Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam P-ISSN: 1907-4174; E-ISSN: 2621-0681 DOI : 10.35931/aq.v16i3.981

## PERMASALAHAN DALAM REFORMASI BIROKRASI DALAM SEKTOR PENDIDIKAN
Muhidin Arifin Fahrizal Akhiruddin muhidin@gmail.com Universitas Islam Nusantara Bandung

## Abstrak
Berdasarkan  data  dalam  Education  for  All  (EFA)  Global  Monitroring  Report  2011  yang  dikeluarkan UNESCO menunjukkan bahwa indeks pembangunan pendidikan Indonesia berada pada urutan 69 dari 127 negara  yang  disurvei  atau  turun  empat  tingkatan  jika  dibandingkan  hasil  survei  sebelumnya  yang menempatkan Indonesia pada urutan ke 65. Keberhasilan suatu negara memiliki relevansi yang signifikan dengan  kualitas  pendidikan  yang  diselenggarakan.  Sedangkan  kualitas  pendidikan  berbanding  lurus dengan kejelasan tujuan dan arah kebijakan yang hendak dicapai. Standar kualitas merupakan perwujudan dari  komitmen  kolektif  untuk  menjadi  bangsa  yang  unggul,  maju,  dan  berperadaban.  Oleh  karena  itu, keunggulan pendidikan menjadi indikator majunya suatu bangsa, sebaliknya rendahnya daya saing bangsa merupakan  pencerminan  dari  rendahnya  kualitas  pendidikan  yang  dihasilkan.  Reformasi  pendidikan merupakan  suatu  keharusan.  Sebab,  cara-cara  yang  selama  ini  diiaksanakan  dalam  pengelolaan pendidikan  tidak  akan  dapat  memecahkan  persoalan-persoalan  yang  muncul  saatini.  Krisis  moneter  dan ekonomi  yang  diikuti  oleh  krisis  politik,  kepercayaan  dan  keamanan,  mempercepat  realisasi  reformasi pendidikan.  Reformasi  pendidikan  yang  diperiukan  bersifat  menyeluruh  dan  mendasar,  menyangkut dimensi  kultural-fondasional,  politik-kebijakan,  teknis-operasional,  dan,  dimensi  kontekstual.  Tambal sulam  dalam  dunia  pendidikan  saat  ini  harus  dihindarkan,  sebab  hanya  akan  berakibat  menunda datangnya  bencana  yang  lebih  parah  iagi.  Betapapun  Reformasi  merupakan  suatu  keharusan,  tetap  saja akan muncul resistensi yang menghambat jalannya reformasi.
Kata kunci: Reformasi borokrasi, sektor pendidikan

## Abstract
Based on data in the Education for All (EFA) Global Monitoring Report 2011 issued by UNESCO, it shows that Indonesia's education development index is at 69th out of 127 countries surveyed or down four levels when compared to  the results of  the previous survey which placed Indonesia  at  65th  place. country has a significant  relevance  to  the  quality  of  education  provided.  While  the  quality  of  education  is  directly proportional  to  the  clarity  of  goals  and  policy  directions  to  be  achieved.  Quality  standards  are  a manifestation of a collective commitment to become a superior, advanced, and civilized nation. Therefore, the  excellence  of  education  is  an  indicator  of  the  progress  of  a  nation,  on  the  contrary,  the  low competitiveness of the nation is a reflection of the low quality of the education produced. Education reform is a must. This is because the methods that have been implemented so far in the management of education will  not  be  able  to  solve  the  problems  that  arise  today.  The  monetary  and  economic  crisis,  which  was followed  by  a  political,  trust  and  security  crisis,  accelerated  the  realization  of  education  reform.  The educational  reforms  required  are  comprehensive  and  fundamental,  involving  the  cultural-foundational, political-policy,  technical-operational  dimensions,  and  contextual  dimensions.  Patchwork  in  the  world  of education  today  must  be  avoided,  because  it  will  only  result  in  delaying  the  arrival  of  a  more  severe disaster. However reform is a necessity, there will still be resistance that will hinder the progress of reform. Key words: bureaucratic reform, education sector
Muhidin Arifin, Fahrizal Akhiruddin : Permasalahan Dalam Reformasi Birokrasi Dalam Sektor Pendidikan

## PENDAHULUAN
Tujuan  utama  yang  ingin  dicapai  dari  reformasi  pendidikan  adalah  pendidikan  yang berkualitas  yang  dapat  menjadi  modal  pembangunan  manusia  di  suatu  bangsa.  Pendidikan  yang berkualitas bukanlah variabel mandiri yang dapat dicapai hanya dengan memperbaiki infrastruktur sekolah  maupun  kurikulum  dan  anggaran  pendidikan.  Dalam  RPJMN  2010-2014  disebutkan bahwa sektor pendidikan merupakan bahwa pendidikan merupakan Prioritas Nasional ke-2, yaitu Pendidikan  yang  ditujukan  terutama  untuk  peningkatan  akses  pendidikan  yang  berkualitas, terjangkau, relevan, dan efisien.
Keberhasilan suatu negara memiliki relevansi yang signifikan dengan kualitas pendidikan yang  diselenggarakan.  Sedangkan  kualitas  pendidikan  berbanding  lurus  dengan  kejelasan  tujuan dan arah kebijakan yang hendak dicapai. Standar kualitas merupakan perwujudan dari komitmen kolektif untuk menjadi bangsa yang unggul, maju, dan berperadaban. Oleh karena itu, keunggulan pendidikan  menjadi  indikator  majunya  suatu  bangsa,  sebaliknya  rendahnya  daya  saing  bangsa merupakan pencerminan dari rendahnya kualitas pendidikan yang dihasilkan.
Berdasarkan  data  dalam  Education  for  All  (EFA)  Global  Monitroring  Report  2011 yang dikeluarkan  UNESCO  menunjukkan  bahwa  indeks  pembangunan  pendidikan  Indonesia  berada pada urutan 69 dari 127 negara yang disurvei atau turun empat tingkatan jika dibandingkan hasil survei  sebelumnya  yang  menempatkan  Indonesia  pada  urutan  ke  65.  Survei  itu  menggunakan empat tolok ukur, yaitu angka partisipasi pendidikan dasar, angka melek huruf pada anak usia 15 tahun  ke  atas,  angka  partisipasi  menurut  kesetaraan  jender,  dan  angka  bertahan  peserta  didik hingga kelas V sekolah dasar. Prestasi tersebut akan berdampak buruk bagi kemajuan bangsa ini di masa yang akan datang jika tidak sesegera mungkin dilakukan perbaikan di sektor pendidikan.
Secara  normatif,  kebijakan  pemerintah  Indonesia  dalam  upaya  perbaikan  kualitas pendidikan  tercermin  dalam  undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2003  tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat 1 yang berbunyi “Dana pendidikan selain gaji pendidik dan  biaya  pendidikan  kedinasan  dialokasikan  minimal  20%  dari  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja  Daerah  (APBD).” Dengan  mengalokasikan  anggaran  pendidikan yang  tinggi  diharapkan dapat  menciptakan  pendidikan  yang  baik  sehingga  mampu  berkompetisi  secara  global  dengan negara-negara  di  dunia.  Namun,  kenyataan  menunjukkan  realitas  yang  sebaliknya.  Berbagai permasalahan  internal  seperti  layanan  pendidikan  tanpa  diskriminasi,  ketersediaan  dana  untuk program  wajib  belajar,  ketersediaan  tenaga  pendidik  yang  bermutu,  pembinaan  tenaga  pendidik untuk  sekolah  dan  di  luar  sekolah,  sarana  dan  prasarana  pendidikan,  dan  pengawasan penyelenggaraan  pendidikan  menjadi  hambatan  utama  dalam  menciptakan  pendidikan  yang

## Muhidin Arifin, Fahrizal Akhiruddin : Permasalahan Dalam Reformasi Birokrasi Dalam Sektor Pendidikan
bermutu. 1
Nampaknya,  Indonesia  perlu  belajar  dari  pengalaman  negara  lain  untuk  merumuskan langkah  strategis  dalam  membangun  sektor  pendidikan.  Langkah  yang  dimaksud  seperti  yang dilakukan oleh  pemerintah  Amerika  Serikat  melalui  Kementerian  Pendidikan  dalam  membentuk National  Commission  on  Excellece  in  Education  pada  bulan  Agustus  1981.  Tujuan  komisi tersebut dibentuk tercermin dalam laporan ketua komisi nasional untuk Keunggulan Pendidikan di Amerika Serikat yang mengatakan bahwa:
Our purpose  has  been  to  help  define  the problems  afflicting  American  education and  to provide solutions, not search for scapegoats. We addressed the main issues as we saw them, but have not attempted  to  treat  the  subordinate  matters  in  any  detail.  We  were  forthright  in  our  discussions and  have  been  candid  in  our  report  regarding  both  the  strengths  and  weaknesses  of  American education . 2
Resiko yang dimaksud ketika mereka menganalisis berbagai kelemahan, pencapaian, dan berbagai  prestasi  yang  diraih  kemudian  membandingkan  dengan  negara-negara  lain.  Mereka (komisi nasional) menemukan beberapa keunggulan negara-negara lain seperti Jepang yang telah berhasil  memproduksi  berbagai  jenis  mobil  yang  jauh  lebih  efisien  dari  hasil  produksi  Amerika Serikat,  Korea  Selatan  berhasil  membangun  industri  baja  paling  efisien,  peralatan  mesin  yang menjadi kebanggaan Amerika Serikat di dunia internasional telah diambilalih oleh produkproduk Jerman.  Mereka  betul-betul  menyadari  bahwa  hanya  dengan  mereformasi  pendidikan,  Amerika Serikat mampu menjadi negara besar yang unggul.
Oleh  karena  itu  reformasi  pendidikan  harus  difokuskan  pada  tujuan  untuk  menciptakan masyarakat  belajar.  Dengan  begitu,  pendidikan  yang  dibangun  bukan  hanya  untuk mengembangkan  karir-karir  tertentu  dalam  dunia  kerja  melainkian  juga  untuk  mengembangkan kualitas secara menyeluruh termasuk nilai-nilai moral dalam tatanan kehidupan masyarakat.
Reformasi  pendidikan  pada  dasarnya  memiliki  tujuan  agar  pendidikan  dapat  berjalan lebih  efektif  dan  efisien  mencapai  tujuan  pendidikan  nasional.  Untuk  itu  dua  hal  yang  perlu dilakukan dalam reformasi: a) mengidentifikasi berbagai problem yangmenghambat teriaksananya pendidikan,  dan,  b)  merumuskan  refomasi  yang  bersifatstrategik  dan  praktis  sehingga  dapat diimplementasikan  dilapangan.  Olehkarena  itu,  kondisi  yang  diperlukan  dan  program  aksi  yang harus  diciptakan  merupakan  titik  sentral  yang  perlu  diperhatikan  dalam  setiap  reformasi
1 Didit  Putra  Erlangga  Rahardjo,  “Rapor  Merah  untuk  Pendidikan  di  Kota  Bandung,” KOMPAS.com (blog), 2012,
https://edukasi.kompas.com/read/2011/12/27/16432084/Rapor.Merah.untuk.Pe%20ndidikan.di.Kota.Bandu ng.
2 Muhammad  Yaumi  (2017)  Reformasi  Sistem  Pendidikan  di  Indonesia:  Suatu  Refleksi  Kritis Menuju Perbaikan Kualitas. Discussion Paper. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar.
Muhidin Arifin, Fahrizal Akhiruddin : Permasalahan Dalam Reformasi Birokrasi Dalam Sektor Pendidikan
pendidikan. Dengankata iain, reformasi pendidikan harus mendasarkan pada realitas sekolah yang ada, bukan mendasarkan pada etalase atau jargon-jargon pendidikan semata.Reformasi hendaknya didasarkan  pada  fakta  dan  hasii  peneiitian  yang  memadai  dan  vaild,  sehingga  dapat dikembang  kan program reformasi yang utuh, jeias dan reaiistis.
Dari  uraian  latar  belakang  maka  makalah  ini  mengemukakan  pembahasan  dengan  judul:
“Permasalahan dalam Reformasi Birokrasi Dalam Sektor Pendidikan” .

## METODOLOGI PENELITIAN

## a. Pendekatan Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  Moleong  setelah  melakukan  analisis terhadap  beberapa  definisi  penelitian  kualitatif  kemudian  membuat  definisi  sendiri  sebagai sintesis  dari pokok-pokok  pengertian  penelitian  kualitatif.  Penelitian  kualitatif  adalah  penelitian yang  bermaksud  untuk  memahami  fenomena  tentang  apa  yang  dialami  oleh  subjek  penelitian misalnya  perilaku,  persepsi,  motivasi,  tindakan,  dan  lain-lain  secara  holistic,  dan  dengan  cara deskripsi  dalam  bentuk  kata-kata  dan  bahasa,  pada  suatu  konteks  khusus  yang  alamiah  dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. 3
Jadi  penelitian  ini  merupakan  jenis  penelian  fenemonologi  tentang  Apa  yang  terjadi dengan  sistem  pendidikan  di  Indonesia  saat  ini,  Apakah  sistem  pendidikan  saat  ini  memerlukan reformasi/inovasi,  Adakah  rekomendasi  yang  perlu  diberikan  sehubungan  dengan  perlunya reformasi sistem pendidikan sehingga membawa dampak pada kemajuan bangsa Indonesia.
b. Jenis Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  jenis  riset  kepustakaan  (library  research).  Apa  yang  disebut dengan riset kepustakaan atau sering juga disebut studi pustaka, ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan  dengan  metode  pengumpulan  data  pustaka,  membaca  dan  mencatat  serta  mengolah bahan penelitian. 4
Dalam  penelitian  ini  penulis  menerapkan  metode  penelitian  kepustakaan  karena setidaknya ada beberapa alasan yang mendasarinya. Pertama bahwa sumber data tidak melulu bisa didapat  dari  lapangan.  Adakalanya  sumber  data  hanya  bisa  didapat  dari  perpustakaan  atau dokumen-dokumen  lain  dalam  bentuk  tulisan,  baik  dari  jornal,  buku  maupun  literatur  yang  lain. Kedua, studi kepustakaan diperlukan sebagai salah satu cara untuk memahami gejala-gejala baru yang  terjadi  yang  belum  dapat  dipahami,  kemudian  dengan  studi  kepustakaan  ini  akan  dapat
3 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosda karya, 2017), h. 6.
4 Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), h. 3.
dipahami  gejala  tersebut.  Sehingga  dalam  mengatasi  suatu  gejala  yang  terjadi,  penulis  dapat merumuskan konsep untuk menyelasaikan suatu permasalahan yang muncul. Alasan ketiga ialah data  pustaka  tetap  andal  untuk  menjawab  persoalan  penelitinya.    Bagaimanapun,  informasi  atau data  empirik  yang  telah  dikumpulkan  oleh  orang  lain,  baik  berupa  buku-buku,  laporan-laporan ilmiah  ataupun  laporan-laporan  hasil  penelitian  tetap  dapat  digunakan oleh  peneliti  kepustakaan. Bahkan dalam kasus tertentu data lapangan masih kurang signifikan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang akan dilaksanakan.

## c. Teknik Pengumpulan Data
1) Mengumpulkan  bahan-bahan  penelitian.  Karena  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian kepustakaan,  maka  bahan  yang  dikumpulkan  adalah  berupa  informasi  atau  data  empirik  yang bersumber dari buku-buku, jurnal, hasil laporan penelitian resmi maupun ilmiah dan literatur lain yang mendukung tema penelitian ini.
2) Membaca  bahan  kepustakaan.  Kegiatan  membaca  untuk  tujuan  penelitian  bukanlah  pekerjaan yang pasif. Pembaca diminta untuk menyerap begitu saja semua informasi “pengetahuan” dalam bahan bacaan melainkan sebuah kegiatan ‘perburuan’ yang menuntut keterlibatan pembaca secara aktif  dan  kritis  agar  bisa  memperoleh  hasil  maksimal.    Dalam  membaca  bahan  penelitian, pembaca harus menggali secara mendalam bahan bacaan yang memungkinkan akan menemukan ide-ide baru yang terkait dengan judul penelitian.
3) Membuat  catatan  penelitian.  Kegiatan  mencatat  bahan  penelitian  boleh  dikatakan  tahap  yang paling  penting  dan  barang  kali  juga  merupakan  puncak  yang  paling  berat  dari  keseluruhan rangkaian penlitian kepustakaan.
4) Mengolah  catatan  penelitian.  Semua  bahan  yang  telah  dibaca  kemudian  diolah  atau  dianalisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang disusun dalam bentuk laporan penelitian.
d. Teknik  Analisis Data
Teknik analisis data yang penulis gunakan diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Analisis  Konten  Analisis  konten  (content  analysis)  atau  kajian  isi  adalah  metodologi  penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang sahih dari sebuah buku atau  dokumen.  Analisis  konten  (content  analysis)  juga  merupakan  penelitian  yang  bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Dari penjelasan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  analisis  konten  adalah  suatu  cara  penelitian  dengan tahapan  tertentu  untuk  mengambil  inti  dari  suatu  gagasan  maupun  informasi  yang  kemudian ditarik sebuah kesimpulan.
2. Analisis  Induktif  Analisis  data  dalam  penelitian  dengan  pendekatan  kualitatif  bersifat  induktif, yaitu  suatu  analisis  berdasarkan  data  yang  diperoleh,  selanjutnya  dikembangkan  pola  hubungan
tertentu  atau  menjadi  hipotesis,  selanjutnya  dicarikan  data  lagi  secara  berulang-ulang  hingga hipotesis diterima dan hipotesis tersebut berkembang menjadi teori. 5
3. Deskriptif Analitik Metode deskriptif analitik adalah metode dengan cara menguraikan sekaligus menganalisis.  Dengan  menggunakan  kedua  cara  secara  bersama-sama  maka  diharapkan  objek dapat  diberikan  makna  secara  maksimal.  Teknik  deskriptif  analitik  ini  penulis  gunakan  untuk mengungkapkan  relevansi  konsep  pendidikan  berbasis  pengalaman  dalam  buku  Experience  and Education karya John Dewey yang telah didapat sebelumnya dalam pendidikan Islam. 6

## KAJIAN PUSTAKA
1. Reformasi Birokrasi
Birokrasi diyakini dicetuskan oleh seorang fisiokrat dan pemikir ekonomi politik Vincent de Gournay pada tahun 1745. Pada awalnya, istilah ini digunakan dalam artian peyoratif (dengan nada  negatif  atau  mengecam),  yaitu  untuk  menyebut  bentuk  pemerintahan  yang  dijalankan  oleh para pejabat dan kekuasaannya yang terlalu besar yang berada di tangan pejabat. Pada awal abad 19  di  Eropa,  birokrasi  sering  menjadi  sasaran  dari  cemooh  dan  kritikan  karena  dianggap  malas dan  tidak  efesien,  karena  para  pejabatnya  dianggap  sewenang-wenang  dan  dianggap  terlalu banyak ikut campur dalam kehidupan sosial dan menyalahgunakan kekuasaannya. 7
Tokoh  literature  birokrasi  Victor  Thomson,  berucap  “birokrasi  tidak  mengenal  belas kasihan.  Tidak  pula  mengenal  cinta  kasih.  Dikatakan  selanjutnya  bahwa  birokrasi  itu  bersifat “impersonal”.  Semua  hal  yang  bertalian  dengan  urusan  pribadi  tidak  berlaku  dalam  birokrasi. Penyakit  Birokrasi  adanya  keinginan  birokrasi  untuk  selalu  menambah  jumlah  organisasinya, tanpa melakukan evalusi terhadap lembaga organisasi yang ada ( the existing units ), apakah masih efektif  atau  justru  tidak  efektif  kerjanya.  Jika  tidak  efektif  bisa  saja  dibubarkan  atau  digabung pada  yang  baru  atau  kalau  masih  efektif  jangan  dibentuk  organisasi  baru  yang  tugas  pokoknya mirip atau sama. Penyakit yang suka menambah-nambah atau membentuk orgasnisasi baru.
Teori  organisasi  menyebutkan Proliferation .  Proliferasi  tergolong  penyakit  birokrasi. Menurut  konsepnya,  penyakit  ini  tumbuh  karena  pimpinan  lembaga  birokrasi  kejangkitan penyakit  Parkinson  yakni  suatu  penyakit  bahwa  para  pimpinan  birokrasi  merasa  akan  tambah wibawa, berkuasa bergengsi jika dia mempunya jumlah staf yang banyak tanpa dianalisis apakah
5 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 335.
6 Nyoman Kutha Ratna, Metodologi Penelitian: Kajian Budaya Dan Ilmu Sosoal Humaniora Pad Umumnya (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 336.
7 Eva  Etzioni  Halevy, Demokrasi  &  Birokrasi:  Sebuah  Dilema  Politik (Yogyakarta:  Metapena Institute, 2011), h. 13.
Muhidin Arifin, Fahrizal Akhiruddin : Permasalahan Dalam Reformasi Birokrasi Dalam Sektor Pendidikan
jumlah stafnya bisa bekerja atau tidak. 8

## 2. Kebijakan Pendidikan
Kebijakan  berasal  dari  kata  yunani  yaitu  polis  yang  berati  kota.  Kebijakan  berhubungan dengan  ide  mengenai  pengelolaan  organisasi. 9 Lebih  lanjut  kebijakan  merupakan  suatu  aktivitas formal  yang  diselenggarakan  oleh  lembaga  (pemerintah)  dengan  maksud  untuk mencapai  tujuan yang telah ditetapkan . Kebijakan juga dapat diartikan sebagai sebuah keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk masyarakat dan berlaku umum.
Kebijakan pendidikan sudah banyak dilahirkan yang bertujuan untuk mempermudah dan memfasilitasi  penyelenggara  pendidikan  dan  masayarakat  untuk  dapat  mengembangkan pendidikan  secara  inovatif  untuk  mencapai  tujuan  pendidikan  nasional. 10 Pencapaian  tujuan pendidikan  berkaitan  dengan  faktor-faktor  yang  saling  berhubungan  diantaranya  yaitu  faktor pendidik,  faktor  peserta  didik,  faktor  tujuan  pendidikan  ,  faktor  alat  pendidikan  dan  faktor lingkungan. Maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan sebuag sistem yang sistematis yang saling berkaitan antar sub sistem.

## 3. Komponen Kebijakan Pendidikan
Kebijakan  pendidikan  merupakan  sebuah  aktivitas  dalam  merumuskan  langkah  maupun tahapan  dalam  penyelenggaraan  pendidikan  melalui  penjabaran  visi  misi  pendidikan  yang bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan pada waktu tertentu.
Ada 5 komponen kebijakan pendidikan yaitu; 1) Goa l (Tujuan). Tujuan diartikan sebagai hasil  yang  ingin  didapatkan  oleh  individu  maupun  kelompok  dalam  rentang  waktu  yang ditetapkan. Tujuan dirancang sebagai langkah awal dalam merencanakan suatu kegiatan.  Sebuah kebijakan  pendidikan  harus  memiliki  tujuan  yang  jelas  agar  proses  penerapanya  terarah.  Tujuan kebijakan  pendidikan  harus  dibuat  rasional  agar  mudah  diterima  oleh  berbagai  pihak;  2) Plans (Rencana).  Setelah  tujuan  pendidikan  dirancang  maka  selanjutnya  adalah  membuat  perencanaan kerja yang lebih spesifik agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Rencana kerja dibuat bertujuan  untuk  proses  manejemen  dan  penerapan  kebijakan  pedidikan  agar  proses pengeimplementasianya  terarah  dan  jelas;  3) Programme (Program).  Setelah  perencanaan  kerja dibuat  maka  selanjutnya  adalah  proses  pengembangan  program.  Program  merupakan  aktivitas berupa  proyek  yang  nyata  berdasarkan  tujuan  yang  telah  didesain  sebelumnya.  Program
8 Miftah Thoha, Birokrasi & Dinamika Kekuasaan (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 91. 9 Amir  Syarifudin  Kiwang,  David  B.  W.  Pandie,  dan  Frans  Gana,  “Kebijakan  Publik  dan Efektivitas Organisasi,” Jurnal Kebijakan Publik 5, no. 3 (4 September 2014).
10 Hamzah Junaid, “Sumber, Azas dan Landasan Pendidikan (Kajian Fungsionalisasi secara makro dan mikro terhadap rumusan kebijakan pendidikan nasional),” Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman 7, no. 2 (2012).
Muhidin Arifin, Fahrizal Akhiruddin : Permasalahan Dalam Reformasi Birokrasi Dalam Sektor Pendidikan
merupakan  upaya  yang  dilakukan  agar  tercapainya  tujuan  dengan  cara  melihat  tingkat keberhasilannya.  Pembuatan  kebijakan  pendidikan  diharapkan  untuk  dapat  mengembangkan beberapa  alternatif  yang  dapat  dijadikan  pertimbangan  ketika  proses  pengambilan  keputusan;  4) Decision (Keputusan).  Keputusan  merupakan  sebagai  bentuk  tindakan  dalam  penentuan  tujuan, pembuatan  rencana  program,  pelaksanaan  program,  dan  proses  evaluasi  program.  Pengambilan keputusan  dilakukan  dengan  mempertimbangkan  hasil  uji  coba  terhadap  alternatif-alternatif kebijakan pendidikan. Hasil keputusan kebijakan pendidikan harus bersifat rasionalitas agar hasil tersebut  dapat  diterima  oleh  berbagai  pihak;  5) Efects (Dampak).  Dampak  merupakan  pengaruh yang  ditimbulkan  setelah  kebijakan  di  laksanakan.  Dampak  ini  dapat  berupa  sengaja  maupun ketidaksengajaan  baik  berupan  dampak  priimer  maupun  dampak  sekunder.  Dampak  juga  dapat berupa dampak positif maupun dampak negatif. 11

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## 1. Problematika Sistem Nendidikan Nasional
Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban  bangsa  yang  bermartabat  dalam  rangka  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  bertujuan untuk  berkembangnya  potensi  peserta  didik  agar  menjadi  manusia  yang  beriman  dan  bertakwa kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  berakhlak  mulia,  sehat,  berilmu,  cakap,  kreatif,  mandiri,  dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 12
Dalam  hubungannya  dengan  upaya  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  sistem  pendidikan nasional  saat  ini  dipandang  belum  mampu  memberikan  kontribusi  yang  signifikan  bagi pencerdasan  bangsa.  Padahal,  hal  ini  akan  membawa  implikasi  terhadap  kemakmuran  dan martabat mulia bangsa. Di samping itu, rancangan pendidikan nasional belum berhasil keluar dari kerangka politik etis sebagaimana pendidikan yang diselenggarakan pemerintah kolonial Belanda. Hal  itu  dapat  dicermati  dari  berbagai  kebijakan  yang  cenderung  diskriminatif,  pendidikan  yang berorientasi  menghasilkan  tenaga  kerja  murah,  dan  menciptakan  lulusan  yang  mampu  menjadi pegawai negara.
Pertama, kebijakan pendidikan yang cenderung diskriminatif dapat dicermati dari adanya kebijakan  pemerintah  yang  berusaha  untuk  menjadikan  sekolah  menengah  kejuruan  (SMK) berbanding  70:30  dengan  sekolah  menengah  umum  (SMU)  lainnya.  Rasio  perbandingan  jenis sekolah seperti ini dapat melahirkan perbedaan prioritas yang berimbas pada tingginya perhatian
11 C.  O.  Jones,  “American  Politics  And  The  Organization  Of  Energy  Decision  Making,” Annual Review of Energy 4, no. 1 (1979).
12 Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3.
Muhidin Arifin, Fahrizal Akhiruddin : Permasalahan Dalam Reformasi Birokrasi Dalam Sektor Pendidikan
pemerintah  pada  jenis  sekolah  kejuruan  di  satu  sisi  dan  “seolah”  mengabaikan  pengembangan keseluruhan  jenis  sekolah  umum  yang  ada  di  sisi  lain.  Begitu  pula  dengan  kebijakan penyelenggaraan  pendidikan  berstandar  internasional  (RSBI)  juga  telah  membawa  dampak disparitas  baru  khususnya  dalam  hubungannya  dengan  pemberian  sarana  dan  prasarana pendidikan, walaupun juga telah diakui dapat berkontribusi positif  terhadap peningkatan kualitas bagi  sekolah-sekolah  tertentu.  Secara  konseptual,  memang  siswa  Sekolah  International  dirintis untuk menyamai kurikulum international seperti pada Cambridge atau International Baccalaureate (IB).  Dari  segi  tujuan  dan  visi  memang  sangat  bagus,  di  mana  siswa  sudah  dilatih  untuk berkomunikasi secara global dengan bahasa Inggris. Siswa SBI juga memiliki pengalaman belajar yang  sama  dengan  IB  atau  Cambrige.  Namun,  dilihat  dari  berbagai  aspek,  perhatian  pemerintah terhadap sekolah yang berstandar internasional telah menimbulkan gap yang begitu besar dengan sekolah-sekolah yang berstandar lokal, regional, dan bahkan yang berstandar nasional.
Kedua,  pendidikan  berorientasi  menciptakan  tenaga  kerja  murah,  yang  oleh  sebagian pandangan menganggap sebagai kebijakan yang salah arah, karena hanya sebagai penyedia supply tenaga  kerja  (pekerja)  murah,  bukan  menjadi  lokomotiflokomotif  penggerak  ekonomi  melalui wirausaha (entrpreneurship) yang mandiri. Berdasarkan laporan Global Entrepreneurship Moneter menunjukkan bahwa Singapora telah menciptakan tenaga  handal interpreneur sebesar 2,1 persen pada  tahun  2001  dan  menjadi  7,2  persen  tahun  2005.  Sedangkan  Indonesia  hanya  mampu menghasilkan  0.18  persen  pada  tahun  2006  atau  hanya  memiliki  400.000  dari  jumlah  penduduk sebesar  230  juta.    Selama  ini,  Indonesia  hanya  mampu  mengekspor  TKI  yang  identik  dengan pekerja pembantu rumah tangga atau buruh kasar yang nota bene memiliki kualifikasi pendidikan rendah sehingga cenderung diperlakukan tidak manusiawi.
Ketiga, pendidikan hanya mampu menciptakan lulusan yang cenderung menjadi pegawai negara  saja.  Lulusan  masih  banyak  yang  tidak  memiliki  keterampilan  yang  memadai  yang dibutuhkan  dalam  dunia  kerja.  Bayangkan,  setiap  tahun  Indonesia  memproduksi  sekitar  300.000 sarjana  dari  2.900  perguruan  tinggi.  Dari  sekian  banyak  sarjana  terungkap  bahwa  jumlah pengangguran  terdidik  (lulusan  perguruan  tinggi)  melonjak  tajam  hampir  dua  kali  lipat  dalam empat  tahun  terakhir.  Pada  Februari  2005,  jumlah  penganggur  dengan  pendidikan  universitas masih  385.400  orang.  Empat  tahun  kemudian,  yakni  pada  februari  2009,  jumlahnya  sudah mencapai  626.600  orang.  Angka  ini  bertambah  besar  jika  digabung  lagi  dengan  pengangguran lulusan  diploma  yang  mencapai  486.400  orang.  Meningkatnya  jumlah  pengangguran  intelektual di  Indonesia  diakibatkan  para  sarjana  yang  orientasinya  mencari  kerja,  tapi  bukan  menciptakan pekerjaan  karena  melibatkan  penguasaan  keterampilan  yang  memadai  yang  harus  dimiliki  para sarjana tersebut.
Muhidin Arifin, Fahrizal Akhiruddin : Permasalahan Dalam Reformasi Birokrasi Dalam Sektor Pendidikan
Permasalahan  lain  yang  hingga  kini  belum  dapat  diatasi  secara  serius  adalah ketidakjelasan  arah  kebijakan  pendidikan,  di  satu  sisi  menganut  sistem  desentralisasi  dalam pengertian  menyerahkan  sebagian  kekuasaan  dari  pusat  kepada  daerah,  tetapi  di  sisi  lain pengendalian  kebijakan  masih  tetap  dilakukan  secara  sentralistik  dari  pusat  pemerintahan. Kakaburan  sistem  pengelolaan  pendidikan  tidak  saja  membawa  konsekuensi  logis  pada ketidakjelasan  visi  bersama  dan  program  pendidikan  yang  tidak  diagendakan  dalam  strategi pembangunan  pembangunan  ekonomi  dan  kebudayaan  bangsa,  melainkan  juga  ketidakjelasan kebijakan  antara  pendidikan  berorientasi  pada  pembangunan  daerah  atau  pendidikan  nasional. Nampaknya,  hal  inilah  yang  mendorong  pelaksanaan  pendidikan  sepertinya  berjalan  tanpa  arah yang jelas.
Memang, tidak dapat dipungkiri bahwa di tengah desakan perubahan dewasa ini persoalan pendidikan  tidak  pernah  akan  selesai,  seperti  dijelaskan  oleh  Muhammad  Nuh  bahwa  jangan pernah  berharap  persoalan  pendidikan  akan  selesai.  Maka,  menapaki  tahun  depan,  persoalan masih akan terus mengiringi perjalanan pendidikan di Tanah Air.
Ketiga, masalah sarana dan prasarana sekolah yang diakibatkan oleh kesulitan pemerintah menentukan  jumlah  riil  dana  pendidikan  yang  dibutuhkan  setiap  tahun.  Bahkan  Menteri Pendidikan  dan  Kebudayaan  sendiri  mengakui  bahwa  pendidikan  yang  ada  di  wilayah  timur Indonesia  khususnya  Nusa  Tenggara  Timur  tertinggal  17  tahun  ke  belakang  jika  ditilik  dari  sisi angka  partisipasi  khusus  (APK).  Kenyataan  ini  memberi  isyarat  adanya  disparitas  mutu  yang terjadi  begitu  besar  antara  propinsi-propinsi  di  Indonesia.  Menyadari  berbagai  permasalahan seperti  dikemukakan  di  atas,  tidak  berlebihan  jika  dikatakan  bahwa  kebijakan  pendidikan dilaksanakan  berdasarkan  pengamatan  dangkal  melalui  trial  dan  error  sistem  mencoba-coba  dan salah. Hal inilah yang dimaksudkan oleh Sulistyo dengan kebijakan pendidikan dijalankan tanpa didahului  kajian  teori  yang  mendalam  dan  tidak  didukung  oleh  studi  empiris  tentang  kelayakan dan tingkat akseptabilitasnya. 13
2. Dimensi Kuitural-Fondasionai, dimensi Politik-Kebijakan, dimensi Teknis-Operasional, dan Dimensi Kontekstual Dalam Reoformasi Pendidikan
a. Dimensi Fondasial Kultural
Dimensi  kulturai  berkaitan  dengan  niial,  keyakinan  dan  norma-norma  berkaitan  dengan pendidikan,  sepertl  apa  sekolah  itu?  siapa  guru  itu?  Seberapa  jauh  materi  yang  harus  dipelajari oieh  siswa?  dan,  siapa  Siswa  itu?  Siapa  yang  memiiiki  kekuasaan  untuk  mengontrol  sekolah? Jawaban  atas  pertanyaan-pertanyaan  tersebut  akanmenentukan  gambaran  fungsi  dantanggung
13 Zamroni, “Reformasi Pendidikan Dari Pondasi ke Aksi,” EL TARBAWI , 2016.
jawabserta  peranan  komponen  sekolah:  Kepaia  sekolah,  guru,  pegawai  administrasl,  siswa, bahkan orangtuasiswa. Secara khusus, reformasi pendidikan ditunjukkan oleh perilaku dan peran baru  siswa  khususnya  daiam  proses  belajar  dan  mengajar  di  sekolah.  Perubahan pada  dirl  siswa tersebut  sebagai  hasii  adanya  perubahan  perilaku  pada  diri  guru  daiam  meiaksanakan  proses beiajar mengajar khususnya, dan perubahan ikiim sekolah pada umumnya.
Perubahan perilaku guru merupakan perubahan pada aspek teknis yang dapat disebabkan oleh  aspek  politik.  Namun,reformasi  pendidikan  tidak  lebih  dari  sekadar  dimensi  teknis  dan politik,  meialnkan  harus  meietakkandimensi  kultural  dalam  proses  reformasi.  Sementara  aspek kultural  merupakan  sesuatu  yang  bersifat  relatif  abstrak  dan  sulit  dikendaiikan.  Aspek  kultural dapat  dibangun  dan  dlkembangkan  berdasarkan  nilai-nilai  dan  keyakinan  yang  ada  dalamdunia pendidikan itusendiri. Niiai-niiai dan keyakinan ini merupakan inti dari reformasi pendidikan.
Berkaitan dengan dimensi kultural ini, sekolah harus diperiakukan sebagai suatu institusi yang memiiiki otonomi dan kehidupan (organik), bukan sekadarinstitusi yang meaipa  kan bagian dari  suatu  sistem  yang  besar  (meka  nik).  Sebagaisuatusistemorganik,  sekolah  dilihat sebagaisuatutubuh manusia yang memiliki slfat kompleks dan terbuka yang harus didekati dengan sistemthinking.  Artinya,  dalam  mengelola  sekolah  harus  melihat  sekolah  sebagai  suatu  kesatuan yang utuh, dan harus memper  timbangkan aspek yang lain, sehingga dengan pendekatan sistem thinking  tersebut  dapat  diidentifikasi  struktur,  umpan  balik,  seperti:  a)  keterbatasan  perubahan pendidikan, b) perge  seran sasaran reformasi pendidikan, c)perkem  bangan pendidikan, dan. d) sektor pendidikan yang kurang dijamah. 14
b. Dimensi Politik Kebijakan
Dimensi  politik  berkaitan  dengan  otoritas,  kekuasaan  dan  pengaruh,  termasuk  di dalamnya negosiasi untuk memecahkan konflik-konfiik dan issue-issue pendidikan. Aspek politik dari reformasi pendidikan amat kompleks, karena reformasi memiliki wajah plural yangsatu sama lain saiing berinteraksi. Keberhasilan daiam mengendalikan aspek politik ini ditunjukkan dengan adanya  berbagai  kebijakan  tetapi  satu  kebijakan  dengan  yang  lain  saiing  meiengkapi,  yaitu meningkatkan  kemajuan  pendidikan.  Di  samping  itu  juga,  ditunjukkan  oleh  adanya  serangkaian kebijakan di mana kebijakan yang kemudian meiengkapi kebijakan sebelumnya. Dimensi politik ini tidak sekadar adanya hak-hak politik warga sekolah, kususnya guru dan kepaiasekolah, tetapi memiliki  pengertian  yang  lebih  iuas.  Yakni,  penekanan  pada  adanya  kebebasan  aatau  otonomi sekolah,  khususnya  daiam  kaitan  dengan  masyarakat  sekitarnya.  Dengan  otonomi  yang  dimiiiki sekolah,  keberadaan  sekolah  akan  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  masyarakat
Muhidin Arifin, Fahrizal Akhiruddin : Permasalahan Dalam Reformasi Birokrasi Dalam Sektor Pendidikan
sekitar nya. Sekolah tidak terlaiu menggantungkan pada birokrasi di atas, tetapiseballknya sekolah lebih  bertumpu  pada  kekuatan  masyarakat  sekitar.  Untuk  itu,  keberadaan  pemimpin  iokai disamping kepemimpinan Kepaia Sekolahmerupakan kunci dari keberhasilan sekolah.
Pemimpin lokai, tokoh masyarakat dan kepala sekolah harus  senantlasa memberdayakan [ empowering ]  guru,  antara  lain  dengan  tidak  banyak  memberikan  instruksi  atau  petunjuk melainkan  memberikan  tantangan,  insentif  dan  penghargaandaiammeiaksanakan  misi  sekolah. Keberhasilan  reformasi  pendidikan  ditentukan  oleh  keberhasilan  daiam  memberdayakan  guru, yakni,  guru memiliki  otonomi profesionai  dan kekuasaan  untuk  menentukan  bagaimana  visi  dan misi  sekolah  harus  diujudkan  dalam  praktek  sehari-hari.  Pemberdayaan  guru  Inl  akan memungkinkan mereka memadukan apa yang mereka yakini dengan agenda aksi reformasi.
c. Dimensi Teknik Operasional
Dimensi  teknis  berkaitan  dengan  pengeta  huan  dan  kemampuan  profesional  dan bagai  mana  keduanya  dapat dikuasai  oleh  pendidik.  Dengan  kata  lain,  aspek  teknis  dipusat-kan pada kemauan dankemampuan guaiuntuk melakukan reformasi padadimensi kelas ataumelaksanakan  proses  belajar  mengajar  sebagai-mana  dituntut  oleh  reformasi.  Sudahbarang tentu  hal  ini  menun  tut  adanya  perubahan  perilaku  baik  siswa,  kepala  sekolah  dan  juga  di lingkungan  kantor  pendidikan  selaku  pihak  yang  memiliki  wewenang  untuk  merumuskan kebijakan  pendidikan.  Kemampuan  guru  yang  dituntut  dalam  setiap  reformasi  pendidikan  pada umumnya  adaiah  kemampuan  penguasaan  materl  kuriku  lum  dankemampuan  paedagogik. Orientasi kuri  kulum harus lebih menitikberatkan pada. pengua saan akan konsep-konsep pokok, dan lebih menekankan berbagai hubungan antar konsep  konsep tersebut, serta lebih menekankan pada cara bagaimana pesertadldik menguasai konsep dan hubungan untuk dikaitkan denga realitas kehidupan  masyarakat  dibandingkan  hanya  menguasai  serpihan-serpihan  pengetahuan  dan kumpulan  fakta.  Di  samping  kurlkulum  harus  disempurnakan,  guru  harus  memahami  dan memiliki  motivasi  untuk  mempergunakan  pendekatan  dan  cara  mengajar  yang  sesuai  dengan metode mengajar yang benar. Untuk itu perlu dikembangkan tim kerja yang melibatkan guru dan ahli.  Misal  lewat  MGMP,  seminar,  pelatihan  dan  lewat  media  cetak  dan  eiektronik,  agar  dapat meningkatkan  komunikasi  akademik baik  di kalangan  guru  sendiri  mupun  dengan kalangan  luar sekolah.  Dengan  komunikasi  ini  diharapkan  secara  berkesinambungan  para  guru  akan me  ngembangkan kemampuan dan pegetahuannya sendiri.
d. Dimensi Kontekstual
Pendidikan  tidak  berproses  dalam  suasana  vakum  dan  tertutup,namunterbuka,  senantiasa berinteraksi  dengan  aspek-aspek  lain  yang  berada  di  luar  pendidikan.  Aspek-aspek  lain  tersebut dapat  memiliki  dampak  positif  maupun  negatif  bagi  pendidikan.  Aspek-aspek  tersebut  anatara
Muhidin Arifin, Fahrizal Akhiruddin : Permasalahan Dalam Reformasi Birokrasi Dalam Sektor Pendidikan
lain: a) kepedulian masyarakat terhadap pendidikan, b)perkembangan media massa,dan, c)sistem politik  pemerintahan.  Keberhasilan  reformasi  pendidikan  juga  ditentukan  oehseberapa besardukungan masya rakat. Warga masyarakat, khususnya mereka orangtua siswa yang memiliki kelebihan  dalam  harta  dan  pendidikan  perlu  dilibatkan  dalam  prosesreformasi  sejakawal. Dukungan  masya  rakat  pada  umumnya,  dan  orangtua  siswa  khususnya  tidak  sebatas  dukungan finansial,  tetapi  jauh  lebih  luas.  Termasuk  antara  lain  dukungan  orangtua  siswa  dalam  bentuk partisi  pasi untuk meningkatkan proses pembelajaran. Untuk itu, orangtua siswa khususnya dan tokoh-tokoh  masyarakat  pada  umumnya,  perlu  diajak  memahami  visi  dan  misi  sekolah,  dan mengambil  peran  dalam  melaksanakan  misi  sekolah  sesuai  dengan  keyakinan  dan  kemampuan mereka sendiri.

## 3. Perlunya Reformasi Pendidikan
Terinspirasi  dari  model  reformasi  pendidikan  di  Amerika  Serikat  yang  diawali  dengan kajian  mendalam  tentang  kenyataan  pencapaian  pendidikan  yang  mereka  selenggarakan, nampaknya pendidikan di Indonesia perlu mengadaptasi penglaman  baik (the best practice) yang dilakukan  oleh  negara-negara  lain  di  dunia  termasuk  negara-negara  di  Amerika  dan  Eropa.  Jika reformasi  pendidikan  di  Amerika  dipicu  oleh  adanya  hasil  temuan  yang  berkaitan  dengan  (1) konten  seperti  kurikulum;  (2)  ekspektasi  negara  tentang  tingkat  pengetahuan,  kemampuan,  dan keterampilan yang seharusnya dimiliki oleh pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi; (3)  waktu  yang  dihabiskan  oleh  peserta  didik  di  rumah  dan  di  sekolah;  dan  (4)  temuan  yang berhubungan  pembelajaran,  dalam  hal  ini  tentang  prefesionalisme  guru  dalam  perencanaan  dan pelaksanaan  pembelajaran,  maka  Indonesia  perlu  merumuskan  berbagai  hasil  temuan  sehingga permasalahan  yang  membelenggu  sistem  pendidikan  selama  ini  betul-betul  dapat  teridentifikasi dengan baik secara menyeluruh.
Begitu pula, pengalaman baik sebagian besar negera-negara Eropa yang mengkaji secara bersama-sama  kecenderungan  perubahan  global  yang  membawa  dampak  pada  pelaksanaan restrukturisasi  pendidikan  pada  masing-masing  negara  di  Eropa.  Restrukturisasi  sistem pendidikan  tinggi distimulasi  oleh  empat  fenamena,  yakni  (1)  transformasi  aktivitas  industri,  (2) proses  neoliberalisasi  telah  meningkatkan  arus  mobilitas  tenaga  kerja  yang  berkualitas,  (3) bersatunya  kekuatan  ekonomi  dan  politik  di  Eropa  meningkatkan  arus  kerja  sama  antarnegara dalam berbagai bidang, (4) proses neoliberalisasi berdampak pada memudarnya nation state. 15
Secara internal, berbagai kendala yang dihadapi oleh sektor pendidikan Indonesia menjadi alasan  kuat  tentang  perlunya  melakukan  reformasi  sistem  pendidikan nasional.  Adapun kendala-
15 Yaumi, Reformasi  Sistem  Pendidikan  di  Indonesia:  Suatu  Refleksi  Kritis  Menuju  Perbaikan Kualitas .
Muhidin Arifin, Fahrizal Akhiruddin : Permasalahan Dalam Reformasi Birokrasi Dalam Sektor Pendidikan
kendala yang dimaksud antara lain adalah:
a. Rendahnya mutu pendidikan dan tingginya angka putus sekolah
b. Rendahnya  kesadaran  dan  penguasaan  teknologi  para  pelaku  pendidikan  sehingga  belum dimanfaatkannya secara maksimal ilmu dan teknologi bagi kemajuan pendidikan
c. Belum terciptanya budaya belajar di kalangan masyarakat
d. Profesionalisme  dan  tingkat  kesejahteraan  guru  dan  tenaga  kependidikan  lainnya  yang  masih belum sesuai dengan tantangan peningkatan mutu.
e. Menurunnya  status  kesehatan  dan  gizi  sebagian  peserta  didik  sebagai  dampak  krisis  ekonomi yang mempengaruhi kesiapan mereka untuk belajar
f. Terjadinya  gejala  umum  menurunnya  moral, budi  pekerti,  dan  rasa  toleransi  di  kalangan  peserta didik dan generasi muda. 16

## KESIMPULAN
Reformasi  pendidikan  merupakan  suatu  keharusan.  Sebab,  cara-cara  yang  selama  ini diiaksanakan  dalam  pengelolaan  pendidikan  tidak  akan  dapat  memecahkan  persoalan-persoalan yang muncul saatini. Krisis moneter dan ekonomi yang diikuti oleh krisis politik, kepercayaan dan keamanan,  mempercepat  realisasi  reformasi  pendidikan.  Reformasi  pendidikan  yang  diperiukan bersifat  menyeluruh  dan  mendasar,  menyangkut  dimensi  kultural-fondasional,  politik-kebijakan, teknis-operasional, dan, dimensi kontekstual. Tambal sulam dalam dunia pendidikan saat ini harus dihindarkan,  sebab  hanya  akan  berakibat  menunda  datangnya  bencana  yang  lebih  parah  iagi. Betapapun  Reformasi  merupakan  suatu  keharusan,  tetap  saja  akan  muncul  resistensi  yang menghambat jalannya reformasi.

## SARAN DAN REKOMENDASI
Penyelesaian  permasalahan  pendidikan  nasional  tidak  dapat  dilakukan  dengan  hanya melakukan  perubahan  birokrasi  sistem  kelembagaan  seperti  pemisahan  atau  penyatuan  kembali departemen  dan  kementerian  pendidikan  dan  kebudayaan,  tidak  dapat  juga  dilakukan  dengan penambahan  jumlah  menteri  dan  wakil  menteri,  atau  dengan  rancangan  program  seratus  hari menteri  pendidikan  dan  kebudayaan  karena  semua  itu  belum  dapat  mengungkap  permasalahan pendidikan yang sebenarnya. Oleh karena itu, beberapa rekomendasi berikut ini dipandang dapat mengeluarkan  bangsa  Indonesia  dari  krisis  berkepanjangan  yang  membawa  dampak  pada rendahnya daya saing bangsa ini terhadap bangsa-bangsa lain di dunia. Adapun rekomendasi yang
16 Fasli  Jalal  dan  Dedi  Supriadi, Reformasi  Pendidikan  dalam  Konteks  Otonomi  Daerah (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2001), h. 61.
Muhidin Arifin, Fahrizal Akhiruddin : Permasalahan Dalam Reformasi Birokrasi Dalam Sektor Pendidikan
dimaksud adalah:
Pertama,  pembentukan  komisi  nasional  untuk  kemajuan  pendidikan  yang  bertugas mengkaji  secara  mendalam  berbagai  permasalahan  pendidikan  yang  selama  ini  membelenggu bangsa  ini  sekaligus  merumuskan  solusi  penyelesaiannya.  Komisi  ini  bertugas  melakukan  riset tentang  kelemahan  dan  kelebihan  mulai  dari  aspek  konten,  tercapainya  target  dan  harapan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan sampai pada restrukturisasi sistem sekolah termasuk waktu yang digunakan untuk pelaksanaan proses belajar serta yang berhubungan langsung dengan proses pembelajaran.
Kedua, pemberian kewenangan dalam desentralisasi pendidikan perlu diperluas termasuk dalam  mengembangkan  kurikulum,  manajemen  berbasis  sekolah,  dan  sistem  perekrutan  tenaga pendidik  dan  kependidikan  harus  berdasarkan  kebutuhan  satuan  pendidikan  tetapi  tetap  berada dalam  pengawasan,  monitoring  dan  evaluasi  dari  pemerintah  daerah.  Pengembangan  Kurikulum Tingkat  Satuan  Pendidikan  (KTSP)  tidak  berbasis  pada  satuan  pendidikan,  melainkan  sudah dirancang  hampir  keseluruhan  dari  konten  dan  struktur  kurikulum  itu  sendiri  secara  sentralistik oleh  pemerintah  pusat.  Satuan  pendidikan  hanya  diberi  kewenangan  dalam  membuat  indikator yang  sebenarnya  sudah  terjabarkan  dalam  standar  kompetensi  dan  kompetensi  dasar  yang diberikan  oleh  pemerintah  pusat.  Akibatnya,  kreativitas  guru  tidak  berkembang  dan  cenderung mengabaikan tuntutan kompetensi dan keprofesionalitanya.
Ketiga,  aspek  pembiayaan  sebagaimana  diamanahkan  dalam  undangundang  nomor  20 tahun  2003  tentang  sistem  pendidikan  nasional  harus  segera  direalisasikan.  Dana  pendidikan selain  gaji  pendidik  dan  biaya  pendidikan  kedinasan  dialokasikan  minimal  20%  dari  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

## DAFTAR PUSTAKA
Halevy,  Eva  Etzioni.  Demokrasi  &  Birokrasi:  Sebuah  Dilema  Politik.  Yogyakarta:  Metapena Institute, 2011.
Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3.
Jalal,  Fasli,  dan  Dedi  Supriadi.  Reformasi  Pendidikan  dalam  Konteks  Otonomi  Daerah.
Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2001.
Jones,  C.  O.  “American  Politics  And  The  Organization  Of  Energy  Decision  Making.”  Annual Review of Energy 4, no. 1 (1979).
Junaid, Hamzah. “Sumber, Azas dan Landasan Pendidikan (Kajian Fungsionalisasi secara makro dan mikro terhadap rumusan kebijakan pendidikan nasional).” Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman 7, no. 2 (2012).
Kiwang,  Amir  Syarifudin,  David  B.  W.  Pandie,  dan  Frans  Gana.  “Kebijakan  Publik  dan
Efektivitas Organisasi.” Jurnal Kebijakan Publik 5, no. 3 (4 September 2014). Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda karya, 2017. Yaumi,  Muhammad  (2017)  Reformasi  Sistem  Pendidikan  di  Indonesia:  Suatu  Refleksi  Kritis Menuju  Perbaikan  Kualitas.  Discussion  Paper.  Fakultas  Tarbiyah  dan  Keguruan  UIN Alauddin Makassar.
Rahardjo,  Didit  Putra  Erlangga.  “Rapor  Merah  untuk  Pendidikan  di  Kota  Bandung.”
KOMPAS.com
(blog),
2012.
https://edukasi.kompas.com/read/2011/12/27/16432084/Rapor.Merah.untuk.Pe%20ndidik an.di.Kota.Bandung.
Ratna,  Nyoman Kutha.  Metodologi  Penelitian:  Kajian  Budaya  Dan  Ilmu  Sosoal  Humaniora  Pad Umumnya. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta, 2012.
Thoha, Miftah. Birokrasi & Dinamika Kekuasaan. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014. Zamroni. “Reformasi Pendidikan Dari Pondasi ke Aksi.” EL TARBAWI, 2016.
Zed, Mestika. Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.