TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman Web: jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/TZ/ Vol. 03  No. 1 Juni  2017
p-ISSN : 2442-7004 e-ISSN : 2460-609x

## PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN TINDAK PIDANA  ASUSILA ANAK DI BAWAH UMUR

## Rahmat Efendy Al Amin Siregar
(Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniri Banda Aceh) email: lisyulianti_siregar@yahoo.co.id

## Abstract
There  must  be  problems  about  children  misbehaviour  in  this  life.  It can  be  divided  in  to  two  problems;  they  are  ordinary  misbehaviour and  crime  misbehaviour.  The  focuses  of  this  research  are  about  the consideration of the Judge to make a decision to amoral cases for the underage children, and the factors make the cases happen. The result shows  that  the  Judge  have  the  consideration  based  on  the  justice, giving the best to the children, and changing the children behaviour. The  factors  that  make  the  crimes  are  the  environmental  society, family,  economy,  and  the  government.  The  judicial  process  of  a criminal  acts  for  children  is  conducted  in  accordance  with  UU Pengadilan Anak No. 11 Tahun 2012, and the preventive ways are to create  a  harmonious  environment  in  family,  to  educate  the  children with  combination  of  morality  aspects.  The  ways  to  reduce  are parent’s control to their children behaviours, and the more intensive of  ow  enforcement  officials  to  handle  the  criminal  cases  by  the children under the age of.
Keywords : misbehaviour, the Judge consideration, criminal acts, and under age children.

## Abstrak
Problem kenakalan anak dalam kehidupan merupakan masalah yang pasti  adanya.  Kenakalan  anak  dapat  dibedakan  menjadi  kenakalan biasa  dan  kenakalan  anak  yang  merupakan  tindak  pidana.    Fokus dalam  penelitian  ini  adalah,  Apakah  faktor-faktor  pertimbangan hakim  di  dalam  memutuskan  putusan  tindak  pidana  kejahatan asusila anak di bawah umur  dan Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana asusila yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor
pertimbangan hakim dalam kasus asusila anak di bawah umur yaitu keadilan, memberikan yang terbaik untuk anak, mengubah perilaku anak.  Faktor  yang  menyebabkan  terjadinya  suatu  tindak  pidana asusila  yang  dilakukan  anak    yaitu  faktor  lingkungan  masyarakat, keluarga,  ekonomi,  pemerintah.  Proses  peradilan  tindak  pidana
50  TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman
Vol. 03  No. 1 Juni  2017
untuk anak dilaksanakan sesuai dengan undang-undang Pengadilan Anak No. 11 Tahun 2012 dan cara pencegahannya yaitu menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis dan pemberian pendidikan anak lebih ke arah moralitas, dan cara menaggulangi yaitu melalui kontrol orang tua terhadap perilaku anak dan lebih intensnya aparat penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana yang dilakukan anak di bawah umur.
Kata Kunci: Kenakalan anak, pertimbangan Hakim, kegiatan kriminalitas, dan anak dibawah umur.

## PENDAHULUAN
Setiap  negara  di  dunia  menghadapi  problem  kenakalan  anak  dan  ini tidak  hanya  menjadi  masalah  lokal,  tetapi  merupakan  masalah  sosial.  Tidak berlebihan  bila  dikatakan  bahwa  problem  kenakalan  anak  menjadi  masalah bersama.  Karena  semua  yang  dilakukan  oleh  anak-anak  merupakan  tanggung jawab  orangtua  dan  masyarakat  lingkungannnya,  baik  di  rumah,  sekolah, lingkungan  tempat  bermain.  Pemerintah  dan  masyarakat  dituntut  memiliki kebijakan dan kerjasama untuk tidak membiarkan seorang anak di bawah umur melakukan hal-hal yang berbau kejahatan.
Kenakalan  anak  merupakan  suatu  perbuatan  yang  dilakukan  kaum remaja  dan  perbuatan  tersebut  tidak  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku  di masyarakat.  Kenakalan  anak  dapat  dibedakan  menjadi  kenakalan  biasa  dan kenakalan  tindak  pidana.  Kenakalan  biasa  lebih  sederhana  seperti    mencorat- coret  tembok  orang,  balapan  liar  sedangkan  kenakalan  anak  yang  merupakan tindak  pidana,  yaitu  perbuatannya  diancam  dengan  hukuman  pidana, diantaranya mencuri ayam, berkelahi dengan siswa lain, membawa senjata tajam dan sebagainya. 1
Banyak  kejadian  yang  mendapat  sorotan  media  akhir-akhir,  sebuah fenomena  yang  memperlihatkan  perilaku  anak  yang  menjurus  kepada  tindak pidana  kejahatan,  seperti  pemerkosaan,  pencabulan,  pencurian,  perkelahian antar  pelajar  dan  lain-lain,  sehingga  anak  anak  berhadapan  dengan  proses hukum  seperti  halnya  orang  dewasa.  Hal  ini  akan  berdampak  tidak  baik  pada perkembangan  anak,  ini  tentunya  akan  merugikan  masa  depan  bangsa,  oleh karena  itu  pemerintah  dituntut  melakukan  upaya  pencegahan  agar  prilaku pidana  yang  dilakukan  anak-anak  meskipun  dapat  dijerat  dengan  hukum
1 Gatot Supramono, Hukum Acara Pengadilan Anak , (Jakarta: Djambatan, 2005), hlm. 4.
namun  tetap  dalam  upaya  pemulihan  /  restoratif  terhadap  perkembangan psikologis anak.
Penyimpangan  tingkah  laku  atau  perbuatan  melanggar  hukum  yang dilakukan  oleh  anak,  disebabkan  oleh  berbagai  faktor,  antara  lain  adanya dampak  negatif  perkembangan  yang  cepat,  arus  globalisasi  di  bidang komunikasi  dan  informasi,  kemajuan  ilmu  pengatuan  dan  teknologi  serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial  yang  mendasar  dalam  kehidupan  masyarakat  yang  sangat  berpengaruh terhadap  nilai  dan  perilaku  anak. 2 Selain  itu,  anak  yang  kurang  atau  tidak memperoleh  kasih  sayang,  bimbingan  dan  pembinaan  dalam  pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya. Hubungan antara orang tua dengan anak  merupakan  suatu  hubungan  yang  hakiki,  baik  hubungan  psikologis maupun  mental  sepiritualnya,  mengingat  ciri  dan  sifat  anak  yang  khas,  maka dalam menjatuhkan pidana atau tindakan terhadap anak nakal diusahakan agar anak jangan dipisahkan dari orang tuanya.
Upaya  penegakan  hukum  melalui  peradilan  bagi  anak  yang  melakukan kejahatan  bukan  bertujuan  untuk  menghukum  tetapi  untuk  memberikan kepentingan  yang  terbaik  kepada  anak  ( the  best  interests  of  the  child ).  Hal  ini merupakan  prinsip  yang  seharusnya  melandasi  dalam  setiap  kebijakan  dan tindakan yang  dilakukan  oleh  siapapun,  sebagaimana  termaktub  dalam  Pasal 3 Konvensi  Hak  Anak  bahwa,  “dalam  semua  tindakan  yang  menyangkut  anak- anak,  baik  yang  dilakukan  lembaga-lembaga  kesejahteraan  sosial  pemerintah atau  swasta,  pengadilan,  para  penguasa  pemerintah  atau  badan  legislatif, kepentingan  terbaik  harus  menjadi  pertimbangan  utama”.  Apalagi  dalam  hal Penjatuhan  hukuman  (pidana  badan)  yang  dilakukan  seorang  hakim  terhadap anak  yang  merupakan  tindak  pidana  perampasan  kemerdekaannya,  untuk  itu penjatuhan hukuman anak hendaknya sebagai ultimum remedium , sebagai pilihan terakhir setelah melalui pertimbangan yang matang dan melibatkan pihak-pihak berkompeten.  Putusan  hakim  itu  harus  diyakini  bertujuan  untuk  memberikan atau dalam rangka kepentingan yang terbaik bagi anak.
Anak  ditentukan  berdasarkan  perbedaan  umur,  yaitu  bagi  anak  yang masih  berumur  8  (delapan)  tahun  sampai  12  (dua  belas)  tahun  hanya  dapat
52  TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman
Vol. 03  No. 1 Juni  2017
dikenakan  tindakan,  seperti  dikembalikan  kepada  orang  tuanya,  ditempatkan pada organisasi sosial atau diserahkan kepada Negara, sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur di atas umur 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas)  tahun  dapat  dijatuhkan  pidana.  Pembedaan  perlakuan  tersebut didasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.

## KAJIAN TERORITIS

## Konsep tentang Anak Di Bawah Umur
Anak  merupakan  bagian  dari  generasi  muda  yang  memiliki  peranan strategis  dan  mempunyai  ciri-ciri  dan  sifat  khusus.  Oleh  karena  itu  anak memerlukan  perlindungan  dalam  rangka  menjamin  pertumbuhan  dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi selaras, dan seimbang. Ditinjau  dari  aspek  yuridis  maka  pengertian  “Anak”  dimata  hukum  positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa ( minderjarig/ person under  age ),  orang  yang  di  bawah  umur/  keadaan  di  bawah  umur (minderjarigheid/inferiority) atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali ( minderjarige ondervoordij ). Namun dengan bertitik tolak kepada aspek  tersebut  di  atas  ternyata  hukum  positif  Indonesia  ( ius  constitutum/  ius operatum )  tidak  mengatur  adanya  unifikasi  hukum  yang  baku  dan  berlaku universal untuk menentukan kriteria batasan umur bagi seorang anak. 3
Apabila  diperbandingkan/tinjauan  komperatif  ketentuan  batasan  umur seorang anak di negara lain maka ternyata batasan umur maksimal 18 tahun (UU 11/2012, UU 1/1974) sama dengan batasan umur dari 27 (dua puluh tujuh) negara bagian  di  Amerika  Serikat,  Kamboja,  Taiwan  dan  Iran.  Sedangkan  umur maksimal  17  tahun  (UU  8/1981)  adalah  pada  6  (enam)  negara  pada  beberapa negara  bagian di  AS,  Australia,  Philipina,  Malaysia dan Singapura. Begitu  pula batas  usia  minimal  8  tahun  di  Indonesia  (UU  11/2012)  identik  dengan  rata-rata usia minimal anak di negara AS dan Australia, sedangkan untuk negara Inggris dan Belanda batas minimal 12 tahun, Kamboja umur minimal 15 tahun, Taiwan minimal  14  tahun,  Iran  minimal  6  tahun,  Jepang  dan  Korea  minimal  14  tahun, sedangkan Philipina, Malaysia dan singapura berumur 7 tahun. 4
3 Lilik  Mulyadi, Pengadilan  Anak  di  Indonesia,  Teori,  Praktik  dan  Permasalahannya , (Bandung: Mandar Maju, 2005), hlm. 3.
4 Lilik Mulyadi, Pengadilan Anak …, hlm. 8.
Anak  dalam  pemaknaan  yang  umum  mendapat  perhatian  tidak  saja dalam  bidang  ilmu  pengetahuan,  tetapi  dapat  ditelaah  dari  sisi  pandang sentralistis kehidupan agama, hukum dan sosiologi yang menjadikan pengertian anak  semakin  rasional  dan  aktual  dalam  lingkungan  sosial,  sebab  anak merupakan  suatu  anugerah  dari  Tuhan  yang  berharga  dan  tidak  dapat  dinilai dengan nominal. 5

## Tindak Pidana
Kejahatan  merupakan  perbuatan-perbuatan  yang  bertentangan  dengan moral  kemanusiaan  ( immoril )  merugikan  masyarakat  (anti  sosial)  yang  telah dirumuskan  dan  ditentukan  dalam  perundang-undangan  pidana.  Kejahatan yang  dilakukan  oleh  anak  timbul  karena  dari  segi  pribadinya  mengalami perkembangan  fisik  dan  perkembangan  jiwa.  Emosinya  belum  stabil,  mudah tersinggung dan peka terhadap kritikan, sehingga mempengaruhi dirinya untuk bertindak yang kadang-kadang tidak umum dan di luar aturan yang berlaku di masyarakat.  Di  samping  itu,  kejahatan  anak  juga  disebabkan  karena  pengaruh lingkungan.
Pangaruh  kejiwaan  dari  individu  yang  hidup  dalam  kehidupan masyarakat,  yang  mengarah  pada  tidak  keselarasan  dapat  membentuk  norma- norma  yang  berlaku  dalam  masyarakat  dimana  individu  itu  hidup.  Pengaruh gangguan  kejiwaan  yang  menimbulkan  tingkah  laku  yang  menyimpang menyebabkan individu itu tidak dapat memisahkan antara perbuatan baik atau kejahatan.

## Kejahatan Anak
Kejahatan anak diartikan sebagai bentuk kejahatan yang dilakukan anak dalam title khusus  dari  bagian Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana dan  atau peraturan  perundang-undangan.  Spesifikasi  kejahatan  anak  menjadi  masalah sosial dan sekaligus hukum yang telah ada dan tumbuh bersama perkembangan peradaban  masyarakat,  agama,  sosial  dan  hukum.  Pengelompokan  utama kejahatan anak  merupakan  masalah  sosial  yang  terus  berkembang  bersama sistim  hukum  sebagai  bentuk  solusi  dari  tatanan  masyarakat.  Asas  hukum perlindungan  anak  dan  asas  kejahatan anak  adalah  asas  usia  yang  belum
5 Wadong,  Hasan  Maulana, Pengantar  Advokasi  dan  Perlindungan  Anak ,  (Jakarta: Grasindo, 2000), hlm. 1.
Vol. 03  No. 1 Juni  2017
dewasa,  sebagaimana  ketentuan  dalam  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2012 tentang Pengadilan Anak.

## Kejahatan Terhadap Asusila
Kejahatan  asusila  merupakan  perihal  susila  yang  berkaitan  dengan  adab sopan  santun  yang  melanggar  nilai-nilai  moral  dan  etika  dengan  secara  tidak wajar  dan  menyimpang  dari  norma  agama  dan  hukum  sehingga  dapat berhadapan  dengan  proses  hukum.  Kejahatan  terhadap asusila  pada  umumnya menimbulkan kekhawatiran atau kecemasan khususnya orang tua terhadap anak wanita  karena  selain  dapat  mengancam  keselamatan  anak-anak  wanita  yaitu perbuatan  cabul,  pemerkosaan  dapat  pula  mempengaruhi  proses  pertumbuhan ke  arah  kedewasaan  seksual  lebih  dini.  Pada  dasarnya  asusila  bertumpu  pada nilai  agama yaitu  suatu  perbuatan  yang melanggar  nilai  agama atau  perbuatan dosa/  tercela.  Kejahatan  terhadap asusila  dalam  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  diatur  pada  BAB  XIV  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  yang terdapat  dalam  Pasal  281  tentang  Kejahatan  Kesusilaan.  Kejahatan  terhadap asusila semakin rumit dalam persepsi masyarakat dengan menonjolnya era hak asasi manusia (HAM) dengan era globalisasi saat ini, nilai-nilai terhadap asusila, secara  sengaja  atau  tidak  sengaja,  lambat  atau  cepat  akan  selalu  terjadi pergeseran  nilai,  khususnya  dalam  penanganan  hukum  dan  proses pembuktiannya  terhadap  penanganan  terhadap  kejahatan  asusila.  Dalam  delik kejahatan  terhadap  asusila  banyak  menimbulkan  kesulitan  dalam  penyelesaian baik  dalam  penyidikan,  penuntutan  maupun  tahap  pemgambilan  keputusan, selain  kesulitan  dalam  batasan,  kesulitan  pembuktian  misalnya  pemerkosaan atau cabul yang pada umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain. 6

## Proses Peradilan Pidana
Berdasarkan  skema  dibawah  ini  menggambarkan  proses  peradilan pidana:
6 Leden  Marpaung, Kejahatan  Terhadap  Kesusilaan  dan  Masalah  Prevensinya , (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 7.
Peristiwa Pidana Kepolisian
Berita Acara
Pemeriksaan Penyidikan Penyelidikan
Bagan I : Proses peradilan
B erdasarkan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana,  bahwa  suatu proses peradilan pidana diawali dari adanya:
a)   Adanya Peristiwa tindak pidana yang dilaporkan kepada kepolisian.
b)  Adanya  proses  penyelidikan  dan  penyidikan  yang  dilakukan  oleh  pihak kepolisian terhadap tindak pidana.
c)  Pembuatan berita acara pemeriksaan dari pihak kepolisian yang dibuat dari hasil penyelidikan dan penyidikan.
d)  Masuknya  surat  berita  acara  pemeriksaan  kepada  Kejaksaan  Negeri  guna pembuatan  surat  dakwaan  yang  diteruskan  penuntutan  yang  kemudian surat dakwaaan tersebut dimasukan kepada Pengadian Negeri.
e)  Dari pengadilan negeri mengadakan pemeriksaan lebih lanjut kepada saksi (alat bukti) dan terdakwa.
f)  Dari  hasil  pemeriksaan  saksi  (alat  bukti)  dan  terdakwa  kemudian  hakim mendapat  pertimbangan  dari  keterangan  saksi  dan  terdakwa  sihingga hakim  dapat  memutuskan  dan  menjatuhkan  sanksi  pidana  demi  keadilan berdasrkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  dan  sesuai  dengan  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana.

## Perlindungan Hukum Dalam Proses Peradilan Terhadap Anak
Perlindungan  hukum  bagi  anak  dalam  proses  peradilan  tidak  dapat dilepaskan dari apa yang sebenarnya tujuan atau dasar pemikiran dari peradilan anak (juvenile justice ) itu sendiri bertolak dari dasar pemikiran baru yang dapat
Memutus dan Penjatuhan Sanksi Pidana sesuai dengan Undang-Undang
Menimbang
Terdakwa Saksi Pemeriksaan Pengadilan
Negeri
Penuntutan Dakwaan Kejaksaan Negeri
56  TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman
Vol. 03  No. 1 Juni  2017
ditentukan  apa  dan  bagaimana  hakikat  wujud  dari  perlindungan  hukum  yang sifatnya diberikan kepada anak. Tujuan dan dasar pemikiran dari peradilan anak jelas  tidak  dapat  di  lepaskan  dari  tujuan  utama  untuk  mewujudkan kesejahteraan  anak  yang  pada  dasarnya  merupakan  bagian  integral  dari kesejahteraan sosial. Bahwasanya kesejahteraan atau kepentingan anak berada di bawah  kepentingan  masyarakat,  tetapi  justru  harus  dilihat  bahwa mendahulukan  atau  mengutamakan  kesejahteraan  dan  kepentingan  anak  itu pada  hakikatnya  merupakan  bagian  dari  usaha  mewujudkan  kesejahteraan sosial. 7
Banyaknya  putusan  pengadilan  yang  berkaitan  erat  dengan  peradilan anak  dalam  usaha  pencegahan  dan  penanggulangan  terhadap  anak  nakal.  Hal ini mengundang pendapat, tanggapan atau buah pikiran dari masyarakat. Pada dasarnya  sampai  saat  ini  belum  adanya  undang-undang  pidana  khusus  yang mengatur  baik  materi  kejahatan  maupun  proses  peradilannya.  Peradilan  anak dalam  prakteknya  belum  dapat  menyelesaikan  perkara  anak  di  Indonesia  dan sampai  sekarang  eksistensinya  belum  memperoleh  tempat  yang  selayaknya seperti  harapan  masyarakat.  Peradilan  anak  tersebut  dipengaruhi  oleh  faktor- faktor yang menghambat jalannya sidang perkara anak.
Faktor-faktor  pokok  yang  mempengaruhi  eksistensi  Peradilan  Anak adalah:

## a)  Hukum (Perangkat Perundang-Undangan)
Yang dimaksud dengan faktor hukum adalah perangkat hukum tertulis, terkodifikasi, yang meliputi hukum pidana anak dan hukum acara pidana anak. Perangkat hukum tersebut merupakan patokan berlangsungnya peradilan anak, karena menyangkut  akan  kepastian  hukum  dan  kesebandingan  hukum,  karena perundang-undangan  yang  mengatur  mengenai  anak,  sekarang  ini  tersebar dalam  berbagai  Undang-Undang  dan  pada  dasarnya  belum memenuhi aspirasi untuk mewujudkan suatu lembaga peradilan anak. 8

## b)  Lembaga
Faktor  yang  kedua  menyangkut  kedudukan  dan  susunan  lembaga peradilan  sesuai  Undang-Undang  No.  48  Tahun  2009  tentang  Pokok-Pokok
7 Muladi, Barda Nawawi, Bunga Rampai Hukum Pidana , (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 11.
8 Wahyono  Agung,  Rahayu  Siti, Tinjauan  Tentang Peradilan  Anak  Indonesia , (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), hlm. 45.
Kekuasaan  Kehakiman  memuat  rumusan,  mengingat  kondisi  berlangsungnya pengadilan anak diletakkan pada Badan Peradilan Umum.
Bahwa  hakekat  penempatan  peradilan  tidak  berdasarkan  spesialisasi sebagaimana  tertera  dalam    penjelasan  Pasal 13 Undang-Undang No. 48  Tahun 2009  Tentang  Pokok-Pokok  Kekuasaan  Kehakiman  bahwa  praktek  peradilan anak  masih  tergantung  dengan  peradilan  umum  dan  ini  menunjukkan  realita peradilan anak di Indonesia masih seadanya.

## c)  Masyarakat atau partisipan lain
Peradilan anak merupakan peradilan khusus. Hal ini didasarkan kepada kebutuhan-kebutuhan  yang  sangat  penting  bagi  anak-anak  akan  mempunyai dasar  perundang-undangan  yang  khusus,  bahwa  untuk  peradilannya  dipakai Hukum  Acara  bagi  orang  dewasa  (Undang-Undang  No.  8  Tahun  1981  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana),  sedangkan  sebagai  pegangan/dasar  Hakim dalam  memutuskan  adalah  pasal  45,  46  dan  47  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana. 9

## Titik Tolak Pendekatan Masalah Perlindungan Hukum Anak
Dasar pemikiran mengenai peradilan anak bertitik tolak pada pendekatan perlindungan  hukum  bagi  anak  dalam  proses  peradilan.  Sekaligus menggunakan  pendekatan  yang  berorientasi  pada  masalah  kesejahteraan  atau kepentingan  anak,  jelas  terlihat  perlunya  pendekatan  lain  atau  pendekatan khusus dalam masalah perlindungan hukum bagi anak dalam proses peradilan. Ini  berarti  bahwa  perlu  ada  perhatian  khusus,  pertimbangan,  pelayanan  dan perlakuan  atau  perawatan  khusus  serta  perlindungan  khusus  bagi  anak  dalam masalah  hukum  dan  peradilan.  Pengakuan  dan  perlunya  perlakuan  dan pendekatan khusus inilah yang jelas terlihat di dalam Declaration of the Rights of the Child, maupun dalam Undang-Undang Kesejahteraan anak di indonesia dan negara-negara  lain  di  dalam  Rancangan  Undang-Undang  Peradilan  Anak  di Indonesia  dan  Undang-Undang  Peradilan  Anak  yang  sudah  ada.  Pendekatan khusus dalam  menangani  masalah  hukum  dan  peradilan  anak  ini  sering terungkap di dalam berbagai pernyataan antara lain;
1.   Anak  yang  melakukan  tindak  pidana  atau  kejahatan  ( juvenile  offender ) janganlah dipandang sebagai seorang penjahat.
9 Ibid ., hlm. 45.
58  TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman
Vol. 03  No. 1 Juni  2017
2.   Pendekatan  yuridis  terhadap  anak  hendaknya  lebih  mengutamakan pendekatan persuasif-edukatif dan pendekatan kejiwaan (psikologis) untuk menghindari  proses  hukum  yang  semata-mata  bersifat  menghukum  dan bersifat degradasi mental. 10

## Jaminan Perlindungan Anak Dalam Proses Peradilan
Bahwa  perlindungan  anak  dalam  proses  peradilan  harus  juga  dapat menggambarkan  adanya  jaminan-jaminan  khusus  bagi  anak  di  bidang  hukum dan  peradilan.  Jaminan  hukum  yang  bersifat  khusus  tidak  harus  bertentangan dengan jaminan hukum yang umum artinya: jaminan hukum yang berlaku bagi setiap orang pada umumnya juga harus tetap berlaku bagi anak. Oleh karena itu di  dalam  hak-hak  anak  ( rights  of  juveniles )  bahwa  jaminan-jaminan  prosedural yang  pokok/  mendasar  ( basic  procedural  safeguards )  harus  dijamin  pada  setiap tahap proses peradilan anak yaitu antara lain:
1.   Hak untuk diberitahukanya tuduhan,
2.   Hak untuk tetap diam,
3.   Hak memperoleh penasehat hukum,
4.   Hak untuk hadirnya orang tua/wali,
5.   Hak untuk menghadapkan saksi dan pemeriksaan silang para saksi, dan
6.   Hak untuk banding ke tingkat yang lebih atas. 11
Batas  usia  pertanggungjawaban  anak,  tidak  ditetapkan  batas  usia minimum  untuk  dapat  dipertanggungjawabkannya  seorang  anak.  Oleh  karena itu  dalam  sistem  hukum  yang  mengenal  batas  usia  pertanggungjawaban  bagi anak, permulaan batas usia pertanggungjawaban itu janganlah ditetapkan terlalu rendah  dengan  mengingat  faktor  kematangan  emosional,  mental  dan intelektualitas anak.
Berdasarkan  pendekatan  modern  seorang  anak  dipertanggungjawabkan atas  perbuatannya  harus  berdasar  tingkat  kecerdasan  dan  pemahaman individual  dari  anak  itu.  Oleh  karena  itu  apabila  batas  pertanggungjawaban ditetapkan  terlalu  rendah  atau  sama  sekali  tidak  ditentukan,  maka  konsepsi pertanggungjawaban akan menjadi tidak berarti, sehubungan dengan pedoman kiranya  cukup  beralasan  dan  tidak  terlalu  rendah  apabila  Rancangan  Undang- Undang  Pengadilan  Anak  (pasal  3)  dan  juga  konsep  Kitab  Undang-Undang
10 Muladi, Barda Nawawi, Bunga Rampai …, hlm. 14.
11 Wahyono Agung, Rahayu Siti, Tinjauan Tentang …, hlm. 132.
Hukum Pidana Baru (pasal 52) menetapkan batas usia minimal 12 tahun untuk dapat dijatuhi pidana, khususnya pidana penjara. 12

## Upaya Pencegahan Kejahatan Anak
Upaya pencegahan terjadinya kejahatan anak, pada dasarnya disebabkan kurangnya kesadaran dari lingkungan masyarakat terutama dari keluarga dalam memberi  pendidikan  kepada  seorang  anak.  Jadi  dalam  menangani  upaya pencegahan  dan  penganggulangan  dari  kenakalan  yang  dapat  mengakibatkan terjadinya  tindak kejahatan  seorang anak,  dalam masyarakat  mempunyai  suatu kelembagaan  dalam  menangani  kejahatan  dan  kenakalan,  yang  merupakan suatu  reaksi  terhadap  terjadinya  kejahatan  dan  kenakalan,  sistem  kelembagaan yang  dimaksud  yaitu  kepolisian,  kejaksaan,  pengadilan  yang  bertujuan  untuk pencegahan  terhadap  tindak  kejahatan  dan  kenakalan  dari  anak  serta  untuk sosialisasi  petindak  pidana.  Dapat  dikatakan  sebab  sosial  terjadinya  suatu kejahatan antara lain terdapat pada pola-pola nilai, sistem-sistem normatif, pola- pola  perilaku  yang  bertentangan,  standar-santar  pengaruh  golongan  sosial, pengaruh  keluarga  dan  kelompok  sebaya,  bentuk-bentuk  sosial  yang  dapat diidentifikasi, lingkungan abstrak dan konkrit dan variabel-variabel lain.
Upaya–upaya pencegahan (preventif) melalui :
1. Pemberian  bimbingan  terhadap  tingkah  laku  anak  untuk  jangka  waktu tertentu
2. Membuka lapangan kerja yang layak untuk anak
3. Meningkatkan ketrampilan kerja anak.
Upaya-upaya penanggulangan (represif) melalui :
1. Meningkatkan  kedispliman  dan  penanaman  nilai-nilai  moral  yang  lebih mendalam  pada  anak  yang  berperilaku  menyimpang  terutama  dari lingkuangan keluarga.
2. Rehabilitasi penyimpangan perilaku anak di lembaga pemasyarakatan anak.
3. Aparat penegak hukum lebih inten dalam menagani kasus tindak kejahatan yang khususnya dilakukan oleh anak.

## Dasar Hakim Menjatuhkan Pidana Dan Bentuk-Bentuk Dari Pemidanaan
Secara  tradisional  teori-teori  pemidanaan  pada  umumnya  dapat  dibagi dalam dua kelompok, yaitu:
60  TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman
Vol. 03  No. 1 Juni  2017

## a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan
Menurut  Karl  O.  Christiansen  yang  dikutip  oleh  Barda  Nawawi  dan Muladi  dalam  buku  “Teori-teori  dan  Kebijakan  Pidana”  edisi  2  tahun  1998, bahwa teori absolut atau teori pembalasan suatu pidana dijatuhkan semata-mata karena  orang  telah  melakukan  suatu  kejahatan  atau  tindak  pidana.  Pidana merupakan  akibat  mutlak  yang  harus  ada  sebagai  suatu  pembalasan  kepada orang  yang  melakukan  kejahatan.  Jadi  dasar  pembenaran  dari  pidana  terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.
Ciri-ciri yang terdapat di dalam teori absolut ini adalah:
1)  Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan
2)  Pembalasan  adalah  tujuan  utama  dan  di  dalamnya  tidak  mengandung sarana untuk tujuan misalnya untuk kesejahteraan masyarakat
3)  Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana
4)  Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar
5) Pidana melihat kebelakang. 13

## b.   Teori Relatif
Menurut  Karl  O.  Christiansen  yang  dikutip  oleh  Barda  Nawawi  dan Muladi  dalam  buku  “Teori-teori  dan  Kebijakan  Pidana”  edisi  2  tahun  1998, bahwa  teori  ini  memidana  bukanlah  untuk  balas  dendam,  melainkan  untuk keadilan.  Suatu  pembalasan  itu  tidak  mempunyai  nilai  tetapi  hanya  sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dasar dari pemidanaan pada teori  ini  adalah  agar  orang  tersebut  setelah  dipidana  dapat  menjadi  lebih  baik dan berguna bagi masyarakat.
Ciri-ciri yang terdapat di dalam teori relatif ini adalah:
1) Tujuan dari pemidanaan adalah pencegahan
2)  Pencegahan  bukan  tujuan  akhir  tetapi  hanya  sebagai  sarana  untuk mencapai tujuan yang lebih baik yaitu kesejahteraan masyarakat.
3)  Hanya  pelanggaran-pelanggaran  hukum  yang  dapat  dipersalahkan kepada pelaku saja yang memenuhi syarat untuk adanya pidana.
4)  Pidana  harus  ditetapkan  berdasarkan  tujuannya  sebagai  alat  untuk pencegahan kejahatan.
5)  Pidana  melihat  ke  depan.  Pidana  dapat  mengandung  unsur  pencelaan, tetapi  baik  unsur  pencelaan  maupun  unsur  pembalasan  tidak  dapat
13 Muladi,  Barda  Nawawi, Teori-Teori  dan  Kebijakan  Pidana, (Bandung:  Alumni, 1998), hlm. 8.
diterima  apabila  tidak  membantu  pencegahan  kejahatan  untuk kepentingan masyarakat. 14

## Faktor-Faktor yang Dapat Menimbulkan Kejahatan Asusila
Menurut  Abdul  Syani  dalam  buku  “ sosiologi  kriminalitas” ,  bahwa  faktor- faktor  yang  dapat  menyebabkan  tindak  pidana  antara  lain  :  faktor-faktor  yang bersumber dalam diri (intern) ini dapat dibagi menjadi dua bagian yakni faktor yang  bersifat  khusus  dan  faktor  yang  intern  yang  bersifat  umum.  Sifat  khusus dalam diri individu.
1. Faktor yang terdapat dalam diri individu ( intern )
Faktor  yang  terdapat  dalam  diri  individu  ( intern )  antara  lain:  Faktor psikologis kejiwaan seseorang atau mental yang terdapat pada seseorang juga dapat  mengakibatkan  terjadinya  tindak  kejahatan  yang  dikarenakan  cacat mental atau gangguan kejiwaan yang diakibatkan adanya konflik mental yang berlebihan  sehingga  memunculkan  kecenderungan  untuk  melakukan kejahatan.
Sifat  khusus  ini  adalah  keadaan  psikologis  diri  individu,  masalah kepribadian  sering  dapat  menimbulkan  kelakukan  yang  menyimpang  dan apabila  seseorang  tertekan  dengan  perasaannya  mempunyai  kecenderungan untuk melakukan penyimpangan dan penyimpangan ini kemungkinan besar terhadap sistem sosial ataupun terhadap pola-pola kebudayaan.
Dari  sifat  yang  khusus  ini  ada  beberapa  sifat  khusus  yang  dapat menimbulkan kejahatan yaitu antara lain:
a.  Sakit  jiwa  :  Orang  yang  terkena  sakit  jiwa  mempunyai  kecenderungan untuk  bersikap  anti  sosial  dan  disebabkan  oleh  adanya  konflik  mental yang berlebihan.
b.  Daya emosional : Masalah emosional erat hubungannya dengan masalah sosial  yang  dapat  mendorong  seseorang  untuk  berbuat  menyimpang. Penyimpangan  ini  dapat  mengarah  kepada  suatu  perbuatan  kriminal atau  kejahatan.  Jika  seseorang  tersebut  tidak  mampu  untuk  mencapai keseimbangan antara emosinya dengan kehendak masyarakat.
c.  Rendahnya  mental  :  Rendahnya  mental  ada  hubungannya  dengan  daya inteligensia.  Jika  ketinggalannya  dirasakan  sudah  terlalu  jauh  dari keadaan atau standar umum, maka ia akan berusaha menebusnya dengan
14 Muladi, Barda Nawawi, Teori-Teori dan …, hlm. 8-9.
Vol. 03  No. 1 Juni  2017
jalan dan pikirannya sendiri yang biasanya berlebihan. Setiap usaha yang ingin  mencapai  sesuatu  yang  besar  tanpa  sedikit  jerih  payah  indentik dengan tindakan kejahatan. 15
d.  Anomi  :  Secara  psikologis,  kepribadian  manusia  itu  sifatnya  dinamis, yang  ditandai  adanya  kehendak,  berorganisasi,  berbudaya  dan sebagainya.
Dalam  teori  anomi  yang  di  dalamnya  menterjemahkan  tentang kejahatan,  bahwasanya  suatu  kejahatan  timbul  dari  sikap  seseorang  yang berada  di  dalam  masyarakat  dengan  kurangnya  akan  kebutuhan  ekonomi, sehingga  dari  kurangnya  kebutuhan  ekonomi  dapat  menumbuhkan  sifat kekurangan  dan  berdampak  pada  kejahatan  seseorang  yang  berusaha mencapai  cita-citanya  dengan  melanggar  undang-undang,  dalam  teori anomi kejahatan tumbuh dari kurangnya akan kebutuhan ekonomi terutama dari golongan ekonomi menengah ke bawah dan golongan minoritas. 16
2. Faktor-faktor yang bersumber dari luar individu
Pengaruh dari faktor-faktor luar inilah yang menentukan bagi seseorang untuk  mengarah  kepada  perbuatan  jahat.  Faktor-faktor  yang  dapat menimbulkan kejahatan (kriminalitas) yang bersumber dari luar individu ini kurang lebih meliputi hal-hal sebagai berikut:
a. Faktor Ekonomi
Banyak  atau  sedikitnya  pengaruh  faktor  ekonomi  terhadap timbulnya  kejahatan,  tetapi  lebih  menitikberatkan  pada  standar  umum bahwa  faktor  ekonomi  merupakan  salah  satu  penyebab  dari  pada timbulnya kejahatan.
Untuk dapat memperjelas bahwa faktor-faktor ekonomi itu dapat mengakibatkan  timbulnya  kejahatan  atau  kriminalitas,  maka  dapat dirincikan sebagai berikut:
1) Pengangguran  dapat  dikatakan  sebagai  penyebab  timbulnya kejahatan,  yang  semuanya  itu  dilatarbelakangi  oleh  kondisi  buruk faktor ekonomi.
2)  Tentang perubahan-perubahan harga
15 Abdul Syani, Sosiologi Kriminalitas , (Bandung: Remadja Karya, 1987), hlm. 43- 45.
16 Romli  Atmasasmita, Teori  dan  Kapita  Selecta  Kriminologi ,  (Bandung:  Eresco, 1992), hlm. 25.
Dengan  adanya  perubahan  harga  yang  melambung  tinggi  sehingga kebutuhan  seseorang  tidak  dapat  terpenuhi  maka  dapat  menimbulkan tindakan menyimpang yang tidak lain dari kejahatan b.   Faktor agama
Dari  kurangnya  pemahaman  nilai-nilai  agama  dapat  berpengaruh pada  seseorang  untuk  melakukan  tindak  kejahatan  karena  ajaran  agama mengajarkan tentang kebaikan dan menuju jalan yang benar.
c.   Faktor bacaan
Bahwa  bacaan-bacaan  yang  buruk,  porno,  kriminal  merupakan faktor-faktor  yang  dapat  menyebabkan  timbulnya  kejahatan  atau kriminalitas.
d.   Faktor film (termasuk televisi)
Kesan yang mungkin mendalam dari apa yang telah disaksikan dan didengar serta acara penyajian yang berbau negatif di pertunjukan di dalam film, sehingga dari apa yang ia lihat dan yang ia dengar dapat menggugah perasaan dan lebih cenderung ke dalam kriminalitas. 17

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  secara  kualitatif,  melakukan  kajian  pustaka terhadap  Undang-Undang  Perlindungan  terhadap  Anak  yang  berlaku  di Indonesia. Data dikumpulkan dengan cara melakukan kajian terhadap Undang- undang  yang  berlaku  dan  membandingkannya  dengan  sumber-seumber  lain yang terkait, serta melakukan wawancara terkait dengan data yang dibutuhkan. Data  yang  diperoleh  dianalisis  melalui  proses  kualitatif,  seperti  membaca  data, memberikan kode,   dan mengelompokkan sesuai dengan pertanyaan penelitian yang dibutuhkan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Pertimbangan Hakim dalam Putusan Kejahatan Asusila yang dilakukan Anak
Data yang dihimpun Unicef menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2000, tercatat dalam statistik kriminal kepolisian terdapat lebih dari 11.344 anak yang disangka  sebagai  pelaku  tindak  pidana.  Pada  Bulan  Januari  hingga  Mei  2002, ditemukan 4.325 tahanan anak di rumah tahanan dan lembaga pemasayrakatan di seluruh Indonesia. Lebih menyedihkan, sebagian besar (84,2%) anak-anak ini
17 Abdul Syani, Sosiologi Kriminalitas …, hlm. 43-51.
64  TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman
Vol. 03  No. 1 Juni  2017
berada  di  dalam  lembaga  pemasyarakatan  untuk  orang  dewasa  dan  pemuda. Jumlah  anak-anak  yang  ditahan  tersebut,  tidak  termasuk  anak-anak  yang ditahan  dalam  kantor  polisi  (Polsek,  Polres,  Polda  dan  Mabes).  Pada  rentang waktu yang sama, yaitu Januari hingga Mei 2002, tercatat 9.465 anak-anak yang berstatus  sebagai  Anak  Didik  (Anak  sipil,  Anak  Negara  dan  Anak  Pidana) tersebar  di  seluruh  rumah  tahanan  dan  lembaga  pemasyarakatan.  Sebagian besar,  yaitu  53,3%,  berada  di  rumah  tahanan  dan  lembaga  pemasyarakatan untuk orang dewasa dan pemuda. 18
Sementara itu Komisi Nasional Perlindungan Anak, menyuguhkan fakta yang  tidak  menggembirakan,  dimana  lebih  dari  90%  kasus  pidana  anak  yang disidik,  dijatuhi  pidana  oleh  hakim.  Padahal  hakim  punya  tiga  kemungkinan, yaitu mengembalikan kepada orang tua, menyerahkan kepada pemerintah/dikembalikan kepada pemerintah atau dijadikan anak negara. Masih terlihat  bahwa  pilihan  untuk  mengembalikan  anak  kepada  orang  tua,  tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh hakim. 19
Di  Indonesia  sekitar  4.277  anak  berusia  di  bawah  16  tahun  menjalani proses  pengadilan.  Sekitar  13.242  anak  berusia  16-18  tahun  dipenjara  dan  98% diantaranya  laki-laki.  Sedikitnya  80%  kasus  anak  yang  ditangani  di  Kepolisian diteruskan  ke  dalam  proses  peradilan  formal,  dimana  80%  adalah  kasus petty crimes (kejahatan  ringan).  Dari  jumlah  tersebut  sekitar  83%  menjalani  proses peradilan  dan  dihukum  penjara.  Di  Provinsi  Aceh,  jumlah  anak  yang  ditahan polisi  berdasarkan  data  BAPAS,  2004-2005  mencapai  60  orang  dan  73  anak terlibat kasus makar. 20
Batas  usia  Anak  yang  diatur  dalam  peradilan  anak  adalah  8  hingga  18 tahun. Pelaku tindak pidana anak di bawah usia 8 tahun diatur dalam Undang- Undang  Peradilan  Anak:   “A kan  diproses  penyidikannya,  namun  dapat  diserahkan kembali pada orang tuanya atau bila tidak dapat dibina lagi diserahkan pada Departemen Sosial ”.
18 Unicef  Indonesia, Analisa  Situasi  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  (Juvenile  Justice system) di Indonesia , hal ii, tt.
19 M. Joni, Komisi Perlindungan Anak, 13 Oktober 2003. Diakses pada tanggal 10 Maret 2011 dari situs : http://www.pemantauperadilan.com
20 Nanin  P  dan  Hadi  Utomo,  Perlindungan  Khusus  bagi  Anak,  Maret  2008. Diakses  pada  tanggal  10  Maret  2011  dari  situs: http://www.pkpa-aceh.blogspot.com /perlindungan-khusus-bagi-anak-html
Aparat  hukum  yang  menjalankan  proses  peradilan  anak  adalah  aparat hukum yang mengerti masalah anak terdiri dari Penyidik anak, Penuntut Umum anak, Hakim anak, Hakim Banding anak dan Hakim Kasasi anak. 21 Di samping itu dalam melakukan persidangan, hakim harus berbicara dengan lemah lembut, tidak  boleh  marah,  dan  menggunakan  bahasa  yang  mudah  dimengerti  oleh anak. 22
Yang  berwenang  dapat  mendampingi  anak  selama  proses  pemeriksaan anak di persidangan adalah: orang tua/wali/orang tua asuh dan BAPAS. BAPAS adalah  petugas  kemasyaratan  yang  berwenang  untuk  memberikan  hasil penelitian  atas  segi  ekonomi,  kehidupan  sosial  kemasyarakatan  dan  motivasi anak  yang  melakukan  perbuatan  pidana.  Pemberian  kesempatan  pembebasan bersyarat  dengan  masa  percobaan  bagi  anak  yang  menjalani  pidana,  apabila telah menjalani sekurang-kurangnya sembilan bulan dan telah menjalani 2/3 dari pidana penjara yang dijatuhkan dan berkelakuan baik.
Adanya  kesempatan  Anak  untuk  dilepas  dari  penjara  setelah  menjalani hukumannya,  dengan  permohonan  izin  dari  Kalapas  yang  menyampaikan permohonannya kepada Menteri Kehakiman dengan permohonan izin agar anak dapat  dikeluarkan  dari  lembaga  pemasyarakatan  dengan  atau  tanpa  syarat, apabila Kalapas berpendapat bahwa anak negara tidak memerlukan pembinaan lagi  setelah  menjalani  masa  pendidikannya  dalam  lembaga  paling  sedikit  satu tahun dan berkelakuan baik sehingga tidak memerlukan pembinaan lagi.

## Pertimbangan Hakim dalam Kasus Asusila Anak
Dalam  memutuskan  perkara  dalam  kasus  asusila  anak,  hakim mempunyai 3 pertimbangan, yaitu :
1. Umur,
2. Keadaan fisik, dan
3. Sikap. 23
Dari  semua  kasus  asusila  dan  pertimbangan  hakim  di  atas,  ada  3  faktor yang hakim pertimbangkan, yaitu :
21 Wawancara dengan Juwita, Pengacara di Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada tanggal 12 Desember 2011.
22 Wawancara dengan Ainal Mardhiah, Hakim di Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada tanggal 8 Desember 2011.
23 Ibid , tanggal 8 Desember 2011.
66  TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman
Vol. 03  No. 1 Juni  2017
1. Keadilan
Keadilan  merupakan  tujuan  utama  dalam  suatu  persidangan.  Untuk mencapai  suatu  keadilan,  seorang  hakim  mendengarkan  keterangan  dari  saksi, korban dan terdakwa supaya dalam menjatuhkan perkara benar-benar ada rasa keadilan bagi semua pihak.
2. Memberikan yang terbaik untuk anak
Memberi  hak  pilih  untuk  anak.  Kalau  dia  masih  sekolah,  maka  dia dikembalikan  kepada  orang  tua/wali,  dan  apabila  dia  pengangguran  dan  sikap dia  kurang  sopan,  maka  dia  dibina  di  Departemen  Sosial  atau  dijadikan  anak Negara.
3. Mengubah perilaku anak
Dalam mengubah perilaku anak juga ada pilihan, karena anak ada yang berwatak  keras  dan  lembut.  Yang  lembut  bisa  dikembikan  ke  orang  tua/wali dengan  pengawasan  BAPAS  atau  ke  Departemen  Sosial.  Dan  apabila  anak  itu wataknya  keras,  maka  dia  dipenjara  dengan  harapan  bisa  membuat  anak  itu kembali normal seperti semula. 24
Pendapat di atas berbeda dengan Ainal Hadi dan Kadriah: pertimbangan- pertimbangan  hakim  dalam  penjatuhan  hukuman  terhadap  anak  nakal  adalah sebagai berikut: 25
1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
Dakwaan  merupakan  dasar  bagi  pemeriksaan  perkara  dipersidangan. Selain  memuat  identitas  terdakwa,  juga  berisikan  uraian  tindak  pidana  yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.
Dalam  pemeriksaan  terhadap  perkara  anak,  pada  umumnya  hakim sependapat  dengan  perbuatan  yang  didakwakan  oleh  jaksa  kepada  terdakwa, begitupun  mengenai  tuntutan  hukuman  terhadap  perbuatan  terdakwa  yang terbukti selama proses pemeriksaan perkara di sidang pengadilan.
2. Keterangan Terdakwa
Salah  satu  pertimbangan  hakim  dalam memutuskan  perkara anak  nakal adalah  keterangan  dari  pelaku  kejahatan  (terdakwa).  Apabila  dari  jawabannya tidak berbelit-belit, maka ada keringanan dalam hukuman.
24 Ibid , tanggal 8 Desember 2011.
25 Ainal  Hadi,  Kadriah, Ketika  Anak  Terjerat  Hukum ,  (Banda  Aceh:  Aceh  Justice Resource Centre), hlm. 25.
3. Keterangan Saksi
Saksi merupakan bagian yang terpenting dalam pertimbangan hakim.
4. Barang Bukti
Pengertian  barang  bukti  adalah  semua  benda  yang  dapat  dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan.
Adapun faktor-faktor pertimbangan lainnya adalah sebagai berikut:
1. Mempertimbangkan  mengenai  peristiwanya,  ialah  apakah  terdakwa  telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya, dan kemudian
2. Mempertimbangkan  mengenai  hukumnya,  ialah  apakah  perbuatan  yang dilakukan  terdakwa  itu  merupakan  suatu  tindak  pidana  dan  apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana, dan akhirnya
3. Mempertimbangkan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana. 26

## KESIMPULAN
Kesimpulan  dari  penelitian  ini  terkait  faktor  pertimbangan  hakim  dalam putusan  tindak  pidana  kejahatan  asusila  anak  di  bawah  umur  sebagai  berikut: Dalam  memutuskan  perkara  dalam  kasus  asusila  anak,  hakim  mempunyai  3 pertimbangan,  yaitu:  umur,  keadaan  fisik,  dan  sikap.  Sedangkan  faktor  yang hakim  pertimbangkan,  yaitu:  keadilan,  memberikan  yang  terbaik  untuk  anak, dan  mengubah  perilaku  anak,  sedangkan  faktor  penyebab  terjadinya  tindak pidana asusila yang dilakukan anak di bawah umur salah satunya adalah faktor pemerintah.  Kurangnya  kebijakan  pemerintah  terhadap  pers,  dengan  tidak adanya  filter  dari  pemerintah  terhadap  mass  media,  dari  tayangan  tentang pornografi dan pornoaksi, VCD porno, majalah-majalah yang berbau foto bugil, internet (situs porno) sangat berdampak ke arah kejahatan yang pelakunya dari dewasa  sampai  ke  anak-anak,  dikarenakan  kurangnya  praktek  pemeritah terhadap mass media yang dianggap sepele.
Vol. 03  No. 1 Juni  2017

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Syani, Sosiologi Kriminalitas . Bandung: Remadja Karya, 1987.
Ainal  Hadi,  Kadriah, Ketika  Anak  Terjerat  Hukum .  Banda  Aceh:  Aceh  Justice Resource Centre.
Gatot Supramono, Hukum Acara Pengadilan Anak . Jakarta: Djambatan, 2005.
Leden Marpaung, Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya . Jakarta: Sinar  Grafika, 1996.
Lilik  Mulyadi, Pengadilan  Anak  di  Indonesia,  Teori,  Praktik  dan  Permasalahannya .
Bandung: Mandar Maju, 2005.
M.  Joni,  Komisi  Perlindungan  Anak,  13  Oktober  2003.  Diakses  pada  tanggal  10 Maret 2011 dari situs: http://www.pemantauperadilan.com
Muladi, Barda Nawawi, Bunga Rampai Hukum Pidana . Bandung: Alumni, 1992.
__________ Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni, 1998.
Nanin P dan Hadi Utomo, Perlindungan Khusus bagi Anak , Diakses pada tanggal 10 Maret 2008.
Maret  2011  dari  situs:  http://www.pkpa-aceh.blogspot.com/perlindungan- khusus-bagi-anak-html
Romli Atmasasmita, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi , Bandung: Eresco, 1992.
Unicef  Indonesia, Analisa  Situasi  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  (Juvenile  Justice system) di Indonesia .
Wadong,  Hasan  Maulana, Pengantar  Advokasi  dan  Perlindungan  Anak .  Jakarta: Grasindo, 2000.
Wahyono Agung, Rahayu Siti, Tinjauan Tentang Peradilan Anak Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika, 1993.