PERAHU
(Penerangan Hukum)

## JURNAL ILMU HUKUM
Diterbitkan oleh :

## FAKULTAS HUKUM

## UNIVERSITAS KAPUAS SINTANG
PERAHU Vol. 3 Nomor 2 Halaman 1 - 80 Sintang September 2015 ISSN 2338 – 333X

## PERAHU ISSN 2338 – 333X Volume 3, Nomor 2, September 2015 , Halaman 1 - 80

## DAFTAR ISI
EFEKTIFITAS PERANAN MEDIATOR DALAM MENYELESAIKAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (Studi di Kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang)
Robert Hoffma ............................................................................................................ 1-32

## PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PASAL 284 KHUHP
FX. Nikolas ............................................................................................................... 33-44

## KEWENANGAN LEMBAGA ADAT BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2007 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DALAM PENEGAKAN HUKUM ADAT DI KELURAHAN TANJUNGPURI KECAMATAN SINTANG
Victor Emanuel ........................................................................................................ 45-62

## PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ADAT DI DESA ULAK MUID KECAMATAN TANAH PINOH BARAT KABUPATEN MELAWI
Gadion ...................................................................................................................... 63-80

## ABSTRAK

## Peranan mediator pada kantor
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial adalah sebagai pemimpin perundingan mediasi sehingga pihah- pihak yang berselisih diberikan motivasi, berupa pengarahan-pengarahan dan komunikasi. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang telah berupaya mengefektifkan peranan mediator dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial yaitu dengan mengikutsertakan aparatur dalam pendidikan dan pelatihan mediasi, kesediaan anggaran dan kesediaan sarana dan prasarana.
Kata Kunci : Peranan, Mediator,
Perselisihan, Hubungan Industrial.

## PENDAHULUAN
Perkembangan waktu, teknologi, dan investasi secara perlahan-lahan telah mengubah wajah Indonesia yang semula merupakan negara agraris, menjadi sebuah negara industri. Sebagai konsekuensi dari lahirnya era industri ini, masalah ketenagakerjaan seperti hubungan industrial merupakan suatu hal yang pasti terjadi, sebagaimana Undang-Undang

## Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun
2003  Pasal  1  angka  16  mendefinisikan hubungan industrial sebagai ”suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Dalam hubungan industrial terdapat suatu hubungan  yang

## EFEKTIFITAS PERANAN MEDIATOR DALAM MENYELESAIKAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (Studi di Kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang)

## Robert Hoffman
Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang

## 2 Perahu, Volume 3 Nomor 2, September 2015, Hlm 1-32
lebih mikro dan merupakan pokok dari hubungan industrial, yaitu hubungan kerja.
Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.
Hubungan kerja dapat dikatakan bersifat unik, di satu sisi hubungan kerja merupakan hubungan saling membutuhkan antara pekerja dan pengusaha yang merupakan awal bagi terciptanya hubungan kerjasama antara pekerja dengan pengusaha, tetapi di sisi lain hubungan kerja merupakan hubungan sosial yang tidak seimbang karena secara ekonomi pengusaha lebih kuat dibandingkan dengan ekonomi pekerja. Akibatnya, tercipta hubungan yang rentan terhadap terjadinya perselisihan hubungan industrial. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian

## Perselisihan Hubungan Industrial
mendefinisikan  perselisihan  hubungan industrial sebagai ”perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha
dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/ serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/ serikat buruh dalam satu perusahaan”. Dalam perselisihan hubungan industrial terdapat empat jenis perselisihan, yaitu : 1). perselisihan hak, 2). perselisihan kepentingan, 3). perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan 4). perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh.
Gangguan terhadap hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan akan membawa dampak buruk bagi perekonomian yaitu turunnya pertumbuhan ekonomi. Untuk mencegah dampak buruk ini terjadi, maka diperlukan institusi dan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang cepat, tepat, dan adil.
Dengan pertimbangan inilah maka pemerintah kemudian menyusun Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Langkah pertama penyelesaian perselisihan adalah melalui perundingan
bipartit. Jika perundingan bipartit gagal, maka para pihak mempunyai kesempatan yang sama untuk meminta bantuan instansi ketenagakerjaan kota/kabupaten. Instansi ketenagakerjaan memberikan pilihan bagi para pihak untuk menyelesaikan perselisihan melalui konsiliasi atau arbitrase. Jika para pihak tidak memilih keduanya, maka instansi ketenagakerjaan melimpahkan perkara kepada mediator, untuk diselesaikan melalui mediasi. Jika perkara tidak dapat diselesaikan melalui mediasi atau konsiliasi, maka perkara dapat dibawa ke pengadilan hubungan industrial. Sedangkan jika arbitrase dipilih dan kemudian salah satu atau kedua belah pihak keberatan dengan putusan arbiter, maka putusan arbiter dapat diajukan ke Mahkamah Agung untuk dimintakan pembatalan.
Penyelesaian perkara melalui mekanisme perundingan bipartit, konsiliasi, arbitrase, maupun mediasi, seluruhnya dilakukan di luar pengadilan.
Salah satu mekanisme penyelesaian di luar pengadilan yang tidak asing dalam penyelesaian perselisihan hubungan
industrial adalah mediasi. Mediasi adalah penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral. Mediator dalam suatu mediasi haruslah seorang pegawai instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, yang memenuhi syarat-syarat sebagai mediator.
Meskipun mediasi merupakan istilah baru dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial, tetapi inti dari mediasi yaitu perantaraan oleh pegawai instansi pemerintah. Undang-undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial memberikan kewajiban bagi mediator untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya dalam jangka waktu paling lama 30 hari dan jika tidak, maka mediator dapat dikenakan sanksi administratif berupa hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku bagi pegawai negeri sipil sebagaimana ditetapkan

## 4 Perahu, Volume 3 Nomor 2, September 2015, Hlm 1-32
dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : 15A/MEN/1994 tentang Petunjuk Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja di Tingkat Perusahaan dan Pemerantaraan.
Peranan mediator disebut juga ”kuasi hakim.” Peranan mediator sebagai kuasi hakim ini dapat ditunjukkan dari adanya kewenangan mediator untuk memanggil saksi atau saksi ahli untuk hadir dalam sidang mediasi guna diminta dan didengar keterangannya. Saksi atau saksi ahli yang dipanggil oleh mediator wajib datang serta wajib memberikan keterangan termasuk membukakan buku dan memperlihatkan surat-surat yang diperlukan. Jika saksi tidak bersedia datang atau tidak bersedia memberikan keterangan, maka saksi tersebut diancam dengan sanksi pidana kurungan paling lama enam bulan dan paling singkat satu bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 10.000.000,00 dan paling banyak Rp 50.000.000,00. Peranan mediator sebagai kuasi hakim juga dapat ditunjukkan dari adanya kewajiban bagi mediator
untuk membuat suatu kuasi keputusan berupa anjuran tertulis, jika kesepakatan penyelesaian perselisihan tidak dapat dicapai melalui mediasi. Anjuran tertulis oleh mediator merupakan kuasi keputusan sebab anjuran tersebut merupakan keputusan  final  mediator.  Jika  para pihak menerima anjuran tertulis, maka mediator membantu para pihak membuat perjanjian bersama untuk kemudian didaftar di pengadilan untuk mendapatkan akta bukti pendaftaran. Jika salah satu dari pihak yang bersengketa menolak anjuran tertulis, maka tugas mediator telah selesai. Para pihak hanya dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan hubungan industrial.
Berdasarkan pra pengamatan peneliti dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang tercatat jumlah angkatan kerja di Kabupaten Sintang mulai tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 mencapai 50.300 orang. Dari jumlah tersebut, 16.700 orang diantaranya adalah pekerja.
Para pekerja di Kabupaten Sintang ini
diserap oleh 182 perusahaan. Dengan jumlah pekerja dan perusahaan yang banyak, maka perselisihan hubungan industrial rentan terjadi. Di samping itu, dalam pra pengamatan peneliti bahwa Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang mempunyai tenaga ”mediator” untuk menyelesaikan perselisihan-perselisihan hubungan industrial. Namun ironisnya jumlah mediator di kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang hanya berjumlah 1 (satu) orang. Jumlah ini tidak sebanding dengan jumlah kasus perselisihan yang kerap muncul setiap tahunnya, contohnya saja pada tahun 2011 tercatat ada 8 (delapan) kasus perselisihan hubungan industrial di Kabupaten Sintang.
Dari pengamatan-pengamatan yang diperoleh tersebut di atas maka maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai  efektifitas  peranan  mediator dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial di kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A.  Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Kabupaten Sintang terletak di bagian timur Provinsi Kalimantan Barat atau di antara 1°05’ Lintang Utara serta 0°46’ Lintang Selatan dan 110°50’ Bujur Timur serta 113°20’ Bujur Timur. Batas wilayah administratif Kabupaten Sintang yaitu : sebelah ttara berbatasan dengan Kabupaten Kapuas Hulu dan Malaysia Timur (Serawak), sebelah selatan berbatasan dengan Propinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Melawi, Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Ketapang, sebelah timur berbatasan dengan Propinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Kapuas Hulu, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Melawi, Kabupaten Kapuas Hulu dan Kabupaten Sekadau.
Kabupaten Sintang merupakan kabupaten yang memiliki luas wilayah ketiga terbesar di Propinsi Kalimantan Barat setelah Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kapuas Hulu. Berdasarkan data Kabupaten Sintang dalam Angka Tahun 2011 dinyatakan bahwa luas

## 6 Perahu, Volume 3 Nomor 2, September 2015, Hlm 1-32
wilayah Kabupaten Sintang yaitu : 21.635 km2 dengan wilayah terluas terdapat di Kecamatan Ambalau yaitu : 6.386,40 km2 atau sebesar 29,52 persen, sedangkan Kecamatan Sintang merupakan wilayah kecamatan yang terkecil dengan luas wilayahnya yaitu 277,05 km2 atau hanya sebesar 1,28 persen. Dari luas tersebut, sebagian besar merupakan wilayah perbukitan dengan luas sekitar 13.573,75 km2 atau 62,74 persen.
Selain itu, Kabupaten Sintang dilalui oleh 2 (dua) sungai besar yaitu : Sungai Kapuas dan Sungai Melawi, serta 2 (dua) sungai kecil yaitu : Sungai Ketungau yang merupakan anak dari Sungai Kapuas dan Sungai Kayan yang merupakan anak dari Sungai Melawi. Sungai Kapuas melalui Kecamatan Ketungau Hilir, Kelam Permai, Binjai Hulu, Sintang, Tempunak sampai ke Sepauk. Sedangkan Sungai Melawi melalui Kecamatan Ambalau, Serawai, Dedai sampai ke Sintang. Sungai Kayan melalui Kecamatan Kayan Hulu sampai ke Kayan Hilir, sedangkan Sungai Ketungau melalui Kecamatan Ketungau Hulu, Ketungau Tengah sampai ke Ketungau Hilir.
Kabupaten Sintang bila dilihat dari tekstur tanahnya, sebagian besar
daerah terdiri dari tanah latasol meliputi areal seluas 1,02 juta hektar atau sekitar 46,99 dari luas daerah yaitu : 2,16 juta, selanjutnya tanah podsolit sekitar 0,93 juta hektar atau 42,89 persen yang terhampar hampir di seluruh kecamatan sedangkan jenis tanah yang paling sedikit ditemui di Kabupaten Sintang yaitu jenis tanah organosol .
Kabupaten Sintang memiliki potensi alam yang dapat dijadikan objek wisata berupa air terjun sebanyak 19 air terjun yang tersebar di 5 (lima) kecamatan. Kecamatan-kecamatan yang memiliki air terjun yaitu : Sepauk, Kayan Hulu, Ambalau, Ketungau Tengah dan Ketungau Hulu. Kabupaten Sintang juga memiliki 4 (empat) gunung yang terdapat di 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Serawai dan Kecamatan Ambalau.
Berdasarkan data Kabupaten Sintang dalam Angka Tahun 2011 bahwa secara administratif, Pemerintahan Kabupaten Sintang sampai dengan tahun 2012 terdiri dari 14 Kecamatan yang terbagi menjadi 281 desa dan 6 kelurahan. Jumlah penduduk pada tahun 2012, berjumlah 365.058 jiwa.
Kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang (Dinsosnakertrans) Kabupaten

## Robert Hoffman, Efektifitas Peranan Mediator 7
Sintang terletak di Jalan MT. Haryono Sintang, Kalimantan Barat merupakan salah satu unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang memberikan pelayanan publik dalam Bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang dan Peraturan Bupati Sintang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang.
Kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Sintang terdiri dari :
1.  Kepala Dinas
2.  Sekretariat, membawahi : a.  Sub Bagian Keuangan dan Program
b.  Sub Bagian Aparatur dan Umum
c.  Sub Bagian Perlengkapan
3.  Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, membawahi :
a.  Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat
b.  Seksi Urusan Korban Bencana
c.  Seksi Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 4.  Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, membawahi :
a.  Seksi Pendayagunaan Sumber dan Jaminan Sosial
b.  Seksi Pemberdayaan Bantuan Sosial
c.  Seksi Usaha Kesejahteraan Sosial
5.  Bidang Tenaga Kerja, membawahi
: a.  Seksi Pelatihan, Produktivitas dan Penempatan Perluasan Tenaga Kerja
b.  Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja
c.  Seksi Pengawasan Tenaga Kerja
6.  Bidang Transmigrasi, membawahi
: a.  Seksi Perencanaan dan Pemberdayaan
b.  Seksi Pengembangan Kawasan, Pengerahan dan Penempatan Penduduk
7.  Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) : LLK – UKM
8.  Kelompok Jabatan Fungsional.
Berdasarkan peraturan di atas, maka kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang merupakan unsur staf Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Sintang melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan

## 8 Perahu, Volume 3 Nomor 2, September 2015, Hlm 1-32
bidang kewenangannya. Berdasarkan pengamatan penulis bahwa Kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang mempunyai Visi dan Misi yaitu :
Visi : Terwujudnya masyarakat sejahtera lahir dan batin, masyarakat produktif yang mampu mendukung perluasan dan kesempatan kerja serta penataan persebaran mobilitas penduduk yang terarah dalam rangka pemberdayaan potensi sumber daya yang ada sesuai dengan aspirasi masyarakat dan kebutuhan daerah.
Misi : 1.  Meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial melalui bimbingan, motivasi, pembinaan serta pemberian bantuan sosial.
2.  Meningkatkan kualitas manajemen dan profesionalisme dalam proses rehabilitasi sosial serta pelayanan masyarakat.
3.  Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanganan masalah sosial melalui pengembangan potensi dan sumber kesejahteraan sosial atau partisipasi sosial masyarakat (parsosmas).
4.  Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas yang profesional.
5.  Mengoptimalkan fungsi pelayanan administratif dan teknis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kerja.
6.  Meningkatkan peluang dan menciptakan lapangan kerja serta pelayanan penempatan tenaga kerja tingkat lokal, regional, dalam dan luar negeri dengan memperhatikan pendapatan yang layak.
7.  Meningkatkan keterampilan, keahlian dan produktifitas tenaga kerja.
8.  Meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja serta mendukung kebebasan berserikat.
9.  Mewujudkan persebaran dan mobilitas penduduk yang seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan  fisik,  sosial  dan budaya.
Tugas pokok Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Sintang adalah untuk membantu Bupati Sintang di bidang ketenagakerjaan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian. Berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang dinyatakan bahwa untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang memiliki 12 fungsi sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut ini.

## Robert Hoffman, Efektifitas Peranan Mediator 9
Tabel 1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Sintang Tahun 2012. Tugas Pokok Fungsi Membantu Bupati Sintang di bidang ketenagakerjaan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian. 1.  Penyusunan perencanaan kerja sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati Sintang;
2.  Pelaksanaan unsur teknis operasional dan mengadakan kerjasama dengan instansi teknis yang terkait dalam pelaksanaan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri dan perizinan tenaga asing; 3.  Pelaksanaan koordinasi dengan Balai Latihan Kerja (BLK), Kursus Latihan Kerja (KLK), Mobile  Training Unit (MTU) serta melakukan latihan pembinaan dan pengawasan tentang pelaksanaan latihan kerja yang diselenggarakan oleh lembaga latihan swasta; 4.  Pelaksanaan pemberian petunjuk dan bimbingan tentang pelaksanaan operasional organisasi ketenagakerjaan dan organisasi pengusaha, pembentukan Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit, LKS Tripartit, penanganan perselisihan hubungan industrial serta pelaksanaan pendidikan hubungan industrial; 5.  Pelaksanaan pemberian petunjuk dan bimbingan tentang pelaksanaan Norma Kerja dan Norma Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Jamsostek kepada pegawai pekerja; 6.  Pembinaan kesejahteraan pekerja dan penganggur serta meningkatkan kesejahteraan pekerja; 7.  Pelaksanaan pengawasan terhadap segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengamanan atas pelaksanaan tugas pokok sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku; 8.  Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga sosial masyarakat bidang ketenagakerjaan; 9.  Pembinaan yang meliputi menggalakkan Keluarga Berencana (KB) di perusahaan, Peraturan Perusahaan (PP) dan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB); 10. Pengawasan dan pengendalian bidang ketenagakerjaan pelaksanaan program kerja serta anggaran kantor; 11. Pengelolaan administrasi yaitu segala usaha kegiatan di bidang penyusunan program, bidang ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, anggaran/keuangan, pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan kantor; dan
12. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/unit kerja terkait.

## Sumber Data : Kantor Dinas Sosial Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Sintang,
2012.
Dari tabel diatas terlihat bahwa kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang dalam melaksanakan tugas pokok untuk membantu Bupati Sintang di bidang ketenagakerjaan adalah dengan melaksanakan ke-12 fungsinya, termasuk fungsi  penanganan perselisihan hubungan industrial. Oleh karena itu peneliti berpendapat bahwa sudah sangat
tepatlah jika Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang menaruh perhatian yang cukup besar terhadap penanganan kasus-kasus perselisihan hubungan industrial yang terjadi di Kabupaten Sintang, sebab hal itu sudah menjadi fungsi kantor dalam melaksanakan tugas pokoknya membantu Bupati Sintang di bidang ketenagaakerjaan.
Kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang, bahwa Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di dukung oleh 56 orang pegawai dengan komposisi sebagai berikut :
a.  Pegawai Organik (Pegawai Negeri Sipil) dengan jumlah 52 orang
1.  Dari segi Kepangkatan/ Golongan Ruang, terdiri dari :
a). Golongan II sebanyak 10 orang
b). Golongan III sebanyak 36
orang
c). Golongan IV sebanyak 6 orang.
2.  Dari segi Jabatan Struktural/ Eselon, terdiri dari :
a). Eselon II.b sebanyak 1 orang
b). Eselon III.a sebanyak 1

## 10 Perahu, Volume 3 Nomor 2, September 2015, Hlm 1-32
orang
c). Eselon III.b sebanyak 3 orang
d). Eselon IV.a sebanyak 15 orang e). Eselon IV.b sebanyak 1 orang f). Jabatan fungsional sebanyak 2 orang g). Non Eselon sebanyak 29
orang.
b.  Pegawai Non Organik (Tenaga Cleaning Service) dengan jumlah 4 (empat) orang.

## Tabel 2.  Pegawai Dinas Sosial, Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang berdasarkan Eselon dan Golongan Tahun
2012. No Eselon / Non Eselon Jumlah Golongan IV III II 1. II 1 1 - - 2. III 4 3 1 - 3. IV 16 2 14 -
Sub Jumlah 21 6 14 -
4. Non Eselon 31 - 21 10 Jumlah 52 6 36 10 Sumber Data : Kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang, Tahun 2012.
Selanjutnya, dalam menangani kasus-kasus perselisihan hubungan industrial di Kabupaten Sintang, kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang juga telah memiliki aparatur yang ditugaskan pada bidang hubungan industrial yaitu : Seksi Hubungan Industrial dan Syarat
Kerja. Jabatan itu berada dalam struktur organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang pada Bidang Tenaga Kerja, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Sintang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang sebagaimana tampak pada tabel di bawah ini :
Tabel 3. Tugas Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang Tahun
2012. Jabatan Uraian Tugas Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja. a. Melaksanakan penyediaan bahwan rencana dan program kerja, pelaksanaan, pelayanan administrasi dan teknis, pelatihan,
fasilitasi penyusunan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama (PKB), Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan pencatatannya.
b. Penerbitan izin operasi perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh (outshorsing), pembinaan lembaga kerja sama tripartit, pembinaan lembaga kerja sama bipartit, fasilitasi dewan pengupahan, pembinaan dan fasilitasi Jaminan Sosial Tenaga Kerja, pembinaan dan pengesahan serikat pekerja, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan bidang pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja, hubungan industrial, deteksi dini, pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok dan penutupan perusahaan pada perusahaan.
Sumber Data : Kantor Dinas Sosial Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Sintang, Tahun 2012.

## Robert Hoffman, Efektifitas Peranan Mediator 11
Dalam tabel di atas terlihat bahwa dalam hal penanganan perselisihan hubungan industrial di Kabupaten Sintang, aparatur yang memiliki jabatan sebagai Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja diberikan tugas untuk memberikan petunjuk dan bimbingan tentang pelaksanaan operasional penanganan perselisihan hubungan industrial.
Dengan demikian, peneliti berpendapat bahwa keberadaan kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang dalam struktur organisasinya yang telah memiliki jabatan untuk menangani kasus- kasus perselisihan hubungan industrial menandakan kantor tersebut sangat serius untuk menyelesaikan kasus-kasus perselisihan hubungan industrial yang terjadi di Kabupaten Sintang.
Keseriusan kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang dalam menyelesaikan kasus- kasus perselisihan hubungan industrial di Kabupaten Sintang tidak hanya dibuktikan sekedar strukrur organisasinya saja, bahkan di kantor tersebut sudah ada pegawai yang khusus bertugas sebagai mediator. Hal ini sebagaimana dikatakan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Sintang dari hasil wawancara dengan peneliti bahwa : ”kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang telah memiliki pegawai yang bertugas khusus dalam menangani kasus-kasus perselisihan hubungan industrial yang bertindak sebagai mediator. ”Petugas mediator tersebut dijabat oleh Kepala Seksi Hubungan Industrial Dan Syarat Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang,” ungkap Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang dari hasil wawancara dengan penulis.
Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang dari hasil wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa petugas mediator di kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang hanya 1 (satu) orang dan telah memiliki  kualifikasi  sebagai  mediator sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 92 Tahun 2004 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Serta Tata Kerja Mediasi, yaitu : 1). Mediator tersebut adalah pegawai negeri sipil pada kantor Dinas

## 12 Perahu, Volume 3 Nomor 2, September 2015, Hlm 1-32
Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang, 2). Mediator tersebut adalah warga negara Indonesia, 3). Mediator tersebut berpendidikan Strata Satu (S1), 4). Mediator tersebut telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan teknis hubungan industrial dan syarat kerja, 5). Mediator tersebut telah melaksanakan tugas di bidang pembinaan hubungan industrial dengan masa kerja lebih dari 1 (satu) tahun dan 6). Mediator tersebut memiliki legitimasi dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Adapun kualifikasi  mediator  yang  ada  di  kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini : Tabel  4.    Kualifikasi  Mediator  di  Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang Tahun 2012.
Nama Mediator
Kualifikasi  Mediator  yang  ditentukan  berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 92 Tahun 2004 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Serta Tata Kerja Mediasi Sarma  Simanullang, S.Sos a.  Pegawai Negeri Sipil pada instansi atau dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang. b.  Warga Negara Indonesia. c.  Berpendidikan Strata Satu (S1). d.  Telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan teknis hubungan industrial dan syarat kerja. e.  Telah melaksanakan tugas di bidang pembinaan hubungan industrial dengan masa kerja lebih dari 1 (satu) tahun. f.  Memiliki legitimasi dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Sumber Data : Hasil Wawancara Peneliti dengan  Kepala  Dinas Tenaga  Kerja  Dan Transmigrasi Kabupaten Sintang, Tahun 2012.
Dilihat dari tabel di atas, Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang dari hasil wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa mediator yang ada di Dinas  Sosial, Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi Kabupaten Sintang telah memenuhi syarat untuk menjadi seorang mediator sebab berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Keputusan Menteri Nomor 92 Tahun 2004 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Serta Tata Kerja Mediasi, bahwa jika seorang calon mediator telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan teknis hubungan industrial dan syarat kerja, maka calon mediator tersebut dapat memperoleh legitimasi untuk menjadi mediator. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang dari hasil wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa pengangkatan Sarma Simanullang, S.Sos sebagai mediator pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : 28/MEN/I/2006 tentang Pengangkatan Mediator Hubungan Industrial Pada Dinas/Instansi Yang Bertanggungjawab
Di Bidang Ketenagakerjaan Provinsi, Kabupaten/Kota Di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat yang diterbitkan pada tanggal 12 Januari 2006.
Dengan demikian, menurut peneliti dengan adanya petugas mediator tersebut menandakan bahwa pemerintah daerah melalui kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang sangat serius untuk menyelesaikan kasus- kasus perselisihan hubungan industrial di Kabupaten Sintang.
Selanjutnya, berdasarkan data statistik yang diperoleh dari kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang diketahui bahwa sejak kurun waktu tahun 2009 hingga tahun 2012 telah terjadi kasus perselisihan hubungan industrial sebanyak 27 kasus yaitu pada tahun 2009 terjadi 5 (lima) kasus, tahun 2010 terjadi 4 (empat) kasus, tahun 2011 terjadi 8 kasus, dan tahun 2012 terjadi 10 kasus sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini. Tabel 5. Jumlah Kasus Perselisihan Hubungan Industrial di Kabupaten Sintang Tahun 2009 Hingga Tahun 2012. Tahun Jumlah Kasus 2009 5 2010 4 2011 8 2012 10 Total Jumlah 27
Sumber Data : Kantor Dinas Sosial Tenaga
Kerja dan Transmigrasi K a b u p a t e n Sintang,Tahun  2012.
Dari tabel di atas terlihat bahwa setiap tahunnya di daerah Kabupaten Sintang pernah terjadi peristiwa perselisihan hubungan industrial.
Hal ini menunjukan bahwa bidang ketenagakerjaan di Kabupaten Sintang perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah daerah Kabupaten Sintang, terutama bagi kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang yang telah memiliki tugas pokok dan fungsi dalam menangani perselisihan hubungan industrial.
Selanjutnya, dari hasil wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Sosial,
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang diketahui bahwa kasus perselisihan  hubungan industrial yang terjadi di Kabupaten Sintang sejak tahun 2009 hingga tahun 2012, dilatarbelakangi oleh berbagai macam persoalan yaitu :
1). perselisihan  karena hak-hak pekerja tidak diberikan sebanyak 9 kasus, 2). perselisihan dalam kasus pemutusan

## 14 Perahu, Volume 3 Nomor 2, September 2015, Hlm 1-32
hubungan kerja (PHK) karena karyawan mangkir kerja dan melakukan kesalahan- kesalahan dalam bekerja sebanyak 17 kasus dan 3). perselisihan PHK karena perusahaan berhenti beroperasi sebanyak 1 (satu) kasus.
Kasus-kasus perselisihan hubungan industrial yang terjadi di Kabupaten Sintang sejak tahun 2009 hingga tahun 2012 tersebut diketahui dari data yang dimiliki oleh kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang berdasarkan permohonan penetapan PHK yang diajukan oleh pihak perusahaan. Hal ini diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang yang mengatakan bahwa munculnya kasus perselisihan hubungan industrial yang terjadi di Kabupaten Sintang sejak tahun 2009 hingga tahun 2012 yang kemudian diketahui jumlah keseluruhannya mencapai 27 kasus bermula dari pihak pengusaha mengajukan permohonan penetapan pemutusan hubungan kerja kepada petugas mediator di kantor Dinas
Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang.
Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang mengatakan bahwa pengajuan permohonan penetapan PHK yang dilakukan oleh pihak pengusaha ini dikarenakan mereka memahami Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga dalam masalah PHK, pihak pengusaha mengajukan permohonan kepada petugas mediator yang ada di kantor  Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang. Pengajuan permohonan penetapan PHK tersebut dilakukan dengan maksud untuk memenuhi ketentuan Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa :
1.  Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja.
2.  Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan
serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.
3.  Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
Jadi, pengajuan permohonan penetapan PHK oleh pihak pengusaha kepada petugas mediator yang ada di kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang dilakukan setelah benar-benar tidak menghasilkan persetujuan antara pengusaha dengan pekerja dalam perundingan yang dilakukan pihak perusahaan.

## B.  Peranan Mediator Dalam Menyelesaikan Perselisihan Hubungan  Industrial
Mediator adalah orang yang memimpin jalannya perundingan mediasi, sehingga dapat dikatakan bahwa petugas mediator memiliki peranan sebagai pemimpin perundingan mediasi.
Terkait dengan ini, Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang dari hasil wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa bila kita melihat tugas-tugas yang dilakukan seorang mediator, maka sudah sangat tepatlah bila dikatakan seorang mediator sebagai pemimpin perundingan mediasi.
Senada dengan itu, Kepala Bidang Ketenagakerjaan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang dari hasil wawancara dengan peneliti juga mengatakan bahwa bila melihat tugas-tugas yang dilakukan seorang mediator, maka sudah sewajarnya bila dikatakan mediator adalah pemimpin perundingan mediasi, sebab dalam tugas- tugas yang dimilikinya, seorang mediator merupakan orang yang memimpin jalannya perundingan. Begitu juga ketika hal ini ditanyakan kepada petugas mediator yang ada di kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang dari hasil wawancara dengan peneliti yang mengatakan bahwa selama dirinya bertugas sebagai mediator, tugas utama yang sering dilakukannya

## 16 Perahu, Volume 3 Nomor 2, September 2015, Hlm 1-32
adalah memimpin jalannya perundingan mediasi. Begitupun dengan pihak perusahaan ketika hal ini ditanyakan dalam wawancara dengan peneliti yang mengatakan bahwa dari pengalaman yang pernah dihadapi mengenai perselisihan hubungan industrial terhadap pihak karyawan yang melibatkan petugas mediator, pihak perusahaan selalu memposisikan diri sebagai pihak yang selalu menunggu arahan, bimbingan atau pencerahan dari petugas mediator dalam memberikan solusi bagi penyelesaian perselisihan yang terjadi, sebab petugas mediator merupakan orang yang memimpin jalannya perundingan mediasi, sehingga demikian, apapun yang menjadi putusan dari petugas mediator, pihak perusahaan senantiasa menghormatinya untuk dilaksanakan secara bersama baik perusahaan maupun karyawan. Begitu juga dengan pihak karyawan ketika hal ini ditanyakan dalam wawancara dengan peneliti bahwa karyawan yang ikut dalam perundingan mediasi selalu meletakan kepercayaan kepada petugas mediator untuk memberikan putusan yang seadil-
adilnya terhadap kasus yang menimpanya, sebab petugas mediator tersebut merupakan orang yang memimpin jalannya perundingan mediasi.
Dari uraian hasil wawancara yang diperoleh di atas, maka menurut peneliti bahwa keberadaan petugas mediator dalam perundingan mediasi merupakan orang yang memimpin jalannya perundingan sehingga dapat dikatakan dalam penelitian ini bahwa petugas mediator adalah pemimpin.
Oleh karena petugas mediator memiliki peranan sebagai pemimpin perundingan mediasi maka segala tindakannya adalah untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial dengan 3 (tiga) kemungkinan cara yang dapat ditempuh dalam penyelesaian perselisihan tersebut, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yaitu : 1). Agar pihak-pihak yang berselisih dapat mencapai kesepakatan dengan membuat Perjanjian Bersama yang ditandatangani oleh para pihak dan
disaksikan oleh mediaor serta didaftar di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum tempat dimana pihak-pihak mengadakan perjanjian bersama untuk mendapatkan akta bukti pendaftaran, 2). Agar pihak- pihak yang berselisih menyetujui anjuran tertulis yang dibuat mediator ketika para pihak tidak mencapai kesepakatan yang dituangkan dalam Perjanjian Bersama untuk kemudian didaftar di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum tempat dimana pihak-pihak mengadakan Perjanjian Bersama untuk mendapatkan akta bukti pendaftaran dan 3). Agar pihak-pihak yang berselisih dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat ketika anjuran tertulis yang dibuat oleh mediator ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak.
Dari 3 (tiga) kemungkinan cara yang dapat ditempuh oleh petugas mediator di atas bukanlah sesuatu hal yang mudah, sebab mediator sebagai pemimpin perundingan mediasi
mempunyai peranan untuk menggerakan atau mempengaruhi pihak-pihak yang berselisih agar mau menuruti hasil perundingan. Petugas mediator berkeinginan agar semua perselisihan hubungan industrial sebisa mungkin dapat selesai di tingkat mediasi. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang dari hasil wawancara dengan peneliti yang mengatakan bahwa apabila perselisihan dapat selesai di tingkat mediasi, maka petugas mediator telah membina hubungan industrial yang harmonis antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Begitu juga dikatakan oleh Kepala Bidang Ketenagakerjaan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang dari hasil wawancara dengan peneliti yang mengatakan bahwa penyelesaian perselisihan di tingkat mediasi bertujuan untuk menghindari penyelesaian yang berbelit-belit, sebab jika berbelit-belit membutuhkan biaya yang tinggi, dan waktu yang lama yang berpotensi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi akibat hubungan

## 18 Perahu, Volume 3 Nomor 2, September 2015, Hlm 1-32
yang tidak harmonis antara pekerja dan pengusaha. Begitu juga dikatakan oleh petugas mediator yang ada di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang dari hasil wawancara dengan peneliti yang mengatakan bahwa dirinya selalu mengutamakan pendekatan kerjasama atau pendekatan win-win , yaitu pendekatan mediasi dimana perselisihan diselesaikan tuntas oleh para pihak dengan kemenangan berimbang bagi para pihak.
Dari hasil pengamatan pneliti di kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang diketahui bahwa sejak kurun waktu tahun 2009 hingga 2011 telah terjadi 17 kasus perselisihan hubungan industrial, namun semua kasus itu telah diselesaikan melalui mediasi yang dilakukan oleh petugas mediator dari kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang. Pada umumnya, penyelesaian dengan cara mediasi itu telah menghasilkan : 1). Kesepakatan pihak pertama dan pihak kedua sehingga dibuat perjanjian bersama dan, 2). Adanya
kesepakatan pihak pertama dan pihak kedua sehingga mediator mengeluarkan anjuran tertulis, sebagaimana peneliti kemukakan dalam tabel dibawah ini : Tabel 6. Hasil Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial Melalui Mediasi Tahun 2009 Hingga tahun 2012. No Hasil Mediasi Jumlah Kasus 1. 2. Adanya kesepakatan pihak pertama dan pihak kedua sehingga dibuat perjanjian bersama. Adanya kesepakatan pihak pertama dan pihak kedua sehingga mediator mengeluarkan anjuran tertulis. 13 14 Total 27 Sumber Data : Kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang, Tahun 2012.
Dari tabel di atas terlihat bahwa dari 27 kasus perselisihan hubungan industrial yang ditangani oleh mediator didominasi penyelesaiannya dalam bentuk kesepakatan untuk melaksanakan anjuran tertulis yang dibuat mediator yang mencapai 14 kasus meskipun hal itu tidak berbeda jauh dengan penyelesaian dalam bentuk kesepakatan bersama yang mencapai 13 kasus. Namun demikian, dari tabel di atas terlihat juga bahwa kasus- kasus tersebut belum pernah hingga ke
tingkat Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Sintang.
Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial bukanlah sesuatu hal yang mudah, sehingga mediator dalam tugasnya memerlukan tehnik kepemimpinan yang tepat diantaranya adalah pemberian motivasi dan komunikasi.

## C.  Motivator
Berhasil-tidaknya perundingan mediasi sangat ditentukan oleh seorang mediator yang memiliki peran sebagai pemimpin perundingan. Oleh sebab itu maka seorang mediator harus menggunakan tehnik kepemimpinan yang tepat, salah satunya adalah tehnik motivasi. Mediator harus sebisa mungkin memberikan motivasi atau dorongan- dorongan kepada para pihak yang bersengketa untuk memiliki semangat menyelesaikan perselisihan.
Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Petugas mediator yang ada di kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang
diketahui bahwa kasus-kasus yang pernah ditangani diselesaikan dengan cara memberikan motivasi kepada para pihak yang berselisih. Dari hasil wawancara peneliti dengan Petugas mediator yang ada di kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang mengatakan bahwa sejak dirinya menangani kasus-kasus perselisihan hubungan industrial, pemberian motivasi kepada para pihak yang berselisih merupakan hal yang utama dilakukan yakni dengan cara  memberikan pengarahan-pengarahan kepada para pihak yang berselisih. Petugas mediator yang ada di kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang ini menjelsakan bahwa dalam memberikan pengarahan itu, dirinya memberikan 4 (empat) pilihan konsep pemecahan yang dapat dilakukan dalam meyelesaikan perselisihan, yaitu : 1).
Kerjasama, yaitu sengketa diselesaikan tuntas oleh para pihak dengan kemenangan berimbang bagi para pihak ( win/win ), 2). Kompromi, yaitu sengketa diselesaikan sebagian oleh para pihak

## 20 Perahu, Volume 3 Nomor 2, September 2015, Hlm 1-32
dengan hasil satu pihak memperoleh sebagian kemenangan, dan pihak yang lain menderita sebagian kekalahan ( part win/part  lose ), 3). Kompetisi, yaitu sengketa diselesaikan oleh para pihak dengan hasil satu pihak memperoleh kemenangan total dan pihak lain menderita kekalahan total ( win/lose ), dan
4). Pengorbanan, yaitu supaya pemecahan
diabaikan sehingga kedua belah pihak menderita kekalahan ( lose/lose ). Petugas mediator Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang ini mengatakan keempat konsep itu secara mendetail dijelaskan secara lisan kepada pihak-pihak yang berselisih dengan harapan mereka dapat memilih konsep pemecahan yang digunakan. Alhasil, kata petugas mediator yang ada di kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang ini bahwa dari 4 (empat) konsep pemecahan perselisihan yang diberikan kepada para pihak itu ternyata membuka pemikiran para pihak untuk memilih cara penyelesaiannya dengan konsep kerjasama.
Jadi dari uraian hasil wawancara
di atas, peneliti berpendapat bahwa dalam menyelesaikan kasus hubungan industrial, petugas mediator di kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang sebagai pemimpin perundingan mediasi telah memberikan motivasi kepada para pihak yang berselisih dengan bentuk pengarahan yang dimaksudkan untuk menentukan tentang apa yang harus dikerjakan dan apa yang harus tidak dikerjakan.
Petugas mediator di kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang ini menjelaskan bahwa oleh karena para pihak telah terdorong untuk mau menyelesaikan perselisihan dengan cara kerjasama, maka selanjutnya ia dengan mudah untuk mengajak para pihak melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam musyarawarah itu menurut Petugas mediator di kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang ini bahwa dalam pelaksanaan perundingan, dirinya terlebih dahulu
mengkaji secara detail permasalahan secara mendalam, kemudian menganalisisnya menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan selanjutnya menyampaikan hasil analisis tersebut kepada para pihak yang berselisih. Selanjutnya dirinya kemudian memberikan kebebasan bagi para pihak untuk mengintepretasikan hasil analisis sebagai bahan berunding untuk mencapai solusi. Jika pada akhirnya para pihak masih tidak dapat mencapai solusi, maka dirinya akan memberikan saran dan usulan penyelesaian permasalahan bagi para pihak yang berselisih dengan senantiasa mengedepankan kerjasama yang menghasilkan kemenangan berimbang bagi para pihak yang berselisih.
Dari uraian hasil penelitian di atas, peneliti berpendapat bahwa petugas mediator dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial telah menggunakan tehnik kepemimpinan berupa pemberian motivasi kepada para pihak yang berselisih yaitu dengan pengarahan-pengarahan secara jelas dan mendalam sehingga para pihak mau diajak
berunding dan mau melakukan apa yang menjadi kesepakatan hasil perundingan tersebut. Hal ini mengartikan bahwa petugas mediator telah menyelesaikan perselisihan secara optimal dengan upaya memberikan motivasi kepada para pihak yang berselisih.

## D.  Komunikator
Seorang mediator dalam peranannya sebagai pemimpin perundingan mediasi untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial juga memerlukan tehnik kepemimpinan yang lainnya secara tepat yaitu melakukan komunikasi dengan pihak-pihak yang berselisih. Terkait dengan hal ini, menurut Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang dari hasil wawancara kepada peneliti mengatakan bahwa keberadaan mediator selain sebagai motivator juga harus mampu berkomunikasi dengan jelas dan tepat kepada para pihak yang bersengketa.
Begitu juga menurut Kepala Bidang Ketenagakerjaan  Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang dari hasil wawancara dengan

## 22 Perahu, Volume 3 Nomor 2, September 2015, Hlm 1-32
peneliti mengatakan bahwa komunikasi merupakan salah satu cara yang paling baik dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial sebab para pihak yang berselisih sangat mengharapkan kepastian sehingga mereka dapat menentukan pilihan yang tepat.
Terkait dengan komunikasi ini, petugas mediator kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang dari hasil wawancara kepada peneliti mengatakan bahwa memang diakui komunikasi menjadi hal yang sangat penting dalam menyelesaikan perselisihan, sebab perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/ serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/ serikat buruh dalam satu perusahaan”.
Petugas mediator kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang dari hasil wawancara
kepada peneliti mengatakan bahwa ketika terjadi perselisihan hak, bentuk komunikasi yang dilakukan adalah memberikan penjelasan-penjelasan tentang permasalahan yang terjadi dan kemudian permasalahan itu dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Misalnya permasalahan tentang perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama, maka hal itu harus dipadukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Petugas mediator kantor Dinas Sosial,
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang dari hasil wawancara kepada peneliti mengatakan bahwa penjelasan- penjelasan seperti itu harus disampaikan kepada para pihak supaya mereka dapat memahami apa yang sedang mereka hadapi.
Petugas mediator kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang dari hasil wawancara kepada peneliti mengatakan bahwa ketika terjadi perselisihan hubungan industrial, maka masalah-masalah
yang muncul seperti misalnya tentang masalah hubungan kerja, pembuatan atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja, masalah pemutusan hubungan kerja (PHK), masalah perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh  tentang keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewajiban, maka semua masalah itu harus dijelaskan dengan melihat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dari uraian hasil penelitian di atas, maka peneliti berpendapat bahwa dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial, petugas mediator menggunakan tehnik kepemimpinan berupa komunikasi dengan menggunakan penjelasan-penjelasan dengan melihat ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Penjelasan- penjelasan tersebut digunakannya untuk menyampaikan segala pikiran maupun pendapatnya kepada para pihak yang berselisih. Hal ini mengartikan bahwa petugas mediator telah menyelesaikan
perselisihan secara optimal dengan upaya melakukan komunikasi kepada para pihak yang berselisih.

## E.  Upaya mengefektifkan peranan mediator dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial
Efektivitas memiliki arti berhasil atau tepat guna. Eefektivitas adalah menggambarkan seluruh siklus input, proses dan output yang mengacu pada hasil guna daripada suatu organisasi, program atau kegiatan yang menyatakan sejauhmana tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah dicapai, serta ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya dan mencapai target-targetnya. Hal ini berarti, bahwa pengertian efektivitas yang dipentingkan adalah semata-mata hasil atau tujuan yang dikehendaki. Dalam kaitannya dengan peranan mediator menyelesaikan perselisihan hubungan industrial maka akan dapat dikatakan efektif, bilamana seorang mediator dalam melaksanakan peranannya didukung sedikitnya oleh pendidikan dan latihan tentang mediasi, adanya dukungan sumber dana dan adanya dukungan sarana dan prasarana,

## 24 Perahu, Volume 3 Nomor 2, September 2015, Hlm 1-32
sebagaimana diuraikan di bawah ini.

## F.  Pendidikan dan latihan
Pendidikan dan latihan yang pernah diperoleh seorang mediator merupakan suatu upaya untuk mengefektifkan peranan mediator dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Salah satu tujuan pendidikan dan latihan adalah menghasilkan seseorang untuk memiliki kompetensi. Pendidikan dan latihan merupakan bentuk kompetensi dalam memperoleh pengetahuan (knowledge),
keterampilan (skill) dan sikap (attitude) .
Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan penelitian ini, maka seorang mediator dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial juga diharapkan memiliki pendidikan dan latihan guna memiliki kompetensi dibidangnya.
Terkait dengan ini, Kepala Dinas
Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang dari hasil wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa pendidikan dan latihan diakui sebagai salah upaya untuk mengefektifkan peranan mediator dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial.
Begitu juga menurut Kepala Bidang Ketenagakerjaan  Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang dari hasil wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial, seorang mediator  harus  mempunyai  kualifikasi berupa  pendidikan dan latihan.
Berdasarkan pengamatan peneliti dari data yang ada di kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang, diketahui bahwa petugas mediator yang ada di kantor tersebut  telah  memiliki  kualifikasi sebagai petugas mediator, sebab telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis hubungan industrial dan syarat kerja, sehingga memperoleh legitimasi untuk menjadi mediator. Petugas mediator yang ada di kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang dari hasil wawancara peneliti mengatakan bahwa dirinya telah bertugas sebagai mediator sejak tahun 2007 setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis hubungan industrial dan syarat kerja yang kemudian memperoleh
legitimasi untuk menjadi seorang mediator yang diusulkan oleh Bupati Sintang kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia.
Dari hasil penelitian yang diperoleh di atas, maka peneliti berpendapat bahwa kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang telah berupaya dalam mengefektifkan peranan mediator untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial yaitu mengikutsertakan pegawainya dalam pendidikan dan pelatihan di bidang hubungan industrial. Hal ini mengartikan bahwa petugas mediator telah memiliki kualifikasi sebagai mediator.

## G.  Anggaran
Anggaran merupakan hal yang sangat urgen dalam meningkatkan efektivitas peranan mediator untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Terkait dengan hal ini, Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang dari hasil wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang
dalam menyelesaikan kasus perselisihan hubungan industrial pada tahun 2012 telah menggunakan anggaran sebesar Rp.
19.175.000,-.
Keperluan anggaran dalam penyelesaian hubungan industrial melalui mediasi telah dinyatakan secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yaitu untuk membiayai perjalanan dan akomodasi terhadap saksi-saksi yang memenuhi panggilan.
Dari hasil penelitian yang diperoleh di atas, maka peneliti berpendapat bahwa kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang telah berupaya dalam mengefektifkan peranan mediator untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Hal ini mengartikan bahwa petugas mediator telah berupaya secara optimal dalam mengefektifkan peranan mediator.

## H.  Sarana dan Prasarana
Salah satu sumber daya yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas

## 26 Perahu, Volume 3 Nomor 2, September 2015, Hlm 1-32
adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang diketahui bahwa sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut :
a.  Gedung Kantor
Gedung Kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang terdiri dari 1 (satu) unit yaitu gedung kantor yang merupakan Kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang yang terletak di Jalan MT. Haryono Km.2 Sintang.
b.  Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Sintang juga mengelola gedung-gedung yaitu : 1). Gedung Fasilitas Pelatihan di Jalan Teluk Menyurai (LLK-UKM) dan 2). Gedung Fasilitas Pelatihan Paca di Jalan Oevang Oeray (BLK).
Terkait dengan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan peran
mediator untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial, petugas mediator yang ada di kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang dari hasil wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial, dirinya terkadang mengalami hambatan yang disebabkan oleh kurang memadainya sarana dan prasarana pendukung mediasi. Bentuk sarana dan prasarana yang kurang memadai terlihat dari tidak adanya tempat khusus pelaksanaan sidang mediasi pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang. Tidak adanya tempat sidang sedikit mengurangi kenyamanan proses mediasi.
Tabel 7. Sarana dan Prasarana Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang Tahun 2012. Sarana dan Prasarana Ada Tidak Ada
Gedung Kantor Kursi Kantor Meja Kantor Komputer Mesin Ketik Alat Tulis Ruang Sidang Permanen Pendingin Ruang Sidang
(AC) Sumber Data : Kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang, Tahun 2012.
Berdasarkan pengamatan lapangan, kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang memang tidak memiliki tempat khusus digunakan untuk melaksanakan sidang mediasi. Selama ini, sidang mediasi diselenggarakan di ruang serba guna Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang. Ruang tersebut berukuran 25 m2, bernuansa suram dan gelap karena terletak di pojok gedung Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang. Ruang serbaguna tersebut tidak dilengkapi dengan peralatan pendukung yang memadai seperti : Air Conditioning (AC)
dan peralatan elektronik. Pada awalnya tidak ada kurir dan alat transportasi untuk mengirim surat panggilan sidang mediasi ke para pihak, terutama pihak pekerja yang lokasi rumahnya jauh dan terpencil, cukup menghambat mediator dalam melakukan mediasi. Namun dalam perkembangannya, kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang mempekerjakan pegawai tidak tetap yang bertugas
sebagai kurir Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang, termasuk bertugas untuk mengirimkan dokumen-dokumen dan surat-surat dari mediator kepada para pihak yang berselisih. Sejak dipekerjakannya kurir tersebut, pengiriman surat-surat kepada para pihak yang berselisih dapat berjalan dengan lancar.
Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang dari hasil wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa belum lama ini tengah membuat anggaran pembangunan ruang mediasi. Anggaran tersebut akan dimasukkan ke dalam anggaran tahunan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang. Apabila anggaran tersebut sudah disahkan oleh Bupati Sintang dan DPRD Sintang, maka Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang akan merealisasikan pembangunan ruang khusus mediasi. Adanya ruang khusus mediasi dengan fasilitas yang memadai dapat memperlancar jalannya sidang mediasi. Jika jalannya sidang terasa

## 28 Perahu, Volume 3 Nomor 2, September 2015, Hlm 1-32
nyaman dan menyenangkan bagi para pihak, maka para pihak yang berselisih dapat mendiskusikan permasalahan mereka dengan kepala dingin, sehingga dapat menghasilkan keputusan yang lebih baik bagi kedua belah pihak.
Dari hasil penelitian yang diperoleh di atas, maka peneliti berpendapat bahwa meskipun sarana dan prasarana yang ada kurang memadai dalam upaya mengefektifkan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, namun kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang telah memiliki tempat yang disediakan bagi perundiangan mediasi. Bahkan penyediaan sarana dan prasarana ini terus diupayakan oleh kantor  Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang. Hal ini mengartikan bahwa petugas mediator telah berupaya semaksimal mungkin untuk memperoleh sarana dan parasarana yang memadai meskipun masih dalam bentuk rencana.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## A.  Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian maka
dapat disimpulkan bahwa :
a.  Peranan mediator pada kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial adalah sebagai pemimpin perundingan mediasi sehingga pihah-pihak yang berselisih diberikan motivasi, berupa pengarahan-pengarahan dan komunikasi.
b.  Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang telah berupaya mengefektifkan peranan mediator dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial yaitu dengan mengikutsertakan aparatur dalam pendidikan dan pelatihan mediasi, kesediaan anggaran dan kesediaan sarana dan prasarana.

## B.  Saran
Dari hasil kesimpulan di atas, maka dapat penulis sarankan agar :
a.  Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Sintang untuk mengoptimalkan lagi dalam pemberian motivasi dan komunikasi.
b.  Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Sintang untuk meningkatkan lagi dalam upaya memberikan pendidikan dan pelatihan kepada petugas mediator berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
c.  Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Sintang untuk menyediakan anggaran dan menyediakan sarana dan prasarana.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Teks :
Ambarriani, Susty. A. 2000. Manajemen Biaya . Jakarta : Salemba Empat.
Anthony, Robert N. et all . 1993. Sistem Pengendalian Manajemen . Terjemahan Agus Maulana. Edisi Kelima. Jakarta : Erlangga.
..............................., dan Vijay Govindarajan. 1998. Management Control  System.  Ninth  Edition .
Mc Grow Hill : Illionis. Inc.
Brantas. 2009. Dasar-Dasar Manajemen .
Bandung : Alfabeta.
Departemen Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Republik Indonesia. 2007. Mediasi Konsiliasi Arbitrasi  Bahasa  Indonesia  dan English . Jakarta : Direktorat
Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan Japan
International Cooperation Agency.
Effendy,  Onong  Uchjana.  1989. Sistem Informasi Manajemen . Bandung :
Mandar Maju.
.............................................1993. Ilmu, Teori  &  Filsafat  Komunikasi .
Bandung :  Citra Aditya Bakti
Gibson, James L., Ivancevich, John M., dan Donnelly, James H. 2000 .  Organizations  :  Behavior, Structure,  Processes. Boston : Irwin McGraw-Hill.
Gie, T.L. 2005. Administrasi Perkantoran Modern . Yogyakarta : Liberty.
Horngren, C.T. , dan Foster, G. 1994. Cost Accounting  : A  Managerial Emphasis (6 th ed) . New Jersey : Prentice Hall International Inc.
Hutapea, P. dan Toha, N. 2008. Kompetensi  Plus  Teori,  Desain, dan  Penerapan  Untuk  HR  dan Organisasi yang dinamis . Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
Komarudin. 1994. Ensiklopedia Manajemen . Edisi Ke 2. Jakarta : Bina Aksara
Kurniawan, Agung. 2005. Transformasi Pelayanan  Publik . Yogyakarta : Pembaruan.
Lewis. Roland W. et  all . 2004. Fundamentals  of  the  Finite Element  Mehod  Heat  and  Fluid Flow . USA : Willey.
Mahmudi. 2005. Manajemen  Kinerja

## 30 Perahu, Volume 3 Nomor 2, September 2015, Hlm 1-32
Sektor  Publik . Yogyakarta. UPP AMP YKPN. Manullang, M. 1983. Dasar-Dasar Manajemen .  Jakarta : Ghalia
Indonesia.
Moenir, H.A.S. 2006. Manajemen Pelayanan  Umum  di  Indonesia . Jakarta : Bumi Aksara.
Notoatmodjo, Soekidjo. 2005.
Pengembangan  Sumber  Daya Manusia . Jakarta : Rineka Cipta.
Pace, R. Wayne dan Faules, Don F.
1998. Komunikasi  Organisasi  :
Strategi  Meningkatkan  Kinerja Perusahaan . Penerjemah Deddy Mulyana. Bandung : Remaja Rosdakarya.
Poerwardarminta, W.J.S. 1995. Kamus Umum Bahasa Indonesia . Jakarta
: Balai Pustaka.
Rivai, Veithzal. 2004. Manajemen Sumber  Daya  Manusia  Untuk
Perusahaan . Cetakan Pertama. Jakarta : Raja Grafindo.
Robbins, Stephen P. 2002. Perilaku Organisasi, Konsep, Kontroversi, Aplikasi . Edisi Bahasa Indonesia Jilid 2. Jakarta : Prenhallindo.
Ruslan, Rosady. 1999. Pengantar  Ilmu Komunikasi . Bandung : Rosda Karya.
Sastrohadiwiryo, Siswanto B. 2003. Manajemen Tenaga Kerja Indonesia : Pendekatan Administratif  dan  Operasional .
Jakarta : Bumi Aksara.
Sendjaja, Djuarsa. 2004. Pengantar Ilmu  Komunikasi .  Jakarta : Raja Grafindo Persada.
Soekanto, Soerjono. 2002. Sosiologi
Suatu
Pengantar . Jakarta. Penerbit Raja Grafindo Supriyono R. A. 1994. Akuntansi Biaya    Pengumpulan  Biaya  dan Penentuan Harga Pokok Buku I Edisi Ke-2. Yogyakarta : BPFE- UGM.
Supriyono. 1999. Akuntansi Manajemen . Edisi Pertama. Yogyakarta: STIE YKPN.
Susanto, Astrid. S. 1975. Pendapat Umum . Bandung : Bina Cipta.
Siswanto, B. 1989. Manajemen  Tenaga
Kerja . Bandung : Sinar Baru.
Steers, Richard M. dan Porter, Lyman W. 1991. Motivation  and  Work Behaviour. 5th ed. New York : McGraw-Hill.
Tunggal, Amin Widjaya. 1996. Dasar- Dasar Budgeting . Jakarta : Rineka Cipta.
Wahjosumidjo. 1992. Kepemimpinan dan Motivasi . Jakarta : Ghalia Indonesia.
Winarno, B. 2005. Teori    dan  Proses Kebijakan Publik . Yogyakarta : Media Presindo.
Wursanto. 2007. Dasar-Dasar Ilmu
Organisasi . Yogyakarta : Andi.
Zahnd, Markus. 2006. Perancangan Kota Secara  Terpadu . Yogyakarta : Kanisius.

## Peraturan Perundang-Undangan :

## Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

## Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

## Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005.
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : 15A/ MEN/1994 Tentang Petunjuk Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja di Tingkat Perusahaan dan Pemerantaraan Menteri Tenaga Kerja.
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : 92/MEN/ VI/2004 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Serta Tata Kerja Mediasi.
Proses penyelesian tersebut, perangkat desa tidak dapat menghadirkan istri korban yang diduga melarikan diri, sehingga proses penyelesian diperangkat desa menjadi tidak selesai, dan dilanjutkan kepenegak hukum, dalam proses penegak hukum, sampai saat ini penegak hukum tidak dapat menindak lanjuti laporan suami korban, bahkan tidak ada satu suratpun dari penyidik apakah laporan suami (korban) ditindak lanjuti atau diberhentikan, sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dalam SOP penyidikan.

## PENDAHULUAN
Indonesia adalah negara hukum, yang dalam perkembanganya selalu berkaitan dengan legalitas, untuk dapat meyakinkan bahwa seseorang dapat dikenai hukum formil dan materilnya. Kabupaten bengkayang salah satu kabupaten yang merupakan bagian dari negara kesatuan republik indonesia, sehingga dalam sistem hukumnya, hukum Indonesia. Pada tahun 2017 diduga telah terjadi tindak pidana yang tertuang dalam buku II kitab undang – undang hukum pidana, tepatnya pada pasal 284 KUHP. Dimana konologis peristiwa yang didapatkan dari keterangan korban VTS ( suami ), menyampaikan dalam laporan
kepada penyidik, bahwa istrinya telah melakukan hubungan selayaknya suami istri dengan pria lain ( pelaku ), diwaktu suaminya tidak dirumah, dengan melalui jendela belakang, pada malam hari, dan pelaku selalu melakukan SMS kepada istri korban, dan membeli Handpone (HP) untuk istri korban, dan mengajak istri korban melarikan diri (kawin lari) akan tetapi pada saat melarikan diri istri korban meninggalkan dua anak, dan perbuatan pelaku diketahui oleh suaminya. pada saat itu penegak hukum menyarankan untuk dilakukan penyelesian melalui perangkat desa untuk menyelesaikan permasalah ini, akan tetapi dalam proses penyelesian tersebut, perangkat desa tidak dapat menghadirkan istri korban yang diduga melarikan diri, sehingga proses penyelesian diperangkat desa menjadi tidak selesai, dan dilanjutkan kepenegak hukum, dalam proses penegak hukum, sampai saat ini penegak hukum tidak dapat menindak lanjuti laporan suami korban, bahkan tidak ada satu suratpun dari penyidik apakah laporan suami (korban) ditindak lanjuti atau diberhentikan, sesuai dengan ketentuan peraturan

## PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PASAL 284 KHUHP

## FX. Nikolas Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang

## ABSTRAK

## 34 Perahu, Volume 3 Nomor 2, September 2015, Hlm 33-44
yang berlaku dalam SOP penyidikan. Jika melihat Pasal 284 ayat (1) KUHP tentang perzinaan berbunyi dihukum penjara selama lamanya sembilan bulan, 1a Bagi laki laki yang beristri, berbuat zina sedang diketahuinya, bahwa pasal 27 KUHPerdata (sipil) berlaku padanya, b Perempuan yang bersuami berbuat zina, 2a laki laki yang turut melakukan perbuatan itu sedang diketahuinya bahwa kawanya itu bersuami, b perempuan yang tiada bersuami yang turut melakukan perbuatan itu, sedangkan diketahinya bahwa kawanya itu beristri dan pasal 27 KUHPerdata berlaku pada kawanya. Pengaturan tentang tindak pidana perzinahan saat ini diatur dalam Pasal 284 KUHP. Tujuan diadakannya pengaturan tersebut adalah salah satunya adalah untuk menjaga kesucian lembaga perkawinan dan pengaruh negatif lainnya yang mungkin terjadi, antara lain mencegah hidup suburnya pelacuran yang dapat menjadi sumber penyakit yang membahayakan masyarakat dan mencegah perbuatan main hakim sendiri sebagai akibat dari adanya perzinahan. 1
Artinya jika penegak hukum tidak mengambil langkah hukum, maka ketidak pastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum menjadi taruhan penegak hukum dalam melaksanakan hukum yang berlaku di indonesia. Dengan ada masalah ini penulis tertarik untuk membantu penegak
1    http:/boeyberusahasabar.com/analisis-yuridis-tindak-pidana-perbuatan-zina-  (perzinahan)- dalam-perspektif-hukum-islam, diakses 25 September 2017
hukum untuk membuktikan tindak pidana 248 KUHP.
B.  Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian seperti ini seringkali hukum dikonsepkan sebagai sesuatu yang tertulis di dalam perundang- undangan (law in books) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berprilaku manusia yang dianggap pantas.

## STUDI PUSTAKA

## A.  Kajian Teoritis Pembuktian Tindak
Pidana 284 KUHP
Hukum publik adalah hukum pidana yang pengaturannya di Negara Indonesia diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan penegakannya menggunakan hukum acara pidana yang ada dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Tahapan penegakkan hukum acara pidana (formil) dalam KUHAP meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, pelaksanaan dan pengawasan putusan, serta jika diperlukan maka dilakukan upaya hukum. Tindakan awal dalam pengungkapan suatu perkara
maka sangat penting adalah diadakannya penyidikan, penyidikan dalam KUHAP Pasal 1 butir 2 yaitu: “Serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut undang-undang ini (KUHAP) untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.”  Tindakan penyidikan ini dilakukan oleh penyidik dan penyidik pembantu, tugasnya adalah dalam rangka persiapan ke arah pemeriksaan di pengadilan. Para penyidik mempersiapkan alat-alat bukti yang sah, sehingga dapat dipergunakan untuk membuat suatu perkara menjadi jelas atau terang dan juga mengungkap siapa pelaku kejahatan atau pelaku tindak pidana. Penyidik dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP yaitu:  “Pejabat kepolisian negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari
2  P.A.F. Lamintang. 1996. Dasar-Dasar  Hukum Pidana Indonesia. Bandung : PT. Citra Adityta Bakti, Hal. 7
dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan- larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang - undang maupun peraturan- peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. 2
Perzinahan (overspel) merupakan tindak pidana kesopanan dalam hal persetubuhan dan masuk dalam jenis kejahatan. Kejahatan zina dirumuskan dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP yaitu: bagian Ke-1 a. Seorang laki-laki yang telah kawin yang melakukan zina, padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya; b. Seorang laki-laki yang telah kawin yang melakukan zina, padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya; bagian ke-2 c. Seorang laki-laki yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut besalah telah kawin d. Seorang perempuan yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut besalah telah kawin Jadi seorang laki-laki atau perempuan dikatakan melakukan kejahatan zina, apabila memenuhi tiga syarat, yaitu: 1. Melakukan persetubuhan dengan perempuan atau laki-laki bukan suami atau bukan istrinya; 2. Bagi dirinya berlaku pasal 27 BW 3. Dirinya sedang dalam perkawinan Kejahatan zina

## 36 Perahu, Volume 3 Nomor 2, September 2015, Hlm 33-44
merupakan tindak pidana aduan absolute, artinya dalam segala kejadian pezinahan itu diperlukan syarat pengaduan untuk dapatnya si pembuat atau pembuat pesertanya dilakukan penuntutan Perzinahan pada hakekatnya termasuk salah satu delik kesusilaan yang erat kaitannya dengan nilai-nilai kesusilaan dari lembaga perkawinan, oleh karena itu pembuktian secara tepat dan cermat sangat diperlukan yakni dengan pemeriksaan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Pemeriksaan secara tepat dan cermat terhadap alat-alat bukti tersebut diperlukan terhadap tindak pidana ini yang bertujuan untuk mengetahui atau menyelidiki apakah benar telah terjadi suatu tindak pidana perzinahan. 3
De  Bosch  kemper  mendefinisikan bahwa  “Yang dimaksud dengan Hukum Acara Pidana adalah sejumlah asas- asas dan peraturan-peraturan  Undang- Undang yng mengatur hak negara untuk menghukum bilamana Undang-Undang Pidana dilanggar”. 4 Menurut D. Simons7 sebagaimana dikutip dalam bukunya Andi Hamzah sebagai berikut: “Hukum pidana formal (hukum acara pidana) mengatur tentang bagaimana Negara melalui alat-alatnya mmelaksanakan haknya untuk memidanakan dan
3   Susitianingsih,Tindak Pidana Perzinahan Menurut Pasal 284 KUHP(Analisa Yuridis Normatif Berdasarkan Hukum Pidana Islam, Artikel,Bandung, April  2011 4  Waludi, 2000. Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana. Bandung : Mandar Maju. Hal.8 5  Andi Hamzah, 2008. Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua Jakarta: Sinar Grafika. Hal.4 6  PAF Lamintang dan Theo Lamintang. Pembahasan KUHAP menurut ilmu pengetahuan hukum pidana dan yurisprudensi. Sinar Grafika. Jakarta. 2010. Hal. 26-28

## menjatuhkan pidana 5
Ruang lingkup Hukum Acara Pidana, P.A.F Lamintang berpendapat bahwa “wajarlah kiranya kita harus mengetahui terlebih dahulu sifat dari perbuatan-perbuatan menyelidik, menyidik, dan menuntut seseorang menurut hukum pidana. Secara singkat dapat di katakan hukum acara pidana pada dasarnya baru di berlakukan apabila terdapat sangkaan bahwa undang- undang pidana materiil telah di langgar oleh seseorang”. 6
Andi Hamzah menyebutkan dalam ruang lingkup hukum pidana yang luas, baik hukum pidana substantif (materiil) maupun hukum acara pidana (hukum pidana formal) disebut hukum pidana. Hukum acara pidana berfungsi untuk menjalankan hukum pidana substantif (materiil), sehingga disebut hukum pidana formal atau hukum acara pidana. Hukum pidana formal (hukum acara pidana) mengatur tentang bagaimana Negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana. KUHAP tidak memberikan definisi tentang hukum acara pidana, tetapi bagian-bagiannya seperti penyidikan, penuntutan, mengadili, praperadilan, putusan pengadilan, upaya hukum, penyitaan, penggeledahan,
penangkapan, penahanan, dan lain-lain diuraikan dalam Pasal 1 KUHAP. 7
Tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap- lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan. 8
Tujuan hukum acara pidana dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman adalah sebagai berikut: “Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidak- tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selangkap- lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan suatu ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa
7  Andi Hamzah, Op.cit., Hal.4 8  Syaiful Bakhri, Hukum Pembuktian dalam Praktek Peradilan Pidana. Yogyakarta: P3IH FH UMJ Total Media. 2009. Hal. 4
suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan.
Pembuktian sangat penting untuk mengetahui benar atau tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan. Untuk mengetahui ada atau tidaknya tindak pidana maka harus dilakukan pembuktian sebagaimana yang diatur dalam hukum pidana formil atau hukum acara pidana. Menurut M. Yahya Harahap, pembuktian yaitu: “ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara- cara yang dibenarkan oleh Undang- undang dan yang boleh dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.” Sehubungan dengan pembahasan sistem pembuktian, ada prinsip yang sangat perlu untuk dibicarakan, yakni masalah asas minimum pembuktian. Minimum pembuktian yang dianggap cukup memadai untuk membuktikan kesalahan terdakwa, sekurang-kurangnya atau paling sedikit dibuktikan dengan dua alat bukti yang sah. Jelasnya, untuk membuktikan kesalahan terdakwa harus merupakan: a. Penjumlahan dari sekurang-kurangnya seorang saksi ditambah dengan seorang ahli atau surat maupun petunjuk, dengan ketentuan penjumlahan kedua alat bukti tersebut harus saling bersesuaian, saling menguatkan, dan tidak saling bertentangan

## 38 Perahu, Volume 3 Nomor 2, September 2015, Hlm 33-44
antara satu dengan yang lain; b. Atau bisa juga, penjumlahan dua alat bukti itu merupakan keterangan dua orang saksi yang saling berkesesuaian dan saling menguatkan, maupun penggabungan antara keterangan seorang saksi dengan keterangan terdakwa, asal keterangan keduanya saling berkesesuaian.
Menurut  Mohammad  Taufik Makarao dan Suhasril: “Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Dengan pembuktian inilah ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya, kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP, terdakwa harus dinyatakan bersalah. Kepadanya akan dijatuhkan hukuman. Oleh karena itu, para hakim harus hati-hati, cermat, dan matang menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian.” Pada hakekatnya pembuktian di mulai sejak diketahui adanya suatu peristiwa hukum. Namun perlu di ketahui bahwa tidak semua peristiwa hukum terdapat unsur- unsur pidana (bukti awal telah terjadi tindak pidana) maka barulah proses tersebut di mulai dengan mengadakan penyelidikan, kemudian di lakukan penyidikan, penyelidikan, penuntutan,
dan persidangan dan seterusnya. Pembuktian merupakan suatu upaya untuk membuktikan kebenaran dari isi surat dakwaan yang di sampaikan oleh jaksa penuntut  umum, yang gunanya adalah untuk memperoleh kebenaran sejati (materiil) terhadap :
a. Perbuatan-perbuatan manakah yang di anggap terbukti menurut pemeriksaan persidangan; b. Apakah telah terbukti bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan perbuatan yang di dakwakan kepadanya ; c. Tindak Pidana apakah yang di lakukan sehubungan dengan perbuatan-perbuatan itu ; d. Hukuman apakah yang harus di jatuhhkan kepada terdakwa bukan pekerjaan mudah.
Leden Marpaung berpendapat bahwa: “Seseorang hanya dapat dikatakan “melanggar hukum” oleh Pengadilan dan dalam hal melanggar hukum pidana oleh Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Sebelumnya seseorang diadili oleh Pengadilan, orang tersebut berhak dianggap tidak bersalah, hal ini dikenal dengan asas “praduga tak bersalah” (presumption of innocence). Untuk menyatakan seseorang “melanggar hukum”, Pengadilan harus dapat menentukan “kebenaran” akan hal tersebut. Untuk menentukan “kebenaran” diperlukan bukti-bukti, yaitu sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Dari uraian tersebut, “bukti” dimaksud untuk menentukan “kebenaran”. Andi Hamzah dalam bukunya menyebutkan
ada 4 (empat) teori sistem pembuktian dalam hukum acara pidana, yaitu : a. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-undang secara positif (Positive wettelijk bewijstheorie) ; b. Sistem atau Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melulu ; c. Sistem pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis (Laconviction Raisonne) ; d. Teori pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif (Negatief Wettelijk). Tujuan sistem pembuktian adalah untuk mengetahui, bagaimana cara meletakan hasil pembuktian terhadap perkara pidana yang sedang dalam pemeriksaan, di mana kekuatan pembuktian yang di dapat di anggap cukup memadai membuktikan kesalahan terdakwa melalui alat-alat bukti dan keyakinan hakim, maka sistem pembuktian perlu di ketahui dalam upaya memahami sistem pembuktian sebagaimana yang diatur dalam KUHAP. Adapun beberapa teori dalam sistem pembuktian yakni :
1. Conviction – in time Sistem pembuktian yang menentukan kesalahan terdakwa semata-mata di tentukan oleh penilaian keyakinan hakim, dengan menarik keyakinannya atas kesimpulan dari alat bukti yang di periksanya dalam sidang pengadilan. Alat bukti dapat saja di abaikan olehnya, dan menarik kesimpulan dari keterangan terdakwa. 2. Conviction Raisonee Sistem pembuktian yang mendasarkan
pada keyakinan hakim yang logis, yang tidak di dasarkan pada ketentuan undang- undang tetapi ketentuan-ketentuan berdasarkan ilmu pengetahuan hakim itu sendiri.
3. Pembuktian menurut undang- undang secara positif (positief watelijk bewijstheorie)
Suatu sistem pembuktian yang ditujukan untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa harus berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang di tentukan dengan undang-undang. Hakim tidak lagi berpedoman pada hati nuraninya,, seolah-olah hakim adalah robot dari pelaksana undang-undang. Menurut sistem ini, keyakinan hakim di kesampingkan dan Undang-Undang menetapkan secara limitatif alat bukti mana yang boleh di pakai hakim.
4. Pembuktian menurut undang-undang secara Negatif (negatief wettelijk bewijstheorie).
Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan (conviction-in time) sistem pembuktian negatif merupakan keseimbangan antara kedua sistem yang bertolak belakang secara ekstrim. Dari keseimbangan tersebut, sistem pembuktian secara negatif “menggabungkan” kedalam dirinya secara terpadu, sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif

## 40 Perahu, Volume 3 Nomor 2, September 2015, Hlm 33-44
dari hasil penggabungan kedua sistem yang bertolak belakang tersebut, terwujudlah suatu sistem “pembuktian menurut undang-undang secara negatif”. Yang mana rumusannya berbunyi salah tidaknya seseorang terdakwa di tentukan keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Berdasarkan rumusan di atas maka untuk menyatakan salah tidaknya seseorang terdakwa, tidak cukup berdasarkan keyakinan hakim atau hanya semata-mata di dasarkan atas keterbuktian menurut ketentuan dan cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang di tentukan oleh undang-undang. Seorang terdakwa baru dapat di nyatakan bersalah apabila kesalahan yang di dakwakan kepadanya dapat di buktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang serta sekaligus keterbuktian kesalahan itu “di barengi” dengan keyakinan hakim. Dari uraian di atas, sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif terdapat dua komponen :
a. Pembuktian harus di tentukan menurut cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. b. Keyakinan hakim juga harus di dasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Dengan demikian sistem ini memadukan unsur objektif dan subjektif dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Tidak ada yang paling dominan dalam kedua unsur tersebut,
jika salah satu unsur tersebut tidak ada, tidak cukup mendukung keterbuktian terdakwa. Pasal 183 KUHAP menentukan : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.” Para pembuat telah menentukan pilihan bahwa sistem pembuktian yang paling tepat dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia adalah sistem pembuktian negatif, demi penegakan keadilan, kebenaran dan kepastian hukum. Karena dengan sistem pembuktian ini, terpadu kesatuan penggabungan antara sistem conviction in-time dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Menurut M. Yahya Harahap Pada Pasal 183 KUHAP mengatur untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa, harus :
a. Kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah b. Dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, “hakim memperoleh keyakinan” bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

## HASIL PENELITIAN
1.  Kronologis terjadinya tindak pidana
284 KUHP
Berawal dari pasangan suami istri an. Vts dan Tn dengan seseorang yang diduga merupakan laki – laki yang mempunyai hubungan dengan istri Vts, sehingga sampai pada saat ini, antara suami dan istri tersebut tidak lagi seperti suami istri, dan istri diduga korban meninggalkan anaknya kepada suaminya.
Berdasarkan hasil wawancara dengan suami Vts, peneliti menemukan telah terjadi suatu tindak pidana atau perbuatan pidana yang tertuang dalam beberapa pasal dalam KUHP dan Undang – Undang Perlindungan Anak serta UU Kekerasan dalam Rumah Tangga.
Suami Vts, menyampaikan bahwa istri korban sudah mempunyai hubungan selayaknya suami istri dengan diduga pelaku Aj, dengan beberapa kali Aj melakukan dirumah istri pelaku sewaktu suami Vts tidak ada dirumah. Berdasarkan keterangan suami Vts bahwa belum mengetahui telah terjadi hubungan antara istri dan pelaku Aj, peristiwa itu terungkap pada saat istri korban pergi meninggalkan rumah selama 3 (tiga) hari tidak pulang, dan tidak pamit dengan suaminya serta mertuanya yang ada dirumah. Sehingga suaminya mencari dan menyusul istinya dan membawa anaknya pulang kerumah, dalam rangkaian tersebut suami bertanya mengapa meninggalkan rumah, dan istri tidak mau menjawab pertanyaan si suami, dan mempertanyakan Hp yang dimiliki oleh istrinya, pada saat itu suaminya tidak merasa membeli hp untuk istrinya,
terjadinya intrograsi antara suami dengan istrinya sehingga istrinya mengatakan itu, alasan dia meninggalkan rumah karena diajak yang diduga pelaku Aj untuk di nikahi (kawin lari).
Sehingga suami melaporkan tindakan ini kepolisian yaitu Polsek Ledo untuk dilakukan penyelidikan, akan tetapi sebelum ditinjaklanjuti oleh penyidik, penyidik menyarankan untuk diselesaikan secara kekeluargaan, maka suami beserta keluarganya melaporkan ke pengurus adat untuk diselesaikan, akan tetapi pelaku Aj tidak menggakui perbuatannya, bahkan pengurus adat tidak dapat menghadirkan istri korban yang sudah meninggalkan rumah, anak beserta suaminya. Pengurus adat tidak dapat menyelesaikan perkara ini sehingga ditindak lanjuti ke polisian, dalam kasus tersebut, dalam proses penyelesai tindak pidana 284 ini, pihak kepolisian tidak dapat membantu masyarakat dalam menyelesaikan peristiwa yang diduga telah terjadi diwilayah hukumnya. Sebelumnya penyidik sudah melakukan pemanggilan terhadap pelaku Aj dan pelaku Aj tidak mengakui telah terjadi hubungan antara istri korban, tetapi isti korban mengakui bahwa telah terjadi hubungan asmara, dan saksi mendengarkan pada saat di penyidikan di polisian istri korban dan pelaku Aj di dudukan bersamaan. Pertanyaannya apakah pelaku Aj dan Istri Vts boleh di mintai keterangan bersamaan?

## 42 Perahu, Volume 3 Nomor 2, September 2015, Hlm 33-44
Sepengetahuan dalam ilmu penyelidikan pelaku dalam pemeriksaan tidak boleh di satukan atau di intrograsi bersamaan. Dan kepolisian tidak dapat menindak lanjuti laporan suami Vts, bahwa dalam setiap laporan masyarakat wajib kiranya ditinjak lanjuti atau diberhentikan, sesuai dengan SOP (Standar Operasional Proseodur) Penyelidikan apakah diberhentikan dan di lanjuti dan pelapor wajib mengatahuinya. Akan tetapi sampai saat ini, Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak mematuhi perkap kapolri nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana.
Penyidik mengalami kendala dalam melaksanakan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana 284 KUHP, bahwa penyidik tidak menemukan indikasi atau bukti permulaan yang cukup terhadap rangkaian peristiwa yang dilakukan oleh Aj dan Istri Vts, melihat alat – alat bukti, yang tertuang dalam KUHAP, penyidik tidak mampu menemukan barang barang bukti yang dapat dijadikan alat bukti yang tertuang dalam pasal 184 KUHAP. Penyidik juga tidak mampu menghadirkan mediasi antara Istri Vts, dan hanya datang hanya pelaku Aj dan Suami TN, dalam hal mediasi ini, terjadi kesalahan manajemen penyidikan yang dimana penyidik harus dapat melakukan upaya paksa terhadap istri Vts, karena kepolisian mempunyai tanggungjawab untuk menghadirkan para saksi untuk tindak pidana ini, apakah dapat dilanjutkan ketahap selanjutnya
sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Karena dalam mediasi pelaku tidak mengakui perbuatannya, dan pihak kepolisian tidak melakukan penyelidikan terhadap laporan suaminya TN, padahal suaminya sudah memberikan keterangan barang – barang bukti yang ada kaitannya dengan rangkaian peristiwa diduga tindak pidana 284 KUHP, sebelumnya terdapat pasal – pasal yang dapat mngarahkan pelaku untuk tindak pidana 284 tersebut, yaitu 335 ayat 1barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri atau orang lainMenurut R. Soesilo dalam buku “KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” (hal. 238), yang harus dibuktikan dalam pasal ini ialah adanya orang yang dipaksa secara melawan hak untuk melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu berlawanan dengan kehendaknya sendiri. Pemaksaan itu bisa dilakukan melalui kekerasan, ancaman kekerasan, perbuatan tidak menyenangkan, atau ancaman perbuatan tidak menyenangkan.perbuatan orang itu yang terus menggoda istri Anda bisa dikategorikan sebagai pemaksaan dengan perbuatan tidak menyenangkan. Surat
yang diterima istri Anda sudah dapat dipakai sebagai bukti permulaan yang cukup untuk mengindikasikan adanya tindak pidana tersebut. Meski demikian, Anda perlu memperkuat dengan alat bukti lain. Apalagi, seperti yang Anda ceritakan, Anda telah menyelidiki masalah ini. Jika Anda menemukan hal- hal yang dapat memperkuat tuduhan terhadap orang tersebut, maka Anda perlu menyampaikannya juga kepada polisi.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
1.  Bahwa telah terjadi tindak pidana
284 KUHP, penyidik tidak dapat membuktikaan bahwa telah terjadi tindak pidana 284 KUHP, penyidik tidak menemukan barang – barang bukti berkaitan dengan tindak pidana 284 KUHP, penyidik melakukan telah melanggar perkap kapolri tentang manajemen penyidikan tindak pidana.
2.  Bahwa faktor penghambat penyidik tidak dapat menindaklanjuti laporan korban Vts, Istri korban tidak diketahui tinggal dimana, pelaku tidak mengakui perbuatannya, kurangnya barang bukti yang berkaitan dengan perbuatan perlaku Aj.

## Saran
1.  Penyidik harus patuh terhadap perkap nomor 14 tahun 2012 tentang
manajemen penyidikan tindak pidana
2.  Penyidik harus dapat memberikan solusi kepada seluruh masyarakat yang bermasalah dengan hukum.

## DAFTAR  PUSTAKA
Agus Mulyana. Keruskan Lingkungan Sebagai Akibat Dari Kegiatan Penambangan Emas Tampa Izin Barda Nawawi Arif.,1984, Sari Kuliah Hukum Pidana II. Semarang:
Fakultas Hukum Undip ..........................1988.Beberapa aspek kebijakan penegakan hukum pidana.PT. Citra aditya Bakti,Bandung
C. S. T.  Kansil, 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka
Dellyana,Shant.1988,Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty
Departemen Pendidikan dan kebudayaan. 1996. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta :BalaiPustaka
Justin M.Sihombing. 2005. Kekerasan Terhadap Masyarakat Marginal. Yogyakarta :Narasi
Roeslan Saleh. 1982. Pikiran-pikiran Tentang Pertanggung jawaban Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Ghalia Indonesia
Soerjono Soekanto. 2004, Faktor-Faktor
Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Kelima. Jakarta : Raja Grafindo Persada ……………………..2006. Pengantar

## 44 Perahu, Volume 3 Nomor 2, September 2015, Hlm 33-44
Penelitian
Hukum, Jakarta :Universitas Indonesia Supriadi. SH.M.Hum. Hukum Lingkungan Di Indonesia.
Mella Ismelina, SH. M. Hum Lingkungan Hidup paradigma dan sketsatematis, CV. Prisma esta Utama Bandung Trilianty Lestarista. Faktor- Faktor Yang Berhubungan Dengan Keracunan Mercuri Pada PETI N.t.h. Silalahi. 2004. Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan.
Wirjonoprojodikoro, 1998. Asas– asas hukum pidana di Indonesia, PT. Erescobandung

## Peraturan Perundang-undangan

## Kitab Undang – Undang HukumPidana
Kitab Undang – Undang Hukum Acara
Pidana
Undang – Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (PPLH)

## PENDAHULUAN
Menurut pasal 1 ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan menyebutkan, Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten / Kota dalam wilayah kerja Kecamatan. Dan dalam pasal 10  menyebutkan bahwa di kelurahan dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan. Dan Kelurahan Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati / Walikota melalui Camat. Tugas Lurah sebagai kepala Kelurahan yaitu mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.  Sebagai wujud untuk melaksanakan tugas urusan kemasyarakatan, maka di Kelurahan dibentuk lembaga kemasyarakatan Kelurahan. Lembaga Kemasyarakatan kelurahan merupakan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah dalam memberdayakan masyarakat, yang memiliki tugas membantu lurah dalam melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan ketentun pasal 5 Peraturan  Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan menyebutkan bahwa Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk di tingkat kelurahan terdiri atas: 1). Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
Kelurahan (LPMK); 2). Lembaga Adat; 3). Tim Penggerak PKK Kelurahan;  4). RW;  5). RT;  6). Karang Taruna, dan ; 7) Lembaga Kemasyarakatan Lainnya. Untuk wilayah kelurahan Tanjungpuri, lembaga adat yang sudah dibentuk belum bisa secara penuh menjalankan tugas dan fungsi, akibatnya mempengaruhi kewenangan lembaga adat itu sendiri sebagaimana yang sudah diatur dalam peraturan Daeah Kabupaten Sintang nomor 4 tahun 2007 terntang lembaga kemasyarakatan. Dari data yang diperoleh dalam penelitian, terdapat adanya laporan dan permintaan dari pihak masyarakat dalam wilayah Keluruhan Tanjungpuri untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan yang dialami berdasarkan adat istiadat dan hukum ada para pihak.Namun dalam menyelesaikan sengketa atau perselisihan tersebut, masih ditemukan beberapa kendala seperti struktur kepengurusan lembaga adat itu sendiri yang belum sempurna, saran prasarana/fasilitas dan pedomana adat istiadat dan hukum adat yang digunakan dalam menyelesaikan perselisihan atau sengketa menurut adat istiadat dan hukum adat, yang mengakibatkan kewenangan lembaga Adat belum terlaksana sebagaima mestinya.

## METODE PENELITIAN
Metode  pendekatan  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah metode pendekatan yuridis  sosiologis . Metode pendekatan yuridis  sosiologis adalah suatu metode pendekatan hukum

## KEWENANGAN LEMBAGA ADAT BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2007 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DALAM PENEGAKAN HUKUM ADAT DI KELURAHAN TANJUNGPURI KECAMATAN SINTANG

## Victor Emanuel
Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang (email : victoremanuel58@yahoo.com)

## 46 Perahu, Volume 3 Nomor 2, September 2015, Hlm 45-62
sebagai fenomena sosial  dimana peraturan dan teori yang ada kemudian dihubungkan dengan kenyataan atau fakta yang ada di masyarakat. 9 Melalui pendekatan yuridis sosiologis dipergunakan untuk menganalisa hukum bukan semata- mata sebagai suatu seperangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif belaka, akan tetapi hukum dilihat sebagai prilaku masyarakat yang menggejala dan mempola dalam kehidupan masyarakat, yang selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan  seperti  politik, ekonomi, sosial dan budaya. Berbagai temuan lapangan yang bersifat individual akan dijadikan bahan utama dalam mengungkapkan permasalahan yang diteliti dengan berpegang pada ketentuan normatif. Dalam hal ini gejala-gejala dan prilaku yang dimaksud adalah terkait dengan kondisi nyata  terhadap kewenangan lembaga adat. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif artinya data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, dokumentasi, analisis, catatan lapangan, disusun peneliti di lokasi penelitian, bukan dalam bentuk angka-angka. Peneliti melakukan analisis data dengan memperbanyak informasi, mencari hubungannya, membandingkan, dan menemukan hasil atas dasar data sebenarnya (bukan dalam bentuk angka). Hasil analisis data berupa pemaparan yang berkenaan dengan situasi yang diteliti dan disajikan dalam bentuk uraian narasi. Pemaparan data tersebut umumnya adalah menjawab dari pertanyaan dalam rumusan masalah yang ditetapkan. 10

## Berdasarkan tujuan yang hendak
9    Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada.Hlm.167 10 Bambang Waluyo,1991,Penelitian hukum dalam praktek, Sinar Grafika.Jakarta.Hlm.122
dicapai, maka dalam penelitian ini dilakukan dengan deskriptif  analitis yaitu untuk memberikan  gambaran tentang obyek penelitia, Sehingga dapat diambil suatu data obyektif yang dapat menggambarkan kenyataan atau realitas yang kompleks atau menyeluruh tentang permasalahan yang ada dalam pelaksanaanya.

## TINJAUAN PUSTAKA

## 1.  Kewenangan Lembaga Adat
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4  tahun 2007  tentang Lembaga  Kemasyarakatan dalam Penegakan hukum Adat di  Kelurahan Tanjungpuri Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang
Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Bagian 9 Pasal 127 menyebutkan pemerintah kelurahan adalah sebagai berikut :
1) Kelurahan dibentuk di wilayah kecamatan dengan Perda berpedoman pada peraturan pemerintah, dan
2) Kelurahan dipimpin oleh lurah yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan dari bupati/ walikota.
Kelurahan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan pada ketentuan pasal 1 menyebutkan Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/ kota dalam wilayah kerja kecamatan. Dengan diberlakukannya Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengertian kelurahan sebagaimana pada ketentuan pasal 229 menyebutkan sebagai berikut :
Victor Emanuel, Kewenangan Lembaga Adat Berdasarkan Peraturan Daerah 47
1)  Ayat 1; Kelurahan dibentuk dengan Perda Kabupaten / Kota berpedoman  pada peraturan pemerintah.
2)  Ayat 2; Kelurahan dipimpin  oleh  seorang kepala  kelurahan  yang disebut lurah    selaku perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.
3)  Ayat 2; Lurah  diangkat oleh  bupati / wali  kota  atas usul  sekretaris daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
4)  Ayat 4; Lurah mempunyai tugas membantu camat dalam:
a. M e l a k s a n a k a n kegiatan pemerintahan kelurahan;
b. M e l a k u k a n p e m b e r d a y a a n masyarakat;
c. M e l a k s a n a k a n pelayanan masyarakat;
d. M e m e l i h a r a ketenteraman dan ketertiban umum;
e. Memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan
g. Melaksanakan tugas lain s e s u a i
11 Utrecht, E.,1960, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, (Bandung: Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, Universitas Padjajaran).Hlm.9
12 Indroharto,1993 Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I, (Jakarta: Sinar Harapan).Hlm.69
dengan ketentuan peraturan perundang- undangan Untuk  Kabupaten  Sintang berdasarkan  ketentuan pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Sintang nomor 11 tahun 2011 tentang  Pembentukan Kelurahan  dalam  wilayah  Kecamatan Sintang menyebutkan sebagai berikut :
1) Ayat 8; Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Sintang dalam wilayah kerja Kecamatan.
2) Ayat 9; Lurah  adalah pemimpin  Kelurahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati melalui Camat. Utrecth 11 menyebutkan kewenangan diistilahkan sebagai kekuatan dan kekuasaan. Indroharto 12 mengatakan wewenang tidak sekedar kemampuan untuk menimbulkan akibat hukum, namun juga untuk dapat berbuat atau melakukan sesuatu. Kewenangan sebagai kekuasaan dan wewenang ( authority ). Kekuasaan sama dengan kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan. Wewenang sama dengan kekuasaan yang ada pada seseorang atau kelompok yang mempunyai dukungan atau mendapat pengakuan dari masyarakat. 13 Pengertian mengenai wewenang sebagaimana dikemukakan diatas, walaupun  dirumuskan dalam bahasa yang berbeda, namun mengandung pengertian bahwa wewenang itu memberikan dasar hukum untuk bertindak dan mengambil keputusan tertentu

## 48 Perahu, Volume 3 Nomor 2, September 2015, Hlm 45-62
berdasarkan wewenang  yang diberikan atau  melekat  padanya  berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Dalam ilmu Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, istilah kekuasaan  dan wewenang  terkait erat dengan pelaksanaan fungsi pemerintah 14 . Kata kewenangan memiliki arti :
1. Hal wewenang
2. Hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu 15
3. Kewenangan sendiri yaitu ; hal berwenang; hak dan kekuasasan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu 16
Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa kewenangan itu haruslah  diatur secara jelas dan ditetapkan dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Dalam hal ini berarti bahwa, perolehan dan penggunaan wewenang lembaga adat kelurahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, hanya dapat dilakukan apabila  lembaga adat kelurahan yang dimaksud dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan memiliki kewenangan. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang nomor 4  tahun 2007 tentang  Lembaga  Kemasyarakatan adalah merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat 1 huruf g  Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menyebutkan jenis dan hierarki Peraturan Perundang- undangan terdiri atas Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Selanjutnya dalam ketentuan pasal 1 ayat 8 menyebutkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan
14 Indroharto,1996, Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan TataUsaha Negara Buku I,Beberapa Pengertian Dasar Peradilan Tata Usaha Negara, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.Hlm.24
15 Kamus Umum Bahasa Indonesia, 1955 Percetakan Balai Pustaka, Jakarta 16  Kamisa, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Besar. Kartika, Surabaya. Hlm.577 17   Philipus M. Hadjon,2001. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia_Introduction to Indonesian Administrative Law, Gadja Mada University Press, Yogyakarta.Hlm.130
yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota dengan persetujuan bersama Bupati / Walikota. Dari uraian ini jelaslah bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sintang nomor 4  tahun 2007  tentang  Lembaga Kemasyarakatan merupakan peraturan perundang-undangan. Kewenangan dari Lembaga Adat dalam peraturan daerah tersebut merupakan kewenangan yang diberikan oleh hukum. Hal ini berarti bahwa, perolehan dan penggunaan kewewenangan Lembaga Adat dalam bidang kemasyarakatan hanya dapat dilakukan apabila Lembaga adat berdasarkan ketentuan perundang- undangan memiliki kewenangan untuk itu.  Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh  Philipus M.Hadjon 17 , tentang kewenangan  yaitu : Minimal dasar kewenangan harus ditemukan dalam suatu undang-undang, apabila penguasa ingin meletakan kewajiban- kewajiban di atas para warga masyarakat. Dengan demikian di dalamnya terdapat suatu legitimasi yang demokratis. Melalui undang-undang, parlemen sebagai pembentuk undang- undang yang mewakili rakyat pemilihnya ikut menentukan kewajiban-kewajiban apa yang pantas bagi warga masyarakat. Dari sini, atribusi dan delegasi kewenangan harus didasarkan undang-undang formal,  setidak- tidaknya apabila keputusan itu meletakan kewajiban-kewajiban pada masyarakat.
Lembaga adat merupakan kata yang berasal dari gabungan antara kata lembaga dan kata adat. Kata lembaga dalam
Victor Emanuel, Kewenangan Lembaga Adat Berdasarkan Peraturan Daerah 49
bahasa Inggris disebut dengan institution yang berarti pendirian, lembaga, adat dan kebiasaan. Dari pengertian literatur tersebut, lembaga dapat diartikan sebagai sebuah istilah yang menunjukkan kepada pola perilaku manusia yang mapan terdiri dari interaksi sosial yang memiliki struktur dalam suatu kerangka nilai yang relevan. Sehingga lembaga adat adalah pola perilaku masyarakat adat yang mapan yang terdiri dari interaksi sosial yang memiliki struktur dalam suatu kerangka nilai adat yang relevan. Menurut ilmu budaya, lembaga adat diartikan sebagai suatu bentuk organisasi adat yang tersusun relative tetap atas pola-pola kelakuan, peranan-peranan, dan relasi-relasi yang terarah dan mengikat individu, mempunyai otoritas formal dan sanksi hukum adat guna tercapainya kebutuhan-kebutuhan dasar. 18 Menurut Eko Sujatmiko 19 menyebutkan lembaga adat adalah lembaga yang berisi tentang nilai, pandangan hidup, cita-cita, pengetahuan, keyakinan serta norma yang saling berkaitan satu sama lain. Fungsinya sebagai pedoman tertinggi bagi masyarakat untu bersikap dan berperilaku. Pengertian lembaga adat menurut pasal 1 ayat 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, menyebutkan Lembaga Adat adalah: Lembaga Kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat
18 http://auliatasman.unja.ac.id/web/index.php/artikel/146-malpu-161-lembaga-adat-dan- Fungsinya, diakses 20 januari 2016, jam 20.30 wib. 19  Eko Sujatmiko, 2014, Kamus IPS , Aksara Sinergi Media Cetakan I. Surakarta.Hlm.169
istiadat dan hukum adat yang berlaku. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sintang nomor 4 tahun 2007 tentang lembaga kemasyarakatan kelurahan, pada pasal 1 ayat 16 menyebutkan bahwa Lembaga adat adalah organisasi kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun secara wajar yang tumbuh didalam sejarah kehidupan masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu, dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwewnang untuk mengatur,mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalah kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku. Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa lembaga adat adalah suatu organisasi atau lembaga masyarakat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu yang dimaksudkan untuk membantu pemerintah daerah dan menjadi mitra pemerintah daerah dalam memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat yang dapat membangun pembangunan suatu daerah tersebut. Dalam ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 tahun 2007 tentang lembaga kemasyarakatan Kelurahan menyebutkan bahwa lembaga kemasyarakatan salah satu nya ada lembaga adat. 20 Aulia Tasman mengatakan bahwa Lembaga Adat berfungsi bersama pemerintah merencanakan, mengarahkan, mensinergikan program pembangunan agar sesuai dengan tata nilai adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat demi terwujudnya keselarasan, keserasian, keseimbangan, keadilan dan kesejahteraan

## 50 Perahu, Volume 3 Nomor 2, September 2015, Hlm 45-62
masyarakat. Selain itu, Lembaga adat berfungsi sebagai alat kontrol keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat, baik preventif maupun represif, antara lain:
a)  Menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan;
b) Penengah (Hakim Perdamaian) mendamaikan sengketa yang timbul di masyarakat.
c)  Membantu pemerintah dalam kelancaran dan pelaksanaan pembangunan di segala bidang terutama dalam bidang keagamaan, kebudayaan dan kemasyarakatan.
d) Melaksanakan hukum adat dan istiadat adat dalam wilayah kelurahan
e)  Memberikan kedudukan hukum menurut adat terhadap hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan hubungan sosial keperdatan dan keagamaan.
f)  Membina dan mengembangkan nilai-nilai adat dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya dan kebudayaan adat khususnya.
g) Menjaga, memelihara dan memanfaatkan kekayaan desa adat untuk kesejahteraan masyarakat adat. 21
Lembaga Adat adalah sebuah organisasi kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang didalam sejarah masyarakat yang bersangkutan atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam wilayah hukum adat tersebut, serta 21 http://auliatasman.unja.ac.id/web/index.php/artikel/146-malpu-161-lembaga-adat-dan- Fungsinya, diakses 20 januari 2016, jam 20.30 wib.
22 http://www.mikirbae.com/2015/01/lembaga-adat-di-indonesia.html ,  diakses  20  januari  2016, jam 20.30 wib
berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku, dan Tugas lembaga adat antara lain adalah : 22
a)  Sebagai perantara dalam penyelesaian perselisihan yang menyangkut adat istiadat dan kebiasaan masyarakat.
b) M e m b u d a y a k a n , mengembangkan, dan melestarikan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya daerah sebagai bagian dari budaya nasional.
c)  Menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara ketua adat , pemangku adat, pemuka adat dengan aparat pemerintah pada semua tingkatan pemerintahan di Kabupaten daerah adat tersebut.
d) Membantu kelancaran roda pemerinyahan, pelaksanaan pembangunan dan / atau harta kekayaan lembaga adat dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat hukum adat setempat.
e)  Membina stabilitas nasional yang sehat dan dinamis dan dapat memberikan peluang yang luas kepada aparat pemerintah terutama pemerintah desa / kelurahan dalam melaksanakan pembangunan yang lebih berkualitas dan pembinaaan mayarakat yang adil dan demokratis.
f)  Menciptakan susana yang
Victor Emanuel, Kewenangan Lembaga Adat Berdasarkan Peraturan Daerah 51
dapat menjamin terpeliharanya kebhinnekaan masyarakat adat dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.
g) Membina dan melestarikan budaya dan adat istiadat serta hubungan antar tokoh adat dengan pemerintah kelurahan dan lurah.
h) Mengayomi adat istiadat
i)  Memberikan saran, usul, pendapat, ke berbagai perorangan, kelompok / lembaga maupun pemerintah tentang masalah adat.
Lembaga Adat Kelurahan dalam melaksanakan tugasnya mempunyai mempunyai fungsi sebagai berikut :
a)  Penampung dan penyalur pendapat atau aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Kelurahan serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat;
b) Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat isadat dan kebiasaan- kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya masyarakat serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyetenggaraan Pemerintahan Kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarkatan; dan
c)  Penciptaan hubungan yang demokrabs dan harrnonis serta obyektif antara kepala adati pemangku adat ketua adat atau pemuka adat dengan aparat
23 Pasal  15  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sintang  nomor  4  tahun  2007  tentang  lembaga kemasyarakat Kelurahan.
24 http://gumilarcenter.com/wp-content/uploads/2014/05/8.-LEMBAGA- KEMASYARAKATAN.pdf, diakses 20 januari 2016, jam 20.30 wib
25 Imam soedijat,Hukum Adat Sketsa Adat (yogyakarta : Liberty, 1981).Hlm.45
Pernerintah Kelurahan. 23
Dari fungsi lembaga adat tersebut diatas, merupakan penjabaran lebih lanjut dari fungsi lembaga kemasyarakatn itu senidri. Adapun Fungsi Lembaga Kemasyarakatan  adalah :
a)  Memberikan pedoman kepada anggota masyarakat, bagaimana mereka harus bertingkahlaku atau bersikap di dalam menghadapi masalah- masalah dalam masyarakat, yang terutama menyangkut kebutuhan pokok.
b) Menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan
c)  Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial ( social control ), artinya, sistem pengawasan dari masyarakat terhadap tingkah laku anggota- anggotanya. 24
Menurut  Imam  Soedijat 25 mengatakan  bahwa  fungsi  Lembaga Adat  dalam masyarakat adalah Bersama pemerintah merencanakan,mengarahkan mensinergikan program pembangunan agar sesuai dengan tata nilai adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat demi terwujudnya keselarasan, keserasian, keseimbangan, keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Lembaga adat berfungsi sebagai alat kontrol keamanan,ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat, baik preventif maupun represif, antara lain:

## 52 Perahu, Volume 3 Nomor 2, September 2015, Hlm 45-62

## 1) Menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan;
2) P e n e n g a h , mendamaikan sengketa yang timbul di masyarakat. Kemudian, lembaga adat juga memiliki fungsi lain yaitu : a)  M e m b a n t u pemerintah dalam kelancaran dan p e l a k s a n a a n p e m b a n g u n a n di segala bidang terutama dalam bidang keagamaan, kebudayaan dan kemasyarakatan. b) M e l a k s a n a k a n hukum adat dan istiadat
c)  M e m b e r i k a n kedudukan hukum menurut adat terhadap hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan hubungan sosial kepadatan dan keagamaan
Membina dan mengembangkan nilai-nilai adat dalam rangka m e m p e r k a y a , melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya dan kebudayaan adat khususnya, M e n j a g a , memelihara dan m e m a n f a a t k a n kekayaan desa adat untuk kesejahteraan
26 http://damaruta.blogspot.com/2015/02/lembaga- adat.html , diakses 20 januari 2016, jam 20.30 wib

## masyarakat adat.
Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa kewenangan adalah berhubungan  dengan  hak dan kekuasasan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.  Maka kewenangan lembaga adat sebagai salah satu wujud dari lembaga kemasyarakatan yang ada dalam lingkungan kelurahan memiliki kewenangan sebagai berikut :
a)  Mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan adat istiadat dan hukum adat setempat
b) Mewakili masyarakat adat berhubungan keluar, yaitu dalam hal menyangkut kepentingan yang mempengaruhi adat.
c)  Mengelola hak-hak adat dan harta kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat kearah yang lebih baik.
d) Menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara perdata dan pidana ringan di setiap jenjang organisasi lembaga adat sepanjang penyelesaiannya itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 26
Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide- ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Pemahaman terhadap penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-
Victor Emanuel, Kewenangan Lembaga Adat Berdasarkan Peraturan Daerah 53
hubungan  hukum  dalam  kehidupan bermasyarakat. Menurut Satjipto Raharjo 27 penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu: 28
1) Ditinjau dari sudut subyeknya: a.  Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.
b.  Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.
2) Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:
a. Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan
27  Satjipto Raharjo, Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Sinar Baru, Bandung,
1995.Hlm.22
28   Dellyana,Shant.1988,Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty.Hlm.32 29  Satjipto Raharjo, Opcit.Hlm.24-27
formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat.
b. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

## 2.  Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kewenangan Penegakan Hukum Lembaga Adat Kelurahan.
Kewenangan lembaga adat kelurahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan merupakan kewenangan dalam menjalan aturan hukum. Kewenangan yang diperoleh dari ketentuan hukum di peraturan daerah tersebut bisa tidak berjalan sepenuhnya dikarenakan faktor-faktor tertentu. Robert B. Seidman 29 mengatakan bahwa masalah penegakan hukum berhubungan dengan lingkup bekerjanya hukum dalam masyarakat. Ada tiga komponen inti yang mendukung bekerjanya hukum dalam masyarakat (termasuk aspek penegakannya), yaitu : 1). Lembaga pembuat peraturan; 2). Lembaga penerap peraturan; 3). Pemegang peran itu sendiri.  Ketiga unsur pendukung penegakan hukum yang diajukan Seidman itu didasarkan pada empat dalil sebagai berikut:
1) Setiap peraturan hukum memberi tahu tentang bagaimana seorang pemegang peran diharapkan bertindak;
2) Bagaimana seseorang

## 54 Perahu, Volume 3 Nomor 2, September 2015, Hlm 45-62
pemegang peran itu akan bertindak sebagai suatu respons terhadap peraturan hukum, merupakan fungsi peraturan- peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-’sanksinya, aktivitas lembaga pelaksana, serta keseluruhan kompleks kekuatan sosial politik dan lain-lain mengenai dirinya;
3) Bagaimana lembaga-lembaga pelaksanaan itu akan bertindak sebagai respons terhadap peraturan-peraturan. hukum, merupakan fungsi peraturan- peraturan hukum yang ditujukan kepadanya, sanksi- sanksinya, kekuatan sosial politik dan lain-lainnya yang mengenai din mereka, serta umpan balik yang datang dan para pemegang peran itu;
4) Bagaimana pembuat Undang- undang itu akan bertindak merupakan fungsi peraturan- peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, sanksi- sanksi, kekuatan sosial politik, ideologi, dan; lain-lain yang mengenai diri mereka, serta umpan balik yang datang dan pemegang peran serta birokrasi.
Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapakan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Demikian juga dengan kewenangan lembaga adat kelurahan dalam penegakan hukum adat sangat dipengaruhi  faktor-faktor  tertentu mempengaruhi kewenangan lembaga adat dalam menegakan hukum adat.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 1.  Gambaran Umum Kelurahan Tanjungpuri Kecamatan Sintang
Dari  data  pada  profil  Kelurahan Tanjungpuri tahun 2016 menyebutkan bahwa awalnya Kelurahan Tanjungpuri merupakan nama sebuah kawasan kampung yang sudah ada sejak masa penjajahan pemerintahan Belanda.  Pada masa kemerdekaan, statusnya berubah dan terbentuk menjadi Kelurahan Tanjungpuri berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam nomor: 140-502 / tanggal 22 september 1980 tentang penetapan Desa menjadi Kelurahan. Kondisi geografis kelurahan Tanjungpuri merupakan dataran tinggi ±
16 – 50 meter  dari  permukaan laut, yang meliputi  12 (dua belah ) Rukum Tetangga (RT) dan 6 (enam) Rukun Warga, jumlah ini setelah adanya pengurangan karena pemekaran Kelurahan Tanjungpuri menjadi 2 kelurahan yaitu; Kelurahan Akcaya dan Kelurahan Alai tahun 2014. Kelurahan Tanjungpuri berada pada pusat pemerintahan kabupaten Sintang dalam wilayah Kecamatan sintang dengan luas 8.48 Km² dengan batas wilayah sebagai berikut :
1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Menyumbung Tengah dan Kelurahan Ulak Jaya;
2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Akcaya;
3) Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Kapuas Kanan Hulu; dan
4) Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Akcaya
Pusat pelayantan pemerintahan, pembangunan dan pembinanaan kemasyarakatan dilaksanakan oleh
Victor Emanuel, Kewenangan Lembaga Adat Berdasarkan Peraturan Daerah 55
Kelurahan Tanjungpuri berada di Kantor yang beralamat Jalan M.Saad Telp (0565) 21612 Sintang. Jumlah penduduk kelurahan Tanjungpuri berjumlah 5.868 jiwa. Dari jumlah tersebut, dapat dilihat dalam rincian berdasarkan agama sebagaimana pada tabel 4.1 dibawah ini :
Tabel.4.1. Jumlah Penduduk Tanjungpuri  tahun 2016 NO AGAMA JUMLAH  JIWA 1 ISLAM 3.239 jiwa 2 KATOLIK 1.496 jiwa 3 PROTESTAN 1.127 jiwa 4 HINDU 2 jiwa 5 BUDHA 3 jiwa 6 KONGFUCU - jiwa JUMLAH 5.868 jiwa Sumber: Data laporan bulanan Lurah Tanjungpuri per bulan mei 2016
Dari data kondisi penduduk di kelurahan Tanjungpuri Kecamatan Sintang pada tabel 4.1 diatas, dapat disimpulkan bahwa penduduk yang ada di kelurahan Tanjungpuri Sintang merupakan masyarakat yang majemuk. Gambaran kemudahan dalam pelayanan umum di wilayah kerja KelurahanTanjungpuri saat ini berdasarkan observasi yang dilakukan dari 28 juli s/d 29 juli 2016 dapat digambarkan dan diuraikan sebagai berikut : Sarana transportasi bagi masyarakat dapat menggunakan jalur darat dan sungai. Untuk jalur darat dengan menggunakan kendaraan roda dua  maupun kendaraan roda empat, dan bagi masyarakat tidak memiliki kendaraan pribadi dapat menggunakan kendaraan umum dengan fasiltas terminal di Pasar Inpres Sintang. Sedangkan untuk jalur sungai dapat menggunakan perahu dayung maupun sarana speedboat atau perahu motor.
Sarana dan prasarana penerangan bagi masyarakat di Kelurahan Tanjungpuri sudah menggunakan peneraangan dari listrik negara yang disediakan PLN ranting Sintang. Sarana dan prasarana komunikasi yang dapat digunakan masyarakat dengan menggunakan fasilitas telepon rumah, termasuk layanan internet yang disediakan oleh PT Telkom cabang Sintang, termasuk layanan yang disediakan oleh Kantor Pos Sintang, selain itu masyarakat dalam melakukan komunikasi dapat juga menggunakan hand phone (HP). Untuk layanan fasilitas umum lainnya seperti kebutuhan memperoleh kebutuhan sembilan bahan pokok, keperluan akan sandang dan pangan bagi masyarakat di Kelurahan Tanjungpuri dapat diperoleh di Pasar Inpres dan Pasar Junjung Buih Sintang. Untuk keperluan air  sudah tersedianya layanan dari PDAM Kabupaten Sintang. Untuk layanan kesehatan sudah tersedianya Puskemas Tanjungpuri Sintang dan Rumah Umum Sakit Daerah (RSUD). Untuk layanan transaksi keuangan sudah tersedianya Bank seperti BRI,Bank Kalbar,BNI termasuk lembaga keuangan swasta yang dikelola oleh CU ( koperasi Credit) dengan berbagai nama dan badan hukum tertentu. Untuk kebutuhan BBM (Bahan Bakar Minyak) dan Gas, sudah tersedianya fasiltas SPBU dan kios- kios penyalur di sepanjang jalan dalam wilayah Tanjungpuri sintang.
2.  Kewenangan Lembaga Adat Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2007  tentang Lembaga Kemasyarakatan dalam Penegakan hukum  Adat di Kelurahan Tanjungpuri Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang

## 56 Perahu, Volume 3 Nomor 2, September 2015, Hlm 45-62
Berdasarkan hasil observasi dan penelitian yang dilakukan penulis bahwa diperoleh keterangan dari Lurah Tanjungpuri  bapak  Rusman  Effendi,S. Sos dalam wawancara tanggal 28 juli 2016 mengatakan bahwa salah satu fungsi Lurah adalah  melakukan wujud pemberdayaan masyarakat. Wujud pemberdayaan masyarakat tersebut salah satunya dengan membentuk lembaga Adat pada tingkat Kelurahan. Lembaga Adat Kelurahan Tanjupuri telah dibentuk melalui musyawarah di kantor Lurah Tanjungpuri yang diikuti oleh 38 ketua RT pada tanggal 30 maret 2014 dengan memilih bapak Agen sebagai Ketua lembaga Adat Kelurahan Tanjungpuri Kecamatan Sintang periode 2014 - 2017. Dan wilayah kerja Lembaga Adat Kelurahan Tanjungpuri saat ini meliputi juga wilayah Kelurahan Akcaya dan wilayah Kelurahan Alai, hal ini mengingat 2 (dua) Kelurahan ini baru dimekarkan, maka untuk sementara waktu lembaga Adat masih menginduk pada Lembaga Adat Kelurhan Tanjungpuri. Sebagai sebuah organisasi, maka Lembaga Adat Kelurahan Tanjungpuri harus memiliki susunan pengurus yang terdiri ketua, Sekretaris, bendahara, dan ketua bidang sesuai keperluan, namun susunan pengurus lembaga adat Kelurahan Tanjungpuri hingga saat ini hanya ada Ketua Lembaga Adat saja, sementara  susunan kepengurus lainya belum ada. Dari Keterangan Lurah, hal terjadi dikarenakan pihak Kelurahan belum pernah mendindaklanjuti hasil musyawarah pembentukan lembaga adat tersebut dalam bentuk Surat Keputusan Lurah, sehingga kedudukan Lembaga Adat Kelurahan yang ada saat ini hanya memiliki ketua saja tanpa susunan pengurus lainnya serta belum memiliki dasar hukum berupa Surat Keputusan.
Maka menurut pendapat penulis keberadaan lembaga Adat Kelurahan keabsahannya hanya secara defacto saja, tapi secara de yure ( hukum) belum ada kekuaatan hukum dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang nomor  4 tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan. Sejak menjadi Ketua lembaga Adat Kelurahan, pihak ketua telah berusaha untuk mengisi formasi dan susunan kepengurusan Lembaga Adat Kelurahan Tanjungpuri ini, namun sebagaimana yang penulis temukan dari hasil penelitian belum ada pentunjuk teknis operasional yang diberikan pihak Kelurahan.  Dan selain itu ketua Lembaga Adat Kelurahan sudah melakukan koordinasi dengan pihak Lurah Tanjupuri guna memohon petunjuk, arahan dan koordinasi terhadap persoalan untuk mengisi kepengurusan Lembaga Adat Kelurahan namun hingga saat ini belum ada sama sekali hasil dan tindaklanjutnya, justru fakta di lapangan yang diperoleh bahwa supaya pihak Ketua lembaga Adat Kelurahan diarahkan sendiri untuk  melakukan tindak  lanjut hal tersebut kepada pihak Dewan Adat Dayak (DAD) Kecamatan Sintang maupun dengan pihak Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Sintang. Berdasarkan hasil musawarah ketua RT dalam wilayah kerja kelurahan tanjungpuri Kecamatan Sintang untuk memilih Ketua lembaga Adat Kelurahan Tanjungpuri, sebagaimana keterangan Lurah Tanjungpuri dalam wawancara tanggal 28 juli 2016 mengatakan bahwa untuk tindaklanjut operasional dari lembaga Adat kelurahan ini diserahkan kepada pihak Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Sintang. Dan sebagai tindak lanjutnya oleh Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Sintang, Ketua
Victor Emanuel, Kewenangan Lembaga Adat Berdasarkan Peraturan Daerah 57
Lembaga Adat Kelurahan Tanjungpuri dilantik sebagai ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kelurahan Tanjungpuri pada tanggal 31 maret 2014 dirumah Kediaman Ketua Dewan Adat (DAD) Kabupaten Sintang Drs.A Mikalel Abeng,MM. Dari persoalan ini, menurut penulis terdapat adanya kejanggalan dalam hal kedudukan secara hukum antara Lembaga Adat Kelurahan dengan Dewan Adat Dayak (DAD) Kelurahan Tanjungpuri. Adapun kejanggalan kedudukan secara hukum dapat penulis jelaskan dalam uraian dibawah ini.
Dalam Keterangan Lurah Tanjungpuri saat wawancara pada pada tanggal 28 juli 2016 menerangkan bahwa Lembaga Adat Kelurahan merupakan bagian dari lembaga kemasyarakatan yang dibentuk pada tingkat kelurahan, dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan yang dilaksanakan selalu melakukan koordinasi dan mitra dengan pihak kelurahan sebagaiman ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang nomor 4 tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan. Sedangkan Dewan Adat Dayak (DAD) Kelurahan menurut keterangan bapak F Sudarisman selaku  Temenggung Adat Dayak dalam wawancara pada tanggal 29 juli 2016 menjelaskan bahwa Dewan Adat Dayak (DAD) merupakan lembaga khusus dalam wujud organisasi kemasyarakatan yang inisiatif pembentukannya oleh masyarakat dari Suku Dayak dan secara ornanisasi keberadaannta di luar Lembaga Adat Kelurahan yang tidak diatur berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten tersebut diatas. Dewan Adat Dayak (DAD) Kelurahan atau Desa, dasar pembentukan dan operasionalnya dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenang berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar
dan Anggaran Rumah Tangga Dewan Adat Dayak (DAD), oleh sebab itu struktur Dewan Adat Dayak (DAD) Kelurahan atau Dewan Adat Dayak (DAD) Desa merupakan perpanjangan dari stuktur Dewan Adat Dayak (DAD) Kecamatan dan Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten, Dewan Adat Dayak (DAD) Propinsi, dan untuk tingkat nasional merupakan bagian dari Majelis Adat Dayak Nasional (MADN). Sejak menjadi ketua lembaga Adat Kelurahan Tanjungpuri terhitung tahun 2014 hingga tahun 2016 ini, telah menyelesaikan perkara / kasus yang timbul dalam kehidupan masyarakat untuk diselesaiakan menurut ketentuan hukum adat yang berlaku di wilayah Kelurahan Tanjungpuri Kecamatan Sintang. Adapun rincian kasus / perkara yang diselesaikan menurut ketentuan hukum adat sebagaimana dalam tabel 4.2 dibawah ini. Tabel.4.2. rincian perkara / kasus yang diselesaikan menurut ketentuan hukum adat di wilayah kelurahan tanjungpuri tahun 2014-2016 NO JENIS KASUS JUMLAH 1 Sengketa batas tanah garapan 2 kasus 3 Kecelakan lalu lintas 1 kasus 4 Perceraian suami istri 2 kasus 5 Pernikahan / Perkawinan adat 2 kasus JUMLAH 6 kasus Sumber: data pada catatan ketua lembaga adat kelurahan Tanjungpuri Dari 6 (enam) kasus tersebut diatas semua permasalahan yang dihadapi oleh para pihak untuk dmintai penyelesaiannya oleh ketua lembaga Adat kelurahan Tanjungpuri, semua dapat diselesaikan dan para pihak menerima keputusan adat yang sudah ditetapkan. Dalam menyelesaikan perkara/kasus diatas, ketua lembaga Adat

## 58 Perahu, Volume 3 Nomor 2, September 2015, Hlm 45-62
kelurahan Tanjungpuri mengedepankan pola musyawarah dan mufakat secara kekeluargaan. Dalam menangani dan menyelesaikan adanya kasus pelanggaran hukum adat yang timbul dalam kehidupan masyarakat di wilayah Kelurahan Tanjungpuri, Lembaga Adat Tanjungpuri lebih dominan menggunakan ketentuan hukum adat Dayak, khusus untuk hukum adat Melayu belum pernah ditangani. Untuk menentukan hukum adat apa yang akan digunakan dalam menyelesaikan perkara / kasus, maka pedoman yang digunakan adalah
1.  Berdasarkan laporan dari salah pihak (dan biasanya pihak yang merasa dirugikan), maka ketentuan hukum adat yang akan digunakan adalah menggunakan ketentuan hukum adat dari asal masyarakat etnis/suku apa pihak yang merasakan menjadi korban perselisihan atau sengketa tersebut
2.  Berdasarkan dan dapat juga menggunakan ketentuan hukum adat berdasarkan tempat atau lokasi kejadiannya perkara/kasus
3.  Berdasarkan hasil kesepakatan para pihak yang berpekara untuk menggunakan hukum adat apa yang digunakan dalam menyelesaikan perkara/ kasus yang akan diselesaikan lembaga Adat.

## 3.  Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kewenangan Penegakan Hukum Lembaga Adat Kelurahan
Lembaga Adat Kelurahan tanjungpuri  dalam menjalankan tugasnya melalui fungsi  selain sebagai penampung dan penyalur pendapat atau aspirasi
masyarakat kepada Pemerintah Kelurahan , adalah juga untuk menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan- kebiasaan masyarakat. Kondisi Sosial kemasyarakatan di wilayah Kelurahan Tanjungpuri Kecamatan Sintang sangat kompleks dan majemuk. Dalam wawancara penulis pada tanggal 29 juli 2016 dengan bapak Sugeng Wiyono salah seorang ketua RT yanga ada di wilayah Kelurahan Tanjungpuri  mengatakan bahwa di wilayah Kelurahan Tanjungpuri jika dilihat dari beragam etnis/suku, tidak hanya terdapat masyarakat dari etnis/ suku Dayak saja, tetapi terdapat juga masyarakat dari dari etnis/suku lainnya seperti; Melayu, Jawa,Batak,Tionghoa (Cina), dan lainnya, selain itu  menurut keterangan bapak  FX.Teruman selaku Temenggung adat Dayak  dalam wawancara pada tanggal 29 juli 2016 menjelaskan bahwa masyarakat etnis/ suku Dayak saja masih terdapat sub Suku Dayak lainnya seperti Dayak Uut Danum, Dayak Desa, Dayak Seberuang, Dayak Kebahan, Dayang Lebang, Dayak Linoh,Dayak Keninjal dan masih ada lainnya lagi. Untuk mengetahui jumlah penduduk dari jenis etnis/suku yang berdomisili wilayah Kelurahan Tanjungpuri Kecamatan Sintang, ketika penulis melakukan obervasi dan wawancara dengan Lurah Tanjungpuri tanggal 29 juli 2016, mengatakan bahwa pihak Kelurahan Tanjungpuri tidak memiliki data tentang komposisi jumlah penduduk menurut etnis/suku. Kewenangan lembaga adat kelurahan Tanjungpuri dalam melaksanakan  penegakan hukum adat  sangat dipengaruhi oleh faktor- faktor.  Terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut secara teori sudah penulis kemukakan sebagaimana pada tinjaun pustaka sebelumnya, Berdasarkan hasil pengamatan (observasi) dan wawancara serta pengalaman yang
Victor Emanuel, Kewenangan Lembaga Adat Berdasarkan Peraturan Daerah 59
penulis alami langsung dilapangan,  maka terhadap  faktor-faktor  tersebut, dapat penulis uraikan dibawah ini.
1. Faktor hukumnya sendiri.
Lembaga  Adat  Kelurahan Tanjungpuri selama ini sebagaimana yang  penulis temukan sendiri dalam menyelesaikan perkara/kasus yang untuk penyelesaiannya melalui ketentuan hukum adat masih adanya kendala atau hambatan. Kendala atau hambatan tersebut  adalah bahwa pihak Lembaga adat belum memiliki sumber berupa kompilasi atau himpunan yang berisikan ketentuan-ketentuan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat untuk wilayah Kelurahan Tanjungpuri Kecamatan Sintang. sehingga sulit untuk menentukan norma hukum adat apa yang ditentukan terhadap  suatu  perkara  atau kasus  yang  terjadi. Dan yang menjadi pedoman selama ini oleh pihak Lembaga Adat  Kelurahan dalam menyelesaikan perkara/kasus hukum adat menggunakan keterangan lisan dari tokoh adat yang memilii pengetahuan tentang hukum adat terhadap perkara/kasus yang terjadi. Kehadiran tokoh adat tersebut itupun oleh inisiatif  Ketua  Lembaga  Adat. Dan menurut  pengamatan penulis bahwa tokoh tersebut memiliki pemgetahuan tentang hukum adat dan dapat dijadikan sumber untuk dimintai keterangan terhadap perkara/kasus hukum adat yang terjadi. Dan selain itu juga menggunakan ketentuan hukum adat Dayak dan Melayu hasil Kongres Adat Suku Dayak dan Suku Melayu di Kabupaten Sintang tahun 2002. Ketentuan hukum Adat  hasil Kongress ini sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan dinamika yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, terutama yang berhubungan nilai sanksi atau hukuman adat akan diberlakukan terhadap suatu perkara atau kasus yang dianggap telah melanggar dari ketentuan hukum adat.
2. Faktor penegak hukum, yakni fihak- fihak  yang  membentuk  maupun
menerapkan hukum. Faktor penegak hukum yang menjadi kendala atau hambatan dari lembaga Adat Kelurahan adalah sebagaimana pengalaman penulis selama ini yaitu susah mendapatkan tokoh masyarakat yang benar-benar memahami dan mengetahui tentang ketentuan adat dan hukum adat dari pihak yang berselisih / berpekara. Terhadap hal ni sebagaimana keterangan dalam wawancara pada tanggal 29 juli 2016 dengan bapak Daniel selaku ketua RT.03/ RW.03 yang beralamat  di  jalan Teluk Menyurai Sintang, mengatakan bahwa untuk wilayah Kelurahan Tanjungpuri terdapat kesulitan untuk mendapatkan seseorang tokoh warga masyarakat dari kalangan etnis/suku tertentu yang menguasai masalah hukum adat dan hukum adat, hal ini dikarenakan majemuk (keberagamannya) masyarakat yang ada di wilayah Kelurahan Tanjungpuri.  Selain itu  wilayah  Kelurahan Tanjungpuri sudah merupakan wilayah pusat kota Kabupaten, dimana kepedulian pihak masyarakat sendiri untuk melestarikan nilai-nilai adat dan hukum adat yang dianggap baik dan masih berlaku guna menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang terjadi dalam masyarakat sudah mulai di tinggalkan. 3.
Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
Pada faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum juga sangat menjadi hambatan atau kendala pihak Lembaga Adat dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya. Sejak berdirinya Lembaga Adat Kelurahan Tanjungpuri tahun 2014, belum memiliki sekretariat atau kantor untuk melakukan pertemuan dalam menyelesaikan masalah perselisihan atau sengketa hukum adat yang terjadi dalam masyarakat. Dalam pelaksanaan selama ini selaku ketua Lembaga Adat, dalam menangani para pihak yang bersengketa, misalnya ketika menerima adanya laporan terjadi

## 60 Perahu, Volume 3 Nomor 2, September 2015, Hlm 45-62
perselisihan atau sengketa para pihak warga langsung mendatangi ke rumah tempat tinggal atau kediaman ketua lembaga Adat yang beralamat di jalan Kelama jerora 2 Sintang, dan selain itu  ada juga pihak yang mendatangi kantor Kelurahan Tanjungpuri yang beralamat di jalan M.Saad Sintang, hal ini sesuai dengan keterangan dari Lurah Tanjungpuri dalam wawancara pada tanggal 29 juli 2016 yang mengatakan bahwa pihak kelurahan biasa menerima laporan atau semacam pengaduan dari pihak warga masyarakat untuk meminta kepada Lembaga Adat menyelesaikan perkara/ kasus yang dialami pihaknya, dan atas adanya laporan  tersebut pihak kelurahan menghubungi pihak Ketua Lembaga Adat atas adanya laporan warga tersebut. Faktor sarana atau fasilitas yang ditemukan juga berupa tidak adanya sumber pendanaan guna mendukung kelancaran dalam operasional dalam menjalankan kewenangan Lembaga Adat. Terhadap hal pendanaan untuk Lembaga Adat  sebagaimana hasil pengamatan penulis tidak ada. Terkait sumber pendanaan untuk Lembaga Adat Kelurahan, menurut keterangan Lurah Tanjungpuri mengatakan bahwa sumber pendanaan Lembaga Adat untuk dijadikan biaya operasional dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang nomor  4 tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan dapat bersumber dari;
a).Swadaya masyarakat; b).Bantuan dari Pemeriintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten, dan; c).bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat. Hanya wujud bantuan dana tersebut hingga saat ini belum ada realisasinya.
4. Faktor luasnya wilayah kerja dan Pekerjaan.
Selain ketiga  faktor  diatas, masih ditemukan dilapangan bahwa faktor luasnya wilayah kerja lembaga Adat Kelurahan Tanjungpuri yang
meliputi wilayah Kelurahan Akcaya dan Kelurahan Alai juga dirasakan menjadi beban dalam melaksanakan tugas dan kewenangan, apalagi dengan tidak lengkapnya kepengurusan Lembaga Adat itu sendiri. Faktor pekerjaan yang dimaksud sebagai sebagai faktor yang menyebabkan kendala atau hambatan adalah menyangkut pekerjaan rutin ketua lembaga Adat Kelurahan Tanjungpuri.  Pekerjaan rutin Ketua Lembaga adat Kelurahan Tanjungpuri adalah sebagai Karyawan bidang Satpam (satuan pengamanan atau security pada  PT.Telkom tbk (BUMN) cabang Sintang. Dalam menyelesaikan adanya perkara atau kasus perselisihan yang dimintakan oleh pihak warga masyarakat penyelesaiannya kepada lembaga Adat Kelurahan Tanjungpuri yang dalam kenyataanya harus meninggalkan dan menyita waktu jam kerja rutin di Kantor baik pada pagi hari maupun pada hari.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Kewenangan lembaga Adat Kelurahan Tanjungpuri yang sudah terbentuk sejak tahun 2014 merupakan Lembaga Kemasyarakatan yang dasar hukum pembentukannya berpedoman pada ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang nomor  4 tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya yang dimiliki, Lembaga Adat Kelurahan Tanjungpuri berfungsi melaksanakan ketentuan hukum adat dan istiadat adat dalam wilayah kelurahan terutama dalam hal menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang terjadi dalam masyarakat. Kehadiran Lembaga Adat Kelurahan sebagai mitra Lurah Tanjungpuri merupakan salah wujud pemberdayaan masyarakat. Dalam kenyataannya saat ini, wilayah kerja Lembaga Adat Kelurahan Tanjungpuri mencakup 3 wilayah kelurahan yaitu ; Kelurahan Tanjungpuri,Kelurahan
Victor Emanuel, Kewenangan Lembaga Adat Berdasarkan Peraturan Daerah 61
Akcaya dan Kelurahan.  Sebagai acuan Lembaga Adat Kelurahan dalam menyelesaikan perselisihan di bidang hukum adat berpedoman pada Hasil Keputusan Konggress Adat Suku Dayak dan Suku Melayu Kabupaten Sintang tahun 2002. Ketentuan hukum Adat  hasil Kongress ini sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan dinamika yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, terutama yang berhubungan nilai sanksi atau hukuman adat akan diberlakukan terhadap suatu perkara atau kasus yang dianggap telah melanggar dari ketentuan hukum adat. Dalam melaksanakan Kewenangannya, Lembaga Adat Kelurahan Tanjungpuri masih ditemukan adanya faktor-faktor yang menjadi hambatan atau kendala seperti Faktor hukum sendiri, yang dalam hal ini ketentuan dari Hukum adat yang akan diberlakukan dalam menyelesaikan perselisihan atau sengketa  yang terjadi dalam masyarakat, Faktor penegak hukum, yakni  fihak-fihak  yang  membentuk maupun menerapkan hukum yakni sulit mendapat seorang tokoh masyarakat yang bisa dijadikan sebagai sumber dalam untuk mendapatkan pengetahuannya yang menyangkut ketentuan hukum adat yang akan diberlaku dalam menyelesaikan perselisihan atau sengketa. Selain itu masih ada faktor lain seperti faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum berupa sekretariat yang dapat dijadikan kantor Lembaga Adat, dan faktor luasnya wilayah kerja dan  faktor pekerjaan yang kenyataanya dalam menyelesaikan perselisihan terhalang oleh waktu dan jam kerja rutin sehingga perkara terhambat dalam penyelesaianya karena harus ditunda. Dan pekerjaan rutin juga harus ditinggalkan, sehingga menjadi  hal ini menjadi beban. Keberadaan Lembaga Kelurahan Tanjungpuri sebagai mitra Lurah harus dioptimalkan tugas, fungsi dan kewenangannya dalam melaksanakan
ketentuan hukum adat dan istiadat adat dalam wilayah kelurahan terutama dalam hal menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang terjadi dalam masyarakat berdasarkan nilai-nilai adat dan hukum adat. Wilayah kerja Lembaga Adat Tanjungpuri  hanya meliputi  wilayah Kelurahan Tanjungpuri saja, sedangkan untuk Lembaga Adat Kelurahan Akcaya dan Kelurahan Alai supaya dibentuk tersendiri. Ketentuan hukum adat Suku Dayak dan Suku Melayu Kabupaten Sintang hasil Konggress tahun 2002 supaya dilakukan penyesuaian untuk mengikuti perkembangan dan dinamika kehidupan masyarakat dengan cara melakukan Konggres atau kegiatan sejenisnya. Faktor yang menjadi penyebab atau kendala Lembaga Adat Kelurahan Tanjungpuri  dalam melaksanakan kewenangannya supaya dicari solusi atau jalan keluar yang nyata oleh pihak pemerintah kelurahan Tanjungpuri melalui konsultasi dan koordinasi dengan pihak Pemerintahan Kecamatan Sintang dan pihak Pemerintah Kabupaten Sintang.

## DAFTAR  PUSTAKA
Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, Pengantar Metode Penelitian Hukum , PT Raja Grafindo Persada Bambang Waluyo,1991, Penelitian hukum  dalam  praktek ,  Sinar  Grafika. Jakarta Eko Sujatmiko, 2014, Kamus IPS , Aksara Sinergi Media Cetakan I. Surakarta Dellyana,Shant.1988, Konsep Penegakan Hukum . Yogyakarta: Liberty Imam soedijat,1981.Hukum Adat Sketsa Adat (yogyakarta : Liberty Indroharto,1993 Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha  Negara , Buku I, (Jakarta: Sinar Harapan).

## 62 Perahu, Volume 3 Nomor 2, September 2015, Hlm 45-62
..................,1996, Usaha Memahami  Undang-Undang  Tentang Peradilan  TataUsaha  Negara  Buku  I, Beberapa  Pengertian  Dasar  Peradilan Tata  Usaha  Negara, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta Kamisa, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Besar. Kartika, Surabaya
Masri Singarimbuan dan Sofyan
Effendi,1999, Metode Penelitian Survei, LP3ES,Jakarta Utrecht, E.,1960, Pengantar Hukum  Administrasi  Negara  Indonesia , (Bandung: Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, Universitas Padjajaran Soerjono Soekanto, 1988, Pokok- pokok  Sosiologi  Hukum , Rajawali Pers,
Jakarta
................................,  2007, Faktor- faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan Hukum, RajaGrafindo  Persada Satjipto Raharjo, 1995, Masalah Penegakan  Hukum  Suatu  Tinjauan Sosiologis , Sinar Baru, Bandung Kamus Umum Bahasa Indonesia,
1955 Percetakan Balai Pustaka, Jakarta
Ronny Hanitijo Soemitro,1990,
Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri ,Ghalia Indonesia,Jakarta.
Peraturan Perundang-Undangan : Undang-Undang Nomor 24 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 tahun 2007 tentang
Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang nomor 11 tahun 2011 tentang Pembentukan  Kelurahan  dalam wilayah  Kecamatan Sintang

## Makalah dan Internet  :
Yopie Susanto, 2015,Tesis, Dampak Kedudukan Kelembagaan Adat Dayak Kedamangan  Dalam  Peraturan  Daerah Provinsi  Kelimantan  Tengah  Nomor  16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah Terhadap Hak-Hak  Masyarakat  Hukum  Adat Dayak , Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta http://gumilarcenter.com/wp- content/uploads/2014/05/8 .-LEMBAGA- KEMASYARAKATAN. pdf, diakses 20 januari 2016, jam 20.30 wib h t t p : / / w w w . s c r i b d . c o m / doc/221104549/Makalah-Lembaga- Adat-Dan-Peranannya#scribd, diakses 20 januari 2016, jam 20.30 wib http://auliatasman.unja.ac.id/ web/index.php/artikel/146-malpu-161- lembaga-adat-dan-Fungsinya , diakses 20 januari 2016, jam 20.30 wib http://www.mikirbae.com/2015/01/ lembaga-adat-di-indonesia.html, diakses 20 januari 2016, jam 20.30 wib h t t p : / / d a m a r u t a . b l o g s p o t . com/2015/02/lembaga- adat.html, diakses 20 januari 2016, jam 20.30 wib

## PENDAHULUAN
Suku Dayak Kaninjal yang menjadi objek dalam penelitan ini adalah salah satu sub suku Dayak yang mendiami Tanah Pinoh Kabupaten Melawi, Suku dayak secara umum yang terdapat di Kabupaten Melawi memberikan beberapa perubahan dalam menentukan takaran adat salah satunya adalah dengan memberikan takaran adat sebagai alat pembayaran dengan menggunakan Tail setiap takaran, seiring perubahan waktu alat pembayaran tail menjadi Reyal Promas yang tiap- tiap 1 (satu) Reyal Promas sama dengan 0,5 gram emas, perubahan takaran  adat dari Tail ke  Reyal promas berdasarkan hasil Musyawarah adat pada tanggal 15 Januari 1950 bertempat di Kota Baru Nanga Pinoh.
Berdasarkan buku Adat Istiadat Dayak dan Melayu Tanah Pinoh Kabupaten Melawi memberikan pengertian adat istiadat adalah “ Tata krama dan sopan santun kehidupan masyarakat dalam suatu wilayah yang mengatur tatanan kehidupan masyarakat untuk mematuhi adat dan hukum adat
yang berlaku. Sedangkan pengertian hukum adat adalah :
1. Untuk menjaga (mempertahankan) harga diri seseorang terhadap kemungkinan-kemungkinan yang terjadi terhadap dirinya sendiri.
2. Untuk menjaga/ menghindari perlakuan serta perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh orang lain terhadap diri kita sendiri/ kelompok.
3. Untuk menjaga/ memelihara ketertiban keamanan masyarakat.
4. Untuk mengatur dan menertiban kehidupan masyarakat secara keseluruhan demi terciptanya rasa aman, tentram dan damai.
Kehidupan bermasyarakat merupakan kewajiban yang tidak bisa terel;akkan baghi setiap individu seseorang, oleh sebab itu dalam bermasyarakat perlu dijaga adanya keserasian dan keamanan bagi setiap individu dalam kelompok masyarakat.
Penyelesaian tanah adat bagi masyarakat yang melanggar merupakan kewajiban untuk dipenuhi dan agar tidak terjadi terulang kembali dan memberikan

## PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ADAT DI DESA ULAK MUID KECAMATAN TANAH PINOH BARAT KABUPATEN MELAWI

## Gadion Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang

## 64 Perahu, Volume 3 Nomor 2, September 2015, Hlm 63-80
rasa jera bagi pelaku atau pelanggar dalam melakukan kegiatan di hutan atau pun tanah adat, karena tanah maupun hutan adat  yang seharusnya dilindungi dan dijaga oleh setiap masyarakat Dayak Keninja, tanah dan hutan  adat dirusak serta dipergunakantidak sebagaimana mestinya dan mengakibatkan kerugian bagi seluruh masyarakat dan desa, terutama bagi masyarakat Keninjal secara umum maupun masyarakat  lainnya yang ada disekitar tanah dan hutan adat tersebut.
Peristiwa terjadinya  sengketa adat maupun hutan adat yang artinya hutan dan tanah adat harus dilindungi oleh setiap masyarakat Kaninjal karena hutan dan tanah adat tersebut terdapat berbagai tumbuhan yang tumbuh ditanah tersebut seperti buah-buahan dan pepohonan yang dianggap berguna bagi masyarakat Dayak Keninjal dan lingkungan masyarakat lainnya, pemberian sanksi kepada pelaku merupakan aturan kebiasaan adat yang diterapkan bagi setiap orang yang ada di Desa Ulak Muid Kecamatan Tanah Pinoh Barat Kabupaten Melawi
Didalam hukum adat, antara masyarakat hukum sebagai kesatuan dengan tanah yang didudukinya terdapat hubungan yang erat sekali hubungan yang bersumber pada pandangan yang bersifat religious magis hal ini terlihat dalam wujud pelaksanaan-pelaksanaan upacara adat yang bersumber pada kepercayaan kepada kekuasaan-kekuasaan serta
kekuatan-kekuatan ghaib yang dapat dimohon bantuannya.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Peranan Ketua Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat
Dalam proses kehidupan baik peristiwa pemusnahan, pengadaan, kelahiran dan beberapa bentuk kejadian alam lainnya adalah tidak terlepas dari jalur hidup yang dilalui Dayak Keninjal melalui penuturan penyampaian cerita orang-orang tua pada umumnya yang mengetahui seluk beluk tentang hukum adat penyelesaiannya, ini bukti bahwa perjalanan hidup suku dayak pada umumnya dan dayak Keninjal  pada khususnya tidak terlepas dari tradisi lisan yang disampaikan melalui ungkapan cerita orang terdahulu.
Pada kenyataannya menurut penuturan orang tua-tua dayak Keninjal yang mengetahui dan memahami  tentang asal usul  peraturan tentang hukum adat dayak Keninjal  diutarakan dan sampaikan serta  diperjelaskan melalui ungkapan dan tulisan baik secara lisan maupun secara kebiasaan diutarakan dari turun temurun disampaikan melalui tu-tua adat Keninjal sebagai pemikir dan memahami serta yang mengetahui peraturan dan aturan adat Dayak Keninjal  di Desa Ulak Muid  Kecamatan Tanah Pinoh Barat Kabupaten Melawi.
Hukum adat dapat dikatakan sebagai aturan-aturan hukum atau
kebiasaan yang tidak tertulis dan  hidup dan berkemmbang secara dinamis serta kuat dipertahankan oleh masyarakat yang mendiami dan mematuhi peraturan adat kebiasaan tersebut. I Gede AB, Wiranata dalam memberikan batasan adat dalam ragam pengertian sebagai berikut :
1. Adat sebagai aturan (pembuatan dan sebagainya) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala.
2. Adat sebagai kebiasaan, cara (kelakuan dan sebagainya), yang sudah menjadi kebiasaan.
3. Adat sebagai cukai menurut peraturan yang berlaku (dipelabuhan).
4. Adat sebagai wujud gagasan kebudayaan terdiri atas nilai- nilai budaya, norma, hukum, dan atuiran-aturan yang satu dengan yang lainnya berkaitan menjadi satu system. 30
Pengertian yang dikemukakan di atas menunjukan bahwa dimana aturan- aturan adat tersebut dapat dipatuhi, ditaati dan diyakini oleh setiap warga
Jadi adat menurut Hazairin mengungkapkan bahwa adat itu adalah suatu kaidah atau aturan yang telah berlaku dan  telah mendapatkan  pengakuan secara
30 I Gede A.B. Wiranata, Hukum Adat Indonesia, Perkembangannya dari Masa Kemasa, PT.Citra Aditiya Bakti, Bandung 2005, Hal:3
31 Kusumadi, Pedoman Pelajaran Tata Hukum, Aksara Baru Jakarta. Hal 45
32 I Gede A.B. Wiranata, Hukum Adat Indonesia, Perkembangannya dari Masa Kemasa, PT.Citra Aditiya Bakti, Bandung 2005, Hal:11
umum dalam masyarakat. Sedangkan menurut Kusumadi Pudjojosewojo, mengatakan:
“Bahwa adat adalah tingkah laku oleh dan dalam suatu masyarakat (sudah, sedang, akan) diadatkan, adat itu ada yang tebal dan ada yang tipis senantiasa menebal dan menipis”. 31
Dari penjelasan diatas bahwa adat merupakan aturan tingkah laku setiap masyarakat yang hidup dan berkembang secara bersama-sama. Hukum adat dan adat istiadat (ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan) yang ada, tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat, mengikat bagi warga atau penduduknya, dan hukum itu dipertahankan oleh ketua adat dan tua-tua adat serta masyarakat lainnya, dan didukung oleh setiap anggota baik secara perorangan maupun kelompok masyarakat barulah ketentuan hukum adat yang ada itu mempunyai kekuatan ketaatan dalam penerapannya. Menurut Van Vollenhoven hukum adat adalah : “Aturan prilaku yang berlaku bagi orang- orang pribumi dan orang-orang timur asing, yang disuatu pihak mempunyai sanksi (sehingga disebut hukum) dan dilain pihak tidak dikodifikasi (sehuingga dikatakan adat)”. 32
Aturan- aturan adat yang

## 66 Perahu, Volume 3 Nomor 2, September 2015, Hlm 63-80
mempunyai sanksi dan tegas serta bersumber dari rasa keadilan dalam masyarakat setempat hukum adat itu berlaku, yang keberadaannya dipertahankan secara turun temurun baik secara lisan maupun tulisan, sebagaimana yang diutarakan oleh Soerojo wignjodipoero hukum adat adalah sebagai berikut :
“Suatu komplek norma-norma yang sumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat, karena mempunyai akibat hukum atau sanksi”. 33
Sedangkan pengertian hukum adat menurut Soekamto dalam bukunya Menuju Hukum Adat Indonesia : “Komplek adat-adat inilah yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasikan  dan  bersifat  paksaan mempunyai sanksi (dari itu hukum), jadi mempunyai akibat hukum, komplek ini disebut hukum adat”. 34
Menurut R. Soepomo dalam pidatonya pada konfrensinya Asia tenggara di Washington 14 Agustus 1952 menyebutkan: Hukum adat adalah hukum
33 Soerojo Wigjodipoero, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, Haji Masagung, Jakarta, hal:14
34 Soekanto, Meninjau Hukum Adat Indonesia Suatu Pengatar Untuk Mempelajari Hukum Adat, CV Rajawali Jakarta, hal :2
35 I Gede A.B. Wiranata, Hukum Adat Indonesia, Perkembangannya dari Masa Kemasa, PT.Citra Aditiya Bakti, Bandung 2005, Hal:17
nonstatutair yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil adalah hukum Islam. Ia berurat berakar pada kebudayaan tradisional. Sebagian hukum yang hidup, dia menjelmakan persatuan hukum yang nyata dari masyarakat / rakyat. Ia senantiasa tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri. 35
Timbulnya reaksi dari masyarakat adat, atas pelanggaran hukum atau perbuatan yang menyebabkan terjadinya peristiwa adat sehingga mengakibatkan ketidak seimbangan antar kelompok masyarakat dan memperngaruhi kehidupan manusia dan alam sekitarnya merupakan perbuatan yang menyelenggarakan adat sebagai hukum yang selama ini dijunjung tinggi oleh masyarakat adat setempat. Dimana di dalam buku bab-bab tentang Hukum Adat karya Supomo yang dikutip kembali oleh Bushar Muhammad mengatakan :
Bahwa delik adat adalah suatu perbuatan sepihak dari seseorang atau kumpulan perorangan, mengancam atau menyinggung atau mengganggu keseimbangan dalam kehidupan persekutuan. Bersifat material dan immaterial terhadap orang perorangan atau terhadap masyarakat berupa
persekutuan. Tindakan atau perbuatan yang demikian mengakibatkan suatu keseimbangan yang telah terganggu antara lain dengan berbagai jalan dan cara, dengan pembayaran adat berupa barang, uang mengadakan selamatan memotong hewan besar atau kecil dan lain sebagainya”. 36
Jadi delik adat menurut Supomo adalah suatu perbuatan sepihak dimana seseorang yang mengganggu ketertiban dan keamanan dalam kelompok masyarakat berpengaruh terhadap keseimbangan didalam kehidupan persekutuan maupun bermasyarakat .  Menurut Hilman Hadikusuma  “Yang dimaksud adat itu adalah semua perbuatan atau kejadian yang bertentangan dengan kepatuhan, kerukunan, ketertiban, keamanan,rasa keadilan dan kesadaran hukum masyarakat bersangkutan, baik

## Upaya Hukum Menurut Hukum Acara
Perdata tentang Penyelesaian Sengketa Tanah
Sengketa pertanahan dirumuskan dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan, selanjutnya disebut PMNA/KBPN 1/1999, yaitu : “perbedaan pendapat antara
36  Bushar Muhammad, Pokok-Pokok Hukum Adat, Pradya Paramita, Jakarta 2000, hal :61 37   Sarjita,  2005,  Teknik  dan  Strategi  Penyelesaian  Sengketa  Pertanahan,  Tugujogja  Pustaka, Yogyakarta, Hal. 8
pihak yang berkepentingan mengenai keabsahan suatu hak, pemberian hak atas tanah, pendaftaran hak atas tanah, termasuk peralihan dan penerbitan tanda bukti haknya serta pihak yang berkepentingan yang merasa mempunyai hubungan hukum dan pihak lain yang berkepentingan terpengaruh oleh status hukum tanah tersebut.”Menurut Sarjita, sengketa pertanahan adalah : “perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang merasa atau dirugikan pihak- pihak tersebut untuk penggunaan dan penguasaan hak atas tanahnya, yang diselesaikan melalui musyawarah atau melalui pengadilan. 37
Secara konstitusional dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 telah diberikan penjelasan yang tertera bahwa bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam rangka mempelancar pengurusan, penggunaan serta pemanfaatan kekayaan negara, maka seluruhnya diserahkan kepada negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat, yang bertindak selaku Badan Penguasa berdasarkan wewenang dari rakyat serta mempergunakan wewenang itu untuk sebesar-besarnya kepada kemakmuran rakyat.

## 68 Perahu, Volume 3 Nomor 2, September 2015, Hlm 63-80
Adapun arti dikuasai atau dalam penguasaan dapat dipakai dalam arti fisik maupun jugs dalam arti yuridis serta beraspek privat dan beraspek publik. Penguasaan dalam arti yuridis adalah penguasaan yang dilandasi hak, yang dilindungi hukum dan pada umumnya memberi kewenangan kepada pemegang hak  untuk  menguasai  secara  fisik  tanah yang dihaki, misalnya pemilik tanah mempergunakan tanah miliknya untuk mengambil manfaat dari tanah tersebut, pemilik tanah menjual tanah dengan tanda bukti segel sebagai pernyataan jual bell tanah antara pemilik (penjual) dengan pembeli.
Penguasaan” yang berarti dapat dipakai  dalam  arti  fisik  atau  dalam  arti yuridis, beraspek privat dan beraspek publik, penguasaan dalam arti yuridis adalah penguasaan yang dilandasi hak, yang dilindungi oleh hukum dan pada umumnya memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk mengusai secara fisik tanah yang dimilikinya.
Konsep dasar hak menguasai tanah oleh negara termuat dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan “Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Kemudian dijabarkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang menyatakan:
Hak menguasai dari Negara
tersebut dalam ayat 1 (UUPA) Pasal ini memberikan wewenang untuk :
a.  Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
b.  Menentukan dan mengatur hubungan- hubungan hukum antara orang orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
c.  Menentukan dan mengatur hubungan- hubungan hukum antara orang orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
Menurut Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Hak Menguasai Negara hanya memberi wewenang kepada negara untuk mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan tanah, hubungan antara negara dengan tanah sangat mempengaruhi dan menentukan isi peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan hukum antara orang- orang dengan tanah dan masyarakat hukum adat dengan tanah ulayat serta pengakuan dan perlindungan hak-hak yang timbul dan hubungan-hubungan hukum tersebut.
Dalam Undang-Undang Pokok Agraria sendiri yang merupakan peraturan bidang pertanahan, memang mengandung 2 (dua) dimensi, yaitu :
1.
Hak Publik yang merupakan kewenangan negara berupa hak “menguasai” dari negara, hal ini terkait dalam pasal 33 ayat (3)
UUD 1945, dan
2. Hak Perorangan berupa hak-hak yang dapat dipunyai/dimiliki seseorang untuk menjual, menghibahkan, dan lain-lain
Konsep dasar hak menguasai tanah oleh negara termuat dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan “Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Kemudian dijabarkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA):
Sengketa tanah yang terjadi juga tidak terlepas dari perbedaan tafsir terhadap hak publik dan hak perorangan yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Hak publik antara lain wewenang  pemberian  sertifikat  oleh Badan Pertanahan Nasional, sedangkan yang menyangkut hak perorangan dalam proses peralihan haknya. Untuk menghindari sengketa suatu peralihan hak atas tanah dalam hal jual beli haruslah dipenuhi syarat formil dan syarat materiil yaitu :
1.  Syarat Formil harus ditempuh sesuai dengan prosedur dan syarat yang ditetapkan yaitu dibuat oleh/ dihadapan PPAT sebagai pejabat umum yang ditunjuk dan juga hams dipenuhi pula syarat administrasi lainnya seperti diserahkannya sertifikat asli bagi yang sudah bersertifikat ataupun bukti lain
seperti segel dan surat bukti lainnya.
2.  Syarat Materiil :
a. Penjual adalah orang yang berhak atas tanah yang akan dijualnya
b. Pembeli adalah orang yang berhak untuk membeli hak atas tanah yang akan dibelinya.
c. Tanah yang akan dijual (boleh diperjual belikan dan tidak dalam keadaan sengketa)
Nomor 1 dan 2 disebut sebagai syarat subjektif dan nomor 3 sebagai syarat objektif. Penyelesaian sengketa/ konflik yang terjadi dalam bidang perdata, yang pada umumnya ditempuh adalah melalui jalur peradilan umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang disebutkan bahwa kewenangan dari peradilan umum sesuai dengan ketentuan dalam Pasal-Pasal sebagai berikut :
1. Pasal 2 menyatakan bahwa Peradilan Umum adalah salah satu pelaksana kekuatan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.
2. Pasal 6 Pengadilan terdiri dari :
a.  Pengadilan Negeri yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama
b.  Pengadilan Tinggi yang merupakan Pengadilan Tingkat Banding
3. Pasal 50, Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus

## 70 Perahu, Volume 3 Nomor 2, September 2015, Hlm 63-80
dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.
4. Pasal 51 :
a.  Pengadilan tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding.
b.  Pengadilan tinggi juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan antar pengadilan negeri di daerah hukumnya
Dalam pemeriksaan perkara sengketa perdata yang diantaranya mengenai hak atas tanah, hakim yang mengadili wajib mengusahakan perdamaian antara kedua belah berperkara. Dasar hukumnya, Pasal 154 R.Bg atau Pasal 130 H1R:
1.  Apabila pada hari yang telah ditentukan, kedua belah pihak hadir, maka pengadilan dengan perantaraan Ketua sidang berusaha memperdamaikan mereka;
2.  Apabila perdamaian tercapai pada waktu persidangan, dibuat suatu akta perdamaian yang mana kedua belah pihak dihukum akan melaksanakan perjanjian itu; akta perdamaian itu berkekuatan dan dijalankan sebagai putusan yang biasa;
3.  Terhadap putusan sedemikian itu tidak dapat dimohonkan banding;
4.  Dalam usaha untuk memperdamaikan
kedua belah pihak, diperlukan bantuan seorang juru bahasa.
Berdasarkan ketentuan di atas, pada hari sidang pertama apabila kedua belah pihak hadir, pada saat itulah hakim dapat berperan secara aktif. Untuk keperluan perdamaian hakim dapat menunda persidangan untuk memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak berperkara. Pada hari sidang berikutnya apabila mereka berhasil mengadakan perdamaian, disampaikanlah kepada hakim dipersidang hasil perdamaian yang lazimnya berupa surat perjanjian di bawah tangah yang ditulis di atas kertas bermaterai atau acte van darling.
Berdasarkan adanya perdamaian tersebut maka hakim menjatuhkan putusannya atau acte van vergelijk, yang isinya menghukum kedua belah pihak untuk memenuhi isi perdamaian yang sama dengan putusan biasa dan dapat dilaksanakan seperti putusan lainnya. Hanya dalam hal ini banding tidak dapat dimungkinkan. Usaha perdamaian terbuka sepanjang pemeriksaan dipersidangan. Dengan dicapainya perdamaian maka proses pemeriksaan perkara berakhir.
Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2002 menggariskan kebijakan internal yang isinya :
1.  Hakim atau Majelis yang menyidangkan perkara dengan sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian dengan menerapkan ketentuan Pasal 130
H.I.R atau Pasal 154 Rbg, tidak hanya sekedar formalitas menganjurkan perdamaian;
2.  Hakim yang ditunjuk dapat bertindak sebagai fasilitator yang membantu para pihak baik dari segi waktu, tempat, dan pengumpulan data-data dan argumentasi para pihak dalam rangka persiapan ke arah perdamaian;
3.  Pada tahap selanjutnya apabila dikehendaki para pihak yang berperkara, Hakim atau pihak lain yang ditunjuk dapat bertindak sebagai mediator yang akan mempertemukan para pihak yang bersengketa guna mencari masukan mengenai pokok persoalan yang disengketakan dan berdasarkan informasi yang diperoleh serta keinginan masing-masing pihak dalam rangka perdamaian, mencoba menyusun proposal perdamaian yang kemudian dikonsultasikan dengan para pihak untuk memperoleh hasil yang saling menguntungkan atau win- win solution;
4.  Hakim yang ditunjuk sebagai fasilitator atau mediator oleh para pihak tidak dapat menjadi Hakim majelis pada perkara yang bersangkutan untuk menjaga objektifitas;
5.  Untuk pelaksanaan tugas sebagai fasilitator, maupun mediator kepada Hakim yang bersangkutan diberikan waktu paling lama tiga bulan, dan dapat diperpanjang, apabila ada alasan untuk itu dengan persetujuan Ketua
Pengadilan Negeri, dan waktu tersebut tidak termasuk waktu penyelesaian perkara sebagamana dimaksud dalam SEMA:No.6 Tabun 1992,
6.  Persetujuan para pihak dituangkan dalam persetujuan tertulis dan ditanda tangani, kemudian dibuatkan Akte Perdamaian atau Dading, agar dengan Akta Perdamaian itu para pihak dihukum untuk menepati apa yang disepakati atau disetujui tersebut;
7.  Keberhasilan penyelesaian perkara melalui perdamaian, dapat dijadikan bahan penilaian atau reward bagi hakim yang menjadi fasilitator atau mediator;
8.  Apabila usaha-usaha yang dilakukan oleh hakim tersebut tidak berhasil, Hakim yang bersangkutan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri atau Ketua Mejelis dan pemeriksaan perkara dapat dilaniutkan oleh majelis Hakim dengan tidak menutup peluang bagi para pihak untuk berdamai selama proses pemeriksaan berlangsung;
9.  Hakim yang menjadi fasilitator maupun mediator wajib membuat laporan kepada Ketua Pengadilan Negeri secara teratur;
10.  Apabila terjadi proses perdamaian, maka proses perdamaian tersebut dapat dijadikan sebagai alasan penyelesaian perkara melebihi ketentuan 6 bulan.
Peraturan Mahkamah Agung RI

## 72 Perahu, Volume 3 Nomor 2, September 2015, Hlm 63-80
Nomor 02 Tahun 2003, tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, yang isinya mengatur tata cara penyelesaian sengketa melalui mediasi. Mediator hakim tunggal yang di tunjuk oleh Ketua Pengadilan tingkat pertama. Hakim mediator di sini adalah hakim yang bersifat netral dan tidak memihak, yang berfungsi membantu para pihak bersengketa dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa.
Semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama menurut Peraturan Mahkmah Agung tersebut wajib untuk lebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator. Dalam melaksanakan fungsinya mediator wajib mentaati kode etik mediator. Jadi sifat permasalahan dari suatu sengketa ada beberapa macam :
1. Masalah yang menyangkut prioritas untuk dapat ditetapkan sebagai pemeganghak yang sah atas tanah yang berstatus hak atas tanah yang belum ada haknya.
2. Bantahan terhadap sesuatu alas hak/ bukti perolehan yang digunakan sebagaidasar pemberian hak.
3. Kekeliruan/kesalahan pemberian hak yang disebabkan penerapan peraturanyang kurang/tidak benar.
4. Sengketa/masalah lain yang mengandung aspek-aspek sosial praktis (bersifatstrategis). 38
38  Rusmadi Murad,1991, Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah,Alumni, Bandung,, Hal. 23 39  Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, universitas Indonesia, Jakarta, 2006
Jadi dilihat dari substansinya, maka sengketa pertanahan meliputi pokok persoalan yang berkaitan dengan :
1. Peruntukan dan/atau penggunaan serta penguasaan hak atas tanah;
2. Keabsahan suatu hak atas tanah;
3. Prosedur pemberian hak atas tanah; dan
4. Pendaftaran hak atas tanah termasuk peralihan dan penerbitan tanda bukti haknya.

## METODE PENELITIAN
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Yuridis Sosiologis yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan fakta yang ada pada instansi yang bersangkutan ataupun masyarakat sehubungan dengan permasalahan yang ditemui dalam penelitian 39
Dengan metode pendekatan terhadap kelompok masyarakat di Desa Ulak Muid Kecaamatatan Tanah Pinoh Barat  Kabupaten Melawi, artinya penulis mencari secara langsung dan mendapatkan data dari kelompok masyarakat dan menyesuaikan dengan peraturan hukum adat yang dipergunakan.
Dalam penelitian tersebut maka diatas, maka penulis dalam penelitian ini mengambil populasi yaitu seluruh masyarakat  Dayak Keninjal Desa
Ulak Muid Kecamatan Tanah pinoh Barat kabupaten Melawi, dan Ketua Adat, Pengurus adat Desa Ulak Muid Kecamatan Tanah Pinoh Barat  kabupaten Melawi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Letak Wilayah Desa Ulak Muid Desa Ulak Muid Kecamatan Tanah Pinoh Barat Kabupaten Melawi secara geografis  terletak pada Koordinat antara 0º 47º LS - 2º 17º LS dan 112º09ºBT - 114º45º BT.

## Secara  topografi  Desa  Ulak
Muid termasuk dalam katagori Daerah dataran tinggi dengan ketinggian ± 35 m dari permukaan laut yang memiliki sebagian besar jenis tanah adalah Merah / Kuning / Hitam / Abu-abu, tekstur tanah Lempungan / Pasiran / Debuan serta kemiringan tanah dari 00 sampai dengan 45 derajad, beriklim tropis bersuhu antara 26,1-28ºC. dangan curah hujan, dangan curah hujan tinggi dengan rata- rata  2.841 mm/tahun. Dalam setahun terjadi dua kali pergantian musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan, musim kemarau biasanya terjadi antara bulan April s/d September  dan musim hujan terjadi antara bulan Oktober sampai dengan bulan Maret. Namun ketetapan pergantian musim setiap tahun berubah- ubah. Pada musim hujan , curah hujan sangat tinggi dan biasanya menimbulkan banjir yang sifatnya temporer atau dalam
waktu pendek, tetapi apabila musim kemarau, debit air disungai sangat minim dan berdampak pada silitnya dan terputusnya jalur transportasi sungai yang keadaannya sangat dangkal.
Adapun batas-batas wilayah Desa Ulak Muid  Kecamatan Tanah Pinoh Barat  Kabupaten Melawi adalah sebagai berikut:
Utara berbatasan dengan :
Pemuar  Kecamatan Nanga Pinoh Selatan berbatasan dengan  : Desa Tubun dan Desa Bayu
Raya Kecamatan Pinoh Selatan
Timur berbatsan dengan : Pemuar Kecamatan Nanga  Pinoh
Barat berbatasan dengan :  Desa Senempak Kecamatan Pinoh Selatan

## Peranan Ketua Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat
Masyarakat merupakan sekumpulan orang yang hidup bersama- sama dan berkembang bersama-sama dalam kelompok tersebut, dalam kelompok masyarakat tersebut terdapat suatu aturan yang diyakini untuk menjuaga ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat yang dinamakan

## 74 Perahu, Volume 3 Nomor 2, September 2015, Hlm 63-80
dengan aturan adat setempat, demikian juga dengan masyarakat adat yang ada didaerah Ulak Muid Kecamatan Tanah Pinoh Barat Kabupaten Melawi, awal mulanya hidup nomaden atau (berpindah- pindah) tempat untuk mencari lokasi yang cocok untuk tempat tinggal bagi setiap warga khususnya warga masyarakat dayak di Desa Ulak Muid. Perpindahan secara terus menerus yang dilakukan oleh masyarakat tersebut  mengakibatkan semua tanah yang digarap menjadi milik bersama dan menggarapnya pun dengan caara gotong royong ( komunal ) yang disebut dengan hak atas tanah ulayat. Dalam pengertiannya  “Hak Ulayat ialah hak atas tanah yang di pegang oleh seluruh anggota masyarakat hukum adat secara bersama-sama (komunal)”.
Untuk mewujudkan agar tidak terjadinya perselisihan antara masyarakat adat perlulah di lakukan penertiban yang diatur oleh lembaga adat supaya dapat terwujudnya rasa keadilan dan kebersamaan antara kelompok masyarakat tersebut.
Demikian juga halnya dengan sengketa adat tanah merupakan pelanggaran atas hukum adat yang menyinggung rasa keadilan masyarakat adat dan mengganggu keseimbangan antara manusia dan alam disekitarnya, sehingga perselisihan antar masyarakat
secara perorangan maupun secara kelompok dianggap sebagai pelangggaran adat  dan memerlukan tindakan dari ketua adat dalam memberikan putusan atau sanksi adat yang sebenarnya.
Berdasarkan hasil  wawancara dengan ketua adat atas nama Kabang menyampaikan bahawa tata cara penyelesaian sengketa tanah di Desa Ulak Muid kecamatan Pinoh Barat Kabupaten Melawi adalah sebagai berikut :
1. Menerima pengaduan atau laporan dari massyarakat. 2. Pengurus adat memanggil para yang bersengketa tanah, atau pelanggar yang melakukan penggarapan tanah adat.
3. Melaksanakan perkara adat oleh pengurus adat dan disaksikan oleh masyarakat yang ikut hadir.
4. Mendegarkan laporan dari pihak yang bersengketa atau mendengarkan laporan dari masyarakat tentang penggarapan tanah adat.
5. Apabila telah mendengarkan kesaksian dari  masyarakat atau pelapor maka pengurus adat mengadakan sidang tertutup untuk mempertimbangkan tuntutan dari warga atau dari salah satu pihak yang merasa dirugikan.
6. Membaca tuntutan sesuai dengan kesalahan yang dilakukan pelanggar atau tergugat.
7. Membaca hasil keputusan perkara adat sengketa tanah adat dimuka umum yang disaksikan oleh warga
masyarakat. 40
Menurut hasil wawancara dengan ketua  adat dayak Kaninjal di Desa Ulak Mid Kecamatan Tanah Pinoh Barat Kabupaten Melawi juga mengatakan bahwa kisaran adat yang dipenuhi oleh pelaku atau pelanggar adat di Desa Eulak Muid Kecamatan Tanah Pinoh Barat kabupaten Melawi sampai dengan saat ini masih berlaku hukum adat yaitu dengan denda adat berupa takaran  adat 50 sampai dengan 100  Reyal Promas hitungan dalam 1 riyal promas perbandingannya adalah 0,5 gram harga emas saat ini. Kesemuanya itu harus dipenuhi oleh pelanggar untuk tercapainya rasa kedamaian dan ketentraman baik lingkungan maupun alam disekitarnya, dan kebiasaan, sanksi adat  sampai dengan saat sekarang ini masih dilaksanakan dan ditaati oleh setiap warga masyarakat sebagai hukum yang mengikat dan dipatuhi oleh setiap orang Dayak Keninjal secara umum dan warga Desa Ulak Muid secara khususnya . 41

## 2 Faktor Penghambat Penyelesaian Sengketa Tanah Adat.
Penyelesaian sengketa tanah adat merupakan keharusan bagi pengurus adat untuk melakssanakan perselisihan maupun teguran adat bagi pelanggar penggarapan tanah adat. Pemberian sanksi kepada pelanggar tanah adat supaya 40 Hasil Komunikasi Langsung dengan Ketua Adat Dayak keninjal 41 Hasil Komunikasi Langsung dengan Ketua Adat Dayak keninjal 42 Hasil Komunikasi langsung dengan Sekretaris Adat Dayak Keninjal
memberikan rasa jera bagi pelanggar  dan agar masyarakat mengetahui bahwa tanah adat tidak boleh dilakukan penggarapan karena beakibatkan terjadinya kegundulan bagi hutan adat serta tidak adanya rumah bagi hewan-hewan yang terdapat didalam hutan adat terssebut, oleh sebab itu pengurus adat dan  masyarakat ikut dalam melestarikan hutan adat.
Menurut pengurs adat bapak Oci sebagai sekretaris adat menyampaikan ada beberapa faktor penghambat dari pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah adat antara lain:
1. Masyarakat yang mengetahui telah terjadi penggarapan atau penebangan di hutan adat tidak melaporkan kepada pengurus adat.
2. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang fungsi dari hutan adat.
3. Dalam  hal  sanksi adat ketidak puasan pelanggar tentang ssanksi adat yang diterimanya.
4. Pelanggar tidak  menepati janji yang disepakati pada saat pembayaran adat yang telah disampaikan oleh pengurus adat. 42
Dari penjelasan diatas penulis dapat sampaikan bahwa sanksi adat sengketa tanah adat di desa Ulak  Muid Kecamatan Tanah Pinoh Barat dalam  hal pembayaran bagi pelanggar tanah adat

## 76 Perahu, Volume 3 Nomor 2, September 2015, Hlm 63-80
bentuk sanksinya ketidakpuasan bagi pelanggar untuk  membayar sehingga sering kali pelanggar tidak menepati janji dalam membayar takaran adat, sehingga untuk memberikan rasa kepuasan bagi pelanggar dilakukan penyelesaian di Kecamatan dengan putusan dewan adat Kecamatan yaitu Dewan Adat Kcamatan Tanah Pinoh Barat.
Berdasarkan hasil wawancara dengan salah ssatu pelanggar hutan adat atas nama Iyung menyampaikan bahwa tanah adat pada dasarnya adalah tanah milik warga masyarakat di Desa Ulak  Muid, dan pengolahan serta pemanfaatan tanah tersebut  seharusnya untuk kepentingan masyarakat, hanya saja dalam kenyataannya baik pengurus adat dan pengurus desa ulak Muid tidak  mensosialisasikan sehingga ketidaktahuan masyarakat dimana batas wilayah tanah adat tersebut, sehingga apabila kami melakukan penggarapan tanah ataupun memanfaatkan hasil hutan barulah dikatakan bahwa telah melanggar tanah adat atau hutan adat, padahal batas hutan adat atau tanah adat pengurus desa maupun pengurus adat tidak pernah menyampaikan. 43
Penggarapan tanah adat pada  dasarnya dilakukan oleh warga masyarakat diluar Ulak  Muid salah satu contohnya adalah melakukan penebangan pohon dihutan atau  tempat masyarakat
43 Hasil Komunikasi langsung dengan pelanggar tanah adat atau hutan adat
melakukan ritual adat, atau tempat-tempat hutan adat yang masih dianggap tempat keramat atau kuburan tua, sehingga apa bila digarap dianggap telah mengganggu ketentraman bagi masyarakat dan lingkungan alam  (religius magis).
Oleh sebab itu peranan ketua adat dan pengurus adat seharusnya memberikan informasi serta patok taah adat yang tidak boleh dilakukan penggarapan atau penebangan secara liar karena dapat mengganggu ketertiban bagi  masyarakat dan lingkungan alam, penyampaian wawancara  dengan anggota pengurus adat bapak L.Ciku menyampaikan bahwa, pada  dasarnya hutan adat sudah ada  penyampaian kepada masyarakat, hanya saja  bagi masyarakat yang baru mendiami desa Ulak Muid tidak  mengetahui dimana letak batas hutan adat,  dan kurangnya mempertanyakan letak hutan adat oleh masyarakat kepada pengurus adat atau kepada orang yang mengetahui  letak hutan adat  terssebut. Sehingga apabila terjadi permasalahan barulah masyarakat tersebut merasa dirinya  tidak mengetahui atau mencari pembenaran dari kegitan atau pemanfaatan hutan adat.
Menurut Ketua adat Bapak Kabang dalam  hal penyelesaian sengketa tanah adat bagi warga masyarakat menyampaikan bahwa tujuan dari sanksi adat bagi mereka yang melanggar
penggarapan tanah adat adalah untuk membuat rasa jera bagi pelanggar supaya dalam hal pemanfaatan lahan atau kayu didalam  hutan adat tidak sembarangan dan tidak  menimbulkan gejolak pada massyarakat karena apabila salah satu warga di perbolehkan maka warga lain juga ikut menebang, memanfaatkan dan melakukan tanam tumbuh (beladang) dihutan adat, untuk itu sebagai pengurus adat kami harus melesstarikan hutan adat ssupaya tidak terjadinya penebangan secara liar dan masih adanya tempat- tempat didalam hutan adat tersebut yang dianggap keramat, biasanya masyarakat Dayak secara umum, apabila melakukan kegiatan disalah satu hutan yang tidak ada pemiliknya berdasarkan alat bukti yang sah, maka setelah memanfaatkan lahan tersebut menjadi hak miliknya walaupun pada dasarnya yang bersangkutan tidak mengetahui kalau hutan atau tanah tersebut merupakan hutan dan tanah adat.

## 3 Upaya Hukum Menurut Hukum Acara Perdata
Penyelesaian sengketa tanah adat ataupun perkara sengketa tanah antar warga masyarakat dilakukan di  Desa Ulak  Muid Kecamatan Tanah Pinoh Barat Kabupaten Melawi tepatnya di kantor Desa  ataupun disalah satu rumah warga,  apabila dalam penyelesaian tersebut salah satu pihak merasa tidak puas maka  dilakukan penyelesaian adat
di tingkat Kecamatan untuk  memutuskan adat tersebut.
Berikut  salah ssatu  contoh Berita Acara Perkara adat antar warga masyarakat di Desa Ulak  Muid Kecamatan Tanah Pinoh Barat Kabupaten Melawi sebagai berikut :
Pada hari ini  Sabtu tanggal 02 April 2016 kami badan LET telah menyelesaikan urusan perkara adat kasus tanah yang terletak diwilayah Dusun Beringin, Desa Ulak Muid (usak Sungai Bosar Rapit) dan dengan beberapa pertimbangan sekaligus mendengarkan cerita dari kedua belah pihak,  maka badan LET memutuskan :
Tanah tersebut dikembalikan kepada penggugat (Kasuwin), dan  karet yang ada ditanah tersebut, pihak penggugat siap membayar harga dan disesuaikan. Sesuai dengan tuntutan dari pihak penggugat yang masuk :
1. Basa 4 Real
: Rp.    400.000,-
2. Tipu 4 Real
: Rp.    400.000,-
3. Kesupan 4 Real
: Rp.    400.000,-
4. Penghina 4 Real
: Rp.    400.000,-
5. Harga sensor yang belum dibayar   : Rp. 1.200.000,-
Total

## 78 Perahu, Volume 3 Nomor 2, September 2015, Hlm 63-80
: Rp. 2.800.000,-
Demkian lah keputusan yang kami buat dengan sebenar-benarnya  agar dapat diketahui Badan LET (Tim Penyelesai Perkara Adat).
1.  Oci (.......................................) 2.  L.Ciku (.......................................) 3.  Tahir   (.......................................) 4.  Rasad (.......................................) 5.  Kodong  (.......................................) Pihak tergugat Pihak penggugat Iyung Kasuwin Mengetahui Temanggung Kepala Desa Agus Surya Johnata Oci.K
Dari berita acara perkara adat diatas bahawa perkara adat di desa Ulak Muid dilakukan dengan secara tim penyelesaian adat atau badan LET. Badan LET merupakan tim dalam penyelesaian suatu perkara adat di Desa Ulak Muid. Apabila  dalam perkara tersebut tidak dapat diselesaiakan atau  salah satu pihak yang merasa tidak puas  dari keputusan oleh Badan LET (tim penyelesaian adat) pada suatu kasus ,  maka salah satu pihak dapat mengajukan banding  di Dewan
adat Kecamatan yang direkomendasikan oleh Dewan adat Desa. Berikut ini salah satu contoh surat pengantar yang dikeluarkan oleh Dewan Adat Desa Ulak Muid tentang menindak lanjuti kasus perkara adat yang diajukan oleh salah satu pihak (banding).
Kepada :
Yth. Ketua Dewan Adat Kecamatan Tanah Pinoh Barat
Di –

## Tempat

## SURAT PENGANTAR
Nomor : 182/11/2006
NO Jenis surat yang dikirim Banyaknya
Keterangan 1 Pelimpahan perkara adat tingkat Desa ke Dewan Adat Kecamatan
Tanah Pinoh Barat antara Kasuwin dengan Iyung, mengenai tanah yang ada di Dusun Beringin (hulu sungai
Bosar Rapit 1 (satu) berkas Disampaikan d e n g a n hormat kepada bapak untuk ditindaklanjuti
Dari bentuk surat rekomendasi atau surat pengantar dewan adat Desa Ulak Muid kepada Dewan Adat Kecamatan bahwa setiap kasus yang belum bisa diselesaikan oleh dewan adat desa maka dilimpahkan kepada Dewan adat Kecamatan, serta apabila salah satu pihak yang bersengketa dan belum puas untuk menerima hasil keputusan dari
dewan adat desa maka dapat mengajukan banding di Dewan Adat Kecamatan.
Ketidak puasan bagi salah satu pihak dalam persengketaan tanah baik secara perorangan maupun kelompok mengenai tanah adat dan hutan adat maka hukum yang mengatur pengakuan dan perlindungan tersebut sangat diperlukan untuk pemberian jaminan kepastian hukum kepada masyarakat agar hak- hak atas tanah yang mereka kerjakan tidak dianggap melanggar  oleh siapa pun. Hak penguasaan atas tanah berisi serangkaian wewenang, kewajiban dan atau larangan bagi pemegang hak tersebut dalam berbuat, bertindak sesuatu mengenai tanah yang menjadi haknya. Sesuatu yang boleh, wajib, atau dilarang untuk diperbuat ini menjadi tolak ukur dan kriteria pembeda antara hak-hak penguasaan atas tanah.
Hubungan hukum antara pengurus adat dengan tanah melahirkan hak mengusai tanah oleh perangkat adat untuk melindungi dan menjaga tanah dan hutan adat, sedangkan hubungan antara masyarakat hukum adat dengan tanah ulayatnya melahirkan hak ulayat dan hubungan antara perorangan dengan tanah melahirkan hak-hak perorangan atas tanah dan ketiga hak tersebut menjalin secara harmonis dan seimbang sehingga sama kedudukan dan kekuatannya dan tidak saling merugikan.
Sengketa tanah yang terjadi juga tidak terlepas dari perbedaan tafsir
terhadap hak publik dan hak perorangan yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Hak publik antara lain wewenang  pemberian  sertifikat  oleh Badan Pertanahan Nasional, sedangkan yang menyangkut hak perorangan dalam proses peralihan haknya.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
1.  Bahwa penggarapan tanah adat yang dilakukan oleh warga masyarakat terutama masyarakat di Desa Ulak Muid Kecamatan tanah Pinoh Selatan dikenakan sanksi  adat yang disampaikan oleh Ketua adat setempat.
2.   Sanksi adat yang diberikan kepada pelanggar tanah adat atau hutan adat berdasarkan aturan hukum adat di Desa Ulak Muid Kecamatan Tanah Pinoh Barat Kabupaten Melawi.
3.  Pelanggar tanah adat atau hutan adats yang disengketakan apabila telapor atau pelanggar merasa keberatan dengan sanksi adat yang diberikan maka akan di ajukan ke pengurus adat tingkat Kecamatan.

## Saran
1.  Bagi pengurus adat di Desa Ulak Muid kecamatan tanah Pinoh Barat kabupaten Melawi, agar mensosialisasikan batas-batas tanah adat maupun hutan adat supaya masyarakat mengetahui dan tidak

## 80 Perahu, Volume 3 Nomor 2, September 2015, Hlm 63-80
sembarangan melakukan pemanfaatan hutan maupun tanah adat.
2.  Memberikan penjelasan tentang sanksi adat kepada masyarakat baik masyarakat pendatang maupun masyarakat yang berasal dari Desa Ulak Muid itu sendiri.
3.  Apa bila masyarakat yang terkena perkara adat baik sengketa tanah, pengurus adat untuk ikut dalam memfasilitasi perkara adat tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

## REFERENSI BUKU-BUKU
Bushar,Muhhamad,1981 Asas-Asas
Hukum Adat Suatu
Pengantar , Jakarta
………………… Pokok-Pokok  Hukum Adat , Pradya Paramita, Jakarta 2000
Bambang Sugono, Metode penelitan Hukum, raja Grafindo, Persada, Jakarta
Hadari Nawawi, 2007 Metode Penelitian Bidang  Sosial, Gajah Mada University Press, Yokyakarta,
Hilman Hadikusuma, Hukum  Pidana Adat , rajawali Jakarta,
I Gede A.B. Wiranata,2005 Hukum Adat Indonesia,  Perkembangannya dari Masa Kemasa , Citra Aditiya Bakti, Bandung
Kusumadi, Pedoman  Pelajaran  Tata Hukum , Aksara Baru Jakarta.
Mstari Pide Suryaman,2014 Hukum Adat
Dahulu, Kini dan Akan Datang Jahakarta
Ronny Hanitijo Soemitro,1983, Metode Penelitian  Hukum , Jakarta, Ghalia Indonesia.
Rusmadi Murad,1991, Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah ,Alumni, Bandung.
Soerojo Wigjodiporo, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, Haji Masagung, Jakarta
Soerjono Soekanto, Pokok-pokok S o s i o l o g i H u k u m , R a j a Grafindo  Persada
Jakarta ……………. Pokok-pokok Sosiologi Hukum , Raja Grafindo Persada Jakarta ………………. Meninjau  Hukum  Adat Indonesia Suatu Pengatar Untuk Mempelajari Hukum  Adat , Rajawali Jakarta
Soemitro Ronny H,1983 Metode Penelitian Hukum , Jakarta, Ghalia Sarjita, 2005, Teknik  dan  Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan, Tugujogja Pustaka,
Yogyakarta,

## REFERENSI UNDANG-UNDANG
Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang Pokok Agraria Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum Peraturan Mentri Negara Agraria BPN Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan.