Vol. 3, No. 2, Agustus 2020 p-ISSN : 2622-8394 | e-ISSN : 2622-8122 https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech DOI: https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1286
Evaluasi Penerapan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (Studi Pembangunan Zona Integritas

## Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang)
Deva Sasti Wilujeng 1) , Octavia Lhaksmi Pramudyastuti 2)
1,2) Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tidar
1) devasasti2016@gmail.com
2) octaviaovi@gmail.com

## Abstrak
Korupsi  merupakan  kejahatan  yang  dapat  menyebabkan  kerugian  perekonomian  negara.  Orientasi  kepada kepentingan  pribadi  membuat  birokrasi  di  Indonesia  menjadi  semakin  tidak  responsif  dan  tidak  sensitif terhadap  kepentingan  masyarakatnya.  Pembangunan  Zona  Integritas  merupakan  suatu  kebijakan  yang dirancang  oleh  Kementrian  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  Republik  Indonesia dalam  rangka  terciptanya  terwujudnya  pemerintahan  yang  bersih  dan  bebas  KKN  dan  terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi penerapan Zona Integritas  menuju  wilayah  bebas  korupsi  dan  wilayah  birokrasi  bersih  melayani  di  Rumah  Sakit  Jiwa  Prof. Dr. Soerojo Magelang. Data penelitian  ini didapat dari  wawancara, dokumentasi dan observasi langsung di Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil dan pembahasan menunjukan bahwa Pembangunan  Zona  Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang sangat baik, target pun telah terpenuhi. Adapun kendala yang dihadapi adalah sumber daya manusianya yang masih kurang dalam membangun budaya kerja dan budaya melayani.
Kata kunci : Korupsi, Zona Integritas, Pelayanan publik

## Abstract
Corruption  is  a  crime  that  can  cause  losses  to  the  country's  economy.  Orientation  to  personal  interests makes the bureaucracy in Indonesia become increasingly unresponsive and insensitive to the interests of the people. The Development of an Integrity Zone is a policy designed by the Ministry of Administrative Reform and  Bureaucratic  Reform  of  the  Republic  of  Indonesia  in  the  context  of  creating  a  clean  and  KKN-free government  and  realizing  an  increase  in  the  quality  of  public  services.  The  purpose  of  this  study  is  to evaluate  the  application  of  the  Integrity  Zone  towards  corruption  free  areas  and  clean  bureaucratic  areas serving at Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang. The research data were obtained from interviews, documentation  and  direct  observation  at  Rumah  Sakit  Jiwa  Prof.  Dr.  Soerojo  Magelang.  The  research method used is descriptive qualitative method. The results and discussion show that the Development of an Integrity Zone Towards a Region Free of Corruption and a Clean Bureaucracy Area Serving Rumah Sakit Jiwa  Prof.  Dr.  Soerojo  Magelang  was  very  good,  the  target  was  fulfilled.  The  obstacles  faced  are  human resources which are still lacking in developing work culture and serving culture.
Keywords: Corruption, Integrity Zone, public service

## 1. PENDAHULUAN
Etika  merupakan  fondasi  penyelenggaraan  pemerintah  yang  bersih  dan  baik.  Setiap  pejabat  negara harus memiliki etika yang bersumber dari diri individu masing-masing. Menurut Maryani & Ludigdo (2001), etika  adalah  seperangkat  aturan  yang  mengatur  perilaku  manusia.  Etika  yang  telah  tertanam  pada  pejabat publik  dapat  berdampak  pada  pelayanan  publik  yang  dapat  meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik.
Vol. 3, No. 2, Agustus 2020 p-ISSN : 2622-8394 | e-ISSN : 2622-8122 https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech DOI: https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1286
Kurangnya  nilai  etika  yang  dimiliki  oleh  pejabat  publik  dapat  menimbulkan  persoalan  dalam  pelayanan publik  contohnya  ialah  timbulnya  praktek  korupsi  pada  institusi  pemerintah.  Pelayaan  publik  yang seharusnya  diberikan  kepada  masyarakat  kini  tidak  lagi  menjadi  prioritas  utama.  Korupsi  pada penyelenggaraan pemerintah dianggap sebagai kejahatan yang luar biasa (Rahmawati 2017).
Menurut UU No 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Korupsi adalah  tindak  pidana  yang  dilakukan  orang  yang  secara  sengaja  melawan  hukum.  Melakukan  perbuatan memperkaya  diri  sendiri  atau  orang  lain.  Maraknya  pejabat  publik  yang  melakukan  korupsi  kini  dianggap sebagai  perilaku  yang  telah  membudaya  dan  mendarah  daging.  Hal  yang  justru  dianggap  mengherankan adalah  korupsi  tidak  hanya  terjadi  di  organisasi/  instansi  pemerintah,  tetapi  juga  pada  lembaga  peradilan yang menyulitkan badan atau organisasi terkait untuk memberantasnya. Banyak kasus korupsi yang terjadi di Indonseia.  Kasus  korupsi  yang  terjadi  membawa  nama  pejabat  publik,  termasuk  di  dalamnya  ialah  kepala daerah  yang  seharusnya  menjadi  contoh  dan  panutan  untuk  rakyatnya,  nyatanya  malah  menyalahgunakan wewenang dan jabatannya.
Birokrasi  di  Indonesia  dinilai  negatif  oleh  masyarakat,  karena  perilaku  pejabat  publik  yang  tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan. Indonesia telah melakukan reformasi birokrasi, namun hingga saat  ini  masih  belum  mengalami  perubahan.  Tujuan  dari  adanya  Reformasi  birokrasi  adalah  untuk peningkatan  kapasitas  dan  akuntabilitas  organisasi,  pemerintah  yang  bersih  dan  bebas  KKN,  serta peningkatan  pelayanan  publik.  Selain  reformasi  birokrasi,  transformasi  dalam  hal  pelayanan  publik  juga sangat  dibutuhkan.  Sebagai  pejabat  yang  melayani  masyarakat,  pejabat  publik  sering  lalai  dalam pekerjaannya.  Masih  terdapat  banyaknya  kecurangan-kecurangan  yang  terjadi  dalam  pelayanan  publik. Kesadaran  akan  hal  pelayanan  publik  harus  ditanamkan  oleh  pejabat  publik.  Badan-badan  pemerintahan dengan  segenap  jajarannya  dalam  kebijakan  dan  penyediaan  pelayanan  publik  dituntut  untuk  selalu menghormati  hak-hak  asasi  rakyat,  dan  tanggap  untuk  memenuhi  kebutuhan  dan  kepentingan  masyarakat. Dalam  perkembangan  yang  seperti  ini,  siapapun  yang  mengemban  tugas  pemerintahan  harus  menyadari sepenuhnya norma pemerintahan, bahwa kewenangan yang melekat pada instansi birokrasi pemerintahan itu sesungguhnya  bersumber  dari  suara  rakyat  yang  diberikan  semasa  penyelenggaraan  pemilihan  umum.  Hal tersebut merupakan pandangan paradigma  yang menjadikan rakyat  sebagai penerima pelayanan dan jajaran birokrasi  sebagai  pelayan  atau  yang  melayani.  Berbagai  keluhan  dan  kritik  banyak  dikeluhkan  masyarakat kepada lembaga pemerintah penyelenggara pelayanan berkait dengan kondisi pelayanan kepada masyarakat baik di tingkat pusat maupun di daerah.
Mengembangkan kepemimpinan  yang bersifat kerakyatan pada birokrasi publik, reformasi pelayanan publik harus menjangkau perubahan yang mendasar dalam budaya birokrasi, rutinitas kerja administrasi dan prosedur  kerja  instansi  pemerintah.  Dengan  mempertimbangkan  isu-isu,  tuntutan,  kritik  dan  keluhan masyarakat  akan  buruknya  kualitas  pelayanan  publik,  maka  diperlukan  adanya  reformasi  oleh  pemerintah dalam  mengatur  penyediaan  jasa  pelayanan  publik.  Pelayanan  publik  yang  baik  dan  berkualitas  harus menjadi mindset bagi  setiap  jajaran  birokrasi.  Dalam  hal  ini  juga  perlu  adanya  pelayanan  bebas  Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), pelayanan ini dimaksudkan untuk rakyat dan menjadi hak rakyat.
Reformasi  birokrasi  merupakan  salah  satu  langkah  awal  untuk  melakukan  penataan  terhadap  sistem penyelenggaraan  pemerintahan  yang  baik,  efektif  dan  efisien,  sehingga  dapat  melayani  masyarakat  secara cepat, tepat, dan profesion (Rahmawati 2017). Dalam perjalanannya, terdapat banyak kendala yang dihadapi, diantaranya  adalah  penyalahgunaan  wewenang,  praktek  KKN,  dan  lemahnya  pengawasan.  Sejalan  dengan hal tersebut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi  birokrasi,  yaitu  Peraturan  Presiden  Nomor  81  tahun  2010  tentang Grand  Design reformasi birokrasi. Terdapat tiga sasaran hasil utama dalam Peraturan Presiden tersebut yaitu peningkatan kinerja dan akuntabilitas  organisasi,  pemerintah  yang  bersih  dan  bebas  KKN,  dan  juga  peningkatan  pelayanan  publik. Dalam  mendukung  pencapaian  sasaran  hasil  tersebut,  maka  instansi  pemerintah  perlu  membangun pilot
Vol. 3, No. 2, Agustus 2020 p-ISSN : 2622-8394 | e-ISSN : 2622-8122 https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech DOI: https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1286
project pelaksanaan  reformasi  birokrasi  yang  dapat  menjadi  percontohan  untuk  menunjukkan  keefektifan suatu pelaksanaan program dan mengetahui dampak pelaksanaanya. Untuk itu, program reformasi birokrasi perlu  dilaksanakan  secara  nyata  pada  unit  kerja  melalui  upaya  pembangunan  Zona  Integritas.  Integritas dalam melayani publik harus diciptakan dalam lingkungan instansi pemerintah.
Zona  Integritas  (ZI)  merupakan  predikat  yang  diberikan  pada  instansi  pemerintah.  Predikat  tersebut diberikan untuk mewujudkan WBK/WBBM dalam instansi pemerintah yang bersangkutan melalui reformasi birokrasi,  khususnya  dalam  hal  pencegahan  korupsi  dan  peningkatan  kualitas  pelayanan  publik. Pembangunan  Zona  Integritas  memerlukan  beberapa  langkah-langkah,  diantaranya  adalah  Menyelaraskan instrumen  Zona  Integritas  dengan  instrumen  evaluasi  Reformasi  Birokrasi  dan  Penyederhanaan  pada indikator proses dan indikator hasil yang lebih fokus dan akurat. Maka dari itu, pemerintah telah menerbitkan peraturan  sebagai  pedoman  instansi  pemerintah  dalam  proses  pembangunan  Zona  Integritas  menuju WBK/WBBM  yaitu  Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Nomor  52  tahun 2014 yang didalamnya  menjelaskan tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah.
Zona  Integritas  diterapkan  dengan  maksud  untuk  dapat  mencegah,  meminimalisir  dan  memberantas korupsi baik di instansi tingkat pusat maupun instansi tingkat daerah. Adapun tahapan-tahapan pembangunan Zona Integritas adalah sebagai berikut, yang pertama adalah Pencanangan Pembangunan Zona Integritas, lalu yang  kedua  Proses  Pembangunan  Zona  Integritas  Menuju  Wilayah  Bebas  Korupsi  dan  Wilayah  Birokrasi Bersih  Melayani  (  Manajemen  Perubahan,  Penataan  Tatalaksana,  Penataan  Manajemen  Sumber  Daya Manusia. Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Pembangunan  Zona  Integritas  fokus  pada  hal-hal  yang  bersifat  konkret  seperti  penerapan  program manajemen  perubahan,  penataan  tatalaksana,  penataan  manajemen  SDM,  penguatan  pengawasa,  penguatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik, Dalam pembangunan zona integritas, telah ditetapkan satu atau beberapa unit kerja oleh pimpinan instansi pemerintah yang nantinya diusulkan sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani. Adapun syarat yang telah ditetapkan, diantaranya  (1)  Dianggap  sebagai  unit  yang  penting/strategis  dalam  melakukan  pelayanan  publik  (2) Mengelola sumber daya yang cukup besar (3) Memiliki tingkat keberhasilan reformasi birokrasi yang cukup tinggi di unit tersebut. Sehingga, perlunya dilakukan pembinaan dan pengawasan yang efektif guna menjaga terpeliharanya predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
Program Zona Integritas (ZI) telah diterapkan di instansi pemerintah baik tingkat pusat maupun tingkat daerah. Salah satunya adalah Provinsi Jawa  Tengah yaitu terdapat di Kota Magelang. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitiannya di Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang. Rumah Sakit ini telah menerapkan program zona integritas sejak tahun 2016 . Hingga saat ini, Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang  sudah  dalam  tahap  Pembangunan  Zona  Integrasi  (ZI)  menuju  WBK/WBBM.  Sebagai  lembaga pelayanan publik, Rumah Sakit Prof. Dr. Soerojo Magelang mempunyai falsafah organisasi yaitu “Bersama mewujudkan pelayanan prima di RS Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang menuju kemandirian dalam tata kelola organisasi”  dan  juga  motto  “Bersama  menjadi  bintang”. 1 Karena  mereka  merasa  bahwa  mereka  bekerja hanya  untuk  melayani  kepentingan  publik  untuk  itu  Rumah  Sakit  ini  sangat  menghindari  adanya  korupsi, gratifikasi,  pungutan  liar  dan  suap.  Berdasarkan  pemaparan  diatas  bahwa  telah  dicanangkannya pembangunan  Zona  Integritas  menuju  wilayah  bebas  korupsi  dan  wilayah  birokrasi  bersih  melayani,  serta temuan  permasalahan  pada  RSJ  Soerojo  Magelang  yang  juga  tengah  dalam  tahap  Pembangunan  Zona Integritas  dalam  rangka  reformasi  birokrasi  agar  pemberian  pelayanan  lebih  maksimal  dan  bebas  korupsi,
1 (sumber: RSJS Magelang Jadikan HUT ke – 93 Sebagai Momentum Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK – WBBM. https://rsjsoerojo.co.id/2016/09/28 diakses pada Sabtu, 01 Februari 2020)
Vol. 3, No. 2, Agustus 2020 p-ISSN : 2622-8394 | e-ISSN : 2622-8122 https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech DOI: https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1286
maka  peneliti  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  “Evaluasi  Penerapan  Zona  Integritas  Menuju  Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani RSJ Soerojo Magelang”.
Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dikaji oleh Penulis dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah proses pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah  Birokrasi  Bersih  Melayani  pada  Rumah  Sakit  Jiwa  Prof.  Dr.  Soerojo  Magelang?  (2)Apa  sajakah kendala  yang  dihadapi  Rumah  Sakit  Jiwa  Prof.  Dr.  Soerojo  Magelang  dalam  proses  pembangunan  Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani?
Tujuan dari penelitian ini adalah  untuk (1) Mengetahui serta mengevaluasi penerapan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo  Magelang.  (2)  Untuk  mendeskripsikan  dan  menganalisis  kendala  yang  dihadapi  Rumah  Sakit  Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang dalam proses pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.
Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu: Manfaat Teoritis:
Pertama,  sebagai  bahan  pemahaman  dan  pembelajaran  bagi  peneliti  dan  mahasiswa  lain  untuk  melakukan penelitian  –penelitian  seacara  lebih  mendalam  mengenai  evaluasi  implementasi  integritas  pelayanan  publik meuju  wilayah  bebas  koruspi  dan  birokrasi  bersih  melayani.  Kedua,  sebagai  acuan  untuk  mencegah, meminimalisir dan memberantas korupsi di Indonesia.
Manfaat Praktis:
Menjadi bahan masukan dan membantu Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo magelang dalam mengevaluasi pembangunan Zona Integrasi menuju WBK/WBBM.

## 2. KAJIAN PUSTAKA
Etika  merupakan  fondasi  penyelenggaraan  pemerintah  yang  bersih  dan  baik.  Setiap  pejabat  negara harus memiliki etika yang bersumber dari diri individu masing-masing. Menurut Maryani & Ludigdo (2001) etika adalah seperangkat aturan yang mengatur perilaku manusia. Fungsi dari etika adalah sebagai pedoman, acuan, referensi bagi  administrasi negara atau birokrasi publik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya agar tindakannya dapat dijadikan penilaian baik atau buruk. Selain dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan utama bagi anggota organisasi dalam pengambilan keputusan sehari-hari, juga digunakan untuk memperjelas misi, nilai-nilai dan prinsip-prinsip organisasi serta mengaitkannya dengan standar perilaku profesional.
Menurut  Undang-Undang  No  28  tahun  1999  tentang  penyelenggaraan  negara  yang  bersih  dan  bebas KKN. Korupsi adalah tindak pidana yang dilakukan orang yang secara sengaja melawan hukum. Melakukan perbuatan  memperkaya  diri  sendiri  atau  orang  lain.  Maraknya  pejabat  publik  yang  melakukan  korupsi  kini dianggap sebagai perilaku yang telah membudaya dan mendarah daging. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang di dalamnya berisi tindakan penyelewengan guna memenuhi kepentingan pribadi yang dilakukan oleh  pejabat  negara  dan  berakibat  pada  kerugian  keuangan  perekonomian  negara  juga  kesengsaraan masyarakat.
Peraturan  Presiden  yang  mengatur  tentang  pelaksanaan  program  reformasi  birokrasi,  Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design reformasi birokrasi. Terdapat tiga sasaran hasil utama dalam  Peraturan  Presiden  tersebut  yaitu  peningkatan  kinerja  dan  akuntabilitas  organisasi,  pemerintah  yang bersih dan bebas KKN, dan juga peningkatan pelayanan publik. Dalam mendukung pencapaian sasaran hasil tersebut,  maka  instansi  pemerintah  perlu  membangun pilot  project pelaksanaan  reformasi  birokrasi  yang dapat  menjadi  percontohan  untuk  menunjukkan  keefektifan  suatu  pelaksanaan  program  dan  mengetahui dampak  pelaksanaanya.  Untuk  itu,  program  reformasi  birokrasi  perlu  dilaksanakan  secara  nyata  pada  unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas. Integritas dalam melayani publik harus diciptakan dalam lingkungan instansi pemerintah.
Vol. 3, No. 2, Agustus 2020 p-ISSN : 2622-8394 | e-ISSN : 2622-8122 https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech DOI: https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1286
Sebagai  pedoman  instansi  pemerintah  dalam  proses  pembangunan  Zona  Integritas  menuju WBK/WBBM, pemerintah menerbitkan  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor  52  tahun  2014  yang  di  dalamnya  menjelaskan  tentang  Pedoman  Pembangunan  Zona  Integritas Menuju  Wilayah  Bebas  dari  Korupsi  dan  Wilayah  Birokrasi  Bersih  Melayani  di  lingkungan  Instansi Pemerintah.  Zona  Integritas  diterapkan  dengan  maksud  untuk  dapat  mencegah,  meminimalisir  dan memberantas korupsi baik di instansi tingkat pusat maupun instansi tingkat daerah. Adapun tahapan-tahapan pembangunan Zona Integritas adalah sebagai berikut, yang pertama adalah Pencanangan Pembangunan Zona Integritas,  lalu  yang  kedua  Proses  Pembangunan  Zona  Integritas  Menuju  Wilayah  Bebas  Korupsi  dan Wilayah  Birokrasi  Bersih  Melayani  (  Manajemen  Perubahan,  Penataan  Tatalaksana,  Penataan  Manajemen Sumber  Daya  Manusia.  Penguatan  Akuntabilitas  Kinerja,  Penguatan  Pengawasan,  Peningkatan  Kualitas Pelayanan Publik.

## 3. METODOLOGI PENELITIAN
Dalam  kesempatan  penelitian  ini  dilakukan  pendekatan  secara  analisis  kualitatif,  melalui  analisis kualitatif  mengandung  makna  suatu  penggambaran  atas  data  dengan  menggunakan  kata  dan  baris  kalimat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang bertujuan memahami suatu situasi sosial, peristiwa, peran,  interaksi  dan  kelompok.  Menurut  John  W.  Creswell,  ahli  psikologi  pendidikan  dari  University  of Nebraska,  Lincoln  (Creswell,  1994:150-1)  metode  pendekatan  kualitatif  merupakan  sebuah  proses investigasi.  Dalam  hal  ini  yang  perlu  diperhatikan  yaitu  tempat,  fenomena,  waktu  dan  pengaruh  lapangan. Melalui  pendekatan  kualitatif,  peneliti  telah  menemukan,  memahami  dan  menjelaskan  tentang  evaluasi penerapan  Zona  Integritas  menuju  Wilayah  Bebas  dari  Korupsi  dan  Wilayah  Birokrasi  Bersih  Melayani  di RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang.
Informasi  yang  didapat  dari  observasi  langsung  dan  wawancara.  Informasi  tersebut  dalam  bentuk dokumen  dan  catatan  peristiwa  yang  diolah  menjadi  data.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha menggambarkan suatu gejala sosial (Maman 2002; 3). Dengan kata lain penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat studi. Metode kualitatif akan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta  lebih  banyak  dapat  diterapkan  pada  berbagai  masalah  karena  metode  ini  memberikan  informasi  yang aktual  (Husein  Umar,  1999:81).  Sedangkan  penelitian  ini  lebih  memfokuskan  pada  studi  kasus  yang merupakan penelitian yang rinci mengenai suatu obyek  tertentu  selama kurun  waktu  tertentu dengan  cukup mendalam  dan  menyeluruh.  Menurut  Vredenbregt  (1987:  38)  Studi  kasus  ialah  suatu  pendekatan  yang bertujuan  untuk  mempertahankan  keutuhan  ( wholeness )  dari  obyek,  artinya  data  yang  dikumpulkan  dalam rangka  studi  kasus  dipelajari  sebagai  suatu  keseluruhan  yang  terintegrasi,  di  mana  tujuannya  adalah  untuk memperkembangkan  pengetahuan  yang  mendalam  mengenai  obyek  yang  bersangkutan  yang  berarti  bahwa studi kasus harus disifatkan sebagai penelitian yang eksploratif dan deskriptif.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada  bab  ini  peneliti  akan  menguraikan  serta  menerangkan  data  dan  hasil  penelitian  tentang permasalahan  yang  telah  dirumuskan  di  atas.  Hasil  dari  penelitian  ini  diperoleh  dengan  teknik  wawancara mendalam  secara  langsung  kepada  informan  sebagai  bentuk  pencarian  dan  dokumentasi  langsung  di lapangan. Kemudian peneliti juga memakai teknik observasi sebagai cara untuk melengkapi data yang telah ditemukan. Penelitian  ini berfokus pada  integritas pelayanan publik di Rumah  Sakit Jiwa  Prof. Dr. Soerojo Magelang.  Peneliti  juga  menggunakan  pendekatan  kualitatif  untuk  melihat  kondisi  alami  dari  suatu fenomena.  Pendekatan  ini  bertujuan  untuk  memperoleh  pemahaman  dan  menggambarkan  realitas  yang kompleks.  Penelitian  yang  menggunakan  pendekatan  kualitatif  merupakan  prosedur  penelitian  yang menghasilkan  data-data  deskriptif  berupa  kalimat  tertulis  atau  lisan  berdasarkan  orang  atau  perilaku  yang diamati (Nasution, 2003: 3).
Vol. 3, No. 2, Agustus 2020 p-ISSN : 2622-8394 | e-ISSN : 2622-8122 https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech DOI: https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1286

## Pelaksanaan Penelitian
Penelitian  ini  melibatkan  informan  sebagai  narasumber  yaitu  Bapak  Agus  Achmadi,  S.kep,  Ns,  MH (kes)  selaku  Sekretaris  I  UPG  (Unit  Pengendalian  Gratifikasi)  RSJ  Prof.  Dr.  Soerojo  Magelang.  Peneliti melakukan  wawancara  sebanyak  satu  kali  berlokasi  di  Sekretariat  UPG  RSJ  Prof.  Dr.  Soerojo  Magelang. Pada  kesempatan  tersebut  peneliti  bertanya  banyak  hal  seputar  Pembangunan  Zona  Integritas  Menuju WBK/WBBM di Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang. Durasi  wawancara yang dilakukan terjadi selama  kurang  dari  satu  jam.  Data  yang  diperoleh  adalah  dokumen  berupa  catatan  dan  audio  selama wawancara  berlangsung.  Selain  melakukan  penggalian  data  melalui  wawancara,  peneliti  juga  melakukan observasi selama satu bulan penuh dengan datang langsung di RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang.

## Hasil Penelitian Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Rumah  Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang  (RSJS) didirikan pada tahun 1916 dan diresmikan 15 September  1923.  Beralamat  di  Jl.  Ahmad  Yani  No.  169,  Kramat  Utara,  Kec.  Magelang  Utara,  Kota Magelang,  Jawa  Tengah  56115.  Meskipun  sebagai  rumah  sakit  “Pusat  Rujukan  Nasional”  dibidang “Kesehatan Jiwa”  sejak tahun 2009 RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang membuka pelayanan kesehatan untuk pasien umum (non jiwa) yang dilayani oleh dokter spesialis dan subspesialis.
Beberapa pelayanan yang juga di sediakan RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang adalah pertama, Pelayanan 24  jam  yaitu  pelayanan  medis  kepada  seorang  pasien  untuk  tujuan  pengamatan,  diagnosis,  pengobatan, rehabilitasi,  dan  pelayanan  kesehatan  lainnya. Kedua,  Rawat  Inap  yang  fasilitasnya  sudah  memadahi  dan dirancang secara khusus untuk memberikan keamanan dan  kenyamanan sehingga dapat mempercepat proses penyembuhan pasien. Ketiga, Rawat Jalan yang berfungsi sangat penting dalam pelayanan kesehatan, sebab observasi,  diagnosis,  pengobatan,  rehabilitasi  medik  dan  pelayanan  kesehatan  lain  tanpa  menginap.  Yang terakhir  adalah  Penunjang,  pelayanan  penunjang  di  RSJ  Prof.  Dr.  Soerojo  Magelang  adalah  layanan  yang mendukung layanan lain yang ada dirumah sakit.
Rumah  Sakit  Jiwa  Prof.  Dr.  Soerojo  mempunyai  visi  yaitu  menjadi  pusat  unggulan  pelayanan  dan pendidikan kesehatan jiwa secara holistik di tingkat nasional 2019. Misinya melaksanakan pelayanan prima kesehatan  jiwa  terpadu  dan  komprehensif,  melaksanakan  pendidikan  dan  penelitian  kesehatan  jiwa  terpadu dan  komprehensif,  mengembangkan  pelayanan  berdasarkan  mutu  dan  profesionalisme,  melaksanakan pelayanan,  pendidikan,  dan  penelitian  di  bidang  kesehatan  jiwa  terpadu  dan  komprehensif  melalui pendekatan  seni  budaya  dan  melaksanakan  tata  kelola  Rumah  Sakit  yang  baik (Good  Corporate Governance). RSJ  prof.  Dr.  Soerojo  Magelang  juga  mempunyai  falsafah  organisasi  yaitu  “Bersama mewujudkan  pelayanan  prima  di    RSJ  prof.  Dr.  Soerojo  Magelang  menuju  kemandirian  dalam  tata  kelola organisasi”. 2 Budaya organisasi Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang adalah dengan kebersamaan, keterbukaan, kejujuran, kerendahan hati, dan integritas, Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo magelang akan mampu  mewujudkan  pelayanan  prima  demi  tercapainya  kepuasan  pelanggan  dan  kemandirian  dalam  tata kelola  organisasi.  Hal  tersebutlah  yang  mendasari  pencanangan  pembangunan  Zona  Integritas  (ZI)  menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

## Pembangunan  Zona  Integritas  Menuju  Wilayah  Bebas  dari  Korupsi  dan  Wilayah  Birokrasi  Bersih Melayani pada Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Serojo Magelang
Istilah  umum  Zona  Integritas  (ZI)  merupakan  predikat  yang  diberikan  pada  instansi  pemerintah. Predikat tersebut diberikan untuk mewujudkan WBK/WBBM dalam instansi pemerintah yang bersangkutan melalui  reformasi  birokrasi,  khususnya  dalam  hal  pencegahan  korupsi  dan  peningkatan  kualitas  pelayanan
2 ( sumber : Beranda Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang https://rsjsoerojo.co.id/ diakses pada Kamis, 06 Februari 2020)
Vol. 3, No. 2, Agustus 2020 p-ISSN : 2622-8394 | e-ISSN : 2622-8122 https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech DOI: https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1286
publik. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja. Predikat tersebut diberikan pada unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja.  Predikat  tersebut  diberikan  pada  unit  kerja  yang  memenuhi  sebagian  besar  manajemen  perubahan, penataan  tatalaksana,  penataan  sistem  manajemen  SDM,  penguatan  pengawasan,  penguatan  akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik. Tim Penilai Internal (TPI) adalah tim yang dibentuk oleh kementrian  kesehatan  yang  mempunyai  tugas  melakukan  penilaian  kepada  rumah  sakit  dalam  rangka memperoleh  predikat  menuju  WBK/WBBM.  Tim  Penilaian  Nasioanal  (TPN)  adalah  tim  yang  dibentuk untuuk  melakukan  evaluasi  terhadap  unit  kerja  yang  diusulkan  menjadi  Zona  Integritas  menuju WBK/WBBM,  terdiri  dari  unsur  Kementrian  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Ombudmas Republik Indonesia (ORI).
Pencanangan  Pembangunan  Zona  Integritas  adalah  pernyataan  dari  pimpinan  instansi  pemerintah bahwa  instansi  pemerintahan  tersebut  telah  siap  membangun  Zona  Integritas.  Pencanangan  ini  dilakukan oleh instansi pemerintah yang pimpinan serta jajarannya telah menandatangani dokumen pakta integritas atau pernyataan  tertulis.  Penandatanganan  dokumen  dapat  dilakukan  secara  serentak  pada  saat  pelantikan. Penandatanganan  dokumen  dapat  dilanjutkan  atau  dilengkapi  setelah  pencanangan  pembangunan  Zona Integritas  bagi  instansi  pemerintah  yang  belum  seluruh  pegawainya  menandatangani  dokumen  pakta integritas.
Rumah  Sakit  Jiwa  Prof.  Dr.  Soerojo  Magelang  mulai  mencanangkan  Pembangunan  Zona  Integritas menuju  WBK/WBBM  pada  tahun  2016.  Adapun  tujuan  dicanangkannya  Pembangunan  Zona  Integritas menuju  WBK/WBBM  adalah  tercapainya  dua  sasaran  utama  yaitu  1)  Terwujudnya  Pemerintahan  yang Bersih  dan  Bebas  KKN,  dengan  ukuran  Nilai  presepsi  korupsi  atau  survei  eksternal  dan  presentase penyelesaian  TLHP  (Tindak  Lanjut  Hasil  Pengawasan);  2)  Terwujudnya  Peningkatan  Kualitas  Pelayanan Publik kepada Masyarakat, yang diukur melalui Nilai Presepsi kualitas Pelayanan atau Survei Eksternal.
Upaya  yang  dilakukan  Rumah  Sakit  Jiwa  Prof.  Dr.  Soerojo  Magelang  untuk  mencapai  tujuan menggunakan  dua  indikator,  yaitu  indikator  proses  dan  indikator  hasil.  Dalam  indikator  proses  ada  enam indikator yang harus dilakukan atau diterapkan oleh tim kerja yaitu:
1. Manajemen  Perubahan.  Dalam  manajemen  perubahan  ada  perubahan  budaya  atau  budaya  kerja.  Yang tadinya  tidak  tertib  menjadi  tertib,  mengubah  paradigma  dari  dilayani  masyarakat  menjadi  harus melayani  masyarakat.  Manajemen  perubahan  bertujuan  untuk  mengubah  pola  pikir  ( mindset ), mekanisme  kerja.  serta  budaya  kerja  ( culture  set )  individu  secara  sistematis  dan  konsisten  pada  unit kerja yang dibangun, dan menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan pembangunan zona integritas.
2. Penataan  Tatalaksana.  Terdapat  inovasi-inovasi  diantaranya  SMS  Gateway  untuk  daftar  secara  online atau  bertanya  apakah  masih  ada  kamar  kosong  untuk  pasien  atau  tidak,  lalu  ada  penambahan  sistem teknologi  informasi,  adanya website atau  situs  resmi  RSJ  Prof.  Dr.  Soerojo  Magelang.  Tujuan  dari penataan  tatalaksana  adalah  untuk  meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas  dari  sistem,  proses,  dan prosedur kerja yang jelas pada Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.
3. Penataan Manajemen SDM. Menertibkan absensi pegawai, dan menerapkan sistem potong gaji otomatis bagi  pegawai  yang  terlambat  masuk  kerja. Tujuan  dari  penataan  manajemen  SDM  aparatur  ini  adalah untuk meningkatkan profesionalisme SDM pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
4. Penguatan  Akuntabilitas  Kinerja.  Laporan  yang  dibuat  oleh  instansi  pemerintah  harus  akuntabel  dan bisa  dipertanggungjawabkan.  Program  ini  bertujuan  untuk  meningkatkan  kapasitas  dan  akuntabilitas kinerja RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang.
5. Penguatan  Pengawasan.  Dalam  penguatan  pengawasan  terdapat  pengelolaan  gratifikasi,  pegawai  tidak boleh melakukan gratifikasi dan  korupsi. Bila terjadi  gratifikasi, pihak RSJS sudah menyediakan UPG
Vol. 3, No. 2, Agustus 2020 p-ISSN : 2622-8394 | e-ISSN : 2622-8122 https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech DOI: https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1286
(Unit Pengendalian Gratifikasi) untuk melaporkan tindakan tersebut. Upaya lain yang dilakukan adalah memperkuat  sistem  pengendalian  internalnya.  Meningkatkan  penanganan  benturan  kepentingan,  agar pegawai  tidak  menggunakan  jam  kerja  untuk  kepentingan  non  pekerjaaan.  Penguatan  pengawasan bertujuan  untuk  meningkatkanpenyelenggaraan  pemerintahan  yang  bersih  dan  bebas  KKNpada  RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang.
6. Peningkatan  Kualitas  Pelayanan  Publik.  Peningkatan  kualitas  pelayanan  publik  merupakan  salah  satu upayauntuk  meningkatkan  kualitas  dan  inovasi  pelayanan  publik  pada  RSJS.  Disamping  itu, peningkatan  kualitas  pelayanan  publik  dilakukan  untukmembangun  kepercayaan  masyarakat  terhadap RSJS  dalam  rangka  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  dengan  menjadikan  keluhan  masyarakat sebagai  sarana  untuk  melakukan  perbaikan  pelayanan  publik.  Upaya  meningkatkan  kualitas  pelayanan publik  diantaranya  mengoptimalkan  layanan  pada  sistem  IT,  memperhatikan  atau  mematuhi  standar penampilan yang sudah ditetapkan, dan meningkatkan Quality Service nya.
Dalam  indikator  hasil,  terdapat  tiga  indikator  yaitu  hasil  survei  presepsi  korupsi,  tindak  lanjut  hasil pemeriksaan,  dan  hasil  presepsi  kualitas  pelayanan.  Dari  pengamatan  peneliti,  pencanangan  Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang tergolong sangat baik dan optimal, dimana penyaluran  komunikasi yang sudah  merata, adanya tindak nyata pihak eksternal  serta fasilitas yang memadahi. Pihak RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang terus melakukan evaluasi terhadap keluhan-keluhan yang diterima  lalu  memperbaikinya.  Dengan  keramahan  dan  murah  senyum  dari  pegawai  atau  masyarakat  di dalamnya menjadikan nilai tambah tersendiri bagi RSJ Prof. Dr. SoerojoMagelang.

## Kendala yang dihadapi Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang dalam proses pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani
Adapun  kendala  yang  dihadapi  oleh  RSJ  Prof.  Dr.  Soerojo  Magelang  dalam  proses  pembangunan Zona  Integritas  menuju  WBK/WBBM  yaitu  beberapa  masyarakat  RSJS  sudah  terbiasa  berada  dalam  zona nyaman.Budaya  kerja  dan  Budaya  melayaninya  masih  kurang,  contohnya  jam  masuk  kerja  adalah  pukul 07.30  tetapi  mereka  datang  lebih  dari  jam  tersebut.  Bahkan  ada  juga  yang  tetap  melakukan  absensi  pukul 07.30  tetapi  masuk  kantor  atau  memulai  kerja  pukul  08.00.  Hal  tersebut  yang  masih  perlu  di  evaluasi  dan diperbaiki  lagi.  Perlu  penguatan  dari  segi  Manajemen  Perubahan  dan  Penataan  Manajemen  Sumber  Daya Manusianya.

## 5. PENUTUP

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  terkait  pembangunan  Zona  Integritas  menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani pada Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1) Pembangunan  Zona  Integritas  menuju  wilayah  bebas  dari  korupsi  dan  wilayah  birokrasi  bersih melayani yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang, berdasarkan  hasil dilapangan  serta  pedoman  kebijakan  nomor  52  tahun  2014  menunjukkan  bahwa,  kebijakan pembangunan  Zona  Integritas  sudah  berada  pada  tahap  menujuWilayah  Bebas  dari  Korupsi  dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.
2) Dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas tergolong optimal, dimana penyaluran komunikasi terkait disosialisasikannya kebijakan pembangunan Zona Integritas yang sudah merata, fasilitas yang memadahi  serta  adanya  aksi  nyata  dari  pihak  eksternal  untuk  membantu  menyukseskan  kebijakan pembangunan Zona Integritas diRumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang.
3) Terdapat  kendala  yang  dihadapi  oleh  Rumah  Sakit  Jiwa  Prof.  Dr.  Soerojo  Magelang  dalam pelaksanaan  pembangunan  Zona  Integritas  menuju  wilayah  bebas  korupsi  dan  wilayah  birokrasi
Vol. 3, No. 2, Agustus 2020 p-ISSN : 2622-8394 | e-ISSN : 2622-8122 https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech DOI: https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1286
bersih  melayani.  Hambatan  atau  kendala  tersebut  berupa  beberapa  SDMnya  atau  masyarakat  RSJS sudah terbiasa berada dalam zona nyaman. Budaya kerja dan Budaya melayaninya masih kurang.

## Saran
Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka peneliti dapat memberikan saran antara lain:
1) Lebih  mengoptimalkan  upaya  upaya  yang  sudah  di  targetkan  untuk  mewujudkan  tujuan  utama  dari pembangunan  Zona  Integritas  menuju  Wilayah  Bebas  dari  Korupsi  dan  Wilayah  Birokrasi  Bersih Melayani.
2) Perlunya  pembenahan  dan  perbaikan  oleh  Rumah  Sakit  Jiwa  Prof.  Dr.  Soerojo  Magelang  dalam Manajemen  Perubahan  dan  Penataan  Manajemen  Sumber  Daya  Manusianya.  Agar  dapat meningkatkan kualitas  sumber daya manusianya dan juga meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Ade Maman Suherman, “ Aspek Hukum dalam Ekonomi Global ”, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
Agnes Arinta (2017). Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani. Skripsi. Universitas Lampung.
Creswell,  J.  W.  1994. Research  Design  Qualitative  and  Quantitative  Approaches .  Sage  Publications. London.
Husein, Umar, 1999, Riset Sumber Daya Manusia dalam Organisasi, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama. Maryani, T., & Unti Ludigdo. 2001. Survei Atas Faktor-faktor yang Mempengaruhi Sikap dan Perilaku Etis Akuntan . TEMA , 2(1), 49-62. Nasution. (2003). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Tarsito.

## Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 tentang
Pedoman  Pembangunan  Zona  Ingetritas  Menuju  Wilayah  Bebas  Korupsi  dan  Wilayah  Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.
Peraturan  Presiden  Nomor  81  Tahun  2010  tentang Grand  Design  Reformasi  Birokrasi  yang  mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi .
Rahmawati Desti (2017). Evaluasi Integritas Pelayanan Publik Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Di Ptsp Kota Metro. Skripsi. Universitas Lampung. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Sumber Lainnya :
Beranda  Rumah  Sakit  Jiwa  Prof.  Dr.  Soerojo  Magelang https://rsjsoerojo.co.id diakses  pada  Kamis,  06 Februari 2020.
RSJS  Magelang  Jadikan  HUT  ke  –  93  Sebagai  Momentum  Pembangunan  Zona  Integritas  Menuju  WBK  – WBBM. https://rsjsoerojo.co.id/2016/09/28 diakses pada Sabtu, 01 Februari 2020.