## PENINGKATAN KAPASITAS SDM KEUANGAN MELALUI IMPLEMENTASI TRI PANTANGAN DI KALURAHAN BANGUNJIWO, KASIHAN, BANTUL
Sri Ayem 1 ; Titisa Ballerina 2 , Umi Wahidah 3 , Agaphe Christian Abinowo 4 , Sri Mujiyanti 5 , Atik Hermawati 6 1,2,3,4,5,6 Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

## INFO NASKAH
Diserahkan 28 Oktober 2022 Diterima 12 Desember 2022 Diterima dan Disetujui 17 Juni 2023 Kata Kunci: Tri pantangan, keuangan desa, Sumber Daya Manusia.

## Keywords:
Tri Pantangan, Village Financial, human resources.

## ABSTRAK
Kelurahan  Bangunjiwo  merupakan  salah  satu  kelurahan  yang  ada  di  wilayah Kecamatan  Kasihan,  Kabupaten  Bantul  yang  menerima  pendanaan  dana  desa paling  besar  pada  tahun  2021.  Pemberian  dana  desa  tersebut  harus  dibarengi dengan  kompetensi  agar  mampu  mengelola  sesuai  dengan  peraturan  yang berlaku,  sehingga  mampu  mewujudkan  tata  kelola  keuangan  yang  baik. Permasalahan  yang  dihadapi  Kelurahan  Bangunjiwo  dalam  pengelolaan keuangan  dana  desa  yaitu  keterbatasan  kompetensi  sumberdaya  bidang keuangan.  Tujuan  dari  kegiatan  abdimas  ini  adalah  untuk  pengembangan kapasitas  sumberdaya  keuangan  agar  memahami  peraturan  pengelolaan  dana desa,  memperoleh  pemahaman  prinsip  akuntansi,  serta  menyelenggarakan pelatihan  dengan  abdimas  skema  kemitraan.  Selain  itu  pengabdi  juga  akan memberikan  sosialisasi  implementasi  Tri  Pantangan  dalam  pengelolaan keuangan  dana  desa,  sebagai  bekal  moral  PPKD.  Pelaksanaan  pengabdian masyarakat  menggunakan  metode  observasi,  sosialisasi,  dan  pelatihan  yang dihadiri  22  peserta  yang  terdiri  unsur  PPKD.  Tindaklanjut  dari  Abdimas  ini antara lain dapat dilakukan pendampingan pengelolaan keuangan desa, terutama menggunakan  accrual  basis  dimana  Kementrian  Keuangan  RI  mewacanakan pelaporan keuangan dana desa akan berubah dari kas basis menjadi accrual basis akrual.
Abstract. Bangunjiwo Village is one of the sub-districts in the Kasihan District area,  Bantul  Regency  which  has  received  the  largest  village  fund  funding  in 2021. The provision of village funds must be accompanied by competence so that they are able to manage in accordance with applicable regulations, so as to be able  to  realize  good  financial  governance.  Good.  The  problem  faced  by  the Bangunjiwo  Village  in  the  financial  management  of  village  funds  is  the  limited competence  of  financial  resources.  The  purpose  of  this  abdimas  activity  is  to develop  the  capacity  of  financial  resources  to  understand  village  fund management  regulations,  gain  an  understanding  of  accounting  principles,  and organize training with partnership scheme abdimas. In addition, the servant will also  provide  socialization  on  the  implementation  of  the  Tri  Abstinence  in managing  village  fund  finances,  as  a  moral  provision  for  PPKD.  The implementation  of  community  service  used  observation,  socialization,  and training  methods  which  were  attended  by  22  participants  consisting  of  PPKD elements.  The  follow-up  from  Abdimas  includes  assisting  village  financial management, especially using an accrual basis where the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia discussed that the financial reporting of village funds would change from a cash basis to an accrual basis.

## 1. PENDAHULUAN
Proyek pengabdian ini dilaksanakan di  SDN Gadingkulon 2, sebuah sekolah dasar yang berada di  pedalaman, di  sebuah dusun bernama Princi,  Kecamatan Dau,  Kabupaten Malang, Provinsi  Jawa  Timur.  Desa  Gadingkulon  memiliki  kearifan  lokal  yang  beragam  diantaranya berupa tarian, makanan khas, bangunan bersejarah, produk pertanian khas, dan lain-lain. Salah satu  kearifan  yang  paling  mencolok  adalah  aktifitas  pertanian  serta  produk  hasil  pertanian yang  di  dominasi  oleh  jeruk.  Gadingkulon  dan  beberapa  desa  di  sekitarnya  merupakan penghasil jeruk terbesar di Kabupaten Malang.
Dari  hasil  observasi  langsung  serta  wawancara  yang  dilakukan  dengan  para  guru  di sekolah  SDN  Gadingkulon  2,  diketahui  bahwa  para  guru  dan  sekolah  memiliki  beragam permasalahan, di antaranya adalah sebagai berikut:
Pertama, guru masih kurang bisa memaksimalkan nilai-nilai kearifan lokal sebagai topik dan bahan ajar di kelas. Kebanyakan guru lebih memilih untuk menggunakan buku ajar yang disediakan oleh Dinas dengan isi yang kurang merujuk pada nilai-nilai kelokalan yang ada di desa Gadingkulon. Kedua, LKPD yang ada masih kurang kontekstual. Kebanyakan guru lebih memilih  menggunakan  Lembar  Kerja  Siswa  (LKS)  yang  bisa  dengan  mudah  diakses  di pasaran,  dengan  fokus  yang  bersifat  umum  sehingga  kurang  fokus  pada  nilai-nilai  kearifan lokal  khusus  yang  merujuk  pada  Desa  Gadingkulon.  Ketiga,  belum  ada  LKPD  yang menyajikan materi bermuatan nilai-nilai  kearifan lokal Desa Gadingkulon yang disampaikan secara  dwibahasa  ( bilingual )  bahasa  Indonesia  dan  bahasa  Inggris.  Hal  ini  tentunya  menjadi kelemahan dalam pemahaman dan penyampaian materi-materi tentang lokalitas daerah siswa yang  menjadikannya  kurang  berorientasi  global.  Keempat,  penggunaan  buku  dan  LKPD umum  tersebut,  ditambah  minimnya  penggunaan  referensi-referensi  lokal  desa,  menjadikan siswa kurang mengenal dan mengapresiasi kearifan lokal di daerahnya. Hal ini menumbuhkan kesenjangan  atas  nilai-nilai  yang  dipelajari  di  sekolah,  dengan  nilai-nilai  nyata  yang  siswa lihat  dalam  kehidupan  sehari-hari  mereka,  yang  membuat  relevansi  dari  ajaran  sekolah manjadi berkurang atau berbeda dengan kenyataan harian siswa.
Berdasarkan  hasil  tinjauan  lapangan  tersebut,  maka  proyek  penelitian  ini  menjadikan penyusunan dan penerbitan LKPD bilingual untuk SDN Gadingkulon 2 sebagai tujuan utama. Dampak yang ingin dihasilkan dari proyek pengabdian ini adalah peningkatan yang nyata dari keempat permasalahan yang ada di lapangan seperti yang dijelaskan di atas. Setelah program pengabdian  selesai,  diharapkan  kemampuan  guru  dalam  memaksimalkan  nilai-nilai  kearifan lokal sebagai  topik dan  bahan  ajar di  kelas meningkat.  Selanjutnya, program  pengabdian ini
juga menargetkan terciptanya LKPD kontekstual yang memuat nilai-nilai kearifan lokal Desa Gadingkulon,  yang  disampaikan  dengan  menggunakan  pendekatan Scientific  Approach. Ketiga,  diharapkan  terciptanya  LKPD  kontekstual  yang  disampaikan  dalam  dwibahasa ( bilingual) bahasa  Indonesia  dan  bahasa  Inggris.  Terakhir,  diharapkan  dengan  penggunaan LKPD kontekstual ini, pengetahuan dan apresiasi siswa terhadap kearifan lokal daerah mereka menjadi lebih meningkat.
Pembelajaran  kontekstual  merupakan  pembelajaran  yang  mengkaitkan  materi pembelajaran  dengan  konteks  dunia  nyata  yang  dihadapi  siswa  sehari-hari  baik  dalam lingkungan  keluarga,  masyarakat,  alam  sekitar  dan  dunia  kerja,  sehingga  siswa  mampu membuat  hubungan  antara  pengetahuan  yang  dimilikinya  dengan  penerapannya  dalam kehidupan  sehari-hari.  Menurut  Susiyanti  dan  Rosleny  (2021),  model  pembelajaran  ini berdasar  kepada  pandangan  bahwa  terdapat  hubungan  kausalitas  yang  menyambungkan berbagai  fenomena  sosial,  budaya  serta  kemampuan  dan  tanggung  jawab  individu  dalam kehidupan  bermasyarakat  yang  terjadi  dalam  siklus-siklus  yang  berkesinambungan.  Hal  itu selanjutnya  menjadi  dasar  bagi  perkembangan  kehidupan  manusia  agar  muncul  peningkatan dan menjadi lebih baik serta harmonis (Arieyanti, Lasmawan & Marhaeni, 2013).
Semangat itulah yang kemudian diangkat dan diterjemahkan dalam desain pembelajaran kontekstual  di  kelas  dengan  menggunakan  nilai-nilai  kearifan  lokal  di  sekitar  sekolah  dan tempat  tinggal  siswa  sebagai  topik  utama  dalam  pengajaran.  Tujuan  utamanya  adalah  untuk membentuk  karakter  siswa  yang  mengenal  berbagai  nilai  kearifan  lokal  di  daerahnya,  serta untuk mendorong rasa bangga akan nilai-nilai tersebut, sehingga siswa akan tumbuh menjadi individu  yang  mampu  bertanggung  jawab  untuk  menjaga  dan  melestarikan,  bahkan meningkatkan nilai-nilai kearifan lokal di  daerahnya demi kemajuan Bersama (Oktavianti & Ratnasari, 2018).
Pengenalan  dan  apresiasi  terhadap  kearifan  lokal  tersebut  sangat  penting  untuk  diasah sejak  usia  dini  dan  menjadi  bagian  dari  pembelajaran  di  sekolah  dasar  mengingat  cepatnya arus  globalisasi  yang  digawangi  oleh  gawai-gawai  yang  tersambung  dengan  Internet. Kemampuan  dan  kemajuan  teknologi  untuk  menyambungkan  individu  dari  berbagai  daerah geografi  lintas  negara  menjadi  kesempatan  dan  sekaligus  tantangan  yang  harus  dihadapi dengan  bijaksana.  Anak-anak  usia  sekolah  dasar  yang  memiliki  rasa  ingin  tahu  yang  tinggi akan lingkungan disekitar mereka serta dunia yang lebih luas menjadi terfasilitasi oleh adanya teknologi Internet dan gawai. Akan tetapi, kesempatan tersebut harus bisa diimbangi dengan pengenalan  nilai-nilai  kearifan  lokal  di  sekitar  mereka  dan  penanaman  rasa  apresiasi  dan
kebanggaan  akan  nilai-nilai  kearifan  lokal  yang  ada  di  daerah  mereka  (Oktavianti  & Ratnasari, 2018).
Selain  itu,  pengetahuan  dan  rasa  bangga  akan  nilai-nilai  lokal  tersebut  harus  bisa disampaikan  juga  kepada  dunia  luas,  yaitu  dunia  internasional.  Salah  satu  cara  untuk melakukannya  adalah  dengan  mengenalkan  Bahasa  Inggris  dengan  fokus  utama  untuk menyebutkan dan menceritakan tentang nilai-nilai kearifan lokal di sekitar siswa. Oleh karena itulah  dalam  pengabdian  ini,  dibuat  salah  satu  bahas  pembelajaran  berupa  Lembar  kerja Peserta Didik (LKPD) dwibahasa ( bilingual ) Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
LKPD adalah salah satu bahan ajar yang umumnya berupa lembar-lembar berisi aktifitas dan tugas yang harus dikerjakan oleh siswa dalam proses pembelajaran di kelas (Depdiknas, 2008).  LKPD  sangat  penting  dalam  proses  pembelajaran  dan  sangat  membantu  untuk mengasah  dan  mengembangkan  kemampuan  siswa  untuk  memahami  dan  memecahkan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan topik pembelajaran yang tengah dibahas (Laili, Ambarita & Munaris, 2017). Dalam kurikulum 2013 yang saat ini berlaku, LKPD diharapkan untuk mengikuti pola pembelajaran khusus yang berbasis Scientific Approach.
Desain pembelajaran Scientific Approach merupakan sistem yang terencana dengan baik dalam usaha mencerdaskan sumber daya manusia khususnya peserta didik yang unggul, yang telah  diamanatkan  dalam  Kurikulum  2013  (Kosasih,  2014;  Machali,  2014) . Pembelajaran berbasis Scientific  Approach berakar  pada  pendekatan  konstruktivisme  dalam  dunia Pendidikan.  Pendekatan  Konstruktivisme  menuntut  guru  untuk  memberikan  ruang  yang  luas kepada siswa untuk secara aktif menggali informasi dan mencernanya sehingga menjadi ilmu pengetahuan yang bisa mereka manfaatkan untuk berbagai tujuan peningkatan kualitas hidup. Dalam  Kurikulum  2013,  pendekatan Scientific  Approach ini  dilakukan  dengan  melibatkan enam  komponen  utama:  bertanya  ( questioning ),  menyelidiki  ( inquiry ),  masyarakat  belajar ( learning  community ),  pemodelan  ( modeling ),  refleksi  ( reflection ),  dan  penilaian  autentik ( authentic  assessment ).  Selain  itu,  seperti  yang  disyaratkan  dalam  kurikulum  2013,  strategi pembelajaran  berbasis scientific  approach memiliki  sintax  baku  yang  sering  dikenal  sebagai 5M:  mengamati,  menanya,  mengumpulkan  informasi,  mengasosiasi,  dan  mengomunikasikan (Rhosalia,  2017).  Komponen-komponen  utama  dalam scientific  approach tersebut  akan menjadi  kerangka  utama  dalam  proses  penyusunan  LKPD  dalam  proyek  pengabdian masyarakat ini.

## 2. METODE
Metode  pelaksanaan  kegiatan  PKM  menggunakan  metode  observasi,  eksperimen, sosialisasi,  pelatihan  dan  pendampingan.  Dalam  analisis  kebutuhan  peralatan  produksi dilaksanakan  menggunakan  metode  observasi  untuk  mengetahui  bagaimana  proses pengelolaan  keuangan  yang  telah  dilaksanakan  dengan  mencermati  laporan  keuangan  desa. Metode pelatihan dan pendampingan digunakan untuk  pengembangan kapasitas SDM dalam pengelolaan  keuangan  dana  desa.  Selain  itu  juga  dilakukan  dengan  metode  sosialisasi  untuk memaparkan terkait implementasi Tri Pantangan dalam pengelolaan keuangan desa.  Program PKM  dilaksanakan  pada  Kelurahan  Bangunjiwo,  Kecamatan  Kasihan,  Kabupaten  Bantul. Tim  pengabdian  terdiri  dari  3  dosen  (Ketua  dan  2  Anggota)  serta  melibatkan  3  mahasiswa yang  berasal  dari  program  studi  akuntansi  dan  psikologi.  Tahapan  pelaksanaan  Abdimas Peningkatan  Kapasitas  SDM  Keuangan  Melalui  Implementasi  Tri  Pantangan  di  Kalurahan Bangunjiwo,  Kasihan,  Bantul.  Adapun  tahapan  pelaksanaan  kegiatan  pengabdian  disajikan pada Gambar 1.

## Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan Abdimas
Tahapan metode pelaksanaan pada bagan di atas dijelaskan sebagai berikut:
a. Tahap Pertama
Pada  tahap  awal  dilakukan  koordinasi  program  kepada  mitra  dengan menyampaikan  maksud  dan  tujuan  pelaksanaan  kegiatan  dan  proses  perijinan  kegiatan Abdimas. Selain itu memperkenalkan tim pengabdi dan menjelaskan agenda pelaksanaan kegiatan  serta  personil  yang  terlibat  dalam  kegiatan  pengabdian.  Tim  pengabdi
melaksanakan  FGD  bersama  Mitra  untuk  menentukan  permasalahan  yang  akan diselesaikan bersama.
b. Tahap Kedua
Pada  tahap  kedua,  tim  pengabdi  melaksanakan  kegiatan  pelatihan  kepada  PPKD meliputi: 1) Pelatihan pengelolaan keuangan dana desa berdasarkan Permendagri Nomor 20  Tahun  2018,  2)  Pelatihan  pengelolaan  keuangan  dana  desa  sesuai  prinsip  akuntansi berterima umum.
c. Tahap Ketiga
Tahap  ketiga,  Tim  Pengabdi  melaksanakan  kegiatan  sosialisasi  kepada  PPKD  terkait materi  Tri  Pantangan,  yaitu  pantang  menyalahgunakan  kekuasaan,  keuangan  dan  norma sosial.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan pengabdian masyarakat menggunakan metode sosialisasi yang dilaksanakan pada Jumat,  12 Agustus  2022 pukul  09.00-12.00  yang dihadiri  22 peserta yang terdiri unsur PPKD yaitu Lurah, Kasi, Kaur, dan perwakilan masyarakat. Acara Abdimas dibuka langsung oleh  Lurah  Bangunjiwo,  H.  Parja,  S.T.,  M.Si.  serta  dihadiri  oleh  Kepala  Seksi,  Kepala Urusan,  serta  Dukuh  dengan  jumlah  22  peserta.  Adapun  materi  yang  disampaikan  oleh narasumber yaitu:

## A. Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018
Materi  pertama  disampaikan  oleh  Sri  Ayem  dan  Umi  Wahidah  tentang  pengelolaan keuangan sesuai peraturan yang berlaku. Berdasarkan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, n.d.) disebutkan bahwa Keuangan Desa adalah semua  hak  dan  kewajiban  Desa  yang  dapat  dinilai  dengan  uang  serta  segala  sesuatu  berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Sementara, pengelolaan  Keuangan  Desa  adalah  keseluruhan  kegiatan  yang  meliputi  perencanaan, pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan,  dan  pertanggungjawaban  keuangan  Desa (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, n.d.) . (Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  20  tahun  2018  Tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa,  n.d.) menyebutkan asas pengelolaan keuangan yaitu:
a. Transparan
Terbuka  –  keterbukaan,  dalam  arti  segala  kegiatan  dan  informasi  terkait Pengelolaan  Keuangan  Desa  dapat  diketahui  dan  diawasi  oleh  pihak  lain  yang
berwenang.  Tidak  ada  sesuatu  hal  yang  ditutup-tutupi  (disembunyikan)  atau dirahasiakan.  Hal  itu  menuntut  kejelasan  siapa,  melakukan  apa  serta  bagaimana melaksanakannya.  Transparan  dalam  pengelolaan  keuangan  mempunyai  pengertian bahwa  informasi  keuangan  diberikan  secara  terbuka  dan  jujur  kepada  masyarakat. Fungsinya,  untuk  memenuhi  hak  masyarakat  untuk  mengetahui  secara  terbuka  dan menyeluruh  atas  pertanggungjawaban  pemerintah  dalam  pengelolaan  sumber  daya. Pengelolaan  tersebut  dipercayakan  kepadanya  dan  ketaatannya  pada  peraturan perundang- undangan. Dengan demikian, asas transparan menjamin hak semua pihak untuk mengetahui seluruh proses dalam setiap tahapan serta menjamin akses semua pihak  terhadap  informasi  terkait  Pengelolaan  Keuangan  Desa.  Dengan  demikian, Pemerintah  Desa  pro  aktif  dan  memberikan  kemudahan  bagi  siapapun,  kapan  saja untuk  mengakses  /mendapatkan/  mengetahui  informasi  terkait  Pengelolaan Keuangan Desa.
b. Akuntabel
Mempunyai pengertian bahwa setiap tindakan atau kinerja pemerintah/lembaga dapat  dipertanggungjawabkan  kepada  pihak-pihak  yang  memiliki  hak  atau berkewenangan  untuk  meminta  keterangan  akan  pertanggungjawaban.  Dengan demikian,  pelaksanaan  kegiatan  dan  penggunaan  anggaran  harus  dapat dipertanggungjawabkan  dengan  baik,  mulai  dari  proses  perencanaan  hingga pertanggungjawaban.  Asas  ini  menuntut  Kepala  Desa  mempertanggungjawabkan dan  melaporkan  pelaksanaan  APBDesa  secara  tertib,  kepada  masyarakat  maupun kepada jajaran pemerintahan di atasnya, sesuai peraturan perundang-undangan.
c. Partisipatif
Mempunyai pengertian bahwa setiap tindakan dilakukan dengan mengikutsertakan  keterlibatan  masyarakat  baik  secara  langsung  maupun  tidak langsung  melalui  lembaga  perwakilan  yang  dapat  menyalurkan  aspirasinya. Pengelolaan Keuangan Desa, sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan  dan  pertanggugjawaban  wajib  melibatkan  masyarakat  para  pemangku kepentingan  di  desa  serta  masyarakat  luas.  Utamanya,  kelompok  marjinal  sebagai penerima manfaat dari program/kegiatan pembangunan di Desa.
d. Tertib dan disiplin anggaran
Mempunyai  pengertian  bahwa  anggaran  harus  dilaksanakan  secara  konsisten dengan pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di
desa.  Hal  ini  dimaksudkan  bahwa  pengelolaan  keuangan  desa  harus  sesuai  dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Gambar 1. Penyampaian Materi Pengelolaan Keuangan Desa
( sumber: dokumentasi pribadi )

## B. Sosialisasi Implementasi Tri Pantangan dalam Pengelolaan Keuangan Desa
Pada  sesi  kedua  disampaikan  sosialisasi  Implementasi  Tri  Pantangan  dalam Pengelolaan  Keuangan  Desa  yang  disampaikan  oleh  Titisa  Ballerina  dalam  materinya, beliau menyampaikan tentang Ajaran Tamansiswa salah satunya berupa TRILOGI yang didalamya  terdapat  Tri  Pantangan  :  Tiga  larangan  dalam  Tamansiswa.  Tri  pantangan yang  dimaksud  dalam  ajaran  Ki  Hadjar  Dewantara  adalah  pantangan  yang  tidak  beloh dilakukan  oleh  semua  orang  yang  ingin  meraih  kesuksesan  adalah  Penyalahgunaan kekuasaan/kewenangan,  penyalahgunaan  keuangan  dan  pelanggaran  kesusilaan/moral. Tiga  larangan  dalam  Tamansiswa  menurut  Buku  Ketamansiswaan (Trisharsiwi  et  al., 2020) :
a. Larangan penyalahgunaan kekuasaan yang dimiliki
b. Larangan pelanggaran kesusilaan
c. Larangan  penyelewengan  keuangan,  termasuk  larangan  tak  tertulis  bahwa ketua  menjabat  sebagai  bagian  bendahara  atau  istri  ketua  menjabat  sebagai bendahara.
Imlementasi  Tri  Pantangan  dalam  pengelolaan  keuangan  dana  desa  diharapkah seluruh  PPKD  Kelurahan  Bangujiwo  yang  terlibat  tidak  melakukan  tindakan penyelahgunaan  kekuasahaan  dan  keuangan  arakyat.  Sehingga  seluruh  PPKD  mampu menjalankan amanah dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat.
Selanjutnya  dijelaskan  bahwa  terdapat  beberapa  faktor  penyebab  terjadi
ketidaksesuaian pengelolaan keuangan desa (Primayogha, 2022) , diantaranya:
a. Minimnya pelibatan dan pemahaman warga akan proses pembangunan desa
b. Minimnya fungsi pengawasan anggaran di desa
c. Terbatasnya akses warga terhadap informasi anggaran desa
d. Keterbatasan  kemampuan  dan  ketidaksiapan  dalam  mengelola  uang  dalam  jumlah besar.
Gambar 2. Implementasi Tri Pantangan dalam Pengelolaan Keuangan Desa ( sumber: dokumentasi pribadi )
Tabel 1. Hasil evaluasi program abdimas yang telah terlaksana yang terukur dalam persen.
Jenis Permasalahan Solusi Luaran Evaluasi Sumberdaya Pelatihan pegelolaan keuangan desa 80%  PPKD  memahami pengelolaan  keuangan berdasarkan regulasi 100% kegiatan telah terlaksana, namun masih memerlukan pendampingan  terhadap  dalam pengelolaan  keuangan  secara berkelanjutan, terutama penggunaan acrual basis. Sosialisasi implementasi Tri Pantangan dala pengelolaan keuangan desa 50%  PPKD  memahami implementasi Tri Pantangan dalam pengelolaan  keuangan desa 100% kegiatan telah dilaksanakan,
tingkat pemahaman saat sosialisasi sudah  mencapai  50%,  namun masih perlu dilakukan pendampingan secara berkelanjutan  sebagai  upaya pencegahan penyimpangan keuangan (fraud)

## Tabel 2. Dampak sosial dan atau dampak ekonomi
Jenis Permasalahan Solusi Luaran Dampak Sosial Sosial dan Ekonomi
Sumberdaya
Pelatihan pegelolaan keuangan desa 80% PPKD memahami pengelolaan keuangan berdasarkan regulasi Meningkatnya pengetahuan sumberdaya  yaitu  Pejabat  Pengelola Keuangan Desa (PPKD) dalam memahami Permendagri No 20 Tahun 2018  dan  implementasinya  dalam pengelolaan  keuangan  desa.  Dengan demikian, PPKD mampu melaksanakan  pengelolaan  keuangan dengan  baik  dengan  mengedepankan kesejahteraan masyarakat. Sosialisasi implementasi Tri Pantangan dala pengelolaan keuangan desa 50% PPKD memahami implementasi Tri Pantangan dalam pengelolaan keuangan desa Peningkatan  kesadaran  PPKD  dalam pengelolaan keuangan melalui implementasi Tri Pantangan, diharapkan  mampu  meminimalisir tindakan penyelewengan (fraud). Sehingga  keuangan  desa  dapat  di optimalkan  untuk  pembagunan  desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Mitra  kegiatan  Abdimas  yaitu  Kelurahan  Bangunjiwo,  Bantul  dalam  kegiatan  ini berkontribusi dalam menyiapkan fasilitas yang dibutuhkan yaitu ruangan, meja, kursi, viewer, dan sound untuk kegiatan Abdimas. Selain itu, mitra juga berkontribusi menyediakan waktu, tenaga  dan  pikiran  dalam  proses  observasi  dan  mengkondisikan  seluruh  peserta  pengabdian. Kendala  yang  dihadapi  dalam  pelaksanaan  kegiatan  diantaranya  mengatur  waktu  pertemuan dengan  Pejabat  Pengelola  Keuangan  Desa  (PPKD)  yang  kebetulan  pada  bulan  Agustus  ini sudah  memiliki  agenda,  sehingga  Tim  Pengabdi  harus  menunggu  untuk  menyepakati  waktu pelaksanaan kegiatan. Faktor yang mendukung terlaksananya kegiatan Abdimas “Peningkatan Kapasitas  SDM  Keuangan  Melalui  Implementasi  Tri  Pantangan  di  Kalurahan  Bangunjiwo” tidak  lepas  dari  komitment  Lurah  dan  seluruh  PPKD  dalam  menyelenggaran  kegiatan  yang berkaitan  dengan  pengelolaan  keuangan  desa.  Semangat  inilah  yang  menjadi  faktor pendukung kegiatan Abdimas ini dapat terlaksana dengan baik.

## 4.   SIMPULAN
Pengabdian  kepada  masyarakat  tentang  peningkatan  kapasitas  SDM  dalam  pemanfaatan e-commerce menghasilkan beberapa kegiatan sebagai berikut.
a. Terlaksananya  kegiatan  peningkatan  kapasitas  SDM  dalam  pengelolaan  keuangan dana  desa  yaitu  asas  pengelolaan  keuangan  yang  transparan,  akuntabel,  partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran
b. Terselenggaranya  sosialisasi  terkait  implementasi  Tri  Pantangan  dalam  pengelolaan keuangan.
c. Terlaksananya  partisipasi  mahasiswa  Fakultas  Ekonomi  UST  untuk  membantu pelaksanaan  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  tentang  Analisis  Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Kelurahan Bangunjiwo, Kasihan Bantul)
Saran
a. Solusi
Solusi  dari  penentuan  jadwal  pelaksanaan  yang  sulit,  Tim  Abdimas  mengatur kembali  waktu  pertemuan  dengan  Pejabat  Pengelola  Keuangan  Desa  (PPKD)  untuk menyelenggarakan kegiatan Abdimas bersamaan dengan agenda rapat PPKD.
b. Tindak Lanjut
Tindaklanjut  dari  Abdimas  ini  antara  lain  dapat  dilakukan pendampingan pengelolaan keuangan desa, terutama menggunakan accrual basis. Kementrian Keuangan  RI  mewacanakan  pelaporan  keuangan  dana  desa  akan  berubah  dari  kas  basis menjadi  accrual  basis  yang  tentunya  memerlukan  pendampingan  intensif  dalam pelaksanaanya.

## DAFTAR PUSTAKA
Azwirman, Oktaviani,  R.N., Novriadi, Desmawati,  Suryadi,  A., 2022. Pelatihan Pengelolaan Akuntansi Keuangan Desa pada Pemerintahan Desa di Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar  .  Jurnal  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  Ekonomi,  Pendidikan,  dan  Sosial Humaniora 1, 69–73.
Febriady, A., 2022. Eks Kades dan Anaknya di Pasangkayu Tersangka Korupsi Dana Desa Rp 700  Juta  [WWW  Document].  URL  https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan- kriminal/d-6071565/eks-kades-dan-anaknya-di-pasangkayu-tersangka-korupsi-dana- desa-rp-700-juta
Khotami,  2017.  The  Concept  Of  Accountability  In  Good  Governance.  Advances  in  Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR) 163, 30–33.
Peraturan  Bupati  Bantul  Nomor  13  Tahun  2021,  2021.  Tentang  Tata  Cara  Pengalokasian Alokasi Dana Desa Dan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2021.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, n.d.  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  20  Tahun  2018  Tentang  Pengelolaan Keuangan Desa.
Primayogha, E., 2022. Lonjakan Korupsi Di Desa [WWW Document]. Indonesia Corruption Watch  (ICW).  URL  https://www.antikorupsi.org/id/article/lonjakan-korupsi-di-desa (accessed 7.25.22).
Rosyidah,  U.,  2018.  Upgrading  Sistem  Pengelolaan  Keuangan  Desa  Berbasis  Standar Akuntansi  Keuangan (SAK) Di Desa Nyurlembang Narmada Lombok Barat.  Jurnal Tranformasi 14, 35–42.
Trisharsiwi, Prihatni, Y., Karyaningsih, E.W., Hangestiningsih, E., Sumiyati, Y., Susanto, R.,
Yasin,  I.,  Wijayanto,  Z.,  Setiawan,  A.D.,  Al  Majid,  A.,  Taryatman,  Ballerina,  T., Kartikasari, E., Sudrahat, I.S., 2020. Ketamansiswaan. UST-Press, Yogyakarta. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, n.d. No Title. Yusup,  M.,  Abdullah,  J.,  Wahyudin,  H.,  2019.  Analisis  Pengelolaan  Keuangan  Dana  Desa.
Jurnal Riset Akuntansi & Komputerisasi Akuntansi 10, 189–209.