licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/jhls/

## Undang-Undang Desa: Sebuah Kontribusi terhadap Literatur dan Kebijakan
Deddy Setiadi 1 , Moh. Zeinuddin 2 , Miftahul Munir 3
1 Universitas Wiraraja Madura, deddysharonjr@gmail.com
2 Universitas Wiraraja Madura, Indonesia
3 Universitas Wiraraja Madura, Indonesia

## ABSTRACT
The main focus of this research is on the understanding, implementation, and impact of the Village Law on financial governance at the village level. This research is expected to contribute to the literature on village financial governance, assist stakeholders in designing more effective policies, and encourage further research to optimize the village financial management system in accordance with the times. The normative juridical research method involves literature study and document analysis to understand the legal provisions contained in  the  relevant  laws.  The  research  identifies  key  principles  in  the  law  that  impact  on  village  financial management, including budget allocation, financial reporting, and accountability.  Through a contemporary review, the research also evaluates the extent to which the laws reflect the dynamics of social, economic, and policy changes in village communities. The results provide an in-depth understanding of the implementation of relevant laws and the challenges faced by village governments in managing their finances. The findings provide a  foundation  for  critical  thinking  regarding  sustainability  and  improvement  in  the  village  financial management system, as well as for policy development that is more responsive to village needs and dynamics.
Keywords Village Financial Governance; Village Law Implementation; Legal Impacts
Cite This Paper
Setiadi, D., Zeinuddin, M., & Munir, M. (2024). Undang-Undang Desa: Sebuah Kontribusi terhadap Literatur dan Kebijakan. Legal Spirit, 8 (1).
Manuscript History:
Received: 2023-12-09
Accepted: 2024-03-12
Corresponding Author: Deddy Setiadi, deddysharonjr@gmail.com
Legal Spirit is L icensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License
Indexed:
Layout Version: V8.202 4

## PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  negara  yang  menjalankan  sistem  berkedaulatan  rakyat, sebagaimana  dijelaskan  dalam  Pasal  1  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  (UUD  NRI  1945).  Pasal  tersebut  menyatakan  bahwa  kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan sesuai dengan undang-undang. Konsep kedaulatan ini mengacu pada kekuasaan paling tinggi dalam suatu negara, di mana rakyat memainkan peran  sentral  dalam  pelaksanaan  kekuasaan  tertinggi  di  Indonesia. 1 Pasal  28  F  UUD  NRI
1 Anik Iftitah, “Teori Kedaulatan,” in Ilmu Negara (Sada Kurnia Pustaka, 2023), https://repository.sadapenerbit.com/index.php/books/catalog/book/113.
1945 juga memastikan hak setiap individu untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi demi pengembangan pribadi dan lingkungan sosial.
Sistem ketatanegaraan dan administrasi negara, dalam menjalankan pemerintahan dan melaksanakan amanat konstitusi dan undang-undang, tetap mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan. Tingkatan pemerintahan terendah dalam struktur tersebut disebut sebagai desa, yang merupakan kesatuan masyarakat hukum dengan wilayah dan kewenangan untuk mengatur urusan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan NKRI. 2
Undang-undang  yang  secara  spesifik  mengatur  desa  menegaskan  bahwa  desa memiliki batas wilayah dan wewenang untuk mengatur urusan pemerintahan berdasarkan prakarsa  masyarakat,  hak  asal  usul,  atau  hak  tradisional  yang  diakui  dalam  sistem pemerintahan  NKRI.  Desa  dianggap  sebagai  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki kewenangan  dalam  mengatur  dan  mengurus  kepentingan  masyarakat  setempat  sesuai dengan prakarsa masyarakat dan hak tradisional yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3
Penerapan otonomi daerah untuk desa memberikan wewenang kepada pemerintah desa untuk mengelola dan mengatur rumah tangganya sendiri. Meskipun demikian, hal ini juga  membawa  tambahan  tanggung  jawab  dan  kewajiban  bagi  desa.  Penyelenggaraan pemerintahan  desa  harus  tetap  bertanggung  jawab,  dengan  melibatkan  pelaporan  yang transparan  guna  mencegah  adanya  penyimpangan.  Desa  memiliki  hak  untuk  mengatur keuangan sesuai dengan konteks sosial dan budaya yang ada. 4
Peran desa dianggap sebagai garda terdepan dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia,  mencerminkan  sejauh  mana  demokrasi  diterapkan  dalam  pemerintahan  desa. Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  menetapkan  musyawarah  sebagai metode pengambilan keputusan strategis. Proses musyawarah desa diwajibkan mematuhi prinsip-prinsip  demokrasi,  menjamin  kepastian  dan  kesetaraan  hukum,  serta mencerminkan semangat gotong royong dan kolektivisme dalam masyarakat desa. 5
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  kekuatan  hukum  terkait  dengan  hasil keputusan musyawarah desa di dalam penyusunan anggaran desa untuk pembangunan desa dan konsep peraturan perundang-undangan tentang pengaturan anggaran desa kedepan.

## METODE
Metode  penelitian  yang  diterapkan  dalam  penulisan  ini  adalah  metode  yuridis normatif  dengan  menerapkan  pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach )  dan pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach ). 6 Sumber  data  yang  digunakan  bersifat sekunder,  terdiri  dari  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder,  dan  bahan  hukum tersier. 7 Bahan  hukum  primer  mencakup  peraturan  perundang-undangan,  catatan  resmi, risalah pembuatan peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim yang memiliki sifat
2 Ardika  Nurfurqon,  “Politik  Hukum  Otonomi  Daerah  Studi  Terhadap  Desentralisasi  Asimetris  Di  Indonesia,” Khazanah Hukum 2, no. 2 (August 2020): 73 – 81, https://doi.org/10.15575/kh.v2i2.8504.
3 Anik Iftitah, “DASAR HUKUM PEMERINTAHAN DESA,” in HUKUM PEMERINTAHAN DESA (GET PRESS INDONESIA, 2023), https://www.getpress.co.id/product/hukum-pemerintahan-desa.
4 Andik  Wahyun  M uqoyyidin,  “Pemekaran  Wilayah dan  Otonomi  Daerah  Pasca  Reformasi  Di  Indonesia:  Konsep, Fakta Empiris dan Rekomendasi Ke Depan,” Jurnal Konstitusi 10, no. 2 (2013).
5 Chrisye  Mongilala,  “K ajian  Yuridis  Mengenai  Pengelolaan  Dan  Pertanggungjawaban  Dana  Desa  Di  Kabupaten Minahasa Selatan, Universitas Sam Ratulangi,” Lex et Societatis IV, no. 6 (2016).
6 Anik Iftitah, ed., Metode Penelitian Hukum , Mei 2023 (Sada Kurnia Pustaka, 2023).
7 We ppy Susetiyo, Erwin Widhiandono, and Anik Iftitah, “Pengaturan Pengangkatan Perangkat Desa Di Kabupaten Blitar,” Jurnal Supremasi 9, no. 1 (March 28, 2019): 51 – 70, https://doi.org/10.35457/supremasi.v9i1.576.
otoritatif. 8 Dalam  melakukan  analisis  data,  digunakan  pendekatan  deskriptif-kualitatif. Fokus penelitian ini terutama pada bahan hukum primer, antara lain:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, beserta penjelasannya.
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
5. Peraturan Menteri Keuangan.
Penggunaan bahan hukum sekunder melibatkan doktrin, karya ilmiah sarjana, dan jurnal yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum tersier mencakup materi yang memberikan panduan dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian ini menekankan penggunaan bahan hukum primer seperti Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014,  dan  peraturan  dari  Menteri  Desa, Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan  Transmigrasi.  Pendekatan  analisis  yang  bersifat deskriptif-kualitatif  diharapkan  dapat  memberikan  pemahaman  yang  mendalam  terkait dengan konteks hukum yang relevan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sebelumnya,  peraturan  mengenai  desa  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Saat ini, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa,  regulasi  terkait  desa  tidak  lagi  disatukan  dengan peraturan  tentang  pemerintahan  daerah.  Penyatuan  desa  dalam  undang-undang  sendiri mencerminkan  komitmen  pemerintah  untuk  menjadikan  desa  sebagai  fondasi  utama pembangunan.  Komitmen  ini  sejalan  dengan  visi-misi  undang-undang  tersebut,  di  mana negara berusaha melindungi dan memberdayakan desa agar mampu melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan demi mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Untuk mencapai tujuan tersebut, tentu diperlukan dana yang akan digunakan untuk kegiatan operasional pemerintahan desa. Seiring dengan penegasan posisi desa dalam undang-undangnya  sendiri,  kewenangan  desa  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan semakin meluas. 9
Karena biaya penyelenggaraan pemerintahan sepenuhnya berasal dari masyarakat dan memiliki nilai yang signifikan, maka tata kelola penyelenggaraan pemerintahan harus dilakukan  secara  profesional  dan  dapat  dipertanggungjawabkan.  Ini  karena  tata  kelola penyelenggaraan pemerintahan yang efektif di suatu negara menjadi suatu kebutuhan yang tak terelakkan. Salah satu aspek penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik adalah tata kelola keuangan desa. Keuangan desa dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban desa yang dapat diukur dengan nilai uang, beserta semua hal berupa uang dan barang yang terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. 10
Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun  2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menegaskan bahwa "Keuangan desa dikelola berdasarkan asas- asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran." Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah menjelaskan bahwa terdapat beberapa asas yang harus dijadikan pedoman dalam mengelola keuangan desa, antara lain:
a.  Asas  kesatuan,  yaitu  prinsip  agar  semua  pendapatan  dan  belanja desa  disajikan  dalam
8 Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Malang: Bayumedia Publising, 2011).
9 Jefri S Pakaya, “Pemberian Kewenangan Pada Desa Dalam Konteks Otonomi Daerah (The Providing of Authority to Village in the Context o f Regional Autonomy),” Jurnal Legislasi Indonesia 13, no. 1 (2016): 73 – 84.
10 Anik  Iftitah,  ed., Hukum  Administrasi  Negara ,  Oktober  20  (Sada  Kurnia  Pustaka,  2023), https://books.google.co.id/books/about?id=Z2reEAAAQBAJ&redir_esc=y.
kesatuan dokumen anggaran desa.
b. Asas universalitas, yaitu prinsip agar setiap transaksi keuangan desa ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran desa.
c. Asas tahunan, yaitu prinsip yang membatasi masa berlakunya anggaran untuk satu tahun anggaran.
d. Asas spesialitas, yaitu prinsip agar setiap kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukkannya.
e.  Asas  akuntabilitas,  yaitu  prinsip  berorientasi  pada  hasil,  yang  mengharuskan  setiap kegiatan  pengelolaan  keuangan  desa  dipertanggungjawabkan  kepada  masyarakat  desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
f. Asas proporsionalitas, yaitu prinsip yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban  dalam  pengelolaan  keuangan  desa.  Asas  profesionalitas,  yaitu  prinsip  yang mengutamakan  keahlian  berdasarkan  kode  etik  dan  ketentuan  perundang-undangan yang berlaku.
g.  Asas  keterbukaan,  yaitu  prinsip  yang  membuka  diri  terhadap  hak  masyarakat  untuk memperoleh  informasi  yang  benar,  jujur,  dan  tidak  diskriminatif  tentang  pengelolaan keuangan desa dengan memperhatikan perlindungan terhadap hak pribadi dan golongan.
h. Asas pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yaitu prinsip yang memberikan kebebasan kepada BPK untuk melakukan pemeriksaan keuangan desa tanpa dipengaruhi oleh pihak manapun.
i. Asas value for money, yaitu prinsip yang menekankan bahwa pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif.
j. Asas kejujuran, yaitu prinsip yang menekankan bahwa pengelolaan dana publik, termasuk APBDes, harus dipercayakan kepada aparat yang memiliki integritas dan kejujuran tinggi, untuk mengurangi potensi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
k. Asas pengendalian, yaitu prinsip yang mendorong monitoring terhadap penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), sehingga selisih (varians) dapat segera diidentifikasi penyebabnya.
l. Asas ketertiban dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, yaitu prinsip yang mengharuskan  pengelolaan  keuangan  desa  berpedoman  pada  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.
m.  Asas  bertanggung  jawab,  yaitu  prinsip  yang  mewajibkan  penerima  amanah  atau penerima  mandat  untuk  mempertanggungjawabkan  pengelolaan  dan  pengendalian sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan padanya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
n.  Asas  keadilan,  yaitu  prinsip  yang  menekankan  perlunya  keseimbangan  distribusi kewenangan  dan  pendanaan  atau  distribusi  hak  dan  kewajiban  berdasarkan pertimbangan objektif.
o. Asas kepatutan, yaitu prinsip yang menekankan adanya sikap dan tindakan yang wajar dan proporsional.
p. Asas manfaat untuk masyarakat, yaitu prinsip yang mewajibkan keuangan desa digunakan atau diutamakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa.
Semua  asas  atau  prinsip  tersebut  perlu  dijadikan  pedoman  dalam  mengelola keuangan  desa  agar  dana  yang  jumlahnya  signifikan  itu  dapat  digunakan  secara  efektif,
efisien, ekonomis, dan adil. Lebih lanjut, Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah menjelaskan bahwa  pengelolaan  keuangan  desa  harus  mencapai  tujuan  atau  sasaran  dengan  efisien. Efisiensi ini merujuk pada hasil perbandingan terbaik antara pemasukan dan pengeluaran keuangan  desa.  Selain  itu,  pengelolaan  keuangan  desa  juga  harus  dilakukan  secara ekonomis, diartikan sebagai perbandingan terbaik antara pemasukan dan nilai pemasukan. Aspek berkeadilan juga harus dipertimbangkan, di mana pengelolaan keuangan desa harus memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.
Pengelolaan keuangan desa sering disamakan dengan pengelolaan keuangan daerah, padahal  keduanya  memiliki  pengaturan  yang  terpisah.  Struktur  dan  dasar  hukum pengelolaan keuangan desa sudah jelas diatur, dimulai dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014  tentang  Desa,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014  tentang  Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015), hingga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Pengaturan  ini  mencakup  perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan, pertanggungjawaban  keuangan  desa,  dan  melibatkan  perencanaan  anggaran  pendapatan dan belanja desa (APBDesa), pendapatan dan belanja, serta pengumpulan pendapatan dari berbagai sumber. Prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan keuangan desa antara lain melibatkan partisipasi masyarakat, transparansi kondisi keuangan desa, alokasi anggaran yang mendorong peningkatan SDM pamong desa, dan dukungan dana yang cukup untuk  bidang-bidang  kemasyarakatan,  seperti  pembinaan  muda-mudi  dan  penanganan kenakalan remaja.
Keuangan  desa  memiliki  cakupan  pengelolaan  yang  tidak  jauh  berbeda  dengan pengelolaan  keuangan  pemerintahan  pusat,  provinsi,  kabupaten,  dan  kota.  Dengan keterbatasan dana yang dikelola dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang mengurusi keuangan  desa,  pengelolaan  keuangan  desa  sebaiknya  disederhanakan  namun  tetap mematuhi  prinsip  transparansi  dan  akuntabilitas.  Dalam  pengelolaan  dana  desa,  perlu diidentifikasi risiko terjadinya kesalahan, baik secara administratif maupun substantif, yang dapat  menimbulkan  permasalahan  hukum  karena  belum  optimalnya  kompetensi  kepala desa dan aparat desa dalam penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
Keberhasilan  pembangunan  di  desa  sangat  tergantung  pada  aspek  pengelolaan keuangan  desa  yang  diurus dengan  baik.  Sesuai  dengan  konsep  desa  sebagai  masyarakat hukum  yang  berwenang  mengelola  kepentingan  sendiri,  keterlibatan  dan  peran  aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa menjadi suatu keharusan.  Desa  pada  dasarnya  merupakan  organisasi  milik  masyarakat,  dan  tata  kelola desa  secara  tegas  menuntut  hal  ini,  terlihat  dari  fungsi  pokok  musyawarah  desa  sebagai forum  pembahasan  tertinggi  yang  membahas  hal-hal  strategis  bagi  eksistensi  dan kepentingan desa. Oleh karena itu, peran dan keterlibatan masyarakat juga menjadi suatu keharusan dalam pengelolaan keuangan desa.
Dalam konteks ini, setiap tahapan kegiatan harus memberikan peluang bagi peran serta masyarakat. Masyarakat, dalam hal ini, dapat diartikan sebagai warga desa setempat, yang berpartisipasi secara individu atau kolektif, memberikan kontribusi positif, dan terlibat aktif dalam pengelolaan keuangan desa. Namun, apabila dilakukan secara perseorangan oleh satu warga desa, hal tersebut tentu akan menjadi kurang efisien. Oleh karena itu, peran serta masyarakat  sebaiknya  diorganisir  oleh  lembaga  kemasyarakatan  dan/atau  lembaga masyarakat yang ada di desa agar dapat berpartisipasi secara terstruktur dan terorganisir.
Peran dan keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting, karena: 11
1. Menumbuhkan  rasa  tanggungjawab  masyarakat  atas  segala  hal  yang  telah  diputuskan dan dilaksanakan.
2. Menumbuhkan rasa memiliki, sehingga masyarakat sadar dan sanggup untuk memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan (swadaya), dan
3. Memberikan legitimasi/keabsahan atas segala yang telah diputuskan.
Keuangan  desa  mencakup  segala  hak  dan  kewajiban  yang  terkait  dengan penyelenggaraan pemerintahan desa, yang dapat diukur dalam bentuk nilai uang, termasuk segala  bentuk  kekayaan  yang  terkait  dengan  hak  dan  kewajiban  desa  tersebut.  Sumber keuangan  desa  berasal  dari  tiga  sumber  utama,  yaitu  pendapatan  asli  desa,  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDes),  serta  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara (APBN). Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa, yang merupakan kewenangan desa, didanai  melalui  APBDes,  bantuan  dari  pemerintah  pusat,  dan  bantuan  dari  pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah desa  dibiayai  oleh  APBD,  sementara  penyelenggaraan  urusan  pemerintah  pusat  yang dijalankan  oleh  pemerintah  desa  didanai  oleh  APBN.  Sumber  pendapatan  desa  dapat dikelompokkan sebagai berikut: 12
Pengelolaan  keuangan  desa  mencakup  beberapa  sumber  pendapatan  dan  prinsip- prinsip penting. Berikut adalah ringkasan dan parafrase dari artikel tersebut:
1. Pendapatan Asli Desa:
Pendapatan asli  desa melibatkan  hasil  usaha,  kekayaan  desa,  swadaya,  gotong-royong, dan pendapatan lainnya yang sah.
2. Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi:
Desa  mendapatkan  setidaknya  10%  dari  bagi  hasil  pajak  daerah  kabupaten/kota  dan retribusi yang sebagian diperuntukkan bagi desa.
3. Dana Perimbangan Pusat dan Daerah:
Setidaknya 10% dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota dialokasikan untuk desa sebagai anggaran desa.
4. Bantuan Keuangan dan Hibah:
Desa  dapat  menerima  bantuan  keuangan  dari  pemerintah,  pemerintah  provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.
5. Prinsip Pengelolaan Keuangan Desa:
Pengelolaan keuangan desa harus transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin. Desa  juga  wajib  melakukan  pembukuan  sesuai  dengan  sistem  akuntasi  keuangan pemerintahan.
6. Peran Kepala Desa:
Kepala  Desa  memiliki  peran  penting  dalam  menetapkan  kebijakan,  mengelola  barang desa,  menetapkan  bendahara  dan  petugas  pemungutan,  serta  memimpin  pengelolaan keuangan desa.
7. Pembangunan Desa dan Dana Desa:
Pembangunan desa diarahkan untuk mencapai kemandirian desa dengan memanfaatkan sumber  daya  manusia  dan  alam  secara  berkelanjutan.  Dana  desa  dari  APBN  menjadi bagian dari pendapatan desa.
8. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan:
Pembangunan desa melalui partisipasi masyarakat memperkuat aspirasi, motivasi, dan keterlibatan  kelompok  masyarakat.  Prinsip-prinsipnya  termasuk  komunikasi  terbuka, kerja sama antar kelompok, dan koordinasi yang baik.
11 Umar Nain, Relasi Pemerintah Desa  Dan Supradesa  Dalam Perencanaan dan Penggaran Desa, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, hlm, 237-238.
12 Pasal 72 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
9. Prinsip Kerja Pembangunan Desa Melalui Partisipasi Masyarakat: Prinsip  kerjanya  mencakup  penyampaian  program  kerja  secara  terbuka,  pelaksanaan melalui kerjasama kelompok masyarakat, tanpa memihak golongan tertentu, koordinasi vertikal  dan  horizontal,  tanpa  sikap  superior, dan  tanpa  memberikan  janji,  fokus pada kesungguhan kerja.
10. Perencanaan Pembangunan:
Perencanaan pembangunan mencakup pemilihan prioritas, alokasi sumber daya untuk mencapai tujuan masa depan, dan kegiatan yang berkelanjutan. 13
Definisi ini sejalan dengan pendapat Conyers, bahwa perencanaan adalah proses yang terus-menerus melibatkan keputusan, alternatif atau pilihan, mengenai cara-cara alternatif penggunaan sumber daya dengan tujuan menghasilkan sasaran seperti spesifik untuk waktu yang akan datang. 14 Untuk mencapai perencanaan pembangunan desa yang optimal, sesuai waktu,  sasaran  yang  bermanfaat,  dan  berhasil  guna,  partisipasi  masyarakat  dalam  tahap perencanaan menjadi suatu keharusan. Masyarakat, sebagai salah satu elemen dalam proses pembangunan, memiliki pemahaman mendalam terhadap keadaan wilayahnya. Melibatkan mereka dalam proses perencanaan bukan hanya memberikan kepercayaan dari pemerintah, melainkan  juga  menciptakan  rasa  tanggung  jawab  dan  kepemilikan  terhadap  program- program  pembangunan  yang  berdampak  positif.  Dengan  demikian,  perencanaan pembangunan menjadi alat untuk merencanakan masa depan, mewujudkan perubahan yang lebih baik, dan melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya.
Pentingnya  pembangunan  yang  melibatkan  semua  pihak,  mulai  dari  tingkat  pusat hingga  daerah,  menekankan  bahwa  pembangunan  pertama  yang  perlu  dibina  dan dikembangkan adalah  di tingkat  desa. Pembangunan desa diartikan  sebagai suatu proses perubahan  yang  berkelanjutan  yang  diinisiasi  oleh  masyarakat  dan  pemerintah  untuk meningkatkan  kesejahteraan  secara  fisik  dan  spiritual,  berdasarkan  nilai-nilai  Pancasila, yang berlangsung di tingkat desa. 15
Langkah-langkah  strategis  dalam  proses  pembelajaran  sosial,  terutama  dalam konteks  ketahanan  masyarakat  desa,  melibatkan  interaksi  masyarakat  dengan  realitas kehidupan  sehari-hari  yang  diatur  dan  dijalankan  berdasarkan  peraturan  hukum  yang berlaku  untuk  desa.  Proses  pembelajaran  sosial  ini  bertujuan  untuk  meningkatkan kesadaran  otonom  masyarakat  terhadap  aturan-aturan  hukum  yang  terkait  dengan  desa, sehingga partisipasi mereka dalam pengelolaan urusan desa menjadi autentik dan bukan hanya sebagai hasil dari dorongan partisipasi dalam proyek-proyek pembangunan. Melalui pengembangan  ketaatan  bertahap  terhadap  aturan  hukum  negara,  proses  pembelajaran sosial  ini  membentuk  dasar  hukum  positif  dalam  pelaksanaan  pemerintahan  desa, pelaksanaan  pembangunan  desa,  pembinaan  kemasyarakatan  desa,  dan  pemberdayaan masyarakat desa. 16
Salah  satu  tantangan  dalam  kegagalan  desa  dalam  menggerakkan  usaha  ekonomi desa  adalah  minimnya  inisiatif  kepemimpinan  desa,  terutama  kepala  desa,  dalam memajukan potensi ekonomi setempat dan mengkonsolidasi aset ekonomi di tingkat desa. Kepala desa dan Pemerintah Desa seringkali lebih terfokus pada penanganan bantuan dari pemerintah  pusat,  provinsi,  atau  kabupaten/kota,  tanpa  memastikan  bahwa  bantuan tersebut  benar-benar  memberikan  dampak  positif  pada  perkembangan  ekonomi  lokal. Beberapa kasus mencatat bahwa badan usaha milik desa sering mengalami stagnasi atau
13 Riyadi dan Bratakusumah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm, 4
14 Conyers, Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga Suatu Pengantar, Gadjah Mada University Pers, Yogyakarta, 1991, hlm, 3
15 1 Taliziduhu Ndraha, Pembangunan Desa dan Administrasi Pemerintahan Desa, Yayasan Karya Dharma, Jakarta, 1985, hlm, 71
16 M.  Mustofa  Ihsan,  Ketahanan  Masyarakat  Desa,  Kementerian  Desa  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta, 2015, hlm, 29.
bahkan berhenti beroperasi setelah terjadi pergantian kepala desa, menunjukkan tingginya ketergantungan pada kepala desa sebelumnya.
Peran kepemimpinan desa menjadi elemen kunci dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan upaya untuk mendorong potensi ekonomi lokal. Kepala desa perlu memiliki keterampilan untuk memotivasi masyarakat dan mengambil inisiatif dalam pengembangan ekonomi  melalui  penyelenggaraan  pelatihan  secara  mandiri  serta  melakukan  pembaruan pada aset desa. Usaha untuk mengembangkan sektor ekonomi desa, terutama melalui badan usaha milik desa, perlu dihidupkan kembali dengan melakukan perbaikan yang signifikan agar dapat menjadi pilar utama dalam mendukung perekonomian desa.
Dalam  era  otonomi  daerah  saat  ini,  wilayah  memiliki  wewenang  yang  lebih  besar untuk  mengelola  urusan  rumah  tangganya  sendiri.  Misi  dari  otonomi  daerah  adalah mendekatkan  pelayanan  pemerintah  kepada  masyarakat,  mempermudah  pemantauan penggunaan dana dari anggaran pendapatan belanja daerah, menciptakan persaingan yang sehat  antar  daerah,  dan  mendorong  inovasi.  Seiring  dengan  peningkatan  wewenang  ini, diharapkan  pemerintah  daerah  dapat  lebih  efektif  dalam  mengelola  sumber  daya keuangannya, terutama dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Otonomi  daerah  dianggap  sebagai  langkah  strategis  dalam  menghadapi  berbagai masalah  lokal,  seperti  ancaman  disintegrasi  bangsa,  kemiskinan,  ketidakmerataan pembangunan, dan rendahnya kualitas hidup masyarakat. Selain itu, otonomi daerah juga dianggap  sebagai  strategi  untuk  menghadapi  tantangan  ekonomi  global  dengan memperkuat fondasi ekonomi di tingkat lokal. 17
Seiring  dengan  evolusi  kebutuhan  pengelolaan  keuangan  negara,  fungsi perbendaharaan  menjadi  semakin  krusial  dalam  manajemen  sumber  daya  keuangan pemerintah  yang  terbatas  secara  efisien.  Fungsi  perbendaharaan  mencakup  perencanaan kas yang matang, pencegahan kebocoran dan penyimpangan, pencarian sumber pembiayaan yang  paling  efisien,  serta  optimalisasi  pemanfaatan  dana  yang  tidak  digunakan  untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya keuangan.
Dalam  undang-undang  pengelolaan  keuangan  negara/daerah,  ditegaskan  bahwa Menteri  Keuangan  memiliki  kewenangan  untuk  mengatur  dan  melaksanakan  rekening pemerintah  serta  menyimpan  uang  negara  dalam  rekening  kas  umum  negara  di  Bank Sentral.  Terdapat juga  ketentuan  yang  mewajibkan  dilakukannya  audit  atas pemanfaatan dana  pemerintah  untuk  meningkatkan  transparansi  dan  akuntabilitas  terhadap  piutang negara/daerah.  Selain  itu,  dalam  konteks  pembiayaan,  diatur  pula  pejabat  yang  diberi kewenangan  untuk  melakukan  utang  negara  atau  daerah  dengan  tujuan  meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan investasi serta barang milik daerah atau negara.
Pada  tingkat  pemerintahan  desa,  perlu  diperhatikan  pola  wewenang  yang berkembang sejalan dengan peningkatan kekuasaan camat di wilayahnya. Pemberian dana bantuan desa secara rutin dan pelaksanaan proyek-proyek pembangunan desa yang hanya dikelola  oleh  Pemerintah  desa  menjadi  sumber  daya  untuk  memperkuat  wewenang tersebut.  Meskipun  peningkatan  sumber  daya  dari  luar  desa  dapat  meningkatkan pendapatan desa, hal ini juga berpotensi menurunkan kemampuan tokoh masyarakat untuk mengontrol  pelaksanaan  proyek  pembangunan.  Dampaknya,  pemerintah  desa  dapat cenderung bersifat otoriter dan mengurangi tingkat demokratisasi di desa. 18
Tantangan yang dihadapi oleh desa-desa di Indonesia melalui pendekatan top-down adalah  meningkatkan  kepuasan  dan  pemenuhan  kebutuhan  dasar  sesuai  dengan  makna yang  dipahami  oleh  masyarakat,  bukan  oleh  desa  itu  sendiri.  Penelitian  sebelumnya
17 Mardiasmo, Analisis Laporan Keuangan Daerah, Yogyakarta, YKPN, hlm, 59.
18 Effendy,  K,  Pergeseran  Kepemimpinan  Desa:  Kharismatik,  Paternalistik,  Otokratik,  Demokratik,  Bandung,  Indra Prahasta, 2012, hlm, 78.
menunjukkan  bahwa  pelayanan  masyarakat  desa  berperan  dalam  kesejahteraan  warga, yang  tercermin  dalam  tingkat  kepuasan  masyarakat.  Kepuasan  masyarakat  menjadi indikator penting dalam menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Oleh karena  itu,  pemerintah  perlu  memiliki  empati  terhadap  kebutuhan  masyarakat.  Tujuan umum administrasi publik adalah meningkatkan tanggung jawab terhadap warga negara, meningkatkan  partisipasi  publik  dalam  pengambilan  keputusan  kebijakan,  dan meningkatkan  manfaat  bagi  warga  negara.  Dalam  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014, tanggung  jawab  terhadap  warga  negara  tercermin  melalui  pelayanan  masyarakat  yang diberikan oleh pemerintah. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi bukti peningkatan wewenang pabrik yang mengambil keputusan dan manfaat kebijakan yang diberikan kepada masyarakat.
Penempatan  desa  sebagai  subsistem  pemerintahan  kabupaten  dapat  dianggap sebagai  kelemahan  dalam  mendukung  desa.  Meskipun  pemerintah  desa  memiliki  kepala desa yang memimpin, keberadaannya sebagai bagian dari pemerintahan kabupaten dapat menjadi kendala. Sistem daerah otonom diatur sedemikian rupa yang bisa merugikan desa, dan pemerintah kabupaten harus menunjukkan komitmen yang kuat dan konsisten dalam memberikan  perhatian  terhadap  desa.  Namun,  kewenangan  pemerintah  kabupaten terkadang  tidak  memberikan  kesempatan  bagi  desa  untuk  mandiri  atau  berotonomi. Perhatian  terhadap  penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pembangunan  desa  tampaknya belum serius dari pemerintah daerah, yang belum memberikan pengakuan, perlindungan, dan  perhatian  yang  cukup  terhadap  aspek-aspek  kemasyarakatan  desa.  Komitmen  untuk memajukan  desa  dan  meningkatkan  kemandirian  desa  belum  terlihat  secara  konkret. Pemerintah  daerah  belum  memaksimalkan  berbagi  sumber  daya  dengan  pemerintahan desa,  dan  kebijakan  desentralisasi  fiskal  dan  anggaran  pemerintah  belum  sepenuhnya mendukung pembangunan desa. Program pemerintah tingkat atas, terwujud dalam APBD atau APBN, tampaknya belum memberikan kontribusi signifikan bagi pembangunan desa. Akselerasi  pembangunan  pedesaan  akan  sulit  tercapai  jika  perhatian  dan  keseriusan pemerintah  tingkat  atas,  baik  dalam kebijakan  anggaran  maupun  regulasi  lainnya,  belum menunjukkan perubahan yang nyata. 19

## PENUTUP
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah dasar hukum utama yang mengatur prinsip-prinsip dasar pengelolaan keuangan desa di Indonesia. Undang-undang tersebut memberikan kerangka hukum yang luas, mencakup norma-norma dan ketentuan- ketentuan yang harus diikuti oleh seluruh pemerintah desa dalam menjalankan pengelolaan keuangan mereka. Dengan demikian, UU tersebut menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam  mengambil  keputusan  terkait  alokasi  dan  penggunaan  dana,  serta  prosedur administratif lainnya yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa. Keseluruhan tujuan UU  tersebut  adalah  untuk  menciptakan  tata  kelola  keuangan  desa  yang  transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA
Aisyah, S. N. (2013). Psikologi Kesehatan. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.
Ajhuri,  K.  F.  (2019).  Psikologi  Perkembangan  Pendekatan  Sepanjang  Rentang  Kehidupan. Yogyakarta: Penebar Media Pustaka.
Ananda, R., & Fadhli, M. (2018). Statistik Pendidikan Teori Dan Praktik Dalam Pendidikan.
Medan: CV Widya Puspita.
Conyers. (1991). Perencanaan Sosial Di Dunia Ketiga Suatu Pengantar . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
19 Nain,  Umar,  Relasi  Pemerintahan  Desa  dan  Supradesa  dalam  Perencanaan  dan  Penganggaran  Desa, Pustakapelajar, Yogyakarta, 2017, hlm, 280-281.
Dearrina, S. (2020). Hubungan Dukungan Sosial dengan Motivasi Sembuh Pada Pasien Napza Di Yayasan Rehabilitasi Medan Plus. Universitas Medan Area.
Effendy,  K.  (2012). Pergeseran  Kepemimpinan  Desa:  Kharismatik,  Paternalistik,  Otokratik, Demokratik . Bandung: Indra Prahasta.
Ibrahim, Johnny. Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif . Malang: Bayumedia Publising, 2011.
Iftitah, Anik. “Teori Kedaulatan.” In Ilmu Negara . Sada Kurnia Pustaka, 2023.
https://repository.sadapenerbit.com/index.php/books/catalog/book/113.
Iftitah, Anik. “Dasar Hukum Pemerintahan Desa.” In Hukum Pemerintahan Desa . Get Press Indonesia, 2023. https://www.getpress.co.id/product/hukum-pemerintahan-desa.
——— , ed. Hukum Administrasi Negara . Oktober 20. Sada Kurnia Pustaka, 2023. https://books.google.co.id/books/about?id=Z2reEAAAQBAJ&redir_esc=y.
——— , ed. Metode Penelitian Hukum . Mei 2023. Sada Kurnia Pustaka, 2023.
Mardiasmo. Analisis Laporan Keuangan Daerah . Yogyakarta: YKPN.
M.  Mustofa  Ihsan.  (2015). Ketahanan  Masyarakat  Desa .  Jakarta:  Kementerian  Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
Mongilala, Chrisye. “Kajian Yuridis Mengenai Pengelolaan Dan Pertan ggungjawaban Dana Desa Di Kabupaten Minahasa Selatan, Universitas Sam Ratulangi.” Lex et Societatis IV, no. 6 (2016).
Muqoyyidin, Andik Wahyun. “Pemekaran Wilayah Dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi Di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris Dan Rekomendasi Ke Depan.” Jurnal Konstitusi 10, no. 2 (2013).
Nain,  Umar.  (2017). Relasi  Pemerintahan  Desa  dan  Supradesa  dalam  Perencanaan  dan Penganggaran Desa . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Nurfurqon, Ardika. “Politik Hukum Otonomi Daerah Studi Terhadap Desentralisasi Asimetris Di Indonesia.” Khazanah Hukum 2, no. 2 (August 2020): 73 – 81. https://doi.org/10.15575/kh.v2i2.8504.
Pakaya, Jefri S . “Pemberian Kewenangan Pada Desa Dalam Konteks Otonomi Daerah (The Providing of Authority to Village in the Context of Regional Autonomy).” Jurnal Legislasi Indonesia 13, no. 1 (2016): 73 – 84.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014  tentang  Peraturan  Pelaksana  UU  Nomor  6 Tahun 2014 tentang Desa.
Riyadi  dan  Bratakusumah.  (2004). Perencanaan  Pembangunan Daerah .  Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Susetiyo, Weppy, Erwin Widhiandono, and Anik Iftitah. “Pengaturan Pengangkatan Perangkat Desa Di Kabupaten Blitar.” Jurnal Supremasi 9, no. 1 (March 28, 2019):
51 – 70. https://doi.org/10.35457/supremasi.v9i1.576.
Taliziduhu  Ndraha.  (1985). Pembangunan  Desa  Dan  Administrasi  Pemerintahan  Desa . Jakarta: Yayasan Karya Dharma.
Umar  Nain.  (2017). Relasi  Pemerintah  Desa  Dan  Supradesa  Dalam  Perencanaan  dan Penggaran Desa . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.