Jurnal Law Reform
Program Studi Magister Ilmu Hukum

## GLOBALISASI LESBIAN, GAY, BISEKSUAL, DAN TRANSGENDER (LGBT): PERSPEKTIF HAM DAN AGAMA DALAM LINGKUP HUKUM DI INDONESIA

## Roby Yansyah, Rahayu
Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jl. Imam Bardjo, S.H. No. 1-3, Kampus Pleburan, Semarang 50241 robyyansyah12@gmail.com

## ABSTRACT
Indonesia is a country upholding the religion’s values strongly, therefore the deviant sexual behavior certainly could not be accepted. In addition, Indonesia is a country recognizing human rights, where LGBT (Lesby, Gay, Bisexual, and Transgender) peoples feel about experiencing the discriminations and human rights violations because of their sexual orientation. Meanwhile, sexual orientation is not specified in UDHR 1948 which became the UN's universal view of human rights. This research is a doctrinal research using qualitative juridical-normative law approach with descriptive-analytical method, to find secondary data in the form of prevailing legal norms of human rights and religious norms related to  LGBT  issue,  and  the  obtained  data  were  analyzed  deductively  from  both  perspectives,  Human Rights and religion. Studies on LGBT issues on human rights and religion perspectives within the legal framework in Indonesia are conducted to obtain linkage as an opportunity to solve the problems arising from  LGBT  issues.  Human  rights  are  a  recognized  basic  right  in  Indonesia,  but  there  are  some restrictions imposed by law, morals, ethics, and religious values affirming that every human being in addition to having his own human rights to be protected, he must also respect the rights of others as well public order around.
Keywords: Religion; Human Rights; Law; LGBT

## ABSTRAK
Indonesia adalah negara  yang memegang  teguh  ajaran  agama,  sehingga  perilaku  seksual menyimpang  tentu tidak dapat  diterima  begitu  saja.  Di  sisi  lain  Indonesia  merupakan  negara  yang mengakui HAM, di mana kaum LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) merasa mengalami diskriminasi dan pelanggaran HAM karena orientasi seksual mereka yang menyimpang. Sementara itu, orientasi seksual sebenarnya tidak ditentukan dalam UDHR 1948 yang menjadi pandangan universal PBB terhadap HAM. Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal dengan menggunakan pendekatan hukum yuridis-normatif  yang bersifat  kualitatif  dengan  metode  deskriptif-analitis,  untuk  menemukan data sekunder berupa norma hukum HAM dan norma agama yang berlaku terkait dengan isu LGBT, kemudian  menganalisa  data  tersebut  secara  deduktif  dari  kedua  perspektif  yakni HAM dan  agama. Kajian  mengenai  isu  LGBT  perspektif  HAM  dan  agama  dalam lingkup  hukum di  wilayah  Indonesia dilakukan  agar didapatkan pertautan  sebagai  peluang  untuk  menyelesaikan  permasalahan  yang muncul dari isu LGBT. HAM adalah hak dasar yang diakui di Indonesia, akan tetapi ada pembatasan yang  ditetapkan  UU,  moral,  etika,  dan  nilai  agama  yang  menegaskan  bahwa  setiap  manusia  di samping  memiliki  hak  asasi  manusia  untuk  dilindungi,  mereka  juga  memiliki  kewajiban  untuk menghormati hak asasi orang lain dan juga ketertiban masyarakat sekitar.

## Kata Kunci: Agama; HAM; Hukum; LGBT
Program Studi Magister Ilmu Hukum

## A. Pendahuluan

## 1. Latar Belakang
Perilaku  seksual  yang  menyimpang  masih merupakan  hal  yang  tabu  bagi  masyarakat Indonesia yang berbudaya ketimuran, masyarakat masih  kental  dan  memegang  teguh  apa  yang dinamakan  dengan  ajaran moral,  etika,  dan agama,  sehingga  perilaku  seksual  yang menyimpang  tentu  bukanlah  fenomena  yang dapat diterima begitu saja.
Perilaku  seksual  yang  menyimpang  itu sendiri, muncul atas dasar orientasi seksual yang menyimpang. Orientasi seksual adalah kecenderungan  seseorang  untuk  mengarahkan rasa  ketertarikan,  romantisme,  emosional,  dan seksualnya  kepada  pria,  wanita,  atau  kombinasi keduanya  (Douglas,  Markus,  2015).  Perilaku seksual  meyimpang  dilakukan  oleh  kelompok- kelompok  orang  yang  memiliki  orientasi  seksual menyimpang,  atau  lebih  dikenal  dengan  istilah kelompok LGBT  (Lesbian,  Gay,  Bisexual,  dan Transgender/Transsexual).
LGBT adalah istilah yang digunakan sejak tahun 1990-an (Sinyo, 2014), menggantikan frasa “komunitas  gay”  karena  istilah  ini  dinilai  lebih mewakili  kelompok-kelompok  yang  “mengisi” istilah tersebut secara lebih rinci. LGBT terdiri dari kelompok: 1) Lesbi: kelompok wanita yang secara secara fisik, emosional, dan/atau spiritual merasa tertarik dengan wanita lain; 2) Gay: kelompok pria yang  secara  fisik,  emosional,  dan/atau  spiritual merasa  tertarik  dengan  pria  lain;  3)  Biseksual: kelompok  orang  yang  secara  fisik,  emosional,
dan/atau  spiritual  merasa  tertarik  baik  kepada lawan  jenis  dan  sesama  jenis;  4)  Transgender: kelompok orang yang merasa identitas gendernya berbeda  dengan  anatomi  kelamin  yang  dimiliki, sehingga memilih/tidak memilih untuk melakukan operasi  kelamin  menyesuaikan  dengan  identitas gender  yang  diinginkan (APA: American Psychological Association, 2015).
LGBT sebenarnya bukanlah hal yang baru di  negeri  ini.  Sebelumnya,  telah  banyak pertemuan penting dilakukan untuk mengakomodir  kepentingan  komunitas  LGBT, terutama  dalam  menanggapi  pelanggaran  hak- hak mereka sebagai komunitas seksual minoritas. Pada  tahun  2006,  diadakan  perkumpulan di Yogyakarta  yang  pada  akhirnya  melahirkan "Prinsip  Yogyakarta  tentang  Penerapan  Hukum Hak Asasi Manusia Internasional yang Berkaitan dengan Orientasi Seksual dan Identitas Gender." Prinsip-prinsip tersebut menekankan perlindungan  hak-hak  komunitas  seksual minoritas  dan  menciptakan  kerangka  kerja  bagi standar  hak  asasi  manusia  internasional  untuk masyarakat  yang  memiliki  orientasi  seksual  dan identitas gender khusus (Onapajo, Isike, 2016).
Banyak  kajian  yang  dilakukan  oleh  para akademisi  dan  aktivis  HAM  yang  menghasilkan polarisasi  sikap  terhadap  kaum  LGBT.  Banyak pihak  yang  menolak  perilaku  seksual menyimpang tersebut dan tidak sedikit pula yang bersedia menerima. Perdebatan pendapat antara keduanya semakin memanas dan meluas dengan adanya argumentasi-argumentasi yang
Program Studi Magister Ilmu Hukum
berperspektif  HAM  dan  argumentasi  yang berperspektif agama.
Mereka yang pro terhadap perilaku seksual yang  menyimpang,  kerap  menjadikan  HAM sebagai  perisai  untuk  melindungi  kepentingan kaum  LGBT.  Bahwasanya  mereka  adalah manusia yang juga memiliki hak dan kesempatan yang  sama  dan  tidak  boleh  diperlakukan  secara diskriminatif  (mengkriminalisasi  orientasi  seksual mereka).  Di  sisi  lain,  Indonesia  adalah  negara yang  berke-Tuhanan,  sebagai  negara  yang mengakui adanya Tuhan, warga negaranya diberi kebebasan  untuk  melaksanakan  perintah  Tuhan sebagaimana  yang  termaktub  dalam  kitab  suci dan  ajaran  agama  masing-masing.  Berdasarkan pada  ajaran  agama-agama  yang  diakui  di Indonesia,  tidak  terdapat alasan  pembenar  yang dapat dijadikan dalil untuk membenarkan perilaku seksual menyimpang kaum LGBT.
Berdasarkan uraian di atas, sistem hukum di Indonesia mengakui “konsep” HAM dan agama, sehingga perlu dikaji seperti apa pandangan hak- hak kaum LGBT dari perspektif HAM, seperti apa pandangan  hak-hak  kaum  LGBT  dari  perspektif agama,  dan  bagaimana  hukum  di  Indonesia mengatur  perilaku  seksual  menyimpang berdasarkan kepentingan perlindungan HAM dan penghormatan agama.

## 2. Tujuan Penelitian
Jurnal  ini  mengkritisi  perilaku  seksual menyimpang  dilihat  dari  kedua  perspektif  yang “tampak”  berseberangan  yakni  HAM  dan  agama dalam  menghadapi  isu  LGBT,  baik  dalam  ruang
lingkup  hukum  nasional  maupun  hukum internasional  yang  berlaku  dan  diakui  di Indonesia.  Hasil  dari  kajian  ini  diharapkan dapat menemukan  titik  taut  yang  mengkomodir kepentingan  HAM  dan  agama  dalam  lingkup hukum  yang  berlaku  di  Indonesia  dalam memandang  perilaku  seksual  yang  menyimpang dari kaum LGBT

## 3. Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian doktrinal  dengan  menggunakan  pendekatan hukum yuridis-normatif terkait dengan perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan terhadap  HAM  dan  agama  di  Indonesia,  serta mempertimbangkan ketentuan  hukum  normatif tersebut dalam kaitannya dengan perilaku seksual menyimpang  kaum  LGBT. Penelitian  ini  bersifat kualitatif  karena mengandalkan  kedalaman  data dengan  metode  deskriptif-analitis. Data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data sekunder berupa  bahan-bahan  hukum peraturan perundang–undangan,  dokumen,  buku,  kamus, dan  litelatur  lain  yang  berkenaan  dengan permasalahan  yang  akan  dibahas. Metode analisis  yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini adalah  metode  deduktif,  dimulai  dengan mendeskripsikan  materi  isi  dan  keabsahan  data yang diperoleh dari hasil studi pustaka sehingga diperoleh  gambaran  fakta  yang  terjadi  di masyarakat, dalam hal ini tentang hak-hak kaum LGBT dari perspektif HAM, hak-hak kaum LGBT dari perspektif agama, dan bagaimana hukum di Indonesia mengatur perilaku seksual
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Volume 14, Nomor 1, Tahun 2018
menyimpang berdasarkan kepentingan perlindungan  HAM  dan  penghormatan  agama. Bertolak  dari  data  yang  didapatkan, permasalahan  akan  dipaparkan  dan  dianalisis dengan berlandaskan teori-teori/asas-asas hukum sehingga  memperoleh  kesimpulan  yang komprehensif  dan  objektif  atas  permasalahan yang menjadi fokus penelitian.

## B. Pembahasan

## 1. Globalisasi LGBT dan  Perkembangan nya di Indonesia
Isu mengenai LGBT saat ini sudah berada pada tatanan global, keberhasilan penyebarannya dicapai melalui serangkaian  gerakan  pro-LGBT yang  telah  ada  sejak  lama. Fenomena  ini didukung  dengan adanya  deklarasi  HAM universal (Universal Declaration of Human Rights) pada  tahun  1948, serta reformasi  politik  dan demokratisasi  yang  sering  “disalahpahami” sebagai  proses  liberalisasi  dan  kebebasan mengekspresikan  diri. Secara  keseluruhan, semakin makmur  dan  sekuler suatu  bangsa, maka semakin  besar  kemungkinannya untuk merangkul  hak-hak  kaum LGBT. Sebaliknya, semakin miskin dan religius suatu bangsa, maka semakin  besar  kemungkinannya  untuk  menekan kaum  LGBT.  Terutama dari fakta bahwa negara itu  demokratis  atau  tidak,  meskipun  hak LGBT tidak  ditemukan  di  semua  negara yang demokratis,  hak LGBT hampir  tidak  ada  dalam negara non-demokrasi (Encarnacion, 2014).
Reformasi  politik  dan  demokratisasi  yang terjadi  di  Indonesia  telah  membawa  isu  LGBT
menjadi sorotan yang menyebabkan berkembangnya  organisasi  LGBT. Berdasarkan sejarah,  sekitar tahun  1968 istilah “Wadam” (Wanita Adam) muncul sebagai istilah yang lebih positif  untuk  menggantikan istilah  homoseksual. Pada  tahun  1969,  organisasi  Wadam  pertama, Himpunan  Wadam  Djakarta (HIWAD)  didirikan dengan difasilitasi  oleh  Gubernur  Jakarta,  Ali Sadikin. Istilah “Wadam” berubah menjadi Waria (Wanita  Pria) pada  tahun  1980  karena adanya keberatan  dari beberapa  pihak bahwa  istilah “Wadam” tidak sopan karena mengandung nama nabi  Adam  AS (Muthmainnah,  2016). Disusul pada  tanggal  1  Maret  1982, Lambda didirikan sebagai organisasi  gay yang  pertama  di Indonesia  dan  Asia yang sekretariatnya bertempat  di  Solo.  Pada  tahun  1985,  sebuah kelompok  gay  di  Yogyakarta  mendirikan Persaudaraan  Gay  Yogyakarta  (PGY). Pada tanggal 1 Agustus 1987, Kelompok Kerja Wanita Lesbian  dan  Gay  Nusantara  (KKLGN)  yang kemudian  disingkat  menjadi  GAY NUSANTARA (GN)  didirikan  di  Pasuruan,  Surabaya,  sebagai penerus  Lambda.  Pada  bulan  Desember  1993, diadakan  Kongres  Lesbian  &  Gay  Indonesia pertama  (KLGI)  di  Kaliurang,  di  wilayah  utara Yogyakarta,  kongres  tersebut  menghasilkan  6 poin  ideologis  untuk  arah  masa  depan  gerakan gay  dan  lesbian  dalam  bahasa  Indonesia (Muthmainnah, 2016).
Setelah  adanya  UDHR  1948,  banyak kelompok  masyarakat  yang  membuat  langkah signifikan  dalam mengadvokasi  hak asasi
Jurnal Law Reform
Program Studi Magister Ilmu Hukum
manusia, tidak  terkecuali  kaum LGBT.  Mereka berusaha untuk mendapatkan penerimaan universal dari  masyarakat  dunia. Di  beberapa negara,  kampanye  hak LGBT banyak  yang dibingkai  sebagai  bagian  dari  perjuangan  untuk hak  asasi  manusia  yang  diakui  secara internasional (Encarnacion,  2014). Fakta  bahwa UDHR  1948 tidak  secara  khusus menentukan orientasi  seksual kepada  lawan  jenis, memungkinkan hak LGBT dalam mengekspresikan  orinetasi  seksual  mereka menjadi hal yang masih dapat  diperdebatkan. Lebih  jauh  lagi, sebenarnya  UDHR  1948  sama sekali  tidak  menyebutkan  hal-hal  mengenai orientasi  seksual,  hanya  beberapa  pasal  yang menyangkut  hak  manusia  untuk  menikah  dan membangun  keluarga,  namun  pasal  tersebut dapat  dijadikan  dasar  sebab  pernikahan merupakan cara  legal  dalam  mengekspresikan orientasi  seksual  dan  menjadi  tujuan  akhir  bagi pasangan, terutama mengingat hukum dan kultur budaya  di  Indonesia. Pasal  16 UDHR  1948 menyatakan bahwa:
(1) Men  and  women  of  full  age,  without any  limitation  due  to  race,  nationality  or religion,  have  the  right  to  marry  and  to found a family. They are entitled to equal rights  as  to  marriage,  during  marriage and  at  its  dissolution; (2)  Marriage  shall be entered into only with the free and full consent of the intending spouses. Sementara  itu, Pasal 2  UDHR  1948 juga menyatakan bahwa:
“Everyone is entitled to all the rights and freedoms  set  forth  in  this  Declaration, without  distinction  of  any  kind,  such  as race,  colour,  sex,  language,  religion,
political  or  other  opinion,  national  or social origin,  property,  birth  or  other status....”.
Saat  ini, semakin  banyak  orang yang secara  terbuka  mengekspresikan  orientasi seksual  mereka  dan menuntut  hak-hak  mereka. Berkat  kinerja para  pelaku dan pendukung- pendukungnya, penerimaan hak LGBT di seluruh dunia  semakin  meningkat.  Pemerintah  di beberapa negara mulai membuat undang-undang yang menerima LGBT serta undang-undang anti- diskriminasi,  seperti  Belanda,  Prancis,  Denmark, dan  Inggris. Belanda merupakan  salah  satu negara  yang berhasil menjadi pelopor di  Uni Eropa dalam mempromosikan dan memperjuangkan  hak-hak  kaum  LGBT  dengan membuktikan  beberapa  program  yang  pro terhadap kaum LGBT yang didukung oleh negara- negara  Uni  Eropa.  belanda  juga  berhasil meningkatkan penerimaan sosial terhadap LGBT (Saskia, David, 2007).
Globalisasi  LGBT  terus  meningkat, sehingga diperkirakan di tahun-tahun mendatang, akan  ada  perkembangan isu  utama  hak-hak LGBT dalam skala global seperti: Pemberantasan penganiayaan  berdasarkan  orientasi  seksual; Perlindungan hukum kaum LGBT dari kebencian dan  propaganda  kebencian;  Hak-hak  istimewa yang sama (pernikahan, kemitraan, pengambilan keputusan  medis,  kehendak,  pengasuhan  dan adopsi); serta sosialisasi terhadap orang lain yang cenderung homofobia  dan  heteroseksisme (Subhrajit, 2014).
Program Studi Magister Ilmu Hukum

## 2. LGBT  dari  Perspektif  HAM  dalam Lingkup Hukum Indonesia
Hak  asasi  manusia  adalah  hak  yang melekat  pada  semua  manusia,  apa pun kebangsaan  kita,  tempat  tinggal,  jenis  kelamin, asal kebangsaan atau etnis, warna kulit, agama, bahasa,  atau  status  lainnya.  Kita  semua  sama berhak  atas  hak  asasi  manusia  kita  tanpa diskriminasi. Hak-hak ini semuanya saling terkait, saling bergantung dan tak terpisahkan (UN High Commission for Human Rights, 2018).
Di  Indonesia,  instrumen  hukum  yang berlaku serta berperspektif HAM tidaklah sedikit. Sebut saja UUD NRI 1945, UU HAM No. 39/1999, UU  Ketenagakerjaan  No.  13/2003, UDHR  1948 dan  lain sebagainya. Beberapa  peraturan perundang-undangan yang  berlaku  di  Indonesia, baik  secara  eksplisit  atau  implisit tetap memberikan jaminan akan perlindungan hak-hak asasi manusia.
Indonesia  merupakan  negara  yang mengakui HAM sebagai sesuatu yang eksis dan harus dihormati dan dilindungi. Bab XA UUD NRI 1945  merupakan  bab  yang  secara  khusus mengatur  tentang  HAM  di  Indonesia  secara umum. UUD NRI 1945 secara hierarki merupakan peraturan  perundang-undangan  tertinggi  yang menjadi  acuan  peraturan  perundang-undangan lain di  bawahnya,  sehingga  tidak  akan  ada peraturan di Indonesia yang tidak mengakui HAM. Selain itu, Indonesia juga mengakui UDHR 1948 yang menjadi instrumen HAM internasional yang diakui oleh bangsa-bangsa di dunia.
Hal  yang  menjadi  fokus  permasalahan adalah  bagaimana  perlakuan  dan  sikap  bangsa Indonesia, terhadap perilaku seksual menyimpang  kaum  LGBT yang  melakukan perbuatan  tersebut  dilandasi  dengan  asas kebebasan  HAM. Sebagaimana  telah  dijelaskan sebelumnya bahwa Indonesia merupakan negara yang masih kental dengan ajaran agama, moral, dan etika yang telah berkembang dan mengakar di  seluruh  lapisan  masyarakatnya. Perilaku “menyimpang”  kaum  LGBT tentu  tidak  bisa diterima  begitu  saja,  karena  selalu  ada  alasan- alasan mendasar dari masyarakat untuk menolak pelaku dan perilaku seksual menyimpang, baik itu didasari atas ajaran agama maupun budaya.
Meskipun  tidak  semua  masyarakat menolak, sikap “diskriminasi” yang dirasakan oleh kaum LGBT dianggap sebagai pelanggaran HAM. Karena kaum LGBT hidup hampir di setiap bagian belahan dunia,  mereka  adalah  bagian  dari anggota  masyarakat,  etnis,  dan  agama  tertentu. Mereka  juga  adalah  manusia  yang  harus dihormati haknya, akan tetapi di beberapa negara (termasuk  Indonesia)  mereka  mengalami diskriminasi yang  disebabkan  oleh  identitas  dan orientasi seksual (Badgett, Nezhad, Waaldijk, dan Rodgers, 2014).
Komisaris  Tinggi  Perserikatan  Bangsa- Bangsa  untuk  Hak  Asasi  Manusia  melaporkan bahwa: “hampir di semua wilayah, terdapat orang yang  mengalami  kekerasan  dan  diskriminasi karena  orientasi  seksual  atau  identitas  gender mereka...  pelanggaran-pelanggaran  HAM  yang
Jurnal Law Reform
Program Studi Magister Ilmu Hukum
terjadi,  termasuk - tetapi  tidak  terbatas  pada - pembunuhan,  perkosaan,  dan  serangan fisik, penyiksaan,  penahanan  sewenang-wenang, penolakan  hak  untuk  berkumpul,  ekspresi  dan informasi  ,  dan  diskriminasi  dalam  pekerjaan, kesehatan dan pendidikan” (UN High Commission for Human Rights, 2011).
UDHR 1948 memang  tidak menentukan bahwa orientasi seksual pria harus kepada wanita atau  sebaliknya,  akan  tetapi hal itu tidak secara serta  merta  berarti  bahwa  perilaku  kaum  LGBT harus  diperbolehkan  dan  didukung. UDHR  1948 juga  mengatur  pembatasan,  dalam  Pasal  29  (2) dinyatakan bahwa:
In the exercise of his rights and freedoms, everyone  shall  be  subject  only  to  such limitations  as  are  determined  by  law solely  for the purpose of  securing  due recognition and respect for the rights and freedoms  of  others  and  of  meeting  the just requirements of morality, public order and  the  general  welfare  in  a  democratic society (UDHR 1948).
Sementara  itu,  UDHR  juga  menjamin  hak setiap  orang  untuk  percaya  pada  ajaran agamanya, dan mempraktekkan ajaran agama itu dengan  baik.  Seni.  18  dari  UDHR  1948 menyatakan bahwa:
Everyone  has  the  right  to  freedom  of thought,  conscience  and  religion;  this right  includes  freedom  to  change  his religion  or  belief,  and  freedom,  either alone or in community with others and in public  or  private,  to  manifest  his  religion or  belief  in  teaching,  practice,  worship and observance.
Sama halnya di dalam UU nasional, Pasal 28J (2) UUD NRI 1945, Pasal 69 (1), dan 73 UU
HAM  No.  39/1999,  telah ditentukan  pembatasan yang  intinya  bahwa  setiap  orang  yang  memiliki HAM  juga  harus  menghormati  HAM  orang  lain, menghormati  pembatasan  yang  ditentukan  oleh UU, memenuhi  persyaratan  moral,  etika,  tata tertib  kehidupan  masyarakat,  berbangsa  dan bernegara, nilai-nilai  agama, serta  menjaga keamanan  dan ketertiban  umum masyarakat demokratis.
Dalam  peraturan  perundang-undangan telah  ditetapkan  pembatasan  bahwasanya pernikahan  yang  diakui  adalah  pernikahan  yang dilangsungkan secara  sah (Pasal  28B  UUD  NRI 1945), pernikahan dianggap sah jika dilaksanakan berdasarkan  ketentuan  agama, dan pernikahan adalah  dilakukan  oleh  seorang  pria  dan  wanita (UU  Perkawinan  No.  1/1974).  Seandainyapun kaum  LGBT  melakukan  perilaku  seksual menyimpang  bukan  untuk  berkeluarga/menikah, dalil  penolakan  justru  semakin  menguat.  Secara moral,  etika,  nilai  agama,  dan  ketertiban masyarakat,  hubungan  seksual  tanpa  menikah antara  lelaki  dan  perempuan  tidak  dibenarkan oleh  masyarakat, apalagi jika ditambah  dengan perilaku  seksual  tersebut  menyimpang  dari fitrahnya.

## 3. LGBT  dari  Perspektif  Agama  dalam Lingkup Hukum Indonesia
Kata 'agama' berasal berakar dari Bahasa Latin  ‘Religio’  yang  berarti  ikatan  antara kemanusiaan dengan suatu kekuatan yang lebih besar  dari  manusia itu  sendiri.  Para ilmuan mengidentifikasi  setidaknya terdapat  desain
Jurnal Law Reform
Program Studi Magister Ilmu Hukum
historis  dari  istilah  tersebut:  1)  kekuatan supernatural  yang memotivasi  dan  diakui  oleh manusia;  2)  perasaan dari dalam  individu  yang meyakini kekuatan  itu;  3)  tindakan  ritual  yang dilakukan  sehubungan  dengan  kekuasaan itu (Peter, 2000).
Sila  ke-1 dari Dasar  Negara  RI menyebutkan bahwa Indonesia mengakui adanya ‘Tuhan”, manifestasi  nyata  dari  pengakuan terhadap Tuhan adalah dengan menaati perintah dan  larangan-Nya  yang  termaktub  dalam  kitab suci  dan  ajaran  agama. Pasal  28E  ayat  (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (“UUD 1945”) mengatur  bahwa: “Setiap  orang  bebas  memeluk agama dan  beribadat  menurut  agamanya…”. Pasal  28E  ayat  (2) UUD  1945 juga  mengatur bahwa  setiap  orang  berhak  atas  kebebasan meyakini kepercayaan. Selain itu dalam Pasal 28I ayat  (1)  UUD  1945 juga mengatur bahwa  hak untuk  beragama  merupakan  hak  asasi  manusia. Selanjutnya Pasal  29  ayat  (2)  UUD  1945 juga menyatakan bahwa Negara menjamin kemerdekaan  tiap-tiap  penduduknya  untuk memeluk agama.
Agama  yang  diakui  di  Indonesia  tidak membolehkan perilaku seksual yang menyimpang, sebagaimana disebutkan dalam Al- quran: “Sesungguhnya  kalian  mendatangi  lelaki untuk melepaskan nafsu kalian (kepada mereka), bukan  kepada  wanita,  maka kalian  ini adalah kaum  yang  melampaui  batas” (Q.S.  Al- A’raaf:  81) (Sayyid,  2002). Dalam  Islam,  LGBT adalah  tindakan  yang  sangat  hina, hal itu
ditunjukkan  dalam  sebuah surat "Luth",  dalam surat  tersebut,  diceritakan bagaimana  Allah marah besar dan menghukum sekelompok orang yang  melakukan  tindakan  homoseksual.  Alkitab juga  menyatakan  dengan  jelas  bahwa  Allah merancang  bahwa  seks  dilakukan  hanya  antara pria  dan  wanita,  dan  hanya  dalam  ikatan perkawinan  (Kejadian  1:27,  28;  Imamat  18:22; Amsal  5:18,  19),  Alkitab  mengutuk  perzinahan, yang  termasuk  perilaku  homoseksual  serta heteroseksual terlarang (Gal 5: 19-21).
Hukum  menjamin hak  setiap  orang  untuk beragama  dan  menjalankan  kewajiban  sesuai tuntunan  agamanya. Ajaran  agama  Islam contohnya, seorang muslim  bukan  diperintahkan untuk melaksanakan  kewajiban saja tetapi  juga mencegah  kemungkaran. Jika  terjadi  sebuah penyimpangan  terhadap  ajaran  agama  (LGBT) terutama jika dilakukan oleh yang juga beragama Islam,  maka  sesuatu  yang  wajar  jika  mereka menolak  pelaku  dan  perilaku  seksual menyimpang  LGBT. Berdasarkan pandangan agama, LGBT merupakan sebuah penyimpangan dari  kehendak  Tuhan,  bahwa  seharusnya  lelaki berpasangan  dengan  wanita  dan  begitu  juga sebaliknya.
Perundang-undangan menetapkan pembatasan dalam Pasal 28B (1) UUD 1945:
“Setiap  orang  berhak  membentuk keluarga  dan  melanjutkan  keturunan melalui perkawinan yang sah”.
Di  Indonesia  sebuah  pernikahan  akan  dianggap sah  jika  mematuhi  ketentuan  agama,  dan pernikahan  dilakukan  oleh  seorang  pria  dan
Jurnal Law Reform
Program Studi Magister Ilmu Hukum
seorang  wanita,  Pasal  1  dan  2  dari  Undang- Undang  No.  1/1974  tentang  Perkawinan menyatakan bahwa:
“Perkawinan  ialah  ikatan  lahir  bathin antara  seorang  pria  dengan  seorang wanita  sebagai  suami  isteri  dengan tujuan  membentuk  keluarga  (rumah tangga)  yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa” “Perkawinan  adalah  sah,  apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.
Berangkat  dari  ketentuan  perundang- undangan  di  atas, jika  perilaku  menyimpang LGBT  tidak  dimaksudkan  untuk  menikah, justru akan membuat dalil penolakan menjadi lebih kuat. Sebab,  berdasarkan  moralitas,  etika,  agama, nilai-nilai  dan  tatanan  masyarakat,  hubungan seksual  tanpa  menikah  antara  pria  dan  wanita tidak  diperbolehkan dan  dianggap  perbuatan asusila, terlebih lagi jika hal itu dilakukan dengan perilaku seksual menyimpang.
Pelaku LGBT  akan  mendapatkan banyak kerugian,  sebab sistem  pemerintahan,  budaya, dan  lingkungan  masyarakat  Indonesia  tidak disiapkan  untuk  kaum  dengan perilaku  seksual menyimpang (Serra,  2013). Sehingga,  kaum LGBT  menjadi  rentan  terhadap  berbagai  bentuk masalah sosial,  seperti kriminalisasi,  kekerasan, bullying,  penolakan,  dan  lain  sebagainya (Subhrajit, 2014).
Pendapat  penolakan  terhadap  pelaku  dan perilaku  LGBT juga  dilontarkan  oleh  beberapa tokoh agama dan politik di Indonesia:
Anwar  Abbas  dari  Muhammadiyah, menjelaskan  bahwa  LGBT  adalah
penyakit  yang  harus  disembuhkan,  dan merupakan  penyimpangan  terhadap norma agama dan hukum alam. Menurut Abbas,  LGBT  tidak  ada  hubungannya dengan  isu  hak  asasi  manusia,  oleh karena  itu,  negara  harus  membantu menyembuhkan mereka, tidak mentolerirnya  atau  bahkan  melegalkan keinginan  mereka.  Isu  LGBT  juga  telah ditolak dengan tegas oleh Majelis Ulama Indonesia (Penasihat Ulama Islam / MUI). Menurut  Makruf  Amin,  pemerintah  dan masyarakat seharusnya tidak memberikan  kesempatan  legalisasi perkawinan  sesama  jenis  karena  akan membahayakan  generasi  penerus. Apalagi,  Amin,  menekankan  bahwa Indonesia  memiliki  mayoritas  populasi Muslim,  menyiratkan  bahwa  menjadi LGBT  tidak  semestinya  dengan  menjadi seorang  Muslim.  Ketua  Komisi  Fatwa MUI,  AF  Hasanuddin,  lebih  eksplisit dalam pandangannya yang menunjukkan bahwa  LGBT  adalah  tindakan  ilegal, kejahatan keji dan dosa berat, dan dapat dihukum  dengan  hukuman  mati.  Ketua Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia (KPAI),  Asrorun  Niam,  juga  menyatakan bahwa  sodomi  lebih  buruk  daripada perzinahan  dan  seks  di  luar  nikah,  dan dihukum  dengan  hukuman  keras. Said Aqil  Siradj  dari  Nahdatul  Ulama, menyatakan  bahwa  konsensus  antara ahli  hukum  Islam  sepakat  bahwa seksualitas  LGBT  dilarang.  Mengutip penjelasan  dari  Fakhruddin  al-Razi, seorang  komentator  Islam  ahli,  Siradj, menyatakan bahwa perilaku homoseksual  adalah  tindakan  keji, disebut sebagai al-fakhisyah (dosa besar) yang  menjijikkan  dan  bertentangan dengan  sifat  manusia” (Muthmainnah, 2016). Seorang  Pendeta  Katolik,  Pastor  Benny Susetyo, menegaskan bahwa sejak awal Gereja  Katolik  menolak  LGBT  (lesbian, gay, biseksual, dan transgender) dengan tegas,  "semua  agama  tidak  dapat menerima  perilaku  seksual  yang menyimpang".  Benny  juga  menyatakan
Jurnal Law Reform
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
bahwa "Gereja Katolik, Vatikan dan Paus, sejak  awal  menyatakan  tidak  akan  ada pernikahan yang melanggar sifat manusia yang diciptakan oleh Tuhan berpasangan pada  pria  dan  wanita” (Srihandriatmo, 2016).
Pandangan  dari sisi  agama,  yang kebebasan  beribadah  dan  menjalankan  perintah Tuhan-nya  dijamin  oleh  hukum  nasional,  LGBT merupakan  perilaku  yang  tidak  dapat  diterima. Argumen penolakan berkutat pada dalil kitab suci dan  ajaran  agama  yang  tidak  dapat  “ditawar” karena merupakan perintah Tuhan.

## 4. Titik Pertautan
Permasalahan  berada pada  dilema  antara perlindungan  HAM  kaum  LGBT  dan penghormatan ajaran agama, di mana keduanya ditetapkan dan dijamin eksistensinya oleh hukum nasional  dan  internasional  yang  berlaku  di Indonesia.  Oleh  sebab  itu,  penulis  berpikiran bahwa,  sudah  menjadi  kewajiban  negara  untuk melindungi  kaum  LGBT  dari  segala  bentuk pelanggaran  HAM  yang  terjadi.  Mereka  kaum LGBT  juga  adalah  manusia  yang  berhak mendapatkan apa yang orang lain juga dapatkan sebagai  manusia, akan  tetapi perlu  diperhatikan bahwa  perlindungan  HAM  atas  mereka  juga memiliki  batasan  sebagaimana  yang  sudah ditentukan.
Sebenarnya  di  Indonesia,  perlakuan terhadap  kaum  LGBT  masih  dapat  dikatakan “lebih soft” dibandingkan dengan negara lain yang juga  menolak  LGBT.  Indonesia  belum  secara tegas  menyatakan  bahwa  perilaku  LGBT  adalah tindak  kriminal  yang  dapat  dihukum  pidana,  lain
halnya  dengan  Iran  misalnya,  di  sana  pelaku LGBT  dapat  dikenai  hukuman  pidana  mati (Bevilacqua, Harper, Kent, 2014).
Perlindungan HAM atas kaum LGBT harus ditegakkan  dalam  hal  jika  mereka  mengalami diskriminasi, bullying,  kekerasan, dan  segala bentuk  pelanggaran  HAM  lainnya. Sebagaimana dilaporkan oleh Komnas HAM pada 2015, bahwa Komunitas  LGBT  mengalami  kesulitan  dalam pemenuhan  hak  atas  kesehatan,  hak  atas pekerjaan,  hak  untuk  mendapatkan  perlakuan hukum  yang  adil,  dan  hak  atas  kebebasan berekspresi  (Komnas  HAM,  2016).  Berdasarkan laporan di atas secara objektif dapat dilihat bahwa kelompok LGBT memang mengalami pelanggaran  HAM  dalam  hal  hak  mengakses fasilitas kesehatan, mendapatkan pekerjaan, dan hukum  yang  adil.  Baik  berdasarkan  hukum, agama,  dan  HAM,  setiap  orang  harus  memiliki hak  yang  sama  untuk  hal-hal  tersebut  dan diperlakukan  secara  adil,  tanpa  harus dipastikan terlebih  dahulu  subjek  merupakan  LGBT  atau tidak.  Akan  tetapi,  mengenai  kebebasan berekspresi, kita harus jeli kebebasan seperti apa yang diinginkan, seperti apa bentuk ekspresi yang dilakukan,  dan  apakah  hak  bebas  berekspresi tersebut melanggar hak orang lain, norma agama, budaya, dan ketertiban umum setempat.
Perlindungan  HAM  kaum  LGBT  bukan berarti  menuruti  segala  kemauan  dan  tuntutan mereka,  pemerintah  harus  jeli  memilah  bahwa tidak  semua  tuntutan  mereka  murni  berasaskan pada  HAM,  dari  beberapa  faktor  ada  tuntutan
Program Studi Magister Ilmu Hukum
yang menginginkan terwujudnya kehendak tanpa memikirkan HAM masyarakat di sekitar mereka.
Secara  hukum,  HAM  memang  diakui, dihormati, dan dilindungi di Indonesia. Akan tetapi bukan  berarti  bahwa  setiap  kemauan  dapat dilaksanakan secara bebas. Terdapat pembatasan-pembatasan  yang  ditetapkan  UU, ajaran moral, etika masyarakat, dan nilai agama yang  menegaskan  bahwa  setiap  manusia  di samping  memiliki  hak  asasi  manusia  untuk dipenuhi  hak  asasinya,  mereka  juga  memiliki kewajiban asasi manusia untuk menghormati hak asasi orang lain dan masyarakat sekitar di mana mereka  berada.  Oleh  sebab  itu,  Penulis  sangat setuju dengan pendapat bahwa “HAM itu bersifat universal  tetapi  memiliki  struktur  sosialnya sendiri”.
Pendekatan  terhadap  hak  asasi  manusia tidak  dapat  dilakukan  dengan  berpegang  pada sifat  universal  atau  khusus  saja,  tetapi  harus memasukkan  aspek-aspek  penting  dari  kedua sudut  pandang. Standar  yang  sifatnya  umum harus  dimunculkan,  agar  memiliki  visi  dan  misi yang seragam dalam penegakan HAM, dan pada saat yang sama diiringi nilai agama dan budaya (Hoang, 2009) yang hidup dan telah lama dianut oleh  setempat.  Contohnya,  tradisi  ketimuran memandang hak asasi manusia sebagai sesuatu yang  menjadi  milik  masyarakat,  bukan  sebagai hak  absolut  dari  individu.  Tradisi  ini  yang kemudian  mendorong  seseorang  selain memenuhi  hak  pribadinya,  dia  juga  akan memikirkan  hak  orang  lain.  Pemikiran  ini
kemudian memunculkan sikap toleransi terhadap kepentingan bersama.
Universalitas  ide-ide  LGBT  global  bukan tanpa  kritik,  karena  pada  tingkat  teoritis  kita diharuskan  untuk  mengecek  ide-ide  atau fenomena  universal  berulang  kali.  Hal  ini  bukan untuk  menunjukkan  bahwa  universalitas  selalu salah, tetapi akan lebih baik jika berasumsi bahwa universalitas  selalu  dibangun  untuk  kepentingan dan/atau  tujuan  tertentu.  Sebaliknya,  kebenaran itu bersifat lokal, mereka kontekstual, dan terikat oleh  budaya,  historis,  serta  waktu.  Oleh  karena itu, dalam menilai apakah LGBT dapat dianggap sebagai  konsep  yang  dapat  diterima  di  suatu tempat,  maka  harus  dilakukan  pemeriksaan mendalam apakah budaya masyarakat di tempat tersebut bersedia menerima perilaku tersebut.
Langkah  selanjutnya, keadaan  tidak  boleh dibiarkan  begitu  saja,  harus  ada  upaya “penyembuhan  dan  pemulihan”  agar  para  kaum LGBT  tidak  lagi  menjadi  korban  pelanggaran HAM  dan  masyarakat  merasa  dihormati keyakinannya. Jika  memang  faktor  penyebab permasalahan  adalah  perilaku  seksual  yang menyimpang  maka  jalan  keluarnya  bukanlah melegalkan  perilaku  tersebut  akan  tetapi diarahkan pada perilaku yang “normal”.
Sebagai  kelompok  minoritas  dengan perilaku  yang  berada  di  luar  kebiasaan  yang dianggap  “normal”  oleh  kelompok  mayoritas, sudah sepantasnya  kaum  minoritas  tersebutlah yang  harus  menyesuaikan  diri,  bukan memaksakan kehendak kepada kaum mayoritas.
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Perilaku  “abnormal”-lah yang  harus  diperbaiki bukan  perilaku “normal” yang  diserang  dengan dalil “intoleran dan tidak berperspektif HAM”.
Perlindungan terhadap mereka yang sudah menjadi  kaum  LGBT terus  ditegakkan disertai dengan treatment penyembuhan  dan  pemulihan, sehingga hak-hak  kaum  LGBT  sebagai  manusia dapat terpenuhi, bersamaan dengan penghormatan  terhadap  keyakinan  agama yang juga  tercapai. Oleh  sebab  itu, untuk  kasus  di Indonesia, dibutuhkan  aksi pemahaman mendalam yang  berfokus  pada beberapa target/subjek, yaitu:
1) Pelaku-Pendukung LGBT
Baik  pelaku-pendukung  LGBT harus  memahami secara  mendalam  hakikat  dari  HAM,  serta memahami  bahwa  semua  orang  juga  memiliki HAM yang harus dihormati. Di Indonesia, baik itu ditinjau dari perspektif hukum, agama, dan HAM, perilaku  LGBT  yang  menyukai  dan  berorientasi seksual  kepada  sesama  jenis  tidak  dapat dibenarkan. Hal itu disebabkan HAM yang selalu digadang-gadangkan  dan  dijadikan  dalil pembenaran memiliki batasan UU, norma agama, etika,  dan  budaya  masyarakat  setempat.  Tepat jika HAM dijadikan alat untuk menuntut perlakuan yang  adil,  dan  tidak  tepat  jika  dijadikan  alat memaksakan  kehendak  pembenaran  terhadap perilaku  seksual  menyimpang  di  tengah-tengah masyarakat  yang  religius dan  berbudaya heteroseksisme.

## 2) Penolak LGBT
Para  penolak  LGBT  harus  memahami  bahwa setiap  orang  memiliki  HAM termasuk  kelompok LGBT.  Penolakan  terhadap  perilaku  seksual menyimpang  sah  dilakukan  berdasarkan  Asas Ketuhanan Negara Indonesia, norma agama, dan hukum  yang  melindungi  keberagamaan masyarakat Indonesia. Akan tetapi, perlu dibatasi bahwa  penolakan  tersebut  tidak  lantas melegalkan  perbuatan-perbuatan  diskriminatif yang  melanggar  hukum  dan  HAM  kelompok LGBT  dalam  hal-hal  umum  (kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dsb).
3) Pemerintah
Pemerintah  harus  mampu  menerapkan  konsep “Ham  Universal  dan  Memiliki  Struktur  Sosialnya Sendiri”.  Menghadapi  isu  tuntutan  HAM  dan pelanggaran  HAM  kelompok  LGBT,  tentu  juga harus  memerhatikan  kepentingan  masyarakat Indonesia  secara  luas.  Di  samping terus mengadvokasi  dan menjamin  perlindungan terhadap pelanggaran HAM atas kelompok LGBT, juga menerapkan batasan pemenuhan HAM yang diminta.  Dapat  dikatakan  masyarakat  Indonesia mayoritas  heteroseksisme,  dan  tidak  dpat diabaikan  adanya  kelompok  LGBT  sebagai minoritas.  Oleh  sebab  itu  perlu  dicanangkan program  “LGBT  recovery  treatment”,  program yang  melibatkan  berbagai  instansi  yang berkompeten  baik  dari  ibidang  kesehatan, psikologi, dan keagamaan yang bersinergi untuk memulihkan  perilaku  seksual  yang  menyimpang. Terakhir,  meski  masih  dipandang  ekstrim,
Program Studi Magister Ilmu Hukum
terdapat  kemungkinan  untuk  membentuk peraturan  perundang-undangan  yang  melarang LGBT.
4) Akademisi
LGBT  bukanlah  fenomena  ajaib  yang  tidak memiliki  penjelasan  ilmiah,  banyak  penelitian telah  dilakukan  terhadap  isu  LGBT.  Meskipun sampai saat  ini  belum  ada  kesamaan  hasil, setidaknya  dapat  memberikan  gambaran fenomena LGBT, baik dari sisi penyebab, pemicu, dan  pendukung  munculnya  perilaku  seksual menyimpang. Oleh sebab itu perlu dibentuk pusat kajian LGBT yang melibatkan banyak peneliti dari berbagai  bidang  keilmuan.  Dari  hasil  penelitian diharapkan  terbentuk  formula  bagaimana  cara mencegah  dan  menanggulangi  perilaku  seks menyimpang.

## C. Kesimpulan dan saran

## 1. Kesimpulan
Hukum  Indonesia  mengakui penegakan HAM yang  disertai pembatasan  bahwa  setiap orang  yang  memiliki  HAM  juga  harus menghormati  HAM  orang  lain,  menghormati pembatasan yang ditentukan oleh UU, memenuhi persyaratan  moral,  etika,  tata  tertib  kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, nilai-nilai agama, serta menjaga keamanan dan ketertiban umum masyarakat demokratis.
Hukum  menjamin  kebebasan  beragama dan  menjalankan  kewajiban  sesuai  tuntunan agamanya.  Sehingga  dari  sisi  agama,  yang kebebasan  beribadah dan  menjalankan  perintah Tuhannya  dijamin  oleh  hukum  nasional,  LGBT
merupakan perilaku  yang  tidak  dapat  diterima. Argumen penolakan berbasis pada dalil kitab suci dan  ajaran  agama  yang  tidak  dapat  “ditawar” karena merupakan perintah Tuhan.
Perlindungan HAM atas kaum LGBT harus ditegakkan dengan  menerapkan  konsep  “HAM Universal  dan  Memiliki  Struktur  Sosialnya Sendiri”.  Kelompok  LGBT  wajib  dilindungi dari diskriminasi, bullying,  kekerasan,  dan  segala bentuk pelanggaran HAM lainnya. Sementara itu, penghormatan atas keyakinan dan ajaran agama harus  dijaga,  sehingga diperlukan upaya “penyembuhan  dan  pemulihan” perilaku  seks menyimpang  kelompok LGBT yang melibatkan banyak  pihak  mulai  dari  pelaku  LGBT, pendukung, penolak, pemerintah, dan akademisi. Kesemua  aksi  yang  dilakukan  focus  bertujuan agar  kelompok  LGBT tidak  lagi  menjadi  korban pelanggaran  HAM  dan  masyarakat Indonesia merasa dihormati keyakinannya.

## 2. Saran
Indonesia  sebagai  negara  hukum  dan negara yang mengakui eksistensi agama, dalam menghadapi  fenomena  globalisasi  LGBT  harus bersikap  tegas  untuk  menolak  legalisasi  praktek perilaku seksual  yang  menyimpang (perbuatan- perbuatan  yang  mengindikasikan  orientasi seksual  pada  sesama  jenis). Oleh  sebab  itu, negara tetap  harus melindungi  kaum  LGBT  dari segala  bentuk  pelanggaran  HAM  yang  terjadi. Selain  itu, perlu  diperhatikan  bahwa  penegakan HAM  atas  mereka  juga  memiliki  batasan
Program Studi Magister Ilmu Hukum
menghormati  HAM  orang  lain,  norma  agama, etika, dan budaya masyarakat di sekitar mereka.
Di samping itu, diperlukan langkah-langkah konkrit  sebagai  upaya  ‘penyembuhan  dan pemulihan’  kaum  LGBT. Salah  satunya  adalah dengan  memfasilitasi  proses  penyembuhan  dan pemulihan  tersebut  seperti  dengan  mendirikan tempat-tempat yang dapat dijadikan basis ‘healing centre’.  Tempat  di  mana  kaum  LGBT  akan mendapatkan  bimbingan  dari  berbagai  ahli dengan  berbagai  metode  penyembuhan  (terapi psikologi,  terapi behavior,  bimbingan  spiritual, agama,  dll). Diharapkan  dengan memasukan seseorang ke dalam lingkungan yang lebih 'bersih dan  baik', dapat membentuk  ulang  perilakunya yang menyimpang ke arah yang benar.

## Daftar Pustaka
APA (American Psychological Association).
(2015). Definitions  Related  to  Sexual Orientation and Gender Diversity  in  APA Documents.
Retrieved from https://www.apa.org/pi/lgbt/resources/sex uality-definitions.pdf, diakses pada 26 Juli 2017.
Bevilacqua, Catherine., Harper, Elizabeth., Kent, Catherine. (2014).
Sexual  Orientation  and  Gender  Identity: Iran’s  International  Human  Rights Obligations,  In Proceedings  of  Legal Research Series on Human Rights in Iran Units, (pp.  2-18). Iran :  University  of
Essex.
Subhrajit, C. (2014). Problems Faced by LGBT People in the Mainstream Society: Some Recommendations, International  Journal of  Interdisciplinary  and Multidisciplinary Studies  (IJIMS),  Vol  1 (No.5),  pp.  317- 331.
Crews, Douglas., & Crawford, Marcus. (2015).
Exploring  the  Role  of  Being  Out  on  a Queer Person's Self-Compassion.
Journal of Gay & Lesbian Social Services Vol. 27 (No. 2), pp. 172-186.
Gardbaum, S. (2008). Human Rights as International  Constitutional  Rights. The European  Journal  of  International  Law Vol 19, pp. 749-750.
Onapajo, Hakeem., & Isike, Cristhoper. (2016).
The Global Politics of  Gay  Rights:  The  Straining  Relations between the West and Africa. Journal of Global Analysis, Vol. 6 (No. 1, January), pp. 22-34.
Hill, Peter C., et.al. (2000). Conceptualizing Religion  and  Spirituality:  Points  of Commonality,  Points  of  Departure, Journal  for  the  Theory  of  Social Behaviour Vol. 30, p. 52.
Keuzenkamp, Saskia., & Bos, David. (2007) Out in  The  Netherlands:  Acceptance  of Homosexuality  in  the  Netherlands, Belanda :  The  Netherlands  Institute  for Social Research.
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Nurkhoiron, M. (2016). Komnas HAM, Siaran Pers  Komnas  HAM  tentang  LGBT, Jakarta.
M.V.L, Badgett., S, Nezhad., C, Waaldijk.,
Y.V.D.M,  Rodgers. (2014). The Relationship  between  LGBT  Inclusion and  Economic  Development,  In Proceedings of An Analysis of Emerging
Economies (pp. 1-7), The William Institute : USAID.
Malau, S. (2016). ‘Romo  Benny :  Sejak  Awal Sikap Gereja Katolik Tegas Tolak LGBT’. Retrieved from http://m.tribunnews.com/ nasional/2016/02/17/romo-benny- sejak-awal-sikap-gereja-katolik-tegas- tolak-lgbt, diakses pada 26 Juli 2017.
Menara Pengawal. (2017). Apa Pandangan Alkitab  tentang Homoseksualitas?.
Retrieved  from https://wol.jw.org/id/wol/ d/r25/lp-in/1102011149, diakses pada 26 Juli 2017.
Serra, N.E. (2013). Queering International Human  Rights :  LGBT  Access  to Domestic Violence Remedies, Journal of Gender, Social Policy, & the Law, Vol. 21 (No. 3), pp. 583-607.
Nghia, Hoang Van. (2009). The “Asian Values” Perspective  of  Human  Rights :    A Challenge  to  Universal  Human  Rights.
Retrieved
from http://ssrn.com/
abstract=1405436,  diakses  pada  26  Juli 2017.
Encarnacion, O.G. (2014). Gay Rights : Why Democracy Matters, Journal of Democracy, Vol. 25 (No. 3, July), pp. 90-
102.
Quthb, Sayyid. (2002). Tafsir Fi Zhilalil-Quran Di bawah  Naungan Al-Qur’an (Vol.  4), diterjemahkan  oleh :  As’ad  Yasin, et.al, 1 st printing, Jakarta: Gema Insani Press.
Sinyo. (2014). Anakku BertanyaTentang LGBT.
Jakarta : PT. Elex Media Komputindo. Winurini, S. (2016). Memaknai Perilaku LGBT di Indonesia  (Tinjauan  Psikologi
Abnormal), Info  Singkat  Kesejahteraan Sosial Vol. VIII (No. 05, Maret), p. 11.
UN Offfice of The High Commissioner for HumanRights. Retrieved from https://www.ohchr.org/documents/issues/ discrimination/a.hrc.19.41_english.pdf, diakses pada 26 Juli 2017.
UN Office of The High Commissioner for Human Rights,  What  are  Human  Rights.
Retrieved  from http://www.ohchr.org/EN/ Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx , diakses pada 26 Juli 2017.
Muthmainnah, Y. (2016). LGBT Human Rights in Indonesian Policies, Indonesian Feminist Journal, Vol. 4 (No. 1, March), pp. 13-22.