## PERLINDUNGAN HUKUM PEMBAJAKAN FILM DIGITAL
(Studi Perbandingan Hukum Indonesia, Malaysia, dan Korea Selatan)

## ¹Reviansyah Erlianto, ²Hana Faridah
Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Kab. Karawang, Jawa Barat.
Correspondent email : revianlaw19@gmail.com
| Article History :
| Submission
| Last Revissions | Accepted | Copyedits Approved
: : : : 27 September 2022 20 Desember 2022
26 Desember 2022 27 Desember 2022

## Abstract
Cinematography is one of the copyrighted works that are included in the scope of works that are protected in the Copyright Law, therefore the state needs to protect film works, especially domestic  films.  In  the  case  of  rampant  acts  of  digital  film  piracy,  resulting  in  moral  and economic losses to the creators or filmmakers, of course the need for legal protection by the state for them. The purpose of this study is to  analyze the existence of the state in copyright protection  related  to  the  phenomenon  of  film  piracy,  and  to  compare  regulations  related  to copyright  between  Indonesia,  Malaysia,  and  South  Korea.  The  author  conducts  legal comparisons and uses normative legal research  methods in  the form of  secondary data that are  combined  through  a  literature  study.  The  results  obtained  are  that  the  three  countries through  their  respective  regulations  regulate  and  protect  all  forms  of  creation  produced through IPR. And the need for the government's role in educating the public in appreciating copyright and copyrighted works.
Keywords: Film; Piracy; Comparative; Law; Copyright.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 Nomor 2, Desember 2022. Hlm. 211-232 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179

## A. PENDAHULUAN
Film  didefinisikan  sebagai  sebuah  karya  seni  yang  tidak  dapat  dinilai  secara rasional  melainkan  artistik,  dibuat  oleh  para  tenaga  kreatif  dibidangnya.  Dimaknai  pula sebagai wadah perantara dalam menyampaikan suatu gagasan, nilai, dan pengekspresian suatu  budaya.  Dimana  dari  nilai-nilai  tersebut  diharapkan  dapat  memperkaya pengetahuan  dan  pemahaman  baru  bagi  para  penikmatnya.  Apabila  kita  menilik  lebih jauh,  industri  perfilman  dapat  dikatakan  relatif  baru  berkembang  beberapa  dekade kebelakang  dibanding  beberapa  kesenian  lain. 1 Tentu  itu  tidak  terlepas  adanya  peran globalisasi di dalamnya, semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, maka mendorong  perkembangan  dunia  perfilman.  Itu  membuat  berbagai  negara  di  belahan dunia  berkompetisi  menciptakan  berbagai  genre/jenis  film  yang  berkualitas,  negara- negara tersebut diantaranya Amerika Serikat, China, Jepang, dan Korea Selatan. 2
Dengan  adanya  globalisasi,  kemajuan  teknologi  infomasi  dan  komunikasi semakin  berkembang  pesat  dimana  banyaknya  orang  yang  memanfaatkan  internet digunakan  untuk  mengakses  jejaring  sosial,  pendidikan,  maupun  menikmati  hiburan, misalnya menonton film secara daring. Globalisasi sendiri diyakini sebagai suatu proses yang  memiliki  hubungan  ketergantungan  dengan  masyarakat  dan  budaya-budaya  yang hidup berkembang di dalamnya. Pengaruh besar globalisasi membawa serta menciptakan kebiasaan,  perilaku,  dan  sifat  pada  masyarakat.  Akulturasi  budaya  dan  perilaku masyarakat  terhadap  kemajuan  globalisasi  yang  akhirnya  membuat  tatanan  baru  yang tentu  memerlukan  penyesuaian.  Salah  satu  aspek  yang  berpengaruh  signifikan  dalam membentuk  karakter  masyarakat  ialah  melalui  film  sebagai  mediumnya.  Film  Indonesia tidak bisa kita pungkiri bahwa telah mengalami perubahan yang sangat signifikan dalam segi  penyampaian  cerita  dan  kandungan  unsur  kebudayaan,  atas  imbas  dari  kemajuan globalisasi. 3
Perfilman di Indonesia mengalami pasang surut seiring dengan perkembangannya, dewasa ini industri perfilman dalam negeri telah melakukan berbagai inovasi agar dapat bersaing  dengan  kompetitornya  dari  negara  lain.  Hal  tersebut  sejalan  dengan  apa  yang disampaikan  oleh  Ketum  AINAKI  (Asosiasi  Industri  Animasi  Indonesia),  yang mengatakan  bahwa  “Pada  rentang  waktu  2015  s.d.  2019  perkembangan  industri  film khususnya animasi kita (Indonesia) mengalami peningkatan yang sangat signifikan yaitu sejumlah  153%  yang  jika  dirata-ratakan  26%  per  tahunnya.  Meskipun  masih  jauh tertinggal  dengan  negara  serumpun  kita  seperti  Malaysia”.  Faktanya,  pada  2018  jika
1 Y Mudjiono, “Kajian Semiotika Dalam Film,” Jurnal Ilmu Komunikasi 1, no. 1 (2020): 125–38. Hlm. 126.
2 M.  Angela  and  S.  Winduwati,  “Representasi  Kemiskinan  Dalam  Film  Korea  Selatan  (Analisis  Semiotika Model Saussure Pada Film Parasite),” Koneksi 3, no. 2 (2019): 478–84. Hlm. 479.
3 A. Puspasari, C., Suryani and R. L. MBP, “Pengaruh Globalisasi Film Indonesia: Interpretasi Budaya Dalam Film Nagabonar Dan Nagabonar Jadi 2,” COVERAGE 8, no. 1 (2017): 1–12. Hlm. 1.
membandingkan  capaian  industri  dalam  negeri  dengan  Malaysia  ialah  sebesar  1:12. 4
Sama  halnya  dengan  industri  hiburan  Korea  Selatan  yang  mengalami  lonjakan permintaan  yang  sangat  tinggi  dari  berbagai  negara. K-Pop dan K-Drama merupakan salah  satu  buah  pencapaian  industri  hiburan  Korea  Selatan.  Hal  tersebut  dibuktikan melalui jumlah akses video khususnya terkait K-Pop dan K-Drama di Youtube mencapai total akses 793.57 juta di seluruh dunia. 5
Berdasarkan  data  tersebut,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  kondisi  industri perfilman  dalam  negeri  dapat  digolongkan  masih  jauh  tertinggal  dibandingkan  negara tetangga  Malaysia,  Korea  Selatan,  dan  negara  maju  lainnya.  Namun,  perkembangan industri  hiburan  khususnya  perfilman  di  Indonesia  yang  sedang  merangkak  naik  agar dapat  bersaing  dengan  para  kompetitornya,  sayangnya  tidak  diimbangi  dengan  dengan dorongan  beberapa  faktor  pendukung.  Terlepas  dari  kualiatas  dan  mutu  produksi  film dalam  negeri,  beberapa  faktor  penyebab  permasalahan  yang  justru  menghambat perkembangan  perfilman  Indonesia.  Diantaranya,  terjadinya  praktik  monopoli  dalam bisnis  film  impor,  serta  terpusatnya  jumlah  dan  lokasi  bioskop  di  Pulau  Jawa mengakibatkan  tidak  meratanya  penyebaran  letak  gedung  bioskop  di  Indonesia. 6 Hal tersebut mengakibatkan ketimpangan sosial  yang sangat besar terhadap wilayah-wilayah tanah  air  yang  belum  dapat  mengakses  serta  menikmati  seni  film  khususnya  karya perfilman  Indonesia.  Ini  menimbulkan  permasalahan  sosial  baru  yang  berkembang  atas dasar  ketidakadilan  yang  diterima  pada  beberapa  daerah  yang  belum  memiliki  akses menonton film di bioskop.
Permasalahan  lainnya  yang  terjadi  akibat  peristiwa  di  atas  ialah  melonjaknya minat  dan  permintaan  pembelian  film  bajakan  di  Indonesia.  Bahkan,  reputasi  Indonesia masuk  kedalam  katagori  negara  dengan  permintaan  tertinggi  terhadap  produk  bajakan disusul Thailand, Filiphina, Brazil, Mexico, dan beberapa negara lainnya. 7 Hal ini sangat disayangkan,  justru  industri  perfilman  dalam  negeri  turut  menanggung  kerugian  baik materiil  maupun  immateriil  akibat  perilaku  konsumen  tanah  air.  Berdasarkan  laporan BEKRAF (Badan Ekonomi Kreatif) disebutkan bahwa perkembangan industri perfilman nasional  sangat  jauh  tertinggal  dibandingkan  dengan  sesama  negara  Asia  lainnya.  Salah satunya  negara  Thailand,  Malaysia,  dan  Korea  Selatan.  Artinya,  jumlah  presentase permintaan  produk  bajakan  berbanding  terbalik  dengan  kualitas  mutu  suatu  industri,
4 Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual,  “Meski  Didera  Pandemi,  Kenaikan  Rata-Rata  Industri  Animasi Indonesia 26% per Tahun,” 2022, https://dgip.go.id/artikel/detail-artikel/meski-didera-pandemi-kenaikan-rata- rata-industri-animasi-indonesia-26-per-tahun?kategori=Berita Resmi Desain Industri.
5 Department  Global  Communication  and  Contents  Division,  “Hallyu  (Korean  Wave),”  Korea.Net,  2019, https://www.korea.net/AboutKorea/Culture-and-the-Arts/Hallyu.
6 H.  Ardiyanti,  “PERFILMAN  INDONESIA:  PERKEMBANGAN  DAN  KEBIJAKAN,  SEBUAH  TELAAH DARI  PERSPEKTIF  INDUSTRI  BUDAYA  (CINEMA  IN  INDONESIA:  HISTORY  AND  GOVERMENT REGULATION, A CULTURAL INDUSTRY PERSPECTIVE),” Kajian 22, no. 2 (2020): 163–79. Hlm. 176.
7 S. P. Utama, “ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT KONSUMEN DALAM MEMBELI FILM BAJAKAN,” Media Mahardhika 18, no. 1 (2019): 24–31. Hlm. 24
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 Nomor 2, Desember 2022. Hlm. 211-232 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
dalam  hal  ini  industri  perfilman  Indonesia.  Tingginya  permintaan  film  bajakan  di masyarakat  mengakibatkan  semakin  rendahnya  pula  apresiasi  dan  mutu  perfilman  di Indonesia.
Pernyataan  tersebut  didukung  dengan  fakta  bahwa  sebanyak  2/3  dari  total pengguna  daring  di  Indonesia membuka  website  streaming  film  ilegal berdasarkan hasil survey  YouGov.  Pada  hasil  survey  yang  dilaksanakan  oleh  CAP  ( Coalition  Against Piracy ) diidentifikasikan sejumlah 29% pengguna Indonesia memanfaatkan fitur tersebut untuk  mengakses  konten  video,  televisi,  dan/atau  film  bajakan. 8 Pembajakan  film  telah menjadi permasalahan serius yang dihadapi oleh industri kreatif perfilman dalam negeri. Bahkan,  industri  perfilman  lokal  diperkirakan  mengalami  penurunan  pendapatan  materi hingga mencapai Lima triliun Rupiah per tahunnya yang merupakan imbas atas tingginya minat  para  konsumen  yang  lebih  memilih  menonton  film  melalui  situs streaming film illegal.  Artinya  situs  illegal  tersebut  mengurangi  jumlah  penonton  yang  hendak mengunjungi penyedia materi yang sah memiliki hak ciptanya. 9
Sejatinya  HKI  (Hak  Kekayaan  Intelektual)  ialah  hak  ekonomi  yang  timbul bersumber  dari  hasil  suatu  kreativitas  intelektual  yang  diciptakan.  Oleh  sebab  itu, perlunya  perlindungan  atas  Hak  Kekayaan  Intelektual  yang  dimiliki  Pemegang  Hak Cipta, melalui hak cipta yang sebagaimana dicantumkan dalam  UUHC  yang merupakan hak  eksklusif  (hak  moral  dan  ekonomi)  Pencipta  dan/atau  Pemegang  Hak  Cipta. 10 Perlindungan  atas  HKI  sendiri  telah  diakomodir  dalam  beberapa  regulasi  yang diimplementasi dalam undang-undang, diantaranya (1) UU Hak Cipta (28/2014), (2) UU Paten (13/2016), (3) UU Merek dan Indikasi Geografis (20/2016), dsb.
Pembajakan  ( piracy )  merupakan  suatu  penggambaran  berbagai  akitivitas  dalam pemalsuan atau mengunduhan secara illegal  yang terkait  dengan akses internet.  Dimana internet piracy digolongkan  kedalam  tindak  kriminal  atas  penyalinan  perangkat  lunak ( software )  yang  dilindungi  oleh  regulasi.  Pembajakan  film  sendiri  difinisikan  sebagai tindakan  menggandakan  ciptaan  secara  ilegal  atau  tidak  sah,  dimana  dalam  proses distribusi  bertujuan  untuk  mendapat  keuntungan  dalam  arti  materiil. 11 Penyalahgunaan teknologi  dalam  melakukan  kegiatan  illegal  tentu  merupakan  pelanggaran  terhadap Pencipta  atas  hak  ekonomi  dan  moralnya,  merupakan  tindakan  yang  sangat  merugikan
8 Agus  Tri  Haryanto,  “Survei:  Mayoritas  Konsumen  Online  RI  Doyan  Film  Bajakan  IndoXXI  Baca  Artikel Detikinet,  ‘Survei:  Mayoritas  Konsumen  Online  RI  Doyan  Film  Bajakan  IndoXXI’  Selengkapnya Https://Inet.Detik.Com/Cyberlife/d-4833471/Survei-Mayoritas-Konsumen-Online-Ri-Doyan-Fil,”  Detik.com, 2019, https://inet.detik.com/cyberlife/d-4833471/survei-mayoritas-konsumen-online-ri-doyan-film-bajakan- indoxxi.
9 Kurniawan  Vernando,  W.,  V.  K.,  Ellysinta,  and  J.  Lim,  “Pengaruh  Illegal  Movie  Streaming  Terhadap Popularitas  Film  Bagi  Mahasiswa.  Jurnal  Teknologi  Informasi,” Jurnal  Teknologi  Informasi 6,  no.  1  (2020): 35–42. Hlm. 36.
10 Konsideran Pasal 4 UU Nomor 28 Tahun 2014.
11 Konsideran Pasal 1 angka 23 UU Nomor 28 Tahun 2014.
hak  Pencipta  karya  intelektual  sendiri. 12 Pada  intinya,  pembajakan  disimpulkan  sebagai tindakan  menggandakan  ciptaan  secara  tidak  sah  (illegal)  dan  digolongkan  kedalam perbuatan  kriminal.  Sedangkan  pembajakan  film  digolongkan  sebagai  tindakan penggandaan  sesuai  dengan  yang  tercantum  dalam  Pasal  1  angka  12  UUHC  yang mengakibatkan adanya akibat hukum yang timbul dari pebuatan hukum yang terjadi atas maraknya pembajakan film di Indonesia.
Hak cipta berdasarkan UUHC, memiliki makna sebagai suatu hak eksklusif yang melekat langsung berdasarkan prinsip deklaratif yang diterima oleh Pencipta atau pemilik hak  cipta  serta  dimiliki  oleh  Pemegang  Hak  Cipta  secara  sah  dilindungi  oleh  undang- undang.  Hak  Moral  merupakan  hak  abadi  dan  kekal  yang  merekat  pada  diri  Pencipta, selama  Pencipta  hidup  hingga  setelah  meninggal  dunia. 13 Artinya  segala  bentuk penggunaan, pemakaian, atau pemanfaatan ciptaannya, Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta  berhak  mengetahui  informasi  manajemen  Hak  Cipta.  Sedangkan,  Hak  Ekonomi dimaknai  sebagai  hak  istimewa,  yang  lahir  sejak  ciptaan  dikatakan  berwujud  atau  dapat didengar,  kepada  Pencipta  dan/atau  Pemegang  Hak  Cipta  dalam  menerima  keuntungan ekonomi  atas  ciptaan.  Dalam  hal  ini,  artinya  suatu  karya  film  merupakan  hasil  ciptaan yang  menimbulkan hak  moral  dan ekonomi kepada  Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Segala  bentuk  penerbitan,  penggandaan,  penerjemahan,  pendistribusian,  dsb.  terhadap karya  film  harus  diketahui  dan  segala  bentuk  keuntungan  komersial  wajib  memperoleh izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. 14
Faktanya,  pelonjakan permintaan terhadap film  bajakan  yang dihadapi  Indonesia dirasakan  pula  pada  beberapa  negara  Asia  lainnya.  Salah  satu  kasus  yang  terjadi  pada Industri hiburan dan media Malaysia yang diperkirakan kehilangan RM 3 Milyar. karena banyaknya  kasus  pembajakan  digital,  ditemukan  banyak  konten  digital  yang  justru disiarkan  dan  dipergunakan  dengan  aplikasi  yang  tidak  sah.  Dimana  beberapa  tokoh menyayangkan sanksi hukuman bagi pelanggar sangatlah ringan dan tidak sebanding atas kerugian  yang  ditimbulkan  atas  tindakannya. 15 Fenomena  kasus  pembajakan  film  di Malaysia  dilaporkan  bukan  hanya  melalui  pada  dunia  maya,  melainkan  sejumlah  besar film  di  curi  langsung  dari  layar  bioskop  oleh  para  pembajak  professional  menggunakan kamera  video  untuk  menyalin  film  secara  ilegal  selama  pameran  awal  di  bioskop  atau pada  saat  sebelum  rilis  (misalnya  saat  promosi),  kemudian  hasil  salinan  tersebut didistribusikan kepada “penyedia” diseluruh dunia melalui internet. 16
12 S. H Hery Firmansyah, Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Yogyakarta: MediaPressindo, 2013). Hlm. 16.
13 B. Santoso, HKI Hak Kekayaan Intelektual (Semarang: Penerbit Pustaka Magister, 2011). Hlm. 98-100.
14 Konsiderans Pasal 5 s.d Pasal 9 UU Nomor 28 Tahun 2014.
15 Janice  Tan,  “Malaysian  Media  and  Entertainment  Industry  Claims  RM3bn  Lost  Annually  Due  to  Piracy,” Avertisting  Marketing,  2021,  https://www.marketing-interactive.com/malaysian-media-and-entertainment- industry-claims-rm3bn-lost-annually-due-to-piracy.
16 V.R. GOV, “INTERNATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ALLIANCE 2008 SPECIAL 301 REPORT MALAYSIA,” 2011.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 Nomor 2, Desember 2022. Hlm. 211-232 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Selain  Malaysia,  negara  yang  sedang  naik  daun  dengan  tingginya  permintaan industri  perfilman,  Korea  Selatan  pun  tidak  terlepas  dari  banyaknya  tindak  kejahatan pembajakan  film.  Bahkan  Korea  Selatan  masuk  menjadi  salah  satu  negara  dengan peminat  film  bajakan  terbesar  di  Asia,  disusul  oleh  Indonesia.  Korea  Selatan  sendiri, sebagian  besar  pembajakan  onlne  dilakukan  melalui  “webhards”  ( hard  drive  web ) merupakan  jenis  dari  situs  berbagi  file  lokal  yang  memiliki  akses  mudah  dengan melakukan  pembayaran  sekitar  10  dolar  untuk  membeli  poin  yang  cukup  untuk mengunduh  konten  ilegal  tersebut.  Berdasarkan  Laporan  KCOPA  ( Korea  Copyright Protection Agency ), website ilegal  tersebut menyumbang 15,6 persen pembajakan online pada 2016, serta sekitar 334 juta file telah diperdagangkan, ditambah 22,8 persen berasal dari film. 17 Oleh karena itu, pembajakan film merupakan tindak kejahatan yang dirasakan oleh beberapa negara serta memiliki efek domino dikemudian hari, seperti  yang penulis telah singgung di atas, bahwa presentase permintaan produk bajakan berbanding terbalik dengan  kualitas  mutu  suatu  industri.  Apabila  kita  mengacu  rumusan  diatas  terhadap negara Korea Selatan, maka untuk periode beberapa tahun kebelakang bisa dibilang tidak relevan. Namun jika melihat sejarah negara tersebut, hampir mayoritas warga negaranya sangat  mengapresiasi  segala  produk  yang  diciptakan  oleh  negaranya,  termasuk  dalam industri  hiburan  dan  perfilman  di  Korea  Selatan.  Rendahnya  minat  dan  dukungan masyarakat  Indonesia terhadap karya perfilman dalam negeri merupakan cerminan tolak ukur apresiasi masyarakat dalam menikmati karya film. Sikap memandang sebelah mata terhadap karya film buatan anak bangsa masih banyak kita jumpai di beberapa kalangan masyarakat,  hal  tersebut  dapat  terbukti  bahwa  banyaknya  masyarakat  yang  justru  ingin melihat  karya  film  dalam  negeri  melalui  situs  atau website bajakan.  Ketimbang  mereka pergi  ke  bioskop  atau  menonton  pada platform  digital yang  terdaftar  secara  sah.  Lantas mau  sampai  kapan  industri  perfilman  Indonesia  terus  mengacu  dan  bergantung  pada kualitas  film  impor,  bagaimana  nasib  kebudayaan  kita  yang  terus  tergerus  dengan perkembangan  budaya  barat.  Maka  tugas  kita  sebagai  generasi  penerus  bangsa  agar menjamin kelestarian dan keberlangsungan kebudayaan bangsa.
Dengan adanya kemajuan globalisasi  yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, berdampak pada semakin mudahnya setiap orang dalam mencari dan menerima segala informasi dari berbagai penjuru dunia. Salah satu manfaat ialah  akses  media  hiburan,  khususnya  pada  media  perfilman.  Dengan  adanya  teknologi internet  maka  setiap  orang  memiliki  hak  yang  sama  dalam  mengakses  segala  informasi kapan  dan  dimanapun  ia  berada.  Namun,  dibalik  manfaat  dan  kemudahan  internet  tentu menimbulkan  resiko,  misalnya  perkembangan  kejahatan  dunia  maya  ( cybercrime ) dilakukan  oleh  sebagian  oknum  yang  memanfaatkan  dunia  siber  untuk  meraup
17 Ho Kyeong Jang, “South Korea’s Online Piracy Paradise,” Korea Expose, 2018, https://www.koreaexpose.com/south-korea-online-piracy-paradise/.
keuntungan  secara  tidak  sah  (illegal).  Seperti  pembajakan  film  yang  merupakan  tindak kejahatan  dikategorikan  kedalam cybercrime yang  menyerang  hak  milik  ( against property ). 18 Maka,  perlunya  upaya  masif  yang  harus  dilakukan  pemerintah  melalui regulasi,  terkait  perlindungan  hukum  terhadap  para  Pemegang  Hak  Cipta  dari  suatu karya/ciptaan atas ancaman kejahatan terkait pelanggaran hak cipta dikemudian hari. Hal- hal  diatas  merupakan  tujuan  dilakukannya  penelitian  ini,  agar  para  pembaca  diharapkan memahami segala bentuk tindak kejahatan pembajakan film serta dapat membandingkan konsekuensi  hukum  atas pelanggatan hak cipta  yang diatur dalam  regulasi  di  Indonesia, Malaysia, dan Korea Selatan. Harapan besar penulis dengan adanya jaminan dari negara terhadap perlindungan hukum atas hak cipta, industri hiburan tanah air dapat bersaing di kancah internasional.
Permasalahan  pembajakan  film  yang  terjadi  di  Indonesia  merupakan permasalahan yang terus bergulir setiap tahunnya. Beberapa penelitian hukum yang telah dilakukan  sebelumnya  telah  banyak  mengkaji  mengenai  pembajakan  film  di  Indonesia, diantaranya  “Kajian  Yuridis  Tindak  Pidana  Pembajakan  Film  Berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  28  Tahun  2014  Tentang  Hak  Cipta”,  “Penegakan  Hukum  Hak  Cipta Terhadap  Pembajakan  Film  Secara  Daring”,  dan  sebagainya.  Namun  pembahasan permasalahan  yang  akan  diulas  dan  diidentifikasikan  dalam  tulisan  ini  relatif  belum banyak  dikaji  dalam  tulisan  jurnal-jurnal  pendahulunya.  Berdasarkan  pemaparan  latar belakang  diatas,  dirumuskan  suatu  persoalan  dimana  “Jumlah  presentase  permintaan produk  bajakan  berbanding  terbalik  dengan  kualitas  mutu  suatu  industri”,  dalam  hal  ini ialah  industri  perfilman.  Pembahasan  ini  menggunakan  perspketif  perbandingan  hukum terhadap  kejahatan  pembajakan  film  serta  perlindungan  hukum  terhadap  Hak  Cipta ( copyright ) antara Indonesia, Malaysia, dan Korea Selatan. Karena seperti yang kita tahu, bahwa industri  perfilman kedua negara tersebut  berada pada  tingkatan  yang lebih tinggi dan  berkembang  dibanding  Indonesia.  Penelitian  ini  membahas  bagaimana  pemahaman Hak  Cipta  di  dalam  regulasi  masing-masing  negara,  serta  perbandingan  dalam perlindungan hak cipta terhadap tindak kejahatan pembajakan film.

## B. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yuridis  normatif  diteraokan  penulis  dalam  melakukan penelitian  ini  serta  melakukan  beberapa  perbandingan  hukum  beberapa  negara, diantaranya  Indonesia,  Malaysia,  dan  Korea  Selatan.  Data  yang  diperoleh  selanjutnya dikumpulkan dan disatukan, data tersebut berupa data yang sudah jadi berasal dari dalam maupun luar negeri yang terdiri dari beberapa penulisan jurnal/artikel, laporan, peraturan
18 D. Z. Abidin, “Kejahatan Dalam Teknologi Informasi Dan Komunikasi,” Jurnal Processor 10, no. 2 (2017): 509–516.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 Nomor 2, Desember 2022. Hlm. 211-232 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
perundang-undangan, dan sumber informasi elektronik  lain. 19 Teknik  pengumpulan data diperoleh  dan  dikumpulkan  melalui  beberapa  kajian  kepustakaan,  hingga  didapat beberapa  sumber  bahan  hukum,  diantaranya  Peraturan  perundang  undang-undangan Indonesia  (UU  28/2014,  UU  33/2009),  Undang-Undang  332  Hak  Cipta  Malaysia  1987, dan Undang-Undang 14634 Hak Cipta Korea Selatan, publikasi artikel/jurnal, buku, dan media  informasi  elektronik  lainnya.  Selanjutnya  bahan  hukum  diatas  dikumpulkan, diseleksi,  dikaji,  dan  disatukan  kedalam  tulisan  ini  untuk  memperoleh  hasil  dari identifikasi masalah yang dirumuskan dalam tulisan ini. Dengan menggunakan penalaran secara  deduktif  serta  menggunakan  metode  penelitian  deksruptif  kualitatif  dan perbandingan hukum. Metode analisis perbandingan hukum diterapkan dalam penelitian ini  guna  menganalisis  persamaan  dan  perbedaan  terkait  pengaturan  hak  cipta  di  dalam regulasi Hak Cipta antara Indonesia, Malaysia, dan Korea Selatan, Sehingga diharapkan menjadi  sebuah  komparasi  dalam  penegakan  pelanggaran  Hak  Cipta  khususnya  dalam karya  sinematografi.  Selanjutnya  dapat  dijadikan  sebagai  bahan  atau  acuan  dalam pembaharuan peraturan perundang-undangan pada masa mendatang.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Perbandingan  Perlindungan  Hak  Cipta  di  Indonesia,  Malaysia,  dan  Korea

## Selatan Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
Konsepsi  pemikiran  John  Locke  tentang  hak  bahwa  setiap  manusia  melekat tiga  hak  utama  yaitu  Hak  hidup  ( the  right  of  life ),  Hak  Kemerdekaan  ( the  rights  of liberty ), dan Hak milik ( the right to  property ). Dimana ketiga hak tersebut  menjadi salah satu dasar pedoman yang tercantumkan dalam Ketentuan Hak Asasi Manusia. Pengakuan  HAM  didalam  Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  1945  yang menjadi basic law merupakan norma dasar tertinggi yang harus dijunjung, dihormati, dipatuhi, serta dijamin penerapannya oleh negara. 20 Setiap orang memiliki kebebasan dalam  menuangkan  hasil  pemikiran  dan  gagasan  melalui  karya  seni,  oleh  sebab  itu suatu karya seni dapat diidentifikasikan kekayaan intelektual yang melekat pada diri Pencipta.  Dalam  konstitusi,  negara  menjamin  akan  hak  kebebasan  kepada  setiap orang dalam upaya pengembangan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan hak memperoleh  pendidikan  serta  mendapat  kemanfaatan  salah  satunya  dalam  bidang seni dan budaya. 21 Dipahami bahwa, negara menjamin setiap hak dari para Pencipta karya  seni  dalam  mengembangkan  bakat,  gagasan,  serta  kreativitasnya  demi
19 Irwansyah, Penelitian  Hukum  Pilihan  Metode  Dan  Praktik  Penulisan  Artikel, Revisi  (Yogyakarta:  Mirra Buana Media, 2021).
20 M. O. Hsb, “HAM DAN KEBEBASAN BERPENDAPAT DALAM UUD 1945,” AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum 2, no. 1 (2021): 29–40. Hlm. 30.
21 Penafsiran Pasal 28C Angka 1 Undang-Undang Dasar 1945.
meningkatkan  kualitas  hidup  hidup  orang  banyak.  Dimana  hasil  karya  Pencipta dilindungi oleh negara melalui Hak Kekayaan Intelektual.
Hak Kekayaan  Intelektual di  zaman modern ini mencakup pula perkembang hukum  hak  cipta  atas  produk-produk  digital,  seperti  perangkat  lunak  (software), musik digital, film digital, dsb. Oleh sebab itu perlunya pengembangan perlindungan hukum  terhadap  hasil  karya  yang  tergolong  ke  dalam  HKI. 22 Indonesia  telah meratifikasi  beberapa  deklarasi  yang  berasal  dari  Organisasi  Perdagangan  Dunia (WTO),  dimana  mencakup  pula  Persetujuan  Aspek  Dagang  Hak  Kekayaan Intelektual atau biasa dikenal dengan TRIPs ( Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual  Property  Rights ),  serta  Perjanjian  Hak  Cipta  “WIPO”.  Hasil  dari ratifikasi  tersebut  ialah  penyempurnaan  terhadap  Undang-Undang  Hak  Cipta Indonesia,  yang  menyepakati bahwa aturan terkait hak cipta  dilindungi  berdasarkan UUHC merupakan rangkaian dari Hak Kekayaan Intelektual. 23
Hak  cipta  merupakan  istilah  julukan  dari  suatu  hak  seorang  atau  beberapa orang  atas  hasil  ciptaannya.  Ia  menghubungkan  antara  Pencipta  (subjek)  dengan Ciptaan  (objek),  serta  masuk  kedalam  kekayaan  intelektual  ( intellectual  property ) yang  secara  deklaratif  mendapat  perlindungan  oleh  negara. 24 WIPO  sendiri mendefinisikan  terkait  hak  cipta  ialah  “Istilah  hukum  dalam  menggambarkan  hak Pencipta  atas  hasil  karya  artistik  dan  karya  seninya.  Mencakup  pula  hak  cipta  atas lukisan, buku, music, patung, film, hingga perangkat lunak komputer . ” 25
Hak  cipta  dalam  UUHC  dimaknai  sebagai  hak  eksklusif  yang  dimiliki Pencipta atas hasil ciptaannya dalam mengumumkan, mengizinkan, serta mengelola segala hak yang timbul atas ciptaan tersebut, dengan tidak mengurangi pembatasan- pembatasan  menurut  peraturan  perundang-undangan. 26 Dimana  dalam  hal  ini,
Pencipta  berhak  dalam  mengelola  ciptaannya,  mencakup  pemberian  izin  dalam memproduksi, mendistribusi, memperbanyak ( right to copy ), menampilkan ( right to publish atau right  to  perform ),  mengomersilkan  karya,  dsb.  selama  diatur  oleh undang-undang. 27 Hak  cipta  merupakan  hak  yang  timbul  dengan  sendirinya  tanpa harus  menempuh  mekanisme  pendaftaran  atau  permintaan,  dimana  terjadi  secara langsung  diberikan  oleh  negara.  Bertujuan  untuk  melindungi  para  Pencipta  atas ciptaan yang dihasilkan, bahwa didalam hak cipta tidaklah hanya berisi haknya saja, melainkan  tersimpul  pula  suatu  kewajiban  sebagaimana  terdapat  dalam  kalimat
22 Aan Priyatna, “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Dalam Pembuatan E-Book” (Semarang, 2016). Hlm. 7
23 R. Desmayanti, “UNDANG-UNDANG HAK CIPTA INDONESIA DAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA MALAYSIA:  PERLINDUNGAN  DAN  PENERAPAN  (SEBUAH  PERBANDINGAN),” ADIL:  Jurnal Hukum 4, no. 2 (2013): 371–395. Hlm. 383-384
24 A Sardjono, Hak Cipta Dalam Desain Grafis (Yellow Dot Pub, 2008). Hlm. 7.
25 WIPO, “Copyright,” World Intelektual Property Organization, n.d., https://www.wipo.int/copyright/en/.
26 Konsiderans Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.
27 Lihat Pasal 43 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 Nomor 2, Desember 2022. Hlm. 211-232 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
“ …sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan ”.  Dari  pernyataan diatas maka diperoleh sifat hak cipta itu, yakni: 28
a. Hak eksklusif ( exclusive rights ) Pencipta dan/atau pemilik hak cipta, artinya hak  ini  mewariskan  perlakukan  khusus  dan  istimewa  yang  tidak  seorangpun boleh menggunakan hak tersebut tanpa sepengetahuan dan atas izin Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta;
b. Hak tersebut meliputi kewenangan para Pemegang Hak Cipta/Pencipta dalam memperbanyak,  menyebarkan  dan  memberikan  hak  terhadap  ciptaannya kepada  orang  lain  untuk  menyebarkan  dan  memperbanyak  hasil  ciptaan tersebut. Selama dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku;
c. Hak  cipta  dipandang  sebagai  benda  bergerak  (immaterial)  yang memungkinkan  untuk  dialihkan  atau  beralih  kepada  bukan  Pencipta,  baik untuk sebagaian maupun seluruhnya.
Dengan  adanya  pengaruh  globalisasi,  maka  semakin  pesat  pula perkembangan  teknologi  dan  ilmu  pengetahuan,  dimana  sedemikian  banyak  karya cipta yang dihasilkan, baik di bidang ilmu pengetahuan, seni, maupun sastra. Melalui Undang-Undang  Hak  Cipta  Malaysia,  hak  cipta  didefinisikan  sebagai  hak  eksklusif yang  diberikan  oleh  negara  kepada  pemilik  hak  cipta  dalam  jangka  waktu  tertentu. Perlindungan  terhadap  karya  cipta  berlaku  secara  otomatis  tanpa  melalui  upaya pendaftaran  terlebuh  dahulu,  dengan  syarat  memenuhi  beberapa  kualifikasi  yang diatur oleh undang-undang, sebagai diantaranya: 29
a. Karya autentik/asli dari pemilik hak yang telah memenuhi syarat;
b. Setiap ciptaan diperoleh, didirikan, maupun disiarkan pertama di Malaysia;
c. Karya telah berwujud berbentuk ciptaan yang termasuk dalam ruang lingkup hak cipta.
Sedangkan  hak  cipta  di  Korea  Selatan  diatur  didalam Act  No.  14634- Copyright  Act  of  South  Korea ,  mengatur  perlindungan  hukum  yang  diberikan  oleh undang-undang  kepada  Pencipta  karya  berupa  hak  ekslusif  yang  bertujuan melindungi hak-hak Pencipta, hak-hak terkait dengannya, serta sebagai wadah dalam menjamin  keadilan  atas  karya  dan  industri  terkait.  Sehubungan  dengan  Indonesia, Malaysia,  dan  Korea  Selatan  merupakan  negara  yang  turut  meratifikasi  beberapa aturan  terkait  hak  cipta  yang  bersumber  dari  perjanjian  atau  konvensi  internasional (TRIPs  Agreement  dan  WIPO).  Maka,  tentu  menimbulkan  beberapa  persamaan dalam  pengakuan  bentuk  karya  cipta  yang  masuk  dalam  ruang  lingkup  ciptaan
28 M.  Z.  Alam,  “Perbandingan  Perlindungan  Sarana  Kontrol  Teknologi  Atas  Ciptaan  Menurut  Ketentuan  Hak Cipta Di Indonesia Dan Amerika Serikat,” Legal Spirit 2, no. 1 (2018). Hlm. 108.
29 Section 10A Act 332 - Copyright Act of Malaysia 1987 .
dilindungi  oleh  UUHC.  Beberapa  persamaan  ciptaan dalam bidang  seni,  sastra, dan ilmu pengetahuan, sebagai berikut: 30
a. Karya  sastra  meliputi  buku,  novel,  puisi,  tesis,  ceramah,  pidato,  dan  segala hasil karya tulis yang diterbitkan;
b. Karya musik dan/atau musik dengan atau tanpa teks, rekaman, dsb.;
c. Teater, drama, koreografi, pantonim, dsb.;
d. Karya  seni  meliputi  segala  bentuk  karya  cipta  dalam  berbagai  bidang  dan medium;
e. Karya arsitektur meliputi bangunan, model, desain, dsb.;
f. Karya fotografi termasuk yang dihasilkan dengan metode serupa;
g. Karya sinematografi;
h. Peta, bagan, sketsa, dan bentuk karya diagram lainnya;
i. Progam computer.
Korea Selatan dan Malaysia memiliki  kesamaan  terkait aturan masa berlaku hak  cipta  yang  diatur  pada  masing-masing  regulasinya.  Hak  Cipta  sendiri berdasarkan  regulasi  mereka  berlaku  selama  seumur  hidup  pencipta  ditambah  50 tahun  setelah  kematiannya,  artinya  bahwa  warisan  pada  pewaris  hak  cipta  berlaku selama  50  tahun  kedepan. 31 Melalui  perbandingan  hukum  antara  Indonesia, Malaysia,  Korea  Selatan  didapat  suatu  kesamaan  tujuan  terhadap  perlindungan  hak cipta  berlaku  dan  diatur  oleh  negara  sejauh  mana  sejak  hak  tersebut  lahir  hingga Pencipta  atau  Pemegang  Hak  Cipta  meninggal  dunia,  yang  menjadi  pembeda  ialah masa/jangka  waktu  perlindungan  hak  cipta  Malaysia  dan  Korea  Selatan  dengan Indonesia  dimana  Indonesia  memberlakukan  perlindungan  hak  cipta  hingga  seumur hidup pencipta ditambah 70 tahun.
Tabel 1.
Komparasi Pengaturan Hak Cipta antara Indonesia, Malaysia, dan Korea Selatan
30 Membandingan isi muatan antara Pasal 40 UU 28 Tahun 2014, Section 7 Act 332 - Copyright Act of Malaysia 1987 , dan Section 1 Article 4 Act No. 14634-Copyright Act of South Korea .
31 KASS International, “Copyright,” KASS International, 2018, https://www.kass.com.my/copyright/.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 Nomor 2, Desember 2022. Hlm. 211-232 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Ketiga negara yaitu Indonesia, Malaysia, dan Korea Selatan  memberlakukan Undang-Undang Hak Cipta  yang pada muatannya hampir  sebagaian besar  memiliki persamaan,  hal  tersebut  dasari  karena  ketiga  negara  tersebut  telah  meratifikasi beberapa  konvensi  internasional  mengenai  hak  cipta  dan  dimasukan  ke  dalam Undang-Undang Hak Cipta masing-masing negara. Terdapat perbedaan pada regulasi yang  mengatur  terkait  hak  cipta  di  Indonesia,  yaitu  pada  Pasal  50  UUHC,  terkait larangan  bagi  setiap  orang  dalam  melakukan  pemberitahuan,  penyaluran,  atau mengomunikasi  ciptaan  yang  bertentangan  dengan  agama.  moral,  kesusilaan, ketertiban  umum,  atau  pertahanan  dan  keamanan  negara.  Poin  yang  menjadi pembeda  ialah  frasa  “moral”  pada  undang-undang  tersebut,  dimana  berdasarkan Pasal  38  Peraturan  Hak  Cipta  Korea  Selatan  hak  moral  sendiri  dimaknai  sebagai keinginan  dari  Pencipta  atau  pemilik hak  cipta  terhadap  ciptaannya,  bukan merupakan  hak  moral  yang  ada  kaitannya  dengan  keyakinan,  moralitas,  pertahanan dan  keamanan  (prinsip  landasan  filosifis  Indonesia  yaitu  Pancasila). 32 Serta perbedaan lainnya terdapat pada ancaman hukuman bagi pelanggar di setiap masing- masing negara.
Dalam masing-masing regulasinya, ketiga negara tersebut mengakui hak cipta sebagai implementasi Hak Kekayaan Intelektual yang dimiliki dan merekat pada diri Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta melalui UUHC pada masing-masing negara. Namun  yang  menjadi  persoalan  bagi  penelitian  ini  dimana  masih  terhambatnya pengaplikasian perlindungan hak cipta di Indonesia karena beberapa faktor. Dimana gagalnya  penanganan  pelanggaran  terhadap  hak  cipta  dipengaruhi  oleh  faktor internal,  meliputi  lemahnya  aparat  penegak  hukum  yang  dinilai  belum menyelesaikan  permasalahan  hingga  ke  akar  persoalan.  Sedangkan  faktor  eksternal meliputi  kondisi  yang  dipengaruhi  oleh  antropologi  masyarakat  Indonesia,  seperti faktor  ekonomi,  sosial,  budaya,  pendidikan,  dan  lingkungan  turut  berperan  besar dalam menentukan kadar tingkatan apresiasi terhadap penghargaan HKI milik orang lain.  Hal  tersebut  dapat  dibuktikan  dengan  jumlah  perbandingan  presentase konsumen penikmat konten ilegal antara masyarakat Indonesia dengan Korea Selatan dan Malaysia.
32 M.  Ruhtiani,  “Perbandingan  Perlindungan  Hukum  Pada  Hak  Cipta  Antara  Indonesia  Dan  Korea  Selatan,” Jurnal Hukum 1, no. 1 (2018): 25–43. Hlm. 36-37.
2. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pelanggaran  Hak  Cipta  Sinematografi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia, Malaysia, dan Korea Selatan
Perlindungan  dalam  HKI  bukan  lagi  semata  merupakan  keperluan  atau kepentingan  domestik  pada  suatu  negara,  melainkan  menjadi  persoalan  universal dalam  upaya  menciptakan  keharmonisan  pasar  dunia.  Artinya  semua  negara  telah mengakui hak kekayaan yang berasal dari ide yang diwujudkan dalam bentuk nyata. Berkaca  dari  berbagai  kasus  pelanggaran  terkait  hak  kekayaan  intelektual,  tersirat makna bahwa hukum bukan lagi menjadi payung dalam menghalangi atau mencegah terjadinya  suatu  pelanggaran,  fenomena  tersebut  tentu  dilatarbelakangi  oleh kemudahan  dan  keuntungan  pemanfaatan  teknologi  yang  tidak  diimbangi  dengan ancaman hukuman yang tegas dan mengikat.
Perlindungan  hukum  merupakan  suatu  perlindungan  yang  diperoleh  subjek hukum  diatur  dalam  regulasi  yang  berlaku  dan  memiliki  sanksi  terhadap pelanggarnya.  Perlindungan  hukum  sendiri  dapat  dibagi  menjadi:  (1)  Perlindungan hukum  preventif,  bertujuan  dalam  upaya  mitigasi  atau  pencegahan  sebelum terjadinya  pelanggaran,  melalui  peraturan  perundang-undangan  yang  segala kewajiban dan batasan dalam melakukan segala tindakan. Dalam hal ini pengesahan Peraturan  Menteri  Bersama  diatas,  merupakan  implementasi  dari  perlindungan hukum preventif demi mengurangi dan meminimalisir pelanggan hak cipta atas film yang  diatur  dalam  UU  14/2015  Tentang  Hak  Cipta.  Pasal  54  UUHC  mengatur mengenai  wewenang  pemerintah  dalam  pencegahan  pelanggaran  hak  cipta  melalui sarana  berbasis  teknologi  informasi  (2)  Perlindungan  represif,  disebut  dengan perlindungan  akhir  dimana  dijalankan  atas  akibat  terjadinya  tindak  pidana  atau pelanggaran. Perlindungan hukum ini dapat berupa penerapan sanksi, seperti denda, penjara,  dan  hukuman  tambahan.  Upaya  pemerintah  melakukan  pemblokiran beberapa situs  yang menyajikan film  bajakan merupakan salah satu tindakan dalam menertibkan situs-situs terlarang tersebut. 33
Tindak  kejahatan  pembajakan  film  memiliki  dampak  yang  cukup  signifikan terhadap industri perfilman tanah air, seperti yang telah dijelaskan pada pendahuluan diatas, beberapa dampak negatif dari pembajakan film yang diterima oleh pemerintah maupun  pembuat/Pencipta  film  itu  sendiri.  Bagi  pemerintah,  adanya  segala  tindak kejahatan  membuktikan  lengahnya  pemerintah  melalui  aparat  penegak  hukumnya terhadap  ancaman  kejahatan  yang  terus  tumbuh  dan  berkembang  di  masyarakat. Dalam  hal  semakin  maraknya  bermunculan  situs  ilegal  yang  menyajikan  film bajakan yang belum juga dapat terkontrol, membuktikan ketidakseriusan pemerintah
33 Ningsih,  A.  S.  and  B.  H.  Maharani,  “Penegakan  Hukum  Hak  Cipta  Terhadap  Pembajakan  Film  Secara Daring,” Jurnal Meta-Yuridis 2, no. 1 (2019). Hlm. 24-25.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 Nomor 2, Desember 2022. Hlm. 211-232 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
dalam  menjamin  dan  menindak  para  pelaku  demi  menegakan  perlindungan  hak intelektual  film.  Alasan  tersebut  yang  akhirnya  berimbas  kerugian  bagi  pembuat film,  penurunan  angka  penonton  pada  penayangan  film  di  bioskop  membuat penghasilan film lebih rendah dibanding biaya produksi filmnya, yang pada akhirnya menghambat kemajuan industri perfilman tersebut.
Dewasa  ini,  kegiatan  yang  digolongkan  kedalam  pembajakan  film  semakin berkembang dari waktu ke waktu, melalui peran internet maka perkembangan praktik pembajakan  film  yang  semula  menggunakan  kepingan  kaset/cd  lambat  laun bertranformasi  kedalam  produk  digital.  Menyesuaikan  dengan  perubahan  metode dalam  menikmati  karya  film  yang  masa  sekarang  lebih  mudah  dan  efisien  melalui streaming internet.  Semakin  banyak  bermunculan  penyedia  jasa  menonton  film secara streaming yang  dapat  dengan  mudah  kita  temukan  di  internet.  Namun sayangnya,  tidak  semua  penyedia  jasa  layanan  tersebut  telah  memenuhi  kewajiban kepada pemilik lisensi film dalam hal pemakaian dan pemanfaatan karyanya. Banyak situs website yang justru melakukan pembajakan film yang dilakukan secara terang- terangan, hal ini tentu menimbulkan polemik  yang ada di masyarakat, dimana tentu mayoritas  masyarakat  menginginkan  segala  sesutu  yang  mudah  dan  gratis  untuk didapatkan.  Maka,  hal  ini  mengakibatkan  tingginya  permintaan  kepada  situs-situs yang menyediakan jasa menonton film secara ilegal.
Maraknya penggunaan, pengunduhan dan penggandaan film bajakan melalui media  digital,  membuktikan  bahwa  tidak  efisiennya  penerapan  ketentuan  hukum UUHC  dan  UUITE.  Seyogyanya,  Film  dipahami  sebagai  sebuah  hasil  karya  seni yang  dihasilkan  berdasarkan  pemikiran  Pencipta  yang  dituangkan  dan  disampaikan dalam  sebuah  karya.  Sedangkan  dalam  Pasal  1  angka  1  UU  33/2009  Tentang Perfilman,  film  didefinisikan  sebagai  pertunjukan  karya  cipta  seni  budaya  yang merupakan  pranata  sosial  dan  media  komunikasi  massa  yang  disampaikan  dan dikemas menggunakan kaidah sinematografi. Perfilman memiliki beberapa fungsi, 34 diantaranya  pertama,  fungsi  budaya  yakni  melalui  perfilman  diharapkan  karya  seni dapat  menjadi  media  berekspresi  dalam  melestarikan  dan  mengembangkan  budaya. Kedua,  berkaitan  dengan  fungsi  pendidikan  karya  film  diharapkan  berguna  sebagai sarana dalam menyampaikan ilmu dan pengetahuan kepada penonton. Ketiga, fungsi hiburan dimana perfilman merupakan sarana bagi penonton untuk menikmati sebuah pertunjukan  yang  sifatnya  menghibur.  Keempat,  fungsi  informasi  perfilman berfungsi  sebagai  media  dalam  menyampaikan  suatu  gagasan  yang  ingin disampaikan  kepada  penonton.  Kelima,  fungsi  pendorong  karya  kreatif,  film berfungsi  sebagai  media  penyalur  kreativitas  yang  dikemas  menggunakan  pedoman
34 Konsiderans Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009
sinematografi.  Terakhir  fungsi  ekonomi  yang  menekankan  pada  segi  komersil perfilman, dimana merupakan pengimplementasian hak ekonomi Pencipta karya.
Pembajakan  ( piracy )  merupakan  salah  satu  pengaruh  negatif  dari perkembangan  globalisasi  dan  kemajuan  teknologi  dalam  bidang  informatika  dan elektronika  yang  yang  dipergunakan  secara  melawan  hukum  (ilegal)  oleh  beberapa oknum tanpa memerdulikan hak-hak orang lain dan hukum yang berlaku. Salah satu contoh, banyaknya penyedia akses dalam pengunduhan film secara gratis di internet yang  dilakukan  secara  ilegal  yang  selanjutnya  disebut  dengan  pengunduhan  ilegal ( illegal  downloading ).  Beberapa  bentuk  pelanggaran  yang  berhubungan  dengan pengunduhan  illegal  melalui  intenet  yaitu,  pengunduhan  film  melalui  intenet  tanpa izin,  penyebaran  konten  film  melalui  situs  website,  serta  melakukan  pengunduhan dan  penyebaran  film  tanpa  menyertakan  nama  Pencipta.  Dimana  dalam  kasus tersebut,  segala  bentuk  pengambilan,  pemindahan,  dan  penggandaan  file  tersebut digolongkan kedalam pelanggaran hak cipta terhadap karya sinematografi dalam hal pembajakan film. Pembajakan dapat dikatagorikan kedalam:
(1) Pembajakan  sederhana,  pengemasan  kembali  rekaman  asli  yang  diduplikat dan  sedikit  dimodifikasi  sehingga  berbeda  dengan  kemasan  aslinya,  serta memperjualbelikan karya tanpa izin dari pemegang hak yang sah,
(2) Rekaman  yang  diduplikasikan,  menirukan  logo,  merek,  dan  dikemas sedemikian  mungkin  mirip  dengan  aslinya,  dengan  tujuan  mengelabui masyarakat bahwa yang dibeli merupakan produk aslinya,
(3) Penggadaan  atau  penduplikatan  tanpa  izin  Pencipta  ataupun  Pemegang  Hak Cipta.  Pada  intinya  segala  bentuk  pembajakan  merupakan  tindak  kejahatan pencurian  barang  dalam  bentuk  produk  digital  yang  semestinya  harus memenuhi syarat pemakaian atau kepemilikan yang sesuai dengan ketentuan lisensi. 35
Apabila  ditemukan  tindakan  yang  termasuk  kedalam  kategori  diatas  maka tindakan  tersebut  merupakan  tindakan  ilegal  yang  digolongkan  tindak  kejahatan pembajakan film. Dalam Section 41 Act 332 - Copyright Act of Malaysia 1987 ayat (1) diatur larangan bagi setiap orang selama berlangsungnya hak cipta atas suatu ciptaan, maka  dilarang  menjual,  menyewakan,  mengizinkan  untuk  disewa,  menawarkan, dan/atau  mendistribusikan  salinan.  Maka,  selama  pelaku  tidak  bisa  membuktikan bahwa  ia  bertindak  dengan  itikad  baik  dan  tidak  memiliki  alasan  yang  masuk  akal untuk  menduga  bahwa  hak  cipta  dengan  demikian  dilanggar,  pelaku  dinyatakan bersalah atas pelanggaran dan dapat dijerat hukuman pidana denda tidak kurang dari RM.20.000  dan/atau  hukuman  pidana  penjara  maksimal  lima  tahun.  Namun  pada
35 Raharja,  G.  G.  G.  (2020).  PENERAPAN  HUKUM  TERHADAP  PELANGGARAN  HAK  CIPTA  DI BIDANG EMBAJAKAN FILM. Jurnal Meta-Yuridis , 3 (2). Hlm. 97-99.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 Nomor 2, Desember 2022. Hlm. 211-232 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
ayat  (4),  dalam  hal  pelanggar  dilakukan  oleh  badan  hukum  atau  yang  memiliki hubungan dengan badan hukum,  maka dapat  dituntut  secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Kecuali ia dapat membuktikan bahwa pelanggaran tersebut dilakukan tanpa  persetujuan  atau  persekongkolannya.  Didalam Section  37 Act  332 - Copyright Act  of  Malaysia  1987 ,  pada  ayat  (1)  mengatur  terkait  ganti  rugi  berhak  diajukan penggugat  (Pencipta  atau  pemilik  hak  cipta)  kepada  pihak  tergugat.  Bahkan  dalam ayat  (3)  menerangkan  dalam  penetapkan  ganti  rugi,  pengadilan  juga  memiliki  opsi untuk  memperhitungkan  keuntungan  yang  disebabkan  oleh  pelanggaran  atau tindakan terlarang yang belum diperhitungkan dalm menghitung kerugian.
Sama  halnya  dengan  peraturan  hak  cipta  di  Korea  Selatan  yang  mengecam segala  perbuatan  yang  dikategorikan  kedalam  tindak  pembajakan  film,  melalui Article 136 Act  No. 14634-Copyright Act  of  South  Korea ,  bahwa setiap  orang  yang melanggar hak ekonomi Pencipta atau pemilik hak cipta dengan cara memperbanyak, mempertujukan,  memamerkan,  mendistribusikan,  menyewakan,  atau  memproduksi karya  turunannya,  dapat  dihukum  dengan  hukuman  tenaga  kerja  dan/atau  hukuman pidana  denda  maksimal  50  juta  won.  Korea  Selatan  membagi  bentuk  pelanggaran hak  cipta  kedalam  pelanggaran  hak  cipta  primer  dan  sekunder,  dalam  hal  ini didefinisikan secara langsung dan tidak langsung. Disebutkan langsung bahwa dalam setiap penggunaan suatu ciptaan yang dilindungi oleh undang-undang tanpa izin dari pemegang hak eksklusif atas ciptaan tersebut (pemilik, pengarang, pemain produser, fonogram,  atau  perusahaan  penyiaran)  merupakan  suatu  bentuk  pelanggaran  hak cipta.  Meskipun  tidak  disebutkan  tersurat  namun  berdasarkan  putusan  pengadilan, tindakan pelanggaran secara tidak langsung mengakibatkan tanggung jawab perdata dan  pidana  dalam  keadaan  tertentu.  Berkenaan  terkait  apa  yang  merupakan pelanggaran secara tidak langsung, MA Korea Selatan memutuskan bahwa kejahatan membantu  dan  bersekongkol  dalam  melakukan  kegiatan  ilegal  tersebut  (yang digolongkan  pelanggaran  langsung),  misalnya  penyedia  layanan  online  yang  turut mendukung  dan  membantu  pelanggaran  hak  cipta  yang  dilakukan  oleh konsumennya.  Maka  berdasarkan  putusan  pengadilan,  menyatakan  penyedia  jasa tersebut turut bertanggung jawab karena membantu dan bersekongkol dengan terkait pelanggaran hak cipta. 36
Indonesia  sendiri  merupakan  negara  yang  menempatkan  hukum  sebagai landasan  dari  seluruh  aktivitas  berbangsa  dan  bernegara,  penegakan  hukum  dalam sistem  ketatanegaraan  di  Indonesia  dilakukan  oleh  pemerintah  melalui  badan peradilan.  Akibat  hukumnya  dapat  berupa  pengenaan  sanksi  di  bidang  hukum
36 Angela Kim, Seoung Soo Lee, and Hyung Ji KIm, “Copyright Litigation in South Korea: Overview,” accessed December 14, 2022, https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/w-010- 6175?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true.
pidana, perdata, atau sanksi administratif. 37 Berdasarkan penelusuran hukum, pelaku yang  terbukti  telah  melakukan  pembajakan  film  dikategorikan  sebagai  pelanggaran atas  hak  cipta  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  28/2014  (UUHC),  serta  dapat hukuman pidana penjara dengan ancaman minimal dua tahun dan maksimal sepuluh tahun  serta  pidana  denda  minimal  seratus  juta  rupiah.  Dalam  hal  terjadinya pelanggaran  hak  cipta  yang  terdapat  dalam  sistem  informasi  dan  komunikasi, pelanggar  hak  cipta  yang  ada  di  internet,  dapat  dikenakan  pula  Undang-Undang 11/2008 (UU ITE)  yang mengatur lebih lanjut  terkait perlindungan hak cipta dalam sistem informasi.
Dalam hal penyelesaian sengketa terhadap pelanggaran Ciptaan berupa karya sinematografi,  pemilik  hak  cipta  memiliki  hak  dalam  melakukan  upaya  sejalan dengan Pasal 95 UUHC, diantaranya melalui litigasi dan di luar litigasi. Selain upaya hukum  melalui  sanksi  pidana,  terhadap  pelanggaran  hak  cipta  dapat  dilakukan beberapa upaya hukum lain, diantaranya:
(1) Melakukan  mediasi,  proses  negosiasi  lanjutan  untuk  mencari  pemecah masalah.  dimana  pihak  ketiga  merupakan  mediator  berkewajiban  bersifat netral  dan  tidak  memihak,  pada  proses  ini  diharapkan  memperoleh penyelesaian berdasarkan kesepakatan yang memuaskan kedua pihak; 38
(2) Gugatan  ganti  rugi,  dalam  hal  terjadinya  pelanggaran  hak  ekonomi  dan  hak moral.  Pencipta  dan/atau  pemilik  hak  cipta  dapat  mengajukan  gugatan  ganti rugi yang diajukan ke Pengadilan Niaga kepada pelanggar karya cipta. 39
Seperti  yang  telah  dijelaskan  diatas,  bahwa  pembajakan  film  sendiri  dapat digolongkan  kedalam  tindakan  kejahatan  dunia  maya  ( cybercrime ).  Namun  sangat disayangkan, selain UUHC RI digolongkan kedalam delik aduan, bahwa pemerintah melalui  DJKI  (Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual)  tidak  dapat  melakukan tindakan  represif  terhadap  para  pelaku  tindak  pembajakan  film  yang  berada  di  luar wilayah  Indonesia.  Hal  tersebut  dipicu  akibat  Indonesia  belum  turut  meratifikasi Konvensi Cybercrime kedalam  undang-undangnya. 40 Akibatnya,  Indonesia  tidak dapat  menjalin  kerjasama  dalam  bidang  penanganan  kasus cybercrime khususnya terhadap pembajakan hasil karya sinematografi yang berada diluar yurisdiksinya.
Ketentuan  terhadap  tindak  pembajakan  film  diatur  dan  dilindungi  dalam Undang-Undang  Hak  Cipta  (UUHC).  Negara  melalui  pemerintah  sebenarnya  telah mengambil  langkah  preventif  dalam  menyikapi,  kasus  pembajakan  film  pada  situs- situs  ilegal  yang  banyak  beredar  di  internet,  melalui  Peraturan  Menteri  Bersama
37 Siti Malikhatun, Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatik (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
38 S.  Mamudji,  “Mediasi  Sebagai  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Di  Luar  Pengadilan,” Jurnal  Hukum  & Pembangunan 34, no. 3 (2017): 194–209. Hlm. 202-203.
39 Konsiderans Pasal 96 UU 28 Tahun 2014.
40 Galuh Kartiko, “Pengaturan Terhadap Yurisdiksi Cyber Crime Ditinjau Dari Hukum Internasional,” Rechtidee 8, no. 2 (2013): 136–53.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 Nomor 2, Desember 2022. Hlm. 211-232 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
antara MenKumHam dan MenKomInfo Nomor 14 Tahun 2015. UUHC memberikan landasan  kuat  terhadap  sikap  pemerintah  dalam  menerbitkan  Peraturan  Menteri Bersama  tersebut,  dalam  melakukan  antisipasi  dan  pemberantasan  pelanggaran  hak cipta film melalui media internet. Upaya perlindungan terhadap film perlu dilakukan oleh  aparat  penegak  hukum  agar  mengakomodir  kepentingan  dan  memberikan  rasa aman  baik  secara  fisik  maupun  psikis  kepada  masyarakat  dari  gangguan  dan ancaman dari pihak manapun. 41
Jika  memperbandingan  presentase  jumlah  pelanggaran  HKI  yang  terjadi diantara  Indonesia  dengan  Malaysia  dan  Korea  Selatan,  tentu  sangat  jauh  berbeda karena jumlah masyarakat dan kondisi masyarakat Indonesia. Namun bukan menjadi alasan pula masih  tingginya  angka disapresiasi  masyarakat  tanah air terhadap karya sinematografi  yang  telah  dilindungi  Hak  Ciptanya.  Bila  memperbandingan  regulasi Korea  Selatan,  menggunakan  penyelesaian case  by  case terhadap  pelanggaran  hak cipta  sinematografi  bukan  tidak  mungkin  Indonesia  melalui  DJKI  (Direktorat Jenderal  Kekayaan  Intelektual)  mengambil  langkah  masif  melaksanakan  tindakan terhadap para pelanggar langsung maupun tidak langsung (menganut Korea Selatan), mengingat pula sebagai bentuk pelaksanaan edukasi kepada masyarakat yang seperti kita tahu masih minimnya edukasi terhadap apresiasi HKI.

## D. KESIMPULAN
Melalui  beberapa  konvensi  internasional  HKI  khususnya  terkait  Hak  Cipta Sinematografi  serta  didukung  oleh  ratifikasi  UUHC  yang  berlaku.  Ketiga  negara (Indonesia, Malaysia, dan Korea Selatan) melalui masing-masing regulasinya melindungi segala  bentuk  ciptaan  yang  dihasilkan  melalui  Hak  Kekayaan  Intelektual.  Namun, menjadi persoalan ialah hambatan yang dialami dalam melaksanakan upaya perlindungan hukum  tersebut  disebabkan  oleh  faktor  internal  dan  eksternal  yang  dijelaskan  diatas. Perlunya  upaya  perbaikan  melalui  rekonsturuksi  peraturan  hukum  dan  edukasi  kepada masyarakat  agar  perlindungan  hukum  kekayaan  intelektual  dapat  berjalan  dengan semestinya.
Maraknya  pengunduhan  film  secara  ilegal  membuktikan  bahwa  rendahnya keseriusan  pemerintah  dalam  upaya  penegakan  hukum  di  dalam  UUHC  dan  UUITE  di Indonesia terhadap para pelaku dan para penyedia jasa layanan ilegal tersebut. Meskipun yang  menjadi  persoalan  tersebut,  dikarenakan  UUHC  merupakan  delik  aduan,  sehingga mengakibatkan  ketidakberdayaan  pemerintah  apabila  Pencipta  dan/atau  Pemegang  Hak Cipta  itu  sendiri  tidak  memberikan  laporan  atas  dugaan  kejahatan.  Meskipun  pada penerapannya  di  ketiga  negara,  upaya  perlindungan  terhadap  pelanggaran  HKI  masih
41 Ningsih, A. S. and Maharani, Op. Cit. Hlm 26.
berupa pengaduan kepada lembaga penegak hukum, namun yang menjadi pembeda ialah jumlah dan kesadaran masyarakat akan apresiasi HKI itu sendiri. Bagaimana masyarakat dengan  penuh  rasa  tanggung  jawab  mampu  menghargai  dan  menjunjung  Kekayaan Intelektual.  Hal  tersebut  tentu  memberikan  dampak  domino  terhadap  kepercayaan  para investor dalam melakukan kerja sama yang menguntungkan industri perfilman itu sendiri. Untuk  itu  pemerintah  perlu  menggiatkan  edukasi  kepada  masyarakat  yang  diharapkan dengan  partisipasi  masyarakat  maka  dapat  menumbuhkan  apresiasi  dan  optimisme kepada industri perfilman dalam negeri.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku :
Aan Priyatna. “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Dalam Pembuatan E-Book.” Semarang, 2016.
Hery  Firmansyah,  S.  H. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Merek .  Yogyakarta: MediaPressindo, 2013.
Irwansyah. Penelitian  Hukum  Pilihan  Metode  Dan  Praktik  Penulisan  Artikel, .  Revisi. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021.
Santoso, B. HKI Hak Kekayaan Intelektual . Semarang: Penerbit Pustaka Magister, 2011. Sardjono, A. Hak Cipta Dalam Desain Grafis . Yellow Dot Pub, 2008.
Siti Malikhatun. Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatik . Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

## Jurnal :
Abidin,  D.  Z.  “Kejahatan  Dalam  Teknologi  Informasi  Dan  Komunikasi.” Jurnal Processor 10, no. 2 (2017): 509–16.
Alam,  M.  Z.  “Perbandingan  Perlindungan  Sarana  Kontrol  Teknologi  Atas  Ciptaan Menurut Ketentuan Hak Cipta Di Indonesia Dan Amerika Serikat.” Legal Spirit 2, no. 1 (2018).
Angela,  M.,  and  S.  Winduwati.  “Representasi  Kemiskinan  Dalam  Film  Korea  Selatan (Analisis Semiotika Model Saussure Pada Film Parasite).” Koneksi 3, no. 2 (2019): 478–84.
Ardiyanti,  H.  “PERFILMAN  INDONESIA:  PERKEMBANGAN  DAN  KEBIJAKAN, SEBUAH  TELAAH  DARI  PERSPEKTIF  INDUSTRI  BUDAYA  (CINEMA  IN INDONESIA:  HISTORY  AND  GOVERMENT  REGULATION,  A  CULTURAL INDUSTRY PERSPECTIVE).” Kajian 22, no. 2 (2020): 163–79.
Desmayanti,  R.  “UNDANG-UNDANG  HAK  CIPTA  INDONESIA  DAN  UNDANG- UNDANG  HAK  CIPTA  MALAYSIA:  PERLINDUNGAN  DAN  PENERAPAN (SEBUAH PERBANDINGAN).” ADIL: Jurnal Hukum 4, no. 2 (2013): 371–95.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 Nomor 2, Desember 2022. Hlm. 211-232 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Hsb,  M.  O.  “HAM  DAN  KEBEBASAN  BERPENDAPAT  DALAM  UUD  1945.” AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum 2, no. 1 (2021): 29–40.
Kartiko,  Galuh.  “Pengaturan  Terhadap  Yurisdiksi  Cyber  Crime  Ditinjau  Dari  Hukum Internasional.” Rechtidee 8, no. 2 (2013): 136–53.
Mamudji,  S.  “Mediasi  Sebagai  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Di  Luar  Pengadilan.”
Jurnal Hukum & Pembangunan 34, no. 3 (2017): 194–209.
Mudjiono, Y. “Kajian Semiotika Dalam Film.” Jurnal Ilmu Komunikasi 1, no. 1 (2020): 125–38.
Ningsih,  A.  S.,  and  B.  H.  Maharani.  “Penegakan  Hukum  Hak  Cipta  Terhadap Pembajakan Film Secara Daring.” . . Jurnal Meta-Yuridis 2, no. 1 (2019). Puspasari,  C.,  Suryani,  A.,  and  R.  L.  MBP.  “Pengaruh  Globalisasi  Film  Indonesia: Interpretasi Budaya Dalam Film Nagabonar Dan Nagabonar Jadi 2.” COVERAGE 8, no. 1 (2017): 1–12.
Ruhtiani,  M.  “Perbandingan  Perlindungan  Hukum  Pada  Hak  Cipta  Antara  Indonesia Dan Korea Selatan.” Jurnal Hukum 1, no. 1 (2018): 25–43. Utama, S. P. “ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT KONSUMEN
DALAM MEMBELI FILM BAJAKAN.” Media Mahardhika 18, no. 1 (2019): 24– 31.
Vernando,  W.,  Kurniawan,  V.  K.,  Ellysinta,  and  J.  Lim.  “Pengaruh  Illegal  Movie Streaming  Terhadap  Popularitas  Film  Bagi  Mahasiswa.  Jurnal  Teknologi Informasi.” Jurnal Teknologi Informasi 6, no. 1 (2020): 35–42.

## Peraturan perundang-undangan :
Act 332-Copyright Act of Malaysia 1987 Article 4 Act No. 14634-Copyright Act of South Korea.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599).
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  33  Tahun  2009  Tentang  Perfilman.
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2009  Nomor  45,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060).

## Website :
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. “Meski Didera Pandemi, Kenaikan Rata-Rata Industri Animasi Indonesia 26% per Tahun,” 2022. https://dgip.go.id/artikel/detail- artikel/meski-didera-pandemi-kenaikan-rata-rata-industri-animasi-indonesia-26- per-tahun?kategori=Berita Resmi Desain Industri.
Division,  Department  Global  Communication  and  Contents.  “Hallyu  (Korean  Wave).”
Korea.Net, 2019. https://www.korea.net/AboutKorea/Culture-and-the-Arts/Hallyu. GOV,  V.R.  “INTERNATIONAL  INTELLECTUAL  PROPERTY  ALLIANCE  2008 SPECIAL 301 REPORT MALAYSIA,” 2011.
Haryanto,  Agus  Tri.  “Survei:  Mayoritas  Konsumen  Online  RI  Doyan  Film  Bajakan IndoXXI  Baca Artikel  Detikinet, ‘Survei: Mayoritas Konsumen Online RI Doyan Film  Bajakan  IndoXXI’  Selengkapnya  Https://Inet.Detik.Com/Cyberlife/d- 4833471/Survei-Mayoritas-Konsumen-Online-Ri-Doyan-Fil.”  Detik.com,  2019. https://inet.detik.com/cyberlife/d-4833471/survei-mayoritas-konsumen-online-ri- doyan-film-bajakan-indoxxi.
International,
KASS. “Copyright.” KASS International, 2018.
https://www.kass.com.my/copyright/.
Jang,  Ho  Kyeong.  “South  Korea’s  Online  Piracy  Paradise.”  Korea  Expose,  2018. https://www.koreaexpose.com/south-korea-online-piracy-paradise/.
Kim,  Angela,  Seoung  Soo  Lee,  and  Hyung  Ji  KIm.  “Copyright  Litigation  in  South
Korea: Overview.” Accessed December 14, 2022.
https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/w-010- 6175?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true. Tan,  Janice.  “Malaysian  Media  and  Entertainment  Industry  Claims  RM3bn  Lost Annually  Due  to  Piracy.”  Avertisting  Marketing,  2021.  https://www.marketing- interactive.com/malaysian-media-and-entertainment-industry-claims-rm3bn-lost- annually-due-to-piracy.
WIPO. “Copyright.” World
Intelektual Property Organization, n.d.
https://www.wipo.int/copyright/en/.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 Nomor 2, Desember 2022. Hlm. 211-232 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179