## PERAN ETIKA PROFESI NOTARIS SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN HUKUM
Anugrah Yustica, Ngadino, Novira Maharani Sukma
Program Studi Megister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Email : anugrahyustica.fean@gmail.com

## Abstrak
One aspect that is highlighted in ethics and morals relating to one's behavior is a field of expertise called  the  profession.  Because  the  profession  as  a  job  about  theoretical  and  technical  expertise, which relies on honesty, so the dependence and expectations of people who need help is very large to  implement a good law enforcement system, so the profession  is required to  carry out the duties and functions of the profession, so he really works professionally in the field. Professionals engaged in the field of law include judges, prosecutors, police, advocates, notaries, and various elements of the institution authorized by law. To be a good organizer of the legal profession in carrying out its professional  duties  in  upholding  the  law  requires  practitioners  who  have  the  qualifications  of attitude,  humanity,  attitude of  justice,  able  to  see and  place  objective  values  in  the  cases  handled, honest attitude, and the maturity of technical skills and ethics.

## Keywodrs:code of ethics, professional notary, legal affairs

## Abstrak
Salah  satu  aspek  yang  disoroti  etika  dan  moral  berkenaan  dengan  perilaku  perbuatan  seseorang adalah  pada  bidang  kerja  keahlian  yang  disebut  profesi.  Dikarenakan  profesi  sebagai  suatu pekerjaan  tentang  keahlian  teori  dan  teknis,  yang  bersandar  pada  suatu  kejujuran,  sehingga ketergantungan dan  harapan orang  yang  membutuhkan  bantuannya  sangat besar guna  menerapkan sistem penegakan hukum yang baik, sehingga dari itu para pengemban suatu profesi dituntut syarat- syarat tertentu dalam mengemban dan melaksanakan tugas dan fungsi profesinya, agar benar-benar bekerja secara profesional di bidangnya. Profesi yang bergerak di bidang hukum antara lain hakim, jaksa,  polisi,  advokat,  notaris  dan  berbagai  unsur  instansi  yang  diberi  kewenangan  berdasarkan undang-undang. Untuk menjadi penyelenggaraa profesi hukum yang baik dalam menjalankan tugas profesinya  dalam  menegakkan  hukum  dibutuhkan  praktisi  yang  memiliki  kualifikasi  sikap,  sikap kemanusiaan,  sikap  keadilan,  mampu  melihat  dan  menempatkan  nilai-nilai  obyektif  dalam  suatu perkara yang ditangani, sikap jujur, serta kecakapan teknis dan kematangan etis.

## Kata kunci : etika, profesi, bidang hokum

## A.   Pendahuluan
Sebagai  bidang  kajian  filsafat,  khususnya  filsafat  moral,  etika  sudah  sangat  lama menjadi wacana intelektual para filsuf. Ia telah menjadi pusat perhatian sejak zaman Yunani Kuno.  Sampai  saat  ini  pun  etika  masih  tetap  menjadi  bidang  kajian  menarik  dan  aktual. Bahkan dianggap semakin penting untuk tidak sekedar dibicarakan di akademik  melainkan
juga  dipraktikkan  dalam  interaksi  kehidupan  sehari-hari  setiap  manusia  beradab.(Hakim, 2010)
Aristoteles,  adalah  pemikir  dan  filosof  besar  yang  pertama  berbicara  tentang  etika secara kritis, reflektif, dan komprehensif. Aristoteles pula filsuf pertama yang menempatkan etika sebagai cabang filsafat tersendiri. Aristoteles, dalam konteks ini, lebih menyoal tentang hidup  yang  baik  dan  bagaimana  pula  mencapai  hidup  yang  baik  itu.  Yakni  hidup  yang bermutu/bermakna,  menentramkan,  dan  berharkat.  Dalam  pandangan  Aristoteles,  hidup manusia  akan  menjadi  semakin  bermutu/bermakna  ketika  manusia  itu  mencapai  apa  yang menjadi tujuan  hidupnya. Dengan  mencapai tujuan hidupnya, berarti  manusia  itu mencapai diri  sepenuhnya.  Manusia  ingin  meraih  apa  yang  disebut  nilai  (value),  dan  yang  menjadi tujuan  akhir  hidup  manusia,  yakni  kebahagiaan,  eudaimonia.  Menurut  Hook,  etika  berkait dengan soal pilihan (moral) bagi manusia. Keadaan etis adalah pilihan antara yang baik dan yang  buruk, kadang  juga pilihan di  antara keburukan ‐ keburukan. Dalam proses  mengambil keputusan untuk memilih itulah terletak situasi etis. Bagi Thompson, etika merupakan dunia prinsip dan diatur oleh imperatif moral.(Marwiyah, 2015)
Etika  merupakan  konsepsi  tentang  baik  atau  buruknya  perangai  atau  perilaku seseorang.  Sedangkan  moral  adalah  perilaku  yang  baik  atau  buruknya  seseorang.  Etika merupakan  ide-ide,  cita-cita  tentang  dambaan  kebaikan  perbuatan  atau  perilaku  manusia. Etika  senantiasa  memberikan  contoh-contoh  yang  baik,  sementara  moral  selalu  memberi penilaian  terhadap  pelaksanaan  dari  contoh-contoh  yang  diberikan  oleh  etika.  Oleh karenanya, orang yang beretika.(Supirman Rahman & Nurul Qamar, 2014)
Hubungan etika dengan profesi khususnya profesi hukum, bahwa etika profesi adalah sebagai  sikap  hidup,  berupa  kesediaan  untuk  memberikan  pelayanan  profesional  di  bidang hukum  terhadap  masyarakat  dengan  keterlibatan  penuh  dan  keahlian  sebagai  pelayanan dalam  rangka  melaksanakan  tugas  berupa  kewajiban  terhadap  mayarakat  yang membutuhkan pelayanan hukum dengan disertai refleksi seksama.(Nuh, 2011)
Notaris  merupakan  profesi  hukum  sehingga  profesi  notaris  merupakan  suatu profesimulia (nobile officium). Notaris disebut sebagai pejabat mulia karena profesi  notaris sangaterat hubungannya dengan kemanusiaan. Akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadi alashukum  atas  status  harta  benda,  hak  dan  kewajiban  seseorang.  Kekeliruan  atas  akta yangdibuat  notaris  dapat  menyebabkan  tercabutnya  hak  seseorang  atau  terbebaninya seseorangatas suatu kewajiban, oleh karena itu notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harusmematuhi  berbagai  ketentuan  yang  tersebut  dalam  Undang-Undang  Jabatan Notaris.(Anshori, 2009)
Sebagaimana  kita  ketahui,  kehadiran  Notaris  ditengah-tengah  masyarakat  semakin dibutuhkan,  tentu  hal  ini  sejalan  dengan  kemajuan  masyarakat,  pesatnya  pertumbuhan kemajuan  dibidang  barang  dan  jasa  terutama  dalam  bidang  perekonomian  dimana  peran serta notaris sangat diperlukan dalam pembuatan akta dan surat-surat.(Sikumbang, 2008)
Notaris  merupakan  salah  satu  profesiyang  menjalankan  pelayanan  hukum kepadamasyarakat  luas,  yang  memiliki tanggung  jawabberkenaan dengan alat bukti otentik berupa  suratsurat,akta-akta  maupun  dokumen  yang  dibuatnyasecara  tertulis  atas  berbagai perbuatan hukum.Posisi  notaris sangat penting dalam  membantumenciptakan kepastian dan perlindungan  hukumbagi  masyarakat.  Notaris  memiliki  kedudukanyang  sangat  strategis dalam  ranah  hukumperdata,  karena  profesi  ini  menyangkut  urusanpaling  pokok  dan  sangat mendasar  dalam  setiapperbuatan  hukum,  terutama  bidang  hukumperdata.  Masyarakat  yang menjadi  subyeksekaligus  obyek  dari  setiap  perbuatan  hukumakan  sangat  terbebani  dengan urusan  administrashukum.  Dokumen-dokumen  yang  berhubungandengan  perbuatan- perbuatan  hukum  yang akandilakukan tidak akan  tersusun secara benar dansesuai prosedur hukum,  jika  dikerjakan  oleh  orangyang  bukan  ahli  dan  benar-benar  menguasaibidang tersebut, karena itulah para notaris hadir dan menawarkan jasa untuk membantumasyarakat.
Sejarah kontemporerIndonesia mencatat bahwa pada era Reformasiterjadi perubahan lembaga  notariat  yang  cukupsignifikan.  Perubahan  tersebut  ditandai  denganberhasilnya pemerintahan  orde  reformasimengundangkan  Undang-Undang  Nomor  30Tahun  2004 tentang  Undang-undang  JabatanNotaris  (UUJN).  UUJN  merupakan  penggantiPJN (Staatblad  1860-  3)  dan  Reglement  op  hetNotarist  ambt  in  Indonesia  (Staatblad  1860- 3)yang  merupakan  peraturan  pemerintah  colonial  Belanda.  UUJN  mulai  berlaku  di Indonesiapada  tanggal  6  Oktober  2004  dan  terakhirdiperbaharui  dengan  diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang JabatanNotaris pada tanggal 15 Januari 2014 di Jakarta.(Anshori, 2010)
Peran dan kewenangan notaris sangat penting dan strategis bagi lalu lintas hubungan hukum  dalam  kehidupan  masyarakat,  maka  pemahaman  peran  dan  kewenangan  notaris dapat  dipahami  oleh  dan  antara  sub  sistem  peradilan  pidana.  Sebelum  menjalankan jabatannya, Notariswajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk( Undang-Undang Jabatan  Notaris Nomor 30 haun 2004 tentang jabatan notaris , 2004). Selain pejabat umum, juga dikenal pejabat negara.(Adjie, 2009)
Notaris  sebagai  manusia  biasa,  dalammenjalankan  tugas  jabatannya  dapat melakukankesalahan  atau  pelanggaran.  Notaris  yangterbukti  melakukan  pelanggaran terhadapkewajiban  dan  larangan  Notaris  sebagaimanadiatur  dalam  Pasal  16  dan  17  UUJN,
dapatdikenakan  sanksi  baik  berupa  sanksi  perdata,sanksi  administratif,  sanksi  kode  etik bahkan sanksi pidana.(A.R., 2011)
Pelanggaran dalam jabatan notaris dapat dikualifikasikan atas, pelanggaran terhadap Kode  Etik  Profesi  dan  pelanggaran  terhadap  Undang-undang  dan  pertanggung  jawaban tersebut bisanya secara perdata, yaitu ganti rugi, secara pidana yaitu penjara dan denda, dan secara administrasi adalah pemberhentian dari jabatannya. Setiap perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain, haruslah dipertanggungjawakan orang yang merugikan tersebut. Dalam  teori  kesalahan,  hukum  pidana  mengenal  dua  bagian  dari  kesalahan,  yaitu  sengaja dan  lalai,  selain  itu  perbuatan  yang  merugikan  orang  lain  secara  tidak  patut,  dan  melawan undang-undang  adalah  perbuatan  melawan  hukum.  Dan  pengaruh  yang  ditimbulkan  akibat peran  notaris  bisa  positip  danbisa  pula  negatif.  Dampak  negatif  ini  akan  mengurangi kredibilitasmasyarakat  terhadap  profesi  notaris  dan  dunia  hukum  di  negara  ini,khususnya dalam  kaitannya  dengan  hubungan  kepentingan  antara  seseorangdengan  seseorang  maupun dengan sejumlah orang.
Oleh  karenanya  itu  keberadaan  Kode  Etik  Notaris  bertujuan  agar  profesi  seorang Notaris  dapat  dijalankan  dengan  profesional  dengan  motivasi  dan  tanggung  jawab  yang berorientasi  pada  keterampilan  intelektual  serta  beragumentasi  secara  rasional  dan  kritis serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral.(Sikumbang, 2008)
Kode  Etik  Notaris  untuk  selanjutnya  disebut  kode  etik  adalah  seluruh  kaidah  moral yang  ditentukan  oleh  Perkumpulan  Ikatan  otaris  Indonesia  yang  selanjutnya  akan  disebut “Perkumpulan” berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan  diatur  dalam  peraturan  perundng-undangan  yang  mengatur  tentang  hal  itu  dan  yang berlaku bagi serta waib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang  menjalankan  tugas  jabatan  Notaris,  termasuk  didalamnya  pars  Pejabat  Sementara Notaris,  Notaris  Pengganti  dan  Notaris  Pengganti  Khusus.( Perubahan  Kode  Etik  Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris , 2005)
Sehingga  seorang  notaris  dalam  melaksanakan  tugas  jabatannya  dituntut  bertindak jujur  dan  adil  bagi  semua  pihak,  tidak  semata-mata  untuk  kepentingan  pribadi,  melainkan juga untuk kepentingan masyarakat, serta mempunyai kewajiban untuk menjamin kebenaran akta-akta  yang  dibuatnya.  Oleh  karena  itu,  dalam  menjalankan  tugas  jabatannya,  notaris wajib  berada  dalam  pengawasan  suatu  lembaga  yang  netral  dan  mandiri  atau  independen. Tujuan  dari  pengawasan  terhadap  Notaris  adalah  agar  para  notaris  sungguh-sungguh memenuhi  persyaratan-persyaratan  dan  menjalankan  tugas  jabatannya  sesuai  dengan ketentuan-ketentuan  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  Kode  Etik
Notaris demi pengamanan dari kepentingan masyarakat umum. Tujuan dari dibuatnya kode etik, dalam hal ini adalah Kode Etik Notaris, pada intinya adalah untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan Notaris. (Anshori, 2009)

## 1. Kerangka Teori

## Teori Etika
Etika  adalah  ilmu  tentang  apa  yang  baik,  apa  yang  buruk  dan  tentang  hak  dan kewajiban  moral.Pengertian  ini  muncul  mengingat  etika  berasal  dari  bahasa  Yunani  kuno “ethos” (jamak: ta etha), yang berarti adat kebiasaan, cara berkipikir, akhlak, sikap, watak, cara  bertindak.  Kemudian  diturunkan  kata  ethics  (Inggris),  etika  (indonesia).  Kamus  Besar Bahasa  Indonesia,  1988,  menjelaskan  etika  dengan  membedakan  tiga  arti,  yakni:  Ilmu tentang  apa  yang  baik  dan  buruk,  kumpulan  azas  atau  nilai,  dan  nilai  mengenai  benar  dan salah.  Dengan  pembedaan  tiga  definsi  etikatersebut  maka  kita  mendapatkan  pemahaman etika  yang  lebih  lengkap  mengenai  apa  itu  etika,  sekaligus  kita  lebih  mampu  memahami pengertian etika yang sering sekali muncul dalam pembicaraan sehari-hari, baik secara lisan maupun  tertulis.  Objek  etika  adalah  alam  yang  berubah,  terutama  alam  manusia.(Mardani, 2017)

## 2. Perumusan Masalah
Berdasarkan  apa  yang  telah  dipaparkan  dalam  latar  belakang  permasalahan  diatas, maka  penulismembuat  batasan  agar  pembahasan  yang  akan  dibahas  tidak  melebar,  dengan rumusan masalah “Bagaimana peran etika profesi notaris sebagai upaya penegakan hukum?”

## 3. Tujuan Penelitian
Tujuan  dari  penulisan  jurnal  ini  adalah  untuk  mengetahui  dan  memahami bentukpelanggaran  Kode  Etik  yang  dilakukan  oleh  Profesi  Notaris  dan  untuk  mengetahui danmemahami  urgensi  sanksi  kode  etik  terhadap  terwujudnya  profesionalisme  notaris. Sehingga  kemudian  penulis  menelaah  sumber  referensi  dari  buku,  undang-undang  juga penelitian terdahulu yang dijadikan sumber informasi dan perbandingan dalam mendapatkan jawaban atas permasalahan-permasalahan tersebut.

## 4. Orisinalitas Penelitian
Untuk  mengetahui  validitasi  penulisan  ini,  maka  dalam  telaah  pustaka  penulis  akan uraikan beberapa penelitian yang sudah ada dan relevan dengan pembahasan jurnal tersebut, antara lain :
Jurnal  yang  ditulis  olehLaurensius  Arliman  S  yang  berjudul  “SUMBANGSIH WERDA  NOTARIS  DALAM  ORGANISASIIKATAN  NOTARIS  INDONESIA”  yang membahas  tentang  Kedudukan  dan  Peran  Werda  Notaris  Terhadap  Ikatan  Notaris
IndonesiaSelama  Perjalanannya,  kemudian  Jurnal  yang  ditulis  juga  oleh  Hairus  yang berjudul  “PERAN  ORGANISASI  PROFESI  NOTARIS  DALAM  MENJAGA MARTABAT PROFESI NOTARIS”  yang  menjelaskan tentang bagaimana  profesi  notaries menjalankan tugasnya yang terikat dengan norma-norma yuridis dan kode etik profesi. Dan Jurnal  yang  ditulis  oleh  H.  Enju  Juanda,  S.H.,  M.H.  yang  berjudul  “EKSISTENSI  DAN PROBLEMATIKA  PROFESI  NOTARIS”  yang  menjelaskanEksistensi  Notaris  sangat diperlukan oleh masyarakat, akan tetapi Notaris juga dalam melaksanakan jabatannya harus bertindak  dibarengi  moralitas  dan  memegang  teguh  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.  Dari  beberapa  jurnal  terdahulunya  penulis  menjadikan  dasar  perbandingan  dalam penulisan  jurnal  ini  yang  akan  penulis  paparkan  dalam  pembahasan,  meskipun  dari penulisan jurnalini dan jurnal-jurnal terdahulu sama-sama meninjau terkait kode etik namun dalam  jurnal  yang penulis tulis  tidak akan  membahas hasil pembahasan  yang  sama dengan jurnal terdahulunya.

## B.   Metode Penelitian
Jenis  Penelitian  yang  dilakukan  dalam  penulisan  ini  merupakan  penelitian  hukum normatif.  Penelitian  hukum  normatif  merupakanpenelitian  yang  melihat  hukum  sebagai seperangkat  norma  (kaidah).Jenis  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah pendekatan  peraturan  perundang-undangan  ( The  Statute  Approach )  dan  pendekatan  analisis konsep  hukum  ( Analitical  &  Conseptual  Approach ).  Adapun  sumber  bahan  hukum  dalam penelitian ini bersumber dari kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan tersier.

## C.   Pembahasan
Notaris  merupakan  suatu  profesi  hukum  yangsangat  penting  dalam  sistem  hukum, mengingatnotaris merupakan pejabat umum yang berwenanguntuk membuat suatu akta otentik. Dengan  demikiandapat  dikatakan  bahwa  notaris  adalah  salah  satupilar  penegakan  hukum  di Indonesia.  Dalammenjalankan  jabatannya  sebagai  pejabat  umum,notaris  harus  senantiasa berpedoman pada Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.
Notaris berwenang  membuat Akta autentik  mengenai  semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki olh yang  berkepentingan  untuk  dinyatakan  dalam  Akta  autentik,  menjamin  kepastian  tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinandan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan  kepada pejabat lain atau
orang  lain  yang  ditetapkan  oleh  undang-undang.  ( Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014 Tentang Jabatan Notaris , 2014)Akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.( Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tahun 1847 , 1847)Disamping itu,  Notaris  juga  memberikannasehat  hukum  dan  penjelasan  mengenai  peraturanperundang- undangan  kepada  pihak-pihak  yangmenghadap  kepadanya  berkaitan  dengan  pembuatan  suatu Akta.
Dalam  jurnalnya  yang  berjudul  “EKSISTENSI  DAN  PROBLEMATIKA  PROFESI NOTARIS” H. Enju Juanda, S.H., M.H. menjelaskan Keberadaan Jabatan Notaris di Indonesia pertama  kali  tercatat  pada  tanggal  27  Agustus  1620  dengan  diangkatnya  Melchior  Kerchem dari Belanda menjadi Notaris yang disebut Notarium Publicium di Jakarta, pada saat itu masih bernama  Jacatra  tugasnya  adalah  untuk  kepentingan  publik  khususnya  menjalankan kegiatannya sebagai Pejabat Umum yang melayani masyarakat.
Perkembangan  selanjutnya  mengenai  eksistensi  Notaris  dapat  dijelaskan  bahwa  tahun 1949 diadakan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Nederland, tanggal 23 Agustus- 22  September  1949.  Salah  satu  dari  KMB  tersebut  yaitu,  adanya  Penyerahan  Kedaulatan  dari Pemerintahan  Belanda  kepada  Republik  Indonesia  Serikat  untuk  seluruh  Wilayah  Indonesia kecuali  Irian  Barat  yang  sekarang  adalah  Papua.  Adanya  Penyerahan  Kedaulatan  tersebut membawa  akibat  kepada  status  Notaris  berkewarganegaraan  Belanda  di  Indonesia  harus meninggalkan jabatannya. Dengan demikian, terjadilah kekosongan Notaris di Indonesia, untuk mengisi  kekosongan  tersebut,  sesuai  dengan  kewenangan  yang  ada  pada  Menteri  Kehakiman Republik  Indonesia  Serikat  dari  tahun  1949  sampai  dengan  tahun  1954  menetapkan  dan mengangkat  Wakil  Notaris  untuk  menjalankan  tugas  Jabatan  Notaris  dan  menerima  protokol yang  berasal  dari  Notaris  yang  berkewarganegaraan  Belanda.  Tahun  1954,  Pemerintah Republik  Indonesia  mengeluarkan  Undang-undang  Nomor  33  Tahun  1954  tentang  Wakil Notaris  dan  Wakil  Notaris  Sementara.Kalau  seorang  Notaris  tidak  ada,  Menteri  Kehakiman dapat  menunjuk  seorang  yang  diwajibkan  menjalankan  pekerjaanpekerjaan  Notaris  itu ( Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  1954  tentang  wakil  notaris  dan  wakil  notaris  sementara , 1954).  Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  33  Tahun  1954  ini  juga  sekaligus  ditegaskan berlakunya  Reglement  opHet  Notaris  Abmt  in  Nederlands  Indie  (Stbl.1860:3)  sebagai Reglemen  tentang  Jabatan  Notaris  di  Indonesia  yang  lebih  dikenal  dengan  Peraturan  Jabatan Notaris (PJN) untuk Notaris di Indonesia.
Selanjutnya  untuk  mewujudkan  Negara  Republik  Indonesia  sebagai  Negara  Hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
guna  menjamin  kepastian,  ketertiban  dan  perlindungan  hukum  bagi  yang  membutuhkan  alat bukti tertulis yang bersifat otentik yang didalamnya menerangkan mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum diperlukan Jabatan Notaris maka pada Tahun 2004 dikeluarkan Undang- undang Republik Indonesia Nomor : 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah dirubah  dengan  Undang-Udnang  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.(H. Enju Juanda, S.H., 2014)
Dalam  bukunya  tamrin  menjelaskan  Notaris  adalah  pejabat  umum  yang  berfungsi menjamin otentisitas pada tulisan-tulisannya(akta). Notaris diangkat oleh penguasa negara dan kepadanya  diberikankepercayaan  dan  pengakuan  dalam  memberikan  jasa  bagi  kepentingan masyarakat.  Hanyaorang-orang  yang  sudah  dikenal  kejujurannya  serta  mempunyai pengetahuan dan kemampuandibidang hukum sajalah yang diizinkan untuk memangku jabatan notaris.  Oleh  karena  itulahpemegang  jabatan  notaris  harus  menjaga  keluhuran  martabat jabatannya  dengan  menghindaripelanggaran  aturan  dan  tidak  melakukan  kesalahan  profesi yang dapat menimbulkan kerugiankepada orang lain. (Tamrin, 2011)
Juga  dalam  jurnal  Hairus  menjelaskan  pada  saat  sekarang  ini,  kecendrungan  dalam masyarakat  untukmenuntut  profesionalisme  dalam  bekerja.  Tidak  jarang  seseorang denganmudah  mengatakan  bahwa  yang  penting  profesional.  Tetapi  ketikaditanyakan  tentang apa yang dimaksud dengan professional, ia tidak dapatmemberikan jawaban yang jelas. Notaris pun  demikian,  karena  profesi  inijuga  berada  dalam  payung  organisasi,  maka  marwah  atau martabatprofesinya ikut dipengaruhi oleh peran yang ditunjukkan organisasinya.
Secara  umum,  pada  dasarnya  organisasi  profesi  memiliki  5  fungsipokok  dalam kerangka peningkatan profesionalisme sebuah profesi. yaitu:
1) Mengatur  keanggotaan  organisasi.  Organisasi  profesi  menentukankebijakan  tentang keanggotaan,  struktur  organisasi,  syarat-syaratkeanggotaan  sebuah  profesi  dan  kemudahan lebih lanjut lagimenentukan aturan-aturan yang lebih jelas dalam anggaran.
2) Membantu  anggota  untuk  dapat  terus  memperbaharui  pengetahuansesuai  perkembangan teknologi Organisasi profesi melakukan kegiatan-kegiatanyang bermanfaat bagi anggotanya untuk  meningkatkanpengetahuan  sesuai  perkembangan  dan  tuntutan  masyarakat yangmembutuhkan pelayanan profesi tersebut.
3) Menentukan  standarisasi  pelaksanaan  sertifikasi  profesi  bagi  anggotanyaSertifikasi merupakan salah satu  lambang dari  sebuah profesionalisme.Dengan kepemilikan  sertifikasi yang  diakui  secara  nasional  maupuninternasional  maka  orang  akan  melihat  tingkat profesionalisme yangtinggi dari pemegang sertifikasi tersebut.
4) Membuat  kebijakan  etika  profesi  yang  harus  diikuti  oleh  semua  anggota.Etika  profesi merupakan  aturan  yang  diberlakukan  untuk  seluruhanggota  organisasi  profesi.  Aturan tersebut  menyangkut  hal-hal  yangboleh  dilakukan  maupun  tidak  serta  pedoman keprofesionalan yangdigariskan bagi sebuah profesi.
5) Memberi  sanksi  bagi  anggota  yang  melanggar  etika  profesi  Sanksi  yangditerapkan  bagi pelanggaran  kode  etik  profesi  tentunya  mengikat  semuaanggota.  Sangsi  bervariasi, tergantung jenis  pelanggaran dan biasbersifat internal organisasi seperti  misalnya  black  list atau bahkansampai dikeluarkan dari organisasi profesi tersebut.
Fungsi tersebut secara khusus dapat terbaca sebagaimana berikut:
a) Melakukan kegiatan untuk menumbuhkan kesadaran rasa turutmemiliki Perkumpulan  yang bertanggung  jawab,  guna  terciptanya  rasakebersamaan  di  antara  sesama  anggota  dalam rangka meningkatkanperanan, manfaat, fungsi dan mutu Perkumpulan.
b) Melakukan  kegiatan  untuk  meningkatkan  mutu  dan  kemampuan  anggotadi  dalam menjalankan  jabatan dan profesinya secara profesional, gunamenjaga dan  mempertahankan keluhuran martabat jabatan Notaris.
c) Menjunjung  tinggi  serta  menjaga  kehormatan  profesi  jabatan  Notaris,meningkatkan  fungsi dan  perannya  serta  meningkatkan  mutu  ilmukenotariatan  dengan  jalan  menyelenggarakan pertemuan ilmiah,ceramah, seminar dan sejenisnya serta penerbitan tulisan karya ilmiah.
d) Memperjuangkan dan  memelihara kepentingan, keberadaan, peranan,fungsi dan kedudukan lembaga Notaris di Indonesia sesuai denganharkat dan martabat profesi jabatan Notaris.
e) Mengadakan,  memupuk  serta  membina  dan  meningkatkan  kerja-samadengan  badan, lembaga dan organisasi lain, baik di dalam maupun dariluar negeri yang mempunyai tujuan yang  sama  atau  hampir  sama  dengan  perkumpulan  termasuk  dengan  lembaga  pendidikan atau instansi yangterkait dan yang mempunyai hubungan dengan lembaga kenotariatan.
f) Mengadakan  dan  menyelenggarakan  pendidikan  Notaris,  serta  berperanaktif  dalam mempersiapkan  lahirnya  calon  Notaris  yang  profesional,berdedikasi  tinggi,  berbudi  luhur, berwawasan  dan  berilmu  pengetahuanluas  dan  memiliki  integritas  moral  serta  memiliki akhlak yang baik.Melakukan usaha lain sepanjang tidak bertentangan dengan asas,pedoman dan tujuan Perkumpulan. (Hairus, 2017)
Menurut Laurensius Arliman S dalam jurnalnya dia mengatakan berdasarkan Anggaran Dasar  Rumah  Tangga  (ADRT)  hasil  rapat  plenopengurus  pusat  yang  diperluas  (Pra  Kongres) yang  disusun  oleh  Sidang  KomisiA  (Organisasi  Perubahan/Penyempurnaan  ADRT  INI)  di Lombok pada tanggal 30Juni tahun 2011, menurut Pasal 2 Perubahan Anggaran rumah Tangga
Ikatan Notaris Indonesia, 2015menjelaskan bahwa di dalam organisasi IkatanNotaris Indonesia, keanggotaan terdiri dari tiga macam, yaitu:
1. Anggota  biasaadalah  setiap  orang  yang  menjalankan  tugas  jabatan  notaris  (notaris  aktif) yangterdaftar  sebagai  anggota  perkumpulan  dan  mempunyai  hak  suara  dan  setiap  notaries yang telah berhenti melaksanakan tugas jabatan notaris (werda notaris) karenadiberhentikan dengan  hormat  karena  telah  mencapai  umur  yang  telah  ditetapkandengan  undang-undang atau berhenti atas permintaanya sendiri;
2. Anggota  luarbiasa  adalah  setiap  orang  yang  telah  lulus  program  studi  strata  dua kenotariatanatau  program  pendidikan  spesialis  kenotariatan  yang  terdaftar  sebagai  anggota perkumpulan;
3. Anggota  kehormatan  adalah  seseorang  yang  mempunyai  jasasangat  besar  terhadap perkumpulan maupun lembaga kenotariatan.
Jadi  apabila  kita  perhatikan  dengan  cermat  dari  penjelasan  diatas,  makadapat  kita simpulkan bahwa anggota biasa di tubuh Ikatan Notaris Indonesia (INI)terdiri dari dua bentuk. Antara  lain  notaris  aktif  dan  pensiunan  notaris  yang  didalamdunia  kenotariatan,  lazimnya disebut  dengan  werda  notaris.  werda  atau  wreda  yangdalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia berarti lebih lanjut usia.(S, 2015)
Namun,masyarakat  pada  umumnya  tidak  memilikikompetensi  teknikal  untuk  dapat menilai danmelakukan pengawasan yang efektif terhadapNotaris. Sehubungan dengan nilai dan kepentinganyang  terlibat  didalamnya,  maka  Notaris  dalammelaksanakan  jabatannya  dijiwai sikap etis tertentuyaitu yang dijiwai etika profesi Notaris. Menurutpenulis dikarenakan Notaris merupakan  profesi  yangmenjalankan  sebagian  kekuasaan  negara  di  bidanghukum  privat  dan mempunyai  peran  penting  dalammembuat  akta otentik  yang  mempunyai  kekuatanpembuktian sempurna  dan  oleh  karena  jabatanNotaris  merupakan  jabatan  kepercayaan,  makaseorang Notaris  harus  mempunyai  perilaku  yang  baikPerilaku  Notaris  yang  baik  dapat  diperoleh denganberlandaskan  pada  kode  etik  Notaris.  Dengandemikian,  maka  kode  etik  Notaris mengaturmengenai  hal-hal  yang  harus  ditaati  oleh  seorangNotaris  dalam  menjalankan jabatannya dan juga diluar menjalankan jabatannya.

## D.   Kesimpulan
Etika  profesi  Notaris  (kode  etik  profesi)  merupakan  bagian  yang  terintegral  dalam mengatur  perilaku  penegak  hukum  sebagai  wujud  penegakan  hukum  yang  baik  sekaligus berkeadilan. Penegakan  hukum  menuntut sikap  integritas moral, sikap  ini  menjadi  modal  bagi penyelenggara profesi Notaris dalam menjalankan tugas profesinya .

## DAFTAR PUSTAKA
- Literatur
A.R.,  P.  (2011) Perlindungan  Hukum  Terhadap  Notaris  (Indikator  Tugas-Tugas  Jabatan Notaris yang Berimplikasi Perbuatan Pidana), . JAKARTA: PT. Softmedia.
Adjie, H. (2009) Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik . Bandung: PT. Refika Aditama.
Anshori,  A.  G.  (2009) Lembaga  Kenotariatan  Indonesia,  Perspektif  Hukum  dan  Etika . Yogyakarta: UII Press.
Anshori, A. G. (2010) Lembaga Kenotariatan Indonesia . jogjakarta: UII Press.
Hakim, R. (2010) Etika dan Pergulatan Manusia . Surabaya: Visipres.
Mardani (2017) Etika Profesi Hukum . Depok: Rajawali Pers.
Marwiyah,  S.  (2015) PENEGAKAN  KODE  ETIK  PROFESI  DI  ERA  MALAPRAKTIK PROFESI HUKUM . Cetakan Pe. Surabaya: UTMPress.
Nuh, M. (2011) Etika Profesi Hukum . Bandung: Pustaka Setia.
Supirman Rahman & Nurul Qamar (2014) Etika Profesi Hukum . Makassar: Refleksi.
Tamrin,  H.  (2011) Pembuatan  Akta  Pertanahan  oleh  Notaris .  Yogyakarta:  LaksBang PRESSindo.
- Jurnal
H.  Enju  Juanda,  S.H.,  M.  H.  (2014)  ‘EKSISTENSI  DAN  PROBLEMATIKA  PROFESI NOTARIS.’
Hairus  (2017)  ‘PERAN  ORGANISASI  PROFESI  NOTARIS  DALAM  MENJAGA MARTABAT PROFESI NOTARIS’, 1.
S,  L.  A.  (2015)  ‘SUMBANGSIH  WERDA  NOTARIS  DALAM  ORGANISASI  IKATAN NOTARIS INDONESIA’, 30.
Sikumbang,  A.  (2008) PENERAPAN  SANKSI  ETIKA  OLEH  DEWAN  KEHORMATAN DAERAH  IKATAN  NOTARIS  INDONESIA  CABANG  MEDAN  BAGI  NOTARIS YANG MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK . UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
- Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tahun 1847 (1847). indonesia.
Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris (2005). indonesia.
Undang-Undang  Jabatan  Notaris  Nomor  30  haun  2004  tentang  jabatan  notaris (2004).

## indonesia.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (2014). indonesia.
Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  1954  tentang  wakil  notaris  dan  wakil  notaris  sementara (1954). indonesia.