## Volume 7, Nomor 1, Januari 2024.
Editorial Office  : Faculty of Law, Univeritas Islam Malang.
Jl. Mayjen Haryono No.193, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Malang, Provinsi Jawa Timur, 65144. Phone : (0341) 551 932 / 551 822 / (0341) 552 249 E-mail : yurispruden@unisma.ac.id Website : http://riset.unisma.ac.id/index.php/yur/index
Akibat Hukum Penerapan Restorative Justice Oleh Kejaksaan Pada Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika
Muhamad Naufal Hibatullah, Elis Rusmiati, Agus Takariawan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Jl. Ir. Soekarno KM. 21 Jatinangor, Kab. Sumedang, Jawa Barat, 45363, (022) 84288827 Email: naufal191201@gmail.com, els_rusmiati@yahoo.co.id, agushaji@yahoo.com
Article Abstract Article History Received: Nov 18, 2023;
Reviewed: Dec 06, 2023;
Dec 22, 2023; Dec 26, 2023; Accepted: Jan 12, 2024;
Published: Jan 19, 2024:

## DOI:
10.33474/yur.v7i1.20965
The  Attorney  General's  Office  as  a  sub-system  of  the  criminal justice system in Indonesia has the authority to conduct restorative justice  in  narcotics  abuse  crimes  based  on  Attorney  General Guidelines Number 18 of 2021. This research examines the basis and legal consequences of the application of restorative justice by the prosecutor's office for narcotics abuse crimes. This research uses  juridical-normative  methodology.  Through  this  research, problems  were  found  related  to  the  application  of  restorative justice,  both  in  terms  of  legal  foundations  that  do  not  have conformity  between  one  regulation  and  another  and  the  legal consequences in the form of a decree of termination of prosecution as  a  legal  product  that  has  no  legal  remedies.  Therefore,  it  is necessary  to  evaluate  and  improve  the  internal  rules  of  the prosecutor's office related to restorative justice. In addition, the Criminal  Procedure  Code  (KUHAP)  needs  to  be  revised  to accommodate the application of restorative justice.
Keywords: Prosecutor; Restorative Justice; Narcotics; Rehabili- tation
Abstrak
Kejaksaan  sebagai  sub  sistem  peradilan  pidana  di  Indonesia memiliki kewenangan melakukan restorative justice pada tindak pidana  penyalahgunaan  narkotika  berdasarkan  Pedoman  Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021. Penelitian ini mengkaji mengenai landasan  serta  akibat  hukum  dari  penerapan restorative  justice oleh kejaksaan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Dalam penelitian ini menggunakan metodologi yuridis normatif. Melalui penelitian ini ditemukan permasalahan terkait penerapan restorative  justice tersebut,  baik  dari  segi  landasan  hukum  yang tidak  memiliki  kesesuaian  pengaturan  antara  aturan  yang  satu dengan  aturan  lainnya  maupun  terhadap  akibat  hukum  berupa surat  ketetapan  penghentian  penuntutan  sebagai  produk hukumnya  yang  tidak  ada  upaya  hukum.  Oleh  karenanya,
diperlukan  evaluasi  serta  perbaikan  aturan  internal  kejaksaan terkait  dengan restorative  justice .  Selain  itu,  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  perlu  direvisi  untuk mengakomodir penerapan restorative justice .
Kata  Kunci: Kejaksaan; Restorative  Justice; Narkotika; Rehabilitasi

## PENDAHULUAN
Dalam penerapan suatu peraturan yang di  implementasikan  dalam  bentuk  peraturan perundang-undangan  haruslah  berlandaskan akan  tujuan  dari  hukum  itu  sendiri.  Seperti yang  dikemukan  oleh  Gustav  Radbruch bahwa tujuan dari adanya hukum yakni bukan hanya sekedar mewujudkan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, tetapi juga mewujudkan keadilan hukum. 1 Penerapan ini pula  tidak  akan  lepas  dari  yang  namanya sistem peradilan pidana  atau criminal  justice system sebagai  pelaksana  dari  peraturan hukum  yang  ada.  Sistem  ini  mempunyai tujuan  sebagai  pengendali  kejahatan  di masyarakat. 2 Tidak  hanya  itu  sistem  ini  juga haruslah  melindungi  semua  orang  tanpa terkecuali  dalam  lingkup  keadilan,  baik  itu keadilan  yang  bersifat  substansial  maupun keadilan  yang  bersifat  prosedural  yang terbingkai  dalam  keadilan  restoratif  atau restorative justice .
1 O. Notohamidjojo, Soal-Soal pokok Filsafat Hukum (Salatiga: Griya Media, 2011), 33.
2 Nursyamsudin  Nursyamsudin  dan  Samud  Samud,  “Sistem  Peradilan  Pidana  Terpadu  (Integreted  Criminal Justice  System)  Menurut  Kuhap,” Mahkamah :  Jurnal  Kajian  Hukum  Islam 7,  no.  1  (1  Juni  2022):  150, https://doi.org/10.24235/mahkamah.v7i1.10413.
3 Avelia  Rahmah  Y.  Mantali  Rheynaldi  S.  Kamaru,  Mohammad  R.  U.  Puluhulawa,  “Pelaksanaan  Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan,” Journal of Comprehensive Science 2, no. 5 (2023): 1125–32, https://doi.org/10.59188/jcs.v2i5.328.
4 Dwinanda  Linchia  Levi  Heningdyah  Nikolas  dan  Sumartini  Dewi,  “Dasar  Konseptual  dan  Implementasi Restorative  Justice  oleh  Polri  untuk  Mewujudkan  Tujuan  dan  Fungsi  Hukum  (  Kepastian  ,  Keadilan  dan Kemanfaatan ),” UNES Law Review 6, no. 2 (2023): 4197–4203, https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1025.
Dalam  penelitian  ini  akan  lebih berfokus  pada  penerapan restorative  justice oleh kejaksaan pada tindak pidana penyalahgunaan  narkotika,  baik  dari  segi landasan  hukum  maupun  akibat  hukum. Dikarenakan  sejauh  ini  penelitian  terhadap restorative  justice hanya  difokuskan  pada tindak  pidana  ringan,  seperti  penelitian  yang dilakukan  oleh  Rheynaldi  S.  Kamaru, Mohammad  R.  U.  Puluhulawa  dan  Avelia Rahmah  Y.  Mantali,  dengan  judul  penelitian “Pelaksanaan Restorative  justice Terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan”. 3
Terdapat juga penelitian yang dilakukan oleh  Dwinanda  Linchia  Levi  Heningdyah Nikolas  dan  Sumartini  Dewi  dengan  judul “Dasar  Konseptual dan Implementasi Restorative justice oleh Polri untuk Mewujudkan  Tujuan  dan  Fungsi  Hukum (Kepastian,  Keadilan  Dan  Kemanfaatan)” yang  terfokus  pada  tigkat  penyidikan. 4
Penelitian yang dilakukan oleh Ayni Suwarni Herry,  Bima  Guntara,  dan  Pendi  Ahmad dengan  judul  “Peran  Kejaksaan  Republik Indonesia  Dalam  Penyelesaian  Penanganan Perkara  Tindak  Pidana  Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitiasi” yang hanya berfokus pada peranan kejaksaan saja.
Adapun  urgensi  dalam  pembuatan penulisan  ini  dikarenakan  dalam  praktik kebijakan  hukum  Indonesia  sebagai  bagian dari kebijakan hukum negara pada penyelesaian perkara tindak pidana narkotika masih memposisikan tindakan yang dilakukan oleh pelaku penyalahgunaan narkotika sebagai  suatu  kejahatan  berat  yang  harus  di hukum  pidana.  Padahal  sejatinya  bila tersangka  merupakan  penyalahguna,  korban atau  pecandu,  maka  berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang Narkotika (UU Narkotika), hendaknya dilakukan rehabilitasi bukannya mendapatkan hukuman pidana (penjara). 5
Hal  tersebut  karena  adanya  konstruksi double track system pemidanaan yang telah di bawa dalam undang-undang tersebut yakni criminal  justice  system untuk  kejahatan peredaran  dan rehabilitation  justice  system
5 Adrian  dkk.,  “Law  Enforcement  against  Narcotics  Crime  through  Rehabilitation  in  a  Restorative  Justice Perspective,” Scholars  International  Journal  of  Law,  Crime  and  Justice 4,  no.  4  (2021):  205, https://doi.org/10.36348/sijlcj.2021.v04i04.003.
6 Ayni  Suwarni  Herry,  Bima  Guntara,  dan  Pendi  Ahmad,  “Peran  Kejaksaan  Republik  Indonesia  Dalam Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitiasi,” Journal on Education 06, no. 01 (2023): 7704, https://doi.org/10.31004/joe.v6i1.4095.
7 Anak  Agung  dkk.,  “Penanganan  Tindak  Pidana  Penyalahgunaan  Narkotika  Melalui  Rehabilitasi  Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Pada Kejaksaan Negeri Denpasar,” Jurnal Preferensi Hukum 4, no. 1 (2022): 46, https://doi.org/10.55637/jph.4.1.6729.45-50.
8 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan,
“Data Jumlah Narapidana di Indonesia,” t.t., https://sdppublik.ditjenpas.go.id/. Diakses pada 21 Oktober 2023
untuk  kejahatan  penyalahgunaan. 6 Ini tidaklah  lain  sebab  penjara  bukanlah  cara untuk  menyelamatkan  pecandu  dan  korban kecanduan narkotika. 7
Adanya  permasalahan  tersebut  ber- dampak  pada  terjadinya  peningkatan  jumlah narapidana  di  lembaga  pemasyarakat-an akibat  masih  dipergunakannya retributive justice dalam  penyelesaiannya.  Secara  tidak langsung  mengakibatkan overcapacity yang di  dominasi  oleh  pelaku  tindak  pidana penyalahgunaan  narkotika,  dilansir  dari Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan  saat  ini telah terjadinya overcapacity dalam lembaga pemasyarakatan  sebesar  96,4%. 8 Mengatasi permasalahan  tersebut  bukan  hanya  sekedar berbicara mengenai daya tampung di lembaga pemasyarakatan, tetapi jauh dari itu kita harus melihat  dari  proses  dan  tahapan  yang  ada dalam sistem peradilan pidana. Salah satunya melalui  penerapan restorative  justice pada tahapan  penuntutan  yang  kewenangannya dimiliki  oleh  lembaga  kejaksaan,  sebab tahapan  inilah  yang  memiliki  peran  krusial dalam menjembatani antara tahapan penyidikan  dan  tahapan  persidangan  dalam penanganan suatu perkara tindak pidana.
Penelitian  ini  menggunakan  metode pendekatan  yuridis  normatif  berdasarkan tinjauan  literatur. 9 Pembahasannya  akan konsisten dengan batasan peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelumnya. 10 Adapun  bahan  hukum  primer meliputi  Undang-Undang  Dasar  Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  16  Tahun  2004,  Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009  tentang  Narkotika,  dan  Pedoman  Jaksa Agung  Nomor  18  Tahun  2021.  Selain  itu digunakan pula bahan hukum sekunder utnuk menunjang  pembahasan  yang  diangkat. Kesemua  bahan  hukum  yang  ada  nantinya akan ditelaah dengan menggunakan  beberapa teknik  pendekatan  yakni  pendekatan  analisis normatif  kualitatif,  pendekatan  konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan komparasi dengan  memanfaatkan  metode  deskriptif untuk menjawab permasalahan yang ada.
Penerapan restorative  justice oleh kejaksaan pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika,  dapat  dikatakan  sebagai  sebuah terobosan baru bagi kejaksaan untuk
9 Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: Rajawali, 2003), 13.
10 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 1984), 20.
11 Yuristyawan  Pambudi  Wicaksana,  “Implementasi  Asas  Ius  Curia  Novit  Dalam  Penafsiran  Hukum  Putusan Hakim  Tentang  Keabsahan  Penetapan  Tersangka,” Jurnal  Lex  Renaissance 3,  no.  1  (2018):  90, https://doi.org/10.20885/jlr.vol3.iss1.art3.
12 Mentari Primaria Br Tarigan dan Jinner Sidauruk, “Strategi Pembuktian Yang Dilakukan Oleh Penuntut Umum Dalam Mengungkap Tindak Pidana  Korupsi (Studi Di Kejaksaan Negeri Subulussalam),” Nommensen  Law Review 1, no. 1 (31 Mei 2022): 69.
mengatasi  permasalahan overcapacity yang terjadi di lbaga pemasyarakatan. Tentu dalam penerapannya  akan  menimbulkan  berbagai permasalahan  baru  yang  tidak  dapat  di hindari.  Hal  tersebut  disebabkan  karena peraturan  perundang-undangan  tidak  pernah lengkap  untuk  memenuhi  segala  peristiwa hukum  sehingga  menimbulkan  kekosongan hukum ( recht vacuum ). 11
Oleh  karenanya  tujuan  penelitian  ini guna  melihat  lebih  jauh  terkait  dengan landasan hukum dalam penerapan restorative justice oleh kejaksaan terhadap tindak pidana penyalahgunaan  narkotika,  serta  juga  akan mengkaji akibat hukum yang akan timbul dari penerapan tersebut .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Landasan Hukum dan Prosedur Penyelesaian  Perkara  Penyalahgunaan Narkotika Melalui Restorative justice yang Diterapkan Oleh Kejaksaan
Lembaga kejaksaan yang juga merupakan  salah  satu  sub  sistem  peradilan pidana  di  Indonesia  memiliki  peranan  yang cukup  sentral  dan  krusial. 12 Hal  ini dikarenakan  kejaksaan  mempunyai  fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dalam bidang penuntutan, dan kekuasaan lain
sesuai  dengan  Pasal  1  Angka  1  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2021  tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  16 Tahun  2004  tentang  Kejaksaan  Republik Indonesia.
Tidak hanya itu, dikatakan penting dan krusial  sebab  lembaga  kejaksaan  merupakan satu-satunya  lembaga  dalam  sub  sistem peradilan pidana yang memiliki asas dominus litis  yang  diakui  secara  universal dan tercermin  di dalam  Pasal  2  Undang-Undang Nomor  16  Tahun  2004  tentang  Kejaksaan Republik  Indonesia . 13 Asas  dominus  litis  ini menjadikan kejaksaan memiliki suatu kewenangan  besar  dalam  hal  apakah  suatu perkara tindak pidana yang telah dilimpahkan penyidik  ke  kejaksaan  dapat  dilanjutkan  ke tahap persidangan ataukah tidak berdasarkan alat  bukti  yang  sah  menurut  hukum  acara pidana. 14 Asas ini juga memiliki fungsi dalam pengaturan kewenangan untuk menghentikan penuntutan yang dimiliki oleh kejaksaan. 15
Pengaturan  penghentian  penuntutan  ini di  atur  dalam  Pasal  140  ayat  (2)  KUHAP, dimana kejaksaan dalam hal ini jaksa penuntut
13 Rico Yodi Tri Utama dan Retno Saraswati, “Independensi Dan Urgensi Restrukturisasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia Berdasarkan Aspek Kekuasaan Kehakiman,” Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum 5, no. 1 (20 Juni 2021): 58, https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v5i1.2740.
14 Georgia  Monica  Candra  Apriliana,  “Dominus  Litis  Dalam  Penghentian  Penuntutan  Berdasarkan  Keadilan Restoratif  (Studi  Kasus  di  Kejaksaan  Negeri  Surakarta),” Verstek 10,  no.  3  (2023):  580, https://doi.org/10.20961/jv.v10i3.70191.
15 Tiar  Adi  Riyanto,  “Fungsionalisasi  Prinsip  Dominus  Litis  Dalam  Penegakan  Hukum  Pidana  Di  Indonesia,” Jurnal Lex Renaissance 6, no. 3 (2021): 488, https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss3.art4.
16 Irene  Trinita  Makarewa,  Debby  Telly  Antow,  dan  Daniel  F.  Aling,  “Analisis  Penghentian  Penyidikan  dan Penuntutan Berdasarkan KUHAP,” Lex Crimen 10, no. 9 (2021): 91.
17 Edy  Pane,  “Peranan  Kejaksaan  Negeri  Labuhanbatu  dalam  Penyelesaian  Tindak  Pidana  Kekerasan  dalam Rumah  Tangga  dengan  Pendekatan  Restorative  Justice,” Indonesia  Berdaya 4,  no.  4  (24  Juli  2023):  1420, https://doi.org/10.47679/ib.2023579.
umum dapat menghentikan penuntutan karena tidak  cukup  bukti,  peristiwa  tersebut  bukan merupakan tindak pidana, dan perkara ditutup demi  hukum. 16 Pada  praktiknya  terhadap perkara yang telah memenuhi rumusan unsur dan  dinyatakan  lengkap  oleh  jaksa  penuntut umum  maka  akan  langsung  di  limpahkan  ke pengadilan,  namun  terdapat  kendala  yang sering  kali  dihadapi  oleh  penuntut  umum terkait dengan rasa keadilan dan kemanfaatan terhadap pelaku tindak pidana.
Sebagai  contoh  dalam  tindak  pidana penyalahgunaan  narkotika  yang  dimana pelaku  ini  hanya  sebagai  korban  penyalah- gunaan yang seharusnya dilakukan rehabilitasi  tetapi  malah  dijatuhi  hukuman pidana.  Untuk  dapat  menjembatani  hal tersebut maka di buatlah terobosan baru dalam lembaga  kejaksaan  melalui  pendekatan restorative justice . 17
Restorative  justice sendiri  merupakan alternatif  yang  populer  di  berbagai  belahan dunia  untuk  penanganan  dan  pencegahan suatu  tindak  pidana  dengan  memberikan berbagai  solusi  yang  komprehensif  dan
efektif. 18 Tidak  hanya  itu  cara  ini  juga  di pandang  sebagai  sebuah  solusi  untuk menutupi kelemahan-kelemahan dan ketidak- puasan terhadap pendekatan retributif. 19
Restorative justice ini merupakan salah satu  bentuk  untuk  memfungsionalisasikan asas  dominus  litis  yang  dimiliki  oleh kejaksaan. 20 Walaupun  dahulu  bila  kita melihat  dalam  peraturan  kejaksaan  yang lamanya  yakni  Undang-Undang  Nomor  16 Tahun  2004  tentang  Kejaksaan  Republik Indonesia  tidak  akan  ditemukan  baik  itu secara  eksplisit  maupun  implisit  terkait dengan dasar hukum dari penerapan restorative justice . Akibat tidak ada landasan tersebut, maka lembaga kejaksaan memandang bahwa undang-undang kejaksaan yang  lama  tidaklah  cukup  kuat  untuk memberikan  dasar  terkait  dengan  penerapan restorative justice .
Berdasarkan  pemaparan  tersebut  lahir Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2021 tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor  16  Tahun  2004  tentang  Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana pada Pasal 8  ayat  (3)  dan  (4)  disebutkan  bahwa  jaksa melakukan penuntutan yang didasarkan pada keadilan  serta  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa, selain  itu  juga  jaksa  haruslah  senantiasa
18 Habibul Umam Taqiuddin dan Risdiana Risdiana, “Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Praktik  Ketatanegaraan,” JISIP  (Jurnal  Ilmu  Sosial  dan  Pendidikan) 6,  no.  1  (2022):  3597, https://doi.org/10.58258/jisip.v6i1.2972.
19 Joel Efraim Yohanis Walintukan, Danial F. Aling, dan Roy Ronny Lembong, “Penerapan Restorative Justice Dalam Proses Penyelesaian Pelanggaran Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian,” Lex Crimen 10, no. 11 (2021): 67.
20 Adi Riyanto, “Fungsionalisasi Prinsip Dominus Litis Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia,” 481.
menjalankan tugas dan legitimasinya bertumpu pada hukum dan moralitas individu, sehingga  harus  mempertimbangkan  standar masyarakat  tentang  rasa  hormat,  agama,  dan kepatutan.
Selain itu, terdapat juga ketetapan pada Pasal 34A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  16  Tahun  2004  tentang Kejaksaan Republik  Indonesia  yang  telah menjelaskan secara implisit mengenai penerapan restorative  justice yaitu  untuk melaksanakan  hukum,  Jaksa  dan/atau  Jaksa Penuntut Umum dapat menggunakan diskresinya  dengan  mematuhi  standar  etika yang  relevan  dan  mematuhi  ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan.
Berdasarkan bunyi pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa jaksa dalam melaksanakan  tugas  dan  kewenangannya haruslah dilakukan tanpa sekalipun menghilangkan rasa kesetaraan dan kebermanfaatan  seperti  yang  terkandung dalam restorative  justice .  Serta  juga  Pasal 30C  huruf  c  yang  pada  intinya,  undang- undang  ini  mengamanatkan  bahwa  jaksa harus terlibat aktif dalam menangani pidana.
Hal  itu juga sejalan dengan pandangan Jaksa  agung  dalam The  2nd  International
Conference  On  Law  and  Society  2022 Fakultas  Hukum  Universitas  Jember  dengan tema “ restorative justice theory and practice in multicultural society ”, dimana Jaksa Agung berpendapat  bahwa  fungsi  hukum  lebih  luas dari sekedar menegakkan aturan; sebaliknya, hal  tersebut  harus  mencerminkan  cita-cita masyarakat dan melayani kepentingan publik dengan mencerminkan opini populer melalui undang-undang yang  ada. Lebih lanjut  Jaksa Agung  menyatakan  bahwa  diperlukannya hukum  yang  tanggap  untuk  dapat  menjawab apa  yang  menjadi  keinginan  masyarakat  itu sendiri. 21
Adapun  salah  satu  tujuan  dibentuknya Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2021 tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor  16  Tahun  2004  tentang  Kejaksaan Republik Indonesia adalah untuk mengakomodir  peraturan  internal  kejaksaan yang  sudah  ada  sebelumnya  terkait  dengan penerapan restorative justice , seperti Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penanganan  Perkara  Tindak  Pidana
Penyalahgunaan
Narkotika
Melalui
Rehabilitasi  dengan  Pendekatan  Keadilan Restoratif sebagai  pelaksanaan  asas dominus
21 “Siaran Pers Nomor: PR – 1911/187/K.3/Kph.3/11/2022 oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin: Restorative justice Menjadi Alternatif Dalam Penyelesaian Perkara,” t.t.
22 Hardy  Purbanto  dan  Bahril  Hidayat,  “Systematic  Literature  Review:  Penyalahgunaan  Narkoba  Di  Kalangan Remaja Dalam Perspektif Psikologi Dan Islam,” Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan 20, no. 1 (13 Februari 2023): 1, https://doi.org/10.25299/al-hikmah:jaip.2023.vol20(1).11412.
23 Oheo  Kaimuddin  Haris  dkk.,  “Penghentian  Penuntutan  terhadap  Penyalahguna  Narkotika  Berdasarkan Keadilan Restoratif Termination of Prosecutions Against Drug Abuses Based on Restorative  Justice,” Halu Oleo Legal Research 4, no. 2 (2022): 327, https://doi.org/10.33772/holresch.v4i2.48.
24 Agung  Firmansyah,  “Peran  Lembaga  Assesmen  Terpadu  Dalam  Penyelesaian  Kasus  Penyalahgunaan Narkotika  Melalui  Pendekatan  Restorative  Justice,” IBLAM  Law  Review 2,  no.  02  (2022):  72–73, https://doi.org/10.52249/ilr.v2i2.77.
litis jaksa yang mengatur mengenai penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika.
Penerapan  asas  dominus  litis  yang berfokus  pada  rehabilitasi  pelaku  narkotika. Narkotika sendiri merupakan obat ataupun zat baik  dalam  bentuk  sintetis  maupun  semi sintetis,  yang  berdampak  pada  penurunan kesadaran,  hilangnya  rasa  sakit,  dan  potensi berkembangnya ketergantungan jika penggunaan  tidak  tepat. 22 Salah  satunya melalui reorientasi dalam pelaksanaan Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009 tentang  Narkotika  (UU  Narkotika)  melalui restorative justice . 23
Pada  awalnya  landasan  hukum  bagi kejaksaan untuk dapat menerapkan restorative  justice pada  tindak  pidana penyalahgunaan  narkotika  hanya  didasarkan atas  kesepakatan  bersama  antar  sub  sistem peradilan pidana dan lembaga terkait yang ada di Indonesia. 24
Kesepakatan bersama tersebut dituangkan dalam bentuk Peraturan Bersama Ketua  Mahkamah  Agung,  Menteri  Hukum dan Hak Asasi  Manusia, Menteri  Kesehatan, Menteri  Sosial,  Jaksa  Agung,  Kepala
Kepolisian, Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor  01/PB/MA/111/2014,  Nomor  03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03  Tahun  2014,  Nomor  PER/005/A/JA/03/ 2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor PERBER
/011112014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga  Rehabilitasi,  pada  11  Maret  2014, aturan baru ini mulai berlaku.
Tujuan  dari  aturan  konsolidasi  ini adalah  untuk  meningkatkan  kolaborasi  antar lembaga  pemasyarakatan  sehingga  lebih sedikit narapidana yang memerlukan rehabilitasi dan pengobatan akibat bahaya dan kematian terkait narkotika. Namun, kesepakatan bersama sebagai landasan hukum tersebut tidak cukup mengakomodir penerapan restorative justice yang dilakukan oleh kejaksaan, sehingga melahirkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 yang  dapat  memberikan  angin  segar  kepada kejaksaan untuk dapat melaksanakan restorative  justice terhadap  tindak  pidana penyalahgunaan narkotika.
Adapun alasan dibalik lembaga kejaksaan menganggap perlu adanya penerapan restorative justice terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika,
25 Cakra  Rismanda  dan  Rehnalemken  Ginting,  “Faktor-Faktor  Penyebab  Tindak  Pidana  Penyalahgunaan Narkotika  Di  Kota  Surakarta,” Jurnal  Hukum  Pidana  dan  penanggulangan  Kejahatan 6,  no.  2  (2018):  32, https://doi.org/10.20961/recidive.v7i1.40579.
26 Bayu  Sasongko,  Megawati  Barthos,  dan  Suparno  Suparno,  “Restorative  Justice  Crime  Of  Narcotics  In  The Elderly  With  Narcotic  Evidence,” Jurnal  Indonesia  Sosial  Sains 4,  no.  05  (2023):  440, https://doi.org/10.59141/jiss.v4i05.826.
dikarenakan  ini  merupakan  salah  satu  tindak pidana  yang  cukup  menarik  dan  menonjol dengan  sifat  spesifik  yang  dimilikinya.  Sifat spesifik yang dimaksud ini adalah sering kali hanya  terdapat  tersangka  itu  sendiri  sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan tersangka itu jugalah sekaligus sebagai korban.
Hal  tersebut  memiliki  artian  bahwa seseorang  yang  melakukan  tindak  pidana penyalahgunaan  narkotika  dapat  dikategori- kan  sebagai  pelaku  tindak  pidana  karena melanggar  UU  Narkotika.  Tidak  hanya  itu karena  penggunaan  narkotika  secara  ilegal tanpa  didasari  oleh  aturan  dan  dosis  yang seharusnya  akan  memiliki  dampak  yang buruk bagi kesehatan bahkan dapat mengacam nyawa, sehingga pelaku juga dapat dikategorikan sebagai korban. 25
Selain itu, salah satu tindak pidana yang banyak  terjadi  di  Indonesia,  sebab  menyasar seluruh  individu  dari  segala  usia  dan  kelas sosial  (mulai  dari  bayi,  pensiunan,  hingga eksekutif  perusahaan),  pejabat  dan  aparat penegak  hukum  pun  tidak  luput  dari  tindak pidana ini. 26 Belum lagi menyangkut masalah overcapacity yang dapat berakibat pada tidak berjalan  secara  optimalnya  program  yang telah  disusun  dan  dirancang  pada  lembaga
pemasyarakatan, bahkan secara tidak langsung  dapat  menyebabkan  tingginya anggaran  operasional  dari  lapas  seperti anggaran  makanan,  air,  dan  listrik. 27 Sampai akhirnya terdapat adanya peredaran narkotika maupun  pengendalian  narkotika  yang  terjadi di  lembaga  pemasyarakatan  akibat  dari adanya interaksi  dengan berbagai pelaku.
Kejaksaan  memandang  bahwa  sedapat mungkin untuk dilakukan restorative justice . Bila  kita  melihat  dalam  pedoman  yang  ada tersebut  juga  dijelaskan  bahwa  dalam menyelesaikan suatu perkara haruslah mengutamakan restorative justice dan kemanfaatan.  Tidak  hanya  itu  pedoman  ini juga diterapkan dengan berdasarkan pada asas biaya ringan dengan adanya cost and benefit , serta juga asas peradilan cepat sederhana, dan pemulihan  terhadap  pelaku  maupun  juga dapat  mewujudkan  hukum  pidana  sebagai upaya terakhir atau ultimum remedium .
Adanya  pedoman  ini  menjadikan adanya landasan hukum bagi kejaksaan yang mempunyai  kekuasaan  besar  untuk  dapat melaksanakan restorative  justice dalam menangani  kasus  pidana  yang  melibatkan penggunaan  narkotika.  Seperti  yang  kita ketahui  bahwa  dengan  adanya  hukum  dapat memberikan  satu  jalan  guna  memberikan
27 Achmad  Aris  Mugiandono,  Enggar  Dian  Ruhuri,  dan  Mutiara  Girindra  Pratiwi,  “Challenges  and  the Overcoming  Strategies  in  Implementation  of  Attorney  General’s  Guidelines  Number  18  of  2021,” Jurnal Dinamika Hukum 22, no. 1 (2022): 73, https://doi.org/10.20884/1.jdh.2022.22.1.3236.
28 Muhamad Naufal Hibatullah, “Implications of Renewal in Enforcement of Environmental Law in Indonesia Through Criminal Sanctions as the Ultimum Remedium Post Omnibus Law,” International Journal of Social Science Research and Review 5, no. 10 (2022): 300, https://doi.org/10.47814/ijssrr.v5i10.577.
batasan  baik  itu  bagi  penguasa  maupun individu  agar  tindakan  yang  dilakukannya tidaklah  menimbulkan  suatu  kesewenang- wenangan. 28
Prosedur  penerapan restorative  justice oleh  kejaksaan,  maka  akan  terdapat  tahapan yakni setelah jaksa penuntut umum menerima berkas perkara pidana terkait penyalahgunaan narkotika  dari  penyidik,  maka  akan  terlebih dahulu  diperiksa  apakah  tindak  pidana tersebut  memenuhi  kelengkapan  formil  dan kelengkapan materil agar dapat dilaksanakan restorative  justice dalam  hal  rehabilitasi melalui proses hukum.
Kelengkapan  yang  dimaksud  tersebut tercantum dalam BAB IV bagian Penuntutan huruf  B  angka  2  Pedoman  Jaksa  Agung Nomor  18  Tahun  2021  tentang tentang Penyelesaian  Penanganan  Perkara  Tindak Pidana  Penyalahgunaan  Narkotika  Melalui Rehabilitasi  dengan  Pendekatan  Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa . Dalam pedoman tersebut restorative  justice hanya  dapat  diterapkan pada pelaku kejahatan terkait narkotika yang diduga  melanggar  Pasal  127  Ayat  (1)  UU Narkotika.
Pasal  127  Ayat  (1)  UU  Narkotika memberikan penjelasan rinci mengenai jenis-
jenis  tersangka  yang  dituangkan  dalam undang-undang tersebut, yang terdiri dari tiga kelompok tersangka yang berbeda:
(1) Penyalahgunaan  narkotika,  sebagai- mana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 15  UU  Narkotika,  mengacu  pada penggunaan  narkotika  secara  tidak  sah dan  ilegal  untuk  penggunaan  pribadi, bukan untuk dijual.
(2) Korban penyalahgunaan narkotika, sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  54 UU  Narkotika  adalah  orang  yang mengalami  paksaan,  manipulasi,  atau ancaman  untuk  menggunakan  narkotika padahal  tidak  mempunyai  niat  untuk melakukannya.
(3) Pecandu  narkotika  adalah  mereka  yang menyalahgunakan narkotika hingga menjadi ketergantungan baik secara fisik maupun  psikis  (Pasal  1  Angka  13  UU Narkotika).
Dalam  hal  tersangka  termasuk  dalam salah  satu  kategori  tersebut  di  atas  yang ditetapkan oleh Tim Asesmen Terpadu (BNN) yaitu  penegak  hukum,  kejaksaan,  dan kepolisian,  maka  tersangka  juga  haruslah menjalani  pemeriksaan  laboratorium  untuk memastikan  memang  benar  tersangka  positif menggunakan narkotika.
Terhadap  barang  bukti  narkotikanya jika  ditemukan  pada  saat  penangkapan tidaklah  boleh  melebihi  1  (satu)  hari pemakaian  dan  hasil  analisis  laboratorium forensik  memastikan  zat  tersebut  merupakan salah satu zat terlarang dalam UU Narkotika. Bukti penggunaan narkotika yang berlangsung  kurang  dari  1  (satu)  hari  harus memenuhi persyaratan yang tercantum dalam
Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia Nomor 04/Bua.6/Hs/Sp/IV/2012:
(1) Narkotika  jenis  Sabu  dengan  berat maksimal 1 gram;
(2) Narkotika  jenis  Ekstasi  dengan  berat maksimal 2,4 gram atau setara 8 butir;
(3) Narkotika  jenis  Heroin  dengan  berat maksimal 1,8 gram;
(4) Narkotika  jenis  Kokaina  dengan  berat maksimal 1,8 gram;
(5) Narkotika  jenis  Ganja  dengan  berat maksimal 5 gram;
(6) Narkotika  jenis  Daun  Koka  dengan berat maksimal 5 gram;
(7) Narkotika jenis Meskalina dengan berat maksimal 5 gram;
(8) Narkotika  yang  termasuk  kedalam kelompok  Psilosybin  dengan  berat maksimal 3 gram;
(9) Narkotika  yang  termasuk  kedalam kelompok  LSD  dengan  berat  maksimal 2 gram;
(10) Narkotika  yang  termasuk  kedalam kelompok PCP dengan berat maksimal 3 gram;
(11) Narkotika  yang  termasuk  kedalam kelompok Fentanil dengan berat maksimal 1 gram;
(12) Narkotika  yang  termasuk  kedalam kelompok Metadon dengan berat maksimal 0,5 gram;
(13) Narkotika  yang  termasuk  kedalam kelompok Petidin dengan berat maksimal 0,96 gram;
(14) Narkotika  yang  termasuk  kedalam kelompok Morfin dengan berat maksimal 1,8 gram;
(15) Narkotika  yang  termasuk  kedalam kelompok Kedein dengan berat maksimal 72 gram;
(16) Narkotika  yang  termasuk  kedalam kelompok  Bufrenorfin  dengan  berat maksimal 32 gram.
Lebih  lanjut,  penyidik  nantinya  bisa menerima berbagai arahan dari jaksa penuntut umum  untuk  dapat  melengkapi  berbagai  hal atau  persyaratan  yang  dirasa  oleh  penuntut
umum  kurang  lengkap.  Hal  tersebut  untuk benar-benar memastikan apakah tersangka ini memenuhi  berbagai  persayaratan  yang  ada termasuk  juga  untuk  mengetahui  apakah tersangka  sebagai  pengguna  terakhir  ( end user ) melalui pemeriksaan latar belakang dari tersangka  mulai  dari  profil  tersangka,  cara hidup tersangka dan juga transaksi keuangan tersangka dengan menggunakan metode know your suspecti.
Tidak berhenti sampai di situ, tersangka juga  haruslah  belum  pernah  melakukan rehabilitasi  atau  hanya  mereka  yang  telah menerima  rehabilitasi  tidak  lebih  dari  dua kali.  Kriteria  ini  dapat  dikecualikan  jika tersangka  tergolong  pecandu  narkotika  atau sebagai korban kecanduan narkotika. Tersangka  juga  wajib  memberikan  surat pernyataan tertulis yang menyatakan kesediaannya  untuk  menjalani  rehabilitasi dalam  rangka  proses  peradilan.  Selain  itu, mereka harus mendapatkan surat jaminan dari keluarga atau wali sahnya, yang menyatakan bahwa  memang  benar  tersangka  akan menjalani  rehabilitasi  melalui  proses  hukum apabila nantinya tersangka dilakukan restorative justice .
Bila  semua  syarat  tersebut  terpenuhi, maka terdapat beberapa persyaratan lagi yang tanggung jawab tugas ini ada pada kejaksaan untuk  memfasilitasinya.  Persyaratan  tersebut mengacu  pada  BAB  IV  bagian  penuntutan huruf  C  angka  3  yang  mana  bila  semua persyaratan  terpenuhi  selanjutnya  jaksa
penuntut umum akan membuat dan mengajukan  nota  pendapat  terkait  dengan rekomendasi  pelaksanaan restorative  justice dengan  juga  melampirkan  hasil  asesmen terpadu, surat keterangan pernah/tidak pernah menjalani  rehabilitasi,  hasil  pemeriksaan laboratorium  forensik,  surat  pernyataan  dari tersangka dan surat jaminan dari keluarga atau walinya  untuk  benar-benar  bersedia  dalam menjalani rehabilitasi melalui proses hukum.
Dalam  hal  rekomendasi  pelaksanaan restorative justice tersebut disetujui berdasarkan  hasil  ekspose  secara  berjenjang, maka  barulah  dapat  dilaksanakan restorative justice terhadap  tersangka  tindak  pidana penyalahgunaan narkotika dengan dikeluarkannya  surat  ketetapan  penghentian penuntutan. Walaupun telah terdapat prosedur dan landasan hukum yang cukup rinci dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian  Penanganan  Perkara Tindak  Pidana  Penyalahgunaan  Narkotika Melalui  Rehabilitasi  dengan  Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa sebagaimana yang telah penulis jelaskan diatas.
Sangat  di  sayangkan  prosedur  dan landasan  hukum  yang  telah  ada  tersebut terdapat suatu ketidakselaran pengaturan pada peraturan  yang  telah  ada  sebelumnya  yakni dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020  tentang  Penghentian  dan  Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021
tentang Penyelesaian  Penanganan  Perkara Tindak  Pidana  Penyalahgunaan  Narkotika Melalui  Rehabilitasi  dengan  Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa .  Dalam  Pasal  5 ayat  (8) huruf c Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020  tentang  Penghentian  dan  Penuntutan Berdasarkan  Keadilan  Restoratif  dikatakan secara  jelas  bahwa restorative  justice tidak dapat  dilakukan  terhadap  beberapa  perkara yang  salah  satunya  adalah  tindak  pidana narkotika.
Padahal padanan kata dari tindak pidana narkotika,  maka  menurut  UU  Narkotika, tindak pidana penyalahgunaan narkotika juga termasuk  kedalam  jenis  tindak  pidana narkotika. 29 Sehingga  dalam  Peraturan Kejaksaan  Nomor  15  Tahun  2020  tentang Penghentian  dan  Penuntutan  Berdasarkan Keadilan  Restoratif  secara  tidak  langsung mengisaratkan bahwa setalah adanya peraturan  ini  tindak  pidana  penyalahgunaan narkotika  tidak  akan  dapat  dilakukan restorative justice . Sebagaimana dalam suatu peraturan  apabila  terdapat  ketidakselarasan ataupun  saling  bertentangan  maka  akan menjadikan pelaksanaannya maupun penegakan  hukum  yang  tidak  dapat berjalan dengan baik. 30
29 Chartika Junike Kiaking, “Penyalahgunaan Narkotika Menurut Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,” Lex Crimen 6, no. 1 (2017): 106.
30 Diya  Ul  Akmal,  “Penataan  Peraturan  Perundang-undangan  Sebagai  Upaya  Penguatan  Sistem  Hukum  Di Indonesia,” Jurnal Legislasi Indonesia 18, no. 3 (2021): 299, https://doi.org/10.54629/jli.v18i3.761.
31 Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum (Bogor: Ghalia Indonesia, 2003), 39.
Hal  ini  cukup  membuktikan  bahwa landasan  hukum  yang  ada  telah  ada  akan memiliki sebuah pergolakan dalam penerapan nantinya  akibat  dari  tidak  adanya  kepastian hukum  yang  disebabkan  oleh  dua  peraturan yang  memiliki  salah  satu  isi  substantsi  sama tetapi  memiliki  pengaturan  yang  saling berseberangan.
Dalam  rangka  mewujudkan  peraturan yang baik, maka lembaga kejaksaan haruslah melakukan  evaluasi  secara  menyeluruh  dan komprehensif  terhadap  setiap  peraturan internal  yang  di  keluarkan  dengan  tujuan untuk  meminimalisir  ketidakselarasan  yang ada dan agar peraturan yang ada mempunyai legitimasi  yang  kuat  dalam  pelaksanaan nantinya.
Akibat  Hukum  Penerapan  Restorative justice  Yang  Dilakukan  Oleh  Kejaksaan Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika
Penyelesaian  perkara  tindak  pidana tentunya  memiliki  akibat  hukum.  Akibat hukum  sendiri diartikan sebagai  suatu  akibat yang  diberikan  oleh  hukum  atas  suatu peristiwa  hukum  atau  perbuatan  dari  subjek hukum. 31 Sehingga  akibat  hukum  dapat bermakna sebagai suatu akibat atas perbuatan yang  dilakukan  dari  segi  hukum.  Begitupun dengan  penerapan restorative  justice yang
dilakukan  oleh  kejaksaan  terhadap  tindak pidana penyalahgunaan narkotika akan memiliki  akibat  hukum.  Akibat  hukum  yang terjadi  ini  akan  berhubungan  terhadap perkaranya,  terhadap  tersangka  dan  terhadap barang buktinya.
Jika  sebuah  tindak  pidana  yang melibatkan penggunaan obat-obatan terlarang ditangani  melalui restorative  justice ,  maka berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun  2021,  akibat  hukumnya  adalah  jaksa wilayah  setempat  tidak  akan  melakukan penuntutan  lebih  lanjut  dan  melalui  kepala kejaksaan negeri setempat akan mengeluarkan surat  keputusan  penghentian  penuntutan, namun  sebelum  itu  haruslah  terlebih  dahulu didasarkan  pada  hasil  ekspose  secara berjenjang yang telah dilakukan sebelumnya.
Pelaksanaan  ekspose  berjenjang  yang dimaksud  tersebut  didasarkan  pada  BAB  IV bagian penuntutan huruf C angka 3 Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021.  Ekspose ini  pertama-tama  akan  dilakukan  kepada kepala kejaksaan negeri setempat yang mana bila  disetujui,  dilanjutkan  dengan  ekspose kepada  kepala  kejaksaan  tinggi  dan  bila disetujui  kembali,  maka  dilanjutkan  dengan ekspose  terakhir  kepada  jaksa  agung  yang dalam  hal  ini  pemeriksaan  terhadap  perkara pidana penyalahgunaan narkotika akan dipercayakan  kepada  Jaksa  Agung  Muda bidang tindak pidana umum. Tujuannya untuk memastikan  kelayakan  penyelesaian  kasus melalui restorative  justice .  Terhadap  surat
ketetapan  penghentian  penuntutan  yang dimaksud  ini  nantinya  juga  harus  dicatatkan ke  dalam  register  perkara  tahap  penuntutan yang ada pada kejaksaan.
Di  lain  sisi  apabila  nantinya  dalam penelitian pada saat ekspose secara berjenjang tersebut  menyatakan  bahwa  perkara  tersebut tidak  dapat  dilakukan restorative  justice , maka  akan  memiliki  akibat  hukum  yang berbeda. Nantinya jaksa penuntut umum akan melanjutkan perkara tersebut untuk dilakukan penuntutan  serta  melihat  kembali  apakah memenuhi  syarat  formil  dan materil maupun rumusan unsur pada UU Narkotika.
Apabila  sudah  memenuhi  nantinya jaksa penuntut umum akan segera mengeluarkan  P21  atau  surat  pemberitahuan dari  jaksa  penuntut  umum  kepada  penyidik kepolisian. Surat tersebut menyatakan bahwa berkas  tersangka  telah  dinyatakan  lengkap dan  memenuhi  syarat  materil  dan  formil, sehingga  dapat  langsung  masuk  ke  tahap selanjutnya untuk nanti dapat dilimpahkan ke pengadilan.
Apabila kita melihat dari surat ketetapan penghentian penuntutan, maka akan ditemukan  suatu  permasalahan  dalam  hal masih  belum  adanya  suatu  sarana  bagi masyarakat  untuk  melakukan  pengujian terhadap surat ketetapan penghentian penuntutan dari penerapan restorative justice yang  telah  di  keluarkan  oleh  kejaksaan. Berbeda  halnya  dengan  putusan  pengadilan yang dapat dilakukan pengujiannya mulai dari
tingkat  banding,  kasasi  hingga  peninjauan kembali (PK). 32
Selanjutnya  berbicara  mengenai  akibat hukum terhadap tersangkanya, maka berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun  2021,  akibat  hukum  yang  timbul terhadap tersangka yang perkaranya dilakukan  penghentian  penuntutan  melalui restorative justice adalah tersangka diharuskan  melakukan  rehabilitasi  sesuai dengan  penetapan  dalam  surat  ketetapan penghentian penuntutan dan harus mengikuti segala  program  yang  terdapat  didalam  balai rehabilitasi  napza  adyaksa  milik  kejaksaan sebagai  tempat  dilakukannya  rehabilitasi terhadap tersangka melalui proses hukum.
Rehabilitasi  sebagai  akibat  hukum  dari penerapan restorative justice ini sangat  amat krusial,  sebab  inti  dari  rehabilitasi  tersangka ini  adalah  sebagai  gagasan  yang  dapat memungkinkan  penderita,  pelaku  maupun kelompok  masyarakat-masyarakat  tertentu untuk  bersama-sama  dalam  menyelesaikan masalah  yang  ada. 33 Dengan  demikian, restorative  justice dapat  menjadi  jalan  yang ampuh  untuk  melakukan  restorasi  dan rehabilitasi  pada  semua  orang  yang  terkena dampak kegiatan kriminal. 34
32 Rendi  Renaldi  Mumbunan,  “Upaya  Hukum  Biasa  Dan  Luar  Biasa  Terhadap  Putusan  Hakim  Dalam  Perkara Pidana,” Lex Crimen 7, no. 10 (2019): 41.
33 Sri Endah Indriawati, “Politics of Criminal Law in Implementing Restorative Justice Against Narcotics Addicts in  the  Criminal  Justice  System,” Proceedings  of  the  2nd  International  Conference  on  Law,  Social  Science, Economics, and Education, ICLSSEE 2022 , 2022, https://doi.org/10.4108/eai.16-4-2022.2320131.
34 Mariam Liebmann, Restorative Justice: How it Works (London: Jessica Kingsley Publishers, 2006), 25.
35 Zachary Tyerman dkk., “Cost-Effectiveness of Postoperative Drug Rehabilitation for Injection Drug Users,” Annals of Thoracic Surgery 110, no. 2 (2020): 497, https://doi.org/10.1016/j.athoracsur.2019.11.011.
Tidak  hanya  itu,  rehabilitasi  terhadap tersangka  penyalahgunaan  narkotika  juga merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk  membebaskan  pecandu  dan  korban narkotika dari pengaruh obat-obatan terlarang dalam  jangka  waktu  tertentu. 35 Di  lain  sisi juga  bila  pada  saat  surat  ketetapan  ini dikeluarkan,  tersangka  masih  dalam  Rumah Tahanan  Negara  (rutan),  maka  tersangka wajib dibebaskan dan dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara (rutan).
Penghentian penuntutan ini tidak berlaku  secara  sembarangan,  sebab  apabila tersangka  tanpa  alasan  yang  sah  tidak menjalani  rehabilitasi atau  dalam  hal rehabilitasi yang dijalani oleh tersangka tidak sesuai  dengan  penetapan  yang  telah  ada sebelumnya, maka surat penghentian penuntutan  yang  telah  di  keluarkan  dapat dibatalkan  dan  dapat  dilakukan  penuntutan kembali.
Namun  sebelum  terjadinya  pembatalan surat ketetapan tersebut, maka nantinya jaksa penuntut  umum  akan  memberikan  surat peringatan  terlebih  dahulu  secara  tertulis kepada  tersangka.  Apabila  peringatan  yang telah  diberikan  tersebut  diacuhkan  oleh tersangka, maka jaksa selaku penuntut umum
diberikan kewenangan untuk tujuan mengadili pelaku kejahatan dan menggunakan tindakan pemaksaan lainnya terhadap tersangka. 36
Adapun  terhadap  barang  buktinya  juga memiliki  akibat  hukum didalamnya.  Dimana dalam suatu perkara tindak pidana penyalahgunaan  narkotika  biasanya  benda atau  barang  yang  ditemukan  itu  adalah narkotika  itu  sendiri  dan  juga  alat  untuk menggunakan  narkotikanya.  Dalam  Pasal  39 ayat  (1)  KUHAP,  menetapkan  bahwa  segala sesuatu  yang  disita  sebagai  bagian  dari penyidikan  pidana  atau  disebut  sebagai barang  bukti  adalah  yang  digunakan  untuk melakukan  suatu  kejahatan  atau  untuk melakukan  suatu  perbuatan  yang  merupakan persiapan suatu kejahatan. Sehingga narkotika dan alat untuk menggunakan narkotika dapat disebut sebagai barang bukti.
Narkotika dan juga alat untuk menggunakan  narkotikanya  juga  termasuk barang  yang  terlarang  atau  benda  yang dilarang untuk diedarkan atau dapat dikatakan hanya  dapat  diedarkan  oleh  pejabat  yang berwenang yang dalam ini diatur dalam Pasal 36  ayat  (1)  UU  Narkotika,  aturan  tersebut mengatur  bahwa  dispensasi  obat  narkotika memerlukan izin menteri.
36 Yogi  Muhammad  Rahman  dan  Redo  Noviansyah,  “Pentingnya  Mengadopsi  Ketentuan  Lembaga  Pre-Trial Chamber Pada International Criminal Court Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia,” Tirtayasa Journal of International  Law 1,  no.  1  (25  Juli  2022):  23,  https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/tirtayasatjil/article/view/ 15085.
37 Aisyah,  Alpi  Sahari,  dan  T.  Erwinsyahbana,  “Pemusnahan  Barang  Sitaan  Narkotika  Rangka  Pencegahan Penyimpangan  Peredaran  Kembali  Barang  Sitaan  di  Masyarakat  (Studi  Kejaksaan  Negeri  Belawan),” DOKTRINA : Journal of Law 6, no. April (2023): 37, https://doi.org/10.31289/doktrina.v6i1.8109.
Dengan dikategorikannya narkotika dan alat  untuk  menggunakan  narkotika  sebagai benda  terlarang,  maka  bila  mengacu  pada Pasal  45  Ayat  (4)  dan  Pasal  46  KUHAP menetapkan bahwa penyitaan atau pemusnahan  barang  bukti  atau  penyitaan barang  yang  tidak  sah  atau  dilarang  untuk disebarluaskan  akan  dimusnahkan.  Dalam surat  ketetapan  penghentian  juga  memuat penetapan pemusnahan barang bukti.
Dalam  hal  narkotika  dan  alat  untuk menggunakan narkotika tersebut telah ditetapkan  untuk  dimusnahkan.  Selanjutnya barang yang disita tersebut harus dimusnahkan dalam jangka waktu paling lama 7  (tujuh)  hari  sejak  diterimanya  surat pemberitahuan  pemusnahan  resmi  yang diterbitkan  oleh  kepala  kejaksaan,  hal  ini sesuai dengan Pasal 91 ayat (2) UU Narkotika. Kejaksaan  mempunyai  kewenangan  untuk melakukan  pemusnahan  terhadap  barang bukti  kejahatan  terkait  penyalahgunaan narkotika. 37 Hal  ini  juga  termasuk  barang bukti  pada restorative  justice sesuai  dengan putusan pemberhentian perkara tersebut.
Lain  sisi,  perspektif  KUHAP  sebagai hukum pidana formil di Indonesia. Penghentian  penuntutan  yang  merupakan akibat  hukum  dari  penerapan restorative
justice tidaklah  termasuk  dalam  lingkup undang-undang tersebut. 38 Hal ini mengisyaratkan  bahwa  dalam  hukum  pidana formil  yang  ada  tidaklah  mengakomodir penerapan restorative justice yang dilakukan oleh kejaksaan.
Selanjutnya terdapat juga permasalahan yang mungkin bisa saja terjadi dan berdampak pada akibat hukumnya bila terdapat hambatan dalam  penerapan restorative  justice .  Salah satunya  apabila  penyidik  tidak  melakukan pemeriksaan  laboratorium  secara  langsung kepada  tersangka  untuk  mengetahui  apakah tersangka  positif  narkotika  atau  tidak  pada saat berkas dikirimkan. Mengingat salah satu syarat restorative  justice harus  adanya  surat yang  menyatakan  bahwa  tersangka  positif menggunakan narkotika berdasarkan BAB IV bagian  penuntutan  huruf  B  angka  4,  maka nantinya  pasti  jaksa  penuntut  umum  akan memberikan petunjuk kepada penyidik untuk dapat melengkapi persyaratan tersebut.
Namun  demikian  perlu  diingat  akan terdapat  jeda  waktu  dari  tersangka  terakhir kali menggunakan narkotika dan
38 Daniel Susilo, Teguh Dwi Putranto, dan Charles Julian Santos Navarro, “Indonesian Criminal Code about Drugs and Narcotics: Justice and Media Portrayal,” Journal  of  Drug  and  Alcohol  Research 11,  no.  1  (2022):  3–4, https://doi.org/10.4303/jdar/236159.
39 Jesylia  Hillary  Lawalata,  Juanrico  Alfaromona  Sumarezs  Titahelu,  dan  Julianus  Edwin  Latupeirissa, “Pendekatan  Restorative  Justice  Dalam  Penyelesaian  Perkara  Tindak  Pidana  Narkotika  Pada  Tahapan Penyidikan,” TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum 2, no. 1 (31 Maret 2022): 111, https://doi.org/10.47268/tatohi.v2i1.899.
40 M.  Yusuf  Yahya  dan  Harwis  Alimuddin,  “Roscou  Pound:  Hukum  Sebagai  Alat  Rekayasa  Sosial (Keterhubungannya  Dengan  Kaidah  La  Yunkaru  Tagayyur  Alahkam  Bi  Tagayyuri  Azzaman),” Indonesian Journal of Shariah and Justice 2, no. 2 (2022): 144.
41 Jesylia  Hillary  Lawalata,  Juanrico  Alfaromona  Sumarez  Titahelu,  dan  Julianus  Edwin  Latupeirissa, “Pendekatan  Restorative  Justice  Dalam  Penyelesaian  Perkara  Tindak  Pidana  Narkotika  Pada  Tahapan Penyidikan,” TATOHI Jurnal Ilmu Hukum 2, no. 1 (2022): 94–95.
pemerikasaan  laboratorium  yang  dilakukan, hal ini tentu dapat menimbulkan ketidakakuratan  hasil  dan  bisa  jadi  hasilnya akan  negatif.  Sehingga  akan  menimbukan akibat hukum bahwa tersangka tidak dapat di lakukan restorative  justice karena  tidak terpenuhinya salah satu persyaratan. 39
Berbagai  permasalahan  yang  penulis uraikan  di  atas  bila  tidak  diselesaikan  atau ditangani melalui landasan hukum yang baik, maka  akan  mengakibatkan  terganggunya penerapan restorative  justice .  Hal  ini  karena salah satu fungsi hukum adalah sebagai sarana atau instrumen perubahan masyarakat ( social engineering ), yang mana hukum  harus dapat berubah  mengikuti  nilai  dan  dinamika  yang ada  dalam  masyarakat. 40 Serta  juga  harus memerlukan penanganan yang sangat kompleks  dan  melibatkan  peran  aktif masyarakat. 41

## KESIMPULAN
Berdasarkan  pemaparan  diatas,  maka dapat  terlihat  bahwa  kejaksaan  memiliki kewenangan  dalam  penerapan restorative justice pada  tindak  pidana  penyalahgunaan
narkotika.  Hal  tersebut  didasarkan  pada Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 yang  juga  memiliki  akibat  hukum  berupa penghentian  penuntutan,  rehabilitasi  bagi tersangka  dan  pemusnahan  barang  bukti  bila termasuk jenis yang terlarang.
Landasan  hukum  yang  telah  ada tersebut  hendaknya  dilakukan  evaluasi  guna memperbaiki  berbagai  persoalan  yang  ada seperti  tumpang  tindihnya  peraturan  internal hingga tidak adanya upaya untuk  melakukan pengujian terhadap surat ketetapan penghentian  penuntutan  yang  telah  di keluarkan. Serta dalam pelaksanaannya, jaksa harus memperhatikan secara cermat berbagai prosedur  yang  telah  ada  untuk  menghindari kesalahan  yang  dapat  menciderai  rasa keadialian yang seharusnya ada. KUHAP juga hendaknya di revisi untuk dapat mengakomodir  penerapan  tersebut  dengan tujuan  memberikan  kepastian  hukum  dalam pelaksanannya melalui legitimasi yang kuat .

## DAFTAR PUSTAKA
Adi  Riyanto,  Tiar.  “Fungsionalisasi  Prinsip Dominus  Litis  Dalam  Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia.” Jurnal Lex Renaissance 6, no. 3 (2021): 481–
92. https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.is s3.art4. Adrian, Andi Muhammad Sofyan, Abd. Asis, dan Wiwie Heryani. “Law Enforcement against Narcotics Crime through Rehabilitation in a Restorative Justice Perspective.” Scholars  International  Journal  of Law,  Crime  and  Justice 4,  no.  4
(2021): 205–11. https://doi.org/10.363
48/sijlcj.2021.v04i04.003.
Agung,  Anak,  Sagung  Laksmi,  Ni  Made, Sukaryati  Karma,  Fakultas  Hukum, dan Universitas Warmadewa. “Penanganan Tindak Pidana Penyalahgunaan  Narkotika  Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Pada Kejaksaan  Negeri  Denpasar.” Jurnal
Preferensi Hukum 4, no. 1 (2022): 45– 50.
https://doi.org/10.55637/jph.4.1.6729. 45-50. Aisyah,  Alpi  Sahari,  dan  T.  Erwinsyahbana. “Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika Rangka Pencegahan Penyimpangan  Peredaran  Kembali Barang  Sitaan  di  Masyarakat  (Studi Kejaksaan Negeri Belawan).”
DOKTRINA :  Journal  of  Law 6,  no.
April  (2023):  36–64.  https://doi.org/ 10.31289/doktrina.v6i1.8109. Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan.  “Data Jumlah Narapidana di  Indonesia,” t.t. https://sdppublik.ditjenpas.go.id/. Diya  Ul  Akmal.  “Penataan  Peraturan
Perundang-undangan  Sebagai  Upaya Penguatan Sistem Hukum Di Indonesia.” Jurnal Legislasi Indonesia 18, no. 3 (2021): 296–308. https://doi.org/10.54629/jli.v18i3.761 Firmansyah,  Agung.  “Peran  Lembaga Assesmen Terpadu Dalam Penyelesaian  Kasus  Penyalahgunaan Narkotika Melalui Pendekatan Restorative  Justice.” IBLAM  Law
Review 2,  no.  02  (2022):  2022–66. https://doi.org/10.52249/ilr.v2i2.77.
Hibatullah,  Muhamad  Naufal.  “Implications of  Renewal  in  Enforcement  of Environmental  Law  in  Indonesia Through  Criminal  Sanctions  as  the Ultimum  Remedium  Post  Omnibus Law.” International Journal of Social Science Research and Review 5, no. 10
(2022):  299–308.  https://doi.org/10.
47814/ijssrr.v5i10.577.
Indriawati,  Sri  Endah.  “Politics  of  Criminal Law  in  Implementing  Restorative Justice  Against  Narcotics  Addicts  in
the Criminal Justice System.” Proceedings  of  the  2nd  International Conference  on  Law,  Social  Science,
Economics,  and Education, ICLSSEE 2022 ,  2022.  https://doi.org/10.4108/ eai.16-4-2022.2320131.
Kaimuddin  Haris,  Oheo,  Sabrina  Hidayat, Guasman  Tatawu,  dan  Dian  Fris Nalle. “Penghentian Penuntutan terhadap  Penyalahguna  Narkotika Berdasarkan Keadilan Restoratif
Termination  of  Prosecutions  Against Drug  Abuses  Based  on  Restorative Justice.” Halu Oleo Legal Research 4, no.  2  (2022):  322–41.  https://doi.org/ 10.33772/holresch.v4i2.48.
Kiaking,  Chartika  Junike.  “Penyalahgunaan Narkotika  Menurut  Hukum  Pidana dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.” Lex Crimen
6, no. 1 (2017): 106–14. Lawalata, Jesylia Hillary, Juanrico Alfaromona  Sumarez  Titahelu,  dan Julianus Edwin Latupeirissa. “Pendekatan Restorative Justice Dalam  Penyelesaian  Perkara  Tindak Pidana  Narkotika  Pada  Tahapan
Penyidikan.” TATOHI  Jurnal  Ilmu
Hukum 2, no. 1 (2022): 91–112. Lawalata, Jesylia Hillary, Juanrico Alfaromona  Sumarezs  Titahelu,  dan Julianus Edwin Latupeirissa. “Pendekatan Restorative Justice Dalam  Penyelesaian  Perkara  Tindak Pidana  Narkotika  Pada  Tahapan
Penyidikan.” TATOHI:  Jurnal  Ilmu Hukum 2, no. 1 (31 Maret 2022): 91– 112.  https://doi.org/10.47268/tatohi.v
2i1.899.
Liebmann, Mariam. Restorative Justice: How it  Works .  London:  Jessica  Kingsley Publishers, 2006.
Makarewa, Irene Trinita, Debby Telly Antow,
dan  Daniel  F.  Aling.  “Analisis Penghentian Penyidikan dan Penuntutan  Berdasarkan  KUHAP.”
Lex Crimen X, no. 9 (2021): 87–96. Mas,  Marwan. Pengantar  Ilmu  Hukum . Bogor: Ghalia Indonesia, 2003.
Monica
Candra Apriliana, Georgia. “Dominus  Litis  Dalam  Penghentian Penuntutan  Berdasarkan  Keadilan Restoratif  (Studi  Kasus  di  Kejaksaan Negeri Surakarta).” Verstek 10, no. 3 (2023): 579. https://doi.org/10.20961/ jv.v10i3.70191.
Mugiandono,  Achmad  Aris,  Enggar  Dian
Ruhuri, dan Mutiara Girindra Pratiwi. “Challenges  and  the  Overcoming Strategies  in  Implementation  of Attorney
General’s Guidelines Number 18 of 2021.” Jurnal Dinamika Hukum 22, no. 1 (2022): 72. https://do i.org/10.20884/1.jdh.2022.22.1.3236. Mumbunan,  Rendi  Renaldi.  “Upaya  Hukum
Biasa  Dan  Luar  Biasa  Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara
Pidana.” Lex Crimen 7, no. 10 (2019): 40–47. Nikolas, Dwinanda Linchia Levi Heningdyah, dan Sumartini Dewi. “Dasar Konseptual dan Implementasi
Restorative  Justice  oleh  Polri  untuk Mewujudkan  Tujuan  dan  Fungsi
Hukum  (  Kepastian  ,  Keadilan  dan Kemanfaatan ).” UNES Law Review 6, no.  2  (2023):  4197–4203.  https://doi. org/10.31933/unesrev.v6i2.1025.
Notohamidjojo,  O. Soal-Soal  pokok  Filsafat Hukum . Salatiga: Griya Media, 2011. Nursyamsudin,  Nursyamsudin,  dan  Samud
Samud.  “Sistem  Peradilan  Pidana Terpadu  (Integreted  Criminal  Justice System) Menurut Kuhap.” Mahkamah :  Jurnal  Kajian  Hukum
Islam 7, no. 1 (1 Juni 2022): 149–60. https://doi.org/10.24235/mahkamah.v
7i1.10413.
Pane,  Edy.  “Peranan  Kejaksaan  Negeri
Labuhanbatu dalam Penyelesaian Tindak  Pidana  Kekerasan  dalam Rumah  Tangga  dengan  Pendekatan Restorative Justice.” Indonesia
Berdaya 4, no. 4 (24 Juli 2023): 1419– 30. https://doi.org/10.47679/ib.2023579.
Purbanto,  Hardy,  dan  Bahril  Hidayat. “Systematic Literature Review: Penyalahgunaan Narkoba Di
Kalangan  Remaja  Dalam  Perspektif Psikologi  Dan  Islam.” Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan 20,  no.  1  (13  Februari  2023):  1–13. https://doi.org/10.25299/al-hikmah:
jaip.2023.vol20(1).11412. Rahman,  Yogi  Muhammad,  dan  Redo Noviansyah. “Pentingnya Mengadopsi Ketentuan Lembaga Pre-Trial Chamber Pada  International  Criminal Court Dalam Sistem Peradilan Pidana
Indonesia.” Tirtayasa  Journal  of
International  Law 1,  no.  1  (25  Juli 2022): 19–36. https://jurnal.untirta.ac. id/index.php/tirtayasatjil/article/view/ 15085.
Rheynaldi  S.  Kamaru,  Mohammad  R.  U. Puluhulawa,  Avelia  Rahmah  Y.
Mantali.  “Pelaksanaan  Restorative Justice  Terhadap  Tindak  Pidana Pengeroyokan.” Journal of Comprehensive  Science 2,  no.  5 (2023): 1–14. https://doi.org/10.59188
/jcs.v2i5.328.
Rismanda, Cakra, dan Rehnalemken Ginting. “Faktor-Faktor  Penyebab  Tindak
Pidana Penyalahgunaan  Narkotika Di Kota  Surakarta.” Jurnal  Hukum Pidana dan penanggulangan Kejahatan 6,  no.  2  (2018):  227–43.
https://doi.org/10.20961/recidive.v7i1 .40579.
Sasongko,  Bayu,  Megawati  Barthos,  dan
Suparno Suparno. “Restorative Justice
Crime  Of  Narcotics  In  The  Elderly With  Narcotic  Evidence.” Jurnal Indonesia  Sosial  Sains 4,  no.  05 (2023): 439–47. https://doi.org/10.591 41/jiss.v4i05.826. “Siaran Pers Nomor: PR – 1911/187/K.3/Kph.3/11/2022 oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin: Restorative justice Menjadi Alternatif Dalam Penyelesaian Perkara,” t.t.
Soekanto,  Soerjono. Pengantar  Penelitian Hukum . Jakarta: UI Press, 1984.
Soekanto,  Soerjono,  dan  Sri  Mahmudji.
Penelitian  Hukum  Normatif,  Suatu Tinjauan  Singkat .  Jakarta:  Rajawali, 2003.
Susilo,  Daniel,  Teguh  Dwi  Putranto,  dan
Charles Julian Santos Navarro. “Indonesian  Criminal  Code  about Drugs  and  Narcotics:  Justice  and Media  Portrayal.” Journal  of  Drug and  Alcohol  Research 11,  no.  1 (2022).  https://doi.org/10.4303/jdar/2 36159.
Suwarni  Herry,  Ayni,  Bima  Guntara,  dan Pendi  Ahmad.  “Peran  Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Penyelesaian  Penanganan  Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika  Melalui  Rehabilitiasi.”
Journal  on  Education 06,  no.  01 (2023):  7703–10.  https://doi.org/10. 31004/joe.v6i1.4095. Taqiuddin,  Habibul  Umam,  dan  Risdiana Risdiana. “Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Praktik Ketatanegaraan.” JISIP
(Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) 6, no.  1  (2022):  3596–3610.  https://doi. org/10.58258/jisip.v6i1.2972.
Tarigan,  Mentari  Primaria  Br,  dan  Jinner Sidauruk. “Strategi Pembuktian Yang Dilakukan  Oleh  Penuntut  Umum Dalam  Mengungkap  Tindak  Pidana Korupsi  (Studi  Di  Kejaksaan  Negeri Subulussalam).” Nommensen  Law Review 1, no. 1 (31 Mei 2022): 68–85. Tyerman,  Zachary,  Shawn  Shah,  J.  Hunter Mehaffey, Tanya Wanchek, Robert B. Hawkins,  Elizabeth  T.  Rogawski McQuade, Alexander Shannon, Gorav Ailawadi,  dan  Kenan  W.  Yount. “Cost-Effectiveness  of  Postoperative Drug Rehabilitation for Injection Drug Users.” Annals  of  Thoracic  Surgery 110,  no.  2  (2020):  492–99.  https:// doi.org/10.1016/j.athoracsur.2019.11.
011. Utama, Rico Yodi Tri, dan Retno  Saraswati. “Independensi Dan Urgensi Restrukturisasi Sistem Peradilan Pidana  Indonesia  Berdasarkan  Aspek
Kekuasaan  Kehakiman.” Ajudikasi : Jurnal  Ilmu  Hukum 5,  no.  1  (20  Juni 2021):  53–70.  https://doi.org/10.3065
6/ajudikasi.v5i1.2740.
Walintukan,  Joel  Efraim  Yohanis,  Danial  F.
Aling,  dan  Roy  Ronny  Lembong. “Penerapan Restorative Justice Dalam
Proses Penyelesaian Pelanggaran Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan  Kematian.” lex  crimen X, no. 11 (2021): 66–75. Wicaksana, Yuristyawan Pambudi. “Implementasi  Asas  Ius  Curia  Novit Dalam  Penafsiran  Hukum  Putusan Hakim Tentang Keabsahan Penetapan
Tersangka.” Jurnal  Lex  Renaissance 3,  no.  1  (2018):  86–108.  https://doi. org/10.20885/jlr.vol3.iss1.art3.
Yahya,  M.  Yusuf,  dan  Harwis  Alimuddin. “Roscou Pound: Hukum Sebagai Alat Rekayasa  Sosial  (Keterhubungannya Dengan Kaidah La Yunkaru Tagayyur Alahkam  Bi  Tagayyuri  Azzaman).” Indonesian  Journal  of  Shariah  and Justice 2, no. 2 (2022): 141–62.