IDJ, Volume 5, Issue 1 (2024), pp. 49-65 doi: 10.19184/idj.v5i1.47302 © University of Jember, 2024 Published online May 2024
Ketidakpatuhan  Sudan  Selatan  dalam  Skema  Perjanjian Internasional R-ARCSS  Terkait Keterlibatan Tentara Anak dalam Angkatan Bersenjata

## Farah Agnis Fithria
Universitas Indonesia, Indonesia

## Abstrak
Artikel ini bertujuan untuk mengetahui sekaligus memahami latar belakang suatu aktor tidak mematuhi  suatu  aturan  dalam  Perjanjian  Internasional  yang  telah  disepakati.  Dalam  hal  ini adalah Pemerintah Sudan Selatan yang tidak mematuhi Perjanjian Internasional yang berkaitan dengan  keterlibatan  tentara  anak  dalam  angkatan  bersenjata.  Perjanjian  internasional  pada dasarnya  merupakan  persetujuan  untuk  mengikat  para  anggotanya  terhadap  aturan-aturan tertentu yang telah disepakati masing-masing pihak. Dalam kasus ini akan dibahas Perjanjian R- ARCSS yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak yang sebelumnya bertikai pada perang sipil  di  Sudan  Selatan  ditengahi  oleh  UN  dan  IGAD  dan  beberapa  perwakilan  negara  yang menjadi  anggota.  Pertanyaan  penelitian  dalam  artikel  ini  selanjunya  akan  menjadi  “Mengapa Sudan  Selatan  tetap  melakukan  perekrutan  tentara  anak  walaupun  sudah  menandatangani perjanjian  R-ARCSS?”.  Penelitian  ini  akan  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  teori ketidakpatuhan, yang mana terdapat tiga variabel yang akan menjawab alasan-alasan mengapa Sudan  Selatan  tidak  mematuhi  aturan  dalam  perjanjian  internasional  yang  dilihat  dari ambiguitas  ( ambiguity ),  keterbatasan  kapasitas  ( capacity  limitations ),  dan  perubahan  keadaan dalam negeri ( temporal dimensions ).
Kata Kunci: Perjanjian Inrternasional, Tentara Anak, Angkatan Bersenjata, Sudan Selatan, Non- compliance Theory.

## Abstract
This  article  aims  to  discover  and  understand  the  reasoning  behind  actor  noncompliance  with  international agreements.  In  this  case,  the  Government  of  South  Sudan  is  not  in  compliance  with  international  igreements relating to the involvement of child soldiers in the armed forces. International agreements seek to bind members to rules agreed upon by each party. This article discusses the R-ARCSS Agreement, signed by the two parties who previously clashed in the civil war in South Sudan and mediated by the UN and IGAD. This research examines the regulations that South Sudan does not comply with, especially regarding the involvement of child soldiers in the armed forces. The research question for this article is, "Why does South Sudan continue to recruit child soldiers despite having signed the R-ARCSS agreement?" This research uses qualitative methods with a noncompliance theory  approach,  where  three  variables  illustrate  the  reasoning  for  South  Sudan’s  noncompliance  with international  agreements,  as  seen  from  the  unclear  provisions  in  the  agreements.  These  give  rise  to  multiple interpretations  (ambiguity),  the  existence  of  limited  capacity  to  comply  with  rules  or  regulations  (capacity limitations), and changes in domestic conditions (temporal dimensions).
Keywords: International  Agreement,  Child  Soldiers,  Armed  Force,  South  Sudan,  Non- compliance Theory.

## I. PENDAHULUAN
Dalam  perkembangan  sejarah  hubungan  internasional,  suatu  perjanjian  internasional adalah hal yang sangat mendasar bagi Negara-negara karena merupakan sumber hukum, acuan sekaligus cara untuk mengembangkan kerjasama dalam menemuhi kepentingan masing-masing  pihak.  Menurut  Oppenheim  suatu  perjanjian  pada  dasarnya  adalah persetujuan  yang  bersifat  kontraktual  antara  Negara  atau  Organisasi  Negara  yang menimbulkan hak dan kewajiban secara hukum bagi para pihak yang terlibat. 1 Dengan adanya  suatu  perjanjian  dapat  menjadi  alat  bagi  Negara-negara  untuk  mempermudah segala urusan dalam lingkup internasional maupun nasional. Adapun salah satu manfaat dari perjanjian Internasional adalah dapat mengakhiri suatu konflik atau perang. Perang menyebabkan  kerugian  yang  bukan  hanya  dirasakan  oleh  pihak-pihak  yang  terlibat perseteruan. tetapi juga pihak yang tidak ikut terlibat namun terkena dampaknya seperti masyarakat  sipil.  Maka  dari  itu,  dengan  adanya  ketentuan-ketentuan  yang  telah disepakati  dalam  suatu  perjanjian  internasional,  negara  sebagai  aktor  utama  wajib tunduk  dan  atau  meratifikasi  suatu  perjanjian  internasional  sebagai  komitmen  untuk menghentingan peperangan.
Terutama bagi anak-anak, mereka adalah korban yang sangat rentan dalam suatu peperangan. Selain terluka, diculik, dan tewas dalam suatu konflik, mereka juga tidak jarang digunakan dan dimanfaatkan sebagai tentara anak atau biasa disebut child soldiers oleh pihak-pihak dalam suatu peperangan. Secara sederhana, definisi dari tentara anak adalah manusia yang berusia kurang dari delapan belas tahun yang telah direkrut oleh angkatan  bersenjata  atau  sekadar  ikut  serta  dalam  konflik  bersenjata. 2 Menurut  data yang telah dirilis oleh Child Soldiers World Index terdapat enam belas konflik besenjata sejak tahun  2016  dimana  anak-anak  berpartisipasi  aktif  menjadi  bagian  dari  angkatan bersenjata dalam medan peperangan. 3
Fenomena tentara anak ini dapat dan banyak ditemukan di negara-negara dunia ketiga,  termasuk  Afrika.  Sudan  Selatan  termasuk  salah  satu  Negara  Kawasan  Afrika Timur  yang  juga  masih  melakukan  praktik  pelibatan  anak-anak  dalam  angkatan bersenjatanya. Setelah berhasil memisahkan diri dari Republik Sudan dan memperoleh kemerdekaanya  pada tanggal 9 Juli 2011, Sudan Selatan kembali dilanda konflik internal dimana terjadinya perebutan kekuasaan politik antara Presiden Salva Kiir dengan Wakil Presiden  Riek  Machar.  Tidak  hanya  dua  aktor  utamanya  saja  yang  terlibat  dalam ketegangan,  tetapi  kelompok-kelompok  bersenjata  pendukung  keduanya  juga memainkan peran penting. Angkatan bersenjata di Sudan Selatan dikenal dengan nama Tentara  Pembebasan  Rakyat  Sudan  atau Sudan  Peoples  Liberation  Movement/Army (SPLM/A)  dimana  sejak  konflik  internal  ini  pecah  SPLM/A  pun  juga  ikut  terpecah
1 Robert  Jennings  &  Sir  Arthur  Watts, Oppenheim’s  International  Law :  Volume  1  Peace ,  9th  ed  (Oxford University Press, 2008).
2 Humanium, “Child Soldiers”, (Oktober 2011), online: Child Soldier
<https://www.humanium.org/en/child-soldier/>.
3 Rahma Aatika Idrus & Hikmahanto Juwana, “Analysis on the Phenomenon of the Recruitment of Child Soldiers as a means of War Crimes in International Law (Case Study of the Recruitment by Thomas Lubanga Dyilo in Ituri Conflict, Congo)” (2019).
menjadi dua yang mana separuhnya menjadi pihak oposisi mendukung wakil presiden Riek Machar yaitu SPLM/A-IO. 4
Setelah melewati beberapa konflik sipil bersenjata yang mana melibatkan anak- anak  dibawah  umur  dalam  peperangan  Sudan  Selatan,  akhirnya  pada  tahun  2018 disekapatinya  suatu  perjanjian  perdamaian  yang  disebut  R-ARCSS  atau Revitalised Agreement on the Resolution of the Conflict in the Republic of South Sudan untuk menghentikan secara  permanen  konflik  yang  terjadi.  Selain  untuk  mendeklarasikan  gecatan  secara permanen,  salah  satu  yang  disoroti  dalam  ketenruan  perjanjian  R-ARCSS  adalah mengenai  perlindungan  terhadap  hak-hak  anak  khususnya  rencana  pelarangan perekrutan dan mendemobilisasi anak-anak dari angkatan bersenjata di Sudan Selatan. 5 Namun,  pasca  adanya  Perjanjian  R-ARCSS  tersebut,  PBB  mendapati  kembali ternyata masih terjadi perekrutan anak-anak menjadi bagian dari angkatan bersenjata pemerintah  maupun  pihak  oposisi  dan  beberapa  kelompok  pemberontak  bersenjata lainnya.  Pada  tahun  2019  terjadi  konflik  kekeran  antarkomunitas  dibeberapa  negara bagian Sudan Selatan termasuk wilayah Lakes, Jonglei, Warrap dan Northern Bahr el- Ghazal, yang mempunyai dampak buruk terhadap anak-anak dimana pada saat konflik itu  terjadi  sebagain  besar  anak-anak  diculik  untuk  akhirnya  dijadikan  pion  dalam komunitas  angkatan  bersenjata  yang  terlibat. 6 Laporan  terakhir  dari  PBB  pada  tahun 2021  dengan  total  129  tentara  anak  yang  terverifikasi  30  persen  di  antaranya  telah direkrut di bawah usia 15 tahun, baik oleh pasukan keamanan pemerintah Sudan Selatan maupun  lainnya. 7 Maka  fenomena  ini  menjadi  tidak  sejalan  dengan  apa  yang  telah dikomitmenkan dalam Perjanjian R-ARCSS.
Dengan  demikian,  penulis  mengajajukan  rumusan  masalah  menjadi  Mengapa Sudan  Selatan  tetap  melakukan  perekrutan  tentara  anak  walaupun  sudah menandatangani  perjanjian  R-ARCSS.  Adapun  tujuan  temuan  yang  diharapkan  dari penelitian ini adalah dapat membantu mengidentifikasi dinamika yg muncul dalam suatu perjanjian  internasional  khususnya  yang  terdapat  di  negara-negara  kawasan  Benua Afrika.  Guna  menjawab  mengapa  muncul  fenomena  seperti  yang  terdapat  dalam pertanyaan  penelitian  artikel  ini,  penulis  telah  menemukan  beberapa  sumber  yang relevan  dimana  secara  umum  terdapat  beberapa  tulisan  yang  menganalisis  tentang Perjanjian  atau  Komitmen  Internasional  secara  umum  dan  Fenomena  tentara  anak  di dunia.
Kategori yang pertama adalah tulisan-tulisan mengenai bagaimana secara umum suatu  perjanjian  internasional  diimplementasikan.  Dimulai  dari  bagaimana  Negara-
4 Wahyuwidi  Chintya  &  Diah  Kusumaningrum, Kegagalan  Hukum  Humaniter  Internasional:  Pemerkosaan sebagai  Strategi  Perang  dalam  Konflik  Bersenjata  Non-Internasional  Sudan  Selatan  Tahun  2013-2015 (text, Universitas Gajah Mada, 2019) [unpublished].
5 The Revitalised Agreement on the Resolution of the Conflict in the Republic of South Sudan (R-ARCSS) , text, by Eli Stamnes & Cedric de Coning, text (PRIO, 2022).
6 Children and armed conflict in South Sudan Report of the Secretary-General , by UN Security Council, S/2020/1205 (South Sudan, 2020).
7 South Sudan’s hunger crisis: The Impact on Children in Armed Conflict , Child Soldier Report, by World Vision International, Child Soldier Report (South Sudan: World Vision International, 2022).
negara menyatukan ide sebagai ajang kolaborasi karena adanya suatu urgensi yang harus segera ditangani seperti tulisan karya (Yo'el, 2018) yang berjudul Implementasi Perjanjian Internasional di ASEAN; Praktik di Indonesia, Malaysia, dan Singapura dalam Melaksanakan Asean Agreement on Transboundary Haze Polution . 8 Selain itu, tulisan yang berjudul Engaging non-state actors in the negotiation and implementation of international watercourse agreements:experiences and lessons  learned  from  Canada karya  Denoon,  Paisley,  de  Chaisemartin,  &  Henshaw,  pada tahun  2020  memberikan  uraian  rinci  terkait  implementasi  perjanjian  internasional dengan aktor Non-negara juga menjadi penting karena dalam mengambil suatu kebijkan, aktor  Non-negara  juga  memiliki  kemampuan  untuk  menyukseskan  suatu  perjanjian internasional dengan power yang mumpuni dibidang terkait. 9
Kategori  kedua  mengenai  kegagalan  suatu  perjanjian  internasional.  Tulisan Kusumawardhana,  pada  tahun  2022  berjudul Mengapa Rezim Internasional Gagal? Analisis Legalisasi  “Lima  Poin  Konsensus  ASEAN”  tentang  Myanmar  Pasca  Kudeta  Militer  2021 menjelaskan  bahwa  kegagalan  perjanjian  internasional  bisa  dilihat  dari  banyak  sekali pertimbangan  dimana  perspektif  realisme  menawarkan  penjelasan  bahwa  kepatuhan suatu  negara  terhadap  rezim  internasional  ditentukan  oleh  seberapa  besar  isi  rezim tersebut  konsisten  dengan  kepentingan  nasional  negara-negara. 10 Selanjutnya  tulisan Triansyah & Saadah, pada tahun 2022 berjudul Pelanggaran Prinsip Kemanusiaan terhadap Tawanan  Perang  di  Penjara  Abu  Ghraib  Ditinjau  dari  Konvensi  Jenewa  1949 yang  berfokus terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Amerika Serikat terhadap tawanan perang  di  penjara  Abu  Ghraib  Irak  yang  tidak  sesuai  dengan  komitmennya  terhadap penerapan Konvensi tersebut. 11
Kategori  ketiga  tulisan  mengenai  keterlibatan  tentara  anak  di  Beberapa  Negara Afrika yaitu seputar pengalaman menjadi tentara anak, upaya yang dilakukan oganisasi internasional untuk membantu demobilisasi anak-anak dalam militer dan juga hambatan yang dimiliki pemerintah Negara untuk memberikan perlindangan bagi anak-anak yang tergabung  dalam  militer.  Tulisan  karya  Brownell,  G  &  Praetorius,  pada  tahun  2017 berjudul Experiences  of  former  child  soldiers  in  Africa:  a  qualitative  interpretive  meta-synthesis menjabarkan  pengalaman  tentara  anak  di  Sierra  Leone,  Uganda  Utara,  dan  Liberia sebagai pengangkat senjata dalam sebuah peperangan sekaligus cara mengembangkan intervensi yang sesuai dengan kebudayaan Negara setempat. 12
8 Siciliya Mardian Yo’el, “Implementasi Perjanjian Internasional di Asean; Praktik di Indonesia, Malaysia, dan Singapura dalam Melaksanakan Asean Agreement on Transboundary Haze Polution” (2018) 2:1, h. 63–90.
9 Riley  T  P  Denoon  et  al,  “Engaging  non-state  actors  in  the  negotiation  and  implementation  of international  watercourse  agreements:  experiences  and  lessons  learned  from  Canada”  (2020)  45:4 Water Internasional, h.  311–328.
10 Indra  Kusumawardhana,  “Mengapa  Rezim  Internasional  Gagal?  Analisis  Legalisasi  ‘Lima  Poin Konsensus  ASEAN’  tentang  Myanmar  Pasca  Kudeta  Militer  2021”  (2022)  7:1  IP,  online: <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/ip/article/view/48592>.
11 Zuhri Triansyah & Maratun Saadah, “Pelanggaran Prinsip Kemanusiaan terhadap Tawanan Perang di Penjara Abu Ghraib Ditinjau dari Konvensi Jenewa 1949” (2022) 3:1 UPOS, h. 01–31.
12 Gracie Brownell & Regina T Praetorius, “Experiences of former child soldiers in Africa: A qualitative interpretive meta-synthesis” (2017) 60:2 International Social Work, h. 452–469.

## 53 | INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES
Setelah menjabarkan tiga kategori beberapa temuan akademik diatas, maka tulisan ini  akan  mengisi  kekosongan  terhadap  literatur-literatur  terdahulu  secara  rinci  yang mana kebaruan dari tulisan ini akan menganalisis penyebab Sudan Selatan belum mampu memenuhi  Perjanjian  Internasional  dalam  skema  R-ARCSS  terkait  isu  perekrutan tentara anak dalam angkatan bersenjata.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  yang  melihat  pada  proses  dan pemaknaan  atas  realitas  sosial  yang  terjadi.  Pendekatan  kualitatif  merupakan  sebab proses penelitian yang memfokuskan pada strategi atau teknik pengumpulan data yang bersifat  non-numerik  atau  yang  bertumpu  pada  penggunaan  kata-kata. 13 Metode  ini dipilih  oleh  penulis  karena  analisa  yang  berfokus  pada  suatu  pelanggaran  terhadap perjanjian internasional disebabkan oleh aktor tertentu, dalam hal ini negara yang tidak patuh terhadap aturan didalamnya. Dengan demikian, penelitian ini bersifat deksriptif eksplanatif karena menjelaskan secara naratif, mengidentifikasi sebab akibat isu dalam penelitan. 14
Metode pengumpulan data dilakuan dengan memanfaatkan studi literatur dengan pengumpulan dokumen-dokumen sebagai sumber utama dalam penelitian. Sedangkan data yang digunakan bersumber dari sekunder, yang terdiri dari buku atau e-book , jurnal ilmiah  artikel  internet,  serta  orasi-orasi  pada  situs  resmi  terkait  yang  dinilai  relevan dengan masalah yang akan diteliti. 15

## III. PEMBAHASAN
A. Penyebab Ketidakapatuhan Sudan Selatan dalam Skema Perjanjian R-Arcss Terkait Keterlibatan

## Anak dalam Angkatan Bersenjata
Sebelum masuk kedalam bagian pembahasan, penulis akan menjelaskan mengenai teori yang  digunakan  dalam  menjawab  pertanyaan  penelitian  pada  artikel  ini  yaitu  teori ketidakpatuhan chayes dan chayes (2006). Dalam bukunya berjudul The New Sovereignty: Compliance with International Regulatory Agreements tahun 1995, Abram Chayes dan Antonia Handles Chayes mengenalkan suatu pendekatan yaitu Managerial Model yang menjelaskan mengenai konsep ketaatan dan ketidaktaan suatu terhadap hukum internasional. Awal mulanya, Chayes & Chayes mengemukakan bahwa masyarakat internasional taat pada hukum  internasional  bukan  karena  ketakutan  pada  ancaman  dan  sanksi  yang  akan diberikan,  melainkan  didorong  oleh  dinamika  yang  diciptakan  oleh  rezim  perjanjian internasional  dimana  mereka  terlibat. 16 Instrumen  utama  untuk  memelihara  ketaatan adalah melalui perjanjian internasional yaitu dengan mekanisme yang diciptakan oleh perjanjian  itu  sendiri,  pengorganisasian  perjanjian  dan  publik  yang  lebih  luas.
13 Christopher K Lamont, Research methods in international relations , 1st edition ed (Los Angeles: Sage, 2015).
14 William Lawrence Neuman, Social research methods: qualitative and quantitative approaches , 7. ed., pearson new internat. ed ed, Pearson custom library (Harlow: Pearson, 2014).
15 Alan Bryman, Social research methods , 4. ed ed (Oxford: Oxford Univ. Press, 2012).
16 Abram Chayes & Antonia Handler Chayes, The New Sovereignty: Compliance with International Regulatory Agreements (Harvard University Press, 1998).
Selanjutnya konsep ini berkembang pada tahun 2006 dalam buku berjudul International Law and International Relations yang ditulis oleh Beth A. Simmons dan Richard H. Steinberg, konsep ketaatan ini berkembang dimana Chayes dan Chayes memaparkan bahwa suatu kepatuhan  adalah  ketika  suatu  negara  menyepakati  suatu  perjanjian  internasional dikarenakan  adanya  upaya  untuk  mengubah  perilaku,  hubungan  dan  harapan  atau ekspektasinya sehingga dapat sesuai dengan ketentuan atauran atau regulasi yang telah ditentukan dalam perjanjian tersebut. 17
Ketaatan  atau  kepatuhan  ini  akan  bergandengan  dengan  sifat  sebaliknya ketidaktaatan atau ketidakpatuhan dimana menurut Chayes dan Chayes perilaku tidak patuh suatu dimaknai sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati  dalam  suatu  perjanjian  internasional  yang  mana  negara  tersebut  memiliki batasan tertentu dalam mematuhi upaya yang telah mereka buat. 18 Selanjutnya Chayes dan  chyaes  sepakat  menyimpulkan  bahwa  ketidaktaatan  dipicu  oleh  faktor ketidakjelasan  ketentuan-ketentuan  dalam  perjanjian  yang  menimbulkan  multitafsir ( ambiguity ), adanya keterbatasan kapasitas untuk mematuhi aturan atau regulasi ( capacity limitations ), dan adanya perubahan keadaan dalam negeri ( temporal dimensions ). 19

## 1. Faktor Ambiguitas (Ambiguity)
Menurut  Chayes  dan  Chayes  (2006),  faktor  pertama  yang  menjadi  alasan ketidakpatuhan  negara  terhadap  suatu  perjanjian  internasional  adalah  ketentuan- ketentuan dalam perjanjian tersebut yang bersifat ambigu. Ambiguitas di dalam suatu perjanjian  internasioanal  secara  umum  merujuk  pada  hambatan  bagi  refleksi  suatu bahasa  yang  dipakai. 20 Dalam  hal  ini  bahasa  yang  digunakan  dalam  skema  perjanjian internasional  tidak  jarang  ditafsirkan  dengan  makna  yang  kurang  tepat.  Walaupun tujuan utama bahasa adalah untuk menyampaikan suatu informasi dari orang satu ke orang  yang  lainnya,  ambiguitas  tampaknya  bertentangan  dengan  tujuan  bahasa  itu sendiri  dan  menyisakan  informasi  yang  kurang  dapat  digunakan  atau  ketidakjelasan suatu informasi. Selain itu, ambiguitas dalam suatu bahasa dapat pula dimaknai dengan ketiadaan informasi lanjutan atau pendetailan suatu maksud, sehingga memiliki peluang yang besar untuk salah dalam menginterpretasikanya. Hal ini menjadi salah satu faktor- faktor  suatu  negara  tidak  patuh  terhadap  suatu  perjanjian  internasional  yang  telah disepakati sebelumnya, dimana bahwa setiap negara mengadopsi makna yang berbeda dari suatu perjanjian internasional, bergantung pada interpretasi mereka. 21
Perjanjian  internasional  R-ARCSS  atau  Perjanjian  Revitalisasi  Resolusi  Konflik Sudan Selatan adalah perjanjian perdamaian yang dikomitmenkan beberapa pihak utama yaitu presiden Salva Kiir, wakil presiden Rieck Machar, Aliansi oposisi Sudan Selatan
17 Abram  Chayes  &  Antonia  Handler  Chayes, International  Law  and  International  Relations (Inggris: Cambridge Univesity, 2006).
18 Ibid .
19 Ibid . 20 Drazen Pehar, “Use of Ambiguities in Peace Agreements” (2001), online: <http://rgdoi.net/10.13140/2.1.4815.3600>.
21 Chayes & Chayes, supra note 17.
atau SSOA, dan pihak lainnya yang tergabung seperti organisasi regional Afrika Timur atau IGAD, misi PBB untuk Sudan Selatan atau UNMISS, UNICEF, perwakilan Amerika Serikat, perwakilan China, dan perwakilan Uni Eropa. Perjanjian R-ARCSS dibentuk karena dilatarbelakangi keinginan kedua belah pihak yang ingin berdamai serta desakan internasional  untuk  menghentikan  perang  sipil  di  Sudan  Selatan  yang  pada  akhirnya disepakati dengan penandatanganan perjanjian pada 12 September 2018.
Setelah disusun secara komprehensif, chapter II dalam R-ARCSS dengan sub judul Permanent  Ceasfire  and  Transnational  Security  Arrangements diuraikan  bahwa  perekrutan dan/atau  penggunaan  tentara  anak  oleh  angkatan  bersenjata  atau  milisi  yang bertentangan  dengan  konvensi  internasional.  Kalimat  tersebut  menyebutkan  jika pasukan bersenjata pemerintah Sudan Selatan maupun oposisi dilarang untuk merekrut atau  menggunakan  tentara  anak  karena  bertentangan  dengan  konvensi  internasional mengenai  keterlibatan  tentara  anak  dalam  angkatan  bersenjata.  Adapun  konvensi internasional yang menjadi rujukan terkait dengan pelarangan penggunaan anak-anak dalam angakatan bersenjata adalah Optional protocol United Nations on The Right of The Child atau UNCRC 1977.
Namun,  dalam  perjanjian  internasional  R-ARCSS  terkait  dengan  pelarangan tentara  anak  tersebut  tidak  lebih  lanjut  menjelaskan  mengenai  sanksi  yang  diterima angkatan bersenjata dari pihak pemerintah ataupun oposisi jika suatu saat pihak-pihak tersebut  melanggar  atau  tidak  mematuhi  ketentuan  yang  telah  dituangkan  dalam perjanjian tersebut. Sebagaimana yang diketauhi bahwa Sudan Selatan adalah salah satu negara  dengan  tingkat  konflik  yang  tinggi  di  kawasan  Afrika.  Sistem  pembagian kekuasaan  yang  belum  merata,  kondisi  perekonomian  yang  belum  stabil,  membuat eskalasi konflik sewaktu waktu dapat memuncak dan membuka peluang untuk anak- anak kembali menjadi bagian dari konflik-konflik tersebut. Dengan ketiadaan ketentuan sanksi terhadap pelanggaran aturan pelarangan perekrutan tentara anak dalam skema perjanjian  internasional  R-ARCSS,  atau  penjelasan  lebih  rinci  terkait  aturan  tersebut lemah dan berpeluang besar untuk tidak dipatuhi oleh pihak-pihak utama yang terlibat.

## 2. Faktor Keterbatasan Kapasitas (Capacity Limitations)
Faktor kedua dari teori ketidakpatuhan Chayes & Chayes (2006) adalah keterbatasan kapasitas.  Dalam  hal  ini  negara  akan  mempertimbangkan  kapasitasnya  yang  dimiliki sesuai dengan kondisi yang sedang dihadapi untuk tetap patuh atau tidak patuh dalam perjanjian internasional. Seperti yang diketahui bahwa suatu perjanjian pada hakikatnya memiliki  tujuan  untuk  mempengaruhi  perilaku  atau  tindakan  suatu  negara,  dimana terdapat suatu kaidah dalam perjanjian yaitu affirmative obligation tabf berarti bahwa suatu perjanjian internasional yang telah disepakati wajib diimplementasikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan  yang  berlaku  didalamnya. 22 Selanjutnya  dijelaskan  juga  dalam faktor  ini  negara  berkembang  masih  harus  mempertimbangkan  kapabilitasnya  sesuai dengan  preferensi  dalam  negeri  untuk  mengimplementasikan  suatu  perjanjian internasional.  Maka  dari  itu,  negara  negara  dengan  kapabilitas  yang  tidak  mumpuni
sangat  berpeluang  besar  untuk  bertindak  tidak  patuh  dalam  skema  perjanjian internasional.
Jika merujuk pada perjanjian R-ARCSS, faktor keterbatasan kapasitas Chayes & Chayes  (2006)  dapat  dikaitkan  dengan  hal  tersebut.  Setelah  dirumuskan  sedemikan rupa,  perjanjian  R-ARCSS  yang  telah  disepakati  secara  keseluruhan  bertujuan  untuk penyelesaian  dan  penghentian  secara  total  perselisihan  yang  terjadi  antara  kedua angkatan bersenjata aliansi Presiden Salva Kiir dan pihak opisisi Riek Machar yang juga sebenernya terlibat dalam perang saudara dari ras Dinka asal Salva Kiir dan angkatan ras Juba  yaitu  SPLM/IO  yang  dikomandoi  Riek  Machar.  Proses  perumusan  tersebut selanjutnya  membentuk  suatu  pemerintahan transisi  sementara  untuk  persatuan nasional  yang  direvitalisasi  atau The  Revitalised  Transitional  Government  of  National  Unity (RTGoNU).  Pembentukan  badan  pemerintahan  nasional  sementara  dirancang  untuk diberikan mandat mengisi kekosongan pemerintahan pada saat itu selama 36 bulan masa transisi dan menelaah ulang skema perjanjian R-ARCSS agar dapat diimplementasikan dengan seefektif mungkin. 23 RTGoNU yang semula akan diakhiri atau dibubarkan pada tahun  2022  bertepatan  dengan  dilaksanakannya  pemilihan  umum  demokratis,  telah diperpanjang sebanyak dua kali disebabkan timbulnya masalah-masalah internal seperti ketidakstabilan politik di dalam RTGoNU, terlambatnya rekonstitusi Majelis Legislatif Nasional Transisi yang penting untuk memberlakukan undang-undang guna memajukan proses  transisi  dan  reformasi,  terbatasnya  keahlian  teknis,  serta  tantangan-tantangan lainnya, 24 yang  menyebabkan  adanya  pengunduran  waktu  pemilihan  umum  dan  juga berisiko menimbulkan konflik baru.
Permasalahan  dalam  internal  RTGoNU  ini  sangat  mempengaruhi  beberapa ketentuan  dalam  perjanjian  R-ARCSS,  diantaranya  yang  disoroti  adalah  terdapatnya beberapa pihak yang tidak setuju terkait dengan aturan penggunaan anak-anak dalam angkatan bersenjata. Telah dicantumkan dalam perjanjian R-ARCSS bahwa mendesak pihak-pihak berkomitmen segera menghentikan dan menahan diri dari perekrutan anak- anak  dan  membebaskan  semua  yang  anak-anak  yang  direkrut  kedalam  angkatan bersenjata  atau  milisi  yang  bertentangan  dengan  ratifikasi  konvensi  internasional. 25 Berdasarkan  dari  peraturan  tersebut,  Sudan  Selatan  seharusnya  dapat  patuh  dan menjalankannya,  ditambah  lagi  bahwa  Sudan  Selatan  telah  meratifikasi  Protokol Opsional  II  UNCRC  1977  konvensi  hak-hak  anak  mengenai  keterlibatan  anak  dalam angkatan bersenjata. Dalam pasal 1 dan 2 protokol opsional II UNCRC 1977 yang mulai berlaku  pada  tahun  2002  disebutkan  Negara  Pihak  harus  mengambil  semua  langkah yang  dapat  ditempuh  untuk  memastikan  bahwa  anggota  angkatan  bersenjata  mereka
23 Clayton Hazvine Vhumbunu, “The Formation of the Revitalized Transitional Government of National Unity  in  South  Sudan”, Accord (20  August  2020),  online:  <https://www.accord.org.za/conflict- trends/the-formation-of-the-revitalized-transitional-government-of-national-unity-in-south-sudan/>.
24 South Sudan. Background: Elusive Transition to Peace and Stability , by ICTJ (Transnational Justice, 2014).
25 R-ARCSS, Revitalised  Agreement  on  The  Resolution  of  The  Conflict  in  The  Republic  of  South  Sudan  (R-ARCSS) (IGAD, 2018).
yang belum berusia 18 tahun tidak dilibatkan dalam peperangan dan memastikan bahwa orang yang belum berusia 18 tahun tidak direkrut dalam wajib militer. 26
Pada tanggal 27 September 2018 pernyataan resmi dari pemerintah transisi Sudan Selatan saat itu menegaskan ratifikasi terhadap protokol opsional II UNCRC tahun 1977 dimana    menyatakan  bahwa  usia  minimum  yang  diperbolehkan  untuk  merekrut sukarelawan di angkatan bersenjata adalah delapan belas tahun. Selain itu, perlindungan anak  yang  diatur  dalam  Protokol  Opsional  tentang  Keterlibatan  anak-anak  dalam konflik bersenjata harus dipatuhi dan diikat untuk memastikan bahwa semua rekrutmen (terkecuali  yang  disebutkan  diatas)  dilakukan  di  tempat  umum  dan  tidak  dilakukan dengan  paksaan,  desakan  atau  tekanan,  bagi  generasi  muda  dipromosikan  di  media nasional  serta  rekrutmen  akan    menjalani  pemeriksaan  kesehatan  dan  pencatatan dokumen  penting  yang  legal  seperti  akta  kelahiran,  surat  keterangan  pendidikan  dan lainnya. 27 Hal inilah yang dapat mempertegas komitmen Sudan Selatan untuk melarang perekrutan tentara anak dan mendemobilisasi ribuan anak-anak yang masih terafiliasi dalam angkatan bersenjata seutuhnya.
Namun,  upaya  pengimplementasian  tersebut  terhambat  karena  adanya permasalahan  internal  dari  RTGoNU  yang  telah  disebutkan  diatas  yang  mana  hal tersebut diperparah dengan kurangnya itikad baik dan pandangan pesimis dari petinggi pemerintahan Sudan Selatan terhadap perdamaian untuk menyatukan kembali angkatan bersenjata di negara tersebut. 28 Dengan instabilitas yang masih menerpa Sudan Selatan di berbagai aspek dan belum tampaknya hasil yang memuaskan setelah adanya perjanjian damai R-ARCSS dan kondisi pemerintahan transisi yang memburuk.
Laporan dari Sekretaris Jenderal PBB untuk anak-anak dalam konflik bersenjata ketika mendapati temuan bahwa oknum-oknum yang masih merekrut anak-anak dalam angkatan  bersenjata  memberikan  alasan  bahwa  mereka  perlu  menyikapi  situasi  yang sedang  terjadi  dengan  tetap  waspada  terhadap  segala  kemungkinan  atau  sebagai antisipasi  proses  reintegrasi  dengan  mempertebal  penguatan  benteng  pertahanan militer,  salah  satunya  dengan  menambah  jumlah  pasukan  militer  dengan  tetap memperdayakan anak-anak meskipun mereka belum berada diumur yang diperbolehkan bergabung  dalam  angkatan bersenjata. 29 Penolakan  dan  sikap  egois  inilah  yang menyebabkan  masih  bergulirnya  perekrutan  anak-anak  dalam  angkatan  bersenjata SPLM/A maupun SPLM/A-IO dan kelompok-kelompok bersenjata pemberontak lainnya di Sudan Selatan. Adapun data terkait jumlah tentara anak yang direkrut setelah adanya perjanjian R-ARCSS terkait dengan aturan anak-anak dalam angkatan bersenjata dari akhir tahun 2018-2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
26 Nobert B Wagner, “Child Soldiers” (2012), h.  2–23.
27 Experts of the Committee on the Rights of the Child Praise South Sudan’s Child Act, Ask about the Recruitment of Children by Government Forces and Armed Groups, and about School Feeding Schemes , News and Press Release, by UNCRC, News and Press Release (United Nations, 2022).
28 United State Institute of Peace, South Sudan Peace Process: Key Facts Conflict in South Sudan .
29 supra note 6.
Tabel 1 Total Tentara Anak yang di Rekrut dalam Angkatan Bersenjata Sudan Selatan tahun 2018-2021
No Tahun Jumlah Tentara anak yang direkrut 1. 2018 453 anak-anak 2. 2019 166 anak-anak 3. 2020 44 anak-anak 4. 2021 129 anak-anak
Sumber: UN Security Council Report & The Internasional Child Soldier Index (2021)
Dapat  dilihat  dari  tabel  diatas  ada  ratusan  anak-anak  yang  masih  direkrut  dalam angkatan bersenjata, dan diperkirakan masih banyak anak-anak yang tergabung dalam angkatan bersenjata namun tidak terdata karena sulit untuk mengidentifikasi anak-anak yang telah tergabung dalam militer khusunya SPLM/A dan SPLM/A-IO. Anak-anak yang direkrut bukan hanya dipersiapkan di arena tempur tetapi lebih luas dari itu. Sekitar 52 persen anak-anak  diberikan berbagai peran seperti operasi komunikasi, sebagai mata- mata, penjaga komandan militer, cleaners, kuli angkut, dan peran-peran lainnya. 30 Untuk anak perempuan mereka ditempatkan sebagai juru masak dan sebagian ada juga yang menjadi sasaran kekerasan seksual dan dipaksa menikah dengan angkatan bersenjata, sedangkan 48 persen sisanya direkrut untuk dilatih, dipersenjatai dan disiapkan untuk keadan  yang  mengancam,  tidak  sedikit  pula  anak-anak  yang  dikerahkan  untuk mengoperasikan pos pemeriksaan militer. 31
Ketiadaan  itikad  baik  serta  kurangnya  pemahaman  untuk  memandang  optimis dalam  mengimplementasikan  aturan  guna  melindungi  anak-anak  dan  melarang penggunaan  anak  di  arena  perang  dalam  angkatan  besenjata  menjadi  satu  alasan pemerintah transisi sulit untuk mengimplementasikannya.  Dengan demikian, adanya ketidaksesuaian yang ditemui dengan aturan dalam skema perjanjian R-ARCSS terkait dengan tentara anak, maka hal ini menjadi keterbatasan Sudan Selatan dalam mematuhi perjanjian tersebut.

## 3. Perubahan Keadaan Dalam Negeri (Temoporal Dimensions)
Faktor  ketiga  dari  teori  ketidakpatuhan  Chayes  &  Chayes  (2006)  adalah  perubahan keadaan  atau  kondisi  dalam  negeri.  Adanya  perubahan  bidang  sosial,  ekonomi,  dan politik sangat mempengaruhi tindakan kepatuhan suatu negara tehadap suatu Perjanjian internasional yang telah dirampungkan maupun yang telah diratifikasi. Suatu perjanjian internasional pada dasarnya membutuhkan waktu untuk disesuaikan dengan regulasi dan hukum nasional yang tidak jarang membuat pemerintah maupun masyarakat dalam suatu negara merasa sukar untuk menyesuaikan atau beradaptasi terhadap perubahan- perubahan dalam berbagai sektor yang dirasa merugikan.
30 Ibid .
31 Ibid .

## 59 | INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES
Seperti yang telah diketahui kebanyakan tentara anak dalam angkatan bersenjata Sudan  Selatan  telah  direkrut  dengan  sistem  paksa  oleh  oknum-oknum  yang  tidak bertanggung jawab, baik dari pemerintah itu sendiri maupun pihak oposisi. Perekrutan ini selain untuk menambah jumlah atau kapasitas angkatan bersenjata dari pihak-pihak guna  mewaspadai  dan  mengantisipasi  proses  reintegrasi,  tetapi  juga  sebagai  strategi kapanpun  terdapat  intensifikasi  konflik  dan  munculnya  kelompok  bersenjata  baru. 32 Sistem perekrutan paksa yang paling sering terjadi  ini diantaranya penculikan dijalanan, pengambilan  paksa  dari  sekolah,  penculikan  dari  kamp-kamp  pengungsian  dan menjarah dari rumah ke rumah yang mana pemakaian ancaman seperti tembak langsung dan pembunuhan ditempat menjadikan anak-anak mau tidak mau mematuhi oknum- oknum  perekrut  tersebut. 33 Namun,  tidak  jarang  kasus  mengenai  kesukarelaan  anak- anak  untuk  bergabung  secara  mandiri  di  kelompok-kelompok  bersenjata  yang  ada  di Sudan Selatan akibat dari perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi. Dengan kondisi negara  yang  masih  berada  dalam  masa  transisi  pemerintahan,  banyak  kelompok masyarakat menderita kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya.
Akibat  adanya  perubahan  ini  tidak  sedikit  anak-anak  yang  tersebar  dibeberapa wilayah  Sudan  Selatan  memilih  untuk  terikat  dengan  angkatan  bersenjata.  Pasalnya mereka  berkeyakinan  bahwa  dengan  bergabungnya  mereka  menjadi  bagian  dari angkatan bersenjata, maka akan ada jaminan keamanan dan kelangsungan hidup mereka kedepannya. Salah satu contoh kasus yang ditemui dimana pada tahun 2018 sekelompok anak-anak  usia  empat  belas  sampai  enam  belas  tahun  di  Sudan  Selatan  dihampiri beberapa orang berpakaian tentara dengan senjata ditangannya ketika sedangkan berapa dilapangan  luas  yang  mana  oknum  bersenjata  tersebut  menjanjikan  akan  membayar dengan  nominal  uang  yang  cukup  besar  yaitu  SSP  15,000  atau  sekitar  $33  USD  jika menjadi bagian dari milisi. 34 Namun, berbeda dari janji yang telah diberikan, satu kasus dari  anak-anak  yang  direkrut  oleh  kelompok  bersenjata  NAS  Sudan  Selatan  bahwa setelah  bergabung  mereka  diberikan  pelatihan  kasar  oleh  para  angkatan  bersenjata tersebut dan mereka sering dipukuli oleh komandan NAS jika melakukan kesalahan. 35 Selain  kasus  tersebut  ada  pula  kasus  anak-anak  yang  bergabung  dalam  angkatan bersenjata  dengan  alasan  balas  dendam  karena  anggota  keluarga  yang  tewas  akibat konflik yang terjadi terus menerus.
Selain  itu,  Pandemi  COVID-19  juga  menjadi  pemicu  tingginya  kembali  praktik perekrutan tentara anak di Sudan Selatan. Seperti yang diketahui bahwa konflik sipil di Sudan sangat mempengaruhi dua pertiga masyarakatnya kesulitan dalam memperoleh layanan dasar termasuk layanan kesehatan. 36 Oleh karena itu, merebaknya COVID-19 di Sudan memperparah situasi dan kondisi tersebut. Kasus pertama mengenai COVID-19
32 Ibid . 33 supra note 7.
34 Ibid . 35 supra note 6.
36 M A S Schots et al, “The impact of the COVID-19 pandemic on healthcare access and utilisation in South Sudan: a cross-sectional mixed methods study” (2022) 22:1 BMC Health Serv Res 1559.
60  |  Ketidakpatuhan  Sudan  Selatan  dalam  Skema  Perjanjian  Internasional  R-ARCSS  Terkait  Keterlibatan Tentara Anak dalam Angkatan Bersenjata
dikonfirmasi  oleh  pemerintah  pada  tanggal  5  April  2020. 37 Hal  ini  lantas  membuat pemerintah  mengambil  langkah-langkah  yang  serius  untuk  menekan  perkembangan Pandemi  COVID-19  dengan  bekerja  sama  dengan  lembaga  kesehatan  internasional termasuk WHO.
Pemerintah  transisi  lalu  menerapkan lockdown dan  mengeluarkan  pedoman pembatasan jarak sosial untuk seluruh masyarakat Sudan Selatan. Namun, implementasi terhadap  kegiatan  tanggap  COVID-19  terkadang  menciptakan  gesekan  antara pemerintah  dan  organisasi  atau  pelaku  kesehatan  internasional,  misalnya  dalam  hal tanggung  jawab  dan  kewenangan.  Kementerian  Kesehatan  dan  pemerintah  pusat dianggap  bertanggung  jawab  untuk  mengoordinasikan  respons  terhadap  COVID-19, tetapi  pihak  organisasi  atau  lembaga  kesehatan  internasional  merasa  kurangnya kepemilikan dan tanggung jawab pemerintah pusat atas respons tersebut. 38
Selama dua bulan pertama wabah COVID-19 di Sudan Selatan, tercatat 1.317 infeksi resmi,  sebagian  besar  pejabat  publik  di  Juba,  dan  14  kematian  akibat  COVID-19 terkonfirmasi. 39 Meskipun  jumlah  kasus  terkonfirmasi  dilaporkan  meningkat, pemerintah  memutuskan  untuk  melonggarkan  pembatasan  yang  telah  dibuat.  Pada tanggal 7 Mei 2020 keputusan melonggarkan langkah-langkah pencegahan COVID-19 lantas dikritik oleh media lokal dan organisasi kesehatan internasional karena dianggap sebagai  keputusan  yang  berisiko  dan  tidak  tepat  waktu. 40 Dampaknya,  setelah keputusan terkait pelonggaran tersebut dibuat,  jumlah kasus terkonfirmasi meningkat dua kali lipat pada bulan Mei, dari 111 kasus terkonfirmasi COVID-19 baru per minggu pada tanggal 11 Mei menjadi 332 kasus terkonfirmasi baru pada tanggal 18 Mei 2020. 41
Disisi lain fokus terhadap penanganan COVID-19 serta gesekan yang terjadi antara pemerintah  dan  organisasi  kesehatan  internasional,  mengalihkan  perhatian  terhadap implementasi perjanjian R-ARCSS khususnya pada pelanggaran perekrutan anak-anak dalam  angkatan  bersenjata.  Pandemi  COVID-19  secara  eksplisit  juga  mempengaruhi terciptanya kemungkinan arus perekrutan tentara anak yang masif. Menurut pernyataan resmi perwakilan khusus PBB untuk anak-anak dan konflik bersenjata Sudan Selatan, jumlah anak-anak yang direkrut dikhawatirkan dan berkemungkinan akan meningkat sebagai  akibat  dari  kesulitan-kesulitan  yang  berhubungan  dengan  virus  Corona. 42 Fenomena COVID-19 mempengaruhi pendidikan anak-anak dimana penutupan fasilitas pendidikan  seperti  sebagian  besar  sekolah-sekolah  di  seluruh  Sudan  Selatan    karena
37 Ibid .
38 Ibid . 39 Abraham  A  Awolich,  “COVID-19  and  the  Political  Transition  in  South  Sudan”  (2021)  The  Studd Institue, at.  1–10.
40 Garang Malak, “Kiir criticised for easing Covid-19 restrictions”, The East African (10 May 2020), online: <https://www.theeastafrican.co.ke/news/ea/Kiir-criticised-for-easing-Covid-19-restrictions- /4552908-5547974-132wh1d/index.html>.
41 Schots et al, “The impact of the COVID-19 pandemic on healthcare access and utilisation in South Sudan”, supra note 36.
42 Emeline  Wuilbercq,  “Pandemic  woes  seen  swelling  global  ranks  of  child  soldiers”, Thomson  Reuters Foundation (12 February 2021), online: <https://news.trust.org/item/20210212035937-fkzaw/>.
pandemi  COVID-19  telah  menyebabkan  dua  juta  anak  putus  sekolah. 43 Lebih  jauh Pandemi  COVID-19  mendorong  sebagian  besar  orang  tua  yang  memiliki  anak-anak dibawah  umur  laki-laki  maupun  perempuan  mengirimkan  anak-anaknya  ke  dalam angkatan  bersenjata  pemerintah  atau  pihak  opisisi  karena  kondisi  kemiskinan  yang mendesak. 44 Tidak  hanya  bergabung  dalam  angkatan  bersenjata  pemerintah  SPLM/A dan  SPLM/A-IO  milik  pihak  oposisi  saja,  anak-anak  yang  tersebar  diseluruh  wilayah Sudan Selatan secara sukarela ambil bagian dari berbagai kelompok bersenjata lainnya di Sudan Selatan.
Dengan  demikian,  perubahan  kondisi  dalam  negeri  yaitu  dampak  dari  sosio- ekonomi  akibat  pandemi  COVID-19  nyata  dirasakan  oleh  masyarakat  Sudan  Selatan yang  mana  hal  ini  juga  telah  mempengaruhi  kondisi  internalnya.  Fakta  bahwa munculnya COVID-19 telah menunda kemajuan dalam pengimplementasian aturan R- ARCSS  yang  mengamanatkan  seluruh  pihak  yang  terlibat  termasuk  badan-badan khusus  internasional  untuk  bekerja  sama  guna  mendemobilisasi  dan  mengembalikan anak-anak yang tergabung dalam angkatan bersenjata kehidupan sipil yang seharusnya menjadi  salah  satu  poin  ketidakpatuhan  Sudan  Selatan  berdasarkan  pada  perubahan sosial ekonomi yang terjadi di dalam negeri.

## IV. PENUTUP
Perjanjian Internasional Revitalisasi Resolusi Konflik di Sudan Selatan atau R-ARCSS bertujuan sebagai komitmen damai antar kedua belah pihak yang terlibat perang sipil di Sudan  Selatan  serta  menawarkan  peluang  penting  untuk  menempatkan  hak, perlindungan dan kebutuhan anak terpenuhi dimasa depan. Namun faktanya Perjanjian R-ARCSS yang disahkan pada tahun 2018 tidak berjalan mulus sesuai dengan ketentuan yang telah dikomitmenkan. Perekrutan anak-anak masih terus bergulir dalam angkatan bersanjata  Sudan  Selatan.  Dengan  menempatkan  tiga  faktor  sikap  ketidakpatuhan negara dari teori ketidakpatuhan Chayes & Chayes (2006), artikel ini memberi jawaban mengapa  Sudan  Selatan  belum  mampu  memenuhi  ketentuan  terkait  pelarangan perekrutan tuatara anak yang sesuai dengan skema R-ARCSS.
Pertama,  faktor  ambiguitas  dari  bahasa  dalam  aturan  yang  dipakai  dimana ketentuan pelarangan perekrutan tentara anak tidak lebih lanjut membahas secara lebih rinci  terakit  sanksi  atau  hukum  yang  diberikan  terhadap  pelanggar  dalam  perjanjian tersebut. Kedua, faktor keterbatasan kapasitas dimana Sudan Selatan masih menghadapi kondisi instabilitas internal. Terkait dengan perekrutan tentara anak, ada banyak pihak yang memandang pesimis dan menentang aturan dalam skema perjanjian R-ARCSS yang berkomitmen  menghentikan  dan  menahan  diri  dari  perekrutan  anak-anak  dalam angkatan bersenjata dengan alasan bahwa mereka perlu menyikapi situasi yang sedang terjadi  dengan  tetap  waspada  terhadap  segala  kemungkinan  atau  sebagai  antisipasi proses  reintegrasi  dengan  mempertebal  penguatan  benteng  pertahanan  militer  salah
43 UN News, “South Sudan: UNICEF warns of ‘desperation and hopelessness’ for children 10 years after independence”, UN (6 July 2021), online: <https://news.un.org/en/story/2021/07/1095322>.
44 Wuilbercq, supra note 42.
satunya dengan meningkatkan jumlah militer dengan tetap memperdayakan anak-anak. Terakhir, faktor perubahan sosial dan ekonomi yang dialami Sudan Seltan setelah adanya perjanjian  internasional  R-ARCSS.  Faktor  yang  paling  mendominasi  adalah kesejahteraan  yang  masih  belum  tercapai  dimana  kemiskinan  yang  kian  menjadi  di Sudan Selatan. Terkait dengan perekrutan anak-anak dalam angkatan bersenjata alah salah satu efek dari kemiskinan yang terjadi, dimana anak-anak atas izin dari orangtua secara  sukarela  menjadi  bagian  dari  angkatan  bersejanta  mereka  pemerintah,  oposisi, maupun angkatan bersenjata pemberontak lainnya di Sudan Selatan dikarenakan adanya jaminan untuk kelangsungan hidup mereka. Selain itu bergabungnya mereka juga adalah dampak  dari  tewanya  keluarga  mereka  dalam  perang  sipil  yang  terjadi,  dimana  hal tersebut  dijadikan  ajang  balas  dendam  bagi  mereka  terhadap  kelompok  bersenjata musuh. Selanjutnya, Pandemi COVID-19 juga menyebabkan dampak negatif yang secara eksplisit  mempengaruhi  teciptanya  kemungkinan  arus  perekrutan  tentara  anak  yang masif.  Hal  ini  didasarkan  pada  penutupan  fasilitas  pendidikan  yang  menyebabkan sebagian  besar  anak-anak  tidak  dapat  bersekolah  dan  putus  sekolah,  dimana  efeknya mendorong  mereka  untuk  kembali  bergabung  dalam  angkatan  bersenjata  kondisi kemiskinan yang mendesak.

## V. DAFTAR PUSTAKA
Buku
Bryman, Alan, Social research methods , 4. ed ed (Oxford: Oxford Univ. Press, 2012). Jennings, Robert & Sir Arthur Watts, Oppenheim’s International Law : Volume 1 Peace , 9th ed (Oxford University Press, 2008).
Lamont,  Christopher  K, Research  methods  in  international  relations ,  1st  edition  ed  (Los Angeles: Sage, 2015).
Neuman, William Lawrence, Social research methods: qualitative and quantitative approaches , 7. ed., pearson new internat. ed ed, Pearson custom library (Harlow: Pearson, 2014).

## Jurnal
Chintya, Wahyuwidi & Diah Kusumaningrum, Kegagalan Hukum Humaniter Internasional: Pemerkosaan  sebagai  Strategi  Perang  dalam  Konflik  Bersenjata  Non-Internasional  Sudan Selatan Tahun 2013-2015 (text, Universitas Gajah Mada, 2019) [unpublished].
Idrus,  Rahma  Aatika  &  Hikmahanto  Juwana,  “Analysis  on  the  Phenomenon  of  the Recruitment  of  Child  Soldiers  as  a  means  of  War  Crimes  in  International  Law (Case  Study  of  the  Recruitment  by  Thomas  Lubanga  Dyilo  in  Ituri  Conflict, Congo)” (2019).
Risnain,  Muh,  “Problematika  Perekrutan  Anak  dalam  Konflik  Bersenjata  dan
Permasalahannya di Indonesia” (2015)
8:3 Fiat Justisia, online: <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/309>.
Wagner, Nobert B, “Child Soldiers” (2012) 2–23.

## Sumber Internet:
Aljazeera,  “World’s  highest  child  soldier  numbers  in  West,  Central  Africa”,  (23 November  2021),  online:  <https://www.aljazeera.com/news/2021/11/23/world- highest-child-soldier-numbers-in-west-central-africa-un>.
Human Rigths Watch, “South Sudan’s New War Abuses by Government and Opposition Forces”, (7 August 2014), online: <https://www.hrw.org/report/2014/08/07/south- sudans-new-war/abuses-government-and-opposition-forces>.
Malak, Garang, “Kiir criticised for easing Covid-19 restrictions”, The East African (10 May 2020),  online:  <https://www.theeastafrican.co.ke/news/ea/Kiir-criticised-for- easing-Covid-19-restrictions-/4552908-5547974-132wh1d/index.html>.
Schots, M A S et al, “The impact of the COVID-19 pandemic on healthcare access and utilisation  in  South  Sudan:  a  cross-sectional  mixed  methods  study”  (2022)  22:1 BMC Health Serv Res 1559.
Wuilbercq,  Emeline,  “Pandemic  woes  seen  swelling  global  ranks  of  child  soldiers”,
Thomson Reuters Foundation (12 February 2021), online: <https://news.trust.org/item/20210212035937-fkzaw/>. Humanium, “Child Soldiers”, (Oktober 2011), online: Child Soldier <https://www.humanium.org/en/child-soldier/>.
International Crisis Group, Salvaging South Sudan’s Fragile Peace Deal , text, by International Crisis Group, text (International Crisis Group, 2019).
STIMSON, CSPA Implementation Tracker Monitoring U.S. government efforts to leverage arms sales and military assistance to prevent the recruitment and use of child soldiers (SOUTH SUDAN) , text,  by  STIMSON,  text  (South  Sudan:  Stimson  Center’s  Conventional  Defense Program, 2023).
Bryman, Alan, Social research methods , 4. ed ed (Oxford: Oxford Univ. Press, 2012). Chayes,  Abram  &  Antonia  Handler  Chayes, International  law  and  international  relations (Inggris: Cambridge Univesity, 2006).
———, The  New  Sovereignty:  Compliance  with  International  Regulatory  Agreements (Harvard University Press, 1998).
Chintya, Wahyuwidi & Diah Kusumaningrum, Kegagalan Hukum Humaniter Internasional: Pemerkosaan  sebagai  Strategi  Perang  dalam  Konflik  Bersenjata  Non-Internasional  Sudan Selatan Tahun 2013-2015 (text, Universitas Gajah Mada, 2019) [unpublished]. Jennings, Robert & Sir Arthur Watts, Oppenheim’s International Law : Volume 1 Peace , 9th ed (Oxford University Press, 2008).
Lamont,  Christopher  K, Research  methods  in  international  relations ,  1st  edition  ed  (Los Angeles: Sage, 2015).
Neuman, William Lawrence, Social research methods: qualitative and quantitative approaches , 7. ed., pearson new internat. ed ed, Pearson custom library (Harlow: Pearson, 2014). Awolich, Abraham A, “COVID-19 and the Political Transition in South Sudan” (2021) The Studd Institue 1–10.
Brownell, Gracie & Regina T Praetorius, “Experiences of former child soldiers in Africa:
A qualitative interpretive meta-synthesis” (2017) 60:2 International Social Work 452–469.
Denoon,  Riley  T  P  et  al,  “Engaging  non-state  actors  in  the  negotiation  and implementation of international watercourse agreements: experiences and lessons learned from Canada” (2020) 45:4 Water International 311–328.
Drazen  Pehar,  “Use  of  Ambiguities  in  Peace  Agreements”  (2001),  online:
<http://rgdoi.net/10.13140/2.1.4815.3600>.
Idrus,  Rahma  Aatika  &  Hikmahanto  Juwana,  “Analysis  on  the  Phenomenon  of  the Recruitment  of  Child  Soldiers  as  a  means  of  War  Crimes  in  International  Law (Case  Study  of  the  Recruitment  by  Thomas  Lubanga  Dyilo  in  Ituri  Conflict, Congo)” (2019).
Kusumawardhana,  Indra,  “Mengapa  Rezim  Internasional  Gagal?  Analisis  Legalisasi ‘Lima  Poin  Konsensus  ASEAN’  tentang  Myanmar  Pasca  Kudeta  Militer  2021” (2022) 7:1 IP, online: <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/ip/article/view/48592>.
Malak, Garang, “Kiir criticised for easing Covid-19 restrictions”, The East African (10 May 2020),  online:  <https://www.theeastafrican.co.ke/news/ea/Kiir-criticised-for- easing-Covid-19-restrictions-/4552908-5547974-132wh1d/index.html>.
Schots, M A S et al, “The impact of the COVID-19 pandemic on healthcare access and utilisation  in  South  Sudan:  a  cross-sectional  mixed  methods  study”  (2022)  22:1 BMC Health Serv Res 1559.
Triansyah,  Zuhri  &  Maratun  Saadah,  “Pelanggaran  Prinsip  Kemanusiaan  terhadap Tawanan  Perang  di  Penjara  Abu  Ghraib  Ditinjau  dari  Konvensi  Jenewa  1949” (2022) 3:1 UPOS 01–31.
UN News, “South Sudan: UNICEF warns of ‘desperation and hopelessness’ for children
10 years after independence”, UN (6 July 2021), online: <https://news.un.org/en/story/2021/07/1095322>.
Vhumbunu,  Clayton  Hazvine,  “The  Formation  of  the  Revitalized  Transitional Government of National Unity in South Sudan”, Accord (20 August 2020), online:
<https://www.accord.org.za/conflict-trends/the-formation-of-the-revitalized- transitional-government-of-national-unity-in-south-sudan/>.
Wagner, Nobert B, “Child Soldiers” (2012) 2–23.
Wuilbercq,  Emeline,  “Pandemic  woes  seen  swelling  global  ranks  of  child  soldiers”,
Thomson Reuters Foundation (12 February 2021), online:
<https://news.trust.org/item/20210212035937-fkzaw/>.
Yo’el,  Siciliya  Mardian,  “Implementasi  Perjanjian  Internasional  di  Asean;  Praktik  di Indonesia,  Malaysia,  dan  Singapura  dalam  Melaksanakan  Asean  Agreement  on Transboundary Haze Polution” (2018) 2:1 63–90.
Humanium, “Child Soldiers”, (Oktober
2011), online: Child Soldier <https://www.humanium.org/en/child-soldier/>.
United State Institute of Peace, South Sudan Peace Process: Key Facts Conflict in South Sudan .
World  Vision  International, South  Sudan’s  hunger  crisis:  The  Impact  on  Children  in  Armed Conflict , Child Soldier Report, by World Vision International, Child Soldier Report (South Sudan: World Vision International, 2022).

## Laporan Resmi:
ICTJ, South Sudan. Background: Elusive Transition to Peace and Stability , by ICTJ (Transnational Justice, 2014).
R-ARCSS, Revitalised Agreement on The Resolution of The Conflict in The Republic of South Sudan (R-ARCSS) (IGAD, 2018).
Stamnes, Eli & Cedric de Coning, The Revitalised Agreement on the Resolution of the Conflict in the Republic of South Sudan (R-ARCSS) , text, by Eli Stamnes & Cedric de Coning, text (PRIO, 2022).
UN, Optional Protocol on the Involvement of Children in Armed Conflict (United Nations, 2000).
UN Security Council, Children and armed conflict in South Sudan Report of the Secretary-General , by UN Security Council, S/2020/1205 (South Sudan, 2020).
UNCRC, Experts of the Committee on the Rights of the Child Praise South Sudan’s Child Act, Ask about the Recruitment of Children by Government Forces and Armed Groups, and about School Feeding  Schemes ,  News  and  Press  Release,  by  UNCRC,  News  and  Press  Release (United Nations, 2022).