Vol. 4 No. 1 (2024) https://doi.org/10.35877/454RI.daengku2253

## Effectiveness, Efficiency of Spending, and Health Office Strategy in Overcoming Stunting in Maluku
Faisal Tappa a* , Stellamaris Metekohy b , Isaac Tony Matitaputty b , Fahrudin Ramly b
a Postgraduate Program, University of Pattimura, Ambon, Indonesia
b Faculty of Economy and Business, Pattimura University, Ambon, Indonesia

## Abstract
The stunting rate in Maluku has increased from 2016 to 2018. This prompted the local government to issue a handling policy. The consequence is the budget allocation to accelerate the reduction of stunting rates. However, appropriate strategies are also needed to  achieve  this  goal  so  that  the  existing  budget  is  used  effectively  and  efficiently.  This  study  first  aims  to  analyze  the  level  of expenditure  variance,  expenditure  growth,  expenditure  effectiveness  and  efficiency.  Second,  to  describe  the  progress  of  stunting handling  and  recommend  priority  strategies  in  the  prevention.  This  research  uses  a  mixed-method  approach  with  a  type  of concurrent  triangulation  design.  Quantitative  data  is  obtained  from  financial  reports  and  questionnaires,  while  qualitative  data  is obtained  through  interviews,  documents  and  field  notes  during  the  study.  After  the  data  was  collected,  variance,  growth, effectiveness and efficiency of expenditure and strategy analysis were conducted. The results showed that the budget for handling stunting in the health Office fluctuates yearly but tends to decrease. The variance of expenditure is classified as good, as well as the  effectiveness  of  expenditure  is  still  quite  good.  Expenditures  for  handling  stunting  are  also  very  efficient,  which  reduces  the stunting rate. This can be seen in the stunting rate 2019 of 30.38 to 26.10 in 2022.
Keywords: spending effectiveness, stunting prevention, maluku, SWOT

## 1. Pendahuluan *
Penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pembangunan  di  daerah  tidak  terlepas  dari  pengelolaan  keuangan  daerah  yang tergambarkan  dalam  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD).  Hal  ini  sebagaimana  disampaikan Rampengan (2016:617) bahwa Penyelenggaraan pemerintah daerah tidak terlepas dari penggunaan dan pemanfaatan anggaran  serta  pendapatan  daerah.  Selain  itu  anggaran  merupakan  landasan  untuk  pemerintah  melakukan  aktivitas baik  pelayanan  public  ataupun  ekonomi  (Tantri  &  Irmawati,  2018:28).  Selanjutnya  menurut Sumenge  (2013:75) mengatakan  bahwa  anggaran  pemerintah  berhubungan  dengan  proses  penentuan  jumlah  alokasi  dana  untuk  setiap program  atau  bidang  dan  aktivitas  dalam  satuan  moneter  yang  menggunakan  dana  milik  masyarakat.  Lebih  lanjut Tantri  &  Irmawati  (2018) mengemukakan  bahwa  pada  dasarnya  anggaran  publik  adalah  dokumen  yang  berisi estimasi  kinerja,  yang  memuat  penerimaan  dan  pengeluaran  yang  dinyatakan  dalam  ukuran  moneter  yang  akan dicapai  pada  periode  waktu  tertentu  dan  dilengkapi  data  periode  sebelumnya  sebagai  wujud  pengendalian  dan penilaian kinerja.
Belanja daerah adalah keseluruhan pengeluaran dari rekening umum kas daerah yang menyebabkan berkurangnya kas daerah. Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menunjukkan bahwa belanja daerah dikelompokkan menjadi dua yaitu belanja langsung dan tidak langsung.  Untuk  menunjang  keefektivitas  dan  keefisienan  anggaran  belanja,  Pemerintah  menerapkan  prinsip good governance dalam  pengelolaan  keuangan  daerah  sehingga  setiap  Lembaga  Pemerintah  dituntut  membuat  anggaran belanja  agar  penggunaan  dana  lebih  efektif  dan  efisien  (Tantri  &  Irmawati,  2018:28).  Efektivitas  merujuk  pada seberapa  besar  capaian  dikaitkan  dengan  anggaran  yang  telah  ditetapkan.  Sementara  itu,  efisiensi  didasarkan  pada seberapa  besar  sumber  daya  yang  digunakan  dalam  rangka  untuk  mencapai  tujuan  yang  telah  ditentukan  (M Suriatman  2021).  Selain  efektivitas  dan  efisiensi  terdapat  tuntutan  tambahan  bagi  organisasi  sektor  publik  untuk
* Corresponding author.
E-mail address : gilangiban@gmail.com
memperhatikan value  for  money, dimana  penggunaan  sumber  daya  anggaran  dan  belanja  perlu  diminimalkan  dan hasil dimakasimalkan ( maximizing benefits and minimizing cost ) serta tepat sasaran dan tujuan (Sumenge, 2013).
Salah  satu  bentuk  pelayanan  yang  perlu  diperhatikan  adalah  peningkatan  kualitas  Kesehatan.  Problem  Kesehatan yang  dihadapi  pemerintah  provinsi  Maluku  saat  ini  adalah stunting. yaitu  gangguan  pertumbuhan  fisik  yang diindikasikan  dari  akibat  dampak  ketidak  seimbangan  gizi.  Masalah stunting memiliki  dampak  yang  cukup  serius antara  lain  dalam  jangka  pendek  berakibat  pada  morbiditas  dan  mortalitas  bayi  atau  balita,  jangka  menengah berakibat  pada  intelektualitas  dan  kemampuan  kognitif  yang  rendah  dan  jangka  panjang  berakibat  pada  kualitas sumberdaya manusia serta masalah penyakit degeneratif di usia dewasa ((N. K. Aryastami 2017).
Penelitian tentang efektivitas  dan efisensi anggaran dilakukan oleh  (Rampengan 2016;  Rondonuwu, et,  al. 2016;  D. Sari, Mintarti, and Pattisahusiwa 2018; Sianturi, et, al. 2021; Sitompul 2016; Sumenge 2013; Mulvita Suriatman and Syamsul  2021;  Tantri  and  Irmawati  2018).  Begitu  pula  dengan  peneltian  tentang stunting yang  banyak  dilihat  dari segi  kesehatan,  penyebab  serta  penanganannya  seperti    (Apriluana  and  Fikawati  2018;  N.  Aryastami  and  Tarigan 2017;  Azmy and Mundiastuti 2018;  Budiastutik and Nugraheni  2018;  Das, Achakzai,  and Bhutta 2016). Sedangkan penelitian  yang  terkait  dengan  efektivitas  penggunaan  anggaran  dan  strategi  penanganan  juga  masih  sangat  jarang ditemukan.  Karena  itu  penelitian  ini  dimaksudkan  untuk  mengetahui  strategi  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Maluku dalam mengatasi stunting.

## 2. Kajian Literatur

## 2.1. Belanja Bidang Kesehatan
Kesehatan  merupakan  kebutuhan  mendasar  bagi  setiap  manusia,  tanpa  kesehatan  masyarakat  tidak  dapat menghasilkan  suatu  produktivitas  bagi  negara.  Kegiatan  ekonomi  suatu  negara  akan  berjalan  jika  ada  jaminan kesehatan bagi  setiap penduduknya. Terkait dengan teori human capital bahwa modal manusia berperan signifikan, bahkan lebih penting dari pada factor teknologi dalam memacu pertumbuhan ekonomi.
Implikasi  dari  penerapan  teori human  capital dibidang  perbaikan  gizi  dan  kesehatan  adalah  perlunya  usaha memerangi  kemiskinan.  Secara  umum  kesehatan  akan  berkorelasi  dengan  tingkat  produktivitas  penduduk  maupun pekerja. Meningkatnya derajat pada kesehatan akan memperpanjang masa kerjadan daya tubuh yang selanjutnya akan berpengaruh pada peningkatan pertumbuhan ekonomi.

## 2.2. Pendapatan per Kapita Efektivitas
Efektivitas  dalam  pengertian  yang  umum  menunjukkan  pada  taraf  tercapainya  hasil,  dalam  bahasa  sederhana  hal tersebut  dapat  dijelaskan  bahwa  efektivitas  dari  pemerintah  daerah  adalah  bila  tujuan  pemerintah  daerah  tersebut dapat  dicapai  sesuai  dengan  kebutuhan  yang  direncanakan.  Efektifitas  berfokus  pada  outcome  atau  hasil.  Suatu organisasi,  program  atau  kegiatan  dikatakan  efektif  apabila  output  yang  dilaksanakan  bisa  memenuhi  target  yang diharapkan (Mahmudi 2007).
Efektivitas  juga  diartikan  melakukan  pekerjaan  yang  benar.  Sedangkan  menurut  Halim  (2001),  efektivitas  adalah hubungan antara output pusat tanggungjawabnya dan tujuannya. Makin besar kontribusi output terhadap tujuan makin efektiflah satu unit tersebut.
Dari  pengertian  tersebut  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  efektivitas  adalah  perbandingan  antara  output  (keluaran) dengan  tujuan,  sehingga  untuk  mengetahui  efektivitas  pengelolaan  keuangan  yaitu  dengan  membandingkan  antara realisasi belanja dengan target belanja.

## 2.3. Efisiensi
Pemberian  otonomi  daerah  diharapkan  dapat  meningkatkan  efisiensi,  efektivitas,  dan  akuntabilitas  sektor  publik  di Indonesia. Menurut Handoko (1995) efisiensi adalah kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar. Ini  merupakan  perhitungan  perbandingan  antara  keluaran  (output)  dan  masukan  (input).  Suatu  kerja  organisasi dikatakan  efisien  apabila  mencapai  keluaran  yang  lebih  tinggi  berupa  hasil,  produktifitas,  performance,  dibanding masukan-masukan  yang  berupa  tenaga  kerja,  bahan,  uang,  mesin  dan  waktu  yang  digunakan.  Dengan  kata  lain, dengan  meminimumkan  biaya  penggunaan  sumber  daya  untuk  mencapai  keluaran  yang  telah  ditentukan,  atau sebaliknya disebut efisien apabila dapat memaksimumkan keluaran dengan jumlah masukan yang terbatas.

## 2.4. Strategi
Strategi  merupakan  respon  secara  terus  menerus  maupun  adaptif  terhadap  peluang  dan  ancaman  eksternal  serta kekuatan  dan  kelemahan  internal  yang  membuat  dampak  dalam  perkembangan  dalam  sebuah  organisasi.  Ada  dua tahap  strategi,  kedua  tahap  strategi  yaitu  perumusan  dan  Pelaksanaanyang  tahap  krusial  dalam  strategi  pemerintah adalah  tentang  pelaksanaan  strategi.  Pelaksanaan  strategi  adalah  proses  dimana  strategi  dan  kebijakan  dijalankan melalui pembangunan struktur, pembangunan program, budget dan pelaksanaan.
Adapun jenis-jenis strategi adalah sebagai berikut:
1). Strategi  integrasi,  strategi  integrasi  terbagi  2  macam  yaitu  integrasi  ke  depan,  integrasi  ke  belakang,  integrasi horizontal  kadang  semuanya  disebut  sebagai  integrasi  vertikal.  Suatu  strategi  integrasi  vertikal  atau  dari  atas kebawah  dapat  memungkinkan  perusahaan  yang  dapat  mengendalikan  para  distributor,  pemasok,  dan/atau pesaing.
2). Strategi  intensif,  penetrasi  pasar,  dan  pengembangan  produk  kadang  disebut  sebagai  strategi  intensif  karena semuanya  memerlukan  usaha-usaha  intensif  jika  posisi  persaingan  perusahaan  dengan  produk  yang  ada  hendak ditingkatkan.
3). Strategi  diversifikasi,  adapun  strategi  diservasifikasi  yang  harus  dipahami,  yaitu  diverifikasi  horizontal, konglomerat dan konsentrik. Menambah produk atau jasa baru yang tidak disebut diversifikasi konglomerat.
4). Strategi Defensif, Ada tiga strategi defensif yang perlu diketahui adalah strategi rasionalisasi biaya, divestasi, atau likuidasi. Rasionalisasi Biaya, terjadi ketika suatu organisasi melakukan restrukturasi melalui penghematan biaya dan aset untuk meningkatkan kembali peenjualan dan laba yang sedang menurun.

## 2.5. Stunting
Stunting adalah kegagalan proses pertumbuhan anak untuk mencapai potensi pertumbuhan linier  sebagai akibat dari malnutrisi kronis, infeksi berulang dan tidak  kuatnya stimulasi psikososial yang berkaitan dengan status ekonomi dan lingkungan (Prendergast  and  Humphrey  2014;  World  Health  Organization  2010). Kondisi stunting berdasarkan kurva pertumbuhan anak Indonesia ditunjukkan dengan nilai PB/U atauTB/U kurang dari persentil 10 pada usia awal kehidupan, yang akan berakibat kegagalan mencapai tinggi ideal sampai dewasa (Batubara et . al. 2006).
Berdasarkan data dari WHO dan Bank Dunia pada tahun 2012, angka kejadian stunting pada anak berusia di bawah 5 tahun mencapai 165 juta anak. Prevalensi ini sudah menurun sebesar 35% dibandingkan angka kejadian stunting pada tahun 1990, dengan rata-rata penurunan sebesar 2,1% tiap tahun (de Onis, Brown, et al. 2012). Indonesia adalah salah satu  dari  36  negara  di  dunia  yang  memberikan  90%  kontribusi  masalah  gizi  dunia.  Indonesia  menempati  peringkat kelima  dunia  dengan  prevalensi stunting tertinggi  (Bloem  et  al.  2013). Sustainable  Development  Goals (SDGs) menargetkan untuk mengakhiri semua jenis malnutrisi pada tahun 2030 dan mengurangi angka stunting pada anak di bawah  5  tahun  sebanyak  40%  pada  tahun  2025  (United  Nations  2016).  Riset  Kesehatan  Dasar  2018  mencatat prevalensi stunting nasional  mencapai  30,8%,  menurun  sebesar  6,4%  dibandingkan  riset  sebelumnya  yaitu  tahun 2013  sebesar 37,2% (Kemenkes 2018; Prendergast and Humphrey 2014; World Health Organization 2008) . Artinya pertumbuhan  yang  tidak  maksimal  diderita  oleh  sekitar  8  juta  anak  Indonesia,  atau  satu  dari  tiga  anak  Indonesia mengalami stunting . Prevalensi  pendek sebesar 30,8% tersebut terdiri dari  11,5% anak dengan pertumbuhan sangat pendek dan 19,3% anak dengan pertumbuhan pendek. Provinsi Acehmenempati peringkat ketiga prevalensi stunting tertinggi  nasional  dan  pada  anak    balita  merupakan  yang  tertinggi,  yaitu  sebesar  37,9%  (Kemenkes  2018).  Pada penelitian  sebelumnya  mencatat  prevalensi stunting yang  dilakukan  pengukuran  antropometri  dengan  kurva pertumbuhan anak Indonesia di Kabupaten Aceh Tenggara dari 141 anak berusia 1-60 bulan adalah sebesar 36,2%, lebih  rendah  dibandingkan  dengan  pengukuran  menggunakan  WHO Growth  Standards 2006,  yaitu  sebesar 46,8%(Wicaksono  et  al.  2020).  Hal  ini  merupakan  masalah  kesehatan  masyarakat  yang  berat  dimana  prevalensi stunting disuatu  daerah  adalah  sebesar  30-39%  dan  masalah  yang  serius  apabila  prevalensi stunting =  40%  (World Health Organization, 2010).
Antropometri  sebagai  indikator  status  gizi  dapat  dilakukan  dengan  mengukur  beberapa  parameter  yang  merupakan ukuran  tunggal  dari  ukuran  tubuh  manusia.  Penilaian  indeks  PB/U  atau  TB/U  adalah  indikator  utama  untuk mengetahui seorang  anak mengalami stunting atau normal.  Pengukuran tinggi  badan  atau panjang badan pada  anak dapat dilakukan dengan alat pengukur tinggi/panjang badan dengan presisi 0,1 cm. Tinggi badan merupakan ukuran antropometri  yang  menggambarkan  pertumbuhan  skeletal.  Dalam  keadaan  normal,  tinggi  badan  tumbuh  seiring pertambahan usia. Pertumbuhan tinggi  badan  relatif kurang  sensitif terhadap masalah kekurangan gizi  dalam waktu yang pendek.  Indikator PB/U atau TB/U memberikan informasi masalah pertumbuhan  yang sifatnya kronik sebagai
akibat  dari  keadaan  yang  berlangsung  lama,  misalnya  kemiskinan,  perilaku  hidup  sehat  dan  pola  asuh/pemberian makanan  yang  kurang  baik  dari  sejakanak  dilahirkan  yang  mengakibatkan  anak  menjadi  lebih  pendek  (de  Onis, Wijnhoven, and Onyango, 2004).
Kurva  pertumbuhan  digunakan  secara  universal  di  seluruh  dunia  dalam  pemantauan  pertumbuhan  yang menggambarkan kesehatan dan status nutrisi pada anak (World Health Organization, 2008). Kurva pertumbuhan anak Indonesia  adalah  kurva  yang  memiliki  data  referensi  pertumbuhan  anak  Indonesia  berdasarkan  pengukuran antropometri  anak  Indonesia.  Data  referensi  diambil  secara  potong  lintang  dari  34.800  anak  dengan  rentang  usia  0 sampai dengan 18 tahun yang terbagi dalam 17.229 anak laki-laki dan 17.571 anak perempuan dari 7 provinsi yang berbeda-beda  dan  mewakili  pertumbuhan  anak  di  masing-masing  provinsinya.  Penilaian  antropometri  berdasarkan kurva pertumbuhan anak Indonesia mengalami kondisi stunting apabila penilaian PB/U atau TB/U di bawah persentil 10 (Batubara et al. 2006).
Suatu  penelitian sebelumnya dijumpai kurva pertumbuhan anak  Indonesia memiliki spesifisitas sebesar 98,66% dan sensitivitas  sebesar  75,75%  dibandingkan  dengan  WHO Growth  Standards 2006.  Hal  ini  dinilai  bahwa  kurva pertumbuhan anak Indonesia dapat dijadikan suatu alat diagnostik dalam menilai kondisi stunting pada populasi anak di  Indonesia,  dimana  kurva  pertumbuhan  anak  Indonesia  memiliki  referensi  pertumbuhan  anak  yang  sesuai  dengan kondisi demografis, sosio-ekonomi dan karakteristik pertumbuhan di masing-masing daerah di Indonesia (Wicaksono et al. 2020).

## 3. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode Mixed  Method yang merupakan  penggabungan  antara  metode  kuantitatif  dan kualitatif.  Metode  ini  dipilih  berdasarkan  pertimbangan  bahwa  dalam  waktu  yang  sama  ingin  diperoleh  data  yang lebih komprehensip dan objektif baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

## 3.1. Teknik Analisis Data
Teknis analisis yang digunakan adalah analisis rasio berupa rasio efektivitas dan rasio efisiensi serta analisis SWOT.
Menurut (Mardiasmo 2009), efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Program atau kegiatan dalam sebuah organisasi dikatakan efektif apabila output yang dilaksanakan memenuhi target yang diharapkan (Mahmudi 2007). Persamaan umum dari efektifitas adalah:
𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎
𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑥 100%
Berikut rasio efektivitas yang ditetapkan berdasarkan Kepmendagri Nomor 690.900.327, Tahun 2016 dinataranya:
1). Rasio 100% ke atas artinya sangat efektif
2). Rasio dengan kisaran 90% - 100% artinya efektif
3). Rasio dengan kisaran 80% - 90%) artinya cukup efektif
4). Rasio dengan kisaran 60% - 80% artinya cukup efektif
5). Rasio kurang dari 60% artinya tidak efektif
Analisis  rasio  efisiensi  anggaran  belanja  dianalisis  dengan  membandingkan  tingkat  realisasi  anggaran  belanja langsung dengan realisasi anggaran belanja. Persaman umumnya adalah:

## 𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐸𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖 = 𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝐿𝑎𝑛𝑔𝑠𝑢𝑛𝑔
𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑥 100%
Penilaian rasio efisiensi ditetapkan pada Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 2016 diantaranya
1). Jika rasio diatas 100% maka dikatakan tidak efisien
2). Jika rasio 90% - 100% maka dikatakan kurang efisien
3). Jika rasio 80% - 90% maka dikatakan cukup efisien
4). Jika rasio 60% - 80% maka dikatakan efisien
5). Jika rasio kurang dari 60% maka dikatakan sangat efisien

## 3.2. Analisis SWOT
Analisis  SWOT  adalah  suatu  identifikasi  factor  strategis  secara  sistematis  untuk  merumuskan  strategi  strategi perencanaan penangan stunting yang dilakukan oleh dinas Kesehatan Provinsi Maluku.

## 4. Hasil dan Pembahasan
4.1. Penilaian Penerapan Anggaran Dinas Kesehatan dan Alokasi Dalam Penanganan Stunting di Maluku Analisis Efektivitas Belanja

## 4.1.1. Analisis Efektivitas Belanja
Analisis efektivitas anggaran penanganan stunting oleh dinas Kesehatan Provinsi Maluku dapat dilihat pada table 1.
Table 1. Tingkat Efektivitas Pengelolaan Anggaran Penanganan Stunting Pada Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2018-2022 Tahun Target (Rp.) Realisasi (Rp.) Efektivitas Ket. 2019 17.116.206.750 16.494.766.150 96.37% Efektif 2020 7.768.939.400 6.254.566.672 80.51% Cukup Efektif 2021 13.430.941.782 10.405.379.093 77.57% Kurang Efektif 2022 1.247.714.200 917.958.330 73.57% Kurang Efektif
Berdasarkan pada tabel 1 terlihat bahwa efektivitas pelaksanaan anggaran penanganan stunting oleh Dinas Kesehatan Provinsi Maluku pada tahun 2019 sebesar 96.37% (efektif) akan tetapi pada tahun berikutnya mengalami penurunan menjadi cukup efektif dan akhirnya kurang efektif. Hal ini dapat menjadi indikasi, bahwa pada awalnya Pemerintah Daerah  serius  menangani  stunting,  tetapi  selanjutnya  mengalami  penurunan  yang  terlihat  pada  besarnya  anggaran yang semakin menurun tidak efektifitas yang juga menurun.

## 4.1.2. Analisis Efisiensi Belanja
Hasil analisis efisiensi belanja penanganan stunting dapat dilihat pada table 2.
Tabel 2. Tingkat Efisiensi Pengelolaan Anggaran Penanganan Stunting Paada Dinas Kesehatan
Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2018-2022 Tahun Anggaran Belanja Belanja Langsung Efisiensi Ket. 2019 16.494.766.150 14.790.730.150 89.67% Cukup Efisien 2020 6.254.566.672 1.271.162.752 9.34% Sangat Efisien 2021 10.405.379.093 971.771.751 7.23% Sangat Efisien 2022 917.958.330 917.958.330 100% Kurang Efisien
Analisis efisiensi belanja digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dialokasikan. Berdasarkan pada  Tabel  2,  menunjukkan  bahwa  tingkat  efisiensi  anggaran  penangan  stunting  berfluktuatif  setiap  tahunnya. Dimana pada tahun 2019 pengelolaan anggaran berada pada kategori cukup efisien. Hal ini disebabkan karena belanja langsung untuk penanganan stunting beberapa tahun kedepan disiapkan pada tahun dasar ini. Selanjutnya pada tahun 2020 pengelolaan anggaran yang dilakukan sangat efisien. Begitu pula pada tahun 2021 anggaran yang dikelola masih sangat  efisien.  Namun  pada  tahun  2022  pengelolaan  anggaran  penanganan  stunting  masuk  pada  kategori  kurang efisien (100%).

## 4.2. Angka Stunting di Maluku dan dampak Pengalokasian Anggaran Dinas Kesehatan untuk Penanganan Stunting
Untuk melihat perkembangan prevalensi stunting dapat dilihat pada table 3. Penanganan stunting di Provinsi Maluku dimulai  pada  Tahun  2018,  dimana  kebijakan  anggaran  terealisasi  pada  tahun  2019.  Ketika  tahun  2018  pemerintah belum berfokus  pada penanganan stunting angka prevalensinya mencapai 34.02. dan inilah  yang  menjadi  titik awal penanganan dengan kebijakan anggaran. Pada Tabel 3 terlihat bahwa 2018 terdapat 8 kabupaten kota memiliki angka prevalensi dibawah rata-rata Provinsi. Namun ketika stunting menjadi salah satu prioritas penanganan Kesehatan pada
Tappa et.al |  Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation, 2024, 4(1): 64–74
tahun  2019  hanya  terdapat  empat  kabupaten  kota  yang  memiliki  angka  prevalensi stunting berada  dibawah  angka Provinsi  Maluku  yaitu  Kota  Ambon,  Tual,  Kabupaten  Seram  Bagian  Barat  dan  Maluku  Barat  Daya.  Untuk  tahun 2021  terdapat  lima  kabupaten  kota  yang  memiliki  angka  stunting  dibawah  provnsi  yaitu  Kota  Ambon,  Tual, Kabupaten  Maluku  Tenggara  dan  Kepulauan  Tanimbar.  Selanjutnya  di  Tahun  2022  walaupun  memiliki  penurunan namun jumlah kabupaten kota yang memiliki nilai prevalensi dibawah angka Provinsi masih tetap sama dengan tahun sebelumnya  yaitu Kota  Ambon, Tual,  Kabupaten Seram  Bagian Timur, Buru dan Maluku  Barat  Daya. Berikut data angka  prevalensi  Tahun  2018  Sampai  dengan  2022  serta  target  penurunan  dan  besarnya  anggaran  penanganan stunting oleh Dinas Kesehatan Provinsi Maluku.
Tabel 3. Efektifitas Belanja Dinas Kesehatan Terhadap Stunting Maluku Tahun Anggaran 2018-2022
Kabupaten/Kota Angka Prevalensi Stunting Rata-rata 2018 2019 2021 2022 Ambon 31,26 20,08 21,80 21,10 23,56 Tual 30,98 26,43 27,70 24,90 27,50 Maluku Tengah 42,80 31,43 29,80 27,00 32,76 Seram Bagian Barat 33,61 26,14 28.70 27,50 29,00 Seram Bagian Timur 40,56 40,54 41,90 24,10 36,77 Buru 27,05 33,30 31,70 23,30 28,84 Buru Selatan 26,81 41,56 39,10 41,60 37,27 Kepulauan Aru 36,03 42,12 35,80 28,10 35,51 Maluku Tenggara 31,06 35,21 21,60 26,80 28,67 Maluku Barat Daya 31,10 29,16 29,60 25,70 28,89 Kep. Tanimbar 28,80 37,39 25,10 31,50 30,70 Maluku 34,02 30,38 28,70 26,10 29,80 Besaran Anggaran 16.494.766.150 10.405.379.093 917.958.330 Target Penurunan (RPJMD 2019 – 2024) 34,0 30,0 23,0 22,0 Efektivitas 30/30,38 = 0.98 23/28,70 = 0,80 22/26,1 = 0.84
Berdasarkan  SSGI  selama  lima  tahun  terakhir  dapat  dilihat  angka stunting pada  setiap  Kabupaten  Kota  selalu mengalami  fluktuasi.  Walaupun  pada  tahun  2020  SSGI  tidak  dilakukan  karena  Covid-19  yang  melanda  Indonesia, namun  secara  keseluruhan angka stunting di  Provinsi Maluku  mengalami penurunan setiap tahunnya. Dimana pada Tahun  2018  prevalensi  berada  pada  posisi  34.02  dan  pada  tahu  2022  prevalensi  berada  pada  posisi  26.1,  artinya selama  lima  tahun  terakhir  angka  prvalensi stunting di  Maluku  mengalami  penurunan  sebesar  7,9  basis  poin. Sedangkan  target  penurunan  yang  diinginkan  selama  beberapa  tahun  tersebut  seharusnya  sebesar  12  basis  poin,  ini berarti ada kurang lebih 4 basis poin yang tidak tercapai.

## 4.3. Strategi Penanganan Stunting di Maluku Melalui Dinas Kesehatan dengan Analisis SWOT

## 4.3.1. Kualitatif Analisis SWOT
Setelah  faktor  internal  dan  eksternal  dirumusakan  selanjutnya  akan  dilakukan  analisis  secara  kualitatif.  Hubungan antara  faktor  internal  dan  eksternal  yang  ada,  dianalisis  untuk  merumuskan  strategi  yang  tepat  dalam  penanganan stunting  oleh  Dinas  Kesehatan  Provinsi  Maluku.  Matriks  kualitatif  analisis  SWOT  hubungan  IFAS-EFAS  dapat dilihat pada table 4.

## 4.3.2. Kuantitatif Analisis SWOT
Berdasarkan  penetapan  faktor  internal  yang  meliputi  kekuatan  dan  kelemahan  serta  faktor  internal  yang  meliputi peluang dan ancaman. Kemudian dilanjutkan dengan penetapan strategi  yang diperlukan untuk penanganan stunting
di  masa  yang  akan  datang  oleh  Dinas  Kesehatan  Provinsi  Maluku.  Maka  tahap  selanjutnya  akan  dilakukan pembobotan  nilai  IFAS-EFAS  yang  bertujuan  untuk  menentukan  urutan  strategi  yang  diprioritaskan  dan  kondisi penanganan  saat  ini.  Pembobotan  nilai  diperoleh  dengan  penyebaran  kuesioner  yang  dilakukan  pada  beberapa responden di dinas kesehatan. Adapun hasil pembobotan IFAS-EFAS dapat dilihat pada table 5.
Tabel 4. Matriks Kualitatif Analisis SWOT Hubungan IFAS-EFAS

## Strenght (S)
1. Sinergi  yang  baik  antar unsur kesehatan dari tingkat Provinsi  hingga  Kabupaten/ Kota dalam upaya intervensi; 2. Ketersediaan anggaran penanganan  yang  memadai dari tingkat  Provinsi  hingga ke Desa; 3. Inovasi  Penyuluhan dan intervensi  dengan  berbagai metode Weakness (W) 1. Pendataan kasus yang belum total  coverage dan pelaporan  yang  belum optimal ; 2. Intervensi  yang  terjadi masih terlihat ego sektoral; 3. Penanganan stunting yang dilakukan  saat  ini  masih bersifat periodic; Opportunity (O) 1. Besarnya persentase intervensi spesifik penanganan stunting dibandingkan dengan OPD atau sector lain; 2. Adanya  penguatan  sarana dan  prasarana  pelayanan kesehatan;
3. Adanya penguatan kapasitas tenaga kesehatan sebagai ujung tombak penanganan stunting. Strategi (S+O) 1. Mengoptimalkan  sinergitas unsur kesehatan dalam meningkatkan intervensi spesifik; (S1+O1) 2. Melaksanakan  pencegahan dan penanganan kasus dengan cepat; (S1-3+O1-3) 3. Mengoptimalkan penyuluhan  dan  intervensi untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku  masyarakat;  (S1- 3+O1) Strategi (W+O) 1. Melakukan pendataan secara komprehensif dengan memanfaatkan sarana dan prasarana serta tenaga  kesehatan  yang dimiliki; (W1+O2,O3) 2. Melaksanakan komunikasi dan kerjasama  lintas  sektoral untuk meningkatkan intervensi  spesifik  secara berkelanjutan; (W2,W3+O1) Threats (T)
1. Tidak  terjadi  perubahan pengetahuan,  sikap  dan perilaku masyarakat;
2. Tingkat kemiskinan masyarakat 3. Perubahan kebijakan pemerintah Strategi (S+T) 1. Meningkatkan kegiatan penyuluhan  dengan  metode yang  mudah  dipahami  dan dilakukan  secara  berkala (S1,S3+T1) 2. Memfasilitas masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilakunya serta membantu intervensi untuk pencegahan (S2+T1,T2) 3. Mempertahankan  kegiatan penanganan  stunting  hingga target  penurunan  tercapai (S1-3+T3) Strategi (W+T) 1. Meningkatkan  pendataan kasus dan kegiatan penyuluhan di masyarakat (W1+T1) 2. Mengkomunikasikan secara komprehensif dengan  berbagai  sector kegiatan intervensi terutama  bagi  masyarakat miskin  yang  terdampak (W2+T2) 3. mempersiapkan acuan atau road map penanganan stunting  yang berkelanjutan. (W3+T3)
Pada tabel 5 dapat dijelaskan bahwa skor total pembobotan IFAS adalah 3.36, dengan rincian kekuatan memperoleh skor 2.10 sedangkan kelemahan memperoleh skor 1.26. Skor pembobotan kekuatan  yang lebih tinggi  dibandingkan dengan kelemahan mengindikasikan bahwa Dinas Kesehatan Provinsi Maluku fokus pada kekuatan yang dimiliki saat ini untuk menanggulangi kelemahan yang dirasakan. Selain itu dinas juga memiliki kepercayaan akan kemampuannya dalam menangani stunting di Maluku.

## IFAS
EFAS
Tabel 5. Pembobotan IFAS (S+W) Dinas Kesehatan Provinsi dalam Penanganan Stunting di Maluku
No Faktor Internal Rata-rata Penilaian Bobot Rating Bobot x Reting Kekuatan (S) 1 Sinergi  yang  baik  antar  unsur  kesehatan  dari tingkat Provinsi hingga Kabupaten/ Kota dalam upaya intervensi 6.2 0.17 4.6 0.78 2 Ketersediaan anggaran penanganan yang memadai dari tingkat Provinsi hingga ke Desa 6.0 0.17 4.7 0.80 3 Inovasi  Penyuluhan  dan  intervensi  dengan berbagai metode 5.6 0.15 3.5 0.52 Total 17.8 0.49 2.10 Kelemahan (W) 1 Pendataan kasus yang belum total coverage dan pelaporan yang belum optimal 6.5 0.18 2.9 0.52 2 Intervensi  yang  terjadi  masih  terlihat  ego sektoral 6.1 0.17 2.1 0.36 3 Penanganan  stunting  yang  dilakukan  saat  ini masih bersifat periodic 5.7 0.16 2.4 0.38 Total 18.3 0.51 1.26 Total S+W 36.1 1 3.36 Tabel 6. Pembobotan IFAS (O+T) Dinas Kesehatan Provinsi dalam Penanganan Stunting di Maluku No Faktor Eksternal Rata-rata Penilaian Bobot Rating Bobot x Reting Peluang (O) 1 Besarnya  persentase  intervensi  spesifik penanganan stunting dibandingkan dengan OPD atau sector lain 6.1 0.16 4.1 0.66 2 Adanya  penguatan  sarana  dan  prasarana pelayanan kesehatan 6.5 0.18 4.6 0.83 3 Adanya  penguatan    kapasitas  tenaga kesehatan sebagai ujung tombak penanganan stunting 6.3 0.17 4.5 0.76 Total 18.9 0.51 2.25 Ancaman (T) 1 Tidak  terjadi  perubahan  pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat 6.5 0.18 1.8 0,33 2 Tingkat kemiskinan masyarakat 6.1 0.16 2.7 0.43 3 Perubahan kebijakan pemerintah 5.4 0.15 2.8 0.42 Total 18.0 0.49 1.18 Total O+T 36.9 1 3.43
Pada tabel 6 dapat dijelaskan bahwa skor total pembobotan EFAS adalah 3.43, dengan rincian peluang memperoleh skor 2.25, sedangkan kelemahan memperoleh skor 1.18. Terlihat bahwa skor pembobotan peluang yang lebih tinggi dibandingkan  dengan  ancaman  mengindikasikan  bahwa  Dinas  Kesehatan  Provinsi  Maluku  memanfaatkan  setiap peluang saat ini untuk menanggulangi ancaman yang dirasakan. Maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa dinas mempunyai kemampuan yang cukup dalam merespon faktor-faktor eksternal yang ada.
Berdasarkan pada bobot IFAS-EFAS di atas, akan dihitung prioritas strategi untuk kebijakan yang dirumuskan seperti yang dijabarkan pada table 7.
Tabel 7. Strategi Kebijakan Prioritas Penangan Stunting Berdasarkan SWOT
Prioritas Strategi dan Kebijakan Nilai bobot I Strenght+Opportunity (S+O) 2.10 + 2.25 = 4.35
1. Mengoptimalkan  sinergitas  unsur  kesehatan  dalam  meningkatkan  intervensi spesifik;
2. Melaksanakan pencegahan dan penanganan kasus dengan cepat;
3. Mengoptimalkan penyuluhan dan intervensi untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat; II Weakness + Oppertunity 1.26 + 2.25 = 3.51
1. Melakukan pendataan secara komprehensif dengan memanfaatkan sarana dan prasarana serta tenaga kesehatan yang dimiliki;
2. Melaksanakan komunikasi dan kerjasama lintas sektoral untuk meningkatkan intervensi spesifik secara berkelanjutan III Strenght + Treath (S+T) 3.28 + 1.18 = 3.28 1. Meningkatkan  kegiatan  penyuluhan  dengan  metode  yang  mudah  dipahami dan dilakukan secara berkala
2. Memfasilitas  masyarakat  untuk  meningkatkan  pengetahuan,  sikap  dan perilakunya serta membantu intervensi untuk pencegahan
3. Mempertahankan  kegiatan  penanganan  stunting  hingga  target  penurunan tercapai Weakness + Treath (W+T) 1.26 + 1.18 = 2.44 IV 1. Meningkatkan pendataan kasus dan kegiatan penyuluhan di masyarakat 2. Mengkomunikasikan  secara  komprehensif  dengan  berbagai  sector  kegiatan intervensi terutama bagi masyarakat miskin yang terdampak
3. Mempersiapkan  acuan  atau road  map penanganan  stunting  yang berkelanjutan.

## 5. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan  yang  dikemukakan  sebelumnya,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  anggaran  yang dialokasikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Maluku dalam penanganan stunting beberapa tahun terakhir mengalami fluktuatif  dan  secara  umum  menurun  terlihat  dari  pertumbuhan  belanjanya.  Penanganan  stunting  yang  dilakukan Dinas Kesehatan angka prevalensi aktual lebih kecil dibandingkan angka prevalensi target setiap tahun sehingga nilai efektivitas <1. Dari sisi penggunaan anggar secara rata-rata berada di angka 82,01 artinya cukup efektif. Sedangkan tingkat efisiensi secara rata-rata dapat dikategorikan sebagai sangat efisien.
Penurunan prevalensi stunting saat ini masih di atas ketentuan yang ditetapkan oleh WHO dan target waktu capaian penanganan  sesuai  standar  WHO.  Untuk  itu  direkomendasikan  untuk  mengoptimakan  berbagai  strategi  yang  telah dirumuskan dalam analisis SWOT.

## References
Apriluana, G., & Fikawati, S. (2018). Analisis faktor-faktor risiko terhadap kejadian stunting pada balita (0-59 bulan) di negara berkembang dan asia tenggara. Media Penelitian dan Pengembangan Kesehatan , 28 (4), 247-256.
Aryastami, N. K., Shankar, A., Kusumawardani, N., Besral, B., Jahari, A. B., & Achadi, E. (2017). Low birth weight was  the  most  dominant  predictor  associated  with  stunting  among  children  aged  12–23  months  in  Indonesia. BMC nutrition , 3 (1), 1-6.
Aryastami,  N.  K.,  &  Tarigan,  I.  (2017).  Kajian  kebijakan  dan  penanggulangan  masalah  gizi  stunting  di  Indonesia.
Buletin Penelitian Kesehatan , 45 (4), 233-240.
Azmy,  U.,  &  Mundiastuti,  L.  (2018).  Konsumsi  Zat  Gizi  pada  Balita  Stunting  dan  Non-Stunting  di  Kabupaten Bangkalan Nutrients Consumption of Stunted and Non-Stunted Children in Bangkalan. Amerta Nutr , 292-298.
Batubara, J.R.L. et al. (2006). Growth Diagrams of Indonesian Children: The Nationwide Survey of 2005. Paediatri Indonesia, 46: 118–26.
Bloem, MW. et al. (2013). Key Strategies to Further Reduce Stunting in Southeast Asia: Lessons from the ASEAN Countries Workshop. Food Nutrition Bulletin, 34(2): 8–16.
Budiastutik,  I.,  &  Nugraheni,  S.  A.  (2018).  Determinants  of  stunting  in  Indonesia:  A  review  article. International Journal Of Healtcare Research , 1 (1), 2620-5580.
Das,  J.  K.,  Achakzai,  A.  B.  K.,  &  Bhutta,  Z.  A.  (2016).  Stop  stunting:  Pakistan  perspective  on  how  this  could  be realized. Maternal & child nutrition , 12 (Suppl 1), 253.
Halim, A. (2001). Manajemen Keuangan Daerah . Jakarta: Salemba Empat.
Handoko, T. H. (1995). Manajemen . Yogyakarta: BPFE.
Kemenkes  RI.  (2018).  Laporan  Hasil  Riset  Kesehatan  Dasar  (Riskesdas)  Indonesia  Tahun  2018. Badan  Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kemenkes RI .
Mahmudi,  (2007). Manajemen  Kinerja  Sektor  Publik .  Yogyakarta:  Unit  Penerbitan  dan  Percetakan  Sekolah  Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik . Yogyakarta: Andi.
de Onis, M., AW Onyango, et al. (2012). World Implemantation of the WHO Child Growth Standards. Public Health Nutrition, 15(9): 1603–10.
de Onis, M. et al. (2013). The World Health Organization’s Global Target for Reducing Childhood Stunting by 2025: Rationale and Proposed Actions. Matern & Child Nutrition 9: 6–26.
de Onis, M., & Branca, F. (2016). Childhood Stunting: A Global Perspective. Matern & Children Nutritin, 12: 12–26.
de  Onis,  M.,  Brown,  B.,  Blossner,  M.,  &  Borghi,  E.  (2012).  UNICEF-WHO-The  World    Bank  Joint  Child Malnutrition Estimates: Levels and Trends in Child Malnutrition.
De  Onis,  M.,  Wijnhoven,  T.  M.,  &  Onyango,  A.  W.  (2004).  Worldwide  practices  in  child  growth  monitoring. The Journal of pediatrics , 144 (4), 461-465.
Prendergast,  A.J.  &  Humphrey,  J.H.  (2014).  The  Stunting  Syndrome  in  Developing  Countries. Paediatri International Child Health , 34: 250–65.
Pulungan, A.B. (2016). Exploring the Big Picture of Stunting: Indonesian Perspective. Dalam: 15th Pediatric Update Exploring the Big Picture of Childhood Stunting: Indonesian Perspective. Ikatan Dokter Anak Indonesia : 3–7.
Rampengan,  M.  (2016).  Analisis  Efektifitas  dan  Efisiensi  Pelaksanaan  Anggaran  Belanja  Badan  Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Manado. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi , 16 (3).
Rondonuwu, R. H., Tinangon, J. J., & Budiarso, N. (2016). Analisis efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah  pada  Dinas  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Minahasa. Jurnal  EMBA:  Jurnal  Riset  Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi , 3 (4).
Sari, D. N., Mintarti, S., & Pattisahusiwa, S. (2018). Analisis efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja. Kinerja , 15 (1), 38-43.
Sianturi, K, et, al. (2021). Analisis Efisiensidan Efektifitas Pengeluaran Anggaran Belanja Langsung Barang dan Jasa. JURNAL.
Sumenge,  A.  S.  (2013).  Analisis  Efektifitas  dan  Efisiensi  Pelaksanaan  Anggaran  Belanja  Badan  Perencanaan Pembangunan  Daerah  (BAPPEDA)  Minahasa  Selatan. Jurnal  EMBA :  Jurnal  Riset  Ekonomi,  Manajemen, Bisnis dan Akuntansi 1(3).
Suriatman,  M.  (2021).  Efektivitas  Dan  Efisiensi  Belanja  Di  Bappeda  Provinsi  Sulawesi  Tengah. Jurnal  Sinar Manajemen
Tantri,  S.  N.  &  Irmawati,  P.  (2018).  Analisis  Kinerja  Anggaran  Belanja  Pada  Dinas  Kebudayaan  Daerah  Istimewa Yogyakarta Tahun 2012–2016. Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia
United Nations. (2016). The Sustainable Development Goals Report. United Nations .
Wicaksono, R. A., Arto, K. S., Saragih, R. A. K., Deliana, M., Lubis, M., & Batubara, J. R. L. (2020). Comparison of growth  diagrams  of  Indonesian  children  to  2006  world  health  organization  growth  standards  in  diagnosing stunting. Paediatrica Indonesiana , 60 (2), 97-101.
World Health Organization.  (2008). WHO Child  Growth Standards: Training Course on Child  Growth Assessment. World Health Organization .