## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. I, No. 2, Oktober, 2020, ISSN. xxx - xxx

## Perbedaan Negara; Penghalang Kewarisan ?

## Imam Supriyadi, Agnes Nur Inawati, Andika Agung Ferdiansyah
Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban, UIN Sunan Ampel Surabaya E-mail: abunakhofa@gmail.com, nuragnes53@gmail.com, andikaferdian55@gmail.com

## Pendahuluan
Dalam perkembangannya di dunia Islam modern, hukum waris Islam telah menjadi sebuah sistem hukum yang sangat berpengaruh dalam tata hukum  negara-negara  Islam.  Banyak  karya  akademik  yang  telah dihasilkan menunjukkan peranan hukum waris Islam dalam masyarakat muslim.  Peran  penting  hukum  waris  Islam  ini  ditunjukkan  dengan konsistensi masyarakat muslim dalam menjaga sistem faraidl ini. Hukum waris  Islam  menjadi  salah  satu  aspek  dalam  hukum  Islam  yang  paling lama  bertahan  dari  pembaharuan  dibandingkan  dengan  hukum  Islam dalam  bidang  lain  seperti  perdagangan  (bisnis),  pidana  dan  perdata
Abstrak: Indonesia  memiliki  3  hukum  waris  yang  berlaku, yakni  hukum  waris  adat,  hukum  waris  Islam,  dan  Hukum waris  perdata  barat  sebagai  produk  yang  diwariskan  oleh Belanda  saat  menjajah  Indonesia.  Tingginya  mobilitas penduduk  dari  satu  negara  ke  negara  lainnya  turut menyebabkan terjadinya fenomena perpindahan kewarganegaraan.  Begitu  pula  dengan  Warga  Negara Indonesia  (WNI)  yang karena alasan  pendidikan,  pekerjaan, maupun  preferensi  lainnya  memilih  untuk  menjadi  Warga Negara  Asing  (WNA).  Maka  dari  itu,apakah  perbedaan
Negara  menjadi  sebuah  penghalang  kewarisan?  Jurnal  ini menjelaskan  bahwa  para  ulama  sepakat  berlainan  Negara antar-sesama  muslim  tidak  menjadi  penghalang  untuk mewaris,  sebab  Negara-negara  Islam,  walaupun  berbeda pemerintahannya,  dan  jauh  jarak yang  satu  dengan  lainnya,
di  pandang  sebagai  satu  Negara.  Hubungan  kekuasaan (ishmah)  antar  Negara-negara  tersebut  menerapkan  prinsip hukum Islam yang sama,meskipun tiap-tiap Negara memiliki perbedaan  mengenai  bentuk  kenegaraan,  sistem  pemerintah maupun  mengenai  politik  yang  dianutnya.  Dengan demikian,  seorang  muslim  di  mana  pun  ia  berada,  ia  dapat mewarisi  atau  diwarisi  oleh  kaum  kerabatnya.  Misalnya seorang warga Negara Mesir meninggal dunia,ahli warisnya yang warga Negara Indonesia dapat mewarisinya. Demikian pula sebaliknya Kata kunci: Waris, beda negara, Islam.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. I, No. 2, Oktober, 2020, ISSN. xxx - xxx
umum. Konsistensi masyarakat Muslim dan negara-negara Islam di dunia modern  dalam  menerapkan  hukum  waris  Islam  bukan  karena  hukum waris Islam tidak bisa mengalami perubahan.
Dalam tradisi fiqh al-mawâri ș atau ’ilm al-farâid, dan kajian akademik yang telah dilakukan mengenai perkembangan awal hukum waris Islam, menunjukkan bahwa sejak periode awal (periode sahabat), hukum waris Islam telah mengalami perubahan. Meskipun terdapat aturan yang sangat rinci  mengenai  pembagian  waris  dalam  ilmu  faraid,  seperti  furudul muqaddarah  dan  dzawil  furud  (dzawi  al-furûd),  a ș âbah,  dan  dzawi alarhām,  tetapi  dalam  sejarah  praktek  pembagian  waris  Islam,  hukum waris  Islam  telah  mengalami  perubahan  semenjak  periode  awal  Islam, periode Sahabat.Dari segi perubahan hukum Islam, secara formal Negara telah  melakukan  takhayyur  (pemilihan  hukum  alternatif)  dengan berpindah  dari  pendapat  mainstream  kepada  pendapat  yang  tidak popular. 1
Sedangkan  dari  perspektif  cara  pandangan  ( worldview )  umat  Islam terhadap  hukum  waris  Islam,  diakuinya  ketentuan  hukum  tentang  hak pasangan  untuk  menerima  radd  telah  merubah  pandangan  umat  Islam mengenai sakralitas hukum waris Islam dan watak kaku dalam ketentuan yang  terdapat  dalam  faraidl.  Ketentuan  dalam  hukum  waris  Islam  yang dianggap  sebagai blueprint dari  Tuhan  dan  tidak  dapat  diganggu  gugat telah  berubah  untuk  menyelesaikan  persoalan  yang  muncul  dalam masyarakat.
Sepintas, mungkin reformasi hukum  mengenai wasiat di dua negara tersebut merupakan reformasi kecil dalam bidang hukum waris (wasiat), tetapi  penting  untuk  dicatat  bahwa  reformasi  ini  terjadi  dalam  Negara yang  mayoritas  sunni,  dan  aturan  hukum  baru  yang  dibuat  berbeda dengan konsensus yang ada di kalangan orthodoksi empat mazhab sunni.
Ini menandakan terjadinya perubahan yang terjadi dalam tradisi waris di dunia sunni. Bahkan Anderson menyatakan bahwa dalam perkembangan hukum  waris  di  dunia  Sunni,  ketentuan  hukum  yang  diadopsi  justeru lebih  dekat  dengan  pendapat  yang  berkembang  di  kalangan  Syi’ah  Iśna Asyari.  Aturan  seperti  ini  diterapkan  di  Irak  pada  tahun  1959,  sebuah Negara  dengankomposisi  penduduk  yang  berimbang  antara  sunni  dan
1 “ Recent  Reforms  in  the  Islamic  Law  of  Inheritance”,  dalam  The  International  &  Comparative Law Quarterly , Vol. 14, No. 2 (April, 1965), hlm. 349
The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Vol. I, No. 2, Oktober, 2020, ISSN. xxx - xxx
Syi’ah 2 .
Imunitas  hukum  waris  Islam  terhadap  modernitas  bertahan  hingga awal  dekade  ketiga  abad  ke  dua  puluh.Imunitas  hukum  waris  dari perubahan  berakhir  ketika  negara-negara  Islam  mulai  melakukan reformasi  hukum  waris  dalam  perundang-undangan  mereka.  Adanya tuntutan masyarakat Muslim akibat berubahnya sistem keluarga di dunia Islam, dari keluarga besar ( extended family ) menjadi keluarga kecil ( nuclear family )  menjadi  salah  satu  sebab  utama  terjadinya  perubahan  aturan dalam hukum waris Islam.
Lebih lagi, aturan hukum mengenai wasiat ini mempunyai pengaruh penting  terhadap  implementasi  hukum  wasiat.Reformasi  hukum mengenai  wasiat  ini  tidak  hanya  memungkinkan  orang  tua  untuk membuat  ketentuan  mengenai  anaknya  yang  mempunyai  kebutuhan khusus. 3 Dari  kedua  konsideran  hukum  ini,  setidaknya  dapat  diketahui bahwa  perubahan  dalam  perundang-undangan  waris  di  dunia  Islam karena  kondisi  yang  terjadi  dalam  masyarakat.  Secara  sosiologis, masyarakat  memerlukan  perubahan  hukum  waris  karena  menganggap bahwa  aturan  yang  ada  sudah  tidak  lagi  memadai,  dan  tidak  lagi  dapat memenuhi kebutuhan mereka.Dalam bahasa Anderson, penyebab utama reformasi  hukum  waris  yang  terjadi  di  dunia  Islam  karena  adanya ketidakpuasan dalam masyarakat Muslim terhadap aturan hukum waris yang  ada.  Secara  antropologis,  pembaharuan  yang  terjadi  dalam  hukum waris  berkaitan  dengan  perubahan  yang  terjadi  dalam  sistem  sosial masyarakat.
Bergeraknya masyarakat muslim dari sistem keluarga besar (extended family) kepada sistem keluarga inti (nuclear family). Yang ada dalam faraid lebih  sesuai  diterapkan  dalam  masyarakat  yang  menganut  sistem  klan keluarga  besar  (extended  family),  tetapi  kurang  sesuai  dengan  sistem nuclear  family.  Dalam  sistem  keluarga  besar,  anggota  keluarga  tidak hanya  terdiri  dari  dua  generasi,  yaitu  orang  tua  dan  anak,  tetapi  juga kerabat  yang  lain.  Dalam  sistem  klan  ini,  solidaritas  kolektif  keluarga sangat  kuat.  Masing-masing  anggota  keluarga  besar  ini  bertanggung jawab terhadap anggota keluarga klan. Di negara-negara Muslim, sistem keluarga  besar  ini  mulai  dan  telah  berubah  menjadi  sistem  masyarakat
2 Muhammad  bin  Isma’il  Al-Bukhari,  Sahih  al-Bukhari,  dalam “Kitab  al-Syahadat,  hadits no. 2652 (Beirut: Dar ibn Katsir, 2002), hlm. 645 3 Muhammad bin Isma’il Al-Bukhari , hlm. 645

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. I, No. 2, Oktober, 2020, ISSN. xxx - xxx
yang mengamalkan sistem keluarga inti (nuclear family). 4
Seiring  dengan  bergesernya  sistem  keluarga  klan  yang  memberikan perhatian  besar  kepada  keluarga  besar (extended  family) kepada  keluarga inti (nuclear family) terjadi perubahan solidaritas kolektif dalam keluarga. Pihak-pihak  yang  pada  masa  lalu  menjadi  bagian  dari  anggota  keluarga (besar)  yang  harus  dilindungi,  dalam  sistem  keluarga  baru  ini  tidak  lagi dianggap sebagai bagian penting keluarga dan oleh karenanya tidak lagi mendapat perlindungan. Pada sisi lain, pasangan, suami atau isteri, dalam sistem  keluarga  inti  mempunyai  peranan  yang  angat  sentral.Pasangan menjadi  elemen  utama  dalam  keluarga  ini.generasi  yang  sama  (antara saudara). 5

## Pengertian Waris
Kata waris berasal dari bahasa Arab, warasa yarisu irsan yang artinya mewarisi, 6 dalam buku Ensiklopedi Islam disebutkan, kata warits berarti orang  yang  berhak  menerima  harta  pusaka  dari  seseorang  yang meninggal  dunia 7 .  Bisa  juga  diartikan  dengan  mengganti  kedudukan, sebagaimana  Firman  Allah  SWT  dalam  surat  al-  Naml  ayat  16,  yang artinya:
Dan  Sulaiman  telah  mewarisi  Dawud,  dan  dia  (Sulaiman)  berkata, “Wahai  manusia!Kami  telah  diajari  bahasa  burung  dan  kami  diberi segala  sesuatu.Sungguh,  (semua)  ini  benar-benar  karunia  yang nyata.”(QS. An-Naml: 16).
Kata mawarist secara etimologi adalah bentuk jamak dari kata tunggal mirats artinya  warisan.  Mawaris  juga  disebut  faraidh,  bentuk  jamak  dari faridah,  kata  ini  berasal  dari  kata  farada  yang  artinya  ketentuan,  atau menentukan. Kata faridah ini banyak juga disebut dalam al-Quran. QS. al- Baqarah ayat 237 misalnya disebutkan “ wa qad faradtum lahunna faridah fa nisf  ma  faradtum ”  artinya  “padahal  sesungguhnya  kamu  sudah menentukan  maharnya,  maka  bayarlah  seperdua  dari  mahar  yang  telah kamu  tentukan  itu”.Dengan  demikian  kata  faraidh  atau  faridah  artinya adalah ketentuan-ketentuan tentang siapa-siapa yang termasuk ahli waris yang  berhak  mendapatkan  warisan,  ahli  waris  yang  tidak  berhak mendapatkannya,  dan  berapa  bagian  yang  dapat  diterima  oleh  mereka.
4 Lihat J.N.D. Anderson, Recent Reforms, hlm. 351-358.
5 J.N.D. Anderson, ”Recent Reforms in the Islamic Law of Inheritance” , hlm. 350.
6 Ahmad  Warson  Munawwir, Kamus  al-Munawwir  Arab-Indonesia  Terlengkap, (Surabaya:
Pustaka Progressif, 1997), hlm. 1655
7 M.  Abdul  Mujieb  Mabruri  Tholhah  Syafi’ah, Kamus  Istilah  Fikih ,  (Jakarta:  Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 419

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. I, No. 2, Oktober, 2020, ISSN. xxx - xxx
Sedangkan  dalam  istilah  umum,  waris  adalah  perpindahan  hak kebendaan  dari  orang  yang  meninggal  dunia  kepada  ahli  waris  yang masih hidup. 8
Dengan  demikian  secara  garis  besar  definisi  warisan  yaitu perpindahan  berbagai  hak  dan  kewajiban  tentang  kekayaan  seseorang yang  meninggal  dunia  kepada  orang  lain  yang  masih  hidup  dengan memenuhi syarat dan rukun dalam mewarisi. Adapun pengertian hukum kewarisan  menurut  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  Pasal  171  huruf  a adalah “hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan  ( tirkah )  pewaris,  menentukan  siapa-siapa  yang  berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing” (Inpres Nomor 1 Tahun 1991, 2012: 51).
Selain  kata  waris  tersebut,  kita  juga  menemukan  istilah  lain  yang berhubungan dengan warisan, di antaranya adalah:
a. Waris , adalah orang yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan.
b. Muwaris ,  adalah  orang  yang  diwarisi  harta  bendanya  (orang  yang meninggal)  baik  secara  haqiqy  maupun  hukmy  karena  adanya penetapan pengadilan.
c. Al-Irsi ,  adalah  harta  warisan  yang  siap  dibagikan  kepada  ahli  waris yang  berhak  setelah  diambil  untuk  pemeliharaan  jenazah,  melunasi hutang dan menunaikan wasiat.
d. Warasah, yaitu harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris.
e. Tirkah, yaitu seluruh harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil untuk  kepentingan pemeliharaan jenazah, melunasi hutang,  dan  menunaikan  wasiat  (Inpres  Nomor  1  Tahun  1991,  2012: 51). 9
Dasar Hukum Waris
1) Dalil al-Qur’an
Di  dalam  Al-Quran  ada  beberapa  ayat  yang  menjelaskan  tentang masalah warisan diantaranya :
a. Al-Qur’an  surat  an-Nisa’  ayat  33  yang  menyatakan  adanya  hak bagi ahli waris dari setiap harta peninggalan, yang artinya:
“Dan  untuk  masing-masing  (laki-laki  dan  perempuan)  Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan
8 Ahmad Rofiq, Fiqh Mawaris, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 51
9 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Waris Indonesia, (Bandung: Sumur Bandung, 1991), hlm.13

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. I, No. 2, Oktober, 2020, ISSN. xxx - xxx
oleh  kedua  orang  tuanya  dan  karib  kerabatnya.  Dan  orang- orang  yang  kamu  telah  bersumpah  setia  dengan  mereka, maka  berikanlah  kepada  mereka  bagiannya.  Sungguh,  Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.(QS. An-Nisa’ 33)
b. Al-Qur’an  surat  an-Nisa’  ayat  7,  menyatakan  bahwa  ahli  waris laki-laki  dan  perempuan  masing-masing  berhak  menerima  waris sesuai dengan bagian yang ditentukan, yang artinya:
“Bagi  laki-laki  ada  hak  bagian  dari  harta  peninggalan  kedua orang  tua  dan  kerabatnya,  dan  bagi  perempuan  ada  hak bagian  (pula)  dari  harta  peninggalan  kedua  orang  tua  dan kerabatnya,  baik  sedikit  atau  banyak  menurut  bagian  yang telah ditetapkan.(QS. An-Nisa’ 7) 10
c. Orang-orang  yang  mempunyai  hubungan  darah  lebih  berhak untuk saling waris mewarisi, hal ini seperti dijelaskan dalam ayat 6 surat al-Ahzab, yang artinya:
“Nabi  itu  lebih  utama  bagi  orang-orang  mukmin dibandingkan  diri  mereka  sendiri  dan  istri-istrinya  adalah ibu-ibu  mereka.  Orang-orang  yang  mempunyai  hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam Kitab  Allah  daripada  orang-orang  mukmin  dan  orang-orang Muhajirin,  kecuali  kalau  kamu  hendak  berbuat  baikkepada saudara-saudaramu  (seagama).  Demikianlah  telah  tertulis dalam Kitab (Allah). (QS. Al-Ahzab 6) 11
2) Dalil As-sunnah
Ada  begitu  banyak  dalil  Sunnah  nabi  yang  menunjukkan pensyariatan  hukum  waris  untuk  umat  Islam.  Di  antaranya  adalah hadis-hadis  riwayat  imam  al-Bukhari  dan  Muslim  atau  sering disebut dengan muttafaqun alaih . 12
3) Ijma’
Yaitu  kesepakatan  para  ulama  atau  sahabat  sepeninggalan Rasulullah  Saw,  tentang  ketentuan  warisan  yang  terdapat  dalam  al- Qur’an  maupun  Sunnah.  Karena  telah  disepakati  oleh  para  sahabat dan  ulama,  ia  dapat  dijadikan  referensi  hukum.  Seperti  ijma’  ulama dalam  masalah  pewarisan  ibu  dari  ayah  berdasarkan  ijtihad  dari Umar bin Khattab. 13
10 Wahidah,  Al-Mafqud: Kajian  Tentang  Kewarisan  Orang  Hilang, (Banjarmasin:  Antasari Press, 2008), hlm. 2 11 Mohammad Rifa’i, Kifayatul Akhyar, (Semarang: Toha Putra, 1978), hlm. 242
12 Ahmad Rofiq, hlm. 26 13 Muhammad  Amin  asy-Syahir  Ibnu  Abidin, Radd  al-Muhtar  Ala  ad-Durr  al- Mukhtar,
The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Vol. I, No. 2, Oktober, 2020, ISSN. xxx - xxx

## 4) Ijtihad
Ijtihad yaitu pemikiran sahabat atau ulama dalam menyelesaikan kasus-kasus  pembagian  warisan,  yang  belum  atau  tidak  disepakati. Misalnya  tehadap  masalah radd dan ‘aul .  Di  dalamnya  terdapat perbedaan  pendapat,  sejalan  dengan  hasil  ijtihad  masing-masing sahabat, tabi’in dan ulama. Ijtihad para sahabat, imam-imam madzab dan  mujtahid  kenamaan  mempunyai  peran  yang  tidak  kecil sumbangannya  terhadap  pemecahan-  pemecahan  masalah  mawaris yang belum dijelaskan oleh nash-nash sharih.

## Sebab-sebab Memperoleh Warisan
Dalam agama Islam sebab-sebab memperoleh warisan ada empat, yaitu:
1. Adanya  hubungan  kekerabatan,  atau  kekerabatan  darah,  sebagian kerabat  berhak  mendapatkan  warisan  dari  kerabat  lainnya  yang meninggal  dunia,  baik  mendapatkan  warisan  dengan  bagian  yang telah ditentukan atau mendapatkan sisa harta warisan ( ashabah ). 14
2. Adanya  hubungan  pernikahan  yang  sah  atau  tidak  fasid,  sekalipun belum  melakukan  hubungan  intim,  maka  setiap  orang  itu  berhak mendapatkan  harta  warisan  dari  pasanganya  dari  bagian  yang  telah dipastikan saja, bukan ashabah . 15
Dalam  hal  waris-mewarisi  karena  sebab  pernikahan  disyaratkan adanya  kehidupan  rumah  tangga  antara  suami  istri  tersebut  tetap langgeng  sampai  salah  satu  dari  keduanya  meninggal  dunia.  Tetapi dikhususkan dalam hal ini wanita yang ditalak raj’i (boleh kembali) oleh suaminya, lalu salah satu dari keduanya meninggal sebelum selesai masa iddah  talaknya.  Sebagaimana  seorang  istri  yang  menjadi  ahli  waris  dari suami  yang  mentalak ba’in padanya  ketika  dalam  keadaan  sakit  yang menyebabkan kematian. 16
Jumhur ulama berpendapat, bahwa istri tersebut berhak mendapatkan warisan darinya, tetapi mereka masih berbeda pendapat dalam hal sejauh mana  haknya  tersebut  dapat  dipenuhi.  Menurut  Abu  Hanifah,  istri tersebut  berhak  mendapatkan  warisan  selama  dia  masih  dalam  masa iddah, namun jika telah selesai masa iddahnya, maka si istri tidak berhak
(Dar al-Fikr: Bairut Libanon,t.t.), hlm. 492 14 Wahbah Zuhaili, Fiqih Imam Syafi’i: Mengupas Masalah Fiqhiyah berdasarkan al-Quran dan Hadits, Terj. Muhammad Afifi, (Jakarta: al-Mahira, 2010), hlm. 80 15 Wahbah Zuhaili
16 Kamil Muhammad Uwaidah, Fiqih Wanita, Terj. M. Abdul Ghoffar, (Jakarta: al-Kautsar, 2008),  hlm. 534

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. I, No. 2, Oktober, 2020, ISSN. xxx - xxx
mendapatkan warisan, karena dengan selesai masa iddahnya tersebut dia tidak memiliki hubungan dengan mantan suaminya.
Menurut  Hanbali,  istri  tersebut  tetap  mendapatkan  warisan,  walau habis  masa  iddahnya  selama  belum  menikah  dengan  laki-laki  lain.  Jika telah  menikah,  maka  tidak  ada  hak  baginya  mendapatkan  warisan. Menurut  Maliki,  istri  tersebut  tetap  mendapatkan  warisan,  walau  sudah habis  masa  iddahnya,  meskipun  telah  menikah  dengan  laki-laki  lain. Tetapi jika si istri itu yang meninggal, maka suaminya tidak mendapatkan warisan  darinya,  karena  talak  yang  dilakukan  terhadapnya  yang menyebabkan si suami tidak memperoleh warisan. 17
3. Adanya  hubungan  budak  dan  tuan  ( wala’ 18 ),  yaitu  tuan  berhak mendapatkan  harta  warisan  dari  budak  yang  dimerdekakanya.
Mantan tuan mendapatkan harta warisan dari budak secara ashabah 19 , jika  budak  tersebut  mempunyai  ahli  waris  yang  tidak  sampai menghabiskan seluruh harta peninggalannya.
4. Hubungan Islam, orang yang meninggal dunia apabila tidak ada ahli warisnya  yang  tertentu,  maka  harta  peninggalannya  diserahkan  ke Baitul mal untuk umat Islam. 20

## Hijab Dalam Kewarisan Islam
Hijab  menurut  bahasa  artinya  tabir,  dinding,  halangan.Sedangkan menurut  istilah  ialah  mencegah  atau  menghalangi orang  tertentu menjadi tidak berhak menerima bagian dari harta warisan atau menjadi berkurang bagiannya.Al-hajb dalam bahasa Arab bermakna penghalang atau penggugur. Selain itu, dalam bahasa Arab juga kita kenal kata hajib yang  bermakna  “tukang  atau  penjaga  pintu”,  disebabkan  ia menghalangi  orang  untuk  memasuki  tempat  tertentu  tanpa  izin  guna menemui para penguasa atau pemimpin.
Jadi,  bentuk  isim  fa'il  (subjek)  untuk  kata  hajaba  adalah  hajib  dan bentuk isim maf'ul (objek) ialah mahjub. Maka makna al-hajib menurut istilah  ialah  orang  yang  menghalangi  orang  lain  untuk  mendapatkan warisan,  dan  al-mahjub  berarti  orang  yang  terhalang  mendapatkan
17 Kamil Muhammad Uwaidah
18 Wala’  atau  nasab  hukmi.  Wala’  yaitu  kerabat  yang  diperoleh  karena  memerdekakan seorang  budak  kemudian  budak  itu  menjadi  kaya.  Lihat  dalam  Sayyid  Sabiq, Fikih Sunnah jilid 14, Terj. Mudzakir A. S. (Bandung: al-Ma’arif, 1988), hlm. 240
19 Ashabah adalah  ahli  waris  yang  tidak  mendapatkan  bagian  yang  sudah  dipastikan besar kecilnya. Lihat dalam Dian Khairul Umam, Fiqih Mawaris, ( Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), hlm. 76 20 Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam, (Jakarta: Attahiriyah, 1976), hlm. 332

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. I, No. 2, Oktober, 2020, ISSN. xxx - xxx
warisan.  Adapun  pengertian  al-hajb  menurut  kalangan  ulama  faraid adalah menggugurkan hak ahli waris untuk menerima waris, baik secara keseluruhannya atau sebagian saja disebabkan adanya orang yang lebih berhak untuk menerimanya. 21 Al-hujub terbagi dua macam, yaitu:
1) Al-Hijab bil Washfi
Al-hajb bil washfi berarti orang yang terkena hajb tersebut terhalang dari  mendapatkan  hak  waris  secara  keseluruhan,  atau  hak  waris mereka  menjadi  gugur.  Pada  dasarnya  mereka  yang  termasuk terlarang untuk menerima warisan, walaupun mereka termasuk ahli waris  adalah  berupa  “status”  diri  seseorang,  baik  karena  tindakan sesuatu  ataupun  karena  keberadaannya  dalam  posisi  tertentu sehingga  berakibat  jatuhnya  hak  mereka  untuk  mewarisi.Yang dimaksud  penghalang  menurut  ulama  faraid  yaitu  suatu  keadaan atau sifat yang menyebabkan seseorang atau ahli waris tidak dapat menerima warisan padahal sudah terdapat sebab, rukun dan syarat. Pada  awalnya  seseorang  sudah  berhak  mendapat  warisan,  tetapi oleh  karena  keadaan  tertentu  berakibat  dia  tidak  mendapat  harta warisan. 22
Ada empat keadaan yang telah disepakati oleh ulama madzhab empat,  yang  bisa  menyebabkan  seorang  ahli  waris  tidak memperoleh  harta  warisan  dan  satu  lagi  masih  dipertentangkan yaitu:
a) Pembunuhan
Ulama  empat  madzab  sepakat  bahwa  seseorang  yang membunuh orang lain, maka ia tidak dapat mewarisi harta orang yang terbunuh itu walaupun telah ada sebab-sebab kewarisan dan telah memenuhi rukun dan syarat kewarisan. 23
b) Perbudakan
Ulama  sepakat  bahwa  budak  tidak  dapat  mewarisi  harta waris dan tidak dapat pula mewariskan. Baik budak itu sempurna seperti  budak qinn maupun  budak  yang  tidak  sempurna  seperti budak mukatab . Ia tidak dapat mewarisi karena ia dianggap tidak dapat mengurus harta. Dan tidak pula dapat mewariskan karena
21 Amin Husein Nasution, Hukum  Kewarisan ,  (Jakarta:RajaGrafindo  Persada,  2012),  hlm.
83
22 Sukris  Sarmadi, Transendensi  Keadilan  Hukum  Waris  Islam  Transformatif ,  (Jakarta:
PT.RajaGrafindo, 1997), hlm.28
23 Beni Ahmad Saebani, Fikih Mawaris , (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hal 75.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. I, No. 2, Oktober, 2020, ISSN. xxx - xxx
dia  dianggap  melarat,  karena  pada  kenyataannya  budak  adalah harta milik tuannya.
c) Berlainan Agama
Berlainan  agama  yang  dimaksud  dalam  hukum  waris  Islam
adalah, seseorang yang beragama Islam tidak bisa mewaris harta warisan  dari  non-  Muslim  begitu  juga  sebaliknya,  orang  yang beragama  selain  Islam  tidak  bisa  mewaris  harta  warisan  dari orang Islam.
d) Berlainan Negara
Yang  dimaksud  dengan  berlainan  negara  adalah  berlainan pemerintahan yang diikuti oleh waris dan muwaris. Semua ulama sependapat  menetapkan  bahwasanya  berlainan  tempat,  tidak menjadi  penghalang  bagi  warisan  antara  sesama  Islam,  apabila negara yang ditempati oleh waris dan muwaris sama-sama negara Islam.
e) Anak Zina
Anak  hasil  zina  adalah  anak  yang  dilahirkan  sebagai  akibat dari  hubungan  badan  di  luar  pernikahan  yang  sah  menurut ketentuan  agama,  dan  merupakan jarimah (tindak  pidana kejahatan). Di mana anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab,  wali  nikah,  waris  dan  nafaqah  dengan  lelaki  yang menyebabkan  kelahirannya,  anak  hasil  zina  hanya  mempunyai nasab, waris, nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya.
2) Al-Hjab bi asy-Syakhshi
Al-hajb  bi  asy-Syakhshi yaitu  gugurnya  hak  waris  seseorang dikarenakan  adanya  orang  lain  yang  lebih  berhak  untuk menerimanya. Al- hajb bi asy-syakhshi terbagi dua:
a. Hajb hirman
Hajb  hirman  yaitu  penghalang  yang  menggugurkan  seluruh hak  waris  seseorang.  Misalnya,  terhalangnya  hak  waris  seorang kakek  karena  adanya  ayah,  terhalangnya  hak  waris  cucu  karena adanya  anak,  terhalangnya  hak  waris  saudara  seayah  karena adanya saudara kandung, terhalangnya hak waris seorang nenek karena adanya ibu, dan seterusnya. 24
Termasuk  dalam  hijab  hirman  adalah  status  cucu-cucu  yang ayahnya  terlebih  dahulu  meninggal  dari  pada  kakek  yang  bakal

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. I, No. 2, Oktober, 2020, ISSN. xxx - xxx
diwarisi  bersama-sama  dengan  saudara-saudara  ayah,  kalau dalam  bahasa  aceh  disebut  dengan patah  titi ,  sedangkan  dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI sebagai pegangan hakim Peradilan Agama  dalam  bidang  kewarisan)  disebut  dengan  ahli  waris pengganti.  Menurut  ketentuan  para  fuqaha,  mereka  tidak mendapat apa-apa lantaran dihijab oleh saudara ayahnya.
b. Hajb nuqshan .
Adapun hajb nuqshan (pengurangan hak) yaitu penghalangan terhadap  hak  waris  seseorang  untuk  mendapatkan  bagian  yang terbanyak. Misalnya, penghalangan terhadap hak waris ibu yang seharusnya mendapatkan sepertiga menjadi seperenam disebabkan pewaris mempunyai keturunan (anak). Demikian juga seperti  penghalangan  bagian  seorang  suami  yang  seharusnya mendapatkan  setengah  menjadi  seperempat,  sang  istri  dari seperempat  menjadi  seperdelapan  karena  pewaris  mempunyai anak, dan seterusnya. 25
Hijab/ Penghalang Kewarisan Dalam Perbedaan Negara ?
Tingginya  mobilitas  penduduk  dari  satu  negara  ke  negara  lainnya turut menyebabkan terjadinya fenomena perpindahan kewarganegaraan. Begitu  pula  dengan  Warga  Negara  Indonesia  (WNI)  yang  karena  alasan pendidikan,  pekerjaan,  maupun  preferensi  lainnya  memilih  untuk menjadi  Warga  Negara  Asing  (WNA).  Namun,  perpindahan kewarganegaraan  tersebut  tidak  serta-merta  menghilangkan  ikatan darahnya dengan keluarga yang masih berada dan menetap di Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, sebenarnya apakah seorang ex-WNI masih berhak menjadi ahli waris dari pewaris WNI? Berikut penjelasannya.

## Penghalang Kewarisan Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam
Secara  eksplisit  terlihat  bahwa  ketentuan  dalam  penghalang- penghalang  kewarisan  yang  ditetapkan  oleh  KHI  itu  hanya  terdapat dalam pasal 173. Tetapi pada hakikatnya jika diterlusuri lebih dalam pasal demi pasal dalam Buku II (Hukum Kewarisan), terdapat pula penghalang kewarisan yang ditetapkan oleh KHI selain yang ada dalam pasal 173.
Seperti dalam pasal 171 huruf b dan c jo pasal 172 dan pasal 191, serta doktrin yang tersebar dari beberapa kitab fiqih waris terhadap sebab lain yang  menyebabkan  terhalangnya  ahli  waris  dalam  mewarisi  harta
25 Muhammad Ali Ash-Shabuni, Pembagian Warisan Menurut Islam , (Jakarta: Gema Insani Press, 2018), hlm. 81

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. I, No. 2, Oktober, 2020, ISSN. xxx - xxx
peninggalan pewaris, seperti:
a. Perbedan  Agama,  yang  dapat  disimpulkan  dari  ketentuan  pasal  171 huruf  b  dan  c.  Pasal  172  KHI  secara  tersirat  perbedaan  agama  juga menghalangi hak kewarisan ahli waris.
b. Hilang  tanpa  berita,  ketentuan  yang  dapat  disimpulkan  dari ketentuan  pasal  191  KHI,  yaitu  bagi  ahli  waris  yang  tidak  diketahui ada atau tidak adanya, berdasarkan keputusan pengadilan.
c. Berlainan  negara,  yang  disimpulkan  dari  doktri  fiqih  4  madzhab. Apabila  didasarkan  pada  kepentingan  nasional  dan  negara,  maka pasal 5 jo pasal9 UU PA No. 5 tahun 1960 merupakan dasar hukum yang  kuat  menghalani  hak  kewarisan  dari  ahli  waris,  demikian  juga bagi pewaris.

## Apa itu perbedaan Negara dalam Penghalang Waris?
Yang  dimaksud  dengan  perbedaan  negara  adalah  berlainan pemerintahan  yang  diikuti  oleh  waris  dan  muwaris.  Semua  ulama sependapat  menetapkan  bahwasanya  berlainan  tempat,  tidak  menjadi penghalang  bagi  warisan  antara  sesama  Islam,  apabila  negara  yang ditempati oleh waris dan muwaris sama-sama negara Islam.
p erbedaan  negara  dilihat  dari  segi  ilmu  waris  adalah  perbedaan negara jika telah memenuhi 3 kriteria sebagai berikut:
1) Angkatan bersenjata yang berbeda, artinya masing-masing di bawah komando yang berbeda.
2) Kepala negara yang berbeda.
3) Tidak  ada  ikatan  satu  dengan  yang  lainnya,  artinya  tidak  ada kerjasama diplomatik yang terjalin antar keduanya. 26

## Perbedaan Kewarganegaraan Bukan Penghalang Waris
Mengenai pewarisan, pada dasarnya terdapat tiga hukum waris yang berlaku di Indonesia, diantaranya hukum waris perdata barat yang diatur melalui KUHPerdata, hukum waris islam, dan hukum waris Adat. Dalam buku  “Hukum  Waris”  oleh  Irma  Devita  Purnamasari,  S.H.,  M.Kn, disebutkan  bahwa  prinsip  pewarisan  dalam  KUHPerdata  adalah:  Harta waris  baru  terbuka  (dapat  diwariskan  kepada  pihak  lain)  apabila  terjadi suatu kematian. Adanya hubungan darah diantara pewaris dan ahli waris, kecuali untuk  suami dan istri. 27 Lebih lanjut ditentukan dalam Pasal 852
26 Idris  Djakfar;  Taufiq  Yahya, Kompilasi  Hukum  Kewarisan  Islam ,  (Jakarta:  PT.  Dunia Pustaka Jaya, 1995),hlm. 49 27 Ahmad Rofiq , hlm.39

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. I, No. 2, Oktober, 2020, ISSN. xxx - xxx
KUHPerdata bahwa pada dasarnya semua ahli waris mempunyai hak atas warisan untuk bagian yang sama besar dengan tanpa membedakan jenis kelamin, kelahiran maupun kewarganegaraan dari ahli waris.
Berlainan  Negara  adalah  berlainan  pemerintahan  yang  diikuti  oleh pewaris  dan  ahli  waris.  Para  ulama  sepakat  bahwa  berlainan  Negara antar-sesama  muslim  tidak  menjadi  penghalang  untuk  mewaris,  sebab Negara-negara Islam, walaupun berbeda pemerintahannya, dan jauh jarak yang  satu  dengan  lainnya,  di  pandang  sebagai  satu  Negara.  Hubungan kekuasaan (ishmah) antar  Negara-negara  tersebut  menerapkan  prinsip hukum Islam yang sama,meskipun tiap-tiap Negara memiliki perbedaan mengenai  bentuk  kenegaraan,  sistem  pemerintah  maupun  mengenai politik yang dianutnya.
Dengan  demikian,  seorang  muslim  di  mana  pun  ia  berada,  ia  dapat mewarisi  atau  diwarisi  oleh  kaum  kerabatnya.  Misalnya  seorang  warga Negara  Mesir  meninggal  dunia,ahli  warisnya  yang  warga  Negara Indonesia dapat mewarisinya. Demikian pula sebaliknya.

## Penutup
Berlainan  Negara  adalah  berlainan  pemerintahan  yang  diikuti  oleh pewaris  dan  ahli  waris.  Para  ulama  sepakat  bahwa  berlainan  Negara antar-sesama  muslim  tidak  menjadi  penghalang  untuk  mewaris,  sebab Negara-negara Islam, walaupun berbeda pemerintahannya, dan jauh jarak yang  satu  dengan  lainnya,  di  pandang  sebagai  satu  Negara.  Hubungan kekuasaan (ishmah) antar  Negara-negara  tersebut  menerapkan  prinsip hukum Islam yang sama,meskipun tiap-tiap Negara memiliki perbedaan mengenai  bentuk  kenegaraan,  sistem  pemerintah  maupun  mengenai politik yang dianutnya.
Dengan  demikian,  seorang  muslim  di  mana  pun  ia  berada,  ia  dapat mewarisi  atau  diwarisi  oleh  kaum  kerabatnya.  Misalnya  seorang  warga Negara  Mesir  meninggal  dunia,ahli  warisnya  yang  warga  Negara Indonesia dapat mewarisinya. Demikian pula sebaliknya.Andaikata antar Negara-negara  Islam  itu  terjadi  keretakan  dan  putus  hubungan,  bahkan terjadi peperangan misalnya, maka hal itu tidak dapat dikatakan sebagai tindakan yang dapat memecah persatuan Negara-negara Islam tersebut.

## Daftar Pustaka
Ahmad Rofiq. Fiqh Mawaris. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012. Ahmad Warson Munawwir. Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. I, No. 2, Oktober, 2020, ISSN. xxx - xxx
Amin Husein Nasution. Hukum Kewarisan . Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2012.
Beni Ahmad Saebani. Fikih Mawaris . Bandung: Pustaka Setia, 2000. Dian Khairul Umam. Fiqih Mawaris. Bandung: CV Pustaka Setia, 2000. Kamil  Muhammad  Uwaidah. Fiqih  Wanita. Terj.  M.  Abdul  Ghoffar. Jakarta: al-Kautsar, 2008.
M.  Abdul  Mujieb  Mabruri  Tholhah  Syafi’ah. Kamus  Istilah  Fikih .  Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
Muhammad  Ali  Ash-Shabuni. Pembagian  Warisan  Menurut  Islam .  Jakarta: Gema Insani Press, 2018.
Mohammad Rifa’i. Kifayatul Akhyar. Semarang: Toha Putra, 1978. Muhammad Amin asy-Syahir Ibnu Abidin. Radd al-Muhtar Ala ad-Durr al- Mukhtar. Dar al-Fikr: Bairut Libanon,t.t.
Muhammad bin Isma’il Al-Bukhari. Sahih al-Bukhari . Beirut : Dar ibn Katsir, 2002.
Sulaiman Rasjid. Fiqih Islam. Jakarta: Attahiriyah, 1976. Sayyid  Sabiq. Fikih  Sunnah  jilid  14. Terj.  Mudzakir  A.  S.  Bandung:  al- Ma’arif, 1988.
Sukris  Sarmadi. Transendensi  Keadilan  Hukum  Waris  Islam  Transformatif . Jakarta: PT.RajaGrafindo, 1997.
Taufiq Yahya Idris Djakfar. Kompilasi Hukum Kewarisan Islam . Jakarta: PT.
Dunia Pustaka Jaya, 1995.
Wahbah Zuhaili. Fiqih Imam Syafi’i: Mengupas Masalah Fiqhiyah berdasarkan al-Quran dan Hadits. Terj. Muhammad Afifi. Jakarta: al-Mahira, 2010.
Wahidah. Al-Mafqud: Kajian Tentang Kewarisan Orang Hilang. Banjarmasin: Antasari Press, 2008.
Wirjono Prodjodikoro. Hukum Waris Indonesia . Bandung: Sumur Bandung, 1991.
J.N.D.  Anderson, Recent  Reforms  in  the  Islamic  Law  of  Inheritance”, dalam The International & Comparative Law Quarterly, Vol. 14, No. 2. April,
1965