## DISTRIBUSI DALAM EKONOMI ISLAM UNTUK PEMBANGUNAN NEGARA MENURUT BAQIR ASH-SHADR DAN M ABDUL MANNAN

## Siska Lis Sulistiani
Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung, Jl.Ranggagading No.8 Bandung Indonesia siscaassidq@yahoo.co.id

## Abstrak
Tujuan  dalam  penelitian  menganalisis  konsep  distribusi  menurut  Muhammad  Baqir As-Shadr  dan  M  Abdul  Mannan.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan pendekatan  historis  dengan  tehnik  studi  pustaka  terhadap  karya  para  tokoh  bersangkutan. Distribusi  merupakan  bagian  penting  dalam  perekonomian  khususnya  dalam  pembangunan sebuah negara. Di dalamnya ada aspek kepemilikan, keadilan dan sumber daya yang menjadi aspek  penting  berjalannya  proses  ekonomi  sebuah  negara.  Kedua  ahli  ekonomi  Islam M.Abdul  Manan  dan  M  Baqir  Ash-Shadr  berbeda  pandangan,  dalam  memandang keterbatasan  sumber  daya  alam,  status  kepemilikan  pribadi  dan  kepemilikan  negara  serta hakikat keadilan dalam distribusi pendapatan.
Kata Kunci: Distribusi, ekonomi, Islam, sumber daya alam.

## Abstract
The  aim  of  the  study  was  to  analyze  the  concept  of  distribution  according  to  Muhammad Baqir  As-Sadr  and  M  Abdul  Mannan.  This  study  uses  qualitative  methods  with  a historical approach with library research techniques on the work of the figures concerned. Distribution is an important part of the economy, especially in the development of a country. In it there are aspects of ownership, justice and resources which are important aspects of the economic process  of  a  country.  The  two  Islamic  economists  M.  Abdul  Manan  and  M  Baqir  Ash-Sadr differed in their views, in looking at the limitations of natural resources, the status of private ownership  and  state  ownership  and  the  nature  of  justice  in  the  distribution  of income.Keywords: Distribution, economic, Islam, Natural resources.

## 1. PENDAHULUAN
Islam  memberikan  prinsip  dasar distribusi kekayaan dan pendapatan, seperti dalam Firman Allah swt:
“ supaya  harta  itu  jangan  beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu ...”(Qs. Al-Hasyr:7)
Manusia  memiliki  kebutuhan  yang tak  terbatas  sementara  sumber  daya  untuk memenuhi kebutuhan
terbatas ketersediaannya.Akibatnya timbul kelangkaan, yang menurut paham ekonomi konvensional  kelangkaan  itu  merupakan
masalah  ekonomi  yang  harus  terpecahkan (Muhamad, 2003)
M.A.  Mannan  berpendapat  bahwa ahli  ekonomi  Islam  dan  modern  saling mendukung  konsepsi  tentang  problem ekonomi,  yang  meliputi:  kelangkaan sumber  daya  alam  ( scarce  source )  dan keinginan-keinginan  yang  tidak  terbatas ( unlimited  wants (Mannan,  Yogyakarta).
Pendapat  M.A.  Mannan  sejalan  dengan pandangan  (Sadr,  1984)  M.  Baqir  Ash- Sadr.Menurutnya, “persoalan  ekonomi bukan  terletak  pada  pada  produksi  atau faktor  kelangkaan  sumber  daya,  akan tetapi  lebih  dikarenakan  pada  persoalan distribusi yang tidak merata dan tidak adil sebagai  akibat  sistem  ekonomi  yang membolehkan  eksploitasi  pihak  yang  kuat terhadap  pihak  yang  lemah.  Timbulnya problem  ekonomi  ini  disebabkan  oleh  dua alasan (Ash-Shadr, 1973) yaitu: ketidakadilan  manusia  dalam  kesalahan distribusi  sumber  daya  alam,  dan  adanya eksploitasi  manusia  pada  alam  yang berlebihan (Nomani & dkk, 1995)
Terkait  pengelolaan  SDA  M.  A. Mannan    memperbolehkan  kepemilikan swasta  dan  senantiasa  menjaga  hak individual  ini  sepanjang  individu  tersebut tidak menyalahgunakan kepercayaan (dalam memiliki itu) dengan mengeksploitasi  pihak  lain.  (Mannan, Yogyakarta)  Sedangkan,  Baqir  Ash-Sadr
(Sadr, 1984) membatasi mengenai kepemilikan  swasta  tersebut  hanya  pada hak  pakai  saja,  sehingga  kekuasaan tertinggi  dipegang  oleh  negara  atau  ulil amri,  sehingga  keadilan  tersebut  haruslah merata dan tidak ada ketimpangan.
Produksi  menurut  Baqir  ash-sadr (Sadr, 1984) adalah  suatu proses dinamis, mengubah  dengan  pengembangan  ilmu pengetahuan  dan  teknologi.  Sedangkan distribusi sebagai bagian dari sistem sosial, yaitu  total  hubungan  antar  sistem  sosial yang  memancar  dari  kebutuhan  orang  dan bukan  dari  gaya  produksi.  Maka  dari  itu, Baqir Ash-Shadr percaya untuk mempertahankan satu sistem sosial tunggal  (mencakup  distribusi)  bermacam- macam  alat  atau  format  produksi.Tetapi menolak pandangan Marxis, bahwa masyarakat  terdiri  dari  potensi  yang berlawanan  dalam  bentuk  kelas  (Su’aidi, 2012)
Berdasarkan  studi  pendahuluan tersebut,  tujuan  yang  ingin  dicapai  dalam penelitian  ini  adalah  sebagai  berikut:  (1) menganalisis  konsep  distribusi  menurut Muhammad Baqir As-Shadr dan M  Abdul Mannan;  (2)  menganalisis  persamaan  dan perbedaan  hakikat  distribusi  menurut Muhammad Baqir As-Shadr dan M  Abdul Mannan;  dan  (3)  menganalisis  relevansi hakikat  distribusi  ini  berkontribusi  dalam pembangunan negara.
Urgensi dari penelitian ini yaitu (1) memberikan  sumbangan  pemikiran  dalam upaya  pengembangan  konsep  distribusi kekayaan  untuk  pembangunan  negara  dan (2) mengembangkan suatu konsep distribusi  islami  dalam  dunia  pemikiran ekonomi Islam .
Metode  penelitian  yang  digunakan adalah metode penelitian kualtatif, dengan tingkat  penelitian  ini  adalah  deskriptif (Taksonomik)  dan  eksploratif  yaitu  ingin menggambarkan sekaligus menggali secara  luas  tentang  sebab  hal-hal  yang mempengaruhi  latar  belakang  tokoh  ini yaitu, M. Abdul Manan dan M Baqir Ash- Shadr. Penelitian ini menggunakan pendekatan historis (Nazir, 1988) (sejarah),  yaitu  kajian  sejarah  terhadap pemikiran  tokoh  yang  bersangkutan.Yang dipergunakan  dalam  penelitian  ini  adalah studi  kepustakaan  ( library  research )  yaitu jenis  penelitian  kualitatif  yang  data- datanya  diperoleh  dari  buku,  kitab, majalah,  surat  kabar,  jurnal  dan  catatan lainnya  yang  memiliki  relevansi  dengan permasalahan yang akan dibahas.
Faktor-faktor yang dianalisis dalam penelitian  ini  adalah  konsep  distribusi menurut  Muhammad  Baqir  As-Shadr  dan M  Abdul  Mannan  ,  persamaan  dan perbedaan konsep diantara keduanya, serta relevansinya  dengan  kondisi  distribusi  di
Indonesia.  Oleh  karena  itu,  pembahasan difokuskan pada faktor-faktor tersebut.

## II. PEMBAHASAN
A. Persamaan  dan  Perbedaan  Konsep Distribusi  M.Abdul  Mannan  dan  M Baqir Ash-Shadr
1. Persamaan  Hakikat  Distribusi
M.  Baqir  As-Shadr  dan  M.

## Abdul Mannan
Persamaan dari dua tokoh ekonomi Islam  ini  (M  Abdul  Mannan&M  Baqir Ash-Shadr)  dalam  hal  pendistribusian pendapatan untuk terjaminnya kesejahteraan  semua  elemen  masyarakat dalam  sebuah  negara,  dalam  hal  keadilan untuk mengakses sarana-sarana publik.Serta  menghilangkan  kelas-kelas kapitalis  untuk  mencegah  segala  bentuk penyimpangan dalam pengelolaan ekonomi negara.
Menurut  Baqir  negara  akan  turut campur dalam perekonomian untuk menjamin arah produksi sosial yang cepat, untuk  menjalankan  distribusi  dengan kesetaraan  dan  untuk  mengambil  industri- industri  ekstraktif  serta  produk  bahan- bahan  mentah,  peranan  negara  dalam masalah perekonomian merupakan wilayah  bebas  bagi  aktivitas  pemerintah (Amalia, Euis, 2005)Imam selaku ulil ‘amr akan mengambil langkah-langkah ekonomi yang diperlukan untuk memenuhi tunjangan sosial dan keseimbangan sosial .
tunjangan  sosial  terdiri  dari  solidaritas publik  yang  beroperasi  di  dalam  batas- batas  kebutuhan  asasi  dan  hak  kelompok dalam  hal  ini  pajak  dan  menciptakan sektor-sektor publik (Amalia, Euis, 2005)
Menurut M.A. Mannan  tidak ada konflik  antara  kebebasan  individu  dan kontrol  sosial  (negara)  bahkan  keduanya dipandang  saling  melengkapi.  Hubungan individu- (masyarakat) negara itu dipandang  sebagai  sesuatu  yang  secara harmonis  untuk  mencapai  tujuan-tujuan sistem ekonomi (Haneef, 2010)
Adapun  dalam  alokasi  sumber daya  tidak  dapat  diserahkan  kepada kebebasan individu jika kita membicarakan masalah kesejahteraan bersama.  Dengan  mendukung  ‘kontrol’ dan  ‘pengawasan’,  Mannan  menyatakan bahwa  keadilan  lebih  penting  daripada efesiensi,  terutama  jika  berhubungan dengan kebutuhan dasar (Haneef, 2010)
Selain  itu,  Baqir  Ash-Shadr memandang kepemilikan negara mendominasi konsep pemikiran ekonominya.Negara,  yang  diwakili  oleh wali al-amr memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk menegakan keadilan. Hal ini  dapat  dicapai  melalui  berbagai  fungsi ( M Aslam Hanef, 2010) :
a. Distribusi  sumber  daya  alam  kepada para individu didasarkan pada kemauan dan kapasitas kerja mereka.
b. Implementasi aturan agama dan hukum terhadap penggunaan sumber
c. Menjamin keseimbangan sosial.
Fungsi negara yang ketiga itu amat penting  karena  adanya  konflik  yang mungkin muncul karena adanya perbedaan kapasitas yang bersifat alamiah antarindividu  (intelektual  maupun  fisik). Oleh  karena  adanya  perbedaan  tersebut, maka  pendapatan  akan  berbeda  pula  dan hal  ini  dapat  mengarah  pada  terbentuknya ‘kelas  ekonomi’.  Negara  lebih  diharapkan untuk dapat memberikan jaminan terciptanya standard  of    living yang seimbang  bagi  semua  orang  daripada distribusi  pendapatan  yang  merata.  ( M Aslam Hanef, 2010)
Dari  hal  tersebut,  dapat  difahami bahwa M Abdul Mannan dan M baqir ash- Shadr memiliki persamaan dalam memahami fungsi negara sebagai pengendali  serta  pengawas  perputaran distribusi  kekayaan  dengan  batas  dan kondisi  tertentu,  serta  memiliki  peran untuk mewujudkan terselenggaranya jaminan  sosial bagi semua orang.
2. Perbedaan  Konsep  Distribusi  M.
Baqir  As-Shadr  dan  M.  Abdul Mannan
M  Abdul  Mannan  mendefinisikan ekonomi  Islam  sebagai  sebuah  ilmu  sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi  bagi  suatu  masyarakat  yang
diilhami  oleh  nilai-nilai  Islam,  yang  tugas utamanya  adalah  menganalisis  faktor- faktor yang memengaruhi asal-usul permintaan dan penawaran sehingga dimungkinkan  untuk  mengubah  keduanya ke arah distribusi yang lebih adil ( M Aslam Hanef, 2010) . Menurutnya, distribusi kekayaan  tergantung  pada  kepemilikan orang  yang  tidak  seragam.  Adapun keadilan  mutlak  mempersyaratkan  bahwa imbalan  juga  seharusnya  berbeda,  dan bahwa  sebagian  orang  memiliki  lebih banyak dari  yang lain, itu adalah hal yang wajar  saja,  asalkan  keadilan  manusia ditegakan dengan prinsio kesempatan yang sama  bagi  semua  orang.  Jadi,  seseorang tetap dapat memiliki surplus penerimaannya  asal  ia  telah  menunaikan semua  kewajibannya.  Oleh  karena  itu, ketidakmerataan menurutnya sah-sah saja.
Selain itu, dalam suatu perekonomian  Islam,  inti  masalah  tidak terletak  pada  harga  yang  ditawarkan  oleh pasar,  melainkan  pada  ketidakmerataan distribusi  pendapatan.  Menurut  Mannan, masalah  distribusi  di  dalam  ekonomi neoklasik  muncul  karena  kegagalannya dalam menyikapi isu-isu yang berhubungan  dengan  kepemilikan  sumber daya.
Mannan tidak membahas mengenai kepemilikan sumber daya secara menyeluruh  kecuali  membahas  mengenai
tentang  tanah.Menurutnya  secara  umum tanah dapat dimiliki melalui kerja seseorang.  Tetapi  oleh  karena  Mannan mengakui kepemilikan oleh non- penggarap,  maka  pemilik  juga  dibolehkan baik untuk menyewa maupun berbagi hasil tanaman,  sekalipun  ia  setuju  dengan  yang disebut terakhir.
Adapun  dari  sisi  kepemilikan swasta menurut konsep distribusi M Abdul Mannan  dan  M  Baqir  Ash-Shadr  , keduanya  memiliki  perbedaan,  yaitu  M Abdul  Mannan  memandang  kepemilikan swasta  atau  pribadi,  atau  individu  itu diberikan  selama  ia  bertanggung  jawab, selain  itu  norma  dan  prilaku  sangat ditekankan,  jika  terjadi  penyimpangan maka  negara  punya  hak  untuk  turut campur  atau  bisa  jadi  mencabut  hak kepemilikannya.  Adapun  M  Baqir  ash- Shadr    menyebutkan  kepemilikan  swasta hanyalah terbatas pada hak pakai, prioritas penggunaan  dan    hak  untuk  mencegah orang  lain  memakai  barang  yang  sedang dimiliki  oleh  orang  lain,  adapun  untuk mineral  dan  air,  individu  diperkenankan untuk  ‘menggunakan  apa  yang  mereka perlukan’.
Mannan  melihat  dirinya  berbeda dari ekonom Islam lainnya karena menyatakan distribusi sebagai basis fundamental  bagi  alokasi  sumberdaya. Distribusi  kekayaan  tergantung  pada
kepemilikan  orang  yang  tidak  seragam (Haneef, 2010) Selain itu, ia menambahkan bahwa pertimbangan distributif-lah  yang  harus  memengaruhi prioritas  produksi  barang  dan  jasa,  dan dengan demikian ia juga menjadi indikator konsumsi.
Menurut  Baqir  negara  akan  turut campur dalam perekonomian untuk menjamin arah produksi sosial yang cepat, untuk  menjalankan  distribusi  dengan kesetaraan  dan  untuk  mengambil  industri- industri  ekstraktif  serta  produk  bahan- bahan  mentah,  peranan  negara  dalam masalah perekonomian merupakan wilayah  bebas  bagi  aktivitas  pemerintah (Amalia,  Euis,  2005).Imam  selaku ulil ‘amr akan  mengambil  langkah-langkah ekonomi yang diperlukan untuk memenuhi tunjangan sosial dan keseimbangan sosial . tunjangan  sosial  terdiri  dari  solidaritas publik  yang  beroperasi  di  dalam  batas- batas  kebutuhan  asasi  dan  hak  kelompok dalam  hal  ini  pajak  dan  menciptakan sektor-sektor public (Amalia, Euis, 2005)
Menurut M.A. Mannan  tidak ada konflik  antara  kebebasan  individu  dan kontrol  sosial  (negara)  bahkan  keduanya dipandang  saling  melengkapi.  Hubungan individu- (masyarakat) negara itu dipandang  sebagai  sesuatu  yang  secara harmonis  untuk  mencapai  tujuan-tujuan sistem  ekonomi  (Haneef,  2010)  Adapun
dalam  alokasi  sumber  daya  tidak  dapat diserahkan  kepada  kebebasan  individu jika kita membicarakan masalah kesejahteraan bersama. Dengan mendukung  ‘kontrol’  dan  ‘pengawasan’, Mannan menyatakan bahwa keadilan lebih penting  daripada  efesiensi,  terutama  jika berhubungan dengan kebutuhan dasar .
Baqir Ash-Shadr berpandangan bahwa  realitas  sosial  terdapat  masyarakat yang  tidak  mampu  terlibat  dalam  proses produksi. Sedangkan di sisi lain, kebutuhan  dasar  mereka  harus  tetap terpenuhi. Disinilah nilai keadilan ditegakan  untuk  mengurangi  kesenjangan yang  terjadi  melalui  jaminan  social  (Sadr, 1984).  Dan  sebaliknya  dengan  M.A. Mannan yang mentoleransi adanya ketimpangan disebabkan perbedaan kekayaan  awal,  namun  semua  pihak memiliki kesempatan yang sama.
Beberapa pengkritik ekonomi Islam  mengeneralisasi  bahwa  M.  Abdul Mannan menggunakan methodologic eclictisism dalam  corak  pemikirannnya yaitu  ia  memiliki  sikap  memilih-milih yang  baik-baik  saja  dari  segala  sumber, lalu menggabungkannya jadi satu .  Karena berusaha  menyenangkan  segala  lapisan masyarakat untuk mencerminkan orientasinya yang bersifat populis ( Behdad,
2009) .Hal  tersebut  terlihat    dalam  konsep dasarnya  tentang  sistem  ekonomi  Islam,  “
berdiri  di  atas  kakinya  sendiri  dan menggabungkan semua segi yang baik dari sebuah  masyarakat  yang  sehat  dan seimbang”,  yang  tidak  mendefinisikan lebih  lanjut  mengenai  hal  tersebut,  lalu dilanjutkan  dengan  menyebut  sistem ikutan  sebagai  ‘demokrasi  Islam’  atau ‘sosialisme Islam’ didasarkan pada prinsip abadi  tentang  keadilan  sosial,  kesamaan serta persaudaraan universal antar manusia.
Selain itu, Bermula dari permasalahan  ekonomi,  M.A.  Mannan berpendapat  bahwa  ahli  ekonomi  Islam dan  modern  saling  mendukung  konsepsi tentang apa yang disebut problem ekonomi,  yang  meliputi:  kelangkaan sumber  daya  alam  ( scarce  source )  dan keinginan-keinginan  yang  tidak  terbatas ( unlimited wants )( (Nomani & dkk, 1995)
Sementara itu, pandangan M. Baqir Ash-Sadr  (Sadr,  1984)  bahwa,  “  Tuhan mencukupkan sumberdaya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia secara memuaskan  ( satisfaction ), manusia  sendirilah  yang  menyebabkan timbulnya  problem  ekonomi”.  Timbulnya problem  ekonomi  ini  disebabkan  oleh  dua alasan, yaitu: ketidakadilan manusia dalam kesalahan  distribusi  sumber  daya  alam, dan adanya eksploitasi manusia pada alam yang berlebihan (Nomani & dkk, 1995)
B. Keadilan Distribusi dalam

## Pembangunan Negara
Secara  umum  dapat  difahami bahwa  menegakkan  keadilan  distribusi pendapatan,  pemanfaatan  sumber-sumber ekonomi  secara  ideal  dan  fungsional, meningkatkan  kapasitas  produksi  dan sumber  daya  manusia  sejalan  dengan Islam.  (  Mth,  2003)  Namun  kondisi  di lapangan sangatlah berbeda, pembangunan ekonomi  di  Indonesia  yang  dijalankan berdasarkan mekanisme pasar yang menimbulkan  permasalahan-permasalahan di  masyarakat,  diantaranya  kesenjangan antara  si  kaya  yang  makin  kaya  dan  si miskin  makin  miskin.Kesenjangan  ini merupakan  akibat  dari  tidak  terciptanya keadilan di masyarakat.
M A Mannan menyebutkan  bahwa teori  ekonomi  modern  tentang  distribusi merupakan  suatu  teori  yang  menetapkan harga jasa produksi (Mannan, Yogyakarta) Untuk  itu  ia  berusaha  menemukan nilai jasa  dari  berbagai  faktor  produksi  dan nilai-nilai  etik  tentang  pemilikan  faktor- faktor  produksi.  Kebijakan  yang  diambil pemerintah  Indonesia  semisal  program IDT,  KUT,  JPS,  Raskin,  dan  BLT  yang marak  dilakukan,  dengan  harapan  mampu mengangkat ekonomi rakyat dan membantu  rakyat  miskin  sehingga  lebih sejahtera,  pada  kenyataannya  tidak  dapat berjalan  dengan  baik,  karena  adanya
penyimpangan atau ketidakmatangan dalam tataran aplikasinya yang memperkuat asumsi bahwa keadilan distribusi  secara  utuh  tidak  tercipta.  Ini mengidentifikasikan  pemerintah  terkesan tidak  serius  pada  agenda  ekonomi  yang berpihak kepada rakyat (ekonomi kerakyatan) terutama jika melihat pengalaman  keberhasilan  pembangunan ekonomi  negara-negara  maju  yang  selalu merujuk pada bekerjanya mekanisme pasar (Benu, 2002) Badan Pusat Statistika (BPS) mengukur  indeks  kedalaman  kemiskinan (IKK) dan indeks keparahan kemiskinan di dalam negri  naik 1,75%  pada maret 2015 mencapai 28,59 juta orang (11,22 persen), bertambah sebesar 860.000 orang dibandingkan  dengan  kondisi  september 2014 sebesar 27,73 juta orang
(10,96persen)
((http://bisniskeuangan.kompas.com/read/ 2015/09/15/190251226/kemiskinan.maret.
2015.lebih.parah.ketmbang.tiga.tahun.lalu.
, 2016)
Untuk itu Islam memberikan prinsip  dasar  distribusi  kekayaan  dan pendapatan yaitu:
“ supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu ...”(Qs. Al-Hasyr:7)
Menurut  Quraisy  Shihab,  ayat tersebut  bermaksud  untuk  menegaskan bahwa  harta  benda  harus  beredar  di
masyarakat  sehingga  dapat  dinikmati  oleh semua  anggota  masyarakat  dengan  tetap mengakui  hak  kepemilikan  dan  melarang monopoli,  karena  sejak  awal  Islam menetapkan  bahwa  harta  memiliki  fungsi social (Shihab, 2012)
Akibat dominasi falsafah materialisme dalam literatur ilmu ekonomi kapitalis,  maka  proses  pembangunan ekonomi  pada  masa  kini  juga  tidak  dapat terlepas  dari  pengaruh  dan  dampak buruknya.  Hal  ini  dapat  dilihat  mislanya pola  pembangunan  lebih  menitikberatkan perhatian kepada  peningkatan pendapatan perkapita  dengan  mengabaikan  aspek- aspek yang lain. Dengan paradigma seperti ini  para  ekonom  berkeyakinan  bahwa dalam pembangunan ekonomi, yang penting    adalah  pertumbuhan  ( growth) dengan mengabaikan bagaimana pertumbuhan  itu  terjadi  dan  apakah  itu menyebar  secara  adil  atau  tidak  (Nasution & dkk, 2007)
Strategi pembangunan Islami diantaranya: seluruh keinginan agen ekonomi  tidak  dapat  diloloskan  kecuali telah  melewati  saringan  filter.  Saringan filter  ini  terdiri  dari  dua  lapis  yaitu maslahah syar’iyyah dan mekanisme harga di  pasar.  Kedua,  agen  ekonomi  perlu dinotivasi  untuk  melakukan  pemuasan kebutuhan dengan cara yang tidak membahayakan  lingkungan  .ketiga,  perlu
ada rektrukturisasi dalam bidang sosioekonomi dengan tujuan untuk mengurangi  konsentrasi  kekayaan  yang beredar di kalangan tertentu saja, menghapuskan  pola  konsumsi  pamer, hura-hura, dan mereformasi sistem keuangan  untuk  mendukung  terwudnya dua tujuan di atas (Nasution & dkk, 2007) Menurut  (Asy-Syatibi,  T.Th),  ada  lima kebutuhan dasar ( dharuriyat), yaitu pemenuhan kebutuhan agama, akal, kekayaan, jiwa, keturunan. Pada kenyataannya  tidak  semua  masyarakat mampu  memenuhi  kebutuhan  tersebut  di atas,  terutama  dikalangan  masyarakat miskin.Dalam  konteks  ini  Ibnu  Hazm (Hazm, 1988), mengingatkan bahwa kemiskinan  selalu  tumbuh  dalam  situasi tingkat  konsumsi  atau  kebutuhan  lebih tinggi dari pendapatan. Kesenjangan antara si  kaya  dan  si  miskin  dapat  menambah kesulitan saat keadaan orang kaya memengaruhi  struktur  administrasi,  cita- rasa  dan  berbagai  pengaruh  lain  seperti kenaikan  tingkat  harga  dalam  aktivitas ekonomi.  Agar  dapat  terpelihara  hak-hak dasar mereka Islam mewajibkan kelompok kaya  untuk  menyediakan  2,5  hingga  20 persen penghasilan dan kekayaannya untuk dibayarkan  sebagai  zakat  dan  sedekah guna  membantu  pemenuhan  kebutuhan masyarakat  miskin.  Dalam  Al-Qur’an disebutkan:
“Dan  pada  harta-harta  mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan  orang  miskin  yang  tidak  mendapat bagian .” (Qs. 51: 19)
Kesejahteraan  masyarakat  dapat terwujud  jika  pemerintah  benar-benar berperan  dalam  mencukupi  kebutuhan masyarakat,  baik  dasar/primer,  sekunder, maupun  tersier  dan the  luxury .Atas  dasar itu  pemerintah  dilarang  untuk  berhenti pada pemenuhan kebutuhan dan pelayanan primer  masyarakat  saja,  namun  harus berusaha untuk mencukupi seluruh kebutuhan  komplemen  lainnya  selama tidak bertentangan dengan syariah sehingga  tercipta  kehidupan  masyarakat yang sejahtera (Jalaluddin, 1991).
M  Abdul  Mannan  berpendapat mengenai  kebijakan  operasional  yang mempunyai  implikasi  berjangkauan  jauh untuk mengurangi kesenjangan pendapatan dan  kekayaan  dapat  di  rencanakan  dengan melaksanakan    tindakan  pengaturan  wajib dan sukarelayang secara Islam dibenarkan, yang meliputi (Mannan, Yogyakarta):
1. Pembayaran zakat dan ushur
2. Larangan riba atas pinjaman konsumtif maupun produktif
3. Hak atas sewa ekonomik murni (yaitu pendapatan yang diperoleh tanpa suatu usaha khusus oleh siapa pun juga) dari semua anggota masyarakat atau negara
4. Pelaksanaan hukum waris guna menjamin  pengalihan  harta  benda antar generasi secara adil
5. Dorongan    untuk  memberi  pinjaman tulus  ikhlas  bebas  dari  bunga  ( Qardul hasan )
6. Pencegahan  kehabisan  sumber  daya yang  kian  menipis  oleh  generasi sekarang  yang akan merugikan semua generasi mendatang
7. Dorongan  untuk  membayar  sadaqah kepada  orang  miskin  oleh  mereka yang  memiliki  dana  surplus  di  luar kebutuhan mereka
8. Dorongan  pengorganisasian  asuransi koperatif
9. Dorongan  didirikannnya  perserikatan kedermawanan  untuk  menyediakan barang-barang sosial, maupun barang- barang  pribadi  bagi  orang-orang  yang layak menerimanya
10. Dorongan  untuk  meminjamkan  modal produktif  tanpa  mengenakan  biaya bagi  mereka  yang  membutuhkannya, si penerima diharapkan akan mengembalikan  kepada  si  pemilik asli,  sesudah  mencapai  sasaran  atau tujuan peminjaman.
11. Tindakan hukum terhadap perbendaharaan pemerintah demi terlaksananya jaminan realisasi tingkat minimum penghidupan, segera setelah  ditetapkan  oleh  suatu  negara
Islam  sesuai  dengan  syariat  maupun kenyataan sosioekonomis.
12. Pemungutan  pajak  tambahan  di  luar zakat dan ushr oleh suatu negara Islam untuk  menjamin  pemerataan  yang adil.
Dalam Islam dikenal beberapa bentuk  insentif  bagi  perekonomian  yang sangat  unik  bagi  masyarakat  miskin  yaitu zakat,  infak  dan  shadaqah.Zakat  bersifat wajib,  sedangkan  infak  dan  shadaqah bersifat sukarela.Keduanya berperan sebagai  instrumen  pemerataan  pendapatan dalam  mencapai  perekonomian  yang berkeadilan  (Putra,  2007)  Sedangkan, dalam  fiskal  konvensional,  pajak  hingga kini  menjadi  tulang  punggung  APBN dalam  menghadapi  pengeluaran  negara (Putra, 2007) .Pajak  dan zakat merupakan dua  ujung  tombak  pemerataan  pendapatan yang  selama  ini  berjalan  di  indonesia. Berdasarkan hasil riset Islamic Development  Bank  (IDB)  pada  2010 disebutkan  jika  potensi  zakat  di  Indonesia mencapai  Rp.  100  triliun.  Sementara ditahun 2011, jumlahnya semakin meningkat,  potensi  zakat  mencapai  Rp. 217  triliun,  dengan  perincian  Rp.  117 triliun  dari  rumah  tangga  dan  Rp.  100 triliun  dari  perusahaan-perusahaan  milik Muslim
(http://hidayatullah.com/read/18116/21/07/
2011/potensi-zakat-indonesia-tahun-2011- mencapai-rp.-217-triliun,
2014) .Dan
berdasarkan  hasil  penelitian  IPB  dan
Baznas  potensi  zakat  di  Indonesia  tahun 2015 mencapai
217
Triliun (Http://forumzakat.org/jaja-jaelani- potensi-zakat-indonesia-mencapai-rp-217- triliun/, 2016)
Mengenai  pelaksanaan  zakat,  Sadr (Sadr, 1984) memandang hal ini merupakan tugas sebuah negara. Selain itu, beliau  juga  mendiskusikan khums,  pajak, fai dan anfal, yang dapat dikumpulkan dan dibelanjakan untuk mengurangi kemiskinan dan menciptakan
keseimbangan  social  (Amalia,  Euis,  2005) Baqir Ash-Shadr fokus pada kaum miskin. Target Sadr adalah terciptanya keseimbangan  sosial  tidak  mengarah  pada keseimbangan  standar  hidup  antara  si miskin dan si kaya (Amalia, Euis, 2005)
Hal tersebut, selaras dengan konsep zakat,  yang  oleh  Mannan  dipandang sebagai  poros  keuangan  negara  Islam.Ia merupakan  sumber  utama  penerimaan, namun  tidak  dipandang  sebagai  salah  satu rukun  Islam.  Zakat  merupakan  sebuah elemen  dalam  sosialisme  Islam  yang digagasnya.Oleh  karena,  beban  zakat bersifat  tetap  (dalam  arti  riil)  dan  para penerimanya  juga  sudah  ditentukan,  maka pemungutan berlebih dapat saja diterapkan( M  Abdul  Mannan,2010) .Prinsip
utama  dalam  konsep  ‘distribusi’  menurut pandangan  Islam  ialah  peningkatan  dan pembagian  bagi  hasil  kekayaan  agar sirkulasi  kekayaan  dapat  ditingkatkan, sehingga  kekayaan  yang  ada    dapat melimpah  dengan  merata  dan  tidak  hanya beredar  diantara  golongan  tertentu  saja. (Afzalurrahman, 1995)
C. Kepemilikan  Sumber  Daya  Alam untuk Pembangunan Negara
Terjadinya konflik pengelolaan sumber  daya  alam  di  Indonesia  berawal dari  ketidakadilan  penguasaan  sumber daya  alam  (Sumber  Daya  Alam  (SDA) dapat  dikelompokan  ke  dalam  dua  bentuk yaitu:  pertama,  stock  atau  modal  alam (natural  capital),  seperti  danau,  kawasan lindung,  pesisir  dan  lain  sebagainya,  yang keberadaannya tidak dibatasi oleh wilayah administrasi  dan  kedua,  SDA  sebagai faktor  produksi  atau  sebagai  barang  atau komoditas,  seperti  kayu,  rotan,  air, mineral, ikan dan lain-lain, yang diperoleh berbagai  sektor/dinas  sebagai  sumber- sumber ekonomi, lihat: harijadi kartodiharjo, dkk, bawah payung pengelolaan  sumber  daya  alam,  (jakarta: suara  bebas,  2005),  hlm.60.  Bandingkan dengan sukanto reksohadiprodjo, mengatakan bahwa dalam konteks indonesia  sumberdaya  alam  dimaksud diperluas  cakupannya  sumber  daya  alam dan  energi  dan  selanjutnya    dipilah-pilah
secara  sektoral.  Yaitu  kepada  dua  bentuk:
1)  sektor  pertanian:  pangan,  peternakan, perikanan,  perkebunan,  kehutanan  dan pengairan: 2) sektor pertambangan: minyak  bumi,  gas  alam,  aspal,  batu  bara, bauksit,  emas/perak,  mangan,  nikel,  pasir, besi,  tembaga,  timah,  bahan  galian,  dan nuklir. Lihat; (Raksohadiprodjo & Pradono, 1998)
.Mulai  dari  ketidak  jelasan  konsep tentang siapa yang berhak untuk menguasai  dan  memanfaatkannya,  hingga kebijakan  penataan  penguasaan  yang kurang  tegas  sehingga  tidak  memberikan keadilan  bagi  semua  pihak( Harijadi,1992) .Al-Rubi  mengkorelasikan  pembangunan ekonomi dengan kewajiban-kewajiban keagamaan. Menurutnya, tujuan pembangunan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan sehingga setiap
Dalam  pengelolaan  sumber  daya alam  yang  tersedia,  pemerintah  (negara) harus mampu mendistribusikan secara baik atas  pemanfaatan  tanah/lahan  dan  industri (sumber  daya  alam).  Artinya  kesempatan tidak  hanya  diberikan  kepada  sekelompok orang untuk menjalankan proses produksi. Kebijakan  distribusi  menganut  kesamaan dalam  kesempatan  kerja,  pemanfaatan lahan-lahan  yang  menjadi  sektor  publik, pembelaan  kepentingan  ekonomi  untuk kelompok  miskin,  menjaga  keseimbangan sosial  dan  investasi  yang  adil  dan  merata
berdasarkan equity dan  keseimbangan antar geografis, area, sektor perkotaan dan pedesaan dan lapangan pekerjaan (Nasution  &  dkk,  2007)  Penguasaan pengolahan lahan publik oleh pihak swasta diarahkan untuk tidak merusak kepentingan  banyak  pihak.Misalnya,  tidak dibenarkan  pemerintah  memberikan  hak usaha  penggalian  lahan  yang  banyak mengandung  barang  tambang  kepada sektor  swasta,  jika  aktivitas  tersebut kemudian  menimbulkan  ekses  negatif seperti kesenjangan atau terkonsentrasinya kekuatan  kapital  kepada  kelompok  atau pihak  swasta  tertentu  (Nasution  &  dkk, 2007) Kalaupun karena kepentingan maslahat  tertentu  (seperti  penguasaan teknologi misalnya), sehingga lahan tersebut  tidak  dapat  digarap  oleh  sektor publik,  maka  kebijakan  pemerintah  harus menetapkan  tarif  zakat  sebesar  20%  per tahun  untuk  kategori  ini,  tidak  sebesar 2,5%.  Tarif  2,5%  hanya  di  charge  kepada publik yang memanfaatkan lahan tambang tersebut,  secara  kolektif  (tidak  ada penguasaan hak usaha pada orang/kelompok tertentu (Nasution & dkk, 2007).
Adapun  di  Indonesia,  payung hukum  penguasaan  dan  pemanfaatan kekayaan  alam  di  Indonesia  sudah  diatur dengan  sangat  sempurna  dalam  bingkai UUD pasal 33 ayat (3) yang
menyatakan,”bumi, air dan kekayaan alam yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai oleh  negara  dan  dipergunakan  untuk sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat”. Yang  kemudian  di  tuangkan  dalam rumusan  pasal  2  UU  No.5  Tahuun  1960 tentang peraturan dasar pokok- pokokagraria  (UUPA).  Berdasarkan  hal tersebut, pemikiran Baqir ash-Shadr padasatu  sisi  punya  banyak  kesamaan dengan  isi  UUD  1945  pasal  33  ayat  (3) yang berlaku di Indonesia, yakni berkaitan dengan  konsep  kepemilikan  (Ash-Shadr, 1973).
Dalam pemikiran
konsep kepemilikan Baqir Ash-Shadr, ada beberapa  hal  yang  penting  diantaranya (Haneef, 2010):
a. Kepemilikan  oleh  negara  adalah  jenis kepemilikan  yang  paling  sering, meskipun  hak  pakai  dapat  diperoleh dari negara
b. Kepemilikan  swasta  hanya  diizinkan di dalam sejumlah kecil keadaan:
1) Tanah  yang  digarap  di  wilayah penduduk  yang  menerima  Islam secara sukarela (melalui dakwah);
2) Jika ditetapkan di dalam perjanjian;
3) Mineral tersembunyi yang memerlukan usaha untuk
mendapatkannya,dan
hanya sejauh  mineral  yang  digali  saja
serta di seluas area pertambangan saja;
4) Sumber  daya  lain,  yakni  melalui kerja  atau  tenaga  kerja  orang,
seperti penangkapan burung, penebangan kayu, dan sebagainya.
c. Kepemilikan swasta hanyalah terbatas pada  hak  pakai,  prioritas  penggunaan dan  hak  untuk  mencegah  orang  lain memakai barang yang sedang dimiliki oleh orang lain.
d. Untuk  mineral  dan  air,  individu diperkenankan untuk ‘menggunakan
Tapi  di  sisi  lain,  Baqir  Ash-Shadr berpendapat bahwa bukan berarti pemerintah sebagai pemilik absolut terhadap  sumber  daya  mineral  yang  ada, bisa  saja  oleh  pemerintah  mineral-mineral tersebut  diberikan  kesempatan  kepada individu  untuk  dimanfaatkan  sebatas  yang mereka  butuhkan  untuk  kelangsungan hidupnya( Muhammad
Baqir Ash- Shadr,1998) .  Karena,jika  memberikan  hak kepemilikan
individu untuk mengeksploitasi  sumber  daya  alam,  akan berdampak  buruk  terhadap  kehidupan masyarakat,  baik  dilihat  dari  sisi  hukum, sosial, politik maupun ekonomi.
Berbeda  dengan  pandangan  M Abdul Mannan yang memandang kepemilikan resmi swasta tetapi legitimasi kepemilikan itu tergantung pada
kewajiban-kewajiban  moral,  agama  dan kemasyarakatan individu yang bersangkutan,  sepanjang  tidak  terjadi eksploitasi  ataupun  pencabutan  atas  hak pihak lain (Mannan, Yogyakarta)
Dari isi UUD 1945 pasal 33 terlihat bahwa  larangan  pribadi  untuk  memiliki kekayaan  alam  tersebut  karena  sifatnya untuk  kebutuhan  umum,  oleh  karena  itu harus  dikelola  oleh  negara.  Dengan demikian, diharapkan akan dapat dihindari terjadinya  praktek  monopoli,  perselisihan, dan  persengketaan  di  antara  orang-orang yang  ingin  mendapatkannya.  Disamping itu,  dengan  dikuasai  sumber  daya  tersebut oleh negara diharapkanakan dapat dimanfaatkan  bagi  kemakmuran  rakyat (Ash-Shadr, 1973)
M  Baqir  Ash-Shadr  berpandangan bahwa  negara  boleh  menjalankan  dan meregulasi kegiatan ekonomi, tidak terkecuali’,  seperti  membeli    pengelolaan sumber daya alam (Haneef, 2010).
Dalam hal intervensi negara terhadap  kepemilikan  pribadi  dan  sumber daya  alam  yang  diatur  dalam  undang- undang di Indonesia sangat relevan dengan pemikiran  M  Baqir  Ash-Shadr  dan  M Abdul  Mannan.  Yaitu  sebagai  tolak  ukur sampai sejauh mana negara diperkenankan melakukan  intervensi  terhadap  persoalan rakyatnya  dengan  alasan  kemaslahatan
bukan  sekedar  kekuasaan  serta  untuk mencegah  terjadinya  praktek  monopoli, oligopoli, eksploitasi tanpa batas an bentuk efesiensi  lainnya  untuk  mewujudkan  nilai keadilan demi kepentingan bersama.
Namun,  permasalahannya  adalah ketika  pemerintah  diberikan  wewenang sepenuhnya untuk mengeksploitasinya dengan  berdasarkan  UUD  1945  tersebut lalu  oleh  pemerintah  diberikan  kepada pihak  asing  untuk  mengeksploitasinya diperkuat oleh peraturan pemerintah dengan ditetapkannya Undang-undang pokok  pertambangan  tahun  1967  (UU No.11  tahun  1967  tentang  pertambangan) Undang-undang ini disahkan untuk meningkatkan  pendapatan  negara  dengan mengundang  pemodal  untuk  melakukan inevestasi pada sektor pertambangan. Oleh sebab  itu,  undang-undang  ini  selain bernuansa  sentralistik,  juga  syarat  dengan orientasi  ekonomi  dan  capital  ( economic and capital orientied)( I Nyoman Nurjaya,2010) . Karena  itu,  dengan  di keluarkannya  undang-undang  tersebut, maka  perusahaan  berskala  internasional berbondong-bondong datang untuk mengeksploitasi  kekayaan  alam  Indonesia terutama  pertambangan  minyak  sebagai sejarah awal masuknya investasi asing(Achmad Ya’kub,2010).
Dengan semangat sentralistik tersebut,  ditandai  dengan  UD  1945  dan
diperkuat undang-undang pokok pertambangan,  maka  membuat  rakyat semakin terbatas untuk mengakses sumber daya  mineral  dan  tidak  memiliki  kekuatan hukum  untuk  mempertahankan  sumber daya  mineral  yang  dieksploitasi  oleh pemerintah.  Di  samping  itu,  masyarakat terutama  yang  diam  di  wilayah  yang  akan dilakukan  kegiatan  pertambangan  tidak pernah  dieri  informasi  dan  dimintakan persetujuan  bagi  rencana  pemberian  izin pertambangan.    Penguasaan  rakyat  atas kekayaan  alam  yang  mereka    miliki  acap kali  tidak  diakui  dan  dianggap  tidak  sah karema  mereka  tidak  mampu  menunjukan alat bukti yang sah menurut hukum positif yang  berlaku.    Walaupun  diberikan  izin untuk  mengeksploitasinya,  hanya  sebatas pengelolaan tambang skala kecil (pertambangan  rakyat).  Akibatnya  yang terjadi  pihak  ketiga  seperti  perusahaan pengeksploitasi  kekayaan  alam  Indonesia dapat mengambil alih penguasaan masyarakat  adat(I  Nyoman  Nurjaya,2010) .  Seharusnya  pemerintah,  ketika  tidak mampu menjalankan  fungsi  kontrol  dalam pengelolaan  sumber  daya  alam  karena keterbatasn  personel  dan  anggran,  maka memberikan  kesempatan  kepada  rakyat untuk  meningkatkan  pertisipasi  dalam pengelolaan  sumber  daya  alam  tersebut. Yaitu  dengan  mengakui  hak  masyarakat adat  untuk  mengontrol  dan  mengelola
sumber  daya  alam.  Upaya  ini  sejalan dengan tujuan mewujudkan good govermance  dalam  pengelolaan  sumber daya  alam,  di  mana  perlu  reposisi  atas peran-peran pemerintah dari penyelenggara menjadi fasilitator termasuk fasilitas  bagi  pengembangan  partisipasi rakyat(Harijadi Kartodiharjo dkk,2010).
M.A.  Mannan  berpendapat  bahwa ahli  ekonomi  Islam  dan  modern  saling mendukung  konsepsi  tentang  apa  yang disebut  problem  ekonomi,  yang  meliputi: kelangkaan  sumber  daya  alam  ( scarce source )  dan  keinginan-keinginan  yang tidak  terbatas  ( unlimited  wants) (Nomani
&  dkk,  1995).  Hal  ini  sejalan  dengan pandangan  M.  Baqir  Ash-Sadr  (Sadr, 1984)  bahwa,  “  Tuhan  mencukupkan sumberdaya  untuk  memenuhi  kebutuhan dan keinginan manusia secara memuaskan ( satisfaction ),  manusia  sendirilah  yang menyebabkan timbulnya problem ekonomi”.  Timbulnya  problem  ekonomi ini  disebabkan  oleh  dua  alasan,  yaitu: ketidakadilan  manusia  dalam  kesalahan distribusi  sumber  daya  alam,  dan  adanya eksploitasi  manusia  pada  alam  yang berlebihan (Nomani & dkk, 1995)
Dengan demikian, atas nama pembangunan tersebut pemerintah membuat kebijakan dengan terus mengeksploitasi  kekayaan  alam  sehingga mencapai pertumbuhan ekonomi
(economic growth development ) yang lebih baik  dan  berkeadilan.  Namun,  fakta  yang terjadi  sebaliknya,  di  mana  efek  yang ditimbulkan dari praktik eksploitasi kekayaan  alam  yang  tidak  terbatas tersebut,  akan  berakibat  pada  kerusakan dan degradasi terhadap sumber daya alam, akibat dari keserakahan dari manusia( Muhammad Baqir Ash-Shadr,2010) . Maka  untuk  mencegah  terjadinya praktik-praktik pemanfaatan dan pengelolaan  sumber  daya  mineral  yang bercorak  eksploitatis,  sentralistik,  sektoral dan represif, serta dalam rangka mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup  yang  baik  ( good  environment goverment ), maka pemerintah perlu membentuk  undang-undang  pengelolaan sumber  daya  alam  yang  berkeadilan  dan berkelanjutan demi mensejahterakan rakyat  secara  keseluruhan  sesuai  dengan amanat  UUD  1945  pasal  34( I  Nyoman Nurjaya,2010) .  Disamping  itu,  peran  serta masyarakat  menjadi  sangat  penting  dalam pengelolaan sumber daya mineral, setidaknya dalam hal pengawasan mekanisme kerja institusi, mejaga kualitas kebijakan  yang  dibuat,  dan  menjaga profesionalitas  dan  integritas  aparatur pemerintah.Hal  ini  sesuai  dengan  hak dasar  masyarakat  dalam  penyelenggaraan pemerintahan, yaitu hak masyarakat untuk mengakses  informasi  ( public  right  to
access  to  information ),  hak  masyarakat untuk  berpartisipasi  ( public  right  to participate), dan  hak  masyarakat  untuk mendapatkan  keadilan  ( public  right  to justice ).Selaras dengan pandangan Harijadi Kartodiharjo, bahwa dalam konteks pengelolaan  sumber  daya  mineral  alam ketiga  hak  dasar  masyarakat  tersebut mutlak harus diterapkan.Dengan demikian, distribusi  sumber  daya  mineral  yang berkeadilan dapat terwujud dengan baik( Harijadi Kartodiharjo, dkk,2010) .
Dengan demikian, perlunya merumuskan  kembali  sebuah  konsep pengelolaan  serta  pemberdayaan  sumber daya alam yang berkeadilan demi tercapainya kemaslahatan bagi pembangunan bangsa.

## III. SIMPULAN
Adapun  dari  pola  distribusi  islami dalam konteks kekinian dari beberapa teori di atas,dapat disimpulkan, bahwa hal yang seharusnya mulai digiatkan yaitu peningkatan  pemberdayaan  lembaga  zakat dan  wakaf  dari  aspek  menejemen  dan aspek  peningkatan  kesadaran  masyarakat, mengembalikan  sumber  daya  alam  yang menjadi  sarana  publik  masyarakat  dengan tanpa  privatisasi  dan  disertai  kontrol pemerintah,  memperkuat  peran  kontrol pemerintah dalam mengatur aspek ekonomi  pasar,  serta  meningkatkan  usaha
kecil  dan menengah,  menghentikan  segala upaya  eksploitasi  sumberdaya  alam  dan mengembalikan pemberdayaan SDA kepada usaha lokal, dan mendorong usaha kecil  dan  menengah  dalam  pemberdayaan Sumberdaya alam di Indonesia.
Berdasarkan  kesimpulan  di  atas, peneliti mengusulkan beberapa rekomendasi  sebagai  berikut:  hendaklah para  pelaku  ekonomi,  pemerintah  dan
masyarakat  luas  melaksanakan  konsep distribusi  yang  sesuai  syariat,  karena penyalahgunaan konsep distribusi mengakibatkan  dampak  negatif  pada perekonomian global. Selanjutnya, menghimbau semua akademisi serta pelaku  dan  pemerhatu  ekonomi  agar menjadikan konsep distribusi yang berkeadilan sebagai asas dalam mekanisme perekonomian di Indonesia

## DAFTAR PUSTAKA
Mth, A. (2003). Konsep Pembangunana Ekonomi Islam. Jurnal Al-Mawardi.
(http://bisniskeuangan.kompas.com/read/20 15/09/15/190251226/kemiskinan.m aret.2015.lebih.parah.ketmbang.tiga.t ahun.lalu. . (2016, 08 26).
Afzalurrahman. (1995). Doktrin ekonomi Islam. Jakarta: Dana Bakti Wakaf.
Amalia, Euis, E. (2005). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik hingga Kontemporer. Jakarta: Pustaka Asatruss.
Ash-Shadr, M. B. (1973). Iqtisaduna, Cet.IV. Beirut: Dar Al-Fikr.
Asy-Syatibi. (T.Th). al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syariah, Jilid 2 . Kairo: Musthafa Muhammad.
Benu, F. (2002). Ekonomi Kerakyatan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat: Suatu Kajian Konseptual. Makalah pada seminar pemberdayaan
ekonomi rakyat di Provinsi NTT, Kupang .
Haneef, A. (2010). Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer. Jakarta: PT.Rajawali Press.
Hazm, I. (1988). al-Muhalla, Jilid VII. Beirut: Dar al- Kutub al’ilmiyyat.
Http://forumzakat.org/jaja-jaelani-potensi- zakat-indonesia-mencapai-rp-217- triliun/ . (2016, 08 26).
http://hidayatullah.com/read/18116/21/07/ 2011/potensi-zakat-indonesia-tahun- 2011-mencapai-rp.-217-triliun . (2014, 07 10).
http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?kat= 1&tabel=1&daftar=1&id_subyek=28& notab=1 . (2014, 02 12).
http://www.fiskal.kemenkeu.go.id/2010/ado ku/2013/general/Advertorial_APBN_ 2014_061213.pdf . (2014, 02 03).
Jalaluddin, A. K. (1991). The Role of Goverment in an Islamic Economy. Kuala Lumpur: A.S.: Noordeen.
Mannan, M. A. (Yogyakarta). Islamic Economic: Theory and Practice. 1993:
Dana Bhakti Prima Yasa.
Muhamad. (2003). Metodologi Penelitian Pemikiran Ekonomi Islam.
Yogyakarta: Penerbit Ekonesia.
Nasution, M. E., & dkk. (2007). Pengenalan Ekslusif Ekonomi Islam. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Nazir, M. (1988). Metode Penelitian. Jakarta:
Ghalia Indonesia.
Nomani, F., & dkk. (1995). Islamic Economic Systems. Kualalumpur: Business International Press.
Putra, S. E. (2007). Optimalisasi ZIS dan penghapusan pajak, sebagai upaya peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat miskin di era otonomi daerah. Jurnal Ekonomi pemangunan. Vol8, No1, juni 2007 .
Raksohadiprodjo, S., & Pradono. (1998). Ekonomi Sumberdaya Alam Dan Energi. Yogyakarta: BPFE.
Sadr, B. (1984). Manusia Masa Kini dan Problem Sosial. Bandung: Pustaka Salman ITB.
Shihab, M. Q. (2012). Tafsir al-Mishbah, vol.14. Jakarta: Lentera Hati.
Su’aidi, M. Z. (2012). Pemikiran M.Umer Chapra tentang Masa Depan Ekonomi Islam. Jurnal Ishraqi, Vol.10 No.2 Desember .