## MENELISIK JEJAK PENDIDIKAN DI SULAWESI SELATAN: DARI SISTEM PENDIDIKAN TRADISONAL HINGGA SISTEM PENDIDIKAN MODERN
Oleh:
St. Junaeda, S.Ag., M.Pd., M.A. Fakultas Ilmu Sosial UNM Makassar

## Abstract
This paper describes the transformation of the education system in South Sulawesi, from  the  model  tradisioanl  be  modern.  The  education  system  in  South  Sulawesi conceptual change as a result of the ongoing colonialism. The important question is how the process of transformation of the education system in South Sulawesi. This question can pull a conclusion, that the system changes from traditional to modern education  is  just  a  simple  implication  of  an  application  of  different  interests.  Far more  important  is  the  change  in  the  education  system  that  took  place  in  South Sulawesi  encourage  the  emergence  of  an  awareness  in  understanding  the  entity's identity as a nation.

## Keywords: Traces of Education in South Sulawesi

## A. Pendahuluan
Sistem pendidikan menjadi salah satu pokok kajian penting dalam lintasan sejarah Indonesia. Sistem pendidikan dalam hal ini lebih menitikberatkan pada persoalan model yang  digunakan  serta  dikembangkan  dalam  masyarakat.  Keluaran  dari  proses pelaksanaan sistem pendidikan juga menjadi bagian yang terintegrasi dari siklus sistem pendidikan itu sendiri.
Di Sulawesi Selatan dan di beberapa daerah di belahan Indonesia yang lain, secara umum  telah  mengenal  sistem  pendidikan  dalam  konteks  yang  sangat  umum.  Sistem pendidikan,  dalam  hal  ini  hanya  berkaitan  dengan  terjadinya  sebuah  proses  belajar mengajar antara pihak pengajar dengan pihak yang diajar. Sistem pengajaran ini belum mengenal kurikulum, atau sistem penjenjangan, apalagi berkaitan dengan keluaran (out put)  bagi  para  anak  didik  ketika  dinyatakan  lulus  untuk  bagaimana  dan  dimana  harus mengaplikasikan  ilmu  yang  telah  dipelajari  tersebut.  Sistem  pendidikan  semacam  ini dalam  sekala  model  sistem  pendidikan,  akrab  disebut  sebagai  sistem  pendidikan tradisional.
Di Sulawesi Selatan, sistem pendidikan tradisional telah dijalankan sesuai dengan ritme  pada  masanya  dan  bergantung  pada  kebutuhan  saat  itu,  tanpa  mempertegas bagaimana  mengatur  atau  mengelola  kualitas  serta  hasil  keluaran  para  anak  didiknya. Artinya,  pada  prinsipnya,  masyarakat  Sulawesi  Selatan  hanya  sekedar  berpikir,  bahwa mereka  harus  belajar  tentang  sebuah  ilmu  pengetahuan  dan  dengan  ilmu  tersebut, mereka  akan  mendapatkan  manfaat  dari  ilmu  pengetahuan  tersebut.  Mereka  percaya, bahwa  belajar  merupakan  sesuatu  yang  penting  saat  itu,    tanpa  harus  bertanya  ketika telah mempelajari ilmu pengetahuan tertentu itu mereka akan menjadi apa dan bekerja dimana.  Dalam  konteks  ini,  pertanyaa  itu  tidak  menjadi  sesuatu  yang  penting,  bahkan tidak dipertanyakan, karena orientasi mereka adalah, bahwa ada nilai kemanfaatan yang ”lebih”  ketika  mereka  berguru  kepada  K iyai  atau  Maha  Guru.  Dengan  kata  lain,
idealiasme  atau  kesadaran  kolektif  yang  terbangun  saat  itu  adalah,  bahwa  mereka berusaha untuk menjadi orang baik dan mengerti. Inilah dasar dari pelaksanaan sistem pendidikan tradisional yang berlaku dalam masyarakat Sulawesi Selatan.
Menjadi  menarik  ketika  sistem  pendidikan  di  Sulawesi  Selatan  telah  mengalami pergeseran dari sistem tradisional menjadi sistem pendidikan modern. Kategori modern dalam  konteks  ini  adalah  adanya  perubahan  model,  serta  standart  perjenjangan  atau kurikulum yang diterapkan sesuai dengan tingkat pemahaman seseorang yang menjadi anak didik. Lebih dari itu orientasi dari pelaksanaan sistem pendidikan modern adalah menjawab  dari  pertanyaan  yang  pada  periode  sebelumnya  tidak  menjadi  pertanyaan penting  atau  justeru  tidak  ditanyakan.  Perihal  tentang  apa  yang  dipelajari,  untuk  apa dipelajari  dan  setelah  mengetahui  atau  lulus  akan  diaplikasikan  dimana  dan  menjadi apa,  merupakan  orientasi  penting  dalam  penerapan  sistem  pendidikan  modern.  Oleh karena  itu,  dalam  hal  ini,  pertanyaan  penting  yang  diajukan  adalah  bagaimana  proses transformasi sistem pendidikan yang ada dalam masyarakat Sulawesi Selatan.

## B. Mengenal Sistem Pendidikan Tradisional
Sistem pendidikan di Sulawesi Selatan bergerak dari pemahamannya yang  Sangay sederhana tentang pentingnya menimba ilmu dari seorang Kiyai atau Maha Guru. Inilah modal  awal  dalam  kaitannya  terbentuknya  sebuah  sistem  atau  pola  pendidikan  awal dalam  masyarakat  Sulawesi  Selatan.  Islam,  dalam  kaitannya  sebagai  agama,  ideologi, maupun  sebagai kebudayaan, menjadi bagian penting dalam mendorong munculnya pola atau  sistem  pengajaran  tradisional.  Tingkat  pemahaman  awal  masyarakat  tentang  Islam, pada prosesnya diartikulasikan dalam tingkatan yang sangat praktis, yakni  disandingkan dengan  pengetahuan  lokalitas  (baca:  tradisi  para  Islam, red.),  sehingga  menjadi  sebuah pengetahuan  baru  (pola  singkretisme, red.).  Pengetahuan  inilah  yang  kemudian  oleh sebagian  orang  yang  memiliki  kapasitas  keilmuan  lebih  akhirnya  ditulis  dengan menggunakan  daun  lontar  dan  dituliskan  dengan  menggunakan  aksara  lokalitas  mereka sendiri yang kemudian oleh masyarakat Sulawesi Selatan disebut sebagai Lontarak. Inilah yang  kemudian  menjadi  sumber  acuan  dalam  pola  pengembangan  sistem  pendidikan tradicional pada periode awal. Berikutnya, ketika wacana dan pengetahuan tentang Islam semakin besar, masyarakat mulai bergeser untuk mencari sumber lain dalam sistem relajar mengajar. Sumber lain dalam hal ini hádala sebuah ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan  Hadits,  Ijma ’  dan  Kiyas.  Pentingnya  serta  rasa  ingin  tau  yang  mendalam  terhadap sumber  utama  Agama  Islam  ini  menjadikan  sistem  pengajaran  tradicional  terus berkembang dan menjadi sebuah kebutuhan bagi masyarakat Sulawesi Selatan.
Ketika  Agama  Islam  mulai  dianut  di  Sulawesi  Selatan, 1 Al- Qur’an  dan  Hadits dijadikan sebagai sumber acuan pendidikan. Transfer ilmu pengatahuan pada umumnya dilakukan  dengan  pengajaran  membaca  Al’Qur’an,  baik  yang  dilakukan  di  mesjid, mushallah,  surau,  maupun  dengan  mendatangi  rumah  guru  mengaji.  Selain pembelajaran  dengan  mengaji,  juga  dilakukan  ceramah,  pengajian,    maupun  dialog- dialog.  Surau    pertama  di  Sulawesi  Selatan  terdapat  di  Gowa.  Murid-muridnya  antara lain  Syekh  Yusuf,  Datuk  ri  Panggentungan,  dan Lomo’  ri  Antang . 2 Model  pengajaran
1 Mengenai  penyebaran  Islam  di  Sulawesi  Selatan,  lihat. Mattulada, Islam  di  Sulawesi  Selatan (Jakarta:  Lembaga  Ekonomi  dan  Kemasyarakatan  Nasional-Lembaga  Ilmu  Pengetahuan  Indonesia (LEKNAS-LIPI), bekerja sama dengan Departemen Agama RI, 1976.
2 Mengenai  sistem  pengajaran  Islam  di  Sulawesi  Selatan,  lihat  Mardanas  Safwan,  (ed.),  Sejarah Pendidikan Daerah Sulawesi Selatan (Ujungpandang: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Inventarisasi dan dokumnetasi Kebudayaan Daerah, 1980/1981), hlm. 42.
yang bersumber dari agama Islam ini juga dijelaskan dan ditegaskan sebagai berikut:
Peladjaran jang diberikan dalam sekolah-sekolah agama, terutama di Soelawesi ini,  sebagai  soedah  oemoem  doeloe-doeloenya  pengadjaran  diberikan  dalam langgar  setjara  hoofdelijk  (seorang  demi  seorang)  kepada  moerid-moerid  oleh kiaji-kiaji. 3
Dari kutipan langsung ini dapat dijelaskan, bahwa pendidikan Agama Islam yang ada  di  Sulawesi  Selatan,  umumnya  menggunakan  Langgar  atau  mushollah  sebagai tempat para pendidik mengajarkan ilmu pengetahuan (baca: Agama Islam, red.) kepada para  anak  didiknya.  Sistem  pengajaran  yang  diterapkan  adalah  sistem  pengajaran tunggal,  yakni  para  anak  didik  secara  bergiliran  atau  satu  persatu  menghadap  kepada pengajar  yang  umumnya  disebut  Kiyai  untuk  secara  langsung  mendapat  pengajaran tentang Al- Qur’an. Sistem ini sangat efektif saat itu, karena Kiyai dapat secara langsung mengetahui  kemampuan  para  santrinya  secara  mendalam.  Lebih  dari  itu,  sistem demikian  lebih  memudahkan  para  Kiyai  untuk  lebih  mengenal lebih  dalam  terhadap karakter dari masing-masing santrinya.
Sistem  atau  pola  pengajaran  tunggal  ini  terjadi  mengalir,  tidak  terdapat  batasan waktu  yang  melingkupinya.  Penentuan  siapa  yang  dianggap  telah  selesai  merupakan otoritas  seorang  Kiyai  atau  Maha  Guru.  Kiyai  atau  Maha  Guru  berhak  menetukan kapanpun  bagi  seorang  santri  atau  murid  yang  dianggapnya  telah  lulus  dalam mempelajari ilmu tersebut. Dalam konteks ini, secara sederhana, sistem pengajaran ini dilakukan tanpa sebuah perjenjangan serta tidak mengenal sistem klasikal. 4

## C. Pendidikan Masa Kolonial
Untuk  pertama  kalinya,  masyarakat  Sulawesi  Selatan  mengenal  sistem pendidikan  formal  pada  tahun  1779.  Pihak  yang  mengenalkan  sistem  pendidikan  ini adalah Verenigde  Oost-Indische  Compagnie (VOC).  VOC  mendirikan  sekolah  yang terletak di Kota Makassar dengan jumlah murid 50 orang. 5 Ini merupakan satu-satunya sekolah formal yang dibuka selama masa VOC di Makassar, sehingga dapat dikatakan bahwa VOC selama berada di Sulawesi Selatan mengabaikan pengembangan di bidang pendidikan.
Perhatian  pemerintah  Hindia  Belanda  untuk  memajukan  pendidikan  di  Hindia Belanda  tidak  bisa  dilepaskan  dari  kebijakan  politik  etis  sebagai  kebijakan  yang bertujuan  untuk  mempertahankan  kekuasaan  di  tanah  Hindia  Belanda.  Awal  lahirnya politik  etis  ini  tidak  terlepas  dari  kebijakan  parlemen  Belanda  dan  tarik-menarik kepentingan antar berbagai kelompok di dalam parlemen. Dalam hal ini, muncul protes atas  kondisi  rakyat  di  Hindia  Belanda  yang  semakin  memburuk  sehingga  muncul tuntutan  dari  kelompok  konservatif  untuk  melakukan  perbaikan  nasib  bagi  rakyat  di Hindia  Belanda.  Secara  umum,  pembukaan  sekolah  ini  bertujuan  untuk  mengatasi
3 A.  St.  D., Modernisasi  Dalam  Tjara  Mengoedjoedkan  Pengadjaran  Agama  di  Sulawessi (Makassar:  Neratja-Pergaulan  [Majalah  Tengah  Bulanan  Berdasar  Islam],  no.  2,  tahun  II,  edisi  30  Juni 1939), hlm. 1-2.
4 Terkait dengan sistem pembelajaran tradisional, lihat Mukhlis Paeni, dkk., Sejarah Kebudayaan Sulawesi (Jakarta: CV. Dwi Jaya Karya, 1995), hlm. 119-123
5 Tidak  ada  data  pasti  tentang  nama  dan  jenis  sekolah  yang  didirikan  oleh  VOC  ini,  hanya menyebutkan  bahwa  sekolah  ini  memiliki  50  orang  siswa.  Lihat  Mukhlis  P.  dkk., Sejarah  Kebudayaan Sulawesi (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1995), hlm.126.
kebutuhan  pemerintah  Hindia  Belanda  untuk  mengisi  beberapa  kekurangan  pegawai dalam birokrasi kolonial di tingkat bawah (lokal). Selain bertujuan untuk menghasilkan pegawai-pegawai  pada  Pemerintah  Hindia  Belanda,  juga  dimaksudkan  untuk mempersiapkan  tenaga-tenaga  terampil  yang  selanjutnya  diharapkan  bisa  menjadi pegawai  pada  perusahaan-perusahaan  industri  dan  perdagangan swasta  dimana pemerintah Hindia Belanda juga memiliki kepentingan.
Secara  umum,  pendidikan  formal  yang  perkenalkan  oleh  Pemerintah  Belanda terbagi  menjadi  dua  jenis  sekolah.  Pembagian  tersebut  didasarkan  pada  bahasa pengantar  yang  digunakan  oleh  sekolah  masing-masing.  Bahasa  pengantar  yang diberikan  pada  sekolah  tersebut  adalah  Bahasa  Belanda  dan  Bahasa  Daerah. Pembedaan kedua bahasa pengantar ini didasarkan pada perbedaan warna kulit sebagai bentuk  diskriminasi  terhadap  etnik  tertentu.  Hal  ini  nampak  pada  jenis-jenis  sekolah yang dibuka dan untuk ras apa jenis sekolah-sekolah tersebut. Umumnya, sekolah yang menggunakan bahasa pengantar Bahasa Daerah diperuntukan bagi masyarakat pribumi, sedangkan sekolah yang menggunakan bahasa pengantar Bahasa Belanda diperuntukan bagi  orang-orang  Belanda,    orang-orang  Eropa,  orang-orang  keturunan  campuran Belanda,  orang-orang  keturunan  campuran  Eropa,  dan  perkecualian  untuk  sekolah khusus Suku Ambon, suku Minahasa, dan orang Timor yang beragama Katolik.
Kebijakan ini sebagai akibat dari munculnya dua aliran pemikiran yang berbeda mengenai  jenis  pendidikan  dan  untuk  siapa  jenis  pendidikan  itu.  Kelompok  pertama yang  didukung  oleh    Snouck  Hurgronye  dan  J.H.  Abendanon  lebih  memilih  untuk menyetujui  ditingkatkannya  pendidikan di  Hindia  Belanda  dengan  pendekatan  yang sifatnya  elite.  Pendekatan  elite  ini  akan  melaksanakan  sistem  pendidikan  gaya  Eropa yang  menggunakan    Bahasa  Belanda  sebagai  Bahasa  pengantar.  Hal  ini  dimaksudkan selain untuk menciptakan elite baru yang tahu berterima kasih dan bersedia bekerjasama dengan Pemerintah Belanda, juga untuk mengisi beberapa jabatan dalam pemerintahan yang  sekaligus  juga  bisa  menekan  dan  mengurangi  anggaran  belanja  pemerintah. 6 Kelompok  kedua  adalah  Idenburg  dan  Gubernur  Jenderal  Van  Heutsz  yang  lebih cenderung memperkenalkan sekolah yang menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar. Pikiran ini lebih didasarkan pada pertimbangan praktis dan bisa memberikan sumbangan langsung bagi kesejahteraan. 7
Pada kenyataannya, kedua jenis pendidikan ini secara bersama-sama diterapkan ke  dalam  sistem  pendidikan  di  Hindia  Belanda.  Sekolah-sekolah  yang  menggunakan Bahasa  Belanda  sebagai  bahasa  pengantar  diantaranya  adalah Europeesche  Lagere Scholen (ELS).  Sekolah  ini  dari  awal  menggunakan  Bahasa Belanda  sebagai  bahasa pengantar. Hollandsche  Inlandsche  Scholen (HIS), sekolah  ini  secara  bertahap menggunakan  Bahasa  Belanda  sebagai  bahasa  pengantar.  Tiga  tahun  pertama menggunakan  bahasa  daerah,  tetapi  pada  empat  tahun  terakhir  menggunakan  Bahasa Belanda  sebagai  bahasa  pengantar.  Sekolah  khusus  yang  disediakan  untuk  serdadu KNIL di Ambon, Minahasa, dan Timor, Meer Uitgebreide Lager Onderwijs (MULO),
6 Penjelasan  lengkap  tentang  kondisi  pendidikan  pada  masa  pemerintahan  Hindia  Belanda,  dapat dibaca  baca  pada tulisan Nasution, Sejarah Pendidikan Indonesia (Jakarta:  Bina Aksara, 1995); Djohan Makmur (Peny.), Sejarah Pendidikan di Indonesia Zaman Penjajahan (Jakarta: DEPDIKBUD Direktorat Jenderal  Kebudayaan  Direktorat  Sejarah  dan  Nilai  Tradisional  Proyek  Inventarisasi  dan  Dokumentasi Sejarah  Nasional,  1993);  Sumarsono  Mestoko  (dkk.), Pendidikan  di  Indonesia  Dari  Jaman  Ke  Jaman (Jakarta:  Balai  Pustaka,  1985);  bandingkan  juga  dengan  tulisan  Setijadi, Pendidikan  di  Indonesia  1900- 1974 (Jakarta: Balai Pustaka, 1976).
7 M.C.  Ricklefs, Sejarah  Indonesia  Modern (Jogjakarta:  Gadjah  Mada  University  Press,  1995), hlm. 236.
dan Opleiding  School  voor  Inlandsche  Ambtenaren (OSVIA). Kesemuanya  itu menggunakan  Bahasa  Belanda  sebagai  bahasa  pengantar. Sementara  yang menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar adalah Sekolah Desa Tiga Tahun (Volksholen) yang dibiayai oleh desa, Sekolah Lanjutan dua sampai dengan tiga tahun (Vervolgscholen), dan Sekolah Penghubung 5 tahun.
Untuk level  pendidikan  dasar,  pada  tahun  1891  pemerintah  Kolonial  Belanda mendirikan  dua  lembaga  pendidikan.  Lembaga  pendidikan  itu  adalah Eerste  Klass Inlandsche  Scholen (sekolah  bumiputra  angka  satu)  yang  merupakan  sekolah  yang diperuntukkan khusus bagi anak-anak priyayi dan anak dari keluarga berada. Sedangkan Tweede Klass Inlandsche Scholen (sekolah bumiputera angka dua) adalah sekolah yang diperuntukkan bagi kebanyakan rakyat bumiputera.
Sekolah  bumiputera  Kelas  Satu    dibuka  pada  masing-masing  ibukota keresidenan,  masing-masing  ibukota  kewedanaan  atau  yang  sederajat,  dan  pada  kota- kota yang menjadi pusat perdagangan. Pembukaan sekolah ini diarahkan dalam rangka pemenuhan kebutuhan administrasi pemerintahan, perdagangan dan perusahaan. Namun demikian, tidak ada peluang bagi siswa dari sekolah ini untuk pindah ke sekolah sistem Eropa  yang  paralel  sebagai  satu-satunya  jalan  untuk  menuju  pendidikan  lanjutan. Hingga akhirnya, pada tahun 1914 sekolah ini berubah menjadi HIS. 8
Untuk  sekolah  menengah,  Pemerintah  Belanda  menyediakan  sekolah  MULO, Algemeene  Middelbare  School (AMS), Hoogere  Burger  School (HBS),  dan  sekolah- sekolah  kejuruan  seperti  kejuruan  untuk  pertukangan,  perdagangan,  sekolah  teknik, sekolah pertanian, dan sekolah kejuruan khusus wanita. Pada dasawarsa kedua abad ke- 20, Pemerintah Hindia Belanda memikirkan untuk menyediakan pendidikan tinggi bagi golongan  bumi  putera.  Selain  membuka  Sekolah  Dokter  Jawa  (STOVIA),  juga membuka Nederlansche Indische Artsen School (NIAS), sekolah Kedokteran di Jakarta dengan masa belajar 6 tahun, Pendidikan Tinggi Hukum, dan Pendidikan Tinggi Teknik yang kemudian berubah menjadi Institut Teknologi Bandung.

## D. Perbandingan Tingkat Pendidikan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara
Kondisi pendidikan ini sangat berbeda dengan kondisi pada daerah-daerah yang berada  di  luar  Jawa  khususnya  Sulawesi  Selatan.  Perbedaan  ini  menyangkut  pada ketersediaan  setiap  jenjang  pendidikan.  Di  Sulawesi  Selatan,  hanya  menyediakan pendidikan  tingkat  dasar,  lanjutan,  dan  kejuruan  dengan  jumlah  yang sangat  terbatas. Kondisi ini dapat dilihat pada tahun 1938 ketika itu diseluruh Hindia Belanda hanya ada delapan sekolah menengah, tujuh diantaranya berada di Jawa dan satu di Medan. Hanya ada  satu  sekolah  dasar  lanjutan  (MULO)  yang  didirikan  di  Sulawesi  Selatan  dan  satu sekolah untuk latihan para pejabat guru (OSVIA). Untuk sekolah menengah, tidak ada satupun  yang  dibuka  di  Sulawesi  Selatan  selama  kurun  waktu  kekuasaan  Pemerintah Belanda. Sebagai akibatnya, mereka harus ke Jawa jika ingin melanjutkan pendidikan.
Kedatangan  Penginjil  B.F.  Matthes  dan  temannya  L.W.  Schmidt  dan  H.W. Bosman  ke  Makassar  pada  tahun  1875  yang  bermaksud  menyebarkan  Agama  Kristen, juga mendirikan lembaga pendidikan guru setelah setahun kedatangannya di Makassar. 9
8 Ibid., hlm. 239.
9 Matthes  datang  ke  Makassar  pada  1848  sebagai  seorang  peng-Injil.  Dia  tinggal  di  Makassar selama  23  tahun  dan  telah  menjelajahi  hampir  seluruh  daerah  di  Sulawesi  Selatan.  Selama  tinggal  di Makassar,  Matthes  telah  menghasilkan  banyak  tulisan,  diantaranya  berhasil  menterjemahkan  Injil  ke dalam  bahasa  Makassar  dan  Bugis.  Selain  menterjemahkan  Injil,  Matthes  juga  menulis  buku  yang berjudul Makassaarsche  en  boegineesche  Woordenboek,  Makassaarsch  Chrestomathie (satu  jilid),
Lembaga pendidikan guru ini bernama kweekschool yang oleh orang Makassar disebut sikola  rajaya. 10 Matthes,  oleh  orang  Makassar  dianggap  sebagai  orang  yang  sangat berjasa  dalam  mempelopori  bagi  kebangkitan  pendidikan  di  Makassar.  Penilaian  ini didasarkan pada keterangan dan kesaksian masyarakat setempat. 11
Usaha  yang  telah  dirintis  oleh  Mathes  kemudian  dilanjutkan  oleh  Pemerintah Hindia  Belanda  untuk  memajukan  pendidikan  di  Sulawesi  Selatan.  Sejak  tahun  1905, Pemerintah Hindia Belanda mulai membuka beberapa sekolah, baik sekolah untuk kaum bangsawan  maupun  untuk  masyarakat  umum.  Berturut-turut  dibuka  Sekolah  Melayu  di sebelah  selatan  Lapangan  Karebosi  pada  tahun  1905,  dan  1906  dibuka  sekolah  khusus anak  Ambon Hollandsche  Ambonsche  Scholen (HAS) di  Kampung  Tabaringan,  dan Hollandsche  Chinese  Scholen (HCS)  pada  tahun  1907.  Setelah  tahun  1905  hingga masuknya  Pemerintah  Jepang  di  Sulawesi  Selatan  tahun  1942,  Pemerintah  Hindia Belanda membuka sekolah-sekolah di daerah-daerah luar Makassar seperti di Bantaeng, pare-pare, Majene, Watampone dan pada beberapa daerah lain di Sulawesi Selatan. 12
Meskipun  Pemerintah  Hindia  Belanda  sudah  membuka  sejumlah  sekolah  pada hampir  di  semua  daerah  di  Sulawesi  Selatan,  Sulawesi  Selatan  masih  saja  menduduki rangking  yang  sangat  rendah  untuk  tingkat  melek  hurufnya  di  seluruh  Hindia  Belanda. Hal  ini  tidak  saja  terjadi  jika  dibandingkan  dengan  seluruh  wilayah  di  Hindia  Belanda tetapi lebih jauh lagi ketinggalan jika harus dibandingkan dengan  Keresidenan Manado, yang  kemudian  masuk  dalam  wilayah  Sulawesi  Utara.  Meskipun  jumlah  penduduk Keresidenan  Manado  hampir  sepuluh  kali  lebih  sedikit  dari  jumlah  penduduk  Sulawesi Selatan,  namun  tingkat  kemampuan  membaca  dan  menulis  dalam  Bahasa  Belanda  dua kali  lebih  banyak  dibanding  dengan  seluruh  jumlah  penduduk  Sulawesi  Selatan  dan Tenggara. 13
Rasio  kemampuan  membaca  dan  menulis  penduduk  Sulawesi  Selatan    pada tahun  1920  sampai  tahun  1930  adalah  1:79.  Pada  waktu  yang  bersamaan,  di  Manado memiliki  perbandingan  1:16  dan  di  Hindia  Belanda  1:40.  Sementara  pada  tahun  1936 sampai  tahun  1937  perbandingan  untuk  Sulawesi  Selatan  adalah  1:55,  untuk  Manado 1:19 dan untuk Hindia Belanda 1:34. Perbandingan ini mencerminkan betapa rendahnya kemampuan  membaca  dan  menulis  orang-orang  Sulawesi  Selatan  jika  dibandingkan dengan angka rata-rata di seluruh Hindia Belanda. 14

## E. Pendidikan di Bawah Otoritas Negara Indonesia Timur (NIT)
Kondisi  yang  tercipta  selama  masa  Pemerintahan  Hindia  Belanda  tidak  jauh berbeda  dengan  masa  Pemerintahan  Militer  Jepang.  Bidang  pendidikan  tidak  menjadi perioritas bagi  kebijakan  pemerintah  militer  Jepang,  sehingga  tidak  terdapat
Boegineesche  Chrestomethie (tiga  jilid),  dan Over  De  Ada’s  Of  Gewoontwn  der  Makkassaren  en Boegineezen (tanpa  tahun  dan  penerbit).  Lihat  Rahman  Rahim, Nilai-Nilai  Utama  Kebudayaan  Bugis (Ujungpandang: Hasanuddin Uiversity Press, 1985), hlm. 7-12.
10 Istilah sikola  rajaya berasal  dari  bahasa  Makassar  yang  artinya  Sekolah  yang  khusus diperuntukkan bagi kaum bangsawan.
11 Tulisan  yang  khusus  membahas  tentang  pendidikan  di  Sulawesi  Selatan  dapat  dilihat  pada tulisan  Syarkawi, Perkembangan  Pendidikan  Kolonial  di  Makassar  1876-1942, (Jogjakarta:  Tesis  S2 UGM, tidak diterbitkan, 1997).
12 Sejak  tahun  1905-1942,  jumlah  sekolah  di  Makassar  terdapat  34  buah.  Selengkapnya  lihat Mukhlis P. dkk, op.cit., hlm. 130.
13 Barbara  Sillars  Harvey, Pemberontakan  Kahar  Muzakkar  Dari  Tradisi  ke  DI/TII (Jakarta: Grafiti, 1989), hlm.68.
14 Ibid., hlm. 72.
perkembangan yang cukup signifikan. Masa penjajahan Jepang sangat singkat sehingga tidak  ada  perubahan  yang  sangat  drastis  dalam  hal  pendidikan.  Kebijakan  Pemerintah Jepang  lebih  cenderung diarahkan  pada  misi  untuk  memenangkan  Perang  Asia  Timur Raya yang sedang dihadapi.
Ketika  masa  kekuasaan  Pemerintah  Jepang  berakhir  di  Indonesia,  segera  di umumkan proklamasi kemerdekaan. Namun, khusus untuk Provinsi Sulawesi yang saat itu  dijabat  oleh  Gubernur  Ratulangi,  belum  bisa  melaksanakan  administrasi pemerintahan  secara  normal.  Awal  tahun  1946,  terbentuklah  sebuah  negara  federal pertama di Indonesia yang kemudian akrab disebut Negara Indonesia Timur (NIT), dan menjadikan Makassar sebagai ibukotanya.
Kondisi  pendidikan  di  Sulawesi  Selatan  dan  Tenggara  hingga  masa Pemerintahan  NIT  masih  tetap  terbelakang  dibanding  daerah-daerah  lain  di  Hindia Belanda. Meskipun pemerintah NIT telah mengupayakan untuk memberantas buta huruf (latin)  namun  hasilnya  masih jauh  dari  yang  diharapkan. 15 Salah  satu  bentuk  riil  dari upaya  presiden  NIT,  Soekawati  untuk  memberantas  buta  huruf  latin  adalah  dengan membentuk  sebuah  kepanitiaan  yang  khusus  bertugas  untuk  memberantas  buta  huruf tersebut. Kepanitiaan tersebut dinamai Panitia Agoeng Pemberantasan Boeta Hoeroef. 16 Atas  pembentukan  panitia  ini,  Presiden  Soekawati  memberikan  tanggungjawab sepenuhnya  untuk  segera  membuka  kelas-kelas.  Wilayah  pertama  yang  menjadi  target pemberantasan buta huruf ini adalah Sulawesi Selatan kemudian menyusul daerah lain. Untuk  Sulawesi  Selatan,  dimulai  dari  Makassar  kemudian  menyusul  Gowa  yang  akan dibuka pada 2 juni 1948. 17
Ada  banyak  faktor  yang  menyebabkan  rendahnya  tingkat  pendidikan  di Sulawesi  Selatan.  Salah  satunya  adalah  ketersediaan  guru  profesional  yang  sangat minim.  Selain itu,  ketersediaan fasilitas  pendukung  juga  yang  sangat  terbatas.  Kondisi ini digambarkan pada harian Indonesia Timur sebagai berikut:
Dari itoe disini saja mengoesahakan mengoeraikan hal-hal jang saja rasa mendjadi sebab-sebab  yang  njata  menghalangi  kemadjoean-kemadjoean  dipergoeroean rendah terseboet.
1. Pada kebanyakan sekolah, kadang-kadang seorang goeroe haroes menghadapi doea atau tiga kelas.
2. Diloear  Kota  Makassar,  kita  dapati  hampir  seloeroeh  Sekolah-sekolah  Desa memakai  tenaga-tenaga  goeroe  magang  (keloearan  kelas  5  atau  6)  yang djoemlahnya lebih banyak dari goeroe-goeroe jang berdiploma.
3. Moerid-moerid  dari  tiap-tiap  kelas  (teroetama  kelas  I)  kadang-kadang sesoedah  diparalel,  masih  lagi  meningkat  bilangan  100  orang,  sehingga mereka  haroes  berdesak-desak,  dan  setengahnja  terpaksa  poela  berdiri  sadja, karena bangkoe tidak mentjoekoepi.
4. Kebanjakan  kelas  hanya  mendapat  pengadjaran  tiga,  doea  atau  kadang  hanya satoe sadja dalam sehari, karena haroes berganti masoek dengan lain-lain kelas.
5. Beberapa sekolah haroes mengatoer kelasnja sehari masoek sehari poela tidak, dengan mendapat peladjaran sebagai pada peraturan dalam nomor 4 di atas
15 Selengkapnya  dapat  dilihat  pada  Pidato  P.  J.  M.  Tjokorde  Gde  Rake  Soekowati dengan  judul:
”Menyamboet Kampanje Pembrantasan Boeta Hoeroef”, dalam Indonesia Timur, 5 Juni 1948.
16 M. Sjafe’I, ”Oesaha Pemberantasan Boeta Hoeroef di Dalam NIT”, dalam Indonesia Timoer, 27 Mei 1948.
17 M. Sjafe’I, ”Oesaha Pemberantasan Boeta Hoeroef di Dalam NIT”, dalam Indonesia Timoer, 27 Mei 1948.
6. Karena  soedah  terlaloe  banjak  moerid  dalam  seboeah  kelas,  maka  kadang- kadang  seorang  moerid hanja  mendapat  satoe  kali  giliran  membatja  atau menoelis  dalam  seminggoe,  sedang  bagi  moerid  yang  dikena  peratoeran sebagaimana  dalam  nomor  lima  diatas  beloem  tentu  akan  mendapat  giliran sekali dalam seboelan. 18
Dari data statistik yang diperoleh, tingkat buta huruf di wilayah NIT pada tahu 1948  masih  mencapai  48%. 19 Dari  seluruh  wilayah  dalam  NIT,  Sulawesi  Selatan, Sulawesi Tengah, dan Pulau Timor yang memiliki tingkat buta huruf paling tinggi yaitu 90%. Menyusul Flores, Sumba, dan Maluku Utara 80%. Sumbawa 75%, Lombok 40%, Sulawesi  Utara,  25%,  dan  Bali  10%.  Sedangkan  yang  cukup  rendah  adalah  Sangir- Talaud 8%, Maluku Selatan 5%, dan Minahasa 4%. 20
Kondisi-kondisi    yang  tercipta  di  Sulawesi  Selatan  seperti  yang  dijelaskan  di atas  kemudian  menjadi  perhatian  Nadjamoeddin  dan  kawan-kawannya.  Memajukan pendidikan  bagi  bumiputera  menjadi  salah  satu  agenda  penting  Nadjamoeddin  dalam rangka  menyebarkan  ide-ide  nasionalisme  yang  selanjutnya  diharapkan  dapat membangun kesadaran berbangsa di Sulawesi Selatan. Bagaimana usaha Nadjamoeddin untuk memajukan pendidikan bumiputera di Sulawesi Selatan.

## F. Kesimpulan
Sistem pendidikan yang berlangsung di Sulawesi Selatan mengalami perubahan dalam  sekala  konseptual,  yakni  dari  tradisional  menjadi  modern.  Perubahan  sistem pendidikan ini  tentunya  mempengaruhi  pola  pengajaran,  orientasi  serta  cara  pandang dalam  melihat  kepentingan  terkait  dengan  pendidikan  itu  sendiri.  Sistem  pendidikan tradisional  di  Sulawesi  Selatan  pada  prinsipnya  terjadi  berdasar  pada  tingkat kebutuhanlokal dalam kaitannya tentang pentingnya pengetahuan tentang Agama Islam. Pada  tahap  ini  tidak  terdapat  sebuah  aturan  atau  sekaligus  upaya  pelembagaan  sebuah sistem pendidikan secara formal. Secara umum, pengelolaan dilakukan secara informal.
Kolonialisme  memberikan  sumbangsih  bagi  proses  pelembagaan  sistem pendidikan  yang  ada  di  Sulawesi  Selatan.  Tingkat  kebutuhan  terhadap  luaran  peserta didik  menjadikan  kebutuhan  penting  terhadap  disiplin  ilmu  tertentu,  yang  kemudian dipersiapkan untuk menjadi pekerja professional pada bidangnya masing-masing untuk memenuhi  kebutuhan  pihak  Kolonial.  Pada  konteks  ini,  pendidikan  tidak  menjadi sesuatu  yang  umum,  melainkan  secara  spesifik  dikelola  oleh  otoritas  tinggi  yakni negara.  Ketika  otoritas  diberlakukan  terhadap  sistem  pengelolaan  pendidikan  telah berubah,  tentunya  sangat  berkaitan  dengan  kepentingan  yang  menyertainya.  Semangat pengembangan  sistem  pendidikan  yang  terukur,  tentunya  sebagai  bagian  dari  proses penjaringan  kualitas  personal  dalam  mengetahui  atau  memahami  ilmu  tertentu  yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda.
Pada proses berikutnya, sistem pendidikan mulai dijalankan sangat ketat dengan berbagai  tata  aturan  yang  melingkupinya.  Tata  aturan  ini  tidak  lain  adalah  untuk
18 B.  S.  Baranti,  “Pergoeroean  Rendah  Indonesia  Di  Soelawesi  Selatan  Mengetjewakan” , dalam Indonesia Timur, 11 Mei 1948.
19 Jumlah  48%  ini  didasarkan  pada  hampir  semua  klasifikasi  umur  yaitu  klasifikasi  umur antara usia  yang  kurang  dari  10  tahun  dan  lebih  dari  40  tahun.  Menurut  kebiasaan  pada  negara-negara  luar (internasional), rentang usia yang masuk buta huruf adalah antara usia 10 tahun hingga 40 tahun.
20 “Pemilihan  dan  Pemberantasan  Buta  Buta  Huruf”,  dalam Panji  Negara,  no.  4,  15  Juni  1949, hlm. 4-5.
membedakan  secara  berjenjang  bagi  identitas  kebangsaan  seseorang,  apakah  ia bumiputera, Timur Asing, atau Eropa tulen. Ketika proses ini berjalan, maka semangat yang berkembang dalam masyarakat dalam memaknai pendidikan juga telah mengalami pergeseran.  Pendidikan  tidak  hanya  sekedar  menjadi  bagian  penting  bagi  seseorang untuk  mengetahui  tentang  disiplin  ilmu  tertentu  dan  dapat  bekerja  sesuai  bidangnya secara  profesional,  akan  tetapi  pemahaman  masyarakat  Bumiputera  khususnya,  telah bergeser  pada  persoalan  yang  lebih  prinsip,  yakni  pengetahun  atau  ilmu  pengetahuan menjadi cahaya terang bagi pribadi dan masyarakat Sulawesi Selatan untuk memahami dirinya  sebagai  pribadi  sekaligus  sebagai  entitas  kebangsaan  yang  tidak  terpisahkan dengan  rakyat  bumiputera  lainnya.  Dalam  konteks  ini,  pendidikan  menjadi  pintu pembuka  bagi  terbentuknya  sebuah  pemahaman  yang  sangat  besar  tentang  bagaimana mendudukkan  sebuah  pemahaman  tentang  sebuah  konsep  dasar  kecintaan  terhadap tanah  tumpah  dara  (baca:  identitas  lokalitas  atau  kedaerahan, red.).  Konsep  dasar tentang  kecintaan  terhadap  tumpah  darah  ini  semakin  berkembang  dan  berakumulasi terhadap pemahaman yang lebih besar yakni pemahaman tentang identitas diri sebagai sebuah bangsa, dalam istilah yang sederhana disebut sebagai nasionalisme.

## DAFTAR PUSTAKA
“Pemilihan dan Pemberantasan Buta Buta Huruf”, dalam Panji Negara, no. 4, 15 Juni 1949
A.  St.  D., Modernisasi  Dalam  Tjara  Mengoedjoedkan  Pengadjaran  Agama  di Sulawessi, Makassar:  Neratja-Pergaulan  [Majalah  Tengah  Bulanan  Berdasar Islam], no. 2, tahun II, edisi 30 Juni 1939.
B. S. Baranti, “Pergoeroean Rendah Indonesia Di Soelawesi Selatan Mengetjewakan” , dalam Indonesia Timur, 11 Mei 1948.
Barbara  Sillars  Harvey, Pemberontakan  Kahar  Muzakkar  Dari  Tradisi  ke  DI/TII, Jakarta: Grafiti, 1989.
Djohan Makmur (Peny.), Sejarah Pendidikan di Indonesia Zaman Penjajahan, Jakarta: DEPDIKBUD  Direktorat  Jenderal  Kebudayaan  Direktorat  Sejarah  dan  Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1993.
M.  Sjafe’I,  ”Oesaha  Pemberantasan  Boeta  Hoeroef  di  Dalam  NIT”,  dalam Indonesia Timoer, 27 Mei 1948.
M.  Sjafe’I,  ”Oesaha  Pemberantasan  Boeta  Hoeroef  di  Dalam  NIT”,  dalam Indonesia Timoer, 27 Mei 1948.
M.C.  Ricklefs, Sejarah  Indonesia  Modern,  Jogjakarta:  Gadjah  Mada  University  Press, 1995.
Mardanas Safwan, (ed.), Sejarah Pendidikan Daerah Sulawesi Selatan, Ujungpandang: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Inventarisasi dan dokumnetasi Kebudayaan Daerah, 1980/1981.
Mattulada, Islam di Sulawesi Selatan, Jakarta: Lembaga Ekonomi dan Kemasyarakatan Nasional-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LEKNAS-LIPI), bekerja sama dengan Departemen Agama RI, 1976.
Mukhlis  P.  dkk., Sejarah  Kebudayaan  Sulawesi,  Jakarta:  Departemen  Pendidikan  dan Kebudayaan  Direktorat  Jenderal  Kebudayaan  Sejarah  dan  Nilai  Tradisional, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1995.
Mukhlis  Paeni,  dkk., Sejarah  Kebudayaan  Sulawesi,  Jakarta:  CV.  Dwi  Jaya  Karya, 1995.
Nasution, Sejarah Pendidikan Indonesia, Jakarta: Bina Aksara, 1995.
P.  J.  M.  Tjokorde  Gde  Rake  Soekowati  dengan  judul:  ”Menyamboet Kampanje Pembrantasan Boeta Hoeroef”, dalam Indonesia Timur, 5 Juni 1948.
Rahman  Rahim, Nilai-Nilai  Utama  Kebudayaan  Bugis,  Ujungpandang:  Hasanuddin Uiversity Press, 1985.
Setijadi, Pendidikan di Indonesia 1900-1974, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
Sumarsono Mestoko  (dkk.), Pendidikan  di  Indonesia  Dari  Jaman  Ke  Jaman,  Jakarta: Balai Pustaka, 1985.
Syarkawi, Perkembangan  Pendidikan  Kolonial  di  Makassar  1876-1942, Jogjakarta: Tesis S2 UGM, tidak diterbitkan, 1997.