## UNES Journal of Swara Justisia
e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 Volume 8, Issue 2, Juli 2024 https://swarajustisia.unespadang.ac.id
Ratio Decidendi Putusan Pengadilan Negeri Dalam Perkara Terhadap Akta Yang Tidak Dibacakan Berdasarkan Undang- Undang Jabatan Notaris (Putusan No 873/Pdt.G/2013/PN.Sby)
Gita Ayu Thaharah 1* , Yenni Eta Widyanto 2 , Fathul Laila 3
1,2,3 Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Indonesia
* Corresponding Author: tharaayu7@gmail.com Info Artikel Abstrak Direvisi, 21/06/2024 Penelitian  ini  ditujukan  untuk  menganalisis  terkait  ratio  decidendi    terhadap notaris  yang  tidak  membacakan  aktanya.  Tujuan  penelitian  ini  untuk mengetahui  mendeskripsikan,  menganalisis  dan  mengetahui,  Ratio  Decidendi (alasan) terhadap Putusan No 873/Pdt.G/2013/PN.Sby Tentang akta yang tidak dibacakan  oleh  notaris.  Kemudian  untuk  mendeskripsikan  tanggung  jawab pejabat  notaris  berdasarkan  Putusan  No  873/Pdt.G/2013/PN.Sby.  Jenis penelitian  ini  menggunakan  penelitian  yuridis  normatif  dengan  menggunakan pendekatan  undang-undang  dan  pendekatan  konseptual  dengan  teknik penelusuran bahan hukum  studi kepustakaan. Teknis analisis yang digunakan pada  penelitian  ini  adalah  teknik  interpretasi  yang  digunakan  adalah interpretasi  sistematis.  Hasil  Penelitian  menyimpulkan  (1)  Pelaksanaan penjatuhan  putusan  dengan  gugatan  tidak  dapat  diterima  (Niet  Ontvankelijk verklaard)  terhadap  Perkara  Nomor:  No  873/Pdt.G/2013/PN.Sby  tentang perbuatan  wanprestasi  di  Pengadilan  Negeri  Surabaya,  putusan  dengan gugatan  tidak  dapat  diterima  adalah  kesalahan  dari  pihak  penggugat  dalam merumuskan  gugatannya.  Bahwa  sudah  benar  dalam  persidangan  hakim haruslah  pasif  dan  tidak  bisa  mengacu  pada  Pasal  119  HIR/143  Rbg  yang memberi  wewenang  kepada  ketua  pengadilan  negeri  untuk  memberi  nasehat dan  bantuan  kepada  para  pihak  untuk  mencegah  adanya  gugatan  yang  tidak sempurna.  Terhadap  putusan  ini,  proses  tersebut  tidak  sejalan  dengan  asas peradilan  cepat,  sederhana  dan  biaya  ringan  yang  juga  diatur  dalam  Pasal  2 Ayat  (4)  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman. (2) Notaris dapat digugat secara perdata karena pelanggaran yang telah diperbuatnya saat  menjalankan tugas jabatannya sebagai  pejabat  umum. Bahwa  Prinsip  kehati-hatian  adalah  salah  satu  asas  terpenting  yang  wajib diterapkan  atau  dilaksanakan  oleh  Notaris.  Saran  yang  dapat  diberikan diharapkan  pembentukan  aturan  mengenai  kewenangan  hakim  untuk  dapat menghentikan  pemeriksaan  perkara  perdata  di  pengadilan  apabila  majelis hakim  telah  menyatakan  bahwa  surat  gugatan  dari  pihak  Penggugat mengandung  cacat  formil  supaya  tidak  menghasilakan  putusan  Niet Ontvankelijk Verklaard untuk lebih menjamin penegakan dari Pasal 2 Ayat (4) UU  Kekuasaan  Kehakiman  yaitu  asas  peradilan  yang  cepat,  sederhana  dan dengan  biaya  ringan.  Kemudian  Bahwa  pertanggung  jawab  sebuah  akta  akan melekat  seumur  hidup,  baiknya  seorang  pejabat  notaris  dapat  menjalankan kewajibannya  sesuai  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  dan  diperlukannya sebuah sanksi yang lebih berat supaya notaris jera.
Diterima, 20/07/2024 Dipublikasi, 23/07/2024
Kata Kunci: Notaris; Ratio Decidendi; Putusan Hakim

## Abstract
Keywords: Notary; Ratio Decidendi; Judge's Decision This research is aimed at analyzing the ratio of decidendi to notaries who do not  read  the  deed.  The  purpose  of  this  research  is  to  describe,  analyze  and understand the Ratio Decidendi (reasons) for Decision No. 873/Pdt.G/2013/PN.Sby regarding deeds that were not read by a notary. Then to  describe  the  responsibilities  of  notary  officials  based  on  Decision  No.
873/Pdt.G/2013/PN.Sby.  This  type  of  research  uses  normative  juridical research  using  a  statutory  approach  and  a  conceptual  approach  using literature study legal material search techniques. The analysis technique used in  this  research  is  the  interpretation  technique  used  is  systematic interpretation. The results of the research conclude (1) The implementation of the  decision  with  the  lawsuit  ruling  cannot  be  accepted  (Niet  Ontvankelijk verklaard)  in  Case  Number:  No.  873/Pdt.G/2013/PN.Sby  concerning  the  Act of Default in the Surabaya District Court, the Decision with the lawsuit ruling cannot  be  accepted.  accepted  was  an  error  on  the  part  of  the  plaintiff  in formulating  his  claim.  That  it  is  true  that  in  trials  the  judge  must  be  passive and cannot refer to Article 119 HIR/143 Rbg which authorizes the chairman of the  district  court  to  provide  advice  and  assistance  to  the  parties  to  prevent imperfect lawsuits. Regarding this decision, the process is not in line with the principles  of  fast,  simple  and  low-cost  justice  which  are  also  regulated  in Article  2  Paragraph  (4)  of  Law  Number  48  of  2009  concerning  Judicial Power.  (2)  Notaries  can  be  sued  civilly  for  violations  they  have  committed while  carrying  out  their  duties  as  a  public  official.  That  the  principle  of prudence is one of the most important principles that must be implemented or carried  out  by  Notaries. The  advice  that  can  be given  is  that  it  is  hoped  that the  establishment  of  regulations  regarding  the  judge's  authority  to  stop  the examination  of  civil  cases  in  court  if  the  panel  of  judges  has  stated  that  the lawsuit letter from the Plaintiff contains formal defects so as not to result in a Niet Ontvankelijk Verklaard decision  to  further guarantee the enforcement  of Article 2 Paragraph (4) The Judicial Power Law is the principle of fast, simple and  low-cost  justice.  Then,  that  the  responsibility  for  a  deed  will  last  a lifetime, it is good for a notary official to be able to carry out his obligations in accordance with the Notary Position Law and a heavier sanction is needed so that the notary is deterred.

## PENDAHULUAN
Pengertian  Pejabat  Notaris  adalah  seseorang  yang  mendapat  kuasa  dari  pemerintah untuk  mengesahkan  dan  menyaksikan  berbagai  surat  perjanjian,  surat  wasiat,  akta  dan sebagainya. 1 Notaris adalah seorang pejabat negara atau pejabat umum yang dapat diangkat oleh  negara  untuk  melakukan  tugas-tugas  negara  dalam  hal  pelayanan  hukum  kepada masyarakat yang bertujuan untuk tercapainya kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta otentik  dalam  hal  keperdataan.  Keberadaan  Notaris  adalah  untuk  melayani  kepentingan umum.  Notaris  merupakan  satu-satunya  pejabat  umum  yang  berhak  membuat  akta  otentik sebagai alat pembuktian yang sempurna. Notaris adalah kepanjangan tangan Negara dimana berkewajiban  untuk  menunaikan  sebagian  tugas  negara  dibidang  hukum  perdata.  Negara dalam  rangka  memberikan  perlindungan  hukum  dalam  bidang  hukum  privat  kepada  warga negara yang telah melimpahkan sebagaian wewenangnya kepada Notaris untuk membuat akta otentik.  Oleh  karena  itu,  ketika  menjalankan  tugasnya,  Notaris  wajib  diposisikan  sebagai pejabat umum yang mengemban tugas. 2
1 Departemen Pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia
2 Dody Radjasa Waluyo, Kewenangan Notaris Selaku Pejabat Umum, Media Notariat (Menor) Edisi Oktober- Desember (2001) hlm. 63.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJNP). Pasal 1 angka  1  UUJNP  menyebutkan,  Notaris  adalah  pejabat  umum  yang  berwenang  untuk membuat  akta  autentik  dan  memiliki  kewenangan  lainnya  sebagaimana  dimaksud  dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya 3
Undang-Undang  Jabatan  Notaris  menetapkan  bentuk  dan  tata  cara  pembuatan  akta notaris  sebagai  akta  autentik.  Notaris  dalam  menjalankan  tugasnya  harus  dengan  penuh disiplin,  profesional,  dan  integritas  moralnya  tidak  boleh  diragukan,  karena  Notaris  dalam membuat  akta  harus  memenuhi  syarat  yang  telah  ditentukan  oleh  undang-undang  agar  akta tersebut  menjadi  auntentik.  Semua  yang  tertuang  dalam  akta  dari  awal  hingga  akhir  akta adalah  ungkapan  pada  saat  pembuatan  akta  menggambarkan  keadaan  sebenarnya.  Hal  ini merupakan  tanggung  jawab  Notaris. 4 Pasal  65  UUJNP  menyatakan  hal  ini  dengan  tegas bahwa,  Notaris,  Notaris  Pengganti,  dan  Pejabat  Sementara  Notaris  bertanggung  jawab  atas setiap  akta  yang  dibuatnya  meskipun  Protokol  Notaris  telah  diserahkan  atau  dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris. 5
Kebenaran  materiil  terhadap  akta  yang  dibuat  Notaris  merupakan  tanggung  jawab Notaris selaku pejabat umum, tanggung jawab tersebut dapat dibedakan menjadi empat poin, yakni: 6
1. Tanggung jawab kebenaran materiil terhadap akta Notaris secara perdata;
2. Tanggung jawab kebenaran materiil dalam akta Notaris secara pidana;
3. Tanggung  jawab  kebenaran  materiil  dalam  akta  Notaris  berdasarkan  peraturan  jabatan Notaris;
4. Tanggung  jawab  dalam  menjalankan  tugas  jabatan  Notaris  berdasarkan  Kode  Etik Notaris.
Pada saat melaksanakan tugas dan kewenangannya seorang Notaris harus berdasarkan pada  ketentuan  yang  berlaku,  tanggung  jawab  atas  tugas  dan  kewenangannya  akan  tetap melekat meskipun masa jabatannya telah berakhir hingga Notaris meninggal dunia. Pada saat Notaris  sudah  memasuki  masa  pensiun,  maka  Notaris  tidak  diperkenankan  lagi  untuk menjalankan  tugas  dan  kewenangannya  dalam  membuat  akta  autentik  secara  otomatis. Notaris  yang  telah  berakhir  masa  jabatannya  dapat  mengusulkan  Notaris  lain  sebagai pemegang  Protokol  Notaris  kepada  Majelis  Pengawas  Daerah  (MPD).  Namun,  meskipun Protokol  Notaris  telah  dialihkan  kepada  Notaris  lain,  Notaris  pemilik  protokol  tetap bertanggung jawab atas Protokol Notaris tersebut termasuk jika diketahui terdapat kesalahan dalam akta yang pernah dibuatnya.
Bahwa  berdasarkan  Putusan  Mahkamah  Agung  Putusan  No  873/Pdt.G/2013/PN.Sby. dalam  menyelesaikan  perkara  perdata  salah  satu  tugas  hakim  adalah  menyelidiki  apakah hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar ada atau tidak. Untuk itun hakim harus
3 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
4 Tan  Thong  Kie.  (2000).  Studi  Notariat-Serba  Serbi  Praktek  Notaris.  Ictiar  Baru  Van  Hoeve.  Jakarta.  hlm. 166.
5 Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
6 Abdul  Ghofur  Ansori.  (2009).  Lembaga  Kenotariatan  Indonesia:  Perspektif  Hukum  dan  Etika.  UII  Press. Yogyakarta. hlm. 34.
mengetahui  kebenaran  peristiwa  yang  bersangkutan  secara  objektif  melalui  pembuktian. Dengan demikian pembuktian bermaksud untuk memperoleh kebenaran suatu peristiwa dan bertujuan  dan  bertujuan  untuk  menetapkan  hubungan  hukum  antara  kedua  pihak  dan menetapkan  putusan  berdasarkan  hasil  pembuktian.  Tugas  hakim  dalam  pembuktian  adalah membagi  beban  pembuktian, menilai  dapat  tidaknya  suatu  alat  bukti  diterima,  serta  menilai kekuatan  pembuktian.  Hakim  terikat  pada  alat  bukti  yang  syah  berdasarkan  peraturan perundang  undangan  dan  diajukan  oleh  para  pihak  di  persidangan.  Dalam  perkara  perdata keyakinan hakim bukanlah hal esensial yang dibutuhkan berbeda dengan perkara pidana. 7
Selama  ini  cukup  kuat  anggapan  umum  bahwa  Hakim  perdata  harus  semata-mata bersikap pasif, sedangkan yang bersikap aktif hanyalah pihak-pihak berperkara dan menurut anggapan ini, tugas Hakim hanyalah mengatur dan mengawasi lalu lintas persidangan sesuai dengan  tahapan  dan  prosedur  yang  berlaku.  Pasifnya  hakim  akan  berpengaruh  terhadap jalannya  perkara  dan  bahkan  bisa  merugikan  para  pihak  seperti  adanya  perkara  dinyatakan tidak  dapat  diterima  (NO).  Menyikapi  hal  ini  Rapat  kerja  Nasional  Mahkamah  Agung membuat rumusan tentang prinsip hakim aktif bahwa “untuk menghindari terjadinya kerugian pihak penggugat yang telah mengeluarkan biaya perkara, majelis Hakim agar bersikap aktif memberi  nasehat  kepada  penggugat,  untuk  memperbaiki  surat  gugat  yang  belum memenuhi syarat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 119 HIR, atau Pasal 143 Rbg, serta Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU No 48 Tahun 2009, sehingga Majelis Hakim tidak begitu saja dengan mudah menjatuhkan putusan tidak menerima gugatan Penggugatan (NO)”.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif (normative legal research) . Dalam hal ini Penelitian hukum normatif yang menekankan pada penggunaan norma-norma hukum  tertulis  yang  mana  secara  tertulis  dapat  berupa  buku-buku,  tesis,  undang-undang, putusan pengadilan, serta literatur-literatur dari perpustakaan. Yaitu mengaji terkait tanggung jawab  notaris  terhadap  akta  yang  tidak  dibacakan  (Studi  Kasus  Putusan  Pengadilan  Negeri No  873/Pdt.G/2013/PN.Sby  Dengan  menggunakan  tipologi  penelitian  yang  dipakai  adalah tipologi penelitian eksplanatoris, yaitu dengan menggambarkan dan menjelaskan lebih dalam peristiwa hukum yang ada.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil

## 1. Tinjauan Umum Tentang Notaris
Istilah  Notaris  pada  dasarnya  berasal  dari  kata  “ Notarius ”  (bahasa  latin),  yaitu  nama yang diberikan pada orang-orang Romawi di mana tugasnya menjalankan pekerjaan menulis atau orang-orang yang membuat catatan pada masa itu. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa  nama  “ Notaries ”  itu  berasal  dar  perkataan  “nota  literaria”  berarti  tanda  (letter  mark atau karakter) yang menyatakan sesuatu perkataan. 8 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Notaris  adalah  orang  yang  mendapat  kuasa  dari  pemerintah  (dalam  hal  ini  Departemen Kehakiman)  untuk  mengesahkan  dan  menyaksikan  berbagai  surat  perjanjian,  surat  wasiat,
7 Sri  Wardah  Bambang  Sutiyoso,  Hukum  Acara  Perdata  dan  Perkembangannya  di  Indonesia,  Yogjakarta: Gama Media: (2007), hal 12.
8 Notodisoerjo, soegondo, R, Hukum Notarial di Indonesia suatu penjelasan, (Jakarta; Rajawali,1982), hlm.13
akta,  dan  sebagainya 9 .  Hampir  selama  seabad  lebih,  eksistensi  Notaris  dalam  memangku jabatannya didasarkan pada ketentuan Reglement Of Het Notaris Ambt In Nederlandsch No. 1860: 3 yang mulai berlaku 10 Juli 1860. Yang sekarang dikenal dengan PJN, dalam kurun waktu  itu  PJN  mengalami  beberapa  kali  perubahan.  dan  saat  ini,  Notaris  telah  memiliki Undang-Undang tersendiri dengan lahirnya Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang kemudian dirubah dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 2014.
Tugas Notaris adalah mengkonstantir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis  dan  format  tertentu,  sehingga  merupakan  suatu  akta  otentik.  Ia  adalah  pembuat dokumen  yang  kuat  dalam  suatu  proses  hukum. 10 Jabatan  Notaris  merupakan  jabatan  yang keberadaannya  dikehendaki  guna  mewujudkan  hubungan  hukum  diantara  subyek-subyek hukum yang bersifat perdata.
Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang- Undang Nomor 2 Tahun  2014  Tentang  Jabatan  Notaris,  menyatakan  secara  tegas  bahwa  notaris  adalah  satu- satunya  pejabat  umum  yang  berwenang  untuk  membuat  akta  otentik,  kecuali  jika  undang- undang ada yang menentukan lain.
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang  jabatan  notaris,  kewenangan  notaris  adalah  membuat  akta  otentik  mengenai  semua perbuatan,  perjanjian,  dan  ketetapan  yang  diharuskan  oleh  peraturan  perundang-undangan dan  atau  yang  dikehendaki  oleh  yang  berkepentingan  untuk  dinyatakan  dalam  akta  otentik, menjamin  kepastian  tanggal  pembuatan  akta,  menyimpan  akta,  memberikan  grosse,  salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan dan dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. 11
Selain kewenangannya untuk membuat akta otentik dalam arti “verlijden” (menyusun, membacakan  dan  menanda-tangani),  akan  tetapi  juga  berdasarkan  dalam  Pasal  16  huruf  d Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004 Jo  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang Jabatan  Notaris  Notaris  wajib  untuk  membuatnya,  kecuali  terdapat  alasan  yang  mempunyai dasar untuk menolak pembuatannya. 12

## 2. Tijauan umum Tentang Akta
Akta  dalam  bahasa  Belanda  disebut “acte” atau  ”akta”  dan  dalam  bahasa  Inggris disebut “act” atau “deed”. Akta  menurut  Sudikno  Mertokusumo  merupakan  surat  yang diberi  tanda  tangan  yang  memuat  peristiwa-peristiwa  yang  menjadi  dasar  suatu  hak  atau perikatan,  yang  dibuat  sejak  semula  dengan  sengaja  untuk  pembuktian. 13 Menurut  subekti, akta  berbeda  dengan  surat,  yaitu  suatu  tulisan  yang  memang  dengan  sengaja  dibuat  untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani. 14
Menurut R. Subekti, kata akta dalam Pasal 108 KUHPerdata tersebut bukanlah berarti surat  melainkan  harus  diartikan  dengan  perbuatan  hukum,  berasal  dari  kata  “ acta ”  yang
9 Tim  penyusun  kamus  pusat  pembinaan  dan  pengembangan  Bahasa,  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, (Penerbit Balai Pustaka, cetakan ke-3, Jakarta
10 Tan  Thong  Kie,  Studi  Notariat,  Serba-serbi  Praktek  Notaris,  Buku  I (Jakarta  :PT Ichtiar  Baru  Van  Hoeve, 2000), hal. 159
11 Ibid , hlm 159.
12 G. H. S. Lumban Tobing,Pengaturan Jabatan Notaris,op.cip. hlm. 32.
13 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm.149.
14 Subekti, Hukum Pembuktian, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, 2005, hlm
dalam  bahasa  Perancis  berarti  perbuatan. 15 Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  yang  dimaksud dengan akta adalah:
1. Perbuatan hukum itulah pengertian yang luas
2. Suatu  tulisan  yang  dibuat  untuk  dipakai atau  digunakan  sebagai  bukti  perbuatan hukum tersebut, yaitu berupa tulisan yang ditujukan kepada pembuktian sesuatu.
Akta  adalah  surat  yang  diperbuat  demikian  oleh  atau  dihadapan  pegawai  yang berwenang  untuk  membuatnya  menjadi  bukti  yang  cukup  bagi  kedua  belah  pihak  dan  ahli warisnya  maupun  berkaitan  dengan  pihak  lainnya  sebagai  hubungan  hukum,  tentang  segala hal yang disebut didalam surat itu sebagai pemberitahuan hubungan langsung dengan perihal pada  akta  itu.  Akta  mempunyai  2  fungsi  penting  yaitu  akta  sebagai  fungsi  formal  yang mempunyai  arti  bahwa  suatau  perbuatan  hukum  akan  menjadi  lebih  lengkap  apabila  dibuat suatu  akta.  Fungsi  alat  bukti  yaitu  akta  sebagai  alat  pembuktian  dimana  dibuatnya  akta tersebut oleh para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian di tujukan untuk pembuktian di kemudian hari.
Menurut Pasal 1867 KUHPerdata yang berbunyi pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan akta autentik maupun dengan akta di bawah tangan. Berdasarkan ketentuan tersebut di  atas,  maka  terdapat  dua  macam  akta  yaitu  akta  otentik  dan  akta  di  bawah  tangan,  yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Akta Otentik
Akta Otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh  penguasa, menurut  ketentuan-ketentuan  yang  telah  ditetapkan,  baik  dengan maupun tanpa  bantuan  dari  yang  berkepentingan,  yang  mencatat  apa  yang  dimintakan  untuk dimuat di dalamnya oleh yang berkepentingan, akta otentik terutama memuat keterangan seorang pejabat, yang menerangkan apa yang dilakukannya dan dilihat di hadapannya.
2. Akta dibawah tangan
Akta  dibawah  tangan  adalah  akta  yang  dibuat  serta  ditandatangani  oleh  para  pihak yang  bersepakat  dalam  perikatan  atau  antara  para  pihak  yang  berkepentingan  saja. Menurut  Sudikno  Mertokusumo,  akta  dibawah  tangan  adalah  akta  yang  sengaja  dibuat untuk  pembuktian  oleh  para  pihak  tanpa  bantuan  dari  seorang  pejabat.  Jadi  semata-mata dibuat antara pihak yang berkepentingan Dalam Pasal 101 ayat (b) Undang-Undang No. 9 Tahun  2004  tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara,  menyatakan  bahwa  akta  dibawah tangan  adalah  surat  yang  dibuat  dan  ditandatangani  oleh  pihak-pihak  yang  bersangkutan dengan  maksud  untuk  dipergunakan  sebagai  alat  bukti  tentang  peristiwa  atau  peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya. Dalam Pasal 1874 KUHPerdata, menyatakan bahwa yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum.

## 3. Tijauan umum Tentang Perjanjian
Pengertian  perjanjian  telah  diatur  dalam  Pasal  1313  KUHPerdata,  yang  menyebutkan bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Kata persetujuan tersebut merupakan
15 Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 2001, hlml. 29
terjemahan  dari  perkataan  overeekomst  dalam  Bahasa  Belanda.  Kata  overeekomst  tersebut lazim  diterjemahkan  juga  dengan  kata  perjanjian.  Jadi  persetujuan  dalam  Pasal  1313 KUHPerdata  tersebut  sama  artinya  dengan  perjanjian.  Adapula  yang  berpendapat  bahwa perjanjian tidak sama dengan persetujuan. 16
Perjanjian merupakan terjemahan dari oveereenkomst sedangkan perjanjian merupakan terjemahan  dari toestemming yang  ditafsirkan  sebagai  wilsovereenstemming  (persesuaian kehendak/kata  sepakat).  Menurut  pendapat  yang  banyak  dianut (communis  opinion cloctortinz) perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu  akibat  hukum.  Hal  itu  sependapat  pula  dengan  Sudikno,  "perjanjian  merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasar kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum”. 17
Pasal 1321 BW mengatur bahwa “tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena  kekhilafan,  atau  diperolehnya  dengan  paksaan  atau  penipuan.”  Kesepakatan- kesepakatan  pada  dasarnya  tidak  selalu  melahirkan  perjanjian  yang  sah,  apabila  terjadi kesepakatan dalam hal mengandung cacat kehendak. Maka akibat hukumnya perjanjian yang mengandung  cacat  kehendak  tersebut  adalah  dapat  dibatalkan  ( viodable/vemietigbaar ). Sebelum  adanya  upaya  pembatalan  perjanjian  tersebut  tetap  mempunyai  kekuatan  hukum layaknya perjanjian yang sah. 18

## 4. Tijauan umum Tentang Hakim
Secara  normatif  menurut  Pasal  1  ayat  (5)  Undang-Undang  Nomor  48  tahun  2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dimaksud dengan hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung  dan  hakim  pada  badan  peradilan  yang  berada  di  bawahnya  dalam  lingkungan peradilan  umum,  lingkungan  peradilan  agama,lingkungan  peradilan  militer,  lingkungan peradilan  tata  usaha  negara,  dan  hakim  pada  pengadilan  khusus  yang  berada  dalam lingkungan peradilan tersebut. Pengertian hakim juga terdapat dalam Pasal 1 butir 8 KUHAP, hakim  adalah  pejabat  peradilan  negara  yang  diberi  wewenang  oleh  undang-undanguntuk mengadili.
Dasar  pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  perdata  bersyarat  perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian  yang  maksimal  dan  seimbang  dalam  tataran  teori  dan  praktek.  Salah  satu  usaha untuk  mencapai  kepastian  hukum  dengan  penegakan  hukum  secara  tegas  adalah  melalui kekuasaan  kehakiman,  di  mana  hakim  merupakan  aparat  penegak  hukum  yang  melalui putusannya dapat menjadi tolok ukur tercapainya suatu kepastian hukum.
Pokok Kekuasaan Kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24  dan  Pasal  25  serta  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  48  tahun  2009.  Undang-Undang Dasar  1945  menjamin  adanya  suatu  Kekuasaan  Kehakiman  yang  bebas.  Hal  ini  tegas dicantumkan  dalam  Pasal  24  terutama  dalam  Penjelasan  Pasal  24  ayat  (1)  dan  penjelasan Pasal  1  ayat  (1)  UU  No.  48  Tahun  2009,  yaitu  Kekuasaan  Kehakiman  adalah  kekuasaan Negara  yang  merdeka  untuk  menyelenggarakan  peradilan  guna  menegakkan  hukum  dan
16 Sudikno Mertokusumo, 1985, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, hal.97.
17 Ibid, hal. 97-98.
18 umriyah, Op.cit., hlm. 669
keadilan berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.
Putusan  Hakim  merupakan  tindakan  akhir  dari  Hakim  di  dalam  persidangan, menentukan  apakah  di  hukum  atau  tidak  si  pelaku,  jadi  putusan  Hakim  adalah  pernyataan dari  seorang  hakim  dalam  memutuskan  suatu  perkara  di  dalam  persidangan  dan  memiliki kekuatan  hukum  tetap.  Berlandaskan  pada  visi  teoritik  dan  praktik  peradilan  maka  putusan Hakim itu merupakan:
“Putusan  yang  di  ucapkan  oleh  hakim  karena  jabatannya  dalam  persidangan  perkara pidana  yang  terbuka  untuk  umum  setelah  melalui  proses  dan  prosedural  hukum  acara pidan pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara. 19 Putusan  hakim  pada  dasarnya  adalah  suatu  karya  menemukan  hukum,  yaitu menetapkan  bagaimanakah  seharusnya  menurut  hukum  dalam  setiap  peristiwa  yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum Pengertian lain mengenai putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan Disidang pengadilan.

## Pembahasan
1. Pertimbangan hakim (Ratio Decidendi) terhadap Putusan No 873/Pdt.G/2013/PN.Sby Tentang akta yang tidak dibacakan oleh Notaris
Ratio  decidendi atau  pertimbangan  hakim  merupakan  argument  atau  alasan  yang digunakan  oleh  hakim  sebagai  pertimbangan  hukum  menjadi  dasar  dalam  memutus  suatu perkara. Beberapa pengertian tentang ratio decidendi, ratio decidendi ialah keputusan dewan hakim yang disadarkan fakta-fakta materi. 20 Ratio decidendi adalah sebuah istilah latin yamh sering  diterjemahkan  secara  harfiah  sebagai  alasan  untuk  keputusan  itu.  Kusumadi Pudjosewojo  berpendapat  dalam  pedoman  pelajaran  tata  hukum  sendiri  mendefinisikan sebagai  factor-faktor  yang  sejati  materiil  fact,  faktor-faktor  yang  esensial  yang  justru mengakibatkan suatu keputusan. 21
Dalam menemukan mengenahi Ratio Decidendi dalam suatu putusan biasanya terdapat pada  bagaian-bagaian  tertentu.  Untuk  sampai  kepada  salah  satu  putusan  itu  hakim  harus menuliskan  alasan-alasannya,  yakni  ratio  decidendinya.  Didalam  hukum  Indonesia  yang menganut civil  law  system,  ratio  decidendi tersebut  dapat  ditemukan  pada  konsideren “Menimbang” pada pokok perkara. Tidak dapat/bisa disangkal bahwa tindakan hakim untuk memberikan  alasan-alasan  yang  mengarahkan  kepada  putusan  merupakan  tindakan  yang perlu mempunyai insting menafsirkan suatu Undang-undang secara kreatif.
Ratio  tersebut  bukan  tidak  mungkin  merupakan  pilihan  dari  berbagai  kemungkinan yang  ada.  Ratio  dapat  ditemukan  dengan  memperhatikan  fakta  materiil  dan  putusan  yang didasarkan  atas  fakta-fakta  itu,  dengan  demikian  suatu  fakta  materiil  dapat  terjadi  karena
19 Lilik Mulyadi. Kompilasi hukum pidana dalam perspektif teoritis dan prakter pradilan. Mandar Maju. 2007. hal 127
20 I.P.M  Ranuhandoko,  Terminologi  Hukum  Inggris-Indonesia,  Cetakan  Ke-3,  Sinar  Grafika,  Jakarta,  2003, hlm. 475
21 Kusumadi  Pudjosewojo,  Pedoman  Pembelajaran  Tata  Hukum  Indonesia,  Cetakan  Ke-10,  Sinar  Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 23
adanya 2 (dua) kemungkinan putusan yang saling berlawanan yang menentukan adalah ratio decidendi putusan tersebut. 22
Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Surabaya dengan Perkara Nomor: 873/Pdt.G/2013/PN.Sby  merupakan  salah  satu  kasus  yang  dinyatakan  bahwa  gugatan penggugat  dan  dupilknya  dinyatakan  NO  oleh  Majelis  Hakim.  Bahwa  menurut  Hakim maupun  menurut  pihak-pihak  Tergugat merupakan  Perkara  yang isi  surat  gugatannya  kabur atau  tidak  jelas  ( Obscuur  Libel ).  Dalam  surat  gugatan  tersebut  tidak  diuraikan  dasar-  dasar yang  dijadikan  alasan  adanya  perbuatan  wanprestasi  maka  yang  menjadi  materi  gugatan Rekonpensi tidak perlu dipertimbangkan lagi lebih lanjut .
Kasus ini bermula saat pihak Penggugat P.T Imperium Happy Puppy yang sah diwakili oleh  Bapak  Santoso  Setyadi  menggugat  tergugat  yaitu  Bapak  Iwan  dikarenakan  adanya wanprestasi.  Hal  ini  terjadi  dikarenakan  notaris  tidak  menjalankan  kewajibannya  sesuai dengan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor  30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan  Notaris  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun 2014 Nomor 3.
Pembacaan  akta  oleh  notaris  merupakan  keharusan  dalam  setiap  pembuatan  akta autentik,  pembacaan  ini  merupakan  bagian  dari verlijden atau  peresmian  akta  (pembacaan dan  penandatanganan).  Pembacaan  akta  bukan  hanya  bermanfaat  bagi  notaris  namun bermanfaat  pula  bagi  para  penghadap,  berikut  ini  beberapa  manfaat  dari  pembacaan  akta yang  dilakukan  oleh  notaris,  diantaranya  notaris  masih  memiliki  kesempatan  memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sebelumnya tidak terlihat.
Pembacaan  akta  adalah  kemungkinan  terakhir  bagi  seorang  notaris  untuk  memeriksa akta yang telah dibuat, namun manfaat ini bukanlah satu-satunya, para penghadap mendapat kesempatan untuk bertanya tentang hal-hal yang kurang jelas di dalam isi akta.
Majelis  hakim  pun  memandang  bahwa  isi  perjanjian  waralaba  yang  telah  disepakati oleh  pihak  Penggugat  sah  dan  sudah  memenuhi  dengan  Peraturan  Pemerintah  No.  42  tahun 2007  tentang  waralaba  kemudian,  memenuhi  seluruh  unsur  perjanjian  dari  ketentuan  Pasal 1320 dan 1338 KUH-Perdata.
Pertimbangan  Hukum  Hakim  Dalam  gugatan  penggugat  dan  gugatan  pengggugat rekovensi Petimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara Nomor: No 873/Pdt.G/2013/PN.Sby  yang  putusannya  berbunyi  gugatan  tidak  dapat  diterima  atau  NO ( niet  ontvankelijke  verklaard )  didasarkan  pada  tergugat  dimana  sebelum  mengajukan jawaban  terhadap  pokok  perkara  terlebih  dahulu  mengajukan  eksepsi  dan  kemudian melakukan upaya tergugat untuk menggugat balik penggugat dalam suatu perkara yang sama.
Yang  pada  pokoknya  menyatakan  gugatan  Penggugat  dalam  pokok  perkara  telah dinyatakan  tidak  dapat  diterima,  Karena  gugatan  Penggugat  kabur,  tidak  diuraikan  dasar- dasar yang dijadikan alasn adanya perbuatan wanprestasi maka yang menjadi materi gugatan Rekonpensi.Bahwa  dalam  pertimbangannya  hakim  atas  gugatan  oleh  penggugat  sebagai berikut:
a) Menimbang,  bahwa  sebagaimana  terurai  dalam  posita  gugatan  penggugat  tentang pembayaran pertama sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) ternyata tidak jelas
22 Lilik  Mulyadi,  Pergeseran  Perspektif  dan  Praktek  dari  Mahkamah  Agung  Mengenai  Putusan,  Citra  Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 164
peruntukkannya,demikian  juga  dalam  petitum  gugatan  terdapat  tuntutan  Wanprestasi, akan  tetapi  tidak  terdapat  tuntutan  sahnya  suatu  perjanjian  yang  dijadikan  dasar  alasan perbuatan  wanprestasi  dengan  demikian  tidak  jelas  perbuatan  apa  yang  telah  dilakukan tergugat,sehingga terjadi wanprestasi
b) Menimbang,bahwa  berdasarakan  uraian  pertimbangan-pertimbangan  tersebut  diatas Majelis berkesimpulan bahwa gugatan penggugat adalah kabur
c) Menimbang,  bahwa  oleh  karena  gugatan  penggugat  dalam  pokok  perkara  telah dinyatakan tidak dapat diterima, Karena gugatan Penggugat kabur, tidak diuraikan dasar- dasar  yang  dijadikan  alasn  adanya  perbuatan  wanprestasi  maka  yang  menjadi  materi gugatan  Rekonpensi  tidak  perlu  dipertimbangkan  lagi  lebih  lanjut,dengan  demikian gugatan Rekonpensi dari penggugat rekonpensi patut pula dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelyk Verkllard)
d) Dalam  pokok  perkara  :  Menyatakan  gugatan  Penggugat  tidak  dapat  diterima (Niet Ontvankelyk Verklaard)
Bahwa menurut peneliti atas pertimbangan hakim menytakan bahwa gugatan kabur dan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelyk Verkllard) karena terdapat kelalaian didalamnya dapat dianggap  gugatan obscuur  libel. Hal  ini  disebabkan  karena  dari  gugatan  terdapat  tuntutan Wanprestasi, akan tetapi tidak terdapat tuntutan sahnya suatu perjanjian yang dijadikan dasar alasan perbuatan wanprestasi dengan demikian tidak jelas perbuatan apa yang telah dilakukan tergugat,  sehingga  terjadi  wanprestasi.  Kemudian  posita  gugatan  penggugat  tentang pembayaran  pertama  sebesar  Rp.50.000.000,-(lima  puluh  juta  rupiah)  ternyata  tidak  jelas peruntukkannya.
Bahwa  gugatan  kurang  terperinci  mengenai  kelalaian  tergugat  yang  wanprestasi. Menurut  peneliti  dalam  gugatannya  penggugat  lebih  menekankan  tentang  pembatalan  akta sepihak dan ganti rugi berdasarkan perjanjian waralaba no 57 tanggal 24 april 2012.
Bahwa sehubungan dengan tidak dibayarnya pembayaran kedua lisensi tergugat kepada penggugat  tersebut  melahirkan  kerugian  yang  harus  ditanggung  penggugat,  maka sebagaimana  surat  penggugat  tertanggal  2  Oktober  2012,  reff.IHP  LGLM-121005,  Perihal Pembatalan  Waralaba,  yang  pada  intinya  menyatakan  bahwa  terhitung  tanggal  2  Oktober 2012 Perjanjian Waralaba No.57 tanggal 24 April 2012 dinyatakan batal / tidak lagi mengikat secara  hukum,  maka  sebagaimana  termaktub  dalam  pasal  44  ayat  (4)  Perjanjian  Waralaba No.57 tanggal 24 April 2012, dinyatakan bahwa
“dalam  hal  perjanjian  ini  dimintakan  diberhentikan  oleh  salah  satu  pihak  oleh  karena adanya  bukti  pelanggaran  pihak  lain  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  ini,  maka pihak yang salah berkewajiban untuk membayar denda sebesar rp. 500.000.000,- (lima ratus  juta  rupiah)  kepada  pihak  lain  secara  tunai  dalam  waktu  30  (tiga  puluh)  hari terhitung mulai tanggal penghentiannya.” berdasarkan ketentuan di atas, maka tergugat wajib  membayar  kompensasi  atau  denda  sebesar  rp.  500.000.000,-  (lima  ratus  juta rupiah) kepada penggugat”
Bahwa berdasarkan fakta yang terjadi dalam Perjanjian Waralaba Nomor 57 tertanggal 24 April 2012 yang  menurut penggugat mengenai akta perjanjian yang sudah Tergugat tanda tangani    merupakan  bukti  kewajiban  prestasi  yang  harus  dipenuhi  oleh  tergugat.  Bahwa Tergugat berusaha menghubungi Penggugat agar persoalan tersebut dapat dimusyawarahkan untuk  mendapatkan  solusi  terbaik,  namun  Penggugat  bersikukuh  agar  Tergugat  membayar
lisensi untuk kali kedua berdasarkan perjanjian Perjanjian Waralaba Nomor 57 tertanggal 24 April 2012.
Bahwa  kemudian  pertimbanagn  hakim  selanjutnya  menyatakan  melonak  gugatan tergugat dikarenakan :
a) Menimbang, bahwa dilain pihak, perjanjian waralaba tersebut, oleh tergugat mendalilkan bahwa  Tergugat  tidak  membaca  perjanjian  tersebut  dan  tidak  pula  mendapatkan penjelasan  dari  Notaris  yang  membuatnya,melainkan  tergugat  langsung  disodorkan perjanjian  tersebut  untuk  ditanda  tangani  dan  oleh  karena  tergugat  mempunyai persangkaan  baik  terhadap  penggugat,  maka  tergugat  bertanda  tangan  dalam  perjanjian Waralaba tersebut.
b) Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa apakah perjanjian  waralaba  yang  ditanda  tangani  oleh  Penggugat  dan  tergugat  tersebut  terdapat cacat kehendak bahwa penggugat telah menggunakan penyalahgunaan keadaan (Misbruik Van Omstandigheden).
c) Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dalam pokok perkara telah dinyatakan tidak dapat diterima, Karena gugatan Penggugat kabur, tidak diuraikan dasar- dasar yang dijadikan  alasn  adanya  perbuatan  wanprestasi  maka  yang  menjadi  materi  gugatan Rekonpensi  tidak  perlu  dipertimbangkan  lagi  lebih  lanjut,dengan  demikian  gugatan Rekonpensi  dari  penggugat  rekonpensi  patut  pula  dinyatakan  tidak  dapat  diterima (Niet Ontvankelyk Verkllard)
d) Menyatakan  gugatan  penggugat  rekonpensi  tidak  dapat  diterima  (Niet  Ontvankelyk Verrklaard)
Bahwa  menurut  peneliti  atas  pertimbangan  hakim  diatas,  pihak  tergugat  tidak  bisa membuktikan  bahwa  akta  tersebut  cacat  atau  tergradasi  menjadi  akta  bawah  tangan,  bahwa akta sudah bersifat autentik. Bahwa tergugat berdalil bahwa akta tidak dibacakan oleh notaris, namun menurut peneliti  apabila akta perjanjian telah di tanda tangani oleh kedua belah pihak maka para pihak dianggap paham akan isi dari akta tersebut.
Hal ini yang diperkuat dengan asas praduga sah (Vermoeden van Rechtmatigheid) atau Presumptio  Iustae  Causa .  Asas  praduga  sah  ini  dapat  dipergunakan  untuk  menilai  akta notaris, yaitu akta notaris yang harus dianggap sah sampai ada pihak yang menyatakan akta tersebut tidak sah.
Selama  dan  sepanjang  gugatan  berjalan  sampai  dengan  ada  putusan  pengadilan  yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka akta notaris tetap sah dan mengikat para pihak atau siapa saja yang berkepentingan dengan akta tersebut.nPerihal asas praduga sah ini berkaitan dengan Penjelasan Umum Undang-Undang 30/2004 yang menyatakan bahwa
“sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, apa yang dinyatakan dalam akta notaris harus diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan di hadapan persidangan pengadilan.”
Bahwa  Sistem  pembuktian  Indonesia  yaitu  menggunakan  alat  bukti  tertulis  yang dijadikan sebagai alat bukti yang utama ataupun primer, karena alat bukti tertuli menyandang tingkatan yang utama diantara bukti lainnya sebagaimana dikemukakan oleh undang-undang sementara  pengutamaan  alat  bukti  tertulis  dikarenakan  alat  bukti  tertulis  memanglah dijadikan pembuktian . Telah disebutkan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata akta otentik ialah suatu akta yang di terbitkan yang bentuknya telah diatur dalam undang-undang,
diterbitkan  oleh  atau  didepan  pejabat  umum  yang  berkompeten  di  bidang  itu  ditempat  atau dimana  dibuatnya  akta,  dan  adapun  pejabat  umum  yang  berkompeten  menerbitkan  akta otentik yaitu seorang Notaris maupun PPAT .
Bahwa  sudah  benar  hakim  tidak  menerima  gugatan  penggugat  atau  permohonan pemohon atau dengan kat alain gugatan penggugat tidak diterima karena gugatan penggugat tidak memenuhi syarat hukum baik secar aformil maupun materiil. Dalam hal terjadi ekssepsi yang  dibenarkan  oleh  hakim,  maka  hakim  selalu  menjatuhkan  putusan  bahwa  gugatan penggugat  tidak  dapat  diterima  atau  menerima  gugatan  penggugat.  Meskipun  tidak  ada eksepsi, maka hakim karena jabatannya dapat memutuskan gugatan penggugat tidak diterima jika  ternyata  tidak  memenuhi  syarat  hukum  tersebut,  atau  terdapat  hal-hal  yang  dijadikan alasan  eksepsi.  Putusan  tidak  menerima  dapat  dijatuhkan  setelah  tahap  jawaban,  kecuali dalam hal verstek yang gugatannya ternyata tidak beralasan atau melawan hak sehingga dapat dijatuhkan sebelum tahab jawab. Putusan tidak menerima belum menilai pokok perkara atau dalil gugatan melainkan baru menilai syarat- syrata gugatan saja. Apabila syarat gugat tidak terpenuhi maka gugatan pokok atau dalil gugatan tidak dapat diperiksa. 23

## 2. Tanggung Jawab Pejabat Notaris berdasarkan Putusan No 873/Pdt.G/2013/PN.Sby
Dalam menjalankan tugas jabatannya, selain harus menjalankan kewenangan atau tugas yang diberikan oleh Undang-Undang yaitu membuat akta otentik seorang Notaris juga harus bertanggung  jawab  atas  akta  yang  sudah  dibuatnya  tersebut.  Teori  tanggung  jawab  hukum sangat  diperlukan  agar  dapat  menjelaskan  hubungan  antara  tanggung  jawab  notaris  yang berkaitan  dengan  kewenangan  notaris  yang  berdasarkan  UUJN  yang  berada  dalam  hukum perdata.  Tanggung  jawab  dan  etika  profesi  notaris  sangat  berkaitan  dengan  moral  dan integritas,  sehingga  apabila  seorang  notaris  tidak  memiliki  integritas  dan  moral  yang  baik maka  seorang  notaris  tidak  dapat  dikatakan  mempunyai  tanggung  jawab  dan  etika  profesi yang baik pula.
Ruang  lingkup  pertanggung  jawaban  notaris  adalah  meliputi  kebenaran  materiil  dari akta  yang  sudah  dibuatnya.  Mengenai  pertanggung  jawaban  seorang  notaris  terhadap kebenaran materiil, dapat dibedakan menjadi empat poin, yaitu: 24
1) Tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil dari akta yang sudah dibuatnya
2) Tanggung jawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dari akta yang sudah dibuatnya
3) Tanggung  jawab  notaris  berdasarkan  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  terhadap kebenaran materiil dari akta yang dibuatnya
4) Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya yang berdasarkan kode etik notaris.
Pada  dasarnya,  Notaris  tidak  bertanggung  jawab  kepada  isi  akta  yang  dibuat dihadapannya,  sebab  isi  dari  akta  tersebut  adalah  berdasarkan  kesepakatan  dan  kehendak yang diinginkan oleh para pihak. Sehingga Notaris dalam hal ini, hanya bertanggung jawab terhadap  bentuk  akta  otentik  secara  formal,  sebagaimana  yang  telah  ditetapkan  dalam
23 Aris prio agus Santoso, Hukum acara perdata. 2022. Hlm 112
24 Abdul Ghofur, Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika, UII Press; Yogyakarta, 2009. hlm. 34
undang-undang. 25 Seorang  Notaris,  dapat  dimintakan  pertanggungjawaban  secara  perdata berdasarkan tuntutan perbuatan melawan hukum.
Dalam  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  terdapat  beberapa  kualifikasi  Akta  otentik dapat  dinyatakan  cacat  hukum  sehingga  Notaris  dapat  dikenakan  sanksi  untuk  penggantian biaya,  ganti  rugi  dan  bunga  terdapat  pada  pasal-pasal  berikut  antara  lain  adalah  Pasal  44, Pasal  48,  Pasal  49,  Pasal  50  dan  Pasal  51.  Berdasarkan  pasal-pasal  tersebut  diatas  maka sebuah  akta  otentik  dianggap  cacat  hukum  apabila  akta  tersebut  melanggar  ketentuan- ketentuan  yang  terdapat  dalam  pasal-  pasal  tersebut  diatas.  Sehingga  para  pihak  yang dirugikan  dapat  menuntut  penggantian  biaya,  ganti  rugi,  dan  bunga  kepada  Notaris  yang bersangkutan  dalam  pembuatan  akta  tersebut.  Selain  melanggar  pasal-pasal  tersebut  diatas, Notaris  yang  bersangkutan  dalam  kasus  tersebut  di  atas  juga  melanggar  Pasal  16  huruf  m yang berisi:
“Membacakan Akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris”
Pasal 44 ayat 1
“Segera  setelah  Akta  dibacakan,  Akta  tersebut  ditandatangani  oleh  setiap  penghadap, saksi,  dan  Notaris,  kecuali  apabila  ada  penghadap  yang  tidak  dapat  membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya”
Dari penjelasan Pasal 16 huruf m tersebut dapat disimpulkan bahwa pada kasus di atas, dalam hal ini adalah Notaris yang berwenang dalam pembuatan akta sewa menyewa tersebut melanggar  Pasal  16  huruf  m.  Sebab,  dalam  penandatanganan  akta  perjanjian  waralaba tersebut, Notaris tidak membacakan isi akta perjanjian tersebut kepada pihak tergugat. Bahwa notaris langsung menyodorkan akta tersebut tanpa dibacakan untuk langsung ditandatangani.
Dalam hal tersebut juga penggugat tidak memiliki itikad baik. Dalam hal ini maka, bisa dikatakan  bahwa  proses  penandatanganan  yang  dilakukan  tidak  sah,  sebab  dalam penandatanganan  akta  Notaris,  akta  tersebut  tidak  dibacakan  yang  menyebabkan  pihaknya tidak  mengetahui  isi  dari  perjanjian  tersebut.  Oleh  sebab  itu,  berdasarkan  kronologi  kasus diatas  maka  Notaris  yang  bersangkutan  dapat  dimitakan  ganti  kerugian  atas  akta  sewa menyewa yang dibuatnya yang telah menimbulkan kerugian bagi para pihak.
Bahwa  menurut  peneliti  seorang  pejabat notaris  merupakan  jabatan  kepercayaan  yang harus  selaras  dengan  mereka  yang  menjalankan  tugas  jabatan  notaris  sebagai  orang  yang dipercaya.  Notaris  sebagai  jabatan  yang  kepercayaan  tidak  berarti  apa-apa  jika  ternyata mereka menjalankan tugas jabatan sebagai notaris adalah orang yang tidak dapat dipercaya.
Dalam  hal  ini,  antara  jabatan  notaris  dan  pejabatnya  (yang  menjalankan  tugas  jabatan notaris) harus sejalan bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. 26
Prinsip  kehati-hatian  adalah  salah  satu  asas  terpenting  yang  wajib  diterapkan  atau dilaksanakan  oleh  notaris  dalam  menjalankan  tugas  jabatannya  sebagai  pejabat  umum. Prinsip  kehati-hatian  tersebut  mengharuskan  notaris  untuk  selalu  berhati-hati  dalam  men-
25 Kunni Afifah, Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya , Tesis, Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia, 2017, hlm. 82
26 Habib  Adjie, Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik  Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris) (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014).
jalankan  jabatannya,  dalam  arti  harus  selalu  konsisten  dalam  melaksanakan  peraturan  pe- rundang-undangan di bidang kenotariatan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik.
Undang-Undang  Jabatan  Notaris  dalam  pasal-pasalnya  tidak  secara  khusus menyebutkan  prinsip  kehati-hatian  namun  unsur-unsur  kepastian,  kecermatan  dan  kehati- hatian  tercermin  dengan  jelas  pada  sebagian  besar  pasal-pasal  Undang-Undang  Jabatan Notaris  tersebut.  Notaris  dipandang  sebagai  seorang  figur  yang  keterangan-keterangannya dapat  diandalkan,  dapat  dipercaya,  yang tandatangan  serta  segel  (capnya) memberi  jaminan dan bukti kuat dalam akta otentik yang dibuatnya.
Suatu akta dapat dikategorikan sebagai akta yang autentik bilamana dalam pembuatan akta tersebut sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan berdasarkan ketentuan Pasal 38 UUJN,  suatu  akta  Notaris  dapat  dikatakan  memenuhi  syarat  sebagai  akta  yang  autentik apabila  akta  Notaris  tersebut  sudah  sesuai  dengan  prosedur-prosedur  dan  tata  cara  yang memang  sudah  ditentukan  berdasarkan  ketentuan  Pasal  39  UUJN  sampai  dengan  Pasal  53 UUJN,  maka  akta  Notaris  tersebut  dapat  dikatakan  sebagai  suatu  akta  yang  autentik  yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak yang membuatnya.
Apabila  kewajiban  notaris  tersebut  dilanggar  maka  berkaitan  dengan  akta  tersebut terdapat  sebuah  kerugian  dapat  dipertanggung  jawabkan  dengan  perbuatan  melawan  hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yaitu:
”Tiap  perbuatan  yang  melanggar  hukum  dan  membawa  kerugian  kepada  orang  lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”
Degradasi  diartikan  sebagai  penurunan  tentang  pangkat,  mutu,  moral,  kemerosotan, kemunduran,  atau  dapat  juga  menempatkan  ditingkat  yang  lebih  rendah.  Dalam  kaitannya dengan akta Notaris, istilah terdegradasi terjadi manakala akta Notaris sebagai akta autentik yang memiliki kekuatan bukti sempurna dan mengikat, serta telah mencukupi batas minimal alat  bukti  yang  sah  tanpa  lagi  diperlukan  alat  bukti  lain  dalam  sengketa  hukum  perdata mengalami  kemunduran,  kemerosotan,  atau  penurunan  mutu  dalam  arti  posisinya  lebih rendah  dalam  kekuatan  sebagai  alat  bukti  lengkap  dan  sempurna  menjadi  permulaan pembuktian  seperti  akta  di  bawah  tangan  dan  memiliki  cacat  hukum  yang  menyebabkan pembatalan  atau  ketidakabsahannya akta Notaris  tersebut. 27 Akta Notaris dapat terdegradasi otentitasnya  dari  akta  autentik  menjadi  akta  di  bawah  tangan  atau  akta  menjadi  batal  demi hukum dan dapat digunakan dasar untuk menggugat ganti kerugian. 28
Pembuatan  akta  yang  dilakukan  oleh  seorang  Notaris,  tidak  secara  otomatis  dapat disebut sebagai akta yang autentik. Hal itu disebabkan oleh ketentuan perundang- undangan yang menyebutkan bahwa terhadap hal-hal formil tertentu, akta autentik tersebut akan turun kekuatannya menjadi akta dibawah tangan.
Bahwa bila terdapat kecacatan dalam bentuk akta autentik tersebut. Berdasarkan  Pasal  84  UUJN  dinyatakan  bahwa  tindakan  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16
27 Andre,  P.  R.  Tanggung  Jawab  Notaris  Terhadap  Akta  Yang  Terdegradasi  Nilai  Pembuktiannya  Menjadi Akta Dibawah Tangan.2015 (Doctoral Dissertation, Universitas Andalas).
28 Zulkarnain,  F.  A.Tanggung  Jawab  Notaris  Terhadap  Akta  Yang  Dibuat  Karena  Ancaman  Dan  Pemalsuan (Analisis  Putusan  Mahkamah  Agung  No.  688  K/Pid/2006)  (Doctoral  Dissertation,2013  Universitas Airlangga).
ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52 yang mengakibatkan  suatu  akta  hanya  mempunyai  kekuatan  pembuktian  sebagai  akta  di  bawah tangan  atau  suatu  akta  menjadi  batal  demi  hukum  dapat  menjadi  alasan  bagi  pihak  yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.
Bahwa  menurut  peneliti  notaris  layak  dikenakan  pertanggung  jawaban  secara perdata,Notaris memiliki kewenangan dimana kewenangan tersebut dapat dibebani tanggung jawab  atas  perbuatannya  dalam  membuat  akta  autentik  yang  tidak  sesuai  dengan ketentuan yang berlaku. Pertanggung jawaban perdata sangat erat kaitannya dengan perbuatan melawan hukum dan mengganti kerugian akibat perbuatan yang telah dilakukan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  atas  permasalahan  dalam  penelitian  hukum ini,  maka  dapat disimpulkan Ratio  Decidendi yaitu  Pelaksanaan  penjatuhan  putusan  dengan  amar  gugatan tidak  dapat  diterima  ( Niet  Ontvankelijk  verklaard )  terhadap  Perkara  Nomor:  No 873/Pdt.G/2013/PN.Sby  tentang  Perbuatan  Wanprestasi  di  Pengadilan  Negeri  Surabaya, dimulai  dari  pengajuan  gugatan,  mediasi,  pemeriksaan  di  persidangan  yang  meliputi  jawab menjawab,  pembuktian  dan  kesimpulan  sampai  penjatuhan  putusan,  meskipun  pada prinsipnya gugatan yang tidak diterima bukan merupakan penolakan terhadap pokok perkara. Putusan  dengan  amar  gugatan  tidak  dapat  diterima  adalah  kesalahan  dari  pihak  penggugat dalam merumuskan gugatannya. Bahwa sudah benar dalam persidangan hakim haruslah pasif dan tidak bisa mengacu pada Pasal 119 HIR/143 Rbg yang memberi wewenang kepada ketua pengadilan  negeri  untuk  memberi  nasehat  dan  bantuan  kepada  para  pihak  untuk  mencegah adanya  gugatan  yang  tidak  sempurna.  Terhadap  putusan  ini,  proses  tersebut  tidak  sejalan dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan yang juga diatur dalam Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Tanggung  jawab  Notaris  atas  suatu  akta  yaitu  dalam  hal  ini  Notaris  dapat  digugat secara  perdata  karena  pelanggaran  yang  telah  diperbuatnya  saat  menjalankan  tugas jabatannya  sebagai  pejabat  umum.  Dalam  menanggapi  segala  bentuk  tuntutan  atau  gugatan dari para pihak atau klien yang melaporkan notaris tersebut, harus dilihat kembali kedudukan akta  Notaris  sebagai  akta  otentik  yang  mempunyai  kekuatan  pembuktian  yang  sempurna. Kesalahan  dalam  akta  sudah  termasuk  dalam  pelanggar  kode  etik  notaris.  Bahwa  Prinsip kehati-hatian adalah  salah  satu  asas  terpenting  yang  wajib  diterapkan  atau  dilaksanakan oleh Notaris dalam  menjalankan  jabatannya  karena Notaris adalah  pejabat  umum  yang menjalankan profesi hukum dan karena itu dalam diri seorang notaris melekat profesionalitas yang memadai dan integritas moral yang baik.
Dari hasil penelitian yang telah diperoleh, maka dapat diberikan  rekomendasi berupa saran-saran  yang  relevan  antara  lain  yaitu,  Melalui  penelitian  ini  disarankan  dalam mengajukan  gugatan  ke  Pengadilan  pihak  penggugat  hendaknya  lebih  teliti  dalam penyusunan  dan  pembuatan  surat  gugatan  tersebut  agar  tidak  mengandung  cacat  formil. Selain  itu,  dikarenakan  dalam  persidanagn  hakim  dilarang  untuk  aktif.  Diharapkan pembentukan  aturan  mengenai  kewenangan  hakim  untuk  dapat  menghentikan  pemeriksaan perkara perdata di pengadilan apabila majelis hakim telah menyatakan bahwa surat gugatan dari pihak Penggugat mengandung cacat formil supaya tidak menghasilkan putusan negative atau putusan Niet Ontvankelijk Verklaard untuk lebih menjamin penegakan dari Pasal 2 Ayat
(4)  UU  Kekuasaan  Kehakiman  yang  merupakan  ketegasan  dari  asas  peradilan  yang  cepat, sederhana dan dengan biaya ringan.
Bahwa  pertanggung  jawab  sebuah  akta  akan  melekat  seumur  hidup,  baiknya  seorang pejabat  notaris  dapat  menjalankan  kewajibannya  sesuai  yang  tertera  dalam  Undang-Undang Jabatan  Notaris  dan  menurut  penulis  berpendapat  pada  saat  pemeriksaan  akta  diharapkan Majelis Pengawas Daerah menanyakan apakah setiap akta yang dibuat benar-benar autentik, dan yang patut dipertanyakan apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan apakah  akta  tersebut  benar  dibacakan  dahulu  sebelum  di  tanda  tangan  oleh  para  pihaknya. Bahwa  menurut  penulis  terhadap  sanksi  bagi  notaris  diperlukan  ketegasan  dan  pengawasan dari Majelis Kehoramatan terhadap sanksi yang dijatuhkan kepada notaris, agar benar-benar mengikat dan dipatuhi kedepannya untuk mengurangi kasus serupa.

## DAFTAR PUSTAKA
Adjie,  Habib,  2014,  Hukum  Notaris  Indonesia  (Tafsir  Tematik  Terhadap  UU  No.30  Tahun 2004 Tentang JabataNotaris) (Bandung: PT. Refika Aditama)
Adjie,  Habib,  2015,  Majelis  Pengawas  Notaris,  PT.  Refika  Aditama,  Bandung,  2015,  hlm.
101
Afifah, Kunni, 2017, Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap  Akta  yang  Dibuatnya , Tesis,  Magister  Kenotariatan  Universitas  Islam Indonesia.
Andre,  P.  R.2015,  Tanggung  Jawab  Notaris  Terhadap  Akta  Yang  Terdegradasi  Nilai Pembuktiannya Menjadi Akta Dibawah Tangan.
Ansori, Abdul Ghofur. 2009. Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika.
UII Press. Yogyakarta.
Departemen Pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Ghofur,  Abdul,  2009,  Lembaga  Kenotariatan  Indonesia:  Perspektif  Hukum  dan  Etika,  UII
Press; Yogyakarta, 2009. hlm. 34
Harapan, Yahya, 2006, Hukum Kota Acara perdata.Jakarta: Sinar Grafika.
Kie,Tan  Thong.  2007.  Studi  Notariat-Serba  Serbi  Praktek  Notaris.  Ictiar  Baru  Van  Hoeve.
Jakarta
Mertokusumo, Sudikno 2006, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta.
Mulyadi,  Lilik,  2009,  Pergeseran  Perspektif  dan  Praktek  dari  Mahkamah  Agung  Mengenai Putusan, Citra Aditya Bakti, Bandung.
Mulyadi, Lilik, 2007, Kompilasi hukum pidana dalam perspektif teoritis dan prakter pradilan. Mandar Maju.
Pudjosewojo, Kusumadi, 2004, Pedoman Pembelajaran Tata Hukum Indonesia, Cetakan Ke- 10, Sinar Grafika, Jakarta.
Putusan No 873/Pdt.G/2013/PN.Sby
Ranuhandoko,  I.P.M,2003,  Terminologi  Hukum  Inggris-Indonesia,  Cetakan  Ke-3,  Sinar Grafika,  Jakarta.  Sutiyoso,  Sri  Wardah  Bambang,2207,Hukum  Acara  Perdata  dan Perkembangannya di Indonesia, Yogjakarta: Gama Media: 2007, hal 12.
Soegondo,  Notodisoerjo, R, 1982, Hukum Notarial di Indonesia suatu penjelasan, (Jakarta;
Rajawali,)
Subekti, 2001, Pokok-pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta. Subekti, 2005, Hukum Pembuktian, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Waluyo,  Dody  Radjasa,2001,Kewenangan  Notaris  Selaku  Pejabat  Umum,  Media  Notariat (Menor) Edisi Oktober-Desember.
Zulkarnain,  F.  A.2013.Tanggung  Jawab  Notaris  Terhadap  Akta  Yang  Dibuat  Karena Ancaman Dan Pemalsuan (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 688 K/Pid/2006) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.