## PENDIDIKAN ISLAM ALTERNATIF, SEBUAH PENDEKATAN KULTURAL
(Analisis atas pemikiran Abdurrahman Wahid)
Kasan As’ari ) & Hidayatus Sholihah )
1) Pengawas  PAI SMP, SMA/SMK Kabupaten Kendal, hasan_asy_ari@yahoo.co.id 2) Dosen FAI Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, hida@unissula.ac.id

## Abstract
This article is based on the library reseach using an analysis content. This research is trying to analyse an  Islamic education based on Abdurrahman wahid or Gus Dur’s thought,  before he was elected as the fourt President of RI periode, from 1970 to 1998.  This essay is based on the text written by Gus Dur, whether in the form of books, articles, newspaper section and any other types of the text , and also the papers from other figures who tried to interprete his thought.
Based on Abdurrahman Wahid,  the unclear national education direction programmed by the government - since colonial period until the reform era , that did not eliminate the colonial era heritage -  is to create "kelas kerani". This class featured an alternative education concept with  Paulo Freire and Ivan Illich as the figure with their oppressive education system as the main concept or the domination of strong people to the weak people. Based on Gus dur, the alternative education proposed by Paulo Friere still has the weaknesses  in the approach used.  It is still political in the confrontative context to the ruler. Therefore, this can make the confrontation  against the ruler. This is not appropiate with the Indonesian society character who are not easy to accept the paradigm “ the confrontation between “the have and the have not”. Thus, Gus Dur offered “an alternative education” with the cultural approach” represented by “ Islamic Boarding School”.
Keywords: National Education, Islamic Education, Islamic Boarding

## Abstrak
Tulisan ini adalah library reseach atau studi naskah dengan menggunakan analisis content yang berusaha untuk mengungkap pemikiran pendidikan Islam menurut Abdurrahman Wahid yang biasa dipanggil Gus Dur pada periode sebelum beliau diangkat menjadi Presiden RI ke-4, yaitu mulai tahun 1970 sampai dengan tahun 1998. Tulisan ini bersumber dari teks-teks naskah yang ditulis beliau, baik berupa buku, artikel, kolom dll. Selain itu juga ada beberapa tulisan, buku atau ulasan tokoh lain yang berusaha menafsirkan tulisan beliau.
Menurut Abdurrahman Wahid tidak jelasnya arah pendidikan nasional yang telah di programkan oleh pemerintah, sejak masa kolonial sampai dengan era reformasi yang tidak menghilangkan warisan zaman kolonial, yaitu untuk menciptakan "kelas kerani" telah memunculkan konsep pendidikan alternatif dengan tokohnya Paulo Freire dan Ivan Illich dengan konsepsionalnya yang mendasar terhadap sistem pendidikan yang menindas (opressif) atau dominasi kaum kuat atas kaum lemah. Menurut beliau, "Pendidikan Alternatif" yang di tawarkan oleh Paulo Friere masih ada kelemahan, yaitu pada pendekatan yang dipakai, dimana pendekatannya masih bersifat politis dalam konteks konfrontatif terhadap kekuasaan, sehingga akan menghasilkan sikap melawan kepada kekuasaan yang ada, dan dengan sendirinya membawa kepada "pukulan balasan" dari kekuasaan itu. Ini tidak sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia yang tidak mudah menerima paradigma "pertentangan kelas" atau "atas-bawah", karenanya, dia menawarkan "pendidikan alternatif" dengan "pendekatan kultural" yang dalam hal ini di wakili oleh "pondok pesantren".
Kata kunci : Pendidikan nasional, Pendidikan Islam, pondok pesantren

## A. PENDAHULUAN
Tidak jelasnya arah pendidikan nasional yang telah di programkan oleh pemerintah menambah ruwetnya pendidikan di Indonesia. Pada masa kolonial pendidikan diarahkan untuk menciptakan atau memenuhi kebutuhan pegawai rendahan pemerintah penjajah dan kebutuhan komoditi ekspor sumber alam mentah ke negara induk. Kemudian arah pendidikan diarahkan untuk penanaman semangat kemerdekaan, akan tetapi ini tidak menciptakan lapangan pekerjaan, sehingga pemerintah banting setir dengan merumuskan arah pendidikan untuk melayani kebutuhan pembangunan nasional.
Perubahan arah pendidikan tersebut tetap saja tidak menghilangkan warisan zaman kolonial yaitu untuk menciptakan "kelas kerani" karena memang sistem perekonomian yang menuntut sama dengan pemerintahan colonial, dimana perekonomian diarahkan untuk pemenuhan barang-barang murah dari negara-negara yang maju industrinya dan notabene bekas para penjajah dalam bentuk neokapitalisme dan neoliberalisme. Dalam alam yang demikian, pendidikanpun menjadi bagian dari jaringan saling ketergantungan global, yaitu ketergantungan negara berkembang kepada negara yang lebih maju industrinya sehingga dunia pendidikan kehilangan watak aslinya yaitu untuk membebaskan manusia dari pembodohan, pemerasan, keterbelakangan dan ketertindasan sehingga benar-benar menjadi manusia yang merdeka.
Akibat dari keadaan di atas, telah memunculkan konsep pendidikan alternatif yang mengalami perkembangan cukup pesat setelah munculnya tokoh Paulo Freire dan Ivan Illich dengan konsepsionalnya yang mendasar terhadap sistem pendidikan yang menindas (opressif) atau dominasi kaum kuat atas kaum lemah (Freire, 1984). Menurut Abdurrahman Wahid kelemahan "Pendidikan Alternatif" yang di tawarkan oleh Paulo Friere adalah pendekatan yang dipakai dimana pendekatannya masih bersifat politis dalam konteks konfrontatif terhadap kekuasaan sehingga akan menghasilkan sikap melawan kepada kekuasaan yang ada dan dengan sendirinya membawa kepada "pukulan balasan" dari kekuasaan itu, dan ini tidak sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia yang tidak mudah menerima
paradigma "pertentangan kelas" atau "atas-bawah", karenanya dia menawarkan "pendidikan alternatif" dengan "pendekatan kultural" yang dalam hal ini di Indonesia di wakili oleh "pondok pesantren" (Freire, 1984).
Pondok Pesantren adalah simbol perlawanan, terhadap segala bentuk ketertindasan, keterbelakangan, pembodohan dan kemaksiatan yang di alami masyarakat, hal ini nampak jelas dari tujuan pesantren didirikan, yakni selain fungsi pendidikan, dan pengembangan syiar Islam, juga untuk melawan kemaksiatan, sedangkan fungsi perlawanan terhadap ketertindasan dan pemerasan lebih diperankan pada saat perjuangan kemerdekaan (Khuluq, 2000). Syafii Ma'arif sebagai tokoh Muhammadiyah juga mengatakan bahwa Paulo Freire hanya mampu menjawab freedom from what ? akan tetapi belum bisa menjawab freedom for what ? Padahal ini sangat penting bagi orang yang beragama, karena kita tidak hanya terikat oleh kepentingan dunia, akan tetapi juga mempunyai keterkaitan yang organik dengan dimensi spiritual transendental yang memungkinkan manusia berdialog secara intens dengan yang Tak Terhingga, dan pendidikan Islam adalah merupakan altematif (Ma’arif, 1991).
Disinilah tulisan ini urgen disajikan, karena untuk mengkaji lebih jauh pemikiran Abdurrahman Wahid tentang pendidikan Islam di pondok pesantren yang disebutnya sebagai "pendidikan alternatif" dengan pendekatan kultural, yang lebih mengutamakan usaha untuk merubah perilaku masyarakat dan usaha pencerahan, bukan prilaku suatu lembaga, sebagaimana pendekatan politis (Wahid, 1989).

## B.CORAK PEMIKIRAN ABDURRAHMAN WAHID
Sebagai seorang pemikir yang ulung Abdurrahman Wahid mempunyai model dan corak pemikiran yang berbeda dengan tokoh-tokoh pemikir lainnya. Hal itu memungkinkan karena setiap tokoh sangat dipengaruhi oleh beberapa seting background, kondisi sosial, geografis, historis, latar pendidikan dan lainnya.
Jika dilacak dari segi kultural Abdurrahman Wahid melintasi tiga model lapisan budaya, yaitu
pertama Kultur Pesantren yang sangat hirarkis, penuh dengan etika yang serba formal dan apreciate dengan budaya lokal, Kedua budaya Timur Tengah yang terbuka dan keras dan ketiga lapisan budaya Barat yang liberal, rasional dan sekuler. Ketiga lapisan kultural tersebut terinternalisai pada pribadi Abdurrahman Wahid secara sinergi dan tidak ada yang menonjol sehingga pikiran- pikirannya sangat kontroversial dan sulit di pahami dari satu sudut pandang.
Greg Barton mengatakan, bahwa hanya dengan memperhatikan keyakinan religius dan kehidupan bathiniyahlah manuver Abdurrahman Wahid dapat dipahami (Wahid, 1999). Sedangkan menurut Emha Ainun Nadjib (Cak Nun) untuk memahami berbagai tingkah laku Gus Dur mulai dari yang biasa-biasa saja sampai dengan yang paling kontroversial dapat di bagi menjadi tiga grand strategy yaitu pertama, dalam perspektif universal ia bermaksud menumbuhkan demokrasi yang setelanjang-telanjangnya, Kedua, dalam bidang konstelasi keindonesiaan ia bermaksud menerapkan suatu ideologi nasionalisme yang habis- habisan, ketiga, khusus kaitannya dengan Islam, dia berusaha melakukan pribumisasi nilai-nilai Islam dalam rangka dan nuansa kultural yang tak bisa ditawar oleh segala "keagamaan teologis" apapun (Wahid, 1999).
Menurut Moeslem Abdurrahman corak pemikiran Gus Dur selama ini identik dengan pribumisasi Islam, Islam dan keadilan sosial, tidak ada konsep negara Islam, universalisme dan kosmopolitanisme Islam, kontekstualisasi fiqh dan kerja sama antar umat beragama.
Sedangkan Greg Barton, Fakhri Aly, dan Bachtiar Effendi memasukkan Abdurrahman Wahid ke dalam kategori Pemikir Neo-Modernisme Islam yang mempunyai lima ciri. Pertama, mempunyai gerakan pemikiran progresif yang mempunyai sikap positif terhadap modernitas, dan aliran ini bersikap kritis terhadap aspek-aspek tertentu dari pembangunan. Kedua, tidak seperti aliran fundamentalisme yang melihat peradaban barat sebagi ancaman, akan tetapi harus saling mengisi antara peradaban Barat dengan peradaban Timur atau Islam.  Ketiga, mengafirmasi semangat "sekularisasi" dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai suatu upaya membangun titik temu antara Islam
dan Barat. Keempat, mengedepankan pemahaman Islam yang terbuka, inklusif dan liberal utamanya dalam hal pluralisme, dan toleransi dalam membangun hubungan antar komunal dan kelima, mewarisi semangat Muhammad Abduh dalam rasionalisasi ijtihad secara kontekstual, dan berusaha membuat sintesis antara khasanah pemikiran Islam tradisional dengan keharusan berijtihad serta gagasan-gagasan Barat dalam hal ilmu sosial dan humaniora (Masdar, 1999).
C. KONDISI  PENDIDIKAN ISLAM  DI PONDOK PESANTREN TAHUN  1970-1998.
Pesantren dalam perjalanan sejarahnya telah memberikan konstribusi yang cukup besar terhadap bangsa hidonesia. Kontribusi yang diberikan pesantren terhadap bangsa Indonesia bukan hanya di bidang agama, melainkan juga bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, bahkan ketahanan nasional. Kontribusi tersebut dapat dilihat pada masa perjuangan kemerdekaan, masa revolusi fisik, dan selama masa Orde Lama.
Sebagai kelanjutan dari masa sebelumnya, maka pada masa pemerintahan Orde baru, pesantren juga memberikan apresiasi yang cukup positif terhadap pemerintah. Kontribusi pesantren yang telah dirintis sejak masa sebelumnya, terus dipertahankan bahkan semakin ditingkatkan. Hal ini dibuktikan dengan berbagai langkah kerja sama yang cukup harmonis dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Sebaliknya, pemerintah juga telah melaksanakan proyek percontohan beberapa pusat latihan, tenaga atau kader pembangunan seperti peternakan, perikanan, dan perkoperasian sebagai upaya meningkatkan peran pesantren.
Pesantren dengan kyainya, bagi masyarakat merupakan pusat pendidikan agama, pusat penanaman moral agama, pusat kaderisasi ulama, pusat informasi tentang agama, dan bahkan pusat pengobatan tradisional.
Melihat posisi yang cukup strategis tersebut, maka pemerintah menaruh perhatian besar terhadap eksistensi dan perkembangan pesantren. bahkan memiliki kepentingan yang cukup besar terhadap pesantren agar menjadi salah satu sarana komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. Berbagai program pemerintah yang harus disosialisasikan dapat dijalankan oleh pesantren.
Misalnya, program keluarga berencana, penyebaran P4, imunisasi, atau posyandu. Sebab,   dengan   memanfaatkan pesantren,   maka   kesan   masyarakat terhadap program pemerintah menjadi lebih positif (Oepen, 1989).
Dengan demikian, pesantren bagi pemerintah Orde Baru merupakan mitra yang sangat penting bagi pelaksanaan dan kelancaran pembangunan nasional. Pesantren juga menjadi tumpuan harapan akhir, manakala program pemerintah dirasa kurang atau tidak berhasil. Pemerintah bukan hanya berkepentingan dengan eksistensi pesantren bahkan merasa bertanggung jawab terhadap kontinuitas pesantren. Upaya pemerintah untuk merealisasikan perhatiannya terhadap pesantren, diantaranya dilaksanakan dengan berbagai bentuk bantuan, baik yang berupa bantuan finansial, manajerial, intelekual, informasi global, maupun komunikasi nasional atau internasional
Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah Orde Baru menitikberatkan kebijakannya pada pembangunan, khususnya di bidang ekonomi. Berkaitan dengan kebijakan tersebut pemerintah menaruh harapan yang cukup besar terhadap pesantren untuk menjadi salah satu agen perubahan dan pembangunan masyarakat. Bahkan pemerintah mengakui, bahwa pesantren merupakan sebuah sistem pendidikan Islam yang sangat baik (Ainurrofiq, 2002).
Pada masa sebelumnya, pesantren merupakan lembaga untuk mentransfer ilmu-ilmu Islam, memelihara tradisi Islam, dan mereproduksi ulama. Sejalan dengan kebijakan pemerintah Orde Baru, maka fungsi pesantren diperluas, yaitu menjadi salah satu pusat pembangunan masyarakat. Dengan posisi tersebut, pesantren diharapkan mampu menjadi alternatif pembangunan yang berpusat pada masyarakat itu sendiri (people- centered development) dan sekaligus sebagai pusat pengembangan pembangunan yang berorientasi nilai (value-oriented development) (Azra, 1999).
Berkenaan dengan harapan tersebut di atas, maka perlu dilakukan refungsionalisasi. Maksudnya, di samping pesantren mempunyai fungsi-fungsi tradisional seperti tersebut di atas juga menjadi pusat penyuluhan kesehatan, pusat pengembangan teknologi tepat guna bagi masyarakat pedesaaan, pusat usaha-usaha penyelamatan dan pelestarian lingkungan hidup, dan
lebih penting lagi menjadi pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitarnya.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kondisi pesantren pada masa pemerintahan Orde Baru telah mengalami pergeseran dan perkembangan yang cukup signifikan (Oepen, 1988) (Ziemek, 1986), yaitu: a. Mulai akrab dengan metodologi ilmiah.
b. Semakin berorientasi pada pendidikan dan fungsional, artinya terbuka atas perkembangan di luar dirinya. c. Diversifikasi program dan kegiatan semakin terbuka, ketergantungannya pun tidak absolut pada kyai, sekaligus dapat membekali para santri dengan berbagai pengetahuan di luar mata pelajaran agama maupun ketrampilan yang diperlukan di lapangan kerja.
d. Dapat berfungsi sebagai pusat pengembangan masyarakat.
Jika melihat pergeseran di atas, maka dapat dikatakan bahwa pergeseran tersebut terjadi dalam dua aspek, yaitu aspek fungsional dan aspek sistem manajemen. Pergeseran ini merupakan kelanjutan dari pembaharuan yang terjadi di dunia pesantren yang telah berlangsung sebelumnya. Bila pada masa Orde Baru terdapat dua aspek pergeseran, maka pada masa sebelumnya juga telah terjadi pergeseran pada dua aspek yang lain, yaitu aspek materi kurikulum dan aspek metodologi pendidikan dan pengajarannya (Steenbrink, 1994).

## D. PEMIKIRAN ABDURRAHMAN WAHID TENTANG PENDIDIKAN ISLAM DI PONDOK PESANTREN
1. Sistem pendidikan Islam di pondok pesantren Sistem pendidikan di pesantren menurut Abdurrahman Wahid mirip sistem pendidikan militer (candet) atau biara dalam hal pengalaman yang sepenuhnya total. Disini para santri layaknya prajurit, semuanya bercita-cita menjadi jenderal, akan tetapi hanya beberapa orang saja nantinya yang bisa sampai tingkat jenderal. Begitu juga santri, semuanya juga bercita-cita menjadi kyai, akan tetapi yang menjadi kyai di kemudian hari hanya beberapa orang saja. Disinilah pendidikan pesantren agak bersifat elitis (Wahid, 1999). Padahal kalau dilacak akar historisnya, pendidikan pesantren menurut Abdurrahman Wahid bersifat populis, karena
mereka yang berasal dari kraton atau bangsawan telah ditampung dalam lembaga pendidikan kraton, sedangkan lembaga pendidikan pesantren menampung semua golongan, sehingga dulunya pesantren tidak hanya mengajarkan pendidikan agama, akan tetapi juga mengajarkan pendidikan umum (Wahid, 1999).
Walhasil, didikan pesantren pada zaman dulu telah memasuki semua aspek kehidupan di negeri ini, pesantren tidak hanya menghasilkan ahli agama, akan tetapi banyak pemikir, politikus dan usahawan yang berasal dari pesantren. Hal ini dibuktikan bahwa pesantren pada masa dulunya lebih menampakan watak perkotaan dari pada perdesaan, karena dia tumbuh dan berkembang di daerah pesisir utara Jawa yang merupakan pusat perdagangan pada zaman kerajaan Islam.
Akibat konfrontasi dan politik ekonomi penjajah Belanda maka pesantren lebih banyak berpusat di desa- desa. Hal ini dilakukan sebagai bentuk perlawanan terhadap politik Hindia Belanda. Pesantren telah menjadi simbol perlawanan terhadap pola kehidupan yang dianggap rawan, dan dengan demikian,  berdirinya pesantren itu sendiri juga menjadi salah satu bagian dari transformasi kultural yang berjalan dalam jangka waktu yang sangat panjang (Wahid, tt).
Sistem pendidikan yang ada di pesantren memiliki watak mandiri,  baik secara struktur maupun pandangan hidup yang di timbulkannya. Sistem pendidikan yang bersifat lentur dan bisa menerima semua orang tanpa memandang ras, golongan dan strata sosial memungkinkan pesantren membentuk tata nilainya sendiri yang berbeda dengan masyarakat sekitar.
Dengan pola kehidupannya yang unik, pesantren mampu bertahan selama berabad-abad, sehingga bisa memainkan peranan dominan dalam pembentukan tata nilai yang hidup ditengah masyarakat. Dengan semakin menglobalnya tatanan dunia sekarang ini, memaksa pesantren untuk berpikir ulang dan terus berbenah diri agar tetap eksis dan tidak kalah dengan lembaga-lembaga pendidikan lainnya.
2. Kurikulum pendidikan Islam di pesantren
Menurut Abdurrahman Wahid, kurikulum di pesantren selama ini memperlihatkan sebuah pola yang tetap. Pola itu dapat diringkas kedalam pokok-pokok
berikut:
a. Kurikulum itu ditunjukan untuk "mencetak" ulama dikemudian hari.
b. Struktur dasar kurikulum itu adalah pengajaran pengetahuan agama dalam segenap tingkatannya, dan pemberian pendidikan dalam bentuk bimbingan kepada santri secara pribadi oleh kyai/ gurunya.
c. Secara keseluruhan kurikulum yang ada berwatak lentur/fleksibel, dalam artian, setiap santri berkesempatan menyusun kurikulumnya sendiri sepenuhnya atau sebagian sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya, bahkan pada pesantren yang memiliki Menurut Abdurrahman Wahid, dari berbagai perkembangan itu ada beberapa jenis kurikulum utama yang perlu ditinjau : (Wahid, tt)
a. Kurikulum pengajian non-sekolah, dimana santri belajar pada beberapa orang kyai/guru dalam sehari semalam. Kurikulum ini dibuat sendiri oleh santri dan bersifat fleksibel. Sistem ini disebut sistem lingkaran atau halaqoh yang memberikan kebebasan sepenuhnya kepada santri untuk membuat kurikulumnya sendiri dengan jalan menentukan sendiri pengajian mana yang akan diikutinya.
b. Kurikulum sekolah tradisional (madrasah salafiyah), dimana pelajaran telah diberikan dikelas berdasarkan kurikulum tetap, namun berdasarkan urut-urutan teks kuno.
c. Pondok modern, dimana kurikulumnya telah bersifat kalsikal dan masing-masing kelompok mata pelajaran agama dan non-agama telah menjadi bagian yang integral dari sebuah sistem yang telah bulat dan berimbang. Kaitannya dengan tinjaun kurikulum ini, menurut Abdurrahman Wahid, ada lima hal yang harus dicoba dan ditelaah untuk pengembangan pesantren yaitu : (Wahid, tt)
a. Madrasah negeri, dimana pendidikan non-agama mengikuti pola kurikulum sekolah non-agama, hal ini memungkinkan karena dengan adanya SKB tiga menteri, kesempatan untuk melanjutkan ke sekolah non-agama jadi terbuka.
b. Program ketrampilan di pesantren. Program ini bisa dilaksanakan sebagai kegiatan kurikuler maupun non-kurikuler, hal ini dimaksudkan untuk membekali ketrampilan yang diperlukan untuk hidup diatas kaki
sendiri setelah keluar dari kehidupan pesantren. c. Program penyuluhan dan bimbingan. Program ini ditujukan kepada santri sebagai penyuluh dan pembimbing pengembangan beberapa jenis profesi di masyarakat.
d. Program sekolah-sekolah non-agama. Yaitu dengan mendirikan sekolah-sekolah non-agama dalam lingkungan pesantren tradisional. Sedangkan pelajaran agama dapat diberikan diluar sekolah yaitu dalam lingkungan pesantren.
e. Program pengembangan masyarakat oleh pesantren. Program ini bermaksud menciptakan tenaga-tenaga pengembangan masyarakat dari pesantren, yang bertugas membantu warga desa untuk mengenal dan memanfaatkan potensi yang mereka miliki untuk memperbaiki kehidupan merek.
Dari uraian diatas menurut Abdurrahman Wahid, ada beberapa hal yang harus diingat di dalam merencanakan sebuah kurikulum bagi pesantren agar memenuhi tuntutan dan kebutuhan angkatan kerja dalam hidup modern ini, pertama harus diingat bahwa terdapat kesulitan untuk membuat pesantren menerima kurikulum yang bertentangan dengan tujuan penyebaran agama dan fungsi transformasi kutural yang dimiliki pesantren, kedua penguasaan pengetahuan agama harus diberi porsi lebih besar dari pengetahuan apa saja, ketiga harus menggunakan pendekatan multi-disipliner di dalam mengembangkan kurikulum.
Di dalam mereformasi pendidikan di pesantren menurut Abdurrahman Wahid ada dua hal mendasar yang dapat di konstruksi kembali dalam pendidikan pesantren sekarang, pertama, melakukan reorientasi kepemimpinan pesantren yang lebih terbuka dan berwawasan luas, kedua, merombak kurikulum pesantren yaitu dengan memasukan materi pelajaran non-agama atau pengetahuan umum kepada santri (Ismail, 1999). Untuk merombak kurikulum di pesantren berdasarkan realitas di atas sangat sulit karena sistem pendidikan di pondok pesantren belum memiliki kesamaan dasar di luar penggunaan buku-buku wajib (kutubul muqorroroh) yang hampir bersamaan atau diluar materi pelajaran yang berdekatan. Hal ini disebabkan ada pesantren dengan sistem pendidikan berupa pengajian tanpa sekolah / madrasah, ada pesantren yang hanya menggunakan
sistem pendidikan madrasah secara klasikal, dan ada pula pesantren yang menggabungkan antara sistem pengajian dan sistem madrasah secara non-klasikal sehingga penyatuan kurikulum secara baku sangat sulit. Akan tetapi, untuk menyediakan tingkatan standar ilmiah minimal bagi pondok pesantren terutama dalam bidang agama menurut Abdurrahman Wahid kurikulum pondok pesantren harus mewakili semua unsur ilmu agama secara minimal didalamnya pengetahuan dasar yang cukup tentang hukum-hukum syara', pengetahuan alat-alat bahasa arab yang memungkinkan alumni melanjutkan pelajaran dengan kekuatan sendiri, penguasaan dasar-dasar skolastisisme seperti mantiq dan balaghah (logika dan retorika).
Beberapa   ketentuan   yang   harus   dijadikan batasan   didalam penyusunan kurikulum adalah sebagai berikut : (Wahid, tth)
a. Menghindarkan pengulangan ('adamuttikrar) sepanjang tidak dimaksudkan untuk pendalaman (ta'ammuq) dan penjenjangan (Tadamij).
b. Pemberian tekanan pada latihan-latihan (Tamrinat) karenanya buku yang dipakai diusahakan seringkas mungkin dalam ilmu-ilmu alat.
c. Tidak dapat dihindari adanya lompatan-lompatan yang tidak berurutan    dalam    penetapan    buku- buku    wajib    (kutubul muqorroroh) d.  Kurikulum tidak terlalu ditekankan pada buku-buku wajib tentang keutamaan akhlak (Fadhailul a'mal).
Dengan melihat ketentuan-ketentuan diatas dapat dirumuskan hal-hal sebagai berikut:
a. Pemberian waktu terbanyak dilakukan kepada unsur nahwu shorof dan fiqih, karena kedua unsur ini masih memerlukan ulangan (tikrar), setidak-tidaknya untuk separuh dari masa berlakunya kurikulum.
b. Mata pelajaran lainnya hanya diberlakukan selama setahun tanpa diulang pada tahun-tahun berikutnya. c. Kalau diperlukan pada tahun-tahun terakhir dapat diberikan buku-buku   utama    (Kutubul   Muthowalah) seperti   Shahih Bukhori untuk hadits dan Ihya untuk tashawuf.
Dengan melihat ketentuan diatas kurikulum dalam enam tahun bisa dirumuskan sebagai berikut:
a. Tahun pertama : nahwu, fiqh, sharaf, tauhid. b. Tahun kedua     : nahwu, fiqh, sharaf, tauhid
c. Tahun ketiga     : nahwu, fiqh, sharaf, tauhid d. Tahun keempat : fiqh, balaghoh, tafsir e. Tahun kelima    : mantiq, ushul fiqh dan hadits f. Tahun keenam  : hadits dan tasawuf
3. Tujuan pendidikan Islam di pesantren
Menurut Abdurrahman Wahid, tujuan pendidikan di pesantren selama ini hanya dirumuskan sebagai wadah pendidikan keagamaan yang bertugas mencetak para ulama atau ahli agama. Perumusan semacam ini mengakibatkan semakin luasnya anggapan, bahwa hanya sekolah agama/madrasah yang dapat didirikan dilingkungan pesantren, bahkan sekolah agama yang tidak bersifat madrasah, seperti PGA hampir-hampir tidak memperoleh tempat di pesantren masa lampau. Tekanan yang telampau besar (overstress) pada ilmu-ilmu keagamaan pada akhirnya, hanya menciptakan semacam penghalang mental yang sangat besar dikalangan pesantren untuk menerima sekolah umum dalam lingkungannya sendiri.
Menurut Abdurrahman Wahid, ada dua alasan mengapa masih ada pesantren yang menolak model sekolah umum, hal ini disebabkan karena; a). tidak sesuainya sekolah umum dengan tujuan keagamaan yang dimiliki pesantren, b). ketidakmampuan pesantren untuk mengelola sekolah umum (Wahid, tth).
Tujuan pendidikan pesantren menurut Abdurrahman Wahid dapat menghasilkan lulusan yang akan memiliki kepribadian yang utuh dan bulat, yang menggabungkan dalam dirinya unsur-unsur keimanan yang kuat dan penguasaan atas pengetahuan secara berimbang, untuk itu pesantren harus mengarankan kehidupan bagi umatnya kepada tujuan menciptakan seperingkat sikap hidup seperti dibawah ini dikalangan pemeluknya: (Wahid, tth)
a. Memiliki rasa kasih kepada sesama mahkluk dalam arti yang luas dan dinamis.
b. Berpegang kepada nilai-nilai menetap yang mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk. c. Mampu mengatur kehidupan sendiri.
d. Menyadari kemampuan serba terbatas dari manusia sebagi mahkluk, bila dihadapkan dengan keagungan kekuasaan penciptaan-Nya.
Dimasa lampau, menurut Abdurrahman
Wahid pendidikan di pesantren ditujukan kepada penciptaan pengertian merata tentang ilmu-ilmu pengetahuan agama (theo centris) akan tetapi, tujuan itu sekarang telah berubah menjadi pendalaman ilmu- ilmu pengetahuan agama untuk dijadikan landasan menempuh karier tertentu, umumnya sebagai tenaga pengajar agama.
Dengan demikian maka watak pendidikan pesantren lalu berubah menjadi pencapaian prestasi skolastik tertentu (antrophocentris), bukannya universalisasi pandangan hidup yang dilandasi oleh sesuatu nilai tertentu.
Orientasi pendidikan di pesantren lebih diarahkan kepada kehidupan alam akherat (ukhrowi) sehingga lebih bersifat fatalistic terhadap arus perubahan yang ada diluar, hal ini berakibat para alumnus pesantren kurang tanggap didalam menangkap peluang dan mensikapi perubahan yang tejadi diluar. Bagi Abdurrahman Wahid, tujuan pendidikan di lembaga pesantren harus dikembalikan kepada wataknya yang asli dimana pesantren secara historis adalah sebuah lembaga pendidikan yang menampung semua lapisan masyarakat yang tidak di tampung oleh lembaga pendidikan kraton, karena itu dulunya pesantren sebagai lembaga pendidikan adalah sebuah lembaga pendidikan umum yang didalamnya tidak hanya diajarkan agama (Wahid, 1976).
Dari uraian diatas jelas bahwa Abdurrahman Wahid ingin membawa pesantren kepada watak aslinya, baik secara historis maupun secara kulutral, hal ini nampak pada pandangannya yang universal dari tujuan pendidikan di pesantren. Bagi Abdurrahman Wahid, pesantren bukan hanya bertujuan untuk mencetak ahli- ahli agama saja, akan tetapi lebih dari itu agar lulusan pesantren benar-benar menjadi manusia yang mempunyai kepribadian yang kuat, bulat dan utuh, tentang keimanan dan menguasai ilmu pengetahuan (antropho- theo centris). Hal ini sesuai dengan watak pesantren aslinya, karena pesantren pada waktu dulu, tidak hanya menghasilkan orang yang ahli dalam ilmu agama akan tetapi banyak para pemikir, politikus, dan usahawan yang sukses berasal dari pendidikan pesantren. Dengan cara ini diharapkan pesantren akan tetap eksis dan mampu bersaing dengan lembaga-lembaga pendidikan lainnya di
zaman modern ini. Hal ini hanya bisa dicapai apabila dikotomi keilmuan yang ada di pesantren dihilangkan karena hakikat keilmuan adalah sama, yaitu bersumber dari ilmu Tuhan.
4. Materi pendidikan Islam di pesantren Abdurrahman Wahid setuju apabila materi non-agama di terima dan dilaksanakan oleh pesantren, karena masa depan umat sangat menuntut dimilikinya landasan berupa rohani yang kuat, juga atas penguasaan pengetahuan dan teknologi. Dengan menerima materi non-agama diharapkan dikotomi keilmuan akan semakin berkurang bahkan diharapkan bisa dihilangkan.
Akan tetapi, ada beberapa kelemahan didalam mengembangkan materi non-agama di pesantren diantaranya; pertama, sifat upaya itu sendiri yang lebih banyak ditekankan pada pengembangan intelektualisme- verbalistik yang penuh teori muluk-muluk, tetapi tak mampu memecahkan persoalan-persoalan praktis yang terjadi didepan mata, kedua, penanganan kurikulum dan komponen-komponennya secara sepotong-sepotong, tidak menggunakan pendekatan menyeluruh yang bersifat multi-disipliner (yang terbukti antara lain dalam pemisahan antara pengetahuan-pengetahuan sosial- ekonomi, sosial-budaya dan pengetahuan, ketiga, belum tercapainya kesatuan (integrasi) yang utuh dan bulat antara komponen-komponen agama dan non-agama (Wahid, tth).
Materi pendidikan di pesantren juga merupakan gabungan antara materi non-agama dan agama. Untuk materi non-agama bisa mengikuti model SMP atau SMU, sementara untuk pengetahuan agama prasarana utama dan model kurikulum yang dilakukan haruslah berupa terwakilinya semua unsur ilmu agama secara minimal di dalamnya. Pengetahuan dasar yang cukup tentang hukum-hukum syara', pengetahuan alat-alat bahasa arab yang memungkinkan alumni melanjutkan pelajaran dengan kekuatan sendiri, penguasaan dasar- dasar skolatisisme seperti mantiq dan balagoh (logika dan retorika) (Wahid, tth).
Dari uraian diatas jelas bahwa pesantren dituntut untuk terus mengadakan  dinamisasi (Wahid, tth) dengan  mengurangi  atau   menghilangkan materi yang dirasa tidak perlu sebaliknya harus meningkatkan materi pelajaran yang bisa menumbuhkan dan
meningkatkan intelektual para santri. Kosekwesi keadaan ini adalah menuntut adanya improvisasi dari semua pihak yang terlibat didalam proses pendidikan di pesantren, terutama para pengasuh, selain itu mutu dan kwalitas para pengajar juga dituntut untuk terus ditingkatkan, karena materi di pesantren nantinya tidak hanya dihadapkan pada lingkunganya sendiri, lebih dari itu akan berhadapan dengan dunia realita diluar yang cukup kompleks, dimana hal ini menuntut orang-orang yang tidak hanya melek huruf lebih dari itu juga harus melek realita.
Akibat keadaan diatas pihak pesantren dituntut untuk bisa merumuskan kembali materi pelajaran yang telah ada. Hal ini memungkinkan dihilangkannya beberapa kitab yang sementara ini telah masuk dalam kutubul muqorroroh begitu juga memungkinkan untuk menambah atau memasukan kitab baru yang belum disepakati.
5. Metode pendidikan di pesantren
Metode pendidikan di pesantren yang selama ini masih diterapkan dalam pandangan Abdurrahman Wahid adalah berbentuk kuliah terbuka, dimana kyai membaca, menterjemahkan dan kemudian menerangkan persoalan-persoalan yang disebutkan dalam teks yang sedang dipelajari. Pembacaan ulang bisa dilakukan dihadapan kyai atau di kamar santri masing-masing antar sesama teman setingkat dalam pengajiannya. Pembacaan ulang ini mempunyai istilah bermacam-macam antara lain: musyawarah, takrar, mudarasah, jamiyah.
Model pengajaran di pondok pesantren bersifat aplikatif dalam arti harus diterjemahkan dalam perbuatan dan amalan sehari-hari karena pendidikan di pesantren bersifat integral holistik. Dalam pandangan Abdurrahman Wahid pemberian pengajian oleh kyai kepada santrinya sama artinya dengan sebuah proses pembentukan tata nilai yang lengkap dengan cara penilaian dan orientasinya (Wahid, tth).
Cara pengajaran atau methode yang digunakan dalam pendidikan di pesantren tidak bisa dilepaskan dari pengajaran yang telah dimiliki pesantren khususnya dalam pemberian materi pengetahuan agama, sehingga mothode yang datang belakangan hanya bersifat melengkapi atau sebagai penunjang dari methode yang selama ini telah dimiliki pesantren seperti methode
bandongan dan sorogan (Wahid, tth).
Hal ini diperkuat oleh pernyataanya yang datang kemudian, bahwa pembaharuan pendidikan Islam dan modernisasi pendidikan Islam harus menghormati keragaman model pengajaran yang telah dimilikinya, walaupun tugas utama pendidikan Islam adalah menyampaikan ajaran-ajaran formal agama Islam akan tetapi cara penyampaiannya kepada siswa didik harus dikembangkan agar peserta didik mampu memahami dan mempertahankan "kebenaran".
6. Evaluasi pendidikan di pesantren
Abdurrahman Wahid tidak menjelaskan secara rinci bagaimana seharusnya evaluasi pendidikan di pondok pesantren dilakukan. Akan tetapi dengan melihat pemikirannya bahwa ia setuju dengan sistem campuran sekolah umum dengan agama, maka bisa dilihat bahwa evaluasi yang diharapkannya juga tidak jauh berbeda, yaitu perpaduan antara evaluasi yang selama ini telah dimiliki pesantren dengan evaluasi yang selama ini dilakukan oleh lembaga pendidikan umum.
Evaluasi yang bisa dijalankan adalah sebagaimana biasanya, menyerahkan kepada masing-masing santri untuk mengevaluasi dirinya masing-masing tentang kemampuannya dalam penguasaan suatu bidang ilmu, apakah santri tersebut telah merasa mampu menguasai ilmu itu dan melanjutkan kepada cabang ilmu yang lainnya. Hal ini bisa dilakukan setelah santri mengikuti model evaluasi yang biasa dilakukan oleh lembaga pendidikan pada umumnya yaitu, tes formatif dan tes sumatif sehingga fleksibilitas di dalam menentukan kurikulumnya sendiri sebagaimana yang sudah berjalan di pesantren tetap terjaga.
7. Lingkungan pendidikan di pesantren
Menurut Abdurrahman Wahid lingkungan pendidikan di pesantren memiliki keunikan sendiri (sub- kultur) dibandingkan dengan lingkungan sekitarnya. Kriteria sebagai sub-kultur meliputi aspek-aspek sebagi berikut : eksistensi pesantren sebagai sebuah lembaga kehidupan yang menyimpang dari pola kehidupan umum. Terdapatnya sejumlah penunjang yang menjadi tulang punggung kehidupan pesantren, berlangsungnya proses pembentukan tata nilai yang tersendiri dalam pesantren lengkap dengan simbol-simbolnya, adanya daya tarik keluar sehingga memungkinkan masyarakat
sekitar menganggap pesantren sebagai alternatif ideal bagi sikap hidup yang ada di masyarakat itu sendiri dan berkembangnya suatu proses pengaruh mempengaruhi dengan masyarakat di luarnya yang akan berkulminasi pada pembentukan nilai-nilai baru yang secara universal bisa diterima kedua belah pihak (Wahid, tth).
Bagi Abdurrahman Wahid, lingkungan pendidikan di pesantren sangat berpengaruh sekali terhadap keunikan pendidikan di pesantren, lingkungan pendidikan ini sepenuhnya total sehingga mirip akademi militer atau biara dalam hal pengalaman dan kemungkinanya untuk disebut sebuah totalitas dan inilah yang membedakan dengan lingkungan pendidikan parsial (Wahid, 1988). Lingkungan pendidikan ini pada dasamya bisa dibedakan menjadi dua macam yaitu :
a. Lingkungan fisik (lahiriah)
Secara lahiriah pesantren terdiri dari sebuah komplek dengan berbagai : 1). Bangunan,  rumah pengasuh atau kyai, 2); Kyai dengan para pembantunya merupakan hirarki kekuasaan satu-satunya yang secara eksplisit diakui dalam lingkungan pesantren. Kyai mempunyai kedudukan ganda yaitu sebagai pemilik dan pengasuh. Kekuasaan kyai atas santrinya begitu besar sehingga santri untuk seumur hidupnya akan senantiasa merasa terikat dengan kyainya minimal sebagai sumber inspirasi dan sebagai penunjang moral dalam kehidupan pribadinya (Wahid, 1988). Sedangkan kedudukan ustadz mempunyai dua fungsi pokok yaitu sebagai latihan penumbuhan kemampuan untuk menjadi kyai dikemudian hari dan sebagai pembantu kyai dalam mendidik para santri. Untuk beberapa pesantren fungsi yang kedua ini telah digantikan dengan cara mengirimkan santri senior untuk memimpin suatu madrasah atau pesantren di desa-desa terpencil (Wahid, 1988); 3) Santri, adalah siswa yang tinggal di pesantren guna menyerahkan diri. Ini merupakan persyaratan mutlak untuk memungkinkan dirinya menjadi anak didik kyai, dalam arti sepenuhnya; 4) Literaratur universal yang dipelihara dan diwariskan dari generasi ke generasi.
b. Lingkungan non-fisik
Hubungan antara kyai dengan santri lebih berdasar pada sistem kepercayaan daripada hubungan patron-client pada masyarakat umumnya. Santri menerima kepemimpinan kyai karena kepercayaan
mereka pada konsep barokah yang didasarkan pada doktrin emanasi kaum sufi (Wahid, 1988). Kyai biasanya mewakilkan kepemimpinanya kepada santri senior yang biasa disebut "lurah pondok", dapat juga digantikan oleh "pengurus pondok" akan tetapi itu semua masih dibawah kekuasaan mutlak sang kyai. Jadi se-demokratis apapun pesantren kekuasaan mutlak tetap di pegang oleh kyai sebagai pengasuh.
Hubungan warga pesantren dengan masyarakat menurut Abdurrahman Wahid harus merupakan hubungan yang menembus segala bentuk hambatan dan perbedaan. Hubungan ini memiliki jalur timbal balik yang memiliki dua tugas: (a) mengatur bimbingan spiritual dari pihak pesantren kepada masyarakat dalam soal-soal perdata agama dan soal-soal ibadat ritual, (b) sebagai sumber inspirasi bagi sikap hidup yang diinginkan dapat tumbuh dalam diri anak-anak warga masyarakat (Wahid, tth).
8. Latar Belakang Pemikiran Abdurrahman Wahid Tentang Pendidikan Islam Di Pondok Pesantren
Berdasarkan uraian diatas kita bisa menganalisis latar belakang mengapa Abdurrahman Wahid melontarkan gagasan seperti yang tertera diatas diantaranya adalah :
a. Pribadi Abdurrahman Wahid, dimana sebagai pribadi Abdurahman Wahid memiliki model dan corak pemikirannya sendiri yang berbeda dengan tokoh. Beliau melewati tiga model lapisan budaya yaitu, pesantren, timur tengah dan barat.
b. Politik   pemerintahan   orde   baru   khususnya dalam   bidang pendidikan. Perpolitikan orde baru ditandai dengan sentralistik otoriter dengan slogan "demi pembangunan" (Wahid, tth).
c. Kenyataan yang ada pada sebagian besar pesantren, dimana sebagian besar pesantren kurang mampu merespon arus perubahan zaman yang begitu cepat terjadi, bahkan para alumni pesantren kurang mampu bersaing dengan para alumni pendidikan umum. d. Adanya kecenderungan beberapa pesantren membelokan fungsi dari akar historisitasnya, sehingga pesantren dianggap hanya pantas mengurusi masalah agama saja sedangkan masalah kehidupan yang lain sudah ada yang mengurusi. Hal ini berakibat adanya
dikotomi keilmuan dalam masayarakat Islam dan penyempitan gerak lulusan pesantren dan yang lebih parah penyempitan arti pendidikan Islam dimana pendidikan Islam hanya dianggap pendidikan agama saja sedangkan selainnya dianggap sekuler (bukan Islam) (Wahid, 1999).
e. Adanya kecenderungan pemimpin pesantren utama untuk kembali ke pola-pola lama (salaf) setelah mereka mempraktekan pengembangan dengan memasukan pelajaran non-agama kedalam kurikulum pesantren, karena yang terjadi adalah pembahuran (akulturasi) yang tidak jelas. Menjadi agamawan yang berpengetahuan agama mendalam tidak menjadi ilmiawan non- agama yang tinggi kualitasnya juga tidak. Akan tetapi pengetahuan non-agama adalah kebutuhan nyata yang harus dihadapi para lulusan pesantren dimasa depan, dimana landasan rohani yang kuat juga ditentukan oleh penguasaan atas pengetahuan dan teknologi (Wahid, tth).
Dari uraian diatas bisa di analisis apakah pemikiran Abdurrahman Wahid masih relevan untuk memecahkan persoalan pendidikan Islam dewasa ini, karena itu penulis akan memaparkan sebagian persoalan yang dihadapi oleh pendidikan Islam dewasa ini terlebih dahulu, diantaranya adalah sebagai berikut:
1) Pemerintah masih menganut sistem yang menempatkan pengakuan formal akademik yang distandarisasikan sebagai syarat yang sah untuk mengisi lowongan pekerjaan, bukan atas dasar kemampuan/ketrampilan dan pendidikan Islam pun terkena getahnya, sehingga tujuan pendidikan yang utama untuk memanusiakan manusia agar benar-benar menjadi manusia yang merdeka dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, terkadang dikalahkan oleh selembar ijazah. Sistem ini sebenarnya warisan penjajah Belanda akan tetapi sampai sekarang belum dirubah. Akibat yang paling fatal dari sistem ini adalah menurunnya tingkat intelektualis dan pengabdian selain kepada Allah SWT. serta banyaknya jalan pintas yang ditempuh oleh manusia dalam rangka mencapai maksud dan tujuan tertentu (Usa, 1991). 2) Adanya dikotomi dalam pendidikan Islam, dimana banyak orang-orang Islam beranggapan bahwa itu pendidikan Barat (sekuler) dan tidak Islami di hadapkan dengan pendidikan Islam. Hal ini sebagai akibat dari
anggapan yang dikotomik terhadap keilmuan, padahal dalam Islam tidak ada ilmu yang dikotomik karena semua ilmu pada dasarnya sama yaitu bersumber dari sumber yang sama yaitu ilmu Allah (Usa, 1999).
3) Diakui atau tidak pendidikan Islam di dalam menjalankan fungsinya sebagai pembangun aspek moral kurang berhasil padahal hakikat pendidikan Islam adalah transfer of value, terbukti masih banyaknya orang yang mengaku beragama Islam bahkan termasuk aktivis gerakan Islam tetapi masih melakukan hal-hal yang amoral (mencuri, korupsi, kolusi dsb.) sehingga pendidikan Islam hanya terkesan formalitas saja tanpa menjiwai dan mengilhami prilaku para pemeluknya. 4) Out put pendidikan Islam juga tidak jelas, karena banyak alumnus lembaga pendidikan Islam yang tidak siap memasuki tantangan duniawi, hal ini terbukti banyaknya para alumni lembaga pendidikan Islam yang mengemis pekerjaan kepada orang lain.
5) Pendidikan Islam terkesan pendidikan agama saja (ibadah, akhlaq, muamalah) sehingga lapangan selain itu kurang digarap, bahkan dianggap tidak Islami, padahal pendidikan agama merupakan bagian saja dari pendidikan Islam. Hal ini berakibat pendidikan Islam mengalami stagnasi dalam beberapa segi, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknolgi. Akibat yang lebih parah adalah terciptanya manusia-manusia yang berpengetahuan agama tapi tidak beragama.
6) Pendidikan   Islam   mengalami   degradasi fungsional   dimana pendidikan Islam sekarang lebih berorientasi materialistis. Hal ini berakibat bagi pendidik Islam kurang mempunyai gairah atau tidak mau mengajar lagi kalau honornya sedikit (Karim, 1991).

## E. KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan di atas maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: a. Pendidikan Islam yang ideal diterapkan di Pondok pesantren adalah pendidikan Islam yang modern tapi tidak meninggalkan identitasnya, dimana pesantren tidak hanya sekedar mengajarkan ilmu agama akan tetapi juga mengajarkan ilmu non-agama.
b. Selain itu pendidikan Islam di pesantren juga harus tetap mempertahankan hal-hal sebagi berikut: pembentukan prilaku yang membekas dalam jiwa santri,
pertemuan-pertemuan diantara para pengasuh pesantren, baik formal (seperti pembahasan masalah-masalah agama) maupun non-formal (seperti silaturrahmi), Rasa saling menghormati wewenang masing-masing pengasuh, kebiasaan merendahkan diri di hadapan orang tua, dan rasa percaya diri, sebagai pembimbing spiritual dan sumber inspirasi bagi masyarakat, sebagai penyaring terhadap unsur-unsur kebudayaan yang datang dari luar santri, dan berwatak mandiri.
c. Selain itu pesantren juga harus melakukan hal- hal sebagai berikut: mengurangi karisma kepemimpinan kyai, menekankan pentingnya kesadaran jiwa dan pendalaman rasa di dalam pembentukan tata nilainya, tidak menutup diri terhadap dunia luar sehingga proses pertukaran pemikiran tetap berjalan. Pesantren juga harus membuat perencanaan yang matang tentang keadaan yang akan datang, proses belajar mengajar juga harus direncanakan sccara matang sehingga target yang telah ditetapkan oleh santri dan lembaga tercapai tepat pada waktunya. Pesantren juga harus membuat kurikulum pendidikannya secara jelas sehingga memudahkan dalam evaluasi pendidikan dan pesantren juga harus lebih raemperhatikan hal-hal yang benar-benar diperlukan bagi proses pendidikan dan meninggalkan hal-hal yang tidak diperlukan.
d.  Pemikiran Abdurrahman Wahid selagi untuk mengatasi masalah kebijakan pemerintah yang menempatkan pengakuan formal, dikotomi keilmuan Islam, degradasi fungsional masih cukup relevan, paling tidak bisa meminimalisir persoalan yang ada

## DAFTAR PUSTAKA
Ainurrofiq, 2002, Pemikiran Pendidikan Zakiah Daradjat dan Kiprahnya dalam Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia pada masa ORBA ( th 1966-1998), sebuah Pendekatan Psikologis, Jakarta: Disertasi LAIN Syarif Hidayatullah Akhmadi, R. Masrur, 2001, Pemikiran Abdurrahman Wahid Tentang Hubungan Antar Umat Beragama, Yogyakarta: Skripsi Fak. Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Al-Toumy Al-Syaibany, Omar Mohammad, 1979, Falsafah Pendidikan Islam, Terjemah Hasan Langgulung, Jakarta: Bulan Bintang
An Nahlawi, Abdurrahman, 1989, Prinsip-Prinsip Dan Methode Pendidikan Islam Dalam Keluarga, Sekolah Dan Masyarakat, Bandung: CV. Diponegoro Ancok,   Djamaluddin, 1995, Nuansa Psikologi Pembangunan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, el-Quusy, Abdul Aziz, 1974, Pokok-pokok Kesehatan Jiwa / Mental, terj. Zakiah Daradjat, Jakarta:
Bulan Bintang
Arifin, HM., 1994, Ilmu Pendidikan Islam,suatu tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan
Interdisipliner, Jakarta: Bumi Aksara
, 1995, Kapita Selekta Pendidikan, Jakarta: Bumi Aksara
Ashraf, Ali, 1984, Horison Baru Pendidikan Islam, Jakarta: Pustaka Firdaus
Azra, Azyumardi, 1994, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad ke XE dan ke XVHI, Melacak Akar-Akar pembaharuan Pemikiran Islam di Indonesia, Bandung: Mizan
, 1999, Esei-esei Intelektual  Muslim  &
Pendidikan Islam, Jakarta: Logos: Wacana Ilmu , 1999, Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru, Jakarta: Logos Wacana Ilmu
, 1999, Renaisans Islam Asia Tenggara,
(Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999)
Bawani, Ahmad, 1993, Tradisionalisme Dalam Pendidikan Islam, Surabaya:Al Ikhlas Bruinessen, Martin van, 1994, NU, Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, Pencarian Wacana, Yogyakarta: LKIS Budiman, M.Nasir, 2001, Pendidikan Dalam Perspektif Al Qur'an, Jakarta: Madani Press Chirzin, M. Chabib, 1983, Agama, Emu dan Pesantren dalam Pesantren dan Pembaharuan, M. Dawam Rahardja (ed.), Jakarta: LP3ES
Daradjat, Zakiah, 1996, Rmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bina Akasara dan Depag Depag, 1998, Sejarah Perkembangan Madrasah, Jakarta: Dirjenbinbaga Dhofier, Zamaksyari, 1985, Tradisi Pesantren, Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai, Jakarta: LP3ES Fahmi,   Mushthafa, 1977, Kesehatan Mental dalam Keluarga, Sekolah, dan Masyarakat, Terj. Zakiah
Daradjat, Jakarta: Bulan Bintang Falakh (ed.), Fajrul, 1997, Membangun Budaya Kerakyatan, Kepemimpinan Gus Dur dan Gerakan Sosial NU, Yogyakarta: Titian Ilabi Press Haikal, Husein, 1985, Beberapa methode dan kemungkinan Penerapannya di Pondok Pesantren, dalam M. Dawam Rahardja (ed.), Pergulatan Dunia Pesantren, Membangun Dari Bawah, Jakarta:P3M
Hamalik, 1995, Umar Kurikulum dalam Pembelajaran, Jakarta, Bumi Aksara
Hasbullah, 1999, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangannya, Jakarta: Raja Grafindo Persada Hasyim, HM. Yusuf, 1998, Peranan dan Potensi Pesantren dalam Pembangunan dalam Manfred Oefen dan Wolfgang Dinamika Pesantren, Jakarta: P3M
Hidayah, Nur, 2002, Tasawuf Dalam Persfektif Abdurrahman Wahid, Semarang: Skripsi Fak. Ushuluddin IAIN Walisanga
Ibnu Rusn, Abidin, 1998, Pemikiran Al-Ghazali Tentang Pendidikan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Ismail, Taufiq, 1999, Pendekar Demokrasi, Tulungagung:
G.D.Massal Procent
Ismu, Bashori, 2000, Pluralisme, Telaah Atas Pemikiran
Abdurrahman Wahid, Semarang: Skripsi Fak. Ushuludddin IAIN Walisanga
Jalaludin, dan Abdullah, 1997, Filsafat Pendidikan, Jakarta: Gaya Media Pratama Kaftrawi, 1978, Pembaharuan sistem Pendidikan Pondok Pesantren, Jakarta: Pt. Cemara Usa (ed.), Muslih, 1991, Pendidikan Islam dan Fakta,
Yogyakarta: Tiara Wacana
Kontjoroningrat, tth, Pengantar llmu Antropologi, Jakarta: Rineka Cipta
Langgulung, 1988, Hasan Pendidikan Islam Menghadapi Abad ke-21, Jakarta: Pustaka Al Husna Madjid, Nurcholish, 1997, Merumuskan Kembali Tujuan Pendidikan Pesantren dalam Bilik-bilik Pesantren, Sebuah Potret Perjalanan, Jakarta: Paramadina
Maksum, 1999, Madrasah: Sejarah dan Perkembangannya, Jakarta: Logos Wacana Ilmu
Malik, Dedy Djamaluddin dan Idi Subandi Ibrahim, 1998, Zaman Baru Islam Indonesia, Bandung : Zaman Wacana Mulia Oepen, Manfred, dan Wolfgang Karcher, (ed.), 1988, Dinamika Pesantren, Dampak Pesantren dalam Pendidikan dan Pengembangan Masyarakat, Jakarta:P3M
Masdar, Umarudin, 1999, Membaca Pikiran Gus Dur dan Amin Rais Tentang Demokrasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Mastuhu, 1999, Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam, Jakarta: Logos
Mudatsir,  Arief, 1985, Kajen Desa Pesantren, dalam Dawam rahardja (ed) Pergulatan Dunia Pesantren, Membangun Dari Bawah, Jakarta: P3M Mudzhar, M.Atho', 2000, Kebijakan Dasar Pendidikan pada Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia Era Orde Bara, dalam Ismail SM dan Abdul Mukti, (ed.), Pendidikan Islam, Demokratisasi, dan Masyarakat Madani, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Muhadjir,  Noeng, 2000, Methodologi Penelitian Kualitatif, Yogyakarta: Rake Sarasin Muhaimin dkk, tth, Rum Pendidikan Islam, Surabaya: Kaiya Abdi tama Muhlisin, 2001, Islam Substantial Dalam Pemikiran Abdurrahman Wahid, Yogyakarta: Skripsi Fak. Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Munsoji, 2001, Faktor-faktor Pendidikan pada Pondok Pesantren Ihya'ussunah Yogyakarta, Yogyakarta: Skripsi Fak. Tarbiyah
Freire, Paulo, 1984, Pendidikan Sebagai Praktek Pembebasan, Alois A. Nugroho (Terj). Jakarta: PT. Gramedia
Prasodjo, Sudjoko, 1982, Profil Pesantren, Jakarta, LP3ES
Rahadjo, M. Dawam (ed.), 1995, Pesantren dan Pembaharuan, Jakarta: LP3ES _____, 1985, Pergulatan Dunia Pesantren, Membangun Dari Bawah, Jakarta: P3M Soenarya,Endang, 2000, Pengantar Teori Perencanaan Pendidikan, Berdasarkan Pendekatan Sistem, Yogyakarta, Adicita
Steenbrink, A. Karel, tth, Pesantren Madrasah Sekolah, Pendidikan Islam dalam Kuntn Modem, Jakarta:

## LP3ES
Rahardja (ed.), Dawam, 1985, Pergulatan Dunia Pesantren Membangun Dari Bawah, Jakarta: P3M, 1985
Suyoto, 1974, Pesantren dalam Pendidikan Nasional, dalam Dawam Rahardja (ed.) Pesantren dan Pembaharuan, Jakarta: LP3ES Tafsir, Ahmad, 1992, Ilmu Pendidikan Dalam Persfektif Islam, Bandung: Remaja Rosda Karya Tebba, Sudirman, 1993, Islam Orde Baru,Perubahan Politik dan Keagamaan, Yogykarta: Tiara Wacana Tim Incres, 2000, Beyond The Simbols, jejak Antropologis Pemikiran dan Gerakan Gus Dur, Bandung: Remaja Rosda Karya
Usa, Muslin (ed.), 1999, Pendidikan Islam Di Indonesia antara Cita dan Fakta, Yogyakarta: Tiara Wacana Van Bruinessen, Martin, 1995, Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat Tradisi-Tradisi Islam Di Indonesia, Bandung: Mizan
Wahid, Abdurrahman, 1976,    Pesantren,    Pendidikan Blitis   Atau    Populis, Majalah Prisma, No. 2 Maret
_____,   2000, Tuhan Tidak Perlu Di Bela,  Yogyakarta: LKIS
_____,  1989, Pribumisasi   Islam   dalam   Islam Indonesia Menatap Masa Depan, Jakarta: P3M ____ 1997, Kyai Nyentrik Membela Pemerintah, Yogyakarta:Lkis
_____, 1981, Muslim   Di  Tengah   Pergumulan, Jakarta: Lappenas
_____, 1984, Pembebasan Melalui Pendidikan: Puny akah Keabsahan?, dalam Kata pengantar, Paulo Freire, Pendidikan Sebagai Praktek Pembebasan, Alois A. Nugroho, (Terj). Jakarta: FT. Gramedia _____, tth, Pergumulan Islam Dengan Masalah- Masalah Pembangunan dalam Muslim ditengah Pergumulan, Jakarta: Lappenas
_____, 1988, Prospek Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan dalam Manfred Oepen dan Wolfgang Earcher (editor), Dinamika Pesantren; Dampak Pesantren dalam Pendidikan Dan Pengembangan Masyarakat, Jakarta: P3M
_____, tth, Bunga Rampai Pesantren, Kumpulan Tulisan dan Karangan Abdurrahman Wahid, pesantren
Tebu Ireng, Jombang, Jakarta: CV. Dharma Bhakti ____, 1999, Prisma Pemikiran Gus Dur, pengantar Greg Barton, Hairus Salim HS. Yogyakarta: LKIS ____, 1998, Tabayun Gus Dur, Pribumisasi Islam, Hak Minoritas, Reformasi Kultural, Yogyakarta:LKIS Wahjoetomo, 1997, Perguruan Tinggi Pesantren,
Pendidikan Tinggi Alternatif Masa Depan, Jakarta:Gema Insani Press Watik Pratiknya, Ahmad, 1991, Identifikasi Masalah Pendidikan Agama Islam di Indonesia, dalam Muslih Usa (ed.), Pendidikan Islam dan Fakta, Yogyakarta: Tiara Wacana Yacub, H.M., 1984, Pondok Pesantren Dan Pembangunan Masyarakat Desa, (Bandung: Angkasa Ziemek, Manfred, 1986, Dinamika Pesantren dalam Perubahan Sosial, Jakarta: P3M _____, 1986, Pesantren Dalam Perubahan Sosial,
Jakarta:P3M