## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK DALAM MELESTARIKAN CAGAR BUDAYA(STUDI KELURAHAN POLOWIJEN )
Dodi Aries Bombo 1
1 Sekolah Pascasarjana Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang
Corresponding Author : dodiaries.bombo123@gmail.com

## ABSTRACT
Public policy is the result of a political process carried out in a state government system. According to Law No. 11 of 2010 concerning Cultural Conservation, what is  meant  by  cultural  conservation  objects  are:  Cultural  Conservation  is  cultural heritage  that  is  material  in  the  form  of  Cultural  Conservation  Objects,  Cultural Conservation Buildings, Cultural Conservation Structures, Cultural Conservation Sites, and Cultural Conservation Areas on land and/or in water whose existence needs  to  be  preserved  because  it  has  important  values  for  history,  science, education, religion, and/or culture through the determination process. One form of cultural  wealth  in  the  Polowijen  sub-district  of  Malang  City  is  the  existence  of cultural heritage buildings that must be preserved and brought under the auspices of the Malang mayor's regulation. Department of Culture "that the preservation, protection,  rescue  and  security  of  historical  data  and/or  documents,  cultural heritage and cultural heritage preservation museums, archaeological objects and museums.  Aim  research  for  Analyzing  the  Implementation  of  Public  Policy  in Preserving Cultural Conservation (Polowijen Subdistrict Study) and knowing the supporting and inhibiting factors.The method in this study is descriptive qualitative method,  so  the focus in  this  study is  adjusted to the formulation of  the problems previously  stated,  namely:  Methods  of  formulating  policies  that  are  effective  in implementation.  The  research  results  obtainedThe  implementation  of  public policies in preserving cultural heritage in the Polowijen village has been carried outand it is assessed that it has been realized in terms of 2 aspects based on the content of the policy which includes Interests Affected, Types of Benefits, extent of change,  location  of  decision  making,Implementing  the  program,  the  resources involved where the implementation of public policies in the preservation of cultural heritage is carried out in accordance with Law no. 11 of 2010, the supporting factor itself  is  seen  from  the  way  the  Department  of  Culture's  decision  making  and  the preparation of both human resources and infrastructure and the inhibiting factors are in the form of building materials and designs.

## Keywords: Public Policy, PreservingCultural Heritage

## ABSTRAK
Kebijakan  publik merupakan  hasil  dari  proses  politik  yang  dijalankan  dalam suatu sistem pemerintahan negara. Sesuai UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar
Vol. 2, No. 2, Desember 2021
Budaya, yang dimaksud dengan benda cagar budaya adalah : Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di  darat  dan  /atau  di  air  yang  perlu  dilestarikan  keberadaannya  karena  memiliki nilai  penting  bagi  sejarah,  ilmu  pengetahuan,  pendidikan,  agama,  dan/atau kebudayaan  melalui  proses  penetapan.  Salah  satu  bentuk  kekayaan  budaya  di kelurahan polowijen Kota Malang adalah   keberadaan bangunan cagar budaya yang memang  harus  dilestarikan  dan  dibawa  naungan  peraturan  walikota  Malang .Berlakunya Peraturan Walikota Malang Nomor 38 Tahun 2016 BAB V pasal 10 Tentang  Kedudukan,  Susunan  Organisasi,  Tugas  Dan  Fungsi  Serta  Tata  Kerja Dinas  Kebudayaan  ”bahwa  pelestarian,  perlindungan,  penyelamatan  dan pengamanan  data  dan/atau  dokumen  sejarah,  cagar  budaya  dan  museum pemeliharaan cagar budaya, benda purbakala dan musem.Tujuan penelitian untuk Menganalisis  Implementasi  Kebijakan  publik  Dalam  Melestarikan  Cagar Budaya(Studi  Kelurahan  Polowijen  )  serta  mengetahui  faktor  pendukung  dan penghambat.  M etode pada  Penelitian  ini  adalah  menggunakan  metode  kualitatif deskriptif, maka fokus dalam penelitian ini disesuaikan dengan rumusan masalah yang  dikemukaan  sebelumnya,  yaitu:  Metode  perumusan  kebijakan  yang  efektif dalam  implementasi.  Hasil  penelitian  yang  diperoleh  Implementasi  kebijakan publik dalam melestarikan cagar budaya di kelurahan Polowijen sudah dijalankan dan  di  nilai  sudah  terwujud  dilihat  dari  2  aspek  berdasarkan  isi  kebijakan  yang meliputi  Kepentingan Yang Dipengaruhi, Tipe manfaat,Luasnya Perubahan, letak pengambilan keputusan, Pelaksana program,Sumber daya yang dilibatkan  dimana implementasi kebijakan publik dijalan  dalam pelestarian cagar budaya dijalankan Sesuai UU No. 11 Tahun 2010, faktor pendukungnya sendiri yaitu  dilihat dari cara pengambilan  keputusan  Dinas  Kebudayaan  dan    disiapkan  baik  itu  sumber  daya manusia maupu sarana prasarana  dan faktor penghambatnya yaitu  berupa bahan dan desain bangunan
Kata Kunci : Kebijakan Publik,Melestarikan Cagar Budaya
1.PENDAHULUAN Kebijakan publik pada
umumnya  dipahami    sebagai    salah satuupaya    atau    tindakan    pemerintah yang    dibuat    dalam    rangka melaksanakan
tugas-tugas
pemerintahannya,    dalam    wujud pengaturan    ataupun    keputusan.  Pada praktiknya, kebijakan publik
merupakan    hasil    dari    proses    politik yang    dijalankan    dalam    suatu  sistem pemerintahan negara, yang di dalammya  terkandung  langkahlangkah atau  upaya  yang  harus  dilaksanakan oleh  pemerintah  selaku  penyelenggara negara.  Dalam  praktiknya,  kebijakan publik   tidak terlepas  dari  peran  dan fungsi  aparat  pemerintah  yang  disebut birokrasi (Anggara Sahya. 2014).

## JPASDEV
Journal of Public Administration and Sociology of Development
Menurut Anderson dalam Tahir (2014) kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang  pelaku  atau  sejumlah  pelaku untuk  memecahkan  suatu  masalah  Jadi dapat  disimpulkan  bahwa  kebijakan sebagai  keputusan  untuk  mencapai tujuan tertentu.
Sedangkan Menurut
Mustopadidjaja  dalam  Tahir  (2014) menjelaskan  bahwa  istilah  kebijakan lazim  digunakan  dalam  kaitannya  atau kegiatan  pemerintah,  serta  perilaku negara  pada  umumnya  dan  kebijakan tersebut  dituangkan  dalam  berbagai bentukperaturan  Maka  dari  itu  untuk melestarikan  budaya  lokal  pemerintah membuat  perumusan  kebijakan  dengan tujuan untuk melestarikan budaya lokal agar identitas negara kita terus ada dan terhindar dari budaya global.
Sesuai  UU  No.  11  Tahun  2010 tentang  Cagar  Budaya,  yang  dimaksud dengan  benda  cagar  budaya  adalah  : Cagar  Budaya  adalah  warisan  budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya,  Bangunan  Cagar  Budaya, Struktur  Cagar  Budaya,  Situs  Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat  dan  /atau  di  air  yang  perlu
dilestarikan keberadaannya karena memiliki      nilai  penting  bagi  sejarah, ilmu  pengetahuan,  pendidikan,  agama, dan/atau  kebudayaan  melalui  proses penetapan.
Kelurahan  Polowijen  adalah salah  satu  kelurahan  yang  berada  di Kota  Malang  yang  memiliki  yang memiliki kegiatan budaya, dan pariwisata  makadalam  perkembangan pembangunan  perlu  pengendalian  dan pengawasan  untukdapat  mewujudkan pemanfaatan ruang secara optimal Salah satu  bentuk  kekayaan  budaya  di kelurahan  polowijen  Kota  Malang adalah      keberadaan  bangunan  cagar budaya yang memang harus dilestarikan dan dibawa naungan peraturan walikota Malang  .  Berlakunya  PERATURAN Walikota  Malang  Nomor  38  Tahun 2016  BAB  V  pasal  10    Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan  Fungsi  Serta  Tata  Kerja  Dinas Kebudayaan ”bahwa pelestarian, perlindungan, penyelamatan dan pengamanan  data  dan/atau  dokumen sejarah,  cagar  budaya  dan  museum pemeliharaan  cagar  budaya,  benda purbakala  dan  musem”Berdasarkan latar  belakang  diatas  peneliti  tertarik

## JPASDEV
Journal of Public Administration and Sociology of Development
Vol. 2, No. 2, Desember 2021
untuk  melakukan  penelitian  dengan judul”implementasi
kebijakanpublikdalam melestarikan cagar budaya (studi kelurahan
polowijen )”.

## 2.  METODE PENELITIAN
Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan  untuk  meneliti  pada  tempat yang  alamiah  (natural  setting).Dimana dilakukan  untuk  meneliti  pada  tempat yang  alamiah,  dan  penelitian  tidak membuat  perlakukan,  karena  peneliti dalam pengumpulan data bersifat emic, yaitu  berdasarkan  pandangan  dari sumber data, bukan pandangan peneliti. (Sugiyono, 2018:3). Berdasarkan pengertian diatas peneliti dapat menyimpulkan  bahwa,  jenis  penelitian adalah  menggunakan  metode  kualitatif deskriptif.

## 3.  HASIL DAN PEMBAHASAN
ImplementasiKebijakan  Publik Dalam  Melestarikan  cagar  budaya DiKelurahan  Polowijen  Kota  Malang didasari  dengan    Sesuai  UU  No.  11
Tahun 2010
tentang Cagar
BudayaCagar  Budaya  adalah  warisan budaya  bersifat  kebendaan  berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya,  Struktur  Cagar  Budaya,  Situs Cagar  Budaya,  dan  Kawasan  Cagar Budaya  di  darat  dan  /atau  di  air  yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki      nilai  penting  bagi  sejarah, ilmu  pengetahuan,  pendidikan,  agama, dan/atau  kebudayaan  melalui  proses penetapan.
Dalam pembahasan ini membahas tentang bagaimana ImplementasiKebijakan  Publik  Dalam Melestarikan cagar budaya DiKelurahan Polowijen adapun
indikator yang digunakan untuk mengetahui  implementasi  kebijakan dalam  melestarikan  cagar  budaya dikelurahan  polowijen  Kota  Malang maka peneliti melakukan kepada beberapa  responden  yang  berada  di kelurahan  polowijen  yaitu  sebagai berikut  : menurut teori Grindle (dalam Subarsono, 2016: 93) antara lain.Berdasarkan  Isi  kebijakan  dan berdasarkan konteks kebijakan.

## Berdasarkan Isi kebijakan

## JPASDEV
Journal of Public Administration and Sociology of Development
Kepentingan  yang  mempengaruhi menurut Grindle dalam Agustino
(2016:142) menyatakan bahwa “berkaitan
dengan  kepentingan-kepentingan  yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan.  Indikator  ini  berargumen bahwa suatu kebijakan dalam
pelaksanaannya  pasti  melibatkan  banyak kepentingan, dan sejauh mana
kepentingan- kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya”.,  adapun  isi  kebijakan didalam  impelementasi  kebijakan  publik dalam melestarikan cagar budaya dikelurahan polowijen sesuai dengan hasil penelitian  dapat  dipaparkan  sebagai berikut
1. Kepentingan Yang Dipengaruhi Berkaitan dengan berbagai
kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi
kebijakan.  Indikator  ini  berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaanya  pasti  melibatkan  banyak kepentingan dan sejauh mana kepentingankepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya. Peneliti menilai bahwa ditahap  ini  kepentingan  yang  terlibat dalam  implementasi  kebijakan  dalam
melestarikan  cagar  budaya  di  kelurahan Polowijen Kota Malang.
Dari  hasil  pemaparan  diliat  dari kepentingan  yang  dipengaruhi  bahwa pada dasarnya kepentingan yang dipengaruhi adalah pihak dinas kebudayaan dan kelurahan telah menjalankan  implementasi  kebijakan dalam pelestarian cagar budaya dikelurahan  polowijen  sesuai  dengan perwalikota Nomor 38 Tahun 2016 BAB V pasal 10  Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja  Dinas  Kebudayaan  ”bahwa pelestarian,  perlindungan,  penyelamatan dan pengamanan data dan/atau dokumen sejarah,  cagar  budaya  dan  museum pemeliharaan  cagar  budaya,  benda purbakala dan museum”.
2. Tipe manfaat
Isi dalam suatu kebijakan berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskanbahwa dalam suatu kebijakan harus  terdapat  beberapa  jenis  manfaat yangmenunjukkan  dampak  positif  yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakanyang hendak dilaksanakan. Menurut hasil wawancara yang dilakukan, banyak dampakpositif yang diberikan oleh pemerintah  kepada  masyarakat.dalam

## JPASDEV
implementasi kebijakan dalam
melestarikan  cagar  budaya  dikelurahan polowijen dikota Malang jika dilihat dari aspek  tipe  manfaat  Sasarannya  adalah generasi penerus yaitu pelajar, mahasiswa, masyarakat dan para penggiat budaya.Manfaat kebijakan tersebut sudah berjalan baik  dengan ada pelestarian cagar budaya  dapat  menambah  ilmu  serta wawasan  tentang  cagar  budaya  yang berada dikelurahan polowijen mempunyai nilai  sejarah  dan  bisa  dipakai  menambah ilmu  pengetahuan  bagi  masyarakat  luas digenerasi mendatang.

## 3. Luasnya Perubahan
Menurut  Merilee  S.  Grindle (2016:142),  indikator  derajat  perubahan yang  diinginkan  menjelaskan  bahwa seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai  melalui suatu implementasi kebijakan  harus  mempunyai  skala  yang jelas.  Sebuah  kebijakan  diharapkan  dapat memberikan  manfaat  yang  baik  secara berkelanjutan.  Suatu  implementasi  yang baik  akan  memberikan  output  yang  baik untuk jangka waktu yang singkat maupun yang  panjang  secara  terus  menerus  serta teratur.
dalam  implementasi  kebijakan dalam melestarikan cagar budaya
dikelurahan polowijen  dikota  Malang  jika dilihat  dari  aspek  tipe  tingkat  perubahan bahwa  cagar  budaya  sudah  terurus  sudah dijalankan sesuai dengan Undang Undang Nomor  11  Tahun  2010  tentang  Cagar Budaya  dan  sesuai  dengan  perwalikota Nomor  38  Tahun  2016  BAB  V  pasal  10 Tentang  Kedudukan,  Susunan  Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Kebudayaan ”bahwa pelestarian,
perlindungan, penyelamatan dan
pengamanan  data  dan/atau  dokumen sejarah,  cagar  budaya  dan  museum pemeliharaan cagar budaya, benda purbakala dan musem disini
4. Letak pengambilan keputusan
Pengambilan  keputusan  dalam suatu  kebijakan  memegang  peranan pentingdalam pelaksanaan suatu kebijakan,  maka  pada  bagian  ini  harus dijelaskan dimanaletak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan di implementasikan, jadi dalam implementasi kebijakan dalam
melestarikan  cagar  budaya  dikelurahan polowijen  dikota Malang jika dilihat dari aspek  Cara  pengambilan  keputusan pelaksanaan  pelestarian  cagar  budaya dikelurahan  polowijen  yaitu  dengan mengadakan  rapat  koordinasi  dengan

## JPASDEV
Vol. 2, No. 2, Desember 2021
OPD  (Organisasi  Perangkat  Daerah) terkait misalnya Disbudpar, DPRKPCTR, BAPPEKO,  Bagian  Hukum,  Kecamatan, Kelurahan  polowijen  dan  tidak  kalah pentingnya dengan BPCB Provinsi Jatim Trowulan selaku kepanjangan dari pemerintah pusat yang menangani pelestarian  bangunan  cagar  budaya.  Dari rapat  koordinasi  tersebut  menghasilkan keputusan-keputusan dan kebijakan terkait pelestarian cagar budaya.
5. Pelaksana program Dalam
menjalankan suatu kebijakan  atau  program  harus  didukung denganadanya  pelaksana  kebijakan  yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatukebijakan.  Dalam  penelitian  ini, setelah  dilakukan  dalam  implementasi kebijakan  dalam  melestarikan  cagar budaya  dikelurahan  polowijen  dikota Malang jika dilihat dari pelaksana program yaitu dinas kebudayaan butuh bantuan dari berbagai pihak. Yaitu dari LSM (Lembaga Swadaya  Masyarakat)  Selain  itu  OPD- OPD  yang  telah  disebutkan  sebelumnya juga  ikut  berperan  penting  dalam pelaksanaan.
6. Sumber daya yang dilibatkan Pelaksanaan kebijakan harus
didukung oleh sumber daya – sumber daya
yang  memadai  agar  pelaksanaannya berjalan  dengan  baik        dalam implementasi kebijakan dalam melestarikan  cagar  budaya  dikelurahan polowijen dikota Malang jika dilihat dari sumber  daya  yang  dilibatkan  Untuk melaksanakan peran kami sebagai pengelola bangunan cagar budaya dikelurahan polowijen kami
membutuhkan  peran  para  ahli  yang dapatmenangani  bangunan  bersejarah. Pemilihan  SDM  yang  dibutuhkan  tenaga para arsitek, ahli sejarah, antropologi dan arkeologi

## Berdasarkan Konteks Kebijakan
Ada 3 Indikator Dari Dimensi Ini
1. Kekuasaan,  Kepentingan  Dan
Strategi Aktor Yang Terlibat Menurut Merilee S. Grindle
(2016:142)  Kekuasaan,  kepentingan- kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat.  Menurut  Merilee  S.  Grindle menjelaskan dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan-kepentingan serta strategi  yang  digunakan  oleh  para  actor guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan.

## JPASDEV
Journal of Public Administration and Sociology of Development
Dalam  implementasi  kebijakan
dalam melestarikan cagar budaya dikelurahan polowijen dikota Malang jika dilihat dari aspek Kekuasaan, Kepentingan Dan Strategi Aktor Yang Terlibat terlibat pada  impelementasi  kebijakan  dalam melestarikan  cagar  budaya  dijalankan sesuai dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun  2010  tentang  Cagar  Budaya  dan sesuai  dengan  perwalikota  Nomor  38 Tahun  2016  BAB  V  pasal  10    Tentang Kedudukan,  Susunan  Organisasi,  Tugas Dan  Fungsi  Serta  Tata  Kerja  Dinas Kebudayaan,  baik  itu  dengan  cara sosialisai kepada masyarakat.
2. Karakteristik Lembaga dan Rezim yang Berkuasa
Lingkungan dimana suatu kebijakan dilaksanakan juga berpengaruh terhadap  keberhasilannya,  maka  pada bagian  ini  akan  dijelaskan  karakteristik dari lembaga yang akan turut mempengaruhi  keberhasilan  kebijakan. Dalam implementasi kebijakan yang telah dibuat, maka pelaksanannya akan terlepas dari karakteristik atau peran dari pelaksana kebijakan  itu  sendiri  bahwa  karakteristik lembaga  dan  penguasa  pada  Lembaga yang duduk sebagai rezim atau pimpinan yang berkuasa mempengaruhi
implementasi  kebijakan  tersebut  adalah Pemerintah  Pusat  dengan  dibantu  wali Kota  Malang  juga  kelurahan  polowijen selalu  membangun  hubungan  emosional yang baik dengan para pegawai Kecamatan,  selain  itu  juga  terbuka  dan membangun  komunikasi  yang  baik dengan  masyarakat  melalui  penyedian sarana  penyampaian  keluhan  melalui media sosial

## 3. Tingkat  Kepatuhan  dan  Adanya Respon Dari Pelaksana
Tingkat  kepatuhan  dan  adanya respon  dari  pelaksana.  Menurut  Merilee S.  Grindle  menjelaskan  hal  lain  yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu  kebijakan  adalah  kepatuhan  dan respon  dari  para  pelaksana.  Maka  pada poin  ini  adalah  sejauhmana  kepatuhan dan  respon  dari  pelaksana  dalam menanggapi  suatu  kebijakan  dari  kartu Indonesia  sehat.  Hal  ini  juga  bagian penting  dari  proses  implementasi  suatu kebijakan, dimana tingkat kepatuhan dan adanya  respon  dari  pelaksana  kebijakan merupakan  aksi  nyata  dari  pelaksana untuk  melaksanakan  tugas  pokok  dan fungsinya dalam pengimplementasia kebijakan dalam pelestarian cagar budaya dikelurahan polowijen Kota Malang.

## JPASDEV
Journal of Public Administration and Sociology of Development
Vol. 2, No. 2, Desember 2021
Dalam  implementasi  kebijakan dalam melestarikan cagar budaya dikelurahan  polowijen  dikota  Malang Tingkat  Kepatuhan  dan  Adanya  Respon Dari  Pelaksana  dari  kepala  dinas kebudayaan  bahwa  sudah  baik  dalam menjalankan  tugasnya  masing-masing. Dan  untuk  kepatuhan  juga  sudah  baik terbukti kebudayaan sudah jalankan tugas sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan  dan  perwali  kota  Malang mengenai pelestarian cagar budaya sudah berjalan  dan  cagar  budaya  yang  ada dikelurahan polowijen sudah terlestari dan dilindungi oleh pemerintah dinas
kebudayaan FAKTOR PENDUKUNG

## DAN PENGHAMBAT
1. Faktor Pendukung
Didalam Implementasi Kebijakan Publik Dalam Melestarikan Cagar Budaya Dikelurahan Polowijen tidak akan pernah terlepas dari faktor pendukung suksesnya imlementasi kebijakan dalam melestarikan cagar  budaya  di  Kelurahan  Polowijen  di Kota  Malang  .  Faktor  pendukung  adalah faktor-faktor yang mendukung keberhasilan  dalam  pelestarian  dan pengembangan  bangunan  cagar  budaya Balai Pemuda. Berdasarkan hasil
penelitian,  berikut  merupakan  penjelasan tentang  faktor  faktor  pendukung  dalam keberhasilan  pelestarian  cagar  budaya dikelurahanPolowijen
a. Letak Pengambilan Keputusan Berdasarkan hasil penelitian, narasumber menyatakan bahwa keputusan yang diambil oleh pihak pemkot merupakan  keputusan  yang  cukup  tepat. Dengan  adanya  pembentukan  UPTD berdasarkan  peraturan  Walikota    Malang Cara pengambilan keputusan pelaksanaan pelestarian  cagar  budaya  dikelurahan polowijen yaitu dengan mengadakan rapat koordinasi  dengan  OPD  (Organisasi Perangkat  Daerah)  terkait  misalnya Disbudpar,  DPRKPCTR,  BAPPEKO, Bagian  Hukum,  Kecamatan,  Kelurahan polowijen  dan  tidak  kalah  pentingnya dengan  BPCB  Provinsi  Jatim  Trowulan selaku kepanjangan dari pemerintah pusat yang  menangani  pelestarian  bangunan cagar  budaya.  Dari  rapat  koordinasi tersebut menghasilkan keputusan- keputusan dan kebijakan terkait pelestarian cagar budaya
b. Sumber daya yang dilibatkan
Dalamimplementasi kebijakan dalam melestarikan cagar budaya dikelurahan  polowijen  dikota  Malang

## JPASDEV
Journal of Public Administration and Sociology of Development
jika  dilihat  dari  sumber  daya  yang dilibatkan  Untuk  melaksanakan  peran kami sebagai pengelola bangunan cagar budaya  dikelurahan  polowijen  kami membutuhkan  peran  para  ahli  yang dapat  menangani  bangunan  bersejarah. Pemilihan  SDM  yang  dibutuhkan tenaga  para  arsitek,  ahli  sejarah, antropologi dan arkeologi

## 2. Faktor Penghambat
Semua  kegiatan  pembangunan tidak  akan  pernah  terlepas  dari  hal-hal yang menghambatnya. Dalam pelestarian gedung cagar budaya dikelurahan polowien  Kota  Malang  sudah  dapat dikatakan cukup baik. Hal ini dibuktikan  dari  kuatnya  komitmen pihak-pihak  pelaksana  kebijakan  yaitu pemerintah kota malang, dinas kebudayaan  dan  .  Tidak  hanya  dari pihak  pelaksana  saja  melainkan  juga sikap positif dari para pengunjung yang merespon baik adanya program- program  yang  diberikan  pemerintah. Namun  hal  tersebut  juga  masih ditemukan faktor penghambat didalamnya.  Berikut  merupakan  faktor penghambat dari upaya pelestarian 3. Pelaksana Program
Dalam  melaksanakan  pelestarian cagar budaya dikelurahan polowijen, para pelaksana  banyak  enemukan  kendala. Pemerintah kota beserta para dinas terkait selaku  pelaksana  program  tidak  dapat menyelesaikan  pelestarian  cagar  budaya dikelurahan  polowijen  Kota  Malang sesuai  rencana  dikarenakan  adanya masalah-masalah yang ditemui dilapangan.  Yang  menjadi  kendala  dari proses  pembangunan  dan  pelestarian cagar  budaya    yaitu  berupa  bahan  dan desain  bangunan.  Hal  tersebut  menjadi kendala dalam pembangunan kerusakaan dan  lapuk  .  Bahan  bangunan  sulit ditemukan  karena  harus  menyesuaikan jenis  bahan  yang  sesuai  dengan  struktur bangunan.  Bangunan  cagar  budaya dibangun  dikelurahan  polowijen  Kota Malang  dan menggunakan bahan-bahan yang  ada  pada  masa  itu  sehingga  untuk memperbaiki kembali ke kondisi semula membutuhkan waktu cukup lama. Selain itu kendala berupa desain bangunan juga mempengaruhi upaya pembangunan gedung.  Dibutuhkan  seorang  yang  ahli terhadap  bangunan  bersejarah,  hal  ini dilakukan  agar  sebisa  mungkin  tidak mengubah  bentuk  bangunan.elanjutnya

## JPASDEV
Journal of Public Administration and Sociology of Development
Hambatan yang paling besar disini adalah banyak benda cagar budaya yang menjadi
milik perorangan.
Disini yang dimaksudkan  benda  cagar  budaya  yang menjadi milik perorangan adalah Kawasan  Cagar  Budaya  yang  berupa bangunan-bangunan  tua.  Sebagian  besar benda-benda  cagar  budaya  itu  berada  di lokasi  yang  dimiliki  warga  secara perseorangan, sehingga kewenangan Pemkot  Malang  untuk  menjaga  dan melestarikannya sangat terbatas.
4. Sumber Daya Manusia
Adanya masyarakat yang belum memiliki  kesadaran  dan  pengetahuan akan pentingnya nilai-nilai kebudayaan, dan benda cagar budaya di Kota Malang khususnya kelurahan polowijen Hambatan  yang  paling  besar  disini adalah banyak benda cagar budaya yang menjadi  milik  perorangan.  Disini  yang dimaksudkan benda cagar budaya yang menjadi milik perorangan adalah Kawasan  Cagar  Budaya  yang  berupa bangunan-bangunan tua. Sebagian besar benda-benda cagar budaya itu berada di lokasi  yang  dimiliki  warga  secara perseorangan,  sehingga  kewenangan
Pemkot  Malang  untuk  menjaga  dan melestarikannya sangat terbatas.
Upaya  apa  yang  dilakukan  untuk mengatasi  hambatan  Implementasi
Kebijakan publik Dalam Melestarikan  Cagar  Budaya(Studi
Kelurahan Polowijen )
1. Pelaksana Program
Dalam  melaksanakan  pelestarian pelestarian  cagar  budaya  dikelurahan polowijen  Kota  Malang,  para  pelaksana banyak menemukan kendala. Pemerintah kota  beserta  para  dinas  terkait  selaku pelaksana program tidak dapat menyelesaikan pelestarian bangunan balai pemuda sesuai rencana dikarenakan adanya masalah-masalah yang ditemui di lapangan.  Yang  menjadi  kendala  dari proses  pembangunan  dan  pelestarian cagar  budaya    yaitu  berupa  bahan  dan desain  bangunan.  Hal  tersebut  menjadi kendala  dalam  bangunan  cagar  budaya setelah mengalami kerusakaan dan lapuk, maka  dari  itu  upaya  yang  dilakukan pemerintah  dinas  kebudayaan  bersama dengan kelurahan polowijen mengadakan seorang  yang  ahli  terhadap  bangunan bersejarah,  hal  ini  dilakukan  agar  sebisa mungkin tidak mengubah bentuk bangunan ahli terhadap bangunan bersejarahpara  arsitek,  ahli  sejarah,

## JPASDEV
Journal of Public Administration and Sociology of Development
Vol. 2, No. 2, Desember 2021
antropologi  dan  arkeologi  dikelurahan polowijen Kota malang.
Selanjutnya  untuk  benda  cagar budaya yang menjadi milik perorangan adalah  Kawasan  Cagar  Budaya  yang berupa bangunan-bangunan tua. Sebagian  besar  benda-benda  cagar budaya  itu  berada  di  lokasi  yang dimiliki  warga  secara  perseorangan Dinas  Kebudayaan  berupaya  secepat mungkin  menyelamatkan  benda-benda cagar  budaya  yang  ada  di  daerah pemukiman penduduk daerah kelurahan polowijen Kota Malang
2. Sumber Daya Manusia
Untuk mengatasi kurangnya pengetahuan  masyarakat  dalam  upaya melindungi  benda  cagar  budaya  yang ada  di  Kota  Malang,  maka  Dinas Kebudayaan berupaya melakukan banyak  sosialisasi  dengan  masyarakat, komunitas,  dan  sekolah  yang  dapat dilakukan dalam bentuk seminar, rapat, lomba,  maupun  kampanye  dengan kegiatan yang bertemakan kebudayaan. Dinas  Kebudayaan  berupaya  untuk mendorong Pemerintah agar menciptakan  atau  membuat  regulasi tentang  cagar  budaya  di  Kota  Malang.
Kebudayaan  dan  berupaya  semaksimal mungkin mendorong Pemerintah untuk membuat  regulasi  tentang  benda  cagar budaya.  Hal  ini  sangat  diperlukan  demi menjamin  adanya  kepastian  hukum terhadap  benda-benda  cagar  budaya, bangunan-bangunan  cagar  budaya,  dan kawasan  benda  cagar  budaya  di  Kota Malang.

## 4. SIMPULAN DAN REKOMENDASI

## 4.1 SIMPULAN
Berdasarkah  hasil  penelitian dilakukan  analisa  dan  diperoleh  bahwa Implementasi  kebijakan  publik  dalam melestarikan cagar budaya di kelurahan Polowijen  sudah  dijalankan  dan  di  nilai sudah  terwujud  dilihat  dari  2  aspek berdasarkan  isi  kebijakan  yang  meliputi Kepentingan  Yang  Dipengaruhi,  Tipe manfaat,Luasnya Perubahan, letak pengambilan keputusan, Pelaksana program,Sumber  daya  yang  dilibatkan dimana  implementasi  kebijakan  publik dijalan    dalam  pelestarian  cagar  budaya dijalankan  Sesuai  UU  No.  11  Tahun 2010  dan,  Peraturan  Gubernur  Jawa Timur Nomor 66 B tahun 2015 Tentang Pelestarian Cagar Budaya serta Peraturan  Walikota  Malang  Nomor  38 Tahun 2016 BAB V pasal 10  Tentang

## JPASDEV
Journal of Public Administration and Sociology of Development
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan  Fungsi  Serta  Tata  Kerja  Dinas Kebudayaan ”bahwa pelestarian,
perlindungan, penyelamatan dan pengamanan  data  dan/atau  dokumen sejarah,  cagar  budaya  dan  museum pemeliharaan  cagar  budaya,  benda purbakala  dan  museum  ,  Manfaat kebijakan  tersebut  sudah  berjalan  baik dengan  ada  pelestarian  cagar  budaya dapat  menambah  ilmu  serta  wawasan tentang  cagar  budaya  yang  berada dikelurahan polowijen mempunyai nilai sejarah  dan  ada  beberapa  sumber  daya yang  dilibatkan  para  ahli  yang  dapat menangani bangunan bersejarah. Pemilihan  SDM  yang  dibutuhkan tenaga  para  arsitek,  ahli  sejarah, antropologi dan arkeologi Selain itu dan ada  beberapa  sumber  daya  yang  dan konteks  kebijakan  Pemerintah  Pusat dengan  dibantu  wali  Kota  Malang  juga kelurahan  polowijen  selalu  membangun hubungan  emosional  yang  baik  dengan para  pegawai  Kecamatan,  selain  itu  juga terbuka dan membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat melalui penyedian sarana penyampaian keluhan melalui media sosial  dan  sudah  dijalankan  berdasarkan SOP.
Didalam  impelementasi  pasti tidak pernah luput dari faktor pendukung  dan  penghambat,  faktor pendukungnya sendiri yaitu  dilihat dari cara  pengambilan  keputusan  punya perwalikota  Nomor  38  Tahun  2016 BAB V pasal 10  Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan disiapkan baik itu sumber daya manusia maupu  sarana  prasarana    dan  faktor penghambatnya yaitu  berupa bahan dan desain  bangunan.  Hal  tersebut  menjadi kendala  dalam  bangunan  cagar  budaya setelah  mengalami  kerusakaan  dan lapuk  dan  Bahan  bangunan  sulit ditemukan  karena  harus  menyesuaikan jenis bahan yang sesuai dengan struktur Bangunan    dan  Sebagian  besar  benda- benda cagar budaya itu berada di lokasi yang dimiliki warga secara perseorangan  maka  dari  itu  diliat  dari hambatan upaya yang dilakukan pemerintah  berupaya secepat mungkin menyelamatkan benda-benda cagar budaya yang ada di daerah pemukiman penduduk dan menjamin adanya kepastian hukum terhadap benda-benda cagar budaya, bangunan-bangunan

## JPASDEV
Journal of Public Administration and Sociology of Development
Vol. 2, No. 2, Desember 2021
cagar budaya, dan kawasan benda cagar budaya di Kota Malang

## REFERENSI

## BUKU
Travelina&khalillanada.(2016). Peran pemerintah kota yogyakarta dalam pelestarian bangunan cagar budaya  rumah  tjan  bian  thiong ditinjau dari undang-undang nomor 11 tahun 2010 tentang cagar Budaya .  Diss.  Universitas  Gadjah Mada Rachman  &Try  Ananda  (2017. Arahan Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam  Pelestarian  Cagar  Budaya Kotabaru  Di  Yogyakarta .  Diss. Institut Teknologi Sepuluh Nopember, 2017. Prof.  Dr.  Sugiyono.  (2018).  Metode
Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
Prof.  Dr.  Sugiyono  (2017).  Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: CV. Alfabet
Maulida&  Putri(2014).  "Fakultas  Ilmu Sosial  Dan  Ilmu  Politik  Universitas Palangka Raya Kota Palangka Raya."
Ara Kian, Robertus M. Rayawulan dan Yuliana Mberu .(2018).makna uang budaya  dalam  masyarakat. Jurnal Arsitektur KOMPOSISI 12(2) 1-10 Papazoglou.(2019).Masyarakat dan Budaya: Kebijakan Budaya Didorong  oleh  Otoritas  Lokal sebagai  Faktor  dalam  Pembangunan Lokal  Contoh  Kotamadya  Xanthi- Yunani. jurnal heritage warisan (2)2625–2639.
Rahman, F., & Hidayat, R. (2018).Kearifan Lokal dan Benturan  Budaya  Orang  Indonesia di  Negara  Luar  dalam  Novel Edensor Karya Andrea Hirata. BAHASTRA , 38 (1), 34-42.
Triyanto,  T.,  Fauziyah,  F.  A.,  &  Hadi, M.  T.  (2019).  Bahasa  Sebagai Pendidikan  Budaya  Dan  Karakter
Bangsa. Jurnal Salaka| Sastra Indonesia 1(1)1-10 Iswara,  I.  B.  A.  I.,  Santika,  P.  P.,
Wijaya,  I.  N.  S.  W.,  Suwijati,  N.
M., Rama, V. O. P., Astawa, I. K., ...  &  Setiawan,  I.  N.  A.  F. (2019). Bali Membangun Bali
Volume  2  Nomor  2  Agustus 2019 (Vol. 2).Bappeda Litbang
Provinsi Bali.
Perangin-angin, R. B. 2017.
Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia.

## JURNAL
Ara Kian ,Rayawulan dan Mberu.(2018).MAKNA  Ruang  Dalam Budaya Masyarakat Sikka .Jurnal Arsitektur KOMPOSISI 12( 2)1-10
Amanda, Rizqi, Ari Widyaningrum, and
Husni Wakhyudin. Ekstrakurikuler seni  tari  sebagai  upaya  pelestarian budaya  lokal  di  sd  negeri  sawah besar 02." elementary school (Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Ke-SD-an 6.2 (2019): 105-111. Triwardani,  R.,  &  Rochayanti,  C. (2014).Implementasi Kebijakan Desa Budaya dalam Upaya Pelestarian Budaya Lokal. Reformasi:  Jurnal  Ilmiah
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik , 4 (2).

## JPASDEV
Mahardika, M. G., & Suseno, H. (2018). Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jurnal Transformative , 4 (1), 57-67.
Sugiman,  S.  (2018).  Pemerintahan Desa. Binamulia  Hukum , 7 (1),  82- 95.
Wahjudin,  Sumpeno.(2011)."Perencanaan desa terpadu." Banda Aceh, Reinforcement Action and Development

## UNDANG - UNDANG
Pasal  32  ayat  1  UUD  1945  Negara memajukan  kebudayaan  nasional Indonesia  di  tengah  peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat  dalam memelihara dan mengembangkan
nilai-nilai budayanya
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 52  Tahun  2007  Tentang  Pedoman Pelestarian  dan  Pengembangan Adat  Istiadat  Dan  Nilai  Sosial Budaya Masyarakat
Pasal 95 dan Pasal 96 Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2010  tentang
Cagar  Budaya.  Berdasarkan  tugas dan  wewenang  Pemerintah  yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap  benda  cagar  budaya,
Pemerintah Kota Malang mempunyai kewajiban untuk melakukan perlindungan, pengembangan  dan  pemanfaatan Cagar Budaya. PERATURAN DAERAH KOTA MALANG  NOMOR  1  TAHUN 2018 TENTANG CAGAR BUDAYA  bahwa  Cagar  Budaya merupakan  kebudayaan  daerah yang penting artinya bagi pemahaman  dan  pengembangan sejarah,  ilmu  pengetahuan,  dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dalam rangka memajukan  kebudayaan  daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran  dan  kesejahteraan rakyat Undang-Undang  Nomor  11   Tahun
2010 tentang Cagar Budaya, Pemerintah Daerah mempunyai tugas untuk melakukan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya