Volume 7 Nomor 3, Tahun 2024 e-ISSN : 2597-5234

## ANALYSIS OF HAJJ FUND INVESTMENT OPPORTUNITIES IN THE HALAL INDUSTRY IN INDONESIA

## ANALISIS PELUANG INVESTASI DANA HAJI PADA INDUSTRI HALAL DI INDONESIA
Fathur Rahman 1 , Marliyah 2 , Budi Dharma 3 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 1,2,3 rahmanfathur425@gmail.com 1 , marliyah@uinsu.ac.id 2 , budidharma@uinsu.ac.id 3

## ABSTRACT
Hajj Financial Investment is an activity that involves placing the financial resources of the Hajj Financial Management Agency in business activities that are not contrary to sharia principles and applicable laws and regulations. The purpose of this activity is to obtain returns after thinking about in-depth research on the risks and benefits that can be obtained from these business activities. The purpose of this study is to analyze opportunities for the use of Hajj funds in the halal industry sector. To collect data, this research uses a qualitative descriptive method consisting of conducting interviews and documenting the results. The results showed that investment of Hajj funds in the Halal industry has a lot of potential and opportunities are  very  large  because  the  halal  industry  has  many  development  opportunities.  This  is  supported  by Indonesia's Muslim population of 237.55 million. The halal industry is one of the best alternative investment instruments because it is productive and sustainable. Investment strategies in the halal industry can be carried out by collaborating with halal industry executors in Indonesia in the Halal Food, Halal Travel and Muslim Fashion sectors, which are leading sectors of the global industry. BPKH also faces various risks that cannot be separated from the management of Hajj finances, therefore risk management is one of the most fundamental aspects that need to be considered in the investment of Hajj funds by BPKH. Keyword: Investment, Hajj Fund, Halal Industry

## ABSTRAK
Investasi  Keuangan  Haji  adalah  suatu  kegiatan  yang  melibatkan  penempatan  sumber  keuangan  Badan Pengelola  Keuangan  Haji  pada  kegiatan  usaha  yang  tidak  bertentangan  dengan  prinsip  syariah  dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dari kegiatan ini adalah Untuk memperoleh imbal hasil  setelah  memikirkan  penelitian  mendalam  mengenai  risiko  dan  manfaat  yang  dapat  diperoleh  dari kegiatan usaha tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peluang pemnafaatan dana haji pada  sektor  industri  halal.  Untuk  mengumpulkan  data,  penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif kualitatif  yang  terdiri  dari  melakukan  wawancara  dan  mendokumentasikan  hasilnya.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa investasi dana haji pada industri Halal memiliki banyak potensi dan peluang sangat besar  karena  industri  halal  memiliki  banyak  peluang  pengembangan.  Hal  ini  didukung  oleh  jumlah penduduk  muslim  Indonesia  yang  berjumlah  237,55  juta  jiwa.  Industri  halal  merupakan  salah  satu instrumen investasi alternatif terbaik karena bersifat produktif dan berkelanjutan. Strategi investasi pada industri  halal  dapat  dilakukan  dengan  cara  melakukan  kolaborasi  dengan  eksekutor  industri  halal  di Indonesia  pada  sektor  Makanan  Halal,  Perjalanan  Halal  dan  Fesyen  Muslim,  yang  merupakan  sektor unggulan  industri global.  BPKH  juga  menghadapi  berbagai  risiko  yang  tidak  lepas  dari  pengelolaan keuangan haji oleh karena itu nanajemen risiko merupakan salah satu aspek paling mendasar yang perlu diperhatikan dalam investasi dana haji yang dilakukan BPKH.
Kata Kunci: Investasi, Dana Haji, Industri Halal

## PENDAHULUAN
Berdasarkan Laporan  The  Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC) bertajuk The Muslim 500 edisi 2023  Hal  ini  menunjukkan  jumlah penduduk muslim di Indonesia mencapai
237,55 juta jiwa. Ini merupakan jumlah negara terbesar di Perhimpunan Bangsa- Bangsa  Asia  Tenggara  (ASEAN)
namun secara global. Jumlah penduduk Muslim di Indonesia adalah 86,7% dari total  penduduk  Indonesia.  (Annur, 2023).
Saat  ini,  sektor  halal  sedang menjadi  tren  global.  Fakta  bahwa industri  halal  diperkirakan  akan  terus
berkembang  dari  satu  tahun  ke  tahun berikutnya  merupakan  bukti  kuat  dari teori  ini.  Selain  itu,  kemajuan perekonomian dapat dilihat dari struktur perekonomian serta semakin mengecilnya  kesenjangan  pendapatan antar masyarakat, antar wilayah, bahkan antar  sektor  (Afdillah  et  al.,  2015). Dalam  hal  konsumsi  dan  produksi produk  dan  jasa,  perekonomian  suatu negara  dapat  dievaluasi  berdasarkan kuantitas  komoditas  dan  jasa.  Saat menghitung  jumlah  total  produk domestik  bruto  (PDB),  nilai  produksi dan  jasa  menjadi  faktor  utama  (Produk Domestik  Bruto)  (Tambunan  et  al., 2019).
State of the Global Islamic Report (Akbar, 2019) telah menerbitkan laporan yang  memuat  informasi  yang  disajikan pada  paragraf  berikut.  Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa komunitas Muslim  di  seluruh  dunia,  khususnya  di Indonesia,  mempunyai  peluang  yang besar  untuk  berpartisipasi  dalam  sektor perekonomian.  Selain  itu,  dengan berkembangnya industri Halal Indonesia, kita berhasil memasuki pasar halal internasional khususnya di bidang pangan  yang  menjadi  kebanggaan Indonesia.  Jika  dicermati,  pertumbuhan sektor  Halal  di  Indonesia  mempunyai banyak  potensi  untuk  meningkatkan produktivitas melalui penerapan inisiatif bisnis  yang  dapat  dijajaki  di  pasar produk  halal(Waharini  &  Purwantini, 2020). Selain itu, permintaan pasar halal diperkirakan  akan  meningkat  dalam waktu  dekat  karena  pertumbuhan populasi lebih dari 2 miliar orang di 57 negara  di  seluruh  dunia sebagian  besar beragama  Islam.  Faktor  lain  yang berkontribusi  terhadap  hal  ini  adalah meningkatnya  jumlah  individu  yang mengonsumsi makanan dan barang halal yang mencapai total empat miliar orang (Masruroh, 2020).
Peningkatan  jumlah  barang  halal
tidak  hanya  menimbulkan  pengaruh  di kalangan  umat  Islam,  namun  juga menghadirkan tantangan bagi individu di seluruh  dunia.  Baik  yang  non  muslim maupun  yang  muslim  sama-sama mengonsumsi  makanan  yang  dianggap halal. Sejumlah negara, seperti Kanada, Korea Selatan, Jepang, Amerika Serikat, Taiwan,  Selandia  Baru,  Thailand, Singapura,  dan  negara-negara  lain, adalah  rumah  bagi  minoritas  Muslim.
Negara-negara  ini  adalah  rumah  bagi sejumlah besar restoran yang menyediakan  masakan  halal.  Karena potensi finansialnya yang besar, bahkan mendorong  negara-negara  non-Muslim untuk  tertarik  mengadakan  pameran yang relevan dengan industri halal . Global  State  Of  Islamic  Report tahun 2019, Potensi industri halal global sebesar USD 2,2 triliun atau sekitar Rp 30.000 triliun/tahun. Potensi yang sangat besar  ini  mencakup  banyak  subsektor antara  lain  pangan,  fashion,  media, pariwisata, kedokteran, haji dan umrah(Sari,  2020). Semakin  banyak orang  yang  mencari  barang  halal.  Ada banyak  peluang  bagi  Indonesia  untuk mengembangkan  indsutri  halal,  baik  di dalam  negeri  maupun  internasional. Makanan,  barang  perawatan  pribadi, resep, desain, obat-obatan, farmasi, dan bahkan  sektor  pariwisata  semuanya menggunakan halal dalam persiapan dan proses  produksinya . Semua  individu telah  merasakan  konsep  halal  dalam segala  aspek  kehidupan,  baik  dari  segi kesejahteraan  maupun  bisnis.  Hal  ini menyebabkan  peningkatan  konsumsi barang-barang halal, seperti peningkatan jumlah  penginapan  yang  bersertifikat halal, kafe, rumah makan, rumah makan, makanan  dan  minuman  yang  dijamin halal, serta wisata halal.
Pengembangan  ekonomi  syariah dan  sektor  halal  nasional  sudah berpedoman  pada  road  plan  yang  telah disusun Indonesia sebelumnya.
Menjadikan Indonesia sebagai pusat atau tujuan  halal  global  (disebut  juga  global halal  hub) merupakan  salah  satu  hal utama  dalam  rencana  tersebut(Matsuki, 2021).
Di  sisi  lain,  Indonesia  masih menjadi  konsumen  barang  halal. Ironisnya,  meski  Indonesia  kaya  akan sumber daya alam, mayoritas beragama Islam,  sumber  daya  manusia  yang kreatif,  Indonesia  masih  dianggap sebagai negara konsumen dibandingkan negara  produsen.  Ada  juga  kekayaan alamnya,  dari  Sabang  sampai  Merauke dan ribuan pulau. Namun jumlah jamaah haji  Indonesia  terus  meningkat,  bahkan terkadang melebihi target yang direncanakan sebelumnya. Sebab, kekuatan  ekonomi  Indonesia  semakin membaik. Meningkatnya jumlah jamaah haji  berdampak  pada  bertambahnya jumlah  unit  yang  dibutuhkan  untuk menunaikan  ibadah  haji .  Komponen tersebut meliputi transportasi, penginapan, dan makanan. Oleh karena itu,  industri  halal  mewakili  jenis investasi berbeda untuk dana haji, yang dapat membantu memberikan nilai bagi jamaah  haji  melalui  manfaat  yang diberikannya.  Potensi  investasi  dana haji  pada  industri  halal  sangat  besar. Ada  beberapa  bidang  dalam  industri halal  yang  dapat  dijadikan  peluang investasi  dana  haji.  Sektor-sektor tersebut  antara  lain  Sektor  Makanan Halal,  Sektor  Perjalanan  Halal,  dan Sektor Fesyen Muslim. Dengan melakukan  hal  ini,  pangsa  pasar  yang tersedia  dapat  dimaksimalkan  baik dalam  skala  nasional  maupun  global. Oleh  karena  itu,  salah  satu  alternatif instrumen  investasi  pengelolaan  dana haji  di  Indonesia  adalah  dengan mengelola  keuangan  haji  pada  sektor yang produktif dan berkelanjutan dalam industri  halal.  Hal  ini  dilakukan  guna memberikan  manfaat  dan  bantuan  bagi kemaslahatan jamaah haji di Indonesia.
Tentunya, pengelolaan tersebut dilakukan  oleh  Badan  Pengelola Keuangan  Haji  (BPKH).  Kegiatan menempatkan  sumber  keuangan  Badan Pengelola Keuangan Haji pada kegiatan usaha  yang  tidak  bertentangan  dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna memperoleh imbal hasil setelah mempertimbangkan  kajian  mendalam terhadap  potensi  risiko  dan  manfaat yang akan diperoleh dari hasil kegiatan usaha  termasuk  dalam  pengertian Investasi Keuangan Haji.(Witjacsono et al., 2019).
Pengelolaan  dana  haji  dapat dilakukan berdasarkan amanah undang- undang Sesuai Pasal 46 Ayat 2 UU No. 34  Tahun  2014,  Dimungkinkan  untuk berinvestasi  atau  mengatur  pembiayaan untuk  haji.  Di  lokasi  dimana  Badan Pelaksana  BPKH  dan  lebih  khusus  lagi anggota  Badan  Eksekutif  Penanaman Modal bertanggung jawab menyelenggarakan  Program  Investasi Keuangan  Haji.  Untuk  melaksanakan Perencanaan, Penyelenggaraan, Pertanggungjawaban,  dan  Pelaporan Keuangan  Haji,  lembaga  BPKH  yang dikenal  sebagai  Badan  Pelaksana bertanggung jawab memberikan pelayanan tersebut. Sedangkan Anggota Pelaksana  Penanaman  Modal  adalah anggota  Badan  Pelaksana  BPKH  yang wajib melaksanakan investasi Keuangan Haji.  Anggota-anggota  ini  termasuk anggota Badan Eksekutif Investasi selain anggota Badan Eksekutif Pembangunan.
Berikut penjelasan dasar hukum Penanaman Modal BPKH: 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945, Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 29.
2. Undang-Undang  Republik  Indonesia
Nomor  34  Tahun  2014  Tentang Pengelolaan Keuangan Haji. 3. Peraturan Presiden Republik
Indonesia  Nomor  110  Tahun  2017
Tentang  Badan  Pengelola  Keuangan Haji 4. Peraturan  Pemerintah  Nomor  5 Tahun  2018  tentang  Pelaksanaan
Undang-Undang  Nomor  34  Tahun 2Ol4  tentang  Pengelolaan  Keuangan Haji 5. Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji  Nomor  5  Tahun  2018  tentang Tata  Cara  dan  Bentuk  Investasi Keuangan Haji BPKH  sebagai  Badan  Hukum Publik  Independen  bertugas  untuk mengelola keuangan haji dan mengoptimalkannya.  Dalam  mengelola keuangan  keuangan  Haji  BPKH  wajib berpegang  teguh  pada  prinsip  aman, syariah, efisien hati-hati dan likuid.

## TINJAUAN TEORI Investasi
Sebagai  salah  satu  kegiatan muamalah,  Berinvestasi  dalam  Islam merupakan  salah  satu  kegiatan  yang paling  dianjurkan  dan  kekayaan  yang diinvestasikan diharapkan dapat bermanfaat bagi umat dan orang banyak
(Silalahi,  2023).  Namun  Islam  tidak membolehkan  semua  jenis  investasi. Namun  investasi  hanya  diperbolehkan dengan  syarat-syarat  yang  diatur  dalam ajaran  Islam.  Hal  ini  harus  didasarkan pada  prinsip-prinsip,  baik  klasifikasi bisnis maupun transaksi yang dilakukan secara muamalah, yang harus memenuhi persyaratan  Syariat  Islam.(Sholichah, 2018). Kegiatan penanaman modal aset keuangan Lembaga Pengelola Keuangan Haji  pada  kegiatan  usaha  yang  tidak melanggar prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan  diperlukan  untuk memperoleh manfaat setelah menganalisis secara mendalam permasalahan  dan  manfaat  yang  dapat diperoleh.  Berasal  dari  keuntungan kegiatan  usaha  yang  termasuk  dalam pengertian penanaman modal
(Witjacsono  et  al.,  2019).  Berdasarkan hukum  Syariah,  ada  beberapa  aturan dasar  yang  harus  dipatuhi  saat berinvestasi.  Prinsip-prinsip  tersebut adalah:
1. Transaksi  dilakukan  terhadap  harta yang memberikan nilai manfaat, dan dihindari transaksi yang tidak wajar.
Bagi  hasil  akan  diterapkan  pada setiap  transaksi  yang  menghasilkan keuntungan.
2. Fungsi uang bukanlah sebagai barang dagangan,  melainkan  sebagai  alat tukar  nilai  yang  menunjukkan  daya beli  suatu  barang.  Uang  digunakan sebagai alat tukar.
3. Setiap  transaksi  harus  dilakukan secara  terbuka  dan  jujur,  serta  tidak boleh  menimbulkan  kerugian  atau perbuatan curang bagi pihak manapun,  baik  penipuan  tersebut disengaja maupun tidak disengaja. 4. Risiko  yang  timbul  harus  dikelola sedemikian  rupa  sehingga  tidak menimbulkan risiko yang berarti atau melebihi  kemampuan  menanggung risiko.
5. Dalam  Islam,  setiap  transaksi  yang mengharapkan  hasil  harus  siap mengambil risiko jika tidak mencapai hasil tersebut.
6. Manajemen  yang  diterapkan  adalah manajemen  Islam,  tidak  memuat aspek  spekulasi,  menghormati  hak asasi manusia, dan menjaga lingkungan.(Sholichah,2018).

## Dana Haji
Dana  Haji  adalah  dana  untuk membayar  biaya  penyelenggaraan  haji, dana  efisiensi  penyelenggaraan  haji, dana  wakaf  ummat,  serta  nilai  manfaat yang  dikuasai  negara  dalam  rangka penyelenggaraan  haji  dan  pelaksanaan program kegiatan untuk
haji.
kemaslahatan  umat  Islam.  Undang-
Undang  Nomor  34  Tahun  2014 mengatur  bahwa  Badan  Pengelola
Keuangan Haji (BPKH) adalah lembaga yang mengelola Keuangan Haji. BPKH sebagai  Perwakilan  akan  mendapat amanah  dari  calon  jemaah  haji  sebagai Muwakkil untuk menerima dan
mengelola  dana  simpanan  BPIH. Pengelolaan  Keuangan  Haji  didasarkan pada lima prinsip, yaitu: prinsip syariah, prinsip  kehati-hatian,  kemanfaatan, nirlaba,  transparansi  dan  akuntabilitas. Untuk  itu  dana  haji  harus  dikelola dengan sangat hati-hati.
Tabel 1. Pasal Terkait Investasi dalam UU No.34 Tahun 2014 No. Pasal dalam UU
No.34 Tahun 2024 Keterangan 1. Pasal 20 sampai 33 Wewenang BPKH dalam menempatkan dan menginvestasikan keuangan  haji  serta melakukan kerjasama dengan lembaga lainnya. 2. Pasal 40 ayat 1 Penempatan  dan  atau investasi  keuangan  haji dilakukan  dalam  bentuk produk perbankan, surat berharga, emas, investasi  langsung  dan investasi lainnya. 3. Pasal 46 Mengatur tata cara pengelolaan  keuangan haji. Pasal tersebut mewajibkan pengelolaan  keuangan haji  dilakukan  di  bank umum  syariah  dan  atau unit  usaha  syariah.  Di samping itu, pengelolaan  keuangan haji dapat diinvestasikan sesuai  dengan  prinsip syariah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati- hatian, nilai manfaat dan likuiditas. Sumber: UU No.34 Tahun 2014 Tentang
Pengelolaan Keuangan Haji
Merupakan  suatu  badan  yang dikenal  dengan  nama  Badan  Pengelola Keuangan  Haji  (BPKH)  yang  bertugas mengelola  Keuangan  Haji.  Di  sisi  lain Dana  Haji  mencakup  seluruh  hak  dan kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dari  segi  finansial  sehubungan  dengan pelaksanaan  ibadah  haji.  Hal  ini  juga mencakup  seluruh  harta  benda  berupa uang  atau  barang  yang  dapat  dinilai dengan uang sebagai akibat
terpenuhinya  hak  dan  kewajiban tersebut,  baik  yang  berasal  dari  jamaah
haji  atau  sumber  lainnya.  sah  namun tidak  mengikat  secara  hukum.  Setoran BPIH  atau  titipan  khusus  BPIH  adalah dana titipan calon jemaah haji. Selain itu, dana  ini  merupakan  komponen  utama keuangan haji. Setoran tersebut diterima oleh Kementerian Agama (BPKH dalam UU  PKH)  melalui  Bank  Penerima Setoran BPIH (BPS BPIH) yang dalam kapasitasnya  sebagai  wakil  yang  sah calon  jemaah  haji  bertanggung  jawab untuk  menerimanya.  .  Sesuai  dengan hukum  syariah,  titipan  pertama  yang diberikan  oleh  calon  jemaah  haji  yang sedang  dalam  daftar  tunggu  dianggap menjadi  milik  calon  jemaah  haji.  Pada saat  calon  jemaah  mendaftar  haji, mengisi  dan  menandatangani  rumusan akad,  pemerintah  hanya  bertindak sebagai  kuasa  sah  calon  jemaah  haji, calon  jemaah  haji  sebagai  muwakkil memberikan kewenangan kepada
Kementerian  Agama  sebagai  wakil, menerima  dan  mengurus.  dana  setoran awal  Biaya  Penyelenggaraan  Ibadah Haji  (BPIH)  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan  yang berlaku. Dalam hal ini, pemerintah, yaitu BPKH,  mempunyai  tanggung  jawab untuk  mengelola  dana  haji,  termasuk menginvestasikannya untuk kepentingan umat  secara  keseluruhan,  dengan penekanan  khusus  pada  peningkatan kesejahteraan umat. jamaah haji indonesia.  Akad  Wakalah  merupakan akad yang dipatuhi pemerintah
Indonesia  dalam  mengelola  dana  haji untuk  tujuan  investasi(Fauziah  et  al., 2023)  Sejak  BPKH  mengambil  alih pengelolaan uang haji, alokasi investasi telah  diperluas  hingga  mencakup peluang yang lebih luas. Oleh karena itu, keadaan ini menimbulkan tantangan bagi BPKH  untuk  melakukan  pembenahan strategis  portofolio  investasi  dana  haji guna memaksimalkan nilai manfaatnya. Sejalan  dengan  peraturan  perundang- undangan,  investasi  keuangan  untuk
ibadah  haji  dapat  dilakukan  untuk berbagai  jenis  produk  investasi,  antara lain sebagai berikut:
1. Surat Berharga Syariah Investasi  Keuangan  Haji  dalam bentuk surat berharga meliputi:
a. Surat  Berharga  Syariah  Negara (SBSN)  yang  diterbitkan  oleh pemerintah pusat;
b. Surat Berharga Syariah yang diterbitkan oleh bank-bank Indonesia; c. Efek Syariah yang diatur dan diawasi oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan.  (Pasal 28  Ayat  1  PP  No.  5  Tahun  2018) meliputi:  (1)  Saham  syariah  yang dicatatkan  di  bursa  efek;  (2)  Sukuk;
(3)  Reksadana  Syariah;  (4)  Efek beragun  syariah;  (5)  Dana  Investasi real  estat  syariah;  (6)  Efek  syariah lainnya  (Pasal  28  ayat  2  PP  no  5 Tahun 2018).
2. Emas
Investasi  Keuangan  Haji  dalam bentuk  emas  hanya  dapat  dilakukan dalam:
a. Bentuk  Emas  Batangan  Bersertifikat yang  diproduksi  dan/atau  dijual  di dalam negeri; dan/atau
b. Bentuk Rekening Emas yang dikelola oleh lembaga keuangan syariah yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. (Pasal 29 Ayat 1 PP No.5
Tahun 2018)
3. Investasi Langsung Investasi langsung dapat dilakukan dalam  bentuk  kerja  sama  antara  BPKH dengan badan usaha dan/atau lembaga di dalam  negeri  dan/atau  di  luar  negeri sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.  (Pasal  30  Ayat  2 PP No.5 Tahun 2018), antara lain dengan cara:
a. Memiliki Usaha Sendiri;
b. Penyertaan Modal;
c. Kerja Sama Investasi;
d. Investasi Langsung Lainnya.
4. Investasi Lainnya Investasi  Lainnya  adalah  investasi yang tidak termasuk kelompok investasi Surat Berharga Syariah, investasi Emas, dan investasi Langsung (Pasal 22 Ayat 1 PBPKH  No.5  Tahun  2018)  Sementara, hal-hal  yang  dilarang  dalam  investasi BPKH adalah sebagai berikut:
a. BPKH  dilarang  melakukan  transaksi pada  instrumen  investasi  yang  tidak sesuai prinsip syariah (Pasal 25 Ayat 1 PBPKH No.5 Tahun 2018). Dalam hal  terjadi  perubahan  dari  instrumen investasi  yang  semula  termasuk kriteria  Investasi  Syariah  menjadi Tidak  Syariah,  BPKH  wajib  segera melakukan divestasi (Pasal 25 Ayat 2 PBPKH No.5 Tahun 2018).
b. BPKH  dilarang  melakukan  transaksi derivatif  atau  memiliki  instrumen derivatif,  kecuali  instrumen  derivatif tersebut  diper  oleh  BPKH  sebagai instrumen  yang  melekat  pada  saham atau obligasi yang diperdagangkan di Bursa  Efek  di  Indonesia  (Pasal  26
Ayat 1 PBPKH No.5 Tahun 2018).
c. BPKH  dilarang  melakukan  investasi pada  perusahaan  yang  sedang  dalam proses  hukum  atau  sedang  memiliki perkara  hukum  di  pengadilan  yang secara material berpotensi mempengaruhi potensi kelangsungan usaha perusahaan dan/atau mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan  di  masa  mendatang (Pasal 26 Ayat 1 PBPKH No.5 Tahun
2018).

## Industri Halal
Istilah  “industri  halal”  mengacu pada  kegiatan  produksi  yang  bersifat halal dan diperbolehkan untuk dikonsumsi  oleh  umat  Islam  sesuai dengan  syariat(Azam,  Md  Siddique  E;
Abdullah,  2020).  Sektor  halal  pertama kali  didirikan  sebagai  respons  terhadap permintaan  makanan  halal  di  kalangan
pelanggan  Muslim.  Hal  tersebut  kini semakin  berkembang  seiring  dengan meningkatnya  kesadaran  umat  Islam akan  pentingnya  penerapan  prinsip syariah  dalam  kehidupan  sehari-hari. Industri  Halal  telah  menjadi  bidang produksi  baru  dan  telah  menjadi  salah satu  perusahaan  dengan  pertumbuhan tercepat di dunia. Hal ini sejalan dengan semakin  banyaknya  negara  yang mengakui  konsep  halal  sebagai  salah satu  faktor  penentu  kualitas  produk.
Seiring meningkatnya permintaan produk  halal,  jumlah  produk  di  sektor halal  di  Indonesia  dan  dunia  mulai meningkat.
Produk halal banyak diminati oleh konsumen non-Muslim dan pengunjung Muslim dari negara lain karena dianggap aman,  sehat  dan  tidak  berbahaya. Pekerjaan  seseorang  pada  bidang produktif dan komersial yang dilakukan dengan  keterampilan  dan  teknologi untuk mencari keuntungan dengan tetap memperhatikan  prinsip  syariah  yaitu akidah  Islam,  itulah  yang  dimaksud dengan  istilah  “industri  halal”.  Istilah "halal" selalu digunakan untuk merujuk pada  apapun  yang  tertelan;  dalam konteks  ini,  "halal"  mengacu  pada makanan  dan  minuman.  Di  sisi  lain, seiring dengan perkembangan jaman dan kebutuhan pribadi setiap orang,
penerapan  halal  dalam  industri  yang kadang disebut dengan “Industri Halal” telah  mengalami  transformasi.  Halal adalah istilah yang mengacu pada segala sesuatu  yang  diperbolehkan  oleh  Islam untuk  dilakukan,  digunakan,  atau diproduksi. Hal ini karena tali atau mata rantai  yang  menghalangi  hal  tersebut untuk  dilakukan,  dimanfaatkan,  atau dikembangkan  telah  dihilangkan,  dan komponen-komponen  yang  berisiko digabungkan  dengan  gagasan  tentang cara  mencapainya.  Istilah  "halal"  tidak hanya  digunakan  untuk  merujuk  pada makanan  dan  minuman,  tetapi  juga
digunakan  untuk  menggambarkan  cara hidup.  Selain  pada  bisnis  makanan  dan minuman,  halal  juga  digunakan  pada kosmetik dan barang perawatan pribadi, farmasi, desain, bahkan sektor pariwisata .

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode  penelitian  deskriptif  kualitatif. Penelitian  kualitatif  deskriptif  adalah metode penelitian yang digunakan untuk memahami  dan  menganalisis  fenomena yang  kompleks  serta  memecahkan masalah  pada  suatu  subjek.  Metode  ini merupakan  gambaran  lengkap  tentang apa  yang  diterima  dan  disampaikan informan dalam konteks alamiah (Fadli, 2021).  Data  primer  dan  data  sekunder merupakan  jenis  sumber  data  yang digunakan.  Data  primer  terdiri  dari informasi  yang  dikumpulkan  langsung dari  lapangan  melalui  wawancara mendalam  dengan  sejumlah  informan dan  narasumber.  Wawancara  tersebut meliputi pimpinan dan pengelola Bagian Penyelenggaraan  Haji  dan  Umroh Kementerian Agama Kab. Deli Serdang. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang meliputi  makalah,  buku, brosur,  leaflet,  data  dari  penelusuran internet,  dan  materi  terkait  lainnya. Sumber-sumber  ini  dikumpulkan  dari berbagai  sumber.  Metode  pengumpulan data yang digunakan dalam penyelidikan ini  meliputi  melakukan  wawancara  dan mendokumentasikan
pengalaman.
Secara  khusus  model  Miles  dan Huberman digunakan dalam pendekatan analisis  data  yang  digunakan  yang meliputi  reduksi  data,  penyajian  data, dan  penarikan  kesimpulan  (Sugiyono 2020).
HASIL

## DAN PEMBAHASAN PENELITIAN
Untuk  menunaikan  ibadah  haji yang merupakan ibadah wajib bagi umat
Islam,  dibutuhkan  biaya  yang  tidak sedikit.  Biaya  menunaikan  ibadah  haji bagi  setiap  individu  (jamaah)  terus meningkat  dari  tahun  ke  tahun.  Pada tahun  2017,  Kementerian  Agama  RI melaporkan  biaya  menunaikan  ibadah haji bagi jamaah haji normal sebesar Rp 34,8  juta  per  orang.  Biaya  tersebut meningkat  untuk  tahun  2018  menjadi sebesar  Rp35.23  juta  per  orang,  terus meningkat di tahun 2023 mencapai Rp. 49,8 juta per orang hingga di tahun 2024 mendatang  DPR  dan  Pemerintah Putuskan  Biaya  Haji  1445  H  /  2024  M Biaya  Penyelenggaran  Ibadah  Haji (BPIH)  sebesar  Rp.  93.410.286  biaya perjemaah  dan  60%  ditanggung  oleh jamaah haji sebesar Rp. 56.046.172 dan 40%  ditanggung  dari  nilai  manfaat Badan  pengelolaan  keuangan  Haji (BPKH)  sebesar  Rp.  37.364.114. Berdasarkan  hasil  wawancara  Menurut Bapak  Suhardi  Harahap,  Kepala  Seksi Haji  dan  Umrah  Kementerian  Agama Kab. Deli Serdang, Pemerintah memberikan subsidi dalam bentuk dana manfaat.  Dana  tersebut  bersumber  dari dana optimalisasi dana haji yang dikelola pemerintah.  Dana  tersebut  berasal  dari setoran awal calon jamaah haji, dengan 40%  dibayarkan  pada  saat  pendaftaran dan  60%  sisanya  ditanggung  oleh pemerintah  melalui  subsidi.  Subsidi tersebut  berasal  dari  pengelolaan investasi  dan  sumber  lainnya.  Dewan Syariat  Nasional  Pengelolaan  Biaya Penyelenggaraan  Ibadah  Haji  (BPIH) Menurut  fatwa  nomor  122,  prinsip syariat  menyatakan  bahwa  akad  yang digunakan  adalah  akad  Wakalah. Artinya,  masyarakat  dan  pemerintah harus  memastikan  dana  BPIH  dikelola sesuai pedoman syariah. Akad Wakalah merupakan  hak  hukum  yang  diberikan oleh  jamaah  haji  untuk  mengelola operasional  dan  investasinya  sesuai dengan syariah dengan tujuan memberikan kemaslahatan bagi jamaah. Dana haji pada awalnya diinvestasikan  pada  instrumen  SBSN
SDHI  di  tahun  2009,  dan  meningkat terus  dari  tahun  ke  tahun  hingga mencapai  puncaknya  di  tahun  2015- 2017  sebesar  Rp  36.70  triliun  (lihat gambar  1).  Sejak  tahun  2016  dana  haji mulai diinvestasikan juga pada instrumen  SBSN  PBS,  dan  sejak  2018 (setelah berdirinya BPKH di pertengahan  2017)  investasi  pada instrumen  SBSN  PBS  meningkat  pesat menjadi Rp 10.35 triliun dari 0.35 triliun pada  tahun  2016,  sejalan  dengan meningkatnya  kelolaan  dana  haji,  dan terus menjadi instrumen utama investasi dana haji, sedangkan SBSN SDHI mulai menurun  menjadi  Rp  34.20  dan  mulai menurun  terus  karena  tidak  ada  lagi investasi  SBSN  SDHI  baru.  Di  akhir 2021,  outstanding  SBSN  SDHI  tinggal Rp 14.70 triliun, yang akan jatuh waktu terakhir  pada  tahun  2029.  Pada  tahun 2018 itu juga dimulai investasi dana haji pada SBSN USDPBS dalam denominasi  Dolar  Amerika  sebesar USD200 juta atau setara Rp 2.74 triliun
Sementara  itu,  investasi  ke  SBSN  PBS meningkat terus menjadi Rp 12.49 triliun di tahun 2019, Rp 34.80 triliun di tahun 2020,  hingga  Rp  82.44  triliun  di  tahun 2021.
Gambar 1. Investasi Dana Haji Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Haji RI Di  tahun  2018,  selain  mulai investasi  dana  haji  ke  USDPBS,  juga mulai  investasi  dana  haji  ke  Sukuk Korporasi,  Reksadana  Syariah  dan investasi  langsung  dalam  bentuk
penyertaan  saham  Bank  Muamalat Indonesia (BMI). Investasi ke Reksadana  Syariah  meningkat  pesat hingga  mencapai  Rp  37.88  triliun  di tahun 2022 dan menurun drastis  menjadi 0.54  di  tahun  2021.  Sementara  itu, investasi di Sukuk Korporasi meningkat terus hingga mencapai Rp 3.29 triliun di tahun  2021.  Investasi  langsung  dan lainnya juga memiliki tren naik menjadi Rp 2.03 triliun di 2021.
Secara keseluruhan, total investasi dana  haji  di  tahun  2018  mencapai  Rp 47.32  triliun  (42.1  persen)  dari  total kelolaan  dana  haji  sebesar  Rp  112.4 triliun.  Investasi  dana  haji  melonjak  di tahun  2019,  dalam  nominal  dan persentase,  menjadi  Rp  70.17  triliun (56.5  persen)  dari  total  kelolaan  dana haji  yang  meningkat  menjadi  Rp  124.3 triliun. Di tahun 2020 investasi dana haji meningkat  lagi,  dalam  nominal  dan persentase,  menjadi  Rp  99.34  triliun (69,4  persen)  sejalan  dengan  semakin meningkatnya  kelolaan  dana  haji  Rp 143.1  triliun  yang  juga  dipicu  oleh pembatalan penyelenggaraan haji karena pandemi  Covid-  19.  Di  tahun  2021 penyelenggaraan  haji  kembali  batal karena  masih  pandemi  Covid-19, sehingga  investasi  dana  haji  juga meningkat, dalam nominal dan persentase,  menjadi  Rp  105.85  triliun (70.1 persen) sejalan dengan meningkatnya  kelolaan  dana  haji  yang meningkat menjadi Rp 151.0 triliun.
Gambar 2. Hasil Investasi Dana Haji (Nilai Manfaat) 2018-2023 Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Haji RI
elaksanaan  investasi  BPKH  pada  Dana Haji  diatur  dalam  Undang-Undang Pemerintah (PP) No. Hal tersebut tidak lepas  dari  1.  Bab  5  Tahun  2018 menetapkan batasan (pembatasan) penyaluran  investasi  Dana  Haji  sebagai berikut: 1. Investasi dalam bentuk Emas maksimal  5%  dari  total  penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji 2. Investasi  Langsung  maksimal  20% dari  total  penempatan  dan/  atau investasi Keuangan Haji
3. Investasi Lainnya maksimal 10% dari total  penempatan  dan/  atau  investasi Keuangan Haji
4. Investasi Surat Berharga Syariah sisa dari total penempatan Keuangan Haji dikurangi  besaran  investasi  dalam bentuk  Emas,  Investasi  Langsung, dan Investasi Lainnya.
Badan  Pengelola  Keuangan  Haji (BPKH) mempunyai kewenangan untuk melakukan investasi langsung dana haji pada  sektor  industri  halal  dengan menggunakan  berbagai  skema  yang berbeda. Implementasi program investasi  langsung  pada  sektor  industri halal di Indonesia dapat dicapai melalui kolaborasi  di  banyak  bidang,  termasuk sektor Makanan Halal, sektor Perjalanan Halal,  dan  sektor  Fesyen  Muslim. Mengingat  besarnya  potensi  industri halal  di  Indonesia.  Hal  ini  merupakan konsekuensi  dari  besarnya  jumlah penduduk muslim di Indonesia sehingga memungkinkan adanya kolaborasi dengan Badan Pengelola Keuangan Haji Indonesia. Kolaborasi  adalah  pendekatan yang  sukses  untuk  meningkatkan investasi  keuangan  haji  dalam  industri halal.  Untuk  meningkatkan  strategi investasi  pada  industry  halal,  Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dapat menjalin  kemitraan  di  sektor  makanan halal,  pariwisata  halal,  dan  fesyen
muslim  yang  produktif,  kreatif,  dan berkelanjutan.
Berdasarkan  hasil  wawancara, Menurut  Bapak  Suhardi  Harahap, Kepala  Seksi  Haji  dan  Umrah Kementerian Agama Kab. Deli Serdang, dalam  melakukan  kolaborasi  eksekutor dengan  industi  halal  di  Indonesia terdapat  analisis  peluang,  yang  dimana analisis peluang tersebut dengan catatan bisa saling menguntungkan antara Badan Pengelola  Keuangan  Haji  (BPKH) dengan  industri  halal.  Dan  hal  ini  juga berdasarkan  dari  keputusan  BPKH apabila ada MOU antara BPKH dengan Industri  halal.  dikarenakan  dana  haji juga  sudah  tersusun  rapi  untuk digunakan  sebagai  investasi  dalam industri halal.
Oleh  karena  itu,  hubungan  ini dapat  memberikan  keuntungan  bagi semua pihak yang terlibat karena mereka saling berkontribusi dalam pengembangan  industri  halal  melalui penggunaan  dana  haji.  Kerja  sama  ini merupakan kemitraan antara pemerintah, sektor  komersial,  dan  masyarakat.  Hal ini  bertujuan  untuk  menjadi  contoh kolaborasi  progresif  dan  inovatif, memberikan  peluang  investasi  yang signifikan  bagi  dana  haji  di  industri halal.
Indonesia  dengan  status  sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim tertinggi  di  dunia  mempunyai  potensi dan  prospek  yang  cukup  besar  dalam pengembangan  barang  halal.  Ada peningkatan  kebutuhan  umat  Islam untuk mengonsumsi makanan yang halal dan  berkualitas  tinggi  (Suhaimi  & Marliyah,  2023).  Makanan  halal merupakan syarat penting bagi penganut agama  Islam.  Agar  seorang  Muslim dapat  mempertahankan  eksistensinya, kebutuhan mendasar ini harus dipenuhi. Potensi  Indonesia  yang  besar  dalam bidang  ini  menjadi  jelas  ketika mempertimbangkan  besarnya  populasi
warga  Muslim  di  negara  ini.  Potensi yang  terlihat  jelas  merupakan  peluang pasar yang sangat menarik.
Sesuai  temuan  wawancara  yang dilakukan  oleh  Bapak  Suhardi  Harahap yang merupakan Kepala Seksi Haji dan Umroh  Kementerian  Agama  Kab.  Deli Serdang  disebutkan  Badan  Pengelola Keuangan  Haji  (BPKH)  dapat  juga menjalin  kerja  sama  bisnis  dengan sejumlah perusahaan di industri makanan  dan  minuman.  Perusahaan- perusahaan  tersebut  antara  lain  sentra food, Indofood, Siantar Top, dan Mayora Indah.  Inilah  salah  satu  bidang  industri makanan halal yang berpotensi menjadi investasi dana haji.
Sebagai  negara  dengan  populasi Muslim  terbesar  di  dunia,  Indonesia sangat  menekankan  pariwisata  halal sebagai  salah  satu  bidang  perhatian utamanya.  Cita-cita  yang  dicerminkan oleh  industri  pariwisata  halal,  yaitu ajaran agama Islam yang menumbuhkan paham  kebersihan  dan  kesucian, khususnya  dalam  bidang  makanan, minuman,  dan  aktivitas  lain  yang dilakukan  selama  berwisata,  menjadi sumber  potensi  besar  yang  dimiliki pasar.
Sebagai  hasil  dari  apresiasi  yang luar biasa terhadap potensi wisata halal di  Indonesia,  studi  Global  Muslim Travel  Index  (GMTI)  tahun  2023 menempatkan  Indonesia  sebagai  tujuan wisata halal teratas di dunia, melampaui peringkat  140  negara  lainnya.  Prestasi tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, dimana Malaysia  berada  pada  peringkat  kedua dan  Malaysia  pada  posisi  pertama (KNEKS, 2023).
Di  ranah  wisata  halal  atau  halal travel, Indonesia yang memiliki keistimewaan  sebagai  negara  dengan populasi  muslim  terbesar  di  dunia, memberikan  peluang  bisnis.  Hal  ini karena komunitas Muslim perlu
memasukkan  nilai-nilai  halal  ke  dalam setiap  aspek  kehidupan,  termasuk perjalanan. Dalam konteks ini, pariwisata  halal  mengacu  pada  gagasan wisata  yang  menganut  prinsip-prinsip halal, yang meliputi penyediaan makanan  halal,  pakaian  yang  sesuai dengan hukum syariah, dan tempat usaha yang mematuhi peraturan agama Islam. Faktanya,  pemerintah  Indonesia  telah melaksanakan program Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) sejak tahun 2017, dengan tujuan untuk meningkatkan  kualitas  layanan  dan fasilitas di sektor perjalanan halal.
Diperkirakan  dengan  semakin banyaknya  wisatawan  muslim  yang ingin  mengikuti  prinsip  halal  saat berwisata,  maka  potensi  investasi  dana haji  pada  sektor  perjalanan  halal  di Indonesia akan semakin tinggi, sehingga memberikan  dampak  positif  bagi perkembangan  pariwisata  nasional. industri dan nilai manfaat bagi keuangan haji Indonesia.
Selain  itu,  industri  fesyen  di Indonesia yang melayani umat Islam pun tak kalah mengesankan. Selama beberapa  tahun  terakhir,  sektor  fesyen muslim  bagi  umat  Islam  terus mengalami ekspansi. Perubahan tampaknya  menjadi  hal  yang  lumrah terjadi dalam bisnis fesyen karena tidak pernah berhenti terjadi. Setiap tahunnya, tren  fesyen  di  dalam  negeri  dan  di seluruh  dunia  terus  berkembang  dan berubah.
Menurut  State  of  the  Global Islamic  Economic  Report  2021/2022, Indonesia  menempati  peringkat  kedua dalam  10  besar  sektor  fesyen  dunia. Sebab,  Indonesia  mempunyai  pengaruh yang  besar  dalam  bidang  fesyen  dan pakaian  Islami.  Oleh  karena  itu, kemampuan  Indonesia  untuk  menjadi pionir dan pemimpin merupakan sebuah keniscayaan.  Berkat  kondisi  khusus tersebut,
Badan Keuangan Haji
Indonesia  (BPKH)  berpeluang  menjadi pionir dalam menginvestasikan dana haji pada perusahaan-perusahaan yang
menguntungkan  di  bidang  fesyen muslim.  BPKH  juga  menghadapi berbagai  risiko  yang  tidak  lepas  dari pengelolaan keuangan haji. Oleh karena itu,  pengelolaan  keuangan  haji  harus dilakukan secara hati-hati, aman dan adil serta mempertimbangkan berbagai faktor  risiko  keuangan.  Governance, Risk  and  Compliance  (GRC)  sedang diterapkan  di  BPKH  dan  salah  satu bidang penerapannya adalah manajemen risiko.  Penciptaan  nilai  yang  belum pernah terjadi sebelumnya, inklusif dan efektif, bagian dari proses pengambilan keputusan, jelas, sistematis, terorganisir dan  dinamis  merupakan  bagian  penting dari penerapan manajemen risiko.
Hal tersebut berdasarkan temuan wawancara  yang  dilakukan  oleh  Bapak Suhardi  Harahap  yang  merupakan Kepala  Seksi  Haji  dan  Umrah Kementerian Agama Kab. Deli Serdang, bahwa  pengelolaan  uang  haji  harus dilakukan  dengan  hati-hati,  teliti,  dan aman, dengan tetap mempertimbangkan kemungkinan  kerugian.  Apabila  dana haji  digunakan  maka  pengelolaan  dana haji  hendaknya  mempertimbangkan konsep  manfaat  bagi  jamaah  haji  dan umat Islam. Tentu saja BPKH harus bisa mengelola  arus  kas  untuk  mengurangi risiko yang mungkin timbul di kemudian hari.  Dalam  rangka  penyelenggaraan ibadah  haji,  investasi  yang  memenuhi unsur  keamanan  yaitu  pengelolaan keuangan  haji  harus  dilakukan  dengan mengutamakan antisipasi risiko kerugian yang ditimbulkan oleh pengelolaan dana haji.
Dalam  bidang  pengelolaan  dana investasi,  manajemen  risiko  merupakan salah  satu  aspek  paling  mendasar  yang perlu  diperhatikan.  Menurut  Dharma (2022),  risiko  dapat  diartikan  sebagai suatu kejadian yang menimbulkan hasil
yang  tidak  dapat  diprediksi,  yang selanjutnya dapat menimbulkan pengaruh positif atau negatif. Kesulitan terbesar merancang penerapan manajemen risiko dalam suatu perusahaan  adalah  menentukan  awalan yang  memuat  kapasitas  dan  kapabilitas perusahaan  saat  ini.  Oleh  karena  itu dilakukan pengukuran kematangan risiko  yang  diharapkan  dapat  menjadi alat  bagi  Perusahaan  dalam  proses membangun  kapasitas  dan  kapabilitas yang  bertujuan  untuk  mengelola  risiko yang  semakin  menambah  nilai  karena semakin  digunakan  dalam  pengambilan Keputusan  strategis  untuk  mencapai tujuan yang diinginkan (Marliyah et al., 2023).  Karena  operasi  investasi  dapat dilindungi  dari  kemungkinan  kerugian atau  kebangkrutan  melalui  penerapan manajemen  risiko  yang  efektif,  banyak perusahaan  menyadari  bahwa  penting untuk memasukkan manajemen risiko ke dalam rencana perusahaan mereka untuk mencegah  kerugian.  dan  kebangkrutan. Dalam  pengelolaan  dana  investasi,  ada beberapa keuntungan dan manfaat yang bisa  diperoleh  dengan  menerapkan Manajemen Risiko bagi perusahaan. Hal tersebut  antara  lain  mempermudah perusahaan  dalam  mengelola  dana investasi, mengenali risiko investasi, dan mengurangi  risiko  yang  melekat  pada perusahaan  maupun  yang  dihadapi perusahaan(Primadhany, 2018).

## PENUTUP Kesimpulan
Nilai  finansial  haji  yang  terus meningkat dan jumlah jemaah haji yang terus  meningkat  mendorong  BPKH sebagai  pengelola  keuangan  haji berupaya melakukan investasi dana haji. Hal ini bertujuan agar nilai manfaat yang dimiliki  seluruh  jemaah  haji,  termasuk yang masih menunggu antrian pemberangkatan,  tidak  berkurang.  Hal ini dilakukan guna memastikan mampu
membantu  kesejahteraan  jamaah  haji baik  yang  berada  di  Indonesia  maupun selama  berada  di  Arab  Saudi.  Selain Sukuk,  Surat  Berharga  Syariah  Negara (SBSN),  Saham  Syariah,  Reksa  Dana, Deposito,  dan  emas,  Industri  Halal merupakan  instrumen  non  keuangan yang  dinilai  dapat  menjadi  salah  satu alternatif sarana investasi.
Industri  halal  memiliki  banyak potensi  dan  berpeluang  sangat  besar karena  industri  halal  memiliki  banyak peluang pengembangan. Hal ini didukung oleh jumlah penduduk muslim Indonesia  yang  berjumlah  237,55  juta jiwa. Jumlah  ini  merupakan  yang terbanyak  di  kawasan  negara-negara Association of Southeast Asian Nations (ASEAN),  maupun  secara  global . Mengingat  potensi  industri  halal berkembang  pesat  dan  berbeda  dengan instrumen  investasi  lain  seperti  Sukuk,
Surat Berharga Syariah Negara, Deposito, dan Reksa Dana, maka Badan Pengelola  Keuangan  Haji  (BPKH) mampu  melakukan  hal  tersebut  dan segera merealisasikan kerjasama
investasi  dengan  beberapa  perusahaan industri  halal  di  sektor  Makanan  Halal, Perjalanan  Halal,  Fesyen  Muslim. Pasalnya,  industri  halal  berkembang berdasarkan  meningkatnya  permintaan konsumen Muslim dan non-Muslim.
Tidak  mungkin  menemukan  satu pun  aktivitas  investasi  di  dunia  yang tidak  memiliki  tingkat  risiko  tertentu. Tentu  saja,  ada  sejumlah  risiko  yang harus  dihadapi,  dan  sifat  risikonya berbeda-beda.  Namun  selain  itu  ada keuntungan  yang  bisa  diperoleh  seperti keuntungan  atau  pendapatan  (return). BPKH  juga  dihadapkan  pada  sejumlah risiko yang tidak dapat dipisahkan dalam mengelola keuangan haji. BPKH sedang dalam  proses  penerapan  Governance,
Risk,  and  Compliance  (GRC)  yang mencakup penerapan Manajemen Risiko.

## DAFTAR PUSTAKA
Afdillah,  Y.,  Harahap,  I.,  &  Marliyah.
(2015). Analisis Tingkat Kesenjangan Pendapatan pada Masyarakat Tebing Tingg . FEBI Press UINSU. Akbar, C. (2019). Konsumsi Produk Halal di RI  Tinggi,  Bappenas:  Kebanyakan
Impor . Tempo.Co. https://bisnis.tempo.co/read/1205376/ konsumsi-produk-halal-di-ri-tinggi- bappenas-kebanyakan-impor
Annur,  C.  M.  (2023). Jumlah  Populasi Muslim  di  Kawasan  ASEAN  (2023) . Databoks.Katadata.Co.Id. https://databoks.katadata.co.id/datapu blish/2023/03/28/ini-jumlah- populasi-muslim-di-kawasan-asean- indonesia-terbanyak Azam,  Md  Siddique  E;  Abdullah,  M.  A.
(2020). Industri  Halal  Global :
Realitas Dan . 5 (1), 47–59.
Fauziah, R. R., Gumelar, R. A., Sapitri, Y.,
&  Haji,  P.  K.  (2023).  Akad  yang Digunakan dalam Pengelolaan Invetasi  Keuangan  Haji. Academic
Journal of Hajj and UmraH , 2 , 47.
Marliyah, M., Dharma, B., & Syarbaini, A. (2023).  the  Maturity  of  Risk Management  in  Indonesian  Islamic Universities. Jurnal Riset Bisnis Dan
Manajemen , 16 (2), 117–125. https://doi.org/10.23969/jrbm.v16i2.7
296
Masruroh, N. (2020). The Competitiveness of Indonesian Halal Food Exports in Global Market Competition Industry.
Economica:  Jurnal  Ekonomi  Islam ,
11 (1),
25–48. https://doi.org/10.21580/economica.2
020.11.1.3709 Matsuki,  D.  H.  (2021). Update  Sertifikasi Halal  di  Indonesia:  Ekspektasi  dan
Kenyataan . Kemenag.Go.Id. https://kemenag.go.id/opini/update- sertifikasi-halal-di-indonesia- ekspektasi-dan-kenyataan-hqk7g0 Primadhany,  E.  F.  (2018).  Tinjauan Terhadap  Tanggung  Jawab  Badan Pengelola  Keuangan  Haji  (Bpkh)
Dalam Melakukan Penempatan Dan/Atau  Investasi  Keuangan  Haji. Jurisdictie , 8 (2), 125.
https://doi.org/10.18860/j.v8i2.4447
Sari,  L.  P.  (2020).  Peningkatan  Peran Perbankan Syariah Dalam Pengembangan  Industri  Makanan Halal  di  Indonesia. Al-Intaj :  Jurnal
Ekonomi  Dan  Perbankan  Syariah , 6 (2), 68–76. https://doi.org/10.29300/AIJ.V6I2.31 80 Sholichah,  I.  U.  (2018).  Hukum  Investasi
Produktif  Dalam  Pengelolaan  Dana Haji  (Perspektif  Hukum  Ekonomi Syariah). Syar’ie , 3 , 1–192.
https://stai-binamadani.e- journal.id/Syarie/article/view/161 Silalahi, P. R. (2023). Faktor Rasional Dan Irrasional Yang Memengaruhi Pengambilan  Keputusan  Investasi Saham  Syariah  Bagi  Milenial . http://repository.uinsu.ac.id/18603/1/ REPOSITORI LAPORAN PENELITIAN.pdf Tambunan, K., Harahap, I., & Marliyah, M.
(2019).  Analisis  Kointegrasi  Zakat dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode Tahun 2015-2018. AKTSAR: Jurnal  Akuntansi  Syariah , 2 (2),  249.
https://doi.org/10.21043/aktsar.v2i2.6 066 Waharini,  F.  W.,  &  Purwantini,  A.  H. (2020). Model Pengembangan Industri Halal Food Di Indonesia. At- Tasyri’: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah , 1 (01), 30–49. https://doi.org/10.55380/tasyri.v1i01. 21
Witjacsono, B., Harto, P. P., Wibowo, H., & Suprapto,  E.  (2019).  Investasi keuangan  haji  bpkh.  In Investasi BPKH (Issue Jakarta).