JBEE : Journal Business Economics and Entrepreneurship
http://jurnal.shantibhuana.ac.id/jurnal/index.php/bee
JBEE Volume  2, No 1, 2020

## RANCANGAN MODEL MANAJEMEN BUMDES PADA DESA SEREN SELIMBAU KABUPATEN BENGKAYANG
Risma Carla Lydia Pascasia 1 , Yoseph Erbito 2
1,2 Akademi Manajemen Bumi Sebalo Bengkayang, Kaliamantan Barat, Indonesia
1 E-mail: carla.marpaung@gmail.com
2 E-mail: erbito@gmail.com

## Abstrak
Pembentukan  Badan  Usaha  Milik  Desa  yang  selanjutnya  disebut  BUMDes  merupakan salah  satu  upaya  pemerintah  untuk  meningkatkan  ekonomi  desa.  Namun  implementasi BUMDes belum sepenuhnya dilaksanakan oleh seluruh desa yang ada di Indonesia. Desa Seren  Selimbau  merupakan  salah  satu  desa  yang  yang  termasuk  desa  tertinggal  di wilayah Kabupaten Bengkayang. Desa Seren Selimbau sudah memiliki BUMDes namun pengelolaan  manajemennya  belum  efektif  sehingga  belum  memberikan  dampak  yang positif  pada  perekonomian  masyarakat  desa.  Penelitian  ini  mengunakan  penelitian deskriptif  kualitatif.  Fokus  penelitian  diarahkan  pada  kegiatan  manajemen  BUMDes, sehingga  pada  akhirnya  dapat  direkomendasikan  rancangan  model  manajemen  yang dapat diterapkan oleh Desa Seren Selimbau, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang.
Kata kunci: Bumdes, pengelolaan, model manajemen.

## 1. PENDAHULUAN Latar Belakang
Mewujudkan  pembangunan  yang dimulai  dari  desa  merupakan  visi  yang dijalankan pemerintah saat ini. Membangun desa mandiri dalam konteks  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun  2014  tidak  cukup  hanya  dengan menyediakan dukungan financial terhadap  rakyat  miskin,  namun  juga mendorong  usaha  ekonomi  desa  dalam arti  luas.  Untuk  mencapai  visi  tersebut pemerintah  membentuk  suatu  badan usaha  yaitu  Badan  Usaha  Milik  Desa yang sesuai dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2010. Tujuan dari dibentuknya BUMDes  merupakan  upaya  pemerintah untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan  pendapatan  masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat perdesaan. Pengelolaan BUMDes sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa yaitu dari  desa,  oleh  desa,  dan  untuk  desa. Cara kerja BUMDes adalah dengan jalan
menampung  kegiatan-kegiatan  ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan  atau  badan  usaha  yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa. Pada  kenyataannya  implementasi BUMDes belum sepenuhnya dilaksanakan oleh seluruh desa yang ada di Indonesia. Beberapa penelitian terdahulu memperlihatkan bahwa keberadaan BUMDes belum sepenuhnya efektif, bahkan dalam pelaksanaannya di beberapa  daerah,  keberadaan  BUMDes masih  belum  bisa  berjalan  dan  mampu memberi  kontribusi  bagi  pembangunan dan  pemberdayaan  masyarakat  di  desa tersebut.  BUMDes  memiliki  dua  fungsi utama  yaitu  sebagai  lembaga  sosial  dan lembaga  komersial  desa.  Manajemen yang  tepat  juga  harus  diterapkan  dalam pengelolaan BUMDes. Keberadaan BUMDes  harus  efektif  dan  sesuai dengan tujuan pendiriannya. Oleh sebab itu  BUMDes  dituntut  untuk  dapat berkontribusi  secara  nyata  bagi  desa. Kegiatan  yang  dilaksanakan  BUMDes tentunya tidak hanya untuk menyalurkan
Received: 23 Maret 2020; Accepted: 24 Maret 2020; Published: 01 April 2020
dana  desa  seperti  yang  kebanyakan terjadi  saat  ini,  namun  juga  diharapkan dapat  melaksanakan  kegiatan  yang menghasilkan profit.
Untuk menghasilkan profit tentunya pengelolaan  yang  baik  wajib  dimiliki oleh  BUMDes.  BUMDes  membutuhkan manajemen yang tepat dalam pengelolaannya.  Dengan  manajemen yang  tepat  diharapkan  kinerja  BUMDes dapat  efektif  dan  semakin  memberikan kesejahteraan bagi masyarakat desa.
Desa  Seren  Selimbau  merupakan salah  satu  desa  yang  termasuk  dalam desa  tertinggal  di  wilayah  Kabupaten Bengkayang. Berjarak 18 KM dari pusat kabupaten,  untuk  menuju  ke  desa  harus memakan waktu 3 jam dengan kendaraan  bermotor  atau  6  jam  dengan kendaraan  tidak  bermotor  atau  dengan berjalan  kaki.  Akses  jalan  yang  kurang baik,  minimnya  fasilitas  komunikasi, menyebabkan interaksi dengan masyarakat desa sangat sulit. Pembangunan  desa  ini  dapat  dikatakan cukup  tertinggal  dibandingkan  dengan desa  lain  di  Kabupaten  Bengkayang. Dengan jumlah penduduk 923 jiwa (244 KK), sebagian besar penduduk berprofesi sebagai petani/pekebun, sebagian  ada  yang  berprofesi  sebagai karyawan (tenaga harian) pada perusahaan  sawit.  Desa  in  sudah membentuk  BUMDes  pada  tahun  2019, namun  manajemen  BUMDes  belum mandiri  (masih  terikat  dengan  desa), baik dalam hal pengelolaan keuangannya maupun pengorganisasiannya. Hal ini menyebabkan  BUMDes  sebagai  sebuah badan  usaha  belum  dapat  bergerak dengan  maksimal  untuk  meningkatkan perekonomian desa.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan adalah  penelitian  kualitatif.  Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi lingkungan, menemukan
permasalahan yang mendasar, dan dapat memberikan solusi dan model manajemen  yang  sesuai  bagi  BUMDes Seren Selimbau. Data-data  yang  diperlukan  dalam penelitian ini diperoleh dengan
menggunakan  dua  sumber  data,  yaitu data  primer,  merupakan  data  yang diperoleh  secara  langsung  dari  tempat penelitian  (Desa  Seren  Selimbau),  dan data sekunder yang merupakan data-data yang  relevan  dengan  penelitian  yang bersumber dari referensi terkait.
Teknik  pengumpulan  data  yang digunakan  adalah  dengan  observasi  dan wawancara.  Berdasarkan  situasi  yang diobservasi maka  observasi  yang  dipilih adalah  observasi  terhadap  situasi  bebas ( free  situasion ),  yaitu  observasi  yang dilakukan  terhadap  situasi  yang  terjadi secara wajar. Sedangkan untuk wawancara  dipilih  orang  yang  memiliki power dan otoritas pada objek penelitian tersebut, sehingga mampu
“membukakan  pintu”  kemana  saja peneliti  akan  melakukan  pengumpulan data,  dalam  penelitian  ini  yaitu  Kepala Desa Seren Selimbau.
Teknik  analisis  data  menggunakan konsep  Miles  and  Huberman,  yaitu reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan.  Kesimpulan  awal  yang dikemukakan masih bersifat semenatara, dan  akan  berubah  bila  tidak  ditemukan bukti –  bukti  yang  kuat  yang mendukung  pada  tahap  berikutnya.
Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan  mengumpulkan  data,  maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil wawancara tanggal  2  Maret  2020  dengan  Kepala Desa  Seren  Selimbau,  yaitu  Bapak Alambertus, diperoleh beberapa
informasi terkait BUMDes Seren Selimbau, antara lain: a. BUMDes Seren Selimbau dibentuk  pada  Juni  2019  dengan nama BUMDes “BUAH SADAMA” .  Saat  ini  masih berkantor  di  Kantor  Desa  Seren Selimbau, dengan status pemakaian tempat pinjam pakai. b. BUMDes  memiliki  3  (tiga)  orang pengelola operasional, yaitu direktur, sekretaris, dan bendahara.  Direktur BUMDes saat ini adalah Nius, A.Md.M.
c. BUMDes  memiliki  2  (dua)  unit usaha.  Masing-masing  unit  usaha dikelola  oleh  3  (tiga)  orang pelaksana operasional. Unit usaha pertama  yang  bergerak  di  bidang bisnis  sosial  sederhana,  yaitu instalasi air bersih dan bidang jasa pelayanan/usaha  perantara,  yaitu Pasar Desa. Manfaat yang diterima masyarakat adalah terjaminnya  akses  air  bersih  ke setiap  rumah  warga.  Per  Februari 2020,  progres  instalasi  air  bersih ini  sudah  mencapai  60%.  Dari  3 (tiga)  dusun  yang  ada,  tinggal  1 dusun  dalam  proses  pengerjaan instalasi  air  bersih  ini.  Unit  usaha kedua  bergerak  di  bidang  bisnis keuangan  mikro  yaitu  Usaha Pinjaman  Kredit  Usaha  Kecil.
Namun  unit  usaha  yang  kedua belum berjalan dengan efektif. d. BUMDes belum mengelola keuangan sendiri. Keuangan BUMDes masih dikelola langsung oleh  Desa.  Belum  ada  penyertaan modal dari desa kepada BUMDes.
Pengurus  BUMDes  juga  belum menerima  gaji  tetap.  Kompensasi yang  diterima  pengurus  hanya berupa  insentif/honor  atas  setiap instalasi air yang dilaksanakan. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4  Tahun  2015  tentang  Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan
Pembubaran  Badan  Usaha  Milik  Desa, pada  pasal  4  menyebutkan  bahwa  desa dapat  mendirikan  BUMDes  dengan mempertimbangkan: a. Inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa; b. Potensi usaha ekonomi Desa;
c. Sumberdaya alam di Desa;
d. Sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUMDes; e. Penyertaan modal dari Pemerintah  Desa  dalam  bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang  diserahkan  untuk  dikelola sebagai  bagian  dari  usaha BUMDes.
Maka  berdasarkan  informasi  yang diperoleh  dari  observasi  dan  hasil wawancara,  dapat  dikatakan  memang secara legalitas BUMDes di Desa Seren Selimbau sudah terbentuk, namun dalam pelaksanaan  fungsinya  belum  berjalan dengan benar sesuai tujuan pembentukan  BUMDes.  Belum  adanya penyertaan  modal  dari  desa  menjadi sorotan utama ketidakefektifan BUMDes Seren Selimbau. Lebih lanjut Alambertus menyebutkan  bahwa  ketidakpahaman dalam  mengelola  BUMDes  menjadi alasan utama Desa tidak berani memberikan  penyertaan  modal  kepada BUMDes.  Ketakutanbahwa  BUMDes akan  merugi  juga  menjadi  alasan lainnya.

## Tahapan Pengelolaan BUMDes
Sesuai pemetaan tahapan pengelolaan  BUMDes,  masyarakat  desa melalui  organ  musyawarah  desa  terlibat aktif di dalam proses inisisasi, pendirian (mencakup
penetapan organisasi pengelola,  modal  usaha,  AD/ART), menerima  laporan  perkembangan paling sedikit  2  (dua)  kali  setahun,  serta memberikan  pernyataan  pailit.  Selain keterlibatan langsung melalui musyawarah desa, masyarakat desa juga bisa terlibat melalui mekanisme
perwakilan warga di Badan Permusyawaratan Desa dalam hal penetapan  Peraturan  Desa  Pendirian
BUMDes  serta  pengawasan  tanggung jawab  pemerintah  desa  menjalankan pembinaan terhadap BUMDes, terutama pengawasan atas tanggung jawab kepala desa sebagai penasehat BUMDes.
Modal  awal  pendirian  BUMDes berasal dari APB Desa, sementara modal penyertaan usaha BUMDes dapat
berasal  dari  hibah,  sumbangan,  kerja sama  usaha,  dan  penyerahan  aset  desa yang  disalurkan  melalui  mekanisme APB Desa.
Tabel  1.  Pemetaan  Tahapan  Pengelolaan

## BUMDes
Tahapan/ Aspek Keterangan Inisiatif Berdasarkan inisiatif pemerintah desa atau masyarakat desa yang disampaikan secara terbuka melalui musyawarah Pendirian Disepakati melalui musyawarah desa, maliputi aspek kesesuaian pendirian dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat, organisasi pengelola, modal usaha, serta AD/ART. Penetapan Hasil musyawarah desa menjadi pedoman bagi pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk menetapkan Peraturan Desa tentang pendirian BUMDes. Organisasi Pengelola ▪ Terpisah dari organisasi pemerintah desa, terdiri atas
Penasihat, Pelaksana
Operasional, dan Pengawas.
▪ Penasihat dijabat secara ex officio oleh kepala desa
▪ Pelaksana Operasional harus warga desa setempat (berdomisili dan menetap di desa), dapat menunjuk anggota pengurus dan merekrut karyawan. ▪ Pengawas harus mewakili kepentingan masyarakat, terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota, berwenang untuk memilih dan mengangkat pengurus. Pelaporan ▪ Pelaksana Operasional
membuat laporan keuangan dan laporan perkembangan kegiatan seluruh unit BUMDes (jika BUMDes memiliki unit usaha) setiap bulan. ▪ Pelaksana Operasional memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUMDes (jika BUMDes memiliki unit usaha) pada masyarakat desa melalui musyawarah desa sekurang-kurangnnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. ▪ Pelaksana Operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan kepada penasihat. Pengendalian  Penasihat mengendalikan dan memberikan nasihat dalam pelaksanaan pengelolaan, saran dan pendapat mengenai masalah yang dihadapi Pelaksana
Operasional. Pengawasan Pengawas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional dan berkewajiban menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk membahas kinerja BUMDes sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
Alokasi Hasil Usaha Pembagian hasil usaha ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam AD/ART. Kepailitan Dalam hal kerugian tidak dapat ditutup dengan asset dan kekayaan yang dimiliki, BUMDes dinyatakan rugi melalui musyawarah desa.
Pembinaan
Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUMDes kepada BPD yang disampaikan melalui musyawarah desa.
Sumber:    Permendes  No.4  Tahun  2015
dimodifikasi  oleh  penulis  sesuai hasil observasi dan studi dokumentasi Bentuk Badan Hukum dan Organisasi

## BUMDes
Disyaratkan dalam pasal 78 ayat (3) Peraturan  Pemerintah  Nomor  72  Tahun 2005  tentang  Desa,  bahwa  Bentuk Badan Usaha Milik Desa harus berbadan
hukum. Maka bentuk badan hukum yang tepat dalam mendirikan BUMDes meliputi: a. Perusahaan Umum Desa (Perumdes), b. Perseroan Terbatas (Perseroan Desa). Jika dilihat dari ketersediaan sumberdaya  pada  Desa  Seren  Selimbau, maka Badan hukum benbentuk Perusahaan  Umum  Desa  (Perumdes) dinilai cocok untuk diimplementasikan.
Perumdes  ini merupakan salah  satu bentuk  badan  hukum  BUMDes  yang diadopsi  dari  bentuk  badan  hukum BUMN  yaitu  Perum.  Untuk  BUMDes,
maka  sangat  tepat  apabila  Perusahaan Umum atau Perum ini kemudian disebut dengan Perusahaan Umum Desa (Perumdes). Perumdes sebagaimana bentuk  badan  hukum  BUMDes  yang modal seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah Desa yang merupakan
kekayaan  desa  yang  dipisahkan  dan ditetapkan dengan Peraturan Desa, maka sebagai  bentuk  Perum  dalam  BUMN, modal  Perumdes  juga  tidak  terbagi  atas saham,  dan  Perumdes  bertujuan  untuk kemanfaatan  umum  berupa  penyediaan barang  dan/atau  jasa  yang  bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.
Susunan  organ  BUMDes  telah diatur secara khusus dalam pasal 6 dan 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39  Tahun  2010  tentang  Badan  Usaha Milik  Desa  yaitu:  Penasihat,  Pelaksana Operasional,  dan  Pengawas,  yang  mana tugas  dan  tanggungjawabnya  sudah disajikan pada Tabel 1.
Telah disampaikan sebelumnya bahwa  Perumdes  sebagai  bentuk  badan hukum BUMDes yang modal seluruhnya  merupakan  kekayaan  desa yang  dipisahkan  dan  ditetapkan  dengan Peraturan  Desa,  maka  sebagaimana bentuk    Perum  dalam  BUMN,  modal
Perumdes juga tidak terbagi atas saham, dan Perumdes bertujuan untuk
kemanfaatan  umum  berupa  penyediaan barang  dan/atau  jasa  yang  bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan  perusahaan.  Permodalan Perumdes dapat diperoleh dari 4 (empat) sumber permodalan sebagai berikut:
1) Perumdes  mendapat  modal  awal, seluruhnya  dari  kekayaan  Desa yang dipisahkan dari APB Desa.
2) Perumdes dapat memperoleh modal dari bantuan Pemerintah Kabupaten dan Provinsi serta sumber lain yang sah  dan  tidak  mengikat  sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan. 3) Perumdes dapat memperoleh permodalan  dari  pinjaman  melalui lembaga  keuangan  Perbankan  yang pengaturan  pinjamannya  dilakukan oleh  dan  atas  nama  Pemerintah Desa  yang  diatur  dalam  Peraturan Desa. 4) Perumdes dapat memperoleh permodalan  dari  penyertaan  modal pihak  lain  atau  kerja  sama  bagi hasil. Dimana pihak penyerta modal tersebut  tidak  mempunyai  hak untuk ikut campur dalam kepengurusan Perumdes, dan keuntungan  maupun  kerugian  yang timbul, proporsinya dibagi menurut pembagian yang telah disepakati. Merujuk  pada  poin  (4),  BUMDes Seren Selimbau dapat menjalin kerjasama  dengan  pihak  lain  dalam wilayah  Desa  Seren  Selimbau.  Ada beberapa  pihak  yang  potensial  untuk bekerjasama,  antara  lain  perusahaan perkebunan  kelapa  sawit  yang  telah lama  membuka  lahan  di  wilayah  Desa Seten Selimbau, yaitu PT Putra Makmur Lestasi.  KOnsep  kerjasama  penyertaan modal  dapat  diwarkan  pada  CSR perusahaan tersebut. Desa Seren
Selimbau juga saat ini memiliki Koperasi Simpan Pinjam yang permodalannya  awalnya  swadaya  dari masyarakat.  Koperasi  ini  juga  potensial untuk menjadi mitra kerjasama
penyertaan  modal,  atau  dapat  dijadikan unit usaha dibawah BUMDes.

## Gambar 1. Bentuk Organisasi dan Modal Usaha BUMDes
Aktivitas  yang  harus  dilakukan dalam pendirian dan pengelolaan BUMDes antara lain mencakup: 1) Mendesain struktur organisasi.
2) Menyusun uraian tugas (job description) untuk pengelola BUMDes. 3) Menetapkan sistem koordinasi.
4) Menyusun bentuk dan aturan kerjasama dengan pihak ketiga 5) Menyusun pedoman kerja
organisasi BUMDes.
6) Menyusun desain sistem informasi.
7) Menyusun  rencana  usaha (business plan) .
8) Menyusun  sistem  admintrasi  dan akuntansi.
9) Melakukan proses rekrutmen pengelola BUMDes. 10) Menetapkan  sistem  penggajian  dan pengupahan. Dalam pengelolaan BUMDes dalam  upaya  mewujudkan  pencapaian tujuan  organisasi  maka diperlukan sumber  daya  manusia  masyarakat  desa yang berkualitas mengerti dan memahami aturan-aturan dan manajemen pengelolaan. Pengembangan BUMDes dapat dilakukan secara bertahap yaitu: 1) Pengembangan kemampuan sumber daya  manusia  sehingga  mampu memberikan  nilai  tambah  dalam pengelolaan aset ekonomi desa. 2) Mengintergrasikan  produk-produk ekonomi pedesaan sehingga memiliki  posisi  nilai  tawar  dalam jaringan pasar. 3) Mewujudkan skala ekonomi kompetitif  terhadap  usaha  ekonomi yang dikembangkan. 4) Menguatkan  kelembagaan  ekonomi desa. 5) Mengembangkan  unsur  pendukung seperti perkreditan mikro, informasi pasar,  dukungan  teknologi  dan manajemen, prasarana ekonomi dan jaringan komunikasi maupun dukungan pembinaan.

## Prinsip Pengelolaan BUMDes
BUMDes sebagai badan usaha yang dibangun  atas  dasar  inisiatif  masyarakat dan  menganut  azas  mandiri,  seharusnya mengutamakan  perolehan  modal  yang berasal  dari  amsyarakat  dan  pemerintah desa sendiri. BUMDes didirikan dengan tujua  yang  jelas.  Tujuan  tersebut  dapat direalisasikan dengan memberikan
pelayanan kebutuhan untuk usaha produktif,  terutama  kelompok  miskin  di pedesaan,  mengurangi  praktik  ijon (rente) dan pelepasan uang, menciptakan pemerataan  kesempatan  berusaha,  serta meningkatkan  pendapatan  masyarakat desa.  BUMDes  juga  harus  mampu mendidik
masyarakat untuk
membiasakan  diri  menabung.  Dengan cara  demikian,  BUMDes  akan  dapat mendorong pembangunan ekonomi masyarakat  desa  secara  mandiri  dan berkelanjutan. Prinsip pengelolaan BUMDes
penting  untuk  diuraikan  agar  dapat dipahami  serta  dipersepsikan  dengan cara  serupa  oleh  pemerintah  desa, anggota  atau  penyerta  modal,  BPD, pemerintah kabupaten, serta masyarakat.
Terdapat  6  (enam)  prinsip  dalam pengelolaan BUMDes, meliputi:
1) Kooperatif. Semua komponen yang terlibat dalam BUMDes harus melaksanakan kerja sama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan usahanya. 2) Partisipatif. Semua komponen yang  terlibat  dalam  BUMDes bersedia secara sukarela atau diminta memberikan  dukungan  dan kontribusi  yang  bisa  mendorong kemajuan usaha BUMDes.
3) Emansipatif. Semua komponen yang terlibat dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang  golongan,  suku,  ras, dan agama. 4) Transparan. Aktivitas yang berpengaruh  terhadap  kepentingan masyarakat  umum  harus  dapat diketahui  oleh  segenap  lapisan masyarakat  dengan  mudah  dan terbuka. 5) Akuntabel. Seluruh kegiatan usaha BUMDes harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun secara administratif. 6) Berkelanjutan. Seluruh  kegiatan usaha BUMDes harus dapat
dikembangkan  serta  dilestarikan oleh masyarakat  desa  dalam  wadah
BUMDes.

## Model Manajemen BUMDes
Model adalah rencana, representasi, atau  deskripsi  yang  menjelaskan  suatu objek,  sistem,  atau  konsep,  yang seringkali  berupa  penyederhanaan  atau idealisasi.  Model  sendiri  dirancang untuk mewakili realitas yang sesungguhnya.  Walaupun  model  itu sendiri  bukanlah  realitas  dari  dunia sebenarnya. Atas dasar pengertian tersebut,  maka  model  adalah  kerangka konseptual yang digunakan untuk memperoleh pemahaman fenomena yang  ingin  diterangkan  dari  titik  atau fokus  perhatian  yang  dipermasalahkan (Wikipedia, 2019). Beberapa contoh model manajemen yang  dapat  digunakan  dalam  suatu perusahaan atau organisasi yang berkaitan  dengan  fungsinya  adalah sebagai berikut : 1) Model P-I-E (Planning, Implementation & Evaluation) Model  tersebut  merupakan  model paling  sederhana,  karena  hanya meliputi  3  fungsi  yakni  fungsi perencanaan,  implementasi,  dan evaluasi sumberdaya guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 2) Model P-O-A-C (Planning, Organizing, Actuating & Controling) Menurut  George  Robert  Terry, “Manajemen  adalah  pencapaian tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu dengan menggunakan  kegiatan  orang  lain yang  terdiri  dari  tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian. 3) Model P1-P2-P3 Dimana P1 adalah Perencanaan, P2 adalah Pergerakan dan Pelaksanaan,  dan  P3  terdiri  dari Pengawasan, Pengendalian dan Penilaian. 4) Model A-R-R-I-F
Model  ini  meliputi  fungsi  Analisis, Rumusan,  Rencana,  Implementasi dan  Forum  komunikasi.  Model tersebut dipergunakan oleh organisasi  yang  bergerak  dalam bidang partisipasi kemasyarakatan. 5) Model Analisis, Rumusan, Rencana, Implementasi, Monitoring dan Evaluasi (A-R-R-I-M-E) Model  ini  tidak  jauh  berbeda dengan  model  nomor  4,  yaitu meliputi Analisis, Rumusan, Rencana, dan Implementasi. Perbedaannya  terdapat  pada  fungsi Monitoring  dan  Evaluasi  yang diletakan secara terpisah.
Dilihat  dari  fungsi  dan  tujuan pembentukan BUMDes dimana partisipasi masyarakat sangat diperlukan dari  mulai  tahapan  pendirian  sampai pengelolaan  BUMDes,  maka  model manajemen yang relevan untuk diimplementasikan pada BUMDes adalah  Model  A-R-R-I-F  (Analisis, Rumusan,  Rencana,  Implementasi  dan Forum komunikasi).
1) Analisis. Sebelum  merumuskan konsep  pengelolaan  dan  rencana- rencana  usaha  BUMDes,  langkah utama  yang  harus  dilakukan  adalah melakukan  analisis  situasi  sosial.
Ada 2 (dua) faktor yang mempengaruhi  situasi  sosial,  yaitu: Lingkungan Eksternal dan Lingkungan Internal Desa. Analisis lingkungan  yang  sederhana  dapat menggunakna Analisis SWOT, sehingga  kemudian  dapat  diketahui kekuatan,  kelemahan,  peluang,  dan ancaman  yang  berpengaruh  pada BUMDes. 2) Rumusan. Setelah melakukan analisis lingkungan, BUMDes dapat  merumuskan  arah  bisnis  dari BUMDEs. Rumusan atas visi, misi, tujuan,  dan  sasaran  dari  BUMDes juga sebaiknya dilakukan. 3) Rencana. Rencana dibutuhkan untuk memberikan kepada organisasi  tujuan  dan  menetapkan prosedur  terbaik  untuk  pencapaian tujuan  tersebut.  Termasuk  didalam perencanaan, antara lain: penentuan strategi, kebijakan, program, prosedur,  anggaran,  dan  strandar.
Pengorganisasian (organizing) dan penyusunan  personalia (staffing) tidak lepas dari bagian perencanaan.  Dalam  hal  ini  , BUMDes harus menentukan
struktur organisasi yang akan
digunakan  dan  merekrut  personalia yang akan mengelola BUMDes.
4) Implementasi. Setelah rencana dibuat,  organisasi  dibentuk  dan disusun personalianya,
maka
langkah berikutnya adalah implementasi.  Bagian  yang  tidak dapat dilepaskan sebelum implimentasi kegiatan adalah pengarahan. Fungsi pengarahan secara  sederhana  adalah  untuk membuat  atau  mendapatkan  para karyawan  melakukan  apa  yang diinginkan dan harus mereka lakukan. Implementasi dari kegiatan tentunya harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur  dan  strandar  yang  telah ditetapkan dalam tahapan perencanaan.  Prosedur  dan  Standar sangat diperlukan saat implementasi  agar  setiap  aktivitas yang  dilakukan  dapat  dilakukan penilaian.  Penilaian  yang  dibuat tentunya  harus  mengacu  pada standar telah ditetapkan sebelumnya.  Penilaian  atas  kinerja BUMDes  dilakukan  oleh  dewan pengawas  BUMDes  yang  telah dipilih melalui BPD. 5) Forum Komunikasi. Sebagai organisasi  yang  bergerak  dalam bidang  partisipasi  kemasyarakatan, maka  forum  komunikasi  menjadi hal  terpenting  dalam  manajemen BUMDes. Forum komunikasi dalam manajemen BUMDes berperan sebagai fungsi pengawasan dan pengendalian dalam manajemen. Masyarakat melalui BPD berperan aktif menjalankan pengawasan dan pengendalian BUMDes.
Gambar 2. Rancangan Model Manajemen BUMDes

## 4. KESIMPULAN
Pembentukan  BUMDes  diharapkan dapat  berkontribusi  secara  nyata  bagi desa. Untuk menghasilkan profit tentunya  pengelolaan/manajemen  yang baik  wajib  dimiliki  oleh  BUMDes. Model  manajemen  dirancang  untuk dijadikan  pedoman  bagi  pengelolaan BUMDes. Manajemen BUMdes direkomendasikan  untuk  mengadopsi fungsi  manajemen  perusahaan.  Salah satu  model  manajemen  yang  dinilai cocok untuk diterapkan dalam pengelolaan  BUMDes  adalah  model  A-
R-R-I-F  yang  meliputi  fungsi  Analisis,
Rumusan,  Rencana,  Implementasi  dan Forum  komunikasi.  Forum  komunikasi dinilai  menjadi  hal  terpenting  dalam manajemen BUMDes mengingat BUMDes adalah organisasi yang
bergerak dalam bidang partisipasi kemasyarakatan.

## 5. REFERENSI
Dewi,  Amelia  S.K.  2014. Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)  sebagai  Upaya  dalam Meningkatkan  Pendapatan  Asli Desa (PADes) serta Menumbuhkan Perekonomian Desa .  Journal  of  Rural  and Development. 5 (1), 1–14. Handoko,  Hani  T.  2018. Manajemen. Edisi 2. BPFE-Yogyakarta. Yogyakarta. Prasetyo,  R.  A.  2016. Peranan  Bumdes dalam Pembangunan dan Pemberdayaan  Masyarakat  di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro. Jurnal  Dialektika. 11(1), 86–100. Purnamasari, Hanny, dkk. 2016. Efektivitas  Pengelolaan  Badan Usaha  Milik  Desa  (BUMDesa) Berbasis  Ekonomi  Kerakyatan  di Desa  Warungbambu  Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang. Jurnal Politikom Indonesiana. 1(2), 31–42. Ramadana,  dkk.  2013. Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Penguatan Ekonomi  Desa  (Studi  di  Desa Landungsari,  Kecamatan  Dau, Kabupaten Malang). Jurnal Administrasi  Publik  (JAP).  1(6), 1068–1076. Wijaya,  David.  2018. BUM  Desa. Gava Media. Yogyakarta. Wikipedia. 2019. Model. https://id.m.wikipedia.org/wiki/mo del . Diakses  tanggal  5  Maret 2019.