El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/iex Vol. 5 No.2  Juli-Desember 2022 ISSN: 2549 – 3132 ║ E-ISSN: 2620-8083
Tinjauan Akad Nikah Via Internet dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif
Amrin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Email: amrin20@mhs.uinjkt.ac.id

## Abstrak
Kajian ini bertujuan untuk mengetahui nikah via internet ditinjau dari hukum Islam dan hukum Positif.  pendekatan penelitian  yang digunakan  yaitu  deskriptif analisis yuridis  dan  fikih.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  nikah  via  internet  dalam hukum Islam memiliki perbedaan pendapat yaitu pertama, pendapat  menurut imam Hanafiyah  dan  Imam  Hambali,  akad  nikah  via  internet  hukumnya  sah  karena memenuhi syarat dan rukunnya. Kedua, menurut Imam Syafi‟i hukumnya tidak sah karena  belum  memenuhi  syarat  dan  rukun  nikah  yaitu  tidak  dilangsungkan  dalam satu  tempat  atau  majelis.  Para  Ulama  dalam  memahami  hukum  akad  nikah  via internet  menggunakan  metode  al-jam‟u,takhyir  dan  tarjih  .  Adapun  dalam  hukum positif  berdasarkan  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  dan  kompilasi  hukum Islam  tidak  memiliki  aturan  dan  ketentuan  secara  eksplisit  yang  mengatur ketentuan hukumnya, sehingga nikah via internet  hukumnya sah karena memenuhi rukun dan syaratnya berdasarkan  hukum positif.
Kata Kunci : Nikah: Via Internet, Ikhtilaf Hukum

## Pendahuluan
Hadir dan perkembangan ilmu  pengetahuan dan teknologi  (IPTEK)    di  era industri  4.0    tentu  memberikan  sisi  positif  dan  negatif.  Sisi  positifnya  dapat memberikan  manfaat  dan  kemudahan  kepada  masyarakat  dalam  berbagai aktivitasnya sehari-hari, seperti aktivitas kantor, negara, pendidikan, keagamaan,budaya  dan  kegiatan  lainnya.  Seiring  berjalan  waktu,  aktivitas keagamaan  menjadi  objek  yang  tidak  luput  dari  munculnya  permasalahan  yang mengundang perhatian para ulama, pemerintah yaitu akad nikah via internet. Kasus ini  sebagai  sesuatu  yang  baru  ada  dan  dianggap  aneh  dan  irasional,  karena pelaksanaan  melalui  instrumen  via  jaringan  teknologi  yang  bernama  internet. Dalam  praktek,  akad  nikah  merupakan  suatu  praktek  agama  dan  sosial  yang dipandang  sakral,  sehingga  pelaksanaan    tidak  serta-merta  dipraktekkan  hanya sekedar asal sudah terlaksana. 1
Praktek  akad  nikah  via  internet    merupakan  pernikahan  yang  proses  akad nikahnya  menggunakan  instrumen  internet  seperti webcome , teleconference dan
1 Miftah Farid, “Nikah Online Dalam Perspektif Hukum,” Jurisprudentie 5, no. 1 (2018):
174–86.
sejenisnya.  Istilah  akad  nikah  ini  dilaksanakan  dengan  posisi  dan  kondisi  dengan jarak  jauh  yang  tidak  memungkinkan  untuk  dilangsungkan  pernikahan  seperti biasanya,  sehingga    membuat  mereka  memutuskan  untuk  melangsungkan  akad nikah dengan  via internet.
Terjadinya  akad  nikah  via  internet  sebagai  dampak  kemajuan  teknologi yang begitu pesat dalam kehidupan manusia. Pada  tahun 1989 pernikahan dengan via  internet  pernah  terjadi  di    Indonesia  dengan  kasus  akad  nikah  dengan  posisi jarak  jauh  yaitu  pernikahan  yang dilakukan oleh pasangan  Murdiani  dengan  Aryo Sutanto. Pada saat itu akad nikah  berlangsung di mana calon pengantin pria berada di negara Amerika Serikat, Adapun calon wanita berada di Kebayoran Baru Jakarta Selatan. 2 Pada  tahun  2006  terjadi  peristiwa  akad  nikah  yang  serupa  dengan menggunakan  teknologi  selangkah  lebih  maju  dan  canggih  karena  melalui  via video  teleconference.  Teknologi  ini  selain  melalui  suara,  juga  mampu menunjukkan visualisasi melalui  gambar yang jelas dengan realtime .  Peristiwa ini pernah  dilakukan  oleh  pasangan  saudara  Syarif  Abdurahman  pada  saat  mau menikahi  Saudari  Dewi  Tarumawati  pada  tanggal  4  Desember  2006.    Di  mana calon  pria  pada  saat  melangsungkan  akad  nikah  berada  di  Amerika  sedangkan calon  perempuan  posisinya  di  Indonesia,  Sehingga  membuat  kedua  pasangan  dan pihak  keluarga    melangsungkan  akad  nikah  dengan  jarak  jauh  melalui  via teleconference internet. 3
Hal  serupa  juga  pernah  yang  dilakukan  oleh  pasangan  saudara  Sirojuddin dengan    saudari  Iim  Halimatus  Sa‟diyah  pada  tahun  2007  silam.  Dengan  konteks dan instrumen yang sama yaitu menggunakan kemajuan teknologi modern dengan via internet.  Akan  tetapi  menjadi  menarik  dalam  kasus  ini  yaitu  terjadi perbedaan dengan  kasus  sebelumnya,  di  mana  wali  berada  di  Cirebon  Indonesia  sedangkan kedua mempelai berada di Oxford University Inggris. 4 Idealnya dalam agama Islam secara  normatif  bahwa  Akad  nikah  dikatakan  sah  apabila  akad  nikah    yang memenuhi  unsur-unsur  di  dalamnya  berupa  ijab  dilafalkan  oleh  wali, qabul yang lafalkan oleh pengantin pria, ijab dan qabul harus disaksikan oleh dua orang saksi dan orang-orang yang hadir dalam majelis pernikahan.
Dari  peristiwa  dan  kasus  di  atas  melahirkan  kegelisahan  dan  argumentatif dari  para  ulama  fikih,    pakar  hukum  keluarga    Islam  Indonesia  sebagai  persoalan kekinian  dan  baru    muncul.  Karena  mengingat  akad  nikah  jarak  jauh  dengan  via internet    belum  pernah  dijumpai  dan  dilakukan  pada  zaman  Nabi,  sahabat.  Akan tetapi  para  sahabat salafus shalih hanya  memberikan  salah  satu  hukum  secara tersirat  dengan  diperbolehkan  pengganti  pelaku  akad  nikah  (wali  atau  calon
2 Luthfi  Assyaukanie, Politik,  HAM,  Dan  Isu-Isu  Teknologi  Dalam  Fikih  Kontemporer (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998), 145.
3 Sadiana, Nikah Via Telepon, Menggagas Pembaharuan Hukum Perkawinan Di Indonesia (Palangkaraya:  Nikah  Via  Telepon,  Menggagas  Pembaharuan  Hukum  Perkawinan  di  Indonesia, 2008), 1.
4 Muhammad Sabir, “Penikahan Via Telepon,” Jurnal Al-Qadau 2, no. 2 (2015): 199.
mempelai  pria)  jika  pelaku  akad  berhalangan  untuk  hadir  dalam  melakukan  akad nikah.  Di  sisi  lain,  masalah  ini  juga  memerlukan  status  hukum  yang  jelas  dan komprehensif  baik  secara agama Islam  maupun  secara hukum  resmi negara.  Oleh karena  itu,  perlu  langkah  konkret  dan    praktis  dalam  mengkaji  dan  memahami permasalahan akad nikah via internet ini.
Berdasarkan  uraian  masalah  di  atas,  penulis  meneliti  dan  mengkaji diskursus  permasalahan  akad  nikah  via  internet  dengan  meninjau  perspektif hukum Islam dan hukum positif. Uraian ini ada 3 pokok persoalan yang menjadi fokus  kajian  yaitu  bagaimana  status  hukum  akad  nikah  via  internet    dalam perspektif  hukum  Islam  dan  hukum  Positif,  apa  kendala  yang  muncul  dalam pelaksanaan  akad  nikah  via  internet,  bagaimana  metode  atau  pendekatan  yang digunakan  para  ulama  dan  ahli  hukum  keluarga  Islam  dalam  memahami    akad nikah via internet.

## Pernikahan Menurut Agama Islam
Secara  etimologi  pernikahan  berarti  penyatuan,  akad  atau  dan  hubungan badan  dan  percampuran. 5 Pertama ,  menurut  ulama  Hanafiyah  mendefinisikan pernikahan  adalah  sebagai  akad  yang  berguna  untuk  memiliki  mut‟ah  dengan sengaja.  artinya,  seorang  laki-laki  dapat  menguasai  perempuan  dengan  seluruh anggota badannya untuk  mendapatkan kesenangan dan kepuasan. Kedua ,  menurut ulama Syafi‟iyah bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafaz nikah atau zauj yang artinya memiliki yaitu dengan pernikahan, seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya. Ketiga , menurut Imam Malikiyah mendefinisikan bahwa pernikahan adalah akad yang mengandung arti mut‟ah untuk mencapai  kepuasan  dengan  tidak  mewajibkan  adanya  harga. Keempat ,  imam Hambali  menyebutkan  bahwa  pernikahan  adalah  akad  menggunakan  lafaz  nikah atau  tazwij  untuk  mendapatkan  kepuasaan  artinya  seorang  laki-laki  dapat memperoleh kepuasaan dari seorang perempuan atau sebaliknya. 6
Menurut hukum Islam  khususnya  yang  diatur  dalam  Ilmu  Fiqih bahwa pengertian    pernikahan    adalah    ikatan    yang  menghalalkan  pergaulan  dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang  perempuan  diantara  keduanya  yang  bukan  merupakan  muhrim. 7 Selanjutnya  menurut  ketentuan  dalam  pasal  1  Undang-Undang  Nomor  1  tahun 1974  tentang    pernikahan  adalah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dengan seorang  wanita  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 8
5 Kamil Muhammad „, Uwaidah, Fiqih Wanita (Jakarta: Al-Kautsar, 2008), 396.
6 Moh.  Fauzan  Januri, Pengantar  Hukum  Islam  Dan  Pranata  Sosial (Bandung:  Pustaka Setia, 2013), 213.
7 Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam (Jakarta: Attahiriyah, 1993), 355.
8 Illy  Yanti  Baharuddin  Ahmad, Eksistensi  Dan  Implementasi  Hukum  Islam  Di  Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 137.
Selanjutnya    sesuai    dengan    ketentuan    Pasal    2  (dua)    Buku    I    tentang hukum  pernikahan  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  telah  dirumuskan  pengertian pernikahan  menurut  hukum  Islam  adalah  akad  yang  sangat  kuat  atau miltsaaqon gholiidhan untuk  mentaati  perintah  Allah  dan  pelaksanaannya  sebagai  ibadah. Sementara  itu  Pasal    3  (tiga)  juga  diatur  bahwa    tujuan  pernikahan  adalah  untuk mewujudkan  kehidupan    rumah  tangga  yang sakinah,  mawaddah,  warahmah . 9 Beberapa pengertian pernikahan di atas disimpulkan  bahwa pernikahan merupakan suatu  perjanjian  atau  akad  antara  seorang  laki-laki  dengan  seorang  wanita  yang dilakukan  oleh  wali  menurut  sifat  dan  syarat  yang  telah  ditetapkan  syara‟  untuk menghalalkan  percampuran  antara  keduanya  dan  untuk  hidup  berumah  tangga, yang  di  dalamnya  termasuk  pengaturan  hak  dan  kewajiban  serta  saling  tolong menolong dari kedua belah pihak.
Hukum  pernikahan  dalam  Islam.  Hukum  nikah  jika  ditinjau  dalam  hukum Islam tergantung keadaan dan situasi manusia. Hukumnya bisa jadi wajib, sunnah, mubah atau haram. akan tetapi pada dasarnya hukum  nikah itu mubah yaitu suatu perbuatan  yang  diperbolehkan.  Ibnu  Qudamah  membagi  manusia  dalam    hukum nikah menjadi 3 bagian yaitu pertama , nikah hukumnya wajib, jika manusia merasa tidak mampu menahan syahwat atau khawatir melakukan perbuatan maksiat (zina), sehingga wajib hukumnya  untuk melakukan pernikahan karena baginya  menjaga kehormatan  dirinya  dari  sesuatu  perbuatan  yang  membawa  dirinya  pada  suatu keharaman suatu keniscayaan yang bersifat wajib. Kedua , nikah hukumnya baginya adalah  sunah,  jika  memiliki  syahwat    kepada    lawan  jenis  tetapi  dia  mampu menahan  dan  menjaga  dirinya  dari  perbuatan  dosa  (zina).  Akan  tetapi  nikah menjadi utama dan terdepan baginya daripada melakukan perbuatan sunah lainnya. Ketiga ,  hukumnya  mubah  yaitu  baginya dianjurkan  untuk  nikah dan apabila  tidak melakukannya    lebih  utama.  pernikahan  ini  bagi  manusia  yang  tidak  memiliki syahwat,  apakah  karena  dilahirkan  a  tanpa  memiliki  syahwat  (orang    impoten, lemah  syahwat  dan  orang  yang  sebelumnya  memiliki  karena  sakit  atau  sudah  tua dan lainnya). 10
Jika  ditinjau  berdasarkan  hadits  Nabi  bahwa  nabi  Muhammad  SAW bersabda :”wahai sekalian Pemuda, Barang siapa di antara kamu yang mempunyai kesanggupan,  maka  menikahlah”.  hadits  ini  menunjukkan  bahwa  bagi  dianjurkan untuk menikah. Oleh karena itu, meskipun pernikahan itu asalnya adalah mubah 11 , namun dapat berubah sebagaimana  menurut akhkamal khamsah (hukum yang lima) menurut perubahan  keadaan  yaitu,  nikah  hukumnya wajib.  pernikahan  diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang akan menambah ketakwaan kepada Allah SWT.
9 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Di Indonesia (Jakarta: Akademika Presindo, 1995), 114.
10 Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia (Jakarta: UI press, 1986), 51.
11 Slamet  Abidin  dan  H.  Aminudin, Fiqih  Munakahat  I (Bandung:  CV.  Pustaka  Setia, 1999), 12.
Nikah  juga  wajib  bagi  orang  telah  mampu  yang  akan  menjaga  dan  merawat  jiwa dan menyelamatkan dari perbuatan dan tingkah laku yang diharamkan.
Nikah  hukumnya  Haram.  pernikahan  diharamkan  bagi  orang  yang  tahu bahwa  dirinya  tidak  mampu  dan  dapat  melaksanakan  hidup  berumah  tangga, melakukan  kewajiban  secara  lahir  seperti  pemberian  nafkah,  rumah,  pakaian,  dan serta  kewajiban  secara  bathin  yakni  mencampuri  istri,  tetapi  apabila  ia  menikah diduga  akan  melakukan  serta  menimbulkan  kemudharatan  terhadap  pihak  lain, seperti  orang  gila,  orang  yang  suka  membunuh,  atau  mempunyai  sifat-sifat    yang dapat membahayakan pihak lain dan sebagainya. 12
Nikah  hukumnya  sunnah.  pernikahan  disunnahkan  bagi  orang-orang  yang sudah  mapan  dan  sanggup  tetapi  ia  masih  mampu  mengendalikan  dirinya  dari perbuatan yang diharamkan. Dalam hal ini maka nikah lebih baik daripada bujang karena tidak diajarkan oleh ajaran Islam.
Nikah  hukumnya  mubah  merupakan  orang  yang  tidak  berhalangan  untuk nikah  dan  dorongan  untuk  nikah  belum  membahayakan  dirinya,  ia  belum  wajib nikah dan tidak haram bila tidak menikah. 13 Dasar pernikahan, menurut Islam pada dasarnya  bisa  hukumnya  menjadi  wajib,  haram,  sunnah,  dan  mubah  tergantung kondisi dan keadaan maslahat atau mafsadatnya.
Syarat  dan  Rukun  keabsahan  Pernikahan,  pernikahan  dinyatakan  sah  jika menurut  hukum  Allah  dan  hukum  negara  telah  memenuhi  rukun  dan  syarat- syaratnya.  Adapun  rukun  dan  syarat  pernikahan    menurut    hukum  Islam  (syariat Islam) adalah Pertama , Perempuan  yang hendak dinikahi adalah  yang halal untuk dinikahi  oleh  laki-laki  dan    bersangkutan  bukan  perempuan  yang  haram  dinikahi karena saudara sekandung misalnya. Kedua , Wali nikah. Ketiga , Adanya para saksi dalam  perkawinan. Keempat ,  Adanya  ijab  dan  qabul. 14 kelima,  adanya  mahar menurut  mazhab  Maliki.  Adapun  kompilasi  hukum  Islam  (KHI)  Bab  IV  tentang rukun dan syarat pernikahan, adalah calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab dan qabul. 15
Adapun  syarat  keabsahan  akad  nikah  harus  memenuhi  empat  persyaratan sebagaimana  menurut  Wahbah  az-Zuhaili  yaitu Pertama ,  harus  memenuhi kesesuaian  dan  ketepatan  lafal  ijab  qabul.  Artinya  pernikahan  tidak  sah  kalau  ada perbedaan dalam ukuran mahar walaupun mahar bukan menjadi bagian rukun akad. Akan  tetapi  jika  mahar  tersebut  diucapkan  dalam  akad,  tentu  menjadi  bagian  dari ijab. Kedua ,  orang  yang  melafalkan  ijab  tidak  dapat  menarik  kembali  ucapannya.
12 Kamal  Mukhtar, Asas-Asas  Hukum  Islam  Tentang  Perkawinan (Jakarta:  PT.  Bulan Bintang, 1987), 17.
13 Kamal Mukhtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan .
14 Abdul  Shomad, Hukum  Islam  Penormaan  Prinsip  Syariah  Dalam  Hukum  Indonesia , (Jakarta:  Kencana,  2017),  h.  263.  lihat  Peunoh  Daly, Hukum  Perkawinan  Islam:  Suatu  Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlus-Sunah dan Negara-Negara Islam , (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1988), h. 74.
15 Moh. Fauzan Januri, Pengantar Hukum Islam Dan Pranata Sosial,....... h.. 214.
Artinya bahwa ketika akad nikah disyaratkan untuk tidak menarik kembali ucapan ijabnya  sebelum  ada  pihak  yang  mengucapkan  kalimat  lafal  qabulnya. Ketiga , diselesaikan pada waktu akad. Artinya tidak boleh melakukan akad nikah di waktu yang akan datang seperti saya akan menikahimu besok, lusa dan seterusnya. Selain itu  tidak  dianjurkan  akad  nikah  dengan  syarat  yang  tidak  ada,  misalnya:  aku menikahi apabila seseorang atau pihak lain datang atau alasan lain yang sejenisnya. Keempat , dilakukan dalam satu tempat (majelis) atau ittihad al-majlis. 16

## Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Nikah Via Internet
Akad nikah via internet  merupakan pernikahan yang proses akad nikahnya dengan  menggunakan  instrumen  internet  seperti webcome,  teleconference dan sejenisnya.  Istilah  akad  nikah  ini  dilaksanakan  dengan  kondisi  kedua  calon pengantin berada dalam jarak jauh yang tidak memungkinkan untuk dilangsungkan pernikahan  seperti  biasanya,  sehingga    membuat  mereka  untuk  melangsungkan akad nikah dengan  via internet.
Proses  akad  nikah  via  internet  dilakukan  oleh  dua  belah  pihak  dengan menggunakan  via  internet.  Wali  bertindak  sebagai  yang  mengucapkan  ijabnya    di suatu  lokasi/tempat,  sedangkan  calon  mempelai  pria  mengucapkan  qabulnya  di  di tempat/lokasi  yang  yang  berbeda  dengan  posisi  jarak  yang  berjauhan. 17 Dalam pernikahan  via  internet  di  mana  pihak  yang  terlibat  dalam  pernikahan  yaitu mempelai  pria  dengan  wanita,  wali  dan  saksi  yang  tidak  saling  bertemu    dan berkumpul  tatap  muka  secara  langsung  dalam  satu  majelis  (tempat).  Akan  tetapi dilaksanakan    dalam  bentuk  tampilan  visualisasi  dari  kedua  belah  pihak  melalui instrumen internet berupa teleconference , webcome ,  dan sejenisnya.
Idealnya menikah dalam Islam harus memenuhi rukun dan syarat sah nikah secara  komprehensif,  akan  tetapi  menikah  dengan  penggunaan  via  internet menimbulkan  permasalahan,  dan  kontroversi  yang  diskursus  masalahnya  terletak pada    instrumen  “via  internet”  dengan  menyamakan  (qiyas)  dengan  penafsiran konsep ittihad  al-majelis (satu  tempat),  sehingga  perlu  langkah  untuk  memahami secara radikal dan mendalam tentang konteks makna ittihad al-majelis, maka perlu menggali  status  permasalahan  hukumnya  agar  terhindar  dari  kesalahan  dalam menetapkan sebuah hukum akad nikah via internet. Penggunaan via internet  harus memastikan  dapat  melihat  secara  jelas  dan  langsung  sesuai  dengan  aslinya,  dan juga  perkataan  atau  lafal  yang  diucapkan  jelas  dan  sesuaikan  dengan  ucapannya pada saat  berbicara. Akan tetapi tidak mengurangi konsep syarat sahnya nikah.
Akad  nikah  via  internet  biasanya  dilakukan  apabila  memenuhi  syarat  dan kriteria  yaitu Pertama , antara  mempelai pria dan wanita ingin melaksanakan akad nikah  harus  terpisah  dengan  tempat  dan  jarak  yang  sangat  jauh. Kedua ,    jaraknya
16 Wahbah  Az  Zuhaili, Fiqh  Islam  Wa  Adilatuhu ,  Terj,  Abdul  Hayyie  al-Karim,  dkk.,
(Jakarta:  Gema  Insani,,  2011),  h.  56-58.  Lihat  juga  Miftah  farid,  “Nikah  Online  dalam  Perspektif Hukum”, Jurnal Jurisprudentie , Vol. 5 No. 1 Juni 2018,  h. 176-177.
17 M. Sabir, “Pernikahan Via Telepon,” Jurnal Al-Qadāu 2 (2015): 197–208.
jauh sehingga tidak memungkinkan kedua belah pihak keluarga untuk  hadir dalam akad  nikah  dengan  kondisi  yang  tidak  mendukung  untuk  berkumpul  dan  bersatu dalam  tempat  akad. 18 Dengan  kriteria  ini,  dapat  melangsungkan  akad  nikah  via internet  sebagaimana  mesti  biasanya.  Baginya  nikah  via  internet  layak  sebagai jalan alternatif dan solusi, karena tidak bisa melaksanakan akad nikah seperti biasa karena alasan jarak dan waktu.
Perbandingan nikah biasa dengan nikah via internet (Online) tidak terdapat perbedaan  secara  substansi.  Perbedaannya  hanya  pada  tataran  esensi tempat/majelis (ittihad  al-majelis) pada  pelaksanaannya  akadnya,  akan  tetapi selebihnya  tidak  ada  perbedaan  atau  sama.  Dalam  akad  nikah  via  internet  terjadi kontradiksi  pendapat  terkait  dengan  penggunaan  diksi  “Majelis”  dan  “waktu  dan keadaan atau bersambung”. Jika ditinjau dari waktu menandakan nikah merupakan suatu  ibadah  yang  bersifat ta’abuddi yang  sudah  digariskan  oleh  Allah  SWT, sehingga  hukum  nikah  via  internet  tidak  sah.  Sedangkan  ditinjau  dari  waktu bersambung  bahwa nikah via Online hukumnya sah.
Akad nikah via internet belum pernah dilakukan pada masa Rasulullah baik mengenai  surat  menyurat  maupun  menggunakan  wakil.  Disisi  lain  juga  para sahabat,  para  ulama  tidak    memiliki  berpendapat  tentang  nikah  semacam  ini. pendapat    ini  mengharuskan  akad  nikah  harus  dilangsungkan  pada  satu  majelis yaitu calon pria dan wanita harus ketemu secara langsung. Dengan demikian ulama dari pendapat ini mengatakan bahwa akad nikah melalui via internet tidak sah.
Jumhur  Ulama  fikih  berpendapat    bahwa  nikah  dikatakan  sah  apabila akadnya    harus  memenuhi  unsur-unsur  di  dalamnya  berupa  ijab  dilafalkan  oleh wali,  qabul  yang  dilafalkan  oleh  pengantin  pria,  ijab  dan  qabul  harus  disaksikan oleh  dua  saksi  dan  orang  yang  hadir  dalam  satu  majelis  pernikahan.  Akan  tetapi para  ulama  fikih  memiliki  perbedaan  penafsiran    terhadap  diksi  “satu  majelis” apakah diartikan secara fisik yaitu Secara fisik diartikan dengan mengharuskan dua orang atau pihak yang berakad dengan berada dalam satu tempat atau ruangan yang tidak  dibatasi  oleh  suatu  pembatasan  atau  non  fisik  yaitu  Secara  non  fisik  dapat diartikan  sebagai  kegiatan  yang  dilaksanakan    dengan  ijab  dan  qabul  harus dilangsungkan  dengan  satu  upacara  dengan  tidak  dibatasi  ruang  dan  kegiatan. Dengan  demikian  akad  nikah    harus  dilaksanakan  dengan  bersambung    dan  tidak boleh  diselipkan  oleh  kegiatan  dan  aktivitas  lain  yang  tidak  memiliki  hubungan dengan proses akad nikah. 19
Adapun menurut Imam Syafi‟i berpendapat bahwa ittihad al-majelis lebih cenderung untuk memahami dan memandangnya dengan cara fisik. Artinya bahwa Imam  Syafi‟i  melihat  bahwa  akad  nikah  yang  dilangsungkan    dengan  wali  dan calon  mempelai  pria  harus  berada  dalam  satu  ruangan  dan  berkesinambungan,
18 Farid, “Nikah Online Dalam Perspektif Hukum,” 150.
19 Sumarjoko dkk, “Tinjauan Akad Nikah Melalui Media Live Streaming Dalam Perspektif Fiqih,” Syariati: Jurnal Studi Al-Qur’an Dan Hukum IV, no. 1 (2017): 59–72.
sehingga  dapat  saling  melihat  dan  memandang.  Hal  ini  dikarenakan  agar  kedua belah pihak untuk saling menyapa, melihat dan mengetahui secara jelas akad nikah yang  dilaksanakan.    Imam  Syafi‟i    menegaskan  bahwa  proses  akad  nikah  yang berlangsung  harus    dalam  satu  ruangan    dengan  tugas  dan  tanggung  jawab  dua orang  sebagai  saksi    yang  merupakan  salah  satu  dalam  rukun  nikah.  Di  sisi  lain kedua orang saksi harus  tahu secara benar dan jelas apa yang diucapkan oleh wali dan  calon  pengantin  pria  dalam    proses  akad  nikah  dalam  satu  majelis  tersebut. Dengan demikian Imam Syafi‟i menegaskan bahwa  orang buta dalam memberikan kesaksian    dalam  akad  nikah  tidak  dapat  diterima.  Apalagi  dalam  hal  akad  nikah via internet oleh Imam Syafi‟i sebagai akad nikah yang tidak sah karena tidak dapat memenuhi syarat dan ketentuan di atas.
Menurut Imam Hambali bahwa akad nikah dengan menafsirkan diksi “satu majelis” atau ittihad al-majelis dengan memaknai dengan arti non fisik yaitu akad nikah tidak mesti dalam satu ruangan.  Akan tetapi dalam hal ijab dan qabul  harus dilaksanakan  dalam  satu  waktu  yang  berkesinambungan  atau  upacara  secara langsung dan serta tidak boleh dicampuri/diselipkan oleh aktivitas lain. Sedangkan menurut    mazhab  Imam    Abu  Hanifah  sama  dan  sejalan  dengan  pendapat  yang disampaikan  oleh  Imam  Hambali,  akan  tetapi  Imam  Hambali  lebih  menegaskan bahwa  dua  orang  saksi  harus  mendengar,  memperhatikan  dan  memahami  secara benar dan jelas segala yang disampaikan dalam proses  akad nikah yaitu proses ijab dan  qabul. Karena itu semua menjadi suatu keharusan bagi kedua saksi tersebut.
Pendapat  para ulama/mazhab  terbagi menjadi dua pendapat yaitu pertama, hukumnya  sah  yang  berasal  pendapat  dari  mazhab  Imam  Hambali  dan  Hanafiyah yang  mengatakan  bahwa  akad  nikah  via  internet,  sedangkan  hukumnya  tidak  sah berasal pendapat mazhab Imam Syafi‟i.

## Akad Nikah Via Internet dalam Pandangan Hukum Positif
Para ulama bersepakat bahwa nikah dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan  syaratnya  sah  nikah  yang  sudah  ditetapkan. Dalam perspektif    Hukum  positif yaitu UU Nomor 1 tahun 1997 tentang perkawinan  tidak membahas terkait dengan adanya  rukun  pernikahan,  akan  tetapi  lebih  mengarah  dan  menekankan  pada  hal- hal mengenai syarat materiil dan formil pernikahan. Hal ini dapat  dilihat pada UU perkawinan  seperti  persetujuan  kedua  belah  pihak  dan  batasan  umur  mempelai sebagaimana yang termaktub di dalam Bab II pasal 6 dan 7. 20 Meskipun demikian, Undang-Undang  perkawinan  menganggap  sahnya  nikah      tetap  akan  ditinjau kembali  berdasarkan  pada  aturan  dan  hukum    agamanya  masing-masing  yaitu bahwa  “perkawinan  merupakan  sah  apabila  dilakukan  menurut  masing-,masing agama dan kepercayaannya”. 21
20 Shafruddin  Tajuddin,  “Pengembangan  Model  Pembelajaran  Bahasa  Arab,” Jurnal Perameter 29, no. 2 (2016): 67.
21 Tim  Redaksi  Nuansa  Aulia, Kompilasi  Hukum  Islam  Dilengkapi  Dengan  UU  Nomor  1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Bandung: Nuasa Aulia, 2012), 76.
Pada  aspek  ijab  dan  qabul    juga  menjadi  bagian  tidak  dibahas    dalam Undang-Undang    perkawinan,  begitupun  masalah  saksi  tidak  dibahas  secara  jelas dan konkret sebagai salah satu persyaratan dalam pernikahan. UU perkawinan baru menyinggung saksi dalam bab Pembatalan nikah yaitu bahwa “pelaksanaan pihak yang  dilangsungkan  di  depan  pegawai  bukan  pencatat  perkawinan  yang  sah  atau berwenang, wali nikah yang tidak sah , atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri dua orang saksi yang diminta maka batal pernikahannya.”. 22
Undang-Undang  perkawinan  menguraikan  bahwa  tiap-tiap  perkawinan yang dilangsungkan maka harus dicatat dengan perundang-undangan yang berlaku. Sebelumnya  melangsungkan  akad  nikah  harus  memperhatikan  persyaratan  yaitu semua  data  berkaitan  proses  akad  nikah  harus  tercatat  secara    hukum  negara melalui  pencatatan  oleh  pegawai  pencatat  nikah  di  lokasi  berlangsungnya  akad nikah atau tempat tinggal (domisili) si perempuan. Apabila tidak ditunaikan maka besar kemungkinan terjadi nikah yang sia-sia. Artinya bahwa status nikah tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. 23
Jika  dalam  Undang-Undang  Pernikahan  tidak  menjelaskan  syarat pernikahan,  maka  di  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  secara  detail  dan  perinci menjelaskan  semua  syarat  pernikahan  bahkan  dalam  penyusunannya  menyerupai sistematika  kitab  fikih  klasik. 24 Pasal  di  dalam  HKI  yang  menjelaskan  ijab  dan qabul  pada  pasal  27,28  dan  29.  Pasal  27  menjelaskan  bahwa  pendapat  jumhur ulama  fikih    menguraikan  bahwa  proses  ijab  dan  qabul  antara  wali  nikah  dengan calon pria harus dilakukan secara jelas berurutun, dan tidak sedang berselang waktu. Pasal  28  dan  29  menjelaskan  tentang  kemubahan  dan  kebolehan  dalam memberikan  perwakilan  dalam  hak  perwalian    kepada  pihak  lain  jika  akad  nikah tidak  dapat  dilakukan  secara  langsung  oleh  wali  nikah  yang  bersangkutan  dan memberikan  kuasa  untuk  mewakili  calon  mempelai  pria  ketika  mengucapkan qabul. 25 Berdasarkan pasal tersebut, status terkait pengaturan yang memungkinkan ijab dan qabul yang tempat atau lokasi yang berbeda belum didapatkan secara jelas dan terperinci sebagaimana akad nikah via internet.
Kasus  akad  nikah  via  telepon  atau  internet  pernah  terjadi  di  Jakarta  pada keluarga  Prof.  Baharuddin  Harahap.  Kasus    ini  sempat  menjadi  objek  yang kontroversi  dengan  adanya  pengesahan  akad  nikah  yang  diputuskan  oleh Pengadilan  Agama  Kota Jakarta  Selatan  dengan  nomor  putusan  1751/P/1989  oleh ketua  Pengadilan  Agama  Kota  Jakarta  Selatan  dengan  melakukan  koordinasi  dan
22 Tim Redaksi Nuansa Aulia, 83.
23 Muhammad Alwi Al- Maliki and Asep Saepudin Jahar, “Dinamika Hukum Akad Nikah Via Teleconference Di Indonesia,” JII: Indo Islamika 10, no. 2 (2020): 136–51.
24 Amir  Syarifuddun, Hukum  Perkawinan  Islam  Di  Indonesia,  Cet  II (Jakarta:  Kencana, 2007), 84.
25 Faisal  dkk,  “Marriage  Contract  Through  Visualization  Of  Online  Video  Call Communication  Media  According  To  Marriage  Law  And  Islamic  Law  In  Indonesia,” SMART: Journal of Sharia, Tradiotion, and Modernity 1, no. 1 (2021): 81–97.
komunikasi  dengan  pihak  ulama,    para  pakar  hukum  keluarga  Islam,  pejabat Kementerian  Agama. 26 Pengesahan  akad  nikah  didasarkan  atas  pertimbangan dengan terpenuhi syarat dan rukun nikah yang ditetapkan oleh agama dan peraturan perundang-undangan pernikahan di dalam pelaksanaan pernikahan tersebut. 27
Dalam  KHI,  masalah  saksi  nampaknya  dominasi  dan  kecenderungan  satu mazhab yang mengarah ke mazhab imam Syafi‟i dengan mengharuskan dua orang saksi harus hadir dengan melihat secara langsung dan melakukan tanda tangan pada akta/buku  nikah  pada  waktu  dan  di  tempat  akad  nikah  dilaksanakan. 28 Dalam pelaksanaan akad nikah via internet atau sejenisnya di era digitalisasi sekarang atau dikenal  industri  4.  0.,  maka  saksi  harus  menyaksikan  proses  akad  nikah  (ijab  dan qabul) dan kedua belah pihak secara langsung.
Keberadaan  KHI  dapat  diidentifikasi  sebagai  instrumen  yang  berfungsi dalam  memberikan  penjelasan  dan  penjabaran  serta  pengembangan  Undang- Undang  tentang  pernikahan.  Keduanya  merupakan  satu  kesatuan  yang  saling mengisi  kekosongan  status  hukum  sebagai  bentuk  konkret  dari  kemajuan.  Jika ikatan  perkawinan  dilihat  sebagai  sebuah  ikatan  yang  berkekuatan  hukum,  maka eksistensi  KHI  sebagai  pelengkap  dalam  mengisi  kekurangan  Undang-Undang pernikahan  yang  wajib  untuk  diapresiasi  sebagai  bentuk  menyempurnakan pelaksanaan hukum.
Pada  kasus  akad  nikah  via  internet,  pembuktian  keabsahan    akad  nikah sudah  berdasarkan  pada  penggunaan  fasilitas  elektronik.  Walaupun  permasalahan ini  tidak  ada  penjelasan  secara  terperinci  dalam  Undang-Undang  Perkawinan  dan Kompilasi Hukum Islam. Dengan  adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang  informasi  dan  transaksi  Elektronik    sebagai  solusi  dalam  memberikan solusi  terhadap    persoalan  yang  menuntut  status  pengesahan  yang  dapat  terjadi dalam akad nikah via internet.

## Kendala  yang Muncul  dalam Praktek Akad Nikah Via Internet
Akad  nikah  via    internet  dalam  pelaksanaan  jarang  dilakukan.  Walaupun ada  yang  melaksanakannya  semata-mata  bersifat  terpaksa  untuk  melakukan  cara yang  demikian.  Dalam  undang-undang,  cara  ini  tidak  ada  ketentuan  hukum  yang melarangnya, terutama yang berkaitan proses dan prosedur dalam pelaksanaan akad nikah.  Proses    pelaksanaannya  sebagaimana  aturan  umum  harus  dimulai  dengan memberitahukan kehendak atau keinginan menikah kepada pegawai pencatat nikah
26 Efa  Laela  Fakhria, Bukti  Elektronik  Dalam  Pembuktian  Perdata (Bandung:  Alumni, 2009), 10.
27 M.  Misbahul  Amin,  “Studi  Analisis  Akad  Nikah  Menggunakan  Video  Call  Perspektif Maqoshid Al-Syariah Dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” USRATUNA 3, no. 2 (2020): 88–108.
28 Tim  Redaksi  Nuansa  Aulia, Kompilasi  Hukum  Islam  Dilengkapi  Dengan  UU  Nomor  1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan , 9.
di  tempat  yang  akan  dilangsungkan  proses  pernikahan  dan  seterusnya  yang berdasarkan pasal 8, 9, 10 dan 11 PP Nomor 9 Tahun 1975.
Adapun  kendala  atau  masalah  yang  timbul  dalam  pelaksanaannya  yaitu penandatanganan  berkas/buku  nikah  karena  kedua  pasangan  mempelai  dan  dua saksi  berada  dalam  tempat  terpisah  satu  sama  lain  secara  bersamaan,  sehingga menghambat  kepastian  hukum.  Bahkan,  akta  nikah  tersebut  belum  memiliki kekuatan hukum yang sempurna. Walaupun dalam tinjau segi agama  bahwa akad nikah sendiri  dapat dikatakan sah. Dengan demikian perlu penandatanganan yang dilakukan  kedua  pasangan  dan  kedua  saksi  serta  wali  nikah,  sehingga  membuat akta nikah menjadi sempurna dan memiliki kekuatan hukum yang jelas dan kuat. 29
Meskipun  akta  nikah  ini  hanya  bersifat  administratif,  akan  tetapi eksistensinya  sebagai  kekuatan  dan  bukti  keberadaan  kedua  pasangan  sebagai suami istri  yang sah dalam  hukum negara. Selain itu juga, Pencatatan ini sebagai kewajiban  negara  dan  pelayan  publik  dengan  menerbitkan  akta/buku  nikah sehingga  memberikan  kekuatan  hukum  terhadap    terhadap  dirinya  dan  keturunan yang dilahirkan.

## Metode dalam Memahami Hukum Akad Nikah Via Internet
Para  ulama  Kontemporer  dalam  memahami  kasus  hukum  akad  nikah  via internet  menjadi  kasus  bersifat ikhtilaful ,  sehingga  perlu  pendekatan  sebagai metode  dalam  memahaminya.  Ada  beberapa  metode  yang  digunakan  oleh  para ulama  yaitu  metode al - Jam’u ,  metode takhyir atau  metode  Tarjih.  Metode al - Jam’u Al - Jam’u adalah  sebuah  metode  yang  berusaha  untuk  mendapatkan kesepakatan  dari    dua  pihak  yang  memiliki  pendapat  berbeda.  Metode al-Jam’u sebagai  langkah  dalam  mengkompromikan  antara  dua  pendapat  atau  hadits  yang berbeda  atau  berselisih.  Cara  ini  digunakan  untuk  menghasil  kesimpulan  dengan mengkompromikannya. 30
Dengan  metode al-jam’u ,  pendapat  para  ulama  yang  bertentangan  atau berselisih  akan  dikumpulkan  ( ditaufiqkan ).  Seperti  pendapat  dari  mazhab    Imam Syafi‟i  dengan  pendapat  Imam  Hanafiyah  dan  Imam  Hambali.  maka  dilakukan proses  dengan  metode  al-jam‟u wa  al-taufiq (dikompromikan)  dengan  memaknai ittihad  al-majelis sebagai satu  majelis  yang berkesinambungan    dalam  akad  nikah yang  menitikberatkan  pada  tidak  boleh  terputusnya  ijab  dan  qabul  dalam  proses akad  nikah. 31 Tentunya,  melalui  metode  kompromi  ini  memberikan  suatu  konsep yang  menyatukan  pendapat  yang  kontradiksi.  Dengan  demikian  sebagian  para
29 Sumarjoko dkk, “Tinjauan Akad Nikah Melalui Media Live Streaming Dalam Perspektif Fiqih.”
30 Kaizal  Bay,  “Metode  Penyelesaian  Hadis-Hadis  Mukhtalif  Menurut  Al-Syafi‟i,” Jurnal Ushuluddin xvii, no. 2 (2011): 183–201.
31 Wardah  Nuroniyah,  “Analisis  Akad  Nikah  Via  Teleconference  Menurut  Fiqih  Mazhab Dan Hukum Positif Indonesia,” Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam 2, no. 1 (207AD): 131–53.
ulama  menyelesaikan  pertentangan  akad  nikah  via  internet    dengan  menerapkan metode al-jam’u wa al-taufiq (kompromi).
Metode Takhyir ,  beberapa  ulama  dan  ahli  fikih  menggunakan  pendekatan ini  sebagai  metode  dalam  memahami  hadits  atau  pendapat  sahabat  dan  mazhab dengan  secara  tekstual. 32 Hal  ini  tidak  terlepas  dalam  memahami  status  hukum akad  nikah  via  internet.  Sebagaimana  Imam  Syafi‟i  menafsirkan  dan  memahami ittihad  al-majelis dengan lebih  cenderung  untuk  memahami  dan  memandangnya dengan  fisik.  Artinya  akad  nikah  yang  dilangsungkan    dengan  wali  dan  calon mempelai  pria  harus  berada  dalam  satu  ruangan  dan  berkesinambungan,  sehingga dapat  saling  melihat  dan  memandang  supaya    saling  menyapa,  melihat  dan mengetahui secara jelas ijab qabul yang dilaksanakan. 33
Imam  Hambali  dan  Hanafiyah  dengan  menafsirkan ittihad  al-majelis dengan  non  fisik  yaitu  akad  nikah  tidak  mesti  dalam  satu  ruangan  dengan  ijab qabul  harus dilaksanakan dalam satu waktu yang berkesinambungan atau upacara secara langsung dan serta tidak boleh dicampuri oleh upacara lain. Selain  itu, dua orang  saksi  harus  mendengar,  memperhatikan  dan  memahami  secara  benar  dan jelas  segala  yang  disampaikan  dalam  proses    akad  nikah  yaitu  proses  ijab  dan qabul. Karena itu semua menjadi suatu keharusan bagi kedua saksi tersebut. 34
Beberapa  ulama  menyelesaikan  perbedaan  pendapat  dan  pandangannya dengan menggunakan metode takhyir . Metode ini akan menolak atau mengabaikan salah  satu  atau  sebagian  dari  pendapat  mazhab  atau  ulama  fikih.  Apakah menggunakan  pendapat    Imam  Syafi‟i  dengan  status  akad  nikah  via internet  tidak sah  atau  sebaliknya  menggunakan  teori  atau    pendapat  mazhab  Imam  Hanafiyah dan  Hambali  dengan  status  hukumnya  sah  nikah  dengan  via  internet  dengan me qiyaskas illat dengan  diksi  “ ittihad  al-majelis”. Metode Tarjih sebuah  metode menyelesaikan  pendapat  atau  hadits  yang  bertentangan  dengan  membandingkan hadits atau pendapat secara tekstual  yang berbeda maknanya. Hadits atau pendapat akan  dilakukan  penyelidikan  secara  intertekstual  maupun  interkontekstual  agar diketahui  pendapat  atau  hukumnya  apakah  lebih  kuat    untuk  dijadikan  pegangan sebagai  dalil  hukum  dalam  melaksanakan    sesuatu  ibadah  dan  kegiatan  yang bersifat amaliyah. 35
32 Egi  Tanadi  Taufik,  “Epistemologi  Syaraḥ  Hadis  Di  Perguruan  Tinggi:  Diskursus Genealogis  Terhadap  Transmisi  Dan  Transformasi  Metode  Syaraḥ  Hadis  Di  Indonesia,”
USHULUNA : JURNAL ILMU USHULUDDIN 6, no. 1 (2020): 33–50.
33 Rakhmawati  Zulkifli,  “Moderasi  Pemahaman  Hadis  Dalam  Hukum  Islam  Menurut  Al-
Qaradhawi,” El-Buhuth:  Borneo  Journal  of  Islamic  Studies 1,  no.  1  (2018):  41–55, https://doi.org/10.21093/el-buhuth.v1i1.1318.
34 Duwi Hariono, “Syarah Hadis: Model Dan Aplikasi Metodologis,” Universum 13, no. 2 (2019): 137–50.
35 Ahmad  Syaripudin,  “Metodologi  Studi  Islam  Dalam  Menyikapi  Kontradiksi  Hadis (Mukhtalaf Al-Hadis),” Nukhbatul ’Ulum 4, no. 1 (2018) h. 379–90.
Dalam  memahami  pendapat  para  imam  mazhab  tentang  akad  nikah  via internet  ( ittihad  al-majelis) dengan  metode  tarjih  ada  beberapa  langkah  dan  cara yang  dilakukan  para  ulama  yaitu Pertama ,    dengan  menyelidiki asbabul (sebab) lahirnya masalah tersebut. Kedua , mencari kesamaan illat dengan Hadits nabi atau pendapat  para  sahabat salafus  shalih yang  dikenal qiyas . Ketiga ,  sejarah (historisitas)  terhadap  pernikahan  mulai  zaman  Rasulullah  sampai  sekarang  serta perubahan status hukum dan dinamika yang terjadi di dalamnya. 36
Dalam hal  di atas, perlu studi untuk mencari alasan pendapat mazhab Imam Syafi‟i  dalam  konsep ittihad  al-majelis dengan  status  tidak  sah  melakukan  nikah tanpa dilaksanakan dalam satu majelis (tempat) dan berkesinambungan antara ijab dan qabul. Selain itu juga meneliti dan mengkaji alasan atau dasar imam Hanafiyah dan  Hambali  dalam  memberikan  ijtihad  tentang ittihad  al-majelis dengan  status hukum sah jika akad nikah dilaksanakan  mesti tidak dalam satu ruangan, dan ijab qabul  harus dilaksanakan dalam satu waktu yang berkesinambungan atau upacara secara  langsung  dan  serta  tidak  boleh  dicampuri/diselipkan  oleh  aktivitas  lain. Sehingga  para    ulama  dan  para  pakar  hukum  Islam  harus  cerdas  dalam  memilih yang dikomparasikan dengan konteks kekinian dan kemajuan IPTEK lebih memilih pendapat  mazhab  Imam  Hanafiyah  dan  Hambali  dari  pada  Imam  Syafi‟i  dengan melalui pertimbangan sadd dzariyat. 37

## Penutup
Tinjauan akad nikah via internet dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif.  Pernikahan  dalam  Islam  dikatakan  sah  setidaknya  harus  memenuhi  syarat dan rukun pernikahan  yaitu Pertama ,  kedua calon   yang hendak menikah adalah yang  halal  untuk  dan    bukan  yang  haram  dinikahi Kedua ,  wali  nikah. Ketiga , Adanya  para  saksi  dalam  perkawinan. Keempat ,  Adanya  ijab  dan  qabul.  Ulama berbeda  pendapat  tentang  nikah  via  internet  yaitu    pendapat pertama ,  hukumnya sah  akad  nikah  via  internet  karena  memenuhi  syarat  dan  rukunnya.  Pendapat  ini berasal  dari  imam  Hanafiyah  dan  Imam  Hambali.  Adapun  hukumnya  tidak  sah berasal  karena belum memenuhi syarat dan rukun nikah yaitu tidak dilangsungkan dalam  satu  tempat  atau  majelis.  pendapat    ini  berasal  dari  Imam  Syafi‟i.  Adapun dalam  pandangan  Hukum  Nasional  bahwa  memiliki  titik  yang  jelas  terkait aturannya  karena  tidak  menjelaskan  secara    eksplisit  terkait  masalah  nikah  via internet.  Akan  tetapi,  hal  ini  pernah  disahkan  oleh  pengadilan  Agama  Jakarta Selatan  dengan  melakukan  koordinasi  dan  komunikasi  dengan  pakar  dan  pihak terkait.  Hal  ini  menandakan  secara  tidak  langsung  bahwa  nikah  via  internet
36 Muhammad Idris and Taufiqurrahaman Nur Siagian, “Metode Pemahaman Hadis Ulama Kontemporer  Non-Ahli  Hadis  (Studi  Komparatif  Antara  Persepsi  Muhammad  Al-Ghazali  Dan Pendapat  Yusuf  Al-Qardhawi),” ISLAM  TRANSFORMATIF :  Journal  of  Islamic  Studies 2,  no.  2 (2018): 155, https://doi.org/10.30983/it.v2i2.754.
37 Lailiyatun  Nafisah,  “Urgensi  Pemahaman  Hadis  Kontekstual,” Universum 13  No.  1  J (2019): 1–26.
memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan oleh agama dan peraturan perundang- undang.
Metode yang digunakan para ulama atau para pakar hukum keluarga Islam dalam melakukan pengkajian terhadap permasalahan status hukum akad nikah  via internet  menggunakan  tiga  metode  yaitu  metode al-jam’u , takhyir dan  metode tarjih. Proses akad nikah via internet dalam tinjauan hukum Islam harus memenuhi kriteria  rukun  dan  syarat    pernikahan.  Ijab  dan  qabulnya  memiliki  kedudukan dengan  menimbulkan  dua  penafsiran  dalam  keabsahannya.    Selama  belum  ada ketegasan  dan  status  hukum  dari  lembaga  yang  memiliki  otoritas  dalam memberikan    status  hukumnya,  maka  pernikahan  tersebut  dianggap  sah  selama dalam  proses  akad  nikah  tidak  ada  keraguan  dan  memenuhi    rukun  dan  syarat pernikahan  walaupun  dihubungkan  dengan  permasalahan  kedudukan  satu  majelis baik ditinjau secara  fisik maupun non fisik.
Bagi masyarakat muslim secara umum bahwa akad nikah via internet sebaik tidak  melaksanakannya  sebab  sah  dan  tidaknya  akad  nikah  seperti  ini dikhawatirkan  dapat  menimbulkan  keraguan,  ketidakjelasan,  dan  perbedaan pendapat  di  kalangan  para  ulama  atau  pakar  hukum  keluarga  Islam  terkait  status hukumnya.  Untuk  para  pihak  yang  memiliki  otoritas  yang  berwenang,  sebaiknya akad  seperti  ini  tidak  dilaksanakan.  Alangkah  lebih  baik  dan  sempurna  jika dilaksanakan  dengan  satu  majelis  langsung    satu  tempat  atau  benar-benar  kedua mempelai  sudah  bersedia  dan  siap  untuk  melangsungkan  proses  akad  nikah sebagaimana biasanya seperti yang dicontohkan dan diajarkan oleh Rasulullah.

## Daftar Pustaka
Abdurrahman. Kompilasi Hukum Di Indonesia . Jakarta: Akademika Presindo, 1995. Amin,  M.  Misbahul.  “Studi  Analisis  Akad  Nikah  Menggunakan  Video  Call
Perspektif  Maqoshid  Al-Syariah  Dan  Undang-Undang  No.1  Tahun  1974
Tentang Perkawinan.” USRATUNA 3, no. 2 (2020).
Amir  Syarifuddun. Hukum  Perkawinan  Islam  Di  Indonesia,  Cet  II .  Jakarta: Kencana, 2007.
Baharuddin  Ahmad,  IllyYanti. Eksistensi  Dan  Implementasi  Hukum  Islam  Di
Indonesia . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
Bay,  Kaizal.  “Metode  Penyelesaian  Hadis-Hadis  Mukhtalif  Menurut  Al-Syafi‟i.”
Jurnal Ushuluddin xvii, no. 2 (2011). Efa Laela Fakhria. Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Perdata . Bandung: Alumni,
2009.
Egi  Tanadi  Taufik.  “Epistemologi  Syaraḥ  Hadis  Di  Perguruan  Tinggi:  Diskursus
Genealogis Terhadap Transmisi Dan Transformasi Metode Syaraḥ Hadis Di Indonesia.” USHULUNA : JURNAL ILMU USHULUDDIN 6, no. 1 (2020). Faisal  dkk.  “Marriage  Contract  Through  Visualization  Of  Online  Video  Call Communication  Media  According  To  Marriage  Law  And  Islamic  Law  In
Indonesia.” SMART: Journal of Sharia, Tradiotion, and Modernity 1, no. 1 (2021)
Farid,  Miftah.  “Nikah  Online  Dalam  Perspektif  Hukum.” Jurisprudentie 5,  no.  1 (2018).
Hariono, Duwi. “Syarah Hadis: Model Dan Aplikasi Metodologis.” Universum 13, no. 2 (2019).
Idris, Muhammad, and Taufiqurrahaman Nur Siagian. “Metode Pemahaman Hadis Ulama  Kontemporer  Non-Ahli  Hadis  (Studi  Komparatif  Antara  Persepsi Muhammad  Al-Ghazali  Dan  Pendapat  Yusuf  Al-Qardhawi).” ISLAM TRANSFORMATIF :  Journal  of  Islamic  Studies 2,  no.  2  (2018). https://doi.org/10.30983/it.v2i2.754. Kamal Mukhtar. Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan . Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1987.
Kamil Muhammad „. Uwaidah, Fiqih Wanita . Jakarta: Al-Kautsar, 2008. Luthfi  Assyaukanie. Politik,  HAM,  Dan  Isu-Isu  Teknologi  Dalam  Fikih Kontemporer . Bandung: Pustaka Hidayah, 1998.
M. Sabir. “Pernikahan Via Telepon.” Jurnal Al-Qadāu 2 (2015). Maliki, Muhammad Alwi Al-, and Asep Saepudin Jahar. “Dinamika Hukum Akad Nikah  Via  Teleconference  Di  Indonesia.” JII:  Indo  Islamika 10,  no.  2 (2020).
Moh.  Fauzan  Januri. Pengantar  Hukum  Islam  Dan  Pranata  Sosial .  Bandung:
Pustaka Setia, 2013.
Muhammad  Sabir.  “Penikahan  Via  Telepon.” Jurnal  Al-Qadau 2,  no.  2
(2015).Nafisah,  Lailiyatun.  “Urgensi  Pemahaman  Hadis  Kontekstual.”
Universum 13 No. 1 J (2019).
Nuroniyah,  Wardah.  “Analisis  Akad  Nikah  Via  Teleconference  Menurut  Fiqih Mazhab Dan Hukum Positif Indonesia.” Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam 2, no. 1 (207AD) Sadiana. Nikah  Via  Telepon,  Menggagas  Pembaharuan  Hukum  Perkawinan  Di Indonesia .  Palangkaraya:  Nikah  Via  Telepon,  Menggagas  Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia, 2008.
Sayuti Thalib. Hukum Kekeluargaan Indonesia . Jakarta: UI press, 1986.
Slamet Abidin dan H. Aminudin. Fiqih Munakahat I . Bandung: CV. Pustaka Setia,
1999.
Sulaiman Rasjid. Fiqih Islam . Jakarta: Attahiriyah, 1993. Sumarjoko dkk. “Tinjauan Akad Nikah Melalui Media Live Streaming Dalam Perspektif Fiqih.” Syariati: Jurnal Studi Al-Qur’an Dan Hukum IV, no. 1 (2017). Syaripudin, Ahmad. “Metodologi Studi Islam Dalam Menyikapi Kontradiksi Hadis
(Mukhtalaf Al-Hadis).” Nukhbatul  ’Ulum 4, no. 1 (2018).
https://doi.org/10.36701/nukhbah.v4i1.31.
Tajuddin, Shafruddin. “Pengembangan Model Pembelajaran Bahasa Arab.” Jurnal Perameter 29, no. 2 (2016).
Tim  Redaksi  Nuansa  Aulia. Kompilasi  Hukum  Islam  Dilengkapi  Dengan  UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan . Bandung: Nuasa Aulia, 2012. Zulkifli, Rakhmawati. “Moderasi Pemahaman Hadis Dalam Hukum Islam Menurut
Al-Qaradhawi.” El-Buhuth:  Borneo  Journal  of  Islamic  Studies 1,  no.  1
(2018). https://doi.org/10.21093/el-buhuth.v1i1.1318.