## MENILIK AKUNTABILITAS AKUNTANSI DARI BUDAYA ISLAM
Daiyinta C. P. Handoko 1
Email : han.daiyin@gmail.com Universitas Airlangga
Syamsul Huda 2
Email syamsul.huda@fe.unsika.ac.id Universitas Singaperbangsa Karawang

## Abstract
The  relationship  between  Islam  and  accounting  is  that  Islamic  law,  sharia,  claims  to govern  all  aspects  of  life,  ethics,  and  social  affairs.  Every  action  taken  must  be  in accordance  with  Islamic  law  and  principles.  Ethical  principles  define  what  is  right,  fair, corporate  responsibility,  and  community  priorities.  Based  on  the  ethical  principles  in Islam,  accounting  requires  fairness  and  honesty  in  corporate  responsibility,  which  refers to accountability, especially in non-profit companies or organizations.
This  research  used  a  qualitative  approach  based  on  literature  study  to  obtain  a  broad overview  of  accountability  in  Islamic  culture.  The  result  of  this  research  is  that accountability  in  Islam  is  an  obligation  that  must  be  carried  out  as  a  form  of accountability to interested parties or the wider community. This is in accordance with one of  the  main  objectives  of  Islamic  accounting,  namely  to  provide  information  that  frees those involved in the company from their accountability to the community.
Keywords : Acountability Accounting, Islamic Culture

## PENDAHULUAN
Pengaruh agama terhadap akuntansi bukanlah suatu masalah yang telah dieksplorasi untuk  sebagian  besar  kajian  dalam  literatur  konvensional  meskipun  hal  ini  dapat  dengan mudah dilihat bagaimana keduanya bisa saling terkait. Secara tradisional, agama memiliki peran  dalam  membentuk  dan  menegakkan  perilaku  etis  seperti  kejujuran,  kejujuran,  dan keadilan.  Di  mana  dalam  sebuah  komunitas  nilai-nilai  tersebut  dapat  ditandai  dengan tingkat  kepercayaan  yang  tinggi  dalam  urusan  bisnis  dan  urusan  keuangan.  Mengapa demikian? Secara umum, budaya dikenal sebagai  faktor  yang  menentukan dari akuntansi. Di  mana  budaya  merupakan  faktor  yang  membedakan  anggota  satu  kelompok  dengan kelompok  lain  mengatur  bagaimana  individu  memandang  tanggung  jawab  mereka  dalam melaksanakan  tugas.  Jika  budaya  dianggap  mempengaruhi  penerapan  akuntansi,  maka begitu juga dengan agama. Hal ini karena agama mempengaruhi nilai-nilai budaya (Hamid, Craig  dan  Clarke,  1993;  Lewis,  2001).  Misalnya  saja  dalam  perintah  alkitab  untuk
memberi kepada Kaisar hal-hal yang merupakan milik Kaisar dan bagi Tuhan hal-hal yang menjadi  milik  Tuhan,  di  mana  hal  ini  menyebabkan  perbedaan  di  antara  yang  sakral  dan sekuler.  Sedangkan  dalam  Islam,  alam  Tuhan  dan  Kaisar  adalah  satu,  bukan  yurisdiksi terpisah, seperti yang diizinkan oleh agama Kristen (Lewis, 2001).
Dua  aspek  khusus  yang  membentuk  hubungan  antara  Islam  dan  akuntansi  salah satunya  adalah  bahwa  hukum  Islam,  syariah,  mengklaim  mengatur  semua  aspek kehidupan,  etika  dan  sosial,  dan  mencakup  yurisdiksi  pidana  dan  juga  yurisdiksi  sipil. Setiap  tindakan  yang  dilakukan  harus  sesuai  dengan  hukum  Islam  dan  mematuhi  standar etika  yang  berasal  dari  prinsip-prinsip  Islam.  Akuntan,  seperti  penganut  lainnya,  harus menjalankan  tugasnya  sesuai  dengan  peraturan  Islam  dan  mendasarkan  tindakan  mereka pada  norma  etika  Islam.  Prinsip  etika  ini  mendefinisikan  apa  yang  benar,  adil,  sifat tanggung jawab perusahaan, prioritas masyarakat, disertai beberapa standar akuntansi yang spesifik.  Kedua,  selain  menyediakan  seperangkat  etika  bisnis,  prinsip  ekonomi  dan keuangan  Islam  tertentu  memiliki  dampak  langsung  terhadap  praktik  dan  kebijakan akuntansi.  Prinsip-prinsip  ini  termasuk  dalam  lembaga  zakat,  larangan  riba  dan  institusi sistem  ekonomi  bebas  bunga.  Akuntansi  juga  mengajarkan  audit  operasional  yang menunjuang  kualitas pelayanan dalam perusahaan.  Sesuai dengan penelitian Huda  (2017) yang  hasil  penelitiannya,  menunjukkan  audit  operasional  yang  dilakukan  oleh  suatu perusahaan dapat menunjang kualitas pelayanan didalam perusahaan atau organisasi.
Berdasarkan  prinsip  etika  dalam  Islam,  maka  dalam  akuntansi  diperlukan  suatu keadilan  dan  kejujuran  dalam  tanggung  jawab  perusahaan  yang  disebut  sebagai akuntabilitas.  Akuntabilitas  ini  merupakan  suatu  bentuk  pertanggungjawaban  perusahaan atau organisasi khususnya bagi organisasi yang bergerak dalam bidang nirlaba.
Pada  artikel  ini,  akan  mengulas  sifat  dasar  dan  hukum  bisnis  Islam.  Kemudian mengulas  akuntabilitas  dalam  prespektif  hukum  Islam.  Bagian  akhir  akan  mengulas mengenai  akuntabilitas  dari  sisi  religi  terutamanya  pada  organisasi  nirlaba  keagamaan Islam.

## METODE
Artikel ini dimaksudkan untuk menghasilkan pemahaman tentang kontribusi budaya Islam dalam akuntabilitas. Dalam prosesnya, artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis  studi  kepustakaan  untuk  memperoleh  cakupan  gambaran  yang  luas  mengenai akuntabilitas  dalam  budaya  Islam.  Studi  kepustakaan  merupakan  ringkasan  tertulis
mengenai  artikel  dari  jurnal,  buku  dan  dokumen  lain  yang  mendeskripsikan  teori  serta informasi  baik  masa  lalu  maupun  saat  ini.  Menurut  Sugiyono  (2012),  studi  kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma  yang  berkembang  pada  situasi  sosial  yang  diteliti,  selain  itu  studi  kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari  literatur-literatur  Ilmiah.  Berdasarakan  pengertian  tersebut,  maka  artikel  tentang kontribusi  budaya  Islam  dalam  akuntabilitas  menggunakan  bermacam-macam  material yang terdapat diruang kepustakaan, seperti jurnal, buku, serta literatur lainnya yang relevan dengan topic pembahasan. Dengan demikian artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi ide tentang  pendekatan  budaya  Islam  sebagai  dasar  meningkatkan  akuntabilitas  khususnya pada organisasi nirlaba keagamaan Islam.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Sifat Dasar dan Hukum Bisnis Islam
Mereka  yang  mempelopori  pemikiran  ekonomi  Islam  mengembangkan  peraturan untuk menjalankan perdagangan, perbankan dan keuangan dari hukum Islam atau syariah. Arti  harfiah  dari  kata  Arab  syariah  adalah  “jalan  menuju  sumber  kehidupan”  dan,  dalam pengertian  teknis,  hal  ini  sekarang  digunakan  untuk  merujuk  pada  sistem  hukum  sesuai dengan kode perilaku yang didasari oleh Al Qur'an dan hadits. Orang Muslim tidak  dapat menggabungkan  perilaku  mereka  ke  dalam  dimensi  religius  dan  sekuler  (Simanjuntak  & Januarsi, 2011), dan tindakan mereka selalu terikat oleh syariah. Dengan demikian, hukum Islam mewujudkan seperangkat tugas dan praktik yang mencakup ibadah, doa, tata krama, moral,  pernikahan,  warisan,  kejahatan,  dan  transaksi  komersial  yang  mencakup  banyak aspek  yang  tidak  harus  dianggap  sebagai  hukum  di  tempat  lain  (Lewis,  2001).  Dengan demikian, hukum  Islam  ini sepenuhnya religius, dan  karena  hukum suci mengandung  inti iman Islam itu sendiri.
Sama  seperti  Islam  mengatur  dan  mempengaruhi  semua  bidang  kehidupan  lainnya, maka  hal  itu  juga  mengatur  perilaku  bisnis  dan  perdagangan.  Orang-orang  Muslim  harus melakukan  aktivitas  bisnis  mereka  sesuai  dengan  tuntutan  agamanya  agar  bersikap  adil, jujur  dan  adil  terhadap  orang  lain.  Rahman  dalam  Lewis  (2001)  mencatat  bahwa  ada sejumlah besar konsep dan nilai Islam yang menentukan tingkat dan sifat aktivitas bisnis. Ada  banyak  nilai  positif  seperti iqtisad (moderasi), adl (keadilan), ihsan (kebaikan  ), amanah (kejujuran), infaq (pengeluaran  untuk  memenuhi  kewajiban  sosial), sabr
(kesabaran)  dan istislah (kepentingan  umum).  Demikian  pula,  ada  sejumlah  nilai  yang negatif,  dan  karenanya  harus  dihindari,  yakni zulm (tirani), bukhl (miserliness), hirs (greedy), iktinaz (penimbunan  kekayaan)  dan israf (pemborosan).  Aktivitas  ekonomi dalam  parameter  positif  adalah halal (diperbolehkan  dan  terpuji)  dan  dalam  parameter negatifnya  adalah haram (dilarang dan patut dicela)  yang  harus dimoderasi. Produksi dan distribusi yang diatur oleh kode halal haram harus sesuai dengan pengertian adl (keadilan). Secara  kolektif,  nilai  dan  konsep  ini,  bersamaan  dengan  perintah  utama  Al-Qur’an, memberikan kerangka kerja untuk sistem bisnis dan komersial yang adil.

## Akuntansi Islam – Akuntabilitas Sosial
Dalam  Al-Qur’an,  kata  Hisab  diulang  lebih  dari  delapan  kali  dalam  ayat  yang berbeda (Askary and Clarke, 1997). Hisab atau “akun” adalah akar akunting, dan referensi dalam  Al-Qur’an,  hisab  berkaitan  dengan  kewajiban  seseorang  untuk  memperhitungkan semua  hal  yang  berkaitan  dengan  usaha  manusia  yang  mana  setiap  Muslim  adalah akuntabel  (Lewis,  2010).  Semua  sumber  yang  tersedia  bagi  individu  dibuat  sedemikian rupa dalam bentuk  kepercayaan.  Individu adalah wali amanat atas apa  yang telah mereka berikan  oleh  Tuhan  dalam  bentuk  barang,  properti  dan  aset  yang  tidak  berwujud.  Sejauh mana  individu  harus  menggunakan  apa  yang  dipercayakan  kepada  mereka  ditentukan dalam  syariah,  dan  keberhasilan  individu  di  akhirat  bergantung  pada  kinerja  mereka  di dunia  ini.  Dalam  hal  ini,  setiap  Muslim  memiliki  “akun”  dengan  Allah,  yang  mana mencatat  semua  perbuatan  baik  dan  semua  tindakan  buruk,  sebuah  akun  akan  berlanjut sampai  mati,  karena Allah menunjukkan semua  orang  tentang penghakiman  mereka pada hari penghakiman mereka (SA: 62 ). Hal Ini menambahkan dimensi ekstra pada penilaian terhadap  hal-hal  dan  perbuatan  dibandingkan  dengan  apa  yang  telah  tercakup  dalam laporan keuangan konvensional.
Kesamaan  dasar  antara  hisab  dalam  Islam  dan  akuntansi  terletak  pada  tanggung jawab  setiap  Muslim  untuk  menjalankan  tugas  seperti  yang  dijelaskan  dalam  Al  Qur'an. Demikian  pula,  dalam  perusahaan  bisnis,  manajemen  dan  penyedia  modal  bertanggung jawab  atas  tindakan  mereka  baik  di  dalam  maupun  di  luar  perusahaan  mereka. Akuntabilitas dalam konteks ini berarti pertanggungjawaban kepada pihak berkepentingan atau  masyarakat  luas.  Banyak  praktik  akuntansi  konvensional  yang  paling  sesuai  dengan konsep pertanggungjawaban pribadi tampaknya tidak sesuai dengan jenis pertanggungjawaban  yang  dipersyaratkan  di  bawah  syariah.  Sehingga,  salah  satu  tujuan
utama  akuntansi  Islam  adalah  untuk  memberikan  informasi  yang  membebaskan  mereka yang terlibat dalam perusahaan dari pertanggungjawaban mereka kepada masyarakat.

## Akuntabilitas Lembaga Nirlaba Keagamaan
Organisasi  keagamaan  merupakan  suatu  organisasi  yang  kegiatannya  berkaitan dengan  suatu  agama  tertentu,  baik  itu  menyangkut  permasalahan  ibadah  maupun  segala aktivitas  dalam  menjalankan  kewajibannya  terhadap  Tuhan  terkait  agama  maupun kepercayaan  tertentu.  Organisasi  keagamaan  ini  dapat  mengacu  pada  organisasi  dalam sebuah masjid, mushola, gereja, kuil, kelenteng, wihara, pura, maupun organisasi lain yang berada  di  luar  organisasi  keagamaan  yang  bergerak  dalam  bidang  keagamaan.  Sehingga dalam  proses  penyelenggaraannya,  organisasi  keagamaan  ini  dikelola  oleh  suatu  lembaga atau organisasi yang muncul atas kesadaran untuk menjalankan visi dan misi sesuai dengan ajaran agama masing-masing (Bastian, 2007).
Pada  dasarnya  agama  lebih  berfokus  pada  permasalahan  nilai  moral  yang  harus diterapkan  dalam  kehidupan.  Oleh  karena  itu,  agama  yang  merupakan  ajaran  yang membawa  pesan  dari  Tuhan  harus  diterjemahkan  dan  ditafsirkan  relevansinya  terhadap kehidupan  manusia  baik  dalam  bidang  ekonomi,  politik  dan  budaya  dari  umat  manusia. Sehingga dalam hal ini, agama tidak dapat dipisahkan dari ilmu pengetahuan, salah satunya ilmu akuntansi.
Akuntansi  dipandang  sebagai  suatu  bidang  ilmu  yang  lebih  pada  praktik  duniawi yang  terpisah  dari  nilai  keagamaan  maupun  spiritual  (Simanjuntak  &  Januarsi,  2011). Sehingga  persepsi  lembaga  keagamaan  didominasi  oleh  pemahaman  bahwa  akuntansi adalah  praktik  yang  hanya  berfokus  pada  praktik  keuangan  yang  lebih  berkarakteristik duniawi. Hal  ini mengakibatkan  lembaga  keagamaan  menjadi  lebih apatis terhadap peran akuntansi dan menganggap akuntansi tidak banyak dibutuhkan dalam kinerja pelayanan di lembaga keagamaan (Simanjuntak & Januarsi, 2011). Pendapat ini tidak sepenuhnya salah ataupun  benar,  karena  pada  dasarnya  akuntansi  dapat  diintepretasikan  secara  lebih  luas, tidak hanya terpaku pada praktik pelaporan keuangan secara konvensional.
Praktik  akuntansi  tidak  dapat  dipisahkan  dari  nilai,  kondisi,  maupun  pengaruh  dari keadaan  sekitarnya,  tak  terkecuali  dengan  pengaruh  agama  dalam  bidang  akuntansi. Meskipun pembahasan antara akuntansi dan agama masih cukup jarang didiskusikan, akan tetapi  keterkaitan  antara  kedua  hal  ini  dapat  dengan  mudah  dilihat  (Lewis,  2001).  Secara tradisonal, agama memiliki peran dalam membentuk dan menerapkan perilaku etis seperti
kebenaran, kejujuran dan keadilan. Sedangkan dalam akuntansi, perilaku etis juga menjadi hal yang sangat penting dalam praktik akuntansi.
Dalam proses penyelenggaraannya, organisasi keagamaan tidak dapat mengesampingkan  ilmu  akuntansi.  Eksistensi  akuntansi  dalam  agama  ataupun  organisasi keagamaan  yang  ada  di  dalamnya  dapat  dilihat  baik  dari  bukti  sejarah  maupun  isi  kitab suci  yang  menjadi  pedoman  dari  masing-masing  agama  (Bastian,  2007).  Hal  yang  diatur dalam  kitab  suci  tersebut  antara  lain  menyangkut  kegiatan  jual-beli,  hutang-piutang,  dan sewa-menyewa  yang  didasarkan  atas  kebenaran,  kepastian,  keterbukaan,  dan  keadilan antara  kedua  pihak  yang  memiliki  hubungan.  Sehingga  dapat  disimpukan  bahwa  agama dan  ilmu  akuntansi  memiliki  kaitan  sebagai  bentuk  pertanggungjawaban  dari  pengurus organisasi terhadap pemilik dan pihak ketiga, baik itu donatur, pemberi pinjaman maupun bank.
Organisasi  keagamaan  secara  karakterisitik  dapat  diklasifikasikan  ke  dalam organisasi  nirlaba.  Hal  ini  dikarenakan  organisasi  keagamaan  lebih  berfokus  pada penyediaan  jasa dan tidak berorientasi untuk  memperoleh  laba dengan sumber pendanaan yang berasal dari donasi, investasi, pengenaan tarif atas jasa yang diberikan dan pemberian bantuan  dari  pemerintah.  Sehingga,  dalam  pelaksanaan  pengelolaan  keuangannya, organisasi nirlaba tidak memperoleh laba akan tetapi dapat memperoleh suatu keuntungan atau  surplus  yang  mana  merupakan  selisih  dari  aliran  dana  kas  masuk  dengan  kas  keluar (IAI, 2010).
Sebagai  organisasi  yang  tidak  berorientasi  pada  laba,  organisasi  nirlaba  memiliki tujuan bisnis utama untuk menyediakan  jasa pada masyarakat dan bukan memaksimalkan kemakmuran  dari  para  pemegang  saham.  Oleh  karena  itu,  sistem  kepengurusan  dalam organisasi  nirlaba pada umumnya dipilih dewan pengurus, baik pemimpin, pengurus  atau penanggungjawab  yang  nantinya akan memberikan  pertanggungjawabannya pada pemilik maupun  pemberi  dana.  Pertanggungjawaban  dewan  pengurus  haruslah  transparan  dan akuntabel agar informasi yang diberikan andal dan dapat dipercaya (Mohamed et al., 2014; Randa,  2011;  Said  et  al.,  2013;  Simanjuntak  &  Januarsi,  2011).  Terkait  dengan  konsep akuntabilitas  dalam  kaitannya  dengan  akuntansi  sebagai  sarana  pertanggungjawaban, akuntabilitas  merupakan  bagian  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dengan  organisasi  nirlaba. Sehingga  organisasi  nirlaba  perlu  menyajikan  laporan  keuangan  yang  tidak  hanya  dapat dipergunakan  untuk  menilai  entitas  organisasi  nirlaba  dalam  memberikan  pelayanannya
dan keberlanjutan pemberian pelayanan akan tetapi juga menilai pertanggungjawaban dari dewan pengurus atas tugas, kewajiban dan kinerja yang diamanatkan (IAI, 2010).
Organisasi  keagamaan  sebagai  bagian  dari  organisasi  nirlaba  memiliki  kewajiban untuk menyusun laporan keuangan sebagai sarana pertanggungjawaban pengurus terhadap donatur  dalam  pengelolaan  dana  yang  telah  diberikan.  Secara  umum,  Ikatan  Akuntan Indonesia  mengatur  mekanisme  penyusunan  laporan  keuangan  organisasi  nirlaba  dalam Pernyataan  Standar  Akuntansi  Keuangan  Nomor  45  tentang  Pelaporan  Keuangan Organisasi  Nirlaba  yang  di  dalamnya  diuraikan  mengenai  tujuan  penyusunan  laporan keuangan,  sifat  pembatasan  dana,  serta  komponen  laporan  keuangan  pada  organisasi nirlaba (IAI, 2010).
Namun  sayangnya,  praktik  akuntansi  dalam  lembaga  atau  organisasi  keagamaan masih dirasa sebagai  hal  yang  kurang  lazim. Secara umum dewan pengurus dari  lembaga keagamaan  lebih  cenderung  mengelola  sumber  daya  dan  melakukan  pelaporan  secara alakadarnya  tanpa  melihat  aturan  atau  standar  yang  berlaku.  Sehingga  dalam  hal  ini beberapa  peneliti  tertarik  untuk  mengkaji  praktik  akuntansi  dalam  lembaga  keagamaan khususnya  menyoroti  akuntabilitas  laporan  keuangan  yang  disusun.  Dalam  sebuah penelitian  yang  mengkaji  pengelolaan  dana  gereja,  diungkapkan  bahwa  terdapat  dua pengelolaan  dana,  yakni  dana  stasi  dan  dana  pembangunan  yang  telah  disusun  laporan pertanggungjawabannya  kepada  seluruh  jema’at  gereja  secara  transparan  dengan mengumumkan  penerimaan  dan  pengeluaran  sumber  dana  yang  diperoleh  setiap minggunya  dalam  kebaktian  (Randa,  2011).  Hal  ini  menunjukkan  adanya  praktik akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya gereja yang mana makna Kristen, spriritual, ketaatan,  cinta,  dan  teladan  menjadi  suatu  acuan  untuk  menjiwai  nilai  akuntansi  dan pertanggungjawaban tritugas gereja (Tumiwa et al., 2015).
Di  sisi  lain,  meskipun  kajian  mengenai  laporan  keuangan  di  sebuah  masjid  di kabupaten  Tangerang  menunjukkan  bahwa  laporan  keuangan  memiliki  peran  sebagai instrumen  penting  bagi  pengelolaan  masjid  sebagai  perwujudan  kejujuran  dan pertanggungjwaban  pengurus  (Simanjuntak  &  Januarsi,  2011).  Akan  tetapi  hal  ini memunculkan dilemma baru,  yakni mendorong perilaku “ria”. Sehingga dalam  kasus  ini, transparansi dan akuntabilitas yang dilakukan belum sepenuhnya terlaksana.
Selain  beberapa  kajian  penelitian  akan  peran  laporan  keuangan  dalam  akuntabilitas lembaga keagamaan baik gereja maupun masjid  yang diungkapkan sebelumnya, beberapa peneliti lain juga mengemukakan bahwa dalam lembaga nirlaba keagamaan, pengendalian
internal  yang  baik  dan  keterlibatan  aktif  dari  komite  masjid  dalam  kegiatan  pendanaan dapat  meningkatkan  kinerja  keuangan  masjid  (Mohamed  et  al.,  2014;  Said  et  al.,  2013). Kinerja  keuangan  masjid  yang  baik  dan  kuat  akan  membantu  memfasilitasi  masjid  untuk melakukan  program  yang  berkualitas.  Sehingga  dalam  hal  ini  sistem  pengelolaan  dana masjid  terutama  pada  akuntabilitas  internal  dan  praktek  pengendalian  sangat  diperlukan. masjid  diklasifikasikan  sebagai  organisasi  nirlaba  yang  menangani  dana  publik  yang diterima  dari  pemerintah,  sumbangan  perusahaan  dan  masyarakat,  sehingga  memerlukan kontrol atas kegiatan keuangan dalam menangani dana yang diterima dan dikeluarkan oleh organisasi.

## KESIMPULAN
Tugas  utama  seorang  Muslim  adalah  untuk  melayani  Tuhan  (Allah)  dalam  semua  aspek kehidupan  karena  Islam  tidak  mengenali  perpecahan  antara  aktivitas  sekuler  dan  sakral. Akuntansi,  jika  dilakukan  sesuai  dengan  hukum  Islam  ( shari'a ),  harus  sama  seperti tindakan  pemujaan  sebagai  ibadah.  Di  mana  hal  ini  berbeda  dengan  kerangka  konseptual akuntansi  yang  saat  ini  diterapkan  di  Barat,  yang  mana  menemukan  pembenaran  dalam dikotomi  antara  moralitas  bisnis  dan  moralitas  pribadi  (Lewis,  2010).  Hal  semacam  itu tidak  diterima  oleh  Islam.  Bingkai  kerangka  Islam  membimbing  orang-orang  melalui wahyu  Ilahi  yang  mengatur  semua  aktivitas  sosial,  ekonomi  dan  politik,  dan  tidak menerima sekuler sebagai sesuatu yang berbeda dari agama. Islam memiliki aturan kohesif sendiri  yang  mendikte  bagaimana  bisnis  harus  dijalankan  serta  aturan  ini  bisa  diterapkan kapan  saja  dan  dalam  budaya  apapun.  Oleh  karena  itu,  akuntabilitas  dalam  Islam merupakan  suatu  kewajiban  yang  harus  dijalankan  sebagai  bentuk  pertanggungjawaban kepada pihak berkepentingan atau masyarakat luas. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan utama  akuntansi  Islam  yakni  untuk  memberikan  informasi  yang  membebaskan  mereka yang terlibat dalam perusahaan dari pertanggungjawaban mereka kepada masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Askary,  S.  and  Clarke,  F.  (1997).  Accounting  in  the  Koranic  Verses,  Proceedings  of International  Conference,  ’The  Vehicle  for  Exploring  and  Implementing  Shariah Islami'iah in Accounting, Commerce and Finance’. University of Western Sydney: Macarthur.
Bakar, N. R. A., & Tajuddin, T. S. (2014). Performance Management System in Non-profit Organisation: A Case Study in Mosque Ar .
Bastian, I. (2007). Akuntansi untuk LSM dan partai politik : Erlangga.
Hamid, S., Craig, R. and Clarke, F. (1993). Religion: A Confounding Cultural Element in the International Harmonisation of Accounting? Abacus 29(2): 131-148.
Huda,  Syamsul  dan  Irvan  Yoga  Pardistya.  2017.  Analisis  Audit  Operasional  Terhadap Kualitas Pelayanan (Study Kasus Pada Pt. Jiwasraya (Persero) Regional Office  II- Bandung). Universitas Singaperbangsa Karawang: Junal Accounthink Vol 2 No 01 hal 233-246.
IAI, I. A. I. (2010). PSAK 45 Revisi 2010 Jakarta .
Lewis, M. K. (2001). Islam and accounting. Paper presented at the Accounting Forum.
Mohamed,  I.  S.,  Ab  Aziz,  N.  H.,  Masrek,  M.  N.,  &  Daud,  N.  M.  (2014).  Mosque  fund management:  issues  on  accountability  and  internal  controls. Procedia-Social  and Behavioral Sciences, 145 , 189-194.
Mustafa,  M.  A.,  Sallehhuddin,  A.,  Samsudin,  A.,  Shafee,  N.  B.,  Mohamed,  Z.  S.  S.,  & Masuod, M. S. (2016). Conceptual Framework on Incorporating Accounting Value in  the  Disclosure  of  Mosque  Sadaqah  Fund  Reporting. Advanced  Science  Letters, 22 (12), 4185-4189.
Randa, F. (2011). Akuntabilitas Keuangan Dalam Organisasi Keagamaan (Studi Etnografi pada Sebuah Gereja Katolik di Tanah Toraja). Jurnal Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi, 9 (2), 59-83.
Said,  J.,  Mohamed,  A.,  Sanusi,  Z.  M.,  &  Yusuf,  S.  N.  S.  (2013).  Financial  Management Practices  in  Religious  Organizations:  An  Empirical  Evidence  of  Mosque  in Malaysia. International Business Research, 6 (7), 9.
Simanjuntak,  D.  A.,  &  Januarsi,  Y.  (2011).  Akuntabilitas  dan  Pengelolaan  Keuangan  di Masjid. Simposium Nasional Akuntansi XIV Aceh .
Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta.
Tumiwa,  K.,  Triyuwono,  I.,  Ludigdo,  U.,  &  Rasmini,  N.  K.  (2015).  Faithful  Reflection: The Accounting and Accountability Church Tritugas. Scientific Research Journal .