## Institute of Research and Publication Indonesia
CONSEN: Indonesian Journal of Community Services and Engagement
Journal Homepage: https://journal.irpi.or.id/index.php/consen Vol. 1 Iss. 1 Mei 2021, pp: 32-38 P-ISSN: 0000 0000 E-ISSN: 0000 0000

## Counseling on Criminal Law Enforcement in Narcotics Abuse Cases in Meranti Pandak Village, Rumbai Pesisir District, Pekanbaru City

## Penyuluhan Hukum Penegakan Hukum Pidana Dalam Kasus Penyalahgunaan Narkotika di Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru
Yusuf Daeng 1* , Olivia Anggie Johar 2 , Tri Novita Sari M 3
1,2,3 Universitas Lancang Kuning, Indonesia
E-Mail: oliviaanggie@unilak.ac.id
Makalah: Diterima 20 Maret 2021; Diperbaiki 23 Maret 2021; Disetujui 26 Mei 2021

## Abstract
Narcotics, Psychotropics, and other Addictive Substances (Drugs) or a term popularly known by the public as Narcotics (Narcotics and Dangerous Drugs). The problem of drug abuse in Indonesia has been widespread and very worrying, not only in urban areas, but also reaching rural areas. Pekanbaru City, especially in the District of Rumbai Pesisir, is one of the districts that is starting to  grow.  This Pesisir  sub-district  itself has  8  (eight)  sub-districts,  one of  which  is  Meranti Pandak Village. The spread of the narcotics problem also goes hand in hand with the rapid development of the times. The rapid development of society creates a big possibility for drug abuse cases or problems to occur. The problem of drug abuse  is  a  very  complex  problem  that  requires  comprehensive  countermeasures  by  involving  multidisciplinary,  multi- sectoral cooperation, and active community participation which is carried out continuously, consequently and consistently. The  approach  to  solving  partner  problems  with  the  community  service  program  carried  out  is  lectures  /  outreach accompanied  by  dialogue,  with  lecture  /  extension  work  procedures  and  dialogue  is  carried  out  in  several  meetings according to the partners' needs during the program period. Extension activities were carried out on January 14, 2020 at the Multipurpose Hall of the Meranti Pandak Village Office. Later in this service program will produce scientific articles according to the proposer's activity plan, while for partners, the increase in knowledge for partners is increased knowledge about criminal law enforcement in cases of Narcotics abuse
Keywords: Narcotics, Abuse, Legal Education

## Abstrak
Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) atau istilah yang populer dikenal masyarakat sebagai Narkoba (Narkotika  dan  Obat  Berbahaya).Permasalah  penyalahgunaan  narkoba  di  Indonesia  telah  meluas  dan  sangat mengkhawatirkan,  tidak  saja  di  perkotaan,  melainkan  juga  menjangkau  ke  perdesaan.  Kota  Pekanbaru  khususnya  di Kecamatan rumbai Pesisir merupakan salah satu kecamatan yang mulai laju pertumbuhannya. Kecamatan rumbai Pesisir ini sendidri memiliki 8 (delapan) kelurahan, salah satu nya Kelurahan Meranti Pandak. Penyebaran permasalahan narkotika ini  juga  beriringan  dengan  pesatnya  perkembangan  zaman.  Pesat  nya  perkembangan  masyarakat  menimbulkan kemungkinan  yang  besar  untuk  terjadinya  kasus-kasus  atau  permasalah  penyalahgunaan  narkoba.  Permasalahan penyalahgunaan  narkoba  merupakan  masalah  yang  sangat  kompleks  yang  memerlukan  upaya  penanggulangan  secara komprehensif  dengan  melibatkan  kerja  sama  multidispliner,  multisektor,  dan  peran  serta  masyarakat  secara  aktif  yang dilaksanakan  secara  berkesinambungan,  konsekuen,  dan  konsisten.  Pendekatan  untuk  menyelesaikan  persoalan  mitra dengan program pengabdian yang dilakukan adalah ceramah/penyuluhan disertai dengan dialog, dengan  prosedur kerja ceramah/penyuluhan dan dialog dilaksanakan dalam beberapa kali pertemuan sesuai kebutuhan mitra selama masih dalam jangka  waktu  program.  Kegiatan  Penyuluhan  dilakukan  pada  tanggal  14  Januari  2020  di  Aula  Serba  Guna  Kantor Kelurahan  Meranti  Pandak  Nantinya  dalam  program  pengabdian  ini  akan  menghasilkan  artikel  ilmiah  sesuai  dengan rencana  kegiatan  pengusul,  sedangkan  bagi  mitra  adalah  meningkatnya  pengetahuan  mengenai  bagi  mitra  adalah meningkatnya pengetahuan mengenai penegakan hukum pidana dalam kasus penyalahgunaan Narkotika.
Kata Kunci: Narkotika, Penyalahgunaan, Penyuluhan Hukum

## 1. PENDAHULUAN
Narkotika,  Psikotropika,  dan  Zat  Adiktif  lainnya  (NAPZA)  atau  istilah  yang  populer  dikenal masyarakat  sebagai  Narkoba  (Narkotika  dan  Obat  Berbahaya).Permasalah  penyalahgunaan  narkoba  di Indonesia telah meluas dan sangat mengkhawatirkan, tidak saja di perkotaan, melainkan juga menjangkau ke perdesaan.  Kota  Pekanbaru  khususnya  di  Kecamatan  rumbai  Pesisir  merupakan  salah  satu  kecamatan  yang mulai laju pertumbuhannya. Kecamatan rumbai Pesisir ini sendidri memiliki 8 (delapan) kelurahan, salah satu nya  Kelurahan  Meranti  Pandak.  Penyebaran  permasalahan  narkotika  ini  juga  beriringan  dengan  pesatnya perkembangan  zaman.  Pesat  nya  perkembangan  masyarakat  menimbulkan  kemungkinan  yang  besar  untuk terjadinya  kasus-kasus  atau  permasalah  penyalahgunaan  narkoba.  Permasalahan  penyalahgunaan  narkoba merupakan  masalah  yang  sangat  kompleks  yang  memerlukan  upaya  penanggulangan  secara  komprehensif dengan  melibatkan  kerja  sama  multidispliner,  multisektor,  dan  peran  serta  masyarakat  secara  aktif  yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen, dan konsisten.
Narkoba itu sendiri memiliki manfaat bagi pengobatan, namun bila disalahgunakan atau digunakan tidak menurut indikasi medis atau standar pengobatan terlebih lagi bila disertai peredaran di jalur ilegal akan berakibat sangat merugikan bagi individu maupun masyarakat luas khususnya generasi muda. Indonesia saat ini  tidak  hanya  sebagai  transit  perdagangan  gelap  serta  tujuan  peredaran  narkoba,  tetapi  juga telah menjadi produsen dan pengekspor.
Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis,  yang  dapat  menyebabkan  penurunan  atau  perubahan  kesadaran,  hilangnya  rasa,  mengurangi sampai  menghilangkan  rasa  nyeri,  dan  dapat  menimbulkan  ketergantungan,  yang  dibedakan  ke  dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Ini (Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika). Penegakan hukum pidana dapat ditujukan tidak hanya kepada masyarakat sebagai pemakai narkoba tetapi juga ditujukan untuk menindak para produsen, bandar, dan pengedar narkoba. instansi peerintah yang berkewajiban mengawasi dan mengendalikan produksi aupun distribusi narkoba.
Sanksi yang dijatuhkan kepada mereka yang melakukan kejahatan yang berkaitan dengan narkotika juga berbeda. Ini bisa kita lihat menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 111 UU RI No. 35 Tahun 2009 (bagi tersangka kedapatan memiliki narkotika dalam bentuk tanaman) (1) Setiap  orang  yang  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  menanam,  memelihara,  memiliki,  menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun  dan paling lama 12 (dua belas) tahun  dan pidana  denda paling sedikit  Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). (2) Dalam  hal  perbuatan  menanam,  memelihara,  memiliki,  menyimpan,  menguasai,  atau  menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau  melebihi  5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana  penjara  seumur hidup atau pidana  penjara  paling  singkat  5  (lima)  tahun  dan  paling  lama  20  (dua  puluh)  tahun  dan  pidana  denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

## Pasal  112  UU  RI  No.  35 Tahun  2009  (bagi  tersangka  kedapatan  memiliki  narkotika  dalam  bentuk bukan tanaman)
1) Setiap orang yang tanpa  hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau  menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling  lama  12  (dua  belas)  tahun  dan  pidana  denda  paling  sedikit  Rp.  800.000.000,00  (delapan  ratus  juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
(2)  Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  beratnya  melebihi  5  (lima)  gram,  pelaku  dipidana  dengan pidana  penjara  seumur  hidup  atau  pidana  penjara  paling  singkat  5  (lima)  tahun  dan  paling  lama 20  (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

## Pasal 114 UU RI No. 35 Tahun 2009 (bagi tersangka kedapatan mengedarkan narkotika)
(1)  Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi  perantara  dalam  jual  beli,  menukar,  atau  menyerahkan  Narkotika  Golongan  I,  dipidana  dengan pidana  penjara  seumur  hidup  atau  pidana  penjara  paling  singkat  5  (lima)  tahun  dan  paling  lama 20  (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
(2)  Dalam  hal  perbuatan  menawarkan  untuk  dijual,  menjual,  membeli,  menjadi  perantara  dalam  jual  beli, menukar,  menyerahkan,  atau  menerima  Narkotika  Golongan  I  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
Pasal 127 UU RI No. 35 Tahun 2009 (bagi tersangka yang merupakan korban lahgun narkotika, bisa direhab) (1)  Setiap Penyalah Guna:
a.    Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; b.    Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;     dan c.    Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu)  tahun.
(2)  Dalam  memutus  perkara  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  hakim  wajib  memperhatikan  ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
(3)  Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban  penyalahgunaan  Narkotika,  Penyalah  Guna  tersebut  wajib  menjalani  rehabilitasi  medis  dan rehabilitasi sosial.
Sanksi  pidana  bagi  pelaku  kejahatan  psikotropika  menurut  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1997 tentang Psikotropika Pasal 60 UU RI No. 5 Tahun 1997: (1) barang siapa: Memproduksi psikotropika selain yang ditetapkan dalam ketentuan pasal 5, atau Memproduksi  atau  mengedarkan  psikotropika  dalam  bentuk  obat  yang  tidak  memenuhi  standar  dan  atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, atau Memproduksi atau mengedarkan psikotropika yang berupa obat yang tidak terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab dibidang kesehatan sebagaimana dimaksiud dalam pasal 9 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan pidana denda 200juta rupiah.
(2) Barang siapa menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 12 ayat 2 dipidanakan dengan pidana penjara, paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak 100 juta rupiah (3)  Barang  siapa  menerima  penyalur  psikotropika  selain  yang  ditetapkan  dalam  pasal  12  ayat  2  dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan pidana denda paling banyak 60 juta rupiah (4) Barang siapa menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 14 ayat 1, 2, 3 dan 4 dipidana dengan pidana penjara 3 tahun dan pidana denda paling banyak 60 juta rupiah (5)  Barangsiapa  menerima  penyerahan  psikotropika  selain  yang  ditetapkan  dalam  pasal  14  ayat  (3),  (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan pidana denda paling banyak 60 juta rupiah. Apabila yang menerima penyerahan itu pengguna maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 bulan
Pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997 barang siapa secara tanpa hak memiliki, menyimpan, dan atau membawa psikotropika dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 100 juta (pengguna)
Pasal 71 UU RI No. 5 Tahun 1997 (1) barang siapa bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 60, 62, dan pasal 63 dipidana sebagai pemufakatan jahat (2) Pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan ditambah sepertiga pidana yang berlaku untuk tindak pidana tersebut (produksi)
Sanksi Pidana yang dapat diberikan menurut Undang-undang  No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan:

## Pasal 196
Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang  tidak  memenuhi  standar  dan/atau  persyaratan  keamanan,  khasiat  atau  kemanfaatan,  dan  mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

## Pasal 197
Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi  atau  mengedarkan sediaan  farmasi  dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
Dengan begitu beratnya sanksi pidana yang di ancamkan kepada pelaku kejahatan dan atau penyalahgunaan narkotika  dan  pengetahuan  masyarakat  yang  kurang  maka  perlu  dilakukannya  penyuluhan  hukum  agar masyarakat di Kelurahan Meranti Pandak  dapat terhindar dari penyalahgunaan narkotika..

## 2. METODE PELAKSANAAN
Metode  pelaksanaan  merupakan  solusi  yang  ditawarkan  untuk  mengatasi  masalah  yang  dihadapi mitra.  Sesuai  dengan  persoalan  prioritas  yang  dihadapi  mitra,  yaitu  minimnya  pengetahuan  masyarakat Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika,  psikotropika  dan  zat  adiktif  lainnya  agar  masyarakat  cepat  tanggap  jika  terjadi  tindak  pidana tersebut.  Dengan  demikian,  dalam  program  pengabdian  kepada  masyarakat  ini  persoalan  prioritas  yang disepakati  pengusul  bersama  mitra  untuk  diselesaikan  adalah  memberikan  pemahaman  tentang  aturan  yang harus  dipatuhi  serta  sanksi-sanksi  yang  akan  didapatkan  apabila  melakukan  tindak  pidana  penyalahgunaan narkotika,  psikotropika  dan  zat  adiktif  agar  mitra  kedepannya  tidak  menjadi  korban  dalam  kasus penyalahgunaan  narkotika,  psikotropika  dan  zat  adiktif  lainnya.  Sehingga  setelah  program  ini  selesai, masyarakat Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru mendapatkan pengetahuan yang  lebih  baik  dan  lebih  berpikir  logis  agar  tidak  menjadi  korban  dan  terhindar  dari  tindak  pidana penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya .
Metode  pendekatan  yang  ditawarkan  untuk  menyelesaikan  persoalan  mitra    program  yang  telah disepakati  bersama  dalam  kurun  waktu  realisasi  program  pengabdian  kepada  masyarakat  adalah ceramah/penyuluhan dan dialog. Adapun  prosedur kerja untuk mendukung metode yang ditawarkan adalah ceramah/penyuluhan dan dialog dilaksanakan dalam beberapa kali pertemuan sesuai kebutuhan mitra selama masih dalam jangka waktu program. Partisipasi mitra dalam program pengabdian kepada masyarakat ini adalah menyediakan  waktu  dalam  pelaksanaan  program.  Untuk  mengevaluasi  tentang  pemahaman  masyarakat Kelurahan  Meranti  Pandak  tentang  tindak  pidana  penyalahgunaan  narkotika,  psikotropika  dan  zat  adiktif lainnya,  sebelum  dan  sesudah  dilakukan  kegiatan  melalui  kuisioner  yang  dibagikan.  Evaluasi  keberhasilan kegiatan dari kehadiran dan keaktifan para masyarakat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

## 3. HASIL PEMBAHASAN
Kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  ini  dilaksanakan  pada  Hari  Selasa  tanggal  14  Januari  2020, Pukul 09.30-11.30 yang bertempat di Ruang serbaguna Kantor Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir  Kota  Pekanbaru  Jalan  Yos  Sudarso,  kecamatan  Rumbai  Pesisir,  Pekanbaru.  Pada  saat  melakukan pengabdian ini dilakukan dengan metode ceramah yang kemudian dilanjutkan dengan sesi Tanya jawab. Selain itu di awal sebelum dimlainya ceramah, peserta pengabdian kepada masyarakat  diberikan kuisioner. Hal ini dilakukan agar tim pengabdian mengetahui dan mengukur pengetahuan peserta mengenai materi tentang aturan hukum  yang  harus  dipatuhi  serta  dampak  hukum  agar  mereka  tidak  menjadi  korban  dari  tindakpidana penyalahgunaan narkotika. Nantinya setelah ceramah akan diberikan lagi kuisioner dengan pertanyaan yang sama untuk mengukur pengetahuan peserta setelah  materi disampaikan oleh tim pengabdian.
Peserta  banyak  belum  memahami  tentang  aturan-aturan  yang  mengatur  tentang  penegakan  hukum pidana dalam kasus penyalahgunaan narkotika. Selain itu, peserta banyak yang belum paham atas perbedaan antara pemakai, pengedar dan atau pengedaran sekaligus pemakai  dari  narkotika itu sendiri. Peserta juga di beri  pengetahuan  apa  saja  pidana  yang  di  berikan  jika  seseorang  itu  menjadi  korban  dari  penyalahgunaan narkotika.  Selain itu,  peserta  juga  diberi  contoh  kasus  atas  tindak  pidana  penyalahgunaan  narkotika  berikut bagaimana  penegakanhukumnya.  Setelah  ceramah  dan  tanya  jawab  dilakukan,  tim  pengabdian  kepada masyarakat kembali memberikan kuisioner yang kedua kalinya.
Setelah tim  pengabdian memberikan ceramah dan kuisioner, terlihat bahwa kegiatan ini berhasil dan hasil dari kegiatan ini, para peserta dapat meningkatkan pemahaman tentang penegakan hukum pidana dalam kasus  penyalahgunaan narkotika  selain itu pada saat  sesi  tanya jawab terlihat pada antusisme peserta dalam mengajukan  pertanyaan-pertanyaan  untuk  mengetahui  hal  yang  belum  mereka  pahami  maupun  pertanyaan yang  kritis  sesuai  dengan  pengalaman  yang  mereka  alami.  Pertanyaan  yang  mereka  lontarkan  seperti, bagaimana proses penegakan hukum pidana jika seseorang terjerat kasus penyalahgunaan narkotika, perbedaan hukuman yang di berikan anatara pemakai, pengedar dan atau pemakai dan pengedar. kemudian apa yang harus dilakukan jika masyarakat dijebak seseorang untuk tersangkut masalah narkotika. Berbagai pertanyaan yang dilontarkan oleh peserta itu dijawab dengan baik oleh tim pengabdian. Kegiatan ini berhasil dengan tolak ukur sebagai berikut:
1. Jumlah Peserta yang hadi berjumlah 22 orang dari 25 undangan yang disebar.
2. Kerjasama  tim  pengabdian  Fakultas  Hukum  Lancang  Kuning  dengan  peserta  berjalan  dengan  baik  dan lancar.
3. Peserta  dengan  antusias  mengikuti  semua  rangkaian  penyuluhan  mulai  dari  pengisisan  kuisioner  awal, kemuadian pemaparan materi, sesi tanya jawab dan pengisian kuisioner akhir.

## 3.1 Hasil evaluasi pemahaman peserta sebelum dan sesudah penyuluhan
Untuk mengetahui tingat pengetahuan dan pemahaman dari peserta dapat dilihat dari data diagram di bawah ini:

## 1. Pelaksanaan Kegiatan
Pelaksanaan kegiatan menggunakan metode ceramah dan dialog. Sesi pertama diberikan kuisioner yang berupa pertanyaan-pertanyaan seputar pengetahuan dan pemahaman peserta tentang penegakan hukum pidana  dalam  kasus  penyalahgunaan  narkotika,  selanjutnya  Pemateri  menyampaikan  materi  dengan metode  ceramah  dan  dalam  bentuk slide  powerpoint tentang  penegakan  hukum  pidana  dalam  kasus penyalahgunaan narkotika. Peserta menyimak materi yang disampaikan dengan baik begitu juga dengan sesi tanya jawab, peserta terlihat antusias. Kemudian terakhir pengisian kuisioner akhir yang bertujuan mengetahui hasil tentang penyampaian materi apakah telah dipahami peserta.
2. Hasil Evaluasi pemahaman peserta pemateri penyuluhan hukum
Evaluasi  penyuluhan  menggunakan  metode  kuisioner  berjumlah  dua  puluh  lima  lembar  dihitung perkiraan jumlah peserta yang ikut dalam penyuluhan sesuai dengan surat edaran dari Lurah Umban Sari. Tim penyuluhan memberikan kuisioner kepada setiap peserta yang mengikuti penyuluhan yang berjumlah dua puluh dua orang. Tata cara dalam menjawab pertanyaan pada kuisioner itu dengan menyilang atau melingkari  jawaban  yang  dianggap  benar  beserta  penjelasan  atas  jawaban  yang  diberikan.  Kuisioner diberikan dua kali pada saat sebelum dan sesudah materi disampaikan dan sesi tanya jawab berlangsung. Pemahaman mereka dapat dilihat pada setiap pertanyaan dan jawaban dari peserta.
Pertanyaan:
1. Apakah  saudara  memahami  tentang  tata  cara  penegakan  hukum  pidana  dalam  kasus  penyalahgunaan narkotika:

## Gambar 1. Pertanyaan 1
Pada  umumnya  peserta  belum  memahami  tentang  tatacara  penegakan  hukum  pidana  dalam  kasus penyalahgunaan narkotika. Sebanyak 75 % peserta belum memahami dan hanya 25 % yang telah memahami. Perserta  yang  telah  memahami  karena  mereka  sebagahagian  peserta  melihat  dari  berita  yang  ada  di  media bahwa sedang marak terjadi  nya kasus-kasus penyalahgunaan narkotika  sedangkan yang belum mengetahui karena beberapa faktor misalnya jarang menonton berita.

## Pertanyaan:
2. Apakah  saudara  mengetahui  tentang  aturan-aturan  yang  mengatur  tentang  tindak  pidana penyalahgunaan narkotika? jawaban peserta sebagai berikut:
25% 75% 1.Apakah saudara memahami tentang tata cara penegakan hukum pidana dalam kasus
penyalahgunaan narkotika?
Jawaban A: mengetahui

## Gambar 2. Pertanyaan 2
Berdasarkan  pertanyaan  nomor  2  dapat  terlihat  bahwa  masih  banyak  dari  peserta  yang  belum mengetahui  tentang  aturan  hukum  yang  mengatur  tentang  tentang tindak  pidana  penyalahgunaan  narkotika. Hal ini terlihat dari presentase yang tidak mengetahui aturan hukum tindak pidananya sebanyak 86% dan yang sudah mengetahui hanya sebanyak 14%. Hal ini dikarenakan beberapa alasan diantaranya faktor latar belakang pendidikan  dan  peserta  yang  tidak  memahami  aturan  hukum  hukum  tentang  tindak  pidana  penyalahgunaan narkotika.

## Pertanyaan:
3. Apakah  saudara  mengetahui  jenis-jenis  tindak  pidana  penyalahgunaan  narkotika? Pertanyaan  ini menentukan apakah peserta mengetahui jenis jenis perbuatan apa saja yang dikategorikan sebagai tindak pidan penyalahguaan narkotika.
Gambar 3. Pertanyaan 3
Dari  pertanyaan  di  atas  dapat  dilihat  hanya  23%  peserta  telah  mengetahui  jenis-jenis  tindak  pidana penyalahgunaan  narkotika  sedangkan  terdapat  77%  peserta  belum  mengetahui  apa  saja  jenis-jenis  tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

## Pertanyaan:
4. Apakah  saudara  memahami  tentang  sanksi-sanksi  jika  melakukan  tindak  pidana  penyalahgunaan narkotika?
Pertanyaan ini untuk mengetahui seberapa pekanya masyarakat jika terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika.  Peserta  diberi  pemahaman  tentang  sanksi  apa  saja  jika  melakukan  tindak  pidana penyalahgunaan narkotika .
86% 14%
2. Apakah Saudara Mengetahui tentang aturan-aturan yang mengatur tentang tindak pidana penyalahgunaan
narkotika?
Jawaban A: tidak mengetahui 77% 23% 3. Apakah saudara mengetahui jenis-jenis tindak pidana penyalahgunaan narkotika? Jawaban A :
mengetahui
Jawaban B : Tidak tahu

## Gambar 4. Pertanyaan 4
Berdasarkan pertanyaan nomor empat dapat dilihat bahwa sebahagian besar peserta belum mengetahui sanksi-sanksi jika melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Sebanyak 82% yang belum mengetahui sanksi-sanksi. Sedangkan yang sudah mengetahui sanksi-sanksi sebanyak 18%. Hal ini dilihat masih minimnya pengetahuan peserta pada terhadap sanksi yang akan dijeratkan kepada pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika.
Selanjutnya  setelah  pemateri  memberikan  pemaparan  materi,  dilanjutkan  sesi  tanya  jawab  yang telahnya sesi tanya jawab dilanjutkan pengisian kuisioner kedua untuk mengukur tingkat pemahaman peserta setelah pemateri memberikan pemaparan. Berikut adalah hasil kuisioner peserta dengan pertanyaan yang sama pada kuisioner sebelumnya.
Pertanyaan:
5. Apakah  saudara  memahami  tentang  tata  cara  penegakan  hukum  pidana  dalam  kasus  penyalahgunaan narkotika:
Gambar 5. Pertanyaan 5
Dari hasil pemaparan yang diberikan peserta, dapat dilihat pemahaman peserta meningkat. Berdasarkan pertanyaan  di  atas,  sebanyak  89  %  peserta  telah  memahami  tatacara  perlindungan  anakdari  tindak  pidana kekerasan dan hanya 11 % saja yang belum memahami.

## Pertanyaan:
6. Apakah saudara mengetahui tentang aturan-aturan yang mengatur tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika? jawaban peserta sebagai berikut:
18% 82%
4. Apakah saudara memahami sanksi-sanksi jika melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika? Jawaban A:…
89% 11% 5. Apakah saudara memahami tentang tata cara penegakan hukum pidana dalam kasus
penyalahguanaan narkotika?
Jawaban A: mengetahui
Jawaban B: tidak mengetahui
Gambar 6. Pertanyaan 6
Berdasarkan pertanyaan nomor 2 dapat terlihat bahwa sudah banyak peserta yang mengetahui mengenai aturan hukum yang mengatur tentang tindak pidanapenyalahgunaan narkotika. hal ini terlihat dari presentase sebanya 93% yang sudah mengetahui selang beberapa saat setelah penyuluhan dan tanya jawab. Sedangkan hanya 7% saja yang belum mengetahui.

## Pertanyaan:
7. Apakah  saudara  mengetahui  jenis-jenis  tindak  pidana  penyalahgunaan  narkotika? Pertanyaan  ini menentukan apakah sudah ada perkembangan terhadap pengetahuan peserta dalam mengetahui jenis jenis perbuatan apa saja yang dikategorikan sebagai tindak pidan penyalahgunaan narkotika.
Gambar 7. Pertanyaan 7
Dari  pertanyaan  di  atas  dapat  dilihat  hanya  14%  peserta  telah  mengetahui  jenis-jenis  tindak  pidana terhadap  anak  sedangkan  terdapat  86%  peserta  belum  mengetahui  apa  saja  jenis-jenis  perbuatan  yang dikategorikan sebagai tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

## Pertanyaan:
8. Apakah saudara memahami sanksi-sanksi jika melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika?
93% 7%
6. Apakah Saudara Mengetahui tentang aturan-aturan yang mengatur tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika? Jawaban A: tidak mengetahui Jawaban B : sudah tau
86% 14% 7. Apakah saudara mengetahui jenis-jenis tindak pidana penyalahgunaan narkotika? Jawaban A : mengetahui
Jawaban B : Tidak tahu
Gambar 8. Pertanyaan 8
Berdasarkan pertanyaan nomor empat dapat dilihat  bahwa sebahagian besar peserta telah memahami sanksi-sanksi jika melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Sebanyak 93% yang telah mengetahui sanksi-sanksi. Sedangkan yang belum memahami sanksi-sanksi sebanyak 7%

## 4. KESIMPULAN
Setelah  kegiatan  penyuluhan  dilakukan  oleh  tim,  dapat  diambil  kesimpulan  yaitu:  (1)  Kegiatan penyuluhan  ini  berhasil  meningkatkan  pemahaman  peserta  tentang  penegakan  hukum  pidana  dalam  kasus penyalahgunaan  narkotika.  Evaluasi  kuisioner  setelah  diberikan  penyuluhan  hukum  menunjukkan  bahwa peserta  dapat  memahami  dengan  baik  materi  yang  disampaikan.  Evaluasi  pemahaman  peserta  tentang penegakan hukum pidana dalam kasus penyalahgunaan narkotika rata-rata 90% sedangan 10% masih belum memahami materi dengan baik. Tim akan melakukan evaluasi untuk perbaikan pada kegiatan berikutnya. (2) Capaian  rata-rata  peserta  kegiatan  dapat  dijadikan  pemetaan  bahwa  peserta  penyuluhan  layak  dilakukan kegiatan  serupa  dengan  tema  yang  sama  dengan  cakupan  yang  lebih  khusus  dan  lebih  mendalam  lagi  agar peningkatan  pemahaman  penegakan  hukum  pidana  dalam  kasus  penyalahgunaan  narkotika.  (3)  Beberapa permasalahan  yang  disampaikan  peserta  telah  didiskusikan  dengan  baik  pada  saat  sesi  tanya  jawab  yang dilakukan dalam penyuluhan hukum tersebut sehingga peserta benar-benar memahami bahwa persoalan yang ada dapat diselesaikan dengan baik.

## REFERENSI
[1] Eva Achjani Zulfah, Indriyanto Seno Adji, Pergeseran Paradigma Pemidanaan, Lubuk Agung, Bandung, 2011
[2] Muhammad Yamin, Tindak Pidana Khusus, Pustaka Setia, Bandung, 2012
[3] Muladi, Dwidja Priyatno, Pertanggung-jawaban Pidana Korporasi, Prenada Media Group, Jakarta, 2010
[4] Siswanto, Politik Hukum Dalam UU Narkotika (UU No. 35 Tahun 2009), Rineka Cipta, Jakarta, 2012
[5] Siswanto  Sunarso,  Penegakan  Hukum  Psikotropika  Dalam  Kajian  Sosiologi  Hukum  (cetakan  ke  4), Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
7% 93% 8. Apakah saudara memahami sanksi-sanksi jika melakukan tindak pidana penyalahgunaan
narkotika?
Jawaban A: Ya
Jawaban B:
Tidak