## PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM DAN LAPANGAN IJTIHAD
Ahmad Munif Suratmaputra Direktur Pascasarjana IIQ Jakarta amunif99@yahoo.com

## Abstrak
Hukum Islam telah diprogram oleh Allah Swt untuk selalu tampil  di  suatu  masa,  di  mana  kemajuan  dalam  kehidupan manusia  sampai  pada  tataran  puncak.  Pada  taraf  itulah  tentunya akan banyak masalah baru yang muncul yang akan dihadapi oleh umat  manusia  dan  bisa  terjadi  di  mana  hukumnya  tidak  atau belum diketemukan baik di dalam al-Qur‟an mauun di dalam as- Sunnah  ( hadis  Nabi ),  atau  bahkan  bisa  saja  terjadi  dimana hukumnya  belum  pernah  dibahas  oleh  para  fuqaha‟  yang terdahulu.  Di  dalam  kajian  filsafat  hukum  Islam  dimana  ada prinsip bahwa didalam kehidupan umat Islam tidak diperbolehkannya  terjadi  suatu  kekosongan  hukum.  Sangat  tidak diperkenankan dalam kehidupan ini ada suatu masalah baru yang muncul,  namun  kemudian  tidak  diketahui  hukumnya.  Untuk itulah, Islam membuka pintu ijtihad seluas-luasnya.
Kata Kunci : Pembaharuan, Hukum Islam dan Ijtihad

## A. Pendahuluan
Wacana  pembaharuan  pemikiran  Islam,  khususnya  dalam bidang  fiqih  (hukum)  selalu  menarik  untuk  diperbincangkan. Lebih menggelitik lagi setelah ditengah-tengah masyarakat sering muncul  pemikiran-pemikiran  yang  dengan  gagah  berani  dan menantang nampak jelas-jelas kontra dengan yang telah baku dan pasti  yang  dalam  istilah  Ushul  Fiqih  dikenal  dengan Ma „Ulima Min  ad-Din  bi  adl-Dlarurah  (Hal-hal  yang  secara  jelas  dan gamblang  dapat  diketahui  dari  ajaran  agama  Islam). Sekedar contoh,  adanya  pemikiran  yang  dicanangkan  oleh  beberapa kelompok  tertentu  yang  dengan  dalih  keadilan,  kemaslahatan, kesetaraan gender, HAM dan entah apalagi namanya.
Menghendaki  pembagian  waris  laki-laki  dan  perempuan disamakan, penetapan iddah bagi laki-laki, pemberian mahar dari istri  atau  fifty-fifty,  keharaman  poligami,  kebolehan  muslimah kawin  dengan  non  muslim,  perempuan  tidak  wajib  menutup rambut  kepala,  telinga,  leher,  dadanya  dengan  kerudung/ himar
(yang dewasa ini ngetrend disebut jilbab) dan masih banyak lagi. Bagi  orang-orang  yang  pengetahuan  agama  Islamnya telah matang dan mantap mungkin hal itu tidak akan berpengaruh apa-apa. Bahkan mungkin malah menjadi bahan tertawaan. Tetapi bagi  kalangan  awam  –  dan  hal  ini  merupakan  mayoritas  –  tentu bisa  membingungkan,  bahkan  membahayakan.  Apalagi  hal  itu muncul  dari  kalangan  akademisi  dan  pemikir  yang  menyandang gelar  Profesor,  Doktor,  dengan  publikasi  media  cetak  maupun elektronik yang begitu gencar.
Memang, dalam menanggapi pemikiran-pemikiran semacam  itu  di  kalangan  ulama  dan  tokoh  Islam  yang  peduli terhadap  nasib  Islam  dan  umatnya  timbul  dua  kubu.  Kelompok pertama  menganggapnya  sebagai  angin  lalu  yang  tidak  perlu ditanggapi. Menurut mereka, umat telah banyak yang cerdas yang sanggup memilih dan memilah, mana yang lurus, dan mana yang menyimpang. Hal itu akan hilang dengan sendirinya terbawa oleh arus  zaman,  ibarat  jualan  yang  tak  mungkin  laku,  toko  dan pabriknya akan tutup dengan sendirinya. Sebab kalau ditanggapi, mereka  akan  bertambah  PD  (percaya  diri) , menganggap  bahwa bualannya  laku,  buku  dan  tulisannya  akan  bertambah  laris  dan mereka akan terus bersemangat untuk menulis dan bersuara.
Kelompok  kedua,  memandang  hal  itu  sebagai  sesuatu yang  amat  serius  yang  perlu  ditanggapi  dan  diluruskan  dalam rangka amar  ma‟ruf  Nahi  munkar, untuk  menyelamatkan  Islam dan umatnya. Kelompok ini memandang bahwa mereka itu tidak berdiri sendiri, mereka berani dan bersemangat melakukan hal tiu karena ada sponsor, dibelakang mereka ada organisasi yang rapi,
jaringan  yang  solid,  visi  dan  misi  yang  jelas,  target  dan  tujuan tertentu,  yang  kesemuanya  bermuara  pada  upaya-upaya menumbangkan pohon Islam dengan mencabut akar
tunggangnya, atau merobohkan Islam dengan meruntuhkan pilar- pilarnya.

## B. Pengertian Pembaruan Hukum Islam
Agar  tidak  menimbulkan  kerancuan  kiranya  perlu didudukkan  terlebih  dahulu  apa  yang  dimaksud  dengan pembaruan  dalam  kajian  ini,  Khususnya  yang  berkaitan  dengan upaya  pembaruan  hukum  Islam.  Oleh  karena  kita  bicara  tentang hukum  Islam,  maka  rujukan  yang  penulis  anggap  otentik  untuk dijadikan  pedoman  dalam  menelusuri  ari  pembaruan  adalah literatur  Arab. Bukankah sumber pokok hukum Islam adalah al-
Qur‟an  dan hadis yang nota bene berbahasa Arab?. Bukankah buku-buku yang dijadikan sarana mengkomunikasikan  dan  mengonsumsikan  seluk  beluk    dan ihwal  hukum  Islam,  mulai  dari  sejarah  pertumbuhannya, perkembangannya,  istilah-istilah  yang  berkaitan  dengannya, metodologi dan kaidah-kaidahnya, semua menggunakan bahasa Arab? Bahkan semua hukum Islam hasil  ijtihad para Fuqaha' dari berbagai  mazhab  yang  terdiri  dari  ratusan  judul  buku  yang tersebar  luas  ke  seluruh  penjuru  dunia  Islam  itupun    ditulis dengan  bahasa Arab.  Untuk  itu   sekali   lagi  kiranya   amat  tepat dan  bijaksana  kalau  dalam  mencari  arti  pembaruan,  khususnya yang  berhubungan  dengan  pemikiran  Islam    ini  kita  merujuk kepada literatur-literatur Arab.
Sebelum    kita  memasuki  wilayah  tersebut    kiranya    ada baiknya  kita  ketahui  terlebih  dahulu  tentang  arti    pembaruan dalam  bahasa nasional kita, yakni bahasa Indonesia. Pembaruan berasal  dari  kata  baru  dengan  mendapatkan  awalan pe dan akhiran an .
Dalam bahasa Indonesia, kata baru mengandung beberapa arti.  Di  antaranya  ialah:  belum  pernah ada  sebelumnya,  belum pernah  didengar  sebelumnya,  belum  pernah  dipakai,  permulaan, segar,  dan  modern. 1 Sekian  arti  kata  baru  itu  menurut  hemat penulis berdekatan dan ada benang merah yang menghubungkannya.  Sebab,  sesuatu  yang  baru  memang  belum pernah  ada  sebelumnya.  Oleh  karena  belum    pernah    ada  maka belum  pernah  dilihat,  belum    pernah  didengar,  belum  pernah dipakai.  Munculnya  sesuatu  yang    baru  bisa    dianggap    sebagai suatu permulaan.
Sesuatu    yang    baru  biasanya  terasa  lebih  segar  atau menimbulkan  suasana    segar.  Hal    ini  sejalan  dengan  ungkapan kata-kata hikmat “ al-Jadid Laziz” yang baru itu lezat dan nikmat. Sesuatu    yang  baru  juga  sering  dianggap  modern.  Kemudian dalam  kamus  tersebut  disebutkan,  memperbarui  berarti memperbaiki  supaya  menjadi  baru,    mengulang    sekali  lagi, memulai  lagi,  mengganti  dengan  yang  baru,  dan  memodernkan.
Sedangkan pembaruan artinya proses, perbuatan, cara memperbarui. 2
Dari    beberapa  arti  kata  baru  dan  pembaruan    tersebut kalau  hal  ini kita bawa kepada hukum  Islam, maka   pembaruan hukum    Islam  dapat  kita  artikan  sebagai    suatu    upaya    dan perbuatan  melalui  proses  tertentu  (dengan  penuh  kesungguhan) yang  dilakukan  oleh  mereka  yang  mempunyai  kompetensi    dan otoritas  dalam  pengembangan  hukum  Islam  ( mujtahid )  dengan cara-cara  tertentu,  berdasarkan  kaidah-kaidah istinbat /ijtihad yang dibenarkan) untuk  menjadikan  hukum Islam  dapat tampil lebih segar dan  nampak modern tidak ketinggalan  zaman. Inilah yang  dalam  istilah  ushul  fiqh  dikenal  dengan  ijtihad 3 sebagaimana nanti akan dibicarakan.
1 Depdikbud, kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. Ke-7, Eds. 2 (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 96.
2 Depdikbud, kamus  Besar  Bahasa  Indonesia cet.  Ke-7,  Eds.  2  (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 96.
3 Oleh  ushüliyyin,  ijtihad  dirumuskan  dengan  ungkapan: ِهْيِقَفْلا  ُغا َرْفِت ْسِإ ٍّى ِع ْرَش  ٍمْكُحِب  ٍّنَظ  ِلْي ِص ْحَتِل “ Pengerahan segala  potensi ilmiah yang dilakukan oleh seorang  faqih  untuk  mendapatkan  hukum    Islam    tingkat  zann” .  Lihat  al- Asnawî, Nihayah al-Sul, juz IV (Beirut: „Alam al-Kutub, 1982), 525 .
Itulah  yang  penulis  maksud  dengan  pembaruan  hukum Islam  dalam  kajian  ini.  Dengan  demikian,  pembaruan    hukum Islam yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai otoritas dan  kompetensi  dalam  pengembangan  hukum  Islam  (tidak memenuhi  kualifikasi  sebagai  mujtahid)  atau  tidak  dilakukan berdasarkan  aaturan  main  (tidak  berdasarkan  kaidah-kaidah ijtihad/ istinbãt yang  telah  diakui  kebenarannya  oleh  para  pakar hukum  Islam  (fuqaha`  dan  ushüliyyîn)  tidak    dapat    dinamakan sebagai  pembaruan  hukum  Islam.  Dan  mayoritas  ulama menyatakan,  ijtihad  itulah  hakikat tajdîd /pembaruan  di  dalam hukum Islam. 4
Dalam bahasa Arab, ada dua kosakata yang sering dipakai oleh  para  ahli  sejarah  yang  menulis  tentang  perkembangan pemikiran dalam Islam. Dua kosa kata itu ialah tajdîd dan ishlãh. Dr.  Muhammad  al-Bãhî  dalam  bukunya al-Fikr  al-Islãm  al- Hadîts mempergunakan  kedua  kata  tersebut  dengan  tanpa dibedakan artinya. Kedua-duanya diartikan pembaruan.
Dr.  Bustami  Muhammad  Sa‟ad  dalam  bukunya Mafhüm Tajdîd  ad-Dîn mempergunakan  kata Tajdîd dengan  arti pembaruan. Dr. Ahmad Amin dalam bukunya Zu‟ama` al-Islam fi al-`Asr  al-Hadits mempergunakan  kata ishlãh dengan  arti pembaruan.  Sementara  para muhaddisin dan  komentatornya seperti  Ibn  al-Ashir,  an-Nawãwî,  as-Suyütî,  dan  lain-lain  banyak mempergunakan kata tajdîd dengan arti pembaruan.
Tajdîd merupakan  bentuk  masdar  dari  kata Jaddada-
Yujaddidu-Tajdidan ( ََدَّدَج - َُدِّدَُيُ - اًدْيِدَْتَ ) Jaddada-Yujaddidu ( ََدَّدَج – َ َُدِّدَُيُ ) artinya  “memperbarui”  dan Tajdid ( َْديِدَْتَ ) artinya  “pembaruan”.
Kata Jaddada-Yujaddidu ( ََدَّدَج - َُدِّدَُيُ ) merupakan fi‟il tsulatsi Mazid
(Kata  kerja  yang  huruf  asalnya  tiga  kemudian  mendapatkan imbuhan).  Ia  berasal  dari fi‟il tsulatsi mujarrad (kata  kerja  yang huruf  asalnya  terdiri  dari  tiga  huruf),  yaitu Jadda-Yajiddu /Yajuddu-Jaddan/Jiddan-Jadadan-Jadidan ( ََّدَج - َ دَِيُ - َ دَُيُ - اًّدَج - ًَّد ِج ا- اًدَدَج - اًدْيِدَج ) yang artinya “baru”. 4 Busthami  Muhammad  Sa'ad, Mafhüm  Tajdîd  ad-Dîn (Kuwait:  Dar ad-Da'wah, t.th.), 26-27.
24 | Misykat, Volume 01, Nomor  01, Juni 2016
Dalam bahasa Arab disebutkan bahwa jadid „aks al-qadim
( َُْيِدَقْلاَ ُسْكَعَ ُدْيِدَج ) arti jadid adalah  kebalikan dari qadim.  Qadin artinya  “lama”.  Dengan  demikian jadid artinya  “baru”.  Kata tajdid yang artinya pembaruan diambil dari kata jadid ini. Lebih
jauh  dalam  kamus  Arab  di  sebutkan,  ungkapan Jaddadahu  ai
Shayyarahu Jadidan , ( اًدْيِدَجَُهَرَّ يَصَْيَأَُهَدَّدَج ) artinya menjadikan sesuatu
menjadi baru. Kata Jaddada artinya sama dengan Istajadda ( ََّدَجَتْسِا )
yaitu menjadikan sesuatu menjadi baru. 5 Kata ishlãh ( َْحَلاْصِإ ) merupakan  bentuk  mashdar  dari  kata
kerja aslaha-yuslihu ( ََحَلْصَأ - َُحِلْصُي ) yang  artinya  memperbaiki  atau perbaikan.  Ia  berasal  dari  tsulatsi  mujarrad shalaha-yashlahu-
shalaahan ( ََحَلَص - َُحُلْصَي - اًحَلاَص ) yang  artinya  baik,  layak,  patut,  dan memberi  faedah/manfaat.  Dari  akar  kata shalah ini  pula  kata maslahah (mursalah) dan istishlah diambil.
Dalam    sejarah  perkembangan  pemikiran  Islam  seperti telah  disinggung  di  atas  kata ishlãh dan tajdîd sering  dipakai secara  berdampingan  dengan  pengertian  yang  sama,  yaitu pembaruan.  Di antaranya  ialah  Dr.  Muhammad  al-Bãhî    dalam bukunya al-Fikr al-Islãmî al-Hadîts . Sebagian penulis membedakan arti ishlãh dari tajdîd .
Ishlãh berarti  pemurnian,  sedangkan tajdîd berarti pembaruan. Menurut mereka tokoh semacam  Ibn Taimiyah lebih tepat  disebut  sebagai mushlih (pemurni,  tokoh  yang  berusaha keras  memurnikan  kembali  ajaran  Islam),  bukan mujaddid (pembaru).  Sementara  tokoh  semacam  Muhammad  Abduh menurut  mereka  lebih  tepat  disebut  sebagai mujaddid (tokoh pembaru/ pembaruan).
Kalau kita kembali  ke sumber pokok hukum  Islam,  yaitu al-Qur‟an  dan  sunah/hadits,  maka  akar  kata  kedua  kata  tersebut ( tajdîd dan ishlãh )  akan  kita  temukan  dengan  frekuensi penggunaan yang cukup tinggi dalam berbagai kesempatan. Untuk  akar  kata tajdîd misalnya  di  temukan  di  dalam  al- Qur‟an sebanyak 9 tempat. Di antaranya:
1) Surat Ibrahim [14]: 19 , (surat Fathir [35]: 16):
.ٍدْيِدَجٍَقْلَِبَِ ِتْأَيَوَْمُكْبِىْذُيَْأَشَيَْنِا َ
“Kalau  Allah  menghendaki,  maka  Allah  akan melenyapkan  kamu  dan  mengganti  dengan  generasi  yang baru”.
5 Ibn al-Mandzür, Lisan al-Arab , juz III, 111.
2) Surat al-Isra' [17]: 49 dan 98:
.اًدْيِدَجَاًقْلَخََنْوُ ثْوُعْ بَمَلَاَّنِإَأَاًتاَفُرَوَاًماَظِعَاَّنُكَاَذِإَأَاْوُلاَقَو
َ “ Dan  mereka  berkata:  “Apakah  bila  kami  telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, kami akan dibangkitkan kembali sebagai makhluq yang baru?”.
Untuk  akar  kata ishlah dipergunakan  di  dalam  al-Qur‟an dalam  jumlah  yang  lebih  banyak  lagi,  yaitu  sebanyak  180  kali. Diantaranya:
1) Surat al-A'raf [7] :56 dan 85:
.اَهِحَلاْصِإََدْعَ بَِضْرَلأْاَ ِفَِاْوُدِسْفُ تََلاَو
“Janganlah  kamu  membuat  kerusakan  di  muka  bumi setelah Allah memperbaikinya”.
2) Surat al-Baqarah [2]: 220:
.ِحِلْصُمْلاََنِمََدِسْفُمْلاَُمَلْعَ يَُللهاَو “Allah  mengetahui  orang  yang  berbuat  kerusakan dari orang yang berbuat kebaikan”.
Akar kata tajdîd di dalam sunah/hadis antara lain:
1) Hadis riwayat Abu Dawud: 6
َهاور .ا  َهَ نْ يِدَا  ََََُدِّد  َُيَُْن  َمٍَََن  َسََِ  ٍَاِمَِّ   ُكَِسْأَرَ   َلَعََِ  َّمُلأْاَِهِذ  َََُِ   َعْ بَ يََللهاََّنِإ َدوادَو  بأ َن بَ بحر  َن عَبو يأَعأَن بَديع سَن عَ  ىوَن باَن عَ ر هلماَدوادَنبَناميلسَنع )ةريرىَعأَنعََمقلعَعأَنعَ رفاعلماَديزي َ “sesungguhnya  Allah  akan  membangkit  untuk  umat ini  (mat  Islam)  pada  penghujung  setiap  seratus  tahun  (satu abad)  orang-orang  yang  memperbarui  pemikiran  agama mereka.” (Diriwayatkan oleh Abu Dawud  dari Sulaiman bin Dawud al-Mahri dari Ibn Wahb dari Sa`id bin Abi Ayub dari Syarahbil  bin  Yazid  al-Mu`afiri  dari  Abi  `Alqamah  dari  Abi Hurairah).
2) Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal 7 : اَْيِْإَاْوُدِّدَج ََو َلِإََلاَ َِْو َ قَْن ِمَاْوُر ِْْكَأَ:ََا َقَاَا َنَ ناَْيِْإَُدِّد ََََُ  ْيَكَوَ،ِللهاَََْو ُسَراَيَ:َ ْيِقَ،ْمُكَن َ   سومَن  بََقد  صَن  عَ   سلايقلاَدوادَن  بَناميل  سَن  عَ   بنحَن  بَد  حمأَهاور َ.ُللهاََّلاِإ .)ةريرىَعأَنعَرانهَنبَيرت َنعَعساوَنبَدممحَنعَيقيقدلاَ ملسلا َ 6 al-Minawî, Faid  al-Qadîr (Cairo:    Maktabah    at-Tijariyah  al-Kubra,
1938), juz 2, 282, al-Albani, Silsilah al-Ahadits  as-Sahîhah (Beirut: al-Maktab al-Islamî, 1972,. 601.
7 Ibn Hanbal, al-Musnad, juz II (Beirut: al-Maktab al-Islami,1978), 359.
26 | Misykat, Volume 01, Nomor  01, Juni 2016
“Perbaruilah imanmu! Rasulullah di tanya, „bagaimana  kami  memperbarui  iman?‟  Rasul  menjawab:
“Perbanyaklah membaca „La Ilãha Illallah‟.” (Diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dari Sulaiman bin Dawud  at-Tayalisi dari  Sadaqah  bin  Musa  as-Sulami  ad-Daqiqi  dari Muhammad  bin  Wasi`  dari  Syutair  bin  Nahar  dari  Abi Hurairah).
Mengenai kata ishlãh dalam sunah antara lain:
1) Hadis riwayat Bukhari bahwa Rasulullah  berdoa 8 : َ راخبلاَهاور ََةَرِجاَهُمْلاَوََراَصْنََْلأاََِحِلْصَأَفَِةَرِخلآْاَُشْيَعََّلاِإََشْيَعََلاََّمُهَّللَا َ ددَن ع )كلامَنبَسنأَنعَسايإَعأَنعََبع َنع َ
“Ya  Allah,  tiada  kehidupan  yang  hakiki  kecuali kehidupan  akhirat.  Ya  Allah  perbaikilah  /  damaikanlah sahabat  Ansar  dan  Muhajirin.”(Diriwayatkan  oleh  Bukhrai dari Adam dari Syu‟bah dari Abi Iyas dari Anas bin Malik).
2) Hadis Muslim tentang do'a Rasulullah Saw 9 :
َْي   ِ اَعَمَا   َهْ يِفَِْ    َّلَاََيا   َيْ نُدَِْيَْحِل   ْصأَوَْيِر   ْمَأَََُم   ْصِعََو   ُىَْيِذ   َّلَاَِِْ   ْيِدَِْيَْحِل   ْصَأََّم   ُهَّللَا ًَةَداَيِزََةَايَْلْاَِ َعْجاَوَْيِداَعَمَاَهْ يَلِإَِْ َّلَاَْ ِتَِرِخدَِْيَْحِلْصَأَو ََتْو َمْلاَِ  َعْجاَوٍَْيرَخَِّ ُكَِْفَِِْي َ اْيىَنبَورمعَنققَعأَنعَرانيدَنبَميىاربإَنعَملسمَهاور ََ.ٍّرَ َِّ ُكَْنِمَِْيًَََحاَر َن عَ  سومَن بََمادقَنعَنوشجالماََملسَعأَنبَللهاَدبعَنبَزيزعلاَدبعَنعَ عققلا )ةريرىَعأَنعَنامسلاَلحاصَعأ َ “Ya  Allah,  perbaikilah  untukku  agamaku  yang  menjadi pelindung  segala  urusanku.  Perbaikilah  untukku  duniaku yang  menjadi  tempat  kehidupanku.  Perbaikilah  untukku akhiratku  yang  menjadi tempat  kembaliku.  Jadikanlah kehidupan  ini  sebagai  tambahan  segala  macam  kebaikan untukku.  Dan  jadikanlah  mati  sebagai  kenikmatan  kami keluar  dari  segala  macam  keburukan.  (Hadis  diriwayatkan oleh  Bukhari  dari  Ibrahim  bin  Dinar  dari Abi  Qutn Amr  bin Haisam  al-Quëa`i  dari  Abdul  Aziz  bin  Abi  Salamah  al- Majisyun  dari  Qudamah  bin  Musa  dari  Abi  Salih  as-Saman dari Abi Hurairah).
8 Bukhari, Sahîh al-Bukhari, juz II (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), 311.
9 Sayyid Ahmad al-Hasyimî, Mukhtar al-Ahadits an-Nabawiyyah cet. Ke-12 (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), 29-30.
Dengan  mengacu  kepada  pengertian tajdîd dan ishlãh sebagaimana  dapat  dilacak  sumber  akar  katanya  dalam  al- Qur‟an  dan  sunah/hadits  tersebut  maka  yang  penulis  maksud dengan pembaruan di dalam Islam secara umum adalah apa yang dimaksud  dengan tajdîd dan ishlãh dalam  bahasa Arab  tersebut. Sedangkan secara khusus, yakni dalam kaitannya dengan  hukum Islam  maka yang  penulis  maksud  dengan pembaruan  adalah  apa yang  dalam  istilah ushul  al-fiqh dikenal  dengan  ijtihad  sebagai- mana  akan  penulis  bicarakan  lebih  lanjut  pada  bagian-bagian berikut.

## C. Pembaruan hukum Islam Sebagai Kebutuhan
Dengan  wafatnya  Rasulullah  saw  dan  diakuinya  Islam sebagai  agama  yang  telah  lengkap  dan  sempurna  pokok-pokok dan  prinsip-prinsip  ajarannya  oleh Syãri‟ /Allah 10 sebagai pemegang  s ulthah at-tasyrî' (Pemegang  hak  prerogatif  dan otoritas  untuk  menetapkan  hukum  Islam)  maka  wahyu  telah berhenti.  Ini  berarti  bahwa  al-Qur‟an  dan sunah/hadis  sebagai sumber/dalil pokok hukum Islam tidak akan menambah lagi.
Teks-teks  ayat  al-Qur‟an  telah  tuntas  dan  demikian  juga teks-teks sunnah/hadis Nabi telah terhenti tidak akan muncul baru lagi.  Sementara  itu  kehidupan  umat  manusia  terus  berkembang dengan  begitu  pesatnya.  Aneka macam  problematika  kehidupan bermunculan.  Kasus-kasus  baru  yang  pada  zaman  dahulu  belum pernah terjadi kini datang silih berganti, dan tantangan kehidupan pun  kian  menjadi-jadi.  Kesemuanya  ini  memerlukan  pemecahan dan  harus  didudukkan  bagaimana  status  hukumnya  di  dalam Islam.
Dalam  kondisi  seperti  itu  jelas  tidak  semua  persoalan kehidupan  yang  dihadapi  oleh  umat  manusia  dapat  ditemukan hukumnya di dalam al-Qur‟an dan sunah/hadis. Jangankan untuk hari ini atau masa yang akan datang nanti, hal semacam itu  sudah mulai muncul dan terasa begitu Rasulullah  wafat. Itulah masalah yang pertama kali dihadapi oleh para sahabat.
10 QS. Al-Maidah [5]: 9.
Dengan demikian pembaruan hukum dalam arti keharusan ada  di  kalangan  umat  Islam  yang  berani  melakukan  ijtihad  baik dalam  rangka tathbîq  an-nushush (menerapkan  dan mengapli- kasikan  apa  yang  sudah  ada  penegasannya  dalam  teks-teks  al- Qur‟an  dan  sunnah/hadits  sesuai  dengan  fakta  yang  ada  di lapangan),  atau  ijtihad  dalam  arti  menemukan  status  hukum masalah-masalah  baru  yang  memang  sama  sekali  belum  dising- gung  oleh  al-Qur‟an  dan  sunnah/hadits  jelas  merupakan  suatu keharusan/kebutuhan yang mendesak.
Kalau  boleh  kita  tamsilkan  bahwa  hukum  Islam  itu laksana  ikan,  maka  adanya  air  bersih  yang  menopang kehidupannya  itu  mutlak  diperlukan.  Tiada  lain  air  bersih  itu adalah pembaruan/ijtihad  yang  menjadi  jiwa,  semangat  dan  ruh hukum Islam. Jadi tanpa pembaruan / ijtihad hukum Islam bukan saja  akan  mandeg,  beku,  dan  jumud,  tetapi  ia  jelas  akan  mati, laksana ikan yang dipisahkan dari air bersih yang menjadi tempat kehidupannya.
Lantaran itulah maka ulama-ulama Hanãbilah, Imãm Abî
Ishãq  dan  Zubairî  dari  Syãfi‟iyyah  berpendapat  tidak  boleh terjadi ada suatu masa yang dilalui umat kosong dari mujtahid. 11
Nampaknya Syãri' sengaja  mengatur  demikian.  Sebab jika  setiap  persoalan  kehidupan  mesti  langsung  ada  jawabannya di dalam al-Qur‟an dan sunnah dapat dibayangkan betapa banyak teks/ nash al-Qur‟an dan sunnah/hadits yang harus disediakan. Al- Qur‟an jelas tidak cukup hanya terdiri dari 30 juz, 114 surat, dan 6666 ayat.
Demikian  juga halnya  sunnah/hadits  perlu  lebih  banyak lagi. Tentu  tidak tepat,  kalau  al-Qur‟an  dan  sunnah/hadits  selaku sumber/dalil  pokok  harus  lebih banyak  lagi  memuat  teks-teks hukum.  Selain  merepotkan,  tidak  praktis,  juga  akan  terlampau besar formatnya, lebih dari itu, justru dengan demikian al-Qur‟an dan  sunnah/hadits  selaku  sumber/dalil  asasi  hukum  Islam akan kehilangan elastisitas, fleksibilitas, dan daya kelenturannya.
Menyadari hal itu maka al-Qur‟an dan sunnah/hadits telah meletakkan  dasar-dasar  pokok  dan  prinsip-prinsip  umum  yang dapat  dijadikan  landasan  oleh ahl  az-zikri /ulama/para  ahli  untuk mengem-bangkan  hukum  Islam  di  kemudian  hari  dan memecahkan masalah-masalah baru yang  umat.
11 Al-Kamal  Ibn  al-Hammam, At-Tahrir, juz  IV  (t.t.:  Dar  al-Fikr,  t.th.), 340.
Rasulullah  Saw  pun  melatih  para  sahabatnya  -  selaku pengibar panji-panji Islam sepeninggal beliau - untuk melakukan ijtihad  dalam rangka  menemukan  status  hukum  masalah  yang terjadi  di  tengah-tengah masyarakat.  Hal  ini dimaksudkan  oleh Rasulullah  Saw  agar  nanti  sepeninggal  beliau  para  sahabat  telah terlatih  dan  terbiasa  melakukan  ijtihad  untuk  memecahkan masalah-masalah  baru  yang  dihadapi  yang  memerlukan pemecahan  hukum.  Dengan  demikian  maka  hukum  Islam  akan tetap  eksis,  dan  tidak  akan  terjadi  di  tengah-tengah  masyarakat adanya  permasalahan  baru  yang  muncul  kemudian  tidak  tersele- saikan  dengan  baik  atau  dengan  kata  lain  tidak  diketahui hukumnya sepanjang kajian Islam.
Al-Qur‟an  selain  meletakkan  prinsip-prinsip  dasar  yang dapat  dijadikan  pedoman  dan  acuan  oleh ahl  az-zikri untuk mengembangkan  hukum  Islam,  juga  memerintahkan ahl  az-zikri untuk melakukan ijtihad. Hal itu antara lain dapat kita simak dari:
1) Surat an-Nisa' [4]: 59:
َِْفَِْمُتْعَزا  َنَ تَْنُِ  َفَْمُكْن  ِمَِر  ْمَلأاَ ِ وُأَوَََْو  ُسَّرلاَاو  ُعْ يَِْأَوََللهاَاو  ُعْ يَِْأَاْو  ُ نَمدََنْيِذ  َّلااَه  يَأَي ٍَ ْي  َ اَوَِللهاَ َ ِإَُهْو دُرَ ف
.ًلاْيِوْأَتَُنَسْحَأَوٌَرْ يَخََكِلَذَِرِخلآاَِ ْوَ يْلاَوَِللهاِبََنْوُ نِمْؤُ تَْمُتْنُكَْنِإَ َِْوُسَّرل
َ “Hai  orang-orang  yang  beriman,  taatlah  kepada  Allah dan  taatlah  kepada  Rasul  dan  ulil  amri  di  antara  kamu. Apabila kamu berselisih tentang sesuatu maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul, apabila kamu beriman kepada Allah dan  Hari  Akhir.  Yang  demikian  itu  lebih  baik  (bagimu)  dan lebih bagus akibatnya.”
2) An-Nisa' [4]: 83:
َْو  َلَوَِو  ِبَاْو  ُعاَذَأَ ِاْو  َْذاَِوَأَِن  ْمَلأْاََن  ِمٌَر  ْمًأَْمُىَ ُ  جَْو  َلَو َِر  ْمَلأْاَ ِ ْوُأَ َ ِإَوَ َِْو  ُسَّرلاَ َ ِإَُهْو دَر
َّشلاَُمُت  ْعَ بَّ تََلاَِو  ُتَْحمَرَوَْمُكْي  َلَعَِللهاَُ   ََْفََلاْو  َلَوَْمُهْ ن  ِمَُوَنْوُقِبْنَ ت  ْسَيََنْيِذ  َّلاَُو  َمِلَعَلَْمُهْ ن  ِم
ََناَقْي .ًلاْيِلَقََّلاِإ َ
“Apabila  datang  kepada  mereka  suatu  berita  tentang keamanan atau  ketakutan,  mereka  lalu  menyiarkannya.  Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul  dan ulil-amri di antara  mereka,  tentulah  orang-orang  yang  ingin  mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya dari Rasul dan ulil- amri  itu.  Kalaulah  tidak  karena  karunia  dan rahmat  Allah niscaya kamu akan mengikuti syaitan, kecuali sebagian kecil.”
3) Al-Hasyr [59]: 2: …

## َِراَصْبَلأْاَ ِ وُأََُيَاْوُِبَِتْعاَف
… َ
“Maka  ambillah  pelajaran  wahai  orang-orang  yang mempunyai pandangan (mata hati).
Demikian juga Rasulullah bukan saja melatih para sahabat uuntuk  melakukan  ijtihad  pada  saat  diperlukan,  tetapi  juga memberikan landasan kokoh bagi legitimasi ijtihad.
Beberapa hadis di bawah ini menunjukkan hal tersebut:
1) Hadis riwayat Abu Dawud 12 :
ََ  ْيَكَ:ُو َلَََا َقَ،ِنْم  َيْلاَ َ ِإَاًذا َعُمََ  َعْ بَ يَْنَاََداَرَأَاَّمَلََمَّلَسَوَوْيَلَعَُللهاَ َّلَصَِللهاَََْوُسَرََّنَأ
َ َِللهاَ َِْو ُسَرَََِّن ُسِبَفَْد ِجَأََََْْنُِ َفَ،ِللهاَ ِبا َتِكِبَ  َِْقَأَ:ََا َقَاٌَ ا َََقََكَلََضَرَعَاَذِإَ َِْقَ ت ََعَِللهاَ َّل  َص
َِللهاَ َّل  َصَِللهاََُْو  ُسَرََبَر  َََفَ،ْو  ُلدََلاَوَ ُِْأَرَُد  ِهَتْجَأَْد  ِجَأََََْْنُِ  َفَ،َمَّل  َسَوَِو  ْيَل َ.ِللهاَ َُْو ُسَرَ  َُْرَ يََا ِلمََِللهاَ َِْو ُسَرَََْو ُسَرََق َّفَوَْ ِذ َّلاَِللهَُد ْمَْلَْاَ:ََا َقَوَُهَرْدَصََمَّلَسَوَِوْيَلَع َن بَ  فحَنعَدوادَوبأَهاور َن بَور معَن بَثرا لْاَن عَنو عَعأَن عََبع  َن عَر مع َ) بجَنبَذاعمَباحصأَنمَ حمَ ىأَنمَسانأَنعََبع َنبَةيرغلماَخأ
َ
“Ketika  Rasulullah  akan  mengirim  Mu`az  bin  Jabal  ke Yaman  (untuk  menjadi  hakim),  beliau  bertanya:  „Bagaimana engkau  memu-tuskan  perkara  apabila  engkau  menghadapi persoalan  yang  perlu  diselesaikan?‟.  Mu'az  menjawab:  „Aku akan memutuskannya  berdasarkan  Kitabullah. Dan  bila  tidak aku  temukan  maka  aku  akan  memutuskannya  berdasarkan Sunah  Rasulullah.  Bila  tidak aku  temukan  maka  aku  akan berijtihad  secara  saksama‟.  Kemudian  Rasulullah  menepuk- nepuk dada Mu'az dan berkata: „Segala puji bagi Allah yang telah  memberi  taufik  kepada  utusan  Rasulullah kepada  apa- apa  yang  diridai  oleh  Rasulullah.”  (Diriwayatkan  oleh  Abu Dawud  dari  Hafs  bin  Umar  dari  Syu`bah dari Abi  `Aun  dari al-Haris  ibn  `Amr  dari  kemenakan  al-Mughirah  bin  Syu`bah dari para sahabat Muaz bin Jabal).
12 Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, juz II (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), 272.
2) Hadis Muslim 13 :
ٌَرْجَأَُوَلَ فََأَقْخَأََُّثََُدَهَ تْجاَوََمَكَحَاَذَُِفَِناَرْجَأَُوَلَ فَ َباَصَأََُّثََُدَهَ تْجاَفَُمِكاَْلْاََمَكَحَاَذِإ َدبعَنبَديزيَنعَدممحَنبَزيزعلاَدبعَنعَ ميتلاَيىيحَنبَيىيحَنعَملسمَهاور َ.ٌدِحاَو َ ومَسيقَعأَنعَديعسَنبَرسيَنعَميىاربإَنبَدممحَنعَ داَاَنبََماسأَنبَللها )صاعلاَنبَورمعَنعَصاعلاَنبَورمع َ “Apabila  seorang  hakim  ingin  memutuskan  perkara  lalu ia  berijtihad  dan  ijtihadnya  itu  benar  maka ia  memperoleh dua  pahala  (pahala  ijtihad  dan  pahala  kebenarannya).  Dan apabila seorang hakim ingin memutuskan perkara, kemudian ia  berijtihad  ddan  ternyata  salah  maka  ia  mendapat  satu pahala (pahala ijtihadnya saja)”. (Diriwayatkan oleh Muslim dari  Yahya  bin  Yahya  at-Taimi  dari  Abdul  Aziz  bin Muhammad dari Yazid bin Abdullah bin Usamah bin al-Hadi dari  Muhammad  bin  Ibrahim  dari  Yusr  bin  Sa`îd  dari  Abi Qais (hamba sahaya `Amr bin `Ash) dari `Amr bin `Ash).
Kenyataannya,  sepeninggal  Rasulullah  Saw  banyak masalah baru yang muncul yang dahulu di zaman Rasulullah Saw belum  pernah  ada.  Oleh  karena  para  sahabat  telah  terlatih menyelesaikan  masalah-masalah  baru  melalui  ijtihad  berkat didikan  Rasulullah  maka  kesemuanya  itu  dapat  diselesaikan dengan  baik  oleh  para  sahabat.  Bahkan  begitu  Rasulullah  wafat langsung  muncul  masalah  besar  yang  perlu  segera  diselesaikan oleh  para  sahabat,  yaitu  siapa  yang  harus  menggantikan Rasulullah  sebagai  kepala  negara/khalifah.  Inilah  yang  oleh sebagian  penulis  dikatakan  bahwa  masalah  yang  pertama  kali muncul begitu Rasulullah wafat adalah masalah politik.
Kenapa  hal  ini  terjadi?  Sebab  sebelum  Rasulullah  wafat, beliau  sengaja  tidak  menunjuk  siapa  penggantinya.  Nampaknya Rasulullah sudah yakin bahwa para sahabatnya yang telah sekian lama dididik, dibina, dan digembleng akan mampu menyelesaikan masalah apapun yang dihadapinya. Setelah terjadi diskusi  yang  cukup  menegangkan  dan  mereka  berijtihad  maka ditemukanlah hadis al-a‟immah min Quraisy, pemimpin itu harus dari suku Quraisy.
13 As-San'anî, Subul as-Salam, juz IV (t.t.: Dar al-Fikr, t.th.), 118.
32 | Misykat, Volume 01, Nomor  01, Juni 2016
Namun  hadis ini  semata  belum menyelesaikan persoalan.  Sebab  bukankah  tokoh-tokoh/sahabat  senior  dari Quraisy  itu  cukup  banyak,  jadi  siapa  orangnya  yang  harus dipilih.  Mereka  pun  terus  berijtihad  untuk  mencari  penyelesaian hukum. Akhirnya pun ditemukan petunjuk/dalil lain bahwa ketika Rasulullah sakit keras  dan tidak kuat  lagi  mengimami di  masjid, beliau menunjuk Abu Bakar as-Siddiq agar menjadi  imam  shalat di masjid.
Berdasarkan  analogi  terhadap  penunjukan  Rasulullah kepada  Abu  Bakar  untuk  menjadi  imam  salat  inilah  lalu  para sahabat  mengambil  keputusan  bahwa Abu  Bakarlah  yang  layak menggantikan  Rasulullah  menjadi  Khalifah.  Maka  muncullah ungkapan  para  sahabat  “Rasulullah  telah  merestui  Abu  Bakar untuk  mengurus  urusan  agama  kita.  Apakah  kita  tidak  rela menerima Abu Bakar untuk mengurus kehidupan kita 14 . Dengan  keberanian  para  sahabat  untuk  tampil  melakukan ijtihad  dalam  masalah  yang  tidak  ada  penegasan  langsung  dari nash ,  terpecahkanlah  masalah  besar  yang  dihadapi  mereka  pada waktu  itu.  Kita  dapat  membayangkan,  jika  masalah  itu  tidak segera terselesaikan dengan baik,  maka jelas akan menjadi  krisis politik yang terus berkepanjangan.
Pada  zaman  Rasulullah  masih  hidup  al-Qur‟an  belum sempat  dikodifikasikan,  ditulis  dalam  satu  mushaf.  Tumpuan utama untuk menjaga otentisitas dan orisinalitas serta kemurnian al-Qur‟an  adalah  hafalan  para qurra' .  Tulisan  al-Qur‟an  masih berserakan di beberapa pelepah kurma, kulit binatang, kulit kayu, batu tipis, tulang dan lain sebagainya.
Pada  masa  Khalifah  Abu  Bakar  ketika  pasukan  muslim memerangi orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat ( qitaal al-Murtaddin )  banyak qurra' yang  ikut  perang  gugur  di  medan pertempuran. Membiarkan hal ini jelas akan sangat berbahaya.
Sebab  hal  ini  akan  sangat  berpengaruh  terhadap  upaya memelihara keaslian dan keorisinilan al-Qur‟an  selaku kitab suci yang  sedikitpun  tidak  boleh  berubah.  Dengan  pertimbangan kemaslahatan  terjadilah  kodifikasi  al-Qur‟an  yang  pertama  kali pada masa  Khalifah Abu  Bakar atas  inisiatif sahabat  agung  yang genius  Umar  bin  Khattab.  Kodifikasi al-Qur‟an  dalam  satu mushaf  semacam  ini  merupakan  hal  baru  yang  belum  pernah tejadi pada masa Rasulullah Saw.
14 Badran Abu al-„Ain Badran, Ushul al-Fiqh al-Islaami (Iskandariyah:
Mu‟assasah Syabaab al-Jaami'ah, t.th.), 472.
Pada  zaman  Rasulullah, Abu  Bakar,  dan  Umar  bin  Khat- tab apabila  ada onta  hilang, tidak  boleh orang  yang  menemukan menangkapnya.  Demikianlah  hal  itu  dilakukan  berdasarkan petunjuk hadis Nabi. Sebab onta itu kuat, tahan panas, tahan lapar dan  haus. Tidak  pula  khawatir  dimangsa  binatang  buas,  karena ia  dapat  menyela-matkan  diri  dengan  lari  kencang.  Demikian juga tidak khawatir akan diambil oleh penjahat, karena waktu itu kondisi  masyarakat  cukup  baik  dan  aman,  belum  banyak penjahat.  Ketika  Utsman  bin Affan  (w.  35  H)  menjadi  khalifah, kondisinya  sudah  berubah.  Masyarakat  tidak  aman  lagi,  sudah banyak penjahat yang suka mengambil hak milik orang lain. Oleh karena  itu  berdasarkan  maslahat/  kemaslahatan,  Khalifah  Usman bin Affan tidak menerapkan hadis Nabi  tentang onta yang hilang itu secara harfiah.
Khalifah  Utsman  mengambil  keputusan  bahwa  siapa  saja yang  menemukan  onta  yang  hilang  hendaklah  menangkapnya untuk  kemudian  menyerahkannya  kepada  khalifah.  Bila  pada batas  waktu  tertentu  pemiliknya  datang  maka  onta  itu  akan diserahkan  kepada  pemiliknya.  Tetapi  apabila  dalam  batas waktu tertentu pemiliknya tidak juga datang, maka onta itu  dijual oleh  khalifah  dan  hasil  penjualannya  diserahkan  ke  baitul  mal (kas negara) untuk kepentingan kaum muslimin. Hal ini diambil oleh  Usman  berdasarkan  kemaslahatan.  Sebab  jika  tidak demikian,  sesuai  dengan  kondisi  masyarakat  yang  sudah  tidak aman, onta itu akan hilang di tangan penjahat 15 .
Dari segi  lahiriah, keputusan ini kontra  atau  berlawanan dengan  hadis  Nabi  tentang  onta  yang  hilang  yang  justru  tidak boleh  ditangkap  itu.  Tetapi  hakikatnya  keputusan  ini  semangat dan  jiwanya  justru  sejalan  dengan  apa yang  terkandung  dalam hadis  tersebut,  yaitu  bagaimana  agar  onta  itu  aman  dan  selamat. Dalam  kondisi  aman,  seperti  pada  zaman  Nabi, Abu  Bakar  dan Umar,  tanpa  ditangkap  onta  itu  akan  pulang  sendiri  ke pemiliknya  dengan  selamat.  Tidak  khawatir  digerayangi  oleh tangan jahil. Untuk itu maka onta itu tidak perlu ditangkap. Tetapi pada zaman Utsman bin  Affan, untuk mengamankan onta hilang itu  justru  harus  ditangkap  dan  diserahkan  kepada  khalifah,  agar tidak keburu diambil oleh penjahat.
15 Yusuf Musa, Tarîkh al-Fiqh al-Islamî (t.t.: Dar al-Ma'rifah,t.th.), 8.
34 | Misykat, Volume 01, Nomor  01, Juni 2016
Itulah pertimbangan ke-maslahatannya.Apa  yang dilakukan  oleh  Utsman  bin  Affan  tersebut  sebagai  contoh pembaruan  hukum  Islam  dalam  bentuk al-ijtihãd  fi  tathbiq  an- nash (bagaimana  seharusnya  kehendak nash itu  diaplikasikan sesuai  dengan  fakta  yang  ada  di  lapangan).  Jadi  dalam  kasus  ini ketentuan  hukumnya  sudah  jelas.  Ada nash- nya  dalam  bentuk hadits  Nabi.  Tetapi  bagaimana  seharusnya  petunjuk  hadits  Nabi itu  diterapkan  setelah  terjadi  perubahan  kondisi  dan  situasi?  Di sini  bukan  saja  diperlukan  keberanian  untuk  melakukan  ijtihad, tetapi  juga  diperlukan  kepiawaian  berijtihad.  Dan  hal  itu  telah ditunjukkan oleh Khalifah Utsman bin Affan.
Apa  yang  dilakukan  oleh  Utsman  ini  berbeda  dengan yang  dilakukan Abu  Bakar  Siddiq  dalam  masalah  kodifikasi  al- Qur‟an. Kasus  yang terjadi pada Abu Bakar Siddiq, benar-benar merupakan kasus baru yang tidak ditemukan penegasannya dalam nash .  Jadi  memang  belum/tidak  ada  dalilnya.  Sementara  kasus yang dihadapi Usman dalam masalah onta hilang, sudah jelas ada ketentuan  hukumnya.  Ada nash /  dalil  yang  menunjukkannya. Masalahnya  adalah  karena  kondisi dan  situasi  di  lapangan  telah berubah  maka  apabila  secara  harfiah  hadis  itu  diterapkan  justru tidak  tepat.  Tidak  sejalan  dengan  tujuan  umum  pensyariatan hukum  Islam,  yaitu  untuk  mewujudkan  kemaslahatan  bagi  umat manusia.
Ijtihad  yang  dilakukan  Abu  Bakar  adalah  ijtihad  untuk menemukan  hukum  suatu  masalah  baru  yang  hukumnya belum/tidak  ditegaskan  oleh nash (tidak  ada  /  belum  ada dalilnya).  Sedangkan ijtihad yang  dilakukan  oleh  Utsman  bin Affan  adalah  ijtihad  dalam  bentuk  bagaimana  seharusnya kehendak nash itu diterapkan sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Yang pertama dikenal dengan “ al-Ijtihaad fî-maa laisa lahu  nashshun  sharîhun ” ( ٌَحْيِر َصَِ  َنَُو َلََسْي َلَا َمَِْيَُدا َهِتْجِلإَا ) kedua  dikenal dengan  “ al-Ijtihãd  fi  tathbîq  an-nash ” ( َِّ َّن لاَِق ْيِبْقَتَِْيَُدا َهِتْجِلإَا ) ,  Kedua-
duanya  merupakan  suatu  kebutuhan  yang  mesti  dilakukan  dalam rangka pembaruan hukum Islam.
Dengan  mempelajari  sejarah  perkembangan  hukum  Islam sejak  dari  masa  sahabat,  tabiin,  dan a‟immah  al-mujtahidin , kemudian  menela‟ah  buku-buku  fiqh  karya  mereka  akan banyak sekali  kita  temukan  hasil-hasil  ijtihad  mereka  dalam  dua  bentuk tersebut. Dan hal itu akan terus berlanjut sampai hari ini.
Bahkan pada zaman di mana kehidupan telah begitu maju dengan  pesatnya,  dan  begitu  kompleks  sebagai  pengaruh  ke- canggihan teknologi dan globalisasi seperti dewasa ini, kebutuhan melakukan  pembaruan  hukum  Islam  dalam  arti  keberanian melakukan ijtihad dalam dua model tadi terasa sangat mendesak.
Dalam  menghadapi  kasus  yang  pernah  dikaji  oleh  fuqaha terdahulu  dan terjadi silang pendapat  di  kalangan mereka,  dalam rangka  pembaruan  kita  dapat  melakukan  ijtihad tarjîh dengan membanding dan menseleksi pendapat-pendapat fuqaha' tersebut,
mana  di  antara  pendapat-pendapat  itu  yang  paling  kuat  dalilnya atau  yang  lebih  sesuai  dengan  kemaslahatan  dan  tuntutan kemajuan  zaman.
Sebab, hasil ijtihad fuqaha' terdahulu yang terkodifikasikan  dalam  buku-buku  fiqh  dalam  berbagai  mazhab itu  jumlahnya  cukup  banyak.  Namun  karena  hal  itu  merupakan produk zamannya maka tidak semuanya masih cocok dan relevan untuk kita  terapkan pada saat kini. Di sinilah perlunya ada ijtihad tarjîh.
Dalam  rangka  pembaruan  hukum  Islam  hal  ini  perlu dilakukan.  Demikian  agar  umat  Islam  tidak  terjebak  pada pendapat yang sempit, atau lemah, yang ketinggalan zaman.
Sebab kalau kita kembali ke beberapa buku induk masing- masing  mazhab  yang  berkembang  dalam  dunia  Islam  itu  akan kita  temukan  adanya  pandangan  dan  hasil  ijtihad  fuqaha' terdahulu  yang  masih sesuai  dengan  perkembangan  kehidupan masa  kini  di  samping  adanya  beberapa  hasil  ijtihad  dan pandangan  mereka  yang  memang  mesti  ditinggalkan,  karena sudah  tidak  relevan  lagi  dengan  kondisi  saat  ini.  Untuk mengetahui  hal  itu  tentu  harus  dilakukan  penelitian  yang mendalam dan ijtihad tarjîh .
Dengan  cara  ini  hukum  Islam  akan  tampil  mempesona sesuai  dengan  tuntutan  zaman.  Perlu  diketahui  bahwa  salah  satu sebab  kenapa  kadang-kadang  hukum  Islam  itu  nampak  kaku, jumud,  dan  ketinggalan  zaman  adalah  karena  umat  Islam  sering terikat  dengan  hasil  ijtihad  ulama/fiqih  yang  sempit,  bahkan kadang-kadang  lemah  argumentasinya.  Padahal  di  sisi  lain  ada pandangan  yang  lebih  kuat  dalilnya,  yang  lebih  prospektif,  dan lebih cocok dengan kemajuan zaman.
Melihat  tidak  semua  permasalahan  kehidupan  ditemukan status  hukumnya  di  dalam  al-Qur‟an  dan  sunnah/hadis,  dan mengingat  banyaknya  masalah  baru  yang  muncul  yang  belum pernah  diijtihadkan  oleh  ulama-ulama  terdahulu  –  karena  waktu itu  memang  belum  muncul  –  nampaknya  ijtihad  dalam  rangka pembaruan  hukum  Islam  bukan  saja  menjadi  kebutuhan  namun telah menjadi suatu keharusan. Ia telah menjadi sunnatullah yang tidak bisa dilepaskan dari jalannya roda kehidupan.
Dalam  kaitan  ini  Dr.  Yusuf  al-Qardawi  menyatakan sebagai  berikut:  “Dengan  tetap  menghormati  dan  menghargai hasil-hasil  dan  karya  besar  ulama-ulama  terdahulu  di  bidang hukum  Islam,  kita  dewasa  ini  sangat  memerlukan  ijtihad  untuk memecahkan  masalah-masalah  baru  yang  pada  masa  mereka memang  belum  pernah  ada.  Masing-masing  masa  mempunyai persoalan  tersendiri  yang  tidak  sama  dengan  masa  yang  lain. Bahkan  masa  di  mana  kita  dewasa  kini  berada  jauh  lebih memerlukan ijtihad jika dibanding  dengan masa-masa yang lalu.
Di  hadapan  kita  telah  tejadi  gelombang  perobahan  yang luar biasa, sebagai akibat kemajuan di bidang industri, teknologi, transportasi,  komunikasi,  globalisasi  yang  menyebabkan  dunia yang  besar  ini  menjadi  kecil.” 16 Kalaulah  ulama-ulama  dahulu berani  menyatakan  adanya  prinsip  “ Tagayyur  al-fatwa  bi- tagayyur  az-zamãn ” ( َِنا  َمَّزلاَِ يرَغَّ تلا  ِبَ َو  ْ تَفْلاَُر    يَغَ ت ) fatwa  itu  bisa  berubah sebab  perubahan  zaman,  bagaimana  kita  yang  hidup  di  zaman yang  serba  canggih  ini?  Jadi  kita  mesti  berani  melangkah  untuk melakukan pembaruan.

## D. Mujtahid dan Lapangan Pembaharuan Hukum Islam
Setelah  kita  ketahui  bahwa  ijthad  dalam  rangka pembaruan  hukum  Islam  merupakan  suatu  keharusan  dan kebutuhan agar setiap masalah kehidupan dapat diketahui status hukumnya; sehingga hukum Islam akan tetap eksis dengan segar dan  dapat  mengikuti  perkembangan  zaman  maka  kini  perlu kita ketahui siapakah yang berhak melakukan pembaruan hukum Islam  itu  dan  dimana  pembaruan  hukum  Islam  tersebut  harus dimainkan?
16 Yusuf al-Qardlawi, al-Ijtihaad al-Mu'aasir (t.t.: Dar at-Tauzî'  wa an- Nasyr al-Islamiyah, 1994), 5-6.
Paling  tidak  ada  dua  hal  pokok  yang  harus  diperhatikan agar  ijtihad  yang  dilakukan  dalam  rangka  pembaruan  hukum Islam tersebut mendapat legitimasi  dari para  pakar hukum  Islam dan mencapai sasaran. Dua hal pokok tersebut ialah. 17
1) Pelaku  pembaruan  hukum  Islam  itu  adalah  mereka  yang memenuhi kualifikasi sebagai faqih /mujtahid.
2) Pembaruan  itu  dilakukan  di  arena  (tempat-tempat  ijtihad/ Majãl al-ijtihãd ) yang dibenarkan.
Beberapa  persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang yang  ingin  melakukan  ijtihad  menurut  para  pakar  hukum  Islam (fuqaha'/Ushuliyyun) dapat disimpulkan sebagai berikut:
1) Menguasai  bahasa  Arab.  Al-Qur‟an  dan  sunah/hadis  selaku sumber/dalil pokok hukum Islam ditulis dengan bahasa Arab. Untuk  itu  seseorang  yang  ingin  melakukan  ijtihad  harus menguasai  bahasa  Arab,  agar  ia  mampu  memahami nash demi nash /dalil demi dalil yang dianalisisnya secara baik  dan benar. 18 Dengan  demikian  pembaruan  hukum  Islam  yang dilakukan  oleh  mereka  yang  tidak  memahami  bahasa  Arab, pada hakikatnya bukanlah pembaruan.
2) Mengetahui  hukum-hukum  Allah  yang  ada  di  dalam  al- Qur‟an. Maksudnya ia harus menguasai ayat-ayat ahkaam .  Ia mampu menghadirkannya setiap diperlukan, mampu menganalisisnya,  untuk  kemudian  melakukan istinbat dari ayat tersebut sesuai dengan masalah yang dihadapi yang  perlu didudukkan  hukumnya 19 .  Dalam  hal  ini  berarti  ia  harus memahami nãsikh- mansükh dan asbãb an-nuzül .
3) Mengetahui  hukum-hukum  Allah  yang  ada  di  dalam sunah/hadis. Artinya ia harus mengusai hadis ahkaam , sehing- ga mudah  baginya setiap  diperlukan untuk  menghadirkannya, melakukan analisis, kemudian mengambil kesimpulan hukum sehubungan  dengan  kasus  yang  tengah  dihadapinya 20 .  Untuk ini ia tentu harus memahami ilmu hadis.
17 Abd  Wahhab  Khallaf, Mashadir  at-Tasyrî'  al-Islamî  fîma  la  Nashsha fîh , (Kuwait: Dar al-Qalam, t.t.). 8-17, Badran Abü al-'Ainain Badran., 471- 476.
18 Al-Asnawî., 551-552.
19 Asy-Syafi'î, ar-Risalah, cet.  ke-1  (Kairo:  Mathba'ah  al-Thalabî,  t.th.), 510.
20 Al-Gazali, al-Mustashfay min ‘ Ilm Ushul, juz II (t.t.: Dar al-Fikr, t.th.), 103.
4) Menguasai  hukum-hukum  Islam  yang  di- ijma‟- kan  oleh fuqaha‟.  sehingga  ia  tidak berijtihad  yang  hasilnya  kontra
dengan ijma. 21
5) Menguasai  kaidah-kaidah  ushül  al-fiqh,  yang  tiada  lain berupa kaidah-kaidah istinbat /ijtihad yang dapat dijadikan alat untuk  melakukan istinbath hukum  baik  dalam  kondisi ditemukan nash maupun  dalam  kondisi tidak  ada nash /tidak ditemukan dalilnya di dalam al-Qur‟an maupun
sunnah/hadits. 22 Imam  Fakhr  ar-Razi  menyatakan  ilmu  yang paling  penting  yang  harus  dikuasai  oleh  mujtahid  adalah ushul  al-fiqh 23 .  Sementara  itu  al-Gazali  menyatakan,  ilmu ijtihad  yang  paling  penting  ada  tiga,  ilmu  hadis,  bahasa  dan ushul al-fiqh.
6) Memahami maqãshid asy-Syãrî‟ah 24 . Ini merupakan hal  yang amat  penting.  Sebab  kemampuan  mujtahid  memahami nash dan  menerapkannya  pada  kasus  yang  dihadapi  sangat tergantung kepada kemampuan mujtahid  tersebut memahami maqãshid  asy-Syãrî‟ah (tujuan  umum  pensyariatan  hukum Islam),  yang  dimaksudkan  untuk  mewujudkan  kemaslahatan dengan memelihara  lima hal pokok kehidupan manusia, yaitu agama,  akal,  jiwa,  harta,  dan  keturunan/kehormatan.  Di sinilah metode qiyas, istishlah , istihsaan , dan Saddudz dzara‟i akan memainkan peranannya.
Itulah  persyaratan  pokok  yang  harus  dimiliki  mujtahid agar  ia  mampu  melakukan  pembaruan  hukum  Islam.  Dengan demikian pembaruan hukum  Islam yang dilakukan oleh mereka yang  tidak  memenuhi  kriteria  tesebut  tidaklah  dapat  dinamakan sebagai  pembaruan.  Ia  lebih  tepat  dikatakan  sebagai  penghan- curan hukum Islam.
Itulah sebabnya kenapa ketika di  penghujung pertengahan abad  keempat  Hijriyah  terjadi  kekacauan  dalam  berijtihad,  di mana ijtihad dilakukan oleh yang bukan ahlinya, para ulama yang ada  pada  waktu  itu  memproklamirkan  bahwa  pintu  ijtihad  telah tertutup.
21 Asy-Syaukanî, Irsyad al-Fukhül (Surabaya: Salim bin Sa'id, t.th.), 251. 22 Zakî ad-Dîn Sya'ban, Ushul al-Fiqh (t.t.: Mathba'ah Dar at-Ta'lîf, t.th.), cet. Ke-1, 326.
23 Fakhr ad-Dîn ar-Razî, al-Mahshül fî 'Ilm Ushul al-Fiqh cet. Ke-1, jilid II (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1988), 499.
24 Asy-Syathibî, al-Muwafaqat, juz IV (t.t.: Dar al-Fikr, t.th.), 105-106.
Hal  ini  tentu  dimaksudkan  agar  tidak  terjadi  kekacauan dalam hukum  Islam.  Hanya saja antisipasi  ini tidak tepat.  Sebab ibarat  mengobati  penyakit  dengan  penyakit.  Hal  ini  berdampak negatif  terhadap  perkembangan  hukum  Islam  yang  pengaruhnya sangat  dirasakan  sampai  hari  ini.  Oleh  karena  pintu  ijtihad dinyatakan  telah  ditutup  maka  tidak  ada  yang  berani  lagi memasukinya. Dengan tidak ada yang berani lagi memasuki pintu ijtihad,  dunia  Islam  diselimuti  oleh  kabut  gelap  kejumudan, kebekuan,  dan  secara  perlahan  tapi  pasti  sinar  hukum  Islam mulai  pudar.  Taqlid buta dan ta'asub mazhab akhirnya mencengkeram umat Islam. Bukan saja di kalangan awam, bahkan ulama dan kyainya pun ikut-ikutan terkena wabah yang tidak sehat itu. Dalam kondi- si seperti  ini  tentu  hukum  Islam  ketinggalan  zaman.  Pada  hal pintu  ijtihad  ditutup  itu  maksudnya  bagi  mereka  yang  tidak memenuhi  persyaratan  ijtihad.  Bagi  yang  mampu  melakukan lantaran  memenuhi  persyaratannya  semestinya  harus  berani tampil  ke  depan.  Sesuai dengan  pesatnya  perkembangan  ilmu pengetahuan  dan  kompleksitas  kehidupan  yang  dihadapi  umat manusia  di abad  modern ini, menurut hemat penulis persyaratan ijtihad di atas belum memadai, perlu ditambah dengan ilmu-ilmu bantu sesuai dengan kasus dan obyek yang dihadapi.
Dalam menyelesaikan mmasalah-masalah sosial kemasyara-katan  misalnya   seorang  (mujtahid)  yang  ingin  mela- kukan  pembaruan  hukum  Islam  harus  memahami  sosiologi, antropologi, ilmu jiwa sosial, patologi sosial, dan lain sebagainya.
Dalam  menghadapi  masalah  ekonomi  misalnya,  ia  pun harus  dibekali  dengan  ilmu  yang  berhubungan  dengan  seluk- beluk  perekonomian.  Dalam  menyelesaikan  hal-hal  yang berkaitan dengan politik dan kebijakan penguasa, mujtahid perlu membekali  dirinya  dengan  ilmu  yang  berhubungan  dengan ketatanegaraan  dan  perpolitikan.  demikian  juga  ketika  sang pembaru  ingin  melakukan  ijtihad  dalam  masalah  yang berhubungan dengan kesehatan,  ia harus mempunyai bekal ilmu yang  berhubungan  dengan  hal  tersebut.  Begitulah  seterusnya. Dengan cara ini hasil ijtihad yang dilakukannya diharapkan lebih mendekati  kepada  kebenaran.  Kalau  persyaratan  yang  cukup banyak itu tidak  dapat dimiliki oleh seseorang ada dua cara yang dapat    dilakukan. Pertama, persyaratan  itu  dipadatkan  atau disederhanakan.  Seseorang  cukup    menguasai  ayat  dan  hadis tertentu yang dijadikan obyek ijtihad. Hal-hal lain yang berkaitan dengan itu lebih jauh dapat bertanya kepada para ahlinya.
Misalnya apakah ayat itu mansukh atau tidak bisa bertanya kepada  ahli  tafsir. Atau  apakah  hadis  itu shahih atau  tidak  dapat bertanya  kepada  ahli  hadis.  Demikian  juga  ilmu-ilmu  bantu yang  lain  yang  sifatnya  umum  tadi,  tidak  mesti  menguasai sendiri.  Tetapi  cukup  bertanya  kepada  ahlinya  masing-masing. Misalnya  bila  yang  menjadi  obyek  penelitiannya  itu  berkaitan dengan ilmu  kedokteran, ia bisa bertanya kepada dokter ahli, dan seterusnya.  Hanya  saja,  karena  ilmu-ilmu  itu  tidak  dikuasainya sendiri  tentu  agak  merepotkan.  Sebab  setiap  ia  akan  berijtihad harus bertanya ke sana ke mari.
Imam  asy-Syãthibî  menyatakan  bahwa  ijtihad  itu  dapat dilakukan  oleh  seseorang  yang  menguasai  dua  hal. Pertama, mampu  memahami maqãshid  asy-Syãri‟ah (tujuan  pensyari‟atan hukum  Islam)  secara  sempurna. Kedua ,  ia  mampu  melakukan istinbath hukum  berdasarkan  pemahamannya  terhadap maqãshid
asy-Syãri‟ah tersebut.  Dalam  bagian  lain  ia  menyatakan  bahwa mujtahid  tidak  mesti  menguasai  semua  ilmu  yang  diperlukan dalam  berijtihad  dan  mempercayakan  kepada  para  ahlinya.  Ilmu
Nãsikh - Mansükh misalnya  dapat  bertanya  kepada  yang    ahli  di bidang  ini.  Mengenai  shahih  dan  tidaknya  hadis  dapat berpedoman  dengan  penilaian  para  ahlinya.  Tentang qirã`at , mujtahid dapat bertanya dan mempercayakan kepada ahlinya. 25
Menurut  hemat  penulis  apa  yang  disampaikan  asy- Syãthibî tersebut merupakan syarat ijtihad yang dipadatkan/disederhanakan. Sebab yang tidak memahami Bahasa Arab  dengan  baik  akan  sanggup  memahami maqãshid  asy- Syarî‟ah pada  dalil  yang  sedang  menjadi  obyek  ijtihadnya. Demikian  juga  seseorang  yang  tidak  memahami  kaidah-kaidah ushül al-fiqh. Mampukah dia melakukan istinbãth hukum Islam ? Menurut  hemat  penulis  semuanya  itu  tidak  mungkin  dilakukan. Untuk  itu  persyaratan  penguasaan  bahasa  Arab  dan  kaidah- kaidah istinbath itu mutlak diperlukan.
Memang  ushuliyyun  berbeda  pendapat  tentang  persyaratan ijtihad  tersebut.  Tetapi  mayoritas  buku-buku  ushül  al-fiqh  baik karya  ulama-ulama  terdahulu  maupun  buah  tangan  ulama-ulama masa  kini  semuanya  mencantumkan  minimal  6  persyaratan  di atas. Bahkan banyak yang mencantumkan lebih dari itu.
25 Asy-Syathibî, al-Muwafaqat, juz IV (t.t.: Dar al-Fikr, t.th.), 105-106.
Hanya  Imam  asy-Syãthibî  yang  menyatakan  cukup diperlukan  dua  persyaratan  untuk  melakukan  ijtihad,  yaitu mampu  memahami maqaashid  asy-Syarî‟ah dengan  sempurna dan  mampu  melakukan istinbath hukum  Islam  sesuai  dengan pemahamannya terhadap maqashid asy-Syarî‟ah. Untuk itu sekali lagi,  menurut  hemat  penulis  dua  syarat  itu  adalah  syarat  pokok yang dipadatkan.

## E. Ruang Gerak Ijtihad
Kemudian  di  mana  dan  dalam  hal  apa  saja  mujtahid  itu dapat  melakukan  ijthad  dalam  rangka  pembaruan  hukum  Islam? Ushuliyyun  telah  menetapkan  bahwa  ijtihad  itu  harus  dilakukan pada  lapangan/tempat-tempat  yang  dibenarkan  padanya  dilaku- kan iijtihad ( fi majãl al-ijtihãd ).
Untuk itu bagi seseorang yang ingin melakukan pembaruan hukum Islam sebelum melakukan aktifitasnya harus mempelajari terlebih  dahulu  adakah    masalah  yang  ingin  diijtihadkan  itu termasuk  kawasan  yang    dibenarkan  untuk  dilakukan  ijtihad ataukah  termasuk  kawasan  yang  tidak    dibenarkan  untuk dilakukan  ijtihad?  Apabila  masalah  yang  ingin  diijtihadkan  itu termasuk  kawasan  yang  dibenarkan  dilakukan    ijtihad  ia  perlu terus maju. Dan apabila  kebalikannya  maka ia harus mundur dan mencari lapangan lain yang dibenarkan.
Beberapa  tempat  yang  padanya  dapat  dilakukan  ijtihad dalam  rangka  pembaruan  hukum Islam  dapat  disimpulkan sebagai berikut. 26
1) Setiap kasus baru yang tidak ada penegasan hukumnya dalam nash al-Qur‟an atau sunnah/hadits dan  belum  pernah dibahas oleh  fuqaha‟  dan  para imam  mujtahid  terdahulu.  Masalah transplantasi organ tubuh manusia, penggantian katub jantung manusia  dengan  katub  jantung  babi,  bank  sperma,  ATM semuanya termasuk kelompok ini.
2) Kasus  baru  yang  tidak  ada  penegasan  hukumnya  dalam nash al-Qur‟an  atau  sunnah/hadits  Nabi  dan  sudah  dikaji  oleh ijtihad  ulama-ulama  terdahulu,  tetapi  masih  terjadi  silang pendapat  dan  belum  membawa  hasil  yang  memuaskan. Masalah  perbankan  dengan  berbagai  bentuk  dan  sistemnya menurut  hemat penulis termasuk kelompok ini.
26 Abd  Wahhab  Khallaf, Mashadir  at-Tasyrî'  al-Islamî  fîma  la  Nashsha fîh , (Kuwait: Dar al-Qalam, t.t.). 8-10, Badran Abu al-'Ainain Badran., 472- 474.
3) Beberapa dalil yang statusnya dzann ad-dilãlah baik di dalam al-Qur‟an  maupun  sunnah/hadits  Nabi,  yaitu  beberapa  dalil yang  mengandung  makna kebolehjadian/Ihtimaalat yang terbuka  lebar  untuk  menerima  penakwilan  dan  penafsiran. Adanya  ijtihad  dalam  bentuk  penafsiran  ulang  untuk mendapatkan  produk  hukum  yang  lebih  relevan  dengan kemajuan  zaman  pada  dalil-dalil  semacam  ini  sangat memungkinkan dan terbuka lebar.
4) Beberapa nash baik  di  dalam  al-Qur‟an    maupun
sunnah/hadits Nabi yang ma'qülah al-ma`nã dapat difilsafatkan/  dirasionalisasikan. nash itu  secara  tegas  telah menunjukkan  ketetapan  hukum  tertentu.  tetapi  ketika  hal itu akan  diaplikasikan  di  lapangan  ternyata  fakta  di  lapangan sudah  berubah  atau  tidak  mendukung  lagi;  sehingga  apabila terpaksa  dilaksanakan  secara  tekstual  seperti  yang  ada  pada nash itu  tidak  sejalan  dengan Maqashiid  asy-syãri‟ah .  Inilah yang dikenal dengan istilah al-jtihãd fi tatbîq an-nash َِْيَُداَهِتْجِلإَا َِّ َّن لاَِق ْيِبْقَت ) Tindakan Khalifah Umar bin Khattab tidak memberi bagian zakat kepada muallaf termasuk contoh ini.
5) Hukum  Islam  yang  bersifat ta'aqqulî .  Yaitu  hukum  Islam yang kausalitas hukumnya dapat diketahui oleh mujtahid baik yang manshushah maupun  yang mustanbatah .  Pendapat  yang membenarkan  pemberian  zakat  dalam  bentuk qîmah (nilai). Abu Hanifah termasuk kategori ini.
6) Hasil-hasil ijtihad ulama terdahulu yang masih diperselisihkan.  Ijtihad  di  bidang  ini  bisa  dilakukan  dalam bentuk  benar-benar  memunculkan  pendapat  baru  yang  lebih orisinal  dan  menjaman.  Atau  dengan  menyeleksi  dan  men-
tarjîh pendapat-pendapat  tersebut  untuk  memilih  mana  yang paling kuat dalilnya dan paling sesuai dengan kemaslahatan.
Imam  al-Fakhr  ar-Rãzi  menyatakan  bahwa  kasus  yang boleh  dilakukan  ijtihad  padanya  ialah  setiap  hukum  Islam  yang tidak  ditegaskan  oleh  dalil qath‟î .  Masalah-masalah  aqidah  dan hukum Islam yang ditunjukkan dalil qath‟î seperti wajibnya salat lima waktu, zakat dan masalah-masalah yang hukumnya telah di- ijma‟- kan  oleh  ulama  tidak dapat  dilakukan  ijtihad. 27 Abu  al- Husain  al-Basri  menyatakan  bahwa  masalah-masalah  yang  boleh dilakukan  ijtihad  ialah  masalah-masalah  yang  hukumnya diperselisihkan oleh para mujtahid. 28
27 Ar-Razi., juz 2, 39.
28 Ar-Razi., juz 2, 39.
Al-Hudlari  menyebutkan  bahwa  kasus  yang  boleh  dilaku- kan ijtihad  ialah setiap hukum Islam yang dalilnya tidak bersifat qath‟î. Sedang  hukum  Islam  yang  diketahui  secara  jelas  dari agama (mã `ulima min ad-dîn bi ad-dlarürah / َِةَرْوُر ََّلاِبَِنْيِّد لاََن ِمََم ِلُعَا َم ) yang  telah  disepakati  oleh  fuqaha'  tidak  dapat  dilakukan  ijtihad. Seperti  kewajiban  salat  lima  waktu,  zakat,  dan  lain-lain.  Lebih lanjut  ia  menyatakan  bahwa  selama  ijtihad  itu  dilakukan  oleh ahlinya  (memenuhi  persyaratan)  dan  dilakukan  pada  tempatnya maka  hasil  ijtihad  itu  mengikat  pelakunya  dan  boleh  difatwakan untuk yang lain. 29
Imam  Al-Amidi  menegaskan  bahwa  hal-hal  yang  boleh dilakukan ijtihad  ialah  beberapa  hukum  Islam  yang  dalilnya zannî .  Hukum  Islam  yang  dalilnya qath`î seperti  wajibnya  salat lima waktu dan lain-lain bukanlah kawasan yang dapat dilakukan ijtihad.
Sebab  ijtihad  yang  salah  dalam  kasus  seperti  itu  dianggap berdosa. Sedangkan masalah yang boleh dilakukan ijtihad adalah masalah di mana siapa yang salah dalam berijtihad padanya tidak dipandang berdosa. 30
Dr.Adîb  as-Sãlih  menyatakan  bahwa  hal-hal  yang  boleh dilakukan  ijtihad  ialah  hal-hal  yang  belum  ada  penegasan hukumnya  yang    jelas  oleh nash. Lapangan  ijtihad  terbentang luas,  bisa  dilakukan  pada  masalah-masalah  baru  yang  tidak ditunjukkan oleh nash hukumnya. Hal  itu dapat  dilakukan lewat metode qiyas, istishlah , dan lain-lain. 31
Al-Gazali menyatakan  bahwa  yang  boleh  dilakukan ijtihad  ialah  setiap  hukum  Islam yang  tidak  berdasarkan  dalil qath ` î. 32 Sementara itu Al-Kalbi  (Abü  al-Qãsim  Muhammad  bin Ahmad bin  Jazzi  al-Mãlikî)  menyatakan bahwa hukum  Islam  itu terbagi menjadi tiga.
Pertama, tidak  boleh  dilakukan  ijtihad,  karena  hal  itu sudah  diketahui  secara  jelas  dari  ajaran  agama  Islam,  seperti salat  lima  waktu,  puasa  Ramadan,  dan  haramnya  khamar.  Siapa yang  menyalahinya  berdosa  berdasarkan  ijma'  dan  dihukumi kufur.  Sebab  ijtihad  yang  menyalahinya  dipandang  mendustakan Allah dan Rasul-Nya.
29 Al-Hudhari, Ushul al Fiqh, cet. ke-7 (t.t.: Dar al-Fikr, 1981),  370.
30 Al-Amidi, al-Ihkam  fî  Ushul  al-Ahkam, juz  IV (Beirut:  Dar  al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th.), 164.
31 Adîb ash-Shalih, Tafsîr an-Nushush, juz I (Beirut: Dar al-Jîl, t.th.), 80.
32 Al-Gazali., juz II, 103.
Kedua ,  hukum Islam yang tidak diketahui secara jelas dari ajaran agama Islam. Tetapi semua ulama telah ijma'  tentang hal tersebut.  Seperti  kewajiban  maskawin  dalam  nikah,  haramnya menikahi  kembali  mantan  istri  yang  ditalak  tiga  kecuali  setelah menikah  lagi,  terjadi  hubungan  suami  istri  dan  dicerai  oleh suaminya  yang  kedua.  Hal  seperti  ini  tidak  boleh  diijtihadkan kembali.  Barangsiapa  melakukannya  dan  menyalahi  maka berdasarkan  ijma'  ia  dihukumi  berdosa  dan  fasiq.  Dan ketiga , hukum  Islam  yang  padanya  boleh  dilakukan  ijtihad,  yaitu  setiap hukum Islam yang diperselisihkan oleh ulama. 33
Dari  beberapa  pandangan  di  atas  dapat  diambil  kesimpu- lan  bahwa  kawasan/lapangan  hukum  Islam  yang  tidak  bisa dimasuki ijtihad ialah:
1) Hukum Islam  yang telah ditegaskan oleh nash shariih yang
berstatus qath`î yang  tidak  menerima  penafsiran/penakwilan lagi.  Bagian  waris  anak  perempuan  yang  mendapat  satu dibanding  dua  anak  laki-laki  termasuk  kategori  ini.  Oleh karena  itu  tidak  dibenarkan  dengan  pertimbangan  maslahat dan  atas    nama  pembaruan  hal  tersebut  diijtihadi  untuk diubah. Dalam hal ini berlaku kaidah lajtihãda fî muqãbalah an-nash ( َِّ َّنلاَ ََِلَ باَقُمَ ِْيَ َداَهِتْجاَلا ,  ) ijtihad  itu    tidak  dapat
dibenarkan/gugur bila berhadapan dengan nash.
2) Beberapa  dalil  yang  statusnya qath‟i ad-dalãlah .  Kalau  pada nomor  satu  tekanannya  pada  produk  hukumnya,  maka  pada nomor  dua  ini  tekanannya  pada  dalilnya/ nash- nya. Nash semacam ini tidak dapat dilakukan padanya ijtihad dalam arti al-ijtihãd  fi  fiqh  an-nash / istinbãth al-ahkãm  asy-Syar‟iyah ( اَِو   ْقِفَِْفَُِدا   َهِتْجِلإَا َََِّيِعْر   َّشلاََِ ا   َكْحَلأْاَِطاَبْنِت   ْساِوَأَِّ َّن   ل
).  Tetapi  bisa  dilakukan
ijtihad  dengan  pengertian al-ijtihãd  fi  tathbîq  an-nash
(bagaimana seharusnya produk hukum  yang ditunjukkan oleh nash itu  diterapkan  di  lapangan).  Inilah  yang  dalam  Ushul al-fiqh  dikenal  dengan Tahqîq  al-Manath ( َِطا   َنَمْلاَِق   ْيِقَْتَ ) .
Tindakan  Khalifah  Utsman  tentang  onta  hilang  harus ditangkap  dan  diserahkan  kepada  khalifah  termasuk  kategori ini.
33 Al-Kalbi, Taqrib  al  Wushul  Ila „Ilm  al  Ushul ,  tahqîq  Asy-Syanqithi (Cairo: Maktabah Ibn Taimiyah, 1414 H), 439-441.
3) Hukum  Islam  yang  diketahui  secara  jelas  dari  ajaran  agama
Islam  ( mã  'ulima  min  ad-dîn  bi  adh-dharürah/
( َِنْيِّد لاََن ِمََم ِلُعَا َم َِةَرْوُر ََّلاِب ) seperti  kewajiban  salat  lima  waktu,  puasa  Ramadhan, zakat, ibadah haji, birrul-walidain , keharaman mencuri, zina, minum  minuman  keras,  riba,  dan  lain-lain.  Kesemuanya  ini tidak dapat  dilakukan  ijtihad  untuk  mengubah  status  hukum masing-masing.
4) Hukum  Islam  yang  bersifat ta'abbudî (hukum  Islam  yang kausalitas/ 'illat hukumnya tidak dapat dideteksi oleh mujtahid di  mana  hanya Allah  yang  mengetahuinya.  Misalnya  qurban atau  aqiqah  mesti  dilakukan  dalam  bentuk  menyembelih binatang  ternak.  Dalam  hal  seperti  ini  tidak  dapat  dilakukan ijtihad  untuk  mengubah  pelaksanaan  aqiqah  atau  qurban dalam bentuk lain. Misalnya diganti dengan uang.
5) Hukum  Islam  yang  telah  terjadi  ijma'/konsensus  di  kalangan ulama  yang  diketahui  secara  jelas  dari  ajaran  agama  Islam, menurut  sebagian  ulama.  Sebagian  yang  lain  menyatakan, kkalau  yyang  di- ijma‟ -kan  itu  merupakan mã-'ulima  min  ad-
dîn bi adh-dharürah (
َِةَرْوُر ََّلاِبَِنْيِّد لاََن ِمََم ِلُعَا َم ) maka sudah termasuk
nomor  tiga.  Dan  jika  yang  di- ijma‟- kan  itu  berupa  masalah
ijtihãdiyyah maka bisa dilakukan iijtihad bbaru. Namun perlu dicatat  untuk  terjadi  ijma'  dalam  kasus  yang  kedua  itu  amat sulit.
Untuk  itu  pembaruan  hukum  Islam  yang  dilakukan  oleh yang  bukan  ahlinya  atau  dilakukan  oleh  ahlinya  tetapi  tidak dalam  kawasan  yang  dibenarkan  secara  tegas  dapat  dikatakan bukan  pembaruan  hukum  Islam.  Hal  seperti  itu  justru  akan memporakporandakan bangunan hukum Islam.

## F. Penutup
Untuk menjadikan hukum Islam selalu eksis dan sanggup menjawab  tantangan  kemajuan  zaman,  ijtihad  memang  perlu terus  digalakkan.  Namun  demikian,  kita  harus  konsisten  dalam mengikuti  tata  aturan  yang  harus  dipedomani  dalam  berijtihad. Pelakunya, tidak boleh tidak harus memenuhi persyaratan sebagai mujtahid  dan  hal  itu  dilakukan  dalam  lapangan    atau  ruang lingkup  dimana  ijtihad  dapat  berperan  padanya.  Itulah  ijtihad yang apabila benar, pelakunya akan mendapatkan dua pahala dan apabila  salah  akan  mendapatkan  satu  pahala.  Itulah  ijtihad  yang akan  mendatangkan  Ridha Allah  Swt.  Itulah  ijtihad  terpuji  yang akan mengantarkan pelakunya memperoleh kebahagiaan hidup di dunia  dan  di  akhirat.  Itulah  pembaruan  hukum  Islam  yang  akan memperkokoh  pilar-pilar  Islam.  Sebaliknya,  apabila  ijtihad  itu dilakukan tanpa mengikuti tata aturan  yang telah disepakati oleh para ulama ( fuqaha dan ushuliyyin ) sebagaimana telah digariskan dalam  disiplin  ilmu  fiqh,  misalnya  ijtihad  itu  dilakukan  oleh orang-orang yang tidak memenuhi persyaratan mujtahid atau area dan  lapangan  yang  padanya  ijtihad  tidak  dibenarkan  beroperasi, maka ijtihad semacam  itu pada hakikatnya bukanlah ijtihad.
Ia  hanya  pemikiran  liar  tanpa  aturan  yang  sudah  barang tentu sangat berbahaya bagi  Islam dan umatnya. Itulah yang kini amat  kita  prihatinkan.  Hal  semacam  itu  jelas  bukan  pembaruan, tetapi  pembubaran  dan  penghancuran  yang  akan  merobohkan pilar-pilar  Islam  yang  wajib  dilawan.  Kalau  dalam  suatu permasalahan,  al-Qur‟an  dan  hadits  telah  menunjukkan  secara tegas  bagaimana  hukumnya,  semua  hasil  ijtihad  yang  kontra dengan  hal  tersebut  –  dengan  alasan  apapun  –  jelas  tidak  dapat dibenarkan.  Dalam  hal  semacam  ini  semua  ulama  telah konsensus.  Dari sini muncullah kaidah mereka
َ َِّ َّنلاَََِلَ باَقُمَِْيََداَهِتْجاَلا
tidak ada ijtihad (gugur) dalam hal berhadapan dengan nash.
Para  ulama  juga  telah  konsensus  bahwa  hal  semacam  itu merupakan ma  „ulima  min  ad-din  bi  al-dlarurah:  sesuatu  yang hukumnnya  telah  diketahui  secara  jelas  dan  gamblang  dari agama. Siapa  saja  yang  mengingkarinya  dianggap  kufur.  Dalam kitab Jam‟ al-Jawami‟ ditegaskan :
َ ََِةَرْوُرََّلاِبَِنْيِّدلاََنِمَُ ْوُلْعَمْلاَِوْيَلَعَِعَمْجُمْلاَُدِحاَج اًعْقَقَ ٌرِفاَك hal  yang  sama  berlaku  dalam  ijtihad  yang  dilakukan
berdasarkan kemaslahatan ( maslahah mursalah ), tetapi kemaslahatan  itu  ternyata  kontra  dengan  nash  ( Maslahah Mulghah ). Ijtihad semacam itu jelas tidak bernilai dan pelakunya berdosa.

## Daftar Pustaka
Al-Albani, Silsilah al-Ahadits  as-Sahîhah , Beirut: al-Maktab al- Islami, 1972. Al-Amidi, al-Ihkam  fi  Ushul  al-ahkam, Beirut:  Dar  al-Kutub  al- 'Imiyah, 1985. Al-Asnawî, Nihayah al-Sul, Beirut: „Alam al-Kutub, 1982.
Al-Ghazali, al-Mustasfa  min  'Im  al-Ushul ,  Beirut:  Dar  al-Fikr,
1967.
Al-Hammam, Al-Kamal Ibn, At-Tahrir, t.t.: Dar al-Fikr, t.th. Al-Hasyimî, Sayyid Ahmad, Mukhtar al-Ahadits an-Nabawiyyah , Beirut: Dar al-Fikr, t.th. Al-Hishny, Kifayat al-Ahyar , 1/73
Al-Hudhari, Ushul al fiqh , t.t.: Dar al-Fikr, 1981. Al-Jaziri, Abdurrahman, Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah, Dar al-Fikr, 1954.
Al-Kalbi, Taqrib  al-Wusul  ila  `Ilm  al-Usul, tahqiq  as-Syantiqi,
Kairo: Maktabah Ibn Taimiyah, 1414 H.
Al-Mandzür, Ibn, Lisan al-Arab , juz III, 111.
Al-Minawî, Faid  al-Qadîr, Cairo:    Maktabah    at-Tijariyah  al- Kubra, 1938.
Al-Qardlawi,  Yusuf, al-Ijtihaad  al-Mu'aasir ,  t.t.:  Dar  at-Tauzî' wa an-Nasyr al-Islamiyah, 1994.
Ar-Razî, Fakhr ad-Dîn, al-Mahshül fî 'Ilm Ushul al-Fiqh , Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1988.
Ash-Shalih, Adîb, Tafsîr an-Nushush , Beirut: Dar al-Jîl, t.th. As-San'anî, Subul as-Salam, t.t.: Dar al-Fikr, t.th. Asy-Syafi'î, ar-Risalah, Kairo: Mathba'ah al-Thalabî, t.th. Asy-Syathibî, al-Muwafaqat, t.t.: Dar al-Fikr, t.th. Asy-Syatibi, al-I'tisham, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1957 Asy-Syaukani, al-I‟tisham bi al-Kitab wa as-Sunnah.
Asy-Syaukanî, Irsyad al-Fukhül, Surabaya: Salim bin Sa'id, t.th. Bukhari, Sahîh al-Bukhari, Beirut: Dar al-Fikr, t.th. Dawud, Abu, sunan Abi Dawud, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
Depdikbud, kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, Jakarta:  Balai Pustaka, 1996.
Hanbal, Ibn, al-Musnad, Beirut: al-Maktab al-Islami,1978. Khallaf,  Abd  Wahhab, Mashadir  at-Tasyrî'  al-Islamî  fîma  la Nashsha fîh , Kuwait: Dar al-Qalam, t.t. Musa, Yusuf, Tarîkh al-Fiqh al-Islamî , t.t.: Dar al-Ma'rifah,t.th. Sa'ad,  Busthami  Muhammad, Mafhum  Tajdid  ad-Din ,  Kuwait: Dar ad-Da'wah, t.th.
Sya'ban, Zaki ad-Din, Ushul al-Fiqh , t.t.: Mathba'ah Dar at-Ta'lif, t.th.