## ANALISIS BELANJA DAERAH KABUPATEN/KOTA DI BENGKULU
Titik Harliza Merri Anitasari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu merfattah@gmail.com

## ABSTRAK
Titik Harliza, Merri Anitasari: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh DAK, DAU dan PAD terhadap belanja daerah di Bengkulu. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pooled Data  Regression  dengan  model  common  effect.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  variabel  Dana  Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan dan signifikan terhadap belanja daerah di Bengkulu.

## ABSTRACT
Titik Harliza, Merri Anitasari: The purpose of this study was to analyze the effect of DAK, DAU and PAD on  regional  expenditure  in  Bengkulu. Analysis  tools  used  in this  study is  Pooled Data Regression  with common  effect  model.  The  result  shows  that  the  variables  of  Special  Allocation  Fund  (DAK),  General Allocation Fund (DAU) and District Original Income (PAD) have significant and positive effect on regional expenditure in Bengkulu.
Key Words : Special Allocation Fund (DAK), General Allocation Fund (DAU), District Original Income (PAD), Regional Expenditure, Pooled data regression

## PENDAHULUAN
Suatu  negara  dengan  wilayah  yang  luas  membutuhkan  suatu  sistem  pemerintahan  yang  baik. Sistem ini sangat diperlukan setidaknya oleh dua hal: pertama sebagai alat untuk melaksanakan berbagai pelayanan publik di berbagai daerah. Kedua sebagai alat bagi masyarakat setempat untuk dapat berperan aktif dalam menentukan arah dan cara mengembangkan taraf hidupnya sendiri selaras dengan peluang dan tantangan yang dihadapi dalam koridor kepentingan-kepentingan nasional. Untuk tujuan itu banyak yang  harus  dilakukan,  salah  satunya  dengan  desentralisasi,  yaitu  pelimpahan  tanggung  jawab  fiskal, politik  dan  administrasi  kebijakan  dari  Pemerintah  Pusat  kepada  Pemerintah  Daerah.  Di  Indonesia, pelaksanaan desentralisasi fiskal sebagai salah satu instrumen kebijakan pemerintah mempunyai prinsip dan  tujuan,  salah  satunya  untuk  mengurangi  kesenjangan  fiskal  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah ( vertical fiscal imbalance) dan antar daerah ( horizontal fiscal imbalance) .
Dalam UU No.32 tahun 2004 dan UU No.33 tahun 2004 diamanatkan suatu kewenangan otonomi yaitu agar daerah melaksanakan pembangunan disegala bidang. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan proses  yang  memerlukan  keterlibatan  segenap  unsur  dan  lapisan  masyarakat,  serta  memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam meakukan pengelolaan keuangan daerah.
Salah  satu  aspek  penting  pelaksanaan  otonomi  daerah  yang  harus  diatur  secara  hati-hati  adalah masalah  pengelolaan  keuangan  daerah  dan  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah  (APBD).  APBD merupakan  kebijaksanaan  keuangan  tahunan  pemerintah  daerah  yang  disusun  berdasarkan  ketentuan perundang-undangan  yang  berlaku  serta  berbagai  perimbangan  lainnya  dengan  maksud  agar penyusunan,  pemantauan,  pengendalian  dan  evaluasi  anggaran  pendapatan  belanja  daerah  mudah dilakukan.  Pada  sisi  lain  APBD  dapat  juga  menjadi  sarana  bagi  pihak  tertentu  untuk  melihat  atau mengetahui kemampuan daerah baik dari segi pendapatan maupun dari sisi belanja.
Fenomena umum yang dihadapi oleh sebagian besar pemerintahan daerah di Indonesia dibidang keuangan  daerah  adalah  relatif  kecilnya  peranan  (kontribusi)  PAD  didalam  struktur  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD).  Dengan  kata  lain  dari  struktur  APBD  dapat  dilihat  seberapa besar kontribusi PAD terhadap penerimaan total daerah dan dari pos mana yang memberikan kontribusi terbesar  terhadap  pembangunan  dan  pendapatan  daerah.  Maka  dari  itu  Pendapatan  Asli  Daerah merupakan  pencerminan  dari  potensi  ekonomi  daerah,  sehingga  tidak  berlebihan  apabila  pemerintah pusat menjadikan PAD sebagai kriteria dalam pemberian otonomi daerah.
Dana perimbangan  bertujuan mengurangi kesenjangan  fiskal  antara  pemerintah  dan  pemerintah daerah. Dana perimbangan terdiri dari : Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil. Dana  perimbangan  merupakan  dana  paling  besar  yang  diterima  dibandingkan  Pendapatan  Asli
Daerahnya  (PAD)  oleh  karena  itu  daerah  Kabupaten/Kota  Bengkulu  harus  bisa  mencari  dan  menggali potensi daerahnya dan sumber daya alamnya agar pendanaan pembangunan lebih terarah.
Mencermati  fenomena  yang  terjadi  tersebut  menjadi  pertanyaan  bahwa  bagaimana  pengaruh  masing- masing sumber pendapatan daerah terhadap belanja daerah, maka masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah  pengaruh  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK),  Dana  Alokasi  Umum  (DAU),  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  terhadap  Belanja  Daerah  Kabupaten/Kota  di  Bengkulu?  Berdasarkan  rumusan  masalah, maka  tujuan  yang  ingin  dicapai  dalam  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  pengaruh  Dana  Alokasi Khusus  (DAK),  Dana  Alokasi  Umum  (DAU),  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  terhadap  Belanja  Daerah Kabupaten/Kota di Bengkulu.

## KAJIAN PUSTAKA Desentralisasi dan Otonomi Daerah
Menurut  Koesoehatmadja  (Sumaryadi,2005)  pengertian  desentralisasi  berasal  dari  bahasa  latin, de:  lepas,  dan centrum :  pusat;  desentralisasi  adalah  melepaskan  dari  pusat.  Menurut  Undang-Undang No.32 tahun 2004,  desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah  otonom  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan  dalam  sistem  Negara  Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Dalam  UU  No.  32  tahun  2004  pasal  1  dijelaskan  bahwa  Otonomi  Daerah  adalah  kewenangan daerah  otonomi  untuk  mengatur  dan  mengurus  kepentingan  masyarakat  setempat  menurut  prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah merupakan suatu langkah awal menuju pembangunan ekonomi nasional yang lebih baik bagi masyarakat di daerah (Siswanto, 2008).
Pelaksanaan  otonomi  daerah  mempunyai  prinsip  –  prinsip  yang  dijelaskan  dalam  Penjelasan Umum UU No. 32 Tahun 2004 sebagai berikut : 1. Penyelenggaraan  otonomi  daerah  dilaksanakan  dengan  memperhatikan  aspek  demokrasi,  keadilan, pemerataan serta potensi dan keragaman daerah.
2. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab.
3. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota, sedangkan otonomi daerah provinsi merupakan otonomi yang terbatas.
4. Pelaksaan otonomi daerah harus sesuai dengan kontribusi negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah.
5. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom dan karenanya dalam daerah kabupaten /kota tidak ada lagi wilayah admnistratif.
6. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peran dan fungsi badan legislatif daerah, baik sebagai  fungsi  legislatif,  fungsi  pengawas,  maupun  fungsi  anggaran  atas  penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Pelaksanaan  azas  dekonsentrasi  diletakkan  pada  daerah  provinsi  dalam  kedudukannya  sebagai wilayah  administratif  untuk  melaksanakan  kewenangan  pemerintah  tertentu  yang  dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah.
8. Pelaksanaan azas tugas perbantuan dimungkinkan, tidak hanya dari pemerintah kepada daerah, tetapi juga  pemerintah  dan  daerah  kepada  desa  yang  disertai  dengan  pembiayaan,  sarana  dan  prasarana, serta  sumber  daya  manusia  dengan  kewajiban  melaporkan  pelakasanaan  dan  mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskan.

## Belanja Daerah
Belanja  daerah  adalah  semua  pengeluaran  dari  rekening  kas  umum  daerah  yang  mengurangi ekuitas  dana  dan  merupakan  kewajiban  daerah  dalam  satu  tahun  anggaran  dan  tidak  akan  diperoleh pembayarannya  kembali  oleh  daerah.  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  terdiri  dari  tiga komponen utama, yaitu unsur penerimaan, belanja rutin dan belanja pembangunan. Ketiga komponen itu meskipun disusun hampir secara bersamaan, akan tetapi proses penyusunannya berada di lembaga yang berbeda (Halim, 2002).
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah di ubah dengan  Permendagri  Nomor  59  Tahun  2007  dan  adanya  perubahan  kedua  dengan  Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua , belanja dikelompokkan menjadi :
1. Belanja  Langsung  ialah  belanja  yang  dianggarkan  terkait  secara  langsung  dengan  program  dan kegiatan. Terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal.
2. Belanja  Tidak  Langsung  ialah    belanja  yang  dianggarkan  tidak  terkait  secara  langsung  dengan program dan kegiatan. Terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah,
belanja bantuan sosial, dan belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa.

## Dana Alokasi Khusus (DAK)
Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  adalah  dana  yang  disediakan  kepada  daerah  untuk  memenuhi  kebutuhan khusus.  Menurut  Depkeu  (2009),  DAK  merupakan  salah  satu  jenis  transfer  dana  perimbangan  yang dialokasikan  kepada  pemerintah  daerah  tertentu  untuk  mendanai  kegiatan  khusus  yang  merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional dan menjadi urusan daerah. Kebutuhan khusus alokasi DAK meliputi :
1.  Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah terpencil yang tidak rnempunyai akses yang memadai ke daerah lain.
2.   Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah yang menampung transmigrasi.
3.   Kebutuhan prasarana dan sarana fisik yang terletak di daerah pesisir kepulauan dan tidak mempunyai prasarana dan sarana yang memadai.
4.   Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah guna mengatasi dampak kerusakan lingkungan.
5.   Pembangunan jalan, rumah sakit, irigasi dan air bersih.

## Dana Alokasi Umum (DAU)
Dana  Alokasi  Umum  adalah  transfer  dana  dari  pemerintah  pusat  ke  pemerintah  daerah  yang dimaksudkan untuk menutup kesenjangan fiskal dan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dalam rangka  membantu  kemandirian  pemerintah  daerah  menjalankan  fungsi  dan  tugasnya  melayani masyarakat.
DAU  bertujuan  untuk  pemerataan  kemampuan  keuangan  antar  daerah  yang  dimaksudkan  untuk mengurangi  ketimpangan  kemampuan  keuangan  antar  daerah  melalui  penerapan  formula  yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Setiap daerah memperoleh besaran DAU yang tidak sama,  karena  harus  dialokasikan  atas  dasar  besar  kecilnya  celah  fiskal  ( fiscal  gap )  dan  alokasi  dasar. Alokasi  DAU  bagi  daerah  yang  potensi  fiskalnya  besar,  tetapi  kebutuhan  fiskal  kecil  akan  memperoleh alokasi DAU relatif kecil. Sebaliknya, daerah yang potensi fiskalnya kecil, namun kebutuhan fiskal besar, akan  memperoleh  alokasi  DAU  relatif  besar.  Secara  implisit,  prinsip  tersebut  menegaskan  fungsi  DAU sebagai faktor pemerataan kapasitas fiskal.

## Pendapatan Asli Daerah (PAD)
PAD  merupakan  salah  satu  komponen  penerimaan  /  pendapatan  daerah  disamping  dana perimbangan  maupun  lain–lain  pendapatan  daerah  yang  sah.  Saragih  (2003),  dalam  Bangun  (2009) menyatakan  bahwa  peningkatan  PAD  harus  berdampak  pada  perekonomian  daerah.  Peningkatan  PAD menunjukkan adanya peningkatan partisipasi publik terhadap jalannya pemerintahan didaerahnya. Salah satu  tugas pemerintah  daerah  ialah  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  memerlukan  PAD  sebagai bentuk  kemandirian  di  era  otonomi  daerah.  Adapun  jenis  –jenis  pendapatan  yang  dapat  diklasifikasi sebagai PAD kabupaten /kota adalah pajak daerah, retrebusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.
Dari  ketentuan  di  atas,  jelas  bahwa  sumber  keuangan  daerah  selain  berasal  dari  pemberian pemerintah pusat, juga bersumber dari pengelolaan dan penggunaan sumber-sumber keuangan tertentu yang pengelolaan dan penggunaannya diserahkan kepada daerah disebut Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan demikian pemerintah daerah dituntut memiliki kemampuan untuk memperoleh sumber-sumber pendapatan yang asli guna membiayai sendiri penyelenggaran urusan rumah tangganya. Oleh karena itu sumber–sumber PAD yang ada terus ditingkatkan penerimaannya secara maksimal.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian eksplanasi asosiatif ( explanatory research ) yang menjelaskan pengaruh  variabel  bebas  ( independent )  terhadap  variabel  terikat  ( dependent ).  Belanja  Daerah Kabupaten/Kota di Bengkulu sebagai variabel terikat, sedangkan variabel bebasnya adalah Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series selama 5 tahun yaitu tahun  2009  sampai  dengan  tahun  2013.  Data  yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data sekunder yaitu data yang diperoleh/dikumpulkan oleh pihak lain yang diterbitkan oleh berbagai instansi lain berupa dokumentasi dan arsip resmi. Data sekunder dalam penelitian ini diambil dari Badan Pusat Statistik  (BPS)  atau  publikasi  lainnya,  meliputi  Data  Dana  Alokasi  Khusus,  Dana  Alokasi  Umum,
Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Daerah yang diambil dari publikasi Buku Provinsi Bengkulu dalam Angka 2009-2013.
Data yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam penelitian ini sepenuhnya data sekunder. Data yang diperoleh merupakan data-data dari dokumen Badan Pusat Statistik. Data yang dibutuhkan adalah data Belanja Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.
Metode  analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  deskriptif  kuantitatif  yaitu metode  yang  digunakan  untuk  menganalisis  data  yang  berhubungan  dengan  masalah  pengaruh  Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah dengan cara perhitungan  matematis  dan  angka-angka  statistik.  Alat  analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah regresi data panel ( Pooled Data Regression ) dengan bentuk persamaan : BDit = βoi + β1 DAKit + β2 DAUit + β3 PADit + eit
HASIL PENELITIAN Perkembangan DAK, DAU, dan PAD terhadap APBD Kabupaten /Kota di Bengkulu Dana Alokasi Khusus
Proporsi  perkembangan  Dana  Alokasi  Khusus  Kabupaten/Kota  di  Bengkulu  dapat  dilihat  dalam tabel 1.
Tabel 1. Realisasi Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten/Kota Bengkulu menurut Sumbernya Tahun
2009-2013 dalam Ribuan Rupiah. KABUPATEN /KOTA Rasio DAK  terhadap APBD (%DAK/APBD) Rata-Rata (%) 2009 2010 2011 2012 2013 Bengkulu Selatan 6,63 4,55 3,96 4,02 3,75 4,58 Rejang Lebong 5,81 4,62 3,62 4,03 3,63 4,34 Bengkulu Utara 9,48 5,01 4,09 3,22 3,39 5,04 Kaur 8,10 6,02 5,05 5,61 6,04 6,16 Seluma 7,50 4,90 5,69 5,60 5,20 5,78 Muko-muko 6,84 4,60 4,40 4,35 5,34 5,11 Lebong 6,06 3,90 3,50 4,75 5,87 4,82 Kepahiang 7,59 4,05 4,15 3,60 5,11 4,90 Bengkulu Tengah 1,84 7,57 7,04 4,53 6,37 5,47 Kota Bengkulu 4,42 2,35 2,27 2,44 2,85 2,87
Sumber : Bengkulu Dalam Angka.2010-2014.BPS. Data diolah
Tabel  1  menunjukkan  rata-rata  proporsi  Dana  Alokasi  Khusus  Kabupaten/Kota  di  Bengkulu  5  tahun terakhir  terbesar  di  Kabupaten  Kaur  dengan  rata-rata  6,16  persen.  Sementara  itu  Kabupaten  Seluma menjadi daerah terbesar kedua yang memiliki rata-rata 5,78 persen dan rata-rata terendah dimiliki oleh Kota  Bengkulu  dengan  rata-rata  2,87  persen,  hal  ini  dikarenakan  kegiatan  khusus  untuk  sarana  dan prasarana di Kota Bengkulu lebih sedikit jika dibandingkan dengan 9 daerah lainnya yang masih banyak membutuhkan dana untuk pembangunan daerahnya.

## Dana Alokasi Umum (DAU)
Dana  Alokasi  Umum  adalah  dana  yang  bersumber  dari  pendapatan  APBN  yang  dialokasikan  dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan  desentralisasi.  Tujuan  Dana  Alokasi  Umum  adalah  untuk  mengatasi  ketimpangan  fiskal keuangan  antara  pemerintah  pusat  dan  ketimpangan  horizontal  antar  pemerintah  daerah  karena ketidakmerataan sumber daya yang ada pada masing-masing daerah.
Tabel 2. Realisasi Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten/Kota Bengkulu menurut Sumbernya Tahun
2009-2013 dalam Ribuan Rupiah. KABUPATEN /KOTA Rasio DAU  terhadap APBD (%DAU/APBD) Rata-Rata (%) 2009 2010 2011 2012 2013 Bengkulu Selatan 35,97 36,07 33,90 36,05 35,85 35,57 Rejang Lebong 33,06 32,33 33,81 36,93 37,09 34,64 Bengkulu Utara 34,11 35,51 29,94 33,96 34,99 33,70 Kaur 33,87 34,64 34,51 44,00 35,42 36,49 Seluma 36,60 35,68 42,51 38,95 35,90 37,93 Muko-muko 31,05 33,49 35,68 36,81 35,47 34,50 Lebong 32,88 33,40 33,31 39,32 36,75 35,13 Kepahiang 28,31 30,86 32,48 38,31 37,47 33,49 Bengkulu Tengah 34,74 35,98 29,96 35,60 34,58 34,17 Kota Bengkulu 34,48 32,57 32,94 36,06 0,03 27,22
Sumber : Bengkulu Dalam Angka.2010-2014.BPS. Data diolah
Tabel 2 memperlihatkan rata-rata rasio antara Dana Alokasi Umum dengan APBD dalam 5 tahun terakhir setiap  Kabupaten/Kota  di  Bengkulu  berbeda-beda.  Rata-rata  proporsi  Dana  Alokasi  Umum  terendah berada  di  Kota  Bengkulu  sebesar  27,22  persen.  Hal  ini  dikarenakan  pada  tahun  2013  Kota  Bengkulu mengalami  penurunan  yang  sangat  tinggi  dari  36,06  persen  menjadi  0,03  persen  karena  dalam Penjabaran  Realisasi  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Kota  Bengkulu  Tahun  2013  di  Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota, terdapat anggaran yang sama sekali tidak digunakan senilai Rp Rp 343,7  juta.  Sejatinya  anggaran  itu  diperuntukkan  guna  mendukung  Program  Pemberdayaan  Ekonomi Masyarakat  Pesisir  yakni  pengelolaan  wilayah  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil.  Akibatnya,  anggaran  yang bersumber  dari  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  tersebut  terpaksa  dikembalikan  ke  kas  negara  dan  sama sekali tidak dapat digunakan lagi. Sedangkan rata-rata proporsi DAU tertinggi dimiliki Kabupaten Seluma sebesar 37,93 persen diikuti Kabupaten Kaur sebesar 36,49 persen.

## Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Dalam  upaya  menciptakan  kemandirian  daerah,  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  menjadi  faktor  yang sangat  penting  dimana  PAD  akan  menjadi  sumber  dana  dari  daerah  sendiri.  Namun  demikian,  realitas menunjukkan  bahwa  PAD  hanya  mampu  membiayai  belanja  pemerintah  daerah  paling  tinggi  sebesar 20% (Kuncoro, 2007). Ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat masih cukup tinggi.
Tabel 3. Realisasi PAD Pemerintah Kabupaten/Kota Bengkulu menurut Sumbernya Tahun 2009-2013
dalam Ribuan Rupiah. KABUPATEN /KOTA Rasio PAD  terhadap APBD (%PAD/APBD) Rata-Rata (%) 2009 2010 2011 2012 2013 Bengkulu Selatan 2,91 2,32 1,55 1,72 1,52 2,00 Rejang Lebong 2,05 1,74 1,79 2,38 3,01 2,19 Bengkulu Utara 1,49 2,43 1,53 1,86 2,18 1,90 Kaur 1,49 0,96 0,94 1,14 1,11 1,13 Seluma 0,88 0,81 0,82 1,19 1,60 1,06 Muko-muko 1,17 1,12 1,18 1,01 1,77 1,25 Lebong 1,22 0,97 1,03 0,98 1,42 1,12 Kepahiang 1,57 1,27 1,51 1,68 1,77 1,56 Bengkulu Tengah 1,12 0,54 0,46 0,71 0,92 0,75 Kota Bengkulu 2,76 2,47 3,26 3,16 3,61 3,05
Sumber : Bengkulu Dalam Angka.2010-2014.BPS. Data diolah
Tabel  3  memperlihatkan  rata-rata  rasio  Pendapatan  Asli  Daerah  dengan  APBD  dalam  periode  2009  - 2013 setiap Kabupaten/Kota di Bengkulu berbeda. Proporsi Pendapatan Asli Daerah terbesar yaitu Kota Bengkulu sebesar 3,05 persen hal ini dikarenakan Kota Bengkulu merupakan ibukota Provinsi Bengkulu
dimana  banyak  sumber-sumber  pendapatan  yang  bisa  menghasilkan  pendapatan  asli  daerah,  satu diantaranya  yaitu  dari  sektor  pajak.  Sehingga  membuat  PAD  yang  dihasilkan  lebih  besar  dibandingkan daerah  kabupaten  lainnya.  Kemudian  diikuti  oleh  Kabupaten  Rejang  Lebong  sebesar  2,19  persen. Proporsi  PAD  terendah  dimiliki  Kabupaten  Bengkulu  Tengah  yaitu  sebesar  0,75  persen,  hal  ini dikarenakan Kabupaten Bengkulu Tengah merupakan kabupaten pemekaran sehingga pemerintah hanya mendapatkan  sedikit  pajak  yang  dapat  dihandalkan    dan  juga  belum  bisa  mengoptimalkan  potensi- potensi yang ada.

## Kemampuan Keuangan Daerah Derajat Otonomi Fiskal
Derajat Otonomi Fiskal dilihat dari perbandingan PAD dengan Total Pendapatan Daerah (TPD). Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka  semakin  tinggi  kemampuan  pemerintah  daerah  dalam  menyelenggarakan  desentralisasi.  dapat disimpulkan  bahwa  PAD  merupakan  aspek  yang  sangat  menentukan  keberhasilan  suatu  daerah  dalam menyelenggarakan  desentralisasi.  Semakin  tinggi  PAD  maka  semakin  besar  kemampuan  keuangan daerah  untuk  membiayai  belanja  pemerintah  dalam  menjalankan  roda  pemerintahan.  Maka  dari  itu dilakukanlah perhitungan DOF untuk daerah Kabupaten/Kota di Bengkulu periode 2009 – 2013.
Dari  tabel  5  dapat  dilihat  bahwa  DOF  Kabupaten/Kota  di  Bengkulu  tahun  2009-2013  relatif  sangat rendah yaitu kurang dari 10, hal ini menunjukkan bahwa kemampuan keuangan daerah Kabupaten/Kota di Bengkulu untuk membiayai belanja pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan masih dalam kategori sangat kurang.
Tabel 5 Derajat Otonomi Fiskal Kabupaten/Kota di Bengkulu tahun 2009 -2013 KABUPATEN /KOTA Derajat Otonomi Fiskal (DOF) Rata-Rata (%) 2009 2010 2011 2012 2013 Bengkulu Selatan 6,00 4,65 3,11 3,37 3,12 4,05 Rejang Lebong 4,15 3,50 3,56 4,72 5,84 4,35 Bengkulu Utara 2,95 5,01 2,90 3,86 4,37 3,82 Kaur 3,08 1,91 1,86 1,82 2,26 2,19 Seluma 1,73 1,68 1,25 2,20 3,17 2,01 Muko-muko 2,34 2,11 2,23 2,02 3,59 2,45 Lebong 2,47 1,96 2,00 1,93 2,80 2,23 Kepahiang 3,28 2,54 2,95 3,24 3,44 3,09 Bengkulu Tengah 2,24 1,09 0,97 1,42 1,83 1,51 Kota Bengkulu 5,66 4,98 6,43 6,15 7,05 6,05
Sumber : Bengkulu Dalam Angka.2010-2014.BPS. Data diolah

## Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah
Perhitungan  terhadap  variabel  penentu  kemampuan  keuangan  daerah  dapat  dilihat  pada  tabel  6  di bawah ini :
Tabel 6. Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Bengkulu tahun 2009 - 2013
KABUPATEN /KOTA Ketergantungan Keuangan Daerah Rata-Rata (%) 2009 2010 2011 2012 2013 Bengkulu Selatan 92,33 86,50 80,79 82,86 84,85 85,46 Rejang Lebong 82,71 78,88 78,81 85,56 82,48 81,69 Bengkulu Utara 91,18 90,04 71,13 84,83 83,44 84,13 Kaur 94,54 89,60 84,80 86,00 89,39 88,87 Seluma 93,29 91,11 78,91 87,99 86,15 87,49 Muko-muko 82,86 79,02 82,69 89,16 88,05 84,36 Lebong 94,38 85,65 79,18 94,72 83,25 87,44 Kepahiang 80,58 76,41 77,65 87,16 86,91 81,74 Bengkulu Tengah 85,12 95,12 84,39 88,60 88,92 88,43 Kota Bengkulu 88,45 76,04 74,55 80,75 77,38 79,43
Sumber : Bengkulu Dalam Angka.2010-2014.BPS. Data diolah
Dilihat  dari  tabel  6.  semua  daerah  Kabupaten/Kota  di  Bengkulu  tahun  2009-2013  masuk  ke  dalam kategori  sangat  tinggi  yaitu  lebih  dari  50,  hal  ini  menunjukkan  bahwa  Kabupaten/Kota  di  Bengkulu tingkat ketergantungannya pada pemerintah pusat masih sangat tinggi.

## PEMBAHASAN
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan    metode  analisis  regresi  data  panel  dengan menggunakan  program  Eviews  9.0.  Untuk  menganalisis  pengaruh  variabel  Dana  Alokasi  Khusus,  Dana Alokasi  Umum,  dan  Pendapatan  Asli  Daerah  terhadap  Belanja  Daerah  Kabupaten/Kota  di  Bengkulu. Persamaan  yang  diperoleh  dari  penelitian  ini  adalah  sebagai  berikut  :    BD  =  1.197  +  1.954*DAK  + 0.407*DAU + 7.859*PAD
Secara parsial temuan penelitian menunjukkan DAK berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. DAK  diberikan  dengan  tujuan  untuk  membiayai  kegiatan  -kegiatan  khusus  pada  daerah  tertentu  yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana  dan  prasarana  pelayanan  dasar  masyarakat  yang  belum  mencapai  standar  tertentu  atau  untuk mendorong  percepatan  pembangunan  daerah.  Secara  statistik  signifikan  pada  α=0.05.  Dalam  DAK memiliki kontribusi positif terhadap Belanja Daerah sebesar Rp. 1,954. Artinya bila DAK meningkat Rp. 1 maka Belanja Daerah juga mengalami peningkatan sebasar Rp. 1,954. Temuan ini mendukung hipotesis penelitian  yang  menyatakan  DAK  berpengaruh  terhadap  Belanja  Daerah  Kabupaten/Kota  di  Bengkulu dan  konsisten  dengan  penelitian  Halim  (2003)  yang  menegaskan  bahwa  transfer  pemerintah  pusat berpengaruh terhadap belanja daerah.
Demikian  pula  DAU  berpengaruh  positif  terhadap  Belanja  Daerah  dan  secara  statistik  signifikan pada  α=0.05.  Dalam  pernyataan  lain  dapat  dikatakan  bahwa  DAU  memiliki  kontribusi  positif  terhadap Belanja Daerah sebesar Rp. 0,407. Hal ini menunjukkan bahwa bila DAU meningkat Rp. 1 maka Belanja Daerah meningkat  Rp.  0,407.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  perilaku belanja  daerah  dipengaruhi  oleh DAU dan DAK. Dilihat dari hasil perhitungan rasio ketergantungan keuangan daerah, tingkat kemandirian pemerintah  daerah  Kabupaten/Kota  di  Bengkulu  dalam  membiayai  pembangunan  di  daerah  terutama untuk belanja daerah masuk dalam kategori sangat tinggi tingkat ketergantungannya terhadap pemeritah pusat  yaitu  rata-rata  sebesar  84,90  %.  Temuan  ini  mendukung  hipotesis  penelitian  yang  menyatakan DAU  berpengaruh  terhadap  Belanja  Daerah  Kabupaten/Kota  di  Bengkulu,  dan  konsisten  dengan penelitian Halim (2003) Pengaruh DAU dan DAK yang  signifikan tersebut menunjukkan alokasi belanja modal  pemerintah  daerah  kabupaten/kota  sangat  tergantung  pada  besar  kecilnya  alokasi  dana perimbangan atau transfer oleh pemerintah pusat terutama DAU. Prakoso (2004) dalam Adi dan Harianto (2007),  memperoleh  temuan  empiris  yang  sama  bahwa  jumlah  belanja  modal  dipengaruhi  oleh  dana alokasi umum yang diterima dari Pemerintah Pusat.
Temuan  lainnya  menunjukkan  bahwa  PAD  berpengaruh  positif  terhadap  Belanja  Daerah Kabupaten/Kota di Bengkulu dan secara statistik signifikan pada α= 0.05. Dalam pernyataan lain dapat dinyatakan  bahwa  bila  PAD  meningkat  Rp.  1,  maka  Belanja  Daerah  juga  ikut  meningkat  Rp.  7,859. Pendapatan  Asli  Daerah  merupakan  sumber  pendanaan  belanja   bagi  pemerintah  daerah  disamping sumber-sumber  pendapatan  yang  lain.  Dapat  dikatakan  pula  bahwa  dalam  manajemen  pengeluaran Kabupaten/Kota  di  Bengkulu  yang  tercermin  dalam  APBD,  PAD  merupakan  salah  satu  sumber penerimaan  yang  turut  menentukan  besar  kecilnya  Belanja  Daerah  Kabupaten/Kota  di  Bengkulu.  Akan tetapi proporsi PAD dalam APBD tahun 2009-2013 masih sangat kecil yang rata-ratanya hanya sebesar 1,601 % untuk Kabupaten/Kota di Bengkulu. Kemampuan keuangan daerah Kabupaten/Kota di Bengkulu untuk  membiayai  belanja  pemerintahan  dalam  menjalankan  roda  pemerintahan  juga  masih  dalam kategori  sangat  rendah  bila  dilihat  dari  hasil  perhitungan  Derajat  Otonomi  Fiskal  (DOF).  Temuan  ini mendukung  hipotesis  penelitian  yang  menyatakan  PAD  berpengaruh  terhadap  Belanja  Daerah Kabupaten/Kota di Bengkulu, dan konsisten dengan temuan penelitian Mulyadi dkk (2010) menyatakan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Bengkulu. Pada  uji  statistik  juga  menunjukkan  nilai  t-statistik  variabel  bebas  PAD  memiliki  pengaruh  yang signifikan terhadap Belanja Daerah.
Sedangkan  nilai  konstansta  sebesar  Rp.  1,197  artinya  bahwa  jika  variabel  Dana  Alokasi  Khusus, Dana Alokasi Umum, dan Pendapatan Asli Daerah tidak mengalami perubahan atau dianggap nol, maka Belanja  Daerah  yang  terjadi  adalah  sebesar Rp.  1,197.  Belanja  daerah  terbagi  atas  dua  kelompok  besar yaitu  Pertama,  Dana  Perimbangan  yang  merupakan  pengeluaran/alokasi  anggaran  untuk  pemerintah daerah  berupa  Dana  Bagi  Hasil,  Dana  Alokasi  Umum  dan  Dana  Alokasi  Khusus  yang  ditujukan  untuk keperluan  pemerintah  daerah.  Kedua,  Dana  Otonomi  Khusus  dan  Penyesuaian  merupakan pengeluaran/alokasi  anggaran  untuk  pemerintah  daerah  berupa  dana  otonomi  khusus  dan  dana
penyesuaian yang ditujukan untuk keperluan pemerintah daerah. Hal ini menjelaskan bahwa ada faktor lain diluar variabel DAK, DAU, dan PAD yang menyebabkan Belanja Daerah naik sebesar Rp. 1,197.

## KESIMPULAN
Dari hasil perhitungan regresi data panel yang telah dilakukan Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum,  dan  Pendapatan  Asli  Daerah  secara  bersama-sama  berpengaruh  terhadap  Belanja  Daerah Kabupaten  /Kota  di  Bengkulu.  Dana Alokasi  Khusus,  Dana  Alokasi  Umum,  dan  Pendapatan  Asli  Daerah berpengaruh  signifikan  terhadap  Belanja  Daerah  Kabupaten/Kota  di  Bengkulu  berdasarkan  hasil koefisien regresi masing masing adalah 1,954, 0,407, dan 7,859.
Untuk  Uji-t  dengan Level  of  Significant (α)  =  0,05  diperoleh  hasil  bahwa  variabel  Dana  Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, dan Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap  Belanja  Daerah,  artinya  peningkatan  Dana  Alokasi  Khusus,  Dana  Alokasi  Umum,  dan Pendapatan Asli Daerah akan meningkatkan Belanja Daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Bangun,  Andrias,  2009. Pengaruh  Partisipasi  dalam  Penyusunan  Anggaran  Kejelasan  Sasaran  Anggaran dan Struktur Desentralisasi terhadap Kinerja Manajerial SKPD dengan Pengawasan Internal sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus Pada Pemerintahan Deli Serdang), Thesis UNSUT Medan. BPS. 2009. Bengkulu Dalam Angka. Bengkulu. BPS. 2010. Bengkulu Dalam Angka. Bengkulu. BPS. 2011. Bengkulu Dalam Angka. Bengkulu. BPS. 2012. Bengkulu Dalam Angka. Bengkulu. BPS. 2013. Bengkulu Dalam Angka. Bengkulu. BPS. 2014. Bengkulu Dalam Angka. Bengkulu. BPS. 2014. Lebong Dalam Angka. Bengkulu. Halim, 2002. “Akuntasi sector public:Akuntasi Keuangan Daerah”. Salemba Empat, Jakarta. Kuncoro,  Mudrajad.  (2007). Otonomi  dan  Pembangunan  Daerah:  Reformasi,  Perencanaan,  Strategi  dan Peluang edisi ke-2. Jakarta: Erlangga. Mulyadi,  dkk.  2010.  “Analisis  Pengaruh  DAU  dan  PAD  Terhadap  Belanja  Daerah  Kabupaten  /  Kota  Di Bengkulu”. Jurnal  Ekonomi  dan  Perencanaan  Pembangunan ,  3  (1),  51-57. Bengkulu:  Fakultas Ekonomi Universitas Bengkulu.
Republik Indonesia, 2000, Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah , Pustaka Pergaulan, Jakarta. Republik  Indonesia,  2004, Undang  –  Undang  Nomor  32  Tahun  2004  Tentang  Pemerintahan  Daerah , Pustaka Pergaulan, Jakarta. Republik  Indonesia,  2004, Undang  –  Undang  Nomor  33  Tahun  2004  Tentang  Perimbangan  Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah , Pustaka Pergaulan, Jakarta. Republik  Indonesia,  2005, Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2005  Tentang  Standar  Akuntansi Pemerintahan , Pustaka Pergaulan, Jakarta. Republik  Indonesia,  2006, Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006  Tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah , Departemen Dalam Negeri, Jakarta. Saragih, Juli Panglima. 2003. Desentralisasi Fiskal & Keuangan Daerah dalam Otonomi . Ghalia Indonesia. Siswanto  Adrianus  Dwi  :  Analisis  Dampak  Kebijakan  Desentralisasi  Fiskal  Terhadap  Derajat  Otonomi Pemerintah Propinsi di Indonesia. Kajian Ekonomi dan Keuangan Volume 12 No. 1 Maret 2008.
Sumaryadi,  I  Nyoman.  (2005) Perencanaan  Pembangunan  Daerah  Otonom  dan  Pemberdayaan Masyarakat . Jakarta : Citra Utama.