Kontekstualitas Makna “Bersamaan Kedudukan di Dalam Hukum dan Pemerintahan” Menurut Undang-Undang Dasar 1945
Hernadi Aﬀandi* DOI: h ps://doi.org/10.22304/pjih.v4n1.a2

## Abstrak
Rumusan  Pasal  27  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  1945  masih  menyisakan  perbedaan pandangan  dalam  memaknai  frasa  “segala  warga  negara  bersamaan  kedudukannya  di dalam hukum dan pemerintahan”. Apakah frasa tersebut mengandung prinsip ‘persamaan kedudukan di depan hukum’ atau dalam konteks yang berbeda. Pembahasan pasal tersebut dalam  sidang  Badan  Penyelidik  Usaha  Persiapan  Kemerdekaan  Indonesia  dan  Pani a Persiapan  Kemerdekaan  Indonesia  ternyata  dak  terlalu  signiﬁkan  dalam  menjelaskan makna pasal. Tulisan ini akan menyoro  kontekstualisasi makna “bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan” menurut UUD 1945 yang akan difokuskan kepada  ga aspek, yaitu: pertama, latar belakang perumusan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dalam sidang BPUPKI  dan  PPKI;  kedua,  makna  bersamaan  kedudukan  di  dalam  hukum  menurut  UUD 1945; dan ke ga, hubungan antara bersamaan kedudukan di dalam hukum dan bersamaan kedudukan  di  dalam  pemerintahan.  Terhadap  ga  hal  tersebut  Penulis  berpendapat, pertama,  perancang  UUD  dak  mau  mengiku   pemikiran  barat  yang  mengedepankan kebebasan  dan  sifat  individualisme.  Kedua,  bersamaan  kedudukan  di  dalam  hukum menempatkan semua warga negara ke dalam kelompok atau golongan yang sama, tanpa pembedaan atas dasar apa pun seper  suku, agama, ras, dan antar-golongan. Ke ga semua warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengelola negara sepanjang memenuhi persyaratan objek f.
Kata kunci: bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, hak, kontekstualitas, undang-undang dasar, warga negara.

## Contextualiza on on The Meaning of “Equality Before the Law and Government”  According to the 1945 Cons tu on

## Abstract
The  formula on  of  Ar cle  27  paragraph  (1)  of  the  1945  Cons tu on  s ll  le   a  various perspec ves on the meaning of the phrase "all ci zens have equality before the law and government"; whether the ar cle contains the principle of equality before the law or not. The Commi ee  for  Preparatory  Work  for  Indonesia  Independence/BPUPKI  and  Preparatory Commi ee for Indonesian Independence/PPKI sessions already delivered their views on all aspects related to the substance of the 1945 Cons tu on, however their views were not really  clear.  This  ar cle  will  discusses  three  main  aspects,  namely  reviewing  at  the
** Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Dipa  Ukur No. 35 Bandung, hernadi.aﬀandi@unpad.ac.id,
S.H. (Universitas Padjadjaran), LL.M. (Universiteit Utrecht), Dr. (Universitas Padjadjaran).
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum Volume 4 Nomor 1 Tahun 2017 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]
background of the formula on of Ar cle 27 paragraph (1) of the 1945 Cons tu on in BPUPKI and PPKI sessions; reviewing the equality before the law and government status under the 1945  Cons tu on;  and  reviewing  the  rela onship  between  equality  before  the  law  and equality  before  the  government.  The  Author  concludes  that  ﬁrst,  the  1945  Cons tu on dra er  did  not  want  to  follow  western  idea  which  highlight  Freedom  and  individualism; second,  equality  before  the  law  places  all  ci zens  in  the  same  status  without  any discrimina on  based  on  race,  religion,  or  class;  and  third,  all  ci zens  have  the  right  to administer the state as long as they fulﬁll the objec ve requirement.
Keywords: equality before the law and government, right, contextualiza on, cons tu on, ci zen.

## A.   Pendahuluan
Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sudah berusia lebih dari 70 tahun sejak disahkan  oleh  Pani a  Persiapan  Kemerdekaan  Indonesia  (PPKI)  pada  tanggal  18 Agustus  1945.  Dalam  perjalanan  sejarah  ketatanegaraan  Indonesia,  UUD  1945 sempat  dak  berlaku  selama  sepuluh  tahun  karena  digan kan  oleh  Kons tusi Sementara  Republik  Indonesia  Serikat  (KSRIS  1949)  dan  Undang-Undang  Dasar Sementara  1950  (UUDS  1950).  UUD  1945  juga  sudah  mengalami  perubahan sebanyak  empat  kali  yaitu  pada  tahun  1999,  2000,  2001,  dan  2002.¹  Selama perjalanannya  tersebut,  UUD  1945  mengalami  pasang  dan  surut  sebagai  dasar hukum  dalam  penyelenggaraan  berbagai  aspek  kehidupan  bermasyarakat,  ber- bangsa, bernegara, dan berpemerintahan di Indonesia.
Namun  demikian,  dalam  tataran  prak k  dan  teore k  perbedaan  pandangan bahkan perdebatan secara konseptual masih sering terjadi dalam menyikapi materi muatan UUD 1945. Salah satunya berkaitan dengan makna rumusan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan  dak ada kecualinya”. Perbedaan pandangan yang terjadi antara lain menyangkut makna dalam rumusan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 sama atau  dak dengan  prinsip  persamaan  kedudukan  di  depan  hukum  (prinsip  PKDH)  yaitu equality before the law atau equality under the law seper  halnya di negara-negara lain.²
Di  satu  pihak,  ada  pendapat  yang  menyatakan  bahwa  UUD  1945  dianggap mengatur dan menganut prinsip PKDH yang setara dengan prinsip equality before
¹ Sekretariat  Jenderal  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Republik  Indonesia  (Sekjen  MPR),  Panduan Pemasyarakatan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  Cetakan  ke-2,  Jakarta:
Sekretariat Jenderal MPR, 2006, hlm. 40.
² Hernadi  Aﬀandi,  “Menegaskan  Hubungan  Antara  Prinsip  Persamaan  Kedudukan  di  Depan  Hukum  dengan Demokrasi dan Negara Hukum”, dalam buku Negara Hukum yang Berkeadilan: Kumpulan Pemikiran Dalam Rangka Purnabak  Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., MCL. , yang disusun oleh Susi Dwi Harijan  (eds), Bandung: Rosda dan PSKN-FH Unpad, 2011, hlm. 556.
the law atau equality under the law di negara-negara lain, seper  Inggris, Amerika Serikat, dan lain-lain. Dalam pandangan pihak pertama, hal itu menunjukkan bahwa secara konseptual prinsip PKDH dianggap sudah dianut dalam UUD 1945 sebagai landasan hukum ter nggi di Indonesia.³ Rumusan itu memang  dak sama persis menggunakan  kata  ‘persamaan’  tetapi  menggunakan  kata  ‘bersamaan’.  Namun demikian,  bagi  pihak  pertama  rumusan  Pasal  27  ayat  (1)  UUD  1945  dianggap mengandung prinsip PKDH.
Di  lain  pihak,  pendapat  yang  menyatakan  bahwa  UUD  1945  justru  dianggap dak mengandung prinsip PKDH karena yang digunakan adalah kata ‘bersamaan’ dan  bukan  kata  ‘persamaan’.  Alasan  sederhana  karena  secara  harﬁah  kata bersamaan  berbeda  dengan  kata  persamaan,  sehingga  maknanya  juga  dianggap berbeda satu sama lain. Dalam pandangan yang kedua tersebut, UUD 1945 sama sekali  dak mengandung prinsip PKDH seper  halnya di negara-negara lain. Hal itu disebabkan  Pasal  27  ayat  (1)  UUD  1945  dak  menyatakan  secara  tegas  tentang prinsip  PKDH  tersebut.  Perbedaan  pandangan  tersebut  terus  terjadi  dalam mengar kan dan memaknai rumusan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 tersebut.
Secara kebetulan atau  dak, rumusan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 tersebut  dak mengalami  perubahan  pada  waktu  terjadi  perubahan  UUD  1945  mulai  dari perubahan pertama sampai dengan keempat. Akibat  dak ada perubahan terhadap rumusan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, muncul anggapan bahwa rumusan tersebut dianggap  benar  baik  dari  segi  konsep  maupun  teknis  bahasa  hukum.  Padahal bahasa Indonesia sudah mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan dan perkembangan  zaman,  sehingga  sangat  mungkin  terjadi  perubahan  makna  dari awal perumusannya. Oleh karena itu, makna dari rumusan itu perlu disesuaikan dengan konteksnya agar dapat mengiku  perubahan dan perkembangan zaman. Dengan kata lain, perlu dilakukan kontekstualisasi rumusan itu sesuai dengan situasi kekinian atau masa yang akan datang.
Perbedaan pandangan terhadap rumusan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 bermula dari digunakannya kata ‘bersamaan’ dan bukan kata ‘persamaan’. Dalam perspek f bahasa  hukum  sebenarnya  apa  makna  kata  ‘bersamaan’  itu,  apakah  sama  atau berbeda dengan kata ‘persamaan’. Oleh karena itu, penger an tersebut perlu dikaji agar  memperoleh  kejelasan,  sekaligus  untuk  menemukan  makna  tersebut sebagaimana diinginkan oleh pembentuk UUD 1945. Selain itu, diskursus yang juga masih muncul berkaitan dengan hakikat bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan dalam tataran pelaksanaannya. Dalam hal ini apakah bersamaan kedudukan  di  dalam  hukum  akan  menjamin  adanya  pengakuan  bersamaan
³ Hernadi Aﬀandi, “Penerapan Prinsip Persamaan Kedudukan di Depan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Untuk  Turut-Serta  Dalam  Pemerintahan  Berdasarkan  Undang-Undang  Dasar  1945”, Disertasi, Bandung: Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2013, hlm. 7.
Kontekstualitas Makna “Bersamaan Kedudukan di dalam Hukum dan Pemerintahan” 21
kedudukan  di  dalam  pemerintahan.  Untuk  itu,  perlu  dilihat  hubungan  antara bersamaan  kedudukan  di  dalam  hukum  dan  bersamaan  kedudukan  di  dalam pemerintahan khususnya dalam alam Indonesia yang sudah merdeka.
Berkaitan dengan permasalahan di atas, tulisan ini akan difokuskan kepada 3 ( ga) hal, yaitu: pertama, melihat latar belakang perumusan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945  dalam  sidang  Badan  Penyelidik  Usaha-Usaha  Persiapan  Kemerdekaan Indonesia  (BPUPKI)  dan  PPKI; kedua, melihat  makna  bersamaan  kedudukan  di dalam hukum dan pemerintahan menurut UUD 1945; ke ga, melihat hubungan antara bersamaan kedudukan di dalam hukum dan bersamaan kedudukan di dalam pemerintahan, apakah hanya dalam konteks persyaratan menjadi presiden?

## B.   Latar Belakang Perumusan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 Dalam Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan Pani a Persiapan Kemerdekaan Indonesia
Sejak disahkannya UUD 1945 oleh PPKI, rumusan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 sudah dianggap  ﬁnal  dan  mengikat  secara  hukum  terlepas  dari  kata  atau  is lah  yang digunakannya tepat atau  dak tepat, lengkap atau  dak lengkap, salah atau  dak salah,  dan  sebagainya.  Apapun  kekurangan  yang  dimiliki  oleh  UUD  1945  tetap mengikat  sampai  dilakukan  perubahan  atau  penambahan  terhadap  ketentuan tersebut.  Demikian  pula  halnya,  rumusan  Pasal  27  ayat  (1)  meskipun  dianggap masih  menimbulkan  mul -tafsir,  secara  norma f  sudah  mengikat  dan  tetap berlaku apa adanya. Perbedaan pandangan dalam memaknai materi muatan UUD 1945, termasuk Pasal 27 ayat (1), adalah dalam upaya menggali pemahaman lebih dalam dari sisi akademik-ilmiah.
Perbedaan pandangan terhadap makna yang terkandung dalam Pasal 27 ayat (1)  UUD  1945  masih  berlangsung  terus  sampai  sekarang  terutama  di  kalangan akademisi.  Dalam  menjawab  perbedaan  pandangan  atau  perdebatan  terkait dengan  makna  atau  kandungan  pasal-pasal  dalam  UUD  1945  biasanya  merujuk kepada  sejarah  penyusunan  dan  perumusan  UUD  1945.  Seper   diketahui, penyusunan  dan  perumusan  UUD  1945  dilakukan  oleh  BPUPKI,  sedangkan pengesahan  UUD  1945  dilakukan  oleh  PPKI.  Demikian  pula  halnya,  perdebatan seputar makna Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 perlu dikaji dari sejarah yang terjadi pada saat sidang-sidang BPUPKI dan PPKI tersebut.
Pembentukan  BPUPKI  pada  awalnya  sebagai  upaya  persiapan  akan diberikannya  kemerdekaan  atau  dimerdekakannya  Indonesia  oleh  Jepang  yang diucapkan oleh Koiso pada awal September 1944.⁴ Selanjutnya, pada bulan Mei
⁴ Muhammad Ha a, Menuju Gerbang Kemerdekaan Untuk Negeriku Sebuah Otobiograﬁ , Buku 3, Cetakan ke-7, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2016, hlm. 64. Is lah yang digunakan oleh Muhammad Ha a berbeda dengan is lah yang digunakan oleh Muhammad Yamin. Muhammad Ha a menyebutnya Pani a, sedangkan
1945  diadakan  suatu  badan  atau  pani a  dengan  nama  BPUPKI  atau  Pani a Penyelidik  Usaha-usaha  Persiapan  Kemerdekaan  Indonesia.⁵  Selanjutnya  BPUPKI dibubarkan dan digan kan dengan PPKI. Apabila dilihat dari perannya, kedua badan atau pani a tersebut amat berbeda tetapi memiliki hubungan yang erat. Menurut Saafroedin Bahar, peran BPUPKI adalah untuk mengkaji dan menelaah, sedangkan peran PPKI adalah untuk mengambil keputusan.⁶ Sebagai konsekuensi perbedaan peran tersebut, pembicaraan di dalam sidang BPUPKI masih bersifat gagasan atau ide yang masih terbuka untuk didiskusikan atau diperdebatkan.
Berkaitan  dengan  hal  itu,  Saafroedin  Bahar  memberikan  catatan  tentang perbedaan peran di antara kedua badan atau pani a tersebut sebagai berikut:⁷ “Pendapat-pendapat  yang  diajukan  dalam  BPUPKI  merupakan prasaran  yang  ditawarkan  untuk  dibahas  dan  ditanggapi,  dan oleh karena itu terbuka untuk diubah oleh para anggota lainnya. Sifatnya masih teore kal . Di dalamnya kita temukan elaborasi yang mendalam terhadap ﬁlsafat kenegaraan dan hak warga negara serta penduduk. Pendalaman  terhadap  pembicaraan  dalam  BPUPKI  pen ng  untuk memahami latar belakang pikiran para pendiri negara .” (Cetak tebal oleh Penulis)
Selanjutnya, Saafroedin Bahar menjelaskan peran PPKI yang berbeda dari peran BPUPKI sebagai berikut:⁸
“Sebaliknya,  pendapat-pendapat  yang  diajukan  dalam  PPKI merupakan  negosiasi  dalam  proses  pengambilan  keputusan  dalam proses  mendirikan  negara,  sehingga  dak  banyak  lagi  ditemukan elaborasi. Sifat  pembicaraan  bersifat  ﬁnal ,  njauannya  dak  lagi bersifat  teore kal,  tetapi sudah  bercorak  poli s  dan  legal .”  (Cetak tebal oleh Penulis)
Menurut  Bagir Manan,  rapat-rapat  BPUPKI berpusat  pada  3  ( ga)  hal,  yaitu: pertama,  menemukan  dasar  atau  landasan  Indonesia  merdeka;  kedua, merumuskan  rancangan  pembukaan  hukum  dasar  atau  Preambul);  dan  ke ga, merumuskan  rancangan  UUD.⁹  Perjalanan  sidang-sidang  BPUPKI  dimulai  sejak tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 17 Juli 1945 yang terbagi ke dalam beberapa masa sidang termasuk masa reses. Sidang pertama dilaksanakan tanggal 29 Mei-1
Muhammad Yamin menyebutnya Badan. Secara umum, is lah yang digunakan adalah Badan, sehingga biasa disebut dengan BPUPKI.
⁵ Ibid. , hlm. 67. ⁶ Saafroedin  Bahar  dan  Nannie  Hudawa   (eds), Risalah  Sidang  Badan  Penyelidik  Usaha-usaha  Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)-Pani a Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) , Edisi ke-IV, Cetakan ke-1, Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1998, hlm. xx. ⁷ Ibid. ⁸ Ibid.
⁹ Bagir Manan, Membedah UUD 1945 , Malang: UB Press, 2012, hlm. 17-18.
Juni 1945, Reses 2 Juni-9 Juli 1945, dan Sidang kedua 10-17 Juli 1945.¹⁰ Menurut catatan dalam empat hari pertama ini telah berbicara 32 orang anggota BPUPKI, yaitu 11 orang pada tanggal 29 Mei, 10 orang pada tanggal 30 Mei, 6 orang pada tanggal 31 Mei, dan 5 orang pada tanggal 1 Juni 1945.¹¹
Sementara itu, masa sidang kedua BPUPKI berlangsung mulai tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945. Masa sidang kedua ini mempunyai ar  pen ng dalam mem- bahas dan mematangkan persiapan kemerdekaan Indonesia karena di dalamnya membahas mengenai dasar negara, serta  ga unsur negara, yaitu wilayah negara, warga  negara,  serta  pemerintahan  negara.¹²  Pembahasan  mengenai  rancangan UUD berlangsung pada masa sidang ini sampai menghasilkan rancangan UUD  yang kemudian  disahkan  oleh  PPKI  pada  tanggal  18  Agustus  1945.  Dengan  demikian, meskipun PPKI merupakan sebagian dari para anggota BPUPKI, hasil pekerjaannya amat berbeda di mana BPUPKI lebih kepada aspek persiapan, sedangkan PPKI lebih kepada persoalan konkret berupa pengambilan keputusan.
Berkaitan  dengan  keberadaan  PPKI  yang  menggan kan  BPUPKI,  Muhammad Ha a menjelaskan bahwa:¹³
“Kira-kira  permulaan  Agustus  1945,  Pani a Penyelidik  Usaha-usaha Persiapan  Kemerdekaan  Indonesia  dibubarkan dan  digan   dengan Pani a Persiapan Kemerdekaan Indonesia di bawah pimpinan Sukarno sebagai  ketua,  Muhammad  Ha a  sebagai  wakil  ketua.  Anggotanya diangkat  dari  seluruh  Indonesia,  sembilan  orang  dari  Jawa  dan  12 orang  dari  daerah-daerah  luar  Jawa.  Mereka  itu  dipandang  sebagai wakil seluruh Indonesia.” (Cetak miring oleh Penulis)
Pembahasan rancangan UUD dalam BPUPKI dimulai tanggal 11 Juli 1945 dengan agenda utama antara lain persiapan penyusunan rancangan UUD dan pembentukan Pani a Perancang UUD. Pani a Perancang UUD diketuai oleh Soekarno, sedangkan Soepomo menjadi Pani a Perancang Hukum Dasar atau Pani a Pembentuk UUD Negara. Rancangan UUD hasil Tim Kecil di bawah Soepomo awalnya terdiri dari 42 pasal tanpa pembagian bab dan judul bab. Pembagian ke dalam bab-bab dan judul bab dengan nomor (angka) Romawi dilakukan atas usulan anggota Soesanto pada rapat Pani a Perancang UUD tanggal 13 Juli 1945.¹⁴
Dalam  rapat  tanggal  15  Juli  1945,  Soepomo  selaku  ketua  Pani a  Perancang Hukum  Dasar  menyampaikan  hasil  kerja  m  di  hadapan  sidang  BPUPKI.  Pada kesempatan tersebut Soepomo antara lain menjelaskan sebagai berikut:¹⁵
¹⁰   Saafroedin Bahar dan Nannie Hudawa , Op.cit. , hlm. xxxii-xxxvi. ¹¹ Ibid. , hlm. xxxiii. ¹² Ibid. , hlm. xxxvi. ¹³   Muhammad Ha a, Op.cit. , hlm. 67. ¹⁴   Saafroedin Bahar dan Nannie Hudawa , Op.cit. , hlm. 246. ¹⁵ Ibid. , hlm. 299-300.
“Sebabnya ‘grondrechten’ dak  dimasukkan  dalam  Undang-Undang Dasar,  tadi  dengan  panjang  lebar  telah  diuraikan  oleh  Tuan  Ir. Soekarno. Sebagai penambahan keterangan saya hendak memajukan pemandangan  sedikit.  Bahwasannya  Undang-undang  Dasar  negeri- negeri Amerika dan Eropa menjamin hak-hak dasar rakyat itu, memang ada sebab-sebabnya, berhubung dengan riwayat negeri-negeri itu. Di dalam  kons tusi  Amerika  dianggap  perlu  diadakan  jaminan  tadi, terutama  jaminan  kemerdekaan  agama,  oleh  karena  pada  waktu membikin Undang-undang Dasar itu ada aliran untuk memaksa orang seseorang  memeluk  agama  yang  dijadikan  oleh  Raja  Inggris  (Raja Stuart) itu, kaum ‘puritein’ menganggap perlu menjamin kemerdekaan orang seseorang untuk memeluk agama apapun.”
Pada bagian selanjutnya, Soepomo menjelaskan konsep paham kekeluargaan dalam konteks penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Dalam kesempatan itu, Soepomo menegaskan bahwa:¹⁶
“Paduka Tuan Ketua, sebagai tadi telah saya katakan, Undang-undang Dasar yang kami rancangkan, berdasar atas faham kekeluargaan,  dak berdasar atas faham perseorangan, yang telah kita tolak. Pernyataan hak berkumpul dan berserikat di dalam Undang-undang Dasar adalah sistema k dari faham perseorangan, oleh karena itu dengan menya- takan  hak bersidang dan  berserikat di dalam Undang-undang  Dasar kita akan menantang sistema k faham kekeluargaan.”
Berkaitan  dengan  pandangan  Soepomo  tersebut,  Soediman  Kartohadiprodjo menyatakan bahwa: ¹⁷
“Kata-kata  ini  diucapkan  sebagai  jawaban  atas  pertanyaan  apa sebabnya  dalam  rancangan  hukum  dasar  yang  disusun  oleh  Pani a Sukarno berdasarkan Panca Sila yang baru diterima sebelumnya pada tanggal 1 Juni itu,  dak memuat apa yang orang sebut ‘hak-hak asasi manusia’, ‘human rights’, ‘rights of ci zens’, ‘droit de l’homme et du citoyen’. Karena  apa  yang  dipertahankan  itu  adalah  Panca  Sila  ini kemudian menjadi dasar negara kita, maka dapat diambil kesimpulan, bahwa Panca Sila menolak paham individualisme ; suatu paham yang disandarkan pemikiran itu tadi, ialah “men are created free and equal.” (Cetak tebal oleh Penulis).
¹⁶ Ibid ., hlm. 300.
¹⁷   Soediman Kartohadiprodjo, ”Pancasila Suatu Usaha Percobaan Mendeka  Problema Sekitarnya”, dalam buku Filsafat  Ilmu  Hukum yang  disusun  oleh  B.  Arief  Sidharta,  Bandung:  Laboratorium  Hukum  Fakultas  Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2005, hlm. 34.
Dalam rancangan UUD tersebut Pasal 27 ayat (1) semula merupakan Pasal 28 ayat  (1)  dengan  rumusan  yang  agak  berbeda  dengan  rumusan  setelah  dibahas. Dalam rancangan awal, Pasal 28 ayat (1) yang kemudian menjadi Pasal 27 ayat (1) berbunyi:  “Segala  warga  negara  bersamaan  kedudukannya  di  dalam  hukum  dan pemerintahan  dan  wajib  menjunjung  hukum  dan  pemerintahan  itu,  dak  ada terkecualinya”. Rumusan tersebut kemudian diubah menjadi “Segala warga negara bersamaan  kedudukannya  di  dalam  hukum  dan  pemerintahan  dan  wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan  dak ada kecualinya.” Dalam hal ini,  terjadi  sedikit  perubahan  di  mana  frasa  “ dak  ada  terkecualinya”  diubah menjadi “ dak ada kecualinya” ditambah atau didahului kata ’dengan’.
Selain itu, dalam rancangan UUD hasil Pani a Perancang Hukum Dasar (UUD) dak  dilakukan  pembagian  ke  dalam  bab-bab,  meskipun  terdapat  ’judul  atau kepala’  untuk  bagian-bagian  tertentu.  Berdasarkan  jumlahnya,  pasal-pasal  yang mengatur warga negara sebanyak dua buah yaitu Pasal 27 dan Pasal 28. Kedua pasal tersebut  berada  pada  bagian  yang  berbeda  di  mana  Pasal  27  di  bawah  judul TENTANG WARGA NEGARA, sedangkan Pasal 28 berada di bawah judul TENTANG KEDUDUKAN WARGA NEGARA. Kedua pasal tersebut isinya lebih banyak melihat keberadaan warga negara dibandingkan dengan hak-hak yang dimiliki oleh warga negara.  Dengan  kata  lain,  pasal-pasal  tersebut  dak  secara  khusus  berbicara tentang  hak-hak  asasi  manusia  maupun  hak-hak  warga  negara,  tetapi  mengatur tentang  warga  negara  dan  kedudukan  warga  negara.  Setelah  disahkan,  Pasal  26 sampai dengan Pasal 28 dikelompokkan ke dalam Bab X (tentang) Warga Negara, sehingga Pasal 28 yang kemudian menjadi Pasal 27 tersebut masuk ke dalam bab tersebut.
Pembicaraan  tentang  Pasal  27  yang  mengatur  warga  negara  dan  kedudukan warga negara dalam sidang BPUPKI masa kedua tersebut  dak terlalu banyak. Satu- satunya  pendapat  dari  anggota  BPUPKI  terkait  dengan  rumusan  Pasal  27 dikemukakan  oleh  Soekardjo  Wirjopranoto  yang  dikemukakan  dalam  sidang lanjutan  BPUPKI  tanggal  15  Juli  1945.  Namun  demikian,  pendapat  Soekardjo Wirjopranoto tersebut juga bukan dalam konteks mengomentari rumusan Pasal 27 secara  langsung,  tetapi  dalam  kaitannya  mengomentari  Pasal  26  tentang  warga negara.  Adapun  komentar  atau  tanggapan  Soekardjo  Wirjopranoto  terhadap rumusan Pasal 27 ayat (1) adalah dalam rangka menanggapi usul anggota lain yang bernama Haji Masjkoer.
Pada  kesempatan  itu,  Haji  Masjkoer  mengajukan  usul  terkait  dengan  agama yang dianut oleh Presiden di satu sisi dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya di sisi lain sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 28.¹⁸
¹⁸   Rumusan Pasal 7 Rancangan Undang-Undang Dasar (Rancangan UUD) berbunyi: “Sebelumnya memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agamanya, atau berjanji sungguh-sungguh di hadapan Badan Permusyawaratan Rakyat atau Badan Perwakilan Rakyat sebagai berikut: ...”; Sementara itu,
Menurut Haji Masjkoer terjadi pertentangan di antara dua pasal tersebut. Adapun penggalan pandangan Haji Masjkoer sebagai berikut:¹⁹
“...  Yang  saya  maksud  ialah  tentang  apa  yang  tersebut  di  dalam Undang-undang  Dasar,  bahwa  dalam  Republik  Indonesia  adalah kewajiban  menjalankan  syariat  Islam  bagi  pemeluk-pemeluknya . Lalu saya membaca di dalam rancangan Undang-undang Dasar ini ialah yang  terdapat  di  dalam  pasal  7,  bahwa  Presiden  harus  bersumpah menurut agamanya. Di situ nyata terang, bahwa Presiden itu beragama apa  saja  boleh.  Dengan  demikian,  maka  saya  pikir  keadaan  begini; kalau di dalam Republik Indonesia ada dikepalai oleh orang beragama lain daripada Islam, umpamanya: apakah keadaan itu dapat dijalankan dengan  baik,  atau  apakah  umumnya  golongan  Islam  dapat menerimanya, dan apakah demikian itu  dak jahat? Inilah menurut faham  kami  dua  perkara  yang  menjadi  soal  kita.  Soal  itu  kalau dilangsungkan,  menjalar  menjadi  pertentangan.”  (Cetak  tebal  oleh Penulis)
Pada bagian selanjutnya, Haji Masjkoer mengajukan usul untuk menyelesaikan persoalan di atas sebagai berikut:²⁰
“Maka  menurut  faham  kami  2  buah  pasal  yang  bertentangan  itu dengan gampang dapat diselesaikan; kalau mungkin begitu, maka kita sekalian dengan dasar itu menerimanya seikhlas-ikhlasnya. Di antara satu dari 2 pasal itu diberi sedikit perubahan. Pertama: kalau Presiden dak ditentukan orang Islam, maka yang tertulis di dalam pasal 28, yang  berbunyi  “Wajib  menjadikan  syariat  Islam  kepada  pemeluk- pemeluk”  digan   saja  dengan  kalimat  “Agama  resmi  bagi  Republik Indonesia ialah agama Islam”. Bahkan faham itu lebih ringan, karena dak ditulis, bahwa ia memikul kewajiban, tetapi hanya mengakuinya sebagai halnya ia mengakui lain-lain agama. Tentang caranya, saya rasa lebih mudah, apabila dalam salah satu di antara dua pasal itu, diadakan perubahan  ialah  ditentukan  dalam  pasal  7,  bahwa  Presiden  harus orang Islam atau ayat di dalam pasal 28 digan .”
Pasal  28  Rancangan  UUD  yang  dirujuk  oleh  Haji  Masjkoer  adalah  yang  kemudian  menjadi  Pasal  27  yang berbunyi:  “Segala  warga  negara  bersamaan  kedudukannya  di  dalam  hukum  dan  pemerintahan  dan  wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu,  dak ada terkecualinya”. Namun demikian, jika dilihat dari ku pan yang disampaikan oleh Haji Masjkoer kalimat atau frasa yang dimaksud  dak ada. Demikian pula dalam Pasal 29  kalimat  atau  frasa  tersebut  dak  ditemukan.  Pasal  29  hanya  berisi  satu  ayat  yang  berbunyi:  “Negara menjamin kemerdekaan  ap- ap penduduk untuk memeluk agama apapun dan untuk beribadah menurut agamanya masing-masing”. Oleh karena itu, rumusan Pasal 28 yang diusulkan untuk diubah  dak ditemukan dalam Rancangan UUD hasil Tim Soepomo.
¹⁹   Saafroedin Bahar dan Nannie Hudawa , Op.cit., hlm. 369. ²⁰ Ibid.
Berkaitan  dengan  usulan  Haji  Masjkoer  tersebut,  Soekardjo  Wirjopranoto menyampaikan pandangannya sebagai berikut:²¹
“Saya mau berbicara tentang usul dari Tuan Haji Masjkoer yang belum puas. Tuan Ketua yang terhormat, apa yang saya kemukakan ialah satu keadilan yang saya percaya akan diterima dan dihorma  oleh segenap rakyat, apa pun agamanya, keadilan itu tercantum seterang-terangnya, seindah-indahnya dalam Pasal 27. Saya baca: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan”. Ar nya  ap- ap warga negara mempunyai hak yang sama di dalam penghidupannya yang sudah tentu diperlindungi oleh hukum dan oleh pemerintah. Pendek kata, di dalam Negara Indonesia dak akan ada kelas-kelas, kelas-kelas warga negara. Ar nya  dak akan ada  warga  negara  kelas  1,  warga  negara  kelas  2,  inilah  keadilan. Konsekuensinya daripada keadilan itu ialah, bahwa ap- ap putra Indonesia  berhak  juga  untuk  menempa   kedudukan  Presiden Republik Indonesia . ” (Cetak tebal  oleh Penulis) Berkaitan dengan hal tersebut, Soekardjo Wirjopranoto juga mengingatkan agar dak terjadi pembatasan atau hambatan bagi warga negara untuk menjadi Presiden karena alasan tertentu. Lebih lanjut, Soekardjo Wirjopranoto menyatakan bahwa:²²
“Janganlah sebelumnya sudah diadakan suatu pagar, bahwa putera Indonesia  yang  bukan  orang  beragama  Islam,  meskipun  ia bijaksana,  meskipun  ia  nggi  budinya,  meskipun  ia  pandai, meskipun ia giat,  dak bisa ia akan menduduki kedudukan Presiden Indonesia,  hanya  oleh  karena  ia  dak  beragama  Islam . Ini  saya kua rkan, kalau usul Kiai Haji Masjkoer itu diterima. Saya menger , saya menghargai usul atau pikiran Haji Masjkoer, tetapi saya juga harus mempertahankan keadilan yang  sudah  tentu  akan  mendapat perlindungan dari agama Islam. Inilah Tuan Ketua, yang saya kuatkan berhubung dengan pasal 27.” (Cetak tebal oleh Penulis)
Menurut Sri Soemantri, setelah mengalami suana yang ’panas’ dalam  ga hari sidang, yaitu tanggal 14 Juli sampai dengan 16 Juli 1945, Ketua BPUPKI menyatakan bahwa  Naskah  Rancangan  Undang-Undang  Dasar  dengan  perubahan- perubahannya  diterima  sebulat-bulatnya  oleh  sidang.²³  Selanjutnya,  naskah rancangan UUD tersebut dibahas kembali dalam sidang PPKI yang berlangsung pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam sidang PPKI pun terjadi lagi perubahan terhadap
²¹ Ibid. , hlm. 372-373. Lihat pula Hernadi Aﬀandi, “ Penerapan ... , Op.cit. , hlm. 299-300. ²² Ibid. ²³   Sri Soemantri, Prosedur dan Sistem Perubahan Kons tusi , edisi Ke-2, Cetakan ke-1, Bandung: PT Alumni, 2006, hlm. 37-38.
pasal-pasal tertentu termasuk penggunaan is lah dan penempatan bab, pasal, dan ayat.  Dalam  sidang  PPKI  itu  pula  rumusan  Pasal  27  ayat  (1)  disepaka   menjadi “Segala  warga  negara  bersamaan  kedudukannya  di  dalam  hukum  dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan  dak ada kecualinya.”
Berdasarkan uraian dan pandangan dari beberapa anggota BPUPKI dan PPKI di atas dapat diketahui bahwa berkaitan dengan rumusan Prinsip PKDH dalam UUD 1945,  menurut  Penulis  ternyata  UUD  1945  dak  mengaturnya  secara  eksplisit. Apabila diteli ,  dak ada satu pun rumusan pasal atau ayat dalam UUD 1945 yang secara tegas menyatakan tentang keberadaan Prinsip PKDH. Adapun Prinsip PKDH lebih didasarkan kepada hasil penafsiran terhadap bunyi Pasal 27 ayat (1).”²⁴ Atas dasar  frasa  bersamaan  kedudukan  di  dalam  hukum  dan  pemerintahan  itu ditafsirkan bahwa Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 mengandung prinsip PKDH seper halnya  di  negara-negara  lain  yang  disebut equality  before  the  law atau equality under the law .
Patut disayangkan bahwa pembicaraan atau perdebatan seputar rumusan Pasal 27  ayat  (1)  dak  cukup  menjelaskan  secara  rinci  tentang  makna  bersamaan kedudukan  di  dalam  hukum  dan  pemerintahan.  Ke adaan  risalah  menyangkut alasan dan latar belakang rumusan yang kemudian menjadi Pasal 27 UUD 1945, menurut Penulis di mbulkan oleh beberapa kemungkinan, yaitu:²⁵
1.  Tim Perancang  dak mau mengiku  alam pikiran Barat yang mengedepankan kebebasan dan sifat individualisme.
2.  Anggota  PPKI  dak  terlalu  mempersoalkan  dra   rumusan  Pasal  27  yang dihasilkan oleh Pani a Kecil Tim Perancang.
3.  Rumusan  tersebut  sudah  dianggap  dimenger   dan  diterima  oleh  seluruh anggota PPKI, sehingga langsung disetujui.
4.  Rumusan pasal tersebut  dak dipersoalkan karena secara umum masalah HAM sudah disepaka .
5.  Rumusan pasal tersebut diterima untuk menegaskan pasal-pasal lain yang terkait dengan penduduk dan warga negara, khususnya Pasal 26.

## C.   Makna Bersamaan Kedudukan di dalam Hukum dan Pemerintahan Menurut Undang-Undang Dasar 1945
Rumusan ﬁnal Pasal 27 ayat (1) hasil perumusan para pembentuk UUD 1945 adalah “Segala  warga  negara  bersamaan  kedudukannya  di  dalam  hukum  dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan  dak ada  kecualinya.”  Apabila  rumusan  Pasal  27  ayat  (1)  UUD  1945  diperha kan, terdapat beberapa aspek yang terkandung di dalamnya. Menurut Penulis, hal itu
²⁴   Hernadi Aﬀandi, “Penerapan ... , Op.cit. , hlm. 295. ²⁵ Ibid., hlm. 295-296.
dapat dilihat dari beberapa penggalan rumusan tersebut, yakni:
1.  Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum;
2.  (Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam) pemerintahan;
3.  (Segala warga negara) wajib menjunjung hukum;
4.  (Segala warga negara wajib menjunjung) pemerintahan; dan
5.  (Segala  warga  negara  wajib  menjunjung  hukum  dan  pemerintahan)  dengan dak ada kecualinya.
Fokus subjek pengaturan dari Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 adalah ’segala warga negara‘. Secara leksikal, kata ’segala‘ memiliki banyak ar , yaitu: 1. semua, sekalian ( dak ada kecualinya); 2. seluruh, segenap; 3. sama sekali, serba; 4. Para (untuk menyatakan  banyak;  5.  terlalu,  benar-benar.²⁶  Berdasarkan  beberapa  ar   kata segala tersebut, kata segala dalam rumusan Pasal 27 ayat (1) lebih dekat kepada penger an: semua, seluruh, atau segenap. Kata segala digunakan dalam merujuk kepada  keseluruhan  bukan  pada  bagian-bagian.  Dengan  demikian,  secara  teknis segala warga negara ar nya adalah semua, seluruh, atau segenap warga negara. Dalam hal ini, frasa segala warga negara merujuk kepada keseluruhan warga negara dan bukan pada individu warga negara.
Selain dalam Pasal 27 ayat (1), kata segala terdapat pula dalam pasal-pasal lain UUD 1945, bahkan kata segala juga terdapat dalam Pembukaan UUD 1945. Secara umum, kata segala dipakai dalam kalimat atau frasa di bawah ini:
1.  Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa (Pembukaan UUD 1945 alinea 1).
2.  Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak (Pasal 2 ayat (3).
3.  Menjalankan segala undang-undang dan peraturannya (Pasal 9, sumpah atau janji Presiden dan Wakil Presiden).
4.  Segala  pajak  untuk  keperluan  negara  berdasarkan  undang-undang  (Pasal  23 ayat (2)).
5.  Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku (Pasal II Aturan Peralihan).
6.  Segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional. (Pasal IV Aturan Peralihan).
7.  Presiden  Indonesia  mengatur  dan  menyelenggarakan  segala  hal  yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar ini. (Aturan Tambahan ayat (1)).
Sementara itu secara leksikal, kata ’bersamaan’ ar nya bersama-sama (dengan)
atau  berbareng  (dengan).²⁷  Dengan  demikian,  secara  sederhana  dapat  diar kan bahwa  penekanan  kata  ’bersamaan’  tersebut  bukan  dalam  rangka  ’mem- persamakan‘ segala warga negara di dalam hukum dan pemerintahan, tetapi ’me- nempatkan‘  segala  warga  negara  tersebut  bersama-sama  di  dalam  hukum  dan
²⁶   W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia , Jakarta: Pradnja Paramita, 1982, hlm. 885. ²⁷ Ibid. , hlm. 857.
pemerintahan.  Dengan  kata  lain,  kata  ’bersamaan’  bukan  dalam  ar   ’mengakui persamaan’ (kedudukan), tetapi dalam upaya ’penempatan’ segala warga negara ke dalam ’tempat yang sama’, yaitu di depan atau di dalam ’hukum dan pemerintahan’. Tampaknya akan lebih jelas jika is lah yang digunakan dalam UUD 1945 tersebut adalah  ’berkedudukan  sama  di  dalam  hukum  dan  pemerintahan’  atau  ’ber- kedudukan sama di depan hukum dan pemerintahan’.²⁸
Seper   sudah  dijelaskan  di  atas  bahwa  rumusan  “Segala  warga  negara bersamaan  kedudukannya  di  dalam  hukum    dan  pemerintahan”  dalam  Pasal  27 diar kan dalam konteks perlindungan yang diberikan oleh hukum dan pemerintah. Perlindungan yang dilakukan tersebut dalam bentuk  dak adanya pembedaan atau pemisahan  warga  negara  ke  dalam  kelas-kelas  yang  dilakukan  oleh  hukum  dan pemerintah.  Dengan  rumusan  tersebut  menunjukkan  dak  ada  pengelompokan warga  negara  ke  dalam  kelas-kelas  karena  secara  hukum  semua  warga  negara berada dalam kelas yang sama.²⁹
Rumusan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 khususnya penegasan segala warga negara bersamaan  kedudukan  di  dalam  hukum  adalah  dalam  upaya  menghilangkan pengelompokan warga negara ke dalam kelompok atau kelas-kelas seper  halnya pada  masa  penjajahan  Belanda.  Seper   diketahui,  pada  masa  Hindia  Belanda terdapat  penggolongan  penduduk  berdasarkan  Regeringsreglement  1854  dan dilanjutkan dengan Indische Staatsregeling 1925. Selain itu, badan peradilan dan lembaga  kejaksaan  pada  masa  Hindia  Belanda  juga  berbeda  untuk  golongan penduduk yang berbeda. Hal itu menunjukkan bahwa penduduk Indonesia pada waktu itu  dak “bersamaan kedudukan di dalam hukum”. Hal itu yang kemudian mempengaruhi upaya menempatkan segala warga negara dalam kedudukan yang sama di dalam hukum.
Sejarah  menunjukkan  bahwa  pada  masa  penjajahan  Belanda,  warga  negara Hindia  Belanda  digolongkan  ke  dalam  beberapa  golongan  rakyat  berdasarkan perbedaan  kebudayaan  asal.³⁰  Adapun  golongan  rakyat  itu  terdiri  dari  golongan rakyat Indonesia asli, golongan rakyat Timur Asing, dan golongan rakyat Eropa.³¹ Perbedaan  hukum  yang  berlaku  untuk  masing-masing  golongan  itu  terutama  di bidang hukum privat dapat dikelompokkan ke dalam  ga golongan, yaitu:³² a.  Golongan hukum adat;
b.  Golongan hukum Eropa (Barat); dan c.  Golongan hukum Timur Asing.
²⁸   Hernadi Aﬀandi,“Penerapan ... , Op.cit. , hlm. 297. ²⁹ Ibid. , hlm. 300. ³⁰   E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, Pengantar Dalam Hukum Indonesia , Cetakan ke-11, Jakarta: PT Ikh ar Putra, 1989, hlm. 167. ³¹ Ibid. ³² Ibid.
Berkaitan dengan rumusan Pasal 27 UUD 1945, menurut Utrecht kebudayaan asal  masing-masing  berbeda,  sehingga  dengan  sendirinya  sebagian  dari  hukum yang  berlaku  bagi  masing-masing  golongan  rakyat  itu  masih  belum  sama.³³ Perbedaan golongan tersebut  dak disebabkan karena persoalan agama di mana meskipun seseorang warga negara Indonesia asli maupun Timur asing beragama Kristen  dak serta-merta masuk ke dalam golongan hukum Eropa. Dalam hal ini, agama Kristen  dak menyebabkan seseorang Indonesia asli atau seseorang Timur Asing termasuk golongan Hukum Eropa.³⁴
Keinginan  para  perumus  dan  penyusun  UUD  untuk  menghilangkan  peng- golongan penduduk dan warga negara dan menempatkan pada kedudukan yang sama baru terwujud dalam kesempatan sidang-sidang BPUPKI dan PPKI. Menurut Daniel  S.  Lev,  tatkala  bala  tentara  Jepang  menyerbu  pada  tahun  1942,  para pemimpin  Indonesia  masih  tetap  menyimpan  gagasan  uniﬁkasi  dalam  pikiran mereka,  dan  uniﬁkasi  itu  terlaksana  secara  sempurna  pada  masa  pendudukan (Jepang, Penulis).³⁵ Hal itu tampak lebih nyata pada saat penyusunan UUD 1945 oleh BPUPKI dan PPKI sebagaimana dijelaskan di atas.
Senada  dengan  pendapat  Daniel  S.  Lev  di  atas,  Soetandyo  Wignjosoebroto menyatakan bahwa:³⁶
“Demikianlah  kenyataannya,  anno  1942,  penduduk  Hindia  Belanda tetap dibedakan menjadi 3 golongan: Eropa, Pribumi, dan Timur Asing (Cina  dan  Timur  Asing  lain  bukan  Cina).  Yang ipso  jure terbilang golongan Eropa ternyata bukan saja orang-orang Belanda dan orang- orang yang berasal dari Eropa berikut anak keturunannya (yang sah maupun yang diakui) saja, akan tetapi orang-orang Jepang dan orang- orang lain yang di negeri asalnya juga dikenai hukum keluarga yang serupa atau seasas dengan hukum keluarga menurut hukum Belanda (seper  orang-orang Thai dan orang-orang Turki).”
Adanya  penggolongan  penduduk  di  atas  menjadi  bahan  pen ng  dalam perumusan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Secara konseptual rumusan Pasal 27 ayat (1) UUD  1945  ditujukan  untuk  menghapus  penggolongan  tersebut.  Dalam  konsepsi Pasal 27 ayat (1) semua warga negara dianggap sama, sehingga ditempatkan dalam kedudukan  yang  sama  di  dalam  hukum.  Dalam  konteks  Pasal  27  ayat  (1)  semua warga  negara  dak  ada  perbedaan  yang  disebabkan  oleh  perbedaan  golongan penduduk  seper   masa  Hindia  Belanda.  Dengan  kata  lain,  tujuan  penempatan
³³ Ibid. ³⁴ Ibid. , hlm. 168. ³⁵   Daniel  S  Lev, Hukum  dan  Poli k  di  Indonesia  Kesinambungan  dan  Perubahan ,  buku  diterjemahkan  oleh Nirwono dan A.E. Prijono, Cetakan ke-3, Jakarta: LP3ES, 2013, hlm. 235. ³⁶   Sutandyo  Wignjosoebroto, Dari  Hukum  Kolonial  ke  Hukum  Nasional  Dinamika  Sosial-Poli k  dalam
Perkembangan Hukum di Indonesia , Cetakan ke-1, Jakarta: PT RajaGraﬁndo Persada, 1994, hlm. 177-178.
segala warga negara dalam kedudukan yang sama di dalam hukum adalah untuk menjamin keadilan bagi semua warga negara tanpa kecuali.
Penolakan  terhadap  penggolongan  penduduk  seper   pada  masa  Hindia Belanda  juga  berkorelasi  dengan  upaya  menghapuskan  badan  peradilan  yang berbeda-beda.  Pada  masa  Hindia  Belanda  masing-masing  golongan  penduduk tersebut  memiliki  pranata  hukum  dan  pengadilan  yang  berlaku  khusus  untuk masing-masing  golongan  penduduk.  Hal  ini  pula  yang  dianggap  sebagai  alasan pendorong  untuk  membuat  segala  warga  negara  bersamaan  di  dalam  hukum khususnya dalam lembaga atau badan peradilan. Dengan demikian, setelah semua penduduk  dimasukkan  ke  dalam  satu  golongan  yang  sama,  yaitu  warga  negara Indonesia, badan peradilan yang berlaku juga sama. Hal itu sebenarnya diawali pada masa penjajahan Jepang tahun 1942-1945 yang menghapuskan dualisme badan peradilan  di  Indonesia.  Namun  demikian,  alasan  penghapusan  dualisme  badan peradilan  oleh  Jepang  pas   berbeda  dengan  alasan  yang  diharapkan  oleh  para pendiri negara.
Berkaitan dengan upaya menghapuskan dualisme badan peradilan pada masa Jepang, Sutandyo Wignjosoebroto menyatakan bahwa:³⁷
“Kontribusi paling pen ng yang diberikan oleh Jepang kepada sistem hukum  Indonesia  adalah  dihapuskannya  dualisme  dalam  tata peradilan.  Kini  hanya  ada  satu  sistem  peradilan  saja  untuk  semua golongan  penduduk  (kecuali  untuk  orang-orang  Jepang).  Badan pengadilan ter nggi adalah Hooggerechtsschof yang kini disebut Saiko Hoin ,  dan  kemudian  berturut-turut  adalah Raad  van  Jus e ( Koto Hoin),  Landraad  (Tiho  Hoin),  dan  Districtsgerecht  (Gun  Hoin) . Residen egerecht,  yang  pada  masa  kekuasaan  Hindia  Belanda mempunyai yurisdikasi khusus untuk mengadili perkara orang-orang Eropa saja, kini dihapus.”
Mohammad  Ha a  selaku  mantan  anggota  BPUPKI  dan  PPKI  yang  kemudian menjadi  Ketua  Pani a  Lima  ternyata  menggunakan  rumusan  yang  berbeda  dari Pasal  27  UUD  1945  bahwa  “Pasal  27:  persamaan  kedudukan  dalam  hukum  dan pemerintahan,  serta  hak  atas  pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak  bagi kemanusiaan.”³⁸ Berdasarkan rumusan yang dikemukakan oleh Muhammad Ha a tersebut,  ternyata  rumusan  dalam  Pasal  27  ayat  (1)  UUD  1945  yang  berbunyi “Segala  warga  negara  bersamaan  kedudukannya  di  dalam  hukum  dan pemerintahan  ...”  diar kan  sebagai  “persamaan  kedudukan  dalam  hukum  dan pemerintahan  ...”.  Dengan  demikian,  Mohammad  Ha a  sebagai  salah  seorang anggota  BPUPKI  dan  PPKI  menganggap  bahwa  Pasal  27  ayat  (1)  berisi  tentang
³⁷ Ibid. , hlm. 177-184. ³⁸   Mohammad Ha a (et.al.), Uraian Pancasila , Jakarta: Mu ara, 1978, hlm. 53.
prinsip PKDH. Namun demikian, patut disayangkan bahwa pendapat Ha a tersebut dak muncul pada waktu penyusunan UUD 1945 dalam sidang BPUPKI pada waktu itu.³⁹
Senada  dengan  Muhammad  Ha a,  Bagir Manan  bahkan  menyatakan  bahwa Pasal  27  mengandung  atau  memuat  beberapa  asas,  di  antaranya  adalah  asas persamaan kedudukan dalam (di depan) hukum atau lazim disebut ’ equality before the law ’,⁴⁰ dan asas persamaan kedudukan di dalam (di depan) pemerintahan.⁴¹ Pendapat Bagir Manan tersebut tampaknya didasarkan kepada frasa “bersamaan kedudukan  di  dalam  hukum  dan  pemerintahan”  yang  disamakan  dengan penger an “persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan”. Dengan demikian, baik Muhammad Ha a maupun Bagir Manan menganggap bahwa Pasal 27 UUD 1945 mengandung asas atau prinsip PKDH.
Menurut  Bagir  Manan,  di  bidang  hukum  persamaan  melipu   baik  hukum substan f maupun hukum acara.⁴² Persamaan di depan hukum itu harus diar kan terjadi baik dari sisi substansi hukum maupun penerapannya di pengadilan. Materi muatan  atau  hukum  tertentu  dak  boleh  berisi  atau  bersifat  diskrimina f  yaitu membeda-bedakan  karena  alasan  yang  bertentangan  dengan  prinsip  PKDH. Perbedaan  dimungkinkan  sepanjang  perbedaan  untuk  memberi  manfaat  dan perlindungan terhadap mereka yang dibedakan, bukan untuk memencilkan atau mengucilkan mereka yang dibedakan.⁴³ Dengan demikian, bersamaan kedudukan di  dalam  hukum  menurut  UUD  1945  selain  menempatkan  warga  negara  pada kedudukan yang sama, juga sekaligus memberlakukan hukum yang sama terhadap warga negara yang berbeda.
Di  lain  pihak,  Rukmana  Amanwinata  berpendapat  bahwa  Pasal  27  selain mengatur  hak  warga  negara  juga  menentukan  kewajiban  warga  negara.⁴⁴  Pada bagian  selanjutnya,  Rukmana  Amanwinata  menegaskan  bahwa  hak  asasi  warga negara  yang  termuat  dalam  Pasal  27  ayat  (1)  berkaitan  dengan  ’kedudukannya dalam  hukum’  dan  ’kedudukannya  dalam  pemerintahan’.⁴⁵  Dengan  demikian, secara  dak  langsung  Rukmana  Amanwinata  mengakui  bahwa  Pasal  27  ayat  (1) mengandung  Prinsip  PKDH.  Bahkan,  secara  khusus  Rukmana  Amanwinata mengaitkan  prinsip  PKDH  dengan  kedudukan  warga  negara  dalam  hukum  dan pemerintahan.⁴⁶
³⁹   Hernadi Aﬀandi, “Penerapan ... , Op.cit. , hlm. 303. ⁴⁰   Bagir Manan, Hukum Kewarganegaraan Indonesia Dalam UU No. 18 Tahun 2006 , Cetakan ke-1, Yogyakarta: FH UII Press, 2009, hlm. 30. ⁴¹ Ibid. , hlm. 32. ⁴²   Bagir Manan, Hukum ..., Op.cit. , hlm. 31. ⁴³ Ibid. ⁴⁴   Hernadi Aﬀandi, “Penerapan ..., Op.cit., hlm. 304. ⁴⁵ Ibid.
⁴⁶ Ibid.
Dalam  konteks  Indonesia  merdeka,  bersamaan  kedudukan  di  dalam  hukum bukan hanya menempatkan semua warga negara ke dalam kelompok atau golongan yang  sama,  tetapi  juga  dak  ada  pembedaan  warga  negara  atas  dasar  apa  pun seper  suku, agama, ras, dan antar-golongan (SARA). Demikian pula, kebersamaan warga  negara  dak  boleh  terganggu  karena  perbedaan  latar  belakang  sosial, budaya, ekonomi, profesi, jenis kelamin, dan lain-lain. Dengan kata lain, bersamaan kedudukan di dalam hukum pada alam Indonesia merdeka adalah pengakuan yang seluas-luasnya  terhadap  semua  warga  negara  tanpa  perbedaan  apa  pun. Konsekuensi  pengakuan  tersebut  akan  membawa  kedudukan  warga  negara Indonesia siapa pun dan apa pun latar belakangnya akan memperoleh kesempatan yang sama di dalam pemerintahan. Dalam hal ini, segala jabatan dan profesi harus terbuka bagi semua warga negara yang memenuhi syarat tanpa memandang SARA, maupun latar belakang sosial, ekonomi, budaya, jenis kelamin, dan sebagainya.

## D.   Hubungan antara Bersamaan Kedudukan di dalam Hukum dan Bersamaan Kedudukan dalam Pemerintahan
Pasal 27 ayat (1) UUD 1945  dak menegaskan adanya “bersamaan kedudukan di dalam”  pemerintahan,  tetapi  secara  substan f  pasal  tersebut  mengandung  dua penger an  yaitu  bersamaan  di  dalam  hukum  dan  bersamaan  di  dalam pemerintahan.  Hal  itu  dapat  dilihat  dari  penggunaan  kata  ’dan’  setelah  frasa  di dalam hukum. Secara  kebahasaan, penggunaan kata dan adalah untuk menghemat frasa  yang  semes nya  sama,  tetapi  dak  digunakan  berulang.  Oleh  karena  itu, penggunaan kata dan secara substan f merujuk kepada frasa ’bersamaan di dalam’, sehingga  harus  dibaca  ’bersamaan  di  dalam  hukum’  dan  ’bersamaan  di  dalam pemerintahan’. Dengan demikian, penggunaan bersamaan itu baik untuk di dalam hukum maupun di dalam pemerintahan.
Berkaitan dengan rumusan Paal 27 ayat (1) UUD 1945, Bagir Manan mengajukan pertanyaan:  apakah  benar  ketentuan  Pasal  27  merupakan  hak  dan  kewajiban ekslusif  (exclusive  right  and  duty)  yang  hanya  dilekatkan  kepada  warga  negara. Apakah Pasal 27 semes nya berlaku untuk se ap orang yang berada dalam wilayah negara Republik Indonesia? Selain itu, muncul pertanyaan selanjutnya yaitu apa makna  bersamaan  kedudukan  dalam  pemerintahan  dan  apakah  bersamaan kedudukan di dalam pemerintahan itu sama ar nya dengan bersamaan di dalam hukum  seper   dijelaskan  di  atas  atau  justru  berbeda.  Selain  itu,  apakah  ada hubungan antara bersamaan di dalam pemerintahan dengan bersamaan di dalam hukum.  Berkaitan  dengan  frasa  bersamaan  kedudukan  di  dalam  pemerintahan, Bagir Manan menyebutnya sebagai asas persamaan kedudukan di dalam (di depan) pemerintahan.⁴⁷  Dalam  hal  ini,  Bagir  Manan  menegaskan  bahwa  asas  ini
⁴⁷   Bagir Manan, Hukum ... , Op.cit. , hlm. 32.
mengandung  dua  aspek,  yaitu  pertama:  persamaan  kesempatan  bekerja  atau menduduki  jabatan  pemerintahan.  Kedua,  berhak  memperoleh  perlakuan  yang sama dari pemerintah.⁴⁸ Dalam hal ini, Penulis juga dapat menambahkan bahwa bersamaan kedudukan dalam pemerintahan dapat dimaknai sebagai kesempatan untuk  mengelola  pemerintahan.  Ar nya,  warga  negara  bersamaan  kedudukan dalam pemerintahan karena warga negara adalah pemilik negara secara bersama- sama.
Namun demikian, muncul pertanyaan dalam hal ini, yaitu apakah semua warga negara  benar-benar  berkedudukan  sama  dalam  pemerintahan,  ar nya  semua warga  negara  dapat  turut  bekerja,  menduduki,  atau  mengelola  negara?  Apabila diilihat warga negara sendiri ada beberapa golongan berdasarkan asalnya, yaitu ada yang  sejak  kelahiran,  tetapi  ada  juga  yang  karena  proses  pewarganegaraan (naturalisasi).  Dalam  hal  ini,  apakah  benar  semua  warga  negara  apa  pun  latar belakang  kewarganegaraannya  benar-benar  dapat  memperoleh  jabatan  dalam negara?  Berkaitan  dengan  hal  itu  tampaknya  masih  ada  kendala  dalam  ar perlakuan itu menjadi  dak sama dan sebangun untuk semua warga negara untuk semua jabatan.
Apabila  dilihat  dari  sejarah  kewarganegaraan  sebagaimana  dijelaskan sebelumnya tampak bahwa di Indonesia pernah dan masih terdapat berbagai suku atau  keturunan  dari  suku  atau  bangsa  lain,  seper   Belanda,  Portugis,  Tiongkok, Arab,  dan  sebagainya.  Dalam  hal  ini,  semua  keturunan  bangsa-bangsa  tersebut yang saat ini sudah menjadi bagian dari warga negara Indonesia harus dijamin dan dibuka kesempatannya untuk memperoleh, menduduki, atau mengelola negara. Hal  ini  sebagai  konsekuensi  dari  segala  warga  negara  bersamaan  kedudukan  di dalam pemerintahan.
Secara  prak s,  bersamaan  kedudukan  dalam  pemerintahan  dapat  diar kan sebagai terbukanya kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan. Dengan kata lain, hak warga negara untuk turut-serta dalam pemerintahan berar dibukanya kesempatan yang sama kepada semua warga negara untuk bekerja di bidang  pemerintahan,  menduduki  jabatan  pemerintahan,  maupun  memperoleh perlakuan dan pelayanan yang sama dari pemerintah.⁴⁹ Namun demikian, dalam Pasal  27  ayat  (1)  sebenarnya  juga  terkandung  suatu  pengecualian  dalam memperoleh jabatan Presiden, yaitu harus orang Indonesia asli.
Senada  dengan  pandangan  di  atas,  Usep  Ranawidjaja  menyatakan  bahwa persamaan derajat dan persamaan kedudukan di segala bidang itu menurut paham
⁴⁸ Ibid.
⁴⁹   Hernadi Aﬀandi, “Jaminan Kons tusional Hak Warga Negara Untuk Turut Serta Dalam Pemerintahan Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945”, dalam buku Satu Dasa Warsa Perubahan UUD 1945 , yang disusun oleh  Ali  Abdurahman  (eds),  Bandung:  Pusat  Studi  Kebijakan  Negara  (PSKN)  Fakultas  Hukum  Universitas Padjadjaran, 2012, hlm. 181.
Pancasila merupakan syarat mutlak untuk dapat dilaksanakannya persamaan hak di antara manusia untuk menentukan nasibnya sendiri di segala bidang.⁵⁰ Atas dasar pemikiran  tersebut  tampak  bahwa  persamaan  di  dalam  pemerintahan  adalah adanya peluang dan kesempatan bagi semua warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan.
Adanya hubungan antara bersamaan kedudukan dalam hukum dan bersamaan kedudukan dalam pemerintahan juga dikemukakan oleh Soekardjo Wirjopranoto seper  sudah dijelaskan di atas. Tujuan perlindungan tersebut adalah dalam rangka mewujudkan  keadilan  dan  perlakuan  yang  sama  terhadap  semua  warga  negara Indonesia.⁵¹ Dalam hal ini, semua warga negara harus dianggap memiliki hak yang sama  untuk  memperoleh  atau  menduduki  jabatan  termasuk  menjadi  Presiden sepanjang memenuhi syarat kecakapan. Secara argumentum a contrario , hal itu berlaku  bagi  se ap  orang  Indonesia  terlepas  dari  agamanya  Islam  atau  bukan, selama  memenuhi  syarat  bijaksana,  nggi  budinya,  pandai,  dan  giat.  Dengan demikian, terdapat hubungan yang erat antara Prinsip PKDH yang menempatkan seluruh warga negara ke dalam kelas yang sama dengan kesempatan se ap warga negara untuk menduduki jabatan Presiden.⁵²
Selain itu, pandangan Soekardjo Wirjopranoto dalam mengomentari Pasal 27 ayat (1) adalah bahwa yang berhak atau yang dapat menjadi Presiden adalah hanya laki-laki dengan menyebutnya ’putera Indonesia’. Di satu sisi, pemikiran Soekardjo Wirjopranoto  dianggap  maju  karena  ingin  menempatkan  semua  warga  negara memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi Presiden terlepas dari agama yang dianutnya. Tetapi di sisi lain, keinginan tersebut belum ditujukan untuk ’perempuan Indonesia’.  Dengan  kata  lain,  tampaknya  Soekardjo  Wirjopranoto  sendiri  masih belum memasukkan perempuan sebagai pihak yang pantas untuk menjadi Presiden meskipun  nggi budinya, pandai, atau giat sekalipun.⁵³ Dengan kata lain, pemikiran Soekardjo  tersebut  mungkin  dipengaruhi  oleh  adanya  keinginan  untuk  hanya menempatkan laki-laki saja sebagai Presiden.
Adanya pengecualian terhadap jabatan Presiden hanya terbuka untuk orang Indonesia asli pada waktu penyusunan UUD oleh BPUPKI diakui oleh Saafroedin Bahar. Dalam tulisannya Saafroedin Bahar  menjelaskan sebagai berikut:⁵⁴
“Berbeda  dengan  diskriminasi  ras  dan  etnik  yang  dianut  oleh perundang-undangan  Hindia  Belanda,  dalam  pasal  27  ayat  1 rancangan Undang-Undang Dasar ditetapkan bahwa se ap penduduk
⁵⁰   Usep Ranawidjaja, Hukum Tata Negara Indonesia Dasar-dasarnya , Cetakan ke-2, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, hlm. 100. ⁵¹   Hernadi Aﬀandi, “Penerapan ... , Op.cit ., hlm. 301. ⁵² Ibid. ⁵³ Ibid. ⁵⁴   Saafroedin Bahar dan Nannie Hudawa , Op.cit. , hlm. xxxvii.
bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib mendukung  hukum  dan  pemerintahan  itu  dengan  dak  ada kecualinya.  Satu-satunya  pengecualian  terhadap  asas  persamaan kedudukan penduduk ini adalah bahwa Presiden ialah orang Indonesia asli.”
Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa rumusan Pasal 27 ayat (1) dapat disimpulkan bahwa pasal tersebut lebih ditekankan kepada kedudukan warga negara di depan hukum dan pemerintahan dalam suatu negara yang berasaskan kekeluargaan  dan  bukan  dalam  negara  yang  berasaskan  individualisme.  Warga negara bersamaan kedudukan di depan hukum dan pemerintahan ar nya bersama- sama di depan hukum dan pemerintahan sebagai suatu keluarga dan  dak terpisah atau  terpencar-pencar  secara  sendiri-sendiri,  sehingga  dak  ada  kelas-kelas  di antara warga negara.⁵⁵
Apabila  dikaitkan  lebih  lanjut  dengan  pandangan  Soekardjo  Wirjopranoto  di atas bahwa rumusan Pasal 27 adalah dalam rangka pengakuan hak yang sama dari se ap warga negara oleh hukum dan negara. Dalam hal ini, warga negara  dak akan dikelas-kelas atau dikelompokkan dalam kelas-kelas seper  ke dalam kelas 1 atau kelas 2 dan seterusnya. Sebagai konsekuensi pengakuan yang sama terhadap warga negara adalah semua warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh kedudukan  atau  jabatan  tertentu,  khususnya  jabatan  Presiden.  Pandangan Soekardjo Wirjopranoto khusus mengenai jabatan Presiden karena yang dibahas adalah materi muatan UUD.
Namun  demikian,  pandangan  tersebut  saat  ini  tentu  dak  cukup,  sehingga harus  diperluas  untuk  semua  jabatan  dan  bukan  hanya  untuk  jabatan  Presiden. Dalam  konteks  kekinian,  rumusan  bersamaan  kedudukan  dalam  pemerintahan harus diar kan untuk semua jabatan seper  di jajaran ekseku f, legisla f, yudika f, maupun jabatan lain baik di pusat maupun daerah. Ar nya, bahwa se ap warga negara  yang  memenuhi  syarat  harus  dibuka  peluang  dan  kesempatannya  untuk memperoleh,  memegang,  menduduki  jabatan,  sehingga  semua  warga  negara memiliki  hak  dan  kesempatan  yang  sama  untuk  mengelola  negara  sepanjang memenuhi  persyaratan  yang  bersifat  objek f.  Dengan  kata  lain,  bersamaan kedudukan di dalam pemerintahan dalam alam Indonesia merdeka sudah benar- benar  terbuka  karena  semua  warga  negara  sudah  bersamaan  kedudukannya  di dalam hukum.
⁵⁵   Hernadi Aﬀandi, “Penerapan ... , Op.cit. , hlm. 302.

## E.   Penutup
Perbedaan pandangan dalam memaknai rumusan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945  dak terlalu mendapatkan jawaban memuaskan dari sejarah perumusan pasal tersebut dalam sidang BPUPKI dan PPKI. Oleh karena itu, amat wajar ke ka masih sering terjadi  perbedaan  penafsiran  terutama  dalam  menafsirkan  makna  ’bersamaan’ kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan. Sebagai konsekuensinya, terdapat pandangan  yang  menganggap  bahwa  UUD  1945  mengandung  prinsip  PKDH, sedangkan  pendapat  lain  menganggap  justru  dak  mengandung  prinsip  PKDH tersebut. Ke adaan pengaturan Prinsip PKDH di dalam UUD 1945 secara eksplisit menurut Penulis merupakan salah satu kelemahan yang dimiliki oleh UUD 1945.
Penger an bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan harus dimaknai bahwa dalam konteks Pasal 27 ayat (1) semua warga negara  dak ada perbedaan  yang  disebabkan  oleh  perbedaan  golongan  penduduk  seper   masa Hindia Belanda. Dalam hal ini, penempatan segala warga negara dalam kedudukan yang sama di dalam hukum adalah untuk menjamin keadilan bagi semua warga negara  tanpa  kecuali.  Pengakuan  tersebut  akan  membawa  konsekuensi  adanya kesempatan  yang  sama  bagi  semua  warga  negara  untuk  turut  serta  dalam pemerintahan. Adanya pengakuan dan jaminan atas semua warga negara dalam kedudukan yang sama merupakan konsekuensi dipilihnya sifat kekeluargaan dalam penyelenggaraan negara.
Perwujudan hubungan antara bersamaan kedudukan di dalam hukum dengan bersamaan kedudukkan di dalam pemerintahan adalah semua warga negara harus dianggap  memiliki  hak  yang  sama  untuk  memperoleh  atau  menduduki  jabatan termasuk menjadi Presiden sepanjang memenuhi segala persyaratan yang sudah ditentukan. Dengan demikian, terdapat hubungan yang erat antara menempatkan seluruh warga negara ke dalam kelas yang sama dengan kesempatan se ap warga negara untuk menduduki semua jabatan. Se ap warga negara memiliki hak untuk turut-serta dalam pemerintahan termasuk untuk mendapatkan kesempatan dalam memperoleh dan menjadi pejabat dalam pemerintahan. Sebagai konsekuensinya, se ap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam memperoleh se ap jabatan yang tersedia secara adil.

## Da ar Pustaka
Buku Ali  Abdurahman  (eds), Satu  Dasa  Warsa  Perubahan  UUD  1945 ,  Pusat  Studi Kebijakan  Negara  (PSKN)  Fakultas  Hukum  Universitas  Padjadjaran,  Bandung, 2012. B.  Arief  Sidharta, Filsafat  Ilmu  Hukum ,  Laboratorium  Hukum  Fakultas  Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2005.
Bagir Manan, Hukum Kewarganegaraan Indonesia Dalam UU No. 18 Tahun 2006 , Cetakan ke-1, FH UII Press, Yogyakarta, 2009. __________, Membedah UUD 1945 , UB Press, Malang, 2012. Lev, Daniel S., Hukum dan Poli k di Indonesia Kesinambungan dan Perubahan , buku diterjemahkan  oleh  Nirwono  dan  A.E.  Prijono,  Cetakan  ke-3,  Jakarta:  LP3ES, 2013.
Muhammad  Ha a, Menuju  Gerbang  Kemerdekaan  Untuk  Negeriku  Sebuah Otobiograﬁ , buku 3,  Cetakan ke-7, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2016. _______________ (et.al.), Uraian Pancasila , Mu ara, Jakarta, 1978. Saafroedin  Bahar  dan  Nannie  Hudawa   (eds), Risalah  Sidang  Badan  Penyelidik Usaha-usaha  Persiapan  Kemerdekaan  Indonesia  (BPUPKI)-Pani a  Persiapan Kemerdekaan  Indonesia  (PPKI) ,  Edisi  ke-IV,  Cetakan  ke-1,  Sekretariat  Negara Republik Indonesia, Jakarta, 1998. Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyar Republik Indonesia, Panduan Pemasyarakatan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945 , Cetakan ke-2, Sekretariat Jenderal MPR, Jakarta, 2006. Sri Soemantri, Prosedur dan Sistem Perubahan Kons tusi, Edisi ke-2, Cetakan ke-1, PT Alumni, Bandung, 2006. Susi  Dwi  Harijan   (eds), Negara  Hukum  yang  Berkeadilan:  Kumpulan  Pemikiran Dalam Rangka Purnabak  Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., MCL ., Rosda dan PSKN- FH Unpad, Bandung, 2011. Sutandyo  Wignjosoebroto, Dari  Hukum  Kolonial  ke  Hukum  Nasional  Dinamika Sosial-Poli k  dalam  Perkembangan  Hukum  di  Indonesia ,  Cetakan  ke-1,  PT RajaGraﬁndo Persada, Jakarta, 1994. Usep Ranawidjaja, Hukum Tata Negara Indonesia Dasar-dasarnya , Cetakan ke-2, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982. Utrecht E., dan Moh. Saleh Djindang, Pengantar Dalam Hukum Indonesia , Cetakan ke-11, PT Ikh ar Putra, Jakarta, 1989.
W.J.S.  Poerwadarminta, Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia ,  Pradnja  Paramita, Jakarta, 1982.

## Dokumen Lain
Hernadi  Aﬀandi,  “Penerapan  Prinsip  Persamaan  Kedudukan  di  Depan  Hukum Terhadap  Hak  Warga  Negara  Untuk  Turut-Serta  Dalam  Pemerintahan Berdasarkan  Undang-Undang  Dasar  1945”, Disertasi, Program  Studi  Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 2013.

## Dokumen Hukum
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rancangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.