## MENGUPAS KEBUTUHAN PENYULUH PAJAK DAERAH: EKSPLORASI DI PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
Wulandari Kartika Sari 1 , Milla Sepliana Setyowati 2 , Abrar Bilisanimar 3 , Yasmina Prasetyanti Putri 4 Universitas Indonesia
Email: wulandari.kartika31@ui.ac.id 1 , millasepliana.setyowati@gmail.com 2 , abrar.bilisanimar@ui.ac.id 3 dan yasmina.prasetyanti@ui.ac.id 4

## ABSTRACT
Local  tax  revenues  in  DKI  Jakarta  Province  have  not  reached  their optimal achievement. One of the causes is the low compliance of local taxpayers  due  to  a  lack  of  tax  knowledge.  Tax  administration  can improve  voluntary  tax  compliance  by  providing  services  and  good communication with taxpayers. This role can be carried out through a tax  counseling  program.  This  study  aims  to  provide  urgency  for  the functional position of local tax counselors in supporting the resilience of  local  tax  revenues.  The  research  used  a  qualitative  approach  with data  collection  techniques  through  in-depth  interviews,  focus  group discussions, and literature studies. The study results show that local tax counseling  in  DKI  Jakarta  faces  obstacles  due  to  a  lack  of  human resources  and  budget.  The  absence  of  a  position  for  tax  counselors, currently  only  limited  to  task  force  units,  limits  the  legitimacy  of  tax counselor authority in carrying out their primary duties and functions.
The  status  of  the  task  force  unit  has  resulted  in  tax  counselors  being unable to focus on handling tax counseling in DKI Jakarta because they still  have  to  carry  out  other  administrative  duties.  Meanwhile,  tax counselor  officers  have  a  heavy  task  because  they  have  to  master  all regulations related to local taxes and the dynamics of its changes and should  be  able  to  solve  various  problems  faced  by  Local  Taxpayers. Transferring the tax counselor from the task force unit to a functional position  will  increase  the  local  tax  counselor  officers'  competence, motivation, and skills to support optimal provincial tax revenues.
Keywords : tax administration, tax counseling, local tax counselor

## Pendahuluan
Desentralisasi fiskal memberikan dorongan  kepada  pemerintah  daerah untuk mandiri dalam pengelolaan daerahnya, salah satunya dengan membiayai  kegiatan  pemerintah  sendiri.
Hal ini dilakukan dalam rangka memaksimalkan  potensi  daerah  masing-

## JRAK

## Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis (e-journal)
p–ISSN: 2407-828X e-ISSN: 2407-8298 Vol. 10, No. 1, Januari  2024 https://jurnal.plb.ac.id/index.php/JRAK/index
https://doi.org/10.38204/jrak.v10i1.1752
masing sehingga tidak bergantung kepada Pemerintah Pusat dan dapat menyesuaikan dengan kebutuhan daerahnya  masing-masing.  Dukungan pembiayaan yang baik membuat Pemerintah  Daerah  semakin  leluasa dalam  memberikan  penyediaan  barang publik  serta  pelayanan  publik  kepada masyarakat.  Sebagai  ibukota  negara  dan pusat  ekonomi  nasional,  Provinsi  DKI Jakarta  merupakan  salah  satu  daerah  di
Indonesia yang
membutuhkan pembiayaan  yang  cukup  besar  dalam mengimbangi  kebutuhan  masyarakat. Oleh  karena  itu,  upaya  peningkatan pendapatan  daerah  terus  dilakukan, khususnya  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD). Derajat kemandirian dapat terlihat  dari  proporsi  PAD  dibandingkan penerimaan daerah lainnya.
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  terdiri dari tiga komponen yakni Pajak Daerah, Retribusi  Daerah,  dan  Pendapatan  Asli Daerah Lainnya. Data PAD menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah menyokong  rata-rata  hamper  80%  dari
Pendapatan  Asli  Daerah  DKI  Jakarta. Diterbitkannya  Undang-Undang  Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD)
memberikan  keleluasaan  tersendiri  bagi pemerintah  daerah  dalam  meningkatkan penerimaan  pajak  daerah.  UU  PDRD sendiri  mengatur  mengenai  muatan materil seperti objek pajak, subjek pajak, tarif, dan dasar pengenaan pajak maupun muatan formil seperti ketentuan pelunasan pajak daerah. Berdasarkan UU
PDRD,  Pemerintah  DKI  menerbitkan Peraturan  Daerah  Nomor  6  Tahun  2010 mengenai Ketentuan Umum Pajak Daerah  mengatur  tiga  belas  jenis  pajak daerah  yang  dipungut  oleh  Pemerintah Daerah meliputi Pajak Kendaraan Bermotor;  Bea  Balik  Nama  Kendaraan
Bermotor; Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor;  Pajak  Air  Permukaan;  Pajak Rokok;  Pajak  Hotel;  Pajak  Restoran;
Pajak  Hiburan;  Pajak  Reklame;  Pajak Penerangan Jalan; Pajak Parkir; Pajak Air Tanah;  Pajak  Bumi  dan  Bangunan Perdesaan  dan  Perkotaan;  dan  Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Kinerja  Badan  Pendapatan  Daerah  DKI dari tahun ke tahun menunjukkan kinerja positif  sebagaimana  ditampilkan  melalui Tabel 1.
Tabel 1. Kontribusi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Penerimaan Lainnya terhadap
Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2021 (dalam Juta Rupiah) Tahun 2017 2018 2019 2020 2021 Pajak Daerah 36 500.782 37. 538 .912  40 298 .123  31. 895 .263  34.575.563 Retribusi Daerah 624.137 578.557 587.384 496.333 383.860 Hasil Perusahaan Milik Daerah  dan Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 489.479 592.956 619.456 672. 492 398 .792
Lain  -  Lain PAD  yang Sah
6.287.080 4 . 616 .712 4. 202 .437 4. 350 .667 6. 248 .092 Total 43.901.488 43.327.137  45.707.000  37.414.755  41.606. 307 Sumber: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (2022)
Penerimaan  pajak  daerah  DKI  Jakarta yang  telah  memenuhi  target  penerimaan dianggap  masih  dapat  ditingkatkan merujuk  pada  potensi  yang  masih  dapat dimaksimalkan. Gap antara realisasi dan potensi  ini  ditimbulkan  karena  masih banyaknya  Wajib  Pajak  yang  belum memenuhi  kewajiban  perpajakannya. Salah satu penyebab rendahnya kepatuhan  pajak  daerah  di  DKI  Jakarta adalah  rendahnya  pemahaman  Wajib Pajak mengenai pajak daerah. Penelitian
Rofiyanti  dkk.  (2022)  menunjukkan kurangnya pemahaman pengguna
reklame  atas  pajak  reklame  mengurangi kepatuhan Wajib Pajak Reklame di DKI Jakarta. Penelitian Bintary (2020)
menunjukkan  rendahnya  pemahaman pembayaran  Pajak  Kendaraan  Bermotor di  Jakarta  Timur  menjadi  penyebab
Wajib  Pajak  tidak  membayar  pajak
terutang mereka. Penelitian yang
dilakukan  oleh  Agustina  dan  Inayati (2020)  menunjukkan  masyarakat  masih belum  familiar  dengan  Pajak  Air  Tanah sehingga menghambat pemungutan pajak tersebut. Penelitian yang dilakukan Hadi
(2021) menunjukkan kurangnya pemahaman  mengenai  Pajak  Restoran membuat  para  pelaku  usaha  restoran tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai  pembayaran  pajak  daerah tersebut  harus  diatasi,  salah  satunya dengan  penyuluhan.  Penyuluhan  pajak bertujuan untuk mengedukasi dan menumbuhkan  kesadaran  Wajib  Pajak dalam  rangka  mencapai  kepatuhan  yang maksimal. Kesadaran Wajib Pajak harus dibangun sebagai partisipasi aktif mereka dalam  pembangunan  dan  kesejahteraan masyarakat.  Sumber  daya  media  massa seperti pers, radio, film, dan televisi dapat menjadi  alat  untuk  mencapai  publisitas yang  luas.  Untuk  memberikan  manfaat bagi  Wajib  Pajak  saat  ini  dan  masa mendatang,  berbagai  hak  dan  kewajiban harus  dikomunikasikan  dengan  baik melalui  media  audio  visual  dan  public contact.  Masyarakat  harus  dijelaskan mengenai  waktu,  metode,  dan  tatacara yang  harus  dilakukan  untuk  memenuhi kewajiban  serta  konsekuensi  akibat ketidakpatuhanya (Gupta, 1981). Sebagai  pelaksana  administrasi  pajak daerah,  sudah  seharusnya  Bapenda  DKI Jakarta  melakukan  penyuluhan  kepada para  Wajib  Pajak  Daerah.  Administrasi pajak  memiliki  tujuh  kegiatan  utama yakni identification  and  registration  of taxpayers,  file  management,  assessment, examination and audit, handling administrative appeals, investigation and prosecution,  collection,  and  service provision . Kegiatan terakhir yang disebutkan dari administrasi pajak tersebut, yaitu pelayanan dan komunikasi ( taxpayer  service  and  communication )
sangat diperlukan dalam rangka menjaga hubungan  baik  dengan  Wajib  Pajak sehingga menghindari adanya
kecurangan  dan  mendukung  kepatuhan sukarela  atas  kewajiban  pajak  mereka. Kompleksitas hukum pajak dan berbagai kewajiban  pajak  yang  harus  dipenuhi menjadi  pertimbangan  diperlukannya hubungan  yang  baik  antara  Wajib  Pajak dan Administrasi Pajak. Oleh karena itu, penyediaan informasi dan pendampingan menjadi tugas yang tak terhindarkan bagi
Administrasi Pajak dan menjadi perwujudan tanggung jawab atas
berbagai kewajiban pajak yang diberikan kepada  Wajib  Pajak  (Alink  &  Kommer,
2015).  Hal  ini  sejalan  dengan  pendapat LeBaube  dan  Vehorn  (1992)  dimana penyediaan informasi dan pendampingan melalui penyuluhan pajak harus dilakukan  administrasi  pajak  dalam rangka melindungi kepentingan
pemerintah.  Penyuluhan  pajak  memiliki tujuan untuk mencegah peralihan sumber daya  yang  seharusnya  masuk  ke  kas pemerintah  serta  meningkatkan  jumlah Wajib  Pajak  yang  bersedia  untuk  patuh. Kepatuhan yang tinggi selanjutnya dapat mendukung  keberlanjutan  penerimaan pajak  daerah  yang  stabil  kedepannya karena  kontribusi  masyarakat  yang semakin  meningkat  dan  mengurangi biaya  pemungutan  pajak  yang  harus dikeluarkan administrasi pajak.
Mengingat pentingnya penyuluhan pajak terhadap keberlanjutan penerimaan daerah,  diperlukan  kajian  mendalam mengenai peran tenaga fungsional penyuluh  pajak  di  lingkungan  Badan Pendapatan  Daerah  DKI  Jakarta.  Kajian ini dilakukan untuk menganalisis urgensi keberadaan  jabatan  fungsional  penyuluh pajak penyuluh pajak daerah yang dalam perannya  dapat  mendukung  peningkatan penerimaan pajak daerah. Kajian ini juga akan  menguraikan  kompetensi  yang
https://doi.org/10.38204/jrak.v10i1.1752
diperlukan  bagi  penyuluh  pajak  daerah sebagai  penghubung  antara  Wajib  Pajak Daerah  dengan  Administrasi  Pajak Daerah serta menganalisis strategi komunikasi  yang  diperlukan  dalam meningkatkan  efektivitas  penyuluhan pajak  daerah.  Nantinya,  penelitian  ini diharapkan  dapat  menjadi  dasar  dalam perumusan rancangan pengaturan jabatan fungsional  penyuluh  pajak  daerah  di lingkungan  Badan  Pendapatan  Daerah
DKI Jakarta. Penyuluhan pajak ( tax education/taxpayer  education )  adalah proses pengajaran dan pembelajaran yang dilakukan untuk meningkatkan kewarganegaraan yang aktif, partisipatif, dan  solid  dengan  memahami  hak  dan kewajiban perpajakan (Rivillas & Baltazar, 2015). Organization of Economic Cooperation and Development (OECD) merumuskan pengertian penyuluhan pajak yang lebih luas sebagai inisiatif yang dilakukan untuk membangun  budaya  kepatuhan  pajak (OECD, 2021). Tujuan penyuluhan pajak adalah untuk mengedukasi dan
menumbuhkan  kesadaran  Wajib  Pajak dalam  rangka  mencapai  kepatuhan  yang maksimal.  Meskipun  hanya  menyasar para  Wajib  Pajak,  namun  manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara umum (Gupta,  1981).  Kompleksitas  peraturan perpajakan  menghambat  pemahaman perpajakan bagi Wajib Pajak. Kurangnya penyuluhan  peraturan  perpajakan  akan menimbulkan  kebingungan  bagi  Wajib Pajak dalam menghitung, membayar, dan menyetor  beban  pajak  mereka  (Tarjo, 2009).
Manfaat  dari  penyuluhan  pajak  dapat dirasakan  baik  bagi  Wajib  Pajak, Administrasi  Pajak,  pemerintah,  dan masyarakat secara luas. Pertama,
penyuluhan pajak dapat membantu Wajib
Pajak  dalam  menghitung  utang  pajak dengan adil sehingga memberikan kontribusi  sumber  daya  lebih  dalam pembangunan  kepada  masyarakat  secara luas.  Kedua,  penyuluhan  pajak  dapat mendorong masyarakat mendukung pejabat yang dapat menawarkan kebijakan  pajak  yang  menguntungkan negara.  Ketiga,  penyuluhan  pajak  dapat meningkatkan literasi pajak Wajib Pajak sehingga mengurangi biaya yang diperlukan  dalam  rangka  memenuhi kewajiban  pajaknya.  Dalam  jangka panjang, pengetahuan pajak yang didapatkan  juga  dapat  meningkatkan kepatuhan di masa depan. Terakhir, bagi Administrasi  Pajak,  penyuluhan  pajak dapat  membantu  mengurangi  adanya praktik  penghindaran  pajak  sehingga dapat  lebih  fokus  menangani  masalah lainnya (OECD, 2021).
OECD  (2021)  membagi  bentuk  edukasi pajak  menjadi  tiga  kelompok  yakni pengajaran ( teaching ), komunikasi ( communicating/raising awareness ), dan
pendampingan ( assisting ). Bentuk penyuluhan  pajak  sangat  dipengaruhi keadaan  ekonomi,  sosial,  dan  budaya Wajib  Pajak.  Pembagian  bentuk  dan contoh  penyuluhan  pajak  dapat  dilihat pada Tabel 2.

## Tabel 2. Bentuk-Bentuk Penyuluhan Pajak
Kelompok Kegiatan Bentuk
Penyuluhan Contoh Pengajaran ( teaching )
Edukasi kelompok muda ( teaching youth ) Penyisipan  dalam  kurikulum pendidikan, pemberian pengalaman  administrasi  pajak kepada murid/mahasiswa, penyelenggaraan kompetisi pajak,  dan  sosialisasi  langsung oleh pegawai pajak Edukasi pelaku usaha ( teaching businesses) Lokakarya ( workshops ), Webinar, dan Dialog, Edukasi orang pribadi ( teaching individuals ) Outreach programme dan program kewarganegaraan
Komunikasi ( communicating ) Kampanye ( information campaigns ) Diseminasi, publikasi
penggunaan  dana  hasil  pajak, dan  pelibatan  sektor  informal dalam sistem perpajakan
Jalinan hubungan positif ( building a positive relationship )
Penggunaan media seperti televisi,  majalah,  dan  siniar; penyelenggaraan  acara/kegiatan seperti  hari  pajak,  pekan  pajak, pasaraya  pajak;  sponsor  pada acara lain
Komunikasi pada kelompok tertentu ( tailored communication )
Penyediaan  informasi  kepada UMKM dan penggunaan penelitian etnografis Pendampingan ( assisting ) Pendampingan secara langsung ( offering direct assistance ) Penggunaan mobil keliling,
pendirian  pojok  pajak,  dan kunjungan ke UMKM Pendampingan dengan teknologi dan pelayanan ( assissting in using tools and services ) Penyediaan  layanan  informasi dengan kanal daring dan penyediaan pelaporan surat pemberitahuan secara daring
Sumber: OECD (2021)
Dalam menyelenggarakan program penyuluhan perpajakan, tahap perencanaan tentunya krusial karena pada tahap  ini  Administrasi  Pajak  dituntut untuk mengidentifikasi unsur-unsur lingkungan  yang  terkait  dengan  kondisi Wajib Pajak. Oleh karena itu, diperlukan strategi  dalam  merancang  kegiatan penyuluhan  perpajakan.  OECD  (2021) sendiri  memberikan  panduan  dalam merancang  kegiatan  penyuluhan  pajak yang  diuraikan  dalam  langkah-langkah berikut:
1) Menentukan tujuan yang jelas Langkah  pertama  dalam  merancang sebuah  program  penyuluhan  pajak adalah menentukan tujuan yang jelas. Tujuan  diperlukan  untuk  memahami jenis  kegiatan  apa  yang  sebenarnya dibutuhkan  sehingga  mempersempit pilihan yang dapat dilakukan.
Beberapa  hal  yang  dapat  menjadi pertimbangan  antara  lain  masalah yang  perlu  diselesaikan,  kegiatan penyuluhan yang telah
ada sebelumnya,  jenis  dan  kompleksitas informasi yang perlu diberikan kepada
Wajib  Pajak,  audiens  sasaran,  dan sumber daya yang tersedia.
2) Memeriksa sumber daya yang tersedia Setiap  bentuk  penyuluhan  pajak membutuhkan  sumber  daya  yang berbeda. Beberapa bentuk penyuluhan pajak  mengandalkan  sumber  daya manusia,  sedangkan beberapa bentuk penyuluhan lainnya justru
membutuhkan  pendanaan.  Gambaran
sumber  daya  yang  tersedia  akan membantu menentukan usulan program  penyuluhan  pajak  yang sesuai.
3) Mengidentifikasi kegiatan penyuluhan yang potensial dilakukan Setiap  bentuk  penyuluhan  pajak  juga memiliki  karakteristik  yang  berbeda. Bentuk pengajaran cenderung menggunakan teknik pengajaran tradisional,  menyampaikan  informasi yang kompleks, menyelesaikan masalah dalam sistem perpajakan, dan menerapkan pendekatan yang berbeda pada  audiens  yang  berbeda  pula. Bentuk penyuluhan komunikasi dalam rangka peningkatan kesadaran menggunakan  alat  komunikasi  dalam menyampaikan informasi dasar ataupun  mengubah  persepsi  terhadap Administrasi Pajak. Bentuk pendampingan  fokus  pada  aspek praktis  seperti  penggunaan  teknologi baru ataupun pelayanan kepada Wajib Pajak yang kesulitan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.  Identifikasi  bentuk penyuluhan  juga  dapat  memberikan inspirasi  dalam  menentukan  program penyuluhan yang tepat.
4) Merancang kegiatan penyuluhan pajak paling sesuai
Pertimbangan dalam perancangan kegiatan penyuluhan meliputi tantangan  yang  mungkin  muncul  saat pelaksanaan  penyuluhan,  solusi  dari masalah  saat  penyuluhan  yang  dapat dilakukan, mitra yang potensial dilibatkan,  dan  pihak  yang  dapat membantu menyelenggarakan kegiatan penyuluhan.
Agar  mencapai  hasil  yang  maksimal, perancangan penyuluhan pajak juga harus mempertimbangkan faktor-faktor pendukung.  OECD  (2021)  menyatakan dua  hal  yang  menjadi  kunci  dalam perancangan  penyuluhan  pajak  yakni
https://doi.org/10.38204/jrak.v10i1.1752
kesesuaian dengan kebutuhan dan kondisi Wajib  Pajak  serta  pengelolaan  bentuk penyuluhan pajak yang dipilih. Mascagni dan Santoro  (2018)  menguraikan  faktor- faktor  yang  mendukung  keberhasilan penyuluhan pajak antara lain:

## a. Make content easy to understand and actionable
Pelatihan yang sederhana lebih efektif dalam  meningkatkan  kepatuhan.  Hal ini dapat bermanfaat dan efektif secara biaya. Penyuluhan harus dikombinasikan dengan pelatihan dasar yang fleksibel.
b. Personalise the training Penyuluh  menghadapi  pilihan  antara memberikan  pelatihan  yang  lebih umum  untuk  memperluas  jangkauan
penyuluhan atau memberikan pelatihan yang spesifik bagi kelompok tertentu.  Studi  menunjukkan  bahwa pelatihan  yang  dibuat  secara  khusus untuk  kelompok  tertentu  lebih  efektif dalam meningkatkan pengetahuan.
c. Make the training timely
Peserta  pelatihan  cenderung  cepat melupakan  apa  yang  telah  mereka terima  saat  penyuluhan.  Untuk  itu diperlukan  penentuan  waktu  yang tepat  agar  pelatihan  yang  diberikan tidak  sia-sia.  Penyuluhan  akan  lebih efektif diberikan saat peserta pelatihan segera  mempraktikan  hal  tersebut dalam waktu dekat, misalnya pelatihan pelaporan  Surat  Pemberitahuan  lebih efektif  jika  dilakukan  mendekati tenggat akhir pelaporan.
d. Involve leaders
Penyuluhan  lebih  efektif  jika  ikut melibatkan  pemimpin  yang  dekat dengan  kelompok  target.  Pemimpin dapat  meliputi  selebriti,  pejabat, hingga tokoh politik.
e. Target the youth
Pemberian  edukasi  pada  kelompok muda  memiliki  beberapa  kelebihan antara  lain  pemahaman  dasar  yang lebih kuat dalam pemenuhan
kewajiban  perpajakan  di  masa  depan, dapat  memanfaatkan  sumber  daya institusi pendidikan, dan lebih rendah biaya.  Pemberian  penyuluhan  dapat membangun  budaya  yang  positif dalam  memenuhi  kewajiban  pajak  di masa  depan  sehingga  perlu  untuk dilakukan.  Hal  ini  disebabkan  dua alasan.  Pertama,  kebiasaan  yang terbentuk  saat  usia  muda  dapat menumbuhkan partisipasi mereka sebagai  warga  negara  dan  kesadaran finansial saat dewasa. Kedua, individu yang  telah  mendapatkan  informasi dengan  baik  dapat  menjadi  agen perubahan bagi kepatuhan di lingkungan keluarganya f. Complementarity matters Penyuluhan lebih efektif saat dilakukan bersamaan dengan penyuluhan lain yang terkait dibandingkan  jika  dilakukan  secara terpisah.  Misalkan  penyuluhan  pajak dapat  dilakukan  bersamaan  pelatihan keuangan untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat.
g. Expand the content beyond technical issues
Penyuluhan  yang  juga  memberikan materi  di  luar  hal  teknis  memberikan dampak yang lebih besar dan berkelanjutan  pada  kepatuhan  pajak. Wajib  Pajak  tidak  hanya  memiliki kesulitan saat melaporkan SPT, namun kesulitan dalam mengetahui kegunaan pajak.  Penyuluhan  disarankan  juga memberikan  pemahaman  mengenai peran  pajak  dalam  pembangunan, bagaimana  pajak  digunakan  dalam penyediaan  pelayanan  publik,  dan aspek  lain  dalam  akuntabilitas  dan transparansi Pemerintah.

## Metode Penelitian
Pendekatan  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif bertujuan
untuk mendalami dan memahami
pemaknaan  individu  atau  kelompok terhadap  suatu  permasalahan  sosial (Creswell & Creswell, 2018). Pendekatan ini  dipilih  untuk  memahami  pentingnya penyuluhan  pajak  dan  peran  penyuluh pajak dalam rangka meningkatkan
kepatuhan Wajib Pajak, sehingga meningkatkan penerimaan pajak berdasarkan  pemaknaan  dari  sudut pandang  Pemerintah,  Wajib  Pajak,  dan Akademisi. Teknik Pengumpulan data yang digunakan  dalam  penelitian  ini  meliputi Penelitian  Lapangan  ( Field  Research ) dan Studi Kepustakaan ( Library Research ). Studi lapangan akan dilaksanakan melalui
wawancara mendalam ( in-depth interview ) dan Focus
Group Discussion (FGD). Untuk melengkapi temuan data, teknik
pengumpulan data melalui studi kepustakaan  juga  dilaksanakan  dengan mempelajari  berbagai  dokumen  yang relevan dengan topik kajian. Wawancara yang akan diterapkan di dalam kajian ini adalah teknik wawancara mendalam ( in- depth  interview ).  Wawancara  sendiri merupakan proses dimana peneliti menanyakan serangkaian pertanyaan dalam  instrument penelitian yang  terkait dengan  apa  yang  akan  diteliti  (Neuman, 2014). Wawancara akan dilakukan secara formal  dan  informal  untuk  menggali berbagai  informasi  berkaitan  dengan penerapan  dan  permasalahan  dalam penyuluhan pajak daerah di Provinsi DKI Jakarta.  Wawancara  akan  dilakukan dengan Penyuluh Pajak Daerah di UPTD pada  Lingkungan  Bapenda  DKI  Jakarta, Badan  Pendapatan  Daerah  DKI  Jakarta, Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta, Direktorat  Jenderal  Pajak  Kementerian Keuangan  Republik  Indonesia,  dan Kementerian  Dalam  Negeri  Republik Indonesia. Focus Group Discussion atau Diskusi Kelompok Terarah adalah wawancara  yang  dilakukan  kepada
sekelompok  orang  secara  bersamaan melalui    sebuah  diskusi  (Babbie,  2014). Diskusi  kelompok  terarah  ini  biasanya melibatan  4-15  orang  secara  bersamaan dari  berbagai  latar  belakang,  berbeda dengan  wawancara  mendalam  yang biasanya  hanya  dilakukan one  on  one antara  peneliti  dengan  narasumbernya. FGD merupakan wawancara semi terstruktur  dengan  topik  yang  telah ditentukan  sebelumnya  dan  dipahami oleh  para  peserta  FGD,  pelaksanaanya dipimpin  oleh  seorang  moderator  yang akan  mengarahkan  diskusi.  Tujuan  dari FGD dari kajian ini adalah menyamakan persepsi atas suatu isu atau topik, dalam hal  ini  adalah  jabatan  fungsional penyuluh  pajak  daerah  di  lingkungan Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  pada khusunya dan seluruh pemerintah daerah lain pada umumnya, yang nantinya akan melahirkan kesepakatan mengenai isu ini. Focus Group Discussion akan diterapkan dengan  melibatkan  Penyuluh  Pajak Daerah  di  UPTD  pada  Lingkungan Bapenda DKI Jakarta, Badan Pendapatan Daerah  DKI  Jakarta,  serta  Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta. Studi  literatur  telah  digunakan  dalam peneilitian  ini  untuk  mengkaji  peraturan pajak  daerah  yang  diterbitkan  oleh pemerintah  adalah  teknik  pengumpulan data  dengan  mencari  data  yang  sesuai dengan  konteks  yang  sedang  diteliti sehingga  teknik  pengumpulan  ini  dapat menghubungkan  studi  yang  telah  diteliti dengan penelitian yang sedang dilaksanakan  untuk  memperluas  atau mengembangkan studi yang telah diteliti sebelumnya  (Creswell  &  Creswell, 2018).  Dalam  suatu  penelitian  biasanya akan  didapat  data  yang  terdiri  dari  data primer  dan  data  sekunder.  Apabila  data primer diperoleh dalam penelitian lapangan, yang merupakan hasil
wawancara  mendalam  dan  FGD.  Data sekunder  yang  sama  krusialnya  dengan data  primer,  untuk  mendukung  dan
https://doi.org/10.38204/jrak.v10i1.1752
melengkapi data primer, diperoleh melalui dokumentasi baik berupa regulasi maupun  laporan  yang  dimiliki  oleh berbagai  instansi  atau  lembaga.  Studi kepustakaan  juga  melibatkan  kajian terhadap  hasil  penelitian  sejenis  yang mungkin telah dilakukan di masa lampau. Data  sekunder  dalam  penelitian  ini diperoleh melalui studi kepustakaan yang dilakukan  dengan  cara  mengumpulkan literatur,  dokumen,  buku,  dan  data  yang berhubungan  dengan  penyuluh  pajak daerah.

## Hasil dan Pembahasan
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri telah  menerbitkan  Peraturan  Gubernur Nomor  25  Tahun  2012  tentang  Formasi Jabatan  Fungsional  Penyuluh  Pajak. Namun, tidak ada tindak lebih lanjut atas peraturan  tersebut  mengingat  penerbitan peraturan  mengingat  tidak  ada  instansi pembina  yang  dibutuhkan.  Selain  itu, penerbitan  peraturan  tersebut  bertepatan dengan  masa  transisi  devolusi  PBB-P2 dari  Pemerintah  Pusat  ke  Pemerintah Daerah. Pelaksanaan regulasi yang tidak berjalan  dengan  baik  tersebut  membuat kedudukan  sumber  daya  manusia  yang diperlukan  untuk  penyuluhan  pajak menjadi samar.
Saat  ini,  kedudukan  penyuluh  pajak dalam  lingkungan  Badan  Pendapatan Daerah  DKI  Jakarta  adalah  jabatan pelaksana.  Struktur  organisasi  Badan Pendapatan  Daerah  DKI  Jakarta  diatur dalam  Peraturan  Gubernur  Nomor  54 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja  Badan  Pendapatan  Daerah.  Unit yang bertanggung jawab atas penyediaan informasi,  khususnya  contact  center, kepada Wajib Pajak berada di bawah Unit Pelaksana  Teknis  Pusat  Data  dan Informasi  Pendapatan  (UPT  Pusdatin). UPT Pusdatin Pendapatan Bapenda DKI Jakarta sendiri membawahi satu subbagian  tata  usaha  dan  empat  satuan
pelaksana, yakni satuan pelaksana sistem dan  data,  satuan  pelaksana  infrastruktur dan jaringan, satuan pelaksana penyuluhan, dan satuan pelaksana layanan informasi. Dilihat dari strukturnya, Pusdatin Pendapatan memiliki dua tanggung jawab besar yakni fungsi teknologi informasi dan komunikasi serta fungsi hubungan masyarakat. Hal ini membuat penyuluhan pajak daerah menjadi tidak optimal. Jika melihat  struktur  organisasi  Direktorat Jenderal Pajak, fungsi teknologi informasi  dan  komunikasi  dijalankan oleh  Direktorat  Teknologi  Informsi  dan Komunikasi sedangkan fungsi hubungan masyarakat  dijalankan  oleh  Direktorat Penyuluhan,  Pelayanan,  dan  Hubungan Masyarakat.
Pelaksanaan Penyuluhan Pajak Daerah di lingkungan  Badan  Pendapatan  Daerah DKI  Jakarta  sendiri  masih  dilakukan seadanya. Sejauh ini, belum ada pedoman operasional baku ataupun standar operasional prosedur yang disusun dalam rangka penyuluhan pajak. Standar Operasional  Prosedur  yang  tersedia hanyalah SOP Layanan Informasi Publik yang menjadi pedoman dalam pemberian informasi administrasi perpajakan daerah melalui  call  center.  Ketiadaan  POB tersebut membuat tenaga penyuluh tidak dapat  melakukan  pekerjaannya  sehingga penyuluhan tidak dapat dilakukan secara berkala. Penyuluhan pajak hanya dilakukan berdasarkan permintaan.
Selain  itu,  tidak  ada  target capaian  yang harus  dipenuhi  oleh  tenaga  penyuluh sehingga  kinerja  penyuluhan  menjadi tidak optimal.
Pemetaan pegawai yang ditugaskan pada satuan  penyuluhan  juga  tidak  memiliki pedoman  yang  jelas.  Penyuluh  pajak dituntut  harus  memiliki  pengetahuan yang  luas  agar  dapat  mendukung penyelesaian  masalah  administrasi  pajak maupun  mampu  menyampaikan  materi sosialisasi kebijakan dengan baik.
Namun, sampai saat ini tidak ada standar kompetensi  yang  dibentuk  khusus  untuk tenaga  penyuluh  pajak.  Penyuluh  pajak juga  tidak  dibekali  pelatihan  khusus maupun  bimbingan  teknis  yang  sesuai kebutuhan. Ketiadaan standar kompetensi dan pelatihan yang mendukung membuat kinerja penyuluh menjadi terhambat. Sumber  daya  manusia  pada  satuan pelaksana  penyuluhan  juga  dinilai  tidak memadai.  Saat  ini,  jumlah  tenaga  yang ditempatkan  pada  Satuan  Pelaksana Penyuluhan  berjumlah  dua  orang  terdiri dari  satu  kepala  dan  satu  staf.  Pada contact  center,  terdapat  empat  tenaga outsourcing  sebanyak  empat  orang.  Dua tenaga  penyuluh  harus  melayani  seluruh Wajib  Pajak  Daerah  di  DKI  Jakarta berjumlah  2.114.003.  Dengan  demikian, rasio  antara  tenaga  penyuluh  dengan
Wajib Pajak Daerah mencapai 1:1.057.002. Jumlah yang sangat timpang tersebut  tentunya  akan  menghambat pemberian informasi kepada Wajib Pajak akibat  kapasitas  yang  tidak  memadai. Selain  itu,  jumlah  tersebut  juga  akan menghambat  penyuluhan  pajak  dalam bentuk  lainnya  karena  hanya  terfokus pada pelayanan
penyelesaian administrasi  Pajak  Daerah.  Jumlah  yang terbatas  juga  dianggap  mengganggu kinerja  bagian  lain  dalam  lingkungan Badan  Pendapatan  Daerah.  Ketiadaan tenaga  penyuluh  pada  tingkat  UP3D membuat  penyediaan  informasi  harus dilakukan  bagian  tata  usaha  ataupun pelayanan sehingga mengganggu kinerja bagian  tersebut.  Jika  dibandingkan dengan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian  Keuangan,  terdapat  981 tenaga  fungsional  penyuluh  pajak  yang melayani  seluruh  Wajib  Pajak  di Indonesia berjumlah 66.351.573 sehingga  rasio  antara  tenaga  penyuluh dengan  Wajib  Pajak  hanya  sebesar 1:67.637. Hal tersebut membuat pemberian  informasi  dan  pelayanan
penyelesaian  administrasi  kepada  Wajib Pajak bisa berjalan lebih optimal.
Pelaksanaan penyuluhan biasanya dilakukan berkolaborasi dengan unit lain di lingkungan Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta. Pada call center, Meskipun sudah memperkerjakan tenaga outsourcing, bisa saja muncul pertanyaan Wajib Pajak yang tidak bisa diselesaikan secara langsung oleh petugas. Kurangnya penguasaan  pengetahuan  pajak  yang dibutuhkan pelaksana penyuluhan membuat  pemberian  informasi  menjadi lebih  terhambat.  Biasanya,  pertanyaan akan  ditampung  terlebih  dahulu  oleh petugas  lalu  diteruskan  kepada  suku bagian  Pendapatan  I/II/III,  sesuai  jenis pajak  yang  ditanyakan,  lalu  kemudian akan dijawab dalam  beberapa hari. Pada penyuluhan yang bersifat dua arah, satuan pelaksana penyuluhan akan menghadirkan pemateri dari unsur pegawai  dari  suku  bagian  Pendapatan I/II/III  yang  menguasai  pajak  yang dimaksud  untuk  memberikan  materi penyuluhan.  Pada  penyuluhan  bersifat satu  arah  dengan  media  sosial,  satuan pelaksana penyuluhan akan berkolaborasi dengan  satuan  pelayanan  hubungan masyarakat  dalam  membuat  konten sosialisasi. Nantinya,  materi akan  diolah lagi  dalam  kemasan  yang  lebih  menarik dengan adanya bantuan tenaga copywriter dan desain grafis.
Tak  hanya  kekurangan  sumber  daya manusia,  penyuluhan  pajak  daerah  di DKI  Jakarta  juga  terhambat  dari  tidak adanya  alokasi  anggaran  kepada  satuan pelaksana  penyuluhan  pajak  daerah.  Hal ini disebabkan adanya efisiensi anggaran pada  masa  pandemi  covid-19  dimana anggaran  satuan  pelaksana  penyuluhan harus dihapus dan dialihkan.
Penghapusan anggaran tersebut membuat penyuluh  pajak  daerah  terhambat  dalam mengadakan  penyuluhan.  Penyuluhan hanya  dilakukan  melalui  konten  media sosial  yang  bersifat  satu  arah.  Padahal
https://doi.org/10.38204/jrak.v10i1.1752
diversifikasi  penyuluhan  dalam  bentuk lain diperlukan dalam rangka
meningkatkan  persepsi  masyarakat  atas kewajiban perpajakannya.
Kedudukan  penyuluh  pajak  sebagai jabatan  pelaksana  di  lingkungan  Badan Pendapatan  Daerah  DKI  Jakarta  saat  ini membuat  manajemen  penyuluhan  pajak menjadi tidak efektif. Ancok dkk. (1992) menjelaskan  bahwa  penyuluh  pajak merupakan komunikator. Penyuluh pajak bertugas  untuk  membantu  penyelesaian permasalahan  pajak  masyarakat  dan membangun  kesadaran  masyarakat  atas kewajiban perpajakannya. Dalam rangka menyelesaikan permasalahan pajak masyarakat,  Penyuluh  Pajak  dituntut untuk  memiliki  kompetensi,  motivasi, serta  keterampilan  yang  mumpuni. Kompetensi dapat dilihat dari penguasaan pengetahuan perpajakan daerah yang luas baik peraturan maupun teknisnya. Seorang penyuluh pajak harus memenuhi standar kompetensi dalam rangka mendukung  pelaksanaan  penyuluhan. Penyuluh  Pajak  Daerah  nantinya  akan memiliki  standar  kompetensi  di  bidang penyuluhan  pajak.  Hal  ini  membuat Penyuluh  Pajak  Daerah  akan  memiliki kompetensi dalam melakukan
perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi penyuluhan pajak dengan efektif dan  efisien  sehingga  penyuluhan  pajak dapat dilakukan secara berkala. Penyuluhan secara intensif tersebut akan membantu meningkatkan persepsi masyarakat  Wajib  Pajak  dan  membantu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Dalam  rangka  membangun  kesadaran masyarakat  dalam  memenuhi  kewajiban perpajakannya,  diperlukan  pemenuhan aspek lain yang harus dilakukan penyuluh pajak.  Menurut  Ancok  dkk.  (1992), pembangunan kesadaran pajak masyarakat dapat dilihat dari lima aspek yakni aspek ekonomi, aspek sosial, aspek politik,  aspek  hukum,  dan  aspek  agama. Aspek ekonomi menegaskan bahwa pajak
adalah  sumber  penerimaan  negara  yang dimanfaatkan  sebagai  motor  penggerak pembangunan sehingga masyarakat memiliki  kewajiban  untuk  berkontribusi atas  pembangunan  tersebut.  Pada  aspek sosial, pajak digunakan sebagai instrumen pemerataan pembangunan dan keadilan.  Penerimaan  pajak  digunakan untuk  upaya  mengurangi  kemiskinan melalui  program  subsidi  silang  dalam bentuk perumahan,
pendidikan, kesehatan, hingga bencana alam. Program tersebut ditujukan agar kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi  sehingga  meningkatkan  taraf hidup  dan  kesejahteraan  mereka.  Pajak juga digunakan untuk membiayai pelayanan  publik  dan  fasilitas  umum lainnya seperti transportasi, penyelenggaraan  pemerintah  melalui aparatur  sipil  negara,  dan  keamanan dengan  adanya  angkatan  bersenjata.
Aspek sosiologis atas pemungutan pajak adalah terciptanya rasa saling menguntungkan  antara  masyarakat  dan pemerintah. Oleh karena itu, masyarakat harus sadar dalam menjalankan kewajiban perpajakannya untuk
mencapai  keadilan  sosial  dan  pelayanan publik  yang  prima.  Pada  aspek  politik, adanya kontribusi pajak  dari  masyarakat menimbulkan konsekuensi dimana Wajib Pajak memilki kontrol atas pengeluaran- pengeluaran yang dilakukan pemerintah. Hal ini membantu perwujudan demokrasi dalam  kehidupan  bernegara  masyarakat. Dengan  pajak  yang  mereka  bayarkan, masyarakat memiliki suara dalam menyampaikan aspirasi sehingga manfaat penerimaan  pajak  dapat  dinikmati  oleh masyarakat  pula.  Pada  aspek  hukum, pemungutan pajak sendiri telah diamanatkan  langsung  oleh  konstitusi. Selanjutnya, pengaturan perpajakan harus memenuhi hierarki peraturan perundang- undangan  yang  berlaku  dari  Undang- Undang  Dasar  1945,  Undang-Undang, Peraturan Pemerintah,
Peraturan
Presiden,  Peraturan  Menteri  Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Direktur Jenderal Pajak, dan sebagainya. Peran  penyuluh  pajak  penting  dalam menyadarkan  penghindaran  pajak  yang melanggar peraturan
sehingga masyarakat  bisa  terhindar  dari  adanya pengenaan  sanksi,  baik  administratif maupun  pidana,  dan  di  satu  sisi  bisa menguntungkan negara  karena  tidak ada potensi  penerimaan  yang  hilang.  Pada aspek  agama,  setiap  agama  di  Indonesia sendiri telah menganjurkan para pemeluknya  untuk  membayar  pajak dalam  rangka  menyejahterakan  umat. Dengan demikian, sebagai upaya mendalami  kepercayaan  masing-masing, penyuluh pajak dapat mendorong masyarakat  untuk  membayar  pajak karena  pajak  bukan  hanya  kewajiban bernegara  saja,  melainkan  kewajiban yang  juga  diatur  dalam  agama  masing- masing.
Badan  Pendapatan  Daerah  DKI  Jakarta telah  berupaya  mengurangi  compliance cost seperti menyediakan berbagai kanal pembayaran  pajak,  penerapan  Sistem Administrasi  Manunggal  Satu  Atap (SAMSAT),  hingga  pelayanan  secara daring,  namun  jika  tidak  diikuti  oleh pengetahuan  masyarakat  atas  hak  dan kewajiban  perpajakan,  maka  upaya tersebut  menjadi  tidak  optimal.  Oleh karena  itu,  peran  penyuluh  menjadi krusial  dalam  rangka  meningkatkan pengetahuan, sikap, hingga praktik Wajib Pajak atas hak dan kewajiban perpajakan yang mereka miliki.
Pembentukan jabatan fungsional memiliki  kelebihan  dan  tantangannya sendiri  bagi  pegawai  dan instansi Badan Pendapatan  Daerah.  Kelebihan  dari jabatan  fungsional  dibandingkan  dengan jabatan  administrasi/pelaksana,  antara lain:  pertama,  adanya  peluang  untuk memperoleh  kepangkatan  lebih  tinggi dengan kemungkinan kenaikan
pangkat/golongan lebih cepat dan jenjang karir  yang  lebih  jelas;  kedua,  peluang pejabat fungsional untuk mengembangkan gagasan/ide kreatif
lebih luas sehingga akan mengakselarasi inovasi di dalam instansi; ketiga, motivasi akan  lebih  besar  untuk  meningkatkan ketrampilan  dan  pengetahuan  sesuai dengan  kompetensi  Jabatan  Fungsional masing-masing,  sehingga  instansi  akan diisi  oleh  SDM  mumpuni  di  bidangnya; keempat,  aspek  kesejahteraan  pegawai lebih  terjamin  karena  pejabat  fungsional akan  mendapat  tunjangan  fungsional yang  besarnya  bervariasi  sesuai  dengan jenis  jabatan  fungsional  masing-masing. Sedangkan,  tantangan  dari  keberadaan jabatan  fungsional  juga  akan  muncul. Pertama, karakteristik jabatan fungsional yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang  spesifik,  hal  ini  berbeda  dengan jabatan  administrasi  dapat  mengerjakan berbagai  tupoksi  yang  beragam.  Pejabat fungsional  tidak  dapat  dibebani  tugas yang tidak sesuai dengan uraian tugasnya. Kedua,  dalam  kondisi  dimana  instansi memiliki  SDM  yang ada  dan di  sisi lain juga terkendala untuk melakukan pengangkatan  baru  ASN,  skema  jabatan fungsional akan membatasi gerak langkah  instansi.  Ketiga,  peluang  untuk melakukan  penugasan  beragam  kepada seorang  ASN  ataupun  untuk  melakukan rotasi  sesuai  dengan  kebutuhan  instansi akan  semakin  terbatas.  Padahal  rotasi jabatan juga diperlukan untuk mencegah adanya monopoli wewenang dan penyegaran organisasi. Pemerintah perlu memiliki  langkah  untuk  menghadapi berbagai tantangan ini.
https://doi.org/10.38204/jrak.v10i1.1752
Kesimpulan Urgensi diperlukannya jabatan fungsional penyuluh pajak adalah kendala  dalam  pelaksanaan  penyuluhan pajak  daerah  akibat  ketiadaan  sumber daya  manusia  yang  memadai,  baik  dari sisi  jumlah  maupun  pengembangan kompetensi  khusus.  Ketiadaaan  jabatan yang  dimiliki  oleh  penyuluh  pajak  di Provinsi  DKI  Jakarta,  dimana  saat  ini hanya  berstatus  satuan  pelaksana  di bawah  bidang  Pusat  Data  dan  Informasi (Pusdatin),  juga  membatasi  legitimasi kewenangan  penyuluh  pajak  dalam menjalankan  tupoksinya.  Dengan  status sebagai  satpel  ini  juga  mengakibatkan SDM  belum  dapat  fokus  menangani penyuluhan pajak di DKI Jakarta karena masih dibebani tugas administrasi lainnya. Beban berat bagi penyuluh pajak karena harus menguasai semua peraturan yang  diterbitkan  dan  mampu  membantu menyelesaikan  berbagai  permasalahan yang dihadapi oleh Wajib Pajak Daerah, sehingga jika harus melaksanakan tugas- tugas lainnya, maka akan membuat fungsi penyuluhan terhambat. Minimnya dukungan  anggaran  karena  posisinya yang berada di bawah satpel juga menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas
penyuluhan  pajak.  Penyuluhan  Pajak Daerah merupakan garda terdepan dalam mengawal kepatuhan Wajib Pajak
Daerah.  Pengalihan  penyuluh  pajak  dari jabatan pelaksana menjadi jabatan fungsional diharapkan dapat meningkatkan kompetensi, motivasi, dan keterampilan  penyuluh  pajak  daerah dalam  melakanakan  tugas  penyuluhan pajak.  Penyuluhan  pajak  yang  optimal dapat  meningkatkan  kepatuhan  Wajib Pajak,  sehingga  menunjang  penerimaan pajak daerah yang maksimal.
Pemerintah  perlu  menetapkan  dasar hukum  mengenai  jabatan  fungsional penyuluh pajak daerah untuk meningkatkan  profesionalisme  dalam tugas  penyuluhan  pajak  daerah  dan
memberikan  jaminan  pengembangan karier  bagi  aparatur  sipil  negeri  terkait. Pembentukan  jabatan  fungsional  dapat membentuk  standar  kompetensi  bagi Penyuluh  Pajak  Daerah,  sehingga  dapat pelaksanaan  penyuluhan  pajak  berjalan lebih  optimal.  Pembentukan  jabatan fungsional  penyuluh  pajak  daerah  harus ditetapkan  melalui  Peraturan  Menteri Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan Reformasi  Birokrasi.  Selain  ini  perlu disusun Peraturan Menteri dan Peraturan Kepala  Daerah  terkait  dengan  pedoman (tata cara) pelaksanaan jabatan fungsional Penyuluh  Pajak  Daerah.  Peraturan  yang diterbitkan  kemudian  harus  memuat kompetensi  yang  jelas  serta  kesempatan karier  bagi  Jabatan  fungsional  penyuluh pajak daerah.

## Ucapan Terimakasih
Terima  kasih  kami  ucapkan  kepada seluruh Tim Peneliti Lembaga Pengkajian dan Penerapan Ilmu
Administrasi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas  Indonesia  (LPPIA  FIA  UI) dan  Badan  Pendapatan  Daerah  Provinsi DKI  Jakarta dalam  mendukung jalannya penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustina, & Inayati. (2020). Analysis of The Implementation of Groundwater Tax on  Groundwater  Tax  on  Dewatering  in Jakarta. Jurnal  Administrasi  Publik (Public  Administration  Journal),  10 (1),
83-91. doi:10.31289/jap.v10i1.3390
Alink,  M.,  &  Kommer,  V.  V.  (2015).
Handbook on Tax Administration.
Amsterdam: IBFD.
Ancok,  D.,  Haryoseputro,  R.,  Winarto, R.,  &  Machmud,  M.  (1992). Dasar- Dasar Ilmu Sosial untuk Public Relation: Dengan  Contoh  Kasus  Penyuluhan Pajak. Jakarta: Bina Rena Pariwara.
Babbie,  E.  (2014). The  Basics  of  Social
Research. Canada: Cengage Learning.
Bintary, A. A. (2020). Analisis
Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kendaraan Bermotor  dalam  Upaya  Meningkatkan Penerimaan  Pajak  Daerah  pada  Kantor Bersama  Samsat  Jakarta  Timur  2015- 2018. Jurnal Pajak Vokasi, 1 (2), 86-101. doi://doi.org/10.31334/jupasi.v1i2.816.g
456
Bird, R. M. (2011). Subnational Taxation in  Developing  Countries:  A  Review  of the  Literature. Journal  of  International Commerce, Economics and Policy, 2 (1),
139-161. Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. Thousand  Oaks:  SAGE Publication.
Gupta, V. (1981). The Tax Administrator: Perception and Profile of a Dynamic Role
Performance. Indian  Journal  of  Public
Administration, 27 (1), 119-136. doi:https://doi.org/10.1177/00195561198 10108
Hadi,  S.  S.  (2021).  Analisis  Efektivitas dan  Kontribusi  Pajak  Restoran  terhadap Pendapatan  Pajak  Daerah  pada  Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta  Tahun  2015-2019. Akrab  Juara: Jurnal  Ilmu-Ilmu  Sosial,  6 (1),  58-74. doi:https://doi.org/10.58487/akrabjuara.v 6i1.1393 LeBaube, R. A., & Vehorn, C. L. (1992). Assisting  Taxpayers  in  Meeting  Their Obligations Under the Law. Dalam R. M. Bird, & M. M. De Jascher, Improving Tax Administration  in  Developing  Countries (hal.  310-342).  Washington  D.  C.: International Monetary Fund.
Mardiasmo.
(2009). Perpajakan.
Yogyakarta: Andi.
Mascagni, G., & Santoro, F. (2018). What is  The  Role  of  Taxpayer  Education  in Africa. Brighton: Institute of Development Studies. Neuman,  L. W. (2014). Social  Research Methods:  Qualitative  and  Quantitative Approaches. London: Pearson. OECD.  (2021). Building  Tax  Culture, Compliance,  and  Citizenship:  A  Global Source  Book  on  Taxpayer  Education (Second ed.). Paris: OECD Publishing. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2022). Realisasi  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Daerah. Jakarta:  Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Rivillas, B. D., & Baltazar, A. H. (2015). Tax Education and Citizenship Development  in  Latin  America. Panama
City:  Inter-American  Center  of  Tax
Administrations.
Rofiyanti, E., Lestari, I. M., Davronoc, I.
O.,  Natision, A.,  &  Krishantoro.  (2022).
Strategy of Advertising Tax Collection in the Digitalization Era on Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta. Ilomata International  Journal,  3 (1),  355-365. doi:https://doi.org/10.52728/ijtc.v4i1.42 1
Rosdiana,  H.,  &  Irianto,  S.  E.  (2014).
Pengantar Ilmu Pajak. Jakarta: Penerbit.
Tarjo. (2009). Complexity And Socialization Of Taxation Rule In Affecting The Taxpayer Accounting Behaviour In Indonesia. The International Journal of Accounting and Business Society, 17 (1), 55-69. Diambil kembali dari https://ijabs.ub.ac.id/index.php/ijabs/arti cle/view/121
https://doi.org/10.38204/jrak.v10i1.1752
Copyright holder:
Wulandari Kartika Sari, Milla Sepliana Setyowati, Abrar Bilisanimar, dan Yasmina Prasetyanti Putri (2024)

## First publication right:
JRAK: Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis (e-journal)
This article is licensed under: