Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 4 (1), 2022: 63-86 ISSN: 2715-0003; E-ISSN 2714-5514 DOI: http://doi.org/10.19105/alhuquq.v4i1.6106
email correspondence: umamkhotibul721@gmail.com Available online at: http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/alhuquq https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 Copyright (c) 2022 by al-huquq

## Hukum Menyegerakan Zakat Harta dalam Surat Edaran Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 Perspektif

## Dlawabith Maslahah Said Ramadhan Al-Buthi

## Muhammad Khatibul Umam, Abbas Arfan, Burhanuddin Susamto
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

## Abstrak:
Menyegerakan  zakat  harta  yang  tertuang  dalam  Surat  Edaran Menteri  Agama  No.06  Tahun  2020  dilakukan  untuk kemaslahatan  umat.  Teori  dlawabith  al-Maslahah  d  al-Buthi dirasa  pelu  menjadi  alat  pengukur  tentang  Batasan  seuatu dikatakan sebagai maslahah. Maka dari itu timbulah rumusan masalah  sebagai  berikut:  pertama,  bagaimana  hukum menyegerakan    zakat  dalam  Undang-Undang  zakat?.  Kedua, bagaimana  kesesuaian  menyegerakan  zakat  perpsektif  teori Dlawabith  al-Maslahah Al-Buthi.  Penelitian  ini  merpakan penelitian  normative  dengan  menggunakan  pendekatan konseptual atau pustaka ( Conceptual Approach ). Hasil penelitan ini  mempunyai  kesimpulan  bahwa  dalam  Undang-Undang zakat, bahwa untuk melakukan pembayaran zakat harta harus mencapai Nishab dan  haul.  Kedua,  dalam  teori Dlawabith  al- Maslahah al-Buthi  jika  menyegerakan  zakat  harta  demi kemaslahatan  dan  tidak  bertentangan  dengan  tujuan  syariah, al-Qur’an dan Hadis. (hastening the zakat of assets contained in the Circular of the Minister of Religion No. 06 of 2020 is carried out  for  the  benefit  of  the  people.  The  theory  of  dlawabith  al- Maslahah d al-Buthi feels the need to be a measuring tool about the boundaries of something said to be maslahah. Therefore, the formulation  of  the  problem  arises  as  follows:  first,  how  is  the law  hastening  zakat  in  the  zakat  law?  Second,  how  is  the suitability  of  accelerating  zakat  from  the  perspective  of Dlawabith  al-Maslahah  Al-Buthi  theory.  This  research  is  a normative  research  using  a  conceptual  approach  or  literature (Conceptual  Approach).  The  results  of  this  research  have  the conclusion  that  in  the  Zakat  Act,  that  in  order  to  pay  zakat assets, it must reach the Nishab and haul. Second, in the theory of  Dlawabith  al-Maslahah  al-Buthi,  if  it  hastens  the  zakat  of
Khotibul Umam, dkk
64
wealth for the benefit and does not conflict with the objectives of sharia, the Koran and Hadith.)
Kata Kunci :
Menyegerakan Zakat, Surat Edaran, Menteri Agama, Dlawabith Maslahah

## Pendahuluan
Kondisi  pandemi  yang  melanda  Indonesia  beberapa  tahun terakhir  juga  berdampak  terhadap  hukum  Islam  yang  ada.  Pandemi yang  melanda  sangat  terasa  di  sektor  ekomoni  terutama  pada masayarakat  menengah  kebawah.  Dimana  banyak  masyarakat  yang kehilangan pekerjaannya dan harus kehilangan mata pencahariannya. Salah  satu  hukum  Islam  yang  perlu  adanya  perhatian  khusus  ialah dalam  pelaksanan  dan  penyerehan  zakat.  Zakat  dirasa  perlu  untuk disegerakan penyerahannya kepada pihak yang membutuhkan sesuai dengan ketentuan hukum fiqih, dikarenakan zakat menjadi salah satu penopang keberlanjutan kehidupan pada masa pendemi ini.
Dalam  keadaan  seperti  ini  lembaga-lembaga  zakat  dituntut untuk  secepat  mungkin  beradaptasi  dengan  hal  tersebut.  lembaga zakat mempunyai kontribusi yang sangat penting dalam penanganan ekonomi bagi masyarakat yang kurang mampu, tentu dengan aturan- aturan  yang  sesuai  dengan  ketentuan  syariat  Islam.  Pengoptimalan dalam  zakat  ini  akan  memjadi  sumber  dana  yang  sangat  penting dalam pemberdayaan ekonomi umat, mengurangi beban masyarakat yang terkena pandemi, serta mengurangi kesenjangan sosial, 1
Hal  ini  direspon  oleh  pemerintah  terutama  menteri  Agama dengan  mengeluarkan  peraturan  Surat  Edaran  Menteri  Agama Nomor 06 pada Tahun 2020 Tentang Panduan Ibadah dan Idul Fitri 1 Syawal  1441  di  tengah  pandemi  covid-19  (selanjutnya  akan  ditulis Surat  Edaran  Menteri  Agama  No.  06  Tahun  2020).  Pada  poin  13 Muzakki dihimbau  untuk  menyegerakan  zakat  hartanya  sebelum bulan  ramadhan  demi  kemaslahatan. 2 Berdasarkan  dari  hal  tersebut muncul sebuahu pertanyaan apakah boleh menyegerakan zakat demi kemaslahatan pada saat pandemi? Apakah maslahat yang ada sudah
1 Yoghi  Citra  Pratama,  ‘Peran  Zakat  Dalam  Penanggulangan  Kemiskinan  (Studi  Kasus: Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)’, Tauhidinomics , 1.1 (2015)., 93–104. 2 Kementrian Agama RI, ‘Surat Edaran N0mor 6 Tahun 2020’, 2020, pp. 1–3.
Dlawabit Maslahah Said Ramadhan Al-Buthi
cukup  menjadi  alasan  kenapa  zakat  harus  disegerakan?.  Jika  tidak dilihat  dari  bagaimana  dasar  hukum  maslahah  itu  di  ambil,  maka seolah  olah  hukum  Islam  tidak  ada  yang  mengontrol,  ada  kejadian seperti ini itu langsung diambil hukum maslahah.
Hal  seperti  ini  pernah  menimpa  pada  masa  sahabat  Umar  Bin Khattab.  Dimana  pada  masa  itu  Umar  meberikan  kebijakan  terkait penarikan  zakat  pada  masa  paceklik,  kebijakan  Umar  disini  disebut dengan  prinsip taisir (kemudahan)  kepada  para  pemberi  zakat
( Muzakki )  untuk  mengeluarkan  zakat  hartanya  dengan  pengganti yang  harus  dikeluarkan  untuk  zakat. 3 Tentu  keadaan  pada  masa Umar ini tidak beda jauh dengan keadaan yang sekarang ketika pada masa  pandemic  Covid-19,  yang  dampaknya  dirasakan  hampir seluruh lapisan masyarakat.
Oleh  sebab  itu,  berangkat  dari  kasus  tersebut  sebagaimana muslim  dijawibkan  untuk  membayar  zakat  harta  bagi  yang  mampu dan  menyegerakannya  tentunya  harus  dilihat  dari  syarat-syarat kacamata  ulama-ulama  yang  keilmuannya  tidak  diragukan  lagi. Penelitian  ini  ingin  berupaya  menganalisis  permaslahan  percepatan zakat  pespektif  Sa’id  Ramadhan  Al-Buthi  tentang  maslahah  dalam kasus ini. Alasan menggunakan teori ini, Karena dalam teori tersebut mempunyai  batasan-batasan  sesuatu  bisa  dikatakan  sebagai maslahah.  Al-Buthi  mengatakan  bahwa  tidak  setiap  sesuatu  yang dianggap  sebagai  maslahah  menurut  manusia  juga  maslahah  secara syariat. Oleh sebab itu, penulis kemudian merumuskan pembahasan ini  pada  bagaimana  hukum  menyegerakan  zakat  dalam  Undang- undang Zakat dan pandangan Dlawabit al-Maslahah al-Buthi melihat hukum menyegerakan zakat.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  normatif  dengan menggunakan  pendekatan  konseptual  atau  pustaka  ( Conceptual Approach ).  Pendekatan  ini    dilakukan  untuk  memahami  dan membantu  bagi  peneliti  untuk  mengerti  bagaimana  konsep-konsep yang  berkatian  dengan  tema  yang  dibahas. 4 Adapun  data  primer
3 Azwar  Iskandar  and  Khaerul  Aqbar,  ‘Analisis  Kebijakan  Penarikan  Zakat  Umar  Bin Khattab Dan Relevansinya Terhadap Masa Krisis Pandemi Covid-19’, Jurnal Salam , 7.10 (2020)., 958–59. 4 piter  mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum (Jakarta:  Kencana  Prenada  Media  Group, 2005), p. 137.
Khotibul Umam, dkk
66
yang digunakan adalah: Surat Edaran Menteri Agama No. 06 Tahun 2020,  Undang-Undang  zakt  Nomor  23  Tahun  2011,  serta  kitab  al- Buthi  yakni Dlawabith  Al-Maslahah  Fi  Al-Syari’ati  Al-Islamiyati. Sedangkan  data  sekuder  berupa:  buku Konsep  al-Maslahah  Dalam Hukum  Islam,  Al-Muwafaqat  fi  Ushul  Al-Ahkam karangan  al-Syatibi, serta banyak lagi baik  dari buku atau artikel yang berkatian dengan penelitian  ini.  Sedangkan  data  tersier  berupa:  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia, Kamus al-Ma’ani.
Kerangka Berfikir
Sumber:  Kerangka  dirancang  berdasarkan  kreasi  penulis  dari berbagai sumber
Definisi Menyegerakan Zakat
Dalam  istilah  arab  menyegerakan  zakat  disebut  dengan ليجعت ةاكزلا .  Istilah  ini  dalam  ilmu  nahwu  dikenal  dengan  susuan idhofa,
yakni terdiri dari dua kalimat, yang pertama ialah lafadz ليجعت dan yang kedua اكزلأ ة . Lafadz ليجعت dalam segi bahasa adalah: kebalikan dari  dari  lafad ريخأت ,  yaitu  melakukan  sesuatu  sebelum  datang
Menyegerakan zakat/ ta’jil al-zakah
Hukum islam Kondisi dan situasi Teoeri al Buthi
Maslahah harus masuk dalam cakupan maqashid syari’ah Maslahah tidak bertentanga n dengan al- Qur’an Maslahah tidak bertentaga n dengan al-Sunnah Maslahah tidak bentertangan dengan Qiyas Maslahah tidak bertentangan dengan maslahah yang lebih tinggi
Dlawabit Maslahah Said Ramadhan Al-Buthi
Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 4 (1), 2022: 63-86
waktunya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah, 2 (203) yang berbunyi:
نمف لاَف َرَّخَأَت نَمَو ِهْيَلَع َمْثِإ َلاَف ِنْيَمْوَ ي يِف َلَّجَعَ ت
ْاوُقَّ تاَو ىَقَّ تا ِنَمِل ِهْيَلَع َمْثِإ “Barangsiapa  mempercepat  (meninggalkan  mina)  setelah  dua hari,  maka  tidak  ada  dosa  baginya,  dan  barangsiapa  yang mengakhirkannya  tidak  ada  dosa  (pula)  baginya,  (yakni)  bagi orang yang bertakwa.”
Sedangkan zakat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah  jumlah  harta  tertentu  yang  dikeluarkan  oleh  orang  yang beragama  Islam  dan  diberikan  kepada  orang  atau  golongan  yang berhak  menerimanya  sepeti  (fakir  miskin  dan  sebagainya)  menurut ketentuan  yang  ditetapkan  oleh  syara’. 5 Adapun  dalam  beberapa pandangan ulama fiqih mengenai definisi zakat sebagai berikut:
Mazhab  Maliki:  mazhab  ini  mendifinisikan  zakat  dengan  cara mengeluarkan  sebagian  harta  yang  khusus  dan  juga  telah  mencapai nishab (batasan  minimal  mengeluarkan  zakat)  kepada  orang  yang berhak  menerimanya.  Mazhab  Hanafi:  mendefinisika  zakat  dengan menjadikan sebagian harta yang khusus sebagai milik orang lain yang khusus  sesuai  dengan  ketentuan  syara’.  Mazhab  imam  syafii menjelaskan  bahwa  zakt  sebuah  bentuk  ungkapan  atas  rasa  syukur harta yang sudah dimiliki dan dikeluarkan dengan cara yang khsuus pula.  Mazhab  Hambali:  zakat  diartikan  hak  wajib  yang  dikeluarkan dari  harta  yang  hal  dan  baik  dan  diberikan  kepada  kelompok  yang sudah  ditentukan  dalam  al-Qur’an,  ialah  kelompok  yang  sudah disyari’atkan  dalam  Al-Qur’an. 6 Dalam  penelitian  ini  lebih  fokus dalam  membahas  zakat  hartanya,  karena  dalam  zakat  harta  inilah terdapat syarat haul dalam mengeluarkannya.

## Menyegerakan  Zakat  Harta  Dalam  Peraturan  Menteri  Agama
Nomor 06 Tahun 2020.
Surat  Edaran  merupakan  produk  hukum  yang  isinya  secara meteril  mengikat  untuk  umum  akan  tetapi  bukan  merupakan peraturan  perundang-undangan.  Karena  sifat  surat  edaran  bukan merupakan  peraturan  perundang-undangan,  hanya  saja  merupakan
5 ‘Https://Kbbi.Web.Id/Zakat Diakses Pada Tanggal 10 Februari 2022.’
6 Nuruddin  Ali, Zakat  Sebagai  Instumen  Dalam  Kajian  Fisikal (Jakarta:  Pt  Raja  Grafindo Perada, 2006), p. 6.

## Khotibul Umam, dkk
68
instrument Admistrasi yang sifatnya internal. Surat edaran sekarang juga  mejadi  salah  satu  kebijakan  Negara  seperti  pengadilan  dan peraturan Bupati dan Walikota. 7
Negara  sebagai  salah  satu  pemangku  kebijakan  dalam  suatu negara tidak bisa mengenyampingkan adanya surat edaran tersebut, meski sejatinya surat edaran bukan peraturan perundang-undangan, akan  tetapi  surat  edaran  merupakan  pengaplikasian  kebebasan berperilaku  sebuah  administrasi  negara.  Administrasi  negara  harus mematuhi  petusan  sendiri  dan  menjalankan  apa  yang  sudah diputuskan  terkait  dari  penetapan  dan  lingkungan  administrasi negara yang terkait. 8
Sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Agama  Republik  Indonesai Nomor  52  Tahun  2014  Tentang  Syarat  Dan  Tata  Cara  Penghitungan Zakat  Mal  Dan  Zakat  Fitrah  Serta  Pendayagunaan  Zakat  Untuk Usaha  Produktif,  yaitu:  Pasal  1  No.  1  dijleskan  bahwa:  zakat  mal adalah harta yang dikeluarkan oleh muzaki melalui amil zakat resmi untuk  diserahkan  kepada  mustahik.  Kemudian  dalam  No.  6 dijelaskan  bahwa:  nisab  adalah  Batasan  minimal  harta  yang  wajib dikenakan  zakat.  No.  7  dijelaskan:  haul  adalah  Batasan  waktu  satu tahun  hijriyyah  atau  12  (dua  belas)  bulan  qomariyah  kepemilikan harta  yang  wajib  dikeluarkan  zakat.  No.  8  dijelaskan:  zakat  emas, perak,  dan  logam  mulia  lainnya  adalah  zakat  dikenakan  atas  emas, perak, dan logam lainnya yang telah mencapai nisab dan haul. No. 9 dijelaskan:  zakat  uang  dan  surat  berhaga  laiinya  adalah  zakat  yang dikenakan atas uang, harta yang disetarakan dengan uang dan surat berharga lainnya yang telah mencapai nisab dan haul. 9
Peraturan dibuat untuk menaungi, melindungi, dan mengayomi masyarakat,  oleh  sebab  itu  harus  dibuat  dan  dilaksanakan sebagaimana  mestinya.  Surat  Edaran  merupakan  sebuah  kebijakan (beleidregels)  atau  peraturan  perundang-undangan  semu  (pseudo- wetgeving). Surat Edaran Menteri Agama No. 06 Tahun 2020 tentang Panduan Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 H di tengah Pandemi  Wabah  Covid-19  termasuk  dalam  peraturan  kebijakan
7 Cholida  Hanum,  ‘Analisis  Yuridis  Kedudukan  Surat  Edaran  Dalam  Sistem  Hukum Indonesia’, Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani) , 10.2 (2020), 138–53. 8 Victor  Imanuel  W  Nalle,  ‘Kedudukan  Peraturan  Kebijakan  Dalam  Undang-Undang Administrasi Pemerintahan’, Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum , 10.1 (2016), 1–16. 9 Kemenag, ‘003_PMA_NOMOR_52_TAHUN_2014_FC.Pdf’.
Dlawabit Maslahah Said Ramadhan Al-Buthi
(beleidregels)  yang  kedudukannya  tidak  didasarkan  dalam  hirarki perundang-undangan  tetapi  disandarkan  pada  kewenangan  para pejabat.
Secara pengertian Surat Edaran itu sendiri tidak didapati pada peraturan  perundang-undangan,  karena  tidak  adanya  dasar peraturan yang mengatur Surat Edaran tersebut. UU No. 12/2011 jo. UU  No.  15/2019  tentang  pembentukan  peraturan  perundang- undangan  pun  juga  tidak  menjelaskan  pengertian  yang  jelas mengenai  kedudukan,  keberlakukan,  materi  muatan  tentang  Surat Edaran.  Surat  Edaran  merupakan  bagian  dari  operasional penyelenggaraan  tugas-tugas  pemerintahan,  karenanya  tidak  dapa mengubah  aatau  mengenyampingkan  peraturan  perundang- undangan itu sendiri. 10
Surat  Edaran  ini  diterbitkan  karena  adanya  faktor  yang mendesak,  yaitu  adanya  wabah  Covid-19.  Sehingga  Menteri  Agama mengeluarkan  Surat  Edaran  No.  06  Tahun  2020  yang  merupakan sebuah  kebijakan  yang  diambil  dan  dibuat  untuk  memperjelas  dan memberikan petunjuk pelaksanaan zakat yang dianggap penting dan mendesak.  Hal  ini  dibuat  karena  belum  adanya  peraturan  yang mengantur tentang hal tersebut.
Sebagaimana  yang  sudah  ketahui  Bersama  bahwa  dampak pandemic  Covid-19  memang  luar  biasa  untuk  negara  Indonesia khususnya  dan  Negara  lain.  Salah  satunya  ialah  peraturan Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB).  Hal  ini  sebagaimana  telah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  Dalam  Rangka  Percepatan Penanganan  Corona  Virus  Disease  2019  (Covid-19)  yang  mana didalamnya  dijelaskan  tepatnya  pasal  4  ayat  (1)  pembatasan  sosial berskala besar paling sedikit meliputi:
1. Perliburan sekolah dan tempat kerja;
2. Pembatasan kegiatan keagamaan; dan / atau
3. Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. 11
10 Rio  Trifo  Inggiz,  Toto  Kushartono,  and  Aliesa  Amanita,  ‘Kedudukan  Surat  Edaran Dikaitkan  dengan  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2019  Juncto  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan’, Jurnal  Dialektika  Hukum , 1.1 (2019), 1–29. 11 Presiden Republik Indonesia, ‘Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019/COVID-19’, Jakarta: Republik Indonesia , 2020.

## Khotibul Umam, dkk
Dengan  melihat  kondisi  negara  yang  cukup  memprihatikan terhadap  terjadinya  pandemi  ini  mendorong  Menteri  Agama  untuk mengeluarkan  Surat  Edaran  Nomor  06  Tahun  2020  tersebut.  Salah satu  muatan  dalam  Surat  Edaran  tersebut  ialah  tentang menyegerakan  zakat  agar  cepat  di  distribusikan  dan  diberikan kepada  mereka  yang  terdampak  pamdemi  Covid-19  ini.  Yang  mana kita ketahui bahwa zakat merupakan hal penting sebagai penunjang Ketika  terjadinya  kesulitan  ekonomi.  Pelaksanaan  pendistribusian zakat  dapat  dilaksanakan  dalam  beberapa  bentuk,  seperti:  zakat didistribusikan  untuk  mempertahankan  penghasilan  individu  pada orang  miskin,  yang  mana  50%  zakat  yang  telah  dialokasiakan  dapat bentuk yang produktif terhadap masyarakat miskin atau mereka yang kurang  mampu.  Seperti  pembiyaaan  kegiatan  dan  pelatian  yang produktif dan pemberian bekal modal untuk usaha. 12
Akan  tetapi  dalam  penelitian  ini  tidak  mempermasalahkan mengenai  zakat  harta  yang  wajib  satu  tahun  ( haul )  ataupun  zakat harta  yang  tidak  wajib  satu  tahun  ( haul ),  akan  tetapi  penelitian  ini lebih fokus pada menyegerakan zakat demi kemaslahatan umat yang terdapat  pada  pad  Surat  Edaran Menteri Agama  No.  06  Tahun  2020 tersebut Tentang Panduan Ibadah Ramadhan dan Idul fitri 1 Syawal 1441  H  di  Tengah  Pandemi  Wabah  Covid-  19.  Hal  ini  juga  melihat bahwa pada saat tersbut kebutuhan ekonomi memang sangat penting, sehingga  menyegerakan  zakat  dirasa  sangat  penting  demi  kebaikan dan kemaslahatan umum.
Surat  Edaran  Menteri  Agama  No.  06  Tahun  2020  ini  terletak pada  point  A  yang  menjelaskan  mengenai  zakat  harta  yang disegerakan  untuk  dibayar.  Hal  ini  merupakan  pembahasan  yang cukup  penting  guna  memberikan  kepastian  hukum  agar  tidak menimbulkan ambiguitas dan interpretasi yang berbeda-beda. Terkait zakat mal yang diatur dalam Surat Edaran ini tepatnya berada pada poin E tentang pelaksanaan Ibadah Angka 11 poin a yang berbunyi:
Menghimbau kepada  segenap  umat  muslim agar  membayarkan  zakat hartanya  segera  sebelum  puasa  ramadhan  sehingga  bisa  terdistribusi kepada mustahik lebih cepat. ”
12 Muhammad  Danuludin,  Ibdalsyah  Ibdalsyah,  and  Hilman  Hakiem,  ‘Implementasi Pendistribusian  Zakat  Produktif  Untuk  Usaha  Mikro  Mustahik  Di  Era  Pandemi  Covid-19’, El- Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam , 4.2 (2021), 89–99.
Dlawabit Maslahah Said Ramadhan Al-Buthi
Ketidak  jelasan  zakat  harta  yang  dimaksud  dalam  peraturan Surat Edaran yang dikeluarkan Menteri Agama menimbulkan banyak pertayaan,  Apakah  zakat  harta  tersebut  harus  mencukupi  syarat waktu  setahun  (haul)  atau  tanpa  haul  sebagaimana  yang  sudah ditentukan  dalam  peraturan  Menteri  Agama  Sebelumnya. Sebagaimana  diketahui  bersama  karna  ini  berkaitan  dengan kemaslahatan  umum,  apakah  menyegerakan  zakat  seperti  ini  sudah mencukupi dikatakan sebagai maslahah. Maka dari itu peneliti ingin melihat  dari  batasan-batasan  maslahah  dari  pandangan  Sa’id Ramadhan Al-Buthi tentang hal ini.
Sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  Peraturan  zakat    No.  52 Tahun  2014  Tentang  mekanisme  perhitungan  zakat  mal  dan  zakat firtah  Serta  Pendayagunaan  Zakat  Untuk  Usaha  Produktif  yang berbunyi:
Pasal 2:
1. Harta  yang  dikenai  zakat  harus  mencakup  syarat  sesuai dwngan ketenttuan syariat Islam. 2. Syarat harta yang dikenakan zakat mal sebagai berikut: a. Milik penuh; b. Halal; c. Cukup nisah; dan d. Haul 3. Syarat  haul  sebagaimana  di  maksud  pada  ayat  (2)  huruf  d tidak  berlaku  untuk  zakat  pertanian,  perkebunan  dan kehutanan, perikanan, pendapatam dan jasa, dan zakat rikaz.
Memang  dalam  masalah  haul  terjadi  pro  kontra  para  ulama, akan  tetapi  disini  yang  ditekankan  yang  mana  tujuan  untuk menyegerakan zakat tidak lain untuk kemaslahatan. Ini yang mejadi titik  poin  dalam  penelitian  ini,  yang  mana  menurut  peneliti  harus dilihat  dari  batasan-batasan  maslahah  dalam  mengambil  sebuah keputusan  apalagi  yang  mengeluarkan  putusan  tersebut  adalah pemerintah.  Khawatirnya  nanti  terjadi  pergampangan  hukum maslahah  dalam  suatu  hukum,  dikit-dikit  maslahah.  Jika  tidak  ada kontroling dalam pengambilan hukum masalah maka ini akan sangat berbahaya terhadap hukum Islam.

## Khotibul Umam, dkk

## Biografi al-Buthi
Al-Buthi  memiliki nama  lengkap  Muhammad  Sa’id Ramadhan Ibn  Mula  Ramadhan  Ibn  Umar  al-Buthi.  Ia  lahir  pada  tahun  1929  di perkampungan Turki yang bernama jilika, terletak pada sebuah pulau yang  bernama  semenanjung  Butha.  Gelar  Al-Buthi  adalah  nisbat kepada  tempat  kelahiran  beliau  yaitu  Buthan.  Lahir  dari  keluarga yang cerdas dan kental agamanya. Ayah al-Buthi merupakan pemuka agama kurdi yang masyhur, yang bernama Syekh Mulla Ramadhan.
Al-Buthi  merupakan  anak  kedua  dari  empat  bersaudara  dan anak  satu-satuya  yang  laki-laki.  Keempatnya  bernama:  Zainab, Muhammad Sai’id, Ruqoayyah, dan Naimah. Awalnya ayahnya ingin menamakan  al-Buthi  dengan  nama  Muhammad  Fadhil,  akan  tetapi dia  mengubah  pikirannya  dengan  alasan tabarrukan kepada  nama seorang Ulama ditempatnya, yaitu Sa’id Al-Mansyur.
Pada  umur  sekitar  4  tahun,  ia  pindah  bersama  ayahnya  ke Damaskus,  selanjutnya  pada  tahun  1953  setelah  tamat  pendidikan Ibtidaiyah  ayahnya  mendaftarkan  di  Ma’had  al-Taujih  al-Islami (Institute  of  Islamic  Guindsnce)  yang  terletak  di  daerah  Maidan, Damaskus dibawah didikian gurunya Hasan Habannakeh. Ia banyak melahirkan  Ulama  terkenal  dan  merupakan  penyumbang  kepada ketajaman  Ilamu  al-Buthi,  dan  ualam  ainnya  seperti;  Mustafa  al- Bugha,  Mustafa  Saed  Al-Khen,  Muhammad  Al-Zuhaily  dan  yang lainnya.  Al-Buthi  di  latih  berkhutbah  dan  mulai  menyemapaikan dengan para jamaah sejak umur 17 tahun. Disamping itu al-buthi juga mempelajari  ilmu  diskusi  atau  perdebatan  dalam  menangkis pemikiran  orang  yang  suka  melakukan  bid’ah  dan  seringkali berdiskusi dengan kelompok-kelompok yang mempunyai pemikiran seperti itu. 13
Kemudian  Al-Buthi  pindah  ke  Kairo  dan  melanjutkan studinnya dengan mendalami lagi ilmu Syariah hingga mendapatkan gelar  ijazah Licence (tingkat  sarjana  pada  tahun  1955).  Ia  meraih pendidikan strata 2 (S2) di fakultas bahasa Arab dari Universitas Al- Azhar.  Pada  tahun  1965,  Al-Buthi  menyelesaikan  program Doktoralnya  di  Universitas  Al-Azhar  juga  dengan  bidang  Ilmu Epistimologi  Hukum  Islam  dengan  predikat  cukup  tinggi . Dengan
13 Muhammad Latif, ‘Konsep Cinta “Al Hubb” Menurut m. Quraish Shihab Dan m. Said Ramadhan Al Buthi’ (IAIN Salatiga, 2019).
Dlawabit Maslahah Said Ramadhan Al-Buthi
judul  Disertasi  yang  ia  tulis “dlawabit  al-Maslahah  fi  al-Syari’at  al- Islamiyah”. keistimewaan al-Buthi sebagai seorang Ahli sunnah wa Al- Jamah terus  diasah  oleh  para  ulama  Al-Azhar,  sehingga  studi  beliau berhasil  di  peringkat  falsafah.  Al-Buthi  juga  pernah  menimba  ilmu kepada  pembesar  pemikir  Islam  seperti  Syekh  Syaltut  dan  lain sebagainya. 14
Al-Buthi  tidak  hanya  pintar  dalam  bidang  Ilmu  Syari’ah  dan bahasa,  akan  tetapi  beliau  juga  dikenal  dengan  ulama  Sunni  yang mulidisipliner.  Ia  dikenal  alim  dalam  ilmu  filsafat  dan  akidah,  juga memahami  ilmu ulumu  al-Qur’an dan ulum  al-hadis dengan  baik. Bahkan  ia  kadang  mengkritik  atas  pemikiran  filsafat  materialisme Barat,  sisi  lainnya  juga  ia  melakukan  pembelaan  atas  ajaran  dan pemikiran mazhab fiqih dan aqidah ahlusunnah. 15
Ia  wafat  pada  hari  kamis  tanggal  21  Maret  2013  di  masjid  al- Iman  yang  disebabkan  bom  bunuh  diri.  Pada  saat  itu  beliau  sedang mengisi  pengajian  kitab  “al  Hikam  Ibu  Athaillah”. 16 Ia  juga  seorang penulis  yang  produktif,  karyanya  banyak  sekali,  meliputi  bidang sastra,  filsafat,  sosial,  masalah  kebudayaan,  dan  lain-lain.  Di  antara beberapa karya Al-Buthi: 17
1. Al Islam wa Al ‘Ashr.
2. Awrubah at taqniyyah ila ar- ruhaniyyah: musykilah al jisr al-maqthu’.
3. Barnamij dirasah qur’aniyyah.
4. Syakhshiyyat istawqafatni.
5. Syarh wa tahlil al hikam al-atha’iyah
6. Kubra al yaqiniyyat al kauniyyah.
7. Hadzihi musyklatuhum
8. Wa hadzihi musykilatuna.
9. Kalimat fi munasabat.
10. Musyawarat ijtima’iyyah min hishad al internet.
11. Ma’a an- nas musyawarat wa fatawa.
12. Manhaj al-hadharah al insaniyyah fi al-qur’an.
14 Latif.
15 Mukit Abdul, ‘Pendidikan Akidah Telaah Pemikiran Al-Buthi’, Jurnal TAWAZUN , 8.1 (2015). 16 Abbas  Arfan,  ‘Maslahah  Dan  Batasan-Batasannya  Menurut  Al-Bûthî  (Analisis  Kitab Dlawâbith Al-Mashlahah Fi Al-Syarî’ah Al-Islâmiyyah)’, Journal de Jure , 5.1 (2013). 17 Muhammad  Wahdini,  ‘POLITIK  MODERAT:  Studi  Pemikiran  Muhammad  Sa’id Ramadhan Al-Buthi’, Jurnal Sosiologi Agama , 14.1, 51–66.

## Khotibul Umam, dkk
74
13. Hadza ma qultuhu amama ba’dha al-ru’asa wa al muluk.
14. Islam  maladz  kullmim  mujtama’  insainyyah;  limadza  wa kaifa?. 15. Al jihad fi al isla: kaifa nafhamuhu? Wa kaifa numarisuhu?.
Teori dlawabith al-Maslahah al-Buthi Maslahah  dalam  makna  bahasa  mempunyai  arti  kemanfaatan, kebaikan,  kepentingan. 18 Sedangkan  dalam  bahasa  Indonesia Maslahah  dibakukan  menjadi  kata Maslahat yang  mempunyai  arti mendatangkan  kebaikan  atau  membawa  kemanfaatan  dan  menolak kerusakan.  Sedangkan  dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI) Maslahat mempunyai makna sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, guna. Adapun jika kata Maslahat ditambahi dengan imbuhan ke-  dan  akhiran-An,  menjadi  kemsalahatan  memiliki  mankan kegunaan, kebaikan, manfaat dan kepentingan. 19
Menurut  para  Ulama  berbeda  dalam  mengartikan  Masalahat dalam  hukum  Islam,  sebagaimana  yang  di  contohkan  Imam  alo- Ghazali  “Maslahah  pada  dasarnya  adalah  suatu  gambaran  dari meraih  manfaat  atau  menghindarkan Mudharat ”.  Menurut  Ghazali yakni  memelihara  Agama,  keturunan  dan  harta  benda. 20 Adapun menurut Sa’id Ramadhan Al-Buthi yang dimaksud dengan Maslahat adalah sebagai berikut:
َّلَا  ُةَعَفْ نَمْلأ ُمْيِكَحْلا ُ ِعراَّشلا  اَهَدَصَق  ىِت ِهِداَبِعِل ْمِهِلِوُقُعَو  ْمِهِسْوُفُ نَو  ْمِهِنْيِد  ِظْفِح  ْنِم اَمُهَ نْ يَ ب اَمْيِف ٍنَّيَعُم  ِبْيِتْرَ ت َقْبَط مْهِلِاَوْمَأَو ْمِهِلْسَنَو . 21
“Al-Maslahah adalah manfaat yang dimaksudkan atau ditetapkan oleh syari  (Allah  dan  RasulNya)  untuk  kepentingan  hambaNya  yang meliputi pemeliharaan Agama, diri, akal, keturunan, dan harta mereka sesuai dengan ukuran tertentu. ”.
18 Ali  Atabik  and  Ahmad  Zuhdi  Muhdlor,  ‘Kamus  Kontemporer  Arab-Indonesia’, Yogyakarta: Penerbitv Yayayasan Ali Maksum , 1999. 19 Kamus Besar Bahasa Indoensia (Kbbi), ‘Difinisi Maslahat’, Diakses Tanggal 15 Mei 2022. <http://kbbi.web.id/Masalahat>. 20 Dahlan  Tamrin, Filsafat  Hukum  Islam:  Filsafat  Hukum  Keluarga  Dalam  Islam (malang:  : Uin-Malang Press, 2007). 21 Muhammad  Sa’id  Ramadhan  Al-Buthi, Dlawâbith  Al-Mashlahah,  Fi  Al-Syariah  Al- Islamiyyah (damaskus: : Darr Al-Fikr, 2005).
Dlawabit Maslahah Said Ramadhan Al-Buthi
Sedangkan dlawabith ( طباوض ) merupakan bentuk jamak dari kata
( طبض - طبضي
)  yang  mempunyai  makna  mengontrol,  mengendalikan.
Oleh sebab itu penggunaan konsep maslahah yang digunakan tanpa adanya  Batasan  yang  mengontrol  hal  tersebut,  akan  mengakibatkan suatu kemafsadatan terjadi dalam penentuan sebuah hukum.
Al-Buthi berpendapat bahwa Maslahah dapat dijadikan sebagai sumber  hukum  Islam  jika  memenuhi  lima  kriteria  yang  kemudian diistilahkan  dengan Dlawâbith  al-Mashlahah . Adapaun  lima  kriteria sebagaiamana  berikut: pertama, bahwa  maslahat  masih  dalam  ruang lingkup Maqasidu  al-syariah.  Kedua, tidak  bertentangan  dengan  Al- Qur’an, ketiga, tidak  bertentangan  dengan  Sunnah, Keempat, tidak bertentangan  qiyas,  dan kelima, tidak  bertentangan  dengan kemaslahatan  yang  lebih  tinggi.  Tentunya  maslahah  sebagai  salah satu sumber dalil hukum Islam juga bersumber dari al-Qur’an dan al- Sunnah yang akan dipaparkan sebagai berikut:
1. Dalil al-Qur’an
Al-Qur’an Surah Yunus: 57
َفِشَو ْمُكِ بَّر نِ م ٌةَظِعْوَّم مُكْتءاَج  ْدَق  ُساَّنلا اَهُّ يَأ اَي
ىًدُهَو ِروُدُّصلا يِف اَمِ ل ءا
َنيِنِمْؤُمْلِ ل ٌةَمْحَرَو
“Hai manusia, sesungguhnya telah dantang kepadamu pelajaran dari Tahanmun  dan  penyembuh  bagi  penyakit-penyakit  (yang  berada) dalam  dada  dan  petunuk  serta  rahmat  bagi  orang-orang  yang beriman” . 22 Al-Qur’an Surah al-Baqarah: 220 ْمُهوُطِلاَخُت ْنِإَو ٌرْ يَخ ْمُهَّل ٌحَلاْصِإ ْلُق ىَماَتَ يْلا ِنَع َكَنوُلَأْسَيَو ِةَرِخلآاَو اَيْ نُّدلا يِف ِزَع َه للا َّنِإ ْمُكَتَ نْعلأ ُه للا ءاَش ْوَلَو ِحِلْصُمْلا َنِم َدِسْفُمْلا ُمَلْعَ ي ُه للاَو ْمُكُناَوْخِإَف ٌزي ٌميِكَح
“Tentang  dunia  dan  akhirat.  Mereka  menanyakan  kepadamu (Muhammad)  tentang  anak-anak  yatim.  Katakanlah,  “memperbaiki keadaan  mereka  adalah  baik”,  dan  jika  kamu  mempergauli  mereka,

## Khotibul Umam, dkk
maka  mereka  adalah  saudara-saudaramu.  Allah  mengetahui  orang yang  berbuat  kerusakan  an  yang  berbuat  kebaikan.  Dan  jika  Allah menghendaki,  niscaya  Dia  datangkan  kesulitan  kepadamu.  Sungguh, allah Maha perkasa, Maha bijaksana ”. 23
Al-Qurtubi Ketika menjaskan di atas memang tidak secara langsung  atau  terang-terangan  dengan  kata  maslahah,  akan tetapi  ayat  di  atas  menjadi  dalil  untuk  merawat  harta  anak yatim dan menjaga anak yatim agar tetap baik-baik saja, jangan sampai  mencampur  atau  mengambil  harta  anak  yatim.  tujuan ini  adalah  demi  kemaslahatan  anak  yatim  dan  orang  yang menanggung anak. 24 Hal ini sesuai dengan tujuan syari’at yaitu menjaga jiwa manusia agar tetap dalam keadaan baik dan tidak dalam keadaan kemudharatan.
2. Dalil al-Sunnah
يضر يردخلا ديعس يبأ نع
هللا لا :لاق ملسو هيلع هللا يلص يبنلأ نأ ,هنع

## رارضلاو ررض
“Dari  abu  Sa’id  Al-Khudri  ra.  Bahwa  Nabi  Muhammad  SAW bersabda: tidak boleh mendatangkan mudharat dan tidak boleh saling mendatangkan mudharat”.
Dalam  hadis  lan  yang  terdapat  dalam  kitab  shohih muslim menjelasakan:
َأ ُنْباَو ،ٍداَّبَع ُنْب ُدَّمَحُم اَنَ ثَّدَح
ْنَع ،َّيِراَزَفْلا ِناَيِنْعَ ي ُناَوْرَم اَنَ ثَّدَح : َلااَق ،َرَمُع يِب ِهللا  َلوُسَر اَي :َليِق :َلاَق ،َةَرْ يَرُه يِبَأ ْنَع ،ٍمِزاَح يِبَأ ْنَع ،َناَسْيَك ُنْبا َوُهَو َديِزَي
: َلاَق َنيِكِرْشُمْلا ىَلَع ُعْدا « َمَّنِإَو ،اًناَّعَل ْثَعْ بُأ ْمَل يِ نِإ ًةَمْحَر ُتْثِعُب ا
“Menceritakan  kepada  kami  Ibn  Abbad,  menceritakan  kepada  kami Ibni  Abi  Umar,  menceritakan  kepada  kami  Marwan  al-Fazary,  dari Yazid bin Kasyan, dari Ibni Abi Hazim, dari Abi Hurairah berkata: ya Rasolullah  doakan  celaka  kepada  orang  musyrik,  Nabi  bersabda: sesungguhnya  saya  tidak  diutuas  untuk  melaknat,  akan  tetapi  saya diutus untuk membawa rahmat”.
23 Kementerian AgaKementerian Agama Ri.ma Ri. 59.
24 Abi  Bakri  Al-Qurtubi, Al-Jami’  Al-Ahkam  Al-Qur’an (libanon:  Muassasah  Al-Risalah, 2006).
Dlawabit Maslahah Said Ramadhan Al-Buthi
Dari  hadis  di  atas  bisa  diambil  kesimpulan  bahwa datangnya  atau  diutusnya  Nabi  Muhmmad  SAW  tidak  lain ialah  untuk  menjadi  rahmat  bagi  seluruh  alam  manusia,  dan Nabi  tidak  menginginkan  suatu  kerusakan  terjadi.  Maka  dari sinilah  bisa  dijadikan  dalil  bahwa  maslahah  merupakan  suatu yang  penting  dalam  hukum  Islam  dan  bari  seluruh  umat manusia
Al-Buthi  berpandangan  bahwa  diturunkannya  Syariat Islam adalah untuk menjaga kemaslahatan manusia, akan tetapi ia  menolak  pada  sebagian  tokoh  yang  menjadikan  maslahah sebagai  amunisi  untuk  menganulir  hukum  yang  telah ditetapkan  oleh  nash.  Artinya  jika  terjadi  pertentangan  antara maslahah  dengan  bunyi  nash  secara  harfiah  maka  maslahah yang  harus  dikedepankan.  Pandangan  yang  demikian  ini menurut  al-Buthi  yang  harus  disikapi  dengan  serius  karna dapat merusak tatanan dan hukum Islam yang sudah dikemas oleh  para  ulama  terdahulu,  akibatnya  jika  hal  ini  tidak  segera diantisipasi bisa membuat kalangan umat Islam menggampangkan nash dan dengan mudahnya berdalih dibalik kemaslahatan.  Menurut  al-Buthi  dalam  kitabnya  menjelaskan, maslahah  bukan  dalil  yang  mandiri  yang  bisa  memproduk hukum  baru  dengan  semua  itu,  maslahah  harus  memiliki batasan-batasan yang tidak boleh dilewati.

## Menyegerakan  Zakat  Harta  Prespektif
Dlawabith  Maslahah

## Ramadhan Al Buthi
Dalam  pengambilan  suatu  hukum,  terutama  dalam  hukum Islam  tentunya  tidak  semerta-merta,  aka  tetapi  harus  melewati beberapa ketentuan yang telah dibuat oleh para ulama-ulama Islam. Secara  bahasa  makna  dari  Maslahah  adalah  kemanfaatan,  kebaikan, kepentingan. 25 Sedangkan  dalam  makna  termenologi  menurut  Al- Ghazali  adalah  memelihara  dan  mewujudkan  tujuan  syari’ah  yang berupa memelihara Agama, jiwa, akal budi, keturunan, dan harta. Al- Ghazali  juga  mengatakan  bahwa  sebalikanya,  setiap  sesuatu  yang dapat  menganggu  dan  merusak  yang  lima  hal  diatas  dinilai  sebagai

## Khotibul Umam, dkk
78
Mafsadah,  maka  mencegah  kerusakan  atau  Mafasadah  tadi  dapat dikatakan sebagai sebuah Masalah. 26
Sedangkan  menurut  al  buthi  sendiri,  Maslahah  menjadi  dua bagian:  Maslahah  adalah  manfaat  dari  segi  bahasanya.  Sedangkan dalam  makan syarah menurut  Al-Buthi  ialah  setiap  sesuatu  yang bermafaat  untuk  kepentingan  manusia  sebagaimana  yang  telah  di maksudkan oleh al-Syari’ (Allah SWT), baik dalam menjaga Maqasidh al-syariah yang  lima:  Agama,  akal,  jiwa,  keturunan,  dan  harta. Sedangkan  arti  kata dlawabith sendiri  adalah  sebagai  alat  untuk menguji serta menyeleksi Maslahah dan mengkonfirmasi ke syari’ah an sebuah maslahah tersebut yang nantinya hal tersebut akan menjadi sumber hukum dalm hukum Islam. 27
Maslahah  sebagai  dalil  hukum,  maka  metode  Maslahah mempunyai  beberapa  ketetapan  dasar  untuk  ditetapkan  sebagai suatu  hukum,  diantaranya;  sebagaimana  adanya  hukum  Islam  yang tujuannya  adalah  demi  kemaslahatan  manusia.  Dalil Qath’i yang menegaskan  bahwa  dimana  ada  maslahah  maka  disitulah  terdapat syariah Allah. Kemaslahatan itu harus digali agar syari’at Islam dapat terus  menaungi  pemeluknya.  Ketetapan  yang  lain  seperti;  praktik para sahabat yang telah memakai Maslahat, mereka sepakat berhujjah dengan  Maslahah  dan  memberi  nama  Maslahah  tersebut  dengan Maslahah  Muthlaqah, tanpa  perlu  dukungan  oleh  dalil  tertentu  yang meghargai Maslahah tersebut. 28
Dalam konteks zakat harta kali ini harus melihat latar belakang kenapa zakat harta dalam Surat Edaran Menteri Agama No. 06 tahun 2020. Jika melihat dari situasi dalam masa pandemi Covid-19 ini maka wajar saja pemerintah mengeluarkan Surat Edaran ini, akan tetapi di dalamnya  tidak  ditemukan  alasan  yang  jelas  sehingga  pengambilan hukum  menyegerakan  zakat  tidak  dapat  ditemukan.  Menurut  Al- Buthi sesuatu dianggap sebagai sebuah Maslahah dan dapat dijadikan sebagai sumber hukum harus memenuhi  lima kriteria yang dikenal dengan  istilah Dlawabith  al-Maslahah. Adapun  lima  kriteria  tersebut sebagai berikut:
26 Abu  Hamid  Muhammad  Al-Ghazali, Al-Mustofa  Min  Ilm  Al  Ushul,  Tahqiq  Wa  Ta’liq (bairut: Muassasah Al-Risalah, 1997).416.
27 Fauzi  Ahmad,  ‘Al-Maslahah  Al-Syar’iyah  Sebagai  Sumber  Hukum  Islam’, Jurnal Tribakti , 27.2 (2016), 302–28. 28 Hasbi As-shiddiqy, Filsafat Hukum Islam (Jakarta: bulan bintang, 1975),. 331-334.
Dlawabit Maslahah Said Ramadhan Al-Buthi
Pertama, Harus masuk kedalam Maqasih al-Syari’ah . Artinya hal itu  bisa  dikatakan  masuk  dalam  kategori  Maslahah  maka  harus selaras dan tidak bertentangan dengan lima Maqasidh al-Syari’ah, jika hal tersebut bertentangan, maka itu termasuk pada Mafsadat. zakat atau ta’jil al-zakah tidak menyelahi terhadap tujuan syariat Islam yang lima, bahkan hal tersebut dapat memelihara tujuan-tujan syariat  tersebut.  Sebagaimana  yang  sudah  dipaparkan  diatas  bahwa tujuan  zakat  disegerkan  ini  ialah  demi  kemaslahatan,  demi  menjaga masyarakat  yang  membutuhkan  agar  tetap  bisa  bertahan  hidup dalam masa pandemi ini. Hal ini senada dengan tujuan-tujuan Syariat yaitu hifd  al-  nafs yaitu  menjaga  atau  memelihara  diri.  Hal  ini merupakan  salah  satu  jalan  untuk  menjalin  kerukunan  sosial  yang telah ditampakkan oleh Islam.
Islam  sendiri  tidak  menginginkan  adanya  masyarakat  yang terlantar, tidak memiliki makanan, pakaian, rumah. Seorang muslim memang  dituntut  untuk  memenuhi  kebutuhan-kebutuhan  hidupnya dengan  berusaha  bekerja,  akan  tetapi  tika  tidak  memungkinkan, maka masyarakatlah yang membantu. Tidak boleh antara masyarakat satu dan yang lain saling apatis tanpa memperdulikan yang lain yang sedang mengalami kekurangan. 29
Kedua, Tidak bertentangan dengan ayat al-Qur’an. Sesuatu bisa dikatakan  sebagai Maslahah, jika  tidak  bertentangan  dengan pemahaman ayat al-Qur’an. Al-Buthi menyebutkan bahwa harus ada kejelasan  dalil  sesuatu  mau  dikatakan  sebagai  Maslahah  dan  harus berpedoman  pada  hukum  yang  telah  di  tetapkan  dalam  al-Qur’an. Banyak  para  pakar  Islam  maupun  seorang  orang  barat  yang mempelajari Islam  akan  tetapi tidak  memperhatian  hal ini,  sehingga tidak jarang dari mereka mengedepankan hal Yang dianggap Mereka sebagai  Maslahah  daripada  Nash  al-Qur’an.  Hujjah  utama  mereka adalah pandangan sahabat Umar Bin Khattab dalam beberapa kasus yang menjelasakan bahwa beliau mengedapankan maslahah daripada Nash  Al-Qur’an. 30 Karena  tidak  ditemukan  dalam  al-Qur’an  tentang menyegerakan  zakat  secara  eksplisit,  akan  tetapi  terdapat  ayat  al- Qur’an  yang  menjelaskan  tentang  bersegera  dalam  kebaikan.  Sepeti dalam Q.S ali Imran: 133 yang berbunyi:
29 AbdurrahmaAbdurrahman Qadir.n Qadir.
30 Al-Sa’id Ramadhan Al-Buthi, Dlawabith Al-Maslahah Fi Al-Syari’ati Al-Islamiyati (bairut: Muassasah Al- Risalah, 1992).

## Khotibul Umam, dkk
َنيِقَّتُمْلِل ْتَّدِعُأ ُضْرَلأاَو ُتاَواَمَّسلا اَهُضْرَع ٍةَّنَجَو ْمُكِ بَّر نِ م ٍةَرِفْغَم ىَلِإ ْاوُعِراَسَو “Dan  bersegeralah  kamu  mecari  ampunan  dari  Tuhanmu  dan mendapatkan  surga  yang  luasnya  seluas  lagi  dan  bumi  yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa”. 31
Dari ayat diatas memang tidak menjelaskan tentang zakat, akan tetapi  jika  zakat  tersebut  dikeluarkan  dengan  tujuan  untuk  mencari ridho Allah dan ampunannya maka hal tesebut merupakan hal yang baik.  Karena  zakat  merupakan  hal  yang  terpuji,  khawatir  akan dikalahkan  oleh  sifat  kikir  atau  hawa  nafsu  yang  mengakibatkan tersia-siakannya hak orang fakir dan miskin.
Ketiga, Tidak  bertentangan  dengan  Sunnah.  Al-Buthi menjeleaskan  bahwa  Yang  bertentang  dengan  pemahaman  sunnah yang sanadnya sambung terhadap Nabi Muhammad SAW. Sehingga tidak  sembarangan  sesuatu  dikatakan  maslahah.  Sebagaimana  yang disebutkan  pada  bab  tentang  menyegerakan  zakat  (ta’jil  al-zakah) mengenai  hadis  yang  disampaikan  oleh  Ibn  Umar  tentang  tidak bolehnya  menyegerakan  zakat  harta  sebelum  mencapai  masa  satu tahun  (haul)  perlu  melihat  dari  beberapa  pendapat  ulama.  Salah satunya ialah Abu Isa mengatakan bahwa hadis ini ada diketagorikan hadis mauquf, sedangkan Ahmad Bin Hambal dan Ali Ibn al-Madani mengatakan bahwa hadis ini termasuk hadis yang dho’if.
Sedangkan  Ibnu  Anas,  Imam  Syafi’I,  Ahmad,  dan  Ishaq mengatakan bahwa konteks hadis ini ialah jika sesorang mempunyai harta  untuk  berzakat  maka  diperbolehkan  untuk  zakat,  akan  tetapi jika tidak mempunyai harta (al-malu al-mustafadi) maka zakat tidak wajib baginya sampe dia mencapai masa satu tahun (haul). 32
Keempat, Tidak  ada  pertentangan  dengan  Qiyas.  Al-Buthi menjelaskan  bahwa  korelasi  antara  Maslahah  dan  Qiyas  adalah umum-khusu-mutlaq.  Semua  hukum  Qiyas  pasti  Maslahah,  akan tetapi  setiap  Maslahah  adalah  Qiyas.  Al-Buthi  mengatakan  bahwa Maslahah  dan  Qiyas  memiliki  kedudukan  yang  sama,  jika  terjadi kontra antara keduanya maka salah satunya akan gugur.
Melihat dari pendapatnya Al-Basri Al-Baghdadi, ia mengatakan bahwa  boleh  menyegerakan  zakat  asal  mencukupi  nisabnya
31 Kementerian Agama Ri.
32 Ibnu A’rabi Al-Maliki, A’ridhatu Al-Ahwadzi Bisyarhi, Shohih Al Tirmidy (libanon: Dar Al -Kutub Al Ilmiah).
Dlawabit Maslahah Said Ramadhan Al-Buthi
diqiyaskan kepada membayar hutang sebelum masanya tiba. Hal ini melihat  pada  pada  dua  bentuk  hak  Allah  yang  mempunyai  dua macam: yang pertama adalah hak kepada badan seperti ibadah solat dan  puasa.  Kemudian  hak  harta  dan  kaffarat.  Jika  sholat  dan  puasa sudah  ditentukan  waktunya  dalam  syariat  Islam,  akan  tetapi  dalam masalah  zakat  harta  jika  sudah  mencukupi  nisabnya  maka diperbolehkan  untuk  segera  ditunaikan.  Kemudia  ia  menjelaskan bahwa dalam setiap harta mempunyai rentang waktu sendiri, hutang harus  dibayarkan  Ketika  sudah  mencapai  waktunya,  sama  halnya dengan zakat mal, jika syarat wajibnya sudah terpenuhi (nisab), maka boleh  menyegerakan  zakat  sebelum  waktunya,  karena  masa  tahun bukan syarat wajib zakat harta. 33 Kelima, Tidak bertentangan dengan Maslahah yang lebih tinggi. Maksud dari tidak bertentangan dengan Maslahah yang lebih tonggi, lebih kyat, atau lebih penting, atau yang setara dengannya. Al Buthi mengatakan  bahwa  tingkatan  Maslahah  bisa  dilihat  dari  tiga,  dari objek,  cakupan,  dan  kapasitasnya. 34 Hal  ini  diperkuat  dengan  apa yang  dikatakan  Umar  Bin  Khattab  yang  diriwayatkan  oleh  Said  Bin Mansur:
يِ نِإ ُتْلَزْ نَأ َم ْنِم يِسْفَ ن ُتْرَسْيَأ اَذِإَف ُهْنِم َتْذَخَأ ْتَجَتْحِإ ْنِإ ِمْيِتَيْلا يَلِاَو ٍةَلِزْنَمِب ِهللا  ِلا ُتْفَفْعَ تْسا ْنِإَو ُهُتْدَدَر
“Sesungguhnya  aku  menempatkan  diri  dalam  mengurus  harta  allah seperti  kedudukan  seorang  anak  yatim,  jika  aku  membutuhkan  aku mengambil darinya, jika aku dalam kemudahan aku mengembalikannya, dan jika aku berkecukupan aku menjahuinya”. 35
Menurut  peneliti,  kaidah  diatas  menegaskan  bahwa  seorang pemimpin  harus  mengedepankan  kemaslahatan  rakyatnya,  bukan mengikuti keinginan hawa nafsunya atau keinginan keluarganya atau kelompoknya.  Banyak  contoh  yang  berhubungan  dengan  kaidah tersebut  yaitu  setiap  kebijakan  yang  maslahat  dan  manfaat  bagi rakyat  maka  itulah  yang  harus  direncanakan,  dilaksanakan, diorganisasikan, dan dinilai/dievaluasi kemajuannya.
33 Habib  Al-Basri  Al-Baghdadi, Al-Hawi  Al-Kabir  Fi  Fiqhi  Mazhab  Al-Syafi’i (bairut:  Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 1999). 34 Al-Sa’id Ramadhan Al-Buthi.
35 A.  Djazuli, Kaidah-Kaidah  Fikih:  Kaidah-Kaidah  Hukum  Islam  Dalam  Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006).

## Khotibul Umam, dkk
82
Sebaliknya,  kebijakan  yang  mendatangkan  mafsadah  dan memudaratkan  rakyat,  itulah  yang  harus  disingkirkan  dan  dijauhi.
Dalam upaya-upaya pembangunan misalnya, membangun perekonomian  rakyat  dengan  diadakannya  lembaga-lembaga  zakat baik  melalui  BAZNAS  atau  LAZ  itu  sendiri,  sehingga  pertumbuhan ekonomi  rakyat  bisa  maju  dengan  pesat  dan  berkembang  demi tercipatnya  suasana  yang  kondusif  bagi  keuangan  ekonomi  dan kesejahteraan  rakyatnya.  Dan  di  sini  lah  kemaslahatan  yang sebenarnya untuk kepentingan bersama dengan rakyatnya. 36
Jika dilihat lebih dalam lagi dalam peraturan Surat Edaran yang dikeluarkan  Menteri  Agama  No.  06  pada  Tahun  2020,  dalam regulisinya tidak dijelaskan secara terperinci bagaimana menyegerakan  zakat  itu  di  aplikasian  dalam  lapangan.  Artinya  jika menyegerakan harta tersebut dianggap sebagai maslahah tentu tidak sesederhana itu, perlu adanya pertimbangan.
Menerapkan  maslahah  dalam  kasus  ini  diperlukan  beberapa syarat,  diantaranya  kasus  yang  sedang  diijtihadkan  harus  berkaitan dengan kepentingan kemanusian umum dan tidak boleh menciptakan Mafsadat atau  kerusakan  bagi  umat  manusia  dan  tidak  bertentangan sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Al-Buthi. Jika dilihat dalam teks  yang  terdapat  dalam  peraturan  Surat  Edaran  yang  dikeluarkan Menteri  Agama  No.  06  pada  Tahun  2020  yang  mana  tujuan disegerakannya zakat adalah agar bisa cepat terdistribusi kepada para mustahik secara cepak melihat adanya pandemi Covid-19 ini.
Hal yang cukup penting dilihat dalam persoalan menyegerakan zakat  disini  adalah  mekanisme  yang  harus  dilakukan  oleh  sesorang yang ingin menyegerakan zakatnya dan bagaimana para Amil zakat melaksanakan  himbauan  ini  ketika  berada  ditengah  masyarakat. Meski  dalam  Al-Qur’an  secara  jelas  tidak  ditemukan  ayat  yang berkaitan  menyegerakan  zakat,  akan  tetapi  dalam  hadis  nabi  ada. Melihat dari hadis yang mengatakan bahwa menyegerakan zakat itu diperbolehkan  ketika  diteliti  lebih  dalam  lagi,  hadis  yang diriwayatkan  oleh  Ali  diatas  sebegai  landasan  para  ulama  dalam
36 Rafik  Patrajaya,  ‘Tinjauan  Sosiologi  Hukum  Terhadap  Zakat  Sebagai  Pengurang Penghasilan Pajak Uu No. 23 Tahun 2011 Pasal 22 (Studi Analisis Pendekatan Ushul Fikih)’, El- Mashlahah , 9.1 (2019). 50.
Dlawabit Maslahah Said Ramadhan Al-Buthi
Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 4 (1), 2022: 63-86
mebolehkannya  menyegerakan  zakat  sebagaimana  yang  disebutkan dalam kitab sunan al-tirmidzi termasuk dalam kategori hadis hasan. 37 Selain  itu  melihat  pada  kepentingan,  kemanfaatan,  atau kemaslahatan yang lain tentu hal tersebut harus dipertimbangkan lagi oleh  para  pemerintah.  Dimana  menurut  hemat  penulis  dalam  kasus menyegerakan  zakat  harta  juga  harus  ditentukan  juga  siapa  yang menjadi  muzakki  seperti  para  pegawai  negeri  sipil  (PNS)  dan  para pejabat  tinggi,  artinya  harus  ada  kejelasan  antara  siapa  dan  siapa yang  dihimbau  untuk  menyegerakan  zakat,  melihat  dalam  keadaan pandemi juga menjadi sebab kemerosotan ekonomi masyarakat luas.

## Penutup
Surat  Edaran  Menteri  Agama  No.  06  Tahun  2020  Tentang Panduan  Ibadah  Bulan  Ramadhan  dan  Idul  Fitri  1  Syawal  1441  H termasuk  ke  dalam  produk  hukum  sebuah  peraturan  kebijakan. Dalam Surat Edaran ini tidak dijelaskan zakat harta yang bagaimana untuk dilaksanakan, sedangkan dalam Undang Undang zakat sendiri sudah  jelaskan  mengenai  tata  cara  serta  syarat  untuk  melaksanakan zakat baik dari zakat fitri maupun zakal mal. Dalam teori Dlawabit al- Maslahah al Buthi, jika menyegerakan zakat untuk kemaslahatan bagi orang-orang  yang  terkena  dampak  pandemi,  maka  jika  dilihat  dari lima aspek Dlawabith nya tidak masalah. Bahkan hal tersebut menjadi hal  positif  demi  menjaga  keberlangsungan  kehidupan  manusia  atau dalam Maqasidh al-Syari’ah disebut dengan Hifdz Nasf.

## Daftar Pustaka
Abdul, Mukit, ‘Pendidikan Akidah Telaah Pemikiran Al-Buthi’, Jurnal TAWAZUN , 8.1 (2015)
Abdurrahman  Qadir, Zakat  Dalam  Dimensi  Mahdhah  Dan  Sosial (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 1998) Abi  Bakri  Al-Qurtubi, Al-Jami’  Al-Ahkam  Al-Qur’an (libanon:
Muassasah Al-Risalah, 2006)
Abu Ali Hasan, Mukhtashar Al-Ahkam: Mustakhriju Al-Thusi Ala Jami’i Al-Tirmidy (saudi arabia: Makatabah Al-Ghuraba’, 1415) Abu  Daud  Sulaiman, Sunan  Abi  Daud (bairut:  Al  Maktabah  Al Isyri’yah) Abu  Hamid  Muhammad  Al-Ghazali, Al-Mustofa  Min  Ilm  Al  Ushul,
37 Al-tirmidzi, Sunan Al-Tirmidzi (bairut: dar al-gharabi al islami, 1998),.170.
Khotibul Umam, dkk
84
Tahqiq Wa Ta’liq (bairut: Muassasah Al-Risalah, 1997) Ahmad,  Fauzi,  ‘Al-Maslahah  Al-Syar’iyah  Sebagai  Sumber  Hukum Islam’, Jurnal Tribakti , 27.2 (2016), 302–28 Ahmad  Musthafa  al-farran, Tafsir  Imam  Syafi’i:  Menyelami  Kedalaman Kandungan Al-Qur’an, Terjemahan Dari Judul Asli Tafsir Imam Asy- Syafi’i (Jakarta: al-mahira, 2008)
Al-Buthi, Muhammad Sa’id Ramadhan, Dlawâbith Al-Mashlahah, Fi Al- Syariah Al-Islamiyyah (damaskus: : Darr Al-Fikr, 2005) Al-Maliki,  Ibnu  A’rabi, A’ridhatu  Al-Ahwadzi  Bisyarhi,  Shohih  Al
Tirmidy (libanon: Dar Al -Kutub Al Ilmiah)
Al-tirmidzi, Sunan Al-Tirmidzi (bairut: dar al-gharabi al islami, 1998) Ali, Nuruddin, Zakat Sebagai Instumen Dalam Kajian Fisikal (Jakarta: Pt Raja Grafindo Perada, 2006) Arfan, Abbas, ‘Maslahah Dan Batasan-Batasannya Menurut Al-Bûthî
(Analisis  Kitab  Dlawâbith  Al-Mashlahah  Fi  Al-Syarî’ah  Al-
Islâmiyyah)’, Journal de Jure , 5.1 (2013) As-shiddiqy, Hasbi, Filsafat Hukum Islam (Jakarta: bulan bintang, 1975)
Atabik, Ali, and Ahmad Zuhdi Muhdlor, ‘Kamus Kontemporer Arab- Indonesia’, Yogyakarta: Penerbitv Yayayasan Ali Maksum , 1999
Az-Zuhali,  Wahbah, Fiqih  Islam  WaAdillatuhu,  Bahasa  Oleh  Abdul
Hayyie Al Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011) Baghdadi,  Abu  Muhammad  Abdil  Wahhab  Al, Al  Ishraf  Ala  Nukti Masa’il Al Khilafi (Dar Ibn Hazam, 1999) Danuludin,  Muhammad,  Ibdalsyah  Ibdalsyah,  and  Hilman  Hakiem,
‘Implementasi  Pendistribusian  Zakat  Produktif  Untuk  Usaha
Mikro Mustahik Di Era Pandemi Covid-19’, El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam , 4.2 (2021), 89–99 <https://doi.org/10.47467/elmal.v4i2.517> Djazuli,  A., Kaidah-Kaidah  Fikih:  Kaidah-Kaidah  Hukum  Islam  Dalam
Menyelesaikan  Masalah-Masalah  Yang  Praktis (Jakarta:  Kencana Prenada Media Group, 2006) Habib  Al-Basri  Al-Baghdadi, Al-Hawi  Al-Kabir  Fi  Fiqhi  Mazhab  Al- Syafi’i (bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 1999)
Hanum,  Cholida,  ‘Analisis  Yuridis  Kedudukan  Surat  Edaran  Dalam Sistem  Hukum  Indonesia’, Humani  (Hukum  Dan  Masyarakat Madani) , 10.2 (2020), 138–53 ‘Https://Kbbi.Web.Id/Zakat Diakses Pada Tanggal 10 Februari 2022.’ Indonesia,  Presiden  Republik,  ‘Peraturan  Pemerintah  Nomor  21
Dlawabit Maslahah Said Ramadhan Al-Buthi
85
Tahun  2020  Tentang  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  Dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019/COVID-19’, Jakarta: Republik Indonesia , 2020 Inggiz,  Rio  Trifo,  Toto  Kushartono,  and  Aliesa  Amanita, ‘KEDUDUKAN  SURAT  EDARAN  DIKAITKAN  DENGAN UNDANG-UNDANG  NOMOR  15  TAHUN  2019  JUNCTO UNDANG-UNDANG  NOMOR  12  TAHUN  2011  TENTANG PEMBENTUKAN  PERATURAN  PERUNDANG-UNDANGAN’, Jurnal Dialektika Hukum , 1.1 (2019), 1–29 Iskandar,  Azwar,  and  Khaerul  Aqbar,  ‘Analisis  Kebijakan  Penarikan Zakat  Umar  Bin  Khattab  Dan  Relevansinya  Terhadap  Masa Krisis Pandemi Covid-19’, Jurnal Salam , 7.10 (2020), 958–59 Jazari Jami’ul, Ushul Fi Ahadis Al- Rasul (bairut: Dar Al-Fikr, 1983) Kamus  Besar  Bahasa  Indoensia  (Kbbi),  ‘Difinisi  Maslahat’, Diakses Tanggal 15 Mei 2022. <http://kbbi.web.id/Masalahat> Kemenag, ‘003_PMA_NOMOR_52_TAHUN_2014_FC.Pdf’ Kementerian  Agama  Ri, Al-Qur’an  Tajwid  Dan  Terjemah  Dilengkapi Dengan  Asbabun  Nuzul  Dan  Hadits  Sahih (Jakarta:  kementerian Agama RI, 2012)
Latif,  Muhammad,  ‘Konsep  Cinta  “Al  Hubb”  Menurut  m.  Quraish Shihab Dan m. Said Ramadhan Al Buthi’ (IAIN Salatiga, 2019)
Majah,  Sunan  Ibnu, Sunan  Ibnu  Majah (bairut:  dar  al-risalah  al- alamiyyah, 2009)
Marzuki, piter mahmud, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005) Muhyiddin  Yahya  Bin  Syarin  An  Nawawi, Al-Minhaj,  Syarh  An Nawawi (bairut: Dar Al Ihya’ Al-Turats Al-Arabi, 1932) Muslim Ibn Hajjaj, , Shohih Muslim (bairut: Dar Al Ihya’ Al-Turats Al-
Arabi)
Nalle,  Victor  Imanuel  W,  ‘Kedudukan  Peraturan  Kebijakan  Dalam Undang-Undang  Administrasi  Pemerintahan’, Refleksi  Hukum:
Jurnal Ilmu Hukum , 10.1 (2016), 1–16
Nurhayati, Sri, Akuntasi Syariah Di Indonesia (Jakarta: : Selemba Empat, 2013)
Patrajaya, Rafik, ‘Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Zakat Sebagai Pengurang  Penghasilan  Pajak  Uu  No.  23  Tahun  2011  Pasal  22 (Studi Analisis Pendekatan Ushul Fikih)’, El-Mashlahah , 9.1 (2019) Pratama,  Yoghi  Citra,  ‘Peran  Zakat  Dalam  Penanggulangan

## Khotibul Umam, dkk
86
Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)’, Tauhidinomics , 1.1 (2015), 93–104 RI, Kementrian Agama, ‘Surat Edaran N0mor 6 Tahun 2020’, 2020, pp. 1–3 Rusyd, Ahmad Ibnu, Bidayatu Al-Mujtahid Wa Nihayatu Al Muqtasidh
(yaman: Dar Al Hadis, 2004) Sa’id  Ramadhan  Al-Buthi, Dlawabith  Al-Maslahah  Fi  Al-Syari’ati  Al- Islamiyati (bairut: Muassasah Al- Risalah, 1992) Tamrin,  Dahlan, Filsafat  Hukum  Islam:  Filsafat  Hukum  Keluarga  Dalam
Islam (malang: : Uin-Malang Press, 2007)
Wahdini,  Muhammad,  ‘POLITIK  MODERAT:  Studi  Pemikiran Muhammad  Sa’id  Ramadhan  Al-Buthi’, Jurnal  Sosiologi  Agama ,
14.1, 51–66