## Journal of Scientech Research and Development Volume 6, Issue 1, June 2024
P-ISSN 2715-6974 E-ISSN 2715-5846 Open Access at: https://idm.or.id/JSCR/index.php/JSCR

## KEHALALAN PRODUK MAKANAN DARI SISI PENAMAANNYA MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Mie Gacoan)

## THE HALALNESS OF FOOD PRODUCTS IN TERMS OF THEIR NAMING ACCORDING TO ISLAMIC LAW
(Case Study of Gacoan Noodles)

## Salsabila Adinda Syarif 1
1) Program Magister Ilmu Hukum, Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.
E-mail: salsabiladindasyarif07@gmail.com

## INFO ARTIKEL ABSTRAK
Kata kunci Halal, Produk, Hukum Islam Penelitian  ini  memiliki  tujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  hukum Islam  memandang  kehalalan  suatu  produk  makanan  jika  dikaitkan dengan  unsur  penamaanya.  Kajian  in  merupakan  kajian  kepustakaan dengan  metode  penelitian  yuridis  normatif.  Hasil  kajian  ditemukan bahwa  Hukum  Islam  membagi  antara  halal  dan  thayyib  dalam menghukumi  suatu  produk.  Dalam  hal  penamaan  suatu  produk makanan  Islam  tidak  menjadikan  penmaan  sebagai  dasar  penetapan kehalalan suatu produk. Maka produk makanan yang memiliki nama yang buruk tidak dihukumi halal jika produk tersebut telah memenuhi unsur  halal.  Akan  tetapi  hukum  Islam  menekankan  untuk  membuat suatu  produk  itu  dengan  baik  atau  terdapat  unsur  thayyib didalamnya.  Dengan  demikian  dalam  kasus  mie  gacoan,  produk makanan  yang  mereka  sajikan  adalah  produk  yang  halal,  hanya  saja sertifikasi halal tidak bisa didapatkan mie gacoan karena persyaratan yang  terdapat  dalam  aturan  MUI.  Maka  dari  itu  setelah  perubahan terhadap  nama  menu  makanan  merekalah  akhirnya  mie  gacoan  bisa mendapatkan sertifikat halal.

## ARTICLE INFO ABSTRACT
Keywords: Halal, Products, Islamic Law This research aims to find out how Islamic law views the halalness of a food product when it is related to its naming elements. This study is  a  literature  review  using  normative  juridical  research  methods. The  results  of  the  study  found  that  Islamic  law  divides  halal  and thayyib  in  judging  a  product.  In  terms  of  naming  a  food  product, Islam does not use naming as the basis for determining the halalness of  a  product.  So  food  products  that  have  a  bad  name  are  not considered  halal  if  the  product  meets  the  halal  elements.  However, Islamic  law  emphasizes  making  a  product  well  or  containing elements of thayyib in it. Thus, in the case of gacoan noodles, the food products they serve are halal products, it's just that gacoan noodles cannot  obtain  halal  certification  because  of  the  requirements contained in MUI regulations. Therefore, after changing the name of their  food  menu,  Gacoan  noodles  were  finally  able  to  get  a  halal certificate.
Copyright © 2017 JSR. All rights reserved .

## PENDAHULUAN
Muslim  yang  merupakan  penganut  agama  Islam  memiliki  kewajiban  untuk mengikuti  aturan  agamanya.  Secara  umum,  Islam  telah  mengatur  segala  asepek kehidupan  manusia,  salah  satunya  mengatur  tentang  makanan.  Agama  Islam mengatur muslim untuk memilih makanan yang dapat dikonsumsinya dengan dua kategori, yaitu kategori halal dan thoyyib, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur’an surah  Al-Baqarah  ayat  168:  “Hai  sekalian  manusia,  makanlah  yang  halal  lagi  baik dari apa yang terdapat di bumi…”.
Halal secara etimologi adalah sesuatu yang dibolehkan menurut syariat ,  Kemudian thayyib  yang  secara  etimologi  berarti  baik,  menyenangkan,  enak,  lezat  dan  nikmat atau  diartikan  juga  dengan  bersih  atau  suci,  menjadi  dua  hal  yang  harus diperhatikan umat muslim.  Indonesia yang memiliki umat muslim mencapai 86,9% dari  populasi  penduduknya  ,  menunjukan  bahwa  mayoritas  masyarakat  Indonesia akan menjadikan halal sebagai dasar dalam memilih produk makanan yang akan di konsumsinya.
Sehingga secara
umum masyarakat Indonesia akan mempertimbangkan  kehalalan  suatu  produk  makanan  yang  akan  dibelinya,  agar tidak timbul syubhat atau keragu-raguan apakah makanan yang dibelinya halal atau tidak.  Pemerintah  Indonesia  telah  memberikan  solusi  akan  keragu-raguan  yang timbul dimasyarakat mengenai kehalalan suatu produk makanan dengan membuat aturan tentang Jaminan Produk Halal (JPH).
Jaminan  Produk  Halal  pada  suatu  produk  makanan  dilakukan  dengan diterbitkannya  sertifikat  serta  label  Halal  pada  produk  tersebut.  Sertifikasi  dan Pelabelan Halal itu dilakukan oleh Kementerian Agama melalui BPJPH atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang bekerjasama juga dengan Majelis Ulama Indonesia melalui LPPOM-MUI atau Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika  Majelis  Ulama  Indonesia.  Oleh  karena  itu,  Sertifikasi  dan  label  halal secara umum menjadi sesuatu yang harus dilakukan oleh pelaku usaha yang berada dalam lingkup industri makanan seperti pabrik makanan, restoran, kafe, dan warung makan pada umumnya.
Salah satu warung makan yang beroperasi di Indonesia bernama Mie Gacoan sempat menjadi perbincangan masyarakat terutana di media sosial akibat dari belum adanya sertifikasi  dan  label  halal  pada  produk  makanan  dan  warung  makan  itu  sendiri. Warung  makan  Mie  Gacoan  tersebut  memang  belum  melakukan  sertifikasi  halal, Namun pihak Mie Gacoan mengatakan bahwa bahan, cara masak dan segala produk makanan  yang  ada  disana  dijamin  100%  halal.    Walaupun  begitu  tetap  timbul keragu-raguan di masyarakat tentang kehalalan produk makanan dari Mie gacoan.
Permasalahan sertifikasi dan label halal Mie Gacoan tersebut terletak pada penamaan produk  makanannya  dengan  nama  yang  dianggap  buruk  semacam  mie  setan  dan mie iblis, es genderuwo dan es pocong serta lain sebagainya. Hal itu menjadikan Mie Gacoan sulit disertifikasi sebab terdapat aturan yang terdapat pada Surat Keputusan LPPOM-MUI  No.SK46/Dir/LPPOM  MUI/XII/14  yang  menyatakan  bahwa  suatu produk yang mengandung nama yang buruk atau nama setan seperti rawon setan, mi  ayam  kuntilanak,  es  pocong  dan  lainnya  tidak  dapat  diperkenankan  mendapat sertifikat  halal  .  Aturan  tersebut  seakan  menyebutkan  bahwa  penamaan  produk makanan  dengan  nama  buruk  seperti  setan  dapat  mempengaruhi  kehalalan  pada suatu  produk  makanan.  Maka  dari  itu  perlu  ditinjau  dari  hukum  Islam  apakah penamaan makanan mempengaruhi kehalalan produk makanannya.

## METODE PENELITIAN
Peneltian  ini  merupakan  penelitian  hukum  yang  menggunakan  metode  penelitian yuridis  normatif,  yaitu  suatu  metode  penelitian  yang  dilakukan  dengan  meneliti bahan  pustaka  atau  bahan  sekunder  belaka.    Sehingga  akan  diteliti  secara  yuridis normatif  atau  berdasarkan  bahan-bahan  kepustakaan  mengenai  kehalalan  produk makanan dari sisi penamaanya menurut hukum Islam dengan fokus penelitian pada kasus mie gacoan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Syariat  Islam  menjadikan  halal  dan  thayyib  sebagai  kategori  dasar  dalam  memilih makanan. Makanan halal dalam syariat Islam dilihat dari sisi keharamannya, sebab terdapat kaidah fiqih yang menyebutkan bahwa segala sesuatu asalnya adalah boleh dan  halal  samapi  ada  hal  yang  mengharamkannya.    Sehingga  jika  tidak  terdapat unsur-unsur  yang  membuat  suatu  produk  makanan  itu  haram,  produk  makanan
tersebut  dapat  dihukumi  halal.  Sebab  dalam  Islam  jika  mengharamkan  yang  halal atau sebaliknya menghalakan yang haram merupakan perbuatan yang dilarang dan hampir serupa dengan perbuatan syirik .
Syariat Islam mengatur mengenai hal-hal yang diharamkan dalam makanan dengan dua  kategori,  yang  pertama  dilihat  dari  zat  atau  substansinya  bahwa  makanan tersebut  tidak  mengandung  unsur  yang  diharamkan  dalam  Islam  dan  yang  kedua dilihat dari cara mendapatkannya yang tidak dilarang atau diharamkan seperti hasil curian,  makanan  yang  bukan  hak  kita  dan  lain  sebagainya.    Unsur  yang  menjadi pengharam  zat  makanan  telah  disebutkan  dalam  Al-Qur’an  dan  Hadits  bahwa makanan  haram  itu  terdiri  dari  babi,  darah,  bangkai,  sembelihan  yang  tidak menggunakan  nama  Allah,  hewan  yang  mati  karena  terkamana  binatang  buas, binatang  yang  bertaring,  burung  dengan  kuku  tajam,  keledai  yang  jinak,  hewan- hewan yang disyariatkan untuk dibunuh, hewan-hewan yang secara syariat  haram untuk  dibunuh,  serta  khamar  atau  minuman  keras.    Kemudian  thayyib  yang bermakna  baik  mengartikan  bahwa  suatu  produk  makanan  itu  haruslah  baik  dari setiap  sisinya,  mulai  dari  sisi  kesehatannya,  sisi  cara  mendapatkannya,  sisi kemaanannya,  sisi  jumlah  makanan  yang  proporsional  hingga  salah  satunya  sisi penamaannya haruslah baik.
Dengan demikian halal dan thayyib merupakan dua hal yang berbeda namun saling berkaitan penting. Sebab tidak mungkin suatu makanan itu thayyib apabila makanan tersebut  tidak  halal,  kemudian  makanan  yang  halal  pun  perlu  memenuhi  kategori thayyib  agar  makan  tersebut  tidak  menjadi  haram  karena  suatu  sisinya.  Namun bukan berarti makanan yang halal harus baik dalam segala sisi sehingga baru boleh dikonsumsi.  Makanan  yang  halal  tetaplah  boleh  dikonsumsi  walaupun  terdapat unsur  yang  menyebabkan  makanan  tersebut  tidak  thayyib  di  satu  sisi  namun  sisi tersebut tidak mempengaruhi kehalalnya. Misalnya mie instan yang secara kesehatan tidak  baik  terutama  jika  dikonsumsi  berlebih  tetap  berstatus  sebagai  produk makanan yang halal. Begitupun pada penamaan makanan dengan nama yang buruk juga  merupakan  hal  yang  tidak  baik,  namun  hal  tersebut  tidak  mempengaruhi kehalalnnya.
Dalam  syariat  Islam  tidak  terdapat  aturan  yang  mengharamkan  suatu  produk makanan karena penamaannya, sehingga makanan yang diberi nama buruk, apabila asalnya  adalah  halal  tentu  makanan  tersebut  haruslah  dihukumi  halal.  Namun syariat Islam menganjurkan  untuk memberu nama baik terhadap suatu yang halal dan  memberi  nama  buruk  terhadap  suatu  yang  haram,  karena  hal  tersebut merupakan  bagian  dari  mengikuti  petunjuk  Allah.  Oleh  karena itu  suatu  makanan yang halal tentu harus diberikan dengan nama yang baik, karena perbuatan memberi nama buruk kepada sesuatu yang halal bisa termasuk perbuatan yang menghinakan rizki  yang  diberikan  Allah  dan    semacam  meremehkan  aturan  Allah.  Sehingga memang  ttak  sepatutnya  makanan  yang  halal  diberikan  nama  buruk,  namun selayaknya makanan yang halal itu dimuliakan dan dihormati .
Oleh sebab itu halal dan thayyib dalam makanan haruslah dipisahkan penetapannya, halal ditetapkan terlebih dahulu dan thayyib ditetapkan kemudian, sebab penentuan apakah  suata  makanan  itu  memenuhi  kategori  thayyib  terkadang  memerlukan proses  yang  cukup  lama,  kemudian  juga  seperti  disebut  sebelumnya  bahwa penamaan  produk  makanan  dengan  nama  buruk  yang  merupakan  bagian  dari kategori  thayyib  tidak  mempengaruhi  kehalalan  dari  suatu  produk.  Maka  jika penetapannya  dilakukan  sama,  akan  menimbulkan  kerancuan  terhadap  suatu produk saat melakukan sertifikasi halal. Bisa saja suatu produk yang asalnya adalah halal  hanya  saja  tidak  dapat  memenuhi  kategori  thayyib  di  satu  hal,  dapat menimbulkan  keragu-raguan  dan  asumsi  haram  pada  produk  tersebut  di masyarakat.
Penetapan halal dan thayyib di Indonesia yang dilakukan oleh BPJPH bersama MUI melakukan  penggabungan  dua  kategori  tersebut  untuk  menetukan  suatu  produk bisa  bersertifikasi  halal,  padahal  seperti  yang  dijelaskan  sebelumnya  keduanya haruslah  dipisahkan.  Hal  itu  yang  menimbulkan  permasalahan  pada  kasus  Mie Gacoan,  Mie  Gacoan  yang  menyebutkan  bahwa  makanan  yang  mereka  produksi adalah  halal  menjadi  dulit  mendapat  sertifikasi  halal  karena  penamaan  produk mereka. Kehalalan produk Mie Gacoan sebenarnya bisa kita terima sebab pihak Mie Gacoan  telah  menjamin  kehalalannya  sehingga  sebagai  muslim  sikap mengedepankan prasangka baik terhadap produk yang datang dari pasar muslim itu diutamakan. Sebagaimana dalam hadits riwayat Bukhari, ketika Aisyah rashiyallahu ‘anha  mendapat  daging  yang  tidak  diketahui  penyembelihannya,  maka    rasulullah shalallahu ‘alaihi wa salam mengatakan ucapkanlah bismillah lalu maknlah.  Hadits tersebut  menjadi  dasar  untuk  kita  memberikan  prasangka  baik  pada  produk makanan yang berasal dari pasar muslim.
Seperti  yang telah disebutkan sebelumnya, permasalahan sertifikasi  dan label halal Mie Gacoan terletak pada penamaan produk makanannya dengan nama seperti mie setan, mie iblis, es pocong, es genderuwo dan lainnya. Sebab terdapat aturan yang terdapat  pada  Poin  3  huruf  (d)  Surat  Keputusan  LPPOM-MUI  No. SK46/Dir/LPPOM-MUI/XII/14  yang  menyatakan  bahwa    suatu  produk  yang mengandung  nama  yang  buruk  atau  nama  setan  seperti  rawon  setan,  mi  ayam kuntilanak,  es  pocong  dan  lainnya  tidak  dapat  diperkenankan  mendapat  sertifikat halal  .  Oleh  karena  itulah  pihak  MUI  mempermasalahkan  mengenai  penamaan produk dari Mie Gacoan tersebut jika  mie gacoan ingin diberikan sertifikasi halal.
Hal  ini  menjadi  permasalahan  karena  akibatnya  masyarakat  meragukan  kehalalan produk makanan mie gacoan, padahal secara produk makanannya pihak mie gacoan telah  menjamin  kehalalannya.  Selain  itu  memberikan  suatu  asumsi  dalam masyarakat  bahwa  produk  makanan  dengan  nama  yang  tidak  baik  menjadi  tidak halal.  Padahal  permasalahn  penamaan  produk  seperti  yang  telah  dijelaskan sebelumnya  tidak  mempengaruhi  kehalalan  produk  tersebut  jika  ditinjau  dari  sisi hukum Islam.
Akhirnya  untuk  mendapatkan  sertifikat  halal  dari  MUI  dan  menghilangkan keraguan  masyarakat  terhadap  kehalalan  produk  makanan  mie  gacoan,  pihak  mie gacoan  melakukan  pergantian  nama  terhadap  setiap  menunya.  Pergantian  nama menu  yang  sebelumnya  bernama  mie  setan,  mie  iblis  dan  sebagainya,  kemudian berubah  menjadi  mie  suit,  mie  hompimpa,  dan  sebagainya  menghasilkan penerimaan pengajuan sertifikasi halal bagi mie gacoan. Hingga akhirnya pada 2023 Mie gacoan menerima sertifikat halal dari MUI.
Hukum  Islam  sebagaimana  yang  telah  dijelaskan  tidak  mempermasalahkan keharaman  suatu  pruduk  makanan  akibat  penamaannya.  Namun  makanan  yang namanya  tidak  baik  hanya  mempengaruhi  unsur  thayyib  dalam  hukum  Islam. Permasalahan penmaan ini di indonesia hanya terdapat pada SK LPPOM MUI yang sebelumnya  disebutkan.  SK  tersebut  mempermasalahkan  nama  buruk  yang digunakan pada suatu produk makanan, sehingga produk itu tidak dapat disetifikasi kehalalanya.    Padahal  pada  bagian  catatan  di  SK  tersebut  disebutkan  bahwa  poin- poin laranagan nama itu tidak berlaku pada produk yang telah menjadi tradisi atau ‘Urf  dalam masyarakat seperti bir pletok, baksa, bakpao dan sebagainya.
Maka dapat dikatakan juga bahwa MUI pun tidak menyebutkan bahwa penamaan produk  makanan  mempengaruhi  kehalalan  suatu  produk.  Jadi  jika  suatu  produk dengan  nama  buruk  seperti  di  Mie  Gacoan  asalnya  adalah  halal,  maka  dapat ditetapkan sebagai makanan yang halal. Hanya saja produk makanan tersebut tidak bisa dikatakan sebagai produk makanan yang thayyib padahal syariat menganjurkan untuk memberi nama baik kepada makanan yang halal.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil dan pemabahasan tersebut, disimpulkan bahwa penamaan produk makanan  dengan  nama  yang  baik  bukanlah  suatu  syarat  yang  menjadikan  suatu produk  makanan  itu  halal  ataupun  haram,  karena  penamaan  produk  tidak mempengaruhi  kahalalannya  melainkan  mempengaruhi  sisi  thayyib  atau  baik  dari suatu produk makanan tersebut. Karena syariat islam menganjurkan untuk memberi nama baik kepada yang halal dan memberi nama buruk kepada yang haram, dan jika melakukan  sebaliknya maka  itu  dikatakan  perbuatan  yang  menghinakan  rizki  dari Allah. Maka dalam kasus mie gacoan, produk makanan mereka tergolong makanan halal namun tidak memenuhi syarat untuk melakukan sertifikasi halal. Sebab syarat sertifikasi  halal  di  Indonesia  masih  menggabungkan  kategori  halal  dan  thayyib dalam menentukan kehalalan suatu produk makanan yang bisa diberikan sertifikat dan label halal. Maka dari itulah dengan perubahan nama akhirnya mie gacoan bisa menerima sertifikat dan label halal.

## DAFTAR PUSTAKA
Abduh  Tuasikal,  Muhammad.  Tidak  ada  Sertifikat  Halal,  Pastikah  Haram?. https://rumaysho.com/13083-tidak-ada-sertifikat-halal-pastikah-haram.html. Diakses pada 10 Juni 2024.
Ali,  Muchtar.2016.  Konsep  Makanan  halal  dalam  Tinjauan  Syariah  dan  Tanggung Jawab Produk atas Produsen Industri Halal. Jurnal Ahkam : Vol. XVI, No. 2.
Aziz dahlan, Abdul. 2006. Ensiklopedi Hukum Islam. Jakarta: PT. Ichtiar Baru.
Bahresy, Hussein. 1981. Pedoman Fiqh Islam. Surabaya: al-Ikhlas.
Dataindonesia.id.  Sebanyak  86,9%  Penduduk  Indonesia  Beragama  Islam. https://dataindonesia.id/ragam/detail/sebanyak-869-penduduk-indonesia- beragama-islam. Diakses pada 9 Juni 2024.
Dhea Satria, Ahmad. 2021. Makanan Halal Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Kota Palangka Raya. Profetika: Jurnal Studi Islam, Vol. 22, No. 2.
Durrotul  Faridah,  Hayyun.  2019.  Sertifikasi  Halal  di  Indonesia:  Sejarah, Perkembangan,  dan  Implementasi.  Jurnal  of  Halal  Product  dan  Research,  Vol.  2, No.2.
Fahmul  Iltiham,  Muhammad  dan  Muhammad  Nizar.  2019.  Label  Halal  Bawa Kebaikan. Pasuruan: Fakultas Agama Islam Universitas Yudharta Pasuruan.
Fauzi,  Muchamad.  2018.  Fatwa  dan  Problematika  Penetapan  Hukum  Halal  Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol.4, No.1.
Ibn  Nashir  bin  Abdullah  As-Sa’diy,  Abdurrahman.  2017.  Manzhumah  Al-Qawa’id Al-Fiqhiyyah. Solo: Pustaka Arafah.
Majelis  Ulama  Indonesia.  SK46/Dir/LPPOM  MUI/XII//14  tentang  Ketentuan Penulisan Nama Produk dan Bentuk Produk.
Majelis Ulama Indonesia. Surat Keputusan Kepala BPJPH No. 73 tahun 2023 tentang Pedoman Sertifikasi Halal Makanan dan Minuman dengan Pengolahan.
M, Muammar. MUI Tolak Berikan Sertifikat Halal ke Mie Gacoan, Alasannya Pakai Nama  Iblis.  https://www.sulselnetwork.com/nasional/pr-3844242974/mui-tolak- berikan-sertifikat-halal-ke-mie-gacoan-alasannya-pakai-nama-iblis.  Diakses  pada  10 Juni 2024.
Nur  Azizah,  Siti.  2012. Politik  Hukum  Produk  Halal  di  Indonesia.  Surabaya:  Jakad Media Publishing.
Nur Baits, Ammi. Memberi Nama Makanan dengan ‘Setan’.
https://konsultasisyariah.com/25980-memberi-nama-makanan-dengan-setan.html. Diakses pada 10 Juni 2024.
Nurlaela, A. Muh. Arfah Apttenreng, dan Abdul  Haris Hamid. 2021. Produk Halal Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. Gowa: Pustaka Almaida.
Rivai, Veithzal. 2012. Islamic Marketing. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Rohman, Abdul. 2012. Pengemangan dan Analisa Produk Halal. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sabiq, Sayyid. 2020. Fiqih Sunnah (Jilid 4). Jawa Tengah: Penerbit Insan Kamil Solo.
Sadewo,  Joko.  Mie  Gacoan:  Sudah  Viral,  Ternyata  Belum  Sertifikasi  Halal. https://www.republika.co.id/berita/rhmagu318/mie-gacoan-sudah-viral-ternyata- belum-sertifikasi- halal#:~:text=Pihak%20Mie%20Gacoan%20mengakui%20belum,baku%20yang%20su dah%20terverifikasi%20halal. Diakses pada 9 Juni 2024.
Seokanto, Soerdjono, Sri Mamudji. 1994. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Sugono, Dendy, dkk. 2008. Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta: Pusat Bahasa.
Suhendra,  Ichsan.  Kantongi  Sertifikat  Halal,  Mie  Gacoan  Ubah  Nama  Menu. https://www.viva.co.id/gaya-hidup/kuliner/1615239-kantongi-sertifikat-halal-mie- gacoan-ubah-nama-menu. Diakses pada 10 Juni 2024.
Ubaidah  Al-Atsari,  Abu.  Makanan  Haram.  https://almanhaj.or.id/2062-makanan- haram.html. Diakses pada 10 Juni 2024.
Warso  Munawir,  Ahmad.  2007.  Al  Munaqir  Kamus  Indonesia  Arab.  Surabaya: Pustaka Progresif.
Warto dan Samsuri. 2020. Sertifikat Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. Al-Maal: Journal Of Islamic Economics and Banking, Vol. 2, No. 1.
Yunus,  Mahmud.  1990.  Kamus  Arab-Indonesia,  Mahmud  Yunus  Wa  Dzurriyyah. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan Penafsir Al-Qur’an.