## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 474-485 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id

## KEIKUTSERTAAN WANITA DALAM POLITIK PRAKTIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

## WOMEN'S PARTICIPATION IN PRACTICAL POLITICS FROM ISLAMIC LAW PERSPECTIVE

## Sri Ujiana Putri
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar Email: sri.ujiana@stiba.ac.id

## Asnawati Patuti
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar Email: asnawati@stiba.ac.id

## Zulfiah Sam
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar
Email: zulfiahsam@stiba.ac.id Keywords: ABSTRACT politics, women, Islamic Law This  research  aims  to  find  out  a  general  overview  of  women's participation in political parties and how Islam views the role of women in the realm of practical politics. This research uses qualitative research, which  focuses  more  on  aspects  of  in-depth  understanding,  and  uses library research methods with a normative juridical legal approach. The research results found that: (1) Based on Law number 2 of 2011 Article 2 paragraph 2, 30% representation of women can produce decisions that pay more attention to the interests and experiences of women who have been  underrepresented;  (2)  There  are  differences  of  opinion  regarding the  law  on  women's  participation  in  practical  politics.  The  strongest opinion was the opinion of the majority of ulama who decided that women were not allowed to participate in practical politics. This is based on the strength of the arguments, in addition to the fact that there are no other arguments that contradict these arguments, as well as targeted criticism of the arguments that both allow and cancel their arguments with these arguments. Kata kunci: ABSTRAK politik, wanita, Hukum Islam Penelitian ini bertujuan  untuk mengetahui tinjauan umum keikutsertaan wanita  dalam  partai  politik  dan  bagaimana  pandangan  Islam  terhadap peran  wanita  dalam  ranah  politik  praktis.  Penelitian  ini  menggunakan penelitian  kualitatif,  yang  lebih  terfokus pada  aspek pemahaman  secara mendalam,  dan  menggunakan  metode  kepustakaan  ( library  reseach ) dengan pendekatan hukum yuridis normatif. Hasil penelitian ditemukan bahwa: (1) Berdasarkan Undang-Undang nomor 2 tahun 2011 Pasal 2 ayat 2,  keterwakilan  perempuan  dalam  jumlah  30%  dapat  menghasilkan keputusan  yang  lebih  memerhatikan  kepentingan  dan  pengalaman perempuan  yang  selama  ini  kurang  terwakili;  (2)  Terdapat  perbedaan pendapat  dalam  hukum  keikutsertaan  perempuan  dalam  politik  praktis. Pendapat  yang  paling  kuat  adalah  pendapat  jumhur  ulama  yang memutuskan  bahwa  perempuan  tidak  dibolehkan  ikut  dalam  politik praktis. Hal ini berdasarkan kuatnya dalil-dalilnya, di samping tidak ada dalil lain yang bertentangan dengan dalil tersebut, serta kritik yang terarah

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 474-485 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
terhadap  dalil  yang  membolehkan  sekaligus  membatalkan  argumentasi mereka dengan dalil tersebut.
Diterima :  26  September  2023; Direvisi :  23  November  2023; Disetujui :  4  Desember  2023; Tersedia online : 15 Desember 2023
How to cite: Sri Ujiana Putri, Asnawati Patuti, Zulfiah Sam, “Keikutsertaan Wanita dalam Politik Praktis Perspektif Hukum Islam”, BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam Vol. 4, No. 3 (2023): 474- 485. doi: 10.36701/bustanul.v4i3.1090.

## PENDAHULUAN
Islam  memberikan  kemuliaan  kepada  kaum  perempuan,  Islam  menghapus diskriminasi antara perempuan dan laki-laki. Perempuan dalam pandangan Islam adalah makhluk  yang  memilki  potensi  sama  seperti  apa  yang  dimiliki  oleh  laki-laki. Keberadaannya dipandang sebagai mitra setara dengan laki-laki secara harmonis. Tidak ada perbedaan kedudukan antara perempuan dan laki-laki, baik secara individu (hamba Allah),  anggota  keluarga,  maupun  sebagai  anggota  masyarakat,  begitu  pula  dalam  hak dan kewajiban. 1
Sejarah  tentang  representasi  perempuan  dalam  parlemen  Indonesia  merupakan sebuah proses yang panjang, tentang perjuangan perempuan di wilayah  umum ( public ). Kongres  Wanita  Indonesia  pertama  terjadi  pada  tahun  1928,  yang  membangkitkan kesadaran  dan  meningkatkan  rasa  nasionalisme  di  kalangan  perempuan  merupakan tonggak  sejarah,  karena  berperan  dalam  meningkatkan  kesempatan  bagi  perempuan Indonesia  untuk  berpartisipasi  dalam  pembangunan  negara,  termasuk  dalam  politik. Dalam  pemilihan  umum  pertama  pada  tahun  1955,  terdapat  6,5  persen  dari  anggota parlemen adalah perempuan. Kemudian representasi perempuan Indonesia di parlemen mengalami pasang surut, dan mencapai angka tertinggi sebesar 13,0 persen pada tahun 1987  dan  sejak  pemilu  tahun  1955,  unsur  perempuan  selalu  terwakili  di  DPR  dan  di Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  (MPR). 2 Kemudian  pada  pemilu  tahun  2009  diatur kebijakan  baru  yaitu  Undang-Undang  Nomor  10  tahun  2008  tentang  pemilihan  umum anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik  yang  berisi  mandat  kepada  parpol  untuk  memenuhi  kuota  30  persen  bagi perempuan dalam politik, terutama di lembaga perwakilan rakyat. 3
Pembahasan tentang bagaimana kedudukan perempuan dalam sistem politik dunia Islam,  sebelumnya  akan  dijelaskan  tentang  apa  yang  dimaksud  dengan  posisi  wanita dalam  sistem  politik.  Para  pakar  memberi  definisi  tentang  politik  sebagai  suatu  proses yang berjalan terkait dengan penyelenggaraan negara atau sistem pemerintahan. Dalam kamus litre (1870) misalnya, politik didefinisikan sebagai ilmu memerintah dan mengatur negara. Sementara dalam kamus Robert (1962) defenisi politik adalah “seni memerintah
1 Huzaemah Tahido Yanggo, “Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam”, Misykat 1, no. 1 (2016): h. 9.
2 Khofifah  Indar  Parawansa, Hambatan  Terhadap  Partisipasi  Politik  Perempuan  di  Indonesia, (Studi Kasus Indonesia). www.acamedia.edu (26 April 2022)
3 Reza Tri Ayu Ningsih, "Keterwakilan Perempuan dalam Pencalonan Sebagai Anggota Legislatif Oleh partai Politik di Kabupaten Berau", (t.d.)

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 474-485 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
dan mengatur masyarakat manusia”. Konsep lain mengatakan bahwa politik adalah, “cara dan upaya menangani masalah-masalah rakyat dengan seperangkat undang-undang untuk mewujudkan  kemaslahatan  dan  mencegah  hal-hal  yang  merugikan  bagi  kepentingan manusia”. 4
Pada  hakikatnya  agama  Islam  sangat  memuliakan  kedudukan  wanita,  bahkan dalam  bentuk  penghormatan  seorang  anak  kepada  orang  tua,  maka  (ibu)  lebih didahulukan. Sebagaimana dikemukakan dalam sebuah hadis:
َي: َلاَقَ ف َمَّلَسَو يهْيَلَع ُالله ىَّلَص يالله  يلْوُسَر  َلَيإ ٌلُجَر َءاَج َلاَق ُهْنَع ُالله َييضَر َةَرْ يَرُه ْيبَِأ ْنَع ُّقَحَأ ْنَم ،يالله َلْوُسَر
َلاَق ؟ْنَم َُّثُ َلاَق ،َكُّمُأ َلاَق ؟ يتَِباَحَص ينْسُيبِ يساَّنلا كْوُ بَأ َلاَق ،ْنَم َُّثُ َلاَق ،َكُّمُأ َلاَق ؟ْنَم َُّثُ َلاَق ،َكُّمُأ 5
Artinya: Dari Abu Hurairah ra. beliau berkata, “seseorang datang kepada Rasulullah saw. dan  berkata,  ‘Wahai  Rasulullah,  kepada  siapakah  aku  harus  berbakti  pertama kali?’  Nabi  saw.  menjawab,  Ibumu!’  Dan  orang  tersebut  kembali  bertanya, ‘Kemudian siapa lagi?’ Nabi saw. menjawab, ‘Ibumu!’ orang tersebut bertanya kembali,  ‘Kemudian  siapa  lagi?’  Beliau  menjawab,  ‘Ibumu’.  Orang  tersebut bertanya  kembali,  ‘Kemudian  siapa  lagi?’,  Nabi  saw.  menjawab,  ‘Kemudian Ayahmu’.” (HR. Bukhārī no. 5971 dan Muslim no. 2548).
Sebab  kemuliaan  yang  dimiliki  perempuan  itu  yang  mendorong  penulis  untuk meneliti  tentang  keikutsertaan  wanita  dalam  ranah  politik  praktis  sebagaimana  yang termuat  dalam  UU  No.  2  tahun  2011  ditinjau  dalam  hukum  Islam.  Oleh  karenanya penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis:  (1)  Tinjauan  umum mengenai keikutsertaan wanita dalam partai politik menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun  2011  tentang  partai  politik.  (2)  Perspektif  hukum  Islam  terhadap  keikutsertaan wanita dalam ranah politik praktis.
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif.  Metode  penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara  mendalam  terhadap  suatu  masalah. 6 Sedangkan  jenis  metode  penelitian  yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan ( library research ), dengan  pendekatan  yuridis  normatif,  yaitu  penelitian  yang  mengkaji  konflik  mengenai keikutsertaan wanita dalam politik praktis dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang  partai  politik.  Untuk  mengumpulkan  data  peneliti  menggunakan  metode dokumentasi (documentation), yang  artinya  bahan-bahan  yang  tertulis  dengan  cara mengumpulkan  data  dengan  mencatat  data-data  yang  sudah  ada. 7 Dalam  melakukan teknik  ini,  peneliti  menyelidiki  benda-benda  tertulis  seperti  buku,  makalah,  peraturan-
4 Abdul Hadi, “Posisi Wanita dalam Politik Islam Perspektif Fenomelogi”, An Nisa’a: Jurnal Kajian Gender dan Anak 12, no. 1 (2017): h. 10.
5 Abū Yu’al Aḥmad bin ‘Alī al-Mutsannā bin Yaḥyā bin 'Isā, Musnad Abī Yu'al (Cet. 1; Damasyq: Dār al-Ma'mūn Litturāts, 1984), h. 468.
6 Sandu Siyoto, Dasar Metodologi Penelitian (Cet I; Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 28.
7 Hardani,  dkk., Metode  Penelitian  Kualitatif  &  Kuantitatif (Cet.  I;  Yogyakarta:  Penerbit  Pustaka Ilmu, 2020), h. 149.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 474-485 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
peraturan, undang-undang dan sebagainya 8 baik yang bersumber dari sumber data primer, data sekunder ataupun data tersier.
Ada  beberapa  penelitian  sebelumnya  yang  relevan  dengan  penelitian  ini,  di antaranya:
1. Skripsi  karya  Zainal  Basri  NIM  131011183  Jurusan  Syariah  Sekolah  Tinggi  Ilmu Islam dan Bahasa Arab  (STIBA) Makassar yang berjudul: “Kepemimpinan Wanita Pada  Lembaga  Negara  Perspektif  Fikih  Islam”. 9 Jenis  penelitian  yang  digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif ( non -statistik). Dengan metode pendekatan  historis,  yuridis  normatif,  dan  pendekatan  pedagogis.  Adapun  metode pengelolaan  data  menggunakan  metode  studi  kepustakaan  atau library  research. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa konsep kepemimpinan wanita dalam perspektif fikih  Islam  menjadi  perdebatan  di  kalangan  para  ulama,  ada  yang  membolehkan seorang  perempuan  menjadi  pemimpin  bahkan  menjadi  pemimpin  negara  ada  yang membolehkan  dengan  ketentuan  dan  syarat  tertentu,  dan  ada  pula  yang  melarang seorang  perempuan  menjadi  pemimpin  secara  mutlak.  Sedangkan  penelitian  ini berfokus pada keikutsertaan wanita dalam politik praktis.
2. Skripsi  karya  Sukarti  NIM  105190120410  Fakultas  Agama  Islam  Universitas Muhammadiyah  Makassar  yang  berjudul:  “Analisis  Keterlibatan  Perempuan  dalam Politik  di  Kabupaten  Takalar”. 10 Skripsi  ini  merupakan  studi  tentang  Analisis Keterlibatan  Perempuan  dalam  Politik  di  Kabupaten  Takalar,  penelitian  ini  adalah penelitian  studi  lapangan  yang  bersifat  deskriptif  kuantitatif  dengan  tujuan memberikan  gambaran  sederhana  analisis  Keterlibatan  Perempuan  dalam  Politik  Di Kabupaten Takalar.  Dengan jumlah sampel penelitian sebanyak 9 orang perempuan anggota  DPRD  Kab.  Takalar  terpilih  tahun  2014-2019.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  peran  perempuan  menurut  Al-Qur’an  diterangkan  bahwa  pada hakikatnya tidak ada larangan dalam Islam bagi perempuan untuk ikut berpolitik, hal ini  terlihat  dalam  sejarah  perkembangan  Islam  banyak  perempuan  yang  memiliki peran-peran penting dalam upaya membangun budaya politik di dalam Islam. Adapun penelitian ini membahas tentang tinjauan umum  mengenai keikutsertaan wanita dalam partai politik menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik.

## PEMBAHASAN
Politik berasal  dari  bahasa  Ingris yaitu politics yang menunjukkan sifat  pribadi atau perbuatan. Secara leksikal, kata politics berarti acting or judging wisely (bertindak atau menilai dengan bijak) , well judged (dinilai dengan baik) , prudent (bijaksana). 11 Kata Politik kemudian terserap ke dalam bahasa Indonesia dengan pengertian  semua urusan
8 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (t. Cet: Jakarta; Rineka Cita, 2002), h. 135.
9 Zainal  Basri,  “Kepemimpinan  Wanita  Pada  Lembaga  Negara  Perspektif  Fikih  Islam”, Skripsi (Makassar: Jurusan Perbandingan Mazhab STIBA Makassar, 2017)
10 Sukarti,  “Analisis  Keterlibatan  Perempuan  dalam  Politik  di  Kabupaten  Takalar”, Skripsi (Makassar: Fak. Agama Islam Universitas Muhammadiyah, 2014)
11 A.S. Hornby A.P. Cowic (ed.), Oxford Advanced Leaner’s Dictionary of current (London: Oxford University Prees, 1974), h. 645.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 474-485 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
dan  tindakan  (kebijakan,  siasat,  dan  sebagainya)  mengenai  kebijakan  negara  atau terhadap negara lain. Kebijakan dan cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani masalah). 12 Jadi,  politik  merupakan  cara  dan  upaya  mengatasi  masalah  rakyat  dengan seperangkat undang-undang untuk menjaga kemaslahatan dan mencegah terhadap hal-hal yang  merugikan  bagi  kepentingan  manusia.  Adapun  dalam  bahasa  Arab  politik  berarti siyāsah ,  berasal  dari  kata
َس َسا - َي ُس ْو ُس - يس َي َسا ة
yang  artinya  memerintah,  mengatur,  dan mengurus. Siyāsah juga berarti politik dan pemerintahan, atau menuntut kebijaksanaan. 13 Menurut al-Maqrizi arti kata siyāsah adalah mengatur. 14
Politik  adalah  langkah,  upaya,  cara,  atau  siasat  yang  dilakukan  seseorang  atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan politik praktis adalah upaya yang dilakukan organisasi politik dalam rangka menyusun kekuatan politik dan menggunakan kekuatan. 15 Menurut  kamus  politik,  politik  praktis  adalah  semua  kegiatan  yang berhubungan  langsung  dengan  perjuangan  merebut  dan  mempertahankan  kekuasan politik. 16 Secara umum politik praktis merupakan segala tindakan politik yang berimbas pada masyarakat dan pemerintah suatu negara. Hal ini berkaitan dengan perilaku politik. Politic  behavior yakni  perilaku    atau  tindakan  yang  dilakukan  oleh  individu  atau kelompok untuk  melakukan  hak dan kewajibannya sebagai  insan politik sebagai  pada macam-macam hukum di Indonesia.
Undang-undang  nomor  2  tahun  2011  tentang  perubahan  atas  undang-undang nomor  2  tahun  2008  tentang  partai  politik  ditandatangani  oleh  Presiden  keenam  yaitu bapak Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 5 januari 2011 dan dituangkan dalam undang-undang  hari  itu  juga  dalam  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  tahun  2011 nomor 3. Sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945, kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan  hak  asasi  manusia  yang  harus  dilaksanakan  guna  menambah  semangat kebangsaan  dalam  negara  kesatuan  Republik  Indonesia  yang  demokratis.  Hak  untuk berkumpul  dan  berserikat  ini  kemudian  diwujudkan  dalam  pembentukan  partai  politik sebagai salah satu pilar demokrasi dalam sistem politik Indonesia. 17
Partai  politik  cenderung  memperlakukan  perempuan  sebagai  pendulang  dan penggalang suara dalam upaya merebut kekuasaan dan memenangkan konteks pemilu. Keterwakilan perempuan secara Nasional mengalami peningkatan dari pemilihan umum 1999 sebesar 9%. Undang-undang ini semakin diperkuat dengan disahkannya Undang- Undang  no.  2  Tahun  2011  yang  mengatur  tentang  keterwakilan  perempuan  di  dalam partai politik, berbagai hal disusun terkait politik dalam undang-undang ini. Kemudian dukungan  pemerintah  terhadap  partisipasi  keterwakilan  perempuan  ini  semakin diperkuat dengan lahirnya UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum  DPR,  DPD  dan  DPRD  dan  UU  No  2  tahun  2011  tentang  partai  politik
12 W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia ( Jakarta: Balai Pustaka, 1983), h. 763.
13 Louis Ma’louf, “ al-Munjid ī  al-Lugah wa al-A’lam” (Beirut: Dār al-Masyriq, 1986), h. 362 14 Abdul Wahab Khallaf, “al-Siyasat al-Syari’yyah” (Kairo: Dār al-Anshar, 1977), h. 4.
15 Adi Satya, “Mahasiswa Politik Praktis” , t.d., 10 Juli 2022, h. 1.
16 Arti Kata Politik Praktis Menurut Kamus Politik, www.makna.com,  10 Juli 2022, h. 1.
17 “UU  2  Tahun  2011  Tentang  Perubahan  Atas  UU  2  Tahun  2008  Tentang  Partai  Politik”, Jogloabang (18 Januari 2018), https://www.jogloabang.com (12 juli 2022).

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 474-485 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
menempatkan  minimal  30%  keterwakilan  perempuan. 18 Dengan  undang-undang  ini semakin banyak perempuan yang terjun dalam politik praktis.
Tindak tanduk perempuan dalam dunia politik menyedot perhatian yang sangat besar  dan  mengundang  sorotan  yang  tajam  di  mata  masyarakat.  Islam  menempatkan perempuan pada posisi yang layak, mengangkatnya ke tingkat/derajat insaniyahnya yang sempurna,  dan  memberikan  haknya  seutuhnya  tanpa  dikurangi  sedikitpun. 19 Prinsip- prinsip  dasar  yang  dibawa  oleh  ajaran  Islam  dalam  memperbaiki  kondisi  perempuan dapat disimpulkan pada beberapa poin berikut:
1. Islam  memuliakan  perempuan  pada  semua  peranannya.  Islam  memuliakan perempuan sebagai seorang ibu, anak, dan istri. Dalam Q.S. Al-Ahqāf:15
هۡرُك ۥُهُّمُأ ُهۡتَلََحَ ۖا نََٰسۡحيإ يهۡيَديلََٰويب َنََٰسنيۡلۡٱ اَنۡ يَّصَوَو ا ُهۡتَعَضَوَو ۖاهۡرُك ۥُهُلَۡحََو ۥُهُلََٰصيفَو َنوُثََٰلَ ث ا رۡهَش ىََّٰتَح اَذيإ َغَلَ ب ۥُهَّدُشَأ َغَلَ بَو َييعَبۡرَأ ةَنَس َلاَق ي بَر ىينۡعيزۡوَأ ۡنَأ َرُك ۡشَأ َكَتَمۡعين ىيتَِّلٱ َت ۡمَع ۡ نَأ َّيَلَع َٰىَلَعَو ََٰو َلَم ۡعَأ ۡنَأَو َّيَديل حيلََٰص ا ُهَٰىَضۡرَ ت ۡحيل ۡصَأَو يل يف ۖىيتَِّيي رُذ ي نيإ ُتۡبُ ت َكۡيَليإ ي نيإَو َنيم َييميل ۡسُم ۡلٱ ١٥
Terjemahnya:
Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya,  ibunya  mengandungnya  dengan  susah  payah,  dan  melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh  bulan,  sehingga  apabila  dia  telah  dewasa  dan  umurnya  sampai  empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau  yang  telah  Engkau  berikan  kepadaku  dan  kepada  ibu  bapakku  dan supaya  aku  dapat  berbuat  amal  yang  saleh  yang  Engkau  ridhai;  berilah kebaikan  kepadaku  dengan  (memberi  kebaikan)  kepada  anak  cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri". 20
Dalam  ayat  ini  manusia  diperintahkan  untuk  berbuat  baik  kepada  ibu  dan  bapak mereka.  Pun  dalam  beberapa  hadis  juga  diperintahkan  berbuat  baik  kepada  anak- anak  perempuan,  mengajari  mereka  dan  mendidik  mereka  dengan  balasan  pahala yang  besar.  Bahkan  Islam  memuliakan  seorang  perempuan  dengan  status  sebagai istri dengan penghormatan yang tidak pernah diterima oleh para istri dari umat-umat selain Islam.
2. Islam  mengembalikan  hak-hak  kaum  perempuan  yang  dirampas  darinya.  Islam mengembalikan  hak  waris  kepada  perempuan,  hak  mendapatkan  pendidikan,  hak mengatur  urusan  yang  berhubungan  dengan  keuangan,  dan  hak  melangsungkan pernikahan.
3. Islam  menyamakan  kaum  perempuan  dengan  laki-laki  dalam  masalah  pahala  dan hukuman. Yang dimaksud pahala dan hukuman di sini adalah pahala dan hukuman yang diterima seseorang sesuai dengan kesungguhan dan kelalaian dalam beribadah serta jauhnya mereka dari sikap menyelisihi kebenaran yang diturunkan Allah saw.
18 Asiyah, Andri Astuti, & Nuraini, ”Analisis Partisipasi Politik Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam”, Jurnal Gender dan Anak 6, no. 1 (Juni 2021), h. 15.
19 Al-Sibā’i, al-Mar’ah baina al- Fiqh wa al-Qānūn (Beirut-Damaskus; Al-Maktab al-Islāmī) h.25.
20 Kementrian Agama “Al-Qur’an dan Terjemahnya” (Cordoba:Bandung 2021) h.504

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 474-485 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Balasan baik dan pahala diberikan kepada orang yang menempuh jalan yang lurus dan  taat  sedangkan  dosa  dan  hukuman  diberikan  kepada  orang  yang  durhaka  dan berpaling.
4. Islam menyamakan laki-laki dengan perempuan dalam menanggung beban syariat. Islam  mewajibkan  atas  perempuan  segala  hal  yang  diwajibkan  kepada  laki-laki dalam masalah pokok-pokok ajaran Islam. Hanya saja Islam memperhatikan adanya beberapa perbedaan yang berkaitan dengan jenis kelamin. Islam meringankan beban- beban syariat  yang tidak sesuai  bagi perempun  serta hal  yang tidak sesuai  dengan tabiat  penciptaannya.  Perempuan  dipersiapkan  untuk  hamil,  menyusui,  haidh,  dan nifas.  Kelembutannya  terhadap  anak-anak  lebih  besar  dibanding  laki-laki, perempuan  mampu  untuk  melayani  mereka  dan  bersabar  menjalaninya.  Berbeda dengan  laki-laki  yang  tabiatnya  keluar  rumah,  mengerjakan  semua  tanda  tangan, bekerja  keras,  mengarungi  perjalanan  panjang.  Apabila  ini  dibebankan  kepada perempuan  niscaya  mereka  akan  kepayahan.  Mahasuci  Allah  yang  memberikan beban kepada seseorang sesuai dengan kesanggupannya.
Politikus merupakan salah satu peranan yang penting bagi rakyat. Keberadaannya merupakan  salah  satu  jembatan  pelaksana  untuk  mencapai  tujuan-tujuan  tertentu  dan menyelesaikan semua yang tidak mungkin diselesaikan secara perorangan atau individu. Jadi politikus akan menjadi wakil rakyat yang menyampaikan aspirasinya maka politikus bisa  dikatakan  sebagai  pemimpin  rakyat.  Dalam  Al-Qur’an  surah  al-Nisā’/4:34  Allah sampaikan bahwa kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita.
ضۡعَ ب َٰىَلَع ۡمُهَضۡعَ ب َُّللَّٱ َلَّضَف اَيبِ يءىاَسي نلٱ ىَلَع َنوُمََّٰوَ ق ُلاَجي رلٱ ىاَيبَِو ْاوُقَفنَأ ۡنيم ۡمييلََِٰوۡمَأ ُتََٰحيلََّٰصلٱَف ٌتََٰتينََٰق تََٰظيفََٰح يبۡيَغ ۡلي ل اَيبِ َظيفَح َُّللَّٱ يتََِّٰلٱَو َنوُفاََتَ َّنُهَزوُشُن َّنُهوُظيعَف َّنُهوُرُجۡهٱَو يف َلََف ۡمُكَنۡعَطَأ  ۡنيإَف ۖ َّنُهوُبير ۡضٱَو يعيجاَضَمۡلٱ يبَس َّنيهۡيَلَع ْاوُغۡ بَ ت يلَع َناَك ََّللَّٱ َّنيإ ۗ لَي يا ييبَك ا ٣٤
Terjemahnya:
Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu  maka  wanita  yang  saleh,  ialah  yang  taat  kepada  Allah  lagi  memelihara  diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita- wanita  yang  kamu  khawatirkan  nusyuznya,  maka  nasehatilah  mereka  dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka  mentaatimu,  maka  janganlah  kamu  mencari-cari  jalan  untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. 21
Dalil  ini  secara  mutlak  memberikan  kepemimpinan  untuk  kaum  laki-laki  atas  kaum perempuan,  karena  laki-laki  yang  bertanggung  jawab  mengurusi  segala  keperluan perempuan. Kepemimpinan ini mencakup segala hal, baik dalam lingkungan kecil seperti yang mereka pimpin di dalam rumah, maupun dalam lingkungan besar yang puncaknya
21 Kementrian Agama “Al-Qur’an dan Terjemahnya” h.84

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 474-485 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
adalah pemimpin negara. Termasuk pula di dalamnya, kepemimpinan pada urusan-urusan umum untuk rakyat, seperti politikus, memimpin pasukan, pengadilan dan sebagainya. 22 Allah memerintahkan kepada laki-laki (sahabat Rasulullah saw.) dalam firman- Nya Q.S. Al-Ahzāb/33:53, jika meminta sesuatu kepada istri-istri nabi maka minta dari balik tabir.
َي
َنييريظََٰن َۡيَغ ٍماَعَط ََٰلَيإ ۡمُكَل َنَذۡؤُ ي نَأ ىَّلَيإ ي يبَّنلٱ َتوُيُ ب ْاوُلُخ ۡدَت  َلَ ْاوُنَماَء َنييذَّلٱ اَهُّ ي
ْاوُلُخۡدٱَف ۡمُتييعُد اَذيإ  ۡنيكََٰلَو ُهَٰىَنيإ
َلََو ْاوُريشَتنٱَف ۡمُتۡميعَط اَذيإَف يسنأتسم
َنيم ۦييۡحَتۡسَي  َلَ َُّللَّٱَو ۖۡمُكنيم ۦييۡحَتۡسَيَ ف َّيبَّنلٱ ييذۡؤُ ي َناَك ۡمُكيلََٰذ َّنيإ   ٍثييدَيلِ
ي قَ ۡلِٱ ََٰتَم َّنُهوُمُت ۡلَأَس اَذيإَو اع نهولأسف باَجيح يءىاَرَو نيم ۡمُكيلََٰذ ُرَه ۡطَأ ۡمُكيبوُلُقيل َّنييبِوُلُ قَو اَمَو َناَك ۡمُكَل نَأ ْاوُذۡؤُ ت َلوُسَر يَّللَّٱ ىَلََو نَأ ْاىوُحيكنَت ۥُهَجََٰوۡزَأ ا مييظَع يَّللَّٱ َدنيع َناَك ۡمُكيلََٰذ َّنيإ ا دَبَأ  ىۦيهيدۡعَ ب ۢنيم
Terjemahnya:
Hai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah  kamu  memasuki  rumah-rumah  Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu diundang maka masuklah dan bila kamu selesai  makan,  keluarlah  kamu  tanpa  asyik  memperpanjang  percakapan. Sesungguhnya  yang  demikian  itu  akan  mengganggu  Nabi  lalu  Nabi  malu kepadamu (untuk menyuruh kamu keluar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang  benar.  Apabila  kamu  meminta  sesuatu  (keperluan)  kepada  mereka  (isteri- isteri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan  tidak  (pula)  mengawini  isteri-isterinya  selama-lamanya  sesudah  ia  wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar (dosanya) di sisi Allah. 23
Ayat ini sangat jelas secara lahiriyah yaitu pentingnya wanita menutup aurat atau berhijab dari  pandangan  laki-laki  yang  bukan  mahramnya.  Semua  itu  merupakan  pemeliharaan terhadap  agama,  garis  keturunan,  dan  kehormatan.  Karena  sungguh  pencampurbauran yang terjadi antara laki-laki dan perempuan dapat menyebabkan tersebarnya perbuatan buruk dan keji  lagi hina. Dengannya bisa dipahami perempuan yang menjadi  politikus jelas menyelisihi makna lahiriyah ayat ini. Sebab seorang politikus akan sering bertemu dan  berkumpul  dengan  para  laki-laki  seperti  para  menteri  atau  para  pemimpin  lain. Bahkan  dalam  kondisi  tertentu  seorang  politikus  harus  berunding  berdua  atau  secara empat mata dengan salah seorang dari mereka, sementara perbuatan ini sangat tidak layak dilakukan oleh perempuan. 24
Para ahli fikih berbeda pendapat tentang keikutsertaan perempuan dalam politik praktis. Ada dua pendapat dalam hal ini: (1) perempuan boleh terjun dalam politik praktis, ini adalah pendapat beberapa ulama kontemporer 25 di antaranya Syaikh Maḥmūd Syaltūt, Muḥammad  ‘Izzah  Darūzah,  dan  Muḥammad  al-Ḥajawi.  (2)  perempuan  tidak  boleh terjun dalam politik praktis. Ini adalah pendapat jumhur ahli fikih dari kalangan ulama
22 Adnan  bin  Dhaifullah  Alu  as-Syawabikah, Wanita  Karir:Profesi  Wanita  Diruang  Publik  Yang Boleh Dan Yang Dilarang Dalam Fikih Islam (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i 2010), h.97.
23 Kementrian Agama “Al-Qur’an dan Terjemahnya” h.425
24 Adnan  bin  Dhaifullah  Alu  as-Syawabikah, Wanita  Karir:Profesi  Wanita  Diruang  Publik  Yang Boleh Dan Yang Dilarang Dalam Fikih Islam . h.78-79.
25 Mahmud Syaltut, Al-Islam Aqidah wa Syariiah (Kairo:  Dār al-Syurūq. 1997 M),  h.3

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 474-485 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
terdahulu, ulama yang datang setelahnya, dan sebagian besar ulama kontemporer masa kini. 26 Dalam  menetapkan  pendapat  masing-masing  setiap  pihak  berargumen  dengan dalil.
Dalil  pendapat  yang  membolehkan,  (1)  dalil  syariat  yang  secara  lahiriyah menunjukkan  persamaan  perempuan  dan  laki-laki.  Dalam  Q.S.  Al-Taubah/9:71  Allah Swt. berfirman:
َو يرَكنُمْلٱ ينَع َنْوَهْ نَ يَو  يفوُرْعَمْلٱيب َنوُرُمَْيَ   ٍضْعَ ب ُءىاَييلْوَأ ْمُهُضْعَ ب ُتََٰنيمْؤُمْلٱَو َنوُنيمْؤُمْلٱَو َنوُتْؤُ يَو َةَٰوَلَّصلٱ َنوُمييقُي
مييكَح ٌزييزَع ََّللَّٱ َّنيإ ۗ َُّللَّٱ ُمُهَُحََْيَس َكيئىََٰل۟وُأ    ىۥُهَلوُسَرَو ََّللَّٱ َنوُعييطُيَو َةَٰوَكَّزلٱ
Artinya:
Dan  orang-orang  yang  beriman,  lelaki  dan  perempuan,  sebahagian  mereka (adalah)  menjadi  penolong  bagi  sebahagian  yang  lain.  Mereka  menyuruh (mengerjakan)  yang  ma'ruf,  mencegah  dari  yang  munkar,  mendirikan  shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi  rahmat  oleh  Allah;  sesungguhnya  Allah  Maha  Perkasa  lagi  Maha Bijaksana. 27
Dari  ayat  ini  kita  mengetahui  bahwa,  tugas  menyerukan  kepada  kebaikan  dan melarang dari kemungkaran bukan tugas khusus  yang dilakukan hanya kaum laki-laki, melainkan juga merupakan tugas bagi kaum perempuan, tentunya dalam batasan mereka sesama perempuan dan dalam wilayah yang boleh dijamah oleh mereka saja. Pihak yang membolehkan perempuan terjun dalam politik praktis memandang ayat ini menyamakan antara  perempuan  dan  laki-laki  pada  prinsip  dasar  yang  umum  yaitu  dalam  hal  amar makruf dan nahi mukar. 28
Dalil kedua, bagaimana  peranan ‘Āisyah ra. pada perang Jamal, di antara fitnah yang terjadi setelah terbunuhnya ‘Utsman bin Affan ra. Banyak dalil yang menunjukan bahwa  ‘Āisyah ra., Thalhah, dan Zubair tidak pergi untuk melakukan peperangan akan tetapi untuk melakukan perdamaian di antara kaum muslimin. Beliau mengira kepergian beliau ke Basrah mengandung kemaslahatan bagi kaun muslimin. Terjadinya peperangan bukan atas niat dari mereka. Karena ketika Ali, Thalhah dan Zubair saling berkirim surat, mereka bermaksud untuk mengadakan kesepakatan damai. Jika mungkin, mereka akan meminta kepada para fitnah untuk menyerahkan orang-orang yang membunuh’Utsman bin  Affan. Thalhah dan  Zubair menyangka bahwa Ali  telah menyerangnya. Kemudian mereka  membawa  pasukan  untuk  melakukan  pertahanan  sehingga  ‘Ali  menyangka bahwa  mereka    telah  menyerangnya,  sehingga  beliau  pun  melakukan  pertahanan. Akhirnya  terjadilah  fitnah  (peperangan)  bukan  atas  keinginan  mereka.  Sedangkan ‘Āisyah hanya menunggangi unta dan tidak ikut dalam peperangan. Demikianlah yang diungkapkan oleh sebagian ulama dan ahli akhbar. 29
26 Al-Mawardi, al-Ahkām al-Sulthāniyyah (Beirut: Dār al-Fikr), h.27
27 Kementrian Agama, Al-Qur’an Karim , h. 198
28 Dandel  Jabr, al-Mar’ah  wa  al-Wilāyāt  al-Ammah  fi  al-Siyāsah  al-Syar’iyyah (Amman:  Dār Ammaar 1999 M), h.228-229
29 Muhammad al-Mahdi al-Hajawi, al-Mar’ah bayna Syar’i wa al-Qānūn (Maroko: al-Dār al-Baidā, 1967), h.38.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 474-485 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Dalil ketiga, catatan sejarah yang menyebutkan perempuan pernah jadi pemimpin dalam Q.S. al-Naml/27:23;
ٌمييظَع ٌشْرَع اََلَِو ٍءْىَش ي لُك نيم ْتَييتوُأَو ْمُهُكيلَْتَ  ةَأَرْمٱ ُّتدَجَو  ي نّيإ
Artinya:
Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar. 30
Ayat ini menjelaskan penduduk Saba dipimpin oleh seorang wanita, dan wanita tersebut  dianugerahi  segala  sesuatu  berupa  sarana  kekuasaan,  dan  kerajaan,  dan  ia mempunyai singgasana besar yang dari atasnya ia mengatur seluruh perkara rakyat.
Dalil keempat dalil secara logika, yang membolehkan perempuan terjun dalam politik praktis memandang bahwa permasalahan terkait hak wanita dalam bidang politik bukanlah  permasalahan  agama  tetapi  masuk  dalam  ranah  masalah  sosial  politik. Berdasarkan  hal  tersebut  maka  bidang  ini  tidak  berkaitan  dengan  gender  akan  tetapi berkaitan dengan konteks yang berlaku di suatu tempat serta orang yang sesuai dengan pekerjaan tersebut.
Pendapat yang melarang keikutsertaan perempuan dalam politik praktis memiliki sanggahan atas semua dalil pendapat yang membolehkan. (1) sesungguhnya hujah yang dikemukakan  tersebut  tidak  berkaitan  dengan  bidang  hukum  dan  pemerintahan  baik secara langsung maupun tidak langsung. Akan tetapi dalil-dalil yang disebutkan hanya menggambarkan tentang asal usul diciptakannya manusia yaitu berasal dari perempuan dan  laki-laki  yang  memiliki  kedudukan  setara  dan  kewajiban  masing-masing.  Hakikat umat  manusia  adalah  makhluk  yang  asalnya  sama,  namun  hal  ini  tidak  berarti  adanya kesamaan mutlak antara laki-laki dan perempuan dalam hal kepemimpinan publik. 31 (2) Nabi  saw.  telah  mengabarkan  kepada  ‘Ali  ra.  bahwasanya  akan  terjadi  masalah  antara ‘Ali ra. dengan ‘Āisyah ra., dari Abū Rāfi’, bahwasanya Rasulullah saw. berkata kepada ‘Ali bin Abī Ṭālib:
َكَنْ يَ ب ُنوُكَيَس ُهَّنيإ
َلاَق ؟يالله َلوُسَر َي ْمُهاَقْشَأ َنََأَف :َلاَق ،ْمَعَ ن :َلاَق ؟يالله َلو ُسَر َي َنََأ :َلاَق ،ٌرْمَأ َةَشيئاَع َْيَبَو :
اَهينَمْأَم  َلَيإ اَهْدُدْراَف ؛َكيلَذ َناَك اَذيإ ْنيكَلَو ،َلَ
.
“Sesungguhnya  akan  terjadi  masalah  di  antara  engkau  dengan  ‘Āisyah.”  Dia  berkata, “Aku,  wahai  Rasulullah?”  Beliau  menjawab,  “Iya.”  Dia  berkata,  “Kalau  begitu  aku mencelakakan mereka wahai Rasulullah.” Beliau menjawab, “Tidak, akan tetapi jika hal itu terjadi, maka kembalikanlah ia (‘Āisyah) ke tempatnya yang aman.’ 32
Hadis ini merupakan salah satu mukjizat yang dimiliki Nabi saw. Dalam hadis ini Nabi saw. mengabarkan peristiwa yang akan datang atau belum terjadi pada masa beliau hidup. Ibunda ‘Āisyah bukan orang yang maksum (terjaga) dari kesalahan dan ‘Āisyah menyadari  kesalahannya.  Jika  demikian  bagaimana  mungkin  kita  berdalil  dengan perbuatan ‘Āisyah yang salah.
Bantahan dalil  selanjutnya (3)  tidak  ada dalil  kepemimpinan  yang bisa diambil dari  kisah  Ratu  Saba’  tentang  pembolehan  perempuan  menjadi  pemimpin  karena  Al-
30 Kementrian Agama, Al-Qur’an Karim , h. 379
31 Fuad Ahmad, Mabda’u al-Musāwāh fī al-Islām . h.230
32 Al-Thabrani, al-Mu’jam al-Kabīr , Jilid 1 (Beirut: al-Risālah). h. 332

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 474-485 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Qur’an  hanya  menceritakan  kisah  nyata  yang  terjadi  pada  masa  tersebut  sementara diceritakannya kisah tersebut tidak mengandung pensyariatan, ayat ini juga bukan tentang hak  politik  perempuan  tetapi  ayat  ini  dalil makkiyah yang  mengandung  tauhid. 33 (4) sangat  tidak  mungkin  menjauhkan  suatu  masalah  yang  tentangnya  ada  berbagai  nas syariat dari ruang lingkup Islam, kemudian dikatakan bahwa masalah itu bukanlah urusan agama. Bagaimana mungkin perkataan ini terucap sementara Nabi saw. memasukkannya dalam  syariat  ketika  beliau    bersabda ة َأ َر ْم يا   ْم ُه َر ْم َأ ا ْو َّل َو   ٌم ْو َ ق   َح يل ْف ُ ي   ْن َل : “tidak akan bahagia suatu  kaum  yang  menyerahkan  urusannya  kepada  perempuan ”  (HR.  Bukhārī   hadis nomor 4163).
Setelah  memaparkan  dalil-dalil  dari  kedua  pendapat  tentang  keikutsertaan perempuan  dalam  politik  praktis,  pendapat  yang  paling  kuat  menurut  peneliti  adalah pendapat jumhur ulama yang memutuskan bahwa perempuan tidak dibolehkan ikut dalam politik  praktis.  Hal  ini  berdasarkan  dalil-dalilnya  yang  telah  disebutkan,  di  samping memang  tidak  ada  dalil  lain  yang  bertentangan  dengannya,  serta  kritik  yang  terarah terhadap  dalil  yang  membolehkan  kepemimpinan  sekaligus  membatalkan  argumentasi mereka dengannya.

## KESIMPULAN
1. Berdasarkan  tinjauan  umum  mengenai  keikutserataan  wanita  dalam  partai  politik, Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  tahun  1945  memperlihatkan bahwa  seluruh  warga  negara,  artinya  “perempuan  dan  laki-laki”  mempunyai kedudukan yang sama dan kesempatan yang sama di bidang politik. Hal ini tertuang dalam  undang-undang  antara  lain  dalam  pasal  27  dan  28.  Berdasarkan  undang- undang nomor 2 tahun 2011 pasal 2 ayat 2 menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan  perempuan  dalam  bidang  partai  politik.  Keterwakilan  perempuan dalam  jumlah  30%  dapat  menghasilkan  keputusan  yang  lebih  memerhatikan kepentingan dan pengalaman perempuan yang selama ini kurang terwakili.
2. Para  ahli  fikih  berbeda  pendapat  tentang  keikutsertaan  perempuan  dalam  politik praktis. Ada dua pendapat dalam hal ini: (1) perempuan boleh terjun dalam politik praktis,  ini  adalah  pendapat  beberapa  ulama  kontemporer  di  antaranya  syaikh Maḥmūd  Syaltūt,  Muḥammad  Izzah  Darūzah,  dan  Muḥammad  al-Hajawī.  (2) perempuan tidak boleh terjun dalam politik praktis. Ini adalah pendapat jumhur ahli fikih  dari  kalangan  ulama  terdahulu,  ulama  yang  datang  setelahnya,  dan  sebagian besar  ulama  kontemporer  masa  kini.  Dalam  menetapkan  pendapat  masing-masing setiap pihak berargumen dengan dalil.
Berdasarkan pada hasil penelitian penulis, diharapkan dapat memberikan gambaran tentang  keikutsertaan  wanita  dalam  ranah  politik  praktis  menurut  konsep  Islam,  posisi wanita dalam sistem politik dunia Islam sudah beragam, sehingga dengan demikian umat Islam  yang  berkiprah  dalam  bidang  politik  hendaknya  menjalani  perpolitikan  dengan tidak  meninggalkan  nilai-nilai  Islami  dan  prinsip-prinsip  ajaran  Islam  yang  mengatur tentang etika politik yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur’an dan sunah.
33 Abdul Hamid Ismail al-Anshari, al-Syūrā  wa Atsaruha fī Dīmuqrāthiyyah . h.311

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 474-485 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id

## DAFTAR PUSTAKA
A.S. Hornby A.P. Cowic (ed.), Oxford Advanced Leaner’s Dictionary of current. London: Oxford University Prees, 1974.
Abdul  Hadi,  “Posisi  Wanita  dalam  Politik  Islam  Perspektif  Fenomelogi”,  An  Nisa’a:
Jurnal Kajian Gender dan Anak 12, no. 1 (2017): h. 10. Abū Yu’al, Aḥmad bin ‘Alī al-Mutsannā bin Yaḥyā bin 'Isā. Musnad Abī Yu'al . Cet. 1. Damasyq: Dār al-Ma'mūn Litturāts, 1984.
Adi Satya, “Mahasiswa Politik Praktis” , t.d., 10 Juli 2022, h. 1. Al-Anshari, Abdul Hamid Ismail. Al-Syūrā  wa Atsaruha fī Dīmuqrāthiyyah .
Al-Hajawi,  Muhammad al-Mahdi. Al-Mar’ah bayna Syar’i wa al-Qānūn . Maroko: al- Dār al-Baidā, 1967.
Al-Mawardi. Al-Ahkām al-Sulthāniyyah . Beirut: Dār al-Fikr.
Al-Sibā’i. Al-Mar’ah baina al- Fiqh wa al-Qānūn . Beirut: Al-Maktab al-Islāmī. Al-Syawabikah,  Adnan bin Dhaifullah Alu. Wanita Karir: Profesi Wanita Diruang Publik Yang Boleh Dan Yang Dilarang Dalam Fikih Islam . Jakarta: Pustaka Imam al-Syafi’ī,  2010.
Al-Thabrani. Al-Mu’jam al-Kabīr . Jilid 1. Beirut: al-Risālah.
Arikunto,  Suharsimi. Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktek .  Jakarta;  Rineka Cita, 2002.
Arti Kata Politik Praktis Menurut Kamus Politik, www.makna.com,  10 Juli 2022, h. 1. Asiyah,  Andri  Astuti,  &  Nuraini,  ”Analisis  Partisipasi  Politik  Perempuan  Dalam Perspektif Hukum Islam”, Jurnal Gender dan Anak 6, no. 1 (Juni 2021).
Basri,  Zainal  “Kepemimpinan  Wanita  Pada  Lembaga  Negara  Perspektif  Fikih  Islam”,
Skripsi . Makassar: Jurusan Perbandingan Mazhab STIBA Makassar, 2017. Fuad Ahmad, Mabda’u al-Musāwāh fī al-Islām . Hardani,  dkk. Metode  Penelitian Kualitatif &  Kuantitatif. Cet.  I. Yogyakarta:  Penerbit Pustaka Ilmu, 2020.
Huzaemah  Tahido  Yanggo,  “Kepemimpinan  Perempuan  dalam  Perspektif  Hukum Islam”, Misykat 1, no. 1 (2016): 9
Jabr, Dandel. Al-Mar’ah wa al-Wilāyāt al-Ammah fi al-Siyāsah al-Syar’iyyah . Amman: Dār Ammaar 1999 M.
Khallaf, Abdul Wahab. Al-Siyasat al-Syari’yyah. Kairo: Dār al-Anshar, 1977. Khofifah  Indar  Parawansa, Hambatan  Terhadap  Partisipasi  Politik  Perempuan  di Indonesia, (Studi Kasus Indonesia). www.acamedia.edu (26 April 2022) Louis Ma’louf, “ al-Munjid ī  al-Lugah wa al-A’lam”. Beirut: Dār al-Masyriq, 1986. Reza Tri Ayu Ningsih, "Keterwakilan Perempuan dalam Pencalonan Sebagai Anggota Legislatif Oleh partai Politik di Kabupaten Berau",
Siyoto,  Sandu.  Dasar  Metodologi  Penelitian.  Cet  I:  Yogyakarta:  Literasi  Media Publishing, 2015.
Sukarti, “Analisis Keterlibatan Perempuan dalam Politik di Kabupaten Takalar”, Skripsi . Makassar: Fak. Agama Islam Universitas Muhammadiyah, 2014.
Syaltut, Mahmud. Al-Islam Aqidah wa Syarī’ah . Kairo:  Dār al-Syurūq. 1997 M.
UU  2  Tahun  2011  Tentang  Perubahan  Atas  UU  2  Tahun  2008  Tentang  Partai  Politik, Jogloabang (18 Januari 2018), https://www.jogloabang.com (12 juli 2022). W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia . Jakarta: Balai Pustaka, 1983.