Pengaturan Batas Umur Perkawinan Di India Dan Pakistan

## AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies
Journal website: https://al-afkar.com
P-ISSN : 2614-4883;  E-ISSN : 2614-4905 Vol. 7  No. 1  (2024). https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i1.885            pp.  788-799

## Research Article

## Pengaturan Batas Umur Perkawinan Di India Dan Pakistan
Muntasir 1 , Oyo Sunaryo Mukhlas 2
1. UIN Sunan Gunung Djati Bandung; muntasir.syukri@gmail.com
2. UIN Sunan Gunung Djati Bandung; osumfsh@yahoo.com
Copyright © 2024 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0). Received :  October 12, 2023 Revised :  November 26, 2023 Accepted :  December 17, 2023 Available online    :  January 20, 2024
How To Cite: Muntasir and Oyo Sunaryo Mukhlas (2024) “Setting the Age Limit for Marriage in India and Pakistan”, al-Afkar, Journal For Islamic Studies , 7(1), pp. 788 – 799. doi: 10.31943/afkarjournal.v7i1.885.

## Setting the Age Limit for Marriage in India and Pakistan
Abstract. The  reform  of  the  age  limit  of  marriage  in  various  countries  through  the  codification  of family  law  in  the  marriage  legislation  seems  to  be  a  relevant  and  urgent  solution.  This  article  will analyze first: how is the age limit of marriage in the legal system of India and Pakistan? second: how does the age limit of marriage affect the people of India and Pakistan? using a qualitative descriptive method. The data is collected through the study of various relevant references. The results of this study provide conclusions, first, in the Indian legal system regulates the age of marriage through the Child Marriage Restraint Act of 1929 revised by The Prohibition of Child Marriage Act of 2006 which sets the legal  age  for  marriage  at  18  years  for  women  and  21  years  for  men,  while  in  Pakistan  through  Law Number 29 of 1929 which has been amended through Ordinance Number 8 of 1961 sets the age limit for men at 18 years for men and 16 years for women. The age of marriage is different in the two countries because the determination of the standard age of marriage depends on the view of Islamic law adopted and  used  as  a  guide  by  the  State.  Both  the Indian  and  Pakistani  Marriage  Acts  specifically prohibit

## Muntasir Oyo Sunaryo Mukhlas
Pengaturan Batas Umur Perkawinan Di India Dan Pakistan
underage  marriages,  but  there  are  still  obstacles  that  prevent  the  full  implementation  of  these regulations because the sanctions imposed are only considered as an additional cost of getting married and  there  are  strong  cultural  or  customary  factors.  Therefore,  it  takes  a  firm  policy  from  law enforcement and awareness from the community itself to maintain the smooth implementation of this law.
Keywords: Marriage Age Limit, India, Pakistan.
Abstrak. Pembaharuan batas umur perkawinan di berbagai negara melalui kodifikasi bidang hukum keluarga dalam peraturan perundang-undangan bidang perkawinan nampaknya menjadi solusi yang relevan  dan  mendesak.  Artikel  ini  akan  menganalisis  pertama:  bagaimana  pengaturan  batas  umur perkawinan  dalam  tata  hukum  India  dan  Pakistan?,  kedua:  bagaimana  pengaruh  pengaturan  batas umur perkawinan tersebut terhadap masyarakat India dan Pakistan ?, dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui kajian berbagai referensi yang relevan. Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan, pertama Dalam tata hukum di Negara India mengatur mengenai batas umur pernikahan melalui Undang-Undang Child Marriage Restraint Act tahun 1929 direvisi dengan The  Prohibition  of  Child  Marriage  Act  tahun 2006  yang  menetapkan umur  legal untuk  menikah  18 tahun  bagi  perempuan  dan  21  tahun  bagi  laki-laki,  sedangkan  di  Pakistan  melalui  Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1929 yang telah diamandemen melalui Ordonansi Nomor 8 Tahun 1961 menetapkan batas  umur  bagi  laki-laki  18  tahun  bagi  laki-laki  dan  16  tahun  bagi  perempuan.  Pengaturan  umur pernikahan  berbeda-beda  di  kedua  negara  tersebut  karena  penetapan  standar  umur  pernikahan tergantung pada pandangan hukum Islam yang dianut dan dijadikan sebagai panduan oleh Negara. Kedua  Undang-Undang  Perkawinan  di  India  dan  Pakistan  secara  khusus  melarang  pernikahan  di bawah  umur,  namun  masih  ada  hambatan  yang  menghalangi  penerapan  peraturan  ini  secara menyeluruh  karena  sanksi  yang  diancamkan  hanya  dianggap  sebagai  biaya  tambahan  untuk melangsungkan  pernikahan  dan  adanya  faktor  budaya  atau  adat  yang  kuat.  Oleh  karena  itu, dibutuhkan kebijakan yang tegas dari penegak hukum dan kesadaran dari masyarakat itu sendiri untuk menjaga kelancaran pelaksanaan hukum ini.
Kata Kunci: Batas Umur Perkawinan, India, Pakistan

## PENDAHULUAN
Setiap makhluk pada hakikatnya diciptakan berpasang-pasangan untuk saling menyayangi dan mengasihi. Manumur ada jenis laki-laki dan perempuan, hewan ada jenis jantan dan betina, begitu pula dengan tumbuh-tumbuhan. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S. Az-Zariyat ayat 49 yang berbunyi:
َنْوُرَّكَذَت ْمُكَّلَعَل ِْيَْجْوَز اَنْقَلَخ ٍءْيَش ِ لُك ْنِمَو Artinya: “Dan  segala  sesuatu  Kami  ciptakan  berpasang -pasangan  supaya  kamu mengingat kebesaran Allah”.
Konsep berpasang-pasangan ini diwujudkan dalam sebuah ikatan hubungan yang  dikenal  dengan  pernikahan.  Pernikahan  memiliki  makna  sebagai  perjanjian yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, dengan tujuan membentuk keluarga yang langgeng, penuh rasa hormat, kasih sayang, ketenangan, dan kebahagiaan. 1
1 Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 2.

## Muntasir Oyo Sunaryo Mukhlas
Pengaturan Batas Umur Perkawinan Di India Dan Pakistan
Sebagai  wadah  untuk  mencapai  kebahagiaan  dan  kesejahteraan  hidup, keluarga  terbentuk  melalui  persatuan  dua  makhluk  berbeda  jenis  yang  berlanjut untuk  menyebarkan  kasih  sayang  ibu  dan  kelembutan  kepada  seluruh  anggota keluarga, termasuk anak-anak keturunan. 2
Untuk  membentuk  keluarga  yang  harmonis,  persiapan  matang  sangat diperlukan. Salah satu aspeknya adalah kedua pasangan yang akan  menikah harus sudah  mencapai  kedewasaan  secara  biologis  dan  memiliki  kemampuan  untuk bertanggung  jawab.  Sebagai  kepala  keluarga,  seorang  laki-laki  harus  siap  untuk menanggung  tanggung  jawabnya,  termasuk  memberikan  nafkah  kepada  anggota keluarga. Sementara itu, seorang perempuan harus siap menjadi ibu rumah tangga yang bertugas mengelola rumah tangga, melahirkan, mendidik, dan mengasuh anak- anak yang akan dilahirkan. Tingkat kedewasaan kedua calon mempelai ini tercermin dalam batasan umur pernikahan yang diatur secara hukum. 3
Diskursus mengenai batasan umur perkawinan selalu menjadi topik menarik dan  berkembang  sejalan  dengan  perubahan  zaman,  serta  perbedaan  tempat  dan waktu. Isu ini juga memiliki posisi penting dalam kajian hukum keluarga Islam karena keterkaitannya dengan ketentuan hukum Islam yang lain. Terlebih lagi, perubahan zaman  secara  bertahap  menuntut  adanya  pembaharuan  hukum  yang  dapat menjembatani dan mengakomodasi munculnya permasalahan kontemporer terkait pernikahan. Sehingga setiap negara mempunyai aturan perundangan tersendiri dan berbeda antara negara yang satu dengan yang lain terkait dengan penentuan batas umur  perkawinan.  Bertolak  dari  latar  belakang  tersebut  maka  studi  ini  akan mengangkat permasalahan, Pertama : bagaimana pengaturan batas umur perkawinan dalam  tata  hukum  India  dan  Pakistan  ?. Kedua :  bagaimana  pengaruh  pengaturan batas umur perkawinan tersebut terhadap masyarakat India dan Pakistan ?

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif  kualitatif. Metode ini menjelaskan tentang variable terkait pada problema yang dikaji. Adapun tujuan  penelitian  deskriptif  kualitatif  adalah  untuk  mendeskripsikan  perilaku masyarakat,  kejadian  di  sebuah  wilayah  dan  aktivitas  spesifik  yang  terurai  serta mengakar. 4 Dengan  metode  deskriptif kualitatif,  analisis  data  yang  diperoleh  tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka, melainkan memberikan paparan dan penggambaran  mengenai  situasi  atau  kondisi  yang  diteliti  dalam  bentuk  uraian naratif. 5

## HASIL DAN PEMBAHASAN Selayang Pandang Sejarah India dan Pakistan
India dan Pakistan adalah dua negara yang memiliki sejarah yang saling terkait namun juga penuh dengan perpecahan. Pada tahun 1947, India meraih kemerdekaan
2 Mubasyaroh, Analisis  Faktor  Penyebab  Pernikahan  Dini  dan  Dampaknya  Bagi  Pelakunya , Yudisia, Volume 7, Nomor 2, 2016, 385
3 Muhammad Jawad Mughniyyah, Fiqih Lima Madzhab , (Jakarta: Lentera, 2001), 317.
4 Sanapiah Faisal, Format-Format Penelitian Sosial , (Jakarta: Rajawali Press, 1992), 18.
5 S. Margono, Metodologi Penelitian , (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 39.

## Muntasir Oyo Sunaryo Mukhlas
Pengaturan Batas Umur Perkawinan Di India Dan Pakistan
dari penjajahan Inggris dan secara politis terbagi menjadi dua negara, yaitu India dan Pakistan.  Pembagian  tersebut  didasarkan  pada  pemisahan  berdasarkan  agama,  di mana  Pakistan  didirikan  sebagai  negara  dengan  mayoritas  penduduk  Muslim, sementara India tetap menjadi negara dengan mayoritas penduduk Hindu. 6
Proses  pemisahan  ini  disertai  dengan  pembagian  wilayah  yang  sangat kompleks  dan  juga  tragis.  Jutaan  orang  menjadi  pengungsi  dan  konflik  etnis  serta agama pecah di banyak wilayah, yang mengakibatkan kerusuhan besar-besaran dan kekerasan antar komunitas. Peristiwa ini dikenal sebagai Partisi India . 7
Setelah pemisahan, India dan Pakistan terus berhadapan dengan perselisihan dan  ketegangan  yang  seringkali  memuncak  dalam  perang.  Konflik  terbesar  terjadi pada  tahun  1947-1948  dan  1965,  di  mana  India  dan  Pakistan  terlibat  dalam pertempuran  bersenjata  yang  mengakibatkan  banyak  korban  jiwa  dan  kerusakan besar-besaran. 8
Selain itu, masalah utama antara India dan Pakistan adalah sengketa wilayah Kashmir. Baik  India  maupun  Pakistan  mengklaim  wilayah  tersebut  sebagai  bagian dari wilayahnya sendiri, yang menyebabkan ketegangan dan konflik berkelanjutan di wilayah  tersebut.  Meskipun  pernah  ada  upaya-upaya  perdamaian  dan  negosiasi, sengketa Kashmir masih menjadi sumber ketegangan dan perselisihan antara kedua Negara.
Seiring berjalannya waktu, hubungan  antara India dan Pakistan tetap rumit dan  tegang.  Baik  politik,  militer,  maupun  isu-isu  agama  terus  mempengaruhi hubungan kedua negara tersebut. Meskipun ada upaya-upaya untuk meningkatkan kerja sama dan dialog, masalah yang belum terselesaikan dan kurangnya kepercayaan saling antara kedua negara seringkali menghambat kemajuan yang signifikan.
Pandangan  sejarah  India  dan  Pakistan  memberikan  pemahaman  tentang kompleksitas hubungan antara kedua negara ini. Meskipun ada persamaan budaya dan sejarah yang kaya, perpecahan dan konflik telah mendominasi hubungan mereka sejak pemisahan pada tahun 1947. Bagi kedua negara, mencari solusi damai dan saling pengertian tetap menjadi tantangan yang harus dihadapi dalam rangka membangun stabilitas dan kemajuan di kawasan tersebut.

## Batas Umur Perkawinan Dalam Perspektif Fikih
Pernikahan  berasal  dari  bahasa  Arab  ( حاكىلا )  yang  berarti  mengumpulkan. Menurut istilah fiqih, kata tersebut digunakan sebagai nikah dan zawaj. Di Indonesia, istilah  yang  digunakan  adalah  perkawinan.  Saat  ini,  seringkali  terdapat  perbedaan antara  pernikahan  dan  perkawinan,  namun  pada  dasarnya  pernikahan  dan perkawinan hanya berbeda dalam akar katanya. 9 Rahmat Hakim menyatakan bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab "nikahun" yang merupakan masdar atau akar kata
6 Ian  Talbot  dan  Gurharpal  Singh, India-Pakistan  Relations:  A  50-Year  History, (London:  St. Martin Press, 1998), 430
7 Ian Talbot dan Gurharpal Singh, India…, 431
8 Ian Talbot dan Gurharpal Singh, India…, 431
9 Sudarsono, Hukum Keluarga Nasional , (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 62.

## Muntasir Oyo Sunaryo Mukhlas
Pengaturan Batas Umur Perkawinan Di India Dan Pakistan
dari kata kerja (fi'il madhi) "nakaha". Sinonimnya adalah "tazawwaja", yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. 10
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pernikahan adalah perjanjian antara seorang  laki-laki  dan  perempuan  untuk  menjadi  suami  dan  istri  secara  resmi. Menurut  Harun  Nasution,  pernikahan  atau  perkawinan  adalah  sebuah  akad  yang menjadikan hubungan seksual antara pria dan wanita yang melakukan akad tersebut menjadi  halal. 11 Sementara  menurut  Sajuti  Thalib,  pernikahan  adalah  sebuah perjanjian yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki- laki  dan  seorang  perempuan  dalam  membentuk  keluarga  yang  langgeng,  saling menghormati, penuh kasih sayang, damai, dan bahagia. 12
Para ulama fiqih pengikut madzhab yang empat (Syafi ‟ i, Hanafi, Maliki, dan Hambali) umumnya mendefinisikan pernikahan sebagai akad yang memperbolehkan seorang  laki-laki  untuk  berhubungan  badan  dengan  seorang  perempuan,  yang diawali  dengan  pengucapan  lafadz  nikah  atau  kawin,  atau  memiliki  makna  serupa dengan kedua kata tersebut. 13
Namun,  dalam  Al- Qur’an  maupun  hadits  yang  merupakan  sumber  utama hukum Islam, tidak ada ketentuan yang jelas mengenai batas umur minimal untuk menikah.  Al-Qur ‟ an  hanya  memberikan  isyarat  mengenai  hal  ini  dalam  Q.S.  An- Nisa ‟ ayat 6, dengan menggunakan ungkapan "balagh al-nikah". Fuqaha (ahli fiqih) menggunakan ungkapan ini sebagai dasar untuk menentukan  batas umur minimal dalam  melaksanakan  pernikahan. 14 Buya  Hamka  menginterpretasikan  "balagh  al- nikah" sebagai dewasa. Dewasa di sini tidak hanya terkait dengan umur, tetapi juga dengan  kecerdasan  dan  kedewasaan  pikiran  seseorang. 15 Ar-Razi  dalam  Tafsir  Al- Kabir menyatakan bahwa tanda-tanda kedewasaan umumnya mencakup munculnya mimpi,  pertumbuhan  rambut  pada  bagian  tertentu,  timbulnya  menstruasi,  serta terjadinya kehamilan. 16
Adanya  variasi  tersebut  disebabkan  oleh  perbedaan  landasan  argumentasi yang digunakan, meskipun pada dasarnya semuanya memberikan pandangan bahwa menikah  pada  usia  muda  adalah  sah.  Kedewasaan  yang  berdasarkan  pada  tanda- tanda fisik atau usia pada kenyataannya bisa berbeda-beda menurut keadaan waktu dan  tempat.  Apa  yang  telah  ditetapkan  oleh  para  ulama hanyalah  batasan  standar yang sangat relatif. Oleh karena itu, menurut para fuqaha, persoalan tentang batas usia pernikahan ini termasuk masalah yang boleh diatur oleh manusia sendiri dengan memperhatikan segi manfaat dan kebaikannya di masyarakat. 17
10 Tihami, dkk, Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Lengkap , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), 6.
11 Harun Nasution, Ensiklopedi Islam Indonesia , (Jakarta: Djambatan, 1992), 741.
12 Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan.. ., 2 13 Hosen  Ibrahim, Fiqh  Perbandingan  dalam  Masalah  Nikah,  Talak  dan  Rujuk ,  (Jakarta:  Balai Penerbitan dan Perpustakaan Islam, 1971), 65.
14 Salmah  Fa’atin, Tinjauan  terhadap  Batas  Minimal  Umur  Nikah  dalam  UU  No.1/1974  dengan Multiperspektif , Yudisia, Volume 6, Nomor 2, 2015, 436.
15 Hamka, Tafsir Al-Azhar , (Jakarta: Bulan Bintang, 1983), 301.
16 Fakhruddin Ar-Razi, Tafsir Al-Kabir , (Kairo: Dar El-Hadith, 2012), 196.
17 Salmah Fa’atin, Tinjauan Terhadap, 437.

## Muntasir Oyo Sunaryo Mukhlas
Pengaturan Batas Umur Perkawinan Di India Dan Pakistan

## Pengaturan Batas Umur Perkawinan dan Implikasinya Di India
Perkawinan anak di bawah umur di India merupakan  fenomena yang lazim terjadi. Praktik ini umum ditemui di hampir seluruh wilayah, di mana banyak anak perempuan  telah  menikah  sebelum  mencapai  umur  18  tahun.  Lebih  dari  40%  dari keseluruhan  pernikahan  anak  di  bawah  umur  terjadi  di  negara  India.  Pernikahan anak  di  bawah  umur  telah  menjadi  budaya  yang  berakar  di  India  sejak  abad pertengahan, saat situasi politik tidak stabil dan hukum belum diatur secara nasional. Para  orang  tua  melepaskan  tanggung  jawab  mereka  terhadap  anak  perempuan dengan mengawinkan mereka pada umur yang masih sangat muda. 18
Sejak  abad  pertengahan,  sistem  politik  di  India  juga  telah  secara  perlahan mengubah gaya hidup dan pandangan masyarakat dari yang sederhana menjadi lebih kompleks,  yang pada gilirannya  membatasi  kebebasan  dengan  signifikan. Hak-hak perempuan  pun  terabaikan,  mereka  diharuskan  tunduk  pada  aturan  dan  menjaga tingkah  laku.  Perempuan  dianggap  sebagai  objek  untuk  menjaga  kehormatan keluarga. Perempuan muda yang jatuh cinta dianggap tidak dapat bertanggung jawab dan tidak rasional, sehingga orang tua mereka mengawinkan mereka agar terhindar dari skandal. 19
Daerah yang mengalami kasus pernikahan anak paling banyak adalah Bihar (69%),  Rajasthan  (65%),  Jharkhand  (63%),  Uttar  Pradesh  (59%),  Madhya  Pradesh (57%),  Chhattisgarh  (55%),  Andhra  Pradesh  (55%),  West  Bengal  (54%),  Arunachal Pradesh (42%), Karnataka (42%), Tripura (42%), Haryana (41%), Maharashtra (39%), Gujarat  (39%),  Assam  (39%),  Orissa  (37%),  Sikkim  (30%),  Meghalaya  (25%), Uttaranchal (23%), Delhi (23%), Tamil Nadu (22%), Nagaland (21%), Mizoram (21%), Punjab  (20%),  Kerala  (15%),  Jammu  dan  Kashmir  (14%),  Manipur  (13%),  Himachal Pradesh (12%), serta Goa (12%). 20
Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan permasalahan pernikahan anak di bawah umur masih terjadi di India, antara lain: 21
a) Anak  perempuan  yang  belum  menikah  dianggap  sebagai  penentu  rendahnya tingkat  kehormatan  suatu  keluarga.  Pernikahan  dianggap  sebagai  cara  untuk menjaga kesucian perempuan dan dapat menghindari terciptanya aib keluarga.
b) Biaya  mahar  yang  digunakan  untuk  menikahkan  anak  perempuan  secara  dini lebih  murah  dibandingkan  dengan  anak  perempuan  yang  memiliki  pendidikan tinggi.
c) Anak  perempuan  dianggap  sebagai  beban  ekonomi,  sehingga  kecenderungan untuk  menikahkan  mereka  lebih  cepat  dianggap  dapat  mengurangi  beban tersebut.
18 Alfiandia Vamyla Azhar Putri, Kendala India dalam Upaya Mematuhi Konvensi Internasional Terkait  Pemenuhan  HAM  Anak  Perempuan  dalam  Pemberantasan  Pernikahan  Anak  di  India  melalui Pemberlakuan UU PCMA , Journal of International Relations, Volume 6, Nomor 3, 2020, 453.
19 Auboyer dan Jeannine, Daily Life in Ancient India: from 200 BC to 700 AD , (London: Phoenix Press, 2002), 8.
20 Asmarita, Peran UNICEF dalam Menangani Kasus Pernikahan Anak di Bawah Umur di India , JOM FISIP, Volume 2, Nomor 2, 2015, 3.
21 Asmarita, Peran.. ., 4

## Muntasir Oyo Sunaryo Mukhlas
Pengaturan Batas Umur Perkawinan Di India Dan Pakistan
d) Dalam  upaya  mengurangi  biaya  pernikahan,  seringkali  orang  tua  menikahkan anak-anak mereka dalam satu perayaan. Sebagai contoh, menikahkan tiga anak perempuan sekaligus dalam satu pesta pernikahan, bahkan memadukan perayaan pernikahan dengan perayaan lain seperti pemakaman
Kebijakan  Pemerintah  India  untuk  memberantas  kasus  pernikahan  dini dilakukan  dengan  menerapkan  peraturan  mengenai  batas  umur  pernikahan  yang tercantum dalam Undang-Undang Child Marriage Restraint Act tahun 1929. Undang- undang ini telah direvisi dengan diperkenalkannya The Prohibition of Child Marriage Act  tahun  2006  yang  menetapkan  umur  legal  untuk  menikah,  yaitu  18  tahun  bagi perempuan  dan  21  tahun  bagi  laki-laki.  Terdapat  juga  peraturan  lain  seperti  The Hindu  Marriage  Act  (1955)  dan  The  Special  Marriage  Act  (1954)  yang  mengatur tentang batas umur yang serupa. Penetapan umur ini merupakan hasil saran UNICEF kepada India berdasarkan Konvensi Internasional. 22
Setiap  individu  yang  terlibat  dalam  kegiatan  yang  berhubungan  dengan pernikahan anak, baik sebagai pelaku, yang memberikan izin, atau yang memfasilitasi pernikahan  anak,  berisiko  dikenai  hukuman  penjara  lebih  dari  2  (dua)  tahun  atau denda  sebesar  INR  100.000  (US$1.800).  Tujuan  utamanya  adalah  untuk menghapuskan pernikahan anak di bawah umur yang ditentukan. The National Plan of Action for Children tahun 2005 juga mengatur mengenai penghapusan pernikahan anak di bawah umur. Sebagai tambahan, Keputusan Mahkamah Agung tahun 2006 menyatakan  bahwa  setiap  pasangan  yang  akan  menikah  harus  mendaftarkan pernikahan  mereka  ke  pemerintah,  sehingga  implementasi  hukum  tersebut  dapat dilakukan dengan lebih mudah. 23
Meskipun telah dibuat aturan mengenai pernikahan anak, namun upaya dan komitmen  untuk  menghapuskan  pernikahan  anak  haruslah  disesuaikan  dengan implementasi hukum yang menjalankan peraturan tersebut. Jika proses implementasi hukumnya lemah, hal ini akan berdampak pada potensi efektivitas hukum tersebut. Di beberapa tempat di India, masih terdapat keluarga yang mengadakan pernikahan anak  secara  diam-diam,  dengan  menggelar acara pernikahan  di  tempat  yang  tidak diketahui, pada malam hari, atau bahkan di desa tetangga. 24
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  larangan  pernikahan  anak  yang  diatur  oleh peraturan  tersebut  tidak  berjalan  efektif,  terutama  di  daerah-daerah  yang membutuhkan, terutama di daerah pedalaman. Ditambah lagi, salah satu faktor yang menyebabkan  maraknya  pernikahan  anak  adalah  kurangnya  penegakan  hukum  di daerah pedalaman oleh petugas hukum, karena petugas dapat disuap untuk berpura- pura  tidak  mengetahui.  Terlebih  lagi,  di  daerah  seperti  Madhya  Pradesh,  Uttar Pradesh, Haryana, dan Bihar belum mengambil  inisiatif untuk menerapkan aturan registrasi  pernikahan  ke  pemerintah.  Alasan  lain  yang  menyebabkan  peraturan tersebut  tidak  memiliki  pengaruh  signifikan  terhadap  jumlah  pernikahan  anak  di
22 Indah Fatmawati, Pernikahan Anak di India , Ijougs, Volume 1, Nomor 1, 2020, 35.
23 Indah Fatmawati, Pernikahan…, 35
24 Asmarita, Peran.. .,11

## Muntasir Oyo Sunaryo Mukhlas
Pengaturan Batas Umur Perkawinan Di India Dan Pakistan
bawah umur adalah karena hukuman yang diancamkan hanya dianggap sebagai biaya tambahan untuk melangsungkan pernikahan. 25

## Pengaturan Batas Umur Perkawinan dan Implikasinya Di Pakistan
Pada mulanya, Pakistan merupakan bagian dari India. Negara Pakistan berdiri sebagai respons terhadap seruan orang-orang Islam yang berada di India pada saat itu,  yang  masih  berada  di  bawah  kekuasaan  Inggris.  Pada  tahun  1947,  Pakistan memperoleh  kemerdekaannya  dengan  mendeklarasikan  berdirinya  Republik  Islam Pakistan, yang meliputi Pakistan Timur dan Pakistan Barat. Namun, pada tahun 1971, Pakistan Timur berubah menjadi Bangladesh setelah terjadi perang saudara. 26
Menurut  Biro  Sensus  Amerika  Serikat,  populasi  Pakistan  diperkirakan mencapai  191.275.591  jiwa  pada  tahun  2015,  atau  sekitar  2,57%  dari  total  populasi dunia. Mayoritas penduduk Pakistan memeluk agama Islam, dengan persentase 97% dari  total  jumlah  penduduk.  Sebagian  besar  dari  mereka  mengikuti  aliran  Sunni, sedangkan  sebagian  lainnya  mengikuti  aliran  Syiah  dan  Ahmadiyah.  Pakistan  juga merupakan  negara  dengan  populasi  Muslim  terbesar  kedua  di  dunia  setelah Indonesia. Agama-agama lain yang ada di Pakistan meliputi Kristen, Hindu, Buddha, Jainisme, Zoroastrianisme, dan Baha'i. 27
Pakistan telah melakukan tiga kali perubahan konstitusi, dan Undang-Undang Hukum Keluarga baru diberlakukan pada tahun 1961, yang dikenal dengan sebutan Muslim  Family  Law  Ordinance  (MFLO)  of  1961.  Dalam  MFLO  1961  dan  berbagai peraturan perundangan terkait, terdapat beberapa amandemen yang terkait dengan hukum  keluarga,  termasuk  batasan  umur  minimum  untuk  perkawinan  atau  boleh menikah di Pakistan. 28
Untuk  mengatur  batas  umur  minimum  pernikahan,  Pakistan  memiliki peraturan hukum yang berlaku sendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1929 tentang  larangan  pernikahan  anak  (Child  Marriage  Restraint  Act)  yang  telah diamandemen  melalui  Ordonansi  Nomor  8  Tahun  1961.  Dalam  undang-undang tersebut,  anak  (child)  didefinisikan  sebagai  seseorang  yang  berumur  di  bawah  18 tahun bagi laki-laki dan di bawah 16 tahun bagi perempuan. Pernikahan anak (child marriage)  merujuk  pada  pernikahan  di  mana  salah  satu  pasangan,  baik  laki-laki maupun  perempuan,  masih  berumur  anak-anak.  Undang-undang  ini  juga menggunakan  istilah  minor  untuk  merujuk  pada  seseorang,  baik  laki-laki  maupun perempuan, yang berumur di bawah 18 tahun. 29
Negara Pakistan mengadopsi mazhab Hanafi sebagai landasan dalam isu-isu hukum,  terutama  yang  berkaitan  dengan  Hukum  Keluarga  Islam.  Larangan pernikahan di bawah umur yang diterapkan di Pakistan didasarkan pada Al-Qur'an,
25 Asmarita, Peran.. .,11 26 P.M. Holt, The Cambridge History of Islam , (Cambridge: Cambridge University Press, 1996), 110.
27 Bahrul  Hayat, Kontribusi  Islam  terhadap  Masa  Depan  Peradaban  di  Asia  Tenggara ,  Miqot, Volume 36, Nomor 1, 2012, 193.
28 M.  Atho  Mudzhar, Hukum Keluarga  di  Pakistan  (Antara  Islamisasi  dan  Tekanan  Adat) ,  Al- ‘Adalah, Volume 12, Nomor 1, 2014, 12.
29 Tahir Mahmood, Personal Law in Islamic Countries: History, Text and Comparative Analysis , (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987), 243

## Muntasir Oyo Sunaryo Mukhlas
Pengaturan Batas Umur Perkawinan Di India Dan Pakistan
karena  ajaran  Al-Qur'an  dan  Sunnah  Nabi  menuntut  adanya  kematangan  (rusyd) sebagai  syarat  sahnya  transaksi.  Seperti  yang  diketahui,  perjanjian  pernikahan memiliki kepentingan yang lebih tinggi daripada perjanjian lainnya. Oleh karena itu, konsekuensi dari pentingnya syarat kematangan untuk pernikahan adalah perlunya memperhatikan standar umur dewasa yang sempurna (rusyd). 30
Larangan pernikahan di bawah umur di Pakistan didasarkan pada pandangan para  mufassir  terhadap  ayat  6  dari Surah  An-Nisa  dalam  Al-Quran,  yang  berbunyi sebagai berikut:
اوُعَ فْداَف اًدْشُر ْمُهْ نِم ْمُتْسَنآ ْنِإَف َحاَكِ نلا اوُغَلَ ب اَذِإ َّٰتََّح ٰىَماَتَ يْلا اوُلَ تْ باَو ْمَُلَاَوْمَأ ْمِهْيَلِإ Artinya: “Dan ujilah anak -anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka  cukup  umur  untuk  menikah.  Lalu,  jika  menurut  penilaianmu  mereka  telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya…”
Meskipun ayat ini pada dasarnya berbicara tentang masa peralihan harta anak yatim, di mana harta mereka diberikan sepenuhnya setelah mereka menjadi cerdas atau pandai dalam mengatur harta, namun ayat ini juga terkait dengan umur dewasa untuk menikah (umur minimal yang diperbolehkan untuk menikah). Hal ini menjadi dasar  penetapan  umur  minimal  pernikahan  di  Pakistan.  Dalam  menentukan  batas umur  minimal  pernikahan  ini,  tidak  jauh  berbeda  dengan  pendapat  yang dikemukakan  oleh  Imam  Abu  Hanifah  mengenai  umur  dewasa  rata-rata,  yaitu  18 tahun  bagi  laki-laki  dan  16  tahun  bagi  perempuan.  Sementara  itu,  batas  minimal dewasa adalah 12 tahun untuk laki-laki dan 9 tahun untuk perempuan. 31
Tahir  Mahmood  menyebutkan  bahwa  undang-undang  Pakistan  melarang pernikahan  di  bawah  umur.  Muslim  Family  Law  Ordinance  (MFLO)  tahun  1961 mengatur  bahwa  jika  seorang  laki-laki  yang  berumur  di  atas  18  tahun  menikahi seorang  perempuan  yang  berumur  di  bawah  16  tahun,  dapat  dikenai  hukuman penjara maksimal satu bulan atau denda hingga 1.000 Rupee, atau keduanya, kecuali jika  kedua  belah  pihak  memiliki  bukti  yang  meyakinkan  bahwa  mereka  tidak melakukan pernikahan di bawah umur (child marriage). 32
Sebelumnya  telah  dijelaskan  bahwa  dalam  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku  di  Pakistan  terdapat  penggunaan  istilah  "child"  dan  "minor".  Jika seseorang yang termasuk dalam kategori minor (di bawah umur 18 tahun) melakukan pernikahan dengan seseorang yang juga di bawah umur, maka orang tua atau walinya dapat  diancam  dengan  hukuman  penjara  maksimal  satu  bulan  atau  denda  hingga 1.000  Rupee,  atau  keduanya.  Jika  pernikahan  tersebut  tetap  terjadi  meskipun pengadilan  telah  memperingatkan  wali  untuk  tidak  melangsungkan  pernikahan, maka orang tua atau walinya dapat diancam dengan hukuman penjara maksimal tiga
30 Yulia Fatma, Batasan Umur Perkawinan dalam Hukum Keluarga Islam (Perbandingan Antar Negara Muslim: Turki, Pakistan, Maroko dan Indonesia) , Jurnal Ilmiah Syari’ah, Volume 18, Nomor 2, 2019, 124.
31 Moh. Ali Wafa, Telaah Kritis terhadap Perkawinan Umur Muda menurut Hukum Islam , Ahkam, Volume 17, Nomor 2, 2017, 394.
32 Suchamdi, Heterogeneous Perundang-Undangan Hukum Perkawinan Negara-Negara Muslim Modern , Kodifikasia, Volume 7, Nomor 1, 2013, 35

## Muntasir Oyo Sunaryo Mukhlas
Pengaturan Batas Umur Perkawinan Di India Dan Pakistan
bulan  atau  denda  1.000  Rupee,  atau  keduanya.  Ancaman  hukuman  tersebut  dapat dilakukan baik oleh inisiatif pengadilan sendiri maupun aduan dari masyarakat. 33 Meskipun  pelarangan  pernikahan  di  bawah  umur  telah  diberlakukan  sejak tahun  1929,  masalah  ini  masih  berlanjut  hingga  saat  ini.  Hal  ini  disebabkan  oleh beberapa faktor, di antaranya faktor budaya atau adat yang kuat, seperti keterlibatan dalam  praktik  Watta-Satta  dan  Vani.  Watta-Satta,  yang  secara  harfiah  berarti "memberi-menerima," adalah kebiasaan bertukar pengantin antara keluarga (sejenis perjanjian syighar), sedangkan Vani adalah kebiasaan daerah kesukuan di Pakistan di mana gadis-gadis muda dipaksa untuk menikah dengan anggota suku yang berbeda untuk mengakhiri perselisihan. Keyakinan masyarakat yang demikian memaksa anak perempuan untuk menikah pada umur yang lebih muda. 34
Selain  ketentuan  dalam  Pasal  Child  Marriage  Restraint  Act  tahun  1929, terdapat  sejumlah  pasal  dalam  Hukum  Pidana  Pakistan  yang  berkaitan  dengan pernikahan  anak.  Pasal  310-A  mengancam  dengan  hukuman  penjara  maksimal sepuluh  tahun  atau  minimal  tiga  tahun  bagi  siapa  pun  yang  memberikan  seorang perempuan  untuk  dinikahi  sebagai  ganti  perdamaian.  Pasal  375  mendefinisikan perkosaan, antara lain, sebagai hubungan intim dengan seorang perempuan di bawah umur, baik dengan maupun tanpa persetujuan, yang diikuti oleh Pasal 376 tentang ancaman hukuman mati bagi pelaku perkosaan, serta Pasal 493-A tentang penipuan yang mengakibatkan hubungan intim antara seorang perempuan dan seorang laki- laki. 35

## KESIMPULAN
Sebagaimana uraian dan analisa yang dipaparkan dimuka maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:
1.  Dalam tata hukum di Negara India mengatur mengenai batas umur pernikahan melalui Undang-Undang Child Marriage Restraint Act tahun 1929 direvisi dengan The Prohibition of Child Marriage Act tahun 2006 yang menetapkan umur legal untuk menikah 18 tahun bagi perempuan dan 21 tahun bagi laki-laki, sedangkan di Pakistan melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1929 yang telah diamandemen melalui Ordonansi Nomor 8 Tahun 1961 menetapkan batas umur bagi laki-laki 18 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Pengaturan umur pernikahan berbeda-beda  di  kedua  negara  tersebut  karena  penetapan  standar  umur pernikahan tergantung pada pandangan hukum Islam yang dianut dan dijadikan sebagai panduan oleh Negara.
2.  Undang-Undang  Perkawinan  di  India  dan  Pakistan  secara  khusus  melarang pernikahan  di  bawah  umur,  namun  masih  ada  hambatan  yang  menghalangi penerapan peraturan ini secara menyeluruh karena saksi yang diancamkan hanya dianggap sebagai biaya tambahan untuk melangsungkan pernikahan dan adanya faktor budaya atau adat yang kuat. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan  yang
33 Tahir Mahmood, Personal Law… , 242
34 Arshad  Munir  dan  Ghulam  Ali  Khan, A  Social  Custom  “Vani”:  Introduction  and  Critical Analysis , Al-Adwa, Volume 40, Nomor 28, 2014, 37.
35 Yulia Fatma, Batasan Umur… , 125.

## Muntasir Oyo Sunaryo Mukhlas
Pengaturan Batas Umur Perkawinan Di India Dan Pakistan
tegas  dari  penegak  hukum  dan  kesadaran  dari  masyarakat  itu  sendiri  untuk menjaga kelancaran pelaksanaan hukum ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Aziz  Dahlan  (ed), Ensiklopedi  Hukum  Islam ,  (Jakarta:  PT.  Ichtiar  Baru  van Hoeve, 1996).
Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan.  1994. Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia . Jakarta: Balai Pustaka
Faisal, Sanapiah. 1992. Format-Format Penelitian Sosial . Jakarta: Rajawali Press.
Fatma,  Yulia.  2019. Batasan  Usia  Perkawinan  dalam  Hukum  Keluarga  Islam (Perbandingan Antar Negara Muslim: Turki, Pakistan, Maroko dan Indonesia) . Jurnal Ilmiah Syari ‟ ah. Vol.18. No.2 Fatmawati, Indah. 2020. Pernikahan Anak di India . Ijougs. Vol.1. No.1 Hamka. 1983. Tafsir Al-Azhar . Jakarta: Bulan Bintang Hatta,  Ahmad.  2012. The  Great  Qur’an:  Referensi  Terlengkap  Ilmu - Ilmu  AlQur’an .
Jakarta: Maghfirah Pustaka Hermanto,  Agus.  2021. Penerapan  Batas  Usia  Pernikahan  di  Dunia  Islam:  Review Literature . AtTahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu ‟ amalah. Vol.9. No.2 Holt, P.M. 1996. The Cambridge History of Islam . Cambridge: Cambridge University Press
Ibrahim,  Hosen.  1971. Fiqh  Perbandingan  dalam  Masalah  Nikah,  Talak  dan  Rujuk . Jakarta: Balai Penerbitan dan Perpustakaan Islam Imron, Ali. 2015. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia . Surabaya: Jaya Karya Abadi Mahmood,  Tahir.  1987. Personal  Law  in  Islamic  Countries:  History,  Text  and Comparative Analysis .
New Delhi: Academy of Law and Religion Margono, S. 2003. Metodologi Penelitian . Jakarta: Rineka Cipta
Mughniyyah, Muhammad Jawad. 2001. Fiqih Lima Madzhab . Jakarta: Lentera Munir, Arshad dan Ghulam Ali Khan. 2014. A Social Custom “Vani”: Introduction and Critical.
Nasution,  Harun.  1992. Ensiklopedi  Islam  Indonesia .  Jakarta:  Djambatan  Nasution,
Khoiruddin. 2005. Hukum Perkawinan . Yogyakarta: Tazzafa Putri, Alfiandia Vamyla Azhar. 2020. Kendala India dalam Upaya Mematuhi Konvensi Internasional Terkait Pemenuhan HAM Anak Perempuan dalam
Pemberantasan Pernikahan
Ramulyo,  Moh.  Idris.  1996. Hukum  Perkawinan  Islam .  Jakarta:  Bumi  Aksara Suchamdi. 2013.
Sudarsono. 1997. Hukum Keluarga Nasional . Jakarta: Rineka Cipta
Undang-Undang  Nomor    1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1974  Nomor  1  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 3019).
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Asmarita.  2015. Peran  UNICEF  dalam  Menangani  Kasus  Pernikahan  Anak  di  Bawah Umur di India . JOM FISIP. Vol.2. No.2

## Muntasir Oyo Sunaryo Mukhlas
Pengaturan Batas Umur Perkawinan Di India Dan Pakistan
Auboyer  dan  Jeannine.  2002. Daily  Life  in  Ancient  India:  from  200  BC  to  700  AD . London: Phoenix Press
Budiawan,  Afiq.  2020. Metodologi Penetapan Hukum  Perkawinan di Dunia  Muslim . An-Nahl. Vol.7. No.1.
Fa’atin,  Salmah.  2015. Tinjauan  terhadap  Batas  Minimal  Usia  Nikah  dalam  UU No.1/1974 dengan Multiperspektif . Yudisia. Vol.6. No.2 Hayat,  Bahrul.  2012. Kontribusi  Islam  terhadap  Masa  Depan  Peradaban  di  Asia Tenggara . Miqot.Vol.36. No.1 Mubasyaroh.  2016. Analisis  Faktor  Penyebab  Pernikahan  Dini  dan  Dampaknya  Bagi Pelakunya , Yudisia. Vol.7. No.2 Mudzhar, M. Atho. 2014. Hukum Keluarga di Pakistan (Antara Islamisasi dan Tekanan Adat) . Al- „Adalah. Vol.12. No.1