Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039
Vol. 3, No. 1 – Maret 2022, Hal. 138-142| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum
DOI: https://doi.org/10.22225/jph.3.1.4673.138-142

## KRIMINALISASI TERHADAP KEJAHATAN CARDING SEBAGAI BENTUK CYBER CRIME DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA
I Gede Krisna Ginara, I Made Minggu Widyantara, Ni Komang Arini Styawati Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia krisnaginara21@gmail.com, mademinggu21@gmail.com, arinistyawati@gmail.com

## Abstrak
Kriminalisasi  merupakan  suatu  tindakan  yang  awalnya  bukan  dianggap  sebuah  peristiwa  pidana,  lalu digolongkan  menjadi  sebuah  peristiwa  pidana  bagi  masyarakat.  Pada  era  globalisasi  seperti  sekarang  banyak sekali  kejahatan  jagat  maya  ( cyber  crime )  yang  timbul  di  Indonesia, cyber  crime merupakan  perbuatan  ilegal yang dilakukan oleh pelaku kejahatan dengan memanfaatkan teknologi dan sistem informasi jaringan komputer. Salah  satu  yang  terjadi  di  Indonesia  dan  tergolong  awam  di  masyarakat  yaitu  kejahatan carding yang  berupa perbuatan  jahat  dalam  memakai  teknologi  internet  menjadi  alat  dalam  membuka  dengan  cara  ilegal  sebuah sistem  pada website untuk  memperoleh  informasi  kartu  kreditg  dimiliki  nasabah.  Tujuan  penelitian  ini  yaitu untuk  mengungkap  kriminalisasi  terhadap  kejahatan carding dalam  hukum  pidana  Indonesia  serta upaya penanggulangan  terhadap  kejahatan carding. Tipe  penelitian  ini  menggunakan  tipe  penelitian  hukum  normatif dengan  pendekatan  perundang-undangan  dan  konseptual.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  teknik kepustakaan. Adapun sumber hukum yang digunakan berupa hukum primer, sekunder, dan tersier.  Setelah data dikumpulkan,  maka  selanjutnya  dianalisis  secara  kualitatif  dan  disajikan  dalam  bentuk  deskriptif.  Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kejahatan carding diatur dalam Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan  Atas  Undang-undang  nomor  11  tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  dan dirumuskan  juga  dalam  Pasal  362,  363  dan  378  KUHP  yaitu  tentang  pencurian  dan  penipuan.  Adapun  usaha hukum yang bisa dilakukan untuk penanggulangan kejahatan carding dapat menggunakan upaya secara Represif maupun Preventif. Kata Kunci : Carding, Cyber Crime, Kriminalisasi

## Abstract
Criminalization  is  an  action  that  was  not  initially  considered  a  criminal  event,  then  classified  as  a  criminal event for the community. In the era of globalization as now, there are so many cyber crimes that have arisen in Indonesia, cyber crime is an illegal act  committed by criminals by utilizing  technology and computer network information systems. One thing that happened in Indonesia and is relatively common in society is the crime of carding in the form of evil deeds in using internet technology as a tool in illegally opening a system on a website to  obtain  credit  card  information  owned  by  customers.  The  purposes  of  this  study  are  to  reveal  the criminalization of carding crimes in Indonesian criminal law and efforts to overcome carding crimes. This type of research uses a normative legal research type with a statutory and conceptual approach. The data collection technique  was  carried  out  using  library  techniques.  The  sources  of  law  used  are  primary,  secondary,  and tertiary  laws.  After  the  data  was  collected,  it  was  then  analyzed  qualitatively  and  presented  in  a  descriptive form.  The  results  of  the  study  reveal  that  the  crime  of  carding  is  regulated  in  Law  number  19  of  2016 concerning Amendments to Law number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, and is also formulated in Articles 362, 363 and 378 of the Criminal Code, namely regarding theft and fraud. As for the legal efforts that can be done to prevent carding crimes, they can use repressive and preventive measures. Keywords: Carding, Cyber Crime, Criminalization

## I. PENDAHULUAN
Hukum  merupakan  sebuah  alat  negara  yang  memiliki  tujuan  agar  mentertibkan  dan  mendamaikan kehidupan  sebuah  bangsa  demi  terwujudnya  sebuah  keadilan  serta  keseimbangan  antara  hak  dengan kewajiban. Sama halnya di Indonesia yang merupakan negara hukum, yang kekuasaannya diatur serta dijalankan berdasarkan hukum yang berlaku dengan segala aspek kehidupan agar terciptanya keadilan serta perlindungan hukum yang setara bagi setiap rakyat Indonesia. Untuk dapat melakukan hubungan antara  manusia  dengan  manusia  yang  lain  dalam  memenuhi  kebutuhan  sehari-hari,  manusia memanfaatkan  perkembangan  ilmu  teknologi  yang  sedang  berkembang  sangat  pesat.  Dengan
perkembangan  teknologi  yang  pesat  menandakan  bahwa  masa  modernisasi  adalah  suatu  masa  yang tak  terhindarkan,  serta  kehadiran  internet  di  seluruh  dunia  memiliki  peran  penting  bagi  kehidupan manusia, tak terkecuali di Indonesia.
Dengan  adanya  kemajuan  teknologi  yang  pesat  dimasa  kini,  banyak  masyarakat menggunakan teknologi untuk kegiatan positif agar mempermudah  kehidupan mereka, namun masih banyak  masyarakat  yang  menyalahgunakan  teknologi  untuk  hal  yang  negatif.  Kepesatan  teknologi dipakai  sarana  oleh  kriminal  dalam  melaksanakan  tindak  kriminal  dalam  media  sosial  yang  sering diketahui dengan sebutan cyber crime.
Kegiatan cyber meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum  yang  nyata (Laksana,  2019) . Pakar  mengemukakan Cyber  crime ialah  sebilang  kelakuan individu,  sekumpulan  individu,  dan  lembaga  yang  memakai  teknologi  selaku  alat  dalam melaksanakan perbuatan jahat, atau mengaplikasikan teknologi selaku tujuan perbuatan jahat. Segala perbuatan  jahat  ini  ialah  wujud  tingkah  laku  nan  berlawanan  atas  peraturan  perundang-undangan, meski pada arti menentang hukum selaku material maupun  melawan hukum selaku formal (Widodo, 2013) .
Berbagai  jenis  kejahatan  dunia  maya  yang  pernah  tercipta  di  Indonesia  yakni  kejahatan carding, Carding ialah suatu motif pembobolan ( theft ) serta kecurangan ( fraud ) di ruang dunia maya yang dikerjakan oleh seorang yang disebut carder seraya mengenakan kartu kredit rampasan maupun kartu kredit imitasi buatan seseorang. Dengan berkeinginan agar dapat memesan produk dengan ilegal maupun menadah uang dengan cara ilegal dari rekening bank milik seseorang (Wahid & Mohammad, 2010) . Carding  a dalah  bentuk  kejahatan  menggunakan  nomor  kartu  kredit  orang  lain  untuk dibelanjakan  tanpa  sepengetahuan  pemiliknya  yang  sah.  Transaksi  lazimnya  dilakukan  secara elektronik (Firmansyah & Nurfanto, 2021) . Kejahatan carding ini sangat awan dikalangan masyarakat Indonesia, masih banyak masyarakat yang menggangap kejahatan carding ini sebuah  kesalahan  atau kecacatan dari sebuah sistem. Maka dari itu perlu adanya pengkriminalisasian dari kejahatan ini, yang dimana  kriminalisasi  merupakan  pengabsahan  sebuah  tindakan  individu  atas  tindakan  yang  mampu dipidana,  langkah  tersebut  diputuskan  melalui  terciptanya  undang-undang,  serta  tindakan  tersebut dapat dijatuhkan hukuman berupa pidana (Prasetyo, 2010) .
Penelitian  terdahulu  yang  relevan  dengan  penelitian  ini  mengungkapkan  bahwa  terdapat  dua upaya  dalam  menanggulangi  kejahatan carding. Secara  preventif  dilakukan  oleh  pihak  kepolisian berupa rekomendasi kepada Bank Indonesia seperti pengawasan, pembatasan terhadap peredaran, dan penerbitan  kartu  kredit.  Adapun  secara  represif  yaitu  melakukan  mediasi  antara  pihak  bank, pemegang kartu kredit, dan pelaku carding . Namun, apabila mediasi tidak efektif maka diserahkan ke pihak  berwajib  untuk  ditangani  seperti  kejahatan  pada  umumnya (Rofikah,  Supanto,  Ismunarno, 2014) . Lebih lanjut, Hartono (2013) Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana carding digunakan  perangkat  hukum  yang  ada  di  dalam  KUHP  terutama  di  dalam  Pasal  378  KUHP  yaitu tentang  penipuan,  karena  tindak  pidana carding .  Sedangkan Pujoyono  (2020) Proses  hukum  pidana dalam  menyelesaikan  kejahatan carding di  Indonesia  yaitu  Pada  UU  ITE  dimuat  tentang  perbuatan yang dilarang pada Pasal 27 sampai Pasal 36. Dari fenomena tersebut maka dilakukan penelitian yang bertujuan  untuk  mengungkap  kriminalisasi  terhadap  kejahatan carding dalam  hukum  pidana Indonesia serta upaya penanggulangan terhadap kejahatan carding.

## II. METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  melakukan  pembahasan  permasalahan  yang  terdapat  pada  penelitian ini yakni metode penelitian hukum normatif, adapun langkah yang digunakan untuk metode penelitian hukum  normatif  ini  yaitu  dengan  cara  menganalisis  kepustakaan  dalam  kepustakaan  berdaasarkan sumber  hukum  yang  dikenakan  berwujud  sumber  hukum  primer,  sekunder  serta  tersier.  Sedangkan untuk  perancangan  persoalan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  pendekatan  perundang- undangan dan pendekatan  konseptual. Pendekatan  perundang-undangan merupakan pendekatan yang menggunakan  cara  menafsirkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  memiliki keterkaitan  dalam  suatu  masalah  yang  tengah  dikerjakkan.  Dalam  pendekatan  perundang-undangan ini  dapat  dilaksanakan  seraya  mencari  keserasian  dalam  Undang-undang  Dasar  dan  Undang-undang yang  memiliki  keterkaitan  dengan  permasalahan  tersebut.  Sedangkan  Pendekatan  konseptual  ialah pendekatan  yang  didasari  dengan  tafsiran  serta  paham  yang  bertumbuh  dalam  ilmu  hukum.  Bisa dikatakan  bahwa  Pendekatan  ini  merupakan  hal  penting  dikarenakan  tafsiran  serta  paham  yang  ada
dan tumbuh dalam ilmu hukum dapat dipergunakan sebagai landasan yang kuat dalam menyelesaikan permasalahan  hukum  yang  sedang  terjadi  maupun  yang  akan  dihadapi.  Sumber  hukum  primer  yang dikenakan pada penelitian  kali ini dalam membahas masalah kejahatan carding ada 3 sumber yakni, UU  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  UU  ITE  No  19  Tahun  2016  dan  KUHP.  Serta adapun  sumber  hukum  sekunder  yang  dikenakan  pada  penelitian  kali  ini  yakni  berupa  bahan-bahan hukum  yang  didapat  setelah  mengkaji  buku,  jurnal,  serta  artikel  yang  memiliki  keterkaitan  terhadap kejahatan carding . Sedangkan untuk sumber bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa pendukung dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Kriminalisasi Terhadap Kejahatan Carding dalam Hukum Pidana Indonesia
Seiring perkembangan zaman, kemajuan teknologi informasi berkembang sangat pesat selaras dengan kebutuhan manusia yang semakin beragam. Internet merupakan suatu produk atas kepesatan teknologi informatika  serta  amat  dibutuhkan  manusia  saat  ini.  Teknologi  informasi  banyak  digunakan  oleh manusia untuk kegiatan-kegiatan positif serta menunjang dan mempermudah kebutuhan hidup mereka masing-masing,  namun  masih  banyak  manusia  yang  menyalahgunakan  teknologi  untuk  kegiatan negatif  yang  digunakan  untuk  keuntungan  pribadi  dan  banyak  merugikan  orang  lain  yang  sering dikenal sebagai cyber crime . Salah satu cyber crime yang terjadi di Indonesia yaitu kejahatan carding, yang dimana kejahatan ini sangatlah awam di masyarakat sehingga perlu adanya kriminalisasi dalam kejahatan carding ini.
Kriminalisasi  ialah  kebijakan  kriminal  atau  Criminal  Policy,  yang  berusaha  demi melangsungkan  penanggulangan  serta  penanganan  perbuatan  jahat,  kebijakan  criminal  tidak dipisahkan  akan  kebijakan  sosial  yang  menjadikan  sebuah  usaha  demi  mewujudkan  kemakmuran sosial serta keamanan masyarakat (Hatta, 2010) . Kriminalisasi hanya sebatas hanya pada pengukuhan sebuah  perilaku  menjadi  tindak  pidana  yang  dapat  dikenakan  dengan  sanksi  pidana,  yang  dimana tidak hanya terbatas pada pengukuhan sebuah perilaku sebagai tindak pidana dan dikenakan hukuman saja,  melainkan  juga  dimasukkan  perubahan/penguatan  kepada  sanksi  yang  mengatur.  Dalam kriminalisasi  terdapat  asas  yang  dijadikan  sebuah  rancangan-rancangan  dasar,  kebiasaan-kebiasaan etis  dan  filosofi-filosofi  aturan  yang  mengarahkan  pada  pembentukan  kebiasaan-kebiasaan  hukum pidana melewati penyusunan peraturan perundang-undangan pidana. Asas hukum merupakan sebuah rancangan  awal,  norma  etis,  serta  filosofi-filosofi  inti  implementasi  hukum  pidana  menjadi  alat pencegahan  perbuatan  jahat.  Adapun  beberapa  asas  yang  digunakan  dalam  pembentukan  undang- undang untuk mengukuhkan sebuah perilaku menjadi tindak pidana disertai dengan sanksi pidananya yang terdapat 3 asas yaitu legalitas, subsidairitas, persamaan.
Adapun  sejumlah  persyaratan  atau  batas  dalam  kriminalisasi  dan  perlu  disimak  secara seksama  dalam  proses  tersebut  yakni,  kriminalisasi  seyogyanya  tidak  diabsahkan  hanya  untuk kepuasan  dalam  menjalankan  sebuah  perilaku  moral  tersendiri  mengenai  sebuah  wujud  tingkah  laku tersendiri,  Tujuan  dasar  dalam  mengabsahkan  sebuah  tindakan  sebagai  tindak  pidana  seyogyanya tidak  pernah  dijadikan  sebuah  tameng  dalam  melindungi  seorang  pelaku  perbuatan  jahat  potensial untuk  keinginannya  pribadi.  Kriminalisasi  seharusnya  tidak  mengakibatkan  kecacatan  dalam perlengkapan  peradilan  pidana.  Kriminalisasi  sewajarnya  bukan  diperuntukan  untuk  pemisah  dalam penuntasan yang nyata dalam sebuah permasalahan (Saleh, 1988) . Kejahatan Carding merupakan  sebuah  sebuah  perbuatan  penipuan  kartu  kredit  yang  dimana dilakukan  dengan  berbagai  cara  oleh  pelaku  yang  disebut carder ,  yaitu  berupa  pembobolan  serta peretasan  kartu  kredit  melalui  media  internet,  dengan  tujuan  akan  memesan  benda  melalui  media online  atau  menagambil  sejumlah  dana  yang  tidak  sah  dari  rekening  bank  milik  korban  dalam kejahatan carding ini  memiliki  beberapa  bentuk  yaitu,  mengakses  komputer  secara  ilegal  ( Cyber trespass). Mencuri  informasi  yang  memiliki  nilai (Cyber  theft. Penipuan  melalui  internet (Cyber fraud). Merusak data (Destructive cybercrimes) .
Adapun  beberapa  pengaturan  hukum  positif  yang  berlaku  di  Indonesia  yang  dapat mengkriminalisasi  kejahatan carding yaitu  dalam  Pasal  362,  363  ayat  (1),  dan  Pasal  378  KUHP. Dalam Pasal 362 KUHP yang mempunyai dan mengatur tentang pencurian, dimana kaitannya dalam kasus kejahatan carding ini bergantung pada modus operandi yang dilakukan oleh pelaku, jika pelaku melakukan  kejahatan  carding  ini  dengan  mencuri  kartu  kredit  seseorang  secara  non  fisik
menggunakan software, maka  dapat  dikenakan  pasal  ini.  Untuk  Pasal  363  KUHP  ayat  (1)  yang memiliki  poin  persengkongkolan,  kaitannya  dengan  kejahatan  carding  yakni  dalam  proses  kejahatan ini berlangsung dilakukan dengan  cara bersengkongkol dengan satu orang atau lebih dari dua orang, maka pasal ini dapat dikenakan karena pelaku kejahatan carding telah melakukan kerja sama dengan satu  orang  atau  lebih  dalam  prosesnya.  Sedangkan  Pasal  378  KUHP  yang  menyatakan  artian  bahwa dengan sengaja melakukan kejahatan  untuk keuntungan pribadi atau orang  lain dengan  cara menipu. Adapun kaitannya dengan kejahatan carding ini, apabila sang pelaku melakukan kejahatan ini dengan seolah-olah menawarkan suatu barang dengan memasang iklan pada sebuah website atau media sosial untuk  menarik  korban,  demi  mendapatkan  nomor  kartu  kredit  yang  diinginkan  agar  dapat dipergunakan secara pribadi untuk memenuhi kebutuhannya. Jika modus yang dilakukan oleh pelaku seperti  yang  sudah  dijelaskan  diatas  ataupun  modus  yang  memiliki  kemiripan  dalam  melakukan kejahatan ini, maka pasal ini dapat dikenakan kepada pelaku kejahatan tersebut.
Untuk menunjang Pasal KUHP yang dapat mengkriminalisasi kejahatan carding , dapat dilihat juga dari beberapa pasal UU ITE No 19 Tahun 2016 yang dimuat pada Pasal 30 tentang pengaksesan elektronik  orang  lain  demi  memperoleh  informasi  secara  ilegal,  Pasal  31  ayat  (1)  dan  (2)  yang memiliki  arti  penyadapan  elektronik  secara  ilegal,  Pasal  32  tentang  pengrusakan,  memindahkan sebuah informasi elektronik yang bersifat rahasia secara ilegal, Pasal 34 tentang pendistribusian/menyediakan  alat  untuk  melakukan  kejahatan,  dan  35  tentang  sengaja  memanipulasi informasi elektronik secara ilegal.

## 2. Upaya Penanggulangan Terhadap Kejahatan Carding
Dalam sebuah usaha penanggulangan  terhadap kejahatan carding , harus juga disertai dengan sebuah sanksi  yang  mengatur  terhadap  kejahatan carding, agar  sebuah  upaya  selaras  dengan  sanksi-sanksi yang  mengatur.  Adapun  beberapa  sanksi  yang  dapat  dikenakan  dan  diatur  dalam  KUHP  beserta  UU ITE No 19 Tahun 2016. Sanksi yang dapat diberikan pada pelaku kejahatan carding ini diatur UU ITE No 19 Tahun 2016 yaitu pasal 46, 47, 48, 50, dan 51. Dalam kelima pasal tersebut merupakan sanksi mengatur pemberian sanksi berupa hukuman atau denda sesuai dengan pasal-pasal yang dikenai. Pasal 46  ini  merupakan  pasal  yang  menyebutkan  tentang  pemberian  hukuman  serta  denda  dalam  sebuah kejahatan  dunia  maya  yang  memenuhi  unsur  pada  rincian  dijabarkan  pada  Pasal  30,  apabila  dalam kejahatan carding memenuhi  unsur  yang  disebutkan  dalam  pasal  30,  sang  pelaku  dapat  dikenakan pasal 30 serta sanksi yang diatur pada pasal 46 tentang denda serta hukuman yang akan diterima. Pada Pasal 47 ini mengatur tentang pemberian hukuman dan denda yang berkaitan dengan pasal 31, dimana dalam pemberian sanksi ini harus memenuhi atau dikenakan pasal 31 terlebih dahulu, maka akan bisa diberikan  sanksi  yang  sudah  diatur  dalam  pasal  ini.  Dalam  kejahatan carding apabila  dalam pelaksanaan  kejahatannya  memenuhi  perbuatan  yang  diatur  dalam  pasal  31,  maka  sanksi  yang  ada dalam  pasal  ini  berupa  denda  dan  hukuman  penjara  dapat  dijatuhkan.  Pasal  48  yang  menyebutkan bahwa  tentang  pemberian  hukuman  penjara  beserta  denda  yang  memenuhi  kriteria  dalam  pasal  32, yang artinya apabila dalam suatu kejahatan yang memenuhi setiap kriteria pada pasal 32, maka sanksi yang  terdapat  pada  pasal  ini  dapat  dikenakan  pada  pelaku.  Dalam  Pasal  50  ini  mengatur  tentang pemberian  hukuman dan denda  yang berkaitan dengan pasal 34, dimana dalam pemberian  sanksi ini harus memenuhi atau dikenakan pasal 34 terlebih dahulu, maka akan bisa diberikan sanksi yang sudah diatur  dalam  pasal  ini.  Dalam  kejahatan  carding  apabila  dalam  pelaksanaan  kejahatannya  memenuhi perbuatan  yang  diatur  dalam  pasal  34,  maka  sanksi  yang  ada  dalam  pasal  ini  berupa  denda  dan hukuman  penjara  dapat  dijatuhkan.  Sedangkan  pada  pasal  51  yang  mengatur  tentang  penjatuhan hukuman  beserta  denda  terhadap  pelaku  kejahatan  yang  memenuhi  segala  unsur  yang  diatur  pada pasal  35,  jika  memenuhi  salah  satu  unsur  yang  telah  disebutkan  maka  dapat  dijatuhkan  sanksi  yang diatur dalam pasal ini.
Upaya  penanggulangan  terhadap  kejahatan carding yang  sering  terjadi  dalam  jaringan komputer  guna  mendapatkan  data-data  kartu  kredit  yang  dilakukan  pada  kejahatan carding ini, terdapat 2 cara dalam pengamanan yang dapat dilakukan yaitu yang pertama melakukan pengamanan sofware jaringan  komputer  dan  yang  kedua  yaitu  pengamanan  hardware.  Guna  memperkuat  upaya penanggulangan  terhadap  kejahatan carding ,  ada  2  upaya  penanggulangan  yang  bisa  dilaksanakan yaitu:  1)  Upaya  Penanggulangan  kejahatan carding secara penal dan  2)  Upaya  penanggulangan kejahatan carding secara non penal. Upaya pencegahan kejahatan carding yang mengenakan metode penal ini ialah usaha hukum yang memiliki sifat represif yakni semua aktivitas yang dijalankan oleh
aparat  penegak  hukum  setelah  terciptanya  tindakan  pidana  oleh  pelaku.  Kebijakan  hukum  yang berlaku  dalam  menanggulangi  kejahatan  yakni  memakai  hukum  pidana  dan  undang-undang  yang berlaku,  serta  yang  lebih  memfokuskan  kepada  penindakan  atau  pemberantasan  kejahatan  yang tengah terjadi. Sedangkan upaya penanggulangan kejahatan carding yang memakai metode non penal ini  ialah  usaha  yang  memiliki  sifat  preventif  yaitu  semua  usaha  yang  dilaksanakan  guna mempersempit ruang pergerakan kejahatan serta kesenpatan terjadinya kejahatan carding ini. Dalam upaya ini ada beberapa cara yang dilakukan yaitu, mengadakan kegiatan penyuluhan maupun seminar kepada  masyarakat  mengenai  kejahatan carding beserta cyber  crime sehingga  masyarakat  dapat memahami  tentang cyber  crime khususnya  kejahatan carding ,  kemudian  mengadakan  patroli/razia pada warung-warung internet yang berpotensi terjadinya kejahatan carding.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Dari  pembahasa  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  kriminalisasi  terhadap  kejahatan  carding  dalam hukum pidana Indonesia adalah tindakan yang pada awalnya bukan merupakan tindakan pidana, lalu diklasifikasikan  sebagai  tindak  pidana  dari  yang  berwenang.  Kejahatan  carding  sangat  awam  di masyarakat  sehingga  banyak  yang  menganggap  kejahatan  carding  ini  bukan  sebagai  tindak  pidana. Kejahatan  carding  diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas Undang-undang  Nomor 11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  dalam  Pasal  30, 32, 34 ayat (1), 35. Sanksi pidananya ditegaskan dalam Pasal 45-Pasal 52 dan juga ada beberapa pasal dalam KUHP yang mengkriminalisasi cyber crime, yaitu Pasal 362, 363, dan 378 KUHP yaitu tentang pencurian dan penipuan. Upaya Penanggulangan terhadap kejahatan carding ada dua cara yaitu, upaya penanggulangan  secara  penal  (represif)  yang  dilaksanakan  oleh  kepolisian  atau  instansi  yang  terkait setelah terciptanya tindakan pidana dengan cara penjatuhan sanksi pidana, dan penanggulangan secara non  penal  (preventif)  yang  melakukan  pencegahan  yang  dilakukan  sebelum  kejahatan  itu  terjadi, dengan  mempersempit  ruang  gerak  terjadinya  tindak  pidana  carding.  Adapun  beberapa  cara  yang dapat  membantu  upaya  ini  yaitu  seperti  melakukan  penyuluhan  hukum  di  masyarakat,  mengadakan patroli  di  tempat  yang  memiliki  indikasi,  dan  juga  mengadakan  koordinasi  dengan  instansi  terkait pada masyarakat.

## 2. Saran
Adapun  saran  yang  disampaikan  terkait  simpulan  penelitian  di  atas,  yaitu  Kepada  penegak  hukum supaya lebih aktif dalam memproses laporan yang diterima tentang cyber crime khususnya kejahatan carding ,  serta  tegas  dalam  melakukan  pencegahan,  serta  kepada  masyarakat  agar  lebih  bijak  dalam menggunakan  teknologi  dan  mengetahui  dampak  positif  maupun  negaitf  dari  teknologi,  dan mengikuti  informasi  terbaru  tentang  kejahatan  yang  ada,  agar  terhindar  dari  kejahatan carding tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Firmansyah,  N.  M.  I.,  &  Nurfanto,  L.  (2021).  Pertanggungjawaban  Pidana  Carding  Terhadap Pengguna Kartu Kredit. Mimbar Hukum , 14 (2), 206–217.
Hartono,  B.  (2013).  Penerapan  Sanksi  Pidana  Terhadap  Tindak  Pidana  Carding. Pranata  Hukum , 8 (2), 168–177.
Hatta,  M.  (2010). Kebijakan  Politik  Kriminal  Penegakan  Hukum  dalam  Rangka  Penanggulangan Kejahatan . Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Laksana,  A.  W.  (2019).  Pemidanaan  Cybercrime  dalam  Perspektif  Hukum  Pidana  Positif. Jurnal Hukum Unissula , 35 (1), 52–76. Prasetyo, T. (2010). Kriminalisasi dalam Hukum Pidana . Nusa Media, Bandung.
Pujoyono, N. W. (2020). Penal Policy dalam Upaya Preventif Kejahatan Carding di Indonesia. Panji Keadilan , 3 (1), 86–98.
Rofikah, Supanto, Ismunarno, S. S. (2014). Model Penanggulangan Carding. Yustisia , 3 (3), 82–88. Saleh, R. (1988). Dari lembaran kepustakaan Hukum Pidana . Sinar Grafika, Jakarta. Wahid,  A.,  &  Mohammad,  L.  (2010). Kejahatan  Mayantara  (Cyber  Crime) .  Refika  Aditama, Bandung.
Widodo. (2013). Aspek Hukum Kejahatan Mayantara . Aswindo, Yogyakarta.