INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 9374-9385 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Implementasi Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Penertiban Hewan Lepas Kabupaten Gorontalo Utara

## (Studi Di Kasus Kecamatan Kwandang)
Wahyudin Buheli 1 ✉ , Lucyane Djaafar 2 , Nopiana Mozin 3
Prodi PPKn, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo Email: wahyudinbuheli25@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengimplementasian Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor  19  Tahun  2009  Tentang  Penertiban  Hewan  Lepas  di  Kecamatan  Kwandang,  Kabupaten Gorontalo Utara. Sedangkan jenis penelitian, yaitu kualitatif. Untuk teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan sumber data meliputi data primer dan sekunder. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  implementasi  kebijakan  belum  optimal  karena  kurangnya keseriusan dari pemerintah dan tim penertiban serta minimnya sosialisasi kepada masyarakat. Faktor penghambat  lainnya  meliputi  kurangnya  kesadaran  masyarakat,  keterbatasan  anggaran,  dan minimnya pemahaman implementor terkait kebijakan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah diperlukan peningkatan  keseriusan  pemerintah  dan  tim  penertiban  dalam  menjalankan  aturan,  serta  perlu dilakukan sosialisasi yang lebih efektif kepada masyarakat. Selain itu, perlu juga penyesuaian terhadap faktor-faktor  penghambat  seperti  anggaran  dan  pemahaman  implementor  agar  kebijakan  dapat dijalankan dengan maksimal sesuai tujuan aslinya.
Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Daerah, Hewan Lepas

## Abstract
This  research  aims  to  determine  the  extent of  implementation of  Article  2  of  Regional  Regulation Number 19 of 2009 concerning Control of Free-Range Animals in Kwandang District, North Gorontalo Regency.  Meanwhile,  the  type  of  research  is  qualitative.  Data  collection  techniques  include observation, interviews and documentation. Meanwhile, data sources include primary and secondary data. The research results show that policy implementation has not been optimal due to a lack of seriousness  from  the  government  and  the  enforcement team  as  well  as  a lack  of  outreach  to  the community. Other inhibiting factors include lack of public awareness, budget limitations, and lack of understanding  by  implementers  regarding  policies.  The  conclusion  of  this  research  is  that  it  is necessary to increase the seriousness of the government and the enforcement team in implementing the rules, and it is necessary to carry out more effective outreach to the community. Apart from that, it is also necessary to adjust to inhibiting factors such as budget and understanding of implementers so that policies can be implemented optimally according to their original objectives.
Keywords: Implementation, Regional Regulations, Loose Animals

## PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  merupakan  negara  hukum  yang  berpedoman  pada  pancasila sebagai ideologinya. Menurut Dr. E. Utrecht hukum merupakan petunjuk-petunjuk hidup tata  tertib  suatu  masyarakat  dan  seharusnya  ditaati  oleh  anggota  masyarakat  yang bersangkutan,  oleh  karenanya  pelanggar-pelanggar  petunjuk  hidup  tersebut  dapat menimbulkan  tindakan  dari  pihak  pemerintah  masyarakat  itu  (Soeroso,  2017).  Dalam penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  oleh  pemerintah  daerah  dilakukan  dengan  asas otonomi daerah yang artinya adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat setempat,  sesuai  peraturan  perundang-undangan.  Hal  ini  mengandung  makna  bahwa urusan pemerintah pusat yang menjadi kewenangan pusat tidak mungkin dapat dilakukan dengan  sebaik-baiknya  oleh  pemerintah  pusat  guna  kepentingan  pelayanan  umum pemerintah dan kesejahteraan rakyat di semua daerah. Oleh sebab itu, hal hal mengenai urusan pemerintahan yang dapat dilaksanakan oleh daerah itu sendiri sangat tepat diberikan kebijakan  otonomi  sehingga  setiap  daerah  akan  lebih  mampu  dan  mandiri  untuk memberikan pelayanan dan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah.
Sistem  pemerintahan  daerah  yang  telah  memberikan  kewenangan  kepada  daerah untuk  membentuk  peraturan  daerah  dan  peraturan  lainnya  untuk  menyelenggarakan otonomi dan tugas pembantuan di daerah sebagaimana telah dikuatkan melalui pasal 18 ayat  5  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia.  Peraturan  daerah  ditetapkan tidak  saja  dalam  rangka  penyelenggaraan  otonomi  daerah,  tetapi  juga  dalam  rangka
penyebaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Ketertiban merupakan  salah  satu  tujuan  dibentuknya  peraturan  daerah  dan  ketertiban  merupakan suatu  suasana  yang  menjadi  impian  didalam  kehidupan  bermasyarakat,  dan  untuk mewujudkan itu semua tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Akan tetapi harus ada usaha yang terstruktur secara sistematis  yang  dilakukan  oleh pemerintah khususnya pemerintah  daerah  Gorontalo  Utara  melalui  aparat  kecamatan  Kwandang  dan  dibantu dengan lingkungan masyarakat.
Masyarakat kecamatan kwandang, dari segi kehidupan sosial ekonomi dalam kurung waktu  yang  cukup  singkat  telah  mengalami  kemajuan  dan  perubahan  pesat.  Namun pembangunan sosial apabila tidak diatasi dengan baik dapat mengganggu keamanan dan ketentraman  warga  di  daerah  ini.  Hal  ini  dapat  menyebabkan  ketidakpuasan  yang  akan menurunkan kepercayaan kepada pemerintah daerah. Perencanaan pembangunan dari segi tata  kota  yang  diinginkan  tentulah  yang  terlihat  tertib  dan  teratur,  akan  tetapi  dalam pencapaian tentu bukanlah hal yang mudah dicapai. Jika dilihat dari segi mata pencaharian penduduk  Indonesia  tidak  asing  lagi  dengan  usaha  mata  pencaharian  pertanian  dan peternakan  begitu  pula  dengan  penduduk  Kwandang  namun  terkadang  dibidang peternakan  bias  mendatangkan  permasalahan  yang  mengganggu  ketertiban  umum.  Ini karena  sistem  peternakan  yang  tidak  mengikuti  aturan  yang  telah  ditetapkan  oleh pemerintah.
Hal  ini  menjadi  sorotan  penting  bagi  pemerintah  setempat  untuk  menanggulangi permasalahan  ini.  Melalui  sistem  otonomi  daerah  memberikan  kewenangan  penuh  dari pemerintah  pusat  kepada  pemerintah  yang  ada  di  daerah  untuk  mengurusi  daerahnya masing-masing, maka dari itulah muncul berbagai aturan yang mengatur tentang berbagai macam permasalahan yang ada didaerah, yang kita kenal dengan peraturan daerah, disini penulis memberikan  contoh sesuai  dengan  permasalahan penelitian yang akan diangkat yakni peraturan daerah tentang ketertiban umum. Berdasarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, maka sebagai daerah otonom, daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya untuk membuat peraturan daerah yang sesuai dengan situasi  dan  kondisi  masyarakat  setempat.  Bahwa  dengan  melihat  kondisi  sekarang  ini dimana-mana  banyak  hewan  yang  berkeliaran  baik  siang/malam  yang  oleh pemilik/pemeliharanya  dibiarkan  berkeliaran  secara  bebas  hal  ini  disebabkan  dengan kurangnya kesadaran dari pemilik/pemelihara hewan untuk menertibkan hewan secara baik dan  benar.  Dengan  adanya  hewan  lepas  mengakibatkan  terganggunya  ketertiban, keamanan  dan  keindahan  kota.  Maka  untuk  mewujudkan  keamanan,  ketertiban  dan keindahan  kota  yang  bebas  dari  gangguan  hewan-hewan  lepas  tersebut  pemerintahan
daerah  perlu  menetapkan  dalam  peraturan  daerah  tentang  penertiban  hewan  lepas  di wilayah kabupaten gorontalo utara.
Pada  tanggal  10  juli  2009  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Gorontalo  Utara  telah mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Penertiban Hewan Lepas di wilayah  Kabupaten  Gorontalo  Utara.  Setelah  melakukan  observasi  dan  wawancara  awal penulis  menemukan  beberapa  masalah  mengenai  diberlakukannya  peraturan  daerah Kabupaten  Gorontalo  Utara  Nomor  19  tahun  2009  tentang  penertiban  hewan  lepas terutama di wilayah Kecamatan Kwandang yang menjadi aktivitas masyarakat Kabupaten Gorontalo  Utara.    Berdasarkan  hasil  observasi  awal  penulis  menemukan  dari  tahun  2017 sampai tahun 2022 terkait penertiban hewan lepas ini masih minim, Hal ini bisa dilihat dari banyaknya  peternak hewan seperti peternak sapi, kambing dan lain sebagainya dipelihara dengan cara dilepas di pekarangan umum, Terhitung lebih dari 10 kasus pelepasan hewan lepas  yang  ada  di  Kabupaten  Gorontalo  Utara  terlebih  khusus  yang  ada  di  Kecamatan Kwandang. Hal ini menimbulkan keresahan di masyarakat.
Hewan ternak yang dipelihara dengan dilepas masuk ke pekarangan rumah orang lain dan merusak tanaman-tanaman serta kebun-kebun masyarakat setempat, kemudian sering terjadi kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh ternak yang berkeliaran di jalan umum. Para  peternak  yang  kurang  memiliki  pemahaman  akan  ketertiban  beternak  dianggap sebagai  sumber  masalah  dari  pelaksanaan  ketertiban  yang  menjadi  bahan  penelitian penulis. Mereka tentunya akan menambah persoalan yang timbul dari ketidaktertiban ternak tersebut.  Dalam  penerapannya,  peraturan  daerah  penertiban  hewan  lepas  ini  masih mengalami  hambatan-hambatan  terutama  pada  pasal  2,  yaitu  pasal  yang  mengatur kewajiban yang dibebankan kepada peternak.
Untuk itu, dalam penelitian ini peneliti ingin mendeskripsikan implementasi peraturan daerah tentang penertiban hewan lepas terutama pada pasal 2 tersebut dengan apa yang senyatanya terjadi dilapangan dan menggambarkan kondisi yang terjadi dilapangan dengan konsep  yang  telah  dirancang  oleh  pemerintah.  Sehingga  penulis  memperoleh  data  dan informasi mengenai apa yang sebenarnya terjadi dalam pelaksanaan program tersebut. Hal ini yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian tentang Implementasi Pasal 2 Peraturan daerah Nomor 19 tahun 2009 Tentang Penertiban Hewan Lepas Kabupaten Gorontalo Utara (Studi di Kasus Kecamatan Kwandang)

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk mendalami dan memahami makna perilaku individu dan kelompok serta menggambarkan masalah sosial atau  kemanusiaan.  Menurut  Creswell  dalam  Sugiyono  (2020),  pendekatan  kualitatif menekankan pada pengungkapan kualitas atau aspek terpenting suatu fenomena, seperti kejadian, fenomena, dan gejala sosial, yang memiliki makna di baliknya dan dapat menjadi pembelajaran bagi pengembangan konsep teori dilakukan di Kabupaten Gorontalo Utara dengan  data  primer  yang  diperoleh  melalui  informan  dari  unsur  pemerintahan  dan masyarakat.  Proses  pengumpulan  data  melibatkan  tiga  teknik  utama,  yaitu  observasi, wawancara, dan dokumentasi penelitian.
Observasi dilakukan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang fenomena yang diteliti dengan mengamati situasi atau kondisi di lapangan, termasuk interaksi antar individu,  kegiatan  sosial,  dan  pola  perilaku  dalam  konteks  yang  relevan  dengan  tujuan penelitian. Selanjutnya, wawancara merupakan metode komunikasi langsung antara peneliti dan responden, yang dilakukan dengan berbagai pihak terkait seperti pejabat pemerintah, tokoh masyarakat, atau individu yang memiliki pengalaman atau pengetahuan yang relevan dengan topik penelitian. yang kemudian dalam penelitian ini berupa hasil yang diuraikan. Selain itu, dokumentasi penelitian juga dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis dokumen atau materi tertulis yang berkaitan dengan fenomena yang diteliti, seperti catatan resmi,  laporan,  kebijakan,  atau  data  historis  yang  memberikan  konteks  penting  bagi penelitian.  Dengan  menggunakan  kombinasi  ketiga  teknik  ini,  diharapkan  peneliti  dapat memperoleh  pemahaman  yang  komprehensif  tentang  fenomena  yang  diteliti  serta melengkapi data primer untuk analisis dan interpretasi yang lebih mendalam.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Penertiban Hewan Lepas di Kecamatan Kwandang.
Implementasi  kebijakan  merupakan  suatu  proses  yang  begitu  kompleks  bahkan bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan. Implementasi kebijakan dapat berupa tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat- pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.Unsur terpenting dalam implementasi kebijakan adalah adanya tujuan atau sasaran kebijakan, adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan dan adanya hasil kegiatan. Sedangkan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan suatu implementasi kebijakan bisa dilihat melalui proses dan pencapaian
tujuan hasil akhir.
Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Edwards III, pelaksanaan kebijakan dapat diartikan sebagai bagian dari tahapan proses kebijaksanaan, yang posisinya berada diantara tahapan penyusunan kebijaksanaan dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan  oleh kebijaksanaan  tersebut (output,  outcome).  Lebih  lanjut,  Edward  III  mengidentifikasikan aspek-aspek yang diduga kuat berkontribusi pada pelaksanaan kebijakan, yaitu: komunikasi, sumberdaya,  disposisi  atau  sikap  pelaksana,  dan  struktur  birokrasi.  Keempat  aspek mempengaruhi pelaksanaan kebijakan, baik secara langsung maupun tidak secara langsung, dan masing-masing aspek saling berpengaruh terhadap aspek lainnya (Wahyudi, 2016).
Berdasarkan teori  diatas dapat disimpulkan  bahwa aspek-aspek seperti komunikasi, sumberdaya, disposisi atau sikap birokrasi dan struktur birokrasi mempunyai peran penting dalam  jalannya  suatu  implementasi  kebijakan,  Berjalan  baik  dan  tidak  baik  suatu  aturan dapat kita lihat dari empat dimensi utama ini. pada penelitian ini peneliti menggunakan teori Edwards III sebagai tolak ukur dari Implementasi Pasal 2 Peraturan Daerah Gorontalo Utara Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Penertiban Hewan lepas di Kecamatan Kwandang.
1. Komunikasi
Komunikasi adalah aktivitas yang mengakibatkan orang lain menginterpretasikan suatu ide/ gagasan, terutama yang dimaksudkan oleh pembicara atau penulis melalui suatu  sistem  yang  biasa  (lazim)  baik  dengan  simbol-simbol,  signal-signal,  maupun perilaku. Komunikasi mempengaruhi pelaksanaan kebijakan publik, dimana komunikasi yang  tidak  baik  dapat  menimbulkan  dampak-dampak  buruk  bagi  pelaksanaan kebijakan.  Dimensi  komunikasi  yang  dapat  mempengaruhi  pelaksanaan  kebijakan publik diantaranya: transmisi, konsistensi, dan kejelasan (Winarno, 2012).
Pencapaian keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik mensyaratkan pelaksana untuk mengetahui yang harus dilakukan secara jelas; tujuan dan sasaran kebijakan harus diinformasikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga dapat mengurangi kesenjangan  antara  rencana  dan  pelaksanaan  kebijakan.  Apabila  penyampaian informasi tentang tujuan dan sasaran suatu kebijakan kepada kelompok sasaran tidak jelas,  dimungkinkan  terjadi  resistensi  dari  kelompok  sasaran  (Afandi  &  Warjio,  2015). Kemampuan komunikasi diarahkan agar pelaksana kegiatan dapat berunding satu sama lain  dan  menemukan  titik  kesepahaman/  konsensus  yang  saling  menguntungkan. Konsensus yang terbagun dapat meningkatkan kinerja personal dalam bekerja dengan menemukan kondisi win-win solution pada setiap permasalahan (Ramdhani & Suryadi, 2005).
Berdasarkan  temuan  peneliti  pada  dimensi  komunikasi  pemerintah  kecamatan Kwandang dan Satpol  PP tingkat kecamatan belum maksimal dalam penerapannya, hal ini  bisa  kita  lihat  dari  tidak  adanya  usaha  pemerintah  dalam  menyebarkan  informasi terkait  perda  penertiban  hewan  lepas  ini.  Penyebaran  informasi  berupa  sosialisasi, himbauan ataupun pengumuman tidak pernah dilakukan oleh pemerintah kecamatan kwandang  kepada  masyarakat,  tidak  adanya  kejelasan,  serta  konsistensi  dalam pemberian  informasi  terkait  perda  penertiban  hewan  lepas  ini  yang  menyebabkan mengapa perda yang sudah di sah kan dari tahun 2009 ini sampai dengan sekarang belum juga terealisasi.
2. Sumber Daya
Pelaksanaan kebijakan harus ditunjang oleh ketersediaan sumber daya (manusia, materi, dan metode). Pelaksanaan kebijakan publik perlu dilakukan secara cermat, jelas, dan  konsisten,  tetapi  jika  para  pelaksana  kekurangan  sumber  daya  yang  diperlukan, maka  pelaksana  kebijakan  akan  cenderung  tidak  dapat  dilaksanakan  secara  efektif. Tanpa  dukungan  sumberdaya,  kebijakan  hanya  akan  menjadi  dokumen  yang  tidak diwujudkan  untuk  memberikan  pemecahan  masalah  yang  ada  di  masyarakat,  atau upaya  memberikan  pelayanan  pada  masyarakat.  Dengan  demikian,  sumberdaya merupakan faktor penting dalam melaksanakan kebijakan publik. Sumberdaya dalam pelaksanaan kebijakan publik diantaranya: staf yang memadai, informasi, pendanaan, wewenang, dan fasilitas pendukung lainnya (Afandi & Warjio, 2015).
Pemerintah  kecamatan  kwandang  dan  Satpol  PP  dalam  penerapan  perda penertiban hewan lepas berdasarkan temuan peneliti pada dimensi sumber daya yang meliputi  staf yang mempuni, pendanaan dan fasilitas atau sarana prasarana belum juga maksimal dalam penerapannya berdasarkan temuan peneliti saat wawancara dengan pemerintah  kecamatan  dan  Satpol  PP  bahwasannya  tidak  adanya  anggaran  yang diberikan  oleh  pemerintah  daerah  Gorontalo  utara  kepada  pemerintah  kecamatan untuk menjalankan perda ini serta belum terbentuknya tim khusus gabungan personil Satpol PP,TNI/Polri dan Aparatur desa merupakan alasan mengapa perda penertiban hewan lepas ini terhambat dalam pelaksanaannya selain itu tidak adanya fasilitas atau sarana  prasarana  berupa  mobil  operasional,  alat  penangkapan  hewan,  tempat penangkaran  hewan  yang  ditahan  dan  biaya  pemeliharaan  terhadap  hewan  yang ditahan diharapkan bisa mendapat perhatian lebih bagi pemerintah daerah gorontalo utara untuk segera menanggapi permasalahan ini agar implementasi penertiban hewan lepas ini dapat berjalan dengan baik.

## 3. Disposisi atau Sikap Birokrasi
Disposisi adalah  watak dan karakteristik yang dimiliki oleh  pelaksana kebijakan, seperti komitmen, disiplin, kejujuran, kecerdasan, dan sifat demokratis (Wahab, 2010). Apabila pelaksana kebijakan memiliki disposisi yang baik, maka dia diduga kuat akan menjalankan kebijakan dengan baik, sebaliknya apabila pelaksana kebijakan memiliki sikap atau cara pandang yang berbeda dengan maksud dan arah dari kebijakan, maka dimungkinkan  proses  pelaksanaan  kebijakan  tersebut  tidak  akan  efektif  dan  efisien. Disposisi  atau  sikap  para  pelaksana  akan  menimbulkan  dukungan  atau  hambatan terhadap pelaksanaan kebijakan tergantung dari kesesuaian kompetensi dan sikap dari pelaksanaan.  Karena  itu,  pemilihan  dan  penetapan  personalia  pelaksana  kebijakan dipersyaratkan  individu-individu  yang  memiliki  kompetensi  dan  dedikasi  yang  tepat pada kebijakan yang telah ditetapkan (Ramdhani & Ramdhani 2017).
Dalam  Penerapan  Pasal  2  Peraturan  Daerah  Gorontalo  Utara  Nomor  19  Tahun 2009 Tentang Penertiban Hewan lepas di Kecamatan Kwandang berdasarkan temuan peneliti terhadap sikap implementor dalam hal ini pemerintah daerah Gorontalo utara, Pemerintah kecamatan Kwandang serta Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP tidak berjalan dengan baik, hal ini ditandai dengan peraturan daerah yang sudah sangat lama ini  akan  tetapi  sampai  dengan  sekarang  belum  ada  tanda-tanda  dari  pihak  yang berwenang  atau  para  implementor  untuk  menjalankan  peraturan  daerah  ini,  Tidak adanya  himbauan  kepada  masyarakat,belum  terbentuknya  tim  dalam pengimplemetasian Perda, tidak tersedianya anggaran dan sarana prasarana serta tidak adanya sanksi yang diberikan kepada para pelanggaran peraturan. Merupakan bentuk dari ketidak seriusan para implementor dalam menjalankan Perda penertiban hewan lepas ini.
4. Kewenangan/Struktur Birokrasi
Kewenangan  merupakan  otoritas/  legitimasi  bagi  para  pelaksana  dalam melaksanakan  kebijakan  yang  ditetapkan  secara  politik  (Afandi  &  Warjio,  2015). Kewenangan ini berkaitan dengan struktur birokrasi yang melekat pada posisi/ strata kelembagaan  atau  individu  sebagai  pelaksana  kebijakan.  Karakteristik  utama  dari birokrasi umumnya tertuang dalam prosedur kerja atau Standard Operating Procedures (SOP) dan fragmentasi organisasi.  SOP adalah suatu aturan dari rangkaian kegiatan yang dijadikan acuan untuk melaksanakan kegiatan setiap harinya berdasarkan kegiatan standar  yang  telah  ditetapkan.  Sedangkan  Fragmentasi  adalah  suatu  upaya  untuk membagi kinerja pegawai di beberapa unit agar bisa bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing (Agustino, 2016).
Berdasarkan hasil temuan peneliti terhadap penerapan Perda penertiban hewan lepas dalam dimensi struktur birokrasi ternyata belum terbentuk bagi para implementor yang punya wewenang dalam penerapan perda penertiban hewan lepas di kecamatan kwandang ini hal itu ditandai dengan belum terbentuknya tim khusus untuk penegakan perda  dan  tidak  adanya  standard  operating  procedure  atau  SOP  yang  dibuat  oleh pemerintah  dalam  menjalankan  Peraturan  Daerah  Gorontalo  utara  Nomor  19  Tahun 2009 Tentang Penertiban Hewan Lepas di Kecamatan Kwandang.
Faktor Penghambat dalam Implementasi Pasal 2 Peraturan Daerah Gorontalo Utara Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Penertiban Hewan Lepas di Kecamatan Kwandang
Faktor  penghalang  dalam  sebuah  implementasi  kebijakan  ketika  akan  melakukan penerapan yakni ada saja hambatan yang sering terjadi di dalam sistem birokrasi tersebut, terdapat  beberapa  faktor  penghambat  dalam  implementasi  kebijakan  yaitu  isi  kebijakan, informasi, dukungan dan pembagian potensi. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, faktor  penghambat  dalam  Implementasi  Peraturan  Daerah  Gorontalo  Utara  Nomor  19 Tahun 2009 Tentang Penertiban Hewan lepas di Kecamatan Kwandang ada 4, yaitu:
1. Isi Kebijakan
Isi  kebijakan  pada  umumnya  mencakup  judul  pendek  dan  deskriptif  yang merangkum topik utama, pendahuluan yang memberikan latar belakang, ruang lingkup, dan alasan, pernyataan kebijakan yang menguraikan kebijakan atau aturan utama,  serta prosedur  yang  merinci  langkah-langkah  untuk  menerapkan  atau  mematuhi  suatu kebijakan. Isi kebijakan yang samar samar dan tidak jelas atau tidak tegas.Implementasi kebijakan  bisa  gagal  karena  masih  samarnya  isi  atau  tujuan  kebijakan  atau ketidaktepatan intern maupun ekstern kebijakan itu sendiri dan menunjukkan adanya kekurangan  yang  sangat  berarti  atau  adanya  kekurangan  yang  menyangkut  sumber daya. (Tangkilisan, 2003). Namun sesuai dengan hasil penelitian dari hasil wawancara penulis  menemukan  fakta  bahwasannya  staff  atau  implementor  yang  ada  di  kantor camat kwandang dalam hal ini ketua seksi bidang ketentraman dan ketertiban umum belum membaca dan memahami terkait isi kebijakan yang ada pada Perda Gorontalo utara Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Penertiban Hewan Lepas, Sehingga hal ini menjadi faktor  penghambat  dari  jalannya  perda  penertiban  hewan  lepas  di  kecamatan kwandang.
2. Informasi
Informasi adalah hasil pengolahan dari data dan fakta yang berhubungan, yang diolah  sedemikian  rupa  sesuai  dengan  kebutuhan  penggunanya,  serta  yang  dapat
membantu  pengguna  dalam  pengambilan  keputusan.    Kekurangan  informasi  dapat menyebabkan  gambaran  gambaran  yang  kurang  tepat  mengenai  isi  kebijakan  yang sesungguhnya.  Gambaran  yang  kurang  jelas  ini  berdampak  buruk  kepada  objek kebijakan maupun kepada pelaksana dari isi kebijakan yang akan dilaksanakan dan hasil dari  kebijakan  itu  (Endi,  2020).    Hal  ini  juga  menghindari  kesalahpahaman  dan  agar menyamakan  persepsi  antara  kedua  belah  pihak.  Berdasarkan  hasil  penelitian  yang penulis temukan bahwasannya para implementor yang ada di kantor camat kwandang kekurangan  informasi  terkait  Perda  Gorontalo  utara  Nomor  19  Tahun  2009  Tentang Penertiban Hewan Lepas oleh karenanya birokrasi yang ada di kecamatan kwandang lebih  mudah  terjadi  miskomunikasi  antar  staff    karena  kurangnya  informasi  serta pengetahuan  tentang  perda  ini,  oleh  karena  itu  ini  menjadi  salah  satu  alasan  juga mengapa perda penertiban hewan lepas ini masih belum terjalankan.
3. Dukungan
Menurut (Sarwono, 2013) dukungan adalah suatu upaya yang diberikan kepada orang  lain,  baik  moril  maupun  materil  untuk  memotivasi  orang  tersebut  dalam melakukan  kegiatan  dalam  hal  ini  adalah  dukungan  dalam  menjalankan  Perda Gorontalo  utara  Nomor  19  Tahun  2009  Tentang  Penertiban  Hewan  Lepas.  Dalam implementasi  kebijakan  dukungan  akan  sangat  sulit  bila  pada  pelaksanaanya  tidak cukup dukungan untuk kebijakan tersebut. Dukungan ini dapat berupa fisik  maupun non  fisik.  Dukungan  inipun  berkaitan  dengan  partisipasi  para  implementor  dalam pelaksanaan kebijakan.
Berdasarkan  temuan  peneliti  terkait  penerapan  aturan  ini  para  implementor kurang mendapat dukungan dalam menjalankan Perda Penertiban Hewan Lepas ini. Hal ini bisa dilihat dari tidak adanya dukungan fisik berupa belum terbentuknya tim khusus penertiban  perda  dalam  hal  ini  para  aparat  seperti  Satpol  PP,  TNI/Polri  tingkat kecamatan  serta  Aparatur  desa  setempat,  sedangkan  dukungan  non  fisik  berupa kurangnya  anggaran  untuk  menyebarkan  informasi  kepada  masyarakat  seperti pelaksanaan  sosialisasi  atau  himbauan  dalam  bentuk  poster  dan  baliho  serta  tidak adanya sarana prasarana serta fasilitas dalam pelaksanaan perda sehingganya faktor dukungan  menjadi  salah  satu  faktor  penghambat  yang  jelas  bagi  para  pelaksana kebijakan  untuk  mulai  menjalankan  Perda  Gorontalo  utara  Nomor  19  Tahun  2009 Tentang Penertiban Hewan Lepas di Kecamatan Kwandang ini.
4. Pembagian Potensi
Penyebab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi  di antara para pelaku yang terlibat dalam
implementasi.  Dalam  hal  ini  berkaitan  dengan  diferensiasi  tugas  dan  wewenang organisasi  pelaksana.  Struktur  organisasi  pelaksanaan  dapat  menimbulkan  masalah- masalah  apabila  pembagian  wewenang  dan  tanggung  jawab  kurang  disesuaikan dengan  pembagian  tugas  atau  tidak  ditandai  oleh  adanya  pembatasan  pembatasan yang  kurang  jelas.  Semakin  profesional  pelaksana  kebijakan,  baik  teknis  maupun manajerialnya,  maka akan semakin baik pula implementasi kebijakan, Sebaliknya  jika dalam  birokrasi  dan  aparatnya  yang  tidak  mendukung    kegagalan  implementasi kebijakan dapat terjadi.
Pada  penelitian  yang  penulis  lakukan  di  kantor  camat  kwandang    penulis menemukan  dalam  birokrasi  yang  ada  di  kantor  camat  kwandang  terdapat  tidak selarasnya antara bidang ilmu yang dikuasai dengan tugas dan tanggung jawab yang dimiliki  hal  ini  bisa  kita  lihat  dari  ketua  seksi  keamanan  dan  ketertiban  kecamatan kwandang  yang  posisinya  disini  sebagai  salah  satu  implementor  dalam  pelaksanaan perda penertiban hewan lepas ini merupakan lulusan SI Kesehatan Masyarakat, tentunya hal ini tidak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang dimiliki dengan bidang ilmu yang beliau kuasai, jadi besar kemungkinan beliau bingung mau mulai dari mana untuk menjalankan  aturan  ini  sebagai  salah  satu  implementor  dalam  penegakan  perda penertiban hewan lepas, sehingga hal ini menjadi hambatan dalam pelaksanaan suatu kebijakan terkhususnya kebijakan mengenai  perda penertiban hewan lepas ini.

## SIMPULAN
Dapat disimpulkan bahwa, implementasi Pasal 2 Peraturan Daerah  Gorontalo Utara Nomor 19 Tahun 2009 tentang Penertiban Hewan Lepas di Kecamatan Kwandang, sebagai berikut: Pertama, Implementasi Pasal 2 Peraturan Daerah Gorontalo Utara Nomor 19 Tahun 2009 tentang Penertiban Hewan Lepas di Kecamatan Kwandang belum berjalan maksimal. Hal  ini  diperkuat  dengan  fakta  bahwa  aturan  tersebut  sudah  sangat  lama  diberlakukan, namun sampai sekarang belum ada tanda-tanda dari pemerintah untuk mulai menjalankan perda  ini.  Banyak  kendala  dalam  menerapkan  kebijakannya  yang  harus  diperbaiki,  salah satunya adalah kurangnya keseriusan dari pemerintah setempat dan tim penertiban dalam menerapkan kebijakan ini. Akibatnya, tanggapan dan kesadaran masyarakat lemah dan tidak mengindahkan aturan ini, seperti kurangnya sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat sehingga tidak semua pemilik ternak dan masyarakat mengetahui aturan tersebut.
Selanjutnya  kedua,  Faktor  penghambat  kebijakan  ini  meliputi  kurangnya  kesadaran masyarakat  karena  faktor  sosial  budaya  yang  sudah  turun-temurun  untuk  tidak mengandangkan ternak, keterbatasan anggaran dan sarana prasarana terkait penertiban,
belum  terbentuknya  anggota  tim  penertiban,  luasnya  wilayah  kerja,  serta  kurangnya pemahaman  implementor  terkait  isi  kebijakan.  Hal  ini  membuat  para  implementor  lebih mudah  mengalami  miskomunikasi  dalam  menjalankan  aturan  serta  tidak  sesuainya pembagian potensi antara bidang ilmu yang dikuasai oleh implementor dengan posisi dan tanggung jawab yang dimiliki dalam struktur birokrasi, sehingga kebijakan tersebut tidak bisa dijalankan secara maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA
Afandi, M. I., & Warjio. (2015). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dalam Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan  dan  Perkotaan.  Jurnal  Administrasi  Publik,  6(2),  92-113.  Retrieved  from http://ojs.uma.ac.id/index.php/adminpublik/article/view/70
Endi, M. (2020). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Penertiban Ternak.
Ghony,  D.,  &  Almanshur,  F.  (2017). “Metodologi  Penelitian  Kualitatif”  (R.  T.  Sari  (ed.)).
ALVABETA, CV, Yogyakarta.
Ramdhani,  M.  A.,  &  Suryadi,  K.  (2005).  Consensus  Method  Development  on  Analytic Hierarchy  Process.  nternational  Conference  on  Quantitative  Sciences  and  Its Applications (pp. 1-10). Penang: Universiti Utara Malaysia.
Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. Jurnal Publik, 1 – 12. https://doi.org/10.1109/ICMENS.2005.96
R. Soeroso, S. . (2017). Pengantar Ilmu Hukum. Sinar Grafika, Jakarta.
Sarwono, S. W. (2013). Pengantar Umum Psikologi. Jakarta: Bulan Bintang
Sugiono. (2020). Metode Penelitian Kualitatif (M. S. Sofia Yustiani Suryandari, S.E (ed.); 3rd ed.). Alfabeta, Bandung.
Tangkilisan,  H.  N.  S.  (2003).  Kebijakan  Publik  Yang  Membumi.  Yogyakarta:  Yayasan Pembaruan Administrasi Publik
Wahyudi, A. (2016). Implementasi rencana strategis badan pemberdayaan masyarakat dan desa dalam upaya pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat.  Jurnal  Ilmiah  Administrasi  Publik,  2(2),  101-105.  Retrieved  from http://ejournalfia.ub.ac.id/index.php/jiap/article/view/566/851
Winarno, Budi. (2012). Kebijakan Public., (Teori, Proses, dan Studi Kasus), Yogyakarta: CAPS
Center of Academic Publishing Servise
Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2009