## ANATOMI ZAKAT MAL
(ANTARA IBADAH MAHDHAH DAN MU’AMALAH MALIYYAH)
Rusdan IAI Nurul Hakim Kediri rusdan1983@gmail.com

## Abstract
There is a general view that is developing among the jurists' that zakat is a mahdhah worship which contains the side of mu'amalh maliyah ijtima'iyyah. As a mahdhah worship, zakat is ta'abbudi. At this point, submission and obedience are put forward so that there is no room for  innovation  and  creation.  While  in  its  position  as  mu'amalh  maliyah  ijtima'iyyah  it  is ta'aqquli,  so  it  is  possible  to  make  innovations  and  creations,  both  regarding  the  object  of zakat, miqdar  zakat  (nishab  and  percentage  of  zakat),  or  other  things  that  surround  the zakat. The data used in this research is secondary data which is collected and obtained from literature studies, documents and other scientific publications. While the data analysis method used  is  a  qualitative  descriptive  method,  which  is  intended  to  comprehensively  explain  and analyze  the  position  of  zakat  as  mahdhah  worship  which  contains  mu'amalah  maliyyah ijtima'iyyah  which  cannot  be  separated  from  the  socio-economic  aspects.  Although  it  is understood that zakat mal contains aspects of mu'amalah maliyah ijtima'yyah, in addition to aspects of mahdhah worship which are ritual nuances and are ta'aqquli in nature, in practice the  nuances of  worship  are  more dominant, both  at  the  theoretical-normative  and  practical- policy  level.  This  is  evident  from  the  lack  of  progressive  ijtihad  to  develop  zakat  miqdar (nishab and zakat percentage), zakat objects, and state policies. So far, the object of zakat has almost  no  development  other  than  what  the  jurists  have  discussed  in  fiqh  books  which usually only revolves around a few commodities / business fields, such as zakat on gold and silver, zakat on livestock (usually limited to camels, cows, and goat), zakat on agriculture and certain fruits, zakat on commerce, and zakat for mining goods and hidden assets.
Keywords: Zakat Mal, Mahdhah Worship, Mu'amalah Maliyah Ijtima'iyyah
Abstrak :  Terdapat  pandangan  umum  yang  berkembang  di  kalangan  fuqaha‟  bahwa  zakat merupakan ibadah  mahdhah  yang  mengandung  sisi  mu‟amalh  maliyah  ijtima‟iyyah.  Sebagai ibadah  mahdhah,  zakat  bersifat  ta‟abbudi.  Pada  titik  ini  yang  dikedepankan  adalah ketundukan  dan  kepatuhan  sehingga  tidak  boleh  ada  ruang  inovasi  dan  kreasi.  Sementara dalam  posisinya  sebagai  mu‟amalh  maliyah  ijtima‟iyyah  bersifat  ta‟aqquli,  sehingga  sangat mungkinkan  melakukan  inovasi  dan  kreasi,  baik  menyangkut  objek  zakat,  miqdar  zakat (nishab dan persentase zakat), ataupun hal lain yang mengitari zakat itu. Data yang digunakan dalam penelitian ini  adalah data  sekunder yang dihimpun dan diperoleh  dari studi  literatur, dokumen dan publikasi  ilmiah lainnya. Sementara  metode  analisis data  yang  dipakai  adalah metode  deskriptif  kualitatif,  yang  mana  hal  itu  dimaksudkan  untuk  menjelaskan  dan menganalisis secara konprehensif mengenai kedudukan zakat sebagai ibadah mahdhah yang bermuatan  mu‟amalah  maliyyah  ijtima‟iyyah  yang  tak  terlepas  dari  aspek  sosial  ekonomi. Meski telah dipahami bahwa zakat mal mengandung aspek mu‟amalah maliyah ijtima‟yyah, di samping  aspek  ibadah  mahdhah yang  bernuansa  ritual  dan bersifat  ta‟aqquli, namun  dalam praktiknya  nuansa  ibadahnya  lebih  dominan,  baik  dalam  tataran  teoritis-normatif  maupun
praktis-kebijakan.  Hal  ini  tampak  dari  kurangnya  ijtihad  progresif  untuk  mengembangkan miqdar  zakat  (nishab  dan  persentase  zakat),  objek  zakat,  dan  kebijakan  negara.  Selama  ini, objek zakat nyaris tidak ada pengembangan selain dari yang telah dibahas para fuqaha‟ dalam kitab-kitab  fiqih  yang  biasanya  hanya  berkisar  pada  beberapa  komoditas/  bidang  usaha, seperti  zakat emas dan perak,  zakat binatang  ternak  (biasanya  dibatasi  pada  unta, sapi,  dan kambing),  zakat  pertanian  dan  buah-buahan  tertentu,  zakat  perniagaan,  serta  zakat  barang tambang dan harta terpendam.
Kata Kunci : Zakat Mal, Ibadah Mahdhah, Mu‟amalah Maliyah Ijtima‟iyyah

## PENDAHULUAN
Distribusi  kekayaan  merupakan  salah  satu  solusi  yang  dapat menjamin tegaknya  keadilan  ekonomi  bagi  masyarakat.  Dalam  sistem  ekonomi  Islam,  zakat merupakan Salah satu instrumen distribusi kekayaan yang bersifat obligatori. Hal ini berarti  bahwa  umat Islam  yang  memiliki  harta  tertentu  serta  telah  melewati  batas minimal tertentu diwajibkan untuk membayar zakat. Di mana dalam membayar zakat, tidak  harus  menunggu  kesadaran  orang yang  memiliki  harta  benda  ( muzakki ).  Ini karena ia merupakan sebuah kewajiban yang telah ditetapkan atas setiap Muslim yang telah  memenuhi  kriteria  tertentu.  Selain  itu,  negara  atau  pemerintah juga  harus berperan  aktif  dalam  memungut  zakat  dari  kaum  Muslim  sebagaimana diterangkan dalam  QS.  at-Taubah  (9):  103.  Itulah  sebabnya,  Khalifah  Abu  Bakar  memerangi orang-orang yang menolak menyerahkan sebagian hartanya untuk berzakat. 1 Hal ini karena  zakat  merupakan  unsur  terpenting  dalam  menjalankan  roda  perekonomian negara 2 di samping jizyah , kharaj , ushr , dan sebagainya.
Hanya  saja,  perlu  ditegaskan  bahwa  tindakan  khalifah  pertama  ini  bukan tanpa  hambatan  dan  gesekan,  terutama vis  a  vis Umar  bin  Khaththab.  Sebagaimana dicatat  Aksin  Wijaya, 3 hal  ini  mungkin  terjadi  karena  adanya  tumpang  tindih pemahaman antara agama dan pengetahuan keagamaan (wacana agama) kedua tokoh tersebut. Jika Abu Bakar sebagai kepala negara memerangi para pembangkang zakat
1 Indra  Sholeh  Husni,  “Konsep  Keadilan  Ekonomi  Islam  dalam  Sistem  Ekonomi:  Sebuah Kajian  Konseptual,”  dalam Islamic  Economic  Journal ,  Vol.  6,  No.  1  Juni  2020,  (Ponorogo:  Fakultas Ekonomi  dan  Manajemen  Unida  Gontor,  2020),  hal.  69-70.  Lihat  juga  Heri  Sudarsono, Bank  dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi , (Yogyakarta: Ekonisia UII, 2007), hal. 234-235.
2 Maria  Ulfa Sitopu, “Zakat dan Perekonomian Umat Islam,” dalam Islam Futura , Vol. VI, No. 2 Tahun 2017, (Banda Aceh: Pascasarjana UIN Ar-Raniry, 2007), hal. 52.
3 Aksin Wijaya, Ragam Jalan Memahami Islam , (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hal. 50.
karena menurut logika politik sang khalifah hal tersebut dapat melemahkan ekonomi negara,  maka  Umar  bin  Khaththab  dalam  kapasitasnya  sebagai  ulama‟  pada  sisi lainnya  justru  tidak  menghendaki  peperangan  terhadap  mereka  sebagaimana  tidak diperanginya  seseorang  yang  tidak  mengerjakan  shalat  dengan  tetap  meyakini kewajibannya. 4
Terlepas  dari  analisis  kritis  Aksin  tersebut,  faktanya  sikap  tegas  Khalifah pertama  pasca  Rasulullah  saw.  itu  kemudian  mendapatkan  legalitas  penuh  dari  para sahabat Nabi, sehingga menjadi ijma’ (kesepakatan) mereka. 5
Bahkan  lebih  dari  itu,  Abu  Bakar  membuat  keputusan  tegas  dan  menjadi kebijakan dirinya selaku khalifah, yakni mewajibkan pembayaran zakat kepada orang yang  telah  mengaku  tunduk  kepada  pemerintahan  Islam,  lebih  khusus  lagi  kepada mereka yang telah membuat perjanjian dengan Nabi Muhammad saw. Kenyataan ini kemudian  menjadi  titik  tolak  bagi  Joseph  Schacht,  seorang  orientalis  dan  pakar hukum Islam, dalam membuat kesimpulan bahwa kebijakan zakat dalam Islam mulai melembaga  pada  masa  Abu  Bakar.  Lebih  lanjut  ia  menyatakan  bahwa  pada  masa Nabi zakat belum atau tidak menjadi bagian dari kebijakan negara hingga datanglah masa  Abu  Bakar  yang  mempopulerkan  kebijakan  teresebut.  Namun  pendapat Schacht ini dibantah oleh Yusuf Qardhawi. Menurutnya, zakat sebagai rukun  Islam telah  dilaksanakan  dalam  bentuk  kebijakan  Nabi  sebagai  seorang  pemimpin  kaum Muslimin, termasuk juga dalam menetapkan pajak bagi non-Muslim. 6
Diinternalisasikannya zakat ke dalam kebijakan negara pada masa Abu Bakar tidak dapat menutupi satu fakta bahwa zakat telah diwajibkan pada masa awal Islam di  Makkah  secara  umum.  Pada  periode  ini,  jenis  harta  yang  wajib  dizakati,  kadar zakat, orang-orang yang berhak menerima  zakat  ( mustahik ) belum ditentukan secara spesifik, meski mungkin prinsip asasi dari zakat itu telah ditetapkan. 7 Sehingga pada
4 Perdebatan  antara  Abu  Bakar  dan  Umar  bin  Khaththab  mengenai  memerangi  para pembangkang  zakat  dapat  dibaca  pada  Ali  Muhammad  ash-Shallabi, Biografi  Umar  bin  Khattab ,  Terj. Ismail Jalili dan Imam Fauji, (Jakarta Timur: Beirut Publishing, 2014), hal. 91;
5 Abu Bakr Jabir al-Jazairi, Ensiklopedi Muslim , Terj. Fadhli Bahri, (Jakarta Timur: Darul Falah, 2006), hal. 397. Lihat juga Abdullah ad-Dumaiji, Konsep Kepemimpinan dalam Islam , Terj. Umar Mujtahid, (Jakarta Timur: Ummul Qura, 2017), hal. 377.
6 Hilman  Latief,  Fatwa- Fatwa  Filantropi  Islam  di  Indonesia  Anotasi  Komparasi  dan  Kompilasi , (Yogyakarta: UMY Press, 2019), hal. 34-35.
7 Sayyid Quthb, Tafsir Ayat-Ayat Riba , terj. Ali Rohmat, (Jakarta Selatan: Wali Pustaka, 2018), hal. 154-155.
tahap  ini  praktik  zakat  dikembalikan  pada  sensitivitas  dan  kemurahan  hati  kaum Muslimin.  Barulah  kemudian  pada  tahun  kedua  hijriyah  ditetapkan  secara  spesifik jumlah, jenis, dan perincian harta yang wajib dikeluarkan sebagai zakat. 8 Pada periode ini juga Rasulullah mengutus para pengumpul zakat ke berbagai daerah dengan tugas yang jelas. Namun, pada masa ini  pengumpulan zakat bukan merupakan pekerjaan yang memerlukan purnawaktu dan para petugasnya tidak diberikan gaji resmi, tetapi hanya memperoleh bayaran tertentu dari dana zakat. 9
Zakat  merupakan  instrumen  ibadah  yang  memiliki  sisi  sosial  ekonomi  yang sangat  kuat.  Dalam  QS.  al-Baqarah  (2):  276  dan  QS.  ar-Rum  (30):  39  ditegaskan bahwa  salah  satu  fungsi  zakat  adalah  sebagai  antitesa  dari  sistem  perekonomian ribawi. Sehingga upaya memerangi sistem riba tidak akan berjalan dengan baik apabila institusi zakat tidak dapat dioptimalkan. 10
Zakat  yang  arti  literalnya  adalah  penyucian  ( thaharah ),  pertumbuhan  ( nama’ ), keberkahan  ( barakah ),  dan  pujian  ( madh ),  secara  teknis  pada  hakikatnya  merupakan kewajiban finansial seorang Muslim untuk mengeluarkan sebagian kecil dari kekayaan bersih atau hasil pertaniannya yang telah melewati batas minimal ( nishab ) tertentu. Ia merupakan  salah  satu  rukun  Islam  yang  merefleksikan  tekad  yang  kuat  untuk menyucikan masyarakat dari penyakit kemiskinan, harta benda orang-orang kaya, dan pelanggaran  terhadap  ajaran-ajaran  Islam  yang  terjadi  karena  tidak  terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan  pokok  bagi  setiap  orang.  Karena  itu,  zakat  merupakan komitmen seorang Muslim dalam bidang sosioekonomi yang tak terhindarkan untuk menjamin  terpenuhinya  kebutuhan  pokok  bagi  semua  orang  dengan  tanpa membebankan  hal  tersebut  pada  kas  negara  sebagaimana  yang  dilakukan  sosialisme
8 Sayyid  Sabiq, Fiqih  sunnah  Jilid  2 ,  Terj.  Abu  Aulia  dan  Abu  Syaukina,  (Jakarta:  Republika Penerbit, 2017), hal. 66. Ada sementara yang berpendapat bahwa yang diwajibkan pada tahun kedua hijriyah adalah zakat fitrah. Ada pun zakat maal diwajibkan pada tahun kesembilan hijriyah, di mana pada  periode  tersebut  kondisi  perekonomian  kaum  Muslim  telah  stabil.  Namun  demikian,  sebagian besar ahli hadits cenderung berpendapat bahwa zakat maal telah diwajibkan sebelum tahun kesembilan hijriyah.  Dalam  hal  ini,  Maulana  Abul  Hasan  menyatakan  bahwa  zakat maal diwajibkan  setelah peristiwa hijrah dan dalam kurun waktu lima tahun setelahnya. Uraian selengkapnya lihat Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam , (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), hal. 39-40.
9 Adiwarman Azwar Karim, Ibid ., hal. 40.
10 Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, Ekonomi Pembangunan Syariah , (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal. 182.
dan  negara  kesejahteraan  modern. 11 Konsep  zakat  punya  hitung-hitungan  sendiri dalam penyucian dan pembersihan harta benda orang-orang kaya yakni agar mereka tidak merasa terbebani. Sementara pada sisi yang lain yang miskin bisa mendapatkan sumber  modal  segar  secara  berkesinambungan.  Dalam  konteks  ekonomi  Islam  ia disebut  sebagai  instrumen  pengentasan  kemiskinan  dalam  bentuk  distribusi pendapatan. 12
Sementara  itu,  dalam  konstruksi  ilmu  fikih  dan  hadits,  zakat  diposisikan sebagai  pilar  Islam  yang  ketiga.  Wacana  tentang  zakat  tidak  bisa  dipisahkan  dari pembahasan  ekonomi  Islam.  Zakat  tidak  bisa  hanya  dipandang  dari  aspek  ritual semata,  namun  juga  aspek  interaksi  sosial  dan  politik  ( mu’amalah  maliyah dan siyasah ijtima’iyyah ).  Seorang  wajib  zakat  ( muzakki )  tidak  mungkin  dapat  melaksanakan kewajiban  zakat  tanpa  adanya  pihak  penerima  ( mustahik ).  Antara  keduanya  terjalin interaksi  yang  didorong  oleh  kesadaran  spritual  (keimanan)  dan  kepekaan  sosial  di pihak muzakki , serta kesadaran diri dari pihak mustahik . Muzakki sebagai pihak yang memiliki kelebihan harta benda, berstatus sebagai mu’amil yang memosisikan dirinya sebagai  pihak  yang  membantu.  Sementara mustahik sebagai mu’amal ,  memosisikan dirinya sebagai orang yang dibantu dan suatu ketika dalam tugas-tugas rumah tangga maupun sosial, ia bisa bertindak sebagai orang yang membantu meringankan tugas- tugas muzakki . 13 Sehingga bila zakat diterapkan secara benar dan menyeluruh, maka ia memiliki  peran  yang  sangat  esensial  dalam  tarbiyah  ruhiyah,  yang  selanjutnya  akan merealisasikan  keadilan  sosial  dan  melahirkan  pertumbuhan  ekonomi  yang  pesat sekaligus sehat. 14
Artikel  ini  secara  khusus  mengurai  tarik  ulur  posisi  zakat  sebagai  ibadah mahdhah di satu sisi dan mu’amalah maliyah ijtima’iyyah pada sisi lainnya.
11 M. Umer Chapra, Islam dan Tantangan Ekonomi , Terj. Ikhwan Abidin Basri, (Jakarta: Gema Insani Pres, 2006), hal. 270-271.
12 Junaidi  Safitri,  “Implementasi  Konsep  Zakat  dalam  Al-Qur‟an  Sebagai  Upaya Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia,” dalam Mukaddimah: Jurnal Studi Islam , Volume 2, No. 1, Juni 2017, (Yogyakarta: Kopertais Wilayah III UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), hal. 21-22.
13 A. Muhyiddin Khotib, Rekonstruksi Fikih Zakat Telaah Komprehensif Fikih Zakat Pendekatan Teoritis dan Metodologi , (Malang: Literasi Nusantara, 2019), hal. 1.
14 Junaidi Safitri, Op. Cit ., hal. 21.

## METODE PENELITIAN
Metode analisis data yang dipakai dalam artikel ini adalah metode deskriptif kualitatif, yang mana hal itu dimaksudkan untuk menjelaskan dan menganalisis secara konprehensif  mengenai  kedudukan  zakat  sebagai  ibadah mahdhah yang  bermuatan mu’amalah maliyyah ijtima’iyyah yang tak terlepas dari aspek sosial ekonomi. Sementara itu, data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder  yang  dihimpun  dan diperoleh  dari studi literatur, dokumen dan publikasi ilmiah serta tidak menutup kemungkinan dari internet  yang  relevan dengan  tema  artikel.  Data-data  tersebut  kemudian  diolah, dianalisis,  disistematisasi  hingga  akhirnya  disusun  dalam  sebuah  artikel  yang memenuhi standar ilmiah.

## PEMBAHASAN

## Konsep Dasar Zakat
Imam  al-Mawardi 15 menyebutkan  bahwa  zakat  dan  shadaqah  adalah  dua istilah  yang  identik.  Zakat  adalah  shadaqah,  shadaqah  adalah  zakat.  Lebih  lanjut,  ia juga  menegaskan  bahwa  zakat  dipungut  dari  harta  benda  yang  dimaksudkan  untuk diputar  dan  dikembangkan,  di  mana  ia  dipungut  dari  jumlah  pokok  harta  atau  dari hasil perputaran harta benda itu.
Zakat  adalah  hak  Allah  berupa  harta  yang  diberikan  oleh  seseorang  (yang kaya) kepada orang-orang miskin. Harta itu disebut dengan zakat karena di dalamnya terkandung  penyucian  jiwa,  pengembangannya  dengan  kebaikan-kebaikan,  serta harapan  untuk  mendapatkan  keberkahan. 16 Berbeda  dengan  ibadah mahdhah lainnya semisal  shalat  dan  puasa  ramadhan,  zakat  termasuk  dalam  kategori  ibadah maliyah , yakni ibadah dengan harta benda yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial, mengentaskan  kemiskinan,  menyebarkan  rasa  cinta,  kasih  sayang,  dan  saling menghormati  sesama  Muslim. 17 Dengan  begitu,  zakat  yang  dibayarkan  oleh  orang kaya bukan merupakan bentuk keberpihakan kepada kaum miskin. Karena memang
15 Imam al-Mawardi, Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam , Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hal. 220.
16 Sayyid Sabiq, Op. Cit ., hal. 64.
17 Musthafa  Dieb  al-Bugha  dan  Muhyiddin  Mitsu, Al-Wafi  Syarah  Hadis  Arba’in  Imam  An- Nawawi , terj. Rohidin Wakhid, (Jakarta: Qisthi Press, 2017), hal. 21.
kekayaan  yang  dimiliki golongan  kaya  bukan  milik  riil  mereka.  Posisi  mereka  hanya sebagai  pemegang  amanah.  Mereka  harus  membelanjakannya  sesuai  dengan ketentuan,  yang  paling  penting  salah  satunya  adalah  memenuhi  kebutuhan  orang- orang miskin. Pada sisi yang lain, orang miskin tidak boleh memandang penerimaan zakat sebagai perlakuan tidak baik karena apa yang mereka terima sebenarnya adalah hak mereka yang telah ditentukan oleh Allah dalam kekayaan orang-orang kaya. 18
Secara lughawi, zakat berarti berkah ( تكربلا ), berkembang ( ءامنلا ), suci ( ةراهطلا ), dan kebaikan ( حلاصلا ). 19 Dari sisi peristilahan, ulama‟ berbeda dalam mendefinisikan substansi  zakat.  Menurut fuqaha’ Madzhab  Hanafi,  zakat  adalah  pemberian  harta karena Allah kepada fakir miskin yang beragama Islam, selain Bani Hasyim atu bekas budaknya, dengan ketentuan bahwa manfaat harta itu harus terputus, dalam arti tidak mengalir lagi kepada pemiliknya yang asli dengan cara apapun.
Bagi fuqaha’ Madzhab Maliki, zakat adalah mengeluarkan bagian tertentu dari harta  tertentu  pula,  yang  telah  mencapai  nishab,  diberikan  kepada  yang  berhak menerimanya,  dengan  catatan  tambahan  harta  itu  merupakan  milik  si  pemberi sepenuhnya dan telah mencapai haul, terutama untuk selain barang tambang dan hasil pertanian.
Lebih  ringkas  dari  dua  definisi  sebelumnya,  para fuqaha’ Madzhab  Syafi‟i mengatakan  bahwa  zakat  adalah  harta  tertentu  yang  dikeluarkan  dari  harta  tertentu dengan cara tertentu pula.
Sementara  bagi fuqaha’ Madzhab  Hambali,  yang  dimaksud  dengan  zakat adalah hak yang wajib dikeluarkan dari suatu harta. 20
Dapat  juga  dikatakan  bahwa  zakat  berarti  kewajiban  atas  sejumlah  harta tertentu  untuk  kelompok  tertentu  dan  dalam  waktu  tertentu.  Hal  ini  berarti  bahwa tidak  semua  harta  benda  yang  dimiliki  seseorang  dapat  dimasukkan  sebagai  objek wajib  zakat.  Objek  wajib  zakat  merujuk  pada  beberapa  komoditas  seperti  emas,
18 M. Umer Chapra, Op. Cit ., hal. 272.
19 Abdul Wahid al-Faizin dan Nashr Akbar, Tafsir Ekonomi Kontemporer Menggali Teori Ekonomi dari Ayat-Ayat al-Qur’an , (Jakarta: Gema Insani Pres, 2018), hal. 101; Agus Siswanto, dkk, HRD Syariah Teori  dan  Implementasi ,  (Jakarta:  Gramedia,  2020),  hal.  329;  Departemen  Ekonomi  dan  Keuangan Syariah  Bank  Indonesia  dan  P3EI  Fakultas  Ekonomi  Universitas  Islam  Indonesia ,  Pengelolaan  Zakat Yang  Efektif:  Konsep  dan  Praktik  di  Berbagai  Negara ,  (Jakarta:  Departemen  Ekonomi  dan  Keuangan Syariah Bank Indonesia, 2016), hal. 61.
20 Syauqi Ismail Sahhatih, Penerapan Zakat dalam Bisnis Modern , terj. Bahrun Abu Bakar dan Anshori Umar Sitanggal, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hal. 19-21.
perak, uang, komoditas perdagangan, investasi, tambang, dan sebagainya. Sementara anak kalimat untuk kelompok tertentu mengandung makna bahwa alokasi zakat tidak boleh  keluar  dari  kelompok  tertentu  yang  disebut mustahik ,  terdiri  dari  delapan golongan  sebagaimana  ditegaskan  dalam  QS.  At-Taubah  (9):  60.  Adapun  dalam waktu  tertentu  berarti  ketentuan  mengeluarkan  zakat  sangat  terkait  dengan  waktu, yaitu  zakat  yang  harus  dikeluarkan  ketika  sudah  berlalu  setahun  ( haul )  bagi  objek wajib  zakat  yang  mensyaratkan haul . 21 Nawawi  mengutip  pendapat  Wahidi menyatakan bahwa jumlah tertentu yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena  yang  dikeluarkan  itu  menambah  banyak,  membuat  lebih  berarti,  dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan. 22 Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa dengan zakat, maka pembayar zakat atau muzakki secara pribadi akan menjadi lebih baik dan kekayaan yang dimilikinya menjadi bersih dan suci. Zakat bersifat menumbuhkan dan membersihkan sang pembayar, tidak terbatas pada harta yang dizakati saja. Demikian pula bagi penerima atau mustahiq , zakat akan menumbuhkan harta dan membersihkan jiwa mereka. 23
Berdasarkan  pengertian-pengertian  yang  diuraikan  di  atas  dapat  ditarik benang  merah  bahwa  zakat  merupakan  kewajiban  seorang  Muslim  untuk mengeluarkan  sebagian  hartanya  yang  telah  mencapai nishab (batas  minimal)  dalam waktu  tertetentu  dan  diberikan  kepada  orang-orang  yang  berhak  menerima  zakat untuk  menyucikan  dan  membersihkan  jiwa  dan  hartanya  sesuai  dengan  yang disyaratkan dalam al-Qur‟an. 24
Karena nilainya yang sangat penting di dalam Islam, zakat sangat ditekankan dalam  al-Qur‟an. 25 Bahkan  ia  merupakan  salah  satu  elemen  terpenting  dari  rukun Islam  yang  lima.  Hal  ini  berimplikasi  pada  kafirnya  seseorang  yang  menolak membayar  zakat  sementara  ia  mengingkari  kewajibannya.  Bagi  yang  menolak membayarnya  karena  kikir  namun  masih  meyakini  kewajibannyanya,  maka  secara syar‟i  ia  berdosa  dan  zakat  ditarik  darinya  dengan  jalan  paksa  bahkan  ia  bisa
21 Agus Siswanto, dkk, Op. Cit. , hal. 329.
22 Nurul Huda, dkk, Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset , (Jakarta: Kencana, 2015), hal. 3.
23 Departemen  Ekonomi  dan  Keuangan  Syariah  Bank  Indonesia  dan  P3EI  Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Loc. Cit. 24 Nurul Huda, dkk, Op. Cit ., hal. 5.
25 Sayyid Sabiq, Loc. Cit.
dikenakan sanksi disiplin. Sementara bagi pihak yang mengumumkan perang karena menolak membayar zakat, maka ia diperangi hingga tunduk pada aturan syara‟ yang telah digariskan. 26
Dalam  al-Qur‟an,  zakat  sebagai  ibadah  yang  bermuatan  sosial  ekonomi seringkali  disandingkan  dengan  shalat  yang  bermuatan  ritual.  Sabiq 27 menyebutkan bahwa ada 82 ayat yang menyandingkan kata zakat dengan kata shalat, baik perintah tersebut  menggunakan  lafal shadaqah maupun  zakat.  Dari  sekian  ayat  tersebut  di antaranya  adalah  ayat-ayat makkiyyah ,  yakni  ayat-ayat  yang  diturunkah  sebelum peristiwa  hijrah.  Hal  ini  juga  diperkuat  dengan  fakta  bahwa  Islam  sejak  awal kemunculannya  sangat  konsen  terhadap  penanggulangan  problem  kemiskinan  serta orang-orang miskin itu sendiri. 28 Apabila shalat ditempatkan pada konteks hubungan manusia dengan Allah swt. ( hablum minallah ), maka zakat diposisikan pada hubungan antar sesama manusia ( hablum minannas ). Dengan demikian, shalat merupakan ibadah ritual  yang  memiliki  dimensi  sosial  yang  dinyatakan  sebagai  hikmahnya,  sedangkan zakat merupakan ibadah sosial yang berdimensi ritual ( ‘ibadah maliyyah ijtima’iyyah ). 29
Kewajiban  zakat  yang  langsung  bersumber  dari  nash  al-Qur‟an  tidak  berarti bahwa  posisinya  sejajar  dan  searah  dengan  posisi  shalat  yang  sering  disandingkan dengan kewajiban zakat. Keduanya ibarat saudara kandung yang merupakan pilar ke atas dan ke samping. Pilar ke atas direpresentasikan oleh shalat, yang juga termasuk di dalamnya  puasa  dan  haji,  yang  pelaksanaannya  bersifat  individu,  yaitu  hubungan seorang  manusia  dengan  Tuhannya.  Pilar  ke  samping  direpresentasikan  oleh  zakat yang  mencakup  hibah,  wakaf,  hadiah,  shadaqah,  dan  berbagai  bentuk  hubungan timbal  balik  berupa  praktik  transaksi mu’awadhah ,  seperti  jual  beli,  sewa-menyewa, gadai, dan sebagainya. Uraian ini menegaskan bahwa transaksi mu’awadhah sebetulnya juga mengandung nilai ibadah dengan adanya perintah dan larangan asy-Syari’ dalam pelaksanaannya. 30
Di  antara  ayat  yang  menyandingkan  kata  zakat  dan  shalat  adalah  QS  al- Bayyinah (98): 5, yang menyebutkan bahwa
26 Abu Bakr Jabir al-Jazairi, Op. Cit. , hal. 396; Abdullah ad-Dumaiji, Loc. Cit .
27 Sayyid Sabiq, Loc.Cit .
28 Ahmad Atabik, “Peranan Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan,” dalam ZISWAF: Jurnal Zakat dan Waka f, Vol. 2, No. 2, Desember 2015, (Kudus: IAI Kudus, 2014), hal. 346.
29 A. Muhyiddin Khotib, Op. Cit., hal. 1-2.
30 A. Muhyiddin Khotib, Ibid ., hal. 3-4.
                                                                                                               
                        
“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan  kepada-Nya  dalam  (menjalankan)  agama  yang  lurus  dan  supaya  mereka mendirikan  shalat  dan  menunaikan  zakat;  dan  yang  demikian  itulah  agama  yang lurus.” (QS al-Bayyinah (98): 5).
Menyangkut  ayat  di  atas  Imam  Syafi‟i 31 menerangkan  bahwa  Allah mewajibkan  kepada  orang-orang  yang  beriman  agar  mereka  menyembah  Allah semata  dengan  memurnikan  ketaatan  kepada-Nya  dalam  menjalankan  agama, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat.
Sementara  menurut  Ibnu  Katsir  penyebutan  zakat  dan  shalat  secara bersamaan dalam banyak ayat adalah karena keduanya merupakan dua bentuk ibadah vital  dalam  Islam  yang  memiliki  aspek  berbeda.  Shalat  merupakan  bentuk  ibadah yang  merupakan  hak  Allah  swt.  yang  terkandung  di  dalamnya  pengesaan,  pujian, pengagungan,  permohonan,  doa,  dan  penyerahan  diri  (twakkal)  kepada  Allah  swt. Sementara itu, zakat merupakan hak makhluk (penerima zakat) yang merupakan salah satu bentuk ihsan (perbuatan baik) kepada makhluk. Hal senada juga dijelaskan oleh as-Sa‟di  yang  menyatakan  bahwa  penyebutan  shalat  dan  zakat  secara  bersamaan disebabkan shalat mengandung bentuk al-ikhlash (keikhlasan) kepada Allah Dzat yang disembah ( al-ma’bud ). Sedangkan zakat mengandung bentuk al-ihsan (perbuatan baik) kepada  hamba  Allah  swt.  („abdullah). Al-ikhlash dan al-ihsan inilah  yang  menjadi indikator utama seseorang beruntung atau celaka. 32

## Fungsi dan Tujuan Strategis Zakat
Zakat mempunyai beberapa dimensi yang sangat luas yaitu meliputi dimensi agamis,  moral-spritual,  finansial,  ekonomi,  dan  sosial  politik  yang  pada  akhirnya adalah  untuk  mencapai  kemakmuran  dan  kesejehteraan  masyarakat.  Dari  beberapa
31 Imam asy-Syafi‟i, Al-Umm Kitab Induk Fiqih Islam Jilid 3 , Terj. Fuad Syaifudin Nur, (Jakarta: Republika Penerbit, 2017), hal. 1-2.
32 Abdul Wahid al-Faizin dan Nashr Akbar, Op. Cit ., hal. 102-103.
tujuan  tersebut  pada  dasarnya  mengerucut  pada  dua  aspek  pokok,  yaitu  aspek kebaktian atau ibadah kepada Allah dan amal shalih kepada masyarakat. 33
Dalam dimensi sosial, zakat merupakan kewajiban sosial yang bersifat ibadah. Hal  ini  karena  zakat  yang  dikenakan  terhadap  harta  individu  ditujukan  kepada masyarakat  agar  terpenuhi  kebutuhan  dasar mustahik sekaligus  bertujuan mengentaskan  kemiskinan.  Pada  dimensi  moral,  zakat  mengikis  keserakahan  dan ketamakan  orang  kaya.  Sementara  dalam  dimensi  ekonomi,  zakat  berpotensi mencegah penumpukan harta kekayaan pada segelintir orang tertentu 34 sebagaimana yang diamanatkan QS. al-Hasyr (59): 7,
                                              
“…  Supaya  harta  itu  jangan  beredar  di  antara  orang-orang  kaya  saja  di  antara kamu…” (QS. al-Hasyr (59): 7)
Ayat  di  atas,  secara  faktual  memerintahkan  setiap  orang  agar  berlaku  adil apabila  mendapatkan  harta.  Dalam  konteks  ini,  Islam  tidak  menghendaki  terjadinya penumpukan  harta  pada  sekelompok  orang  tertentu.  Dengan  kata  lain,  harta  yang hanya  berputar  di  antara  orang-orang  kaya  perlu  dihindari  atau  setidaknya diminimalisir.  Jika  tidak,  akan  ada  sekelompok  orang  yang  terlalu  kaya,  sementara kelompok  lainnya  terlalu  miskin. 35 Sehingga  jika  zakat  dijalankan  sesuai  dengan perintah Syari’ , maka hal itu dapat memupus kerakusan dan ketamakan orang-orang kaya dan pada saat bersamaan orang-orang miskin tidak kehilangan harapan. 36
Di  samping  itu,  berdasarkan  sudut  pandang  sistem  ekonomi  pasar,  tujuan utama zakat adalah untuk menciptakan distribusi pendapatan menjadi lebih merata. 37 Dengan  adanya  zakat,  baik  itu  zakat  fitrah  maupun  zakat maal ,  diharapkan  dapat
33 Moh.  Thoriquddin, Pengelolaan  Zakat  Produktif  Perspektif  Maqasid  al-Syari’ah  Ibnu  ‘Asyur , (Malang:  UIN-Maliki  Press,  2015),  hal.  3.  Lihat  juga  uraian  Ahmad  Atabik, Op.  Cit .,  hal.  344-345. Bahasan mengenai hikmah zakat dapat dirujuk di antara dalam Heri Sudarsono, Op. Cit ., hal. 236-237.
34 Naerul  Edwin  Kiky  Aprianto,  “Kontruksi  Sistem  Jaminan  Sosial  dalam  Perspektif Ekonomi Islam,” dalam Economica: Jurnal Ekonomi Islam , Volume 8, Nomor 2, (Semarang: FEBI UIN Walisongo, 2017), hal. 251.
35 Nurul Huda, dkk, Op. Cit ., hal. 109-110.
36 Abdullah Zaky al-Kaaf, Ekonomi dalam Perspektif Islam , (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hal. 128.
37 Mustafa Edwin Nasution, dkk, Pengenalan Ekslusif Ekonomi Islam , (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 207.
menekan  tingkat  ketimpangan  kekayaan 38 dan  pendapatan  antara  orang-orang  kaya dan orang-orang miskin. Dalam hal perannya sebagai salah satu instrumen distribusi dalam Islam, maka implementasi zakat sewajarnya memperhatikan beberapa prinsip, yakni:  1)  pemenuhan  kebutuhan  bagi  semua  makhluk;  2)  menimbulkan  efek  positif bagi  pemberi  itu  sendiri,  misalnya  zakat,  selain  dapat  membersihkan  diri  dan  harta muzakki juga  diharapkan  dapat  meningkatkan  keimanan  dan  menumbuhkan kebiasaan berbagi dengan orang lain; 3) menciptakan kebaikan di antara semua orang, baik  yang  kaya  maupun  miskin;  4)  mengurangi  kesenjangan  pendapatan  dan kekayaan; 5) pemanfaatan lebih baik terhadap sumber daya alam dan aset tetap; dan 6) memberikan harapan pada orang lain melalui pemberian. 39
Secara spesifik, aplikasi dan implementasi zakat memiliki efek domino, mulai dari  sektor  produksi,  investasi,  lapangan  kerja,  pertumbuhan  ekonomi,  hingga dampaknya  pada  minimalisir  kesenjangan  sosial  yang  terjadi  di  tengah-tengah masyarakat.
Dari sisi produksi, zakat akan menimbulkan new demander potensial sehingga zakat  dapat  meningkatkan  permintaan  secara agregat yang  pada  akhirnya  akan mendorong  produsen  untuk  meningkatkan  kapasitas  produksi  untuk  memenuhi permintaan  yang  ada.  Dampak  lain  yang  dimunculkan  dari  peningkatan  produksi, yakni akan mendorong perusahaan ( firms ) untuk meningkatkan investasi.
Ada pun dengan adanya peningkatan investasi yang merupakan efek domino berikut  dari  implementasi  zakat  adalah  mendorong  perluasan  produksi  untuk  skala yang lebih besar lagi yang bisa membuka kesempatan kerja. Berikutnya, dikarenakan adanya  peningkatan  konsumsi  secara agregat dan  juga  peningkatan  investasi,  maka akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi.
Zakat  juga  berperan  dalam  mendistribusikan  pendapatan,  khususnya  dalam mengurangi  kesenjangan  sosial  atau gap pendapatan  yang  pada  akhirnya  akan meminimalisir kesenjangan sosial. 40
38 Yoghi  Citra  Pratama,  “Peran  Zakat  dalam  Penanggulangan  Kemiskinan  (Studi  Kasus Program Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional),” dalam The Journal of Tauhidinomics , Vol. 1, No. 1, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015), hal. 94.
39 Euis  Amalia, Keadilan  Distributif  dalam  Ekonomi  Islam  Penguatan  Peran  LKM  dan  UKM  di Indonesia , (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hal. 118-119.
40 Ika Yunita Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari’ah , (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 146-147.
Sementara  Mohammad  Daud  Ali  seperti  dikutip  Nurul  Huda,  dkk 41 mengidentifikasi 9 (sembilan) tujuan zakat yaitu: (1) mengangkat derajat fakir miskin; (2) membantu  memecahkan masalah para  gharim,  ibnu sabil, dan mustahik lainnya; (3) membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada  umumnya;  (4)  menghilangkan  sifat  kikir  dan  loba  para  pemilik  harta;  (5) menghilangkan  sifat  dengki  dan  iri  (kecemburuan  sosial)  dari  hati  orang-orang miskin;  (6)  menjembatani  jurang  antara  si  kaya  dan  si  miskin  di  dalam  pergaulan masyarakat  sehari-hari;  (7)  mengembangkan  rasa  tanggungjawab  sosial  pada  diri seseorang  terutama  yang  memiliki  harta;  (8)  mendidik  manusia  untuk  berdisiplin menunaikan  kewajiban  dan  menyerahkan  hak  orang  lain  padanya;  dan  (9)  sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan.
Di tempat lain Wahbah az-Zuhaily menyatakan bahwa tujuan zakat dari sudut pandang pembangunan kesejahteraan masyarakat memiliki tujuan yang sangat mulia, yakni:
1. Menggalang  jiwa  dan  semangat  saling  menunjang  serta  memupuk  solidaritas sosial di kalangan masyarakat Islam.
2. Merapatkan  dan  mendekatkan  jarak  dan  kesenjangan  sosial  ekonomi  dalam masyarakat.
3. Menanggulangi  pembiayaan  yang  mungkin  timbul  akibat  berbagai  bencana seperti bencana alam maupun bencana lainnya.
4. Menutup biaya-biaya yang timbul akibat terjadinya konflik, persengketaan dan berbagai bentuk kekerasan dalam masyarakat.
5. Menyediakan  dana  taktis  dan  khusus  guna  penanggulangan  biaya  hidup  para gelandangan,  para  pengangguran  dan  para  tunasosial  lainnya,  termasuk  dana untuk  membantu  orang-orang  yang  hendak  menikah  akan  tetapi  tidak memiliki dana untuk itu.
Adapun  Yusuf  Qardhawi  mengutip  pendapat  al-Kasani  menyatakan bahwa zakat memiliki beberapa tujuan dan arti penting yang signifikan, yakni pertama menunaikan  zakat  merupakan  upaya  untuk  membantu  kaum  lemah,  orang  yang membutuhkan  pertolongan  serta  menopang  mereka  yang  lemah  agar  mampu
41 Nurul Huda, dkk, Op. Cit ., hal. 10.
melaksanakan  apa  yang  diwajibkan  Allah  pada  mereka  seperti  ibadah  dan  sarana penunjangnya. Dalam konteks ini, menyiapkan sarana untuk melaksanakan kewajiban juga  merupakan  suatu  kewajiban. Kedua, membayar  zakat  dapat  membersihkan  diri pelaku dari berbagai dosa dan menghaluskan budi pekertinya sehingga menjadi orang yang pemurah. Realita menunjukkan bahwa pada umumnya manusia cenderung kikir.
Ketiga , Allah telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kaum berada dengan memberikan harta yang melebihi kebutuhan pokok. Dengan demikian, mereka hidup senang di dunia. Sementara itu, mensyukuri nikmat merupakan kewajiban, baik secara akal  ( aqli )  maupun  hukum  Allah  ( syar’i ).  dengan  demikian,  ada  tiga  hak  yang terkandung dalam kewajiban zakat, yaitu hak fakir miskin, hak masyarakat, dan hak Allah. Dengan kata lain ada  kewajiban dalam harta orang-orang mampu yang mesti ditunaikan untuk memenuhi hak-hak pihak lainnya. 42
Narasi tentang tujuan zakat seperti diuraikan di atas semakin meneguhkan posisi  strategis  zakat  sebagai  bentuk  nyata  solidaritas  sosial  dalam  Islam.  Dengan zakat  dapat  ditumbuhkan  rasa  kebersamaan  dan  tanggungjawab  untuk  saling menolong  di  antara  anggota  masyarakat,  sekaligus  menghilangkan  sifat  egois  dan individualistik.  Secara  historis,  zakat  telah  direalisasikan  secara  nyata  dan  sukses dalam  sejarah  Islam,  bahkan  pernah  tidak  ditemukan  lagi  orang-orang  fakir  yang berhak menerima zakat. Yahya bin Said, seorang petugas amil zakat pada masa Umar bin Abdul  Aziz  (122  H.)  pernah  diutus  oleh  Khalifah  Umar  bin  Abdul  Aziz  untuk mengumpulkan zakat orang-orang Afrika. Dalam tugasnya ia berhasil mengumpulkan zakat  dari  para muzakki ,  namun  ia  kesulitan  menemukan  orang-orang  fakir  yang berhak menerima zakat di negeri tersebut. 43
Dari  sudut  pandang  investasi, zakat  memiliki  dampak  positif  guna meningkatkan ketersediaan dana bagi investasi. Hal ini karena pembayaran zakat pada kekayaan dan harta yang tersimpan akan mendorong para wajib zakat untuk mencari pendapatan dari kekayaan mereka sendiri, sehingga mampu membayar zakat dengan tanpa  menggerus  kekayaan.  Dengan  demikian,  dalam  sebuah  masyarakat  yang  nilai-
42 Ahmad  Mustahal  dan  Abdullah  Kelib,  “Study  tentang  Pemungutan  Zakat  Penghasilan Pegawai pada Unit Pengumpul Zakat Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga,” dalam Jurnal Hukum Khaira Ummah , Vo. 12 No. 1, Maret 2017,” (Semarang: Program Master Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA, 2017), hal. 32-33.
43 Nurul Huda, dkk, Ibid ., hal. 11-12.
nilai islamnya telah terinternalisasi dengan baik, simpanan emas, perak dan kekayaan bentuk  lainnya  yang  tidak  produktif  cenderung  akan  berkurang,  sehingga  pada gilirannya  akan  meningkatkan  jumlah  investasi  sebagai  basis  meningkatkan kemakmuran yang lebih luas bagi publik. 44
Sementara  itu,  menarik  untuk  mencatat  pendapat  ad-Dumaiji 45 yang menyatakan  bahwa  kewajiban  zakat  tidak  bersifat  personal  atau  „ ain ,  di  mana pelaksanaannya  diserahkan  pada  kehendak  bebas  individu,  melainkan  ia  merupakan kewajiban  yang  bersifat  kolektif  di  mana  pengaturan  dan  pelaksanaannya  berada  di tangan imam dan para bawahannya. Merekalah yang bertugas memungut zakat dari para  wajib  zakat  dan  mengalokasikannya  kepada  golongan-golongan  yang  berhak menerima.  Dalam  tataran  ini,  pelaksanaan zakat  harus  diawasi secara  langsung oleh penguasa  atau  imam,  dilakukan  oleh  petugas  yang  rapi,  terstruktur,  dan teratur, dipungut  dari  orang-orang  yang  wajib  mengeluarkannya untuk  kemudian  diberikan kepada  orang-orang  yang  berhak  menerima. Allah  telah  menyebutkan  orang-orang yang  bertugas dalam  urusan  zakat  ini,  baik  petugas  pengumpul  maupun petugas pembagi zakat. Mereka harus diberi bagian dari harta zakat, agar tanggung jawab dan kewajibannya dapat dijalankan secara maksimal. 46
Dinamika Teoritis-Praktis Zakat Mal
Secara  praktis,  di  kalangan  sahabat,  terutama  pasca  meninggalnya  Nabi Muhammad saw., kebijakan pengelolaan hingga penetapan harta yang  wajib dizakati tidak kurang dinamisnya. Umar bin Khaththab, misalnya memungut zakat atas kuda, sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh pendahulunya, baik oleh Nabi Muhammad saw., maupun Abu Bakar. Pada awalnya memang Umar tampak ragu atas kebijakan ini.  Namun  seperti  ditegaskan  Qardhawi, 47 setelah  terlebih  dahulu  mengumpulkan data-data  terkait,  bermusyawarah  dengan  beberapa  sahabat  senior,  menganalisis,
44 Junaidi  Safitri,  “Implementasi  Konsep  Zakat  dalam  Al-Qur‟an  Sebagai  Upaya Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia,” dalam MUKADDIMAH: Jurnal Studi Islam , Volume 2 No. 1, Juni 2017, (Yogyakarta: Kopertais Wilayah III Yogyakarta, 2017), hal.  23.
45 Abdullah ad-Fumaiji, Loc. Cit .
46 Ahmad  Syafiq,  “Prospek  Zakat  dalam  Perekonomian  Modern,”  dalam ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf , Vol. 1, No. 1, Juni 2014, (Kudus: IAI Kudus, 2014), hal. 150.
47 Yusuf Qardhawi, Membumikan Syariat Islam Keluwesan Aturan Ilahi untuk Manusia , Terj. Ade Nurdin dan Riswan, (Bandung: Arasy, 2003), hal. 235.
hingga  akhirnya  ia  menarik  satu istimbath hukum  bahwa  setiap  satu  ekor  kuda,  baik betina  atau  jantan  dikenakan  zakat  sejumlah  satu  dinar.  Di  sini,  Umar  mengubah fatwanya tentang zakat kuda disebabkan terjadinya perubahan situasi kondisi. Ia tidak terpaku  pada  pendapat  pertama  karena ijtihad selalu  berubah  mengikuti  perubahan kondisi.
Contoh  yang  lain  adalah  pandangan  Umar  bin  Khaththab  mengenai penangguhan  pemberian  porsi  zakat  bagi  golongan  yang  dikenal  pada  masa  Nabi saw.,  dan  Khalifah  Abu  Bakar  sebagai al-mu’allafah  qulubuhum (orang  yang  dibujuk hatinya). Terkait dengan ini, ia berujar “Sesungguhnya Allah telah memuliakan Islam, dan tidak lagi memerlukan mereka.”
Dengan kebijakan tersebut, tidak berarti menggugurkan hukum al-Qur‟an dan  as-Sunnah,  juga  bukan  menghapuskan  saham  zakat  kelompok  ini  untuk selamanya  sebagaimana  dipahami  oleh  sebagian  ulama‟.  Sebenarnya  jatah  mereka tetap  ada,  tidak  hilang  karena  hukum  tidak  bisa  dihapus  setelah  wahyu  berhenti. Suatu  hal  yang  mustahil  terjadi  bila  Umar  dan  para  sahabat  lainnya  berani menggugurkan sesuatu yang telah ada dalam al-Qur‟an dan as-Sunnah.
Semua  yang  dilakukan  oleh  Umar  disebabkan  oleh  pandangannya  bahwa pada  masa  itu,  Islam  tidak  lagi  memerlukan mu’allaf .  Ia  melarang  setiap  orang  terus menerus mengambil zakat atas nama ta’lif (menjinakkan hati orang yang baru masuk Islam). Penetapan mengenai perlu tidaknya ta’lif dan penentuan siapa atau golongan mana  yang  masih  dianggap  perlu,  merupakan  wewenang  imam  atau  penguasa berdasarkan hasil musyawarah dengan orang-orang yang dianggap kredibel. 48 Bahkan lebih dari itu, Umar, Amir, dan Sya‟bi berpendapat bahwa mu’allaf tidak boleh diberi zakat sepeninggal Nabi saw., karena Allah telah memuliakan Islam dan pemeluknya. Hanya  saja  jika  faktor-faktor  yang  mengharuskan  pembujukan  hati  terulang,  maka zakat dapat diberikan kembali kepada mu’allaf . 49
Di tempat lain, Karim 50 mencatat kebijakan serupa dari Umar, di mana ia mengenakan khums zakat atas karet yang ditemukan di semenanjung Yaman,  antara
48 Yusuf Qardhawi, Ibid ., hal. 236.
49 Muhammad Nasib ar-Rifa‟i, Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2 , Terj.Syihabuddin, (Jakarta: Gema  Insani,  2012),  hal.  440-441.  Lihat  juga  Holilur  Rohman, Maqasid  al-Syari’ah ,  (Malang:  Setara Press, 2019), hal. 46-47.
50 Adiwarman Azwar Karim, Op. Cit ., hal. 69-70.
Aden  dan  Mukha,  dan  hasil  laut  karena  barang-barang  tersebut  dianggap  sebagai hadiah dari Allah. Tidak hanya itu, Umar juga menetapkan zakat madu atas penduduk Thaif  sebagaimana  yang  telah  dilakukan  Nabi  Muhammad  saw.  Hanya  saja  ia mengelompokkan madu tersebut menjadi dua bagian yakni madu yang diperoleh dari pegunungan  dan  madu  yang  diperoleh  dari  ladang.  Pembagian  ini  menentukan besaran  zakat  yang  dikenakan.  Zakat  yang  ditetapkan  untuk  madu  jenis  pertama adalah seperduapuluh dan sepersepuluh untuk madu jenis kedua.
Sementara  itu,  Abu  Bakar  juga  membebani  zakat  terhadap war ,  sejenis rumput herbal yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan bedak dan parfum. 51
Tidak  jauh  berbeda  dengan  kebijakan  yang  ditetapkan  oleh  Umar  bin Khaththab dan Abu Bakar seperti telah diuraikan di atas, Utsman bin Affan seperti dicatat  ash-shallabi 52 juga  menetapkan  kebijakan  serupa.  Di  antara  kebijakannya adalah:  menetapkan  zakat  atas  piutang  orang-orang  kaya;  meminjam  uang  zakat untuk  kemaslahatan  umum,  terutama  untuk  membiayai  perang  dan  layanan  publik lainnya;  memberi  makan  orang-orang  miskin  dan ibnu  sabil dari  uang  zakat; membangun beberapa rumah singgah dari uang zakat; dan memberi uang saku bagi para budak.
Sementara  di  tempat  lain,  Abu  Dzar  al-Ghifari  memilik  pendapat  yang bersebrangan dengan pendapat mayoritas sahabat Nabi saw., menyangkut zakat emas dan perak. Jika mayoritas sahabat Nabi saw., berpendapat bahwa tidak ada kewajiban zakat pada emas yang kurang dari lima uqiyah , maka Abu Dzar al-Ghifari berpendapat bahwa  emas  dan  perak  berapa  pun  jumlahnya  tidak  layak  disimpan  oleh  seorang Muslim,  seluruhnya  harus  diinfakkan.  Ia  berdalil  dengan  QS.  at-Taubah  (9):  34-35. Pada  ayat  34  secara  substantif  dideskripsikan  kebiasaan  orang-orang  Yahudi  dan Rahib-Rahib  Nasrani  dalam  hal  memakan  harta  orang  lain  dengan  jalan  batil  dan menghalang-halangi  manusia  dari  jalan  Allah.  Pada  ayat  sama  juga  dideskripsikan siksa  yang  teramat  pedih  bagi  orang-orang  yang  menyimpan  atau  menimbun  emas dan perak secara mutlak dan bersikukuh tidak menginfakkannya.
51 Adiwarman Azwar Karim, Ibid ., hal. 69.
52 Urain  lengkap  tentang  kebijakan  penggunaan  uang  zakat  pada  masa  Utsman  bin  Affan dapat merujuk Ali Muhammada ash-Shallabi, Biografi Utsman bin Affan , Terj. Umarul Faruq Abubakar,
(Jakarta Timur: Ummul Qura, 2017), hal. 168-172.
Ada  pun  ayat  35  merinci  bentuk  azab  di  akhirat  kelak  bagi  orang  yang menimbun  emas  dan  perak  semasa  di  dunia,  yakni  dipanaskannya  emas  dan  perak tersebut di neraka Jahannam, lalu dibakar  dengannya dahi, lambung, dan punggung mereka.  Lalu  dikatakan  kepada  mereka,  “Inilah  harta  bendamu  yang  kamu  simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu sekalian simpan.” 53
Terlepas dari keberadaan dasar normatif, pendapat Abu Dzar al-Ghifari ini bertentangan dengan pendapat mayoritas sahabat dan generasi setelahnya. Umumnya dipahami bahwa emas yang dipakai sebagai perhiasan kaum hawa dalam batas yang wajar  tidak  dikenakan  zakat. 54 Berbeda  halnya  jika  dikenakan  dalam  jumlah  yang berlebih-lebihan.  Dalam  kasus  ini,  perhiasan  tersebut  wajib  dizakati  sebagaimana pendapat beberapa sahabat senior seperti Jabir bin Abdullah, Ibnu Umar, Asma‟ binti Abu  Bakar,  dan  Aisyah. 55 Ada  pun  menyangkut  maksud  emas  dan  perak  yang ditimbun ( yaknizuna adz-dzahaba wa al-fiddhah ) seperti tertera dalam QS. at-Taubah (9): 34,  Ibnu  Umar  menyatakan  bahwa  yang  dimaksud  adalah  harta  yang  tidak dikeluarkan zakatnya. 56
Fakta  lain  yang  penting  dicatat  adalah  Umar  bin  Abdul  Aziz  pada  masa pemerintahannya  juga  pernah  menetapkan  zakat  atas  gaji,  honorarium,  dan  juga hadiah yang diterima seseorang. 57
Di tempat lain, Abu Hanifah, yang dikenal sebagai tokoh ahl al-ra’yi yang dalam  setiap  produk  hukumnya  seringkali  mengedepankan maqashid  syari’ah membolehkan  berzakat  dengan  uang  senilai  seekor  kambing  sebagai  pengganti  dari kambing itu sendiri. Hal ini karena tujuan zakat adalah untuk memenuhi kebutuhan orang  miskin,  di  mana  hal  itu  dapat  direalisasikan  dengan  berzakat  kambing  atau dengan uang senilai kambing itu. 58
53 Uraian  selengkapnya  mengenai  dialektika  Abu  Dzar  al-Ghifari  dengan  beberapa  sahabat senior menyangkut menyimpan emas dan perak dapat ditelusuri dalam Ali Muhammada ash-Shallabi, Ibid ., hal. 389-398. Lihat juga Khalid Muhammad Khalid, Biografi 60 Sahabat Nabi , Terj. Agus Suwandi, (Jakarta Timur: Ummul Qura, 2018), hal. 63-87; Abdullah Zaky al-Kaaf, Op. Cit ., hal. 151-161.
54 Imam adz-Dzahabi, Dosa-Dosa Besar , Terj. Umar Mujtahid, (Jakarta Timur: Ummul Qura, 2017), hal. 64.
55 Oni  Sahroni, Fikih  Muamalah  Kontemporer  Jilid  4 ,  (Jakarta:  Republika  Penerbit,  2020,  hal. )54-55.
56 Muhammad Nasib ar-Rifa‟i, Op. Cit ., hal. 422.
57 Ahmad Mustahal dan Abdullah Kelib, Op. Cit ., hal. 31.
58 Holilur Rohman, Op. Cit ., hal. 145.
Sementara  itu,  Ibnu  Hazm  dalam  kapasitasnya  sebagai  tokoh  utama mazhab zhahiri memperluas  jangkauan  harta  yang  wajib  dizakati.  Ia  menegaskan bahwa  ada  kewajiban  sosial  di  luar  zakat  yang  harus  dipenuhi  oleh  orang  kaya.  Ini merupakan  bentuk  kepedulian  dan  tanggung  jawab  sosial  mereka  kepada  orang miskin,  anak  yatim,  dan  orang-orang  yang  lemah  secara  ekonomi.  Bahkan  jika ternyata  zakat  dan  harta  kaum  Muslimin  ( Baitul  Mal )  tidak  dapat  memenuhi kebutuhan  primer  kaum  papa,  maka  pemerintah  atau  negara  dibolehkan  memaksa orang-orang kaya mengeluarkan hartanya selain zakat. 59
Belakangan, Yusuf Qardhawi seperti dicatat al-Kaaf 60 berpendapat bahwa seiring perkembangan dan kemajuan perekonomian yang sangat pesat, tidak menutup kemungkinan  timbul  objek  wajib  zakat  baru  selain  yang  telah  dipaparkan  ulama‟ terdahulu. Ia menyebutkan beberapa jenis objek wajib zakat baru seperti zakat madu lebah  dan  segala  produk  pembibitan  hewan,  zakat  penghasilan  barang-barang tambang dan penghasilan laut, zakat atas hasil usaha, baik berupa bangunan, pabrik, industri dan sejenisnya, hingga zakat terhadap saham dan sejenisnya.

## Zakat Mal: Antara Ibadah Mahdhah dan Mu’amalah Maliyyah
Di  atas  sekilas  telah  diuraikan  posisi  zakat  yang  terhimpit  antara  ibadah yang  benuansa  ritual  dengan mu’amalah  maliyyah ijtima’yyah yang  mengandung  aspek sosial  ekonomi.  Dijelaskan  pula  bahwa  dari  aspek  teoritis-praktis  zakat  ternyata sangat dinamis, bahkan pada masa generasi awal Islam.
Perlu  ditegaskan  kembali  bahwa  sebagai  sebuah  ibadah,  zakat  bersifat wajib  bagi  setiap  Muslim  yang  telah  memenuhi  syarat  pada  harta  yang  dimilikinya. Pada  sisi  ini, nuansa  ritual  sangat  kental.  Ada  rukun  dan  syarat  tertentu  yang  harus dipenuhi  laiknya  ibadah mahdhah lainnya  semisal  shalat,  haji  dan  puasa  ramadhan. Sehingga  kemanfaan  zakat  dirasakan  secara  individu  oleh  pihak muzakki seperti perasaan  bebas  dari  kewajiban.  Dengan  begitu,  zakat  jika  ditunaikan  dengan  baik sesuai  dengan  perintah  syariat,  maka  dapat  meningkatkan  kualitas  keimanan, membersihkan  dan  menyucikan  jiwa,  sekaligus  mengembangkan  dan  menambah
59 Euis Amalia, Op. Cit ., hal. 128. 60 Uraian selengkapnya bisa dilihat di Abdullah Zaky al-Kaaf, Op. Cit ., hal. 130-131.
keberkahan  harta  benda  yang  dimiliki. 61 Itu  sebabnya,  dalam  kedudukannya  sebagai ibadah  zakat  diposisikan  sebagai  salah  satu  pilar  (rukun)  dalam  Islam  sebagaimana ditegaskan  oleh  Rasulullah  SAW.,  dalam  sebuah  hadits  yang  diriwayatkan  oleh Abdullah bin Umar bahwa,
“Islam  dibangun  di  atas  lima  tonggak:  syahadat  la  ilaha  illallah  dan Muhammad  adalah  utusan  Allah,  menegakkan  shalat,  membayar  zakat, haji ke baitullah, dan puasa pada bulan ramadhan.” (HR. al-Bukhari)
Sementara  pada  sisi  yang  lain,  zakat  merupakan  filantropi  yang  bersifat obligatori,  di  mana  kemanfaatan  zakat  dirasakan  secara  kolektif  oleh  orang-orang yang berada di lingkungan yang menjalankan sistem zakat. Dalam konteks ini fungsi zakat  tidak  dapat  dilepaskan  dari  posisi  strategisnya  sebagai  salah  satu  bentuk interaksi  sosial  antara  pemberi  zakat  ( muzakki )  dan  penerima  zakat  ( mustahik ). 62 Bahkan lebih dari itu, zakat merupakan manifestasi kegotongroyongan antara orang kaya di satu sisi dan  fakir miskin pada sisi lainnya. Pemberdayaan zakat merupakan perlindungan sosial bagi masyarakat dari bencana ekonomi yakni kemiskinan dan juga kelangkaan suatu komoditas. Sedangkan lembaga zakat pada dimensi lain merupakan sarana  dan  alat  distribusi  kekayaan  yang  paling  otoritatif,  memiliki  kewajiban kolektifikasi terhadap perekonomian umat Islam secara umum. Di sini konsep zakat punya  hitung-hitungan  sendiri  dalam  penyucian  dan  pembersihan  harta,  terutama agar  yang  kaya  tidak  merasa  terbebani  melebihi  kapasitas  dirinya  dan  yang  miskin dapat mengakses sumber modal secara berkesinambungan. Dalam ekonomi Islam hal ini  merupakan  instrumen  pengentasan  kemiskinan  dalam  bentuk  distribusi pendapatan atau bahkan kekayaan. 63
Dari  sudut  pandang  sosiologis,  dana  zakat  yang  dihimpun  akan  sangat membantu  orang yang  berhak  menerimanya  ( mustahik ).  Zakat  akan memperkecil kesenjangan  sosial,  meminimalisir jurang  pemisah  antara  si  kaya  dan  si miskin. Implementasi  zakat  juga  berpotensi  menumbuhkan  nilai-nilai persaudaraan  dan
61 Siti  Nurhasanah  dan  Suryani,  “Maksimalisasi  Potensi  Zakat  Melalui  Peningkatan Kesadaran  Masyarakat”  dalam JEBI  (Jurnal  Ekonomi  dan  Bisnis  Islam), Volume  3,  Nomor  2  Juli- Desember 2018, (Padang: FEBI UIN Imam Bonjol Padang, 2018), hal. 186.
62 Abdul Wahid al-Faizin dan Nashr Akbar, Op. Cit ., hal 101-102.
63 Junaidi Safitri, Op. Cit ., hal. 21-22.
kekeluargaan. Sementara  itu,  tujuan  mendasar  zakat  adalah  untuk  menyelesaikan berbagai macam  persoalan  sosial  seperti  kemiskinan,  pengangguran,  dan  penyakit sosial lainnya. Sistem distribusi zakat merupakan solusi terhadap persoalan-persoalan tersebut  dan  memberikan  bantuan  kepada  orang-orang miskin  tanpa  memandang strata sosial, ras, warna kulit, etnis, dan atribut-atribut keduniawian lainnya. 64
Perlu ditegaskan bahwa dalam penetapan kewajiban zakat, barang yang wajib dizakati,  kadar  zakat,  dan  golongan  yang berhak  mendapatkan  zakat,  diperoleh  dari dalil  al-Qur‟an  dan  as-Sunnah.  Di  dalam  al-Qur‟an  terdapat  banyak  ayat  yang menjelaskan  tentang  kewajiban  zakat,  baik  berbentuk  kata  yang  tersusun  dari  akar kata ةاكز atau  yang  berbentuk kata قافنا .  Setidaknya  terdapat  30  ayat  yang menerangkan zakat yang tersusun dari akar kata ةاكز .
Bentuk-bentuk  ayat  di  dalam  al-Qur‟an  yang  menerangkan  zakat  beraneka ragam.  Dalam  hal  ini  dapat  dikelompokkan  ke  dalam  tiga  kategori,  yakni amr atau perintah, pujian, dan ancaman.
Salah  satu  ayat  yang  menjelaskan  kewajiban  zakat  dalam  bentuk amr adalah QS. Al-Baqarah (2): 43,
                                                                      
“Dan  dirikanlah  shalat,  tunaikanlah  zakat  dan  rukuklah  beserta  orang-orang  yang rukuk.” (QS. Al-Baqarah (2): 43)
Dalam  menafsirkan  ayat  ini,  Ibnu  Abidin  (w.  1252  H.)  menyatakan  bahwa yang dimaksudkan dengan kata اوتأ adalah melaksanakan dan menyerahkan zakat itu kepada  orang  yang  berhak.  Lebih  lanjut,  beliau  menegaskan  bahwa  perintah menunaikan zakat ini semata sebagai bentuk syukur  atas nikmat yang Allah berikan sekaligus sebagai sarana menyambung silaturrahmi antar sesama manusia.
Selain amr , perintah zakat dalam al-Qur‟an juga berbentuk pujian atau kabar gembira kepada orang yang menunaikan zakat, misalnya QS. Maryam (19): 55 berikut ini,
64 Firmansyah,  “Zakat  sebagai  Instrumen  Pengentasan  Kemiskinan  dan  Kesenjangan Pendapatan,” dalam Jurnal Ekonomi dan Pembangunan , Vol. 21, No. 2, Desember 2013, (Jakarta: LIPI, 2013), hal.  180.
                                                                              
“Dan  ia  menyuruh  keluarganya  untuk  shalat  dan  menunaikan  zakat,  dan  ia  adalah seorang yang diridhai di sisi Tuhannya.” (QS. Maryam (19): 55)
Selain  memberikan  pujian  kepada  orang  yang  menunaikan  zakat,  Allah juga  memberikan  ancaman  yang  pedih  kepada  orang  yang  tidak  menunaikan  zakat. Pernyataan tersebut tercatat dalam QS. Al-Fussilat (41): 6-7,
                                                                                  
“....  Dan  kecelakaan  besarlah  bagi  orang-orang  yang  mempersekutukan- Nya. (Yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya (kehidupan) akhirat.” (QS. Al-Fussilat (41): 6-7)
Asbabun nuzul ayat di atas seperti dinyatakan Imam Abu Zakaria al-Farra‟ adalah  berkaitan  dengan  kaum  Quraisy  yang  selalu  menjamu  makan  dan  minum orang-orang yang tawaf di Makkah. Namun setelah kedatangan Islam, mereka hanya memberikannya kepada orang-orang yang beragama selain Islam.
Pada  ayat  di  atas,  terdapat  kemusykilan.  Seorang  musyrik  (orang  yang tidak  beragama  Islam)  terkena  beban  untuk  menjalankan  syariat  zakat.  Oleh karenanya,  Imam  al-Mawardi  dalam  tafsirnya  mengemukakan  lima  makna,  yakni: pertama , pendapat Imam Ibnu Isa, bahwa yang dimaksud dengan orang musyrik yang celaka adalah orang-orang musyrik yang kaya raya dan terkena kewajiban zakat lebih pedih  azabnya  daripada  orang  musyrik  yang  miskin  namun  tidak  mampu  berzakat. Kedua ,  pendapat  Ibnu  Umar  bahwa  kalimat la  yu’tuna  az-zakah yang  dimaksudkan bukan tidak menunaikan zakat, melainkan tidak membersihkan dirinya dari perbuatan dosa. Ketiga ,  pendapat  Imam  Hasan,  bahwa  yang  dimaksudkan  adalah  orang-orang musyrik  yang  kaya  disiksa  karena  kekayaan  itu  tidak  dapat  mengantarkan  mereka menjadi  orang-orang  suci. Keempat ,  pendapat  Imam  Qatadah,  bahwa  orang-orang musyrik  itu  celaka  karena  mereka  mengingkari  zakat  sebagai  syariat  Islam.
Pengingkaran ini merupakan wujud dari pengingkaran mereka terhadap Islam. Kelima , pendapat  Mu‟awiyyah  bin  Qarrah,  bahwa  yang  dimaksud  dalam  ayat  di  atas  adalah mereka  disiksa  bukan  karena  mereka  tidak  berzakat,  melainkan  karena  mereka melakukan hal-hal tersebut sementara mereka dalam keadaan yang tidak pantas untuk
melakukannya.  Pendapat  yang  terakhir  ini  merupakan  pendapat  yang  diunggulkan oleh mayoritas ulama‟. 65
Sementara  itu,  dalil-dalil  al-Qur‟an  yang  menerangkan  tentang  zakat seluruhnya bersifat umum. QS. al-Baqarah (2): 43 misalnya, yang menjelaskan tentang hukum kewajiban zakat,
          
                                                           
“Dan  dirikanlah  shalat,  tunaikanlah  zakat  dan  rukuklah  bersama  orang- orang yang rukuk.” (QS. al-Baqarah (2): 43)
Demikian  pula  dengan  dalil-dalil  yang  menjelaskan  tentang  objek-objek zakat, seperti QS. al-Baqarah (2): 267,
                                                                                            
       
“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah 66 (di jalan Allah) sebagian dari  hasil  usahamu  yang  baik-baik  dan  sebagian  dari  apa  yang  telah  kami  keluarkan dari bumi untuk kamu.”( QS. al-Baqarah (2): 267)
Kalimat ضرلاا نم مكل انجرخأ seperti terdapat dalam QS. al-Baqarah (2): 267 di  atas  merupakan  kalimat  yang  penunjukannya  bersifat zhanni .  Sehingga  tidak  ada kejelasan apa yang dimaksud dengan kata-kata tersebut. 67 Ia mencakup tanaman apa saja  yang  ditumbuhkan  oleh  bumi,  baik  sedikit  atau  banyak,  termasuk  komoditas pangan (makanan pokok) atau selainnya. 68 Dari sini wajar kemudian jika para ulama‟ memiliki  penafsiran  yang  berbeda-beda  terkait  ayat  di  atas.  Penafsiran  mereka  erat sekali  kaitannya  dengan  kondisi pertanian di  daerah  mereka  masing-masing.  Hal  ini karena  sesuatu  yang  keluar  dari  bumi  di  daerah  mereka  berbeda-beda  sehingga  ini
65 A. Muhyiddin Khotib, Op. Cit ., hal 72-76. 66 Penting dicatat pendapat Ibnu Abbas, seorang ahli tafsir di kalangan sahabat seperti dikutip Ibnu  Katsir bahwa term anfiqu dalam  QS.  al-Baqarah  (2):  267  mengacu  pada  shadaqah  sunnah  buka zakat  yang  diwajibkan.  Dikaitkan  dengan  ayat  tersebut  Ibnu  Abbas  menerangkan  bahwa  Allah menyuruh  mereka  menginfakkan  harta  yang  paling  baik,  paling  bagus,  dan  paling  elok  dari  harta kekayaan  yang  telah  mereka  usahakan.  Selengkapnya  periksa  Muhammad  Nasib  ar-Rifa‟i, Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1 , Terj.Syihabuddin, (Jakarta: Gema Insani, 2012), hal. 336.
67 A. Muhyiddin Khotib, Op. Cit ., hal. 144.
68 Syauqi Ismail Sahhatih, Op. Cit ., hal. 220.
juga  yang  menyebabkan  perbedaan  penafsiran  mereka  terhadap  nash-nash  syariat. Menurut Imam asy-Syafi‟i apa saja yang dikonsumsi sebagai camilan tidak wajib zakat. Di  lain pihak,  Imam  Malik  bin  Anas  berpendapat  bahwa  yang  wajib  dizakati  hanya gandum, selainnya tidak wajib dizakati. Berbeda dengan Imam asy-Syafi‟i dan Imam Malik,  menurut  Imam  Abu  Hanifah  bahwa  apa  saja  yang  keluar  dari  bumi,  baik berupa  biji-bijian  atau  semacamnya,  seluruhnya  wajib  dikeluarkan  zakatnya,  kecuali dua komoditas yakni kayu bakar dan bambu. Sedangkan menurut Imam Ahmad bin Hambal,  segala  sesuatu  yang  keluar  dari  bumi,  kecuali  bambu  wajib  dikeluarkan zakatnya. 69 Bahkan  semua  jenis  biji-bijian  yang  bisa  disimpan  wajib  dikeluarkan zakatnya, meskipun mungkin tidak termasuk makanan pokok. 70
Selanjutnya,  para  ulama‟  berselisih  pendapat  mengenai  status  zakat. Menurut  Imam  asy-Syafi‟i,  esensi  zakat  lebih  condong  pada  fungsinya  sebagai  alat dan  faktor  pemerataan,  sedangkan  esensi  ibadah  dalam  zakat  hanya  sebagai tambahan.  Oleh  karena  itu,  zakat  merupakan  biaya  finansial  yang  harus  didapatkan oleh orang-orang miskin dari orang-orang kaya. Dengan begitu, yang menjadi fokus utama dalam zakat adalah pemenuhan kebutuhan orang-orang miskin.
Sedangkan  menurut  Imam  Abu  Hanifah,  esensi  zakat  adalah  ibadah, sedangkan  unsur  kesetaraan  adalah  tambahan.  Hal  ini  berkonsekuensi  pada  fungsi utama  zakat  pada  fungsi  utama  zakat  sebagai riyadat  an-nafs (melatih  diri),  sehingga yang  jadi  fokus  utama  dalam  zakat  adalah taklif (pembebanan)  terhadap  kelompok kaya agar bijak mengalokasikan harta bendanya.
Perbedaan pandangan ulama‟  mengenai apakah zakat merupakan ibadah atau hak yang wajib bagi orang-orang miskin dengan sendirinya akan menimbulkan beberapa  konsekuensi.  Menurut  Ibnu  Rushd,  salah  satu  dampak  dari  perbedaan  ini adalah  boleh  dan  tidaknya  zakat  dikeluarkan  sebelum  waktunya.  Bagi  yang mengatakan  bahwa  zakat  adalah  ibadah,  maka  tidak  boleh  mengeluarkan  zakat sebelum  waktunya.  Sedangkan  bagi  yang  berpendapat  bahwa  zakat  merupakan kewajiban yang bertempo, maka boleh mengeluarkan zakat sebelum waktunya. 71
69 A. Muhyiddin Khotib, Loc. Cit.
70 Syauqi Ismail Sahhatih, Loc. Cit .,
71 A. Muhyiddin Khotib, Ibid ., hal. 157-158.
Konsekuensi  lain  dari  perbedaan  pendapat  tersebut  adalah  menyangkut apakah  wajib  zakat  mensyaratkan  baligh  dan  berakal  sebagaimana  ibadah mahdhah lainnya  ataukah  tidak.  Bagi  yang  memposisikan  zakat  sebagai  ibadah  seperti  Imam Abu  Hanifah,  maka  anak  kecil  yang  belum  sampai  usia  baligh  tidak  berkewajiban menenunaikan zakat. Hal ini karena di antara syarat sahnya ibadah adalah baligh dan berakal.  Sementara  bagi  jumhur  ulama‟  yang  diwakili  oleh  Imam  asy-Syafi‟  yang memposisikan  zakat  sebagai  alat  dan  faktor  pemerataan,  maka  baligh  dan  berakal tidak menjadi syarat wajib zakat. Dengan demikian, setiap orang yang memiliki harta benda  yang  memenuhi  syarat,  baik  ia  telah  baligh  atau  belum,  berakal  ataukah mengalami gangguan jiwa, maka ia telah berkewajiban mengeluarkan zakat.
Bagi mayoritas ulama‟, Islam mengharuskan zakat atas harta yang dimiliki anak yatim, orang gila, termasuk juga  anak yang belum baligh yang berada dibawah perwalian  seseorang.  Ini  bertujuan  agar  harta  benda  tersebut  dapat  terus dikembangkan dan dikelola oleh sang wali sehingga menjadi motivasi baginya untuk mendapatkan  hasil  yang  melimpah.  Oleh  karenanya,  ajaran  zakat  merupakan  ajaran untuk  bekerja,  berusaha,  sampai  pada  suatu  titik  tertentu,  yakni  adanya  suatu  hasil yang dibuktikan dengan bertambahnya harta benda. 72
Ditetapkannya  zakat  pada  harta  yang  dimiliki  oleh  orang  yang  belum sampai derajat taklif seperti orang gila dan anak yang belum baligh sebagaimana yang menjadi pegangan mayoritas ulama‟ adalah karena zakat adalah hak harta. 73 Sehingga siapa saja yang memiliki harta yang  telah  mencapai standar minimal serta mencapai haul ,  maka  harta  tersebut  wajib  dikeluarkan  zakatnya.  Bahkan  di  tempat  lain, Sahhatih 74 mengutip kesepakatan Imam Malik, Imam asy-Syafi‟i, dan Imam Ahmad, di  mana  ketiga  imam  mazhab  tersebut  menegaskan  bahwa  kewajiban  zakat  tidak gugur dengan meninggalnya pemilik harta benda. Zakat wajib dikeluarkan dari harta itu, sekalipun dia tidak mewasiatkannya. Hal ini seperti telah ditegaskan di atas adalah karena zakat merupakan suatu hak yang berkaitan dengan harta.
Masih  dalam  catatan  Sahhatih, fuqaha’ Hanafiyah  mengaitkan  kewajiban membayar  zakat  orang  yang  telah  meninggal  dunia  dengan  keberadaan  wasiat.  Jika
72 Ika Yunita Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, Op. Cit ., hal. 144-145.
73 Syauqi Ismail Sahhatih, Op. Cit ., hal. 94.
74 Syauqi Ismail Sahhatih, Ibid ., hal. 96.
sebelum  meninggal  dunia  pemilik  harta  dimaksud  berwasiat  agar  hartanya  dizakati, maka zakat itu dikeluarkan dari sepertiga hartanya oleh orang-orang yang menerima wasiat  secara  kolektif.  Namun  jika  tidak  ada  wasiat,  maka  dengan  sendirinya kewajiban zakat gugur. Hal ini karena menurut fuqaha’ Hanafiyah zakat itu termasuk ibadah, yang mana di antara syaratnya adalah niat. Sementara asas legalitas dari niat adalah al-bulugh dan al’aql .  Oleh  karena  itu,  dengan  meninggalnya  orang  yang  telah berkewajiban  untuk  ibadah,  maka  ibadah  itu  pun  gugur  sebagaimana  halnya  puasa atau puasa ramadhan.
Namun demikian, pendapat fuqaha’ Hanafiyah itu disanggah oleh fuqaha’ Hambali. Menurut mereka zakat adalah kewajiban yang boleh diwasiatkan dan tidak otomatis  gugur  dengan  meninggalnya  seseorang,  sebagaimana  halnya  dengan  utang. Terlebih  lagi  zakat  itu  merupakan  bagian  dari  harta  yang  wajib  dikeluarkan,  tidak gugur  dengan  meninggalnya  orang  yang  berkewajiban  mengeluarkannya  seperti halnya utang. Pada titik ini, zakat berbeda dengan ibadah puasa dan shalat, yang mana keduanya  merupakan  ibadah  badaniah  yang  tidak  dapat  diwasiatkan  atau  pun diwakilkan kepada orang lain agar dilaksanakan.
Dari  uraian  di  atas  tampak  bahwa  secara  normatif  ayat-ayat  al-Qur‟an yang menerangkan tentang zakat seluruhnya bersifat  umum,  terutama jika dikaitkan denga  objek  wajib  zakat.  Ayat  zakat  yang  dipandang  memiliki  makna  yang  khusus hanyalah  QS.  at-Taubah  (9):  60  yang  mengurai  pihak-pihak  yang  berhak  menerima zakat, yakni orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, mu’allaf yang dibujuk hatinya,  untuk  keperluan  memerdekakan  budak,  orang-orang  yang  berutang,  untuk kepentingan fi  sabilillah ,  dan  untuk  orang-orang  yang  sedang  berada  di  dalam perjalanan.
Kedelapan  golongan mustahik zakat  tersebut  oleh  Rasyid  Ridha  seperti dikutip  al-Kaaf 75 dapat  dikelompokkan  menjadi  dua  bagian,  yakni pertama ,  individu- individu yang terdiri dari enam golongan: orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, mu’allaf yang  perlu  dibujuk  hatinya,  orang-orang  yang  berutang  ( gharim ),  dan ibnu sabil. Bagian yang kedua adalah untuk kepentingan umum dari masyarakat dan negara  yang  terdiri  dari  dua  golongan,  yakni  untuk  pembebasan  dan  kemerdekaan
bagi  masing-masing  diri  (individu),  golongan,  atau  bangsa  yang  disebut fir  riqab . Sementara  golongan  yang  kedua  adalah  untuk  segala  kepentingan,  masyarakat  dan negara,  yang  bersifat  pembangunan  dalam  segala  lapangan  atau  pembelaan perjuangan yang disebut dengan fi sabilillah .
Walau  bagaimana  pun  juga,  dengan  dimasukkannya  zakat  dalam pembahasan  ibadah,  maka  zakat  kemudian  dianggap  sebagai  bidang  yang  jauh  dari pemikiran  ( ijtihadi ).  Sebagai  konsekuensinya  pembahasan  zakat  menjadi  statis  dan tidak  menerima  diskusi  ( qabil  li  al-niqas ).  Dengan  demikian,  zakat  pada  gilirannya menjadi kehilangan sifat vitalnya untuk kemanusiaan, padahal zakat seharusnya dapat memberikan  dampak  besar  bagi  kemanusiaan.  Sebagai  ibadah  yang bersifat maliyyah ijtima’iyyah ,  zakat  semestinya  dapat  mengangkat  status  seorang  Muslim  dari  fakir miskin menjadi orang yang berekonomi memadai, atau mengacu pada konsep zakat, dari  seorang mustahik menjadi muzakki .  Oleh  karena  itu,  sudah  seyogianya  zakat ditempatkan bukan hanya pada bidang ibadah, akan tetapi dimasukkan dalam bidang muamalah.  Yusuf  Qardhawi  termasuk  intelektual  Muslim  yang  setuju,  bahkan  ia menyimpulkan  bahwa  pembahasan  fiqih  zakat  tidak  harus  diletakkan  dalam pembahasan  ibadah,  namun  semestinya  dibahas  dalam  bidang  muamalah.  Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa zakat adalah sistem keuangan, ekonomi, sosial, politik, moral dan agama sekaligus. Dengan ditempatkannya pembahasan zakat dalam bidang muamalah, maka dengan sendirinya peluang untuk melakukan ijtihad terhadap zakat semakin terbuka lebar. 76

## KESIMPULAN
Hal yang paling substansial dari zakat adalah posisinya yang berada dalam dua ranah  sekaligus,  yakni  ranah  ibadah mahdhah dan mu’amalah  maliyah .  Sebagai  ibadah mahdhah zakat  bersifat ta’aabudi ,  sementara  dalam  hal  posisinya  sebagai mu’amalah maliyah ijtima’iyyah ia bersifat ta’aqquli .
Sejauh  dapat  dilacak,  satu-satunya  alasan  dimasukkannya  zakat  ke  dalam domain  ibadah  adalah  karena  Nabi  Muhammad  saw.,  sendiri  dalam  salah  satu haditsnya  yang  diriwayatkan  Imam  Bukhari  dari  jalur  Abdullah  bin  Umar  telah
memposisikan zakat bersamaan dengan syahadatain , shalat, haji, dan puasa pada bulan ramadhan. Posisi ini menjadikan zakat, terutama dari sisi objeknya bisa dibilang statis, nyaris  tidak  ada  pengembangan.  Kenyataan  ini  juga  membawa  konsekuensi  lainnya yakni pembahasan tentang zakat dalam kitab-kitab fiqih, klasik maupun kontemporer selalu  ditempatkan  pada  rumpun  ibadah  bersamaan  dengan  shalat,  puasa,  dan  haji, bukan pada rumpun muamalah.
Sementara itu, posisi zakat sebagai mu’amalah maliyah ijtima’iyyah berkaitan erat dengan  fungsinya  sebagai  salah  satu  jaring  pengaman  sosial  dalam  Islam.  Pada  titik ini, zakat yang berfungsi sebagai salah satu instrumen distribusi kekayaan diharapkan dapat  memenuhi  kebutuhan  dasar  orang-orang  miskin  dan  kaum  termarjinalkan lainnya.  Sehingga  dengan  sendirinya  ketimpangan  kekayaan  dan  pendapatan  antara orang-orang kaya dan orang-orang miskin dapat diminamilisir.

## DAFTAR PUSTAKA
Ad-Dumaiji, Abdullah . 2017 . Konsep Kepemimpinan dalam Islam . Jakarta Timur: Ummul Qura.
Adz-Dzahabi, Imam. 2017. Dosa-Dosa Besar . Jakarta Timur: Ummul Qura. Al-Bugha, Musthafa Dieb dan Muhyiddin Mitsu. 2017. Al-Wafi Syarah Hadis Arba’in Imam An-Nawawi . Jakarta: Qisthi Press.
Al-Faizin, Abdul Wahid dan Nashr Akbar. 2018. Tafsir Ekonomi Kontemporer Menggali Teori Ekonomi dari Ayat-Ayat al-Qur’an . Jakarta: Gema Insani Pres. Al-Jazairi, Abu Bakr Jabir. 2006. Ensiklopedi Muslim . Jakarta Timur: Darul Falah.
Al-Kaaf, Abdullah Zaky. 2002. Ekonomi dalam Perspektif Islam . Bandung: Pustaka Setia. Al-Mawardi, Imam. 2000. Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam . Jakarta: Gema Insani Press.
Amalia, Euis . 2009 . Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia . Jakarta: Rajawali Pers.
Aprianto,  Naerul  Edwin  Kiky.  2017.  “Kontruksi  Sistem  Jaminan  Sosial  dalam Perspektif  Ekonomi  Islam.”  Dalam Economica:  Jurnal  Ekonomi  Islam , Volume 8, Nomor 2: 237-261. Semarang.
Ar-Rifa‟i, Muhammad Nasib. 2012. Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1 . Jakarta: Gema Insani.
________. 2012. Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2 . Jakarta: Gema Insani. Ash-Shallabi, Ali Muhammad. 2014. Biografi Umar bin Khattab . Jakarta Timur: Beirut Publishing.
________. 2017. Biografi Utsman bin Affan . Jakarta Timur: Ummul Qura.
Asy-Syafi‟i,  Imam.  2017. Al-Umm  Kitab  Induk  Fiqih  Islam  Jilid  3 .  Jakarta:  Republika Penerbit.
Atabik,  Ahmad.  2014.  “Peranan  Zakat  dalam  Pengentasan  Kemiskinan.”  Dalam ZISWAF: Jurnal Zakat dan Waka f, Vol. 2, No. 2, Desember 2015: 339-361. Kudus.
Beik,  Irfan  Syauqi  dan  Laily  Dwi  Arsyianti.  2016. Ekonomi  Pembangunan  Syariah . Jakarta: Rajawali Pers.
Chapra, M. Umer. 2006. Islam dan Tantangan Ekonomi . Jakarta: Gema Insani Pres.
Departemen  Ekonomi  dan  Keuangan  Syariah  Bank  Indonesia  dan  P3EI  Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia . 2016 . Pengelolaan Zakat Yang Efektif:
Konsep  dan  Praktik  di  Berbagai  Negara .  Jakarta:  Departemen  Ekonomi  dan Keuangan Syariah Bank Indonesia.
Fauzia,  Ika  Yunita  dan  Abdul  Kadir  Riyadi.  2014.  Prinsip Dasar  Ekonomi  Islam Perspektif Maqashid al-Syari’ah . Jakarta: Kencana.
Firmansyah.  2013.  “Zakat  sebagai  Instrumen  Pengentasan  Kemiskinan  dan Kesenjangan  Pendapatan.”  Dalam Jurnal  Ekonomi  dan  Pembangunan ,  Vol. 21, No. 2: 179- 190. Jakarta.
Huda,  Nurul  dkk.  2015. Zakat  Perspektif  Mikro-Makro  Pendekatan  Riset. Jakarta: Kencana.
Husni,  Indra  Sholeh.  2020.”Konsep  Keadilan  Ekonomi  Islam  dalam  Sistem Ekonomi: Sebuah Kajian Konseptual.” Dalam Islamic Economic Journal , Vol. 6, No. 1 Juni: Ponorogo.
Karim,  Adiwarman  Azwar.  2008. Sejarah  Pemikiran  Ekonomi  Islam .  Jakarta:  PT. RajaGrafindo Persada.
Khalid,  Khalid  Muhammad.  2018. Biografi  60  Sahabat  Nabi .  Jakarta  Timur:  Ummul Qura.
Khotib, A. Muhyiddin. 2019. Rekonstruksi Fikih Zakat Telaah Komprehensif Fikih Zakat Pendekatan Teoritis dan Metodologi . Malang: Literasi Nusantara.
Latief,  Hilman.  2019.  Fatwa- Fatwa  Filantropi  Islam  di  Indonesia  Anotasi  Komparasi  dan Kompilasi . Yogyakarta: UMY Press.
Mustahal,  Ahmad  dan  Abdullah  Kelib.  2017.  “Study  tentang  Pemungutan  Zakat Penghasilan  Pegawai  pada  Unit  Pengumpul  Zakat  Kantor  Kementerian Agama Kota Salatiga.” Dalam Jurnal Hukum Khaira Ummah , Vo. 12 No. 1: 27-38. Semarang.
Nasution,  Mustafa  Edwin  dkk.  2007. Pengenalan  Ekslusif  Ekonomi  Islam .  Jakarta: Kencana.
Nurhasanah,  Siti  dan  Suryani.  2018.  “Maksimalisasi  Potensi  Zakat  Melalui Peningkatan  Kesadaran  Masyarakat.”  Dalam JEBI  (Jurnal  Ekonomi  dan Bisnis Islam), Volume 3, Nomor 2: 185-194. Padang.
Pratama, Yoghi Citra. 2015. “Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus  Program  Zakat  Produktif  pada  Badan  Amil  Zakat  Nasional).” Dalam The Journal of Tauhidinomics , Vol. 1, No. 1: 93-104. Jakarta.
Rohman, Holilur. 2019. Maqasid al-Syari’ah . Malang: Setara Press.
Qardhawi,  Yusuf.  2003. Membumikan  Syariat  Islam  Keluwesan  Aturan  Ilahi  untuk Manusia . Bandung: Arasy.
Quthb, Sayyid. 2018. Tafsir Ayat-Ayat Riba . Jakarta Selatan: Wali Pustaka.
Sabiq, Sayyid. 2017. Fiqih sunnah Jilid 2 . Jakarta: Republika Penerbit.
Safitri, Junaidi. 2017. “Implementasi Konsep Zakat dalam Al-Qur‟an Sebagai Upaya Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia.” Dalam Mukaddimah: Jurnal Studi Islam , Volume 2, No. 1: 19-42. Yogyakarta.
Sahhatih, Syauqi Ismail. 2007. Penerapan Zakat dalam Bisnis Modern . Bandung: Pustaka Setia.
Sahroni, Oni. 2020. Fikih Muamalah Kontemporer Jilid 4 . Jakarta: Republika Penerbit. Siswanto, Agus dkk. 2020. HRD Syariah Teori dan Implementasi . Jakarta: Gramedia.
Sitopu,  Maria  Ulfa.  2007.  “Zakat  dan  Perekonomian  Umat  Islam.”  Dalam Islam Futura , Vol. VI, No. 2: 51-60. Banda Aceh.
Sudarsono,  Heri.  2007. Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Syariah  Deskripsi  dan  Ilustrasi . Yogyakarta: Ekonisia FE UII.
Syafiq, Ahmad. 2014. “Prospek Zakat dalam Perekonomian Modern.” Dalam Jurnal Zakat dan Wakaf , Vol. 1, No. 1: 145-170. Jakarta.
Thoriquddin, Moh. 2015. Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid al-Syari’ah Ibnu ‘Asyur . Malang: UIN-Maliki Press.
Wijaya, Aksin. 2019. Ragam Jalan Memahami Islam . Yogyakarta: IRCiSoD.