Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH)
Website: http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh Email: jurnal.ajsh@ardenjaya.com
Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pengguna Jasa Kapal Laut di Pelabuhan Penyeberangan Kendari

## INFO PENULIS
Nurul Aulia Universitas Sulawesi Tenggara nurulaulia@gmail.com
Suriani Bt Tolo Universitas Sulawesi Tenggara Rifkah Anniza Rahman
Universitas Sulawesi Tenggara rifkahanniza94@gmail.com +6281388226370

## INFO ARTIKEL
ISSN: xxxx-xxxx Vol. 1, No. 2, Agustus 2021 http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh
© 2021 Arden Jaya Publisher All rights reserved
Saran Penilisan Referensi:
Rahman, R. A. (2021). Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pengguna Jasa Kapal Laut di Pelabuhan Penyeberangan Kendari. Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, 1 (2), 22-31.

## Abstrak
Pelaksanaan  Perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  pengguna  jasa  di  Pelabuhan penyeberangan  Kendari  hanya  dalam  bentuk  perlindungan  hukum  preventif  dan  Upaya hukum  yang  bisa  ditempuh  oleh  konsumen  yang  dirugikan  atas  pelayanan  di  Pelabuhan Penyeberangan  Kendari  mengacu  pada  Pasal  47  dan  pasal  48  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat ditempuh dengan dua cara yaitu melalui penyelesaian sengketa diluar pengadilan dan melalui pengadilan .
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Pelabuhan penyeberangan

## A. Pendahuluan
Indonesia  sebagai  salah  satu  negara  kepulauan  terbesar,  tentu  saja  sangat  tergantung dengan  angkutan  laut  dalam  menghubungkan  orang-orang  dari  satu  pulau  ke  pulau  lain

## Abstract
The  implementation  of  legal  protection  for  consumers  using  services  at  the  Kendari Ferry Port is only in the form of preventive legal protection and legal remedies that can be  taken  by  consumers  who  are  disadvantaged  for  services  at  the  Kendari  Ferry  Port refer  to  Article  47  and  Article  48  of  Law  Number  8  of  1999  concerning  Consumer Protection This can be done in two ways, namely through dispute resolution outside the court and through court.
Keywords : Legal Protection, Consumers, Ferry Port.
maupun  untuk  kepentingan  kelancaran  pembangunan  nasional  yang  menggunakan  jasa transportasi laut.
Transportasi merupakan pemindahan manusia atau barang dari satu ke tempat ke tempat lain  dengan  menggunakan  sebuah  wahana  yang  digerakkan  oleh  manusia  atau  mesin. Ismayanti  (2005)  menyatakan  bahwa  transportasi  dipergunakan  dalam  rangka  memudahkan manusia  untuk  melakukan  kegiatan  sehari-hari.  Definisi  lain  mengenai  transportasi dikemukakan oleh  Abbas  Salim  (2006)  yang  menyatakan  bahwa  transportasi adalah  kegiatan pemindahan barang muatan dan penumpang dari suatu tempat ke tempat lain.
Transportasi  memiliki  posisi  yang  strategis  dan  vital  dalam  mendukung  pembangunan bangsa  dalam  rangka  pewujudan  pembangunan  nasional  dan  direfleksikan  dalam  kebutuhan mobilitas seluruh sektor dan wilayah. Pentingnya transportasi dapat terlihat dari meningkatnya kebutuhan jasa angkutan bagi mobilitas orang dan barang dari satu daerah ke daerah lain.
Transportasi  laut  sebagai  bagian  dari  system  transportasi  nasional  perlu  dikembangkan dalam rangka perwujudan wawasan nusantara yang mampu mempersatukan wilayah Indonesia termasuk lautan nusantara sebagai satu kesatuan wilayah nasional. Pengembangan transportasi laut haruslah mampu berfungsi sebagai penggerak pembangunan nasional.
Jasa angkutan kapal laut penumpang sudah lama diselenggarakan di Indonesia. Pada masa dahulu,  pemanfaatan  transportasi  laut  digunakan  perahu  sebagai  sarana  transportasi  air  yag murah  dan  efektif  dalam  memanfaatkan  sungai,  dana  dan  laut  sebagai  prasarana  dalam melakukan  perjalanan  dari  satu  wilayah  ke  wilayah  lain.  Seiring  berkembangnya  ilmu pengetahuan  dan  teknologi,  perlahan  masyarakat  mulai  menggunakan  kapal  sebagai  alat transportasi  laut.  Sejak  tahun  1983,  pemerintah  mulai  mengadakan  pengadaan  kapal  khusus penumpang  dalam  menjangkau  daerah  terpencil,  pedalaman  serta  lintasan  yang  belum komersial dengan kapal-kapal yang sudah disubsidi oleh pemerintah.
Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  sarana  transportasi  laut  di  negara  kepulauan  seperti Indonesia  telah  menjadi  tulang  punggu  utama  dalam  menggerakkan  distribusi  barang  dalam skala besar dengan menggunakan kapal laut. Data Badan Pusat Statistik dalam laporan Tahun 2019,  menyatakan  jumlah  barang  yang  diangkut  oleh  transportasi  laut  sepanjang  tahun tersebut tercatat sebesar 130,4 juta ton yang mengalami peningkatan dari periode sebelumnya di tahun lalu yang hanya mencapai 128,7 juta ton.
Berbicara mengenai moda transportasi air atau laut, maka tidak akan bisa dilepaskan sama sekali  dengan  kapal  sebagai  alat  transportasi  utama  yang  didefinisikan  oleh  Undang-Undang Nomor  17 Tahun  2008  tentang  Pelayaran  (Pasal  1  angka  36)  sebagai  kendaraan  anir  dengan bentuk  dan  jenis  apapun  yang  digerakkan  oleh  tenaga  mekanik,  tenaga  angin  atau  ditunda, termasuk  kendaraan  yang  berdaya  dukung  dinamis,  kendaraan  dibawah  permukaan  air  serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
Ditinjau  dari  segi  konstruksi  bangunan  kapal  dan  sifat  muatan  yang  diangkut,  maka  ada empat  jenis  kapal  yaitu  a)Kapal  Barang  (cargo  ship),  kapal  yang  dibangun  khusus  untuk mengangkat  barang  menurut  jenisnya.,  b)Kapal  Penumpang  (passenger  ships),  kapal  yang dibangun  khusus  untuk  mengangkut  penumpang,  dimana  kapal  ini  terdiri  dari  beberapa geladak seperti kapal penumpang berbagai kelas, c)Kapal barang-penumpang (cargo-passenger ship),  kapal  yang  dibangun  untuk  mengangkut  barang  dan  penumpang  secara  bersama-sama, dimana kapal ini terdiri atas beberapa geladak untuk barang dan kamar untuk penumpang, dan d)Kapal  barang  dengan  akomodasi  penumpang  terbatas,  dimana  kapal  ini  hanya  diizinkan membawa  penumpang  dalam  jumlah  terbatas  (maksimum  12  orang)  yang  ditempatkan  di dalam kamar dan bukan di geladak (Prayoga : 2013).
M.  Syamsuddin (2008) mengemukakan bahwa angkutan penumpang mempunyai tiga (3) standar layanan yang harus diterima oleh konsumen jasa angkutan kapal yaitu  :
a. Layanan  dalam  pemesanan  tiket.  Hal  tersebut  merupakan  standar  layanan  yang  tersedia meliputi system komputerisasi yang menyeluruh baik secara online dalam seluruh cabang dan biro perjalanan, pemesanan tiket sekali jalan maupun tiket pulang pergi, adanya system antrian,  informasi  dan  pemesanan  melalyi  internet,  call  center  untuk  complain  dan informasi.
b. Layanan  pada  terminal  mencakup  standar  yang  meliputi  :  informasi  keberangkatan  dan kedatangan  kapal,  tempat  tunggu  terminal  dan  makanan  ringan  bagi  penumpang  khusus pada  kelas  I  dan  II,  jalur  yang  khusus  dari  terminal  ke  kapal  maupun  sebaliknya,  adanya buruh pengangkut, pelayanan pada penimbang barangm kenyamanan dan keamanan dalam terminal maupun pada kapal.
c. Standar pelayanan selama dalam kapal meliputi ketertiban selama embarkasi dan debarkasi penumpang,  jadwal  kedatangan  dan  keberangkatan  yang  tepat,  duduk  sesuai  keterangan
dengan  tiket,  kelengkapan  peralatan  tidur  untuk  penumpang,  informasi  fasilitas  dan pelayanan di kapal, kebersihan, keamanan, dan kenyamanan penumpang di kapal, fasilitas kamar mandi dan sarana ibadah dan lain sebagainya.
Pembinaan pelayaran dilakukan dengan mencermati seluruh aspek kehidupan masyarakat dan  diarahkan  untuk  memperluas  arus  perpindahan  orang  dan  atau  barang  secara  massal melalui  perairan  dengan  selamat,  aman,  cepat,  lancar,  tertib  dan  teratur,  nyaman  dan berdayaguna dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.
Angkutan Perairan Air Darat berfungsi sebagai angkutan penyeberangan bagi penumpang dan atau barang agar sampai pada suatu tujuan, dimana salah satunya menghubungkan antara daratan  Kota  Kendari  dan  Pulau  Wawonii  (Kabupaten  Konawe  Kepulauan)  dengan menggunakan kapal Feri.
Pelabuhan Penyeberangan Kendari-Wawonii adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan  Provinsi  Sulawesi  Tenggara  yang  berfungsi  dalam  penyelenggaraan  angkutan transportasi laut yang menghubungkan antara Kendari dan Pulau Wawonii (Kabupaten Konawe Kepulauan).  Adapun  operator  yang  menyelenggarakan  angkutan  transportasi  laut  tersebut adalah PT. Angkutan Sungai Danau Penyeberangan (ASDP) Persero yang merupakan salah satu BUMN di lingkup Kementerian Perhubungan RI yang berfungsi sebagai operator kapal Feri yang menghubungkan dua atau lebih wilayah laut.
Posisi  dari  Pelabuhan  Penyeberangan  Kendari-Wawonii  sangatlah  vital  yang menghubungkan dua wilayah sehingga mobilitas orang dan atau barang dari wilayah Kendari ke Langara  dan  sebaliknya  dapat  tercapai  sekaligus  mendongkrak  pertumbuhan  dan pengembangan  wilayah  terutama  di  wilayah  Kabupaten  Konawe  Kepulauan  yang  sedang berkembang.
Meningkatnya jumlah penumpang dari Kendari ke Wawonii dan sebaliknya tentu saja perlu dibarengi dengan aspek perlindungan konsumen yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  dan  Undang-Undang  dalam  rangka  pemenuhan hak bagi konsumen pengguna jasa di Pelabuhan Penyeberangan Kendari- Wawonii.
Penyelenggaraan transportasi laut juga merupakan salah satu item yang harus memenuhi persyaratan terkait perlindungan hukum yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999  tentang  Perlindungan  Konsumen,  dimana  dalam  hal  ini  setiap  penyelenggaraan transportasi  termasuk  transportasi  laut  perlu  untuk  memenuhi  hak-hak  konsumen  dalam  hal ini pengguna jasa transportasi.
Kristiyanti (2011) mendefinisikan perlindungan konsumen adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari suatu kegiatan usaha yang sehat. Dalam kegiatan usaha dan bisnis yang sehat akan mencakup keseimbangan dalam perlindungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha atau produsen. Dalam suatu kegiatan ekonomi yang dilakukan terhadap konsumen dan pelaku usaha  yang  tidak  memiliki  suatu  perlindungan  hukum  yang  seimbang,  sering  kali  akan menimbulkan posisi lemah bagi konsumen.
Faktanya,  peraturan  terkait  perlindungan  konsumen  sudah  lama  dikeluarkan  oleh pemerintah yaitu Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimana dalam  pasal  4  Undang-Undang  tersebut  dinyatakan  bahwa  hak  konsumen  adalah  hak  atas kenyamanan,  keamanan  dan  keselamatan  dalam  menikmati  barang  dan  atau  jasa,  hak  untuk memilih  barang  dan  atau  jasa,  hak  untuk  mendapatkan  barang  dan  atau  jasa  tersebut  sesuai dengan  nilai  tukar  dan  kondisi  serta  jaminan  yang  dijanjikan,  hak  untuk  diperlakukan  atau dilayani secara benar dan jujur serta hak dalam memperoleh kompensasi dan ganti rugi.
Beberapa  penelitian  relevan  yang  membahas  mengenai  perlindungan  hukum  terhadap konsumen pengguna jasa transportasi telah dilakukan oleh Muhammad Taufiq Hidayat (2016) yang membahas mengenai perlindungan hukum terhadap pengguna  jasa angkutan udara yang mencermati  mengenai  masih  lemahnya  regulasi  terkait  perlindungan  hukum  terhadap pengguna jasa transportasi terutama di angkutan udara sehingga aturan umum harus dibantu dengan aturan pelaksana dalam bentuk Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 92 Tahun 2011 tentang  Perubahan  atas  Ketentuan  Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  77  Tahun  2011. Penelitian  lain  yang  membahas  mengenai  perlindungan  konsumen  bagi  pengguna  jasa transportasi  telah  dilakukan  oleh  Fahimatul  Ilyah  (2014)  yang  menyimpulkan  bahwa perlindungan konsumen bagi pengguna jasa angkutan Trans Jogja diatur secara umum dalam Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  serta  secara  khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Berdasarkan latar belakang ini pula, serta masih kurangnya penelitian terkait perlindungan hukum  terhadap  pengguna  jasa  transportasi  di  wilayah  Sulawesi  Tenggara  serta  besarnya peranan jasa penyeberangan laut terutama di Pelabuhan Penyeberangan Kendari-Wawonii yang
menghubungkan  dua  kabupaten  yaitu  Kota  Kendari  dan  Kota  Langara  (Kabupaten  Konawe Kepulauan)  dalam  mendukung  pembangunan  di  kedua  daerah  tersebut  serta  layanan penyelenggaraan  transportasi  yang  lebih  humanis,  aman,  nyaman  dan  selamat  mendorong penulis  untuk  mengambil  judul  penelitian  yang  berjudul  Perlindungan  Hukum  terhadap Konsumen Pengguna Jasa Kapal Laut di Pelabuhan Penyeberangan Kendari. Sehingga penelitian melakukan kajian tentang bagaimana    pelaksanaan  perlindungan  hukum  terhadap  konsumen di pelabuhan penyeberangan Kendari-Wawonii? .

## B. Metodologi
Lokasi Penelitian ini adalah Pelabuhan Penyeberangan  Kendari. Pelabuhan Penyeberangan Kendari adalah salah satu pelabuhan penyeberangan yang tersibuk di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara yang juga menjadi cerminan pelayanan penyelenggaraan angkutan transportasi laut di Provinsi Sulawesi Tenggara yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara.
Sugiyono  (2009)  mendefinisikan  populasi  sebagai  wilayah  generalirasi  yang  terdiri  dari obyek  atau  subyek  yang  mempunyai  kualitas  dan karakteristik  tertentu  yang  ditetapkan  oleh peneliti  untuk  dipelajari  dan  ditarik  kesimpulannya.  Arikunto  (2002)  menyatakan  bahwa populasi  adalah  keseluruhan  subyek  penelitian  sehingga  dengan  demikian  populasi  dalam penelitian  ini  adalah  seluruh  staff  dan  pimpinan  UPTD  Pelabuhan  Penyeberangan  Kendari  – Wawonii dan pihak operator penyeberangan laut yang beroperasi di Pelabuhan Penyeberangan Kendari- Wawonii (PT. ASDP Persero), serta Pimpinan beserta Staf Bidang Angkutan Pelayaran Dinas  Perhubungan  Provinsi  Sulawesi  Tenggara  yang  berkoordinasi  langsung  dengan  pihak UPTD Pelabuhan Penyeberangan Kendari - Wawonii.
Sugiyono (2014) menyatakan bahwa pemilihan sampel sebagai informan dalam penelitian ini dengan cara purposive sampling. Yaitu, teknik penarikan sampel sebagai informan sebagai sampel  secara  subjektif  dengan  maksud  atau  tujuan  tertentu,  yang  mana  menganggap  bahwa informan yang diambil tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian.
Alasan  menggunakan  teknik  purposive  sampling  karena  tidak  semua  sampel  memiliki criteria yang sesuai dengan fenomena yang diteliti, sehingga penulis memilih teknik ini dengan pertimbangan  bahwa  yang  menjadi  sampel  dalam  penelitian  ini  mengetahui  terkait perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa di Pelabuhan Penyeberangan Kendari- Wawonii.
Adapun yang menjadi sampel sebagai informan dalam penelitian ini : Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara, Kepala Seksi Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan pelayaran dan Staff  di Bidang Angkutan Pelayaran Dinas Perhubungan Provinsi  Sulawesi  Tenggara  yang  menangani  urusan  perizinan  ASDP  dan  transportasi  laut, Kepala UPTD Pelabuhan Penyeberangan Kendari – Wawonii dan atau yang mewakili, Pihak PT. ASDP  (Persero)  di  Pelabuhan  Penyeberangan  Kendari  yang  bertanggung  jawab  terhadap operasional Kapal Feri yang melayani penumpang dari Kendari – Wawonii dan Para penumpang dan pengguna jasa transportasi di Pelabuhan Penyeberangan Kendari-Wawonii.
Jenis Data Penelitian ini terdiri dari primer dan sekunder, dimana data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti, terdiri dari jawaban hasil pertanyaan kepada narasumber  (informan)  yang  berhubungan  dengan  perlindungan  hukum  terhadap  konsumen pengguna jasa di Pelabuhan Penyeberangan Kendari-Wawonii.
Data  sekunder  adalah  data  yang  diperoleh  dari  dokumen,  catatan,  laporan  maupun  arsip resmi yang diperoleh dari lokasi penelitian ataupun  instansi terkait.
Adapun  teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut :
Wawancara  (Interview)  adalah  alat  pengumpul  informasi  dengan  cara  mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk menjawab secara lisan pula. Wawancara dilakukan oleh dua  pihak  yaitu  pewawancara  yang  mengajukan  pertanyaan  dan  yang  diwawancarai  yang memberikan  jawaban  atas  pertanyaan  itu.  Dalam penelitian  ini  wawancara  dilakukan  dengan cara bertanya langsung kepada beberapa informan (narasumber) yang mengetahui dengan jelas terkait  aspek  perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  pengguna  jasa  (penumpang)  di Pelabuhan Penyeberangan Kendari.
Observasi  yaitu  pemgamatan  yang  turun  langsung  ke  lapangan  guna  mendapatkan  data yang  dibutuhkan  baik  data  primer  maupun  data  sekunder.  Observasi  dalam  penelitian  ini adalah mengamati kegiatan dan aktivitas yang dilakukan di Pelabuhan Penyeberangan Kendari.
Studi  dokumentasi/pengumpulan  data  dalam  bentuk  dokumen  tertulis.  Data  yang dimaksud  bisa  merupakan  undang-undang  peraturan,  kliping  koran,  hasil  studi  /riset, pernyataan, teori yang relevan serta bahan lain yang dianggap relevan dengan penelitian ini.
Analisis  data  dalam  penelitian  ini  digunakan  dengan  menganalisis  data  kualitatif  yang terkumpul secara deskriptif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang tersusun secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan intrepetasi  data  dan  pemahaman  hasil  analisis.  Data  dalam  penelitian  ini  akan  diuraikan kedalam  kalimat-  kalimat  yang  tersusun  secara sistematis  sehingga  diperoleh  gambaran  yang jelas dan pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan.

## C. Hasil dan Pembahasan
Pelaksanaan Perlindungan hukum terhadap konsumen di pelabuhan penyeberangan Kendari Sebagai  negara  kepulauan,  Transportasi  laut  menjadi  sangat  vital  dan  strategis  untuk menghubungkan  satu  pulau  ke  pulau  lainnya.  Transportasi  laut  sebagai  salah  satu  unsur transportasi yang ada di Indonesia dilihat dari segi geografis sangat besar perananya.
Hal  ini  disebabkan  transportasi  laut  merupakan  sarana  yang  sangat  penting  dalam memperlancar roda perekonomian, memperkokoh persatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara.
Hal  itu  juga  dinyatakan  oleh  salah  satu  Informan  penelitian  ini,  Sekretaris  Dinas Perhubungan  Provinsi  Sulawesi  Tenggara,  (Bapak  Drs.  Laode  Temu)  dalam  hasil  wawancara sebagai berikut :
“Transportasi laut di negara kita sangat besar peranannya. Hal itu juga dalam transportasi di wilayah provinsi Sulawesi Tenggara yang terdiri dari banyak pulau-pulau. Transportasi laut  menjadi  salah  satu  sarana  dalam  mempersatukan  kita  semua.  Transportasi  laut menjadi jawaban dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan di negara kita serta sarana dalam mempercepat akselerasi pertumbuhan ekonomi di semua wilayah kita termasuk di pulau-pulau yang dimiliki oleh bangsa ini. Pemerintah Provinsi tidak ingin yang maju hanya daerah Kendari saja, makanya dengan hadirnya sarana transportasi laut, daerah atau pulau sekitar  kendari  juga  harus  dimajukan.  Caranya  apa?  Yaitu  dengan  menghadirkan  sarana transportasi  yang  aman,  nyaman,  selamat,  humanis  dan  berkelanjutan.  Salah  satunya  ya Pelabuhan  Penyeberangan  Kendari  ke  daerah  Wawonii  (Kabupaten  Konawe  Kepulauan). (Wawancara tertanggal 30 Maret 2021)”.
Senada  dengan  pernyataan  Sekretaris  Dinas  Perhubungan  Provinsi  Sulawesi  Tenggara, Kepala  Tata  Usaha  UPTD  Pelabuhan  Penyeberangan  Kendari  –  Wawonii  (Ibu  Suni  Laota) menjelaskan dalam hasil wawancara sebagai berikut:
“Sederhana  pandangan  saya,  bahwa  dengan  adanya  sarana  transportasi  laut  yang dihadirkan  oleh  pemerintah  kepada  masyarakat  mampu  mempercepat  pemerataan ekonomi  dari  satu  pulau  dengan  pulau  lain  juga  menjadi  sarana  pemersatu  bangsa  ini. (Wawancara tertanggal 5 April  2021)”.
Hal itu juga diakui oleh Bapak Nazwaldi, SE (Pihak PT. ASDP (persero) dalam wawancara sebagai berikut
“Alhamdulillah,  PT.  ASDP  (Persero)  ikut  bangga  dalam  berkontribusi  mempersatukan negara  ini  dalam  bentuk  penyelenggaraan  transportasi  laut.    PT.  ASDP  (persero)  sudah berkomitmen  untuk  mampu  melayani  seluruh  pulau  di  tanah  air  dengan  angkutan penyeberangan yang baik.  (Wawancara tertanggal 5 April  2021)”.
Manfaat dari sarana transportasi laut seperti Kapal  Feri yang melintas Kendari- Wawonii dan  sebaliknya  diakui  oleh  beberapa  narasumber  penelitian  dalam  hal  ini  pengguna  jasa pelabuhan penyeberangan Kendari, Bapak Asman, 32 Tahun dalam wawancara sebagai berikut “Saya  pribadi  merasakan  banyak  manfaatnya  adanya  Kapal  Feri  ini.  Saya  terbantu  untuk bisa  beraktivitas  dari  Kendari  ke  Langara  dan  sebaliknya,  karena  tuntutan  pekerjaan (Wawancara tertanggal 5 April  2021)”.
Pengguna  jasa lainnya sebagai salah satu narasumber penelitian (Bapak Syamsuddin, S.Pd) juga  menyatakan  manfaat  yang  dirasakannya  karena  kehadiran  kapal  Feri  ini  dalam  hasil wawancara sebagai berikut
“Ya, banyak gunanya lah dengan adanya kapal Feri ini. Profesi saya sebagai guru di Langara, terkadang mengharuskan saya untuk sering berkoordinasi dengan pihak Dinas pendidikan tingkat Provinsi (Wawancara tertanggal 5 April  2021)”.
Dari  hasil  wawancara  pada  keempat  informan  penelitian  tersebut  dapat  disimpulkan bahwa  transportasi  laut  terutama  angkutan  penyeberangan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah dan  bekerjasama  dengan  operator  angkutan  penyeberangan  PT.  ASDP  (Persero)  selain  untuk menyatukan persatuan dan kesatuan bangsa juga untuk pemercepatan pemerataan ekonomi di seluruh wilayah tanah air.
Pengangkutan  melalui  alat  transportasi  laut  dari  tahun  ke  tahun  terus  mengalami perkembangan.  Demikian  juga  yang  terjadi  pada  peningkatan  penumpang  pada  feri  yang melintas di Pelabuhan Penyeberangan Kendari-Wawonii
Hal  itu  diungkapkan  oleh  Sekretaris  Dinas  Perhubungan  Provinsi  Sulawesi  Tenggara (Bapak Drs. Laode Temu) dalam hasil wawancara sebagai berikut “Pelabuhan Penyeberangan Kendari- Wawonii merupakan asset daerah yang penting dalam menunjang pendapatan daerah (PAD). Tapi percayalah bahwa Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara tidak sekedar mencari PAD namun juga memberikan pelayanan publik maksimal  bagi  masyarakat.  Alhamdulillah,  dari  tahun  ke  tahun,  tingkat  mobilitas pergerakan  penumpang  barang  dan  kendaraan  dari  Kendari  ke  Wawonii  dan  sebaliknya mengalami  peningkatan.  Itu  perlu  disyukuri  namun  juga  menjadi  tantangan  bagi  kami, untuk  memperbaiki  sarana  dan  prasarana  penunjang  serta  memperbaiki  standar pelayanan  sesuai  dengan  peraturan  perundangan-undangan  dan  tentu  saja  lebih memperhatikan  lagi  aspek  perlindungan  hukum  bagi  para  pengguna  jasa  pelabuhan penyeberangan  (Wawancara tertanggal 30 Maret 2021)”.
Hal  itu  juga  dikuatkan  oleh  narasumber  lain,  Kepala  Seksi  Badan  Usaha  dan  Jasa  Terkait Angkutan pelayaran (Bapak Sayyid Ahmad, SE.,M.Si) dalam wawancara sebagai berikut “Negara  haruslah  hadir  dalam  melayani  masyarakat.  Jadi  pelayanan  ataupun  bentuk kehadiran  negara  dan  pemerintah  bukan  hanya  sekedar  mencari  uang  atau  PAD  namun juga  pemberian  pelayanan  kepada  masyarakat.  Terkait  pelabuhan  penyeberan  gan Kendari-Wawonii  yang  menjadi  salah  satu  UPTD  Dinas  Perhubungan  Provinsi  Sulawesi Tenggara,  pelabuhan  penyeberangan  ini  menjadi  salah  satu  pintu  masuk  terpenting terutama  bagi  masyarakat  di  Kabupaten  Konawe  Kepulauan  yang  belum  lama  berdiri otonomi sendiri. Tentu saja, sebagai salah satu pintu masuk suatu daerah, pergerakan dan mobilitas  orang  dan  barang  akan  ikut  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  di  wilayah tersebut  (Wawancara tertanggal 30 Maret 2021)”.
Hasil  wawancara  pada  kedua  narasumber  penelitian  menjelaskan  bahwa  pelayanan penyelenggaraan transportasi laut oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara bukan hanya  sekedar  mencari  Pendapatan  Asli  Daerah  namun  juga  amanat  dalam  pemberian pelayanan transportasi umum kepada masyarakat.
Terkait  dengan  perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  di  Pelabuhan  Penyeberangan Kendari  yang  merupakan  penjabaran  dari  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen  dapat  dilihat  dan  diuraikan  dalam  wawancara  pada  beberapa narasumber penelitian sebagai berikut :
Sekretaris  Dinas  Perhubungan  Provinsi  Sulawesi  Tenggara  (Bapak  Drs.  Laode  Temu) menjelaskan dalam wawancara sebagai berikut
“Ini amanat undang-undang yang harus dijalankan oleh semua instansi termasuk instansi pemerintahan yang bertindak sebagai pelaku usaha. Tidak bisa ditawar-tawar bagi setiap instansi  pemerintah  untuk  menerapkan  ini  dalam  setiap  pelayanan  kepada  masyarakat (Wawancara tertanggal 30 Maret 2021)”.
Narasumber  lain,  Kepala  Tata  Usaha  UPTD  Pelabuhan  Penyeberangan  Kendari-Wawonii, Ibu Suni Laota menjelaskan sebagai berikut “Undang-Undang  ini  harus  diikuti  oleh  setiap  instansi  pemerintahan  yang menyelenggarakan  pelayanan  terhadap  masyarakat.  Ini  juga  supaya  pegawai  di  instansi tersebut  juga  punya  tujuan  dalam  memberikan  pelayanan  maksimal  kepada  masyarakat (Wawancara tertanggal 5 April  2021)”.
Senada  dengan  dua  narasumber  dari  Dinas  Perhubungan  Provinsi  Sulawesi  Tenggara, narasumber  dari  PT.  ASDP  (Persero)  Bapak  Nazawaldi,  SE  menjelaskan  pemahamannya mengenai  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang    Perlindungan  Konsumen  dalam wawancara sebagai berikut
“Menurut  saya  pribadi,  Undang-Undang  ini  adalah  kewajiban  bagi  para  pelaku  usaha termasuk  PT.  ASDP  (Persero)  kepada  para  konsumen  atau  pelangganya  dan  juga
merupakan  jaminan  bagi  para  konsumen  untuk  mendapatkan  pelayanan  prima  tanpa mengabaikan hak-hak mereka sebagai konsumen (Wawancara tertanggal 5 April  2021)”. Hasil  wawancara  pada  ketiga  narasumber  penelitian  ini  menyimpulkan  sudah  adanya pemahaman  yang  baik  pada  para  pegawai  yang  terlibat  dalam  penyelenggaraan  transportasi untuk  mengimplementasikan  perlindungan  konsumen  sebagaimana  yang  diamanatkan  dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Prabowo  (2010)  menyatakan  beberapa  hak-hak  konsumen  pengguna  jasa  transportasi termasuk transportasi laut adalah sebagai berikut :
a. Hak untuk mendapatkan informasi yang jelas
b. Hak untuk mendapatkan keamanan
c. Hak untuk memilih
d. Hak untuk didengar
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  (Pasal  4) menyatakan bahwa hak-hak konsumen adalah sebagai berikut
a. Hak  dalam memperoleh kenyamanan  dan  keselamatan  dalam mengkomsumsi  barang  dan atau jasa.
b. Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang telah dijanjikan.
c. Hak  memperoleh  informasi  yang  benar,  jelas  dan  jujur  mengenai  kondisi  dan  jaminan barang dan atau jasa.
d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan.
e. Hak  untuk  mendapatkan  advokasi  perlindungan  dan  upaya  dalam  penyelesaian  sengketa perlindungan konsumen secara patut.
f. Hak untuk memperoleh pembinaan dan pendidikan konsumen.
g. Hak untuk diperlakukan atau dibayar secara benar dan jujur serta tidak diskriminasi.
h. Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
i. Hak-hal yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Penelitian ini hanya mengobservasi beberapa hak konsumen (dalam hal ini pengguna jasa) di  Pelabuhan  Penyeberangan  Kendari  antara  lain  :  hak  dalam  memperoleh  kenyamanan  dan keselamatan  dalam  mengkomsumsi  barang  dan  atau  jasa,  hak  memperoleh  informasi  yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa, hak untuk didengar pendapat  dan  keluhannya  atas  barang  dan  atau  jasa  yang  digunakan  serta  hak  untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
Uraian penjelasan terkait penegakan hak konsumen di Pelabuhan Penyeberangan Kendari akan dilihat pada hasil wawancara pada beberapa narasumber penelitian ini.
Sekretaris  Dinas  Perhubungan  Provinsi  Sulawesi  Tenggara  (Bapak  Drs.  Laode  Temu) menjelaskan  mengenai  penerapan  setiap  hak-hak  konsumen  yaitu  para  pengguna  jasa Pelabuhan Penyeberangan Kendari dalam hasil wawancara sebagai berikut
“Terkait hak dalam penumpang memperoleh kenyamanan dan keselamatan, menurut saya pribadi,  sudah  kami  laksanakan.  Contohnya,  kami  berikan  fasilitas  asuransi  dalam  setiap tiket yang penumpang beli, lalu kami juga bekerjasama dengan pihak Syahbandar (KSOP) dalam hal pemeriksaan kelaikan dan kelayakan kapal sebelum berlayar untuk memastikan bahwa kapal sudah benar-benar layak untuk diberangkatkan, lalu dalam situasi pandemic Covid-19 ini, kami juga terkadang bekerjasama dengan pihak Kantor Kesehatan Pelabuhan untuk melakukan pemeriksaan terkait Covid-19 kepada setiap penumpang dan ABK Kapal. Lalu hak kedua yang ditanyatakan terkait hak mendapat informasi yang benar serta jelas, sudah  juga  kami  lakukan,  dalam  hal  pemberian  informasi  ketika  misalnya  perubahan jadwal  kapal  serta  tiket  tariff  jika  ada  perubahan.  Hak  ketiga  yaitu  hak  untuk  didengar pendapat dan keluhannya, itu juga sudah kami lakukan. Petugas kami sudah kami latih dan edukasi untuk siap menerima keluhan, kritikan bahkan demo terkait pelayanan kami. Dan hak keempat yang ingin dibahas disini yaitu hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi jika  terjadi  pelayanan  yang  tidak  maksimal.  Kami  siap  melaksanakan  hak  konsumen  ini, tapi sepengetahuan kami yang belum lama pindah di Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara,  di  Pelabuhan  Penyeberangan  Kendari  belum  pernah  melaksanakan  hak  ini karena  memang  selama  ini  pelayanan  yang  kami  berikan  maksimal  kepada  setiap  para penumpang (Wawancara tertanggal 30 Maret 2021)”.
Hal senada dijelaskan oleh narasumber lain penelitian , Ibu Suni Laota (Kepala Tata Usaha UPTD Pelabuhan Penyeberangan Kendari- Wawonii) ini dalam wawancara sebagai berikut
“Yang  bisa  saya  jelaskan  terkait  rincian  4  hak  konsumen  tersebut  di  Pelabuhan Penyeberangan, secara umum sudah kami laksanakan dan penuhi Insya Allah. Terkait hak bagi penumpang dalam mendapat kenyamanan dan keamanan berlayar bisa dilihat dalam bentuk asuransi di setiap tiket kapal feri yang kami keluarkan untuk penumpang, bentuk lain  juga  bisa  dilihat  dalam  bentuk  kerjasama  yang  erat  kami  dengan  pihak  syahbandar apakah kapal yang berlayar ini layak jalan atau tidak, semuanya itu untuk penumpang. Hak terkait mendapat  informasi  yang  jelas  dan  rinci, sudah  terpenuhi  juga,  karena  setiap  ada informasi  keberangkatan  kapal  ataupun  perubahannya  kami  menginformasikan  kepada setiap  calon  penumpang  baik  ditempel  di  kantor ataupun  via media sosial.  Lalu  hak  bagi penumpang  untuk  didengar  keluhan  dan  sarannya,  kantor  ini  terbuka  kok  untuk  setiap penumpang atau calon penumpang kalau mau mengeluhkan pelayanan yang kami berikan. Lalu hak penumpang dalam mendapatkan kompensasi, belum pernah kami lakukan karena selama  ini  belum  pernah  ada  pelayanan  yang  kami  berikan  kepada  pengguna  jasa  yang tidak optimal dan layak yang harus kami lakukan pergantian kepada mereka (Wawancara tertanggal 5 April 2021)”.
Narasumber lain dalam penelitian ini, pihak PT. ASDP (Persero) yang diwakili oleh Bapak Nazawaldi, SE menjelaskan dalam hasil wawancara sebagai berikut :
“Kami (PT. ASDP Persero) bekerja dengan standar tinggi..Kami mempunyai etika perilaku yang tinggi yang memberikan jaminan bahwa kami bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku  serta  kepatutan  dalam  bekerja.  Bagi  kami,  penumpang  adalah  pelanggan  yang wajib kami jaga, hargai dan penuhi hak-haknya terutama dalam pelayaran bersama kami. Di seluruh wilayah manapun, itu standar bekerja dari PT. ASDP (Persero). Bentuk tanggung jawab  kami  sekaligus  penunaian  hak-hak  konsumen  kami  seperti  kami  dituntut  untuk mengutamakan  kualitas  dalam  setiap  produk  barang  dan  jasa  yang  kami  jual  kepada pelangga  termasuk  harga  pelayanan  yang  wajar,  lalu  kami  dituntut  untuk  selalu mengutamakan faktor keselamatan para pengguna jasa kami, kami juga diwajibkan untuk mengutamakan  kepuasan  dan  loyalitas  para  pelanggan  kami,  lalu  kami  haruslah memberikan informasi relevan dan transparan kepada para pelanggan kami. Hak-hak yang disebutkan  tadi  kami sudah  laksanakan  selama ini  di  Pelabuhan  Penyeberangan  Kendari. Mungkin  yang  belum  pernah  kami  laksanakan  hanya  hak  bagi  penumpang  menerima kompensasi  jika ada  pelayanan  yang  tidak  prima yang  kami  berikan  kepada  penumpang. (Wawancara tertanggal 5 April 2021)”.
Perspektif  lain  terkait  pemenuhan  hak-hak  konsumen  di  Pelabuhan  Penyeberangan Kendari diuraikan oleh dua narasumber penelitian yang merupakan pengguna jasa pelabuhan Penyeberangan Kendari sebagai berikut
Bapak Asman (32 Tahun) yang rutin menyeberang Kendari-Wawonii 6 hingga 8 kali dalam sebulan menjelaskan sebagai berikut :
“Saya pikir semua hak-hak yang ditanyakan tadi, sudah terpenuhi semua dalam perspektif saya  suka  bolak  balik  Kendari-Wawonii  melalui  kapal  feri,  seperti  hak  konsumen  dalam nyaman  dan  aman  berlayar,  hak  untuk  mendapat  informasi  terkait  pelayaran,  hak  untuk mengeluh  dan  hak  untuk  mendapat  kompensasi  jika  ada  pelayanan  yang  diterima  tidak sesuai  dengan  perjanjian  yang  dipersyaratkan.  Semuanya  sudah  terpenuhi  menurut pengalaman saya pribadi (Wawancara tertanggal 5 April 2021)”.
Penumpang  lain,  Bapak  Syamsuddin,  S.Pd  (51  Tahun)  yang  rutin  menyeberang  Kendari- Wawonii 6-8 kali sebulan juga senada dengan pernyataan Bapak Asman diatas sebagai berikut : “Pengalaman  saya  secara  pribadi,  hak-hak  tersebut  sudah  terpenuhi  semua.  Selama  ini, saya  tidak  pernah  merasa  tidak  aman  dan  nyaman  ketika  berlayar  dengan  Kapal  Feri lintasan  kendari-wawonii,  lalu  saya  juga  selalu  mendapat  informasi  terkait pelayaran  ini, hak untuk mengeluh itu dibuka lebar-lebar oleh pihak kapal (ASDP) maupun pihak dinas perhubungan  dan  saya  sangat  yakin  pengelola  pelabuhan  juga  akan  menyiapkan kompensasi atau ganti rugi jika pelayanan yang kami terima tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku (Wawancara tertanggal 5 April 2021)”.

## D. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  wawancara  pada  beberapa  narasumber  penelitian  diatas  dapat disimpulkan bahwa hak-hak konsumen di Pelabuhan Penyeberangan Kendari seperti hak dalam memperoleh  kenyamanan  dan  keselamatan  dalam  mengkomsumsi  barang  dan  atau  jasa,  hak memperoleh  informasi  yang  benar,  jelas dan  jujur  mengenai  kondisi  dan  jaminan  barang  dan atau  jasa,  hak  untuk  didengar  pendapat  dan  keluhannya  atas  barang  dan  atau  jasa  yang digunakan serta hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan atau penggantian, apabila
barang  dan  atau  jasa  yang  diterima  tidak  sesuai  dengan  perjanjian  atau  tidak  sebagaimana mestinya  sudah  dijalankan  dan  dilaksanakan  oleh  penyelenggara  Pelabuhan  (pihak  UPTD Pelabuhan Penyeberangan Kendari-Wawonii dan PT. ASDP (Persero) serta diakui oleh beberapa pengguna jasa pelabuhan penyeberangan.
Terkait  dengan  bentuk  perlindungan  hukum  yang  sudah  dijalankan  di  Pelabuhan Penyeberangan  Kendari  dijelaskan  dalam  hasil  wawancara  pada  beberapa  narasumber penelitian berikut ini.
Sekretaris  Dinas  Perhubungan  Provinsi  Sulawesi  Tenggara    (Bapak  Drs.  Laode  Temu) menguraikan  bentuk  perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  yang  telah  dilaksanakan  di Pelabuhan Penyeberangan Kendari dalam wawancara sebagai berikut :
Secara  umum  bentuk  atau  jenis  perlindungan  konsumen    dalam  penyelenggaraan transportasi, yang saya tahu ada dua yaitu jenis preventif dan jenis represif. Yang saya pahami, jika  preventif  itu  pencegahan  dan  represif  biasanya  dalam  bentuk  sanksi.  Pemahaman  saya, bentuk  perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  yang  bersifat  preventif  itu  ya  aturan perundang-undangan  seperti  Undang-Undang  perlindungan  konsumen,  undang-undang pelayaran  dan  lain  sebagainya.  Kalau  jenis  represif  ya  mungkin  berupa  sanksi  kepada  aparat kami yang melanggar ataupun dalam bentuk ganti rugi (Wawancara tertanggal 30 Maret 2021)
Narasumber lain dalam penelitian ini, Kepala Seksi Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan pelayaran (Bapak Sayyid Ahmad, SE.,M.Si) mengungkapkan sebagai berikut Perlindungan  hukum  secara  umum  itu  ada  dua  yaitu  Perlindungan  hukum  yang  bersifat preventif  dan  perlindungan  hukum  yang  bersifat  represif.  Secara  spesifik  di  penyelenggaraan transportasi,  menurut  saya,  preventif  itu  ya  sebagai  regulator,  kita  sudah  menyiapkan  atau mengimplementasikan dalam bentuk aturan seperti Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan  Konsumen,  Undang-Undang  No  17  Tahun  2008  Tentang  pelayaran,  Undang- Undang  40  Tahun  2014  Tentang  Perasuransian,  petunjuk  teknis  terkait  keselamatan transportasi.  Itu  semua  adalah  aturan  yang  memberikan  batasan  terkait  hak  dan  kewajiban yang harus dipatuhi baik oleh pelaku usaha (penyedia jasa). Kalau perlindungan hukum berjenis represif ya biasanya berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan oleh penyedia  jasa  atau  pelaku  usaha  baik  itu  sanksi  perdata,    sanksi  administrasi  bahkan  sanksi pidana. Hanya memang secara spesifik, belum ada aturan baku terkait perlindungan konsumen pengguna jasa transportasi terutama transportasi laut (Wawancara tertanggal 30 Maret 2021)
Berdasarkan  hasil  wawancara  pada  kedua  narasumber  penelitian  ini  maka  dapat disimpulkan  bahwa  perlindungan  konsumen  di  Pelabuhan  Penyeberangan  Kendari  baru diimplementasikan dalam bentuk perlindungan hukum preventif.

## E.   References
Abdulkadir, M. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung . Arikunto, S. (2002). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Rineka Cipta. Jakarta. Dirdjosisworo, S. 2(003). Pengantar Ilmu Hukum. PT. Raja Grafindo Persada.Jakarta. Gultom,  E.  (2017). Pelabuhan  Indonesia  sebagai  Penyumbang  Devisa  Negara  dalam  Perspektif Hukum Bisnis. Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 19 No 3 (Agustus 2017). pp 419-444.
Hadisoeprapto, H. (2000). Pengantar Tata Hukum Indonesia. Liberty. Yogyakarta. Hidayat,  M.  T.  (2016) .  Perlindungan  Hukum  terhadap  Pengguna  Jasa  Angkutan  Udara  dalam Perspektif Peraturan perundang-undangan tentang Penerbangan. Jurnal Al`Adl Volume VIII Bomor 3, September-Desember 2016.
Nasution, H.M. (1996). Manajemen Transportasi. Jakarta: Ghalia Indonesia Ilyah, F. (2014). Perlindungan Konsumen bagi Pengguna Jasa Angkutan Jalan Raya (Studi Kasus Bus Transyogya, Yogyakarta). Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta. Ishaq. (2009). Dasar-dasar Ilmu Hukum . Sinar Grafika. Jakarta . Ismayanti. (2005). Pengantar Pariwisata . Grasindo. Jakarta Jusna.  (2016). Peranan  Transportasi  Laut  dalam  menunjang  arus  barang  dan  orang  di Kecamatan Maligano Kabupaten Muna . Universitas Haluoleo. Kendari Kristiyanti, C. T. S. (2011). Hukum Perlindungan Konsumen. Sinar Grafika. Jakarta. Kusumatmadja, M. (2002). Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan . Alumni. Bandung . Syamsuddin,  M.  (2008). Perlindungan  Hukum  Konsumen  Penumpang  Kapal  Laut  (Studi  di Pelabuhan  Tanjung  Perak  Surabaya). Jurnal  Hukum  Universitas  Islam  Sultan  Agung, Semarang .
Miru, A, & Yado, S. (2004). Hukum Perlindungan Konsumen. PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta .
Hadjon,  M.,  &  Phillipus.  (1987). Perlindungan  Hukum  bagi  Rakyat  di  Indonesia ,  Bina  Ilmu. Surabaya.
Muchsin.  (2003). Perlindungan  dan  Kepastian  Hukum  Bagi  Investor  di  Indonesia .Magister Ilmu Hukum Program pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta Meleong. L. (2007). Metodologi Penelitian kualitatif . Penerbit PT. Remaja Rosdakarya. Bandung. Muthiah, A. (2018). Hukum Perlindungan Konsumen. Pustaka Baru. Yogyakarta. Paikah,  N.  (2018). Perlindungan  Hukum  terhadap  keselamatan  penumpang  kapal  laut berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran di Indonesia . Jurnal Al-Adaalah Vol 3 No 2, Juli 2018, Halaman 117-127.
Prabowo, M. S. (2010). Perlindungan Hukum Jemaah Haji Indonesia. Rangkang. Yogyakarta . Prayoga. A. (2013). Perlindungan Hukum atas Keselamatan Penumpang KM Kirana IX dalam Hal Terjadi Kecelakaan Kapal (Studi di PT. Dharma Lautan Utama Surabaya). Universitas Negeri Surabaya. Surabaya.
Raharjo, S. (2005). Ilmu Hukum .Citra Aditya Bakti. Surabaya, Soeroso, R. (2000). Pengantar Ilmu Hukum . Sinar Grafika. Jakarta . Salim, A. (2006). Manajemen Transportasi. PT. Raja Grafindo. Jakarta. Sandy, N. (2019). Perlindungan Konsumen Penumpang Jasa Angkutan Kapal laut yang mengalami kerugian akibat kecelakaan di Laut Fakultas Hukum Universitas Jember. . Jember .
Setiono.  (2004). Rule  of  Law  (Supremasi  Hukum). Magister  Ilmu  Hukum  Pasca  Sarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
Soerjono, S. (1984). Pengantar Penelitian Hukum. UI Press. Jakarta. Sugiyono, (2009). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. x Alfabeta. Jakarta. Suryadi.  (2007). Diklat  dasar-dasar  hukum  perlindungan  konsumen. Universitas  Jenderal Sudirman. Purwokerto .
Syahrani,  R.  (2009). Rangkuman  Intisari  Ilmu  Hukum .  Purwokerto  :  Citra  Aditya  Bakti. Purwokerto .
Wahyuni,  L.  (2017). Perlindungan  Hukum  terhadap  Penumpang  dalam  pengangkutan  kapal penyeberangan di Kawasan Medan Belawan (Studi pada Kantor PT. Pelni). Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Medan . Zulham.  (2013). Hukum Perlindungan Konsumen. Kharisma Putra. Jakarta.