## Vol. 3, Nomor 1, Juni 2018

## Jurnal ABDIMAS Unmer Malang

## PENYULUHAN HUKUM PERLINDUNGAN ANAK BAGI PARA SISWA DAN GURU SDN CEMPAKA BARU 05 KEMAYORAN JAKARTA PUSAT
Derta Rahmanto 1) , Endang Purwaningsih 2) , Evie Rachmawati Nur Ariyanti 3) 1,2,3) Fakultas Hukum Universitas YARSI, Jakarta e-mail : 2) e.purwaningsih@yarsi.ac.id

## Abstrak
Pada umumnya semua siswa dan guru di SDN Cempaka Baru 05  Kemayoran belum memahami secara benar tentang perlindungan anak dan penegakan hukumnya. Mereka juga   belum pernah mendapatkan penyuluhan atau pelatihan tentang hukum perlindungan anak. Untuk itulah perlu diberikan pengetahuan yang cukup melalui penyuluhan hukum ini untuk mengatasi permasalahan mitra terkait upaya pencegahan kejahatan terhadap anak didik  sebagai  bentuk  perlindungan  hukum  menurut  UU  Perlindungan  anak.  Upaya  yang  dilakukan  melalui penyuluhan hukum ini dilakukan dengan memberi pengetahuan hukum tentang perlindungan anak kepada siswa dan guru,  kemudian dilanjutkan pada tanya jawab, dengan metode kegiatan ceramah dan diskusi di sekolah setempat dan memberikan pre test dan post test.   Hasil kegiatan menunjukkan pentingnya kegiatan penyuluhan tentang  perlindungan  anak  untuk  meningkatkan  wawasan  pengetahuan  dan  kesadaran  hukum  anak  didik, demikian pula bagi guru sebagai pendidik, terkait tugas, hak dan kewajibannya di sekolah.
Kata Kunci : penyuluhan hukum, perlindungan, anak, siswa dan guru

## I. PENDAHULUAN
Anak  adalah  titipan  atau  amanah  dari  Tuhan kepada  manusia  untuk  dijaga  dan  dirawat  sebaik mungkin  supaya  menjadi  manusia  yang  baik  dan berguna  bagi  masyarakat  dan  bangsa.  Dalam pertimbangan  UU  nomor  nomor  17  tahun  2016 dinyatakan  tentang  Penetapan  peraturan  pemerintah pengganti  undang-undang  nomor  1  tahun  2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, perubahan pertama    Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan  Anak  yang  salah  satu  perubahannya menitikberatkan  pada  pemberatan  sanksi  pidana terhadap  pelaku  kekerasan  seksual  terhadap  anak. Namun,  perubahan  Undang-Undang  tersebut  belum menurunkan tingkat kekerasan seksual terhadap anak secara  signifikan.  Oleh  karena  itu,  Negara  perlu mengambil  langkah-langkah  yang  optimal  dan komprehensif  dengan  tidak  hanya  memberikan pemberatan  sanksi  pidana,  juga  menerapkan  bentuk pencegahan (preventif) dengan memberikan tindakan berupa  kebiri  kimia,  pemasangan  alat  pendeteksi elektronik,  dan  rehabilitasi  bagi  pelaku  kekerasan seksual  terhadap  anak.Untuk  menyikapi  fenomena kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera
terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual  terhadap  anak,  Presiden  telah  menetapkan Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak  pada  tanggal  25  Mei  2016, Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  adalah seseorang  yang  belum  berusia  18  (delapan belas)tahun,  termasuk  juga  anak  yang  masih  dalam kandungan.    Perlindungan  Anak  adalah  segala kegiatan  untuk  menjamin  dan  melindungi  anak  dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan  berpartisipasi  secara  optimal  sesuai  dengan harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta  mendapat perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi. Lahirnya revisi UU tersebut menegaskan pentingnya pemberatan  sanksi  pidana  dan  denda  bagi  pelaku kejahatan  terhadap  anak  terutama  kepada  kejahatan

## Vol. 3, Nomor 1, Juni 2018

## Jurnal ABDIMAS Unmer Malang
seksual yang bertujuan untuk memberikan efek jera, serta  mendorong  adanya  langkah  konkrit  untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak.
Orangtua  bertanggungjawab  atas  pendidikan anak, kesehatan dan keselamatannya. Demikian pula ketika anak menjadi siswa di suatu sekolah, para guru menjadi  pengganti  orangtua  mengambil  peran  dan bertanggungjawab  terhadap  anak  saat  berada  dalam lingkungan  sekolah.  Anak,  orangtua  dan  guru memiliki hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pendidikan  anak  dan  menjamin  keselamatannya dengan  baik.  Banyaknya  kasus  anak  menjadi  target atau korban kejahatan menjadi masalah yang sangat memprihatinkan  bagi  banyak  pihak.  Anak  dan orangtua  juga  guru  perlu  diberi  bekal  pengetahuan yang cukup untuk bisa melindungi diri dan anak didik supaya terhindar dari hal-hal yang merugikannya atau menyakitinya.
Sosialisasi regulasi dan edukasi sejak dini perlu dilakukan kepada guru dan anak didik. Regulasi dan penegakan  hukumnya  yang  makin  tegas  dan  berat juga  perlu  agar  membuat  efek  jera.  Semua  demi mengantisipasi  agar  anak  tidak  menjadi  korban kejahatan dan  tidak menjadi pelaku kejahatan. Fakta yang terungkap pada saat pelaku kejahatan terhadap anak  utamanya  pelaku  pedofil/kejahatan  seksual diperiksa  di  persidangan,  ada  beberapa  pelaku  yang mengaku  pernah  mengalami  tindakan  pelecehan seksual  saat masih kecil.
Berdasarkan  wawancara  yang  telah  dilakukan oleh  tim  pada  hari  Kamis  tanggal  23  Maret  2017 dengan  Kepala  Sekolah  SDN  Cempaka  Baru  05, kondisi  para  siswa  saat  ini  terlindungi  dengan  baik, namun  memang  belum  pernah  mendapatkan pencerahan atau edukasi mengenai hukum perlindungan  anak,  juga  para  gurunya.  Selain  itu Kepala Sekolah memandang sangat penting kegiatan edukasi  ini  dilakukan  untuk  membekali  anak  agar selalu berhati-hati dan bertambah wawasan. Dengan fakta inilah, tim Fakultas Hukum Universitas YARSI merasa  perlu  dan  segera  bersiaga  untuk  membantu memberi  pencerahan  kepada  para  peserta  didik  dan para guru. Untuk itulah perlu diberikan pengetahuan yang  cukup  melalui  penyuluhan  hukum  ini  untuk mengatasi permasalahan yakni bagaimanakah upaya pencegahan kejahatan dilakukan terhadap anak didik
sebagai  bentuk  perlindungan  hukum  menurut  UU Perlindungan anak.

## II. METODE KEGIATAN
Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode  ceramah  dan  tanya  jawab.  Metode  ini digunakan  untuk  menyampaikan  materi  penyuluhan yang  bersifat  ringan  dan  menyenangkan  untuk  anak didik  dan  muatan normatif  untuk  guru.  Pelaksanaan metode  ini  digunakan  waktu  sebanyak  40%  untuk ceramah  atau  penyampaian  materi,  sedangkan sisanya  60%  digunakan  untuk  diskusi  dan  tanya jawab. Selain itu juga dilakukan pre test dan post test .

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kegiatan penyuluhan dilakukan di SDN
05 Cempaka Baru, dengan diikuti 109 peserta baik dari guru maupun para siswa. Guru berjumlah 20 orang dan siswa 89 orang. Peserta sangat antusias memperhatikan dan aktif tanya jawab.

## Tabel 1
Pemahaman tentang hak-hak anak yang harus dilindungi
Berdasarkan tabel di atas dapat dipahami bahwa pemahaman  khalayak  sasaran  tentang  hak-hak  anak yang harus dilindungi pada saat sebelum penyuluhan

## Vol. 3, Nomor 1, Juni 2018

## Jurnal ABDIMAS Unmer Malang
masih  sangat  rendah  akan  tetapi  setelah  penyuluhan sudah sangat baik. Dari 109 orang, sedikitnya sudah ada 14 orang yang sudah sangat memahmi, 65 sudah paham,  dan  24  orang  sudah  cukup  paham.  Sisanya sebanyak  6  orang  belum  paham  dan  sangat  tidak paham.
Diagram 1
Pemahaman tentang hak-hak anak yang harus dilindungi

## Tabel 2.
Pemahaman tentang kewajiban orang tua terhadap anak
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pemahaman  khalayak  sasaran  tentang  kewajiban orang  tua  terhadap  anak  antara  sebelum  dan  sudah penyuluhan terjadi peningkatan yang berarti. Sesudah penyuluhan  sedikitnya  ada  40  orang  yang  sudah sangat paham, sebanyak 47 orang sudah paham, dan sebanyak  16  orang  sudah  cukup  paham.  Sisanya sebanyak 6 orang belum paham.
Pemahaman tentang kewajiban orang tua terhadap anak

## Tabel 3
Pemahaman tentang Keberadaan UU tentang Perlindungan anakdan UU guru dan Dosen
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa telah  terjadi  peningkatan  pemahaman  yang  sangat berarti  antara  sebelum  dan  sesudah  penyuluhan tentang  Keberadaan  UU  tentang  Perlindungan  anak dan  UU  guru  dan  Dosen.  Sesudah  penyuluhan,  ada sebanyak 14 orang yang sudah sangat paham tentang keberadaan  kedua  UU  tersebut.  Ada  sebanyak  35 orang  yang  sudah  paham,  dan  sebanyak  38  orang sudah cukup paham. Sisanya ada sebanyak 21 orang masih kurang paham.
Diagram 3 Pemahaman tentang kewajiban orang tua terhadap anak

## Tabel 4 Pemahaman tentang Kewajiban Guru di Sekolah
Tabel  di  atas  memberikan  informasi  bahwa pemahaman tentang Kewajiban Guru di Sekolah yang dirasakan oleh khalayak sasaran berbeda-beda.  Akan

## Vol. 3, Nomor 1, Juni 2018

## Jurnal ABDIMAS Unmer Malang
tetapi, telah terjadi peningkatan yang sangat berarti, karena  setelah  penyuluhan,  ada  sebanyak  35  orang yang sudah sangat paham tentang Kewajiban Guru di Sekolah,  sebanyak  35  orang  sudah  paham,  dan  56 orang  sudah  cukup  paham.  Sisanya  sebanyak  18 orang belum begitu paham tentang Kewajiban Guru di Sekolah.
Diagram 4

## Pemahaman tentang Kewajiban Guru di Sekolah

## Tabel 5.
Pemahaman tentang Kewajiban Anak di Sekolah
Mencermati tabel hasil pengabdian di atas, dapat dipahami bahwa pemahaman tentang kewajiban anak di  sekolah  yang  dipahami  oleh  peserta  penyuluhan adalah,  bahwa  sudah  ada  sebanyak  52  orang  yang sudah  sangat  memahami  tentang  kewajiban  anak  di sekolah.  Sebanyak  42  orang  sudah  paham,  dan sebanyak  12  orang  sudah  cukup  paham  tentang kewajiban anak  di  sekolah,  namun  demikian,  masih ada  sebanyak  3  orang  yang  kurang  begitu  paham tentang kewajiban anak di sekolah .

## Diagram 5
Pemahaman tentang Kewajiban Anak di Sekolah

## 4. KESIMPULAN
Upaya  pencegahan  kejahatan  terhadap  anak didik  sebagai  bentuk  perlindungan  hukum  menurut UU  Perlindungan  Anak  dapat  dilakukan  dengan mensosialisasi regulasi, mengedukasi anak didik dan pihak  terkait  seperti  halnya  guru  dan  orangtua,  agar anak  didik  mampu  menjaga  diri  dan  pihak  terkait dapat memberi daya dukung positif bagi perlindungan anak.
Kegiatan penyuluhan tentang perlindungan anak sangat penting dilakukan untuk menambah wawasan pengetahuan dan kesadaran hukum anak, khususnya anak didik di SDN 05 Cempaka Baru, demikian pula bagi  guru  sebagai  pendidik,  terkait  tugas,  hak  dan kewajibannya  di  sekolah.  Kegiatan  penyuluhan hukum ini mampu meningkatkan tingkat pengetahuan  hukum  peserta,  namun  harus  tetap diingatkan  kembali  dengan  terus  mengedukasi  para peserta dengan baik.

## VI.  REFERENSI
Paska,  Anastasia  Ayu.  Jurnal  Hukum  Gloria  Juris vol.9 no.1 Januari-April 2009
FH UNIKA Atmajaya
Wright,  Richard  W., Grounds  and  Extent  of  Legal Responsibility , (San Diego Law
Review: 2013
Woman’s  human  right  monitoring  report 2007 Komnas Perempuan RI
UU  Nomor  17  Tahun  2016  juncto  UU  Nomor  35 Tahun  2014 juncto  UU  Nomor  23  Tahun  2002 Tentang Perlindungan Anak