Jurnal MAKSIPRENEUR, Vol. II, No. 2, Juni 2013, hal. 1 – 16

## POTRET KERJASAMA ANTARDAERAH DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAERAH
Teguh Budi Prasetya ( teguhbudiprasetya@gmail.com ) Fakultas Isipol Universitas Proklamasi 45
ABSTRACT . Local autonomy has implications for decentralization of development process of  some  public  infrastructures.  The  problem  from  this  context  is  inefficiency  of  the development  of  public  infrastructures  across  regions.  This  is  a  result  of  non synchronizations of perceptions, priorities, and funding of  inter-regional (city/district). As consequences,  some  public  infrastructures  across  regions  are  difficult  to  be  constructed. Various  models  of  inter-regional  cooperation  have  been  implemented,  but  not  many  are giving good results. This paper will try to analyze some inter-regional cooperation forms in Central Java and Yogyakarta Special Region in order to see how far that has shown results. This  paper  is  important  because  of  inter-regional  cooperation  becomes  a  necessity  that expected giving so many success.
Key words: cross-regional infrastructure, inter-regional cooperation, decentralization .

## I. PENDAHULUAN
Otonomi daerah, sebagaimana diamanatkan Undang Undang No 25 Tahun 1999 yang kemudian    direvisi    dengan    UU    No    32    Tahun    2004    membawa    implikasiterhadap desentralisasi  pembangunan  daerah.  Artinya  Daerah  (Kabupaten/Kota)  memiliki kewenangan  dan    kewajiban    untuk   merencanakan,    melaksanakan    termasuk    membeayai pembangunan  daerah.  Demikaian  pula  dengan  pembangunan  infrastruktur  publik  seperti infrastruktur  transportasi,  komunikasi,  air  minum,  pertanian  dan  infrastruktur  ekonomi lainnya menjadi sangat tergantung dari proses perencanaan di daerah (kabupaten /kota).
Masalah  kemudian    muncul  ketika  infrastruktur  publik  yang  harus  dibangun  bersifat lintas    daerah.  Artinya  infrastruktur  itu      (bangunan  fisik,  pemanfaatan  dan  pemeliharaan nya)  harus  melintasi    lebih  dari  satu  daerah  otonom.  Tidak  jarang  muncul  hambatan kewenangan,  birokratis,  administratif  dan    pendanaan  ketika  daerah-daerah  yang  dilintasi infrastruktur  publik  tidak  memiliki  kata  sepakat.    Akibatnya  infrastruktur  yang  menjadi kebutuhan publik terhambat untuk dibangun. Kasus “Gagasan Megapolitan” untuk kawasan Ibukota  (Kompas.com)  yang  kala  itu  digagas  Gubernur  DKI    Sutiyoso    adalah    bentuk keputusasaan   Pemda  DKI  menghadapi  kenyataan  bahwa infrastruktur jalan, kemacetan lalu  lintas,  pengendalian  banjir  dan  pengelolaan  sampah  ternyata  harus  diselesaikan  secara lintas    daerah.    Padahal    menyamakan    persepsi    antar    Daerah    untuk    membangun infrastruktur  publik  lintas  daerah  bukan  hal  yang  mudah.  Penelitian  Murbanto  Sinaga (2005),  membuktikan  ada  kecenderungan  Pemerintah  Daerah  berjalan  sendiri-sendiri (egosentrisme  daerah)  dan  tak  mau  berkordinasi  dengan  Pemda    tetangga  dalam pembangunan daerah. Kasus  serupa  misalnya  adalah  pembangunan  Jalan  antara  Medan- Binjai-Deli  Serdang (Mebidang) ( lihat M Sinaga:2006 ), dan pengadaan instalasi Air Bersih di Kota Yogyakarta serta Problem  Tempat  Pembuangan  Akhir  (TPA)  Sampah  di  Kota
Bandung;    yang    semakin  menunjukkan  dengan  jelas  bahwa  ada  persoalan  pembangunan Infrastruktur lintas daerah yang dihadapi dalam era otonomi daerah dewasa ini.
Berbagai    forum    kerjasama    antar    daerah    telah    dirintis,    misalnya  Kartamantul (Yogyakarta-Sleman-Bantul), Mebidang (Medan-Binjai-DeliSerdang), Jratunseluna (Jragung- Tuntang-Serang-Lusi-Juana),  danJabodetabek  (Jakarta-Bogor-Depok  Tangerang-Bekasi). Namun hingga kini formum itu belum beranjak bangkit dari sekedar forum komunikasi antar daerah  menjadi    institusi  yang    efektif    mengakselerasi  pembangunan  infrastruktur  publik lintas  daerah.  Pemerintah  Propinsi  sendiri  sering  tidak  mampu  mengambil  peran  itu  karena keterbatasan kewenangan dan terutama keterbatasan pendanaan yang dialami. Kajian tentang keberhasilan  berbagai  kerjasama  antar  daerah  dapat  menjadi  referensi  dalam  menjalankan berbagai kerjasama antar daerah dalam membangun infrastruktur di waktu dan tempat  yang berbeda.
Kajan  ini  akan  dilakukan  dengan  mengambil  kasus    Kabupaten  Cilacap,  Daerah Istimewa  Yogyakarta  dan  Kabupaten  dan  Kota  Semarang.  Kabupaten  Cilacap  mewakili Kabupaten kabupaten yang jauh dari bantuan Provinsi, Kabupaten/Kota Semarang mewakili daerah  yang  “dekat”  dengan  kekuasaan  Provinsi,  sedang  DIY  terdiri  dari  kabupaten/kota yang hubungan antar wilayahnya memiliki kesamaan kultur yang erat.
Data  diperoleh  dengan  metode indepth  interview terhadap  para  pemangku kepentingan,  observasi  wilayah  dan  memanfaatkan  data  sekunder  yang  ada  di  berbagai sumber.  Pendanaan  untuk  medukung  penelitian  ini  diperoleh  dari  Hibah  PHB  (Penelitian Hibah Bersaing) TA 2013.

## II. KAJIAN LITERATUR
Otonomi  daerah  sebagai  upaya  memperbaiki  kinerja  birokrasi  pemerintah  daerah diawali dengan diterbitkannya UU No 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 25 tahun 1999  tentang  Perimbangan  Keuangan  Pusat  dan  Daerah. Pemerintah Daerah yang selama ini lebih banyak berperan menjadi  kepanjangan tangan pemerintah pusat, tiba- tiba  memiliki  kewenangan  besar  dalam  mengelola  pembagunan  daerah.    Otonomi  daerah menimbulkan besarnya harapan untuk mengkoreksi pembangunan yang selama ini dilakukan secara sentralistik.
Namun  sayangnya,  pesta  tak  berlangsung  lama.  Otonomi  daerah  yang  diyakini publik    sebagai  solusi  bangsa  ini  telah  dianggap  melenceng  dari  tujuan  semula.  Keluhan, kritik dan makian berkembang di berbagai forum  seminar, media massa, kalangan perumus kebijakan dan  pembicaraan  sehari-hari  masyarakat  (Karim  Abdul  Gaffar:  2003)  Opini ini  nampaknya  berkembang  berkait  dengan  penilaian  publik  atas  profil,  perilaku  dan kebijakan  petinggi    daerah      selama    ini    iauh    dari    harapan    (Pratikno:2007).    Pratikno mengidentifikasi  berbagai  persoalan    yang  melanda  otonomi  daerah,  seperti  sinisme  dan pesimisme  atas  profil  dan  kinerja  DPRD,    sinsime  dan  kekhawatiran  lahirnya  “raja-raja kecil”  daerah  yang  bertindak semau  gue ,  kinerja    pelayanan  publik  yang  tak  kunjung membaik  (Pratikto:  2007).  Bahkan    laporan    Kompas    (24    April    2009),    menunjukkan betapa  terbengkalainya  Infrastruktur Publik di era otonomi daerah.
Namun  yang  paling  penting  dari    semua    “kegagalan”    itu    adalah    lahirnya    cara berfikir “kemasing-masingan”  (Pratikno:2007),  yakni  cara  pandang  yang  daerah  sentris dalam  menyikapi  persoalan  pembangunan.  Cara  pandang  ini  menjadi      komplikatif  ketika Daerah  merespons    persoalan-persoalan    yang    lebih    luas;    yakni    persoalan    yang    tidak dapat  diselesaikan  secara  parsial.  Padahal  berbagai  persoalan,  seringkali  bersifat  lintas daerah.  Persoalan    penanganan  infrastruktur  publik  seperti  DAS,  jalan    raya  antar  daerah, kanal pengendali banjir, instalasi air bersih dan limbah, dan transportasi pada kenyataannya selalu bersifat lintas daerah. Fakta ini kemudian menimbulkan persoalan ketika berhadapan
dengan  pemerintah  daerah  yang    cenderung “inward  looking”  . (Pratikno  2004)  Fenomena inilah yang kemudian dikatakan orang sebagai ironi otonomi daerah.
Solusinya  adalah  kerjasama  antar  daerah.  Kerjasama  antara  daerah  adalah  perikatan antar  dua  atau  lebih  pemerintah  daerah  untuk  mengatasi  persoalan  bersama.  Kerja  sama semacam  ini    niscaya  harus  dilaksanakan  karena  kenyataannya  banyak  persoalan  ekonomi, sosial,  budaya  dan  pelayanan  publik  yang  bersifat  lintas    daerah.  Kerjasama  semacam  ini mudah dilaksanakan (dipaksakan) ketika dominasi Pemerintah  Pusat atas pemerintah daerah atas perencanaan dan pendanaan pembangunan  masih  kuat.  Namun  pada  saat  peran  itu dilimpahkan  kepada  daerah; kerjasama yang mestinya menjadi keniscayaan tidaklah mudah dilakukan.
Menurut    Pratikno    (2004),      ada    beberapa    alasan    kuat    atas    terjalinnya  kerjasama antar  daerah  itu: pertama, logika  pengaturan  cara  lama  yang  didasarkan  atas  regulasi  dan kontrol yang hierarkhis sudah tidak memadai dikarenakan sudah tersebarnya “kekuasaan”  ke tangan    banyak    aktor    (baca:pemerintah    daerah) Kedua, peluang    dan  tantangan    yang dihadapi    pemerintah    daerah    seringkali    bersifat    lintas    teritori. Ketiga ,  kerjasama  antar daerah dapat memperkuat “posisi tawar” daerah tatkala harus berhadapan  dengan aktor luar dan keempat ,  kerjasama  antar  daerah  mampu  mengatasi  keterbatasan  sumberdaya  yang dimiliki.  Dalam  situasi  demikian  inilah,  maka  konsep “network  governance” menemu    kan konteksnya.
Di  banyak  negara,  praktek intergovernmental  network juga  telah  lama  di  praktikkan. SALGA  (South  Africa  local  Government)  di  Afrika  Selatan,  LCP  ( the  League  of  Cities  of Philippines) dan CoR  (Commitee of The Regions) adalah kerja sama antar daerah yang telah eksis menyelesaikan  berbagai  persoalan  yang  dihadapi  bersama.Di  Indonesia,  telah  lama dikenal Kartamantul    (Yogyakarta,    Sleman    dan    Bantul),    Jabotabek    (Jakarta    Bogor Tangerang   Bekasi),   Mebidang   (Medan   Binjai   Deli   Serdang)   adalah   contoh-contoh networking antar daerah yanag telah di bentuk. (Pustra Dep. PU:2007).
Secara  konseptual,  penelitian  Jurusan  Ilmu  Pemerintahan  UGM  dalam  sebuah penelitiannya  menyebutkan  terdapat  beberapa  manfaat  yang  dapat  diraih  dalam  kerjasama antar daerah:
a.  Manajemen  Konflik  antar  Daerah
b.  Efisiensi  dan  Standardisasi  Pelayanan  Publik c.  Pengembangan Ekonomi; d.  Pengelolaan Lingkungan.  (Pratikno dkk, JIP : 2007).
Secara  umum  persoalan  antar  daerah,  termasuk  infrastruktur  publik  amat  beragam potret  maupun  sifatnya.  Karena  itu,  basis  yang  dapat  dipakai  sebagai  dasar  kerjsama  antar daerah juga bisa beraneka ragam; misalnya:
a. Basis ketetanggaan secara geografis.
Kesamaan  geografis  sering  menjadi  cermin  kesamaan  persoalan  yang  dihadapi  secara bersama; sehingga basis ketetanggan georafis  cukup kuat dijadikan alasan kerjasama.
b.   Basis kesamaan potensi.
Kesamaan potensi antar daerah bisa menjadi tidak sehat tatkala menimbulkan konflik dan persaingan yang tidak sehat pula. Sebaliknya dengan bekerjasama, potensi yang dimiliki bisa dikelola bersama secara lebih efisien.
c.   Basis kesetaraan permasalahan.
Biasanya kesamaan persoalan yang dihadapi antar daerah, dapat menjadi alasan yang kuat Alasan lain  yang dapat menjadi dasar kerjasama adalah ”kesamaan kepentingan” atas sebuah    persoalan    yang    dihadapi    secara    lintas    daerah.  Kesamaan    kepentingan    atas infrastruktur  publik,  seperti  jalanraya,  dermaga,  transportasi,  air  bersih  dan  air  limbah  serta irigasi  dapat saja menjadi basis pendirian sebuah forum kerjasama antar daerah.
Bentuk dan metode kerjasama antar pemerintah daerah meliputi (1) intergovernmental service  contract;  (2)  joint  service  agreement,  dan  (3)  intergovernmental  service  transfer (lihat Henry, 1995 ).  Jenis kerjasama  yang pertama dilakukan bila suatu daerah membayar daerah    yang    lain    untuk      melaksanakan    jenis    pelayanan    tertentu    seperti    penjara, pembuangan  sampah,  kontrol  hewan    atau  ternak,  penaksiran  pajak.  Jenis  kerjasama  yang kedua diatas  biasanya  dilakukan  untuk   menjalankan  fungsi  perencanaan, anggaran dan pemberian  pelayanan  tertentu  kepada  masyarakat  daerah  yang  terlibat,  misalnya      dalam pengaturan    perpustakaan    wilayah,      komunikasi      antar    polisi    dan  pemadam  kebakaran, kontrol  kebakaran,  pembuangan  sampah.    Dan    jenis  kerjasama ketiga merupakan  transfer permanen  suatu  tanggung  jawab  dari  satu  dearah  ke  daerah  lain  seperti  bidang  pekerjaan umum,  prasarana  dan  sarana,  kesehatan  dan  kesejahteraan,  pemerintahan  dan  keuangan publik.
Sementrara  itu  dilihat  dari  derajat  kerja  sama  antar  daerah,  dapat  dipilah  dua  bentuk kerjasama.  Yang  pertama handshake  Agreement dan writen  agreemen .  (Rosen  dalam Yeremias T Keban 2007). Bentuk “ handshake agreements ” merupakan bentuk yang banyak menimbulkan  konflik  dan  kesalahpahaman    ( misunderstanding ),    sementara    bentuk    yang tertulis    dibutuhkan    untuk  melakukan  program  kontrak,  kepemilikan  bersama,  atau  usaha membangun unit pelayanan bersama. Hal-hal yang harus diucapkan dalam perjanjian tertulis ini  meliputi  kondisi  untuk  melakukan    kerjasama    dan    penarikan    diri,    sharing    biaya, lokasi,  pemeliharaan,  skedul, operasi dan aturan kepemilikan sumberdaya bersama, kondisi sewa, dan cara pemecahan konflik .
Rosen  (1993:  218  –  222)  menjelaskan  bahwa  pengaturan  kerjasama  antar  pemerintah daerah  terdiri atas beberapa bentuk; yaitu:
a. Consortia : yaitu pengaturan kerjasama dalam sharing sumberdaya,
b. Joint Purchasing : yaitu pengaturan kerjasama dalam melakukan pembelian barang agar dapat menekan biaya karena skala pembelian lebih besar.
c. Equipment  Sharing :  yaitu  pengaturan  kerjasama  dalam  sharing  peralatan  yang mahal, atau yang tidak setiap hari digunakan.
d. Cooperative Construction : yaitu pengaturan kerjasama dalam mendirikan bangunan, seperti    pusat  rekreasi,  gedung  perpustakaan,  lokasi  parkir,  gedung  pertunjukan, dsb.
e. Joint Services : yaitu pengaturan kerjasama dalam memberikan pelayanan publik,
f. Contract Services : yaitu pengaturan kerjasama dimana pihak yang satu mengontrak pihak  yang  lain  untuk  memberikan  pelayanan  tertentu,
g.    Pengaturan  lainnya:  pengaturan  kerjasama  lain  dapat  dilakukan  selama  dapat menekan    biaya,  misalnya  membuat  pusat  pendidikan  dan  pelatihan  (DIKLAT), fasilitas pergudangan, dsb.
Kapasitas  kerjasama  antar  daerah  seringkali  ditentukan  oleh  derajat sharing yang menjadi  pilar  terbentuknya  kerja  sama.  Semakin  tinggi  sharing  antar  daerah  dalam  pola kerjasama,  maka    kerjasama  yang  dibangun  akan  memiliki  kapasitas  didalam  mengatasi persoalan- persoalan   yang   dikerjasamakan.   Oleh   karena   itu   bisa   dikatakan   bahwa sharing sesungguhnya  adalah  inti  dari  kerjasama,  bukannya  manfaat  yang  selama  ini banyak  dipahami.    Yudhoyono  (2002),    menjelaskan sharing dalam  kerjasama  antara  lain berupa sharing of experience, sharing of benefit dan sharing of burden .
Faktor  lain  yang  menentukan  kapasitas  kerjasama,  adalah  kemampuan  mereka  dalam mengkonversi sharing menjadi    aksi    bersama    ( collective    antion). Hanya    melalui mekanisme  inilah  maka  kerjasama  yang  dibangun  dapat  dipakai  sebagai  instrumen  untuk mengatasi  persoalan,  termasuk  didalamnya  adalah  persoalan  pembangunan  infrastruktur lintas  daerah.  Dalam    salah  satu  kajian  yang  dilakukan  oleh  Pusat  Kajian  Stretegis  (Pustra)
Dep.  Pekerjaan  Umum  (2007)  terungkap  bahwa  berbagai  kerjasama  antar  daerah  tak kunjung  mampu  merumuskan collective  action untuk  mengatasi  persoalan  lintas  daerah. Oleh karena itu bisa dimengerti jika format kerjasama antar daerah saat ini masih dipandang sebagai “forum komunikasi” yang seringkali miskin aksi.  (Pustra  Dep.PU:2007).
Dalam  format  kerjasama  antar  daerah, collective  action yang  dikembangkan  dapat berbeda  satu  dengan  yang  lain.    Hal  itu  ditentukan    oleh  dua  faktor  utama,  yakni  tingkatan kordinasi  dan  derajat  kesamaan  kepentingan  antar  daerah  /  aktor  yang  terlibat  dalam kerjasama.  Lars  Carrison  (1995)       menjelaskan  fenomena  itu  dengan  menyebutnya  sebagai “ The Logic oc collective action” sebagai berikut:
Tabel 1: The Logic of Collective Action
Inter est C o o rd in a ti o n
Divergent Commont Hig h Policy  Network Organization Lo w Election Riot
Sumber: Lars Carrison:1995.
Dari  elaborasi  di  atas  dapat  dipelajari  bahwa collective  action yang  dapat dikembangkan  dalam  kerangka  kerjasama  dapat  mengambil  bentuk policy  network, organization,  election atau riot. Pembentukan  “Organisasi”  dalam  kerjasama  antar  daerah adalah  format  ideal  ketika  kerjsama  itu  bercirikan  koordinasi  yang  tinggi,  dan  adanya kesamaan  interes  diantara  para  aktor. Policy  Network adalah  format  aksi  kelompok  yang paling  ideal  dalam  kondisi  koordinasi    antar    aktor    tinggi,      sekaligus    juga    interes    yang berbeda  dari  para  aktor. Sedangkan riot atau “kerusuhan”  adalah collective action ketika diantara para aktor  terikat dalam kordinasi yang longgar, namun memiliki kesamaan interes diantara mereka.
Layaknya   tanaman,  maka  kerjasama   juga  harus  di maintain dan  dikelola  agar tumbuh  semakin  membesar  dan  memberi  banyak    faedah.  Dalam    konteks  otonomi  daerah, menurut Ari Ruhyanto (2007) dalam Pratikno (2007), ada banyak sekali faktor yang bermain dalam  pengembangan  kerjasama  antar  daerah.  Beberapa  faktor  itu  adalah:  Adanya  fokus outward diantara para aktor yang bekerja sama; Adanya keinginan bersama antar daerah yang tergabung, Adanya refleksi antar daerah yang tergabung;Ada kesadaran diri akan arti penting kerjsama  antar  daerah,  adanya  kesadaran  untuk  belajar  dan  berbagi,  akuntabilitas, transparansi dan kelembagaan yang jelas.

## Landasan Hukum
Pengertian  Kerjasama  Daerah,  menurut  PP  50  Tahun  2007,  Pasal  1,  adalah kesepakatan  antara  gubernur  dengan  gubernur  atau  gubernur  dengan  bupati/wali  kota  atau antara  bupati/wali  kota  dengan  bupati/wali  kota  yang  lain,  dan  atau  gubernur,  bupati/wali kota dengan pihak ketiga, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban. Pihak  ketiga  sebagaimana  dimaksud  didalam  kerjasama  antar  daerah  itu  adalah Departemen/Lembaga  Pemerintah  Non  Departemen  atau  sebutan  lain,  perusahaan  swasta yang  berbadan  hukum,  Badan  Usaha  Milik  Negara,  Badan  Usaha  Milik  Daerah,  Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya  yang berbadan hukum. Untuk melaksanakan kerjasama daerah, maka dapat dibentuk Badan Kerja, yaitu suatu forum untuk melaksanakan kerja  sama  yang  keanggotaannya  merupakan  wakil  yang  ditunjuk  dari  daerah  yang melakukan kerja sama.
Kerjasama Daerah  yang  dibentuk haruslah didasarkan pada prinsip-prinsip  yang dapat mendorong  manfaat  dan  efektivitas  kerjasama  itu.  Bebebrapa  prinsip  yang  diatur  dalam  PP
50/2007  pada Pasal 2 adalah efisiensi,efektivitas,sinergi, saling menguntungkan,kesepakatan bersama,itikad  baik,  mengutamakan  kepentingan  nasional  dan  keutuhan  wilayah  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia,  persamaan  kedudukan,  transparansi,  keadilan,  kepastian hukum.
Dalam hal kerjasama yang dibentuk  berimplikasi kepada pembebanan anggaran APBD dan/atau masyarakat) maka kerjasama itu harus mendapatkan persetujuan dari DPRD, Namun jika  kerjasama  tersebut  dalam  rangka  meningkatkan  efektivitas  tugas  pokok  dan  fungsi pemerintah Kab/Kota, maka persetujuan dewan tidak diperlukan (Pasal 9,10 PP 50/2007)
Melaksanakan PP 50/2007, Mendagri menerbitkan dua buah Peraturan Menteri Dalam Negeri  (Permendagri)  No  22  dan  23  Tahun  2009  yang  mengatur  tentang  Pembinaan  dan Pengawasan  Kerjasama  Daerah,  dan  Permendagri  23/2009  mengatur  tentang  Pentunjuk Teknis Kerjasama Daerah. Permendagri ini mengatur secara amat terperinci dan merupakan petunjuk teknis melaksanakan kerjasama antar daerah.
Beberapa  bentuk  kerjasama  sebagaimana  dimuat  dalam  lampiran  2  Permendagri  23/2009 yang meliputi Bentuk/Model Kerjasama Antar Daerah, Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Departemen/LPND,  serta  Pemerintah  Daerah  dengan  Badan  Hukum  Dalam  Permendagri tersebut, bentuk /model kerja sama daerah dapat dilaksanakan sebagai berikut :
a. Bentuk/Model Kerja Sama Antar Daerah.
Meliputi:
1) Kerja Sama Pelayanan Bersama.
2) Kerja Sama Pelayanan Antar Daerah
3) Kerja Sama Pengembangan Sumberdaya Manusia
4) Kerja Sama Pelayanan dengan pembayaran Retribusi
5) Kerja Sama Perencanaan dan Pengurusan.
6) Kerja Sama Pembelian Penyediaan Pelayanan
7) Kerja Sama Pertukaran Layanan (imbal layan).
8) Kerja Sama Pemanfaatan Peralatan
9) Kerja Sama Kebijakan dan Pengaturan
b. Bentuk/Model Kerja Sama Pemerintah Daerah Dengan Departemen/LPND : Obyek  kerja  sama  daerah    yang  dapat  ditawarkan  kepada  pemerintah  adalah  dalam rangka pengembangan sektor unggulan tertentu atau pengelolaan kawasan strategis yang menurut peraturan telah ditetapkan menjadi kewenangan daerah otonom.
Contoh kerja sama Pemerintah Derah dengan Departemen / LPND :
1) Kerja Sama Kebijakan dan Pengaturan,
2) Kerja Sama Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Teknologi, .
3) Kerjasama Perencanaan dan Pengurusan,
c. Bentuk/Model Kerja Sama Pemerintah Daerah Dengan Badan Hukum. Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan otonom atau dapat berupa pelayanan publik, pemerintah daerah dapat bekerjasama dengan badan hukum.    Pengertian  Badan  Hukum  adalah  perusahaan  swasta  ,  Badan  Usaha  Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, yayasan dan lembaga lain di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.
Kerjasama dengan Badan Hukum secara umum dapat berbentuk:
(a) Kontrak Pelayanan,
(b) Kontrak Bangun,
(c) Kontrak Rehabilitasi,
(d) Kontrak Patungan.

## Perkembangan Kerjasama Daerah
Otonomi  daerah  digulirkan  dengan  alasan  utama  memperbaiki  kinerja  pemerintah,  dengan cara  memperkuat  kinerja  Pemerintah  Daerah.  Harapannya  jika  kinerja  pemerintahan  daerah menguat,  maka  pelayanan  publik  juga  akan  membaik.  Ujungnya  kesejahteraan  masyarakat meningkat,  kemiskinan  menurun,  pengangguran  juga  akan  menurun.  Namun  harapan  dan tujuan otonomi daerah nampaknya masih bersifat “jauh panggang dari api”; artinya otonomi daerah ternyata belum memberi hasil  substantif membaik. Data BPS berikut memperkuat indikasi itu:
Tabel 2:
Tingkat Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Di Indonesia Tahun1996- 2011

## Sumber: BPS 2011
Dari  indikator    terpenting  hasil  pembangunan,  yakni  Tingkat  pertumbuhan  Ekonomi, Tingkat Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran tahun-tahun setelah Otonomi Daerah (setelah 2007),  ternyata  tidak  mengalami  perubahan  yang  signifikan.  Sehingga  dapat  diartikan otonomi  daerah  belum  mampu  meningkatkan  tingkat  pertumbuhan  ekonomi,  Mengurangi kemiskinan dan menurunkan tingkat pengangguran. Beberapa pengamat bahkan mengatakan bahwa  otonomi  daerah  di  Indonesia  telah  gagal  mengemban  misi  utamanya.  Beberapa penyebab kegagalan itu telah diidentifikasi beberapa peneliti. Diantaranya adalah  Penelitian Institut  Pertanian  Bogor  (2012),  yang  menyatakan    kegagalan  pemerintah  dalam meningkatkan  kesejahteraan  setidaknya  disebabkan  oleh  dua  hal:  Pertama,  munculnya permasalahan  sosial  politik  sebagai  akibat  dari  diberlakukannya  otonomi  daerah.  Dan  yang Kedua,    hampir  setiap  daerah  menghadapi  persoalan  ekonomi  berupa  rendahnya  skala ekonomi  yang  dimiliki  oleh  masing-masing  daerah  sehingga  setiap  daerah  menjadi  sangat sulit untuk mengembangkan kegiatan perekonomian daerahnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan  masyarakat.  Hal  ini  tidak  terlepas  dari  keterbatasan  keuangn  daerah  untuk membiayai kebutuhan pembangunan.
Menurut  Brojonegoro,  2008;  Proses  desentralisasi  di  Indonesia  baru  pada  tahap desentralisasi  dari  sisi  pengeluaran  pemerintah  dan  belum  sampai  pada  tahap  desentralisasi dari  sisi  penerimaan.  Sehingga  sebagian  besar  pemerintah  daerah  dalam  membiayai pembangunannya  yang  tercermin  dalam  besaran  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD) lebih mengandalkan subsidi dari pemerintah pusat melalui dana  perimbangan  yang ditransfer dari pusat ke daerah dalam beberapa skema (Brodjonegoro, 2008).
Persoalan  lain  yang  muncul  akibat  otonomi  daerah  adalah  munculnya  “Batas Administratif”  yang  membatasi  cara  pandang  yang  lebih  luas  dalam  memandang  dan menyelesaikan sebuah persoalan pembangunan.  Kasus Pemberantasan Penyakit Malaria oleh Kab.  Kulon  Progo  terpaksa  berhenti  di  wilayah  perbatasan  dengan  Sleman  dan  Purworejo;
padahal  berhentinya  upaya  pada  batas  administratif  dapat  menggagalkan  upaya pemberantasan  wabah  malaria  secara  keseluruhan.  Demikian  pula  dalam  banyak  persoalan pembangunan  yang  lain.  Ironi  yang  muncul  adalah  bahwa  perosoalan  pembangunan berkembang dalam satuan “kawasan/region” sementara kebijakan publik untuk mengatasinya terkotak  dalam  wilayah  administratif.  Otonomi  daerah  tidak  jarang  juga  menjebak  sebuah daerah  ada  dalam  “kemampuan  sumberdaya  pembangunan”  yang  relatif  kecil  dibanding persoaalan besar yang dihadapi.
Oleh karena itu, Jeremias T Keban melihat Kerjasama antar Daerah menjadi salah satu solusi  untuk  mengatasi  persoalan  pembangunan  di  Daerah.  Dengan  kerjasama  antar  daerah maka  sebuah  persoalan  dapat  diselesaikan  secara  lebih  holistik,  dan  skala  kekuatan pendanaan juga akan semakin meningkat. Dan dengan itu, persoalan-persoalan pembangunan di  kawasan  perbatasan  dapat  diatasi  dengan  lebih  efektif.  (Jeremias  T  Keban:2010).  Di lapangan, ternyata apa yang difikirkan para ahli tentang “ the power of partnership ” ternyata disambut dengan antusias.  Hal ini terlihat dari telah  tumbuh dan berkembangnya berbagai bentuk kerjasama daerah yang telah ada.  Pratikno (2007), dan Abdurrachman (2009) berhasil mengidentifikasi berbagai jenis kerjasama itu sebagai berikut:
Tabel 3:
Nama Lembaga dan Pola Kerjasama Antar Daerah di Indonesia
No Format kelembagaa n Nama Lembaga Lingkup Wilayah dan Keanggotaan Daerah 1 Asosiasi Antar Daerah 1. APKASI  (Asosiasi  Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia Seluruh Pemerintah Kabupaten di Indonesia 2. APEKSI  (Asosiasi  Pemerintah Kota Seluruh Indonesia) Seluruh Pemerintah Kota di Indonesia 3. ADKASI (Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh indonesia Seluruh DPRD se Indonesia 4. ADEKSI (Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia) Seluruh DPRD Kota di Indonesia 5. APPSI  (Asosiasi  Pemerintah Propinsi Seluruh Indonesia) Seluruh Pemerintah Propinsi di Indonesia 6. ADEPSI (Asosiasi DPRD Propinsi Seluruh Indonesia Seluruh DPRD Propinsi di Indonesia 2. Kerjasama Regional 1. BKSAD Jabodetabek Propinsi  DKI  Jakarta,  Jabar  (Kabupaten  dan Kota  Bogor,  Kabupaten  dan  Kota  Bekasi,  Kota Depok), Prop. Banten (Kab & Kota Tengerang) 2. BARLINGMASCAKEB Prop.  Jawa  Tengah,  meliputi  Kabupaten Banjarnegara,  Perbalingga,  Banyumas,  Cilacap dan Kota Kebumen 3. KARTAMANTUL Kota Yogyakarta, Kab. Sleman dan Kab. Bantul 4. SUBOSUKAWONOSRATEN Kota  Surakarta,  Kabupaten  Boyolali,    Kab. Sukoharjo,  ,  Kab.  Wonogiri,  Kab.  Sragen  dan Kab. Klaten 5. SAMPAN Kab:  Brebes,  Kota  dan  Kab.  Tegal,  Kab. Pemalang dan Kab. Batang 6. JAVA PROMO DIY: Kota Yogyakarta, Kab Sleman, Kulonprogo,  Bantul    dan  Gunungkidul,  Prop. Jateng:  Kab.  Klaten,  Boyolali,    Kab  dan  Kota Magelang,  Kab.  Temanggung,  Wonosobo, Purworejo dan Kab. Kebumen 7. GERBANGKERTOSUSILA Kabupaten/Kota: Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya. Sidoarjo dan Lamongan. 8. LAKE TOBA Kab/Kota Samosir, Tapanuli Utara, Simalungun, Humbang Hasundutan 9. JONJOK BATUR Kab/Kota  Lombok  Barat,  Lombok  Tengah  dan
Lombok Timur 10. PAWONSARI JATIM:  Kab/Kota  Pacitan,  Wonogiri  dan  DIY: Gunungkidul (Wonosari) 11. KEDUNGSEPUR Kendal,  Demak,  Ungaran  (Kab.  Semarang), Kota Semarang dan Purwodadi 12. JANHIANBONG Kepahingan,  Lebong,  Rejang  Lebong  (Prop Bengkulu) 13. KAUKUS SETARA KUAT Kab/Kota:  Kaur,  Bengkulu  Selatan,  Bengkulu Utara,  (Prop  Bengkulu);  OKU  (Sumsel), Lampung Barat (Prop Lampung) 14. ANDALAN KAWASAN SELATAN SULSEL Kab/Kota:  Bantaeng,  Bulukumba,  Jeneponto, Selayar dan Sinjai 15. WANUA MAPPATUO SULSEL:  Luwu,  Luwu  Utara,  Luwu  Timur, Tana Toraja, Toraja Utara dan Kota Palopo 16. PULAU SUMBAWA Kab/Kota: Bima,  Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat. 17. KAWASAN TERPADU TELUK TOMINI PROPSULTENG:  Kab.  Banggai  Kepulauan, Banggai,  Tojo  Una  Una,  Poso  dan  Parigi Moutong PROP  GORONTALO:  Phuwato,  Boalemo, Bone Bolango, Kab&Kota Gorontalo PROP.  SULUT:  Bolaang  Mongondow,  dan Minahasa Tenggara 18. KAWSAN TERPADU TELUK BONE SULSEL:  Kab.  Selayar,  Bulukumba,  Sinjai, Bone,  Wajo,  Luwu,  Luwu  Utara,  Luwu  Timur dan Kota Palopo SULAWESI  UTARA:  Kolaka  Utara,  Kolaka, Bombana, Buton, Muna dan Kota Rau-Rau 19. KAWASAN  PERBATASAN PROPINSI  KALIMANTAN BARAT KALBAR:  Sintang,  Kapuas  Hulu,  Sanggau, Bangkayang 20. KAWASAN  PERBATASAN NUSA TENGGARA TIMUR NTT:  Timor  Tengah  Utara,  Timor  Tengah Selatan, Belu dan Rotendau
21. KAWASAN TELUK PAPUA  PAPUA  BARAT:  Fak-Fak,  Sorong  Selatan,
Kaimana, Teluk Bintuni dan Teluk Wondana
Sumber: Pratikno, (2007) Abdurahman, (2009)
Setelah  pendataan  Pratikno  (2007)  dan  Abdurahman  (2009)  itu,  tentu  banyak  format kerjasama yang timbul Tenggelam. Di Lokasi Survai misalnya telah muncul kaukus KUNCI BERSAMA  (Kuningan,  Cilacap,  Brebes  dan  Tasik  Malaya),  serta  JRATUNSELUNA (Jragung  Tuntang,  Serang,  Lusi  dan  Juwana)  yaitu  kaukus  daerah  berdasarkan  kawasan sungai Jeragung, Tuntang, Serang , Lusi dan Juwana.

## Potret  Pelaksanaan  Kerjasama  Antar  Daerah  di  Cilacap,  Wonosobo,  DIY  dan Semarang
Berdasarkan  pengalaman  penyelenggaraan  Kerja  Sama  Antar  Daerah  di  4  lokasi survai,  dapat  dielaborasi  beberapa  aspek  penting  dalam  pengembangan  sistem  kelembagaan kerjasama antar daerah sebagaimana akan dipaparkan bada bagian berikut ini. Namun karena besarnya  muatan  yang  akan  dielaborasi,  maka  agak  sulit  untuk  membandingkan  “ apple  to apple ” ke empat pengalaman itu. Oleh karena itu elaborasi akan disajikan secara parsial, satu demi satu dalam aspek yang sama.

## 1. LOKASI  KABUPATEN CILACAP
Kabupaten  Cilacap  memiliki  sejumlah  alasan  yang  kuat  untuk  mengembangkan kerjasama antar daerah. Secara geografis Cilacap ada pada lokasi  yang “terpencil” dari arus
perkembangan  ekonomi  di  Jawa  Tengah.  Sebagai  Kota  Pelabuhan  yang  “besar”  pada masanya,  Cilacap  kini  hanya  tinggal  nama,  karena  pergeseran  trend  angkutan  barang  yang banyak  meninggalkan  transportasi  laut.  Sebagai  Kabupaten  yang  potensinya  besar, Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Cilacap kini merasa kurang diperhatikan dan “jauh” dari  Semarang  (Ibu  Kota  Propinsi).  Secara  kultural,  Cilacap  justru  merasa  dekat  dengan kabupaten/kota  Kuningan,  Kebumen,  Banyumas,  Brebes  dan  Banjar.  Kedekatan  kultur  ini juga mendorong Cilacap merasa lebih “nyaman” bekerjasama dengan daerah-daerah itu. Dari sisi  potensi  daerah  Cilacap  juga  memiliki  karakterisitik  yang  hampir  sama  dengan Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas dan Kebumen. Jadilah Kabupaten ini memiliki riwayat kerjasama  yang  sudah  cukup  lama.  Namun  demikian  karena    batasan  regulasi,  Kerjasama yang  mereka  bina  tidak  kunjung  menjadi  bentuk  kerjasama  yang  efektif,  dalam  pengertian dapat  membuat  perencanaan,  pendanaan  dan  eksekusi.  Kerjasama-kerjasama  yang  dirintis baru  berhenti  pada  tataran  koordinatif  yang  tidak  terlalu  kuat.  Berikut  ini  potret  kerjasama yang telah dilaksanakan:
Tabel 4: Kerjasama Daerah Kab. Cilacap
1. Kasus Yang diamati KUNCIBERSAMA (Kuningan,  Cirebon,  Ciamis,  Cilacap,  Kab Banjar, Kota Banjar, Brebes, dan Majalengka ) BARLINGMASCAKEB (Banjarnegara,  Purbalingga,  Banyumas, Cilacap, dan Kebumen) 2. Bentuk Kelembagaan
Koordinasi  antar  Daerah;  dan  hasilnya  ditindaklanjuti  dalam  bentuk kerjasama sektoral. Barlingmascakeb:  membentuk  sebuah  “Tim  Manajemen”  (Forum Regional,  Dewan  Eksekutif    &  Regional  manager)  yang menindaklanjuti kerjasama itu 3 Dasar Hukum Barlingmascakeb: SKB 5 Bupati Kuncibersama: Kuningan Summit – Deklarasi Antar Daerah 4 Visi – Misi, Tupoksi Balingmascakeb:
(1) Mewujudkan  sinergi  dalam  pelaksanaan  pembangunan  antar daerah  untuk  meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas pemanfaatan sumberdaya pembangunan;
(2) Sinkronisasi  dalam  penyusunan  peraturan  daerah  untuk mengurangi  hambatan  birokrasi  dalam  kegiatan  ekonomi  dan investasi;
(3) Menghindari persaingan yang tidak sehat antar daerah; (4) Memperkuat  posisi  tawar  dan  meningkatkan  daya  saing daerah  agar  mampu  mengakses  pasar  nasional  dan internasional dalam era globalisasi ekonomi;
(5) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas promosi daerah; dan (6) Membangun  kemitraan  antar  daerah  dan  antara  pemerintah kabupaten dengan provinsi. KUNCIBERSAMA:
1. Penguatan Ekonomi Daerah Perbatasan Jabar-Jateng 2. Diduga  menjadi  “cikalbakal”  pemekaran  daerah  menuju Propinsi Baru. 5. Stakeholder Utama • Kepala Daerah (sebagai pembuka jalan dan pengambil keputusan • Bappeda untuk melakukan kordinasi program
• Instansi Teknis untuk tindak lanjut kegiatan teknis • Manajemen  Regional  (belakangan  mati  karena  tiadanya  skema pendanaan yang jelas) 6. Cakupan Layanan • Kordinasi program • Kordinasi kegiatan • Penyelesaian konflik perbatasan • Pameran/promosi bersama 7. Skema Pendanaan • Iuran Daerah; bersifat tidak rutin, dilakukan per kegiatan • ini juga bermasalah karena skema yang paling dimungkinkan untuk
lembaga semacam ini adalah hibah sosial
8. Kinerja • kordinasi antar daerah • kesepahaman anatar daerah • deklarasi bersama 9 SWOT Strength • Munculnya  kesadaran  antar  daerah  tentang  pentingnya  kerjasama antar daerah dalam mengatasi problem infrastruktur • Sudah  muncul  (dalam  tahap  elementer)  kelembagaan  kerjasama yang bisa dikembangkan • Kerjasama  teknis  sudah  sering  dilakukan  dalam  skema  dinas teknis-dinas teknis Weaknesses • Problem  regulasi  yang  membatasi  pendanaan  kerjasama  antar daerah • Kelembagaan yang kuat menjadi susah dibentuk • Seringkali karena potensi yang hampir sama, justru muncul konflik antar daerah
• Belum  ada  kepemimpinan  daerah  yang  bisa  mentransformasikan komitmen bersama menjadi kerjsama teknis yang efektif. • KSAD  sering  menjadi  “alat  politik”  untuk  menekan  Pemerintah Propinsi/Pusat Oportunities • Dana Dekonsentrasi • Dorongan Pemerintah Pusat untuk kerjasama antar daerah • Keberadaan  Pemerintah  Propinsi  yang  bisa  menjadi  “payung” kerjasama Threaths • Prioritas program pembangunan infrastruktur berbeda antar daerah, sehinngga sering  tidak sinkron • Persaingan antar daerah cukup tajam 10 Keberlanjutan Layanan Mati suri

## 2. LOKASI WONOSOBO
Kabupaten Wonosobo ada pada posisi geogrfis di tengah-tengah Wilayah Propinsi Jawa Tengah.  Sejumlah  potensi  dan  kendala  dihadapi  oleh  Kab.  Wonosobo  dan  daerah-daerah sekitarnya  seperti  Pemalang,  Banjarnegara,  Temanggung  dan  Kebumen  yang  cenderung berkarakteristik  dataran  tinggi  dan  pegunungan.  Namun  kawasan  ini  entah  mengapa  tidak memiliki  riwayat  kerjasama    kawasan.  Diduga  karena  para  pimpinan  daerah  ini  belum menganggap  kerjasama  antar  daerah  menjadi  “kunci’  mengatasi  persoalan-persoalan  daerah yang tidak bisa atau tidak optimal diatasi sendiri.
Tabel 6: Kerjasama Daerah Kab. Wonosobo
1. Kasus Yang diamati Kerjasama Teknis
2. Bentuk Kelembagaan
Belum ada  Kerjasama yang Spesifik
3. Visi – Misi, Tupoksi
Kerjasama mengatasi permasalahan perbatasan
4. Stakeholder Utama
Unit Kerjasama, Pemda.
5. Cakupan Layanan Kasuistik,  fokus pada persoalan-persoalan perbatasan 6. Skema Pendanaan APBD  melalui  Dinas  Teknis,    dalam  bentuk  program pembangunan 7. Kinerja Minimal 8 SWOT Strength Sudah mulai diidentifikasi persoalan=persoalan yang membutuhkan kerjasama antar daerah
Weaknesses • Kelembagaan belum terbentuk • Persoalan  perbatasan  diselesaikan  kasuistik  dalam  bentuk kesepakatan • Alokasi pendanaan minim • Belum ada kesepakatan fokus persoalan yang akan dikerjasamakan Oportunities Perkembangan kawasan cukup pesat sehingga menuntut kerjasama antar daerah Threaths Persaingan antar kawasan Regulasi belum mendukung 9 Keberlanjutan Layanan Tidak jelas 10 Isu Strategis • Diperlukan komitmen dan prakarsa pimpinan daerah • Kerjasama dimulai dengan fokus pada persoalan-persoalan yang penting untuk dikerjasamakan
• Perlu  kajian  intensif  untuk  mengkaji  potensi  kerjasama  antar daerah di  kawasan ini

## 3. LOKASI KOTA YOGYAKARTA
Dari  sisi  potensi  daerah,  Kota  Yogyakarta  yang  luasannya  kecil  tidaklah  memiliki sumberdaya  alam  yang  memadai.  Yogyakarta  tidak  lagi  memiiki  lahan  pertanian,  hasil tambang  dan  lain-lain  sumberdaya  alam.  Kota  ini  banyak  bergantung  kepada  daerah-daerah sekitarnya  Sleman,  Bantul  dan  Guningkidul;  atau  bahkan  yang  lebih  luas  dengan  propinsi Jawa Tengah (Joglosemar). Namun dari sisi Sumberdaya Manusia Kota ini melimpah dengan potensi  yang  kuat.  Sejumlah  Perguruan  Tinggi  besar  ada  di  sini,  NGO  Nasional  dan Internasional  juga  menempatkan  kota  ini  sebagai  kota  yang  penting.  Pimpinan  Daerah (Walikota  dan  Gubernur)  juga  sudah  sangat    sadar  dengan  persoalan  –  persoalan  ini. Sejumlah  faktor  inilah  yang  mungkin  mendorong    tumbuh  dan  kuatnya  jalinan  kerjasama antar daerah Kota ini dengan kawasan di sekitarnya. Kartamantul sebuah lembaga yang oleh beberapa  peneliti  dikelompokkan  sebagai  kuasi  otonom  telah  cukup  lama  berdiri  dan  eksis mengatasi  persoalan  persoalan  besar  di  Kota  ini.  Pengelolaan  sampah,  transportasi  kota, asinering/pengelolaan  limbah,  dan  air  bersih  adalah  persoalan-pereoalan  besar  yang  bisa diatasi sebagian karena peran lembaga kerjasama ini.
Tabel 7:

## Kerjasama Daerah Yogyakarta
1. Kasus Yang diamati Kartamantul (Yogyakarta, Sleman,Bantul) 2. Bentuk Kelembagaan Lembaga Quasy Otonom Sekretariat Bersama: Kerjasama Fasilitasi, Perencanaan dan Mediasi Dasar:  SKB    tiga  pimpinan  daerah  yang  tertuang  dalam  Surat keputusan  bersama  Bupati  Bantul,  Bupati  Sleman  dan  Walikota Yogyakarta  No  18  tahun  2001  Tentang  Pembentukan  Sekertariat Bersama Kartamantul 3. Visi – Misi, Tupoksi JSK di bentuk sebagai forum fasilitasi, perencana dan mediasi untuk memudahkan  koordinasi  antar  tiga  daerah  dalam  menentukan penyediaan  pelayan  yang  terpilih.  yaitu:  pengelolaan  sampah, pengelolaan  limbah,  penyediaan  air  bersih,  saluran  pembuangan, jalan dan transportasi. Misi Sekber Kartamantul: 1) Melakukan negosiasi untuk mendapatkan hasil yang adil, 2) Melakukan mediasi penyelesaian permasalahan, 3) Melakukan koordinasi manajemen dan implementasi,
4) Melakukan fasilitasi proses pengambilan keputusan,
5) Membangun jaringan kerja yang kuat,
6) Memberikan inisiasi perubahan, dan Memberikan rekomendasi kebijakan
4. Stakeholder Utama Sekretariat Bersama, Pemerintah Kab/Kota, NGO
5. Cakupan Layanan Kawasan Yogyakarta (Kota), Sleman, Bantul
6. Skema Pendanaan
Iuran 3 Pemkab/Kota; Tidak ada sumber pendanaan sendiri 7. Kinerja Cukup baik/ efektif, terutama untuk bidang-bidang  yang  masalahnya sudah  dirasakan  dan  menjadi  prioritas    oleh  ketiiga  daerah  (sampah, air bersih, pengelolaan limbah 8 SWOT Strength • Komitmen dan kepentingan bersama yang mengikat Kartamantul • NGO  (GTZ)  dan  Kalangan  Intelektual  yang  mendukung Kartamantul • Bentuk  Badan  Hukum  memungkinkan  Ia  melakukan  fund  rising lebih leluasa Weaknesses • Tidak  ada  sumber  pendanaan  sendiri  sehingga  kinerjanya tergantung alokasi iuran 3 kab/kota • Kemandirian terbatas • Tergantung pada iuran anggota • Program  tergantung  prioritas  dan  dana  yang  disediakan  oleh masing-2 kab/Kota Oportunities • Dukungan  berbagai  kalangan  NGO,  Negara  Sahabat,  Perguruan Tinggi • Pengalaman kerjasama antar 3 daerah • Insentif untuk penyelenggaraan kerjasama antar daerah Threaths • Aglomerasi yang semakin pesat • Kesinambungan program sebagai akibat suksesi kepemimpinan 9 Keberlanjutan
Layanan Cukup bagus/tinggi 10 Isu Strategis • Pengaturan  kerjasama  perlu  dirumuskan  lebih  rinnci  agar  tidak menimbulkan kemacetan kerjasama di lapanngan. Misal masalah tarif dan budget sharing
• Funngsi Kartamantul perlu di perluas dari sekedar kordinasi, tapi juga  perencanaan  mandiri  dan  pengawasan  kerjasama  antar daerah
• Sumber pendanaan yang lebih otonom / diatur melalui perda

## 4. LOKASI KOTA SEMARANG
Kerjasama Kota Semarang memiliki riwayat unik sekaligus penuh tandatanya. Kota ini memiliki  posisi  istimewa,  karena  sekaligus  menjadi  Ibukota  Jawa  Tengah.  Oleh  karena  itu Semarang  sesungguhnya  menikmati  limpahan  perhatian  dari  Propinsi  dan  Pemerintah  Pusat dalam  mengembangkan  kerjasama  Semarang  dengan  kawasan  sekitarnya.  Tidak  Kurang Gubernur  Mardiyanto  sudah  merintis  berdirinya  Kedung  Sepur  di  pertengahan  tahun  90-an. Pemerintah  Pusat  juga  menetapkan  kawasan  ini  menjadi  Kawasan  Strategis  Nasional. Sejumlah  persoalan  Kota  Semarang  juga  sudah  tidak  lagi  dapat  diatasi  sendiri,  seperti Transportasi kota, pengelolaan sampah, kebutuhan pangan dan air bersih.
Namun  dalam  perkembangannya  Kedungsepur  tidak  kunjung  bertransformasi  menjadi Kerjasama  antar  daerah  yang  kuat.    Kedungsepur  berhenti  pada  sekedar  menjadi  sebuah “kaukus”    berbasis  wilayah.  Embrio  kerjasama  antar  daerah  ini  seperti  tidak  memiliki progres perkembangan yang menggembirakan. Komitmen Pemerintah Kota nampaknya juga tidak  cukup  menggembirakan;  alokasi  subsidi  terhadap  kerjasama  ini  amat  jauh  dibanding alokasi subsidi kota ini terhadap bidang lain, seperti olahraga.
Tabel 8:

## Kerjasama Semarang
1. Kasus Yang diamati KEDUNGSEPUR (Kendal,  Demak,  Ungaran/Kab.  Semarang,  Semarang  ,
Purwodadi dan Kota Salatiga. )
2. Bentuk Kelembagaan Kaukus berbasis wilayah yang diinisiasi oleh Gubernur (1998)
Belum ditindaklanjuti menjadi kerjasama teknis yang efektif.
3. Visi – Misi, Tupoksi kemitraan  di  bidang  tata  ruang,  pelestarian,  dan  pemanfaatan  sumber  daya alam serta lingkungan hidup, industri dan perdagangan, pembangunan sarana dan  prasarana,  perhubungan  dan  pariwisata,  kebersihan  dan  kesehatan, pertanian  dan  pengairan,  pendidikan  dan  kebudayaan,  kependudukan, ketenagakerjaan, masalah sosial, serta keamanan dan ketertiban. 4. Stakeholder Utama
Gubernur,  Bupati/walikota,  Badan  Koordinasi  Pembangunan  Lintas Kabupaten/Kota (Bakorlin)
5. Cakupan Layanan Wilayah Kedungsepur
6. Skema Pendanaan
Tidak jelas Belum ada alokasi daerah untuk pendanaan Kedungsepur Pendanaan masih ditanggung oleh Pemprof 7. Kinerja • Layanan Transportasi BRT Kedungsepur • Layanan  air bersih • Belum ada kerjasama yang efektif yang dihasilkan oleh kaukus ini 8 SWOT Strength • Ada inisiatif yang kuat dari Gubernur • Dukungan  Pemerintah  Pusat  untuk  mengembangkan  Kawasan  Strategis Nasional Kedungsepur Weaknesses • belum  terumuskannya visi bersama, komitmen bersama dan pemahaman masing-masing kepala daerah tentang urgensi kerjasama • Belum ada  komitmen  kepala  daerah Kedungsepur untuk  menindaklanjuti menjadi kerjasama antar daerah • Daerah belum menempatkan Kerjasama sebagai instrumen strategis untuk mendorong proses pembangunan Oportunities • Berbagai persoalan besar yang tidak dapat diselesaikan sendiri: Transportasi, air bersih, sampah, dan sanitasi • Rencana  Tata  Ruang  Kawasan  Strategis  Nasional  (KSN)  Kedungsepur untuk menjadi Kawasan Strategis Nasional Threaths • Konflik /sengketa antar daerah • Persaingan antar daerah
9 Keberlanjutan
Layanan Tidak jelas 10 Isu Strategis 1. Kerjasama  Antar  Daerah  di  Kedungsepur  belum  dijadikan  instrumen urama  dalam  pembangunan  daerah  dan  pembangunan  regional.  Hal  itu karena belum tersepakatinya “Visi Bersama” yang saling menguntungkan diantara anggota Kaukus Kedungsepur.
2. Berkaitan  dengan  itu,  komitmen  dan  dukungan  Pemerintah  Kab/Kota terhadap  Kerjasama  Kedungsepur  baik  secara  materiil  dan  moril  masih amat rendah.
3. belum  mampu  mengidentifikasi  issu-issu  yang  harus  dikerjasamakan, sehingga merasa belum perlu memanfaatkan forum kerjsama secara lebih efektif.
4. Kerjasama  antar  daerah  yang  lebih  efektif  justru  yang  bersifat  sektoral, temporer, dan fokus pada persoalan spesifik.
Dari  elaborasi  atas  kerjasama  yang  dilaksanakan  di  ke  empat  daerah  di  atas  dapat diidentifikasi  beberapa  issu  strategis,  yang  berguna  untuk  menjadi  bahan  evaluasi  bagi pelaksanaan kerjasama antar daerah ke depan.
Issu Strategis:
1. Kerjasama  antar  daerah  harus  dilandasi  adanya  suatu  rumusan  kebutuhan  bersama diantara para anggota.
Kerjasama  dianggap  sebagai  kebutuhan  bersama  apabila  masing-masing  pemerintah daerah  tidak  mampu  menyelesaikan  permasalahan  pembangunan  yang  dihadapainya seperti  pengentasan  kemiskinan,  efisiensi  pelayanan  publik,  konflik  antar  penduduk, dan lain-lainnya, kalau mereka tidak bekerjasama.
Oleh  karena  itu,  identifikasi  dan  rumusan    untuk  menemukan  kesamaan  isu  dan permasalahan pembangunan diantara anggota menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan.
2. Adanya komitmen bersama dari masing-masing pemerintah daerah dalam menangani isu-isu  yang  telah  disepakati,  dan  lebih  mendahulukan  kepentingan  bersama dibanding kepentingan masing-masing daerah.
3. Adanya  prinsip  saling  menguntungkan  bagi  semua  fihak  untuk  meandasi bekerjasama.
Prinsip  saling  meguntungkan  menggambarkan  bahwa  dalam  bekerjasama  setiap anggota  harus  dapat  menarik  manfaat  dari  adanya  kerjasama  tersebut.  Namun demikian,  tidak  berarti  bahwa  setiap  daerah  harus  mendapatkan  bentuk  keuntungan yang seragam.
4. Adanya dukungan dari pemerintah Dukungan  baik  dari  Pemerintah  Pusat  maupun  Provinsi  terhadap  kerjasama  antar daerah  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  kabupaten/kota  amat  diperlukan.  Dukungan dapat berupa bantuan pendanaan,pelimpahan kewenangan maupun  penyediaan aturan perundangan sebagai dasar hukum untuk melakukan kerjasama antar daerah.
5. Kerjasama yang berjalan sering kandas, karena kurangnya dukungan dari  pemerintah pusat  yaitu  tidak  adanya  koordinasi,  komunikasi  dan  kerjasama    lintas  sektoral  di tingkat pusat,
6. Minimnya komitmen pimpinan daerah atau karena tingginya ego daerah,
7. Terbatasnya  kapasitas  personal  pengelola  kerjasama  antar  daerah  yang  berasal  dari PNS karena terkendala dengan tupoksi utamanya,
8. Partisipasi masyarakat yang rendah,

## DAFTAR PUSTAKA
Brodjonegoro,  2009, Fiscal  Desentralization  and  its  Impact  in  Regional  Economi Development and Fiscal Sustainability
Carisson ;Lars.,1995 PolicyMaking,CollectiveAction,andTheGovernabilityof Society .;PaperdipresentasikandalamTheMiniConferenceonPolitical Order and Development
Gaffar; Karim Abdul (ed).,2003., Kompleksitas Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia” , JIP – UGM Yogyakarta
Henry, N. 1995. Public Administration and Public Affairs . Sixth Edition. Englewood Cliffs, N.J. : Prentice –Hall.
Keban, Jeremias,T., Kerjasama Antar Pemerintah Daerah dalam Era Otonomi: Isu Strategis, Bentuk, Prinsip, 2009, Ilmu Administrasi Negara, Fisipol, Yogyakarta
Kuswanto  SA.,2006, Antara  Sentralisasi  dan  Desentralisasi  Pengelolaan  Sumberdaya  Air ., http://psdal.lp3es.or.id/opini.html
Olson,  Mancur.,  1971., The  Logic  of  Collective  Action .,  Cambridge  –  Harvard  University Press.
Pratikno., 2004 Format Kelembagaan Kerjasama Antar daerah Kartamantul” , Yogyakarta - Urban Quality GTZ dan Sekber Kartamantul
Pratikno  (ed).,2007, Kerjasama  Antar  Daerah:  Kompleksitas  dan  Tawaran  Format Kelembagaan ; Yogyakarta – Polokda JIP UGM
Pustra,  Dep.  Pekerjaan  Umum:  (2007), Kajian  Reformasi  Badan  Regulator  di  Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum , Jakarta - Pustra Dep. Pekerjaan Umum
Rosen,  E.D.  1993. Improving  Public  Sector  Productivity:  Concept  and  Practice .  London: Sage Publications, International Educational and Professional Publisher
Sekber  Kartamantul,  2006, Membangun  Kawasan  Terpadu  Perkotaan  Kartamantul  dengan Semangat Kebersamaan ;  Laporan Kegiatan Tahun 2005, Yogyakarta
Sinaga; Murbanto., 2006. Model Kerjasama Antar Daerah dalam Pembiayaan Pembangunan Daerah , Medan - USU Repository 2006
Kompas, “Kartamantul Anggarkan Rp 1,7 Miliar”, ed. 24 Maret 2007
Kompas, 25 April 2009, Laporan Khusus
www.kartamantul.pemda-diy.go.id/, 31 mei 2007
UU no 32 tahun 2004, Pemerintahan Daerah
UU no 22 Tahun 1999, Perimbangan Keuangan Pusat da Daerah
PP No 50 Tahun 2007; Tata Cara Kerjasama Daerah
Permendagri No 23; Petunjuk Teknis Kerjasama Daerah
Biro Pusat Statistik, 2011