Implementasi Kebijakan Sister City Kota Bandung Dengan Kota Braunschweig (Jerman)

## Rd. Nia Kania Kurniawati
Magister Ilmu Komunikasi Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Email : kurniawati@untirta.ac.id

## Abstrak
Undang-Undang  No.24  Tahun  2000  tentang  Perjanjian  Internasional  memungkinkan pemerintah  daerah  (Pemda)  di  Indonesia  membuat  perjanjian  dengan  provinsi  atau  kota  di negara  lain.  Di  Indonesia  tercatat  bahwa  pada  saat  ini  terdapat  sekitar  100  kerjasama internasional yang berbentuk sisterhood. Hubungan  yang telah ada itu kemudian seharusnya dibina  dan  dikembangkan  melalui  berbagai  level  kebijakan  untuk  menjaga  sejarah,  dan mendapatkan  hasil  luaran  yang  bisa  dikerjakan  bersama  di  masa  sekarang  dan  yang  akan datang. Akan tetapi secara umum, jalinan sister city ini hanya 15% yang masih tetap berjalan, kemudian tidak sampai 20% berjalan dengan seadanya dan sisanya lebih dari 65% hampir tidak melakukan kegiatan apapun. Kota Bandung telah menjalin kemitraan dengan 5 kota di dunia antara  lain  yaitu:  Braunschweig  (Jerman,  sejak  tahun  1960),  Fort  Worth  (AS,  sejak  tahun 1990),  Suwon  (Korea  Selatan),  dan  Yingkou  dan  Lizhuo  (RRC).  Sedangkan  jalinan  dengan kota-kota di dalam negeri yaitu dengan kota Surabaya dan Kota Batam dengan maksud untuk saling  mengisi  dalam  berbagai  bidang  kegiatan  dan  juga  untuk  menjaga  dan  memelihara hubungan baik antar pemerintah (Sekda Kota Bandung, 2011:7). Kota Braunschweig, Jerman dengan  Kota  Bandung  merupakan  jalinan sister  city terlama  di  Indonesia  dan  pelopor  bagi pembentukan sister  city lainnya.  Bidang  kerjasamanya  meliputi  ekonomi,  sosial  budaya, pendidikan,  pertukaran  pemuda,  pelatihan,  kesenian  dan  olahraga.  Namun  jalinan  antara Bandung  –  Braunschweig  kemudian  tersendat  di  awal  tahun  2002.  Menggunakan  metode deksriptif  kualitatif  dan mengacu  kepada  kebijakan  Publik  George  C.  Edward  penelitian ini mendapatkan hasil bahwa kesepakatan sister city Pemkot Bandung dengan kota Braunshcweig, dari segi komunikasi, disposisi, sumber daya, dan struktur birokrasi tidak ada kelanjutan yang berarti setelah MoU ditandatangani atau menjadi silent Mou. Atau dengan kata lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tidak terpenuhi dengan baik.
Kata Kunci : sister city, implementasi, kebijakan publik, kemitraan, silent Mou

## 1. Pendahuluan
Dalam  politik  dunia  kontemporer seperti  yang  digambarkan  oleh  perspektif pluralis,  aktor  internasional  terdiri  dari aktor  negara  dan  aktor  non  negara. Keduanya  memiliki  peran  penting  dalam interaksi dari internasional. Salah satu dari
konsep utama yang dipakai untuk menggambarkan  sifat  sistem  internasional kontemporer adalah interdependensi. Konsep  itu  menyatakan  bahwa  negara bukan aktor independen secara keseluruhan,  negara  bergantung  satu  sama lainnya.  Tidak  ada  satu  negara  pun
seluruhnya bisa memenuhi sendiri kebutuhannya,  masing-masing  bergantung pada sumber daya dan produk dari lainnya.
Sebagian besar
cara pengklasifikasian  aktor  dalam  hubungan internasional modern menekankan pentingnya  faktor-faktor  struktural,  yakni untuk  mengetahui  bagaimana  sebuah kelompok  masyarakat  mengorganisir  diri untuk  membuat  keputusan  yang  otoritatif, yang  mengikat  semua  anggota  kelompok itu  dan  untuk  mengenali  pola  perilaku manakah  yang  menjadi  standar  kelompok masyarakat tertentu. Pemerintah- pemerintah daerah di Indonesia, baik level provinsi, kabupaten, atau kota berdasarkan Undang-Undang No.24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
memungkinkan pemerintah daerah (Pemda)  di  Indonesia  membuat  perjanjian dengan provinsi atau kota di negara lain .
Negara dan perkotaan pada saat ini bersaing  dengan  tempat  lain  dalam mendapatkan perhatian antara lain melalui investasi,  wisatawan,  pembeli,  kegiatan, keterbukaan  pasar,  peningkatan  mobilitas investasi dan bisnis tempat tinggal, tenaga kerja  terampil,  dan  pelaksanaan  kegiatan- kegiatan  lainnya.  Perkotaan  pada  saat  ini bersaing  dengan  tempat  lain  untuk mendapatkan  perhatian  melalui  investasi, wisatawan, pembeli, kegiatan, keterbukaan pasar,  peningkatan  mobilitas  investasi  dan
bisnis tempat tinggal, tenaga kerja terampil, dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan lainnya. Globalisasi persaingan, peningkatan mobilitas  investasi  dan  tenaga  kerja terampil,  keterbukaan  pasar,  dampak perubahan teknologi serta pasar pariwisata mengubah  konsumen  untuk  menciptakan tantangan  yang  cukup  besar  serta  peluang menarik untuk tempat. Sehingga menyebabkan  situasi  di  mana  kompetitor utama  tidak  lagi  dengan  kota  di  kawasan yang  sama,  tetapi  di  mana  kota-kota  di berbagai  belahan  dunia  lainnya  dan langsung  mempengaruhi  semua  kota  dan lokus  konsentrasi  permukiman  perkotaan. Pemerintah-pemerintah daerah di Indonesia,  baik  level  provinsi,  kabupaten, atau  kota  perlu  melakukan City  Branding , agar  daerahnya  bisa  makin  dikenal, sehingga diharapkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya makin meningkat.
Salah  satunya  dengan Sister  city atau  dikenal  juga  sebagai twin  town, friendship town, partner town, atau brother city ,  adalah  sebuah  konsep  dimana  suatu kota  yang  secara  geografis  dan  politis berbeda dipasangkan untuk tujuan menumbuhkan kerjasama dan komunikasi. Kota Braunschweig, Jerman menjadi sister city terlama  Kota  Bandung  dan  bahkan merupakan kerjasama yang paling lama di Indonesia.  Bidang  kerjasama  meliputi
ekonomi,  sosial  budaya,  pendidikan, pertukaran pemuda, pelatihan, kesenian dan olahraga. Titik beratnya pada bidang sosial budaya, pelatihan dan pertukaran pemuda.
Kemitraan yang telah dijalin sebelumnya  ini  harus  terus  dievaluasi, dikaji,  dan  dipelihara,  bahkan  terus dikembangkan  selama  kemitraan  yang dijalin  menunjukan  kinerja  yang  baik. Penelitian  sebelumnya,  telah  memeriksa bahwa  kesuksesan  kemitraan sister  city dipengaruhi  faktor  –  faktor,  diantaranya keterbukaan  informasi,  berbagi  biaya, kepemimpinan, hubungan timbal balik, dan partisipasi  publik  (J.  C.  De  Villiers,  2009; Gomes-Casseres,  1998;  Tjandradewi  & Marcotullio, 2009, dalam Rochman, 2019).
Dengan demikian berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan sebelumnya,  adapun  tujuan  dari  penelitian ini  yaitu  untuk  mengkaji  bagaimana implementasi  kebijakan sister  city antara kota  Bandung  dan  kota  Braunschweig hingga tahun 2020 ini?

## 2. Metode
Dalam  penelitian  ini,  peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Metodelogi kualitatif adalah sebagai prosedur  penelitian  yang  menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan  dari  orang-orang  dan  perilaku  yang dapat  diamati  (Moleong,  2006:4).  Dengan
tradisi  Studi  kasus  yang  merupakan  tipe pendekatan dalam penelitian yang menelaah  dan  satu  kasus  secara  intensif, mendalam,  mendetail,  dan  komprehensif. Pada penelitian yang menggunakan metode ini,  berbagai  variabelnya  ditelaah  dan ditelusuri, termasuk kemungkinan hubungan antarvariabel yang ada. Karenanya, penelitian suatu kasus, bisa jadi melahirkan  pernyataan-pernyataan  yang bersifat eksplanasi. Akan tetapi, eksplanasi tersebut tidak dapat diangkat sebagai suatu generalisasi (Ardianto, 2010:64).
Pemilihan informan dengan sendirinya perlu dilakukan secara purposive  sampling (bukan  secara  acak) yaitu atas dasar apa yang diketahui tentang variasi-variasi  yang  ada  atau  elemen- elemen  yang  ada  atau  sesuai  kebutuhan penelitian.  Informan  peneliti  adalah  orang yang  benar-benar  tahu  atau  pelaku  yang terlibat  langsung  dengan  permasalahan penelitian,  baik  pengetahuan  ataupun keterlibatan mereka  dengan  permasalahan. (Sugiyono, 2014:218). Peneliti telah memilih  4  (empat)  orang  narasumber dengan  pertimbangan  informan  yang diwawancara  memberikan  data  yang dibutuhkan secara valid.
Menurut  Sanafiah  Faisal  (1999) dalam Sugiyono (2014:221) informan atau sampel  sebagai  sumber  data  sebaiknya memenuhi kriteria sebagai berikut :
1. Informan  yang  menguasai  atau memahami sesuatu melalui proses enkulturisasi, sehingga sesuatu itu bukan  hanya  sekedar  diketahui,
tetapi juga dihayatinya.
2. Informan  yang  tegolong  masih berkecimpung  atau  terlibat  pada kegiatan yang tengah diteliti.
3. Informan  memiliki  waktu  yang memadai
4. Informan  yang  tidak  cenderung menyampaikan  informasi  hasil kemasannya sendiri.
Wawancara  ini  dilakukan  dengan para narasumber atau pakar terkait dengan kebijakan sister  city Kota  Bandung  dan Kota Braunschweig. Selain melalui wawancara  dan  observasi,  informasi  juga diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, website, catatan harian, arsip foto,  hasil  rapat,  cenderamata,  jurnal kegiatan  dan  sebagainya.  Data  berupa dokumen  seperti  ini  bisa  dipakai  untuk menggali  informasi  yang  terjadi  di  masa silam.
Analisis  data  pada  pada  penelitian ini  karena  bersifat  penelitiaan  kualitatif menurut  Sugiyono  (2014:245)  dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Miles dan Huberman (2009:16-19) mengemukakan  bahwa  terdapat  langkah- langkah  dalam  analisis  data  yaitu  reduksi
data, display data, dan penarikan kesimpulan.  Adapun  penjabaran  dari masing-masing  langkah  adalah  sebagai berikut:
1. Reduksi data
diartikan sebagai proses pemilihan,
pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan  transformasi  data  ‘kasar’  yang muncul dari catatan-catatan tertulis di  lapangan.  Selama  pengumpulan data  berlangsung  terjadi  tahapan reduksi sebelumnya seperti membuat  ringkasan,  mengkode, menelusur  tema,  membuat  gugus- gugus,  membuat  partisi,  membuat partisi, dan menulis memo. Reduksi data  atau  proses  transformasidata ini berlanjut terus sesudah penelitian  di  lapangan,  sampai laporan  akhir  lengkap  tersusun. Reduksi  data  merupakan  suatu bentuk  analisis  yang  menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang  yang  tidak  perlu,  dan mengorganisasi  data  dengan  cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan  finalnya  dapat  ditarik dan diverifikasi (Miles dan Huberman, 2009:16).
2. Penyajian data
Dibatasi sebagai sekumpulan informasi  tersusun  yang  memberi
kemungkinan  adanya  penarikan kesimpulan dan pengambilan
tindakan. Dengan melihat penyajian-penyajian data akan dapat  dipahami  apa  yang  sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan atas pemahaman  yang  didapat  dari penyajian-penyajian
tersebut.
Penyajian  data  merupakan  suatu cara  yang  utama  bagi  analisis kualitatif  yang  valid.  Penyajian dapat  dilakukan  dalam  berbagai jenis seperti matriks, grafik, jaringan,  dan  bagan.  Semuanya dirancang  guna  menggabungkan informasi  yang  tersusun  dalam suatu  bentuk  yang  padu  dengan demikian seorang penganalisis dapat  melihat  apayang  sedang terjadi  dan  menentukan  apakah menarik  kesimpulan  yang  benar ataukah terus melangkah melakukan  analisis  yang  menurut saran yang dikiaskan oleh penyajian sebagai  sesuatu  yang  mungkin berguna  (Miles  dan  Huberman, 2009:17-18).
3. Menarik kesimpulan dan verifikasi Dari permulaan pengumpulan data, seseorang  penganalisis  kualitatif mulai  mencari  ‘arti’  benda-benda mencatat  keteraturan,  pola-pola,
penjelasan,  konfigurasi-konfigurasi yang  mungkin,  alur  sebab  akibat, dan  proposisi.  Penelitian  yang kompeten akan menangani kesimpulan-kesimpulan  itu  dengan longgar,  tetap  terbuka  dan  skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan, mula-mula  belum  jelas,  namun kemudian meningkat menjadi lebih rinci  dan  mengakar  dengan  kokoh (Miles dan Huberman, 2009: 19).

## 3. Hasil dan Pembahasan
Kebijakan Publik
Kebijakan  adalah  perilaku  dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah)  atau  serangkaian  aktor  dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Kebijaksanaan sebagai suatu arah tindakan yang  diusulkan  oleh  seseorang,  kelompok atau  pemerintah  dalam  suatu  lingkungan tertentu,  yang  memberikan  hambatan- hambatan  dan  kesempatan-kesempatan terhadap  kebijakan  yang  diusulkan  untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu  sasaran  atau  suatu  maksud  tertentu. Hal  ini  sebenarnya  menyangkut  suatu dimensi yang sangat luas, karena kebijakan tidak  hanya  dipahami  sebagai  tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga oleh kelompok maupun oleh individu yang
ada dalam suatu komunitas dalam masyarakat (Alam, 2012; 4).
Proses  analisis  kebijakan  publik adalah  serangkaian  aktivitas  intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang padadasarnya  bersifat  politis.  Aktivitas politis  tersebut  dijelaskan  sebagai  proses pembuatan kebijakan, dan divisualisasikan sebagai  rangkaian  tahap  yang  saling bergantung  dan  diatur  menurut  urutan waktu,  yang  meliputi  penyusunan  agenda, formulasi  kebijakan,  adopsi  kebijakan, implementasi  kebijakan,  dan  penilaian kebijakan. Sementara itu, aktivitas intelektual  meliputi  perumusan  masalah, forecasting , rekomendasi kebijakan, monitoring, dan evaluasi kebijakan (Aneta, 2010; 55).
Kebijakan publik menurut pendapat Dye  adalah whatever  governments  choose to do or no to do . Maknanya adalah apapun kegiatan  pemerintah  baik  yang  eksplisit maupun  implisit  merupakan  kebijakan. Interpretasi  dari  kebijakan  tersebut  harus dimaknai  dengan  dua  hal  penting,  yaitu kebijakan  harus  dilakukan  oleh  badan pemerintah dan kebijakan tersebut mengandung pilihan dilakukann atau tidak dilakukan  oleh  pemerintah  (Indiahono, 2009:17).  Anderson  (Winarno,  2012:21) mengemukakan bahwa kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor
atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan.
Implementasi Kebijakan Publik
Implementasi  merupakaan  tahap proses  atau  pelaksanaan  yang  dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan  dalam  keputusan  kebijakan. Model  manajemen  implementasi  menurut Nugroho  (2009:  24)  menggambarkan pelaksanaan  atau  implementasi  kebijakan dalam  konteks  manajemen  berada  dalam kerangka organizing-leading-controlling . Jadi  ketika  kebijakan  sudah  dibuat,  maka tugas selanjutnya adalah mengorganisasikan, melaksanakan
kepemimpinan untuk memimpin pelaksanaan,  dan  melakukan  pengendalian pelaksanaan  tersebut.  Dengan  demikian, dapat  disimpulkan  bahwa  implementasi berkaitan  dengan  berbagai  kegiatan  yang diarahkan  untuk  merealisasikan  program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir.
Berdasarkan pendekatan kepatuhan dan  pendekatan  faktual  dapat  dinyatakan bahwa  keberhasilan  kebijakan  sangat ditentukan  oleh  tahap  implementasi  dan keberhasilan proses implementasi ditentukan  oleh  kemampuan  implementor, yaitu: (1) kepatuhan implementor mengikuti  apa  yang  diperintahkan  oleh atasan,  dan  (2)  kemampuan  implementor
melakukan apa yang dianggap tepat sebagai keputusan  pribadi  dalam  menghadapi pengaruh  eksternal  dan  faktor  non- organisasional,  atau  pendekatan  factual (Agustino, 2016).
Keberhasilan kebijakan atau program juga dikaji berdasarkan perspektif proses  implementasi  dan  perspektif  hasil. Pada perspektif proses, program pemerintah dikatakan berhasil jika pelaksanaannya sesuaidengan petunjuk dan ketentuan  pelaksanaan  yang  dibuat  oleh pembuat  program  yang  mencakup  antara lain  cara  pelaksanaan,  agen  pelaksana, kelompok  sasaran  dan  manfaat  program. Sedangkan  pada  perspektif  hasil,  program dapat  dinilai  berhasil  manakala  program membawa dampak seperti yang diinginkan. Suatu  program  mungkin  saja  berhasil dilihat  dari  sudut  proses,  tetapi  boleh  jadi gagal ditinjau dari dampak yang dihasilkan, atau sebaliknya.
Teori Implementasi Kebijakan Publik George  C.  Edward  III  (dalam Subarsono,  2011:  90-92)  berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:
1. Komunikasi,  yaitu  keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan  agar  implementor mengetahui apa yang harus dilakukan,  dimana  yang  menjadi
tujuan  dan  sasaran  kebijakan  harus ditransmisikan  kepada  kelompok sasaran  ( target  group ),  sehingga akan mengurangi distorsi
implementasi.
2. Sumberdaya, meskipun isi kebijakan  telah  dikomunikasikan secara  jelas  dan  konsisten,  tetapi apabila  implementor  kekurangan sumberdaya  untuk  melaksanakan, maka  implementasi  tidak  akan berjalan  efektif.  Sumber  daya tersebut  dapat  berwujud  sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor  dan  sumber  daya finansial.
3. Disposisi, adalah watak dan karakteristik  yang  dimiliki  oleh implementor,  seperti  komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor  memiliki  disposisi yang  baik,  maka  implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan  dengan  baik  seperti  apa yang  diinginkan  oleh  pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi  tidak efektif.
4. Struktur Birokrasi,
Struktur organisasi yang bertugas
mengimplementasikan kebijakan memiliki  pengaruh  yang  signifikan terhadap  implementasi  kebijakan. Aspek  dari  struktur  organisasi
adalah Standard Operating Procedure (SOP)  dan  fragmentasi.
Struktur  organisasi  yang  terlalu panjang
akan cenderung
melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape , yakni prosedur  birokrasi  yang  rumit  dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.
Kota  kembar  atau  kota  bersaudara adalah  konsep  penggandengan  dua  kota yang  berbeda  lokasi  dan  administrasi politik  dengan  tujuan  menjalin  hubungan budaya  dan  kontak  sosial  antarpenduduk. Kota kembar umumnya memiliki persamaan keadaan demografi dan masalah-masalah  yang  dihadapi.  Konsep kota  kembar  bisa  diumpamakan  sebagai sahabat  pena  antara  dua  kota.  Hubungan kota  kembar  sangat  bermanfaat  bagi program  pertukaran  pelajar  dan  kerjasama di bidang budaya dan perdagangan. Adapun faktor-faktor  yang  harus  diperhatikan ketika  memilih  ataupun  melakukan Sister City antara lain adalah sebagai berikut
A. Bidang Umum:
1. Populasi dan Demografi
2. Lokasi geografi dan aset-asetnya
3. Kemudahan akses
4. Perbandingan terhadap industri- industri kunci
5. Hubungan yang ada (misal pertukaran pelajar)
6. Relevansi terhadap komunitas lokal
7. Sejarah  bersama  dalam  hubungan politik  dan  atau  kerjasama  dalam bidang  politik,  ekonomi,  komersial dan budaya
B. Bidang Ekonomi
1. Memiliki kondisi ekonomi yang sama
2. Iklim  dan  peluang  perdagangan  dan investasi
3. Potensi pariwisata
C. Bidang Sosial:
1. Memiliki  persamaan  infrastruktur dan isu-isu sosial
2. Peluang  untuk  aktivitas  yang  lebih luas
3. Keinginan,  kemauan  dan  komitmen dari warganya
D. Bidang Pendidikan
1. Lintas  isu  ekonomi,  sosial  dan lingkungan
2. Program pertukaran guru dan murid
3. Hubungan antar universitas
Dengan demikian, melihat berbagai faktor  diatas,  sangatlah  perlu  untuk membandingkan  bukan  saja  kesamaannya
tetapi juga potensi dari berbagai kesamaan ini untuk menciptakan keuntungan bersama antar kota yang saling terlibat sebagai kota kembar tersebut.
Hubungan  yang  telah  ada  itu kemudian  harus  dibina  dan  dikembangkan melalui berbagai level komunikasi, menjaga  sejarah  bersama,  outcome  nya, keuntungan  yang  bisa  dilihat  dan  proyek- proyek  yang  bisa  dikerjakan  bersama  di masa sekarang dan yang akan datang.
Bandung adalah kota pilihan untuk melanjutkan  sekolah  perguruan  tinggi karena  di  kota ini terdapat  lima  perguruan tinggi negeri yakni Universitas Padjadjaran, Institut  Teknologi  Bandung,  Universitas Pendidikan  Indonesia  Bandung,  IAIN Sunan  Gunung  Djati,  dan  STIA-LAN. Terdapat  pula  sekitar  40  perguruan  tinggi swasta  dari  berbagai  strata,  mulai  dari program diploma 3 sampai program S3. Hal tersebut menjadikan Kota Bandung merasa sah  35  untuk  menganggap  dirinya  sebagai pusat  kegiatan  pendidikan  tinggi  (beritaid, 2018).
Sedangkan  Kota  Braunschweig terletak di bagian Barat  Laut Jerman lebih tepatnya  di  Negara  Niedersachsen  atau biasa  juga  disebut  Niedersachsen  yang merupakan Negara bagian Jerman merupakan salah satu dari tiga kota besar di Jerman  bersama  47  Hannover  dan  Berlin serta  memiliki  jumlah  penduduk  251.364
Jiwa (2015). Dengan luas area sebesar 192 km 2 , Lokasi kota Braunschweig dikelilingi oleh  perbukitan  dan  iklim  cuaca  yang dingin  layaknya  Kota  Bandung.  Kota Braunschweig  menjadi  rumah  bagi  tiga universitas  ternama  yaitu  The  Technical University,  Institut  Martino-Katharineum serta  Universitas  seni  Hochschule  für Bildende  Künste  Braunschweig    dan sejumlah institusi besar negara serta tempat penelitian sehingga dapat dikatakan sebagai kota yang unggul dalam bidang pendidikan (Braunschweig  Stadtmarketing  GmbH, 2009, hal. 11).
24 Mei 1960, Dewan Kota Braunschweig dengan suara bulat bermitra dengan Bandung, dimana penandatanganan Piagam  Ikatan  Persahabatan  Bandung- Braunschweig  dilakukan  oleh  Duta  Besar RI,  Dr  Zairin  Zain  dan  Hans  Gunther Weber (Direktur Kota) dan Oberburgermeister (Wali Kota
Braunschweig)  Martha  Fuchs.  Piagam tersebut  kemudian  disempurnakan  setelah ditandatangani  oleh  walikota  Bandung,  R Priatnakusumah serta utusan Braunschweig Prof Dr George Eckert pada tanggal 2 Juni 1960  di  Bandung.  Yang  selanjutnya ditandatangani  oleh  Konsul  Jenderal  dan petugas kota, Hans-Gunther Weber dan Ibu Walikota Martha Fuchs dalam sebuah akta kemitraan.
Pada  tahun  1961  "Hari  Budaya Jerman-Indonesia"  yang  pertama  sukses besar  diadakan  di  Auditorium  Institut Teknologi  Bandung  (ITB).  Dan  atas undangan  atase  kebudayaan  Indonesia, pada bulan Desember 1962 di Braunschweig, mahasiswa Indonesia berkunjung di universitas-universitas Eropa. Dilanjutkan "Bahasa Indonesia Hari Budaya" yang kedua diselenggarakan pada bulan  Mei  1964  di  Brunswick.  Dari berdirinya sampai hari ini "Hari
Kebudayaan Indonesia", Masyarakat Jerman-Indonesia  pada  tanggal  30  Mei 1964 "dengan tujuan untuk mempromosikan Jerman-Indonesia sebagai bagian  dari  perjanjian  di  bidang  budaya, sosial dan politik" diteruskan. Hal ini juga menjadi kesepakatan pertama antara kota di Jerman  dan  sebuah  kota  di  Asia  Tenggara (Sinaga, 2010, hal. 37).
Wali  Kota  Bandung  Dada  Rosada (2012) mengatakan, kerja sama
internasional  merupakan  aset  yang  sangat berharga  untuk  diberdayakan.  Program sister city Bandung-Braunschweig dinilainya telah menjadi contoh bagi kota- kota lain di Indonesia.
Kerjasama  yang  berlangsung  ini telah menghasilkan beberapa kegiatan yang dapat  meningkatkan  hubungan  antara kedua kota, yaitu dalam bidang:
1. Kebudayaan
2. Pendidikan dan Pelatihan:
a. Program Redaktur Radio
b. Program  Pelatihan  Hotel  dan Gastronomi (restoran)
c. Program Studi Dosen,
Mahasiswa
d. Program Pelatihan Mahasiswa
e. Program Pelatihan
Percetakan/Grafika 3. Program Peningkatan Sektor Pariwisata
4. Program Olah Raga
5. Program Pertukaran Pemuda
6. Program Kunjungan
7. Program Ekonomi dan Perdagangan
Kerjasama  yang  telah  dilaksanakan  antara lain:
1. Pembangunan Gedung  Gelanggang Generasi Muda Bandung Jl.
Merdeka No. 64 Bandung
2. Bantuan alat pemotong hewan
3. Bantuan  mobil  VW  Combi,  mesin tik dan alat proyektor
4. Penataan kota
5. Bantuan alat kesehatan
6. Bantuan bagi Perguruan Tinggi
7. Bantuan survey untuk penataan Kali Cikapundung
8. Pelatihan peningkatan SDM
Pemerintah Kota Bandung
9. Bantuan bencana alam tsunami
10. Pertukaran pemuda/siswa
11. Magang  pejabat  pemerintah  Kota Bandung
12. Penampilan tari kesenian
13. Pameran  Dagang/Expo  Hannover 2000  ( Sister  City of  Bandung,
2011:22-23)
Setelah penandatanganan MoU diharapkan  dapat  terlaksananya  program kegiatan  dari  bidang  –  bidang  yang  telah disepakati  dalam  perjanjian.  Tapi  pada pelaksanaannya  selama  bertahun-tahun yang  dilakukan  hanya  bersifat  kunjungan (Alam  dan  Sudirman,  2020).  Pada  akhir tahun  2016  pihak  Braunschweig  memulai menjalin komunikasi lagi dengan mengunjungi  Pemerintah  Kota  Bandung. Tepatnya  bulan  Februari  tahun  2016, pemerintah kota Braunschweig melakukan kunjungan  ke  kota  Bandung  sebagai dampak  dari  kegiatan  peringatan  55  tahun sejak  terjalinnya  hubungan  persaudaraan antara kota Bandung dan kota Braunschweig.
Hal  ini  dilakukan  untuk  meningkatkan kerjasama kedua kota dengan menandatangani  Dokumen Minutes  of Meeting .  Dalam  pelaksanaannya,  setelah diperbaharuinya piagam persahabatan menjadi  Memorandum  of  Understanding tidak  memberikan  kontribusi  kepada  kota Bandung dikarenakan pengimplementasian yang dilakukan pun tidak berjalan sebagaimana  mestinya.  Tidak  adanya
kontribusi  yang  diberikan  oleh  kota Bandung disebabkan oleh beberapa hambatan seperti kurangnya peran pemerintah dalam mensosialisasikan adanya  kerjasama  yang  dilakukan  oleh kedua  kota  yang  didalamnya  diperlukan partisipasi  aktif  masyarakat  kota  dalam menjalankan kegiatan.
Hal  ini  diperburuk  oleh  diratakannya Gelanggang Generasi Muda atau disingkat GGM,  yaitu  suatu  tempat  yang  digunakan oleh  masyarakat  kota  Bandung,  sebagai tempat  kegiatan  di  bidang  olah  raga,  seni budaya,  dan  pengetahuan  ketrampilan. GGM beralamat di Jalan Merdeka Nomor, 64 Bandung 40155 dan di samping gedung tersebut  telah  ada  sekretariat Bandung Brondswien . Bandung Brondswien merupakan lembaga hasil kerjasama antara kota Bandung dengan pemerintahan Jerman.  Kerjasama  itulah  yang  juga menghasilkan kesepakatan adanya bantuan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang  bernama  CAS  untuk  membangun gedung  tersebut  dan  diresmikan  oleh Menteri  Dalam  Negeri,  Amir  Machmud pada  tanggal  5  November  1976.  Gedung bersejarah  itupun  telah  menjadi  suatu Gedung  baru  setelah  peletakan  batu pertama  pada  Selasa,  4  September  2018, dengan anggaran sekira Rp 15,7 miliar dari APBD Kota Bandung.
Di  bulan  Februari  2019,  Konsulat Jenderal  RI  Hamburg,  Bambang  Susanto
datang  menemui Wakil  Wali  Kota
Bandung, Yana
Mulyana untuk
mendiskusikan  rencana  perayaan.  Sebagai agenda pembuka, Pemerintah Kota Braunschweig  akan  menyelenggarakan “Culture  Night  2019  –  Culture  Connects: Braunschweig’s  Twin  Cities  Join  In”  di Braunschweig pada 22 Juni 2019 mendatang.  Acara  ini  untuk  mempererat hubungan antara kota kembar Braunschweig,  ada  9  kota  yang  akan berpartisipasi di ajang tersebut. Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana menyatakan (2020) menyambut baik undangan tersebut. Menurutnya, kerja sama dengan Braunschweig  bukan  sekadar  memberikan manfaat  bagi  kota  secara  institusi,  tetapi juga  telah  menumbuhkan  persaudaraan antara  warga  kedua  kota.  Ia  mengatakan " Banyak  warga  Bandung  yang  jadi bersaudara  dengan  warga  Braunschweig karena  dulu  pertukaran  mahasiswa  itu ".
Pemkot Bandung juga berencana memperpanjang  masa  kerja  sama  Kota Bandung  dan  Braunschweig.  Wakil  wali kota menilai momentum 60 tahun sister city ini  sangat  pas  untuk  melanjutkan  kerja sama. Justru dengan fakta pernyataan diatas memberikan  kesan  bahwa  Kota  Bandung tidak  siap  untuk  melakukan  kunjungan
ataupun  rencana  kerjasama  akan  seperti apa.
Pada  kesempatan  wawancara  bersama informan B menguatkan dengan mengatakan “Kadang saya kapok berurusan dengan birokrasi Pemda Jabar, antara  satu  bagian  dengan  bagian  lain tidak  saling  dukung.  Apalagi  kalau pejabatnya  berganti,  urusan  yang  sudah disepakati bisa buyar. Tapi mau bagaimana  lagi?  Itulah  birokrasi  kita, ” tuturnya. (NP, 2012).  Ia pun mempertegas dengan memaparkan sejumlah pengalaman investor yang dibawanya, setelah ”dipingpong”  dari  satu  bagian  ke  bagian lain  akhirnya  mengatakan,  “I  give  up”. “ Saya nggak mengerti kenapa bisa begitu ,” ucapnya.
Bahkan  informan  M,  mengatakan bahwa  birokrat  Kota  Bandung  kurang mahir  dalam  Bahasa  Inggris,  apalagi  B. Jerman.  M,  merupakan  orang  Indonesia yang  menikah  dengan  orang  Jerman,  dan telah  seringkali  menjadi  penterjemah  bagi pejabat  kota  Bandung  yang  sedang berkunjung  kesana.  Ini  diperkuat  oleh perkataan  dari  wakil  walikota  Kota Bandung, Yana Mulyana yang mengatakan bahwa "Kita  akan  menjajaki  kerja  sama baru,  bisa  dalam  bidang  teknologi  atau lainnya.  Saya  minta  OPD  terkait  untuk mengkaji dan membentuk tim.
Alhasil secara singkat dapat dikatakan  bahwa  kendala  yang  dihadapi dalam mekanisme implementasi Kerjasama Sister City antara lain : 1) Kelemahan dalam menyusun  dan  menulis  naskah  kerjasama lanjutan.  2)  Kendala  staff  pelaksana kegiatan kerjasama dalam pemahaman dan penguasaan  bahasa  asing  terutama  bahasa Inggris.  3)  Adanya  keterbatasan  jumlah staff yang menangani urusan kerjasama. 4) Kurangnya  motivasi  oleh  pemerintah setempat  untuk  menindaklanjuti  kegiatan yang telah dilaksanakan untuk keberlanjutan program kerjasama.
Dengan demikian, terdapat masalah pada  aspek  implementasi,  yang  terletak pada  instrumen  komunikasi,  sumberdaya, struktur  birokrasi  dan  pemanfaatan  serta pengendalian  disposisi,  yang  dilaksanakan tidak  secara  sinkron  atau  sesuai  dengan keinginan  dari  stakeholders..  Sehingga menurut  penulis  setelah  penandatanganan MoU  tidak  ada  tindak  lanjut  yang  berarti kedua  belah  pihak  dan  lebih  kepada seremonial belaka. yang seharusnya program kerjasama yang
4. Simpulan Program Sister City
memungkinkan warga untuk terlibat langsung dalam komunikasi dan kebijakan publik internasional dengan cara yang unik dan  bermakna,  dan  membawa  manfaat
jangka  panjang  bagi  komunitas  lokal  dan mitranya  di  luar  negeri.  Hubungan Sister City memungkinkan  masyarakat  global untuk bertukar ide, mendapatkan perspektif internasional dan meningkatkan pemahaman mereka tentang isu-isu global.
Akan tetapi jika tidak memperhatikan  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  (Permendagri) No. 03 Tahun 2008, yaitu  1)  kesetaraan  status  administrasi,  2) kesamaan  karakteristik,  3)  kesamaan permasalahan. 4) upaya saling melengkapi, dan  5)  peningkatan  hubungan  kerjasama, maka  dapat  dipahami  jika  kesepakatan sister  city Pemkot  Bandung  dengan sejumlah  kota  di  dunia  terutama  kota Braunschweig tidak akan berkelanjutan dan tinggal sebuah tugu kenangan.

## Daftar Pustaka
Agustino, Leo. 2016. Dasar-dasar Kebijakan  Publik .  Bandung :
Alpabeta
A.G  Subarsono.2008. Analisis  Kebijakan Publik .  Yogyakarta  :  Pustaka Pelajar.
Arikunto,  S.  2010.  Prosedur  Penelitian
SuatuPendekatan  Praktik.  Jakarta:
Rineka Cipta.
Fermana,  Surya.  2009.  Kebijakan  Publik:
Sebuah Tinjauan Filosofis. Jakarta: Ar-Ruzz Media
Hamdi,  Muchlis.  2014.  Kebijakan  Publik:
Proses,  Analisis,  dan  Partisipasi. Bogor: Ghalia Indonesia.
Islamy,  M.Irfan.  2014. Prinsip-prinsip
Perumusan Kebijakan Negara . Jakarta: Bumi Aksara.
Miles  &  Huberman.  2009.  Metodologi
Penelitian  Sosial  Edisi  Kedua. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara. Moleong, L.J. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif  Edisi  Revisi.  Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Nugroho,  Riant.  2009. Public  Policy .
Jakarta : Gramedia.
Subarsono,  AG.  2011. Analisis  kebijakan
Publik  :  Konsep.  Teori  dan.
Aplikasi .Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Sugiyono, 2014. Metode Penelitian
Kuantitatif  Kualitatif  dan  R&D ,
Bandung : Alfabeta.

## Sumber Undang-Undang :
Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2000 tentang Perjanjian Internasional. Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2014 tentang Pemerintah Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri
(Permendagri)  Nomor  3  Tahun
2008 tentang Pedoman Pelaksanaan
Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri.
Sumber Internet :
http://bappeda.semarangkota.go.id  Diakses pada tanggal 9 Februari 2017 pukul 20.20 WIB.
https://www.beritabaik.id/read?editorialSlu g=indonesia- baik&slug=1537767475342- bandung-kota-gudangnya- perguruan-tinggi , diakses pada tanggal  12  Juli  2020,  pukul  11.40 WIB
Artikel Jurnal :
https://doi.org/10.26593/jihi.v16i1.3365.31 -50 Paradiplomacy Pemerintah Kota Bandung Melalui Kerja Sama
Sister City Mufidah  Fahri.  2018.  Skripsi. Dinamika Kerjasama Kota Bandung-
Braunschweig  dalam  Kerangka

## Sister City
Selvinda  Novintan  Putri.  2017.  Kegagalan
Kerjasama Sister City Kota
Semarang Dengan Kota Beihai
Ethos  :  Jurnal  Penelitian  dan  Pengabdian kepada  Masyarakat,  Vol  7,  No.2,
Juni 2019: 200-209 200
Pengelolaan  Kota  Melalui  Jejaring Sister  City:  Kasus  Studi  Dari
Indonesia 1 Gina Puspitasari
Rochman.