## Kebijakan Ekonomi Khalifah Umar Bin Abdul Aziz dan Relevansinya terhadap Zakat di Indonesia

## Shofya Humaira Siti Salma, Ayi Yunus Rusyana*
Prodi Magister Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Gunung Djati Bandung, Indonesia

## A R T I C L E   I N F O
Article history : Received  : 9/1/2023 Revised : 1/6/2023
Published  : 11/7/2023
Creative Commons Attribution- NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Volume : 3 No. : 1 Halaman  : 7-14 Terbitan  : Juli 2023

## A B S T R A K
Khalifah  Umar  bin  Abdul  Aziz  memiliki  peran  yang  berjasa  besar  dalam memajukan perekonomian negaranya.  Tentu saja,  keputusan  yang diambil dan standar  yang  ditetapkan  selama  pemerintahannya  berdampak  pada  hal  ini. Berbeda  dengan  para  khalifah  sebelumnya  yang  hanya  mementingkan mempertahankan  posisi  kekuasaannya,  kebijakan  Umar  bin  Abdul  Aziz  lebih mementingkan  peningkatan  kesejahteraan  rakyatnya.  Penelitian  ini  berusaha memahami  bagaimana  gagasan  Umar  bin  Abdul  Aziz  diimplementasikan sedemikian rupa sehingga dapat berdampak positif bagi masyarakat dan negara. Peneliti  mengadopsi  metodologi  deskriptif  dan  menerapkan  metodologi kualitatif. Buku, jurnal, dan internet digunakan sebagai sumber untuk prosedur pengumpulan  data.  Analisis  deskriptif  adalah  teknik  analisis  yang  digunakan. Temuan  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  kebijakan  Umar  bin  Abdul  Aziz saat  itu  adalah  mendirikan  perekonomian  tanpa  batas,  menguasai  strategi penerimaan  dan  pengeluaran  negara,  serta  memperhatikan  pengelolaan pertanian  dan  pembangunan  infrastruktur.  Hal  inilah  yang  memungkinkan Umar  bin  Abdul  Aziz  meraih  kesuksesan  di  bidang  ekonomi.  Untuk  itu, kebijakan  ekonomi  Umar  juga  dapat  diaktualisasikan  di  masa  pemerintahan Indonesia saat ini seperti halnya dalam pengelolaan zakat yang dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan negara selain dari pajak.
Kata Kunci : Economic Policy; Umar bin Abdul Aziz; Relevance.

## A B S T R A C T
Caliph  umar  ibn  abdul  aziz  has  a  significant  role  to  advance  his  country's economy.  Of  course,  decisions  made  and  standards  set  during  his  reign  had  a bearing  on  this.  Unlike  the  previous  caliph  who  was  devoted  only  to maintaining  his  position  of  power,  umar  bin  abdul  aziz's  policy  was  more concerned with the increasing well-being of his people. Based on the incident, the  study  is  trying  to  understand  how  umar  bin  abdul  aziz's  ideas  are implemented  in  such  a  way  that  it  can  have  a  positive  impact  on  people  and countries.  Researchers  adopt  descriptive  methodologies  and  apply  qualitative methodologies.  Books,  journals,  and  the  Internet  are  used  as  sources  for  data collection procedures. A descriptive analysis is the technique for analysis used. The findings suggest that umar bin abdul aziz's policies at the time were to set up an economy without borders, to master zakat and banking strategies, kaharaj, jizyah and usyr, while ghanimah, and fai' was not overly focused, and to care for agricultural management and infrastructure development. This enabled umar bin abdul aziz to achieve economic success. For this reason, also, umar's economic policy  could  be  implemented  in  today's  Indonesian  government  as  well  as  in Indonesia's managed to provide more than tax revenues.
Keywords : Kebijakan Ekonomi; Umar bin Abdul Aziz; Relevansi.
@ 2023 Jurnal Riset Ekonomi Syariah Unisba Press. All rights reserved.

## A. Pendahuluan
Suatu  negara  dapat  dikatakan  maju  dan  berkembang  jika  tingkat  kesejahteraan  umatnya  dapat terealisasikan  dengan  baik.  Untuk  itu  salah  satunya  adalah  dengan  memajukan  serta  melakukan  perkembangan dalam aspek ekonomi. Perkembangan ekonomi telah ada sejak masa Rasulullah Saw dan di masa setelahnya yaitu masa pemerintahan Bani Umayyah terjadi transformasi yang optimal dalam banyak hal (Marasabessy 2022).
Kemajuan  negara  dan  kesejahteraan  masyarakat  Bani  Umayyah  mencapai  puncaknya  terjadi  pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Meskipun kepemimpinannya tergolong singkat, tetapi kontribusi dalam membangun peradaban Islam serta menaikkan taraf keadaan perekonomian semakin maju. Tentunya hal tersebut tidak terlepas dari kebijakan ekonomi yang diterapkan pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz,  dimana  berbeda  secara  signifikan  dari  khalifah  Bani  Umayyah  sebelumnya.  Para  khalifah  yang memimpin sebelum Umar fokus utamanya pada mempertahankan posisi otoritas mereka dan mementingkan pribadi  keluarga  untuk  menguasai  kekayaannya.  Sedangkan  kebijakan  Umar  adalah  kesejahteraan  rakyat yang menjadi prioritasnya.
Salah satu keberhasilan dari kebijakan ekonomi yang diterapkan selama pemerintahannya adalah tidak ditemukannya mustahiq zakat  atau  tidak  ada  seseorang  pun  yang  mau  menerima  zakat  ketika  para  amil berkeliling  di  perkampungan  Afrika.  Selain  itu,  tidak  ada  lagi  masyarakat  yang  mempunyai  hutang  dan kebutuhan  mereka  dapat  tercukupi  dengan  baik.  Hal  tersebut  karena  hutang-hutang  terlunasi  dengan  cara membayarnya dari dana Baitul Maal (Kusumastuti and Ghozali 2019) . Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji  lebih  lanjut  pemikiran  Umar  bin  Abdul  Aziz  dalam  bidang  ekonomi  terutama  dalam  mengelola sumber  pendapatan  negaranya.  Dengan  demikian,  hal  tersebut  terdapat  relevansinya  dengan  kondisi perekonomian  di  Indonesia  saat  ini,  selain  pajak,  zakat  dapat  dijadikan  sebagai  sumber  pendapatan  negara untuk  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat  mengingat  bahwa  potensi  zakat  yang  sangat  besar.  (Tiara  Deasy Nurfitriani Sumarwan and Neng Dewi Himayasari 2022)
Rumusan  masalah  untuk  penelitian ini  adalah “Bagaimana  Relevansi Kebijakan  Khalifah  Umar  Bin Abdul  Aziz  di  Masa  Sekarang?”.  Selain  itu,  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mempelajari  langkah- langkah kebijakan ekonomi apa yang diambil oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz selama era Bani Umayyah yang menyebabkan kejayaan pada masanya.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif.  Pendekatan  penelitiannya menggunakan  pendekatan  empiris  dengan  jenis  data  penelitian  menggunakan  kajian  kepustakaan  ( library research ).  Teknik  mengumpulkan  data  dalam  penelitian  ini  bersumber  dari  buku,  jurnal,  artikel  dan  internet yang  berhubungan  dengan  permasalahan  yang  dikaji.  Adapun  Teknik  analisis  data  yang  dilakukan  adalah analisis deskriptif.

## C. Hasil dan Pembahasan

## Kebijakan Ekonomi Umar bin Abdul Aziz
Pada  saat  Umar  bin  Abdul  Aziz  memimpin  pemerintahan,  kesejahteraan  rakyat  benar-benar  terjamin.  Ada laporan  tentang  aset  zakat  yang  tidak  disalurkan  karena  tidak  ada  orang  yang  membutuhkan  yang  berhak mengambilnya. Kekhalifahan Islam memiliki distribusi kekayaan yang relatif merata, tidak hanya di Afrika, tetapi lebih jauh lagi di Basrah dan Irak.
Sejak  awal  menjabat,  Dia  segera  mencabut  keuntungan  dari  dinasti  Bani  Umayyah,  termasuk  tanah garapan dan lain-lain, yang telah mereka peroleh melalui penyalahgunaan kekuasaan dan melanggar hukum. Khalifah Abdul Aziz memulainya dengan melikuidasi seluruh hartanya sebesar 23.000 dinar (sekitar Rp 12 miliar), kemudian memberikan hasil penjualannya kepada baitul maal. (Ulhaq 2018)

## Menerapkan sistem ekonomi bebas
Umar mengirim  surat kepada gubernur dengan petunjuk sebagai berikut: “Sesungguhnya salah satu bentuk ketaatan  hamba  pada  Allah  dan  Rasul  adalah  dengan mengajak  orang  lain  untuk  menerapkan  agama  Islam secara  menyeluruh  dan  membiarkan  mereka  mengelola  harta  kekayaannya,  baik  di  darat  atau  laut,  tanpa
dicegah dan dihalang-halangi.” Bebas dalam konteks ini berarti dibatasi oleh hukum syari’at. Artinya, masih tidak  diperbolehkan  untuk  membeli  dan  menjual  produk  yang  diharamkan.  Namun,  pejabat  dilarang  untuk ikut  campur  dalam  kebijakan  harga  pasar;  semua  keputusan  harus  dibuat  oleh  pelaku  pasar,  penghapusan semua  biaya  penggunaan  untuk  menggunakan  ruang  publik,  termasuk  jalanan  umum  dan  jembatan  (Astuti 2017). Hal ini sesuai dengan apa yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Syauban, yang menurutnya Umar memilih  tindakan  ini  karena,  di  masa  sebelumnya  terlalu  membebani  para dzimmi (orang-orang  kafir  yang mengikuti  pemerintahan  Islam),  sedangkan  Umar  sekarang  memberikan  beban  menurut  kapasitas  masing- masing individu (Santoso and Aziz 2022) .
Kebijakan  ini  berhasil  menumbuhkan  lingkungan  pasar  yang  sehat  karena  masyarakat  merasa  bebas untuk berproduksi dan bekerja tanpa terkendala oleh peraturan yang memberatkan. Perdagangan meningkat pesat  sebagai  akibat  dari  ekspansi  ekonomi,  yang  juga  berdampak  pada  peningkatan  zakat  dari  pedagang. Peningkatan  sumber  keuangan  Baitul  Maal  secara  langsung  meningkatkan  subsidi  dana  masyarakat  miskin dan meningkatkan daya beli mereka. Artinya, sektor produksi akan meningkat seiring dengan meningkatnya daya  beli  masyarakat.  Pada  akhirnya,  rakyat  akan  sejahtera  seiring  dengan  perekonomian  negara  yang membaik (Santoso and Aziz 2022).

## Mengatur pendapatan negara
Zakat,  sebelum  masa  kekhalifahan  Umar  bin  Abdul  Aziz,  sumber  pendapatan  negara  dari  zakat  pun  telah diterapkan oleh Rasulullah Saw dan juga para sahabat, salah satunya adalah dibawah pemerintahan Umar bin Khattab,  pendapatan  zakat  sebagai  pendapatan  negara  sangat  melimpah.  Aset  zakat  telah  menjadi  sumber pendapatan  utama  berkat  kebijakan  Umar.  Penerimaan  zakat  negara  meningkat  pesat  setelah Khalifah  Abu Bakar  memerangi  orang-orang  yang  menolak  membayar  zakat.  Umar  bin  Khattab  yang  terpilih  menjadi Amirul Mukminin telah mengeluarkan fatwa sebagai kebijakan zakatnya. Kebijakan harta zakat diantaranya, zakat  atas  produk  komersial;  zakat  uang  emas  dan  perak;  zakat hewan  ternak; zakat  sayur  dan  buah;  zakat madu tidak dimaksudkan untuk konsumsi manusia; zakat kuda yang diperdagangkan (Jajuli 2018).
Untuk  itu,  Umar  bin  Abdul  Aziz  sebagai  cicit  dari  Umar  bin  Khattab  memiliki  cara  yang  berbeda dalam mengelola zakat, sehingga tercatat bahwa strategi yang dilakukan Umar  bin Abdul Aziz ini berhasil karena  sudah  tidak  ditemukan  lagi mustahiq zakat.  Adapaun  keseluruhan  strategi  pengelolaan  zakat  yang dilakukan  Umar  merupakan  strategi  pengelolaan  yang  saling  keterkaitan,  yaitu  negara  atau  pemerintah bertindak  sebagai  regulator  yang  berwenang  untuk  memberikan  akibat  hukum  bagi  mereka  yang  menolak membayar  zakat  selama  pelaksanaannya.  Mekanisme  yang  digunakan  ketika  negara  bertindak  sebagai regulator  harus  transparan  untuk  mendapatkan  kepercayaan  masyarakat.  Selain  itu,  amil  yang  bertugas mengumpulkan  dan  mendistribusikan  zakat  juga  mengajarkan  tentang  Islam  dan  pemahaman  zakat  untuk memastikan bahwa masyarakat yang hadir memiliki pemahaman Islam yang lengkap dan mendorong untuk membayar zakat. (Mochammad Ridhwan Musthofa 2020)
Umar  memberikan  kewenangan  kepada  daerah  untuk  mengontrol  zakat  dalam  hal  regulasi.  Jika kekurangan  zakat dan pajak,  mereka  malah mendapat subsidi, seperti halnya pajak tidak disalurkan ke pusat. Sebagai  hasil  dari  strategi  ini,  beberapa  kabupaten  menikmati  surplus,  dan  Umar  mengusulkan  agar  daerah yang  sudah  kaya  memberikan  bantuan  kepada  daerah  yang  masih  membutuhkan  untuk  memajukan pertumbuhan bangsa (Amalia 2010). Kesejahteraan masyarakat cukup tinggi, terbukti pada saat zakat dibagikan dan  Amil  tidak  dapat  menemukan mustahiq karena  sudah  banyak  orang  yang  menjadi muzakki .  Salah  satu penyebab kelebihan zakat pada saat itu adalah keinginan masyarakat yang kuat untuk bekerja dan mendongkrak output yang berujung pada peningkatan muzakki dan penurunan jumlah mustahiq (Ash-Shalaby 2014).
Kharaj yang akar katanya adalah Kharaja Yakhruju khurujan , menyiratkan bea, pajak, dan belasting. Ini mengacu pada biaya keluar atau pajak yang dikenakan di wilayah non-Muslim. Kharaj adalah pungutan yang dikenakan  pada  wilayah  yang  direbut  oleh  pejuang  Islam.  Pajak  tanah  yang  dikenakan  oleh  kepala  negara kepada mereka yang menandatangani perjanjian perlindungan negara adalah definisi lain dari kata " kharaj ". Tanah Kharaj pernah  menjadi  harta  ghanimah  berupa  wilayah  yang  direbut  melalui  konflik peperangan. Sebelum masa Umar bin Abdul Aziz telah terlebih dahulu diterapakan pada masa pemerintahan Umar bin Khatthab. Adapun ada dua cara utama untuk penarikan kharaj : pertama, muqasamah adalah sistem yang  diberlakukan  didasarkan  pada  hasil  dari  sebidang  tanah  yang  harus  diserahkan  kepada  Baitul  Maal
setelah  panen  selesai,  baik  sepertiga  (1/3)  atau  setengah  (1/2).  Kedua, Wazifah yaitu  Jika  satu  tahun  telah berlalu  dan  persyaratan  yang  relevan  masih  berlaku,  pemilik  tanah  masih  bertanggung  jawab  atas kewajibannya  (Jajuli  2018).  Sementara  untuk jizyah (upeti  pajak),  non-muslim  tidak  dipaksa  untuk membayarnya  oleh  Umar  bin  Khatthab,  tetapi  mereka  tetap  diharuskan  melakukannya  sesuai  dengan kekuasaannya dan hukum yang berlaku pada saat itu.
Sementara  itu,  pada  masa  kekhalifahan  Umar  bin  Abdul  Aziz  dapat  dikatakan  lebih  berhasil  dari khalifah  sebelumnya.  Keberhasilan  Umar  dalam  mengelola  pertanian  linier  dengan  pemasukan  kas  negara yang signifikan dari sektor kharaj . Kharaj tidak diragukan lagi merupakan sumber pendapatan utama negara, bahkan pada saat pemerintahan Umar pemasukan kharaj sangat tinggi yaitu mencapai 120 juta dirham. Hal tersebut tentu tidak terlepas dari aturan-aturan baru yang dibuat oleh Umar (Khoeroni 2015) . Jika bangsa ini hanya mengandalkan jizyah , fai' , zakat, dan praktik serupa, akan sangat sulit untuk mengembangkan sektor pertanian dan basis sumber daya alamnya.
Umar  menjanjikan  non-Muslim  kebebasan  dari kharaj dan jizyah untuk  mempengaruhi  mereka menuju Islam. Untuk mencegah agar pendapatan negara tidak jatuh dan berujung pada kebangkrutan negara, Umar dapat mengikat kebijakan ini dengan peraturan yang  menyatakan bahwa jika seseorang masuk Islam, maka  harta  pertaniannya  akan  dialihkan  kepada  saudaranya  yang  non  muslim,  atau  membayar  50%  pajak. Meski  kebijakan  tersebut  menyebabkan  penurunan  pendapatan  negara  dan  pengurangan  gaji  militer,  Umar masih mampu mengkondisikannya (Qoyum et al. 2021).
Umar  membebaskan  mualaf  dari jizyah di  Asia  Tengah  dan  Khurasan.  Sebelum  Umar  menjabat, Mawali bertanggung jawab untuk membayar kharaj dan jizyah . Kemudian Mawali hanya membayar usyr 10% dari hasil panen setelah masuk Islam. Namun, Umar mengembalikan kebijakan sebelumnya yang menyatakan bahwa  tanah  kharaj  milik  umat  Islam  dan  milik  bersama,  hal  tersebut  dilakukan  karena  krisis  ekonomi  yang parah dan penurunan pendapatan retribusi. Banyak orang masuk Islam sebagai akibat dari kebijakan ini.
Umar juga melarang mengubah tanah kharaj menjadi tanah usyr . Seorang muslim kehilangan haknya atas  tanah  yang  dibeli  jika  dia  membelinya  tanpa  persetujuan  pemerintah,  sehingga  transaksinya  itu  tidak sah. Umar juga melarang pemungutan pajak atas tanah subur dan tidak subur, dan menetapkan bahwa ketika memungut  pajak,  harus  diperhatikan  kesejahteraan  petani  yang  bersangkutan.  Ia  harus  memperhitungkan tingkat  kesuburan tanah,  kesejahteraan,  biaya irigasi, dan  hasil  panen atau  muqasamah,  ketika  menerapkan mekanisme  penarikan  kharaj.  Pengaplikasian  secara  fleksibel  ini  karena  mempertimbangkan  kondisi  lahan dan masyarakat yang berbeda-beda (Qoyum et al. 2021).
Saat itu terjadi defisit pada pendapatan sektor kharaj dan jizyah . Banyaknya orang yang masuk Islam untuk menghindari kharaj dan jizyah menyebabkan kondisi ini terjadi. Orang-orang Arab kemudian membeli sebagian besar tanah orang dzimmi . Mengingat bahwa orang-orang Arab tidak mahir dalam hal pertanian dan mereka tidak akan mampu menghasilkan jizyah, kharaj , atau usyr jika mereka menguasai tanah itu sehingga penurunan pendapatan ini sangat wajar. Karena larangan Umar dalam jual beli tanah, mengakibatkan pada dua hal,  pertama,  orang  yang  masuk  Islam  harus  ikhlas  dengan  keinginannya  untuk  tidak  mengelak  membayar pajak.  Kedua,  jika  mereka  pindah  ke  kota,  tetangga  non-Muslim  mereka  akan  mengolah  properti  mereka sementara  mereka  menerima  pensiun  bulanan  dari  pemerintah,  atau  mereka  dapat  memilih  untuk  mengelola tanah  itu  sendiri  dan  membayar  biaya kharaj .  Al-Makas  (retribusi),  yang  dianggap  Umar  sebagai  penipuan, juga dilarang di pasar. Dia berpendapat bahwa zakat dan jizya para dhimmi sudah cukup (Qoyum et al. 2021). Usyr adalah  yang  diambil  dari  tanah  subur  Usyryyah. Usyr secara  harfiah  diterjemahkan  menjadi sepersepuluh  (1/10).  Sebaliknya, usyr adalah  sesuatu  yang  diambil  negara  dari  para  saudagar  yang melakukan perjalanan melalui bangsanya secara syara’. Karena tidak banyak musafir melalui negara-negara mayoritas Muslim dan Islam belum terlalu jauh, usyr belum diterapkan pada masa Rasulullah dan khalifah Abu  Bakar  as-Shiddiq.  Islam  tumbuh  semakin  meluas  di  semenanjung  negara  itu  di  bawah  pemerintahan Umar  bin  Khattab,  yaitu  ketika  pertama  kali  meninggalkan  Jazirah  Arab.  Oleh  karena  itu,  dengan  usyr pendapatan Baitul Maal akan meningkat (Jajuli 2018).
Sementara  itu,  pada  masa  Umar  bin  Abdul  Aziz,  menurut  buku  Ali  Muhammad  Ash  Shalabi,  Umar bin  Abdul  Aziz  menekankan  pentingnya usyr ,  salah  satu  sumber  pendapatan  pemerintah.  Sampai  mereka tidak  membayar  lagi  dalam  waktu  satu  tahun,  dia  menginstruksikan  orang  yang  sudah  membayar  untuk mencatat  bukti  pembayaran  setelah  menjelaskan  dasar  hukumnya  kepada  petugasnya.  Umar  menekankan
larangan terhadap pejabat dengan penekanan yang kuat untuk menghindari mereka dari penarikan ushr yang tidak disengaja (Ningrum 2020) .
Beberapa  ulama  mengklaim  bahwa ghanimah mengacu  pada  kekayaan  non-Muslim  yang  telah ditaklukkan  oleh  Muslim  melalui  kekerasan  atau  peperangan.  Para  khalifah  setelah  Rasulullah  bertugas mengalokasikan ghanimah . Fa’i , di sisi lain, adalah semua kekayaan orang kafir di bawah otoritas Muslim tanpa peperangan.
Saat masa Rasulullah Saw mengumpulkan harta adalah dengan terlebih dahulu mengumpulkan harta ghanimah sebelum  mengeluarkannya  sesuai  dengan  kebutuhan  negara.  Hasil  dari  pengumpulan  tersebut adalah milik negara dan bukan milik pribadi atau individu. Padahal, sejalan dengan kondisi kehidupan yang dijalaninya  sebagai  khalifah,  para  pemimpin  negara/khalifah  boleh  memanfaatkannya  untuk  kepentingan pribadi  (Jajuli  2018).  Rasulullah  Saw  menggunakan  pembagian al-khums (1/5)  untuk  membagi ghanimah dan  mengembalikannya  kepada  umat  Islam.  Kemudian,  menurut  Umar  bin  Khatthab,  pembagian  harta ghanimah  hanya  untuk  mereka  yang  ikut  berperang;  mereka  yang  menggunakan  kuda  diberi  tiga  bagian, sedangkan mereka yang berjalan kaki hanya menerima satu bagian.
Sedangkan fai’ pada masa Rasulullah Saw sebagian dibagikan kepada Rasulullah, kerabatnya dari bani Hasyim dan bani Muthalib, serta Yatma, Masakin, dan Ibnu Sabil. Harta jizyah, kharaj , hibah, warisan, kafir dhimmi tanpa ahli waris yang memenuhi syarat, dan harta lainnya termasuk dalam harta fa'i . Harta Fa'i tidak diperoleh melalui peperangan (Jajuli 2018).
Berbeda dengan sumber pendapatan sebelumnya, seperti zakat, kharaj, jizyah dan usyr , Ketika Umar bin Abdul Aziz menjabat sebagai khalifah, ia lebih fokus pada pembenahan situasi dalam negeri agar Negara Islam tidak banyak perluasan secara signifikan selama pemerintahannya. Akibatnya, pada masa pemerintahan Umar,  harta  benda  Ganimah  di  Baitul  Maal  pada  saat  itu  merupakan  sisa  dari  perluasan  kekuasaan  Islam  di bawah khalifah sebelumnya, sehingga tidak banyak ganimah yang masuk ke kas negara (Harahap 2016) .

## Manajemen Lahan Pertanian
Dalam menumbuhkan minat terhadap pertanian, regulasi yang dibuat oleh Umar lebih menitikberatkan pada bagaimana  rakyat  merasa  diuntungkan  daripada  negara.  Ia  mendorong  penduduk  setempat  untuk menyediakan lahan-lahan baru untuk bertani dan berporoduksi (Santoso and Aziz 2022).
Untuk  memastikan  bahwa  tidak  ada  penguasaan  lahan  tanah  dan  semua  rakyatnya  memiliki kesempatan  untuk  mencari  nafkah,  Umar  melarang  penjualan  lahan  garapan.  Jika  seorang  muslim  ingin bekerja di ladang, ia harus melakukannya dengan persetujuan pemerintah, maka harus membayar biaya sewa kharaj  dan  menyewa  tanah  dari  Baitul  Mal  untuk  jangka  waktu  tertentu.  Umar menggunakan  keadilan  dan kebaikan  sebagai  prinsip  panduannya  saat  menegosiasikan  sewa  tanah.  Umar  menghentikan  pengumpulan sewa di tanah kosong, dan apabila tanah subur mengharuskan tingkat kesejahteraan petani dipertimbangkan saat pengambilan sewa (Indasari 2017) .
Para  mawali  muslim  tunduk  pada  hukum  yang  hampir  sama,  yang  mengharuskan  mereka  untuk tinggal  di  desa,  bekerja  di  ladang,  dan  berbagi  hasil  panen  dengan  pemilik  tanah.  Langkah  tersebut  ia lakukan  agar  tidak  banyak  lahan  yang  terbengkalai  dan  malah  digunakan  untuk  investasi  pertanian.  Selain itu, Umar memberi Ahlul Bait kekuasaan atas Kebun Fidak milik Nabi Muhammad Saw yang pernah berada di  bawah  kekuasaan  langsung  khalifah  Marwan  bin  Hakam.  Umar  membangun  saluran  irigasi  untuk menunjang  lahan  pertanian.  Langkah  ini  diambil  untuk  memastikan  bahwa  proses  pertanian  tidak  hanya bergantung pada hujan (Santoso and Aziz 2022).
Kebijakan  lainnya  adalah  pemanfaatan  lahan  yang  telah  ditanami  oleh  masyarakat.  Karena keyakinannya  bahwa  Baitul  Maal  adalah  pemilik  yang  sah  dari  tanah  shawafi,  Umar  memutuskan  bahwa boleh  memanfaatkan  tanah  shawafi  tersebut,  maka  tidak  dapat  diperjualbelikan.  Masing-masing  pihak pengelola dan Baitul Maal akan menerima setengah dari hasil, atau sepertiga jika mereka tidak bersedia, atau sepersepuluh  jika  mereka  masih  tidak  mampu,  atau  jika  mereka  tidak  mampu  melakukannya  sama  sekali, Baitul Maal akan membantu mereka (Khoeroni 2015) .

## Menghapus pajak yang memberatkan
Umar  menghapus  pajak  yang  dipungut  petugas  untuk  mengurangi  beban  masyarakat.  Pajak  tersebut  tidak sesuai dengan syariat, seperti percaloan tanah kharaj dan melindungi hasil pertanian adalah hal yang sering
dilakukan  para  perwira  di  Basrah  di  bawah  kekhalifahan  sebelum  Umar.  Petugas  biasanya  membebankan harga  murah  kepada  petani  dengan  membayarnya  secara  tidak  secara  tunai.  Sebaliknya,  mereka  menjual kembali  komoditas  tersebut  secara  tunai.  Hal  tersebut  menyebabkan  harga  yang  tidak  adil  bagi  petani. Sehingga Umar menerapkan pajak berdasarkan kondisi masyarakat, apakah sedang musim subur atau musim paceklik (Ash-Shalaby 2014) .
Kemudian, Umar menertibkan dan menghapuskan segala pungutan tambahan di bidang perdagangan, dimana  sebelumnya  telah  ada  pungutan-pungutan  selain usyr yang  memberatkannya.  Hal  ini  sangat meringankan  para  pedagang,  yang  kini  termotivasi  untuk  menambah  barang  dagangannya,  karena  manfaat yang  dapat  diterima  meningkat  seiring  dengan  peningkatan  barang  dagangannya  (Harahap  2016). Perekonomian  negara  secara  keseluruhan  diuntungkan  oleh  meningkatnya  permintaan  produk  pertanian, yang juga memperkuat sektor perdagangan.

## Pembangunan Infrastruktur
Umar  pun  menetapkan  strategi  baru,  yaitu  pembangunan  infrastruktur.  Karena  salah  satu  faktor  untuk mendongkrak  perekonomian  daerah  adalah  dengan  meningkatkan  infrastruktur.  Salah  satu  hasil  pekerjaan pembangunan yang dilakukan adalah pembangunan terowongan di bawah tebing dan Bi'r al-hafir ditemukan sebagai sumber air yang sangat bersih selama penggalian sumber air Madinah (Ash-Shalaby 2014).
Selain  itu,  Umar  mendorong  pembuatan  sumber  air  baru,  kanal,  dan  proyek  konstruksi  di  wilayah antara Sungai Nil dan Laut Merah, yang berguna untuk menghasilkan sungai buatan dan membantu distribusi makanan, adalah contoh pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan oleh petani.

## Mengatur Pengeluaran kas Negara
Dalam  mengatur  pengeluaran  kas  negara,  Umar  lebih  mengutamakan  untuk  masyarakat  umum,  seperti membantu fakir miskin, membantu yang berhutang, membantu narapidana dan tahanan, membantu musafir dan  ibn  Sabil,  dan  membantu  budak  sahaya.  Sedangkan  itu,  Umar  melakukan  tindakan  untuk  keperluan negara,  seperti  menghapus  hak-hak  istimewa  Khalifah  dan  para  pemimpin  dinasti  Umayyah,  mereformasi urusan  perkantoran  dengan  meminta  semua  staf  untuk  menggunakan  uang  negara  secara  hemat  dan  hanya jika diperlukan. Selain itu, pengeluaran untuk perang Umar harus memprioritaskan keamanan dan stabilitas nasional  terlebih  dahulu  dan  mempertimbangkan  maklumat  perang  yang  akan  dibuat  dengan  perencanaan yang cermat karena hal ini seringkali akan menguras kas negara (Astuti 2017) .

## Relevansi Kebijakan Umar bin Abdul Aziz Terhadap Zakat di Indonesia
Pada  masa  Umar  bin  Abdul  Aziz,  sumber  pendapatan  negara  diambil  dari  zakat, kharaj,  jizyah,  usyr, ghanimah dan fai’ .  Berbeda  halnya  untuk  saat  ini  di  Indonesia,  bahwa  yang  menjadi  sumber  pendapatan negara adalah dari pajak, bukan pajak dan hibah. Padahal jika kita amati bahwa zakat pun bisa menjadi salah satu sumber pendapatan negara, karena potensi dari zakat di Indonesia ini pun bisa mencapai Rp 327 triliun. Hal  tersebut  disebabkan  oleh  Indonesia  sebagai  negara  dengan  populasi  muslim  terbesar  di  dunia  yaitu sebesar  87,2%  dari  total  penduduknya.  Namun  tentunya  sampai  saat  ini  potensi  tersebut  masih  belum terealisasikan dengan sempurna, pendapatan zakat masih dibawah potensi yang ada.
Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan penghimpunan dan pendistribusian zakat digunakan amil zakat yang telah ditunjuk secara formal oleh pemerintah dan akan menjamin konsistensi dan disiplin dalam pembayaran  zakat,  yaitu  melalui  BAZNAS  dan  LAZ.  Selain  itu  juga  untuk  memastikan  efisiensi  dan efektivitas  serta  tujuan  yang  tepat  dalam  menggunakan  aset  zakat  sesuai  dengan  skala  prioritas  di  suatu daerah (Aqbar and Iskandar 2019).s
Diketahui  juga  bahwa  Umar  bin  Abdul  Aziz  cukup  pemilih  dalam  memilih  amil.  Sudah  saatnya Indonesia menerapkan kebijakan yang akan menghasilkan amil yang andal, kompeten, dan berkualitas sesuai dengan  ideologi  Umar  bin  Abdul  Aziz  yang  sangat  serius  dalam  memilih  amil.  Hal  ini  dapat  dilakukan dengan beberapa cara, seperti dengan membentuk organisasi sertifikasi amil, menggalakkan sosialisasi yang luas  melalui  lembaga  pendidikan,  dan  yang  terpenting,  dengan  membuat  fasilitas  yang  didedikasikan  untuk pendidikan  dan  pelatihan  amil.  Sikap  Umar  dalam  pendistribusian  zakat  juga  terkait  dengan  skema pendistribusian zakat yang lebih umum dan pro-Muslim, seperti memberikan uang zakat untuk pembangunan masjid, kegiatan dakwah, beasiswa pendidikan, dan bantuan untuk korban bencana (Aqbar and Iskandar 2019).

## D. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menarik kesimpulan bahwa Khalifah Umar bin Abdul  Aziz  dapat  membawa  kemajuan  bagi  Dinasti  Umayyah,  padahal  masa  pemerintahan  Umar  dapat dikatakan  singkat  hanya  sekitar  dua  tahun  setengah  saja.  Tentunya  keberhasilan  itu  disebabkan  karena kebijakan-kebijakan yang telah dibuatnya, diantaranya adalah menciptakan ekonomi bebas terikat, mengatur strategi pendapatan negara yang didapat dari zakat, kharaj, jizyah, usyr , tetapi untuk ghanimah dan fai’ tidak terlalu  difokuskan.  Umar  juga  membuat  kebijakan  manajemen  pengelolaan  pertanian,  membangun infrastruktur dan juga mengatur strategi pengeluaran kas negara. Dimana di dalamnya memuat aturan-aturan yang  ditetapkan  oleh  Umar  dengan  prioritas  utamanya  adalah  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat, karena  dengan  hal  itu  akan  mendorong  perekonomian  dan  pembangunan  negara.  Untuk  itu,  kebijakan ekonomi  Umar  juga  dapat  diaktualisasikan  di  masa  pemerintahan  Indonesia  saat  ini  seperti  halnya  dalam pengelolaan zakat yang dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan negara selain dari pajak.

## Daftar Pustaka
Amalia, Euis. 2010. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer . edited by E. Heryadi. Depok: Gramata Publishing.
Aqbar, Khaerul, and Azwar Iskandar. 2019. “Kontekstualisasi Kebijakan Zakat Umar Bin Abdul Aziz Dalam Perzakatan  Dan  Pengentasan  Kemiskinan  Di  Indonesia.” Kajian  Ekonomi  Dan  Keuangan 3(3):198– 218. doi: 10.31685/kek.v3i3.503.
Ash-Shalaby,  Ali  Muhammad.  2014. Biografi  Umar  Bin  Abdul  Aziz  Terj.  Chep.  M.  Faqih  FR .  Jakarta: Beirut.
Astuti, Meti. 2017. “Konsep Pemerataan Ekonomi Umar Bin Abdul Aziz (818 M-820M).” At-Tauzi’ : Jurnal Ekonomi Islam 17(2):141–55.
Harahap,  Kuliman.  2016.  “Kebijakan  Pengelolaan  Keuangan  Publik  Pada  Masa  Kekhalifahan  Umar  Bin Abdul Aziz.” Jurnal Ipteks Terapan 8(2):58–69. doi: 10.22216/jit.2014.v8i2.424.
Indasari,  Dewi.  2017.  “PERKEMBANGAN  PEMIKIRAN  EKONOMI  ISLAM  PADA  MASA  BANI UMAYYAH.” Jurnal Ilmu Pengetahuan Teknologi & Seni IX(2):55–60.
Jajuli,  Sulaeman.  2018.  “Kebijakan  Fiskal  Dalam  Perspektif  Islam  (Baitul  Maal  Sebagai  Basis  Pertama Dalam  Pendapatan  Islam).” Ad  Deenar:  Jurnal  Ekonomi  Dan  Bisnis  Islam 1(01):8.  doi: 10.30868/ad.v1i01.225.
Khoeroni,  Farid.  2015.  “Kharj:  Kajian  Historis  Pada  Masa  Khalifah  Umar  Bin  Abdul  Aziz.” Yudisia 6(2):340–59.
Kusumastuti,  Annisa,  and  Mohammad  Ghozali.  2019.  “Konsep  Welfare  State  Pada  Kebijakan  Umar  Bin Abdil Aziz Sebagai Khalifah Bani Umayyah.” Jurnal Ekonomi Islam 6(2):282–96.
Marasabessy, Ruslan Husen. 2022. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Klasik . Vol. 16.
Mochammad Ridhwan Musthofa. 2020. “Strategi Pengelolaan Zakat: Analisis Komparasi Era Khalifah Umar Bin Abdul Aziz Dan Era Sekarang Di Indonesia.” Jemasi: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi 16(1):1–13. doi: 10.35449/jemasi.v16i1.57.
Ningrum,  Nurani  Puspa.  2020.  “Terobosan  Dan  Perubahan  Kebijakan  Ekonomi  Pada  Masa  Pemerintahan Umar Bin Abdul Aziz Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial.” At-Tahdzib : Jurnal Studi Islam Dan Mu’amalah 8(1):1–27.
Qoyum,  Abdul,  Asep  Nurhalim,  Fithriady,  Martini  Dwi  Pusparin,  Nurizal  Ismail,  Mohammad  Haikal,  and Khalifah  Muhamad  Ali.  2021. Sejarah  Pemikiran  Ekonomi  Islam .  Pertama.  Jakarta:  Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
Santoso, Bedjo, and Abdul Aziz. 2022. Pemikiran Dan Praktik Ekonomi Islam Sejak Masa Nabi Muhammad Saw. Hingga Masa Kontemporer . Gresik: Inspirasi Pustaka Media.
Tiara Deasy Nurfitriani Sumarwan, and Neng Dewi Himayasari. 2022. “Analisis Maslahah Mursalah Dalam Penyaluran Pembiayaan Qardh Di Bank Wakaf Mikro Ciganitri.” Jurnal Riset Ekonomi Syariah 121– 28. doi: 10.29313/jres.v2i2.1389.
Ulhaq,  M.  Zia.  2018.  “Pengelolaan  Keuangan  Publik  Islam  (Umar  Bin  Abdul  Aziz).” AMAL:  Journal  of Islamic Economic And Business (JIEB ) 02(01):64–80.