## Volume 1 Nomor 1 (2020) Pages 79 – 105
Jurnal Perbankan Syariah

## Jurnal EcoBankers
Realisasi Konsep Maqosid Shariah Index Perbankan Syariah di Indonesia
Rahmat Hidayat 1 
1 IAI Bunga Bangsa Cirebon
Email : rahmathidayat1290@yahoo.co.id 1

## Abstrak
Penelitian  ini  membuktikan  konsep  Maqasid  Shari‟ah  dapat  menjadi  matode evaluasi kinerja berbasis sosial hukum islam perbankan syariah di Indonesia dengan tiga aspek pengukuran yaitu Tahdhib al-Fard (Pendidikan Individu), Iqamat al-„Adl (menciptakan  keadilan)  dan  Jalb  al-Maslahah  (menciptakan  kemaslahatan  ummat). Analisis data menggunakan kuantitatif deskriptif dengan sifat penelitian studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pencapaian konsep Maqasid Shari‟ah yang terbagi  dalam  tiga  aspek  yaitu  aspek  Tahdhib  al-Fard  (mendidik  individu),  Iqamat al-„Adl (membangun keadilan), Jalb al-Maslahah (menciptakan kepentingan umum) perbankan syariah di Indonesia belum dapat direalisasikan dengan baik, hal tersebut dikarenakan  kurangnya  peran  perbankan  syariah  dalam  meningkatkan  kualitas Sumber  Daya  Insani  (SDI)  serta  pendidikan  masyarakat,  ketimpangan  instrumen pembiayaan  murabahah  dengan  instrumen  pembiayaan  mudharabah,  musyarakah yang cukup lebar, hingga rendahnya alokasi dana zakat.
Kata Kunci: isi; format; artikel .

## Abstract
This  research  proves  that  the  concept  of  Maqasid  Shari'ah  can  be  a  method  of evaluating social-based performance of Islamic banking Islamic law in Indonesia with three  measurement  aspects  namely  Tahdhib  al-Fard  (Individual  Education),  Iqamat al-'Adl (creating justice) and Jalb al-Maslahah ( creating the benefit of the Ummah). Data  analysis  using  descriptive  quantitative  with  the  nature  of  case  study  research. The  results  of  this  study  indicate  that  the  achievement  of  the  concept  of  Maqasid Shari'ah  is  divided  into  three  aspects,  namely  aspects  of  Tahdhib  al-Fard  (educating individuals),  Iqamat  al-'Adl  (building  justice),  Jalb  al-Maslahah  (creating  public interest) Islamic banking in Indonesia it cannot be realized properly, this is due to the lack  of  the  role  of  Islamic  banking  in  improving  the  quality  of  Human  Resources (SDI) as well as public education, inequality of murabaha financing instruments with mudharabah  financing  instruments,  musharaka  which  is  wide  enough,  to  the  low allocation of zakat funds.
Keywords: content; formatting; article.
80 | Realisasi Konsep Maqosid Shariah Index Perbankan Syariah di Indonesia

## PENDAHULUAN
Negara-negara  mayoritas  penduduk  Muslim  di  dunia  masih  menjadi negara-negara  yang  terus  berkembang  dalam  sektor  ekonomi,  hal  ini membuka  peluang  bagi  umat  Muslim  untuk  meningkatkan  sektor ekonominya yang diiringi dengan meningkatnya kesejahteraan umat Muslim di  negara-negara  berkembang  tersebut.  Patrick  and  Kangni  (2010)  Potensi perkembangan  umat  Muslim  di  dunia  harus  di  imbangi  dengan  struktur ekonomi yang baik, oleh karena itu perkembangan sektor perbankan syariah di  tingkat global tidak  dilepaskan  dari  perkembangan  kesejahteraan  umat Muslim  itu  sendiri,  perbankan  syariah  bukan  lagi  menjadi  perbankan  relung market namun sudah menjadi target market utama karena pertumbuhan umat Muslim  dunia  didorong  dengan  meningkatnya  kesejahteraan  yang menjadikan sistem perbankan syariah mempunyai potensi yang sangat besar. Deputi  Menko  Perekonomian  Bidang  Industri  dan  Perdagangan  Bank Indonesia  (BI),  Edy  Putra  Irawadi  (2014)  menyatakan  perkembangan ekonomi  syariah  saat  ini  sudah  sangat  maju,  baik  di  sektor  perbankan, keuangan  ataupun  investasi,  yang  masih  sangat  langka  adalah  kegiatan  di sektor riil.
Pembiayaan  berdasarkan  konsumsi  dalam  perbankan  syariah  diartikan melalui pembiayaan instrumen murabahah yang lebih dominan dibandingkan instrumen mudharabah dan musyarakah , dua instrumen pembiayaan tersebut lebih mencerminkan sektor riil, karena praktik inilah banyak para akademisi maupun pemerhati perbankan syariah mengkritik kegiatan pembiayaan  yang menurut  mereka  tidak  sesuai  dengan  tujuan  syariah  itu  sendiri  ( Maqasid Shari’ah ).  Menurut  Naajatullah  Siddiqi  (2006),  jika  umat  Islam  memiliki orientasi  dan  motivasi  yang  sama  dibidang  keuangan  seperti  orang  lain, mereka  akan  memiliki  sistem  yang  telah  dihasilkan  dari  orang  lain  tersebut yang  kita  sebut  dengan  sistem  keuangan  konvensional,  sistem  yang  benar- benar berbeda hanya muncul dari orientasi yang benar-benar berbeda. Habib Ahmed  (2012)  juga  menyoroti  dominannya  pembiayaan  berbasis  hutang  di perbankan  syariah,  dia  menganggap  bahwa  praktik  pembiayaan  yang dominan berbasis hutang akan merusak nilai kesejahteraan maupun keadilan yang menjadi misi utama dalam perbankan syariah, perbankan syariah harus memposisikan  diri  sebagai  sistem  keuangan  yang  berorientasi  kesejahteraan dan keadilan disamping orientasinya terhadap keuntungan untuk menjalankan roda  bisnis  perbankan  syariah.  Faisal  Khan  (2010)  memandang  praktik perbankan syariah dengan menyatakan bahwa pembiayaan perbankan syariah hanya  menggantikan  istilah  perbankan  konvensional  dengan  istilah  dari
Jurnal EcoBankers : Jurnal Perbankan Syariah,  volume 1 (1) Tahun 2020 | 81
bahasa  Arab  klasik  dan  menawarkan  layanan  yang  hampir  identik  dengan klien tetapi dengan biaya yang lebih tinggi.
Abdul  Rahman  (2007)  Pemahaman  terhadap  perbankan  syariah seharusnya  dipahami  secara  substansi,  sehingga  perbankan  syariah  dengan perkembangan  yang  pesat  tidak  hanya  menguntungkan  dalam  keuntungan financial namun bisa mewujudkan cita-cita Islam yang sebanarnya, tantangan sesungguhnya  dalam  perkembangan  perbankan  syariah  adalah  tantangan kemiskinan  dan  kesejahteraan  dimana  perbankan  syariah  hadir  menjadi  titik beda  dengan  perbankan  yang  sudah  ada  sebelumnya  yaitu  perbankan konvensional  yang  lebih  berorientasi  kepada  keuntungan  pemegang  saham dan  deposan  perbankan,  Mohammad  Omar  Farooq  (2008)  mengkritik perbankan  syariah  yang  belum  berbanding  lurus  dengan  kepentingan menurunkan tingkat kemiskinan masyarakat Muslim, dia menyatakan bahwa ekonomi  Islam  terutama  perbankan  syariah  tidak  mengidentifikasi  khusus terhadap  kemiskinan  dalam  fokusnya  namun  hanya  menjadi  mitra  ekonomi konvensional  dan  menitik  beratkan  pada  aksioma  Islam  dalam  kerangka kebijakan bisnisnya, produk-produk syariah dalam perbankan yang melarang bunga  dan  sesuai  dengan  al-Qur‟an  dan  Hadist  sebagai  pencari  legalitas dalam  hukum  Islam  namun  dalam  praktiknya  ada  rantai  yang  hilang  antara legalitas  keuangan  syariah  dengan  pembangunan  ekonomi  yang  lebih  luas, maka  tidak  mengherankan  jika  perbankan  syariah  terus  tumbuh  tanpa dampak pada realitas ekonomi sosial yang mempengaruhi mayoritas Muslim yang masih hidup dalam kemiskinan.
Ketidakberhasilan  perbankan  syariah  dalam  menerapkan  komitmen sosial ekonomi Islam yaitu keadilan dan kesejahteraan sebagian besar karena tekanan kompetitif, kendala peraturan, dan harapan umat Islam dalam praktek keuangan  yang  sering  berusaha  untuk  meniru  yang  konvensional  dalam banyak  cara.  Oleh  kerena  itu  tujuan Maqasid  Shari’ah menjadi  rancangan utama  dalam  perbankan  syariah  selain  tujuan  keuntungan  untuk perkembangan perbankan syariah yang lebih baik dan penerapan hukum Fiqh Muamalah.  Umar  Faruq, at all (2010) Menyatakan bahwa perbankan syariah harus  didorong  untuk  menetapkan  komitmen Maqasid  Shari’ah untuk mengembangan layanan produk perbankan syariah dimasa yang akan datang. Kepentingan  Islam  dalam  kegiatan  ekonomi  adalah  dimensi  etika,  dimana etika Islam bukan hanya sebatas embel-embel untuk memoles produk-produk perbankan  syariah,  Isham  Pawan  Ahmad  (2006)  juga  menyatakan  bahwa perbankan syariah bukan hanya beropsesi sebagai lembaga keuangan kriteria Islam  namun  lebih  mementingkan  pembangunan  ekonomi  dan  perbaikan
82 | Realisasi Konsep Maqosid Shariah Index Perbankan Syariah di Indonesia
kehidupan masyarakat Muslim, perbankan syariah seharusnya tumbuh bukan untuk  menciptakan  perbankan  bebas  bunga  dan  sebagai  upaya  untuk menyesuaikan  dengan  bentuk  syariah  pada  Fiqh  Muamalah  serta  berusaha untuk  mencapai  pada  tujuan  syariah  pada  batas  tertentu,  hal  itu  mungkin lebih  mudah  untuk  kondisi  seperti  itu  daripada  untuk  memenuhi  tujuan substantif ekonomi Islam yaitu keadilan dan kesejahteraan.
Konsep Maqasid Shari’ah dalam sektor bisnis perbankan syariah yang bertujuan  untuk  mengetahui  sejauh  mana  perbankan  syariah  menerapkan kegiatannya yang sesuai dengan tujuan syariah secara nyata untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi stakeholders -Nya yakni bukan hanya kinerja berlandaskan  sosial,  moral  dan  etika  saja  namun  harus  dibarengi  dengan kinerja keuangan perbankan.
Maqasid  Shari’ah mempunyai  tujuan  sebagai  kemaslahatan  manusia, baik  didunia  maupun  diakhirat,  tujuan  dari  syari'at  adalah  untuk meningkatkan  kesejahteraan  rakyat,  yang  terletak  dalam  menjaga  iman mereka  ( diin ),  diri  mereka  ( nafs ),  kecerdasan  mereka (‘aql ),  keturunan mereka ( nasl ) dan kekayaan mereka ( maal ). Apapun menjamin perlindungan dari  lima  menyajikan  kepentingan  umum  dan  apa  pun  merusaknya  adalah melawan  kepentingan  umum  (Al-Ghazali,1937).  Wajdi, at  all (2007) disebutkan Maqasid  Shari’ah adalah  tujuan  dan  alasan  dari  syariat. Pemeriksaan komprehensif dan cermat terhadap putusan syariah memerlukan pemahaman yang memiliki tujuan melindungi dan melestarikan kepentingan publik  ( maslahah )  dalam  semua  aspek  dan  segmen  kehidupan.  Manusia sebagai makhluk yang dikaruniai akal serta nafsu manusia dalam memenuhi kebutuhan  dirinya  dan  kelompoknya,  mereka  tidak  pernah  terlepas  dari pergulatan  yang  sarat  dengan  kepentingan,  oleh  karena  itu,  Allah  SWT memberikan  rambu-rambu  dan  aturan  main  berupa  syari‟at  yang  bersifat universal.  Aturan-aturan  itu  dimaksudkan  agar  manusia  mengetahui bagaimana  mereka  harus  bersikap  dalam  interakasinya  dengan  Allah  SWT dan  Makhluknya,  seperti  firman  Allah  SWT  dalam  Q.S al-Jaatsiyah :18. Allah  SWT  membuat  peraturan  kepada  manusia  (syari‟at)  semata-mata diperuntukkan  sebagai  petunjuk  kepada  manusia  dalam  menjalankan kehidupannya  dengan  tidak  dikendalikan  hawa  nafsu  belaka  namun memberikan  manfaat  bagi  sesamannya  dengan  mencapai  tujuan  dari  syariat itu sendiri ( Maqasid Shari’ah) .
Oni  Sahroni  dan  Adiwarman  Karim  (2015)  menyebutkan  beberapa tujuan  umum  ( maqashid  ‘amaah )  dan  tujuan-tujuan  khusus  ( maqashid khasaah )  dari  penerapan Maqasid  Shari’ah dalam  ketentuan  ekonomi
syariah,  ia  menyebutkan  bahwa  dalam  transaksi  ekonomi  Islam  mempunyai kesepakatan  yang  jelas  seperti  yang  tercantum  dalam  surat  an-Nisaa‟:29, prinsip Maqasid  Shari’ah sesuai  juga  dengan  prinsip  dalam  perdagangan harus  dilakukan  atas  dasar  suka  sama  suka  (kerelaan),  prinsip  ini  memiliki implikasi  yang  luas  karena  perdagangan  maupun  transaksi  melibatkan  lebih dari  satu  pihak.  Selain  itu,  transaksi  ekonomi  Islam  juga  harus  dilandasi dengan  kesepakatan  bisnis  yang  adil  seperti  kewajiban  pelaku  akad  untuk menunaikan hak dan kewajibannya dengan menginvestasikan dananya secara prefesional  dan  menyalurkannya  dengan  cara  yang  halal  serta  menunaikan kewajiban  hak  hartanya.  perbankan  syariah  sebagai  lembaga  intermediasi harus komitmen akan kesepakatan dalam berakad seperti firman Allah SWT dalam  surat al-Maidah :  1,  Allah  SWT  memerintahkan  ummatnya  untuk memenuhi setiap kesepakatan dalam akad, termasuk akad-akad bisnis.
Prinsip Maqasid Shari’ah bukan hanya sebagai label dari hukum Islam melainkan prinsip yang harus ditegakkan dalam melaksanakan hukum Islam, Mustafa  Omar  Muhammad  dan  Syahidawati  Shahwan  (2013)  menekankan pentingkan  perbankan  syariah  menggerakkan  aktifitasnya  berdasarkan Maqasid Shari’ah bahkan prinsip Maqasid Shari’ah harus melekat pada visi, misi dan tujuan utama dari bisnis perbankan syariah, arah perbankan syariah diwujudkan  melalui  visi,  misi  dan  tujuan  sebagai  entitas  perusahaan,  hal ini sangat  penting  dalam  manajemen  strategis  dan  perencanaan  perbankan syariah. Perbankan syariah umumnya bertujuan untuk menghindari  transaksi berbasis bunga yang merupakan unsur dilarang di Islam, menghindari praktik yang  tidak  etis  dan  berpartisipasi  secara  aktif  dalam  mencapai  tujuan  dan sasaran ekonomi Islam, tujuan demikian untuk mencapai al-falah dan secara umum  akan  mencapai  tujuan  dari  maksud  hukum  shariah  itu  sendiri.  visi, misi  dan  tujuan  perbankan  syariah  merupakan  penggerak  utama  dari  para pelaku  kepentingan  ( stakeholders )  perusahaan, Maqasid  Shari’ah menjadi integrasi nilai antara institusi perbankan syariah dan stakeholders perbankan syariah  sehingga  di  harapkan  mewujudkan  tujuan  ekonomi  Islam  secara keseluruhan.

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  termasuk  dalam  tipe  penelitian  kuantitatif  deskriptif dengan  sifat  penelitian  studi  kasus.  Objek  penelitian  adalah  Bank  Umum Syariah  di  Indonesia.  Teknik  pengambilan  sempel  dalam  penelitian  ini menggunakan  teknik Simple  Random  Sampling ,  sampel  yang  diambil sebanyak enam Bank Umum Syariah (BUS) yaitu Bank Muamalat Indonesia

## 84 | Realisasi Konsep Maqosid Shariah Index Perbankan Syariah di Indonesia
(BMI),  Bank  BRI  Syariah  (BRIS),  dan  Bank  BNI  Syariah  (BNIS),  Bank Mandiri  Syariah  (BMS),  Panin  Bank  Syariah  (PBS),  Bank  Mega  Syariah Indonesia (BSMI). Dengan variabel M aqasid Shariah Index sebagai berikut:
Tabel 1. variabel Maqasid Shariah Index
Sumber : Muhammad Omar (2008)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Realisasi  konsep Maqasid  Shari’ah sebagai  kinerja  sosial  seharusnya tidak  kontradiksi  dengan  peningkatan  kinerja  keuangan  perbankan  syariah dalam  pencapaian  laba  maupun  kinerja  perusahaan  secara  keseluruhan, namun kinerja keuangan yang berbasis pada konsep Maqasid Shari’ah justru
Konsep ( Objective ) Ukuran ( Dimension ) Unsur ( Element ) Kinerja Rasio ( Performance Ratio ) Pendidikan Individu Peningkatan Pengetahuan Pendidikan
Pendidikan Total Biaya Penelitian Biaya Penelitian Total Biaya Penanaman dan Peningkatan Keterampilan Baru Pelatihan Biaya Pelatihan Total Biaya
Menciptakan
Kesadaran Atas Perbankan Syariah Sosialisasi Biaya Promosi
Total Biaya
Menciptaka n Keadilan Pengembalian Secara Adil Pembagian Secara Adil Keuntungan Investasi Total Pendapatan Investasi Produk & Pelayanan Terjangkau Distribusi Fungsional Mudharabah dan Musyarakah Pembiayaan Pencapaian Kepentingan Publik Redistribusi Pendapatan & Harta Pendapatan Pribadi Zakat Total Aset Investasi Vital Sektor Riil Investasi Sektor Riil Investasi Sektor Riil Total Investasi
Jurnal EcoBankers : Jurnal Perbankan Syariah,  volume 1 (1) Tahun 2020 | 85
menjadi tolok ukur  investor yang menginvestasikan dananya bukan semata- mata  pada  orientasi  laba,  karena  perbankan  syariah  tidak  serta  merta mempunyai  tujuan  untuk  maksimalisasi  laba  perusahaan,  dalam  prinsip perbankan syariah maksimalisasi operasional mempunyai tujuan utama yaitu meningkatkan  kesejahteraan  dan  keadilan  masyarakat.  Menurut  Hameed Shahul, et al (2004) perbankan syariah sebagai lembaga bisnis yang berjalan berdasarkan  prinsip  syariah  tidak  boleh  diarahkan  untuk  menghasilkan  laba yang  maksimum.  Mannan  (1980)  lebih  jauh  lagi  menyatakan  bahwa perbankan  syariah    harus  memberikan  kontribusi  dalam  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  dan  tidak  dibenarkan  beroperasi  bila  hanya  untuk memperoleh laba maksimum. Manurut Nejatullah, Siddiqi (1981) perbankan syariah  harus  memiliki  tujuan  yang  jauh  lebih  besar  dibandingkan  hanya untuk  mencapai  laba  maksimum  dan  harus  berusaha  untuk  mewujudkan Maqasid Shari’ah .
1. Pencapaian Maqasid  Shari’ah dalam  Meningkatkan  Pen.didikan Sumber Daya Insani Perbankan Syariah
Pencapaian Maqasid  Shari’ah dalam  perbankan  syariah  menurut Muhammed, Omar (2008) dapat diukur melalui alokasi biaya pendidikan individu  sumber  daya  insani  perusahaan  maupun  masyarakat  secara keseluruhan.  Alokasi  biaya  pendidikan  dipandang  sebagai  pencapaian hifdz al-‘aql (menjaga akal) dan hifdz al-nafs (menjaga jiwa), pencapaian Maqasid Shari’ah untuk meningkatkan pendidikan individu mempunyai andil  yang  besar  untuk  meningkatkan  kemampuan  sumber  daya  insani perusahaan  dan  pada  akhirnya  dapat  meningkatkan  produktifitas perusahaan.  Pengukuran  pencapaian  perbankan  dalam  meningkatkan pendidikan  individu  dapat  dilihat  dari  berapa  besar  perbankan mengalokasikan  dananya  untuk  program  pendidikan  dan  pelatihan sumber  daya  insani  perbankan  syariah  serta  berapa  besar  alokasi  dana penelitian  dan  pengembangan  perbankan  syariah  dan  alokasi  dana sosialisasi atau iklan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap perbankan  syariah,  dengan  rumus  pengukuran  sebagai  berikut:  1) Alokasi dana pendidikan dan pelatihan/ Total dana keseluruhan, 2) Dana Penelitian  &  Pengembangan/Total  dana  keseluruhan,  3)  Beban  dana promosi/Total dana keseluruhan.
Berikut  ini  pencapaian Maqasid Shari’ah dari  enam  sampel  Bank Umum Syariah (BUS) dalam meningkatkan pendidikan individu sumber daya insani perbankan maupun memberikan edukasi kepada masyarakat secara keseluruhan dari tahun 2010 sampai tahun 2015.
86 | Realisasi Konsep Maqosid Shariah Index Perbankan Syariah di Indonesia
Tabel 2. Maqasid Shari’ah Bank Umum Syariah (BUS) Dalam

## Meningkatkan Pendidikan Individu
Nama Bank Tahun Tahdhib al-Fard (Pendidikan Individu) Pendidikan & Pelatihan Penelitian & Pengembangan Pendidikan publik BSM 2010 0,0343 0,0017 0,0755 2011 0,0326 0,0017 0,0623 2012 0,0245 0,0028 0,0535 2013 0,0185 0,0008 0,0350 2014 0,0110 0,0009 0,0221 2015 0,0190 0,0007 0,0217 BMI 2010 0,0098 0,0027 0,0582 2011 0,0192 0,0025 0,0520 2012 0,0136 0,0039 0,0531 2013 0,0303 0,0023 0,0506 2014 0,0085 0,0016 0,0418 2015 0,0212 0,0022 0,0517 BNIS 2010 0,0153 0,0064 0,1142 2011 0,0245 0,0018 0,0964 2012 0,0546 0,0007 0,0900 2013 0,0388 0,0014 0,0612 2014 0,0271 0,0008 0,0593 2015 0,0239 0,0006 0,0715 BRIS 2010 0,0253 0,0118 0,0753 2011 0,0335 0,0103 0,0455 2012 0,0098 0,0087 0,0195 2013 0,0197 0,0060 0,0344 2014 0,0128 0,0019 0,0317 2015 0,0057 0,006 0,0408 BPS 2010 0,0211 0,0174 0,0089 2011 0,0250 0,0130 0,0089 2012 0,0133 0,0018 0,0091 2013 0,0168 0,0043 0,0196 2014 0,0264 0,0018 0,0440 2015 0,0057 0,0018 0,0353 BMSI 2010 0,0790 0,0717 0,0754 2011 0,0433 0,102 0,0784 2012 0,0393 0,0393 0,0644 2013 0,0210 0,0210 0,0510 2014 0,0289 0,1009 0,0436 2015 0,0171 0,1039 0,0367
Sumber : Laporan Tahunan Bank Syariah Tahun 2011-2015 (data diolah)
Tabel diatas menunjukkan bahwa penurunan alokasi biaya promosi atau  iklan  dari  tahun  ketahun  terhadap  perbankan  syariah  memberikan pertanyaan  yang  mendalam  terhadap  peran  perbankan  syariah  untuk memberikan edukasi maupun memberikan informasi kepada masyarakat akan  kepatuhan  ummat  muslim  terhadap  nilai-nilai  yang  diyakini terutama  masalah  larangan  riba.  Perbankan  syariah  seharusnya menyadari  bahwa  tujuan  dari  alokasi  biaya  iklan  atau  promosi  bukan hanya  diukur  melalui  presentase  pencapaian brand  image (penguatan merek)  tetapi  juga  harus  mempunyai  tujuan awareness (kesadaran) masyarakat  akan  kepatuhan  nilai-nilai  yang  diyakini,  inilah  yang diharapkan  dari  nilai-nilai  syariah  ( Maqasid  Shari’ah )  dari  kegiatan perbankan syariah.
Jika  dilihat  dari  analisis  pencapaian  salah  satu  element Maqasid Shari’ah yaitu Tahdhib al-Fard (Pendidikan Individu), keenam sampel
Bank Umum Syariah diatas belum bisa mencapai tujuan dari Tahdhib al- Fard (Pendidikan  Individu),  kesimpulan  ini  diambil  dari  rendahnya alokasi  dana  Bank  Umum  Syariah  untuk  program  pendidikan  dan pelatihan  sumber  daya  insani  perbankan  serta  rendahnya  alokasi  dana untuk  penelitian  dan  pengembangan,  perbankan  syariah  juga  tidak mempunyai  peran  besar  terhadap  pendidikan  masyarakat  tentang perbankan syariah dengan indikasi terus menurunnya alokasi dana iklan atau  sosialisasi  dari  tahun  ketahun  terhadap  perbankan  syariah,  dengan kecilnya alokasi dana iklan tentunya akan sulit menyakinkan masyarakat akan  fungsi  dan  peran  perbankan  syariah  dalam  pembangunan  ekonomi secara  keseluruhan,  pendidikan  masyarkat  akan  perbankan  syariah mempunyai andil yang besar terhadap perkembangan perbankan syariah itu sendiri karena tanpa adanya edukasi serta sosilisasi perbankan syariah kepada  masyarakat  maka  perbankan  syariah  sulit  bersaing  dengan perbankan konvensional yang lebih besar mengalokasikan dana iklannya guna kepentingan orientasi profit (keuntungan).

## 2. Ketimpangan  Pertumbuhan  Sumber  Daya  Insani  (SDI)  Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Perbankan Syariah
Jika  dilihat  secara  keseluruhan  dari  analisis  laporan  keuangan perbankan  syariah  ketiga  Bank  Umum  Syariah  (BUS)  dari  tahun  2010- 2015  yang  menunjukkan  alokasi  dana  untuk  kegiatan  pelatihan,
88 | Realisasi Konsep Maqosid Shariah Index Perbankan Syariah di Indonesia
pendidikan  maupun  penelitian  dan  pengembangan  perbankan  syariah belum  dapat  memenuhi  standars  regulasi  Bank  Indonesia  (2009)  yang menyatakan  bahwa  sumber  dana  yang  dialokasikan  untuk  kegiatan pendidikan,  pelatihan  dan  penelitian  sekurang-kurangnya  sebesar  5% dari total biaya secara keseluruhan. Menurut Jusmaliani (2011) Pelatihan dan  pengembangan  sumber  daya  insani  perbankan  syariah  merupakan bagian  penting  untuk  meningkatkan  kualitas  kerja,  produktifitas  kerja, menghadapi  persaingan  global  dan  menjawab  perkembangan  teknologi yang  terus  berkembang.  Ketimpangan  pertumbuhan  perbankan  syariah dengan  pertumbuhan  sumber  daya  insani  perbankan  syariah  dalam beberapa penelitian merupakan faktor penghambat.
Alokasi  dana  pendidikan  dan  pelatihan  dalam  laporan  kinerja keuangan  perbankan  syariah  dapat  menjadi  salah  satu  faktor  untuk memperkecil ketimpangan sumber daya insani (SDI) perbankan syariah, karena dengan adanya alokasi dana pendidikan dan pelatihan yang besar perbankan  syariah  bukan  hanya  dapat  meningkatkan  kualitas  sumber daya  insani  perusahaannya  namun  juga  dapat  bekerja  sama  dengan perguruan  tinggi  Islam  untuk  menciptakan  sumber  daya  insani  melalui beasiswa pendidikan. Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia (BI) yang  dikutip  dalam  “majalah sharing ”  menyatakan  bahwa  hampir  60% sumber daya insani (SDI) yang berada di perbankan syariah berasal dari perbankan konvensional. Hal ini dipandang sebagai suatu masalah yang besar  bagi  perkembangan  perbankan  syariah  karena  ketidaksesuaian kualitas  sumber  daya  insani  perbankan  syariah  akan  mengakibatkan ketidaktahuan sumber daya insani perusahaan akan tujuan dan nilai-nilai syariah  ( Maqasid  Shari’ah ),  Safaah  Restuning  Hayati  (2014) menyatakan  bahwa  jika  sumber  daya  insani  (SDI)  yang  tidak  memiliki latar  belakang  ekonomi  syariah  dipekerjakan  disektor  perekonomian syariah,  maka  kekhawatiran  masyarakat  terhadap  perbankan  syariah ternyata  sama  saja  dengan  perbankan  konvensional  akan  mungkin terwujud.
Norhanim  and  Zakaria  (2012)  menyatakan  bahwa  peran pengembangan  sumber  daya  insani  perbankan  syariah  telah  menjadi faktor  yang  menentukan  dalam  meningkatkan  kinerja  dan  daya  saing industri keuangan syariah, oleh karena itu, sangat penting bagi perbankan syariah  untuk  memfokuskan  kegiatannya  terhadap  pengembangan sumber  daya  manusia  melalui  pendidikan  karyawan  maupun  calon karyawan.  Tahreem  Noor  Khan  (2015)  sangat  percaya  bahwa  praktik
Jurnal EcoBankers : Jurnal Perbankan Syariah,  volume 1 (1) Tahun 2020 | 89
yang  biasa  saja  dalam  penanganan  kesenjangan  sumber  daya  manusia dapat  mengancam  tingkat  produktifitas  dan  daya  saing  perbankan syariah,  hal  ini  menjadi  masalah  utama  yang  harus  diperbaiki  dan diselesaikan.  Pertumbuhan  perbankan  syariah  yang  semakin  tumbuh tentunya  harus  dijawab  dengan  kebutuhan  sumber  daya  insani  yang banyak,  sehingga  antara  kebutuhan  dan  persediaan  tenaga  kerja perbankan  syariah  tidak  mengalami  ketimpangan  yang  mengakibatkan perekrutan  karyawan  perbankan  syariah  tidak  sesuai  kompetensi  yang dibutuhkan.  Untuk  menanggulangi  ketimpangan  antara  kebutuhan sumber  daya  insani  dengan  perkembangan  perbankan  syariah  perlu sekiranya  peran  pemerintah  sebagai  regulator  dalam  hal  ini  adalah Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  untuk  mendorong  lembaga  pendidikan Islam  menciptakan  sarjana  ekonomi  syariah.  Menurut  Rifki  Ismail (2011)  untuk  mengurangi  masalah  kekurangan  sumber  daya  insani perbankan syariah maka diperlukan pemerintah untuk melakukan sebagai berikut: 1) Pemerintah memberikan insentif untuk pembentukan lembaga formal  dan  informal  yang  menyediakan  pendidikan  dibidang  perbankan dan  keuangan  syariah,  2)  Pemerintah  memasukkan  materi  tentang perbankan  dan  keuangan  syariah  dalam  kurikulum  nasional,  3) mendorong  sarjana  Islam  dan  akademisi  aktif  untuk  menulis  dan menerbitkan buku-buku ekonomi Islam.
Sumber Daya Insani (SDI) perbankan syariah bukan hanya dilihat dari kuantitasnya saja, namun juga harus dilihat dari sisi kualitas maupun kompetensi  nya,  kompetensi  tersebut  dimaksudkan  agar  sumber  daya insani  perbankan  syariah  menguasai  kompetensi  komersial,  namun dalam sisi lain sumber daya insani perbankan syariah harus mempunyai keahlian  implementasi  nilai-nilai  syariat  Islam  sebagai  landasan  hukum dari  kegiatan  perbankan  syariah.  Kuantitas  yang  tinggi  bukan  menjadi tolok  ukur    kompetitif  perbankan  syariah,  menurut  Euis  Amelia  (2010) kompetensi  sumber  daya  insani  (SDI)  dan  kultur  perbankan  syariah dalam menjalankan aktifitas komersial belum menunjukkan terintegrasinya  nilai-nilai  syariah  yang  diamanatkan  kepada  perbankan syariah, sehingga diferensiasi citranya tidak menonjol. Akibatnya,  dapat dimengerti jika mayoritas captive market relatif belum melihat jasa-jasa perbankan  syariah  sebagai  jasa  perbankan  alternatif  untuk  memenuhi kebutuhan  ideologisnya,  melainkan  hanya  sebatas  jasa  komplementer. Pendapat  tersebut  harus  menjadi  acuan  kepada  seluruh stokeholders perbankan  syariah  untuk  menyadari  bahwa  pertumbuhan  perbankan
90 | Realisasi Konsep Maqosid Shariah Index Perbankan Syariah di Indonesia
syariah  bukan  hanya  menuntut  akan  kuantitas  sumber  daya  insani perbankan  syariah,  akan  tetapi  pertumbuhan  tersebut  juga  menuntut kepada  pemenuhan  kompetensi  sumber  daya  insani  perbankan  syariah dan yang mempunyai tanggung jawab terkait kompetensi tersebut adalah perguruan  tinggi  Islam  sebagai  lembaga  pendidikan  yang  efektif  untuk menciptakan  sumber  daya  insani  agar  dapat  diterima  oleh  dunia  kerja lembaga keuangan syariah.

## 3. Pencapaian Maqasid  Shari’ah Untuk  Menciptakan  Keadilan  dalam

## Kinerja Keuangan Perbankan Syariah
Pencapaian Maqasid  Shari’ah dalam  menciptakan  keadilan  Bank Umum Syariah (BUS) dapat diukur dari indikator pengembalian ( return ) secara  adil  serta  beberapa  besar  porsi  pembiayaan mudarabah dan musyarakah. Pengembalian  ( return )  dari  hasil  investasi  nasabah perbankan syariah diukur melalui pembagian bagi hasil investasi nasabah dengan  total  pendapatan  investasi  perbankan  syariah,  bagi  hasil  yang tidak  memberatkan  salah  satu  pihak  merupakan  bagi  hasil  yang  saling meridhoi,  hal  ini  merupakan  aktualisasi  dari  tujuan  dan  maksud  dari syariat Islam terhadap prinsip keadilan. Sementara itu pengukuran porsi pembiayaan mudarabah dan musyarakah didapati dari pembagian antara jumlah  total  pembiayaan mudarabah dan musyarakah dari  total pembiayaan  perbankan  syariah  secara  keseluruhan,  pembiayaan mudarabah dan musyarakah dianggap  sebagai  pembiayaan  yang mempunyai  unsur  keadilan  yang  nyata  dengan  sistem  bagi  hasil profit and  loss  sharing, dimana  perbankan  syariah  bukan  hanya  menerima keuntungan  dari  produk  pembiayaan  namun  juga  menanggung  resiko kerugian  dari  penyertaan  pembiayaannya.  Aktualisasi  keadilan  juga dapat dilihat dari implementasi prinsip penghapusan unsur-unsur negatif seperti  bunga,  gharar,  maysir,  dll  dalam  transaksi  maupun  pendapatan investasi  perbankan  syariah,  unsur-unsur  negatif  yang  tidak  sesuai dengan  tujuan  dan  maksud  dari  syariat  Islam  ( Maqasid  Shari’ah )  akan merusak  sistem  ekonomi  dan  kehidupan  masyarakat  dan  tentunya  akan merugikan kemaslahatan ummat.
Pengukuran Maqasid  Shari’ah dalam  konsep  menciptakan keadilan  dapat  dianalisis  melalui  rasio  keuangan  yang  mempunyai  dua element pengukuran  yaitu 1) Pengembalian atau pembagian secara adil, element  ini  diukur  melalui  pembagian  antara  keuntungan  investasi/total
Jurnal EcoBankers : Jurnal Perbankan Syariah,  volume 1 (1) Tahun 2020 | 91
pendapatan  investasi,  2)  distribusi  fungsional  yaitu  pembagian  antara pembiayaan mudharabah dan musyarakah /total pembiayaan.
Tabel 3. Pencapaian Maqasid Shari’ah Dimensi Menciptakan Keadilan Bank Umum Syariah Nama Bank Tahun Iqamah al-‘adl (membangun keadilan) Pembagian Secara Adil Produk & Pelayanan terjangkau BSM 2010 0,4196 0,3650 2011 0,4721 0,2728 2012 0,4084 0,2358 2013 0,3826 0,2209 2014 0,4419 0,2219 2015 0,409 0,2704 BMI 2010 0,4754 0,4889 2011 0,4986 0,4452 2012 0,4892 0,4592 2013 0,4990 0,5025 2014 0,6409 0,5112 2015 0,5766 0,5543 BNIS 2010 0,3354 0,2002 2011 0,3218 0,1938 2012 0,3108 0,1864 2013 0,3137 0,1706 2014 0,3412 0,1687 2015 0,3485 0,1955 BRIS 2010 0,6987 0,2419 2011 0,7907 0,1919 2012 0,6507 0,2358 2013 0,7858 0.2881 2014 0,9369 0,3185 2015 0,7352 0,3736 BPS 2010 0,4351 0,8169 2011 0,3848 0,4569 2012 0,3951 0,4942 2013 1,1871 0,5228 2014 1,3699 0,8671 2015 1,4713 0,9060 BMSI 2010 0,2078 0,0455 2011 0,1792 0,0169
2012 0,1627 0,0054 2013 0,3253 0,0059 2014 0,3447 0,0074 2015 0,3301 0,0140
Sumber : Laporan Tahunan Bank Syariah Tahun 2010-2015 (data diolah)
Pencapaian Maqasid Shari’ah dimensi menciptakan keadilan pada enam  Bank  Umum  Syariah  (BUS)  yang  tercantum  dalam  tabel  diatas menunjukkan  bahwa  seberapa  besar  peran  perbankan  syariah  untuk menciptakan  prinsip  keadilan  dalam  penyediaan  produk  perbankan maupun pelayanan. Perbankan syariah dituntut untuk
mengaktualisasikan  nilai-nilai  Islam  dalam  kegiataannya  dengan mengendalikan  orientasi  bisnis  perbankan  syariah  bukan  hanya  untuk mencapai  maksimalisasi  keuntungan  namun  juga  dapat  menciptakan keadilan  dan  kesejahteraan  masyarakat  serta  stakeholders  lainnya, indikator  pembagian  secara  adil  yang  dianalisa  terhadap  presentase keuntungan  yang  diterima  nasabah  sebagai  shohibul  maal  dari  total pendapatan  investasi  perbankan  syariah  secara  keseluruhan  merupakan salah satu tolok ukur pencapaian Maqasid Shari’ah dimensi menciptakan keadilan,  keadilan  pembagian  keuntungan  antara  nasabah  dengan  pihak perbankan  dapat  dicapai  apabila  kedua  belah  pihak  tidak  berlebihan dalam  mengambil  bagian  dari  pendapatan  investasi  dan  dapat dipertanggung jawabkan sesuai peran dan fungsinya masing-masing.
Jika dilihat dari pencapaian menciptakan keadilan dalam indikator pembagian secara adil dari ketiga bank syariah, dapat dilihat bahwa bank syariah  tidak  menerima  keuntungan  dari  total  pendapatan  investasi secara  berlebihan  yakni  menerima  keuntungannya  tidak  lebih  dari  50% dari  total  keuntungan  investasi,  hal  inilah  yang  diharapkan  dari  tujuan syariah  Islam  ( Maqasid  Shari’ah )  terhadap  perbankan  syariah  yaitu mengendalikan  orientasi  bisnisnya  bukan  hanya  untuk  memaksimalisasi keuntungan namun juga mempunyai orientasi keadilan dan kesejahteraan stakeholders perbankan syariah secara keseluruhan.
Terciptanya keadilan dapat diwujudkan dengan berjalannya sistem ekonomi  yang  terus  berkembang  dan  merata,  perbankan  syariah  dapat mempunyai  andil  dengan  mengalokasikan  pembiayaanya  ke  sektor produktif  guna  menunjang  keberlangsungan  sistem  ekonomi  yang  terus berkembang,  keterkaitan  antara  perbankan  dengan  sistem  ekonomi
lainnya  didapati  melalui  peran  penyerapan  produk  pembiayaan  syariah terhadap sektor riil ekonomi seperti pembiayaan produk mudarabah dan musyarakah ,  kedua  produk  pembiayaan  ini  disebutkan  oleh  beberapa tokoh  ekonomi  Islam  sebagai  pembiayaan  yangbenar-benar  sesuai dengan  nilai-nilai  dan  tujuan  dari  syariah  Islam  ( Maqasid  Shari’ah ), pencapaian Maqasid Shari’ah dimensi menciptakan keadialan salah satu indikatornya adalah mengukur berapa besar pembiayaan mudarabah dan musyarakah dari total pembiayaan perbankan syariah.
Dari  pencapaian  penyerapan  pembiayaan mudarabah dan musyarakah tersebut,    BSM,  BNIS  serta  BSMI  dibawah  30%  dari  total pembiayaan  perbankan  menandakan  bahwa  ketiga  bank  tersebut  kurang memperhatikan  aspek  pembiayaan  berbasis Maqasid  Shari’ah yakni pembiayaan  yang  mendorong  perkembangan  sektor  riil  ekonomi. Memang  tidak  dipungkiri  bahwa  pembiayaan  berbasis mudarabah dan musyarakah jika dilihat dari keuntungan bisnis perbankan memang tidak terlalu menguntungkan dibandingkan produk pembiayaan lainnya seperti murabahah yang  berbasis  pada mark-up ataupun  pembiayaan  yang berbasis  pada fee  best  income ,  namun  pembiayaan  berbasis profit  and loss sharing seperti mudarabah dan musyarakah merupakan pembiayaan yang  mempunyai  dampak  besar  terhadap  kesejahteraan  dan  keadilan ekonomi dan mendorong sistem ekonomi yang merata.
Berbeda  halnya  yang  ditunjukkan  oleh  Bank  Muamalat  Indonesia (BMI)  mempunyai  penyeraan  pembiayaan profit  and  loss  sharing yang terus  mengalami  pertumbuhan  dari  tahun  ketahun  hingga  mencapai diatas  angka  50%  dari  total  pembiayaan  BMI.  Hal  yang  paling mengejutkan  ditunjukkan  oleh  Bank  Panin  Syariah  (BPS)  pada  tabel pencapaian Maqasid  Shari’ah dimensi  menciptakan  keadilan  Bank Umum  Syariah  (BUS), Bank  Panin  Syariah  (BPS)  mempunyai penyerapan pembiayaan mudarabah dan musyarakah cukup besar hingga pada tahun 2015 lebih dari angka 90% , dilihat dari besarnya penyerapan pembiayaan  berbasis profit  and  loss  sharing pada  BPS  dapat menunjukkan  bahwa  BPS  sudah  menerapkan  nilai-nilai  keadilan  dalam hal produk pembiayaan, persentase pembiayaan berbasis profit and loss sharing lebih  dari  50%  dapat  menjadi  tolok  ukur  pencapaian Maqasid Shari’ah terhadap  laporan  keuangan  perbankan  syariah,  pencapaian tersebut  dapat  digunakan  sebagai  pertimbangan  pihak  lain  dalam  bisnis perbankan  syariah  untuk  pengambilan  keputusan  baik  investasi  maupun regulasi perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
94 | Realisasi Konsep Maqosid Shariah Index Perbankan Syariah di Indonesia

## 4. Diskursus  Implementasi  Pembiayaan  Produktif  dan  Konsumtif Perbankan Syariah
Kontribusi pembiayaan perbankan syariah berbasis mudarabah dan musyarakah pada  sistem  ekonomi  jika  dilihat  dari  uraian  sampel  enam Bank  Umum  Syariah  (BUS)  diatas  didapati  kurang  dari  50%,  kecuali Bank  Muamalat  Indonesia  (BMI)  dan  Panin  Bank  Syariah  (BPS)  pada tahun  2015  mempunyai  pembiayaan mudarabah dan musyarakah sebesar  55,43%  dan  90,60%  dari  total  pembiayaan  perbankan. Kurangnya  peran  perbankan  syariah  dalam  pembiayaan  berbasis mudarabah dan musyarakah sebagai  pembiayaan  produktif  menjadi pertanyaan besar terhadap perbankan syariah untuk
mengimplementasikan  tujuan  dan  maksud  dari  syariat  Islam  yaitu kesejahteraan  dan  keadilan  sosial  ekonomi.  Ketimpangan  pembiayaan perbankan  syariah  yang  didominasi  oleh  pembiayaan murabahah yang berbasis  konsumtif  mengakibatkan  sistem  ekonomi  yang  tidak berkembang dan habis begitu saja hanya untuk memenuhi keinginan dan hasrat  terhadap  gaya  hidup  yang  berlebihan.  Produktifitas  sistem ekonomi dapat diwujudkan melalui peran perbankan untuk memberikan pembiayaan kepada perusahaan manufaktur dan perusahaan jasa maupun menciptakan  wirausaha-wirausaha  baru  dalam  meningkatkan  produksi dan tenaga kerja guna mewujudkan pemerataan ekonomi sehingga tidak terjadi  lagi  kesenjangan  pertumbuhan  ekonomi  dan  kesenjangan  sosial masyarakat.
Tariqullah  Khan  (2006)  memberikan  alasan  mengapa  perbankan syariah  kurang  efektif  dalam  memberikan  pembiayaan mudarabah dan musyarakah ,  hal  ini  dikarenakan  perbankan  syariah  mempunyai tanggung jawab kepada pemegang saham dan nasabah deposito terhadap keuntungan  investasi,  investasi  jangka  panjang  berbasis  pada profit  and loss  sharing  ( PLS)  dinilai  tidak  memberikan  kesempatan  perbankan syariah  dalam  jangka  pendek  untuk  kembali  berinvestasi  demi perkembangan  dan  keuntungan  perusahaan,  sedangkan  pembiayaan murabahah yang  berbasis  pada mark-up konsisten  dengan  preferensi untuk kembali berinvestasi keuntungannya dalam jangka pendek.
Pembiayaan berbasis profit and loss sharing tentunya mempunyai beberapa tantangan  maupun  resiko  yang  lebih  besar jika  dibandingakan dengan  pembiayaan  berbasis mark-up maupun fee  base  income karena pembiayaan  tersebut  mempunyai  tingkat  pengembalian  ( return )  yang rentan  terhadap  resiko  bisnis  lainnya  sehingga  akan  menghasilkan loss
Jurnal EcoBankers : Jurnal Perbankan Syariah,  volume 1 (1) Tahun 2020 | 95
return yang  tinggi.  Namun  tanggung  jawab  perbankan  syariah  bukan hanya  kepada  tingkat  pengembalian  ( return )  dana  investasi  tetapi  juga mempunyai  tanggung  jawab  terhadap  keadilan  dan  pertumbuhan ekonomi  yang  berlabuh  kepada  kesejahteraan  ekonomi  dan  sosial masyarakat secara keseluruhan, hal inilah tujuan dasar dari syariat Islam ( Maqasid Shari’ah ) yang menjadi landasan utama perbankan syariah.
Jika perbankan syariah terus meningkatkan pembiayaan konsumtif dan menekan pembiayaan produktif itu artinya perbankan syariah makin jauh  dari  implementasi  prinsip  dan  tujuan  syariat  Islam  ( Maqasid Shari’ah ). Terjaganya jiwa, keturunan, harta, akal dan agama tidak dapat diukur  dari  dapat  terperpenuhinya  kebutuhan  dan  gaya  hidup  yang konsumtif  namun  juga  dapat  menjaga  keberlangsungan  dan  pemerataan pertumbuhan  ekonomi  secara  keberlanjutan  dengan  peningkatan produktifitas  ekonomi  masyarakat.  Menurut  Didin  Damanhuri  dan
Syamsu Rizal (2012) Besarnya pembiayaan murabahah mengindikasikan  perbankan  syariah  hanya  ingin  mendapatkan keuntungan yang besar dalam jangka pendek dalam bentuk mark-up atau marjin dari  pembiayaan  konsumtif  (daya  hidup)  maupun  investasi dengan  tingkat  resiko  yang  rendah  ( low  risk ),  pola  seperti  ini  justru menjebak  perbankan  syariah  terhadap  paradigma  kapitalisme  yang enggan  berbagi  keuntungan  atau  kerugian  atas  modal  yang  diberikan. Perbankan  syariah  seharusnya  didominasi  oleh  produk  berbasis  bagi hasil  dengan  fokus  kepada  pembiayaan  produktif  daripada  memberikan pinjaman konsumtif. Pembiayaan dengan sistem profit and  loss sharing memiliki  visi  pertumbuhan  ekonomi,  memilih  proyek  yang  berpotensi baik, memonitoring investasi secara dekat, dan menyalurkan resiko dari aset kepada leabilitas untuk kestabilan bank, hal ini sesuai dengan tujuan pembiayaan  syariah  yaitu  untuk  menunjang  pelaksanaan  pembangunan nasional  dalam  rangka  meningkatkan  keadilan,  kebersamaan  dan pemerataan kesejahteraan rakyat.
5. Pencapaian Maqasid  Shari’ah
perbankan Syariah dalam menciptakan kamaslahatan ummat Kemaslahatan ummat dapat diwujudkan melalui kesejahteraan atau disebut  juga  sebagai well-being menurut  Umar  Chapra  (2008)  menjadi fondasi  utama  perbankan  syariah,  dari  kelima  tujuan Maqasid  Shari’ah
( kulliyat al-khams )  yaitu: memelihara agama ( hifz al-diin ),  memelihara jiwa  ( hifz    al-nafs ),  memelihara  keturunan  ( hifz}  al-nasl ),  memelihara
96 | Realisasi Konsep Maqosid Shariah Index Perbankan Syariah di Indonesia
harta  ( hifz  al-maal ),  dan  memelihara  akal  ( hifz  al-‘aql )  pada  dasarnya akan  berlabuh  pada  utama  yakni  kesejahteraan  sosial  maupun  ekonomi. Pentingnya  pencapaian Maqasid  Shari’ah dalam  laporan  kinerja keuangan perbankan syariah dalam meningkatkan kesejahteraan manusia dapat  dilihat  Kesejahteraan  bukan  hanya  diperuntukkan  kepada  para pemagang  saham  maupun  nasabah  dari  keuntungan  bagi  hasil  melalui profitabilitas perbankan syariah namun kesejahteraan diperuntukkan juga untuk  masyarakat  secara  umum  sebagai  tanggung  jawab  sosial perusahaan  dan  tanggung  jawab  perbankan  syariah  terhadap  nilai-nilai syariat Islam, tanggung jawab sosial ini diwujudkan melalui berapa besar perbankan  syariah  dapat  mengimplementasi  dana  zakat  dari  total  asset bersih perbankan syariah, kewajiban zakat merupakan proses dari sistem distribusi  pendapatan  perbankan  syariah  guna  meningkatkan  nilai  hidup masyarakat  kurang  mampu  dan  dimaksudkan  untuk  memperoleh kemaslahatan  ( jalb al-maslahah )  dan  menolak  mafsadat  ( dar’u  al- mafasid ).
Keterpihakan  perbankan  syariah  terhadap  kemaslahatan  ummat dapat  dilihat  juga  melalui  kontribusi  perbankan  syariah  terhadap  sektor riil  ekonomi,  sistem  ekonomi  merupakan  keterkaitan  antara  sektor moneter  dan  sektor  riil,  kecenderungan  ekonomi  yang  lebih  fokus  pada sektor  moneter  akan  mengakibatkan  ketimpangan  pembiayaan  ( capital gap ) yang terus membesar, uang yang berputar pada sektor moneter tidak bisa  terserap  oleh  sektor  riil  dapat  menghambat  pertumbuhan  ekonomi secara  riil  dan  tentunya  akan  meningkatkan  tingkat  pengangguran  serta dapat  menurunkan  daya  beli  dan  kesejahteraan  masyarakat.  Peran perbankan  syariah  dalam  hal  ini  sangat  dibutuhkan  sebagai  lembaga intermediasi  yang  dapat  menyalurkan  uang  dari  sektor  moneter  kepada sektor riil agar ketersediaan modal dalam sektor riil dapat terpenuhi guna meningkatkan perkembangan perusahaan.
Pencapaian Maqasid  Shari’ah dalam  laporan  kinerja  keuangan perbankan  syariah  untuk  meningkatkan  kemaslahatan  ummat  dapat dianalisa  dengan  dua  element  pengukuran  yaitu:  1)  seberapa  besar alokasi  dana  zakat  dengan  indikator  alokasi  dana  zakat/aset  bersih,  2) seberapa  besar  alokasi  pembiayaan  perbankan  syariah  terhadap pembiayaan  sektor  rill  dengan  indikator  investasi  di  sektor  riil  /total investasi.  Berikut  ini  data  pencapaian Maqasid  Shari’ah dalam  laporan kinerja keuangan untuk meningkatkan kemaslahatan ummat.
Jurnal EcoBankers : Jurnal Perbankan Syariah,  volume 1 (1) Tahun 2020 | 97
Tabel 4. Pencapaian Maqasid Shari’ah Bank Umum Syariah (BUS)
Dimensi Menciptakan Kemaslahatan Ummat
Nama Bank Tahun Jalb al-Maslahah (menciptakan kepentingan umum) Distribusi Harta Investasi Sektor riil BSM 2010 0,00065 0,7518 2011 0,00046 0,7809 2012 0,00062 0,8504 2013 0,00042 0,8121 2014 0,00015 0,7506 2015 0,00037 0,7470 BMI 2010 0,00070 0,7736 2011 0,00015 0,7075 2012 0,00018 0,7569 2013 0,00030 0,8122 2014 0,00012 0,7406 2015 0,00025 0,7759 BNIS  2010 0,00053 0,5507 2011 0,00035 0,6258 2012 0,00037 0,7213 2013 0,00041 0,7766 2014 0,00033 0,7778 2015 0,00040 0,7754 BRIS  2010 0,00010 0,8255 2011 0,00020 0,8392 2012 0,00030 0,8175 2013 0,00043 0,8281 2014 0,00048 0,7837 2015 0,00024 0,6964 BPS 2010 0,00001 0,2827 2011 0,00001 0,7149 2012 0,00001 0,7215 2013 0,00090 0,6458
98 | Realisasi Konsep Maqosid Shariah Index Perbankan Syariah di Indonesia
2014 0,00063 0,7738 2015 0,00053 0,8029 BMSI  2010 0,00006 0,7152 2011 0,00057 0,7581 2012 0,00030 0,7857 2013 0,00082 0,8184 2014 0,00112 0,8157 2015 0,00060 0,7969
Sumber : Laporan Tahunan Bank Syariah Tahun 2010-2015
(data diolah)
Dalam  kurun  waktu  lima  tahun  yakni  dari  tahun  2010-2015 perkembangan  investasi  sektor  riil  perbankan  syariah  mengalami fluktuatif  ada  yang  mengalami  kenaikan  namun  ada  juga  yang mengalami  menurun,  dari  analisis  tabel  pencapaian Maqasid  Shari’ah Bank  Umum  Syariah  (BUS)  dimensi  menciptakan  kemaslahatan ummat, terdapat tiga Bank Umum Syariah mengalami kenaikan namun tiga bank lagi mengalami penurunan pertumbuhan investasi sektor riil, namun jika dilihat dari presentase dari keeman bank tersebut, investasi sektor riil berada pada 70% dari total keseluruhan investasi perbankan, berarti  ada  sekitar  30%  dana  investasi  perbankan  syariah  berapa  pada sektor moneter seperti investasi saham, deposito pada bank lain, sukuk dan  surat  berharga  lainnya  serta  deposito  pada  Bank  Indonesia. Peningkatan  pembiayaan  sektor    riil  harus  menjadi  ujung  tombak pertumbuhan perbankan syariah karena sektor riil ekonomi merupakan penggerak  dari  perekonomian  suatu  negara  agar  dapat  mencapai kesejahteraan dan pemerataan ekonomi secara keseluruhan, ketimpangan  ekonomi  dikontribusii  oleh  tidak  terserapnya  investasi dari  sektor  moneter  kepada  sektor  riil  sehingga  akan  memuncukan ketimpangan  keuangan  ( capital  gap )  dalam  tatanan  perekonomian negara  yang  akan  mengakibatkan  penurunan  produktifitas  serta meningkatkan  tingkat  pengangguran  dan  daya  beli  masyarakat,  oleh karena  itu  dari  tujuan  hukum  Islam  ( Maqasid Shari’ah )  yang  menjadi landasan  hukum  perbankan  syariah  menekankan  kepada  perbankan syariah untuk lebih memproritaskan dana pembiayaan atau investasi ke sektor  riil  guna  menggerakkan  ekonomi  masyarakat  demi  tercapainya maslahah.
Jurnal EcoBankers : Jurnal Perbankan Syariah,  volume 1 (1) Tahun 2020 | 99

## 6. Realiasasi  Alokasi  Dana  Zakat  Untuk  Menciptakan  Kemaslahatan Ummat
Realisasi  dana  zakat  perbankan  syariah  dalam  kurun  waktu  2010- 2015  dari  keenam  bank  syariah  sebagai  sempel  penelitian  rata-rata sebesar  0,01%-0,04%  dari  total  asset  perbankan  syariah,  hal  ini merupakan  persentase  yang  kecil  untuk  mengefektifkan  alokasi  dana zakat  untuk  pertumbuhan  ekonomi.  Menurut  Praptono  Djunedi  (2014) Zakat  dikenal  sebagai  alat  distribusi  kekayaan  bagi  masyarakat  yang membutuhkan  karena  ada  keyakinan  bahwa  di  dalam  harta  seseorang terdapat hak fakir miskin dan orang-orang yang tidak berdaya. Terdapat dua alasan bagi keberadaan zakat dalam kehidupan manusia yaitu alasan ibadah dan alasan ekonomi. Membayar zakat sebagai ukuran kepatuhan seseorang  muzakki  pada  Allah  SWT  merupakan  alasan  ibadah. Sedangkan  zakat  sebagai  instrumen  dalam  menjaga  kestabilan  sosial ekonomi  antara  para  pelaku  pasar  atau  antara  si  kaya  dan  si  miskin merupakan  alasan  ekonomi.  Menurut  Irman  Firmansyah  dan  Aam  S. Rusydiana  (2013)  zakat  juga  mempunyai  peran  penting  dalam mewujudkan keadilan dalam bidang ekonomi dimana seluruh masyarakat mempunyai  pendapatan  untuk memenuhi  kebutuhan  sehari-hari,  dengan adanya  zakat  maka  akan terkumpul  dan baru  ( fresh capital )  yang  bebas dari tekanan-tekanan apapun karena bersifat sukarela dan merupakan hak kaum  kurang  mampu.  Irfan  Syauqi  Beik  (2009)  mencoba  menganalisis peran zakat dalam mengurangi kemiskinan, hasil dari penelitian tersebut ia menyatakan bahwa zakat mampu mengurangi jumlah keluarga miskin dari  87%  menjadi  74%,  kemudian  dari  aspek  kedalaman  kemiskinan, zakat  terbukti  mampu  mengurangi  kesenjangan  kemiskinan  dan kesenjangan  pendapatan,  sedangkan  ditinjau  dari  tingkat  keparahan kemiskinan,  zakat  juga  mampu  mengurangi  tingkat  keparahan kemiskinan.  Dari  penjelasan  diatas  maka  tidak  dapat  dipungkiri  peran penting  zakat  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  dan  keadilan masyarakat,  oleh  karena  itu  perbankan  syariah  sebagai  lembaga  bisnis berbasis  syariah  Islam  maka  perlu  sekiranya  instrumen  zakat  dijadikan sebagai  instrumen  yang  patut  dipertimbangkan  dalam  kegiatan-kegiatan sosial  yang  merupakan  bagian  dari  tanggung  jawab  sosial  (CSR) perbankan syariah.
Analisis  dan  pembahasan  tentang  pencapaian  konsep Maqasid Shari’ah perbankan syariah di Indonesia dilihat dari sampel enam Bank Umum  Syariah  (BUS)  dapat  disimpulkan  bahwa  pencapaian  aspek
100 | Realisasi Konsep Maqosid Shariah Index Perbankan Syariah di Indonesia
Tahdhib  al-Fard (mendidik  individu)  dalam  konsep Maqasid  Shari’ah belum  dapat  diwujudkan  dengan  baik,  hal  ini  diidentifikasi  dari penurunan  alokasi  dana  pendidikan  dan  pelatihan  perbankan  syariah  di Indonesia  serta  jika  dilihat  dari  indikator  selanjutnya  dalam  pencapaian aspek Tahdhib  al-Fard (mendidik  individu)  dalam  konsep Maqasid Shari’ah yaitu  alokasi  dan  penelitian  dan  pengembangan,  dapat  dilihat penurunan dari tahun ketahun bahkan ada tiga BUS dari enam BUS tidak menganggarkan  dananya  untuk  kegiatan  penelitian  dan  pengembangan. Penurunan  dalam  bidang  alokasi  dana  pendidikan  juga  dialami perbankan syariah terkait dengan alokasi dana pendidikan publik (iklan) sehingga awareness (kesadaran)  masyarakat  akan  kepatuhan  nilai-nilai yang  diyakini  dalam  sistem  perbankan  syariah  tidak  dimengerti  dengan baik  oleh  masyarakat,  serta  pendidikan  akan  nilai-nilai  Islam  dan pelarangan unsur riba dan peran perbankan syariah dalam meningkatkan keadilan  dan  kesejahteraan  ekonomi    tidak  dapat  dipahami  oleh masyarakat.  hal  ini  sangat  disayangkan  karena  peran  perbankan  syariah untuk  menjaga  akal  ( hifz  al-‘aql )  masyarakat  dengan  meningkatkan pendidikan dan pengetahuan tidak tercapai dengan baik.
Pencapaian  aspek  selanjutnya  yaitu  aspek Iqamat  al-‘Adl (membangun  keadilan)  dalam  konsep Maqasid  Shari’ah dilihat  dari indikator pembagian return secara adil, distribusi fungsional mudarabah dan  musyarkah  model,  serta  produk  bebas  bunga,  maka  dapat disimpulkan  bahwa  pencapaian  aspek Iqamat  al-‘Adl (membangun keadilan)  dalam  konsep Maqasid  Shari’ah dapat  diwujudkan  dengan baik,  hal  ini  terlihat  dari  rata-rata  pembagian return investasi  kepada nasabah  yang  terus  meningkat  dan  tidak  terdapatnya  pendapatan perbankan syariah yang mengandung unsur bunga walaupun pembiayaan model profit  and  loss  sharing sebagai  fundamental  dari  instrumen pembiayaan  perbankan  syariah  dari  tahun  ketahun  mengalami penurunan.
Pencapaian  aspek  terakhir  dalam  konsep Maqasid  Shari’ah yaitu aspek Jalb  al-maslahah (meningkatkan  kesejahteraan)  dilihat  dari pencapaian  indikatornya  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  aspek Jalb  al- maslahah (meningkatkan  kesejahteraan)  dalam  konsep Maqasid Shari’ah dapat  dicapai  dengan  baik,  kesimpulan  ini  beralasan  dari pencapaian  investasi  sektor  riil  perbankan  syariah  yang  dominan dibandingkan  pada  sektor  moneter,  hasil  ini  menandakan  bahwa  peran perbankan  syariah  sebagai  penggerak  ekonomi  produktif  dapat
Jurnal EcoBankers : Jurnal Perbankan Syariah,  volume 1 (1) Tahun 2020 | 101
diwujudkan dengan baik walapun porsi investasi lebih pada pembiayaan murabahah yang  berbasis  hutang.  sedangkan  indikator  distribusi  harta (zakat)  sebagai  implementasi  kemaslahatan  ummat  dari  tahun  ketahun mengalami  penurunan  tetapi  nilai  tersebut  relatif  kecil  untuk  dapat mempengaruhi kinerja perbankan syariah.

## KESIMPULAN
Pencapaian  konsep Maqasid  Shari’ah yang  terbagi  dalam  tiga  aspek yaitu aspek Tahdhib  al-Fard (mendidik  individu), Iqamat  al-‘Adl
(membangun keadilan), Jalb al-Maslahah (menciptakan kepentingan umum) perbankan  syariah  di  Indonesia  belum  dapat  direalisasikan  dengan  baik,  hal tersebut dikarenakan kurangnya peran perbankan syariah dalam meningkatkan  kualitas  sumber  daya  insani  (SDI)  serta  pendidikan masyarakat,  ketimpangan  instrumen  pembiayaan murabahah dengan instrumen  pembiayaan mudarabah , musyarakah yang  cukup  lebar,  hingga rendahnya  alokasi  dana  zakat.  Penjelasan  lebih  rinci  mengenai  pencapaian konsep Maqasid Shari’ah sebagai berikut:
1. Pencapaian  aspek Tahdhib  al-Fard (pendidikan  individu)  perbankan syariah di Indonesia belum dapat direalisasikan dengan baik, kesimpulan ini  dibuktikan  dari  rendahnya  alokasi  dana  program  pendidikan  dan pelatihan  sumber  daya  insani  perbankan  syariah  di  Indonesia.  Pada tahun  2010,  enam  perbankan  syariah  mengalokasikan  dananya  rata-rata sekitar  3,08%  sampai  tahun  2015  menurun  menjadi  1,54%  dari  total biaya  operasional.  Biaya  program  penelitian  dan  pengembangan perbankan  syariah  tahun  2010-2015  rata-rata  sekitar  1,86%-  1,92%. Biaya  alokasi  dana  iklan/  promosi  untuk  pendidikan  masyarakat  juga mengalami  penurunan  pada  tahun  2010  sebesar  6,79%  menjadi  4,29% pada tahun 2015 dari total biaya operasional perbankan syariah.
2. Pencapaian  aspek Iqamat  al-‘Adl (menciptakan  keadilan)  perbankan syariah di Indonesia dapat direalisasikan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan  pembagian  keuntungan  ( return )  antara  nasabah  dan  perbankan syariah  dari  total  pendapatan  investasi  mengalami  kenaikan  dari  tahun 2010 rata-rata sebesar 42,86% menjadi 64,51% pada tahun 2015. Namun dalam hal pembiayaan mudarabah dan musyarakah perbankan syariah di Indonesia  periode  2010-2015  mengalami  kenaikan,  pada  tahun  2010 pembiayaan mudarabah dan musyarakah sebesar 35,97% menjadi 38,56
% pada tahun 2015 dari total investasi.
102 | Realisasi Konsep Maqosid Shariah Index Perbankan Syariah di Indonesia
Pencapaian  aspek Jalb  al-Mas}lahah (menciptakan  kemaslahatan  ummat) perbankan  syariah  di  Indonesia  belum  dapat  direalisasikan  dengan  baik, kesimpulan ini didapati dari realisasi dana zakat yang mengalami penurunan yang  cukup  tajam,  alokasi  dana  zakat    mengalami  penurunan  pada  tahun 2010  sebesar  0,19%  menjadi  0,03%  pada  tahun  2015  dari  total  aset  bersih perbankan  syariah.  Walaupun  investasi  sektor  riil  perbankan  syariah mempunyai  nilai  yang  tinggi  dibandingkan  investasi  sektor  moneter/ financial , pada tahun 2010 rata-rata investasi sektor riil perbankan syariah di Indonesia  sebesar  65%  dari  total  investasi  dan  pada  tahun  2015  menjadi 76,57%  dari  total  investasi,  Investasi  sektor  riil  menjadi  indikator  yang dominan  berkontribusi  terhadap  aspek Jalb  al-Mas}lahah (menciptakan kemaslahatan ummat) perbankan syariah.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Rahman,  Abdul  Rahim.  “Islamic  Banking  and  Finance:  Between
Ideals And Realities”. Journal of Economics and Management Vol. 15.
No. 2 (2007). 29-35.
Ahmed,  Habib.  “Defining  Ethics  in  Islamic  Finance:  Looking  Beyond
Legality”.  Paper  International  Conference  on  Islamic  Economics  and
Finance (2012). 149-159.
Abdul  Rahman,  Abdul  Rahim.  “Islamic  Banking  and  Finance:  Between Ideals And Realities”. Journal of Economics and Management Vol. 15.
No. 2 (2007). 29-35.
Ahmad,  Isham  Pawan.  “Evaluating  Islamic  Banking:  Beyond  Shari„ah Compliance  to  Achieving  Shariah  Objectives”.  Paper  Department  of Usul  Al  –  Din  and  Comparative  Religion  Kulliyyah  of  Islamic Revealed  Knowledge  &  Human  Sciences  International  Islamic
University Malaysia (2006).
Amelia, Euis. “Perbankan Syariah di Indonesia dan Peran Perguruan  Tinggi dalam  Rangka  Akselerasi”.  Jurnal  Keuangan  dan  Perbankan,  vol.  14,
No. 1 (2010) 131-142.
Beik,  Irfan  Syauqi.  “Analisis  Peran  Zakat  Dalam  Mengurangi  Kemiskinan:
Studi Kasus Dompet Dhuafa Republika”. Zakat & Empowering: Jurnal
Pemikiran dan Gagasan.Vol II (2009).
Chapra, M. Umer. The Islamic Vision of Development in Light of Maqasid al
Shari„ah.  Occasional  Paper  Series  No.  15.  London:  International
Institute of Islamic Thought. 2008.
Didin  Damanhuri  dan  Daymsu  Rizal,  “Mencegah  Jebakan  Paradigma
Kapitalisme  di  Bank  Syariah”, Jurnal  Iqtishodia  :  Ekonomi Islam
Republika (2012).
Djunedi,  Praptono.  “Zakat,  Instrumen  Fiskal  dan  Perekonomian”  Jurnal
Media Keuangan. Vol.IX. 83 (2014) 40-56.
Farooq,  Mohammad  Omar.  “The  Challenge  of  Poverty  and  the  Poverty  of
Islamic  Economics”.  Journal  of  Islamic  Economics,  Banking  and
Finance 4.2 (2008). 86-87.
Faruq Ahmad, Abu Umar, et al. “Shari„ah Maxims and Their Implication on Modern  Financial  Transactions”.  Journal  of  Economics,  Banking  and
Finance Vol.6, No.3. (2010).
Firmansyah,  Irman  dan  Rusydiana,  Aam  S.  “Kontribusi  Profitabilitas Terhadap  Pengeluaran  Zakat  Pada  Bank  Umum  Syariah  di  Indonesia Dengan  Ukuran  Perusahaan  Sebagai  Variabel  Moderasi”.  Jurnal
Liquidity. vol.2. 2 (2013). 110-116.
Ghazali,  Imam.  al-Mustasfa.  Cairo:  al-Maktabah  al-Tijariyyah  al-  Kubra.
1937.
Hameed,  Shahul. et  all .  “Alternative  Performance  Measures  for  Islamic
Banks  “, 2nd  International  Conference  on  Administrative  Sciences,
King Fahd University of Petroleum and Minerals , Saudi Arabia, 19-21
April (2004).
104 | Realisasi Konsep Maqosid Shariah Index Perbankan Syariah di Indonesia
Hayati,  Safah  Restuning.  “Peran  Perbankan  Syariah  terhadap  pertumbuhan ekonomi  Indonesia ”,  Jurnal  Indo-Islamika:  Kajian  Interdisipliner
Islam Indonesia. Vol. 4. 1 (2014) .
Imam,  Patrick  and  Kpodar  ,  Kangni.  “Islamic  Banking:  How  Has  it
Diffused?”. IMF Working Paper. (Augustus 2010). 20-21.
Irawadi,  Edy  Putra.  Keuangan  Syariah  Diimbau  Maksimalkan  Peran  di
SektorRiil,lihat:http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariahekon omi/13/04/11/ml2qfu-keuangan-syariah-diimbau-maksimalkan-peran-
di-sektor-riil(akses:12 September 2014). Ismail,  Rifki  “Islamic  Banking  in  Indonesia:  Lessons  Learned”.  Documen United  Nasions  (UN)  Multi-Year  Expert  Meeting  on  Services.
Development  and  Trade:  The  Regulatory  and  Institutional  Dimension.
Geneva (2011). Jusmaliani, Pengelolaan Sumber Daya Insani. Jakarta: Buni Aksara. 2011. Khan,  Faisal.  “How  „Islamic‟  is  Islamic  Banking?”.  Journal  of  Economic Behavior & Organization 76 (2010).806-607. Khan,  Tahreem  Noor.  “Gaps  of  Human  Resource  in  Islamic  Banks:
Literature  Review  Analysis”.  Journal  of  Business  and  Social  Science.
Vol.6. No.5 (2015).
Khan, Tariqullah. “Demand For And Supply of Mark-Up And PLS Funds In Islamic  Banking:  Some  Alternative  Explanations”.  Paper  Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank (2006).
Mannan,  Muhammad  Abdul. Allocation  Efficiency,  Decision  and  Welfare Creteria  in  an  Interest-Free Islam ic  Economy:  a  Comparative  Policy Approach , (London: Muslum Institute For Research and Planing, 1980)
73-75.
Mohammed,  Mustafa  Omar,  et  al.  “The  Performance  Measures  of  Islamic Banking Based on the Maqasid Framework”. Paper IIUM International
Accounting  Conference  (INTAC  IV)  held  at  Putra  Jaya  Marroitt
(2008). 1-17.
Norhanim  Dewa  &  Sabarudin  Zakaria,  “Training  and  Development  of
Human  Capital  in  Islamic  Banking  Industry”, Journal  of Islam ic
Economics, Banking and Finance, vol.8, no.1. (2012).
Sahroni,  Oni  dan  Karim,  Adiwarman  A.  Maqasid  Bisnis  dan  Keuangan
Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi. Jakarta: Rajawali Pers. 2015.
Shahwan,  Syahidawati  and  Mohammad,  Mustafa  Omar.  “The  Objective  of
Islamic  Economic  and  Islamic  Banking  in  Light  of  Maqasid  al-
Shari‟ah:  A  Critical  Review”.  Middle-East  Journal  of  Scientific
Research Vol.13. (2013).
Siddiqi,  Mohammad  Nejatullah. Muslim  Economic  Thinking:  A  Survey  of
Contemporary  Literature ,  (Leicester:  The  Islamic  Foundation,  1981),
84-86.
Siddiqi, Mohammad Nejatullah, “Islamic Banking and Finance in Theory and Practice:  a  Survey  of  State  of  the  Art”, Jurnal Islam ic  Economic
Studies Vol. 13, No. 2 (2006), 20-21.
Wajdi, Asyraf Dasuki and Abozaid, Abdulazeem. “A Critical Appraisal on the Challenges of Realizing Maqasid Shari‟ah in Islamic Banking and Finance”. IIUM Journal of Economics and Management 15. 2 (2007)
143-165.