## FENOMENA FLYPAPER EFFECT PADA BELANJA DAERAH PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH
THE PHENOMENON OF FLYPAPER EFFECT ON LOCAL EXPENDITURES REGENCIES/CITIES IN CENTRAL JAVA PROVINCE
Ardiansyah
1 Universitas Maritim Raja Ali Haji – Tanjungpinang Email: ardiansyah29th@umrah.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris tentang fenomena flypaper effect pada belanja  daerah  (kabupaten/kota)  di  Provinsi  Jawa  Tengah.  Sampel  penelitian  yang  digunakan sebanyak  24  kabupaten/kota  di  Provinsi  Jawa  Tengah.  Data  penelitian  yang  digunakan bersumber  dari  Laporan  Realisasi  Anggaran  Pemerintah  Daerah  (kabupaten/kota)  di  Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  tidak terjadi fenomena flypaper effect pada belanja daerah (kabupaten/kota) di Provinsi Jawa Tengah.
Kata Kunci : belanja daerah, flypaper effect, jawa tengah, pendapatan asli daerah, dana perimbangan

## ABSTRACT
This study aims to provide empirical evidence about the phenomenon of flypaper effect on local expenditures  (regencies/cities)  in  Central  Java  Province.  The  research  sample  used  was  24 regencies/cities  in  Central  Java  Province.  The  research  data  used  were  sourced  from  the Statement of Budget Realization in Central Java Province. The results showed that there was no flypaper effect on local expenditures (regencies/cities) in Central Java Province.
Keywords : local expenditure, flypaper effect, central java, local own-source revenue, fiscal balance transfer

## PENDAHULUAN
Kebijakan desentralisasi telah mengubah sifat hubungan antarpemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar-BUMN dengan pemerintah pusat, antarpemerintah dengan masyarakat dan berbagai entitas lainnya dalam pemerintahan. Peranan pelaporan keuangan telah berubah dari posisi administrasi semata menjadi posisi akuntabilitas di tahun 2000. Pergeseran peranan laporan  keuangan  ini  telah  membuka  peluang  bagi  posisi  akuntansi  sektor  publik  dalam manajemen  pemerintahan  dan  organisasi  sektor  publik  lainnya.  Sejalan  dengan  itu,  tujuan akuntansi  sektor  publik  adalah  untuk  memastikan  kualitas  laporan  keuangan  dalam pertanggungjawaban  publik  (Bastian,  2006).  Akuntabilitas  bukan  sekedar  kemampuan menunjukkan  bagaimana  uang  publik  dibelanjakan,  akan  tetapi  meliputi  kemampuan
menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien dan efektif (Mardiasmo, 2004).
Undang-undang  Nomor  22  Tahun  1999  tentang  Pemerintahan  Daerah  dan  Undang- undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah adalah dua UU yang  berupaya  mewujudkan  otonomi  daerah  yang  lebih  luas.  Dalam  perkembangannya, kebijakan ini diperbaharui dengan dikeluarkannya UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 33 Tahun  2004.  Kedua  UU  yang  baru  tersebut  mengatur  tentang  pemerintahan  daerah  dan perimbangan  keuangan  antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah.  Kebijakan  ini merupakan  tantangan  dan  peluang  bagi  pemerintah  daerah  dikarenakan  pemerintah  daerah memiliki kewenangan lebih besar untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya secara efektif dan efisien.
Transfer antarpemerintah merupakan fenomena umum yang terjadi di semua negara di dunia  terlepas  dari  sistem  pemerintahannya  (Fisher,  1996).  Bahkan,  transfer  antarpemerintah sudah  menjadi  ciri  yang  paling  menonjol  dari  hubungan  keuangan  antara  pusat  dan  daerah (Nemec dan Wright, 1997). Oates (1999) mengemukakan bahwa tujuan utama dari implementasi transfer  adalah  untuk  menginternalisasikan  eksternalitas  fiskal  yang  muncul  lintas  daerah, perbaikan sistem perpajakan, koreksi ketidakefisienan fiskal dan pemerataan fiskal antardaerah. Namun sayangnya, alokasi transfer di negara-negara berkembang pada umumnya lebih banyak didasarkan pada aspek belanja, namun kurang memperhatikan kemampuan pengumpulan pajak lokal  (Naganathan  dan  Sivagnanam,  1999).  Konsekuensinya,  dari  tahun  ke  tahun  pemerintah daerah selalu menuntut transfer yang lebih besar lagi dari pusat, bukannya mengeksplorasi basis pajak lokal secara lebih optimal (Shah, 1994; Oates, 1999). Kondisi demikian juga ditemui pada kasus  pemerintah  daerah  (kabupaten/kota)  di  Indonesia.  Menurut  Kuncoro  (2007),  data menunjukkan bahwa proporsi pendapatan asli daerah (PAD) hanya mampu membiayai belanja pemerintah daerah paling tinggi sebesar 20 persen. Di sisi lain, UU Nomor 28 Tahun 2009 telah memberikan  kewenangan  bagi  pemerintah  daerah  untuk  mengelola  pajak  dan  retribusi  daerah dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah.
Pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  seyogyanya  mampu  membiayai  belanja  pemerintah daerah. Kondisi ini bukan berarti daerah harus mampu membiayai semua belanjanya dari PAD, karena bukan itu yang dimaksud dengan kemandirian keuangan daerah. Hal yang penting dalam konteks otonomi daerah adalah adanya sejumlah sumber penerimaan yang cukup signifikan bagi daerah  untuk  memanfaatkannya  secara  leluasa  (Simanjuntak,  2000  dalam  Iskandar,  2012). Wibowo  (2008)  dalam  Iskandar  (2012)  berpendapat  bahwa  desentralisasi  fiskal  versi  orde reformasi  memunculkan  banyak  daerah  yang  mempunyai  tanggung  jawab  besar,  namun  tidak diiringi  dengan  kapasitas  fiskal  yang  memadai.  Senada  dengan  hal  tersebut,  Brodjonegoro (2001)  menyatakan  bahwa  kendati  daerah  memperoleh  dana  perimbangan  yang  lebih  besar, namun  hal  ini  juga  dibarengi  dengan  merosotnya  jumlah  penerimaan  asli  daerah  dan kemampuan pengumpulan pajak lokal.
Dominannya peran transfer dibanding PAD dalam membiayai belanja pemerintah daerah sebenarnya  tidak  memberikan  panduan  yang  baik  bagi governance terhadap  aliran  transfer  itu sendiri.  Bukti-bukti  empiris  secara  internasional  menunjukkan  bahwa  tingginya  ketergantungan pada  transfer  ternyata  berhubungan  negatif  dengan  hasil governance -nya  (Mello  dan Barenstrein,  2001).  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  pemerintah  daerah  akan  lebih  berhati-hati dalam  menggunakan  dana  yang  digali  dari  masyarakat  sendiri  daripada  uang  “hadiah”  yang diterima dari pemerintah pusat.
Analisis perilaku pemerintah daerah dalam merespon transfer dari pemerintah pusat ini telah  lama  mendapat  perhatian  yang  sangat  besar  dalam  literatur  Ekonomi  Keuangan  Daerah, misalnya: Gramlich, 1977; Courant, Gramlich dan Rubinfield, 1979; Oates, 1979, 1999; Fisher, 1996; Vegh dan Voletin, 2010. Di sisi lain, bukti-bukti empiris, khususnya untuk negara-negara berkembang  masih  sangat  kurang.  Beberapa  penelitian  di  Indonesia  yang  pernah  mengkaji tentang fenomena flypaper effect , seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Maimunah (2006), yang menyatakan bahwa telah terjadi flypaper effect pada Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di  Pulau  Sumatera.  Selain  itu,  Kuncoro  (2007)  dalam  penelitiannya  menemukan  bahwa peningkatan  alokasi  transfer  yang  diikuti  juga  dengan  penggalian  PAD  yang  lebih  tinggi  serta peningkatan alokasi transfer juga diikuti dengan pertumbuhan belanja yang lebih tinggi. Temuan dari penelitian di atas mengisyaratkan bahwa ketergantungan pemerintah daerah pada transfer dari  pusat  akan  semakin  membesar.  Implikasinya,  apabila  transfer  dari  pusat  kurang  bisa diprediksi  jumlah  dan  saat  pencairannya,  pemerintah  daerah  akan  menggunakan  pinjaman daerah sebagai alternatif pembiayaan operasi fiskalnya.

## LANDASAN TEORI
Teori Keagenen ( Agency Teory )
Menurut  Lane  dalam  Halim  dan  Abdullah  (2006),  teori  keagenan  dapat  diterapkan  ke dalam organisasi sektor publik. Lane menyatakan bahwa negara demokrasi modern didasarkan pada serangkaian hubungan prinsipal-agen. Hubungan keagenan dalam organisasi sektor publik terbagi ke dalam beberapa hal, yaitu: hubungan keagenan dalam penyusunan anggaran daerah, hubungan keagenan antara eksekutif dan legislatif kemudian antara legislatif dengan publik dan hubungan keagenan dalam pemanfaatan anggaran daerah.
Moe dalam Halim dan Abdullah (2006) menyatakan bahwa dalam hubungan keagenan di pemerintahan antara eksekutif dan legislatif, di mana eksekutif adalah agen dan legislatif adalah prinsipal. Dalam hubungan keagenan antara legislatif dan publik (voters), legislatif adalah agen dan publik (voters) adalah prinsipal. Von Hagen (2003) berpendapat bahwa hubungan prinsipal- agen  yang  terjadi  antara  publik  (voters)  dan  legislatif  pada  dasarnya  menunjukkan  bagaimana publik (voters) memilih politisi untuk membuat keputusan-keputusan tentang belanja publik untuk mereka dan mereka memberikan dana dengan membayar pajak. Pada pemerintahan, peraturan perundang-undangan  secara  implisit  merupakan  bentuk  kontrak  antara  eksekutif,  legislatif  dan publik yang merupakan hubungan keagenan dalam pemanfaatan anggaran daerah.
Keterkaitan  teori  keagenan  (agency  theory)  dalam  penelitian  ini  dapat  dilihat  melalui hubungan  antara  pemerintah  pusat  dengan  pemerintah  daerah  dalam  penyaluran  dana perimbangan  serta  juga  hubungan  antara  masyarakat  yang  diproksikan  oleh  DPRD  (prinsipal) dengan  pemerintah  daerah  (agen).  Pemerintah  pusat  mendelegasikan  wewenang  kepada pemerintah daerah dalam mengelola rumah tangga daerahnya sendiri.
Konsep Anggaran Daerah
Menurut Mikesel (2007), pengertian anggaran daerah mengacu pada alokasi dana untuk membiayai  apa  yang  akan  dilakukan  pada  waktu  yang  akan  datang.  Proses  penganggaran merupakan proses menentukan apa yang akan dilakukan dan bagaimana pembiayaan kegiatan- kegiatan  yang  akan  dilakukan  tersebut  pada  tahun-tahun  yang  akan  datang.  Mullins  (2007) menyebutkan bahwa tidak ada model penganggaran daerah yang dianggap paling baik karena pada dasarnya proses penganggaran daerah merupakan refleksi dari berbagai tradisi, kapasitas dan institusi yang ada pada masing-masing daerah secara historis.
Lewis  (2007)  menyebutkan  adanya  enam  nilai  pokok  yang  sama  pentingnya  dalam menilai  kualitas  anggaran,  yaitu  ekonomi,  efisiensi,  efektifitas,  keadilan,  akuntabilitas  dan responsivitas.  Ekonomi  berarti  anggaran  tersebut  selalu  meningkat  jumlahnya,  efisien  berarti alokasi  anggaran  sesuai  dengan  hasil  yang  didapatkan,  efektif  berarti  alokasi  anggaran  sesuai dengan  tujuan  yang  direncanakan, equiry atau  adil  berarti  alokasi  dan  hasilnya  sesuai  dengan nilai keadilan dan responsif berarti proses penganggaran sesuai dengan aspirasi masyarakat.
Pendapatan Asli Daerah Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan.  Pendapatan  asli  daerah  merupakan  tulang  punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi  yang  diberikan  oleh  PAD  terhadap  APBD,  semakin  besar  kontribusi  yang  dapat diberikan  oleh  PAD  terhadap  APBD  berarti  semakin  kecil  ketergantungan  pemerintah  daerah terhadap bantuan pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari: 1) Pajak daerah; 2)  Retribusi  daerah;  3)  Hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan;  dan  5)  Lain-lain PAD yang sah.

## Perimbangan Keuangan
Transfer merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah. Sidik, et al. (2002) mengemukakan tujuan transfer:
1. Pemerataan vertikal ( vertical equalization );
2. Pemerataan horizontal ( horizontal equalization );
3. Menjaga tercapainya standar pelayanan minimum di setiap daerah;
4. Mengatasi  persoalan  yang  timbul  dari  menyebar  atau  melimpahnya  efek  pelayanan public;
5. Stabilisasi.
Permendagri Nomor 13 tahun 2006 membagi dana perimbangan menjadi:
1. Dana Bagi Hasil (DBH), terdiri dari: Bagi hasil pajak dan Bagi hasil bukan pajak
2. Dana Alokasi Umum (DAU)
3. Dana Alokasi Khusus (DAK)
Belanja Daerah
Menurut  UU  Nomor  32  tahun  2004  tentang  pemerintah  daerah,  belanja  daerah  adalah semua  kewajiban  daerah  yang  diakui  sebagai  pengurang  nilai  kekayaan  bersih  dalam  periode tahun  anggaran  yang  bersangkutan.  Halim  (2002)  mengemukakan  bahwa  belanja  daerah merupakan penurunan dalam manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau deplesi asset, atau terjadinya utang yang mengakibatkan berkurangnya ekuitas dana, selain yang berkaitan dengan distribusi kepada peserta ekuitas dana. Dari pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa belanja daerah adalah semua pengeluaran pemerintah daerah pada  suatu  periode  anggaran  yang  berupa  arus  kas keluar,  deplesi  aset  atau  timbulnya  utang yang bukan disebabkan oleh pembagian kepada milik ekuitas dana (rakyat).
Permendagri  Nomor  13  Tahun  2006  membagi  belanja  daerah  menjadi  belanja  tidak langsung  dan  belanja  langsung.  Belanja  tidak  langsung  merupakan  belanja  yang  dianggarkan tidak  terkait  secara  langsung  dengan  pelaksanaan  program  dan  kegiatan,  sedangkan  belanja langsung  merupakan  belanja  yang  dianggarkan  terkait  secara  langsung  dengan  pelaksanaan program dan kegiatan.
Fenomena Flypaper Effect
Istilah flypaper  effect dikembangkan  oleh  Dollery  and  Worthington  (1995)  yang menyatakan  bahwa  pemerintah  daerah  menggunakan  pendapatan  transfer  ( grants )  untuk memperluas  belanja  publik  daripada  penggunaan  pendapatan  daerah  itu  sendiri.  Oates  (1999) menyatakan bahwa beberapa penelitian mengenai perilaku Pemerintah Daerah dalam merespon transfer Pemerintah Pusat menghasilkan kesimpulan bahwa respon Pemerintah Daerah berbeda untuk transfer dan pendapatan daerahnya sendiri. Ketika respon Pemerintah Daerah lebih besar untuk  transfer  dibanding  pendapatan  daerahnya  sendiri,  maka  fenomena  ini  disebut flypaper effect .  Fenomena flypaper  effect membawa  implikasi  yang  lebih  luas  bahwa  transfer  akan meningkatkan  belanja  pemerintah  daerah  yang  lebih  besar  daripada  penerimaan  transfer  itu sendiri (Turnbull, 1992).
Fenomena flypaper effect dapat terjadi dalam dua versi (Gorodnichenko, 2001). Pertama merujuk  pada  peningkatan  pajak  daerah  dan  anggaran  belanja  pemerintah  yang  berlebihan. Kedua  mengarah  pada  elastisitas  pengeluaran  terhadap  transfer  yang  lebih  tinggi  daripada elastisitas  pengeluaran  terhadap  penerimaan  pajak  daerah.  Anomali  tersebut  memicu  diskusi yang  instensif  di  antara  ahli  ekonomi.  Perdebatan  tersebut  menghasilkan  beberapa  penjelasan yang  ditawarkan.  Dalam  khasanah  ekonomi,  telaah  mengenai flypaper  effect dapat dikelompokkan menjadi 2 aliran pemikiran, yaitu model birokratik ( bureaucratic model ) dan ilusi fiskal  ( fiscal  illusion  model ).  Model  birokratik  menelaah flypaper  effect dari  sudut  pandang  dari birokrat,  sedangkan  model  ilusi  fiskal  mendasarkan  kajiannya  dari  sudut  pandang  masyarakat yang mengalami keterbatasan informasi terhadap anggaran pemerintah daerahnya.

## Pengembangan & Perumusan Hipotesis
Penelitian mengenai pengaruh pendapatan daerah terhadap pengeluaran daerah sudah pernah dilakukan, antara lain oleh Aziz et al. (2000), Blackley (1986), Joulfaian dan Mokeerjee (1990),  Legrenzi  dan  Milas  (2001),  Von  Furstenberg  et  al.  (Sukriy  dan  Halim,  2003  dalam Kusumadewi  dan  Rahman,  2007).  Dalam  beberapa  penelitian,  hipotesis  yang  menyatakan bahwa pendapatan daerah mempengaruhi anggaran belanja pemerintah daerah disebut dengan tax-spend  hypothesis.  Hipotesis  ini  mengandung  makna  bahwa  kebijakan  pemerintah  daerah dalam menganggarkan belanja daerah disesuaikan dengan pendapatan daerah yang diterima. Deller  et  al.  (2007)  dalam  Iskandar  (2012)  menganalisis  hubungan  pendapatan  yang berasal  dari  bagi  hasil  dengan  menggunakan  suatu  model  perilaku  keuangan  lokal  dengan menggunakan  data  581  kota  dan  desa  di  Wisconsin,  Amerika  Serikat  dan  menemukan  untuk setiap dollar kenaikan dalam pendapatan daerah, maka pengeluaran daerah meningkat sekitar 12 sampai 15 sen. Untuk setiap kenaikan dalam pendapatan bagi hasil ( revenue sharing ), maka peningkatan pengeluaran daerah mencapai 46-55 sen. Deller et al. (2007) menduga bahwa pola respon daerah ini juga dipengaruhi oleh formula penentuan bagi hasil itu sendiri. Legrensi  dan  Milas  (2001)  dalam  Maimunah  (2005)  melakukan  penelitian  dengan menggunakan sampel municipalities di Italia dan memperoleh hasil bahwa dalam jangka panjang transfer berpengaruh terhadap belanja daerah. Kebijakan-kebijkan belanja daerah jangka pendek yang  dibuat  pemerintah  daerah  sangat  bergantung  pada  transfer  yang  diterima.  Lebih  lanjut, Maimunah  (2006)  menyatakan  bahwa  telah  terjadi flypaper  effect dalam  merespon  belanja teransfer DAU dan PAD di Pulau Sumatera.
Berdasarkan  pengembangan  hipotesis  di  atas,  maka  dapat  dirumuskan  hipotesis sebagai berikut:
H 1 :  Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh Positif terhadap Belanja Daerah H 2 :  Dana Bagi Hasil Berpengaruh Positif terhadap Belanja Daerah
H 3 :  Dana Alokasi Umum Berpengaruh Positif terhadap Belanja Daerah H 4 :  Lain-lain Pendapatan yang Sah Berpengaruh Positif terhadap Belanja Daerah H 5 :  Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Lain-lain Pendapatan yang Sah Berpengaruh Positif terhadap Belanja Daerah
H 6 :  Tidak Terjadi Fenomena Flypaper Effect pada Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah

## METODOLOGI PENELITIAN Populasi dan Sampel
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh  pemerintahan  kabupaten/kota  di  Provinsi Jawa  Tengah.  Penentuan  jumlah  sampel  menggunakan purposive  sampling ,  dengan  kriteria sebagai berikut:
1. Laporan  keuangan  kabupaten/kota  di  Provinsi  Jawa  Tengah  yang  terdapat  di website resmi  Direktorat  Jenderal  Perimbangan  Keuangan  Pusat  dan  Daerah  dari  tahun  2010- 2012.
2. Pemerintah daerah kabupaten/kota yang tidak dimekarkan pada kurun waktu 2010-2012.
3. Data laporan keuangan lengkap dan konsisten.

## Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel
Dalam  penelitian  ini,  terdapat  empat  variabel  yang  akan  diuji  pengaruhnya,  di  mana variabel DBH, DAU dan PAD adalah variabel independen (X), sedangkan variabel belanja daerah (Y)  adalah  variabel  dependen.  Tabel  berikut  akan  menjelaskan  variabel-variabel  yang  telah diidentifikasi tersebut:

## Tabel 1 Operasionalisasi Variabel Penelitian
No . Nama Variabel  Definisi Indikator Kriteria Ukuran 1. Belanja Daerah (Y) Jumlah anggaran pengeluaran,  baik  langsung maupun  tidak  langsung berhubungan dengan program atau kegiatan. Laporan APBD Pemkab/Pemk ot  di  Provinsi Jateng Realisasi belanja daerah  tahun 2010-2012 2.   PAD (X1) Jumlah realisasi penerimaan daerah yang bersumber dari hasil  pajak  daerah,  retribusi daerah,  hasil  pengelolaan kekayaan  daerah  yang dipisahkan  dan  lain-lain penerimaan PAD yang sah. Laporan APBD Pemkab/Pemk ot  di  Provinsi Jateng Realisasi belanja daerah  tahun 2010-2012
3. DBH (X2) Dana  dari  pemerintah  pusat berupa bagi hasil pemungutan  pajak  dan nonpajak. Laporan APBD Pemkab/Pemk ot  di  Provinsi Jateng Realisasi belanja daerah  tahun 2010-2012 4. DAU (X3) Total  dana  transfer  dari pemerintah  pusat  yang bersifat umum Laporan APBD Pemkab/Pemk ot  di  Provinsi Jateng Realisasi belanja daerah  tahun 2010-2012 5. LPS (X4) Laporan APBD Pemkab/Pemk ot  di  Provinsi Jateng Realisasi belanja daerah  tahun 2010-2012

## Metoda Analisis Data

## 1. Analisis Deskriptif Statistik
Yaitu penggambaran sebaran data untuk mengetahui banyaknya data yang diolah  (N), nilai minimum dan nilai maksimum data, median serta standar deviasi dari masing-masing variabel penelitian.

## 2. Uji Asumsi Klasik
Sebelum  dilakukan  pengujian  hipotesis  dengan  menggunakan  analisis  regresi  berbantuan komputer (SPSS), maka diperlukan pengujian asumsi klasik, yang meliputi:
a. Uji Normalitas
b. Uji Multikolonieritas
c. Uji Autokorelasi
d. Uji Heteroskedastisitas
Pengujian Hipotesis
Pengujian  hipotesis  yang  dilakukan  meliputi  uji  t  (parsial),  uji  F  (simultan)  dan  uji koefisien  determinasi  (R²).  Adapun  kriteria  penerimaan  hipotesis  dan  penarikan  kesimpulan hipotesis sebagai berikut (Ghozali, 2012):
- Jika nilai probabilitas ( p-value ) > 0,05, maka H ₒ diterima dan H ₐ ditolak.
- Jika nilai probabilitas ( p-value ) < 0,05, maka H ₒ ditolak dan H ₐ diterima.

## HASIL ANALI SIS DAN PEMBAHASAN

## Deskripsi Data Penelitian
Sebelum masuk ke penjabaran hasil pengujian hipotesis dan pembahasan, maka terlebih dahulu  memperhatikan  deskripsi  data  kabupaten/kota  yang  telah  ditentukan  sebagai  sampel. Adapun  kabupaten/kota  di  Jawa  Tengah  yang  memenuhi  kriteria  sampel  penelitian  adalah sebanyak 24 kabupaten/kota.
Tabel 2 Hasil Analisis Statistik Deskriptif Variabel Penelitian N Minimum Maksimum Rerata Std. Deviasi Belanja Daerah 72 474361 2053330 1064668.88  299472.748 Pendapatan Asli Daerah 72 45422 779617 115268.99 99944.699 Dana Bagi Hasil 72 23510 296675 61998.18 40632.062 Dana Alokasi Umum 72 691 991945 627207.38  176760.535 Lain-lain Pendapatan yang Sah 72 450 333229 54810.94 59777.785
Berdasarkan  Tabel  2  di  atas,  diketahui  bahwa  dari  jumlah  sampel  (N)  sebanyak  72,  di  mana rerata  ( mean )  Belanja  Daerah  sebesar  Rp1,6  milyar,  dengan  jumlah  Belanja  Daerah  terendah ( minimum ) sebesar Rp474,36 juta dan tertinggi ( maximum ) sebesar Rp2,05 milyar serta dengan standar  deviasi  sebesar  Rp299,47  juta.  Jumlah  Belanja  Daerah  terendah  terdapat  pada  Kota Tegal, sedangkan Belanja Daerah tertinggi terdapat pada Kota Semarang.
Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa rerata ( mean ) PAD sebesar Rp115,26 juta, dengan jumlah  PAD  terendah  ( minimum )  sebesar  Rp  45,42  juta  dan  tertinggi  ( maximum )  sebesar  Rp 779,61 juta serta dengan standar deviasi sebesar Rp 999,44 juta. Jumlah PAD terendah terdapat pada Kabupaten Batang, sedangkan PAD tertinggi terdapat pada Kota Semarang.
Tabel  2  di  atas  memperlihatkan  bahwa  rerata  ( mean )  DBH  sebesar  Rp  61,99  juta, dengan jumlah DBH terendah ( minimum ) sebesar Rp 23,51 juta dan tertinggi ( maximum ) sebesar Rp  296,67  juta  serta  dengan  standar  deviasi  sebesar  Rp  40,63  juta.  Jumlah  DBH  terendah terdapat pada Kota Tegal, sedangkan DBH tertinggi terdapat pada Kota Semarang.
Berdasarkan Tabel 2, dapat diketahui rerata ( mean ) DAU sebesar Rp 627,2 juta, dengan jumlah  DAU  terendah  ( minimum )  sebesar  Rp  69,1  juta  dan  tertinggi  ( maximum )  sebesar  Rp 991,94 juta serta dengan standar deviasi sebesar Rp 176,76 juta. Jumlah DAU terendah terdapat pada  Kabupaten  Semarang,  sedangkan  DAU  tertinggi  terdapat  pada  Kabupaten  Banyumas. Rerata ( mean ) Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp  54,81 juta, dengan jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah terendah ( minimum ) sebesar Rp 45 juta dan tertinggi ( maximum ) sebesar Rp 333,22 juta serta dengan standar deviasi sebesar Rp 59,77 juta. Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah terendah terdapat pada Kabupaten Batang, sedangkan Lain-lain Pendapatan yang Sah tertinggi terdapat pada Kota Semarang.
Hasil Uji Asumsi Klasik
Tabel 3 Hasil Uji Normalitas Hasil Uji Normalitas Unstandardized Residual N 72 Normal Parameters a,,b .0000000 1.15929112E5 Most Extreme Differences .157 .157
-.101 Kolmogorov-Smirnov Z 1.334 Asymp. Sig. (2-tailed) .057
Dari hasil pengujian pada Tabel 3 di atas, diketahui besarnya nilai Kolmogorov-Smirnov adalah 1.334 dan signifikan pada 0.057 (> 0.05). Hal ini berarti bahwa model regresi terdistribusi normal (memenuhi asumsi normalitas).

## Tabel 4 Hasil Uji Multikolonieritas
Hasil Uji Multikolonieritas Model Collinearity Statistic Tolerance VIF PAD DBH DAU Lain-lain Pendapatan yang Sah .581 .585 .904 .803 1.722 1.709 1.107 1.246
Dari Tabel 4 di atas, hasil pengujian menunjukkan bahwa kesemua variabel independen (PAD, DBH, DAU dan Lain-lain Pendapatan yang Sah) memiliki nilai Tolerance di  atas 0.10 dan nilai VIF  ( Variance  Inflation  Factor )  kurang  dari  10.  Jadi,  dapat  disimpulkan  bahwa  tidak  terjadi multikolonieritas dalam model regresi.
Hasil Uji Autokorelasi
Tabel 5 Hasil Uji Autokorelasi Model R R Square Durbin-Watson 1 .922 .850 1.955
Hasil pengujian autokorelasi pada Tabel 5 di atas menunjukkan nilai DW (Durbin-Watson) yang dihasilkan sebesar 1.955, dengan jumlah sampel (N) = 72 dan jumlah variabel independen (k) = 4,  maka  diperoleh  nilai  dU  =  1.739  sehingga  4-dU  =  2.261.  Nilai  DW  sebesar  1.955  tersebut terletak di antara nilai dU (1.739) dan 4-dU (2.261), yang merupakan daerah bebas autokorelasi. Hal  ini  berarti  bahwa  tidak  terjadi  autokorelasi  positif  atau  negatif  dalam  model  regresi.  Hasil pengujian  heteroskedastisitas  menunjukkan  bahwa  titik-titik  pada  grafik scatterplots terlihat menyebar  secara  acak,  baik  di  atas  maupun  di  bawah  angka  0  pada  sumbu  Y.  Hal  ini  dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.
Tabel 6 Hasil Uji Kelayakan Model Model R R Square Adjusted R Square 1 .922 .850 .841
Berdasarkan  Tabel  6  di  atas,  nilai Adjusted  R  Square yang  didapat  adalah  0.841,  yang menjelaskan bahwa variabel Belanja Daerah mampu dijelaskan oleh variabel independen berupa Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar 84.1% dan sisanya sebesar 15.9% dijelaskan oleh variabel independen lainnya di luar model penelitian ini.
Tabel 7 Hasil Uji t Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1        (Const.) PAD DBH DAU LPS 206390.298 1.073 1.376 .962 .843 54473.199 .186 .456 .084 .264 .358 .187 .568 .168 3.789 5.769 3.020 11.409 3.187 .000 .000 .004 .000 .002
Berdasarkan Tabel 7 di atas, maka dapat disusun persamaan regresi berganda sebagai berikut:
BD t = 206390.298 + 1.073 PAD t-1 + 1.376 DBH t-1 + 0.962 DAU t-1 + 0.843 LPS t-1 + e Model persamaan regresi berganda tersebut bermakna:
Nilai konstanta sebesar 206390.298 menunjukkan bahwa jika PAD, DBH, DAU dan LPS bernilai 0,  maka  Belanja  Daerah  (BD)  sebesar  206390.298  satuan.  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah, dengan nilai koefisien sebesar 1.073, yang artinya setiap kenaikan 1% PAD, maka akan meningkatkan Belanja Daerah sebesar 1.073 satuan. Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh  positif terhadap Belanja Daerah, dengan nilai koefisien sebesar 1.376, yang artinya setiap kenaikan 1% DBH, maka akan meningkatkan Belanja Daerah sebesar 1.376 satuan. Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah, dengan nilai koefisien sebesar 0.962, yang artinya setiap kenaikan 1% DAU, maka akan meningkatkan Belanja Daerah sebesar 0.962 satuan. Lain-lain Pendapatan yang Sah (LPS) berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah, dengan nilai koefisien sebesar 0.843, yang artinya setiap kenaikan 1% LPS, maka akan meningkatkan Belanja Daerah sebesar 0.843 satuan.
Tabel  7  di  atas  menunjukkan  bahwa  nilai  t  hitung  untuk  variabel  PAD  sebesar  5.769, sedangkan nilai t tabel pada tingkat kep ercayaan 95% (α = 0,05) dan derajat kebebasan (df = 71) adalah 1.667. Dengan demikian, PAD berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah (t hitung >  t  tabel).  Hal  ini  berarti  Ha  diterima.  Adapun  t  hitung  untuk  variabel  DAU  sebesar  11.409. Dengan demikian, DAU berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah, di mana nilai t hitung > t tabel. Dengan demikian menerima Ha.
Untuk  mengetahui  ada  atau  tidaknya  fenomena flypaper  effect ,  maka  dibandingkan koefisien regresi untuk variabel PAD dan DAU. Syarat terjadinya fenomena flypaper effect , yaitu:
1. Jika  nilai  koefisien  DAU  terhadap  Belanja  Daerah  lebih  besar  dari  nilai  koefisien  PAD terhadap Belanja Daerah dan keduanya signifikan;
2. Jika PAD tidak signifikan.
Hasil pada tampilan Tabel 4.5 menunjukkan bahwa nilai koefisien PAD adalah 1.073, sedangkan nilai koefisien DAU sebesar 0.962 dan keduanya signifikan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi fenomena flypaper effect pada belanja daerah di Provinsi Jawa Tengah.
Tabel 8 Hasil Uji F Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. Regression 5.413E12 4  1.353E12 95.025 .000 a Residual 9.542E11 67  1.424E10 Total 6.368E12 71
Berdasarkan Tabel 8 di atas, terlihat nilai F  hitung sebesar  95.025, dengan probabilitas 0.000. Oleh karena probabilitas jauh lebih kecih dari 0.05 (< 0.05), maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen (Belanja Daerah). Dengan kata lain, variabel PAD, DBH, DAU dan LPS secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.

## Pembahasan
Berdasarkan  hasil  uji  hipotesis  sebelumnya,  dapat  diketahui  bahwa  kesemua  variabel independen  (PAD,  DBH,  DAU  dan  LPS)  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  variabel dependen (Belanja Daerah), baik secara parsial maupun secara simultan. Ini berarti H a diterima dan H 0 ditolak. Hasil penelitian ini juga menemukan bahwa tidak terjadi fenomena flypaper effect pada belanja daerah pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Dengan demikian, H 0 tidak dapat ditolak. Berikut dijabarkan pembahasan untuk masing-masing variabel penelitian:

## Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah
Uji  hipotesis  menunjukkan  bahwa  PAD  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  Belanja Daerah.  Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  hasil  penelitian  yang  ditemukan  oleh  Maimunah (2006),  Kuncoro  (2007),  Kusumadewi  dan  Rahman  (2007),  Kurniawati  (2010),  Listiorini  (2011) dan  Iskandar  (2012).  Hal  ini  disebabkan  PAD  adalah  penerimaan  yang  diperoleh  dari  sumber- sumber dalam wilayahnya sendiri yang  dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai  dengan perundang-undangan yang berlaku. Semakin besar nilai PAD maka semakin besar pula stimulus untuk meningkatkan belanja daerah.
Kemandirian dalam APBD sangat terkait dengan kemandirian pemerintah daerah dalam menggali  potensi  PAD  yang  merupakan  pendapatan  yang  berasal  dari  potensi  daerah.  Target PAD yang ditetapkan oleh pemerintah daerah didasarkan pada potensi daerah dan realisasi PAD pada tahun sebelumnya sehingga semakin besar realisasi pendapatan yang diperoleh dari PAD maka semakin besar pula dana yang harus disalurkan pemerintah daerah melalui pengalokasian anggaran  belanja  daerah  untuk  tahun  selanjutnya.  Kenaikan  dalam  pajak  akan  meningkatkan belanja  daerah  sehingga  akhirnya  akan  memperbesar  defisit.  Ini  juga  disebabkan  karena pendapatan asli daerah atau juga pajak adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber- sumber dalam wilayahnya sendiri yang  dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai  dengan perundang-undangan  yang  berlaku.  Sumber  pendapatan  asli  daerah  berasal  dari  sektor  pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan  dan  pendapatan lain-lain yang sah (Mardiasmo, 2005).

## Pengaruh Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah
Uji  hipotesis  menunjukkan  bahwa  DBH  dan  DAU  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap Belanja Daerah. Hasil penelitian ini konsekuen dengan hasil yang dicapai oleh Iskandar (2012).  Hal  ini  disebabkan  karena  DBH  dan  DAU  tergolong  ke  dalam  transfer  tanpa  syarat ( unconditional  grant )  yang  ditujukan  untuk  menjamin  adanya  pemerataan  dalam  kemampuan fiskal  antardaerah  guna  membiayai  kebutuhan  pengeluaran-pengeluaran  daerah  dalam  rangka pelaksanaan  desentralisasi.  Tujuan  dana  transfer  adalah  untuk  mengurangi  kesenjangan keuangan  dan  untuk  menciptakan  stabilisasi  aktifitas  perekonomian  di  daerah.  Studi  yang dilakukan  oleh  Legrenzi  &  Milas  (2001)  dalam  Abdullah  dan  Halim  (2003)  menemukan  bukti empiris bahwa dalam jangka panjang, transfer berpengaruh terhadap belanja dan pengurangan jumlah transfer dapat menyebabkan penurunan dalam pengeluaran belanja.
a. Pengaruh Lain-lain Pendapatan yang Sah terhadap Belanja Daerah
Uji  hipotesis  menunjukkan  bahwa  LPS  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  Belanja Daerah. Apabila pemerintah daerah ingin melaksanakan fungsinya secara efektif dan mendapat kebebasan  dalam  pengambilan  keputusan  pengeluaran  di  sektor  publik,  maka  mereka  harus mendapat dukungan sumber-sumber keuangan, salah satunya berasal dari lain-lain pendapatan yang sah (Halim, 2009).

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil uji hipotesis sebelumnya, maka dapat disimpulkan: a)Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan dan memiliki hubungan yang positif terhadap, b) Belanja Daerah. Dengan demikian, H 0 ditolak dan H a diterima, c) Dana Bagi Hasil berpengaruh signifikan dan memiliki hubungan yang positif terhadap Belanja Daerah. Dengan demikian, H 0 ditolak dan H a diterima, d) Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan dan memiliki hubungan yang positif terhadap Belanja Daerah. Dengan demikian, H 0 ditolak dan H a diterima, e) Lain-lain Pendapatan yang Sah berpengaruh signifikan dan memiliki hubungan yang positif terhadap Belanja Daerah. Dengan demikian, H 0 ditolak dan H a diterima, f) Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Lain-lain Pendapatan yang Sah berpengaruh signifikan dan memiliki hubungan yang positif terhadap Belanja Daerah. Dengan demikian, H 0 ditolak dan H a diterimam g) Tidak terjadi fenomena flypaper effect pada Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Dengan demikian, H 0 diterima dan H a ditolak.

## KETERBATASAN PENELITIAN
Penelitian  ini  tentunya  tidak  luput  dari  berbagai  keterbatasan  yang  melekat  di  dalamnya. Beberapa keterbatasan tersebut di antaranya:
1. Data  belanja  daerah  yang  diteliti  belum  memisahkan  antara  belanja  tidak  langsung (misalnya:  belanja  rutin/belanja  aparatur)  dan  belanja  langsung  (misalnya:  belanja pembangunan/pelayanan publik).
2. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan realisasi anggaran sehingga tidak ikut melibatkan aspek-aspek perilaku pemerintah daerah yang bersangkutan dalam mengalokasikan  sumber  daya,  menentukan  kebijakan  belanja,  efektifitas  penyerapan PAD  serta  efisiensi  dalam  penggunaan  pendapatan  (baik  PAD  maupun  dana perimbangan) untuk belanja daerah.

## IMPLIKASI PENELITIAN
Hasil  penelitian  yang  didapat  menunjukkan  prestasi  pemerintahan  kabupaten/kota  di Provinsi  Jawa  Tengah  dalam  hal  pembiayaan  yang  lebih  bertumpu  pada  kemampuan  daerah (kapasitas  fiskal)  itu  sendiri.  Dengan  kata  lain,  kabupaten/kota  di  Provinsi  Jawa  Tengah  bisa dikatakan  telah  berhasil  mewujudkan  kemandirian  daerahnya.  Namun  di  sisi  lain,  peran pemerintah pusat melalui dana perimbangan, terutama untuk DBH dan DAK masih cukup besar sehingga  pemerintah  daerah  harus  lebih  berupaya  mengurangi  peran  dana  perimbangan tersebut.
Hasil  penelitian  ini  juga  diharapkan  mampu  mendorong  pemerintah  daerah  untuk menciptakan  suasana  kondusif  yang  akan  memunculkan  peluang-peluang  usaha  baru, merangsang  pertumbuhan  sektor  riil  serta  sektor  ekonomi  lainnya  yang  potensial  untuk dikembangkan. Suasana yang kondusif akan sangat berpengaruh dalam menarik para investor untuk datang dan menanamkan modal mereka di daerah tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, Sukriy dan Abdul Halim. 2003. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali. Simposium Nasional Akuntansi VI . Yogyakarta.
Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga Brodjonegoro, B. 2001. Indonesian Intergovernmental Transfer in Decentralization Era: the case of  general  allocation  fund. International  Symposium  on  Intergovernmental  Transfers  in Asian Countries , 9-10 Februari. Dollery, Brian dan Andrew Worthington. 1995. Federal Expenditure and Fiscal Illusion: A Test of the Flypaper Hypothesis in Australia. Publius , 25 (1): 23-34.
Fisher, R.C. 1996. State and Local Public Finance . Richard D. Irwin: Chicago. Ghozali,  Imam.  2012. Aplikasi  Analisis  Multivariate  dengan  Program  IBM  SPSS  20 .  Edisi  6. Semarang: Badan Penerbit UNDIP
Halim,  Abdul  dan  Sukriy  Abdullah.  2006.  Hubungan  dan  Masalah  Keagenan  di  Pemerintahan Daerah  (Sebuah  Peluang  Penelitian  Anggaran  dan  Akuntansi). Jurnal  Akuntansi Pemerintah , 2 (1): 53-64 Gorodnichenko,  Y.  2001. Effects  of  Intergovernmental  Aid  on  Fiscal  Behavior  of  Local Governments: The Case of Ukraine , Master Thesis, University of Kiev Iskandar, Irham. 2012. Flypaper Effect pada Unconditional Grant. Jurnal Ekonomi Pembangunan , 13 (1): 113-131
Jensen, M., dan Meckling, W. 1976. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. Journal of Financial Economics , 3: 305-360. John,  Mikesel.  2007.  Fiscal  Administration  in  Local  Government:  An  Overview. In  Local Budgeting (Public Sector Governance And Accountability Series) . The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank.
Kuncoro,  Hary.  2007.  Fenomena  Flypaper  Effect  Pada  Kinerja  Keuangan  Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia. Simposium Nasional Akuntansi X . Makassar. Kusumadewi,  Diah  Ayu  dan  Arief  Rahman.  2007.  Flypaper  Effect  pada  Dana  Alokasi  Umum (DAU)  dan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  terhadap  Belanja  Daerah  pada kabupaten/Kota di Indonesia. JAAI , 11 (1): 67-80 Lewis, Carol W.. 2007. How to Read a Local Budget and Assess Government Performance. In Local  Budgeting  (Public  Sector  Governance  And  Accaoountability  Series) .  The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank.
Maimunah, Mutiara. 2006. Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah  (PAD)  terhadap  Belanja  Belanja  Daerah  pada  kabupaten/Kota  di  pulau Sumatera. Simposium Nasional Akuntansi IX , Padang.
Mardiasmo. 2005. Akuntansi Sektor Publik . Yogyakarta: Andi Offset Mello Jr., L.R.D. dan M. Barenstrein. 2001. Fiscal Decentralization and Governance: “A Cross - Country Analysis” . IMF. Washington DC. Mullins, Danielr. 2007. Local Budget Process. In Local Budgeting (Public Sector Governance And Accountability Series) . The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank.
Naganathan,  M.  dan  K.J.  Sivagnanam.  1999.  Federal  Transfers  and  Tax  Efforts  of  States  in India”. Indian Economic Journal , 47 (4), 101-110. Nemec,  J.  dan  G.  Wright.  1997. Public  Finance:  Theory  and  Practice  in  Central  European Transition . Osnovy, Kiev.
Oates, W.E. 1972. Fiscal Decentralization and Economic Development. National Tax Journal , 46. . 1999. An Essay on Fiscal Federalism. Journal of Economic Literature , 37 (3), 1120- 1149.
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
,  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  1999  tentang  Perimbangan  Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
,  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
,  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan Retribusi Daerah.
, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Shah, A. 1994. The Reform of Intergovernmental Fiscal Relations in Developing and Emerging Market Economies. Policy and Paper Series Number 23 . The World Bank: Washington, DC.
Sidik,  Machfud,  et  al.  2002.  Dana  Alokasi  Umum – Konsep,  Hambatan,  dan  Prospek  di  Era Otonomi Daerah. Kompas: Jakarta.
Turnbull,  G.K.  1992.  Fiscal  Illusion,  Uncertainty  and  the  Flypaper  Effect. Journal  of  Public Economics , 48 (2), 207-223. Von  Hagen,  Jurgen.  2003.  Budgeting  Institution  and  Public  Spending. In  Handbook  on  Public Sector Performance Reviews . The World Bank: Washington DC. www.djpk.depkeu.go.id