## KONTESTASI  TERMINOLOGI  DAN PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DI INDONESIA

## Purwanto
Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti, Pontianak
Email korespondensi: purwantoupb@gmail.com

## Abstrak
Kontestasi    terminologi    dan  pengakuan  Masyarakat  Hukum  Adat  (MHA)    sesuatu  yang urgen  untuk  didiskusikan  secara    akademis.  Acapkali    peristilahan    yang  dilabelkan  pada MHA  masih  berkonotasi  negatif,  khususnya  dalam  menghadapi  hegemoni  dan  represitas negara.  Praktik  penamaan  istilah    MHA  semakin  sering    dirujuk,  apalagi    setelah Konstitusi  maupun  berbagai  perundang-undangan  sektoral  mempergunakan  istilah  MHA. Dinamika alas  yuridis  emperik    tentang    terminologi  dan pengakuan  MHA    berikut  hak- haknya  dapat ditelusuri dari dimensi hukum Internasional dan hukum Nasional.
Kata Kunci : Terminologi, Pengakuan,  Masyarakat Hukum Adat

## A. Pendahuluan
Keberadaan    masyarakat  hukum  adat
(MHA) di Indonesia
merupakan cerminan      dari  keberagaman  Indonesia yang  memiliki  struktur,  nilai  dan  sistem serta dinamikanya sendiri, yang tidak bisa diseragamkan,  baik  dari  segi    etnisitas, tradisi,  kekayaan  sumber  daya  alam    dan lain  sebagainya.  Pemaksaaan  terhadap penyeragaman  atau  pengabaian    terhadap keberagaman
jutru
berimplikasi mematikan dinamika tradisi yang bersangkutan  dan  dapat  merusak  jalinan sosial yang telah terpatri.
Realitas  empirik  tersebut    secara konstitusional  dan    beragam  alas  yuridis pada level
instrumental telah mengakuinya,  apabila  disimak  ketentuan UUD  NRI  1945  dan  sejumlah    undang- undang sektoral, secara eksplisit menegaskan pengakuan terhadap
keberadaan  MHA.   Seakan  tidak  lengkap sebuah  peraturan    perundang-undangan terutama  yang  terkait  dengan    Hak  Asasi Manusia (HAM) dan   tata kelola Sumber Daya  Alam  (SDA)  bila  tidak  ada substansinya    yang  mengatur  pengakuan terhadap  keberadaan  MHA.  Adanya pengakuan    secara    konstitusional    dan beragam alas yuridis pada level instrumental terhadap MHA, menunjukkan bahwa bahwa  NKRI  lahir dan  dibangun    atas  dasar    keberagaman realitas sosial budaya. Istilah masyarakat hukum adat (MHA) digunakan sebagai bentuk kategori  pengelompokkan  masyarakat yang disebut masyarakat hukum ( rechtsgemeenchappen )  yaitu  masyarakat yang  seluruh  anggota  komunitasnya terikat  sebagai  satu  kesatuan  berdasarkan hukum  yang  dipakai,  yaitu  hukum  adat.
Istilah  ini  merupakan  penerjemahan  dari istilah Adat  Rechtsgemenschaapen yang dipopulerkan  oleh  pemikir  hukum  adat seperti  Van  Vallenhoven  dan  Ter  Haar. Eksistensi    MHA  secara  konsepsional adalah  masyarakat  hukum  dari  golongan masyarakat  Indonesia  asli  yang  terikat dalam satu kesatuan secara lahir dan batin yang  bertindak  sebagai  satu  kesatuan organisasi  menurut  tingkah  laku  tertentu, di  mana  segala  sesuatu  dalam  kesatuan masyarakat tersebut terjadi dan berlangsung  akibat  adanya  suatu  aturan tertentu  (yang  tiada  lain  adalah  aturan hukum  adat) (Ter  Haar,  1979:  27).  Lebih jauh,  Hazairin  (dikutip  Simarmata:  36) mengungkapkan bahwa masyarakat- masyarakat  hukum  adat  seperti  desa  di Jawa, marga di Sumatra Selatan, nagari di Minangkabau,  kuria  di  Tapanuli,  wanua di  Sulawesi  Selatan,  adalah  kesatuan- kesatuan  masyarakat  yang  mempunyai kelengkapan-kelengkapan  untuk  sanggup berdiri  sendiri  yang  mempunyai  kesatuan hukum,  kesatuan  penguasa,  dan  kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak
bersama  atas  tanah  dan  air  bagi  semua anggotanya.
Ditelusuri dari
terminologis, peristilahan  atau  sebutan  yang  dilabelkan pada  MHA  masih  berkonotasi  negatif, seperi penelusuran yang dilakukan Rchmat Syafaat (2008:8-10)   menurutnya istilah-istilah  yang  banyak  kita  jumpai dalam  literatur-literatur  dan  kebijakan pemerintah  menyebut  dengan suku-suku hangsa terminggirkan (Departemen
Sosial,  1989:  1), masyarakat  yang diupayakan berkembang (Koentjaraningrat,  1990:  I  0), kelompok penduduk rowan (Kusumaatmadja, 1993), masyarakat
(terasing,
masyarakat
primilif
masyarakat iradisional,
masyarakat    (terbelakang,  peladang berpindah,  perambah  hutan  pen-duduk asli,  suku  asli (tribals), orang  asli (aborigines), karat. ; minoritas (minorities), orang gunung (high- landers), orang  hutan ( forest  people ). Terminologi  istilah  "masyarakat  adat"  ini telah  disepakati  penggunaannya  dalam Kongres  Masyarakat  Adat  Nusantara (Catatan  Hasil  Kongres  Masyarakat  Adat Nusantara, Ja-karta 15-22 Maret 1999).
Mencermati  dari terminologi, istilah, julukan, atau pelabelan tersebut dirasakan  oleh  MHA  sangat  melecehkan, menyakitkan, bahkan memarginalkan eksistensinya.    Apabila  ditelusuri  rekam jejaknya  MHA  di  Indonesia  memiliki akar  kesejarahan  yang  berbeda  dengan masyarakat lain, khususnya dalam menghadapi  hegemoni  dan  represitas negara.  Termiologi  dalam  konteks  istilah dan    pengertian  tentang    masyarakat hukum adat, sebagaimana yang dipetakan Yance  Arizona  (2013:3),  masih  terus berlangsung    dan  cenderung    menjadi perdebatan.
Dalam  konteks    yang  demikian, eksplorasi terhadap kontestasi
terminologi    dan  pengakuan  masyarakat hukum  adat    sebagai  sesuatu  yang  urgen untuk  didiskusikan  secara    akademis. Secara  umum materi dan analasis tentang kontestasi    terminologi    dan  pengakuan masyarakat  hukum  adat  ini,  penulis adopsi    dari  penggalan  beberapa    bagian substansi naskah kademik tentang Pengakuan  dan    Perlindungan  MHA, yang  kebetulan    penulis    ikut  serta menyusunnnya.

## B. PERMASALAHAN
Untuk  menganalisa  secara  relatif komprehensif,  maka  permasalahan  yang urgen    untuk  disampaikan  adalah:    Apa logika    melatarbelakangi        kontestasi terminologi    dan  pengakuan  masyarakat hukum adat di Indonesia.

## C. Metode
Untuk menjawab permasalahan tersebut,  penulis  tidak  melakukan  secara deep  research (kajian  yang  mendalam), sehingga  dalam  mengeksplorasi  dan mengeksploitasi  bahan  penulisan  hanya menggunakan pendekatan pemikiran- pemikiran  para  ahli  dan    penggiat  MHA. Untuk  itu  pendekatan  yang  digunakan dibatasi secara deskriptif-analitis.

## D.   PEMBAHASAN
1. Kontestasi Terminologi: Peristilahan dan Cakupan Masyarakat Hukum Adat (MHA)
Pengertian terminologi  adalah suatu penjelasan  atas  istilah,  kata,  konsep, maupun  hal-hal  tertentu  yang  dapat memberikan  pemahaman  bagi  manusia (http://www.duniapelajar.com
/2014/
08/17).    Istilah masyarakat hukum adat
(MHA) digunakan sebagai bentuk kategori  pengelompokkan  masyarakat yang disebut masyarakat hukum ( rechtsgemeenchappen )
yaitu
masyarakat yang seluruh anggota komunitasnya terikat sebagai satu kesatuan  berdasarkan  hukum  yang dipakai,  yaitu  hukum  adat.  Istilah  ini merupakan  penerjemahan  dari  istilah
Adat Rechtsgemenschaapen yang dipopulerkan  oleh  pemikir  hukum  adat seperti Van Vallenhoven dan Ter Haar. Masyarakat hukum adat dimaksudkan sebagai kelompok masyarakat  yang  memiliki  asal-usul leluhur(secara turuntemurun) di wilayah geografis  tertentu  serta  memiliki  sistem nilai, ideologi, politik, ekonomi, budaya, sosial,  dan  wilayah  sendiri.  Pengertian ini sesuai dengan Konvensi International Labor  Organization  (ILO)  Nomor  169 Tahun  1969  pasal  I  (I  .b)  yang  isinya sebagai  berikut:  "Tribal  peoples  adalah mereka  yang  berdiam  di  negara-negara merdeka di mana kondisi-kondisi sosial, budaya  dan  ekonominya  membedakan mereka  dari  masyarakat  lainnya  di negara tersebut.
Mencermati istilah masyarakat hukum adat juga mengandung kerancuan  antara  “masyarakat-hukum adat” dengan “masyarakat hukum-adat”,
yang satu menekankan kepada masyarakat-hukum dan yang lain menekankan  kepada  hukum  adat.  Pada pihak  lain,  kalangan  yang  keberatan dengan  penggunaan  istilah  “masyarakat hukum adat”  berargumen  bahwa “masyarakat hukum adat” hanya mereduksi  masyarakat  adat  dalam  satu dimensi  saja,  yaitu  hukum,  padahal masyarakat  adat  tidak  saja  tergantung pada  dimensi  hukum,  melainkan  juga dimensi  yang  lainnya  seperti  sosial, politik,  budaya,  agama,  ekonmi  dan ekologi.
Martinas  Cobo 19 sebagai  Pelapor
Khusus  PBB  kepada  Sub  Komisi Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Kelompok Minoritas, memberikan batasan masyarakat hukum adat sebagai berikut: Masyarakat hukum
adat  adalah  mereka  yang  secara  historis baik  pada  masa  sebelum  invasi  ataupun masa penjajahan telah mengelola sebuah wilayah,  menganggap  diri  berbeda dengan kelompok-kelompok masyarakat lain  yang  ada  di  wilayahnya  atau merupakan  bagian  dari  mereka.  Mereka yang  terbentuk  bukan  dari  masyarakat pada  umumnya  ini  memutuskan  untuk melestarikan, mengembangkan dan mentransfer-nya
kepada generasi
selanjutnya tentang wilayah dan
identitas  adat  etnisnya  sebagai  dasar untuk  tetap  eksis  sebagai  masyarakat, sesuai dengan pola kebudayaan, lembaga-lembaga  sosial,  dan  sistem hukum mereka sendiri. Yance Arizona (2014:23) memberikan paparan lebih komprehensif      berbagai  istilah    MHA, seperti:  Istilah ( 1) masyarakat  adat dipergunakan  dalam  UU  Pengelolaan Wilayah  Pesisir  dan  Pulaupulau  Kecil. Definisi  masyarakat  adat  di  dalam undang-undang ini seiring dengan definisi  tentang  masyarakat  adat  yang didefinisikan  oleh  AMAN  pada  tahun 1999, yang mengidentifikasi masyarakat adat  sebagai  kelompok  Masyarakat Pesisir yang secara turuntemurun bermukim  di  wilayah  geografis  tertentu karena  adanya  ikatan  pada  asal-usul leluhur,  adanya  hubungan  yang  kuat dengan Sumber Daya Pesisir dan Pulau- Pulau  Kecil,  serta  adanya  sistem  nilai yang  menentukan  pranata  ekonomi, politik,  sosial,  dan  hukum.  Istilah  ini banyak dipakai oleh kelompok gerakan- gerakan kelompok sosial yang memperjuangkan haknya atas tanah dan juga  perlawanan  terhadap  diskriminasi yang dialami sejak Orde Baru.
Istilah  (2) masyarakat  tradisional dipergunakan  dalam  Pasal  28I  ayat  (3) UUD  1945  dan  juga  dipergunakan dalam  UU  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir dan  Pulau-pulau  Kecil  (UU  PWPPK). Di  dalam  UU  PWPPK masyarakat tradisional didefinisikan sebagai masyarakat  perikanan  tradisional  yang masih  diakui  hak  tradisionalnya  dalam melakukan  kegiatan  penangkapan  ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu  yang  berada  dalam  perairan kepulauan  sesuai  dengan  kaidah  hukum laut internasional.
Sementara  itu  istilah  (3) komunitas adat terpencil dipergunakan oleh Kementerian Sosial untuk pengembangan  program  kesejahteraan terhadap  komunitas  adat  terpencil. Dalam  Keputusan  Presiden  No.  111 Tahun 1999 tentang Pembinaan Kesejahteraan  Sosial  Komunitas  Adat Terpencil, komunitas adat terpencil atau yang sebelumnya disebut sebagai “masyarakat  terasing”  didefinisikan sebagai  kelompok  sosial  budaya  yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau  belum  terlihat  dalam  jaringan  dan pelayanan baik sosial, ekonomi, maupun politik.  Sedangkan  istilah (4)  kesatuan masyarakat  hukum  adat dipergunakan dalam  UU  Pemerintahan  Daerah  dan dalam  Pasal  18B  ayat  (2)  UUD  1945 sebagai  entitas  hukum  yang  diakui  dan dihormati  keberadaannya  berserta  hak- hak  tradisionalnya  sepanjang  masih hidup  dan  sesuai  dengan  perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan  Republik  Indonesia,  yang kemudian  diatur  dalam  undang-undang. Kata  awal  “kesatuan”  pada  istilah  ini menunjukan  bahwa  masyarakat  adat  itu merupakan  suatu  bentuk  komunitas
( community )  yang  memiliki  ikatan- ikatan  berdasarkan  adat,  bukan society yang lebih longgar dan bersifat umum Penamaan istilah masyarakat hukum  adat    (MHA)  semakin  sering digunakan  karena  mendekati  istilah yang  dipergunakan  di  dalam  UUD  NRI 1945  yaitu  istilah kesatuan  masyarakat hukum adat. Thambun Anyang 2013: 3) dalam  seminar  Nasional    Hukum  Adat menyebutkan  masyarakat  adat  dengan istilah  masyarakat hukum adat (MHA).
Aliansi  Masyarakat  adat  Nusantara (AMAN)  pada  Kongres  pertamanya  di Jakarta tahun 1999
mulai mempopulerkan istilah "Masyarakat hukum  adat"  yang  merupakan  arti terjemahan  kata  " Indigenous  People " yang terdapat dalam sejumlah perjanjian internasional,  salah  satunya  Konvensi ILO  No.169.  Dipopulerkan  dengan istilah Masyarakat hukum adat, kemudian  dalam  salinan  terjemahan Konvensi  ILO  169  bahasa  Indonesia, selanjutnya  istilah  Indigenous  People  di artikan  dengan  menggunakan  kata masyarakat  hukum  adat.  Lebih  lanjut Pasal  1  (b)  Konvensi  ILO  juga memberikan batasan pengertian Masyarakat  Hukum  Adat,  yaitu  sebagai berikut:  Masyarakat  hukum  adat  di negara-negara  merdeka  yang  dianggap sebagai  pribumi  karena  mereka  adalah keturunan dari penduduk yang mendiami  negara  yang  bersangkutan, atau  berdasarkan  wilayah  geografis tempat negara yang bersangkutan berada, pada waktu penaklukan ataupenjajahan  atau  penetapan  batas- batas  negara  saat  ini  dan  yang,  tanpa memandang status hukum mereka, tetap mempertahankan  beberapa  atau  seluruh
institusi  sosial,  ekonomi,  budaya  dan politik mereka sendiri.
Mencermati  istilah    masyarakat hukum  adat,  ini    mengesankan  bahwa istilah  MHA    yang  paling  sahih  dan sesuai dengan konstitusi. Istilah masyarakat  hukum  adat  dipergunakan dalam  UU  Hak  Asasi  Manusia,  UU Kehutanan,  UU  Sumber  Daya  Air,  UU Perkebunan,  UU  Perlindungan  dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup. Beragamnya terminologi yang dipergunakan    untuk    meng-istilahkan dan mendefinissikan tentang
masyarakat  hukum  adat  (MHA),  hal  ini menunjukkan begitu kompleksitas tentang keberadaan   MHA.
Penulusuran    terhadap  beberapa penggiat    MHA,  seperti        Abdon Nababan  2013:  21)  Sekjen    Aliansi Masyarakat    Adat  (AMAN),    membuat katagori    cakupan  kreteria    masyarakat hukum  adat  sebagai  pembeda    dengan masyarakat  yang  lainnya,  yaitu;  (1) sekelompok  penduduk  yang  memiliki kesamaan  identitas:  masyarakat  adat memiliki  karekteristik  yang  khas    dari sisi:    bahasa,  spritualitas,  nilai-nilai, sikap  dan  perilaku  yang  membedakan kelompok sosial  yang satu dengan yang lainnya; (2) wilayah adat (tanah leluhur,tana-air, petuanan, bona pasogit, dan  lain-lain:  tanah,  hutan,laut,  dan SDA  lainnya    bukan  semata-mata barang  produksi  (ekonomi),  tetapi  juga menyangkut  sistem      religi  dan  sosial budaya; (3) sistem pengetahuan: kearifan,  tradsional/lokal  bukan  semata- mata  untuk    dilestarikan,  tetapi  juga untuk  diperkaya/dikembangkan  sesuai kebutuhan  hidup  berkelanjutan;  (4) sistem  pengaturan    dan  pengurusan hidup  bersama:    hukum  adat  dan
kelembagaan    adat,  musyawarah  adat sebagai  pranata  politik    tertinggi  dalam pengambilan    keputusan    bersama menghasil-kan  keputusan  adat  yang mengikat.
Erica  Irene  Deas  (Sentot,  2010:11), seorang  ahli  tentang  Mekanisme  Hak Hak  Masyarakat  adat,  memberikan pengertian  lebih  komprehensif  tentang Masyarakat  Hukum  Adat,  yakni  bahwa Masyarakat  Hukum Adat  dapat  dikenali dari sejumlah kriteria  yang meliputi: (a)
Pekerjaan dan wilayah
yang dikerjakannya, (b)  secara  sukarela
melestarikan  kekhasan  budayanya,  (c) mengidentifikasi  diri  sebagai  kelompok yang  berbeda  dari  kelompok  lain,  dan mendapatkan pengakuan  dari  kelompok lain,  (d)  memiliki  pengalaman  pernah dijajah,dipinggirkan,  dikucilkan,  atau didiskriminasi.
Forum Permanen PBB untuk
Masyarakat Hukum Adat, yang mengembangkan  definisi  masyarakat hukum  adat  secara  modern  dengan berbasis  pada  data  sebagai  berikut:  (a) mengidentifikasi diri
sebagai masyarakat hukum adat sebagai individu dan  diakui  oleh  masyarakat  sebagai anggotanya,  (b)  memiliki  sejarah  yang terhubung  baik  dengan  masa  sebelum penjajahan  dan  setelah  pra  pemukiman, (c)memiliki hubungan yang kuat dengan sumber  daya  alam  sekitarnya,  (d) Memiliki  perbedaan  sistem  ekonomi, sosial,  dan  politik  dengan  kelompok pada  umumnya,  (e)  memiliki  keyakinan dan budaya yang berbeda, f) memutuskan untuk memilih menggunakan  tradisi  turun  temurun.
Masyarakat  adat  merupakan masyarakat dengan  bentuk  komunal.  Masyarakat komunal  merupakan  masyarakat  di
mana  segala  bidang  kehidupan  diliputi oleh  kebersamaan.  Masyarakat  adat menunjukkan hubungan yang erat dalam hubungan  antar  personal  dan  proses interaksi  sosial  yang  terjadi  antar manusia  tersebut  menimbulkan  pola- pola  tertentu  yang  disebut  dengan  cara ( a  uniform  or  customary  of  behaving within a social group ).
2. Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA)  Basis  Konstitusional  dan Instrumentalnya Secara terminologis pengakuan berarti  proses,  cara,  perbuatan  mengaku atau mengakui, sedangkan kata “mengakui”  berarti  menyatakan  berhak.
Kusnadi dan Bintan R Saragih (1989:82) menjelaskan bahwa pengakuan  dalam  konteks  ilmu  hukum internasional,  meliputi:  pengakuan de facto  dan  de  yure .  Pengakuan    de  facto adalah pengakuan yang bersifat sementara  dan  pengakuan de  jure bersifat  tetap  yang  diikuti  dengan tindakan tindakan hukum lainnya, misalnya pembukaan hubungan diplomatik  dan  pembuatan  perjanjian antar  kedua  Negara.  Dalam  praktek ketatanegaraan  antara  pengakuan  de facto  dan  de  jure  harus  bersamaan. Secara de  facto Indonesia  diakui mempunyai  batas-batas  wilayah  yang terbentang dari sabang sampai merauke. Negara butuh di akui kedaulatannya bila menggunakan batas-batas wilayah sebagai tempat eksistensi-nya. Secara de Jure berarti  negara  itu  diakui  secara hukum internasional kalau bentuk negaranya ada dan mempunyai
pemerintahan  yang  bisa  menjalan  roda pemerintahan.
Keberadaan masyarakat adat, menurut  I.Nyoman  Nurjaya  (2007:34) diantaranya  dapat  dilakukan      dengan menginventaris    hukum  yang  hidup dalam  masyarakat  ,  hal  ini    menurut dapat dilakukan  dengan cara:
1) Mengiventarisir      norma-norma yang    direkam    dari  ingatan-ingatan para  kepala  adat,  tokoh  masyarakat adat  atau  pemegang  otoritas  yang diberikan    wewenang    membuat keputusan (ideological method);
2) Melakukan  pengamatan      terhadap setiap  tindakan  nyata/perilaku  aktual anggota masyarakat dalam kehidupan sehari-hari  ketika  berinteraksi  dalam komunitas ( descriptive methode );
3) Mengakaji kasus-kasus sengketa
yang  pernah  atau  sedang  terjadi dalam masyarakat ( trouble-case methode )
Selanjutnya  keberadaan    MHA  dapat ditentukan  dari  4  (empat)  faktor,  yaitu: (1)  adanya  satu  kesatuan  manusia  yang teratur;    (2)  Menetap  di  suatu  daerah tertentu;  (3)  mempunyai  penguasa;  dan (4)  mempunyai  kekayaan  berwujud  dan tidak  berwujud.    Selanjutnya  terkait eksistensi  masyarakat  adat  di  Indonesia diakui  secara  konstitusional,  sebagai- mana  tertuang  dalam  pasal  18  tindang Undang  Dasar  1945  yang  berbunyi, Penjelasan pasal 18 UUD 1945 menyebutkan bahwa: " Dalam teori negara Indonesia  ierdapat    lebih  kurang  250 zellbesturende
landschappen dan
olksgemeenschappen seperti desa di Jawa dan Bali.  Nagari di  Minangkabau, Dusun dan  Marga;  di  Palembang  dan  sebagai. Daerah-daerah  itu  mempunyai  susunan
asli,  dan  oleh  karena  itu  dapat    dianggap sebagai  daerah  yang  bersifat  istimewa. Negara  Indonesia  bersifat  menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut  dan  sagala  pertluran  negara daerah  itu  akan  mengingat  hak-hak  asal- usul daerah tersebut."
Selanjutnya, pengakuan terhadap eksistensi  masyarakat  adat  secara dejure juga diakui  dan  disahkan  dalam  UUD
1945 pasal 281 ayat (3) yang menyebutkan,  bahwa  "identitas  budaya dan  hak  masyarakai  tradisional  dihormati selaras  dengan  perkembangan  zaman  dan peradaban ." Pengakuan terhadap eksistensi  masyarakat  adat  tidak  hanya berhenti  pada  konstitusi,  melainkan  lebih dari  itu  juga  dioperasionalkan  dalam Undang-undang  Nomor  39  Tahun  1999 tentang  Hak  Asasi  Manusia,  khususnya Pasal 6 yang berbunyi:  (1) dalam rangka menegakkan hak asasi manusia,
perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus
diperhatikan  dan  dilindungi  oleh  hukum, masyarakat  dan  pemerintah.  (2)  Idenlilas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak  alas  tanah  ulayat  dilindungi,  selaras dengan perkembangan zaman.
3. Dimensi    Pengakuan    dan  Sejarah
Perkembangannya MHA a. Pengakuan
oleh Hukum

## Internasional
Dalam  lintas  sejarahnya  pengakuan terhadap  hak  masyarakat  adat,  dari perspektif  internasional  dan  nasional. Dalam  dunia  internasional  Permasalahan pengakuan  Masyarakat  Hukum  Adat (yang oleh dunia internasional diterjemahkan  dengan  istilah  Indigenous
Peoples  (IPs)  merupakan  masalah  yang sudah berkembang  sejak  abad  Ke-XIV, saat  itu    artolomeo  de  Las  Casas  dan Francisco  deVitoria mengkritik dan membuat  antitesis  atas  Doktrin  Terra Nullius  yaitu    Doktrin  Klasik  yang mengatakan  bahwa  daerah-daerah  yang disinggahi oleh para
bangsa penakluk adalah  tanah  tak  bertuan  yang dapat dimiliki,  sedangkan manusia- manusia  yang  terlebih  dahulu  menempati daerah  tersebut  tidak  dianggap  sebagai manusia karena belum beradab (Uncivilized peoples), berdasarkan doktrin  inilah  bangsa-bangsa  penakluk tersebut membuat pembenaran atas tindakan  mereka  dengan  mengklaim bahwa mereka membawa misi memperadabkan Indigenous Peoples
(IPs)  (Hunter  dkk:1995;  Anaya:  1996). Doktrin  inilah  yang  menjadi  dasar kebijakan  dan  tindakan  negara-negara penakluk  terhadap bangsa  asli  daerah taklukan.  Adapun  inti  bantahan  de  Las Casas dan Vitoria terhadap doktrin klasik tersebut adalah bahwa Indigenous
Peoples (IPs)  secara  natural  memiliki otonomi asli ( original autonomous powers) dan hak-hak atas tanah (entitlesmens to land ).
Perkembangan  berikutnya  Hukum Internasional  melalui  Konvensi  ILO  107
Tahun1957  mengenai  Bangsa  Priibumi dan Masyarakat Adat yang mengasumsikan bahwa Masyarakat Hukum
Adat adalah masyarakat
tertinggal  ( uncivilized  society )  yang harusdikembangkan  menjadi  masyarakat modern,  terlihat  pada  waktu  itu  rasio pemikiran dunia internasional tetap berpegang  pada  doktrin  klasik  Terra Nullius.  Terkait  dengan perkembangan penegakan
Hak
Asasi Manusia
(HAM), Indigenous Peoples menjadifokus penegakan HAM Internasional  hal  ini  didasari  pada  fakta bahwa   Indigenous Peoples adalah  pihak yang sering mengalami tindakan pelanggaran  HAM.  Didalam  Deklarasi Universal  tentang  Hak  Asasi  Manusia (DUHAM)  dan  rekomendasi  yang  dibuat Komisi PBB untuk Eliminasi Diskriminasi  Rasial  dan  Rekomendasi tentang Penduduk Asli, mewajibkan kepada seluruh pihak untuk mengakui dan melindungi MasyarakatHukum Adat dengan  segala  hak-hak  dan  wilayah tradisionalnya dan larangan perampasanhak-hak dan wilayah
Masyarakat  Hukum  Adat  dengan  alasan apapun  kecuali  disetuju  oleh  Masyarakat Hukum  Adat  tersebut  dan  disertai kompensasi yang pantas, adil dan tepat.
Wacana penegakan HAM inilah yang kemudian  menghasilkan  Konvensi  ILO 169  Tahun  1989 Concerning  Indigenous and Tribal Peoples in Independent States yang menetapkan bahwa setiap pemerintah harus menghormati kebudayaan dan nilai-nilai spiritual masyarakat  asli  yang  dijunjung  tinggi dalam  hubungan  mereka  dengan  lahan yang  mereka  tempati  atau  gunakan, dengan  kata  lain Indigenous  Peoples adalah suatu entitas yang harus diakui dan dilindungi  dengan  pengakuan  terhadap hak-hak asasi Indigenous Peoples seperti hak  untuk  menentukan  nasib  sendiri,  hak atas  pembangunan,hak  atas  milik,  hak hidup,  hak  atas  kesehatan,  dan  sejumlah hak  lain  yang  diatur  dalamkonvensi tersebut.  Dengan  pengaturan  Konvensi ILO 169 Tahun 1989 berarti telahmeralat pengaturan  Konvensi  ILO  107  Tahun 1957 dengan menyatakan bahwa Indigenous  Peoples memiliki  hak
untuk  hidup  sesuai dengan sistem hukum dan politik yang mereka miliki.

## b. Pengakuan  oleh Hukum Nasional
Pengakuan hukum terhadap masyarakat adat di Indonesia, sejak pasca kemerdekaan  sampai  saat  ini  telah mengalami 4 fase pengakuan, yaitu:
Pertama, setelah  Indonesia  merdeka tahun 1945, pendiri  negara ini telah telah merumuskan  dalam  konstitusi  negara (UUD 1945) mengenai pengakuan terhadap masyarakat adat. Di dalam UUD 1945  dikatakan  bahwa  di  Indonesia terdapat sekitar 250 daerah-daerah dengan susunan
asli ( zelfbesturende,
volksgemeenschappen),  seperti  marga, desa, dusun dan nagari, hal ini merupakan bentuk  pengakuan  dari  UUD  1945  yang tidak  terdapat  dalam  kontitusi-konstitusi yang  pernah  berlaku  di  Indonesia  seperti UUD RIS dan UUDS.
Kedua, pengakuan hukum terhadap masyarakat  hukum  adat  terjadi  pada tahun1960 dengan diundangkannya Undang-undang  No.  5  Tahun  1960 Tentang  Undang-Undang  Pokok  Agraria (UUPA). Pengakuan terhadap masyarakat hukum  adat  dan  hak ulayat  dilakukan sepanjang menurut kenyataan masih eksis serta  sesuai  dengankepentingan  nasional dan  selaras  dengan  perundang-undangan diatasnya. Konsep pengakuan dalam UUPA berbeda dengan konsep
pengakuan  dalam  UUD  1945  karena konsep  pengakuan  dalam  UUPA  adalah konsep pengakuan bersyarat.
Ketiga, pada  awal  rejim  Orde  Baru dilakukan  legislasi  terhadap  beberapa bidangyang terkait erat dengan Masyarakat  Hukum  Adat  dan  Hak-
haknya atas tanah seperti,Undang-undang No. 5 Tahun 1967 tentang Kehutanan dan Undang-undang  No.  11  Tahun  1966 tentang  Pertambangan.  Dalam  kedua undang-undang  ini  mengatur  pengakuan terhadap  hak-hak  Masyarakat  Hukum Adat  sepanjang  masih  ada.  Kemudian pada perkembangannya  setiap  peraturan perundang-undangan yang dilegislasi pada masa OrdeBaru selalu mensyaratkan pengakuan  apabila  memenuhi  unsur- unsur: (1) dalam kenyataan masih ada; (2) tidak  bertentangan  dengan  kepentingan nasional;  (3)  tidak  bertentangan  dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan (4) ditetapkan dengan peraturan  daerah,  konsep  ini  dikenal dengan nama konsep pengakuan bersyarat berlapis.  Yang  intinya  untuk diakui  eksistensinya  suatu  Masyarakat Hukum  Adat  harus  memenuhi  syarat sosiologis,  politis,  normatif  yuridis  dan prosedural  (ditetapkan  dengan  Peraturan Daerah),  dengan  demikian  pengakuan hukum tersebut tidak
memberikankebebasan  bagi  masyarakat adat  melainkan  memberikan  batasan- batasan.
Keempat, pasca  reformasi  UUD  NRI 1945  diamandemen,  pada  amandemen kedua  tahun  2000  dihasilkan  pengaturan pengakuan  masyarakat  hukum  adat  dan hak-haknya.  Berdasarkan  ketentuan  pasal 18B  ayat  (2)  UUD  1945  Amandemen Kedua, pasal 41 Tap.MPR No. XVII/MPR/1998  Tentang  Hak  Asasi Manusia  II.  Piagam  HAM,  pasal  6 Undang-undang  No.  39  Tahun  1999 Tentang  HAM  dan  ketentuan  undang- undang  lainyang  terkait,  maka  dapat ditarik  benang  merah  bahwa  pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dan hak- hak  tradisionalnya  pada  masa  reformasi
masih  menerapkan  pola   pengakuan  yang sama dengan Orde  Baru  yaitu pengakuan bersyarat berlapis.
4. Alur Pergerakan Pengakuan: Hukum Nasional vs Hukum Internasional
Memperhatikan  tentang  pengaturan pengakuan  Masyarakat  Hukum  Adat Internasional  dan  Nasional,  maka tampak terjadinya  alur  pergerakan  pengakuan yang  saling bertolak  belakang.  Konsep pengakuan  terhadap  Masyarakat  Hukum
Adat oleh Hukum
Internasional berkembang  atas  wacana  penegakan HAM  dimana  setiap  manusia  dianggap memiliki  hak-hak  dasar  yang  tidak  dapat diganggu  dan  dirampas  oleh  kekuasaan apapun,  seperti  hak  untuk  menentukan nasib  sendiri,  hak  atas  milik,  hak  untuk hidup  dan  hak-hak lainnya.  Atas  dasar itulah  kemudian  melalui  Konvensi  ILO 169  Tahun  1989,  meralat pengaturan- pengaturan  dan  opini  dunia  bahwa masyarakat hukum adat adalah masyarakat  yang  tidak  beradab,  menjadi masyarakat  yang  beradab  yang  memiliki hak  untuk  hidup  sesuai  dengan  sistem hukum dan politik yang bersifat tradisonal. Sehingga pola pengakuan yang didasarkan  oleh  Doktrin  Klasik  Terra Nullius telah dikubur oleh dunia internasional  diganti  pola  pengakuan berdasarkan Penegakan HAM. Di Indonesia terjadi pergerakan yang sebaliknya, pada awal  Indonesia merdeka melalui konstitusi (UUD 1945)
dinyatakan  bahwa  Republik  Indonesia adalah  negara  terdiri  dari  kumpulan- kumpulan  komunitas  masyarakat  hukum adat,  seperti  nagari,  dusun,  marga  dan
lain-lain.  Ini  berarti  NKRI  pada  awal kemerdekaannya  mengakui  keberadaan masyarakat  hukum  adat  dengan  konsep pengakuan murni. Tetapi pada perkembangannya konsep pengakuan murni berubah menjadi pengakuan  bersyarat-berlapis,  hal    ini terlihat  bahwa  rasio  pemikiran  yang berkembang di Indonesia adalah kepentingan negara diatas segala-galanya. Pengakuan  yang  demikian,  tidak terlepas  dari  pengaruh  kebijakan    yang dikembangkan    pada  masa  orde  baru bertujuan  untuk  memberikan  landasan legis-formalis bagi setiap tindakan uniformasi dan penyeragaman yang merupakan  eksploitasi  hak-hak  sosio- kultural  Masyarakat  Hukum  Adat  yang dilakukan  pemerintah  saat  itu  dengan tujuan  merampas  hak-hak  dan  lahan Masyarakat  Hukum  Adat  dengan  dalih untuk kepentingan pembangunan, padahal didalamnya terdapat tendensi kepentingan ekonomi individual atau kelompok penguasa saat itu. Yang secara keseluruhan  tindakan-tindakan  tersebut merupakan  tindakan  yang  merupakan pelecehan  terhadap  HAM  Masyarakat Hukum Adat. Seharusnya pasca reformasi ini pemerintah harus sudah mengintrodusir  nilai-nilai  HAM  yang menjunjung  tinggi  pembebasan  terhadap pluralisme,  kekhasan  dan  keunikan  yang dimiliki oleh Masyarakat Hukum Adat. Walaupun Indonesia tidak meratifikasi atau menandatangani
Konvensi  ILO  169  Tahun  1989  tapi setidaknya  pemerintah  dapat  mengambil rasio  pemikiran  dan  pengalaman  yang berkembang  di  Dunia  Internasional  saat ini,  tentu  saja  rasio  pemikiran  yang disesuaikan  dengan  keadaan  negara  kita, sebagai contoh yaitu pembatasan terhadap
hak  menentukan  nasib  sendiri  karena apabila tidak dibatasi hak yang merupakan HAM tersebut akan membahayakan  karena  dapat  landasan bagi pihak-pihak tertentu
untuk
mengancam integritas dan  kesatuan negara. Sepanjang pemerintah tidak mengadopsi rasio pemikiran
yang berkembang  di  dunia  internasional saat  ini,  maka  dapat  dikatakan  bahwa pemerintah berpegang  pada  rasio  dan penerapan  praktek  kolonialisme  seperti yang  pernah  dilakukan  oleh  Pemerintah
Hindia Belanda terhadap Bangsa Indonesia dengan memberlakukan Agrarische  Wet 1870 dengan asas Domeinverklaring -nya untuk  memberikan  justifikasi  tindakan perampasan  hak-hak  ulayat  Masyarakat
Hukum Adat.
Inkonsistensi Penegakan
Hukum Berdasarkan  pasal  7  dan  11  Undang- undang  No.  22  Tahun  1999  Tentang Pemerintahan  Daerah  yang  telah  diubah dengan  Undang-undang  No.  32  Tahun 2004  Tentang  Pemerintahan  Daerah  dan yang selanjutnya diubah melalui Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana  telah  diubah  beberapa  kali terakhir  dengan  Undang-Undang  Nomor 9  Tahun  2015  tentang  Perubahan  Kedua atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2014  tentang  Pemerintahan  Daerah,  yang telah  memberikan  mandat  kewenangan kepada Kabupaten/Kota untuk merumuskan dan membuat kebijakan  daerah  yang  memberi  ruang yang  lebih  besar  untuk memberikan perlindungan terhadap
hak-hak Masyarakat Hukum adat, khususnya yang berkaitan dengan  hak atas budaya, tanah,
wilayah,  dan  pengelolaan  sumber  daya alam  yang  diperoleh  secara    turun- temurun menurut hukum adatnya.
5. Pengakuan  dan    Perlindungan Hak-hak Masyarakat Hukum Adat (MHA)
Hak  asasi  manusia    sebagaimana disebutkan  di  dalam  Pasal  1  butir    (1) Undang-Undang  Nomor  39  tahun  1999 tentang  HAM    adalah:  seperangkat  hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan    manusia    sebagai  mahluk Tuhan  Yang  Maha    Esa    dan  merupakan anugerah-Nya    yang  wajib  dihormati, dijunjung  tinggi  dan  dilindungi  oleh negara,  hukum,    pemerintah    dan  setiap orang demi kehormatan serta perlindungan    harkat    dan  martabat manusia. Begitu
fundamenatalnya anaugerah  Tuhan    bernama  hak  asasi  ini, dipertegas  oleh    Jan  Materson    (Komisi HAM  PBB),  menyebutkan  bahwa    HAM itu  merupakan    hak-hak  yang  melekat pada  manusia,    yang  tanpa  dengannya manusia  mustahil    dapat  hidup  sebagai manusia.  Jack  Donely,  dalam  Suparman Marzuki  (2013:7)  menyebutkan  esensi HAM  adalah    yang  dimiliki  manusia semata-mata,  karena  ia    manusia,  Umat manusia    memilikinya  buka  karena diberikan  kepadanya  oleh  masyarakat atau berdasarkan hukum postif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.
Dalam lintas perkembangannya, dikenal    3  (tiga)  generasi  HAM,  yaitu: pertama ,  mengacu  pada  hak-hak  Sipil dan  Politik (SIPOL); kedua, menyangkut pada    hak-hak  ekonomi,  sosial  dan budaya (EKOSOB) dan ketiga,
berhubungan dengan hak atas pembangunan,  hak  atas  perdamaian,  hak atas  lingkungan  alam  yang  bersih,  hak atas sumber daya alamnya sendiri dan hak atas warisan budayanya sendiri.
Perkembangan  substansi  HAM  dipilah menjadi tiga generasi tersebut
dikemukakan  pertama  oleh  Karel    Vasak (Ahli  Hukum  Prancis),    membagi  dan memilih    HAM    menjadi    3  (tiga) generasi, ide ini diinspirasi  oleh revolusi Perancis  yang  terkenal:    “Kebebasan, Persamaan dan   Persaudaraan”.
1. Generasi Pertama (Kebebasan), dirujuk  untuk  mewakili  hak  SIPOL, hak  ini  muncul  dari    tuntutan    untuk melepaskan diri adanya  kungkungan kekuasaan  absolutisme  negara.  Hak ini pada dasarnya hendak melindungi kehidupan  pribadi  manusia    atau menghormati  hak  otonomi  pribadi manusia.    Hak  Sipol  ini  sering disebut  sebagai  HAK  NEGATIF, artinya
menuntut
ketiadaan intervensi  oleh pihak-pihak luar baik negara    maupun  kekuatan  sosial lainnya  atau  dengan  kata  lain pemenuhan  hak  ini  tergantung  dari “ABSENNYA NEGARA”.
2. Generasi Kedua (Persamaan), (Konsepsi  Negara  Kesejahteraan),
diwakili oleh  perlindungan  hak
EKOSOB,  hak  ini  muncul  agar negara    menyediakan  pemenuhan terhadap  kebutuhan  dasar  manusia.
Hak  EKOSOB  ini  disebut  sebagai HAK  POSITIF, negara berkewajiban menyusun program dan implementasinya    bagi  pemenuhan hak EKSOB tersebut.
3. Generasi  Ketiga  (Persaudaraan  atau Solidaritas),    diwakili  oleh  tuntutan hak solidaritas dan persaudaraan, hak
ini  muncul  dari  tuntutan  negara- negara  Dunia  Ketiga.  Prinsipnya menginginkan suatu tatanan ekonomi yang adil dan kondusif  bagi terjamin hak-hak:  (1)  hak  atas  permbangunan (2)    hak  atas  hak    perdamaian;;  (3) hak  atas    lingkungan  hidup  yang baik;  (4)  hak  atas  sumber  daya  alam sendiri;  (5)  hak  atas  warisan  budaya sendiri.
Ketiga generasi HAM tersebut bukan  bersifat  parsial,  melainkan  satu paket  yang  harus  dipenuhi.  Dirumuskan beberapa  hak  baru    seperti  tampak  pada generasi  HAM  ketiga,  seperti:  (1)  hak atas  perdamaian      akan  membantu meningkat    kesadaran  masyarakat  bahwa setiap  orang  berkepentingan    untuk memelihara  perdamaian;  (2)  Hak  atas pembangunan, yaitu dengan mengoprasionalkan  konsep  HAM  dalam perencanaan    pembangunan,  sehingga dalam proses pembangunan secara sosial rakyat  tidak  kehilangan  institusi  jaringan sosialnya; secara  ekonomi rakyat  tidak menjadi  semakin  miskin; secara  politik rakyat  tidak  kehilangan  institusi  yang dapat melindungi atau dapat menyuarakan  kepentingannya, secara ekosistem, rakyat  tidak  tercerabut  dari rantai ekosistemnya yang selama ini dapat memenuhi kebutuhan hidup secara murah dan sehat, dan lain sebagainya.
Adapun rincian hak-hak,
sebagaimana    termaktub  dalam    cakupan generasi HAM  diatas  melipui:
a. Hak  perseorangan  sebagai  warga negara, sebagai warga negara, masyarakat  hukum  adat  mempunyai hak  asasi  yang  sama  dengan  warga negara lainnya.
b. Hak  kolektif  sebagai  Masyarakat hukum Adat. Sebagai suatu komunitas  antropologis,  masyarakat hukum adat mempunyai hak kolektif, yang diperlukannya baik untuk memelihara  eksistensi  dan  identitas kulturalnya maupun untuk membangun  dan  mengembangkan potensi kemanusiaan warganya untuk mencapai  taraf  kesejahteraan  yang lebih  tinggi,  terutama  hak  atas  tanah ulayat.
c. Hak  atas  Pembangunan.  Hak-hak tersebut diatas merupakan bagian dari hak-hak  atas  pembangunan,  yang menurut  Deklarasi  PBB  tentang  Hak
Atas Pembangunan, 1986 dan Konvensi  ILO  Tahun  1989  tentang Kelompok Minoritas dan Masyarakat Hukum  Adat  di  Negara  Negara Merdeka.  Yang  secara  menyeluruh terdiri dari:
1) Hak  untuk  menentukan  nasib sendiri  ( rights  of  internal  self determination ) 2) Hak  untuk  turut  serta  dalam pemerintahan ( rights of participation)
3) Hak  atas  pangan,  kesehatan, habitat,  dan  keamanan  ekonomi. ( rights  to  food,  health,  habitat, and economic security )
4) Hak  atas  pendidikan (rights  to
education )
5) Hak  atas  pekerjaan  ( rights  to
work )
6) Hak anak ( rights of children )
7) Hak pekerja ( rights of workers )
8) Hak  minoritas  dan  masyarakat hukum  adat  ( rights  of  minorities and indigenous people )
9) Hak atas tanah ( rights to land )
10) Hak  atas  persamaan  ( rights  to equality ) 11) Hak atas perlindungan lingkungan ( rights to environmental protection ) 12) Hak  atas  pelayanan  ( rights  to administrative due process )
13) Hak  atas  penegakan  hukum ( rights to the rule of law ) .
Pada  MHA,    hak-hak  yang    krusial dan sering  mengemukakan, sebagaimana dipetakan oleh Kurnia Wawan (2015:12): a. Hak  untuk  mengatur  dan  mengurus diri sendiri
Pengakuan  hukum  terhadap  hak untuk  mengatur  dan  mengurus  diri sendiri  dari  masyarakat  hukum  adat merupakan penghargaan khusus terhadap  mereka  yang  memang  telah mempunyai pemerintahan secara adat sebelum negara membentuk pemerintahan. Bangunan Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  ini sebetulnya merupakan rangkaian bangunan-bangunan kecil ( kleine republiken )  dari  masyarakat  hukum adat. Untuk sudah selayaknya
Indonesia  memberikan  pengakuan dan penghargaan terhadap hak masyarakat hukum adat dalam mengatur dan pengurus diri sendiri.
b. Hak Ulayat
Keberadaan  hak  ulayat  masyarakat hukum  adat  pertama  kali  terdapat dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok
Agraria (UUPA). Bila dilihat rujukan konstitusional-nya, UUPA sebetulnya dimaksudkan  sebagai  turunan  atau pelaksana dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, khususnya tentang
implementasi  dari  hak  menguasai negara  atas  bumi,  air,  dan  kekayaan alam.  Dalam  konteks  inilah  UUPA menegaskan,  bahwa  walaupun  pada prinsipnya  bumi,  air  dan  kekayaan alam  dikuasai  oleh  negara,  namun keberadaan  hak  ulayat  masyarakat hukum adat tidak dihilangkan. Dalam rangka  mewujudkan  cita-cita  untuk sebesar-besar  kemakmuran  rakyat, hak  ulayat  masyarakat  hukum  adat diakui sepenjang kenyataannya masih ada.  Ketentuan  ini  terdapat  secara khusus  dalam  Pasal  3  UUPA  sebaga berikut: “ Dengan mengingat ketentuan-ketentuan  dalam  Pasal  1 dan  2  pelaksanaan  hak  ulayat  dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakatmasyarakat  hukum  adat,
sepanjang  menurut  kenyataannya. masih  ada,  harus  sedemikian  rupa sehingga  sesuai  dengan  kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan  atas  persatuan  bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan- peraturan  lain  yang  lebih  tinggi”. Dalam berbagai UU sektoral pengakuan  hak  ulayat  kemudian diatur  sesuai  dengan  kepentingan sektor masing-masing. Peraturan perundang-undangan  sektoral  yang paling  besar  perhatiannya  terhadap keberadaan  hak  ulayat  adalah  di bidang  kehutanan,  karena  memang obyek pengaturannya berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat hukum adat. Sebegaimana  telah  dikemukakan  di atas  bahwa  UU  No.  41  Tahun  1999 tentang  Kehutanan  yang  awalnya tidak  mengakui  entitas  status  hutan adat (hutan ulayat), kemudian
berdasarkan
Putusan MK 35
ketentuan  tersebut  dicabut,  sehingga status hutan adat tidak lagi merupakan bagian dari hutan Negara.
c. Hak Individual
Di samping hak ulayat, hak individual  atau  hak  milik  warga masyarakat  hukum  adat  sebagai warga negara Indonesia, juga dilindungi oleh undang-undang, apalagi  atas  tanah  dan  kekayaan alam.  Khusus  terhadap  tanah  dan kekayaan  alam,  hak  individual  atau hak  milik  warga  masyarakat  hukum adat diakui dan dilindungi oleh UUD 1945.  Pasal  28H  ayat  (4)  UUD  1945 menegaskan:  Setiap  orang  berhak mempunyai  hak  milik  pribadi  dan hak  milik  tersebut  tidak  boleh diambil alih secara sewenang- wenang oleh siapa pun. terhadap hak individual  warga  masyarakat  hukum adat,  UUPA  memberikan  pengakuan istimewa  dengan  menyatakan  bahwa hukum agraria yag berlaku atas bumi, air,  ruang  angkasa  dan  kekayaan alam adalah hukum adat. Oleh karena itu, hak individual warga masyarakat hukum  adat  diakui  dan  dihormati oleh undang-undang.

## DAFTAR PUSTAKA
Hayatul Ismi, Pengakuan dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat  Hukum  Adat  atas  Tanah Ulayat  Dalam  Upaya  Pembaharuan Hukum Nasional, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 3,No.01, 2012.
Hatta  Roma  Tampubolon,    Konsepsi Masyarakat  Adat  dan  Problematika Pengakuan  dan  Perlindungannya, Risalah  Hukum,  Fakulats  Hukum Unmul, 2010. http://sanafriawang.  staff.ugm.ac.id/hutan- desa-realitas-tidak-terbantahkan-sbg alternatif- model pengelolaan-hutan- di-indonesia. html, akses 2 November 2015.
http://kamus.cektkp.com/pengakuan/ http://www.scribd.com/doc/6588954/Peng akuan-Masyarakat-Hukum  Adat-, http://
nasional.jurnas.com/halaman/10/201 1-08-06/178872 http://procurement-notices  undp.org/view _file.cfm?doc_ id=3928 Nyoman  Nurjaya,“Menuju  Pengakuan Kearifan  Lokal  dalam  Pengelolaan Sumber  Daya  Alam:  Perspektif Antropologi Hukum”, Majalah Ilmiah    Kertha  Wicaksana FH-Univ.
Marwadewa  Denpasar  ,Vol.  15  No.
2, Juli, 2007
Moh.  Kusnadi  dan  Bintan  R  Saragih, Susunan Pembagian kekuasaan Menurut  Sistem  Undang-undang dasar  1945,  Gramedia,  Jakarta,
1989
Saafroedin  Bahar,  Mewujudkan  hak Kontitusional    Masyarakat  Hukum Adat, Komnas HAM, Jakarta  2007.
Sandra  Moniaga,  Masyarakat  Adat,  Hak-
Hak  Dasar  Serta Pengharapan,  24 Nopember 2008.
Sentot  Setyasiswanto  dan  Agustinus Agus,  Setelah  Kami  dilarang  Masuk Hutan,  Huma Jakarta, 2010.
Soetandyo  Wignjosoebroto,  Pengakuan Eksistensi  Masyarakat  Hukum  Adat , Seminar Nasional, Surabaya, 2012. Suparman  Marzuki,  Dkk,  Hukum    Hak Asasi        Manusia,  PUSHAM    UII Yogyakarta, 2013
Thambun  Anyang,  Kearifan  Lokal  dan Hukum  Adat  dalam  Meneningkatkan Tertib  Hukum  Masyarakat”,  Seminar Nasional,    “diselenggarakan  oleh
Polda Kalimantan Barat, 2014.
Yance  Arizona,  Masyarakat  Adat  dalam
Kontestasi Pembaharuan Hukum, Makalah Seminar Nasional: Pemberdayaan    Sosial  Komunitas Adat:  Upaya  peningkatan  efektivitas pemberdayaan  KAT  saat  ini  dan pengembangn kedepan.” Diselenggarakan oleh Badan Perencanaan  Pembangunan  Nasional, Hotel  Grand  Sahid,  Jakarta  15  Mei 2013.