VOLUME 4 NOMOR 2  2020   | E-ISSN : 2581-2424  |  P-ISSN : 2597-3657 |  Website : journal.undiknas.ac.id
Korespondensi: Universitas Mataram Jl. Majapahit No. 62, Gomong, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat E-mail: ilham_jiwandono@unram.ac.id

## PERSEPSI MAHASISWA TERHADAP POLITISASI CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)
Ilham Syahrul Jiwandono 1 , Heri Setiawan 2 , Itsna Oktaviyanti 3

## 1)2)3) Universitas Mataram
ilham_jiwandono@unram.ac.id
Received: 8 June 2020   |     Reviewed: 28 June 2020  |    Accepted: 28 July 2020

## ABSTRAK
Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) membawa dampak yang luar biasa, salah satunya dalam dunia  politik.  Terjadi  berbagai  tanggapan  negatif  di  dunia  maya  yang  menghubungkan  wabah  ini dengan  politik  yang  sebenarnya  tidak  ada  hubungannya.  Dilihat  dari  kacamata  pendidikan, permasalahan  ini  membawa  efek  yang  tidak  baik.  Hampir  setiap  saat,  peserta  didik  dari  berbagai jenjang  pendidikan  dijejali  dengan  berita  tersebut  melalui  media  sosial.  Komentar-komentar  kasar menghiasi kolom komentar media sosial sehingga mengganggu psikologi peserta didik. Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka untuk  mengetahui pandangan mahasiswa, khususnya mahasiswa keguruan dalam menanggapi politisasi Covid-19 dilihat dari sisi mahasiswa. Metode penelitian menggunakan metode  kualitatif.  Lokasi  penelitian  di  Program  Studi  Pendidikan  Guru  Sekolah  Dasar  Universitas Mataram. Sumber data yaitu mahasiswa semester dua Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Mataram. Teknik pengambilan data melalui wawancara tidak terstruktur dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Tahap- tahap penelitian yaitu pra lapangan, lapangan dan analisis data. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Etika berbagai oknum politisi yang masih rendah dengan mengesampingkan empati dan simpati kepada para korban Covid-19 dengan memanfaatkan wabah tersebut untuk kepentingan pribadi. (2) Literasi politik mahasiswa yang masih rendah sehingga mudah terpengaruh oleh propaganda yang dilakukan oknum politisi. (2) Diperlukan pendidikan politik bagi mahasiswa agar pengetahuan politik mahasiswa mumpuni sehingga tidak terpengaruh oleh berita yang belum tentu kebenarannya
Kata Kunci: Politisasi, Pendidikan Politik, Literasi Politik

## ABSTRACT
The Corona Virus Disease pandemic (Covid-19) had a tremendous impact, one of which was in politics. There were various negative responses in cyberspace that connected this plague to politics that actually had nothing to do. Viewed from the point of education, this problem certainly has an adverse effect. Almost every time, students from various levels of education are stuffed with this news through social media. Rude comments adorn the social media comments column so that it disrupts the psychology of students. This study aims to determine the views of students, especially teacher students in responding to the politicization of Covid-19 from the student's perspective. The research method uses qualitative methods. Location of the study was at the University of Mataram Elementary School Teacher Education Study Program. The data source is the second semester students of the Elementary School Teacher Education Study Program, University of Mataram. Data collection techniques through unstructured interviews and documentation. Data analysis techniques using data reduction, data presentation and conclusion drawing. The stages of research are pre-field, field and data analysis. The results showed: (1) The ethics of various politicians who were still low by putting aside empathy and sympathy for the victims of Covid-19 by utilizing the outbreak for personal gain. (2) Student political literacy is still low so  that  it  is  easily  influenced  by  propaganda  by  politicians.  (2)  Political  education  is  required  for students so that their political knowledge is qualified so that they are not influenced by news that is not necessarily true.
Keywords: politicization, political education, political literacy

## PENDAHULUAN
Masyarakat saat ini dalam keadaan yang dapat dikatakan dirundung keresahan dalam memilih  calon  Presiden  atau  pemimpin  negaranya  dimasa  yang  akan  datang.  Mengingat banyak sekali motif-motif dibalik pemilihan Presiden tahun 2019 yang lalu, yang membuat masyarakat atau warga negara Indonesia menjadi sangat bingung dan kemungkinan besar akan mudah terpengaruh terhadap motif-motif  politik, termasuk tagar ganti presiden dan turunkan presiden (Maulana, 2019). Berkaitan dengan Covid-19, terdapat juga tagar turunkan Menteri Kesehatan  (Menkes).  Selain  itu,    banyak  tagar-tagar  “aneh”  menghiasi  dunia  maya  dalam menanggapi  musibah  ini,  diantaranya #butuhpemimpincerdas,  #rememberingkhilafah #JKWturunsaja yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan solusi mengatasi Covid-19. Selain itu, banyak beredar berita hoax tentang berbagai musibah yang melanda negeri ini dan banyak  membuat  masyarakat  panik.  Berbagai  permasalahan  tersebut  semakin  parah  karena ditunggangi oleh berbagai oknum politikus. Saat ini, etika politik yang ada dalam diri politikus
seakan sudah tidak berlaku lagi, bahkan cenderung raib. Banyak masyarakat yang menganggap bahwa  politik  adalah  tempat  pertempuran  kepentingan  antar  politikus  serta  partai  yang menaunginya. Masyarakat juga menganggap saat ini para politikus menghalalkan segala cara untuk  memenangkan  pertempuran  tersebut  sehingga  pada  akhirnya  merusak  cara  berpolitik para politikus tersebut (Diana et al., 2018).
Seperti dijelaskan diatas, masih banyak masyarakat gagal move on dari Pemilu 2019 yang  dibuktikan  dengan  adanya  demonstrasi  menolak  hasil  Pilpres  2019  yang  berujung kericuhan di depan kantor Bawaslu pada tanggal 21 Mei 2019 yang kemudian memanfaatkan berbagai musibah sebagai pelampiasan nafsu politik mereka. Nafsu politik seperti inilah yang membuat banyak masyarakat buta terhadap kemanusiaan yang menyebabkan hilangnya empati dan simpati kepada para korban. Dalam sejarah bangsa Indonesia, apakah ada kaitan antara ganti presiden dengan bencana? Apakah dengan mengganti presiden saat ini maka di tahun- tahun mendatang tidak akan ada bencana lagi?
Menjadi  sebuah  persoalan  karena  opini-opini  tersebut  digiring  oleh  elite  politik  kita yang  ditelan  mentah-mentah  oleh  masyarakat  awam.  Hal  ini  dikarenakan  literasi  politik masyarakat kita yang masih rendah. Terdapat dua permasalahan dalam kasus ini. Pertama, etika politik. Seharusnya para politikus menampilkan apa yang seharusnya dilihat oleh masyarakat. Kedua, literasi politik masyarakat yang rendah. Banyaknya masyarakat yang menelan mentah- mentah pendapat politisi sudah menjadi bukti bahwa literasi masyarakat kita masih kurang. Padahal, sebelum kita menerima informasi, apalagi dari sumber yang belum dikenal, kita perlu melakukan cek dan ricek terlebih dahulu.
Masalah timbul ketika kedua permasalahan tersebut muncul berbarengan saat ini. Hal ini diperparah dengan memanfaatkan Covid-19 sebagai bahan untuk menjapai tujuan politik mereka. Dilihat dari sudut pandang politik, hal ini menjadi sesuatu yang biasa karena memang dunia  politik  tidak  jauh  dari  hal-hal  tersebut.  Jika  permasalahan  tersebut  dibiarkan,  maka budaya luhur bangsa bisa luntur, identitas bangsa bisa tergeser dan karakter bangsa akan mudah tergerus (Jiwandono, 2020b). Dari sisi pendidikan, permasalahan ini tentunya menimbulkan efek  negatif  bagi  siswa  di  berbagai  jenjang  sekolah.  Hampir  setiap  hari  mereka  dijejali informasi tentang ini. Sedangkan dari sisi psikologi, kasus ini dapat merusak mental bagi yang membacanya. Setiap saat berita hoax tentang Covid-19 muncul di timeline media sosial.
Tulisan ini akan lebih banyak melihat dari sudut pandang mahasiswa sebagai salah satu pelaku dalam dunia pendidikan.

## KAJIAN TEORI

## Sosialisasi Politik
Sosialisasi politik merupakan satu kesatuan metode penyampaian pesan politik, yang dibagi  menjadi  dua  yaitu  pendidikan  politik  dan  indoktrinasi  politik.  Sosialisasi  politik merupakan  bagian  dari  proses  pendidikan  politik  yang  didalamnya  terdapat  tujuan  untuk membangun bagaimana seharusnya sikap masyarakat berpartisipasi melalui aktivitas politik dan  sistem  politik  yang  ada  (Surbakti,  1999).  Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  sosialisasi politik adalah upaya edukatif baik disengaja ataupun tidak disengaja, yang dipergunakan untuk membentuk individu yang sadar akan politik. Sehingga masyarakat mampu menjadi pelaku politik yang partisipan dan bertanggung jawab dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara.
Sosialisasi  politik  dinilai  sebagai  suatu  cara  untuk  membentuk  insan-insan  dalam memahami  serta  menyadari  status  dan  kedudukannya  secara  politik  dalam  kehidupan bermasyarakat (Dudih, 2008). Sosialisasi politik memuat hal-hal penting yang berhubungan dengan proses dan tujuan yang diinginkan dalam perjalanan politik di suatu negara, dengan demikian  sosialisasi  politik  mempunyai  hubungan  yang  erat  dengan  transmisi  pemberian pengetahuan mengenai nilai-nilai, sikap politik, kepercayaan politik serta harapan politik.

## Pendidikan Politik
Paham  tentang  pendidikan  politik  ternyata  bukanlah  sebuah  konsep  yang  utuh  dan memiliki  banyak  tafsir.  Dalam  bahasa  Inggris,  pendidikan  politik  lebih  banyak  diistilahkan sebagai political  socialization .  Jika  diterjemahkan  dalam  bahasa  Indonesia,  maka  istilah political socialization sama dengan sosialisasi politik. Oleh sebab itu, dengan digunakannya istilah political sosialization, orang banyak menyejajarkan pengertian antara pendidikan politik serta  sosialisasi  politik.  Dalam  hal  ini  dapat  dikatakan  bahwa  sosialisasi  politik  adalah pendidikan  politik  dalam  artinya  yang  terbatasi.  Menurut  Ramlan  Surbakti,  ketika  belajar tentang  pendidikan  politik,  maka  orang  tersebut  harus  diajarkan  dulu  mengenai  sosialisasi politik, karena keduanya saling berkaitan (Surbakti, 1999).
Beliau melanjutkan, di dalam pendidikan politik, terdapat sebuah proses yang tidak bisa dipisahkan, yaitu proses antara pemberi dan penerima pesan. Dalam proses ini, warga negara bisa mengetahui, mengenal, mempelajari berbagai nilai, norma, simbol dalam politik di negara Indonesia melalui berbagai wadah, misalnya di lingkungan sekolah, pemerintahan serta dari dalam partai politik sendiri. Dapat dikatakan bahwa sikap dan pandangan politik masyarakat dapat dibentuk melalui proses sosialisasi politik.
Melalui proses sosialisasi politik inilah masyarakat memperoleh pemahaman, orientasi dan mampu bersikap dalam kehidupan berpolitik di negaranya. Sebaliknya, pendidikan politik dapat  dinilai  sebagai  indoktrinasi  politik,  seperti  apa  yang  dimaksud  oleh  Kartini  Kartono tentang hubungan antara pendidikan dengan politik yakni bahwa pendidikan dilihat sebagai faktor politik dan kekuatan politik. Hal tersebut terjadi karena pendidikan di sekolah maupun lembaga-lembaga lainnya pada hakekatnya sebenarnya merupakan cerminan dari pihak-pihak yang  sedang  berkuasa  dan  juga  merupakan  perwujudan  dari  kehendak  penguasa  untuk melanggengkan kekuasaannya.
Dalam  rangka  belajar  tentang  pendidikan  politik,  terdapat  berbagai  cara  untuk mempelajarinya,  diantaranya:  1)  Membaca  dari  surat  kabar  yang  hampir  setiap  hari menampilkan berita tentang politik. 2) Berbagai siaran televisi dan radio serta tayangan film yang  berkaitan  dengan  politik.  3)  Berbagai  lembaga  yang  ada  di  dalam  masyarakat,  seperti masjid maupun gereja serta berbagai lembaga formal dan informal yang ada di masyarakat.

## Etika Berpolitik
Dari  tradisi  klasik  dapat  diperoleh  beberapa  hal  yang  menjadi  prinsip  bagi  etika berpolitik  yakni  bahwa  manusia  merupakan  mahluk  sosial  yang  berpolitik  untuk memperjuangkan  kebenaran  dan  kepentingan  umum  bagi  kebahagiaan  hidupnya  serta memperjuangkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat luas dalam hidup berpolitik selalu berdasar pada hukum moral yang sumbernya adalah nilai-nilai kemanusiaan universal. Karena itu, kegiatan politik merupakan kesadaran kodrat manusia berjuang bersama sesamanya. Dalam politik  semacam    ini,  pemerintah  tidak  akan  memiliki  kekuasaan  yang  mutlak,  dia  hanya menjalankan  kekuasaannya,  menganut  prinsip  subsidiaritas,  dan  berjiwa  demokratis  karena berasal dari rakyat (Trinarso, 2013).
Tujuan  adanya  etika  politik  adalah  agar  setiap  pelaku  yang  berkaitan  dengan  dunia politik,  baik  anggota  dewan,  walikota,  gubernur,  maupun  presiden  memiliki  sikap  yang mencerminkan seseorang yang mewakili konstituennya di pemerintahan, misal jujur, amanah, bertanggung  jawab  dan  memiliki  sikap  ksatria,  artinya  siap  mundur  apabila  tidak  mampu menjalankan  amanatnya  dengan  baik  atau  terbukti  melalukan  tindakan  yang  bertentangan dengan hukum yang berlaku.
Perwujudan  etika  politik  tersebut  dapat  dalam  bentuk  sikap  yang  menghargai  antar sesama  ketika  berkomunikasi  mauoun  berperilaku,  tidak  melakukan  pembohongan  kepada masyarakat, menjaga kerukunan antar golongan serta harus menjadi contoh bagi masyarakat luas. Selain itu, mereka juga harus mampu menempatkan diri, bahwa kepentingan negara lebih besar daripada kepentingan golongan maupun partai politik yang menaunginya.
Berbicara tentang politik bukan hanya bicara tentang perkara yang sifatnya sementara, namun  juga  menyangkut  tujuan  apa  yang  hendak  dicapai  dalam  berpolitik  tersebut.  Politik menuntut agar tujuan yang hendak dicapai tersebut dapat dipertanggungjawabkan serta dapat diuji  oleh  publik  dan  untuk  mencapainya  pun  harus  melewati  berbagai  kriteria  moral (Dwihantoro, 2013).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan  jenis  penelitian deskriptif.  Dalam  penelitian  kualitatif,  data  yang  diperoleh  dalam  bentuk  kalimat  tertulis maupun  lisan  yang  dijelaskan  secara  deskriptif  sebagai  hasil  dari  pengamatan  di  lapangan. Tujuan  dari  penelitian  kualitatif  adalah  untuk  memahami  fenomena-fenomena  yang  ada  di masyarakat  (Moleong,  2018).  Teknik  pengambilan  data  pada  penelitian  ini  menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik Miles dan Huberman bahwa  ada  tiga  alur  teknik  analisis  data,  yakni  reduksi  data,  penyajian  data  dan  penarikan kesimpulan. Penelitian ini berlokasi di Jurusan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru  Sekolah  Dasar,  Universitas  Mataram.  Sumber  data  dibagi  menjadi  dua,  yakni  sumber data  primer  dan  sumber  data  sekunder.  Sumber  data  primer  yakni  mahasiswa  semester  dua kelas 2H yang menempuh mata kuliah Pendidikan PKn dan berjumlah 37 mahasiswa. Sumber
data  sekunder  berupa  hasil  dokumentasi  di  berbagai  media  massa.  Tahap-tahap  penelitian dibagi menjadi tiga, yaitu pra lapangan, lapangan dan tahap analisis data (Moleong, 2018).
Pada  tahap  pra  lapangan,  kegiatan  yang  dilakukan  adalah  menyusun  rancangan penelitian  serta  mempersiapkan  berbagi  intrumen  penelitian,  menentukan  lokasi  penelitian, memilih dan n informan serta menyiapkan perlengkapan penelitian. Pada tahap lapangan, yang dilakukan  adalah  mengenal  lokasi  penelitian  dan  persiapan  diri,  memasuki  lokasi  serta mengumpulkan  data.  Pada  tahap  analisis  data,  yang  dilakukan  adalah  menganalisis  dan menginterpretasi data.

## PEMBAHASAN

## Persoalan Etika Politik di Indonesia
Saat  ini,  jika  kita  membicarakan  politik  di  Indonesia,  banyak  yang  langsung menanggapi  sinis.  Hal  ini  cukup  wajar  mengingat  dunia  perpolitikan  Indonesia  belum sepenuhnya  matang.  Pernyataan  tersebut  juga  diperparah  oleh  ulah  berbagai  politisi  yang menyalahgunakan wewenangnya. Mereka memanfaatkan posisinya untuk kepentingan pribadi. Hal  ini  sudah  menjadi  rahasia  umum.    Yang  terbaru,  banyak  politisi  yang  menggunakan bencana Covid-19 sebagai ajang untuk menunjukkan eksistensinya. Tidak sedikit politisi yang hilang simpati dan empatinya terhadap para tenaga medis, bahkan korban. Seolah-olah, politisi saat ini memiliki etika yang tidak layak untuk ditiru.
Etika politik merupakan kristalisasi dari nalar (logika) politik warga bangsa itu sendiri. Kasus  diatas  merupakan  pelanggaran  terhadap  etika  politik.  Apa  yang  mereka  lakukan merupakan  tanda  matinya  hati  nurani  serta  dapat  menancam  keutuhan  negara  kesatuan Republik  Indonesia  (Ihsan,  2009).  Kasus  diatas  sering  terjadi  dalam  kehidupan kemasyarakatan, termasuk dalam kegiatan politik dalam suatu negara, termasuk di Indonesia.
Antara  etika  dan  perilaku  harusnya  dapat  berjalan  beriringan,  namun  saat  ini  sudah mulai  diabaikan.  Hal  tersebut  ditambah  dengan  ulah  sebagian  aparat  pemerintahan  yang kadang bertindak semaunya sendiri serta melupakan tugas dan fungsinya yang seharusnya
memberikan  pelayanan  maksimal  kepada  masyarakat.  Kehidupan  politik  yang  bersih  tidak akan ditemui jika masih terdapat hal-hal seperti tersebut diatas. Saat ini berita tentang tidak pidana korupsi, nepotisme, politika uang menghiasi wajah perpolitikan di Indonesia (Kartika & Si, 2015).
Saat ini banyak masyarakat yang berpandangan bahwa ketika berbicara tentang politik, maka seperti halnya berteriak di padang pasir, tidak ada yang menganggap. Hal ini dikarenakan saat ini, kehidupan politik bukan dibangun dari yang semestinya serta tidak patuh kepada yang seharusnya.  Banyak  politisi  yang  menghalalkan  segala  cara  agar  mereka  dapat  mengeruk keuntungan. Dan ini benar-benar diterapkan di Indonesia. Hasil wawancara dengan RH, salah satu mahasiswa diperoleh informasi bahwa menghalalkan segala cara dalam berpolitik merusak citra mereka di depan umum, khususnya mahasiswa. Narasumber melanjutkan bahwa banyak orang merasa muak dengan tingkah laku politisi kita, termasuk dirinya. Sebagai bukti, sudah berapa  puluh  politisi  yang  terjerat  kasus  korupsi?  Diantaranya  adalah  AU,  SN  dan  AS. Seharusnya, para elite politik menampilkan perilaku yang mencerminkan seorang wakil rakyat, seorang yang jujur, rendah hati dan mengayomi. Tujuan dari etika politik adalah menumbuhkan sikap jujur, amanah dan siap menanggung resiko jika melanggar peraturan (Dwihantoro, 2013). Hasil dokumentasi juga menunjukkan demikian. Banyak masyarakat yang terpengaruh oleh isu-isu  yang  digoreng  oleh  politisi.  Hal  tersebut  tentu  tidak  sehat  bagi  dunia  pendidikan. Berikut hasil dokumentasi penulis:
Gambar 1: Politisasi Covid-19. (sumber: Twitter)
Gambar diatas menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat kita yang memanfaatkan bencana sebagai bahan menyalurkan nafsu politik. Kasus tersebut diperparah dengan adanya media  yang  mengutip  pernyataan  politisi  dan  para  pengamat  yang  tidak  henti-hentinya mengkritik  pemerintah  tanpa  memberikan  solusi  berarti  dalam  mengatasi  penyebaran  dan penanggulangan  bencana  Covid  19  di  seluruh  Indonesia. Permasalahan  tersebut  semakin membuat rumit proses pemutusan rantai Covid-19.
Kejadian tersebut seharusnya dimanfaatkan oleh media untuk menjadi alat pemersatu bangsa  yang  terpecah  pasca  kontestasi  Pemilu  2019.  Diperlukan  keaktifan  pers  Indonesia dalam  membantu  pemerintah  mengatasi  pandemi  ini.  Keaktifan  yang  dimaksud  adalah  ikut serta dalam membangun budaya politik yang sehat. Pers jangan hanya mengejar rating saja dan melupakan sisi kemanusiaan. Hasil wawancara dengan SS, salah satu narasumber diperoleh informasi bahwa seharusnya media menonjolkan sisi kemanusiaan, bukan malah menyebarkan berita yang belum tentu kebenarannya. Seharusnya media juga fokus meliput serta memberikan solusi dalam mengatasi pandemi ini.
Etika  politik  para  politisi  hendaknya  diatur  karena  gerak-gerik  mereka  diamati  oleh masyarakat  berbagai  kelompok  umur.  Disisi  lain,  Rocoerur  (Recoeur,  2013)  menjelaskan bahwa  etika  politik  memiliki  tujuan  untuk  mengarahkan  masyarakat  untuk  hidup  bersama dengan baik agar tercipta kehidupan yang adil.
Jika kejadian ini terus menerus terjadi, tidak menutup kemungkinan tujuan etika politik diatas tidak dapat tercapai. Politikus yang diharapkan saat ini adalah yang jujur dan mampu menjaga  keberagaman  Indonesia  agar  tidak  terpecah  belah  (Trinarso,  2013).  Pernyataan tersebut  diamini  oleh  salah  satu  narasumber  yang  mengatakan  bahwa  politikus  yang  ideal adalah politikus yang mengerti keadaan konstituennya, indikatornya adalah jujur, menghargai dan memiliki perhatian kepada masyarakat yang memilihnya.

## Pentingnya Pendidikan Politik dan Literasi Politik Bagi Mahasiswa
Banyak  masyarakat  mengkonotasikan  negatif  pada  istilah  politik  dan  politisasi. Padahal,  Indonesia  adalah  negara  besar  dengan  berbagai  keunikannya,  termasuk  di  bidang pemerintahan.  Indonesia  boleh  dikatakan  sebagai  kiblat  negara  demokrasi  di  kawasan  Asia (Jiwandono, 2020a). Banyak yang mengartikan bahwa politisasi adalah cara berpolitik yang tidak etis dan pragmatis yang dilakukan individu maupun kelompok. Politisasi adalah kegiatan politik yang dijalankan oleh politisi dalam suatu kelembagaan politik. Apa yang dirasakan oleh masyarakat  memang  ada  dasarnya.  Hal  ini  wajar  mengingat  kekonyolan  yang  terjadi  kala beberapa  orang  yang  memiliki  kepentingan  mempolitisasi  wabah  Covid-19.  Salah  satu contohnya ketika salah satu bupati di Jawa Tengah memberikan bantuan sembako dan hand sanitizer dimana ada foto yang terpampang di barang tersebut. Kejadian tersebut tentu memuat unsur politis.
Sebagai agent of change , mahasiswa harus dibekali literasi politik yang kuat sehingga menjadi pioneer dalam mengubah cara pandang masyarakat terhadap  dunia politik. Literasi politik merupakan aspek penting dalam upaya belajar tentang demokrasi. Banyak masyarakat yang acuh terhadap politik dikarenakan mereka kurang peka terhadap isu politik yang sedang berkembang (Bashori, 2018). Berkaitan dengan meningkatnya suhu politik yang terjadi setiap saat, maka kebutuhan terhadap literasi politik menjadi meningkat, yang bisa menggerakan
kaum milenial melakukan perilaku informasi untuk mengetahui sosok atau figur dari masing- masing pemimpin yang akan memimpin Indonesia ke depan yang lebih baik dan lebih sejahtera (Bakhtiyar, 2018).
Konsumsi publik dengan minimnya pemahaman tentang politik membuat banyak pihak seolah mengganggap fenomena ini ialah hal yang biasa. Kontribusi masyarakat saat ini sangat dibutuhkan  dalam  mengatasi  musibah  ini.  Saat  ini  bukan  saatnya  lagi  bermain-main memanfaatkan bencana ini. Pemahaman masyarakatt erhadap isu politik harus segera dibangun agar mereka lebih peka terhadap lingkungan yang ada di komunitasnya.
Hasil  wawancara  dengan  RA,  RG,  RM  dan  RAR,  narasumber  di  lokasi  penelitian diperoleh informasi bahwa literasi politik mereka masih rendah. Indikasinya adalah mereka masih  terpengaruh  oleh  perkataan  politisi  dan  media  sosial.  Narasumber  memberi  contoh banyak  mahasiswa  dan  masyarakat  yang  membuat  status  atau  berkomentar  di  media  sosial yang tidak ada hubungannya dengan wabah Covid-19 seperti terekam di gambar 2 dibawah. Ketika ada politisi berkomentar ganti presiden, seperti terpublikasi di acara Indonesia Lawyer Club  (ILC),  mereka  juga  ikut-ikutan  membuat  status  tersebut  di  media  sosial.  Padahal, pernyataan tersebut hanya didasarkan pada satu permasalahan saja tanpa melihat pencapaian yang lain. Penggiringan opini seperti inilah yang patut disayangkan. Mereka mengaitkan wabah Covid-19 ini dengan isu-isu politik yang tidak jelas ujungnya. Berdasar kasus tersebut, sudah seyogyanya  mahasiswa  dibekali  literasi  politik  yang  kuat.  Pengetahuan  dan  keterampilan dalam politik hanya bisa didapatkan melalui literasi politik (Faisal, 2017). Hasil wawancara dengan  beberapa  narasumber  diatas  juga  diperkuat  oleh  hasil  dokumentasi  yang  dilakukan penulis, berikut gambarnya:
Gambar 2: Postingan yang dibuat oleh masyarakat (sumber : Facebook)
Gambar  diatas  menunjukkan  bahwa  masih  banyak  masyarakat  yang  mencoba memanfaatkan Covid-19 sebagai bahan melakukan propaganda akibat dari komentar-komentar politisi  seperti  yang  disebutkan  di  penjelasan  diatas.  Jika  masyarakat  mampu  memahami literasi politik dengan baik, maka kejadian tersebut tidak akan terjadi.  Hal ini berbahaya bagi masyarakat awam yang masih belum memiliki pengetahuan tentang politik. Terdapat kaitan antara literasi politik dengan proses berpikir kritis masyarakat.  Apabila masyarakat mampu berpikir  kritis,  maka  mereka  dapat  memahami  kebijakan-kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh negara  dan  mampu  berpartisipasi  aktif  daalm  kehidupan  politik  (Faisal,  2017).  Contohnya, pemerintah  mengeluarkan  kebijakan new  normal, apabila  masyarakat  paham  terhadap kebijakan tersebut, maka dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari mereka akan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Kebijakan new normal bukan berarti melonggarkan protokol kesehatan.
Sutisna (Sutisna, 2017) dalam jurnalnya menjelaskan bahwa jalan untuk meningkatkan literasi politik masyarakat, secara umum dilakukan melalui pendidikan politik atau pendidikan kewarganegeraan.  Pendidikan  politik  tersebut  dapat  diperoleh  dari  media  massa,  media elektronik, media sosial hingga bangku persekolahan. Sebagai contoh, hampir setiap hari di televisi  menyajikan  berbagai  kebijakan  mengenai  Covid-19.  Kebijakan-kebijakan  tersebut tentu sangat berkaitan dengan dunia politik. Oleh sebab itu, masyarakat perlu dibekali literasi
yang  kuat  melalui  pendidikan  politik.  Pengetahuan  politik  sangat  membantu  warga  ketika berpartisipasi politik, paling tidak dapat menjadi panduannya sehingga tidak seperti orang buta. Hasil dokumentasi di media sosial menunjukkan bahwa banyak mahasiswa ikut mempolitisasi Covid-19.  Hal  ini  dikarenakan  pengetahuan  politik  yang  kurang  memadai  sehingga  dia berpotensi untuk mudah dimanipulasi atau dimanfaatkan oleh aktor-aktor politik (Sahid Gatara & Nurjaman, 2017).

## KESIMPULAN
Pandemi Covid-19 membawa perubahan dalam berbagai bidang, salah satunya di dunia politik.  Sebagai  agen  perubahan,  mahasiswa  memiliki  tanggung  jawab  yang  besar  untuk mengatasi  persoalan  tersebut.  Banyak  mahasiswa  yang  berpandangan  bahwa  Covid-19 ditunggangi  oleh  kepentingan  politis.  Misal,  memberikan  paket  sembako  dengan  gambar seorang  Bupati.  Hal  ini  terjadi  di  salah  satu  kabupaten  di  Jawa  Tengah.  Pendidikan  politik sangat dibutuhkan saat ini melihat berbagai permasalahan seperti diatas.  Politisi seharusnya memanfaatkan situasi ini untuk mendekatkan diri kepada konstituennya, bukan malah mencari keuntungan dari segi politis. Selain itu, peran media juga sentral dalam melihat situasi ini. Saat ini banyak media yang ikut serta dalam memperparah kondisi yang sudah kacau. Media harus mengesampingkan rating dan lebih mengutaman informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Bakhtiyar. (2018). Dinamika Literasi Politik Menjelang Tahun 2019: Urgensitas Memahami Perilaku Pemilih Milenial. Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis , 2 (2), 65–72.
Bashori, K. (2018). Pendidikan Politik di Era Disrupsi. Sukma: Jurnal Pendidikan , 2 (2), 287– 310. https://doi.org/10.32533/02207.2018
Diana, R., Masruri, S., & Surwandono, S. (2018). Etika Politik dalam Perspektif al-Mawardi.
Tsaqafah , 14 (2), 363. https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v14i2.2433
Dudih,  S.  (2008). Pendidikan  Politik,  Persepsi,  Kepemimpinan  dan  Mahasiswa .  Jakarta: Guepedia Publisher.
Dwihantoro, P. (2013). Etika Dan Kejujuran Dalam Berpolitik . 4 (2), 13–21.
Faisal, B. A. (2017). Literasi Politik Dan Kampanye Pemilu . FIKOM UP Press.
Ihsan, A. B. (2009). Etika Dan Logika Berpolitik . Bandung: Remaja Rosdakarya.
Jiwandono,  I.  S.  (2020a).  Dinamika  Sosial  Sikap  Narcisstic  Aksi  Demonstrasi  Mahasiswa Dalam Prospek Demokrasi Indonesia. Equilibrium: Jurnal Pendidikan , VIII (1), 34–40.
Jiwandono, I. S. (2020b). Pemanfaatan Dan Penggalian Nilai-Nilai Filosofis Wayang Dalam Upaya Menumbuhkan Karakter Mahasiswa Prodi PGSD. Didaktis: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Pengetahuan , 20 (1), 74–81.
Kartika, D. I. M., & Si, M. (2015). Nilai-Nilai Pancasila Dalam Membangun Etika Politik Di Indonesia .
Maulana,  M.  A.  K.  (2019). Tagar  2019  Ganti  Presiden  Menurut  Teori  Simulacra  Jean Baudrillard .  UIN Sunan Ampel Surabaya.
Moleong,  L.  J.  (2018). Metode  Penelitian  Kualitatif,  cetakan  ke-37 .  Bandung:  Remaja Rosdakarya.
Recoeur, P. (2013). The Moral, The Ethical, And The Political . United Kingdom
Sahid  Gatara,  A.  A.,  &  Nurjaman,  K.  (2017).  Literasi  Politik  Masyarakat  Pesisir  Dan Manajemen Partai Politik. JISPO , 7 (2), 137–157.
Surbakti, R. (1999). Memahami Ilmu Politik . Bandung: Remaja Rosdakarya.
Sutisna,  A.  (2017). Peningkatan  Literasi  Politik  Pemilih  Pemula  Melalui  Pendekatan Pembelajaran Kontekstual .
Trinarso, A. P. (2013). Pendidikan Dan Etika Berpolitik. Arete , 2 (2). https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004