## CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

## BERDASARKAN ANALISIS FIQH MUAMALAH
Oleh:
Khoironnisaa‟
STAI Madiun
Email : ns_khoir@yahoo.co.id

## Abstrack
Corporate  Social  Responsibility  (CSR)  adalah  tanggung  jawab  moral  suatu perusahaan  terhadap  para  stakeholders  terutama  komunitas  atau  masyarakat  disekitar wilayah  kerja  dan  operasinya. CSR  merupakan  sebuah  program  yang  didedikasikan untuk kepentingan kemanusiaan dan lingkungan serta dimaksudkan untuk memartabatkan  manusia  terutama  yang  berada  di  sekitar  perusahaan  dan  untuk sustainability  lingkungan  khususnya  dimana  perusahaan  dioperasikan.  Sehingga, manusia dan lingkungan yang ada di sekitar perusahaan dipandang sebagai bagian yang integral  dengan  perusahaan.  Praktik  bisnis  dalam  kerangka  CSR  Islami  mencakup serangkaian  kegiatan bisnis  dalam berbagai bentuknya. Meskipun  tidak dibatasi  jumlah kepemilikan  barang,  jasa  serta  profitnya,  namun  cara-cara  memperolehnya  dan pendayagunaan hartanya, dibatasi oleh aturan halal dan haram sesuai syariah. Sehingga apa  yang  dilakukan  dalam  praktik  CSR  sudah  sesuai  dengan  etika  bisnis  Islami  dalam konteks Fiqh Muamalah.

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Islam  adalah  agama  yang  sangat  memperhatikan  perlindungan  untuk  tiap individu,  yaitu  melalui  perlindungannya  untuk  semua  urusan  individu  yang  bersifat materi  dan  moral.  Karena  harta  merupakan  salah  satu  kebutuhan  inti  dalam  kehidupan, dimana  manusia  tidak  akan  bisa  terpisah  darinya.  Untuk  itu  manusia  termotivasi  untuk mencari  harta  demi  menjaga  eksistensinya  dan  demi  menambah  kenikmatan  materi  dan religi,  dia  tidak  boleh  berdiri  sebagai  penghalang  antara  dirinya  dengan  harta.  Namun, semua motivasi ini dibatasi dengan tiga syarat, yaitu harta dikumpulkan dengan cara yang halal,  dipergunakan  untuk  hal-hal  yang  halal,  dan  dari  harta  ini  harus  dikeluarkan  hak Allah  dan  masyarakat  tempat  dia  hidup.  Untuk  itu,  dalam  kehidupan  haruslah  disertai
dengan kepedulian dan pelayanan kepada kerabat, anak yatim, orang miskin dan musafir serta menjamin kesejahteraan mereka yang membutuhkan pertolongan. 1
Corporate  Social  Responsibility 2 atau  dikenal  dengan  Tanggung  Jawab  Sosial Perusahaan  merupakan  sebuah  program  yang  memang  didedikasikan  untuk  kepentingan kemanusiaan dan lingkungan serta dimaksudkan untuk memartabatkan manusia terutama yang berada di sekitar perusahaan dan untuk sustainability lingkungan khususnya dimana perusahaan dioperasikan. Alhasil, manusia dan lingkungan yang ada di sekitar perusahaan dipandang sebagai bagian yang integral dengan perusahaan.
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) 3 kini telah menjadi  isu  penting  dalam  dunia  bisnis  khususnya  berkaitan  dengan  dampak menurunnya  kondisi  lingkungan  dalam  konteks  pembangunan  berkelanjutan.  Hal tersebut  mengemuka  sebagai  reaksi  dari  banyak  pihak  terhadap  menurunnya  kualitas kehidupan baik fisik, psikis, sosial, budaya maupun alam sebagai akibat dari pengelolaan sumber-sumber  produksi  yang  tidak  benar.  Para  pengelola  bisnis  daripada  membangun keseimbangan kepentingan dan berkelanjutan pembangunan.
Konsep tanggung jawab sosial perusahaan mengemuka sejak sekitar tahun 1900- an  yang  berawal  dari  konsep  kekayaan  di  Amerika  Serikat.  Adalah  Andrew  Canargie 4 yang  secara  garis  besar  mengemukakan  pernyataan  klasik  mengenai  tanggung  jawab sosial perusahaan yang didasarkan pada dua prinsip: amal dan mengurus harta orang lain. Keduanya  bersifat  paternalistik, “memandang  para  pebisnis  mempunyai  peran  sebagai orang tua terhadap karyawan dan pelanggannya” .
1 Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, Maqashid Syari’ah , (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010) hal. 167 2 Konsep Corporate  Social  Responsibility (CSR)  dalam  sejarah  modern  dikenal sejak Howard  R. Bowen  menerbitkan  bukunya  berjudul Social Responsibilities  of The  Businessman pada  era  1950-1960  di Amerika  Serikat.  Pengakuan  publik  terhadap  prinsip-prinsip  tanggung  jawab  sosial  yang  beliau  kemukakan membuat  dirinya  dinobatkan  secara  aklamasi  sebagai  Bapak  CSR.  Bahkan dalam dekade  1960-an,  pemikiran Howard  terus  dikembangkan  oleh  berbagai  ahli  sosiologi  bisnis  lainnya  seperti  Keith  Davis  yang memperkenalkan  konsep Iron  Law  of Social Responsibility. Sedangkan  Kotler  dan  Nancy  Lee  mendefinisikan CSR sebagai “komitmen perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui praktek bisnis yang baik  dan  mengkontribusikan  sebagian  sumber  daya  perusahaan”,  lihat  juga  Hendrik  Budi  Untung, Corporate Social Responsibility, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008) h. 37
3 CSR menurut Suhandari M. Putri adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam  pengembangan  ekonomi  yang  berkelanjutan  dengan  memperhatikan  tanggung  jawab  sosial  perusahaan dan  menitikberatkan  pada  keseimbangan  antara  perhatian  terhadap  aspek  ekonomis,  sosial  dan  lingkungan. Lihat di Hendrik Budi Untung, Corporate Social Responsibility , (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008) hal 1
4 Ia adalah seorang konglomerat pendiri perusahaan U.S. Steel, yang pada 1889 menerbitkan bukunya berjudul The Gospel of Wealth, lihat Poerwanto, Corporate Social Responsibility; Menjinakkan Gejolak Sosial di Era Pornografi , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
Corporate  Social  Responsibility merupakan  konsep  yang  terus  berkembang meskipun  ia  belum  memiliki  sebuah  definisi  standar  maupun  seperangkat  kriteria spesifik yang diakui secara penuh oleh pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. 5
Corporate  Social  Responsibility (CSR)  mempunyai  banyak  pengertian  dalam berbagai  sudut  pandang  setiap  individu.  Untuk  itu,  penulis  akan  berusaha  membahas lebih  mendalam  mengenai Corporate  Social  Responsibility khususnya  dalam Analisis Fiqh Muamalah .

## PEMBAHASAN

## A. Definisi Fiqh
Fiqh  muamalah  terdiri  dari  dua  kata,  yaitu fiqh dan muamalah .  Pengertian fiqh menurut  bahasa  berasal  dari  kata َهِقَف – ُهَقْفَي – اًهْقِف yang  berarti  mengerti  atau  memahami. Pengertian  fiqh  menurut  istilah,  sebagaimana  dikemukakan  oleh  Abdul  Wahab  Khallaf yaitu, “fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum syara‟ yang bersifat amaliah yang diambil dari  dalil-dalil  yang  terperinci.  Atau  fiqh  adalah  himpunan  hukum-hukum  syara‟  yang bersifat amaliah yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. 6
Di dalam bahasa Arab, perkataan fiqh yang di tulis fiqih atau kadang-kadang fekih setelah  di  Indonesiakan,  artinya  paham  atau  pengertian.  Kalau  dihubungkan  dengan perkataan ilmu tersebut di atas, dalam hubungan ini dapat juga dirumuskan (dengan kata- kata  lain), ilmu  fiqih adalah  ilmu  yang  bertugas  menentukan  dan  menguraikan  norma- norma  hukum  dasar  yang  terdapat  di  dalam  Al-Qur‟an  dan  ketentuan-ketentuan  umum yang  terdapat  dalam  Sunnah  Nabi  yang  direkam  dalam  kitab-kitab  hadist.  Dengan  kata lain, ilmu  fiqih ,  selain  rumusan  di  atas  adalah  ilmu  yang  berusaha  memahami  hukum- hukum yang terdapat di dalam Al-Qur‟an dan Sunnah Nabi Muhammad untuk di terapkan pada  perbuatan  manusia  yang  telah  dewasa  yang  sehat  akalnya  yang  berkewajiban melaksanakan  hukum  Islam.  Hasil  pemahaman  tentang  hukum  Islam  itu  disusun  secara sistematis dalam kitab-kitab fiqih dan disebut hukum fiqih . 7

## B. Muamalah
1. Definisi Muamalah
5 Artikel tentang Pengungkapan CSR pada Bank Syari’ah di Indonesia oleh: Dimas Bangkit Arifiyanto, hal. 4
6 Ahmad Wardi Muslich , Fiqh Muamalah , (Jakarta: Amzah, 2010) hal. 1
7 Muhammad Daud Ali, Hukum Islam , (Jakarta: Grafindo Persada, 2007) hal. 48
Pengertian muamalah dapat di lihat dari dua segi, pertama dari segi bahasa dan kedua dari segi istilah. Menurut bahasa, muamalah berasal dari kata: َمَماَع – ُمِماَعُي – ًتَهَماَعُم
sama dengan wazan َمَعاَف – ُمِعاَفُي – ًتَهَعاَفُم , yang artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan.
Menurut istilah, pengertian muamalah dapat di bagi menjadi dua macam, yaitu pengertian  muamalah  dalam  arti  luas  dan  pengertian  muamalah  dalam  arti  sempit. Definisi muamalah dalam arti luas di jelaskan oleh para ahli sebagai berikut.
a. Al Dimyati berpendapat bahwa muamalah adalah:
ِزِخَ ْلِْن اًبَبَس  َنْىُكَيِن يِىَيْوُّدنا ُمْيِصُحَّتنا
“Menghasilkan duniawi, supaya menjadi sebab suksenya masalah ukhrawi”
b. Yusuf  Musa  berpendapat  bahwa  muamalah  adalah  peraturan-peraturan  Allah  yang harus  di  ikuti  dan  di  ta‟atidalam  hidup  bermasyarakat  untuk  menjadi  kepentingan manusia.
c. Muamalah adalah segala peraturan yang di ciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalm hidup dan kehidupan.
Dari pengertian dalam arti luas diatas, kiranya dapat diketahui bahwa muamalah adalah aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. 8
Sedangakan  arti  muamalah  dalam  arti  sempit  (khas),  didefinisikan  oleh  para ulama‟ sebagai berikut:
a. Menurut Hudlari Byk.
ْمٌهُعِفاَىَم ُلَداَبَتَي اَهِب يِتَّنا ِدْىُقُعْنا ُعْيِمَج  ُث َلََماَعُمنا
“Muamalah  adalah  semua  akad  yang  membolehkan  manusia  saling  menukar manfaatnya”
b. Menurut  Idris  Ahmad,  muamalah  adalah  aturan-aturan  Allah  yang  mengatur hubungan  manusia  dengan  manusia  dalam  usahanya  untuk  mendapatkan  alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik.
c. Menurut  Rasyid  Ridha,  muamalah  adalah  tukar-menukar  barang  atau  sesuatu  yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan.
Dari  pandangan  di  atas,  kiranya  dipahami  bahwa  yang  dimaksud  dengan  fiqh muamalah  dalam  arti  sempit  adalah  aturan-aturan  Allah  yang  wajib  di  taati  yang
8 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah , (Jakarta: Rajawali Pers, 2004) hal. 2-3
mengatur  hubungan  manusia  dengan  manusia  dalam  kaitannya  dengan  cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.
Perbedaan pengertian muamalah dalam arti sempit dengan pengrtian dalam arti luas  adalah  dalam  cakupannya.  Muamalah  dalam  arti  luas  mencakup  masalah  waris, misalnya, padahal masalah waris sekarang ini telah diatur dalam disiplin ilmu tersendiri yaitu  dalam  fiqh  mawaris (tirkah) ,  karena  masalah  waris  telah  diatur  dalam  disiplin ilmu tersendiri, maka dalam muamalah pengertian sempit tidak termasuk di dalamnya.
Persamaan pengertian muamalah dalam arti sempit dengan muamalah dalam arti luas  ialah  sama-sama  mengatur  hubungan  manusia  dengan  manusia  dalam  kaitannya dengan pemutaran harta. 9
Dari  pengertian  tersebut,  dapat  dirumuskan  pengertian  fiqh  muamalah  adalah ilmu  tentang  hukum-hukum  syara‟  yang  mengatur  hubungan  atau  interaksi  antara manusia dengan manusia yang lain dalam bidang kegiatan ekonomi. 10

## 2. Prinsip-prinsip Muamalah
Ada  beberapa  prinsip  yang  menjadi  acuan  dan  pedoman  secara  umum  untuk kegiatan muamalah ini. Prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut:
a. Muamalah adalah urusan duniawi
Muamalah berbeda dengan ibadah. Dalam ibadah, semua perbuatan dilarang kecuali yang diperintahkan. Oleh karena itu, semua perbuatan yang dikerjakan harus sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rosulullah Saw.
Sebaliknya,  dalam  muamalah,  semuanya  boleh  kecuali  yang  dilarang. Muamalah  atau  hubungan  dan  pergaulan  antara  sesama  manusia  di  bidang  harta benda  merupakan  urusan  duniawi,  dan  pengaturannya  diserahkan  kepada  manusia itu  sendiri.  Oleh  karena  itu,  semua  bentuk  akad  dan  berbagai  cara  transaksi  yang dibuat oleh manusia hukumnya sah dan dibolehkan, asal tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam syara‟.
Hal tersebut sesuai dengan kaidah:

## اَلَماَعُمْلا
اُعْنَمْلاا َتُبْثَياىَّت َحاٌقْلَطا ُت
“Muamalah itu bebas sehinggga ada larangan” 11
9 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah ,............. hal. 3-4
10 Ahmad Wardi Muslich , Fiqh Muamalah ,........ hal. 2
11 Artikel judul Manahij At-Tafkir fi Asy-Syari’ah Al-Islamiyah oleh: Muhammad Al-Madani
Dari  kaidah  diatas  dapat  dipahami  bahwa  dalam  urusan  dunia  termasuk didalamnya urusan muamalah, Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk mengaturnya  sesuai  dengan  kemashlahatan  mereka,  dengan  syarat  tidak  melanggar ketentuan-ketentuan  umum  yang  ada  dalam  syara‟.  Salah  satu  contoh  ketentuan syara‟ adalah larangan riba.
b. Muamalah harus didasarkan kepada persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak
Persetujuan  dan  kerelaan  kedua  belah  pihak  yang  melakukan  transaksi  merupakan asas  yang  sangat  penting  untuk  keabsahan  setiap  akad.  Hal  ini  didasarkan  kepada firman Allah dalam surah An-Nisa‟ (4) ayat 29: 12
َىْيَب ْمُكَناَىْمَأ اْىُهُكْأَت َلَ اْىُىَمَأ  َهْيِذَّنااَهُّيَأَي
َناَك َ ّالّلا  َّنِإ ,ْمُكَسُفْوَأ اْىهُهُتْقَت  َلََو ,ْمُكْىِم ٍضاَزَت  ْهَع ًةَزَجِت  َنْىهُكَت  ْنَأ  َّلَِإ ِمِطبْهِب ْمُك
اًمْيِحَر ْمُكِب Untuk menunjukkan kerelaan dalam setiap akad atau transaksi dilakukan ijab dan qabul atau serah terima antara kedua pihak yang melakukan transaksi.
c. Adat kebiasaan dijadikan dasar hukum
Dalam  masalah  muamalah,  adat  kebiasaan  bisa  dijadikan  dasar  hukum, dengan syarat adat tersebut diakui dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam syara‟.
d. Tidak boleh merugikan diri sendiri dan orang lain
Setiap  transaksi  dan  hubungan  perdata  (muamalat)  dalam  Islam  tidak  boleh menimbulkan  kerugian  pada  diri  sendiri  dan  orang  lain.    Seperti  dalam  hadist Rosulullah:
ا اَاَرِض َلََواَرَرَض َلَ

## “Janganlah merugikan diri sendiri dan janganlah merugikan orang lain”
Mohammad  Daud  Ali  mengemukakan  18  prinsip  yang  menjadi  asas  hukum Islam di bidang perdata (muamalat), yaitu:
a. Asas Kebolehan atau Mubah
Asas  ini  menunjukkan  kebolehan  melakukan  semua  hubungan  perdata (muamalat),  sepanjang  hubungan  itu  tidak  dilarang  oleh  Al-Qur‟an  dan  As-Sunnah. Ini  berarti  bahwa  Islam  membuka  pintu  selebar-lebarnya  kepada  pihak-pihak  yang
12 Artinya “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan  yang  batil,  kecuali  dengan  jalan  perniagaan  yang  berlaku  dengan  suka  sama  suka  diantara kamu.  Dan  janganlah  kamu  membunuh  dirimu;  Sesunggguhnya  Allah  adalah  Maha  Penyayang kepadamu” Q.S An-Nisa‟ (4) ayat 29
berkepentingan  untuk  mengembangkan  dan  menciptakan  bentuk  dan  macam hubungan muamalah, sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.
b. Asas Kemaslahatan Hidup
Asas kemaslahatan hidup adalah suatu asas yang mengandung makna bahwa hubungan  muamalah  dapat  dilakukan  untuk  mendatangkan  kebaikan,  berguna  dan berfaedah bagi kehidupan pribadi dan msyarakat. 13
c. Asas Kebebasan dan Kerelaan
Asas  ini  mengandung  makna  bahwa  setiap  hubungan  muamalah  harus dilakukan  secara  bebas  dan  sukarela.  Kebebasan  berkehendak  para  pihak  yang melahirkan kesukarelaan dalam persetujuan harus selalu diperhatikan.
d. Asas Menolak Mudharat dan Mengambil Manfaat
Dalam  asas  ini  terkandung  pengertian  bahwa  dalam  melakukan  suatu transaksi, menghindari kerusakan harus di dahulukan daripada meraih keuntungan.
e. Asas Kebajikan
Asas  ini  mengandung  arti  bahwa  setiap  hubungan  perdata  seharusnya mendatangkan  kebajikan  (kebaikan)  kepada  kedua  belah  pihak  dan  pihak  ketiga dalam masyarakat.
f. Asas Kekeluargaan atau Asas Kebersamaan yang Sederajat
Yaitu  asas  hubungan  perdata  yang  disandarkan  pada  sikap  saling menghormati, mengasihi, dan tolong-menolong dalam mencapai tujuan bersama.
g. Asas Adil dan Berimbang
Asas ini berarti tidak boleh mengandung unsur-unsur penipuan, penindasan, pengambilan kesempatan pada waktu pihak lainsedang berada dalam kesempitan.
h. Asas Mendahulukan Kewajiban daripada Hak
Asas  ini  mengandung  makna  bahwa  dalam  pelaksanaan  hubungan  perdata, para  pihak  harus  mengutamakan  penunaian  kewajiban  terlebih  dahulu  daripada menuntut hak.
i. Asas Larangan Merugikan Diri Sendiri dan Orang Lain
Asas  ini  mengandung  arti  bahwa  para  pihak  yang  mengadakan  hubungan perdata  tidak  boleh  merugikan  diri  sendiri  dan  orang  lain.  Merusak  harta,  meskipun tidak  merugikan  diri  sendiri,  tetapi  merugikan  orang  lain,  tidak  di  benarkan  dalam hukum Islam.
13 Ahmad Wardi Muslich , Fiqh Muamalah ,............. hal. 8-10
j. Asas Kemampuan Berbuat
Dalam  hukum  Islam,  manusia  di  pandang  mampu  berbuat  atau  bertindak melakukan  hubungan  perdata  adalah  orang  yang  muakllaf,  yaitu  orang  yang  mampu memikul hak dan kewajiban, sehat ruhani dan jasmani.
k. Asas Kebebasan Berusaha
Asas  ini  mengandung  makna  bahwa  pada  prinsipnya  setiap  orang  bebas berusaha untuk menghasilkan sesuatu yang baik bagi dirinya dan keluarganya.
l. Asas Mendapatkan Hak karena Usaha dan Jasa
Asas  ini mengandung makna bahwa seseorang akan memperoleh  suatu hak, misalnya  berdasarkan  usaha  atau  jasa,baik  yang  dilakukannya  sendiri  atau  yang diusahaknnya bersama-sama dengan orang lain. 14

## m. Asas Perlindungan Hak
Asas  ini  mengandung  arti  bahwa  semua  hak  yang  diperoleh  seseorang dengan jalan yang halal dan sah harus di lindungi.
n. Asas Hak Milik Berfungsi Sosial
Asas ini menyangkut pemanfaatan hak milik oleh seseorang. Menurut hukum Islam,  hak  milik  tidak  boleh  dipergunakan  hanya  untuk  kepentingan  pribadi pemiliknya, tetapi juga harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
o. Asas Beriktikad Baik harus Dilindungi
Asas ini berkaitan erat dengan asas lain yang menyatakan bahwa orang yang melakukan  perbuatan  tertentu  bertanggung  jawab  atas  risiko  perbuatannya.  Namun, jika ada pihak yang melakukan suatu hubungan perdata tidak mengetahui cacat  yang tersembunyi  dan  mempunyai  iktikad  baik  dalam  hubungan  perdata,  maka kepentingannya  harus  dilindungi,  dan  ia  berhak  menuntut  sesuatu  jika  ia  di  rugikan karena iktikad baiknya itu.
p. Asas Risiko Dibebankan pada Harta, Tidak pada Pekerja
Asas  ini  mengandung  penilaian  yang  sangat  tinggi  terhadap  kerja  dan pekerjaan,  yang  berlaku  terutama  di  perusahaan-perusahaan  yang  merupakan persekutuan antara pemilik modal (harta) dan pemilik tenaga (kerja). Jika perusahaan merugi  maka menurut  asas  ini, kerugian hanya dibebankan pada pemilik modal atau harta  saja,  tidak  ada  pekerjaannya.  Ini  berarti  bahwa  pemilik  tenaga  dijaminkan
14 Ahmad Wardi Muslich , Fiqh Muamalah ,........... hal. 10-12
haknya  untuk  mendapatkan  upah,  sekurang-kurangnya  untuk  jangka  waktu  tertentu, setelah ternyata perusahaan menderita kerugian.
q. Asas Mengatur dan Memberi Petunjuk
Sesuai dengan sifat hukum keperdataan pada umumnya, dalam hukum Islam berlaku  asas  yang  menyatakan  bahwa  ketentuan-ketentuannya  telah qath’i, hanyalah bersifat  mengatur  dan  memberi  petunjuk  kepada  orang-orang  yang  akan memanfaatkannya dalam mengadakan hubungan perdata.
r. Asas Tertulis atau di Ucapkan di Depan Saksi
Asas  ini  mengandung  makna  bahwa  hubungan  perdata  selayaknya dituangkan dalam perjanjian tertulis di hadapan para saksi. 15

## C. Coporate Social Responsibility (CSR)
Awal pemikiran tanggung jawab sosial perusahaan seperti telah dikemukakan pada sub-bab  sebelumnya  adalah  gagasan  Andrew  Carnegie  yang  dituangkan  dalam  bukunya The  Gospel  of  Wealth.  Sejak  itu  pemikiran  tentang  tanggung  jawab  sosial  berkembang dinamis. Pada sebelum tahun 1900-an para pebisnis besar telah melakukan praktik-praktik bisnisnya  dengan  tanpa  memperdulikan  masalah  tanggung  jawab  sosial  terhadap lingkungan  sekitarnya.  Tujuan  utama  mereka  adalah  mencetak  keuntungan  sebesar- besarnya.  Yang  terjadi  adalah  penggunaan  sumber  daya  alam  secara  serampangan, eksploitasi tenaga kerja, polusi dan keserakahan.
Pada  tahun  1900-an  lembaga  nirlaba  di  San  Fransisco  mendrikan Business  for Social Respponsibility (BSR). Para anggota BSR mampu memperoleh kesuksesan dengan cara  mematuhi  berbagai  standart  terhadap  produksi  dan  pengelolaan,  seperti Global Reporting  Initiative (GRI)  dan Coalition  for  Enviromentally  Responsible  Comapnies Pricinples (CERES).  CERES  pada  tahun  1989  menciptakan  10  butir  panduan  perilaku korporasi terhadap lingkungan: 16
a. Perlindungan terhadap Biosphere
b. Penggunaan berbagai sumber daya alam secara berkelanjutan
c. Pengurangan dan pembuangan limbah
d. Konversi energi
e. Pengurangan resiko
15 Ahmad Wardi Muslich , Fiqh Muamalah ,......... hal. 12
16 Poerwanto, Corporate Social Responsibility; Menjinakkan Gejolak Sosial di Era Pornografi ,........... hal. 34-35
f. Produk dan jasa yang aman
g. Informasi kepada publik
h. Komitmen dari manajemen
i. Audit dan laporan
Kemudian  CSR  dalam  sejarah  modern  di  kenal  sejak  Howard  R.  Bowen menerbitkan  bukunya  berjudul Social  Responsibilitues  of  the  Businessman .  Buku  yang diterbitkan di Amerika Serikat itu menjadi buku terlaris di kalangan dunia usaha pada era 1950-1960.  Pengakuan  publik  terhadap  prinsip-prinsip  tanggung  jawab  sosial  yang  ia kemukakan membuat dirinya dinobatkan secara aklamasi 17 sebagai bapak CSR. Sejak itu sudah  banyak  referensi  ilmiah  lain  yang  diterbitkan  di  berbagai  negara  mengacu  pada prinsip-prinsip  tanggung  jawab  dunia  usaha  kepada  masyarakat  yang  telah  dijabarkan dalam  buku  Bowen.  Ide  dasar  yang  dikemukakan  Bowen  adalah  mengenai “kewajiban perusahaan  menjalankan  usahanya  sejalan  dengan  nilai-nilai  dan  tujuan  yang  hendak dicapai  masyarakat  ditempat  perusahaan  tersebut  beroperasi” .  Ia  menggunakan  istilah “sejalan”  dalam  konteks  itu  demi  meyakinkan  dunia  usaha  tentang  perlunya  mereka memiliki visi yang melampaui urusan kinerja finansial perusahaan. 18
Menurut konsep signal theory menyatakan bahwa perusahaan memberikan signal- signal kepada pihak luar perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai perusahaan. Selain informasi  keuangan  yang  diwajibkan  perusahaan  juga  melakukan  pengungkapan  yang sifatnya sukarela. Salah satu dari pengungkapan sukarela yang dilakukan oleh perusahaan adalah  pengungkapan  CSR  pada  laporan  tahunan  perusahaan.  Pengungkapan  CSR  ini merupakan  sinyal  positif  yang  diberikan  oleh  perusahaan  kepada  pihak  luar  perusahaan yang  nantinya  akan  direspon  oleh stakeholder 19 dan shareholder 20 melalui  perubahan harga saham perusahaan dan perubahan laba perusahaan. 21

## 1. Pengertian CSR
Corporate Social Responsibility adalah mekanisme bagi suatu perusahaan untuk secara  sukarela  mengintregasikan  perhatian  terhadap  lingkungan  sosial  ke  dalam
17 Yaitu  persetujuan  bulat,  sebuah  keputusan  yang  dihasilkan  dengan  cara  kesepakatan/persetujuan penuh  semua  anggota  musyawarah  atau  peserta  pemilihan.  Lihat  Achmad  Fanani, Kamus  Istilah  Populer , (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2009) hal. 29
18 Hendrik Budi Untung, Corporate Social Responsibility ,.......... hal. 39
19 Stakeholder adalah  semua  pihak  baik  internal  maupun  eksternal  yang  memiliki  hubungan  baik bersifat mempengaruhi maupun dipengaruhi, bersifat langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan. Artikel tentang Pengungkapan CSR pada Bank Syari’ah di Indonesia oleh: Dimas Bangkit Arifiyanto, hal. 4
20 Shareholders adalah  seseorang  yang  mempunyai  saham  finansial  di  suatu  perusahaan  atau  pemilik sebagian  dari  perusahaan,  mereka  mendapat  keuntungan  bila  perusahaan  tumbuh  berkembang  dan  mendapat nilai lebih dari produksi perusahaan.
21 Artikel tentang Makna CSR, Sejarah dan Perkembangannya oleh: Dwi Martani. 2006
operasinya dan interaksinya dengan stakeholder yang melebihi tanggungjawab sosial di bidang  hukum. 22 Pendapat  Friedman  dalam  Suharto  (2008)  menyatakan  bahwa  tujuan utama koorporasi adalam memperoleh profit semata semakin ditinggalkan. Sebaliknya konsep triple  bottom  line  (profit,  planet,  people) yang  digagas  oleh  John  Elkington makin masuk ke dalam mainstream etika bisnis. 23
Pada  dasarnya,  CSR  merupakan  tanggung  jawab  perusahaan  terhadap  para pemangku  kepentingan (stakeholders) ,  dan  juga  tanggung  jawab  perusahaan  terhadap para  pemegang  saham (shareholders) .  Sebenarnya  hingga  pada  saat  ini  mengenai pengertian  CSR  masih  beraneka  ragam  dan  memiliki  perbedaan  definisi  antara  satu dengan  yang  lainnya.  Secara  global  bahwa  CSR  adalah  suatu  komitmen  perusahaan memiliki  suatu  tanggung  jawab  terhadap  konsumen,  karyawan,  pemegang  saham, komunitas  dan  lingkungan  dalam  segala  aspek  operasional  perusahaan.  CSR berhubungan  erat  dengan  “pembangunan  berkelanjutan”,  dimana  ada  argumentasi bahwa  suatu  perusahaan  dalam  melaksanakan  aktivitasnya  harus  mendasarkan keputusannya  tidak  semata  berdasarkan  faktor  keuangan,  misalnya  keuntungan  atau dividen  melainkan  juga  harus  berdasarkan  konsekuensi  sosial  dan  lingkungan  untuk saat ini maunpun jangka panjang.
Definisi CSR menurut berbagai pakar:
a. Edi  Suharto,  adalah  “kepedulian  perusahaan  yang  menyisihkan  sebagian keuntungannya (profit) bagi  kepentingan  pembangunan  manusia (people) dan lingkungan (planet) secara  berkelanjutan  berdasarkan  prosedur (procedure) yang tepat dan profesional”. Definisi CSR menurut Ismail Solihin, adalah “salah satu dari bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap pemangku kepentingan (stakeholders) ”. 24
b. Menurut  Gunawan  Widjaja  dan  Yeremia  Ardi  Pratama  CSR  merujuk  3  definisi, yaitu sebagai berikut:
1) Melakukan  tindakan  sosial  (termasuk  kepedulian  terhadap  lingkungan  hidup, lebih-lebih dari batas-batas yang dituntut dalam peraturan perundang-undangan.
2) Komitmen  usaha  untuk  bertindak  secara  etis,  beroperasi  secara  legal,  dan berkontribusi  untuk  peningkatan  ekonomi  bersamaan  dengan  peningkatan
22 Artikel tentang Kebutuhan, Pelaporan dan Pengungkapan CSR bagi Perusahaan di Indonesia oleh: Ali Darwin. 2006
23 Suharto, Memperkuat  Tanggung  Jawab  Sosial  Perusahaan ,  (Bandung:  Refika  Aditama,  2008)  hal. 106
24 Edi  Suharto, Pekerjaan  Sosial  di  dunia  Industri,  Memperkuat  CSR (Bandung:  Alfabeta,  2009)  hal. 105
kualitas hidup karyawan dan keluarganya, komunitas lokal, dan masyarakat yang lebih luas, dan
3) Komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan karyawan perusahaan, keluarga karyawan tersebut, berikut  komunitas  setempat (local) dan  masyarakat  secara  keseluruhan  dalam rangka meningkatkan kualitas hidup. 25
c. Andrew Carnegie berpendapat, bahwa tanggung jawab sosial perusahaan di dasarkan pada dua prinsip: prinsip amal 26 dan prinsip mengurus harta orang lain 27 .
d. Robert  J.  Hughes  dan  Kapoor  mendefinisikan  bahwa  tanggung  jawab  sosial perusahaan  adalah  pengakuan  bahwa  kegiatan-kegiatan  bisnis  mempunyai  dampak pada  masyarakat,  dan  dampak  tersebut  menjadi  pertimbangan  dalam  pengambilan keputusan bisnis.
e. David  Baron,  tanggung  jawab  sosial  perusahaan  merupakan  komitmen  moral terhadap  prinsip-prinsip  khusus  atau  mendistribusikan  kembali  sebagian  dari kekayaan perusahaan kepada pihak lain.
f. Philip Kotler bersama Nancy Lee mendefinisikan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai  komitmen  untuk  memperbaiki  kesejahteraan  komunitas  melalui  praktek- praktek  kebijakan  bisnis  dan  dengan  keterlibatan-keterlibatan  dari  sumber perusahaan.
g. Sedangkan  menurut  C.  Ferrel,  George  hirt  dan  Linda  Ferrel  mendefinisikan tanggung jawab sosial  sebagai  kewajiban para pelaku bisnis untuk memaksimalkan damapak positif dan meminimalkan dampak negatif pada masyarakat. 28
h. Pengertian  lainnnya  disampaikan  Suhandri  M.  Putri,  ia  mengemukakan Corporate Social  Responsibility adalah  komitmen  perusahaan  atau  dunia  bisnis  untuk berkontribusi  dalam  pengembangan  ekonomi  yang  berkelanjutan  dengan
25 Artikel  tentang Resiko  Hukum  dan  Bisnis  Perusahaan  Tanpa  CSR oleh:  Gunawan  Widjaja  dan Yeremia Ardi Pratama
26 Maksud prinsip amal yaitu bahwa ia menganjurkan kepada para angggota masyarakat yang memiliki keberuntungan  dalam  kehidupannya  untuk  membantu  anggota  yang  kurang  beruntung  melalui  berbagai  cara, baik yang langsung atau tidak langsung.
27 Sedangkan  prinsip  kepengurusan  harta  orang  lain,  adalah  bahwa  para  pelaku  bisnis  merupakan kelompok  masyarakat  yang  memiliki  kesempatan  untuk  pengurus  sumber-sumber  daya  yang  dapat  digunakan untuk  kepentingan bersama  secara komersial.  Lihat  Poerwanto, Corporate Social Responsibility; Menjinakkan Gejolak Sosial di Era Pornografi , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
28 Poerwanto, Corporate Social Responsibility; Menjinakkan Gejolak Sosial di Era Pornografi ,........... hal. 17-19
memperhatikan  tanggung  jawab  sosial  perusahaan  dan  menitikberatkan  pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan. 29

## 2. Pendekatan dalam pembentukan Tanggung Jawab Sosial
Tanggung  Jawab  Sosial  perusahaan  dapat  dipahami  sebagai  kebijakan- kebijakan dan tindakan-tindakan perusahaan dalam berinteraksi dengan lingkungannya yang didasarkan pada etika.
Tindakan  dan  kebijakan  perusahaan  merupakan  keluaran  organisasi  yang menjadi motor dalam perjalanan mencapai tujuan-tujuan yang telah di teatpkan. Dasar dari tindakan dan kebijakan adalah moral para pengelola, karena jiwa dari organisasi adalah  para  pengelola  yyang  bisa  pemiliki,  unsur  pimpinan  serta  seluruh  jajaran karyawan.  Tanggung  jawab  sosial  merupakan  respons,  kewajiban,  kontrol, wewenang,  kepedulian  dan  tugas  dari  perusahaan  terhadap  lingkungan  baik  fisik maupun sosial-budaya.
Etika sendiri itu dipahami sebagai aturan tentang prinsip-prinsip dan nilai-nilai moral  yang  mengarahkan  perilaku  seseorang  atau  kelompok  masyarakat  mengenai baik  atau  buruk.  Etika  berkaitan  dengan  nilai-nilai  internal  yang  merupakan  bagian dari  budaya  perusahaan  yang  mengarahkan  perilaku  organisasi  dalam  hubungannya dengan tanggung jawab sosialnya-moral 30 organisasi.
Secara  konseptual  terdapat  tiga  pendekatan  dalam  pembentukan  tanggung jawab sosial:
a. Pendekatan  moral,  yaitu  kebijakan  atau  tindakan  yang  didasarkan  pada  prinsip kesantunan  dan  nilai-nilai  positif  yang  berlaku,  dengan  pengertian  bahwa  apa  yang dilakukan tidak melanggar atau merugikan pihak-pihak lain.
b. Pendekatan  kepentingan  bersama,  menyatakan  bahwa  kebijakan-kebijakan  moral harus didasarkan pada standart kebersamaan, kewajaran, keterbukaan dan kebebasan.
c. Pendekatan  manfaat,  adalah  konsep  tanggung  jawab  sosial  yang  didasarkan  pada nilai-nilai  bahwa  apa  yang  dilakukan  oleh  organisasi  harus  dapat  mengahsilkan manfaat besar bagi pihak-pihak berkepentingan secara adil.
Cakupan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan sangat luas. Unsur utama yang  harus  menjadi  pertimbangan  adalah  kepedulian  terhadap  kualitas  baik
29 Hendrik Budi Untung, Corporate Social Responsibility ,.............. hal. 1
30 Moral dalam konteks tanggung jawab sosial perusahaan adalah pemikiran dan tindakan organisasi yang mengedapankan nilai-nilai positif bagi pihak-pihak berkepentingan .
profesionalisme  maupun  kehidupan  seluruh  tenaga  kerja  perusahaan  untuk memproduksi barang atau jasa yang di pasarkan. Kualitas dalam proses produksi serta produk  yang  dihasilkan  merupakan  tanggung  jawab  sosial  perusahaan  kepada pelanggannya.  Produk  yang  berkualitas  sesuai  dengan  norma-norma  yang  di berlakukan  merupakan  tanggung  jawab  perusahaan  terhadap  pelanggan  dan lingkungannya. 31

## 3. Bentuk-bentuk CSR
Bentuk  tanggung  jawab  sosial  telah  mengalami  berbagai  perubahan  secara dinamis,  yang  disebabkan  oleh  berbagai  kepentingan  dan  kebutuhan  akan keseimbangan hidup. Bentuk tanggung jawab sosial perusahaan sebelum tahun 1930- an mencakup tiga hal:
a. Kondisi  kerja ,  mendeskripsikan  pentingnya  keuntungan  yang  diperoleh  karyawan berkaitan  dengan  sistem  balas  jasa  yang  mencakup  gaji,  tata  ruang  kerja  yang memenuhi syarat kesehatan, jaminan kesehatan, keselamatan kerja, serta hari tua.
b. Hak-hak pelanggan ,  yaitu hak-hak  yang mencakup kkualitas produk, layanan dan informasi  yang  sesuai  dengan  pengorbanan  pelanggan  dalam  upaya  memperoleh produk yang di butuhkan.
c. Perhatian  terhadap  peraturan-peruaturan  pemerintah  yang  mengatur  langsung kegiatan bisnis maupun tidak.
Setelah  tahun  1930-an  pertimbangan  tindakan  tanggung  jawab  sosial perusahaan  berubah  selaras  dengan  perkembangan  tuntutan  dinamika  kebutuhan hidup, dan menurunkannya kemampuan sumber-sumber daya yang digunakan.
Selain ketiga pertimbangan era sebelum 1930-an pertimbangan-pertimbangan baru  yang  muncul  adalah hak-hak  masyarakat ,  yaitu  tindakan  yang  memberi kesempatan kepada masyarakat untuk ikut serta dalam proses produksi, pengawasan, serta jaminan sosial,  dan kepedulian terhadap pelestarian lingkungan . Pertimbangan terhadap  pelestarian  diilhami  oleh  konsep  pembangunan  berkelanjutan  yang  di deklarasikan di Rio de Janeiro 1987 sebagai pendekatan penting dalam pembangunan tanpa  merusak  dan  menghabiskan  sumber  daya  alam  serta  budaya  atau  penurunan kualitas lingkungan. Sedangkan pertimbangan terhadap hak-hak masyarakat diilhami oleh  meningkatnya  kebutuhan  masyarakat  yang  diikuti  oleh  semakin  langkanya
31 Poerwanto, Corporate  Social  Responsibility;  Menjinakkan  Gejolak  Sosial  di  Era  Pornografi ,........... hal. 19-21
sumber-sumber yang digunakan, serta kebutuhan partisipasi masyarakat dalam proses produksi-menjadi karyawan, pemsok, distributor maupun pelanggan. 32

## 4. Elemen-elemen Utama CSR
CSR dipandang sebagai satu dari tiga tanggung jawab utama perusahaan yang mencakup  tanggung  jawab  ekonomi  dan  lingkungan.  CSR  didefinisikan  sebaga komitmen berkesinambungan dari kalangan bisnis untuk berperilaku etis dan memberi kontribusi  ·  bagi  pembangunan  ekonomi,  seraya  meningkatkan  kualitas  kehidupan karyawan  dan  keluarganya,  serta  komunitas  lokal  dan  masyarakat  luas  pada umumnya.
Elemen utama CSR mencakup:
a. Hak asasi manusia
b. Hak-hak pekerja
c. Perlindungan lingkungan
d. Relasi dengan pemasok
e. Keterlibatan masyarakat
f. Hak-hak stakeholder
g. Monitoring dan assessment kinerja CSR

## 5. GlobeScan CSR
Berdasarkan survey periodik terhadap konsumen dan warga negara di berbagai negara, GlobeScan cenderung mendefinisikan CSR kedalam dua kategori:
a. Tanggung  jawab  operasional  yang  menunjuk  pada  standar-standar  yang  harus dicapai perusahaan dalam urusan bisnis secara normal; dan
b. Tanggung  jawab  kewargaan (citizenship  responsibility) ,  yakni  perhatian perusahaan kepada urusan-urusan yang bersifat publik.
Tanggung jawab operasional terdiri dari:
a. Perlindungan kesehatan dan keselarnatan karyawan
b. Tidak terlibat dalam penyogokan dan korupsi
c. Tidak mempekerjakan buruh anak.
d. Pelestarian lingkungan
e. Mencari untung dan membayar pajak
32 Poerwanto, Corporate  Social  Responsibility;  Menjinakkan  Gejolak  Sosial  di  Era  Pornografi ,........... hal. 25-26
f. Memperlakukan karyawan secara adil
g. Menyediakan produk yang berkualitas dengan harga murah
h. Menciptakan lapangan kerja yang aman
i. Menerapkan standar universal
Tanggung jawab kewargaan meliputi:
a. Merespon terhadap perhatian dan pandangan-pandangan publik
b. Mengurangi pelanggaran hak asasi manusia
c. Meningkatkan stabilitas ekonomi
d. Mengurangi kesenjangan an tara orang kaya dan miskin.
e. Mendukung kegiatan amal dan kemasyarakatan
f. Mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah yang progresif.

## 6. Prinsip CSR
Konsep  CSR  seperti  yang  telah dikemukakan  dalam  buku  Cannibals  With Forks: The Triple Bottom Line in 21st Century Business, karangan John Elkington. Ia  merumuskan  bahwa  perusahaan  yang  baik  adalah  perusahaan  yang  tidak  hanya memburu  keuntungan  ekonomi  semata  ( profit),  melainkan  pula  harus  memiliki kepedulian  terhadap  lingkungan  ( planet)  dan  kesejahteraan  masyarakat  (people).
Tiga prinsip ini dikenal triple bottom lines . 33
Tiga  prinsip  ini  disingkat  3P,  yang  mana  ketiganya  saling  ada  keterkaitan dengan  yang  lainnya.  Jika  hubungan  ini  diilustrasikan,  maka  akan  terbentuklah skema segitiga sebagai berikut:
33 Artikel tentang Corporate Social Responsibility oleh: Ratri Ratnasasi
People Planet
Profit
Gambar I. Hubungan Garis Segitiga (triple bottom line)
a. Profit.  Profit  merupakan  unsur  terpenting  dan  menjadi  utama  dari  setiap kegiatan usaha. Perusahaan tetap harus  berorientasi  untuk mencari  keuntungan ekonomi yang memungkinkan untuk terus beroperasi dan berkembang. Menurut Poerwanto,  pengertian keuntungan tidak hanya diukur dari  aspek finansial saja tetapi  lebih  luas,  yaitu  mencakup  citra  organisasi,  aspek  sosial  –  memberi kesempatan kerja dan mitra. 34
b. People. Perusahaan harus memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan manusia. Menyadari  bahwa  masyarakat  sekitar  perusahaan  merupakan  salah  satu stakeholder  penting  bagi  perusahaan,  karena  dukungan  masyarakat  sekitar sangat  diperlukan  bagi  keberadaan,  kelangsungan  hidup,  dan  perkembangan perusahaan.  Maka  sebagai  bagian  yang  tak  terpisahkan  dengan  masyarakat lingkungan, perusahaan perlu berkomitmen untuk berupaya memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat. Misalnya, pemberian beasiswa bagi pelajar sekitar  perusahaan,  pendirian  sara  pendidikan  dan  kesehatan,  serta  penguatan kapasitas ekonomi lokal.
c. Planet. Hubungan perusahaan dengan lingkungan adalah hubungan sebab akibat, dimana jika perusahaan merawat lingkungan maka lingkungan akan memberikan manfaat kepada perusahaan. Sudah kewajiban perusahaan untuk peduli terhadap lingkungan  hidup  dan  berkelanjutan  keragaman  hayati.  Misalnya,  penghijauan lingkungan  hidup,  perbaikan  pemukiman,  serta  pengembangan  pariwisata ( ekoturisme).

## 7. Manfaat CSR bagi Perusahaan
Selain  memberdayakan  masyarakat,  dari  sisi  perusahaan,  jelas  agar operasional  berjalan  lancar  tanpa  gangguan.  Jika  hubungan  perusahaan  dan masyarakat tidak mesra, bisa dipastikan ada masalah.
a. Mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merek perusahaan
b. Mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial
c. Mereduksi resiko bisnis perusahaan
d. Melebarkan akses sumber daya bagi operasional usaha
e. Membuka peluang pasar yang lebih luas
f. Mereduksi biaya, misalnya terkait dampak pembuangan sampah
34 Lihat Poerwanto, Corporate Social Responsibilty ... h. 28
g. Memperbaiki hubungan dengan stakeholders
h. Memperbaiki hubungan dengan regulator
i. Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan
j. Peluang mendapatkan penghargaan. 35

## D. CSR (Corporate Social Responsibility) : AnalisiS Fiqh Muamalah
Allah  menciptakan  manusia  itu  sebagai  Zoon  Politicon.  Yakni  ia  membutuhkan orang lain yang bisa dijadikannya sebagai teman untuk saling berbagi kemanfaatan dalam segala urusan, baik  itu dengan  acara pernikahan,  berjual  beli, ijarah serta  hal-hal  lainnya dari segala segi yang semua itu dapat menjadikan manusia bisa berkumpul, tidak terpecah belah,  saling  bertetangga  dan  tidak  berjauhan.  Dan  manusia  juga  memiliki  karakter  khas yaitu  memiliki  nafsu,  baik  yang  selalu  mengajak  pada  kebaikan  ataupun  mengajak  pada kejelekan.  Karenanya,  Allah  SWT  lalu  meletakkan  suatu  aturan  untuk  bermuamalah (berinteraksi  sosial),  hingga  tidak  ada  lagi  seseorang  yang  dapat  mengambil  apa  yang bukan merupakan haknya. 36
Sejarah  dan  tradisi  Islam  juga  membuktikan  bahwa  Islam  adalah  agama  yang menggalakkan perdagangan, perniagaan atau bisnis (muamalah). Sistem perniagaan Islam sudah  dilaksanakan  sejak  ribuan  tahun  lalu.  Perniagaan  merupakan  pekerjaan  yang  amat disukai  dan  digalakkan  Islam.  Allah  menjanjikan  pahala  dan  ganjaran  kebaikan  yang banyak kepada pelaku bisnis yang ikhlas dan jujur dalam perniagaannya. 37
Mannan  (1982)  mendefinisikan  ekonomi  Islam  sebagai  ilmu  sosial  yang mempelajari  masalah-masalah  ekonomi  masyarakat  dalam  perspektif  nilai-nilai  Islam. Ekonomi  Islam,  menurut  Nejatullah  Shidiqqi  (1992)  adalah  tanggapan  pemikir-pemikir muslim  terhadap  tantangan  ekonomi  pada  zamannya  yang  didasari  oleh  Al-Quran  dan Sunnah serta didukung oleh argumentasi dan pengalaman empiris.
Menurut  Rivai  dan  Buchari  (2009:  1),  ekonomi  Islam  adalah  "ilmu  yang mempelajari  perilaku  seorang  muslim  dalam  suatu  masyarakat  Islam  yang  dibingkai dengan  syariah  Islam."  Menurut  kedua  penulis  ini,  syarat  utama  ekonomi  Islam  adalah dimasukkannya nilai-nilai Islam ke dalam ilmu ekonomi. Ciri khas model ekonomi Islam
35 Hendrik Budi Untung, Corporate Social Responsibility ,.............. hal. 6-7
36 Syaikh „Ali Ahmad Al-Juwari, Hikmah Dibalik Hukum Islam Bidang Muamalah, (Baerut: Mustaqim, 2003) hal. 5-6
37 Artikel  tentang CSR  &.CQMDEV  lnvestasi  Kreatif  Perusahaan  di  Era  Globalisasi oleh:  Edi  Suharto, (Bandung: Alfabeta) hal. 97
dalam  ekonomi rabbani yang  oleh  Chapra  disebut  sebagai "divine  economics" atau ekonomi tauhid.
Nuansa "Ketuhanan" dalam ekonomi Islam bukan pada pelaku ekonominya, karena pelakunya  pasti  manusia,  melainkan  pada  aspek  aturan  atau  sistem  yang  harus  dijadikan pedoman oleh para pelaku ekonomi tersebut (Rivai dan Buchari, 2009: 2).
Secara  garis  besar,  Rivai  dan  Buchari  (2009:  187)  merumuskan  prinsip  ekonomi Islam sebagai berikut:
a. Berbagai  jenis  sumber  daya  dipandang  sebagai  pemberian  atau  titipan  Allah  kepada manusia
b. Islam mengakui pemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu
c. Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerja sama
d. Ekonomi  Islam  menolak  terjadinya  akumulasi  kekayaan  yang  dikuasai  oleh  segelintir orang saja
e. Ekonomi  Islam  menjamin  pemilikan  masyarakat  dan  penggunaannya  direncanakan untuk kepentingan orang banyak
f. Seorang muslim harus takut kepada Allah dan hari penentuan di akhirat nanti
g. Zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas (nisab) dan
h. Islam melarang riba dalam segala bentuk 38
Islam, sebagaimana dinyatakan dalam Surah Al-Baqarah 39 , sejatinya memiliki nilai mengenai  pentingnya kesejahteraan masyarakat  ketimbang sekadar menghadapkan wajah kita ke barat atau timur dalam shalat. Tanpa memarginalkan pentingnya shalat, Al-Qur'an ·mengintegrasikan  makna  dan  tujuan  shalat  dengan  kebijakan  dan  perhatian  untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Selain  memberi  pesan  tentang  keimanan,  Al-Qur'  an  mengingatkan  penganutnya bahwa  pernyataan  keimanan  kepada  Allah,  Kitab-Nya,  dan  Hari  Kiamat  saja  tidaklah cukup  jika  tidak  disertai  dengan  kepedulian  dan  pelayanan  kepada  kerabat,  anak  yatim, orang  miskin  dan  musafir  serta  menjamin  kesejahteraan  mereka  yang  membutuhkan pertolongan.
38 Artikel tentang CSR  &.CQMDEV lnvestasi Kreatif Perusahaan di Era Globalisasi oleh: Edi Suharto, (Bandung: Alfabeta) hal. 98-99
39 “Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah  kebajikan  orang  yang  beriman  kepada  Allah,  hari  akhir,  malaikat-malaikat,  kitab-kitab,  dan  nabi-nabi dan  memberikan  harta  yang  dicintainya  kepada  kerabat,  anak  yatim,  orang-orang  miskin,  orang-orang  yang dalam  perjalanan  (musafir),  peminta-minta,  dan  untuk  memerdekakan  hamba  sahaya,  yang  melaksanakan zakat,  orang-orang  yang  menepati  janji  apabila  berjanji,  dan  orang  yang  sabar  dalam  kemelaratan, penderitaan  dan  pada  masa  peperangan.  Mereka  itulah  orang-orang  yang  benar,  dan  mereka  itulah  orang- orang yang bertaqwa" (QS, Al-Baqarah: 177).
Dalam  konteks  ini,  maka  CSR  Islami  adalah  CSR  yang  merujuk  pada  praktik bisnis yang memiliki tanggung jawab etis secara Islami. Perusahaan memasukkan norma- norma  agama  Islam  yang  ditandai  oleh  adanya  komitmen  ketulusan  dalam  menjaga kontrak sosial di dalam praktik bisnisnya.
CSR  Islami  bertujuan  menciptakan  kebajikan  yang  dilakukan  bukan  melalui aktivitas-aktivitas yang bersifat ribawi, melainkan yang berupa zakat, infaq, sedekah, dan wakaf .
CSR  Islami  pada  intinya  mengedepankan  kedermawanan  dan  ketulusan  hati. Perbuatan  ini  lebih  Allah  cintai  ketimbang  ibadah  mahdhah  (lihat  Rakhmat,  2008:  262). Rasulullah  Saw.  bersabda, "Memenuhi  keperluan  seorang  mukmin  lebih  Allah  cintai daripada melakukan dua puluh lcali haji dan pada setiap hajinya menginfakkan rcitusan ribu  dirham  atau  dinar”. Dalam  hadis  lain,  Rasulullah  Saw.  menyatakan, "Jika  seorang muslim  berjalan  memenuhi  keperluan  sesama  muslim,  itu  lebih  baik  baginya  daripada melakukan tujuh puluh kali thawaf di Baitullah”. Lebih jauh lagi, dapat dinyatakan bahwa para pelaku CSR yang memiliki sifat kedermawanan dan ketulusan hati bisa digolongkan ke dalam orang-orang yang telah mencapai derajat yang tinggi. 40

## PENUTUP

## A. KESIMPULAN
Pembahasan  mengenai Corporate  Social  Responsibility  dalam  analisis  Fiqh Muamalah,  setelah  mengkaji  dan  menganalisa  pada  bab-bab  sebelumnya,  maka  dapat penulis simpulkan sebagai berikut:
Fiqh  muamalah  adalah  ilmu  tentang  hukum-hukum  syara‟  yang  mengatur hubungan atau interaksi antara manusia dengan manusia yang lain dalam bidang kegiatan ekonomi.  Secara  global  bahwa  CSR (Corporate  Social  Responsibility) adalah  suatu tindakan  sosial  perusahaan  yang  memiliki  suatu  tanggung  jawab  terhadap  konsumen, karyawan,  pemegang  saham,  komunitas  dalam  segala  aspek  operasional  perusahaan (termasuk kepedulian terhadap lingkungan hidup).
Yang mana CSR dalam suatu perusahaan tersebut juga memasukkan norma-norma agama Islam yang ditandai oleh adanya komitmen ketulusan dalam menjaga kontrak sosial di dalam praktik bisnisnya.
40 Artikel tentang CSR &.CQMDEV lnvestasi Kreatif Perusahaan di Era Globalisasi oleh: Edi Suharto, (Bandung: Alfabeta) hal. 100-103

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, Muhammad Daud. 2007. Hukum Islam . Jakarta: Grafindo Persada
Darwin,  Ali.  2006.  Artikel  tentang Kebutuhan,  Pelaporan  dan  Pengungkapan  CSR  bagi Perusahaan di Indonesia
Darwin,  Ali.  2006.  Artikel  Judul: Kebutuhan,  Pelaporan  dan  Pengungkapan  CSR  bagi Perusahaan di Indonesia
Fanani, Achmad. 2009. Kamus Istilah Populer . Jogjakarta: Ar-Ruzz Media
Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. 2010. Maqashid Syari’ah . Jakarta: Sinar Grafika Offset Martani, Dwi. 2006. Artikel tentang Makna CSR, Sejarah dan Perkembangannya
Muslich , Ahmad Wardi. 2010. Fiqh Muamalah . Jakarta: Amzah
Suharto, Edi. 2009. Pekerjaan Sosial di dunia Industri, Memperkuat CSR . Bandung: Alfabeta Suharto. 2008. Memperkuat Tanggung Jawab Sosial Perusahaan . Bandung: Refika Aditama Suharto, Edi. 2009. Pekerjaan Sosial di dunia Industri, Memperkuat CSR . Bandung: Alfabeta Suhendi, Hendi. 2004. Fiqh Muamalah . Jakarta: Rajawali Pers
Widjaja,  Gunawan  dan  Yeremia  Ardi  Pratama.  Artikel  tentang Resiko  Hukum  dan  Bisnis Perusahaan Tanpa CSR
Untung, Hendrik Budi. 2008. Corporate Social Responsibility. Jakarta: Sinar Grafika Offset Poerwanto.  2010. Corporate  Social  Responsibility;  Menjinakkan  Gejolak  Sosial  di  Era Pornografi . Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Artikel  tentang Pengungkapan  CSR  pada  Bank  Syari’ah  di  Indonesia oleh:  Dimas  Bangkit Arifiyanto
Artikel judul Manahij At-Tafkir fi Asy-Syari’ah Al-Islamiyah oleh: Muhammad Al-Madani Artikel  tentang Pengungkapan  CSR  pada  Bank  Syari’ah  di  Indonesia oleh:  Dimas  Bangkit Arifiyanto
Al-Juwari,  Syaikh  „Ali  Ahmad.  2003. Hikmah  Dibalik  Hukum  Islam  Bidang  Muamalah. Baerut: Mustaqim
Artikel tentang CSR &.CQMDEV lnvestasi Kreatif Perusahaan di Era Globalisasi oleh: Edi Suharto. Bandung: Alfabeta