Kewenangan Notaris sebagai Pejabat Lelang Kelas II dalam Memberikan Penyuluhan Hukum  atas Akta Risalah Lelang yang Dibuatnya

## Muhammad Haris
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin e-mail: mharis.mkn@gmail.com
Abstract : This study discusses the notary who has the authority to provide counseling or explanation of the contents of the auction minutes to the parties contained in the auction paper. The auction paper is the official documentation of the sale of the public in advance or the auction is arranged regularly and shall be accountable by  the  auction  officer  and  the  parties  (the  seller  and  the  buyer)  so  that  the  implementation  of  the  auction mentioned  therein  binds  the  parties.  Notary  Public  as  a  Class  II  Auction  Officer  is  also  authorized  to explain the function of the auction treaty that is as an authentic deed which has perfect evidentiary power. In addition, the Auction Report also serves as a basis for reversing the name / transfer/ transfer of rights in accordance with the objects listed in the auction paper.
Keywords : Auction, law, notary, deed, country.
Abstrak : Penelitian ini akan membahas mengenai tugas dan kewenangan notaris. Penelitian ini  menemukan  bahwa  Notaris  memiliki  kewenangan  untuk  memberikan  penyuluhan  atau penjelasan tentang isi akta risalah lelang kepada para pihak yang ada di dalam risalah lelang tersebut.  Risalah  lelang  adalah  berita  acara  dokumen  resmi  dari  jalannya  penjualan  dimuka umum  atau  lelang  yang  disusun  secara  teratur  dan  dipertanggung  jawabkan  oleh  pejabat lelang  dan  para  pihak  (penjual  dan  pembeli)  sehingga  pelaksanaan  lelang  yang  disebut didalamnya  mengikat  para  pihak.  Notaris  selaku  pejabat  Lelang  Kelas  II  juga  berwenang menjelaskan  fungsi  dari  risalah  lelang  yaitu  sebagai  akta  otentik  yang  memiliki  kekuatan pembuktian sempurna.
Kata kunci: Lelang, hukum, notaris, akta, negara.

## Latar Belakang Masalah
Perkataan  Notaris  berasal    dari perkataan Notarius ,  yakni  nama  pada zaman  Romawi  yang  diberikan  kepada orang-orang  yang  menjalankan  pekerjaan menulis.  Nama Notarius lambat  laun mempunyai  arti  berbeda  dengan  semula, sehingga  kira-kira  pada  abad  kedua sesudah Masehi yang disebut dengan nama itu  ialah  mereka  yang  mengadakan
pencatatan dengan tulisan cepat. 1 Menurut sejarahnya, Notaris adalah seorang pejabat Negara  dalam  pelayanan  hukum  kepada masyarakat  demi  tercapainya  kepastian hukum  sebagai  pejabat  pembuat  akta otentik  dalam  hal  keperdataan.  Notaris adalah suatu jabatan yang tidak digaji oleh pemerintah akan tetapi pegawai pemerintah  yang  berdiri  seindiri  dan mendapat  honorarium  dari  orang-orang yang meminta jasanya.
1 R.  Sugondo  Notodisorjo,  2007, Hukum Notariat  di  Indonesia ,  PT.  Raja  Grafindo  Persada,
Jakarta, hlm. 13.
Profesi  notaris  di  Indonesia mempunyai  sejarah  yang  cukup  tua. Notaris sudah ada di Indonesia sejak abad ke  –  17,  atau  lebih  tepatnya  sejak  tanggal 27  Agustus  1620  Melchior  Kerchem menjabat  sebagai  notaris  pertama  di Indonesia 2 .  Profesi    notaris  sudah  ada  di Indonesia  selama  hampir  empat  abad. Pada    masa  itu  notaris  tidak  memiliki kebebasan seperti sekarang karena merupakan  pegawai  dari Oost Indie 3 , berbeda dengan keadaan  sekarang  dimana notaris adalah seorang pejabat umum yang mandiri. Notaris merupakan suatu pekerjaan  dengan  keahlian  khusus  yang menuntut pengetahuan luas serta tanggung jawab  yang  berat  untuk  melayani kepentingan  umum.  Inti  tugas  notaris adalah mengatur secara tertulis dan otentik hubungan  hukum  antara  para  pihak  yang secara mufakat meminta jasa notaris.
Secara administratif, notaris memiliki  hubungan  dengan  negara  dalam hal pemerintahan, misalnya yang berkaitan dengan  pengangkatan  dan  pemberhentian notaris.  Sedangkan  menurut  Komar Andasasmita,  bentuk  atau  corak  notaris dapat  dibagi  menjadi  2  (dua)  kelompok utama yakni: 4
Notariat functional, hal mana wewenang-wewenang pemerintah didelegasikan  ( gedelegeerd )  dan  demikian  itu diduga  mempunyai  kebenaran  isinya, mempunyai  kekuatan  bukti  formal  dan mempunyai  daya/  kekuatan  eksekusi.  Di negara-negara  yang  menganut  bentuk
2 GHS  Lumban  Tobing,  1983, Peraturan Jabatan Notaris, cet.III, Erlangga, Jakarta hlm 15.
3 Ibid, hlm 17 .
4 Komar Andasasmita, 1981, Notaris I, Sumur, Bandung, hlm 12.
notariat ini terdapat pemisahan yang keras antara wettelijke  dan  niet  wetteljike , wekzaamheden yaitu  pekerjaan-pekerjaan yang  didasarkan  undang-undang/hukum dan yang tidak/bukan dalam notariat.
Notariat profesional , dalam kelompok ini walaupun pemerintah mengatur tentang organisasinya  tetapi  akta-akta  notaris  ini tidak  mempunyai  akibat-akibat  khusus tentang  kebenarannya,  kekuatan  bukti demikian kekuatan eksekutorialnya.
Notaris    diangkat  oleh  pemerintah bukan  untuk  kepentingan  diri  notaris sendiri  melainkan  untuk  kepentingan masyarakat  yang  dilayaninya.  Notaris sebagai  pejabat  umum,  merupakan  salah satu  organ negara  yang  dilengkapi  dengan kewenangan  hukum  untuk  memberikan pelayanan  umum  kepada  masyarakat, teristimewa  dalam  pembuatan  Akta Otentik  sebagai  alat  bukti  yang  sempurna berkenaan  dengan  perbuatan  hukum  di bidang keperdataan. 5
Untuk  membuat  suatu  Akta Otentik  seorang  Notaris  harus  mengikuti aturan-  aturan  yang  telah  diatur  dalam undang-undang.  Undang-Undang  Nomor 30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris dan  Undang  Undang  Nomor  2  Tahun 2014  tentang  perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang Jabatan  Notaris,  yang  merupakan  dasar hukum Jabatan Notaris, sudah menentukan  langkah  demi  langkah  yang
5 N.G.  Yudara, Notaris  dan  Permasalahannya (Pokok-Pokok  Pemikiran  Di  Seputar  Kedudukan  Dan Fungsi  Notaris  Serta  Akta  Notaris  Menurut  Sistem Hukum  Indonesia), (Makalah  disampaikan  dalam rangka  Kongres  INI  di  Jakarta),  Majalah  Renvoi Nomor  10.34.III,  Edisi  3  Maret  2006,  Hlm.  72. Xiii
harus dilakukan seorang Notaris apabila ia membuat  suatu  Akta  Otentik.  Langkah- langkah  itu  (antara  lain  mendengar  pihak pihak mengutarakan kehendaknya, kemudian  membacakan  isi  akta  kepada para penghadap, menandatangani akta, dan lain-lain)  memang  khusus  diadakan pembuat  undang-undang  untuk  menjamin bahwa  apa  yang  tertulis  dalam  akta  itu memang mengandung apa yang dikehendaki para pihak. 6
Perkembangan  sosial  yang  cepat, mengakibatkan pula perkembangan hubungan-hubungan hukum di masyarakat, maka peranan Notaris menjadi sangat  kompleks  dan  seringkali  sangat berbeda  dengan  ketentuan  yang  berlaku. Dengan  demikian  kiranya  sulit  untuk mendefinisikan  secara  lengkap  tugas  dan pekerjaan  Notaris. 7 Walaupun  demikian, seperti  yang  telah  diuraikan,  pada  intinya tugas  Notaris  adalah  mengatur  secara tertulis  dan  otentik  hubungan-hubungan hukum  antara  para  pihak  yang  secara mufakat  meminta jasa Notaris.  Dari  tugas utama  Notaris  tersebut,  maka  dapat dikatakan  Notaris  mempunyai  tugas  yang berat karena harus memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Notaris  merupakan  Jabatan  tertentu  yang menjalani profesi dalam pelayanan hukum kepada  masyarakat,  perlu  mendapat perlindungan dan Jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Jasa Notaris
6 Tan  Thong  Kie  (b), Buku  II  Studi  Notariat Serba Serbi Praktek Notaris, Cet. 1, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), Hlm. 261. xiv
7 Habib Adjie, Tebaran Pemikiran Dalam Dunia Notaris  Dan  PPAT “Penegakan  Etika  Profesi  Notaris Dari  Prespektif  Pendekatan  Sistem”, (Surabaya  : Lembaga  Kajian  Notaris  dan  PPAT  Indonesia, 2003), Hlm. 27
dalam  proses  pembangunan  makin meningkat  sebagai  salah  satu  kebutuhan hukum masyarakat.
Dalam  Pasal  1  angka  1  Undang Undang  Jabatan  Notaris  menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang  untuk  membuat  akta  autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang- Undang  ini  atau  berdasarkan  undang- undang lainnya. Beberapa kewenangan lain tersebut diantaranya kewenagan berdasarkan  Vendu  Reglement  dan vendu Instructie  bahwa  notaris  dapat  diangkat sebagai  pejabat  lelang  kelas  2.    Lahirnya UUJN  juga  melahirkan  perkembangan hukum  baru  dalam  dunia  kenotariatan, salah satunya adalah perluasan kewenangan
Notaris. Perluasan kewenangan  tersebut  dapat  dilihat  dari ketentuan Pasal 15 Ayat (2) butir f dan g, yang  menyebutkan  bahwa  membuat  akta yang  berkaitan  dengan  pertanahan  dan akta risalah lelang adalah merupakan salah satu wewenang Notaris.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  15 ayat  (2)  huruf  e  notaris  memiliki kewenangan  memberikan  penyuluhan hukum  sehubungan  dengan  pembuatan Akta. Salah satu akta tersebut yaitu risalah lelang.      Notaris  yang  telah  diangkat  dan memiliki  kewenangan  lain  sebagai  pejabat lelang  kelas  II,  berwenang  membuat  akta risalah  lelang.  Notaris  sebagai  Pejabat Lelang  Kelas  II  berwenang  melaksanakan lelang Noneksekusi Sukarela atas permohonan Balai Lelang atau Penjual/Pemilik Barang. Konsep pelelangan
yang merupakan  bagian  dari  bidang    ekonomi dan  keuangan  sangat  digemari  oleh masyarakat,  terutama  sejak    berlakunya
Venduu  Reglement  yang  mengatur ketentuan  tentang  lelang,  hal    tersebut dikarenakan  lelang  berbeda  dari  jual  beli biasa, dalam pelelangan barang  yang dijual lebih banyak dan variatif, sehingga pembeli leluasa  untuk  memilih    barang.  Selain  itu, kelebihan  dari  suatu  sistim  pelelangan adalah  bahwa  pembeli  lelang  seringkali mendapatkan harga lebih murah dari harga pasaran  pada  umumnya  dan  penjual  akan lebih  cepat  mendapatkan  pembeli  barang yang akan di lelang.
Pengetahuan  masyarakat  mengenai pelelangan  harus  terus  di  sosialisasikan (melalui  penyuluhan  hukum)    agar masyarakat  dapat  mengetahui  secara  lebih spesifik  hal-hal  yang  berkaitan  dengan pelelangan,  baik  peranan  dan  fungsinya maupun  kelebihan-kelebihannya,  sehingga dengan memasyarakatnya konsep pelelangan diharapkan dapat menjadi salah satu  sarana  untuk  dapat  menunjang  roda perekonomian  Indonesia.  Pelelangan  itu sendiri  dapat  dilakukan  ditempat-tempat yang  sudah  ditentukan  oleh  undang- undang,  yaitu  di  Kantor  Pelayanan Piutang  dan  Lelang  Negara  (KP2LN),  di kantor  Pejabat  Lelang  Kelas  II  atau  Balai Lelang.
Adapun  rumusan  masalah  ini adalah  bagaimana  Kewenangan  Notaris sebagai  Pejabat  Lelang  Kelas  II  dalam Memberikan Penyuluhan Hukum atas akta risalah lelang yang dibuatnya?

## Tinjauan umum tentang Notaris.
Menurut definisi yang terdapat dalam Pasal  1  huruf  1  Undang-Undang  No.  2 Tahun    20014  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang  No.  30  Tahun  2004 tentang Jabatan Notaris yaitu :
“Notaris  adalah  pejabat  umum  yang berwenang  untuk  membuat  akta autentik  dan  memiliki  kewenangan lainnya  sebagaimana  dimaksud  dalam Undang-Undang  ini  atau  berdasarkan undang-undang lainnya.” Kewenangan  lain  yang  dimaksud dalam  Undang-Undang  yang  berkaitan dengan  akta  otentik,  yaitu  terdapat  pada Pasal  15  ayat  (1)  Undang-Undang  Jabatan Notaris, yang menyatakan :
“Notaris  berwenang  membuat  Akta autentik  mengenai  semua  perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan  oleh  peraturan  perundang- undangan  dan/atau  yang  dikehendaki oleh  yang  berkepentingan  untuk dinyatakan  dalam  Akta  autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta,  menyimpan  Akta,  memberikan grosse,  salinan  dan  kutipan  Akta, semuanya  itu  sepanjang  pembuatan Akta  itu  tidak  juga  ditugaskan  atau dikecualikan  kepada  pejabat  lain  atau orang lain yang ditetapkan oleh undang- undang.”
Pasal 15 ayat (2) menyebutkan Selain kewenangan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
a. Mengesahkan  tanda  tangan  dan menetapkan  kepastian  tanggal  surat di  bawah  tangan  dengan  mendaftar dalam buku khusus;
b. Membukukan surat di bawah tangan dengan  mendaftar  dalam  buku khusus;
c. Membuat  kopi  dari  asli  surat  di bawah  tangan  berupa  salinan  yang memuat  uraian  sebagaimana  ditulis dan  digambarkan  dalam  surat  yang bersangkutan;
d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
e. Memberikan  penyuluhan  hukum sehubungan  dengan  pembuatan akta;
f. Membuat  akta  yang  berkaitan dengan pertanahan; atau
g. Membuat Akta risalah lelang. Para  sarjana  hukum  memberikan pengertian  mengenai  notaris  menurut pendapat Tan Thong Kie yaitu :
“Notaris  adalah  seorang  fungsionaris dalam  masyarakat,  hingga  sekarang jabatan  seorang  notaris  masih  disegani. Seorang  notaris  biasanya  dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang  dapat  memperoleh  nasihat yang  boleh  diandalkan.  Segala  sesuatu yang  ditulis  serta  ditetapkan (konstatir) adalah  benar,  ia  adalah  pembuatan dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum”. 8
Menurut Gandasubrata, notaris adalah  pejabat  umum  yang  diangkat  oleh pemerintah  termasuk  unsur  penegak hukum  yang  memberikan  pelayanan kepada  masyarakat.  Di  dalam  tugasnya sehari-hari  ia  menetapkan  hukum  dalam aktanya  sebagai  otentik  dan  merupakan alat bukti yang kuat sehingga memberikan pembuktian  yang  lengkap  kepada  para pihak pembuatnya.30 9
Menurut R. Soegondo, notaris adalah pejabat  umum,  khususnya  (satu-satunya) yang berwenang untuk membuat akta-akta
8 Tan Thong Kie, 2000, Buku I Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris, Cet. 2, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hlm. 157
9 H.  R.  Purwoto  S.  Gandasubrata,  1998, Renungan  Hukum.  IKAHI  Cabang  Mahkamah Agung RI , hlm. 484.
otentik tentang semua tindakan,
perjanjian-perjanjian, dan keputusankeputusan yang diharuskan oleh perundang-undangan umum untuk dikehendaki  oleh  yang  berkepentingan bahwa  hal  itu  dinyatakan  dalam  surat otentik, menjamin tanggalnya, menyimpan akta-akta  dan  mengeluarkan  grosse, salinan-salinan  (turunan-turunan)  dan kutipankutipannya,  semuanya  itu  apabila pembuatan  akta-akta  demikian  itu  atau dikhususkan  itu  atau  dikhususkan  kepada pejabat-pejabat atau orang-orang lain. 10

## Peran Notaris Dalam Masyarakat
Tugas  dan  wewenang  Notaris  erat hubungannya dengan perjanjian-perjanjian, perbuatan-perbuatan  dan  juga  ketetapan- ketetapan  yang menimbulkan  hak  dan kewajiban  antara  para  pihak,  yaitu memberikan  jaminan atau  alat  bukti terhadap  perbuatan,  perjanjian,  dan  juga ketetapan  tersebut  agar para  pihak  yang terlibat di  dalamnya mempunyai kepastian hukum.  Jabatan Notaris  diadakan  atau kehadirannya  dikehendaki  oleh  aturan hukum  dengan maksud  untuk  membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan  alat bukti  tertulis  yang bersifat  otentik  mengenai  keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. 11 Dengan dasar  seperti  ini  mereka  yang  diangkat sebagai Notaris harus mempunyai semangat  untuk  melayani  masyarakat.
Dengan  demikian,  Notaris merupakan
10 R.  Soegondo,  1982, Hukum  Notariat  di Indonesia suatu Penjelasa, Rajawali Pers, Jakarta,  hlm 41.
11 Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Administritif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik , (Bandung: PT. Refika Aditama), 2008, Hlm. 32.
suatu  Jabatan  Publik  yang  mempunyai kewenangan tertentu.
Kedudukan  seorang  Notaris  sebagai suatu  fungsionaris  dalam  masyarakat dianggap  sebagai  seorang  pejabat  tempat seseorang dapat memperoleh nasihat yang boleh  diandalkan.  Segala  sesuatu  yang ditulis  serta  ditetapkannnya (konstatir) adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum. 12

## Penyuluhan Hukum
Penyuluhan  hukum  merupakan bagian dari pembangunan hukum nasional, sedangkan  pembangunan  hukum  nasional bagian  dari  pembangunan  nasional. Kegiatan  penyuluhan  hukum  merupakan salah satu sosialisasi untuk menggambarkan  bagaimana  itu  keadilan. Hukum  nasional  tidak  bisa  penjamin terwujudnya keadilan itu. 13
Adapun  fungsi  dari  penyuluhan hukum  adalah  langkah  pencegahan, langkah  korektif,  langkah  pemeliharaan dan  fungsi  pengembangan.  Pertama, penyuluhan  sebagai  langkah  pencegahan (preventif),  yakni  mencegah  timbulnya hak-hak  yang  negatif  dan  desdruktif  yang dapat  mengakibatkan  kerugian  bagi masyarakat.  Kedua,  penyuluhan  sebagai langkah  korektif,  yakni  berfungsi  sebagai koreksi  terhadap  hal-    hal  yang  telah  ada, sehingga  apabila  terdapat  suatu  hal  yang
12 Tan  Thong  Kie  (a), Buku  I  Studi  Notariat Serba Serbi Praktek Notaris, Cet. 2, (Jakarta : Ichtiar Baru
Van Hoeve, 2000), Hlm. 157. 13 Sudjito,  Criical  Legal  Stidies  (CLS)  dan Hukum  Progresif  Sebagai  Alternatif  Dalam Reformasi  Hukum  Nasional  dan  Perubahan Kurikulum  Pendidikan  Hukum,  Jurnal  Ultimatum Sekolah  Tinggi  Ilmu  Hukum  Iblam,  Vol.  2,  Edisi September 2008, hlm. 3
melanggar  hukum  dapat  mengurangi dampak  ataupun  menghilangkan  hal tersebut.  Ketiga,  penyuluhan  sebagai langkah  pemeliharaan  (presevatif),  yakni memberikan dorongan untuk menumbuhkan semangat supaya berpartisipasi dalam pembangunan hukum sesuai dengan kemampuan dan kedudukannya  masingmasing.  Keempat, penyuluhan  sebagai  fungsi  pengembangan (developmental), yakni memberikan dorongan dan masukan terhadap suatu hal agar  masyarakat  dapat  lebih  mandiri  dan tidak  tergantung  ataupun  mengandalkan pihak lain.

## Ketentuan Umum tentang Lelang
Pasal
1 Vendu
Reglement menyatakan:
“Penjualan  di  muka  umum  ialah pelelangan  dan  penjualan  barang,  yang diadakan  di  muka  umum  dengan penawaran harga yang makin meningkat,    dengan  persetujuan  harga yang  makin  menurun  atau  dengan pendaftaran harga, atau di mana orang- orang  yang  diundang  atau  sebelumnya sudah  diberi  tahu  tentang  pelelangan ataupenjualan,  atau  kesempatan  yang diberikan  kepada  orang-orang  yang berlelang atau membeli untuk menawar harga, menyetujui harga atau mendaftarkan”
Menurut PMK No. 27/ PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang
“  Lelang  adalah  penjualan  barang  yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau  menurun  untuk  mencapai  harga tertinggi,  yang  didahului  dengan pengumuman Lelang”.
Jenis  lelang  di  Indonesia  terbagi menjadi  3  macam,  yaitu  lelang  eksekusi  , lelang  non  eksekusi  wajib  dan  lelang  non eksekusi  sukarela  .  Lelang  yang  sifatnya wajib adalah lelang yang dilaksanakan atas permintaan  pihak  yang  menguasai/ memiliki  suatu  barang  yang  berdasarkan peraturan  perundang-undangan  harus dijual  secara  lelang.  Lelang  non  eksekusi sukarela adalah lelang untuk melaksanakan penjualan  barang  milik  perorangan, kelompok  masyarakat  atau  badan  swasta yang  dilelang  secara    sukarela  oleh pemiliknya, termasuk BUMN/D berbentuk  persero.  Lelang  non  sukarela dilaksanakan  atas  permintaan  masyarakat/ pengusaha yang secara sukarela menginginkan barangnya di lelang.
Menurut Peraturan Menteri Keuangan  Nomor  93/PMK.06/2010
tentang petunjuk pelaksanaan lelang, Pasal
7 menyebutkan:
“lelang noneksekusi sukarela termasuk tetapi tidak terbatas pada : lelang barang  milik  BUMN/D  berbentuk persero,  Lelang  harta  milik  bank  dalam liquidasi  kecuali  ditentukan  lain  oleh peraturan  perundang-undangan,  lelang barang milik perwakilan Negara asing dan lelang barang milik swasta.”
Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang petunjuk pelaksanaan lelang, menyebutkan :
(1) Pejabat lelang terdiri :
a. Pejabat lelang kelas I
b. Pejabat lelang kelas II
(2) Pejabat lelang kelas I berwenang
melaksanakan
lelang untuk semua jenis lelang atas  permohonan  Penjual/
Pemilik Barang
(3) Pejabat  Lelang  Kelas  II berwenang melaksanakan lelang  Noneksekusi  Sukarela atas  permohonan  Balai  Lelang atau Penjual/Pemilik Barang,
Pejabat  lelang  kelas  II  adalah  orang yang  khusus  diberi  wewenang  oleh Menteri  keuangan  untuk  melaksakan penjualan  barang  secara  lelang  atas permohonan Balai lelang selaku kuasa dari pemilik  barang  yang  berkedudukan  di Kantor  pejabat  lelang  kelas  II.  Mereka berhak  mendapat  honorarium  dan  uang perurugi  dari  lelang  yang  dilaksanakan. Besaran honorarium Pejabat Lelang Kelas II  adalah  kesepakatan  perdata  antara pejabat  Lelang  Kelas  II  dengan  balai Lelang dan menjadi beban balai lelang.
Risalah  lelang  adalah  berita  acara pelaksanaan  lelang  yang  dibuat  oleh pejabat  lelang  yang  merupakan  akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna.
Kewenangan  Notaris  sebagai  Pejabat Lelang  Kelas  II  dalam  Memberikan Penyuluhan  Hukum  atas  akta  risalah lelang yang dibuatnya.
Setelah proses lelang selesai dilaksanakan,  notaris  selaku  Pejabat Lelang  Kelas  II  akan  mengeluarkan  akta risalah lelang. Notaris memiliki kewenangan untuk memberikan penyuluhan atau penjelasan tentang isi akta risalah  lelang  kepada  para  pihak  yang  ada di  dalam  risalah  lelang  tersebut.  Risalah lelang  adalah  berita  acara  dokumen  resmi
dari jalannya penjualan dimuka umum atau lelang  yang  disusun  secara  teratur  dan dipertanggung  jawabkan  oleh  pejabat lelang  dan  para  pihak  (penjual  dan pembeli) sehingga pelaksanaan lelang yang disebut  didalamnya  mengikat.  Penjelasan tersebut  mengacu  pada  ketentuan  Vendu Reglement (VR) Pasal 35 yang menyebutkan  :  Dari  tiap-tiap  penjualan umum yang dilakukan oleh juru lelang atau kuasanya,  selama  penjualan,  untuk  tiap- tiap  hari  pelelangan  atau  penjualan  harus dibuat berita acara tersendiri.
Melihat  ketentuan  tersebut  istilah risalah  lelang  adalah  istilah  yang  dipakai oleh  para  akademisi  maupun  praktisi hukum  untuk  menyebut  berita  acara  yang dimaksud  dalam  Pasal  35  VR  tersebut. pada  perkembangannya  istilah  tersebut memperoleh  legitimasi  yakni  dalam Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 106/PMK.06/2013  tentang  Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 1 angka 32 yang menyebutkan  bahwa  :Risalah  Lelang adalah  berita  acara    pelaksanaan  lelang yang  dibuat  oleh  Pejabat  Lelang  yang merupakan  akta  otentik  dan  mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Legitimasi tersebut mempertegas penyebutan berita acara pelaksanaan lelang sebagai  Risalah  Lelang.  Pada  Pasal tersebut  dinyatakan  bahwa  Risalah  Lelang adalah  merupakan  akta  otentik  dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna  bagi  para  pihak.  Hal  itu  berarti isi  pasal  tersebut  terkait  dengan  apa  yang dimaksud  dengan  akta  otentik  itu,  yang oleh  peraturan  perundang-undangan  telah dijelaskan dalam Pasal 165 HIR, 285 Rbg, dan  1868BW.  Untuk  hal  ini  ketentuan 1868  BW  yang  lebih  mendekati  dengan
permasalahan  yakni  :Suatu  akta  otentik adalah suatu akta yang dalam bentuk yang ditentukan  oleh  undang-undang  dibuat oleh  atau  dihadapan  pejabat  umum  yang berkuasa  untuk  itu  ditempat  dimana  akta itu dibuat.
Perluasan kewenangan kepada Notaris untuk membuat akta risalah lelang yangdisebutkan  dalam    Pasal  15  Ayat  2 huruf  g  Undang-undang  Jabatan  Notaris tidak secara serta merta dapat dlaksanakan karena  berdasarkan  Pasal  35  Vendu Reglement Jo. Peraturan Menteri Keuangan  Nomor  175/PMK.06/2010 hanya  notaris  yang  telah  ditetapkan  dan diangkat  menjadi  Pejabat  Lelang  Kelas  II saja yang berwenang meminpin pelaksanaan  lelang  dan  membuat  akta risalah lelang
Risalah  Lelang  merupakan Legal Output dari  Pejabat  Lelang  kelas  II. Menurut pasal 1868 Jo Pasal 37,38 dan 39 VR, Risalah Lelang termasuk akta otentik. Selanjutnya  menurut  pasal  1870  akta otentik  merupakan  bukti  yang  sempurna.
Risalah  lelang  juga  merupakan  salah  satu bentuk  perjanjian  yang  dibuat  secara  sah berlaku  sebagai  undang-undang  bagi  para pihak,  “  Persetujuan-persetujuan  itu  tidak dapat  ditarik  kembali  selain  dengan sepakat kedua belah pihak dan persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”
Pasal  35  VR  mengatur  Risalah Lelang sama artinya dengan “Berita Acara” Lelang.  Berita  Acara  Lelang  merupakan landasan  otentifikasi  penjualan  lelang, berita  acara  lelang  mencatat  segala peristiwa  yang  terjadi  pada  penjualan lelang. Menurut pasal 35 VR mengatakan “ Tiap  penjualan  di  muka  umum  oleh  juru
lelang  atau  kuasanya  dibuat  berita  acara tersendiri  yang  bentuknya  ditetapkan seperti  dimaksud  dalam  pasal  37,  38  dan 39 VR”
Dalam  perkembangannya  istilah berita  acara  lelang  tersebut  berubah menjadi  risalah  lelang.  Sejak  kapan penggunaan  risalah  lelang  tersebut  resmi belum  diketahui  akan  tetapi  istilah  risalah lelang  itu  menurut  Pedoman  Administrasi Umum  Departemen  Keuangan  dapat diartikan sebagai berikut :
a. Berita  acara  adalah risalah  mengenai suatu  peristiwa  remsi  dan  kedinasan yang disusun secara teratur dimaksudkan  untuk  mempunyai kekuatan  bukti  tertulis  bilamana diperlukan  sewaktu-waktu.  Berita acara  ini  ditandatangani  oleh  pihak- pihak yang bersangkutan.
b. Risalah  adalah  laporan  mengenai jalannya  suatu  pertemuan  yang disusun secara teratur dan dipertanggungjawabkan oleh si pembuat  dan/atau  pertemuan  itu sendiri,  sehingga  mengikat  sebagai dokumen resmi dari
kejadian/peristiwa  yang  disebutkan didalamnya.
Dari  kedua  pengertian  tentang berita  acara  dan  risalah  tersebut  di  atas, maka  dapat  disimpulkan  bahwa  risalah lelang  adalah  :  “  Berita  acara  yang merupakan  dokumen  resmi  dari  jalannya penjualan  dimuka  umum  atau  lelang  yang disusun
secara teratur dan
dipertanggungjawabkan oleh pejabat lelang dan  para  pihak  (penjualan  dan  pembelian sehingga  pelaksanaan  lelang  yang  disebut didalamnya mengikat”. Pasal 37 VR yaang
selanjutnya  diatur  dalam  pasal  77 Permenkeu  Nomor  93/PMK.06/2010, mengatur  lebih  teknis  hal-hal  yang  harus tercantum dalam risalah lelang.:
(1)Pejabat  Lelang  yang  melaksanakan lelang wajib membuat berita acara lelang yang disebut Risalah Lelang.
(2) Risalah Lelang terdiri dari:
a Bagian Kepala;
b. Bagian Badan; dan
c. Bagian Kaki.
(3)  Risalah  Lelang  dibuat  dalam  Bahasa Indonesia.
(4)  Setiap  Risalah  Lelang  diberi  nomor urut.
Pasal 78 menyebutkan bahwa :
Bagian Kepala Risalah Lelang paling kurang memuat:
a. Hari, tanggal, dan jam lelang ditulis dengan huruf dan angka;
b. Nama lengkap dan tempat kedudukan pejabat lelang;
c. Nomor/tanggal surat keputusan pengangkatan pejabat lelang, dan nomor/tanggal surat tugas khusus untuk pejabat lelang kelas i;
d. Nama lengkap, pekerjaan dan tempat kedudukan/domisili penjual;
e. Nomor/tanggal surat permohonan lelang;
f. Tempat pelaksanaan lelang;
g. Sifat barang yang dilelang dan alasan barang tersebut dilelang;
h. Dalam hal yang dilelang berupa barang tidak bergerak berupa tanah
atau tanah dan bangunan harus disebutkan:
1) Status hak atau surat-surat lain yang menjelaskan bukti kepemilikan;
2) Skt dari kantor pertanahan; dan 3)Keterangan lain yang membebani, apabila ada;
i. Dalam hal yang dilelang barang bergerak harus disebutkan jumlah, jenis dan spesifikasi barang;
j. Cara pengumuman lelang yang telah dilaksanakan oleh penjual;
k. Cara penawaran lelang; dan
l. Syarat-syarat lelang.
a. Bagian Kepala.
b. Bagian Badan dan
c. Bagian Kaki
Selanjutnya  bagian  kepala  risalah lelang memuat sekurang-kurangnya :
a.  Hari,  tanggal,  dan  jam  lelang ditulis dengan huruf dan angka
b.  nama  lengkap,  pekerjaan  dan tempat tinggal/domisili  dari pejabat lelang.c.  Nama  lengkap,  pekerjaan dan  tempat  tinggal/  domisili penjual.
d. Nomor/tanggal
surat
permohonan lelang.
e. Tempat pelaksanaan lelang.
f.  Sifat  barang  yang  dilelang  dan alasan barang tersebut dilelang.
g.  Dalam  hal  yang  dilelang  barang- barang tidak bergerak berupa rumah atau  tanah  dan  bangunan  harus disebutkan:
1. status  hak  tanah  atau  surat- surat  lain  yang  menjelaskan bukti kepemilikan.
2. Surat  keterangan  tanah  dari kantor pertanahan, dan.
3. Keterangan lain yang membebani tanah tersebut. h.  Cara  bagaimana  lelang  tersebut telah diumumkan oleh penjual, dan. i. Syarat-syarat umum lelang.
Bagian Badan risalah  lelang memuat sekurang-kurangnya :
a. Banyaknya penawaran lelang yang masuk dan sah.
b. Nama barang yang dilelang. c.  Nama  pekerjaan  dan  alamat pembeli, sebagai pembeli atas nama sendiri atau sebagai kuasa atas nama orang lain.
d.  Bank  Kreditor  sebagai  pembeli untuk orang atau badan hukum atau badan  usaha  yang  akan  ditunjuk namanya  (dalam  hal  bank  kreditor sebagai pembeli lelang).
e.  Harga  lelang  dengan  angka  dan huruf, dan.
f.  Daftar  barang  yang  laku terjual/ditahan memuat  nilai,  nama, alamat pembeli.
Bagian Kaki Risalah Lelang memuat sekurang-kurangnya :
a. Banyaknya barang yang ditawarkan/dilelang  dengan  angka dan huruf.
b.  Jumlah  nilai  barang-barang  yang telah  terjual  dengan  angka  dan huruf.
c. Banyaknya surat-surat yang sudah dilampirkan  pada  risalah  lelang dengan  angka dan  huruf.  d.  Jumlah nilai  barang-barang  yang  ditahan dengan angka dan huruf.
e. Jumlah perubahan yang dilakukan (catatan,  tambahan,  coretan  dengan penggantinya).
f.Tandatangan pejabat lelang,
penjual/kuasa  penjual  dalam  hal lelang barang tidak bergerak, atau.
g.  Tandatangan  pejabat  lelang, penjual/kuasa penjual dan pembeli/kuasa  pembeli  lelang  hal lelang  barang  tidak  bergerak.
Sebagai suatu akta, maka penandatanganan  risalah  lelang dilakukan  oleh  pejabat  lelang, penjual/kuasa pembeli/kuasa pembeli  dalam  hal  lelang  barang tidak bergerak.
Apabila penjual tidak menghendaki menandatangani  risalah  lelang  atau  tidak hadir  setelah  risalah  lelang  ditutup,  hal  ini dinyatakan  oleh  pejabat  lelang  sebagai tanda  tangan,  pihak  yang  berkepentingan dapat  memperoleh salinan/petikan/grosse yang otentik dari minut risalah lelang yaitu :  pembeli,  penjual,  instansi  pemerintah untuk  kepentingan  dinas,  kantor  lelang. Grosse  risalah  lelang  yang  berkepala  “ Demi  Keadilan  Berdasarkan  Ketuhanan Yang  Maha  Esa:,  dapat  diberikan  atas permintaan  pembeli  atau  kuasananya. Risalah  Lelang  sebagai  perjanjian  yang mengikat para pihak dalam lelang. Klausul
risalah  lelang  yang  merupakan  hukum khusus yang berlaku bagi para pihak dalam lelang  yang  berfungsi  sebagai  perjanjian baku, perjanjian baku atau standar kontrak merupakan perjanjian yang telah ditentukan  dan  telah  dituangkan  dalam bentuk  formulir. 14 Notaris  selaku  pejabat lelang  kelas  II  memiliki  kewajiban  yang sama  untuk  membacakan  isi  akta  risalah lelang  kepada  para  pihak  yang  terkait dalam akta risalah lelang.
Notaris  sebagai  Pejabat  Lelang Kelas II harus juga menjelaskan fungsi dari akta  risalah  lelang  yang  dibuatnya  kepada para  pihak.    Risalah  Lelang  berfungsi sebagai  Akta  Otentik  dan  mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.
Risalah  lelang  sebagai  akta  otentik juga  dapat  digunakan  sebagai  alat bukti/tercatat dari suatu peristiwa penting yang  mempunyai  akibat  hukum.    Suatu peristiwa  penting  yang  mempunyai  akibat hukum, misalnya suatu transaksi atau suatu perikatan,  perlu  adanya  pembuktian sebagai bukti bisa digunakan kesaksian dari yang melihat peristiwa itu, akan tetapi saksi hidup ini mempunyai kelemahan- kelemahan  yaitu  bila  suatu  peristiwa  akan dibuktikan  kebenarannya,  saksi-saksi  itu sudah  tidak  ada  lagi.  Oleh  karena  adanya kelemahan untuk pembuktian dengan saksi hiduptersebut, pihak-pihak yang berkepentingan  mulai  mencari  dan menyadari  pentingnya  bukti-bukti  tertulis. Mereka  mulai  mencatat  dalam  suatu  surat (dokumen)  dan  ditandatangani  oleh  pihak
14 Purnama Tioria Sianturi, 2013, Perlindungan Hukum  Terhadap  Pembeli  Barang  Jaminan  Tidak Bergerak melalui Lelang , Mandar Maju, Bandung hlm 109
yang  berkepentingan  berikut  saksi- saksinya.
Risalah  Lelang  juga  berfungsi sebagai  dasar  untuk  melakukan  balik nama/  peralihan/pemindahan  hak  sesuai benda  yang  dicantumkan  dalam  risalah lelang  tersebut  kepada  institusi  yang berwenang.    Masyarakat  yang    membeli barang  /  tanah/  bangunan  melalui  lelang akan lebih terjamin keabsahannya , dengan kata lain Pejabat Lelang sudah memastikan objek lelang itu tidak bermasalah.
Dengan  diberikannya  penjelasan tentang  isi  akta  risalah  lelang  kepada  para pihak  lelang  tersebut,    akan  memberikan dampak  adanya  rasa  percaya  dari  para pihak  yang  melakukan  lelang  kepada notaris  selaku  pejabat  lelang  kelas  II. Dengan  tingginya  rasa  percaya  dan  aman kepada  notaris  tersebut  diharapkan  akan memicu  peningkatan  frekuensi  lelang noneksekusi sukarela dari masyarakat.

## Kesimpulan
Notaris memiliki kewenangan untuk  memberikan  penyuluhan  atau penjelasan  tentang  isi  akta  risalah  lelang kepada  para  pihak  yang  ada  di  dalam risalah  lelang  tersebut.  Risalah  lelang adalah  berita  acara  dokumen  resmi  dari jalannya  penjualan  dimuka  umum  atau lelang  yang  disusun  secara  teratur  dan dipertanggung  jawabkan  oleh  pejabat lelang  dan  para  pihak  (penjual  dan pembeli) sehingga pelaksanaan lelang yang disebut  didalamnya  mengikat  para  pihak. Notaris selaku pejabat Lelang Kelas II juga berwenang menjelaskan fungsi dari risalah lelang  yaitu  sebagai  akta  otentik  yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna.
Selain  itu  Risalah  Lelang  juga berfungsi  sebagai  dasar  untuk  melakukan balik  nama/  peralihan/pemindahan  hak sesuai  benda  yang  dicantumkan  dalam risalah  lelang.    Dengan  diberikannya penjelasan  tentang  isi  akta  risalah  lelang kepada  para  pihak  lelang  tersebut,    akan memberikan  dampak  adanya  rasa  percaya dari  para  pihak  yang  melakukan  lelang kepada  notaris  selaku  pejabat  lelang  kelas II.  Dengan  tingginya  rasa  percaya  dan aman  kepada  notaris  tersebut  diharapkan akan memicu peningkatan frekuensi lelang noneksekusi sukarela dari masyarakat

## Saran
Notaris  sebagai  Pejabat  Lelang  Kelas  II diharapkan harus terus aktif memberitahukan kepada masyarakat kelebihan lelang noneksekusi sukarela dan menjelaskan  fungsi  juga  manfaat  dari risalah lelang.
Daftar Pustaka
Adjie,  Habib, Tebaran  Pemikiran  Dalam Dunia  Notaris  Dan  PPAT “Penegakan  Etika  Profesi  Notaris Dari Prespektif Pendekatan Sistem”, (Surabaya  :  Lembaga Kajian  Notaris  dan  PPAT Indonesia, 2003
, Sanksi  Perdata  dan  Administritif  Terhadap Notaris  Sebagai  Pejabat  Publik ,
(Bandung: PT. Refika Aditama), 2008,
Andasasmita,Komar,    1981, Notaris  I,
Sumur, Bandung
Gandasubrata,  H.  R.  Purwoto  S.  ,  1998,
Renungan Hukum. IKAHI
Cabang Mahkamah Agung RI ,
Kie, Tan Thong 2000, Buku I Studi Notariat Serba Serbi  Praktek  Notaris, Cet.
2,  Ichtiar  Baru  Van  Hoeve, Jakarta
Notodisorjo,    R.  Sugondo,  2007, Hukum Notariat  di  Indonesia ,  PT.  Raja Grafindo Persada, Jakarta
Sianturi, Purnama Tioria 2013, Perlindungan Hukum  Terhadap  Pembeli  Barang Jaminan  Tidak  Bergerak  melalui Lelang , Mandar Maju, Bandung
Soegondo,R  1982, Hukum  Notariat  di Indonesia suatu Penjelasa, Rajawali Pers, Jakarta
Sudjito, Critical  Legal  Stidies  (CLS)  dan Hukum Progresif Sebagai Alternatif Dalam Reformasi Hukum Nasional dan Perubahan Kurikulum  Pendidikan  Hukum , Jurnal Ultimatum Sekolah
Tinggi  Ilmu  Hukum  Iblam,
Vol. 2, Edisi September 2008
Tobing,  GHS  Lumban  1983, Peraturan Jabatan Notaris, cet.III, Erlangga, Jakarta Yudara,  N.G. Notaris  dan  Permasalahannya (Pokok-Pokok  Pemikiran  Di Seputar  Kedudukan  Dan  Fungsi Notaris  Serta  Akta  Notaris Menurut Sistem Hukum Indonesia), (Makalah  disampaikan  dalam rangka Kongres INI di Jakarta), Majalah Renvoi Nomor 10.34.III,  Edisi  3  Maret  2006, Hlm. 72. Xii