Submitted: 27 November 2022 Revised: 29 November 2022 Published: 30 November 2022

## CONTACT
Correspondence Email: noviyana.arifin@gmail .com
Address: Jl. Ir. Sutami No.36, Kentingan, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah, kode pos 57126
TARIKHUNA: JOURNAL OF HISTORY AND HISTORY EDUCATION
ISSN: 2777-1105 (PRINT), 2797-3581 (ONLINE)
VOLUME 4 NO. 2 NOVEMBER 2022
SEJARAH LOKAL

## DAN
DESENTRALISASI

## PENDIDIKAN DI INDONESIA
NOVIYANA SARI 1 , SERLY FATMA YANTI 2
1 Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia
2 Universitas Lampung

## ABSTRACT
The  diversity  of  the  Indonesian  is  not  just  aspects  of  culture,  language, ethnicity,  but  also  the  process  of  social  change  of  society  and  history  in each  region  has  differences.  History  is  not  a  blank  and  rigid  space, departing  from  an  autocritic  of  the  History  Education  curriculum  which has  some  weakness,  this  paper  focuses  on  the  study  of  the  lack  of  local historical content in the curriculum of historical education and attempts to initiated  discourses  to  be  an  alternative  to  enrich  the  content  of  history education  with  local  history  without  ruling  out  Indonesia's  national history.  The  local  history  can  be  a  consideration,  in  addition  to  touching the  localities  and  being  closer  to  the  students,  local  history  learning  can also be a means to preserve local wisdom and indigenous cultures in each region. Decentralization of education as a delegation of authority to local authorities provides opportunities for the application of local history in the curriculum of history subjects. Education policy and design of local history education curriculum can be devolved by regional authorities, cultural and historical  communities,  and  Musyawarah  Guru  Mata  Pelajaran  dan Kelompok Kerja Guru (MGMP / KKG).
Keywords: Local History, Decentralization of Education, History Education.

## ABSTRAK
Keberagaman  bangsa  Indonesia  ini  bukan  sekedar  dari  aspek  kebudayaan, bahasa,  etnisitas,  namun  juga  proses  perubahan  sosial  masyarakat  dan sejarah  di  setiap  daerah  memiliki  perbedaan.  Sejarah  bukanlah  ruang kosong  dan  kaku,  berangkat  dari  autokritik  tentang  kurikulum  Pendidikan Sejarah  yang  memiliki  beberapa  kekurangan,  tulisan  ini  berfokus  kepada salah  satu  kelemahannya  tentang  kurangnya  konten  sejarah  lokal  dalam kurikulum  pendidikan  sejarah  dan  mencoba  mewacanakan  satu  alternatif untuk  memperkaya  muatan  materi  sejarah  dengan  sejarah  lokal  tanpa mengesampingkan  sejarah  nasional  Indonesia.  Pengajaran  sejarah  lokal dapat  menjadi  pertimbangan,  selain  menyentuh  aspek  lokalitas  dan  lebih dekat dengan peserta didik, pembelajaran sejarah lokal dapat pula menjadi sarana untuk melestarikan kearifan lokal dan budaya  asli di setiap daerah. Desentralisasi  pendidikan  sebagai  pelimpahan  wewenang  kepada  otoritas
daerah memberikan peluang bagi penerapan Sejarah lokal dalam kurikulum mata pelajaran Sejarah  di daerah. Kebijakan khusus dan desain kurikulum pendidikan  sejarah  lokal  dapat  dilimpahkan  kepada  otoritas  lokal  dan komunitas pegiat budaya dan kesejarahan.
Kata Kunci: Sejarah Lokal, Desentralisasi Pendidikan, Pendidikan Sejarah

## I. PENDAHULUAN
Pada  masa  Orde  Baru  sekolah-sekolah  negeri  dimanfaatkan  sebagai  sarana  politik  untuk membentuk masyarakat serta stabilitas yang diinginkan oleh rezim. Setelah perluasan sistem publik yang  dramatis  yang  terjadi  di  tahun-tahun  setelah  kemerdekaan  Indonesia,  sekolah  menjadi  alat yang  tepat  untuk  mengkomunikasikan  ideologi  nasional  yang  seragam,  pandangan  sejarah,  dan nilai-nilai  kepada  pemuda  Indonesia.  Mengenai  sekolah  sebagai  jalur  penting  untuk  integrasi nasional,  pemerintah  Orde  Baru  berusaha  keras  untuk  memastikan  bahwa  anggota  komunitas sekolah  mengenali  identitas  mereka  sebagai  orang  Indonesia  dan  menghormati  hubungan  mereka dengan bangsa.
. Setelah  bertahun-tahun  diskusi  formal  tentang  prospek  desentralisasi  kontrol  atas kurikulum,  pada  tahun  1994  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Indonesia  (MOEC) mewajibkan  semua  sekolah  dasar  dan  sekolah  menengah  pertama  di  negara  ini  untuk mengalokasikan  20  persen  dari  total  jam  pelajaran  untuk  mata  pelajaran  yang  dirancang  secara lokal.1  Mengingat  sifat  pemerintah  Indonesia  yang  sangat  sentralistik  dan  top-down,  Kurikulum Muatan  Lokal  (LCC)  program  mewakili  keberangkatan  yang  signifikan  dari  kebijakan  pendidikan sebelumnya di Indonesia tidak hanya dalam hal isi kurikuler tetapi juga dalam peran dan tanggung jawab  yang  diberikan  kepada  pendidik.  Untuk  pertama  kalinya,  sekolah  tidak  menerapkan kurikulum  standar  yang  seluruhnya  disusun  oleh  tim  ahli  di  Jakarta.  Selain  itu,  Kemdikbud mendorong  para  guru  untuk  bereksperimen  dengan  pedagogi  inovatif  yang  dirancang  untuk memeriahkan  pengajaran.  Terakhir,  dokumen  LCC  mengidentifikasi  strategi  untuk  mengelola program baru yang mendukung struktur otoritas yang lebih demokratis dan memperluas lingkaran aktor yang terlibat dalam pengambilan keputusan.
Dengan  LCC,  kendali  atas  kurikulum  dilimpahkan  ke  provinsi,  kabupaten,  dan  sekolah. Penataan kembali itu menyusun kembali peran yang akan dimainkan oleh individu yang berada di semua tingkatan sistem. Tetapi  orang-orang yang definisi pekerjaannya paling terpengaruh secara langsung  adalah  guru.  Seperti  yang  ditekankan  oleh  banyak  pejabat  Kemdikbud  kepada  saya, keberhasilan  LCC  bergantung  pada  upaya  guru  kelas.  Instruktur,  yang  sebelumnya  diharapkan berfungsi sebagai agen yang setia dari arahan kebijakan, tiba-tiba diminta untuk bertindak sebagai "pengrajin independen", menggunakan istilah Michael Huberman, di sekolah mereka. Namun tidak jelas  bagaimana  para  pendidik  itu  akan  menanggapi  tantangan  yang  diberikan  kepada  mereka. Apakah  para  guru  tertarik  untuk  memperkuat  otonomi  dan  pengaruh  mereka  di  sekolah?  Apakah
mereka  dilengkapi  dengan  keterampilan  dan  sikap  yang  diperlukan  untuk  mencapai  transformasi profesional  yang  didorong  oleh  Kemdikbud?  Bagaimana  tradisi  Indonesia  yang  secara  kuat memusatkan kekuasaan di pusat membentuk respons lokal terhadap LCC? Jenis dukungan apa yang akan diterima guru dari pejabat tingkat atas yang secara sukarela berbagi kekuasaan?
Keputusan Kemdikbud untuk membubarkan listrik ke daerah tidak dilakukan secara terpisah. LCC merupakan salah satu dari daftar  panjang proyek desentralisasi yang dianut oleh pemerintah Indonesia  pada  tahun  1980-an  dan  1990-an.  Semua  sektor  pemerintahan  terpengaruh  oleh dorongan  untuk  desentralisasi  ini,  yang  oleh  Bank  Dunia  disebut  sebagai  “masalah  yang menentukan  atau  menghancurkan”  bagi  negara.  Pemerintah  Indonesia  melangkah  lebih  jauh dengan  menyewa  konsultan  internasional  untuk  bekerja  penuh  waktu  mengoordinasikan  semua proyek  desentralisasi  yang  dilakukan  oleh  berbagai  kementerian  pemerintah  dan  untuk  menjajaki strategi guna meningkatkan upaya implementasi lokal. Jelas, ada dorongan politik yang kuat untuk mempromosikan desentralisasi pendidikan di Indonesia
Selama  periode  itu,  serangkaian  undang-undang  yang  bertujuan  untuk  mendelegasikan wewenang  ke  provinsi,  kota,  dan  desa  diberlakukan.  Meskipun  pemerintah  terkadang  mengalami kesulitan untuk menepati janjinya untuk menyerahkan kewenangan kepada daerah-daerah otonom, dukungannya  terhadap  proyek-proyek  desentralisasi  tidak  berkurang.  Puncak  dari  tren  ini  adalah pengesahan Undang-Undang 22 dan 25 pada tahun 1999 yang memberikan kekuasaan politik dan hak  memungut  pendapatan  kepada  kabupaten  dan  kota  di  Indonesia  mulai  bulan  Januari  2001. Pada  akhir  abad  ke-20,  pertanyaannya  bukan  lagi  apakah  atau  bukan  Indonesia  yang  akan menganut desentralisasi, melainkan kecepatan perubahan dan dampak reformasi yang dicanangkan oleh pemerintah.
Keanekaragaman  budaya,  bahasa,  etnis,  dan  agama  Indonesia  yang  luar  biasa  telah  lama menantang  individu-individu  yang  bertanggung  jawab  untuk  mengatur  nusantara.  Dibuat  pada tahun 1945, negara ini terdiri dari lebih dari 13.000 pulau, 200 juta orang, 50 kelompok etnis, dan 200  bahasa  daerah.  Sejak  kemerdekaan,  para  politisi  dihadapkan  pada  dilema  tentang  bagaimana memanfaatkan  keberagaman  itu  tanpa  merusak  kohesi  nasional.  Selama  60  tahun  terakhir, pemerintah  telah  bereksperimen  dengan  berbagai  tingkat  otoritas  terpusat  versus  desentralisasi. Dalam  beberapa  kesempatan,  para  pemimpin  nasional  mengisyaratkan  bahwa  kekuasaan  akan dibagi  dengan  daerah,  hanya  untuk  mengonsentrasikan  kembali  kekuasaan  di  Jakarta.  Pada  akhir abad  ke-20,  Indonesia  menjadi  lebih  tersentralisasi  dibandingkan  titik  mana  pun  dalam  sejarah bangsa  ini.  Padahal  selama  periode  itu,  pemerintah  secara  terbuka  mendukung  langkah-langkah desentralisasi  untuk  diterapkan  di  semua  sektor  pemerintahan.  Kontradiksi  tersebut  merupakan representasi  dari  ketegangan  antara  retorika  resmi  dan  tindakan  yang  berakar  pada  peran pemerintah dan hubungannya dengan masyarakat Indonesia.
Pada  awalnya,  Indonesia  tampak  menuju  struktur  otoritas  yang  tersebar.  Undang-undang desentralisasi  negara  yang  pertama,  Undang-Undang  Dasar  tentang  Pemerintahan  Daerah,
diundangkan  pada  tahun  1948.  Dua  tahun  kemudian,  Undang-Undang  Dasar  1945,  sebuah dokumen  yang  memusatkan  kekuasaan  di  tangan  presiden,  digantikan  oleh  undang-undang  baru yang  melindungi  kebebasan  warga  negara.  warga  negara  individu  dan  membentuk  parlemen  yang dipilih  secara  populer  yang  dirancang  untuk  berfungsi  sebagai  pengawas  otoritas  presiden.  UUD 1950  menyerukan  “pembagian  Indonesia  menjadi  daerah  besar  dan  kecil  dengan  hak  untuk mengatur urusan mereka sendiri. Divisi-divisi ini harus diberikan otonomi sebesar mungkin untuk mengelola  urusan  mereka  sendiri.”20  Menurut  Michael  Malley,  pada  saat  itu  “demokrasi konstitusional  Indonesia  telah  menyelesaikan,  setidaknya  dalam  hukum  dan  sebagian  dalam praktik,  gesekan  antara  pretensi  kesatuan  dari  pusat  dan  otonomi  daerah  yang  sesungguhnya.” Perundang-undangan  yang  diadopsi  selama  pertengahan  1950-an  melanjutkan  tren  penyebaran kekuasaan  di  seluruh  nusantara.  Satu  undang-undang  menyerukan  pembentukan  majelis  provinsi dan  distrik  yang  dipilih  secara  populer;  yang  lain  mensyaratkan  pemerintah  pusat  untuk mengalokasikan persentase tertentu dari sumber daya fiskalnya kepada pemerintah daerah
Namun, audiens terbesar dan terpikat yang tersedia bagi para pemimpin Orde Baru terletak di sekolah-sekolah nasional. Menyusul ekspansi dramatis dari sistem publik yang terjadi pada tahun- tahun  setelah  kemerdekaan  Indonesia,  ruang  kelas  bangsa  memberikan  kesempatan  untuk mengkomunikasikan  ideologi  nasional  yang  seragam,  pandangan  sejarah,  dan  seperangkat  nilai kepada pemuda Indonesia. Mengenai sekolah sebagai penghubung penting untuk integrasi nasional, pemerintahan  Orde  Baru  berusaha  keras  untuk  memastikan  bahwa  anggota  komunitas  sekolah mengakui  identitas  mereka  sebagai  orang  Indonesia  dan  menghormati  ikatan  mereka  dengan negara.
Di  bidang  pendidikan,  proses  pelimpahan  tanggung  jawab  kurikulum  ke  luar  Jakarta  mulai digalakkan pada tahun 1980-an. Seorang menteri pendidikan pada saat itu, penggemar berat konsep “link  and  match”,  menganjurkan  peralihan  ke  kurikulum  yang  lebih  dirancang  secara  lokal.37 Setelah  bertahun-tahun  berdiskusi  informal  tentang  prospek  pengintegrasian  komponen  lokal  ke dalam  kurikulum  nasional,  Kemdikbud  melakukan  studi  kelayakan  tentang  topik  ini  pada  tahun 1986. Garis besar program disiapkan dan diujicobakan di tiga provinsi. Tahun berikutnya, uji coba tahap kedua dilakukan di tiga provinsi tambahan. Pada tahun 1994, setelah banyak mengutak-atik dan  merevisi,  LCC  akhirnya  menjadi  bagian  tersendiri  dari  kurikulum  nasional  dan diimplementasikan di sekolah-sekolah di seluruh negeri..
Tantangan  terbesar  pendidikan  di  Indonesia  tidak  lagi  berkaitan  dengan  peningkatan  akses pendidikan, tetapi lebih kepada peningkatan kualitas pendidikan. Pemerataan Layanan Pendidikan. Pemerataan  layanan  pendidikan  (equity  of  access  to  education  service)  memastikan  bahwa penduduk  Indonesia  terbebas  dari  kendala  geografi  dan  keuangan  untuk  mendapatkan  hak  dasar layanan  pendidikan.  Satuan  pendidikan  harus  terbangun  di  tingkat  desa  dan  kecamatan  serta daerah  terpencil  dan  kepulauan  dengan  mempertimbangkan  karakteristik  daerah.  Pemerataan
layanan pendidikan menjangkau kelompok masyarakat yang kurang beruntung dan penduduk yang berstatus sosial-ekonomi lemah.
Peningkatan Peran Masyarakat dalam Pembangunan Pendidikan. Meskipun pemerintah telah memberi perhatian besar pada bidang pendidikan melalui penyediaan alokasi anggaran sebesar 20 persen  dari  APBN,  peran  masyarakat  termasuk  sektor  swasta  didorong  untuk  mendukung pembangunan  pendidikan.  Peran  masyarakat  dan  kontribusi  sektor  swasta  dalam  pembangunan pendidikan juga didorong dalam hal penyelenggaraan pendidikan secara langsung. Pendidikan yang diselenggarakan  oleh  masyarakat  dan  swasta  memberi  sumbangan  terhadap  peningkatan pemerataan layanan dan partisipasi pendidikan.
Pada  masa  Orde  Baru  sekolah-sekolah  negeri  dimanfaatkan  sebagai  sarana  politik  untuk membentuk masyarakat serta stabilitas yang diinginkan oleh rezim. Setelah perluasan sistem publik yang  dramatis  yang  terjadi  di  tahun-tahun  setelah  kemerdekaan  Indonesia,  sekolah  menjadi  alat yang  tepat  untuk  mengkomunikasikan  ideologi  nasional  yang  seragam,  pandangan  sejarah,  dan nilai-nilai  kepada  pemuda  Indonesia.  Mengenai  sekolah  sebagai  jalur  penting  untuk  integrasi nasional,  pemerintah  Orde  Baru  berusaha  keras  untuk  memastikan  bahwa  anggota  komunitas sekolah  mengenali  identitas  mereka  sebagai  orang  Indonesia  dan  menghormati  hubungan  mereka dengan bangsa.
Dampak  historis  dari  perjalanan  politik  negeri  ini  berpengaruh  juga  terhadap  penulisan sejarah serta efek lanjutnya terhadap kurikulum sejarah yang diajarkan di sekolah. Kelemahan yang terdapat  dalam  kurikulum  sejarah  akan  dijelaskan  pada  bagian  pembahasan,  dan  di  tulisan  ini mencoba mengerucut kepada salah satu permasalahan yaitu kurangnya materi sejarah lokal dalam muatan  materi  di  kurikulum  sejarah  di  sekolah,  serta  mencoba  menawarkan  gagasan  untuk mengatasi permasalahan tersebut.
Ungkapan yang sudah tidak asing lagi dalam kecendrungan penulisan sejarah Indonesia yang “Jawasentris”  berpengaruh  juga  terhadap  substansi  sejarah  yang  diajarkan  di  sekolah.  Proses penanaman nilai-nilai dalam pembelajaran sejarah akan mudah diterima dan dimaknai oleh peserta didik  dengan  pembelajaran  dan  peristiwa  yang  dekat  dengan  lingkungan  mereka  berada,  salah satunya dengan pembelajaran sejarah local. Terkecuali sejarah nasional dan pembentukan identitas bangsa,  proses  sejarah  yang  dialami  setiap  teritori  di  Indonesia  tidaklah  monoton  dan  kaku sebagaimana  muatan  materi  sejarah  yang  diajarkan,  semisal  proses  sejarah  yang  terjadi  pada masyarakat di Papua tidak sama dengan yang terjadi di Sumatera, Toraja, dan lainnya, begitu pula sebaliknya.

## II. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  merupakan  cara  pemecahan  masalah  penelitian  yang  dilaksanakan  secara terencana  dan  cermat  dengan  maksud  mendapatkan  fakta  dan  simpulan  agar  dapat  memahami, menjelaskan,  meramalkan dan mengendalikan keadaan.  Metode juga merupakan cara kerja  untuk memahami dan mendalami objek yang menjadi sasaran. Melalui metode yang tepat, seorang peneliti
tidak  hanya  mampu  melihat  fakta  sebagai  kenyataan  tetapi  juga  memperkirakan  kemungkinan- kemungkinan  yang  dapat  terjadi  melalui  fakta  itu.  Metode  penelitian  merupakan  rangkaian  cara atau  kegiatan  pelaksanaan  penelitian  yang  didasari  oleh  asumsi-asumsi  dasar,  pandangan- pandangan filosofis dan ideologis pertanyaan dan isu-isu yang dihadapi.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah Penelitian Kepustakaan. Penelitian kepustakaan  merupakan  jenis  penelitian  kualitatif  yang  pada  umumnya  tidak  terjun  ke  lapangan dalam  pencarian  sumber  datanya.  Penelitian  Kepustakaan  merupakan  metode  yang  digunakan dalam  pencarian  data,  atau  cara  pengamatan  (bentuk  observasi)  secara  mendalam  terhadap  tema yang diteliti untuk menemukan „jawaban sementara‟ dari masalah yang ditemukan di awal sebelum penelitian  ditindaklanjuti.  Dengan  kata  lain  Penelitian  kepustakaan  merupakan  metode  dalam pencarian, mengumpulkan dan menganalisi sumber data untuk diolah dan disajikan dalam bentuk laporan Penelitian Kepustakaan.
Menurut Mardalis Penelitian Kepustkaan salah satunya bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat di ruangan perpustakaan, seperti:  buku-buku,  majalah,  dokumen,  catatan  dan  kisah-kisah  sejarah  dan  lain-lainnya.  Pada hakekatnya data yang diperoleh dengan penelitian perpustakaan dapat dijadikan landasan dasar dan alat utama bagi pelaksanaan penelitian lapangan. Masih menurut Mardalis, penelitian ini dikatakan juga sebagai penelitian yang membahas data-data sekunder.
Penelitian  pustaka  dilakukan  dimulai  dari  infromasi  yang  umum,  baru  kemudian  diperoleh dari informasi yang lebih spesifik.  Penelitian kepustakaan ini menggunakan sumber acuan pustaka yang  menggunakan  sumber  primer,  berasal  dari  hasil  laporan  penelitian  ilmiah,  seminar  hasil penelitian, dan jurnal-jurnal penelitian.  Sumber atau referensi primer adalah referensi yang didapat langsung  dari  sumber  aslinya,  bukan  pendapat  dari  sumber  primer  yang  dikutip  oleh  orang  lain dalam sebuah karya tulis. Sehingga akan nampak keontetikan hasil karya tulis tersebut, karena lebih dekat  dengan  „sesuatu‟  yang  akan  diteliti  tersebut,  atau  dengan  kata  lain  mencari  objek  penelitian kajian pustaka dari sumber pertamanya atau tangan pertama yang belum mengalami pencampuran dari sumber ke dua atau tangan ke dua.

## III. PEMBAHASAN
Fenomena ini terjadi karena dua alasan. Pertama, desentralisasi telah menjadi ruang bagi elit- elit di daerah untuk melakukan korupsi. Desentralisasi yang semestinya dapat dimanfaatkan untuk memberikan  pelayanan  pendidikan,  telah  dibelokan  menjadi  ajang  mengeruk  kekayaan  melalui dana APBN yang diperuntukkan untuk daerah. Kedua, desentralisasi pendidikan belum menyentuh pada tataran substansi masalah untuk membangun pendidikan yang sesungguhnya karena kuatnya cengkeraman politik penguasa di tingkat lokal. Akibat cengkeraman politik elit, peran serta lembaga pendidikan baik Sekolah maupun lembaga penjaminan mutu pendidikan di daerah menjadi kurang efektif.
Sistem demokrasi secara otomatis menjadikan desentralisasi sebagai cara untuk menjalankan sistem  ini.  Desentralisasi  sebagai  upaya  pendelegasian  wewenang  dari  atasan  kepada  bawahan untuk  mencapai  tujuan  bersama.  Desentralisasi  pendidikan  menjadikan  pejabat  dan  pelaku  di daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola sendiri potensi yang dimiliki. Namun, ada  banyak  hal  yang  mengikuti  perkembangan  lari  ini.  Serta  peluang,  tantangan,  hambatan  dan peran  aktif  masyarakat  menuju  pendidikan  yang  berkualitas.  Peluang  yang  terlihat  nyata  adalah potensi yang kita miliki. Seperti potensi sumber daya manusia yang cukup besar. Peluang tersebut ditambah dengan dilaksanakannya MEA di tahun 2016. MEA menjadi arena kesuksesan tidak hanya di  negara  kita  saja,  tetapi  tidak  berhasil  di  arena  internasional.  Adapun  kendala  yang  mengintai adalah  kesiapan  seluruh  elemen  pendidikan  di  negeri  ini  dalam  menghadapi  tantangan  tersebut. Namun,  kita  tidak  perlu  takut  karena  kita  memiliki  sesuatu  yang  berbeda  dari  bangsa  lain. Partisipasi masyarakat menjadi sesuatu yang berbeda dan khas bagi bangsa Indonesia.
Peningkatan kualitas pendidikan adalah pilihan sekaligus orientasi pengembangan peradaban bangsa sebagai investasi masa depan pembangunan bangsa berjangka panjang. Orientasi ini mutlak dilakukan  oleh  karena  pendidikan  diyakini  sebagai  sarana  utama  pengembangan  kualitas  sumber daya  manusia.  Dalam  konteks  itulah  revitalisasi  kebijakan  pendidikan  terus  menjadi  perhatian pemerintah.  Salah  satu  bentuk  revitalisasi  itu  ialah  kebijakan  pengelolaan  sistem  pendidikan  dari kebijakan  yang  semula  sentralistik  berubah  menjadi  desentralistik.  Sebagai  konsekuensi  logis  dari bentuk  desentralisasi  pendidikan  ialah  munculnya  kebijakan  pengelolaan  pendidikan  berbasis sekolah  (school  based  management).  Dengan  sistem  pengelolaan  pendidikan  berbasis  sekolah tersebut diasumsikan kualitas pendidikan dapat ditingkatkan dan juga peran serta masyarakat dan prakarsa lembaga pendidikan di tingkat mikro (sekolah) akan lebih meningkat (Ismail, 2018).
Tulisan ini dimaksudkan untuk mengungkap persoalan inti yang ada di madrasah sebagai akar penghambat  dalam  peningkatan  mutu  madrasah.  Hasil  kajian  menunjukkan  bahwa  madrasah dihadapakan pada posisi yang dilematis sebagai lembaga pendidikan. Sebagai lembaga pendidikan semestinya madarasah diberikan kewenangan yang luas dalam pengelolaan madrasah, terlebih saat ini adalah era otonomi daerah. Pada era otonomi saat ini salah satu konsep yang dapat diterapkan untuk  meningkatkan  mutu  pendidikan  adalah  dengan  Manajemen  berbasis  sekolah.  MBS merupakan  strategi  untuk  mewujudkan  sekolah  menjadi  lebih  bermutu  dengan  memberikan wewenang yang luas kepada madrasah. Walaupun madrasah berada di bawah naungan Departemen Agama,  konsep  MBS  tetap  dapat  diimplementasikan  berdasaran  atas  kesesuaian  MBS  sebagai strategi mengatasi masalah madrasah. Implementasi Manajemen Berbasis Madrasah dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memper  oleh  informasi  te  ntang  dukungan  pemerintah  kota Surabaya dandampaknya dalam pelaksanaan pendidikan wajib belajar 12 ta hun di Kota Surabaya. Pendidikan  menjaditanggung  jawab  pemerintah  daerah  merupakan  konsekuensi  dari  adanya desentralisasi  pendidikan.Pelaksanaan  pendidikan  dari  sentr  alisasi  ke  desentralisasi  membuat pemerintah daerah memiliki kewenanganyang nyata dan luas dalam hal perencanaan, pelaksanaan,
dan  pembuatan  kebijakan  pendidikan  diwilayahnya.  Penelitian  ini  dilakukan  di  lima  sekolah menegah dan kejuruan yang ada di Surabaya, dengansumber data dinas pendidikan kot a Surabaya, pengamat pendidikan,  kepala sekolah dan guru d i sekolahmenengah dan kejuruan.  Pengumpulan data dilakukan mela lui studi dokumentasi, observasi, dan wawancara.Data yang diperoleh dianalisis secara  deskriptif  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan:  1)  Dukunganpemerintah  pada pelaksanaan  wajib  belajar  12  ta  hun  di  Surabaya  dengan  pemberian  Biaya  OperasionalPendidikan Daerah  (BOPDA)  mulai  pendidikan  dasar  hingga  pendidikan  menengah  negeri  dan  Hibah BOPDApada sekolah swasta; 2) Pelaksanaan program BOPDA berdampak postif pada peningkat kan akses  pendidikanuntuk  masyarakat  kota  Surabaya  dan  berdampak  adanya  kuota  bagi  masyarakat luar kota Surabaya; 3)Dampak BOPDA pada pelaksanaan pendidikan di tingkat sekolah menengah dan keju ruan berpengaruh padamanajemen pelaksanaan ditingkat sekolah,  antara lain: kebijakan sekolah dalam hal pembiayaan, kondisisarana dan prasarana pembelajaran, partisipasi siswa dalam pembela jaran dan ekstrakulikuler, sertapartisipasi Orangtua.
Setiap  kurikulum  merupakan  produk  zaman,  sehingga  keberadaannya  senantiasa  merepre- sentasikan semangat zaman ketika kurikulum tersebut dikembangkan. Untuk mengetahui relevansi teori dan praktik (praksis) kurikulum dengan tuntutan semangat zaman diperlukan adanya evaluasi kurikulum.  Melalui  evaluasi  kurikulum  dapat  diketahui  apakah  kurikulum  mampu  berkontribusi mempersiapkan peserta didik bertahan hidup dan pada saat bersamaan mampu membekali peserta didik  untuk  menjalani  dan  memuliakan  kehidupan  (nobelling  life).  Dalam  realitas  aktualnya, evaluasi kurikulum belum mendapat perhatian proporsional di kalangan akademisi maupun praktisi pendidikan di negara-negara berkembang, termasuk di Indonesia. Untuk itu, upaya memahami dan menyebar-luaskan  kesadaran  mengenai  signifikansi  evaluasi  kurikulum  dalam  reformulasi kebijakan  pendidikan  merupakan  prasyarat  dalam  pembenahan  pendidikan  pada  masa-masa mendatang.  Tulisan  ini  bertujuan  untuk  melakukan  studi  literatur  mengenai  dinamika  dan kompleksitas teori dan praktik evaluasi kurikulum yang diharapkan dapat memberi secercah terang mengenai salah satu ranah kajian dalam displin ilmu kurikulum.
Desentralisasi  dalam  pendidikan  merupakan  wacana  yang  relatif  baru  dalam  pendidikan nasional  Indonesia.  Isu-isu  politik  kontemporer  dan  sistem  pemerintahan  Indonesia  yang  masih mencari bentuk ideal pendidikan setelah tumbangnya sistem pemerintahan sentralistik pasca orde baru turut andil dalam mengangkat konsep ini. Desentralisasi tampaknya menjadi solusi alternatif dalam  mengelola  pendidikan  nasional  Indonesia.  Diharapkan  akan  lebih  banyak  ruang  bagi pemangku  kepentingan  melalui  penerapan  desentralisasi  pendidikan.  Idealnya,  desentralisasi pendidikan  dimaksudkan  sebagai  wujud  komitmen  para  pembuat  kebijakan  di  bidang  pendidikan dalam rangka memberdayakan pemangku kepentingan, juga untuk meningkatkan aksesibilitas dan relevansi pendidikan. Penerapan konsep desentralisasi tidak lepas dari faktor politik dan sosiologis.
Kajian  Politik  pendidikan  yang  dimaksud  termanifestasikan  dalam  kebijakan-kebijakan strategis pemerintah dalam bidang pendidikan.Politik pendidikan yang diharapkan tentunya politik pendidikan  yang  berpihak  pada  rakyat  kecil  atau  miskin.  Bagaimanapun,  hingga  hari  ini  masih
banyak  orang  tua  yang  tidak  mampu  menyekolahkan  anak-anaknya  sampai  tingkat  SD  sekalipun. Masih  banyak  sekolah  yang  kekurangan  fasilitas  atau  bahkan  tidak  memiliki  gedung  yang representatif  atau  tak  memiliki  ruang  belajar  sama  sekali.  Masih  banyak  sekolah  yang  sangat kekurangan  guru  pengajar.  Masihbanyak  pula  guru  (honorer)  yang  dibayar  sangat  rendah  yang menyebabkan motivasi mengajarnya sangat rendah.
Perubahan yang dilakukan terhadap isi kurikulum dapat mencakup ruang lingkup mulai dari penataan  kurikulum,  pemilihan  materi  pelajaran  yang  esensial  atau  penjabaran  standar  yang  ada. Ketiga,  perlu  adanya  perubahan  pemahaman  tentang  diversifikasi  dan  pengembangan  kurikulum. Pengembangan  seperti  itu  harus  dipahami  sebagai  pekerjaan  rumit  yang  membutuhkan  para profesional  dan  ahli  untuk  bekerja  sama  sebagai  satu  tim  agar  lebih  memadai,  efisien  dan  efektif (Sutjipto  --,  2015).  Dari  sisi  sumber  daya  manusia,  daerah-daerah  di  Indonesia  dinilai  memiliki orang-orang  yang  berpengalaman  dalam  mengembangkan  dan  menyesuaikan  kurikulum.  Kelima, diversifikasi kurikulum masih memerlukan berbagai regulasi sebagai landasan bagi tim pengembang untuk  dapat  menjalankan  tugasnya.  Dapat  disimpulkan  bahwa  kebijakan  yang  memfasilitasi penyesuaian  kurikulum  dilakukan  untuk  mendorong  keberagaman  yang  terus  berkembang  tanpa mengabaikan tujuan pendidikan nasional. Desentralisasi pendidikan berarti pelimpahan wewenang dan  kewenangan  yang  lebih  luas  kepada  daerah  dalam  merencanakan  dan  mengambil  keputusan sendiri  dalam  mengatasi  masalah  yang  dihadapi  di  bidang  pendidikan.  Desentralisasi  pendidikan memberikan  kewenangan  kepada  sekolah  yang  dikenal  dengan  otonomi  pendidikan.  Kewenangan tersebut memberikan ruang yang lebih luas kepada sekolah dalam mengelola sumber daya alam dan manusia  berdasarkan  potensi  daerah.  Otonomi  pendidikan  tidak  berhenti  pada  tingkat kabupaten/kota  setempat  tetapi  sampai  pada  tingkat  sekolah  sebagai  ujung  tombak  pendidikan. Pengalihan  kewenangan  pada  tingkat  sekolah  dapat  membantu  sekolah  dalam  membuat  arah program perluasan berdasarkan kondisi dan potensi daerah.
Strategi merupakan  hal yang sangat penting dalam meneyelesaikan berbagai masalah.  Tidak terkecuali mengenai pendidikan. Dalam hal ini penulis ingin memberikan wawasan atau pandangan kepada  pembaca,  pengamat,  akademisi,  dan  praktisi  pendidikan  untuk  memahami  bagaimana menemukan solusi terbaik dalam mengembangkan kualitas pendidikan di era otonomi daerah dan otonomi pendidikan melalui penerapan prinsip -prinsip manajemen, yaitu: tata pemerintahan yang baik, internal dan efisiensi eksternal  pendidikan. Melalui  penerapan tiga pendekatan diharapkan dapat:  (1)    pengembangan  kapasitas  lembaga  dan  semua  program  di    bidang  pendidikan  dapat dilaksanakan,  (2)  pengembangan  kualitas  pendidikan  melalui  input,  proses,  dan  output mendasarkan  pada  otonomi  daerah,  (3)  manfaat  dan    dampak  hasil  pengembangan  pendidikan dasar terhadap otonomi daerah.
Otonomi pendidikan dimaksudkan sebagai pemberian sebagian wewenang dalam pengelolaan pendidikan  kepada  daerah,  tanpa  mengabaikan  wewenang  Pusat  dan  standarisasi  nasional.  Nilai lebih  dari  otonomi  pendidikan  dapat  dilihat  dari  kemandirian  SDM  yang  ada  di  daerah  dalam mengelola  pendidikan,  dan  masyarakat  daerah  dapat  merasa  memiliki  hasil  pembangunan
pendidikan  di  daerahnya  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  kondisi  setempat.  Menurut  Hartono,  Efek negatif  yang  mungkin  menjadi  nilai  minus  bagi  pelaksanaan  otonomi  pendidikan  adalh memungkinkan  terjadinya  arogansi  daerah,  yang  disebabkan  oleh  perbedaan  mencolok  antar berbagai daerah yang ada. Realisasi otonomi pendidikan di Indonesia dapat dilihat dari manajemen berbasis sekolah, di mana pengambilan keputusan yang semula berada di Pusat/Kanwil/Kandep ke level  sekolah  dan  pendidikan  berbasis  masyarakat,  di  mana  masyarakat  sebagai  elemen  sosial diberdayakan melalui peran serta mereka dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan dengan membentuk komite sekolah.
Beragamnya kondisi lingkungan sekolah dan bervariasinya kebutuhan siswa di dalam proses pembelajaran  ditambah  lagi  dengan  kondisi  geografi  Indonesia  yang  sangat  kompleks,  seringkali tidak  dapat  diapresiasikan  secara  lengkap  oleh  birokrasi  pusat.  Oleh  karena  itu,  dalam  proses peningkatan  mutu  pendidikan  perlu  dicari  alternatif  pengelolaan  sekolah.  Hal  ini  mendorong lahirnya  konsep  manajemen  peningkatan  mutu  berbasis  sekolah.  Manajemen  alternatif  ini memberikan kemandirian pada sekolah untuk mengatur dirinya sendiri dalam rangka peningkatan mutu  pendidikan,  tetapi  masih  tetap  mengacu  pada  kebijakan  nasional.  Konsekwensi  dari pelaksanaan  program  ini  antara  lain  komitmen  yang  tinggi  dari  berbagai  pihak  yaitu:  orang tua/masyarakat,  guru,  kepala  sekolah,  siswa  dan  staf  lainnya  di  satu  sisi  dan  pemerintah (Kemendiknas)  di  sisi  lainnya  sebagai  mitra  dalam  mencapai  tujuan  peningkatan  mutu.  Dengan demikian  Desentralisasi  politik  (demokratik)  sebagai  konsep  desentraliasi  yang  ideal  dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah belum optimal dalam pelaksanaannya. Menurut (Kuswandi, 2011),  pada  kasus  penyelenggaraan  desentralisasi  pendidikan  yang  paling  utama  adalah ketersediaan  pendanaan  penyelenggaraan  pendidikan.  Kemampuan  pemerintah  daerah  dalam komitmen  anggaran  APBD  belum  sepenuhnya  terpenuhi.  Partisipasi  masyarakat  sebagai  indikator dari  otonomi  daerah  menjadi  penting  diwujudkan  dalam  mencapai  tujuan  dari  desentralisasi pendidikan
Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2 tahun 1989 menetapkan bahwa segala kegiatan  pendidikan  di  Indonesia  dilaksanakan  dalam  suatu  sistem  yang  mengupayakan  secara maksimal  tercapainya  tujuan  pendidikan  nasional,  yaitu  mengembangkan  kemampuan  serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia, baik sosial, intelektual, spiritual, maupun  kemampuan  profesional.  Upaya  menjaga  dan  meningkatkan  mutu  pendidikan  nasional tersebut merupakan esensi dari program manajemen mutu di bidang pendidikan. Dengan kata lain upaya untuk mendekatkan stakeholders pendidikan agar akses terhadap perumusan kebijakan dan pembuatan  keputusan  yang  menyangkut  pemerataan  dan  perluasan  layanan,  mutu,  relevansi  dan efisiensi  pengelolaan.  Konsep  manajemen  mutu  menetapkan  bahwa  fungsi  manajemen  yang dilaksanakan  para  manajer  diarahkan  agar  semua  layanan  yang  diberikan  dapat  memuaskan  atau melebihi harapan kastemer (pelanggan), antara lain: siswa, orang tua, ataupun guru dan masyarakat (stakeholders).  Sejalan  dengan  hal  tersebut,  maka  dapat  dipahami  apabila  penyelenggaraan pendidikan  perlu  memperhatikan  karakteristik,  aspirasi,  dan  kebutuhan  masyarakat,  di  mana
transaksi  layanan  tersebut  dilakukan.  Pendidikan  hendaknya  mampu  memberikan  respon kontekstual sesuai dengan orientasi pembangunan daerah. Ini berarti bahwa perumusan kebijakan dan  pembuatan  keputusan-keputusan  pendidikan  hendaknya  memperhatikan  aspirasi  yang berkembang di daerah itu.
Tujuan  desentralisasi  pemerintah  daerah  adalah  untuk  menciptakan  otonomi  pemerintah daerah  yang  lebih  besar  untuk  pertumbuhan  pembangunan  dalam  berbagai  aspek.  Hal  ini  sejalan dengan  esensi  desentralisasi,  yaitu  penyerahan  kewenangan  pemerintahan  oleh  Pemerintah  Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur urusannya dalam lingkup daerahnya sendiri. Pola baru ini  memberikan  ruang  yang  lebih  luas  bagi  masyarakat  lokal  untuk  terlibat  dalam  pengambilan keputusan  pemerintah  sebagai  bagian  dari  keinginan  untuk  memberikan  pelayanan  publik  yang lebih  baik,  lebih  kompetitif  dan  pelayanan  yang  lebih  berkualitas.  Dengan  demikian,  pengambilan keputusan  pemerintah  daerah  akan  lebih  membumi.  Sejalan  dengan  desentralisasi  pemerintahan, desentralisasi  pendidikan  mengandung  upaya  untuk  mendekatkan  pengambil  keputusan  kepada kebutuhan pemangku kepentingan,  sehingga pembangunan  pendidikan akan lebih relevan dengan spesifikasi lokal, dan di sisi lain akan memberikan lebih banyak kesempatan untuk pemberdayaan potensi masyarakat lokal. Pada akhirnya, desentralisasi pendidikan diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Tujuan  pendidikan  Indonesia  adalah  mewujudkan  peserta  didik  yang  mampu  membawa dampak  baik  bagi  Indonesia,  sistem  pendidikan  Indonesia  mengalami  berbagai  konflik,  salah satunya adalah konflik penyalahgunaan dana Biaya Operasional Sekolah (BOS). Program dana BOS adalah  program  pemerintah  pusat  yang  dananya  berumber  dari  APBN.  Dana  BOS  mengalami beberapa  masalah  yang  signifikan,  yaitu  penyaluran  dana  yang  kurang  tepat  sasaran, penyalahgunaan  dana  oleh  pemerintah  setempat,  serta  korupsi  yang  terjadi  di  komite  sekolah. Dengan lahirnya Undang-Undang NO. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, pendidikan di Indonesia  mengharapkan  pendidikanm  lebih  baik  dengan  sistem  pendidikan  yang  desentralisasi. Desentralisasi  Artinya  pemerintah  daerah  mempunyai  wewenang  penuh  terhadap  perkembangan pendidikan yang lebih baik karena pelimpahan wewenang sari Pusat Ke daerah. Sumber dana BOS bukan  proses  dari  desentralisasi  melainkan  dekonsentrasi.  Sehingga  menimbulkan  kebingungan terhadap pemisahan wewenang di bidang pendidikan.
Pendekatan  pembangunan  dari  sentralisasi  ke  desentralisasi  mengimplikasikan  pelaksanaan desentralisasi  pendidikan.  Tujuan  penulisan  ini  adalah  untuk  membahas  permasalahan  yang berkaitan dengan tujuan pendidikan, relasi kewenangan kabupaten/kota, batasan kewenangan, dan dukungan  kemandirian  dan  interdependensi.  Masalah-masalah  tersebut  mempengaruhi  sekolah dalam menjamin kualitas pendidikan dan berimplikasi pada kebutuhan akan sumber daya manusia dan juga keuangan. Nampaknya desentralisasi pendidikan perlu didefinisikan ulang. Pemberdayaan sekolah dapat dilakukan melalui penguatan kurikulum untuk menjamin relevansi dan akuntabilitas pendidikan,  peningkatan  manajemen  berbasis  sekolah,  pembiayaan  mandiri,  dan  membangun jaringan antara sekolah dengan pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan.
Negara  Indonesia  yang  terdiri  dari  beberapa  pulau  dengan  kultur  dan  geografis  yang bermacam-macam. Kultur dan geografis yang bermmacam-macam tersebut telah membentuk setiap daerah  dalam  keunikan  dan  potensi  masing-masing.  Keunikan  dan  potensi  yang  tergambar  dari sumber  daya  dan  kehidupan  setiap  daerah  tersebut.  Untuk  mengoptimalkan  dari  setiap  keunikan dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah dibutuhkan sumber daya manusia yang sesuai dan kompeten.  Sumber  daya  manusia  yang  memahami  setiap  kesempatan  dari  keunikan  dan  potensi yang dimiliki daerah, khususnya sumber daya manusia lokal. Jalan keluar dari pemenuhan sumber daya  manusia  yang  mampu  mendukung  pembangunan  daerah  dengan  mengoptimalkan  keunikan dan  potensi  adalah  lembaga  pendidikan.  Mengacu  dari  bahwa  daerah  setiap  daerah  memiliki keunikan dan potensi sendiri-sendiri, maka dirubahlah sistem pendidikan yang tadinya sentralisasi menjadi desentralisasi. Dimana pengelolaan lembaga pendidikan diserahkan kepada daerah masing- masing  khususnya  berkaitan  dengan  tujuan  lembaga  pendidikan.  Tujuan  lembaga  pendidikan seyogyanya mampu mendukung usaha pembangunan daerah setempat
Dalam penelitiannya Muttaqin mencoba mengukur pengaruh faktor kota dan variabel penjelas lainnya  terhadap  pencapaian  pendidikan  di  Indonesia.  Kami  fokus  pada  rata-rata  tahun  sekolah sebagai  indikator  pencapaian  pendidikan.  Kami  berhipotesis  bahwa  setelah  desentralisasi,  (1) pencapaian  pendidikan  lebih  tinggi  dibandingkan  era  sebelum  desentralisasi,  (2)  variasi  regional dalam  pencapaian  pendidikan  akan  meningkat,  dan  (3)  kapasitas  fiskal,  tingkat  urbanisasi,  dan pembangunan akan lebih tinggi , semakin tinggi rata-rata tahun sekolah kotamadya. Yang terakhir juga  diharapkan  untuk  kotamadya  yang  baru  dibentuk  beberapa  tahun  terakhir.  Kami  menguji hipotesis  dengan  data  panel  pada  5.541.983  responden  yang  dikumpulkan  menjadi  3880 pengamatan  yang  bersarang  di  491  kabupaten/kota  yang  bersarang  di  32  provinsi  sebelum  dan sesudah  era  desentralisasi.  Hasilnya  mengungkapkan  hal  berikut.  Pertama,  setelah  desentralisasi, lama  sekolah  sedikit  meningkat,  tetapi  kemajuan  dalam  lama  sekolah  sedikit  melambat.  Kedua, variasi pencapaian pendidikan antar provinsi sedikit menurun, tetapi variasi antar kota meningkat. Ketiga,  tingkat  perkembangan  kotamadya  dan  urbanisasi  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap peningkatan  capaian  pendidikan,  sedangkan  kapasitas  fiskal  dan  status  menjadi  kotamadya  baru tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  perpanjangan  lama  sekolah.  Temuan  kami  menunjukkan bahwa khususnya daerah pedesaan dan kota yang kurang berkembang telah tertinggal dalam upaya meningkatkan capaian pendidikan di Indonesia
Desentralisasi pendidikan yang efektif tidak hanya melibatkan proses pemberian kewenangan dan pendanaan yang lebih besar dari Pemerintah Pusat ke pemerintah daerah, tetapi desentralisasi harus menyentuh pemberian kewenangan yang lebih besar ke sekolah dalam menentukan berbagai kebijakan,  seperti  organisasi  dan  proses  belajar-mengajar,  manajemen  guru,  struktur  dan perencanaan di tingkat sekolah, dan sumber pendanaan sekolah  (--, 2010). Undang-Undang Nomor 20/2003  tentang  Sisdiknas  mendukung  dengan  memberikan  kewenangan  otonomi  pendidikan langsung kepada setiap satuan pendidikan melalui manajemen berbasis sekolah. Mutu dan relevansi pendidikan  ada  pada  setiap  proses  pentahapan  pada  satuan  pendidikan.  Komitmen  Pemerintah
untuk  berinvestasi  pada  pendidikan  sebagai  solusi  masa  depan  bangsa  harus  segera  diwujudkan melalui pengalokasian 20% APBN untuk pendidikan di luar anggaran pendidikan kedinasan dan gaji guru.  Untuk  memperkuat  dukungan  pengembangan  pendidikan,  diperlukan  kemitraan  yang  erat antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan yang bermutu. Untuk meningkatkan daya saing bangsa, pendidikan unggulan bertaraf internasional perlu dikembangkan, dimonitor, dan dievaluasi secara bertahap dan berkesinambungan di setiap daerah dengan menekankan relevansi dengan kebutuhan, ciri khas daerah/ keunggulan lokal
Konsep  otonomi  pendidikan  mengandung  pengartian  yang  luas,  mencakup  filosofi,  tujuan, format  dan  isi  pendidikan  serta  manajemen  pendidikan  itu  sendiri.  Implikasinya  adalah  setiap daerah  otonomi  harus  memiliki  visi  dan  misi  pendidikan  yang  jelas  dan  jauh  kedepan  dengan melakukan pengkajian yang mendalam dengan meluas tentang trend perkembangan penduduk dan msyarakat  untuk  memperoleh  konstruk  masyarakat  di  masa  depan  dan  tindak  lanjutnya,  dan merancang  sistem  pendidikan  yang  sesuai  dengan  karakteristik  budaya  bangsa  indonesia. Pendidikan  yang  diterapkan  harus  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat  atau  kebutuhan  daerah tempat  dilangsungkan  pendidikan.  Unsur  muatan  lokal  yang  dikembangkan  harus  sesuai  dengan kebutuhan daerah setempat.
Namun  sebagian  penulis  juga  skeptis  dengan  desentralisasi  pendidikan,  Ammirachman menyimpulkan  bahwa  desentralisasi  di  negara  dengan  sedikit  pengalaman  dalam  otonomi  daerah dan  demokrasi  tidak  mungkin  memberikan  hasil  yang  diinginkan  dalam  hal  kualitas  sekolah, akuntabilitas  dan  efisiensi.  Kajian  mereka  menunjukkan  bahwa  selain  devolusi  kekuasaan  dan wewenang, semua model utama desentralisasi mencerminkan proses pengambilan keputusan yang demokratis  dan  peningkatan  keterlibatan  masyarakat  dalam  mengelola  sekolah.  Para  penulis mencatat  kegagalan  desentralisasi  yang  meluas  dalam  pendidikan,  yang  membantu mengkonsolidasikan  stratifikasi  sosial  dan  ketidaksetaraan  desa-kota  dalam  pendidikan.  Dalam penelitian  Suryadarma  tentang  dampak  korupsi  terhadap  efektivitas  belanja  publik  di  sektor pendidikan  di  Indonesia.  Dua  rangkaian  hasil  dipertimbangkan:  angka  partisipasi  sekolah  dan prestasi  sekolah  dalam  ujian  nasional.  Pengeluaran  publik  tampaknya  memiliki  efek  yang  dapat diabaikan pada pendaftaran sekolah di daerah yang sangat korup, tetapi efek yang signifikan secara statistik,  positif  dan  relatif  besar  di  daerah  yang  kurang  korup.  Sebaliknya,  belanja  publik  tidak berpengaruh  signifikan  terhadap  kinerja  sekolah.  Pelajaran  utama  dari  makalah  ini  adalah  bahwa mengucurkan  lebih  banyak  dana  publik  ke  dalam  sistem  pendidikan  tidak  mungkin  membawa perbaikan kecuali disertai dengan upaya untuk memperbaiki tata kelola di sektor tersebut. Selain itu ,  Toi  menemukan  fakta  bahwa  peningkatan  anggaran  sekolah  meningkatkan  kualitas  lingkungan pendidikan  dan  menghasilkan  nilai  ujian  yang  lebih  tinggi  dan  angka  putus  sekolah  yang  lebih rendah.  Namun,  hasil  positif  tersebut  ternyata  kurang  signifikan,  dan  hubungan  antar  faktor menjadi  lebih  lemah,  selama  periode  setelah  desentralisasi  dimulai.  Hal  ini  terutama  terjadi  pada kelompok  sekolah  yang  tingkat  anggarannya  relatif  kecil.  Oleh  karena  itu,  ada  kebutuhan  untuk
mempertimbangkan  langkah-langkah  yang  ditujukan  untuk  memperbaiki  kesenjangan  antara sekolah dan daerah.
Meskipun  demikian  sebenarnya  desentraslisasi  kurikulum  dapat  menguntungkan pengembangan  sejarah  lokal  di  setiap  daerah  yang  jarang  sekali  dieksplorasi  oleh  para  pegiat sejarah.  Bagi  kepentingan  sejarah  nasional,  sejarah  lokal  tidaklah  bersifat  antagonis,  justru  akan memberi kontribusi positif. Seperti yang disampaikan Taufik Abdullah, bahwa sejarah lokal dengan pendekatan  yang  tidak  bersifat  involusi,  yang  hanya  berkisar  pada  dirinya,  makin  memberi kemungkinan untuk merintis permasalahan baru dalam sejarah nasional. Dengan begini bukan saja visi  tentang  proses  ke  arah  terwujudnya  kesa-  daran    nasional,    sebagai    syarat    utama  bagi kemantapan  integrasi  nasional  dapat  dipersegar,  tetapi  dan  lebih  penting  lagi,  dinamika sesungguhnya dari proses terjadi itu dapat dipahami.
Posisi  materi  sejarah  lokal  yaitu  peristiwa  sejarah  di  suatu  lokal  tidak  lagi  sebagai  sumber semata  tetapi  juga  menjadi  objek  studi  sejarah  peserta  didik.  Dalam  kesempatan  inilah  mereka belajar  mengembangkan  wawasan,  pemahaman,  dan  ketrampilan  sejarah.  Mereka  dapat berhubungan langsung dengan sumber asli dan mengkaji sumber asli dalam suatu proses penelitian sejarah.  Mereka  dapat  melatih  diri  dalam  penafsiran  sejarah  dan  kalau  pun  terjadi  berbagai perbedaan di  antar  mereka maka itu akan memiliki nilai pendidikan yang sangat tinggi.  Lagipula, para  sejarawan    tidak    pernah    memiliki    suatu    pandangan    dan    tafsiran    yang    sama    terhadap suatu peristiwa sejarah.
Saat  ini  pengajaran  sejarah  lokal  dapat  dikatakan  bersifat  hidden  curriculum,  bergantung kepada  kreativitas  guru  dalam  mengembangkan  materi  ajar.  Hidden  curriculum  merujuk  pada norma-norma, nilai-nilai, dan sikap bawah sadar yang seringkali ditransmisikan secara halus lewat relasi-relasi  sosial  di  sekolah  dan  kelas.  Menurut  Eric  Margolis,  konsep  dari  hidden  curriculum menjembatani  usaha  sederhana  untuk  menunjukkan  suatu  keistimewaan  sosial  dari  suatu kebudayaan atau menegaskan sebuah ruang khusus dari kreativitas dan kebebasan.
Pembelajaran  sejarah  dapat  didukung  dengan    memanfaatkan  benda-benda  yang  ada  di lingkungan  sekitar  para  peserta  didik.  Salah  satu  upaya  untuk  meningkatkan  respon  dan  minat peserta didik terhadap pelajaran sejarah adalah menciptakan pola pembelajaran sejarah yang terkait dengan  situasi  lingkungannya.  Kegiatan  pembelajaran  sejarah  memerlukan  medium mengembangkan  rasa  kepedulian  dan  ketertarikan  akan    ranah    kedaerahan  mereka,  untuk selanjutnya  menggali  lebih  dalam  tentang  apa  yang  pernah  ada  dalam  lintasan  masa  lalu  di daerahnya.  Pemanfaatan  situs  sejarah  lokal  sebagai  muatan  pembelajaran  tidak  harus  dengan menerapkan  pembelajaran  langsung  seperti  kemah  budaya,  lawatan  sejarah,  studi  objek  di  lokasi situs sejarah dan sejenisnya yang menuntut guru dan siswa terjun langsung. Namun pembelajaran sejarah  berbasis  situs  sejarah  lokal  bisa  diefisienkan  dengan  memindahkan  situs-situs  sejarah tersebut ke dalam sebuah media pembelajaran untuk dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar di kelas.
Tantangan pelaksanaan pembelajaran sejarah lokal adalah bagi daerah-daerah yang memiliki keterbatasan historiografi sejarah  lokal  dan sumber sejarah,  hal ini menjadi kendala  utama dalam pengimplementasian kurikulum Sejarah lokal di daerah-daerah.
UU  No.  22  Tahun  1999  dan  UU.  No.  25  Tahun  1999  di  Indonesia,  membagi  desentralisasi menjadi  dua  kategori,  UU/22  menyangkut  desentralisasi  administratif,  sementara  UU/25 menyangkut  administrasi  keuangan.  Di  bidang  pendidikan  atau  sekolah,  sejak  desentralisasi, pendidikan akan menjadi Di bawah tanggung jawab Pemerintah Daerah, beban pemerintah daerah saat  ini  adalah  ditambahkan  oleh  kewajiban  untuk  membiayai  pengeluaran  pendidikan.  Misalnya, gaji guru akan dimasukkan ke dalam anggaran pemerintah daerah, yang sebelumnya ditangani oleh pemerintah pusat.
Kebutuhan  untuk  meningkatkan  kualitas  pendidikan  merupakan  salah  satu  alasan  utama dalam  penerbitan  undang-undang  pendidikan  baru  No.  23  Tahun  2003.  Selain  itu  tujuan  lainnya adalah  memberdayakan  masyarakat  partisipasi  dalam  penyediaan  pendidikan  berbasis  otonomi. Oleh  karena  itu,  ini  juga  bagian  dari  sistem  desentralisasi  baru.  Namun,  isu  desentralisasi pendidikan  tidak  secara  khusus  dibahas  dalam  undang-undang  yang  baru,  namun  mengacu  pada undang-undang  No.  22  dan  25  Tahun  1999.  Dasar  hukum  tersebut  menyuratkan  tanggung  jawab bersama  antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  di  Indonesia  menyediakan  layanan pendidikan.
Ketika undang-undang nomor 22 Tahun 1999 disahkan, terjadi perubahan fundamental dalam pendekatan  pembangunan  dari  sentralisasi  ke  desentralisasi,  termasuk  desentralisasi  pendidikan. Melalui desentralisasi pendidikan diharapkan akan terjadi perubahan signifikan dalam memperkuat pembangunan dunia pendidikan di Indonesia. Artinya, desentralisasi pendidikan diharapkan dapat menjadi  instrumen  penting  dalam  menyelesaikan  masalah-masalah  pendidikan  nasional  seperti masalah relevansi pendidikan, mutu pendidikan dan efisiensi dalam manajemen pendidikan.
Menurut  Sjamsi  Pangandaran,  penerapan  desentralisasi  pendidikan  membawa  sejumlah implikasi:
1. Memperkuat  rujukan  preferensi  nilai  yang  dianggap  strategis  dalam  arti  sesuai dengan  kebutuhan  masyarakat  dan  kebutuhan  anak  untuk  dapat  hidup  dan  berinteraksi  di masyarakatnya. Setiap individu dan masyarakat memiliki sistem nilai yang menjadi preferensi baik pribadi maupun lembaga. Nilai-nilai itu akan menjadi kekuatan motivasional bagi perilaku individu ataupun masyarakat, serta menjadi kekuatan yang mengintegrasikan kepribadian, masyarakat, dan kebudayaan.
2. Kedua, desentralisasi pendidikan akan meningkatkan kapasitas sekolah seperti mutu intake,  relevansi  program,  inovasi  pendidikan,  dan  memperluas  kesempatan  masyarakat  untuk mendapatkan pen- didikan yang bermutu.
3. Ketiga,  desentralisasi  pendidikan  dapat  memperkuat  partisipasi  masyarakat  dalam keseluruhan kegiatan pendidikan.
4. Keempat,  desentralisasi  pendidikan  dapat  memperkuat  hubungan  fungsional pendidikan dengan perkembangan masyarakat, dalam arti relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat.
5. Kelima,  desentralisasi  pendidikan  dapat  menumbuhkan  manajemen  yang  efisien,
efektif, dan produktif.
6. Keenam,  desentralisasi  pendidikan  dapat  memperkuat  preferensi  nilai  pada kemandirian dan kreativitas baik pribadi maupun kelembagaan.
7. Ketujuh,  desentralisasi  pendidikan  dapat  memperkuat  kebermaknaan  fungsi kelembagaan  institusi  pendidikan,  dan  dengan  demikian  memperkuat  pula  kemandirian  institusi pendidikan di daerah
Jika kita berkaca pada Undang-undang nomor 32 Tahun 2004, desentralisasi diterjemahkan sebagai penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus  pemerintahan  dalam  sistem  NKRI.  Burnett  mendefinisikan  desentralisasi  pendidikan adalah  otonomi  untuk  menggunakan  input  pembelajaran  sesuai  dengan  tuntutan  sekolah  dan masyarakat local.
Terlepas  dari  permasalahannya.  Indonesia  sebagai  bangsa  yang  multikultural  ini  dapat memanfaatkan  sejarah  lokal  untuk  kepentingan  netralisasi  pengaruh  negatif  globalisasi.  Namun, Sejarah  Nasional  Indonesia  tetap  mesti  diberikan  porsi  tertentu  agar  fungsi  utama  pengajaran Sejarah  untuk  penanaman  sikap  nasionalisme  dan  menjaga  integrasi  nasional  tetap  diperhatikan. Kelebihan  pembelajaran  sejarah  lokal  di  sekolah  adalah  kemampuannya  membawa  siswa  kepada dituasi  riil  dalam  lingkungannya,  pembelajaran  sejarah  lokal  dapat  menerobos  dan  menjembatani antara apa yang terjadi dengan dirinya dan lingkungannya. Hal ini kerena lingkungan sosial sekitar siswa menjadi sumber pembelajaran.
Dasar  pengembangan  materi  sejarah  lokal  merujuk  pada  Permendiknas  No.  22  Tahun  2006 tentang standar isi yang didalamnya untuk memuat materi muatan lokal yang harus diajarkan oleh masing-masing sekolah sesuai  dengan keadaan daerahnya (Purwasatria,  2016).  Selain itu undang- undang  Sisdiknas  juga  telah  menegaskan  kembai  pentingnya  menggali  khazanah  di  setiap  daerah dengan  memberikan  ruang  di  kurikulum  sekolah  melalui  mata  pelajaran  Muatan  Lokal.  Namun terkhusus mata pelajaran Sejarah, terdapat urgensi pula untuk menyertakan pembelajaran sejarah lokal dalam kurikulum mata pelajaran Sejarah.
Itikad  untuk  melakukan  reformasi  dalam  kurikulum  sejarah  pernah  diutarakan  oleh pemagang  kebijakan.  Mengutip  wawancara  tribunnews.com  dengan  Direktur  Sejarah  dan  Nilai Budaya  Kemendikbud  pada  tahun  2013:  Materi  sejarah  lokal  atau  daerah  mendapat  peluang  luas untuk  dipelajari  dalam  mata  pelajaran  Sejarah  peminatan  di  jenjang  SMA.  Daerah  diminta mengembangkan materi pendidikan sejarah lokal untuk memperkaya pengetahuan dan pemahaman siswa.  Pada  pelaksanaan  Kurikulum  2013,  struktur  kurikulum  Sejarah  dibagi  dua,  yaitu  sejarah umum  (nasional)  yang  dipelajari  semua  siswa  dan  sejarah  peminatan.  Materi  sejarah  lokal  bisa dikembangkan  di  sejarah  peminatan.  Wacana  ini  sangat  bagus  untuk  menjadi  solusi  diberikannya
ruang  terhadap  pendidikan  sejarah  lokal.  Namun  sampai  sekarang  wacana  ini  masih  belum terlaksana.  Menurut pendapat  penulis  tidak semua daerah  memiliki sumber pembelajaran sejarah lokal  yang  memadai  baik  itu  situs  sejarah  maupun  dokumen  ilmiah  yang  menjelaskan  tentang sejarah lokal di setiap daerah.
Dalam  Undang-undang  Pemerintahan  Daerah,  desentralisasi  pendidikan  memberikan landasan  bagi  pemerintah  daerah  meliputi  pemerintah  kabupaten/kota  dan  provinsi  untuk mengatur dan mengelola pendidikan berada di wilayahnya. Desentralisasi pendidikan memberikan otoritas  di  daerah  untuk  menerapkan  sejarah  lokal  di  kurikulum  mata  pelajaran  sejarah, sebagaimana  penerapan  mata  pelajaran  muatan  lokal,  serta  memotivasi  para  pegiat  sejarah  dan budaya untuk kembali mengeksplorasi sejarah dan kearifan lokal di masing-masing daerahnya.
Selain  itu  dalam  konteks  persiapan  dan  penerapan  kurikulum  sejarah  lokal  dapat memanfaatkan  forum  Musyawarah  Guru  Mata  Pelajaran  (MGMP)  dan  Kelompok  Kerja  Guru Sejarah (KKG) sebagai sarana penerapan sejarah lokal dalam kurikulum mata pelajaran sejarah di daerah.  Berdasarkan  Standar  Pengembangan  MGMP  dan  KKG,  fungsi  dari  forum  tersebut  adalah penelitian,  penulisan  karya  tulis  ilmiah,  penyelenggaraan  seminar,  dan  lain-lain  (Kemendiknas, 2008).  Hal  ini  memungkinkan  MGMP  dan  KKG  dimanfaatkan  untuk  melakukan  penelitian  yang berkaitan dengan penulisan sejarah lokal di daerah. Meskipun realisasi ide ini terbilang cukup sulit akibat beban profesi guru juga relatif banyak.

## IV. KESIMPULAN
Berangkat dari beberapa kekurangan dari kurikulum sejarah saat ini serta minimnya muatan materi sejarah lokal, menjadikan perlunya penerapan Sejarah Lokal dalam mata pelajaran sejarah di setiap daerah. Aspek lokalitas akan sangat membantu peserta didik untuk dapat memahami tujuan pembelajaran  sejarah,  karena  memiliki  kaitan  langsung  dengan  identitas  dan  budaya  masyarakat lokal.  Penerapan sejarah lokal bukan berarti mengganti secara keseluruhan kurikulum pendidikan Sejarah  nasional  kepada  lokal,  namun  lebih  kepada  memberi  ruang  bagi  Sejarah  Lokal  sebagai pengayaan  dari  tujuan  kurikuler  utama  yaitu  Sejarah  Nasional  Indonesia.  Hambatan  utama  dari penerapan  Sejarah  Lokal  secara  menyeluruh  di  Indonesia  saat  ini  adalah  tidak  semua  daerah memiliki sumber sejarah dan historiografi yang memadai.
Desentralisasi  pendidikan  sebagai  pelimpahan  wewenang  kebijakan  pendidikan  kepada otoritas daerah memberikan peluang bagi penerapan Sejarah lokal dalam kurikulum mata pelajaran Sejarah  di  daerah.  Kebijakan  khusus  dapat  dilimpahkan  kepada  otoritas  daerah  dan  komunitas pegiat  budaya  dan  kesejarahan  di  daerah  untuk  mengembangkan  sejarah  di  daerahnya  demi kepentingan pendidikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Toi, A. (2010). An empirical study of the effects of decentralization in Indonesian junior secondary education. Educational  Research  for  Policy  and  Practice .  https://doi.org/10.1007/s10671- 010-9081-6
Alfian,  M.  (2011). Pendidikan  Sejarah  dan  Permasalahan  yang  Dihadapi. Jurnal  Khazanah Pendidikan, Volume III No.2 Tahun 2011.
Amin, S. (2011). Pewarisan Nilai Sejarah Lokal Melalui Pembelajaran Sejarah Jalur Formal dan Informal  pada  Siswa  SMA  di  Kudus  Kulon. Jurnal  Paramita  Volume  21  No.  1  tahun  2011: Universitas Negeri Semarang.
Aulia, S. (2012). Desentralisasi Kebijakan Pendidikan (Studi Tentang Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun  Di  Kota  Surabaya  Pada  Tingkat  Pendidikan  Menengah  dan  Kejuruan). Jurnal  Politik Muda .
Azinar,  T.  A.  (2016). Sejarah  Kontroversial  di  Indonesia:  Perspektif  Pedagogy. Jakarta:  Yayasan Obor Indonesia.
Aziz,  A.  Z.  (2015).  Manajemen  Berbasis  Sekolah:  Alternatif  Peningkatan  Mutu  Pendidikan Madrasah. El-Tarbawi . https://doi.org/10.20885/tarbawi.vol8.iss1.art5
Badaruddin.,  &  Lalu,  M.  (2016). Integrasi  Sejarah  Lokal  dalam  Paket  Pengajaran  Sejarah Nasional. Prosiding Seminar Nasional Program Studi Pendidikan Sejarah se-Indonesia ISBN; 978-602-60420-0-2:  Kajian  Muatan  dan  Posisi  Mata  Pelajaran  Sejarah  di  Kurikulum  2013: Universitas Negeri Yogyakarta.
Baihaqy, A. (2004). Decentralization in Indonesia: The Possible Impact on Education (Schooling) and Human Resource Development for Local Regions. The 2nd International Conference on Indonesia:  Decentralization  and  Structural  Reformation,  Faculty  of  Social  and  Political Sciences, Universitas Diponegoro, Semarang, 7-8 July 2004
Cahyana, A. (2010). Upaya Peningkatan Mutu Sekolah melalui Satuan Otonomi Pendidikan. Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan . https://doi.org/10.24832/jpnk.v16i2.437
Carr, H. E. (1961). What is History. United Kingdom: Cambridge University Press.
Cepy,  S.  (2006). Meneropong  Desentralisasi  Pengeiolaah  Pendidikan  dengan  Kacamata  Politik Pendidikan. Jurnal  Manajemen  Pendidikan  No.  01/Tli.  Il/April  2006  El:  Universitas  Negeri Yogyakarta
Christoper,  B.  (2003). Local  Responses  to  Decentralization  in  Indonesia .  Comparative  Education Review,  Vol.  47,  No.  2  (May  2003),  pp.  184-216.  Comparative  and  International  Education Society: University of Chicago Press.
Suryadarma,  D.  (2012).  How  corruption  diminishes  the  effectiveness  of  public  spending  on education in Indonesia. Bulletin of Indonesian Economic Studies .
https://doi.org/10.1080/00074918.2012.654485
Fatkhuri,  F.  (2019).  Desentralisasi  Pendidikan  di  Indonesia :  Korupsi  dan  Problem  Politik Kekuasaan. KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan . https://doi.org/10.31629/kemudi.v3i2.874
Handayani, D. (2017). Konflik Desentralisasi Di Bidang Pendidikan Terhadap Penyalahgunaan Dana Biaya  Operasional  Sekolah  Biaya  Operasional  Sekolah  (Bos)  Di  Indonesia.  Desi. Jurnal Pendidikan Islam .
Hartono. (2015). Otonomi Pendidikan. Potensia: Jurnal Kependidikan Islam .
Hassan, H. (2008). Problematika Pendidikan Sejarah. Handbook Pendidikan Sejarah: FPIPS-UPI. Ismail,  F.  (2018).  Manajemen  Berbasis  Sekolah:  Solusi  Peningkatan  Kcalitas  Pendidikan. Jurnal Pendidikan Islam Iqra’ . https://doi.org/10.30984/jpii.v2i2.541
Kemendiknas  Republik  Indonesia.  (2008).  Standar  Pengembangan  Kelompok  Kerja  Guru  dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran.
Kuswandi,  A.  (2011).  Desentralisasi  Pendidikan  Dalam  Penyelenggaraan  Otonomi  Daerah  Di Indonesia. Governance (Jurnal Ilmu Pemerintahan) .
Margolis, Eric & Partners. (2001). Hidden Curriculum in Higher Education. New York and London: Routledge.
Muatan dan Posisi Mata Pelajaran Sejarah di Kurikulum 2013: Universitas Negeri Yogyakarta Mukhsin,  M.  (2019).  Strategi  Peningkatan  Mutu  Di  Era  Otonomi  Pendidikan. Jupe :  Jurnal Pendidikan Mandala . https://doi.org/10.36312/jupe.v4i5.845
Musanna,  A.  (2012).  Quo  Vadis  Praksis  Evaluasi  Kurikulum:  Studi  Pendahuluan  terhadap  Ranah
Kurikulum yang
Terlupakan*).
Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan . https://doi.org/10.24832/jpnk.v18i1.64
Muttaqin,  T.,  Van  Duijn,  M.,  Heyse,  L.,  &  Wittek,  R.  (2015).  The  impact  of  decentralization  on educational  attainment  in  Indonesia.  In Decentralization  and  Governance  in  Indonesia . https://doi.org/10.1007/978-3-319-22434-3_4
Nazir. (1988). Metode Penelitian. Ghalia Indonesia: Jakarta.
Pangandaran, Sjamsi. (2004). Desentralisasi Pendidikan dan Pemberdayaan Sekolah. Jurnal Ilmu Pendidikan Volume 11 No.2 Tahun 2004: Universitas Negeri Malang.
Pasandaran, Sjamsi. (2016). Desentralisasi Pendidikan dan Masalah Pemberdayaan Sekolah. Jurnal Ilmu Pendidikan .
Sa‟ud,  U.  S.  (2013).  Pengembangan  Kebijakan  Pendidikan  Dalam  Kerangka  Otonomi  Daerah.
Journal of Chemical Information and Modeling .
Sarnoto,  Ahmad  Zain.  (2012).  Konsepsi  politik  pendidikan  di  Indonesia. EDUCHILD:  Jurnal Pendidikan Sosial Dan Budaya .
Sejarah  Lokal  Mendapat  Tempat  di  Kurikulum  Pendidikan oleh  Tribunnews.com: http://wartakota.tribunnews.com/2013/09/16/sejarah-lokal-mendapat-tempat-dalam- pendidikan. 16 Oktober 2013
Setyaningsih, K. (2017). Esensi Tranformasi Sistem Sentralisasi-Desentralisasi Pendidikan. Journal of Islamic Education Management .
Sugiyono. (2012). Memahami Penelitian Kualitatif. Alfabeta: Bandung.
Supriyanta,  S.  (2018).  Desentralisasi  Pendidikan  Di  Era  Otonomi  Daerah. Cakrawala . https://doi.org/10.32781/cakrawala.v2i1.85
Syafi‟i, S, Amirrachman, A. & Welch, A. (2009). Decentralising Indonesian Education: The Promise and  the  Price.  In Decentralisation,  School-Based  Management,  and  Quality . https://doi.org/10.1007/978-90-481-2703-0_8
Taufik, Abdullah. (2005). Sejarah Lokal di Indonesia . UGMPress: Yogyakarta.
Wasino  &  Purnamasari,  Iin.  (2011). Pengembangan  Model  Pembelajaran  Sejarah  Berbasis  Situs Sejarah  Lokal  di  SMA  Negeri  Kabupaten  Temanggung .  Jurnal  Paramita  Volume  21  No.2 Tahun 2011: Universitas Negeri Semarang.
Widodo,  N.  E,  Dan  Bima  Wahyu.  (2016).  Desentralisasi  Pendidikan  Dan  Peran  Aktif  Masyarakat Menuuju Pendidikan Berkualitas. Jurnal Penelitian . https://doi.org/10.21043/jupe.v10i1.866
Yuliana,  Anisa.  (2016) .  Pembelajaran  Sejarah  Lokal,  Nilai-Nilai  dan  Aplikasi. Prosiding  Seminar Nasional Program Studi Pendidikan Sejarah se-Indonesia ISBN; 978-602-60420-0-2: Kajian