## ANALISIS PENERAPAN PASAL 71 AYAT (2) DAN PASAL 190 UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 (STUDI KASUS PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NIAS BARAT
TAHUN 2020)
Oleh: Aca Surya Putra Zai Universitas Nias Raya
Abstrak
Untuk  mewujudkan  Pemilihan  Kepala  Daerah  (Pilkada)  secara  adil,  maka  beberapa ketentuan  dalam  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2016  memberikan  batasan  tertentu    pada kewenangan  Kepala  Daerah  yang  berkuasa  ataupun  Petahana,  salah  satunya  adalah  larangan Kepala Daerah dan/atau Petahana melakukan mutasi dan rotasi jabatan terhitung 6 (enam) bulan sebelum Penetapan Calon Kepala Daerah sampai pada akhir masa jabatan kecuali mendapatkan persetujuan  tertulis  dari  Menteri.  Esensi  dari  larangan  tersebut  ternyata  seringkali  terabaikan. Penulis  merasa  penting  membahas  penelitian  ini,  guna  memahami  ruang  lingkup  tentang penerapan  Pasal  71  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2016,  dimana  selain  sanksi pembatalan  atau  diskualifikasi  pasangan  calon  (bagi  petahana),  pelanggaran  larangan  ini  juga memiliki sanksi pidana yang termuat dalam Pasal 190. Salah satu kasus yaitu ketika Bupati Nias Barat melakukan pelantikan sejumlah pejabat Sekretariat Daerah oleh Bupati Nias Barat tanggal 14  Juli  2020,  dimana  berdasarkan  informasi  dari  Bawaslu  Kabupaten  Nias  Barat  terdapat beberapa  rotasi  atau    mutasi  jabatan,  sedangkan  tahapan  Penetapan  Calon  Kepala  Daerah adalah September 2020. Hasil penelitian menjelaskan tentang:  Pertama: Apa saja regulasi yang mengatur larangan melakukan  mutasi /rotasi jabatan saat Pilkada.  Kedua: Bagaimana ketentuan sanksi  pidana  atas  pelanggaran  larangan  melakukan  rotasi/mutasi  atau  jabatan  yang  dikaitkan dengan pelantikan yang dilaksanakan oleh Bupati Nias Barat pada 14 Juli 2020.
Kata Kunci: Analisis; Pasal 71 ayat (2) dan Pasal 190; Undang-Undang 10 Tahun 2016.

## PENDAHULUAN
Ada beberapa prinsip pokok yang terkandung dalam  negara hukum yang demokratis oleh Jimly  Asshiddiqie  diantaranya  adalah  adanya  prosedur  penyelesaian  sengketa  berdasarkan prosedur  aturan  yang  ditatati  bersama  itu  dan  pembatasan  kekuasaan  melalui  mekanisme pemisahan  serta  pembagian  kekuasaan  termasuk  prosedur  penyelesaian  sengketa  ketatanegaraan antar lembaga negara baik secara vertikal maupun horizontal 1 . Praktik pada prinsip negara hukum di  atas  juga  diterapkan  jua  dalam  perlakuan  atas  tindak  pidana  pilkada.  Menurut  Ratna  Sholiha 2 adanya berbagai permasalahan yang kerap muncul dalam penyelenggaraan  pemilu  di  Indonesia menghambat  terwujudnya  pemilu  yang demokratis. Beberapa permasalahan tersebut antara lain, money  politics dan black  campaign ,  profesionalitas  penyelenggara  pemilu,  politisasi  birokrasi, kualitas dan kapabilitas  peserta  pemilu  atau  partai  politik,  apatisme  dan  pragmatisme  dalam partisipasi politik masyarakat, serta konflik horizontal. Hakikat dan roh Pasal 71 Ayat (2) Undang- Undang  Nomor  10  Tahun  2016 3 adalah  untuk  menjaga  kepala  daerah  yang  tidak  maju  dan  yang maju  sebagai  peserta  pilkada,  agar  tidak  melakukan  rotasi  atau  mutasi  jabatan  yang  dapat menguntungkan  ataupu  merugikan  pasangan  calon  tertentu  dalam  kontestasi  Pilkada  Serentak Tahun 2020. Oleh Anggota Bawaslu Republik Indonesia Ratna Dewi Pettalolo menjelaskan, dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 berisi tentang larangan bagi kepala daerah atau petahana  melakukan  penggantian/mutasi.  Ia  menjelaskan  objek  larangan  adalah,  melakukan
1 Sirajuddin    dan    Winardi,    2015, Hukum    Tata    Negara    Indonesia ,    Setara Press(Kelompok Instras Publising), Malang, hlm 282-283
2 Solihah,  R.,  &  Witianti,  S.  (2017). Permasalahan  dan  Upaya  Mewujudkan  Pemilu Demokratis di Indonesia Pasca Reformasi ‖.Jurnal Bawaslu,3(1) .
3 Lihat Pasal 71 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016
‘pergantian’  (dalam  hal  ini  hanya  dibatasi  untuk  mutasi  dalam  jabatan)  pejabat  6  (enam)  bulan sebelum  tanggal  penetapan  pasangan  calon  sampai  dengan  akhir  masa  jabatan  kecuali  mendapat persetujuan tertulis dari menteri (pasal 71 ayat (2) UU Pilkada). “Dalam  hal terjadi kekosongan jabatan  maka  gubernur,  bupati  dan  walikota  menunjuk  Pejabat  Pelaksana  Tugas 4 .  Dalam wawancara  dan  investigasi  kepada  Bawaslu  Kabupaten  Nias  Barat  ada  satu  kasus  menarik.  Saat Pemilihan  Bupati  dan  Wakil  Bupati  Nias  Barat  Tahun  2020,  Bupati  Nias  Barat  yang  tidak  lagi maju  sebagai  Calon  Kepala  Daerah.  Bawaslu  Kabupaten  Nias  Barat  menyampaikan  bahwa  telah berkoordinasi  dengan  Bupati  Nias  Barat  untuk  mengingatkan  tentang  ketentuan  larangan melakukan rotasi atau mutasi jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang 10  Tahun  2016.  Namun  kenyataannya,  pada  tanggal  14  Juli  2020,  Bupati  Nias  Barat  telah melaksanakan  Pelantikan  pejabat  pada  lingkungan  Sekretariat  Daerah  Kabupaten  Nias  Barat, sedangkan  apabila  ditinjau  pada  jadwal  tahapan  Penetapan  Pasangan  Calon  adalah  bulan September  2020,  sehingga  patut  diduga  telah  terjadi  pelanggaran  larangan  mutasi  dan  rotasi jabatan  yang  dihitung  6  (enam)  bulan  sebelum  Penetapan  Pasangan  Calon  yang  seharusnya maksimal batas rotasi yang diperkenankan adalah pada Maret 2020. Selanjutnya, ditemukan juga fakta bahwa pelaksanaan pelantikan tersebut belum mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.

## PERMASALAHAN
Berdasarkan    analisa    kondisi    di    atas    yang    utamanya    dapat    dikaji    secara  yuridis, maka    perlu    dilakukan    kajian    secara    komperhensif    terkait  apa  saja  regulasi  yang  mengatur larangan  melakukan    mutasi  atau    rotasi  jabatan  saat  Pilkada,  dan  bagaimana  ketentuan  sanksi pidana  atas  pelanggaran  larangan  melakukan  rotasi  atau    mutasi  atau  jabatan  yang  dikaitkan dengan kasus pelantikan yang dilaksanakan oleh Bupati Nias Barat pada 14 Juli 2020.

## METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yakni penelitian  yang  difokuskan  untuk  mengkaji  penerapan  kaidah-kaidah  atau  norma-norma  dalam hukum  positif 5 .  Penelitian  hukum  normatif  disebut  juga  penelitian  hukum  doktrinal,  karena penelitian  ini  dilakukan  atau  ditujukan  hanya  pada  peraturan-peraturan  yang  tertulis  atau  bahan hukum  yang  lain.  Penelitian  hukum  ini  juga  disebut  sebagai  penelitian  hukum,  dikarenakan penelitian  lebih  banyak  dilakukan  terhadap  data  sekunder  yang  ada  di  perpustakaan  ( library research ).  Penelitian  hukum  ini  dikatakan  juga  sebagai  lawan  dari  penelitian  hukum  empiris 6 . Metode ini memungkinkan peneliti memahami masalah dalam kerangka berpikir yuridis, baik dari interprestasi  paraturan  perundang-undangan  terkait  maupun  dengan  menggunakan  teori  hukum yang  ada.  Melihat  bahwa  penelitian  jenis  yang  digunakan  adalah  yuridis  normatif,  maka pendekatan yang digunakan terutama adalah pendekatan perundang-undangan ( statute approach ) 7 . Pendekatan  tersebut  melakukan  pengkajian  peraturan  perundang-undangan  yang  diatur  dalam Pasal 71 Ayat (2) dan Pasal 190 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pada Pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 (Studi Kasus Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Barat Tahun 2020).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  hasil  penelusuran  dari  Bawaslu  Kabupaten  Nias  Barat,  pada  media  sosial Facebook  Kominfo  Nias  Barat,  awal  mula  diketahuinya  informasi  bahwa  telah  terlaksana pelantikan  Pejabat  pada  lingkungan  Sekretariat  Daerah  Kabupaten  Nias  Barat.  Selanjutnya, Bawaslu  Kabupaten  Nias  Barat  menjelaskan  bahwa  Pemerintah  Kabupaten  Nias  Barat  telah menyampaikan  penjelasan  perihal  Pelantikan  Pejabat  Struktural  Sekretariat  Daerah  Kabupaten
4 https://tirto.id/apa-isi-pasal-71-uu-pilkada-ini-penjelasan-larangan-bunyinya-f7Lf Apa Isi  Pasal  71  UU  Pilkada?  Ini  Penjelasan,  Larangan  &  Bunyinya ,  diakses  pada  Kamis,  27  Januari 2022 Pukul 22.17 Wib.
5 Johnny Ibrahim, Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif , Bayumedia, Malang, 2012, hlm. 295.
6 7 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek , Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 13.
7 8 Loc.Cit .
Nias  Barat  tanggal  14  Juli  2020,  Sekretaris  Daerah  menyampaikan  beberapa  penjelasan  melalui surat  nomor:  060/696/ORG  tanggal  20  Juli  2020  yang  intinya  menyampaikan  bahwa  pelantikan tersebut  dilaksanakan  untuk  memenuhi  amanat  dari  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  56 Tahun  2019  tentang  Pedoman  Nomenklatur  dan  Unit  Kerja  Sekretariat  Daerah  Provinsi  dan Kabupaten/Kota  yang  sifatnya  segera.  Mendesaknya  penyesuaian  nomenklatur  dimaksud  juga didasarkan  pada  Surat  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  061/3279/SJ  tanggal  28  Mei  2020  perihal Pelaksanaan  Permendagri  Nomor  56  Tahun  2019,  dimana  pada  point  6  berbunyi:  “ Mengingat ketentuan  Permendagri  Nomor  56  Tahun  2019  menjadi  salah  satu  dasar  dalam  Klasifikasi, Kodefikasi,  dan  Nomenklatur  Perencanaan  Pembangunan  dan  Keuangan  Daerah,  maka  Ditjen Pembinaan  Keuangan  Daerah  dan  Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah,  untuk  tidak menyetujui  Peraturan  Daerah  Tentang  APBD,  apabila  pemda  belum  melakukan  pelaksanaan Permendagri  Nomor  56  Tahun  2019  tentang  Pedoman  Nomenklatur  dan  Unit  Kerja  Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. ” Sehingga Pemerintah Kabupaten Nias Barat menganggap bahwa  pelantikan  di  Lingkungan  Sekretariat  Daerah  merupakan  keniscayaan  yang  wajib dilaksanakan  segera,  agar  tidak  ada  kendala  persetujuan  APBD  di  masa  mendatang.  Kemudian dalam  audiensi  kepada  Sekretaris  Daerah,  kepada  Bawaslu  Kabupaten  Nias  Barat  disampaikan bahwa pelantikan dimaksud telah memperoleh izin tertulis dari Menteri, dan berjanji akan segera menyampaikan bukti izin tertulis tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Nias Barat.
Berdasarkan  penjelasan  Pemerintah  Daerah  (Pemda)  Nias  Barat  tersebut,  Bawaslu Kabupaten  Nias  Barat  melanjutkan  penelusuran  dan  menemukan  bahwa  pada  lampiran  dokumen dari  surat  Sekretaris  Daerah  yakni,  Surat  Kementerian  Dalam  Negeri  Nomor  800/1287/OTDA tanggal 02 Maret 2020 tentang Penjelasan Pelantikan Pejabat Struktural di Lingkungan Sekretariat Daerah  Kabupaten  Nias  Barat  dimana  surat  ini  adalah  balasan  terhadap  Surat  Bupati  Nias  Barat Nomor  060/331/ORG  tanggal  29  Januari  2020  perihal  izin  rekomendasi  Pelantikan  Pejabat Struktural  di  Lingkungan  Sekretariat  Daerah  Kabupaten  Nias  Barat.  Kemendagri  dalam  surat dimaksud pada intinya menjelaskan bahwa Pelaksanaan Permendagri Nomor 56 Tahun 2019 tetap mengikuti Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2014  tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati  dan  Walikota  menegaskan bahwa Gubernur atau wakil Gubernur, Bupati atau wakil Bupati dan walikota atau wakil walikota dilarang melakukan pergantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum penetapan pasangan calon sampai dengan  akhir  masa  jabatan,  kecuali  mendapatkan  persetujuan  tertulis  dari  menteri  dalam  negeri. Sehingga untuk mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri harus mempedomani Surat Edaran Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  273/487/SJ  tanggal  21  Januari  2020  tentang  Penegasan  dan Penjelasan Terkait Palaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Tahun 2020 dimana ketentuan  pelaksanaan  mutasi  pejabat  fungsional,  dengan  sangat  selektif  mengisi  kekosongan jabatan bukan untuk melakukan mutasi/rotasi dalam jabatan. Sehingga permohonan izin Pelantikan dari  Pemda  Nias  Barat  dapat  dilakukan  melalui  pengisian  aplikasi  SIOLA  dengan  melampirkan nama-nama yang akan dilantik.
Meninjau surat dari Kemendagri tersebut, Bawaslu Kabupaten Nias Barat menyimpulkan bahwa  Bupati  Nias  Barat  belum  mendapatkan  izin  dari  Kemendagri  untuk  melaksanakan pelantikan  pejabat  struktural  Sekretariat  Daerah,  karena  belum  melengkapi  ketentuan  pengisian pada  aplikasi  SIOLA  sebagaimana  dalam  surat  edaran  tersebut.  Sehingga,  Bawaslu  Kabupaten Nias  Barat  menetapkan  pelaksanaan  pelantikan  oleh  Bupati  Nias  Barat  menjadi  Temuan  Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada tanggal 11 Oktober 2020 dengan tindaklanjut berdasarkan Peraturan Bawaslu  Nomor  14  Tahun  2017  tentang  Penanganan  Laporan  Pelanggaran  Pemilihan  Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota. Atas Temuan dimaksud  Bawaslu  Kabupaten  Nias  Barat  telah  mengumpulkan  bukti  dan  mengundang  Bupati Nias  Barat,  Saksi  (PNS  yang  dilantik)  dan  Pihak  Terkait  (Sekretaris  Daerah  dan  Kepala  BKD) untuk  diklarifikasi.  Pada  kenyataannya,  undangan  klarifikasi  tidak  ada  satupun  pihak  yang menghadiri. Namun dari hasil pengumpulan bukti, baik dari hasil koordinasi kepada BKD Provinsi Sumatera Utara, maupun audiensi dengan Ditjen OTDA Kemendagri di Jakarta, ditemukan  bahwa pelaksanaan pelantikan quo oleh Bupati Nias Barat belum mendapatkan Persetujuan Tertulis dari Menteri,  bahkan  dalam  Surat  Kemendagri  Nomor  800/5066/OTDA  tanggal  01  Oktober  2020 mempertegas  tekait  tidak  adanya  izin  tertulis  dari  Menteri,  Kemendagri  menginstruksikan Gubernur  Sumatera  Utara  untuk  menjatuhkan  sanksi  pembinaan  kepada  Bupati  Nias  Barat.
JURNAL MathEdu (Mathematic Education Journal) http://journal.ipts.ac.id/index.php/MathEdu Vol.  6 . No. 2  Juni 2023
Sehingga dalam Kajian Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Nias Barat dalam kesimpulannya menyatakan  Bupati  Nias  Barat  telah  melanggar  ketentuan  Pasal  71  ayat  (2)  Undang-Undang Nomor  10  Tahun  2016.  Dari  uraian  di  atas,  menurut  penulis  pelantikan  yang  dilaksanakan  oleh Bupati Nias Barat pada 14 Juli 2020 telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang- Undang  Nomor  10  Tahun  2016,  sehingga  secara  administratif  pelantikan quo telah  cacat  secara hukum.  Terlebih  secara  jelas  Kemendagri  telah  menyampaikan  pernyataan  bahwa  belum memberikan  persetujuan  tertulis  terhadap  pelantikan  tersebut.  Namun,  yang  menarik  adalah bagaimana Kemendagri tidak memberikan tindakan pembatalan terhadap pelantikan yang terjadi. Kemendagri  hanya  sekedar  menginstruksikan  Gubernur  Sumatera  Utara  untuk  melaksanakan sanksi  pembinaan  kepada  Bupati  Nias  Barat.  Dengan  demikian,  penulis  menilai  bahwa  ke depannya  Kepala  Daerah  lebih  cenderung  tidak  akan  mengindahkan  ketentuan  larangan  mutasi atau  rotasi  jabatan  pada  masa  Pilkada  yang  akan  datang,  karena  tidak  ada  hal  yang  mengancam jabatan  Kepala  Daerah.  Maka,  perlu  dikaji  untuk  Pilkada  Serentak  Tahun  2024,  bagaimana regulasi yang tepat agar Kepala Daerah tidak diberikan celah untuk melaksanakan pelantikan pada masa  Pilkada  (terhitung  sejak  enam  bulan  sebelum  tanggal  penetapan  pasangan  calon),  sebelum Kepala  Daerah  yang  bersangkutan  telah  benar-benar  mendapatkan  persetujuan  tertulis  dari Menteri, dalam arti lain bagaimana diciptakannya sebuah sistem yang ketat oleh yang berwenang agar larangan mutasi jabatan ini dapat dilaksanakan secara konkret, demi terciptanya Pilkada yang adil serta tidak memihak pada Tahun 2024.
Dalam  hal  Pilkada  sebagai  ekspresi  pelaksanaan  hak  warga  negara,  oleh  Hans  Kelsen menerangkan, bahwa:
“Hak politik warga negara adalah hak-hak yang diberikan oleh tatanan hukum kepada warga negara”. “Hak pilih adalah hak individu, untuk turut serta dalam prosedur pemilihan, dengan jalan  memberikan  suaranya.  Fakta  bahwa  hak  pilih  adalah;  sebuah  fungsi  rakyat  untuk membentuk  organ-organ  penting  negara  bukan  tidak  sesuai  dengan  pelaksanaannya,  sebagai suatu  hak  menurut  pengertian  teknis  dari  isitilah  tersebut.  Jika  fungsi  pemilihan  dipandang sebagai kondisi penting dalam kehidupan negara, pemberian suara harus merupakan kewajiban warga  negara,  kewajiban  hukum,  dan  bukan  hanya  kewajiban  moral.  Itu  berarti,  memberikan sanksi  yang  harus  dilaksanakan  terhadap  warga  negara,  yang  tidak  melaksanakan  fungsi pemberian suara seperti diharuskan oleh hukum”. 8
Pentingnya regulasi yang mengatur ketentuan terhadap kejahatan Pemilu/Pilkada, dari oknum yang berbuat  curang  ataupun  merusak  nilai  keadilan  Pemilu/Pilkada  yang  Langsung,  Umum,  Bebas, Rahasia  (LUBER)  serta  Jujur  dan  Adil  (JURDIL)  dengan  prinsip one  person,  one  vote dan one value .  Sehingga,  Hak  seyogianya  menjadi  salah  satu  prasyarat  fundamental  untuk  negara  yang menganut  demokrasi  konstitusional  modern.  Searah  dengan  pemikiran  yang  disampaikan  oleh Dieter  Nohlen  yang  menyatakan  bahwa:  “ The  right  to  vote,  along  with  freedom  of  expression, assembly, association, and press, is one of the fundamental requirements of modern constitutional democracy ” 9 .  Sehingga  Kelsen  menganjurkan,  ‘pemungutan  suara  sebagai  kewajiban’,  dengan pengertian bahwa: “semua yang telah diberi hak pilih, harus turut serta dalam pemilihan pejabat- pejabat  pemerintah,  karena  kalau  tidak  turut  serta,  maka  hasil  pemilihan  tidak  mungkin  secara akurat mewakili kehendak nyata dari para pemilih”. 10 Demokrasi yang berkembang, sejak pasca reformasi  tentu  masih  membutuhkan  perbaikan  dari  berbagai  aspek.  Dalam  rangka penyelenggaraan Pemilihan serentak yang pertama kali mulai  diselenggarakan pada Tahun  2015, maka  senantiasa  diperlukan  perbaikan  peraturan  perundang-undangan  sebagai  refleksi  dan evaluasi. Berdasarkan kondisi tersebut, untuk menjamin partisipasi warga secara demokrasi, maka diperlukan  perangkat  hukum  yang  memiliki  kekhususan,  untuk  mendukung  pelaksanaan  Pilkada
8 3  Hans  Kelsen, General  Theory  of  Law  and  State (NewYork:Russel  and  russel,  1971), penerjemah, Raisul Muttaqien.(Bandung : Nusa Media, 2011), hlm. 414.
9 Dieter  Nohlen,  1995,  “Voting  Rights”,  dalam  Seymour  Ma rtin  Lipset  (ed.),  1995,  The Encyclopedia  of  Democracy,  Volume  IV,  (Wahington  D.C.:  Congressional  Quarterly  Inc.),  hlm. 1353- 1354,  dikutip  dari  Hasyim  Asy’ari,  Pendaftaran  Pemilih  di  Indonesia,  Makalah  Seminar Internasional  “ Membangun  Sistem  Pendaftaran  Pemilih  Yang  Menjamin  Hak  Pilih  Rakyat: Pengalaman Indonesia dan Internasional ”, Jakarta, 30 Maret 2011, hlm. 1.
10 Ibid., hlm. 415.
tersebut.  Untuk  itu,  pembuat  undang-undang  akan  menilai,  memilah,  kebijakan  yang  akan diputuskan.  Selain  khusus  mengatur  ‘pelaksanaan’  Pemilu/Pilkada,  ketentuan  hukum  ini  juga mengatur  ‘penanggulangan’  berbagai  masalah  penyelenggaraan  Pemilu/Pilkada  dengan  memuat ketentuan  pidana  berupa  sanksi  bagi  yang  melanggar.  Sebagai  sarana  untuk  mewujudkan ketertiban yang berkeadilan, kaidah-kaidah hukum dirumuskan dalam bentuk aturan-aturan hukum tertulis  yang  disebut  perundang-undangan.  Secara  tradisional  dalam  buku-  buku  hukum  pidana dilihat, bahwa hukum pidana itu dibagi atas hukum pidana umum ialah KUHP ( lex generali ), dan hukum  pidana  khusus  yang  tercantum  di  dalam  perundang-undangan  dan  di  luar  KUHP  di Indonesia  ( lex  spesialis ),  seperti  hukum  pidana  administrasi  (administrative  penal  law). 11 Pada prinsipnya tujuan utama semua bagian hukum ialah menjaga ketertiban, ketenangan, kesejahteraan dan  kedamaian  dalam  masyarakat,  tanpa  dengan  sengaja  menimbulkan  penderitaan.  Van Bemmelen,  berpendapat:  “hukum  pidana  itu  merupakan  ultimum  remedium  (upaya  terakhir). Sedapat mungkin dibatasi, artinya kalau bagian lain dari hukum itu tidak cukup untuk menegakkan norma-norma  yang  diakui  oleh  hukum,  barulah  hukum  pidana  diterapkan”. 12 Berkaitan  dengan istilah ‘kekhususan’, yang melekat pada perundangundangan Pemilu/Pilkada, maka perlu dibahas kualifikasi ‘Hukum Pidana Khusus’ dalam Undang-Undang Pilkada, berdasarkan asas lex specialis derogat  les  generalis dan Lex  Posteriore  Derogat  Lex  Priore .  Dalam  Peraturan  perundang- undangan  pidana  menurut  sifatnya  dibagi  menjadi;  hukum  pidana  umum  dan  hukum  pidana khusus.  Dikemukakan  S.R.  Sianturi:  “Hukum  pidana  umum”  ( ius  commune );  ketentuan  hukum pidana  yang  berlaku  secara  umum  bagi  setiap  orang.  Ditinjau  dari  sudut pengkodifikasian,  maka KUHP  disebut  juga sebagai  hukum  pidana umum, diperbandingkan dengan perundang-undangan hukum  pidana lainnya yang tersebar. “Hukum pidana khusus” ( ius  singular,  ius  special );  adalah karena  pengaturannya  yang  secara  khusus,  yang  adakalanya  fokus  kepada  kekhususan  suatu golongan  tertentu  seperti  pemberantasan  tindak  pidana  ekonomi,  korupsi  dan  lain  sebagainya. Prinsip  pemberlakuan  ialah;  hukum  pidana  khusus  diutamakan  dari  pada  hukum  pidana  umum, sesuai adagium Lex specialis de rogat lex generalis dalam KUHP Pasal 63 ayat (2)”. 13 Dimanakah posisi keistimewaan/spesialnya ketentuan pidana  dalam pasal-pasal  tindak pidana  Pemilu/Pilkada yang  dimuat  Undang-Undang  Pemilu/Pilkada?  Apabila  kita  melihat  rumusan  Undang-Undang Pemilu/Pilkada,  sebagai  suatu  perundang-undangan  yang  besifat  administrasi,  namun dikualifikasikan  dalam  undang-undang  pidana  khusus.  Dasar  hukum  maupun  keberlakuannya menyimpang  dari  ketentuan  umum  buku  1  KUHP,  bahkan  terhadap  ketentuan  hukum  acara (hukum formal), peraturan perundangundangan tindak pidana khusus dapat pula menyimpang dari undangundang  hukum  acara  pidana  (KUHAP).  Dibentuknya  UU  Pemilu/Pilkada  ini  oleh legislator,  berdasarkan  pandangan  dari  doktrin Juridische  Specialitiet atau Systematiche Specialiteit yang  dikemukakan  Ch.J.  Enschede  tersebut,  sehingga  pada  Undang-Undang Pemilu/Pilkada ‘melekat’ sifat ‘kekhususan suatu ketentuan pidana’, dengan suatu harapan mampu memberikan jaminan kepastian hukum, sekaligus menjawab kebuntuan-kebuntuan yang lahir dari fenomena  hukum  terkait election  offences yaitu  semua  pelanggaran/kejahatan  yang  berkaitan dengan  pemilu  yang  diatur  dalam  undang-undang,  yang  berkaitan  dengan  penyelenggaraan pemilu, dan semua pelanggaran/kejahatan yang terjadi pada tahapan pemilu. Hukum pidana mulai bekerja,  sejak  terjadi  kejahatan  di  dalam  masyarakat.  Kejahatan  itu  acap  timbul  disebabkan  oleh kekuasaan  negara,  yang  membentuk  perundang-undangan.  Oleh  sebab  itu,  kekuasaan  menjadi penyebab dari kejahatan. Setiap pembuatan perundang-undangan pidana, secara langsung maupun tidak  langsung  hampir  merupakan  proses  kriminalisasi.  Kehidupan  bernegara  bertujuan  untuk mendambakan  ketertiban,  keamanan  dan  kesejahteraan  sosial. 14 Dalam  kaitannya  dengan Pemilu/Pilkada, Montesquieu menyatakan bahwa: “Kedaulatan hanya ada melalui penggunaan hak pilih,  sebagai  gambaran  kehendak  rakyat,  karenanya  rakyat  memiliki  legitimasi  yang  kuat  untuk memilih  orang-orang  yang  dipercayakan,  sehingga  dapat  menjalankan  sebagian  kewenangan rakyat.  Dengan  demikian,  Pemilu  yang  dianjurkan  Montesquieu  adalah;  pemilihan  yang  bersifat
11 Topo Santoso, Tindak Pidana Pemilu (Jakarta:Sinar Grafika, 2006) hlm. 15-17.
12 Van  Bemmelen  dalam  Andi  Hamzah, Hukum  Pidana  Indonesia  &  Perkembangannya (Jakarta:PT Sofmedia, 2015), hlm.12.
13 S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya . (Jakarta:Alumni Ahaem-Petehaem:Jakarta, 1996), hlm. 22.
14 Romli  Atmasasmita, Teori  dan  Kapita  Selekta  Kriminologi (Bandung:Refika  Aditama, 2010) hlm. 3
publik  dan  ketetapan  ini  harus  dipandang  sebagai  hukum  dasar  dalam  demokrasi”. 15 Salah  satu sanksi pidana yang terkandung dalam ketentuan pada Pasal 190 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi: Pejabat yang melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) atau Pasal 162 ayat (3), dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  singkat  1  (satu)  bulan  atau  paling  lama  6  (enam)  bulan dan/atau  denda  paling  sedikit  Rp600.000,00  (enam  ratus  ribu  rupiah)  atau  paling  banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Bilamana kita berangkat pada kasus Pelanggaran Pasal 71 ayat (2)  oleh  Bupati  Nias  Barat,  dapat  diuraikan  unsur-unsur  Pasal  190  yakni:  Pejabat  (yakni  Bupati Nias  Barat), telah melanggar ketentuan Pasal 71  ayat  (2) (yakni  melakukan mutasi/rotasi jabatan tanpa  persetujuan  tertulis).  Maka,  dari  keterpenuhan  unsur  dapat  penulis  menyimpulkan  bahwa Bupati Nias Barat dapat dijatuhi sanksi pidana penjara maksimal 6 (bulan) dan denda maksimal 6 (enam)  juta  rupiah.  Proses  hukum  dugaan  tindak  pidana  dimaksud  ditindaklanjuti  oleh  lembaga Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Nias Barat yang di dalamnya terdapat  unsur  Bawaslu  Kabupaten  Nias  Barat,  unsur  Polres  Nias,  dan  unsur  Kejaksaan  Negeri Gunungsitoli.  Namun  dalam  prosesnya,  ada  bermacam  kelemahan  dalam  tindaklanjut  dan  peran dari Gakkumdu Nias Barat pada saat menjalankan tugas dan kewenangannya. Dimana diantaranya yakni  problem  aturan  yang  mewajibkan  bahwa  keputusan  Gakkumdu  haruslah  bulat  antara Bawaslu,  Kepolisian,  dan  Kejaksaan.  Selain  itu  adanya dissenting  opinion (perbedaan  pendapat) keputusan  Gakkumdu  hanya  menjadi  catatan  dalam  keputusan,  yang  disini  dapat  ditegsakan keputusan  masukan  bawaslu  dapat  dikesampingkan  oleh  Kepolisian  atau  Kejaksaan.  Sehingga hasil  penanganan  dugaan  tindak  pidana  Pilkada  yang  dilakukan  oleh  Bupati  Nias  Barat,  dalam Pembahasan  Kedua  oleh  Sentra  Gakkumdu  Kabupaten  Nias  Barat  dinyatakan  tidak  memenuhi unsur  tindak  pidana  Pasal  190  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2016  dan  oleh  karenanya dihentikan  penanganannya.  Peristiwa  di  Kabupaten  Nias  Barat  sejalan  dengan  kajian  Sukawati Lanang  P  Perbawa 16 ,  menyimpulkan  bahwa  terjadi  perbedaan  pandangan  antara  pihak  Pengawas Pemilu  dengan  penyidik.  Seingkali  pengawas  merasa  perkara  sudah  layak  dijadikan  atau ditingkatkan  statusnya  ke  tahap  penyidikan,  namun  penyidik  dan  jaksa  menganggap  peristiwa yang  terjadi  tidak  termasuk  dalam  ranah  tindak  pidana  pemilu.  Oleh  karena  itu,  Penulis berpendapat  bahwa  persoalan  regulasi  Sentra  Gakkumdu  seharusnya  perlu  dievaluasi  oleh pembentuk regulasi secara serius sehingga ke depannya Pilkada 2024 tidak terjadi masalah dalam pelaksanaan dan peran penegakan pidana pilkada melalui Sentra Gakkumdu sehingga menjadikan pilkada  lebih  bermutu  serta  memberikan  efek  takut  sebagai  pencegahan  bagi  setiap  orang  agar tidak melakukan tindak pidana pada pemilu/pilkada.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Andi Hamzah, Hukum Pidana Indonesia & Perkembangannya (Jakarta:PT Sofmedia, 2015) Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek , Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
Dieter  Nohlen,  1995,  “Voting  Rights”,  dalam  Seymour  Martin  Lipset  (ed.),  1995,  The Encyclopedia  of  Democracy,  Volume  IV,  (Wahington  D.C.:  Congressional Quarterly  Inc.),  hlm.  1353-1354,  dikutip  dari  Hasyim  Asy’ari,  Pendaftaran Pemilih  di  Indonesia,  Makalah  Seminar  Internasional  “ Membangun  Sistem Pendaftaran  Pemilih  Yang  Menjamin  Hak  Pilih  Rakyat:  Pengalaman Indonesia dan Internasional ”, Jakarta, 30 Maret 2011. Hans Kelsen, General Theory of Law and State (NewYork:Russel and russel, 1971), penerjemah, Raisul Muttaqien.(Bandung : Nusa Media, 2011). Johnny Ibrahim, Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif , Bayumedia, Malang, 2012.
Montesquieu.  The  Spiriti  of  Laws  (USA:University  of  California  Press,  1977)  dalam  M.  Khoiril Anam, Dasar-Dasar  Ilmu  Hukum  dan  Ilmu  Politik .  (Bandung:Nusamedia, 2007).
15 Montesquieu.  The  Spiriti  of  Laws  (USA:University  of  California Press,  1977)  dalam  M.
Khoiril Anam, Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik . (Bandung:Nusamedia, 2007), hlm. 28.
16 Perbawa,  S.  L.  P.  (2019). Penegakan  Hukum  Dalam  Pemilihan  Umum ,  Jurnal  Ilmiah Dinamika Sosial, 3(1),hlm.  80-102.
JURNAL MathEdu (Mathematic Education Journal) http://journal.ipts.ac.id/index.php/MathEdu Vol.  6 . No. 2  Juni 2023
Romli Atmasasmita, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi (Bandung:Refika Aditama, 2010). Sirajuddin    dan    Winardi,    2015, Hukum    Tata    Negara    Indonesia ,    Setara    Press(Kelompok Instras Publising), Malang.
S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya . (Jakarta:Alumni Ahaem- Petehaem:Jakarta, 1996).
Topo Santoso, Tindak Pidana Pemilu (Jakarta:Sinar Grafika, 2006)

## Jurnal
Solihah,  R.,  &  Witianti,  S.  (2017). Permasalahan  dan  Upaya  Mewujudkan  Pemilu Demokratis di Indonesia Pasca Reformasi ‖.Jurnal Bawaslu,3(1). Perbawa,  S.  L.  P.  (2019). Penegakan  Hukum  Dalam  Pemilihan  Umum ,  Jurnal  Ilmiah  Dinamika Sosial, 3(1).
Website https://tirto.id/apa-isi-pasal-71-uu-pilkada-ini-penjelasan-larangan-bunyinya-f7Lf Apa  Isi  Pasal 71  UU  Pilkada?  Ini  Penjelasan,  Larangan  &  Bunyinya ,  diakses  pada  Kamis,
27 Januari 2022 Pukul 22.17 Wib.