## AT-TASYRI’ Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah
https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/Tasyri

## PERBANDINGAN SANKSI BAGI PELAKU PERZINAHAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN QANUN JINAYAT
Sri Dwi Friwarti
Syariah dan Ekonomi Islam, STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, Indonesia Corresponding author’s : sridwifriwarti@staindirundeng.ac.id
Eka Fadhlianti
Syariah dan Ekonomi Islam, STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, Indonesia ekafadlianti87@gmail.com

## Abstrak
Hukum jinayat memandang setiap hubungan kelamin diluar nikah adalah perzinahan dan mengancamnya dengan hukuman yang berat, baik pelaku  sudah  kawin  atau  belum, dilakukan   suka  sama  suka  atau  tidak. Sedangkan  menurut KUHP, perzinahan hanya dapat terjadi jika hubungan kelamin di luar nikah tersebut dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam status bersuami atau beristeri. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan  sanksi  pembuktian  tindak pidana perzinahan menurut Kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP) dan Qanun Jinayat, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dalam bentuk penelitian kepustakaan ( library research ). Hasil dari penelitian ini  yaitu Menurut pandangan Qanun Jinayat bahwa konsep zina menurut Pasal 284 KUHP jauh lebih sempit bila dibandingkan dengan konsep zina dalam hukum jinayat. Di dalam Hukum Positif berdasarkan pasal 284 ayat 1 hanya memberikan hukuman penjara selama 9 (Sembilan) bulan.  Sedangkan di dalam hukum Jinayat, dalam pemberian sanksi Qanun Jinayat berdasarkan Pasal 33 dihukum cambuk maksimal sebanyak 100 (seratus) kali  cambuk, apabila kembali mengulangi jarimah zina ini dikenakan hukuman cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan denda.
Kata Kunci: Perbandingan Sanksi, Perzinahan, KUHP dan Qanun Jinayat.

## Abstract
Jinayat law considers any sexual relations outside of marriage to be adultery and threatens it with severe punishment, whether the perpetrator is married or not, whether it is done consensually or not. Meanwhile, according to the Criminal Code, adultery can only occur if sexual relations outside of marriage are carried out by people who are married or married. So this research aims to determine the comparison of sanctions for proving the crime of adultery according to the Criminal Code (KUHP) and Qanun Jinayat, using a normative juridical approach method in the form of library research. The results of this research are that according to the Qanun Jinayat's view, the concept of adultery according to Article 284 of the Criminal Code is much narrower compared to the concept of adultery in jinayat law. In Positive Law, based on article 284 paragraph 1, it only provides a prison sentence of 9 (nine) months. Meanwhile, in Jinayat law, in giving sanctions to the Qanun Jinayat based on Article 33, the penalty is a maximum of 100 (one hundred) canings. If you repeat this
adultery, you are subject to a maximum of 100 (one hundred) canings and a fine can be added.
Keywords : Comparison of the Criminal Code, Adultery, Sanctions, and Qanun Jinayat

## A. PENDAHULUAN
Hukum pidana Indonesia dalam bingkai sejarahnya merupakan produk asli Belanda yang diterapkan oleh bangsa Indonesia. Dalam pembahasannya hukum pidana Indonesia memuat berbagai jenis tindak pidana yang  termasuk diantaranya adalah tindak pidana perzinahan atau sanksi tindak pidana perzinahan pasal 284. Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini ialah hukum pidana yang telah dikodifikasi, yaitu sebagian besar dan aturan-aturannya telah disusun  dalam  satu  kitab undang-undang ( wetboek ), yang dinamakan  kitab Undang-undang  Hukum  Pidana  menurut suatu sistem yang tertentu (Moeljatno, 2008).  Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berdiri sendiri begitu juga hukum pidana dalam memberikan sanksi (hukuman) yang bengis dan sangat memperkuat berlakunya norma-norma hukum yang telah ada (Moeljatno, 2008). Prinsip hukum Islam merupakan titik tolak pelaksanaan ketetapan-ketetapan Allah yang berkaitan dengan mukallaf, baik yang berbentuk perintah, larangan maupun pilihan-pilihan. Prinsip yang paling utama adalah Ketauhidan, Keadilan, dan Kemanusiaan. Prinsip-prinsip hukum  Islam  yang  dijadikan landasan ideal dalam hukum Islam, yaitu: 1) Tidak Memberatkan dan Menyedikitkan Beban. 2) Berangsur-angsur dalam menentukan sebuah hukum. 3) Kemaslahatan umat. 4) Menegakkan keadilan.
Oleh karena itu syari’at Islam, perzinaan bukan saja suatu perbuatan yang dianggap jarimah. Lebih dari  itu,  perzinahan  dikategorikan  sebagai  suatu  tindak  pidana  yang termasuk dalam kelompok jarimah hudud, yaitu kelompok jarimah yang menduduki urutan teratas  dalam  hirarki  jarimah.  Kelompok  jarimah hudud ini mengancamkan pelakunya dengan hukuman yang sangat berat, dan rata-rata hilangnya nyawa paling tidak hilangnya sebagian anggota tubuh pelaku jarimah (Hakim, 2000).
Hukum larangan zina dalam islam salah satunya ialah terdapat dalam surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi:
ًﺔَﺸِﺤَٰﻓ َنﺎَﻛ ۥُﻪﱠﻧِإ ۖ َٰٓﱏِّﺰﻟٱ ْاﻮُﺑَﺮ ۡﻘَـﺗ  َﻻَو ًﻼﻴِﺒَﺳ َءٓﺎَﺳَو ٣٢
Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah sesuatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk” (QS. Al-Isra: 32).
Dalam fiqih  jinayah  istilah  tindak  pidana  dapat  disejajarkan  dengan jarimah yaitu larangan-larangan syara’ yang diancam oleh Allah dengan hukum had atau ta’zir. Larangan- larangan tersebut adakalanya mengerjakan perbuatan-  perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan  (Hanafi, 1989).  Dalam Qānūn  Jināyat
memberikan definisi spesifik mengenai perzinahan yaitu pada pasal 1 ayat (26) yang berbunyi:
“Zina adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ada ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak ( Qānūn Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Qānūn Jināyat dalam pasal 1 ayat 26).
Di Provinsi Aceh hukum Islam  telah diberlakukan secara menyeluruh di wilayah tersebut. Penerapan hukuman bagi pelaku zina di Aceh telah termuat dalam Pasal 33 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun2014 tentang Hukum Jinayat. dalam pasal ini menegasakan bahwa “setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah zina, diancam dengan hukkuman hudud cambuk sebanyak 100 (seratus) kali (Qānūn Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Qānūn Jināyat dalam pasal 33 ayat 1). Berbeda halnya dengan Qānūn Aceh nomor 06 Tahun 2014 Tentang Jināyat yang tidak menjelaskan unsur-unsur seseorang dapat dikatakan telah berzina. Akan tetapi dalam Qānūn Jināyat pada pasal 1 ayat 26 dan pada pasal 33 tersebut secara tidak langsung menjelaskan konsep zina yang dianut sesuai dengan apa yang tertera dalam penjelasan fikih. Hal ini karena, produk hukum yang lahir dalam Qānūn Jināyat merupakan representative dari pada fikih jināyat.
Hukum jinayat dan hukum pidana Indonesia (KUHP) berbeda pandangan mengenai perzinahan. Hukum jinayat memandang setiap hubungan kelamin diluar nikah adalah perzinahan dan mengancamnya dengan hukuman yang berat, baik pelaku  sudah  kawin atau belum. Dilakukan suka sama suka atau tidak. Namun sebaliknya, Pasal 284 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memandang semua hubungan kelamin di luar perkawinan sebagai perzinahan. Menurut KUHP, perzinahan hanya dapat terjadi jika hubungan kelamin di luar nikah tersebut dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam status bersuami atau beristeri saja, dan tidak dapat diancam dengan hukuman jika tidak ada pengaduan dari pihak korban yang merasa terhina atau dirugikan yaitu suami atau isteri dari pelaku.
Implementasi pertanggung jawaban pidana tersebut di Indonesia adalah hukuman yang ada dalam hukum Islam yang sangat berat tersebut dapat diterapkan di Indonesia. Jika hukuman tersebut difungsikan sebagai bentuk hukuman yang lain, misalnya penjara. Dalam RUU KUHP. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perzinahan dirubah menjadi pidana penjara selama lima tahun penjara. Pidana penjara tersebut tidak lagi membedakan antara pelaku yang sudah kawin dan pelaku yang belum kawin.

## B. KAJIAN PUSTAKA

## 1. Pengertian Tindak Pidana
Istilah kata tindak pidana yang dipakai di Indonesia berasal dari bahasa belanda yakni strabaarfeit, Terkadang juga perbuatan pidana sering disebut delict/delik yang berasal dari bahasa Latin delictum .  Perkataan “ feit ” itu sendiri berarti sebagian dari suatu kenyataan atau “ een gedeelte van de werkelijkheid ”, sedangkan “strafbaar” berarti dapat dihukum, jadi secara harafiah kata straafbarfeit itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu perbuatan yang dapat dihukum, dimana yang sebenarnya dapat dihukum adalah manusia sebagai pelaku kejahatan (Lamintang, 1997).
Pendapat para ahli yang menjelaskan mengenai tindak pidana. Salah satunya adalah Menurut Moeljatno dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, menerjemahkan istilah perbuatan pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditentukan oleh kelakuan orang. Sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu  (Moeljatno, 2008).  Dalam hal ini semua warga negara mempunyai kebebasan dalam melakukan segala hal dengan catatan kebebasan yang tetap patuh pada aturan yang ada.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana
Dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana selalu mengatur tentang tindak pidana. Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana jika dilanggar (Pawennei & Rahmanuddin, 2015).
Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni dari sudut teoritis  dan dari sudut undang-undang. Teoritis berarti berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu sudut Undang-Undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.
a. Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teoritis
Adami Chazawi menguraikan beberapa unsur tindak pidana menurut para
teoritis sebagai berikut:
1) Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah :
a) Perbuatan;
b) Yang dilarang (oleh aturan hukum);
c) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).
2) Menurut R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:
a) Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
b) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
c) Diadakan tindakan penghukuman.
b. Unsur Tindak Pidana Menurut Undang-Undang
Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:
1) Unsur tingkah laku;
2) Unsur melawan hukum;
3) Unsur kesalahan;
4) Unsur akibat konstitutif;
5) Unsur keadaan yang menyertai;
6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
9) Unsur objek hukum tindak pidana;
10) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana (Chazawi, 2002).
Adapun Menurut Leden Marpaung dalam bukunya Hukum Pidana Bagian Khusus, membedakan 2 macam unsur tindak pidana yaitu:
a. Unsur Subjektif
Unsur Subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada si pelaku tindak pidana dalam hal ini termasuk juga sesuatu yang terkandung di dalam hatinya (Lamintang, 1997). Unsur-unsur Subjektif dari suatu tindak sebagai berikut:
1) Kesengajaan atau ketidak sangajaan (dolus atau culpa)
2) Maksud pada suatu percobaan
3) Macam-macam maksud seperti yang terdapat di dalam kejahatan–kejahatan Pembunuhan, Pencurian, Penipuan.
4) Merencanakan terlebih dahulu, Pasal 340 KUHP (Marpaung, 1991).
b. Unsur Objektif
Unsur Objektif adalah unsur yang ada hubungan dengan keadaan tertentu di mana keadaan-keadaan tersebut sesuatu perbuatan telah dilakukan  (Lamintang, 1997). Unsur-unsur Objektif dari suatu tindak pidana adalah :
1) Sifat melawan hukum. Misalnya Pasal 338 KUHP.
2) Kausalitas (sebab-akibat) dari pelaku.
3) Kausalitas yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan akibat (Marpaung, 1991).
3. Teori Tujuan Pemidanaan
Dalam ilmu hukum pidana dikenal beberapa teori yang mendasari tujuan pemidanaan atau tujuan dari hukuman yang ditetapkan. Teori-teori ini berkembang seiring dengan pertumbuhan pemikiran dan budaya manusia yang semakin maju yaitu dalam hal semakin diperhatikannya nilai-nilai kemanusiaan.  Terdapat 3 teori dari pemidanaan yaitu:
a. Teori Absolut atau Pembalasan
Menurut teori absolut ini setiap kejahatan harus diikuti pidana, tidak boleh tidak, tidak adanya tawar menawar. Pidana merupakan pembalasan terhadap kejahatan yang telah dilakukan seseorang, Disini tidak dilihat akibat-akibat apapun yang mungkin timbul dengan dijatuhkannya pidana, pidana merupakan hal yang mutlak. Jadi dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan. Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang  melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan (Abidin & Pemidanaan, 2005).
Oleh karena itulah maka teori ini disebut teori absolut. Pidana merupakan tindakan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu pidana ialah pembalasan (Hamzah, 2006).
b. Teori Relatif atau Tujuan
Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan alat yang bernama pidana. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, maka dibutuhkan proses pembinaan sikap mental dari proses pemidanaan. Tentang teori ini pemidanaan bukan saja
sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, tetapi juga sebagai sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat dan menuju kesejahteraan masyarakat. Teori ini menitik beratkan bahwa sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatn, maka bukan bertujuan untuk semata-mata sebagai pemuasan absolut keadilan (Abidin & Pemidanaan, 2005).
c. Teori Gabungan
Teori gabungan ini merupakan gabungan dari teori absolut dan teori relatif. Teori gabungan mendasarkan jalan pikiran bahwa pidana hendaknya didasarkan atas tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat, yang diterapkan secara kombinasi dengan menitikberatkan pada salah satu unsurnya tanpa menghilangkan unsur yang lain maupun pada semua unsur yang ada (Husein, 2003).
Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Han List dengan pandangan sebagai berikut:
1) Tujuan terpenting pidana adalah memberantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat
2) Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis
3) Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya (Prakoso, 1988).
Dalam hukum positif Zina didefinisikan sebagai perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya (Soesilo, 1995). Perbuatan yang mempunyai makna sama dengan perzinaan, di dalam KUHP digolongkan kejahatan kesusilaan diatur dalam Pasal 284-303 KUHP. Salah satu kejahatan kesusilaan tersebut terkenal dengan istilah perzinaan/ mukah (overspel) yang di atur dalam Pasal 284. Dan supaya masuk pasal ini maka persetubuhan itu harus dilakukan dengan suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak (Soesilo, 1995).
Kejahatan zina dirumuskan dalam pasal 284, yang selengkapnya adalah sebagai berikut:
(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:
a. Seorang laki-laki yang telah kawin yang melakukan zina,  padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya;
b. Seorang perempuan yang telah kawin yang melakukan zina, padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya;
c. Seorang laki-laki yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin;
d. Seorang perempuan yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya;
(2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga.
(3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku Pasal 72,73, dan 75.
(4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang        pengadilan belum dimulai.
(5) Jika suami/istri berlaku Pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap (Chazawi, Tindak Pidana Kesopanan, Jakarta).

## C. DATA DAN METODOLOGI
Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan seseorang peneliti untuk mencapai suatu tujuan. Setiap kegiatan ilmiah untuk lebih terarah dan rasional diperlukan suatu metode yang sesuai dengan objek yang dikaji, karena metodologi berfungsi sebagai cara mengerjakan sesuatu untuk dapat menghasilkan hasil yang memuaskan. Metodologi pada hakikatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya (Surakhmad, 1990).
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan ( library research ) yang bersifat kualitatif. Penelitian library research menurut Sutrisno Hadi, adalah suatu riset kepustakaan atau penelitian murni (Hadi, 2009). Yaitu metode yang digunakan untuk meneliti dokumen, menganalisis peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan yang ada.
Penggunaan metode penelitian normatif dalam upaya penelitian dan penulisan ini dilatari kesesuaian teori dengan metode penelitian yang dibutuhkan penulis. khususnya adalah aturan yang terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana khususnya tentang tindak pidana perzinahan dan peratutaran daerah yaitu Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, khusus dalam masalah Jarimah Zina. Di dalam penelitian hukum normatif terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.  Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan ( statue aproach ) (Marzuki, 2008).
Sumber data Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dengan cara menelurusuri bahan-bahan yang berkaitan dengan masalah Tindak Pidana Perzinahan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Tindak Pidana Perzinahan menurut Qanun Jinayat. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian pustaka untuk memperoleh data dari berbagai sumber yaitu:
a. Sumber data Primer yang berupa Kitab Suci Al-Quran yang disertai terjemahannya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Qanun Aceh dan Qanun jinayat.
b. Sumber data sekunder yang berupa buku-buku hukum pidana islam, Tindak Pidana perzinahan, dan buku-buku Hukum Islam lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian serta bahan-bahan pendukung lainnya yang di peroleh dari internet.
c. Bahan hukum tersier yang berupa Kamus Hukum Islam, Kamus Hukum serta Kamus Bahasa Indonesia dan Bahasa Arab.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam hukum positif Zina didefinisikan sebagai perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya (Soesilo, 1995).
Perbuatan yang mempunyai makna sama dengan perzinaan, di dalam KUHP digolongkan kejahatan kesusilaan diatur dalam Pasal 284-303 KUHP. Salah satu kejahatan kesusilaan tersebut terkenal dengan istilah perzinaan/ mukah (overspel) yang di atur dalam Pasal 284.
Di dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Konsep zina lebih ditekankan pada letak pernikahannya, apabila yang melakukan perbuatan ini tidak dalam ikatan pernikahan dan dilakukan secara suka sama suka maka pelaku tidak dikenakan Pasal ini, secara sederhana zina dalam pandangan hukum positif adalah perselingkuhan. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 284 KUHP:
1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:
a. seorang pria  yang  telah kawin yang melakukan gendak ( Overspel ),  padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya,
b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya;
c. seorang  pria  yang turut   serta  melakukan  perbuatan  itu,   padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;
d. seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya.
2. Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga.
3. Terdapat pengaduan ini tidak berlaku pasal 72,73,dan 75.
4. Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai. Jika bagi suami-istri berlaku Pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap (Moeljatno, 2008).
Melihat ketentuan Pasal 284 yang telah dikutip di atas, maka Overspel yang dapat dikenai sanksi pidana perzinaan menurut KUHP adalah:
a. Persetubuhan dilakukan oleh mereka yang sudah menikah saja. Apabila pasangan ini kedua-keduanya belum menikah, maka persetubuhan mereka tidak dapat dikualifikasikan sebagai Overspel, hal ini berbeda dengan pengertian berzina dalam Islam yang menganggap persetubuhan antara pasangan yang belum menikah juga termasuk di dalamnya.
b. Partner yang disetubuhi, yang belum menikah hanya dianggap sebagai peserta pelaku ( medepleger ). Ini berarti apabila partner yang disetubuhi telah menikah juga, maka yang bersangkutan dianggap bukan lagi sebagai peserta pelaku.
c. Persetubuhan tidak direstui oleh suami atau pun isteri yang bersangkutan. Secara ringkas dapat dikatakan kalau persetubuhan itu direstui oleh suami atau isteri yang bersangkutan maka itu bukan termasuk Overspel (Sahetapy & Reksodiputro, 1989) .
Pasal 284 KUHP yang mengatur tentang perzinahan, Maka perbuatan tersebut dapat dianggap zina apabila memenuhi unsur perzinahan. Menurut asas-asas yang berlaku dalam hukum pidana, unsur-unsur tindak pidana merupakan syarat-syarat untuk menentukan sampai dimana perbuatan seseorang manusia dapat dikenakan hukuman/pidana. Unsur itu meliputi perbuatan manusia yang memenuhi rumusan undang-undang dan bersifat melawan hukum serta orang atau pelakunya yakni adanya kesalahan pada diri pelaku (Bahiej, 2015).
Bisa dikatakan sebagai tindak pidana perzinaan maka harus ada unsur kesengajaan atau dilakukan dengan sengaja. Inti dari kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang, Menurut Soedarto dikatakan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia lakukan (Sudarto, 1990). Apabila unsur kesengajaan dari pelaku zina ini tidak dapat dibuktikan maka pelaku tidak terbukti
menghendaki atau tidak terbukti mengetahui perzinaan yang dilakukan, sehingga hakim harus memutus bebas dari tuntutan hukum bagi pelaku (Bahiej, 2015).
Kemudian salah satu unsur untuk menentukan perbuatan zina dapat dikenakan sanksi pidana maka perbuatan zina haruslah dilakukan secara suka sama suka bukan secara pemaksaan, kemudian pelaku yang dapat dikatakan berzina adalah bagi mereka yang telah kawin atau memiliki isteri/suami sebagaimana yang dimaksud oleh R.Soesiloe yang mengatakan bahwa zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya. Supaya masuk dalam Pasal ini, maka persetubuhan itu harus dilakukan dengan suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak (Soesilo, 1995).
Untuk adanya suatu perzinaan menurut Pasal 284 KUHP itu diperlukan adanya suatu hubungan alat-alat kelamin yang selesai dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita. Sehingga apabila dilakukan oleh dua orang yang berjenis kelamin sama bukan merupakan perzinaan yang dimaksud dalam Pasal 284 KUHP (Soesilo, 1995).
Selanjutnya dalam tindak pidana perzinahan, pasal 284 ayat (2) KUHP mengatakan bahwa tidak  akan  dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar (Soesilo, 1995). (Lamintang, 1997) Sehingga dalam hal ini  perlu diperhatikan agar perbuatan melakukan hubungan kelamin antara seorang pria dengan seorang wanita yang salah satu atau keduanya telah kawin dapat disebut sebagai delik perzinaan menurut KUHP adalah bahwa tidak adanya persetujuan diantara suami isteri itu. Artinya jika ada persetujuan di antara suami dan isteri, misal suami yang bekerja sebagai mucikari dan isterinya menjadi pelacur bawahannya maka perbuatan semacam itu bukanlah termasuk perbuatan zina.
Kemudian agar dapat dilakukan penuntutan atas perbuatan zina maka KUHP mengkategorikan Pasal 284 KUHP  (perzinaan) tersebut sebagai delik aduan absolut yang mengharuskan perbuatan tersebut hanya dapat dikatakan sebagai “kejahatan” apabila ada pengaduan dari yang dirugikan  (Lamintang, 1997).  Karena perzinaan hanya dianggap sebagai suatu penodaan terhadap ikatan suci dari suatu perkawinan maka cakupan yang dirugikan menurut KUHP yaitu hanya mencakup suami atau isteri dari orang yang melakukan perzinaan tersebut.
Dengan demikian secara ringkas dapat kita simpulkan bahwa menurut para ahli hukum pidana perbuatan zina dalam KUHP dapat terjadi dan dijatuhi hukuman apabila terpenuhinya unsur-unsur berikut ini;
a. Adanya kesengajaan
b. Adanya hubungan kelamin dengan orang lain yang bukan isteri/suami yang salah satu atau keduanya telah terikat dengan ikatan perkawinan.
c. Bukan hubungan kelamin sesama jenis.
d. Tidak adanya persetujuan dari suami/isteri.
e. Adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan
Terkait zina dalam Qanun nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat diatur dalam pasal 33 yang berbunyi:
(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah zina diancam dengan Uqubat hudud cambuk 100 (seratus) kali.
(2) Setiap orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan Uqubat hudud cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan Uqubat Ta ‟ zir denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau Uqubat Tazir penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.
(3) Setiap  orang dan/badan usaha yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah zina, diancam dengan Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali dan atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni dan atau penjara paling banyak 100 (seratus) bulan (Qanun Aceh nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat pasal 33).
Kemudian dalam pasal 34 Qanun Aceh nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat juga mengatakan bahwa:
Setiap orang yang dewasa dengan sengaja melakukan zina dengan anak, selain dengan diancam dengan Uqubat Hudud sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) dapat ditambah dengan Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan (Qanun Aceh nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat pasal 33).
Dari kedua pasal tersebut di atas, penulis menyimpulkan bahwa ada empat pengelompokan hukuman zina. Pertama, pelaku zina yang pertama kali melakukan dikenakan hukuman cambuk 100 (seratus) kali. Kedua, pelaku zina yang telah berulang kali melakukan zina, selain dikenakan cambuk 100 (seratus) kali, juga dikenakan denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas atau penjara paling lama 12 bulan. Ketiga, setiap orang dan/badan usaha yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah zina, diancam dengan Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali dan/atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni dan/atau penjara paling banyak (100) seratus bulan dan keempat pelaku zina orang yang dewasa dengan sengaja melakukan zina dengan anak selain diancam dengan Uqubat Hudud sebagaimana yang dimaksud pasal 33 ayat (1) juga ditambah dengan Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 100
(seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.
Dalam rumusan pasal 33 ayat (1) terdapat unsur-unsur sebagai berikut:
a. Unsur “setiap orang”
Sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 38 Qanun Nomor 6 tahun 2014 bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” adalah orang perorangan, atau setiap orang yang beragama Islam yang melakukan jarimah (tindak pidana) di Aceh (pasal 5), sehingga terhadap orang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap suatu jarimah yang dilakukan  (Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat pasal 1 angka 38).
b. Unsur pekerjaan yang dilakukan yaitu “sengaja berbuat zina”
Yang dimaksud dengan kesengajaan adalah itikad jahat seseorang yang dengan sengaja melakukan hal tersebut, padahal ia mengetahui bahwa perbuatan itu diharamkan. Yang dimaksud dengan unsur sengaja “berzina” adalah dengan sengaja, sadar, atas kemauan sendiri dan tanpa paksaan dari orang lain untuk melakukan perbuatan zina (Marpaung, 1991).
c. Unsur objek yang melakukan
Sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 26 bahwa yang dimaksud dengan zina adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak(Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Qanun Jinayat, Pasal 1 angka 26).
Adapun terkait pasal 34 Qanun Aceh nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat juga memiliki unsur yang sama dengan pasal 33 ayat (1), hanya saja objek yang melakukan perbuatan zina tersebut yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak. Adapun pengertian anak dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termaksud anak yang dalam kandungan, (Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).
Berdasarkan ketentuan di atas, hukuman yang dikenal di dalam qanun yaitu jilid (cambuk) 100 (seratus) kali. Yang diatur secara tegas hanya yang berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi cambuk. Peraturan Gubernur No. 10 Tahun 2005 tentang Petunjuk Tekniks pelaksanaan Uqubat Cambuk diantaranya menetapkan hal-hal tersebut.
a. Pelaksanaan eksekusi adalah jaksa.
b. Penyediaan fasilitas dan persiapan dilakukan oleh Dinas Syari ‟ at Islam.
c. Pencambukan dilakukan ditempat yang dapat disaksikan banyak orang dengan dihadiri jaksa penuntut umum dan dokter yang ditunjuk.
d. Pencambukan dilakukan dengan rotan yang berdiameter 1 cm, panjang 1 m dan tidak pempunyai ujung ganda/belah.
e. Pencambukan dilakukan pada bagian tubuh kecuali kepala, muka, leher, dada dan kemaluan.
f. Kadar pukulan atau pencambukan tidak sampai melukai.
g. Terhukum laki-laki dicambuk dalam posisi berdiri tanpa penyangga, tanpa diikat dan memakai baju tipis yang menutup aurat. Sedangkan perempuan dalam posisi duduk dan ditutup kain diatasnya.
h. Pencambukan terhadap perempuan hamil dilakukan setelah 60 hari yang bersangkutan melahirkan  (Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2005 tentang Petunjuk Tekniks pelaksanaan Uqubat Cambuk).
Dari uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa hukuman yang ditetapkan dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 yaitu hukuman cambuk. Hukuman tersebut adalah hukuman yang eksekusinya dikenakan terhadap pelaku tindak pidana zina,
di samping berdampak jera bagi si pelaku, juga berdampak buruk terhadap keluarga dan lingkungannya. Disebabkan karena hukuman atau Uqubat cambuk yang dijatuhkan terhadap pelaku zina dapat memberikan efek jera bagi pelaku baik secara fisik maupun secara psikologi karena proses eksekusi hukumannya dilakukan di depan khalayak umum. Namun akibat yang ditimbulkan dari hukuman cambuk bukan hanya dari segi fisik semata dan juga dapat terancam dari segi sosiologis. Menurut penulis, hukuman cambuk merupakan hukuman terbaik yang bsia memberantas masalah zina.
Namun demikian Qanun jinayat Aceh ini tidak membedakan hukuman antara pezina muhsan dan pezina ghairu muhsan sebagai mana dalam Fiqih Jinayat, dimana pezina muhsan itu hukumnya adalah rajam. Hal ini disebabkan bahwa pelaksanaan Qanun Aceh ini adalah masih dalam tahap perkembangan yang tidak ada bersifat menghilangkan nyawa, dan juga apabila pelaksanaan hukuman cambuk telah terealisasi secara mantap maka itu bisa dipertimbangkan untuk menambah hukuman rajam bagi pelaku zina yang berstatus muhsan ( Bakar, Munir, & Harahap, 2008).
Pada dasarnya hukum dibuat untuk membentuk kehidupan sosial bermasyarakat akan tetapi pada waktu yang sama pula hukum juga dibentuk oleh kondisi  keadaan sosial atau masyarakat pada waktu itu yang mengacu kepada  nilai-nilai yang hidup pada masyarakat begitu juga pergeseran-pergeseran nilai yang timbul didalamnya. Seharusnya hukum sebagai norma sosial tidaklah lepas dari nilai-nilai yang berlaku dalam Masyarakat.
Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang religious khususnya masyarakat Aceh yang tentu saja mempunyai pemikiran yang sangat berbeda dengan pola pikir orang Barat mengenai zina. Hal ini terlihat bahwa KUHP masih tidak sesuai dengan hukum adat ataupun kultur yang dianut. Indonesia bukanlah negara yang sekuler, karena nilai-nilai agama sangat berpengaruh pada kehidupan sehari-hari, oleh karena itu perumusan tindak pidana tentang kesusilaan seharusnya memasukkan nilai-nilai agama. Zina misalnya, yang merupakan kejahatan yang menyangkut kehormatan seseorang yang seharusnya dihukum berat ternyata dalam KUHP hanya diancamkan hukuman maksimal 9 bulan penjara dan itupun harus memenuhi beberapa syarat, antara lain dalam pasal 284 KUHP dijielaskan bahwa seorang laki-laki atau perempuan dikatakan melakukan kejahatan zina, apabila memenuhi tiga syarat, yaitu: melakukan persetubuhan dengan perempuan atau laki-laki bukan suami atau isterinya; Bagi dirinya berlaku pasal 27 BW dirinya sedang berada dalam perkawinan.
Permasalahan tersebut bisa dilihat betapa longgarnya aturan hukum di Indonesia terhadap kasus perzinaan yang seolah-olah perzinaan tersebut tidak serius untuk diberantas. Padahal perzinaan sebagai gejala sosial yang sangat berbahaya. Hal tersebut menunjukan betapa lemahnya hukum di Indonesia dengan tidak adanya perubahan aturan yang signifikan yang terkait pasal tentang perzinaan ini terutama dalam perzinaan dikategorikan sebaga delik aduan absolut. Hal-hal kemudian yang perlu dikhawatirkan adalah masyarakat Indonesia yang memiliki sifat buruk terhadap hal perzinahan ini akan terus mengulang perbuatan buruknya, dan yang belum pernah melakukan akan timbul motivasi untuk mencoba melakukannya (tergoda), dikarenakan hukuman di dalam aturan perzinahan Pasal 284 KUHP ini kurang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh tujuan hukum yaitu preventif (menakut-nakuti) untuk kemaslahatan masyarakat dalam sebuah negara.
Berbeda halnya dengan aturan dalam Qanun jinayat yang merujuk dari syariat islam, perbuatan zina merupakan tindak pidana yang di ancam hukuman had atau hadud, yakni hukuman yang telah ditetapkan oleh  Allah di dalam Al Qur’an ataupun hadist  Nabi. Hukuman tindak pidana  zina telah diatur oleh Alquran karena merupakan hak Allah SWT. secara mutlak. Meskipun hukuman terhadap pelaku zina dalam qanun jinayat tidak 100% (seratus persen) dapat mengadopsi dari hukum Islam, setidaknya peraturan dalam qanun jinayat dapat memberikan efek jera terhadap pelaku dan dapat mencegah terjadinya perbuatan zina.
Sebagaimana hukuman yang ditetapkan dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 yaitu hukuman cambuk sebanyak 100 (seratus) kali. Hukuman tersebut adalah hukuman yang eksekusinya dikenakan terhadap pelaku tindak pidana zina, di samping berdampak jera bagi pelaku, juga berdampak buruk terhadap keluarga dan lingkungannya. Disebabkan
karena hukuman atau uqubat cambuk yang dijatuhkan terhadap pelaku zina dapat memberikan efek jera bagi pelaku baik secara fisik maupun secara psikologi karena proses eksekusi hukumannya dilakukan di depan khalayak umum. Namun akibat yang ditimbulkan dari hukuman cambuk bukan hanya dari segi fisik semata dan juga dapat terancam dari segi sosiologis. Menurut penulis, hukuman cambuk merupakan hukuman terbaik yang bsia memberantas masalah zina.
Dalam hal ini perbandingan sanksi perzinahan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Qanun Jinayat tersebut dapat di uraikan sebagai berikut:
1. Persamaan
Hukum Positif Indonesia mengatur tentang larangan zina sebagaimana memang pada dasarnya hal tersebut dipengaruhi oleh budaya timur yang menjunjung tinggi nilai dan norma kesopanan. Dalam masyarakat adat Indonesia dari zaman dahulu hingga saat ini menganggap bahwa perbuatan zina selain perbuatan yang melanggar norma kesopanan juga merupakan perbuatan yang dapat merusak kesucian ikatan pernikahan dan dapat merusak garis keturunan yang baik.
Sehingga berdasarkan norma yang hidup dalam masyarakat maka dari itu peraturan- peraturan hukum dalam hukum positif harus memuat suatu aturan yang di butuhkan dan sesuai dengan kehidupan masyarakat Indonesia salah satunya aturan mengenai larangan perzinahan yang termuat dalam pasal 284 KUHP yang bertujuan untuk melindungi ikatan suci pernikahan.
Sama halnya di dalam Qanun Jinayat, zina juga merupakan perbuatan yang dilarang keras bahkan tindak pidana zina yang di ancam hukuman hadd atau hudud, yakni hukuman yang telah di tetapkan oleh Allah sendiri di dalam Al Qur’an ataupun hadist Nabi. Sebagaimana kita ketahui bahwa pembentukan qanun jinayat merupakan aturan dari rujukan hukum islam sendiri. Maka dari itu peraturan mengenai larangan perbuatan zina berlandaskan Al-quran dan hadis. Adapun larangan dari pada tindak pidana zina terdapat dalam surat al-Isra’ ayat 32.
ًﺔَﺸِﺤَٰﻓ َنﺎَﻛ ۥُﻪﱠﻧِإ ۖ َٰٓﱏِّﺰﻟٱ ْاﻮُﺑَﺮ ۡﻘَـﺗ  َﻻَو َءٓﺎَﺳَو ًﻼﻴِﺒَﺳ ٣٢
Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. (QS. Al-Isro’ (17): 32).
Di dalam surat Al Isro’ tersebut sudah jelas, bahwa perbuatan yang mendekati zina tidak boleh, apalagi berbuat zina. Islam sangat melarang keras terhadap zina. Di dalam hadist nabi juga di jelaskan bahwa:
ﻦﻋ ﷲ ﺪﺒﻋ ﷲﺪﻨﻋ ﺐﻧﺬﻟا ىا ﻢﻠﺳو ﻮﻴﻠﻋ ﷲ ﻰﻠﺻ ﻟﻠﻪﻻﺆﺳر ﺖﻟﺎﺳ لﺎﻗ ﻮﻨﻋ ﷲ ﻲﺿر ﱪﻛأ اﺪﻧ ﻟﻠﻪ ﻞﻌﲡ نا لﺎﻗ
كرﺎﺟ ﺔﻠﻴﻠﲝ ﱐاﺰﺗ نا لﺎﻗ يا ﰒ ﺖﻠﻗ ﻚﻌﻣ ﻢﻌﻄﻳ نا ﺔﻴﺸﺧ كﺪﻟو ﻞﺘﻘﺗ نا ﰒ لﺎﻗ ىا ﰒ ﺖﻠﻗ ﻚﻘﻠﺧ ﻮﯨو
Artinya: Dari Abdullah meriwayatkan, “aku bertanya, wahai Rasulullah, dosa dosa apa yang paling besar disisi Allah?”, beliau menjawab, “kamu menjadikan tandingan bagi Allah (berbuat syirik), padahal dialah yang telah menciptakan kamu”, lalu aku bertanya lagi, “kemudian dosa apalagi ?”, beliau menjawab, “kamu mebunuh anakmu karena takut kalau ia akan bersama kamu”, kemudian aku bertanya lagi, “kemudian dosa apa lagi ?”, beliau menjawab, “kamu berzina istri tetanggamu”. (HR.Al-Bukhori dan Ibbnu Hibban).
Di dalam hukum islam sangatlah tegas dijelaskan bahwa zina merupakan perbuatan yang mempunyai konsekuensi yang besar, dan penerapannya kerap membuat pelaku jera. Sehingga berdasarkan uraian di atas dapat kita pahami bahwa perbuatan zina baik dari segi hukum positif dan qanun jinayat  sama-sama hal yang sangat dilarang keras karena selain dapat menyababkan penyakit kelamin juga dapat merusak norma kesopanan dan merusak garis keturunan yang suci.
2. Perbedaan
a. Kitab undang-undang hukum Pidana tidak menganggap semua hubungan kelamin sebagai zina, yang dapat di anggap zina ialah laki-laki atau perempuan yang telah menikah dan melakukan hubungan kelamin dengan orang lain. Sedangkan qanun jinayat tidak membedakan spesifikasi tersebut. Setiap hubungan kelamin yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan di luar ikatan pernikahan yang sah maka itu perbuatan zina.
b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menganggap tindak pidana zina sebagai delik aduan absolut, dimana tindakan tersebut tidak akan di proses hukum bila tidak adanya laporan dari suami /istri yang di rugikan. Sedangkan dalam qanun jinayat perbuatan zina  merupakan delik biasa, jadi apabila di ketahui adanya perbuatan zina maka pihak berwajib bisa langsung memproses tindakan tersebut ke ranah hukum.
c. Dari segi  sanksi, Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya menghukum pelaku zina dengan ancaman maksimal 9 bulan penjara tentu hal inilah yang sangat berbeda jauh dengan hukuman dalam qanun jinayat, bagi pelaku zina dapat di hukum dengan 100 (seratus) kali cambukan yang dilakukan harus di khalayak ramai.
d. Dari segi pembuktian, hukum positif hanya dapat mebuktikan dan memproses hukum pelaku perzinahan jika adanya pengaduan dari suami/istri yang telah di khianati dan akan dihukum berdasarkan keyakinan hakim dengan sekurang- kurangnya 2 (dua) bukti yang kuat.  Berbeda halnya dengan pembuktian dalam qanun jinayat , khusus jarimah zina maka pembuktiannya harus merujuk pada hukum islam yakni dengan adanya pengakuan dari pelaku, empat orang saksi laki- laki yang adil yang melihat langsung perzinahan tersebut, sumpah dan kehamilan.
Pada bukti kehamilan ini harus disertai oleh pengakuan pelaku bahwa memang benar ianya hamil dikarenakan melakukan zina. Sehingga jika bukti tersebut terpenuhi maka barulah bisa di jatuhkan hukuman cambuk 100 kali kepada pelaku zina.
Berdasarkan uraian persamaan dan perbedaan jarimah zina dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) dan qanun jinayat maka dapat kita lihat bahwa perbuatan zina memiliki perbandingan sistem sanksi yang sangat jauh berbeda di antara kedua peraturan hukum tersebut. Hukum positif yang mengkhususkan perbuatan zina sebagai delik aduan membuat perbuatan tersebut sangat sulit di lakukan proses hukum dikarenakan harus adanya pengaduan oleh suami atau istrinya yang di rugikan dahulu barulah dapat di proses dan sanksinya pun sangat ringan sehingga dapat dengan mudah orang-orang mengulangi perbuatannya tersebut.
Selain itu ketentuan pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tesebut masih dapat dengan mudah di terobos oleh laki-laki dan perempuan yang belum menikah, yang hidup satu atap sebagai sepasang kekasih tampa ikatan pernikahan yang sah. ketentuan tersebut pada asasnya menggambarkan bahwa unsur zina dalam hukum positif hanya memenuhi unsur orang yang telah menikah saja, namun tidak berlaku bagi orang yang belum menikah. Hal tersebutlah yang membuat tindakan perzinahan sulit untuk di hentikan apalagi dalam kalangan masyarakat yang bebas dikarenakan pengaturan yang di khususkan hanya bagi orang yang telah menikah saja.
Adapun Qanun Jinayat memiliki sanksi yang dapat menakuti orang dengan hukum 100 kali cambuk serta tidak mengkhususkan pelaku, baik yang telah menikah ataupun belum menikah tetap sama dalam padangan hukum, bahkan hukuman cambuk 100 kali kepada pelaku zina yang diberikan dapat mempengaruhi fisik serta dilakukan di depan umum yang dapat memberikan efek malu baik diri pelaku sendiri maupun keluarganya. Tentu hukuman ini sangat efektif di laksanakan. Namun dalam proses pembuktian jarimah zina berdasarkan qanun jinayat merupakan hal yang sangat sulit tentunya, sebagaimana selain dari pengakuan terdakwa, bukti kehamilan dan sumpah juga harus adanya 4 orang saksi laki- laki yang adil yang melihat kejadian tersebut secara langsung, tentu hal ini sangat sulit di dapati, maka dari itu peraturan ini berlaku lebih kepada sifat pencegahan. Namun demikian peraturan sanksi bagi pelaku zina khususnya di Aceh akan terus dilaksanakan sesuai dengan hukum syariat.

## E. KESIMPULAN DAN SARAN
Menurut pandangan Qanun Jinayat bahwa konsep zina menurut Pasal 284 KUHP jauh lebih sempit bila dibandingkan dengan konsep zina dalam hukum jinayat. Dalam KUHP
Pasal 284 tindak pidana perzinahan hanya dapat di jatuhkan pada orang yang telah menikah saja dan merupakan delik aduan absoluth. Di dalam KUHP yang dapat melakukan pengaduan adalah  suami/isteri atau pihak ketiga yang tercemar. Apabila tidak ada pengaduan dan pihak-pihak yang di tunjuk oleh Pasal-pasal KUHP maka suatu delik perzinaan itu tidak dapat di proses.  Dalam pemberian sanksi atau hukuman bagi pelaku, Hukum Positif berdasarkan pasal 284 ayat 1 hanya memberikan hukuman penjara selama 9 (Sembilan) bulan.  Sedangkan di dalam hukum Jinayat, zina bukan saja dilakukan oleh orang yang telah berkeluarga, tetapi juga orang yang belum berkeluarga yang melakukan hubungan kelamin di luarnikah.
Adapun dalam pemberian sanksi Qanun Jinayat berdasarkan Pasal 33 dihukum cambuk maksimal sebanyak 100 (seratus) kali cambuk, apabilakembali mengulangi jarimah zina ini dikenakan hukuman cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan denda. Untuk yang belum menikah tidak dikenakan sanksi rajam hal ini disebabkan Qanun Jinayat Aceh belum memberlakukan hukuman rajam sebagai salah satu hukuman.
Pembuktian zina dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan bahwa seorang hakim tidak dapat memutuskan suatu perkara tanpa sekurang-kurangnya dua alat bukti ditambah satu keyakinan hakim sedangkan Pembuktian untuk Tindak Pidana Perzinaan menurut qanun jinayat sendiri merujuk pada fiqih jinayat yaitu ada tiga macam, yaitu adanya 4 orang saksi laki-laki yang adil, pengakuan dan qarinah (hamil).

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, S. (2004). Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya. Jakarta: Sinar Grafika.
Abidin, Z., & Pemidanaan. (2005). Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP: Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri 3. Jakarta: ELSAM.
Bahiej, A. (2015). Tinjauan Yuridis Atas Delik Perzinahan (Overspel) Dalam Hukum Pidana Di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 Nomor 07 , 7.
Bakar, A. A., Munir, B., & Harahap, C. S. (2008). Sanksi Bagi Pelaku Zina (Perbandingan Qanun No. 6 Tahun 2014 dan Enekmen Jenayah Syariah Negeri Selangor No. 9 Tahun 1995 Seksyen 25. Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah, Petita , 176-200. doi: https://doi.org/10.22373/petita.v3i2.49
Chazawi, A. (2002). Pelajaran Hukum Pidana. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Chazawi, A. (2005). Tindak Pidana Kesopanan. Jakarta: PT. Raja Gravindo Persada.
Hadi, S. (2009). Metodologi Research Jilid 1. Banten: Universitas Terbuka,.
Hakim, R. (2000). Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah). Bandung: CV Pustaka Setia.
Hamzah, A. (2006). KUHP dan KUHAP. Jakarta: Rineka Cipta.
Hanafi, A. (1989). Asas-asas Hukum Pidana Islam. Jakarta: Bulan Bintang.
Husein, S. (2003). Kejahatan Dalam Masyarakat dan Upaya Penanggulangannya. Medan: FH USU.
Lamintang. (1997). Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Marpaung, L. (1991). Hukum Pidana Bagian Khusus. Jakarta: Sinar Grafika.
Marzuki, P. M. (2008). Penelitian Hukum Cet 2. Jakarta: Kencana.
Moeljatno. (2008). Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: PT Rineka Cipta.
Pawennei, T. M., & Rahmanuddin. (2015). Hukum Pidana. Jakarta: Mitra Wacana Media.
Prakoso, D. (1988). POLRI Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum. Jakarta: PT Bina Aksara.
Sahetapy, & Reksodiputro, B. M. (1989). Parados dalam Kriminologi. Jakarta: Rajawali.
Soesilo, R. (1995). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bogor: Politea.
Sudarto. (1990). Hukum Pidana I. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
Surakhmad, W. (1990). Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik. Bandung: Tarsito.