## PENYULUHAN HUKUM  DALAM UPAYA MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN  KEPALA DESA SERENTAK DI KABUPATEN CIAMIS
LEGAL EXPLANATION IN AN EFFORT TO INCREASE COMMUNITY PARTICIPATION IN THE ELECTION OF AVILLAGE HEAD IN CIAMIS DISTRICT
Taopik Iskandar*, Dewi Mulyanti
Fakultas Hukum Universitas Galuh Jl. R. E. Martadinata No.150 Ciamis 46274 *Email: taopika@gmail.com (Diterima 02-09-2021; Disetujui 24-09-2021)

## ABSTRAK
Mitra dalam kegiatan ini adalah  Panitia Pemilihan Kepala  Desa Pusakanagara. Permasalahan  yang  dialami oleh  mitra  adalah  menurunnya  animo  masyarakat  dalam  pemilihan  kepala  desa  dikarenakan  terjadinya penundaan  pelaksaan  pencoblosan  yang  mengakibatkan  ketidakpastian  pelaksanaanya  di  masa  pandemi covid19,  sehingga  dimungkinkan  dapat  menyebabkan  tidak  tercapainya  jumlah  pemilih  yang  diharapkan. Solusi  yang  ditawarkan  dalam  menghadapi  permasalahan  mitra  adalah:  Penyuluhan  Hukum  dan Pendampingan.  Kegiatan  pengabdian  ini  memiliki  tujuan  untuk  memberikan  pemahaman  akan  pentingnya berpartisipasi  dalam  pemilihan  kepala  desa  serentak  agar  terwujudnya  sistem  demokrasi  dengan  asas langsung,  umum,  bebas,  rahasia,  jujur,  dan  adil;  dan  tingginya  angka  keterlibatan  pemilih  dalam menggunakan hak pilihnya.
Kata Kunci : Penyuluhan hukum, Partisipasi Masyarakat, Pemilihan, Kepala Desa

## ABSTRACT
Partner in this activity is the Pusakanagara Village Head Election Committee. The problem experienced by partners is the decline in community interest in village head elections due to delays in the implementation of the voting which results in uncertainty in its implementation during the covid-19 pandemic, so it is possible that it can cause the expected vote not to be achieved. The solutions offered in dealing with partner problems are: Legal Counseling and Assistance. This service activity has the aim of providing an understanding of the importance of participating in simultaneous village head elections in order to realize a democratic system with direct, general, free, confidential, honest and fair principles and a high number of voter involvement in exercising their voting rights.
Keywords: Legal Counseling, Community Participation, Election, Village Head

## PENDAHULUAN
Konsep  demokrasi  dapat  diartikan  sebagai  suatu  pemerintahan  yang  berasal  dari rakyat,  oleh  rakyat  dan  untuk  rakyat,  karenanya  salah  satu  pilar  demokrasi  adalah partisipasi politik. Partisipasi politik merupakan bentuk keikutsertaan warga dalam proses politik, dalam negara demokrasi rakyat diharapkan dapat ikut berpartisipasi politik secara aktif.  Partisipasi  aktif  warga  negara  dapat  dilaksanakan  dalam  berbagai  bentuk,  salah satunya  adalah  dengan  ikut  serta  dalam  pemilihan  pemimpin  pemerintah,  termasuk pemilihan  kepala  desa,  sebagaimana  tercantum  dalam  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dinyatakan bahwa pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Hal ini untuk  secara  langsung  atau  tidak  langsung  mempengaruhi  kebijakan  pemerintah  ( public policy ).
Pelaksanaan  pilkades  serentak  gelombang  ke-3  di  Kabupaten  Ciamis  sebagaimana tercantum  dalam  Keputusan  Bupati  Ciamis  Nomor  141.1/Kpts.426-Huk/2019  tentang Tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Ciamis dilaksanakan tanggal 12 April 2020 yang diikuti oleh 143 desa di 27 kecamatan. Akan tetapi, pada bulan April  terjadi  pandemi  covid  19  maka  pelaksanaannya  ditangguhkan  menjadi  tanggal  15 Agustus 2020, dan diundur lagi menjadi tanggal 19 Desember 2020.
Dengan  sejalannya  perubahan  jadwal  pelaksanaan  pemilihan  kepala  desa,  hal  ini sedikit  banyak  dapat  mempengaruhi  terhadap  antusiasme  masyarakat  ataupun  para  calon kepala  desa  itu  sendiri  sehingga  dikhawatirkan  terjadi  penurunan  partisipasi  masyarakat dalam  pemilihan  kepala  desa  di  Desa  Pusakanagara.  Dalam  Perda  No.  7  Tahun  2015 Tentang  Pemilihan,  Pengangkatan  dan  Pemberhentian  Kepala  Desa  Pasal  52  ayat  (2) dinyatakan bahwa pemilihan dinyatakan sah apabila pemilih yang menggunakan hak pilih berjumlah  paling  sedikit  50%  (lima  puluh  per  seratus)  ditambah  1  (satu)  dari  jumlah pemilih  di  desa  setempat.  Berdasarkan  analisis  situasi  di  atas,  maka  dapat  dikemukakan beberapa  permasalahan,  sebagai  berikut:  Terjadinya  penurunan  partisipasi  masyarakat terhadap  pemilihan  kepala  Desa  akibat  masa  pandemi  covid  19  dan  kepastian  jadwal pelaksanaan  pemilihan  kepala  desa?  Bagaimanakah  strategi  untuk  meningkatkan partisipasi masayarakat dalam pemilihan kepala desa di Desa Pusakanagara?
Berdasarkan  masalah  terkait  dengan  tema  kegiatan  yang  telah  dirumuskan  di  atas, maka  yang  menjadi  tujuan  kegiatan  pengabdian  ini  adalah  sebagai  berikut:  Memberikan pemahaman kepada masyarakat dan memperluas wawasan tentang pentingnya partisipasi masayarakat dalam pemilihan kepala desa yaitu dengan melakukan pemungutan suara pada waktu  yang  telah  ditentukan  dalam  tahapan  pelaksanaan  pemungutan  suara,  dan memberikan masukan tentang strategi untuk meningkatkan partisipasi masayarakat dalam pemilihan kepala desa di Desa Pusakanagara. Adapun manfaat dari kegiatan ini diharapkan dapat membantu masyarakat Desa Pusakanagara dalam memahami dan membantu panitia pemilihan  untuk  meningkatkan  partisipasi  masyarakat  dalam  pemilihan  kepala  desa sehingga  proses  demokratisasi  dapat  terwujud  sesuai  dengan  asas  pemilihan,  yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil; serta berkepastian hokum.

## BAHAN DAN METODE PELAKSANAAN
Setiap negara memiliki corak demokrasi yang tercermin pada pola sikap, keyakinan dan  perasaan  tertentu  yang  mendasari  dan  memberi  arti  pada  tingkah  laku  dan  proses berdemokrasi  serta  mempunyai  ciri  khas  dalam  pelaksanaan  kedaulatan  rakyat  atau demokrasinya yang tidak lepas dari sejarah, kebudayaan, pandangan hidup dan tujuan yang diinginkannya.
Secara  etimologis,  demokrasi  berasal  dari  bahasa  Yunani  Kuno,  yakni demos dan kratein .  Dalam  “The  Advanced  Learner’s  Dictionary  of  Current  English  (Hornby  dkk, 1988)  dikemukakan  bahwa  yang  dimaksud  dengan democracy adalah:(1) country  with principles  of  government  in  which  all  adult  citizens  share  through  their  elected representatives ;  (2) country  with  government  which  encourages  and  allows  rights  of citizenship such as freedom of speech, religion, opinion, and association, the assertion of rule of law, majority rule, accompanied by respect for the rights of minorities . (3) society in  which  there  is  treatment  of  each  other  by  citizens  as  equals .  Dari  kutipan  pengertian tersebut  tampak  bahwa  kata  demokrasi  merujuk  kepada  konsep  kehidupan  negara  atau masyarakat dimana  warganegara dewasa turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya  yang  dipilih;  pemerintahannya  mendorong  dan  menjamin  kemerdekaan berbicara,  beragama,  berpendapat,  berserikat,  menegakkan rule  of  law ”,  adanya pemerintahan mayoritas yang menghormati hak-hak kelompok minoritas; dan masyarakat yang warga negaranya saling memberi perlakuan yang sama. 1
Demokrasi  di  Indonesia  telah  dirumuskan  dalam  UUD  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  Pasal  1  ayat  (2):  “kedaulatan  berada  di  tangan  rakyat,  dan  dilaksanakan menurut  Undang-Undang  Dasar”.  Demokrasi  Pancasila  ialah  kerakyatan  yang  dipimpin oleh  hikmat  kebijaksanaan  dalam  permusyawaratan  perwakilan,  yang  merupakan  sila keempat  dari  dasar  Negara  Pancasila  seperti  yang  tercantum  dalam  alenia  keempat Pembukaan  UUD  1945.  Penerapan  demokrasi  Pancasila  harus  dijiwai  oleh  sila-sila Ketuhanan. 2
Secara  bahasa  (etimologis),  demokrasi  adalah  pemerintahan  rakyat  banyak.  Dalam pengertian  peristilahan  (terminologis),  Abraham  Lincoln  (1808-1865)  Presiden  Amerika Serikat  yang  ke-16  mengatakan  bahwa democracy  is  goverment  of  the  people,  by  the people and for the people atau “demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat,
1 Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Pendidikan Kewarganegaraan, 2016, hal 147
2 C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, Ilmu Negara, Jakarta: PT. Pradya Paramita, 2001. Hal 129
dan untuk rakyat”. Karena itu, pemerintahan dikatakan demokratis, jika kekuasaan negara berada  di  tangan  rakyat  dan  segala  tindakan  negara  ditentukan  oleh  kehendak  rakyat. 3
Dalam  kalimat  Schumpeter,  “metode  demokrasi  adalah  penataan  kelembagaan  untuk sampai  pada  keputusan  politik  dimana  individu  meraih  kekuasaan  untuk  mengambil keputusan melalui perjuangan kompetitif untuk meraih juara”. 4
Demokrasi kekinian adalah demokrasi yang mampu meningkatkan partisipasi politik masyarakat,  sehingga  mampu  menjadi  jawaban  terhadap  setiap  masalah-masalah kebangsaan hari ini. Seperti halnya pemilihan umum baik pemilihan kepala daerah ataupun pemilihan presiden, seharusnya menjadi momen penting untuk menjalankan setiap sendi- sendi demokrasi, karena demokrasi bagi bangsa Indonesia  merupakan tatanan kenegaraan yang paling sesuai dengan martabat manusia yang menghormati dan menjamin pemenuhan hak asasi manusia (HAM). Partisipasi politik merupakan inti dari demokrasi. Demokratis tidaknya suatu sistem politik, ditentukan oleh ada-tidaknya  atau tinggi-rendahnya tingkat partisipasi  politik  warganya.  Standar  minimal  demokrasi  biasanya  adalah  adanya  pemilu reguler  yang  bebas  untuk  menjamin  terjadinya  rotasi  pemegang  kendali  negara  tanpa adanya  penyingkiran  terhadap  suatu  kelompok  politik  manapun,  adanya  partisipasi  aktif dari  warga  negara  dalam  pemilu  itu  dan  dalam  proses  penentuan  kebijakan,  terjaminnya pelaksanaan hak asasi manusia yang memberikan kebebasan bagi para warga negara untuk mengorganisasi  diri  dalam  organisasi  sipil  yang  bebas  atau  dalam  partai  politik,  dan mengekspresikan pendapat dalam forum-forum publik maupun media massa. 5
Metode  kegiatan  pelaksanaan  program  pengabdian  pada  masyarakat  dilakukan dengan  memberikan  pengetahuan  dan  pemahaman  tentang  demokrasi,  pemilih  dan  hak memilih  serta  proses  pemilihan  dalam  penyelenggaraan  pemilihan  kepala  desa  dengan bentuk cerama, tanya jawab dan diskusi.

## 1. Ceramah
Berupa sosialisassi dengan menggunakan metode ceramah kepada tokoh masyarakat, Ketua  RW,  BPD  dan  ibu-ibu  posyandu  sebagai  agen  sosialisasi  untuk  menepuktularkan kepada  masyarakat  tentang  demokrasi,  pemilih  dan  hak  memilih  serta  proses  pemilihan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa, terutama mengenai peningkatan partisipasi
3 Deddy Ismatullah dan Asep A. Sahid Gatara, Ilmu Negara dalam Multi Perspektif, Bandung: Pustaka Setia, 2007, hlm 119
4 Georg Shorensen, Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia yang Sedang berubah, Ctk. Pertama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003, hlm 14
5 Andi yuliani. www. jdih.sukabumikab.go.id/v1/artikel/detail/5/hak-konstitusional-warga-negara. Di unduh tanggal 21 April 2021
masyarakat  dalam  upaya  mensukseskan  penyelenggaraan  pemilihan  kepala  desa  di  desa Pusakanagara.

## 2. Tanya Jawab dan diskusi
Metode tanya jawab dan diskusi dilakukan untuk mengukur dan menggali persoalan yang  berhubungan  dengan  materi  ceramah,  serta  untuk  menggali  dan  memberikan masukan  terhadap  masalah-masalah  dan  kendala-kendala  yang  sudah,  sedang  dan kemungkinan  terjadi  permasalahan  terutama  berkaitan  peningkatan  partisipasi  pemilih dalam proses pemilihan kepala desa di Desa Pusakanagara.

## 3. Pendampingan
Pendampingan  dilakukan  dalam  program  pengabdian  pada  masyarakat  sebagai implementasi  dalam  kegiatan  ceramah  dan  tanya  jawab  serta  diskusi.  Pendampingan bekerjasama  dengan  peserta  penyuluhan  untuk  memberikan  informasi  tentang  pemilihan kepala  desa  terutama  mengenai  informasi  agar  pemilik  hak  pilih  agar  menggunakan  hak pilihnya pada hari yang sudah ditentukan.
Pemecahan  terhadap  masalah  kekhawatiran  mengenai  penurunan  partisipasi masyarakat  dalam  menggunakan  hak  pilihnya  dalam  pemilihan  kepala  desa  di  Desa Pusakanagara akibat masa pandemi covid 19 dan kepastian jadwal pelaksanaan pemilihan kepala  desa.  Serta  strategi  untuk  meningkatkan  partisipasi  masayarakat  dalam  pemilihan kepala desa di desa Pusakanagara yang dilakukan dengan:
1. Penyuluhan  Hukum  dalam  upaya  meningkatkan  partisipasi  masyarakat  dalam pemilihan  kepala desa serentak di kabupaten Ciamis.
2. Pendampingan dalam mensosialisasikan jadwal pemilihan
Selanjutnya,  mengenai  kerangka  pemecahan  masalah  yang  telah  dirumuskan kemudian direalisasikan oleh tim pengabdi. Pelaksanaan dalam merealisasikan pemecahan masalah tersebut diuraikan sebagaimana terlihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Realisasi Pemecahan Masalah No. Kegiatan Pelaksanaan 1. Penyuluhan Hukum 1. Penyuluhan Hukum dalam  upaya   meningkatkan partisipasi  masyarakat dalam pemilihan  kepala desa serentak di kabupaten Ciamis. 17 Desember 2020 2. Pendampingan dalam mensosilisasikan jadwal tahapan dan hari pemungutan suara pemilihan kepala desa 18 Desember 2020
Pada  tanggal  17  Desember  2020  dilakukan  program  pengabdian  pada  masyarakat, kegiatan  yang  dilakukan  adalah  pemberian  pengetahuan  hukum  melalui  penyuluhan hukum yang memberikan pemahaman dan pengetahuan mengenai demokrasi, pemilih dan hak  memilih  serta  proses  pemilihan  dalam  penyelenggaraan  pemilihan  kepala  desa  dan
yang  terpenting  diberikannya  materi  mengenai  strategi  untuk  meningkatkan  partisipasi pemilih yaitu dengan cara:
1. Membangun  kepercayaan  ( trust )  masyarakat  bahwa  panitia  pemilihan  telah mempersiapkan  TPS  dengan  standar  protokol  kesehatan  sehingga  masyarakat  bisa merasa aman datang ke TPS;
2. Memanfaatkan proses sosialisasi melalui digital;
3. Melakukan  pengumuman  bekerjasama  dengan  dewan  masjid  untuk  mengajak  dan menyampaikan informasi mengenai hari pemungutan suara;
4. Melakukan pengumuman dengan mobil keliling.
Pada  tanggal  18  Desember  2020  tim  pengabdi  melakukan  pendampingan  dalam proses  sosialisasi  terhadap  masyarakat  yang  dilakukan  oleh  peserta  penyuluhan  yang merupakan  pengimplementasian  dari  hasil  penyuluhan,  yaitu  sosialisasi  yang  dilakukan oleh kader posyandu terhadap ibu-ibu, sosialisasi melalui mobil keliling oleh panitia, dan informasi  melalui  pemberian  pengumuman  sebelum  kutbah  jumat  di  masjid  oleh  tokoh masyarakat.
Khalayak  yang  menjadi  sasaran  dalam  dalam  kegiatan  ini  adalah  masyarakat  yang mempunyai  hak  pilih  dalam  pemilihan  kepala  desa  di  Desa  Pusakanagara,  namun mengingat jumlah sasaran yang begitu banyak dan waktu yang sangat terbatas, maka tim mengunakan  strategi  penyuluhan  bekerja  sama  dengan  panitia  pemilihan  kepala  desa  di Desa  Pusakanagara  terhadap  tokoh  masyarakat,  ketua  RW,  BPD  dan  ibu-ibu  posyandu yang nantinya peserta penyuluhan ini menyebarkan langsung terhadap masyarakat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Hasil Pelaksanaan Kegiatan
Hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat berupa penyuluhan hukum dan pendampingan terhadap masyarakat terutama tokoh masyarakat, ketua RW, BPD dan kader  posyandu  di  Desa  Pusakanagara  Kecamatan  Baregbeg  Kabupaten  Ciamis  dalam rangka mengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa yang  diawali  dengan  adanya  pertemuan  tatap  muka  melalui  metode  ceramah  berupa pemaparan materi.
Kegiatan  pengabdian  dilanjutkan  dengan  pendampingan  dalam  sosialisasi  yang dilakukan peserta penyuluhan dengan kebiasaan dan kegiatan aktifitasnya masing-masing.
Kader posyandu memberikan sosialisasi terhadap ibu-ibu dalam kegiatan psoyandu, BPD dan  pemerintah  desa  melakukan  sosialisasi  dalam  setiap  kegiatan  rapat-rapat  ataupun pertemuan  lainnya,  ketua  RW  dan  tokoh  masyarakat  memberikan  sosialisasi  langsung kepada masyarakat dalam kegiatan setelah beribadah dan bekerjasama dengan MUI dalam memberikan  informasi  mengenai  hari  pencoblosan  agar  semua  pemilik  hak  pilih  agar mengunakan hak pilihnya sebelum pelaksanaan kutbah jumat.
Dalam  strategi  sosialisasi  di  lapangan  lebih  menekankan  agar  masyarakat  yang memiliki hak pilihnya agar hadir ke TPS untuk mencoblos dan tidak usah hawatir dengan pandemi  copid  19  karena  Panitia Pemilihan  telah  melakukan  perencanaan  matang  dalam mempersiapkan  TPS  dan  pelaksanaanya  dengan  menggunakan  dan  menyediakan perlengkapan protokol kesehatan secara lengkap.
Memberikan pemahaman mengenai pasal 52 ayat (4) Perda no 7 tahun 2015 Tentang Pemilihan,  Pengangkatan  dan  Pemberhentian  Kepala  Desa  dinyatakan  bahwa  pemilihan dinyatakan sah apabila pemilih yang menggunakan hak pilih berjumlah paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) ditambah 1 (satu) dari jumlah pemilih di desa setempat. Sehingga masyarakat  mau  datang  ke  TPS  untuk  menggunakan  hak  pilihnya  supaya  pelaksanan pemilihan berjalan lancer dan membuahkan hasil yang diharapkan.

## 2. Pelaksanaan kegiatan Pemilihan Kepala Desa di Desa Pusakanagara

## 1. Pelaksanan pemungutan suara
Pelaksanaan  pemilihan  kepala  desa  di  Desa  Pusakanagara  Kecamatan  Baregbeg dilaksanakan pada hari sabtu tanggal 19 Desember 2020 dimulai pukul 07,00 wib sampai dengan 13.00 wib secara serentak di 6 TPS. Pelaksanan pencoblosan dilaksanakan dengan menjaga  protokol  kesehatan  dengan  ketat  dimulai  dari    penjadwalan  waktu  kehadiran untuk  mencoblos  dalam  undangan  pemilih,  melakukan  cek  suhu  dengan  termogun, mencuci tangan sebelum masuk TPS, diberikan sarung tangan plastik pada setiap pemilih, pengaturan  jarak  pada  waktu  tunggu  di  dalam  TPS,  dan  tidak  lupa  pemilih  untuk menggunakan masker.
2. Penghitungan suara hasil pencoblosan
Penghitungan  suara  dilakukan  pada  masing-masing  TPS  yang  dimulai  pukul  13.00 sampai dengan selesai.
3. Rekapitulasi hasil penghitungan di Desa
Rekapitulasi hasil penghitungan suara pada masing-masing TPS  di lakukan di desa yang dimulai pada pukul 20.00 wib. Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Surat Suara Sah diperoleh hasil:
1. Jumlah Surat Suara yang masuk adalah 1.896 suara
a. Suara Sah : 1.860 suara
b. Suara Tidak Sah : 27 suara c. Suara Blanko : 9 suara 2. Perolehan suara sah a. Nomor urut 1 Sdr Wawan Gani Pratono : 510 suara b. Nomor urut 2 Sdr Asep Rismayadi, S. Pd : 1.097 suara c. Nomor urut 3 Sdr Fauzyana, S.E : 142 suara d. Nomor urut 4 Sdr Pirman Wardana : 111 suara
3. Suara terbanyak diperoleh Sdr. Asep Rismayadi, S.Pd sebanyak 1.097 suara
Berdasarkan  laporan  hasil  pemilihan  kepala  desa  di  desa  pusakanagara  dinyatakan bahwa:
a. Berdasarkan keputusan panitia pemilihan No. 10 Tahun 2020 Tentang Daftar Pemilih Tetap  Daftar  Pmilih  Tetap  diperoleh  hasil  Jumlah  Daftar  Pemilih  Tetap  (DPT)  2.300 orang  dengan  jumlah  laki-laki  sebanyak  1.182  orang  dan  perempuan  sebanyak  1.118 orang
b. Jumlah  pemilih  yang  terdaftar  dalam  DPT  ditambah  dari  DPTb  (KTP/keterangan domisili) adalah 2.306 terdiri atas laki-laki 1.183 orang dan perempuan 1.123.
c. Pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 1.896 orang.
d. Sehingga pemilih yang hadir dan meberikan suaranya apabila diprosentasikan terdapat 82%  partisipasi  pemilih  dalam  menggunakan  hak  pilihnya;  dan  ini  berarti  lebih  dari 50% plus 1 yang hadir maka proses pemilihan ini memenuhi syarat dan bisa dinyatakan sah.

## 3. Pembahasan Hasil Pelaksanaan Kegiatan
Kegiatan  pengabdian  pada  masyarakat  dalam  upaya  meningkatnya  partisipasi masyarakat  dalam  pemilihan  kepala  desa  pada  dasarnya  mencakup  berbagai  aspek  yang merupakan indikator utama sebagai tolok ukur keberhasilan, yaitu:
1. Target utama jumlah peserta mengikuti pemaparan materi dalam kegiatan penyuluhan hokum.
2. Keberhasilan peserta dalam memahami setiap materi yang disampaikan.
3. Meningkatnya  atau  banyaknya  partisipasi  masyarakat  yang  menggunakan  hak  pilih dalam  pemilihan  kepala  desa  di  Desa  Pusakanagara  Kecamatan  Baregbeg  Kabupaten Ciamis.
Dari  apa  yang  telah  direncanakan  dari  target  peserta  yang  mengikuti  penyuluhan hukum ini yaitu dari unsur panitia, pemerintahan desa, RW, tokoh masyarakat dan ibu-ibu kader  posyandu.  Peserta  ini  merupakan  orang-orang  yang  selalu  berhubungan  dengan masyarakat  secara  langsung  dan  didengar  serta  dipercaya  yang  diharapkan  dapat menyampaikan atau menularkan pemahaman yang didapat kepada masyarakat.
Dengan  melihat  jumlah  dan  pemenuhan  unsur-unsur  yang  hadir  dalam  acara penyuluhan  hukum  dari  mulai  panitia,  perangkat  desa,  BPD,  RW,  tokoh  masyarakat  dan kader posyandu maka sesuai seperti yang telah direncanakan.
Mengenai  peningkatan  pemahaman  masyarakat  terhadap  materi  yang  disampaikan dalam  penyuluhan  hukum,  maka  hal  ini  dapat  dilihat  dari  respon  peserta  terhadap pelaksanaan  tanya  jawab  dan  diskusi  peserta.  Namun,  jauh  lebih  penting  yaitu  bagaiman peserta  dapat  mengimplementasikan  strategi  untuk  peningkatan  patisipasi  masyarakat sesuai kegiatan masing-masing.
Mengenai peningkatan ataupun jumlah pasrtisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya  di  TPS  dapat  dilihat  dari  hasil  laporan  panitia  dimana  jumlah  partisipasi masyarakat  mencapi  82%;  hal  ini  berarti  kekhawatiran  adanya  penurunan  atau  jumlah pemilih  sedikit  yang  diakibatkan  oleh  pandemi  covid-19  dan  ketidakpastian  jadwal pelaksanaan pemungutan suara hal ini dapat diatasi karena kerja keras dari semua elemen yang  menginginkan  pelaksanaan  pemilihan  kepala  desa  bisa  berjalan  baik,  aman  dan lancar.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## 1. Kesimpulan
Pelaksanaan  program  pengabdian  pada  masyarakat  mengenai  penyuluhan  hukum dalam  upaya  peningkatan  partisipasi  masyarakat  dalam  pemilihan  kepala  desa  dengan materi  demokrasi,  hak  pilih  dan  proses  pemilihan  kepala  desa  dengan  menitikberatkan pada  strategi  untuk  meningkatkan  partisipasi  masyarakat  agar  datang  ke  TPS  untuk menggunakan hak pilihnya.
Kegiatan  pengabdian  ini  telah  berjalan  dengan  baik  dengan  tercapainya  indikator yang  telah  ditetapkan,  yaitu  dari  jumlah  peserta  dengan  perwakilan  dari  unsur  panitia, pemerintahan desa, RW, tokoh masyarakat dan ibu-ibu kader posyandu. Pemahaman dan mau  menjalankan  strategi  yang  disampaikan  dengan  melaksanakan  sosialisasi  langsung kepada masyarakat dengan kegiatan masing-masing. Jumlah partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya dengan datang langsung ke TPS dengan menjalankan protokol
kesehatan  yang  baik  mencapai  82%  hal  ini  merupakan  prestasi  dari  semua  unsur masyarakat  yang  bekerja  keras  untuk  terselenggaranya  pemilihan  kepala  desa  di  Desa Pusakanagara  Kecamatan  Baregbeg  Kabupaten  Ciamis  bisa  berjalan  dengan  baik,  aman dan lancar.

## 2. Saran
Berdasarkan  hasil  evaluasi  mengenai  program  pengabdian  yang  telah  dilaskanakan dapat disampakan beberapa saran sebagai berikut:
1. Perlu  adanya  data  kependudukan  yang  terus  dimutahirkan  di  lingkup  desa  secara berkelanjutan  supaya  dapat  diketahui  dan  memudahkan  dalam  proses  pembinaan  dan pendidikan terutama terhadap pemilih pemula.
2. Perlu adanya regenerasi dalam penyelenggaraan pemilihan supaya pemahaman tentang hak memilih dan dipilih bisa lebih meluas di kalangan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Asshiddiqie, Jimly, (2012), Hukum Tata Negara & Pilar-pilar Demokrasi, Sinar Grafika :
Jakarta, 2012.
Brownlie,  Ian,  (Penyunting.),  (1993),  Dokumen-Dokumen  Pokok  Mengenai  Hak  Asasi Manasia (Penerjemah: Beriansah), Jakarta, Universitas Indonesia (UI Press).
Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Pendidikan Kewarganegaraan, 2016.
Ismatullah, Deddy dan Asep A. Sahid Gatara, (2007), Ilmu Negara dalam Multi Perspektif, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
Kansil,  C.S.T  dan  Christine  S.T.  Kansil,  (2016)  Ilmu  Negara,  Jakarta:  PT.  Pradya Paramita, 2001.
Kelsen,  Hans,  (2013)  Teori  Umum  Tentang  Hukum  dan  Negara  (Penerjemah:  Raisul Muttaqien  dari  Hans  Kelsen,  1971,  General  Theory  of  Law  and  State,  New  York, Russel and Russel), Bandung, Cet. VIII, Hl.
Moelyono,  M,  Anton,  (1988),  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  Jakarta,  Departemen Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia,  Hlm.  292;  Bdk.  Anonim,  2014, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, Edisi VII, Cet. IV.
Poerwadarminta,  WJS,  (2003),  Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia,  Jakarta,  Balai  Pustaka. Cet.XV.
Shorensen, Georg, (2003), Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia yang Sedang berubah, Ctk. Pertama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
Yuliani.  Andi,  www.  jdih.sukabumikab.go.id/v1/artikel/detail/5/hak-konstitusional-warga- negara. Di unduh tanggal 21 April 2021.