Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 2, No. 2 – Juli 2021, Hal. 332-336| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.22225/jph.2.2.3330.332-336

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WHISTLEBLOWER DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA
Gusti Nyoman Adung Setiawan, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia ladungsetiawan037@gmail.com, laksmidewi29@gmail.com, Emailmademinggu@gmail.com

## Abstrak
Wistleblower  adalah  seseorang  yang  menyadari  akan  adanya  suatu  perbuatan  pidana  dan  memberitahukannya kepada  aparat  penegak  hukum.  Peran  whistleblower  sangat  penting  membantu  bagi  pembeberan  perbuatan penyalahgunaan  narkotika.  Tujuan  dari  penelitian  ini  yaitu  untuk  mengetahui  pengaturan  perlindungan  hukum terhadap whistleblower dalam penyalahgunaan narkotika serta untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap whistleblower  dalam  tindak  pidana  narkotika.  Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah metode  penelitian  hukum  normatif  normative  legal  research  method  yang  dilakukan  dengan  mengkaji  sebuah peraturan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas serta melalui pendekatan  konseptual  atau  conceptual  approach  yang  dimana  menunjukan  pada  sebuah  konsep,  serta menggunakan sebuah doktrin yakni sebuah pandangan atau pemikiran para ahli yang terkait dengan ilmu hukum. Orang  yang  merupakan  whistleblower  atau  pemberitahu  dalam  penyalahgunaan  narkotika  selalu  menanggung balasan  balik  dari golongan  yang  merasa  diberatkan  atau dirugikan  hasil dari pemberitahuan  atau  laporan dari whistleblower,  Keamanan  hukurn  bagi  seorang  yang  merupakan  pelopor  atau  whistleblower  dalam  menyidik tindak  pidana  penyalahgunaan  narkotika  penting  diberikan  pada  pihak  berwenang  supaya  semua  orang  rela menjadi  pelapor  demi  mendukung  lembaga  hukum  mengungkap  dan  menangkap  penyalahgunaan  narkotika. Keamanan  bagi  whistleblower  harus  dibuatkan  secara  tegas  dalam  undang-undang  agar  keamanan  kepada whistleblower bias ditegakan.
Kata kunci: Perlindungan Hukum, Tindak Pidana Narkotika, Whistleblower.

## Abstract
A wistleblower is someone who is aware of a criminal act and notifies it to law enforcement officials. The role of whistleblowers is very important to help expose acts of narcotics abuse. The purpose of this study is to determine the  legal  protection  arrangements  for  whistleblowers  in  narcotics  abuse  and  to  find  out  legal  protection  for whistleblowers in narcotics crime. The research method used in this research is normative legal research method normative legal research method which is carried out by examining a statutory regulation related to the problem being discussed and through a conceptual approach or conceptual approach which shows a concept, and uses a conceptual approach. Doctrine, namely the views or thoughts of experts related to the science of law. A person who  is  a  whistleblower  or  notifier  in  narcotics  abuse  always  bears  a  reply  from  those  who  feel  aggrieved  or aggrieved as a result of a notification or report from a whistleblower, legal security for a person who is a pioneer or whistleblower in investigating criminal acts of narcotics abuse is important given to the authorities so that all people are willing to become reporters in order to support legal institutions to reveal and arrest narcotics abuse. Security for whistleblowers must be made strictly in law so that security for whistleblowers can be upheld. Keywords: Legal Protection, Narcotics Crime, Whistleblower.

## I. PENDAHULUAN
Indonesia  sebagai  salah  satu  Negara  kepulauan  terbesar  di  dunia  dikelilingi  oleh  berbagai  jalur perdagangan  lintas  Negara  baik  dalam  skala  besar  maupun  kecil.  Keberadaan  jalur  perdagangan tersebut  tidak  hanya  membawa  dampak  berbagai  positif  bagi  keberlangsungan  Negara,  namun  juga turut membawa dampak negatif. Lancarnya arus perputaran ekonomi menjadi salah saru indikator yang menunjukkan  dampak  positif  dari  keberadaan  jalur  perdagangan  tersebut,  namun  sebaliknya  banyak oknum  nakal  yang  menggunakan  jalur  perdagangan  lintas  Negara  sebagai  celah  untuk  melakukan kejahatan  luar  biasa  extraordinary  crime  yakni  dengan  mendatangkan  narkotika  dari  luar  negeri  dan memperdagangkannya  di  Indonesia.  Alhasil,  Indonesia  termasuk  sebagai  salah  satu  tempat  lintas narkotika  internasional  dengan  sifat  jejaring  expansif  hingga  ke  seluruh  wilayah  Indonesia,  bahkan jalur-jalur  perdagangan  Indonesia  sering  dijadikan  transit  point  oleh  para  pelaku  sebelum  narkotika
sampai di tempat tujuan (Negara lain). Hal ini berdarnpak pada masifnya peredaran narkotika di dalam negeri dari tahun ke tahun. Luasnya peredaran narkotika ilegal di dalam negeri memicu skala langka penyalahgunaan  narkotika,  sebagaimana  data  survei  Badan  Narkotika  asional  (BNN)  yang menunjukkan peningkatan kasus penyalahgunaan narkotika dari tahun ke tahun, dimana tercatat pada tahun 2019 terdapat sejumlah 46.357 kasus penyalahgunaan narkotika yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.  Menindaklanjuti  fakta  buruk  narkoba  yang  terjadi  belakangan  ini,  Indonesia  telah meratifikasi  konvensi  United  Nations  Convention  Against  Illicit  Traffic  in  Narcotic  Drugs  and Psychotropic  Substances,  1998,  yang  diratifikasi  melalui  Undang-undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1997 mengenai Persetujuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika di Indonesia.
Narkotika  adalah  obat  atau  zat  yang  dapat  menenangkan  syaraf,  mengakibatkan ketidaksadaran,  atau  pembiusan,  menghilangkan  rasa  nyeri  dan  sakit,  menimbulkan  rasa  mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan, dan yang ditetapkan oleh Menteri kesehatan sebagai Narkotika (Mardani, 2008 : 18). Narkoba mempunyai dampak negatif yang sangat luas; baik secara fisik, psikis, ekonomi, sosial, budaya, hankam, dan lain sebagainya. Bila penyalahgunaan narkoba tidak diantisipasi dengan baik maka akan rusak bangsa dan negara  ini.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  kerja  sama  yang  baik  dari  seluruh  komponen  bangsa  untuk penanggulangan  penyalahgunaan  narkoba  ( Soedjono,  2000:  41). Setiap  pecandu  narkoba  setiap  saat membutuhkan narkotika sebagai bagian dari kebutuhan hidupnya yang cenderung dosisnya akan selalu bertambah, dibandingkan dengan dengan beberapa barang dagangan lainnya, narkotika adalah komoditi yang menguntungkan, meskipun ancaman dan resikonya cukup berat ( Sitanggang, 1999: 32 ).
Tindak  pidana  mengkonsumsi,  mengedarkan  dan  menyimpan  dalam  sudut  pandang  hukum pidana  Indonesia  termasuk  kedalam  kejahatan  luar  biasa  atau  extraordinary  crime  karena  kejahatan narkotika dilakukan secara terorganisir, sisternatis dan rahasia dalam serangkaian modus operandi yang kompleks, pemanfaatan teknologi canggih, jaringan yang luas di berbagai daerah. Kemudian kejahatan narkotika  berdampak  terhadap  seluruh  aspek  kehidupan  masyarakat  yang  meliputi  aspek  hukum, ekonomi,  sosial  dan  budaya  serta  merusak  kesehatan  fisik  maupun  mental  generasi  penerus  bangsa. Dalam rangka mengungkap tabir kejahatan narkotika yang begitu terorganisir, dibutuhkan suatu metode penyelidikan  yang  dapat  dijadikan  pedoman  oleh  penegak  hukum  dalam  mengungkap  jaringan peredaran gelap narkotika dan memberantas tindak pidana narkotika. Metode tersebut dikenal dengan nama whist/eblower.lstilah whistleblower belakangan ini kerap dikenal dan cukup populer di kalangan akademisi hukum dan praktisi hukum.
Whistleblower  umumnya  diberikan  oleh  seseorang  yang  pertama  kali  memberitahu  atau mengungkap perbuatan pidana narkotika di suatu tempat yang memiliki kaitan dengan dirinya, kepada otoritas berwenang dalam pengungkapan kejahatan yang melibatkan kolega, teman bahkan atasannya sendiri. Untuk dapat disebut sebagai seorang whistleblower, maka harus memenuhi dua kriteria sebagai berikut a. Pertama, seorang whistleblower melaporkan kepada aparat atau otoritas berwenang maupun kepada publik dengan harapan agar dugaan kejahatan narkotika dapat terungkap b. Kedua, seorang yg merupakan whistleblower ialah orang dalam, yakni seseorang yang memberitahu suatu penyalahgunaan narkotika yang berlangsung di perusahaan ia bekerja atau dalam jaringan pekerjaan. Perkembangan ide whistleblower bagi pengungkapan tindak pidana didasari oleh ketentuan pasal 26.
United Nations Convention Against Transnational Organized Crimes tahun 2000, sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Dasar No 5 Tahun 2009. Whistleblower secara yuridis telah mendapatkan perlindungan, sebagaimana tertuang secara implisit dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia No 31 Tahun 2014 berkaitan dengan Perubahan atas UU No 13 Tahun 2006 atas Perlindungan Saksi dan Korban. Pengaturan whistleblower yang lebih komprehensif dapat ditemukan pada  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  4  Tahun  2011  serta  dalam  Peraturan  Bersama  tentang Perlindungan  bagi  pelapor,  Saksi  Pelapor  dan  Saksi  Pelaku  yang  Bekerjasama.  Dalam  SEMA  No. 4 Tahun 2011 menyatakan bahwa whistleblower atau pelapor tindak pidana merupakan pihak yang tahu dan memberitahukan perbuatan pidana tertentu dan tidak merupakan anggota bagi pelaksana perbuatan pidana  yang  diberitahukan.  Bagi  kasus  tindak  pidana  narkotika,  seorang  whistleblower  yang  berani rnelaporkan dan memberikan kesaksiannya dalam kasus narkotika memiliki keberanian, pemikiran dan mental yang kuat, sebab orang tersebut sudah mengetahui resiko buruk serta kerugian yang mengancam dirinya  atas  laporan  tersebut  baik  secara  materil  maupun  immaterial.  Sehingga  dirasa  penting  untuk memberikan  perlindungan  hukum  seorang  whistleblower  agar  dapat  memberi  keterangan  di  rnuka
persidangan tanpa rasa takut ataupun terbebani. Melihat peran whistleblower yang begitu penting bagi aparat  penegak  hukum  dalam  pengungkapan  tindak  pidana  narkotika,  maka  sudah  sewajarnya whistleblower mendapatkan perlindungan hukurn guna melindungi hak-hak whistleblower dari tindak pidana lain yang mengancam dirinya, berasal dari kekuatan jaringan ekstemal pelaku, karena dianggap seorang whistleblower merugikan pelaku yang selama ini meraup untung besar dalam lingkaran hitam kejahatan narkotika. Jika tidak ada kepastian dan keamanan hukum yang bagus terhadap whistleblower bahwa peran publik dalam memberantas tindak pidana narkotika akan berada di titik rendah, berbanding terbalik dengan angka kejahatan narkotika yang semakin meningkat.
Penelitian ini tidak luput dari beberapa penelitian yang serupa untuk dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan penelitian. Adapun peneliti sebelumnya membahas tentang: Isti Latifah Astri , Sidik Sunaryo,  Bayu  Dwi  Widdy  Jatmiko  “Perlindungan  Hukum  Terhadap Justice  Collaborator dalam Tindak Pidana Narkotika” Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang. Kadek Yolanda Zara Octavany, Ni Ketut Sri Utar  “Eksistensi dan Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dan Justice Collaborator dalam  Upaya  Penanggulangan Organized  Crime di  Indonesia  pada  Masa  Mendatang” Fakultas Hukum Universitas Udayana . Fransiska Novita Eleanora “Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya” Universitas Mpu Tantular Jakarta.
Berdasarkan  penjelasan  diatas  dapat  disimpulkan  tujuan  dari  penelitian  ini  yaitu  untuk mengetahui pengaturan perlindungan hukum terhadap whistleblower dalam penyalahgunaan narkotika serta untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap whistleblower dalam tindak pidana narkotika.

## II. METODEPENELITTAN
Metode  ini  digunakan  pada  penulisan  penelitian  ini  dengan  menggunakan  metode  penelitian  hukum normatif normative legal research method yang dilakukan dengan mengkaji sebuah peraturan peraturan perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  yang  sedang  dibahas  serta  melalui pendekatan konseptual atau conceptual approach yang dimana menunjukan pada sebuah konsep, serta menggunakan  sebuah  doktrin  yakni  sebuah  pandangan  atau  pemikiran  para  ahli  yang  terkait  dengan ilmu hukum. (Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2010: 13-14) Penelitian normatif atau disebut juga penelitian  hukum  kepustakaan  adalah  penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan pustaka atau bahan sekunder belaka. Dengan menggunakan sumber bahan hukum yang meliputi bahan hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder,  dan  bahan  hukum  tersier.  Dalam  menghimpun  bahan menggunakan metode srudi pustaka yakni dengan berbagai buku, jurnal, serta berbagai literatur yang berkaitan  dengan  permasalahan  yang  dibahas  dalam  pokok  bahasan  penulisan  jumal  ini  serta  dalam pengolahan bahan tersebut menggunakan metode deskripsi dengan melihat peristiwa yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat dan bemegara. Serta menggunakan bahan hukum primer yang mengacu pada Peraturan  Perundang-Undangan  yang  digunakan  yaitu  United  Nations  Convention  Against Transnational  Organized  Crimes  sebagaimana  tel  ah  diratifikasi  melalui  undang-Undang  Nomor  5 Tahun  2009  Tentang  Konvensi  PBB  Anti  Kejahatan  Transnasional  Terorganisir.  Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2009  tentang  arkotika  Peraturan  Pemerintah  Nomor  40  tahun  2013  ten  tang Pelaksanaan  Undang-Undang  Nornor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  Undang-Undang  Nomor  31 Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2006  tentang  Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam penulisan jurnal ini menggunakan berbagai literarur serta jurnal ilmiah yang terkait  dengan  rumusan  masalah  yang  dibahas  sedangkan  bahan  hukum  tersier  menggunakan  bahan hukum sebelumnya sebagai perbandingan yang menunjang penulisan jurnal ilmiah ini.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dalam Tindak Pidana Narkotika
Keamanan  hukum  bagi  whistleblower  atau  pemberitahu  atau  pelapor  tindak  pidana  tertenru  yairu pemikirannya  perlu  diberikan  hak  yang  dipergunakan  oleh  mereka  pada  saat  posisinya  diproses  di persidangan  pidana.  Keamanan  hukum  atau  perlindungan  hukum  ini  adalah  bagian  hadiah  atau penghargaan bagi partisipasi mereka dalam perjalanan ini. Sejalan dengan itu dalam pasal 28 huruf g UUD 1945 juga telah mengamanatkan pentingnya perlindungan bagi warga Negara.
Berkaitan  dengan  beberapa  peraturan  yang  mengatur  perlindungan  dan  keamanan  hukum terhadap  whistleblower  dan  eksistensi  dari  whistleblower  dalam  tindak  Narkotika  itu  sendiri,  pada dasarnya belum secara komprehensif diarur sehingga belum mendapatkan perlindungan secara yuridis
normatif terhadap whistleblower itu sendiri. Perlindungan dan keamanan hukum bisa diartikan sebagai setiap  bentuk  perlindungan  yang  diatur  dan  didasarkan  oleh  peraruran  dan  perundang-undangan berdasarkan  legalitas  daripada  hukum.  Pengamanan  hukum  bagi  whistleblower  secara  menyeluruh sebaiknya  berlangsung  bagi  semua  proses  hukum  di  peradilan  yang  berlaku  (pemberitahuan, pemeriksaan, pengusutan, penggugatan, dan analisis di pertemuan dalam persidangan) kendati sesudah tahapan peradilan beres. ( Lilik Mulyadi, 2007 )
Seorang  whistleblower  layak  dianugerahkan  pengamanan  dan  keamanan  yang  cukup berdasarkan  keterangannya  kemudian  ia  tidak  merasakan  sesuatu  yang  membahayakan  atau mengintimidasi  baik  hak  maupun  jiwanya  serta  juga  terlibat  keluarganya  karena  keamanan  dan kenyamanan  terhadap  keluarga  mereka  tentunya  akan  berpengaruh  pada  saat  menjalankan  fungsi sebagai pelapor dan mengungkap fakta daJam tindak pidana narkotika. Jaminan pengamanan hukum dan keamanan hukum iru diperlukan suatu situasi yang mengharuskan orang-orang tidak lagi berpikir khawatir untuk memberitahukan suaru perbuatan tindak pidana yang ditemukan kepada aparat hukum yang berwenang karena takut atau gelisahjiwa dan mentalnya terancam dari kelompok khusus.
Perlindungan  dan  keamanan  hukum  mempunyai  makna  sebagai  perlindungan  dengan menggunakan  sarana  hukum  atau  perlindungan  yang  diberikan  oleh  hukum,  dirujukan  kepada perlindungan  terhadap  kepentingan-kepentingan  tertentu,  yaitu  dengan  cara  menjadikan  kepentingan yang perlu dilindungi tersebut kedalam sebuah hak hukum dan tentang fungsi hukum untuk memberi keamanan yaitu hukum itu ditumbuhkan dan dibutuhkan oleh semua individu (Lili Rasjidi, 2002).
Perlindungan  hukum  dapat  dibagi  menjadi  2,  yaitu  ada  perlindungan  Hukum  Preventif, perlindungan  yang  diberikan  oleh  pemerintah  dengan  tujuan  untuk  mencegah  sebelum  terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud unruk mencegah suatu  pelanggaran  serta  memberikan  rambu-rambu  atas  batasan-batasan  dalam  melakukan  suaru kewajiban  dan  perlindungan  represif,  perlindungan  akhir  berupa  sanksi  denda  ,  penjara,  dan  hukum tambahan  yang  diberikan  apabila  sudah  terjadi  sengketa  atau  telah  dilakukan  suatu  pelanggaran ( Satjipto Rahardjo, 2000 ).
Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman yang diberikan oleh Pemerintah terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan  terhadap  hak  asasi  manusia  dibidang  hukum.  Dalam  penelitian  ini,  perlindungan  hukum diberi  batasan  sebagai  suatu  upaya  yang  dilakukan  dibidang  hukum  dengan  maksud  dan  tujuan memberikan  jaminan  perlindungan  terhadap  pelapor  tindak  pidana  tertentu  atau  whistleblower  demi mewujudkan tujuan hukum itu sendiri.Whistleblower secara tekstual dan tersurat diatur dalam SEMA no.  4  Tahun  201  l.Dalam  SEMA  tersebut  whistleblower  diartikan  sebagai  pelapor  tindak  pidana. Pelapor tindak pidana yang dimaksud oleh SEMA ini adalah mereka yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu sebagaimana dijelaskan SEMA memiliki dua kapasitas atau peran yaitu sebagai pelapor yang hanya sebatas melaporkan suatu tindak pidana tertentu dan bias juga pelapor tersebut tidak hanya ebata bertugas melaporkan saja tetapi juga berperan sebagai saksi. Secara  teknis, pelapor tindak pidana baik yang berperan sebagai pelaporan maupun sebagai saksi sekaligus, sebagai  tidak mengatur secara detail dan komprehensif terkait perlindungan apa saja yang dapat diberikan kepada mereka.
Kualifikasi  whistle  blower  yang  merangkap  sebagai  pelapor  dan  sebagai  saksi  ini,  harus dibedakan dengan pengertian umum tentang pelapor dan saksi secara umum. Dengan adanya perbedaan kualifikasi saksi pelapor dengan pelapor dan saksi dalam pengertian umum (yang bukan whistleblower), akan  tampak  juga  perbedaan  mereka  masing-rnasing  dalam  proses  peradilan  pidana.  Berdasarkan ketentuan  umum  Pasal  I  angka  5  UU  No. 13  Tahun  2006  jo UU  No.  31  Tahun  2014  ,  memberikan definisi untuk LPSK yang menyatakan yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah Lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
Tugas dan kewenangan dari LPSK diatur dalam UU. No. 13 Tahun 2006 jo UU No. 31 Tahun 2014  , dimana  tugas  yang  paling  utama  dari  LPSK  itu  sendiri  adalah  memberikan  perlindungan  dan rasa  aman  kepada  korban  dan  saksi  termasuk  pelapor  yang  rnengetahui  tindak  pidana  dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana agar tercipta penegakan hukum yang adil dan tidak adanya keberpihakan . Perlindungan dalam UU No. 31 Tahun 2014 diartikan sebagai upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan unruk rnemberikan rasa aman kepada korban, saksi dan/atau pelapor tindak pidana yang wajib dilaksanakan oleh LPSK.
Tugas dan kewenangan yang dilaksanakan LPSK akan dibantu oleh berbagai instansi terkait terutama instansi  pemerintah.  Hal  ini  memang  sudah  seharusnya  diberikan.  Karena  sudah  menjadi  platform umum, bahwa masalah yang terkait dengan perlindungan korban, saksi dan/atau pelapor tindak pidana hanya  bisa  ditangani  secara  efektif  melalui  pendekatan  multi  Lembaga  .LPSK  dengan  jelas  harus membangun posisi kelembagaan yang berada diantara dua kepentingan yaitu kepentingan pertama yang dimandatkan oleh UU No.31 Tahun 2014 sebagai Lembaga yang bersifat mandiri dan independent. Dan diharapkan hubungan serta koordinasi antar Lembaga yang berwenang nantinya relative tidak menjadi kendala ketika dijadikan implementasi pelaporan dan perlindungan kepada seorang whistleblower.

## IV. SIMPUL DAN SARAN

## 1. Simpulan
Dari isi tulisan diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pengaturan perlindungan hukum terhadap whistleblower  dalam  tindak  pidana  narkotika  masih  tersebar  di  beberapa  peraturan  perundang- undangan dan secara implisit diatur dalam UU No. 13 Tahun 2006 jo UU No 31 Tahun 2014 sehingga tidak memperoleh jaminan perlindungan dan keamanan hukum yang memadai terhadap whistleblower. Bentuk  keamanan  hukum  kepada  whistleblower  penyalahgunaan  tindak  pidana  narkotika  adalah perlindungan  atau  keamanan  terhadap  fisik.  Psikis,  perlindungan  hukum  serta  penghargaan,  serta Konsep perlindungan hukum terhadap whistleblower dalam tindak pidana narkotika di masa mendatang meliputi  lembaga  perlindungan  dan  model perlindungan.  Dalam  konteks  lembaga  perlindungan,  jika tetap mempertahankan LPSK perlu diperluas kewenangannya atau membentuk lembaga perlindungan baru yang bersifat rnandiri dan independen yang mengatur khusus whistleblower tersebut.

## 2. Saran
Untuk  kesempurnaan  dan  tercapainya  luaran  dari  karya  ini,  penulis  menyarankan  agar  model perlindungan  terhadap  whistleblower  dapat  berupa  tipe  hak-hak  prosedural  dan  model  partisipasi langsung  atau  aktif  (the  procedural  rights  model  partie  civile  model/civil  action  system)  model pelayanan  atau  model  partisipasi  secara  tidak  langsung  atau  model  pasif  (the  services  model)  model perlindungan  persuasif  atau  partisipatif  model  perlindungan  komprehensif  dan  model  perlindungan melalui  teleconference.  Upaya  yang  dapat  dilakukan  oleh  Pemerintah  aitu  perlu  dibuatkan  peraturan perundangan-undangan yang baru sebagai penyempurnaan UU No. 13 Tahun 2006 Jo UU No. 31 Tahun 2014 yang mengatur secara khusus terkait dengan perlindungan hukum terhadap whistleblower.

## DAFTAR PUSTAKA
Astri, I. L., Sunaryo, S., & Jatmiko, B. D. W. (n.d.). Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Narkotika. Indonesia Law Reform Journal , Vol.1 (1). Eleanora, F. N. (2011). Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya. Jurnal Hukum Fakultas Hukum Unissula , Vol 25 (1). H, M. (2008). Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional . PT. Raja Grafindo Persada.Jakarta.
Mulyadi, L. (2007). Hukum Acara Pidana Normatij, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya . Jakarta. Mulyadi, L. (2007). Hukum Acara Pidana Normatij, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya . Jakarta. Raharjo, S. (2000). Ilmu Hukum . PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. Soedjono, A. (2000). Patologi Sosial . Alumni Bandung. Sitanggang, B. A. (1999). Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika . Karya Utama. Jakarta. Widodo, S. (2007). Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia . Jakarta. Yusuf, M. (2011). Urgensi Perlunya Memberikan Perlindungan Terhadap Saksi .