## PERAN LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) DALAM
MEMBERIKAN PELAYANAN PADA MASYARAKAT DESA LEGIAN

## Made Eka Agustini
Universitas Pendidikan Nasional
ekaagustini245@gmail.com

## ABSTRAK
Pulau  Bali  selain  memiliki  kelurahan  dan  desa  yang  bersifat  adiministratif  juga  memiliki  desa yang  mempunyai  sifat  otonomi  asli  dengan  sebutan  Desa  Adat  atau  Desa  Pakraman.  Pemerintah Provinsi Bali dalam hal ini memiliki salah satu lembaga keuangan milik masyarakat tingkat desa yaitu LPD. Berdiri dan berkembangnya LPD di Bali pada dasarnya untuk membantu pembangunan di tiap-tiap Desa  Adat  sebagai  kekuatan  untuk  menjaga  adatnya.  Peran  penting  LPD  sangat  dirasakan  oleh masyarakat  terutama  untuk  mendukung  kegiatan  seperti  odalan  dan  hari  raya  besar  umat  hindu. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimanakah eksistensi lembaga perkreditan desa  dalam  memberikan  pelayanan  pada  masyarakat  desa  adat  legian.  Metode  penelitian  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  deskriptif  kualitatif.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah observasi,  dokumentasi,  wawancara.  Teknik  analisis  data  yang  digunakan  adalah  penyajian  data, analisis  data,  kesimpulan.  Kepala  Pimpinan  selama  menjabat  sudah  melaksanakan  proses  pelayanan yang baik. Selain itu Kepala Pimpinan LPD dalam menjalankan tugasnya memiliki aturan berdasarkan SOP. Jenis pelayanan yang ada di LPD legian sudah diterapkan lebih dari maksimal. Kepala Pimpinan dalam  memberikan  pembinaan  kepada  pegawai  seperti  memberikan  pendidikan  untuk  menambah wawasan.  Fasilitas  yang  diberikan  LPD  kepada  pegawai  seperti  memberikan  computer,  kredit  sepeda motor.
Kata Kunci : Peranan, Lembaga Perkreditan Desa, Pelayanan pada Masyarakat

## ABSTRACT
In addition to having administrative and village villages, Bali Island also has villages that have genuine  autonomy  as  the  Customary  Village  or  Pakraman  Village.  The  Bali  Provincial  Government  in this  case  has  one  of  the  village-level  financial  institutions,  namely  the  LPD.  The  establishment  and development  of  LPDs  in  Bali  was  basically  to  assist  the  development  of  each  Customary  Village  as  a force to safeguard its customs. The important role of the LPD is strongly felt by the community, especially to support activities such as rituals and Hindu holidays. This research was conducted with the aim to find out  how  the  existence  of  rural  credit  institutions  in  providing  servic123es  to  Desa  Adat  Legian.  The research  method  used  in  this  study  is  qualitative  descriptive.  Data  collection  techniques  used  are observation,  documentation,  interviews.  Data  analysis  techniques  used  are  data  presentation,  data analysis,  conclusions.  The  Chief  Executive  during  his  term  has  carried  out  a  good  service  process.  In addition, the Head of the LPD Leadership in carrying out their duties has rules based on the SOP. The types of services available at the Legian LPD have been implemented more than maximally. The Head of Leadership  in  providing  guidance  to  employees  such  as  providing  education  to  add  insight.  Facilities provided by LPD to employees such as providing computers, motorcycle loans.
Keywords : The Role, Village Credit Institutuions, Service to The Community

## PENDAHULUAN
Pulau Bali selain memiliki kelurahan dan desa yang bersifat administratif, juga memiliki desa  yang  mempunyai  sifat  otonomi  asli  dengan  sebutan  Desa  adat/  Desa  Pakraman.  Ciri  khas desa  adat  adalah  adanya  unsur  Tri  Hita  Karana  yaitu  Parahyangan,  Palemahan,  dan  Pawongan. Ketiga  unsur  ini  dikaitkan  dengan  peraturan  Desa  Adat  itu  sendiri  yang  disebut  dengan  awig- awig.  Kebijakan  pembangunan  pedesaan  dapat  dipilah  menjadi  tiga  kelompok.  Pertama, kebijakan  yang  secara  tidak  langsung  yang  mengarah  pada  sasaran  tetapi  memberikan  suasana yang  mendukung  tercapainya  kegiatan  sosial  ekonomi  masyarakat  desa  seperti  penyediaan sarana dan prasarana, penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang menunjang kegiatan sosial  ekonomi  masyarakat.  Kedua,  kebijakan  yang  secara  langsung  mengarah  pada  kegiatan sosial  ekonomi  seperti  sandang,  pangan,  perumahan,  pendidikan,  dan  kesehatan.  Ketiga, kebijakan  khusus  yang  menyangkut  masyarakat  melalui  upaya  dengan  melakukan  kegiatan ekonomi sesuai dengan budaya setempat.
Pelayanan  publik  merupakan  pelayanan  yang  diberikan  oleh  pemerintah  kepada masyarakat atas dasar kepentingan umum. Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberi
https://journal.undiknas.ac.id
layanan  kepada  individu  atau  sekelompok  orang  yang  mempunyai  kepentingan  pada  suatu instansi  sesuai  dengan  aturan  dan  tata  cara  yang  telah  ditetapkan.  Pemberi  pelayanan  adalah tugas dari pemerintah yang diberikan kepada masyarakat, yang artinya pemerintah dalam hal ini bukan  hanya    melayani  dirinya  sendiri  atau  dilayani  oleh  rakyat  tetapi  pemerintah  adalah “pelayan rakyat”. Dengan demikian untuk mengatur pelaksanaan pelayanan tersebut pemerintah mengeluarkan  Undang-undang  Nomor  25  Tahun  2009  tentang  pelayanan  publik  yang  memuat tentang  kegiatan  atau  rangkaian  kegiatan  dalam  rangka  memenuhi  kebutuhan  pelayanan  sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pemerintah Provinsi Bali dalam hal ini memiliki salah satu lembaga keuangan milik desa yaitu  adalah  LPD.  Berdiri  dan  berkembangnya  Lembaga  Perkreditan  Desa  (LPD)  di  Bali  pada dasarnya  untuk  membantu  pembangunan  di  tiap-tiap  desa  adat  atau  desa  pekraman  sebagai kekuatan  untuk  menjaga  adat  dan  budaya  Bali  yang  merupakan  suatu  strategis  baru  dalam meningkatkan sumber pendanaan terhadap anggota masyarakat. Berdiri sejak tahun 1984 dengan Peraturan  Daerah  (Perda)  Nomor  2  Tahun  1988  tentang  Lembaga  Perkreditan  Desa  sebagai landasan yuridis yang pertama. Landasan hukum dari LPD di Provinsi Bali ini ditetapkan dengan keputusan  Gubernur  Bali  Nomor  972  tahun  1984  tanggal  1  November  1984  yang  selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda)  Provinsi Bali No. 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan  Desa  tanggal  12  September  2002,  serta  diundangkan  pada  tanggal  16  September 2002  pada  lembaran  negara.  Dengan  berdirinya  Lembaga  Perkreditan  sangat  penting  untuk membangun sumber daya yang berkaitan dengan budaya, sosial, dan ekonomi. Dengan demikian LPD  telah  menjadi  usaha  yang  bergerak  dalam  bidang  keuangan  dan  telah  menjadi  aset  Desa Adat atau Desa Pakraman. Peran penting LPD sangat dirasakan oleh masyarakat di Bali terutama untuk  mendukung  kegiatan  seperti  odalan,  hari  raya  besar  umat  hindu,  dan  dapat  membantu masyarakat yang kurang mampu dibidang pendidikan serta memberikan bantuan pinjaman yang sifatnya  mendadak  apabila  warga  dianggap  memiliki  permasalahan  dibidang  modal  usaha  dan dapat  membantu  masyarkat  yang  memiliki  keperluan  keuangan  yang  bersifat  mendadak  seperti sakit dan upacara kematian.
Sedangkan dari segi pelayanan yang dilakukan oleh LPD kepada masyarakat yaitu sesuai dengan  kebutuhan  nasabah  seperti  prosedur  yang  sederhana,  proses  yang  singkat,  pendekatan personal  serta  kedekatan  lokasi  dengan  nasabah  untuk  menjadi  faktor  keberhasilan  LPD  dalam
menumbuhkan  kepercayaan  kepada  masyarakat  desa,  sehingga  masyarakat  mempunyai  rasa aman dalam menyimpan dan meminjam uang pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD).

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  diatas  maka  rumusan  dalam  penelitian  ini  adalah bagaimanakah  Ekistensi  Lembaga  Perkreditan  Desa  dalam  memberikan  pelayanan  pada masyarakat desa adat legian ?

## Tujuan Penelitian
Mencermati  rumusan  masalah  diatas  maka  yang  menjadi  tujuan  penelitian  adalah  untuk mengetahui  bagaimanakah  eksistensi  kepemimpinan  lembaga  perkreditan  desa  dalam memberikan pelayanan pada masyrakat desa adat legian.

## KAJIAN TEORI

## Pengertian Eksistensi
Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  pengertian  eksistensi  adalah  keberadaan, kehadiran yang mengandung unsur bertahan. Sedangkan Abidin (dalam Jurnal Maritfa Nika dan Mohammad Mukti 2013) mengatakan bahwa eksistensi adalah suatu proses yang dinamis, suatu yang “menjadi” atau “mengada”. Jadi dapat diartikan eksistensi tidak bersifat kaku dan terhenti, melainkan  lentur  atau  kenyal  dan  mengalami  perkembangan  atau  sebaliknya  kemunduran, tergantung pada kemampuan yang mengaktualisasikan potensi-potensinya.
Eksistensi  juga  bisa  dikenal  dengan  satu  kata  yaitu  “keberadaan”.  Konsep  eksistensi Dagun mengatakan (dalam Kartika, 2012: 15) bahwa kehidupan sosial manusia yang terpenting adalah  keadaan  dirinya  sendiri  atau  eksistensi  dirinya  sendiri.  Eksistensi  juga  dapat  diartikan sebagai  sesuatu  yang  menganggap  keberadan  manusia  tidaklah  statis,  yang  artinya  manusia senantiasa  bergerak  dari  kemungkinan  ke  kenyataan.  Proses  ini  berubah  bila  menjadi  sesuatu yang  mungkin  maka  besok  akan  berubah  menjadi  kenyataan  karena  manusia  mempunyai kebebasan  untuk  bergerak.  Bereksistensi  juga  berarti  berani  mengambil  keputusan  yang  dapat menentukan hidupnya. Konsekuensi jika kita bisa mengambil keputusan dan tidak berani berbuat maka kita juga tidak bisa bereksistensi dalam arti yang sebenarnya.
Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial e-ISSN: 2581-2424 Vol 3, No. 2, Agustus 2019
https://journal.undiknas.ac.id

## Konsep Pelayanan Publik

## a. Pengertian Pelayanan
Pelayanan  adalah  salah  satu  ujung  tombak  dari  upaya  untuk  pemuasan  pelanggan  dan sudah  merupakan  keharusan  yang  wajib  dioptimalkan  baik  oleh  individu  maupu  organisasi, karena  dari  bentuk  pelayanan  yang  diberikan  dapat  tercermin  kualitas  individu  atau  organisasi yang memberikan pelayanan.
Hardiyansah (2011: 11) mengatakan bahwa “pelayanan dapat diartikan sebagai aktivitas yang diberikan untuk membantu, menyiapkan, dan mengurus baik itu barang atau jasa dari satu pihak  satu  ke  pihak  lain”.  Pelayanan  pada  hakikatnya  adalah  serangkaian  kegiatan  atau  proses pelayanan  yang  berlangsung  secara  rutin  dan  berkesinambungan  yang  meliputi  seluruh kehidupan  organisasi  dalam  masyarakat.  Proses  yang  dimaksudkan  dapat  dilakukan  dengan saling memenuhi kebutuhan anatara penerima dan pemberi pelayanan.
Pengertian  pelayanan  menurut  Kotler  dalam  Litjan  Poltak  Sinambela  dkk    (2011:  4) mendefinisikan  bahwa  “setiap  kegiatan  yang  menguntungkan  dalam  suatu  kumpulan  atau kesatuan,  dan  menawarkan  kepuasan  meskipun  hasilnya  tidak  terikat  pada  suatu  produk  secara fisik”.  Dari  definisi  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  pelayanan  adalah  aktivitas  yang  dapat dirasakan  melalui  hubungan  antara  penerima  dan  pemberi  pelayanan  yang  menggunakan peralatan berupa organisasi atau lembaga perusahaan.

## b. Pengertian Pelayanan Publik
Pelayanan publik tidak terlepas dari masalah kepentingan umum yang menjadi asal usul timbulnya  istilah  pelayanan  publik.  Agus  Dwiyanto  (2008:  136)  mengatakan  bahwa  pelayanan publik  adalah  serangkaian  aktivitas  yang  dilakukan  oleh  birokrasi  publik  untuk  memenuhi kebutuhan  warga  pengguna.  Pengguna  yang  dimaksudkan  disini  adalah  warga  negara  yang membutuhkan  pelayanan  publik  seperti  pembuatan  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP),  Akta Kelahiran, Akta Nikah, Akta Kematian, dan lain sebagainya.
Litjan  Poltak  dkk  (2011:  5)  mendefinisikan  bahwa  pelayanan  publik  diartikan  sebagai pemberi  pelayanan  sesuai  dengan  keperluan  orang  atau  masyarakat  yang  mempunyai
kepentingan  pada  organisasi.  H.A.S  Moenir  (2008:  7)  mengatakan    “pelayanan  umum  adalah suatu  usaha  yang  dilakukan  oleh  sekelompok  orang  atau  birokrasi  untuk  memberikan  bantuan kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan tertentu”.
Pendapat  lain  dari  Ratminto  &  Atik  Septi  Winarsih  (2010:  4)  mengatakan  bahwa pelayanan  publik  atau  pelayanan  umum  dapat  diartikan  sebagai  segala  bentuk  jasa  pelayanan baik  dalam  bentuk  barang  publik  maupun  jasa  publik  yang  pada  prinsipnya  menjadi tanggungjawab  dan  dilaksanakan  oleh  Instansi  Pemerintah  dalam  rangka  untuk  memenuhi kebutuhan  masyarakat  maupun  dalam  rangka  pelaksanaan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.

## c. Kualitas Pelayanan Publik
Hardiyansyah  (2011:36),  mendefinisikan  Kualitas  pelayanan  adalah  sesuatu  yang berhubungan  dengan  terpenuhinya  harapan/kebutuhan  pelanggan,  dimana  pelayanan  dikatakan berkualitas  apabila  dapat  menyediakan  produk  dan  jasa  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  dan harapan pelanggan. Dalam hal ini, kualitas pada dasarnya berkaitan dengan pelayanan yang baik, yaitu sikap atau cara karyawan dalam melayani pelanggan atau masyarakat secara memuaskan.
Sedangkan menurut Wyckof dalam Tjiptono (2014;268) mengatakan bahwa kualitas jasa merupakan tingkat keunggulan yang diharapkan untuk memenuhi keinginan pelanggan. Terdapat dua  faktor  utama  yang  dapat  mempengaruhi  kualitas  jasa  yaitu  jasa  yang  diharapkan  dan  jasa yang dipersepsikan. Leveince dalam Ratminto (2010: 175) mengatakan kualitas pelayanan dapat dilihat dari indikator-indikator sebagai berikut :

## • Responsivilitas
Ini  dapat  mengukur  daya  tangkap  provider  terhadap  harapan,  keinginan,  dan aspirasi, serta tuntutan dari customers.
• Responsibility
Suatu  ukuran  yang  dapat  menunjukkan  seberapa  jauh  proses  pemberian pelayanan  publik  itu  dapat  dilakukan  dengan  tidak  melanggar  ketentuan- ketentuan yang telah ditetapkan.

## • Akuntabilitas
Suatu  ukuran  yang  menunjukkan  seberapa  besar  tingkat  kesesuaian  antara penyelenggara  pelayanan  dengan  ukuran-ukuran  eksternal  yang  ada dimasyarakat  dan  dimiliki  oleh steakholder ,  seperti  nilai  dan  norma  yang berkembang dalam masyarakat.
Jadi  dari  beberapa  konsep  diatas  dapat  didefinisikan  bahwa  kualitas  adalah  tingkat keunggulan  yang  diharapkan  untuk  memenuhi  keinginan  pelanggan  untuk  dapat  memberikan persepsi positif dari pelanggan kepada perusahaan. Kualitas yang baik dapat berkontribusi besar terhadap  kepuasan  pelanggan  sehingga  nantinya  akan  menghasilkan  loyalitas  pelanggan  yang baik.

## Lembaga Perkreditan Desa
Lembaga  Perkreditan  Desa  adalah  lembaga  ekonomi  desa  yang  dipergunakan  untuk penitipan  dan  penukaran  uang  di  pedesaan.  Sehingga  pada  dasarnya  LPD  berfungsi  sebagai pengumpulan  dana  dan  pemberian  kredit.  Peraturan  Daerah  Tingkat  I  Bali  No.  2  tahun  1988 mengatakan  bahwa  “Lembaga  Perkreditan  Desa  adalah  suatu  nama  bagi  usaha  simpan  pinjam milik  masyarakat  desa  adat  yang  berada  di  Daerah  Tingkat  I  Bali  dan  merupakan  sarana perekonomian rakyat di pedesaan. Selanjutnya peranan LPD yang semakin berkembang dibidang usaha  simpan  pinjampun  semakin  luas  sejalan  dengan  kemajuan  teknologi  informasi  dan globalisasi perekonomian. LPD juga merupakan perusahaan yang dinamis sehingga mendorong pertumbuhan  perekonomian,  sehingga  usaha  LPD  bukan  saja  sebagai  penyimpanan  dan pemberian  kredit,  tetapi  juga  sebagai  alat  lalu  lintas  pembayaran,  stabilitas  pembayaran  dan stabilitas dinamisator pertumbuhan perekonomian suatu desa.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan di LPD Desa Adat Legian yang berlokasi di Jalan Raya Legian, Legian-Kuta,  Kabupaten  Badung.  Di  LPD  Legian  ini  masyarakat  menabung  uang  mereka  dan melakukan  pinjaman  kredit.  Jenis  penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  deskriptif kualitatif.  Informan  dalam  penelitian  ini  adalah  Kepala  Pimpinan  LPD,  karyawan  LPD  Desa
Adat  Legian,  dan  masyarakat  Desa  Adat  Legian.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan penelitian  ini  adalah  observasi,  dokumentasi,  dan  wawancara.  Teknik  analisis  data  dalam penelitian  ini  yaitu  analisis  data  dari  hasil  penelitian  dan  pembahasan  sesuai  dengan  pedoman wawancara dan kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan.

## PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil wawancara bersama dengan Kepala Pimpinan LPD Desa Adat Legian selaku  informan  utama  dalam  penelitian  ini,  I  Wayan  Budiasa  mengatakan  bahwa  :  “saya menjadi  Kepala  Pimpinan  di  LPD  Desa  Adat  legian  ini  sudah  19  tahun,  selama  saya  menjadi Kepala Pimpinan untuk proses pelayanan kepada masyarakat saya rasa sudah dilakukan dengan baik,  selain  itu  saya  juga  pernah  melaksanakan  survei  secara  keseluruhan  dan  bekerja  sama kepada Universitas Mahasaraswati dengan hasil yang sangat memuaskan.
Hasil  wawancara  tentang  aturan  lpd  dalam  memberikan  pelayanan,  Kepala  Pimpinan menjelaskan bahwa “dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat LPD memiliki aturan yang diatur  oleh  Perda  kemudian  LPD  diatur  dengan  ketentuan-ketentuan  Pergub,  dan  LPD  sendiri memiliki aturan yang dirilis dalam bentuk SOP, keseluruhan proses pelayanan yang dilakukan di LPD ada SOP  nya dan  ada job  desk  nya.  Kalau  untuk  jenis pelayanan yang ada di  LPD  Desa Adat  Legian  ini  menurut  saya  sudah  diterapkan  lebih  dari  maksimal,  karena  kita  mempunyai perdub layanan yang bersifat transaksisonal yang terdiri dari program tabungan yang mempunyai banyak  jenis  yaitu  tabungan  sukarela,  tabungan  program,  simpeda,  tapura,  simple,  tabungan sehat dan kita juga memiliki tabungan baru yaitu tabungan tata.
Selain  itu  di  perkreditan  kita  juga  mempunyai  kredit  modal  kerja,  investasi,  kemudian kita  juga  punya  kredit  konsumtif  dan  diantara  itu  diterjemahkan  lagi  dalam  bentuk  kredit  pitra yadnya,  kemudian  ada  kredit  usaha  pasar  yang  tanpa  jaminan,  kemudian  ada  kredit  baru  yang namanya  lamensari  dimana  kita  memberikan  kemudahan  kepada  masyarakat  untuk memanfaatkan fasilitas kredit LPD dalam memenuhi kebutuhan alat-alat yang digunakan untuk mendukung kehidupan sehari-hari misalnya seperti barang-barang eletronik dan juga ada kredit kendaraan. Untuk pelayanan sosial  kita juga memberikan program  beasiswa kepada anak-anak, kemudian sumbangan rutin kepada lansia, kemudian ikut mengembangkan budaya agama, yang
https://journal.undiknas.ac.id
artinya kita juga mendorong acara ngaben masal setiap 5 tahun jadi kita memberikan sumbangan dana  kira-kira  400-500  juta  dalam  satu  acara  pitra  yadnya  tersebut  dan  kita  selalu  mendukung kegiatan-kegiatan  yadnya  yang  ada  di  masyarakat  berupa  sumbangan  dana  bila  mana  ada masyarakat yang melaksanakan upacara yadnya yang sifatnya besar.
Cara  pimpinan  dalam  memberikan  pembinaan  kepada  pegawai  LPD  Desa  Adat  Legian menyatakan  bahwa  “kalau  di  lpd  sendiri  ada  rencana  kerja,  rencana  kerja  itu  diantaranya memberikan  suatu  pendidikan  setiap  tahun  untuk  menambah  wawasan  dan  menambah kecerdasan  karyawan  jadi  kita  memang  mempunyai  program  itu  dan  minimal  3  kali  dalam setahun  kita  sendiri  mesti  melaksanakan  pelatihan.  Kemudian  dari  pelatihan  itu  terdiri  dari pelatihan motivasi diri, kemudian pelatihan mengenai tugas-tugas yang diemban oleh karyawan- karyawan  kita  misalnya  pelatihan  manajemen  dana,  pelatihan  manajemen  kredit,  dan  pelatihan marketing  dan  juga  baru-baru  ini  kami  sendiri  secara  swadaya  bekerja  sama  dengan  konsultan manajemen  yang  berkantor  pusat  di  Kedonganan.  Dalam  hal  ini  kami  melaksanakan  pelatihan manajemen dana yaitu alko dan alba dan setelah itu kita melakukan pelatihan kredit, disamping melakukan  pelatihan  swadaya  dilingkungan  kami  ada  kordinator  khusus  untuk  kordinator  LPD Kecamatan Kuta sering melakukan pelatihan-pelatihan seperti itu”.
Kepala Pimpinan LPD Desa Adat Legian dalam memberikan fasilitas menyatakan bahwa “di lpd ini kita mengutamakan untuk menyediakan fasilitas yang mereka butuhkan secara all out artinya  sangat  direncanakan  misalnya  ruangannya  harus  bagus,  nyaman  dan  setiap  orang mendapatkan  satu  computer.  Fasilitas  lainnya  yaitu  kita  memiliki  2  mobil  untuk  melakukan pelayanan nasabah yang agak jauh, kemudian kita juga mempunyai fasilitas untuk pekerja diluar berupa tab, kemudian fasilitas lain yang kami sediakan adalah kolektor dan seluruh karyawan lpd kita  berikan  fasilitas  kredit  sepeda  motor  dengan  bunga  khusus  demi  menunjang  pekerjaannya biar  nyaman,  kalau  fasilitas  yang  bersifat  dari  segi  keuangan  selain  gaji  mereka  dapat  insentif untuk penampilan agar berkelas dan setiap tahun kita memberikan pakaian 3 setel sampai dengan sepatu dan bolpoint”.
Informan  lain  dalam  penelitian  ini  adalah  karyawan  LPD  Desa  Adat  Legian  yang  di wawancarai  pada  bulan  Desember,  Ni  Wayan  Sariani  mengatakan  bahwa  “saya  menjadi karyawan LPD sudah 20 tahun. Selama saya menjadi karyawan di LPD Legian ini fasilitas yang saya  dapatkan  yaitu  computer,  dan  untuk  jenis  pelayanan  spesifik  yang  saya  berikan  kepada
masyarakat  yaitu  seperti  tabungan  dan  deposito.  Kalau  dalam  proses  pelayanan  yang  sedang berlangsung  tersebut  untuk  pembukaan  tabungan  ada  SOP  nya  dan  untuk  pembukaan  rekening tabungan  ada  identitas  diri  yang  harus  dilengkapi  terlebih  dahulu.  Untuk  kendala-kendala  saat proses pelayanan berlangsung saya rasa tidak ada kendala dan untuk bimbingan yang diberikan oleh Kepala pimpinan itu seperti membuat rencana kerja untuk tahun kedepannya. Kalau untuk menciptakan sistem pelayanan yang lebih maksimal saya rasa dengan cara membuatkan rekening seperti yang ada di LPD yaitu nasabah perutas yang biasanya kita melayani seperti saat upacara kita memberikan parsel atau pemuliaan nasabah dan untuk pelayanan yang saya berikan kepada masyarakat sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Informan lain dari penelitian ini adalah masyarakat Desa Adat Legian yang diwawancarai pada bulan desember, Ni Wayan Rini ( 37 tahun ) mengatakan bahwa “pelayanan yang diberikan oleh  LPD  menurut  saya  sudah  lebih  dari  maksimal.  Menurut  saya  keberadaan  LPD  Legian  ini dapat  memberikan  manfaat  yang  sangat  baik  karena  dengan  adanya  LPD  Legian  ini  dapat membantu perekonomian masyarakat Legian sendiri. Pelayanan yang biasa saya lakukan di LPD Legian ini seperti tabungan dan kredit. Kalau untuk aturan dalam meminjam kredit biasanya saya hanya  memberikan  ktp  dan  terdaftar  sebagai  anggota  banjar/  Desa  Adar  Legian.    Kalau  untuk alur  pelayanan  yang  ada  di  LPD  Legian  menurut  saya  sudah  dapat  diakses  dengan  cepat  dan dalam  segi  pelayanan  LPD  Legian  juga  sudah  memberikan  pelayanan  yang  baik  dan  dapat memberikakan kenyamanan kepada nasabah.
Berdasarkan hasil wawancara dalam penelitian ini dapat menunjukkan Kepala Pimpinan LPD  Desa  Adat  Legian  dalam  melakukan  proses  pelayanan  kepada  masyarakat  sudah dilaksanakan  dengan  baik  dan  kepala  pimpinan  juga  pernah  melakukan  evaluasi  dengan  hasil yang memuaskan. Dalam jenis pelayanan yang ada di LPD Legian juga sudah diterapkan secara maksimal.  Kepala  pimpinan  LPD  Legian  dalam  memberikan  pembinaan  kepada  pegawai biasanya dengan cara memberikan suatu pendidikan setiap tahun untuk menambah wawasan dan kecerdasan  karyawan.  Dalam  penyediaan  fasiitas  LPD  Legian  memberikan  fasilitas  kepada karyawan  seperti  ruangan  yang  nyaman,  computer,  kredit  sepeda  motor  dengan  bunga  yang relatif  rendah.  Kepala  Pimpinan  LPD  juga  menjelaskan  bahwa  aturan  yang  ada  di  LPD  sudah sesuai SOP dan Job desk masing-masing tetapi LPD Legian juga memiliki aturan seperti mulai
https://journal.undiknas.ac.id
bekerja  dari  pukul  8  pagi  sampai  dengan  pukul  4  sore  kecuali  hari  sabtu  dimana  jam  kerja dilaksanakan mulai pukul 8 pagi samapi dengan pukul 1 siang.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan penulis pada bab sebelumnya,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  Kepala  Pimpinan  LPD  Desa  Adat  Legian  selama menjabat  sudah melakukan proses pelayanan dengan baik kepada masyarakat  selain  itu Kepala Pimpinan  LPD  juga  pernah  melaksanakan  survei  secara  keseluruhan  dengan  hasil  yang memuaskan.  Selain  itu  untuk  jenis  pelayanan  yang  ada  di  LPD  Legian  juga  sudah  diterapkan secara  maksimal  karena  LPD  Legian  mempunyai  perdub  layanan  yang  bersifat  transaksional. Dalam  hal  aturan  LPD  Legian  sendiri  mempunyai  aturan  berdasarkan  SOP  dan  Job  Desk  nya masing-masing.  Selain  itu  Kepala  Pimpinan  LPD  Legian  juga  memberikan  pembinaan  seperti memberikan pendidikan setiap tahun untuk menambah wawasan pegawai.  Selain itu LPD juga bisa meningkatkan dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan di Desa Adat serta  sebagai  sumber  pendapatan  Desa  Adat.  Kehadiran  LPD  juga  bisa  turut  memacu pelaksanaan pembangunan Desa Adat. Dalam segi fasilitas, LPD memberikan fasilitas satu unit computer dan fasilitas berupa kredit sepeda motor ke pegawai dengan bunga yang khusus demi menunjang kenyamanan pegawai.

## DAFTAR PUSTAKA
Atmadja,  Anantawikrama  Tungga.  2011.  “ Penyertaan  Modal  Sosial  dalam  Struktur Pengendalian  Intern  Lembaga  Perkreditan  Desa  (LPD):  Studi  Kasus  pada  LPD  Desa Pakraman  Penglatan,  Kecamatan  Buleleng,  Kabupaten  Buleleng,  Propinsi  Bali ”. Diakses tanggal 31 Januari 2017.
Boediono, & Wayan Koster. 2008. Teori dan Aplikasi Statistika dan Probabilitas . Bandung: PT Rosdakarya.
Depdagri-LAN.,  2008. Modul  Kebijakan  Pelayanan  Publik,  Diklat  Teknis  Pelayanan  Publik, Akuntabilitas  dan  Pengelolaan  Mutu  (Public  Service  Delivery,  Accountability,  and Quality Management). Jakarta: LAN.
Dwiyanto, Agus. 2008. Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik . Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
Hardiansyah.  2011. Kualitas  Pelayanan  Publik  Konsep,  DImensi,  Indikator,  dan Implementasinya. Yogyakarta: Gava Media.
Kusdarini,  Eny.  2011. Dasar-Dasar  Hukum  Administrasi  Negara  dan  Asas-Asas  Umum Pemerintahan yang Baik. Yogyakarta: UNY Press.
Mahmudi,  M.,  2005. Manajemen  Kinerja  Sektor  Publik.  Akademi  Manajemen  Perusahaan YKPN . Yogyakarta.
Moenir. H.A.S. 2008. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia . Jakarta: Bumi Aksara.
Moleong,  Lexy  J.  2013. Metode  Penelitian  Kualitatif.  Edisi  Revisi .  Bandung  :  PT.  Remaja Rosdakarya.
Mutia,  Sahibah.  2013.  “ Eksistensi  Kehidupan  Sosial ”  Diunduh  pada  tanggal  30  Maret  2014. http://www.fsrd.itb.ac.id/wp-content/uploads/EKSISTENSI.pdf.
Poltak  Sinambela,  Litjan  dkk.  2011. Reformasi  Pelayanan  Publik  Teori,  Kebijakan, Implementasi. Jakarta: Bumi Aksara.
Ratmino dan Atik Septi Winarsih. 2008. Manajemen Pelayanan . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Rintuh,  Cornelius  dan  Miar.  2009. Kelembagaan  dan  Ekonomi  Rakyat .  Yogyakarta  :  BPFE Yogyakarta.
Saefullah,  H.A.D.,  2008. Pemikiran  Kontemporer  Administrasi  Publik  Perspektif  Manajemen Sumber  Daya  Manusia  dalam  Era  Desentralisasi .  Bandung:  AIPI  dan  PK2W  Lemlit Unpad.
Saryono  &  Mekar  Dwi  Anggraeni.  2011. Metodolgi  Penelitian  Kualitatif  Dalam  Bidang Kesehatan Edisi Kedua. Yogyakarta: Penerbit Nuha Medika.
https://journal.undiknas.ac.id
Sugiyono, 2011. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D . Bandung: Alfabeta..
Sutopo. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif . Surakarta: UNS.
Tjiptono, Fandy. 2008. Strategi Pemasaran. Edisi 3. Yogyakarta : C.V Andi offset.
Tjiptono, Fandy. 2014. Pemasaran Jasa. Yogyakarta : C.V Andi offset.
Umi  Narimawati.  2008. Metodologi  Penelitian  Kualitatif  dan  Kuantitatif,  Teori  dan  Aplikasi.
Bandung: Agung Media.