Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 8 No. 2 September 2021 P - ISSN : 2503-4413 E - ISSN : 2654-5837, Hal 415– 428

## KONSEPTUALISASI MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT BERBASIS MASJID
Oleh :
Amiruddin K Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Email: amiruddin.kadir@uin-alauddin.ac.id Article Info Abstract Article History : Received 22 Jan - 2021 Accepted 26 Jan - 2021 Available Online   04 Oct - 2021 Zakat is a redistribution of equitable distribution of economic income in social life, from this it can be understood that zakat has  an  important  war  and  enormous  potential  for  poverty alleviation.  Therefore,  zakat  management  is  very  much needed  in  managing  zakat  in  a  professional,  effective  and efficient manner. Mosque-based Amil Zakat management is a mosque used as an institution in collecting zakat in a Muslim community whose number of Muzakki is limited, for example 200 heads of families. who are domiciled around the mosque that  is  used  as  the  Amil  Zakat  institution,  the  Management recruited  in  this  institution  based  on  deliberation  or agreement of the Muslim community who are domiciled or as members  of  the  congregation  around  the  mosque  (or  taken from the mosque management only). The mosque-based Amil Zakat  is  structurally  not  responsible  to  the  government  but only as a regular delivery or reporting because sociologically the Islamic community is responsible to the people who live around the mosque which is the center of zakat management.
Keyword : Management Conceptualization, Zakat Management

## 1. PENDAHULUAN
Pada  tahun  1999  lahir  UU  Nomor  38
Tahun  1999  tentang  Pengelolaan  zakat, kemudian  diamandemen  menjadi  UU Nomor    23  tahun  2011  tentang  zakat  dan secara teknis diatur dalam PP 14 tahun 2014 pelaksanaan  UU  Nomor  23  tahun  2011 tentang zakat. Banyak pihak mengomentari kelahiran  UU  tersebut.  Dari  sekian  banyak komentar,  ada  dua  hal  yang  patut  dicatat. Pertama  zakat  yang  dikeluarkan  belum
menjadi  pengurangan  pajak.  Zakat  baru sebatas  Pengurangan  Penghasilan  Kena Pajak  (PPKP)  Kedua  tidak  ada  sanksi kepada  muzakki  yang  tidak  mengeluarkan zakat.  Sanksi  justru  diberikan  kepada lembaga pengelola
zakat yang
menyimpangkan dana zakat diluar ketentuan 8 mustahik. 1
Pendirian  Badan  Amil  Zakat  BAZ dilatarbelakangi  oleh  kondisi  nasional,  di mana  semua  komponen  bangsa  dituntut untuk  berpartisipasi  dalam  pembangunan. Demikian  pula  dengan  umat  islam  di Indonesia  merupakan  salah  satu  komponen bangsa  wajib  ikut  serta  dalam  mengisi  dan melanjutkan usaha-usaha pembangunan itu. Bahkan,  umat  Islam  merupakan  komponen dominan  dan  potensial  dalam  mengisi pembangunan  tersebut.  Dominasi  dan potensi  umat  Islam  itu  tidak  hanya  segi kuantitasnya, tetapi juga substansi ajarannya. Islam secara menyeluruh memerintahkan umatnya untuk membangun umat  dan  bangsanya.  Perintah  Islam  itu dibarengi  pula  dengan  tuntutan  operasional mengenai  bagaimana  pembangunan  itu dilakukan.
Salah  satu  kendala  yang  banyak dihadapi  oleh  berbagai  negara  dalam pembangunan itu adalah ketersediaan biaya. Di  negara-negara  yang  tengah  membangun khususnya di negara terbelakang, persoalan biaya  pembangunan  merupaka  persoalan yang sangat pelik dan sulit dipecahkan. Bagi negra-negara  yang  mayoritas  penduduknya muslim,  sebenarnya  ada  mekanisme  yang bisa  digalakkan  untuk  memberdayakan ekonomi umat itu untuk biaya pembangunan secara  menyeluruh,  yakni  pranata  zakat, infaq, dan shadaqah. Telah berabad lamanya , zakat, infaq dan shadaqah ini disyariatkan Islam;  tetapi  pada  dewasa  ini  pranata ekonomi  Islam  itu  tidak  cukup  efektif  bagi pembangunan  umat. 2 Hal  ini  memang berbeda  dengan  ketika  pada  masa  Nabi SAW.  Dan  Khulafau’  al-Rasyidin  atau mungkin  pada  masa  Dinasti  Umayah  dan
Dinasti Abasiyah. Pada masa itu pemberdayaan  ekonomi  melalui  ketiga pranata  ekonomi  Islam  tersebut  cukup efektif. Hal ini disebabkan bayt al-maal saat
1 Sudewo, Manajemen Zakat (Tingkatkan  15  Tradisi  Terapkan  14  Prinsip Dasar), (Cet.I.  Ciputat:  Institut  Manajemen Zakat), h. 273.
2 Djazuli,  Yadi  Janwari, Lembaga- Lembaga  Perekonomian  Umat ,(  Ed.  I.  Cet.  I, Jakarta: PT Rajagrafindo, 2002), h. 38.
itu  berjalan  sesuai  dengan  tuntunan  Nabi SAW.    Dewsa  ini  ternyata  bayt  al-maal  itu tidak tampak dengan jelas, sehingga pranata ekonomi Islam yang potensial itu tidak bisa diaplikasikan. 3 Bahkan, Istilah bayt al-maal itu sendiri terasa cukup asing ditelinga umat Islam pada umumnya.
Atas  dasar  pemikiran  tersebut  di atas,  maka  pemerinta    di  indonesia  mulai mengajukan  Rancangan  Undang-Undang Zakat untuk disahkan di Dewan Perwakilan Rakyat  DPR  dan  akhirnya  RUU  tentang zakat  tersebut  telah  disetujui  oleh  Dewan Perwakilan  Rakyat  DPR  menjadi  sebuah Undang-Undang  Nomor  38  Tentang  Zakat Tahun 1999. Dengan demikian pengelolaan zakat  dapat  dikelola  secara  institusional dibawah  payung  hukum  undang-undang tersebut  di  atas.  Yang  menjadi  persoalan sekarang  ini  apakah  zakat  itu  ada  korelasi dengan pajak yang dilakukan oleh pemerintah terhadap seseorang baik individu maupun institusi. Jurus
Menghimpun  Fulus:  Manajemen  Zakat Berbasis  Masjid  sebuah  intisari  rahasia sukses  memberdayakan  pengelolaan  zakat, infak,  sedekah  (ZIS)  berbasis  masjid.  Agar masjid tak sekadar ruang tempat ibadah, tapi juga memerankan fungsi sosial dan sebagai pusat  peradaban.  Jurus-jurus    sederhana yang  mudah  ditiru,  diterapkan,  yang senantiasa mendorong dan selalu menginspirasi siapa pun yang
membacanya. 4
Anda  yang  terpanggil  dalam  ranah kemanusiaan,  ingin  membantu  yang  lemah dan  menolong  yang  menderita  tapi  tak punya  kemampuan  financial,  buku  ini menjawab  semuanya.  Perusahaan  yang punya CSR tapi sulit merumuskan program dan  penyaluran  yang  efektif,  langsung  ke sasaran, dan transparan, dalam buku ini akan terjawab. Kisah menarik yang tak membuat orang  mudah  menyerah  juga  disuguhkan. Sebuah  perjuangan  membangun  lembaga
3 Ibid.
4 M.Anwar  Sani, Jurus-Menghimpun- Fulus-Manajemen-Zakat-berbasis- Masjid .htmls, dalam http://www.inibuku.com/19462.
nirlaba  yang  terus  tumbuh  dengan  modal semangat  dan  niat  lurus  membantu  yang lemah dan menolong yang menderita. Tanpa gengsi, demi kemanusiaan, seorang direktur susah  payah  menempel  iklan  gratisan  di pohon  dan  tembok,  mengonsep  program, menyusun proposal.

## 2. METODE PENELITIAN
Desain  penelitian  ini  adalah  Literature Review  atau  tinjauan  pustaka.  Studi literature  review  adalah  cara  yang  dipakai untuk megumpulkan data atau sumber yang berhubungan  pada  sebuah  topik  tertentu yang  bisa  didapat  dari  berbagai  sumber seperti  jurnal,  buku,  internet,  dan  pustaka lain.
Desain  penelitian  yang  diambil  dalam penulusuran ilmiah ini adalah Mix methods studi, experimental studi, suvey studi, cross sectional  studi,  analisis  korelasi,analisis komparasi, kualitatif studi. Intervensi utama yang  ditelaah  pada  penulusuran  ilmiah  ini adalah pengeliloaan zakat. Literature Review ini di sintesis menggunakan metode naratif  dengan  mengelompokkan  data-data hasil  ekstraksi  yang  sejenis  sesuai  dengan hasil yang diukur untuk menjawab tujuan.

## 3. PEMBAHASAN DAN DISKUSI
Mekanisme Pengelolaan Zakat Menurut UU Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Zakat Kata “zakat” berarti yang mensucikan  dan  yang  menumpuk.  Semua sumber  asli  kekayaan  ----  Matahari,  bulan, bintang, bumi, awan pembawa hujan, angin yang  menggerakkan  awan  ,  dan  serbuk adalah gejala alam yang merupakan karunia Allah SWT. Kepada seluruh umat manusia. Kekayaan yang dihasilkan dari penggunaan keahlian  dan  kerja  manusia  pada  sumber daya telah disediakan Tuhan sebagai sumber kehidupan dan kesenangannya. 5 Dan manusia berhak atasnya yaitu: pekerja yang terdidik    maupun  yang  tidak  terdidik, pemilik  modal,  dan  masyarakat  yang mewakili umat manusia. Bagian masyarakat dalam  kekayaan  yang  dihasilkan,  disebut
5 M.Abdul Mannan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, (Islamic Economics, Theory and Practice) di  terjemahkan  oleh  M.  Nastagin,  (
zakat.  Sesudah  kekayaan  ini  disisihkan untuk  kesejahteraan  masyarakat,  sisanya yang  telah  disucikan  boleh  dibagikan kepada  sisa  kelompok  yang  punya  hak atasnya.
Zakat  adalah  poros  dan  pusat keuangan  negara  Islami.  Zakat  meliputi bidang  moral,  sosial  dan  ekonomi. 6 Dalam bidang moral zakat mengikis habis ketamakan dan keserakahan si kaya. Dalam bidang  sosial,  zakat  bertidak  sebagai  alat khas yang diberikan Islam untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan si kaya akan tanggung jawab  sosial  yang  mereka  miliki.  Dalam bidang ekonomi zakat mencegah penumpukan  kekayaan  untuk  disebarkan sebelum  sempat  menjadi  besar  dan  sangat berbahaya  ditangan  para  pemiliknya.  Ia merupakan sumbangan wajib kaum muslimin  untuk  perbendaharaan  negara. Adapun  pengertian  zakat  dalam  Undang- UndangNomor  38  Tahun  1999  Tentang zakat  dalam  pasal  1  ayat  (2)  dijelaskan bahwa  Zakat  adalah  harta  yang  wajib disishkan  oleh  seorang  muslim  atau  badan yang  di  miliki  oleh  orang  muslim  sesuai dengan  ketentuan  agama  untuk  diberikan kepada  yang berhak menerimanya.
Pengelolaan Zakat Menurut UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Zakat Zakat sebagai rukun Islam merupakan  kewajiban  setiap  muslim  yang mampu  dan  diperuntukkan  bagi  mereka yang  berhak  menerimanya.  Disamping  itu, zakat  merupakan  sumber  dana  potensial untuk  kesejahteraan  umum.  Agar  menjadi sumberdana yang dapat dimamfaatkan bagi kesejahteraan  masyarakat  dan  bangsa Indonesia,  perlu  adanya  pengelolaan  zakat secara propesional dan bertanggung jawab.
Penerbitan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang dilengkapi  dengan  keputusan  Menteri Agama  No.  581  tahun  1999  tentang Pelaksanaan  Undang-Undang  Pengelolaan zakat dimaksudkan agar dapat dimanfaatkan sebagai  pedoman  bagi  seluruh  komponen
Yogyakarta:  PT.  Dana  Bhakti  Prima  Yasa, 1997), h. 256.
6 Ibid.
bangsa,  terutama  bagi  yang  telah  wajib mengeluarkan  zakat  (muzakki)  dan  bagi badan dan lembaga amil zakat. Pengelolaan zakat  di  jelaskan  dalam  Undang-Undang Nomor  38  Tentang  Zakat  yang  termuat dalam pasal 4 menyatakan bahwa, Penglolaan  zakat  berasaskan  iman  dan takwa,  Keterbukaan  dan  kapastian  hukum sesuai  dengan  Pancasila  dan  Undang- Undang Dasar 1945. 7
Secara substansial Pengelolaan zakat diperjelas dalam ps 1 ayat 1 Undang- Undang  Nomor  38  Tahun  1999  bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan pengeorganisasian,
pelaksanaan,  dan  pengawasan  terhadap pengumpulan  dan  pendistribusian  serta pendayagunaan  zakat.  Sedangkan  tujuan zakat  dalam  Undang-Undang  Nomor  38 Tahun  1999  pasal  5  Pengelolaan  zakat bertujuan (1) meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama.
Dalam  pengelolaan  zakat  maka lembaga  zakat  harus  ditunjang  dengan profesionalisme.
Profesionalisme sesungguhnya  mempunyai  makna  yang cukup  luas  dan  dalam.  Seorang  atau lembaga  yang  dipandang  profesionalisme setidaknya  ditandai  oleh  beberapa  butir karakteristik  berikut  ini:  (1)  Kecakapan (kompetensi  teknis  dan  manajemen),  (2) pendidkan  sesuai  dengan  standar  yang ditentukan,  (3)  gaji  atau  penghasilan  yang memadai,  (4)  keterikatan  pada  asosiasi profesi  yang  berhak  mengeluarkan  lisensi operasional (5) ketaatan pada etika [profesi], (6)  totalitas  dalam  waktu  (  tidak  sambilan) dan (7) keterbukaan (transparansi). 8

## Organisasi Pengelola Zakat
Pada  Jaman  Rasululullah  SAW, dikenal sebuah lembaga Baitul Maal. Baitul Maal  ini  memiliki  tugas  dan  fungsi
7 Departemen  Agam    RI  Direktorat Jenderal  Bimbingan  Masyarakat  Islam  dan Urusan  Haji  Tahun  1999.  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  38  Tahun  1999 Tentang  pengelolaan  Zakat.  Dan  Keputusan Mneteri  Agama  RI  Nomor  583  Tahun  1999 Tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor 38Tahun  1999  Tentang  Pengelolaan  Zakat. Departemen  Agama  RI  Direktorat  Jenderal
mengelola keuangan negara. Sumber pemasukannya  berasal  dari  dana  zakat, infaq, kharaj, jizya, ghanimah, fai, dan lain –lain.  Sedangkan  u  ntuk  penggunaan  asnaf mustahik  yang  telah  ditentukan,  untuk kepentingan dakwah, pendidkan, pertahanan, pertahanan, kesejahteraan sosial,  pembuatan  infrastruktur,  dan  lain sebagainya.
Selama masa pemerintahan khalifah Umar  bin  Khattab,  Lembaga  Baitul  Maal mengalami  perubahan  yang  cukup  besar dengan  dioperasikannya sistem administrasi yang  dikenal  dengan  nama  sistem  “ Ad Diwan .”
Pengertian  organisasi  pengelola zakat  adalah  institusi  yang  bergerak dibidang pengelolaan dana zakat, infak, dan shadaqah.  Sedangkan  definisi  pengelolaan zakat  menurut  Undang-Undang  Nomor  38 Tahun  1999  tentang  Pengelolaan  zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. 9
Keberadaan  organisasi  pengelolaan zakat  di  Indonesia  diataur  oleh  beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang  Nomor  38  Tahun  1999 tentang  Pengelolaan  zakat,  Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 581 Tahun  1999  Tentang  Pelaksanaan  Undang- Undang No. 38 tahun 1999, dan kepututusan Direktur  Jenderal  Bimbingan  Masyarakat Islam  dan  Urusan  Haji  No.  D/291  Tahun 2000  tentang  Pedoman  Teknis  Pengelolaan Zakat. Dalam Peraturan Perundang- undangan  di  atas,  diakui  adanya  dua  jenis organisasi pengelola zakat, yaitu : 10
1. Badan  Amil  Zakat  BAZ,  adalah organisasi  pengelolaan  zakat  yang dibentuk oleh pemerintah.
Bimbingan  Masyarakat  Islam  dan  Urusan  Haji tahun 1999.
8 Hertanto Widodo, dan Teten Kustiawan ,    Akuntasi    Manajemen  Keuangan untuk Organisasi Pengelola zakat, Cet. I Ciputat :  Penerbit  Institut  Manajemen  zakat  2001) ,  h. Pengantar.
9 Ibid. h . 6.
10 Ibid .
Badan  Amil  Zakat  (BAZ)  memiliki tingkatan sebagai berikut:
a. Nasional,  dibentuk  oleh  presiden atas usul Menteri Agama
b. Daerah  Propinsi,  dibentuk  oleh Gubernur  atas  usul  Kepala  Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi. c. Daerah  Kabupaten  atau  Kota,  di bentuk  oleh  Bupati  atau  Wali  Kota atas usul Kepala kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota.
d. Kecamatan,  Dibentuk  oleh  Camat atas  usul  Kepala  Kanor  Urusan agama Kecamata.
Struktur organisasi BAZ terdiri dari tiga  bagian,  yaitu:  Dewan  Pertimbangan Komisi  Pengawas,  dan  Badan  Pelaksana. Kepengurusan  BAZ  tersebut  ditetapkan setelah melalui tahapan sebagai berikut:
a. Membentuk  tim  penyeleksi  yang terdiri  atas  unsur  ulama,  cendikia, tenaga profesional, praktis pengelola zakat, lembaga swadayabmasyarakat  terkait,  dan pemerintah. b. Menyusun kreteria calon pengurus.
c. Mempublikasikan
rencana
pembentukan  BAZ  secara  luas kepada masyarakat d. Melakukan  Penyeleksian  terhadap calon  pengurus,  sesuai  dengan keahliannya.
e. Calon  pengurus  terpilih  kemudian diusulkan  untuk  ditetapkan  secara resmi.
Beberapa  kreteria yang harus dipunyai  oleh  pengurus,  BAZ  antara  lain: memiliki sifat amanah, mempunyai visi dan misi, berindedikasi,
profesional,
berintegritas,  mempunyai  program  kerja, dan tentu saja paham fikih zakat. Meskipun  Badan  Amil  Zakat  BAZ
dibentuk oleh Pemerintah, namun sejak awal proses pembentukannya sampai kepengurusannya  harus  melibatkan  unsur masyarakat.Menurut peraturan hanya posisi sekretaris  saja  yang  berasal  dari  pejabat Departemen  Agama  ( ex-officio ).  Dengan demikian  masyarakat  luas  dapat  menjadi pengelola  BAZ  sepanjang  kualifikasinya memenuhi syarat dan lolos seleksi.
Fungsi dari masing-masing struktur di Badan Amil Zakat (BAZ) dapat diuraikan sebagai berikut:
a. Dewan  Pertimbangan  berfungsi memberikan  pertimbangan  fatwa, saran,  dan  rekomendasi  tentang pengembangan hukum dan pemahaman  mengenai  pengelolaan zakat. b. Komisi pengawasan memiliki fungsi  melaksanakan  pengawasan internal  atas  operasional  kegiatan yang dilakukan Badan Pelaksana. c. Badan Pelaksana mempunyai fungsi melaksanakan kebijakan BAZ dalam program pengumpulan, penyaluran  dan  pendayagunaan zakat. Setelah  terbentuk  pengurus  Badan Amil Zakat secara resmi tersebu, mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan yaitu:
a. Segera  melakukan  kegiatan  sesuai program kerja yang dibuat. b. Menyusun Laporan Tahunan termasuk laporan keungan. c. Mempublikasikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit  oleh  akuntan  publik  atau lembaga pengawas pemerintah yang berwewenang melalui media massa sesuai dengan tingkatannya, selambat-lambatnya  enam  bulan setelah tahun buku berakhir. d. Menyerahkan laporan tahunan tahunan tersebut kepada pemerintah dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat sesuai dengan tingkatannya.
e. Merencakan kegiatan tahunan
f. Mengutamakan  pendistribusiandan pendayagunaan  dana  zakat  yang diperoleh  di  daerah  masing-masing dengan tingkatannya.
Jika  para  pengelola  BAZ  tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tersebut di atas, maka keberadaannya dapat ditinjau ulang. Mekanisme peninjauan ulang ini dilakukan dengan beberapa tahapan.
a. Diberikan  peringatan  tertulis  oleh pemerinyah  yang  membentuknya sebanyak maksimal tiga kali.
b. Jika  peringatan  telah  diberikan sebanyak  tiga  kali  dan  tidak  ada perbaikan, maka pembentukan BAZ tersebut ditinjau ulang serta pemerintah dapat membentuk kembali  BAZ  dengan  susunan pengurus  baru,  sesuai  dengan mekanisme yang berlaku. 2. Lembaga  Amil  Zakat.  Lembaga  ini adalah merupakan organisasi peneglolaan  zakat  yang  sepenuhnya  di bentuk oleh masyarakat,
dan dikukuhkan oleh pemerintah. Sebagaimana  Badan  Amil  Zakat
(BAZ),  Lembaga  Amil  Zakat  (LAZ) memiliki berbagai tingkatan yaitu:
a. Dikukuhkan oleh menteri Agama
b. Daerah  propinsi  dikukuhkan  oleh
Gubernur  atas  usul  Kepala  Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi c. Daerah  Kabupaten  atau  Kota, dikukuhkan  oleh  Bupati  atau  Wali Kota  atas  usul  Kepala  Kantor
Departemen  Agama  Kabupaten Kota d. Kecamatan dikukuhkan oleh Camat atas  usul  Kepala  Kantor  Urusan Agama Kecamatan.
Untuk  dapat  dikukuhkan  oleh Pemerintah,  sebuah  Lembaga  Amil  Zakat (LAZ)  harus  memenuhi  dan  melampirkan persyaratan sebagai berikut:
a. Akte Pendirian (berbadan hukum)
b. Data muzakki dan mustahik
c. Daftar susunan pengurus
d. Rencana  Program  kerja  jangka pendek,  jangka  menengah,  dan jangka panjang
e. Neraca atau laporan posisi keuangan
f. Surat  pernyataan  bersedia  untuk  di audit. Hanya LAZ yang telah dikukuhkan oleh  pemerintah  saja  yang  diakui  bukti setoran zakatnya sebagai pengurang penghasilan  kena  pajak  dan  musakki  yang membayarkan dananya.
11 Hilman Fauzi Nugraha,
Pemberdayaan  Berbasis  Masjid  sebagai  Solusi
Pengentasan Kemiskinan di Indonesia
Adapun  jenis  dana  yang  terdapat pada  Organisasi  Pengelola  Zakat  (OPZ) yang dapat di kelola adalah:
1) Dana zakat
2) Dana Infaq/Shadaqah
3) Dana Wakaf
4) Dana Pengelola.

## Pemberdayaan Berbasis Masjid sebagai Solusi Pengentasan Kemiskinan
Saat  ini,  dari  6.710.719.000  jiwa penduduk bumi, 228.523.300 jiwa diantaranya  hidup  di  Indonesia.  Jumlah penduduk Indonesia tersebut merupakan ke-
4 terbanyak setelah jumlah penduduk Cina, Amerika  Serikat,  dan  India.  Jadi  secara populasi, Indonesia merupakan Negara ke-4 terbesar di dunia. 11
Dari jumlah penduduk Indonesia di atas,  88%  diantaranya  adalah  penduduk muslim.  Dengan  asumsi  jumlah  penduduk per-rumah  tangga  adalah  3,7  orang,  maka diperkirakan  jumlah  rumah  tangga  muslim saat  ini  adalah  52.828.649  rumah  tangga. Pada  saat  yang  sama,  jumlah  penduduk miskin di Indonesia pada bulan Maret tahun 2009  berjumlah  31,29  juta  jiwa.  Secara proporsional,  angka  mayoritas  jumlah penduduk  muslim  sekaligus  mewakili jumlah penduduk miskin di Indonesia. 12 Masjid  senantiasa  identik  dengan kaum  muslimin,  dan  kita  tahu  hampir  90% masyarakat  Negara  ini  Beragama  Islam, maka tidak aneh secara kuantitas tidak bisa dielakkan  lagi  kalau  jumlah  masjid  di Indonesia  sangatlah  banyak,  menurut  data Depag  pada  tahun  2008,  jumlah  masjid  di Indonesia  mencapai  1  juta  7  ratus  ribu,  itu pun  mungkin  belum  terhitung  dengan musholla-musholla  kecil  lainnya.  Kuantitas yang  banyak  ini  mampu  menggerakkan masyarakat dalam suatu strategi pemberdayaan mikro (memberikan lapangan  pekerjaan,  memberikan  modal) sampai  pada  suatu  tujuan  makro  (yaitu memperkecil  skala  kemiskinan  dalam perekonomian bangsa Indonesia ini). Selanjutnya  dengan  berkaca  pada  sejarah nabi  Muhammad  SAW  bahwa  masjid
12 Ibid .
menjadi  suatu  basis  pergerakkan  dalam segala bidang, mencakup bidang pendidikan,  keagamaan, social, politik, dan bahkan  ekonomi.  Menyinggung  dari  fakta sejarah diatas, dikhususukan peranan masjid dalam bidanng ekonomi, sepertinya mampu ditiru  dan  nantinya  diterapkan  dalam instrument yang diseuaikan dengan kondisi/situasi umat (masyarakat) pada saat ini. 13 Masjid  merupakan  tempat  orang berkumpul melakukan sholat secara berjamaah,  dan  meningkatkan  solidaritas serta  silaturrahmi  di  antara  sesama  kaum muslim.  Di  masa-masa  kejayaan  Islam, masjid  bukan  saja  menjadi  tempat  sholat, tetapi menjadi pusat kegiatan kaum muslim seperti  pemerintahan,  ideologi,  politik, ekonomi, sosial, peradilan, dan kemiliteran.
Masjid juga berfungsi sebagai pusat pengembangan  kebudayaan  Islam  seperti diskusi,  mengaji,  dan  memperdalam  ilmu- ilmu pengetahuan agama serta pengetahuan umum.  Namun,  sudahkah  peran  dan  fungsi masjid dapat kita hadirkan untuk menjawab tantangan umat masa kini? Menurut catatan
Departemen Agama, terdapat sekitar 1.700.000  buah  masjid  yang  tersebar  di tanah air. Bila setiap masjid dapat membuka lapangan  pekerjaan  dan  memperkerjakan rata-rata 200 orang per tahun, maka akan ada 140 juta orang yang lepas dari pengangguran per tahunnya. Sudah saatnya institusi masjid menambah perannya sebagai basis pendidikan moral masyarakat yang didorong menjadi  basis  pengembangan  ekonomi masyarakat agar memungkinkan masyarakat memperoleh  pendapatan  secara  lebih  halal dan  berkah.  Setiap  pengelola  masjid, didorong  untuk  menyusun  sebuah  proposal pengembangan ekonomi masyarakat sekitar dengan  didukung  oleh  BAZ  dan  LAZ  dari aspek  pendanaan.  Tentu  saja,  pengelolaan secara transparan dan professional, merupakan  prasyarat  berjalannya  idealisme ini secara berkelanjutan. Kita patut bersedih dengan  jumlah  masjid  yang  besar,  tetapi lembaga  wakaf  dan  zakat  sebagai  sumber pendanaannya,  masih  berjalan  sendiri- sendiri.  Belum  lagi,  setiap  lembaga  ingin
menonjolkan  dirinya  sendiri,  menambah rumitnya masalah masyarakat.
Masjid  merupakan  tempat  orang berkumpul melakukan sholat secara
berjamaah,  dan  meningkatkan  solidaritas serta  silaturrahmi  di  antara  sesama  kaum muslim.  Di  masa-masa  kejayaan  Islam, masjid  bukan  saja  menjadi  tempat  sholat, tetapi menjadi pusat kegiatan kaum muslim seperti  pemerintahan,  ideologi,  politik, ekonomi, sosial, peradilan, dan kemiliteran.
Masjid juga berfungsi sebagai pusat pengembangan  kebudayaan  Islam  seperti diskusi,  mengaji,  dan  memperdalam  ilmu- ilmu pengetahuan agama serta pengetahuan umum.  Namun,  sudahkah  peran  dan  fungsi masjid dapat kita hadirkan untuk menjawab tantangan umat masa kini? Menurut catatan Departemen Agama, terdapat sekitar
700.000 buah masjid yang tersebar di tanah air.  Bila  setiap  masjid  dapat  membuka lapangan  pekerjaan  dan  memperkerjakan rata-rata 200 orang per tahun, maka akan ada 140 juta orang yang lepas dari pengangguran per tahunnya. Sudah saatnya institusi masjid menambah perannya sebagai basis pendidikan moral masyarakat yang didorong menjadi  basis  pengembangan  ekonomi masyarakat agar memungkinkan masyarakat memperoleh  pendapatan  secara  lebih  halal dan  berkah.  Setiap  pengelola  masjid, didorong  untuk  menyusun  sebuah  proposal pengembangan ekonomi masyarakat sekitar dengan  didukung  oleh  BAZ  dan  LAZ  dari aspek pendanaan. 14 Tentu saja, pengelolaan secara transparan dan professional, merupakan  prasyarat  berjalannya  idealisme ini secara berkelanjutan. Kita patut bersedih dengan  jumlah  masjid  yang  besar,  tetapi lembaga  wakaf  dan  zakat  sebagai  sumber pendanaannya,  masih  berjalan  sendiri- sendiri.  Belum  lagi,  setiap  lembaga  ingin menonjolkan  dirinya  sendiri,  menambah rumitnya masalah masyarakat.
Langkah Nyata Program Pemberdayaan  Masjid  untuk  Pengentasan Kemiskinan.  Dilihat  dari  fenomena  dan fakta  yang  ada  di  lapangan,  sesungguhnya terdapat  beberapa  langkah  nyata  yang termaktub  dalam  sebuah  program  tentang
peranan  masjid  sebagai  sarana  dalam pemberdayaan komunitas, antara lain:
1. BMT (Baitul Maal wa Tamwil)
Jika diinventarisir tidak sedikit diantara masjid yang memilki koperasi atau  BMT  sebagai  basis  pendapatan dana  untuk  kemakmuran  masjid  pada mulanya. Akan tetapi seiring berjalannya  waktu  dengan  diiringi permasalahan  ekonomi  yang  kian menguat,  telah  banyak  BMT  atau koperasi  yang  dikelola  masjid  ini melakukan  ekspansi  pasar  dengan menyalurkan  dana  kepada  masyarakat. Akan  tetapi  sayangnya  hal  ini  belum dapat dilaksanakan dengan kinerja yang jujur,  akuntabel,  professional,  dan proporsional  sehingga  yang  terjadi adalah kebangkrutan  satu per  satu dari koperasi atau BMT yang ada di masjid tersebut.  Sehingga  pihak  pemberi modal ex : lembaga keuangan perbankan dan non bank masih sedikit menyalurkan  dalan  untuk  mereka koperasi  atau  BMT  yang  bergerak  di suatu  masjid.  Padahal  sesungguhnya terdapat segmentasi pasti yang terbungkus  dalam  kantong  kemiskinan yang sangat memerlukan dana tersebut.

## 2. LAZ (Lembaga Amil Zakat)
Wacana  tentang  zakat  sebagai alat redistribusi kekayaan dalam pengentasan kemiskinan umat sesungguhnya  belum  dapat  dijalankan secara  maksimal.  Hal  ini  dapat  dilihat pada  data  yang  terjadi  dengan  hitung- hitungan  asumsi  semestinya,  dan  juga dapat dilihat pada LAZ (lembaga Amil Zakat)  dalam  sekup  kecil,  bahwa seutuhnya  belum  tercapai  keinginan bersama  tentang  pengelolaan  zakat yang  efektif,  efisien,  dan  akuntabel. Efektif  dalam  hal  ini  zakat  yang diberikan  sesuai  atau  tidak  segmentasi objeknya,  sehingga  yang  terjadi  bukan korban jiwa atau memecah kerukunan. Akan  tetapi  pengentasan  kemiskinan yang  sedikit  demi  sedikit  bisa  teratasi, dengan  asumsi  bahwa  yang  hari  ini mendapatkan  zakat  (Mustahik)  besok hari  dia  sebagai  Muzakki  (orang  yang member  zakat).  Masjid  dalam  hal  ini
pasti  memilki  LAZ  (lembaga  Amil Zakat) yang bertugas untuk menyalurkan dana zakat yang
dipercayakan  pada  lembaga  masjid tersebut,  keberadaan  masjid  yang berdekatan  dengan  kondisi  dan  situasi masyarakat  seyogyanya  tahu  tentang kebutuhan  dan  prosfek  dana  tersebut. Harapan  terbesar  ke  depan  dari  proses ini  adalah  pengentasan  kemiskinan yang berkelanjutan.
3. Lembaga Pendampingan oleh RISMA (Remaja Islam Masjid) Pendampingan kepada masyarakat merupakan salahsatu instrument penting dalam menggerakkan  masyarakat  menjadi lebih baik. Pemberian motivasi, pembekalan keterampilan, dan pengawasan kinerja merupakan beberapa hal yang bisa dilakukan dalam proses  pendampingan  ini.  tiga  langkah diatas  sesungguhnya  telah  banyak dilakukan oleh beberapa masjid. Hal ini dilakukan  karena  masjid  memiliki posisi  yang  strategis  (terutama  tahu pasti  tentang  keadaan  masyarakat sekitar),  sehingga  tepat  jikalau  masjid tidak  hanya  dijadikan  sebagai  tempat dalam  peribadahan  yang  mahdoh  saja, tapi  lebih  dalam  dari  itu  dijadikan tempat dalam permberdayaan masyarakat.
Kekuatan  dan  Peran  Strategis  Masjid Dalam Menggerakkan Zakat di Indonesi a Prof.   Dr.  H. Nasroen  Haroen,  MA menjelaskan  dalam  makalahnya  yang berjudul  ‘Amandemen  Undang-Undang
Pengelolaan Zakat dan Pengaruhnya Terhadap   Fungsi  Kelembagaan  LAZ  dan
Masjid’ y ang di sampaikan dalam ‘ Seminar Nasional  Kekuatan  dan  Peran  Strategis Masjid  Dalam  Menggerakkan  Zakat  di Indonesia’ ., mengemukakan bahwa perkembangan  dunia  perzakatan  dalam dekade terakhir telah mengalami peningkatan  dibanding  sebelum  lahirnya
Undang-Undang  Nomor  38  Tahun  1999 tentang Pengelolaan Zakat. 15
Pada tahun  2002 data  nasional pengumpulan zakat yang ada pada BAZNAS  (meski  belum  mencakup  semua lembaga  pengelola  zakat)  menunjukkan angka Rp.  68,4  milyar ,  kemudian  pada tahun  2008 meningkat  menjadi Rp.  930 milyar ,  dan  pada tahun  2009  mencapai Rp. 1, 2 Triliun . Pencapaian tersebut masih di  bawah  proyeksi  zakat  secara  nasional yang  diperkirakan  sekitar  Rp.  19,3  triliun per tahun.
Kemudian  dijelaskan  bahwa  Dasar pemikiran (considerans) yang  melandasi penyusunan  Undang-Undang  Pengelolaan Zakat  tahun  1999  diantaranya  bahwa  hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang  potensial  bagi  upaya  mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan zakat  yang  diatur  dengan  undang-undang diharapkan akan menghasilkan kemaslahatan yang besar bagi umat Islam di tanah  air  dan  pembangunan  bangsa  secara keseluruhan. Menurut Nasroen Haroen, pengelolaan  zakat  sampai  saat  ini  belum mencapai tujuan dan sasaran
ideal   sebagaimana  yang  diharapkan  oleh Undang-Undang,  hal  ini  disebabkan  oleh beberapa  faktor  yaitu:  belum  meratanya kesadaran  umat  Islam  untuk  membayar zakat  melalui  Amil;  Tidak  adanya  sanksi bagi Muzakki yang mengabaikan kewajiban zakat;  Tidak  terkoordinasinya  kegiatan  dan program lembaga pengelola zakat; Lembaga pengelola  zakat  belum  memiliki  data Muzakki, data Mustahik, dan belum adanya Peta  Kemiskinan  sebagai  acuan  dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

## Unit  Pengumpul  Zakat  (UPZ)  Berbasis Masjid
Dalam  upaya    mengefektifitaskan pengelolaan zakat maka yang paling penting dilakukan  adalah  bagaimana  membentuk unit  pengumpulan  zakat  (UPZ)  berbasis masjid. Pengelolaan zakat memiliki keterkaitan secara langsung dengan
15 Nasroen  Haroen,,  ‘ Amandemen Undang-Undang Pengelolaan Zakat dan Pengaruhnya  Terhadap   Fungsi  Kelembagaan
dukungan  dan  peran  pemerintah,  lembaga pengelola zakat (BAZ/LAZ) dan masyarakat. Badan Amil Zakat adalah satu- satunya  lembaga  yang  diberi  kewenangan oleh undang-undang untuk membentuk Unit Pengelola Zakat (UPZ), sehingga pengembangan  jejaring  pelayanan  zakat melalui  UPZ  Masjid  memiliki  peran  yang strategis. Keberhasilan Masjid dalam menggerakkan umat untuk berzakat diharapkan  berdampak  positif  terhadap kemakmuran  masjid  itu  sendiri  dan kemakmuran  jamaah  di  sekitarnya.  Oleh karena  itu  pada  setiap  masjid  seyogyanya dibentuk  Unit  Pengumpul  Zakat  Masjid (UPZ-Masjid). Badan Amil Zakat dan UPZ secara kelembagaan dituntut untuk melakasanakan  sistem  dan  mekanisme pengelolaan zakat yang telah diatur di dalam Undang-Undang  Nomor  38  tahun  1999 tentang  Pengelolaan  Zakat  dan  peraturan pelaksanaannya.
Melalui  pembentukan  UPZ  Masjid maka  kegiatan  keamilan  yang  berkembang di  masjid-masjid  lebih-lebih  menjelang bulan  Ramadhan,  akan  lebih  terkoordinasi. Dalam prakteknya Panitia Zakat Fitrah yang dibentuk  di  masjid-masjid  tidak  hanya mengumpulkan dan mendistribusikan  zakat fitrah, tetapi juga menerima zakat mal, dll.
UPZ  Masjid  adalah  transformasi dari UPZ-BAZ disinergiskan dengan masjid (based  on  location) .  UPZ  yang  dibentuk oleh  Pengurus  atau  Dewan  Kemakmuran Masjid merupakan unsur kegiatan kemasjidan  yang  fokus  pada  pelayanan zakat  bagi  jamaah  masjid  dan  masyarakat sekitar masjid. Peran UPZ Masjid mencakup upaya sosialisasi zakat dan menggali potensi zakat di lingkungan jamaah masjid.
Keberadaan UPZ Masjid sejauh ini sudah  sejalan  dengan  tujuan  dan  konsep amandemen  Undang-Undang  Pengelolaan Zakat yang disusun Pemerintah. Pengeloaan zakat  berbasis  masjid  dipandang  penting dalam rangka mengangkat PERAN MASJID  SEBAGAI  UJUNG   TOMBAK dalam  pengembangan  kesejahteraan  umat
LAZ dan Masjid ’ Pada Seminar Nasional Zakat di
Jakarta,
http//www.babinronis.org/content/view/504/2/s.
yang tengah menjadi perhatian dan kepedulian  kita  bersama,  demikian  akhir dari makalah Prof. Dr. Haroen Nasroen.
Sementara itu Prof. Dr. Azyumardi Azra  dalam  makalahnya  yang  berjudul ‘Masjid dan Peradaban Islam: Penguatan kelembagaan dan Manajemen’ menekankan bahwa dengan semakin meningkatnya taraf ekonomi dan pendidikan masyarakat,  dan  juga  kemudahan  dalam mengakses  informasi,  maka  penguatan kelembagaan  masjid  menjadi  kebutuhan mendesak  yang  harus  dilakukan  oleh  para pengurus  masjid.  Masjid  seyogyanya  dapat mengadopsi paradigma
pengelolaan
kelembagaan  berdasarkan  tata-kelola  yang baik (good  governance), yang  mencakup transparansi, akuntabilitas, partisipatif, professionalisme,  dan  berorientasi  pada pelayanan yang baik terhadap para jama’ah (good public services) . 16
Menjawab pertanyaan peserta seminar pada sesi diskusi, Azyumardi Azra, menyarakan  agar  pemerintah  tidak  terlalu intervensi  dalam  tata-kelola  zakat,  biarlah dana  yang  dihimpun  oleh  masyarakat  dan untuk masyarakat melalu zakat ini berkembang  sesuai  dengan  kebutuhan  dan tuntutan  masyarakat,  pemerintah  sebaiknya berfungsi  sebagai  regulator,  control,  dan evaluator  saja,  sementara  operatornya biarlah  dikelola  oleh  masyarakat  yang memang mengetahui potensi dan kebutuhan di daerahnya masing-masing.
Ahmad  Juwaini  selaku  Ketua
Forum  Zakat  dalam  makalahnya  yang berjudul ‘Sinergi  Pengelolaan  Zakat Antara Pemerintah dan Masyarakat  Dalam rangka Optimalisasi Zakat  Untuk  Membantu  Mengatasi Kemiskinan’ memberikan
perhatian terhadap  adanya  perbedaan  sudut  pandang dalam muatan revisi UU Zakat antara lain: 17
16 Azyumardi  Azra  dalam  makalahnya yang  berjudul ‘Masjid  dan  Peradaban  Islam: Penguatan  kelembagaan  dan  Manajemen. Dalam  Seminar  Nasional  di  jakarta  Senin  12 April 2010, Lihat http://www.babinrohis- nakertrans.org/content/view/504/2/s.
17 Ahmad Juwaini selaku Ketua Forum Zakat dalam makalahnya yang berjudul ‘Sinergi
1. Pemahaman  Fiqh,  adanya  sebahagian pihak  yang  memandang  bahwa  zakat adalah  dominasi  negara,  sementara sebagian  yang  lain  menyatakan  bahwa zakat adalah domain masyarakat.
2. Pemahaman  sejarah,  adanya  sementara pijak yang menganggap bahwa yang   pertama  kali   mengelola  zakat  di Indonesia  adalah  Badan  Pemerintah, sementara sebahagian
kalangan menyatakan  bahwa  yang  pertama  kali mengelola zakat adalah masyarakat atau swasta,  hal  ini  menunjukkan  adanya perbedaan  memahami  tentang  sejarah pertumbuhan pengelolaan zakat di  Indonesia. 3. Praktek  pengelolaan  zakat,  adanya sebagian  kalangan  yang  memandang negative pengelolaan zakat oleh pemerintah,  demikian  juga  adanya pandangan yang negatif terhadap pengelolaan zakat  oleh masyarakat.
4. Penarapan  hukum  dan  sanksi,  adanya sebahagian  pihak  yang  menginginkan agar dalam UU zakat diterapkan sanksi, sementara sebagian kalangan menyatakan tidak perlu.
5. Penerapan insentif bagi pembayar zakat, adanya  pandangan  bahwa  zakat  cukup menjadi  pengurang  penghasilan  kena pajak,  sementara  sebagahian  yang  lain menginginkan zakat sebagai pengurang pajak.
Atas  adanya  berbagai  perbedaan tersebut,  menjadi  penting  bagi  para  pihak untuk  duduk  bersama  guna  mencari  solusi dan titik kesefahaman. Di akhir makalahnya Ahmad  Juwaini  mengatakan  bahwa  Forum Zakat (FOZ) saat ini telah menyusun Cetak Biru (Blue Print) tentang Zakat di Indonesia, dimana  di  dalamnya  disebutkan  tahapan penataan zakat di Indonesia.
Sementara itu, dr. H. Soewarsono S. Sp.  O.G  dalam  makalahnya  yang  berjudul
Pengelolaan  Zakat  Antara  Pemerintah  dan Masyarakat   Dalam  rangka  Optimalisasi  Zakat Untuk Membantu Mengatasi Kemiskinan’ http://www.babinrohis- nakertrans.org/content/view/504/2/s.
‘Membangkitkan Gerakan Masjid, Menuju Kesejahteraan Umat’ mengatakanbahwa masjid mempunyai  potensi  yang  luar  biasa  untuk pemberdayaan  umat.  Adapun  jenis-jenis pemberdayaan  tersebut  sangat  tergantung kepada  situasi  dan  kondisi  masyarakat  di sekitar  masjid,  dan  wadah  yang  paling  pas untuk mengakomodasi pemberdayaan  umat adalah melalui pembetukan Baitul Mal. 18
Sebagai  penyaji  makalah  terakhir adalah  M.  Anwar  Sani,  S.Sos  (Direktur LAZ-Al-Azhar  Peduli  Umat),  dengan paparan yang diberi judul ‘Sharing Strategi “Fundraising”  LAZ  Berbasis  Masjid’ . 19 Penyaji menjelaskan tentang suka dan duka serta  kiat-kiat  LAZ  Al-Azhar  Peduli  Umat dalam  membangun  dan  mengembangkan LAZ  yang  professional  dan  amanah. Kegiatan pembentukan LAZ Al-Azhar telah dimulai  sejak  lima  tahun  yang  lalu,  pada awalnya sangat sulit membangun kepercayaan  masyarakat  tentang  peran  dan fungsi  LAZ  saat  itu.  Namun  berkat  kerja keras dari Tim yang telah diberikan amanah, maka  pada  tahun  pertama  LAZ  Al-Azhar dapat menggali potensi ZIS masyarakat dan penyusun program yang mampu di tawarkan kepada  muzakki  dengan  total  uang  masuk sebesar  1  milyar,  kemudian  pada  tahun  ke dua 2 milyar lebih, dst dan pada tahun 2009 LAZ Al-Azhar mampu mengumpulkan dan menyalurkan dana ZIS lebih 11 milyar lebih, subhanallah  tentunya  angka  yang  tidak sedikit.
Atas  kerja  kerasnya  tersebut  maka LAZ-Al-Azhar  Peduli  Umat  memperoleh predikat  The Best  Zakat  Empowering Organization dari Indonesia  Magnifinance Zakat Award . Menurut Anwar Sani, Faktor- faktor  penentu  Keberhasilan  Fundraising LAZ Al-Azhar Peduli Umat adalah:
1. Analisa Pasar Muzakki/Donatur.
2. Positioning dan Pencitraan Lembaga.
3. Kreatifitas Membuat Program.
18 H.  Soewarsono,  dalam  makalahnya yang berjudul ‘Membangkitkan Gerakan Masjid, Menuju Kesejahteraan Umat, http://www.babinrohis- nakertrans.org/content/view
19 M. Anwar Sani, S. (Direktur LAZ-Al- Azhar Peduli Umat), dengan paparan yang diberi
4. Promosi dan Sosialisasi.
5. Kemudahan  dan  Jaringan  Layanan Transaksi.
6. Strategi layanan Muzakki/Donatur, dan
7. Kerja keras dari seluruh Tim
Diakhir  makalahnya  Anwar  Sani mengharapkan  agar  apa  yang  telah  dicapai oleh  LAZ  Al-Azhar  Peduli  Umat  dapat menjadi  INSPIRASI  PENGEMBANGAN UPZ/LAZ di Indonesia.
Dari  konsep  pemikiran  para  pakar tersebut  di  atas  tentunya  dapat  membuka puikiran  dan  mata  kita  untuk  dapat mewujudkan  agar  Masjid  sebagai  pusat pengembangan dan pembinaan umat sekaligus  menjadi  pusat  pemberdayaan ekonomi  umat  melalui  Pengelolaan  Zakat berbasis Masjid.

## Manajemen Amil Zakat  berbasis masjid
Yang penulis maksudkan
manajemen  Amil  Zakat  berbasis  masjid adalah  masjid  dijadikan  sebagai  lembaga dalam  pengumpulan  zakat  pada  suatu komunitas masyarakat muslim yang jumlah Muzakkinya  dibatasi  misalnya  200  kepala keluarga.yang berdomisili di seputar mesjid yang  dijadikan  lembaga  Amil  Zakat tersebut,  Pengurus  yang  direkrut  dalam lembaga  ini  berdasarkan  musyawarah  atau kesepakatan  masyarakat  muslim  yang berdomisili  atau  sebagai  anggota  jamaah diseputar masjid tersebut ( atau diambil dari pengurus masjid saja). Kepengurusan dalam Amil Zakat ini terdiri dari : 20
1. Dewan Pengawas
2. Ketua
3. Sekertaris
4. Bendahara 5. Anggota atau seksi-seksi
Dewan  Pengawas  direkrut  dari beberapa tokoh agama atau tokoh masyarakat yang mempunyai pengaruh dan kewibawaan  serta  mengetahui  dasar-dasar agama khususnya tentang zakat.dan
judul ‘Sharing  Strategi  “Fundraising”  LAZ Berbasis Masjid’ http://www.babinrohis- nakertrans.org/content/view/504/2/s.
20 Safwan  Idris, Gerakan  Zakat  dalam Pemberdayaan  Ekonomi  Umat,  Pendekatan Transformatif ,  Cet.  I  (  Jakarta  :  Citra  Putra Bangsa, 1997 ), 33
Pengawas  ini  terlibat  langsung  mengawasi di  lapangan  kinerja  para  Amil  Zakat misalnya proses penregistrasian para Muzakki  dan  kekayaannya,  para  Mustahik, pengumpulan zakat, sampai pada
pendistribusiana    dan  pendanayagunaan Zakat sesuai dengan ketentuan Agama.
Ketua ini bertugas  sebagai manajer sekaligus mempertanggung jawabkan tugas Amil  Zakat  yang  lain  seperti  tugas bendahara dan sekertaris didalam menjalankan tugas masing-masing. Sekertaris bertugas untuk mengsensus  terhadap  orang-orang  yang wajib  Zakat  dan  macam  Zakat  yang diwajibkan kepadanya juga besar harta yang jawib  disakati  kemudian  mengetahui  dan mencatat  para  Mustahik  Zakat    berapa jumlah mereka serta besar biaya yang dapat mengcukupi sesuai dengan kebutuhan dalam sekalah prioritasnya masing-masing.
Bendahara  bertugas  mencatat  dan memelihara seluruh peralatan pada lembaga Amil    Zakat  dan  kekayaan  atau  harta  yang dikumpulkan  oleh  seksi  yang  bertugas mengumpulkan  Zakat  serta  mengumunkan setiap  saat  kepada  seluruh  jamaah  keadaan keuangan  atau  Zakatmal  yang  telah dikumpulkan dan yang telah didistribusikan kepada para Mustahik serta jumlah Mustahik  yang  telah  bersakat  dan  para Mustahik yang telah menerima Zakat.
Anggota  atau  seksi-seksi  bertugas membantu  Amil  Zakat  yang  lain  seperti menjemput  langsung  harta  yang  wajib disakati oleh para Muzakki dan mengantarkannya  secara  langsung  kepada para Mustahik. Dan  yang terpenting adalah mengontrol  langsung  mekanisme  kinerja Amil Zakat yang lainnya.
Badan  Amil  Zakat  yang  berbasis masjid  ini  seharusnya  diikat  oleh  suatu organisasi  yang  anggotanya  Badan  Amil Zakat  berbasis  Masjid  dengan  masjid  lain dan setidaknya harus mengadakan pertemuan  sekali dalam  enam bulan  untuk bermusyawarah atau mendiskusikan tentang tekhnik  manajemen  pengelolaan  zakat berbasis  masjid  yang  di  sesuaikan  dengan keadaan sosiologi dan ekonomi masyarakat.
Para  Amil  Zakat  yang  berbasis masjid  secara  struktural  tidak  bertanggung jawab  pada  pemerintah  tetapi  sipatnya
hanya  sebagai penyampaian atau pelaporan biasa  karena  secara  sosiologi  masyarakat Islam  adalah  bertanggung  jawab  kepada masyarakat  yang  hidup  di  seputar  masjid yang di jadikan pusat pengelolaan zakat.
Syarat-syarat Amil Zaka t Sekalipun rekrutmen pengurus badan  Amil  Zakat  berbasis  mesjid  ini diangkat  berdasarkan  musyawarah  para tokoh  agama,  tokoh  masyarakat  dan masyarakat muslim yang bedomisili seputar mesjid  (Anggota  jamaah).  Namun  Harus juga memenuhi kriteria sebagai berikut :
1. Hendaklah  dia  seorang  muslim,  karna Zakat itu urusan kaum muslimin, maka Islam menjadi syarat bagi segala urusan mereka
2. Hendaklah  petugas  Zakat  itu  seorang mukallaf, yaitu orang dewasa yang sehat akal fikirannya
3. Petugas Zakat itu hendaklah orang yang jujur  adil  dan  amanah    karna  ia diamanati harta kaum muslimin janganlah petugas Zakat itu orang fasik lagi tak dapat dipecaya misalnya ia akan berbuat  zalim  kepada  para  pemilik harta.Atau  ia  akan  berbuat  semenang- menang terhaap hak fakir miskin, karna mengikuti  hawa  nafsunya  atau  untuk mencari keuntungan.
4. Memahami  hukum-hukum  Zakat  para ulama  mensyaratkan  petugas  Zakat  itu faham  terhadap  hukum  Zakat,  apabilah ia  diserahi  urusan  hukum  sebab  bila  ia tidak  mengetahui  hukum  tak  mungkin mampu  melaksanakan  pekerjaannya, akan lebih banyak berbuat kesalahan.
5. Kemampuan  untuk  melaksanakan  dan memiliki  waktu  yang    cukup    untuk melaksanakan  tugas.  Petugas  Zakat hendaklah memenuhi syarat untuk dapat melaksanakan  tugasnya,  dan  sanggup memikul tugas itu. Kejujuran saja belum mencukupi  bila  tidak  disertai  kekuatan dan kemampuan untuk bekerja.

## 4. KESIMPULAN
Dari  uraian  pembahasan  manjemen pengelolaan  zakat  berbasis  Masjid  di  atas maka  penulis  dapat  menarik  kesimpulan sebagai berikut:
a. Bahwa  Undang-Unadang  Nomor  38
Tahun 1998 Tentang Pengelolaan zakat seharusnya diamandemen karena didalamnya  masih  terdapat  kelemahan- kelemahan  dalam  pengelolaan  zakat secara  Profesional  sehingga  perlu perubahan  secara  signifikan,  agar pengelolaan  zakat  di  Indonesia  dapat berjalan secara efektif dan efesien serta akuntabel.
b. Model  manajemen  pengelolaan  zakat yang dipandang lebih efektif dan efesien adalah model pengelolaan zakat berbasis  masjid,  karena  Masjid  adalah wahana berhimpunya masyarakat  Islam dalam  melakukan  ibadah  dan  sekaligus menjadi pusat pengembangan sumberdaya insani, dan solidaritas umat Islam. Masjid adalah lingkungan masyarakat  yang  paling  tepat  dan strategis dalam menghimpun dan membina, serta memberdayakan ekonomi  masyarakat,  melalui  zakat, infaq dan sadhakah dan dana-dana sosial lainnya yang dihimpun dari masyarakat sebagaimana  yang  telah  dilakukan  oleh
Rasulullah beserta para sahabat- sahabatnya.
c. Dengan  demikian  maka  Unit  pengumpul Zakat  (UPZ)    hendaknya  di  bentuk  secara permanen  dan  preodik  serta  terstruktur disetiap  masjid.  UPZ  ini  adalah  dibentuk oleh  Badan  Amil  Zakat  yang  ada  di kecamatan  dan  kemudian  bertanggung jawab terhadap BAZ pada tingkat Kecamatan  dan  selanjutnya  di  pertanggung jawabkan  kepada  BAZ  Kabupaten  secara transparan dan akuntabel.

## 5. REFERENSI
Sudewo, Manajemen  Zakat  (Tingkatkan  15 Tradisi Terapkan 14 Prinsip
Dasar), Cet.I.  Ciputat:  Institut
Manajemen Zakat. Djazuli,  Yadi  Janwari, Lembaga-Lembaga Perekonomian  Umat ,  Ed.  I.  Cet.  I,
Jakarta: PT Rajagrafindo, 2002.
Anwar  SaniAnwar  M, Jurus-Menghimpun-
Fulus-Manajemen-Zakat-berbasis- Masjid . htmls, dalam http://www.inibuku.com/19462 .
MannanAbdul  M, Teori  dan  Praktek Ekonomi Islam, (Islamic Economics, Theory and Practice) di terjemahkan M. Nastagin, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997. Departemen  Agam    RI  Direktorat  Jenderal
Bimbingan  Masyarakat  Islam  dan Urusan  Haji  Tahun  1999.  Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang pengelolaan Zakat.  Dan  Keputusan  Mneteri Agama  RI  Nomor  583  Tahun  1999 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang  Nomor  38Tahun  1999 Tentang Pengelolaan Zakat. Departemen  Agama  RI  Direktorat Jenderal  Bimbingan  Masyarakat Islam dan Urusan Haji  tahun 1999.
Widodo  Hertanto,  dan  Teten  Kustiawan , Akuntasi    Manajemen  Keuangan untuk  Organisasi  Pengelola  zakat, Cet.  I  Ciputat  :  Penerbit  Institut Manajemen zakat 2001.
Nugraha  Fauzi  Hilman, Pemberdayaan Berbasis  Masjid  sebagai  Solusi Pengentasan Kemiskinan di Indonesia . www. Bimasislam.depag.co.id Prof.  Dr.  H.  Nasroen  Haroen,  MA, ‘ Amandemen Undang-Undang Pengelolaan Zakat dan Pengaruhnya  Terhadap   Fungsi Kelembagaan  LAZ  dan  Masjid ’ Pada  Seminar  Nasional  Zakat  di Jakarta,  http//www.babinronis.org/ content/view/504/2/s.
Azra  Azyumardi  dalam  makalahnya  yang
berjudul ‘Masjid  dan  Peradaban Islam: Penguatan kelembagaan dan Manajemen. Dalam Seminar Nasional  di  jakarta  Senin  12  April 2010,  Lihat http://www.babinrohis- nakertrans . org/content/view/504/2/s.
Juwaini  Ahmad  selaku  Ketua  Forum  Zakat dalam  makalahnya  yang  berjudul ‘Sinergi  Pengelolaan  Zakat  Antara Pemerintah dan Masyarakat Dalam rangka Optimalisasi Zakat Untuk Membantu  Mengatasi  Kemiskinan’ http://www.babinrohis-
nakertrans.org/content/view/504/2/s .
Soewarsono  H,  dalam  makalahnya  yang
berjudul ‘Membangkitkan  Gerakan Masjid, Menuju Kesejahteraan Umat, http://www.babinrohis- nakertrans.org/content/view Sani  Anwar  M,  S.Sos  (Direktur  LAZ-Al- Azhar Peduli Umat), dengan paparan  yang  diberi  judul ‘Sharing Strategi “Fundraising” LAZ Berbasis Masjid’ http://www.babinrohis- nakertrans.org/content/view/504/2/s . Safwan  Idris, Gerakan  Zakat  dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat, Pendekatan  Transformatif ,  Cet.  I Jakarta : Citra Putra Bangsa