MANAJEMEN INOVASI :

## PROMOSI DALAM MENDUKUNG SISTEM MERIT DI BKD PROVINSI JAWA BARAT
Galih Wibowo 1* , R. Bambang Soeprihattanto 2
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 1 , Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 2 *galih.akademik@gmail.com
Abstract: To  realize  World  Class  Government,  the  concept  of  management  of civil servants must innovate, including in terms of employee promotion. The West Java  Provincial  Government  has  become  one  of  the  regional  governments  that has  carried  out  many  bureaucratic  reforms  and  staff  management  innovation, including  the  implementation  of  promotions  through  open  selection.  Problems that  arise,  the  phenomenon  of  promotion  or  open  selection  implemented  with  a diverse  system  in  each  local  government.  Reviewing  employee  promotion patterns  in  West  Java  can  be  an  illustration  of  the  impacts  and  solutions  that have  emerged  in  the  management  of  promotional  innovations.  Through  the analysis  of  basic  indicators  of  law,  policy  and  intervention,  technology implementing,  apparatus  competencies,  participants,  procedural  strategies,  and financial  resources,  obtained  a  common  thread  the  impact  of  employee promotion innovation management. Based on observations and discussions, the results were drawn to illustrate that the implementation was running well, but the need  for  regional  legal  products  as  the  basis  for  implementing  promotional innovation  management  policies,  and  integrated  information  technology development also electronic-based supervision and financial politics.
Keywords : management, innovation management, promotion, employees, West Java.
Abstrak: Untuk mewujudkan World Class Government , konsep manajemen PNS harus  berinovasi,  termasuk  dalam  hal  promosi  pegawai.  Pemerintah  Provinsi Jawa  Barat  menjadi  salah  satu  pemerintah  daerah  yang  banyak  melaksanakan reformasi birokrasi dan inovasi manajemen kepegawaian, termasuk pelaksanaan promosi  melalui  seleksi  terbuka.  Permasalahan  yang  muncul,  fenomena  lelang jabatan atau seleksi terbuka terlaksana dengan system yang beraneka ragam di setiap  pemerintah  daerah.  Mengkaji  pola  promosi  pegawai  di  Jawa  Barat  dapat menjadi  gambaran  tentang  dampak  dan  solusi  yang  muncul  dalam  manajemen inovasi promosi. Melalui telaah indikator dasar hukum, kebijakan dan internvensi, teknologi,  kompetensi  pelaksana,  peserta,  strategi  prosedur,  dan  sumberdaya didapatkan  benang  merah  dampak  manajemen  inovasi  promosi  pegawai. Berdasarkan  pengamatan  dan  diskusi  ditarik  hasilnya  menggambarkan  bahwa pelaksanaan  sudah  baik,  namun  perlu  adanya  produk  hukum  daerah  sebagai dasar  implementasi  kebijakan  manajemen  inovasi  promosi,  pengembangan teknologi  informatika  secara  terintegrasi  dan  pengawasan  berbasis  elektronik serta politik anggaran.
Kata kunci : manajemen, manajemen inovasi, promosi, pegawai, Jawa Barat,

## LATAR BELAKANG
Salah  satu  faktor  penting  dalam  manajemen  adalah  faktor  sumber  daya manusia,  yang  dalam  birokrasi  pemerintah  yakni  aparatur  atau  pegawai.  Dalam konsep  reformasi  birokrasi  yang  ditujukan  untuk  mewujudkan World  Class Government ,  konsep  manajemen  PNS  adalah  keseluruhan  upaya  untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas,  fungsi,  dan  kewajiban  kepegawaian  yang  meliputi  perencanaan, pengadaan,  pengembangan  kualitas,  penempatan  promosi,  penggajian,  dan pemberhentian.
Setiap  organisasi,  termasuk  pemerintah  daerah  harus  bersifat  dinamis dalam menghadapi tantangan atau berinovasi. Oleh sebab itu, manajemen PNS pun  tidak  lepas  dari  konsep  inovasi.  Meskipun  dalam  perjalanan  waktu,  inovasi tidak  selalu  berhasil  (Franklin;  2003  dan  Christensen;  2003).  Inovasi  diartikan sebagai  proses  di  dalam  organisasi  untuk  memanfaatkan  ketrampilan  dan sumber daya untuk berkembang sehingga mampu menjawab kebutuhan (Jones; 2004).  Inovasi  merupakan  pembaharuan  atau  konsep  dan  gagasan  baru (Kismartini et all, 2016).
Manajemen inovasi merupakan manajemen perubahan. Manajemen yang mendorong inovasi tidak terlepas dari beberapa pembaharuan, yang antara lain merupakan  penciptaan  atau  penggunaan  dari  teknologi  baru  yang  lebih  efektif dan mampu memecahkan masalah (LAN; 2014), peluang bisnis, modal, kewira- usahaan,  regulasi  dan  budaya,  dan  metodologi  merupakan  variabel  yang mempengaruhi  praktek  inovasi  di  suatu  organisasi  (Abend;  2005),  serta komitmen untuk selalu melakukan transformasi (Denning; 2005).
Dalam  manajemen  PNS,  salah  satu  inovasi  yang  saat  ini  terus berkembang  adalah  pola  promosi.  Promosi  adalah  pemindahan  yang memperbesar authority dan responsibility karyawan ke jabatan yang lebih tinggi dalam  organisasi  sehingga  hak, kewajiban,  status  dan  penghasilannya  semakin besar (Hasibuan, 2012). Promosi adalah seorang pegawai dipindahkan dari satu pekerjaan  ke  pekerjaan  lain  yang  tanggungjawabnya  lebih  besar,  tingkatan dalam  hierarki  jabatan  lebih  tinggi  dan  penghasilannya  lebih  besar  (Siagian, 2008).  Promosi  PNS  merupakan  bagian  dari  pengembangan  karier  PNS  yang
harus  selaras  dengan  pelaksanaan  pengembangan  kompetensi  dan  system karier PNS (BAB V PP 11/2017).
Sesuai  dengan  ketentuan  PP  11  Tahun  2017  tentang  Manajemen  PNS, sistem merit menjadi prasarat utama pelaksanaan promosi jabatan. Sistem Merit merupakan  kebijakan  dan  manajemen  ASN  berdasarkan  kualitas,  kompetensi dan  kinerja  secara  adil  dan  merata.  Penerapan  system  merit  dalam  promosi jabatan  ditujukan  untuk  menjaring  PNS  yang  berkualitas,  berkompeten  dan berkinerja baik, sehingga menjadi insan unggulan yang memimpin roda birokrasi ke  arah  lebih  baik.  Aturan  ini  menempatkan  PNS  sebagai  sebuah  profesi  yang bebas  dari  intervensi  politik  dan  akan  menerapkan  sistem  karier  terbuka  yang mengutamakan  prinsip  profesionalisme,  yang  memiliki  kompetensi,  kualifikasi, kinerja,  transparansi,  objektivitas,  serta  bebas  dari  intervensi  politik  dan  KKN. Promosi  jabatan  yang  dilakukan  terbuka  seringkali  disebut  sebagai  Seleksi Terbuka.
Setiap  daerah  memiliki  inovasi  masing-masing.  Dimulai  dengan  istilah lelang  jabatan  yang  popular  di  Pemrov.  DKI  Jakarta  periode  kepemimpinan Jokowi –  Ahok,  maupun talent  scouting dan  Seleksi  Terbuka  yang diselenggarakan  Pemprov.  Jateng  mulai  tahun  2014,  hingga  Promosi  Terbuka yang  diselenggarakan  oleh  Pemprov.  Jabar.  Era  Jokowi –  Ahok  sebagai pemimpin  DKI  Jakarta  lelang  jabatan  diselenggarakan  melalui  konsep pengumuman  terbuka,  seleksi  kompetensi  manajerial  dan  kompetensi  teknis, hingga pengumuman hasil seleksi secara terbuka. Di Jawa Tengah konsep talent scouting hampir  serupa  namun  terjadi  pembenahan  pada  tahap  awal,  hingga saat  ini  melibatkan  tokoh  akademisi  dan  profesional  untuk  melakukan  proses seleksi,  serta  penggunaan  IT  pada  tahap  nominasi,  pendaftaran  dan pengumuman  hasil  seleksi.  Konsep  ini  adalah  inovasi  berbasis  TIK  yang  bisa mendorong efisiensi dan efektivitas kinerja pemerintah (Wibowo, 2016).
Pada  Pemprov.  Jabar  penerapan  promosi  terbuka  dengan  pendekatan system  merit  terus  ditingkatkan  dengan  menggunakan  kompetensi  kerja  dan track  record (Briliant  Awal,  2018).  BKD  Prov.  Jabar  sebagai  leading  sektor penyelenggaraan  di  Jawa  Barat  memang  memiliki  komitmen  tinggi  dalam reformasi  birokrasi.  Beragam  kegiatan  menarik  telah  dilakukan  oleh  BKD  Prov. Jabar,  seperti  program  300  doktor  melalui  pemberian  bantuan  dan  beasiswa
tugas belajar, kemudahan ijin belajar, magang pegawai, dan sebagainya. Bahkan Warga  Jawa  Barat  boleh  bangga karena  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK) akan  menerapkan  3  (tiga)  inovasi  yang  dimiliki  oleh  Pemerintah  Provinsi (Pemprov) Jawa Barat di 17 daerah di Indonesia. Inovasi yang akan diterapkan oleh KPK terkait dengan rencana pilot  proyek pencegahan di tiga titik yaitu dari sisi  pendapatan,  dari  sisi  perizinan,  dan  salah  satunya  tunjangan  pegawai. Bahkan tahun 2018, Pemprov. Jabar juga menerima penghargaan top 99 inovasi dari  Kementerian  PAN  dan  RB3  yang  berarti  Pemprov.  Jabar  telah  banyak menuangkan  inovasi  dalam  sektor  birokrasi,  termasuk  pada  institusi  pengelola kepegawaian.
Manajemen inovasi promosi berdasarkan system merit yang terselenggara  di  Jawa  Barat  juga  menjadi  fenomena  yang  menarik.  Bagi pemerintah  daerah,  manajemen  inovasi  promosi  berdasarkan  sistem  merit adalah  keniscayaan  untuk  diterapkan  sebagai  konsep  pembaharuan  untuk meningkatkan  kualitas  penyelenggaraan  pemerintahan  melalui  pengangkatan SDM yang tepat.
Secara  teoritikal  manajemen  inovasi  promosi  sangat  luas  meliputi bermacam  indikator  inovasi  yang  kemungkinan  dapat  bermanfaat  atau  justru membuat  mundur  organisasi,  secara  empirical  pelaksanaan manajemen inovasi promosi  sangat  beragam  di  setiap  daerah,  dan  secara  normatif  pelaksanaan manajemen  inovasi  memiliki  dasar  yang  kuat  dalam  UU  ASN  tetapi mekanismenya diterjemahkan berbeda – beda oleh daerah.
Guna memahami konsep manajemen inovasi promosi yang beradasarkan sistem  merit,  maka  implementasi  promosi  terbuka  Pemerintah  Provinsi  Jawa Barat  menjadi  sebuah  kajian  yang  bisa  menjadi  titik  tolak  perumusan  masukan dan solusi terhadap konsep promosi terbuka yang lebih baik.

## Metode Penelitian
Data  dikumpulkan  untuk  membentuk  konsep  yang  berasal  dari  bauran teori tentang manajemen inovasi (Kismartini & Wibowo et all, 2016) dan promosi sesuai  PP  11/2017.  Setidaknya  penerapan  manajemen  inovasi  promosi  dalam mendukung  sistem  merit  dapat  dilihat  dari  indikasi  (Kismartini  &  Wibowo  et  all, 2016) : 1) Dasar  hukum pelaksanaan, 2) kebijakan,  intervensi  atau subjektivitas pimpinan 3)  Teknologi yang diterapkan, 4) kompetensi sumber daya pelaksana,
5)  partisipasi  peserta;  6)  Strategis  prosedur  atau  tata  cara  yang  diterapkan,;  8) sumberdaya  anggaran  yang  dibutuhkan.  Data  dari  indicator  ini  dipergunakan untuk melihat penerapan manajemen inovasi terkait promosi PNS di Pemerintah Provinsi  Jawa  Barat.  Penelitian  dilakukan  di  BKD  Provinsi  Jawa  Barat,  yang terletak di Kota Bandung. Penelitian dilakukan pada tahun 2018.
Data  yang  dikumpulkan  berisi  data  primer  dan  sekunder.  Pengumpulan data  primer  dilakukan  dengan  observasi  (pengamatan  langsung),  dan wawancara  serta  diskusi  dengan  penyelenggara  dan  pihak  terkait  (Gottshalk, 1986).  Diskusi  untuk  memperkuat  hasil  penelitian  (Onwuegbuzie  et  all,  2008). Sedangkan  pengumpulan  data  sekunder  dilakukan  melalui  studi  pustaka  atau dokumentatif berdasarkan data dan catatan yang telah ada yang bisa didapatkan melalui berbagai sumber pustaka atau dokumen lain.
Data  hasil  dari  observasi  lapangan  dikumpulkan,  dikelompokkan  dan dikondensasikan  (Miles,  2014).  Validasi  data  dilakukan  dengan  melakukan triangulasi  (Denzin,  2009),  yaitu  membandingkan  data  yang  diperoleh  dari beragam  cara,  baik  observasi,  wawancara  maupun  dokumentasi  secara  silang. Data  yang  sudah  divalidasi  tersebut  kemudian  dianalisis  secara  deskriptif kualitatif,  yaitu  dengan  memaparkan  secara  luas  terhadap  fenomena  yang diamati (Lincoln & Guba, 1985).

## PEMBAHASAN
Konsep  promosi  terbuka  cukup  menyita  perhatian  publik,  karena merupkan  konsep  inovasi  untuk  menempatkan  the  right  man  in  the  right  place setiap  pimpinan  instansi.  Padahal  dalam  konsep  New  Public  Management (NPM),  lelang  jabatan  sudah  dikenalkan  dan  dipraktekkan  di  negara-negara Barat,  dengan  istilah  yang  berbeda-beda.  Promosi  secara  terbuka  diharapkan menghasilkan  pejabat  struktural  yang  profesional,  memiliki  kompetensi  tinggi, berkinerja baik, berintegritas, dan sesuai harapan organisasi.
Sebenarnya  jika  dievaluasi  ada  beberapa  faktor  penghambat  dalam proses  Promosi  Jabatan,  antara  lain  dari  segi  dasar  hukum,  Teknologi  yang diterapkan,  kompetensi  sumber  daya  pelaksana  yaitu  kapasitas  panitia  seleksi yang  terlibat,  kepesertaan,  prosedur  atau  tata  cara  yang  diterapkan,  serta sumberdana.
Pertama,  dasar  hukum  telah  ada  namun  kurang  diperjelas  dengan petunjuk  pelaksanaan  yang  jelas,  sehingga  penerapannya  di  daerah  beragam. Untuk  itu,  setidaknya  setiap  pemerintah  daerah  menerbitkan  kekuatan  hukum terhadap  pelaksanaan  promosi  terbuka,  misalkan  melalui  Peraturan  Gubernur. Hal  tersebut  adalah  sah,  mengingat  dalam  UU  30  Tahun  2014  tentang Administrasi Pemerintahan, disebutkan bahwa hal yang belum diatur, tidak jelas dan  tidak  konkrit,  maka  pejabat  pemerintahan  bisa  mengeluarkan  kebijakan. Dalam  teori  kebijakan  ini  disebut  diskresi  (Nugroho,  2010).  Diskresi  bisa dikeluarkan  sesuai  pada  pasal  22  UU  30  Tahun  2014  untuk  tujuan  kelancaran, mengisi kekosongan hukum dan kepastian hukum, dalam keadaan stagnan guna kemanfaatan dan kepentingan umum.
Kedua,  TIK  memang  sangat  membantu  namun  tidak  semua  proses  bisa menggunakan teknologi. perlu adanya pengembangan aplikasi yang terintegrasi dalam  hal  system  informasi  kepegawaian,  dan  aplikasi  penilaian  yang dipergunakan  untuk  menguji  dan  menilai  kegiatan  promosi  terbuka.  Sistem Informasi  Kepegawaian  bisa  berisi  catatan  rinci  tentang  Kepangkatan, Pendidikan,  Kompetensi,  Kualifikasi,  Data  diri  lengkap  beserta  data pendukungnya.  Jadi  secara  otomatis,  system  ini  telah  melakukan  evaluasi administrasi untuk membatasi calon yang mendaftar. Kemudian aplikasi penilaian saat seleksi terbuka berlangsung juga perlu dibuat. Pada saat penilaian makalah, nilai bisa diinput langsung ke aplikasi oleh tim akademisi, demikian pula hasil cek kesehatan  dan  catatan  medic  bisa  diinput  dalam  panel  penilaian  tersebut. Aplikasi nilai ini juga penting dibuat agar  asesor bisa dengan segara menginput hasil evaluasinya, sehingga subjektivitasnya bisa dikurangi. Aplikasi semacam ini juga  memberikan  kemudahan  bagi  pengambil  kebijakan  dalam  mendapatkan nilai personal secara cepat.
Ketiga,  tim  seleksi  terdiri  dari  beragam  kalangan,  mulai  dari  birokrasi, asesor, tim kesehatan hingga akademisi yang professional tetapi tetap manusia yang  alpha  sehingga  diperlukan  pengawasan.  Pengawasan  bisa  dilakukan secara eletronik, yaitu dengan memasang CCTV di setiap proses seleksi. Selain itu  semua  tim  wajib  menandatangani  pakta  integras  sebagai  bukti  mereka  tidak melanggar ketentuan seleksi.
Keempat,  mekanisme  seleksi  juga  tidak  menjamin  hasilnya  baik.  Pada tahap penilaian makalah, memang dapat diyakinkan hasil evaluasi dari akademisi sudah  sangat  obyektif.  Demikian  pula  tahap  penilaian  tes  kesehatan.  Karena mereka para penilai tes adalah professional – professional yang memegang kode etik  profesi.  Namun  pada  sesi  assessment  Centre,  bisa  saja  asesor  tidak memberi nilai secara objektif karena ada kepentingan tertentu, baik kepentingan diri  sendiri  maupun  kepentingan  orang  lain  secara  tidak  sah.  Budaya  birokrasi kita  belum  menunjukkan  perubahan  perilaku  yang  berintegritas  dan  layak dipercaya.
Selain  itu,  walaupun  transparan  dan  selektif  dan  dilakukan  secara  prosesional, ada satu nilai yang kurang, yakni belum  ada konsep partisipatif. Artinya dengan kata  lain  diberapa  tahapan  sebenarnya  masyarakat/publik  bisa  diikutsertakan, minimal  dengan  memberikan  tanggap  terbuka  yang  mekanismenya  disepakati merupakan  bagian  dari  kebijakan  Pengisian  Jabatan  Tinggi  secara  Terbuka Berdasarkan sistem Merit dengan tidak diskriminatif serta partisipatif.
Kelima,  dalam  hal  kepesertaan masih  sangat  terbatas.  PNS  yang  apatis atau tidak berminat memang ada sehingga menurunkan minat pendaftar. Dalam hal  kepesertaan  yang  sangat  terbatas,  maka  perlu  adanya  pembinaan  pola karier,  peta  jabatan,  upaya  peningkatan  kompetensi  melalui  diklat  yang semuanya  terintegrasi  dalam  sebuah  aplikasi  yang  terhubung  dengan  system informasi kepegawaian. Dengan demikian setiap PNS sudah memiliki alur karier yang  jelas,  karena  bisa  dilihat  background  kemampuan,  kompetensi  dan ketrampilannya. Dengan demikian kaderisasi juga perlu ditingkatkan, agar setiap seleksi  terbuka  diharapkan  diisi  oleh  pelaksana  yang  telah  berpengalaman  di bidangnya  sendiri.  Aplikasi  diklat,  dan  lain-lain  yang  terpadu  dengan  system informasi kepegawaian  juga menjadi kebutuhan agar  rekam  jejak  peserta  dapat dilihat  secara  jelas,  sehingga  ketika  dibuka  seleksi  terbuka  PNS  target  peserta sudah  bisa  terlihat  dan  didorong  untuk  ikut  aktif  menjadi  peserta.  Integrasi system  inilah  yang  akan  mendorong  system  merit  terselenggara  dengan  baik. Upaya  memberdayakan  pejabat  fungsional  juga  perlu  didorong  agar  ikut berpartisipasi dalam seleksi terbuka apabila dibutuhkan.
Keenam,  mekanisme  seleksi  pastilah  memakan  waktu  yang  relatif  lama dan biaya yang besar. Kebutuhan anggaran dan waktu bisa diantisipasi dengan
teknologi informatika dan system merit. Sebab manakala system telah terbangun dan terpadu, maka system merit akan berjalan dengan optimal. Dengan system merit yang optimal, maka proses seleksi tidak akan sepanjang dan semahal saat ini.  Beberapa  tahapan  bisa  dipangkas,  seperti  tahapan  pengumuman  bisa diperpendek,  seleksi  administrasi  bisa  diringkas,  Tahapan  penelusuran  rekam jejak  juga  bisa  diringkas,  anggaran  untuk  survey  ke  lingkungan  peserta  yang terdaftar  bisa  menggunakan  data  yang  telah  ada  pada  instansi  lain,  seperti kesbangpol/penyidik ataupun intelejen.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil diskursus terhadaap fenomena, beragam permasalahan yang muncul dan solusi yang ditawarkan maka dapat disimpulkan bahwa :
1)  Manajemen  Inovasi  Promosi  dalam  mendukung  system  Merit  pada  BKD Prov.  Jabar  sudah  baik  dan  telah  berlangsung  lama  serta  terus mengalami  peningkatan,  walaupun  saat  ini  masih  ada  beberapa komponen merit system yang belum tercover dengan optimal.
2)  Ada  beberapa  faktor  penghambat  dalam  proses  Promosi  Terbuka, diantaranya :
a)  Belum ada dasar hukum yang kuat
b). Tidak semua proses bisa menggunakan teknologi.
c).  Tim  seleksi  terdiri  dari  beragam  kalangan,  munculnya  oknum merupakan potensi yang bisa saja terjadi.
d).  Mekanisme  seleksi  juga  tidak  menjamin  hasilnya  baik,  asesor  bisa saja  tidak  memberi  nilai  secara  objektif  karena  ada  kepentingan tertentu.
e).  Kepesertaan  PNS  masih  sangat  terbatas,hal  ini  dikarenakan kurangnya  profesionalitas  PNS  sebagai  akibat  tingkat  pendidikan yang  kurang  memadai,  pelatihan  jabatan  yang  terbatas  dan  sedikit minat untuk belajar secara mandiri.
f). Mekanisme seleksi memakan waktu yang relative lama dan biaya yang besar.
3)  Beberapa  kendala  kurangnya  penerapan  system  merit  tersebut  antara lain dari sisi dasar hukum, kekurangan aplikasi dan pengetatan prosedur, serta  keterbatasan  anggaran.  Oleh  sebab  itu,  solusi  yang  diperlukan adalah  penerbitan  produk  hukum  daerah  tentang  seleksi  terbuka, pengembangan  teknologi  informatika  dengan  membangun  aplikasi terintegrasi  dan  pemasangan  alat  CCTV,  serta  melakukan  politik anggaran melalui efisiensi penganggaran dan belanja efektif.

## Daftar Pustaka
Abend, C.J. (2005) In Search of Innovation Synthesis, Ideas for a Unified Innovation Theory, Technology Transfer Society
Anthony  J.  Onwuegbuzie  et  all  (2008).  Interviewing  the  Interpretive  Re- searcher:  a  Method  for  Addressing  the  Crises  of  Representation,  Legitimation, and Praxis. International Journal of Qualitative Methods. 2008: 7 (4)
Awal, Briliant (2018). Pemprov Jabar Bakal Terapkan Sistem Merit Terkait Promosi
Jabatan. URL http://www.galamedianews.com/bandung-
raya/184508/pemprov-jabar-bakal-terapkan-sistem-merit-terkait-promosi- jabatan.html
Christensen,  C.M.,  Raynor,  M.E.  (2003). The  Innovator’s  Solution, Creating and Sustaining Successful Growth, H arvard Business School Publsihing Corporation
Denning,  Stephen.  (2005)  Transformational  innovation:  A  journey  by narrative, Strategy & Leadership, Vol. 33 Iss: 3, pp.11 – 16
Denzin,  N.K  &  Lincoln,  Y.S.  (2009). Handbook  of  Qualitative  Research terjemahan oleh Dariyanto dkk . Yogyakarta : Pustaka Pelajar
Franklin, C. (2003). Why Innovation Fails, Spiro Press.
Gottschalk,  Louis.  (1986). Understanding  History,  A  Primer  of  Historycal Method (terjemahan Nugroho Notosusanto). Jakarta: UI Press
Hasibuan,  Malayu.  (2012) Manajemen  Sumber  Daya  manusia. Jakarta: PT Bumi Aksara.
Jones, G.R. (2004) Organizational Theory, Design, and Change, Prentice- Hall
Kismartini  &  Galih  Wibowo  et  all.  (2016).  Keys  Successful  Innovation Strategy  of  Implementing  Online  Appraisal  Performance.  In Innovation  in Regional  Public  Service  for  Sustainbility  Fourth  International  Conference  on Public Management ICPM 2016 . Yunnan Chinna :Atlantis Press
Lincoln, Yvona S. & Egon G. Guba. (1985) Naturalistic Inquiry. California USA : SAGE Publication
Miles,  B.  Mathew  &  A.  Michael  Huberman  &  Johnny  Saldana.  (2014). Qualitative Data Analysis ; A Sourcebook of New Methode 3rd Edition , California : SAGE Publication
Nugroho,  Riant.  (2014). Public  Policy  Edisi  5 .  Jakarta:  Elex  Media Computindo
Pusat  Inovasi  Tata  Pemerintahan,  Tim. Handbook  Inovasi  Administrasi Negara . Pusat Inovasi Tata Pemerintahan – Deputi Inovasi Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara. Jakarta
Sondang P. Siagian. (2008). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara
Wibowo,  Galih.  (2016).  Policy  Change  untuk  Menentukan  Menu  Aplikasi pada  E-Service.  In Simposium  Nasional  VI  ASosiasi  Ilmuwan  Administrasi Negara Tahun 2016 di Semarang.
___________.  (2018). Top  99  Inovasi  Jabar  Menerima  Penghargaan Terbaik  dari  Kemenpan  RB.  URL http://www.kabarbhayangkara.com/top-99- inovasi-jabar-menerima-penghargaan-terbaik-dari-kemenpan-rb/
___________(2016). 3  Inovasi  Pemprov  Jabar  akan  Diterapkan  di  17 provinsi . URL https://bapenda.jabarprov.go.id/2016/10/19/3-inovasi-pemprov- jabar-akan-di-terapkan-di-17-provinsi

## UU 5 Tahun 2014 tentang ASN
UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
UU 30 Tahun 2016 tentang Manajemen Pemerintahan
PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS