Jurnal Ekombis Review – Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis
Available online at : https://jurnal.unived.ac.id/index.php/er/index DOI: https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i12
Peran Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Rangka Mewujudkan Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa) Yang Berkewirausaan Sosial
Ngurah Wisnu Murthi Faculty of Economic, Universitas Tabanan Email: 1) ngurah.wisnu88@gmail.com
How to Cite :
Murthi,  W,N.    (2023).  Peran  Pemerintah  Dan  Masyarakat  Dalam  Rangka  Mewujudkan  Badan  Usaha  Milik Desa  (Bum  Desa)  Yang  Berkewirausaan  Sosial. EKOMBIS  REVIEW:  Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Dan  Bisnis, 11(2). doi: https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i2

## ARTICLE HISTORY
Received [11 Mei 2023] Revised [20  Juli 2023]
Accepted [31 Juli 2023]

## ABSTRAK
Penelitian  ini  memiliki  maksud  adalah  untuk  1)  mengkaji  perkembangan badan  usaha  milik  desa  (BUM  DESA),  dan  2)  mengkaji  peran  pemerintah, masyarakat,  dan  wirausaha  sosial  terhadap  pertumbuhan  BUM  DESA. Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  kualitatif  yang  akan menggunakan pendekatan convenience sampling dengan sampel BUM DESA yang terbentuk  di desa pesisir.  Data  tahun 2022  menunjukkan keterlibatan pemerintah  dalam  membangun  BUM  DESA  berupa  perwakilan  pemerintah provinsi  dan/atau  kabupaten  yang  melakukan  sosialisasi  dan  penyadaran kepada  masyarakat  desa  tentang  relevansi  BUM  DESA  bagi  peningkatan kesejahteraan  masyarakat.  Tugas  pemerintah  desa  memotivasi,  mendidik, dan  mempersiapkan  masyarakat  untuk  mengembangkan  kehidupannya sendiri.  Dalam  situasi  ini,  pemerintah  desa  memberikan  bantuan  berupa pendidikan  dan  pelatihan,  serta  bentuk  pemenuhan  lainnya  yang  dapat membantu  pendirian  BUM  DESA.  2)  Wujud  peran  masyarakat  dalam pengembangan  BUM  DESA  yaitu  pelibatan  masyarakat  juga  sudah  terlihat dalam  bentuk  sosialisasi  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung, namun belum menyeluruh, hanya sebagian komunitas saja, dan komunitas juga  sudah  banyak  yang  terlibat.  terlibat  dalam  program  yang  telah dilaksanakan  BUM  DESAa.  Partisipasi  masyarakat  dapat  dilihat  dari  tahap pengambilan keputusan, tahap pelaksanaan, dan pemanfaatan hasil hingga evaluasi  sudah  ada  walaupun  belum  maksimal,  seperti  pada  tahap perencanaan  dan  evaluasi  dimana  partisipasi  masyarakat  masih  sebatas tidak  langsung. partisipasi  atau  melalui  perwakilan.  3)  Penelitian  ini  banyak menemukan  kewirausahaan  sosial  yang  ditunjukkan  dengan  indeks kolaborasi dan kreativitas pengurus BUM DESA dalam pengembangan BUM DESA.  Penelitian  ini  memberikan  rekomendasi  sebagai  berikut:  1) Pemerintah bekerjasama dengan lembaga sebaiknya memberikan pelatihan pengelolaan BUM DESA agar usaha BUM DESA dapat berkembang dan lebih mampu  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  desa.  2)  Pengurus  BUM DESA  dan  pemerintah  desa  harus  memperkuat  kemampuannya  dalam mengidentifikasi potensi yang ada di desa agar dapat lebih mendiversifikasi usaha.  3)  Pemerintah  bekerjasama  dengan  perguruan  tinggi  sebaiknya memberikan  pelatihan  pengelolaan  BUM  DESA  khususnya  bagi  pengelola BUM  DESA  agar  dapat  menerapkan  prinsip-prinsip  kewirausahaan  sosial dalam  kurikulum  pendidikan  atau  melalui  inkubator  bisnis  dan  kursus pelatihan pemerintah daerah.

## KEYWORDS
Village-owned enterprises (VOE), (BUM DESA), The role of government, the role of communities, social entrepreneurship, inclusive growth, SDGS
This is an open access article under the CC – BY-SA license

## ABSTRACT
The aim of this research is to 1) examine the development of  (VOE) (BUM DESA), and  2)  examine  the  role  of  government,  society  and  social  entrepreneurs  in  the growth of BUM DESA. This research is a qualitative descriptive study that will use a convenience  sampling  approach  with  a  sample  of  BUM  DESA  formed  in  coastal villages. Data for 2022 shows the government's involvement in building BUM DESA in the form of provincial and/or district government representatives carrying out outreach and awareness to village communities about the relevance of BUM DESA for  improving  community  welfare.  The  task  of  the  village  government  is  to motivate, educate and prepare the community to develop their own lives. In this situation, the village government provides assistance in the form of education and training, as well as other forms of fulfillment that can help establish BUM DESA. 2) The  manifestation  of  the  community's  role  in  developing  BUM  DESA,  namely community  involvement,  has  also  been  seen  in  the  form  of  socialization,  both directly and indirectly, but not yet comprehensively, only some communities, and many communities have also been involved. involved in programs that have been implemented  by  BUM  DESAa.  Community  participation  can  be  seen  from  the decision-making  stage,  implementation  stage,  and  utilization  of  results  until evaluation is already in place, although not yet optimal, such as at the planning and  evaluation  stages  where  community  participation  is  still  only  indirect. participation  or  through  representatives.  3)  This  research  found  a  lot  of  social entrepreneurship as shown by the collaboration index and creativity of BUM DESA administrators  in  developing  BUM  DESA.  This  research  provides  the  following recommendations:  1)  The  government  in  collaboration  with  institutions  should provide  BUM  DESA  management  training  so  that  BUM  DESA  businesses  can develop and be better able to improve the welfare of village communities. 2) BUM DESA  administrators  and  village  governments  must  strengthen  their  ability  to identify  potential  in  villages  in  order  to  further  diversify  businesses.  3)  The government  in  collaboration  with  universities  should  provide  BUM  DESA management training, especially for BUM DESA managers so that they can apply the principles of social entrepreneurship in the educational curriculum or through business incubators and local government training courses.

## PENDAHULUAN
Pendapat ahli neoklasik dalam teori pertumbuhan ekonomi menyatakan bahwa pendapatan awal merupakan faktor penting pertumbuhan, karena negara-negara dengan pendapatan awal yang relatif  lebih  rendah  akan  tumbuh  lebih  cepat  dan  menyusul  lebih  tinggi  negara-negara  yang berpenghasilan awal lebih tinggi. Sedangkan akumulasi modal menurut mereka bertindak sebagai mesin  pertumbuhan  dalam  jangka  pendek.  Belakangan  ini  ahli  teori  pertumbuhan  baru berpendapat  bahwa  Foreign  Direct  Invesment  (FDI)  dan  perdagangan  luar  negeri  amat  penting dalam  menciptakan  pertumbuhan  ekonomi  berkelanjutan  dalam  jangka  panjang,  karena menciptakan eksternalitas positif melalui transfer pengetahuan (Arisyi et al, 2012).
Pandangan  ahli  diatas  nampak  sejalan  dengan  perkembangan  perekonomian  Indonesia selama  ini.  Indonesia  dengan  pendapatan  nasional  yang  relatif  rendah  sejak  awal  kemerdekaan (1945),  dalam  membangun  perekonomiannya  hingga  sekarang  selalu  menargetkan  pertumbuhan ekonomi  yang  tinggi.  Hasil  yang  dicapai  perekonomian  Indonesia  saat  ini  membuktikan pertumbuhan  yang  kuat  selama  beberapa  dekade,  dan  dalam  beberapa  tahun  terakhir  laju pertumbuhan  ekonomi  tinggi  disertai  dengan  volatilitas  output  menurun  dan  inflasi  yang  relatif stabil.  Kinerja  ekonomi  yang  dicapai  Indonesia  tersebut  dibentuk  melalui  kebijakan  pemerintah dengan  pengembangan  sumber  daya  alam  dan  tenaga  kerja  yang  tersedia,  bersamaan  dengan industrialisasi  ekonomi  dan  keterbukaan  perdagangan.  Dengan  laju  pertumbuhan  ekonomi  yang
menguat,  kini  Indonesia  bangkit  dan  menjadi  bagian  yang  semakin  penting  dari  perekonomian global ( Elias and Noone, 2011 ; Murthi, 2022).
Perkembangan  terakhir  perekonomian  Indonesia  berdasarkan  assessment  atau  analisis kondisi  ekonomi  periode  (2016-2017),  kembali  menghadapi  tantangan  pelemahan.  Pertumbuhan ekonomi yang melemah ini digambarkan dari penurunan investasi, harga komoditas di pasar global yang  rendah  serta  ketidakpastian  geopolitik  global,  yang  mempengaruhi  kepercayaan  pasar. Negara-negara  besar  yang  berkontribusi  terhadap  perekonomian  dunia  yang  melambat,  sedang menghadapi  kondisi  ekonomi  atau  politik  yang  mempengaruhi  kinerja  ekonomi  di  2016  dan berimbas di 2017. Negara-negara tersebut adalah Amerika Serikat, China, Uni Eropa, Jepang, Korea Selatan dan India yang secara agregrat merupakan mesin pertumbuhan ekonomi dunia.
Pelambatan perekonomian negara-negara maju berimbas terhadap perekonomian Indonesia, terindikasi dari ekspor yang melemah ke negara-negara tujuan utama (yakni: Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, Korea Selatan dan China), harga-harga komoditas ekspor (seperti: migas, batubara, kelapa sawit, karet) yang menurun. Pelambatan perekonomian Indonesia terlihat dari pertumbuhan ekonomi  yang  tidak  mencapai  target.  Badan  Pusat  Statistik  (BPS,  2018),  dengan  merilis  data sepanjang  2017.  Pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  tahun  2017  mencapai  5,07  persen,  yang    jauh dari target 5,20 persen.
Pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  hingga  2017  terungkap  belum  tumbuh  secara  merata  di seluruh  wilayah,  bahkan  porsi  pertumbuhan  masih  terpusat  di:  Pulau  Jawa  58,49  persen,  Pulau Sumatera 21,66 persen, Pulau Kalimantan 6,11 persen, Pulau Bali dan Nusa Tenggara 3,11 persen, Pulau Maluku dan Pulau Papua 2,43 persen (Jakarta  - Detik Finance, 2018). Perekonomian Provinsi Bali pada tahun 2017 juga memiliki pola yang sama dengan perekonomian nasional. Perekonomian daerah ini tumbuh 5,59 persen dan turun 0,73 persen dibanding 2016 (BPS-Bali, 2018 ; Murthi 2018, 2019, 2020, 2023). Pada tahun 2017-2019 pertumbuhan ekonomi Bali masih di atas pertumbuhan ekonomi nasional.
Perekonomian  Bali  hingga  saat  ini  didominasi  sektor  pariwisata,  dan  nampak  Kabupaten Badung  berkontribusi  tertinggi  dibandingkan  dengan  kabupaten/kota  lain.  Kabupaten  Badung mencapai  pertumbuhan  ekonomi  6,79  persen  (2016)  dan  sedikit  melambat  menjadi  5,67  persen pada tahun 2017  akibat erupsi Gunung Agung tahun terakhir (BI, Denpasar, 2018). Pertumbuhan ekonomi  Kabupaten  Badung  tahun  2017,  nampak  masih  lebih  tinggi  jika  dibandingkan  dengan Provinsi Bali.
Keberhasilan meningkatkan prestasi ekonomi daerah ke tingkat yang lebih tinggi, tidak selalu diikuti  oleh  peningkatan  mutu  kehidupan  masyarakat.  Kondisi  seperti  ini  mengisyaratkan  agar pembangunan  daerah  ke  depan  lebih  berupaya  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat. Solusi  tepat  yang  diambil  dalam  mengatasi  masalah  ketidakmerataan pertumbuhan ekonomi  dan mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat antar wilayah, di Indonesia dilakukan dengan pemberian  otonomi  setiap  daerah  kabupaten/kota.  Dasar  hukum  pemberian  otonomi  daerah  di Indonesia,  adalah  Undang-Undang  Otonomi  Daerah  (UU-OD)  Nomor  22  Tahun  1999  tentang Pemerintahan  Daerah.  Dengan  UU-OD  ini  Pemerintah  Daerah  diharapkan  mampu  diberdayakan dalam  penyelenggaraan  pembangunan  daerah  secara  luas,  nyata,  dan  bertanggung  jawab. Penyelenggaraan  pembangunan  daerah  ditunjukan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat, dilaksanakan  secara  lebih  aspiratif,  partisipatif  dan  demokratis,  bersama  seluruh  pemangku kepentingan di daerah.
Pemangku  kepentingan  di  daerah  melalui  ide-ide  kreatifitas  dan  inovasi  mereka  berperan signifikan didalam memanfaatkan potensi daerah, dan sekaligus sebagai penggerak pembangunan di daerah. Pemangku kepentingan diyakini lebih banyak tahu tentang permasalahan, peluang dan tantangan dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi yang melanda masyarakat saat ini di daerah. Ide-ide  pemecahan  masalah  dari  pemangku  kepentingan  adalah  murni  dari  hasil  pemikiran kreatifitas dan inovatif mereka. Peran Pemerintah Daerah sebagai legislator ditingkat desa memang harus  ditingkatkan  guna  merespon  positif  momen-momen  seperti  yang  ditampilkan  kapasitas
komunitas  desa,  dan  sebagai  fasilitator  wajibmemberikan  kesempatan  yang  lebih  luas  kepada mereka untuk berpartisipasi aktif dalam mempromosikan pembangunan ekonomi desanya.
Kapasitas desa secara implisit mengandung keterlibatan lembaga sosial, individu, organisasi masyarakat  dan  jaringan  di  dalam  melakukan  perubahan  (Beckley,  2008).  Oleh  karena  itu,  upaya membangkitkan  kapasitas  komunitas  desa  adalah  merupakan  komponen  penting  dalam mengidentifikasi peluang, dan mengatasi ketidakpastian ekonomi. Mencapai peningkatan kapasitas komunitas ini, bagi masyarakat pedesaan adalah merupakan sebuah tantangan reguler yang harus dihadapi.  Merespon  ide  kreatif  dan  inovatif  komunitas  desa  adalah  hal  yang  sangat  penting, mengingat  masyarakat  lokal  dituntut  untuk  ikut  bertanggung  jawab  serta  memprakarsai pembangunan ekonomi lokal (Morgan et al., 2009).
Pembangunan kapasitas komunitas desa bertujuan untuk memberdayakan masyarakat yang tinggal  dipedesaan  agar  mampu  mengelola  urusan  mereka  dengan  lebih  baik,  dan  mengurangi ketergantungan mereka pada intervensi pemerintah (Murray et al., 1995; Simon, 2001). Membangun kapasitas  komunitas  desa  penting  dilakukan  masyarakat  pedesaan,  untuk  mengelola  perubahan ekonominya.  Aktivitas  semacam  itu  diyakini  akan  dapat  membantu  mereka  menghubungkan gagasan  kreatif  dan  inovatif,  sumberdaya,  dan  bahkan  menjadikan  kesempatan  berharga  untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik. Masalah kemiskinan dan  ketimpangan sosial di Indonesia hingga akhir tahun 2017 masih belum tuntas. Jumlah penduduk miskin berdasarkan laporan (BPS, 2018)  memang  terindikasi  menurun  dari  total  populasi,    yakni  dari  27,77  juta  orang  atau  10,64 persen (September 2016) menjadi 26,58 juta orang  atau 10,12 persen (Maret 2017). Sementara itu Rasio  Gini  cenderung  stagnan.  Rasio  Gini  tercatat  0,394  (September  2016)  turun  tipis  0,001  poin menjadi 0,393 (Maret 2017). Lebih rinci lagi Rasio Gini di kota tercatat 0,409 (September 2016) atau turun 0,002 poin menjadi 0,407 (Maret 2017). Rasio Gini di desa 0,320 (Maret 2017) atau naik 0,004 poin menjadi 0,316 (September 2016).
Di  Provinsi  Bali  masalah  kemiskinan  dan  ketimpangan  sosial  juga  belum  tuntas,  walaupun daerah ini mencapai pertumbuhan ekonomi yang rata-rata lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional  pada  tahun  2017.  Di  Daerah  ini  jumlah  penduduk  miskin  di  perkotaan  mencapai  3,58 persen  (Maret  2017)  atau  mengalami  penurunan  menjadi  3,46  persen  (September  2017).  Di pedesaan mencapai 5,45 persen (Maret 2017) kemudian menurun menjadi 5,42 persen (September 2017).  Di  Kabupaten  Badung  masalah  yang  dihadapi  juga  sama,  walaupun  daerah  ini  memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari tingkat provinsi dan nasional. Jumlah penduduk miskin di  daerah  ini  mencapai  2,06  pesen  (2016),  kemudian  menurun  menjadi  2,33  persendari  seluruh populasi (2015).
Pemerintah  Indonesia  bertekad  membangun  desa  guna  mewujudkan  program  Nawacita, yang salah satunya adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan cara memperkuat daerah- daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pembangunan desa harus  menjadi  prioritas  dalam  pembangunan  nasional,  karena  sangat  terkait  dengan  upaya membangun  Indonesia  dari  pinggiran  dengan  cara  memperkuat  daerah-daerah.  Maboguje  (1980) berpendapat  bahwa  pembangunan  pedesaan  berkaitan  erat  dengan  peningkatan  standar  hidup bagi masyarakat pedesaan yang tinggal di daerah pedesaan secara mandiri dengan berpendapatan rendah,  melalui  mengubah  struktur  sosio-spasial  kegiatan  produktif  mereka.  Ini  menyiratkan reorganisasi  dan  mobilisasi  komunitas  desa  yang  luas  dengan  sumber  daya  yang  tersedia,  akan dapat  meningkatkan  kapasitas  komunitas  desa  dalam  mengatasi  tugas  sehari-hari  kehidupan mereka secara efektif dan dengan perubahan yang diakibatkannya.
Peran  pemerintah  menurut  Maanee  Lee  (2007)  masih  sangat  dibutuhkan  dalam pembangunan  desa,  karena  institusi  ini  mampu:  (i)  merangsang  dan  menyulut  kemauan  dan keinginan  masyarakat  dalam  pengembangan  komunitas  mereka  secara  sukarela,  (ii)  menyusun sumber  keuangan  yang  dibutuhkan  agar  efektif  pembangunan  desa,  (iii)  memberikan  kegiatan bimbingan  teknis  dalam  pelaksanaan  pekerjaan  masyarakat,  (iv)  menemukan  dan  memperkaya kepemimpinan  diharapkan  dapat  berkontribusi  pada  perkembangan  masyarakat  yang  efisien,  (vi)
mempromosikan  lingkungan  afirmatif  bagi  penduduk  desa  untuk  melakukan  dan  menikmati perubahan perkembangan tersebut.
Hingga tahun 2017, jumlah BUM DESA di Indonesia baru berjumlah 22.000 buah, dan jumlah BUM  DESA  tersebut  meningkat  drastis  dibandingkan  tahun  sebelumnya  yang  melibatkan  18.000 komunitas. Terdapat 74.910 desa di Indonesia, dan Anwar Sanusi mengungkapkan pada tahun 2017 bahwa respon pembangunan BUM DESA di komunitas tersebut belum 100 persen. Menurut Anwar Sabusi,  dari  sekian  banyak  BUM  DESA  yang  sudah  beroperasi,  ada  yang  stagnan  atau  tidak berkembang,  dan  ada  pula  desa  yang  belum  memiliki  BUM  DESA.  Dikatakan  pula,  selain  untuk tujuan  bisnis,  BUM  DESA  juga  menjalankan  fungsi  sosial,  seperti  melakukan  kegiatan  prakiraan bencana  alam dengan melestarikan  ekosistem  wilayah  pesisir.  Misalnya menjaga terumbu  karang dan mangrove. Menjaga kondisi pantai berpotensi meningkatkan wisata pantai. Selain memberikan nilai tambah bagi anggotanya, kehadiran BUM DESA ini menumbuhkan terbentuknya prospek usaha baru  sehingga  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  di  desa  wisata  pesisir  (Sapa-Indonesia, 2015; Murthi, 2022).
BUM  DESA  memiliki  potensi  yang  cukup  besar  dalam  memperkuat  perekonomian  desa  di Provinsi Bali, dan dalam kurun waktu dua tahun sejak Permendesa No. 4 tahun 2015 telah berdiri sebanyak  455  BUM  DESA.  Simpan  pinjam  sebanyak  334  buah,  pertokoan  sebanyak  90  buah, pengelolaan pasar sebanyak 40 buah, pengelolaan sampah sebanyak 49 buah, persewaan sebanyak 72 buah. jasa, 64 air bersih, 13 pengelolaan objek wisata, dan lain-lain termasuk di antara BUM DESA yang masih ada.  BUM DESA hanya dimiliki oleh 37 desa di Kabupaten Badung, dari 46 desa yang terdokumentasi pada tahun 2016, dan sisanya 9 desa diproyeksikan memiliki BUM DESA pada tahun 2018  (Denpost,  2018).  Bentuk  dan  jenis  badan  usaha  BUM  DESA  di  Kabupaten  Badung  beragam, antara  lain  simpan  pinjam,  pengelolaan  sampah,  koperasi,  pengelolaan  air  minum,  pengelolaan pupuk  organik,  serta  persewaan  perahu,  sepeda,  dan  wisata  lainnya.  Masyarakat  menyediakan perahu  dan  sepeda  untuk  disewakan  dan  dikelola  oleh  BUM  DESA,  sehingga  semua  masyarakat dapat berpartisipasi (Murthi, 2022)
Pengembangan  wisata  desa  pesisir  ini  tentu  disesuaikan  dengan  prinsip-prinsip  pariwisata berkelanjutan,  yakni  pariwisata  yang  bertanggung  jawab,  pariwisata  yang  mendukung  pelestarian alam dan warisan, pariwisata  sebagai industri  berkelanjutan,  pariwisata  yang  mampu  mendorong peningkatan kesadaran masyarakat serta meningkatkan kapasitas/kemampuan masyarakat (UNEP, 2002).  Pengembangan  desa  wisata  menurut  UNWTO  (2009)  memang  agak  rumit,  karena  berbasis masyarakat.  UNWTO  merangkum  berbagai  keberhasilan  dan  hambatan  dalam  pengembangan pariwisata  berbasis  masyarakat,  yang  disebut  Desa  Wisata,  sebagai  berikut:  amat  penting mengembangkan  desa  wisata  untuk  mengembangkan  produk  unik,  menawarkan  pengalaman hidup  desa  dan  budaya  tradisional  kepada  pengunjung,  homestay  yang  dibangun  di  desa, penciptaan  peluang  pekerjaan,  sebagai  alat  penjualan  akomodasi,  kerajinan  tangan  lokal,  kuliner dan memberi dialog positif antara pengunjung dan masyarakat tradisional dan lain-lain.
Provinsi  Bali  dengan  bentuk  pulau  yang  kecil  juga  dikelilingi  pantai,  yang  berpotensi  untuk dikembangkan menjadi daerah wisata pesisir. Pemerintah Kabupaten Badung hingga saai ini terus berbenah dan kreatif serta berinovasi memanfaatkan potensi daerah pesisir, dengan mengadakan berbagai  jenis  kegiatan  seperti:  festival  bahari  dikawasan  daerah  pesisir.  Kegiatan  festival  yang dimaksud,  dilaksanakan  di  pantai:  Mengiat,  Tanjung  Benoa,  Kuta,  Kedonganan  dan  Pandawa (Bisnis.com,  2017).  Tujuan  festival bahari  seperti  ini adalah  untuk  mendatangkan  wisatawan lebih banyak ke Bali dan Kabupaten Badung khususnya.
Di Provinsi Bali, wilayah pesisir mempunyai arti yang sangat strategis  bagi pembangunan  dan kehidupan    masyarakat.  Yakni:  (i)  secara  biofisik    wilayah  pesisir  mengandung    beragam  jenis sumber  daya  alam,  yang  dapat  dijadikan  sebagai  objek  wisata  pesisir  (contoh:  trumbu  karang, rumput  laut,  huta  mangrup,  pasar  tradisional  ikan  laut,  dan  lain-lain).  (ii)  secara  sosial  ekonomi wilayah  pesisir  menjadi lokasi beragam aktifitas ekonomi yang dapat dijadikan objek wisata pesisir (contoh:  usaha  kuliner,  konservasi  Kura-Kura,  Ikan  lumba-lumba,  hutan  mangrup,  penggaraman tradisional, atraksi laut buatan seperti: wisata watersports, menyelam, memancing, surfing) dan lain-
lain . (iii) secara  adat-budaya wilayah  pesisir  tempat kegiatan  adat dan  keagamaan  bagi umat Hindu, yang dapat dijadikan sebagai even penunjang bagi wisata pesisir (contoh : kegiatan melasti).
Mengambil  contoh  kasus  usulan  kapasitas  komunitas  desa  pesisir  di  Desa  Sidakarya – Denpasar Bali, yang ingin wilayah dijadikan objek wisata. Hal ini dapat dinilai, bahwa ide kreatif dan inovatif komunitas Desa ini cukup beralasan, antara lain:  karena wilayah Kota Denpasar yang relatif sempit, penduduk padat, bahkan memiliki sumber daya alam terbatas, sehingga ide tersebut patut diapresiasi karena bertujuan untuk membangkitkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat (Pos Bali, Denpasar, 2017).
Fenomena yang dipaparkan di atas selanjutnya dijadikan sebagai dasar penelitian ini diajukan. Adapun  beberapa  masalah  yang  dikemukakan  dinyatakan  dengan  tujuan  :  1)  untuk  menganalisis Peran  Pemerintah  dalam  Pengembangan  BUM  DESA.  2)  untuk  menganalisis  Peran  masyarakat dalam  Pengembangan  BUM  DESA,  3)  Peran  Kewirausahaan  Sosial  dalam  pengembangan  BUM DESA.

## LANDASAN TEORI

## Teori Otonomi Daerah
Otonomi  Daerah  adalah  yakni  sebuah  wewenang  dan  kewajiban  daerah  untuk  dapat mengurus  dan  mengatur  secara  mandiri  pemerintahnya  dengan  menempatkan  kepentingan masyarakat  setinggi  tingginya  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan.  Otonomi  merupakan sebuah  kebebasan  untuk  menyelenggarakan  kewenangan  yang  pada  spesifik  kewenangan pemerintah  dalam  bidang  tertentu  sehingga  kebebasan  tersebut  memiliki  dasar  tanggungjawab dalam  pemberian  hak  dan  kewajiban  untuk  dapat  melakukan  sebuah  peningkatan  dalam  bentuk kesejaterahan  masyarakat,  pelayananan,  kehidupan  demokrasi,  pemerataan  dan  keadialan  serta relasi  antara  pusat  dengan  daerah  dalam  rangka  menjaga  keutuhan  Negara  Kasatuan  Republik Indonesia.  Kewenangan  dalam  menjalankan  otonomi  daerah  oleh  pemerintah  daerah/kota  yakni diatur dalam Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 meliputi :
a. Perencanaan dan pengelolaan pembangunan
b. Perencanaan, penggunaan dan pemantauan tata ruang
c. Terselenggaranya ketertiban dan kesusiliaan masyarakat
d. Penyediaan sarana dan prasarana umum
e. Respon terhadap sektor kesehatan
f. Melaksanakan pengembangan pendidikan
g. Mengatasi masalah sosial
h. Pelayanan sumber daya manusia
i. Organisasi pengembangan bersama UKM
j. Pengelolaan lingkungan
k. Layanan pertanahan 9
l. Pelayanan kependudukan dan pencatatan
m. Layanan manajemen umum pemerintah
n. Jasa pengelolaan investasi
o. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainya
p. Hal hal penting lainya yang diatur dalam UU

## Teori Otonomi Desa
Otonomi desa  adalah  otonomi  asli, bulat dan  utuh  serta  bukan merupakan  pemberian  dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut.  Otonomi  desa  adalah  hak,  wewenang  dan  kewajiban  untuk  mengatur  dan  mengusai kepentingan  pemeirntah  dan  masyarakat  berdasarkan  hak  asal-usul  dan  nilai  sosial  budaya  yang ada dalam masyarakat untuk tumbuh dan berkembang (Widjaja,2003).
Dengan  dikeluarkanya  undang-undang  Nomor  6  Tahun  2014  adanya  sebuah  rekognisi  atau
jaminan negara untuk mengakui, menghormati dan melindungi karekteristik asli desa di satu pihak dan  mempertahankan  otonomi  desa  dipihak  lain10  dan  mengatur  bagaimana  kewenangan  desa, dimana  kewenangan tersebut meliputi  di bidang  penyelenggaraan  pemerintah desa,  pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul , dan adat istiadat desa, secara rinci dibagi menjadi berikut :
a. Kewenangan yang didasari oleh adanya hak awal mula
b. Kewenangan secara asli dalam skala desa;
c. Kewenangan  yang  diberikan  oleh  pemerintah  ke  pemerintah  provinsi  atau  pemerintah kabupaten.
d. Kewenangan lain yakni diberikan oleh pemeirntah, pemerintah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten berlandaskan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

## Konsep Peran Pemerintah Daerah
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan  terdapat  penyebutan  dua istilah  besar  pemerintahan  yakni  pemerintahan  pusat  dan  pemerintahan  daerah,  dimana Pemerintah Daerah dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; angka 2 menyebutkan  Pemerintahan  Daerah  adalah  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  oleh Pemerintah  Daerah  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  menurut  asas  otonomi  dan  tugas pembantuan  dengan  prinsip  otonomi  seluas-luasnya  dalam  sistem  dan  prinsip  Negara  Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  1945;  angka  3  menyebutkan  Pemerintah  Daerah  adalah  kepala  daerah  sebagai  unsur penyelenggara  Pemerintahan  Daerah  yang  memimpin  pelaksanaan  urusan  pemerintahan  yang menjadi  kewenangan  daerah  otonom.  Pemerintah  Daerah  memiliki  peran  strategis  dalam pembinaan dan pengawasan di daerahnya. Karena dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang  Pemerintahan  Daerah  Bab  I  tentang  Ketentuan  Umum  Pasal  1  angka  5  menyebutkan urusan  pemerintahan  adalah  kekuasaan  pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan  Presiden  yang pelaksanaannya  dilakukan  oleh  kementerian  negara  dan  penyelenggara  Pemerintahan  Daerah untuk  melindungi,  melayani,  memberdayakan,  dan  menyejahterakan  masyarakat.  Secara  lebih lanjut  Peran  pemerintah  daerah  adalah  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  melalui pemerintah daerah dan dewan legislatif daerah, sesuai dengan prinsip otoomi dan prinsip otonomi luas  dalam  sebuah  sistem  dan  prinsip  negara  kesatuan  Republik,  untuk  mencapai  pemerataan kesejahteraan dan kekayaan oleh masyarakat itu sendiri maka membangun kembali pembangunan sesuai  kewenanganya  baik  dari  segi  pembangunan  infrastruktur  maupun  pembangunan  sumber daya manusia dalam balutan konstitusi Tujuan dari adanya sebuah peran pemerintah daerah yakni untuk meningkatakan sebuah pelayanan publik dan kepentingan umum dengan tolak keberhasilan adalah  tercapainya  kehidupan  yang  lebih  baik  dalam  hal  pendapatan  maupun  rasa  aman,  aspek penting  lainya  adalah  kemungkinan  adanya  masyarakat  untuk  aktif  terlibat  dalam  proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pemberian pelayanan publik.

## Konsep Peran Pemerintah Desa
Peran  pemerintah  desaTugas  pemerintah  desa  menurut  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2014  yakni  peaplikaisan  pemerintahan  yang  berupa  pembangunan,  pembinaan,  dan  adanya empowering  masyarakat  maka  dalam  menjalankan  tugas  tersebut  peranan  pemerintah  desa sebagai pelaksana yakni sebagai berikut :
a) Berdasarkan  Permendagri  Nomor  113  Tahun  2014  tentang  pengelolaan  keuangan  desa menjelaska bahwa, keuangan desa merupakan sebuah kewajiban yang diterima oleh desa untuk dapat  dinilai  dengan  uang  dan  memiliki  ikatan  dengan  pelaksanan  hak  dan  kewajiban desa,pengelolaan  keuangan  desa  merupakan  segala  kegiatan  yang  meliputi  planing,  Actuating, penatausahaan,  report  dan  pertanggungjawaban  keuangan.  Sehingga  peran  pemerintah  desa yakni  mengelola  keuangan  desa dengan menyampaikan pertanggungjawaban laporan  realisasi pelaksanaan APBDes
b) Peran pemerintah desa menggerakan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dimana  peran  pemerintah  harus  aktif  sebagai  promotor  dalam  menggiring  partisipasi  aktif masyarakat  desa  dalam  meningkatkan  pembangunan  desa  secara  fisik  maupun  non  fisik  dan dilakukan sebelum rencana hingga pada akhir evaluasi yang kemudian dapat diwujudkan dalam pertemuan tingkat tinggi didesa atau musyawarah desa
c) Peran  Pemerintah  Desa  untuk  menggerakan  partisipasi  masyarakat  dalam  menciptakan ketertiban  dan  keamanan  masyarakat.  pemerintah  desa  menggerakan  partisipasi  masyarakt dengan cara melibatkan secara langsung dalam kegiatan penjagaan ketertiban dan keamanan.
d) Peran  pemerintah  desa  untuk  pemberdayaan  masyarakat  desa.  Dimana  pemberdayaan masyarakat  desa  melalui  peran  pemerintah  desa  bertujuan  meningkatkan  kemampuan  dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan tarah hidupnya. Pemberdayaaan masyarakat desa memberikan  ruang  kepada  masyarakat  untuk  turut  aktif  berpartisipasi  dalam  tiap  tahapan pembangunan,  pemberdayaan  pemerintah  desa  dapat  diwujudkan  melalui  adanya  pendirian BUMDes di desanya.

## Konsep Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
Pendirian BUMDes pada prinsipnya diatur dala Pasal 87 ayat 1 Undang-Undang Desa; pasal 132 ayat 1 Peraturan Pemerintah Desa; dan Pasal 4 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal,  dan  Transmigrasi  No.4  Tahun  2015  tentang  pendirian,  pengurusan,  pengelolaan,  dan pembubaran  BUMDes.  Dalam  proses  pemanaknaan  kembali  terhadap  peraturan  perundang- undangan  Nomor  6  Tahun  2014  maka  menghasilkan  sebuah  road  map  pendirian  BUMDes (David,2018)
Pendirian BUMDes didasari atas praksara desa yang mempertimbangkan : 1. Inisiatif Pemerintah desa dan/ atau masyarakat desa
2. Potensi Desa
3. Sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUMDes
4.  Penyertaan  modal  dari  Pemerintah  desa  dalam  bentuk  pembiayaan  dan  kekayaan  desa  yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUMDes.
Pelembagaan  BUMDes  merupakan  serangkaian  kegiatan atau cara  untuk  dapat  melekatkan sebuah indikator penting BUMDes ke pada pengertian dan kegiatan anggota masyarakat sehingga unit  usaha  dan  BUMDes  yang  terorganisir  menjadi  salah  satu  kegiatan  sehari  hari  masyarakat. Tujuan  dilakukan  pelembagaan  yakni  untuk  memastikan  bahwa  unit  usaha  dan  BUMDes  yang terorganisir  diakui  dan  menjadi  bagian  dari  masyarakat.  Hal  ini  pada  akhirnya  akan  menjadikan BUMDes  sebagai  gerakan  ekonomi  bagi  masyarakat  pedesaan.  Pada  tataran  urutan kegiatan  dan teknis pendirian BUMDes, diperlukan pelembagaan partisipatif BUMDes menurut David12 terdapat tiga kegiatan pelembagaan BUMDes, antara lain: A. Sosialisasi tentang BUMDes Inisiatif sosisalisasi dijalankan  oleh  stakeholders  pemerintah  desa,  KPMD,  BPD  yang  dilakukan  secara  tidak  langsung maupun  langsung  dengan  bekerja  sama  pendamping  desa  yang  berkendudukan  di  kecamatan, pendampingan  teknis  yang  berkendudukan  di  kabupaten  dan  pendamping  pihak  ketika  (LSM, poerguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan atau perusahaan ) Sosialisasi bertujuan masyarakat desa  paham  mengenai  BUMDes,  tujuan  dari  masyarakat.  Hal  ini  pada  akhirnya  akan  menjadikan BUMDes  sebagai  gerakan  ekonomi  bagi  masyarakat  pedesaan.  Pada  tataran  urutan kegiatan  dan teknis pendirian BUMDes, diperlukan pelembagaan partisipatif BUMDes menurut David12 terdapat tiga kegiatan pelembagaan BUMDes, antara lain: A. Sosialisasi tentang BUMDes Inisiatif sosisalisasi dijalankan  oleh  stakeholders  pemerintah  desa,  KPMD,  BPD  yang  dilakukan  secara  tidak  langsung maupun  langsung  dengan  bekerja  sama  pendamping  desa  yang  berkendudukan  di  kecamatan, pendampingan  teknis  yang  berkendudukan  di  kabupaten  dan  pendamping  pihak  ketika  (LSM, poerguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan atau perusahaan ) Sosialisasi bertujuan masyarakat desa paham mengenai BUMDes, tujuan.

## METODE PENELITIAN

## Metode Analisis
Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  kualitatif  dengan  pendekatan  kepustakaan.  Penelitian  ini memaparkan peran pemerintah terhadap pengembangan BUM DESA dan peran masyarakat dalam pengembangan BUM DESA. Populasi penelitian ini adalah seluruh BUM DESA yang berada di objek wisata  desa  pesisir  Kabupaten  Badung,  dan  sampelnya  adalah  empat  BUM  DESA  yang  telah berkembang  di  objek  wisata  desa  pesisir  Kabupaten  Badung  dengan  menggunakan  metode convenience sampling. Penelitian ini berfokus pada empat variabel besar yaitu peran pemerintah, peran  masyarakat,  kewirausahaan  sosial,  dan  BUM  DESA.  1)  Peran  pemerintah  dalam pengembangan  BUM  DESA.  2)  Peran  masyarakat  mempengaruhi  perkembangan  BUM  DESA;  3) Kewirausahaan sosial berpengaruh terhadap perkembangan BUM DESA.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Wujud Peran Pemerintah dalam Pengembangan BUM DESA
Pemerintah  Indonesia  bertekad  membangun  desa  guna  mewujudkan  program  Nawacita, yang salah satunya adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan cara memperkuat daerah- daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pembangunan desa harus  menjadi  prioritas  dalam  pembangunan  nasional,  karena  sangat  terkait  dengan  upaya membangun  Indonesia  dari  pinggiran  dengan  cara  memperkuat  daerah-daerah.  Maboguje  (1980) berpendapat  bahwa  pembangunan  pedesaan  berkaitan  erat  dengan  peningkatan  standar  hidup bagi masyarakat pedesaan yang tinggal di daerah pedesaan secara mandiri dengan berpendapatan rendah,  melalui  mengubah  struktur  sosio-spasial  kegiatan  produktif  mereka.  Ini  menyiratkan reorganisasi  dan  mobilisasi  komunitas  desa  yang  luas  dengan  sumber  daya  yang  tersedia,  akan dapat  meningkatkan  kapasitas  komunitas  desa  dalam  mengatasi  tugas  sehari-hari  kehidupan mereka secara efektif dan dengan perubahan yang diakibatkannya.
Peran  pemerintah  menurut  Maanee  Lee  (2007)  masih  sangat  dibutuhkan  dalam pembangunan  desa,  karena  institusi  ini  mampu:  (i)  merangsang  dan  menyulut  kemauan  dan keinginan  masyarakat  dalam  pengembangan  komunitas  mereka  secara  sukarela,  (ii)  menyusun sumber  keuangan  yang  dibutuhkan  agar  efektif  pembangunan  desa,  (iii)  memberikan  kegiatan bimbingan  teknis  dalam  pelaksanaan  pekerjaan  masyarakat,  (iv)  menemukan  dan  memperkaya kepemimpinan  diharapkan  dapat  berkontribusi  pada  perkembangan  masyarakat  yang  efisien,  (vi) mempromosikan  lingkungan  afirmatif  bagi  penduduk  desa  untuk  melakukan  dan  menikmati perubahan perkembangan tersebut.
Otonomi Desa UU.No.6.Thn. 2014, adapun elemen penting otonomi desa adalah  kewenangan desa  meliputi,  yakni  bidang:  penyelenggaraan  pemerintahan,  pelaksanaan  pembangunan, pembinaan  kemasyarakatan,  dan  pemberdayaan  masyarakat  berdasarkan  prakarsa  masyarakat, hak  asal  usul,  dan  adat  istiadat  desa.  Kewenangan  ini  dapat  diartikan  pemerintah  desa  sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa tanpa adanya intervenesi dari pihak luar.
UU.No.34.Tahun.2004;  PP.No.34.Tahun.2014;  dan  UU.  Desa  No.6  Tahun  2014.  BUM  DESA dikelola  secara  kolaboratif  oleh  pemerintah  desa,  masyarakat,  dan  lembaga  desa  lainnya. Pemberdayaan  desa  akan  lebih  cepat  terjadi  jika  desa  membangun  dan  mengembangkan  BUM DESA. Tujuan kehadiran BUM DESA adalah untuk mengkonversi potensi sumber daya desa menjadi kegiatan  ekonomi  produktif  guna  menggerakkan  perekonomian  desa  guna  meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Marwan, 2015). Selain berperan sebagai fasilitator, pemerintah daerah dan  desa  juga  memberikan  informasi  kepada  pengurus  BUM  DESA  guna  menyampaikan  berita mengenai perubahan peraturan atau berita dari pusat yang diharapkan dapat diterapkan di BUM DESA  sesegera  mungkin.  Informasi  yang  diberikan  kepada  desa  diyakini  akan  membantu
meningkatkan  kinerja  para  pelaksana  BUM  DESA  pada  khususnya,  dan  masyarakat  desa  pada umumnya, sehingga dapat meningkatkan daya ciptanya menuju kesejahteraan masyarakat.
Tugas  penting  lainnya  dari  pemerintah  desa  dan/atau  kabupaten  dalam  mengelola  Badan Usaha Milik Desa adalah sebagai lembaga yang mengawasi dan menganalisis kinerja Badan Usaha Milik Desa. Proses pemantauan terus dilakukan agar kegiatan BUM DESA dapat terpantau dengan baik.  Evaluasi  dilakukan  setiap  triwulan  atau  sesuai  kebutuhan  sesuai  dengan  ketentuan  AD/ART. Dalam fungsi monitoring dan evaluasi ini, pemerintah bekerjasama dengan dewan komisaris, dewan pembina (Kepala Desa), dan masyarakat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan BUM DESA  kemudian  memberikan  laporan  yang  transparan  dan  terbuka  kepada  masyarakat  melalui persetujuan.  Pada  setiap  akhir  periode  atau  akhir  tahun,  BUM  DESA  menerbitkan  laporan pertanggungjawaban.
Peran pemerintah yakni Kepala Desa Desa Kutuh bersama Ketua LPD, Ketua BUM DESA dan anggota  masyarakat  kompak  dalam  penggunaan  dana  desa  untuk  dimanfaatkan  sebagai  modal BUM  DESA  dalam  pengembangan  objek  wisata  pantai  (pantai  Pandawa).  Hasil  inovatif  mereka ternyata  mampu  meningkatkan  kinerja  BUM  DESA,  yakni;  menyerap  tenaga  kerja  lokal  dalam pengembangan  wisata  pantai,  sarana  penunjang  seperti  transportasi  lokal  dengan  bekerja  sama dengan  Grab  on  line  dan  pengembangan  UMKM  di  lokasi  wisata  pantai,  kemudian  BUM  DESA memperoleh laba mencapai Rp 13 milyar dan omzet Rp 34 milyar pada tahun 2018 (Katadataco.id, 2019).
Studi  ini  mendukung  penelitian  Rumaini  (2019)  pada  BUM  DESA  Bangun  jejama  desa margodadi, dimana Pemerintah Desa dalam pengelolaan BUM DESA Bangun Jejama cukup berperan dalam  hal  pendirian  dan  perencanaan  unit  usaha  tetapi  dari  segi  penasehat  dan  pengawasan kinerja BUM DESA. Studi ini juga sejalan dengan penelitian Gandhiadi, Eka N Kencana (2020) pada BUM DESA di Kabupaten Jembrana, dimana peran pemerintah secara langsung berpengaruh positif dan tetapi tidak signifikan terhadap kinerja usaha BUM DESA di kabupaten Jembrana.

## Wujud Peran Masyarakat dalam Pengembangan BUM DESA
Pengendalian  Daerah.  Tujuan  penyaluran  anggaran  desa  antara  lain  untuk  meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUM DESA). Badan Usaha Milik  Desa  (BUM  DESA)  menjadi  salah  satu  alternatif  solusi  yang  diperlukan  untuk  mendongkrak pertumbuhan  ekonomi  masyarakat  desa.  Pembangunan  desa  diharapkan  dapat  meningkatkan kualitas  hidup  dan  kesejahteraan  masyarakat  melalui  BUM  DESA  (Chintary,  dkk,  2016  ;  Murthi, 2023).  BUM  DESA  dapat  membantu  berbagai  kegiatan  perekonomian  yang  diharapkan  dapat tumbuh di pedesaan, seperti pemukiman di tepi pantai. BUM DESA dapat dimanfaatkan oleh pelaku ekonomi desa dengan berbagai cara, termasuk akses mudah terhadap pembiayaan dalam bentuk pinjaman  lunak.  BUM  DESA  misalnya,  dapat  menyuplai  perahu  dan  peralatan  penangkapan  ikan, fasilitas pengeringan,  gudang penyimpanan,  pengoperasian Tempat  Pelelangan  Ikan  (TPI),  bahkan tempat wisata pantai di sektor perikanan.
Pengembangan BUM DESA dengan melibatkan secara aktif masyarakat desa secara lebih luas yang  didahului  oleh  berbagai  upaya  sebagaimana  disampaikan  tersebut,  sesungguhnya  adalah upaya  membangun  kepercayaan  publik.  Modal  kepercayaan  inilah  yang  kemudian  didorong  dan dikembangkan  sebagai  dasar  pembentukan  sebuah  BUM  DESA.    Namun  demikian,  kepercayaan semata  juga  tidak  cukup  untuk  menjalankan  dan  mengelola  BUM  DESA.  Kemampuan  mengelola sebuah  organisasi  bisnis  juga  menjadi  prasyarat  lain  yang  dibutuhkan  ketika  BUM  DESA  telah berdiri.  Jika  tidak,  maka  kepercayaan  yang  telah  ada  juga  akan  runtuh.  Ini  didukung  dengan penelitian  Moh.  Imanuddin  (2018)  dan  Ryanti  Tiballa  (2017),  dimana  tentang  keterlibatan masyarakat  juga  sudah  terlihat  dalam  bentuk  sosialisasi  baik  secara  langsung  maupun  tidak langsung,  namun  belum  menyeluruh  baru  sebagian masyarakat  saja,  dan masyarakat  juga  sudah terlibat  dalam  program-program  yang  sudah  dijalankan  oleh  BUM  DESAa,  yaitu  dengan  cara mengikuti dan menjadi anggota dalam setiap program yang ada. partisipasi masyarakat dilihat dari partisipasi  masyarakat  dalam  tahap  pengambilan  keputusan,  partisipasi  masyarakat  dalam  tahap
pelaksanaan, partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil hingga evaluasi sudah ada meskipun belum optimal, seperti pada tahap perencanaan dan evaluasi dimana partisipasi masyarakat masih terbatas pada partisipasi tidak langsung atau melalui perwakilan. Serta pelaksanaan program masih terfokus di Dusun Kabo Jaya dan belum menyebar ke Dusun-Dusun yang lain.

## Wujud kewirausahaan sosial dalam Pengembangan BUM DESA
Menurut  deskripsi  domain  primernya,  kewirausahaan  sosial  dikelompokkan  menjadi  tiga jenis: terintegrasi, berulang, dan berkembang (Huybrechts & Nicholls, 2012). Ketika kewirausahaan sosial  melibatkan  ilmu  ekonomi  yang  memberikan  hasil  sosial,  maka  kewirausahaan  sosial  terdiri dari  katalog  yang  “terintegrasi”. Ketika  organisasi  nirlaba  meningkatkan  pendapatannya,  hal  ini disebut  sebagai  kewirausahaan  sosial  yang  “ditafsir  ulang”,  sedangkan  kewirausahaan  sosial “pelengkap” terjadi ketika perusahaan bisnis menyertakan atau mendanai proyek sosial yang tidak mencari keuntungan.
Kewirausahaan  sosial  adalah  yang  paling  banyak  ditemui  dalam  penelitian  ini,  terbukti  dari indikator  kolaborasi  dan  kreativitasnya.  Dapat  diketahui  juga  bahwa  pengurus  BUM  DESA  dan masyarakat  bekerjasama  menggunakan  keuangan  desa  sebagai  modal  BUM  DESA  dalam membangun  aset  wisata  pantai  (pantai  Pandawa).  Hasil  inovasi  mereka  terbukti  mampu meningkatkan kinerja BUM DESA, yaitu; menyerap tenaga kerja lokal dalam pengembangan wisata pantai,  sarana  pendukung  seperti  transportasi  lokal  dengan  menjalin  kerjasama  dengan  Grab online,  dan  mengembangkan  UMKM  online  di  lokasi  wisata  pantai,  BUM  DESA  memperoleh keuntungan sebesar Rp 13 miliar dan omzet sebesar Rp 34 miliar pada tahun 2018 (Katadataco .id, 2019).
Kegiatan BUM DESA merupakan penerapan ide  kewirausahaan sosial dalam pengembangan potensi  desa.  Selain  menciptakan  manfaat  ekonomi,  BUM  DESA  juga  berfungsi  sebagai  forum komunikasi, forum pemberdayaan, dan merupakan kewirausahaan berkelanjutan. Purnamasari dan Kusuma (2016).
Penelitian  ini  juga  sejalan  dengan  penelitian  PPSK  UGM  (2019),  dimana  BUM  DESA Karangrejek menampilkan kewirausahaan sosial dalam pengelolaan air bersih dengan menentukan harga  melalui  dialog  dengan  tetangga.  Selain  itu,  BUM  DESA  juga  turut  berkontribusi  dalam pembangunan sosial melalui program ambulans gratis, biaya pemakaman, dan beasiswa bagi anak- anak dari keluarga berpenghasilan rendah.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Kesimpulan hasil penelitian adalah : 1) Peran Pemerintah dalam pengembangan BUM DESA terwujud  dalam  bentuk  melakukan  sosialisasi  dan  penyadaran  kepada  masyarakat  desa  selaku perwakilan  pemerintah  provinsi  dan/atau  pemerintah  kabupaten  tentang  arti  penting  BUM  DESA bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan peran pemerintah desa ini masyarakat diberi motivasi,  disadarkan  dan  dipersiapkan  untuk  membangun  kehidupannya  sendiri.  Dalam  hal  ini pemerintah  desa  memfasilitasi  dalam  bentuk  pendidikan  dan  pelatihan  dan  pemenuhan  lainnya yang dapat memperlancar pendirian BUM DESA. 2) Wujud peran masyarakat dalam pengembangan BUM DESA yaitu tentang keterlibatan masyarakat juga sudah terlihat dalam bentuk sosialisasi baik secara langsung maupun tidak langsung, namun belum menyeluruh baru sebagian masyarakat saja, dan  masyarakat  juga  sudah  terlibat  dalam  program-program  yang  sudah  dijalankan  oleh  BUM DESAa,  yaitu  dengan  cara  mengikuti  dan  menjadi  anggota  dalam  setiap  program  yang  ada. partisipasi  masyarakat  dilihat  dari  partisipasi  masyarakat  dalam  tahap  pengambilan  keputusan, partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan, partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil hingga evaluasi sudah ada meskipun belum optimal, seperti pada tahap perencanaan dan evaluasi dimana  partisipasi  masyarakat  masih  terbatas  pada  partisipasi  tidak  langsung  atau  melalui perwakilan.  3)  Kewirausahaan  sosial  paling  banyak  ditemui  dalam  penelitian  ini,  terbukti  dari
indikator  kolaborasi  dan  kreativitasnya  antar  pengelola  BUM  DESA  dalam  pengembangan  BUM DESA.

## Saran
Rekomendasi dari penelitian adalah: 1)  Pemerintah,  melalui  kerja  sama  dengan  lembaga- lembaga,  harus  memberikan  pelatihan  pengelolaan  BUM  DESA  agar  usaha  BUM  DESA  dapat berkembang  dan  melayani  masyarakat  pedesaan  dengan  lebih  baik.  2)  Pengurus  BUM  DESA  dan pemerintah  desa  harus  memperkuat  kemampuan  dalam  mengidentifikasi  potensi  yang  ada  di masyarakat  guna  meningkatkan  diversifikasi  ekonomi.  3)  Pemerintah  bekerjasama  dengan perguruan  tinggi  sebaiknya  memberikan  pelatihan  pengelolaan  BUM  DESA  khususnya  bagi  para pengelola BUM DESA agar dapat menerapkan prinsip-prinsip kewirausahaan sosial dalam kurikulum pendidikan  atau  melalui  inkubator  bisnis  dan  kursus  pelatihan  yang  disediakan  oleh  pemerintah daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Bali Nusa.Com, 2016, Gianyar Hanya Punya 14  BUM DESA, Gianyar. Balipost.com, 2017, Belasan Desa Di Badung Belum Bentuk BUM DESA, Mangupura.
Beckley,  2008,  Multiple  Capacities,  Multiple  Outcomes:Delving  Deeper  into  the  Meaningof Community Capacity, Journal of Rural and Community Development, 3, 3, 56 – 75.
Bintarto, R 1983, Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya, Ghalia Indonesia Yogyakarta. Boediono, 1999. Teori Pertumbuhan Ekonomi, Edisi Pertama, BPFE, Yogyakarta. BPS-Indonesia, 2015, Indikator Kesejahteraan Rakyat (Welfare Indicators), Jakarta-Indonesia.
Briedenhann,  J.,  &  Wickens,  E.  (2004).  Tourism  routes  as  a  tool  for  the  economic  development  of rural areas — vibrant hope or impossible dream?,Tourism Management, 25(1), 71-79.
Budiarsa dan Agustana, 2016, Peran Kelian Desa Pakraman Dalam Pengendalian Pariwisata Di Desa Umeanyar  Kecamatan  Seririt  Kabupaten  Buleleng,  Majalah  Ilmiah:  Locus,  FISIP  Universitas Panji Sakti, Buleleng.
CBC  (Conference  Board  of  Canada),  2008,  Valuing  Culture  -  The  Conference  Board  of  Canada, https://www.conferenceboard.ca/e- Library/ abstract. aspx.
Chintary, Lestari asih, 2016, Peran Pemerintah Desa Dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUM DESA),  Jurnal  Ilmiah,  Vol.  5  No.  2(2016).  Fakultas  Ilmu  Social  dan  Ilmu  Politik  Universitas Tribhuwana Tunggadewi.
Chintary, Valentine Q,  Lestari, Asih W, 2016, Peran Pemerintah Desa dalam Mengelola Badan Usaha Milik  Desa  (BUM  DESA),  Jurnal  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik,  Vol.  5,  No.  2,  Universitas Tribhuwana Tunggadewi (JISIP).
Chintary,  Valentine  Queen  dan  Asih  Widi  Lestari,  2016,  Peran  Pemerintah  Desa  Dalam  Mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUM DESA), Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, ISSN. 2442-6962, Vol. 5, No. 2.
Chowdhury,1999, Ekuilibrium Umum dan Teori Ekonomi Kesejahteraan, Universitas Wisnu Wardana, Malang, Dalam: https://manajemen1000. wordpress. com/2016/ 04/09/ blog -post -title/.
Denpost, 2018, Sembilan Desa Di Badung Belum Punya BUM DESA, Mangupura, Badung.
Commission  On  Sustainable  Development  Seventh  Session,  1999,  Tourism  And  Sustainable Development  Sustainable  Tourism:  A  Local  Authority  Perspective,  International  Council  on Local Environmental Initiatives, New York.
Darmawi,  Edi.  2010,  Pengembangan Kepariwisataan  Berbasis  Masyarakat di  Kota  Bengkulu.  Jurnal Ilmiah IDEA, Vol. 4. Bengkulu: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMB Bengkulu.
Demartoto  A,Sugiarti,  R.,  2009,  Pembangunan  Pariwisata  Berbasis  Masyarakat,  Surakarta:  Sebelas Maret University Press.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemprov. Bali, 2017, Penyaluran Dan Penggunaan Dana Desa Di Provinsi Bali, http://www.bpmpd .bali prov. go.id/id/.
Edi  Soeharto,  2006,  Membangun  Masyarakat  Memberdayakan  Rakyat  Kajian  Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial, Bandung, Refika Aditama.
Hendra Mondong, 2017, Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa, Paper.
Imamuddin Moh., Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM DESAa) ( Studi Kasus Di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan), Skripsi, Program Studi  Filsafat  Politik  Islam  Fakultas  Ushuluddin  Dan  Filsafat  Universitas  Islam  Negeri  Sunan Ampel Surabaya, 2018.
Jhingan, M.L 2000, Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. Keuangan Desa, 2015 , peran pemerintah kabupaten dan pemerintah desa dalam pengelolaan BUM DESA, http://www.keuangandesa.com/2015/09/ .
Marwan, 2015, Kemendes Pdtt Dorong Desa Pesisir Dirikan BUM DESA, www.sapa. or.id /b1 /132  - pmk/ 7424-BUM DESA-0107.
Mona El Sahawi, 2015, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Dan Dampaknya Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat, DSK&PM,  Fakultas Ekologi Manusia, IPB, Bogor.
Murthi, N. W., Utama, M. S., Saskara, I. A. N., & Marhaeni, A. (2022). The Effect of Several Factors on Inclusive Growth in the Coastal Village – Badung. Central European Management Journal, 30(4), 1371 – 1383. 10.57030/23364890.cemj.30.4.138.
Murthi, N. W., Utama, M. S., Saskara, I. A. N., & Marhaeni, A. A. I. N. (2022). Government role, BUM DESA  performance  on  inclusive  growth  in  coastal  village,  Badung  Regency.  International Journal ofHealth Sciences, 6(S5), 8879 – 8890. 10.53730/ijhs.v6nS5.11797.
Nuchnard R., 1998,  Rural Tourism - the Impact on Rural Communities II. Thailand, Department of Career Sciences Kasetsart University Bangkok, Thailand.
Murthi,  N.  W.  (2023).  Analisis  Pendapatan  Pedagang  Di  Pasar  Kediri  Kecamatan  Kediri  Kabupaten Tabanan Ditinjau Dari Faktor Internal. Ganec Swara, 17(2), 703-710.
Murthi, N. W. (2023). Gender Responsive: Inequality Development in Islands Bali, Indonesia. Asian Journal of Economics, Business and Accounting, 23(16), 119-135.
Rajawali  Garuda  Pancasila,  2015,  Otonomi  Daerah,  http://rajawali  garuda  pancasila.  Blogspot .com/2011/03/memahami-otonomi-desa-dari- ber bagai. html.
Sapa-Indonesia, 2015, Kemendes PDTT Dorong Desa Pesisir Dirikan BUM DESA, Kementerian Desa, Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan  Transmigrasi  (Kemendes  PDTT),  Dalam:  SAPA- Indonesia.
Sri Mulyani Indrawati, 2017, Sri Mulyani Paparkan 3 Strategi Kebijakan Fiskal, dari Pengelolaan Utang hingga Maksimalkan Pajak, Dalam: Oke Zone Finance, Jakarta.
Suarthana, I Wayan, 2018, Angkat Perekonomian Desa, BUM DESA Jangan Hanya Fokus Di Simpan Pinjam, Dalam: Bali Post, Denpasar.
Sudikerta,  2016,  Wagub  Sudikerta  Paparkan  Tiga  Pilar  Pendorong  Pertumbuhan  Ekonomi  Bali, Pemerintah Provinsi Bali, Denpasar
Tiballa  Ryanti,  2017,  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Pelaksanaan  Program  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUM DESA) Di Desa Swarga Bara Kabupaten Kutai Timur, eJournal Ilmu Pemerintahan 2017, 5 (1): 445-456 ISSN 2477-2458 (online), ISSN 2477-2631 (print), ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id.