Universitas Dharmawangsa

## KEBIJAKAN KELEMBAGAAN PADA USAHA SAPI PERAH DI PROVINSI ACEH

## Oleh :  Aidilof

## Abstrak
Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pengembangan sapi perah  di  provinsi  Aceh.  Metode  Penulisan  ini  menggunakan  metode tinjauan  literatur  (library  research).  Salah  satu  kunci  keberhasilan pengembangan sapi perah di Provinsi Aceh yaitu melakukan penguatan kelembagaan  antara  lain  dengan  peternakan  kontrak  yang  bertujuan adanya  (a)  hubungan  yang  saling  menguntungkan  antara  peternak dengan  perusahaan  agribisnis,(b)  memberikan  insentif  kepada  peternak untuk  meningkatkan  produknya  dengan  memperbaiki  grades  dan standar,(c)  memperbaiki  sarana  dan  iklim  investasi  untuk  bidang peternakan  sapi  perah,  dan  (d)  pemerintah  menyediakan  infrastruktur publik  seperti  jalan,  jembatan,  listrik,  telekomunikasi,  pasar  dan penegakan  hukum  dalam  perjanjian-perjanjian  usaha  sehingga penggunaan/alokasi  sumberdaya  pada  usaha  sapi  perah  tercipta  secara efisien, merata dan berkelanjutan (sustainable).
Kata kunci : kebijakan kelembagaan dan usaha sapi perah

## 1. Pendahuluan
1.1. Latar Belakang
Pembangunan  sektor  pertanian  merupakan  salah  satu pilihan  strategis  untuk  menopang  perekonomian  nasional  dan daerah,  terutama  setelah  terjadinya  krisis  ekonomi  sejak pertengahan  tahun  1997.  Pilihan  ini  didasarkan  pada pertimbangan  bahwa  sektor  pertanian  telah  berulangkali membuktikan  diri  sebagai  sektor  yang  tahan  terhadap  krisis perekonomian  dan  merupakan  suatu  aset  kekayaan  dasar  bagi kesejahteraan  masyarakat  serta  bagi  kegiatan  pembangunan perekonomian  secara  keseluruhan.  Disamping  itu resources  based
negara  memang  terletak  pada  sektor-sektor  primer  (termasuk pertanian  dalam  arti  luas),  baik  dari  sisi  kelimpahan  potensi sumberdaya  alam  maupun  besarnya  potensi  tenaga  kerja  yang tersedia,  hal  ini  sesuai  yang  dikemukakan  oleh  Juanda  (2002) bahwa pemerintah Indonesia harus tetap mengembangkan sektor pertanian karena mempunyai peranan penting sebagai penghasil bahan makanan, penghasil devisa, memberikan kesempatan kerja dan  juga  sebagai  pasar  bagi  produk-produk  industri  bidang peternakan sebagai  sub sektor dari pertanian merupakan  bidang usaha yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia. Hal ini  terkait  dengan  kesiapan  subsektor  ini  dalam  menyediakan bahan pangan hewani masyarakat, yang diketahui mutlak untuk perkembangan  dan  pertumbuhan.  Kandungan  gizi  hasil  ternak dan produk olahannya sampai saat ini diketahui mempunyai nilai yang  lebih  baik  dibandingkan  dengan  kandungan  gizi  asal tumbuhan.
Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan peternakan untuk memenuhi kebutuhan gizi maka pembangunan peternakan saat  ini  telah  diarahkan  pada  pengembangan  peternakan  yang lebih  maju  melalui  pendekatan  kewilayahan,  penggunaan teknologi tepat guna dan penerapan landasan baru yaitu efisiensi, produktivitas dan berkelanjutan ( sustainability ).
Di  samping  itu  pembangunan  sub  sektor  peternakan sebagai  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  pembangunan pertanian,  harus  dilaksanakan  secara  bertahap  dan  berencana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dilakukan antara  lain  melalui  peningkatan  produksi  ternak  sehingga  dapat meningkatkan  pendapatan  masyarakat  peternak  dari  waktu  ke waktu.Untuk  itu  perlu  mendorong  peternak  agar  tetap  mampu bersaing  baik  pada  skala  lokal,  regional,  nasional  maupun internasional (Saragih, 2000).
Sejalan dengan hal tersebut, maka pembangunan sub sektor peternakan juga mendapatkan porsi untuk dikembangkan karena subsektor  ini  mempunyai  peranan  yang  cukup  penting  didalam
perekonomian.  Pertumbuhan  subsektor  peternakan  cukup  tinggi dibandingkan  dengan  subsektor  lainnya  pada  sektor  pertanian sepanjang  tahun  2002,  yaitu  hingga  kuartal  III  tahun  2002 mengalami pertumbuhan sebesar 9,4 % (Ditjen Peternakan, 2003). Sumbangan  subsektor  ini  terhadap  Produk  Domestik  Bruto mencapai  Rp.  7.059,50  milyar  rupiah  atau  1,78  persen  dari  total PDB  pada  tahun  2000  (Statistik  Pertanian,  2000).  Disamping  itu secara  makro  perkembangan  subsektor  peternakan  selama  ini cukup  menggembirakan  dimana  populasi  dan  produksi  hasil ternak terus tumbuh dari tahun ke tahun.
Salah  satu  jenis  usaha  pada  sub  sektor  peternakan  yang cukup  mendapat  perhatian  yaitu  usaha  sapi  perah  yang dikembangkan  untuk  memenuhi  permintaan  susu  yang  semakin meningkat  dari  tahun  ke  tahun  dan  juga  melihat  tendensi pertambahan  jumlah  penduduk,  pendapatan  dan  meningkatnya kesadaran sebahagian masyarakat akan pentingnya gizi, sub sektor peternakan  makin  dituntut  untuk  berperan  serta  dalam  rangka pemenuhan  kebutuhan  gizi  dengan  meningkatkan  produksi melalui proses pengembangan budi daya. Meskipun produksi susu mengalami  peningkatan  dari  tahun  ke  tahun  akan  tetapi  belum bisa mengimbangi pertumbuhan permintaan susu didalam negeri yang mencapai 1,5 miliar liter per tahun dimana 67 % masih harus diimpor karena peternak sapi lokal hanya mampu menghasilkan sekitar 500 juta liter susu per tahun. Hal ini menunjukkan antara persediaan dan permintaan susu di Indonesia terjadi kesenjangan yang  cukup  besar.  Kebutuhan  atau  permintaan  jauh  lebih  besar daripada ketersediaan susu yang ada.
1.2. Tujuan Penulisan
Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pengembangan sapi perah di provinsi Aceh.
1.3. Metode Penulisan
Metode  Penulisan  ini  menggunakan  metode  tinjauan literatur ( library research ).

## 2. Uraian Teoritis
2.1. Perkembangan Sapi Perah
Keberhasilan  usaha  ternak  sapi  perah  tergantung  dari faktor sumberdaya manusia dan sumberdaya alam. Di samping itu juga, pengembangan usaha sapi perah dan peningkatan produksi susu memerlukan dorongan baik dari pihak pemerintah ataupun swasta seperti industri-industri persusuan dan sarana-sarana lain yang  diperlukan  dan  prospek  atau  masa  depan  pengembangan usaha  ternak  sapi  perah  merupakan  saat  yang  “ favourable ”. Berdasarkan  kondisi  tersebut,  usaha  sapi  perah  untuk menghasilkan  susu  segar  sangat  prospektif  dikembangkan  di Indonesia.
Salah satu kebijakan produksi susu dalam negeri ini adalah desentralisasi pengembangan sapi perah.
Sejak awal pengembangan  sapi  perah  di  Indonesia  hanya  terpusat  di  pulau Jawa saja. Namun teriring semangat desentaralisasi dan otonomi daerah tersebut, maka pengembangan sapi perah mulai diarahkan keluar  pulau  Jawa  dengan  membentuk  sentra-sentra  baru  yang cocok untuk pengembangan komoditi ini. Ada beberapa provinsi di  Indonesia  yang  mampu  mencapai  tingkat  keberhasilan  yang tinggi  dalam  pelaksanaan  program-program  pembangunan  dan pertumbuhan ekonominya dengan keterkaitan antar wilayah dan antar  masyarakat.  Salah  satu  komoditas  peternakan  yang dikembangkan dengan prinsip keterkaitan antara daerah yaitu sapi perah  yang  diusahakan  dalam  skala  peternakan  rakyat  dengan pola  pengusahaan  yang  masih  sebagai  sambilan.  Atas  dasar tersebut maka pengembangan sapi perah perlu dilakukan dengan peningkatan  kemampuan  di  bidang  pengolahan  dan  pemasaran serta  kelembagaan.  Peningkatan  kemampuan  pengolahan dimaksudkan untuk memperpanjang masa simpan dan pemasaran susu  segar  dan  susu  pasteurisasi.  Peningkatan  kemampuan
pemasaran  dimaksudkan  untuk  memperluas  jangkauan pemasaran  dan  meningkatkan  retensi  resapan  pasar  terhadap produk-produk  susu  koperasi.  Peningkatan  kemampuan kelembagaan ditujukan terutama untuk memperkuat kelembagaan dan  memperbaiki  manajemen  pengelolaan  kelompok  tani  dan koperasi.perlu  dilakukan  dengan  peningkatan  kemampuan dibidang pengolahan dan pemasaran serta kelembagaan.
2.2. Peran Kelembagaan
Kelembagaan ( institution ) sebagai aturan main ( rule of game )
dan organisasi,
berperan penting dalam
mengatur penggunaan/alokasi  sumberdaya  secara  efisien,  merata  dan berkelanjutan.Sebagai  hasil  dari  pembagian  pekerjaan  dan spesialisasi  pada  sistem  ekonomi  maju  sering  mengarah  kepada keadaan  dimana  orang-orang  menjadi  hampir  tidak  mampu  lagi berdiri  sendiri  dalam  arti  mereka  tidak  dapat  menghasilkan barangbarang  dan  jasa  yang  dibutuhkan  untuk  kehidupan (konsumsinya) sehingga pemenuhan kebutuhannya diperoleh dari orang/pihak lainnya yang bespesialisasi melalui suatu pertukaran yang  dalam  ekonomi  disebut  transaksi  ekonomi.  Agar  transaksi ekonomi  dapat  berlangsung  perlu  adanya  koordinasi  antar berbagai  pihak  dalam  sistem  ekonomi  yang  sekaligus  juga mencakup  aturan  representasi  dari  pihak-pihak  yang berkoordinasi tersebut.Pada dasarnya ada dua bentuk koordinasi utama  yaitu  koordinasi  untuk  keperluan;(1)  transaksi  melalui sistem  pasar,  dimana  harga-harga  menjadi  panduan  dalam mengkoordinasikan alokasi sumberdaya-sumberdaya tersebut jadi harga-harga  berperan  sebagai  pemberi  isyarat  dan  sebagai pembawa  informasi  yang  mengatur  koordinasi  alokasi sumberdaya  kepada  pembeli  dan  penjual,(2)  transaksi  tersebut dilakukan  dalam  sistem  organisasi-organisasi  yang  berhirarki  di luar sistem pasar dimana wewenang kekuasaan berperan sebagai koordinator dalam mengatur alokasi sumberdaya tersebut. Suatu kelembagaan adalah suatu pemantapan perilaku yang hidup pada
suatu  kelompok  orang  yang  merupakan  sesuatu  yang  stabil, mantap dan berpola; berfungsi untuk tujuan-tujuan tertentu dalam masyarakat;  ditemukan  dalam  sistem  sosial  tradisional  dan modern atau bisa berbentuk tradisional dan modern dan berfungsi mengefisienkan kehidupan sosial (Syahyuti, 2006).
Kelembagaan  menurut  Schmid  (1972) dalam Pakpahan (1989)  adalah  suatu  himpunan  hubungan  yang  tertata  diantara orang-orang  dengan  mendefenisikan  hak-haknya,  pengaruhnya terhadap hak orang lain, privilage dan tanggung jawab.  Tiga hal utama yang mencirikan suatu kelembagaan :
1.   Batas  kewenangan  ( jurisdiksi )  adalah  menyangkut  masalah kewenangan  setiap  anggota  didalam  kerjasama  seperti wewenang  menentukan  harga  output  dan  lain-lain, mempunyai arti penting dan cukup besar pengaruhnya dalam keberhasilan produksi.
2.   Hak Kepemilikan ( property right ) adalah mengandung makna sosial  yang  berimplikasi  ekonomi.  Dalam  hubungan  dengan property right yang paling penting adalah faktor kepemilikan terhadap  sumberdaya  seperti  lahan,  hasil  produksi  dan  lain- lain.  Hak  pemilikan  yang  lebih  jelas  akan  dapat menentukan besarnya bargaining power atau kekuatan menawar terhadap suatu persoalan.
3.   Aturan  representasi  dipersoalkan  mengenai  masalah  sistem atau  prosedur  mengenai  suatu  keputusan.  Dalam  proses  ini bentuk  partisipasi  lebih  banyak  ditentukan  oleh  keputusan kebijaksanaan  organisasi  dalam  membagi  beban  dan manfaat/keuntungan  terhadap  anggota  yang  terlibat  dalam organisasi tersebut (Anwar, 2006).
Intervensi pemerintah dalam pengembangan kelembagaan pertanian ke depan masih diperlukan. Akan tetapi bentuk campur tangan  pemerintah  tidak  bersifat  koersif,  namun  lebih  bersifat memfasilitasi  sehingga  mampu  meransang  pertumbuhan kelembagaan yang bersifat kohesif.Aturan yang berkembang pada kelembagaan  lokal  hendaknya  bersifat  kepemimpinan  dengan
Universitas Dharmawangsa
aturan  dan  undang-undang  yang  terkait  dengan  kelembagaan yang ada (Suradisastra, 2006).
Kelembagaan  tidak  bisa  terlepas  dari  konsep  biaya transaksi atau kesepakatan yang memiminimisasi biaya transaksi. Dalam  pandangan  North,  kelembagaan  yang  menurunkan  biaya transaksi  adalah  kunci  dari  keberhasilan  indikator  ekonomi. Pengembangan  kelembagaan  sangat  bersifat  keterkaitan  antar periode  sehingga  tidak  semua  kelembagaan  bersifat  efisien  dan kelembagaan  yang  tidak  efisien  inilah  yang  menghambat pertumbuhan ekonomi (Fauzi, 2004).
Ada  dua  katalis  yang  berperan  penting  dalam pengembangan kelembagaan yakni perubahan dalam harga relatif ( relative  price )  dan  inovasi  teknologi.  Dalam  merespon  kedua perubahan  ini  salah  satu  atau  kedua  belah  pihak  mungkin  akan melihat lebih menguntungkan untuk mengubah aturan (Rules of agreement)  yang  kemudian  berujung  pada  perubahan kelembagaan  yang  akan  menguntungkan  salah  satu  atau  kedua belah pihak. Demikian juga halnya dengan inovasi teknologi yang akan  menurunkan  biaya  transaksi  dan  perubahan  dalam  biaya informasi  merupakan  sumber  utama  dalam  pengembangan kelembagaan.

## 3. Pembahasan
Pengkajian  tentang  kelembagaan  pada  usaha  sapi  perah sangat penting sesuai yang dikemukakan oleh Anwar (2002) dalam Saptati  (2004),  bahwa  penentuan  kelembagaan  yang  tepat  akan dapat mengatur penggunaan dan alokasi sumberdaya atau input kearah efisiensi yang tinggi, keadilan ( fairness ) kearah pembagian yang lebih merata dan aktifitas ekonomi dapat langgeng. Langkah awal  guna  mencapai  efisiensi  dalam  alokasi  sumberdaya  secara optimal  adalah  perlunya  pembagian  pekerjaan  sehingga  setiap pekerjaan  dapat  dilaksanakan  secara  profesional  dengan produktifitas  yang  tinggi.  Peningkatan  pembagian  pekerjaan selanjutnya  akan  mengarah  kepada  spesialisasi  ekonomi,
sedangkan kelanjutan spesialisasi adalah peningkatan efisiensi dan produktivitas yang semakin tinggi.
Kekurangan produksi susu segar dalam negeri merupakan peluang  besar  peternak  susu  untuk  mengembangkan  usahanya. Namun  demikian  peternak  masih  menghadapi  permasalahan antara  lain  yaitu  rendahnya  kemampuan  budidaya  khususnya menyangkut kesehatan ternak dan mutu bibit yang rendah, dalam hal  pemasaran  dimana  industri  pengolahan  susu  menjadi  jauh lebih  kuat  dibandingkan  peternak  sehingga  terjadi  besarnya ketergantungan  peternak  terhadap  industri  pengolahan  susu dalam  memasarkan  susu  segar  yang  dihasilkannya.  Dengan permasalahan-permasalahan tersebut maka perlu dilakukan :
1.   Pemerintah  perlu  memberikan  dukungan  nyata  untuk meningkatkan  produktivitas  dan  kualitas  hasil  ternak  (susu) kepada  para  peternak.  Daya  saing  susu  yang  dihasilkan peternak hanya dapat ditingkatkan apabila produktivitas dan kualitas  tersebut  ditingkatkan.  Untuk  itu,  penelitian  dan pengembangan  khususnya  mengenai  teknis  dan  manajemen produksi  perlu  ditingkatkan.  Gerakan  nasional  seyogyanya diikuti  dengan  aktivitas  nyata  berupa  bantuan  antara  lain dalam bentuk pelatihan dan penyuluhan budidaya sapi perah yang  baik,  mendorong  tersedianya  bibit  sapi  unggul, kemudahan untuk pemanfaatan lahan, akses dan ketersediaan modal,  serta  pengembangan  beragam  industri  pengolahan susu sehingga harga di tingkat peternak menjadi relatif lebih stabil.
2.   Perlu dibentuk wadah kemitraan Sistem  peternakan  kontrak  ( contract  farming )  merupakan  satu mekanisme  kelembagaan  yang  memperkuat  posisi  tawar menawar  peternak  dengan  cara  mengkaitkannya  secara langsung  ataupun  tidak  langsung  dengan  badan  usaha  yang secara  ekonomi  relatif  lebih  kuat.  Melalui  kontrak,  peternak kecil  dapat  beralih  dari  usaha  tradisional/  subsistem  ke produksi yang bernilai tinggi dan berorientasi ekspor. Hal ini
tidak  hanya  berpotensi  meningkatkan  penghasilan  peternak kecil  yang  ikut  dalam  kontrak  tetapi  juga  mempunyai  efek berlipat  ganda  bagi  perekonomian  di  perdesaan  maupun perekonomian dalam skala yang lebih luas. Contract farming dapat juga dimaknai sebagai sistem produksi dan pemasaran berskala  menengah,  dimana  terjadi  pembagian  beban  resiko produksi  dan  pemasaran  berskala  menengah  dimana  terjadi pembagian  beban  resiko  produksi  dan  pemasaran  diantara pelaku agribisnis dan peternak kecil, kesemuanya ini dilakukan dengan tujuan mengurangi biaya transaksi dan kerjasama antar peternak  dan  peternak  dengan  pihak  kedua  dapat  terjalin secara  baik  bila  terdapat  saling  ketergantungan  yang  saling menguntungkan.  Dengan  kata  lain,  adanya  contract  farming dalam bidang peternakan dapat menguntungkan kedua belah pihak  yaitu  peternak  dan  perusahaan.  Contract  farming memungkinkan adanya dukungan yang lebih luas serta dapat mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan minimnya informasi  dan  mengurangi  resiko  bagi  peternak.  Mereka memiliki  kepastian  bahwa  produknya  akan  dibeli  pada  saat panen.  Dalam  jangka  panjang  mereka  juga  memperoleh manfaat  yaitu  peluang  kemitraan  di  masa  depan  serta  akses terhadap  program-program  pemerintah,  hal  ini  sesuai  yang dikemukakan  oleh  Key  dan  Runsten  (1999)  dalam  Daryanto (2007) bahwa manfaat dari keikut-sertaan dalam kontrak yaitu pengembangan akses pasar, kredit dan tekonologi, manajemen resiko  yang  lebih  baik,  memberikan  kesempatan  kerja  yang lebih  baik  bagi  anggota  keluarga  dan  secara  tidak  langsung, pendayagunaan perempuan serta pengembangan dari budaya berniaga  yang  berhasil.  Dilihat  dari  perusahaan  beberapa manfaat dengan adanya sistem contract farming yaitu mereka memperoleh akses untuk mendapatkan buruh dan tanah yang lebih murah untuk menumbuhkan produk yang bernilai tinggi. Pasokan  bahan  mentah  dapat  terjaga  dengan  batasan  yang rasional  dan  memiliki  kendali  terhadap  dasar  produksi  dan
perlakuan  pasca  panen.  Selain  itu  juga  memiliki  kendali terhadap  kualitas  produk  dan  memiliki  kesempatan memperoleh  dan  memperkenalkan  varietas  baru  serta peningkatan kemungkinan pemenuhan kebutuhan konsumen secara spesifik.
3.  Koperasi  susu  perlu  didorong  dan  difasilitasi  agar  dapat melakukan  pengolahan  sederhana  susu  segar  antara  lain pasteurisasi dan pengemasan susu segar, pengolahan menjadi yogurt, keju dan sebagainya. Hal ini disertai dengan program promosi  secara  luas  kepada  masyarakat  terutama  anak-anak tentang  manfaat  mengkonsumsi  susu  segar  dan  produk- produk  olahannya.  Pendirian  pabrik  pengolahan  susu  yang dimiliki koperasi juga perlu didorong. Langkah ini diperlukan untuk mengantisipasi makin menguat dan relatif stabilnya nilai kurs  rupiah  terhadap  US  dolar  yang  dapat  mengakibat-kan industri pengolahan susu kembali mengimpor sebagian besar bahan baku susunya dari luar negeri.
4.  Pemerintah Pusat maupun Daerah seyogyanya mengeluarkan kebijakan-kebijakan  yang  mampu  memperkuat  posisi  tawar peternak sapi perah khususnya dan pengembangan agribisnis berbasis peternakan umumnya. Ini antara lain dapat dilakukan dengan  menghapuskan  retribusi  yang  menyebab-kan  ongkos produksi bertambah
mahal,
menghapuskan
pajak pertambahan  nilai  bila  pengolahan  masih  dilakukan  oleh peternak  serta  pemberlakuan  tarif  bea  masuk  terhadap  susu impor untuk melindungi produksi dalam negeri.

## 4. Penutup
Salah  satu  kunci  keberhasilan  pengembangan  sapi  perah yaitu  melakukan  penguatan  kelembagaan  antara  lain  dengan peternakan  kontrak  yang  bertujuan  adanya  (a)  hubungan  yang saling  menguntungkan  antara  peternak  dengan  perusahaan agribisnis,(b)  memberikan  insentif  kepada  peternak  untuk meningkatkan  produknya  dengan  memperbaiki  grades  dan standar,(c) memperbaiki sarana dan iklim investasi untuk bidang
peternakan  sapi  perah,  dan  (d)  pemerintah  menyediakan infrastruktur publik seperti jalan, jembatan, listrik, telekomunikasi, pasar  dan  penegakan  hukum  dalam  perjanjian-perjanjian  usaha sehingga penggunaan/alokasi sumberdaya pada usaha sapi perah tercipta secara efisien, merata dan berkelanjutan ( sustainable ).

## Daftar Pustaka
Anwar, 2006. Peranan Kelembagaan Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Lokal. Makalah. Insititut Pertanian Bogor. Bogor. Eaton,  C  and  Shepherd,.  2001. Contract  Farming:  Partnership  for Growth. FAO Agricultural Services Buletin. 145. Food and agrivcultural Organization of United Natio. Rome. Daryanto,  A.  2007. Peningkatan  Dayasaing  Industri  Peternakan. PT Permata Wacana Lestari (Penerbit Majalah Trobos). Jakarta. Fauzi,A.  2004. Pengembangan  Kelembagaan  Kelautan  dan  Perikanan. Perspektif Ekonomi Kelembagaan. Makalah. Luh Putu Suciati, Affendi Anwar dan Akhmad Fauzi. 2006. Strategi Peningkatan Kinerja Kelembagaan dan Pembiayaan Pengelolaan Irigasi. Forum  Pasca  sarjana.  Volume  29  Nomor  1  .ISSN 0216-1886. Pakpahan.  1989. Mengubah  Pertanian  Tradisional  Dalam Pembangunan  Jangka  Panjang. Tahap  kedua  :  Pendekatan Kelembagaan. Makalah. Institut Pertanian Bogor. Saragih,  B.  2000. Agribisnis  Berbasis  Peternakan. Kumpulan Pemikiran.  USESE  Foundation  dan  Pusat  Studi Pembangunan IPB, Bogor.
Saptati,A.R.  2004.  Kajian  Ekonomi  Wilayah  dan  Kelembagaan Usaha  Peternakan  Broiler  di  Kabupaten  Bogor. Tesis.
Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Syahyuti, 2006. 30 Konsep Penting dalam Pembangunan Pedesaan dan Pertanian. Penjelasan  tentang  Konsep,  Istilah,  Teori  dan Indikator serta Variabel. PT. Bina Rena Pariwara. Jakarta.