Analisis Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Kota Kediri Tahun 2017 (Dwi Susilowati)

## ANALISIS PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2017
Dwi Susilowati dwi_s@unisma.ac.id Dosen Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Islam Malang

## ABSTRAK
Penelitian  ini  berjudul  Analisis  Pelaksanaan  Penanggulangan  Kemiskinan Kabupaten  Kediri  Tahun  2017.  Tujuan  penelitian  Menyusun  Laporan  Pelaksanaan Penanggulangan  Kemiskinan  (LP2KD)  Tahun  2017;  Mendeskripsikan  capaian  beserta kendala  dan  permasalahan  pelaksanaan  penanggulangan  kemiskinan  di  Kabupaten  Kediri tahun 2017
Metode penelitian yang dipergunakan dalam kegiatan ini adalah Analisis Deskriptif kuantitatif  dan  kualitatif.  Hasil  Penelitian  ini  antara  lain:  persentase  penduduk  miskin  di Kabupaten  Kediri  dalam  lima  tahun  ter-akhir  menunjukkan  trend  menurun  meskipun  tidak terlalu  progresif  dengan  rata-rata  penurunan  sebesar  0,28  persen  per-tahun;  tahun  2017, persentase  penduduk  miskin  Kabupaten  Kediri  mengalami  penurunan  sebesar  0,47% (±191ribu  jiwa)  terhadap  kondisi  tahun  2016;  tahun  2017,  capaian  angka-angka  kemiskinan berdasarkan  dimensi  ekonomi  masih  menunjukkan  posisi  lebih  tinggi  terhadap  capaian Provinsi  Jawa  Timur  maupun  capaian  secara  Nasional;  perkembangan  TPT  dalam  5  tahun terakhir  menunjukkan  trend  menurun,  dengan  posisi  capaian  tahun  2017  di  bawah  capaian Provinsi Jawa Timur dan Nasional;
Kata kunci : Kebijakan, Ketenagakerjaan, Angkatan Kerja.

## PENDAHULUAN Latar Belakang
Kemiskinan  ( poverty )  merupakan  permasalahan  fundamental  yang  sejak  ber-abad- abad  lalu  hingga  saat  ini  masih  dihadapi  oleh  bangsa-bangsa  di  dunia,  termasuk  juga Indonesia.  Oleh  karena  itu  permasalahan  kemiskinan  harus  segera  ditangani  melalui implementasi langkah-langkah penanggulangan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh.  Penanggulangan  kemiskinan diarahkan untuk mengurangi beban rakyat miskin dan  memenuhi  hak-hak  dasar  warga  negara  secara  layak  melalui  pembangunan  inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat.
Penanggulangan  kemiskinan  sebagai  agenda  global  sebagaimana  tertuang  dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG’s), maka kebijakan pem-bangunan di Indonesia baik  pusat  maupun  daerah  diprioritaskan  untuk  program-program  dan  kegiatan-kegiatan penanggulangan  kemiskinan.  Bentuk  komitmen  Pemerintah  terhadap  penanganan kemiskinan,  program  penanggulangan  kemiskinan  telah  menjadi  bagian  dari  rencana pembangunan  Pemerintah  Pusat  maupun  Pemerintah  Daerah,  baik  Rencana  Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).
Sebagaimana  tertuang  dalam  Undang-Undang  Dasar  1945  dan  Undang-Undang Nomor  23  tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah,  dinyatakan  bahwa:  “Kepala  Daerah
Analisis Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Kota Kediri Tahun 2017 (Dwi Susilowati)
dan Wakil Kepala Daerah mempunyai kewajiban meningkatkan kesejahteraan rakyat”. Hal ini secara  implisit  berarti  penanggulangan  kemiskinan  harus  diupayakan  demi  tercapainya kesejahteraan rakyat. Hasil pembangunan hendaknya dapat dinikmati secara lebih merata dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat sebagai wujud peningkatan kesejahteraan lahir dan batin. Upaya  penanggulangan  kemiskinan  akan  dinyatakan  efektif  bila  menunjukkan  indikasi menurunnya  jumlah  penduduk  miskin,  bertambahnya  tingkat  pen-dapatan  individu,  dan menguatnya  daya  beli  masyarakat.  Lahirnya  Peraturan  Presiden  No.  15  Tahun  2010 tentang  Percepatan  Penanggulangan  Kemiskinan  merupakan  wujud  intervensi  Pemerintah untuk  meningkatkan  efektivitas  penanggulangan  kemiskinan.  Upaya  percepatan penanggulangan kemiskinan tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah pusat tetapi menyeluruh hingga ke tingkat daerah. Untuk itu perlu dilakukan koordinasi guna menjaga konsistensi  dan  efektivitas  penanggulangan  kemiskinan,  sehingga  dibentuklah  Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Mekanisme kerja tim ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 42 Tahun 2010 sebagai  salah  satu  mitra  kerja  Tim  Nasional  Percepatan  Penanggulangan  Kemiskinan (TNP2K) yang merupakan wadah koordinasi di tingkat Nasional.
Tugas  TKPK  Kabupaten  sebagaimana  tertuang  dalam  pasal  10  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  No.  42  Tahun  2010  tentang  Tim  Koordinasi  Penanggulangan  Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah melakukan koordinasi serta mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan. TKPK Kabupaten memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan  Tahunan  Pelaksanaan  Penanggulangan  Kemiskinan  Daerah  (LP2KD).  Laporan tersebut  dapat  diguna-kan  untuk  menilai  efektifitas  program  penanggulangan  kemiskinan dalam  pembangunan.  Sehingga  laporan  ini  bermanfaat  sebagai  bahan  pertimbangan  dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang akan datang.

## Tujuan Penelitian
Penyusunan  dokumen  Laporan  Pelaksanaan  penanggulangan  Kemiskinan  Daerah (LP2KD) Kabupaten Kediri tahun 2017 dimaksudkan untuk menyediakan dokumen LP2KD di Kabupaten Kediri yang sesuai dengan acuan dan ketentuan yang berlaku.
Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan penyusunan LP2KD tahun 2017 di Kabupaten Kediri adalah:
1. Menyusun  Laporan  Pelaksanaan  Penanggulangan  Kemiskinan  (LP2KD)  Tahun 2017;
2. Mendeskripsikan capaian beserta kendala dan permasalahan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kediri tahun 2017.

## Kondisi Kemiskinan Multidimensi di Kabupaten Kediri
1. Dimensi Ekonomi dan Ketenagakerjaan
Untuk  mengetahui  kondisi  kemiskinan  dari  dimensi  ekonomi  adalah  dengan melihat  capaian  dan  perkembangan  jumlah  dan  persentase  penduduk  miskin,  indeks kedalaman  kemiskinan,  serta  indeks  keparahan  kemiskinan.  Sedangkan  dimensi ketenagakerjaan dengan melihat capaian dan perkembangan tingkat pengangguran terbuka dan setengah pengangguran.
Persentase Penduduk Miskin
Analisis Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Kota Kediri Tahun 2017 (Dwi Susilowati)
Persentase  penduduk  miskin  di  Kabupaten  Kediri  pada  tahun  2017  adalah  sebesar 12,25 persen, mengalami penurunan sebesar 0,47 persen jika dibandingkan tahun 2016. Bila dibandingkan dengan persen-tase penduduk miskin Provinsi Jawa Timur maupun Nasional, maka  persentase  penduduk  miskin  Kabupaten  Kediri  masih  lebih  tinggi.  Di  antara Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jawa  Timur,  persentase  penduduk  miskin  Kabupaten  Kediri (pada tahun 2017) menempati urutan ke 23.
Perkembangan persentase penduduk miskin di Kabupaten Kediri selama periode 2013- 2017,  menunjukkan  perkembangan  angka  yang  bersifat  fluk-tuatif,  dengan  perkembangan secara keseluruhan  menunjukkan trend menurun,  dengan  rata-rata  penurunan  angka  sebesar 0,28 persen per-tahun.
Perkembangan tingkat kemiskin-an yang menunjukkan trend me-nurun, mengindikasikan  bahwa  kebijakan  dan  program  yang  di-upayakan  Pemerintah  Kabupaten Kediri  dalam  rangka  menurunkan  persentase  penduduk  miskin  dapat  berjalan  dengan efektif dan berdampak positif dalam mengurangi angka kemiskinan.
Selama  periode  2013-2017, trend perkembangan  persentase  penduduk  miskin Kabupaten Kediri menunjukkan trend yang sama (relevan) dengan perkembangan di tingkat Provinsi  Jawa  Timur  maupun  secara  Nasional.  Meskipun  memiliki trend yang  relevan, akan  tetapi  percepatan  penurunan  angka  kemiskinan  di Kabupaten Kediri hanya sekitar 68 persen  dari  rata-rata  percepatan  penurunan  angka  kemiskinan  di  Provinsi  Jawa  Timur  dan sekitar 82 persen dari rata-rata per-cepatan penurunan di tingkat Nasional.
Perkembangan  tingkat  kemis-kinan  yang  relevan  antara  per-kembangan  Kabupaten Kediri dengan Provinsi Jawa Timur maupun Nasional menjadi indi-kasi bahwa upaya-upaya yang  telah  dilakukan  oleh  Pemerin-tah  Kabupaten  Kediri  dalam  menurunkan  tingkat kemiskinan melalui program dan kegiatan pembangunan telah sejalan dengan upaya di tingkat Provinsi maupun secara Nasional.

## Jumlah Penduduk Miskin
Dengan persentase penduduk miskin sebesar 12,25 persen, jumlah penduduk miskin di Kabupaten  Kediri  pada  tahun  2017  adalah  sebanyak  191.082  jiwa.  Pada  tahun  yang  sama, jumlah penduduk miskin di provinsi Jawa Timur adalah sebesar 4.617.010 ribu jiwa dan total penduduk  miskin  secara  Nasional  adalah  sebesar  27.771,2  ribu  jiwa.  Dengan  demikian Kabupaten  Kediri  pada  tahun  2017  memberikan  kontribusi  sebesar  4,34  persen  terhadap jumlah  penduduk  miskin  di  Provinsi  Jawa  Timur  dan  sebesar  0,72  persen  pada  jumlah penduduk miskin secara Nasional.
Perkembangan  Jumlah  penduduk  miskin  di  Kabupaten  Kediri  selama  tahun  2013- 2017,  menunjukkan  per-kembangan  angka  yang  bersifat  fluktuatif  dengan  trend  perkem- bangan secara keseluruhan me-nunjukkan trend menurun , dan jumlah penduduk miskin pada tahun 2017 lebih rendah dari tahun 2013.

## Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)
Indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Kediri pada tahun 2017 adalah sebesar 1,71  persen  meningkat  sebesar  0,09  persen  jika  dibandingkan  dengan  kondisi  tahun  2016. Pada  tahun  yang  sama  indeks  kedalaman  kemiskinan  di  Provinsi  Jawa  Timur  sebesar  1,87 sedangkan indeks secara Nasional sebesar 1,83, maka dapat dikatakan bahwa kesenjangan pe- ngeluaran  penduduk  miskin  terhadap  garis  kemiskinan  di  Kabupaten  Kediri  masih  lebih
Analisis Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Kota Kediri Tahun 2017 (Dwi Susilowati)
rendah (lebih baik) karena berada di bawah tingkat kesenjangan di tingkat Provinsi  maupun Nasional.
Di antara Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur,
Perkembangan  indeks  kedalaman  kemiskinan  di  Kabupaten  Kediri  selama  periode 2013-2017,  me-nunjukkan  perkembangan  angka  yang  bersifat  fluktuatif  dengan trend menurun. Dan kondisi ca-paian pada tahun 2017 lebih ren-dah dari tahun 2013. Perkembangan  indeks  kedalaman  kemiskinan  yang  menunjukkan trend me-nurun, mengindikasikan  bahwa  tingkat  kesejahteraan  penduduk  miskin  semakin  membaik. Dengan demikian kebijakan  maupun program  yang telah diupayakan Pemerintah  Kabupaten Kediri  dalam  rangka  memperkecil  ke-senjangan  pengeluaran  penduduk  miskin  terhadap garis kemiskinan dapat berjalan efektif dan berdampak positif.
Selama periode 2013-2017, trend perkembangan indeks kedalaman ke-miskinan di Kabupaten Kediri menunjukkan trend yang sama (relevan) dengan perkembangan di Provinsi Jawa Timur.
Relevansi  perkembangan  indeks  kedalaman  kemiskinan  antara  Kabupaten  Kediri dengan  di  Provinsi  Jawa  Timur  dan  Nasional  menjadi  indikasi  bahwa  upaya-upaya  yang telah  dila-kukan  oleh  Pemerintah  Kabu-paten  Kediri  dalam  memper-kecil  nilai  indeks kedalaman  kemiskinan  melalui  program  dan  kegiatan  pembangunan  telah  sejalan  dengan upaya-upaya di tingkat Provinsi Jawa Timur maupun secara Nasional.

## Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
Indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Kediri pada tahun 2017 adalah sebesar 0,39  persen  meningkat  sebesar  0,02  persen  jika  dibandingkan  dengan  tahun  2016.  Pada tahun  yang  sama  indeks  kedalaman  kemiskinan  di  Provinsi  Jawa  Timur  sebesar  0,45 sedangkan  indeks  secara  Nasional  sebesar  0,48,  maka  dapat  dikatakan  bahwa  ketimpangan pengeluaran  antar  penduduk  miskin  di  Kabupaten  Kediri  masih  sedikit  lebih  rendah  (lebih baik) terhadap tingkat kesenjangan di Provinsi Jawa Timur.
Perkembangan  indeks  keparahan  kemiskinan  di  Kabupaten  Kediri  selama  periode 2013-2017,  menunjukkan  perkembangan  angka  yang  bersifat  fluktuatif  dengan  trend perkembangan secara keseluruhan menunjukkan trend menurun.
Perkembangan  indeks  keparahan  kemiskinan  yang  menunjukkan trend menurun, mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan pen duduk miskin di Kabupaten Kediri semakin membaik.  Dengan  de-mikian  kebijakan  maupun  pro-gram  yang  telah  diupayakan  oleh Pemerintah  Kabupaten  Kediri  dalam  rangka  memperkecil  ke-senjangan  pengeluaran antar  penduduk  miskin  dapat  berjalan  efektif  dan  berdampak  positif  dalam  mempersempit kesenjangan antar penduduk miskin di Kabupaten Kediri.
Selama  periode  2013-2017,  trend  perkembangan  indeks  keparahan  kemis-kinan  di Kabupaten Kediri menunjukkan trend yang sama (relevan) dengan perkembangan di Provinsi Jawa Timur.
Perkembangan  indeks  keparahan  kemiskinan  yang  menunjukkan  relevansi  antara perkembangan di Kabupaten Kediri dengan di Provinsi Jawa Timur  menjadi indikasi  bahwa upaya-upaya yang telah  dilakukan  Pemerintah Kabupaten Kediri dalam memperkecil nilai indeks  keparahan  kemiskinan  melalui  program  dan  kegiatan  pemba-ngunan  telah  sejalan dengan upaya-upaya di tingkat Provinsi Jawa Timur.
Tingkat  kemiskinan  Kabupaten  Kediri  pada  tahun  2017  berada  diangka  12,25%. Jika  menggunakan  standar  target  yang  termuat  pada  dokumen  RPJMN  (Rencana
Analisis Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Kota Kediri Tahun 2017 (Dwi Susilowati)
Pembangunan  Jangka  Panjang  Nasional)  2015-2019,  angka  kemiskinan  nasional ditargetkan  turun  menjadi  sebesar  8%  (target  ideal)  sampai  dengan  10%  (target konservatif). Dengan tolok ukur tersebut dan mengacu pada capaian tingkat kemiskinan di tahun 2017, Kabupaten Kediri masih perlu untuk mengejar target ideal nasional.
2. Dimensi Pendidikan
Kondisi  kemiskinan  ditinjau  dari  dimensi  pendidikan  di  Kabupaten  Kediri dilakukan  dengan  melihat  perkembangan  capaian  indikator-indikator  dimensi  pendidikan selama kurun waktu 2013-2017 (5 tahun terakhir) dan capaian indikator-indikator tersebut pada tahun terakhir terhadap capaian tahun yang sama di tingkat Provinsi Jawa Timur dan Nasional.
Perkembangan  capaian  indikator  dimensi  pendidikan:  Dari  10  indikator  pada dimensi  pendidikan  di  Kabupaten  Kediri  selama  periode  tahun  2013-2017,  indikator  APK SD/Mi  menunjukkan  trend  perkembangan  capaian  yang  menurun  (memburuk),  dan  capaian tahun 2017 lebih rendah dari tahun sebelumnya. Indikator APtS semua usia juga menunjukkan trend perkembangan yang memburuk (meningkat), dengan capaian APtS usia 7-12 tahun dan usia  16-18  tahun  untuk  tahun  2017  lebih  tinggi  dari  tahun  sebe-lumnya,  sedangkan  capaian APtS usia 13-15 tahun untuk tahun 2017 masih lebih baik (turun) terhadap tahun sebelumnya. Sementara  itu  5  indikator  lainnya  menunjukkan  perkembangan  dengan  trend  yang  konsisten membaik.
3. Dimensi Kesehatan
Kondisi  kemiskinan  ditinjau  dari  dimensi  kesehatan  di  Kabupaten  Kediri  di- lakukan  dengan  melihat  perkembangan  capaian  indikator-indikator  bidang  kesehatan selama kurun waktu 2012-2015 (5 tahun terakhir) dan capaian indikator-indikator tersebut pada tahun terakhir terhadap capaian tahun yang sama di tingkat Provinsi Jawa Timur dan Nasional.
Perkembangan capaian indikator dimensi kesehatan: Seluruh indikator pada dimensi kesehatan di Kabupaten Kediri selama tahun 2013-2017 menunjukkan perkembangan capaian yang fluktuatif. Indikator AKB  per 1000 kelahiran hidup AKI per 100 ribu kelahiran hidup, dan indikator prevalensi balita kekurangan gizi menunjukkan trend perkemba-ngan capaian yang menurun.  Untuk  indikator  AKB  per 1000  kelahiran hidup  juga  masih  menunjukkan trend  perkembangan  capaian  yang  me-nurun,  meskipun  capaian  tahun  2017  lebih  tinggi dibandingkan  tahun  sebelumnya.  Sementara  itu  untuk  indikator  proporsi  persalinan  di tolong tenaga kesehatan terlatih menunjukkan trend perkembangan menurun dalam 2 tahun terakhir.
4. Dimensi Prasarana/Infrastruktur Dasar
Kondisi kemiskinan ditinjau dari dimensi prasarana/infrastruktur dasar di Kabupaten Kediri  dilakukan  dengan  melihat  perkembangan  capaian  indikator-indikator  bidang prasarana  dasar  selama  kurun  waktu  2013-2017  (5  tahun  terakhir)  dan  capaian  indikator- indikator tersebut pada tahun terakhir terhadap capaian tahun yang sama di tingkat Provinsi Jawa Timur dan Nasional.
Perkembangan  capaian  indikator  bidang  prasarana  dasar:  Dari  5  indikator  pada dimensi  prasarana/infrastruktur  dasar  di  Kabupaten  Kediri  selama  periode  tahun  2013- 2017,  hanya  indikator  proporsi  rumah  tangga  dengan  akses  air  minum  layak  yang  tidak menunjukkan masalah, baik berdasarkan capaian pada tahun 2017 yang lebih baik terhadap tahun  sebelumnya  maupun  berdasarkan  deret  waktu  meskipun  berfluktuatif  tetapi  masih
Analisis Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Kota Kediri Tahun 2017 (Dwi Susilowati)
menunjukkan  trend  perkembangan  yang  cenderung  meningkat  (membaik).  Indikator proporsi  rumah  tangga  dengan  akses  sanitasi  dasar  layak  berkelanjutan;  rumah  tangga dengan akses penerangan listrik (PLN dan Non-PLN); dan indikator proporsi rumah tangga dengan  status  kepemilikan  milik  sendiri,  meski  menunjukkan  trend  perkembangan  yang cenderung meningkat (membaik) akan tetapi capaian pada tahun 2017 lebih rendah terhadap capaian  tahun  sebelumnya.  Sementara  untuk  indikator  proporsi  rumah  tidak  layak  huni, hanya  tersedia  data  untuk  2  (dua)  tahun  terakhir,  dengan  capaian  tahun  2017  lebih  rendah (lebih baik) terhadap tahun sebelumnya.
5. Dimensi Ketahanan Pangan
Kondisi  kemiskinan  ditinjau  dari  dimensi  ketahanan  pangan  di  Kabupaten  Kediri dilakukan  dengan  melihat  perkembangan  capaian  indikator-indikator  bidang  ketahanan pangan  selama  kurun  waktu  2013-2017  (5  tahun  terakhir)  dan  capaian  indikator-indikator tersebut  pada  tahun  terakhir  terhadap  capaian  tahun  yang  sama  di  tingkat  Provinsi  Jawa Timur dan Nasional.
Perkembangan  capaian  indikator  bidang  ketahanan  pangan:  Dari  indikator- indikator pada dimensi ketahanan pangan di Kabupaten Kediri selama periode tahun 2013- 2017,  hampir  semua  indikator  menun-jukkan  perkembangan  capaian  yang  fluktuatif  dari tahun  ketahun  dengan  kecenderungan  rata-rata  harga  pada  tahun  terakhir  (tahun  2017) lebih  tinggi  dari  tahun  sebelumnya,  kecuali  pada  gula  pasir,  daging  ayam  ras,  dan  telur ayam ras, serta beberapa komoditi sayur mayur.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Regulasi Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan
Kebijakan  Pemerintah  Kabupaten  Kediri  dalam  upaya-upaya  penanggulangan kemiskinan,  secara  legalitas  berupa  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kediri  dan  Peraturan Bupati Kediri sebagaimana terperinci pada tabel berikut.
Tabel 1,
Peraturan Daerah/Peraturan Bupati yang Berkaitan dengan Penanganan Kemiskinan di Kabupaten Kediri
No. Peraturan Daerah/ Peraturan Bupati Peraturan Tentang Keterkaitan dengan Penanggulangan Kemiskinan (1) (2) (3) (4) 1. SK Bupati No. 188.45/ 140/418.08/2017 Tahun 2017 Tim Koordinasi Penanggu- langan Kemiskinan Kabu- paten Kediri Tahun 2017 Koordinasi dan pengendalian penanggulangan kemsimkin-an di Kabupaten Kediri Sumber: Bappeda Kab. Kediri – data diolah

## Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan
Dalam  upaya  penanggulangan  kemiskinan,  Pemerintah  di  berbagai  tingkatan  (pusat, provinsi  dan  kabupaten/kota)  telah  menetapkan  kebijakan  dan  program  penanggulangan kemiskinan yang terdiri dari 4 (empat) kelompok program atau klaster, yaitu:
 Kelompok  program  bantuan  sosial  terpadu  berbasis  keluarga,  ber-tujuan  untuk melakukan  pemenuhan  hak  dasar,  pengurangan  beban  hidup,  dan  perbaikan  kualitas hidup masyarakat miskin;
 Kelompok  program  penanggulangan  kemiskinan  berbasis  pemberdayaan  masyarakat, bertujuan  untuk  mengembangkan  potensi  dan  memperkuat  kapasitas  kelompok
Analisis Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Kota Kediri Tahun 2017 (Dwi Susilowati)
masyarakat  miskin  untuk  terlibat  dalam  pembangunan  yang  didasarkan  pada  prinsip- prinsip pemberdayaan masyarakat;
 Kelompok  program  penanggulangan  kemiskinan  berbasis  pemberdayaan  usaha  ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil; dan
 Program-program  lainnya  yang  baik  secara  langsung  ataupun  tidak  langsung  dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.
Program penanggulangan kemiskinan yang merupakan program Nasional baik yang pernah dan tengah berlangsung di Kabupaten Kediri menurut klaster program adalah sebagai berikut:
1) Program Nasional dan Program Daerah yang Mendukung: Program-program  penanggulangan  kemiskinan  tahun  2017  yang  merupakan  program Pemerintah (program Nasional dengan sumber pembiayaan program berasal dari APBN) di Kabupaten Kediri, antara lain berikut ini:
 Program Indonesia Pintar (PIP);
 Program Jaminan Kesehatan Nasional (Program JKN);
 Program Keluarga Harapan (PKH);
 Program Subsidi Beras Sejahtera (Rastra).
2) Program Daerah/Sektoral (sumber pendanaan APBD Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Kediri):
Program-program  penanggulangan  kemiskinan  tahun  2017  yang  meru-pakan  program Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah:
 Program Jalin Matra / Penarnggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK);
 Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (PK2); dan
 Bantuan Rumah Tangga Sangat Miskin (BFITSM)
Seluruhnya  dengan  alokasi  anggaran  sebesar  Rp.  4,759,125.000,-  dengan  sumber pembiayaan APBD Provinsi jawa Timur.
Adapun  Program/Kegiatan  Penanggulangan  Kemiskinainan  yang  dilak-sanakan  oleh SKPD-SKPD di Kabupaten Kediri, adalah berikut ini:
Tabel 2,
Program/Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kediri dengan Sumber Pembiayaan APBD
Kabupaten Kediri Tahun 2017 Organisasi Perangkat Daerah Program/Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Alokasi Anggaran (Rp) Usulan PAPBD-2017 (Rp) (1) (2) (3) (4) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak 1. Peningkatan  peran  serta  perempuan  di pedesaan 10.000.000 2. Peningkatan  peran  serta  dan  kesetaraan gender dalam pembangunan 38.670.000 3. Keluarga Berencana 200.000.000 Dinas Perikanan 1. Pengembangan  budidaya  ikan  di  kolam rakyat 57.940.000 2. Pengembangan pembenihan ikan 38.500.000
Analisis Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Kota Kediri Tahun 2017 (Dwi Susilowati)
Organisasi Perangkat Daerah Program/Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Alokasi Anggaran (Rp) Usulan PAPBD-2017 (Rp) (1) (2) (3) (4) Dinas Pekerjaan  Umum Penataan Ruang 1. Pembangunan  saluran  draina  se/gorong- gorong 500.000.000 2. Rehabilitasi infrastrukrtur irigasi 2.254.000.000 Dinas Pendidikan 1. Bantuan Khusus Siswa Miskin (BSM) 1.919.580.000 2. Gerakan Nasional Orangtua Asuh (GNOTA) 10.000.000.000 Dinas Kesehatan 1. KIS / PBI-JKN 168.457.428.000 2. Jamkesda 4.000.000.000 3. Pengadaann susu melalui PKK 355.000.000 4. STBM 1.345.000.000 Dinas Perdagang an 1. Peningkatan  kemampuan  industri  olahan makanan dan minuman 480.500.000 2. Peningkatan dan pengembang an teknologi industri kera jinan 61.975.000 Dinas  Pariwisata  dan Kebudayaan 1. Pengembangan  destimasi  pa  riwisata unggulan, kegiatan pengembangan daerah tujuan wisata 130.725.000 2. Pengelolaan  kekayaan  budaya  daerah, kegiatan  pengembang  an  daerah  tujuan wisata 187.250.000 3. Pengelolaan keragaman buda ya kegiatan pengembangan  kesenian  dan  budaya daerah 988.450.000 4. Pengembangan  kerjasama  pe  ngelolaan kekayaan  budaya,  ke  giatan  fasilitasi pembentukan  kemitraan  usaha  profesi antar daerah 351.857.750 5. Pegembangan destinasi pariwi sata unggulan,  kegiatan  sosia  lisasi  dan penerapan serta pe ngawasan standardisasi 108.800.000 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 1. Pelatihan perkoperasian 270.000.000 2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 78.000.000 3. Bimtek perkoperasian 44.500.000 4. Pelatihan ketrampilan 490.000.000 225.000.000 5. Pemberdayaan dan pedam pingan rumah produk unggulan 875.000.000 6. Inventarisasi dan sinkronisa si UMKM 272.200.000
Analisis Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Kota Kediri Tahun 2017 (Dwi Susilowati)
Organisasi Perangkat Daerah Program/Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Alokasi Anggaran (Rp) Usulan PAPBD-2017 (Rp) (1) (2) (3) (4) 7. Promosi produk usaha mikro 201.725.000 8. Diklat  pemasaran  melalui e-comerce bagi UMKM pra-sejahtera (KUBE) 60.900.000 9. Pembuatan baliho usaha mikro 75.600.000 10. Pembuatan pamflet/brosur usaha mikro 84.000.000 11. Publikasi usaha mikro mela lui media 224.000.000 Dinas Sosial 1. Program  perlindungan  dan  ja  minan sosial/kegiatan pendam pingan PKH 355.152.500 2. Pegembangan destinasi pariwi sata unggulan,  kegiatan  sosia  lisasi  dan penerapan serta pe ngawasan standardisasi 108.800.000 3. Pendampingan kube fakir miskin 72.000.000 4. Peltihan WRSE 50.000.000 5. Pelatihan  dan  bantuan  perlin  dungan sosial pekerja migran 25.000.000 Dinas  Pemberda  yaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 1. Program Pemugaran Perumah an Lingkungan Desa Terpadu (P2LDT) 13.185.000000 Dinas Tenaga Kerja 1. Peltihan kewirausahaan 40.000.000 2. Padat karya 3.075.000.000 Dinas Ketahanan Pangan dan Peter nakan 1. Peningkatan ketahanan pangan optimalisasi pekarang an mela lui konsep kawasan rumah pangan lestari 140.000.000 Dinas  Pertanian  dan Perkebunan 1. Pemanfaatan pekarangan 47.000.000 2. Hibah bibit hortikultura 400.000.000 3. Pengembangan  data  dan  infor  masi pertanian 690.000..000 4. Penyediaan  dan  pengembang  an  sarana dan prasarana per tanian 3.216.000.000 5. Peremajaan tanaman kelapa 270.000.000 6. Rehabilitasi dan pengembang an tanaman cengkeh 75.000.00 7. Rehabilitasi dan pengembang an tanaman kopi 40.000.000 8. Penanaman  panen  dan  pasca  panen kakao 60.000.000
9. Gelar  teknologi  dan  pelatihan  teknis  170.000.000
Analisis Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Kota Kediri Tahun 2017 (Dwi Susilowati)
Organisasi Perangkat Daerah Program/Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Alokasi Anggaran (Rp) Usulan PAPBD-2017 (Rp) (1) (2) (3) (4) pertanian 10. Pengembangan tanaman pangan 250.000.000 11. Peningkatan produksi, produk tifitas dan mutu hasil tanaman pangan 4.785.250.000 Dinas  Perumahan  dan Kawasan per mukiman 1. Pendukung Pamsimas 161.790.000 2. Fasilitasi program BSPS bagi masyarakat berpenghasilan  rendah  dan  Peningkatan Kualitas Perumahan (KPK) 300.000.000 Bagian Perekono mian 1. Kegiatan pengawasan distribu si operasi pasat khusus raskin 290.815.000 2. Pasar  murah  dan  pemberian  paket sembako gratis 900.609.000 3. Bakti sosial terpadu bagi faskir miskin 202.464.000 4. Pengawasan peredaran distri busi BBM/LPG 90.500.000 5. Antisipasi kelangkaan air bersih 250.000.000 6. Sinkronisasi dan koordinasi ke tersediaan pangan 150.000.000 7. Pembinaan, pengembangan, dan pemberdayaan  masyara  kat  dan  pelaku usaha 397.000.000 8. Pembinaan, pengembangan, dan pemberdayaan  masyara  kat  sentra produk unggulan 100.000.000 9. Pengembangan usaha ekono mi produktif masyarakat 150.000.000 10. Pembinaan dan pemberdaya an pedagang kaki lima (PK5) dan asongan 258.058.000 Total 221.723.839.250 Sumber : Bappeda Kabupaten Kediri

## Kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Dalam melaksanakan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Kabupaten  Kediri  telah  membentuk  Tim  Koordinasi  Penanggu-langan  Kemiskinan Kabupaten  Kediri  sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  nomor  42 tahun 2010, memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:
1) Melakukan  Koordinasi  Penanggulangan Kemiskinan di  Kabupaten/Kota.    Dalam menjalankan tugas tersebut, tim menjalankan fungsi:
Analisis Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Kota Kediri Tahun 2017 (Dwi Susilowati)
a. pengoordinasian  penyusunan  SPKD  (Strategi  Penanggulangan  Kemiskinan Daerah)  sebagai  dasar  penyusunan  RPJMD  (Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah Daerah) bidang penanggulangan kemiskinan;
b. pengoordinasian  Satuan  Kerja  Pemerintah  Daerah  (SKPD)/gabungan  SKPD bidang  penanggulangan  kemiskinan  dalam  hal  penyusunan  rencana  strategis SKPD;
c. pengoordinasian  SKPD/gabungan  SKPD  bidang  penanggulangan  kemis-kinan dalam hal penyusunan rancangan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah);
d. pengoordinasian  SKPD/gabungan  SKPD  bidang  penanggulangan  kemis-kinan dalam hal penyusunan rencana kerja SKPD; dan
e. pengkoordinasian  evaluasi  pelaksanaan  perumusan  dokumen  rencana pembangunan daerah bidang penanggulangan kemiskinan.
2) Mengendalikan  Pelaksanaan  Penanggulangan  Kemiskinan  di  Kabupaten/  Kota. Dalam menjalankan tugas tersebut, tim menjalankan fungsi:
a. pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapai-an tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan;
b. pengendalian  pemantauan  pelaksanaan  kelompok  program  penang-gulangan kemiskinan  oleh  SKPD  yang  meliputi  realisasi  pencapaian  target,  penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;
c. penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan atau kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara periodik;
d. pengendalian  evaluasi  pelaksanaan  program  dan  atau  kegiatan  penang- gulangan kemiskinan;
e. pengendalian  penanganan  pengaduan  masyarakat  bidang  penanggu-langan kemiskinan;
f. penyiapan  laporan  pelaksanaan  dan  pencapaian  program  penanggu-langan kemiskinan kepada Bupati dan TKPK Provinsi.
Guna membantu kelancaran tugas Tim Koordinasi dibentuk:
1) Sekretariat Tim yang bertugas memberikan dukungan administrasi.
2) Tim Kelompok Kerja (Pokja) terdiri dari 3 (tiga) kelompok yaitu :
a. Pokja  Pendataan  dan  Sistem  Informasi,  bertugas  melaksanakan  pengelo-  laan data dan sistem informasi kemiskinan.
b. Pokja  Pengembangan  Kemitraan,  bertugas  mengembangkan  kemitraan  dalam penanggulangan kemiskinan.
c. Pokja  Pengaduan  Masyarakat,  bertugas  melaksanakan  penanganan  pengaduan masyarakat.
3) Tim Koordinator Program (Kelompok Program) terdiri:
a. Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga;
b. Kelompok  Program  Penanggulangan  Kemiskinan  Berbasis  Pemberda-yaan Masyarakat;
c. Kelompok  Program  Penanggulangan  Kemiskinan  Berbasis  Pemberda-yaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil;
d. Kelompok  Program  Perluasan  Kesempatan  Kerja,  Pemberdayaan  Tenaga  Kerja dan Perlindungan Sosial.
Analisis Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Kota Kediri Tahun 2017 (Dwi Susilowati)
Masing-masing  kelompok  program  bertugas  mengkoordinasikan  kebijakan  dan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan sesuai pembidangannya.
Skema  koordinasi  dan  pengendalian  program  penanggulangan  kemiskinan  oleh Tim  Koordinasi  Penanggulangan  Kemiskinan  sebagaimana  dituangkan  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Nomor  42  Tahun  2010  adalah  dengan  skema  sebagaimana  digambarkan pada diagram berikut.
Gambar 1. Skema Koordinasi dan Pengendalian Program Penanggulangan Kemiskinan Berdasarkan Permendagri 42/2010
Sementara  itu  susunan  Tim  Koordinasi  Penanggulangan  Kemiskinan  Kabupaten Kediri  berdasarkan  Surat  Keputusan  Bupati  Kediri  Nomor  188.45/140/418.  08/2017  adalah sebagai berikut:
A. SUSUNAN KEANGGOTAAN TKPK KABUPATEN KEDIRI:
Penanggung Jawab Bupati Ketua Wakil Bupati Wakil Ketua Sekretaris Daerah Sekretaris Kepala Bappeda Wakil Sekretaris Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu berbasis Keluarga: a. Ketua Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat b. Wakil Ketua Kepala Dinas Sosial c. Anggota 1) Kepala Dinas Pendidikan; 2) Kepala Dinas Kesehatan;
3) Direktur RSUD Pare;
4) Kepala BPS.
Kelompok Program berbasis Pemberdayaan Masyarakat:
a. Ketua Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa b. Wakil Ketua Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Analisis Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Kota Kediri Tahun 2017 (Dwi Susilowati)
Penataan Ruang c. Anggota 1) Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan; 2) Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; 3) Kepala Dinas Perikanan; 4) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 5) Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Kelompok Program berbasis Pemberdayaan  Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil: a. Ketua Asisten Perekonomian dan Pembangunan b. Wakil Ketua Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro c. Anggota 1) Kepala Dinas Perdagangan; 2) Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan. Kelompok Program-Program Lainnya/Program Pro-Rakyat: a. Ketua Asiten Administrasi  Umum b. Ketua Kepala Dinas Tenaga Kerja c. Anggota 1) Kepala Bagian Hukum;
2) Kepala Bagian Perekonomian.
B. SUSUNAN SEKRETARIAT dan KELOMPOK KERJA TKPK KABUPATEN KEDIRI: SEKRETARIAT TKPK:
1. Kepala Sekretaris Bappeda 2. Wakil Kepala Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 3. Anggota 1) Kasubag Program pada Bappeda; 2) Kasubag Penyusunan Program pada Dinas Pemberdayaan  Masyarakat dan Pemerintahan Desa KELOMPOK KERJA TKPK: 1) Kelompok Kerja Pendataan dan Sistem Informasi: a. Ketua Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial b. Wakil Ketua Kepala Seksi Statistik Sosial pada BPS d. Anggota 1) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 2) Kepala Dinas Komunikasi dan lnformatika;
3) Kepala Bidang I Pembangunan Manusia dan Masyarakat Bappeda; 4) Kepala Sub Bidang I Pembangunan Manusia dan Masyarakat pada Bappeda; 5) Kepala Sub Bidang II Pembangunan Manusia dan Masyarakat pada Bappeda; 6) Kepala Sub Bidang III
Analisis Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Kota Kediri Tahun 2017 (Dwi Susilowati)
Pembangunan Manusia dan Masyarakat pada Bappeda; 7) 4 (empat) staf Bidang I Pembangunan Manusia dan Masyarakat pada Bappeda. 2) Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan: a. Ketua Kepala Bidang II Ekonomi dan Sumber Daya Alam pada Bappeda b. Wakil Ketua Kepala Bagian Perekonomian d. Anggota 1) Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Bantuan Pembangunan Desa pada Dinas Pemberdayaan  Masyarakat dan Pemerintahan Desa; 2) Kepala Bidang Pembiayaan dan Pemasaran pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.
3) Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat: a. Ketua Kepala Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa b. Wakil Ketua Sekretaris lnspektorat d. Anggota 6 (enam) Staf Unit Pengelolaan Pengaduan Masyarakat.

## Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
Karena  tugas  TKPKD  sebagian  besar  terkait  dengan  koordinasi  penanggu-langan kemiskinan, maka kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh TKPKD Kabupaten Kediri umumnya berupa rapat-rapat koordinasi, yaitu:
 Rapat koordinasi tingkat daerah (Kabupaten Kediri dan Provinsi Jawa Timur); dan
 Rapat koordinasi dengan kelembagaan di tingkat pusat.
Kegiatan  Rapat  Koordinasi  TKPK  Kabupaten  Kediri  melibatkan  seluruh  unsur  yang terlibat  dalam  struktur  TKPKD  Kabupaten  Kediri.  Selaku  penang-gungjawab,  Bupati Kediri  berperan  penting  dalam  menggerakkan  seluruh  elemen  untuk  mensukseskan program dan kegiatan penanggulangan kemis-kinan di Kabupaten Kediri.
Di  samping  rapat-rapat  koordinasi,  TKPK  Kabupaten  Kediri  juga  melakukan  kegiatan fasilitasi  beberapa  kegiatan  penanggulangan  kemiskinan  yang  dilak-sanakan  oleh  pihak swasta maupun secara mandiri (swadaya masyarakat).
Pengendalian Penanggulangan Kemiskinan.
1. Monitoring dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan.
Pelaksanaan  monitoring  dan  evaluasi  terhadap  program  dan  kegiatan  penang-gulangan kemiskinan  di  Kabupaten  Kediri  dilaksanakan  dengan  mengamati  pencapaian  indikator  program dan kegiatan dalam tahapan sebagai berikut:
1. masukan ( input );
2. kegiatan ( process );
3. keluaran ( output );
4. sasaran ( outcome );
5. tujuan ( goals ).
Analisis Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Kota Kediri Tahun 2017 (Dwi Susilowati)
Monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan dilakukan terhadap:
1. monitoring terhadap pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang ada di setiap bidang Perangkat Daerah;
2. monitoring terhadap program penanggulangan kemiskinan bersasaran;
3. evaluasi terhadap output program-program penanggulangan kemiskinan yang ada di setiap bidang Perangkat Daerah;
4. evaluasi terhadap capaian indikator-indikator ( outcome ) kemiskinan. Metode yang digunakan dalam melakukan monitoring dan evaluasi antara lain:
1. survey:  mengumpulkan  informasi  yang  relevan  dari  responden  yang  diper-  oleh  dari sampel yang representative
2. metode partisipatif:  mendapatkan informasi dengan cara pelibatan secara intensif dan observasi langsung dalam kurun waktu tertentu
3. analisis anggaran: menganalisis item-item pengeluaran program dan mem- bandingkan dengan rencana awal
4. kunjungan lapangan ( spot check / rapid appraisal ): Perolehan informasi secara cepat dari penerima  program  dan  pemangku  kepentingan  lainnya.  Perolehan  informasi  secara cepat dari penerima program dan pemangku kepentingan lainnya.
Monitoring  dan  evaluasi  dilakukan  oleh  Tim  Koordinator  Program  dalam  TKPK bersama  dengan  Perangkat  Daerah  terkait  yang  menjadi  Satuan  Kerja  (Satker)  pelaksana dari setiap Program dan kegiatan dimaksud.
Secara  rutin  setiap  tahun  TKPK  Kabupaten  Kediri  melakukan  kegiatan  monitoring dan  evaluasi  program-program  penanggulangan  kemiskinan  di  wilayah  kerja  Kabupaten Kediri.
2. Penanganan Pengaduan Masyarakat.
Secara  luas,  pengertian  pengaduan  masyarakat  pada  program  dan  kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kediri adalah langkah tindakan masyarakat yang ditujukan pada Pemerintah Kabupaten Kediri, menyangkut:
 Upaya  masyarakat  untuk  memperoleh  informasi/kejelasan mengenai suatu program/kegiatan atau pelayanan yang terkait dengan masyarakat miskin;
 Upaya  masyarakat  untuk  menyampaikan  keluhan  terkait  dengan  pela-yanan  yang diterima oleh masyarakat miskin;
 Upaya  masyarakat  untuk  menyampaikan  komplain  terkait  dengan  keru-gian  yang  di alami oleh masyarakat miskin akibat pelaksanaan pembangunan.

## KESIMPULAN DAN SARAN
K e si mp ulan .
Kondisi Kemiskinan Multidimensi:
 persentase penduduk miskin di Kabupaten Kediri dalam lima tahun ter-akhir menunjukkan trend  menurun  meskipun  tidak  terlalu  progresif  dengan  rata-rata  penurunan  sebesar  0,28 persen per-tahun;
 tahun 2017, persentase penduduk miskin Kabupaten Kediri mengalami penurunan sebesar 0,47% (±191ribu jiwa) terhadap kondisi tahun 2016;
 tahun  2017,  capaian  angka-angka  kemiskinan  berdasarkan  dimensi  eko-nomi  masih menunjukkan  posisi  lebih  tinggi  terhadap  capaian  Provinsi  Jawa  Timur  maupun  capaian secara Nasional;
Analisis Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Kota Kediri Tahun 2017 (Dwi Susilowati)
 perkembangan  TPT  dalam  5  tahun  terakhir  menunjukkan  trend  menurun,  dengan  posisi capaian tahun 2017 di bawah capaian Provinsi Jawa Timur dan Nasional;
 indikator-indikator  yang  perlu  perhatian  (fokus)  untuk  mendapatkan  intervensi  berupa kebijakan  dan  program  untuk  memperbaiki  capaian  saat  ini  adalah  sebagaimana  tabel berikut:
Bidang Indikator yang perlu mendapat Intervensi Keterangan Posisi Relatif terhadap capaian Provinsi & Nasional Perkembangan Antar-Waktu (1) (2) (3) (4) Pendidikan APK dan APM SD/MI lebih  tinggi  dari  capai-an Provinsi & Nasional Fluktuatif,  trend  cenderung menu-run,  capaian  2017  turun thdp 2016. APK  dan  APM  SMA/ SMK/MA lebih  rendah  dari  capai-an Provinsi & Nasional Konsisten mening-kat APtS usia 7-12 tahun dan usia 15-18 tahun lebih  tinggi  dari  capai-an Provinsi & Nasional Fluktuatif,  trend  cenderung menu-run,  capaian  2017  turun thdp 2016. Kesehatan Rasio  Bidan  per  100  ribu penduduk lebih  rendah  dari  capai-an Provinsi & Nasional Fluktuatif,  trend  cenderung menu-run,  capaian  2017  naik thdp 2016. Proporsi persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih lebih  rendah  dari  capai-an Provinsi,  lebih  baik  dari capaian Nasional Fluktuatif,  trend  cenderung me-ningkat,  capaian  2017  naik thdp 2016. Prasarana Dasar Rumah tidak layak huni lebih  tinggi  dari  capai-an Provinsi& Nasional hanya tersedia data 2 th terakhir, capaian  2017  lebih  rendah  dari 2016 Rumah  tangga  dg  akses listrik lebih  rendah  dari  capai-an Provinsi,  lebih  baik  dari capaian Nasional Fluktuatif,  trend  cenderung me-ningkat, capaian 2017 turun thdp 2016. Rumah  tangga  dg  status kepemilikan milik sendiri Ketahanan Pangan Rata-rata harga beras Rata 2 harga non-beras
Indikator yang tidak disebutkan di atas, telah  menunjukkan kondisi yang  baik, baik terhadap posisi relatif maupun perkembangan antar waktunya.
1. Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan:
 belum  memiliki  regulasi  (Perda  atau  Perbup)  yang  secara  spesifik  men- cantumkan kemiskinan sebagai isu utama pada regulasi tersebut;
 program/kegiatan  yang  terkait  (langsung  maupun  tidak  langsung)  dengan penanggulangan kemiskinan, memiliki kualifikasi:
sudah belum perencanaan  program/kegiatan  diawali  dengan  analisis fokus masalah  pada masing-masing indilkator dimensi kemiskinan  perencanaan  program/kegiatan  memperhatikan  analisis De-terminan kemiskinan masing-masing dimensi kemiskinan  penerima  manfaat  program/kegiatan  berdasarkan  basis  data  kemiskinan terpadu (BDT)  penetapan  wilayah  sasaran  program/kegiatan  ditentukan  melalui  analisis kuadran untuk mentukan prioritas wilayah  antar program/kegiatan menunjukkan komplementaritas program/kegiatan 
Analisis Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Kota Kediri Tahun 2017 (Dwi Susilowati)
 ruang  fiskal  pendapatan  daerah  masih  di  bawah  50  persen,  dengan  rasio ketergantungan fiskal yang tinggi (di atas 50 persen), dengan demikian Kabupaten Kediri  sangat  tergantung  dengan  pihak  eksternal  dalam  membiayai  program- programnya, termasuk program penanggulangan ke-miskinan.
2. Kelembagaan Penanggulangan Kemiskinan:
a. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Kediri telah terbentuk dengan  Surat  Keputusan  Bupati  Kediri  tentang  Tim  Koordinasi  Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kediri Tahun 2017;
b. kinerja TKPK masih perlu ditingkatkan, dalam hal:
 koordinasi  dalam  rangka  sinkronisasi  dan  harmonisasi  program  penang-gulangan kemiskinan antar Perangkat Daerah;
 pengendalian  melalui  monitoring  dan  evaluasi  serta  pengelolaan  peng-aduan masyarakat;
c. sarana dan prasarana kesekretariatan TKPK masih belum memadai.
Rekomendasi.
Ditujukan kepada Isi Rekomendasi Pemerintah Kab. Kediri 1) mempertahankan upaya-upaya (kebijakan dan program) penanggulangan kemiskinan yang telah menunjukkan hasil capaian yang baik pada tahun ini; 2) lebih memperkuat pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan melalui kebijakan yang berupa peraturan, baik berupa Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Bupati (Perbup), dan aturan pelaksanaan-nya yang secara jelas mencantumkan kemiskinan sebagai isu utama, misalnya:
 Perda tentang penanggulangan kemiskinan;
 Tata cara/mekanisme pemanfaatan data BDT (Basis Data Terpadu) tahun 2015 yang telah di update oleh TKPK Kabupaten, bagi Perangkat Daerah dalam menyu-sun program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan; dan lain sebagainya dan lain sebagainya.
3) mengembangkan PROGRAM INOVASI DAERAH berbasis pemberdayaan masyarakat, guna mengimbangi program-program penanggulangan kemiskinan yg selama ini telah ada dan hanya bersifat charity , sekaligus untuk mewujud kan strategi peningkatan pendapatan penduduk miskin.
Sekretaris TKPK memperkuat Sekretariat TKPK dengan:
 menyediakan peralatan yang sesuai kualifikasi untuk pengelolaan data kemiskinan;
 melatih personil kesekretariatan agar memiliki kualifikasi dalam mengelola data- data kemiskinan menjadi informasi yang up to date.
Ketua Pokja Data &
In-formasi, TKPK
mengembangkan Sistem Informasi Manajemen (SIM) data kemiskinan daerah terpadu dengan memanfaatkan basis data BDT dan data lain-nya.
Analisis Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Kota Kediri Tahun 2017 (Dwi Susilowati)
Ditujukan kepada Isi Rekomendasi Ketua Pokja Kemitraan, TKPK  meningkatkan keterlibatan masyarakat, dunia usaha, dan pe-mangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemis-kinan, seperti pelaku CSR ( corporate social respon-sibility ), Perguruan Tinggi, LSM, dan Media;
 menyusun directory lembaga mitra program yg telah siap bermitra dalam program penanggulangan kemiskinan. Ketua Pokja Pengaduan Masyarakat, TKPK  merumuskan mekanisme penanganan pengaduan masyarakat;
 menyiapkan personil pengelola pengaduan masyarakat;
 mengembangkan sistem pengaduan berbasis web.
Wakil Ketua TKPK meningkatkan kuantitas dan kualitas koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi program dan data penanggulangan kemiskinan di internal klaster maupun antar klaster.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan Pusat Statistik, 2011, Ensiklopedia Indikator Ekonomi dan Sosial, Jakarta.
Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Jawa  Timur,  2018,  Keadaan  Angkatan  Kerja  di  Provinsi Jawa Timur – Agustus 2017, Surabaya.
Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2018, Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Timur Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2017, Surabaya.
Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Jawa  Timur,  2018,  Statistik  Kesehatan  Provinsi  Jawa  Timur 2017, Surabaya.
Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Jawa  Timur,  2018,  Statistik  Pendidikan  Provinsi  Jawa  Timur 2017, Surabaya.
Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Jawa  Timur,  2018,  Statistik  Pengeluaran  untuk  Konsumsi Rumah tangga Provinsi Jawa Timur 2017, Surabaya.
Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Kediri,  2017,  Profil  Kesehatan  Kabupaten  Kediri  Tahun  2017, Kediri.
Dinas  Kesehatan  Provinsi  Jawa  Timur,  2018,  Profil  Kesehatan  Provinsi  Jawa  Timur  Tahun 2017, Surabaya.
Kementerian Kesehatan Republik Indomesia, 2018, Data dan Informasi Profil Kesehatan Indonesia 2017, Jakarta.
Analisis Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Kota Kediri Tahun 2017 (Dwi Susilowati)
Kementerian  Perencanaan  Pembangunan  Nasional/Badan  Perencanaan  Pembangunan Nasional,  2010,  Buku  III  –  Alat  Analisis  Tepat  Guna  untuk  Perencanaan  dan Penganggaran yang Berpihak pada Masyarakat Miskin, Jakarta.
Tim  Nasional  Percepatan  Penanggulangan  Kemiskinan  (TNP2K),  2010,  Panduan  Praktis Analisis Data Untuk Mendukung Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, Jakarta.
Tim  Nasional  Percepatan  Penanggulangan  Kemiskinan  (TNP2K),  2014,  Petunjuk  Teknis Penyusunan SPKD – Buku Pegangan Resmi TKPK Daerah, Jakarta.
------,  Outline,  Penyusunan  Laporan  Pelaksanaan  Penanggulangan  Kemiskinan  –  Tahun 2013, ---
____, http://bps.go.id
____, http://jatim.bps.go.id
____, http://kedirikab.bps.go.id