## MANAJEMEN BANK SYARI’AH DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENCUCIAN UANG DAN UANG HARAM
( Studi Kasus di Perbankan Syari’ah Solo Raya)

## SUMADI
STIE – AAS Surakarta Email: sum_1924@yahoo.com

## Abstract
Technological  advances  and  the  globalization  of  financial  information,  do  not  always  have  a positive impact for the community but sometimes it becomes the development of crime, especially white- collar  crime  (white  collar crime),  business  crime  (business  crime), or a corporate crime  (Corporate crime). Money laundering or commonly known as money laundering, is a method to hide, move, and  use  the  result  of  a  criminal  act,  the  activities  of  criminal  organizations,  economic  crime, narcotics trafficking, and other activities that constitute criminal activities.
Money laundering, essentially involves assets (income / wealth) disguised so that it can be used without being detected that such assets  derived from illegal activities. Melaului money laundering income or assets derived from illegal activity is converted into a financial asset that seems to come from a legitimate source / legal.
Key Words : Money laundering, Economic syariah, Islamic Bank.

## PENDAHULUAN
Kemajuan  tekhnologi  informasi  dan globalisasi  keuangan,  tidak  selamanya berdampak  positif  bagi  masyarakat  akan tetapi terkadang justru menjadi berkembangnya
kejahatan terutama
kejahatan  kerah  putih  ( white  collar  crime ), kejahatan  bisnis  ( business  crime ),  atau kejahatan korporasi ( Coorporate crime ). ( Erman Rajagukguk, 2001).
Money laundering merupakan, salah satu kejahatan  yang  sering  dibicarakan  dewasa ini,  seperti  kasus  Tindak  Pidana  Pencucian Uang  yang  menyeret  Ketua  Mahkamah Konstitusi  nonaktif  Akil  Mochtar  yang dijerat  dengan  dua  undang-undang  tindak pidana  pencucian  uang  yang  berbeda.  KPK
menetapkan Akil sebagai tersangka pencucian uang dengan UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian Uang  serta  UU  Nomor  15  Tahun  2002 tentang  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang. ( nasional.kompas.com, 2013).
Problematika  uang  haram  ini  sudah meminta  perhatian,  karena  dimensi  dan implikasinya  daya  rusak  akibat  yang ditimbulkan, maka menjadi sebuah keharusan  bagi  negara  untuk    mencari solusi,  memilih  perangkat  hukum  untuk menghadang  dan  memberantas    Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) ini.
Pencucian  uang  atau money  laundering telah  dikenal  sejak  tahun  1930  di  Amerika
Serikat, yaitu ketika mafia membeli perusahaan  yang  sah  dan  resmi  sebagai salah  satu  strateginya.  Investasi  terbesar adalah  perusahaan  pencucian  pakaian  atau disebut Laundromat, yang  ketika  itu terkenal di Amerika Serikat. Usaha pencucian  pakaian  ini  berkembang  maju, dan berbagai perolehan uang hasil kejahatan seperti dari cabang usaha lainnya ditanamkan ke perusahaan pencucian pakaian ini. ( nasional.kompas.com, 2013) Sebelumnya, pada tahun 1900-an Alphonso  Capone  atau  yang  lebih  dikenal dengan  Al  Capone,  penjahat  terbesar  di Amerika masa lalu, mencuci uang hitam dari usaha  kejahatannya  dengan  memakai  si genius  Meyer  Lansky,  orang  Polandia. Lansky,  seorang  akuntan  yang  mencuci uang  kejahatan  Al  Capone  melalui  usaha binatu  ( Laundry ).  Demikianlah  asal  muasal muncul  nama Money  Laundering ( J.E
Sahetafy, Business Uang Haram, www.khn.go.id,) Pencucian uang atau yang sering dikenal dengan
istilah money laundering , merupakan metode untuk menyembunyikan, memindahkan,  dan  menggunakan  hasil  dari suatu  tindakan  pidana,  kegiatan  organisasi kejahatan,  kejahatan  ekonomi,  perdagangan narkotika,  dan  kegiatan-kegiatan  lainnya yang  merupakan  aktifitas  kejahatan. Money Laundering, pada  intinya  melibatkan  asset (pendapatan/kekayaan)  yang  disamarkan sehingga dapat dipergunakan tanpa terdeteksi  bahwa  asset  tersebut  berasal  dari kegiatan illegal. Melaului money laundering pendapatan atau kekayaan yang berasal dari kegiatan  yang  melawan  hukum  diubah
menjadi  asset  keuangan  yang  seolah-olah berasal  dari  sumber  yang  sah/legal  ( Andrian Sutedi, Hukum  Perbankan:  Suatu  Tinjauan Pencucian  Uang,  Merger,  Likuidasi,  dan kepailitan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).
Pencucian  uang  merupakan  salah  satu kejahatan  yang  sangat  merugikan  masyarakat juga  negara,  karena  dapat  mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional khususnya keuangan negara. Hal ini sangat bertentangan dengan tujuan tasyri' yaitu mencegah mafsadah dan menciptakan mashlahah.  Pencucian  uang  menimbulkan kerusakan,  kerugian,  mudharat,  sekaligus menjauhkan  kemaslahatan  dari  kehidupan manusia,  tercela,  dan terlarang sehingga dapat disebut  sebagai  tindak  pidana  dan  dalam konteks  hukum  Islam,  dapat  dikenai  hukuman ta'zir bagi pelakunya.
Institusi Bank memiliki peran dan posisi yang  sangat  strategis  dalam  pembangunan nasional,  akan  tetapi  disisi  lain  bank  juga menjadi  media  arus  pencucian  uang  haram “ money  laundering ”  ini.  Bank  sebagai lembaga  perantara  keuangan  ( financial intermediary ) menjadi perantara pihak-pihak yang  memiliki  kelibihan  dana  ( surplus fund), selain  itu  bank  berperan  dalam  lau lintas  pembayaran.  Tidak  ada  masyarakat modern  yang  dapat  mencapai  kemajuan pesat  tanpa  instrument  bank.  Menurut Compton, tidak mungkin memberi gambaran  mengenai  ekonomi  nasional  yang berjalan efisien, tumbuh dengan mantap atau bertahan  untuk  suatu  kurun  waktu  tanpa dukungan  sistem  perbankan  yang  kuat (Eric N. Compton, Principle of Banking ).
Menurut  Remy  Syahdeni,  sekalipun tidak diketahui secara pasti berapa banyaknya  uang  yang  dicuci  setiap  tahun melalui  kegiatan money  laundering ini, tetapi  jumlah  taksirannya  sangat  besar Mantan  Managing  Director  IMF  Michele Candessus,  memperkirakan  volume  dari cross-border money laundering antara 2 - 5
% dari gross domestic product (GDP) dunia. Bahkan  menurutnya  batas  terbawah  dari kisaran tersebut, yaitu jumlah yang dihasilkan dari kegiatan narcotics trafficking,  arms  trafficking,  bank  fraud, securities fraud, counterfeiting dan kejahatan  yang  sejenis  itu  yang  di  cuci  di seluruh dunia setiap tahun mencapai jumlah hampir US $ 600 miliar.
Begitu besarnya kerugian yang ditimbulkan  dari  praktik  pencucian  uang, oleh  karena  itu  upaya  untuk  mencegah tindak pidana pencucian uang telah dilakukan  oleh  berbagai  Negara.  Perang terhadap  kegiatan  pencucian  uang  oleh organisasi-organisasi  kejahatan  dan  oleh individu-individu  yang  tidak  tergabung dalam  organisasi-organisasi  kejahatan  telah mencapai  tingkat  yang  jauh  lebih  serius daripada  15  tahun  yang  lampau.  Badan kerjasama  international  pertama  adalah  The Financial  Action  Task  Force  on  Money Laundering  (FATF)  yang  didirikan  oleh  G7 Summit di Prancis pada bulan Juli 1989.
Undang-Undang tindak pidana pencucian  uang  dilakukan  Indonesia  karena desakan  internasional.  Alasan  ini  kental sekali karena sejak tiga tahun lalu Indonesia bersama sejumlah negara lain dinilai sebagai negara yang tidak kooperatif dalam
menanggulangi pencucian uang dan terancam  sanksi  internasional  terutama  oleh Financial  Action  Task  Force  karena  tidak mempunyai  UU  tindak  pidana  pencucian uang.
Pencucian uang merupakan suatu tindak pidana.  Sebagaimana  diatur  dalam  suatu Undang-undang yaitu dalam Undang- Undang  Nomor  25  Tahun  2003.  Pencucian uang  dilakukan  tujuan  utama  pelaku kejahatan melakukan pencucian uang adalah untuk  menyamarkan  hasil  kejahatan  agar  si pelaku  tersebut  akhirnya  bebas  menikmati hasil kejahatannya.
Di  Indonesia  aturan  tentang  pencucian uang  memang  belum  lama  dibuat  peraturan undang-undangnya, sejak jatuhnya orde baru (sekitar  tahun  1998)  banyak  kekayaan  para pejabat  dan  terutama  kekayaan  mantan Presiden  Soeharto  (keluarga  cendana)  yang menjadi  sorotan  publik,  disanksikan  oleh masyarakat  karena  diluar  kewajaran  dan diperkirakan  diperoleh  dari  hasil  korupsi selama beliau menjadi Presiden.
Secara umum proses pencucian uang ini dapat  dikelompokkan  dalam  tiga  tahap; Pertama,  penempatan  ( placement ),  yakni upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari  tindak  pidana  ke  dalam  sistem keuangan,  terutama  sistem  perbankan. Dalam  proses  ini  terdapat  pergerakan  fisik uang tunai baik melalui penyelundupan uang tunai  dari  suatu  negara  ke  negara  lain, penggabungan  antara  uang  tunai  yang berasal  dari  kejahatan  dengan  uang  yang diperoleh dari hasil kegiatan yang sah.
Kedua,  transfer  ( layering ),  yakni  upaya untuk  mentransfer  harta  kekayaan  yang
berasal  dari  tindak  pidana  ( dirty  money ) yang  telah  berhasil  masuk  ke  dalam  sistem keuangan  melalui  penempatan  ( placement ). Dalam  proses  ini  terdapat  rekayasa  untuk memisahkan  uang  hasil  kejahatan  dari sumbernya  melalui  pengalihan  dana  hasil placement  ke  beberapa  rekening  lainnya dengan serangkaian transaksi yang kompleks.  Layering  dapat  pula  dilakukan dengan  transaksi  jaringan  internasional  baik melalui  bisnis  yang  sah  atau  perusahaan yang  memiliki  nama  dan  badan  hukum namun tidak memiliki kegiatan apapun.
Ketiga ,  menggunakan  harta  kekayaan ( integration ), yakni suatu upaya menggunakan  harta  kekayaan  yang  berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui placement  atau  layering  sehingga  seolah- olah  menjadi  harta  kekayaan  halal  ( clean money )  untuk  kegiatan  bisnis  yang  halal atau untuk membiayai kegiatan kejahatan.
Pencucian  uang  dapat  diselidiki  dari transaksi-transaksi nasabah yang mencurigakan. Transaksi keuangan
mencurigakan adalah transaksi yang menyimpang  dari  profil  dan  karakteristik serta kebiasaan pola transaksi yang dilakukan  oleh  nasabah,  termasuk  transaksi keuangan  oleh  nasabah  yang  patut  diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh penyedia jasa keuangan. Beberapa  contoh  transaksi  keuangan yang dapat digunakan untuk
mengidentifikasi transaksi keuangan mencurigakan  dan  kondisi  yang  sering
digunakan  dalam  pencucian  uang,  apabila tidak  diperoleh  informasi  yang  memuaskan maka  transaksi-transaksi  dibawah  ini  harus dipandang  sebagai transaksi  keuangan mencurigakan :
1. Nasabah atau kuasanya berupaya menghindari untuk berhubungan langsung dengan penyedia jasa keuangan;
2. Penggunaan  banyak  rekening  dengan alasan tidak jelas
3. Penyetoran dalam nominal kecil dengan  frekuensi  yang  cukup  tinggi dan  kemudian  dilakukan  penarikan sekaligus
4. Penarikan dalam jumlah besar terhadap rekening tidak aktif
5. Penarikan dalam jumlah besar terhadap rekening  yang  baru  menerima  dana yang  tidak  diduga  dan  tidak  biasa  baik dari  dalam  negeri  maupun  dari  luar negeri;
6. Adanya  transfer  dana  ke  dalam  suatu rekening  dengan  frekuensi  yang  sangat tinggi  dan  secara  tiba-tiba  padahal sebelumnya rekening tersebut tergolong tidak aktif. Nasabah yang berasal dari atau mempunyai rekening di negara yang dikenal sebagai  tempat  pencucian  uang  atau  negara yang  kerahasiaan  banknya  sangat  ketat. Berdasarkan  Pasal  13  ayat  (1)  huruf  b, Undang-Undang  nomor  15  tahun  2002 tentang  tindak  pidana  pencucian  uang sebagaimana  telah  diubah  menjadi  Undang- undang  no.25  tahun  2003,  penyedia  jasa keuangan (PJK) termasuk didalamnya adalah  bank,  wajib  menyampaikan  laporan
transaksi yang dilakukan secara tunai dalam jumlah
kumulatif sebesar
Rp.500.000.000,00  (lima  ratus  juta  rupiah) atau  lebih  atau  mata  uang  asing  yang nilainya  setara,  baik  dilakukan  satu  kali transaksi  maupun  beberapa  kali  transaksi dalam  1  (satu)  hari  kerja.  Laporan  transaksi tersebut  dikenal  sebagai  Cash  Transaction Report (CTR).
Berdasarkan  Pasal  1  angka  8  Undang- Undang tindak pidana pencucian uang, yang dimaksud  dengan  transaksi  keuangan  yang dilakukan  dengan  tunai  adalah  transaksi penarikan,  penyetoran,  atau  penitipan  yang dilakukan dengan uang tunai atau instrumen pembayaran  lain  yang  dilakukan  melalui Penyedia  jasa  Keuangan  (PJK),  sebagai contoh  bila  nasabah  pemegang  rekening menyetor tunai minimal sebesar Rp.500.000.000,00  (lima  ratus  juta  rupiah) dalam  1  (satu)  hari  kerja,  maka  bank  wajib melaporkan  transaksi  tersebut  ke  PPATK. Kedua  macam  laporan  tersebut  akan digunakan  oleh  PPATK  sebagai  data  untuk dilakukan  analisa  dan  outputnya  menjadi informasi  intelejen  keuangan  yang  akan diberikan  kepada  pihak  yang  berkompoten antara  lain  kejaksaan  dan  kepolisian  untuk ditindak lanjuti.
PPATK  (Pusat  Pelaporan  dan  Analisis Transaksi  Keuangan),  sebagai  lembaga independen  yang  bertugas  menganalisis semua transaksi keuangan yang mencurigakan yang dilaporkan oleh penyedia  jasa  keuangan  bertanggung  jawab langsung kepada Presiden. PPATK oleh UU TPPU  diberi  kewenangan  untuk  membantu penegak  hukum  memberantas  tindak  pidana
pencucian  uang  dari  berbagai  kejahatan, baik  oleh  perorangan  maupun  korporasi, dalam  batas  wilayah  negara  RI  maupun  di luar  batas  wilayah  negara  RI  dengan  kerja sama  regional  dan  internasional  melalui forum bilateral atau multilateral.
Money laundering, pada intinya melibatkan asset (pendapatan/kekayaan) yang disamarkan sehingga dapat dipergunakan  tanpa  terdeteksi  bahwa  asset tersebut  berasal  dari  kegiatan  illegal. Melaului money laundering pendapatan atau kekayaan  yang  berasal  dari  kegiatan  yang melawan  hukum  diubah  menjadi  asset keuangan  yang  seolah-olah  berasal  dari sumber yang sah/legal.
Dalam hukum pidana ekonomi konvensional,  terdapat  3  (tiga)  golongan utama  teori  untuk  membenarkan  penjatuhan pidana, yaitu :
1. Teori  absolute/  pembalasan  (revenge)  : yang  berpandangan  bahwa  kejahatan  itu sendirirlah  yang  mengandung  unsure- unsur dijahtukannya hukuman.
2. Teori  relative  atau  tujuan  pencegahan (prevensi)  :  yang  berpendapat  bahwa dijatuhkannya  hukuman  adalah  prevensi terjadinya  kejahatan,  baik  itu  prevensi umum maupun khusus pada terpidana.
3. Teori  gabungan,  yaitu  absolute  dengan relative,  meskipun  ada  yang  condong pada  pembalasan  tetapi  ada  pula  yang ingi  agar  unsure  pembalasan  dan prevensi seimbang.
Suatu perbuatan akan dikatakan/ dikategorikan  sebagai  tindak  pidana  (delik) manakala  perbuatan  tersebut  itu  memenuhi unsure-unsur  obyektif  dan  unsur  subyektif.
Unsur-unsur obyektif dalam tindakan pidana adalah:
1. Perbuatan (manusia) yang memenuhi rumusan dalam Undang-undang.
2. Kausalitas (hubungan antara sebab dan akibat)
3. Bersifat melawan hukum
Sedangkan unsur-unsur subyektif nya adalah sebagai berikut:
1. Adanya kesalahan ( schuld ), meliputi kesengajaan ( dolus/opzet ) dan kelalaiaan ( culpa ).
2. Kemampuan bertanggung jawab dari pelaku.
Berdasarkan  pengertian  diatas  maka apabila  suatu  tindakan  tidak  memenuhi unsur obyektif dan subyektif maka  tidak dapat dikatakan sebagai tidak pidana (delik). Maka money  laudering dapat  dikatakan suatu tindakan pidana dan perbuatan tercela, seperti  yang  diatur  dalam  Undang-undang Republik  Indonesia  Nomer  15  Tahun  2002 tentang  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  jo. Undang-undang  Nomor  25  Tahun  2003 tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang Nomor  15  Tahun  2002.  Ini  berarti  dapat diartikan bahwa kriminalisasi sebagai proses penetapan ”pidana”.
Pembentukan UU tindak pidana pencucian uang ini dimaksudkan agar segala bentuk  pencucian  uang  dapat  dicegah  dan diberantas serta terhadap pelakunya diberikan  sanksi  hukum,  karena  sangat merugikan  masyarakat  dan  Negara  yang dapat mempengaruhi serta merusak stabilitas perekonomian nasional atau keuangan negara dan meningkatnya berbagai  kejahatan.  Hal  ini  sesungguhnya
sangat bertentangan dengan tujuan tasyri’ itu sendiri  yaitu  mencegah  mafsadah  dan menciptakan  maslahah,  artinya  perbuatan yang justru menimbulkan kerusakan, kerugian, kemudaratan dan sekaligus menjauhkan kemaslahatan kehidupan
manusia  adalah  perbuatan  tercela  dan terlarang  dan  perbuatan  tersebut  dapat disebut sebagai tindak pidana.
Islam  sebagai  agama  dan  ideologi (pandangan hidup), selain mengatur hubungan manusia dengan Allah, Islam juga sangat  berkempentingan  meletakkan  basis- basis  etika  dan  moral  dalam  hubungan manusia  dengan  sesama,  Islam  memiliki konsep  yang  jelas  dalam  mengajarkan  soal harta,  asal  harta  yang  didapatkan  dan pendistribusian harta. Islam memiliki ketentuan  dalam  mendapatkan  harta  yang benar dan sah, yaitu tidak terdapat unsur al- batil  dan  az-zalim ,  yakni  jalan  yang  salah, penindasan, dan eksploitasi, yang sering kali berbentuk penipuan, pencurian, dan perampokan.  Oleh  karenanya,  menjadi sebuah  kepastian  bahwa  Islam  melarang pemerolehan  harta  yang  tidak  benar  dan melanggar  ketentuan  hukum  Islam.  Namun seiring berkembangnya waktu, tindak pidana terhadap  harta  terus  berkembang  dengan menggunakan  istilah-istilah  yang  baru, termasuk  di  dalamnya; money  laundering, money politic, dll.

## Pencucian Uang dalam Ekonomi Islam
Pencucian  uang  merupakan  perbuatan yang  sangat  merugikan  masyarakat,  juga negara,  karena  dapat  mempengaruhi  atau merusak  stabilitas  perekonomian  nasional
khususnya  keuangan  negara.  Hal  ini  sangat bertentangan  dengan  tujuan  tasyri'  yaitu mencegah mafsadah dan menciptakan mashlahah.  Pencucian  uang  menimbulkan kerusakan,  kerugian,  mudharat,  sekaligus menjauhkan  kemaslahatan  dari  kehidupan manusia.
Hukum  Ekonomi  Islam  yang  berbasis pada al- Qur’an dan al-Hadits, sebagai suatu sistem kehidupan yang menyeluruh termasuk  permasalahan  moneter  adalah solusi untuk mencegah dari money laundering ,  sebab  dalam  prakteknya money laundering merupakan permasalahan moneter  yang  terjadi  di  negara-negara Muslim  pada  khususnya  dan  negara-negara di dunia pada umumnya.
Berbeda dengan hukum ekonomi konvensional,  ekonomi  syariah  memandang bahwa  sebagai  sebuah  akibatnya  apabila suatu  tindakan  sudah  terkodifikasi  dalam sebuah  hukum  atau  Undang-undang,  maka siapapun yang melanggarnya harus mendapatkan sanksi yang setimpal (hukuman). Pencucian uang adalah tindakan yang melanggar hukum, sehingga
memerlukan  tindak  lanjut  hukum  dari penguasa atau hakim, dalam al-Qur’an surat al  Ma’idah  ayat  8  menyatakan  bahwa seorang pemimpin harus bertugas menegakkan kebenaran dan keadilan menurut  segala  apa  yang  telah  ditentukan oleh  hukum-hukum  syara’,  maka  segala perbuatannya
dihubungkan dengan kemaslahatan  bagi  masyarakat  yang  di pimpinnya. Dia berhak menjadikan Undang- undang untuk melindungi kemslahatan.

## HASIL PEMBAHASAN
Praktek  Manajemen  Perbankan  Syari’ah dalam  Menjaga  Sumber  Mal  dari  money laundering.
Penelitian    ini  merupakan  penelitian kualitatif , dimana penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan yang juga disebut pendekatan investigasi karena  biasanya peneliti  mengumpulkan  data  dengan  cara bertatap  muka  langsung  dan  berinteraksi dengan  orang-orang  di  tempat  penelitian. Untuk mengetahui praktek perbankan syari’ah  dalam  menjaga  sumber  mal  dari money  laundering ,  peneliti  melakukan wawancara  secara  langsung  kepada  pelaku usaha  di  perbankan  syari’ah  dengan menggunakan snowball  teory. Adapun perbankan  syari’ah  yang  diteliti  adalah (Bank Muamalat Indonesia cabang
Surakarta,  BRI  Syari’ah  cabang  Surakarta dan Bank Mega Syari’ah Sukoharjo).
Praktek  perbankan  syari’ah  dalam menjaga sumber mal dari money laundering, yang diteliti penulis adalah sebagai berikut :
a. Bank  Rakyat  Indonesia  Syari’ah  (BRI S) Cabang Surakarta; Bank  Rakyat  Indonesia  Syari’ah
(BRI  S)  Cabang  Surakarta,  sebagai salah  satu  perbankan  syari’ah  di Indonesia, berusaha keras untuk menjaga  sumber  mal  yang  masuk  dari money  laundering ,  yaitu  dengan  upaya sebagai berikut:
1).  Menerapkan  prinsip  KYCP  ( Know Your Custumer Principle ) berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 tentang  Asas  mengenal  Nasabah
( Know  Your  Costumer  Principle ), ini  merupakan  salah  satu  cara efektif  untuk  mengetahui  secara mendalam  nasabah  yang  ingin menabung  atau  menginvestasikan modalnya.
2).  Terhadap  nasabah  yang  akan memasukkan  uangnya  ke  bank, akan  ada  pertanyaan  tentang  uang tersebut  berasal  dari  mana,  serta ada juga dari customer service yang bertanya  langsung  kepada  nasabah yang ingin menabung, uang tersebut  berasal  darimana,  akan tetapi  ini  hanya  berlaku  pada nominal tertentu saja.
3).  Menjalin  kerjasama  dengan  PPATK (Pusat  Pelaporan  dan  Analisis Transaksi Keuangan), sebagai lembaga  independen  yang  bertugas menganalisis semua transaksi keuangan  yang  mencurigakan  yang dilaporkan  oleh  penyedia  jasa keuangan bertanggung jawab langsung  kepada  Presiden.  BRI Syari’ah memiliki kewajiban dalam memberikan  informasi  yang  akurat kepada PPATK. b. Bank Mega Syari’ah Cabang Sukoharjo; Bank Mega Syari’ah Cabang Sukoharjo, sebagai salah satu perbankan syari’ah  yang  termasuk  baru/  muda yang  ada  di  Indonesia,  usaha  yang dilakukan  untuk  menjaga  sumber  mal yang  masuk  dari money  laundering ,
yaitu dengan upaya sebagai berikut:
1). Menjalankan dan menerapkan prinsip KYCP ( Know Your Custumer  Principle )  berdasarkan Peraturan  Bank  Indonesia  No. 3/10/PBI/2001 tentang Asas mengenal  Nasabah  ( Know  Your
Costumer Principle ), ini merupakan salah  satu  cara  efektif  untuk mengetahui secara mendalam nasabah  yang  ingin  menabung  atau menginvestasikan modalnya.
2).  Instrumen  lain  yang  digunakan adalah  di  slip  setoran,  akan  ada pertanyaan  tentang  uang  tersebut berasal  dari  mana,  serta  ada  juga dari customer service yang bertanya langsung  kepada  nasabah  yang ingin  menabung,  uang  tersebut berasal darimana ditanya kehalalannya.
3).  Menjalin  kerjasama  yang  erat dengan  PPATK  (Pusat  Pelaporan dan  Analisis  Transaksi  Keuangan), sebagai  lembaga  independen  yang bertugas menganalisis semua transaksi keuangan yang mencurigakan yang dilaporkan oleh penyedia jasa keuangan bertanggung jawab langsung kepada  Presiden,  dalam  hal  ini Bank  Mega  Syari’ah  Cabang Sukoharjo wajib memberikan informasi secara akurat dan transparan kepada PPATK.
c. Bank  Muamalat  Indonesia    (BMI) Cabang Surakarta;
Bank  Muamalat  Indonesia    (BMI)
Cabang  Surakarta,  merupakan  bank

## syari’ah  yang  pertama  lahir  di
Indonesia, tentunya memiliki pengalaman yang lebih terkait keuangan syari’ah dibandingkan bank-bank syari’ah  setelahnya.  Sebagai  bank syari’ah  tertua,  bank  muamalat  juga berusaha  keras  untuk  menjaga  sumber mal  yang  masuk  dari  dana money laundering ,  salah satunya yaitu dengan upay - upaya sebagai berikut:
1).  Menerapkan  prinsip  KYCP  ( Know Your  Custumer  Principle )  dengan konsekuen  berdasarkan  Peraturan Bank  Indonesia  No.  3/10/PBI/2001 tentang  Asas  mengenal  Nasabah ( Know  Your  Costumer  Principle ),
secara tekhnis bank akan memberikan  formulir  yang  harus diisi nasabah yang akan
menanamkan  modalnya,  hal  ini merupakan  salah  satu  cara  efektif untuk mengetahui secara mendalam nasabah  yang  ingin  menabung  atau menginvestasikan modalnya.
2).  Terhadap  mekanisme  setoran  yang dilakukan nasabah, akan ada pertanyaan  tentang  uang  tersebut berasal  dari  mana,  serta  ada  juga dari customer service yang bertanya langsung  kepada  nasabah  yang ingin  menabung,  uang  tersebut berasal  darimana,  akan  tetapi  ini hanya berlaku pada nominal tertentu  saja,  biasanya  nominal diatas 50 juta rupiah.
3).  Menjalin  kerjasama  dengan  PPATK (Pusat  Pelaporan  dan  Analisis Transaksi Keuangan), sebagai
lembaga  independen  yang  bertugas menganalisis semua transaksi keuangan  yang  mencurigakan  yang dilaporkan  oleh  penyedia  jasa keuangan bertanggung jawab langsung  kepada  Presiden.  Bank Muamalat memiliki kewajiban dalam  memberikan  informasi  yang akurat  sehingga  bisa  ikut  serta dalam  menjaga  dan  mencegah  mal yang masuk ke bank muamalat dari praktek money laundering.
Dari  hasil  penelitian  tersebut  dapat diperoleh  hasil  bahwa  di  dalam  bank-bank syari’ah  yang  diteliti  mengenai  praktek penerapan  prinsip  kehalalan  dalam  menjaga sumber  mal  yang  masuk  ke  dalam  bank syari’ah,  khususnya  dalam  hal  ini  adalah bagaimana  bank  syari’ah  dalam  menjaga sumber  mal  yang  masuk  dari money laundering ,  diketemukan  bahwa  bank-bank tersebut secara umum mempunyai mekanisme dalam menjaga kehalalan sumber mal yang masuk.
Salah  satu  contohnya  di  BRI  syari’ah memiliki  prinsip  KYCP  ( Know  Your Custumer  Principle )  berdasarkan  Peraturan Bank  Indonesia  No.  3/10/PBI/2001  tentang Asas  mengenal  Nasabah  ( Know  Your Costumer  Principle ),  ini  merupakan  salah satu  cara  efektif  untuk  mengetahui  secara mendalam  nasabah  yang  ingin  menabung atau  menginvestasikan  modalnya.  Dimana dalam  KYCP  tersebut  dilaksanakan  pada saat  nasabah  mulai  membuka  rekening pertama  kali,  calon  nasabah  diminta  untuk mengisi  form  yang    di  dalamnya  terdapat pertanyaan  dan  berisikan  data-data  pribadi
seperti;  nama,  alamat,  pekerjaan,  no  KTP, bahkan  ada  pertanyaan  frekuensi  setoran tiap  bulannya  kira-kira  berapa.  Instrumen lain yang digunakan salah satu bank syari’ah adalah  di  slip  setoran  ada  pertanyaan  uang tersebut  berasal  dari  mana,  serta  ada  juga dari  customer  service  yang  bertanya langsung  kepada  nasabah  yang  ingin menabung,  uang  tersebut  berasal  darimana. Dalam  pelaksanaan  di  lapangan,  dari  hasil penelitian  ternyata  tidak  semua  bank syari’ah melaksanakan mekanisme menanyakan  kepada  nasabah  terkait  uang tersebut  berasal  darimana,  hanya  pada  saat nominal tertentu saja bank tersebut bertanya kepada nasabah uangnya berasal darimana.
Prinsip  yang  dilaksanakan  perbankan syari’ah  iaitu  prinsip  mengenal  nasabah, dilaksanakan  dalam  rangka  pengendalian risiko. Basel  Committee  on  Banking Supervision dalam Core  Principles  for Effective Banking Supervision merekomendasikan bahwa
penerapan prinsip mengenal nasabah merupakan faktor yang  penting  dalam  melindungi  kesehatan bank.  Dengan  penerapan  prinsip  tersebut maka  bank  dapat  terhindar  dari  berbagai risiko yaitu risiko operasional, risiko hukum, risiko  terkonsentrasinya  transaksi  dan  risiko reputasi  karena  bank  tidak  digunakan sebagai  sarana  dan  sasaran  oleh  pelaku kejahatan untuk mencuci uang hasil kejahatannya.
Sejalan  dengan  hal  itu,  pengembangan perbankan  syariah  di  Indonesia  telah menawarkan  beberapa  konsep  dasar  prinsip syariah,  salah  satu  diantaranya  yaitu  bahwa prinsip  syariah  dalam  kegiatan  ekonomi
keuangan  khususnya  perbankan  syariah diupayakan  menghindari  kegiatan  yang dilarang, baik dalam bentuk larangan produk jasa  dan  proses  yang  merugikan  serta berbahaya,  maupun  larangan  penggunaan sumber  dana  illegal  dan  secara  tidak  adil. Hal  ini  selaras  dengan  tujuan  prinsip mengenal  nasabah  sebagai  implementasi dari  pembangunan  rezim  anti  pencucian uang  (anti money  laundering  regime )  yaitu agar  penyedia  jasa  keuangan  ( financial service  provider )  tidak  digunakan  sebagai sarana dan sasaran kegiatan pencucian uang yang tidak halal.
Oleh  karena  itu,  perbankan  nasional diwajibkan  mempunyai  dan  menerapkan kebijakan  dan  sistem Know  Your  Customer Principle sehingga  manajemen  bank  dan otoritas perbankan dapat mewaspadai terjadinya  transaksi  yang  mencurigakan. Kegagalan bank untuk menerapkan kebijakan  dan  sistem  dimaksud  dapat menimbulkan  akibat  hukum  baik  sanksi perdata  (berupa  pidana  denda)  maupun sanksi  pidana  (berupa  pidana  penjara  dan atau denda) terhadap bank tersebut.
Adapun Asas-asas Perbankan, termasuk didalamya  perbankan  syari’ah  dalam  upaya mengantisipasi money  laundering adalah sebagai berikut :
1).   Asas kepercayaan ( fiduciary principle )
Asas  kepercayaan  adalah  suatu  asas yang  menyatakan  bahwa  usaha  bank dilandasi  oleh  hubungan  kepercayaan antara  bank  dan  nasabahnya.  Bank berusaha  dari  dana  masyarakat  yang disimpan berdasarkan kepercayaan, sehingga  setiap  bank  perlu  untuk
menjaga kesehatan banknya degan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat. Asas kepercyaan  ini  diatur  dalam  Pasal  29 ayat (4) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan  atas  UU  No.  7  Tahun  1992 tentang Perbankan.
Kaitan  prinsip  kepercayaan  dengan kegiatan money  laundering adalah dalam hal bank tidak melakukan upaya- upaya  mengantisipasi  dan  memberantas tindakan money  laundering, atau  jika bank ikut mendukung tindakan tersebut, maka  bank  harus  menghadapi  resiko, resiko  operasional  yang  merupakan resiko  kerugian  yang  secara  langsung ataupun  tidak  langsung  dan  resiko hukum  berkait  dengan  kemungkinan bank  menjadi  target  pengenaan  sanksi karena tindak mentaati peraturan
perundang-undangan.  Dengan  demikian reputasi  bank  akan  berkurang.  Hal  ini akan mempengaruhi penilaian
masyarakat terhadap kepercayaan bank.
2).  Asas kehati-hatian ( prudential principle ) Asas  kehati-hatian  adalah  suatu  asas yang  menyatakan  bahwa  bank  dalam menjalankan  kegiatan  dan  usahanya wajib  menerapkan  prinsip  keati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat  yang  dipercsysksn  psds bsnk.  Tujuan  dilakukannya  prinsip  ini adalah  agar  bank  selalu  dalam  keadaan sehat,  menjalankan  usahanya  dengan baik  dan  benar  dengan  memenuhi ketentuan-ketentuan  dan  norma-norma hukum  yang  berlaku  dalam  dunia perbankan.
Hubungan  asas  kehati-hatian  ini dengan  tindak  pidana  pencucian  uang, yakni  asas  ini  merupakan  peringatan ( warning )  pada  bank  agar  berhati-hati dalam melakukan transaksi supaya tidak melakukan transaksi  yang dilarang oleh peraturan.  Asas  kehati-hatian  ini  diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) UU No 10 tahun 1998.
3).  Asas  mengenal  nasabah  ( Know  Your Costumer Principle )
Menurut  Peraturan  Bank  Indonesia No.  3/10/PBI/2001  tentang  Penerapan Prinsip  Menganal  Nasabah,  Prinsip Mengenal  Nasabah  adalah  :  “  Prinsip yang  diterapkan  oleh  bank  untuk mengenal  dan  mengetahui  identitas nasabah,  memantau  kegiatan  transaksi nasabah  termasuk  melaporkan  setiap transaksi yang mencurigakan.”
Prinsip  ini  merupakan  sarana  yang paling  efektif  bagi  perbankan  untuk menanggulanggi kegiatan money laundering, yang  banyak  dilakukan melalui perbankan. Tujuan yang hendak dicapai  dlam  penerapan  asas  mengenal nasabah ini adalah :
 Meningkatkan peran lembaga keuangan dengan berbagai kebijakan dalam  menunjang  praktik  lembaga keuangan.
 Menghindari  berbagai  kemungkinan lembaga  keuangan  dijadikan  ajang tindak  kejahatan  dan  aktifitas  ilegal yang dilakukan nasabah.
 Melindungi  nama  baik  dan  reputasi lembaga keuangan.
Asas mengenal nasabah memiliki urgensi  yang  mendasar  dalam  transaksi perbankan  yang  sangat  berkaitan  dengan  e- banking  dimana  transaksi  ini  memberikan akses  yang  cepat  bagi  nasabah  untuk melakukan  tindak  pidana  pencucian  uang atau money laundering.
4). Asas Kerahasiaan ( Secrery Principle ) Asas  kerahasiaan  ini  seringkali dijadikan  perisai  untuk  melindungi pencucian uang, sehingga timbul pertanyaan  apakah  ketentuan  mengenai rahasia bank  yang diatur dalam UU  No 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan  UU  No  10  tahun  1998  tetap berlaku sebagaimana adanya bagi pihak penyidik,  penuntut  hukum  dan  hakim dalam melaksanakan
penyidikan, penuntutan  dan  pemeriksaan  perkara tindak pidana pencucian uang?
Pertanyaan ini karena muncul salah satu faktor yang telah mengakibatkan maraknya  praktik-praktik  pencucian uang  dan  sulitnya  pemberantasan.  Oleh karena  itu  UU  TPPU  memberikan fasilitas khusus kepada penyidik, penuntut  umum,  dan  hakim  untuk dikecualikan  dari  ketentuan  rahasia bank.  Pengecualian  tersebut  ditentukan dalam  Pasal  33  UU  TPPU.  Dengan demikian  dengan  berlakunya  Pasal tersebut  merupakan  terobosan  terhadap tembok rahasia bank yang kokoh.
Perbankan  syari’ah  juga  dapat menanggulangi money laundering dilihat  dari  beberapa  contoh  transaksi keuangan  yang  dapat  digunakan  untuk mengidentifikasi  transaksi  keuangan
mencurigakan  dan  kondisi  yang  sering digunakan  dalam  pencucian  uang, apabila  tidak  diperoleh  informasi  yang memuaskan  maka  transaksi-transaksi dibawah  ini  harus  dipandang  sebagai transaksi keuangan mencurigakan : 1. Nasabah  atau  kuasanya  berupaya menghindari untuk berhubungan langsung  dengan  penyedia  jasa keuangan;
2. Penggunaan banyak rekening dengan alasan tidak jelas
3. Penyetoran  dalam  nominal  kecil dengan  frekuensi  yang  cukup  tinggi dan  kemudian  dilakukan  penarikan sekaligus
4. Penarikan dalam jumlah besar
terhadap rekening tidak aktif
5. Penarikan dalam jumlah besar terhadap rekening yang baru menerima  dana  yang  tidak  diduga dan  tidak  biasa  baik  dari  dalam negeri maupun dari luar negeri;
6. Adanya transfer dana ke dalam suatu rekening  dengan  frekuensi  yang sangat  tinggi  dan  secara  tiba-tiba padahal sebelumnya rekening tersebut tergolong tidak aktif.

## KESIMPULAN
Dari  hasil  penelitian  tersebut  diatas dapat  ditarik  kesimpulan: Pertama ,  praktek perbankan  syari’ah  dalam  menerapkan prinsip  “ kehalalan ”  terhadap  sumber  mal yang  masuk  ke  dalam  perbankan  syari’ah secara  umum  sudah  dilaksanakan  cukup baik,  walaupun  masih  ada  kekurangan  dan
belum  sempurna.  Hal  tersebut  dapat dikatakan  cukup  baik,  karena  dapat  dilihat dari  mekanisme  perbankan  syari’ah  dalam menerima  mal  yang  masuk,  serta  dari  asaa- asas perbankan syari’ah dan upayanya dalan mengantisipasi money  laundering.  Kedua,
Perbankan syari’ah telah berusaha menerapkan  prinsip  “kehalalan”  terhadap sumber  mal  yang  masuk  ke  dalam perbankan  syari’ah  walaupun  masih  ada kekurangan  dan    belum  sempurna.  Hal tersebut  dapat  dilihat  dari  mekanisme perbankan  syari’ah  dalam  menerima  mal yang  masuk,  serta  dari  asaa-asas  perbankan syari’ah dan upayanya dalan mengantisipasi money  laundering, contoh  kecil  dalam menerima  mal  yang  masuk  tidak  ada pertanyaan  uang  tersebut  darimana,  kecuali nominal  tertentu  saja,  ini  menunjukkan bahwa bank syari’ah belum maksimal dalam menerima sumber mal yang masuk.

## DAFTAR PUSTAKA
Amirullah,  M., Tindak  Pidana  Money
Laundering .  Malang:  Banyumedia Publishing, 2003
Ash-Shiddiqi, TM. Hasbi, Falsafah Hukum
Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1975
Compton,  N.  Eric.  1991. Principle  of Banking (terjemahan Alexander Oey.
Jakarta: Akademia Pressindo.
Mas'di,  Gufron.  A.  2000. Fiqh  Muamalah Kontekstual . Jakarta: Radja Grafindo
Persada  bekerjasama  dengan  lAIN Walisongo Semarang.
UU  No  10  tahun  1998  tentang  Perubahan UU  No  7  Tahun  1992  tentang Perbankan  -  UU  No  25  tahun  2003 tentang Perubahan UU No 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Peraturan Bank Indonesia No 3/1 O/PBlI200 1 tentang Penerapan Prinsip
Mengenal Nasabah.
Undang-Undang  No.  25  Tahun  2003 Tentang  Tindak  Pidana  Pencucian Uang