ISSN 2614-3461 (p ) 2598-3865 http://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/panangkaran Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat Vol. 8 No. 1 (Januari - Juni 2024) https://doi.org/10.14421/panangkaran.v8i1.3225 hlm. 21-33

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MENTERI AGAMA DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI ASRAMA SANTRI BILQOLAM
Nurul Miftachur Rodiyah 22204092024@student.uin-suka.ac.id UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

## Abstract
Sexual  violence  is  an  important  issue  to  act  upon.  Public  awareness  of  sexual violence and sexual education is still very minimal. Especially if sexual violence occurs in the dormitory environment, victims will feel hesitant and dare not report. The purpose of this study is to determine the form of PMA policy Number 73 of 2022 implemented in the Bilqolam student dormitory and how to implement it. The research method used is descriptive qualitative. Data was collected through a process of observation, interviews, and documentation. The results of this study show  that  (1)  the  form  of  Bilqolam  student  dormitory  policy  related  to  the prevention and handling of sexual violence is through discussions, credit studies, compiling materials and syllabi, collaborating with the Swara Rahima community, KUA,  and  psychologists,  and  having  concerns  about  sexual  violence  cases.  (2) prevention and handling efforts are accommodated with a Stop Sexual Violence (SKS) study which refers to the SKS syllabus.
Keyword : Sexual Violence; Sexual Education; SKS; PMA no 73 Year 2022.

## Abstrak
Kekerasan seksual adalah masalah yang penting untuk ditindaklanjuti. Kesadaran masyarakat  terhadap  kekerasan  seksual  dan  pendidikan  seksual  masih  sangat minim. Terlebih apabila kekerasan seksual terjadi di lingkungan pesantren, korban
akan merasa sungkan dan tidak berani melaporkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk  mengetahui  bentuk  kebijakan  PMA  Nomor  73  Tahun  2022  yang dilaksanakan di Asrama santri Bilqolam dan bagaimana cara pengimplementasiannya.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  kualitatif deskriptif.  Data  dikumpulkan  melalui  proses  observasi,  wawancara,  dan dokumentasi.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  (1)  bentuk  kebijakan Asrama  santri  Bilqolam  terkait  pencegahan  dan  penanganan  kekerasan  seksual adalah  melalui  diskusi,  pengajian  SKS,  menyusun  materi  dan  silabus,  bekerja sama dengan komunitas Swara Rahima, KUA, dan ahli psikolog, serta memiliki kepedulian  terhadap  kasus  kekerasan  seksual  (2)  upaya  pencegahan  dan penanganan  diwadahi  dengan  sebuah  pengajian Stop  Kekerasan  Seksual (SKS) yang didukung dengan silabus SKS.
Kata kunci : Kekerasan Seksual; Pendidikan Seksual; SKS; PMA no. 73 Tahun 2022.

## I. PENDAHULUAN
Pendidikan  seksual  dalam  pandangan  Widjanarko  adalah  upaya  mendidik  dan mengarahkan perilaku seksual (baik yang melibatkan sentuhan fisik maupun psikis) ke arah seks yang sehat bagi kedua belah pihak (Helmi and Paramastri, 1998). Masa remaja adalah  proses  perkembangan  manusia  secara  biologis  dan  psikologis.  Perkembangan biologis mengarah pada perubahan fisik sedangkan perkembangan psikologis berkaitan dengan  emosi  dan  seksualitas.  Di  usia  ini,  dorongan  seksual  meningkat  disertai munculnya  emosi  dan  pemikiran  yang  baru.  Setiap  remaja  ingin  mengetahui  dan merasakan hal-hal tentang seksualitas, seperti hubungan seksual, onani, kehamilan, dll. Hanya  saja  tidak  semua  remaja  memiliki  pemahaman  yang  cukup.  (Papathanasiou  I. 2007).  Sebuah  penelitian  dengan  sampel  293  siswa  di  SMA  Negeri  1  Subang menunjukkan  bahwa  64,3  %  siswa  memiliki  pemahaman  seksualitas  yang  rendah. Informasi  seksualitas  yang  diperoleh  dari  teman  sebanyak  38,6%  dan  sebanyak  2,7% siswa memiliki perilaku seksual yang kurang baik. Oleh sebab itu pemahaman/pendidikan  seksual  berhubungan  erat  dengan  perilaku  seksual  (Marliana, 2018).  Pemahaman  yang  baik  terhadap  seksualitas  akan  menciptakan  perilaku  seksual yang baik dan sehat.
Kekerasan  seksual  dimaknai  dengan  segala  tindakan  seksual  atau  percobaan tindakan  seksual,  baik  itu  merendahkan,  menghina,  menyerang  dan/atau  perbuatan lainnya, terhadap tubuh, seksualitas, identitas gender, dan/atau ekspresi gender seseorang, yang  dilakukan  secara  paksa  dan  bertentangan  dengan  kehendak  orang  tersebut.
Keterpaksaan ini muncul karena ketidakmampuan korban memberikan persetujuan dalam keadaan  bebas.  Faktor  penyebabnya  adalah  ketimpangan  relasi  kuasa  dan/atau  relasi gender.  Ketimpangan  ini  memberikan  dampak  penderitaan  atau  kesengsaraan  secara fisik,  psikis, dan/atau seksual,  serta kerugian ekonomi, sosial,  budaya, dan/atau politik (Krug, et al., 2002). Istilah ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender menurut Komnas Perempuan  (2017)  adalah  keadaan  terlapor  (pelaku)  menyalahgunakan  sumber  daya pengetahuan,  ekonomi  dan/  atau  penerimaan  masyarakat  atau  status  sosial  yang dimilikinya untuk mengendalikan korban.
Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) meninjau kasus kekerasan seksual yang terus bertambah. Tercatat sepanjang bulan Januari hingga Mei 2023 telah terjadi 22 kasus kekerasan  seksual  dengan  jumlah  korban  202  siswa.  Diantaranya  11  kasus  terjadi  di sekolah, 8 kasus terjadi pada satuan pendidikan di bawah naungan Kementrian Agama, seperti  madrasah  dan  pondok  pesantren,  dan  3  kasus  lain  terjadi  di  lembaga  informal, seperti tempat mengaji. Berdasarkan catatan FSGI, presentase kasus kekerasan seksual melibatkan  guru  sebanyak  31,80%,  pemilik  dan  atau  pemimpin  pondok  pesantren 18,20%,  kepala  sekolah  13,63%,  guru  ngaji  (satuan  pendidikan  informal)  13,63%, pengasuh  asrama/pondok  4,5%,  kepala  madrasah  4,5%,  penjaga  sekolah  4,5%,  dan lainnya  sebesar  9%  (Safitri,  2023).  Adapun  oknum  pelaku  kekerasan  seksual  tersebut merupakan sosok yang seharusnya dicontoh dan dihormati.
Kebanyakan  kasus  kekerasan  seksual  pada  anak  tidak  dilaporkan  atau  tidak disadari (Wismayanti et al., 2019). Informasi mengenai kekerasan seksual masih minim diketahui. Tidak semua orang memahami apa itu kekerasan seksual dan apa saja tindakan yang termasuk dalam kekerasan seksual.  Terlebih  jika terjadi di  lingkungan pesantren. Sistem  pesantren  yang  eksklusif  dan  terbatasnya  ruang  gerak  santri  menjadi  dua  hal penyebab tersembunyinya kasus kekerasan seksual. Beberapa kasus terkuak dikarenakan korban sempat kabur dari pesantren dan melaporkannya (Solekhah, 2022). Dalam hal ini, prinsip ngalap berkah atau sam’an wa tho’atan menjadi alasan ketidakberdayaan santri dalam bertindak atas apa yang menimpa dirinya.
Akhir-akhir  ini  kasus  kekerasan  seksual  di  pesantren  bermunculan  memenuhi portal  berita  nasional.  Citra  pesantren  sebagai  lembaga  pendidikan  yang  menekankan moral  dan  akhlak  tercederai.  Tentu  ini  menjadi  keprihatinan  bersama.  Payung  hukum sebagai  standar  patokan  sangat  diperlukan  untuk  menangani  kasus  kekerasan  seksual.
Sebab  itulah,  Menteri  Agama  Republik  Indonesia  memberlakukan  aturan  baru  tentang pencegahan  dan  penanganan  kekerasan  seksual  di  satuan  pendidikan  pada  Kementrian Agama  yang  tertuang  pada  Peraturan  Menteri  Agama  (PMA)  Nomor  73  Tahun  2022. Sehingga jika ditemukan kasus kekerasan seksual di masyarakat, mereka bisa lebih tahu apa yang harus dilakukan dan dapat segera ditangani oleh yang berwenang.
Peraturan  Menteri  Agama  (PMA)  Nomor  73  Tahun  2022  berisi  tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di satuan pendidikan di bawah naungan Kementerian  Agama.  PMA  ini  disusun  melalui  pendekatan  agama.  Adapun  bentuk kekerasan seksual yang dimaksud adalah mencakup perlakuan secara verbal, non fisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi. Aturan ini berisi tujuh bab, yaitu:  (1)  ketentuan  umum,  (2)  bentuk  kekerasan  seksual,  (3)  pencegahan,  (4) penanganan, (5) pelaporan, pemantauan, dan evaluasi, (6) sanksi, (7) ketentuan penutup. (Kemenag, 2022).
Terbitnya PMA Nomor 73 Tahun 2022 ini menjadi kabar gembira sebagai jalan keluar  dan  tindak  lanjut  kasus  kekerasan  seksual.  Harapannya  aturan  pencegahan  dan penanganan kekerasan seksual dari PMA dapat diterapkan dan dijadikan acuan menyusun Standard  Operasional  Procedur (SOP)  bagi  satuan  pendidikan  di  bawah  naungan Kementrian  Agama.  Hanya  saja,  menurut  Nina  Nurmila,  guru  besar  Universitas  Islam Internasional Indonesia (UIII), perlu ada perbaikan kalimat agar lebih jelas pada Pasal 5d PMA Nomor 73 Tahun 2022 yakni 'menatap korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman masuk kategori kekerasan seksual'. Hal ini dikarenakan redaksi tersebut rawan memunculkan  pertanyaan  di  masyarakat.  Poin  plusnya,  aturan  ini  lebih  inklusif memayungi  semua  agama  dibandingkan  dengan  aturan  pencegahan  dan  penanganan kekerasan  seksual  di  PT  yang  dikeluarkan  oleh  Permendikbud  (Mardiyansyah,  2022). Meskipun  belum  sepenuhnya  ideal,  setidaknya  sudah  ada  aturan  yang  baku  untuk menangani kekerasan seksual dan perlu didukung oleh banyak pihak.
Asrama  Santri  Bilqolam  merupakan  sebuah  asrama  pesantren  mahasiswa  di Banguntapan  Bantul.  Melalui  laman  Instagram,  pesantren  ini  bekerja  sama  dengan komunitas masjid se-Banguntapan untuk mengadakan sebuah pengajian yang dinamakan ‘ngaji SKS’. Istilah ini memiliki kepanjangan ngaji ‘Stop Kekerasan Seksual’ atau sebuah pengajian yang digagas sebagai upaya pencegahan kekerasan seksual. Dari pemaparan di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan Asrama Santri
Bilqolam dalam membumikan Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual serta bagaimana wujud implementasi kebijakan Peraturan Menteri Agama (PMA) di Asrama Santri Bilqolam.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  kualitatif,  yakni  peneliti  berusaha memperoleh informasi mendalam terkait kebijakan implementasi PMA di Asrama Santri Bilqolam.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  deskriptif.  Pengumpulan  data dilakukan  melalui  teknik  observasi,  wawancara,  dan  data.  Data  yang  sudah  terkumpul kemudian  dianalisis  menggunakan  tiga  tahapan  yakni  reduksi  data,  penyajian,  serta penarikan  kesimpulan  dan  verifikasi  data  (Cindy  Aprilia  et  al.  2022).  Subjek  utama penelitian ini adalah pengasuh Asrama Santri Bilqolam sekaligus Kepala Madin Masjid Azzahrotun.

## III. PEMBAHASAN
Asrama  santri  Bilqolam  membuat  sebuah  program  pengajian  yang  berkaitan  tentang pendidikan seksual. Program pendidikan seksual diwadahi dalam ngaji SKS. Istilah ngaji SKS  mulanya  merupakan  kependekan Sebelum  Kata  Sah yang diusulkan  berdasarkan tema  pengajian  pranikah.  SKS  tema  ini  menjadi  awal  mula  kegiatan  pengajian  semi seminar-diskusi pendidikan seksual. Topik khususnya terkait pentingnya memiliki ilmu dan persiapan sebagai bekal pernikahan. Acara pertama ini berlangsung sebelum terjadi pandemi.  Peserta  pengajian  adalah  anak-anak  muda  remaja  masjid  Az-Zahrotun. Kegiatan  ngaji  SKS  atau  ngaji  Stop  Kekerasan  Seksual  merupakan  lanjutan  dari  ngaji Sebelum  Kata  Sah  (SKS  I).  Sebagaimana  kelanjutan  dari  SKS  I,  latar  belakang keberadaannya adalah untuk memberikan bekal bagi santri tentang pendidikan seksual.
Pelaksanaan ngaji SKS  merupakan  kegiatan  diskusi  gabungan  antara  santri Asrama  Bilqolam  dan  remaja  masjid-musholla  sekelurahan  Wonocatur  Yogyakarta. Program  ini  berawal  dari  pengajian  tematik  pada  tahun  2017  yang  diadakan  bersama santri Asrama Bilqolam dan kemudian berkembang dilaksanakan bersama remaja masjid Az-Zahrotun. Pelaksanaan SKS bekerjasama dengan KUA Banguntapan dan komunitas Swara Rahima serta memperoleh animo positif di kalangan masyarakat. Kemudian yang kedua kalinya ngaji SKS diadakan pada bulan Oktober 2022. Kata SKS tetap digunakan
namun  kepanjangannya  menjadi  Stop  Kekerasan  Seksual.  SKS  kedua  dihadiri  oleh kurang lebih 60 orang anak muda yang berasal dari remaja masjid-musholla Wonocatur. Tema  ini  diambil  memandang  kondisi  dan  banyak  masalah  kekerasan  seksual  yang terjadi.
Agar da’wah program pendidikan seksual lebih matang, teratur, dan cakupannya meluas sehingga dapat diterima oleh banyak anak muda, maka disusunlah silabus SKS. Silabus ini terdiri dari dua pokok tema, Sebelum Kata Sah dan Stop Kekerasan Seksual . Proses penyusunan silabus ini mengerahkan perwakilan dari santri Asrama Bilqolam dan perwakilan dari masjid dan musholla di kelurahan Wonocatur. Silabus SKS I terdiri dari dua bab. Setiap bab digunakan untuk 2x pertemuan. Setiap pertemuan terdapat dua sesi. Materi-materinya  mencakup  bagaimana  tujuan  pernikahan,  memilih  kriteria  pasangan, pendidikan  seksual  dan  reproduksi,  dan  manajemen  keluarga.  Per  sesi  terdapat  materi sehingga total ada empat sesi dan empat materi yang berbeda.
Silabus SKS II bertema Stop Kekerasan Seksual yang terdiri dari tiga pertemuan dengan tiga materi, seperti gender dan seks, dampak dan bahaya kekerasan seksual, serta materi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Materi tersebut diambil berdasarkan  Al-Qur’an,  hadits,  kitab-kitab  kuning,  dan  pandangan  KH.  Faqihuddin Abdul  Qadir.  KH.  Faqihuddin  Abdul  Qadir  merupakan  seorang  ulama  laki-laki  dan dikenal  ketokohannya  sebagai  pejuang  keadilan  gender.  Silabus  ini  akan  digunakan sebagai referensi program pendidikan seksual yang targetnya tidak hanya santri Asrama Bilqolam tetapi juga para remaja masjid dan musholla se-Banguntapan, Yogyakarta.

## Kebijakan  Asrama  Santri  Bilqolam  terkait  Peraturan  Menteri  Agama  (PMA)
Nomor 73 Tahun 2022 dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Mayoritas masyarakat berasumsi bahwa kekerasan seksual rawan terjadi di tempat umum, tempat kerja seperti Perusahaan, perkantoran serta tempat lainnya yang memungkinkan lawan jenis  dapat  berkontak secara leluasa  (Sumera 2013). Hal  ini terpatahkan dengan munculnya kasus kekerasan seksual dari lingkungan pesantren. Tahun 2021 muncul kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh pemimpin Yayasan Manarul Huda di Bandung, yakni Herry Wirawan sejak tahun 2016-2021. Jumlah korban mencapai  13 santri, 9 di antaranya hamil dan pernah melahirkan (Amindoni, 2023). Kasus kekerasan seksual juga muncul di Jombang Jawa Timur. Pelakunya adalah putra pengasuh Pondok Pesantren As-
Shiddiqiyyah, Mas Bechi. Kasus ini terungkap pada tahun 2022 yang rupanya kejadian itu  telah  berlangsung  sejak  tahun  2017  hingga  tahun  2021  (Faizal,  2022).  Kekerasan seksual  juga  dapat  terjadi  sesama  jenis.  Tahun  2021,  terungkap  adanya  pemimpin pesantren di Ogan Ilir Sumatera Selatan melakukan sodomi terhadap 26 santri laki-laki (Cindy Aprilia et al. 2022). Fakta ini menunjukkan bahwasannya kasus kekerasan seksual juga  dapat  terjadi  di  lingkungan  pesantren,  baik  dengan  lawan  jenis  maupun  dengan sesama jenis.
Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 30 Tahun 2021 terkait pencegahan dan  penanganan  kasus  kekerasan  seksual  di  perguruan  tinggi,  kekerasan  seksual didefinisikan dengan menggunakan embel-embel frasa “tanpa persetujuan korban”(Cindy Aprilia  et  al.  2022).  Seolah  memberikan  pemahaman  bahwa  kegiatan  seksual  yang didasari  dengan  setuju  sama  setuju  atau  mau  sama  mau  itu  diperbolehkan  dan  bukan termasuk kekerasan seksual. Pemahaman ini bernuansa membolehkan seks bebas (Cecep, 2021). Bentuk  kekerasan seksual  yang dimaksud  seperti diantaranya mengunggah foto tubuh tanpa persetujuan, memperlihatkan alat kelamin tanpa persetujuan, mengedarkan foto  atau  video  kegiatan  seksual  tanpa  persetujuan,  menggosokkan  alat  kelamin  tanpa persetujuan,  dll.  Maka  jika  kegiatan  seksual  itu  dilakukan  dengan  persetujuan,  hal tersebut  tidak  termasuk  kasus  kekerasan  seksual  dan  hal  ini  cenderung  mengizinkan perbuatan  seks  bebas  yang  dilakukan  atas  dasar  persetujuan  kedua  (atau  lebih)  belah pihak.
Kebijakan  PMA  Nomor  73  Tahun  2022  yang  diterapkan  di  Asrama  Santri Bilqolam adalah upaya mencegah kekerasan seksual. Santri asrama Bilqolam, baik santri perempuan  maupun  laki-laki  dibekali  dengan  pendidikan  atau  pengajian  tentang seksualitas. Tema ini dikenalkan dengan istilah ngaji SKS. Sebagaimana hasil wawancara dengan pengasuh Asrama Santri Bilqolam diperoleh maksud tujuan dari adanya kegiatan ini yaitu sebagai upaya mencegah, menjaga diri, dan menangani kasus kekerasan seksual. Tidak  bisa  dipungkiri  bahwa  kekerasan  seksual  sangat  mungkin  terjadi  di  tengah lingkungan  masyarakat,  sekalipun  area  pesantren.  Pengasuh  pesantren  dengan  tegas mengingatkan jangan sampai menjadi korban, terlebih menjadi pelaku kekerasan seksual. Santri  secara  khusus  dibekali  dengan  pemahaman  ini  untuk  membentengi  diri  mereka sendiri.
Implementasi  Kebijakan  Peraturan  Menteri  Agama  (PMA)  melalui  Ngaji  SKS

## (Stop Kekerasan Seksual) di Asrama Santri Bilqolam
Pencegahan  kekerasan  seksual  menurut  Peraturan  Menteri  Agama  (PMA)  Nomor  76 Tahun 2022 terkandung dalam Bab III pasal 6. Kegiatan pencegahannya adalah dengan melalui sosialisasi, pembelajaran, penguatan tata kelola, penguatan budaya, dan kegiatan lain  yang  sesuai  dengan  kebutuhan.  Pencegahan  melalui  sosialisasi  dapat  berupa penyampaian  informasi  dan  kampanye  anti  kekerasan  seksual.  Pencegahan  kekerasan seksual dilakukan melalui kegiatan pembelajaran, yang bentuknya berupa pengembangan kurikulum, pembuatan modul, buku, literatur, penyelenggaraan pelatihan, halaqoh, dan kajian. Kegiatan pencegahan melalui penguatan tata kelola meliputi penyusunan standar prosedur operasional pencegahan kekerasan seksual, menyediakan sarpras sesuai dengan kebutuhan,  dan  kerja  sama  dengan  instansi  terkait.  Sedangkan  pencegahan  melalui penguatan budaya adalah pengenalan lingkungan, peduli pencegahan kekerasan seksual, dan pengembangan jejaring komunikasi (Kemenag, 2022). Jenis-jenis pencegahan yang termaktub dalam PMA masih berupa poin kasar. Maka dari itu, diperlukan perincian dan ratifikasi agar dapat diimplementasikan secara konkret.
Pencegahan  yang  diterapkan  di  Asrama  santri  Bilqolam  adalah  dengan mengkombinasikan  kegiatan  sosialisasi,  pembelajaran,  penguatan  tata  Kelola,  dan penguatan budaya terkait pendidikan seksual. Bentuk pencegahan ini meliputi:
(1) Sosialisasi.
Bentuk  pencegahan  kekerasan  seksual  melalui  sosialisasi  adalah  dengan menyampaikan  informasi,  melakukan  kampanye,  dan  kegiatan  lain  terkait  tema pendidikan  seksual.  Sosialisasi  yang  dilakukan  di  Asrama  santri  Bilqolam  berupa penyampaian  informasi  melalui  pengajian  bagi  santri  dan  para  remaja  masjid.  Hal  ini dikarenakan  pihak  pengasuh  pesantren  juga  merupakan  kepala  madin  di  masjid  desa. Dengan  kesadaran  bahwa  kebutuhan  pendidikan  seksual  tidak  hanya  diperlukan  oleh santri saja, pengajian ini selain diikuti oleh santri juga diikuti oleh remaja masjid.
(2) Pembelajaran.
Penyampaian  informasi  terkait  pendidikan  seksual  dilaksanakan  dalam  sebuah pembelajaran pengajian. Upaya pencegahan ini juga didukung dengan membuat modul, buku,  dan  literatur  lainnya  yakni  penyusunan  silabus  dan  materi.  Penyusunan dilaksanakan  bersama  santri  dan  remaja  masjid.  Karena  basis  pembelajaran  adalah
pengajian agama, landasan materi pencegahan kekerasan seksual tidak hanya pada ilmu kesehatan, tetapi juga disandarkan pada dalil-dalil agama, baik dalil Al Qur’an, hadits, atau pendapat ulama’.
(3) Penguatan tata kelola pendidikan.
Pencegahan dalam hal  ini berupa kerjasama dengan kementerian atau lembaga, pemerintah  daerah,  perguruan  tinggi,  masyarakat  dan  orang  tua.  Pada  pelaksanaannya, pengajian  SKS  bekerja  sama  dengan  komunitas  Swara  Rahima  (Komunitas  pejuang keadilan  bagi  Perempuan),  KUA  Banguntapan  dan  dukungan  di  kalangan  masyarakat. Dalam penyusunan silabus SKS, para santri juga bekerja sama dengan perwakilan seluruh remaja  masjid  se-Kecamatan  Banguntapan.  Selain  itu  pengajian  ini  juga  bekerja  sama juga dengan praktisi bidang psikologi.
(4) Pengenalan budaya.
Pencegahan  melalui  penguatan  budaya  yang  dilakukan  oleh  Asrama  santri Bilqolam berupa mengenalkan lingkungan tentang seksual, bahwa banyak permasalahan seksual yang ada di masyarakat, baik melalui pengalaman orang lain maupun pengalaman sendiri.  Pengajian  ini  juga  mendorong  agar  semua  orang  menyadari  dan  mau  peduli pendidikan  seksual.  Narasumber  menghimbau  agar  output  dari  pengajian  ini  adalah peserta  telah  memiliki  pengetahuan,  kesadaran,  dan  kepedulian  agar  jangan  sampai menjadi  korban  dan  atau  bahkan  sebagai  pelaku.  Bentuk  pengenalan  budaya  lainnya yakni  dengan  cara  peduli  pencegahan  kekerasan  seksual  melalui  kegiatan  penyusunan silabus. Harapannya kemandirian menyusun silabus ini akan berdampak pada kesiapan santri dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.
Kegiatan  pencegahan  kekerasal  seksual  dalam  materi  silabus  SKS  (Stop Kekerasan Seksual) mengacu pada model atau cara pencegahan menurut WHO. Kegiatan pencegahan  dapat  melalui  beberapa  pendekatan,  pendekatan  individu,  pendekatan perkembangan, pendekatan pencegahan sosial komunitas, pendekatan tenaga kesehatan, pendekatan  hukum  dan  kebijakan  mengenai  kekerasan  seksual.  Pendekatan  tersebut diperinci secara jelas sehingga memudahkan pembaca dalam meresapinya.
Secara umum langkah yang dilakukan adalah bersikap percaya diri, tegas, tidak memberikan  kepercayaan  penuh  pada  orang  lain,  membekali  diri  dengan  pendidikan seksual,  dan  mempelajari  ilmu  bela  diri,  membawa  alat  perlindungan  diri,  waspada
lingkungan sekitar, menghindari bepergian dengan orang yang baru dikenal, menghindari obrolan yang memuat pornografi, dan menghubungi pihak berwajib,
Dalam PMA Nomor 73 Tahun 2022 Bagian IV tentang Penanganan, bahwa upaya menangani kasus kekerasan seksual dapat melakukan hal-hal berikut ini, yaitu:
(1) Melaporkan
Upaya  ini  bisa  dilakukan  melalui  pelaporan  langsung  maupun  tidak  langsung. Dalam  silabus  diterangkan  arah  pelaporan  bisa  menuju  lembaga  yang  telah  ditunjuk, seperti UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak), unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, lembaga penyedia layanan  berbasis  masyarakat,  dan  kepolisian.  Lembaga  tersebut  bertanggungjawab terhadap  permasahan  kekerasan  seksual,  seperti  menerima  laporan,  memberikan perlindungan,  mendampingi,  dan  memulihkan  korban  dengan  memperhatikan  keadaan fisik dan psikis korban.
(2) Melindungi
Pelindungan  bisa  dilakukan  oleh  UPTD  PPA,  unit  pelaksana  teknis  dan  unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat, dan  kepolisian.  Pelindungan  ini  dapat  berupa  menjaga  kerahasiaan  identitas  dan memperlakukan korban dengan baik.
(3) Mendampingi
Pada proses pendampingan, hal yang perlu diperhatikan yaitu mendukung korban. Misalkan pendamping belum bisa memberikan solusi, minimal tidak menambah masalah baru  dengan  menyalahkannya.  Pendamping  juga  perlu  menakar  apakah  sikapnya mengarah  pada  menyalahkan  korban  ( victim  blaming )  atau  tidak.  Tugas  pendamping yakni  membantu  memberikan  saran  dan  pertimbangan  dan  tidak  berwenang mengambilkan keputusan bagi korban. Segala keputusan dikembalikan kepada korban, karena  korban  yang  paham  solusi  terbaik  atas  situasi  yang  dialaminya.  Beberapa  jenis layanan  pendampingan  bagi  korban  kekerasan  seksual  adalah  layanan  pengaduan, kesehatan,  bantuan  hukum,  rehabilitasi  sosial,  penegakan  hukum,  pemulangan, pendampingan tokoh agama, dan reintegrasi sosial.
(4) Menindaklanjuti
Tindak  lanjut  dalam  proses  penanganan  kasus  kekerasan  seksual  tidak  sama dengan  kasus  lainnya  yang  berfokus  pada  menghukum  pelaku.  Pada  kasus  kekerasan
seksual  tindak  lanjutnya  berfokus  pada  pemulihan  korban.  Sehingga  masih  banyak dijumpai kasus kekerasan seksual yang tidak melaporkan pelaku ke pihak berwajib.
(5) Memulihkan korban.
Proses pemulihan menurut PMA menyediakan pendamping yang akan membantu memulihkan korban dari segi fisik, mental, spiritual, dan sosial. Silabus SKS menjelaskan bentuk  pemulihan  dengan  memberikan  layanan  Kesehatan,  mendampingi  korban, memberikan konseling, memberikan bimbingan spiritual, melakukan upaya resosialisasi agar korban tetap mau menjalankan fungsi dirinya di masyarakat, dan memberikan ganti rugi. Hal ini juga harus didukung oleh masyarakat. Bentuk dukungan masyarakat untuk memulihkan  korban  yaitu  dengan  tidak  menikahkan  korban  dengan  pelaku,  tidak meminggirkan korban dan keluarga, tidak menyalahkan korban, memberikan dukungan agar pelaku dapat ditindak secara hukum, serta peran masyarakat untuk membantu secara materil dan non materil dengan menciptakan lingkungan yang bebas kekerasan seksual.

## IV. SIMPULAN
Kebijakan Asrama Santri Bilqolam terkait Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 73 Tahun  2022 dalam  Pencegahan  dan  Penanganan  Kekerasan  Seksual  adalah  upaya mencegah  kekerasan  seksual  melalui  diskusi,  pengajian  SKS,  menyusun  materi  dan silabus, bekerja sama dengan komunitas Swara Rahima, KUA, dan ahli psikolog, serta memiliki kepedulian terhadap kasus kekerasan seksual (dibuktikan dengan keikutsertaan dalam  pengajian  dan  penyusunan  silabus  SKS).  Upaya  menangani  kekerasan  seksual berupa melaporkan ke lembaga yang telah ditunjuk, seperti UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis  Daerah  Perlindungan  Perempuan  Dan  Anak),  unit  pelaksana  teknis  dan  unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat, dan kepolisian, mendampingi korban, dan memulihkan korban.
Program  pendidikan  seksual  diwadahi  dalam ngaji SKS  (Stop  Kekerasan Seksual). Program ini merupakan bagian kedua dari bagian pertama yang menggunakan tema kajian pra nikah. Pengajian Stop Kekerasan Seksual diperkuat dengan silabus yang nantinya bisa diterapkan ke seluruh remaja masjid di Banguntapan. Penyusunan silabus sesuai  dengan  PMA  Nomor  73  Tahun  2022,  Bab  Pencegahan  Pasal  6  poin  3,  yang berbunyi  ‘pembuatan  modul,  buku,  dan  literatur  lainnya’.  Silabus  pengajian Stop
Kekerasan  Seksual memuat  tentang  konsep  seks  dan  gender,  dampak  dan  bahaya kekerasan seksual dan cara mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual.
Penelitian ini masih sangat terbatas. Penelitian ini belum didukung oleh penyajian hasil  output  kegiatan  secara  nyata.  Penting  bagi  penelitian  selanjutnya  untuk menyempurnakan  penelitian  ini  sebagai  upaya  menambah  wawasan  keilmuan  bagi peneliti dan pengampu kebijakan. Sehingga dengan begitu bisa dijadikan acuan sebagai model pencegahan kekerasan seksual di pesantren atau lembaga-lembaga lain.

## Daftar Pustaka
Cindy Aprilia, Dede, Abdul Mu, Uin H Syarif Hidayatullah Jl Ir Juanda, and Tangerang Selatan.  2022.  “Kekerasan  Seksual  Di  Lingkungan  Pesantren.” Journal  on Education 05 (01): 662–75.
Helmi,  Avin  Fadilla,  and  Ira  Paramastri.  1998.  “Efektivitas  Pendidikan  Seksual  Dini
Perilaku Seksual Sehat.” Jurnal Psikologi 0215–888 (2): 25–35.
Krug, Etienne G, dkk. 2002. “The World Report on Violence and Health.” The Lancet 360 (9339): 1083-1088
Mardiyansyah, Khafid. 2022.  Guru Besar UIII: Peraturan Menag 73 2022 Lebih Inklusif, tapi....  diakses  di  https://nasional.okezone.com/read/2022/10/28/337/2696630/ guru-besar-uiii-peraturan-menag-73-2022-lebih-inklusif-tapi?page=2
Papathanasiou I., Lahana E. 2007. “Adolescence, Sexuality and Sexual Education.” Healt Science Journal 1 (1): 1–8.
Rahma,  Marliana.  2015.  “Hubungan  antara  Pengetahuan  Seksualitas  dengan  Perilaku Seksual Remaja di SMA Negeri 1 Bandung.” Jurnal Bidan Midwife Journal 5 (1): 17-25
Saripah,  Ipah  dkk.  2021.  “Kebutuhan_Pendidikan_Seksual_Pada_Remaja.” Jurnal Bimbingan Dan Konseling Terapan 5 (01): 8–17.
Solekhah, Nuzul. 2022. “Kekerasan Seksual Di Pondok Pesantren : Powerlessness Santri Dan Urgensi Pendidikan Seksual Dalam Kurikulum Pesantren” 25 (24).
Sumera,  Marcheyla.  2013.  “Perbuatan  Kekerasan/Pelecehan  Seksual  Terhadap Perempuan.” Lex Et Societatis 1 (2): 39–49.
Wismayanti, Y. F., O’Leary, P., Tilbury, C., & Tjoe, Y. 2019. "Child sexual abuse in Indonesia:  A  systematic  review  of  literature,  law  and  policy". Child  Abuse  and Neglect , 95 (November 2018), 104034.