## EFEKTIVITAS PELAYANAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALANGKA RAYA DALAM MEWUJUDKAN PELAYANAN PRIMA

## Oleh: FRASTINGGO SAPUTRA

## ABSTRAK
Pada perkembangan zaman saat ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya  masih  saja  kesulitan  terhadap  sarana  dan  prasarana  pelayanan  dalam  memberikan pelayanan  kepada  masyarakat  dan  tetap  berupaya  mewujudkan  pelayanan  yang  prima, kesadaran masyarakat  yang kurang terhadap Administrasi Kependudukan membuat aparatur Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  menggunakan  sistem  “jemput  bola”  yang mengharuskan  petugas  untuk  turun  kelapangan  menghadapi  masyarakat  untuk  melakukan Administrasi Kependudukan. Faktor pendukung dan penghambat tentu sangat mempengaruhi kualitas pelayanan publik pada Administrasi Kependudukan dan manajemen pelayanan yang berkualitas  tentu  dapat  membantu  para  aparatur  dalam  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat.
Metode  yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Metode ini digunakan untuk mengetahui Efektivitas Pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya dan untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Subyek dari  penelitian  ini  adalah  kepala  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Palangka Raya, sekretaris, kepala bidang pengelolaan informasi kependudukan, serta masyarakat. Untuk teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Simpulan  yang  diperoleh  dari  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  efektivitas  pelayanan  pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya masih belum maksimal. Hal ini dikarenakan oleh minimnya sarana dan prasarana pendukung Administrasi Kependudukan dan  kurangnya  perhatian  dari  Kemendagri  terhadap  sarana  pelayanan.  Kesadaran  dari masyarakat  yang  kurang  untuk  melakukan  administrasi  kependudukan  menjadi  faktor penghambat dalam pendataan penduduk pada Disdukcapil Kota Palangka Raya.
Kata  Kunci: Efektivitas  pelayanan,  pelayanan  publik,  pengelolaan  pelayanan kependudukan, analisa dan perkembangan penduduk, pelayanan prima.

## PENDAHULUAN
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini yang ditandai dengan kemajuan dibidang  teknologi  komunikasi  dan  informasi,  telah  begitu  pesat.  Sehingga  menempatkan pelayanan pada tingkat kedudukan yang lebih efektif diterapkan kepada pelayanan publik dan semua kalangan. Proses tersebut berkaitan dengan pelayanan yang merupakan hal penting dan berharga  dalam  sebuah  instansi,  karena  pelayanan  yang  akurat  dan  cepat  dapat  sangat membantu perkembangan suatu instansi atau lembaga yang baik kepada  masyarakat.
Efektivitas  pelayanan  publik  adalah  suatu  sistem  pelayanan  di  dalam  instansi  yang mempertemukan  kebutuhan  pengolahan  transaksi  harian  yang  didukung  oleh  fungsi  operasi teknologi dalam instansi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi untuk menyediakan
kepada pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan secara akurat. Pemanfaatan fasilitas  pendukung  dalam  pelayanan  publik  pada  setiap  kegiatan  pelayanan  pemerintah dilakukan untuk menuju good governance. Konsep good governance ini memerlukan sumber daya yang mampu mengakomodir kebutuhan pelayanan yang efektif.
Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat sentral dalam organisasi maupun lembaga  dalam  menjalankan  sistem  pelayanan  publik  yang  efektif.  Organisasi  dan  lembaga dibuat berdasarkan berbagai visi dan misi untuk kepentingan bersama. Agar dapat mengatur dan  mengurus  pelayanan  kepada  masyarakat  berdasarkan  visi  dan  misi  lembaga  tersebut sehingga sesuai dengan standar operasional prosedur.
Yang  dimaksud  dengan  penyelenggara  pelayanan  publik  adalah  pelayanan  yang menggunakan  anggaran  pemerintah  atau  yang  melalui  suatu  ketentuan  perundangan  yang ditugaskan  kepada  suatu  lembaga  untuk  menyelenggarakan  pelayanan  publik.  Pelayanan publik dapat dikategorikan efektif apabila masyarakat mendapat kemudahan pelayanan dengan prosedur  yang singkat,  cepat,  tepat,  dan memuaskan. Keberhasilan meningkatkan efektifitas pelayanan umum ditentukan oleh faktor kemampuan pemerintah dalam meningkatkan disiplin kerja aparat pelayanan. Oleh sebab itu dalam memberikan pelayanan, seorang birokrat perlu memiliki  etika  dalam  melakasanakan  birokrasi  yang  nantinya  menjadi  modal  dasar  dalam bertindak. Penerapan etika birokrasi didalam pemerintah dimaksudkan untuk menjadi landasan moral  dalam  memberikan  pelayanan  publik  secara  maksimal,  sehingga  pelayanan  dapat berjalan  efektif,  efisien,  dan  profesional  serta  memberikan  kepuasan  kepada  masyarakat penerima layanan.
Undang-undang tentang pelayanan publik ini juga didukung oleh Peraturan Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  96  Tahun  2012,  yaitu: “Pelaksana  pelayanan  publik  adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam lembaga penyelenggara yang  bertugas  melaksanakan  serangkaian  kegiatan  pelayanan  publik.” Hakikat  pelayanan publik  adalah  pemberian  pelayanan  prima  kepada  masyarakat  yang  merupakan  perwujudan kewajiban aparatur pemerintahan sebagai abdi masyarakat. Karena itu, pengembangan kinerja pelayanan  publik  senantiasa  menyangkut  tiga  unsur  pokok  pelayanan  publik:  untuk kelembagaan  penyelenggara  pelayanan,  proses  pelayanannya,  serta  sumber  daya  manusia pemberi  layanan.  Dalam  hubungan  ini,  maka  upaya  peningkatan  kinerja  pelayanan  publik senantiasa berkenaan dengan pengembangan tiga unsur pokok tersebut. Pelayanan publik yang prima dapat dinilai dari proses dan produk layanannya. Aspek proses meliputi SDM aparatur, mekanisme  serta  sarana  dan  prasarana  yang  digunakan  dalam  proses  pelayanan.  Sedangkan aspek produk layanan menyangkut jenis, kualitas, dan kuantitas produk layanan.
Peneliti  mengharapkan  para  instansi  pemerintah  serta  masyarakat  dapat  memahami  tentang konsep pelayanan publik yang efektif. Ketika efektivitas pelayanan publik menjadi komoditas utama  dalam  mengelola  dan  memberikan  pelayanan  yang  prima  kepada  masyarakat.  Serta mampu  memanfaatkan  fasilitas  dan  teknologi  pendukung  pelayanan  sebagai  bagian  dari terwujudnya  pelayanan  yang  prima  dan  akan  memberikan  potensi  yang  efektif  terhadap layanan, informasi, dan manajemen administrasi kepada masyarakat dan aparatur pemerintah. Penerapan pelayanan yang efektif ini akan memberikan potensi yang baik dalam mewujudkan pelayanan prima terhadap pelayanan publik dan proses administrasi kepada masyarakat luas.

## Rumusan Masalah
1. Bagaimana  Efektivitas  Pelayanan  di  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota Palangka Raya dalam mewujudkan Pelayanan Prima?
2. Apa Saja Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Dalam Mewujudkan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya?

## Tujuan Penelitian
1. Untuk  mendeskripsikan  dan  menganalisa  Efektivitas  Pelayanan  di  Dinas  Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya dalam Mewujudkan Pelayanan Prima.
2. Untuk  mendeskripsikan  dan  menganalisa  Faktor  Pendukung  dan  Faktor  Penghambat Dalam  Mewujudkan  Pelayanan  Prima  Kepada  Masyarakat  di  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya.

## LANDASAN TEORI Konsep Pelayanan Publik
Pelayanan  merupakan  usaha  memberikan  pelayanan  kepada  orang  lain,  sedangkan melayani adalah membantu menyiapkan keperluan orang. Pengertian pelayanan adalah setiap kegiatan  yang  menguntungkan  dalam  suatu  kumpulan  atau  kesatuan  dan  menawarkan kepuasan  meskipun  hasilnya  tidak  terikat  pada  suatu  produk  secara  fisik  (Kotler  dalam Sinambela, 2006:4). Pendapat lain mengenai pelayanan ialah pada dasarnya pelayanan dapat didefinisikan  sebagai  aktivitas  seorang,  sekelompok  atau  organisasi  baik  langsung  maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan (Pasolong 2007:128). Sedangkan teori mengenai pelayanan yang merupakan proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung (Moenir dalam Pasolong 2007:128).

## Jenis Pelayanan Publik
Pelayanan publik dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:
1. Pelayanan  administratif,  yaitu pelayanan publik  yang menghasilkan berbagai produk dokumen  resmi  yang  dibutuhkan  masyarakat.  Produk  ini  meliputi  status kewarganegaraan,  status  usaha,  sertifikat  kompetensi,  kepemilikan,  atau  penguasaan atas barang. Wujud dari produk tersebut adalah dokumen-dokumen resmi seperti SIUP, ijin  usaha,  akta,  kartu  keluarga,  kartu  tanda  penduduk,  sertifikat  tanah,  dan  lain sebagainya.
2. Pelayanan  jasa,  yaitu  pelayanan  yang  menghasilkan  berbagai  bentuk  jasa  yang dibutuhkan masyarakat. Misalnya, pendidikan, kesehatan, penyelenggara transportasi, dan lain sebagainya.
3. Pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan masyarakat.  Misalnya,  jaringan  telepon,  jaringan  internet,  listrik  (PLN),  air  bersih (PDAM), dan sebagainya. (Agus Priyanto, 2006)

## Standar Pelayanan Publik
Standar  pelayanan  merupakan  ukuran  yang  telah  ditentukan  sebagai  suatu  bentuk pelayanan yang baik. Standar pelayanan mengandung baku mutu pelayanan. Pengertian mutu dalam pelayanan publik merupakan kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia,  proses,  dan  lingkungan  yang  memenuhi  atau  melebihi  harapan  pihak  yang menginginkannya. Standar pelayanan juga merupakan tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman  penyelenggaraan  pelayanan  dan  acuan  penilaian  kualitas  pelayanan  sebagai komitmen  atau  janji  dari  penyelenggara  negara  kepada  masyarakat  untuk  memberikan pelayanan yang berkualitas.
Standar pelayanan ini berisi tentang :
a. Dasar hukum,
b. Persyaratan,
c. Prosedur pelayanan,
d. Waktu penyelesaian,
e. Biaya pelayanan,
f. Produk pelayanan,
g. Sarana dan prasarana,
h. Kompetensipetugas pemberi pelayanan,
i. Pengawasan intern,
j. Penanganan pengaduan,
k. Saran dan masukan,
l. Dan jaminan pelayanan.

## Konsep Efektivitas
Kata efektif berasal dari bahasa inggris yaitu effective yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan dengan baik. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran  yang  telah  ditentukan  di  dalam  setiap  organisasi,  kegiatan  ataupun  lembaga.  Suatu proses  dikatakan  efektif  apabila  tujuan  dapat  tercapai  sesuai  dengan  waktu  yang  sudah ditentukan.  Hal  ini  sesuai  dengan  pendapat  H.  Emerson  yang  dikutip  oleh  Soewarno Handayaningrat S. (1994:16) yang menyatakan bahwa “Efektivitas adalah ukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.”

## METODE PENELITIAN

## Pendekatan Penelitian
Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  adalah  kualitatif,  yang  bertujuan  untuk menggambarkan  dan  mendeskrispsikan  objek  penelitian  dan  berusaha  menemukan  temuan praktis  yang  dapat  diterapkan  secara  langsung  dilokasi  penelitian.  Data-data  yang  aktual dilakukan analisis secara kualitatif, artinya data yang diperoleh disusun secara sistematis dan lengkap, kemudian dianalisis secara kualitatif, sehingga tidak menggunakan rumus statistik.

## Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka  Raya  Provinsi  Kalimantan  Tengah.  Adapun  alasan  dari  penulis  memilih  lokasi tersebut,  karena  setelah  penulis  melakukan  observasi  tentang  manajemen  pengelolaan informasi  dan  administrasi  di  kantor  tersebut,  maka  tampak  masih  banyak  kendala  dalam mewujudkan  pelayanan  prima  yang  berkaitan  dengan  efektivitas  pelayanan  publik,  yang disebabkan  oleh  beberapa  faktor  baik  internal  maupun  eksternal,  sehingga  penulis  tertarik untuk melakukan penelitian.

## Fokus Penelitian
 Transparansi
 Akuntabilitas
 Partisipatif
 Pengurusan surat atau dokumen kependudukan
 Pemeliharaan Data Kependudukan
Serta faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam mewujudkan Pelayanan Prima pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya kepada masyarakat penerima layanan.

## Jenis dan Sumber Data
1. Data Primer , merupakan data yang langsung diperoleh dari sumbernya, yaitu Kepala Staf  Informasi,  Para  Staf  Pegawai,  dan  masyarakat,  dengan  cara  observasi
(pengamatan) dan interview (wawancara) secara langsung kepada subjek atau tempat penelitian.
2. Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh berupa dokumen atau arsip, laporan, karya  ilmiah  para  pakar,  dan  data-data  yang  ada  dikantor  tersebut  yang  sudah dipublikasikan oleh pihak lain maupun yang belum dipublikasikan.

## Teknik Pengumpulan Data
1. Observasi, adalah  teknik  pengumpulan  data  dimana  penulis  melakukan  pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang sedang diteliti.
2. Wawancara, Dilakukan  dengan  bentuk  komunikasi  langsung  antara  penulis  dengan responden  dengan  cara  tanya  jawab  secara  langsung  dengan  Kepala  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil,  Kepala  Bidang  Kependudukan,  Kepala  Bidang Pencatatan Sipil, dan masyarakat.
3. Studi Pustaka, Salah satu bentuk pengambilan data yang dilakukan oleh penulis dengan cara  mempelajari  bahan-bahan  kepustakaan  atau  buku  sebagai  sumber  penunjang dalam penelitian ini.

## Analisis Data
Menurut Suharsismi Arikunto (2008: 87), analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis kualitatif,  yang terdiri  dari tiga tahapan kegiatan dilakukan secara berurutan, yaitu : (1). Mereduksi Data, (2). Penyajian Data, dan (3). Menarik Kesimpulan.

## PEMBAHASAN

## Efektivitas Pelayanan
Efektivitas  Pelayanan  Publik  memiliki  ruang  lingkup  dalam  menilai  sejauh  mana perkembangan  dari  pelayanan  publik  yang  bisa  diberikan  oleh  instansi  dalam  melayani masyarakat  seperti  pada  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Palangka  Raya kepada masyarakat dengan beberapa indikator berikut :
1. Transparansi
Dari hasil penelitian yang dilakukan, proses transparansi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan  Sipil  Kota  Palangka  Raya  terlihat  jelas  dalam  memberikan  pelayanan  dan informasi  terkait  pelayanan  administrasi  kependudukan  pada  masyarakat  yang  sesuai dengan  birokrasi  pelayanan  dan  tanpa  pungutan  biaya.  Keterbukaan  informasi  ini meningkatkan  kualitas  pelayanan  yang  baik  pada  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya.
2. Akuntabilitas
Dari hasil penelitian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya yang  memberikan  pelayanan  administrasi  kependudukan  kepada  masyarakat  yang merupakan  pertanggungjawaban  terhadap  tugas  yang  diberikan  kepada  pihak  Dukcapil dalam pelayanan. Peneliti telah mengamati bahwa bentuk pelayanan yang diberikan sudah baik dan sesuai dengan Standar Operasional pelayanan (SOP) yang telah ditentukan. Dinas kepedudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Palangka  Raya  telah  berupaya  memberikan pelayanan  secara  akuntabel,  sehingga  ketika  masyarakat  melakukan  administrasi kependudukan,  birokrasi  yang  diberikan  adalah  bentuk  tanggung  jawab  dari  petugas kepada atasan yang bersifat laporan kinerja masing-masing bidang. Kemudian laporan ini
menjadi bahan acuan bagi Disdukcapil Kota Palangka Raya sebagai salah satu faktor yang membuat proses pelayanan menjadi baik dalam upaya mewujudkan pelayanan prima.
3. Kondisional
Secara kondisional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya masih belum dapat terlaksana dengan baik, hal ini terkendala oleh terbatasnya sarana pelayanan dan  percetakan  serta  keterbatasan  SDM  ahli  dalam  pengoperasian  alat  rangkap  cetak dokumen pencatatan sipil dan kependudukan.
4. Partisipatif
Peran serta masyarakat dalam mendukung pelayanan dan meningkatkan penyelenggaraan pelayanan  publik  pada  Dukcapil  Kota  Palangka  Raya,  masyarakat  diberikan  hak  dalam mengawasi pelayanan yang diberikan dengan tujuan mendukung aktivitas pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat melalui aspirasi, kritik dan saran, harapan dan keinginan dari masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan pelayanan publik. Partisipatif yang dilakukan oleh  masyarakat  adalah  dengan  cara  kebebasan  hak  untuk  protes  dan  kontrol  pelayanan terhadap Dukcapil Kota Palangka Raya.

## Faktor  Pendukung  dan  Penghambat  Efektivitas  Pelayanan  Dalam  Mewujudkan Pelayanan Prima Pada Disdukcapil Kota Palangka Raya

## Faktor Pendukung
Dari kondisi pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya,  ada  berbagai  macam  kondisi  yang  menjadi  faktor pendukung dalam melakukan pelayanan administrasi kependudukan, yaitu sebagai berikut :
a. Meningkatkan kualitas aparatur dan pelayanan aparatur terhadap tuntutan masyarakat dalam proses pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kota Palangka Raya. Aparatur  yang bekerja pada Dukcapil Kota Palangka Raya merupakan aparatur yang mampu dan konsisten dalam penanganan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.
b. Meningkatkan pemanfaatan teknologi atau SIAK (Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan).  Karena  program  ini  merupakan  program  dari  pemerintah  dalam melaksanakan  administrasi  kependudukan  dan  pencatatan  sipil  Kota  Palangka  Raya, serta memudahkan pelayanan kepada masyarakat.
c. Meningkatkan  penyebarluasan  informasi  kependudukan  dan  pencatatan  sipil  Kota Palangka Raya. Kepedulian dan peran serta masyarakat dalam melakukan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sangat dibutuhkan, agar penyebarluasan informasi mengenai administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kota Palangka Raya dapat sampai  kepada  masyarakat  yang  belum  melaksanakan  administrasi  dokumen kependudukan  dan  pencatatan  sipil.  Penyebarluasan  informasi  ini  dilakukan  melalui program  sosialisasi,  spanduk, banner, dan program  jemput  bola  yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya.
d. Meningkatkan  kerjasama  dengan  pihak  yang  berwenang.  Dinas  kependudukan  dan pencatatan  sipil  Kota  Palangka  Raya  telah  menjalin  kerjasama  dengan  instansi berwenang lainnya dalam melaksanakan penertiban terhadap masyarakat yang belum melakukan  administrasi  kependudukan  atau  yang  belum  mempunyai  dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.

## Faktor Penghambat
Dari hasil penelitian, peneliti mendapatkan beberapa kendala yang dihadapi oleh pihak Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Palangka Raya dalam melaksanakan program pelayanan  kepada  masyarakat.  Aspek  dari  faktor  penghambat  dan  kendala  pada  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut:
a. Kualitas Sumber Daya Manusia
Kapasitas seorang manusia pada umumnya mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing  dalam  melakukan  sesuatu.  Sama  halnya  dengan  petugas  yang memberikan pelayanan kepada masyarakat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Kota  Palangka  Raya.  Sumber  Daya  Manusia  merupakan  bagian  yang  penting dalam  mengelola  sistem  informasi  manajemen  kependudukan,  khususnya  dalam melaksanakan pelayanan e-KTP yang hanya tiga orang saja. Sedangkan dalam aspek pelayanan  informasi  langsung  melalui  jaringan  internet  kepada  masyarakat  masih belum ada. Sedangkan database pelayanan administrasi kependudukan dipegang oleh masing-masing kabag.
b. Kurangnya Sarana dan Prasarana Kendala  terhadap  peralatan  dalam  menunjang  kinerja  pegawai  pada  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Palangka  Raya  saat  ini  masih  kurang memadai  dalam  melakukan  pelayanan.  Hal  ini  dirasakan  oleh  para  pegawai  seperti kekurangan  terhadap,  alat  cetak  KTP-el  dan  administrasi  kependudukan  lainnya, printer,  dan  ruangan  khusus  untuk  menyimpan  data  administrasi  kependudukan  dan lainnya.
c. Jaringan Server yang Masih Belum Luas Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota palangka Raya jaringan sistem informasi manajemen yang dipakai merupakan jaringan server skala pendek. Sehingga informasi  yang  didapat  penduduk  dari  internet  pun  minim  mengenai  administrasi kependudukan  Kota  Palangka  raya.  Bahkan  untuk  mengunduh  persyaratan  berkas untuk  melakukan  administrasi  kependudukan  saja  Disdukcapil  masih  belum mempunyai situs resmi untuk mengakses informasi kepada masyarakat.
d. Peran Masyarakat yang Masih Belum Aktif Peran masyarakat yang masih belum aktif dalam mengurus administrasi kependudukan, terjadi  karena  kurangnya  kesadaran  dari  pihak  masyrakat  dalam  mengurus  akta-akta yang  menurut  mereka  kurang  begitu  penting  seperti  akta  kematian,  akta  perceraian, surat pindah dan lainnya.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  ini,  peneliti  dapat  menyimpulkan  beberapa  hal  bahwa Efektivitas  Pelayanan  pada  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Palangka  Raya dalam Mewujudkan Pelayanan Prima sudah cukup memuaskan. Meskipun dalam hal ini bisa dilihat  dari  kurangnya  sarana  dan  prasarana  dalam  menunjang  pelayanan  yang  bersifat pelayanan  langsung  kepada  masyarakat,  serta  masih  banyaknya  keluhan  dari  masyarakat terhadap  birokrasi  dan  prosedur  pelayanan  pada  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kota  Palangka  Raya.  Akan  tetapi,  jika  dipandang  dari  beberapa  segi  pelayanan  di  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Kota Palangka Raya sudah cukup baik  dalam memberi pelayanan  yang  sesuai  dengan  prosedur  dan  birokrasi  administrasi  terhadap  masyarakat.
Beberapa hal yang sudah bisa dikatakan baik sesuai dengan prosedur SOP dan dipandang dari indikator pelayanan prima, seperti:
1. Transparansi
Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya sudah cukup baik dari  segi  transparansi,  dilihat  dari  mudahnya  masyarakat  dalam  mendapatkan informasi-informasi  yang  menyangkut  pelayanan,  cetakan  surat  catatan  sipil,  serta ruang kerja pegawai pada Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya.
2. Akuntabilitas Dari segi akuntabilitas, pelayanan yang dilakukan oleh aparatur pelayanan pada Bidang Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  di  Dinas  Dukcapil  Kota  Palangka  Raya  dapat dipertanggungjawabkan  sesuai  dengan  Ketentuan-Ketentuan  Pemerintah,  Standar Operasional Prosedur (SOP), dan Undang-Undang serta birokrasi administrasi. Dengan minimnya fasilitas pada Dinas Dukcapil Kota Palangka Raya setiap aparatur pelayanan dari  bawahan  hingga  atasan  telah  memberikan  pelayanan yang  dapat dipertanggungjawabkan  kepada  Walikota  dengan  standar  pelayanan  minimal  kepada masyarakat.
3. Kondisional
Memang  banyak  sekali  kendala  yang  dialami  oleh  pihak  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya dalam hal  SDM, fasilitas serta ruangan kantor, akan tetapi tidak membuat pelayanan dari aparatur Dinas Dukcapil menelantarkan tugas dan tanggung jawab mereka kepada masyarakat. Dengan apapun kondisi terkait dengan pelayanan kondisional dapat dilihat upaya-upaya dari pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya dalam memenuhi standar kebutuhan pelayanan yang  bisa  memuaskan  dan  sebagai  masyarakat  harus  bisa  saling  menghormati  dan memahami.
4. Partisipatif
Terlihat  dari  segi  partisipatif  masyarakat  dan  berbagai  kalangan  yang  memberikan aspirasi-aspirasi  melalui  kritik,  masukan,  dan  saran  bisa  menjadi  salah  satu  bahan evaluasi dari pimpinan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya dalam  meningkatkan  kualitas  pelayanan,  sehingga  apa  yang  diharapkan  oleh  publik dapat disediakan oleh pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya.  Dan  bentuk  kesadaran  dari  masyarakat  harus  ditingkatkan  untuk  malakukan administrasi  kependudukan,  karena  sangatlah  penting  bagi  masyarakat  dalam menunjang aspek kebutuhan.
5. Keseimbangan Hak dan Kewajiban Dilihat dari keseimbangan hak dan kewajiban pelayanan oleh pihak aparatur pelayanan di  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Palangka  Raya  sejauh  ini  sudah cukup baik, karena tidak ada perbedaan dalam hal melayani masyarakat, semua dilayani sama sesuai dengan prosedur dan birokrasi yang telah ditentukan Undang-Undang dan berdasarkan KEMENPAN No. 63 Tahun 2003.
Faktor pendukung dalam terlaksananya proses pelayanan administrasi yang prima pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut:
1. Sumber Daya Manusia (SDM)
2. Sarana dan Prasarana
3. Kelengkapan berkas persyaratan administrasi
4. Ruang kerja pegawai
5. Tanggung jawab serta komitmen dari aparatur pelayanan

## Saran
Berdasarkan  kesimpulan  dari  penelitian,  maka  peneliti  dapat  merekomendasikan berupa saran-saran sebagai berikut:
1. Untuk meningkatkan efisiensi pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota  Palangka  Raya  dalam  pelayanan  kepada  masyarakat  perlu  adanya  peningkatan kualitas,  pelatihan  dan    manajemen  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  yang  ada  sekarang disesuaikan  berdasarkan  tuntutan  kebutuhan  tugas  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya.
2. Untuk mengoptimalkan kinerja pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota  Palangka  Raya  perlu  ditambahkan  perangkat  kerja  dalam  pengoperasian  sistem informasi dalam mewujudkan pelayanan prima.
3. Dalam  meningkatkan  mutu  pelayanan  informasi  dan  pendataan  berkas  pada  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Palangka  Raya,  peneliti  mengharapkan  agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya dapat lebih memanfaatkan perkembangan teknologi dan jaringan internet yang lebih luas lagi kedepannya, sehingga masyarakat juga akan dapat lebih mudah dalam mengakses informasi dan pelayanan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya.
4. Peneliti  juga  menyarankan  kepada  seluruh  unsur  dari  aparatur  pelayanan  pada  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka agar dapat melakukan evaluasi secara berkala atau minimal satu bulan sekali agar dapat menindak lanjuti keluhan-keluhan dari masyarakat maupun dari aparatur pelayanan.
5. Bagi  kalangan  masyarakat,  peneliti  mengharapkan  agar  masyarakat  dapat  berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tidak hanya bisa mengeluh tentang prosedur birokrasi tanpa tahu akan kendala dan masalah yang dihadapi oleh para aparatur pelayanan.
6. Peneliti  mengharapkan  adanya  kerjasama  yang  baik  dari  masyarakat  terhadap  aparatur pelayanan pemerintah agar terciptanya kondisi yang tidak saling menyalahkan, melainkan kondisi  yang saling membantu dalam memperbaiki keadaan birokrasi pada lembaga dan instansi pemerintah khususnya pada Kota Palangka Raya.

## DAFTAR PUSTAKA
Amsyah, Zulkifli. 1997. Manajemen Sistem Informasi. Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Arif, Mirian S. 1985. Organisasi dan Manajemen. Jakarta : Karunika.
Arikunto, S. 2008. Prosedur penelitian Suatu pendekatan Praktis , Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta.
Melayu  SP  Hasibuan,  2005. Manajemen  Personalia,  Pendekatan  Administratif    dan Operasional. Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.
Moleong,  Lexy  J,  2001. Metode  Penelitian  Kualitatif . Edisi  Pertama.  Penerbit  Remaja Rosdakarya, Bandung.