SULTAN JURISPRUDENCE
Jurnal Riset Ilmu Hukum

## SULTAN JURISPRUDANCE: JURNAL RISET ILMU HUKUM
Volume 2 Nomor 2, Desember 2022, hlm. (159-169) Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia P-ISSN: 2798-5598 | e-ISSN: 2798-2130 https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jurisprudence/index
Perlindungan Hukum terhadap Tanah Adat Suku Bugis/ Tolotang di Kabupaten Sidenreng Rappang
Heril Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Jl. Perintis Kemerdekaan Km 10 Tamalanrea, Makassar, Sulawesi Selatan Email: heril.nh98@gmail.com

## Andi Suriyaman M Pide
Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Jl. Perintis Kemerdekaan Km 10 Tamalanrea, Makassar, Sulawesi Selatan Email: rirymosaja@yahoo.com

## Sri Susyanti Nur
Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Jl. Perintis Kemerdekaan Km 10 Tamalanrea, Makassar, Sulawesi Selatan Email: srisusyanti23@gmail.com
DOI: http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v1i2.
Info Artikel
|Submitted : 27 Juli 2022
|Revised : 11 Oktober 2022 |Accepted : 16 Oktober 2022
How  to  cite:  Heril, Andi  Suriyaman  M  Pide,  Sri  Susyanti  Nur, “ Perlindungan Hukum  terhadap  Tanah  Adat  Suku  Bugis/ Tolotang di  Kabupaten  Sidenreng Rappang ”, Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum , Vol. 2 No. 2, (Desember, 2022), hlm. 159-169.

## ABSTRACT:
The  Towani  Tolotang  people  still  retain  their  beliefs  from  their  ancestors,  even  though  living  in modern  times  today  they  are  able  to  prove  their  existence  by  consistently  maintaining  their  religious  and cultural  activities.  Land  is  very  important  for  the  Towani  Tolotang  people  because  the  land  is  not  only  a place  to  live  and  grow  crops,  but  as  a  place  to  carry  out  religious  or  customary  activities  carried  out throughout their existence. This research will examine the legal protection of land from Towani Tolotang in Sidenreng Rappang Regency. This type of research is empirical legal research, data sources are primary and secondary data and are analyzed descriptively. The results of the study found that preventive legal protection of  towani  Tolotang  customary  land  until  now  has  not  existed,  either  the  land  registration  or  the recognition/regional  regulations  that  protect  the  Towani  Tolotang  customary  land.  However,  physical control of the land has been carried out from hundreds of years by their ancestors and there is recognition by the  surrounding  community  of  the  control.  The  land  that  has  strong  legal  evidence  in  this  case  the  land certificate is the lands of the Towani Tolotang community which are used individually. The second type of legal protection is  repressive, although the Towani Tolotang and Islamic people coexist in Amparita Lama (Amparita Village, Toddang Pulu Village, Arateng Village and Baula Village) they have different problem solving. In the Towani Tolotang society those who have disputes such as land can settle in Uwa' or Uwatta' which  is  the  highest  class  among  them.  It  was  the  fatwa  of  Uwa'  or  Uwatta'  that  was  made  legal  by  the Towani Tolotang people. Meanwhile, when the community is both Islamic or Islamic with Towani Tolotang, the dispute will be resolved in the village of the community or even can go to court in Sidenreng Rappang Regency.
Keyword : Legal Protection, Customary Lands, Towani Tolotang

## ABSTRAK:
Masyarakat Towani Tolotang masih mempertahankan kepercayaannya dari nenek moyang mereka,  meski  hidup  di  zaman  modern  sekarang  ini  mereka  mampu  membuktikan  eksistensi mereka  dengan  konsisten  menjaga  kegiatan  keagamaan  dan  budaya  mereka.  Tanah  sangatlah penting  bagi  masyarakat Towani  Tolotang dikarenakan    tanah  bukan  hanya  sebagai  tempat bermukim dan bercocok tanam saja, tetapi sebagai tempat menjalankan kegiatan keagamaan atau adat  yang  dilakukan  sepanjang  keberadaan  mereka.  Penelitian  ini  akan  mengkaji  terkait perlindungan hukum terhadap tanah dari Towani Tolotang di Kabupaten Sidenreng Rappang. Tipe penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  empiris,  sumber  data  adalah  data  primer  dan  sekunder serta dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian  menemukan bahwa perlindungan hukum secara preventif  terhadap  tanah  adat Towani  Tolotang sampai  saat  ini  belum  ada,  baik  dilakukannya pendaftaran  tanah  ataupun  pengakuan/peraturan  daerah  yang  melindungi  tanah  adat Towani Tolotang .  Namun  penguasaan  tanah  secara  fisik  telah  dilakukan  dari  ratusan  tahun  oleh  nenek moyang  mereka  dan  adanya  pengakuan  oleh  masyarakat  sekitar  tentang  penguasaan  tersebut. Adapun tanah  yang  memiliki  bukti  hukum  yang  kuat  dalam  hal  ini  sertifikat  tanah  ialah  tanah- tanah  masyarakat Towani  Tolotang yang  digunakan  secara  individu.  Jenis  perlindungan  hukum kedua  ialah  represif,  meski  masyarakat Towani  Tolotang dan  Islam  berdampingan  hidup  di Amparita  Lama  (Kelurahan  Amparita,  Kelurahan  Toddang  Pulu,  Kelurahan  Arateng  dan Kelurahan Baula) mereka memiliki penyelesaian masalah yang berbeda. Dalam masyarakat Towani Tolotang mereka  yang  memiliki  sengketa  seperti  pertanahan  dapat  menyelesaian  di Uwa’ atau Uwatta’ yang  merupakan  golongan  tertinggi  di  antara  mereka.  Fatwa  dari Uwa’ atau Uwatta’ lah yang dijadikan hukum oleh masyarakat Towani Tolotang. Sedangkan ketika masyarakat keduanya merupakan  Islam  atau  Islam  dengan Towani  Tolotang sengketa  akan  diselesaiakan  di  kelurahan masyarakat tersebut atau bahkan bisa ke pengadilan di Kabupaten Sidenreng Rappang.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Tanah Adat, Towani Tolotang

## Pendahuluan
Van Vollen hoven mengklasifikasikan    Indonesia  menjadi 19  lingkungan  hukum  adat 1 di antaranya;
1. Bali dan Lompok (beserta Sumbawa Barat) 2. Daerah-daerah  Swapraja  Solo,  dan Yogyakarta 3. Aceh
4. Tanah Gayo, Alas dan Batak Beserta Nias 5. Daerah Minangkabau (beserta Mentawai) 6. Sumatra Selatan 7. Jawa Barat
8. Jawa  Tengah  dan  Timur  (beserta Madura)
9. Daerah Melayu
10. Bangka dan Belitung 11. Kalimantan (Tanah Dayak) 12. Minahasa 13. Sulawesi Selatan
14. Gorontalo 15. Maluku, Ambon 16. Daerah Toraja 17. Irian
18. Kabupaten Ternate
19. Kepulauan Timor
Di Sulawesi salah satu suka yang hidup di zaman modern ini yang cukup eksis  adalah  suku  Bugis  atau To  Ugi . Suku Bugis ini merupakan suku asli dari tanah  Sulawesi  terkhususnya  pada wilayah  Sulawesi  Selatan(Sulsel).  Di Sulawesi  Selatan  masyarakat  Bugis tersebar  di  berbagai  Kabupaten/Kota seperti  di  Bone,  Luwu,  Makassar, Soppeng  Parepare  dan  Sidenreng Rappang.
Orang-orang Bugis terkenal memiliki  banyak  nilai-nilai  dan  kearifan budaya  yang  dipegang  teguh  yang diwariskan    dari  generasi  ke  generasi dan  menjadi  pandangan  hidup  oleh
1 Andi  Suriyaman  Mustari  Pide, Hukum Adat  Dahulu,  Kini  dan  Akan  Datang (Jakarta: KENCANA, 2015). hlm 12.
mereka. 2 Kegigihan  mereka  dalam menjalankan tradisi/nilai yang dipercayainya dituangkan dalam pandangan  hidup  sehari-hari,  yang senangtiasa  mereka  pelihara  di  mana pun  mereka  bermukim  atau  berada. Keuletan  tersebut  menjadikan To  Ugi dikenal suku yang khas dan unik Salah  satu  wilayah  suku  Bugis yang  ada  di  Sulawesi  Selatan,  sampai saat  ini  yang  memiliki  adat  yang  kuat ada  di  Kabupaten  Sidenreng  Rappang, atau  biasa  disingkat  Sidrap  oleh masyarakat  Sulawesi.  Di  Kabupaten Sidenreng  Rappang  terdapat  komunitas suku  Bugis Tolotang.  Tolotang yang  ada di  Kabupaten  Sidenreng  Rappang dibedakan menjadi dua komunitas, yang pertama Towani  Tolotang dan Tolotang Benteng namun  dalam  tulisan  ini  akan fokus membahas Towani Tolotang . Towani Tolotang merupakan komunitas  suku  Bugis  yang  memiliki sistem  kepercayaan  adanya  tuhan  yakni “Dewata  Sewwae” 3 (sebutan  tuhan  yang tunggal  dalam  kepercayaan  mereka).  Di Kabupaten  Sidenreng  Rappang Towani Tolotang bermukim  di  Amparita,
Kecamatan Tellu Limpoe, namun seiring perkembangannya Towani Tolotang menyebar diberbagai tempat di Kabupaten Sidrap, seperti di Kecamatan Watang  Pulu,  Kecamatan  Wattang Sidenreng,  Kecamatan  Panca  Lautang dan  Kecamatan  Baranti.  Saat  ini Towani Tolotang digolongkan  dalam  agama Hindu,  sebagaimana  yang  tercantum dalam  Keputusan  Dirjen  Bimas  Hindu dan Budha No.2/ 1966 yang disempurnakan  dengan  keputusan  No.
2 Ayatullah.  Humaeni, Etnis  Bugis  Di Banten. (Banten:  LP2M  UIN  SHM  Banten,  2016). hlm 1.
3 La  Ode  Machdani  Afala, Rezim  Adat Dalam Politik Lokal, Komunitas Adat Towani Tolotang Dalam Arena Politik Lokal , UB Press (Malang: 2019, 2019). hlm 113.

## 6/  1966.
4 Mengingat  juga  bahwa  dalam pasal  1  UU  PNPS  No  1  Tahun  1965 tentang  Pencegahan  Penyalahgunaan dan/atau  Penodaan  Agama, 5 yang berbunyi  bahwa  "Agama-agama  yang dipeluk  oleh  penduduk  di  Indonesia ialah  (1)Islam;  (2)Kristen;  (3)Katolik; (4)Hindu;  (5)Budha  dan  Khong  Hu  Cu ( Confusius )".  Namun  secara  keagamaan masyarakat Towani  Tolotang tetap melakukan kepercayaannya
sebagaimana  yang  dilakukan  oleh leluhur-leluhur mereka sampai saat ini.
Secara  historis,  komunitas  adat Towani  Tolotang adalah  kelompok masyarakat  yang  pada  awalnya  berasal dari  Kerajaan 6 Wajo  (Sekarang  menjadi Kabupaten  Wajo),  tepatnya  di  Desa Wani .  Mereka  telah  menetap  di  sana secara  turun-temurun  sejak  nenek moyang  orang  Bugis  hidup  di  tanah Sulawesi.  Kisaran  pada  abad  ke-17, kerajaan  Wajo  yang  kala  itu  dipimpin oleh Raja Wajo Peta La Sangkuru Arung Matoa  IV  ditaklukkan  oleh  pasukan Sultan  Alauddin  dari  kerajaan  Gowa. Penaklukan  tersebut  menyebabkan  Raja Wajo  harus  mengikuti  kehendak  Sultan Alauddin  untuk  menglslamkan  dirinya. Penglslaman  Raja  Wajo  telah  menandai akan hadirnya  sebuah era baru di mana masyarakat Wajo yang berada di bawah kekuasaan  Kerajaan  Wajo  turut  masuk Islam.  Raja  Wajo  pada  saat  itu memaklumatkan kepada seluruh penduduk  kerajaan  supaya  masuk  ke agama  yang  baru  dianutnya.  Dalam tradisi  Bugis, titah raja  adalah  amanah yang  harus  dipatuhi  dan  diikuti sehingga  banyak  orang  Wajo  masuk
4 Sugiarti,  “Dinamika  Komunitas  Hindu Towani Tolotang Di Sulawesi Selatan.,”
Purwadita :  Jurnal  Agama  Dan  Budaya 4,  no.  1
(2020): 25.
5 Penetapan  Presiden,  “Penetapan
Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  1/PNPS Tahun  1965  Tentang  Pencegahan  Penyalagunaan dan/atau Pedoman Agama” (1965).
6 Afala, Rezim  Adat  Dalam  Politik  Lokal, Komunitas  Adat  Towani  Tolotang  Dalam  Arena Politik Lokal . hlm 104.
Islam. Namun, proses Islamisasi itu tidak diterima  begitu  saja  oleh  seluruh masyarakat Wajo. Dari kejadian tersebut masyarakat Wani yang  dipimpin  oleh I Pabbere  dan  I  Goliga  menuju  ke  arah selatan  menuju  Kerajaan  Sidenreng  dan kemudian  mereka  di  terima  di  sana tepatnya di Amparita.
Istilah Towani  Tolotang 7 berasal dari  dua  kata,  yaitu Towani yang  terdiri dari  kata To (orang)  dan Wani (nama daerah  asal  yang  berada  di  wilayah kerajaan  Wajo)  yang  berarti  orang wani . Sedangkan kata Tolotang terdiri dari dua kata To (orang) dan Lotang (selatan) yang berarti  orang  yang  berada  di  bagian selatan, yaitu sebuah daerah yang berada di  sebelah  selatan  kerajaan  Sidenreng
Rappang (Kabupaten Sidenreng Rappang)  yang  merupakan  wilayah Amparita. Towani  Tolotang adalah  nama ajaran (kepercayaan tradisional) sekaligus nama pengikutnya (komunitas masyarakat). Penyebutan Towani
Tolotang saat  ini  merupakan  nama pengikut  kepercayaan  yang  dikaitkan dengan  nama  tempat  di  mana  mereka bermukim.
Towani Tolotang masih mempertahankan  budaya  dan  tradisi yang dianutnya sejak ratusan tahun lalu dan  memiliki  berbagai  tempat  upacara keagamaan/adat di Kabupaten Sidenreng  Rappang,  seperti Parinyameng dan Ajakkangeng’ yang ada di Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidrap tempat ia  bermukim.  Namun  tanah  tersebut tidak  memiliki  bukti  kepemilikan  yang kuat,  seperti  adanya  pengakuan  dari pemerintah  setempat  ataupun  bukti berupa  setifikat  kepemilikan.  Tanah- tanah  tersebut  hanya  dikuasai  oleh masyarakat Towani Tolotang secara turun temurun serta adanya pengakuan secara lisan oleh masyarakat setempat.
Tidak  adanya  bukti  kepemilikan yang kuat sehingga terjadi permasalahan terkait  tanah  adat  dari Towani  Tolotang .
Seperti  yang  ada  di  Kelurahan  Baula, Kecamatan  Tellu  Limpoe  (termaksud kawasan  Amparita  Lama),  Situs  yang berupa kuburan leluhur milik masyarakat Towani Tolotang ini bersengketa  dengan  milik  keluarga Mustafa Mungkar terkait batas kepemilikan. Informasih yang didapatkan  bahwa  tanah  tersebut  telah dibeli  oleh  salah  satu  toko  ada Towani Tolotang yakni Uwa’ Eja.  Namun menurut  Abdul  Mufid  selaku  ahli  waris tanah  tersebut  tidak  dibelih  secara keseluruhan,  melainkan  hanya  tanah kuburan  saja.  Terkait  bukti  pembelian tidak  ada  hitam  diatas  putih  dan Uwa’ Eja  telah  meninggal  sehingga  tidak  ada bukti yang dimiliki oleh Towani Tolotang. Dengan  upacara  keagamaan  dan adat  yang  masih  eksis  sampai  saat  ini membuktikan  bahwa  betapa  pentingnya tanah  bagi  masyarakat Towani  Tolotang yang berdiam di Amparita. Tanah bukan hanya  sebagai  tempat  bermukim  dan bercocok  tanam  saja  tetapi  sebagai tempat
menjalankan
kegiatan
keagamaan  atau  adat  yang  dilakukan sepanjang  keberadaan  mereka.  Perluh ditegaskan  bahwa  tanah  adat  yang dimiliki  oleh  masyarakat Tolotang bukanlah tanah  yang  bersifat  tanah ulayat, tapi tanah yang dimaksud dalam penelitian ini ialah tanah adat yang telah beralih  jadi  hak  milik  secara  individu namun  dilain  sisi  masih  ada  tanah  adat yang digunakan secara besama-sama.

## Metode Penelitian
Tipe  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  yaitu  penelitian hukum empiris, suatu metode penelitian yang  berfungsi  untuk  dapat  melihat hukum  di  lingkungan  masyarakat. 8
Karenanya  penelitian  ini  akan  mengkaji perlindungan  hukum  terhadap  tanah
8 Irwansyah, Penelitian  Hukum,  Pilihan Metode  &  Praktik  Penulisan  Artikel ,  Ahsan  Yunu (Yogyakarta:  Mirra  Buana  Cakrawala,  2021).hlm 174.
adat  milik Towani  Tolotang di  Sidenreng Rappang. Sumber data dalam penelitian ini ada dua, pertama data primer yang di peroleh  melalui  wawancara  langsung dan  kedua  data  sekunder  di  mana  data ini bersumber dari Undang-Undang dan jurnal hukum. Kemudian data-data yang telah diperoleh akan dianalisis mengunakan  teknik  analisis  deskriptif, maksudnya seluruh data yang diperoleh dalam  penelitian  ini  akan  dianalisis dengan cara mendeskripsikan data yang didapatkan.

## Pembahasan Teori Perlindungan Hukum
Philipus M. Hadjon mengemukakan  bahwa  perlindungan hukum  dapat  digolongkan  atas  dua, pertama  perlindungan  hukum  yang bersifat
preventif dan kedua perlindungan  hukum  represif. 9 Menurut Philipus M. Hadjon bahwa
perlindungan  hukum  preventif  adalah memberi  kesempatan  kepada  rakyat untuk  mengajukan  keberatan  (inspraak) atau  pendapatnya,  sebelum  suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang  definitif.  Perlindungan  hukum  ini pada  hakikatnya  bertujuan  untuk mencegah terjadinya suatu sengketa atau masalah dalam masyarakat. Perlindungan  hukum  yang  kedua menurut  Hadjon  ialah  represif,  dalam bukunya  menjelaskan  bahwa  represif bertujuan untuk mengatasi sengketa.
Senada  dengan Hadjon,  Muchsin juga membagi dua macam perlindungan hukum;
1) Perlindungan hukum preventif ialah perlindungan  yang  diberikan  oleh pemerintah  dengan  maksud  untuk mencegah  sebelum  terjadinya  suatu
9 Hadjon,  Philipus  M. Perlindungan Hukum  Bagi  Rakyat  Di  Indonesia  Sebuah  Studi Tentang  Prinsip-Prinsip,  Penanganannya  Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara . Surabaya, 1987, hlm 4.
pelanggaran/permasalahan.  Hal  ini dapat  dijumpai  dalam  kebijakan atau aturan perundang-undangan di Indonesia,  dengan  maksud  untuk mencegah suatu pelanggaran terjadi serta  memberikan  pedoman  atau batasan-batasan  kepada  masyarakat dalam memanifestasikan kewajibannya. 2) Sedangkan  perlindungan  hukum bersifat represif merupakan perlindungan  final,  dalam  bentuk sanksi  seperti  penjara,  denda,  serta hukuman  tambahan  yang  diberikan apabila  sudah  terjadi  sengketa  atau telah dilakukan suatu pelanggaran.
Adapun  perlindungan  hukum
preventif yang dimaksud dalam kepenulisan  ini  perlindunahn  hukum berupa  sertifikat  ataupun  pengakuan dari pemerintah. Sedangkan perlindungan  hukum  represif  yang dimaksud  ialah  penyelesaian  sengketa melalui toko adat, pemerintah kecamatan/kelurahan atupun
pengadilan.
Perlindungan  Hukum  Tanah  Adat

## Towani Tolotang
Setelah  terusir  di  Kerajaan  Wajo sekitar  abad  ke-17 Towani  Tolotang 10 yang  dipimpin  dua  tokoh  perempuan yang  bernama  I  Pabbere  dan  I  Galigo mereka  menuju  ke  Selatan,  tepatnya megarah ke Kerajaan Sidenreng. Kala itu Kerajaan  Sidenreng  di  pimpin  oleh Adatuang  La  Patiroi  dan  menerima kelompok  tersebut  di  wilayahnya tepatnya  di  Amparita  dan  sampai  saat ini  mereka  masih  bermukim  di  wilayah tersebut.  Pada  saat  ini  masyarakat menyebut  Amparita  dengan  sebutan Amparita  Lama  di  mana  secara administrasi  terbagi  menjadi  empat
10 Afala, Rezim  Adat  Dalam  Politik  Lokal, Komunitas  Adat  Towani  Tolotang  Dalam  Arena Politik Lokal . hlm 104.
kelurahan  yakni  Kelurahan  Amparita, Kelurahan  Baula,  Kelurahan  Toddang
Pulu dan Kelurahan Arateng, Kecamatan Tellu Limpoe. Namun seiring perkembangan  zaman Towani  Tolotang telah tersebar di berbagai
desa/kelurahan  di  Sidenreng  Rappang bahwkan  di  berbagai  Kota/Kabupaten yang  ada  di  Sulawesi,  namun  tempat yang diidentikkan dengan mereka yakni di  Amparita  Lama.  Berikut  ini  jumlah masyarakat Towani  Tolotang yang bermukim di Amparita Lama berdasarkan  densus  penduduk  tahun 2020.
Tabel 1. Jumlah Towani Tolotang (Hindu), Amparita  Lama,  Kecamatan  Tellu Limpoe Tahun 2021 11 ; Kelurahan Jumlah Amparita 2.516 Arateng 762 Toddang Pulu 2.018 Baula 1.063 Total 6.359
Sumber;  Kecamatan  Tellu  Limpoe  Dalam  Angka Tahun 2021, Kab. Sidenreng Rappang
Seiring  waktu  tanah-tanah  di Amparita kini beralih menjadi hak milik pribadi,  hal  ini  dibuktikan  dengan kepemilikan  sertifikat  tanah  yang dimiliki  oleh  masyarakat.  Namu    dilain sisi  masih  ada  tanah  yang  dikuasai secara  komunal  oleh  masyarakat Towani Tolotang yang digunakan untuk upacara- upacara adat ataupun keagamaan.
Masyarakat Towani Tolotang memiliki  adat  dan  kepercayaan  yang sampai  saat  ini  depegang  teguh  oleh para penganutnya. Walaupun digolongkan  dalam  Agama  Hindu  pada kenyataannya Towani Tolotang
melakukan  upacara  keagamaan  berbeda dengan  Hindu  pada  umumnya,  mereka
11 Kecamatan  Tellu  Limpoe, Kecamatan Tellu Limooe Dalam Angka Tanhun 2021 (Sidenreng Rappang: 2021, 2021).
tetap  melakukan  keagamaan  mereka sesuai  ajaran  para  leluhurnya.  Dalam kegiatan  keagamaan  ataupun  adat Towani  Tolotang mereka  melakukan  di berbagai  tempat,  menurut Uwa’ Samang setidaknya  ada  lima  tempat  yang  wajib bagi  masyarakat Towani  Tolotang di antaranya adalah;
1. Parinyameng
2. Ajakkangeng’
3. Otting
4. Ajjareng
5. Situs di Wajo
Dari  lima  tempat  diatas  di  mana Parinyameng,  Ajakkangeng’ dan Otting terdapat  di  Kabupaten  Sidenreng Rappang, Ajjareng terletak  di  Kota Parepare  dan  terdapat  situs-situs  di Kabupaten  Wajo  yang  sampai  saat  ini masih dikunjungi.
Tempat  bermukimnya Towani Tolotang terdapat  masyarakat  penduduk asli  Amparita  yang  beragama  Islam. Mereka hidup berdampingan dan hanya batas pagar yang membatasi
rumah/tanah  mereka,  meski  memiliki perbedaan  dari  segi  kepercayaan, nyatanya  sejak  ratusan  tahun  lalu  sejak masa  kerajaan  Sidenreng  mereka  hidup berdampingan  hingga  sekarang  ini. Sehingga  pengunaan  lahan  secara bersama  pun  tak  dapat  dihindari, bahkan kegiatan budaya antara keduanya  mengalami  akulturasi,  seperti kegiatan  adat Mappadendang yang dilakukan secara bersama-sama.
Secara  garis  besar  tanah  yang digunakan  oleh  masyarakat Towani Tolotang di Amparita Lama pada saat ini terbagi adat tiga;
1. Tanah  yang  digunakan  secara komunal  oleh  masyarakat Towani Tolotang , 2. Tanah  yang  digunakan  secara bersama-sama ( Towani Tolotang /Hindu  dan  masyarakat
Islam),
3. Tanah  yang  digunakan  secara individu.
Pada  jenis  tanah  yang  pertama, tanah  yang  digunakan  secara  komunal oleh  masyarakat Towani  Tolotang di tempat mereka bermukim  di Kecamatan Tellu  Limpoe,  Kabupaten  Sidenreng Rappang  terdapat  dua  tempat  yang dikuasai secara komunal yakni
Parinyameng dan Ajakkangeng’ .  Kedua tanah tersebut digunakan untuk kegiatan keagamaan  dan  adat  mereka,  seperti  di Parinyameng pada  tiap  tahunnya.  Di Parinyameng terdapat kuburan I
Pabbere  salah  satu  tokoh  perempuan yang  memimpin  masyarakat  Wani keluar dari Kerajaan Wajo kali itu. Pada tiap  tahunnya  masyarakat Towani Tolotang datang untuk Sipulung , berziara ke  makam  I  Pabbere  dan  memohon perlindungan  kepada Dewa  SeuwaE (Tuhan  Yang  Maha  Esa).  Sedangkan  di Ajakkangeng’ terdapat  situs Towani Tolotang yang  berupa  kuburan  yang dikunjungi  tiap  tahunnya, Ajakkangeng’ terletak  di  kawasan  hutan  lindung Kabupaten Sidenreng Rappang.
Menurut Uwa’ Samang  (Pemangku adat Towani  Tolotang )  bahwa  saat Parinyameng dan Ajakkangeng’ tidak memiliki  bukti  kepemilikan  seperti sertifikat  ataupun  pengakuan  secara tertulis oleh pemerintah kelurahan/kecamatan. Namun
penguasaan  dan  penggunaan  sejak ratusan  tahun  lalu  telah  dilakukan  oleh masyarakat Towani Tolotang serta adanya pengakuaan secara lisan oleh masyarakat sekitar.  Pada  saat  ini Towani  Tolotang sedang  berjuang  untuk  mendapatkan legalisasi  dari  pemerintah,  di  mana Ajakkangeng’ yang  terletak  di  kawasan hutan  lindung  Kabupaten  Sidenreng Rappang  diajukan  ke  Dinas  Kehutanan Provemsi  Sulawesi  Selatan  untuk dijadikan  hutan  adat.  Tetapi  terdapat kendala  di  mana Towani  Tolotang harus memiliki  lembaga  adat  yang  disahkan oleh  pemerintah  Kabupaten  Sidenreng Rappang,  sedangkan  secara  struktural masyarakat Towani  Tolotang tidak memiliki lembaga adat yang jelas seperti
masyarakat  adat  lainnya  yang  ada  di Indonesia,  seperti  masyarakat  adat Kajang  yang  ada  di  Kabupaten Bulukumba.
Masyarakat  Adat  Kajang  terletak  di Desa Tana  Toa ,  pada  masyarakat  Adat Kajang  terdapat Ammatoa 12 yang  dalam kapabilitasnya  sebagai  ketua  adat  yang memiliki  tanggungjawab  melaksanakan Pasang  ri Kajang .  Dalam  melaksanakan Pasang  ri Kajang , Ammatoa dibantu  oleh Karaeng  Tallua untuk  mejalankan  roda pemerintahan.  Terdapat  juga Ada' Limaya ( ri  Loheya dan ri  Kaseseya )  yang berperan mengurus adat, dimana terdiri lima Galla, yang pertama; Galla  Kajang kedua; Galla      Lombo ,      ketiga; Galla Anjuru keempat; Galla Pantama dan yang terakhir; Galla      Puto ,  masing-masing Galla memiliki  tanggungjawab  yang berbeda-beda.
Sedangkan  masyarakat Towani Tolotang mengenal  adanya Uwa’ atau
Uwatta’ yang  merupakan  pimpinan tertinggi dari kelompok-kelompok masyarakat Towani  Tolotang .  Dalam masyarakat Towani  Tolotang , Uwa’ merupakan lambang dalam pengambilan keputusan  tertinggi  bagi  mereka. 13 Fatwah  tersebut memliki  pandangan bagi  kepercayaan  masyarakat  tentang arah hidup secara bersama-sama, artinya dalam  segala  pengambilan  keputusan merupakan
representasi dari masyarakat yang menganut kepercayaan
Towani  Tolotang . Uwa’ atau Uwatta’ ini ditentukan  dari  garis  keturunan  dan telah  terbuka  seperti  dapat  menempuh pendidikan  dan  bahkan  menempati posisi strategis dilingkup pemerintahan.
Terkait  peralihan  hutan  negara menjadi  hutan  adat  tertuang  di Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  Tahun
12 Hafid,  Abdul. Ammatoa  Dalam Kelembagaan  Komunitas  Adat  Kajang .  Raodah.
Makassar: 2013, 2013. hlm 34-35.
13 Alfiansyah,  “Perilaku  Politik  Towani Tolotang  Di  Amparita  Kabupaten  Sidenreng Rappang.,”  ETNOSIA :Jurnal  Etnografi  Indonesia 3, no. 2 (2018): 184.
2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan 14 yang tercantum pada pasal 233-243.    Pada  pasal  233  ayat  pertama menyatakan  bahwa  hutan  adat  dapat berasal  dari;  pertama hutan  Negara  dan yang  kedua  bukan  hutan  Negara. kemudian  untuk  melaksanakan  PP tersebut  terbitlah  Peraturan  Menteri Lingkungan  Hidup  Dan  Kehutanan Republik  Indonesia  Nomor      9      Tahun 2021  Tentang  Pengelolaan  Perhutanan Sosial  yang  secara  detail  pengajuan hutan  Negara  menjadi  hutan  adat  yang adapat  dilihat  pada  pada  pasal  62-75. Dalam  Permen  tersebut  memuat  secara detail berkas-berkas yang harus disiapkan  oleh  masyarakat  adat  yang ingin  memohon  ketika  hutan  Negara dialihkan mejadi hutan adat.
Pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup  Dan  Kehutanan  tersebut  sangat jelas  bahwa,  pengajuan  permohonan dilakukan  oleh  pemangku  adat  kepada Menteri  hal  ini  tertuang  pada  pasal  65. Kemudian  lebih  detail  lagi  pasal  ini menjelaskan  tembusan  permohonan tersebut  melalui  empat  lebaga,  pertama kepada  Bupati  atau  Waliko,  kedua organisasi  perangkat  daerah  provinsi bidang  lingkungan  hidup  dan/atau kehutanan,  yang  ketiga  organisasi perangkat  daerah  kabupaten/kota  yang membidangi  lingkungan  hidup  dan terakhir  dapat  melalui  unit  pelaksana teknis  terkait  Kementerian  Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 15 Tanah  di Parinyameng yang  berada kelurahan Baula juga ingin dilegalisasikan hal tersebut diungkapkan oleh Uwa’ Samang.  Mengingat  bahwa sebagian  tanah Parinyameng merupakan
14 Peraturan  Pemerintah,  “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021  Tentang  Penyelenggaraan  Kehutanan”
(2021).
15 Menteri  Lingkungan  Hidup  dan Kehutan  Republik  Indones ia,  “Peraturan  Menteri Lingkungan  Hidup  dan  Kehutaanan  Republik Indonesia  Nomor  9  Tahun  2021  Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial” (2021).
tanah  wakaf  milik  warga  dan  tidak memiliki  bukti  yang  kuat  bahwa  tanah tersebut  telah  diwakafkan.  Dari  hasil penelusuran  tanah  yang  berbatasan dengan Parinyameng adalah  tanah  milik keluarga  Mina  Wangkang  dan  Makerra B  Makkulase  dan  hanya  dibatasi  oleh palla (pagar dari pepohonan). Penglegalisasian  ini  bertujuan  agar kedepannya  para  ahli  waris  tidak menuntut  tanah  yang  telah  diwakafkan oleh keluarga mereka.
Dengan  demikin  tanah  adat Towani Tolotang , Parinyameng dan Ajakkangeng’ secara  perlindunagn  hukum  preventif belum  ada.  Baik  itu  bukti  kepemilikan secara  sertifikt  ataupun  pengakuan  dari Kecamatan  Tellu  Limpoe  ataupun kelurahan  yang  ada  di  Amparita  Lama, serta  tidak  adanya  pengakuan  berupa kebijakan  dari  pemerintah  Kabupaten Sidenreng  Rappang.  Namun  tanah  adat tersebut  telah  dikuasai  dan  digunakan para  leluhur-leluhur  mereka  sejak berabad-abad yang lalu hingga sekarang, serta  adanya  pengakuaan  masyarakat sekitar terkait kepenguasaan tersebut.
Karena  tidak  memiliki  bukti  yang kuat  tanah  adat  masyarakat Towani Tolotang mengalami  permasalahan.  Saat ini  tanah  milik Towani  Tolotang yang berupa  situs  kuburan  yang  ada  di Kelurahan  Arateng  bersengketa  dengan tanah  milik  keluarga  Mustafa  Mungkar. Menurut  informasih  yang  didapatkan bahwa  tanah  awal  mulanya  merupakan milik keluarga Mustafa Mungkar namun dahulu  ada  perjanjian  antara  leluhur mereka sehingga leluhur Towani Tolotang dapat  dikuburkan  di  tanah  milik keluarga  Mustafa  Mungkar.  Semasa hidup Uwa’ Eja  tanah  milik  keluarga
Mustafa Mungkar dibelih secara keseluruhan  dan  menajadi  hak  milih sepenuhnya  oleh  masyarakat Towani Tolotang .  Namun  beda  halnya  yang disampaikan  oleh  Abdul  Mufid  selaku ahli  waris  menyatakan  tanah  tersebut tidak  dibeli  secara  keseluruhan,  hanya sekitar  yang  dijadikan  pekuburan  saya.
Menurut Uwa’ Samang bahwa pada saat pembelian  tanah  tersebut  tidak  ada tanda  bukti  hal  yang  sama  juga diungkapkan  oleh  Abdul  Mufid.  Kasus ini  masih terus berlangsung dan sampai silakukannya  penelitian  ini  belum  ada kedua  belah  pihak  yang  melakukan gugatan/laporan ke pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.
Jenis  tanah  yang  kedua yakni  tanah yang  digunakan  secara  bersama-sama ( Towani Tolotang /Hindu dan masyarakat Islam),  pada  saat  ini  Amparita  Lama tidak  hanya  dihuni  oleh  masyarakat yang  beragama  hindu  saja  tetapi  ada masyarakat Islam. Di mana kedua agama tersebut  hidup  secara  berdampingan atau  berbaur  satu  sama  lain.  Sehingga penggunaan  tanah  di  Amparita  pun digunakan  secara  bersama-sama.  Pada umunya  tanah  yang  digunakan  secara bersama-sama  ini  merupakan  tanah fasilitas umum, seperti fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, lapangan dan pemakaman umum. Dengan barbaurnya  kedua  agama  di  Amparita Lama,  sehingga  tidak  ada  wilayah  yang khusus  bagi  masyrakat Towani  Tolotang yang  dijadikan  permukiman,  kecuali tanah  yang  dikuasai  secara  komunal yang  dijadikan  sebagai  tempat  keiatan keagamaan  dan  adat  sebagaimana dijelaskan pada jenis tanah pertama.
Masyarakat  Bugis  dikenal  dengan keteguhan memegang adat yang dimilikinya,  sehingga  meski  memeluk agama seperti agama Islam sebagian dari mereka  masih  melakukan  adat  dari nenek  moyang  mereka.  Seperti  halnya juga  di  Amparita,  meski  masyarakat telah  memeluk  agama  Islam  tetapi mereka  tetap  melakukan  kegiatan  adat seperti mappadendang ( kegiatan syukuran atas telah dilakukannya panen pada tiap tahunnya) di mana kegiatan mappadendang ini  dilakukan  di  lapangan Amparita.  Masyarakat  yang  beragama Hindu  ( Towani  Tolotang )  dan  Islam melakukan  kegiatan  ini  secara  bersama- sama.  Pada  tiap  tahunnya  kegiatan  ini
akan dilakukan dan masing-masing dari Towani Tolotang dan Islam akan memiliki perwakilannya tersendiri.
Tanah  yang  digunakan  secara individu,  merupakan  jenis  tanah  yang ketiga.  Di  Amparita  Lama  tanah  yang digunakan secara individu berupa tanah persawahan/perkebunan  dan  tanah pemukiman.  Tanah  yang  dijadikan pemukiman  pada  dasarnya  masyarakat memiliki  bukti  kepemilikan  berupa sertifikat  tanah,  namun  berbeda  halnya dengan  tanah  yang  digunakan  sebagai persawahan/perkebunan di mana masyarakat  masih  banyak  yang  belum memiliki sertifikat tanah. Kebanyakan di antara  mereka  hanya  memiliki  bukti berupa  rincik  dan  PBB  (Pajak  Bumi  dan Bangunan).
Dengan  kurangnya  kuatnya  bukti kepemilikan yang dimiliki oleh masyarakat  sehingga  tak  jarang  terjadi konflik  di  antara  mereka.  Sengketah tanah  yang  ada  di  Amparita  Lama (Kelurahan Amparita, Kelurahan Toddang  Pulu,  Kelurahan  Arateng  dan Kelurahan Baula) pada umunya merupakan  sengketa  antara  keluarga terkait  ahli  waris  dan  kejelsan  batas tanah yang dimiliki.
Ditelaah lebih dalam secara
penyelesaian  sengketa  secara  represif oleh Towani Tolotang dan Islam, memiliki perbedaan  yang  sangat  menyolok. Masyarakat Towani  Tolotang dalam menyelesaian  permasalahan  di  antara mereka  biasanya  di  putuskan  oleh Uwa’ atau Uwatta’ sebagai  pimpinan  tertinggi di kelompok mereka. Sebagaimana telah di jelaskan sebelumnya bahwa keputusan  oleh Uwa’ atau Uwatta’ merupakan  fatwah  bagi  mereka  dan harus  dilakukan.  Namun  menurut Uwa’ Samang  bahwa  masyarakat Towani Tolotang dapat menyelesaikan permasalahan mereka kecamatan seperti masyarakat  pada  umumnya,  namun  hal ini  sangat  jarang  terjadi  dikarenakan dapat  terselesaikan  di  oleh Uwa’ atau Uwatta’ . Sedangkan apabila yang
bersengketa  merupakan Towani  Tolotang dengan  Islam,  begitupun  sebaliknya penyelesaian  permasalahan  akan  di tangani  oleh  Kecamatan  tempat  mereka tinggal  dan  apabila  mereka  belum menemukan  jalan  keluar  mereka  dapat mengajukan  gugatan  di  pengadilan Kabupaten Sidenreng Rappang.

## Penutup
Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa, perlindungan terhadap  tanah  adat  masyarakat Towani Tolotang secara  preventif  belum  ada, seperti  kepemilikan  bukti  sertifikat  atau pengakuan secara tertulis atau peraturan daerah  yang  mengakui  tanah  adat tersebut yang dilakukan oleh pemerintah
Kabupaten Sidenreng Rappang khususnya  di  Kecamatan  Tellu  Limpoe tempat Towani  Tolotang bermukim, namun adanya pengakuaan dari masyarakat  sekitar  terkait  tanah  adat Towani Tolotang ( Parinyameng, Ajakkangeng’ dan Otting ) serta penguasaan  yang  dilakukan  dari  sejak nenek  moyang  mereka.  Pada  saat  ini upayah  yang  dilakukan  oleh Towani Tolotang mendaftarakan  tanah  adat mereka  seperti  di Ajakkangeng’ yang ingin  dijadikan  hutan  adat,  namun sampai  dilakukannya  penelitian  ini mereka  baru  mengajukan  ke  Dinas Kehutanan  Provensi  Sulawesi  Selatan dan  terkendala  terkait  struktur  lembaga adat Towani Tolotang yang kurang jelas.
Pada perlindungan hukum secara represif,  meski  masyarakat Towani Tolotang dan Islam hidup berdampingan di  Amparita  Lama  mereka  memiliki beberapa perbedaan dalam menyelesaikan permsalahan antara mereka,  jika  masyarakat  keduanya Towani  Tolotang bersengketa  mereka meyelesaikan  konflik  tersebut  di Uwa’ dan Uwatta’ sebagai  golongan  tertinggi dianatara  mereka,  tetapi  tidak  menutup kemungkinan  mereka  menyelesaikan konflik  mereka  melalui  pemerintah daerah  atau  pengadilan.  Jika  yang
bersengketa  anatara  masyarakat Towani Tolotang dan Islam mereka menyelesaikan  konflik  tersebut  melalui pemerintah  kelurahan/kecamatan  atau dipengadilan.
Perlindungan  hukum  terhadap tanah  adat Towani  Tolotang merupakan hal yang sangat penting dilakukan demi mewujudkan kepastian hukum terhadap tanah  adat  dan  hak-hak  tradisional mereka. Towani  Tolotang memiliki keunikan  dan  coraknya  sendiri  dan melambangkan  keanekaragaman  yang ada di Indonesia.

## Daftar Pustaka
Afala,  La  Ode  Machdani.  Rezim  Adat Dalam  Politik  Lokal,  Komunitas Adat  Towani  Tolotang  Dalam Arena  Politik  Lokal.  UB  Press. Malang: 2019, 2019.
Alfiansyah.  “Perilaku  Politik  Towani Tolotang Di Amparita Kabupaten Sidenreng Rappang.” JETNOSIA :Jurnal Etnografi Indonesia 3, no. 2 (2018): 184. Hadjon,  Philipus  M.  ,  Perlindungan
Hukum  Bagi  Rakyat  Indonesia:
Sebuah  Studi  tentang  Prinsip- prinsipnya,  Penanganannya  oleh Pengadilan  Dalam  Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi  Negara.  Surabaya: Bina Ilmu, 1987. Humaeni,  Ayatullah.  Etnis  Bugis  Di Banten.  Banten:  LP2M  UIN  SHM
Banten, 2016. Irwansya.  Penelitian  Hukum,  Pilihan
Metode  &  Praktik  Penulisan Artikel. Ahsan Yunu. Yogyakarta: Mirra Buana Cakrawala, 2021. Irwansyah.  Penelitian  Hukum,  Pilihan Metode  &  Praktik  Penulisan Artikel. Ahsan Yunu. Yogyakarta:
Mirra Buana Cakrawala, 2021. Kecamatan  Tellu  Limpoe.  Kecamatan Tellu  Limooe  Dalam  Angka Tanhun 2021. Sidenreng Rappang: 2021, 2021. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutan  Republik  Indonesia. Peraturan  Menteri  Lingkungan
Hidup dan Kehutaanan Republik Indonesia  Nomor  9  Tahun  2021 Tentang  Pengelolaan  Perhutanan
Sosial (2021). Penetapan Presiden. Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS  Tahun  1965  Tentang Pencegahan Penyalagunaan dan/atau Pedoman Agama (1965). Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  23  Tahun  2021  Tentang Penyelenggaraan Kehutanan (2021).
Pide,  Andi  Suriyaman  Mustari.  Hukum Adat  Dahulu,  Kini  dan  Akan Datang.  Jakarta:  KENCANA, 2015.
Sugiarti.  “Dinamika  Komunitas  Hindu Towani  Tolotang  Di  Sulawesi
Selatan.” Purwadita : Jurnal Agama  Dan  Budaya  4,  no.  1
(2020): 25.