## Pertukaran Otomatis dalam Informasi: Perspektif Ekonomi Politik

## Sidharta Akmam

## Universitas Indonesia

## Abstrak
Singapura merupakan mitra dagang dan investasi utama bagi Indonesia. Kedua negara saling membutuhkan terlepas dari pasang surutnya hubungan keduanya. Hal yang sering disoroti pemerintah Indonesia adalah harta milik warga negara Indonesia yang disimpan di Singapura dan diperkirakan mencapai 60% dari seluruh kekayaan warga Indonesia di luar negeri.  Hal ini menjadi semakin penting karena ada kebutuhan dana dalam jumlah besar untuk menunjang pembangunan infrastruktur. Tujuan penulisan ini adalah untuk menilai upaya pemerintah untuk menarik kembali harta yang di luar negeri melalui program pertukaran informasi secara otomatis (AEOI). Pemerintah telah menjalankan program pengampunan pajak atau tax amnesty. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif serta hasil penelitian mengenai AEOI yang ada.  Hasil menunjukkan bahwa program pengam-punan pajak tidak mencapai target awal karena kelemahan AEOI, yang disusun berdasarkan program FATCA yang dilakukan oleh Amerika Serikat.
Kata-kata kunci: Automatic Exchange of Information, FATCA, Tax Amnesty, Regime
Singapore has long been one of Indonesia major trading and investment partners as both countries need each other, notwithstanding ups and down in their relation throughout the years. One of the most problematic issues in their relationships is related to Indonesian citizens assets in Singapore. Coincidentally, one of the current government’s priorities is funding for infrastructure development. One source of fund is expected to come from Indonesian off-shore assets of which are allegedly located in Singapore (around 60%). The objective of this research is to evaluate government effort to repatriate Indonesian assets abroad by signing Automatic Exchange of Information (AEOI) with several countries and implementing tax amnesty program domestically. Research method will be exploratory qualitative and quantitative using available data and previous research on AEOI. The results revealed that tax amnesty did not meet its initial (unrealistic) target because of the weaknesses of AEOI regime, which modeled after FATCA implemented by the United States.
Keywords: Automatic Exchange of Information, FATCA, Tax Amnesty, Regime

## Sidharta Akmam
Pada tahun 2016 pemerintah Indonesia menjalankan program pengampunan pajak atau yang lebih dikenal dengan sebutan tax amnesty (TA). Tujuan pemerintah melakukan program TA adalah untuk meningkatkan penerimaan pajak, terutama yang berasal dari harta atau aset, termasuk dana, yang selama ini belum diketahui keberadaannya. Setelah keberadaan aset tersebut diketahui maka akan lebih mudah untuk meningkatkan penerimaan pajak. Adapun tujuan yang sifatnya lebih segera adalah untuk memperoleh penghasilan pemerintah berupa denda yang dibayar saat wajib pajak mengikuti program TA. Dengan adanya pembayaraan denda tersebut, maka negara mendapatkan pemasukan yang cukup besar. Pemasukan tersebut selanjutnya akan digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pembangunan dan berbagai kegiatan pemerintahan lainnya guna mencapai kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia.
Dalam program ini, wajib pajak yang memiliki harta yang belum dilaporkan dalam laporan pajak tahunan diberi kesempatan untuk melaporkan kekayaannya yang berada di dalam dan di luar negeri, atau membawa kembali harta yang ada di luar negeri ke Indonesia. Jika hal ini dilakukan maka asal usul harta tersebut tidak akan dipermasalahkan, dan hanya dikenakan kewajiban untuk membayar sejumlah denda. Program ini merupakan salah satu middle-way bagi pemerintah dan para pemilik harta yang selama ini saling mengejar dan dikejar. Dengan adanya periode TA tersebut, para pemilik harta yang seringkali disembunyikan akan secara sukarela mengakui secara pasti jumlah harta yang dimilikinya dan pemerintah juga tidak perlu repot-repot menelusuri berapa jumlah harta yang disembunyikan oleh para WNI di luar negeri. Efektivitas program ini dapat terlihat dalam pendapatan yang diterima oleh negara. Melalui program TA, sepanjang periode Agustus 2016 sampai Maret 2017 pemerintah berhasil memperoleh pendapatan tambahan sebesar Rp 134 triliun.
Sebagai tindak lanjut program TA tersebut, pada tahun 2018 pemerintah Indonesia akan menjalin kerja sama Automatic Exchange of Information (AEOI) dengan sejumlah negara lain. AEOI adalah kesepakatan pertukaran informasi keuangan terkait pajak secara otomatis. Dengan berlakunya AEOI, maka setiap negara dapat memperoleh informasi mengenai kekayaan warganya di negara lain. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan harta
yang tidak dilaporkan, maka harta tersebut akan dikenakan denda yang jauh lebih besar, disertai pengusutan asal-usulnya. Kebijakan ini dianggap sebagai salah satu solusi akhir bagi pemerintah Indonesia pasca memberikan pengampunan pajak bagi para WNI yang menyembunyikan harta bendanya di luar negeri.
Pada akhirnya, tulisan ini mencoba menganalisis potensi AEOI dan masalah yang akan dihadapi pada penerapannya. Penulis akan memfokuskan analisis pada implementasi AEOI antara Indonesia dengan Singapura. Singapura dipilih karena hubungan kedua negara yang erat dan pemerintah Indonesia terlihat memprioritaskan kerja sama dengan Singapura dalam upaya menarik dana yang di negara tersebut.

## Latar Belakang Automatic Exchange of Information (AEOI)
AEOI adalah program pertukaran informasi keuangan terkait pajak, dilakukan secara berkala, otomatis, dan menyeluruh ( bulk ). Informasi keuangan yang dikirim adalah milik warga asing yang menetap di satu negara dan dikirim kepada otoritas pajak negara asal warga tersebut (Urinov, 2015). Dalam program ini, cakupan informasi yang dikirim sudah disepakati diawal, misalnya, bank di Swiss mengirim informasi keuangan warga Indonesia yang ada pada bank tersebut kepada lembaga pajak di Indonesia. Adanya AEOI akan sangat berguna bagi negara yang warganya banyak bekerja di luar negeri atau menyimpan kekayaan di luar negeri. Dengan sistem ini, wajib pajak didorong untuk memberi laporan kekayaan dengan benar. Jika tidak, maka AEOI akan menjadi salah satu bukti bagi negara untuk menjatuhkan denda serta sanksi terkait kebohongan laporan harta benda yang dibuat oleh warga negaranya.
Pertukaran informasi mengenai data wajib pajak pertama kali ditetapkan oleh pemerintah Amerika Serikat (AS) melalui Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), yang merupakan rezim dalam hal pelaporan informasi dan pemotongan pajak atas akun warga negara AS yang berada di luar negeri. Tujuan FATCA adalah untuk memperoleh informasi mengenai aset warga AS yang disembunyikan di luar negeri, serta meningkatkan penerimaan pajak. FATCA mewajibkan lembaga keuangan internasional untuk memberi laporan harta milik warga AS kepada lembaga pajak AS
atau Internal Revenue Service . Apabila hal ini tidak dipatuhi, maka lembaga keuangan dimaksud akan dikenakan sanksi sebesar 30% atas semua transaksi pembayaran maupun hasil investasi (Panayi, 2016).
Kemampuan pemerintah AS untuk menerapkan peraturan domestiknya kepada lembaga keuangan di luar negeri tidak terlepas dari fakta bahwa AS merupakan negara yang memiliki kekuatan ekonomi nomor satu di dunia dan peran mata uang Dollar Amerika (USD) masih dominan dalam transaksi internasional. Hal ini sejalan dengan pandangan kelompok realis bahwa negara kuat dapat menggunakan ancaman terhadap negara yang tidak bersedia mengikuti FATCA (Hakelberg, 2014), dan bahwa negara yang kuat lebih mudah menerapkan aturan bersama dengan standar yang mereka tentukan sendiri, baik karena ukuran ekonomi/ pasar maupun oleh ancaman yang dikeluarkan (Drezner, 2007). Fakta menunjukkan bahwa dominasi negara terkuat terhadap negara-negara lain yang lebih lemah memang masih berlaku (Cavelti, 2013), sehingga menguatkan pandangan bahwa FATCA merupakan campur tangan terhadap kedaulatan negara lain atau sebagai bentuk imperialisme baru. Di mata lembaga keuangan internasional, FATCA sangat membebani dari sisi administrasi. Selain itu kepatuhan terhadap FATCA dapat menyebabkan lembaga keuangan melanggar peraturan setempat seperti kerahasiaan bank atau perlindungan nasabah (Grinberg, 2012).
Yang menarik adalah kepatuhan pada FATCA juga dimanfaatkan oleh negara-negara lain sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak (Vlcek, 2015). Uni Eropa memandang bahwa apabila satu negara sudah patuh pada FATCA maka negara tersebut seharusnya dapat memberikan informasi serupa kepada Uni Eropa, dan pada akhirnya akan sulit bagi orang untuk memindahkan dan menyembunyikan dana ke negara ramah pajak atau negara tax haven . Dari sisi ini, strategi pemerintah untuk mengenakan pajak terhadap orang kaya akan semakin efektif dan efisien untuk diterapkan (Hakelberg, 2014). Oleh karna itu, penerapan sistem tata kelola pajak yang seragam dianggap sebagai sesuatu yang diperlukan, terlebih di tengah ketidakpastian komitmen Amerika Serikat akan azas resiprositas dalam berbagi informasi. Bahkan ada kekhawatiran jika pemberlakuan AEOI hanya sepihak, maka Amerika Serikat justru dapat menjadi negara destinasi utama untuk
menghindari peraturan perpajakan negara lainnya (Vermeiran dan Lips, 2016).
Sebelum AEOI berlaku negara-negara anggota Uni Eropa telah memiliki kerja sama terkait pajak yang dikenal sebagai EU Saving Tax Directives. Kerja sama internasional dalam bidang keuangan telah berjalan sejak lama. Untuk meningkatkan perdagangan dan investasi dua negara biasanya memiliki perjanjian pajak ( tax treaty ) guna menghindari pajak berganda. Misalnya, jika seseorang bekerja di negara lain dan atas penghasilannya dikenakan pajak di tempat kerja, maka dia tidak wajib membayar pajak pendapatan di negara asalnya. Kerja sama ini hanya berlaku antar negara anggota Uni Eropa, khusus mencakup pajak atas pendapatan bunga dan secara umum tidak seketat FATCA. Hal ini antara lain disebabkan oleh kemungkinan untuk tidak mengungkapkan nama dari pemilik dana. Disini terlihat bahwa rezim ini merupakan alat untuk menjaga kerahasiaan bank, sementara FATCA dirancang agar otoritas pajak AS memperoleh informasi melalui sistem denda yang tinggi (Cavelti, 2013).
Terdapat beberapa perbedaan utama antara FATCA dengan AEOI. Pertama adalah jumlah minimum yang perlu dilapor, yaitu FATCA menyebutkan USD50,000 sedangkan AEOI tanpa jumlah minimum. Ruang lingkup AEOI lebih luas karena meliputi seluruh warga asing yang memiliki dana di satu negara, sementara FATCA khusus untuk warga AS. AEOI dapat dikatakan perluasan dari rezim anti pencucian uang, sementara FATCA hanya sebatas identifikasi harta warga AS yang berada di luar negeri (Panayi, 2016). Dilihat dari sisi jumlah, maka orang yang perlu dilaporkan dalam AEOI akan jauh lebih banyak, sehingga beban operasional yang akan dipikul oleh lembaga keuangan juga jauh lebih berat.

## AEOI sebagai Sebuah Rezim Internasional
Aturan-aturan mengenai pertukaran informasi merupakan satu bentuk rezim internasional dalam bidang keuangan karena disusun, disepakati, dan diikuti oleh sejumlah negara. Rezim internasional didefinisikan  sebagai  lembaga  sosial  dimana  harapan  dari  aktor bertemu atau menyatu ( converge ) dalam satu bidang hubungan internasional. Pihak terkait hanya dapat memutuskan dan bertindak
pada bidang tertentu. Komponen analisis rezim internasional yang digunakan terdiri dari prinsip, norma, aturan, dan prosedur. Anggota rezim memiliki bahasa dan pemahaman yang serupa atas satu masalah terlepas dari benar, salah, atau perbedaan pendapat (Ruggie, 1982).
Dalam bukunya, After Hegemony , Robert Keohane (1984) menyatakan bahwa rezim internasional merupakan kebutuhan bagi perekonomian dunia. Menurut Keohane rezim internasional memiliki fungsi untuk mengurangi biaya transaksi dan ketidakpastian, mendorong negosiasi agar tercapai kesepakatan di antara pemeirntah (aktor) serta mendorong kepatuhan terhadap kesepakatan  yang  ada  (Keohane,  1984).  Definisi  rezim  yang  lebih menekankan pada dimensi normatif dalam politik internasional diajukan oleh Stephen Krasner sebagai ‘prinsip, norma, aturan dan prosedur pengambilan keputusan yang implisit maupun eksplisit dimana harapan para aktor menyatu dalam bidang tertentu dalam hubungan internasional’. Penjabaran lebih lanjut dari beberapa istilah adalah prinsip sebagai norma, dan perilaku diartikan sebagai hak dan kewajiban. Definisi rezim yang lebih ketat adalah sebagai perjanjian multilateral antar negara (aktor) yang bertujuan mengatur tindakan untuk isu tertentu (Haggard, 1987). Dengan menggunakan definisi  di  atas  maka  perjanjian  antar  negara  mengenai  AEOI memenuhi kriteria rezim.
Kekuatan suatu rezim dinilai dari sejauh mana aturan-aturan rezim tersebut dipatuhi. Ada kalanya aturan rezim dianggap tidak menguntungkan sehingga aktor akan bertindak tidak sesuai dengan kesepakatan yang ada (Haggard, 1987). Penyimpangan ini dapat berlangsung untuk jangka waktu atau dalam kasus tertentu. Kewajiban untuk mengikuti aturan atau compliance dalam rezim internasional dapat dikatakan lemah namun seringkali dipatuhi meski ada kalanya dalam kasus tertentu satu pihak (misalnya pemerintah) tidak mengikuti aturan rezim dimaksud apabila hal tersebut dianggap lebih menguntungkan (Keohane, 1984). Dalam hal pertukaran informasi yang berdampak pada penerimaan negara seperti AEOI, adalah wajar apabila dorongan untuk mengutamakan kepentingan nasional akan menjadi lebih besar. Akan tetapi, hal tersebut tidak menutup kemungkinan bagi adanya aspek transparansi dan akuntabilitas yang cukup baik di antara negara- negara yang bersepakat mengenai AEOI.
Pertimbangan untuk lebih mematuhi ketentuan rezim adalah reputasi, karena reputasi yang baik akan memudahkan untuk memperoleh keuntungan dalam perjanjian internasional. Disamping itu terdapat risiko adanya pembalasan atau retaliasi jika ada pihak yang tidak mematuhi kesepakatan bersama (Keohane, 1984). Kerja sama juga akan dapat berlangsung apabila para aktor menyesuaikan perilakunya sesuai preferensi atau sikap pihak lainnya, melalui kordinasi kebijakan (Keohane, 1984). Situasi seperti ini mirip dengan apa yang dikenal sebagai prisoner’s dilemma , dimana para aktor harus mempertimbangkan sikapnya serta kemungkinan reaksi dari pihak lain , dan selanjutnya keadaan ini akan mendorong pihak-pihak yang terlibat untuk saling bekerja sama (Gilpin, 2001).

## Tantangan Implementasi AEOI
Dalam pembuatannya, AEOI disusun oleh negara anggota OECD, kumpulan negara-negara maju dan makmur yang telah memiliki sistem administrasi dan infrastruktur yang maju. Akibatnya ada anggapan bahwa standar yang disusun kurang memihak negara- negara berkembang, terutama dalam hal kesiapan administratif yang diperlukan guna menerapkan AEOI (Panayi, 2016). Kesiapan administratif seperti perangkat peraturan dan infrastruktur teknologi informasi dapat digunakan sebagai alasan untuk tidak menandatangani kerja sama AEOI dengan negara lain. Ketidakpatuhan terhadap rezim karena kepentingan nasional juga dapat membuat penerapan AEOI menjadi terhambat. Dengan menggunakan pendekatan dua kutub, negara maju dan negara berkembang, sebagian negara yang termasuk dalam kelompok tax haven justru merupakan jurisdiksi negara OECD. Misalnya Cayman Island, British Virgin Island, Guernsey yang merupakan wilayah protektorat atau bagian dari kerajaan Britania Raya.
Bagi sebagian besar negara berkembang, informasi dana warganya yang disimpan di luar negeri merupakan hal penting, karena salah satu masalah utama yang dihadapi negara berkembang adalah pelarian modal/dana secara tidak resmi atau disebut sebagai illicit financial outflow (Urinov, 2015). Sebagai contoh, antara tahun 2003 sampai 2012 dana gelap yang keluar dari negara asal mencapai USD6 triliun dan sebagian besar (62,3%) berasal dari negara-negara berkembang (GFI, 2015)
Uang yang keluar ini berasal dari berbagai kegiatan termasuk korupsi atau tindakan kriminal. Namun sebagian besar berasal dari kegiatan penyalahgunaan informasi perdagangan yang disebut misinvoicing , yaitu tagihan import yang dibuat lebih besar dari nilai sesungguhnya, atau nilai ekspor yang dibuat lebih rendah (Karl and Spanjers, 2015). Selisih nilai tagihan dengan nilai sesungguhnya disimpan di luar negeri. Berdasarkan data dari Global Financial Integrity, Indonesia menduduki peringkat ke-9 di antara negara berkembang dalam hal dana yang pindah ke luar negeri antara tahun 2003 sampai 2012 dengan jumlah sekitar USD 180 miliar (GFI, 2015).
Tabel 1. Dana Illegal dari Negara Berkembang (2003-2010)
Sumber: Global Financial Integrity, Dec 2015
Dari sisi teknis pelaksanaannya, untuk turut serta dalam program AEOI, setiap negara harus menandatangani perjanjian administratif yang dikenal sebagai Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA). Sampai tanggal 30 Agustus 2017, MCAA telah ditandatangani oleh 95 negara (OECD, MCAA signatories). MCAA ditandatangani guna meningkatkan kerja sama administrative antar negara dalam menilai dan menarik pajak. Akan tetapi MCAA ini memiliki suatu kelemahan, yakni prasyarat bahwa pertukaran informasi antar dua negara hanya dimungkinkan apabila kedua negara tersebut juga menandatangani perjanjian bilateral (Urinov, 2015). Dalam prakteknya, penandatanganan perjanjian pertukaran informasi secara bilateral berpotensi menjadi berlarut-larut, karena
adanya ketentuan dalam MCAA yang mengharuskan para pihak telah memiliki aturan-aturan yang diperlukan. Prasyarat ini antara lain hukum atau peraturan mengenai kerahasiaan wajib pajak, keamanan data dan sebagainya (Urinov, 2015). Syarat lain adalah resiprositas, dimana satu negara yang menerima data informasi secara otomatis juga harus mampu memberi informasi dengan kualitas yang sama secara otomatis. Hal ini bukan hal mudah bagi negara berkembang karena keterbatasan infrastruktur di dalam negeri. Selain itu, negara-negara berkembang juga memerlukan waktu dan biaya untuk dapat menyamai kemampuan negara maju (Urinov, 2015).

## Evaluasi Pelaksanaan Tax Amnesty di Indonesia
Salah satu program untuk menarik dana yang diparkir di luar negeri adalah dengan program pengampunan pajak atau lazim disebut dengan tax amnesty (TA). Dalam menjalankan program ini, pemerintah memanfaatkan rencana diberlakukannya AEOI pada tahun 2018. Apabila AEOI ini diterapkan secara menyeluruh, maka seluruh informasi mengenai dana milik warga Indonesia di luar negeri akan dapat diketahui. Setiap warga Indonesia dihimbau untuk melaporkan kekayaannya di dalam dan luar negeri yang belum didaftarkan. Dengan membayar sejumlah uang, maka asal usul kekayaan tersebut tidak akan diusut. Denda yang dikenakan juga bervariasi tergantung langkah yang diambil wajib pajak. Repatriasi harta dari luar negeri dikenakan denda sebesar 2% dari nilai nominal harta tersebut. Apabila hanya pemberitahuan harta tanpa repatriasi maka dikenakan denda sebesar 4%. Denda untuk harta yang terdapat di Indonesia adalah 2%. Bagi harta yang berasal dari luar negeri masih dikenakan ketentuan bahwa harta dimaksud tidak akan dibawa keluar Indonesia paling tidak selama tiga tahun.
Ketika program TA berakhir, jumlah kekayaan yang dilaporkan dan yang dibawa masuk ke Indonesia tidak setinggi perkiraan semula, meski jumlah penerimaan denda cukup tinggi. Jumlah penerimaan TA oleh Indonesia termasuk paling tinggi dibanding program serupa di negara lain, namun diakui pula bahwa apa yang diperoleh masih belum sebanyak perkiraan semula. Jumlah deklarasi aset mencapai Rp 4.707 triliun, dimana Rp 1.031 triliun di antaranya merupakan deklarasi aset di luar negeri. Sedangkan repatriasi aset dari luar
negeri hanya mencapai Rp 147 triliun. Secara umum, penerimaan pemerintah dari program TA sekitar Rp 134,4 triliun, yang terdiri dari Rp 114 triliun sebagai tebusan, Rp 18,6 triliun pembayaran tunggakan, dan Rp 1,75 triliun pembayaran bukti permulaan. Sebagian besar tebusan, yaitu Rp.91 triliun, berasal dari orang pribadi non-UMKM (CNN Indonesia, 2017). Data ini menunjukkan bahwa rencana penerapan AEOI oleh pemerintah belum memberi hasil seperti yang diharapkan, atau tidak terlalu berpengaruh terhadap wajib pajak, khususnya yang bukan perorangan.

## Kerja Sama AEOI antara Indonesia dan Singapura
Sejak lama diketahui bahwa Singapura merupakan salah satu tempat dimana warga negara dan perusahaan Indonesia ditengarai menyimpan aset mereka, yang jumlahnya diperkirakan mencapai sekitar USD 45 miliar atau sekitar 60% dari dana milik warga Indonesia di luar negeri. Indonesia dan Singapura memiliki hubungan ekonomi yang sangat erat, sebagai contoh pada tahun 2015 dan 2016 investasi asal Singapura merupakan yang tertinggi dengan jumlah masing-masing USD 5,9 miliar dan USD9,2 miliar (BKPM, 2017).
Hubungan erat kedua negara diperlihatkan ketika pada tahun 2017 Indonesia dan Singapura merayakan 50 tahun hubungan diplomatik secara meriah dengan tema RISING50. Salah satu puncak acara adalah terbang lintas pesawat tempur kedua negara di Singapura. Kedua negara sepakat untuk meningkatkan kerja sama dalam berbagai bidang lain seperti pariwisata, pendidikan, dan pembangunan kawasan industri (The Strait Times, 2017). Pemerintah Indonesia juga mempelajari peningkatan kerja sama di daerah ekonomi khusus Batam-Bintan-Karimun (BBK), termasuk peran lebih besar kepada perusahaan asal Singapura untuk mengembangkan daerah Dilain pihak diakui bahwa bidang yang belum berhasil adalah perjanjian pertukaran informasi dalam kerangka AEOI (Dharma Negara, ISEAS).
Seperti halnya Indonesia, Singapura merupakan salah satu dari 95 negara penandatangan MCAA dan kedua negara berencana untuk menerapkan AEOI mulai bulan September 2018. Pemerintah Indonesia telah menandatangani MCAA pada bulan Juni tahun
2015 (Dirjen Pajak, 2017), dan Bilateral Competent Authority Agreement (BCAA) dengan Hongkong pada tanggal 16 Juni 2017 (Hongkong SAR Press Release, 2017). Pada bulan Juni 2017 Singapura menandatangani MCAA serta menyatakan bahwa siap untuk bekerja sama dengan Indonesia, tanpa perlu menandatangani BCAA. Pertukaran informasi dapat segera dimulai apabila Indonesia telah memiliki dan menerapkan peraturan terkait kerahasaiaan dan perlindungan data sebagaimana yang disyaratkan oleh Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes (Singapore MOF, 2017)
Pernyataan di atas berbeda dengan keinginan pemerintah Indonesia yang sejak awal berharap agar Singapura bersedia menandatangani BCAA untuk menerapkan AEOI. Terlebih mengingat bahwa sejak tahun 2016 pemerintah Singapura telah menandatangani BCAA dengan 24 negara (IRAS, 2017). Keadaan tersebut mendukung pendapat bahwa terdapat peraturan yang dibuat oleh OECD akan kurang menguntungkan bagi negara berkembang. Selajutnya adalah bahwa MCAA hanya merupakan tahap awal sementara untuk implementasi yang lebih berperan adalah Bilateral CAA.

## Kesimpulan
Penerapan AEOI oleh pemerintah Indonesia tidak lepas dari upaya untuk memperoleh informasi dan menarik kembali (repatriasi) dana milik warga Indonesia di luar negeri. Sebagian besar aset warga Indonesia di luar negeri terdapat di Singapura, yakni mencapai 60% dari sekitar USD 75 miliar. Adalah wajar apabila Indonesia berupaya untuk memiliki perjanjian AEOI dengan banyak negara, termasuk Singapura. Rangkaian acara dalam RISING50 menunjukkan adanya hubungan yang erat di antara kedua negara serta memandang ke depan untuk meningkatkan kerja sama. Namun pada bidang pertukaran informasi secara otomatis belum dapat terwujud karena adanya ketentuan dalam MCAA yang masih harus dipenuhi, yaitu sistem informasi dan administrasi yang memadai di kedua pihak. Singapura menganggap Indonesia masih perlu membenahi sejumlah hal terkait hukum dan peraturan khsusnya mengenai kerahasiaan dan perlindungan data. Sebaliknya, dari sisi Indonesia kerja sama melalui perjanjian bilateral sudah dapat segera dimulai karena kedua negara telah menandatangani MCAA. Dengan mengambil
kasus penerapan AEOI dengan Singapura di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas penerapan AEOI belum seperti yang diharapkan, baik karena adanya embedded bilateralism dalam perjanjian MCAA, serta masalah teknis yang sulit dipenuhi oleh negara berkembang.

## Daftar Pustaka

## Buku
Drezner, Daniel W. (2007), All Politics is Global
, Explaining International Regulatory  Regimes , Princeton University Press Gilpin, Robert (2001), Global Political Economy, Understanding the International Economic Order , Princeton University Press. Kar, Dev and Spanjers, Joseph (2015), Illicit Financial Flows from Developing Countries:  2004-2013 , Global Financial Integrity. Keohane, Robert O. (1984), After Hegemony, Cooperation and Discord in the World Political Economy , Princeton University Press Jurnal Ilmiah Cavelti, Luzius U. (2013), Automatic Information Exchange versus the
Withholding Tax Regime Globalization and Increasing
Sovereignty Conflicts in   International  Taxation,
World Tax Journal, June 2013.
Grinberg, Itai (2012), Beyond FATCA: An Evolutionary Moment for the International Tax System ,  Georgetown University Law Center
Haggard, Stephen  & Simmons, Beth A. (Summer 1987),
Theories of International Regimes , International Organization 41, 493. Panayi, Christiana HJI (2016), Current Trends on Automatic Exchange of   Information , Queen Mary University of London
Ruggie John G. (1982),
International Regimes, Transactions, and Change:   Embedded Liberalism in the Postwar Economic Order,
International Organization , Vol. 35, No. 2, International Regimes, pp.379-415, 380 Urinov, Vokhid (2015), ‘ Developing Country Perspectives on Automatic Exchange of Tax Information’ , Law, Social Justice & Global
Development Journal (LGD)

## Working Paper
Hakelberg, Lukas (2014), The Power Politics of international Tax Cooperation- why  Luxembourg and Austria Accepted Automatic
Exchange of Information on
Foreign  Account  Holders  ‘ Interest Income , European University Institute
Artikel internet
Inland Revenue Authority of Singapore. 2017.
Common Reporting Standard (“CRS”) [online].
https://www.iras.gov.sg/ IRASHome/Quick-Links/International- T a x / C o m m o n -
Reporting-Standard--CRS-/ (Diakses tanggal 26 Oktober 2017). Ministry of Finance Singapore. 2017. Singapore Is Ready To Have An Aeoi Relationship With Indonesia [online]. http://www.
mof.gov.sg/news- reader/articleid/1846/parentId/59/
year/2017 (Diakses tanggal 23 Oktober  2017).
Primandhyta, Safyra. 2017. Tax Amnesty Kelar, Sri Mulyani Akui Tak Puas [online]. https://www.cnnindonesia.com/
ekonomi/20170401033621-78-204214/tax- amnesty-kelar- sri-mulyani-akui-tak-puas/ (Diakses tanggal 28 Oktober 2017).
The Government of Hongkong Special Administrative Region, Press Release, 16 June   2017 [online].  http://www.info.gov.hk/ gia/general/201706/16/P2017061600398.htm    ( D i a k s e s tanggal 23 Oktober 2017).
OECD. 2017. Signatories Of The Multilateral Competent Authority Agreement On   Automatic Exchange Of Financial Account Information And Intended First   Information  Exchange  Date [online]. http://www.oecd.org/tax/exchange-of- t a x - information/MCAA-Signatories.pdf (Diakses tanggal 24 Oktober 2017).
www.straitstimes.com . 2017. RISING50: Celebrating 50 years of bilateral relations   between Indonesia and Singapore [online]. http://www.straitstimes.com/singapore/rising50-celebrating- 50-years-of- bilateral-relations-between-indonesia-and- singapore (Diakses tanggal 26  Oktober 2017).
Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia. 2017. Realisasi   Penanaman Modal Pmdn-Pma Triwulan IV Dan Januari –Desember Tahun  2016 [online]. http://www.bkpm.go.id/ images/uploads/investasi_indonesia/file/Bahan_Pa paran_ TW_IV_2016.pdf (Diakses tanggal 28 Oktober 2017).