Hoax as Challenge to Democratic Elections in the Context of Honest and Fair Principle
Ida Susilowati, Nur Rohim Yunus, Zahrotunnimah
Taqlid dan Talfiq Dalam Konsepsi Hukum Islam Nur Khasanah, Achmad Irwan Hamzani, Havis Aravik
Analisis Latar Belakang Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Bogor Razmi Mujibullah, Ahmad Sobari, Mukhtar
Keadilan Waris Dalam Alquran
Afidah Wahyuni
Perbandingan Prinsip Good Corporate Governance Pada Bank Konvensional dan Bank Syariah dalam Sistem Hukum di Indonesia
Hasnati, Sandra Dewi, Andrew Shandy Utama
Kritik Perkembangan Teori Tafsir Akademisi Pada Perguruan Tinggi Agama Islam di Indonesia
Agus Handoko
Perspektif Kawin Kontrak Dalam Hukum Nasional dan Hukum Islam Beserta Akibat Hukun Yang Ditimbulkannya
RR Dewi Anggraeni, Muhammad Affan Gofar
Mizan: Journal of Islamic Law is continuation of Mizan Ahwal Al-Syakhsiyah Journal since 2013, published by the faculty of Islamic Studies, Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor West Java, Indonesia. Mizan of Islamic Law published twice a year since 2017 (June and Desember), is a multilingual (Bahasa Indonesia, Arabic, English, and Russian), Peer-Reviewed journal, and specialized in Islamic Law, Islamic Studies, and Sharia. This journal is published by the faculty of Islamic Studies, Universitas Ibn Khaldun Bogor, in partnership with APSI (Indonesian Sharia Advocates Association). Editors welcome scholars researchers and pratitioner of Islamic Law around the world to submit scholarly articles to be published throught this journal. All articles will be reviewed by experts before accepted for publication, each author is solely responsible for the content of published articles.
MIZAN; Journal of Islamic Law has been indexed at Google Scholar, Moraref, Sinta, and become a CrossRef Member since year 2017. Therefore, all articles published by MIZAN; Journal of Islamic Law will have unique DOI number.
[ISSN: 2598-974X, E-ISSN: 2598-6252]

## ADVISORY EDITORIAL BOARD
Didin Hafidhuddin (Universitas Ibn Khaldun Bogor) Muhammad Munir (International Islamic University Islamabad, Pakistan)
Andi Salman Maggalatung (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Ending Bahruddin (Universitas Ibn Khaldun Bogor)
Ahmad Mukri Aji (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Muhammad Kholil Nawawi (Universitas Ibn Khaldun Bogor)
Hendri Tanjung (Universitas Ibn Khaldun Bogor)
Irfan Syauqi Beik (Institut Pertanian Bogor) Nur Rohim Y (Kazan Federal University, KFU Russia)

## EDITOR IN CHIEF
Syarifah Gustiawati Mukri

## EDITORS
Suyud Arif Sutisna Yono

## ASSISTANT TO THE EDITORS
Siti Anisaul Kamilah

## Redaktur Office
Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor Jawa Barat Jl. KH. Sholeh Iskandar KM. 2 Kedung Badang Tanah Sareal Bogor 16162 Telp. (62-251) 8356884, Faks. (62-251) 8356884 Website: http://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan, E-mail: mizan@uika-bogor.ac.id Permalink: https://uika-bogor.academia.edu/JurnalMizanUIKABogor
VOL. 3 NO. 2 (2019)
Menyambut baik kontribusi dari para ilmuwan, sarjana, profesional, dan peneliti dalam disiplin ilmu hukum untuk dipublikasi dan disebarluaskan setelah melalui mekanisme seleksi naskah, telaah mitra bebestari, dan proses penyuntingan yang ketat.

## DAFTAR ISI

## 139
Hoax as Challenge to Democratic Elections in the Context of Honest and Fair Principle
Ida Susilowati, Nur Rohim Yunus, Zahrotunnimah
155 Taqlid dan Talfiq Dalam Konsepsi Hukum Islam
(Taqlid and Talfiq in the Conception of Islamic Law) Nur Khasanah, Achmad Irwan Hamzani, Havis Aravik
169 Analisis Latar Belakang Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Bogor
(Divorce Background Analysis In the Bogor District Religious Court)
Razmi Mujibullah, Ahmad Sobari, Mukhtar
183 Keadilan Waris Dalam Alquran
(Justice Inheritance in The Koran)
Afidah Wahyuni
197 Perbandingan Prinsip Good Corporate Governance Pada Bank Konvensional dan Bank Syariah dalam Sistem Hukum di Indonesia
(Comparison of Good Corporate Governance Principles at Conventional Banks and Sharia Banks in the Legal System in Indonesia) Hasnati, Sandra Dewi, Andrew Shandy Utama
209 Kritik Perkembangan Teori Tafsir Akademisi Pada Perguruan Tinggi Agama Islam di Indonesia
(Critics of the Development of Academic Interpretation Theory At Islamic Higher Education Institutions in Indonesia) Agus Handoko

## 227 Perspektif Kawin Kontrak Dalam Hukum Nasional dan Hukum Islam Beserta Akibat Hukun Yang Ditimbulkannya
(Contractual Marriage Perspective in National Law and Islamic Law Along with The Resulting Legal Consequences)
RR Dewi Anggraeni, Muhammad Affan Gofar
Vol. 3 No. 2 (2019), pp: 155-168. ISSN: 2598-974X, E-ISSN: 2598-6252. DOI: https://doi.org/10.32507/mizan.v3i2.489

## Taqlid dan Talfiq Dalam Konsepsi Hukum Islam *
(Taqlid and Talfiq in the Conception of Islamic Law)
Nur Khasanah, 1 Achmad Irwan Hamzani, 2 Havis Aravik 3
1 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan, 2 Universitas Pancasakti Tegal,
3 STEBIS IGM Palembang https://doi.org/10.32507/mizan.v3i2.489

## Abstract
This article discusses taqlid and talfiq in the conception of Islamic Law. With the aim of knowing taqlid and talfiq in the conception of Islamic law and the extent to which both  affect  people's  understanding  of  Islam.  This  article  uses  qualitative  research based on the library (library research) with a descriptive approach to qualitative and technical descriptive analysis and content analysis. The results of this study indicate that taqlid and talfiq are phenomena of understanding religious diversity in Islamic societies.  Taqlid  arises  when  someone  is  unable  and  does  not  want  to  get  Islamic laws directly from the source and is more happy and satisfied to refer to the thought products  of  the  ulama  especially  the  school  of  scholars.  While  talfiq  is  a  logical consequence of the existence of taqlid.
Keywords: Taqlid, Talfiq, Islamic Law, Fuqaha, School

## Abstrak
Artikel  ini  membahas  tentang  taqlid  dan  talfiq  dalam  konsepsi  Hukum  Islam. Dengan tujuan untuk mengetahui taqlid dan talfiq dalam konsepsi hukum Islam dan sejauh  mana  keduanya  memengaruhi  pemahaman  masyarakat  terhadap  Islam. Artikel ini menggunakan penelitian kualitatif berbasis kepustakaan (library research) dengan  pendekatan  deskriptif  kualitatif  dan  teknis  analisis  deskriptif  dan  content analysis.  Hasil  penelitian  ini  memperlihatkan  bahwa  taqlid  dan  talfiq  merupakan fenomena  pemahaman  keberagamaan  dalam  masyarakat  Islam.  Taqlid  muncul ketika  seseorang  tidak  mampu  dan  tidak  mau  mendapatkan  hukum-hukum  Islam secara langsung dari sumbernya dan lebih senang dan puas merujuk kepada produk pemikiran  para  ulama  khususnya  ulama  mazhab.  Sedangkan  talfiq  merupakan konsekuensi logis dari keberadaan taqlid.
Kata Kunci: Taqlid, Talfiq, Hukum Islam, Fuqaha, Mazhab
* Naskah diterima tanggal: 28 Juli 2019, direvisi: 27 Oktober 2019, disetujui untuk terbit: 22 November 2019.
1 Nur Khasanah adalah dosen tetap pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan. Email: nur.khasanah@iainpekalongan.ac.id.
2 Achmad  Irwan  Hamzani adalah  dosen  tetap  pada  Universitas  Pancasakti  Tegal.  E-mail: ai_hamzani@upstegal.ac.id,
3 Havis Aravik adalah dosen tetap STEBIS IGM Palembang. E-mail: havis@stebisigm.ac.id.

## Pendahuluan
Hukum  Islam  merupakan  hukum  unik.  Keberadaannya  dihasilkan  dari dua sumber utama ajaran Islam yang kebenarannya tidak diragukan, yakni al- Qur’an  dan  Hadis.  Hukum  Islam  diharapkan  mampu  menjadi rahmatan  lil alamien (rahmat  bagi  seluruh  alam)  dan  menghasilkan maslahah dan falah bagi seluruh  umat  manusia.  Secara  prinsip,  hukum  Islam  berproses  dalam li  kulli zaman  wa  makan. Sehingga  dalam  proses  tersebut,  umat  Islam  sebagai  pelaku dari  hukum  Islam  terbagi  menjadi  tiga  kelompok  besar.  Ada  yang  mampu mengikuti  proses  tersebut  dan  mengambil  banyak  manfaat  di  dalamnya,  ada yang  tidak  mampu,  sehingga  harus  dan  mau  tidak  mau  mengikuti  kelompok yang pertama.
Kelompok  pertama,  disebut  kelompok  yang  mampu  berijtihad.  Bahkan kemudian  menjadi  mujtahid.  Sementara  kelompok  kedua  adalah  kelompok yang  tidak  mampu  berijtihad  alias taqlid dengan  orang  yang  melakukannya disebut  dengan muqallid .  Kelompok  terakhir  adalah  kelompok  yang  mencari celah dari kedua kelompok disebut dengan talfiq .
Dewasa  ini  ketiga  kelompok  tersebut  mewarnai  dan  ikut  memberikan sumbangsih  bagi  perkembangan  hukum  Islam  dan  praktek  keagamaan masyarakat Islam. Kebutuhan Ijtihad ini terus berkembang, hal ini dikarenakan setelah  Rasul  wafat  persoalan  yang  dihadapi  kaum  muslimin  semakin bertambah  dari  zaman  ke  zaman  sementara  Alquran  dan  Sunnah  tidak bertambah, karena itu kebutuhan akan ijtihad menjadi sebuah yang niscaya. 4 Di sisi  lain,  tidak  banyak  yang  mampu  berijtihad,  dan  sangat  sedikit  yang mencapai  derajat  mujtahid,  maka  pada  titik  ini, taqlid dan  menjadi mukallid menjadi  keniscayaan  agar  dalam  pelaksanaan  ibadah  tidak  menyimpang  dari ketentuan. Pada saat yang sama tidak sedikit yang justru menjadi talfiq.
Berangkat  dari  permasalahan  di  atas,  maka  membahas  permasalahan taqlid dan talfiq dalam  konsepsi  hukum  Islam  sangat  menarik.  Karena  sejak awal  perdebatan  tentang  ini,  tidak  pernah  terselesaikan  dengan  baik. Membahasnya kembali diharapkan akan ada pengetahuan dan wawasan baru, sekaligus  menyelami  dialektika  pemikiran  di  dalamnya,  sehingga  akan diketemukan  sebuah  pemahaman  bahwa  Islam  itu  rahmat  dan  perbedaan  di dalamnya  menjadi  sesuatu  yang  tidak  dapat  terelakkan  termasuk  dalam konteks ijtihad, taqlid maupun talfiq .
Konsep Dasar Taqlid dan Talfiq dalam Hukum Islam
Taqlid secara  bahasa  merupakan  asal  kata  dari  bahasa  Arab  “ Qallada- Yuqallidu-qilâdan- Taqlîdan” yaitu  meletakkan  kalung  di  leher.  Sedangkan
4 Zahratul  Idami,  “ Ijtihad  dan  Pengaruhnya  terhadap  Perkembangan  Ketatanegaraan dalam Sejarah Islam”, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 55, Th. XIII, Desember, 2011, h. 95.
menurut istilah, Taqlid adalah:
1. Mengikut  pendapat  orang  lain  tanpa  mengetahui hujjah /dalil  kebenaran pendapat tersebut.
2. Suatu  ungkapan  yang  mencerminkan  sikap  seseorang  yang  mengikuti orang  lain,  baik  dalam  pendapatnya  maupun  perbuatannya  dengan meyakini  realitasnya  tanpa  melakukan  penyelidikan  dan  pemikiran terhadap dalilnya.
3. Beramal  berdasarkan  pendapat  orang  lain  tanpa  mengetahui  dalil- dalilnya. 5
Ibnu  Khaldun  menjelaskan  bahwa taqlid adalah sikap  yang  diambil  oleh orang  yang  dikuasai  untuk  mengikuti  orang  yang  menguasai  atas  dasar kerelaan. 6 Sedangkan menurut Tajuddin Al-Subki, Taqlid didefinisikan sebagai mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui dalilnya. 7
Taqlid sebagai  sebuah  disiplin  ilmu  dalam Ushul  Fiqh mempunyai  rukun yang  menjadi  komponen  pokoknya.  Yakni, Pertama, al-Muqallad  fih, yaitu sebuah  pendapat  atau  topik  tertentu  yang  dijadikan  sebagai  objek  seseorang untuk  melakukan taqlid .  Kemudian,  pendapat  atau  topik  yang  dapat  menjadi objek taqlid dapat dijelaskan dengan ketentuan hukum sebagai berikut:
1. Taqlid dalam  akidah,  yakni taqlid terhadap  hal-hal  yang  terkait  erat dengan  keyakinan  terhadap  hal-hal  yang  termasuk  dalam  pengetahuan dasar dan fundamental dalam agama Islam. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat,  mayoritas  ulama  berpendapat  bahwa taqlid dalam  akidah termasuk  dalam  hal  yang  diharamkan,  bahkan  bagi  seorang  mukallaf diwajibkan  untuk  menggunakan  nalar  dan  pemikiran  yang  mapan. Adapun  mazhab  Zahiri  justru  berpendapat  wajib  hukumnya  ber taqlid dalam akidah, dan bahkan diharamkan menggunakan penalaran.
2. Taqlid dalam ushul al-din yang meliputi pemahaman terhadap sifat wajib , muhal dan jaiz bagi Allah SWT. Ulama berbeda pendapat dalam konteks ini,  sebagian  dari  ulama  menetapkan  larangan taqlid dalam ushul  al-din , sementara mayoritas ulama justru memperbolehkan dengan
pertimbangan bahwa ushul al-din dapat dimasukkan dalam kategori furu‘ .
3. Taqlid dalam al- Furu‘, yakni taqlid dalam  hal-hal  yang  terkait  amaliah ibadah  seseorang.  Mayoritas  ulama  memperbolehkan taqlid dalam  hal tersebut.  Dengan  pertimbangan  bahwa  Allah  Swt  telah  memerintah
5 Mudrik Al Farizi, “Ijtihad, Taqlid Dan Talfiq”, Al-Mabsut; Jurnal Studi Islam dan Sosial, Vol. 8, No. 2, 2014, h.6
6 Alfa  Syahriar  dan  Ahmad  Fauzan  Mubarok, “ Analisis  Kritis  Implementasi  Taqlid  Dalam Beragama  Dalam  Tinjauan  Ushul  Fiqh  Empat  Mazhab  dan  Pengaruhnya  Terhadap  Nilai-Nilai Kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ”, Yudisia, Vol. 9, No. 1, Jan-Jun 2018, h.106.
7 Tajuddin Al-Subki, Jam'ul jawami' . Beirut: Dar al-Fikr. 2000, h.393.
dalam  surat  an-Nahl  [16]:  43  bagi  orang  yang  tidak  mempunyai  ilmu untuk bertanya kepada orang yang mempunyai ilmu. Tiada lain maksud dari  perintah  bertanya  adalah  menjalankan  pendapat  dari  orang  yang ditanya,  sehingga  dapat  dijadikan  dasar  diperbolehkannya taqlid dalam hal yang terkait dengan al- furu‘. Berbeda halnya dengan sebagian ulama tertentu yang tidak memperbolehkannya kecuali memang terkait dengan hukum yang valid argumentasinya.
Kedua , al-Muqallad adalah  seseorang  yang  pendapat  atau  pola  pikirnya dijadikan  pegangan  atau  pedoman  oleh  orang  lain. Ketiga, al-Muqallid, yakni seseorang yang mengikuti pendapat orang lain. 8 Sedangkan talfiq berasal dari kata lafaqo yang  artinya  mempertemukan  menjadi  satu.  Dalam  literatur  ushul fiqih  sulit  ditemukan  pembahasan  secara  jelas  tentang  definisi talfiq. Namun hampir  setiap  literatur  menyinggung  masalah  ini  dalam  pembahasan  tentang beralihnya  orang  yang  meminta  fatwa  kepada  imam  mujahid  lain  dalam masalah yang lain. Perpindahan mazhab ini mereka namakan talfiq dalam arti “beramal dalam  urusan  agama  dengan  berpedoman  kepada  petunjuk  beberapa mazhab. ” Sedangkan talfiq secara  bahasa  berarti  melipat  antara  yang  satu dengan  yang  lainnya,  sedangkan  istilah  dapat  diartikan  mencampuradukkan dua  pendapat  atau  lebih  dalam  sebuah  permasalahan  hukum,  sehingga  akan melahirkan  pendapat  baru. 9 Dengan  kata  lain,  menghimpunkan  beberapa pendapat daripada mazhab-mazhab yang berbeda tentang sesuatu ibadah dan mengamalkannya bersama-sama. 10
Menurut  ulama Ushul , talfiq yaitu  menetapkan  suatu  perkara  yang  tidak dikatakan  oleh  seorang  mujtahid.  Maksudnya  adalah  melakukan  suatu perbuatan  dengan  mengikuti  suatu  madzhab,  dan  mengambil  satu  masalah dengan  dua  pendapat  atau  lebih  untuk  sampai  kepada  suatu  perbuatan  yang tidak  ditetapkan  oleh  kedua  mujtahid  tersebut,  baik  pada  imam  yang  diikuti dalam madzhabnya maupun menurut pendapat imam yang baru ia ikuti. Pada akhirnya setiap dari masing-masing mazhab tersebut menyatakan pembatalan perbuatan yang tercampur aduk tadi. Dikatakan talfiq apabila seseorang meniru dan  ikut  dalam  permasalahan  atau  perkara  dengan  dua  perkataan  secara bersama-sama,  atau  kepada  salah  satunya  saja.  Yang  akhirnya  akan menimbulkan  suatu  perkara  yang  baru,  yang  tidak  dikatakan  oleh  kedua mazhab tersebut. 11
8 Alfa Syahriar; & Ahmad Fauzan Mubarok, “ Analisis Kritis Implementasi Taqlid...”, h.107- 108.
9 Rasyida Ars jad, “ Talfiq Dalam Pelaksanaan Ibadah Dalam Perspektif Empat Madzhab”,
Cendekia: Jurnal Studi Keislaman, Volume 1, Nomor 1, Juni 2015, h. 63.
10 Ahmad  Mujalli, “Diskursus Talfiq:  Antara  Mudah  Dan  Mengambil  Yang  Mudah-Mudah; Studi Analisis Talfiq dalam Pengamalan Hukum Islam, Syaikhuna, Volume 6 Nomor 2 Oktober 2015, h. 327.
11 Rasyida Arsjad, “ Talfiq Dalam Pelaksanaan Ibadah...... ” , h. 63.
Talfiq sendiri  dibagi  menjadi  dua; Pertama, Talfiq dalam  lebih  dari  satu qadliyah ,  seperti  seseorang  berwudlu’  dengan  hanya  mengusap  sebagian kepala,  ber taqlid pada Imam Syafi’i. Kemudian dia shalat dengan menghadap ke arah kiblat (dengan ber taqlid pada Imam Abu Hanifah). Talfiq jenis ini pada pengertian  selanjutnya  sering  disebut  dengan  pengertian intiqalul  madzhab . Kedua, Talfiq dalam  satu qadliyah, seperti  berwudlu’  dengan  hanya  mengusap sebagian kepala. Setelah berwudlu’ dia menyentuh perempuan, lalu melakukan shalat.  Shalat  yang  dilakukan  inilah  menjadi  perdebatan  serius  di  kalangan ulama’,  apakah  sah  atau  tidak.  Karena talfiq jenis  ini  mengakibatkan  pada pembatalan oleh semua mujtahid yang di taqlid i (dalam contoh ini Imam Syafi’I dan Abu Hanifah). 12
Terdapat  tiga  istilah  yang  sering  bercampur  aduk  di  kalangan  ulama dalam memahami talfiq , bahkan sebahagian mereka tidak dapat membedakannya,  sehingga  memakai  istilah  yang  tidak  sesuai  dengan  posisi dan porsinya.
a) Ihdats  Qaulin  Tsalits (mencetuskan  pendapat  ketiga):  Jika  para  mujtahid berbeda pendapat dalam satu masalah kepada dua pendapat, tidak boleh bagi  siapapun  menciptakan  pendapat  ketiga,  karena  hakikatnya  para mujtahid  telah  sepakat  bahwa  dalam  masalah  tersebut  hanya  terdapat dua pendapat. 13 Adapun perbedaannya dengan talfiq adalah talfiq terletak pada  penggabungan  dua  pendapat  dan  pengamalan  keduanya. Sedangkan Ihdats  Qaulin  Tsalits meninggalkan  kedua  pendapat  ulama yang  berbeda  dan  membuat  pendapat  ketiga  yang  tidak  ada  kaitannya dengan  dua  pendapat  yang  telah  ada.  Perbedaan  selanjutnya, talfiq adakalanya  menghimpunkan  lebih  dari  dua  pendapat  sedangkan Ihdats Qaulin Tsalits hanya sebatas keluar dari dua pendapat.
b) Tatabbu’  ar -rukhsah (mencari-cari  keringanan). Rukhsah adalah:  Hukum syarak yang berubah menjadi mudah dari hukum dasarnya karena sebab uzur seperti boleh memakan bangkai, jamak dan qashar shalat.
c) Adakalanya talfiq berdekatan  dengan tatabbu’  rukhash jika  dilakukan dengan  mencari-cari  kemudahan  dari  beberapa  pendapat  ulama  yang berbeda. Para fuqaha bersepakat bahwa talfiq yang terlarang adalah talfiq yang  membawa  kepada tatabbu’  rukhash .  Namun  adakalanya talfiq dilakukan  tanpa  niat  mencari-cari  kemudahan  sama  sekali. Tatabbu’  ar - rukhas adakalanya  bukan  dengan  menghimpunkan  dua  pendapat  atau lebih,  namun  dengan  kemudahan  yang  diberikan  dan  diizinkan  oleh syarak.
Murâ‘at al -khilaf : Dalil yang dijadikan hujjah oleh seseorang dari Al-Quran
12 Ahmad Mujalli, “Diskursus Talfiq ....”, h.328. 13 Rasyida Arsjad, “ Talfiq Dalam Pelaksanaan Ibadah.... ”, h.71.
atau  hadis  memiliki madlul (maksud/isi)  dan lazim  madlul (kelaziman  dari maksud/isi). Mura’at  al -khilaf adalah  seseorang  mengamalkan madlul dalilnya dengan  meninggalkan lazim  madlul -nya,  yang  berarti  ia  juga  mengamalkan lazim  madlul dari  dalil  pendapat  lain  tidak  dengan madlul  dalil pendapat  lain. Contohnya ijtihad Imam Malik yang mewajibkan fasakh nikah syighar , namun mewajibkan  warisan  jika  salah  seorang  suami-istri  meninggal  dalam  nikah syighar . Imam Malik dalam masalah ini mengamalkan madlul hadis Nabi SAW. tentang  larangan  nikah syighar, namun  meninggalkan lazim  madlul -nya  yaitu tidak ada warisan antara suami isteri dalam nikah syighar .
Terdapat tiga bentuk talfiq yang disepakati oleh para ulama bahwa talfiq tersebut  tercela  dan  tidak  boleh  diamalkan,  yaitu:  (a)  Sengaja  mencari  yang mudah-mudah  ( tatabbu’  ar -rukhash ).  Seperti  seseorang  yang  mencari  pada setiap mazhab perkara yang mudah-mudah tanpa sebab uzur atau darurat. Ini termasuk  perkara  yang  tercela  karena  akan  menjadikan  seorang  mukallaf bermain-main  dengan  urusan  agamanya.  (b) Talfiq yang  membawa  kepada pembatalan  hukumnya  sang  hakim.  Karena  dasarnya  keputusan  hakim mengangkat  perbedaan  pendapat  yang  membawa  kepada  keributan  dan perselisihan.  (c) Talfiq yang  menyebabkan  seseorang  merujuk  dari  pendapat yang  pernah  dilakukannya,  untuk  dibawa  ke  pendapat  lain,  demikian  pula talfiq terhadap  perkara  yang  disepakati  oleh  para  ulama  sebagai  konsekuensi dari taqlid nya  pada  masa  lalu.  Misalnya, Talfiq terlarang  yang  menyebabkan seseorang merujuk dari pendapat yang pernah dilakukannya adalah: seseorang yang  menceraikan  istrinya  dengan  mengatakan "Al-Battah." Sebelumnya  ia mengambil  pendapat  kata Al-Battah bermakna  thalak  tiga,  namun  selang beberapa  waktu  dia  meninggalkan  pendapat  lamanya  dan  mengambil pendapat lain yang mengatakan "Al Battah" tidak bermakna thalak tiga. 14
Respon Ulama Terhadap Taqlid dan Talfiq
Taqlid merupakan  salah  satu  problem  dalam  lapangan  hukum  Islam. Boleh  dan  tidaknya taqlid senantiasa  menjadi  pro  dan  kontra  yang  tidak berkesudahan  hingga  hari  ini. Taqlid muncul  pasca  Imam  mazhab,  dimana pengikut imam mazhab ketika menemukan suatu peristiwa yang memerlukan jawaban hukum, mereka tidak lagi melakukan Ijtihad, tetapi cukup mengikuti apa  yang  telah  ditetapkan  imam  mazhab  sebelumnya.  Masa  setelah  imam mazhab  sering  disebut  dengan  masa taqlid ,  yakni  mengikuti  dan  mentarjih pendapat  ulama  sebelumnya  tanpa  ada  usaha  kreatif  untuk  melakukan pembaharuan hukum Islam. 15
14 Awwaluz Zikri, “Taqlid dan Talfiq dalam Hukum Islam; Sebuah Pengantar Dalam Tinjauan Maqashidasy-Syariah ” , Al-Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol III, No 01. Tahun 2018, h.11.
15 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012, h.250-251.
Ulama-ulama  yang  hidup  pada  masa  itu  seperti  Ibnu  Hazm,  pengikut mazhab  Az-Zahiri,  Imam  al-Gazali,  pengikut  mazhab  asy- Syafi‘i,  dan  Ibnu Taimiyah,  pengikut  mazhab  Hanbali.  Ketiganya  ber taqlid kepada  para  imam mazhab sebelumnya, baik secara metode maupun pemikiran. 16
Secara  historis,  fenomena taqlid dilatarbelakangi  sikap at-taassub  al- mazhabi yang berakibat pada sikap kejumudan merupakan pintu masuk utama munculnya taqlid . 17 Menurut Sobhi Mahmassani mengikuti pendapat orang lain ( taqlid )  dengan  tanpa  alasan  yang  pasti  tidak  diperbolehkan  bagi  orang  yang secara  obyektif  sanggup  untuk  berijtihad.  Karena taqlid hanya  diperuntukkan bagi  orang  yang  tidak  memiliki  kemampuan  untuk  berijtihad,  yakni  orang awam atau para pelajar yang belum memiliki kualifikasi untuk berijtihad. Bagi mereka ini berlaku ketentuan dalam kaidah umum; “Fatwa dari haknya orang awam  seperti  ijtihad  dari  haknya  orang-orang  mujtahid. ” Atau  dengan perkataan  lain;  fatwanya  orang  mujtahid  dalam  hubungannya  dengan  orang awam  adalah  seperti  dalil  hukum  dalam  hubungannya  dengan  orang-orang mujtahid. 18
Ketentuan  ini  dapat  diterima  sebab  keadaan  kehidupan  sosial  dan ekonomi  pada  sebagian  orang  menuntut  kesibukan  terus-menerus  dan  tidak dapat  dikesampingkan.  Bagi  mereka  ini  tidak  ada  kesempatan  untuk spesialisasi  memperdalam  ilmu  dan ushul  fiqh .  Maka  bagi  mereka  yang  tidak berkesempatan  ini,  mengikuti  fatwa-fatwa  mujtahid  dapat  dibenarkan  sesuai dengan  firman  Allah  SWT ;  “ Bertanyalah  kepada  orang  yang  mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui .” (QS. An-Nahl [16]: 43).
Pada  sisi  lain, taqlid bagi  orang  awam  dan  orang-orang  yang  belum mencapai  derajat  ijtihad  adalah  wajib.  Demikian  pula  bagi  orang  yang  telah mencapai  derajat  ijtihad  dalam  sebahagian  masalah fikih  atau  sebahagian  bab fikih wajib ber taqlid dalam masalah-masalah yang ia belum mampu berijtihad. Hal ini disandarkan pada firman Allah SWT:
“Tidak  sepatutnya  bagi  mukminin  itu  pergi  semuanya  (ke  medan  perang). Mengapa  tidak  pergi  dari  tiap-tiap  golongan  di  antara  mereka  beberapa  orang untuk  memperdalam  pengetahuan  mereka  tentang  agama  dan  untuk  memberi peringatan  kepada  kaumnya  apabila  mereka  telah  kembali  kepadanya,  supaya mereka itu dapat menjaga dirinya” (QS. At -Taubah [9]: 122).
Walau taqlid adalah suatu kemestian bagi orang awam, tetapi taqlid orang awam  terhadap  suatu  mazhab  dan  seorang  imam  tidak  selalu  terpuji,  ada kalanya  menjadi  tercela  bahkan  orang  awam  tersebut  wajib  berhenti  dari ber taqlid terhadap mazhab imamnya tersebut. Yaitu pada dua kondisi berikut: Pertama, Jika  ia  mampu  mengetahui  sebuah  permasalahan  dengan  berbagai
16 Jaih Mubarok, Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam, Yogyakarta: Logos, 2012, h.179. 17 Zahratul Idami, “ Ijtihad dan Pengaruhnya..... ” , h.106. 18 Sobhi Mahmassani, Filsafat Hukum dalam Islam, Bandung: al- Ma’arif, 2010, h. 202.
macam  dalilnya  dan  metode  istinbatnya. Kedua, Jika  ia  mendapatkan  sebuah hadis  yang  bertentangan  dengan  mazhab  imamnya.  Dan  ia  telah  tahu  pasti kesahihan hadis tersebut dan kesahihan dalalah hadis tersebut terhadap sebuah hukum. Hal ini karena semua imam mewasiatkan para pengikut dan sahabat- sahabatnya  agar  mengambil  hadis  dan  meninggalkan  mazhabnya  jika kedapatan bertentangan dengan hadis yang shahih dan dalalah -nya yang sudah pasti. Namun untuk mengetahui hal ini dibutuhkan banyak syarat. 19
Para  Imam  mazhab  dan  generasi  selanjutnya  membuat  ketentuan- ketentuan  yang  menjadikan  lapangan  ijtihad  menjadi  sempit.  Hal  ini  karena banyak masalah hukum sudah menjadi persoalan pada masa lalu, dan mereka sudah  mengeluarkan  solusi  hukum  dalam  bentuk  ijtihad  terhadap  persoalan tersebut.  Konsekuensinya,  ulama-ulama  sesudah  imam  mazhab  merasa dipermudah  sehingga  tidak  lagi  tertarik  menyiapkan  diri  untuk  berijtihad. Kalaupun  ada,  hasil  ijtihad  mereka  sangat  tergantung  pada  mazhab  yang diikuti. 20
Produk  ijtihad  yang  standard  dan  baku  ini  pada  tahap  selanjutnya menjadi sebuah bangunan madzhab yang kokoh dan digunakan banyak umat Islam  hingga  kini.  Oleh  karena  itu  muncul  pemikiran  bahwa  jika  para  imam madzhab  ini  melakukan  ijtihad,  maka  umat  Islam  yang  merupakan awam  al- muslimin (muslim  awam)  wajib  melakukan taqlid . 21 Imam  Asy-Syathibi menyatakan bahwa "Fatwa-fatwa paja mujtahid bagi orang-orang awam, ibarat dalil-dalil syarak bagi para mujtahid". Hal tersebut karena orang-orang awam tidak  mampu  memahami  hukum  secara  langsung  kepada  Alquran  dan  Hadis seperti  para  mujtahid,  sehingga  perkataan  dan  ijtihad  para  mujtahidlah  yang harus dipelajari, dipahami dan diamalkan. 22
Sebenarnya  para  imam  mazhab  sendiri  tidak  pernah  menyuruh  orang- orang  yang  datang  sesudah  mereka  untuk  ber taqlid kepada  mereka.  Apalagi tidak  ada  ayat  Alquran  dan  Hadis  yang  mewajibkan  seorang  muslim  untuk berpegang  pada  mazhab  tertentu.  Masing-masing  mazhab  mempunyai kekurangan dan kelebihan. Untuk itu, perlu diteliti ulang  dan dipilih pendapat yang lebih relevan dengan situasi zaman sekarang. 23
Pada  sisi  lain,  realitas  dari  sikap taqlid masih  menyisakan  persoalan. Pasalnya,  sebagai  akibat  dari taqlid ,  paling  tidak  akan berimbas  pada  dua  hal, pertama, melemahnya  nalar  kritis  umat  Islam,  terlebih  dalam  persoalan
19 Awwaluz Zikri, “Taqlid dan Talfiq Dalam Hukum Islam ....” , h.7.
20 Sobhi Mahmassani, Filsafat Hukum........... , h.203.
21 MN.  Harisudin, “Ijtihad dan Taqlid Dalam Pandangan K.H. Abd. Muchith muzadi”, Jurnal Falasifa. Vol. 2 No. 2 September 2011, h.54. 22 Awwaluz Zikri, Taqlid dan Talfiq ....” , h.5. 23 Muchlis  Bahar, Metode  ijtihad  Yusuf  al-Qaradhawi  dalam  Masalah-Masalah  Kontemporer, Jakarta: Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2001, h.135-136.
informasi  keagamaan. Kedua, memudarnya  daya  kreatifitas  seseorang, 24 sehingga  seseorang  sudah  merasa  baik,  benar  dan  sesuai  dalam  pelaksanaan ibadah  dan  sebagainya,  konsekuensinya  aturan-aturan  dalam  hukum  Islam tidak  berkembang  dengan  baik,  dan  permasalahan-permasalahan  baru  tidak dapat  dipecahkan.  Umat  Islam  dan  ajaran-ajarannya  sedikit  demi  sedikit mengalami kemunduran dalam berbagai bidang kehidupan.
Sementara dalam konteks talfiq para ulama terbagi menjadi dua golongan. Ada  yang  mengharamkannya  dan  ada  pula  membolehkannya.  Alasan  utama mereka yang mengharamkan talfiq kembali pada kemungkinan bahwa dengan diperbolehkannya talfiq ,  tatanan  hukum  akan  menjadi  kacau  dan  rusak, konsistensi  hukum  menjadi  amburadul.  Mengingat  tidak  ada  lagi kemungkinan  memilih  pilihan  berat  jika  pilihan  pendapat  yang  lebih  ringan telah tersedia.
Dalam  konteks  ini,  pelarangan talfiq menitikberatkan  pada  agar  tidak terjadi tatabbu’ al -rukhash (mencari yang mudah), tidak memanjakan umat Islam untuk  mengambil  yang  ringan-ringan.  Sehingga  tidak  akan  timbul tala’ub (main-main) di dalam hukum agama. Untuk itu, perlu adanya suatu penetapan hukum  dengan  memilih  salah  satu  madzhab  dari madzahib  al- arba’ah yang relevan  dengan  kondisi  dan  situasi.  Hal  ini  sejalan  dengan  pendapat  Syatibi bahwa  seorang  muqallid  harus  melakukan  tarjih  sebatas  kemampuannya  dan mengikuti  dalil  yang  paling  kuat.  Sebab  syariat  dalam  urusan  nyata mengembalikan  kepada  satu  perkataan,  maka  seorang  muqallid  tidak  boleh memilih-milih  di  antara  pendapat  yang  ada.  Sebab  jika  ini  terjadi  berarti  ia mengikuti pendapat sesuai dengan hawa nafsunya. 25
Selain  itu,  didasarkan  pada  beberapa  dalil  antara  lain; Pertama, Ijmak ulama  bahwa  tidak  boleh  membuat  pendapat  ketiga  jika  terhadap  suatu masalah  para  ulama  terdahulu  hanya  berselisih  dalam  dua  pendapat.  Seperti masalah  ‘ iddah wanita  hamil  yang  meninggal  suaminya,  hanya  ada  dua pendapat,  yaitu:  habis  ‘ iddah- nya  dengan  melahirkan,  atau  pendapat  yang mengatakan habis iddah -nya dengan masa yang paling lama. Kedua, Sekiranya pintu talfiq dibuka  niscaya  akan  meruntuhkan  syariat  Islam  dan  akan menghalalkan  perkara  yang  diharamkan.  Seorang  yang  ingin  berzina  dengan seorang  wanita  baligh  dan  berakal  niscaya  dapat  bermazhab  Abu  Hanifah bahwa  wanita  tersebut  tidak  perlu  wali.  Kemudian  ia  akan  ber taqlid mazhab Maliki  bahwa  pernikahan  tersebut  tidak  perlu  saksi. Ketiga, Tidak  ada  dalil dalam syariat Islam yang membolehkan talfiq , bahkan tidak dikenal dari sejarah mulanya  Islam.  Adapun  nukilan  sebahagian  kaum  salaf  bahwa  sebahagian mereka  mengambil  pendapat  salah  seorang  alim  lalu  dalam  masalah  lain
24 Alfa  Syahriar  dan  Ahmad  Fauzan  Mubarok, “ Analisis  Kritis  Implementasi  Taqlid ....” , h.102.
25 Ahmad Sarwat, Fiqh dan Syariah, Jakarta: Du Center, 2013, h.107.
mereka  mengambil  pendapat  dari  orang  alim  yang  lain,  hal  ini  hakikatnya tidak  masuk  dalam talfiq .  Karena  pendapat-pendapat  ini  tergabungkan  tanpa ada maksud dan niat sebelumnya. 26
Sedang  mereka  yang  membolehkan  beralasan  bahwa  tidak  ada  satupun nash yang  melarangnya.  Bahkan  spirit nash menghendaki  kemudahan  selalu berdampingan  dengan  manusia. 27 M.  Said  Ramadhan  al-Buthi  menyatakan bahwa  kaum  muslimin  berkewajiban  untuk  mengambil  hukum  langsung  ke Alquran  dan  al-Hadis.  Bagi  yang  tidak  mampu,  boleh  berpindah-pindah  dari satu mazhab ke mazhab lain dalam satu waktu untuk ber taqlid . 28
Apalagi  konsep talfiq muncul  karena  kuatnya  perasaan taqlid yang ditanamkan  para  ulama’  mazhab  di  zaman  berkembangnya taqlid yang mengharamkan  seorang  pengikut  madzhab  tertentu  untuk  mengambil pendapat  dari  mazhab  yang  lain.  Karena  pada  hakikatnya  terdapat  dua kemungkinan  seseorang  melakukan talfiq ,  yaitu  karena  bertujuan  untuk memilih qaul (pendapat) yang ringan dan meninggalkan qaul (pendapat) yang berat  yang  tidak  sesuai  dengan  kemampuannya. 29 Pelarangan talfiq, lewat pernyataan haram melakukan talfiq tidak lain dan  tidak bukan sedikit banyak muncul karena sikap taklid pada mazhab tertentu yang diyakini sebagai yang benar  dan  ulama  mazhab  tidak  perlu  lagi  melakukan  ijtihad,  tetapi mencukupkan diri dalam menjawab berbagai persoalan dengan merujuk pada kitab mazhab masing-masing. 30
Urgensi Taqlid dan Talfiq dalam Kehidupan Masyarakat Islam
Taqlid dan Talfiq merupakan dua keadaan yang menarik untuk dicermati dalam  konteks  pelaksanaan  ajaran  keagamaan,  terutama  dalam  bidang  fiqh. Bahkan  tidak  jarang  muncul  klaim  dari  kelompok  tertentu  bahwa  kewajiban melaksanakan taqlid hanya  pada  empat  mazhab  Sunni  saja,  Hanafi,  Hambali,

## Syafi’i dan Maliki. Di luar itu terlarang dan dilarang. Sebagaimana pernyataan
Ibnu Sallah dalam Syarh al-Minhaj bahwa muqallid, hanya wajib taqlid kepada empat  mazhab  Sunni  saja,  sebab  mazhab  ini  sudah  tersebar  luas,  segala masalahnya  sudah  terang  dan  berkepastian. 31 Pendapat  ini  dibantah  Ibnu Qayyim  pengikut  dari  mazhab  Hanafi  bahwa  tidak  ada  keharusan  untuk mengikatkan  diri  pada  imam  mujtahid  tertentu  dalam  segala  aspek,  ia  dapat bertanya  dengan  pendapat  yang  ia  senangi.  Bila  dalam  suatu  masalah  ia
26 Awwaluz Zikri, “Taqlid dan Talfiq dalam Hukum Islam.. .”, h. 10.
27 Ahmad Mujalli, “Diskursus Talfiq ............” , h. 327. 28 Nafiul  Lubab  dan  Novita  Pancaningrum, “Mazhab:  Keterkungkungan  Intelektual  Atau Kerangka Metodologis; Dinamika Hukum Islam, Yudisia, Vol. 6, No. 2, Desember 2015, h. 409.
29 Rasyida Arsjad, “ Talfiq Dalam Pelaksanaan Ibadah..... ”, h. 64.
30 Zahratul Idami, “ Ijtihad dan Pengaruhnya.... ” , h. 106.
31 Sobhi Mahmassani, Filsafat Hukum dalam Islam, Bandung: al- Ma’arif, 2010, h. 204.
mengikuti imam yang satu, pada masalah lain ia boleh bertanya dan mengikuti mujtahid lain. Hal ini tidak ada keharusan untuk mengikuti mazhab tertentu. 32 Untuk  itu,  cara  beragama  yang  terbaik  adalah  dengan  menjadi muqallid yang terus-menerus senantiasa belajar meningkatkan pola keberagamaan umat. Atau meminjam  bahasa  Abdurrahman  Mas'ud,  yaitu  menjadi muqallid kritis, sebagaimana dilakukan oleh Syaikh Nawawi al-Jawi. 33
Taqlid menjadi  salah  satu  fenomena  dalam  dunia  Islam  sejak  permulaan abad  keempat  hijriyah.  Walau  demikian  tetap  ada  di  kalangan  ulama  pada masa  tersebut  yang  memiliki  jasa  besar  melakukan  pengembangan  ilmu  fikih baik  dengan  melakukan  takhrij,  tarjih  maupun  ijtihad  dalam  satu  mazhab. 34 Sedangkan  pada talfiq mayoritas  ulama  sepakat  untuk  tidak  melarang  pada kasus talfiq intiqal  mazhab (pindah  mazhab)  lebih  dari  satu qadliyyah ,  seperti dalam  contoh  mu’amalah  ikut  pada  Hanafiyah,  dalam  ibadah  mengikuti Syafi’iyah.  Ju steru  praktek  yang  dilakukan  kebanyakan  umat  Islam  terformat dalam jenis pindah madzhab ini. Alasan paling sederhana yang dijumpai untuk melarang talfiq jenis  ini  karena  tidak  ada  penjelasan shorih terkait  pelarangan ini.  Terlebih  lagi  jika  dipahami  bahwa  perbedaan  yang  terjadi  di  kalangan ulama'  menjadi  berkah  tersendiri  di  kalangan  umat.  Agar  kaum muqallid bisa memilih  kemungkinan  pendapat  yang  lebih  mudah.  Keinginan  para  imam madzhab  pun  menyeru  kebolehan intiqal  madzhab ini.  Perkataan  Imam  Malik yang  terkenal  "Pendapatku  benar,  tapi  mempunyai  kemungkinan  salah. Pendapat  orang  lain  salah,  tapi  mempunyai  kemungkinan  benar.  Tapi menurutku, pendapatkulah yang lebih dekat pada kebenaran". 35
Di  sisi  lain  ada  banyak  yang  menganggap  bahwa taqlid dan  takliq merupakan  salah  satu  biang  kemunduran  umat  Islam  dalam  berbagai  bidang karena  menutup  pintu  ijtihad.  Untuk  itu,  semangat  terbukanya  pintu  ijtihad menjadi  keharusan  yang  tidak  dapat  ditawar-tawar.  Karena  persoalan- persoalan  seputar  ibadah  seperti  shalat,  wudhu,  tayamum,  puasa,  zakat,  haji dan  sebagainya  plus  pendapat-pendapat  yang  berbeda,  sudah  terlalu  banyak dan  cukup.  Sehingga  tidak  perlu  lagi  dipermasalahkan  hukumnya,  boleh, makruh,  wajib  haram  atau  sunnah.  Persoalan  mendesak  adalah  bidang muamalah.  Dalam  bidang  ini,  umat  Islam  banyak  tertinggal,  sehingga kadangkala  tidak  bisa  ikut  dalam  perputaran  ekonomi  global. 36 Untuk  itulah, Jalaluddin  al-Suyuthi  termasuk  salah  satu  ulama  yang  memberikan  kritikan tajam  kepada  mereka  yang  mempertahankan  dan  mengabadikan taqlid .
32 Nafiul  Lubab  dan  Novita  Pancaningrum, “Mazhab:  Keterkungk ungan  Intelektual... .” , h.355. 33 MN. Harisudin, “Ijtihad dan Taqlid .... ”, h.54. 34 Awwaluz Zikri, “Taqlid dan Talfiq dalam Hukum Islam... ” , h.1.
35 Ahmad Mujalli, “Diskursus Talfiq... ” , h.329.
36 Sudirman Suparmin, “Ijtihad Sebagai Konsep Pembaruan Hukum Islam”, TAZKIYA, Vol. V, No. 2, Juli-Desember 2016, h. 7.
Menurutnya,  Nas  (Alquran  dan  Sunnah)  itu  telah  berakhir  dan  persoalan- persoalan  baru  senantiasa  muncul  berkesinambungan,  maka  untuk memecahkannya  wajib  dilakukan  ijtihad,  bukan taqlid maupun talfiq . 37 Taqlid adalah sifat yang hanya mengakor yang membuat umat Islam mundur, jumud dan  membuat  otak  menjadi  beku.  Orang  yang  taglid  tidak  dibenarkan  oleh umat Islam bahkan tercela. 38
Timbulnya  penemuan-penemuan  baru  yang  merubah  sikap  hidup  dan menggeser  cara  pandang  serta  membentuk  pola  alur  berpikir,  menimbulkan pula  konsekwensi  dan  membentuk  norma  dalam  kehidupan  bermasyarakat. Dalam  kaitan  tersebut,  bagi  seorang  muslim  persoalan-persoalan  baru  yang muncul  karena  kemajuan  IPTEK,  tidak  harus  dihadapkan  dengan  ketentuan- ketentuan  nas  secara  konfrontatif,  tetapi  harus  dicari  pemecahannya  secara ijtihadi bukan taqlid maupun talfiq dalam mazhab-mazhab yang ada. 39
Pada sisi lain, harus diakui bahwa Islam datang dengan membawa syariat mudah,  dan  sebagai  konsekuensinya,  umat  boleh  melakukan  perbuatan  yang mudah.  Namun,  demikian  bukan  berarti  bahwa  umat  boleh  melakukan perbuatan  yang  mudah-mudah  saja.  Prinsip  kemudahan  ini,  dalam  tataran aplikasinya,  harus  berpangkal  pada  keberadaan  dalil  yang  memudahkan. Ijtihad dan taqlid sebagai pilihan bagi umat untuk mengamalkan ajaran syariat agamanya.  Setiap  umat  diwajibkan  untuk  selalu  mencari  dalil  atas  semua perbuatan  yang  dilakukannya.  Namun  jika  tidak  mampu  melakukan  ijtihad, umat  boleh  melakukan taqlid yang  tidak  membabi-buta. Talfiq sebagai  sarana umat  melakukan  syariat  yang  mudah  pada  dasarnya  diperbolehkan.  Namun kebolehan ini hanya terjadi dalam talfiq lebih dari satu qodliyah atau yang lebih dikenal  dengan intiqolul  madzhab; sementara talfiq dalam  satu qodliyah tidak diperbolehkan. 40

## Kesimpulan
Dari  paparan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa taqlid dan talfiq sebagai salah satu ajaran dalam Islam muncul setelah berakhirnya masa imam mazhab. Keengganan  melaksanakan  ijtihad  banyak  dipengaruhi  perasaan  cukup mengikuti  apa  yang  telah  ditetapkan  imam  mazhab  sebelumnya. Konsekuensinya taqlid menjadi  pilihan  ideal.  Sedangkan talfiq muncul  karena taqlid .  Dimana  ada  keharusan  untuk  mengikuti  mazhab  tertentu  di  satu  sisi,
37 Jalaluddin al-Suyuthi, al- Raddu ‘Ala man Akhlada ila al - ardi wa Jahila ‘An al -Ijtihada fi Kulli ‘Asrin Fardun , Bairut: Dar al-Fikri, 1983, h.117-119. 38 Sutoyo , “Kajian  Ijtihad  dan  Tadjid  Dalam  Kontek  Indonesia” , Value  Added,  Vol.3,  No.1, September 2006-Pebruari 2007, h.2.
39 Abd. Salam Arief, “Ijtihad dan Dinamika Hukum Islam”, In Right; Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia, Vol. 7, No. 1, November 2017, h. 3 40 Ahmad Mujalli, “Diskursus Talfiq... ”, h. 332.
sedangkan  di  sisi  lain  ada  banyak  problem  di  dalamnya  yang  tidak  bisa dijawab  oleh  hanya  satu  mazhab.  Untuk  itu,  ulama  sepakat  untuk  tidak melarang  pada  kasus talfiq intiqal  mazhab (pindah  mazhab)  lebih  dari  satu qadliyyah .  Sepanjang  sejarah, taqlid dan talfiq menjadi  problem  dalam perkembangan hukum Islam. Keberadaan keduanya, menghambat ijtihad yang notabene  ruh  dari  kemajuan  Islam.  Akan  tetapi,  bagi  masyarakat  awam taqlid dan talfiq menjadi pilihan, di tengah keterbatasan untuk memahami dalil-dalil syariat Islam dan keharusan untuk menjalankannya dengan baik dan benar.

## Daftar Pustaka
Al Farizi, Mudrik. “Ijtihad, Taqlid dan Talfiq,” al-Mabsut;  Jurnal  Studi  Islam  dan Sosial, Vol. 8, No. 2, (2014).
Al-Subki, Tajuddin, Jam'ul jawami' . Beirut: Dar al-Fikr. 2000.
Al-Suyuthi,  Jalaluddin, al-Raddu ‘Ala  man  Akhlada  ila  al - ardi  wa  Jahila  ‘An  al - Ijtihada fi Kulli ‘Asrin Fardun , Bairut: Dar al-Fikri, 1983.
Arief, Abd. Salam. “Ijtihad dan Dinamika Hukum Islam”, In Right; Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia , Vol. 7, No. 1, November (2017).
Arsjad,  Rasyida. “ Talfiq Dalam  Pelaksanaan  Ibadah  Dalam  Perspektif  Empat Madzhab”, Cendekia:  Jurnal  Studi  Keislaman, Volume  1,  Nomor  1,  Juni (2015).
Bahar,  Muchlis. Metode  ijtihad  Yusuf  al-Qaradhawi  dalam  Masalah-Masalah Kontemporer, Jakarta:  Institut  Agama  Islam  Negeri  Syarif  Hidayatullah, 2001.
Harisudin, M.N. “Ijtihad dan Taqlid Dalam Pandangan K.H. Abd. Muchith muzadi”,
Jurnal Falasifa. Vol. 2 No. 2 September (2011).
Idami,  Zahratul. “Ijtihad  dan  Pengaruhnya  terhadap  Perkembangan Ketatanegaraan dalam Sejarah Islam”, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 55, Th. XIII, Desember, (2011).
Lubab,  Nafiul;  &  Pancaningrum,  Novita. “Mazhab:  Keterkungkungan  Intelektual
Atau  Kerangka  Metodologis;  Dinamika  Hukum  Islam, Yudisia, Vol.  6,  No.  2, Desember (2015).
Maggalatung,  A.S.;  Aji,  A.M.;  Yunus,  N.R. How  The  Law  Works, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2014.
Mahmassani, Sobhi. Filsafat Hukum dalam Islam, Bandung: al- Ma’arif, 2010 .
Mubarok, Jaih. Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam, Yogyakarta: Logos, 201.
Mujalli,  Ahmad. “Diskursus  Talfiq :  Antara  Mudah  Dan  Mengambil  Yang  Mudah- Mudah;  Studi  Analisis  Talfiq  dalam  Pengamalan  Hukum  Islam, Syaikhuna,
Volume 6 Nomor 2 Oktober (2015).
Mukri, S.G.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. "Relation of Religion, Economy, and Constitution In  The  Structure  of  State  Life," STAATSRECHT:  Indonesian  Constitutional Law Journal, Volume 1, No. 1. (2017).
Suparmin,  Sudirman. “Ijtihad  Sebagai  Konsep  Pembaruan Hukum  Islam”, Tazkiya,
Vol. V, No. 2, Juli-Desember (2016).
Sutoyo ,  “Kajian  Ijtihad  dan  Tadjid  Dalam  Kontek  Indonesia” , Value  Added,  Vol.3, No.1, September 2006-Pebruari (2007).
Syahriar,  Alfa;  &  Mubarok,  Ahmad  Fauzan. “ Analisis  Kritis  Implementasi  Taqlid Dalam  Beragama Dalam  Tinjauan Ushul Fiqh  Empat  Mazhab  dan  Pengaruhnya Terhadap Nilai-Nilai Kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”,
Yudisia, Vol. 9, No. 1, Jan-Jun (2018).
Syarifuddin, Amir. Ushul Fiqh, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
Zikri,  Awwaluz. “Taqlid  dan  Talfiq Dalam  Hukum  Islam ;  Sebuah  Pengantar  Dalam Tinjauan  Maqashidasy-Syariah, Al-Muamalat  Jurnal  Hukum  Ekonomi Syariah, Vol III, No 01. Tahun (2018).

## PEDOMAN TEKNIS PENULISAN BERKALA ILMIAH
1. Artikel adalah benar-benar karya asli penulis, tidak mengandung unsur plagiasi, dan belum pernah dipublikasikan dan/atau sedang dalam proses publikasi pada media lain yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai Rp 6000;
2. Naskah dapat berupa konseptual, resume hasil penelitian, atau pemikiran tokoh;
3. Naskah dapat berbahasa Indonesia, Inggris, Arab, maupun bahasa Rusia;
4. Naskah harus memuat informasi keilmuan dalam ranah ilmu hukum Positif;
5. Aturan penulisan adalah sebagai berikut:
a. Judul. Ditulis dengan huruf kapital, maksimum 12 kata diposisikan di tengah (centered);
b. Nama penulis. Ditulis utuh, tanpa gelar, disertai afiliasi kelembagaan dengan alamat lengkap, dan alamat e-mail;
c. Abstrak. Ditulis dalam bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia antara 80-120 kata;
d. Sistematika penulisan naskah adalah sebagai berikut:
1) Judul;
2) Nama penulis (tanpa gelar akademik), nama dan alamat afiliasi penulis, dan e-mail;
3) Abstrak ditulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan Inggris, antara 80-120 kata;
4) Kata-kata kunci, antara 2-5 konsep yang mencerminkan substansi artikel;
5) Pendahuluan;
6) Sub judul (sesuai dengan keperluan pembahasan);
7) Penutup; dan
8) Pustaka  Acuan  (hanya  memuat  sumber-sumber  yang  dirujuk  dan  sedapat  mungkin terbitan 10 tahun terakhir).
e. Ukuran kertas yang digunakan adalah kertas HVS 70 gram, ukuran A4, margin: atas 3,5 cm, bawah 3.5 cm, kiri 3,5 cm, dan kanan 3,5 cm;
f. Panjang Naskah antara 13 s.d. 15 halaman, spasi 1, huruf Palatino, ukuran 11;
g. Pengutipan  kalimat.  Kutipan  kalimat  ditulis  secara  langsung  apabila  lebih  dari  empat  baris dipisahkan  dari  teks  dengan  jarak  satu  spasi  dengan  ukuran  huruf  10  point.  Sedangkan kutipan  kurang  dari  empat  baris  diintegrasikan  dalam  teks,  dengan  tanda  apostrof  ganda  di awal  dan  di  akhir  kutipan.  Setiap  kutipan  diberi  nomor.  Sistem  pengutipan  adalah footnote (bukan bodynote atau endnote). Penulisan footnote menggunakan  sistem  turabian.  Setiap artikel, buku, dan sumber lainnya yang dikutip harus tercantum dalam pustaka acuan;
h. Pengutipan  Ayat  Alquran  dan Hadis.  Ayat  yang  dikutip  menyertakan  keterangan  ayat  dalam kurung, dengan menyebut nama surah, nomor surah, dan nomor ayat, seperti (Q.s. al- Mu’min [40]: 43). Pengutipan Hadis menyebutkan nama perawi (H.r. al- Bukhārī dan Muslim) ditambah referensi  versi  cetak  kitab  Hadis  yang  dikutip.  Hadis  harus  dikutip  dari  kitab-kitab  Hadis standar ( Kutub al- Tis‘ah);
i. Cara  pembuatan footnote.  Footnote ditulis  dengan font  Palation size 9,  untuk  pelbagai sumber, antara lain:
1) Buku:  nama  utuh  penulis  (tanpa  gelar), judul  buku (tempat  terbit:  penerbit,  tahun  terbit), cetakan,  volume,  juz,  halaman.  Contoh:  Soerjono  Soekanto, Pokok-pokok  Sosiologi Hukum , (Jakarta: Rajawali Pers, 1986), h. 10.
2) Buku  terjemahan,  contoh:  Roscoe  Pound, Pengantar  Filsafat  Hukum:  Buku  III, diterjemahkan oleh Moh. Radjab, (Jakarta: Bharata, 1963), h. 15;
1) Jurnal, contoh: Nur Rohim, “ Kontroversi Pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang mahkamah  konstitusi  dalam  ranah  kegentingan  yang  memaksa” , dalam Jurnal  Cita Hukum, Vol. 2, No. 1 (2014), h. 157.
2) Artikel  sebagai  bagian  dari  buku  (antologi),  contoh:  Hikmahanto  Juwana,  “Penegakan Hukum  dalam  Kajian Law  and  Development: Problem  dan  Fundamen  bagi  Solusi Indonesia”,  dalam  Muhammad  Tahir  Azhary, Beberapa  Aspek  Hukum  Tata  Negara, Hukum  Pidana,  dan  Hukum  Islam, (Jakarta:  Kencana  Prenada  Media  Gorup,  2012),  h. 127.
3) Artikel dari internet, contoh: Ahmad Tholabi Kharlie, “Problem Yuridis RUU Syariah” dalam http://ahmadtholabi.com/2008/03/03/problem-yuridis-ruu-syariah,  diunduh  pada  20  Maret 2012.
4) Artikel  dari  majalah,  contoh:  Susilaningtias,  “Potret  Hukum  Adat  pada  Masa  Kolonial”, dalam Forum Keadilan, No. 17, 20 Agustus 2006.
5) Makalah  dalam  seminar,  contoh:  Jimly  Asshiddiqie,  “Kedudukan  Mahkamah  Konstitusi dalam  Struktur Ketatanegaraan  Indonesia”,  Makalah  disampaikan  dalam  Kuliah  Umum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, pada 2 Maret 2004.
j. Pustaka  Acuan:  daftar  pustaka  acuan  ditulis  sesuai  urutan  abjad,  nama  akhir  penulis diletakkan di depan. Contoh:
1) Buku, contoh: Soekanto, Soerjono, Pokok-pokok Sosiologi Hukum , Jakarta: Rajawali Pers, 1986.
2) Buku  terjemahan,  contoh:  Pound,  Roscoe, Pengantar  Filsafat  Hukum:  Buku  III, diterjemahakan oleh Moh. Radjab, Jakarta: Bharata, 1963.
3) Jurnal, contoh: Rohim, Nur, “ Kontroversi Pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang mahkamah  konstitusi  dalam  ranah  kegentingan  yang  memaksa” , dalam Jurnal  Cita Hukum, Vol. 2, No. 1 (2014).
4) Artikel sebagai bagian dari buku, contoh: Juwana, Hikmahanto, “Penegakan Hukum dalam Kajian Law  and  Development: Problem  dan  Fundamen  bagi  Solusi  Indonesia”,  dalam
Muhammad  Tahir  Azhary, Beberapa  Aspek  Hukum  Tata  Negara,  Hukum  Pidana,  dan Hukum Islam, Jakarta: Kencana Prenada Media Gorup, 2012.
5) Artikel  yang  dikutip  dari  internet,  contoh:  Kharlie,  Ahmad  T holabi, “Problem Yuridis RUU Syariah”  dalam  http://ahmadtholabi.com/2008/03/03/problem -yuridis-ruu-syariah,  diunduh pada 20 Maret 2012.
6) Majalah, contoh: Susilaningtias, “Potret Hukum Adat pada Masa Kolonial”, dalam Forum Keadilan, No. 17, 20 Agustus 2006.
7) Makalah  dalam  seminar,  contoh:  Asshiddiqie,  Jimly,  “Kedudukan  Mahkamah  Konstitusi dalam  Struktur  Ketatanegaraan  Indonesia”,  Makalah  disampaikan  dalam  Kuliah  Umum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, pada 2 Maret 2004.
k. Penutup: artikel ditutup dengan kesimpulan;
l. Biografi singkat: biografi penulis mengandung unsur nama (lengkap dengan gelar akademik), tempat tugas, riwayat pendidikan formal (S1, S2, S3), dan bidang keahlian akademik;
6. Setiap  naskah  yang  tidak  mengindahkan  pedoman  penulisan  ini  akan  dikembalikan  kepada penulisnya untuk diperbaiki.
7. Naskah sudah diserahkan kepada penyunting, selambat-lambatnya tiga bulan sebelum waktu penerbitan  (Juni  dan  Desember)  dengan  mengupload  pada  laman  OJS  jurnal  pada  alamat Website: http://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan atau dikirim langsung via e-mail ke: jurnalmizan.uikabogor@gmail.com atau syarifah@fai-uika.ac.id . Permalink: https://uika- bogor.academia.edu/JurnalMizanUIKABogor. []