## PENERAPAN ASAS KEADILAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE (Studi di Lazada)
Nadiah Azizatunnida Azizatunnida.nadiah@gmail.com Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Mochammad Najib Imanullah Najibimanullah@staff.uns.ac.id Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

## Abstract
The purpose of this article to determine whether agreement in electronic transactions through Lazada site meet the principle of justice. This legal research method used in this legal writing include: normative type of research, descriptive nature of research, types and sources of data for this research include primary data is obtained from the legislation, and secondary data obtained from books and scientific publications related this research.. Based on research and analysis of data, the agreement in electronic transaction through Lazada site not according with the principle of justice, which is principle of justice based on principle of freedom of contract, and principle of proportionality.
Keyword: Principle of justice, validity, online shop,

## Abstrak
Artikel ini bertujuan untuk mengetahui asas keadilan dalam perjanjian jual beli online melalui situs Lazada. Penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif yang bersifat deskriptif, Sumber bahan hukum menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang- undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan semua publikasi ilmiah tentang penelitian hukum terkait. Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka baik dari media cetak maupun media elektronik (internet). Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, perjanjian jual beli online melalui situs Lazada belum sepenuhnya memenuhi asas keadilan, yang mana asas keadilan ini dilihat dari asas kebebasan berkontrak dan asas proporsionalitas.
Kata kunci: Asas keadilan, keabsahan, jual beli online

## A. Pendahuluan
Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi pada era sekarang ini telah banyak mempengaruhi perkembangan kehidupan sosial di masyarakat. Salah satu pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yaitu pada sektor teknologi dan informasi. Bidang teknologi dan informasi sekarang ini banyak mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat, ciri-cirinya dapat kita temui sekarang ini dengan munculnya internet. Dimana internet sekarang ini memiliki pengaruh yang besar karena internet memberi percepatan transfer informasi antar masyarakat yang berakibat seakan-akan sudah tidak ada batas teritorial antar negara sejak adanya internet pada masa ini.
Kemunculan internet pada masa ini juga berpengaruh terhadap praktek transaksi jual
beli saat ini. Dahulu jual beli dilakukan antar individu dalam hubungan keperdataan yang dilakukan secara tatap muka langsung. Sekarang praktek transaksi jual beli telah berevolusi yang dahulu hanya bisa dilakukan dengan tatap muka namun sekarang jual beli bisa dilakukan tanpa harus bertemu antara penjual dengan pembeli. Praktek jual beli melalui internet ini sering disebut dengan e-commerce. E-commerce merupakan model bisnis moderen yang non-face (tidak menghadirkan pelaku bisnis secara fisik) dan non- sign (tidak memakai tandan tangan asli).  Dalam transaksi e-commerce diciptakan transaksi bisnis yang lebih praktis tanpa kertas ( paperless ) dan dalam transaksi e-commerce dapat tidak bertemu secara langsung ( face-to-face ) para pihak yang melakukan transaksi, sehingga dapat dikatakan e-commerce menjadi penggerak ekonomi baru
dalam bidang teknologi (Abdul Halim Barkatullah, 2007: 250).
Mengahadapi era yang semakin moderen pada masa ini Indonesia sebagai negara hukum sudah sangat tanggap dalam membentuk suatu ketentuan yang menangani bidang transaksi elektronik dimana kita tahu dalam suatu transaksi sering ditemui masalah apalagi dalam transaksi jual beli melalui internet. Wujud respon nyata pemerintah Indonesia yaitu dengan mengundangkan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Pembentukan suatu aturan hukum ini mutlak diperlukan bagi negara Indonesia, karena saat ini Indonesia merupakan salah satu negara yang telah menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi secara luas dan efisien. Undang-Undang ini nantinya akan menjamin kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi elektronik, mendorong pertumbuhan ekonomi, mencegah terjadinya kejahatan berbasis teknologi informasi dan melindungi masyarakat pengguna jasa dengan memanfaatkan teknologi (Lathifah Hanim, 2011: 61).
Tidak dipungkiri dalam praktek sekarang ini walaupun sudah diundangkannya UU ITE sejak tahun 2008 masih banyak permasalahan yang ditemui masyarakat yang bertransaksi melalui media internet. Salah satunya dalam situs jual beli online Lazada banyak ditemukan permasalahan diantaranya dalam transaksi yang dilakukan dalam situs tersebut biasanya barang yang sampai di tangan konsmen berbeda dengan yang ada di gambar situs, dan juga pengiriman yang melampaui batas waktu yang dijanjikan oleh Lazada. Permasalahan-permasalah dalam situs jual beli online Lazada tersebut dapat merugikan konsumen yang menggunakan jasa situs tersebut. Walaupun sudah ada dasar hukum UU ITE yang seharusnya dapat memberikan kepastian hukum apabila ditemui problematika dalam praktek tetapi sangat disayangkan masih ditemukan praktek yang merugikan dan bertentangan dengan asas keadilan. Hal yang menarik dalam UU ITE masih tidak ditemukan nya asas keadilan. Pasal 3 UU ITE hanya mengatakan bahwa “pemanfaatan Teknologi dan Informasi dan Transaksi Elektronik dilkaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.”, nilai keadilan seharusnya nilai-nilai yang mendasari berlakunya hukum namun tidak ditegaskan dalam UU ITE. Maka berdasarkan latar
belakang diatas hendak dikaji sebuah masalah apakah perjanjian jual beli online melalui situs Lazada sudah memenuhi asas keadilan.

## B.  Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif, untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan menggambarkan gejala tertentu (Soerjono Soekanto, 2006: 10). Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum ini adalah Pendekatan Undang-undang (statue approach). Sumber penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder terkait dengan jual  beli online dan asas keadilan. Teknik pengumpulan bahan hukum penelitian dilakukan dengan mengkaji dan mempelajari peraturan perundang- undangan, buku- buku, dokumen, dan hasil penelitian lain yang terkait. Analisa bahan hukum yang digunakan adalah dengan cara mengiventarisasi sekaligus mengkaji penelitian dari studi kepustakaan atau studi data sekunder yang didalamnya mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

## C.  Hasil Penelitian dan Pembahasan
Penelitian ini bertolak dari dua pokok pemikiran yaitu yang pertama menganai pemikiran tentang transaksi jual beli online (e-commerce). E-commerce menurut Niniek Suparni, Electronic Commerce atau disingkat e-commerce adalah kegiatan- kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen ( consumers), manufaktur ( manufacturers), service providers, dan pedagang perantara ( intermediaries) dengan menggunakan jaringan- jaringan komputer, yaitu e-commerce sudah meliputi seluruh spectrum kegiatan komersial. Dapat dilihat bahwa transaksi jual beli online merupakan perjanjian jual beli yang dilakukan antara dua pihak dengan menggunakan jaringan computer dan juga internet. Sedangkan menurut Pokok pikiran yang kedua mengenai asas keadilan. Keadilan dalam bukunya Agus Yudha Hernoko disebutkan bahwa menurut John Rawls suatu teori keadilan yang memadai harus dibentuk dengan pendekatan kontrak, dimana asas- asas keadilan yang dipilih bersama benar- benar merupakan hasil kesepakatan bersama dari semua person yang bebas, rasional, dan sederajat. Dapat dikatakan bahwa dengan adanya pendekatan kontrak ini lah dapat menjamin adanya keseteraan atau kesederajatan antara pelaksanaan hak dan juga kewajiban secara adil. Menurut John Rawls, tidak adil mengorbankan hak dari satu atau beberapa orang hanya demi
keuntungan ekonomis yang lebih besar bagi masyarakat secara keseluruhan.
Electronic Commerce atau disingkat e-commerce adalah kegiatan- kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen ( consumers), manufaktur ( manufacturers), service providers, dan pedagang perantara ( intermediaries) dengan menggunakan jaringan- jaringan komputer, yaitu e-commerce sudah meliputi seluruh spectrum kegiatan komersial  (Niniek Suparni, 2009: 30).
Edmon Makarim (2003) mendefinisikan kontrak online sebagai perikatan ataupun hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan ( networking ) dari system informasi berbasiskan computer ( computer based information system) dengan system komunikasi yang berdasarkan atas jaringan jasa telekomunikasi (telecommunication based) , yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan jaringan computer global Internet (network of network ).
Electronic Commerce atau disingkat e-commerce adalah kegiatan- kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (consumers), manufaktur (manufacturers), service providers , dan pedagang perantara (intermediaries) dengan menggunakan jaringan- jaringan komputer, yaitu e- commerce sudah meliputi seluruh spectrum kegiatan komersial  (Niniek Suparni, 2009: 30).
E-Commerce merupakan bidang multi- disipliner, mencakup banyak bidang yang dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Tidak hanya kebutuhan primer manusia, melainkan semua sendir kehidupan manusia tidak lepas dari jaringan e-commerce yang bisa juga disebut dengan perdagangan elektronik, maksudnya yaitu perdagangan yang dilakukan dari jarak jauh yang tidak terbatas ruang dan waktu (Theodosia Yovita, 2003: 102).
Dapat disimpulkan bahwa kontrak elektronik merupakan perjanjian antara dua pihak yang menggunakan media computer dan juga membutuhkan jaringan internet dalam melakukan kegiatannya.
Menurut Onno W. Purbo dan Arif Wahyudi, proses transaksi jual beli online (e-commerce) pada dasarnya ada  lima tahap yang runtut yakni (Yahya Ahmad Zein, 54-55) :
1.  Find it
Pada tahap ini pembeli bisa mengetahui dengan pasti dan mudah jenis barang apa yang dia inginkan, ada beberapa metode yang dapat dilakukan yaitu dengan metode search dan browse, dengan search pembeli bisa mendapatkan tipe- tipe barang yang diinginkan dengan memasukkan keywords
barang yang diinginkan pada kotak search, sedangkan browse menyediakan menu- menu yang terdiri atas jenis- jenis barang yang disediakan.

## 2.  Explore it
Setelah memilih jenis barang tertentu yang diinginkan, maka akan dijumpai keterangan lebih jelas mengenai barang yang dipilih itu, antara lain terdiri dari informasi penting tentang produk tersebut (seperti harga dan gambar barang tersebut), nilai rating barang itu yang diperoleh dari poll otomatis tentang barang itu yang diisi oleh para pembeli sebelumnya, spesifikasi ( product review) tentang barang tersebut, dan menu produk- produk lain yang berhubungan, jika ternyata barang yang dilihat tersebut sudah cocok, maka siap untuk melakukan transaksi ( add an item to your shopping cart).
3.  Select it
Sama seperti toko yang sebenarnya, shopping cart akan menyimpan terlebih dahulu barang yang diinginkan sampai siap untuk check out, dalam shopping cart dapat melakukan antara lain memproses untuk check out dan menghapuskan atau menyimpan daftar belanja untuk keperluan nanti.
4.  Buy it
Setelah tahapan diatas sudah dilakukan, lakukan, selanjutnya dilakukan proses check out, pada tahap ini dilakukan proses transaksi pembayaran setelah terlebih dahulu mengisi formulir yang telah disediakan merchant.
5.  Ship it
Tahapan terakhir adalah pihak merchant akan mengirimkan e-mail yang akan memberitahukan pengiriman barang telah dilakukan.
Kemajuan teknlogi tersebut membawa pengaruh terhadap perkembangan transaksi jual beli ini banyak membawa dampak positif dengan meningkatnya jumlah transaksi karena kecepatan peredaran informasi. Lain sisi dengan dampak positif dari pekembangan teknologi, kemajuan teknologi juga membawa pengaruh negatif yang banyak merugikan pihak konsumen.
Pada hakikatnya dalam melakukan perjanjian tidak terlepas dari masalah keadilan. Cicero pernah mengatakan “ ubi societas ibi ius ”, dimana ada masyarakat pasti di situ ada hukum. Pada dasarnya hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam
hal ini keadilan merupakan salah satu tujuan hukum. Tujuan hukum memang tidak hanya unsur keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan (Muhammad Erwin, 201:218).
Keadilan menurut John Rawls adalah tidak adil mengorbankan hak dari satu atau beberapa orang hanya demi keuntungan ekonomis yang lebih besar bagi masyarakat secara keseluruhan. Sikap ini justru bertentangan dengan keadilan sebagai fairness, yang menuntut prinsip kebebasan yang sama sebagai basis yang melandasi pengaturan kesejahteraan sosial. Oleh karenanya pertimbangan ekonomis tidak boleh bertentangan dengan prinsip kebebasan dan hak yang sama bagi semua orang. Dengan kata lain, keputusan sosial harus dibuat atas dasar hak ( right based weight) daripada atas dasar manfaat ( good based weight). Hanya dengan itu keadilan sebagai fairness dapat dinikmati semua, dalam hal ini harus dipahami bahwa konsep kesamaan menurut John Rawls sebagai “kesetaraan kedudukan dan hak”, bukan dalam arti “kesamaan hasil” yang dapat diperoleh semua orang. Oleh karena itu, harus dipahami bahwa keadilan tidak selalu berarti semua orang harus selalu mendapatkan sesuatu dalam jumlah yang sama, tanpa memerhatikan perbedaan- perbedaan yang secara objektif ada pada setiap individu orang (Agus Yudha Hernoko, 2014:55-58).
Terkait dengan jual beli online melalui situs Lazada salah satu aspek yang menjadi titik utama yaitu pada aspek keabsahan suatu perjanjian yang dilakukan melalui media internet ( e-commerce ). Mengenai problematika jual beli online penulis akan membahas lebih lanjut mengenai suatu keabsahan perjanjian jual beli jika ditinjau dari asas keadilan. Maka berdasarkan pikiran-pikiran tersebut diatas analisis keadilan dalam perjanjian jual beli online harus berpegang pada konsep kesamaan hak dalam pertukaran prestasi dan kontra prestasi. Sebagaimana dipahami dalam konsep keadilan John Rawls dengan prinsipnya yaitu keadilan distributif yang bisa diterapkan dalam hubungan jual beli online .
Sebagaimana yang dikutip dalam Agus Yudha Hernoko,  John  Rawls  mendefinisikan  keadilan dengan prinsip keadilan distributif dengan prinsip- prinsip yang ada didalamnya. Prinsip keadilan distributif diantaranya adalah:
1.  Prinsip I yaitu the greatest equal principle, bahwa setiap orang harus memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. Ini merupakan hal yang paling mendasar (hak asasi) yang harus dimiliki semua orang. Dengan kata lain, hanya dengan
adanya jaminan kebebasan yang sama bagi semua orang, maka keadilan akan terwujud sesuai dengan prinsip kesamaan hak. Prinsip ini menurut Agus Yudha Hernoko merupakan prinsip yang memberikan kesetaraan hak dan tentunya berbanding terbalik dengan beban kewajiban yang dimiliki semua orang. Prinsip ini merupakan roh dari asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak didalamnya terkandung suatu pandangan bahwa orang bebas untuk melakukan atau tidak melakukan perjanjian, bebas dengan siapa ia mengadakan perjanjian, bebas tentang apa yang ia perjanjikan dan bebas untuk menetapkan syarat-syarat  perjanjian.
Menurut Antony T.Kronman asas keadilan dalam hukum kontrak adalah suatu kebebasan untuk melakukan kontrak beliau berpendapat:
“The freedom individuals enjoy in this regard includes the power to make contracts, legally binding agreemenets that providee for the exchange of property on  terms  fixed  by  the  parties. Among contract scholars, there is nearly universal agreement that the law of contracts, tangled the mass of legal function: first, to specify of private which agreements are legally binding and which are not, second, to define the rights and duties created by the contract.”
Keadilan dalam hukum kontrak menurut Antony Kronman berarti memenuhi prinsip kebebasan berkontrak dimana dalam prinsipnya kebebasan berkontrak berarti para pihak dapat menentukan apa yang menjadi hak dan kewajiban mereka, selain itu bebas menentukan isi suatu perjanjian (Antony. T. Kronman, 1980: 472).
Menurut Sutan Reni Sjahdeini, yang dikutip dari buku Agus Yudha Hernoko, asas kebebasan berkontrak menurut hukum Indonesia meliputi ruang lingkup sebagai berikut:
a.  Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian
b.  Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian
c.  Kebebasan untuk menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang akan dibuatnya
d.  Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian
e.  Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian
f.  Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang- undang yang bersifat opsional. Asas kebebasan berkontrak terdapat di dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang- undang bagi mereka yang membuatnya”.
Cara menyimpulkan asas kebebasan berkontrak adalah dengan jalan menekankan pada perkataan “semua” yang ada di muka perkataan “perjanjian” (Subekti, 2004: 4-5). Namun simpulan yang terdapat pada ketentuan 1338 ayat (1) KUHPerdata tidak dapat berdiri sendiri. Asas tersebut berada dalam satu kesatuan yang utuh dengan ketentuan yang saling terkait. Sebagai satu kesatuan yang utuh, maka penerapan asas kebebasan berkontrak sebagaimana seperti pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata harus dikaitkan dengan ketentuan- ketentuan yang lain yaitu ( Agus Yudha Hernoko, 2014: 117- 118) :
a.  Pasal 1320 BW, mengenai syarat perjanjian (kontrak).
b.  Pasal 1335 BW, yang melarang dibuatnya kontrak tanpa causa atau dibuat berdasarkan suatu kausa yang palsu atau terlarang, dengan konsekuensi tidaklah mempunyai kekuatan.
c.  Pasal 1337 BW, yang menyatakan bahwa suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang- undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.
d.  Pasal 1338 ayat (3) BW, yang menetapkan bahwa kontrak harus dilaksanakan dengan itikad baik.
e.  Pasal 1339 BW, menunjuk terikatnya perjanjian kepada sifat, kepatutan, kebiasaan dan undang- undang. Kebiasaan yang dimaksud dalam Pasal 1339 BW bukanlah kebiasaan setempat, akan tetapi ketentuan-ketentuan yang dalam kalangan tertentu selalu diperhatikan.
f.  Pasal 1347 BW mengatur mengenai hal- hal yang menurut kebisaan selamanya disetujui untuk secara diam- diam dimasukkan dalam kontrak.
Asas kebebasan berkontrak belum terpenuhi secara utuh dalam transaksi yang dilakukan dalam situs jual beli Lazada.
Praktek dalam jual beli melalui situs Lazada belum memenuhi elemen-elemen kebebasan berkontrak secara utuh seperti apa yang dikemukakan oleh Reni Sjahdeini. Unsur yang tidak terpenuhi yaitu unsur tentang kebebasan untuk menentukan kausa dari perjanjian yang akan dibuatnya. Instrumen dari kausa tersebut dalam transaksi jual beli di Lazada adalah Syarat dan Ketentuan. Dimana di Lazada masih menggunakan kausa baku yaitu syarat dan ketentuan yang dibuat secara sepihak oleh Lazada. Syarat dan Ketentuan ini sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip kebebasan berkontrak karena isi dari klausul tersebut sepenuhnya dibuat oleh pihak Lazada dan konsumen harus mematuhi sepenuhnya ketentuan yang dibuat oleh Lazada jika ingin bertransaksi melalui situs Lazada.
2.  Prinsip II yaitu ketidaksamaan sosial dan ekeonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga perlu diperhatikan asas atau prinsip berikut:
a.  The different principle; dan b.  The principle of fair equality of opportunity.
Prinsip II yaitu The different princple dan The principle of fair equality of opportunity menurut Agus Yudha merupakan prinsip perbedaan objektif, artinya prinsip kedua tersebut menjamin terwujudnya proporsionalitas pertukaran hak dan kewajiban para pihak, sehingga secara wajar (objektif) diterima adanya perbedaan pertukaran selama memenuhi syarat good faith and fairness. Dengan demikian Prinsip I dan II tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya sesuai dengan asas proporsionalitas (Agus Yudha Hernoko, 2009:59).
U n s u r   k e a d i l a n   d a l a m   p r i n s i p ini erat kaitannya dengan makna asas proporsionalitas. Asas proporsionalitas adalah asas yang melandasi atau mendasari pertukaran hak dan kewajiban para pihak sesuai dengan proporsi atau bagiannya dalam seluruh proses kontraktual. Asas proporsionalitas membagi hak dan kewajiban diwujudkan dalam seluruh proses hubungan kontraktual, baik pada fase prakontraktual, pembentukan kontrak, maupun pelaksanaan kontrak. Asas proporsionalitas sangat berorientasi pada hubungan dan kepentingan para pihak, dalam menjaga kelangsungan hubungan agar berlangsung kondusif dan fair (Agus Yudha Hernoko, 2009: 87-88).
Menurut Agus Yudha Hernoko ada kriteria yang dapat dijadikan pedoman untuk menemukan asas proprosionalitas dalam suatu kontrak yang diantaranya (Agus Yudha
Hernoko, 2009: 88):
a.  Kontrak yang bersubstansi asas proporsionalitas adalah kontrak yang memberikan pengakuan terhadap hak, peluang dan kesempatan yang sama kepada para kontraktan untuk menentukan pertukaran yang adil bagi mereka. Kesamaan bukan dalam arti “kesamaan hasil” melainkan pada posisi para pihak yang mengadakan “kesetaraan kedudukan hak” (prinsip kesetaraan hak) b.  Berlandasan pada kesamaan / kesetaraan hak tersebut maka kontrak yang bersubstansi asas proporsionalitas adalah kontrak yang dilandasi oleh kebebasan para kontrakan untuk menentukan substansi apa yang adil dan apa yang tidak adil bagi mereka (prinsip kebebasan) c.  Kontrak yang bersubstansi asas proporsionalitas adalah kontrak yang mampu menjamin pelaksanaan hak dan sekaligus mendistribusikan kewajiban secara proporsional bagi para pihak. Perlu digarisbawahi bahwa keadilan tidak selalu berarti semua orang harus selalu berarti semua orang harus mendapat jumlah yang sama dalam konteks ini dimungkinkan adanya hasil akhir yang berbeda. Dalam hal ini, maka prinsip distribusi proporsional terhadap hak dan kewajiban para pihak harus mengacu pertukaran yang fair (prinsip distribusi proporsional)
d.  Dalam hal terjadinya sengketa kontrak, maka beban pembuktian ringan kadar kesalahan maupun hal-hal lain terkait harus diukur berdasarkan asas proporsionalitas untuk memperoleh hasil penyelesaian yang win-win solutions
Dengan demikian, kontrak sebagai proses hubungan para pihak harus dibangun berdasarkan pemahaman keadilan yang dilandasi atas pengakuan hak para kontraktan. Ukuran proporsionalitas tidak mempermasalahkan keseimbangan (kesamaan hasil) secara matematis, namun lebih menekankan pada proporsi pembagian hak dan kewajiban diantara para pihak yang berlangsung secara layak dan patut.
Kaitanya dalam hubungan kontraktual antara konsumen dengan penjual dalam transaksi situs
jual beli online Lazada asas proporsionalitas ini sebagai penyeimbang posisi para pihak kontraktan. Kita tahu bahwa dalam hubungannya antara penjual dan konsumen sering kali konsumen berada di kondisi dibawah kehendak penjual. Maka untuk mewujudkan asas proporsionalitas ini peran negara sangat erat dalam mewujudkan proporsi yang seimbang antara para pihak. Wujud upaya pemerintah ini dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam undang-undang tersebut memiliki tujuan yang utama yaitu mensejajarkan hubungan antara konsumen dengan produsen. Yang dalam hal ini adalah Lazada dengan konsumen.
Bentuk peran serta pemerintah dalam Undang-Undang  Perlindungan Konsumen dengan memberikan perlindungan hukum bagi konsumen dengan cara membatasi sekaligus menyeimbangakan posisi tawar menawar para pihak sebagaiman diatur dalam Pasal 18 Undang- Undang Perlindungan Konsumen. Substansi Pasal tersebut mengatur pencantuman klausula baku yang harus diperhatikan oleh produsen (Lazada) agar tidak merugikan konsumen. Bahkan didalamnya memberi sanksi kebatalan terhadap kontrak konsumen yang bersangkutan.
Instrumen kontrak yang ada dalam transaksi jual beli online Lazada diwujudkan dalam Syarat dan Ketentuan dimana syarat dan ketentuan ini dibuat secara sepihak oleh Lazada. Sehingga dalam hal ini transaksi di Lazada masih menggunakan klausula baku. Klausula baku ini dibuat secara sepihak oleh Lazada dan mewajibkan konsumen patuh kepada aturan sepihak tersebut, disini asas proporsionalitas belum terpenuhi karena masih tampak hubungan yang tidak sejajar antara konsumen dengan Lazada dengan aturan tersebut. Selain itu apabila kita bertransaksi melalui Lazada instrumen Syarat dan Ketentuan tersebut masih di buat secara terpisah dalam proses bertransaksi. Akses untuk mengetahui syarat dan ketentuan yang berlaku dalam Lazada masih sulit di ketahui oleh konsumen. Hal tersebut masih menampakan bahwa adanya dominasi yang lebih kuat dari Lazada terhadap konsumen. Hal ini dapat dilihat dari point Syarat dan Ketentuan pada situs Lazada yang memberatkan konsumen atau pembeli yaitu di dalam point 2.1 yaitu Lazada berhak untuk merubah kebijakan sewaktu- waktu dan pembeli dianggap mengetahui dan tunduk pada setiap perubahannya, point 2.3 yaitu Lazada dapat menghapus baik secara keseluruhan atau sebagian dari platform tanpa memberikan alasan dan pemberitahuan sebelumnya dan tidak bertanggung jawab jika penghapusan tersebut mencegah anda
mengakses platform tersebut, selanjutnya point 3.4 yaitu Lazada tidak bertanggung jawab atas jaminan bahwa deskripsi produk akurat, terkini atau bebas dari kesalahan dan point 3.5 yaitu Lazada berhak untuk mengubah daftar harga setiap saat tanpa memberikan alasan apapun atau pemberitahuan sebelumnya. Ketentuan tersebut menunjukan bahwa masih adanya beberapa point yang menunjukkan adanya porsi yang tidak seimbang antara konsumen dan Lazada itu sendiri.

## D. Simpulan
Perjanjian jual beli online melalui situs Lazada belum sepenuhnya memenuhi asas keadilan dikarenakan belum memenuhi elemen-elemen kebebasan berkontrak secara utuh. Unsur yang tidak terpenuhi yaitu unsur tentang kebebasan untuk menentukan kausa dari perjanjian yang akan dibuatnya. Instrumen dari kausa tersebut dalam transaksi jual beli di Lazada terdapat dalam
klausula Syarat dan Ketentuan yang dibuat secara sepihak oleh Lazada. Belum terpenuhinya asas keadilan terlihat juga pada asas proporsionalitas yang dapat dilihat didalam point-point Syarat dan Ketentuan Penggunaan Lazada yang masih terdapat beberapa point yang memberatkan konsumen atau pembeli yaitu yang terdapat di dalam point 2.1, point 2.3, point 3.4 dan point 3.5. Ketentuan tersebut menunjukan bahwa masih adanya beberapa point yang menunjukkan adanya porsi yang tidak seimbang antara konsumen dan Lazada itu sendiri

## E. Saran
Memperbaharui point 2.1, point 2.3, point 3.4 dan point 3.5 pada syarat dan ketentuan penggunaan dalam situs Lazada agar dapat meminimalkan ketidakseimbangan porsi antara konsumen dan Lazada.

## Daftar Pustaka
Abdul Halim Barkatullah. 2007. “Urgensi Perlindungan Hak- Hak Konsumen dalam Transaksi di E-Commerce ”. Jurnal hukum Vol 14 No. 2 April 2007.
Agus Yudha Hernoko. 2014. Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial. Jakarta: Kencana.
Antony T. Kronman. 1980. “Contract Law and Distributive Justice”. The Yale Law Journal Vol. 89. No. 3 (Jan. 19800 pp. 472-511). Yale: Yale University.
Edmon Makarim. 2003. Kompilasi Hukum Telematika , Cetakan I, Edisi I. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
Lathifah Hanim. 2011. “Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi Terhadap Keabsahan Perjanjian dalam Perdagangan secara Elektronik (E-Commerce) di Era Globalisasi ”. Jurnal Dinamika Hukum. Vol 11 Edisi Khusus Februari 2011 . Semarang. Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
Muhammad Erwin. 2011. Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum . Jakarta: Raja Grafindo.
Niniek Suparni. 2009. Cyberspace . Jakarta: Sinar Grafika.
Soerjono Soekanto. 2006. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press
Theodosia Yovita. 2003. “Tinjauan Yuridis tentang Perlindungan Konsumen Perdagangan Melalui Elektronik di Indonesia”. Perspektif Vol. VIII No. 2 Tahun 2003. Surabaya. Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
Yahya Ahmad Zein. 2009. Kontrak Elektronik & Penyelesaian Sengketa Bisnis E-Commerce . Bandung: Mandar Maju.