## TINJUAN HUKUM ISLAM TERHADAP GADAI ALAT ELEKTRONIK YANG JATUH TEMPO PADA PEGADAIAN SYARIAH DI KABUPATEN BULUKUMBA
Jusnadi, Musyfika Ilyas Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Email: nadi.blk25@gmail.com

## Abstrak
Manusia  merupakan  makhluk  sosial,  yaitu  seseorang  yang  selalu  bergantung dengan  masyarakat  sehingga  memerlukan  bantuan  dari  masyarakat  untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam bermasyarakat. 1 Kebutuhan manusia dalam kehidupan  bermasyarakat  memiliki  beragam  jenis  salah  satu  adalah  mengenai masalah  muamalat  seperti  jual  beli,  utang-piutang  dan  sewa-menyewa.  Gadai merupakan  salah  satu  kategori  perjanjian  utang  piutang  sehingga  gadai  termasuk kedalam  hukum  perikatan  karena  dalam  gadai  minimal  terdapat  2  (dua)  pihak yang mengadakan perjanjian. 2 Gadai di Indonesia dalam praktiknya menunjukkan adanya  beberapa  hal  yang  dipandang  memberatkan  dan  dapat  mengarahkan kepada  suatu  persoalan  riba.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  praktik  pelaksanaan  gadai yang secara ketat menentukan bunga gadai yaitu adanya tambahan sejumlah uang atau presentase tertentu dari biaya pokok utang pada waktu membayar hutang. Hal tersebut  bukanlah  sebuah  transaksi  yang  saling  menguntungkan,  padahal  praktik gadai  bertujuan  untuk  tolong-menolong  sebagai  sarana  untuk  memperbaiki hubungan  sosial  antara  yang  kaya  dengan  yang  miskin.  Pada  saat  ini  gadai merupakan hal yang lumrah dalam kehidupan  sehari-hari namun nyatanya masih banyak  orang  yang  tidak  memahami  bagaimana  konsep  gadai  menurut  syariat Islam. Perkembangan zaman yang sangat pesat membuat kebutuhan manusia juga ikut  meningkat  dan  tidak  semua  orang  bisa  mencukupi  kebutuhan  sehari-hari sehingga  membuat  mereka  mancari  alternatif  yang  mudah  tanpa  mengetahui bagaimana  Islam  mengatur  hal  tersebut.  Maka  dari  itu  penulis  tertarik  menelaah lebih  lanjut  mengenai  Sistem  Gadai  Alat  Elektronik  Yang  Jatuh  Tempo  Pada Pegadaian Syariah Di Kabupaten Bulukumba.
Kata kunci: Gadai, Alat Elektronik, Pegadaian Syariah

## Abstract
Humans are social beings, that is, someone who is always dependent on socienty, so  they  need  help  from  society  to  meet  their  needs  in  society.  Human  needs  in social liffe have variou types, one of which is regarding muamalat issues such as buying  and  selling,  debts  and  leasing.  Pawning  is  included  in  the  law  of engagement because in pawning there are at least 2 (two) partiens entering into
1 Ahmad  Azhar  Basyir, Asas-Asas  Hukum  Muamalat (Yogyakarta:  UII  Press,  2000),    h. 11.
2 Ashar  Sinilele  dan  Sutriani,  “Tinjauan  Hukum  Terjadinya  Wanprestasi  Gadai  Sawah”, Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari’ah , Vol. 2 (2020): h. 32.
an agreement. Pawn in Indonesia in practice shows that there are several things that are considered burdensome and can lead to a problem of usury. This can be seen  from  the  practice  of  implementing  mortgages  which  strictly  determine  the mortgage  interest,  namely  the  existence  of  an  additional  amount  of  money  or  a certain prize from the principal cost of the debt when paying the debt. This is not a  mutually  beneficial  transaction,  even  though  the  practice  of  pawning  aims  to help each other as a means to improve social relations between the rich and the poor. At this time pawning is commonplace in everyday life, but in fact there are still  many  people  who  do  not  understand  the  concept  of  pawn  according  to Islamic law. The very rapid development of the times has made human needs also increase and not everyone can meet their daily needs, so that makes them look for easy alternatives without knowing how Islam regulates this. Therefore the author is interested in studying more about the Pawn System for Electronic Devices that are Due at Sharia Pawnshops in Bulukumba Regency.
Keywords: Pawn, Electronic Devices, Sharia Pawnshops

## A. Pendahuluan
Sejak manusia dilahirkan dan mulai berinteraksi dengan sesama, tumbuhlah suatu  masalah  yang  harus  dipecahkan  bersama-sama,  yaitu  setiap  manusia  ingin memenuhi  kebutuhan  hidupnya  masing-masing,  karena  kebutuhan  hidup seseorang  tidak  mungkin  dapat  dipenuhi  oleh  dirinya  sendiri.  Makin  luas pergaulan mereka bertambah kuatlah ketergantungan antara satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan itu.
Kebutuhan  hidup  membuat  manusia  disebut  sebagai  pelaku  ekonomi, manusia  berkembang  dengan  populasi  yang  banyak  dan  tersebar  diberbagai belahan dunia membuat ekonomi semakin berkembang. Teori tentang bagaimana cara  manusia  memenuhi  kebutuhan  hidupnya  menjadi  suatu  disiplin  ilmu, kemudian  ilmu  berkembang  dari  paham-paham  pakar  ekonomi  terdahulu  seperti kapitalis,  komunis,  dan  sosialis,  namun  teori-teori  dari  beberapa  aliran  ini memiliki banyak kekurangan untuk diterapkan dalam perekonomian manusia. 3
Kebutuhan  manusia  dalam  kehidupan  bermasyarakat  memiliki  beragam jenis  kebutuhan,  salah  satu  contohnya  adalah  mengenai  masalah  muamalat  yang dilakukan  seperti  adanya  jual  beli,  utang-piutang,  sewa-menyewa,  dan  lain sebagainnya.  Berbicara  mengenai  masalah  kebutuhan  manusia,  terkadang seseorang  membutuhkan  atau  ingin  memenuhi  kebutuhannya  tetapi  ia  memiliki kendala  dalam  hal  finansial  sehingga  harus  menggunakan  cara  lain  untuk mendapatkan uang yang lebih yaitu berhutang kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Tak jarang kita temui orang yang ingin memberikan hutang tanpa adanya  jaminan  sebagai  alat  untuk  melunasi  hutang  tersebut  yang  dimana terkadang orang yang berhutang tidak mampu melunasi hutangnya sampai dengan batas  waktu  yang  telah  mereka  sepakati.  Atau  mungkin  juga  seseorang  kadang merasa  segan  untuk  berhutang  kepada  orang  lain  dengan  tidak  adanya  barang
3 Sohrah,  “Prinsip  Ekonomi  Dalam  Islam”, J urnal  Al-Qadau:  Peradilan  dan  Hukum Keluarga Islam , Vol. 2, No, 1 (2014): h. 15.
jaminan, karena ia menganggap dengan adanya barang jaminan itu sebagai bukti keseriusannya untuk menulasi hutang tersebut. 4
Ekonomi Islam hadir pada hakikatnya adalah metamorfosa nilai-nilai Islam dalam  ekonomi  dan  dimaksudkan  untuk  menepis  anggapan  bahwa  Islam  adalah agama  yang  mengatur  persoalan  ubudiyah  atau  komunikasi  vertikal  antara manusia (mahkluk)  dengan  Allah.  Dengan  kata  lain,  kemunculan  ekonomi  Islam merupakan  satu  bentuk  artikulasi  sosiologis  dan  konsep  praktis  dari  nilai-nilai Islam yang selama ini dipandang doktriner dan normatif. Dengan demikian, Islam adalah suatu dien ( way of life ) yang praktis dan ajarannya tidak hanya merupakan aturan  hidup  yang  menyangkut aspek  ibadah  dan muamalah  sekaligus,  mengatur hubungan  manusia  dengan  rabb-nya  ( hablum  minallah )  dan  hubungan  antara manusia dengan manusia ( hablum minannas ). 5
Islam  mendefinisikan  agama  bukan  hanya  berkaitan  dengan  spiritual  atau ritualitas,  namun  agama  merupakan  serangkaian  keyakinan,  ketentuan  dan peraturan  serta  tuntutan  moral  bagi  setiap  aspek  kehidupan  manusia,  dan  Islam juga  memandang  agama  sebagai  suatu  jalan  hidup  yang  melekat  pada  setiap aktivitas  kehidupan,  baik  ketika  manusia  melakukan  hubungan  interaksi  ritual dengan  Tuhannya  maupun  manusia  berinteraksi  dengan  manusia  dan  alam semesta. 6
Gadai merupakan salah satu kategori perjanjian utang piutang, untuk suatu kepercayaan  dari  orang  yang  berpiutang,  maka  orang  yang  berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap  utangnya itu. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan (orang yang berhutang) tetapi dikuasai oleh penerima gadai  (yang berpiutang).
Dalam kitab-kitab fiqih , para ulama telah menetapkan suatu aturan bahwa penerima  gadai  ( murtahin )  tidak  boleh  mengambil  manfaatnya,  baik  yang dilakukan  oleh  pemilik  barang  gadai  tersebut  ( rahin )  maupun  dilakukan  oleh penerimanya  ( murtahin ).  Hal  ini  karena rahin tidak  memiliki  barang  gadai tersebut  secara  sempurna  yang  memungkinkan  ia  sewaktu-waktu  melakukan perbuatan  hukum  atas  barang  miliknya  itu,  seperti  menjual,  mewakafkan, mengibahkan  dll.  Maka  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  gadai  adalah  suatu pinjaman  yang  memiliki  barang  jaminan  dikembalikan  disaat  barang  tersebut telah dilunasi. 7 Namun dalam kenyataannya, bahwa gadai yang ada pada saat ini, khususnya  di  Indonesia  dalam  prakteknya  menunjukkan  adanya  beberapa  hal yang  dipandang  memberatkan  dan  dapat  mengarahkan  kepada  suatu  persoalan riba.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  praktik  pelaksanaan  gadai  itu  sendiri  yang  secara ketat  menentukan  bunga  gadai,  yaitu  adanya  tambahan  sejumlah  uang  atau presentase  tertentu  dari  biaya  pokok  utang  pada  waktu  membayar  hutang.
4 Abdurrahman Misno, “Gadai Dalam Syariat Islam”, Ad-Deenar , Vol. 1,  No. 1 (2018): h. 25.
5 Sohrah,  “Aktualisasi  Konsep  Ekonomi  Adil  Menurut  Al-Qur’an”, El-Iqtishady:  Jurnal Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 2, No. 1 (2020): h. 154-155.
6 Ah. Shibgatullah Mujaddidi, Ekonomi Islam Suatu Pengantar (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), h. 5.
7 Mutmainna dan Muhammad Anis, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Rahn Emas di Bank Syariah Indonesia”, Iqtishaduna , Vol. 2, No.2 (2021): h. 50.
Sedangkan sistem gadai dalam hukum positif di Indonesia dalam pelaksanaannya penggadai diharuskan membayar uang tambahan atas barang gadaiannya. Hal ini dikarenakan  untuk  biaya  administrasi  dan  juga  membayar  uang  atas  sejumlah barang yang menjadi gadaiannya. Meskipun dalam prakternya sistem pergadaian di Indonesia juga ada yang menerapkan dengan sistem syari’ah dan ada juga yang menggunakan sistem konvensional. Demikian pula dalam sistem pergadaian yang diadakan  oleh  perum  pegadaian  di  Indonesia  selayaknya  dalam  praktek  gadai harus    mengikuti  cara-cara  yang  lebih  syari’ah.  Terutama  ketika  barang  gadaian belum  dapat  ditebus  oleh  penggadai  (pemilik  barang  gadaian)  yang  digadaikan kepada  perum  pegadaian  tidak  serta  merta  melelang  barang  gadaian  ketika penggadai  belum  dapat  menebus  barang  gadaiannya.  Karena  hal  ini  dapat menimbulkan kerugian yang banyak bagi pemberi gadai, dan akan menimbulkan keuntungan  yang  banyak  bagi  pemegang  gadai.  Gadai  memiliki  permasalahan kalau  tidak  dilaksanakan  tanpa  aturan  hukum  Islam  karena  akan  menimbulkan bencana dan kerusakan dalam bermasyarakat.
Tentunya  hal  ini  bukanlah  sebuah  transaksi  yang  saling  menguntungkan, padahal  praktik  gadai  merupakan  transaksi  yang  tujuan  utamanya  untuk  tolong- menolong,  gadai  yang  dijadikan  sebagai  bentuk  transaksi  supaya  terjadi  tolong- menolong  dan  saling  bantu-membantu  bisa  dijadikan  sebagai  saran  untuk memperbaiki hubungan sosial mereka terutama hubungan yang kaya dengan yang miskin,  bukanlah  dijadikan  sebagai  transaksi  atau  akad  profit  untuk  mencari keuntungan bagi sesama manusia.
Perkembangan zaman yang sangat pesat membuat kebutuhan manusia juga ikut  meningkat  dan  tidak  semua  orang  mampu  menyesuaikan  diri  dengan  hal tersebut  sehingga  membuat  mereka  mancari  alternatif  yang  mudah  untuk mendapatkan uang untuk mencukupi kebutuhannya tanpa mengetahui bagaimana Islam mengatur hal tersebut. Maka dari itu penulis tertarik menelaah lebih lanjut mengenai  Sistem  Gadai  Alat  Elektronik  Yang  Jatuh  Tempo  Pada  Pegadaian Syariah Di Kabupaten Bulukumba.

## B. Metodologi Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode kualitatif  yaitu  metode  yang  menekankan  pada  pemahaman  mengenai  masalah- masalah atas problematika sosial berdasarkan kondisi realitas (nyata) dan natural setting yang  kompleks  dan  rinci. 8 Sedangkan  pendekatan  penelitian  yang digunakan  adalah  pendekatan  sosiologis  dan  pendekatan  hukum Syar’i .  Adapun sumber  data  dalam  penelitian  ini  adalah  masyarakat  di  Kelurahan  Caile  dan Pegadaian  Syariah  cabang  Bulukumba.  Selanjutnya,  metode  pengumpulan  data yang  digunakan  adalah  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi.  Lalu,  teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
8 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Research (Bandung,: Tarsito, 1995), h. 25.

## C. Hasil dan  Pembahasan
1. Sistem  Penyelesaian  Gadai  Alat  Elektronik  Ketika  Jatuh  Tempo  Pada Pegadaian Syariah di Kabupaten Bulukumba
Secara etimologi al-rahn berarti  tetap  dan  lama,  sedangkan al-habs berarti menahan  terhadap  suatu  barang  dengan  hak  sehingga  dapat  dijadikan  sebagai pembayaran  dari  barang  tersebut.  Makna  gadai  ( rahn )  dalam  bahasa  hukum perundang-undangan  disebut  sebagai  barang  jaminan,  agungan,  dan  rungguhan. Sedangkan  menurut  terminologi  gadai  artinya “Penahanan  terhadap  suatu barang dengan hak sehingga dapat di jadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut”. Ulama madzhab Maliki mendefinisikan dengan “harta yang dijadikan pemiliknya  sebagai  jaminan  utang  yang  bersifat  mengikat”.  Ulama  Madzhab Hanafi  mendefinisikan  dengan  “ Menjadikan  sesuatu  (barang)  sebagai  jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak ( piutang) tersebut, baik seluruhnya maupun sebagian” . 9
Kebutuhan masyarakat yang terus meningkat seiring dengan berkembangnya  zaman,  untuk  memenuhi  kebutuhan  tersebut  tidak  sedikit masyarakat  yang  menggunakan  solusi  seperti  berhutang  atau  menggadaikan barangnya.  Gadai  adalah  kegiatan  dimana  kita  menjaminkan  harta  benda  kita yang memiliki nilai kepada orang yang dapat memberikan pinjaman atau hutang. Masyarakat  umumnya  melakukan  gadai  dikarenakan  kebutuhan  yang  mendesak dan terpaksa harus berhutang kepada orang lain.
Gadai alat elektronik pada praktiknya terjadi karena adanya kebutuhan yang mengharuskan  seseorang  untuk  berhutang.  Namun  terkadang  pihak  Pegadaian tidak memberikan sebuah pinjaman dengan cepat tanpa adanya suatu persyaratan. Dengan demikian, calon nasabah diharuskan untuk menghadirkan sebuah barang jaminan untuk dijadikan jaminan agar dapat menyakinkan pihak Pegadaian untuk mencairkan  pinjaman.  Dengan  hadirnya  inovasi  dari  Pegadaian  Syariah  dcabang Bulukumba  yaitu  sistem  gadai  yang  menggunakan  alat  elektronik  dapat digunakan  sebagai  barang  jaminan,  sehingga  masyarakat  tidak terlalu  diberatkan dengan jenis barang jaminan yang dapat dijadikan sebagai barang gadai.
Dalam  pelaksanaan  gadai  di  Pegadaian  Syariah  cabang  Bulukumba,
masyarakat  mendatangi  kantor  Pengadaian  Syariah  dengan  membawa  tanda pengenal berupa KTP dan barang elektronik yang akan dijadikan sebagai barang jaminan gadai. Setelah barang jamiman diserahkan kepada petugas Pegadaian dan dilakukan  penaksiran  barang,  pihak  Pegadaian  akan  memberikan  informasi tentang  taksiran  barang  jaminan  yang  telah  diserahkan  calon  nasabah.  Apabila nasabah  setuju  dengan  besaran  taksiran  barang  jaminannya  maka  nasabah  dan pihak  Pegadaian  akan  melakukan  akad  yang  dimana  akad  dan  hal-hal  yang bersangkutan  dengan  gadai  tersebut  telah  tercantum  di  dalam  Surat  Bukti  Rahn (SBR) baik berupa ketentuan akad, tanggal jatuh tempo dan lain-lain.
Jatuh tempo terjadi apabila nasabah tidak dapat melunasi hutangnya sesuai dengan  kesepakatan  yang  telah  dibuat  dengan  pihak  Pegadaian  Syariah.  Fatwa Dewan  Syariah  Nasional  memberikan  ketentuan  apabila  jatuh  tempo,  murtahin harus  memperingati rahin segera  melunasi  hutangnya.  Di  Pegadaian  Syariah
9 Rahmat Syafi’I, Fiqih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2017), h. 159.
Kabupaten  Bulukumba  sendiri  dalam  praktinya,  nasabah  yang  belum  melunasi hutangnya  akan  dihubungi  oleh  pihak  Pegadaian  untuk  segera  melunasi  atau memperpanjang gadainya karena gadainya telah jatuh tempo dan  akan dikenakan masa tenggang.
Pihak  Pegadaian  Syariah  memberikan  pilihan  kepada  nasabah  jika  gadai nasabah  telah  jatuh  tempo.  Hal  tersebut  sebagaimana  hasil  wawancara  dengan Ginarwanto, dimana beliau menjelaskan bahwa, “Semisal gadai yang waktunya 4 bulan  dan  telah  jatuh  tempo,  nasabah  belum  bisa  menebus  hutangnya,  nasabah bisa  memperpanjang  masa  gadai  dengan  membayar  jasa  titipan  dan  harus menyicil  biaya  pokok  sebanyak  10%  dari  harga tafsiran  barang  jaminan.  Setelah diperpanjang,  masa  jatuh  temponya  kembali  seperti  semulah  contohnya  4  bulan. Tetapi  jika  nasabah  yang  belum  menebus  gadainya  dan  tidak  ingin memperpanjang gadainya akan dihubungi terlebih dahulu baik dengan cara telpon atau  SMS  untuk  mengkonfirmasi  ulang  apakah  nasabah  masih  ingin memperpanjang  gadai  atau  tidak  dan  ternyata  nasabah  tidak  mau  atau  tidak memberikan  informasi  kepada  pihak  Pegadaian,  maka  pihak  Pegadaian  akan melakukan lelang untuk menutupi hutang nasabah pemilik barang.” 10
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  jatuh  tempo terjadi apabila nasabah tidak dapat melunasi hutangnya sesuai dengan kesepakatan yang  telah  dibuat  dengan  pihak  pegadaian  syariah.  Oleh  karena  itu,  solusi  dari penyelesaian  masalah  akibat  jatuh  tempo  pada  pegadaian  syariah  cabang Bulukumba  menawarkan  pilihan  yaitu  memperpanjang  atau  memperbaharui gadainya  dengan  membayar  biaya  pokok  sebesar  10%  dari  harga tafsiran  barang jaminan setelah itu periode jatuh temponya akan diperpanjang selama 4 bulan. Sedangkan  Nasabah  yang  tidak  memperpanjang  gadainya  akan  di  hubungi oleh  pihak  Pegadaian  Syariah  cabang  Bulukumba  melalui  telepon  atau  SMS setelah nasabah dihubungi oleh pihak pegadaian dan tidak memberikan informasi maka pihak Pegadaian akan melakukan lelang untuk menutupi hutang nasabah.

## 2. Pandangan Hukum Islam Terhadap gadai Alat elektronik Ketika Jatuh Tempo Pada Pegadaian Syariah Cabang Bulukumba
Gadai  merupakan  suatu  perjanjian  atau  akad  dalam  bermu’amalah  yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam bentuk perjanjian hutang piutang dengan menyerahkan  sebuah  barang  sebagai  jaminan  atas  hutang.  Perjanjian  gadai dibenarkan  dengan  firman  Allah  swt.  Dalam  Al-Qur’an  surah  al-Baqarah/2:283 yang berbunyi :
بِتاَك  اوُد ِجَت  ْمَل َو  ٍرَفَس  ٰىَلَع  ْمُتْنُك  ْنِإ َو ِ د َؤُيْلَف ا  ضْعَب  ْمُكُضْعَب  َن ِمَأ  ْنِإَف ۖ ٌةَضوُبْق َم  ٌناَه ِرَف ا
ٌمِثآ  ُهَّنِإَف  اَه ْمُتْكَي  ْنَم َو  ۚ َةَداَهَّشلا  او ُمُتْكَت  َلَ َو  ۗ ُهَّب َر  َ َّاللَّ  ِقَّتَيْل َو  ُهَتَنا َمَأ  َن ِمُت ْؤا  يِذَّلا
ۗ ُهُبْلَق ميِلَع  َنوُل َمْعَت ا َمِب ُ َّاللَّ َو
Terjemahnya:
“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu  tidak  memperoleh  seorang  penulis.  Akan  tetapi  jika  sebagian  kamu mempercayai  sebagian  yang  lain,  maka  hendaklah  yang  dipercayai  itu
10 Ginarwanto (33 tahun), Penaksir Barang, Wawancara, Bulukumba, 11 Agustus 2022.
menunaikan  amanatnya  (hutangnya)  dan  hendaklah  ia  bertakwa  kepada Allah  Tuhannya;  dan  janganlah  kamu  (para  saksi)  menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya  ia  adalah  orang  yang  berdosa  hatinya;  dan  Allah  Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. 11
Berdasarkan  ayat  tersebut,  bila  dicermati  maka ‘illat hukum  yang terkandung  adalah  adanya  faktor  kebutuhan,  seperti  yang  dijelaskan  oleh Abdurrahman  bin  Nashir  As-Sa’di  yang  mengatakan  bahwa  “apabila  kalian sedang  dalam  perjalanan  dan  tidak  mendapatkan  seorang  penulis  yang  akan menuliskan  akad  hutang  kalian  maka  dapat  digantikan  dengan  adanya  barang jaminan,  sebagai  bentuk  gadai  yang  harta  benda  tersebut  dapat  dipegang  oleh murtahin”. 12 Seperti yang dikemukakan oleh Fajar Fawzy ( rahin ) : “Laptop yang saya  gadaikan  adalah  barang  kepunyaan  saya  sendiri,  karena  adanya  kebutuhan hidup  sebagai  mahasiswa  yang  mengharuskan  saya  menggadai  laptop  di Pegadaian  Syariah  karena  saya  rasa  lebih  aman  jika  melakukan  gadai  di  tempat tesebut.” 13
Kurangnya  perekonomian  sehingga  membuat  seseorang  melakukan transaksi  gadai  untuk  dapat  menutupi  kebutuhan  sehari-harinya,  pada  umumnya apabila  masyarakat  terdesak  memenuhi  kebutuhannya  maka  mereka,  harus melakukan gadai untuk menutupi kebutuhan sehari-harinya.
Adapun hak dan kewajiban rahin dan murtahin yaitu: 14
1. Hak dan Kewajiban rahin
Hak rahin:
a. Berhak untuk mendapatkan sejumlah uang dari murtahin
b. Berhak mendapatkan barang jaminan elektronik yang dia gadaikan sesudah melunasi hutangnya.
Kewajiban rahin:
a. Berkewajiban  menyerahkan  barang  elektronik  miliknya  yang  dijadikan jaminan
b. Berkewajiban mengembalikan uang yang telah dipinjamkan murtahin.
2. Hak dan Kewajiban Murtahin
Hak murtahin
a. Berhak  untuk  menagih  uang  pinjaman  kepada  rahin  sampai  batas  waktu yang telah ditentukan.
b. Berhak  untuk  menahan  dan  melelang  barang  jaminan  selama  pinjaman belum dilunasi (jatuh tempo).
Kewajiban murtahin:
a. Berkewajiban  untuk  menyerahkan  uang  pinjaman  kepada  rahin  sesuai dengan tafsiran barang gadai.
11 Kementerian  Agama  Republik  Indonesia, Al-  Qur’an  dan  Terjemahnya (Solo:  Tiga Serangkai, 2018), h. 49.
12 Imam  Muhammad  ‘Ali  ibn  Muhammad  as-Syaukani ,  Fath  al-Qadir (Beirut:  Dar  al- Kutub al-‘Ilmiyyah, 1410 H/1994 M), h. 383.
13 Fajar Fawzi (21 Tahun), Pemberi Gadai, Wawancara , Bulukumba, 09 Agustus 2022.
14 Tim  Penyusun  KHES, Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  Peraturan  Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2008 (Jakarta: Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI, 2013), h. 106-108.
b. Berkewajiban  untuk  mengembalikan  barang  jaminan  elektronik  yang digadaikan rahin jika sudah melunasi pinjaman utangnya.
Barang jaminan yang digadaikan tidak dimanfaatkan oleh Pihak Pegadaian Syariah  cabang  Bulukumba.  Seperti  yang  dikemukakan  Ginarwanto,  “Pegadaian Syariah  cabang  Bulukumba  tidak  memanfaatkan  barang  jaminan  alat  elektronik, jika ada pegawai dari Pegadaian Syariah cabang Bulukumba yang memanfaatkan barang  jaminan  untuk  kepentingannya  sendiri  maka  dia  akan  dikenakan  sanksi yang  berat”. 15 Hal  tersebut  telah  sesuai  dengan  Fatwa  Dewan  Syariah  yang mengatur  tentang  pemanfaatan  barang  gadai  seperti  pandangan  Imam  Syafi’I, seorang murtahin pada  saat  melakukan  transaksi  gadai,  tidak  boleh  memberikan persyaratan  kepada rahin yang  berisi  bahwa rahin mengijinkan murtahin untuk memanfaatkan  barang  jaminan.  Dalam  pandangan  tersebut,  akad  gadai  yang mensyariatkan  bagi murtahin untuk  memanfaatkan  barang  gadai,  maka  syarat yang demikian akan membatalkan akad gadai tersebut. karena menurutnya apabila barang  gadai  itu  dimanfaatkan  maka  hasil  dari  pemanfaatan  itu  merupakan  riba yang dilarang syara’ sekalipun diijinkan dan diridhoi pemilik barang. 16

## D. Penutup

## 1. Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  yang  telah  diuraikan  terkait  penyelesaian  gadai alat  elektronik  yang  jatuh  tempo  pada  Pegadaian  Syariah  cabang  Bulukumba, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:
1) Sistem  penyelesaian  sengketa  gadai  alat  elektronik  yang  jatuh  tempo  pada Pegadaian  Syariah  cabang  Bulukumba,  Ketika  gadai  jatuh  tempo  pihak Pegadaian  Syariah  cabang  Bulukumba  akan  memberikan  pemberitahuan kepada nasabah bahwa gadainya akan jatuh tempo dan menyarankan untuk segera  melunasi  utangnya.  Tetapi  jika  ada  nasabah  yang  tidak  mampu membayar pinjamannya, pegadaian Syariah cabang Bulukumba memberikan  dua  pilihan  kepada  nasabah  yaitu  memperpanjang  atau memperbaharui gadainya dengan membayar biaya pokok sebesar 10% dari harga  tafsiran  barang  jaminan,  setelah  itu  periode  jatuh  temponya  akan diperpanjang  selama  4  bulan.  Sedangkan  Nasabah  yang  tidak memperpanjang  gadainya  akan  di  hubungi  oleh  pihak  Pegadaian  Syariah cabang Bulukumba melalui telpon atau SMS setelah nasabah dihubungi oleh pihak  pegadaian  dan    tidak  memberikan  informasi  maka  pihak  Pegadaian Syariah akan melakukan lelang untuk menutupi hutang nasabah.
2) Pandangan  Hukum  Islam  terhadap  penyelesaian  gadai  alat  elektronik  yang jatuh  tempo  pada  Pegadaian  Syariah  cabang  Bulukumba,  Tahapan  yang dilakukan oleh pengadaian Syariah Cabang Bulukumba tentu sejalan dengan Fatwa  Dewan  Syariah  dan  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia,  Kompilasi Hukum  Ekonomi  Syariah  dan  Pandangan  Ulama  Madzhab  olehnya  itu Penulis menyimpulkan bahwa Pegadaian Syariah cabang Bulukumba dalam melakukan praktik gadai alat elektronik telah mengikuti syariat Islam, mulai
15 Ginarwanto (33 tahun), Penaksir Barang, Wawancara, Bulukumba, 11 Agustus 2022.
16 Muhammad Idris Asy Syafi, Al UMM Volume III (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), h. 201
dari akad yang digunakan, rukun, syarat, hak, kewajiban, dan penyelesaian gadai yang jatuh tempo, mekanismenya telah menyesuaikan dengan aturan- aturan yang ada dalam syariat Islam.

## 2. Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  diteliti  pada  Pegadaian  Syariah cabang  Bulukumba,  ada  beberapa  hal  yang  dapat  dipertimbangkan  sebagai masukan  yang  bertujuan  untuk  kebaikan  serta  kemajuan  Pegadaian  Syariah cabang Bulukumba yakni diantaranya sebagai berikut:
1) Perkembangan  zaman  yang  terus  maju  maka  akan  muncul  masalah  baru pada  Pegadaian  Syariah,  dimana  peran  pegadaian  syariah  dalam  mengatasi hal  tersebut  harus  selalu  merujuk  kepada  Al-  Qur’an  dan  hadis  untuk menyelesaikan masalah yang baru tersebut.
2) Untuk  penelitian  selanjutnya  diharapkan  gadai  yang  diteliti  bukan  hanya mengenai  gadai  alat  elektronik  yang  jatuh  tempo  tetapi  mengambil penelitian  dalam  ringkup keseluruhan dari  Pegadaian  Syariah.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Ali, Zainuddin. Hukum Gadai Syariah. Jakarta: Sinar Grafika, 2016. Arikunto, Suharsimi. Dasar-Dasar Research . Bandung: Tarsito, 1995.
RI,  Kementerian  Agama. Al-  Qur’an  dan  Terjemahnya .  Solo:  Tiga  Serangkai, 2018.
Muhammad as-Syaukani , Imam Muhammad ‘Ali ibn. Fath al-Qadir. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1410 H/1994 M.
Mujaddidi, Ah. Shibgatullah. Ekonomi Islam Suatu Pengantar, Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020
Syafe'i, Rahmat. Fiqih Muamalah. Bandung: Pustaka Setia, 2017.
Syafi, Muhammad Idris Asy. Al UMM Volume III. Beirut: Dar al-Fikr, 1981. Tim Penyusun KHES. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Peraturan Mahkamah Agung  RI  No.  2  Tahun  2008. Jakarta:  Dirjen  Badilag  Mahkamah  Agung RI, 2013.

## Jurnal :
Mutmainnah  dan  Muhammad  Anis.  “Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Praktik
Rahn Emas  Di  Bank  Syariah  Indonesia”. Iqtishaduna ,  Vol.  2,  No.  2. (Januari 2021).
Misno,  Abdurrahman.  “Gadai  dalam  Syariat  Islam”. Ad-Deenar, Vol.  1,    No.  1 (2018).
Sohrah.  “Prinsip  Ekonomi  Dalam  Islam ”.  Jurnal  Al-Qadau:  Peradilan  dan Hukum Keluarga Islam , Vol 2, No. 1 (Desember 2014)
Sohrah.  “Aktualisasi  Konsep  Ekonomi  Adil  Menurut  Al-Qur’an ” . El-Iqtishady: Jurnal  Hukum  Ekonomi  Syariah  Fakultas  Syariah  dan  Hukum ,  Vol  2, No.1 (Juni 2020).
Sutriani  dan  Ashar  Sinilele.  “Tinjauan  Hukum  Terjadinya  Wanprestasi  Gadai Sawah”. Iqtishaduna:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Hukum  Ekonomi Syari’ah, Vol. 2 (Oktober 2020).

## Wawancara:
Ginarwanto  (33  tahun),  Penaksir  Barang, Wawancara, Bulukumba,  11  Agustus 2022.
Fajar  Fawzi  (21  Tahun),  Pemberi  Gadai, Wawancara ,  Bulukumba,  09  Agustus 2022.