## EKSISTENSI  HUKUM PIDANA  ADAT NGATA  TORO KECAMATAN  KULAWI  DAN KEDUDUKANNYA DALAM HUKUM  PIDANA NASIONAL

## Rahmat  Hidayat
Pascasarjana  Universitas  Tadulako Email  : hidayat.rahmat93@yahoo.co.id

## Abstract
Indonesia is a constitutional state, it is contained in Article 1 Paragraph  (3) of the Constitution  of  the  Republic  of  Indonesia  1945.  The  law  is  divided  into  two namely  Written  and  Unwritten  Law  Before  the  formation  of  positive  law  in  the community,  customary  law  becomes  a  law  governing  the  life  of  the  community, Adat Ngata Toro. Customary law in Ngata Toro itself is formed from the customs that exist in public life, so that customary law in Ngata Toro develop dynamically in accordance with the times. The form is not codified cause customary law is not a source of law that has the principle of legality, but the values of customary law becomes a source of important role in the formation of a positive law in a country. This  research  uses  Normative  Empirical  Research  Method.  Because  Customary Law in Toro village is an unwritten and  un codified rule, but still applied, obeyed and respected. In fact, within a lawful state, the principle of legality applies.
Keywords  : Existence, Customary Criminal Law, Village Toro

## A. PENDAHULUAN
Konstitusi kita sebelum amandemen tidak secara tegas  menunjukkan kepada kita pengakuan dan pemakaian  istilah  hukum adat. Pada dasarnya, sumber  hukum terdiri dari sumber  hukum tertulis dan sumber  hukum  tidak  tertulis.  Zevenbergen menyebutkan  sumber  hukum  merupakan  sumber  terjadinya  hukum  yang  secara konvensional  dapat  dibagi  menjadi  sumber  hukum  materiil  dan  sumber  hukum formal 1 .  Utrecht  menyebutkan  sumber  hukum  materiil  yaitu  perasaan  hukum (keyakinan  hukum)  individu  dan  pendapat  umum  ( public  opinion )  yang  menjadi determinan  materiil  membentuk  hukum,  menentukan  isi  hukum  sedangkan sumber  hukum  formal  yaitu  menjadi  determinan  formil  membentuk  hukum  dan menentukan berlakunya  hukum  yang terdiri dari Undang-Undang, Kebiasaan dan
1 Prof.  Dr.  H.A. Zainal Abidin Farid, Huk um Pidana 1 , Sinar Grafika,  jakarta,  2010,  Hal 76
Adat  yang dipertahankan dalam keputusan dari  yang berkuasa dalam  masyarakat, traktat,  yurisprudensi  dan pendapat  ahli  hukum  yang  terkenal  (doktrina).
Polarisasi  pemikiran  doktrina  di  atas,  hampir  identik  dengan  rumusan ketentuan Pasal 1 ayat  (1),  (2) Ketetapan MPR-RI Nomor III/MPR/2000  tentang Sumber  Hukum  dan  Tata  Urutan  Peraturan  Perundang- undangan  yang menentukan  sumber  hukum  adalah  sumber  yang  dijadikan  bahan  untuk penyusunan  peraturan  perundang-undangan  dimana  disebutkan  sumber  hukum tersebut  terdiri  atas sumber  hukum  tertulis  dan tidak  tertulis.
Hukum  Adat  di  Desa  Toro  Kecamatan  Kulawi  pada  umumnya  belum  atau tidak  tertulis  yaitu  kompleks  norma-norma  yang  bersumber  pada  perasaan keadilan  rakyat  yang  selalu berkembang  meliputi peraturan tingkah  laku  manusia dalam kehidupan sehari- hari, senantiasa ditaati dan dihormati karena  mempunyai akibat  hukum atau sanksi. Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa  Hukum Adat  di  Desa  Toro  merupakan  sebuah  aturan  yang  tidak  tertulis  dan  tidak dikodifikasikan,  namun  tetap  ditaati  dalam  masyarakat  karena  mempunyai  suatu sanksi tertentu bila tidak ditaati. bentuk  Hukum  Adat sebagian besar adalah  tidak tertulis.  Padahal,  dalam  sebuah  negara  hukum,  berlaku  sebuah  asas  yaitu  asas legalitas.  Asas  legalitas  menyatakan  bahwa  tidak  ada  hukum  selain  yang dituliskan di dalam  hukum.  Hal  ini  untuk  menjamin kepastian  hukum. Namun di suatu  sisi  bila  hakim  tidak  dapat  menemukan  hukumnya  dalam  hukum  tertulis, seorang  hakim  harus  dapat  menemukan  hukumnya  dalam  aturan  yang  hidup dalam  masyarakat. Diakui atau tidak, namun  Hukum Adat juga  mempunyai peran dalam  Sistem  Hukum  Nasional  di Indonesia.
Apabila dikaji dari perspektif sumbernya,  hukum pidana adat di  Desa  Toro juga bersumber baik sumber tertulis dan  tidak tertulis. Tegasnya,  sumber tertulis dapat merupakan kebiasaan-kebiasaan yang timbul, diikuti dan ditaati secara  terus menerus  dan  turun  temurun  oleh  masyarakat  adat  bersangkutan.  Kemudian sumber  tidak  tertulis  dari  hukum  pidana  adat  Desa  Toro  adalah  semua  peraturan yang  dituliskan  seperti  di atas daun  lontar,  kulit  atau  bahan  lainnya.
Dikaji  dari  perspektif  normatif,  asas  praktik  dimensi  dasar  hukum  dan eksistensi keberlakukan  hukum pidana  adat bertitik  tolak pada ketentuan Pasal 5
ayat  (3)  sub  b  Undang-Undang  Darurat  Nomor  1  Tahun  1951  (LN  1951  Nomor 9). Pada ketentuan  sebagaimana  tersebut  di atas disebutkan,  bahwa:
“Hukum materil sipil dan untuk sementara waktu pun hukum materil pidana sipil  yang  sampai  kini  berlaku  untuk  kaula-kaula  daerah  Swapraja  dan orang-orang yang dahulu diadili oleh Pengadilan Adat, adat tetap berlaku untuk kaula-kaula dan orang itu dengan pengertian bahwa suatu perbuatan yang  menurut  hukum  yang  hidup  harus  dianggap  perbuatan  pidana,  akan tetapi tiada  bandingnya  dalam  Kitab  Hukum  Pidana  Sipil,  maka  dianggap diancam dengan hukuman yang tidak lebih dari tiga bulan penjara dan/atau denda  lima  ratus  rupiah,  yaitu  sebagai  hukuman  pengganti  bilamana hukuman adat yang dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak yang terhukum dan penggantian  yang  dimaksud  dianggap  sepadan  oleh  Hakim  dengan  besar kesalahan  terhukum,  bahwa  bilamana  hukuman  adat  yang  dijatuhkan  itu menurut  pikiran  hakim  melampaui  padanya  dengan  hukuman  kurungan atau  denda  yang  dimaksud  di  atas,  maka  atas  kesalahan  terdakwa  dapat dikenakan  hukuman  pengganti  setinggi  10  tahun  penjara,  dengan pengertian bahwa hukuman adat yang menurut paham hakim tidak selaras lagi dengan jaman senantiasa diganti seperti tersebut di atas, bahwa suatu perbuatan  yang  menurut  hukum  yang  hidup  harus  dianggap  perbuatan pidana yang ada bandingnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sipil,  maka  dianggap  diancam  dengan  huk uman  sama  dengan  hukuman bandingnya yang paling mirip kepada perbuatan pidana tersebut”.
Ada  3  (tiga)  konklusi  dasar  dari  ketentuan  Pasal  5  ayat  (3)  sub  b  Undang- Undang  Darurat  Nomor  1  Tahun  1951.  Pertama,  bahwa  tindak  pidana  adat  yang tiada  bandingan  dalam  KUHP  dimana  sifatnya  tidak  berat  atau  dianggap  tindak pidana  adat  yang  ringan  ancaman  pidananya  adalah  pidana  penjara  dengan ancaman paling lama tiga bulan dan/atau denda sebanyak lima ratus rupiah (setara dengan kejahatan riangan), minimumnya sebaga imana termaktub dalam ketentuan Pasal  12  KUHP  yaitu  1  (satu)  hari  untuk  pidana  penjara  dan  pidana  denda minimal  25  sen  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  30  KUHP.  Akan  tetapi,  untuk tindak  pidana  adat  yang  berat  ancaman  pidana  paling  lama  10  (spuluh)  tahun, sebagai  pengganti  dari  hukuman  adat  yang  tidak  dijalani  oleh  terdakwa.  Kedua, tindak pidana adat  yang ada bandingnya dalam KUHP  maka ancaman pidananya sama  dengan  ancaman  pidana  yang  ada  dalam  KUHP  seperti  misalnya  tindak pidana  adat di  Desa Toro Kecamatan  Kulawi  Kabupaten  Sigi.
Perbincangan dengan beberapa Tokoh Adat di Desa Toro kecamatan Kulawi yang  di  ikuti  penulis  tentang  hukum  Pidana  adat  diperoleh  keterangan  bahwa
Hukum  pidana  Adat  masih  berlaku  dan  dijalankan  oleh  masyarakat  adat  Ngata Toro,  yang  berwenang  membuat  aturan  dan  sangsi  hukum  pidana  adat  adalah lembaga  masyarakat  adat  (LMA)  untuk  mengatur  hubungan  manusia  dengan manusia  itu  sendiri  ( hintuwu ),  dan  manusia  dengan  alam  ( katuwua ).  Selain mengatur  hal  tersebut  Lembaga  Masyarakat  Adat  (LMA)  juga  melakukan penegakan  hukum  adat  dalam  rangka  penanganan  pelanggaran  moral  dan  susila (pencurian,  perampasan,  skandal  susila,  perkelahian,  dll)  serta  penanganan pelanggaran  aturan  adat  dalam  pengelolaan  sumber  daya  alam.  Selain  itu Lembaga  Masyarakat  Adat  (LMA)  juga  menyelenggarakan  pengadilan  adat  dan menyelesaikan  sengketa  tanah  dan  menyelenggarakan  upacara  perkawinan  adat dan upacara  adat yang  lain  untuk  membangun  antar  Desa Ngata (Desa  Toro).
Untuk  Kabupaten    seperti  Sigi  khususnya  Desa  Toro  Kecamatan  Kulawi, Hukum adat  masih cukup eksis.  Tindak pidana  yang diancam dengan sanksi adat di Ngata  Toro antara  lain  sebagai  berikut  :
1. Baulohi (perselingkuhan).
Dalam  bahasa  indonesia  bisa  di  artikan  perbuatan  menggauli  istri orang  lain.  Perbuatan  ini  merupakan  perb uatan  yang  sangat  tercela  bagi masyarakat  Desa  Toro.  Sehingga  pada  zaman  Belanda  masuk  ke  Kulawi tahun  1905  sangsi  adat  yang  di  berikan  terhadap  perbuatan  ini  adalah hukuman  mati  secara  adat,  namun  setelah  Belanda  masuk  samapai  masa kemerdekaan  Indonesia  banyak  terjadi  perubahan  dalam  peradilan  adat, dimana  pada  masa  ini  (sekarang)  sangsi  perbuatan  ini  bukan  lagi  eksekusi mati  tapi  lebih  ke  sangsi  moral  dan  sangsi  adat  berupa  membayar keseluruhan  mahar  bagi  wanita  yang  di  gaulinya,  menyediakan  seekor kerbau  dan sapi untuk  upacara  adat pembersihan  kampung.
2. Nepatehi (pembunuhan)
Adat  bagi  masyarakat  Toro  pada  masa  sebelum  ada  agama  serta penjajah  masuk  ke  Kulawi,  benar-benar  menjadi  pedoman  dan  tuntunan dalam  hidup  bermasyarakat.  Namun  demikian  masalah  tetap  pasti  ada  dan akan  terjadi, seperti kasus pembunuhan. Di  Desa  Toro kasus  ini  merupakan
kasus  yang  sangat  berat  di  bandingkan  kasus-kasus  yang  lain,  tidak  ada keringanan dalam kasus  ini tentunya  nyawa di bayar dengan  nyawa. Seiring perkembangan  zaman  setelah  masuk  agama  dan  penjajahan  ke  Indonesia, sangsi  bagi  pelaku  pembunuhan  sudah  banyak  pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan.  Adapun  sangsi  yang  diberikan  yakni  di  asingkan  dari kehidupan bermasyarakat dan sangsi-sangsi  lain  yang belum di berikan bisa di proses melalui  pemangku  adat.
3. Mangio (Pencurian)
Perilaku  mencuri  sama  diartikan  mengambil  barang  milik  orang  lain tanpa sepengetahuan pemiliknya. Menurut aturan adat Toro, mencuri adalah perbuatan  yang  memalukan  dan  merusak  tatanan  kehidupan  masyarakat. Orang  yang  kedapatan  mencuri,  dihadapkan  ke  peradilan  adat  di  sertai saksi-saksi  dan  barang  bukti,  maka  sangsi  yang  di  berikan  berupa  3  ekor kerbau  apa bila  perbuatannya  terbukti.
Pengertian  hukum  pidana  adat  tersebut  mengandung  tiga  hal  pokok. Pertama ,  rangkaian  peraturan  tata  tertib  yang  dibuat,  diikuti,  ditaati  oleh masyarakat  adat  yang  bersangkutan. Kedua ,  pelanggaran  terhadap  peraturan  tata tertib  tersebut  dapat  menimbulkan  kegoncangan  karena  di  anggap  mengganggu keseimbangan kosmis. Perbuatan melanggar peraturan tata tertib ini dapat di sebut delik  adat. Ketiga ,  pelaku  yang  melakukan  pelanggaran  tersebut  dapat  dikenai sangsi  oleh  masyarakat  yang  bersangkutan  baik  berbentuk  reaksi  adat,  koreksi adat, maupun  sangsi  adat.
Hilman  Hadikusuma  mengatakan  bahwa  hukum  pidana  adat  memiliki beberapa sifat atau karakteristik yang membedakannya dengan hukum lain, antara lain  menyeluruh  dan  menyatukan,  ketentuan  yang  terbuka,  membeda-bedakan permasalahan,  peradilan  dengan  permintaan,  dan  tindakan  reaksi  atau  koreksi menyeluruh  dan  menyatukan  maksudnya,  karena  dijiwai  oleh  sifat  kosmis  yang mana  satu  sama  lain  saling  berhubungan,  maka  hukum  pidana  adat  tidak membedakan  pelanggaran  yang  bersifat  pidana  dan  pelanggaran  yang  bersifat perdata.  Hukum  pidana  adat  bersifat  kete ntuan  yang  terbuka,  dalam  arti didasarkan  atas  ketidak  puasan  meramal  apa  yang  akan  terjadi  sehingga  tidak
bersifat  pasti,  sehingga  ketentuannya  selalu  terbuka  untuk  segala  peristiwa  atau perbuatan  yang  mungkin  terjadi. 2
Membeda-bedakan  perbuatan  maksudnya  apabila  terjadi  peristiwa pelanggaran,  maka  semata-mata  perbuatan  dan  akibatnya  tetapi  juga  di  lihat  apa yang  menjadi  latar  belakang  dan  siapa  pelakunya.  Dengan  alam  pemikiran demikian,  maka  dalam  mencari  penyelesaian  dalam  satu  peristiwa  menjadi berbeda-beda. Sedangkan  maksud peradilan atas permintaan  adalah penyelesaian pelanggaran adat sebagian besar berdasarkan adanya permintaan atau pengaduan, adanya tuntutan atau gugatan  dari pihak yang di rugikan atau di perlakukan tidak adil.  Sementara,  tindakan  reaksi  atau  koreksi  berarti  tindakan  reaksi  ini  tidak hanya  dapat  di  kenal  kan  pada  si  pelaku,  tetapi  dapat  juga  di  kenakan  kepada kerabat  atau  keluarganya,  bahkan  mungkin  juga  dibebankan  pada  masyarakat yang  bersangkutan  untuk  mengembalikan  keseimbangan  yang  terganggu.
Selain  penjelasan  mengenai  pengertian  karakteristik  hukum  pidana  adat, perlu  juga  mengetahui  bagaimana  sesungguhnya  kedudukan  hukum  pidana  adat dalam sistem hukum pidana Indonesia. Karena sebagaimana telah di jelaskan pada bab  terdahulu  bahwa  hukum  (pidana)  adat  merupakan  hukum  asli  bangsa Indonesia  dan  sesuai  dengan  cita  bangsa  dan  nilai- nilai  budaya  Indonesia.  Oleh karena  itu,  hukum  pidana  adat  seyognya  mendapat  kedudukan  penting  dalam sisitem hukum pidana nasional. Tidak sedikit masyarakat  hukum adat yang hingga saat ini masih menjalankan norma-norma adat dalam menyelesaikan sengketa adat yang  terjadi,  termasuk  jika  terjadi  perkara pidana  adat atau  delik  adat.
Pada tataran praktis bersumberkan pada UUD 1945  negara  mengintroduser hak  yang  disebut  Hak  Menguasai  Negara  (HMN),  hal  ini  diangkat  dari  Hak Ulayat,  Hak Pertuanan,  yang  secara tradisional  diakui  dalam  hukum  adat.
Dalam  pasal  102  dan  dengan  memperhatikan  ketentuan  pasal  25  UUDS 1950 ada perintah bagi penguasa  untuk  membuat kodifikasi  huk um. Maka  hal  ini termasuk  di  dalamnya  hukum  adat.  Perintah  kodifikasi  ini  pada  hematnya  juga berlaku pula terhadap hukum adat, dan perintah kodifikasi ini merupakan pertama kalinya  disebtkan  di  dalam  Peraturan  Perundang-Undangan  Republik  Indonesia
2 Mahrus Ali, Dasar-dasar Huk um Pidana , Sinar Grafika,  Jakarta, 2012,   Hal 43
yang  mengatur  ketentuan  terhadapa  kodifikasi  hukum  adat,  walaupun  dalam kenyatannya  belum  dapat  dilaksanakan.  Namun  setelah  amandemen  konstitusi, hukum  adat  diakui  sebagaimana  dinyatakan  dalam  Undang-undang  Dasar  1945 pasal  18  b  ayat  2  menyatakan  :  Negara  mengakui  dan  menghormati  kesatuan- kesatuan  masyarakat  hukum adat beserta  hak- hak tradisionalnya sepanjang  masih hidup dan  sesuai dengan perkembangan  masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik  Indonesia,  yang  diatur  dalam  undang-undang.
Penghormatan  hukum  adat bila  memenuhi  syarat:
1. Syarat  Realitas,  yaitu  hukum  adat  masih  hidup  dan  sesuai  perkembangan masyarakat;
2. Syarat  Idealitas,  yaitu  sesuai  dengan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia,  dan keberlakuan  diatur  dalam  undang-undang.
Pasal 28 I ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa “Identitas budaya dan hak masyarakat  tradisional  dihormati  selaras  dengan  perkembangan  zaman  dan peradaban”.
Secara filosofis,  pengakuan  dan  penghormatan  kesatuan-kesatuan masyarakat  hukum  adat  beserta  hak-hak  tradisionalnya  tersebut  atau  pengakuan yang bersifat semu (pseudo recognition) mengandung konsekuensi pengakuan dan penghormatan  seluruh  tatanan  dan  institusi  (hukum  pidana  adat)  yang  ada  dan dimiliki  oleh  masyarakat  hukum  adat. 3
Antara  Pasal  18  B  ayat  (2)  dan  Pasal  28  I  ayat  (3)  pada  prinsipnya mengandung  perbedaan  dimana  Pasal  18  B  ayat  (2)  termasuk  dalam  Bab  VI tentang Pemerintahan  Daerah sedangkan 28 I ayat (3) ada pada  Bab XA  tentang Hak  Asasi  Manusia.  Lebih  jelasnya  bahwa  Pasal  18  B  ayat  (2)  merupakan penghormatan  terhadap  identitas  budaya  dan  hak  masyarakat  tradisional (indigeneous people). Dikuatkan dalam ketentuan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi  Manusia  pada Pasal 6 ayat  1 dan ayat  2 yang  berbunyi  :
3 Panitia   ad  hoc  I  DPD  RI, Nask ah  Akademik   Rancangan  Undang -undang    tentang perlindungan masyarak at Adat, Hal 50
a. Ayat  1  “Dalam  rangka  penegakan  hak  asasi  manusia,  perbedaan  dan kebutuhan  dalam  masyarakat  hukum  adat  dapat  harus  diperhatikan  dan dilindungi  oleh  hukum,  masyarakat  dan pemerintah”.
b. Ayat 2  “Identitas budaya  masyarakat  hukum adat, termasuk  hak atas tanah ulayat  dilindungi,  selaras  dengan  perkembangan  zaman”.
Sebagaimana  Penjelasan  UU  No.  39  Tahun  1999  (TLN  No.  3886)  Pasal  6 ayat  (1)  menyebutkan  bahwa  hak  adat  yang  secara  nyata  masih  berlaku  dan dijunjung tinggi di dalam lingkungan masyarakat hukum adat harus dihormati dan dilindungi dalam rangka perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia dalam masyarakat  bersangkutan  dengan  memperhatikan  hukum  dan  peraturan perundang-undangan. Selanjutnya penjelasan Pasal 6 ayat  (2)  menyatakan dalam rangka  penegakan  Hak  Asasi  Manusia,  identitas  budaya  nasional  masyarakat hukum adat yang masih secara nyata dipegang teguh oleh masyarakat hukum adat setempat,  tetap  dihormati  dan  dilindungi  sepanjang  tidak  bertentangan  dengan asas-asas Negara Hukum  yang  berintikan  keadilan  dan kesejahteraan  masyarakat.
Dalam  ketentuan  tersebut,  bahwa  hak  adat  termasuk  hak  atas  tanah  adat dalam  artianharus dihormati dan dilindungi sesuai dengan perkembangan  zaman, dan  ditegaskan  bahwa  pengakuan  itu  dilakukan  terhadap  hak  adat  yang  secara nyata  dipegang  teguh  oleh  masyarakat  hukum  adat setempat.

## B. METODE & LOKASI  PENELITIAN

## 1. Metode Penelitian
Metode  Penelitian  yang  di  gunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode penelitian Non  doctrinal atau  penelitian  hukum  empirik  yaitu Penelitian  berupa studi-studi  empiris  untuk  menemukan  teori-teori  mengenai  proses  terjadinya  dan mengenai  proses  bekerjanya  hukum  didalam  masyarakat/ Socio  Legal  Research . 4
Empiris  merupakan  penelitian  hukum  yang  memakai  sumber  data  primer.  Data yang  diperoleh  berasal  dari  eksperimen  dan observasi.
4 Sunggono, Metodologi Penelitian Huk um , PT. Raja Grafindo  Persada, Jakarta, 1996,  Hal 42

## 2. Lokasi Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  pada  masyarakat  adat  Ngata  Toro  Kecamatan Kulawi  Kabupaten  Sigi  yang  menjunjung  tinggi  hukum  adat  di  Desa  Toro Kecamatan  Kulawi  Kabupaten  Sigi.

## C. PEMBAHASAN

## a) Eksistensi Hukum  Pidana  Adat  Kulawi  di Ngata Toro
Hukum Pidana Adat adalah hukum yang hidup dan akan terus hidup, selama ada  manusia  dan  budaya  ia  tidakan  dihapus  dengan  Perundang-undangan, andaikata  diadakan  Perundang-undangan  yang  akan    menghapuskannya  akan percuma saja, justru  hukum pidana Perundang-undangan akan kehilangan sumber kekayaannya  oleh  karena  hukum  pidana  adat  lebih  dekat  hubungannya  dengan antropologi  dan sosiologi  dari  pada hukum  Perundang-undangan. 5
Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas,  salah  satu  Lembaga  Adat  Rori  Lagimpu mengatakan  bahwa  :
”pelanggaran  itu  memang  ada  hukumannya  ada  ringan,  sedang  sampai berat  semua  sanksi  dari  berat  sedang  dan  ringan  itu  tergantung  dari kesepakatan lembaga adat dan itu harus. Cuma kembali lagi pada keadaan kita  masing-masing  kita  melihat  lagi  pola  hidup  setiap  orang.  beda  lagi dengan perlakuan hukum formal dia tidak memandang pola hidup sesorang tanpa  butuh  pertimbangan  bagi  yang  melanggar.  lain  halnya  dengan  adat ini dia perlu pertimbangan rasa kemanusiaan. hukum formal juga biasanya yang benar jadi salah dan yang salah jadi benar “
Berdasarkan  wawancara  diatas  bahwa  hukum  pidana  adat  kulawi  masih eksis  sampai  saat  ini  karna  sanksi  terhadap  pelaku  tindak  pidana  baik  sanksi ringan,  sedang,  sampai  berat masih  diterapkan  dan  harus  diterapkan.
Eksistensi  hukum pidana adat kulawi tidak berbeda  jauh juga di  ungkapkan oleh  informan  yang  bernama  Andreas  Lagimpu  yang  mengatakan  bahwa  :
“peradilan  adat  itu  boleh  berubah  manifestasinya  tetapi  filosofinya  tidak boleh  berubah  dan  itulah  jati  diri  (self  identity,  nation  identity)  karena nasionalisme  timbul  dari  lingkungan  kecil  jika  itu  menjadi  identitas komunitas yang besar ditambah dengan komunitas yang lain terjalinlah dia yang disebut nation identity tadi.  Begitu juga kita bicara hukum di negara ini  negara  Indonesia  paling  kaya  hukum  sebenarnya  dibanding  dengan negara  lain,  hukum  yang  bernilai  moral  misalnya  Adat  itu  tatanan  sosial
5 Hilman  Hadikusuma, Huk um Pidana Adat, Alumni,  Bandung, 1984,  Hal  20
yang  menata  atur  kehidupan  manusia  dengan  manusia,  manusia  dengan alam, dan manusia dengan Tuhan.”
Berdasarkan  uraian  di  atas,  Hukum  pidana  adat  Kulawi  masih  tetap  eksis karna  hukum  Adat  merupakan  identitas  asli  masyarakat  Indonesia  khususnya masyarakat  Ngata Toro. Seperti  yang  diungkapkan  informan  Ester  Melati  bahwa  :
“sanksi  adat  itu  sepertinya  sanksi  moralnya  itu  terlalu  kuat  artinya  kita merasa  sendiri  maka  dari  itu,  biasa  orang-orang  tua  lebih  suka diserahkan  ke  lembaga  adat  yang  mengurus  karena  perasaan  malu  itu tinggi sekali kalau sudah di atur di lembaga adat karena lembaga adat itu tidak  melihat  walaupun  keluarga  keponakan  yang  penting  k au  bersalah tetap  netral  di  dalam  tidak  istilahnya  melihat  yang  salah  ketika  di peradilan  itu  tidak  ada  lagi  yang  bicara  siapa  yang  salah  semua  salah semua benar”
Hukum  pidana  adat  Kulawi  di  Ngata  Toro  masih  di  taati,  dihormati  dan diterapkan  oleh  masyarakat  Ngata  Toro  itu  sendiri  dan  masyarakat  diluar  Ngata Toro yang melakukan pelanggaran seperti yang di ungkapkan salah satu informan Naftali  Porentjo   bahwa :
“ jadi  kita  biar  bagaimana  pun  karna  sudah  di  urus  secara  adat  harus  di terima  kerena  biasa  kita  beri  pertimbangan  dengan  menanyakan  kepada yang  bersangkutan mau  di  urus  secara  adat  atau  hukum formal tapi  rata- rata  orang  bilang  berat  atau  ringan  mereka  minta  urus  di  adat  saja  dan selama  ini  belum  ada  orang  yang  protes  artinya  kalau  ada  orang  yang protes  tidak  mau  diurus  secara  adat  terpaksa  kami  limpahkan  ke  hukum formal  dan  apabila  ada  pihak  lain  dari  yang  bersangkutan  diluar  orang Toro yang tidak merasa tidak puas di urus secara adat dan menginginkan di urus  di  kepolisian  tetapi  karena  kedua  belah  pihak  sudah  mengaku  untuk diurus  secara  adat  maka  tidak  ada  hak  untuk  membawa  perkaranya  ke kepolisian.  Kepolisian  kulawi  pun  apabila  ada  kasus  yang  terjadi  pihak kepolisian  menanyakan  terlebih  dahulu  ke  pelaku  apakah  sudah  melapor dilembaga  adat  atau  belum  jika  belum  maka  pihak  kepolisian mengembalikannya  ke  lembaga  adat  terlebih  dahulu,  begitu  juga  apabila pihak  kepolisian  yang  terlebih  dahulu  menangkap  pelaku  maka  mereka akan  membawanya  ke  lembaga  adat  terlebih  dahulu.  Artinya  pihak kepolisian  sudah  bergabung  dengan  lembaga  adat  dalam  penyelesaian kasus”
Penulis  melihat  bahwa  hukum  pidana  adat  Kulawi  di  Ngata  Toro  tidak melihat  siapa  dan  dari  mana  orang  itu  berasal,  selama  dia  melakukan  tindak pidana di Ngata  Toro akan diproses  sesuai dengan adat di Ngata tersebut. Seperti yang  dikemukakan  oleh  informan  Andreas  Lagimpu  bahwa  :
“ Dan  kalau  ada  seorang  yang  bukan  masyarakat  Toro  membuat pelanggaran  selama  dia  melakukannya  di  kampung  Toro  dia  harus tanggung  pada  hukum  adat  di  Toro  pada  dasarnya  pemberian  sanksinya pun  sama  sesuai  tindak  pidana  yang  dilakukan  pelaku  tersebut.  kalau terdakwanya  perempuan  pertanyaan-pertanyaan  yang  paling  rahasia  laki- laki  tidak  boleh  pertanyaannya  itu  harus  perempuan  dan  itu  ditempat khusus  tidak  boleh  pertanyaan  itu  transparan  di  depan  umum,  itulah  yang saya  bilang  menjunjung  tinggi  harkat  dan  martabat  walaupun  dia  orang bersalah  tapi  harkat  manusiawinya  harus  kita  junjung  karena  pengadilan itu di atas dunia.  Dengan menghadirkan para pihak yang ada di kampung menyaksikan  bersama  kerena  yang  dijaga  adalah  walaupun  itu  peradilan adat  kita  sudah  berjalan  dalam  ajaran  agama  jadi  ada  penyesuaian- penyesuaian  karena  hukum  adat  juga  harus  menghormati  nilai-nilai  yang lain  kalau  hukum  formal  kan  tidak  dia  tidak  menghormati  lagi  nilai-nilai yang lain. ”
Dari  uraian  wawancara  diatas  Hukum  Pidana  Adat  Ngata  Toro  masih menjunjung  tinggi  harkat  martabat  manusia,  ini  dibuktikan  dengan  adanya pertimbangan-pertimbangan Khusus apabila dalam pemeriksaan  mengenai  hal- hal yang  bersifat  sensitif.  Pernyataan  diatas  sejalan  dengan  ungkapan  salah  satu informan  Rori  Lagimpu  bahwa  :
“ Kalau  pelakunya  anak-anak  tetap  peradian  adat  dilakukan  tetapi  ada pertimbangannya  juga  karena  anak  ini  masih  perlu  pembinaan  biasanya hukuman itu dijatuhkan kepada orang tuanya sek edar mengajar jadi sanksi itu  lebih  berlatar  belakang  didikan.kalau  pencurian  yaa  tapi  tetap  ada kategori  kalau  Cuma  kenakalan  sampai  terjadi  pencurian  itulagi pertimbngannya  dendanya  yaa  berarti  itu  sifatnya  pengajaran,  misalnya saja  kalau  ada  yang  melakukan  pelanggaran/atau  kesalahan  yang  masih tergolong  dibawah  umur  yang  menurut  hukum  formal  belum  bisa.  tapi hukum adat tidak melihat umur selama mereka sudah mampu mengerti dan paham yang diperbuat pelaku artinya mereka sudah mampu itu pandangan adat cukup umur atau belum cukup umur lembaga adat sudah bertindak dia cepat mencegah itulah sifat lembaga adat ”
Berdasarkan uraian diatas bahwa hukum pidana adat Kulawi di Ngata Toro tidak  melihat  siapapun  dia,  selama  orang  masih  melakukan  tindak  pidana  berarti mereka  sudah  memahami  apa  yang  mereka  perbuat.  Namun  hukum  adat  juga mempunyai  pertimbangan  bila  itu  dilakukan  hanya  sekedar  kenakalan  untuk kategori  anak-anak  maka  sanksi  yang  di  berikan  hanya  bersifat  pengajaran  atau
nasehat  dan  hukum  adat  Ngata  Toro  bertindak  untuk  mencegah  hal  tersebut terulang.
Berbicara  tentang  hukum  Pidana  Adat  Ngata  Toro  tidak  pernah  lepas  dari perbuatan (delik), sanksi, dan proses penyelesaiannya.  Uraian diatas sudah cukup jelas dalam  membahas perbuatan dan sanksinya  namun belum pernah  membahas proses  dan  mekanisme  penyelesaiannya.  Adapun  proses  penyelesaiannya  seperti yang  di  ungkapkan  salah  satu informan  Naftali  Porentjo  bahwa  :
“ kita  disini  kalau  urus  begitu  ada  polmas  sama-sama  duduk  ada  dari pimpinan  agama  lembaga  adat  pemerintah  desa  jadi  kita  duduk  sama- sama  dalam  proses  itu  kalau  mekanismenya  kita  duduk  di  Lobo  atau  di rumah dan itu sampai di bilang sanksi moral kalau yang salah  itu bukan Cuma  pelakunya  tapi  dengan  keluarganya  datang  jadi  itu  yang  sebut sanksi moralnya mereka merasa malu semua proses di bicarakan di Lobo (Libu  ada)  kalau  kasus  hamil  di  luar  nikah  kalau  dia  masih  sama-sama pemuda  proses  adat  yang  dilakukan  yaitu  pencucian  kampung  istilahnya kalau ketentuan sekarang putusan adat “
Ungkapan  diatas  sejalan  dengan  ungkapan  informan  lainnya  yang diwawancara  oleh  penulis  yang  bernama  Rahman  Pepuloi  bahwa  :
“ apabila  ada  kasus  perselingkuhan  atau  ada  seorang  pemudi  yang  sudah hamil  diluar  nikah  (mebuntibora)  proses  peradilannya  sebelum membicarakan sanksi yang akan dijatuhkan mereka harus siapkan terlebih dahulu  untuk  proses  pencucian  kampung  (puraeo)  dengan  menggunakan satu ekor sapi dipotong di pertemuan air  sungai dan  sama menghanyutkan pakaian  kedua  pelaku  artinya  supaya  tidak  terulang  kembali  kasus  yang serupa  setelah  itu  kemudian  dibicarakan kembali  dan menanyakan kepada pelaku  apakah  mau  diurus  ke  pernikahan  atau  tidak  apabila  tidak  maka pihak laki-laki harus memenuhi semua tuntutan mahar yang diajukan pihak wanita yaitu 5 ekor kerbau 50 dulang 5 lembar mbesa ”
Namun  pernyataan  informan  diatas  tidak  menjelaskan  secara  spesifikasi tentang cara penerapan Hukum pidana adat Kulawi di Ngata  Toro karena tidak di awali dengan adanya aduan  terhadap pelaku.  Tapi salah satu  informan berikut  ini menjelaskan secara jelas mekanisme penerapan atau proses dari cara penyelesaian hukum adat di Ngata  Toro. Seperti  yang di katakan salah satu  informan  Andreas Lagimpu  bahwa  :
“ prosesnya  itu  misalnya  yang  bersangkutan  Peradilan  adat  itu  berjalan kalau  ada  pengaduan  (lebua)  dan  atau  diminta.  Walaupun  kepolisian duluan  menangkap  diserahkan  dulu  ke  lembaga  adat  dan  kalaupun  ada
yang  melapor  duluan    ke  kepolisian  pihak  kepolisian  menanyakan  apakah sudah di urus di lembaga adat atau belum jika belum pihak kepolisian akan mengembalikannya  dahulu  ke  lembaga  adat  karena  mereka taat  dan  juga sebenarnya  membantu  mereka  secara  tidak  langsung    prosedurnya  yaitu tempat  peradilan  adatnya  itu  di  Lobo  dulu  lembaga  adat  saja  yang  hadir dalam  pemidanaan  sekarang  setelah  kita  melakukan  revitalisasi  itu disaksikan  oleh  pimpinan-pimpinan  agama  dalam  kampung  sebagai penyaksi  mungkin  juga  biasa  dipanggil  tokoh  pemuda  sebagai  tempat pembelajaran dan diantara hakim-hakim itu peran perempuan harus ada ,
Uraian  diatas  menjelaskan  bahwa  peradilan  adat  di  awali  adanya  laporan terlebih  dahulu  dan  didalam  pembicaraan  dihadiri  juga  oleh  toko-toko  agama, pemuda sebagai  generesasi berikutnya  untuk  mereka belajar tentang adat  mereka dan  menghadirkan  perempuan  (Tina  Ngata)  dalam  peradilan  tersebut.  Namun wawancara penulis bukan hanya sampai disitu saja terhadap informan di atas lebih jelas  lagi  informan  mengatakan  bahwa  :
“ ada hakim peradilan adat itu yang terdiri dari  lembaga adat mereka akan membagi tugas siapa yang seolah-olah secara tidak langsung menjadi jaksa Cuma  tidak  jelas  penyebutannya  dia  cuma  dorang  bagi  tugas  dia  tidak pakai penuntut umum Cuma hakim pengadilan itu yang menentukan setelah dieksplor  perkaranya  masuk  pertimbangan  oohh  ini  pelanggaran  berat sebelum mengambil keputusan mereka ambil mufakat dulu orang-orang tua itupenyelenggaraan  tertib  sosial  tradisional  aturan  adat  itu  membantu pihak  kepolisian  dalam  mengurangi  konflik/mengurangi  kejahatan  maka dari  itu  itu  pihak  kepolisian  sering  mengembalikan  pembuat  pelanggaran hukum kalau belum di proses di lembaga adat ”
Selain  proses  penyelesaiannya  yang  dikutip  penulis  diatas,  penulis  juga mengetahui  tempat  peradilan  tersebut  dilaksanakan  seperti  yang  di  kutip  penulis dari  informan  diatas  bahwa  :
“ Proses  peradilan  adat  yaitu  berkumpul  di  Lobo,    di  sidang,  saling  tanya- menanya  kemudian  masuk  pada  proses  pertimbangan  musyawarah  oleh hakim pengadilan adat (topotangara), kemudian putusannya ”.
Namun  apabila  dijatuhi  sanksi  adat  kemudian  seseorang  yang  di  jatuhi sanksi  tidak  mampu  melaksanakannya  maka  lembaga  adat  akan  me ngambil  alih sanksi  tersebut  seperti  yang  diungkapkan  informan  Naftali  Porentjo  bahwa :
“ kalau  dulu  ada  istilah  budak  misalnya  macam  saya  tiba-tiba  banyak orang di dalam rumah saya kalau sejarahnya macam kita punya nenek itu
sampai  20  KK  orang  dibawa  di  rumah  tapi  itu  sebetulnya  bukan  budak karena  dia  pernah  melakukan  kesalahan  tapi  dia  tidak  mampu  bayar orang  tua  yang  ambil  alih  bayar  jadi  dengan  sanksinya  dia  apa  saja pekerjaannya  dia  bantu  disitu  kebanyakan  begitu  jadi  tidak  ada  istilah macam  budak  Cuma  biasanya    orang  tua  itu  karena  memang  begitu ketatnya adat tidak bisa kau lompati adat itu jadi kalau dia tidak mampu bayar  orang  tua  yang  duduk  itu  yang  ambil  alih  dia  yang  siapkan kerbaunya  apa  semua  itu  kalau  orang  sekarang  bilang  kerja  sosial  tapi kalau kita disini bilang budak itu batua maksudnya batua itu orang yang membantu  penuh  dalam  rumah  apa  lagi  misalnya  ada  ayah  yang menggauli  anaknya  jangankan  menggauli  anaknya  menggauli  iparnya saja itu sudah pidana mati itu. Pada dasarnya masyarakat Toro menurut pengalaman  saya  tidak  ada  orang  sama  yang  melakukan  kasus  untuk kedua kalinya dengan kasus yang berbeda jika ada yang melakukan maka sanksinya akan lebih berat ”
Berdasarkan  uraian  di  atas  bahwa  hukum  adat  itu  sebenarnya  menjadi  ibu dari  hukum  di  dunia  tetapi  dia  dibunuh  oleh  anak  kandungnya  yang  lebih  ironis pisau  yang  dipakai  membunuh  ibunya  adalah  hukum  kolonial.  Adat  itu  dinamis bukan  hal  yang  statis  karena  dia  lahir  dari  sebuah  peradaban,  hukum  adat  itu dinamis  tetapi  nilai  dasarnya  atau nilai  aslinya  tetap bertahan. 6
Sama  halnya  dengan  Hukum  pidana  adat  Kulawi  di  Ngata  Toro  Walaupun secara terus- menerus diingkari keberadaannya, namun peradilan adat Kulawi tetap saja  menjadi  pilihan  utama  bagi  masyarakat  adat  Ngata  Toro,  terutama  yang aksesnya  ke  institusi  peradilan  negara  tak  terpenuhi  tapi  sebetulnya  pada  intinya kalau  pengadilan  adat  itu  adalah  pengadilan  moral  dan  itu  sanksinya  sangat  luar biasa 7 .  Nun  jauh  dipedalaman  Ngata  Toro  tetap  menggunakan  sistem  peradilan adat  Kulawinya.  Dengan  berbagai  semboyan  seperti  “ Maroho  Ada  Manimpu Ngata “  yang  artinya,  merupakan  salah  satu  cerminan  sikap  tegas  dalam penegakan  hukum  adat oleh  komunitas  ini. 8
Berbicara  Tentang  hukum  pidana  ada  tiga  hal  pokok  atau  ruang  lingkup yang  tidak  bisa  lepas  dalam  pembahasan  seperti  yang  di  kemukakan  oleh  Barda
6 Andreas Lagimpu,  wawancara Lembaga  Adat 26  November,  Pukul  16.15  , 2014
7 Naftali  Porenjo, Wawancara Lembaga  Adat tanggal 18  november, pukul 11.00,  2014
8 Andreas Lagimpu,  wawancara Lembaga  Adat 26  November,  Pukul  16.15  , 2014
Nawawi  Arif  yang  menyatakan  bahwa  pada  Tiga  materi/subtansi/masalah  pokok dalam  hukum  Pidana,  yaitu  : 9
1. Perbuatan  pidana  atau masalah  tindak  pidana  ( delic )
2. Pertanggung  jawaban  Pidana  (sanksi)
3. Masalah  Pidana  (pemidanaan)
Sejalan dengan pernyataan Barda Nawawi Arief di atas  hukum pidana Adat Kulawi  di  Ngata  Toro  juga  terdiri  dari  Tiga  hal  pokok  yang  menjadi  masalah sentral  dalam  hukum  pidana  Adat Kulawi  yaitu  :
1. Delic  Adat ( Nebabehi )
2. Sanksi  Adat ( Uwaya )
3. Pemidanaan  ( Libu Bohe )
Dengan  demikian,  maka  ruang  lingkup  hukum  pidana  Pada  dasarnya  Tiga masalah  sentral  dalam  hukum  pidana,  yaitu  :
1. Perbuatan  pidana  atau masalah  tindak  Pidana  ( delic ) Nebabehi
Tentang  perbuatan  apa  saja  yang  di  larang  yang  kemudian  lazim  disebut dalam bahasa Indonesia sebagai tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana dan  perbuatan  yang  dapat  dipidana.  Istilah- istilah  itu  merupakan  terjemahan  dari istilah Strafbafeit dalam  bahasa  Belanda  atau delic dalam  bahasa  Latin  atau criminal act dalam  bahasa Inggris.
Hasil  wawancara  penulis  dengan  Lembaga  adat  Ngata  Toro  terdapat beberapa  perbuatan  pidana  ( delic) atau  dalam  Bahasa  Adatnya Nebabehi yang biasa  di tangani  oleh  masyarakat  dan lembaga  adat Ngata Toro yaitu  :
a. Nebuolohi (perselingkuhan)  :  yaitu  perbuatan  apa  bila  pria  atau  wanita menggauli  istri  atau  suami  orang.  Perbuatan  ini  adalah  perbuatan  yang sangat  tercela  bagi  masyarakat  adat Ngata Toro. 10
b. Nepatehi (pembunuhan)  :  yaitu  perbuatan  menghilangkan  nyawa  orang  Lain
c. Mangio (Pencurian)  :  yaitu  perbuatan  mengambil  barang  milik  orang  Lain yang  bukan  Hak
9 Ba rda Na wa wi Arif, Bunga Rampai Kebijak an Hukum Pidana , Kencana Prenada Media Group,  Jakarta, 2010,  Hal 28
10 Naftali  Poerentjo, Wawancara Lembaga  Adat tanggal 18 november, pukul 11.00,  2014
d. Halam  mbivi (salah  mulut/salah  bicara)  :  yaitu  merusak  Nama  Baik  orang Lain  atau  menceritakan  seseorang  yang  tidak-tidak  tanpa  adanya  bukti, mengeluarkan  bahasa yang  tidak  sopan,  dan mengadu  domba  orang  lain. 11
e. To  pojampa (perambah  Hutan)  :  yaitu  orang  yang  merambah  hutan melakukan  ilegal  loging,  mengolah rotan, dan  Membuka  lahan perkebunan tanpa  izin  dari  Lembaga  Adat 12
f. Nerumuti (pencemaran  fasilitas  masyarakat  desa)  :  yaitu  perbuatan mencemari  hal- hal  yang  di  gunakan  masyarakat  secara  umum  seperti pencemaran  Air,  Pencemaran  Tanah,  dan lain-lain.
g. Nohihala/Nobungka (Perkelahian/ricuh  antar  pemuda)  :  yaitu  perkelahian antar pemuda atau perkelahian secara beramai-ramai  yang di sebabkan oleh satu  orang  atau  Lebih. 13
2. Pertanggung  Jawaban  Pidana  (sanksi)  dalam  bahasa  adat  kulawi

## Uwaya
Hukum pidana adat mengatur tentang 2 hal yaitu hubungan manusia dengan manusia dam manusia dengan alam. 14 Tentang Pertanggung Jawaban pidana yaitu keadaan yang membuat seseorang dapat di pidana serta alasan-alasan dan keadaan apa  saja  yang  membuat  seseorang  yang  terbukti  melakukan  tindak  pidana  tidak dapat  di  pidana.  Istilah  pertanggungjawaban  pidana  merupakan  terjemahan  dari bahasa  Belanda Torekeningbaar  heid 15 .  Dalam  hukum  Pidana  Adat  Kulawi  di Ngata  Toro  ada  tiga  sanksi  ( Uwaya )  yang  berlaku  Seperti  yang  di  kemukakan salah  satu  toko Adat Ngata Toro  yaitu  sanksi  Ringan,  Sedang,  dan berat. 16
a. Sanksi ( Uwaya ) ringan  : sanksi  ringan dalam Pemidanaan  Adat Kulawi ada dua  macam  yaitu  menasehati  ( Nopatudu )  dan  denda  berupa  1  ekor  kerbau, 10  Lembar Mbesa (sarung),  10  Dulang  dalam  Bahasa  Adat  biasa  di  sebut hampolehangu .
11 Rahman  Pepuloi,  Wawancara Masyarakat Ngata Toro, 28  November Pukul  09.15,  2014
12 Andreas Lagimpu,  Wawancara Lembaga  Adat 26  November,  Pukul  16.15  , 2014
13 Ester  me lati,  Wawancara  Tina  Ngata  Toro  atau  Biasa  di  sebut  Perempuan  Adat,  3 Desembe, pukul 10.00  2014
14 Andreas Lagimpu,  Wawancara Lembaga  Adat 26  November,  Pukul  16.15  , 2014
15 Barda  Nawawi  Arif, Op.Cit
16 Rahman  Pepuloi,  Wawancara Masyarakat Ngata Toro, 28  November Pukul  09.15,  2014
b. Sanksi  ( Uwaya )  sedang  :  sanksi  sedang  dalam  Pemidanaan  Adat  Kulawi yaitu  2  Ekor  Kerbau,  20  Lembar Mbesa (sarung),  dan  20  Dulang  Biasa  di sebut RompuluRungkaurongu.
c. Sanksi  ( Uwaya )  Berat  :  kalau  sanksi  paling  berat  itu  5  ekor  kerbau  50 dulang  5  ( mbesa ),  hukuman  yang  terberat  kalau  itu  dilihat  perulangan perbuatan  dia  diusir  dari  kampung  ( rapoparai ). 17
3. Masalah  Pidana  (Pemidanaan)    dalam  Bahasa  Adat  Kulawi  disebut

## Libu Bohe
Tentang  Hukum  Pidana  itu  sendiri,  yaitu  hukuman  atau  sanksi  apa  yang dapat di jatuhkan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat  di  anggap  bertanggung  jawab. 18 Dalam  wawancara  penulis  dalam pemidanaan  adat  Kulawi  yang  mengatakan  bahwa  hukum  adat  kalau  sudah sepakat  lantas  hukumannya  pelanggarannya  sudah  dibicarakan  dia  tidak  bisa bantah  hanya  saja  jika  dia  sempat  pergi  sama  orang  tua/salah  satu  orang  tua  dia sudah tau kesalahannya dia pergi merendahkan diri/mengakui kesalahan tidak lagi mengulangi,  itulah  yang  orang  tua  sampaikan  lagi  kepada  teman-teman  jangan sampai  ulang kedua kali  itu pelanggaran kalau  memang kau  tantang dia  memang harus  itukan  sebagai  taktik  sekian  kau  punya  pelanggaran  kalau  memang  kau pintar  yaa  tidak  mau  misalnya  puji  diri  saya  hebat  artinya  kalau  kau  menentang adat  maka  pelanggarannya  semakin  berat  dendanya, 19 prosesnya  itu  misalnya yang  bersangkutan  Peradilan  adat  itu  berjalan  kalau  ada  pengaduan  (lebua)  dan atau  diminta. 20 Ini  Membuktikan  bahwa  ada  tahapan-tahapan  dalam  peradilan adat,  setiap  perkara  yang  di  adukan  kepada  pemangku  adat  untuk  di  selesaikan peradilan adat akan di tangani oleh peradilan adat. Sebelum di bawa ke pengadilan adat, pemangku adat akan  mencoba  untuk  mendamaikan pihak yang bertikai. Jika perselisihan  tidak  dapat  di  selesaikan  melalui  proses  itu,  baru  kemudian
17 Andreas Lagimpu,  Wawancara Lembaga  Adat 26  November,  Pukul  16.15  , 2014
18 Barda  Nawawi  Arif, Op.Cit
19 Rori  Lagimpu,  Wawancara Lembaga  10  Desember,   Pukul  14.00  2014
20 Andreas Lagimpu,  Wawancara Lembaga  Adat 26  November,  Pukul  16.15  , 2014
pemangku  adat  menggelar  persidangan  adat  yang  melibatkan  lebih  banyak pemangku  adat dan di  lakukan  secara terbuka 21
Berikut  ini  tahapan-tahapan  dalam  peradilan  adat Kulawi  di  Ngata Toro  :
a. Libua (melaporkan)  :  yaitu  di  mana  pihak  yang  merasa  di  rugikan  haknya pergi  melaporkan  kasusnya  ke  pemangku  adat  Ngata  Toro. 22 Inilah kemudian  yang  menjadi  dasar  Lembaga  adat  untuk  mengadakan persidangan  adat.  Kemudian  lembaga  adat  menanyakan  kepada  para  pihak bahwa  mereka  benar memilih  untuk  di  selesaikan  secara adat
b. Libu Ada (pembicaraan pemangku adat di rumah adat) : yaitu Lembaga adat akan  mengundang  seluruh  anggotanya  untuk  membahas  laporan  dari  pihak yang  di  rugikan.  Dalam  petemuan  ini  akan  dibahas  waktu  untuk  memulai persidangan  dan  waktu  yang  tepat  untuk  memanggil  para  pihak  yang berperkara.  Bila di panggil beberapa kali tidak hadir  maka akan di putuskan dia  bersalah  padahal  sebelumnya  dia  sudah  sepakat  untuk  menyelesaiakan perkaranya  di  lembaga  adat. 23
c. Libu  Bohe (Pemidanaan)  :  yaitu  di  mana  dalam  peradilan  formil  disebut Hukum  Acara  atau  Proses  persidangan.  Pemangku  adat  ya ng  mengadili perkara  akan  mulai  bertanya  tentang  perkara  yang  mereka  persoalkan.
Kemudian  pihak  yang  di  laporkan  di  beri  kesempatan  untuk  melakukan pembelaan.  Kemudian  menghadirkan  saksi-saksi  dari  kedua  belah  pihak yang  bertikai. 24
d. Oli’ (putusan/penuntutan)  :  yaitu  tahap  akhir  dari  peradilan  adat  dimana lembaga adat  mengumumkan keputusan peradilan  adat. keputusan  ini akan mengumumkan  siapa  yang  di  nyatakan  bersalah  dan  denda  yang  harus dibayarkan dan memerintahkan pihak yang bersalah melaksanakan apa yang di  putuskan  secara  bersama. 25 Penyelesaian  perkara  itu  di  catatkan  dan  di arsipkan  dalam  sebuah  buku  induk  registrasi  perkara adat.
21 Rori  Lagimpu,  Wawancara Lembaga   10 Desember,   Pukul 14.00  2014 22 Andreas Lagimpu,  Wawancara Lembaga  Adat 26  November,  Pukul  16.15  , 2014
23 Ester  me lati,  Wawancara  Tina  Ngata  Toro  atau  Biasa  di  sebut  Perempuan  Adat,  3 Desember,  pukul 10.00  2014
24 Rahman  Pepuloi,  Wawancara masyarakat Ngata Toro,28  November,  Pukul 09.15  2014
25 Rori  Lagimpu,  Wawancara Lembaga  10  Desember,   Pukul  14.00  2014
Berdasarkan  uraian  di  atas,  Hukum  pidana  adat  di  Ngata  Toro  menjadi bagian  penting  dalam  kehidupan  masyarakat  Adat  Ngata  Toro,  Hukum  adat adalah  aturan  tidak  tertulis  yg  masih  di  jalani,  dan  ditaati,  dan  menjadi  aturan yang  hidup di dalam  masyarakat adat di Ngata Toro dan akan tetap  hidup selama masyarakatnya  masih  memenuhi  hukum  adat  yang  telah  diwariskan  kepada mereka  dari  para  nenek  moyang  sebelum  mereka.  Adat  dalam  masyarakat  Adat Ngata  Toro  merupakan sopan santun dalam beretika  hukum Pidana adat sejatinya menjadi  ibu  dari  hukum  nasional  di Indonesia  dalam  menyelesaikan  kasus pidana.
b) Pengakuan  Hukum  Adat  Dalam Perspektif Hukum  Nasional
Hukum  Adat  merupakan  sebuah  aturan  yang  tidak  tertulis  dan  tidak dikodifikasikan,  namun  tetap  ditaati  dalam  masyarakat  karena  mempunyai  suatu sanksi  tertentu bila  tidak ditaati. Dari pengertian  Hukum  Adat  yang diungkapkan diatas,  bentuk  Hukum  Adat  sebagian  besar  adalah  tidak  tertulis.  Padahal,  dalam sebuah  negara  hukum,  berlaku  sebuah  asas  yaitu  asas  legalitas.  Asas  legalitas menyatakan bahwa  tidak ada  hukum selain  yang dituliskan di dalam  hukum.  Hal ini  untuk  menjamin kepastian  hukum. Namun di suatu sisi bila  hakim tidak dapat menemukan  hukumnya  dalam  hukum  tertulis,  seorang  hakim  harus  dapat menemukan  hukumnya  dalam  aturan  yang  hidup  dalam  masyarakat. 26
Bila  kita  mengikuti  pendapat  R.Soepomo  tentang  Hukum  adat  yang menyatakan bahwa  hukum adat adalah sinonim dari  hukum  yang  tidak  tertulis di dalam peraturan Legislatif ( unstatory law ), hukum yang hidup sebagai konfensi di badan-badan  hukum  negara  (parlemen,  dewan  provinsi  dan  sebagainya)  dan seterusnya  maka  konvensi  tersebut  adalah  termasuk  dalam  golo ngan  hukum adat. 27
Beberapa peraturan perundang-undangan  Republik Indonesia  yang  memuat hukum  adat di  dalamnya  sebagai  berikut  :
26 De wi  C  Wulansari, Huk um  Adat  Indonesia  Suatu  Pengantar ,  PT  Re fika   Adita ma, Bandung, 2010,  Hlm  3-4.
27 Abdurrahman, Huk um Adat Menurut Perundang-undangan Republik Indonesia , Cendana Press, Jakarta, 1984,  hlm  32-33

## 1. UUD 1945
Keberadaan  hukum  Pidana  adat  dapat  diturunkan  sebagi  bentuk perlindungan  negara  terhadap  keberadaan  dan  Hak-hak  masyarakat  hukum adat yang  telah  di jamin  di dalam  konstitusi  antara  lain  :
a. Pasal  18B ayat  (2) UUD 1945
Negara  mengakui  dan  menghormati  kesatuan-kesatuan  masyarakat hukum  adat  beserta  hak- hak  tradisionalnya  sepanjang  masih  hidup  dan sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat  dan  prinsip  negara  kesatuan Republik  Indonesia,  Yang  di atur  dengan  undang-undang. 28
pada dasarnya keberadaan Pasal 18B ayat (2)  ini  mengandung prinsip pengakuan  eksistensi  terhadap  masyarakat  hukum  adat  berikut  hak-hak tradisional  yang  melekat  padanya.    Melalui  pasal  dimaksud,  kesatuan- kesatuan  masyarakat  hukum  adat  ini  tidak  hanya  saja  diakui  tetapi  juga dihormati.  Artinya  kesatuan-kesatuan  masyarakat  hukum  adat  ini mempunyai hak hidup yang sederajat dan sama pentingnya dengan kesat uan pemerintahan  lain  seperti  kabupaten  dan kota.
b. Pasal  28I ayat  (3) UUD  1945
Identitas  Budaya  dan  Hak  masyarakat  tradisional  dihormati  selaras dengan  perkembangan  zaman  dan  peradaban. 29 Dalam  tatanan  kehidupan modern  yang  bagaimanapun,  penghormatan  atas  identiras  budaya  dan  hak masyarakat tradisional  harus terus dilakukan dengan  memperhatikan prinsip keadilan,  demokrasi,  HAM,  dan  kesetaraan  bagi  komunitas  masyarakat tradisional  tersebut  sesuai  dengan  dinamika  komunitasnya. 30
c. Pasal  32 ayat (1) UUD  1945
Negara  Memajukan  kebudayaan  nasional  indonsia  di  Tengah peradaban  dunia  dengan  menjamin  kebebasan  masyarakat  dalam memelihara  dan mengembangkan  nilai- nilai  budaya 31
28 UUD  1945  Pasal 18B  Ayat(2)
29 Pasal 28I  ayat(3) UUD  1945
30 MHR.Tampubolon, Givu Tau Taa Wana Dalam Pembaharuan Huk um Pidana , LP2HKP, 2008,  hlm  95
31 Pasal 32  ayat(1)UUD  1945
Pemerintah memajukan  kebudayaan nasional Indonesia.  Itu dilatarbelakangi  oleh  kebutuhan  untuk  mene mpatkan  kebudayaan  dan  adat istiadat  nasional  pada  derajat  yang  tinggi  atas  dasar  pemahaman  bahwa kebudayaan  nasional,  yang  menjamin  unsur-unsur  kebudayaan  khususnya adat  istiadat    daerah,  merupakan  identitas  bangsa  dan  negara  yang  harus dilestarikan,  dikembangkan,  dan  diteguhkan  di  tengah  perubahan  global yang  pesat  dan  modernisasi  yang    dapat  mengancam  identitas  bangsa  dan negara  Indonesia.  Sekaligus  menyadari  bahwa  budaya  dan  adat  istiadat Indonesia  bukan  budaya  tertutup  di  tengah  perubahan  dunia.
Dengan  demikian,  diharapkan  pada  masa  yang  akan  datang,  bangsa dan  negara  Indonesia  tetap  mempunyai  identitas  yang  sesuai  dengan  dasar negara  dan  nilai- nilai  serta  pandangan  hidup  bangsa  Indonesia  walaupun terjadi  perubahan  global.
Ketentuan  itu  juga  dilandasi  oleh  pemikiran  bahwa  persatuan  dan kebangsaan  Indonesia  itu  akan  lebih  kukuh  jika  diperkuat  oleh  pendekatan kebudayaan  selain  pendekatan  politik  dan  hukum.
2. Ketetapan MPRS Nomor  II/MPRS/1960
Keberadaan hukum adat dalam ketetapan MPRS Nomor II/MPRS/1960  Lampiran  A  Paragraf  402  ini  dapat  di  lihat  dari  garis-garis besar politik  di bidang  hukum  tetapkannya,  yaitu  :
a. Asas-asas Pembinaan  Hukum  nasional supaya sesuai dengan  haluan  negara dan berlandaskan pada  hukum adat  yang tidak  menghambat perkembangan masyarakat  adil  dan makmur.
b. Didalam  usaha  ke  arah  homoginitas  dalam  bidang  hukum  supaya diperhatikan  kenyataan-kenyataan  yang  hidup  di indonesia.
c. Dalam  penyempurnaan  undang-undang  hukum  perkawinan  dan  hukum waris  supaya  di  perhatikan  adanya  faktor- faktor  agama,  adat,  dan  Lain- lainnya.
Dengan  di  undangkanya  Ketetapan  MPRS  Nomor  II/MPRS/1960 tersebut  di  atas,  maka  pengakuan  serta  peranan  Hukum  adat  dalam pembinaan  hukum  nasional  menjadi  lebih  tegas  dan  jelas,  yaitu  sepanjang
tidak  menghambat perkembangan  masyarakat adil dan  makmur  merupakan landasannya.
Sangat  tepat  keputusan  MPRS  tersebut,  karena  hukum  adat merupakan  bagian  dari  kebudayaan  Indonesia.  Suatu  hukum  yang  timbul dari  keseluruhan  tingkahlaku,  kesusilaan,  dan  kebiasaan  bangsa  Indonesia sehari-hari.
3. Peraturan  Menteri Dalam  Negeri nomor  39 Tahun  2007
Peraturan  menteri  dalam  negeri  Nomor  39  tahun  2007  Tentang Pedoman  fasilitasi  organisasi  kemasyarakatan  bidangkebudayaan,  Keraton, dan lembaga  adat dalam  pelestarian  dan  pengembangan  Budaya  daerah Pasal 1 angka 8
8  (Delapan)  Lembaga  adat  adalah  organisasi  kemasyarakatan  yang karena kesejarahan atau asal  usulnya  untuk  melakukan kegiatan pelestarian serta pengembangan  adat budaya.

## Pasal 2
Kepala  daerah  bertugas  melaksanakan  kegiatan  pelestarian  dan pengembangan  budaya  daerah.

## Pasal 3 ayat (1)
Dalam  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  2 kepala  daerah  mendodrong  tumbuh  dan  berkembangnya  peranserta masyarakat,  serta  mendayagunakan  potensi  peranserta  masyarakat  yang terhimpun  dalam  ormas  kebudayaan,  keraton,  dan  lembaga  adat

## Pasal 4
Peran  serta  masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dalam  pelestarian  budaya  daerah diutamakan  pada :
a. inventarisasi  aktivitas  adat, seni  dan budaya  daerah;
b. inventarisasi  asset kekayaan  budaya  dan peninggalan  sejarah  daerah;
c. penyusunan  rencana  dan  pelaksanaan  kegiatan  pengelolaan  serta pengembangan  aktivitas  adat, seni  dan budaya  daerah;
d. penyusunan  rencana  dan  pelaksanaan  kegiatan  pemeliharaan  serta pendayagunaan potensi asset kekayaan budaya dan peninggalan  budaya daerah;
e. penelitian  adat,  seni  dan  budaya  daerah,  termasuk  penelitian  sejarah, antropologi  dan arkeologi  atau  kepurbakalaan;
f. pendidikan  dan  penelitian  sumberdaya  manusia  pengelola  organisasi kemasyarakatan  bidang  kebudayaan,  keraton,  dan lembaga  adat.
Dengan  demikian  ditetapkannya    ketetetapan  menteri  dalam  negeri diatas sesungguhnya kembali pula jiwa keperibadian masyarakat dan bangsa Indonesia  yaitu  pancasila  yang  melandasi  segala  kehidupan  serta penghidupan  masyarakat  negara  kesatuan  Republik  Indonesia,  dan  dengan sendirinya  keberadaan  hukum  adat  pun  kembali  dapat  ditemukan  di dalamnya  sebagaimana  yang  di uraikan  sebelumnya.
4. Peraturan  Perundang-Undangan
Dasar  Berlakunya  Hukum  Adat  Ditinjau  Secara  Yuridis  dalam Berbagai  Peraturan  Perundang-undangan  adalah  sebagai  berikut  :
1. Pasal  5  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1951  tentang Darurat  Sipil  :
a) Pengadilan  Negeri  yang  daerah- hukumnya  meliputi  daerah-daerah hukum Pengadilan-pengadilan yang dihapuskan berdasarkan ketentuan dalam pasal 1 ayat (1) bab e,  f, g, h, i dan j, dan dalam pasal 1  ayat  (2)  bab  a  dan  b,  sebagai  pengadilan  sehari- hari  biasa  untuk segala  penduduk  Republik  Indonesia  memeriksa  dan  memutus  dalam peradilan  tingkat  pertama  segala  perkara  perdata  dan/atau  segala perkara  pidana  sipil  yang  dahulu  diperiksa  dan  diputus  oleh Pengadilan-pengadilan  yang  dihapuskan  itu.
b) Hukum  materiil sipil dan  untuk sementara waktu pun  hukum  materiil pidana  sipil  yang  sampai  kini  berlaku  untuk  kaula-kaula  daerah Swapraja  dan  orangorang  yang  dahulu  diadili  oleh  Pe ngadilan  Adat, ada tetap berlaku untuk kaula-kaula dan orang itu, dengan pengertian : bahwa  suatu  perbuatan  yang  menurut  hukum  yang  hidup  harus
dianggap perbuatan pidana, akan  tetapi tiada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil,  maka dianggap diancam de ngan  hukuman  yang tidak  lebih  dari  tiga  bulan  penjara  dan/atau  denda  lima  ratus  rupiah, yaitu  sebagai  hukuman  pengganti  bilamana  hukuman  adat  yang dijatuhkan  tidak  diikuti  oleh  pihak  terhukum  dan  penggantian  yang dimaksud dianggap sepadan oleh  hakim dengan besar kesalahan  yang terhukum,  bahwa,  bilamana  hukuman  adat  yang  dijatuhkan  itu menurut  fikiran  hakim  melampaui  padanya  dengan  hukuman kurungan  atau  denda  yang  dimaksud  di  atas,  maka  atas  kesalahan terdakwa  dapat  dikenakan  hukumannya  pengganti  setinggi  10  tahun penjara, dengan pengertian bahwa  hukuman adat yang  menurut  faham hakim tidak selaras lagi dengan zaman senantiasa mesti diganti seperti tersebut  di  atas,  dan  bahwa  suatu  perbuatan  yang  menurut  hukum yang  hidup  harus  dianggap  perbuatan  pidana  dan  yang  ada bandingnya  dalam  Kitab  Hukum  Pidana  Sipil,  maka  dianggap diancam  dengan  hukuman  yang  sama  dengan  hukuman  bandingnya yang  paling  mirip  kepada perbuatan  pidana  itu.
c) Jika  yang  terhukum  tak  memenuhi  putusan  yang  dijatuhkan  oleh Hakim  Agama  dalam  lingkungan  peradilan  Swapraja  dan  Adat, salinan  putusan  itu  harus  disampaikan  oleh  yang  berkepentingan kepada  Ketua  Pengadilan  Negeri  yang  daerah- hukumnya  meliputi daerah-hukum  Hakim  Agama  itu  untuk  dapat  dijalankan.  Ketua  itu, sesudahnya telah nyata kepadanya bahwa putusan itu tak dapat diubah lagi,  menyatakan  bahwa  putusan  dapat  dijalankan,  dengan  menaruh perkataan  :  "Atas  nama  Keadilan"  di  atas  putusan  itu  dan  dengan menerangkan  dibawahnya,  bahwa  putusan  dinyatakan  dapat dijalankan,  keterangan  mana  harus  ditanggalkannya  dan  dibubuhi tanda-tangannya.  Setelah  itu  putusan  dapat  dijalankan  menurut  acara yang  berlaku  untuk  menjalankan  putusan  perdata Pengadilan  Negeri. 32
2. Pasal  1 ayat (2)
32 Uu no.1 tahun 1951  darurat sipil
Pada  saat  yang  berangsur-angsur  akan  ditentukan  oleh  Menteri Kehakiman  dihapuskan  :
a) segala  Pengadilan  Swapraja  (Zelfbestuursrechtspraak)  dalam  Negara Sumatera  Timur  dahulu,  Karesidenan  Kalimantan  Barat  dahulu  dan Negara  Indonesia  Timur  dahulu,  kecuali  peradilan  Agama  jika peradilan  itu  menurut  hukum  yang  hidup  merupakan  satu  bagian tersendiri  dari  peradilan  Swapraja;
b) segala Pengadilan
Adat ( Inheemse rechtspraak in rechtstreeksbestuurd gebied ). kecuali peradilan  Agama jika peradilan itu  menurut  hukum  yang  hidup  merupakan  satu bagian  tersendiri dari peradilan  Adat.
Yang  mendapat perhatian di atas adalah  mengenai kedudukan  hukum pidana  adat,  sebagaimana  kita  ketahui  bahwa  dengan  berlakunya  KUHP secara  unifikasi  untuk  seluruh  golongan  penduduk  tempatnya  menjadi terdesak dan dengan sisitem  legalistis dari KUHP tersebut. Boleh dikatakan tidak  ada  lagi  tempat  bagi  hukum  pidana  adat.  Namun  disini  masih  di berikan  suatu  kelonggaran  “untuk  sementara  waktu”  diakui  Namun  harus tetap disesuaikan  dengan  apa yang  dirumuskan  dalam  KUHP 33
3. Pasal  6  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  39  tahun  1999  tentang  Hak Asasi  Manusia  (HAM)  :
Dalam  rangka  penegakan  hak  asasi  manusia,  perbedaan  dan kebutuhan  dalam  masyarakat  hukum  adat  harus  diperhatikan  dan dilindungi  oleh  hukum,  masyarakat,  dan Pemerintah.
Dengan adanya pasal diatas terlihat bahwa peran undang- undang nomor  39  tahun  1999  tentang  hak  asasi  manusia  dalam  hukum  adat jelas  dan  tegas  sepanjang  tidak  menghambat  perkembangan masyarakat  adil  makmur.
4. Pasal  1 ayat (3) RUU  KUHP Nasional  :
33 De wi  C  Wulansari, Huk um  Adat  Indonesia  Suatu  Pengantar ,  PT  Re fika   Adita ma, Bandung, 2010,  Hal  110.

## Ayat 3
Ketentuan    sebagaimana    dimaksud  pada  ayat  (1)  tidak mengurangi  berlakunya  hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat  yang menentukan  bahwa  seseorang  patut  dipidana  walaupun  perbuatan tersebut  tidak  diatur  dalam  peraturan  perundang  undangan.
Adalah  suatu  kenyataan  bahwa  dalam  beberapa  daerah  tertentu di  Indonesia  masih terdapat ketentuan  hukum  yang tidak  tertulis  yang hidup  dalam  masyarakat  dan  berlaku  sebagai    hukum  di  daerah tersebut.  Hal  yang  demikian  terdapat  juga  dalam  lapangan  hukum pidana  yaitu  yang biasanya disebut dengan tindak pidana adat. Untuk memberikan  dasar  hukum  yang  mantap  mengenai  berlakunya  hukum pidana  adat,  maka  hal  tersebut  mendapat  pengaturan  secara  tegas dalam Kitab Undang-undang  Hukum Pidana  ini. Ketentuan pada ayat ini  merupakan  pengecualian  dari  asas  bahwa  ketentuan  pidana  diatur dalam  peraturan  perundang-undangan.  Diakuinya  tindak  pidana  adat tersebut  untuk  lebih  memenuhi  rasa  keadilan  yang  hidup  di  dalam masyarakat  tertentu.

## Ayat (4)
Berlakunya  hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat  sebagaimana dimaksud pada ayat (3)  sepanjang sesuai dengan  nilai- nilai  Pancasila dan/atau  prinsip-prinsip  hukum  umum  yang  diakui  oleh  masyarakat bangsa-bangsa.
Ayat  ini  mengandung pedoman atau kretaria atau rambu-rambu dalam  menetapkan  sumber  hukum  materiil  (hukum  yang  hidup dalam masyarakat)  yang  dapat  dijadikan  sebagai  sumber  hukum  (sumber legalitas  materiil).  Pedoman  pada  ayat  ini  berorientasi  pada  nilai nasional  dan internasional.
5. Pasal  65 ayat (1)
Pidana  pokok terdiri  atas :
a. pidana  penjara;
b. pidana  tutupan;
c. pidana  pengawasan;
d. pidana  denda; dan
e. pidana  kerja sosial.
6. Pasal  65 ayat (1) huruf  e Pidana  tambahan  terdiri  atas :
(e) pemenuhan  kewajiban  adat setempat  dan/atau  kewajiban  menurut hukum  yang  hidup
7. pasal  67 ayat  (3)
Pidana  tambahan  berupa  pemenuhan  kewajiban adat setempat dan/atau  kewajiban  menurut  hukum  yang  hidup  atau  pencabutan  hak yang  diperoleh  korporasi  dapat  dijatuhkan  walaupun  tidak  tercantum dalam  perumusan  tindak  pidana.
penjatuhan  pidana  tambahan  dan  pemenuhan  kewajiban  adat setempat    ini  dapat  dijatuhkan  bersama-sama  dengan  pidana  pokok, sebagai  pidana  yang  berdiri  sendiri  atau  dapat  dijatuhkan  bersama- sama  dengan  pidana  tambahan  yang  lain.
8. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  48  Tahun  2009  Tentang Kekuasaan  Kehakiman

## Pasal 5 ayat (1)
Hakim  dan  hakim  konstitusi  wajib  menggali,  mengikuti  dan memahami  nilai- nilai  hukum  dan  rasa  keadilan  yang  hidup  dalam masyarakat.

## Pasal 10 ayat (1)
Pengadilan  dilarang  menolak  untuk  memeriksa,  mengadili  dan memutus  suatu  perkara  yang  diajukan  dengan  dalih  bahwa  hukum tidak  ada  atau  kurang  jelas,  melainkan  wajib  untuk  memeriksa  dan mengadilinya.

## Pasal 50 ayat (1)
Putusan  pengadilan  selain  harus  memuat  alasan  dan  dasar  putusan, juga  memuat  pasal  tertentu  dari  peraturan  perundang- undangan  yang
bersangkutan  atau  sumber  hukum  tak  tertulis  yang  dijadikan  dasar untuk  mengadili.

## Pasal 62
Pada  saat  Undang-Undang  ini  berlaku,  Undang-Undang  Nomor  4 Tahun  2004  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor  8,  Tambahan  Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor  4358)  dicabut  dan  dinyatakan tidak  berlaku.
Undang-undang  republik  indonesia  Nomor  14  tahun  1970 Tentang  Ketentuan-ketentuan  pokok  kekuasaan  kehakiman  tdk berlaku  juga  Dengan  diundangkannya    Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  48  Tahun  2009  Tentang  Kekuasaan  Kehakiman, maka  undang-undang  nomor  14  tahun  1970  dan  undang- undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaaan kehakiman tidak  lagi berlaku sesuai  dengan  pasal  62  di  atas,  namun  pengakuan  terhadap  peradilan adat  masih  mendapat  tempat  dalam  undang-undang  kekuasaan kehakiman  dengan  melihat  pasal  pasal  5 ayat(1)  dan Pasal 50 ayat (1)
Pada  dasarnya,  kalimat,  “nilai-nilai  hukum  dan  rasa  keadilan yang  hidup  dalam  masyarakat”,“hukum  tidak  ada  atau  kurang  jelas”, “sumber  hukum  tidak  tertulis  yang  dijadikan  dasar  untuk  mengadili” mencerminkan  baik  tersurat  maupun  tersirat  bahwa  keberlakukan hukum  pidana  adat  juga  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  48 Tahun  2009.
9. Peraturan  Daerah
Untuk  membantu  penyelesaian  berbagi  persoalan  hukum  yang timbul  dalam  masyarakat  di  Sulawesi  Tengah  pada  titk  inilah pemerintah  daerah  Sulawesi  Tengah  peradilan  informal/adat  masih sangat  signifikan.  Melalui  Peraturan  Gubernur  nomor  42  tahun  2013 tentang  pedoman  peradialan  adat Sulawesi  Tengah   :

## Pasal 1 angka 3
Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang  yang secara turun-temurun  bermukim  di  wilayah  geografis  tertentu  Negara Indonesia  karena  adanya  ikatan  pada  asal- usul  leleuhur,  hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan  adat, dan tatanan  Hukum  Adat di  wilayah  adatnya.

## Angka 4
Lembaga  adat  adalah  perengkat  organisasi  yang  tumbuh  dan berkembang bersamaan dengan sejarah suatu masyarakat Hukum Adat untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan  sesuai  dengan  hukum  adat.

## Angka 5
Peradilan adat adalah kelembagaan  yang ditugaskan  atau diberi kewenangan  untuk  menerima,  memeriksa  dan  memutuskan  sengketa berdasarkan  Hukum  Adat yang  hidup  di  dalam  masyarakat.

## Angka 6
Hukum  adat  adalah  seperangkat  norma  dan  aturan  baik  yang tertulis  maupun tidak tertulis,  yang  hidup dan berlaku untuk  mengatur kehidupan  masyarakat  Hukum  Adat,  dan  atas  pelanggarannya dikenakan  sanksi  adat.

## Pasal 5 ayat (1)
Sengketa  dalam  masyarakat  Hukum  Adat  diselesaikan  melalui peradilan  adat.
Ayat (2)
Peradilan  adat  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1) mendamaikan  pihak  yang  bersengketa.

## Ayat (3)
Penyelesaian  sengketa  melalui  peradilan  adat  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  tidak  mengurangi  kewenangan  pengadilan untuk  menyelesaikan sengketa  masyarakat  hukum adat dalam  wilayah hukum  publik.
Konflik  yang  sering  terjadi  di  Sulawesi  Tengah  seringkali  di  picu hanya karena persoalan kecil. Karena kurangnya penanganan yang baik dan serius  dari  berbagai  pihak.
Di  saat  yang  sama  akses  masyarakat  terutama  yang  tinggal  di pedesaan  untuk  menyelesaikan  masalah  melalui  jalur  formal  seringkali terkendala  oleh  berbagai  persoalan  baik itu  jarak maupun  biaya.
Untuk  itulah  Peraturan  Gubernur  Nomor  42  Tahun  2013  Tentang Pedoman  Peradilan  Adat  Sulawesi  Tengah  di  gunakan  sehingga  bisa berkontribusi  bagi  penguatan  perdamaian  di  Sulawesi  Tengah.
Berdasarkan  uraian  di  atas  secara  filosofis,  pengakuan  dan penghormatan  kesatuan-kesatuan  masyarakat  Hukum  adat  beserta  hak-hak tradisionalnya  mengandung  konsekwensi  pengakuan  dan  penghormatan seluruh tatanan dan institusi (termasuk peradilan) yang ada dan dimiliki oleh masyarakat  hukum  adat.  Pasal  18B  ayat  (2)  UUD  1945,  pasal  28I  ayat  (3) UUD  1945,  dan  RUU  KUHP  Nasional  merupakan  landasan  konstitusional dan  landasan  menerapkan  hukum asli Indonesia  untuk keberadaan peradilan adat, merupakan  pilar  kesatuan  masyarakat  hukum  adat.

## D. KESIMPULAN  DAN SARAN
I. KESIMPULAN
1. Hukum  pidana  adat  di  Ngata  Toro  masih  eksis  dan  menjadi  bagian penting  dalam  kehidupan  masyarakat  Adat  Ngata  Toro,  Hukum Pidana  adat  di  Ngata  Toro  masih  diterapkan,  dihormati,di  kerjakan, dijalani,  berkembang  dan  menjadi  aturan  yang  hidup  di  dalam masyarakat adat di Ngata Toro . Hukum pidana tersebut juga masih di terapkan terhadap  masyarakat, baik  itu  masyarakat Ngata Toro sendiri atau  orang  luar  yang  melakukan tindak pidana didaerah tersebut dan diselesaikan  secara  musyawarah  dengan  menggunakan  Lobo  sebagai tempat  pengambilan  putusan.
2. Hukum Pidana adat telah  memiliki dasar konstitusi  yakni dalam pasal 18B ayat  (2) dan Pasal 28 I ayat (3)  UUD 1945. Meskipun demikian, undang-undang  darurat  sipil  nomor  1  tahun  1951  tidak  mengakui
secara  tegas  adanya  hukum  adat.  Namun  dengan  adanya  Undang- Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  (HAM), peraturan  menteri  dalam  negeri  nomor    39  tahun  2007  Tentang Pedoman  fasilitasi  organisasi  kemasyarakatan  bidang  kebudayaan, Keraton,  dan  lembaga  adat  dalam  pelestarian  dan  pengembangan Budaya  daerah,  dan  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang kekuasaan  kehakiman  sudah  secara  langsung  meruntuhkan  hal- hal yang  tidak  mengakui keberadaan  Hukum adat  tersebut. Khususnya di Sulawesi  Tengah  untuk  pengakuan  secara  tegas  ada  pada  peraturan gubernur  nomor  42 tahun  2013 tentang  peradilan  adat.

## II. SARAN
Perlu  pengkajian  dan  pengembangan  lebih  jauh  dengan  implikasinya dalam  penyusunan  hukum  nasional  dan  upaya  penegakan  hukum  yang berlaku  di  Indonesia. yurisprudensi  yang  lahir  dari  adanya  putusan  hakim dalam  suatu  kasus  dalam  adat    dapat  dijadikan  dasar  hukum  atau  sumber hukum  untuk  menyelesaikan  kasus-kasus  yang  serupa  dikemudian  hari demikian dengan kesadaran  hukum  yang  telah ada dalam  masyarakat Ngata Toro dapat diterapkan  dalam  pengambilan  putusan  di pengadilan.

## DAFTAR  PUSTAKA

## 1. BUKU
Barda Nawawi  Arif, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana , Kencana Prenada  Media Group,  Jakarta,  2010.
Dewi  C Wulansari, Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar , PT Refika Aditama,  Bandung,  2010.
Hilman  Hadikusuma, Hukum Pidana Adat, Alumni,  Bandung,  1984
Mahrus  Ali, Dasar-dasar  Hukum Pidana , Sinar  Grafika,  Jakarta,  2012. MHR.Tampubolon, Givu Tau Taa Wana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana , LP2HKP, 2008.
Panitia  ad hoc I DPD RI, Naskah Akademik Rancangan Undang-undang tentang perlindungan masyarakat Adat.
Prof.  Dr. H.A.  Zainal  Abidin  Farid, Hukum Pidana 1 , Sinar  Grafika,  jakarta,
2010.
Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum , PT. Raja  Grafindo  Persada,
Jakarta, 1996.
2. PERATURAN  PERUNDANG  - UNDANGAN
UUD  1945
Ketetapan  MPRS Nomor II/MPRS/1960
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  nomor  39 Tahun  2007
Undang-Undang  Nomor 1 Tahun  1951 tentang  Darurat  Sipil
RUU  KUHP Nasional
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  48  Tahun  2009  Tentang Kekuasaan  Kehakiman
Peraturan  Gubernur  nomor  42 tahun  2013 tentang  pedoman  peradialan  adat Sulawesi  Tengah

## 3. WAWANCARA
Andreas  Lagimpu,  wawancara  Lembaga  Adat 26 November, Pukul 16.15 , 2014
Naftali  Porenjo,  Wawancara  Lembaga  Adat  tanggal  18  november,  pukul 11.00, 2014
Andreas  Lagimpu,  wawancara  Lembaga  Adat 26 November,  Pukul  16.15 ,
2014
Naftali  Poerentjo,  Wawancara  Lembaga  Adat tanggal  18 november,  pukul 11.00, 2014
Rahman  Pepuloi,  Wawancara  Masyarakat  Ngata  Toro, 28 November  Pukul 09.15, 2014
Andreas  Lagimpu,  Wawancara  Lembaga  Adat 26 November,  Pukul  16.15 ,
2014
Ester  melati,  Wawancara  Tina  Ngata Toro atau  Biasa  di  sebut  Perempuan Adat, 3 Desembe,  pukul  10.00 2014
Andreas  Lagimpu,  Wawancara  Lembaga  Adat 26 November,  Pukul  16.15 ,
2014
Rahman  Pepuloi,  Wawancara  Masyarakat  Ngata  Toro, 28 November  Pukul 09.15, 2014
Andreas  Lagimpu,  Wawancara  Lembaga  Adat 26 November,  Pukul  16.15 , 2014
Rori  Lagimpu,  Wawancara  Lembaga  10 Desember,   Pukul  14.00 2014
Andreas  Lagimpu,  Wawancara  Lembaga  Adat 26 November,  Pukul  16.15 ,
2014
Rori  Lagimpu,  Wawancara  Lembaga   10 Desember,   Pukul  14.00 2014
Andreas  Lagimpu,  Wawancara  Lembaga  Adat 26 November,  Pukul  16.15 , 2014
Ester  melati,  Wawancara  Tina  Ngata Toro atau  Biasa  di  sebut  Perempuan Adat, 3 Desember,  pukul  10.00 2014
Rahman  Pepuloi,  Wawancara  masyarakat  Ngata  Toro,28  November,  Pukul 09.15 2014
Rori  Lagimpu,  Wawancara  Lembaga  10 Desember,   Pukul  14.00 2014