https://doi.org/10.26593/jihi.v0i00.5973.56-66

## Menuju Papua Damai dengan Pendekatan Pembangunan Inklusif
Halili Hasan 1 , Zain Nugroho 2
1 Dosen Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta; Direktur Riset SETARA Institute halili@uny.ac.id
2 Peneliti Lingkar Kajian Demokrasi dan HAM Universitas Negeri Yogyakarta zain.nannerl@gmail.com

## Abstract
This  paper  attempts  to  analyze  the  key  issues  related  to  the  Papua  issue  and  explore  a  holistic  approach  as  an alternative to realizing a permanent solution for a peaceful Papua. This study uses a qualitative approach through a literature  review  of  a  number  of  research  results.  The  problems  in  Papua  that  appear  in  this  paper  range  from politics, economics, human resources, to security issues, all of which contain high complexity. The transformation of approach in realizing a Peaceful Papua is the main idea of this paper. The inclusive development paradigm is one of the key formulas to overcome the trend of central-regional-based development that has been happening in Papua so far. This paradigm presupposes the active role of the community, supports the active role of civil society, and relies on  reform  from  below.  Inclusive  development  has  a  link  with  the  reorientation  of  special  autonomy  in  Papua,  to return to the ideal political basis that special autonomy is not a form of central domestication politics towards the regions, in addition to the affirmation of the Papuan Orang Asli within the framework of development integrity. In addition,  in  security  issues,  the  legal  (criminal)  approach  must  be  prioritized  in  establishing  security  and  order, rather than a military-coercive approach.
Keywords : Papua, Peaceful Papua, Holistic Approach

## Abstrak
Tulisan  ini  berupaya  menganalisis  permasalahan-permasalahan  kunci  terkait  isu  Papua  dan  mengeksplorasi pendekatan holistik sebagai alternatif untuk mewujudkan solusi permanen bagi Papua damai. Studi ini menggunakan pendekatan  kualitatif  melalui  kajian  kepustakaan  terhadap  sejumlah  hasil  riset.  Persoalan  di  Papua  yang  muncul dalam  tulisan  ini  mulai  dari  politik,  ekonomi,  sumber  daya  manusia,  hingga  isu  keamanan  yang  kesemuanya mengandung  kompleksitas  tinggi.  Transformasi  pendekatan  dalam  mewujudkan  Papua  Damai  merupakan  gagasan utama tulisan ini. Paradigma pembangunan inklusif menjadi salah satu formula kunci guna mengatasi kecenderungan pembangunan  berbasis  pusat-daerah  yang  selama  ini  terjadi  di  Papua.  Paradigma  ini  mengandaikan  peran  aktif masyarakat,  mendukung  peran  aktif  masyarakat  sipil,  serta  mengandalkan  reformasi  dari  bawah.  Pembangunan inklusif  memiliki  keterkaitan  dengan  reorientasi  otonomi  khusus  di  Papua,  untuk  kembali  kepada  basis  politik idealnya  bahwa  otonomi  khusus  bukan  merupakan  bentuk  politik  domestikasi  pusat  terhadap  daerah,  di  samping afirmasi  Orang  Asli  Papua  dalam  kerangka  keutuhan  pembangunan.  Selain  itu,  dalam  isu  keamanan,  pendekatan hukum (pidana) harus diutamakan dalam membangun keamanan dan ketertiban, alih-alih pendekatan koersif-militer.
Kata Kunci: Papua, Papua Damai, Pendekatan Holistik

## Pendahuluan
Persoalan Papua 1 telah berlangsung lebih dari lima dekade sejak provinsi ini terintegrasi dengan Indonesia.  Sepanjang  usia  itu  Papua  bergerak  dengan  aneka  pembangunan  di  sejumlah  bidang. Pembangunan yang jelas terjadi terutama tampak di empat bidang, yakni, infrastruktur fisik, pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. 2 Meskipun demikian, derap pembangunan ini tidak melaju dalam lintasan yang sama  dengan  gerak  perdamaian.  Konflik  di  Papua  masih  terus  terjadi  hingga  saat  ini.  Kedua  hal  itu, pembangunan dan perdamaian, memiliki keterkaitan yang sangat kuat dan bisa berujung pada dua arah: timbulnya  gangguan  perdamaian  seperti  maraknya  aksi-aksi  kekerasan  yang  dapat  menggagalkan pembangunan;  lebih  dari  itu  kegagalan  pembangunan  juga  akan  bermuara  pada  hilangnya  perdamaian. Maraknya aksi kekerasan dan aktivitas Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) serta semakin gencarnya gerakan  ULMWP  ( The  United  Liberation  Movement  for  West  Papua )  menunjukkan  adanya  paradoks pembangunan dan perdamaian di Tanah Papua. Sekali lagi, pembangunan memang sudah menampakkan wujud, akan tetapi masih belum bisa dikatakan bahwa pembangunan telah menuai keberhasilan apalagi menghadirkan suasana damai bagi seluruh warga Papua. 3
Sejumlah persoalan tersebut kembali menjadi pengingat untuk mencari cara agar kedamaian dan perdamaian di Papua menjadi ideal seperti daerah-daerah lain di Indonesia. Tulisan ini berupaya ke arah tersebut, yakni memetakan permasalahan yang menyelimuti Tanah Papua, yang dengannya, pendekatan yang tepat sekaligus komprehensif bagi persoalan yang telah terurai dapat diupayakan. Di samping itu, salah  satu  hal  krusial  lain  adalah  mengenai  pendekatan  keamanan, 4 yang  digunakan  Pemerintah  yang tampak menimbulkan masalah berulang dalam bentuk serupa, yakni kekerasan yang terus bereproduksi.
1 Dalam tulisan ini, yang dimaksud dengan nomenklatur ‘Papua’ meliputi juga Papua Barat yang mana dalam administrasi pemerintahan daerah di Indonesia Papua sudah dimekarkan menjadi Papua dan Papua Barat (yang sebelumnya bernama Irian Jaya Barat).
2 Lembaga  Ilmu  Pengetahuan  Indonesia  (LIPI)  memberi  catatan  bahwa  terdapat  sejumlah  persoalan  di  dalam  pembangunan berbagai  bidang  tersebut.  Antara  lain,  pada  aspek  pendidikan,  terdapat  dua  problem  mendasar  yang  membuat  percepatan pembangunan  pendidikan  tidak dapat  terlaksana  secara  optimal,  yakni  masalah  struktural  serta  terkait  dengan  tantangan  sosial kultural.  Pada  bidang  ekonomi,  kehadiran  Otonomi  Khusus  (Otsus)  Papua  pada  2001  ternyata  tidak  menyelesaikan  persoalan eksploitasi yang telah muncul mendahuluinya. Problematika yang muncul dari pengelolaan dana Otsus di Papua dapat ditinjau dari  dua  aspek  utama,  yakni,  relasi  politik  antara  pemerintahan  dan  persoalan  di  tataran  administratif  (Mardyanto  Wahyu Tryatmoko  et  al., Policy  Paper  Pembenahan  Otonomi  Khusus  Untuk  Penyelesaian  Konflik  Papua (Jakarta,  2021).  Alokasi anggaran  pendidikan  dalam  APBD  Provinsi  periode  2006-2009  secara  kuantitatif  setiap  tahun  meningkat.  Tetapi  anggaran pendidikan per tahun berkisar 3% hingga 5%, yang dengannya, belum memenuhi amanat konstitusi. Sedangkan dari perspektif dana  Otsus Provinsi,  presentasinya  sekitar  12%-23%,  yang  juga belum  memenuhi  amanat  UU  Nomor  21  Tahun  2001 tentang Otonomi Khusus Papua dan Perdasus Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembangunan Pendidikan di Provinsi Papua, sebesar 30% (Team  Assessment  ICS  Papua, Hasil  Pemetaan  Permasalahan  Dan  Kebutuhan  Dalam  Pengelolaan  Dana  Otsus  Untuk Pendidikan  Di  Kota  Jayapura,  Kabupaten  Jayawijaya  Dan  Kabupaten  Biak  Numfor ,  II.  (Yogyakarta:  Amongkarta,  2018)). Serapan anggaran pendidikan yang belum ideal tersebut memiliki implikasi terhadap kemampuan sumber daya manusia sekaligus kemiskinan. Hal ini dapat ditinjau dari segi sistem mata pencaharian masyarakat asli Papua yang masih sangat tradisional, antara lain,  berkebun,  berburu,  bercocok-tanam  sayuran,  beternak  babi,  peramu  dan  pengumpul,  serta  menangkap  ikan  (Adriana Elisabeth,  “Perdamaian  Dan  Pembangunan  Papua:  Problematika  Politik  Atau  Ekonomi?,” Jurnal  Penelitian  Politik 9,  no.  1 (2012), https://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/444).
3 I  Nyoman  Sudira  et  al., Membangun  Fondasi  Perdamaian  Di  Papua:  Studi  Kasus  Pembangunan  Pendidikan,  Kesehatan, Ekonomi, Dan Infrastruktur , ed. Dara Sheila Mercyana (Jakarta: IMPARSIAL, the Indonesian Human Rights Monitor, 2021).
4 Dalam kajian keamanan, pemahaman tentang konsep keamanan setidaknya dapat dilihat dari dua pendekatan yakni pendekatan tradisional dan non-tradisional. Secara umum, keduanya sama-sama berkutat mendebatkan wilayah cakupan keamanan ( referent object of security ). Dalam pendekatan tradisional, keamanan diartikan sebagai keamanan sebuah negara yang dapat diancam oleh kekuatan militer negara lain dan harus dipertahankan melalui kekuatan militer negara itu sendiri. Pendekatan ini mengandaikan negara  menjadi  subjek  dan  objek  dari  upaya  mengejar  kepentingan  keamanan.  Dalam  pendekatan  non-tradisional,  konsepsi keamanan ditekankan kepada kepentingan keamanan pelaku-pelaku bukan negara ( non-state actors ). Konsepsi ini berkembang setelah menurunnya ancaman militer yang menggerogoti kedaulatan negara yang di sisi lain menunjukkan adanya peningkatan ancaman terhadap keamanan manusia pada aspek lain seperti penyakit menular, bencana alam, kerusakan lingkungan dan lainnya (Al A’raf, “Dinamika Keamanan Nasional,” Jurnal Keamanan Nasional 1, no. 1 (2015): 27–40). Isu-isu keamanan khas dalam

## Metode
Tulisan ini ditulis berdasarkan desk study dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam studi ini adalah papers. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan kajian kepustakaan. Sejumlah data kualitatif  yang  terkumpul  kemudian  melalui  proses  analisis  guna  memunculkan  pemaknaan  yang mendukung  gagasan  utama  tulisan  ini.  Oleh  karena  itu,  penyusunan  tulisan  merujuk  kepada  berbagai sumber  kepustakaan  yang  sebagian  besar  merupakan  hasil  riset,  yang  memiliki  aneka  bentuk,  seperti, buku, jurnal, dan policy paper .

## Pembahasan
a. Persoalan-Persoalan Kunci di Papua
Paling  tidak  ada  empat  isu  yang  dikelompokkan  oleh  hasil  penelitian  LIPI  sebagai  sumber- sumber konflik Papua. Temuan LIPI yang diterbitkan dengan tajuk Papua Road Map, menyebut bahwa empat  akar  masalah  tersebut  berkelindan  sejak  awal  tahun  1960-an, 5 yakni,  pertama,  masalah marginalisasi  dan  efek  diskriminatif  terhadap  orang asli  Papua sejak  1970.  Isu  kedua  adalah  kegagalan pembangunan  yang  memihak,  melindungi,  dan  memberdayakan  orang  asli  Papua,  terutama  di  bidang pendidikan,  kesehatan  dan  pemberdayaan  ekonomi  rakyat.  Masalah  utama  ketiga  adalah  adanya kontradiksi  sejarah  dan  konstruksi  identitas  politik  antara  Papua  dan  Jakarta.  Isu  keempat  adalah pertanggungjawaban atas kekerasan Negara di masa lalu terhadap Warga Negara Indonesia di Papua.
Sumber-sumber konflik itu memicu sejumlah persoalan seperti isu politik, ekonomi, sumber daya manusia,  serta  masalah  keamanan.  Dalam  ranah  politik,  terdapat  sejumlah  persoalan  mulai  dari  kinerja demokrasi,  Otonomi  Khusus  Papua,  ketimpangan  relasi  kekuasaan  antar  aktor,  serta  konstruksi ‘nasionalisme’ versus ‘separatisme’. Muridan S. Widjojo memiliki analisis untuk problem yang terakhir disebut. 6 Dari sudut pandang ‘nasionalis’, wacana ini mendukung kehadiran militer yang kuat di Papua, dan  bahkan  dapat  membenarkan  tindakan  kekerasan  untuk  menjaga  agar  negara  tetap  bersatu.  Dengan demikian, kekerasan berfungsi untuk melestarikan wacana nasionalis. Di sisi yang berlawanan, berbagai kelompok  pro-kemerdekaan  kerap  membesar-besarkan  peristiwa  kekerasan  di  Papua  dan  mengaitkan peristiwa  tersebut  dengan  strategi  pemerintah  sekaligus  militer,  yang  disengaja  untuk  memusnahkan orang  Papua.  Istilah  genosida  bahkan  menjadi  kata  kunci  dalam  strategi  diskursif  kelompok  separatis belakangan ini. Hal ini terutama terlihat ketika tindakan kekerasan oleh militer dan polisi dikecam tanpa sepenuhnya  mempertimbangkan  apakah  peristiwa tersebut  bermotif  politik  atau murni  kriminal.  Ketika ini terjadi, kekerasan menjadi sarana untuk mempertahankan wacana separatis dan mendapatkan simpati masyarakat internasional. 7
pendekatan tradisional mencakup hal-hal seperti, nuclear deterrence , balance of power , dan military strategy. Dalam pendekatan non-tradisional isu-isu keamanan mencakup sejumlah area yang berbeda namun saling terkait dan terkadang overlapping , seperti, ancaman keamanan lingkungan hidup ( environmental security ), keamanan pangan ( food security ), keamanan ekonomi ( economic security ), keamanan energi ( energy security ), keamanan manusia ( human security ), keamanan maritim ( maritime security ), krisis finansial, internet  hacking , drug-trafficking ,  hingga  penyebaran  virus/penyakit.  Semua  isu  ini  dinilai  memiliki  pengaruh  kuat terhadap  semua  level  keamanan,  baik  keamanan  bagi  manusia  ( human  security ),  keamanan  nasional  ( national  security ), keamanan regional ( regional security ), keamanan internasional atau global ( international security ) (Uni W. Sagena, “Memahami Keamanan Tradisional Dan Non-Tradisional Di Selat Malaka: Isu-Isu Dan Interaksi Antar Aktor,” Jurnal Interdependence 1, no. 1 (2013): 72–90).
5 Muridan S. Widjojo et al., Papua Road Map: Negotiating the Past, Improving the Present and Securing the Future , ed. Muridan S. Widjojo (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010).
6 Muridan S. Widjojo, “Nationalist and Separatist Discourses in Cyclical Violence in Papua,” Asian Journal of Social Science 34, no. 3 (2006): 410–430, https://www.jstor.org/stable/23654483.
7 Faksi-faksi  di  dalam  pasukan  keamanan  dan  kelompok  pro-kemerdekaan  memiliki  kepentingan  dalam  reproduksi  kekerasan. Yang  pertama  mengharapkan  yang  terakhir  untuk  melakukan  kekerasan  dan  sebaliknya.  Mereka  berdua  “membutuhkan”
Pada  bidang  ekonomi,  muncul  permasalahan  mengenai  ketertinggalan  pembangunan  ekonomi, rendahnya  taraf  hidup,  persoalan  komoditas  kebutuhan  masyarakat,  serta  Pendapatan  Domestik  Bruto (PDB). Kemudian dalam bidang sumber daya manusia, muncul persoalan rendahnya tingkat pendidikan serta  rendahnya  kualitas  kesehatan.  Undang-undang  Nomor  21  Tahun  2001  tentang  Otonomi  Khusus (Otsus)  bagi  Papua  (UU  21/2001)  memicu  keberadaan  sejumlah  regulasi  percepatan  pembangunan  di Papua termasuk di bidang pendidikan. Sampai saat ini pemerintah sudah mengeluarkan berbagai aturan seperti  Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  2007  Tentang  Percepatan  Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2011 Tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi  Papua  Barat,  dan  Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  9  Tahun  2020  tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. 8
Berbagai intervensi sudah diupayakan, khususnya ihwal kebijakan pendidikan. Namun demikian, wajah  pendidikan  di  Papua belum  berubah secara optimal.  Hal  yang  ada  di  dalam  teks  kebijakan tidak berkorelasi  dengan  operasionalisasi  kebijakan.  Sebagai  contoh,  dalam  tataran  kebijakan,  perhatian terhadap lokalitas dan kebutuhan pendidikan bagi Orang Asli Papua (OAP) sudah semakin diperhatikan, akan  tetapi  dalam  praktiknya  masih  sangat  bersifat  sentralistis.  Cita-cita  UU  21/2001  agar  setiap penduduk  Papua  mendapat  pendidikan  bermutu  masih  jauh  dari  harapan.  Data  statistik  menunjukkan bahwa di Kabupaten/Kota yang mayoritas OAP memiliki capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 9 lebih rendah. 10 Ranah kesehatan juga tidak luput dari persoalan. Sejumlah kebijakan, program, di samping dukungan  pembiayaan  untuk  meningkatkan  pelayanan  kesehatan  di  Papua  telah  banyak  diupayakan, namun capaian peningkatan kondisi kesehatan masih belum optimal. Pelayanan kesehatan ibu dan anak di Papua  masih  menghadapi  keterbatasan  dan  tantangan  yang  terkait  dengan  kondisi  geografis  yang  sulit dijangkau, persebaran penduduk yang tidak merata, rendahnya ketersediaan infrastruktur, akses informasi yang terbatas, serta keterbatasan sumber daya kesehatan yang dapat menjangkau wilayah terpencil. 11 Selanjutnya adalah soal keamanan. Eksistensi KKB semakin meningkat melalui tindak kekerasan yang  mengakibatkan  jatuhnya  korban  warga  sipil.  Di  saat  yang  sama,  hal  tersebut  memiliki  implikasi terhadap (potensi) konflik horizontal. Pelabelan teroris terhadap KKB atas tindak kekerasan yang mereka lakukan menjadi soal tersendiri. 12 Label teroris tersebut berpeluang besar meningkatkan eskalasi konflik, di samping stigma yang potensial melekat pada masyarakat Papua di manapun mereka berada. 13
kekerasan  untuk  mempertahankan  wacana  mereka.  Contoh  yang  menonjol  dapat  diambil  dari  kasus  Abepura  tahun  2000  dan penembakan Timika tahun 2002. Dalam kedua kasus tersebut aparat keamanan menegaskan bahwa kelompok pro-kemerdekaan (terutama  kelompok  bersenjata  seperti  Organisasi  Papua  Merdeka)  menggunakan  kekerasan  dan  tetap  menjadi  bahaya  bagi Republik. Sebagai imbalannya, kelompok pro-kemerdekaan menunjuk pada pelanggaran aparat keamanan dalam kasus Abepura dan rumor bahwa Kopassus berada di balik penembakan di Timika. Mungkin mereka  mengharapkan opini internasional dapat dibawa ke Indonesia seperti setelah insiden Santa Cruz, yang akhirnya membawa Timor Timur menuju Kemerdekaan (Ibid).
8 Triatmoko et al., Policy Paper Pembenahan Otonomi Khusus Untuk Penyelesaian Konflik Papua .
9 Salah satu riset menunjukkan bahwa nilai IPM yang menempatkan OAP pada kelompok penduduk dengan kualitas SDM yang rendah  tidak  sepenuhnya  menggambarkan  kondisi  keseluruhan.  Berdasarkan  pendekatan people-centered ,  dapat  diketahui rasionalitas  mereka  dalam  membangun  kenyamanan  yang  merupakan  kapabilitas  pembangunan  SDM.  Meski  begitu,  riset tersebut tidak akan mengabaikan percepatan pembangunan, akan tetapi mendorong upaya pembangunan manusia yang berfokus pada budaya dan karakter sosial demografi OAP (Gusti Ayu Ketut Surtiari et al., “Memahami Kualitas Sumber Daya Manusia Orang Asli Papua (OAP) Berdasarkan Pendekatan People-Centered,” Masyarakat Indonesia 46, no. 1 (2020): 1–14).
10 Triatmoko et al., Policy Paper Pembenahan Otonomi Khusus Untuk Penyelesaian Konflik Papua .
11 Ibid.
12 Menteri  Koordinator  Bidang  Politik,  Hukum,  dan  Keamanan  (Menko  Polhukam)  Mahfud  MD  menyebut,  masifnya pembunuhan  dan  kekerasan  menjadi  alasan  pemerintah  menetapkan  Kelompok  Kriminal  Bersenjata  (KKB)  di  Papua  sebagai organisasi  teroris  (Achmad  Nasrudin  Yahya,  “Alasan  Pemerintah  Tetapkan  KKB  Di  Papua  Organisasi  Teroris,”  last  modified

## b. Paradigma Pembangunan Inklusif
Sejak era tahun 80-an, paradigma pembangunan di negara-negara berkembang bertumpu kepada pembangunan  ekonomi  dengan output berupa  pertumbuhan  ekonomi.  Model  pembangunan  pro  kapital seperti ini menghasilkan suatu kondisi kemiskinan, deprivasi, dan eksklusi sosial. 14 Kondisi ekonomi dan sosial  Indonesia  di  bawah  dekade  60-an,  berupaya  untuk  mengejar  keterbelakangan  dalam  pengelolaan negara serta berupaya meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya sebagai sebuah negara yang baru merdeka. Paling tidak, pertumbuhan harus berada di atas pertumbuhan jumlah penduduk. Cara tersebut  diandaikan  untuk  meningkatkan  pendapatan  perkapita  yang  berkaitan  langsung  dengan peningkatan kemakmuran masyarakat. Dalam periode ini, teori-teori pertumbuhan seperti teori Rostow, Harold  Domar,  atau  pun  Lewis  menjadi  sangat  populer  di  kalangan  ahli  pembangunan  dan  dipercaya sebagai  rujukan.  Teori-teori  tersebut  meyakini  pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi  lama  kelamaan  akan diikuti  oleh  pemerataan  pendapatan  ( spread  out )  dan  berlanjut  pada  pengurangan  tingkat  kemiskinan ( trickle-down effect ).
Berdasarkan  kondisi  Indonesia  yang  demikian,  pendekatan  pembangunan  yang  terlalu berorientasi  kepada  pertumbuhan,  menurut  Korten,  sebagaimana  dikutip  Henny  Warsilah, 15 telah menghasilkan  eksklusi  sosial  dan  tiga  krisis  besar,  berupa,  kekerasan,  kemiskinan,  dan  kehancuran lingkungan. Persoalan tersebut sangat kompleks, sehingga permasalahan eksklusi sosial dan kemiskinan yang  dialami  suatu  negara  memerlukan  paradigma  baru  dalam  pembangunannya.  Paradigma  baru  ini yaitu paradigma yang mengutamakan dimensi sosial budaya dalam proses pembangunan (pembangunan sosial), atau yang dikenal dengan konsep pembangunan inklusif.
Hal ini berbeda dengan kecenderungan pendekatan pembangunan yang selama ini dipraktikkan di Papua.  Pembangunan  yang  bersifat  sentralistis  membawa  Papua  kepada  isyarat  eksklusi  sosial  di  atas. Contoh faktual dari pendekatan sentralistis itu tampak dalam tatanan sosial ekonomi. Pendekatan itu telah membawa  penghancuran  terhadap  hutan  Papua.  Hutan  rumah  OAP  telah  dirusak  dan  diubah  menjadi lahan  industri  melalui  investasi  dan  proyek-proyek  perkebunan.  Contoh  lain  tampak  pada  kebijakan Raskin, bantuan beras miskin yang merupakan kebijakan pusat dengan melihat Jawa sebagai sentral, di mana  selain  makanan  pokok  masyarakatnya  adalah  nasi,  mereka  juga  memiliki  sawah  dan  bercocok tanam  padi.  Kebijakan  ini  diberlakukan  sama  di  seluruh  Indonesia,  tidak  terkecuali  di  Papua,  yang penduduknya  memiliki  makanan  pokok  sagu  dan  ubi.  Kebijakan  bantuan  beras  miskin  ini  secara  tidak langsung  juga  meminggirkan/menghancurkan  budaya  dan  identitas  OAP  melalui  pengalihan  makanan pokok. 16
Dengan demikian, perubahan paradigma pembangunan di Papua mutlak diperlukan. Negara yang mempraktikkan  pendekatan  pembangunan  inklusif  pada  umumnya  melakukan  strategi  untuk  mengatasi
2021,  accessed  March  28,  2022,  https://nasional.kompas.com/read/2021/04/29/13263971/alasan-pemerintah-tetapkan-kkb-di- papua-organisasi-teroris?page=all).
13 Elvira Rumkabu, “Opresi Dan Emansipasi Papua: Sebuah Refleksi Bersama Muridan,” in Emansipasi Papua: Tulisan Para Sahabat  Untuk  Mengenang  Dan  Menghormati  Muridan  S.  Widjojo  (1967-2014) ,  ed.  Riwanto  Tirtosudarmo  and  Cahyo Pamungkas (Jakarta: IMPARSIAL, the Indonesian Human Rights Monitor, 2021).
14 Eksklusi sosial adalah suatu kondisi individu, keluarga, dan kelompok dalam populasi yang tidak memiliki akses sosial politik kepada  sumberdaya  sosial,  kurang  berpartisipasi  dalam  kegiatan,  sehingga  memiliki  kondisi  hidup  dan  fasilitas  yang  kurang memadai.  Pilihan  konsep  pembangunan  demikian  oleh  sebagian  kalangan  dikritik  karena  hanya  menggunakan  indikator pertumbuhan  ekonomi  semata,  dan  kurang  memperhitungkan  aspek-aspek  non  ekonomis  (Henny  Warsilah,  “Pembangunan Inklusif  Sebagai  Upaya  Mereduksi  Eksklusi  Sosial  Perkotaan:  Kasus  Kelompok  Marjinal  Di  Kampung  Semanggi,  Solo,  Jawa Tengah,” Jurnal Masyarakat & Budaya 17, no. 2 (2015): 207–232, https://jmb.lipi.go.id/jmb/article/view/283).
15 Ibid.
16 Cahyo  Pamungkas  et  al., Pembangunan,  Marginalisasi,  Dan  Disintegrasi  Papua (Jakarta:  IMPARSIAL,  the  Indonesian Human Rights Monitor, 2020), 133–135.
kemiskinan  dan  ketimpangan  sosial  secara  proaktif,  dan  solidaritas  akan  dibagikan  di  antara  negara dengan  masyarakat.  Pendekatan  pembangunan  inklusif  mensyaratkan  peran  aktif  masyarakat  dan mendukung peran aktif masyarakat sipil serta mengandalkan reformasi dari bawah. Pembangunan inklusif bertumpu  pada  institusi  negara  (birokrasi)  serta  institusi  masyarakat.  Kondisi  tersebut  menempatkan masyarakat  pada  posisi  sebagai  mitra  pemerintah  dalam  mengelola  negara  dan  menjalankan pemerintahan. 17

## c. Perubahan Pendekatan
Undang-undang  Nomor  21  Tahun  2001  tentang  Otonomi  Khusus  (Otsus)  bagi  Papua  (UU 21/2001)  telah  berjalan  selama  20  tahun.  Akan  tetapi,  efektivitas  peraturan  ini  sebagai  instrumen penyelesaian konflik antara pemerintah pusat dan Papua masih menjadi pertanyaan besar hingga kini. Hal ini  dapat  terjadi  karena  ketentuan  utama  (strategis)  di  dalam  Otsus  seperti  pemberian  kewenangan pemerintahan yang luas, penghormatan identitas Papua, perlindungan hak-hak politik dan sosial budaya, dan  penyelesaian  pelanggaran  hak  asasi  manusia  (HAM) 18 tidak  dapat  dioperasionalkan  dengan  baik. 19 Penerapan  Otsus  selama  dua  dekade  tersebut  memang  membawa  perubahan  pada  struktur  politik  dan pemerintahan  lokal  yang  ditandai  dengan  kehadiran  Majelis  Rakyat  Papua  (MRP),  gubernur  dan  wakil gubernur  yang  merupakan  OAP,  dan  pembentukan  kursi  khusus  di  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah Provinsi (DPRP). Implementasi tersebut terkait langsung dengan peningkatan jumlah OAP di politik dan pemerintahan  (birokrasi).  Namun  demikian,  perlindungan  hak  politik  sebagaimana  diharapkan  oleh masyarakat Papua melalui Otsus bukan sekadar jumlah OAP di politik dan pemerintahan. 20
Ikhtiar bagi perbaikan UU Otsus pernah dilakukan. Namun, hal ini hanya lebih mengakomodasi arah kebijakan pemerintah pusat daripada jawaban atas inisiatif lokal. Perubahan pertama terhadap UU Otsus  yakni  melalui  UU  No.35/2008,  yang  diarahkan  untuk  melegalkan  pembentukan  Provinsi  Papua Barat  dan  pemilihan  gubernur  secara  langsung.  Sementara  inisiatif  perbaikan  Otsus  dari  masyarakat Papua  dalam  bentuk  Otsus  Plus  pada  2013  tidak  mendapat  respons  yang  baik  dari  pemerintah  pusat. Kemudian  perubahan  kedua  atas  UU  Otsus  mewujud  melalui  keberadaan  UU  No.  2/2021  yang mengakomodasi inisiatif perubahan dari pemerintah.
Reorientasi  atas  Otsus  untuk  pembangunan  Papua  menjadi  sangat  penting  guna  meletakkan kebijakan Otsus kembali pada tempatnya, bukan sebagai politik domestikasi pemerintah pusat atas Papua. Perubahan pendekatan pembangunan yang lebih inklusif dengan peran aktif masyarakat serta mendukung peran aktif masyarakat sipil serta mengandalkan reformasi dari bawah sangat diperlukan. Oleh karena itu, afirmasi terhadap OAP menjadi prasyarat, 21 di samping perbaikan penerimaan, pengakuan, pelibatan dan
17 Warsilah,  “Pembangunan  Inklusif  Sebagai  Upaya  Mereduksi  Eksklusi  Sosial  Perkotaan:  Kasus  Kelompok  Marjinal  Di Kampung Semanggi, Solo, Jawa Tengah.”
18 LIPI menyebut bahwa menurut seorang narasumber di Manokwari, masalah pelanggaran HAM di Papua bukan hanya terbatas pada pelanggaran yang dilakukan oleh aparat pertahanan dan keamanan melainkan juga termasuk terbatasnya hak hak perempuan Papua eksploitasi budaya kesenian tradisional Papua serta masalah SDA flora dan fauna yang dieksploitasi secara besar besaran tanpa memperhitungkan keuntungan yang layak bagi orang Papua (Adriana Elisabeth et al., Agenda & Potensi Damai Di Papua (Jakarta: LIPI Press, 2005), 13).
19 Triatmoko et al., Policy Paper Pembenahan Otonomi Khusus Untuk Penyelesaian Konflik Papua .
20 Ibid.
21 Tindakan afirmatif ( affirmative action ) bukan tentang menulis ulang kesalahan masa lalu, melainkan untuk mengembangkan kebijakan  yang  melayani  kepentingan  publik  dengan  memajukan  keragaman  dan  memfasilitasi  budaya  partisipasi  publik (William G. Tierney, “The Parameters of Affirmative Action: Equity and Excellence in the Academy,” Review of Educational Research 67, no. 2 (1997): 165–196, https://www.jstor.org/stable/1170625). Analisis dari Stulberg dan Chen menemukan bahwa tindakan  afirmatif  muncul  dalam  dua  gelombang  selama  tahun  1960-an  di  Amerika  Serikat.  Gelombang  pertama  terjadi  pada awal  1960-an,  oleh  perguruan  tinggi  di  Utara  yang  terinspirasi  oleh  protes  hak-hak  sipil  nirkekerasan  yang  terjadi  di  Selatan.
perangkulan  Papua,  dalam  rangka  pembangunan  sumber  daya  manusia  dan  pembangunan  seutuhnya  di Tanah Papua.
Di  titik  ini  dialog  menjadi  langkah  yang  sangat  menentukan.  Tidak  terealisasinya  dialog  bagi Papua  antara  lain  disebabkan  masih  ada  kesenjangan  pemahaman  sekaligus  pendekatan  mengenai terminologi  dialog.  Pemerintah  memandang  bahwa  dialog  itu  ditujukan  untuk  membahas  isu-isu kesejahteraan dan pembangunan ekonomi, sedangkan bagi kebanyakan orang Papua, dialog dimaksudkan untuk  membahas  semua  isu,  termasuk  pelanggaran  HAM  dan  persoalan  status  politik  Papua. 22 Dengan pendekatan  pembangunan  yang  lebih  inklusif,  maka  pembangunan  infrastruktur  tidak  lagi  menjadi orientasi  melainkan  hanya  salah  satu  dari  pendekatan  instrumental  di  dalam  pembangunan  secara menyeluruh.
Perubahan  pendekatan  dalam  menjaga  keamanan  dan  ketertiban  juga  betul-betul  diperlukan. Pendekatan  hukum  (pidana),  alih-alih  pendekatan  koersif  militeristik,  sangat  diutamakan  guna menghindari eskalasi konflik serta reproduksi kekerasan. Artinya, pendekatan hukum pidana digunakan sebagaimana pada umumnya daerah-daerah lain di Indonesia. Jika terjadinya pelanggaran hukum, maka penegakan  hukum  dilakukan  untuk  mewujudkan  tertib  hukum  dan  ketertiban  umum.  Artinya,  tidak diperlukan politik hukum khusus untuk Papua. Selama ini, terjadi ekstensifikasi penerapan hukum pidana dalam kasus-kasus hukum yang terjadi di Papua. Misal, sebenarnya kasus hukum tertentu yang terjadi di sana  merupakan  kasus  hukum  biasa  yang  sebenarnya  bisa  menggunakan  pendekatan  hukum  pidana. Namun,  seringkali  dilakukan  penekanan  tertentu  dalam  penegakan  hukum,  hanya  karena  itu  terjadi  di Papua.
Dalam konteks itu, TNI/Polri kerap kali melakukan tindakan pelanggaran atas nama penegakan hukum.  Misalnya  dalam  kurun  waktu  dua  tahun  (2019-2021),  Komnas  HAM  menangani  sekitar  480 kasus tindak kekerasan pada warga sipil di Papua yang kebanyakan kasus kekerasan tersebut dilaporkan berkaitan  dengan  kerja  kepolisian. 23 Kekerasan  berpotensi  untuk  terus  berlanjut,  mengingat  tindakan pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  TNI/Polri  tidak  mendapatkan  penanganan  hukum  yang  memadai  dan ‘dilindungi’ praktik dan budaya impunitas. Sebagaimana dalam doktrin hukum HAM, impunitas sempre ad deteriora invitat (Impunity invites to ever worse offences) . Pembebasan dari penegakan hukum akan mengundang kejahatan lain yang lebih buruk. 24
Gelombang  kedua  muncul  pada  akhir  1960-an  sebagai  tanggapan  atas  protes  mahasiswa  di  kampus  (Lisa  M.  Stulberg  and Anthony S. Chen, “The Origins of Race-Conscious Affirmative Action in Undergraduate Admissions: A Comparative Analysis of  Institutional  Change  in  Higher  Education,” Sociology  of  Education 87,  no.  1  (2014):  36–52, https://www.jstor.org/stable/43186797).  Sedangkan  dalam  konteks  Indonesia,  isu  tindakan  afirmatif  mulai  populer  seiring disahkannya UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Di dalam beleid tersebut memuat kuota keterwakilan perempuan paling tidak sejumlah 30% dari seluruh calon anggota DPR dan DPRD. Tindakan ini merupakan bentuk diskriminasi  positif yang dilakukan guna mempercepat tercapainya keadilan dan  kesetaraan  (Hendri  Sayuti,  “Hakikat  Affirmative  Action  Dalam  Hukum  Indonesia  (Ikhtiar  Pemberdayaan  Yang Terpinggirkan),” Menara 12, no. 1 (2013): 41–47, http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Menara/article/view/409).
22 Bagi United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), bahkan dialog tidak relevan,  karena berbeda dengan agenda politik  utamanya  yaitu  untuk  memperjuangkan  hak  menentukan  nasib  sendiri  (Suma  Riella  Rusdiarti  and  Cahyo  Pamungkas, eds., Updating  Papua  Road  Map:  Proses  Perdamaian,  Politik  Kaum  Muda,  Dan  Diaspora  Papua (Jakarta:  Yayasan  Pustaka Obor Indonesia, 2017)).
23 Baca artikel CNN Indonesia "Komnas HAM Catat 480 Kasus Kekerasan di Papua oleh TNI, Polri & KKB", pada laman https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220117171151-12-747706/komnas-ham-catat-480-kasus-kekerasan-di-papua-oleh-tni- polri-kkb. Diakses pada 29 Maret 2022.
24 Ada doktrin lain mengenai bahaya impunitas, yaitu veniae facilitas incentivum est delinquendi (the ease of winning pardon is an incentive to committing crime). Kemudahan untuk mendapatkan permaafan atau permakluman adalah insentif untuk melakukan kejahatan. Lihat Morten Bergsmo (ed), Abbreviated Criminal Procedures for Core International Crime, FICHL Publication Series No. 9 (2017), hlm. 254
Meski demikian, pendekatan keamanan secara terbatas masih dapat dilakukan pada isu kelompok kekerasan bersenjata. Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Kelompok Kekerasan Bersenjata (KKB) tentu merupakan kejahatan yang juga mesti ditangani oleh negara dan menuntut negara untuk hadir untuk menjamin human  security bagi  utamanya  masyarakat  sipil  di  Papua.  Namun  demikian,  tentu  saja tidak dengan  cara  memperluas  hukum  penanganan  KKB  yang  menjadi  kecenderungan  pemerintah,  terutama dengan  penerapan  hukum  pemberantasan  tindak  pidana  terorisme.  Sebagaimana  diketahui,  pemerintah melabeli KKB sebagai teroris, yang problematikanya akan diurai secara khusus dalam sub pokok bahasan lekas setelah bagian ini.

## d. Masalah Pendekatan Keamanan dalam Isu Pelabelan Teroris
Salah  satu  hal  krusial  yang  tersebut  dalam  pendahuluan  tulisan  ini  adalah  problem  pendekatan keamanan.  Pada  bagian  ini,  pendekatan  keamanan  tersebut  mengerucut  pada  isu  khas  yaitu  pelabelan teroris terhadap KKB seperti telah disinggung di muka. Tindakan pemerintah dengan memberikan label teroris semacam ini, selain membawa dampak lanjutan seperti eskalasi konflik dan kekerasan berulang, pelabelan ini juga memiliki persoalan dari perspektif epistemologis, yuridis, politis, serta sosiologis.

## Perspektif Epistemologis
Pada abad-abad sebelum Perang Dunia II (PD II), terorisme dikenakan secara lebih umum pada apapun kegiatan-kegiatan politik kekerasan, baik oleh aktor negara maupun non negara dengan beragam motif dan modus. Akan tetapi, pasca-PD  II, epistemologi terorisme memiliki family resemblance , yaitu bahasa transcendental ;  pengatasnamaan  pada  Tuhan  dan  atau  agama.  Secara  epistemologis,  pelabelan teroris pada ethnonationalist separatism semacam KKB adalah kurang tepat. Dengan demikian, pelepasan aspek transendental pada terorisme merupakan sikap kurang jujur dan cenderung defensif.

## Perspektif Yuridis
Secara  yuridis,  kebijakan  pelabelan  KKB  sebagai  kelompok  teroris  juga  problematik.  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  2018  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  15 Tahun  2003  tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak  Pidana  Terorisme  Menjadi  Undang-Undang,  adalah  peraturan  yang  dirujuk  pemerintah  untuk menyebut KKB sebagai teroris. Padahal dalam pasal 5 UU No. 5 Tahun 2018 25 tersebut, secara yuridis mengecualikan terorisme dari tindak pidana politik seperti separatisme, seandainya pun pelabelan teroris dimaksudkan sebagai pendekatan countering separatism . Tindak pidana politik seperti separatisme harus diletakkan  dalam  kerangka  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  dengan  fokus  penegakan hukumnya pada kejahatan yang terjadi.

## Perspektif Politis
Kebijakan pelabelan teroris lebih cenderung bersifat politis daripada yuridis. Pelabelan itu lebih mudah  dibaca  sebagai  alat  legitimasi  politik  untuk  melakukan  ekstensifikasi  penggunaan  pendekatan koersif-keamanan  dalam  penanganan  konflik  Papua.  Secara  politis,  pelabelan  itu  tidak  akan  banyak
25 Pasal  5  UU  No.  5  Tahun  2018 berbunyi,  “Tindak  Pidana  Terorisme  yang  diatur dalam  Undang-Undang  ini  harus  dianggap bukan  tindak  pidana  politik,  dan  dapat  diekstradisi  atau  dimintakan  bantuan  timbal  balik  sebagaimana  diatur  dalam  ketentuan peraturan perundang-undangan” ( Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun  2003  Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang  Undang  Nomor  1  Tahun  2002  Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang , 2018).
membantu  penyelesaian  persoalan-persoalan  utama  dalam  konflik  Papua.  Kebijakan  pelabelan  itu menjadikan opsi bagi pendekatan damai-dialogis semakin menyempit. Penetapan KKB sebagai kelompok teroris justru  menampakkan  kegagapan  pemerintah  dalam  mengatasi  persoalan kunci  dan  akar  masalah konflik Papua.
Sebaliknya,  politik  penanganan  konflik  Papua  dengan  ekstensifikasi  pendekatan  koersif- keamanan-militeristik akan semakin memicu terjadinya pelanggaran HAM dan memacu terjadinya spiral kekerasan.  Di  samping  itu human  security akan  memburuk  dan displacement akan  meningkat,  yang dengannya,  hak  dan  akses  atas  pelayanan  kesehatan,  pendidikan,  ekonomi,  dan  lain  sebagainya  akan menurun.

## Perspektif sosiologis
Secara  sosiologis,  pelabelan  teroris  kepada  KKB  akan  memantik  rasisme  dan  diskriminasi berkelanjutan  atas  warga  Papua  secara  umum.  Label  ini  akan  semakin  menyakiti  perasaan  masyarakat Papua dan memperkuat stigma terhadap masyarakat Papua. Dalam jangka pendek dan menengah ini akan mengikis  rasa  percaya  masyarakat  Papua  kepada  pemerintah,  dan  dalam  jangka  panjang  akan meningkatkan kompleksitas penyelesaian konflik Papua.

## Kesimpulan
Permasalahan  Papua  memiliki  akar  persoalan  yang  berjejak  panjang  di  dalam  sejarah.  Kurun waktu yang tidak sebentar ini membuat konflik Papua menjadi kompleks. Apapun alasan dan argumentasi yang mendukung pendekatan koersif-militer dan bersifat sentralistik dalam penyelesaian persoalan Papua, termasuk  alasan  kompleksitas  permasalahan,  tidak  dapat  dibenarkan.  Pendekatan  penyelesaian  konflik Papua selama ini justru memiliki kecenderungan ke arah yang kontra produktif.
Pembangunan  infrastruktur  fisik,  pendidikan,  ekonomi,  dan  kesehatan,  memang  secara  nyata dilakukan  oleh  pemerintah.  Akan  tetapi,  pola  pembangunan  yang  terpusat  dengan  keberpihakan, perlindungan, pemberdayaan, serta keterlibatan yang meminggirkan OAP  menjadikan pembangunan itu kering  secara  substantif.  Pendekatan  pembangunan  inklusif,  karenanya,  sangat  mendesak  dan  harus diupayakan  melalui  strategi  untuk  mengatasi  kemiskinan  dan  ketimpangan  sosial  secara  proaktif. Pendekatan  semacam  ini  mengandaikan  solidaritas  yang  dibagikan  di  antara  negara  dan  masyarakat. Pendekatan  pembangunan  inklusif  mensyaratkan  peran  aktif  masyarakat  dan  mendukung  peran  aktif masyarakat  sipil  serta  mengandalkan  reformasi  dari  bawah.  Pada  titik  ini  keberadaan  dialog  menjadi langkah yang sangat berarti dan sangat menentukan.
Pendekatan  pembangunan  inklusif  dapat  membawa  Otsus  ke  arah  ketentuan  utama  di  dalam Otsus itu sendiri, yakni, pemberian kewenangan pemerintahan yang luas, penghormatan identitas Papua, perlindungan hak-hak politik dan sosial budaya, dan penyelesaian pelanggaran HAM. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur bukan lagi menjadi orientasi utama, akan tetapi hanya menjadi salah satu dari pendekatan instrumental di dalam pembangunan secara keseluruhan.
Pada perkembangan belakangan, isu pelabelan teroris terhadap KKB juga problematik. Tindakan pemerintah  dengan  memberikan  label  teroris  semacam  ini  membawa  dampak  lanjutan  seperti  eskalasi konflik,  reproduksi  kekerasan,  serta  stigma  yang  dibawa  masyarakat  Papua  kemanapun  mereka  pergi, yang menjadikan kebijakan pelabelan ini jelas merupakan langkah yang tidak menguntungkan. Perubahan pendekatan  dalam  membangun  keamanan  dan  ketertiban  betul-betul  diperlukan.  Pendekatan  pidana sangat diutamakan guna menghindari eskalasi konflik serta kekerasan berulang, sebagai ganti pendekatan yang bersifat koersif-militer.

## Referensi
Al A’raf. “Dinamika Keamanan Nasional.” Jurnal Keamanan Nasional 1, no. 1 (2015): 27–40.
Bergsmo,  Morten  (ed), Abbreviated  Criminal  Procedures  for  Core  International  Crime, FICHL Publication Series No. 9 (2017)
CNN  Indonesia,  "Komnas  HAM  Catat  480  Kasus  Kekerasan  di  Papua  oleh  TNI,  Polri  &  KKB",  pada laman https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220117171151-12-747706/komnas-ham-catat-480- kasus-kekerasan-di-papua-oleh-tni-polri-kkb. Diakses pada 29 Maret 2022
Elisabeth, Adriana. “Perdamaian Dan Pembangunan Papua: Problematika Politik Atau Ekonomi?” Jurnal Penelitian Politik 9, no. 1 (2012): 19–31.
https://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/444.
Elisabeth, Adriana, Cahyo Pamungkas, Muridan S. Widjojo, Rucianawati, and Sinnal Blegur. Agenda & Potensi Damai Di Papua . Jakarta: LIPI Press, 2005.
Pamungkas,  Cahyo,  Elvira  Rumkabu,  Fachri  Aidulsyah,  I  Nyoman  Sudira,  and  Yuliana  Langowuyo. Pembangunan,  Marginalisasi,  Dan  Disintegrasi  Papua .  Jakarta:  IMPARSIAL,  the  Indonesian Human Rights Monitor, 2020.
Papua, Team Assessment ICS. Hasil Pemetaan Permasalahan Dan Kebutuhan Dalam Pengelolaan Dana Otsus Untuk Pendidikan Di Kota Jayapura, Kabupaten Jayawijaya Dan Kabupaten Biak Numfor . II. Yogyakarta: Amongkarta, 2018.
Rumkabu,  Elvira.  “Opresi  Dan  Emansipasi  Papua:  Sebuah  Refleksi  Bersama  Muridan.”  In Emansipasi Papua:  Tulisan  Para  Sahabat  Untuk  Mengenang  Dan  Menghormati  Muridan  S.  Widjojo  (1967- 2014) ,  edited  by  Riwanto  Tirtosudarmo  and  Cahyo  Pamungkas.  Jakarta:  IMPARSIAL,  the Indonesian Human Rights Monitor, 2021.
Rusdiarti,  Suma  Riella,  and  Cahyo  Pamungkas,  eds. Updating  Papua  Road  Map:  Proses  Perdamaian, Politik Kaum Muda, Dan Diaspora Papua . Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.
Sagena, Uni W. “Memahami Keamanan Tradisional Dan Non-Tradisional Di Selat Malaka: Isu-Isu Dan Interaksi Antar Aktor.” Journal Interdependence 1, no. 1 (2013): 72–90.
Sayuti,  Hendri.  “Hakikat  Affirmative  Action  Dalam  Hukum  Indonesia  (Ikhtiar  Pemberdayaan  Yang Terpinggirkan).” Menara
12,
no.
1 (2013): 41–47. http://ejournal.uin- suska.ac.id/index.php/Menara/article/view/409.
Stulberg,  Lisa  M.,  and  Anthony  S.  Chen.  “The  Origins  of  Race-Conscious  Affirmative  Action  in Undergraduate Admissions: A Comparative Analysis of Institutional Change in Higher Education.” Sociology of Education 87, no. 1 (2014): 36–52. https://www.jstor.org/stable/43186797.
Sudira,  I  Nyoman,  Cahyo  Pamungkas,  Puji  Hastuti,  Paulus  Rudolf  Yuniarto,  and  Elvira  Rumkabu. Membangun  Fondasi  Perdamaian  Di  Papua:  Studi  Kasus  Pembangunan  Pendidikan,  Kesehatan, Ekonomi, Dan Infrastruktur . Edited by Dara Sheila Mercyana. Jakarta: IMPARSIAL, the Indonesian
Human Rights Monitor, 2021.
Surtiari,  Gusti  Ayu  Ketut,  Haning  Romdiati,  Luh  Kitty  Katherina,  Dwiyanti  Kusumaningrum,  and  Ari Purwanto  Sarwo  Prasojo.  “Memahami  Kualitas  Sumber  Daya  Manusia  Orang  Asli  Papua  (OAP) Berdasarkan Pendekatan People-Centered.” Masyarakat Indonesia 46, no. 1 (2020): 1–14.
Tierney,  William  G.  “The  Parameters  of  Affirmative  Action:  Equity  and  Excellence  in  the  Academy.” Review of Educational Research 67, no. 2 (1997): 165–196. https://www.jstor.org/stable/1170625.
Tryatmoko,  Mardyanto  Wahyu,  Cahyo  Pamungkas,  Rosita  Dewi,  Luis  Feneteruma,  Anggi  Afriansyah, and  Yusuf  Maulana. Policy  Paper  Pembenahan  Otonomi  Khusus  Untuk  Penyelesaian  Konflik Papua .  Jakarta:  Kedeputian  Bidang  Ilmu  Pengetahuan  Sosial  dan  Kemanusiaan-Lembaga  Ilmu Pengetahuan Indonesia (IPSK-LIPI), 2021.
Warsilah,  Henny.  “Pembangunan  Inklusif  Sebagai  Upaya  Mereduksi  Eksklusi  Sosial  Perkotaan:  Kasus Kelompok Marjinal Di Kampung Semanggi, Solo, Jawa Tengah.” Jurnal Masyarakat & Budaya 17, no. 2 (2015): 207–232. https://jmb.lipi.go.id/jmb/article/view/283.
Widjojo,  Muridan  S.  “Nationalist  and  Separatist  Discourses  in  Cyclical  Violence  in  Papua.” Asian Journal of Social Science 34, no. 3 (2006): 410–430. https://www.jstor.org/stable/23654483.
Widjojo,  Muridan  S.,  Adriana  Elisabeth,  Amirudin  Al  Rahab,  Cahyo  Pamungkas,  and  Rosita  Dewi. Papua Road Map: Negotiating the Past, Improving the Present and Securing the Future . Edited by Muridan S. Widjojo. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010.
Yahya,  Achmad  Nasrudin.  “Alasan  Pemerintah  Tetapkan  KKB  Di  Papua  Organisasi  Teroris.”  Last modified 2021. Accessed March 28, 2022.
https://nasional.kompas.com/read/2021/04/29/13263971/alasan-pemerintah-tetapkan-kkb-di-papua- organisasi-teroris?page=all.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang  Undang  Nomor  1  Tahun  2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang , 2018.