## Transformasi Birokrasi Digital Di Masa Pandemi Covid-19 Untuk Mewujudkan Digitalisasi Pemeritahan Indonesia
Inas Tasya Firdaus 1 , Melinia Dita Tursina 2 , Ali Roziqin 3
1 Universitas Muhammadiyah Malang
Email: inastasyafrds@gmail.com ,
2 Universitas Muhammadiyah Malang
Email: meliniadita123@gmail.com ,
3 Universitas Muhammadiyah Malang Email: ali_roziqin@ymail.com
Abstrak; Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  adanya  perubahan  bentuk  birokrasi pemerintahan  Indonesia  pada  saat  pandemic  covid-19  terjadi.  Penelitian  ini  menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan telaah dokumen. Teknik pengumpulan data menggunakan teknikobservasi. Teknik analisis data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  model  interaktif.  Hasil  penelitian dengan adanya transformasi birokrasi ini pemerintah memiliki tantangan yang harus dihadapi dalam mendorong transformasi birokrasi digital, masing-masing pemangku kepentingan yang hadir bersepakat bahwa transformasi tersebut harus diakselerasi. Sebab, pemerintah dengan cepat  dipaksa  menuju  masa  depan  digital  dan  memanfaatkan  peluang  signifikan  untuk memajukan ekosistem pengetahuan dan inovasi dengan teknologi, kolaborasi dan ko-kreasi. Tentu saat pandemi berakhir, pemerintah perlu menghindari kembali ke tata kelola, proses, dan keadaan yang lama.
Kata kunci: birokrasi; transformasi; digital
Abstract; This  study  aims  to  analyze  the  changes  in  the  form  of  the  Indonesian  government bureaucracy. This study uses descriptive qualitative research methods. The data collection used is observation and document review. Data collection techniques using observation techniques. The data analysis technique used in this research is interactive model analysis. The results of the study with the existence of this bureaucratic transformation, the government has challenges that must be faced in encouraging the digital transformation of the government, each stakeholder present agreed that  the transformation  must be  accelerated. This  is because  governments are  rapidly being forced into a digital future and taking advantage of significant opportunities to advance the  knowledge  and  innovation  ecosystem  with  technology,  collaboration  and  co-creation.  Of course, when the pandemic ends, the government needs to avoid going back to the old governance, processes and circumstances.
Keywords: bureaucracy; transformation; digital.

## Pendahuluan
Pandemi COVID-19 turut mempercepat transformasi virtual di berbagai negara. Survei  Twilio  (2020)  kepada  2.569  responden  perusahaan  dari  Australia,  Prancis, Jerman,  Italia,  Jepang,  Singapura,  Spanyol,  Inggris  dan  Amerika  membuktikan  hal tersebut.  97%  responden  dari  survei  Twilio  (2020)  setuju  COVID-19  mempercepat transformasi virtual di perusahaannya. Dalam tingkat yang makro, transformasi virtual memiliki  dampak  positif  bagi  perekonomian.  Bagi  Indonesia,  adopsi  teknologi  baru mampu memacu tambahan 0,55% pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) setiap tahun selama 2 dekade kedepan hingga tahun 2040 (ADB dan Kemenkeu, 2020). Dengan mengadopsi teknologi virtual secara masif, maka Indonesia dapat bangkit dengan lebih baik pasca pandemi. Teknologi virtual yang dimaksud mencakup digitalisasi pada rantai nilai,  dari  produksi  sampai  distribusi,  penggunaan  robotika  canggih  maupun  adopsi teknologi kecerdasan buatan.
Berita  tidak  baiknya,  transformasi virtual hanya  menjadi  keinginan,  namun belum  diwujudkan  oleh  perusahaan-perusahaan  di  Indonesia.  Hal  tersebut  tertuang dalam  studi  “The  Microsoft  Asia  Digital  Transformation:  Enabling  The  Intelligent Enterprise”

## Gambar 1. Studi Kesiapan Strategi Transformasi Digital Pengusaha di Indonesia
Dari  laporan  Microsoft,  sebanyak  90%  pebisnis  Indonesia  menyatakan  perlu melakukan  transformasi  digital  untuk  mendorong  pertumbuhan  perusahaan (Katadata, 2017). Kabar buruknya, hanya 27% pebisnis yang sudah memiliki strategi secara  menyeluruh,  sedangkan  51%  masih  merencanakan  dan  22%  belum  memiliki strategi  tersebut.  Transformasi  digital  di  tingkat  perusahaan  tidak  dapat  terwujud sendirian.  Dukungan  dari  pemerintah  tentu  dibutuhkan  agar  transformasi  digital mampu terwujud di Indonesia. Menyadari besarnya manfaat dari transformasi digital, Presiden  Joko  Widodo  pada  Rapat  Terbatas  mengenai  Perencanaan  Transformasi Digital, Senin 3 Agustus 2020 menyampaikan lima arahan yang terdiri dari perluasan
akses dan peningkatan infrastruktur digital, persiapkan roadmap transportasi digital di sektor-sektor  strategis  dan  di  pemerintahan,  percepat  integrasi  pusat  data  nasional, siapkan kebutuhan SDM talenta digital dan siapkan berbagai regulasi yang berkaitan dengan skema pendanaan dan pembiayaan transformasi digital (Setkab, 2020). Sebagai tambahan,  berikut  beberapa  fokus  belanja  dalam  RAPBN  2021  untuk  mewujudkan transformasi digital di Indonesia.
Infrastruktur  digital  plus  akselerasi  transformasi  digital  di  pemerintahan  dan peningkatan produktivitas sumber daya manusia melalui pengetahuan ekonomi turut menjadi  fokus  belanja  dari  pemerintah.  Pembangunan  infrastruktur  digital  seperti internet  memang  dibutuhkan  mengingat  masih  ada  ketimpangan  akses  internet  di Indonesia.  Arahan  dan  kesadaran  dari  Presiden  Joko  Widodo  mengenai  pentingnya percepatan  transformasi  digital  serta  fokus  belanja  dari  RAPBN  2021  menunjukkan bahwa Indonesia berada di jalan yang tepat. Perbaikan kapabilitas R&D, berinovasi pada proses  produksi  dan  produksi  barang  baru  serta  kualitas  talenta  Indonesia  wajib dilakukan. Faktor lain seperti dukungan regulasi serta pembiayaan transformasi digital tentu tidak boleh dilupakan. Saatnya menjadikan pandemi Covid-19 sebagai momentum
kebangkitan  Indonesia  melalui  transformasi  digital.  Melalui  transformasi  digital, Indonesia akan bangkit lebih cepat pasca pandemi. Melalui transformasi digital, cita-cita Indonesia untuk menjadi negara maju pada tahun 2045.
Pandemi  Covid-19  telah  memberikan  pelajaran  dalam  tata  kelola  birokrasi. Terlepas  kondisi  yang  ada  saat  ini,  birokrasi  tetap  menjadi  tumpuan  utama  untuk memberikan pelayanan publik. Pandemi Covid-19 mau tidak mau membuat birokrasi harus bisa memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di sektor pemerintah. Hal ini mengingat kebijakan  WFH (Work From Home) membuat ruang gerak menjadi terbatas. Untuk itu, pemerintah melakukan transformasi pelayanan publik dari model  manual  (konvensional)  agar  dapat  diutamakan  melalui  perangkat  elektronik (daring). Sejak  pandemi  Covid-19,  aplikasi  dan  situs website terus  dioptimalkan pemerintahan  agar  dapat  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat.  Optimalisasi penggunaan  teknologi  juga  diterapkan  di  sektor  pemerintah,  seperti  rapat  kantor, pengisian kerja pegawai, dan beberapa aktivitas lain. Kondisi ini memerlukan perubahan dalam  menghadapi  tatanan  new  normal.  Tak  terkecuali  untuk  birokrasi  dalam memberikan  pelayanan  publik.  Pandemi  Covid-19  telah  mengubah  model  tatanan administrasi dan pola kerja di lingkungan instansi pemerintah. Agar dapat menerapkan physical  distancing  secara  optimal,  dilakukan  perubahan  proses  kerja  yang  semula bekerja di kantor menjadi bekerja di rumah.
Selanjutnya, pemerintah mengeluarkan regulasi berupa Keputusan Kementrian Kesehatan  nomor  HK.01.07/MENKES/328/2020  tentang  Pedoman  Pencegahan  dan Pengendalian  Covid-19  di  Tempat  Kerja  dan  Industri  dalam  Mendukung Keberlangsungan  Usaha  pada  Situasi  Pandemi  Covid-19.  Terdapat  beberapa  protokol kesehatan yang wajib dipatuhi oleh kantor, industri, dan pekerja dalam menghadapi era new  normal.  Tidak  sampai  di  situ,  regulasi  untuk  birokrasi  juga  disiapkan  dalam menghadapi  era  pandemi  Covid-19  ini.  Bersama  Kemenpan  RB  (Kementrian Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi),  dikeluarkannya  Surat Keputusan Nomor 58/2020 tentang Sistem Kerja Pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) dalam  Tatanan  Normal  Baru  (new  normal).  Penyesuaian  ini  dimaksudkan  agar  dapat mewujudkan budaya kerja yang adaptif dan berintegritas dalam meningkatkan kinerja birokrasi.
Pandemi  Covid-19  telah  mengubah  tatanan  birokrasi  dalam  memberikan pelayanan  publik.  Perubahan  birokrasi  terjadi  dalam  dimensi  sistem  tata  kerja  baru. Menghadapi generasi new normal, terdapat dua pilihan yaitu Work From Home (bekerja di  rumah)  atau  tetap  bekerja  di  kantor  dengan  tetap  mematuhi  aturan  protokol kesehatan.  Perubahan  birokrasi  ini  sangat  dipengaruhi  oleh  kesiapan  sumber  daya manusia  dan  dukungan  infrastruktur.  Selanjutnya,  untuk  meningkatkan  kinerja birokrasi  dalam  menghadapi  tatanan  new  regular,  terdapat  beberapa  saran  agar pelayanan tetap dapat most suitable yaitu dengan cara, Menguatkan kapasitas birokrasi dalam  menguasai  aplikasi  berbasis  digital.  Era  new  regular  mengharuskan  birokrasi yang berkualitas dan inovatif agar dapat memberikan ide maupun gagasan baru dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Meningkatkan edukasi kepada masyarakat
terkait  dengan  transisi  pelayanan  menuju  daring (online). Bisa  dilakukan  dengan memperkuat  sosialisasi  kepada  masyarakat  terhadap  keunggulan  menggunakan pelayanan berbasis online. Memeratakan pembangunan infrastruktur berbasis digital. Di  generation  pandemi  Covid-19  saat  ini,  masih  banyak  daerah  lain,  terutama  di  luar Pulau  Jawa  yang  masih  tertinggal.  Birokrasi  bisa  berfokus  terhadap  pemerataan  agar daerah luar Pulau Jawa tetap dapat menikmati akses pelayanan on-line ini.
Keberhasilan yang telah diraih pemerintah selama 10 tahun menjalan reformasi birokrasi  di  antaranya  meningkatnya  penerapan  sistem  merit  melalui  rekruitmen berbasis TI, efektivitas, dan efisiensi pengelolaan anggaran yang fokus pada prioritas, akuntabel,  dan  transparan.  Keberhasilan  lainnya  ialah  penerapan  e-government  yang semakin  masif,  inovasi  pelayanan  publik  yang  cepat  dan  terakhir  meningkatnya integritas  aparatur.  Transformasi  birokrasi  yang  terjadi  saat  ini  merupakan  jaminan agar peradaban manusia tetap stabil dalam pertumbuhannya, negara dan pemerintahan tidak  tenggelam  oleh  distorsi  perubahan  waktu  dan  zaman. Apalagi  di  era  saat  ini  di mana  teknologi  menjadi  puncak  transformasi  peradaban  manusia,  masyarakat menuntut  kehadiran  negara  melalui  pemerintahan  yang  dinamis  dan  transformatif merespons perubahan. Yang mana 10 tahun mendatang Indonesia diprediksi memiliki bonus  demografi  berupa  66%  penduduknya  berusia  produktif.  Pembenahan  secara profesional  pada  sistem  merit,  manajemen  kinerja,  sistem  remunerasi,  karier  dan kesejahteraan  terus  dilakukan.  Dampaknya  indeks  reformasi  birokrasi  pada  provinsi serta  kabupaten/kota  terus  meningkat  secara  kuantitas  dan  kualitas.  "Ini  semua dilakukan  oleh  pemerintah  agar  dapat  melahirkan  kebijakan  publik  yang  merespons kebutuhan  masyarakat  dengan  memadukan  hubungan  pemerintah,  sektor  privat  dan masyarakat untuk menggerakan reformasi birokrasi.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  observasi.  Bentuk  pengumpulan data dengan dokumen, observasi dan wawancara mendalam kemudian peneliti menguji kredibilitas  dan  dilakukan  Analisis  Data  meliputi  reduksi  data,  penyajian  data  dan penarikan kesimpulan penelitian. Rancangan penelitian yang digunakan adalah metode penelitian  kualitatif.  Seluruh  data  didapatkan  menggunakan  analisis  pada  berbagai literatur terkait. Menurut Sugiyono (2018) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian  yang  berlandaskan  pada  filsafat  postpositivisme  (tepatnya  fenomenologi), yang  digunakan  untuk  meneliti  pada  kondisi  ilmiah  di  mana  peneliti  sendiri  adalah instrumennya,  teknik  pengumpulan  data  dan  di  analisis  yang  bersifat  kualitatif  lebih menekan pada makna.
Metodologi  penelitian  kualitatif  bertujuan  untuk  menganalisis  dan mendeskripsikan  fenomena  atau  obyek  penelitian  melalui  aktivitas  sosial,  sikap  dan persepsi  orang  secara  individu  atau  kelompok.  Landasan  teori  dimanfaatkan  sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori ini juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.  Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan teknik analisis naratifyang berfokus pada bagaimana suatu ide atau cerita dikomunikasikan kepada bagian yang terkait. Penelitian ini diharapkan dapat
mendapatkan  hasil  penelitian  yang  dapat  digunakan  sebagai  solusi  sebuah permasalahan  terkait.    Adapun  jenis  pendekatan  penelitian  ini  adalah  deskriptif. Penelitian  deskriptif  yaitu  penelitian  yang  berusaha  untuk  menuturkan  pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data.

## Hasil Dan Pembahasan

## a. E-Government : Strategi Efektivitas Pelayanan Publik di masa Pandemi
Di  era  globalisasi  seperti  saat  ini,  tidak  heran  apabila  kemajuan  teknologi informasi  dan  komunikasi  dapat  menjanjikan  efisiensi,  kecepatan  penyampaian informasi,  keterjangkauan,  dan  transparansi,  tidak  terkecuali  pada  pemerintahan. Terlebih,  dalam  era  otonomi  ini  perlu  mewujudkan  pemerintahan  yang  baik  (good governance). E-Government adalah  suatu  upaya  dari  pemerintah  dalam mengembangkan  penyelenggaraan  pelayanan  pemerintahan  yang  berbasis  elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi. Pada e-government juga peningkatan pada pelayanan publik terwujud. Secara lebih mendalam pemerintah dalam mempersiapkan visi  dan  misi  kebijakan  teknologi  informasi,  lebih  melihat  pada  faktor equity (menjadikan  teknologi  informasi  untuk  meningkatkan  kualitas  pelayanan  bagi penggunaan umum). Untuk mencapai target penerapan teknologi informasi yang efektif perlu  diadakan  komputerisasi  pemerintahan  atau  e-government  dan  peningkatan sumber daya manusia dan pendidikan di bidang teknologi informasi. Alasannya karena penerapan  teknologi  informasi  akan  menjadi  optimal  apabila  pengetahuan  para pemakai  atau  pengguna  jasa  teknologi  benar-benar  memahami  teknologi  sehingga sasaran penerapan teknologi informasi tercapai.
E-Government  merupakan  penggunaan  teknologi  oleh  pemerintah,  khususnya aplikasi berbasis web via internet (web-based internet application) untuk meningkatkan akses dan pengiriman informasi pemerintah dan layanan kepada warga negara, mitra bisnis, karyawan, lembaga lain, dan entitas pemerintah. E Government memiliki potensi untuk membantu membangun hubungan yang lebih baik antara pemerintah dan publik oleh  membuat  interaksi  dengan  warga  lebih  lancar,  lebih  mudah,  dan  lebih  efisien (McClure, 2000).
Fang  (2002)  mendefinisikan E-Government sebagai  cara  untuk  pemerintah menggunakan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  yang  inovatif,  khususnya  aplikasi berbasis web via internet (web-based internet application), untuk menyediakan akses informasi  dan  layanan  pemerintah  yang  lebih  mudah  bagi  warga  negara.  Hal  ini dilakukan  demi  meningkatkan  kualitas  layanan  dan  memberikan  peluang  lebih  besar bagi  masyarakat  untuk  berpartisipasi  dalam  pembangunan  institusi  pemerintah  dan proses demokrasi.
Kemajuan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  sangat  mendorong  terciptanya kecepatan penyampaian informasi, keterjangkauan, efektivitas dan efisiensi, baik dalam dunia  industri  (swasta)  maupun  pemerintahan.  Penggunaan  teknologi  informasi  dan komunikasi  atau  biasa  disebut  e-government  dapat  mewujudkan  pemerintahan  yang
baik  (good  governance).  Selain  itu,  penerapan  e-government  dapat  meningkatkan pelayanan  publik,  mempermudah  interaksi  dengan  masyarakat,  dan  mendorong akuntabilitas serta transparansi penyelenggara pelayanan publik (Dwiyanto , 2011).
Di  era  globalisasi,  tidak  mengherankan  jika  kemajuan  teknologi  informasi  dan komunikasi menjanjikan efisiensi, kecepatan, aksesibilitas, transparansi, dan tata kelola. Selain itu, di era gotong royong, teknologi informasi dan komunikasi (biasa disebut e- government)  harus  digunakan  untuk  menduduki  kursi  kepresidenan  dewan  menteri. Peningkatan pelayanan publik juga dapat dilakukan melalui e-government. Seperti yang dinyatakan  Dwiyanto  (2011:181),  aparatur  pemerintah  melaksanakan  kegiatan pemerintahan,  mendorong  akuntabilitas  kepada  masyarakat,  masyarakat  dan penyelenggara pelayanan publik, serta memajukan telekomunikasi. UU Pasal 25 tentang pelayanan  publik  menjelaskan  prinsip-prinsip  pelayanan  publik  yang  terkait  dengan implementasi e-Government. i mewakili tanggung jawab, k mewakili ketepatan waktu dan l mewakili kecepatan, kemudahan dan kenyamanan. UU Kepegawaian pasal 23 ayat 1 tahun 2009, serta jenis dan komponen sistem informasi nasional untuk mendukung informasi  bagi  kinerja  pelayanan  public.  Sistem  tersebut  meliputi  sistem  informasi elektronik atau sistem informasi non elektronik. File organizer, file juru bahasa, standar layanan, pengumuman layanan, keluhan, ulasan kinerja. Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami  bahwa  pembentukan e-government menciptakan  kondisi  yang menguntungkan untuk memfasilitasi pembentukan layanan publik. Selain itu, pengawas pegawai negeri sipil dan perwakilannya, seperti ombudsman negara kesatuan Republik Indonesia,  mudah  diatur.  Misalnya,  mengelola  pengaduan  secara  online  untuk memudahkan akses publik dan memungkinkan ombudsman RI memantau pengaduan.
Selain itu, sesuai dengan Undang-Undang Kontrol Elektronik, Instruksi Presiden No.  2003-3  menetapkan  Strategi  Pengembangan  e-Government  untuk  mendukung pemerintahan  yang  baik,  termasuk  transparansi  dan  akuntabilitas  publik,  dan  untuk mempromosikan proses demokrasi. Hal ini juga dijelaskan oleh hukum bilangan besar. Keterbukaan  Informasi  Publik  Untuk  Transparansi  dan  Akuntabilitas  1  2008. Dibandingkan dengan Program Prioritas e-government merupakan salah satu prioritas Indonesia dalam pengembangan broadband di bawah sistem Internet yang diatur dalam Peraturan
Umum. Program Pita Lebar Indonesia 201
2019  96  Tahun  2013  87.  Pasal  7  menetapkan  prioritas  pengembangan  pita  lebar  di Indonesia  dalam  lima  sektor. e-Government , eHealth,  eE  Education , eLogistics , eProcurement, dan lainnya. Oleh karena itu, jelas bahwa e-government telah menjadi aplikasi  penting  di  berbagai  bidang  pemerintahan.  Manfaat  e-government  terutama penghematan  biaya  seperti  biaya  manajemen.  Ini  berkurang  berkat  sistem  online. Kedua, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dengan memudahkan publik untuk mengakses kegiatan pemerintah dan melihat bagaimana kegiatan tersebut dilakukan. Ketiga,  peningkatan  pelayanan  publik  mempermudah  akses  (mempublikasikan  dan berpartisipasi)  dalam  pelayanan  publik  tanpa  harus  ke  kantor  pemerintahan.
Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa penerapan e-government pada situasi
saat  ini  sangatlah  penting.  Namun,  hal  tersebut  harus  didukung  oleh  banyak  faktor. Pertama,  mengambil  alih  semua  proses  dan  operasi  layanan  elektronik  publik (eservices)  merupakan  inisiatif  manajemen  yang  penting.  Memang  penyedia  layanan publik  dalam  hal  ini  penyelenggara  atau  profesional  dapat  mengambil  keputusan dengan  mendirikan  e-government  yang  menjanjikan  pelayanan  publik  yang  prima. Kedua,  sarana  dan  prasarana,  struktur  dan  infrastruktur  yang  mendukungnya  juga penting.  Tanpa  mereka,  membuat  layanan  sangat  sulit.  Sarana  dan  prasarana  berupa komputer/laptop,  internet  dan  fasilitas  lain  yang  tersedia.  Ketiga,  ada  inisiatif  talent, leadership, dan infrastruktur yang sulit didapat tanpa talent untuk mengelola e-services. Oleh  karena  itu,  proses  implementasi  e-government  membutuhkan  keahlian  sumber daya  manusia  (seperti  pejabat  pemerintah).  Sehingga,  di  puncak  wabah  COVID-19, peningkatan  efisiensi  dan  pelayanan  publik  tidak  lagi  menjadi  kendala  bagi penyelenggara layanan publik dan profesional layanan publik.

## b. Tantangan  Yang  Harus  Dihadapi  Pemerintah  Dalam  Mendorong Transformasi Birokrasi Digital
Birokrasi yang cerdas dan ringan yang mampu bertindak cepat atas permintaan Presiden Joko Widodo adalah aparatur pemerintahan dengan struktur yang sederhana namun kaya akan fungsi dan peran. Tentu saja, sistem ini menuntut pejabat lokal terpilih untuk sepenuhnya memainkan perannya di bidang kompetensi. Pemerintah meyakini kondisi  ini  dapat  diciptakan  dengan  memindahkan  jabatan  struktural  ke  jabatan fungsional. Komitmen pemerintah ini membuka jalan bagi perubahan bagi pemerintah pusat dan daerah yang menginginkan reformasi birokrasi secara menyeluruh. Namun, hal ini juga harus didukung oleh misi presiden, dengan komitmen manajemen terhadap struktur  organisasi  pemerintahan  untuk  terus  “menyederhanakan  birokrasi  yang kohesif”. Kamuflase tidak hanya mengubah posisi fungsionalnya, tetapi ada juga gagasan tentang posisi struktural "di depan dan di belakang sebagai satu.
Indonesia  saat  ini  tengah  mengalami  perubahan  kehidupan  berbangsa  dan bernegara  secara  fundamental  menuju  ke  sistem  pemerintahan  yang  demokratis  dan transparan.  Perubahan  yang  tengah  dialami  ini  memberikan  peluang  bagi  penataan berbagai segi kehidupan berbangsa dan bernegara, dimana kepentingan rakyat dapat kembali diletakkan pada posisi terdepan. Namun didalam setiap perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara, tentu akan disertai oleh berbagai bentuk ketidakpastian. Oleh karena  itu  Pemerintah  harus  mengupayakan  berbagai strategic planning diantaranya perencanaan  reformasi  birokrasi,  kelancaran  komunikasi  dengan  lembaga-lembaga tinggi negara dan pemerintah daerah serta mendorong partisipasi masyarakat luas, agar ketidakpastian  tersebut  tidak  melahirkan  perselisihan  paham  dan  ketegangan  yang meluas, serta berpotensi menimbulkan permasalahan baru. Pemerintah juga akan lebih terbuka  terhadap  derasnya  aliran  ekspresi  aspirasi  rakyat  dan  mampu  menanggapi secara cepat dan efektif.  Dalam mewujudkan pemerintahan berkelas dunia, tentunya ASN  juga  dituntut  untuk  memberikan  pelayanan  publik  yang  berkualitas.  Lalu, bagaimana  cara  Kemenpan  RB  melakukan  pembinaan  agar  seluruh  Aparatur  Sipil
Negara (ASN) dapat memberikan pelayanan publik yang maksimal?.
Perkembangan  teknologi  informasi  terutama  komputerisasi  dan  media  sosial mempermudah  cara  kerja  birokrasi.  Namun,  di  sisi  lain,  teknologi  tersebut  juga memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya dan menuntut pelayanan yang lebih baik dari ASN. Maka, ASN harus memberikan pelayanan masyarakat dengan meningkatkan SDM yang profesional, tata kelola pemerintahan, dan budaya birokrasi yang berorientasi kinerja dan pelayanan.  Mau tidak mau ASN harus selalu open minded, terus melakukan inovasi, dan menyederhanakan proses kerja. ASN harus memanfaatkan kemajuan  teknologi,  pengetahuan,  serta  berkolaborasi  dengan  pihak-pihak  terkait. Perubahan yang sedang dijalani terjadi pada saat dunia sedang mengalami transformasi digital menuju era masyarakat informasi. Kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan, dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat.
Kenyataan telah menunjukkan bahwa penggunaan media elektronik merupakan faktor  yang  sangat  penting  dalam  berbagai  transaksi  internasional,  terutama  dalam transaksi  perdagangan.  Ketidakmampuan  menyesuaikan  diri  dengan  kecenderungan global tersebut akan membawa bangsa Indonesia ke dalam jurang digital divide, yaitu keterisolasian dari perkembangan global karena tidak mampu memanfaatkan informasi. Oleh  karena  itu  penataan  yang  tengah  dilaksanakan  harus  pula  diarahkan  untuk mendorong bangsa Indonesia menuju masyarakat informasi. Perubahan-perubahan di atas  menuntut  terbentuknya  pemerintahan  yang  bersih,  transparan,  dan  mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif. Pemerintah harus mampu memenuhi dua modalitas tuntutan masyarakat yang berbeda namun berkaitan erat, yaitu :
1. Masyarakat menuntut pelayanan publik yang memenuhi kepentingan masyarakat luas  di  seluruh  wilayah  negara,  dapat  diandalkan  dan  terpercaya,  serta  mudah dijangkau secara interaktif,
2. Masyarakat  menginginkan  agar  asiprasi  mereka  didengar.  Dengan  demikian Pemerintah harus memfasilitasi partisipasi dan dialog publik di dalam perumusan kebijakan negara.
Pemerintah  Indonesia  selama  pandemi  COVID-19  terus  memperbaiki  semua kebijakan,  terutama  yang  terkait  dengan  kesehatan,  perlindungan  sosial, penanggulangan  bencana,  dan  pemulihan  ekonomi.  Berbagai  program  perlindungan sosial  telah  dilaksanakan  untuk  menghadapi  dampak  pandemi  terhadap  masyarakat rentan yang semakin menderita kemiskinan.  Selain meningkatkan perlindungan sosial, pandemi  Covid19  dapat  menjadi  pendorong  bagi  pemerintah  untuk  mempercepat transformasi  digital  mereka.  Pasalnya,  gaya  hidup  semua  lapisan  masyarakat  saat  ini dipaksa  untuk  beradaptasi  menggunakan  teknologi  informasi  berbasis  transformasi digital. Pemerintah juga dituntut untuk memberikan pelayanan publik yang optimal dan kebijakan yang tepat sasaran untuk menyelesaikan masalah dengan cepat. Kementerian PPN/Badan  Perencanaan  Pembangunan  Nasional  (PPN/Kementerian  Vapenas)
mendorong percepatan dan inovasi transformasi digital dalam pelayanan publik di masa pandemi. Inovasi transformasi digital ini dilaksanakan oleh pemerintah melalui sistem e-government (SPBE) dan One Data Indonesia (SDI).
Pada masa pandemi COVID-19, teknologi digital berperan sangat penting dalam meningkatkan  perekonomian  masyarakat.  Dengan  merebaknya  Covid-19  di  hampir seluruh  wilayah  dan  pemberlakuan  pembatasan  sosial  berskala  besar,  aktivitas masyarakat  akan  dibatasi,  antara  lain  pembatasan  kegiatan  perkantoran,  sekolah, perjalanan luar kota, dan penjualan langsung. Karena keterbatasan tersebut, kebiasaan masyarakat telah berubah dari aktivitas fisik menjadi kebiasaan berbasis teknologi baru, berfungsi sebagai media komunikasi, interaksi, kegiatan belajar-mengajar, dan bekerja di  rumah.  Pandemi  Covid-19  di  hampir  semua  negara  di  dunia  sebenarnya  telah menimbulkan  banyak  krisis  dalam  kehidupan  manusia,  termasuk  kesehatan, pendidikan, masyarakat dan ekonomi. Ini termasuk melakukan tugas pekerjaan sehari- hari.  Misalnya,  berbagai  jenis  pekerjaan  yang  biasanya  dilakukan  di  kantor  telah mengubah mode bekerja di rumah. Misalnya, berbagai jenis pekerjaan yang biasanya dilakukan di kantor telah berubah mode menjadi bekerja di rumah. Pada saat yang sama, bagaimana mendapatkan "kepercayaan yang cukup" dalam hasil audit untuk pekerjaan pengawasan  yang  perlu  langsung  ke  tempat  kejadian.  Di  masa  pandemi  Covid-19, pembatasan  pergerakan  dan  berkumpulnya  orang  di  satu  lokasi  tentunya  menjadi kendala  tersendiri  bagi  kinerja  tugas  auditor.  Untuk  tetap  menjalankan  tugas pengawasan  di  masa  pandemi  Covid-19  menjadi  tantangan  bagi  industri  audit,  dan belum jelas kapan akan berakhir.
Transformasi  digital  merupakan  suatu  proses  penggunaan  teknologi  untuk menciptakan  hal-hal  baru  atau  memodifikasi  proses  bisnis,  budaya,  dan  layanan pelanggan, yang bertujuan untuk memenuhi perubahan model bisnis dan permintaan pasar. Transformasi digital dapat mengubah organisasi bisnis yang semula diselesaikan secara  tradisional  menjadi  sistem  digital,  baik  dari  segi  penjualan,  pemasaran,  dan layanan  terhadap  pelanggan.  Transformasi  digital  dimulai  menggunakan  bagaimana cara kita memikirkan serta terlibat dengan pelanggan. Saat kita beralih berdasarkan cara konvensional ke aplikasi digital dalam mengelola sebuah usaha, maka kita mempunyai kesempatan untuk menjalankan usaha serta melibatkan pelanggan untuk menggunakan teknologi secara digital. Transformasi digital bukan hanya sekedar mengenai teknologi pada bentuk fisik saja, tetapi mengenai nilai, pengoptimalan, serta kemampuan untuk mengikuti keadaan melalui penggunaan teknologi dan informasi yang relevan.
Tantangan  Yang  Harus  Dihadapi  Pemerintah  Dalam  Mendorong  Transformasi Birokrasi Digital yaitu :
a. Kultur  atau  budaya  adalah  tantangan  yang  mau  tidak  mau  menjadi  hambatan pertama dalam proses transformasi digital. Kultur atau budaya di sini juga sering
disebut dengan kebiasaan. Ada kebiasaan yang harus dipaksakan berubah ketika memutuskan untuk melakukan transformasi ke arah digital. Yang dapat diartikan pula  ada  kenyamanan  yang  terusik  dengan  transformasi  ini.  Tantangannya sendiri  hadir  pada  ketakutan  mengubah  kebiasaan  cara  lama.  Beberapa pemikiran  negatif  seperti  bagaimana  nantinya  kalau  transformasi  gagal  atau transformasi digital bukan memudahkan tetapi malah menyulitkan akan sering muncul sebagai bentuk ketakutan akan perubahan.
b. Kolaborasi  adalah  bagian  penting  dalam  transformasi  digital.  Transparansi  dan keterbukaan teknologi digital membawa kemudahan dalam kolaborasi. Sayangnya dalam proses transformasi kolaborasi tidak berjalan semulus yang dibayangkan. Pasti  ada  beberapa  permasalahan  yang  ditimbulkan,  seperti  perbedaan kewenangan,  izin,  dan  lain  sebagainya.  Untuk  masalah  ini  jalan  terbaik  adalah dengan menghadapinya, dengan demikian akan diketahui letak permasalahan dan bisa diselesaikan secara bersama-sama.
c. Teknologi  terus  berkembang  dengan  laju  yang  semakin  cepat.  Jika  organisasi kesusahan  dalam  mengoptimalkan  orang-orang  dalam  tim  untuk  melakukan transformasi digital tidak ada salahnya untuk mempekerjakan orang-orang dari luar dengan kemampuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Toh pada akhirnya itu demi kebutuhan organisasi.
Meningkatnya kasus Covid-19 memaksa pemerintah untuk melakukan perubahan pada  birokrasi  dan  sistem  pelayanan  publik  serta  melakukan  adaptasi  menggunakan perubahan  tersebut.  Hal  ini  dilakukan  bertujuan  untuk  memutus  mata  rantai penyebaran virus Covid-19 yang tidak kunjung menurun di Indonesia. Pandemi Covid- 19  sebagai  pengungkit  yg  akbar  atas  penerapan e-Government yg  selama  ini  berjalan relatif lambat di Indonesia lantaran adanya beberapa keterbatasan atau kendala. Karena pandemi  Covid  19,  situasinya  seolah  memaksakan  untuk  siap  tidak  siap  harus menerapkan metode baru yang biasa disebut dengan New normal. Pada masa pandemi Covid-19  birokrasi  wajib  mengoptimalkan  pemanfaatan  teknologi,  informasi  dan komunikasi  pada  segala  bidang  sektor  pemerintahan.  Transformasi  berdasarkan pelayanan  publik  konvensional  berubah  menjadi  e-public  service  yang  harus dilaksanakan  segera.  Salah  satu  upaya  aplikasi  e-public  service  salah  satunya  yaitu melalui  aplikasi e-Tilang yang  diinisiasi  oleh  Kepolisian  Republik  Indonesia  menjadi bentuk  transformasi  berdasarkan  tilang  konvensional.  E-Tilang  sendiri  sebenarnya adalah sebuah penemuan yang diselenggarakan POLRI sebagai bentuk dari pelayanan publik.
E-government sangat  penting  diterapkan  pada  kondisi  saat  ini.  Namun,  hal tersebut harus didukung dengan beberapa hal, yaitu pertama, komitmen pemimpin, hal ini  sangat  penting  untuk  mendukung  setiap  proses  dan  kegiatan  pelayanan  publik berbasis  elektronik (e-service). Hal  tersebut  karena  pemimpin  atau  dalam  hal  ini penyelenggara ataupun pelaksana layanan publik dapat berkomitmen dan mengambil keputusan  untuk  memberikan  pelayanan  publik  yang  prima  dengan  menerapkan e- government.  Kedua,  sarana  dan  prasarana,  dukungan  sarana  dan  prasarana  juga
menjadi penting karena tanpa hal tersebut, maka pelayanan berbasis elektronik akan sulit  terwujud.  Adapun  sarana  dan  prasarana  tersebut  adalah  ketersediaan komputer/laptop,  jaringan  internet,  dan  sebagainya.  Ketiga,  sumber  daya  manusia, apabila  komitmen  pemimpin  dan  sarana  prasarana  sudah  memadai,  namun  sumber daya manusia yang dapat mengeksekusi pelayanan berbasis elektronik tidak ada, maka hal  tersebut  akan  sulit  terwujud.  Sehingga  dibutuhkan  kemampuan  sumber  daya manusia  (pegawai  instansi  dan  sebagainya)  diperlukan  dalam  proses  pelaksanaan e- government.  Oleh  karena  itu,  di  tengah  kondisi  COVID-19  ini  bukan  lagi  sebagai penghambat  bagi  penyelenggara  dan/atau  pelaksana  pelayanan  publik  dalam memberikan  layanan  kepada  masyarakat,  melainkan  semakin  dapat  meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan publik.

## Kesimpulan
Teknologi  digital  memiliki  peranan  yang  sangat  penting  dalam  memajukan transformasi digital dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat terutama dalam masa pandemic akibat Covid-19. Transformasi digital tidak hanya menyinggung soal  penerapan  teknologinya  saja,  tapi  juga  menyangkut  proses  usaha,  bisnis,  hingga budaya kerja. Tetap menjalankan tugas pengawasan di masa pandemi Covid-19 menjadi tantangan bagi industri audit, dan belum jelas kapan akan berakhir. Transformasi digital adalah proses penggunaan teknologi untuk menciptakan hal-hal baru atau memodifikasi proses bisnis, budaya, dan layanan pelanggan untuk memenuhi perubahan model bisnis dan kebutuhan pelanggan. Transformasi digital dapat mengubah organisasi bisnis yang diselesaikan  secara  tradisional  menjadi  sistem  digital,  baik  dalam  hal  penjualan, pemasaran,  dan  layanan  pelanggan.  Saat  kami  beralih  dari  metode  konvensional  ke aplikasi  digital  dalam  mengelola  bisnis,  kami  memiliki  peluang  untuk  menjalankan bisnis dan melibatkan pelanggan dengan teknologi digital.
Transformasi digital bukan hanya tentang teknologi dalam bentuk fisiknya, tetapi tentang nilai, optimalisasi, dan kemampuan untuk tetap terdepan melalui penggunaan teknologi dan informasi yang relevan. Meningkatnya jumlah kasus Covid-19 memaksa pemerintah  melakukan  perubahan  birokrasi  dan  pelayanan  publik  serta  beradaptasi dengan  perubahan  tersebut.  Hal  ini  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  memutus  mata rantai  penyebaran  virus  Covid-19  yang  belum  terus  menurun  di  Indonesia.  Ditengah pandemi Covid-19, situasi seolah memaksa kita untuk siap atau tidak mau mengadopsi pendekatan baru yang biasa dikenal dengan New Normal.

## Ucapan Terimakasih
Ucapan  terima  kasih  kepada  Allah  SWT  dengan  segala  rahmat  serta  karunia-Nya  yang memberikan  kekuatan,  serta  kepada  Bapak  Ali  Roziqin,  S.A.P.,  MPA  selaku  dosen pembimbing  mata  kuliah  Birokrasi  Pemerintahan  yang  selalu  memberikan  bimbingan, arahan,  dukungan,  perhatian,  serta  semangat  kepada  kami,  sehingga  artikel  ini  dapat terselesaikan dengan baik.

## Daftar Pustaka
(Pramesti, 2020; Setiawan, Iwan Krisnadi, n.d.)(Indonesia, 2020) Dwiyanto.  Agus,  (2011),  Manajemen  Pelayanan  Publik.  Yogjakarta.  Gadjah  Mada.
University Press.
Fang, Zhiyuan. (2002). E-Government in Digital Era : Concept, Practice, and Development. International Journal of The Computer, The Internet and Management, Vol 10, No 2, pp 1-22
McClure,  D.  L.  (2000).  Statement  of  David  L.  McClure,  U.S.  General  Accounting  Office, before the Subcommittee on Government Management, Information and Technology, Committee  on  Government  Reform,  House  of  Representatives.  Available: http://www.gao.gov.
Indonesia,  B.  (2020). Indonesia  Bangkit  melalui  Transformasi  Digital  Komitmen  untuk Mewujudkan Transformasi Digital dari Pemerintah .
Pramesti, M. W. (2020). Optimalisasi Pelaksanaan E-Tilang dalam Pandemi Covid-19 di Kota Semarang. Majalah Ilmiah FISIP UNTAG Semarang , 1 (21), 104–122. Setiawan, Iwan Krisnadi, H. (n.d.). Peranan ICT Dalam Mempercepat Transformasi Digital Untuk Meningkatkan Ekonomi Pada Masa Pandemi COVID-19 .
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13266/Menuju-Pemerintahan- Digital.html https://www.kemenkumham.go.id/berita/menkumham-yasonna-laoly-sebut-birokrasi- digital-jadi-kunci- https://www.kasn.go.id/details/item/570-birokrasi-selama-masa- pandemipelayanan-publik-di-tengah-pandemi-covid-19
https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--transformasi-digital-pelayanan-publik-di- masa-pandemi https://wantimpres.go.id/id/tata-kelola-pemerintahan-pasca-pandemi/ https://nasional.kompas.com/read/2020/12/17/11454111/menpan-rb-pandemi- covid-19-dorong-percepatan-transformasi-digital?page=all