Vol. 16 No. 1 Juni 2020 Hal. 58-68

## Analisis Kerjasama Pemanfaatan Aset Daerah
The Cooperation Analysis on Utilization of Regional Assets
Agung Prasetya 1 Bambang haryadi 2 Siti Musyarofah 3
1)2)3) Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

## A R T I C L E   I N F O
Article History: Received 18 March 2020 Revised 21 May 2020 Publish 16 June 2020

## Keywords:
Asset, Collaboration ,Locally Generated Revenue Utilization

## DOI:
https://doi.org/10.21107/infestasi.v16i1.6897

## A B S T R A C T
The purpose of this study is to understand and analyze the cooperation in the use of  building  assets  in  the  XYZ  Regency  Government.  This  research  uses descriptive  qualitative  method,  the  researcher  tries  to  analyze  the  object  of research in accordance with the facts in the field, process the data obtained from the  informants  and  conduct  observations  and  interviews  and  literature  study. The  results  of  this  study  indicate  that  cooperation  in  the  use  of  these  assets  in terms of PAD is very small compared to the investment issued, and also found a lot of cheating in the management of this cooperation so that there is a strategy that must be done by the Government to optimize PAD by increasing the quality of  human  resources,  and  making  improvements  from  themselves.  and improvement of standard operating procedures (SOP).

## A B S T R A K
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis kerjasama pemanfaatan  aset  gedung  di  Pemerintah  Kabupaten  XYZ.  Penelitian  ini menggunakan  metode  kualitatif  deskriptif  yaitu  peneliti  berusaha  menganalisa objek  penelitian  sesuai  dengan  fakta  dilapangan,  mengolah  data  yang  diperoleh dari  informan  serta  melakukan  observasi  dan  wawancara  serta  studi  pustaka. Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  kerjasama  pemanfaatan  asset  ini  dari segi  PAD  sangatlah  kecil  dibandingkan  investasi  yang  dikeluarkan,  dan  juga banyak  ditemukan  kecurangan  dalam  pengelolaan  kerjasama  pemanfaatan  ini sehingga ada strategi yang harus dilakukan Pemerintah untuk optimalisasi PAD dengan  cara  meningkatkan  kualitas  SDM,  serta  melakukan  perbaikan  dari  diri sendiri dan perbaikan standar operasional prosedur (SOP).

## 1. PENDAHULUAN
Paket  reformasi  keuangan  daerah  telah  dimulai  dengan  pengesahan  sejumlah  peraturan perundangan-undangan. Peraturan perundangan tersebut diantaranya UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan  Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (diperbaharui dalam UU No. 23 Tahun 2014 dan UU No. 9 Tahun 2015) serta UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Tantangan  pada  pembangunan  daerah  di  Indonesia  akan  dihadapkan  pada  permasalahan  terkait penganggaran  (Sulaeman  dan  Hasibuan,  2018)  termasuk  didalamnya  keterbatasan  dana  operasional. Keterbatasan  tersebut  mendorong  pemerintah  daerah  untuk  meningkatkan  kemampuan  keuangannya. Daerah  dituntut  untuk  lebih  mengoptimalkan  sumber-sumber  pendapatannya.  Salah  satu  upaya  yang dapat dilakukan yaitu melalui strategi pengelolaan aset melalui optimalisasi pemanfaatan aset daerah.
Optimalisasi  dalam  pemanfaatan  aset  untuk  meningkatkan  pendapatan  dapat  dilakukan  dengan beragam bentuk seperti sewa, Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan Bangun Serah Guna (BTO) (PP 27 tahun 2014). Arata dkk (2016) menyatakan bahwa dalam kemitraan pemerintah dengan sektor swasta pemerintah perlu  mengusulkan  konsesi  dan  merencanakan  dengan  tepat  serta  membuat  kontrak  yang  adil  untuk menarik  minat  pihak  swasta.  Namun  menurut  Adha (2011)  terdapat  kedudukan  yang  tidak  sama  antara pemerintah  dengan  pihak  swasta.  Pemerintah  memiliki  keistimewaan  karena  peran  pemerintah  pada hukum publik maupun hukum privat.
Corresponding author: agppplopez@yahoo.com
Kemitraan pemerintah-swasta ( public private partnership ) menurut Mahmudi (2007) merupakan model kemitraan yang didasarkan pada rerangka penyedia terbaik ( best sourcing ). Dengan rerangka best sourcing tersebut pemerintah dapat mendorong sektor swasta untuk terlibat dalam memberikan pelayanan publik tertentu  yang  akan  lebih  meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas  pelayanan  dan  memberikan win-win solution baik bagi pemerintah maupun pihak swasta.
Bukti keberhasilan lain yaitu pada revitalisasi taman Karebosi di Makassar melalui kerja sama antara pemerintah daerah dan swasta (Mahsyar, 2014). Taman Karebosi yang sebelumnya kotor dan becek disulap menjadi  ikon  kota  Makassar.  Bentuk  kerjasama  yang  dilakukan  berupa  bangun  guna  serah.  Pemerintah tidak  perlu  menyediakan  dana  untuk  revitalisasi  tersebut.  Pihak  swasta  mendapatkan  hal  untuk pengelolaan  selama  30  tahun  yang  selanjutnya  diserahkan  pada  pemerintah  daerah  masyarakat  dapat menikmati  ruang  publik  yang  nyaman,  namun  tak  selamanya  kemitraan  tersebut  menguntungkan. Kemitraan  antara  pemerintah  kota  Bandung  dan  PT.  Marga  Tirta  Kencana  dalam  pembangunan  dan perbaikan  Pasar  Ciicadas  ternyata  tidak  saling  menguntungkan  (Setiawan  dan  Sukma,  2012).  Penyebab saling  tidak  menguntungkan  pada  kasus  ini  karena  adanya  penundaan  pembangunan  serta  kurang berpengalamannya pihak swasta.
Berdasarkan  perjanjian  kerjasama  pemanfaatan  antara  Pemerintah  Kabupaten  XYZ  dengan  PT.  SSS Nomor 188/03/433.032/2012 dan Nomor 002/XII/088.0229.002 tentang pemanfaatan barang milik daerah berupa “XYZ Plaza” yang meliputi :
1. Nilai  investasi  Pemerintah  Kabupaten  XYZ  berupa  tanah  dan  bangunan  senilai  Rp.90.304.741.933,- yang terdiri dari  Tanah Rp. 1.887.660.216,00 dan Bangunan senilai Rp. 88.417.081.717,00;
2. Objek kerjasama pemanfaatan “XYZ Plaza” dengan rincian tanah seluas 35.477 dan bangunan seluas 19.549 m2;
3. Jan gka waktu pengelolaan “XYZ Plaza” dengan pola kerjasama p emanfaatan adalah selama 15  tahun, terhitung mulai tanggal 29 Februari 2012 sampai dengan tanggal 28 Februari 2027;
4. Kontribusi tetap dan pembagian hasil keuntungan yaitu Pihak PT. SSS memberikan kontribusi tetap kepada Pemerintah Kabupaten XYZ sebesar Rp. 300.000.000,- pada awal pertama setelah ditandatan- ganinya perjanjian kerjasama yaitu:
a) Pemanfaatan  dan  meningkat  sebesar  Rp.  100.000.000,-  setiap  tahun  dari    tahun  sebelumnya sampai berakhirnya masa pelaksanaan kerjasama, dan
b) Selain  memberikan  kontribusi  tetap  PT.SSS  memberikan  pembagian  hasil  keuntungan  kepada Pemerintah Kabupaten XYZ yaitu 30% untuk Pemerintah Kabupaten XYZ dan 70% untuk PT. SSS dari selisih pendapatan yang diterima dengan total sewa okupansi diatas 79%., dan (c) atas kontibusi tetap telah diterima RKUD XYZ tahun 2016 sebesar Rp.700.000.000,- dan penerimaan bagi hasil diterima tahun 2016 sebesar Rp 91.203.400,-
Berdasarkan perjanjian kerjasama tampaknya bahwa kontribusi tetap dan penerimaan bagi hasil tahun 2016 bagi Pemerintah Kabupaten XYZ rendah hal ini tidak bisa dilepaskan dari aspek non keuangan, serta budaya  intervensi  terhadap  kebijakan  kerjasama  pemanfaatan  sudah  menjadi  hal  yang  lazim  bagi penguasa  di  pemerintah  daerah  XYZ.  Jadi,  mengenyampingkan  aspek  non  ekonomi  (keuangan)  dalam memahamai  kerjasama  pemanfaatan  ini  perlu  dilakukan  pemahaman  yang  menyeluruh  dan  melibatkan seluruh aspek yang mempengaruhinya. Dengan pemaknaan melalui kualitatif deskriptif analisis orientasi tidak lagi terfokus pada angka laba semata, tetapi pada aspek ekonomi politik dan deskriptif analisis dapat memberikan gambaran sebuah refleksi kekuasaan berbagai pihak yang berkepentingan untuk turut serta dalam menentukan kebijakan.

## 2. METODE PENELITIAN
Pengumpulan data dilakukan berdasarkan pengamatan, wawancara mendalam dengan para informan dan dokumentasi ( Sugiyono, 2010), yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Pengamatan
Pengamatan  dilakukan  dengan  menggunakan  indera  terutama  mata  dan  telinga  karena  peneliti melakukan  observasi  secara  langsung  dalam  mengamati pengelolaan  aset  di  Pemerintah  Kabupaten XYZ.  Peneliti  dapat  melihat  dan  mendengar  langsung  proses  pengelolaan  aset  dari  para  informan sehingga  dapat  dijadikan  sebagai  data  awal  serta  menggunakan  laporan  keuangan  PT.  SSS  yang
dikirim  ke  BPKAD.  Peneliti  juga  melakukan  pengamatan  ke  XYZ  Plaza,  hal  ini  dilakukan  untuk mengamati letak geografis, potensi pendapatan serta potensi XYZ Plaza di masa yang akan datang.
b. Wawancara
Penelitian  bisa  dilanjutkan  dengan  melakukan  wawancara  dengan  para  informan  baik  dari  pihak Pemerintah Kabupaten XYZ maupun dari PT. SSS untuk memperoleh data yang tidak dimiliki peneliti dari  data  yang  sudah  ada  serta  untuk  mengorek  informasi  yang  bersifat  rahasia.  Pihak  pemerintah adalah orang-orang yang berada di dalam pemangku kebijakan serta pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan  aset  Pemerintah  Kabupaten  XYZ  sedangkan  dari  PT.  SSS  adalah  salah  satu  orang  yang berada di manajemen PT. SSS.
c. Dokumentasi
Dokumentasi  dapat  berupa  catatan  berbentuk  tulisan,  gambar  atau  karya  monumental  seseorang (Sugiyono,  2010).  Pada  penelitian  ini  dokumen  yang  akan  digunakan  adalah  laporan  keuangan  PT. SSS,  Laporan  Pendapatan  Asli  Daerah  Pemerintah  Kabupaten  XYZ  serta  dokumen  lainnya  yang diperlukan dalam penelitian ini baik berupa Mou maupun dokumen lainnya.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan deskriptif analisis, hal ini digunakan untuk  menentukan  cara  mencari,  mengumpulkan,  mengolah  dan  menganalisis  data  hasil  penelitian tersebut.  Hal  ini  karena  penelitian  ini  dapat  digunakan  untuk  meneliti  kehidupan  masyarakat,  sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, pergerakan sosial atau hubungan kekerabatan.
Data penelitian dikumpulkan melalui dokumentasi, observasi dan wawancara. Data dokumen berasal dari  BPKAD  Kabupaten  XYZ  berupa  laporan  keuangan  pihak  swasta  (PT.  SSS),  pendapatan  asli  daerah, dan  dokumen  kerjasama.  Observasi  di  lakukan  pada  objek  penelitian  untuk  mengetahui  potensi pendapatannya, sedangkan wawancara dilakukan pada informan terpilih sebagai berikut:
Tabel 1. Data Informan Nama Keterangan KH Sekretaris Daerah AH Mantan Kepala BPKAD MSH Kepala BPKAD RH Kepala Bidang Aset BPKAD
Dalam  penelitian  ini  metode  yang  digunakan  adalah  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif. Diharapkan dengan penggunaan metode ini dapat mengungkap berbagai fenomena dan fakta di lapangan secara  mendalam  dan  komprehensif  dengan  periode  penelitian  selama  3  bulan.  Infoman  yang  dipilih dalam penelitian ini adalah orang-orang yang bersinggungan langsung dengan kegiatan pemanfaatan aset dalam bentuk kerja sama pemanfaatan gedung XYZ Plaza di Pemerintah kabupaten XYZ. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan latar penelitian. Jadi ia harus mempunyai berpengalaman tentang latar penelitian.
Teknik  analisis  data  yang  digunakan  adalah  analisis  deskriptif  dengan  menggunakan  pendekatan SWOT, Pada analisis SWOT, telah dirancang bagaimana memaksimalkan kekuatan ( strengths ), dan peluang ( opportunities )  dan  secara  bersamaan  dapat  meminimalkan  kelemahan  ( weaknesses )  dan  ancaman  ( threats ). Pemetaan  menggunakan  matrik  SWOT  merupakan  tahap  awal  dalam  menemukan  isu  strategis  yang nantinya dapat digunakan bagi penemuan pengembangan strategi peningkatan pendapatan di Kabupaten XYZ.
Gambaran  alternatif  dengan  alat  analisis  SWOT  tersebut  mengarahkan  peneliti  dalam  melakukan analisa.  Tahapan  yang  dilakukan  dengan  analisis  SWOT  dimulai  dari  pengumpulan  data  yang  nantinya dari  data  yang  telah  dikumpulkan  akan  dianalisis.  Selama  proses  pengumpulan  data  ini,  peneliti  juga memilah data mana yang relevan dan bertujuan agar pemecahan masalah dapat dilakukan secara baik dan reliabel.  Di  sini  peneliti  juga  bertindak  atau  berperan  sebagai key  instrument yang  tidak  hanya mengumpulkan  data,  akan  tetapi  juga  sebagai  penafsir  data  dan  bertindak  sebagai  pelapor  hasil  dari penelitian itu sendiri.
Setelah pengumpulan data dilakukan, melangkah pada tahapan analisis data. Ada dua langkah yang dilakukan  pada  bagian  ini  yaitu,  reduksi  data  dan  penyajian  data.  Bentuk  reduksi  data  yang  akan
dilakukan  yaitu,  dimulai  dengan  merangkum,  memilih  data/informasi  untuk  lebih  memfokuskan  pada hal-hal  yang  penting  (membuang  yang  tidak  perlu)  sehingga  diperoleh  gambaran  yang  jelas  dan  akan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya.
Penyajian  data  mulai  dikerjakan  setelah  proses reduksi  data  telah  dilalui  serta  sudah  ada  gambaran terhadap penyelesaiaan permasalahan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk  uraian  singkat  (naratif),  bagan,  hubungan  antar  kategori, flowchart dan  sejenisnya  Miles  dan Huberman dalam Sugiyono (2016:341). Penyajian data akan mempermudah untuk melakukan pemahaman atas permasalahan yang terjadi dan juga dapat menentukan langkah apa yang akan diambil selanjutnya.
Tahapan yang terakhir adalah penarikan simpulan. Pada bagian ini peneliti membuat simpulan dari hasil analisa yang bertujuan supaya permasalahan yang ada mendapatkan jawaban. Selain itu peneliti juga harus  tanggap  dan  mengerti  terhadap  apa  yang  diteliti,  sehingga  isi  atau  hasil  penelitian  dapat tersampaikan dan disimpulkan dengan jelas yang ada relevansinya dengan penelitian ini.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Pemanfaatan Aset Daerah Kabupaten XYZ Studi XYZ Plaza
Kemitraan pada esensinya adalah dikenal dengan istilah gotong royong atau kerjasama dari berbagai pihak,  baik  secara  individual  maupun  kelompok.  Menurut  Notoatmodjo  (2003),  kemitraan  adalah  suatu kerja  sama  formal  antara  individu-  individu,  kelompok-kelompok  atau  organisasi-organisasi  untuk mencapai suatu tugas atau tujuan tertentu.
Sundari  dan  Ma’rif  (2015)  meneliti  bentuk  pemanfaatan  yang  optimal  atas  ta nah  aset  daerah  yang optimal.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  untuk  mengidentifikasi  karakteristik  tanah kajian  dan  pendekatan  kuantitatif  untuk  menemukan  alternatif  pemanfaatan  tanah  aset  melalui  analisis AHP.  Hasil  penelitian  menemukan  bahwa  bentuk  pemanfaatan  optimal  untuk  tanah  aset  kosong  yang berada di kawasan pertumbuhan tinggi adalah (1) disewakan kepada pihak lain atau (2) digunakan untuk kegiatan  penghijauan  dan  budidaya  ikan  air  tawar,  sedangkan  untuk  tanah  yang  berlokasi  di  kawasan pertumbuhan rendah-sedang mencakup (1) pemanfaatan untuk mendirikan fasilitas umum, serta (2) usaha penghijauan dan pertanian.
Dalam  rangka  pemanfaatan  barang  milik  daerah  berupa  aset  gedung  XYZ  Plaza  pada  tanggal  29 Februari  2012  diadakan  Perjanjian  Kerjasama  antara  Pemerintah  Kabupaten  XYZ  dengan  PT.  SSS  nomor 188/02/433.032/2012/001/XII/088.0229.002 yang berlaku selama 15 tahun mulai 29 Februari 2012 sampai 28  Februari  2027.  Sebagaimana  telah  diadakan  adendum  pada  tanggal  28  Juni  2012  dengan  surat  nomor 188/03/433.032/2012/002/XII/088.0229.002
Adapun    obyek    yang    dikerjasamakan    adalah    XYZ    Plaza    dengan    luas    tanah  35.477  m²  dan bangunan  seluas  19.549  m².  Adapun  Nilai  Aset  Tanah  yang  tercantum  dalam  Perjanjian  Kerjasama Pemanfaatan sebesar Rp.1.887.660.216,00 tetapi nilai yang tercatat  di Simbada sebesar Rp.1.897.660.216,00, ada selisih sebesar Rp.10.000.000,00 yang merupakan biaya pemecahan sertifikat di tahun 2013.
Kontribusi  yang  diperoleh  Pemda  adalah  sebesar  Rp.300.000.000,-  pada  awal  tahun  pertama  dan meningkat  sebesar  Rp.100.000.000,-  setiap  tahun  dari  tahun  sebelumnya  sampai  berakhirnya  masa pelaksanaan kerjasama, selain itu juga terdapat pembagian keuntungan yang berasal dari : a) sewa lantai bangunan  dan  jasa  pelayanan,  b)  sewa  publik  area,  c)  pendapatan  iklan,  d)  pendapatan  sewa roof untuk BTS, e) pendapatan parkir, dan f) pendapatan lain yang  berhubungan dengan pemanfaatan barang milik daerah.
Atas pembagian keuntungan dari sewa lantai bangunan sebagaimana pada huruf a, dilakukan setelah luas  bangunan  tersewa  diatas  79%  yang  dinyatakan  oleh  kedua  pihak,  dengan  komposisi  keuntungan untuk pemda 30% dan 70% untuk pihak kedua. Atas kontribusi tetap telah diterima RKUD XYZ tahun 2016 sebesar Rp. 700.000.000,00 dan penerimaan bagi hasil diterima tahun 2016 sebesar Rp.91.203.400,00. Dalam pasal 6 ayat (4) perjanjian pemanfaatan barang milik daerah berupa XYZ Plaza tersebut dinyatakan bahwa pihak  kedua  dapat  merubah,  menambah  dan/atau  membangun  fasilitas  dengan  persetujuan  dari  pihak pertama  (Pemda).  Sesuai  surat  Bupati  XYZ  tanggal  7  Maret  2012  nomor  028.53.1/433.023/2012  telah disetujui rencana kegiatan pembongkaran, pembangunan kembali dan pengembangan fisik XYZ Plaza.
Adapun total aset XYZ Plaza yang dibongkar sebesar Rp.4.876.575.832,82 sedangkan data awal yang dibangun kembali sebesar Rp.4.408.132.000,00 dan sebesar Rp.13.430.305.000,00 merupakan pengembangan XYZ Plaza. Selanjutnya berdasarkan data laporan keuangan yang disampaikan oleh PT. SSS ( audited ) dan hasil kroscek instansi teknis (DPU Cipta  Karya dan Tata Ruang) ditemukan  nilai investasi pembangunan
dan  renovasi  bangunan  sebesar  Rp.11.800.313.210,00,  setelah  diperhitungkan  dengan  aset  Banplas  yang dibongkar  oleh  PT.  SSS.  Atas  pembongkaran,  pembangunan  kembali  serta  pengembangan  XYZ  Plaza tersebut  belum  dilaksanakan  penyesuaian  terhadap  aset  dimaksud,  dan  akan  dilaksanakan  penyesuaian pada akhir masa kontrak yaitu pada tahun 2027.
Investasi  ini  tergolong  cukup  besar  sebagaimana  disampaikan  oleh  Bapak  RH  Kepala  Bidang  Aset BPKAD yang sekarang sebagai berikut:
“  Investasi  awal  kita  besar  mas  kurang  lebih  90  milyar,  semoga  dengan  investasi  yang besar  ,  besar  juga manfaatnya mas...amin” .
Hal serupa disampaikan oleh KH Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten XYZ tahun 2018. “ Sewaktu tahun  2010-2011  saya  menjabat  sebagai  kepala  inspektorat  setahu  saya  anggarannya  kurang  lebih  90 milyar, bahkan saya sebagai Tim anggaran bersama Kepala BPKAD berjuang untuk meloloskan proyek besar ini. Memang  pertama  kali  merencanakannya  banyak  sekali  rintangannya  baik  dari  masyarakat,  legislatif  maupun LSM  bahkan  hearing  dengan  DPRD  kita  mendapat  penolakan  tetapi  alhamdulillah  berkat  turun  tangan  Bapak pimpinan semuanya menjadi clear dan masyarakat bisa menda patkan manfaatnya sekarang ini”.
Dalam  pengelolaan  aset  daerah  tersebut  menurut  Siregar  (2004:561),  permasalahan  utamanya  salah satunya  adalah  pengelolaan  data  aset  yang  tidak  tertib.  Hal  tesebut  menimbukan  kesulitan  untuk mengetahui  secara  pasti  aset  yang  dikelola  sehingga  cenderung  tidak  optimal.  Hal  serupa  ditemui  pada penelitian  Hanis  dkk  (2011).  Kapasitas  sumberdaya  manusia  yang  belum  memadai  juga  merupakan permasalahan  dalam  pengelolaan  aset  (Batara  dkk,  2015),  (Hanis  dkk,  2011).  Permasalahan  kompleksitas tujuan  pemerintah  daerah  serta  banyaknya  yurisdiksi  yang  terlibat  dalam  proses  pengelolaan  aset  juga merupakan permasalahan dalam pengelolaan aset (Hanis, dkk, 2011).
Wijoto dan Waloeja (2014) meneliti pelaksanaan ketentuan pemanfaatan barang milik negara berupa kerja  sama  pemanfaatan  dan  bangun  guna  serah/bangun  serah    guna.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  kebijakan  kerja  sama  pemanfaatan,  bangun  serah  guna  maupun  bangun  guna  serah  belum dirumuskan secara jelas. Selain itu Pengguna barang, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran belum mengalokasikan dana, sarana dan prasarana serta sumberdaya yang memadai. Kendala terjadi pada proses  penentuan  pembagian  kontribusi  tetap  dan  keuntungan  sesuai  kondisi  pasar.  Penelitian  ini  juga menemukan bahwa secara output belum mencapai sasaran yang telah ditentukan.

## Aset Tetap XYZ Plaza
Sesuai data dari BPKAD Kabupaten XYZ bahwa aset tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten XYZ seluas 35.477 M2 senilai Rp. 1.897.660.216 yang merupakan aset dari Pasar Baru Kabupaten XYZ serta aset  bangunan  yang  dibangun  langsung  oleh  Pemerintah  Kabupaten  XYZ  senilai  Rp.  81.546.914.313  dan aset berupa aset alat alat perlengkapan gedung seperti air conditioner ( ac ), alat-alat rumah tangga maupun genset  senilai  Rp.  5.223.549.204  disamping  juga  ada  aset  berupa  jalan,  irigasi  dan  jaringan  senilai  Rp. 1.646.618.200 semua anggaran dibebankan pada anggaran APBD tahun 2010 dan 2011.
Kemitraan pemerintah-swasta ( public private partnership ) menurut Mahmudi (2007) merupakan model kemitraan yang didasarkan pada rerangka penyedia terbaik ( best sourcing ). Dengan rerangka best sourcing tersebut pemerintah dapat mendorong sektor swasta untuk terlibat dalam memberikan pelayanan publik tertentu  yang  akan  lebih  meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas  pelayanan  dan  memberikan win-win solution baik bagi pemerintah maupun pihak swasta.
Amry  (2014)  meneliti  dan  menganalisis  implementasi  kebijakan  manajemen  aset  berdasarkan Permendagri  17  th  2007  di  Lingkungan  Pemerintah  Kota  Medan.  Metode  yang  digunakan  deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan  implementasi  manajemen  aset  di  Pemerintah  Kota  Medan  belum  sepenuhnya  terlaksana dengan baik.

## Kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah
Menurut  Warsito  (2001:128)  pendapatan  asli  daerah  adalah  pendapatan  yang  bersumber  dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, restribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Menurut Herlina Rahman(2005:38) pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli
daerah  yang  sah  dalam  menggali  pendanaan  dalam  pelaksanaan  otoda  sebagai  perwujudan  asas. desentralisasi . Rendahnya serapan Pendapatan asli daerah masih dipengaruhi oleh rendahnya kemampuan daerah  dalam  meningkatkan  PAD,  kebijakan  akan  otonomi  daerah  memberikan  kesempatan  bagi pemerintah  daerah  untuk  mengoptimalkan  potensi  yang  dimiliki  daerah  begitu  juga  setiap  daerah  akan memiliki keunggulan tertentu dibanding dengan daerah lainnya.
Secara  umum  pendapatan  asli  daerah  dari  sektor  kerjasama  pemanfaatan  sangatlah  kecil dibandingkan dengan besarnya PAD Kabupaten XYZ, hal ini disebabkan belum optimalnya Peningkatan PAD  dari  sektor  tersebut.  Pendapatan  asli  daerah  kerjasama  pemanfaatan  Pemerintah  Kabupaten  XYZ dengan  PT.  SSS  yaitu  terdiri  dari  kontribusi  tetap  dan  kontribusi  tidak  tetap  yang  sudah  diatur Berdasarkan perjanjian Kerjasama pemanfaatan antara Pemerintah Kabupaten XYZ dengan PT. SSS Nomor 188/03/433.032/2012 dan Nomor 002/XII/088.0229.002 tentang pemanfaatan barang milik daerah berupa “XYZ Plaza” Berikut ini daftar PAD dari Kerjasama Pemanfaatan:

## Tabel 2. Realisasi Pendapatan Asli Daerah XYZ Plaza Tahun 2012 s/d 2018
No Tahun Kontribusi Tetap Kontribusi Tidak Tetap Pajak Parkir Total 1. 2012 300.000.000 0 0 300.000.000 2. 2013 400.000.000 68.597.184 37.551.660 568.734.944 3. 2014 500.000.000 143.597.184 114.741.522 949.574.676 4. 2015 600.000.000 60.360.816 105.095.580 940.615.696 5. 2016 700.000.000 91.203.400 180.360.000 986.593.400 6. 2017 800.000.000 164.963.688 164.062.800 1.142.698.388 7. 2018 900.000.000 63.795.708 Belum ada data 963.795.708 Total Pendapatan Asli Daerah 5.852.012.712

## Sumber: BPKAD 2018
Realisasi  pendapatan  asli  daerah  tersebut  untuk  kontribusi  tetap  dan  kontribusi  tidak  tetap  PT.SSS menyetorkan  PAD  sesuai  hasil  perjanjian  kepada  BPKAD  dan  untuk  pajak  parkir  disetorkan  ke  Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dari tahun 2012 s/d tahun 2016 sedangkan untuk tahun 2017 sampai  sekarang  pajak  parkir  dikelola  oleh  Bapada  Pendapatan  Daerah.  Selama  rentang  waktu  2012 sampai  2018  XYZ  Plaza  sudah  memberikan  kontribusi  sebesar  Rp.  5.582.012.712,00  baik  dari  kontribusi tetap,  kontribusi  tidak  tetap  dan  pajak  parkir.untuk  beberapa  tahun  mendatang  kontribusi  PAD  itu  bisa ditingkatkan  bahkan  bisa  mengalami  penurunan  tergantung  dari  pengelolaan  XYZ Plaza  itu  sendiri.  Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh MSH Kepala BPKAD Kabupaten menyatakan
“K alo PAD mas bisa ditingkatkan lagi tergantung dari pengelolaan XYZ Plaza, kalo dilihat dari kontribusi XYZ Plaza itu memang kecil dibandingkan dengan PAD yang lain tetapi mau gimana lagi wong kita tidak bisa terlalu masuk ke dalam lagi kecuali ada perintah dari pimpinan” .
Hal serupa juga diamini oleh RH Kepala Bidang Aset BPKAD Kabupaten XYZ “K ecil banget mas persentase PAD  XYZ Plaza terhadap PAD Kabupaten XYZ kedepan semoga ada terobosan yang bisa meningkatkan PAD dari sektor ini. Semoga saja kita doakan saja!! “ .
Keberhasilan  kemitraan  antara  pemerintah  dan  swasta  tersebut  seperti  pada  pembangunan  Bandara Sangia  Nibandera  di  Kabupaten  Kolaka  (Uji,  2013).  Pembangunan  bandara  tersebut  sebagai  hasil  kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Kolaka dengan beberapa perusahaan tambang diantaranya PT. Antam, PT. Inco, PMS dan TRK. Dengan beroperasinya bandara tersebut terbukti berhasil membawa dampak yang menguntungkan bagi semua pihak. Pihak pemerintah daerah dapat lebih mudah menarik investor. Pihak swasta dapat lebih mudah mengakses lokasi. Masyarakat sekitar juga diuntungkan dengan bukti adanya peningkatan pendapatan.
Bukti keberhasilan lain yaitu pada revitalisasi taman Karebosi di Makassar melalui kerja sama antara pemerintah  daerah  dan  swasta  (Mahsyar,  2014).  Taman  Karebosi  yang  sebelumnya  kotor  dan  becek disulap  menjadi  ikon  kota  Makassar.  Bentuk  kerjasama  yang  dilakukan  berupa  bangun  guna  serah. Pemerintah  tidak  perlu  menyediakan  dana  untuk  revitalisasi  tersebut.  Pihak  swasta  mendapatkan  hal untuk  pengelolaan  selama  30  tahun  yang  selanjutnya  diserahkan  pada  pemerintah  daerah  masyarakat dapat menikmati ruang publik yang nyaman.

## Tantangan dalam Peningkatan Pendapatan Asli daerah dari Kerjasama Pemanfaatan
Berdasarkan  surat  nomor  188/03/433.032/2012  tanggal  20  Juni  2012  Pemerintah  Kabupaten  XYZ melakukan  kerjasama  dengan  perusahaan  atas  pemenfaatan  barang  milik  daerah  Pemerintah  Kabupaten XYZ,  bahwa  Pemerintah  Kabupaten  XYZ  dapat  meningkatkan  pendapatan  asli  daerah  dengan  cara optimalisasi  PAD  yaitu  menggali  potensi-potensi  PAD  baru  dengan  cara  melakukan  observasi  lapangan dan disesuaikan dengan laporan keuangan perusahaan tetapi selama ini memang tidak ada perhatian dari pemerintah Kabupaten XYZ seperti disampaikan oleh AH MSH Kepala BPKAD Kabupaten XYZ.
Jadi  sejauh  ini  Bapenda  dan  BPKAD  Kabupaten  XYZ,  telah  melakukan  upaya  sosialisasi  pada masyarakat terkait pajak daerah dan retribusi dengan melihat faktor kekuatan serta kelemahan yang ada di lingkungan internal Pemda.Sosialisasi yang dilakukan secara langsung ( door to door ) pada masyarakat akan Perda  No.  8  Tahun  2010  dan  Perda  No.  9  tahun  2010  sebagai  upaya  pemahaman  serta  pemenuhan  akan target  realisasi  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah.  Ya,  meskipun  Bapenda  dan  BPKAD  sendiri  hanya mengelola 7 jenis pajak dan retribusi daerah dari 11 jenis pajak daerah dan 20 jenis retribusi daerah yang ada  di  Kabupaten  XYZ,  sebagai  koordinator  pengelolaan  pendapatan  asli  daerah  Bapenda  tetap mempunyai kewajiban untuk terus mensosialisasikan Perda No. 8 Tahun 2010 terkait dengan pajak daerah dan  retribusi  daerah  pada  instansi  penghasil  serta  masyarakat  secara  luas  serta  melakukan  monitoring pada pencapaian target realisasi dari PAD.
Bagi  Kabupaten  XYZ  yang  menumpukan  potensi  ekonominya  di  tiga  (3)  sektor  yaitu,  pertanian, perdagangan  serta  hotel,  restoran,  dan  jasa-jasa,  memiliki  pekerjaan  rumah  tersendiri,  yaitu  bagaimana untuk  mengoptimalkan  tiga  sektor  perekonomian  tersebut  terutama  dari  sektor  kerjasama  pemanfaatan hingga  saat  ini,  dari  informasi  yang  diperoleh  selama  dilapangan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  XYZ sendiri masih belum mengetahui secara pasti berapa banyak potensi yang dimiliki oleh daerahnya, dan ini masih memerlukan pengkajian lebih lanjut. Bekerjasama dengan sebuah lembaga pendidikan tinggi negeri yang  ada  di  wilayah  tersebut,  Bapenda  dan  BPKAD  Kabupaten  XYZ  berencana  akan  membuat  sebuah buku terkait akan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten XYZ. Seperti pernyataan yang disampaikan oleh Bapak KH selaku Sekretaris Daerah Kabupaten XYZ
Dapat disimpulkan, potensi yang dimiliki oleh XYZ Plaza tidak akan tergali dan bermanfaat jika tidak ada  dukungan  pengelolaan  dari  semua  pihak.  Kerjasama  serta  kesadaran  akan  rasa  saling  memiliki, membangun serta memajukan daerah dengan segala potensi yang dimiliki oleh daerah adalah kunci utama untuk menuju  kemandirian. Dengan melihat kondisi tersebut dapat disarikan akan peluang serta ancaman yang  selanjutnya  akan  menentukan  strategi  dalam  peningkatan  pendapatan  asli  daerah  dan  menjadi panduan  dalam  menentukan  langkah  apa  yang  akan  diambil  oleh  Bapenda  dan  BPKAD  dalam meningkatkan  pendapatan  daerah.  Selain  itu,  hal  ini  juga  akan  berpengaruh  pada  besaran  kontribusi sumber  pendapatan  daerah  utamanya  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  yang  menjadi  sektor  andalan pendapatan asli daerah bagi Kabupaten XYZ.

## Langkah-Langkah Strategi Peningkatan PAD
Optimalisasi  dalam  pemanfaatan  aset  untuk  meningkatkan  pendapatan  dapat  dilakukan  dengan beragam bentuk seperti sewa, kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan Bangun serah Guna (BTO) (PP 27 tahun 2014). Arata dkk (2016) menyatakan bahwa dalam kemitraan pemerintah dengan sektor swasta pemerintah perlu  mengusulkan  konsesi  dan  merencanakan  dengan  tepat  serta  membuat  kontrak  yang  adil  untuk menarik minat pihak swasta. Namun menurut Adha (2011), terdapat kedudukan yang tidak sama antara pemerintah  dengan  pihak  swasta.  Pemerintah  memiliki  keistimewaan  karena  peran  pemerintah  pada hukum publik maupun hukum privat.
Oleh karena itu dilakukan analisis data diatas, peneliti mengambil langkah untuk memetakan faktor strategis  yang  ada  di  lingkungan  organisasi  dengan  alat  analisis  SWOT (strenght,  weekness,  opportunity, treat), yang  bertujuan  untuk  mengetahui  struktur  serta  tingkat  strategis  dari  faktor-  faktor  yang  ada.
Tahapan  atau  teknik  analisa  SWOT  diambil  selain  sebagai  tahap  awal  dalam  menemukan  isu  strategis, harapan lebih lanjut dengan analisa ini nantinya dapat digunakan bagi penemuan strategis pengembangan peningkatan  pendapatan  daerah  di  Kabupaten  XYZ.  Dengan  mengetahui  kekuatan,  kelemahan,  peluang serta ancaman yang ada di BPKAD Kabupaten XYZ dalam upaya mengoptimalkan pendapatan asli daerah melalui pajak daerah dan retribusi daerah, maka dapat disimpulkan dengan matrik teknik analisis SWOT berikut ini:
Tabel 3. Matrik SWOT untuk Mengidentifikasi Isu-Isu Strategis Lingkungan Internal STRENGTHS (S) = Kekuatan WEAKNESSES (W) = Kelemahan Adanya Surat Perjanjian Pendapatan Asli Daerah yang Kecil Aset Tetap Sistem sewa lahan yang tidak jelas Sewa Lahan Tidak adanya SOP yang jelas Lingkungan Eksternal Pajak Parkir Kompetensi aparatur kurang memadai Opportunities (O) atau Peluang Strategi SO (Kekuatan dan Peluang) Strategi WO ( Kelemahan dan Peluang) Perubahan Tambahan (Adendum) Surat perjanjian KSP Komitmen dan integritas diri dari Pimpinan Komitmen tidak melakukan kecurangan Optimalisasi Pening- katan PAD Pengawasan internal secara berkesinambungan Meningkatkan SDM terhadap teknologi sebagai upaya penunjang peningkatan pajak daerah Validasi data Potensi Pendapatan Penyusunan SOP Proses Kerjsama Pemanfaatan Pembenahan secara administratif dalam pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah Threats (T) atau Ancaman Strategi ST (Kekuatan dan Ancaman) Strategi WT (Kelemahan dan Ancaman) Penerapan sanksi hukum yang kurang tegas Pengadaan sarana dan prasa- rana sebagai upaya pening- katan pajak daerah Peningkatan pemahaman akan pentingnya pajak daerah dan retribusi daerah Keberadaan SDM yang kurang Mutasi Pegawai Perekrutan SDM yang kompeten di bidang perpajakan Pengawasan yang kurang
Dari penggabungan isu-isu strategis mulai dari strength (kekuatan), weakness (kelemahan), opportunities (peluang)  serta threats (ancaman)  dapat  diidentifikasi  isu-isu  strategis  yang  dapat  dikembangkan  atau diupayakan  oleh  BPKAD  Kabupaten  XYZ,  sebagai  strategi  dalam  upaya  meningkatkan  pendapatan  asli daerah.

## 4. SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN
Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa:
1. Pengelolaan  Pendapatan  asli  daerah  pada  BPKAD  dari  kerjasama  pemanfaatan  pada  dasarnya telah  ada  payung  hukumnya  yang  jelas  dan  aturan  yang  mengikat  didalamnya,  namun  belum didukung oleh adanya penerapan aturan dan sistem yang efektif sehingga menjadikan celah yang bisa memunculkan adanya perilaku dan tindakan fraud .
2. Masih banyaknya potensi-potensi pendapatan asli daerah yang masih bisa ditingkatkan dengan cara optimalisasi PAD baik melalui faktor internal maupun eksternal Pemerintah serta kurangnya pengawasan dan peran serta pemerintah dalam optimalisasi PAD tersebut.
3. Investasi  besar  berbanding  terbalik  dengan  pendapatan,  itulah  realita  yang  terjadi  tetapi  dari fenomena  tersebut  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  investasi  besar  itu  tetaplah  rugi  dari  segi bisnis karena rendahnya pendapatan dan penyusutan aset yang besar tetapi pemerintah tetaplah tidak  rugi  karena  masih  ada  yang  menyewa  daripada  XYZ  Plaza  terbengkalai  dan  keberadaan XYZ Plaza banyak berguna bagi masyarakat ke depan.
4. Perlunya  dibuat  strategi  anti  fraud  yang  dapat  meningkatkan  PAD  seperti  halnya  melakukan perbaikan dari personal dan juga dari sistem yang diterapkan.
a. Strategi  perbaikan  personal  yang  dimaksud  adalah  menanamkan  nilai  agama,  religiusitas pada tempat kerja sehingga menyadarkan individu akan perbuatannya yang  keliru. Selain itu  juga  menanamkan  rasa  integritas  dan  komitmen  pada  setiap  individu  yang  dibangun dengan melalui pendekatan agama secara berkesinambungan.
b. Strategi  perbaikan  sistem  organisasi  mutlak  harus  dilakukan  untuk  pencegahan  terhadap terjadinya  perilaku fraud ,  seperti  melakukan  perubahan  peraturan  KSP  (adendum), menyusun SOP,  melakukan mutasi pegawai, validitas database potensi wajib retribusi, dan pengawasan internal secara berkesinambungan.
Berdasarkan hasil dan keterbatasan penelitian maka saran untuk penelitian selanjutnya adalah:
1. Penelitian  selanjutnya  mengupayakan  untuk  lebih  menjelaskan  tentang  potensi  potensi Pendapatan asli daerah yang masih bisa dioptimalkan di XYZ Plaza yang nantinya data tersebut berguna bagi Pemerintah Daerah.
2. Pada kasus ini BPKAD sebagai OPD penangung jawab seharusnya memiliki strategi pengelolaan optimalisasi  PAD  yang  efektif  agar  dapat  menghasilkan  realisasi  penerimaan  yang  meningkat setiap  tahunnya  dan  bukannya  semakin  menurun  seperti  kondisi  saat  ini,  juga  dibutuhkannya tambahan pegawai agar dapat menyajikan data yang akurat dan memiliki database yang terkini tentang  data  potensi  wajib  retribusi  setiap  saat.  Diperlukannya rolling petugas  pemungut retribusi di lapangan untuk menghindari kejenuhan dan perilaku menyimpang.
3. Perlu adanya pengawasan yang ketat dari Inspektorat terhadap potensi-potensi pendapatan yang ada  serta  adanya  komitmen  dari  pengambil  kebijakan  untuk  menggali  potensi-potensi pendapatan yang ada sehingga bisa menambah pendapatan asli daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Adha, Lalu Hadi, (2011), Kontrak Build Operate Transfer sebagai Perjanjian Kebijakan Pemerintah dengan Pihak Swasta. Jurnal Dinamika Hukum , Vol. 11 No. 3 Amry, S, S 2014. Implementasi Kebijakan Manajemen Aset di Lingkungan Pemerintah Kota Medan Batara, A.M, dkk. Management of Assets In New Public Management Perspective (Case Study: Optimiza- tion Of land And Buildings Asset At Local Government Of Makassar City). Quest Journals. Journal of Research in Humanities and Social Science . Vol. 3 – Issue 8 8 2015 pp: 32-41. www.questjournals.org Hanis, M, H dkk.2011. The Application of Asset Management In Indonesiaan Local Government. Journal of Corpoorate Real Estate. Vol. 13 No.1. 2011. Pp: 36-47
Hasfi, N, dkk. 2013. Pengelolaan Barang Milik Daerah (Suatu Studi Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sintang). Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSIAN-2013 Kamayanti, A. 2016. Metodologi Penelitian Kualitatif Akuntansi Pengantar Reliogisitas . Yayasan Rumah Peneleh Kolinug, M. S., dkk. 2015. Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Tomohon . Jurnal EMBA . Vol.3 No.1. Maret 2015.
Liu, T, dkk. 2016. Identifying Critical Factors Affecting The Effectiveness And Efficiency of Tendering Pro- cess in Public-Private Partnership (PPPs): A Comparative Analysis Of Australia and China. Interna- tional Journal of Project Management . Vol.34, Issue 4, My 2016. Pages 701-716 Mahmudi. 2007. Manajemen Kinerja Sektorpublik. Yogyakarta: Unit Penertbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN
Mahsyar,  Abdul.,  (2015).,  Public  Private  Partnership:  Kolaborasi  Pemerintah  dan  Swasta  dalam  Pengel- olaan Asset Publik di Kota Makassar. Jurnal Administrasi Publik. Vol. 12 No.1 Moleong, L, J. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung PT. Remaja Rosda Karya Moleong, Lexy J.,(2012), Metodelogi Penelitian Kualitatif , PT.Remaja Rosdakarya, Bandung Pekei, B, dkk. 2014. The Effectiveness Of Local Asset management (A Study On The Government Of Jaya- pura). International  Journal  of  Business  and  management  Invention .  www.ijtmi.org.  Vol.  3  Issue  31. March 2014
Peraturan Pemeritah No. 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Peraturan Pemeritah No. 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 16 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  17  Tahun  2007  tentang  Pedoman  Teknis  Pengelolaan  Barang  Milik Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Peraturan Daerah Nomer 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Posner,  P,  dkk.  Public  Private  Partnership  :  Relevance  of  Budgeting. OECD  Journal  on  Budgeting .  Vol. 2009/1 Republik Indonesia, Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara , Undang-undang nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Undang-undang nomor 32 tahun 2004 ten- tang Pemerintahan Daerah
Riyono, S. Pemanfaatan Aset Daerah (Studi tentang pola kemitraan asset tanah Pemerintah Provinsi Jawa Timur. DIA Jurnal Administrasi Publik . Vol.11 No.2 Desember 2013.
Satriawan, A. 2015. Pengelolaan Barang Milik Daerah (Suatu Studi Tentang Pengelolaan Aset Tanah Milik Pemerintah Kota Singkawang. Governance. Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Vol. 4 No.3 Edisi September 2015.
Setiawan, T dan Sukma, F, E. Public Private Partnership as a Public Service Dilemma. International Journal of Administrative Science & Organization . September 2012 Vol. 3 Number 3
Siregar, D. D. 2004. Manajemen Aset : Strategi Penatataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan secara Na- sional  dalam  Konteks  Kepala  Daerah  sebagai  CEO’s  pada  Era  Globalisasi  &  Otonomi  Daerah.  PT. Kresna Prima Persada
Sulaeman,  A.  Rahman,  dan  Hasibuan,  Abdurrozzaq.,  (2018),  Kajian  terhadap  Fungsi  Anggaran  dalam Pembangunan Ekonomi Pemerintah Darah., Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis Vol. 3 No. 1.
Sundari,  M,  dan  Ma’rif,S .  2015.  Optimalisasi  Pemanfaatan  Tanah  Aset  Pemerintah  Kota  Semarang  di Kecamatan Banyumanik. Biro Penerbit Planologi Undip. Vol. 9 (2): 1963-1973. Juni 2013.
Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Bisnis. (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D). Bandung. Pen-

## erbit Alfabeta
Surat  Perjanjian  Kerjasama  pemanfaatan  antara  Pemerintah  Kabupaten  XYZ  dengan  PT.SSS  Nomor 188/03/433.032/2012  dan  Nomor  002/XII/088.0229.002  tentang  Pemanfaatan  Barang  milik  daerah berupa “XYZ
Tumarar, D.I, dkk. 2015. Analisis P enggunaan, Penatausahaan Dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pa- da Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan Dan Barang Milik Daerah Di Pemerintahan Kota Tomo- hon. Jurnal EMBA . Vol. 3 No.4 Desember 2015, Hal: 654-662
Undang-undang nomer 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Wijoto  dan  Waloeja.  2014.  Evaluasi  Pelaksanaan  Ketentuan  Pemanfaatan  BMN  Berupa  KSP  BGS/BSG Sesuai Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pengelolaan BMN