## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN KOSMETIK DALAM JUAL BELI ONLINE
Oleh:

## Wartiani 1)
Francyus Sinaga 2)
Cut Nurita 3)
Universitas Darma Agung, Medan 1,2,3)
E-mail:
wartiani@gmail.com 1) franciussinaga@gmail.com 2)
cutnurita12@gmail.com 3)

## ABSTRACT
This  study  examines the  legal  protection of  cosmetic  consumers  in  buying  and  selling online. The type of research carried out in the preparation of this research is normative research. Normative research is research that is focused on examining the application of positive legal rules or norms. Descriptive method is a research method that focuses on problems  or  phenomena  that  are  actual  at  the  time  the  research  is  conducted,  then describes  the  facts  about  the  problem  being  investigated  as  they  are  with  rational  and accurate interpretations. The results of the study show that there are still many cosmetic manufacturers  who  have  not  registered  their  brands  as  an  obstacle  for  BPOM  in carrying  out  supervision.  BPOM  cannot  alone  supervise  the  distribution  of  cosmetics through online media, BPOM must continue to collaborate with other agencies, such as Kominfo,  Health  Service,  Police,  and  others.  -other.  In  addition  to  going  through  the courts, consumer dispute resolution can be reached through the BPSK channel. Keywords: Consumers, Cosmetics, Buying and Selling Online

## ABSTRAK
Penelitian  ini  mengkaji  tentang  perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  kosmetik dalam jual beli online. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penyusunan penelitian ini adalah  penelitian  normatif.  Penelitian  normatif  yaitu  penelitian  yang  difokuskan  untuk mengkaji penerapan kaedah-kaedah atau norma-norma hukum positif. Metode deskriptif adalah  metode  penelitian  yang  memusatkan  perhatian  pada  masalah-masalah  atau fenomena  yang  bersifat  aktual  pada  saat  penelitian  dilakukan,  kemudian menggambarkan  fakta-fakta  tentang  masalah  yang  diselidiki  sebagaimana  adanya dengan  interpretasi  rasional  dan  akurat.  Hasil  penelitian  menunjukkan  masih  banyak nya produsen kosmetik yang belum mendaftarkan merknya menjadi penghambat BPOM dalam  melakukan  pengawasanBPOM  tidak  bisa  sendiri  dalam  melakukan  pengawasan terhadap  peredaran  kosmetik  melalui  media  online,  BPOM  harus  terus  melakukan kerjasama dengan instansi lain, seperti Kominfo, Dinas Kesehatan, Kepolisian, dan lain- lain.  Selain  melalui  pengadilan,  penyelesaian  sengketa  konsumen  dapat  ditempuh melalui jalur BPSK.
Kata Kunci : Konsumen, Kosmetik, Jual Beli Online

## 1. PENDAHULUAN
Keberadaan  UU  No.  8  tahun 1999  tentang  Perlindungan  Konsumen merupakan  tonggak  awal  keberhasilan terhadap perlindungan masyarakat sebagai konsumen dari akibat terjadinya globalisasi dan perkembangan teknologi dunia  khususnya  di  Indonesia.Sebagai hukum yang bertujuan untuk
melindungi  masyarakat  dari  kerugian hasil  produk-produk  perusahaan  di  Era
Globalisasi  ini  ternyata  belum  dapat berjalan  maksimal  dan  optimal.Hal  ini terbukti dengan masih banyaknya terjadinya  pelanggaran  kepada  hak-hak masyarakat  selaku  konsumen  suatu produk.
Salah satu produk yang kerap menjadi  persoalan  bagi  masyarakat adalah produk kosmetik.Produk kosmetik  merupakan  hasil  dari  industri kecantikan nasional Indonesia yang juga merupakan sumber
pendapatan negara.Di  Era  Revolusi  Industri  4.0  ini, perdagangan  dilakukan  secara  digital dan  konvensional.Akan  tetapi,  peran dunia  digital  internet  menjadi  dominasi pilihan  untuk  memasarkan  produk  atau barang-barang industri kecantikan.
Beberapa  media  online  yang  sering digunakan oleh penjual kosmetik diantaranya adalah:
1. https://shopee.co.id/bosskosm etikmedan
2. https://www.tokopedia.com/gr osirkosmetik-
3. https://www.instagram.com/ka zana_kosmetik/?hl=id
4. https://www.bukalapak.com/p/ perawatan-kecantikan/produk- kecantikan-lainnya/2806ft- jual-grosir-kosmetik-medan- juragan-kosmetik-medan
5. https://id- id.facebook.com/kosmemeda/
6. http://jual-kosmetik-
murah.blogspot.com/2017/10/t oko-kosmetik-medan.html 7. https://www.beautynailhairsal ons.com/ID/Medan/26286326 4115132/Grosir-kosmetik- medan
8. https://www.lazada.co.id/tag/ medan-kosmetik/
9. https://www.olx.co.id/medan- kota_g4000131/q-kosmetik
10. https://www.sephora.co.id/
11. https://www.blibli.com/p/med an-meriah-tas-makeup/pc-- MTA-7852082?ds=MEM- 60080-00356-00001 Melalui  situs-situs  internet tersebut, perusahaan-perusahaan kosmetik  memasarkan  produk-produk kosmetiknya  kepada  konsumen  baik secara langsung atau melalui distributor produk  kosmetik.  Pada  dasarnya  jika perusahaan besar sepertiViva Cosmetic, Martha  Tilaar,  Mustika  Ratu,  Wardah, Purbasari melakukan pemasaran produk kosmetik  maka  akan  melalui  jalur-jalur pemasaran  secara  langsung  ataupun melalui program e commerce.
Mengutip  yang  disampaikan oleh  Umesh  Phadke,  Presiden  Direktur PT  L’Oreal  Indonesia  menjelaskan pasar  kecantikan  di  Indonesia  selalu dinamis  dan  bertumbuh  lebih  cepat dibandingkan  Gross  Domestic  Product (GDP).Dan  tahun  ini  L'Oreal  melihat pasar  kecantikan  Indonesia  bertumbuh sekitar 7%.Menurutnya, Ada tiga pendorong  utama  dari  pertumbuhan tersebut. Pertama , konsumen muda yang dinamis dan digital. Mengingat
Indonesia  memiliki  populasi  yang sangat  muda  (rata-rata  di  bawah  umur 30  tahun)  yang  memiliki  hasrat  untuk berpenampilan baik dan sangat optimistis  dalam  memandang  masa depan. Kedua , landscape ritel  yang semakin modern dan berubah
cepat.Kemajuan  ritel  ini  menawarkan konsumen  kemudahan  dan  keunikan dalam mengakses produk-produk kecantikan terbaik. Umesh
menambahkan  gerai chainstore seperti Guardian dan Watsons membuka semakin banyak gerai dan
memodernisasi  gerai-gerainya  yang  ada untuk  menawarkan  suasana  yang  lebih mengundang  konsumen  untuk  mencoba dan  membeli  produk-produk  perawatan kecantikan.
Industri kecantikan yang akhirnya  melahirkan  Bisnis  klinik kecantikan  terus  tumbuh  positif  seiring pertumbuhan pendapat masyarakat
Indonesia  dan  perubahan  gaya  hidup masyarakat  Indonesia  dalam  kehidupan sehari-hari. Berdasarkan data dari BPS   pendapatan  industri  kecantikan
Indonesia  sebesar  7,095  miliar  dolar
Amerika atau Rp 99,33 triliun (US$1 = Rp  14.000)  pada  2020.    Angka  itu, tumbuh 2,84 persen dari tahun sebelumnya.  Namun,  pertumbuhan  ini lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 5,59 persen.Berdasarkan kajian yang dilakukan  Euromonitor,  potensi  bisnis dari  industri  kecantikan  dan  perawatan di Indonesia pada 2019 ditaksir mencapai  US$6  miliar.  Jumlahnya diprediksi masih terus meningkat hingga  beberapa  tahun  ke  depan.  Pada 2022  potensinya  diperkirakan  bisa mencapai  US$8,4  miliar.  Co-Founder sekaligus  CEO  Sociolla  John  Rasjid mengatakan,  untuk  menggarap  peluang tersebut, pihaknya terus mengembangkan inovasidanterobosan baru. Berbagai pengembangan
dilakukan  untuk  menjadikan  Sociolla selalu  relevan  dengan  industri  dan pelanggan.
Berdasarkan  data  tersebut, walaupun  ada  peningkatan  dampak terhadap penerimaan negara dari industri  kecantikan  yang  menghasilan produk-produk  kosmetik  ternyata  tidak serta merta diikuti dengan perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai konsumen. Kurangnya pengawasan
pemerintah  melalui  Badan  Pengawas Obat-Obatan  dan  Makanan  (BPOM) dan  Kementrian  Kesehatan  serta  Pihak Bea dan Cukai serta institusi pemerintah lainnya  dibuktikan  dengan  maraknya produk  kosmetik  illegal  dan  penjualan kosmetik  yang  tidak  dikenakan  pajak dan  cukai  serta  pembuatan  kosmetik illegal tanpa ijin. Lemahnya pengawasan
Pemerintah  terhadap  persoalan  industri kecantikan  yang  menghasilkan  produk kosmetik  di  Indonesia  juga  dipersulit dengan  media  transaksi  antara  pelaku atau  penjual  produk  kosmetik  illegal melalui internet atau dengan proses jual beli  online.  Hal  tersebut  mempersulit keadaan apabila terjadi praktik pelanggaran hak konsumen dan pelanggaran hukum. Sulitnya ditemukan penjual melului online akan mempersulit  aparat  penegak  hukum untuk  melakukan  penangkapan  jika terbukti  melakukan  tindak  pidana. Selain itu, juga akan mempersulit untuk memintakan
pertanggungjawaban
apabila  terjadi  pelanggaran  terhadap hak-hak  konsumen  sesuai  dengan  UU No.  8  tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen.
Pelanggaran pidana UU No. 8
tahun 1999 tentang Perlindugnan
Konsumen  terkait  dengan  industri kosmetik kecantikan salah satunya yang ditangani oleh Kepolisian Daerah Metro Jaya  dengan  menggerebek  sebuah rumah  yang  dijadikan  pabrik  kosmetik klandestin  di  Depok  dengan  tempat tidak  standar  dan  peralatan  yang  mirip dengan  peranti  membuat  kue.  Selain menyasar toko kosmetik, pelaku diduga juga  menyalurkan  kosmetik  ilegal mereka ke dokter di klinik kecantikan.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
1. Tinjauan Umum tentang
Perjanjian Jual Beli
Wirjono Prodjodikoro mengemukakan “Perjanjian adalah
suatu  perhubungan  hukum  mengenai harta  benda  antara  dua  pihak,  dalam mana  satu  pihak  berjanji  atau  dianggap berjanji  unutk  melakukan  hal  sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu”.
Menurut  pasal  1233  KUH Perdata bahwa tiap-tiap perikatan
dilahirkan  baik  karena  undang-undang,
maupun karena adanya suatu perjanjian.Dengan demikian maka harus terlebih  dahulu  adanya  suatu  perjanjian atau  undang-undang,  sehingga  dapat dikatakan bahwa perjanjian dan undang- undang  itu  merupakan  sumber  suatu ikatan.
Dasar hukum dari persetujuan adalah pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua persetujuan  yang  dibuat  dengan  sah berlaku  sebagai  undang-undang  bagi mereka  yang  membuatnya.Sedangkan sumber  perikatan  yang  lahir  karena undang-undang dapat dibagi dua pengertian  yaitu  undang-undang  saja dan  undang-undang  yang  diciptakan oleh individu-individu karena perbuatan mereka  tidak  ada  diatur  dalam    udang- undang  karena  undang-undang  saja misalnya  kewajiban  atau  hak  orang  tua terhadap anak dan sebaliknya kewajiban anak  terhadap  orang  tua  apabila  orang tua  tidak  berkemampuan.  Undang- undang  yang  diciptakan  oleh  individu- individu  disebabkan  perbuatan  mereka tidak  ada  diatur  di  dalam  undang- undang  positif  hanya  berlaku  bagi  para pihak  yang  membuatnya  saja,  dan selama undang-undang tersebut
diperbolehkan  oleh  undang-undang  dan tidak bertentangan dengan hukum.
Sistim dan azas yang terkandung  dalam  buku  ke  III,  KUH Perdata  adalah  sistim  teruka,  dan berbeda  dengan  sistim  tertutup  yang terkandung  dalam  Buku  Ke  III  dimana
para  pihak  tidak  dapat  menentukan lain selain  yang  telah  ditentukan  oleh Undang-Undang.  Sistim  terbuka  berarti bahwa  para  pihak  dapat  menentukan lain pada yang lain telah ditentukanoleh Undang-Undang.  Jadi  dengan  kata  lain bahwa  Buku  ke  III  tersebut  mengatur secara tersendiri, atau dapat juga disebut azas kebebasan berkontak dalam
membuat  perjanjian  ( Beginsel  Der Contracts Vrijheid )”.
Azas  kebebasan  berkontrak ini  dapat  disimpulkan  dari  pasal  1338 ayat 1 yang menerangkan bahwa semua perjanjian  yang  dibuat  secara  sah berlaku  sebagai  undang-undang  bagi mereka  yang  membuatnya.  Jadi  para pihak leluasa untuk membuat perjanjian macam  apa  saja  tidak  melanggar  isi undang-undang,  keterlibatan  umum  dan kesusilaan.  Perkataan  semua  berbagai tertera  di  dalam  pasal  1338  KUH Perdata  tersebut  dapat  pula  kita  anggap sebagai  suatu  pernyataan-pernyataan lainnya yang juga tertuju atau ditujukan kepada masyarakat.
Selain menganut azas
kebebasan  berkontrak  seperti  yang disebut  di  atas,  juga  pasal-pasal  dari hukum  perjanjian  merupakan  hukum pelengkap  atau  aanvullende  recht  yang mengandung  arti  bahwa  pasal-pasal dalam  hukum  perjanjian  itu  boleh masuk disingkatkan manakala dikehendaki  oleh  pihak  yang  membuat perjanjian.Mereka pada umumnya diperolehkan membuat perjanjian tersendiri  atau  ketentuan  sendiri  yang menyimpang  dari  pasal-pasal  hukum perjanjian. “Jadi undang-undang hanyalah  baru  berarti  bagi  pihak-pihak yang saling mengadakan janji itu sendiri didalam perjanjian yang mereka buat.“Maka  diartikan  disini  bahwa mereka  mengenai  soal  yang  satu  ini akan tunduk kepada Undang-Undang”. Untuk
sahnya suatu perjanjian  harus  dipenuhi  ketentuan-
ketentuan yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata yaitu :
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya 2. Cakap  untuk  membuat  suatu perjanjian
3. Mengenai suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal
2. Tinjauan Umum tentang Konsumen Istilah  konsumen  berasal  dari alih bahasa dari kata consumer (Inggris- Amerika),  atau consument/konsumen (Belanda).  Pengertian  dari consumer atau cosument itu  tergantung  dalam posisi  mana  ia  berada.  Secara  harfiah. Arti  kata consumer adalah  (lawan  dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang. Tujuan penggunaan  barang  atau  jasa  nanti menentukan  termasuk  kelompok  mana pengguna  tersebut.  Begitu  pula  Kamus Bahasa  Inggris-Indonesia  memberi  arti kata consumer sebagai  pemakai  atau konsumen.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal 1 ayat (2) UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan  Konsumen  disebutkan bahwa  konsumen  adalah  setiap  orang pemakai  barang  dan/  atau  jasa  yang tersedia  dalammasyarakat,  baik  bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain  maupun  makhluk  hiduplain  dan tidak untuk diperdagangkan”
Unsur-unsur definisi
konsumen  berdasarkan  ketentuan  Pasal 1 ayat (2) UU No. 8 tahun 1999 sebagai berikut:
(1) Setiap Orang
Tentu  yang  paling  tepat  tidak membatasi  pengertian  konsumen  itu sebatas pada orang perseorangan. Namun,  Konsumen  harus  mencakup juga  badan  usaha  dengan  makna  lebih luas  daripada  badan  hukum.  Dengan demikian  tampak  bahwa  pelaku  usaha yang dimaksudkan dalam UU
Perlindungan  Konsumen  sama  dengan
cakupan  produsen  yang  dikenal  di Belanda,  karena  produsen  dapat  berupa perorangan ataupun badan hukum. UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berusaha menghindari penggunan kata “produsen” sebagai lawan kata “konsumen” . Untuk itu, digunakan kata
“pelaku  usaha”  yang  bermakna  lebih luas.  Istilah  terakhir  ini  dipilih  untuk memberi  arti  sekaligus  bagi  kreditur (penyedia  dana),produsen,  penyalur, penjual, dan terminologi lain yang lazim diberikan.  Bahkan,  untuk  kasus-kasus yang  spesifik  seperti  dalam  kasus periklanan,pelaku usaha ini juga mencakup  permasalahan  media,  tempat iklan itu ditayangkan. (2) Pemakai Sesuai dengan bunyi penjelasan  Pasal  1  angka  (2)  UUPK, kata “Pemakai” menekankan, konsumen adalah konsumen akhir ( ultimate konsumer ) dalam hal ini tepat digunakan  dalam  rumusan  ketentuan tersebut, sekaligus menunjukkan,
barang dan/atau jasa  yang dipakai tidak serta merta hasil dari transaksi jual beli. Artinya,  sebagai  konsumen  tidak  selalu harus  memberikan  prestasinya  dengan cara membayar uang untuk memperoleh barang  dan/atau  jasa  itu.  Dengan  kata lain,  dasar  hubungan  hukum  antara konsumen dan pelaku usaha tidak perlu harus  kontraktual  ( the  privity  of contract ).
Konsumen memang tidak sekedar  pembeli  ( buyer  atau  koper ) tetapi  tidak  semua  orang(perorangan atau  badan  usaha)  yang  mengkonsumsi jasa dan/atau barang, termasuk peralihan kenikmatan dalam menggunakannya. Mengartikan konsumen  secara  sempit,  seperti  hanya sebagai orang yang mempunyai hubungan kontraktual pribadi ( in privity of  contract )  dengan  produsen  atau
penjual adalah cara pendefinisian konsumen yang paling sederhana.
(3) Barang dan/atau jasa
Berkaitan dengan istilah barang  dan/atau  jasa,sebagai  pengganti terminologi  tersebut  digunakan  kata produk.  Saat  ini  “produk”  suatu berkonotasi  barang  atau  jasa.  Semula kata  produk  hanya  mengacu  pada pengertian barang. Dalam dunia
perbankan,  istilah  produk  dipakai  juga untuk  menanamkan  jenis-jenis  layanan perbankan.
UUPK  mengartikan  barang sebagai  setiap  benda,  baik  berwujud maupun  tidak  berwujud,baik  bergerak maupun  tidak  bergerak,  baik  dapat dihabiskan maupun tidak dapat
dihabiskan, yang dapat untuk
diperdagangkan,  dipakai,  dipergunakan, atau  dimanfaatkan  oleh  konsumen. UUPK  tidak  menjelaskan  perbedaan istilah-istilah  “dipakai,  dipergunakan, atau dimanfaatkan”. Sementara itu, jasa diartikan sebagai layanan yang berbentuk  pekerjaan  atau  prestasi  yang disediakan  bagi  masyarakat  untuk dimanfaatkan oleh konsumen. (4) Yang Tersedia dalam Masyarakat Barang  dan/atau  jasa  yang ditawarkan  kepada  masyarakat  sudah harus  tersedia  di  pasaran  (lihat  juga bunyi  Pasal  9  ayat  (1)  huruf  e  UUPK). Dalam perdagangan yang makin kompleks  dewasa  ini,  syarat  itu  tidak lagi mutlak lagi dituntut oleh masyarakat konsumen. Misalnya,perusahaan pengembang ( developer )  perumahan  sudah  biasa mengadakan  transaksi  terlebih  dahulu sebelum  bangunannya  jadi.  Bahkan, untuk  jenis-jenis  transaksi  konsumen tertentu, seperti futures Trading , keberadaan barang yang diperjualbelikan  bukan  sesuatu  yang diutamakan.
(5) Bagi Kepentingan Diri Sendiri,  Keluarga,  Orang Lain, Makhluk Hidup Lain Transaksi konsumen ditujukan untuk kepentingan diri sendiri,  keluarga,  orang  lain,  dan makhluk  hidup  lain.  Unsur  yang diletakkan  dalam  definisi  itu  mencoba untuk memperluas pengertian
kepentingan.  Kepentingan  ini  tidak sekedar ditujukan untuk diri sendiri  dan keluarga,  tetapi  juga  barang  dan/atau jasa itu diperuntukkan bagi orang lain ( di  luar  diri  sendiri  dan  keluarganya  ), bahkan  untuk  makhluk  hidup  lain, seperti hewan dan tumbuhan.
3. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum Soetjipto Rahardjo menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan  seseorang  dengan  cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya  untukuntuk  bertindak  dalam kepentingannya tersebut.selanjutnya dikemukakan  pula  bahwa  salah  satu sifat  dan  sekaligus  merupakan  tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karna itu, perlindungan hukum terhadap
masyarakat  tersebut  harus  diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.

## 3. METODE PELAKSANAAN
1. Jenis dan Sifat Penelitian Jenis penelitian yang dilakukan  dalam  penyusunan  penelitian ini  adalah  penelitian  yuridis  normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk
mengkaji penerapan kaedah-kaedah atau norma-norma hukum positif.
2. Sumber Data
Sumber  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  data sekunder  yang  berupa  bahan  hukum
primer,  bahan  hukum  sekunder  dan bahan hukum tersier, yaitu:
a. Bahan Hukum Primer Bahan  hukum  primer  adalah bahan  hukum  yang  bersifat  autoritatif artinya  mempunyai  otoritas.  Bahan hukum  primer  terdiri  dari  peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan  hierarki  seperti  peraturan perundang-undangan  yang  berkaitan dengan perlindungan konsumen kosmetik di Indonesia. b. Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder adalah  bahan  hukum  yang  terdiri  atas buku-buku  teks  yang  ditulis  oleh  ahli hukum  yang  berpengaruh,  jurnal-jurnal hukum,  pendapat  para  sarjana,  kasus- kasus  hukum,  yurisprudensi,  dan  hasil- hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan perlindungan konsumen kosmetik di Indonesia. c. Bahan Hukum Tersier Bahan  hukum  tersier  adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum  primer  dan  bahan  hukum sekunderberupa  kamus  umum,  kamus bahasa, surat kabar, artikel, internet.
3.Teknik Pengumpulan Data
Metode  pengumpulan  data yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  Penelitian  Kepustakaan  ( Library
Reseaarch ).
4. Analisis Data
Keseluruhan data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif ini akan dikemukakan dalam  bentuk  uraian  yang  sistematis dengan  menjelaskan  hubungan  antara berbagai  jenis  data.  Selanjutnya  semua data  diseleksi  dan  diolah,  kemudian dianalisa  secara  deskriptif  sehingga selain menggambarkan
dan mengungkapkan, diharapkan akan memberikan  solusi  atas  permasalahan dalam penelitian ini.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
1.Peran BPOM Untuk Memastikan Keamanan Produk Cara memastikan keamanannya adalah dengan mengakses website Badan POM di www.pom.go.id baik  melalui  telepon  selular  maupun komputer  yang  terkoneksi  dengan internet  yang  pada  akhirnya  mereka akan  memperoleh  informasi  mengenai produk  yang  mereka  cari.  Dengan  Cek KLIK  ini  diharapkan  para  pengguna kosmetik  menjadi  konsumen  yang cerdas  dan  juga  merupakan  salah  satu upaya dalam mencegah adanya kerugian pada  konsumen.Cek  KLIK  sendiri didefinisikan  sebagai  cek  empat  item utama.Cek pertama berupa Cek
Kemasan.Biasakan  untuk  memastikan kemasan  produk  dalam  kondisi  baik (tidak  sobek,  pecah,  berlubang,  karatan ataupun  lusuh)  karena  kosmetik  dapat terkontaminasi oleh kuman dari luar.
Cek kedua berupa Cek Label.Biasakan  untuk  membaca  label. Label  dapat  memberikan  informasi mengenai  produk.  Informasi  mengenai komposisi  produk,  nama  produk,  jenis produk,  kode  produksi  dan  tanggal kadaluwarsa.  Komposisi  produk  atau spesifikasi  kimia  dari  kosmetik  harus kita kenali sebelum membeli.Kita dapat mencari tau mengenai kandungan kimia dengan  kemudahan  internet  sekarang ini.  Namun  kita  tidak  perlu  khawatir karena produk-produk yang mencantumkan komposisi atau spesifikasi  material  kosmetika  artinya mereka  terbuka  dan  tidak  takut  untuk diperiksa keamanannya atau
pertanggung-jawaban
hukumnya.Pengecekan  pada  label  ini juga  dapat  meminimalisir  kemungkinan produk  yang  kita  beli  adalah  produk palsu.
Cek  ketiga  berupa  Cek  Izin edar.Biasakan  memastikan  izin  edar dari  badan  POM.  Izin  Edar  adalah  izin
untuk Obat dan Makanan yang diproduksi  oleh  produsen  dan/atau diimpor oleh importir Obat dan Makanan  yang  akan  diedarkan  di wilayah  Negara  Republik  Indonesia berdasarkan penilaian terhadap
keamanan,  mutu,  dan  kemanfaatan. Kosmetik  yang  tidak  memiliki  ijin  edar bisa  saja  mengandung  bahan  berbahaya di  dalam  komposisi  sediaannya.  Izin edar kosmetika berupa Notifikasi (Permenkes  1176  Tentang  Notifikasi Kosmetik),  notifikasi  berlaku  selama  3 (tiga) tahun dimana untuk mendapatkan nomor  tersebut  diperlukan  banyak dokumen,  validasi,  formula,  stabilitas produk,  dan  kandungan  bahan  tersebut aman  atau  tidak,  lolos  uji  dan  lain-lain. Jika nomor registerasi telah keluar maka selanjutnya akan diberi bercode. Adapun  kode  Notifikasi  (NA)  memiliki arti  sebagai  berikut:  2  huruf  awal  kode benua, 11 angka 2 kode negara, 2 tahun notifikasi,  2  jenis  produk  dan  5  nomor urut notifikasi. Sebagai contoh Contoh : NA 18150900279 NA= produk asia dan dalam  negeri  yang  maksudnya  bisa diketahui.
Cara mengecek kosmetik kita adalah  dengan  cara  mengecek  nomor BPOM.  Lihat  nomor  BPOM  yang tertera pada kemasan produk kosmetik.Nomor BPOM biasanya terletak  di  bagian  belakang  atau  di bawah kemasan produk
kosmetik.Urutan  nomor  terdiri  dari  2 huruf  dan  11  angka.  Jika  jumlahnya kurang ataupun bahkan tidak ada nomor sama sekali maka kita harus mencurigai keaslian dan keamanan produk kosmetik  yang  kita  gunakan  tersebut. Pengecekan  nomor  BPOM  di  website resmi  dengan  cara  memasukan  nomor BPOM.  Jika  nomor  yang  kita  ketikan tidak  tertera  atau  tidak  terdafta  di  web maka kemungkinan produk yang digunakan  tersebut  belum  lulus  uji  dari BPOM  atau  bisa  saja  produk  tersebut
adalah  palsu.  Pada  web  tersebut  selain kita dapat meperoleh informasi mengenai nama dan jenis kosmetik juga akan  diperoleh  informasi  mengenai tekstur  produk  kosmetik,  kemasan hingga nama produsen yang meproduksi kosmetik  tersebut.  Badan  POM  berhak melakukan pengawasan yang mencakup sekurang-kurangnya
standardisasi,
penilaian, sertifikasi, pemantauan, pengujian, pemeriksaan dan pengujian. 2. Penyelesaian Sengketa Konsumen Pasal 23 UUPK menyebutkan,  bahwa  apabila  pelaku usaha  pabrikandan/atau  pelaku  usaha distributormenolak dan/atau tidakmemberi tanggapan dan/atau tidakmemenuhi ganti rugi atas tuntutankonsumen, maka konsumen diberikanhak untuk menggugat pelakuusaha dan menyelesaikan perselisihanyang timbul melalui BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK)  atau  dengan  cara mengajukangugatan  ke  badan  peradilan ditempat kedudukan konsumentersebut. Hal tersebut senada denganPasal 45 UUPK yang menyebutkan : 1. Setiap  konsumen  yang  dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui  lembaga  yang  bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen  dan  pelaku  usaha  atau melalui  peradilan  yang  berada  di lingkungan peradilan umum.
2. Penyelesaian  sengketa  konsumen dapat ditempuh melalui
pengadilanatau  di  luar  pengadilan berdasarkan  pilihan  sukarela  pihak yang bersengketa.
3. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (2)  tidak  menghilangkan tanggung  jawab  pidana  sebagaimana diatur dalam Undang undang.
4. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian  sengketa  konsumendi
luar  pengadilan,  gugatan  melalui pengadilan  hanya  dapat  ditempuh apabila  upaya  tersebut  dinyatakan tidak  berhasil  oleh  salah  satu  pihak atau oleh para pihak yang bersengketa. Jadi dalam upaya penyelesaiansengketa konsumen menurut  UUPKterdapat  dua  pilihan, yaitu : 1. Melalui  lembaga  yang  bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha (dalam hal ini BPSK), atau
2. Melalui  peradilan  yang  berada  di lingkungan peradilan umum. BPSK merupakan salah satulembaga yang dapat dijadikanalternatif  pencari  keadilan bagi  parakonsumen  yang  merasa hakhukumnya  dirugikan  karena pemakaianproduk barang dan jasa.Dalam  Pasal  1  angka  11 Undang-undangNomor  8  Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,  BPSK  adalah  badan yang  bertugas  menangani  dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Secara  khusus,  fungsi  BPSKadalah sebagai alternatif penyelesaian sengketa konsumen di luarpengadilan,  dan  lembaga  ini dibentuk di kabupaten/kota. DalamPasal  3  Keputusan  Menteri Perindustriandan Perdagangan RepublikIndonesia Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan  Tugasdan  Wewenang BPSK, adapun tugasdan wewenang BPSK meliputi: 1. Melaksanakan penanganan danpenyelesaian sengketa konsumendengan cara konsiliasi, mediasi,atau arbitrase; 2. Memberikan konsultasi
perlindungankonsumen;
3. Melakukan pengawasan terhadappencantuman  klasula baku; 4. Melaporkan kepada penyidikumum  apabila  terjadi pelanggaranketentuan dalam Undang-UndangNomor 8 Tahun 1999tentang Perlindungan Konsumen; 5. Menerima pengaduan baik tertulismaupun  tidak  tertulis, darikonsumen tentang terjadinyapelanggaran  terhadap perlindungankonsumen; 6. Melakukan penelitian dan pemerikasaansengketa perlindungankonsumen; 7. Memanggil pelaku usaha yangdiduga  telah  melakukan pelanggaranterhadap  Undang- Undangperlindungan konsumen; 8. Memanggil dan menghadirkansaksi,  saksi  ahli dan/  atau  setiaporang  yang dianggap mengetahuipelanggaran terhadap Undang- UndangNomor 8 Tahun 1999tentang Perlindungan Konsumen; 9. Meminta bantuan penyidik untukmenghadirkan pelaku usaha,saksi-saksi ahli atau setiap orangsebagaimana dimaksud  pada  hurufg  dan huruf  h,  yang  tidak  bersedia memenuhi panggilanBPSK; 10. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen,  atau  alatbukti  lain guna  penyelidikan  dan/atau pemeriksaan;
11. Memutuskan  dan  menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
12. Memberitahukan putusan kepada  pelaku  usaha  yang
melakukanpelanggaran terhadap perlindungan konsumen; 13. Menjatuhkan sanksi adminitratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen. Setiap konsumen yang dirugikan dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa
konsumen  kepada  BPSK,  baik  secara tertulismaupun  lisan  melalui  secretariat BPSK.  Permohonan  tersebut  dapat  juga diajukan  oleh  ahli  waris  atau  kuasanya apabila  konsumen  meninggal  dunia, sakit  atau  telah  berusia  lanjut,  belum dewasa, atau orang asing (warga negara asing).  Permohonan  yang  diajukan secara tertulis yang diterima oleh BPSK dikeluarkan  bukti  tanda  terima  oleh Permohonan yang diajukan secara tidak tertulis  dicatat  oleh  secretariat  BPSK dalam suatu format yangdisediakan, dan dibubuhi  tandatangan  atau  cap  stempel olehkonsumen,  atau  ahli  warisnya ataukuasanya, (Konsumen yang
merasahak  hukumnya  dirugikan  dalam haltidak bisa datang sendiri ke BPSKdapat  diwakili  oleh  ahli  waris,
atau kuasanya dalam keadaan konsumen meninggal  dunia,  sakit  atau  telah berusia  lanjut  sehingga  tidak  dapat mengajukan pengaduan
sendiri baiksecara tertulis maupun lisan, sebagaimana dibuktikan
dengan
suratketerangan dokter dan bukti KartuTanda  Penduduk  (KTP),  belum dewasasesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku;atau orang asing (Warga
NegaraAsing). Lihat lebih lanjut ketentuanPasal 15 atat (3) Kepmenperindag RINo.350/MPP/Kep/12/2001 TentangPelaksanaan Tugas
danWewenang  BPSK),  dan  kepada
pemohondiberikan bukti tanda terima.Berkas  permohonan  tersebut, baiktertulis maupun tidak tertulis dicatatoleh sekretariat BPSK dan dibubuhitanggal  dan  nomor  registrasi. DalamPasal  16  Keputusan  Menteri Perindustriandan Perdagangan RepublikIndonesia Nomor:350/MPP/Kep/12/2001  Tentang PelaksanaanTugas dan Wewenang BPSK, permohonanpenyelesaian sengketakonsumen secara tertulis harusmemuat secara benar dan lengkapmengenai:
1. Nama dan alamat lengkap konsumen,ahli waris ataukuasanyadisertai bukti diri;
2. Nama dan alamat lengkap pelakuusaha;
3. Barang atau jasa yang diadukan;
4. Bukti perolehan (bon, kwitansidan dokumen bukti lain);
5. Keterangan tempat, waktu,
dantanggal diperoleh barang dan jasatersebut; 6. Saksi yang mengetahui barangdan jasa tersebut diperoleh; 7. Foto-foto barang dan kegiatanpelaksanaan  jasa,  bila ada. Dalam hal permohonan diterima,maka dilanjutkan denganpersidangan. Ketua BPSK memanggilpelaku usaha secara tertulisdisertai dengan copy permohonanpenyelesaian sengketa konsumen,selambat-lambatnya dalam waktu 3(tiga) hari kerja sejak permohonanpenyelesaian sengketa diterima  secarabenar  dan  lengkap. Dalam suratpanggilan dicantumkan secara  jelasmengenai  hari,  jam,  dan tempatpersidangan serta kewajiban pelakuusaha untuk memberikan suratjawaban terhadap penyelesaiansengketa  konsumen  dan
disampaikanpada hari persidangan pertama,yang  dilaksanakan  selambat- lambatnyapada hari kerja ke-7 (tujuh)terhitung sejak diterimanya permohonanpenyelesaian sengketa konsumenoleh BPSK. Majelis bersidang pada  hari,  tanggal  dan  jam  yangtelah ditetapkan, dan dalam persidanganmajelis wajib menjagaketertiban jalannya persidangan. 5. SIMPULAN
a. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan dijabarkan oleh peneliti, maka peneliti menyimpulkan hal-hal sebagai berikut : 1. Masih  banyak  nya  produsen kosmetik yang belum mendaftarkan  merknya  menjadi penghambat BPOM dalam melakukan pengawasanBPOM tidak bisa sendiri dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran kosmetik melalui media online, BPOM harus terus melakukan  kerjasama  dengan instansi  lain,  seperti  Kominfo, Dinas  Kesehatan,  Kepolisian, Dll.
2. Selain melalui pengadilan, penyelesaian sengketa konsumen dapat  ditempuh  melalui  jalur BPSK b. Saran 1. Masyarakat jangan tergiur dengan  harga  kosmetik  yang murah  yang  ada  beredar  di media sosial.Sebelum masyarakat membeli sebuah produk  kosmetik  dari  sosial  ada baiknya memeriksa merk kosmetik yang akan dibeli melalui  sarana  yang sudah disediakan  oleh  BPOM.  BPOM diharapkan  dapat  bekerjasama
dengan  banyak  instansi  lain terkait  agar  pengawasan  yang diharapkan dapat tercapai. 2. Pemerintah harus rutin mensosialisasikan kepada masyarakat,  bagaiamana  cara menempuh penyelesaian sengketa terhadap jika dirugikan oleh  pengusaha.  BPSK  dalam hal  ini  juga  diharapkan  dapat membantu mensosialisasikan hal tersebut kepada masyarakat.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku - buku
Miru,  Ahmadi,  dan  Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan  Konsumen, Rajawali  Press,  Jakarta, 2015. Atmasasmita, Romli, Hukum Kejahatan  Bisnis  Teori dan Praktik di Era Globalisasi, Kencana Prenada  Media  Group, Jakarta, 2016. Eli  Wuria  Dewi, Eli  Wuria  Dewi, Hukum Perlindungan Konsumen ,  Graha  Ilmu, Yogyakarta, 2015. Halim Barakatullah, Perlindungan Hukum Bagi  Konsumen  Dalam Transaksi Ecommerce Lintas Negara Di Indonesia .  Yogyakarta  : Pascasarjana  FH  UII, 2009,  hlm 11. Harahap,M. Yahya, Segi-Segi Hukum Perjanjian , Alumni, bandung, 1982.
K Sukarno, Dasar-Dasar Managemen , Miswar, Jakarta, 1992. Mahmud, Marzuki Peter, Penelitian Hukum , Jakarta: Kencana, 2006.
Muhammad,Abdulkadir, Hukum Perikatan , Penerbit Alumni, Bandung, 1982. Moeljatno dkk, Membangun Hukum Indonesia: Kumpulan  Pidato  Guru Besar  Ilmu  Hukum  dan Filsafat, Kreasi  Total Media, Yogyakarta, 2017. Nasution  Az, Konsumen  dan Hukum:  Tinjauan  Sosial Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia, Pustaka  Sinar  Harapan, Jakarta, 1995. Sidabolok Janus, Hukum Perlindungan  Konsumen di Indonesia, Ctk Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006. Subekti,  R, Hukum  Perjanjian ,
Penerbit  PT.  Intermasa,
Jakarta, 1979.
________, Pokok-Pokok  Hukum Perdata ,  Penerbit  PT.
Intermasa, Jakarta, 1978.
________, Aspek-Aspek  Hukum
Perikatan Nasional , Alumni, Bandung, 1976 Wahyuni Endang, Aspek Sertifikasi & Keterkaitannya dengan Perlindungan  Konsumen,
PT.  Citra  Aditya  Bakti,
Bandung, 2003. Wirjono,  Prodjodikoro, Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu, Sumur, Bandung, 1985. ____________, Azas-Azas Hukum Perjanjian , Penerbit Sumur, Bandung, 1984 Zulham, Hukum  Perlindungan Konsumen. , edisi 4, Kencana  Prenada  Media Group, Jakarta, 2013. B. Peraturan Perundang- Undangan Kitab  Undang-undang  Hukum Perdata (BW) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan  Atas  UU Nomor  11  Tahun  2008 Tentang  InformasiDan Transaksi Eektronik Keputusan  Menteri  Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas  dan  Wewenang BPSK .
C. Jurnal Ah . ShibghatullahMujaddidi , Hubungan Hukum  Dan  Ekonomi  Dalam Islam : TinjauanAtas  Kaidah Hukum  Bidang  Perekonomian, JurnalAHKAM , Volume  8, Nomor 1, Juli 2020.
DEVI, Ria Sintha. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI  PENANAMAN  MODAL ASING (PMA) DI INDONESIA. JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana , [S.l.],  v.  1,  n.  2,  p.  142-153,  july 2019.  ISSN  2684-7973.  Available at:
< https://jurnal.darmaagung.ac.id/in dex.php/jurnalrectum/article/view/2 27 >. DEVI, Ria Sintha; HUTAPEA, Melinda Marsaulina.  TINJAUAN  YURIDIS TERHADAP PENDAFTARAN
HAK  ATAS  TANAH  MELALUI PROYEK PENDAFTARAN TANAH  SISTEMATIS  LENGKAP (PTSL)  DI KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MEDAN. JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak  Pidana ,  [S.l.],  v.  1,  n.  1,  p. 47-86,  feb.  2019.  ISSN  2684-7973. Available at: < https://jurnal.darmaagung.ac.id/inde x.php/jurnalrectum/article/view/110 >. DEVI, Ria Sintha; SIMARSOIT, Feryanti. PERLINDUNGAN  HUKUM  BAGI KONSUMEN E-COMMERCE MENURUT  UNDANG  –  UNDANG NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak  Pidana ,  [S.l.],  v.  2,  n.  2,  p. 119-128,  july  2020.  ISSN  2684-7973. Available at: < https://jurnal.darmaagung.ac.id/index. php/jurnalrectum/article/view/644 >.
DEVI,  Ria  Sintha;  ZULKARNAEN,  Novi  Juli
Rosani; PRATIWI, Rani Ika. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP  PAJAK  DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH STUDI PELAKSANAAN DI UNIT PELAYANAN  PAJAK  DAERAH SAMSAT KOTA BINJAI. JURNAL RECTUM: Tinjauan  Yuridis  Penanganan Tindak Pidana , [S.l.], v. 3, n. 2, p. 195-211,  sep.  2021.  ISSN  2684- 7973. Available at: < https://jurnal.darmaagung.ac.id/in dex.php/jurnalrectum/article/view/1
177 >
Devi, Sintha Ria., Simbolon, Yosepin,  Nanci.,  Sinaga, Victoria,  Lestari.,  Yasid, Muhammad. The Bankruptcy  Legal  Politics in  Indonesia  based  on
Justice Value. Date March, 2022.  Jurnal  Akta  Vol  9,
No 1. http://jurnal.unissula.ac.id/inde x.php/akta/article/view/20842 FreddySimbolon , Strategi Pemasaran  Global  Di Pasar  Indonesia, Binus Business  Jurnal  Review Vol. 4 No. 1 Mei 2013.
LUBIS,  Muhammad  Ansori;  DHEVI,  Ria  Sinta;
YASID,  Muhammad.  PENEGAKAN HUKUM  TERHADAP  APARAT SIPIL NEGARA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE. Jurnal Darma  Agung ,  [S.l.],  v.  28,  n.  2,  p. 269-285, aug. 2020. ISSN 2654-3915. Available at: < https://jurnal.darmaagung.ac.id/inde x.php/jurnaluda/article/view/649 >. ria  sintha  devi,  Tinjauan  Yuridis  Sita
Jaminan  dan  Pemberesan  Harta Milik Debitur Dalam Hal Terjadinya  Kepailitan,  Jurnal Ilmiah MAKSITEK Vol. 4 No. 4 (2019). Wahyu Simon Tampubolon, Perlindungan Konsumen Terhadap  Pembelian  Barang Melalui  Media  Jual  Beli Online Ditinjau Dari Undang Undang  Nomor  19  Tahun 2016 Tentang PerubahanAtas UU  Nomr  11  Tahun  2008 Tentang InformasiDan Transaksi  Eektronik ,  Jurnal Ilmiah  “Advokasi”  Vol.  07.
No. 02 September 2019.

## D. Internet
Andi  Fariana,  Hukum  +  Ekonomi =  Hukum  Ekonomi?, dikutip dari https://dosen.perbanas.i d/hukum-ekonomi- hukum-
ekonomi/,pada tanggal
28  Maret  2021,  di  Kota
Medan
Eldo  Christoffel  Rafael,  Strategi L'oreal Indonesia merebut  hati  konsumen di tanah air, dikutip dari https://industri.kontan.c o.id/news/strategi-
loreal-indonesia- merebut-hati- konsumen-di-tanah-air ,
diakses tanggal 4 Maret
2021, di Kota Medan. https://www.protea.co.id/perusaha an-kosmetik-indonesia/ ,
diakses tanggal 4 Maret
2021, di Kota Medan https://www.republika.co.id/berita /qpa4dj396/pendapatan- industri-kecantikan- indonesia-2020-capai- rp-99-t ,  diakses  tanggal 2  Maret  2021,  di  Kota
Medan
BadanPOM2020. TugasUtamaBP
OM https:// www.pom .g o.id/new/view/direct/jo b.Diakses pada 11 Agustus 2021.
Wikipedia.id.  2020. Kementerian Perdagangan  Republik Indonesia .
https://id.wikipedia.org/ wiki/Kementerian_Perd agangan_Republik_Ind onesia. Diakses pada 11
Agustus 2021 2021.
SativaDian, MediaOnlineDanPem
enuhanKebutuhanInfor masi, Surakarta,diakses,
darihttps://core.ac.uk/do wnload/pdf/12347022.p df  pada  tanggal  10 Agustus 2021.