## IMPLEMENTASI PENDIDIKAN SISTEM GANDA DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI
KOTA BANDAR LAMPUNG

## Dedy H. Karwan, Hasan Hariri dan Riswanti Rini
FKIP Universitas Lampung, Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1
e-mail: dhkarwan@yahoo.co.id
Abstract: Implementation of Dual System Education in Public Vocational High Schools in Bandar Lampung City. This study aims to analyze the issues of dual system education in public vocational high schools (SMKN 1 and SMKN 4) Bandar Lampung  focusing  on  the  quality  of  dual  system  education  management implementation through qualitative research approach. Research results show that both schools have already performed management functions including planning, implementation, and evaluation. However, the implementation phase in business and industry experienced several problems to be solved by coordination during industry work practices. Therefore, in order for quality and relevance of the public vocational high school graduates through dual system education can be achieved, the vocational high schools in Bandar Lampung need to build intensive cooperation among the stakeholders as partners in implementing dual system education.

## Keywords : management, dual system education, quality of graduates
Abstrak: Implementasi Pendidikan Sistem Ganda (Dual System) di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Kota Bandar Lampung. Penelitian ini bertujuan menganalisis masalah PSG di SMKN 1 dan SMKN 4 Bandar Lampung dengan berfokus pada kualitas implementasi manajemen PSG dengan pendekatan penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua sekolah tersebut sudah melakukan fungsi- fungsi manajemen yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Akan tetapi, pada tahap pelaksanaan di dunia usaha dan industri, masih terdapat beberapa hambatan yang perlu dikoordinasikan pada saat praktek kerja industri. Oleh karena itu, agar mutu dan relevansi tamatan SMK melalui PSG SMK dapat terwujud, SMK di Bandar Lampung masih memerlukan kerjasama secara intensif bersama pemangku kepentingan (stakeholders) sebagai mitra dalam implementasi PSG.
Kata kunci: manajemen, pendidikan sistem ganda, kualitas lulusan

## PENDAHULUAN
Penyiapan  sumber  daya  manusia berkualitas merupakan prioritas tugas pemerintah yang utama untuk kemandirian dan daya saing bangsa,  terutama  menghadapi  Masyarakat Ekonomi Asia  (MEA) yang dimulai pada tahun 2015. Hal ini bercirikan perkembangan ekonomi yang cepat yang mengarah kepada tuntutan yang lebih besar akan keterampilan (Hummelsheim & Baur, 2014).
Dalam mengantisipasi persaingan tenaga kerja  tingkat  menengah,  pemerintah  dan masyarakat  melalui  Pendidikan  Menengah Universal  (PMU),  baik  melalui  Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau Madrasah Aliyah, program kesetaraan  Paket  C  melalui  Permendikbud Nomor  80  tahun  2013  mengupayakan peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) dari 69% pada tahun 2009 menjadi 97% pada tahun 2020. Agar dapat lebih fokus, secara operasional implementasi  kebijakan  tersebut  didukung dengan program ketersediaan, keterjangkauan, peningkatan kualitas dan relevansi, kesetaraan dan keterjaminan sehingga seluruh pemangku kepentingan dapat sinergis dalam penyelenggaraannya. Capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah  sampai dengan tahun 2014 Propinsi Lampung  masih harus terus ditingkatkan terutama  pada SMK melalui program keterkaitan dan kesepadanan (link and match) yang implementasinya dengan PSG (dual system). Implementasi PSG pada SMKdi Indonesia masih memerlukan perbaikan secara komprehensif.
Menurut Djoyonegoro (1998:52), program pendidikan  menengah  kejuruan  cenderung berorientasi pada pengajaran mata pelajaran, dan tidak berfokus pada  pencapaian kompetensi sesuai  dengan  kebutuhan  dunia  kerja,  oleh karenanya manajemen pembelajaran SMK masih perlu diperbaiki. Manajemen pembelajaran perlu
meningkatkan  kemitraaan  bersama  institusi pasangan sehingga semua pemangku kepentingan dapat berperan secara optimal menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidangnya dan siap memasuki lapangan kerja.
Berdasarkan data pada Dinas Pendidikan Propinsi Lampung,  APK Pendidikan Menengah Propinsi Lampung sampai dengan akhir tahun 2014  mencapai  63,51%,  dan APK  Nasional mencapai 76,4%. Untuk mencapai APK 97% pada  tahun  2020  diperlukan  kebijakan pemerintah propinsi/kabupaten/kota di Propinsi Lampung  dengan  perencanaan,  peng- organisasian, kepemimpinan serta monitoring dengan sebaik-baiknya. Selain itu, berdasarkan ujian nasional tahun 2014, nilai rata-rata SMK di Propinsi Lampung berada diposisi bawah dari beberapa  propinsi  lain  di  luar  Jawa  secara nasional.
Dengan demikian,  masih sangat diperlukan penelitian tentang penyempurnaan manajemen penyelenggaraan  PSG  di  SMK  Propinsi Lampung  untuk  memacu  ketertinggalannya secara nasional baik dari sisi kuantitas, kualitas dan daya saing dengan fokus dan lokasi SMK Negeri di Kota Bandar Lampung.

## Manajemen  Pendidikan  Sistem  Ganda (PSG)
Implementasi  manajemen  PSG  SMK mengikuti prinsip dan karakteristik pendidikan kejuruan. Menurut Prosser dan Quigley (1950) yang dikutip  oleh Karwan  (2012), beberapa prinsip pendidikan kejuruan dalam pembinaan dan  pengembangannya    dapat  dikemukakan sebagai berikut.
1. Pendidikan  kejuruan  akan  efisien  jika lingkungan dimana siswa dilatih merupakan replika lingkungan dimana nanti ia akan bekerja.
2. Pendidikan kejuruan yang efektif hanya dapat diberikan apabila tugas-tugas latihan
dilakukan dengan cara, alat, dan mesin yang sama seperti yang ditetapkanditempat kerja.
3. Pendidikan kejuruan akan efektif jika melatih seseorang dalam kebiasaan berpikir dan bekerja  seperti  yang  diperlukandalam pekerjaan itu sendiri.
4. Pendidikan kejuruan akan efektif jika dapat memampukan setiap individu mengembang- kan    minatnya,  pengetahuannya,  dan keterampilannya pada tingkat yang paling tinggi.
5. Pada setiap jabatan ada kemampuan mini- mum yang harus dipunyai oleh seseorang agar dia  tetap  dapat  bekerja  pada  jabatan tersebut.  Pendidikan  kejuruan  harus memperhatikan  permintaan  pasar. Berdasarkan Prinsip ekonomi supply-de- mand,  program  keahlian  yang  dibuka disesuaikan dengan kebutuhkan industri sehingga memenuhi permintaan pasar kerja.
6. Proses pembinaan kebiasaan yang efektif pada  siswa  akan  tercapai  jika  pelatihan diberikan  pada  pekerjaan  yang  nyata (pengalaman sarat nilai).
7. Sumber  yang  dapat  dipercaya  untuk mengetahui  isi  pelatihan  pada  suatu pekerjaan tertentu adalah dari pengalaman para ahli bidang pekerjaan tersebut.
8. Setiap pekerjaan mempunyai ciri-ciri isi (body  of  content)  yang  berbeda-beda antara satu dengan yang lain.
9. Pendidikan kejuruan akan merupakan layanan sosial yang efisien jika sesuai dengan kebutuhan  seseorang  yang  memang memerlukan dan memang paling efektif jika dilakukan lewat pengajaran kejuruan 10. Pendidikan kejuruan akan efisien jika metode pengajaran yang digunakan dan hubungan  pribadi  dengan  peserta  didik mempertimbangkan sifat-sifat peserta didik tersebut.
11. Administrasi pendidikan kejuruan akan
efisien jika luwes.
12. Pendidikan  kejuruan  memerlukan  biaya tertentu  dan  jika  tidak  terpenuhi  maka pendidikan kejuruan tidak boleh dipaksakan beroperasi.
13. P e m b u k a a n   p e n d i d i k a n   k e j u r u a n membutuhkan  dana  sangat  besar  untuk mendapatkan kompetensi lulusan sesuai kebutuhan industri.
Pendidikan kejuruan dikembangkan dari terjemahan  konsep vocational  education (pendidikan  kejuruan)  dan occupational education (pendidikan  keduniakerjaan), keduanya termasuk dalam pendidikan untuk menghasilkan lulusan untuk bekerja maupun teknisi  industri.  Henry  dan  Thompson mendefiniskan pendidikan kejuruan dalam Berg (2002:45) sebagai berikut:
Vocational education is “learning how to work”, vocational education has been an effort  to  improve  technical  competence  and to  raise  an  individual’s  position  in  society through  mastering  his  environment  with technology. Additionally, vocational education is geared to the needs of the job market and thus is often seen as contribution to national economic strength.
Intisari  dari  pendapat  Berg  bahwa pendidikan kejuruan itu identik dengan belajar bagaimana untuk bekerja, pendidikan kejuruan berupaya  meningkatkan  teknik  dan  posisi seseorang dilingkungannya melalui penguasaan teknologi dan pendidikan kejuruan berkaitan erat dengankebutuhan pasar kerja dan karena itu sering  dipandang  sebagai  sesuatu  yang memberikan  kontribusi  yang  kuat  terhadap ekonomi nasional.
Sementara Gasskov (2000:5) mendefinisi- kan  pendidikan  kejuruan  sebagai  fungsi pendidikan kejuruan untuk menyiapkan pondasi dan  keterampilan  khusus  pada seseorang,
mengembangkan mereka untuk mendapatkan pekerjaan, membantu mereka bekerja produktif dan adaptif dalam kondisi dan tugas-tugas dengan teknologi yang berbeda.
Meski terdapat pengertian manajemen atau administrasi yang beragam dari L. Gullick, Henry Fayol, Kathryn. M. Bartol dan David C. Martin, Harold Koontz dan Cyril O’ Donnel yang dikutip oleh Nawawi (1992)  baik yang bersifat umum maupun khusus tentang kependidikan, namun secara  esensial  dapat  ditarik  benang  merah tentang  pengertian  manajemen  pendidikan, bahwa: (1) manajemen pendidikan merupakan suatu  kegiatan;  (2)  manajemen  pendidikan memanfaatkan  berbagai  sumber  daya;  (3) manajemen pendidikan berupaya untuk mencapai tujuan tertentu; dan (4) manajemen pendidikan memiliki tiga proses utama yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.
Sesuai dengan karakteristik SMK yang sistem  pembelajarannya  menerapkan  sistem ganda (dual system), maka sistem manajemen kemitraan (partnership  manajemen  system) juga  merupakan  sistem  yang  tepat  untuk pembinaan dan penyelenggaraannya, dimana menurut Karwan (2012: 203) terdapat 4 (empat) karakteristik dalam sistem manajemen kemitraan, yaitu:
1) Berorientasi pada kebutuhan pelanggan (demand driven).
2) Pengambilan keputusan strategis secara b e r s a m a (p a r t i c i p a t i v e   d e c i s i o n making process).
3) Menerapkan win-win  solution  dalam menentapkan standar operasi  prosedur dan sasaran.
4) Memiliki beberapa kelompok orang yang tergabung dalam suatu organisasi dengan tujuan yang sama terkait dengan suatu pekerjaan.
Menurut Djoyonegoro (1998: 78). PSG pada dasarnya mengandung dua prinsip utama, yaitu:
1) Program pendidikan kejuruan pada SMK adalah program bersama antara SMK dengan industri/perusahaan pasangannya. Prinsip ini merupakan konkritisasi peralihan dari supply driven ke demand driven. Peralihan dalam arti kewenangan  dan  tanggung  jawab  secara sepihak dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  kearah  kebersamaan  dan tanggung jawab bersama dengan pihak-pihak yang  berkepentingan  dengan  pendidikan kejuruan.
2) Program pendidikan kejuruan dilakukan di dua tempat, sebagian program yaitu teori dan praktek  dasar  kejuruan  dilaksanakan  di sekolah, dan sebagian lainnya dilaksanakan di dunia kerja, yaitu keahlian produktif yang diperoleh melalui kegiatan bekerja di dunia kerja. Pola penyelenggaraan di dua tempat ini memastikan SMK mendekatkan dunianya (dunia sekolah) ke dunia kerja, menyesuaikan isi dengan kebutuhan dunia kerja yang akan mempermudah transfer nilai-nilai dan perilaku kerja sebagaimana yang berlaku di dunia kerja. Alhasil, karakteristik PSG sebagai salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan  kejuruan,harus  didukung  oleh beberapa faktor yang menjadi komponen- komponennya, antara lain: institusi pasangan, program pendidikan dan pelatihan bersama dengan standarnya, kelembagaan kerjasama, nilai tambah dan jaminan keterlaksanaannya secara terus menerus (sustainability) serta strategi pengembangannya.

## METODE PENELITIAN
Penelitian tentang implementasi manajemen PSG ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif,  diambil  dari  kajian  teori  dan dikemukakan oleh Lincoln dan Guba (1985: 198)
yang menerangkan bahwa: “Pendekatan kualitatif menjadi  hal  yang  utamadalam  paradigma naturalistik bukan karena paradigma ini anti kuantitatif melainkan karena pendekatan kualitatif lebih menghendaki manusia sebagai instrumen”.
Hal tersebut sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Lincoln dan Guba (1985: 199) yang menyatakan bahwa:
“... the human as instrument is inclined toward methods that are extensions of normal human activities: looking, listening, speaking, reading, and the like.”.
Suatu  penelitian  kualitatif  dinyatakan memperoleh tingkat kepercayaan apabila memiliki derajat keterpercayaan (credibility), keteralihan ( t r a n s f e r a b i l i t y ) , k e t e r g a n t u n g a n (dependability),dan kepastian (confirmability) (Miles and Huberman. 1992).
Dengan demikian penggunaan pendekatan penelitian kualitatif ini mencoba memahami kajian aplikasi teori dan konsp dalam merumuskan pemahaman terhadap fokus penelitian, dalam memahami bagaimana implementasi manajemen PSG di SMK Bandar Lampung. Diharapkan akan diperoleh aspek substansial dan prosedural yang selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan pengembangan sistem manajemen yang ideal berdasarkan hasil penelitian yang akan dilakukan ini. Penelitian mengenai implementasi manajemen (perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi capaian) dalam  implementasi  manajemen  PSG  ini dilaksanakan  dengan  pendekatan  kualitatif eksplanatori.
Proses kajian ini diawali dengan melakukan eksplorasi pada aspek manajemen (perencanaan, pelaksanaan, capaian) yang termasuk ke dalam PSG melalui pendidikan disekolah dan praktek di  industri  atau  perusahaan.  Dalam  proses eksplorasi  ini  akan  diungkap  kegiatan perencanaan,  pelaksanaan,  capaian, permasalahan atau kendala, latar tempat PSG, proses perencanaan, pelaksanaan dan capaian dalam implementasi manajemen PSG. Seluruh
data dan informasi diharapkan dapat terekam secara baik. Oleh karena itu, instrumen pedoman observasi, pedoman wawancara, inventori, serta peralatan dalam bentuk video/audio recorder dan catatan-catatan perlu digunakan.
Proses  eksplorasi  selanjutnya  diikuti dengan proses triangulasi data dan informasi. Dalam proses ini, data dan informasi yang tidak akurat  akan direduksi.  Sebaliknya, data  dan informasi yang akurat dan memiliki makna yang koheren dengan konteks kajian akan ditelusur hingga mendalam. Setelah data/informasi melalui proses triangulasi, kemudian dilakukan analisis data dan informasi untuk ditemukan makna- makna yang koheren dengan konteks kajian. Selanjutnya dilakukan proses eksplanasi atas fenomena konteks berdasarkan temuan-temuan yang bermakna.
Proses  berikutnya  ialah  melakukan konfirmasi hasil temuan pada sumber data dan informasi.  Dalam  hal  ini,  sumber  data  dan informasi yang akan diminta konfirmasinya ialah kepalasekolah, wakil kepala sekolah sebagai pokja kurikulum dan pokja praktek kerja industri, komite/majelis  sekolah.  Konfirmasi  ini dimaksudkan  untuk  memantapkan  kembali temuan yang telah diperoleh. Tujuannya ialah untuk memberikan penegasan apakah fenomena yang  terungkap  merupakan  fenomena  yang dominan (memiliki makna bagi peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan dan capaian PSG. Akhir dari proses kajian ini ialah menyusun laporan.

## Data dan Sumber Data Penelitian
Data yang akan dikumpulkan berupa: 1) data dokumentasi perencanaan, pelaksanaan dan capaian kegiatan; 2) kondisi/situasi tempat kerja pimpinan,    3)  fasilitas  proses  perencanaan, pelaksanaan dan bentuk capaian; dan 4) suasana/ proses perencanaan, pelaksanaan yang sedang berlangsung.  Teknik  ini  secara  keseluruhan disajikan dalam bentuk gambar berikut ini.
Pada mulanya, data diperoleh di lapangan melalui proses wawancara, observasi, pengisian inventori, dan perekaman video. Setelah melalui proses triangulasi data dengan membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi diantara informan satu dengan lainnya, diperoleh data/informasi yang telah tereduksi. Tahap  pertama  analisis  yang  peneliti  akan dilakukan adalah analisis komponensial. Dalam proses ini dilakukan pengelompokan topik/tema (kategorisasi)  menurut  aspek  yang  diamati. Selanjutnya, hasil analisis komponensial ini dipadukan dalam tema yang lebih umum terkait dengan konteks kajian, yaitu kualitas aspek dari implementasi manajemen  PSG. Fenomena ini kemudian  dipaparkan  secara  naratif  yang merupakan eksplanasi fenomena.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penyajian hasil penelitian di lapangan sesuai dengan tujuan penelitian yaitu implementasi manajemen  PSG  di  SMK.  Sebagai  sekolah rujukan  di  Bandar  Lampung,  PSG  ini  akan diuraikan secara lengkap dari berbagai model perencanaan implementasi manajemen PSG yang telah dilakukan dengan kondisi dan berbagai perubahan kebijakan.
Sementara itu, program  PSG harus tetap dilaksanakan secara terus untuk meningkatkan kualitasnya untuk mendapatkan lulusan SMK yang siap bekerja sesuai bidang keahliannya dan memiliki daya saing. Program ini melibatkan berbagai instansi dari tingkat pusat hingga daerah.
Fenomena Eksplorasi (Observasi & Wawancara) Analisis Eksplanasi Fenomena
Gambar 1 Proses pelaksanaan metode kualitatif eksplanatori. Sumber: Dirancang untuk penelitin ini.
Dari perolehan data di semua SMK tempat penelitian  bahwa  implementasi    PSG diselenggarakan dengan manajemen dan struktur organisasi yang sama, termasuk 2 (dua) SMK (SMKN 1 and SMKN 4) Bandar Lampung yang menjadi obyek penelitian ini.
Hal yang penting adalah bahwa belajar melalui partisipasi aktif dan keterlibatan dalam pendidikan  dan  tempat  kerja  merupakan prasyarat  untuk  pengembangan  kompetensi profesional yang efektif (Sappa, Choy, & Aprea, 2016).

## Perencanaan Pendidikan Sistem Ganda
Tahap  persiapan  yang  dilakukan  oleh kelompok kerja kurikulum dan kelompok kerja praktek kerja industri dengan program umum meliputi  penjadwalan,  identifikasi  kesuaian program terhadap praktek keahlian serta tempat praktek kerja industri, kerjasama dengan institusi pasangan  baru,  validasi  dan  sinkronisasi kompetensi dengan jenis pekerjaan di industri atau dunia usaha, kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja. Hal-hal tersebut dilakukan oleh semua SMK  rujukan  yang  berdasarkan  peraturan terdahulu  disebut  rintisan  SMK  berstandar internasional.

## Pelaksanaan Pendidikan Sistem Ganda
Tujuan pengembangan kegiatan, indikator capaian tujuan dan acuan yang digunakan sebagai informasi pencapaian tujuan program diuraikan dalam tabel berikut:
Fenomena Eksplorasi (Observasi & Wawancara) Analisis Eksplanasi Fenomena
Gambar 1 Proses pelaksanaan metode kualitatif eksplanatori. Sumber: Dirancang untuk penelitin ini.
Tabel 1. Pola Program Penjaminan Mutu
Pada  implementasi  sistem  manajemen peningkatan mutu guru, sasaran pelaksanaan dan pengembangannya adalah untuk mendukung upaya peningkatan kualitas dan kinerja guru melalui  peningkatan  penguasaan  materi pembelajaran dan keterampilan mengajar di kelas.  Program  ini  dikembangkan  dalam
Tujuan pengembangan kegiatan Indikator pencapaian tujuan Acuan sebagai informasi pencapaian tujuan Meningkatkan  kualitas dan kinerja sekolah dengan Institusi pasangan Jumlah Institusi pasangan yang melaksanakan PSG dengan SMK meningkat Berbasis tahunan pada program tahun tahunan sekolah Sasaran Kesesuaian program keahlian Indikator Pencapaian Sasaran seauai recana tahunan Acuan dalam Memonitor Pencapaian Sasaran baik jumlah dan kualitas Penguatan kapasitas Insitusi Pasanganguna peningkatan kualitas PSG Jumlah program keahlian dan jumlah Insitusi pasangan Kemajuan  keterlibatan pokja dapat lebih efektif dan efisien Penguatan kapasitas Pokja Kurikulum dan Pokja Prakerin dalam pengembangan program sinkronisasi PSG Jumlah guru sesuai program studi Meningkatnya fungsi pokja disekolah yang dapat mengevaluasi PSG Kerangka kerja yang terpadu untuk meningkatkan akuntabilitas dan sistem insentif  peserta PSG Kebijakan, prosedur dan instrumen baru untuk pembinaan dan promosi sekolah Pokja-pokja (task force) memanfaatkan masukan dari aktifitas pemantauan berbagai studi, seminar, dan uji coba untuk memodifikasi dan memperbaiki kebijakan, prosedur, instrumen, dan rencana; serta melaporkannya kepada komite sekolah dan kepala sekolah (steering committee) Hasil PSG sesuai dengan kebutuhan kompetensi lulusan Database peserta PSG sesuai program keahlian dan insitusi pasangan Database siswa PSG dalam program penelusuran lulusan kerangka  kerja  kualitas  pendidikan  yang menyeluruh.
Indikator  kunci  untuk  mengukur peningkatan kualitas dan kinerja sekolah dalam mengimplementasikan manajemen PSG  adalah: 1) Peningkatan jumlah institusi pasangan yang relevan dengan programkeahlian di SMK,
Peningkatan jumlah guru   dan siswa dalam pelaksanaan di insitusi pasangan,
2) Jumlah siswa yang mendapat nilai uji kompetensi  yang  dilaksanakan  oleh insitusi pasangan menurun.
Sasaran di atas dapat dicapai melalui inisiasi reformasi kebijakan dasar dalam perluaasan kerjasana sekolah dan industri atau dunia usaha terus    dikembangkan  dengan  solusi kemanfaatannya atau insentif yang diperoleh oleh semua yang terkait dengan implementasi  PSG.
Pelaksanaan  pemberian  dana  insentif pengembangan  implementasi  PSG  dapat disepakati  apabila  semua  anggota pokja,manajmen sekolah dan majelis sekolah serta institusi pasangan memiliki tujuan yang sama yaitu meningkatkan  kompetensi  lulusan SMK serta didukung dengan regulasi dan win-win strategy.  Dari  hasil  pengumpulan  data, implementasi PSG sangat menentukan mutu pelaksanaan PSG terutama pada kualitas tamatan sehingga harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Penilaian  dan  pelaporan  dari  rencana  atas pencapaian  tujuan  yang    telah  ditetapkan merupakan  tindakan  korektif  guna penyempurnaan kegiatan PSG selanjutnya.
Pada evaluasi PSG di SMK tersebut, unsur yang terlibat adalah seluruh kelompok kerja  yang terdapat pada struktur organisasi sekolah, pokja humas, kepala sekolah dan para wakil kepala sekolah.
Penilaian yang dilakukan merupakan salah satu indikator berhasil tidaknya kegiatan PSG, penilaian ditinjau dari 2 (dua) aspek yang pertama dari pokja-pokja. Sedangkan aspek yang kedua adalah dari peserta PSG di dunia usaha dan industri.
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang dilakukan dengan institusi pasangan, didapatkan temuan-temuan yang berkaitan dengan partisipasi Institusi pasangandalam praktek kerja lapangan PSG  pada  siswa  kompetensi  keahlian
akuntansi.Adapun temuan-temuan yang didapat dari hasil wawancara adalah sebagai berikut:
1) Partisipasi  institusi  pasangan  dalam menumbuhkan  budaya  profesi  untuk program  keahlian akuntasi yang baik telah dilaksanakan oleh dunia usaha dan industri. Dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan  pada  komite  sekolah/institusi pasangan  ditemukan  bahwa  sebagian institusi  pasangan  telah  menunjukan budaya profesi akuntansi yang baik pada siswa. Institusi pasangan tersebut telah menempatkan siswa pada bidang kerja yang sesuai dengan kompetensi  keahlian siswa dan memberikan tugas yang sesuai dengan  kompetensi  keahlian  yang diharapkan  dalam  pelaksanaannya. Sedangkan sebagian institusi pasangan lainnya,  belum  dapat  menumbuhkan budaya profesi akuntansi yang baik pada siswa  kompetensi  keahlian  akuntansi. Penempatan siswa oleh institusi pasangan tidaksesuai dengan kompetensi keahlian siswa. Jadi, siswa hanya ditunjukan dan dijelaskan tentang budaya profesi yang sesuai dengan bidang kerja pembimbing saja.
2) Partisipasi institusi pasangan dalam melakukan evaluasi pendidikan akuntansi, menurut hasil wawancara yang penulis lakukan pada komite sekolah/institusi pasangan,  diketahui  bahwa  semua institusi pasangan tidak melakukan tes dalam melakukan evaluasi. Siswa hanya dievaluasi dari kegiatan sehari-hari selama siswa  melakukan  prakerin  di  institusi pasangan tersebut. Sedangkan sebagian dari institusi pasangan telah melakukan evaluasi pendidikan yang sesuai dengan kompetensi keahlian siswa. Hanya sedikit siswa telah diberikan  tugas  yang  sesuai  dengan kompetensi keahlian siswa dan disetiap akhir
dari  pelaksanaan  tugas  tersebut,  karena siswa langsung dievaluasi dan dilakukan perbaikan yang  dibimbing oleh  pembimbing di institusi pasangan.
Sedangkan  hampir  separuh    institusi pasangan lainnya sama sekali tidak melakukan evaluasi  pendidikan  pada  siswa.  Hal  ini dikarenakan mereka memang tidak menyiapkan data yang lengkap untuk mengevaluasi atau melakukan tes pada siswa. Selain karena bidang kerja mereka yang memang tidak berkaitan atau tidak relevan, mereka juga secara umum hanya melakukan evaluasi berdasarkan sikapnya.

## Pemantauan Evaluasi dan Penjaminan Mutu
Berdasarkan hasil penelitian, implementasi manajemen  PSG,  ternyata  masih  banyak terkendala  dengan  terbitnya  regulasi  di  era otonomi pengelolaan pendidikan, sehingga sistem pendidikan  kejuruan  yang  handal  dengan manajemen yang tangguh, luwes, adaptif dan antisipatif mengalami banyak kendala dalam implementasinya.
Pada  beberapa  program  kegiatan  di Sekolah Menengah Kejuruan masih terdapat konsep pendidikan kejuruan yang konvensional yang dapat digambarkan dengan ciri-ciri sebagai berikut:

## 1) Supply-driven
Pendidikan yang dilakukan sekolah kurang berorientasi masa depan tamatan.
2) School-based program Beberapa  program  dan  kegiatan  tidak dirancang bersama stakeholder
3) Tidak ada recognation prior learning Sekolah sebagai institusi pendidikan kurang menghargai  pengalaman  dan  hasil pembelakaran di luar sekolah
4) Guru kejuruan yang tidak berpengalaman industri.
5) Pendidikan dipersepsikan hanya merupakan
tanggung jawab pemerintah sehingga sekolah merasa paling bisa tanpa melihat keperluan sumberdaya  manusia  yang  dibutuhkan stakeholder.

## Kualitas Perencanaan
Perencanaan merupakan fungsi dasar atau fungsi fundamental. Perencanaan ditujukan pada  masa  depan  yang  penuh  dengan ketidakpastian.  Dampak  perencanaan  baru terasa pada masa yang akan datang agar resiko yang ditanggung relatif kecil, hendaknya segala kegiatan, tindakan, kebijaksanaan direncanakan terlebih dahulu. Perencanaan merupakan proses menetapkan keputusan mengenai pekerjaan/ kegiatan yang akan dilaksanakan untuk jangka waktu tertentu dimasa depan yang terarah pada suatu tujuan tertentu.
Menurut paparan hasil wawancara ketua PSG tentang siapa yang merencanakan PSG adalah sebagai berikut: PSG sendiri merupakan program nasional berdasarkan kurikulum dari Dikmenjur SMK. Program PSG terdapat pada kurukulum dan silabus pada masing-masing kompetensi keahlian yang dijabarkan dalam bentuk standar kompetensi dan kompetesi dasar yang belum dicapai pada saat pembelajaran di sekolah.
Jadi,  masing-masing kompetensi keahlian yang  mengetahui  standar  kompetensi  dan kompetesi dasar yang harus mereka capai atau pelajari di Dunia Usaha/Industri.
Sebagaimana telah disampaikan wakil kepala sekolah hubungan masyarakat tentang tahapan-tahapan  perencanaan  PSG  yaitu: Pertama,tim sekolah  membentuk kelompok kerja,  dimana  tim  tersebut  disebut  sebagai kelompok kerja yang terlibat langsung PSG. Kedua, tim melaksanakan perencanaan  dengan pihak sekolah dan masing masing jurusan atau bidang keahlian yang ada dan berapa siswa yang ada, dan kemudian  pihak yang bersangkutan
menentukan dimana ditempatkan siswa/i untuk melaksanakan  PSG. Ketiga,  melakukan penjajakan, pembekalan, pengantaran sehingga mereka dapat dilepas langsung ke dunia usaha yang setiap sebulan sekali dilakukan monitoring.
Data hasil penelitian, tahapan-tahapan perencanaan PSG diawali dengan rapat yang dilakukan oleh pihak komite sekolah selaku perwakilan dari orangtua dan pihak wakil kepala dan  koordinator  yang  berada  di  struktur organisasi tentang rencana anggaran biaya PSG dan seberapa besar para siswa berpartisipasi dalam mengeluarkan dana untuk pelaksanaan PSG dan cara pembayaran sumbangan PSG tersebut.
Kepala Sekolah melibatkan koordinator humas  untuk  berkoordinasi  tentang  struktur organisasi PSG. Perencanaan yang dilaksanakan dengan baik menghasilkan suatu  rencana yang baik  dengan  memperhatikan  syarat-syarat perencanaan  yang  berdasarkan  kesepakatan bersama. Berdasarkan temuan penelitian, yang terlibat dalam perencanaan PSG meliputi  komite sekolah, kepala sekolah, koordinator kurikulum, kesiswaan, humas dan industri serta guru yang terdapat  pada  struktur  organisasi  dan  ketua kompetensi  keahlian. Telah diuraikan tentang siapa yang terlibat pada perencanaan PSG adalah kepala  sekolah  sebagai  penanggung  jawab, koordinator humas sebagai petugas monitoring atau mengkoordinir kelompok kerja prakerin, kelompok kerja kurikulum yang terdiri dari ketua, wakil, sekretaris, bendahara dan di dalamnya juga terdapat ketua program keahlian dari masing masing bidang.
Oleh  karenanya  perencanaan  harus melibatkan seluruh aspek yang mempengaruhi secara langsung pelaksanaan PSG, baik orangtua melalui komite sekolah, perwakilan dunia usaha dan industri, dinas pendidikan, dinas tenaga kerja, kepala sekolah, kurikulum, kesiswaan, humas dan industri,  ketua  program  keahlian  serta  guru
produktif didalamnya sekaligus siswa sendiri sebagai pelakunya.
Masing-masing kelompok kerja disekolah bekerja sesuai dengan job deskripsi masing- masing. Ketua program keahlian melakukan pemetaan terhadap siswa yang melakukan PSG berdasarkan  kemampuan,  dunia  usaha  dan industri,  serta  ijin  orangtua  bagi  yang melaksanakan PSG di luar kota. Penjajakan tempat PSG dilakukan oleh guru-guru produktif karena mengerti standar kompetensi/kompetensi dasar yang belum dicapai di sekolah. Kelompok kerja  prakerin/PSG  melakukan  pembekalan selama 3 hari, narasumbernya adalah kepala sekolah,  guru,  dan  dinas  tenaga  kerja  dan transmigrasi dengan materi yang berisi sikap dan gambaran situasi lingkungan dunia usaha dan industri.  Petugas    mengantar  siswa  untuk melaksanakan  PSG  ditetapkan  berdasarkan wilayah, sedangkan pelaksanaan monitoring dan penarikan  siswa  PSG  dilakukan  oleh  pokja prakerin.
Keuntungan dalam perencanaan yang baik mempunyai tujuan yang jelas dan terarah dalam merumuskan  sesuatu  pekerjaaan  yang  akan dilaksanakan sehingga hasil yang diinginkan sesuai dengan tujuan yang direncanakan. Program PSG  terdapat  pada  silabus  masing-masing kompetensi keahlian, dimana SK/KD yang belum bisa diajarkan karena sarana/prasarana yang belum memadai sesuai dengan tuntutan pasar industri yang siswa harus dapatkan. Oleh karena itu, para siswa melakukan praktik di luar (dunia usaha/industri) untuk memenuhi ketertinggalan kompetensi yang mereka harus dapatkan.
Penyusunan perencanaan PSG di SMK Negeri  memiliki standar operasional prosedur untuk meningkatkan sistem administrasi bagi kelompok kerja  PSG. Komponen-komponen yang dilibatkan dari sekolah adalah wakil kepala sekolah humas dan industri, kurikulum, kesiswaan dan tidak kalah pentingnya adalah kompetensi
keahlian itu sendiri. Perencanaan PSG belum melibatkan dari dunia usaha/dunia industri dan siswa sebagai peserta PSG. Pendanaan PSG merupakan swakelola dari sekolah yang diambil dari komite/majelis sekolah dengan pembayaran diangsur.
Besar dana yang dikumpulkan berdasarkan rapat  komite  sekolah  dengan  pihak  sekolah menentukan berapa dana partisipasi orangtua untuk  PSG pada tahun ajaran baru. Sumber dana tidak hanya dari siswa semata, bantuan dari pemerintah dilakukan dengan dana BOS untuk kegiatan yang relevan. Semua sekolah sudah mempunyai bengkel serta laboratorium masing- masing serta alat penunjang dan keselamatan kerja yang sesuai standar, operasi dan prosedur, hanya jumlahnya beberapa jurusan belum sesuai dengan jumlah peserta didik. Serta beberapa peralatan praktek yang harganya mahal belum bisa di penuhi oleh sekolah seperti tuntutan dari dunia usaha/dunia industri.
Penguasaan kompetensi dilakukan melalui pembelajaran di sekolah dan dunia kerja mitra dengan rancangan pembelajaran oleh sekolah dan industri.  Oleh  karena  itu,  diharapkan  setiap kompetensi  keahlian yang menurunkan siswa ke dunia usaha dan industri mempunyai bekal yang cukup atau sesuai dengan pekerjaan yang akan dilakukan  di  tempat  PSG.  Demikian  halnya kenyataannya dalam menempatan siswa masih ada yang belum sesuai dengan kompetensi yang akan dilaksanakan di dunia usaha dan industri.
Proses  dan  produk  (hasil)  evaluasi merupakan bagian terakhir dalam proses kegiatan pendidikan  sistem  ganda  dimana  berfungsi mengukur pelaksanaan dan hasil yang dicapai. Pada penilaian pihak dunia usaha/dunia industri belum ada bentuk penilaian yang terstruktur bagi peserta.
Peserta PSG hanya mendapatkan jurnal atau kertas penilaian dari sekolah, oleh karena itu pihak sekolah belum bisa memberikan reward yang jelas bagi peserta PSG yang berhasil dan
mengharumkan nama baik sekolah pada dunia usaha/industri.

## Kualitas Pelaksanaan
Sebagian kualitas pelaksanaan implementasi manajemen PSG sangat ditentukan oleh  partisipasi  institusi  pasangan  dalam menumbuhkan budaya profesi yang baik pada siswa sesuai program atau kompetensi keahlian.
Dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan  pada  beberapa  institusi  pasangan ditemukan bahwa: Sebagian institusi pasangan telah  menunjukanbudaya  profesi.  Dengan penempatan  yangsesuai,  siswa  akan mendapatkan contoh budaya profesi langsung oleh  pembimbing  yang  sehari-harinya  yang berkecimpung di dunia akuntansi.
Tentunya akan banyak pengalaman yang dapat siswa serap dari pembimbing yang telah menguasai bidang tersebut, contohnya bidang akuntansi. Hal lainnya yang menjadi patokan adalah kesesuaian antara kegiatan yang sehari- hari dilakukan siswa  prakerin dengan kompetensi keahlian  akuntansi  yang  diharapkan  dalam pelaksanaan praktek kerja lapangan.
Dengan kegiatan yang sesuai, siswa akan langsung  mempraktekkan  budaya  profesi akuntansi yang baik tersebut dalam melaksanakan tugas  yang  diberikan  oleh  pembimbing. Sedangkan sebagian dari institusi pasangan lainnya yang dikategorikan tidak berpartisipasi dalam menunjukan  budaya  profesi    yang  baikpada siswa. Hal ini terjadi karena kurangnya sosialisasi dari sekolah tentang kegiatan yang seharusnya dilakukan oleh siswa selama prakerin dan proses penilaian yang tepat serta kurangnya pengawasan dari sekolah pada saat prakerin berlangsung.

## Hasil Pemantauan dan Evaluasi
Berdasarkan  hasil  observasi  dan wawancara dengan komite sekolah dan  institusi pasangan, sebagian besar institusi pasangan tidak berpartisipasi dalam upaya merekrut tamatan,
dimana tidak adanya tawaran untuk bekerja atau ransangan dari institusi pasangan terhadap siswa agar melamar bekerja atau permintaan terhadap siswa untuk bekerja setelah lulus sekolah. Dalam hal  ini,  siswa  hasrus  dirangsang  untuk mengembangkan  keterampilan  karena pengembangan keterampilan yang tepat, misalnya di bidang akuntansi, dapat memberikan kontribusi positif (Xhumari & Dibra, 2016).
Menurut Flippo (2009 :151), “perekrutan adalah  proses  mencari  calon  karyawan  dan merangsang mereka untuk melamar pekerjaan dalam organisasi yang bersangkutan.”
Menurut  hasil  wawacara  yang  penulis lakukan pada institusi pasangan,penyebab tidak adanya upaya rekrutmen pada siswa kompetensi keahlian akuntansi adalah sebagai berikut:
(a) Harus melewati tes resmi, dimana untuk menjadi pegawai negeri sipil atau karyawan di  suatu  perusahaan  atau  BUMN,  siswa harus melewati tes resmi terlebih dahulu. Dengan demikian, meskipun siswa mendapat nilai  bagus  atau  berprilaku  baik  selama prakerin, tidak menjamin siswa tersebut dapat langsung bekerja di institusi pasangan tersebut.
(b) Banyak diantara institusi pasangan yang mengakui bahwa kesempatan siswa untuk bekerja di institusi pasangan tersebut masih sangat kecil, karena tamatan SMK masih belum sesuai dengan kapasitas pegawai di institusi pasangan tersebut.
Dengan  demikian,  sebagian  besar institusi  pasangan  dikategorikan  belum berpartisipasi dalam upaya merekrut para siswa sesuai kompetensi keahlian. Untuk memenuhi hal ini pada dasarnya dibutuhkan pendidik  yang  memenuhi  tuntutan internasional  dan  standar  yang  tinggi (Kalieva,  Arupov,  Abaidulllaeva,  & Biyakhmetov, 2015).

## SIMPULAN
Manajemen  PSG  dengan  konsep  dan karakteristiknya seperti diuraikan diatas serta melihat hasil kajian dari 2 (dua) sekolah menengah kejuruan (SMKN 1 and SMKN 4) di Bandar Lampung saat ini masih bersifat transisional dari yang bersifat konvensional menuju pendidikan yang inovatif sehingga masih diperlukan kerja keras oleh para pengelola pendidikan sesuai dengan perkembangan dunia industri dan dunia usaha yang memerlukan tenaga lulusan sekolah menengah kejuruan.
Hal ini juga mengindikasikan bahwa SMK seharusnya membina hubungan/bekerja sama dengan perguruan tinggi (Gonon, Deissinger, Mc. Cracken, & Smith, 2016). Paparan diatas dapat disimpulkan bahwa:
1) Perencanaan PSG di SMKNtersebut masih belum  optimal  karena  dengan  beberapa perubahan  regulasi  yang  ada,  sangat memerlukan dukungan pembinaan sekolah secara kom-prehensif, baik kualitas, kuantitas maupun pendanaan.
2) Pelaksanaan PSG melibatkan banyak pihak sehingga diperlukan pengaturan tatacara kerjasama yang menyangkut fungsi, struktur, mekanisme kerja serta hak dan kewajiban semua  pihak  yang terlibat  dalam pelaksanaannya melalui sosialisasi program.
3) Evaluasi dan sistem penjaminan mutumasih diperlukan berdasarkan  naskah kerjasama secara  lebih  kongkrit  antara  sekolah menengah kejuruan dengan dunia usaha dan dunia  industri  yang  meliputi:tujuan pelaksanaan, model-model implementasi pelaksanaan serta jumlah peserta didik yang harus  dilayani  secara  periodik,  serta tanggung jawab masing-masing pihak dan sistem administrasi bagi penyelenggara untuk mengukur  efektifitas  dan  efisiensinya. Penyempurnaan  model  PSG  masih
memerlukan sosialisasi dan pengkajian lebih lanjut  dalam  mendukung  implementasi manajemen PSG di SMK.

## DAFTAR RUJUKAN
Berg,  G.A.  2002. Why  Distance  Learning?
Higher  Education  Administrative Practices. Amerika: Praeger Publisher.
Djoyonegoro,  W.  1998.  Pengembangan
Sumberdaya  Manusia  Melalui  SMK.
Jakarta: Jayakarta Agung.
Flippo, E.B. 2009. Manajemen Personalia, Jilid I. Jakarta: Erlangga Gasskov,  V.  2000. Managing  Vocational
Training System: HandBook for Senior Administrators.  Geneva:  International Labour Office.
Gonon, P., Deissinger, T., Mc. Cracken, M., & Smith,  E.  (2016).  Stakeholders  in  the German and Swiss vocational educational and training system  their role in innovating apprenticeships against the background of academisation. Education  Training, 58(6).
Hummelsheim,  S.,  &  Baur,  M.  2014.  The German dual system of initial vocational education and training and its potentialfor transfer to Asia. Prospects, 44(2), 279- 296.
Kalieva, S., Arupov, A., Abaidulllaeva, M., & Biyakhmetov, R. 2015. Formation of new quality  of  preparation  of  qualified personnel in the Republic of Kazakhstan. International  Journal  of  Innovative Technologies in Economy, 2(2 ).
Karwan,  D.H.  2012.  Implementasi  Sistem Manajemen  Peningkatan  Mutu  Guru.
Bandung:  SPS UPI
Lincoln, Y.S., and Guba, E.G. 1985.Naturalistic Inquiry.  Beverly  Hills,  CA:Sage Publications, Inc.
Miles  and  Huberman.  1992. Qualitative data analysis: AnExpanded Sourcebook (2nd ed.). ThousandOaks, CA: Sage.
Nawawi, H. 1992. Supervisi dan Administrasi

## Pendidikan. Bandung: Rosdakarya
Prosser,  C.A.  and  Quigley,T.H.  1950.
Vocational Education in a Democracy. Chicago : American Technical Society Sappa,  V.,  Choy,  S.,  & Aprea,  C.  (2016).
Stakeholders 2  conceptions of connecting learning at different sites in two national VET systems. Journal of Vocational Education
& Training, 1-19
Xhumari, M., & Dibra, S. (2016). Access to the Albanian VET System: social, individual and school based barriers. European Journal of Education.