## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal -academia-praja
https://doi.org/10.36859/ jap.v5i2.1123

## KONFLIK PERTAMBANGAN PASIR BESI DI KECAMATAN WERA KABUPATEN BIMA
Syarif Ahmad 1 Iing Nurdin 2
Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 1
Jalan Piere Tendean Mande II Kelurahan Mande Kecamatan Mpunda, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, 841151
Universitas Jenderal Achmad Yani 2
Jl. Terusan Jend. Sudirman, Cibeber, Kec. Cimahi Sel., Kota Cimahi, Jawa Barat 40531
Alamat email Koresponden: iing.nurdin@lecture.unjani.ac.id.

## ABSTRAK
Permasalahan  utama  dalam  penelitian  ini  adalah  mengkaji  tentang  konflik pertambangan  Pasir  Besi  di  Kecamatan  Wera  Kabupaten  Bima.  Tujuan penelitian  adalah  untuk  mengetahui  konflik  antara  masyarakat  dengan pemerintah  dan  perusahaan,  serta  konflik  antara  masyarakat  dengan masyarakat. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis  penelitian cash study melalui  analisis  deskriptif.  Jenis data  penelitian terdiri  dari  data  primer  dan  data  sekunder.  Hasil  penelitian  menemukan: Pertama ,  konflik  antara  masyarakat  dengan  pemerintah  dan  pihak perusahaan  pada  pertambangan  Pasir  Besi  di  Kecamatan  Wera,  adalah  (1) konflik sebagai akibat dari lemahnya sosialisasi yang tidak melibatkan unsur masyarakat;  (2)  konsistensi  pemerintah  dalam  mengimplementasikan kebijakan-kebijakan  atau  peraturan;  (3)  tidak  transparan  pemerintah  dan perusahaan  berkaitan  dengan  kepastian  kompensasi  dan  rencana pengembangan  serta  pemberdayaan  masyarakat  di  sekitar  wilayah pertambangan; Kedua ,  konflik  antara  masyarakat  dengan  masyarakat merupakan  konflik  yang  disebabkan  perbedaan  kepentingan  ( conflict  of interest )  dan  pengetahuan  masyarakat  terhadap  pertambangan. Ketiga , dampak dari konflik pertambangan Pasir Besi, adalah (1) pemerintah belum memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan ;(2) masyarakat belum  mendapatkan  kepastian  tentang  hak  kompensasi;  (3)  terjadinya disharmonisasi  sosial,  dimana  antar  warga  masyarakat  saling  curiga  dan mencurigai  antara  satu  kelompok  dengan  kelompok  lainnya;  (4)  konflik pengelolaan  Pasir  Besi  berakibat  pada  keraguan  investor  tentang  jaminan keamanan dan kenyamanan untuk melakukan investasi di Kabupaten Bima.
Kata Kunci: Konflik Pertambangan Pasir Besi

## PENDAHULUAN

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal -academia-praja
https://doi.org/10.36859/ jap.v5i2.1123
Konflik  pertambangan  Pasir  Besi  di  Kecamatan  wera  kabupaten  Bima telah  terjadi  sejak  izin  pertambangan  diterbitkan  pada  tahun  2004.  Konflik yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan dan pemerintah, konflik antara masyarakat dengan masyarakat yang dilatarbelakangi oleh kebijakan pemerintah  tentang  perizinan  pertambangan  atas  PT.  Jagad  Mahesa  Karya (PT. JMK).
Penelitian ini penting untuk mengetahui penyebab terjadinya konflik dan mencari  model  penyelesaian  konflik  petambangan  Pasir  Besi  di  Kecamatan Wera  Kabupaten  Bima.  Pentingnya  Penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui akar dan trigger atau pemicu konflik yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan,  konflik  antara  masyarakat  dengan  pemerintah  dan  konflik antara  masyarakat  dengan  masyarakat  (pro-kontra)  atas  kebijakan  dan akitivitas  penambangan  pasir  besi  di  Kecamatan  Wera  Kabupaten  Bima. Dengan  mengetahui  akar  dan trigger atau  pemicu  tersebut,  maka dirumuskan  model  penyelesaian  masalah.  Sehingga  kebijakan  pemerintah tentang  penambangan  pasir  besi  dapat  diterima  oleh  masyarakat  pada wilayah pertambangan pasir besi dan pihak bagi pihak perusahaan (investor) merasa  nyaman  dan  aman  dalam  melaksanakan  kegiatan  pertambangan, serta  bermanfaat  bagi  masyarakat  dan  pemerintah  daerah  melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  mencari  rumusan  yang  tepat  dalam menyelesaikan  konflik  antara  masyarakat  sekitar  wilayah  penambangan pasir  besi  dengan  perusahaan  (PT.  JMK)  dan  konflik  antar  masyarakat dengan  pemerintah  sebagai  akibat  dari  kebijakan  pemerintah  tentang pertambangan,  serta  konflik  antara  masyarakat  dengan  masyarakat  (pro- kontra) pada wilayah Pertambangan Pasir Besi di Kecamatan Wera Kabupaten Bima.
Secara  konsepsional,  Soekanto  (2010:64)  bahwa  bentuk-bentuk interaksi  sosial  adalah  Asosiatif  dan  Disasosiatif. Pertama, Asosiatif  terdiri dari  kerjasama  ( cooperation ),  akomodasi  ( accomodation ).  Kerjasama  disini dimaksudkan  sebagai  suatu  usaha  bersama  antara  orang  perorangan  atau kelompok  manusia  untuk  mencapai  satu  atau  beberapa  tujuan  bersama.

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal -academia-praja
https://doi.org/10.36859/ jap.v5i2.1123
Akomodasi merupakan suatu cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan sehingga lawan tidak kehilangan kepribadiannya. Kedua, disasosiatif terdiri dari persaingan ( competition) , dan kontravensi (contravention), dan pertentangan (conflict). Persaingan diartikan sebagai  suatu  proses  sosial  di  mana  individu  atau  kelompok-kelompok manusia  yang  bersaing  mencari  keuntungan  melalui  bidang-bidang kehidupan yang pada suatu masa tertentu menjadi pusat perhatian umum (baik  perseorangan  maupun  kelompok  manusia)  dengan  cara  menarik perhatian publik atau dengan mempertajam prasangka yang telah ada tanpa mempergunakan  ancaman  atau  kekerasan.  Kontravensi  merupakan  sikap mental  yang  tersembunyi  terhadap  orang-  orang  lain  atau  terhadap  unsur- unsur kebudayaan suatu golongan tertentu. Pertentangan merupakan suatu proses  sosial  dimana  individu  atau  kelompok  berusaha  untuk  memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lawan yang sering disertai dengan ancaman dan/atau kekerasan.
Konflik merupakan salah satu esensi dari kehidupan dan perkembangan manusia  yang  mempunyai  karakterstik  yang  beragam.  Menurut  Wirawan (2010:12) konflik adalah sebagai perbedaan persepsi mengenai kepentingan terjadi ketika tidak terlihat adanya alternatif. Selama masih ada perbedaan tersebut,  konflik  tidak  dapat  dihindari  dan  selalu  akan  terjadi  yang  dapat memuaskan aspirasi kedua belah pihak.
Dahrendrof    dalam  George  Ritzer  (2001:  284)  mengungkapkan  bahwa konflik  sosial  berkaitan  dengan  intensitas  konflik  yang  berbeda-beda, dipengaruhi pertimbangan seperti jumlah dimensi yang menjadi dasar untuk merampas,  terorganisir,  namun  pada  akhirnya  adanya  konsensus  dan konflik. Maka teori konflik yang relevan dengan penelitian yang dilakukan ini adalah  konflik  berdasarkan  perbedaan  kepentingan  ekonomi  antara perusahan (pemodal) dengan masyarakat (pemilik lahan).
Konflik  terjadi  tidak  memandang  status  atau  tatanan  dalam  lingkup sosial. Faktor ekonomi menjadi faktor pemicu utama terjadinya konflik yang terjadi  di  dalam  masyarakat.  Perbedaan  kepentingan  antara  sekelompok masyarakat  pemilik  lahan  dengan  perusahaan  penambang  Pasir  Besi  di

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal -academia-praja
https://doi.org/10.36859/ jap.v5i2.1123
Kecamatan  Wera,  serta  masyarakat  dengan  pemerintah  yang  memberikan izin  untuk  melakukan  penambangan  Pasir  Besi  dan  konflik  yang  terjadi antara  masyarakat  (pro-tambang)  dengan  yang  masyarakat  (kontra- tambang).
Dean  G.  Pruit    (2004:  27)  menyebutkan  bahwa  konflik  dapat  terjadi hanya karena salah satu pihak memiliki aspirasi tinggi atau karena alternatif yang  bersifat  integratif  dinilai  sulit  didapat.  Ketika  konflik  semacam  itu terjadi, maka ia akan semakin mendalam bila aspirasi sendiri atau aspirasi pihak lain bersifat kaku dan menetap. Suatu konflik dalam suatu masyarakat proses  konsiliasi  perlu  di  pertimbangkan  jangan  sampai  terjadi  kekerasan yang  dapat  merugikan  salah  satu  pihak  yang  berkonflik.  Sejalan  dengan teoritis  konflik  pada  umumnya  yang  berlawanan  dengan  pendirian  teori fungsionalisme  struktural.  Dahrendrof    memandang  masyarakat  selalu berada dalam proses perubahan yang ditandai oleh pertentangan yang terus menerus  diantara  unsur-unsurnya.  Setiap  elemen-elemen  yang  ada  dalam masyarakat memberikan sumbangan terhadap disintegrasi sosial. Sehingga selalu  terdapat  konflik  dan  pertikaian  dalam  sistem  sosial.  Kekuasaan mempunyai  peran  sentral  dalam  mempertahankan  ketertiban  masyarakat. Keteraturan  yang  ada  merupakan  paksaan  pihak  yang  berkuasa  kepada pihak yang dikuasai.
Dari  perspektif  Dahrendrof  tersebut,  bahwa  masyarakat  memiliki  sisi ganda,  yaitu:  konflik  dan  konsensus  yang  menjadi  persyaratan  satu  sama lain. Tidak akan ada konflik kecuali ada konsensus. Konflik tidak akan lahir tanpa  adanya  konsensus  sebelumnya.  Konsep  konsensus  menurut  teori konflik  Dahrendrof  merupakan  ketidakbebasan  yang  dipaksakan,  bukan hasrat untuk stabil sebagaimana menurut teori fungsionalisme. Hal ini posisi sekelompok  orang  dalam  struktur  sosial  menentukan  otoritas  terhadap kelompok  lainnya  (otoritas  berada  di  dalam  posisi).  Kepentingan dikategorikan Dahrendrof menjadi kepentingan tersembunyi dan kepentingan nyata. Dilain pihak, konflik dapat menciptakan konsensus dan integrasi. Oleh sebab  itu,  proses  konflik  sosial  merupakan  kunci  adanya  struktur  sosial. Dahrendrof    dalam  Poloma  (2007:  135-136)  berpendapat  di  dalam  setiap

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal -academia-praja
https://doi.org/10.36859/ jap.v5i2.1123
asosiasi  yang  ditandai  oleh  pertentangan  terdapat  ketegangan  diantara mereka yang ikut dalam struktur kekuasaan dan yang tunduk pada struktur itu.  Kekuasaan  memisahkan  dengan  tegas  antara  penguasa  dan  yang dikuasai,  sehingga  di  dalam  masyarakat  terdapat  dua  pihak  yang  saling bertentangan karena adanya perbedaan kepentingan.
Penelitian ini merujuk pada teori di atas tentang  interaksi sosial beserta bentuk-bentuk interaksi sosial, terutama pada bentuk disosiatif yaitu konflik. Sedangkan  untuk  bentuk  asosiatif  peneliti  akan  menggunakan  akomodasi untuk  merumuskan  model  tahapan  penyelesaian  konflik  dan  saran  demi meredam  konflik  antara  masyarakat  dan  perusahaan  pertambangan  pasir besi PT. JMK di Kecamatan Wera Kabupaten Bima.

## PEMBAHASAN

## A. Lokasi Penelitian

## 1. Profil Kecamatan Wera
Berdasarkan peta lokasi di atas, Kecamatan Wera adalah salah satu Kecamatan yang ada di Daerah Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat. Wilayah Kecamatan Wera dengan luas 465,32 Km2 terbagi dalam 14 Desa  yang  terbagi  lagi,  yaitu  11  desa  lama  dan  tiga  (3)  Desa  pemekaran, dimana  Desa  terluas  adalah  Desa  Sangiang  dan  terkecil  adalah  Desa Ranggasolo.  Sebagai  pusat  pemerintahan  Kecamatan  Wera,  Desa  Tawali berada pada jarak 60,3 km dari ibukota Kabupaten Bima.
Batas-Batas Kecamatan Wera adalah sebagai berikut:
 Sebelah Utara     : Laut Flores
 Sebelah Selatan  : Kecamatan Sape dan Kecamatan Wawo

## Kabupaten Bima

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal -academia-praja
https://doi.org/10.36859/ jap.v5i2.1123
 Sebelah Barat     : Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima
 Sebelah Timur    : Kecamatan Sape Kabupaten Bima.
Berikut pada tabel di bawah ini menunjukan tinggi ibu kota Desa dari permukaan laut diperinci per Desa pada tahun 2018. Tinggi Ibukota Desa dari Permukaan Air Laut dirinci per Desa Tahun 2018.
No Desa Ibu Kota Desa Tinggi Dari Permukaan Laut 1 Ntoke Ntoke 165 2 Pay Pay 13 3 Bala Bala 25 4 Oi Tui Oi Tui 19 5 Tawali Tawali 57 6 Sangiang Sangiang 9 7 Hidirasa Hidirasa 34 8 Tadewa Tadewa 81 9 Nunggi Nunggi 59 10 Wora Wora 106 11 Naga Wera Nanga Wera 42 12 Kalajena Kalajene 16 13 Ranggasolo Ranggasolo 22 14 Mandala Manadal 79 Ibu Kota Kecamatan Wera Tawali 57
Sumber Bima dalam angka tahun 2018

## 2. Keadaan Penduduk Kecamatan Wera
a. Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk
Berdasarkan  proyeksi  penduduk,  penduduk  Kecamatan  Wera terakhir  sebanyak  30.601  jiwa  dengan  kepadatan  penduduk  66  km 2 (sumber: BPS, 2018). Menurut data BPS tahun 2018 bahwa Desa paling luas di Kecamatan Wera adalah Desa Sangiang dengan luas 165.76 km 2 . Sementara  itu,  untuk  Desa  yang  paling  banyak  penduduknya  adalah Desa Tawali dengan jumlah penduduk 5.096 Jiwa (sumber: BPS, 2018).

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal -academia-praja
https://doi.org/10.36859/ jap.v5i2.1123

## b. Mata Pencaharian Penduduk
Bidang  atau  mata  pencaharian  masyarakat  di  Kecamatan  Wera sangat  beragam  mulai  dari  Petani,  PNS,  Konstruksi,  Perdagangan, Transportasi, Industri, Penggalian, TNI/POLRI dan Guru.
Berikut  pada  tael  2  merupakan  pembagian  jumlah  penduduk berdasarkan mata pencaharian.
No Pekerjaan Jumlah Jiwa Persentase (%) 1 Petani 9,087 81,7 % 2 ASN/PNS 107 0,95 % 3 Konstruksi 126 1,12 % 4 Perdagangan 427 3,81 % 4 Transportasi 510 4,55 % 5 Industri 309 2,76% 6 Penggilingan 248 2,21 % 7 TNI/Polri 20 0,18 % 8 Guru 305 3,35 %
Sumber Data Bima Dalam Angka tahun 2018
Dapat  dilihat  pada  table  2  di  atas  bahwa  sebagian  besar penduduk  di  sektor  pertanian  dengan  persentase  81,07  %,  bidang pertanian  yang  paling  dominan  di  Kecamatan  Wera  adalah  menanam padi  dan  menanam  tanaman  palawija  seperti  kacang  tanah,  jagung, kedelai, dan lain-lain.
3. Pertanian Kecamatan Wera
a. Luas Lahan Pertanian
Tanah  sawah  di  Kecamatan  Wera  pada  umumnya  merupakan tanah  irigasi  setengah  teknis,  akan  tetapi  ada  juga  yang  beririgasi sederhana dan tadah hujan. Luas lahan sawah irigasi sebesar 1.057 ha, sementara  untuk  lahan  non  irigasi  yaitu  3.391  ha,  total  lahan  sawah Kecamatan Wera pada tahun 2018 adalah sebesar 4.448 ha. Sementara untuk  luaslahan  Tegal/kebun  sebesar  7.445  ha,  Ladang/huma  0  ha, dan  lahan  yang  sementara  tidak  diusahakan  seluas  4.048  ha.  Berikut ini tabel 3 adalah sebagai berikut:

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal -academia-praja
https://doi.org/10.36859/ jap.v5i2.1123
No Jenis Lahan Luas Lahan (Ha) 1 Sawah Irigasi 1.057 2 Sawah Non Irigasi 3.391 3 Tegal/Kebun 7.745 4 Ladang/Huma 0 5 Lahan yang tidak diusahakan 4.048
Sumber Data BPS tahun 2019
Berdasarkan  data  di  atas,  luas  lahan  di  Kecamatan  Wera  masih didominasi oleh lahan tegal/kebun seluas 7.445 hektar. Lahan tegalan di Kecamatan Wera secara umum belum terkelola dengan baik, sebagian besar lahan tegalan hanya bisa diusahakan pada musim hujan dengan memanfaatkan  lahan  tegalan  sebagai  lahan  pertanian  yang  ditanami beberapa jenis tanaman pangan seperti padi, kacang tanah, dan jagung. Pada saat musim hujan petani memanfaatkan air hujan untuk mengairi tanaman pertanian mereka. Tanaman yang paling banyak ditanam pada lahan tegalan adalah kacang tanah, karena kacang tanah dapat tumbuh dengan baik pada lahan tegalan dan tidak terlalu membutuhkan banyak air seperti tanaman padi.
4. Gambaran Singkat Lokasi Pertambangan Pasir Besi
Penambangan Pasir Besi di Kecamatan Wera yang dikelola oleh PT. Jagad Mahesa Karya (PT. JMK) dengan koordinat berdasarkan Keputusan Bupati Bima No. 406 tahun 2004 tanggal 7 Maret 2004, tentang Kuasa Pertambangan  Eksploitasi  Bahan  Galian  Pasir  Besi  di  Kecamatan  Wera dan Ambalawai. Peta lokasi yang menjadi obyek penambangan Pasir Besi di Kecamatan Wera ditunjukkan pada gambar berikut:
Gambar 1. Lokasi Kuasa Pertambangan Pasir Besi di Kecamatan Wera oleh

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal -academia-praja
https://doi.org/10.36859/ jap.v5i2.1123

## PT. Jagad Mahesa Karya.

## B. Konflik Penambangan Pasir Besi
1. Konflik Antara Masyarakat dengan Perusahaan dan Pemerintah
Hasil  penelitian  tentang  konflik  antara  masyarakat  dengan Pemerintah  diuraikan  berdasarkan  data  hasil  observasi  di  lapangan, dokumentasi  dan  wawancara  yang  diperoleh  atau  ditelusuri  kembali selama  kegiatan  penelitian  ini  berlangsung.  Salah  satu  aspek  yang dipersoalkan oleh masyarakat terkait dengan pertambangan Pasir Besi di Kecamatan  Wera  adalah  mempersoalkan  izin  Produksi  Tambang  Pasir Besi.  Subtansi  yang  dipersoalkan  masyarakat  adalah  tidak  adanya sosialisasi,  baik  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  maupun  perusahaan. Masyarakat secara tida-tiba dikagetkan dengan kehadiran alat-alat berat penambangan Pasir Besi di sekitar pemukiman warga.
Aktivitas penambangan Pasir Besi di Kecamatan Wera oleh sebagian masyarakat  pemilik  lahan  penggalian  Pasir  Besi,  sebenarnya  diberikan izin  agar  lahannya  digunakan  untuk  menggali  Pasir  Besi,  meskipun dengan beberapa catatan yang berupa tuntutan bagi pemilik lahan agar perusahaan  memberikan  kompensasi  berupa  uang  dan  penimbunan kembali lubang galian dengan tanah.
Permintaan warga pemilik lahan tersebut, pada prinsipnya disetujui oleh  pihak  perusahaan,  namun  pernyataan  kesanggupan  pihak perusahaan untuk memenuhi permintaan tersebut tidak disertai dengan dokumen atau perjanjian tertulis antara pihak perusahaan dengan warga pemilik lahan.
Sikap  sebagian  warga  pemilik  lahan  yang  mengizinkan  untuk pengambilan  Pasir  Besi  oleh  PT.  Jagad  Mahesa  Karya  adalah  bentuk interaksi  sosial  yang  besifat  Asosiatif  yaitu  kerjasama  yang  bersifat koorporatif  dan  akomodatif  sebagimana  diungkapkan  oleh  Soerjono Soekanto (2010: 64) sebagai sikap asosiatif.
Sikap  asosiatif  masyarakat  pemilik  lahan  tidak  didukung  oleh pemerintah  daerah  maupun  perusahaan  dengan  membuat  dokumen

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal -academia-praja
https://doi.org/10.36859/ jap.v5i2.1123
atau surat perjanjian bersama yang berkaitan dengan persetujuan warga pemilik  lahan.  Ini  menjadi  salah  satu  faktor  pemicu  lahirnya  tindakan disasosiatif sebagaimana diungkapkan Dahrendrof dengan menyebutkan bahwa masyarakat itu bersisi ganda, memiliki sisi konflik dan  sisi  kerjasama.  Hal  ini  juga  diungkapkan  oleh  Soerjono  Soekanto (2010: 64) yang mengatakan bahwa sikap disasosiatif yaitu terdiri dari adanya  persaingan  ( competition) ,  dan  kontravensi (contravention), dan pertentangan (conflict) antarawargapemilik  lahan  dengan  pihak perusahaan dan pemerintah.
Ketidaktanggapan  pemerintah,  menjadi trigger atau  pemicu terjadinya  konflik  antara  pemilik  lahan,    meluas  menjadi  konflik masyarakat  penolak  tambang  yang  terjadi  di  Kecamatan  Wera  dengan perusahaan  dan  pemerintah  dalam  bentuk  konflik  vertikal.  Gerakan masyarakat anti Tambang Pasir Besi adalah respon negatif masyarakat atas  kebijakan  penambangan  Pasir  Besi  dengan  cara  menutup  Jalan Raya  dan  melakukan  pengrusakan  Kantor  Camat  Wera.  Sehingga melahirkan  gerakan  anti  tambang  Pasir  Besi  di  kalangan  muda  dan berujung pada pengerusakan Kantor Camat Wera.
Konflik antara masyarakat anti tambang dengan pemerintah dan perusahaan  merupakan  konflik  vertikal  sebagaimana  tipologi  konflik berdasarkan pelaku konflik dalam pandangan Lewis Coser dalam Poloma (2007)  yang  mengatakan  bahwa  konflik  dan  konsensus,  integrasi,  dan perpecahan adalah proses fundamental yang walaupun dalam porsi dan campuran yang berbeda merupakan sistem sosial yang dapat dimengerti. Maka berdasarkan posisi aktor yang terlibat dalam konflik pemambangan Pasir Besi di Kecamatan Wera, sebagaimana diungkapkan  oleh  Wirawan  (2020:116)  adalah  konflik  antara masyarakat  dengan  pemerintah  dan  perusahaan  merupakan  konflik vertikal, yakni konflik yang terjadi antara elite dan massa (rakyat).

## 2. Konflik Antara Masyarakat dengan Masyarakat
Konflik  adalah  sesuatu  yang  laten  tumbuh  di  dalam  masyarakat sebagai  akibat  dari  adanya  perbedaan-perbedaan  kepentingan  yang

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal -academia-praja
https://doi.org/10.36859/ jap.v5i2.1123
merupakan sifat alamiah masyarakat itu sendiri. Hal ini tergambarkan dari adanya perbedaan aspirasi yang berkembang pada masyarakat. Menurut Dean  G.  Pruit  (2004;  27),  konflik  dapat  terjadi  karena  salah  satu  pihak memiliki aspirasi tinggi atau karena alternatif yang bersifat integratif dinilai sulit  didapat.  Ketika  konflik  semacam  itu  terjadi,  maka  ia  akan  semakin mendalam bila aspirasi sendiri atau aspirasi pihak lain bersifat kaku dan menetap.
Konflik  yang  terjadi  antara  masyarakat  dengan  masyarakat  atau disebut dengan konflik horizontal pada kasus pertambangan pasir besi di Kecamatan Wera adalah akibat dari adanya aspirasi atau kepentingan yang berbeda  diantara  pemilik  lahan  yang  menjadi  areal  atau  kawasan penambangan  Pasir  Besi  dan  ada  sebagian  masyarakat  yang  menolak pengalihan fungsi lahan dari perkebunan menjadi tambang Pasir Besi dan ada masyarakat yang menerima pengalihan fungsi lahan dari perkebunan menjadi tambang galian Pasir Besi.
Konflik juga tergambar dari adanya sikap warga pemilik lahan yang menolak  pertambangan  dengan  cara  melarang  aktivitas  pengangkutan Pasir Besi melewati lahan mereka, sehingga mobil truk pengangkutan tidak diizinkan  untuk  melewati  jalur  pemilik  lahan  yang  tidak  menyetujui produksi tambang Pasir Besi. Sikap penolakan masyarakat pemilik lahan menggambarkan adanya konflik kepentingan antara masyarakat yang pro tambang dan kontra tambang.
Meskipun konflik antar masyarakat (konflik horizontal) di Kecamatan Wera yang terjadi sebagai akibat pertambangan Pasir Besi belum termasuk dalam  tipe  konflik  destruktif.  Konflik  yang  terjadi  adalah  konflik kepentingan  ( conflik  interest )  tidak  mendalam  pada  aspek-aspek  yang bersifat  ideologis,  tetapi  konflik  masih  sebatas  pada  pro-kontra  tentang pertambangan Pasir Besi, mengenai dua isu  utama, yaitu: kompensasi dan kerusakan lingkungan.
Kedua  isu  utama  yaitu  kompensasi  dan  kerusakan  lingkungan, sesungguhnya  sudah  diakomodir  dalam  peraturan  tentang  persyaratan perizinan tambang PT. Jagad Mahesa Karya. Hal ini dapat ditemukan pada

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal -academia-praja
https://doi.org/10.36859/ jap.v5i2.1123
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubarapada  Pasal  39  ayat  (1)  dan  (2).  Pada  ayat  (1)  perusahaan  wajib memuat  ketentuan,  diantaranya  tentang  rencana  pengembangan  dan pemberdayaanmasyarakat  di  sekitar  wilayah  pertambangan  dan  Analisa Dampak  Lingkungan  (Amdal).  Dan  pada  ayat  (2)  disebutkan  bahwa  IUP operasi  produksi  pertambangan  wajib  memuat  ketentuan,  yaitu lingkungan hidup termasuk reklamasi danpascatambang;rencana pengembangan  dan  pemberdayaan  masyarakat  di  sekitar  wilayah pertambangan.
Pada  Keputusan  Bupati  Bima  Nomor  188.45/191/01/16/2012 tentang persetujuan perpanjangan kedua izin usaha pertambangan operasi produksi  kepada  PT.  Jagad  Mahesa  Karya  (PT.  JMK)  point  12,  yaitu menyampaikan  rencana  pengembangan  dan  pemberdayaan  masyarakat sekitar  wilayah  pertambangan  kepada  Bupati.  Namun,  hal  ini  tidak dilakukan  sepenuhnya  oleh  pihak  perusahaan  dan  pemerintah  daerah terkesan membiarkan pelanggaran syarat-syarat perizinan usaha tambang tersebut.
Hal ini terkonfirmasi dari pernyataan anggota DPRD kabupaten Bima dari  fraksi  Partai  Amanat  Nasional  (FPAN)  Daerah  Pemilihan  Kecamatan Wera  dan  Kecamatan  Ambalawi,  yang  menyatakan  pemerintah  dan  PT. JMK tidak terbuka atau transparan dalam hal rencana pengembangan dan pemberdayaan  masyarakat  sekitar  areal  pertambangan  Pasir  Besi  di Kecamatan Wera. Sikap pemerintah daerah dan PT. JMK Ini menjadi faktor lain terjadinya konflik sosial, baik konflik vertikal maupun horizontal.

## 3. Dampak dari Konflik Pengelolaan Pasir Besi di Kecamatan Wera
Menurut  Wirawan  (2010:  106-109)  konflik  berakibat  pada,  yaitu: pertama , bertambahnya solidaritas/ in-group , yaitu lahirnya kelompok yang anti  dan  kelompok  pro  dan  masing-masing  kelompok  melahirkan solidaritas dan biasanya akan tambah erat. Kedua , hancur atau retaknya hubungan  kesatuan  warga  sebagai  akibat  dari  pertentangan  antar golongan  dan  kelompok. Ketiga ,  hancurnya  harta  benda  dan  jatuhnya korban manusia yang berujung pada kekerasan dan peperangan. Keempat ,

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal -academia-praja
https://doi.org/10.36859/ jap.v5i2.1123
akomodasi, dominasi, dan takluknya suatupihak.
Pertambangan  Pasir  Besi  di  Kecamatan  Wera  belum  dapat menggerakan ekonomi yang lebih besar karena dihadapkan pada peroalan konflik.  Selain  dampak  ekonomi  yang  belum  menunjukan  peningkatan positif  dari  aktivitas  pertambangan  Pasir  Besi  di  Kecamatan  Wera,  juga dihadapkan pada persoalan isu dampak lingkungan. Dampak lingkungan dari aktivitas tambang yaitu adanya kerusakan lingkungan hidup sebagai akibat dari aktivitas tambang.
Penambangan  Pasir  Besi  di  Kecamatan  Wera  belum  mampu meningkatkan  kesejateraan  masyarakat  Wera.  Hal  ini  disebabkan  oleh pengelolaan  penambangan  Pasir  Besi  yang  belum  maksimal,  sehingga kesejahteraan  masyarakat  Wera.  Demikian  halnya  dari  aspek  sosial masyarakat, meskipun secara umum masyarakat memiliki  persepsi yang positif  terhadap  kehadiran  perusahaan  pertambangan  Pasir  Besi  di Kecamatan Wera. Namun, pada aspek kegiatan pertambangan Pasir Besi di Kecamatan Wera, selain melahirkan masyarakat yang pro-penambangan pasir besi, juga telah mendorong lahirnya kelompok masyarakat yang anti terhadap penambangan pasir besi.
Kedua  kelompok  masyarakat  yang  berbeda  kepentingan  tersebut, berakibat pada meningkatnya potensi konflik di tengah-tengah masyarakat di  areal  penambangan  pasir  besi.  Pada  tingkat  tertentu,  konflik  tersebut akan  menciptkan  suasanan  interaksi  sosial  yang  bersifat  disharmonis. Masyarakat terbelah dalam dua kepentingan sosial-ekonomi yang berbeda, yaitu pro dan kontra atas aktivitas penambangan pasir Besi.
Dengan demikian, maka dampak dari konflik pengelolaan Tambang Pasir  Besi  di  Kecamatan  Wera  oleh  PT.  JMK,  berakibat  pada,  yaitu:  (1) aktivitas  produksi  penambangan  terganggu,  sehingga  PT.  JMK  belum maksimal  memproduksi  sumber  daya  alam  Pasir  Besi,  berakibat  pada gangguan  target  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD);  (2)  masyarakat  belum mendapatkan  kepastian  tentang  hak  kompensasi  atau  ganti  rugi  sebagai akibat dari aktivitas penambangan Pasir Besi; (3) terjadinya disharmonisasi sosial,  dimana  antar  warga  masyarakat  saling  curiga  dan  mencurigai

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal -academia-praja
https://doi.org/10.36859/ jap.v5i2.1123
antara  satu  kelompok  dengan  kelompok  lainnya;  (4)  adanya  konflik pengelolaan Pasir Besi berakibat pada keraguan investor tentang jaminan keamanan  dan  kenyamanan  untuk  melakukan  investasi  di  Kabupaten Bima.

## C. Model Penyelesaian Konflik
Berdasarkan  analisa  data  yang  dikemukakan  di  atas,  maka  dapat dirumuskan  model  penyelasaian  Konflik  Pertambangan  Pasir  Besi  di Kecamatan Wera adalah  sebagai berikut:
1) Pemerintaha  daerah  dan  perusahan  perlu  meningkatkan  sosialisasi dengan  melibatkan  semua  unsur  masyarakat  yang  berkaitan  dengan persoalan  pertambangan.  Sosialisasi  yang  melibatkan  elit-elit  lokal tidak lagi relevan. Namun sosialisi tambang Pasir Besi perlu dilibatkan semua pihak pada areal penambangan.
2) Pemerintah  menjamin  terlaksananya  point-point  persyaratan  izin pertambangan  yang  berkaitan  dengan  kepentingan  masyarakat, terutama  tentang  rencana  pengembangan  dan  pemberdayaan masyarakat  sekitar  wilayah  pertambangan,  agar  masyarakat  percaya bahwa  pertambangan  dapat  memberikan  keuntungan  tidak  hanya perusahaan  dan  pemerintah,  tetapi  masyarakat  mendapatkan  nilai manfaat dari aktivitas pertambangan;
3) Pemerintah menjadi mediator, kepentingan perusahaan dan masyarakat.  Karena  pemerintah  telah  mengeluarkan  Ijin  Usaha Pertambangan  (IUP).  Kewajiban  pemerintah  adalah  mensosialisasikan apa yang menjadi hak dan kewajiban perusahaan pertambangan, serta apa saja yang menjadi hak dan kewajiban masyarakat pada areal atau kawasan pertambangan.
4) Pemerintah  memastikan  implementasi  terlaksananya  kewajiban perusahaan  yang  berkaitan  pengelolaan  lingkungan  hidup  sesuai dengan  dokumen  AMDAL  yang  telah  disetujui  oleh  Komisi  AMDAL Kabupaten Bima.
5) Agar  sektor  pertambangan  dapat  menjadi  penggerak  ekonomi  yang lebih besar, perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai pengelolaan

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal -academia-praja
https://doi.org/10.36859/ jap.v5i2.1123
sumber daya alam di Kabupaten Bima, sehingga bidang pertambangan mampu  memberikan  kontribusi  yang  maksimal  bagi  peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Namun  Usaha  penyelesaian  konflik  tambang  Pasir  Besi  di Kabupaten  Bima  memiliki  banyak  hambatan  dan  tantangan. Hambatan-hambatan tersebut berhubungan erat dengan sistem sosial budaya  dan  ekonomi  yang  berlaku  di  lokasi  pertambangan.  Ada  pun hambatan  yang  dialami  oleh  pemerintah  Kabupaten  Bima  adalah sebagai berikut:
1. Penyelesaian konflik pertambangan Pasir Besi cenderung menjadikan konflik sebagai masalah antara bukan masalah  utama masyarakat,  karena  pada  akhirnya  masyarakat  menginginkan kompensasi dari perusahan.
2. Pada umumnya masyarakat di lokasi pertambangan Pasir Besi hanya sebagai pelaksana. Usaha pertambangan Pasir Besi pemodal dimiliki oleh orang dari luar yang tidak diketahui.
3. Kewenangan  untuk    penindakan  pertambangan  sudah  menjadi urusan Pemerintah Provinsi, sehingga Pemerintah Kabupaten Bima tidak  memiliki  kewenangan,  dan  hanya    sebatas  membantu  jika diminta oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Pusat.
4. Belum  adanya  kesepahaman  bersama  terkait  model  penanganan konflik    pertambangan.  Sehingga  cenderungan  ditangani  secara sektoral.

## KESIMPULAN
Dari  paparan  dan  uraian  di  atas  serta hasil  studi  tentang  Konflik Pertambangan Pasir Besi di Kecamatan Wera Kabupaten Bima, berdasarkan perspektif Soerjono Soekanto (2010) tentang  Asosiatif dan Disasosiatif. Dan teori  Ralf  Dahrendrof    tentang  masyarakat  yang  memiliki  sisi  ganda,  yaitu: konflik dan konsensus adalah sebagai berikut:
1. Konflik  antara  masyarakat  dengan  Perusahaan  dan  pemerintah  pada pertambangan  Pasir  Besi  di  Kecamatan  Wera,  adalah:  (i)  konflik  sebagai

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal -academia-praja
https://doi.org/10.36859/ jap.v5i2.1123
akibat  dari  lemahnya  sosialisasi  yang  tidak  melibatkan  unsur-unsur  di dalam masyarakat; (ii) tidak konsistennya pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan atau peraturan yang berakitan dengan pertambangan; (iii) tidak transparannya pemerintah dan perusahaan  berkaitan  dengan  kepastian  kompensasi  dan  rencana pengembangan serta pemberdayaan masyarakat sekitar wilayah pertambangan;
2. Konflik antara masyarakat dengan masyarakat pada pertambangan Pasir Besi  di  Kecamatan  Wera  adalah  konflik  sebagai  akibat  dari  perbedaan kepentingan  ( conflict  of  interest )  dan  pengetahuan  masyarakat  terhadap tambang.
3. Dampak dari konflik pengelolaan Pasir Besi di Kecamatan Wera, adalah (i) pemerintah  mengalami  kerugian  untuk  memperoleh  Pendapatan  Asli Daerah (PAD), karena perusahaan belum maksimal memproduksi sumber daya  alam  Pasir  Besi;  (ii)  masyarakat  belum  mendapatkan  kepastian tentang hak kompensasi sebagai akibat dari aktivitas penambangan Pasir Besi;  (iii)  terjadinya  disharmonisasi  sosial,  dimana  antar  warga masyarakat  saling  curiga  mencurigai  antara  satu  kelompok  dengan kelompok lainnya; dan (iv) konflik pengelolaan Pasir Besi berakibat pada keraguan  investor  tentang  jaminan  keamanan  dan  kenyamanan  untuk melakukan  investasi  di  Kabupaten  Bima,  terutama  investasi  di  bidang pertambangan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku:
Alfira, Diana, Francis E. Putz, and Todd S. Fredericksen. 2004. Liana Loads and Post Logging Liana densities after liana cutting in a lowland forest in Bolivia. Forest Ecology an Management.
Creswell, J. 2015. Riset Pendidikan: Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Riset  Kualitatif  &  Kuantitatif .  Edisi  Kelima  dalam  Bahasa  Indonesia (Penerjemah:  Helly  Prajitno  Soetjipto  &  Sri  Mulyantini  Soetjipto) Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal -academia-praja
https://doi.org/10.36859/ jap.v5i2.1123
Emzir.  2012. Metodologi  Penelitian  Kualitatif:  Analisis  Data .  Jakarta:  PT RajaGrafindo Persada.
Hamidi.  2010. Metode  Penelitian  Kualitatif ( Pendekatan  Praktis  Penulisan Proposal dan Laporan Penelitian ). Malang: UMM Press.
Herdiansyah,  2013. Wawancara,  Observasi,  dan  Focus  Groups : Sebagai Instrumen Penggalian Data Kualitatif . Jakarta: Rajawali Press.
Kartikasari, SN. 2001. Mengelola Konflik: Konflik Ketrampilan dan Strategi untuk  Bertindak.  (terjemahan.  SN  Kartika,  Meiske  D.  Tapilatu,  Rita Maharani, Dwiyati Novitarini). Jakarta: The British Council.
Milles, M.B. & Hubberman A.M. 2009. Analisis Data Kualitatif (penerjemah:
Tjetjep Rohendi Rohidi). Jakarta: UI-Press.
Moleong, L.J. 2013. Metodologi Penelitian Kualitatif (edisi revisi). Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Nasution,  S.  2003. Metode  Penelitian  Naturalistik  Kualitatif .  Bandung:  PT. Tarsito.
Poloma, Margaret M. 2007. Sosiologi Kontemporer . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Pruitt,  Dean  G  dan  Jeffrey  Z.  Rubin.  2009. Teori  Konflik  Sosial .  Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
Ritzer, George dan Barry Smart (ed). 2015. Handbook Teori Sosial . Jakarta: Nusa Media.
Riyanto, Y. 2007. Metodologi Penelitian ( Kualitatif dan Kuantitatif ). Surabaya: Unesa Universty Press.
Satori,  D.  &  Komariah,  A.  2013. Metodologi  Penelitian  Kualitatif .  Bandung: Alfabeta.
Soekanto, Soerjono. 2010. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers. Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Sumarjono,  Maria  SW.  2009. Tanah  dalam  Perspektif  Hak  Ekonomi,  Sosial danBudaya . Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
Susan, Novri. 2009. Sosiologi Konflik & Isu-Isu Konflik Kontemporer . Jakarta:
Kencana.

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal -academia-praja
https://doi.org/10.36859/ jap.v5i2.1123
Wirawan, 2010. Konflik dan Manajemen Konflik: Teori. Aplikasi, dan Penelitian . Jakarta: Salemba Humanika.

## Jurnal:
Fachlevi,  Teuku  Ade,  Eka  Intan  Keumala  Putri,  Sahat  Simanjuntak.  2015.
Dampak  dan  Evaluasi  Kebijakan  Pertambangan  Batubara  di Kecamatan  Mereubo. Jurnal  Risalah  Kebijakan  Pertanian  dan Lingkungan . Vol. 2 No. 2, Agustus 2015: 171-180. ISSN: 2355-6226. e- ISSN: 2477-0299. (diunduh melalui: http://kskp.ipb.ac.id/wp- content/uploads/2016/06/10989-31813-2-PB.pdf tanggal 11 November 2019.
Suseno,  Triswan.  2019.  Analisis  Dampak  Sektor  Pertambangan  Mineral Logam Terhadap Produk Domestik Bruto. Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara Vol. 15, No. 2, Mei 2019: 133–144 . ISSN: 1979-6560 (print), e- ISSN:  2527-8789  (online),  DOI:  10.30556/jtmb.Vol15.No2.2019.688 (diunduh
melalui https://jurnal.tekmira.esdm.go.id/index.php/minerba/article/view/6 88/828 tanggal 11 November 2019.

## Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah:
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun  2009  Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
Keputusan  Presiden  Nomor  96  Tahun  2000  dan  Kepres  Nomor  118  Tahun
2000 tentang Kepemilikan Modal Asing.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun  2012  Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
Peraturan  Gubernur  Nusa  Tenggara  Barat  Nomor  24  Tahun  2015  Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
Keputusan Bupati Bima Nomor 188.45/191/01.16/2012 tentang Persetujuan  Perpanjangan  Kedua  Izin  Usaha  Pertambangan  Operasi Produksi Kepada PT. Jagad Mahesa Karya.
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bima  Nomor  11  Tahun  2007  Rencana  Tata Ruang Wilayah (RTRW).