## PELAYANAN SURVEI PENGUKURAN DAN PEMETAAN TANAH

## Robert Hasudungan  Sirait
Program Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru, 28293
Abstract: Measurement Survey and Mapping Services Land. This study aims to investigate the implementation of survey services measurement and mapping of land at the Land Office Pekanbaru and factors inhibiting the implementation of the service. The method used is qualita- tive method. Source data extracted from key informants. Community, service counter clerk, the clerk cekplot, measuring officers, community leaders and witnesses border. The technique of collecting data using interview techniques, investigation and observation, while data analysis techniques using qualitative techniques with a descriptive approach. Based on the survey results revealed that the implementation of service measurement and mapping of land at the Land Office Pekanbaru given to the community is pretty good. While the factors inhibiting the implementa- tion of measurement and mapping services in the Land Office Pekanbaru among other factors shortage of skilled human resources, and the ability of the applicant to provide the completeness of the application. This is summarized in the awareness factor, rules, organizational and revenue, personnel skills and factors means.
Keywords: execution services, land registration, land surveying, mapping soil.
Abstrak: Pelayanan Survei Pengukuran dan Pemetaan Tanah . Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui pelaksanaan pelayanan survei pengukuran dan pemetaan tanah pada Kan- tor Pertanahan Kota Pekanbaru dan faktor penghambat pelaksanaan pelayanan. Metode yang di gunakan adalah metode kualitatif. Sumber data diambil dari key informan. Masyarakat, petugas loket pelayanan, petugas cekplot, petugas ukur, tokoh masyarakat dan saksi sempadan. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, investigasi dan observasi, sedangkan teknik analisis data dengan menggunakan teknik kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pelaksanaan pelayanan pengukuran dan pemetaan tanah pada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru yang diberikan kepada masyarakat sudah cukup baik. Sedan- gkan faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan pelayanan pengukuran dan pemetaan pada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru antara lain  faktor kekurangan sumberdaya manusia yang trampil, dan kemampuan pemohon menyediakan kelengkapan permohonan. Hal ini terang- kum dalam faktor kesadaran, aturan, organisasi dan  pendapatan, keterampilan petugas dan faktor sarana.
Kata kunci: pelaksanaan pelayanan, pendaftaran tanah, pengukuran tanah, pemetaan tanah.
PENDAHULUAN Pertanahan merupakan kebijakan yang digariskan oleh pemerintah di dalam men- gatur hubungan antara tanah dengan orang sebagaimana yang ditetapkan oleh UUD 1945 dan dijabarkan dalam UU No. 5 Ta- hun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (UUPA). Pasal 19 UUPA menyebutkan bahwa untuk kepastian hukum pemerintah mengadakan pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah meliputi: (1) pengukuran,
pemetaan dan pembukuan tanah, (2) pendaf- taran hak-hak atas tanah dan peralihan hak- hak tersebut, dan (3) pemberian surat-surat tanda bukti yang berlaku sebagai alat pem- buktian yang syah.  Manajemen pertanahan yang dijalankan pemerintah sehari-hari di- laksanakan oleh Badan Pertanahan Nasi- onal (BPN). Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2006 BPN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan se-
cara nasional, regional dan sektoral dengan menyelenggarakan fungsi yaitu perumusan kebijakan nasional di bidang pertanahan, koordinasi kebijakan, perencanaan dan pro- gram di bidang pertanahan, pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang per- tanahan, penyelenggaraan dan pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan di bidang pertanahan, pelaksanaan pendaftaran tanah, pengaturan dan penetapan hak-hak atas ta- nah, serta fungsi lain di bidang pertanahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru adalah salah satu dari sebelas Kantor Perta- nahan di Provinsi Riau. Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru melakukan tugas pelayanan untuk wilayah Kota Pekanbaru yang luasnya menurut data BPN Tk.I Riau adalah 632.26 Km 2 . Kota Pekanbaru terdiri dari 12 Keca- matan dan 58 Kelurahan berbatas dengan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar. Dihuni oleh 897.797 jiwa (Sensus Penduduk 2010) dengan tingkat pertumbuhan penduduk 3.2%.   Berdasarkan data tahun 2014, Perkiraan jumlah bidang tanah di Pekanbaru adalah 237.840 bidang. Sebanyak 183.550 bidang diantaranya telah terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Pekan- baru. Ini berarti 22,8% tanah lainnya masih belum terdaftar. Kantor Pertanahan Kota Pe- kanbaru berada dalam Type A pada Kanwil Type B. Tipikal kantor ini dapat diartikan bahwa Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru termasuk kantor pelayanan dengan tingkat pelayanan tinggi pada provinsi dengan tingkat pelayanan sedang.
Berdasarkan pengamatan pada Kan- tor Pertanahan Kota Pekanbaru yang men- jadi lokasi rencana penelitian ini, terdapat fenomena yang berkaitan dengan kurangnya kualitas pelayanan dengan indikator antara lain  banyaknya pengaduan atas keterlam- batan penyelesaian kegiatan serta sulitnya memperoleh informasi tentang status per- mohonan. Secara umum kinerja Seksi Sur- vei Pengukuran dan Pemetaan selama tahun 2014 dapat dilihat dari penyelesaian per- mohonan sejumlah 10.466 bidang. Jumlah permohonan sepanjang tahun 2014 adalah 10471 bidang, sehingga secara matematis
tunggakan hanya 5 bidang. Tetapi ditemukan bahwa sisa pekerjaan adalah sebanyak  3.552 bidang. Jika sisa pekerjaan tersebut adalah juga permohonan yang sedang berlangsung dan masih dalam batas waktu penyelesa- ian yaitu sekitar 1000 bidang maka sisanya adalah 2552 bidang adalah merupakan aku- mulasi tunggakan dari tahun tahun sebelum- nya  hingga akhir tahun 2014. Berbagai fakta permasalahan yang terjadi apabila dihubungkan atau dibanding- kan harapan pelayanan yang baik menurut ketentuannya masih belum memadai, oleh karenanya apakah sebenarnya pelayanan di kantor pertanahan kota Pekanbaru memang seperti itu dan jika memang benar apa ses- ungguhnya faktor yang menjadi kendala bagi kantor pertanahan dalam memberikan pelay- anan pertanahan. Penelitian ini memfokus- kan pada bidang pengukuran dan pemetaan karena adanya indikasi permasalahan berada pada bidang tersebut.
Merujuk pada penelitian terdahu- lu   yang  dilaksanakan oleh Elita Rahmi (2009) tentang  Tarik Menarik antara De- sentralisasi dan Sentralisasi Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Urusan Pertana- han,  yang  berakibat  konflik  dan  tumpang tindihnya tugas-tugas yang dapat berakibat tidak maksimalnya pelayanan dibidang per- tanahan. Pelelitian lain dilaksanakan oleh Setyaningsih (2013) tentang studi kinerja organisasi di Kantor Pertanahan Sidoarjo yang menyatakan ketidak seimbangan jum- lah karyawan dengan volume permohonan adalah faktor pembatas yang mengakibatkan lambatnya proses pelayanan. Penelitian lain adalah dilakukan  Sri Suryanti (2009) ten- tang  Kinerja Aparat Pelayanan Pada Kantor Pertanahan Kota Semarang yang belum op- timal. Masih adanya diskriminasi pelayanan walaupun tidak secara nyata diakui tapi di- rasakan oleh masyarakat. Persepsi bekerja aparat yang masih berorientasi pada kon- tribusi dan kompensasi serta responsibilitas dan akuntabilitas yang masih kurang, dengan ditunjukkan masih banyaknya keluhan ma- syarakat dan keterlambatan dalam penerbi- tan  sertifikat,  dimana  masih  banyak  tung - gakan permohonan. Indikator pelayanan publik yang baik
menurut Sukmaningsih (2001) ialah sebagai berikut: 1. Keterbukaan, artinya informasi pelayanan yang meliputi petunjuk, sosial- isasi, saran dan kritik dapat dilihat dan diak- ses oleh publik; 2. Kesederhanaan artinya adanya persedur dan persyaratan pelayanan yang jelas dan sederhana; 3. Kepastian, arti- nya adanya kepastian mengenai waktu biaya dan petugas pelayanan: 4. Keadilan. artinya adanya persamaan perlakuan pelayanan; 5. Keamanan dan Kenyamanan, artinya adan- ya hasil produk pelayanan yang memenuhi kualitas teknis (aman) dan penataan ruangan dan lingkungan kantor terasa fungsional, rapi, bersih, dan nyaman; 6. Perilaku Petu- gas Pelayanan, artinya seorang petugas harus tanggap, peduli serta memiliki disiplin dan kemampuan dalam memberikan pelayanan. Selain itu petugas pelayan harus ramah dan sopan. Penelitian ini bertujuan untuk men- getahui pelaksanaan pelayanan pengukuran dan pemetaan tanah pada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru.
METODE Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Responden penelitian adalah key informan masyarakat penerima pelayanan, petugas pemberi pelayanan, tokoh masyara- kat dan sempadan tanah. Data primer, diam- bil dari responden dan data sekunder yang diambil dari dinas/instansi terkait dengan pelayanan dalam penataan tanah di wilayah administratif Pemerintahan Kota Pekanbaru. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi. Sedangkan teknik analisis data dengan menggunakan teknik deskriptif interaktif.

## HASIL
Pelaksanaan Pelayanan Survei Penguku- ran dan Pemetaan Tanah Keterbukaan Mengenai keterbukaan pelayanan pen- gukuran dan pemetaan dapat dijelaskan bah- wa masyarakat pemohon menganggap sudah cukup jelas diberikan baik secara langsung melalui petugas petugas pelayanan maupun pada sarana informasi pada Kantor Pertana- han Kota Pekanbaru. Begitu juga tentang In-
formasi biaya, prosedur, nama petugas ukur dan nomor telepon petugas ukur serta jad- wal pengukuran sudah cukup jelas.   Keter- bukaan informasi pengukuran dilaksanakan melalui petugas informasi dan verifikasi ber - kas serta penempatan petugas cek plot di lo- ket pelayanan yang selalu siap menjelaskan prosedur dan tahap kegiatan pengukuran dan pemetaan. Penempatan petugas yang dapat memberikan informasi tentang berkas dan pengaduan di loket pengaduan. Diluar itu juga adalah dengan menghubungi masyara- kat pemohon yang berkas permohonannnya tidak dapat diteruskan, menjelaskan serta mengembalikan berkas yang tidak dapat di- proses.  Keterbukaan dalam hal pelayanan juga didukung penyediaan Sistim Antrian Elektronik, Kotak Pengaduan, Informasi (brosur, kiosk-k), Tombol Kepuasan, dan ab- sensi elektronik.
Kesederhanaan Mengenai kesederhanaan pelayanan yang diberikan menunjukkan hal yang cen- derung rumit namun terdapat upaya untuk membuat lebih sederhana. Hal ini dapat dili- hat pada pernyataan bahwa dahulu permoho- nan pengukuran menunggu pemohon datang ke bagian pengukuran untuk menjadwal pen- gukuran, sedangkan sekarang ini jadwal pen- gukuran dapat diketahui pada hari yang sama dengan pendaftaran pengukuran. Begitu juga dengan surat tugas pengukuran saat ini telah dilimpahkan penandatanganannya kepada Kepala Subseksi Pengukuran dan Pemetaan, dan itu ditandatangani pada hari yang sama dengan pendaftaran pengukuran. Hal ini di- anggap sebagai penyederhanan prosedur di- mana penerbitan surat tugas dan penjadwa- lan dilaksanakan pada hari pertama setelah berkas diterima/dientry pada sistem pelay- anan. Menghadirkan sempadan maupun RT/ RW itu yang sulit dipenuhi, karena  kesibu- kan masyarakat, tetapi prosedur itu memang sangat perlu untuk kepastian hukum. Dapat dikatakan bahwa tidak ada hal yang dapat di- sederhanakan mulai dari penerimaan berkas, cek plot, pembayanan biaya, pengukuran hingga pemetaan dan proses-proses pemer- iksaan guna memperoleh hasil yang berkual- itas. Upaya kesederhanaan pelayanan yang
diberikan oleh BPN adalah melalui  pelayan- an bergerak Larasita  yang meliputi kegiatan penerimaan berkas (fungsi front office),  One Day Services untuk pelayanan tertentu  yaitu Roya, Perubahan Hak untuk Rumah Tinggal, Peralihan Hak Jual Beli di bawah NOTKP, Penyampaian berbagai Informasi/penyulu- han, penyerahan produk (sertipikat) dan ber- bahagai tugas-tugas pertanahan yang seyo- gianya dilaksanakan di Kantor Pertanahan. Larasita dapat didefinisikan sebagai Kantor Pertanahan yang bergerak mendekat kepada masyarakat pemohon untuk pelayanan ter- tentu.
Kepastian Kepastian yang diberikan oleh petugas baik dalam kepastian waktu penyelesaian juga berkaitan dengan biaya yang dikeluar- kan sudah optimal. Biaya pengukuran dan pemetaan sudah pasti dan diketahui pada saat pendaftaran permohonan, dimana bi- aya dipengaruhi faktor luas dan penggunaan tanah. Tanah yang luas biaya ukurnya lebih mahal dan biaya pengukuran tanah non per- tanian lebih mahal dari tanah pertanian. Bi- aya tersebut telah ditentukan dalam PP No.13 Tahun 2010 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahaan Nasional. Namun dalam beberapa kasus BPN Kota Pekanbaru tidak dapat memberikan kepastian waktu atas penyelesaian suatu permohonan. Hal ini bertentangan dengan asas  penyelenggaraan pelayanan publik yang harus memiliki stan- dar pelayanan yang wajib ditaati oleh pem- beri dan atau penerima layanan. Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62 Tahun2003, standar pelay- anan sekurang-kurangnya harus meliputi: Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk prosedur pengaduan; Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permo- honan sampai dengan penyelesaian pelay- anan termasuk pengaduan pelayanan; Biaya pelayanan beserta rincian yang ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan; Produk pelayanan yaitu hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan; Sarana dan prasarana, yaitu pe-
nyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggaraan pelay- anan publik; Kompetensi petugas pemberi pelayanan yang telah ditetapkan dengan te- pat berdasarkan pengetahuan, keahlian, ket- erampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuh- kan. Berkaitan dengan kepastian juga ada hubungannya dengan pengaduan masyara- kat. Melalui Surat Keputusan Kepala Kantor nomor 56/KEP-14.7L/IX/ 2013 tanggal L7 September 2013 tentang Penanganan Pen- gaduan Masyarakat di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, dilaksanakan pelayanan pengaduan masyarakat dan memberikan in- formasi proaktif petugas kepada pengadu tentang status berkas permohonan.  Kelema- han petugas untuk menyelesaikan berkas per- mohonan sesuai dengan waktu yang ditetap- kan berdampak pada ketidakpastian. Beber- apa faktor yang menyebabkan keterlambatan adalah kapasitas dan kemampuan petugas ti- dak seimbang dengan jumlah volume berkas yang masuk dan  masyarakat pemilik tanah atau pemohon yang tidak mampu memenuhi kelengkapan sesuai ketentuan, misalnya ketidak mampuan pemohon menghadirkan sempadan pada saat pengukuran,  menyerah- kan  tambahan kelengkapan berkas.
Keadilan Dari uraian mengenai keadilan yang dirasakan masyarakat dalam pelayanan pen- gukuran sudah cukup optimal diberikan ke- pada masyarakat tanpa membedakan strata masyarakat pemohon, tetapi semata ber- dasarkan urutan. Hal ini juga didukung oleh keberadaan mesin antri. Rasa ketidak adilan ketika diperoleh bahwa penyelesaian peker- jaan tidak berurutan sebagaimana urutan masuknya permohonan adalah diakibatkan bahwa setiap permohonan mempunyai kara- kteristik tertentu yang dibedakan oleh luas, letak, penggunaan tanah, arahan penggu- naan menurut tata ruang dan lain sebagainya yang mengakibatkan tingkat kesulitan yang berbeda antara satu pekerjaan dan pekerjaan lainnya. Dapat dipastikan bahwa pekerjaan dengan tingkat kesulitan tinggi akan lebih lama penyelesaiannya dibanding dengan pekerjaan tingkat kesulitan rendah. Urutan
Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 13, Nomor 3, Juli 2015: 237-242
penyelesaian pekerjaan ini juga banyak di- pengaruhi ketika penyelesaian kegiatan di- laksanakan harus dengan ketersediaan arsip pertanahan yang belum baik.
Keamanan dan Kenyamanan Keamanan dikaitkan dengan adanya hasil layanan yang memenuhi kualitas se- hingga memberikan rasa aman baik pada pemohon, para pemilik tanah sekitar mau- pun pada BPN sebagai pemberi layanan. Dalam batasan tertentu sebagaimana tang- gapan masyarakat pemohon, telah menerima dan memahami hasil ukuran BPN. Namun pada kesempatan lain masih banyak ditemu- kan ketidak amanan. Hal ini dapat dibukti- kan dengan adanya kasus overlap sertipikat, gugatan terhadap sertipikat yang ternyata tidak dapat memberikan rasa aman. Sedang- kan dari segi kenyamanan dapat dikategori- kan kurang memenuhi. Hal ini dapat dilihat pada keterbatasan fasilitas fisik terutama ru - ang pelayanan yang sangat sempit dan keter- batasan halaman parkir kendaraan.  Hal ini juga dikeluhkan oleh masyarakat yang me- nyarankan agar ada pemisahan ruang yang sedemikian rupa sehingga diperoleh suasana yang lebih tenang dan hening.
Perilaku Petugas Pelayanan Seorang petugas harus tanggap, pedu- li serta memiliki disiplin dan kemampuan dalam memberikan pelayanan. Selain itu petugas pelayan harus ramah, sopan. Dari hasil wawancara diperoleh bahwa  semua petugas sudah cukup baik kecuali dibagian pengaduan  (Carl  Suryadi  Candra,  Tanggal wawancara 27 Juli 2015). Ketika pemohon datang, pastilah ada keperluannya. Maka kita harusnya tanggap dan mendekati serta bertanya kepentingannya. Kemampuan kita menjawab posisi berkasnya, menerangkan kendala yang dihadapi untuk penyelesaian berkasnya dan memberikan kepastian waktu penyelesaian adalah sangat menyenangkan pemohon. Dalam hal ini mungkin kita ma- sih kurang. (Subagio, Tanggal wawancara 27 Juli 2015) Berdasarkan penjelasan diatas diperoleh bahwa perilaku petugas pelayan sudah mengarah pada kesesuai kebutuhan masyarakat yang masih perlu ditingkatkan.
Faktor-faktor Yang Penghambat Pelay- anan Pengukuran dan Pemetaan Tanah
1). Faktor kesadaran baik petugas pelayan maupun masyarakat pemohon atau yang berkepentingan terhadap tanah; 2). Faktor aturan yaitu adanya aturan yang harus di- penuhi namun sulit untuk dilaksanakan; 3). Faktor organisasi yaitu jumlah karyawan yang tidak seimbang dengan kebutuhan; 4). Faktor pendapatan baik penyedia lay- anan maupun masyarakat yang berhubungan dengan pelayanan; 5). Faktor Keterampilan Petugas yaitu  petugas ukur dan pendukung pengukuran dan pemetaan yang memenuhi kriteria kualitas dan integritas yang baik se- hingga mampu memecahkan problematik pertanahan yang semakin kompleks dengan profesional dan 6). Faktor Sarana baik Ban- gunan Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, Sarana Arsip Kantor Pertanahan Kota Pe- kanbaru maupun Sarana Pemetaan.

## PEMBAHASAN
Dalam hal kepastian waktu, seb- agaimana disampaikan oleh masyarakat su- dah cukup memuaskan. Namun diakui juga oleh petugas informasi/verifikasi berkas dan petugas ukur tentang tidak mampunya mem- berikan suatu jawaban yang pasti atas penye- lesaian suatu permohonan. Kejadian demiki- an dapat terjadi untuk berbagai permohonan yaitu permohoan hak, pemisahan/pemeca- han, pengembalian batas dan lain-lain yang dalam prosesnya memerlukan waktu yang lebih dari SPPP atau bahkan tidak dapat di- pastikan waktu penyelesaiannya. Penundaan tersebut dapat terjadi dengan berbagai ala- san misalnya adanya indikasi tumpang tin- dih, adanya keberatan dari pihak lain, tidak pastinya batas, penguasaan fisik yang tidak sesuai dengan dokumen, perlunya dukungan arsip, terjadinya kegagalan sistem komputer dan lain-lain. Setiap kasus memiliki karak- ter tersendiri sehingga penangananyapun memerlukan telaah tersendiri.  Dari telaah tersebut dapat dibedakan permohonan yang masih memungkinkan diselesaikan dan per- mohonan yang harus ditolak (dikembalikan kepada pemohon). Ketidak pastian waktu penyelesaian tersebut sejalan dengan biaya
yang dikeluarkan  oleh pemohon. Perihal keamanan dalam kasus tump- ang tindih misalnya, bahwa  tumpang tindih sertipikat dapat terjadi akibat tidak terde- teksinya adanya sertipikat atas tanah yang sedang dimohonkan. Bahwa setiap tanah terdaftar(bersertipikat)  juga telah dipetakan dalam Peta Pendaftaran di Kantor Pertana- han. Oleh karena itu kemungkinan terjadinya tumpang tindih adalah masalah tata kelola asrip pemetaan di Kantor Pertanahan.  Dis- amping alasan diatas, bahwa sering dijumpai adanya kasus penguasaan tanah yang tidak sesuai dengan dokumen yang dimilikinya. Akibatnya, ada kalanya dalam suatu permo- honan dimana pada kondisi lapangan tidak terjadi permasalahan, namun dalam proses diketahui bahwa tanah yang dimohonkan adalah bagian dari tanah yang telah berser- tipikat. Disamping faktor internal BPN ki- ranya perlu diberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kewajiban yang harus dipenuhi atas tanah, misalnya menguasai ta- nah sesuai dengan dokumen yang dimiliki, membuat tanda batas sesuai ketentuan dan melakukan pemeliharaan atas tanah secara terus menerus sehingga mengurangi peluang terjadinya permasalahan pertanahan. Kepastian waktu, rasa aman terhadap produk tidak dapat dipisahkan dari keterba- tasan organisasi dalam hal jumlah karyawan yang tidak sebanding dengan volume permo- honan, kualitas sumber daya manusia serta semangat pelayanan.   Setyaningsih (2013) ketidakpastian penyelesaian permohonan sertifikat tanah disebabkan kemampuan dan ketidakseimbangan jumlah karyawan den- gan volume pemohon. Akibat dari kondisi ini mengakibatkan adanya akumulasi sisa permohonan yang tidak dapat ditangani di tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menjadi lebih buruk jika dilihat dari keterbatasan ge-
dung dan sarana pengarsipan dan pemetaan yang masih perlu perhatian. Kualitas pelay- anan yang baik tidak saja dipengaruhi oleh faktor internal Kantor Pertanahan Kota Pe- kanbaru, tetapi juga oleh faktor eksternal yaitu masyarakat pemohon dan para pemilik tanah sekitar.

## SIMPULAN
Pelaksanaan pelayanan pengukuran dan pemetaan pada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru yang diberikan kepada masyara- kat sudah cukup baik.  Namun dalam prose- dur pengurusan pengukuran dan pemetaan tanah, masyarakat masih merasa kesulitan. Begitu pula dalam kepastian waktu peny- elesaian urusan, biaya dan perlakuan dalam pelayanan pada masyarakat masih ditemukan ketimpangan. Sedangkan Faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan pelayanan pengukuran dan pemetaan pada Kantor Per- tanahan Kota Pekanbaru antara lain  faktor kekurangan dari sumberdaya manusia yang trampil, juga kurang mampunya pemohon kelengkapan permohonan.
DAFTAR RUJUKAN Elita Rahmi, 2009. Tarik Menarik antara Desentralisasi dan Sentralisasi Ke- wenangan Pemerintah Daerah  dalam Urusan Pertanahan . Jurnal Hukum no. Edisi khusus vol. 16 OKTOBER 2009: 137 – 154 Setyaningsih, 2013, Studi Kinerja Organisa- si Di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo . Sukmaningsih, 2001, Manajemen Pelayan- an .Jakarta .PT. Gramedia, Suryanti, Sri, 2009, Kinerja Aparat Pelay- anan Pada Kantor Pertanahan Kota Semarang. Masters thesis, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro