## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 6, No. 3 Juli 2022 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
DOI: 10.36312/jisip.v6i3.3428/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Penerapan Disgorgement Fund Sebagai Upaya Memberikan Perlindungan Bagi Investor Di Pasar Modal Indonesia
Rezza Aryansyah 1 , Arman Nefi 2
12 Universitas Indonesia Article Info Abstract Article history: Received : 7 Juni 2022 Publish : 13 July 2022 This  journal  discusses  the  implementation  of  the  Disgorgement  Fund  as  an  effort  to provide  protection  for  investors  in  the  Indonesian  capital  market  as  outlined  in  POJK No.  65/POJK.04/2020  concerning  Return  of  Illegal  Profits  and  Investor  Loss Compensation  Fund  in  the  Capital  Market  Sector.  The  issues  raised  are  how  to implement  the  Disgorgement  Fund  itself  in  Indonesia  and  analyze  the  advantages  and disadvantages  of  implementing  the  Disgorgement  Fund  in  Indonesia  in  an  effort  to provide  protection  to  investors  in  Indonesia.  In  its  implementation,  the  Disgorgement Fund  can  calm  investors  while  minimizing  the  crime  rate  in  the  Indonesian  capital market so that the integrity of the capital market can be maintained, even though there are weaknesses such as parties subject to illegal return of profits that can harm investors and the difficulty of proving crimes in the capital market. But with the disgorgement fund system, that is effective, proportional, and preventive so that it can make a party choose not  to  commit a  violation.  Returning  illegal  profits as a  remedial  action is  expected to prevent  parties  who  commit  violations  from  enjoying  the  profits  they  have  obtained illegally,  compensate for  losses  from  victims  of  violations,  contain  corrective  elements, and are expected to provide a deterrent effect.
Keywords:
Disgorgement Fund,
Implementation, Investor,
Capital Market
Info Artikel ABSTRAK Article history: Diterima : 7 Juni 2022 Publis : 13 July 2022
Jurnal ini  membahas  mengenai penerapan mengenai Disgorgement Fund sebagai upaya memberikan  perlindungan  bagi  investor  di  pasar  modal  Indonesia  yang  dituangkan  di Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  65/POJK.04/2020  tentang  Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dan Dana Kompensasi Kerugian Investor di Bidang Pasar Modal. Adapun permasalahan yang diangkat yaitu bagaimana penerapan Disgorgement Fund itu sendiri  di  Indonesia  serta  menganalisis  mengenai  kelebihan  dan  kekerungan  terhadap penerapan Disgorgement  Fund di  Indonesia  didalam  upaya  memberikan  perlindungan terhadap  investor  di  Indonesia.  Didalam  penerapannya Disgorgement  Fund bisa menenangkan  investor  sekaligus  meminimalisir  angka  kejahatan  di  pasar  modal Indonesia  sehingga  integritas  pasar  modal  bisa  terjaga,  meskipun  terdapat  kelemahan seperti  Pihak  yang  dikenakan  pengembalian  keuntungan  tidak  sah  bisa  saja  merugikan investor  dan  Sulitnya  pembuktian  kejahatan  di  pasar  modal.  Sistem disgorgement  fund memang  penting  dan  bagus  karena disgorgement  fund merupakan  bentuk  penegakan hukum  yang bersifat efektif, proporsional, dan preventif sehingga dapat membuat suatu pihak memilih untuk tidak melakukan pelanggaran. Pengembalian keuntungan tidak sah sebagai  suatu remedial  action diharapkan  dapat  mencegah  pihak  yang  melakukan pelanggaran  menikmati  keuntungan  yang  diperolehnya  secara  ilegal,  mengkompensasi kerugian  dari  korban  pelanggaran,  mengandung  unsur  korektif,  dan  diharapkan  dapat memberikan efek jera.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Rezza Aryansyah, Universitas Indonesia Email: rezza.aryansyah@ui.ac.id

## 1. PENDAHULUAN
Pasar  Modal  merupakan  tempat  berkumpulnya  dana  masyarakat  (publik)  yang menekankan  ‘kepercayaan’  terhadap  kegiatan  di  dalamnya.  Kegiatan  yang  dimaksud  yakni yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan  dengan  Efek  yang  diterbitkannya,  serta  lembaga  dan  profesi  yang  berkaitan  dengan Efek. ( Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal)
Pasar  modal  merupakan  sarana  atau  tempat  untuk  mempertemukan  pemilik  dana ( supplier of fund ) dengan pengguna dana ( user of fund ). Pemilik dana baik perseorangan atau lembaga  sebagai  calon  investor  yang  memiliki  dana  segar  dan  pengguna  dana  adalah  emiten yaitu perusahaan atau badan usaha yang membutuhkan dana untuk modal kerja atau investasi. (Fuandy,  1996,  p.  10)  Kedua  belah  pihak  melakukan  jual  beli  modal  yang  berwujud  efek. Pemilik  dana  menyerahkan  sejumlah  dana  dan  penerima  dana  (perusahaan  terbuka) menyerahkan surat bukti kepemilikan berupa efek. [1]
Hubungan antara kepercayaan dan kegiatan di pasar modal terhadap masyarakat selaku investor sangatlah penting. Hal ini mengingat eksistensi pasar modal bergantung pada investor. Investor  yang  mempercayakan  dananya  untuk  ditempatkan  di  pasar  modal  harus  diberi perlindungan hukum sebagai bagian dari hak investor dan kewajiban stakeholder . Kepercayaan tersebut  salah  satunya  dibangun  melalui  keterbukaan  informasi.  Hal  ini  mengingat  efek dianggap  merupakan  instrumen  yang  sifatnya  sangat  spekulatif  sehingga  sebenarnya  secara inheren mengandung  risiko.  Adanya  keterbukaan  informasi  yang  harus  dilakukan  oleh perusahaan publik, investor akan dengan mudah memahami keadaan perusahaan secara umum, baik dari segi finansial maupun dari aspek-aspek lainnya, berdasarkan informasi yang disajikan perusahaan secara mutakhir dari waktu ke waktu.[2]
Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang  Pasar Modal (UUPM) telah menggariskan dengan detail mengenai jenis-jenis tindak pidana di bidang pasar modal dalam Pasal 90 sampai Pasal 98 seperti penipuan, manipulasi pasar, dan perdagangan orang dalam. Tidak hanya jenis- jenis  tindak  pidana  di  pasar  modal  yang  diuraikan  dalam  UUPM,  namun  UUPM  juga menetapkan  mengenai  sanksi  pidana  yang  akan  dikenakan  terhadap  tindak  pidana  di  bidang pasar  modal  yaitu  dalam  Pasal  104  dimana  hukuman  yang  diberikan  berupa  ancaman  pidana penjara  paling  lama  10  (sepuluh)  tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp  15.000.000.000  (lima belas miliar rupiah).
Namun selama ini, pelaku kejahatan yang terjadi di pasar modal hanya diproses melalui pidana umum dan tidak mengembalikan kerugian dari investor. Sehingga akibat dari kejahatan yang  dilakukan  pihak-pihak  tertentu  di  pasar  modal  itu  sangat  merugikan  pihak  investor. Investor  menjadi  ragu  untuk  berinvestasi karena merasa  takut  kehilangan  uangnya  akibat  dari transaksi  semu,  perdagangan  orang  dalam  ( insider  trading ),  penggelapan  dana  nasabah  dan kejahatan pasar modal lainnya. [3]
Instrun  hukum  yang  diadopsi  oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  adalah  sistem disgorgement fund, Istilah disgorgement pertama kali diperkenalkan oleh U.S Foreign Corrupt Practices Act atau yang dikenal dengan sebutan FCPA. FCPA dibentuk Amerika Serikat pada tahun  1977  untuk  mencegah  terjadinya  suap  yang  dilakukan  oleh  perorangan  maupun  badan hukum  Amerika  Serikat  kepada  pihak  yang  berkepentingan.  Apabila  dibandingkan  dengan Indonesia, FCPA memiliki tugas yang kurang lebih sama dengan tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menangani Tindak Pidana Korupsi.[4]
Sistem disgorgement  fund yaitu  sebuah  sistem  yang  akan  menghimpun  pengembalian dana dari para pelaku pelanggaran kejahatan di pasar modal sehingga uang pengembalian dana yang  dihimpun  tersebut  bisa  didistribusikan  untuk  membayar  kerugian  yang  diderita  oleh investor  akibat  pelanggaran  UUPM,  dengan  begitu  investor  merasa  nyaman  dan  aman  dan terlindungi  ketika  berinvestasi  di  pasar  modal  Indonesia.  Sistem  disgorgement  fund  ini  diatur dalam  POJK  No.  65  /Pojk.04/2020  tentang  Pengembalian  Keuntungan  Tidak  Sah  dan  Dana Kompensasi Kerugian Investor di Bidang Pasar Modal.[3]
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka Adapun rumusan masalah yang penulis angkat ialah:
1. Bagaimana  Penerapan Disgorgement  Fund sebagai  upaya  memberikan  perlindungan terhadap investor Di Indonesia?
2. Apa  saja  Kelebihan  dan  Kekurangan Disgorgement  Fund dalam  upaya  memberikan perlindungan terhadap investor Di Indonesia?

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  ialah  metode  pendekatan  yuridis  normatif. Pengkajian  dilakukan  dengan  bahan-bahan  hukum  primair  dan  sekunder.  Pendekatan  adalah wadah  cara  pandang  peneliti  agar  dapat  memberikan  kejelasan  uraian  atau  substansi  karya ilmiah.  Pendekatan  yang  penulis  gunakan  adalah  pendekatan  perundang-undangan  ( statute approach )  yaitu  Mengkaji  UU  No.  8  Tahun  1999  Tentang  Pasar  Modal  dan  PJOK  No.  No. 65/POJK.04/2020 Tentang Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dan Dana Kerugian Investor Di  Bidang  Pasar  Modal,  dan  melakukan  pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach )  yang dimana meninjau Konsep Disgorgement Fund itu sendiri.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 3.1 Penerapan Disgorgement Fund di Indonesia Sejarah Disgorgement di Pasar Modal
Amerika  Serikat  merupakan  negara  yang  telah  menerapkan Disgorgement  Fund ditandai  dengan  adanya U.S  Foreign  Corrupt  Practices  Act atau  yang  dikenal  dengan sebutan  FCPA.  FCPA  dibentuk  Amerika  Serikat  pada  tahun  1977  untuk  mencegah terjadinya  suap  yang  dilakukan  oleh  perorangan  maupun  badan  hukum  Amerika  Serikat kepada  pihak  yang  berkepentingan.  (Sani,  Disgorgement  of  Profits  bagi  korporasi,  2009) melalui Lembaga pengawas pasar modal di Amerika Serikat yaitu Securities and Exchange Commission dimana Securities  and  Exchange  Commission memiliki  tugas  dan  wewenang yang  sama  seperti  Otoritas  Jasa  Keuangan  di  Indonesia.  Keberadaan  FCPA  di  Amerika Serikat  tidak  dapat  dipisahkan  dengan  adanya  Securities  and  Exchange  Comission  (SEC). SEC  bersama  Department  of  Justice  (Departemen  Kehakiman)  memiliki  tanggung  jawab bersama  untuk  menegakkan  FCPA.  Sebagai  bagian  dari  penegakannya,  SEC  membentuk unit khusus untuk mengangani hal-hal yang berada di bawah naungan FCPA.[3]
Pemberian disgorgement dinilai  akan  memberikan  efek  jera  bagi  para  pelaku kejahatan  pasar  modal  dan  berhasil  meminimalisir  kejahatan  di  pasar  modal  serta  akan memberikan  rasa  aman  kepada  investor  di  pasar  modal.  Hal  ini  membuat  gagasan disgorgement  fund menjadi  pusat  perhatian  beberapa  negara  untuk  mengambil  pola pengaturan  dasar  dari disgorgement  fund ini  dalam  rangka  menciptakan  pasar  modal  yang tangguh, aman dan efisen, tidak terkecuali negara Indonesia.[4]

## Disgordement di Indonesia
Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas  Jasa  Keuangan  merupakan  lembaga  independen  yang  memiliki  tujuan  antara  lain untuk mewujudkan kegiatan jasa keuangan yang adil serta mampu melindungi kepentingan konsumen  dan  masyarakat.  Dalam  upaya  mewujudkan  tujuan  tersebut,  Otoritas  Jasa Keuangan  memiliki  fungsi,  tugas,  dan  wewenang  pengaturan  dan  pengawasan  terhadap kegiatan  di  sektor  jasa  keuangan.  Salah  satu  pelaksanaan  fungsi,  tugas,  dan  wewenang Otoritas  Jasa  Keuangan  dalam  pengaturan  dan  pengawasan  adalah  menetapkan  peraturan mengenai perintah tertulis sesuai dengan kewenangan pengaturan dan mengenakan perintah tertulis kepada pihak di sektor jasa keuangan sesuai dengan kewenangan pengawasan. Salah satu  upaya  yang  perlu  dilakukan  untuk  meningkatkan  efektivitas  dan  keadilan  dalam penegakan  hukum  di  bidang  pasar  modal  adalah  melalui  penerapan  Pengembalian Keuntungan  Tidak  Sah  ( Disgorgement ).  Pengembalian  Keuntungan  Tidak  Sah  dilakukan agar  Pihak  yang  melakukan  pelanggaran  tidak  dapat  menikmati  keuntungan  yang diperolehnya  secara  tidak  sah.  ( Paragraf  I  Penjelasan  atas  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan Republik  Indonesia  No.  65/POJK.04/2020  Tentang  Pengembalian  Keuntungan  Investor  di  Bidang Pasar Modal).[5]
Untuk  memastikan  agar  Pihak  yang  melakukan  pelanggaran  tidak  dapat  menikmati keuntungan  yang  diperolehnya  secara  tidak  sah  melalui  pengalihan  atau  pencairan  asetnya yang  ada  pada  lembaga  jasa  keuangan,  Otoritas  Jasa  Keuangan  berwenang  untuk memberikan  perintah  tertulis  berupa  permintaan  pemblokiran  kepada  lembaga  jasa
keuangan  dimaksud  serta  perintah  tertulis  berupa  pemindahbukuan  dan  pencairan  aset kepada Pihak yang melakukan pelanggaran serta lembaga jasa keuangan. Selanjutnya dana yang dihimpun dari pengenaan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dapat digunakan untuk memberikan  kompensasi  kerugian  kepada  korban  pelanggaran  dan/atau  pengembangan industri  pasar  modal.  Melalui  pengenaan  Pengembalian  Keuntungan  Tidak  Sah  kepada Pihak yang melakukan dan/atau Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran dimaksud, Otoritas  Jasa  Keuangan  dapat  melakukan  aksi  remedial  ( remedial  action )  dengan membentuk  Dana  Kompensasi  Kerugian  Investor  ( Disgorgement  Fund )  yang  akan dikembalikan  kepada  investor  yang  dirugikan.  Dengan  adanya  pengaturan  mengenai Pengembalian  Keuntungan  Tidak  Sah  dan  Dana  Kompensasi  Kerugian  Investor  dimaksud diharapkan dapat meningkatkan perlindungan dan kepercayaan investor dalam berinvestasi di pasar modal. ( Paragraf  I  Penjelasan  atas  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Republik  Indonesia No. 65/POJK.04/2020 Tentang Pengembalian Keuntungan Investor di Bidang Pasar Modal.)[6] Untuk mengurangi jumlah kerugian investor pasar modal Indonesia yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja oleh pelaku, maka pada akhir tahun 2020, OJK  merampungkan  POJK  No.  65  /POJK.04/2020  tentang  Pengembalian  Keuntungan Tidak Sah dan Dana Kompensasi Kerugian Investor di Bidang  Pasar Modal. POJK No. 65 /POJK.04/2020  merupakan  bukti  keseriusan  untuk  menciptakan  pasar  modal  yang  aman, nyaman, efektif dan tangguh bagi para investor pasar modal Indonesia.[7] Kriteria Kerugian Investor yang bisa Mendapat Distribusi dari Disgorgement Fund Sistem disgorgement fund akan membayarkan uang kepada investor yang mengalami kerugian  akibat  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  pelaku.  Oleh  karena  itu  tidak  semua bentuk kerugian yang dialami investor akan ibebankan ke dalam disgorgement fund , sebab hanya yang mengandung unsur pidana saja yang akan ditindak. [8] Hal ini tentunya harus digarisbawahi bahwa kriteria investor yang akan mendapatkan distribusi dari disgorgement fund berdasarkan POJK No. 65 /POJK.04/2020 adalah:
1. Investor di pasar modal Indonesia  yang  mengalami kerugian karena tindak pidana  yang dilakukan oleh pelaku.
Disgorgement  fund yang  akan  didistribusikan  kepada  investor  yang  mengalami kerugian  karena  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  pelaku.  Sehingga  tidak  semua kerugian investor akan mendapat distibusi dari disgorgement fund karena sudah dengan jelas  ditegaskan  dalam  Pasal  1  angka  2  POJK  No.  65  /POJK.04/2020  tentang Pengembalian  Keuntungan  Tidak  Sah  dan  Dana  Kompensasi  Kerugian  Investor  di Bidang  Pasar  Modal, disgorgement yang  dalam  POJK  No.  65  /POJK.04/2020  disebut dengan  pengembalian  keuntungan  tidak  sah  adalah  perintah  Otoritas  Jasa  Keuangan untuk  mengembalikan  keuntungan  yang  diperoleh  atau  kerugian  yang  dihindari  secara tidak  sah  oleh  pihak  yang  melakukan  dan/atau  pihak  yang  menyebabkan  terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
2. Investor yang mengalami kerugian tersebut mengajukan klaim dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
Investor  yang  mengalami  kerugian  tersebut  harus  mengajukan  klaim  dalam jangka  waktu  yang  ditentukan.  Dalam  POJK  No.  65  /Pojk.04/2020  diatur  bahwa administrator akan membuat situs web yang berisikan periode pengajuan klaim. Apabila investor  mengajukan  klaim  atas  disgorgement  fund  yang  dalam  POJK  ini  disebut  dana kompensasi  kerugian  investor  di  luar  jangka  waktu  yang  ditentukan  oleh  administrator maka  hak  investor  untuk  mengajukan  klaim  atas  dana  kompensasi  kerugian  investor gugur.  Hal  ini  bertujuan  agar  proses  pendataan  mengenai  berapa  banyak  investor  yang layak  mendapatkan  distribusi  dari  dana  kompensasi  kerugian  investor  serta  jumlah kerugiannya  bisa  dilakukan  dengan  cepat  dan  efisien  dan  pada  akhirnya  dapat  dimintai persetujuan  kepada  OJK  agar  mendapat  distribusi  dari  dana  kompensasi  kerugian investor.  Secara  praktiknya  pendistribusian  disgorgement  fund  ini  mirip  dengan
pengurusan boedel pailit oleh kurator. ( Pasal 19 ayat 3 POJK No. 65 /Pojk.04/2020 Tentang Pengembalian Keuntungan Investor di Bidang Pasar Modal.)
3. Investor yang mengalami kerugian tersebut belum mengajukan upaya hukum lain, sedang mengajukan upaya hukum lain, atau tidak akan mengajukan upaya hukum lain dan belum menerima  kompensasi  dari  pihak  yang  dikenakan  pengembalian  keuntungan  tidak  sah sehubungan  dengan  pelanggaran  peraturan  perundang-undangan  di  bidang  pasar  modal yang sama, kecuali ditetapkan lain oleh OJK[9].
Agar  tidak  terjadi  pemberian  pembayaran  atas  kerugian  investor  berkali-kali  yang membuat  administrator  berkewajiban  memastikan  bahwa  pihak  yang  mengajukan  klaim belum  melakukan  upaya  hukum,  sedang  mengajukan  upaya  hukum  lain,  atau  tidak  akan mengajukan upaya hukum lain dan belum menerima kompensasi dari pihak yang dikenakan pengembalian  keuntungan  tidak  sah  atas  kasus  tersebut.  ( Pasal  15  huruf  b  POJK  No.  65 /POJK.04/2020 Tentang Pengembalian Keuntungan Investor di Bidang Pasar Modal.)
Kriteria  di  atas  merupakan  kriteria  secara  umum  yang  mengenai  investor  pasar modal  Indonesia  yang  bisa  mendapatkan  distribusi  dana  kompensasi  kerugian  investor karena  administrator  berdasarkan  Pasal  15-19  POJK  No.  65  /POJK.04/2020  berkewajiban merekomendasikan  kepada  OJK  terkait  kriteria  investor  secara  khusus  yang  memenuhi syarat  untuk  mengajukan  klaim  yang  kemudian  harus  dipublikasikan  dalam  situs  web tentang dana kompensasi kerugian investor.

## Pihak-Pihak yang dapat Dikenakan Disgorgement
Disgorgement  yang  dalam  POJK  No.  65  /POJK.04/2020  disebut  dengan pengembalian keuntungan tidak sah adalah perintah OJK untuk mengembalikan keuntungan yang  diperoleh  atau  kerugian  yang  dihindari  secara  tidak  sah  oleh  pihak  yang  melakukan dan/atau  pihak  yang  menyebabkan  terjadinya  pelanggaran  terhadap  peraturan  perundang- undangan di bidang pasar modal.
Pihak-pihak yang dapat dikenakan pengembalian keuntungan tidak sah adalah:
1. Emiten . Emiten dapat dikenakan pengembalian keuntungan tidak sah oleh OJK, apabila pihak  emiten  melakukan  tindak  pidana  dengan  membuat  pernyataan  yang  tidak  benar mengenai fakta material.
2. Pialang  dan  Profesi  Penunjang  Pasar  Modal . Peran  dari  pialang  adalah  membantu investor/nasabah  untuk  melakukan  transaksi  jual  beli  saham  di  bursa  efek  sebagai penerima  kuasa  dari investor/nasabah.  Sedangkan  tanggung  jawab  pialang  adalah untuk melaksanakan amanat jual beli efek dari nasabah sesuai dengan peraturan yang berlaku di bursa  efek,  menyediakan  data  dan  informasi  bagi  investor  atau  nasabah,  membantu mengelola  dana  investor  atau  nasabah  dan  memberikan  saran  atau  pertimbangan mengenai jual beli efek milik investor atau nasabah. Baik peran maupun tanggung jawab pialang  harus  dilaksanakan  dengan  itikad  baik  dan  mendahulukan  kepentingan  investor atau nasabah. Jadi pialang juga harus mematuhi peraturan pasar modal dan kode etiknya agar  tidak  melanggar  peraturan  perundang-undangan  di  bidang  pasar  modal  yang berakibat kerugian investor.  (Zahrana & dkk, 2014)
3. Corporate  Insider. Di  penjelasan  Pasal  95  Undang-Undang  No.  8  Tahun1995  Tentang Pasar Modal yang dimaksud orang adalah:
a. komisaris, direktur, atau pegawai emiten atau perusahaan publik; Seorang  komisaris  dan  direksi  bisa  dimintai  pertanggungjawaban  secara  pribadi, seperti  yang  tercantum  dalam  Pasal  97  ayat  3  UUPT  (bagi  direksi)  dan  Pasal  114 ayat  3  (bagi  komisaris).  Komisaris  dan  direksi  bisa  dimintai  pertanggungjawaban secara  pribadi  apabila  ketika  menjalankan  tugasnya  komisaris  dan  direksi  terbukti lalai dan tidak beritikad baik.
b. pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik; Dalam  Pasal  3  ayat  2  UUPT  menyebutkan  bahwa  pemegang  saham  bisa  dimintai pertanggungjawaban melebihi saham yang dimilikinya apabila pemegang saham itu apabila  pemegang  saham  tersebut melakukan  Pasal  3  ayat  2  UUPT  tersebut  seperti
salah  satunya  yaitu  pemegang  saham  yang  bersangkutan  terlibat  dalam  perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan.
c. rang  perseorangan  yang  karena  kedudukan  atau  profesinya  atau  karena  hubungan usahanya  dengan  emiten  atau  perusahaan  publik  memungkinkan  orang  tersebut memperoleh informasi orang dalam; atau
d. Pihak  yang  dalam  waktu  6  (enam)  bulan  terakhir  tidak  lagi  menjadi  pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, atau huruf c di atas.
3.2 Kelebihan  dan  Kekurangan  Disgorgement  Fund  dalam  upaya  memberikan perlindungan terhadap investor Di Indonesia
1. Kelebihan Dengan  diadopsinya  sistem disgorgement  fund yang  diatur  dalam  POJK No.65/POJK.04/2020  tentang  Pengembalian  Keuntungan  Tidak  Sah  dan  Dana Kompensasi  Kerugian  Investor  di  Bidang  Pasar  Modal  sehingga  nasib  investor  yang dirugikan  tersebut  sudah  memiliki  kejelasan  sehingga  pasar  modal  tidak  lagi  menjadi tempat  yang  menakutkan  bagi  investor.  Berikut  adalah  beberapa  kelebihan  dari disgorgement  fund  untuk  memberikan  perlindungan  bagi  investor  pasar  modal Indonesia  yang  berdasarkan  POJK  No.65/POJK.04/2020  disebut  dana  kompensasi kerugian investor yaitu [10]:
a. Dana kompensasi kerugian investor akan memulihkan kerugian dari investor karena kecurangan yang dilakukan pelaku pasar modal.
Dana  kompensasi  kerugian  investor  ini  menjadi  angin  segar  bagi  investor  yang selama  ini  hanya  bisa  pasrah  saja  atas  kerugian  yang  terjadi  akibat  kejahatan  pasar modal di Indonesia. Bagi investor yang tidak ingin diam saja maka gugatan perdata saja  bisa  menjadi  satu-satunya  senjata  yang  bisa  digunakan.111  Namun  untuk mengajukan gugatan perdata, banyak hal yang perlu dipersiapkan seperti uang untuk menyewa pengacara dan prosesnya yang cukup menyita waktu. Makanya jarang ada investor  yang  akan  mengajukan  gugatan  perdata  apabila  mengalami  kerugian  di bidang  pasar  modal.  Hal  ini  membuat  pengadopsian  sistem  disgorgement  fund menjadi  pilihan  yang  tepat  bagi  perlindungan  investor  di  pasar  modal  Indonesia, karena investor  merupakan  kunci  jalannya  roda  perputaran  di  pasar modal.  Apabila investor  yakin  untuk  menginvestasikan  uangnya  di  pasar  modal  Indonesia  maka pasar modal Indonesia bisa berkembang lebih baik lagi.
b. Tingkat  kejahatan  di  pasar  modal  Indonesia  bisa  menurun  dengan  pembentukkan sistem disgorgement fund
Walaupun  dalam  POJK  No.65/POJK.04/2020  tentang  Pengembalian  Keuntungan Tidak  Sah  dan  Dana  Kompensasi  Kerugian  Investor  di  Bidang  Pasar  Modal  tidak menyatakan  dengan  jelas  berapa  jumlah  pengembalian  keuntungan  tidak  sah  yang akan dikenakan, namun pelaku akan berpikir dua kali untuk melakukan kejahatan di pasar  modal.  Apabila  selama  ini  pelaku  kejahatan  pasar  modal  hanya  diberikan sanksi pidana atau sanksi administratif yang ringan saja, apabila ada investor  yang mengajukan gugatan perdata, pelaku hanya mengganti rugi dalam jumlah yang kecil saja. Sehingga selama ini pelaku kejahatan di pasar modal tidak mendapat efek jera.
c. Sistem disgorgement fund bisa menjaga integritas dari pasar modal Indonesia .
Pasar modal dengan tingkat kejahatan yang rendah akan memberikan rasa aman dan nyaman  kepada investor  serta  apabila  kejahatan  di  pasar modal  itu terjadi  dan  ada investor  yang  dirugikan  maka  dengan  adanya  dana  kompensasi  kerugian  investor maka investor yang dirugikan tersebut akan mendapatkan kembali uangnya dengan begitu investor akan merasa dilindungi oleh hukum. Sehingga dengan pembentukan dana  kompensasi  kerugian  investor  akan  meningkatkan  kepercayaan  investor  dan integritas pasar modal Indonesia bisa terjaga.
2. Kelemahan
Beberapa kelemahan disgorgement fund untuk memberikan perlindungan bagi investor pasar  modal  Indonesia  yang  berdasarkan  POJK  No.65/POJK.04/2020  disebut  dengan dana kompensasi kerugian investor yaitu:
a. Pihak  yang  dikenakan  pengembalian  keuntungan  tidak  sah  bisa  saja  merugikan investor .
Seperti yang sudah dijelaskan diatas sebelumnya bahwa ada beberapa pihak yang bisa  dikenakan  pengembalian  keuntungan  tidak  sah  oleh  OJK.  Salah  satunya adalah  pihak  emiten,  dimana  apabila  pihak  emiten  melakukan  kejahatan  pasar modal  ( fraud )  maka  emiten  tersebut  akan  dikenakan  pengembalian  keuntungan tidak  sah.  Namun  menurut teori  fiksi  badan  hukum  menurut  Von  Savigny  bahwa badan  hukum  hanyalah  buatan  negara/pemerintah  dimana  badan  hukum  itu  suatu fiksi  yang  sebenarnya  tidak  ada  tetapi  orang  menghidupkannya  dalam bayangannya. Dengan kata lain sebenarnya hanya manusia yang merupakan ubjek hukum, tetapi orang menciptakan dalam bayangannya badan hukum selaku subjek hukum  yang  diperhitungkan  sama  dengan  manusia.  Jadi  orang  bersikap  seolah- olah  ada  subjek  hukum  lain,  tetapi  wujud  yang  tidak  riil,  tidak  dapat  melakukan perbuatan-perbuatan,  sehingga  yang  melakukan  adalah  manusia  sebagai  wakil- wakilnya.
b. Sulitnya pembuktian kejahatan di pasar modal
UUPM telah membuat sanksi yang beragam dengan ancaman hukuman yang lebih berat. Langkah ini diambil agar dapat menegakkan hukum di pasar modal sehingga dapat  terciptanya  pasar  modal  yang  aman,  adil  dan  tertib.  Namun  fenomena kejahatan  di  bidang  pasar  modal  masih  sering  terjadi,  hal  ini  dikarenakan  sulit beban pembuktiannya, terutama untuk kegiatan manipulasi pasar dan perdagangan orang dalam ( insider trading ).
c. Ketidakmampuan pihak yang dikenakan disgorgement untuk membayarnya Tentu  suatu  hal  yang  lumrah  apabila  pihak  yang  dikenakan  disgorgement  tidak mampu untuk membayarnya baik secara tunai maupun aset-aset yang dimilikinya. Dalam  Pasal  9  POJK  No.65/POJK.04/2020  tentang  Pengembalian  Keuntungan Tidak  Sah  dan  Dana  Kompensasi  Kerugian  Investor  di  Bidang  Pasar  Modal, apabila  pihak  yang  dikenakan  pengembalian  keuntungan  tidak  sah  tidak melakukan pembayaran seluruh jumlah pengembalian keuntungan tidak sah maka OJK dapat melakukan tindakan:
1) Memproses  lebih  lanjut  ke  tahap  penyidikan  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal 54 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
2) Mengajukan  gugatan  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  30  Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan,1 dan/atau
3) Mengajukan  permohonan  pernyataan  kepailitan  sesuai  dengan  ketentuan perundang-undangan  mengenai  kepailitan  dan  penundaan  kewajiban pembayaran utang.

## 4. KESIMPULAN
Disgorgement fund sebagai bentuk perlindungan bagi investor di pasar modal Indonesia berdasarkan  POJK  No.65/POJK.04/2020  tentang  Pengembalian  Keuntungan  Tidak  Sah  dan Dana  Kompensasi  Kerugian  Investor  di  Bidang  Pasar  Modal  bisa  menenangkan  investor sekaligus  meminimalisir  angka  kejahatan  di  pasar  modal  Indonesia  sehingga  integritas  pasar modal bisa terjaga. Sistem disgorgement fund memang penting dan bagus karena disgorgement fund merupakan  bentuk  penegakan  hukum  yang  bersifat  efektif,  proporsional,  dan  preventif sehingga  dapat  membuat  suatu  pihak  memilih  untuk  tidak  melakukan  pelanggaran. Pengembalian keuntungan tidak sah sebagai suatu remedial action diharapkan dapat mencegah pihak  yang  melakukan  pelanggaran  menikmati  keuntungan  yang  diperolehnya  secara  ilegal,
mengkompensasi  kerugian  dari  korban  pelanggaran,  mengandung  unsur  korektif,  dan diharapkan dapat memberikan efek jera.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
[1]  & dkk Zahrana, “Tanggung Jawab Pialang Saham Terhadap Pelanggaran Pada Transaksi di Bursa  Efek  (Studi  Kasus  Putusan  Mahkamah  Agung  No.  2277/K/PDT/2012),”  Jakarta, 2014.
[2]  M. I. Nasarudin, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia . Jakarta: Kencana, 2010.
[3]  G.  F.  Tantri,  “Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Disgorgement  Fund  Sebagai  Bentuk Perlindungan  Bagi  Investor  Pasar  Modal  Indonesia  berdasarkan  POJK  No. 65/POJK.04/2020  Tentang  Pengembalian  Keuntungan  Tidak  Sah  dan  Dana  kerugian,” Sripsi Sarjana Universitas Sumatera Utara, 2021.
[4]  A. Sani, “Disgorgement of profits bagi korporasi penyuap,” Hukum Online , 2014. .
[5]  M. Jacob, “US Supreme Court  Leans Towards  Approval of SEC’s Disgorgement Powers in Cases of Fraud,” legalscoops.com , 2020. .
[6]  Endang Pandamdari and Dkk, “Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pelaku di Indonesia Terkait Tindak Pidana Aborsi”, Synotic Law,” J. Ilmu Huk. , vol. 1, no. 1, 2022.
[7]   harahap M. Yahya, Hukum Perseroan Terbatas cet.6 . Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
[8]  Beimediahariini, “OJK Kaji Skema "Disgorgement Fund,” Beimediahariini , 2019. .
[9]  R.  Hendri, Hukum  Perusahaan  (Step  by  Step  Prosedur  Pendirian  Perusahaan).  Edisi Pertama . Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013.
[10]  OJK,  “Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Republik  Indonesia  No.  65/POJK.04/2020 Tentang Pengembalian Keuntungan Investor di Bidang Pasar Modal,” 2020.