Pembagian Hak  Waris Antara Pewaris Berbeda Agama Dengan Ahli Waris
Sindi Luchia Saldi, Devianty Fitri Email : chiasaldy20@gmail.com
Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia
Abstract
The purpose of this research is to analyze the status of inheritance rights of children of different religions  with  their  heirs  according  to  Islamic  law  and  try  to  resolve  the  distribution  of inheritance rights to children of different religions according to Islamic law. The problem of inheritance among different religions has now become a modern problem because neither the Koran nor the hadiths explain the distribution of assets between heirs of different religions. This research  approach  uses  normative  legal  research.  The  results  of  the  study  show  that  the inheritance rights for children of different religions are regulated according to Islamic law in the hadith and the Compilation of Islamic Law, where non-Muslim children are not entitled to inheritance. However, in practice, in court decisions, judges give inheritance shares to children of  different  religions  on  the  basis  of  a  binding  will.  This  violates  Islamic  provisions  and  the Islamic Law Compilation. However, the decision regarding inheritance is the implementation of justice,  interests  and  legal  certainty  in  family  life.  According  to  Islamic  law,  the  inheritance rights  of  children  of  different  religions  are  distributed  through  grants  and  wills.  This  is  in accordance with the provisions of the Al-Qur'an, Hadith and Compilation of Islamic Law which are permissible in terms of scholarships for both Muslims and non-Muslims. The judge uses a will in a court decision regarding the division of inheritance.
Keywords: Inheritance Rights, Children of Different Religions, Islamic Law

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  status  hak  waris  anak  beda  agama dengan pewarisnya menurut Undang-undang No 1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan hukum Islam dan mencoba menyelesaikan pembagian hak waris anak beda agama menurut hukum Islam. Masalah waris antar beda agama kini telah menjadi persoalan modern karena baik  al-Qur'an  maupun  hadits  tidak  menjelaskan  pembagian  harta  antara  ahli  waris  yang berbeda agama.  Pendekatan penelitian ini menggunakan penilitian hukum normatif. Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  pengaturan  hak  waris  anak  beda  agama  diatur  menurut hukum  Islam  dalam  hadits  dan  Kompilasi  Hukum  Islam,  dimana  anak  non  muslim  tidak berhak  atas  harta  warisan.  Namun  dalam  praktiknya,  dalam  putusan  pengadilan  hakim memberikan bagian warisan kepada anak yang berbeda agama atas dasar wasiat wajibah. Hal ini melanggar ketentuan Islam dan Kompilasi Hukum Islam. Namun demikian, putusan tentang  pewarisan  merupakan  pelaksanaan  keadilan,  kepentingan  dan  kepastian  hukum. Menurut  hukum  Islam,  hak  waris  anak  yang  berbeda  agama  dibagikan  melalui  hibah  dan wasiat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an, Hadits dan Kompilasi Hukum Islam yang diperbolehkan  dalam  hal  wasiat  baik  untuk  muslim  maupun  non  muslim. Kata Kunci : Hak Waris, Anak Beda Agama, Hukum Islam

## PENDAHULUAN
Indonesia sebagai bangsa dan negara yang kaya dan beragam budaya, suku, ras, agama dan bahasa, serta keterpisahan antar pulau membuat Indonesia menjadi negara yang sangat majemuk. “Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk, dengan kata lain Indonesia adalah negara yang secara politik dapat memadukan dua atau lebih unsur atau elemen atau tatanan sosial dan dapat berintegrasi satu dengan yang lain”. 1
Di Indonesia dikenal tiga macam sistem hukum waris yang berlaku dan diterima oleh masyarakat,  yaitu  hukum  waris  Islam,  hukum  waris  adat  dan  hukum  waris  Barat.  Islam adalah  sistem  kehidupan  dan  masyarakat  yang  nilai-nilainya  mencakup  semua  aspek kehidupan umat manusia secara universal. Diantara sekian banyak aspek ajaran Islam, salah satunya adalah hukum yang berkaitan dengan sistem pewarisan. 2
Indonesia  adalah  negara  hukum  dan  hukum  yang  paling  dipengaruhi  oleh keragaman yang ada di Indonesia adalah hukum waris. Hukum waris di Indonesia terus dipengaruhi oleh 3 (tiga) perkembangan konseptual utama dan mendasar dari sistem pewarisan.  “Tiga  sistem  hukum  itu  adalah  hukum  adat,  hukum  Islam  dan  hukum peninggalan  Belanda  atau  hukum  perdata,  yang  lazim  di  sebut  dengan Burgerlijk Wetboek. 3
Dalam  hukum  waris,  masyarakat  menghadapi  dua  masalah  pokok,  yaitu  harta peninggalan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal disebut pewaris dan orang
1 Dikdik Baehaqi  Arif,  D.  B.  A. (2013). Membingkai  Keberagaman  Indonesia:  Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan Program Kurikuler , Jurnal Universitas Ahmad Dahlan, 1 (1), hal. 1
2 Ridwan Jamal,(2016). “ Kewarisan Bilateral Antara Ahli Waris yang Berbeda Agama dalam Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam ”, Jurnal  Ilmiah al-Syir’ah 14 (1) , hal. 1.
3 Milayani, O.  (2014). Kedudukan  Hukum  Ahli  Waris  yang  Mewaris  dengan  Cara  Mengganti  atau Ahli Waris “Bij Plaatsvervulling” Menurut Burgerlijk Wetboek. Al-Adl, 9(3), 405-434. hal. 407
yang berhak atas harta warisan disebut ahli waris. Jika seseorang meninggal dunia, itu adalah  peristiwa  hukum  dengan  konsekuensi  hukum  tentang  bagaimana  hak  dan kewajiban almarhum diatur dan dilanjutkan”. 4 Semua pengaturan untuk kelanjutan hak dan kewajiban almarhum beralih langsung ke ahli waris.
Menurut hukum Islam, seorang muslim apa pun agamanya tidak dapat mewarisi atau diwariskan  kepada  non-Muslim.  Hal  ini  diperkuat  dengan  sabda  Nabi  Muhammad  SAW. bahwa  “seorang  muslim  tidak  dapat  mewarisi  (harta)  dari  orang  yang  tidak  beriman  dan orang yang tidak beriman tidak dapat mewarisi (harta) dari seorang muslim.” Dalam hal ini para ulama sepakat bahwa orang yang memeluk agama selain Islam tidak dapat mewarisi harta dari orang yang beragama Islam begitu pula sebaliknya, seorang muslim tidak berhak atas harta peninggalan orang yang beragama selain Islam. Jadi ketika seorang pewais muslim meninggal, ahli waris non-muslim dicabut hak warisnya. 5
Seorang anak yang berpindah agama atau berbeda keyakinan dengan orang tuanya tidak  memiliki  hak  waris  dari  orang  tuanya. 6 KHI  menegaskan  bahwa  “perbedaan  agama antara  pewaris  dan  ahli  waris  menjadi  penghalang  untuk  saling  mewarisi”.  Namun Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  memutuskan  bahwa  pewaris  muslim  memiliki  hak atas ahli waris non-muslim. 7 Dalam konteks kadar warisan yang akan diterima oleh masing- masing  ahli  waris  ( furud  al-mukaddarah ),  al-Qur’an  telah  menetapkan  angka-angka  pasti yaitu 1/2, 1/4, 1/8, 1/3, 2/3 dan 1/6. Angka-angka ini terdapat dalam Al-Qur`an surat an-
4 Ibid, hal. 406 5 Abu Umar Basyir, (2006 ).“ Warisan Belajar Mudah Hukum Waris Sesuai Syari’at Islam”, (Solo: Rumah Dzikir), hal. 68.
6 Zakiyah Salsabila, “ Kewarisan Beda Agama menurut Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat ”, Jurnal UIN Syarif Hidayatullah.
7 Rohmawati, (2018).  “ Progresivitas  Hukum Kewarisan  Beda Agama  di  Indonesia  Berbasis  Keadilan dan Maslahah”, International Journal Ihya’ Ulum Al-Din 20 (2), hal 219.
Nisa’ ayat : 7, 8, 11, 12, 13, 14, 33 dan ayat 176, juga terdapat dalam surat Al-A’raf ayat 75. Adapun  yang menyebutkan angka kadar warisan secara rinci hanya terdapat pada 3 ayat dalam surat An- Nisa’ ayat 11, 12 dan 176.
Siapapun  yang  tidak  menerima  bagiannya  dari  warisan  melalui  angka-angka  yang ditentukan  dapat  menerima  bagiannya  melalui  surat  wasiat.  Dikarenakan  adanya pertentangan  norma  yang  dipaparkan  pada  latar  belakang  tersebut,  maka  menarik  untuk dilakukan  penelitian  dengan  judul  “ Pembagian  Hak    Waris  Antara  Pewaris  Berbeda Agama Dengan Ahli Waris ”.
Setelah ditelusuri permasalahannya maka dapat dirumuskan permasalahannya berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  diuraikan:  Apakah  anak  yang  berbeda  agama berhak mewaris dari pewaris? serta bagaimana penyelesaian pembagian warisan anak yang  berbeda  agama  dengan  pewaris?   Tujuan  dari  tulisan  ilmiah  ini  adalah  untuk mengetahui bahwa anak yang berbeda agama berhak mendapat warisan dari orang tua yang  berbeda  agama  dan  untuk  mengetahui  bagaimana  cara  penyelesaian  masalah tersebut, agar anak yang berbeda agama mendapat bagian dari harta warisan orang tua yang berbeda agama.
Tulisan ilmiah ini ditulis dengan maksud untuk reformasi perundang-undangan, sehingga apa yang dilakukan dalam tulisan ini dapat mempengaruhi kepentingan ilmu fikih di masa  yang akan datang, sehingga penulisan  ini akan bersifat orisinal, adapun penelitian-penelitian terdahulu yang mengatur tentang pewarisan anak yang berbeda agama dengan pewarisnya, yaitu :
1. Tulisan ilmiah yang dibuat oleh Moh Ariq Fauzan dan Dewa Gde Rudy dengan judul    “Hak  Waris  Anak  Yang  Beda  Agama  Dengan  Pewaris  Berdasarkan
Kompilasi  Hukum  Islam”  jurnal  yang  terbit  di acta  comitas : Jurnal  Hukum Kenotariatan Volume  6  Nomor  1  pada  bulan  April  2021  dengan  rumusan masalah  yaitu  “Apakah  anak  yang  berbeda  agama  berhak  atas  warisan  dari pewaris  dan  bagaimanakah  hak  waris  akibat  dari  perbedaan  agama  menurut kompilasi Hukum Islam” 8
2. Tulisan Ilmiah yang dibuat  oleh  Abdul  Mufid  dengan  judul  “Rekonstruksi Hukum Warisan Perspektif Pluralisme Agama” jurnal ini terbit di  “Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan” V olume  7 Nomor 1 terbit  pada Bulan Juni Tahun 2020  dengan  rumusan  maslah  yaitu  “realisasi  rekonstruksi  dan  pertimbangan yudisial, metode dan peran hakim  agama dalam  penegakan, dan kontribusi ijtihad hakim agama pada penegakan hukum  waris dalam pluralisme agama” 9
Kajian ini lebih fokus pada pengaturan hak waris anak beda agama menurut Undang- undang  Nomor  1  tahun  1974  tentang  Perkawinan,  Kompilasi  Hukum  Islam  dan  menurut hukum Islam dan berupaya menyelesaikan pembagian hak waris anak beda agama menurut hukum  Islam.  Kajian  ini  berbeda  dengan  kajian  sebelumnya,  dimana  kajian  sebelumnya mengkaji tentang hak waris anak beda agama dengan ahli waris yang muslim, sedangkan kajian Abdul Mufid lebih fokus pada pelaksanaan rekonstruksi dan aspek hukum, metode dan peran  Hakim  agama  dalam  penegakan  dan  kontribusi ijtihad oleh  hakim  agama  terhadap penegakan hukum waris dalam pluralisme agama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaturan hak waris anak beda agama menurut Undang-undang Nomor 1 tahun
8 Ariq Fauzan M., dan Gde Rudy D., (2021). “Hak Waris anak yang beda agama dengan pewaris berdasarkan Kompilasi Hukum Islam ”. Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan, 6 (1) 211-222 9 Mufid, A. (2020). “ Rekonstruksi Hukum Warisan Di Indonesia Perspektif Pluralisme Agama “. Al- Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan, 7 (1), 60-72.
1974, Kompilasi Hukum Islam, hukum Islam dan mengkaji upaya penyelesaian pembagian hak  waris  anak  beda  agama  menurut  Undang-undang  Nomor  1  tahun  1974  tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan hukum Islam.

## METODE PENELITIAN
Dalam penulisan tulisan ilmiah ini digunakan jenis  penelitian hukum normatif. Metode hukum normatif digunakan untuk mempelajari secara pasti aturan hukum dan untuk mencari sumber bahan  hukum dalam undang-undang dan  literatur yang ada. 10
Pendekatan konseptual hukum  dan pendekatan hukum adalah pendekatan  penelitian hukum yang berbeda yang sering digunakan dan membantu dalam penulisan ilmiah ini.
Pendekatan hukum ini adalah untuk menguji standar hukum lain artinya standar hukum  diuji  dengan  undang-undang  yang  relevan  dan  berlaku  untuk  sampai  pada kebenaran.  Pendekatan  konsep  hukum  normatif  digunakan  untuk  mengkaji permasalahan  guna  menemukan  jawaban  atas  konsep  hukum  yang  ada  dan  relevan. Konsep  dapat  berupa  ajaran  para  ahli  hukum  yang  sering  digunakan  oleh  para  ahli hukum lainnya.
Bahan  hukum  dalam  tulisan  ini  bersumber  dari  sumber  hukum  primer  seperti jurnal  dan  publikasi  ilmiah  bidang  hukum  terkini  yang  berkaitan  dengan  rumusan masalah yang ada. Nantinya, dalam bahan hukum sekunder yang digunakan ketentuan hukum  yang terkait dengan tulisan ini, termasuk KUHPerdata dan ketentuan lainnya. Perolehan,  pengumpulan  dan  pengolahan  bahan  hukum  untuk  jurnal  ini  dilakukan
10 I Made Pasek Diantha. (2016). Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum . Prenada Media. Jakarta. hal.12
dengan teknik penelitian normatif dan dianalisis dengan teknik deskriptif, yaitu teknik yang menjelaskan kondisi, keadaan atau proses hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaturan  Hak  Waris  Anak  Yang  Berbeda  Agama  Dengan  Pewaris Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam
Pewarisan  adalah  suatu  peristiwa  berpindahnya  harta  benda  dari  seorang  pewaris kepada seorang ahli waris sebagai akibat dari meninggalnya pewaris tersebut. Seorang ahli waris dapat menggantikan kedudukan pewaris karena kekerabatan. Hubungan ini disebut hubungan  pewarisan,  yang  mengakibatkan  satu  mewarisi  dari  yang  lain. 11 Al-Qur’an sebagai  pedoman  hidup  kaum  muslim  telah  mengatur  dan  menjelaskan  secara  detail tentang  hukum kewarisan. Siapa yang  berhak menjadi  ahli waris,  bagaimana kedudukan nasab terhadap pewaris, dan mengatur tentang pembagian waris. 12
Oleh karena itu, Al-Qur'an menjadi rujukan utama hukum dan penetapan pembagian harta  peninggalan,  sedangkan  ketentuan  tentang  harta  peninggalan  sangat  sedikit,  yang diambil  dari  hadits-hadits  Nabi  Muhammad  SAW  dan Ijma para  ulama.  Dapat  dikatakan bahwa  dalam  hukum  Islam  dan  Syari’at  dalam  Al-Qur’an  sangat  sedikit  ayat  yang menjelaskan  secara  detail  kecuali  hukum  waris  ini.  Hal  ini  karena  warisan  merupakan bentuk kepemilikan yang sah dan dibenarkan oleh Allah SWT.
Ada perbedaan pendapat diantara para ahli mengenai warisan agama yang berbeda. Beberapa ulama mengatakan bahwa pewaris muslim tidak boleh mewarisi dari ahli waris
11 Iin  Mutmainnah,  2019). “ Wasiat  Wajibah  Bagi  Ahli  Waris  Beda  Agama (Analisis  Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 368K/AG/1995)”, Diktum Jurnal Syariah dan Hukum17 (2), hal 188-210. https://doi.org/10.35905/diktum.v17i2.818
12 Eka Apriyudi, (2018). “ Pembagian Harta Waris Kepada Anak Kandung Non Muslim Melalui Wasiat Wajibah”, Jurnal Kertha Patrika, 40 (1), hal. 54.
kafir. Sebagian besar ulama konvensional yang menjawab dua persoalan pertama di atas sepakat dalam hal ini Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan para pengikutnya, bahwa orang kafir tidak  serta  merta  mewarisi  harta  kaum  muslimin  atau  sebaliknya,  maka  hubungan membebaskan  budak  ( alwala' ),  perkawinan  ( al - zaujiyyah )  dan/atau  kekerabatan  ( al - qarabah ).  Bahkan  jika  seorang  muslim  meninggal,  meninggalkan  istri  non-Muslim  ( al - kitabiyah ) atau kerabat non-muslim, dan kemudian masuk Islam sebelum dibagikan Tirkah al - Muwarrit , dia tetap tidak mendapat hak waris. 13
Al-Qur'an  sebagai  pedoman  hidup  umat  Islam  tidak  secara  tegas  mengatur  hukum waris antara umat  Islam dengan  orang  yang selain dari agama Islam. Akan tetapi hal itu didasarkan pada hadits Rasulullah SAW yang menyatakan: “Tidak ada warisan dari seorang muslim  kepada  orang  kafir  dan  tidak  ada  warisan  dari  orang  kafir  kepada  seorang muslim”. 14
Pasal-pasal KHI di atas tidak secara khusus menyebutkan  bahwa perbedaan agama merupakan penghalang pewarisan, tetapi Pasal 171 (c) KHI menyatakan: “Pewaris dan ahli waris  harus  beragama  Islam,  maka  antara  keduanya  jika  salah  satu  dari  mereka  tidak beragama Islam, maka keduanya tidak dapat saling mewarisi dalam hal hak waris dengan sendirinya menjadi putus jika menyangkut perbedaan agama. Ketentuan KHI dengan jelas menyatakan  bahwa  “hak  waris  berakhir  dengan  sendirinya  apabila  timbul  perbedaan agama”. Aturan KHI sepenuhnya didasarkan pada pendapat ulama klasik, khususnya Imam Syafi.  Padahal,  dalam  Surat  Edaran  Pengadilan  Agama  tanggal  18  Februari  1958,  Nomor
13 Maimun,( 2017).  “ Pembagian Hak Waris terhadap Ahli Waris Beda Agama Melalui Wasiat Wajibah dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam ”, Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 9 (1), hal. 5.
14 Habiburrahman, (2011). “ Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia” , (Jakarta : Kencana), hal. 78.
B/I/735, hukum materiil yang menjadi pedoman dalam bidang hukum KHI didasarkan pada 13 (tiga  belas). 15 KHI  merupakan  “hasil ijtihad yang  diambil dari  kitab-kitab  fikih  klasik, yang  kemudian  dikontekstualisasikan  dengan  kondisi  sosial  masyarakat  Indonesia. Kontekstualisasi ini terjadi karena landasan hukum yang diciptakan oleh para ulama dimasa lampau  berada  dalam  ruang,  waktu  dan  tempatnya  yang  masih  ada  hingga  saat  ini” Digunakan oleh hakim sebagai acuan dalam lingkungan hukum agama. 16
Tidak  semua  keluarga  yang  terkait  dengan  ahli  waris  akan  mewarisi.  Sebuah silsilah baru menawarkan kesempatan untuk mewarisi. Keluarga lebih dekat dengan pewaris  sehingga  kemungkinan  pewarisan  dari  keluarga  lain  dikecualikan.  Untuk menentukan  derajat  kekerabatan  keluarga,  para  ahli  waris  dibagi  menjadi  beberapa golongan, yaitu:
a. Golongan  pertama,  keluarga  langsung  di  bawahnya,  termasuk  anak-anak dan keturunannya, serta suami atau istri yang ditinggalkan atau tertua yang masih hidup." Inti dari golongan ini adalah pewaris meninggalkan anak, istri atau  suami  dan  cucu  (cucu  tidak  mewarisi  apabila  anak  pewaris  masih hidup).
b. Golongan kedua, keluarga menaik  langsung, mencakup orang tua laki-laki dan  perempuan  serta  saudara  kandung  dan  keturunan  mereka.  Dan  ada aturan khusus bagi orang tua yang menjamin bagian mereka tidak kurang dari ¼ dari warisan, meskipun mereka adalah ahli waris bersama. Inti dari
15 Eka Apriyudi , Op.Cit ., hal. 54. 16 Kementrian  Agama  RI  Badan  Litbang  dan  Diklat  Puslitbang  Kehidupan  Keagamaan,  (2012). “ Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia”, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI), hal. 265
golongan ini adalah jika tidak ada ahli waris pada golongan pertama, maka golongan kedua berhak menerima dan mewarisi harta milik pewaris.
c. Golongan ketiga meliputi kakek, nenek, dan leluhur terdekat pewaris. Inti dari golongan ini adalah jika ahli waris golongan satu dan golongan dua telah meninggal, maka ahli waris golongan tiga menjadi ahli waris.
d. Golongan  keempat  meliputi  agunan  dan  kerabat  lainnya  sampai  derajat keenam. Faktanya adalah jika golongan pertama, kedua dan ketiga tidak ada, hanya golongan keempat ini yang berperan sebagai ahli waris.” 17
Anak pewaris dapat dimasukkan ke golongan terlebih dahulu. Kedudukan pewaris adalah  sebagai  ahli  waris  utama  dari  ahli  waris  lainnya.  Dengan  demikian  status pewarisan anak bersifat mutlak atau otomatis. Kemudian sebagaimana telah disebutkan, ahli waris yang sebelumnya mendapat banyak hak waris harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a. “Harus ada orang yang telah tiada (meninggal dunia) ;
b. Pewaris meninggal. Jika seseorang ingin mewarisi warisannya, ahli waris harus hidup.  Fakta-fakta  yang  diuraikan  di  atas  tidak  mengubah  atau  mengurangi ketentuan Pasal 2 KUHPerdata: “Seorang anak dalam kandungan seorang wanita dianggap  dilahirkan  bila  kepentingan  terbaik  bagi  anak  itu  menghendakinya, dianggap tidak pernah ada.”
c. Seorang ahli waris harus cakap secara hukum dan terutama berwenang untuk mewarisi  yaitu  ia  berhak  mewarisi  atau  tidak  mewarisi  dari  kematian  si
17 Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak. (2017). Hukum Waris Islam (Lengkap &Praktis). Cetakan kelima. Sinar Grafika. Jakarta, hal. 218
pewaris”. 18
Berdasarkan uraian di atas, jika anak yang agamanya berbeda dengan agama orang tuanya ditolak atau dilarang mewarisi sehubungan dengan perbuatan yang diatur dalam Pasal 838 KUHPerdata, berarti dalam hukum nasional atau KUHPerdata sekalipun jika pewaris yang berbeda agama dengan ahli waris, namun ia menerima warisan ahli waris atau orang tuanya. Berdasarkan uraian di atas, ahli waris yang berbeda agama menurut hukum  Islam  sangat  berbeda  dengan  hukum  perdata.  KUHPerdata  tidak  mengenal pewarisan  bagi  ahli  waris  yang  berbeda  agama,  sedangkan  KUHPerdata  secara  tidak langsung  menyatakan  pewaris  yang  mewariskan  ahli  waris  yang  berbeda  agama. Berbeda dengan kenyataan bahwa orang tua tetap menerima warisan sendiri, keadaan kontradiktif ini mempengaruhi kepastian hukum ahli waris yang berbeda agama. Prinsip preferensi  hukum  dapat  digunakan  untuk  memecahkan  masalah  ini,  yaitu  azas Lex Specialis Derogat Legi Generali yang pada dasarnya menyatakan bahwa ketentuan yang lebih khusus lebih diutamakan daripada ketentuan yang lebih umum. Berdasarkan azas ini  KHI  berlaku  bagi  pemeluk  agama  Islam,  artinya  ahli  waris  yang  menganut  agama selain agama orang tuanya dalam hal ini agama selain Islam, tidak mungkin mendapat warisan dari orang tuanya.
Upaya  Penyelesaian  Mengenai  Hak  Pembagian  Waris  Agar  Anak  Yang  Berbeda

## Agama Mendapatkan Hak Waris Dari Pewaris Menurut Hukum Islam
KHI berpendapat bahwa ahli waris yang berbeda agama memiliki perbedaan yang besar  dalam  hukum  perdata.  Kompilasi  hukum  Islam  tidak  mengenal  waris  bagi  ahli
18 Kadafi, M. (2019 ). Kedudukan Anak Yang Berbeda Agama Dengan Orang Tuanya Terhadap Harta Warisan Berdasarkan KHI Dan Hukum Perdata . Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 25(12). hal. 5
waris yang berbeda agama,  KUHPerdata tidak menjadi masalah jika ahli waris berbeda agama  namun  keadaan  yang  sangat  kontradiktif  ini  mempengaruhi  kepastian  hukum dalam kaitannya dengan pewarisan ahli waris yang berbeda agama. Berdasarkan azas Lex Specialis Derogat Legi Generali berlaku  aturan  KHI,  artinya  ahli  waris  agama  lain dengan  orang  tua  beragama  Islam  tidak  dapat  mewarisi  dari  orang  tua  tersebut. Pengadilan tidak memiliki peraturan atau kewenangan untuk menangani kasus waris lintas agama yang mengakibatkan ketidakadilan antara ahli waris yang berbeda agama dengan orang tuanya yang beragama Islam.
Peraturan  KHI  menganggap  bahwa  agama  sebagai  penghambat  pewarisan.  KHI  tidak mengatur pembagian warisan kepada ahli waris yang berbeda agama. Diantaranya adalah Putusan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  No.  368.K/AG/1995,  Putusan  Mahkamah Agung  Republik  Indonesia  No.  51.K/AG/1999  dan  Putusan  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia  Nomor  16.K/AG/2010  mengatur  tentang  pengikatan  wasiat  bagi  keluarga  atau ahli waris yang berbeda agama. Oleh karena itu  berbeda dengan konsep fikih Islam, dimana ahli  waris  yang  berbeda  agama  tidak  dapat  mewarisi  harta  dari  seorang  pewaris  yang beragama Islam. Beberapa putusan Mahkamah Agung tersebut di atas telah disidangkan di pengadilan-pengadilan  dibawahnya,  seperti  putusan  Pengadilan  Agama  Kabanjahe Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara nomor: 2/Pdt.G/2011/PA- Kbj.
Perkara  Nomor  :  2/Pdt.G/2011/PA-Kbj  adalah  pemberian  harta  warisan  wajibah kepada ahli waris yang berbeda agama/non muslim dari penggugat. Masalah ini adalah untuk mencanangkan  undang-undang  baru  bagi  ahli  waris  yang  berbeda  agama  dan  sekaligus mereformasi hukum waris Islam di Indonesia. Semula ahli waris yang berbeda agama tidak mendapat bagian dari pewaris muslim, sehingga harus dicarikan solusinya. Solusi yang tepat
adalah  dengan  membuat  surat  wasiat  wajibah.  Penulis  menganalisis  aspek  hukum  dan keputusan hakim untuk mengalihkan warisan kepada ahli waris dari berbagai agama melalui surat wasiat wajibah. Penulis menganalisis aspek hukum bagi hakim untuk membuat suatu putusan  dan  makna  hukum  yang  terkandung  dalam  putusan  tersebut,  sehingga  analisis tersebut  mengarah  pada  keadilan,  kemanfaatan  dan  kepastian  hukum  dalam  putusan tersebut. Dalam  hukum  Islam  dapat  diambil  tindakan  lain  mengenai  pembagian  hak waris anak yang berbeda agama yaitu: 19

## 1. Hibah
Menurut  pasal  171  g  KHI,  hibah  adalah  “pemberian  suatu  barang  dengan sukarela dan cuma-cuma dari seorang kepada orang lain untuk memilikinya”. Hukum Islam  mengizinkan  seseorang  untuk  memberikan  sebagian  atau  seluruh  hartanya kepada orang lain selama dia masih hidup. Ini disebut intervivo . Hadiah seumur hidup sering  disebut  sebagai  hibah.  Terkait  persoalan  pemberian  tersebut  di  atas,  Asaf  AA Fayzee mengatakan bahwa pemberian tersebut adalah “penyerahan langsung dan tanpa syarat tanpa pertimbangan apapun”.

## 2. Wasiat
Menurut Pasal 171 (f)  KHI, wasiat adalah “pemberian suatu benda oleh ahli waris kepada orang atau badan lain, yang berlaku setelah kematian pewaris”. Dalam hal ini menurut ketentuan Pasal 196  KHI, “harus jelas dan tidak ambigu dari surat wasiat, baik tertulis maupun lisan, siapa atau lembaga mana yang bermaksud mengambil alih harta warisan”.  Pasal  197  KHI  juga  mengatur  hal-hal  yang  dapat  mengakibatkan  batalnya
19 Usman Abdi, “ Kedudukan Anak Yang Berbeda Agama Dengan Orang Tuanya Tehadap Harta Warisan Berdasrakan KHI Dan KUHPerdata” , Skripsi.
wasiat.
Secara umum wasiat adalah pemberian harta benda dari satu orang kepada orang lain  atau  lebih  setelah  orang  tersebut  meninggal  dunia.  Wasiat  adalah  " tasharruf (pembebasan)  warisan  yang  dicapai  setelah  kematian".  Menurut  asal  usul  hukum kehendak adalah “suatu perbuatan yang bebas dalam segala keadaan”. Oleh karena itu dalam hukum Islam tidak ada wasiat yang harus dipaksakan dengan putusan hakim. 20
Petimbangan  Hukum  keputusan  nomor  :  2/Pdt.G/2011/PA-Kbj:  Menimbang bahwa menurut pasal 175 ayat (1) huruf d Kompilasi Hukum Islam, salah satu kewajiban pewaris terhadap ahli waris adalah membagi harta warisan kepada para ahli waris yang berhak  mendapat  manfaat  jika  terjadi  kematian  seseorang  keluarga.  Hal  ini  sesuai dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nisa: 7 “Bagi laki-laki berhak membagi harta  peninggalan  orang  tua  dan  kerabatnya,  dan  bagi  perempuan  berhak  membagi (juga)  harta  peninggalan  orang  tua  dan  kerabatnya,  sekurang-kurangnya  atau  lebih tergantung bagian mana yang ditentukan”. Menimbang, bahwa menurut Pasal 171 huruf c  Kompilasi  Hukum  Islam  Ahli  waris  adalah  orang  yang  pada  saat  meninggal  dunia mempunyai  hubungan  darah  atau  hubungan  perkawinan  dengan  pewaris,  beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Hal tersebut sesuai dengan  hukum  Islam,  sebagaimana  tercantum  dalam  hadits  yang  diriwayatkan  oleh Usamah  ibn  Zaid,  sebagai  berikut  :  Artinya  :  Diriwayat  kan  oleh  Usmah  ibn  Zaid  r.a. bahwa Rasulullah SAW berkata : Bahwa seorang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mendapat warisan dari orang muslim.
20 Hasbi Ash-Shiddieqy,( 2001).  “ Fiqh Muwaris ”, (Jakarta : Pustaka Rezki Putra), hal. 273.
Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas telah terbukti bahwa ahli waris (Ngandi Ginting) pada saat kematiannya hanya meninggalkan seorang istri (Tergugat II) dan 2 (dua) orang anak laki-laki (Penggugat dan Tergugat I), tetapi ternyata  ahli  warisnya  adalah  anak  laki-laki  yaitu  (Penggugat/Jayanta  Ginting)  yang beragama Khatolik. Oleh karena itu, berdasarkan pasal 171 huruf c Kompilasi  Hukum Islam dan Hadits di atas, Pemohon (Jayanta Ginting) tidak berhak menjadi ahli waris dari ayah kandungnya (Ngandi Ginting);
Menimbang bahwa meskipun Penggugat (Jayanta Ginting) tidak berhak menjadi ahli  waris,  namun  berdasarkan  Putusan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  No: 51K/AG/1999, penggugat (Jayanta Ginting) berhak mendapat bagian sebagai ahli waris wasiat wajibah warisan mendiang Ngandi Ginting;
Dalam pertimbangan hukum perkara No.: 2/Pdt.G/2011/PA-Kbj menggunakan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia 51K/AG/1999 penyerahan harta peninggalan orang tua kepada ahli waris yang berbeda agama dengan wasiat wajibah. Pertimbangan  hukum  kasus  ini  tidak  bertentangan  dengan  hukum  Islam.  Hakim berusaha  mencari  hukum/ ijtihad yang  berpihak  pada  pihak  yang  paling  dirugikan (penggugat). Untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa hukum Islam tidak angker atau mengerikan, kaku dan bermanfaat.
Putusan hakim nomor: 2/Pdt.G/2011/PA-Kbj, yaitu mengabulkan permohonan penggugat  dan  mengidentifikasi  ahli  waris  almarhum  termasuk  tergugat  II  (istri), tergugat  I  (anak  seagama)  dan  mengidentifikasi  penggugat  (putra  'non-  Muslim') sebagai  pewaris  wasiat  wajibah  dari  almarhum.  Kasus  posisi  perkara Nomor: 2/Pdt.G/2011/PA-Kbj,  penggugat  mengajukan  gugatan  ke  pengadilan  untuk
menuntut hak dan keadilannya agar penggugat dapat membagi harta warisan tersebut. Dalam putusan Pengadilan Agama Kabanjahe, memberikan penggugat hak dan keadilan yang  seharusnya  diperoleh  melalui  wasiat  wajibah  yang  mengikat.  Oleh  karena  itu, pemohon bukanlah ahli waris, tetapi dapat memperoleh wasiat wajibah yang mengikat.
Ditinjau dari teori keadilan, penyelesaian yang menyangkut pembagian hak waris bagi anak yang berbeda agama menurut hukum Islam melalui hibah dan wasiat telah melaksanakan keadilan bagi pihak yang bersangkutan, tidak melanggar hukum Islam. Dengan adanya manfaat waris bagi anak yang berbeda agama, mungkin terasa adil bagi anak  yang  terhalang  untuk  menerima  harta  warisan  padahal  masih  menerima  harta warisan. Ditinjau dari teori kemaslahatan, penyelesaian pembagian hak waris bagi anak yang berbeda agama menurut hukum Islam telah membawa kemaslahatan bagi umat. Dalam hal ini adalah Mashlahah hajiyah , khususnya “kemanfaatan berupa kelonggaran untuk menjaga dan melestarikan kebutuhan dasar manusia dalam rangka memperkaya diri  sendiri”,  juga  bermanfaat  keharmonisan  antar anggota  ahli  waris  sehingga  dapat terus hidup bersama tanpa membeda-bedakan.
Ditinjau dari teori kepastian hukum, upaya penyelesaian pembagian hak waris bagi anak yang berbeda agama menurut hukum Islam telah mengikuti azas kepastian hukum sebagaimana tercantum dalam surat Al -Baqarah ayat 180 dari Al-Qur'an, hadits dan KHI.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  dari  pembahasan  yang  sudah  dijabarkan  di  atas,  sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Dalam  hukum  Islam  salah  satu  hadis  yang  berasal  dari  Usamah  bin  Zaid  RA  “ Sesungguhnya  Rasulullah  SAW  bersabda  :  orang  muslim  tidak  boleh  mewarisi oarng kafir dan orang kafir tidak boleh mewarisi orang muslim“ (Hadist Muttafaq A’llaih), hadist lainnya yang dikutip dari Abdullah bin Umar RA mengungkapkan Rasulullah SAW bersabda “Tidak ada saling mewarisi antara dua pemeluk agama (yang berbeda)” (Hadist riwayat Ahmad dan empat imam dan Tarmidzi), Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa ahli waris berbeda agama dengan orang tuanya, dalam  hal  ini  orang  yang  berbeda  agama  dengan  Islam,  maka  dia  tidak  akan mendapat warisan dari orang tuanya. Artinya ahli waris tidak boleh berasal dari non  muslim.  Hal  ini  kemudian  ditegaskan  pula  dengan  diatur  pula  berdasarkan Pasal 172 bahwa ahli waris harus beragama Islam dan dibuktikan dengan adanya atau atas dasar kesaksian bahwa ahli waris tersebut beragama Islam.
2. Ketentuan  yang  bertujuan  agar  anak  sebagai  ahli  waris  yang  berbeda  agama menerima harta warisan dari pewarisnya dapat dilihat dari langkah-langkah yang diambil oleh hakim berupa kemajuan didasarkan pada yurisprudensi putusan dan putusan  Pengadilan,  serta  yurisprudensi  putusan  Mahkamah  Agung,  dan  sejalan dengan pendapat Ulama Abdul Wahab Khallaf berdasarkan Surat al-Nisa': 11-14, maka  anak  atau  ahli  waris  yang  agamanya  berbeda  dengan  orang  tua  atau pewarisnya selalu mendapat harta atau warisan yang dapat diperoleh dengan suatu wasiat wajibah, tidak boleh lebih dari sepertiga bagian harta warisan atau hanya yang sederajat bagian ahli waris.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

## Buku
Anwar Sitompul, Fara’id,  “ Hukum Waris Dalam Islam dan Masalahnya ”, Surabaya : Al Iklas,
1984.
Diantha, I. M. P., & SH, M. (2016). Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum. Jakarta : Prenada Media.
Eman  Suparman,(  2005)  “ Hukum  Waris  Indonesia  Dalam  Perspektif  Islam  Adat  dan  BW” , Bandung : PT Refika Aditama, Bandung.
Habiburrahman,  (2011)  “ Rekonstruksi  Hukum  Kewarisan  Islam  di  Indonesia” ,  Jakarta  : Kencana.
Hasbi  Ash-Shiddieqy,  (2012)  “ Fiqh  Muwaris” ,  (Jakarta  :  Pustaka  Rezki  Putra,  2001.
Kementrian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, “ Problematika  Hukum  Kewarisan  Islam  Kontemporer  di  Indonesia”, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI. Lubis, S. K., & Simanjuntak, K. (2017). Hukum Waris Islam  (lengkap  &  praktis), Jakarta : Sinar Grafika .
Rofiq, A. (2015). Hukum Perdata Islam Di Indonesia Edisi Revisi, Cet 2. Jakarta: Rajawali Pers.

## Jurnal Ilmiah
Abidin Abidin, Abdullah Kelib, (2018) “ Rekonseptualisasi Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Kajian Kompilasi Hukum Islam ”, Jurnal USM Law Review 1 (1).
Ardika,  I.  N.  (2016).  “Pemberian  Hak  Waris  bagi  Anak  Perempuan  di  Bali  dalam Perspektif Keadilan”. Jurnal Magister Hukum Udayana , 5(4), 639-649
Dikdik  Baehaqi  Arif,  D.  B.  A.  (2013).  Membingkai  Keberagaman  Indonesia:  Perspektif Pendidikan  Kewarganegaraan  Program  Kurikuler, Jurnal  Universitas  Ahmad Dahlan, 1 (1).
Eka  Apriyudi,  (2018)  “ Pembagian Harta  Waris Kepada  Anak Kandung  Non  Muslim Melalui Wasiat Wajibah”, Jurnal Kertha Patrika, 40 (1).
Hermanto,  A.,  &  Ismail,  H.  (2020).  Analisis  Hak  Waris  Istri  Akibat  Murtad  Perspektif Hukum Waris Islam Dan Gender. At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah , 8(1), 121-143.
Iin  Mutmainnah,  (2019)“ Wasiat  Wajibah  Bagi  Ahli  Waris  Beda  Agama(Analisis  Terhadap Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor:  368K/AG/1995)”, Diktum  Jurnal  Syariah  dan Hukum17 (2).
Kadafi,  M.  (2019).  “Kedudukan  Anak  Yang  Berbeda  Agama  Dengan  Orang  Tuanya Terhadap  Harta  Warisan  Berdasarkan  KHI  Dan  Hukum  Perdata”.  Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum , 25 (12).
Maimun,  (2017)  “ Pembagian  Hak  Waris  terhadap  Ahli  Waris  Beda  Agama  Melalui  Wasiat Wajibah  dalam  Perspektif  Hukum  Kewarisan  Islam ”,  Asas  Jurnal  Hukum  Ekonomi Syariah 9 (1).
Maimun,  M.  (2017).  Pembagian  Hak  Waris  Terhadap  Ahli  Waris  Beda  Agama  Melalui Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam. ASAS, 9(1).1-14
Milayani,  O.  (2014).  Kedudukan  Hukum  Ahli  Waris  yang  Mewaris  dengan  Cara Mengganti atau Ahli Waris “Bij Plaatsvervulling” Menurut Burgerlijk Wetboek. Al-Adl , 9(3), 405-434.
Mufid,  A.  (2020).  Rekonstruksi  Hukum  Warisan  Di  Indonesia  Perspektif  Pluralisme Agama. Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan, 7(1), 60-72. Ridwan  Jamal,  (2016) “ Kewarisan Bilateral Antara  Ahli Waris yang Berbeda Agama dalam Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam ”, Jurnal Ilmiah al-Syir’ah 14 (1).
Rohmawati,  (2018)  “ Progresivitas  Hukum  Kewarisan  Beda  Agama  di  Indonesia  Berbasis Keadilan dan Maslahah”, International Journal Ihya’ Ulum Al-Din 20 (2).
Sucipta, P. R., Syahputra, I.,  & Sahindra, R. (2020 ).  Lex  Specialis  Derogat  Legi  Generali Sebagai  Asas  Preferensi  Dalam  Kecelakaan  Angkutan  Laut  Pelayaran  Rakyat .
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan , 8(1), 140-150.
Usman Abdi, “ Kedudukan Anak Yang Berbeda Agama Dengan Orang Tuanya Tehadap Harta Warisan Berdasrakan Khi Dan Kuh Perdata . Skripsi.
Zakiyah Salsabila,  “ Kewarisan Beda Agama  menurut Hukum  Waris  Islam dan  Hukum Waris Adat”, Jurnal UIN Syarif Hidayatullah.
Peraturan Perundang – Undangan
Kitab Undang–Undang Hukum Perdata
Kompilasi Hukum Islam