## MOBILITAS  PENDUDUK ANTARDAERAH
DALAM RANGKA TERTIB  PENGENDALIAN  MIGRASI MASUK KE DKI JAKARTA*
Oleh:  Haning  Romdiati••  dan  Mita  Noveria···

## Abstract
This  paper describes  three  interrelated  aspects  of migration  phenomena  to  DKI Jakarta: permanent migration, temporary migration, and the efforts to manage the migrants  in  DKI  Jakarta  Province.  Using  the  1990  and  the  2000  Indonesian Population Censuses, the data show that DKI Jakarta was the main destination of migrants from other provinces oflndonesia. The large job opportunities and various socio-economic infrastructures were likely to be the pull factors of migration to this city. The stream of migration into DKI Jakarta was characterized by two patterns; permanent  and  temporary,  but  the  second  pattern  tends  to  be  more  significant recently. Temporary migrants who are generally characterized by un-skilled labors, generally are working in  informal  sector and  living in  slums areas.  Most of these migrants tend to ignore population administration: they do not have  temporary ID cards as  regulated  by  the  government of DKI  Jakarta. These  problems should  be responded  by  the  population mobility management through  direct and  in  indirect policies.  Stakeholders (governments-both  in  the place of origin and destination-, business enterprises, and migrants themselves) should be involved in developping comprehensive solutions to manage the migrants in DKI Jakarta.
Artikel ini mendiskripsikan fenomena migrasi masuk ke DKI Jakarta yang mencakup migrasi  permanen, migrasi  temporer dan  upaya mengelola migran di  provinsi  ini. Dengan menggunakan data Sensus Penduduk Tahun 1990 dan 2000, diketahui bahwa Provinsi DKI Jakarta merupakan daerah tujuan utama migran dari provinsi-provinsi lain  di  Indonesia.  Ketersediaan kesempatan  kerja yang  luas dan  berbagai fasilitas sosial-ekonomi tampaknya menjadi faktorpenarik kedatangan migran ke DKI Jakarta. Pola migrasi masuk ke provinsi ini merupakan pola migrasi permanen dan temporer, tetapi pola kedua menjadi semakin penting belakangan ini. Pelaku migrasi temporer yang umumnya dicirikan oleh migran dengan pendidikan rendah dan kurang terampil, menyebabkan  mereka  hanya  dapat  bekerja  di  berbagai jenis pekerjaan  di  sektor informal  dan  cenderung tinggal  di  lingkungan  permukiman kurnub.  Mereka juga
• Artikel  ini  adalah  paper yang  telah  direvisi  dari  paper seminar yang disampaikan  pada  Semiloka tentang Urbanisasi. Jakarta, 5 Agustus 2004.
··Haning Romdiati adalah Peneliti pada Pusat Penelitian Kependudukan-Lembaga Ilmu  Pengetahuan
Indonesia (PPK-LIPI). E-mail:  hromdiati@yahoo.com.
•••  Mita  Noveria  adalah  Peneliti  pada  Pusat  Penelitian  Kependudukan-Lembaga  Ilmu  Pengetahuan Indonesia (PPK-LIPI). E-mail: mitanoveria@yahoo.com.
cenderung  mengabaikan  peraturan-peraturan  kependudukan,  ditunjukkan  oleh kenyataan bahwa sebagian besar dari mereka tidak memiliki kartu penduduk musiman. Untuk tidak semakin menambah persoalan kependudukan dan dampak ikutannya, peraturan pengelolaan mobilitas penduduk di DKI Jakarta perlu segera diwujudkan, baik melalui kebijakan langsung maupun tidak langsung. Pemangku kepentingan dari berbagai unsur (pemerintah DKI/daerah tujuan dan pemerintah daerah asal migran, pelaku bisnis, dan masyarakat/migran) harus bersama-sama terlibat dalam mengatasi persoalan ini sehingga diwujudkan solusi yang komprehensif dalam upaya mengelola migran di DKI Jakarta.
Keywords:  Migration, Temporary  migration,  Population  administration,  Slums and squatters.

## PENDAHULUAN
Migrasi masuk ke kota (tennasuk Kota Jakarta) sangat erat kaitannya dengan kebijakan pembangunan yang bersifat bias kota (urban  bias). Pembangunan di  DKI Jakarta yang memiliki peran dan fungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi, telah menarik penduduk desa untuk datang di kota ini dalam upaya mendapatkan kesempatan kerja/ usaha,  lebih-lebih ketika  lapangan  pekerjaan di  desa sangat terbatas.  Fenomena ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Todaro (1976).
Kedatangan  migran  (baik  permanen  maupun  nonpermanen)  di  daerah perkotaan berdampak positif maupun negatif, tergantung pada sudut pandang setiap pihak terlibat. Dari sisi pelaku migrasi, melakukan mobilitas ke kota merupakan suatu hal yang positifkarena mereka dapat memperoleh penghasilanlupah yang lebih tinggi dibandingkan dengan biaya perpindahan. Sebaliknya, arus migrasi ke kota yang cukup besar  pada  umumnya  dipandang  negatif bagi  kepentingan  kota  yang  memerlukan peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas sosial, lingkungan, keindahan, dan ketertiban (Bandiyono, 2004:3). Pelaku migrasi ke kota (utamanya kelompok pendatang dengan kualitas rendah) menimbulkan berbagai masalah, antara lain berkembangnya kawasan permukiman kumuh, degradasi lingkungan, kerawanan sosial dan tindak kriminal, dan permasalahan pengangguran serta kemiskinan.
Upaya pengendalian migrasi masuk ke kota telah banyak dilakukan (Azuma, 2001a dan  200lb).  Di  antara berbagai  upaya menghambat arus  migrasi  masuk yang telah dilakukan adalah dengan penerapan peraturan wajib lapor bagi pendatang pada kelurahan setempat, menerapkan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi jika ingin menjadi penduduk Jakarta dan kegiatan Operasi Yustisi Kependudukan (OYK.) dengan menerapkan denda bagi pendatang yang tidak memiliki  KTP DKI Jakarta atau KIP. Meskipun  demikian, berbagai  peraturan tersebut belum banyak berpengaruh dalam menurunkan arus migrasi masuk Jakarta, antara lain tampak dari pertambahan jumlah pendatang baru yang berkisar antara 20Q-250 ribu per tahun selama peri ode 2002- 2004 (Registrasi Penduduk DKI  Jakarta, 2004). Kenyataan ini menggambarkan bahwa upaya pengendalian migrasi masuk ke wilayah DKI  Jakarta perlu ditingkatkan. Terkait dengan ini, informasi tentang fenomena migrasi menuju DKI  Jakarta (~ermanen dan
Jurnal  Kependudukan  Indonesia
temporer) menjadi penting untuk diketahui yang dapat dipakai sebagai data dasar dalam upaya mengata,si persoalan kependudukan akibat migrasi masuk.
Tulisan  ini  mencoba mengulas tiga aspek terkait dengan  fenomena migrasi masuk  menuju  DKI  Jakarta.  Pertama,  menguraikan  dan  membahas  arus  mobilitas penduduk permanen di  Provinsi  DKI  Jakarta dengan mendasarkan pada data basil sensus  Penduduk  Indonesia.  Kedua,  menelaah  fenomena  mobilitas  penduduk non- permanen.  Ketiga,  memberikan  pemikiran-pemikiran  tentang  upaya  pengendalian mobilitas penduduk.

## ARUS MIGRASI PERMANEN MENUJU DAN DARI JAKARTA
Sejak masa kemerdekaan, Jakarta telah menjadi daerah tujuan dari para migran yang berasal dari  berbagai wilayah di  Indonesia. Sebagai ibu kota dari  negara yang baru  mencapai  kemerdekaan,  Jakarta  menjadi  pusat  dari  berbagai  kegiatan pembangunan,  mulai  dari  perdagangan,  industri  sampai  dengan  administrasi,  dan pembangunan politik (Hugo,  1979) sehingga tidak terhindarkan  lagi  bahwa Jakarta menjadi  daya tarik  yang kuat bagi  penduduk dari  daerah-daerah  lain.  Ketersediaan kesempatan  kerja dan  usaha ekonomi  di  berbagai  bidang, sementara di  daerah  asal mereka  menghadapi  keterbatasan  kesempatan  ekonomi,  menyebabkan  banyak penduduk  bermigrasi  ke  Jakarta,  terutama  untuk  tujuan  ekonomi.  Di  samping  itu, ketersediaan sarana dan prasarana sosial, seperti pendidikan di kota inijuga menjadikan penduduk  usia  sekolah  untuk  datang  dan  tinggal  di  Kota  Jakarta.  Oleh  karenanya, tidak  mengherankan jika  hampir separuh  penduduk  Jakarta  adalah  mereka  yang berstatus migran.
·ari seluruh provinsi di Indonesia, DKI Jakarta merupakan daerah penerima migran  masuk  terbesar,  di  mana  sekitar 40  persen  penduduknya  berstatus  migran (Sensus Penduduk 1971,  1980, 1990, dan 2000 lihat juga Handayani, 1989). Setelah DKI  Jakarta,  Provinsi Lampung dan  Kalimantan Timur juga tercatat sebagai daerah penerima  migran  kedua  dan  ketiga  terbesar.  Mengingat  karakteristik  daerah  yang berbeda, maka migran yang masuk ke tiga provinsi terse but juga mempunyai perbedaan karakteristik. Sebagai pusat bisnis, industri dan pemerintahan, migran yang masuk ke Jakarta  mempunyai  karakteristik  yang  khusus,  terutama  sebagian  di  antaranya mempunyai pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan dengan migran yang masuk ke daerah berbasis pertanian seperti Lampung (Castles,  1991 ).
Data  pada Tabel  1 memperlihatkan  bahwa para  migran  tersebar  merata di hampir semua wilayah DKI Jakarta. Berdasarkan status migrasi seumur hidup (tempat lahir tidak di Jakarta) pada tahun 2000, hampir 50 persen penduduk di empat wilayah (Jakarta Selatan, Timur, Barat, dan Jakarta Utara) adalah migran. Hanya satu wilayah (Jakarta Pusat) yang mempunyai persentase migran lebih kecil dibandingkan dengan keempat wilayah lainnya. Namun demikian, data ini perlu diinterpretasi secara lebih hati-hati. Bisa terjadi jumlah migran yang menempati wilayah Jakarta Pusat lebih besar,
VoL I, No.  1, 2006.
akan tetapi mereka termasuk dalam kategori migran nonpermanen yang tidak terdata. Hal  ini  karena  sensus  penduduk  tidak  mencakup  pola  migrasi  nonpermanen, sebagaimana telab disinggung pada awal tulisan ini. Mengingat migran non-permanen cenderung menempati daerah-daerah permukiman kurnub (akan diuraikan lebih detail pada bagian berikutnya), maka lebib banyaknya kantong permukiman kurnub di wilayab Jakarta Pusat dapat memperkuat argumen di  atas.  Data Bappeda DKI Jakarta (2004) memperlibatkan babwa di antara lima wilayab di Provinsi DKI Jakarta, wilayah Jakarta Pusat  mempunyai  lokasi  permukiman  kurnub  terbanyak  dan  masing-masing  lokasi mempunyai tingkat kepadatan penduduk yang san gat tinggi (Bappeda DKI, 2004 ).
Di  samping penduduk yang berstatus migran seumur hidup, kelima wilayab Jakarta juga didiami oleb mereka yang berstatus migran risen, yaitu mereka yang baru tinggal  di  Jakarta dalam waktu  lima tahun  sebelum sensus  penduduk dilaksanakan. Lebih dari  1 0 persen penduduk di Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta  Utara  adalah  mereka  yang  berstatus  migran  risen.  Hanya  wilayah  Jakarta Pusat yang dihuni oleh kurang dari 1 0 persen migran risen. Kecenderungan ini dapat dijelaskan menggunakan asumsi yang sama dengan migran seumur hidup.

## Tabell.  Penduduk DKI Jakarta Menurut Status Migrasi Seumur Hidup (Lifetime Migration)
dan Migrasi Risen (Recent Migration), 2000
Kota Migrasi Seumur Hidup Migrasi  Risen NM MM %MM NM MM %MM Jakarta Selatan 1.018.809 765.235 42,89 1.457.368 173.750 10,65 Jakarta Timur 1.244.269 1.103.648 47,61 1.871.479 261.997 12,28 Jakarta Pusat 540.818 333.777 38,16 739.126 72.856 8,98 Jakarta Barat 1.041.408 862.783 45,31 1.528.830 213.260 12,24 Jakarta Utara 721.808 714.528 47,75 1.164.812 154.263 11,70 DKI Jakarta 4.567.112 3.779.971 45,28 6.759.815 876.126 11,47
Catatan: - NM : nonmigran - MM  : migran masuk Sumber: BPS, 200 I. Penduduk DKI Jakarta, basil Sensus Penduduk Tahun 2000.
J ika diperbatikan dari daerah asalnya, Sensus Penduduk 1990 memperlihatkan bahwa  migran  masuk  seumur  hidup  ke  DKI  Jakarta didominasi  oleh  mereka  yang berasal  dari  Jawa  Tengah,  Jawa  Barat,  dan  Jawa  Timur  secara  berturut-turut, sebagaimana terlihat dari data pada Tabel2. Selanjutnya, tiga provinsi di Pulau Sumatra, yaitu  Sumatra  Utara,  Sumatra Barat, dan  Sumatra Selatan juga memberi  kontribusi yang  berarti  pada migran  masuk  seumur hidup  di  Jakarta.  Meskipun  dalam jumlah yang lebih kecil, daerah-daaerah lainnya merupakan daerah pengirim migran ke Jakarta. Kecenderungan yang sama juga diperoleh dari Sensus Penduduk 2000, bahkan dengan jumlah yang semakin besar dibandingkan dengan sepuluh tahun sebelumnya. Kenyataan ini  bukanlah sesuatu yang baru mengingat fenomena yang sama sudah terjadi sejak beberapa dekade yang lalu.  Hasil Sensus Penduduk 1971  memperlihatkan bahwa di antara  semua  provinsi  di  luar  Jawa,  Sumatra  Utara,  Sumatra  Barat,  dan  Sumatra
Jurnal  Kependudukan  Indonesia
Selatan  mengirim  migran  seumur hidup  terbesar ke  Jakarta setelah  tiga provinsi  di Jawa,  yaitu)awa Timur,  Jawa Barat, dan  Jawa Tengah  (Hugo,  1979).  Di  dua pulau lainnya (Kalimantan dan  Sulawesi),  Provinsi  Kalimantan  Barat dan  Sulawesi  Utara serta Sulawesi Selatan merupakan daerah pengirim migran seumur hidup ke Jakarta yang cukup berarti (Hugo, 1979). Meskipun tidak ada data migrasi menu rut kelompok etnis, Hugo ( 1979) berasumsi bahwa penduduk etnis Cina mendominasi migran masuk seumur hidup dari Provinsi Kalimantan Barat ke Jakarta. Semen tara itu, suku bangsa Bugis  yang  banyak  mendiami  daerah  pelabuhan  menjadi  mayoritas  migran  masuk seumur hidup yang berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan.
Beragamnya daerah  asal  dan  suku  bangsa para migran  menjadikan  Jakarta sebagai  daerah  multietnis.  Sejalan  dengan  daerah  asal  para  migran,  hasil  sensus penduduk 2000 memperlihatkan suku bangsa Jawa merupakan mayoritas penduduk Jakarta  (sebagian  besar  adalah  migran  asal  Jawa  Timur  dan  Jawa  Tengah).  Suku bangsa  Betawi  menempati  urutan  kedua,  diikuti  oleh  suku  bangsa  Sunda/Priangan (migran  asal  Jawa  Barat),  Cina,  Batak/Tapanuli,  Minangkabau,  Melayu,  Melayu Pal em bang dan suku bangsa-suku bangsa lainnya (BPS, 2001 ).
Tabel2. Migran Masuk dan  Keluar DKI Jakarta Menurut Tempat Lahir (Lifetime Migrants), 1990 dan 2000 Tempat Lahir/ Tempat 1990 2000 Tinggal Sekarang Migran Masuk Migran Keluar Migran  Masuk Migran Keluar Sumatra Utara 200.135 14.096 230.137 19.640 Sumatra Barat 154.485 15.107 152.966 16.485 Riau 22.237 11.992 24.179 22.329 Sumatra Selatan 93.088 16.752 65.565 11.955 Lampung 24.184 16.954 52.293 17.582 Prov lain di  Sumatra 34.855 11.798 80.274 13.967 Jawa Barat 859.938 794.987 765.721 1.039.992 Jawa Tengah 1.139.985 67.492 1.277.549 85.250 DI Yogyakarta 90.339 19.342 126.889 25.692 Jawa Timur 301.476 34.710 355.270 46.852 Ban ten 158.299 475.680 Bali 9.027 3.535 10.007 8.487 Nusa Tenggara 21.248 3.422 26.378 4.639 Kalimantan 88.722 17.343 85.368 22.993 Sulawesi 80.031 16.604 86.804 18.812 Maluku+Papua 19.926 7.036 22.852 6.309 TT/LN 29.001 21.421 Jumlah 3.168.377 1.051.170 3.541.972 1.836.664
Catatan:  untuk tahun  1990 tidak tennasuk migran masuk dari dan migran keluar ke Timor Timur Sumber:  BPS,  1992. Penduduk Indonesia. Hasil Sensus Penduduk Tahun  1990;
BPS, 2001. Penduduk DKI Jakarta. Hasil Sensus Penduduk Tahun 2000.
Dilihat arus migrasi keluar seumur hidup,jumlah migran yang keluar jauh lebih kecil dibandingkan dengan arus masuk. Pada beberapa daerah arus keluar ini bahkan kurang  dari  I 0 persen  arus  sebaliknya.  Hal  ini  menjadikan  Jakarta sebagai  daerah
Vol. I, No.  I, 2006
netto migrasi positif,jika ditinjau dari status migrasi seumur hidup. Sebagian penduduk yang  bermigrasi  ke  luar  Jakarta  adalah  mereka  yang  bekerja  sebagai  pegawai pemerintah, termasuk tentara dan  pegawai  perusahaan swasta yang dimutasikan  ke daerah  (Hugo,  1979).  Fenomena menarik  ditemukan  pada arus keluar Jakarta yang cukup besar menuju Provinsi Jawa Barat dan juga Provinsi Banten pada tahun 2000, dengan jumlah yang bahkan lebih besar daripada arus migrasi  masuk.  Hal  ini  terjadi karena  berkembangnya  daerah  permukiman  di  sekitar  Jakarta,  terutama  di  Bekasi dan Tangerang. Banyaknya perumahan yang tersedia di daerah-daerah ini menyebabkan sebagian penduduk pindah meninggalkan Jakarta dengan berbagai alasan. Harga rumah yang lebih rendah mungkin merupakan salah satu alasan bagi penduduk Jakarta untuk pindah  ke wilayah tersebut, terutama di  antara mereka yang belum memiliki  rumah sendiri.
TabeiJ. Migran Masuk dan Keluar DKI Jakarta Menurut Tempat Tinggal5 Tahun yang Lalu (Recent Migrants), 1990 dan 2000 Tempat Tinggal 5 1990 2000 Tahun yang Lalul Tempat Tinggal Migran  Masuk Migran  Keluar Migran  Masuk Migran  Keluar Sekarang Sumatra Utara 40.536 14.389 27.363 13.583 Sumatra Barat 27.732 20.873 20.035 14.921 Riau 6.288 9.659 4.668 17.483 Sumatra Selatan 19.704 13.247 11.346 5.286 Lampung 10.131 9.618 16.937 7.741 Prov lain di  Sumatra 7.832 10.252 13.394 9.564 Jawa Barat 213.258 695.456 186.094 436.682 Jawa Tengah 337.326 114.214 245.270 68.464 Dl  Yogyakarta 20.529 22.891 16.149 18.545 Jawa Timur 89.714 39.007 63.485 14.137 Ban ten 48.249 206.131 Bali 2.598 3.467 2.505 7.320 Nusa Tenggara 4.853 4.269 5.338 3.832 Kalimantan 19.596 14.489 10.788 13.940 Sulawesi 14.099 14.634 15.150 9.290 Maluku+Papua 4.672 6.156 5.512 3.504 TT/LN 13.458 9.919 Jumlah 832.328 992.621 702.202 850.423
Catatan:  untuk tahun 1990 tidak termasuk migran masuk dari dan migran keluar keTimor Timur. Sumber:  BPS, 1992. Penduduk Indonesia. Hasil Sensus Penduduk Tahun 1990; BPS, 2001. Penduduk DKI Jakarta.  Hasil Sensus Penduduk Tahun 2000.
Sebagaimana telah dikemukakan  sebelumnya, komposisi  penduduk Jakarta juga terdiri dari  migran risen, yaitu mereka yang baru pindah ke Jakarta dalam lima tahun sebelum sensus penduduk dilaksanakan. Tidak terlihat perbedaan pola antara daerah asal migran seumur hidup dengan migran risen, di  mana mereka yang berasal dari tiga provinsi di  Jawa (Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur) mendominasi
migran  di  DKI  Jakarta.  Demikian  pula halnya dengan  peringkat berikutnya,  masih ditempati oleh migran asal Provinsi Sumatra Utara dan Sumatra Barat secara berturut- turut.  Berbeda dengan migrasi seumur hidup, secara keseluruhan dan  dari  beberapa daerah pengirim terlihat penurunanjumlah migran risen yang masuk ke DKI Jakarta. Namun demikian, perlu kehati-hatian dalam menginterpretasi data ini. Ada kemungkinan migrasi masuk ke DKI Jakarta tetap tinggi, namun terdiri dari mereka yang berstatus migran nonpermanen.
Tidak  sama dengan  migrasi  seumur hidup,  arus  keluar pada migrasi  risen, terutama sekali yang menuju Provinsi Jawa Barat dan Banten (tahun 2000),jauh lebih besar daripada arus masuk.  Sekali  lagi, fenomena  ini  terkait dengan pengembangan kawasan  permukiman  secara  besar-besaran  di  provinsi-provinsi  ini.  Tidak  hanya perumahan berharga mahal, perumahan dengan harga murah yang dapat dimiliki melalui fasilitas  kredit  banyak  dibangun  di  kedua  provinsi  di  atas.  Oleh  karena  itu,  tidak mengherankanjika banyak penduduk yang pindah dari Jakarta untuk bertempat tinggal di  Provinsi Jawa Barat dan  Banten.

## Fenomena Mobilitas Nonpermanen
Data dan  informasi  tentang mobilitas nonpermanen sulit diperoleh,  kecuali dari basil studi/penelitian pada tingkatmikro yangpemah dilakukan sebelumnya. Sensus Penduduk  Indonesia hanya mencakup migrasi permanen yang didefinisikan sebagai perpindahan penduduk antarprovinsi yang telah tinggal selama 6 bulan atau lebih. lni berimplikasi bahwa pendatang temporer yang umumnya hanya tinggal kurang dari 6 bulan di daerah tujuan tidak dikategorikan sebagai migran. Pada tingkat wilayah yang lebih sempit, migran nonpermanen juga bel urn semuanya terdaftar sebagai penduduk kota (misalnya diindikasikan oleh pemilikan KIP) sehingga tidak diketahuijumlahnya secara  pasti.  Penelitian  mobilitas  penduduk  nonpermanen  juga belum  sebanyak penelitian/kajian  mobilitas  permanen.  Beberapa  penelitian  tentang  mobilitas  non- permanen  an tara  lain  dilakukan oleh  Saefullah ( 1995).  Keterbatasan  data  mobilitas nonpermanen seperti ini menyebabkan kesulitan untuk dapat mengetahui karakteristik ( demografi, sosial, dan ekonomi) pelaku migrasi nonpermanen, padahal informasi ini dapat dimanfaatkan sebagai data dasar dalam upaya pengendalian mobilitas penduduk.
Mobilitas penduduk nonpennanen, atau dikenal pula dengan mobilitas sirkuler secara umum diartikan sebagai perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain dengan tidak ada maksud untuk menetap di daerah tujuan. Mobilitas sirkuler menurut Zelinsky ( 1971) dicirikan oleh perpindahan jangka pendek, berulang atau dilakukan secara  teratur,  tetapi  tidak  ada  maksud  untuk  berpindah  tempat  tinggal  meskipun kegiatan mobilitas telah dilakukan dalamjangka waktu lama. Mobilitas sirkuler mencakup pola mobilitas harian (commuting), periodik, musiman, danjangka panjang, tetapi dalam bahasan ini tidak melibatkan pola mobilitas harian.
Telah  dikemukakan  bahwa  tidak  tersedia  data  statistik  tentang  mobilitas nonpermanen, tiga "indikator" yang dapat dipakai untuk menggambarkan fenomena pol a mobilitas  ini,  yaitu  ( 1)  perkembangan  wilayah  permukiman  kurnub,  termasuk
Vol.  I, No.  I , 2006
permukiman "liar", (2) perkembangan sektor informal, dan (3) jumlab pemilikan Kartu Identitas  Pendatang  (KIP).
Penggunaan "indikator" perkembangan wilayab pennukiman kurnub adalab karena migrasi nonpermanen memberikan dampak cukup serius terbadap kekumuban permukiman di  kota.  Migran  nonpermanen banya tinggal  untuk sementara waktu di kota (bisa dalam hitungan minggu atau bulan), tetapi datang dan pergi dalam jangka waktu tertentu. Karena sifatnya yang sementara dan masib berorientasi ke desa/daerab asalnya (dalam arti pendapatan yang diperoleb di kota dibawa pulang ke desa) 1 , pada umumnya  migran  nonpermanen  kurang  memperbatikan  kondisi  lingkungan  tempat tinggalnya  selama  berada  di  kota.  Beberapa  studi  di  berbagai  negara  juga memperlihatkan fenomena sama, di  mana migran nonpermanen  lebib memilib untuk tinggal  di  rumab-rumab  dengan  fasilitas  tempat  bunian  sangat  terbatas  (Velded & Siddham, 2002; Anb, 2003). Sebagian migran nonpermanen lainnya bahkan membangun hun ian liar dengan kondisi sangat tidak layak di area publik yang umumnya terlarang sebagai tempat bun ian penduduk (antara lain bantaran sungai, pinggiran rei kereta api, kolongjembatan layang).  Data memperlibatkan babwa lokasi permukiman kurnub di DKI  Jakarta  pada  tahun  2000  sebanyak  45  kawasan  kumuh,  di  mana  kawasan terbanyak  terdapat  di  wilayab  Jakarta  Pusat  ( 12  kawasan)  dan  terkecil  di  wilayab Jakarta Timur yang hanya memiliki 5 kawasan kumuh (Bappeda DKI Jakarta, 200 I). Meskipun  tidak  semua penghuni  permukiman kurnub  adalah  migran  nonpermanen, kelompok ini diperkinikan cenderung terkonsentrasi di wilayab permukiman kumuh 2 •
Selain dicirikan oleh pemiliban lokasi tempat tinggal yang kumuh, migran non- permanen  pada  umumnya  terkonsentrasi  pada  berbagai  jenis  pekerjaan  di  sektor informal. Keadaan ini sudab tetjadi sejak lama, misalnyaditunjukkan oleb hasil penelitian Titus ( 1978) di Jawa Barat yang menemukan bahwa sekitar 60-65 persen pendatang dari desa ke kota bekerja di sektor informal. Kajian Saefullah (1995)juga menemukan bahwa sebagian besar pelaku mobilitas nonpermanen beketja di sektor informal, seperti pedagang  kaki  lima  (PKL),  pekerja  kasar,  dan  burub  serabutan.  Penelitian  yang dilakukan oleh PPK-LIPI di Surabaya (2004) juga menunjukkan temuan awal bahwa migran  nonpermanen cenderung mendominasi pekerjaan-pekerjaan  sebagai  penjual makanan dan minuman (baik diproduksi sendiri maupun diambil dari orang lain), penjual rokok dan sejenisnya. Pada umumnya mereka menjua] dagangannya secara berkeliling atau  menggunakan  "lapak" sebagai  pedagang kaki  lima.  Jenis  pekerjaan  lain  yang cukup ban yak dilakukan oleh migran nonpermanen adalah peketjaan sebagai pemulung,
1 Beberapa penelitian menunjukkan besarnya orientasi migran nonpermanen pada desa asalnya, yaitu terlihat dari peningkatan kehidupan keluarga migran di desa asal yang terlihat membaik sebagai dampak adanya anggota keluarga yang melakukan mobilitas nonpermanen ke kota,  (Saefullah,  1992; Azuma, 200la ).
~ Hasil penelitian PPK-LIPI tahun 2004 di dua lokasi permukiman kumuh di kota Surabaya menemukan bahwa hampir separuh dari jumlah penghuni  lingkungan permukimail kumuh adalah pendatang non- permanen yang tinggal  dengan cara kontrak, kos,  dan menempati kawasan hunian liar (sepanjang rei kereta  api  Gubeng,  pinggiran  saluran  irigasi,  bahkan  menempati  lahan  pemakaman).  Kondisi  sama tampaknya juga dihadapi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Jurnal  Kependudukan  Indonesia
kuli bangunan dan pekerja kasar lainnya. Terkonsentrasinya migran (utamanya migran non-perman(m) pada pekerjaan-pekerjaan di sektor informal ini adalah karena sektor ini sangat mudah dimasuki, walau oleh mereka yang tidak memiliki keterampilan atau pendidikan formal. Sektor informal menyediakan berbagai barang danjasa (misalnya tenaga kerja kurang terampil/kurang terdidik untuk kebutuhan pembangunan fisik kota), bahkan sebagian bisa mendukung keberlangsungan kehidupan sektor formal. Walaupun bisa  memberikan  sumber pekerjaan  dan  pendapatan  bagi  migran  dan  sebagian penduduk  kota  Iainnya,  sejumlah  kalangan  menganggap  bahwa keberadaan  sektor informal hanya memberikan kontribusi kecil terhadap perekonomian kota. Oleh karena itu, usaha di sektor ini sering menjadi sasaran penertiban lingkungan kota karena PKL dianggap  sebagai  penyebab  kemacetan  dan  mengganggu  keindahan  kota.  Namun, usaha  ini  tampak  semakin  berkembang,  lebih-lebih  setelah  krisis  ekonomi  pada pertengahan tahun  1997  (lihat juga Azuma,  2001a:  223-230). Belum tersedia data tentang pelaku sektor informal, tetapi  diperkirakan  kebanyakan dari  mereka adalah pendatang nonpermanen.
Sesuai dengan beberapa peraturan daerah (Perda) Provinsi DKI Jakarta yang mengatur  tentang  Penyelenggaraan  Pendaftaran  Penduduk  dalam  kerangka  Sistem Informasi  Manajemen  Kependudukan  dalam  Wilayah  DK  Jakarta,  di  mana  Perda terkini adalah No 4 Tahun 2004 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, setiap pendatang wajib lapor kepada lurah setempat selambat-lambatnya 14 hari sejak tanggal  Keterangan  Pindah. Apabila aturan  ini  bisa diimplementasikan dengan baik maka pemegang KIP bisa meretleksikan banyaknyajumlah migran (utamanya migran nonpermanen) di  DKI  Jakarta. Telah dikemukakan  di  atas, data terkini (pada Bulan April  2004) tentang jumlah pemegang kartu  identitas pendatang (KIP) berdasarkan catatan  Suku  Dinas Kependudukan dan Catatan  Sipil  DKI  Jakarta pada bulan April 2004 sebanyak 7.211  pendatang. Angka tertinggi terjadi di wilayah Jakarta Barat (2.211 pendatang), disusul berturut-turut wilayah Jakarta Timur ( 1.655), Jakarta Utara ( 1.231 ), Jakarta  Pusat  ( 1.129),  dan  Jakarta  Timur  (985).  Diperkirakan jumlah  pendatang nonpermanen  lebih  besar dari jumlah pemegang KIP  dengan  asumsi  belum  semua pendatang mentaati peraturan administrasi kependudukan yang berlaku di DKI Jakarta. Jumlah migran musiman diperkirakan mencapai 900.000 orang (Bidang Pengkajian dan  Pengembangan  Kebijakan,  Pemda  DKI  Jakarta,  2004).  Data  ini  paling  tidak menggambarkan bahwa tertib administrasi kependudukan bagi pendatang nonpermanen perlu  ditingkatkan,  sehingga  data  tentang jumlah  pemilik/pemegang  KIP  bisa dipergunakan sebagai data dasar untuk mengetahui arus migrasi nonpermanen di kota, termasuk  Kota  Jakarta.

## UPAYA PENGENDALIAN MIGRASI MASUK KE DKI JAKARTA:  POTRET SAAT INI DAN LANGKAH KE DEPAN
Sebagaimana dengan kota-kota lain di Indonesia, Pemerintah Kota DKI Jakarta telah melakukan berbagai kegiatan terkait dengan pengendalian migrasi masuk. Namun demikian, upaya tersebut tampaknya masih menghadapi berbagai kendala sehingga
Vol.  I, No.  I, 2006
bel urn memberikan hasil yang optimal. Upaya membatasi migrasi masuk ke wilayah DKI Jakarta telah dimulai sejak tahun 1970-an dengan pemberlakuan kebijakan Jakarta sebagai  kota  tertutup  bagi  pendatang.  Kebijakan  ini  mengatur bahwa  setiap  orang harus membawa kartu identitas penduduk (KTP- Kartu Tanda Penduduk) dan hanya mereka yang berstatus sebagai penduduk tetap, yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP Jakarta, yang dibolehkan  tinggal  di  kota ini  (Abeyasekere,  1987:  222).  Pasca- keluamya kebijakan ini, dilakukan razia untuk menjaring mereka yang bukan penduduk Kota  Jakarta  dan  kemudian  memulangkannya  ke  daerah  asal.  Selanjutnya,  upaya pengendalian  arus  migrasi  masuk  terus  mengalami  penyesuaian  sejalan  dengan permasalahan yang ditimbulkan oleh mobilitas penduduk menuju kota Jakarta.
Dalam  kenyataannya,  tidak  mudah  untuk  menghambat  migrasi  masuk  ke wilayah DKI Jakarta, utamanya karena perpindahan penduduk merupakan hak asasi man usia sebagaimana dicantumkan dalam UUD  1945  Pasal 28 dan Undang-Undang No 39 Tahun  1999, Pasal27 yang pada intinya menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia bebas untuk memilih tempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia serta  berhak  untuk  meninggalkan  dan  masuk  kembali  ke  wilayah  negara  Republik Indonesia,  sesuai  dengan  ketentuan  undang-undang  (Bahar,  2003).  Mengacu  pada dua dasar hukum ini maka upaya pengendalian migrasi masuk ke kota (termasuk wilayah DKI  Jakarta) pada umumnya dilakukan  secara tidak  langsung dengan  sasaran pada migran permanen dan  nonpermanen. Secara garis besar, upaya yang telah dilakukan adalah dengan menerapkan sejumlah persyaratan yang han1s dipenuhi bagi cal on migran untuk mendapatkan KTP (bagi migran permanen) dan KIP (bagi pendatang sementara), membuat  diskriminasi  pelayanan  bagi  pendatang  sementara/nonpermanen  dan menindak serta memberikan sanksi bagi pelanggar administrasi kependudukan.
Peraturan  Daerah  (Perda)  No  I  Tahun  1996  tentang  Penyelenggaraan Pendaftaran  Penduduk  dalam  Kerangka  sistem  Informasi  Kependudukan  di  DKI Jakarta maupun Perda No 4 Tahun 2004 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil  kurang  memberi  ruang  gerak  yang  luas  kepada  pendatang yang  ingin  tinggal menetap di  DKI  Jakarta.  Meskipun  uang titipan sebesar dua kali  ongkos  kendaraan umum menuju daerah asalnya tidak lagi diberlakukan  lagi  bagi pemohon KTP,  pada kenyataannya upaya ini masih menghadapi berbagai kendala, antara lain terkait dengan aspek birokratis dan keterlibatan "calo" kepengurusan KTP yang cenderung melibatkan biaya  tinggi  (Kompas,  Februari  2000).  Kenyataan  ini  dapat  menghambat  program penataan manajemen kependudukan yang bukan hanya bennanfaat bagi penyediaan data dasar kependudukan, tetapi juga untuk upaya pengendalian mobilitas penduduk.
Upaya pengendalian arus mobilitas nonpennanen juga telah dilakukan dengan menerapkan aturan tentang kepemilikan KIP bagi pendatang, sebagaimana dinyatakan dalam Perda terbaru No 4 Tahun 2004 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.  Disebutkan dalam perda tersebut bahwa "KIP wajib dimiliki dan dibawa oleh pendatang yang telah berusia 17 tahun ke atas". Selain ditujukan untuk tertib administrasi kependudukan, peraturan ini juga dimaksudkan untuk membatasi migran nonpermanen di  DKI  Jakarta,  karena  untuk  mendapatkan  KIP  juga diperlukan  persyaratan-
persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon, antara lain surat keterangan dari RT/ RW, surat jalan dan KTP dari daerah asal, dan pas foto serta sejumlah biaya administrasi. Program ini tampaknya kurang beljalan dengan baik, ditunjukkan oleh rendahnyajumlah pemegang  KIP  (7.211)  seperti  telah  disebutkan  di  atas.  Banyak  faktor  yang mempengaruhi kurang berhasilnya program tersebut, tetapi faktor utama mungkin terkait dengan keterbatasan manfaat KIP bagi pendatang dan aspek penegakan hukum. KIP hanya semata-mata sebagai kartu identitas dan tidak dapat dimanfaatkan untuk urusan lain (misalnya mencari pekerjaan dan mendapatkan bantuan bagi penduduk miskin). Sebaliknya  penegakan  hukum  bagi  pelanggar  belum  diterapkan  secara  penuh, menyebabkan pendatang nonpermanen tidak terdorong untuk segera mengurus kartu identitas ini. Memang belum diketahui secara pasti mengenai alasan kurang responsifuya migran  nonpermanen  untuk  mengurus  identitas  mereka  sebagai  pendatang di  DKI Jakarta. 3
Sebelum  diimplementasikannnya  Undang-Undang  No  22  Tahun  2000  dan Peraturan  Pemerintah  PP  No  25  tahun  2000,  pengerahanlpengendalian  mobilitas penduduk menjadi wewenang Pemerintah Pusat dan oleh karenanya berbagai masalah yang ditimbulkannya juga ditangani secara nasional. Namun sejak diberlakukannya dua undang-undang mengenai otonomi daerah, permasalahan-permasalahan tersebut akan  ditanggulangi  sendiri  oleh  daerah.  Sesuai  dengan  dua  dasar hukum  tersebut, daerah memiliki kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab untuk mengatur daerahnya sendiri  sesuai  dengan  kepentingan  dan  potensi  setempat.  Karena  PP  No 25  Tahun  1999  mengatakan  bahwa  daerah  tidak  mempunyai  wewenang  dalam "penetapan  pedoman  mobilitas  penduduk",  maka  kebijakan  langsung  mengenai pengendalian  mobilitas  penduduk  tidak  mungkin  dilakukan.  Daerah  hanya  dapat melakukan upaya pengendalian mobilitas penduduk melalui berbagai kebijakan di sektor lainnya, misalnya di bidang kependudukan, ketenagakerjaan, ekonomi, dan pendidikan. Dalam konteks  ini, setiap daerah memerlukan perlakuan yang berbeda-beda karena kondisi  ekonomi,  sosial,  budaya dan  kepentingan  setiap daerah  terhadap  mobilitas penduduk juga tidak sama. Sebagai contoh, daerah-daerah padat penduduk dan miskin memiliki kepentingan dengan adanya migrasi keluar dalam upaya mengurangi beban daerah sekaligus mendapatkan remitan. Sebaliknya daerah-daerah berstatus kota besar dan metropolitan memiliki kecenderungan untuk menghambat migrasi masuk (terutama migran yang berpendidikan rendah) karena kota tersebut akan menghadapi persoalan
·' Sebagai referensi, temuan penelitian PPK-LIPI tentang "Migrasi dan Kemiskinan Fisik Kota" di Kota Surabaya tahun 2004 menunjukkan bahwa sebagian besar responden (jumlah responden 600 orang) yang juga berstatus migran musiman pada saat penelitian berlangsung tidak memiliki KIPEM (sama dengan KIP  di Jakarta), padahal kebanyakan dari  mereka telah tinggal di  Kota Surabaya lebih dari  10 tahun. Sebagian besar responden mengatakan bahwa mengurus KIP EM tidak banyak memberikan manfaat bagi mereka,  apalagi  belum  ada  tindakan yang tegas  bagi  pendatang  musiman  tanpa  KIPEM.  Pemegang KIP EM di Surabaya pada umumnya adalah pendatang musiman yang beketja di sektor formal (umumnya buruh  pabrik), karena di  sektor ini  pemilikan  KIPEM  merupakan  salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh pekerja.  Temuan ini memperkuat asumsi bahwa pengendalian arus migrasi masuk ke kota memerlukan kerja sama dengan pihak lain, termasuk kalangan pebisnis.
yang lebih besar dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh dari kedatangan migran tersebut.  Oleh  karena  itu,  arus  migrasi  masuk  ke  kota-kota  besar  pada  umumnya diarahkan pada mereka yang memiliki keterampilan sehingga mereka mampu bersaing dan memiliki kontribusi terhadap pembangunan wilayah perkotaan.
Mengingat  mobilitas  penduduk  antardaerah  (baik  permanen  maupun nonpermanen)  selalu melibatkan  daerah  pengirim dan  daerah  asal  maka kebijakan mobilitas penduduk yang efektiftidak hanya dilakukan satu pihak (misalnya daerah tujuan),  tetapi juga dengan  melakukan  kerja sama dengan  daerah  lain.  Kerja sama dimaksud bukan hanya antara daerah tujuan dengan daerah asal, tetapi juga daerah tujuan dengan daerah-daerah di sekitamya. Sangat jelas dinyatakan dalam UU No 22 Pasa187 Tahun  1999, bahwa daerah (kabupatenlkota) dapat mengadakan kerja sama antardaerah dan badan lain yang diatur dalam keputusan bersama. Terkait dengan ini, pemerintah di tingkat provinsi memiliki kewenangan dalam membuat pedoman mobilitas penduduk untuk lintas kabupatenlkota dalam intra provinsi (Bandiyono, 2004).
Kebijakan mobilitas penduduk dapat dikelompokkan menjadi kebijakan umum dan kebijakan khusus.  Kebijakan umum terdiri dari dua program, yakni (I) pemberian kontribusi  sumber daya (resource) ke daerah pengirim migran yang utama,  dan  (2) pemberian kontribusi sumber daya ke kota-kota berskala sedang dan kecil di  sekitar DKI  Jakarta dalam rangka mengalihkan arab dan  arus migrasi  ke  luar DKI  Jakarta.
Terdapat empat kegiatan terkait dengan program pemberian bantuan (kontribusi) sumber daya kepada daerah asal migran, yaitu:
(a)  Melakukan identifikasi arus dan pola mobilitas penduduk menuju DKI Jakarta;
(b)  Melakukan  identifikasi  karakteristik  migran  ( daerah  asal,  demografi,  sosial- ekonomi) yang ada di  DKI Jakarta;
(c)  Melakukan assesment terhadap daerah pengirim migran yang utama, mencakup kondisi sumber daya dan kebutuhan terkait dengan pengembangan perekonomian daerah yang dapat menahan penduduknya untuk tidak melakukan migrasi keluar;
(d)  Penyediaan bantuan untuk pengembangan program dan kegiatan penciptaan lapangan kerja di daerah-daerah pengirim migran utama menuju DKI Jakarta.
Program untuk mengalihkan arah migrasi menuju DKI Jakarta ke kota-kota berskala sedang dan menengah dapat dilakukan dengan memberikan kontribusi sumber daya melalui tiga kegiatan berikut ini:
a)  memfasilitasi pengembangan kegiatan ekonomi yang dapat menyediakan lapangan keija melalui peningkatan investasi di kota-kota berskala sedang dan kecil di sekitar DKI, b);
b)  menyediakan  sarana-prasarana  publik  (perumahan  dan  pelayanan  sosial  dan ekonomi, dan c);
c)  menyediakan  saran a  dan  prasarana  transportasi  yang  memadai  yang menghubungkan DKI Jakarta dan kota-kota di sekitamya.
24
Jurnal  Kependudukan  Indonesia
Semen tara itu, kebijakan khusus terdiri dari tiga program: (I) sosialisasi perda tentang  upaya  pengendalian  migrasi  masuk  ke  DKI  Jakarta  ke  daerah-daerah  asal migran yang dorninan, (2) irnplernentasi peraturan terkait dengan pengendalian rnigrasi masuk  dengan  benar dan  terkoordinasi,  dan  (3)  pernbatasan  perkernbangan  sektor informal dan permukirnan kurnub.
Program  sosialisasi  perda  rnengenai  pengendalian  rnigrasi  masuk  ke  DKI Jakarta  dapat  dilakukan  rnelalui  dua  kegiatan,  yaitu  rangkaian  pertemuan  dengan pemerintah daerah asal rnigran dan distribusi informasi tentang berbagai persyaratan yang diperlukan calon rnigran rnenuju DKI Jakarta di daerah asal rnigran yang dorninan. Semen tara itu, beberapa kegiatan dalarn program implementasi peraturan pengendalian migrasi  rnasuk ke  DKI Jakarta adalah:
a)  rnempermudah pelayanan adrninistrasi kependudukan bagi pendatang di satu sisi, dan di sisi lain pengurusan KTP tidak bisa diwakilkan;
b)  rnenerapkan kembali uangjaminan, tetapi disertai dengan kontrol/pengawasan yang ketat;
c)  rnernberlakuan sanksi tegas kepada pelanggar aturan administrasi kependudukan dan  persyaratan untuk tetap tinggal  (sernentara atau permanen) di  DKI Jakarta;
d)  meningkatan pengawasan bagi para pendatang pada tingkat wilayah terkecil (RT), tetapi disertai dengan pernberian insentif kepada petugas;
e)  rnernberlakukan  sanksi  secara  tegas  yang  ditujukan  bagi  pelanggar  aparat penyelenggara (rnisalnya pelayanan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku).
Program  ketiga  dari  kebijakan  khusus  yang  rnenyangkut  pernbatasan perkembangan sektor informal dan permukiman kurnub yang dapat dilakukan melalui ernpat kegiatan, yaitu:
a)  pengernbangan kesernpatan kerja untuk tenaga kerja yang merniliki keterarnpilan tinggi;
b)  pelaksanaan aturan yang tidak dualisrne, sehingga rnenyebabkan kesulitan untuk menindak pelanggar;
c)  penyediaan tempat usaha dalarn rangka menciptakan lingkungan yang tertib dan aman serta tindakan tegas terhadap "cikal bakal" munculnya kawasan permukiman kurnub dan/atau liar dan PKL liar.
Sebagai  kota  metropolitan  yang  menjadi  pusat  dari  berbagai  kegiatan pembangunan, Jakarta tidak terhindarkan lagi telah menjadi "gula" yang menarik 'semut' (baca: migran) dalamjumlah yang besar. Mereka datang ke kota ini untuk memperoleh manfaat dari semua kesempatan yang tersedia, terutama kesempatan ekonomi. Masih terbukanya peluang untuk melakukan usaha ekonomi, khususnya di sektor informal, ditengarai  menjadi  sebab  utama  perpindahan  penduduk dari  berbagai  daerah  Guga desa), termasuk mereka yang berketerampilan rendah, menuju  Jakarta. Arus migrasi menuju Kota Jakarta tampak semakin diwarnai oleh pola mobilitas nonpennanen dengan ciri-ciri kurang terampil, bekerja di sektor informal dan tinggal di permukiman kurnub.
Dampak positif dan negatiftimbul akibat arus perpindahan penduduk menuju kota. Dari sisi kota, dampak negatifterutama lebih dirasakan akibat kedatangan migran dalam  jumlah  yang  besar.  Persoalan  timbul  berkaitan  dengan  penyediaan  sarana prasarana  dan  fasilitas  sosial  ekonomi  untuk  memenuhi  kebutuhan  para  migran. Keterbatasan  kemampuan  pemerintah kota dalam menyediakan sarana dan  fasilitas publik bagi  pendatang dalam jumlah sangat besar menjadikan permasalahan sosial- ekonomi dan lingkungan semakin buruk.
Persoalan-persoalan yang timbul akibat keberadaan migran tidak boleh dibiarkan berlarut-larut dan menuntut pemecahan segera. Secara praktis, cara yang paling mudah dilakukan adalah menghentikan kedatangan migran. Namun demikian, menghambat migran masuk ke kota bukanlah hal yang mudah dilakukan karena bertentangan dengan hak  azasi  manusia,  terlebih  lagi  ada  beberapa peraturan perundang-undangan  yang menjamin  perpindahan yang dilakukan  penduduk dalam wilayah  negara Indonesia. Oleh karena itu, upaya nyata yang harus dilakukan adalah mengendalikan perpindahan penduduk. Agar perpindahan penduduk tidak menimbulkan persoalan, terutama bagi daerah tujuan, perlu dilakukan pengaturan terhadap pendatang. Diakui bahwa upaya ini  telah  dilakukan  sejak  beberapa  waktu  yang  lalu,  misalnya  dengan  keluamya peraturan-peraturan  kependudukan,  termasuk juga yang  spesifik  untuk  pendatang, namun  dalam  kenyataannya belum mencapai  hasil  yang optimal.  Peninjauan  ulang terhadap peraturan-peraturan tersebut, termasuk implementasinya merupakan upaya awal yang perlu dilakukan untuk pengendalian migrasi penduduk ke Jakarta.
Arus migrasi  masuk menuju kota Jakarta perlu diarahkan pada pola migrasi nonpermanen yang terampil dan memiliki potensi untuk bersaing di sektor-sektor tersier. Kebijakan  yang dikembangkan tidak bisa dilakukan secara Iangsung, tetapi  dengan cara tidak  langsung melalui  berbagai  sektor yang terkait erat dengan  aspek  migrasi penduduk.  Karenanya,  upaya  pengendalian  migrasi  masuk  ke  DKI  Jakarta  harus di1akukan  bersama-sama dengan  Pemerintah  Pusat,  pemerintah  daerah  asal  migran dan pemerintah kota di sekitar kawasan DKI Jakarta. Tidak kalah pentingnya adalah kerja sama antara pemerintah dan  kalangan  swasta, baik kalangan  industri  maupun pebisnis lainnya.

## DAFrAR PUSTAKA
Abeyasekere, S.  1987. Jakarta A History, OVP, Singapore.
Anh, Dang Nguyen. 2003. Migration and Poverty in Asia: with Reference to Bangladesh, China,  the Philippines and Viet Nam.  Economic and Social Comission for Asia and  the  Pacific.
Azuma, Y.  200 I a. A bang beca, Sekejam-kejamnya Ibu Tiri Masih Lebih Kejam Ibu Kota, Jakarta: Pusataka Sinar Harapan.
Azuma, Y. 2001 b. "Political Economy of Becak Drivers in Jakarta: A Historical  Review" . Monash University, Centre of Southeast Asian Studies. Working Paper No  I I I.
Badan Pusat Statistik.  1982. Sensus Penduduk Indonesia  Tahun  1980.  Jakarta:  BPS
- - - . 1991. Sensus  Penduduk Indonesia  Tahun  1990.  Jakarta:  BPS.
- - - . 2001. Sensus Penduduk Indonesia  Tahun  2000.  Jakarta:  BPS.
- - - . 1991. Sensus Penduduk Indonesia Tahun  /990, Provinsi DKI Jakarta. Jakarta: BPS.
- - - . 200 I. Sensus Penduduk Indonesia Tahun 2000, Provinsi DKI Jakarta. Jakarta:
BPS.
Bahar, Saafroedin. 2003. "PerspektifHakAzazi Manusia Terhadap Masalah Perpindahan Penduduk ". Paper, dipresentasikan pada Seminar Pemantapan Kebijakan Penataan Perebaran Penduduk dalam Era Otonomi Daerah di Jakarta,  11  Juli 2003.
Bandiyono, Suko.  2004.  "Pola Kerja Sarna Antara Daerah dalam  Pengelolaan Migrasi/ Mobilitas Penduduk". Paper, disampaikan pada pertemuan Penyusunan Pedoman Kerja Sarna Antardaerah dalam Rangka Penataan Persebaran Penduduk di Jakarta 22 Juni  2004.
Castles, L. 1991. "Jakarta: The Growing Centre" dalam Hall Hill (Ed.) Unity and Diversity: Regional Economic Development in Indonesia Since  1970.  Singapura:  Oxford University Press, hal233-254.
Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) dan United Nations Population  Fund  (UNFP).  2002.  "Migration,  Urbanization  and  Poverty: Urbanization and Internal Migration. Paper untuk Konferensi Kependudukan Asia Pasifik ke V, 11-14 Desember 2004.
Hugo, G J.  1978. Population Mobility in West Java.  Yogyakarta: Gadjah Mada University
Press.
Hugo, G  J.  1979.  "Indonesia:  Migration  to  and  from  Jakarta"  dalam  Robin  J.  Pryor (Ed.). Migration and Development in Southeast Asia: A Demographic Perspective, hal  192-203. Kuala Lumpur: Oxford University Press.
Kompas,  2000. Urus KTP Gampang-Gampang Susah.  Kompas, 25  Februari 2000.
Mamas, S.GM. 2000. "Proyeksi Penduduk Kota-Kota di Indonesia Periode 1995-2005. http://www.geocities.com/nuds2/2.html.
Mantra,  I.B.  1975. Population  Movement  in  Wet  Rice  Communities:  A  Case  Study  of Two Dukuh in  Yogyakarta Special Region.  Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Mumtaz, Babar. 200 I. Why  Cities Need Slums: Just as Slums Need Cities to S.urvive,  so do  Cities  Need Slums  to  Thrive.  http://www.unhabitat.org.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.  2004. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus lbu Kota  Jakarta,  Nomor  4  Tahun  2004  tentang  Pendaftaran  Penduduk  dan Pencatatan  Sipil.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Bidang Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan. 2004.
Resume Kajian Penanggulangan  Urbanisasi di DKI Jakarta.
Toersilaningsih,  Rani.  2003. Permasalahan  dan  Trend  Mobilitas  Nonpermanen  dan Alternatif Kebijakan  Penanganannya.  Lembaga Demografi-UI.
Skeldon,  Ronald.  I997.  "Rural  to  Urban  Migration  and  its  Implications  for  Poverty Alleviation'. Asia  Pacific  Population  Journal.  Vol  I2  (I).  Dalam  http:// www.unescap.org/pop/joumal/1997/ vl2nlal.htm.
Suku  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan Sipil  DKI  Jakarta.  2004. Registrasi Penduduk Tahun  2004.
Suharso;  A.  Speare,  H.  Redmana,  dan I. Husen.  1976. Rural-Urban  Migration  in Indonesia.  Jakarta: LEKNAS-LIPI.
Suryadinata, L, et. a/. 2003.  Indonesia s Population, Ethinicity and Religion in a Changing Political  Landscape.  Institute of Southeast Asian  Studies,  Singapore.
Titus,  M.  J.  1978. Migrasi Antardaerah di Indonesia  Sebagai Cerminan  Ketimpangan Regional dan Sosial.  Yogyakarta: PPSK-UGM.
Todaro,  M.  P.  I976. Internal Migration  in Developing Countries.  Geneva:  International Labour Office.
Velded, Trond & Abhay Siddham. 2002. Livelihoods and Collective Action among Slum Dwellers in a Mega-City (New Delhi).  IASCP Conference, 2002.
Zelinsky, Wilbur.  1971. "The Hypothesis of Mobility Transition". Geographycal Review, 41.