## DAMPAK PERUBAHAN TUTUPAN LAHAN PADA SISTEM HIDROLOGI DI JAKARTA
( The Effect of Land Cover Change to Hydrological System in Jakarta )
Fentinur Evida Septriana, Noviana Bayu Alnavis, Rani Gustia, Rivaldo Restu Wirawan, Nadya Paramitha Putri, Hayati Sari Hasibuan, dan Rudy P. Tambunan Ilmu Lingkungan, Sekolah Ilmu Lingkungan, Universitas Indonesia Jl. Salemba Raya 4, Kampus UI Salemba, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia 10430 E-mail: fenti_ana@yahoo.com
Diterima:6 Maret 2020; Direvisi: 30 Maret 2020; Disetujui untuk Dipublikasikan: 30 April 2020

## ABSTRAK
Pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi  di  Jakarta  diiringi  dengan  pertambahan  jumlah  penduduk  dan pembangunan  infrastruktur  yang  semakin  padat.  Tingginya  tingkat  pembangunan  infrastruktur  di  Jakarta menyebabkan  semakin  berkurangnya  tutupan  vegetasi  dan  terganggunya  fungsi  alami  ekosistem  yang semula  ada  di  Jakarta,  seperti  fungsi  sistem  hidrologi.  Pembangunan  fisik  dan  infrastruktur  di  daerah perkotaan seharusnya diimbangi dengan pengelolaan lingkungan  yang seimbang sehingga dampak negatif yang  timbul  dapat  diminimalkan.  Salah  satu  bentuk  pengelolaan  lingkungan  dapat  dilakukan  dengan pengaturan  dan  pemanfaatan  ruang  yang  optimal  sehingga  fungsi  ekosistem  tetap  terjaga.  Studi  ini bertujuan  untuk  menganalisis  bagaimana  hubungan  perubahan  tutupan  lahan  terhadap  sistem  hidrologi yang  dilihat  dari  persediaan  air  dan  fenomena  banjir  di  Jakarta,  serta  menyiapkan  rekomendasi  untuk perencanaan  ruang  berbasis  sistem  hidrologi.  Analisis  dilakukan  secara kuantitatif  dengan  bantuan  Sistem Informasi  Geografis,  berdasarkan  data  sekunder  dan  studi  literatur.  Berdasarkan  pengolahan  citra  Landsat tahun  1999-2019,  tutupan  lahan  bervegetasi  di  Jakarta  mengalami  penurunan  dari  35,5%  menjadi  6,4%, sementara  luas  lahan  terbangun  terus  mengalami  peningkatan  dari  65,5%  menjadi  93,6%.  Kepadatan bangunan  di  Jakarta  menyebabkan  peningkatan  luas  permukaan  tanah  yang  bersifat impervious sehingga terjadi peningkatan laju aliran air permukaan dan penurunan laju aliran dasar di bawah tanah yang memicu terjadinya banjir.
Kata kunci : tutupan lahan, hidrologi, banjir, landsat, persediaan air

## ABSTRACT
High  economic  growth  in  Jakarta  was  followed  by  an  increase  number  of  population  which  had  an impact  on  massive  infrastructure  development.  The  high  level  of  infrastructure  development  in  Jakarta  has led to reduction in vegetation cover and disruption of the natural function of ecosystems in Jakarta, one of it is  the  hydrological  system.  Development  of  the  built-up  area  and  infrastructure  in  urban  areas  should  be carried out with the regulation and spatial planning of space so the negative impact can be minimized. This study  aims  to discuss  the  relationship  among  land  cover  changes,  water  supply,  and  flooding  in  Jakarta  to provide  recommendations  for  spatial  planning  based  on  hydrological  system.  The  analysis  was  carried  out quantitatively  using  Geographic  Information  Systems,  based  on  secondary  data  and  literature  studies. Changes in land cover in 1999 to 2019 were detected by Landsat Imagery showed that  vegetation cover in DKI  Jakarta  has  decreased,  while  the  built-up  area  has  continued  to  increase.  In  1999,  land  cover  in  DKI Jakarta  consisted  of  65.5%  built-up  area  and  35.5%  vegetation  cover,  while  in  2019  the  composition changed drastically to 93.6% built-up area and 6.4% vegetation cover. The impervious surface as the effect of the built-up area has caused an increase in rate of surface water flow and runoff, decrease in rate of base flow, and caused flooding.
Keywords: land cover, hydrology, flooding, landsat, water supply

## PENDAHULUAN
Sistem hidrologi merupakan rangkaian elemen  jenis  tanah,  tataguna  lahan,  topografi  dan panjang  lereng  yang  saling  berkaitan  antara  satu komponen  dengan  komponen  lainnya  sehingga membentuk satu kesatuan yang saling mempengaruhi keseimbangan tata air (Nurrochman  et  al.,  2018).  Terjadinya  perubahan perilaku  dan  fungsi  air  permukaan  menyebabkan perubahan  siklus  hidrologi,  yaitu  menurunnya
aliran  dasar  ( base  flow )  dan  meningkatnya  aliran permukaan  ( surface  runoff ).  Hal  ini    dapat menyebabkan ketidakseimbangan tata air (hidrologi) sehingga terjadi banjir dan genangan di daerah  hilir  (Nurrochman  et  al.,  2018).  Di  dalam lingkungan alam, proses perubahan ujud, gerakan aliran air (di permukaan tanah, di dalam tanah, dan di  udara)  dan  jenis  air  mengikuti  suatu  siklus keseimbangan  dan  dikenal  dengan  istilah  siklus hidrologi  (Kodoatie  &  Sjarief,  2010).  Menurut Suyanto  (2017)  di  dalam  siklus  hidrologi  sering
terjadi dua keadaan yang ekstrim yaitu kekeringan dan  banjir,  sehingga  diperlukan  pemahaman tentang  pengelolaan  air  agar  dapat  disimpan dengan baik di dalam maupun di permukaan tanah dan bagaimana siklus air bekerja secara ilmiah.
Faktor-faktor  ekonomi,  sosial,  dan  budaya mempengaruhi  pemanfaatan  tanah  dan  air. Kebutuhan  faktor  ekonomi  menjadi  pertimbangan yang paling kuat dalam penentuan cara penggunaan  lahan.  Faktor  ekonomi  biasanya mengalahkan pertimbangan konservasi yang dianggap  kurang  mendesak  dan  kurang  perlu. Faktor sosial yang dianut berpengaruh atas pilihan pemanfaatan  lahan  yang  dilakukan  (Suyanto, 2017).  Pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi  di Jakarta  diiringi  dengan  pertambahan  jumlah penduduk  dan  pembangunan  infrastruktur  yang semakin  padat.  Tingginya  kegiatan  pembangunan infrastruktur  dan  kawasan  permukiman  di  Jakarta menyebabkan  semakin  berkurangnya  tutupan vegetasi dan terganggunya fungsi alami ekosistem yang  semula  ada  di  Jakarta,  seperti  fungsi  sistem hidrologi.  Pembangunan  di  Jakarta  yang  sangat cepat menimbulkan beban tersendiri bagi lingkungan. Jumlah penduduk yang padat memerlukan  air  bersih  dalam  jumlah  besar.  Pada waktu  yang  bersamaan,  air  permukaan  di  Jakarta tercemar  oleh  limbah  dari  kegiatan  rumah  tangga dan  kegiatan  industri  yang  dibuang  langsung  ke sungai. Selain tidak aman untuk kebutuhan sehari- hari,  air  sungai  yang  tercemar  mematikan  biota perairan  sehingga  ekosistem  perairan  di  Jakarta tidak lagi seimbang.
Pembangunan fisik dan infrastruktur di daerah perkotaan
seharusnya diimbangi dengan pengelolaan  lingkungan  yang  seimbang  sehingga dampak  negatif  yang  timbul  dapat  diminimalkan. Salah  satu  bentuk  pengelolaan  lingkungan  dapat dilakukan  dengan  pengaturan  dan  pemanfaatan ruang  yang  optimal  sehingga  fungsi  ekosistem tetap terjaga. Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana  hubungan  perubahan  tutupan  lahan terhadap  sistem  hidrologi  di  Jakarta  (terutama dilihat  dari  fenomena  banjir  dan  persediaan  air) serta menyiapkan rekomendasi untuk perencanaan ruang berbasis sistem hidrologi.

## METODE
Studi  ini  dilaksanakan  dengan  menganalisis hasil overlay peta  tutupan  lahan  terkini  (tahun 2019)  dengan  peta  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah (RTRW)  DKI  Jakarta  2030,  serta  perbandingan peta  tutupan  lahan  tahun  1999,  2009  dan  2019 hasil  olah  citra.  Peta  tutupan  lahan  eksisting diperoleh  dari  Portal  Tanah  Air  Badan  Informasi Geospasial  (BIG).  Peta  tutupan  lahan  yang digunakan  berasal  dari  citra  Landsat  7  ETM+ tahun  1999  dan  2009  serta  Landsat  8  OLI/TIRS tahun  2019  yang  diperoleh  dari Earth  Explorer United States Geological Survey ( USGS ). Perubahan  tutupan  lahan  terbangun  dan  vegetasi dianalisis menggunakan metode klasifikasi
terbimbing  ( supervised  classification  method ) dengan  perangkat  lunak  ArcGis  10.5.  Arcmap dalam  aplikasi  ArcGIS dapat  digunakan  untuk mengolah  dan  menampilkan  data  geografis  (peta) dengan atribut terkait. Aplikasi terbaru dari Arcmap bahkan dapat mencakup berbagai macam pemetaan masalah lingkungan, misalnya kehidupan  liar  yang  terdampak  kualitas  air  sungai (Santos  et  al.,  2015b),  perubahan  iklim  (Santos, Sanches  Fernandes,  Moura,  Pereira,  &  Pacheco, 2014)  dan  gangguan  manusia  terhadap  aliran hidrologi,  status  konservasi  spesies  air  yang terancam  (Santos  et  al.,  2015a),  dan  sebagainya. Hasil  analisis  perubahan  tutupan  lahan,  data kejadian  banjir,  dan  data  persediaan  air  di  DKI Jakarta  kemudian  digunakan  untuk  menentukan bagaimana  pengaruh  perubahan  tutupan  lahan terhadap sistem hidrologi di DKI Jakarta. Rekomendasi  perencanaan  ruang  pada  kota berbasis  sistem  hidrologi  disusun  berdasarkan hasil  analisis  melalui  studi  literatur. Gambar  1 adalah alur kerja pada studi ini.
Gambar 1. Alur kerja studi yang dilakukan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perubahan  tutupan  lahan  yang  dideteksi menggunakan  citra  Landsat  menunjukkan  bahwa tutupan  vegetasi  di  Jakarta  mengalami  penurunan drastis. Pada tahun 1999, tutupan lahan terbangun di  Jakarta  adalah  65,5%  dan  tutupan  vegetasi 35,5%, sementara pada tahun 2019 komposisinya berganti  secara  drastis  menjadi  93,6%  tutupan lahan  terbangun  dan  lahan  vegetasi  yang  tersisa hanya 6,4% (tersaji pada Tabel 1 dan Gambar 2 ). Peningkatan luas lahan terbangun telah meningkatkan  luas  permukaan  yang  bersifat impermeable. Lapisan impermeable pada  lahan terbangun  telah  menyebabkan  penurunan  tingkat infiltrasi  dan  peningkatan  aliran  permukaan
ataupun  volum  limpasan  ( runoff )  yang  akhirnya dapat menyebabkan banjir.
Pertumbuhan penduduk yang tinggi di daerah perkotaan meningkatkan jumlah lahan-lahan terbangun,  terutama  untuk  permukiman.  Area permukiman padat penduduk memerlukan pasokan air bersih dalam jumlah besar. Keterbatasan  pasokan  air  bersih  menyebabkan beberapa  penduduk  di  kota,  serta  kawasan  bisnis dan  perdagangan  menggunakan  air  bawah  tanah. Penggunaan  air  bawah  tanah  dan  berkurangnya infiltrasi  air  hujan  menghasilkan  penurunan  muka air  tanah  (Rahardjo,  Hartono,  Suganda,  &  Arifin, 2016).  Berdasarkan  hasil  penelitiannya,  Rahardjo et  al .,  (2016)  mengemukakan  bahwa  ruang  hijau terbuka, badan air, dan infrastruktur berupa koridor hijau  dapat  mengurangi  limpasan  dan  menjaga muka air tanah.
Konflik  kepentingan  dan  kebutuhan  yang timbul,  berupa  konflik  ruang  terbangun  dengan ruang  terbuka  hijau,  konflik  tata  ruang  bangunan dengan  tata  ruang  air,  serta  konflik  penataan ruang  dengan  pengelolaan  sumber  daya  air  perlu segera  diatasi.  Banyak  lahan  hijau,  situ-situ,  dan daerah  resapan  air  telah  hilang  (Kodoatie  & Sjarief,  2010).  Kebutuhan  ruang  yang  meningkat dengan  luasan  ruang  terbatas  menyebabkan ruang  itu  diubah  dari  segi  penggunaan  atau peruntukannya  yang  dikenal  sebagai  konversi lahan atau pengalihfungsian lahan. Konversi lahan yang  awalnya  adalah  daerah  terbuka  ataupun daerah  resapan  air  berubah  menjadi  daerah  yang tertutup perkerasan sehingga air hujan tidak dapat meresap  ke  dalam  tanah.  Hal  ini  menyebabkan terjadinya peningkatan limpasan di permukaan dan kemudian  menjadi  banjir  (Permanasari,  Bisri,  & Suharyanto, 2012).
Tabel 1. Perubahan  penutupan  lahan  tahun  1999- 2019 di DKI Jakarta. Tahun Lahan Terbangun (Ha) % Tidak Terbangun (Ha) % 1999 42.064,30 65,51 22.142,50 34,49 2009 53.412,60 83,19 10.792,70 16,81 2019 60.088,90 93,59 4.118,03 6,41 Sumber:  hasil pengolahan data
Gambar 2 .   Perubahan  luas  lahan  terbangun  dan lahan terbuka di DKI Jakarta.
Selain  pengaruh  perubahan  penutupan  lahan terhadap  sistem  hidrologi  seperti  yang  dijelaskan di  atas,  studi  ini  juga  melihat  kesesuaian penggunaan lahan dengan pola ruang yang sudah direncanakan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)  DKI  Jakarta,  yang  tercantum  dalam Peraturan  Daerah  Provinsi  DKI  Jakarta  Nomor  1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jakarta  2030 .  Berikut  ini  penjelasan  mengenai kesesuaian  penggunaan  lahan  dengan  RTRW, pengaruh  penggunaan  lahan  terhadap  persediaan air,  dan  pengaruh  penggunaan  lahan  terhadap banjir.

## Kesesuaian  Penggunaan  Lahan  dengan  Rencana Tata Ruang Wilayah
Kesesuaian penggunaan lahan dengan RTRW  dievaluasi  dengan  melakukan overlay peta penggunaan  lahan  terkini  dengan  peta  RTRW. Hasil overlay yang  dilakukan  tersaji  pada Tabel  2 dan Gambar  3. Ketidaksesuaian  penggunaan lahan  pada  tahun  2019  dengan  rencana  pola ruang  dalam  RTRW  terdapat  pada  Kawasan Lindung,  Ruang  Terbuka  Hijau  (RTH)  Budidaya, dan  Ruang  Terbuka  Non  Hijau,  dengan  luas  total mencapai 5.098,37 Ha. Ketidaksesusaian penggunaan  lahan  paling  besar  adalah  pada penggunaan  pola  ruang  RTH  budidaya  untuk permukiman, yaitu sebesar 3.659,3 Ha.
Tabel 2. Ketidaksesuaian penggunaan lahan dengan rencana tata ruang wilayah. Pola Ruang Penggunaan Lahan Luasan (Ha) Kawasan Lindung Empang 3,14 Kawasan Lindung Gedung/Bangunan 17,45 Kawasan Lindung Kebun/Perkebunan 79,04 Kawasan Lindung Permukiman 848,19 Kawasan Lindung Sawah 113,15 Kawasan Lindung Tambak 103,5 Kawasan Lindung Tanaman Campur 11,86 Kawasan Lindung Tegalan 94,8 Kawasan Pertanian Permukiman 8,38 RTH Budidaya Gedung/Bangunan 121,56 RTH Budidaya Permukiman 3.659,3 Ruang Terbuka Non Hijau Gedung/Bangunan 1,76
Pola Ruang Penggunaan Lahan Luasan (Ha) Ruang Terbuka Non Hijau Permukiman 36,23 Total 5.098,37

## Sumber:  Hasil pengolahan data
Ketidaksesuaian  jenis  penggunaan  lahan dengan pola ruang RTRW pada Kawasan Lindung dapat mengganggu fungsi  Kawasan  Lindung  yang bersangkutan.  Salah  satu  bentuk  gangguan tersebut  dapat  terlihat  pada  fenomena  banjir  dan keterbatasan persediaan air tanah. Ketidaksesuaian  penggunaan  lahan  pada  RTH dan  Ruang  Terbuka  Non  Hijau  juga  mengganggu fungsi  ekosistem  di  Jakarta  sehingga  banyak habitat yang rusak atau bahkan punah. Ketidaksesuaian penggunaan lahan terkini dengan RTRW  DKI  Jakarta  dapat  ditunjukkan  pada Gambar  3 .  Penggunaan  lahan  terkini  yang  masih tidak sesuai dengan RTRW DKI Jakarta dinotasikan  dengan  warna  merah.  Sebagaimana disebutkan sebelumnya, wilayah yang tidak sesuai ini merupakan wilayah yang direncanakan sebagai kawasan  lindung  atau  RTH  namun  masih digunakan  sebagai  peruntukan  lain,  seperti permukiman atau bangunan.
Gambar 3 .   Hasil overlay peta  penggunaan  lahan tahun  2019  dengan  peta  RTRW  DKI Jakarta.
Pengaruh  Perubahan  Tutupan Lahan pada Persediaan Air
Pendekatan  fungsi  dan  kemampuan  sumber daya  alam  dalam  bentuk  barang  atau  materi,  dan layanan  atau  jasa  ekosistem  sering  digunakan dalam  penentuan  Daya  Dukung  dan  Daya Tampung (DDDT) lingkungan hidup.  Sumber daya alam  adalah  bahan  dan  energi  di  alam  yang penting  atau  berguna  bagi  manusia  (Miller  & Spoolman,  2016),  seperti  kayu,  hasil  tambang, minyak  bumi,  hasil  laut,  dan  sebagainya.  Layanan atau jasa ekosistem adalah proses yang disediakan oleh ekosistem sehat yang mendukung kehidupan  dan  ekonomi  manusia  tanpa  biaya moneter  (Miller  &  Spoolman,  2016),  seperti  jasa penyediaan  air,  penyediaan  pangan,  pengaturan iklim, keindahan, dan sebagainya.
Perluasan  lahan  terbangun  dan  lapisan impermeable sangat berpengaruh pada penurunan jasa lingkungan terkait penyediaan air. Berdasarkan data yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.297/Menlhk/Setjen/PLA.3/4/2019  tentang  Daya
Dukung  dan  Daya  Tampung  Air  Nasional, ketersediaan air di DKI Jakarta sebesar 393.454.165,38  m 3 /tahun,  sementara  kebutuhan air  total  untuk  aktivitas  penduduk  di  DKI  Jakarta sebesar  958.939.316,61  m 3 /tahun.  Kebutuhan  air yang sangat besar ini sangat tidak imbang dengan kemampuan jasa lingkungan penyediaan air di DKI Jakarta,  sehingga  secara  umum,  daya  dukung penyediaan airnya sudah terlampaui.
Terbatasnya  pasokan  air  dari  sumber  air permukaan,  ketergantungan  yang  tinggi  tehadap air  tanah  untuk  penyediaan  pasokan  air  dan maraknya pengambilan sumber air karena tuntutan kebutuhan  air  yang  terus  meningkat  merupakan tantangan  yang  harus  dihadapi.  Di  beberapa  kota besar  dan  pusat-pusat  industri  di  pulau  Jawa, pengambilan  air  tanah  sudah  sangat  intensif  dan menyebabkan  terjadinya  penurunan  muka  air tanah  ( cone  depression) .  Industri-industri  dan hotel-hotel  memiliki  banyak  sumur  produksi. Akibatnya,  di  pusat-pusat  pengambilan  air  tanah terjadi  penurunan  kuantitas  dan  kualitas  air  tanah (Danaryanto et al., 2005).
Penurunan  daya  dukung  air  bukan  hanya terjadi pada jasa penyediaan air, namun juga pada kualitas air permukaan di Jakarta. Urbanisasi yang sangat  cepat  mengubah  banyak  sungai  perkotaan dengan  memengaruhi  kondisi  hidrolik  dan  kualitas airnya.  Kurangnya  pasokan  air  dan  infrastruktur saluran  air  limbah  dapat  menyebabkan  tekanan besar  pada  koridor  sungai  perkotaan,  yang  sering menyiratkan  pencemaran  air  permukaan  dan akuifer  dangkal.  Pengurangan  debit  rata-rata melalui  konstruksi  bendungan,  seperti  yang  saat ini  dipertimbangkan  oleh  pihak  berwenang, kemungkinan akan meningkatkan tingkat kontaminasi  air  permukaan  dan  akuifer  dangkal, yang  diisi  ulang  oleh  sungai  (Costa,  Burlando,  & Priadi,  2016).  Sedimen  yang  terlarut  di  dalam aliran  air  akan  semakin  meningkat  (Pacheco, Varandas,  Sanches  Fernandes,  &  Valle  Junior, 2014),  sedangkan  nutrisi  seperti  nitrat  yang terendapkan atau terlarut di dalam aliran air dapat mencemari  air  tanah  atau  terakumulasi  di  dalam badan sungai (Valle, Varandas, Sanches Fernandes,  &  Pacheco,  2014).  Hal  ini  dapat membahayakan ekosistem perairan melalui adanya eutrofikasi (Valle et al., 2015).

## Pengaruh Perubahan Tutupan Lahan pada Banjir
Banjir  menjadi  masalah  lingkungan  yang terjadi  hampir  setiap  tahun  di  DKI  Jakarta.  Banjir besar di DKI Jakarta pada umumnya terjadi setiap lima  tahun,  tetapi  skala  banjir  yang  terjadi  pada dekade  ini  tidak  lagi  seperti  yang  sebelumnya.
Pada bulan Januari tahun  2002, hujan angin  yang berlebihan  melanda  Jawa  Barat  dan  sekitarnya. Banjir  pada  saat  itu  melumpuhkan  kota  selama berhari-hari  dengan  ribuan  rumah  terendam  dan 300.000  orang  kehilangan  tempat  tinggal  serta  30 orang meninggal. Banjir pada bulan Februari 2007 bahkan  lebih  besar  hingga  mempengaruhi  60% wilayah  kota  dan  menewaskan  80  orang  karena tenggelam  atau  terkena  sengatan  listrik.  Peristiwa ini  memaksa  430.000  penduduk  harus  mengungsi dari  rumahnya  dan  ribuan  rumah  hancur  total. Sebagian  besar  kota  terputus  dari  layanan  listrik dan  telekomunikasi.  Kelumpuhan  akibat  banjir besar  pada  tahun  2007,  selain  menyebabkan hilangnya  nyawa,  juga  menyebabkan  hilangnya harta  benda  dan  kapasitas  ekonomi,  serta menimbukan  masalah  kesehatan  yang  ditularkan melalui  air  seperti  diare,  infeksi  pernafasan  akut, demam,  kulit  gatal,  dan  demam  berdarah  yang belum  pernah  terjadi  sebelumnya  (Steinberg, 2007).
Beberapa  kejadian  banjir  di  DKI  Jakarta  dari tahun  2009  hingga  tahun  2019  yang  didapatkan dari  data  informasi  bencana  Indonesia  dari  Badan Nasional  Penanggulangan  Bencana  dapat  dilihat pada Tabel  3 .  Banjir  di  DKI  Jakarta  dapat  terjadi karena  disebabkan  oleh  beberapa  faktor.  Latar belakang geografis DKI Jakarta sendiri berkontribusi  memicu  terjadinya  banjir.  Jakarta terletak  di  pesisir  utara  Pulau  Jawa  yang menghadap  ke  jalur  pelayaran  laut  Jawa  yang sibuk, dan dilintasi sungai Ciliwung yang bermuara di  Teluk  Jakarta.  Kota  Jakarta  berada  di  dataran rendah  pada  ketingggian  rata-rata  8  meter  dpl. Lokasi geografis yang berada di dataran rendah ini menjadi  salah  satu  penyebab  terjadinya  banjir  di DKI Jakarta (Cybriwsky & Ford, 2001).
Tabel 3. Kejadian banjir di DKI Jakarta tahun 2009 sampai dengan 2018. Tahun Kejadian Jumlah Kejadian 2009 8 2010 12 2011 8 2012 50 2013 26 2014 55 2015 5 2016 36 2017 14 2018 14 2019 0
Sumber: ( Badan  Nasional  Penanggulangan  Bencana, 2019 )
Faktor  penyebab  banjir  lainnya  adalah  akibat kegiatan  manusia.  Penyebab  utamanya  adalah kurangnya infrastruktur pengendalian banjir, pengurangan  struktur  daya  dukung  aliran  air
karena  manajemen  yang  buruk,  pembuangan sampah  yang  tidak  terkendali  dan  sedimentasi, serta  pengurangan  penyerapan  air  hujan  karena urbanisasi  dan  deforestasi  (Steinberg,  2007). Perubahan penggunaan tanah yang terkait dengan peningkatan  urbanisasi  dan  deforestasi  telah mengubah sebagian besar wilayah tropis. Beberapa  penelitian  telah  membuktikan  bahwa perubahan  penggunaan  lahan  dan  degradasi tanah  di  daerah  tropis  telah  mengubah  respon hidrologi  dari  daerah  tangkapan  air.  Urbanisasi dan deforestasi menyebabkan peningkatan respon sungai dan peningkatan aliran air yang meningkatkan  resiko  banjir  selama  musim  hujan, salah satu contohnya adalah Sungai Ciliwung yang meluap  pada  saat  kejadian  hujan  tahun  1996, 2002, 2007, 2013 dan 2014 (Remondi, Burlando, & Vollmer,  2016).  Kombinasi  antara  intensitas  curah hujan  yang  tinggi  dan  topografi  yang  rentan  banjir serta  sistem  drainase  di  DKI  Jakarta  yang  buruk juga  menjadi  faktor  penyebab  banjir  pada  tahun- tahun tersebut.
Di  dalam  “Pedoman  Bahan  Konstruksi Bangunan  dan  Re kayasa  Sipil”,  tipologi  kawasan rawan  banjir  (KRB)  ditentukan  berdasarkan karakteristik  kawasan  dan  tingkat  resiko  bahaya banjir.  Karakteristik  KRB  secara  garis  besar terbagi  menjadi  4  tipe  yaitu  daerah  pesisir/pantai, daerah  dataran  banjir,  daerah  sempadan  sungai, dan  daerah  cekungan.  Faktor  yang  menyebabkan terjadinya  KRB  adalah  (1)  kondisi  alam  seperti topografi, debit aliran sungai, tingkat permeabilitas tanah,  muka  air  tanah,  dan  tingkat  retensi  air,  (2) peristiwa  alam  seperti  intensitas  curah  hujan,  air laut  pasang,  meluapnya  air  sungai  karena kemiringan  dasar  saluran  kecil  dan  kapasitas aliran sungai tidak rnemadai, sedimentasi, pendangkalan  dan  penyempitan  sungai,  serta  (3) aktivitas  manusia  seperti  pemanfaatan  ruang, sistem  drainase,  dan  penyedotan  air  tanah ( Pedoman  Bahan  Konstruksi  Bangunan  dan Rekayasa Sipil , n.d.).
Gambar 4 .   Pengaruh  perubahan  tutupan  lahan  pada kejadian banjir di Jakarta 2009 dan 2019.
Apabila  dibandingkan  kejadian  banjir  pada tahun  2009  dan  2019,  maka  terdapat  hubungan antara  perubahan  tutupan  lahan  dengan  kejadian banjir.  Berdasarkan  indeks  Oceanic  Nino  yang dihitung  oleh  National  Oceanic  and  Atmospheric Administration  (NOAA),  iklim  di  Indonesia  pada tahun 2009 dan 2019 memiliki kondisi yang hampir sama,  yaitu  dipengaruhi  oleh  El  Nino  sedang sehingga  dapat  diabaikan.  Namun,  berdasarkan data  banjir  dari  Badan  Nasional  Penanggulangan Bencana  (BNPB)  per  9  Oktober  2019,  terdapat peningkatan  angka  kejadian  banjir  di  Jakarta antara 2009 dan 2019. Peningkatan kejadian banjir ini  cenderung  linier  dengan  peningkatan  tutupan lahan  terbangun  dan  penurunan  tutupan  lahan vegetasi.  Berdasarkan  hal  ini  maka  dapat disimpulkan  bahwa  terdapat  pengaruh  antara perubahan tutupan lahan dengan kejadian banjir di Jakarta.
Sebagaimana disebutkan sebelumnya, fenomena  banjir  merupakan  salah  satu  bentuk gangguan  pada  sistem  hidrologi  yang  diawali dengan  peningkatan  laju  aliran  permukaan, peningkatan  volum  air  limpasan,  dan  penurunan kecepatan  aliran  dasar.  Menurut  (Rahardjo et  al . (2016),  volum  limpasan  dipengaruhi  oleh  luasnya permukaan tanah yang kedap air dan penyempitan ruang terbuka hijau.  Penggunaan air bawah tanah sebagai  bahan  baku  air  bersih  dapat  berdampak pada penurunan muka air tanah, dan dalam waktu yang lama akan menyebabkan penurunan permukaan  tanah.  Selanjutnya,  Rahardjo  et  al. (2016)  menyebutkan  perlunya  konservasi  air bawah  tanah  dengan  beberapa  upaya,  seperti  di cluster  perumahan  konservasi  air  bawah  tanah dengan  memanfaatkan  (1)  taman  lingkungan,  (2) drainase alami. Volume limpasan dipengaruhi oleh luasnya  permukaan  tanah  yang  kedap  air  dan penyempitan ruang terbuka hijau.
Pada  skala  kota,  konservasi  air  bawah  tanah memanfaatkan  (1)  ruang  terbuka  hijau  di  koridor bahu  jalan,  seperti  untuk  pengendara  sepeda  dan pejalan  kaki  (2)  koridor  sungai,  memanfaatkan garis  batas  sungai  (3)  sepanjang  koridor  jalur tegangan  ekstra  tinggi,  (4)  tambalan,  seperti danau/kolam,  dan  taman  kota/hutan  (Rahardjo et al .,  2016).  Di  DKI  Jakarta,  konservasi  air  tanah dapat  memanfaatkan  area-area  tersebut.  Akan tetapi, tekanan kepadatan penduduk dan perekonomian  menyebabkan  penggunaan  pola ruang  yang tidak sesuai, ruang terbuka hijau tidak berfungsi  dengan  baik,  koridor  sungai  yang digunakan  sebagai  permukiman  penduduk,  dan badan-badan  air  yang  tidak  terlindungi  dengan baik.

## Rekomendasi  Perencanaan  Ruang  Berdasarkan Sistem Hidrologi
Perubahan  penggunaan  lahan  yang  terjadi mempengaruhi siklus hidrologi di dalam ekosistem karena  selain  menyebabkan  aliran  air  yang berlebihan  pada  musim  hujan,  juga  dapat
menyebabkan  penahanan  dan  penurunan  infiltrasi permukaan  sehingga  pada  saat  musim  kemarau terjadi  kekeringan  dan  kelangkaan  air  tanah. Berkurangnya  air  tanah  juga  berkontribusi  pada penurunan  laju  evaporasi  yang  kemudian  dapat mempengaruhi  iklim  mikro  pada  daerah  yang siklus  presipitasinya  sangat  dipengaruhi  oleh evaporasi (Remondi et al., 2016).
Prioritas tertinggi pihak berwenang di Indonesia  adalah  untuk  mengurangi  masalah banjir,  tetapi  tanpa  strategi  rehabilitasi  terpadu yang  jelas  yang  memperhitungkan  masalah kualitas air (Costa et al., 2016). Dengan demikian, perlu  adanya  rekomendasi  untuk  perbaikan strategi  penanganan  banjir  yang  sering  terjadi  di DKI  Jakarta  melalui  tindakan  pencegahan  yang terpadu. Pencegahan dampak banjir dapat dilakukan  dengan  perencanaan  tata  ruang  yang tepat  dengan  mempertimbangkan  daya  dukung lingkungan, termasuk kemampuan jasa lingkungan penyediaan air.
Berkaitan dengan perluasan permukaan kedap  air,  maka  penerapan  teknologi  di  wilayah urban  seperti  DKI  Jakarta  sangat  diperlukan,  di antaranya  dapat  diterapkan  penggunaan  teknologi paving block untuk sumur resapan agar meminimalkan aliran permukaan dan meningkatkan  infiltrasi.  Perencanaan  ruang  pada kota dengan menyediakan area terbuka hijau yang cukup  untuk  zona  resapan  air  juga  sangat diperlukan. Pertimbangan kondisi geografis Jakarta  juga  harus  menjadi  pertimbangan  dalam perencanaan  tata  ruang  sehingga  pembangunan tidak  dilakukan  di  atas  permukaan  yang  memang berpotensi  banjir  seperti  rawa  dan  bantaran sungai. Kajian lebih lanjut yang melibatkan analisis spasial mengenai kesesuaian lokasi pembangunan secara detail dan lengkap sangat diperlukan untuk dapat  mengidentifikasi  lokasi-lokasi  yang  memang sesuai untuk pembangunan yang dilaksanakan.
Daya dukung air yang telah terlampaui di DKI Jakarta  harus  menjadi  pertimbangan  utama pemerintah  dalam  perencanaan  tata  ruang  dan penyusunan kebijakan lain  yang berkaitan dengan konservasi  air.  Hal  ini  menjadi  sangat  penting karena  pertumbuhan  penduduk  yang  tinggi  di  DKI Jakarta  memerlukan  pasokan  air  bersih  dalam jumlah  besar.  Teknologi-teknologi  pengolahan  air limbah  ataupun  air  hujan  dapat  diterapkan  untuk mencukupi  kebutuhan  air  di  DKI  Jakarta,  baik untuk  kegiatan  rumah  tangga  maupun  industri. Koordinasi dan  kolaborasi  antar pemangku kepentingan,  bahkan  antar  pemerintah  daerah juga sangat diperlukan untuk menangani permasalahan dalam sistem hidrologi.

## KESIMPULAN
Perubahan  tutupan  lahan  di  DKI  Jakarta  dari tahun  1999  hingga  2019  menunjukkan  semakin luasnya  area  terbangun  dan  semakin  sempitnya area  bervegetasi.  Perluasan  area  terbangun mempengaruhi frekuensi kejadian banjir di Jakarta
yang  cenderung  meningkat.  Untuk  mengatasi  hal tersebut,  perlu  perencanaan  ruang  di  DKI  Jakarta yang mempertimbangkan sistem hidrologi dan jasa lingkungan penyediaan air secara terpadu. Strategi dalam  rehabilitasi  air  tanah  dan  air  permukaan perlu  direncanakan  dengan  melibatkan  semua pihak  terkait,  dan  memperhitungkan  penyediaan maupun  kualitas  air  dengan  penggunaan  lahan yang  disesuaikan.  Kontrol  terhadap  aktivitas perekonomian  juga  perlu  ditingkatkan  dengan melibatkan partisipasi para pelaku ekonomi.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada dosen-dosen  pembimbing  dan  pengampu  mata kuliah  Penataan  Ruang  dan  Analisis  Wilayah  di Sekolah  Ilmu  Lingkungan  Universitas  Indonesia yang telah memberikan bimbingan dan arahannyanya,  serta  seluruh  pihak  yang  telah membantu penyusunan artikel ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan  Nasional  Penanggulangan  Bencana.  (2019).
Bencana alam menurut wilayah DKI Jakarta tahun 2009  sampai  dengan  2018.  Data  Informasi Bencana Indonesia.
Costa,  D.,  Burlando,  P.,  &  Priadi,  C.  (2016).  The importance  of  integrated  solutions  to  flooding  and water  quality  problems  in  the  tropical  megacity  of Jakarta. Sustainable  Cities  and  Society , 20 ,  199 – 209. https://doi.org/10.1016/j.scs.2015.09.009 Cybriwsky, R., & Ford, L. R. (2001). City profile Jakarta.
Cities , 18 (3), 199 –210. https://doi.org/10.1016/S0264-2751(01)00004-X Danaryanto,  H.,  Satriyo,  H.  .,  Haryadi,  T.,  Hendri,  S., Wirakusumah,  A.,  &  Yousana,  S.  .  (2005). Air Tanah di Indonesia Dan Pengelolaaannya . Keputusan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan Republik Indonesia Nomor
SK.297/Menlhk/Setjen/PLA.3/4/2019 tentang Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional . , (2019). Kodoatie,  R.  J.,  &  Sjarief,  R.  (2010). Tata  Ruang  Air Tanah (Edisi Pert). Yogyakarta: Penerbit ANDI. Miller,  G.  T.,  &  Spoolman,  S.  E.  (2016). Environmental Science (Fifteenth). Boston: Cengage Learning. Nurrochman, E., Joy, B., & Asdak, C. (2018). Envirosan : vol.1 nomor 1, juni 201826. Envirosan , 1 . Pacheco,  F.  A.  L.,  Varandas,  S.  G.  P.,  Sanches Fernandes, L. F., & Valle Junior, R. F. (2014). Soil losses in rural watersheds with environmental land use  conflicts. Science  of  the  Total  Environment ,
485 – 486 (1), 110 –120.
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2014.03.069
Pedoman  Bahan  Konstruksi  Bangunan  dan  Rekayasa Sipil: Pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan  rawan  bencana  banjir .  (n.d.).  Jakarta,
Republik Indonesia: Departemen Pekerjaan Umum.
Peraturan  Daerah  Provinsi  DKI  Jakarta  Nomor  1  Tahun 2012  tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah Jakarta  2030 .  (2012).  Pemerintah  Provinsi  DKI Jakarta.
Permanasari,  P.,  Bisri,  M.,  &  Suharyanto,  A.  (2012).
Pengaruh guna lahan terhadap penurunan infiltrasi di  Kota  Batu. Jurnal  Tata  Kota  Dan  Daerah , Volume 4 N (Desember 2012.).
Rahardjo,  P.,  Hartono,  D.  M.,  Suganda,  E.,  &  Arifin,  H. S.  (2016).  Conservation  of  Underground  Water with the Ecosystem Approach to the Development of  the  New  Towns  in  Bogor,  Tangerang,  Bekasi (Botabek) Region. Procedia - Social and Behavioral  Sciences , 227 (November  2015),  720 – 727. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.06.138 Remondi,  F.,  Burlando,  P.,  &  Vollmer,  D.  (2016). Exploring  the  hydrological  impact  of  increasing urbanisation  on  a  tropical  river  catchment  of  the metropolitan Jakarta, Indonesia. Sustainable Cities
and Society , 20 , 210 –221.
https://doi.org/10.1016/j.scs.2015.10.001 Santos,  R.  M.  B.,  Sanches  Fernandes,  L.  F.,  Moura,  J. P., Pereira, M. G., & Pacheco, F. A. L. (2014). The impact  of  climate  change,  human  interference, scale and modeling uncertainties on the estimation of  aquifer  properties  and  river  flow  components. Journal  of  Hydrology , 519 (PB),  1297 –1314. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2014.09.001 Santos, R. M. B., Sanches Fernandes, L. F., Pereira, M. G.,  Cortes,  R.  M.  V.,  &  Pacheco,  F.  A.  L.  (2015). Water  resources  planning  for  a  river  basin  with recurrent wildfires. Science of the Total Environment , 526 , 1 –13.
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2015.04.058 Santos,  R.  M.  B.,  Sanches  Fernandes, L.  F.,  Varandas, S. G. P., Pereira, M. G., Sousa, R., Teixeira, A., … Pacheco,  F.  A.  L.  (2015).  Impacts  of  climate change  and  land-use  scenarios  on  Margaritifera margaritifera,  an  environmental  indicator  and endangered  species. Science  of  the  Total
Environment , 511 , 477 –488.
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2014.12.090 Steinberg,  F.  (2007).  Jakarta:  Environmental  problems and  sustainability. Habitat  International , 31 (3 –4), 354 –365. https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2007.06.002 Suyanto,  A.  (2017). Konservasi  tanah  dan  air . Yogyakarta: Penerbit Graha Cendikia.
Valle  Junior,  R.  F.,  Varandas,  S.  G.  P.,  Pacheco,  F.  A. L., Pereira, V. R., Santos, C. F., Cortes, R. M. V., &  Sanches  Fernandes,  L.  F.  (2015).  Impacts  of land  use  conflicts  on  riverine  ecosystems. Land Use Policy , 43 , 48 –62.
https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2014.10.015 Valle, R. F., Varandas, S. G. P., Sanches Fernandes, L. F.,  &  Pacheco,  F.  A.  L.  (2014).  Groundwater quality in rural watersheds with environmental land use  conflicts. Science  of  the  Total  Environment , 493 , 812 –827.
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2014.06.068

## Halaman ini sengaja kami kosongkan