## Analisa Rasio Kemandirian Daerah dan Rasio
Keuangan  Terhadap  Kinerja  Keuangan Pemerintah Daerah

## AKURASI
95 Melina Febi Awani & Swarmilah Hariani Short Report Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mercu Buana, Jakarta Financial Management

## Abstract
This study aims to analyze the performance of local governments in all districts on the island of Sumatra for the  2015-2018 budget year. The data  used  is  secondary  data  obtained  from  the  Audit  Board  of  the Republic of Indonesia in the form of a Budget Realization Report for the 2015-2018 fiscal year. This study is a descriptive study using an analysis of  regional  independence  ratios  and  financial  ratios  to  assess  the performance  of  local  governments  in  all  districts  on  the  island  of Sumatra.  The  results  showed  that,  the  development  of  the  level  of regional  independence  of  all  districts  on  the  island of  Sumatra  during 2015-2018 was at a low point, namely with an average yield of only 25%, so for the development of the level of efficiency in the management of regional expenditures of all districts on the island of Sumatra, it can be said  less  efficient.  And  then  for  the  development  of  the  level  of effectiveness of the management of Regional Original Income, it can be said to be effective, namely with an average yield of above 90%, while for the  growth  rate  of  Regional  Original  Income  it  is still  in  a  fluctuating condition.
Received: 20 Aug 2021 Accepted: 25 Aug 2021 Online: 31 Aug 2021 Keywords: Akurasi: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, Vol 3, No.2, 2021, pp. 95 - 102 Local Government Performance, Effectiveness, Efficiency, Growth rate Corresponding Author: eISSN 2685-2888
Melina Febi Awani
Universitas Mercu Buana Email:  melinaawani@gmail.com DOI: https://doi.org/10.36407/akurasi.v3i2.158

## Published by LPMP Imperium
Journal homepage: https://ejournal.imperiuminstitute.org/index.php/AKURASI
© The Author(s) 2021 CC BYThis license allows reusers to distribute, remix, adapt, and build upon the material in any medium or format, so long as attribution is given to the creator. The license allows for commercial use.

## PENDAHULUAN
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan cerminan dari program-program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) selama periode tertentu, serta sebagai acuan  bagi  Pemerintah  Daerah  dalam  melaksanakan  pemerintahan.  Disamping  itu  APBD merupakan  dasar  pengelolaan  keuangan  daerah  selama  masa  1  (satu)  tahun  anggaran. Kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerahnya dituangkan dalam APBD yang  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  mencerminkan  kemampuan  pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas - tugas pemerintahan, pembangunan serta pelayanan sosial  masyarakat.  Kemudian  untuk  mengukur  kemampuan  keuangan  suatu  daerah  dapat dilakukan  analisis  rasio  keuangan  terhadap  APBD  yang  telah  ditetapkan  dan  dilaksanakannya (Halim, 2007).
Perhitungan  rasio  dalam  mengukur  kemampuan  keuangan  daerah  berguna  untuk menggambarkan  kinerja  Pemerintah  Daerah.  Pengukuran  kinerja  merupakan  bagian  penting dalam  proses  pengendalian  menajemen,  baik  organisasi  publik  maupun  swasta.  Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam pelayanan publik, yaitu bukan hanya sekedar kemampuan menunjukan bahwa uang publik telah dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan dalam menunjukan bahwa uang tersebut telah dibelanjakan secara efisien dan efektif.
Permasalahan  utama  yang  hingga  saat  ini  masih  sering  dihadapi  Pemerintah  Daerah  di Indonesia  berkaitan  dengan  kinerja  keuangan  Pemerintah  Daerah  ialah  rendahnya  (PAD)  dan tingginya  ketergantungan  dengan  dana  transfer  Pemerintah  Pusat.  Salah  satunya  yang  terjadi pada  seluruh  Kabupaten  di  Pulau  Sumatera.  Walaupun  Pulau  Sumatra  merupakan  pulau  yang memiliki  Kabupaten  terbanyak  se-Indonesia  dan  didukung  dengan  potensi  sumber  daya  alam yang  cukup  besar,  akan  tetapi  tingkat  ketergantungan  terhadap  sumber  pendanaan  eksternal masih terlalu tinggi ((Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia., 2019; Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2017, 2017; Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2016, 2018).
Salah  satu  tujuan  dari  dilaksanakannya  analisa  kinerja  keuangan  daerah  adalah  untuk mengetahui  naik  turunnya  kinerja  keuangan  daerah.  Dan  untuk  mengetahui  kinerja  keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten di Pulau Sumatera maka akan dilakukan analisa rasio keuangan antara APBD dengan realisasi anggaran pada tahun anggaran 2015-2018 yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten di Pulau Sumatera. Dan untuk perhitungan rasio yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio kemandirian daerah, rasio efisiensi keuangan, rasio efektifitas keuangan, dan rasio pertumbuhan PAD.

## Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
Akuntansi  sektor  publik  dapat  diartikan  sebagai  aktivitas  jasa  yang  terdiri  dari  mencatat, mengklasifikasikan  dan  melaporkan  kejadian  atau  transaksi  ekonomi  yang  akhirnya  akan menghasilkan suatu informasi keuangan yang akan dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengambilan  keputusan  yang  diterapkan  pada  pengelolaan  dana  publik  di  lembaga-lembaga tinggi  Negara  dan  departemen-departemen  dibawahnya  (Abdul  Halim  &  Muhammad  Syam Kusufi, 2017; Wiratna Sujarweni, 2015). Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019 Tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah ,  Sistem  Akuntansi  Pemerintah  Daerah  (SAPD)  adalah rangkaian  sistematik  dari  prosedur,  penyelenggara,  peralatan,  dan  elemen  lain  untuk mewujudkan  fungsi  akuntansi  sejak  analisis  transaksi  sampai  dengan  pelaporan  keuangan  di lingkungan organisasi pemerintah daerah.

## Melina Febi Awani & Swarmilah Hariani
Local Government Performance, Effectiveness, Efficiency, Growth rate ..

## Analisis Rasio Keuangan Daerah
Salah  satu  metode  yang  dapat  digunakan  dalam  menganalisa  laporan  keuangan  yaitu  dengan melakukan perhitungan rasio keuangan. Rasio keuangan merupakan angka yang dihasilkan dari perbandingan  antara  suatu  pos di dalam  laporan  keuangan  dengan  pos  lainnya.  Analisis  rasio keuangan  pada  APBD  dilakukan  dengan  membandingkan  hasil  yang  dicapai  dari  satu  periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi (Suratna, 2017). Dalam penelitian ini analisa kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan dengan menggunakan beberapa rasio, diantaranya:

## Rasio Kemandirian Daerah
Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap dana eksternal. Semakin tinggi  rasio  kemandirian,  mengandung  arti  bahwa  tingkat  ketergantungan  daerah    terhadap bantuan dana eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah dan demikian pula  sebaliknya  (Faud,  2016).  Pemerintah  Daerah  masih  belum  mampu  secara  mandiri membiayai kegiatan pemerintahan dalam hal pelayanan kepada masyarakat, kemudian ini juga berarti bahwa peran aktif masyarakat dalam mendukung pembangunan di daerah adalah masih sangat  rendah,  yang  dalam  hal  ini  berupa  kesadaran  masyarakat  dalam  membayar  pajak  dan retribusi (Hariani, 2021).

## Rasio Efisiensi
Sartika,  (2019)  mengatakan  bahwa  rasio  efisiensi  daerah  merupakan  perbandingan  antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang  diterima.  Kinerja  pemerintah  daerah  dapat  dikatakan  efisien  apabila  rasio  yang  dicapai kurang dari 100%. Semakin kecil rasio ini maka semakin efisien kinerja keuangan pemerintah daerah.

## Rasio Efektivitas
Mardiasmo  (dalam  Pangkey  &  Pinatik,  2015)  mengatakan  bahwa  efektivitas  pada  dasarnya berkaitan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan. Sedangkan (Faud, 2016) mengatakan bahwa rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan  asli  daerah  yang  direncanakan  dibandingkan  dengan  target  yang  ditetapkan berdasarkan  potensi riil daerah. Semakin besar nilai rasio yang diperoleh atau semakin besar target  yang  direalisasi,  mengindikasikan  bahwa  semakin  efektif  kinerja  anggaran  pada  suatu instansi pemerintahan, begitu juga sebaliknya.

## Rasio Pertumbuhan
Rahmayanti  (dalam  Marsudi  et  al.,  2019)  mengatakan  bahwa  rasio  pertumbuhan  mengukur seberapa  besar  kemampuan  Pemerintah  Daerah  dalam  mempertahankan  dan  meningkatkan keberhasilannya  yang  telah  dicapai  dari  satu  periode  ke  periode  berikutnya.  Apabila  rasio pertumbuhan  menunjukan  angka  positif  maka  menggambarkan  kinerja  keuangan  meningkat dan begitu pula sebaliknya.

## METODOLOGI

## Desain Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  studi  kasus  dengan  pendekatan  deskriptif  kualitatif. Pendekatan  ini  akan  menggambarkan  fenomena  atau  karakteristik  data  yang  tengah berlangsung pada saat penelitian ini akan dilakukan atau selama kurun waktu tertentu untuk menjawab  rumusan  masalah  penelitian  tersebut  (Sugiyono,  2008  dalam  Rahmayati,  2016). Metode  studi  kasus  ini  akan  dibatasi  oleh  bukti-bukti  kuantitatif  berupa  angka-angka  yang terdapat dalam Laporan Realisasi Anggaran.

## Teknik Pengumpulan Data
Untuk  memperoleh  data  yang  diperlukan  dalam  penelitian  ini,  dilakukan  pengumpulan  data arsip/dokumen ( library research ). Data yang didapat dari teknik pengumpulan arsip adalah data sekunder. Menurut  (Sugiyono, 2016) data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau dokumen. Dokumen yang  dikumpulkan  berupa  Laporan  Realisasi  Anggaran  (LRA)  seluruh  Pemerintah  Daerah Kabupaten di Pulau Sumatra periode 2015-2018. Data tersebut diperoleh dari sumber publikasi Badan Pemeriksa Keuangan yakni melalui https://e-ppid.bpk.go.id/ , jurnal-jurnal ilmiah, buku pustaka, serta materi-materi yang berkaitan dengan penelitian ini.

## Pengukuran
Dalam menganalisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah seluruh Kabupaten di Pulau Sumatra pada periode 2015-2018, rumus-rumus yang digunakan diantaranya:

## Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Abdul Halim (2012) menyatakan bahwa kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lainnya misalnya bantuan pemerintah pusat (transfer pusat) maupun dari pinjaman. Rasio ini di rumuskan sebagai berikut  (Halim, 2007):

## RK = PAD / Pendapatan Eksernal x 100

## Rasio Efisiensi
Sartika  (2019)  mengatakan  bahwa  rasio  efisiensi  daerah  merupakan  perbandingan  antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Rasio ini di rumuskan sebagai berikut (Halim, 2007):
RES = Realisasi Belanja / Realisasi Pendapatan x 100

## Rasio Efektivitas
Faud  (2016)  mengatakan  bahwa  rasio  efektivitas  menggambarkan  kemampuan  pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Rasio ini di rumuskan sebagai berikut (Mahmudi, 2018):
REF = Realisasi PAD / Anggaran PAD x 100

## Melina Febi Awani & Swarmilah Hariani
Local Government Performance, Effectiveness, Efficiency, Growth rate ..

## Rasio Pertumbuhan Pendapatan
Rahmayanti  (dalam  Marsudi  et  al.,  2019)  mengatakan  bahwa  rasio  pertumbuhan  mengukur seberapa  besar  kemampuan  Pemerintah  Daerah  dalam  mempertahankan  dan  meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya (Halim, 2007) :
PAD = PAD (n) – PAD (n-1) / PAD (n-1)

## Teknik Analisis Data
Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah metode statistik deskriptif. Statistik deskriptif mengacu pada transformasi data mentah kedalam suatu bentuk yang akan membuat pembaca lebih mudah mengerti dan menafsirkan maksud dari data atau angka yang ditampilkan. Tahap-tahap yang dilakukan dalam menganalisis data diantaranya :(1) membuat tabel ringkasan pendapatan  dan  belanja  daerah;  (2)  menghitung  rasio  keuangan  (rasio  kemandirian,  rasio efektifitas,  rasio  efisiensi,  rasio  pertumbuhan  pendapatan)  berdasarkan  data  yang  diperoleh dengan  membuat  table;  (3)  membuat  tabel  dari  hasil  perhitungan  rasio  keuangan  dari  setiap periode; dan (4) mendeskripsikan data yang merupakan hasil perhitungan rasio keuangan atau melalui grafik yang disajikan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil perhitungan rasio kemandirian daerah seluruh Kabupaten di Pulau Sumatera pada  tahun  2015-2018  diperoleh  gambaran  bahwa  tingkat  kemandirian  daerah  masih  sangat rendah yaitu berada pada tingkat dibawah 25% dari total keseluruhan pendapatan daerah atau termasuk didalam pola hubungan instruktif.Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan kinerja Pemerintah  Daerah  masih  belum  optimal,  hal  ini  dikarenakan  lebih  dari  50%  kebutuhan pendanaan daerah masih dibiayai oleh pendanaan eksternal yaitu bantuan pemerintah(transfer) dan pinjaman (Tabel 1).

## Tabel 1
Rata-Rata Rasio Kemandirian Daerah Kabupaten Per Provinsi di Pulau Sumatera tahun 2015-2018 No Nama Daerah Kemandirian 2018 2017 2016 2015 1 Sumatra Barat 8.73%  12.90% 7.79% 7.57% 2 Sumatra Selatan 7.39% 9.55% 6.66% 7.30% 3 Sumatra Utara 10.30%  11.20% 7.01% 7.13% 4 Riau 9.19%  13.40% 7.54%  10.30% 5 Kepulauan Riau 17.40%  20.70%  17.70%  22.20% 6 Aceh 15.60% 9.35% 9.51% 9.52% 7 Jambi 8.65% 8.70% 7.54% 7.83% 8 Bengkulu 7.38% 6.87% 5.40% 4.87% 9 Lampung 5.95% 5.81% 5.20% 5.18% 10 Bangka Belitung 14.60%  18.70%  12.10%  11.10% Rata-Rata  Se- Pulau Sumatera 10.50%  11.70% 8.64% 9.30%
Sumber: Data Sekunder diolah, 2020
Berdasarkan  hasil  analisa  Laporan  Realisasi  Anggaran  (LRA)  seluruh  Kabupaten  di  Pulau Sumatera  pada  tahun  2015-2018  diperoleh  gambaran  bahwa  tingkat  efisiensi  belanja  daerah masih  berada  pada  posisi  kurang  efisien  dan  tidak  efisien  yaitu  rata-rata  persentase  efisiensi belanja  adalah  diatas  90%.  Berdasarkan  hasil  tersebut  dapat  dikatakan  kinerja  Pemerintah Daerah masih belum optimal, hal ini dikarenakan jumlah belanja masih lebih tinggi dibandingkan pendapatan yang dimiliki.

## Tabel 2.
Rata-Rata Realisasi Aanggaran Kabupaten Per Provinsi di Pulau Sumatera tahun 2015-2018
No Nama Daerah Realisasi(%) 2018 2017 2016 2015 1 Sumatra Barat 100.56 99.74 103.45 97.13 2 Sumatra Selatan 98.49 99.28 98.77 104.61 3 Sumatra Utara 100.2 101.38 99.53 100.37 4 Riau 94.83 100.79 108.03 128.45 5 Kepulauan Riau 98.55 102.37 89.39 104.1 6 Aceh 112.37 103.32 103.15 104.35 7 Jambi 97.31 98.84 98.36 102.92 8 Bengkulu 100.05 102.85 103.83 100.08 9 Lampung 100.59 102.34 101.19 105.68 10 Bangka Belitung 98.31 96.85 106.27 101.8 Rata-Rata 100.12 100.78 101.2 104.95
Sumber: Data Sekunder diolah, 2020
Berdasarkan  hasil  analisa  Laporan  Realisasi  Anggaran  (LRA)  seluruh  Kabupaten  di  Pulau Sumatera  pada  tahun  2015-2018  diperoleh  gambaran  bahwa  tingkat  efisiensi  belanja  daerah masih  berada  pada  posisi  kurang  efisien  dan  tidak  efisien  yaitu  rata-rata  persentase  efisiensi belanja  adalah  diatas  90%.  Berdasarkan  hasil  tersebut  dapat  dikatakan  kinerja  Pemerintah Daerah masih belum optimal, hal ini dikarenakan jumlah belanja masih lebih tinggi dibandingkan pendapatan yang dimiliki.

## Tabel 3.
Rata-Rata Efektivitas Kabupaten Per Provinsi di Pulau Sumatera tahun 2015-2018
No Nama Daerah Efektifitas (%) 2018 2017 2016 2015 1 Sumatra Barat 90.46 96.72 99.97 105 2 Sumatra Selatan 86.66 82.1 86.68 87.14 3 Sumatra Utara 88.88 88.73 100.36 90.6 4 Riau 90.89 92.21 82.59 96.2 5 Kepulauan Riau 104.14 104.89 105.39 91.04 6 Aceh 88.43 85.04 91.22 98.5 7 Jambi 102.86 105.38 99.18 101.24

## Melina Febi Awani & Swarmilah Hariani
Local Government Performance, Effectiveness, Efficiency, Growth rate ..
8 Bengkulu 86.83 95.14 107 88.99 9 Lampung 82.59 67.27 90.4 104.39 10 Bangka Belitung 104.29 103.42 96.14 99.3 Rata-Rata 92.6 92.09 95.89 96.24
Sumber: Data Sekunder diolah, 2020
Berdasarkan hasil perhitungan rasio efektifitas seluruh Kabupaten di Pulau Sumatera pada tahun 2015-2018 diperoleh gambaran bahwa rata-rata tingkat efektifitas berada pada angka diatas 90% dan dapat dikatakan efektif. Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikatakan kinerja Pemerintah Daerah sudah cukup baik karena dapat merealisasikan anggaran PAD yang direncanakan secara efektif.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa: dilihat dari rasio kemandirian daerah, kinerja Keuangan PemerintahKabupaten di Pulau Sumatera selama  tahun  2015-2018  dapat  dikatakan  belum  optimal.  Hal  ini  karena  tingkat  kemandirian daerah  berada  pada  tingkat  persentase  dibawah  25%  atau  disebut  dengan  pola  hubungan instruktif. Selanjutnya, berdasarkan  rasio efisiensi, kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten di Pulau Sumatera selama tahun 20152018 dapat dikatakan belum optimal. Hal ini karena tingkat efisiensi masih berada pada posisi tidak efisien atau persentase berada pada nilai diatas 100%. Terakhir, dilihat dari rasio efektifitas, kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten di Pulau Sumatera selama tahun 20152018 dapat dikatakan baik. Hal ini karena Pemerintah Daerah sudah mampu merealisasikan  anggaran  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  sesuai  dengan  apa  yang  dianggaran, dimana rata-rata persentase realisasi sudah diatas 90%.
Saran  yang  dapat  diberikan  dalam  penelitian  ini  berkaitan  dengan  kinerja  Pemerintah Daerah  adalah  pertama,    Pemerintah  Daerah  sebaiknya  meningkatkan  usaha  pemungutan, pengawasan dan pengendalian serta meningkatkan sumber daya manusia (SDM) pengelola PAD. Kedua, Pemerintah Daerah harus terus meningkatkan kinerjanya agar tingkat efektifitas yang baik dapat  bertahan  secara  konsisten  dan  dapat  membantu  dalam  upaya  peningkatan  efisiensi pengelolaan  keuangan  daerah.  Ketiga,  Pemerintah  Daerah  perlu  memperhatikan  kembali anggaran belanja daerah dan melakukan penentuan skala prioritas dalam pelaksanaan belanja daerah guna meningkatkan efisiensi keuangan daerah. Dan Pemerintah Daerah diharapkan dapat lebih memprioritaskan belanja daerah yang mengarah pada pembangunan sarana dan prasarana masyarakat karena sumber PAD banyak yang berasal dari masyarakat berupa pajak dan retribusi daerah,  hal  ini  dilakukan  agar  dapat  memberikan  motivasi  untuk  masyarakat  terus  ikut  serta dalam pembangunan di daerahnya.
Penulis menyadari penelitian ini tidak luput dari kesalahan dan kekurangan dikarenakan keterbatasan  yang  dialami  selama  melakukan  penulisan  ini,  oleh  karenanya  saran  yang  dapat diberikan  untuk penelitian  selanjutnya  adalah:  Pertama,  riset  selanjutnya  dapat  menggunakan indikator  karakteristik  kinerja  keuangan  baik  itu  kemandirian  daerah,  efisiensi,  efektifitas, maupun pertumbuhan PAD yang bersumber dari Peraturan Pemerintah terbaru.   Kedua, perlu dipertimbangkan untuk menggunakan indikator tertentu dalam mengklasifikasikan daerah yang akan dianalisa, seperti misalnya kapan dan dimana saja daerah yang termasuk dalam pemekaran wilayah. Terakhir, studi berikutnya juga disarankan untuk menggunakan cakupan wilayah yang lebih luas agar lebih tergambar secara spesifik dan rinci letak perbedaan dan perbandingannya, serta menggunakan jangka waktu terbaru.

## REFERENCES
Abdul Halim. (2012). Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik . Salemba Empat. Abdul  Halim,  &  Muhammad  Syam  Kusufi.  (2017). Teori,  Konsep,  dan  Aplikasi  Sektor  Publik . Salemba Empat. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2019). Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Di Pulau Sumatera Tahun Anggaran 2018 . Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2017. (2017). Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Di Pulau Sumatera Tahun Anggaran 2016 . Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2016). Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Di Pulau Sumatera Tahun Anggaran 2015 . Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2018). Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Di Pulau Sumatera Tahun Anggaran 2017 . Faud, R. . (2016). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah . Ghalia Indonesia. Halim, A. (2007). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah (3rd ed.). Salemba Empat. Hariani, S. (2021). Analysis of regional government financial performance in south nias district . 3 (3),
161–171. Mahmudi. (2018). Manajemen Kinerja Sektor Publik (2nd ed.). UPP STIM YKPN. Marsudi,  J.,  Supradi,  A.,  &  Susandra,  F.  (2019).  Tingkat  Kemandirian,  Efisiensi,  Efektivitas,  dan Pertumbuhan  Pendapatan  Asli  Daerah :  Kajian  Pada  Provinsi  Jawa  Barat. Jurnal  Akunida ,
5 (2), 32–46.
Pangkey, I., & Pinatik, S. (2015). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal EMBA , 3 (4), 33–43.
Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah . (2019). Rahmayati, A. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2013. Jurnal EKA CIDA , 1 (1), 40–54.
Sartika,  N.  (2019).  Analisis  Rasio  Keuangan  Daerah  Untuk  Menilai  Kinerja  Keuangan  Daerah
Kabupaten Bulukumba. Jurnal Inovasi Bisnis , 7 , 147–153.
https://doi.org/10.47221/tangible.v5i1.103 Sugiyono. (2016). Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. Alfabeta. Wiratna Sujarweni. (2015). Akuntansi Sektor Publik . Pustaka Buku Press Yogyakarta.

## DECLARATIONS
Funding
The authors received no financial support for the research and publication of this article.

## Conflicts of interest/ Competing interests :
The authors have no conflicts of interest to declare that are relevant to the content of this article.
Data, Materials and/or Code Availability:
Data sharing is not applicable to this article as no new data were created or analyzed in this study.

## How to cite this Article
Awani,  M.,  &  Hariani,  S.  (2021).  PAnalisa  Rasio  Kemandirian  Daerah  dan  Rasio  Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. AKURASI: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan , 3 (2), 95 - 102.