## Mengenal Proses Hukum Dalam Kepolisian
Oleh: Edi Saputra Hasibuan edisaputrah@gmail.com Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara

## Abstrak
Kepolisian  Republik  Indonesia  merupakan  salah  satu  instansi  Negara  yang mengemban tugas dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan Negara, serta penegakkan  hukum.  Terkait  hal  tersebut  dalam  pelaksanaannya  tentu  saja menemui  berbagai  kendala  serta  melalui  proses  dan  SOP  yang  berlaku.  Dalam penyelesaian  suatu  kasus  Polri  melakukan  upaya  untuk  menentukan  apakah kasus  tersebut  berupa  pelanggaran  atau  tindak  pidana.  Apakah  suatu  kasus  itu mengandung  unsur  tindak  pidana  atau  tidak.  Hal  ini  sangat  penting  mengingat tidak boleh adanya seseorang yang dibawa ke pengadilan jika perbuatannya tidak diatur  dalam  undang-undang.  Penyidikan  dan  penyelidikan  yang  menjadi  salah satu  upaya  dalam  proses  hukum  rasanya  sudah  tidak  asing  didengar  oleh masyarakat. Selain kedua hal tersebut, masih ada proses lain yang tentunya akan dipaparkan dalam tulisan ini. Penegakkan hukum adalah hal yang sangat esensial maka  dari  itu  Polri  yang  menjadi  ujung  tombak  “Gakkum”  diharapkan  untuk selalu siap, tegas, dan professional.
Kata Kunci: Proses, Penyidikan, Polri

## Abstract
The Police of the Republic of Indonesia are one of the state agencies that carry out the task of maintaining state order and security, as well as law enforcement. In  relation  to  this,  the  implementation  of  course  encountered  various  obstacles as  well  as  through  the  applicable  processes  and  SOPs.  In  resolving  a  case  the Police  make  efforts  to  determine  whether  the  case  is  a  violation  or  a  criminal act. Does a case contain elements of a criminal act or not. This is very important considering  that  no  one  should  be  brought  to  court  if  their  actions  are  not regulated by law. Investigations which are one of the efforts in the legal process are familiar to the public. Apart from these two things, there are other processes which  of  course  will  be  described  in  this  paper.  Law  enforcement  is  essential, therefore  the  Police,  who  are  at  the  forefront  of  "Gakkum",  are  expected  to always be ready, firm, and professional.
Keywords: Process, Investigation, Police

## I. PENDAHULUAN
Penegakkan  hukum  merupakan  hal  yang  wajib  dalam  suatu  Negara, terutama  di  Negara  hukum  seperti  Indonesia.  Polri  selaku  instansi  yang mempunyai  wewenang  sebagai  “Gakkum”  diharapkan  untuk  selalu  siap dalam menangani situasi agar tetap kondusif. Bicara mengenai penegakkan hukum hal ini tidak lepas dari bagaimana proses hukum itu sendiri. Apabila terjadi suatu pelanggaran maupun tindak pidana, maka perlu adanya proses untuk mengusut bagaimana suatu tindakan itu terjadi, atau dengan kata lain perlu adanya penyelidikan dan penyidikan.
Penyidikan  adalah  istilah  yang  melekat  pada  Polisi,  karena  memang  hal tersebut  merupakan  wewenang  yang  diberikan  oleh  Undang-undang. Definisinya  sendiri  secara  yuridis  ditentukan  di  dalam  beberapa  bagian perundang-undangan seperti:
1) Menurut hukum acara pidana penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai  tindak  pidana  guna  menentukan  dapat  atau  tidaknya  dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. 1
2) Undang-undang  Kepolisian  menjelaskan  bahwa  penyelidikan  adalah serangkaian  tindakan  penyelidik  untuk  mencari  dan  menemukan  suatu peristiwa  yang  diduga  sebagai  tindak  pidana  guna  menentukan  dapat atau  tidaknya  dilakukan  penyidikan  menurut  cara  yang  diatur  dalam undang-undang. 2
Penyidikan  yang  berasal  dari  kata  sidik  mempunyai  arti  “terang”,  seturut dengan  pernyataan  R.  Soesilo  bahwa  penyidikan  membuat  suatu  kasus menjadi  terang  dan  jelas,  juga  sidik  berarti  “bekas”  sehingga  menyidik adalah  upaya  untuk  mencari  bekas-bekas,  dalam  hal  ini  adalah  bekas
1 Republik  Indonesia,  Undang-undang  nomor  8  tahun  1981  tentang  Kitab  Undang-undang  Hukum Acara Pidana, Pasal 1 ayat (5)
2 Republik  Indonesia,  Undang-undang  nomor  2  tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (9)
kejahatan.  Apabila  bekas-bekas  tersebut  telah  terkumpul  maka  suatu kejahatan akan menjadi terang. Upaya penyidikan ini mempunyai arti yang tegas, sehingga peristiwa pidana yang telah terjadi dan siapakah orang yang telah melakukan perbuatan pidana tersebut dapat segera diketahui. 3
Apabila  tejadi  suatu  kasus,  maka  perlu  adanya  kepastian  apakah  kasus tersebut  merupakan  tindak  pidana  atau  bukan.  Hal  ini  seperti  yang dijelaskan oleh KUHAP yaitu: 4
1) Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang  merupakan  tindak  pidana,  penyidik  memberitahukan  hal  itu kepada penuntut umum;
2) Dalam  hal  penyidik  menghentikan  penyidikan  karena  tidak  terdapat cukup  bukti  atau peristiwa  tersebut  ternyata  bukan  merupakan  tindak pidana  atau  penyidikan  dihentikan  demi  hukum,  maka  penyidik memberitahukan  hal  itu  kepada  penuntut  umum,  tersangka  atau keluarganya;
3) Dalam hal penghentian tersebut pada ayat (2) dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, pemberitahuan mengenai  hal  itu  segera  disampaikan  kepada  penyidik  dan  penuntut umum.
Berdasarkan  ketentuan  di  atas  maka  dapat  dikatakan  bahwa  penyelidikan itu  juga  menjadi  penentuan  suatu  perbuatan,  apakah  itu  merupakan  tindak pidana atau bukan. Ketika suatu perbuatan tersebut dianggap sebagai suatu tindak pidana, baru dapat dilakukan proses penyidikan.
Melalui  latar  belakang  tersebut  maka  rumusan  masalah  pada  tulisan  ini sebagai berikut:
1. Bagaimana alur proses penyelidikan dan penyidikan dalam meneggakan hukum oleh kepolisian?
3 R. Soesilo, Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal, Politeia, Bogor, 1980, hlm.17
4 Republik Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 109 ayat (1)
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 05 No. 02 November 2020. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .
2. Bagaimana  transparansi  penyelidikan  dan  penyidikan  oleh  Polri  dalam rangka meningkatkan pelayanan pada masyarakat?

## II. METODE PENELITIAN
Metode  merupapakan  suatu  bentuk  maupun  cara  yang  digunakan  dalam pelaksanaan  suatu  penelitian  guna  mendapatkan,  mengolah  dan menyimpulkan  data  yang  dapat  memecahkan  suatu  masalah. 5 Dalam mengupas  permasalahan  kali  ini,  penulis  menerapkan  2  (dua)  pendekatan, yaitu  normatif  dan  empiris.  Pendekatan  normatif yaitu pendekatan melalui studi  kepustakaan  dengan  cara  membaca,  menelaah,  mengutip,  dan menyalin  kaedah-kaedah,  norma-norma,  serta  aturan  yang  berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.
Selanjutnya  pendekatan  secara  empiris  yaitu  dengan  meneliti  dan mengumpulkan  data  melalui observasi,  dan  juga  kondisi  di  lapangan yang berhubungan  dengan  permasalahan,  yang  mana  data  tersebut  berasal  dari data  premier,  sekunder,  dan  tersier.  Selanjutnya  data  tersebut  diuraikan dalam  bentuk  kalimat  maupun  tabel.  Dari  uraian  tersebut  dilakukan interpretasi  data  sehingga  dapat  diperoleh  gambaran  secara  kongkrit  atas permasalahan yang diteliti.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Alur  Penyidikan  dan  Penyelidikan  Dalam  Proses  Penegakkan  di

## Tubuh Polri
Bila  merujuk  pada  ketentuan  yang  tertera  pada  KUHAP,  Penyidik  yang mengetahui  atau  meneriman  laporan  atau  pengaduan  tentang  terjadinya suatu  peristiwa  yang  patut  diduga  merupakan  tindak  pidana  dan  atau menerima  penyerahan  tersangka  yang  tertangkap  tangan  wajib  segera
5 Soerjono Soekanto, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Bandung, 2004, hlm.75
melakukan tindakan penyidikan, antara lain segera mendatangi/ memeriksa TKP (Tempat Kejadian Perkara), melakukan pemanggilan tersangka, saksi, saksi ahli untuk diminta keterangannya, melakukan penyitaan barang bukti dan  alat  bukti  yang  sah,  mengirim  korban  kejahatan  yang  menderita  luka atau  yang  sudah  menjadi  mayat  ke  rumah  sakit  untuk  diperiksa  dan mendapatkan Visum  Et  Repertum dari  ahli  kedokteran  kehakiman/ kedokteran forensik, melakukan penangkapan, penahanan, mengambil sidik jari  dan  melakukan  tindakan-tindakan  lainnya  sesuai  dengan  prosedur perundang-undangan  yang  berlaku  untuk  kepentingan  penyelesaian penyidikan. 6 Sehubungan  dengan  hal  tersebut  maka  setidaknya  proses hukum yang akan  dilalui menyangkut beberapa tahap.

## 1. Laporan Polisi
Dalam ketentuan pasal 3 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No.6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, ditentukan:
1) Penyidik berwenang menerima laporan/ pengaduan baik secara tertulis maupun lisan.
2) Laporan  atau  pengaduan  lalu  diterima  di  satker  pengemban  fungsi penyidikan  pada  tingkat  Mabes  Polri  dan  SPKT  /  SPK  pada  tingkat Polda, Polres, Polsek.
3) Pada  SPKT  yang  diterima  Penyidik/Penyidik  pembantu  bertugas untuk  menjamin  kelancaran  dan  kecepatan  pembuatan  laporan, melakukan  kajian  awal  guna  memastikan  layak  atau  tidaknya  dibuat laporan polisi, dan memberikan pelayanan yang optimal.
4) Setelah melakukan kajian awal maka dibuat tanda penerimaan laporan dan laporan polisi.
5) Laporan  Polisi  yang  dibuat  terdapat  dua  jenis  yaitu  laporan  model  A yang  dibuat  apabila  anggota  Polri  yang  mengalami,  mengetahui,  dan menemukan  langsung.  Lalu  laporan  model  B  yang  apabila  laporan tersebut diterima dari masyarakat.
6 Republik Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pasal 106 dan Pasal 111
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 05 No. 02 November 2020. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .
6) Laporan  Polisi  selanjutnya  diberi  penomoran,  sebagai  Registrasi Administrasi Penyidikan.
7) Laporan  Polisi  selanjutnya  dapat  dilimpahkan  ke  kesatuan  setingkat bawah  atau  setingkat  diatasnya,  atau  dapat  dilimpahkan  kepada instansi yang lainnya.
Setelah laporan Polisi dibuat, maka petugas Satker pengembangan  fungsi penyidikan  pada  tingkat  Mabes  Polri  segera  melakukan  pemeriksaan terhadap pelapor dalam bentuk berita acara wawancara saksi pelapor.
Kepala  SPKT/SPK  atau  pejabat  penerima  laporan  pada  tingkat  Mabes Polri,  meneruskan  laporan  Polisi  dan  berita  acara  wawancara  saksi pelapor pada:
1) Pejabat pengemban fungsi operasional penyidikan untuk laporan yang diterima di Mabes Polri.
2) Direktur  Reserse  Kriminal  Polda  untuk  laporan  yang  diterima  di SPKT Polda.
3) Kapolres/  Wakapolres  untuk  laporan  yang  diterima  di  Polres,  serta
Kapolsek/ Wakapolsek untuk laporan yang diterima di Polsek.
Penerimaan  laporan  Polisi  pada  Satker  pengemban  fungsi  penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Penyelidikan
Penyelidikan  dilakukan  berdasarkan  laporan  dan  surat  perintah penyelidikan. Dalam hal terdapat informasi tentang adanya dugaan tindak pidana, maka  dibuat laporan informasi dan dapat dilakukan penyelidikan sebelum  adanya  laporan  dan/  atau  pengaduan  dengan  dilengkapi  surat perintah. Kegiatan penyelidikan dilakukan dengan cara:
1. Pengolahan Tkp
2. Pengamatan (observasi)
3. Wawancara (interview)
4. Pembuntutan (surveillance)
5. Penyamaran (undercover)
6. Pembelian terselubung (undercover buy)
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 05 No. 02 November 2020. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .
7. Penyerahan di bawah pengawasan (control delivery)
8. Pelacakan (tracking)
9. Penelitian dan analisis dokumen
Sasaran penyelidikan meliputi:
1. Orang
2. Benda atau barang
3. Tempat
4. Peristiwa/ Kejadian
5. Kegiatan
Sebelum  melakukan  penyelidikan,  penyelidik  wajib  membuat  rencana penyelidikan.  Selanjutnya  rencana  penyelidikan  itu  diajukan  kepada penyidik.  Penyelidik  wajib  membuat  laporan  hasil  penyelidikan  secara tertulis  kepada  penyidik  yang  berisi  tempat,  waktu,  kegiatan  penyelidikan, hasil penyelidikan, hambatan, pendapat dan saran.
3. Penyidikan
Kegiatan penyidikan tindak pidana terdiri atas: 7
1. Penyelidikan
2. Dimulainya penyidikan
3. Upaya paksa
4. Pemeriksaan
5. Penetapan Tersangka
6. Pemberkasan
7. Penyerahan berkas perkara
8. Penyerahan tersangka dan barang bukti
9. Penghentian penyidikan
Penyidik  dalam  melaksanakan  kegiatan  penyidikan  harus  melaksanakan registrasi  administrasi  penyidikan.  Registrasi  administrasi  penyidikan dilakukan  secara  terpusat.  Apabila  ada  perkembangan  dalam  penanganan perkara pada kegiatan penyelidikan tindak pidana harus diterbitkan SP2HP.
Walaupun  suatu  unsur  tindak  pidana  itu  terpenuhi  namun  dalam  proses penyidikan  juga  dapat  diupayakan  keadilan  restorative  yang  syaratnya terbagi menjadi 2 syarat: 8
7 Republik Indonesia, Perkap No.6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, Pasal 10 ayat (1)
1. Formil
a. Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak
b. Surat pernyataan perdamaian dan penyelesaian perkara
c. Surat tambahan berita acara setelah dilakukan perdamaian
d. Rekomendasi  gelar  perkara  khusus  yang  menyetujui  penyelesaian restorative
e. Pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas ganti rugi
2. Materil
a) Tidak menimbulkan keresahan di masyarakat
b) Tidak berdampak konflik sosial
c) Adanya  pernyataan  untuk  tidak  keberatan  dari  semua  pihak  yang terlibat
d) Tingkat  kesalahan  pelaku  relative  ringan,  yakni  dalam  bentuk kesengajaan
e) Penyidikan belum diserahkan kepada penuntut umum
4. Dimulainya Penyidikan
Setelah berkas terkumpul dan unsur pidana sudah terpenuhi maka proses penyidikan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 9
1. Penyidikan dilakukan dengan  dasar  laporan  Polisi  dan  Surat  Perintah Penyidikan
2. Surat  penyidikan  yang  dimaksud  setidaknya  memuat  tentang  dasar penyidikan,  identitas  tim  Penyidik,  perkara  yang  dilakukan  Penyidik, waktu  dimulainya  penyidikan,  dan  identitas  Penyidik  selaku  pejabat pemberi perintah.
3. Setelah surat perintah penyidikan diterbitkan, dibuat SPDP.
5. Penerbitan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)
Bilamana  penyidik  sudah  memulai  aktivitas  penyidikan,  maka  penyidik yang  bersangkutan  wajib  segera  memberitahukan  penyidikan  itu  kepada penuntut  umum  dengan  menggunakan  formulir  SERSE:  A3  yang  biasa
8 Ibid, Pasal 12
9 Ibid, Pasal 13
disebut SPDP. Apabila suatu daerah itu terpencil dan sulit transportasinya maka  dapat  dilakukan  upaya  komunikasi  terlebih  dahulu,  namun  harus segera disusul dengan SPDP.
SPDP  wajib  segera  diberikan  kepada  penuntut  umum,  mengingat  dalam aktivitas  penyidikan  ada  serangkaian  upaya  paksa  baik  panggilan, pemeriksaan  saksi,  tersangka,  orang  ahli,  penangkapan,  penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
Dengan diterimanya SPDP oleh Kepala Kejaksaan Negeri maka Penuntut umum (PU) diperintahkan guna memantau dan mengikuti perkembangan kegiatan  penyidikan  yang  bersangkutan.  Dengan  demikian  mulailah terjadi hubungan fungsional antara Penyidik dan Penuntut Umum.

## 6. Pemeriksaan Saksi
Keterangan  saksi  berlaku  sebagai  alat  bukti  yang  sah  dalam  perkara pidana yang berupa keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar  sendiri,  ia  lihat  sendiri  dan  ia  alami  sendiri  dengan  menyebut alasan berdasarkan pengetahuannya. 10
Atas  dasar  ini  dalam  melakukan  penyidikan  yang  merupakan  upaya persiapan  untuk  melakukan  penuntutan  tersangka  di  depan  sidang pengadilan,  maka  penyidik  perlu  melakukan  pemeriksaan  keterangan saksi yang berkaitan dengan terjadinya tindak pidana yang ditanganinya.
Untuk  keperluan  pemeriksaan  saksi  ini,  di  dalam  ditentukan  penyidik pengirimkan  surat  panggilan  yang  sah  ke  alamat  saksi  yang  diperlukan keterangannya  dengan  memperhatikan  tenggang  waktu  yang  wajar (sekurang-kurangnya  dalam  waktu  3  hari)  antara  diterimanya  surat
10 Republik Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pasal 184 Huruf (a)
panggilan  dengan  saat  dipenuhinya  panggilan  tersebut,  oleh  orang  yang dipanggil. 11
Setiap orang yang menerima surat panggilan dari aparat penegak hukum (Penyidik,  Jaksa  penuntut  umum/  Kejaksaan  dan  Hakim  pengadilan) diwajibkan hadir memenuhi panggilan tersebut, karena panggilan itu pada hakekatnya bukan untuk kepentingan Penyidik/Kepolisian atau JPU/Kejaksaan  atau  Hakim/pengadilan  melainkan  untuk  kepentingan warga  masyarakat  pada  umumnya,  terutama  untuk  kepentingan  warga masyarakat yang menjadi korban kejahatan/pencari keadilan.

## 7. Keterangan Ahli
Didalam  KUHAP  tidak  dikenal  istilah  saksi  ahli  ( expert ),  istilah  yang secara resmi digunakan adalah orang ahli, 12 atau keterangan ahli. Namun dalam praktek hukum, apabila penyidik memerlukan keterangan/pendapat orang  ahli,  maka  penyidik  tersebut  dalam  BAP-nya  pada  umumnya menulis  dengan  istilah  Berita  Acara  Pemeriksaan  (BAP)  saksi  ahli  atau orang ahli.
Saksi  ahli  atau  keterangan  ahli  adalah  keterangan  yang  diberikan  oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat  terang  suatu  perkara  pidana  guna  kepentingan  pemeriksaan. 13
Keterangan  saksi  ahli  ( Expert=Deskundige )  ini  dapat  juga  diberikan dalam  pemeriksaan  penyidikan  atau  penuntutan  yang  dituangkan  dalam bentuk laporan yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan.
Dalam  hal  penyidik  yang  memeriksa/menangani  kejahatan  yang menimbulkan  korban  menderita  luka/luka  berat,  keracunan  atau  mati, maka penyidik dapat/berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada  ahli  kedokteran  kehakiman/kedokteran  peradilan/kedokteran
11 Ibid, Pasal 112
12 Ibid, pasal 132 ayat (1)
13 Ibid.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 05 No. 02 November 2020. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .
forensik  untuk  mendapatkan Visum  Et  Repertum (VER)  yaitu  surat laporan/kesimpulan  hasil  pemeriksaan  yang  dibuat  oleh  ahli  forensik untuk  kepentingan  peradilan  dan  dibuat  atas  kekuatan  sumpah  jabatan. Visum  Et  Repertum yang  dibuat  oleh  dokter  ahli  tersebut  menurut  pasal 184  ayat  (1)  huruf  b  berlaku  sebagai  alat  bukti  yang  sah,  sedangkan apabila  hasil/kesimpulan  pemeriksaan  yang  dituangkan  dalam  VER  atau surat  keterangan  tersebut  dibuat  oleh  dokter  (umum)  yang  bukan  ahli forensik  tidak  dapat  dinilai  sebagai  keterangan  ahli  ( Deskundigen bewijs/Deskundige  Verklaring ),  melainkan  hanya  berlaku  sebagai  Surat Keterangan Dokter.
Meskipun penyidik sudah memperoleh VER atau Surat Keterangan/Berita Acara  Pendapat  Ahli  ( Deskundigen  bewijs ),  namun  apabila  penyidik menganggap  perlu  untuk  meminta  keterangan  yang  lebih  rinci  dan  lebih lengkap, maka penyidik yang bersangkutan masih dapat memanggil orang ahli  untuk  diperiksa  keterangannya  dan  dituangkan  ke  dalam  BAP  yang dibuat  atas  kekuatan  sumpah  jabatan.  Saksi  ahli  tersebut  sebelum memberikan  keterangan/pendapat  yang  berkaitan  dengan  keahliannya terlebih  dahulu  mengangkat  sumpah  di  hadapan  penyidik  bahwa  ia  akan memberikan keterangan dengan sebaik-baiknya/sebenar-benarnya menurut pengetahuan (pengalaman) sesuai dengan bidang keahliannya. 14

## 8. Pemeriksaan Tersangka
Pemeriksaan tersangka adalah salah satu bagian yang sangat penting pada proses  hukum  Kepolisian.  Pemeriksaan  tersangka  maupun  ahli  secara khusus  telah  diatur  oleh  KUHAP  pada  bab  VI  tentang  tersangka  dan terdakwa, dan bab VII tentang bantuan hukum.
Alur  dan  segala  hak  tersangka  diatur  secara  detail  oleh  KUHAP, tersangka berhak untuk segera diperiksa oleh penyidik yang disampaikan
14 Ibid, pasal 179 jo pasal 120 jo pasal 7 ayat (1)
dengan bahasa yang jelas dan dapat dimengerti olehnya tentang apa saja yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai. 15
Guna kepentingan pembelaan tersangka berhak mendapat bantuan hukum dari  seorang  atau  lebih  penasehat  hukum,  dan  untuk  mendapatkan penasehat  hukum  tersebut  tersangka  berhak  memilih  sendiri  penasehat hukumnya.  Apabila  tersangka  adalah  seorang  yang  tidak  mampu  untuk mempunyai  penasehat  hukum,  namun  melakukan  tindak  pidana  yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana 15 tahun maka Negara akan memberikan penasehat hukum dengan gratis. 16
Pada  saat  pemeriksaan  tersangka  oleh  pihak  Kepolisian,  setiap  anggota Polri  senantiasa  menghindarkan  diri  dari  perbuatan  tercela  yang  mana sikap ini dapat merusak citra dan kehormatan profesi dan organisasinya. 17
Larangan  anggota  Pori  dalam  bertugas  beberapa  diantaranya  sebagai berikut: 18
1. Penangkapan  dan  penahanan  secara  sewenang-wenang  dan  tidak berdasarkan hukum
2. Penyiksaan  tahanan  atau  orang  yang  disangka  terlibat  dalam kejahatan
3. Penghukuman  atau  perlakuan  tidak  manusiawi  yang  merendahkan martabat manusia
4. Penghukuman dan tindakan fisik yang tidak berdasarkan hukum
Lebih  jauh  lagi  setiap  anggota  Polri  juga  di  atur  tindakannya  dalam melakukan pemeriksaan tersangka/tahanan yaitu: 19
15 Ibid, pasal 50 ayat (1) dan 51 ayat (1) a
16 Ibid, pasal 56
17 Republik  Indonesia,  Peraturan  Kapolri  No.7  Tahun  2006  Tentang  Kode  Etik  Profesi  Kepolisian, Pasal 7
18 Republik  Indonesia,  Peraturan  Kapolri  No.8  Tahun    2009  Tentang  Implementasi  Prinsip  dan Standar Ham Dalam Penyelenggaran Tugas Kepolisian, Pasal 11 ayat (1)
19 Ibid, Pasal 13 ayat (1)
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 05 No. 02 November 2020. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .
1. Melakukan  intimidasi  terhadap  tahanan  untuk  mendapat  keterangan atau informasi
2. Menyuruh  orang  lain  untuk  melakukan  kekerasan  di  luar  proses hukum
3. Memberitakan rahasia orang yang sedang berperkara
4. Memanipulasi laporan hasil penyelidikan
5. Merekayasa laporan hasil investigasi
6. Melakukan  tindakan  yang  bertujuan  untuk  meminta  imbalan  kepada pihak yang sedang berperkara
Apabila  ada  suatu  pertimbangan  mengenai  suatu  penahanan  itu  sah  atau tidak  sah  menurut  hukum,  tersangka/keluarga/penasehat  hukum  dapat mengajukan  hal  itu  kepada  pengadilan  negeri  setempat  untuk  diadakan pemeriksaan  praperadilan  guna  memperoleh  putusan  apakah  penahanan atas diri tersangka tersebut sah atau tidak sah menurut Undang-undang. 20
Segala  aturan  baik  Undang-undang  maupun  peraturan  Kapolri  yang  ada diharapkan mampu untuk diterapkan bagi setiap anggota Polri.

## 9. Sistematika Berkas Perkara Penyidikan
Apabila  penyidik  telah  selesai  melakukan  pemeriksaan  penyelidikan, maka penyidik harus segera menyusun Berkas Perkara Hasil Penyelidikan untuk  diserahkan  kepada  Penuntut  Umum,  seluruhnya  berjumlah  40 (empat  puluh)  jenis  dokumen/surat.  Jumlah  dokumen/Berita  Acara/Surat sebagai tersebut diatas bisa bertambah atau berkurang sesuai dengan jenis perkara  yang  bersangkutan.  Secara  umum,  sistematika  berkas  hasil penyidikan (BAP) sebagai berikut :
1. Sampul Berkas Perkara;
2. Daftar Isi Berkas Perkara;
3. Resume Hasil Penyidikan (Pasal 121 KUHAP);
4. Laporan Polisi (Pasal 5 (1) jo Pasal 103 KUHAP);
20 KUHAP, Loc Cit, pasal 124
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 05 No. 02 November 2020. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .
5. Berita Acara Pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP) (Pasal 75 ayat (1) huruf I KUHAP);
6. Surat  Pemberitahuan  Dimulainya  Penyidikan  (SPDP  Pasal  109  ayat (1) KUHAP);
7. Berita  Acara  Pemeriksaan  Saksi/Ahli/Tersangka  (Pasal  76  jo  Pasal 120 jo Pasal 160 KUHAP);
8. Berita Acara penyumpahan Saksi/Ahli (Pasal 76 jo Pasal 120 jo Pasal 160 KUHAP);
9. Surat atau Berita Acara Hasil Pemeriksaan oleh orang ahli antara lain pemeriksaan  Laboratorium  Forensik  (Pasal  120,  Pasal  187  huruf  b KUHAP);
10. Berita Acara Konfrontasi (Pasal 75 ayat (1) huruf k KUHAP);
11. Berita Acara Rekonstruksi (Pasal 75 ayat (1) huruf k KUHAP);
12. Berita Acara Penangkapan (Pasal 75 ayat (1) huruf b KUHAP);
13. Berita Acara Penahanan (Pasal 75 ayat (1) huruf c KUHAP);
14. Berita  Acara  Penangguhan  Penahanan  (Pasal  75  ayat  (1)  huruf  k KUHAP);
15. Berita Acara pengalihan jenis penahanan (Pasal 75 ayat (1) KUHAP);
16. Berita Acara Penggeledahan Rumah/Badan/Pakaian (Pasal 75 jo Pasal 33 ayat (5) jo Pasal 126 KUHAP);
17. Berita  Acara  Penyitaan  Barang  Bukti  (Pasal  75  jo  Pasal  129  ayat  (2) KUHAP);
18. Berita  Acara  Berita  Acara  Pengembalian  Barang  Bukti  (Pasal  75  jo Pasal 46 KUHAP);
19. Berita Acara Pembungkusan dan atau penyegelan barang bukti (Pasal 75 jo Pasal 130 KUHAP);
20. Berita Acara penyitaan surat (Pasal 75 jo Pasal 45 KUHAP);
21. Berita Acara Tindakan-Tindakan Lain (Pasal 75 ayat (1) k KUHAP);
22. Surat Panggilan (Pasal 112 KUHAP);
23. Surat Panggilan dengan perintah untuk dibawa menghadap (Pasal 112 ayat (2) KUHAP);
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 05 No. 02 November 2020. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .
24. Surat Perintah Penangkapan (Pasal 18 KUHAP);
25. Surat Perintah Penahanan (Pasal 21 KUHAP);
26. Surat Perintah Penangguhan Penahanan (Pasal 31 KUHAP);
27. Surat Perintah Pengalihan Jenis Penahanan (Pasal 23 KUHAP)
28. Surat  Permintaan  Perpanjangan  Penahanan  kepada  penuntut umum/Kepala Kejaksaan Negeri (Pasal 24 ayat (2) KUHAP);
29. Surat  Permintaan  Perpanjangan  Penahanan  kepada  Ketua  Pengadilan (Pasal 29 KUHAP);
30. Surat  Perintah  Perpanjangan  Penahanan  (Pasal  24  atau  Pasal  29 KUHAP);
31. Surat  Perintah  Pengeluaran  Tahanan  (Pasal  24  ayat  (3)  dan  (4) KUHAP);
32. Surat  Izin  Penggeledahan/Izin  Khusus  Penyitaan/Persetujuan  dari Ketua Pengadilan (Pasal 33, 34, 38, 43 KUHAP);
33. Surat Perintah Penggeledahan (Pasal 42 KUHAP);
34. Surat Perintah Penyitaan (Pasal 42 KUHAP);
35. Surat Tanda Terima Barang Bukti (Pasal 41, 45, 47 KUHAP);
36. Dokumen-Dokumen Bukti;
37. Daftar adanya saksi;
38. Daftar adanya tersangka;
39. Petikan vonis adanya tersangka;
40. Dokumen lain yang perlu dilimpahkan.
Berkas  Perkara  Hasil  Penyelidikan  tersebut  selanjutnya  diserahkan  oleh Penyidik  kepada  Penutuntut  Umum  yang  nantinya  oleh  JPU  akan dipelajari  lebih  lanjut  dan  dilakukan  peneltian  apakah  BPHP  itu  sudah lengkap  atau  belum.  Apabila  JPU  merasa  hasil  penyidikan  masih  ada yang kurang lengkap, maka JPU akan segera mengembalikan dan disertai petunjuk . Bila hal ini terjadi maka penyidik akan melakukan “Penyidikan Tambahan” yang dalam jangka waktu 14 hari harus sudah menyampaikan kembali berkas tersebut.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 05 No. 02 November 2020. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .

## B. Transparansi  Melalui  Surat  Pemberitahuan  Perkembangan  Hasil Penyidikan
Perlu  diakui  bahwa  memang  tantangan  bagi  setiap  anggota  Polri  semakin berat  seiring  berkembangnya  zaman.  Tugas  yang  semakin  kompleks membuat  Polri  harus  meningkatkan  performa  mereka,  khususnya  dalam  hal melayani  masyarakat.  Oleh  sebab  itu  dalam  rangka  menjawab  tantangan tersebut  Polri  merasa  perlu  untuk  memberikan  transparansi  kepada masyarakat, terutama dalam hal ini terkait proses penyidikan.
Hal  tersebut  dituangkan  melalui  surat  pemberitahuan  dengan  menjunjung tinggi asas legalitas, kepastian hukum, kepentingan umum, akuntabilitas, dan transparansi.  Sikap  kritis  masyarakat  yang  tentunya  semakin  bertumbuh seiring  dengan  perubahan  di  era  Globalisasi  harus  diikuti  pula  dengan perubahan  nyata.  Surat  pemberitahuan  hasil  penyidikan  yang  sesuai  dengan program  unggulan  Polri,  menjadi  poin  untuk  meraih  keberhasilan  segera (Quick Wins) di bidang Reserse Kriminal.
Dalam  bidang  penyidikan  saat  ini  masih  banyak  terjadi  komplain  dari masyarakat,  dimana  Kepolisian  masih  terkesan  lambat  dalam  memberi pelayanan  proses  penyidikan,  sehingga  masih  belum  memenuhi  harapan mayarakat  yang  membutuhkan  suatu  kepastian  hukum.  Hal  tersebut  terjadi disebabkan banyaknya pelayanan yang kurang baik dari penyidik, baik dalam proses penyidikan maupun kultur penyidik itu sendiri.
Surat  Pemberitahuan  Perkembangan  Hasil  Penyelidikan  (SP2HP)  ditujukan kepada pelapor perihal perkembangan penyidikan yang tengah  dilaksanakan, kendala  yang  dihadapi  dalam  penyidikan,  serta  penjelasan  rencana penyidikan  selanjutnya.  Pembuatan  isi  SP2HP  tetap  memegang  asas kerahasian  yang  menurut  sifatnya  atau  menurut  peraturan  perundang- undangan harus dirahasiakan.
Dalam hal apakah penyidik menerbitkan surat pemberitahuan perkembangan hasil  penyidikan  (SP2HP),  maka  ketentuannya  sebagai  berikut: 21 berikut  ini penulis  kutip  ketentuan  Pasal  39  Perkap  Nomor  :  12  Tahun  2009  yang menentukan :
1. Dalam hal menjamin akuntabilitas dan  transparansi penyidikan, penyidik wajib  memberikan  SP2HP  kepada  pihak  pelapor  baik  diminta  atau  tidak diminta secara berkala paling sedikit 1 kali setiap 1 bulan.
2. Laporan perkembangan hasil penyidikan dapat disampaikan kepada pihak pelapor baik dalam bentuk lisan atau tertulis.
Selain  itu  keseriusan  Polri  dalam  hal  transparansi  mengenai  penyidikan dituangkan  dalam  aturan  mengenai  larangan  serta  kewajiban  bagi  anggota Polri yang harus dipatuhi yaitu:
1. Dalam  menangani  suatu  perkara  penyidik  dilarang  memungut  biaya  dari pelapor
2. Mengulur waktu dalam memberikan SP2HP
3. Memberikan nomor  telepon  yang  tidak  benar/  fiktif  sehingga  sulit  untuk dihubungi
4. Menangani  perkara  secara  asal-asalan/  tidak  professional  maupun proposional dan tidak memperhatikan HAM
5. Penanganan  perkara  tidak  jelas  dan  tidak  terukur  untuk  penyelesaiannya yang dapat menyebabkan perkara menjadi tunggakan.
6. Penyidik  diwajibkan  memberitahukan  perkembangan penyidikan  melalui SP2HP kepada pelapor sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan dalam klasifikasi perkara
7. Penyidik memberikan nomor telepon benar/ tidak fiktif agar pelapor dapat menghubungi penyidik jika diperlukan
8. Menangani perkara secara profesional dan proposional dan
memperhatikan HAM
21 Republik  Indonesia,  Peraturan  Kapolri  Nomor  12  Tahun  2009  Tentang  Pengawasan  dan Pengendalian Penanganan Perkara Dilingkungan Polri, Pasal 12
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 05 No. 02 November 2020. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .
9. Penanganan  perkara  secara  jelas  dan  terukur  untuk  penyelesaiannya apakah  dapat  dilanjutkan  ke  Penuntut  Umum  ataukah  dihentikan penyidikannya.
SP2HP  yang  dikirimkan  kepada  pelapor,  ditandatangani  oleh  Ketua  Tim Penyidik  dan  diketahui  oleh  Pengawas  Penyidik,  tembusannya  wajib disampaikan  kepada  atasan  langsung.  Secara  Teoritis  bahwa  Surat Pemberitahuan  Perkembangan  Hasil  Penyidikan(SP2HP)  adalah  surat  yang diberikan kepada pelapor / pengadu tentang perkembangan hasil penyelidikan dan penyidikan yang ditandatangani oleh atasan penyidik.
Tabel1:
Interval waktu pemberian Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan
(SP2HP) No. Jenis Kasus Jangka Waktu 1. Ringan Diberikan pada hari ke-10, ke-20, dan hari ke-30 2. Sedang Diberikan pada hari ke-15, ke-30, ke-45, dan hari ke 60 3. Sulit Diberikan pada hari ke-15, ke-30, ke-45, ke-60, ke- 75, dan hari ke-90 4. Sangat Sulit Diberikan pada hari ke-20, ke-40, ke-60, ke-80, ke-
100, dan hari ke-120
Sumber: Website Resmi Polri www.Polri.go.id
Dari data tersebut dapat dilihat jangka waktu pemberian surat pemberitahuan penyidikan,  yang  tentunya  tergantung  dengan  seberapa  besar  tingkat kesulitan  kasus  tersebut.  Karena  tentunya  beda  kasus  akan  beda  juga penanganannya serta semakin kompleks halangan yang dihadapi.
Polri memiliki kewajiban setiap bulan paling sedikit 1 (satu) penyidik secara berkala  wajib  memberikan  SP2HP  kepada  pihak  pelapor  baik  diminta maupun  tidak  diminta,  namun  hal  ini  tidak  lagi  diatur  mengenai  waktu perolehannya.  Oleh  karena  itu  untuk  mengetahui  perkembangan  proses
penyidikan  yang  sedang  berlangsung,  pihak  pelapor  dapat  mengajukan permohonan untuk dapat diberikan SP2HP kepada pihak kepolisian terkait. 22
Keberadaan  atau  fungsi  dari  SP2HP  sangatlah  penting  mengingat  hal  ini sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi penyidik dalam menangani juga menyelesaikan suatu kasus yang ada.

## IV. KESIMPULAN
1. Segala  rangkaian  Penyelidikan  dan  penyidikan  yang  dilakukan  oleh
Polri  semata-mata  adalah untuk  meneggakan  hukum.  Alur  proses  yang panjang namun sistematis memang diperlukan agar suatu kasus menjadi terang. Dari pengertian penyelidikan menurut undang-undang kita juga dapat dengan jelas mengerti bahwa sebenarnya penyelidikan itu adalah penentuan  suatu  perbuatan  dapat  dikatakan  suatu  tindak  pidana  atau tidak. Dasar hukum yang jelas menjadi pegangan Polri untuk melakukan kegiatan  penyidikan  dengan  matang.  Disamping  itu  kerjasama  antara masyarakat dengan Polri sangat diperlukan dalam kegiatan penyidikan, agar  dalam  proses  pengumpulan  bukti  maupun  keterangan  saksi semuanya  dapat  berjalan  lancar  sehingga  dapat  mempersingkat  proses penyidikan.
2. Penerbitan  SP2HP  adalah  wujud  keterbukaan  Polri  terhadap masyarakat.  Surat  ini  juga  untuk  mengkomunikasikan  kepada  para pihak,  koordinasi  mengenai  perkembangan  terbaru  mengenai  sebuah proses  yang  diawali  dengan  laporan  Polisi.  Bahwa  tidak  setiap  laporan polisi  mudah  untuk  diselesaikan,  namun  juga  terkadang  sangat  sulit untuk  menemukan  titik  terang  adanya  perbuatan  materiil,  oleh  karena itu  segala  hambatan  akan  disampaikan  kepada  pelapor  atas perkembangan  yang  ada,  sehingga  diaharapkan  bisa  membantu  jika diperlukan.
22 Republik  Indonesia,  Peraturan  Kapolri  Nomor  14  Tahun  2012  Tentang  Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku-Buku
Soekanto,    Soerjono,  2004, Metode  Penelitian  Hukum ,  Sinar  Grafika,  Bandung Indonesia. Soesilo,  R,  1980, Taktik  dan  Teknik  Penyidikan  Perkara  Kriminal ,  Politeia, Bogor Indonesia.
Yuwono,  Susilo,  1982, Penyelesaian  Perkaran  Pidana  Berdasarkan  KUHAP Sistem dan Prosedur , Alumni, Bandung.

## B. Peraturan Perundang-undangan
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Undang-undang  nomor  8  tahun  1981  tentang  Kitab  Undang-undang  Hukum Acara Pidana.
Undang-undang  nomor  2  tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik
Indonesia
Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor.8 Tahun  2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Ham Dalam Penyelenggaran Tugas
Kepolisian.
Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang
Pengawasan  dan  Pengendalian  Penanganan  Perkara  Dilingkungan
Polri.
Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana
Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor.6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.
Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor.7 Tahun 2006 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian.

## C. Website
www.Polri.go.id