## JURNAL META-YURIDIS
No. P-ISSN : 2614-2031 / NO. E-ISSN : 2621-6450 Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang Homepage: http://journal.upgris.ac.id/index.php/meta-yuridis/
Article History: Received: 2021-01-06 Accepted: 2021-02-20
Published: 2021-03-20

## PENGHAPUSAN IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN USAHA DALAM UNDANG UNDANG OMNIBUS LAW CIPTA KERJA
Roni Sulistyanto Luhukay Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram roni.luhukay@yahoo.com
Abstrak: Dalam  penelitian  ini  membahas  Ratio  legis  penghapusan  izin  lingkungan adalah untuk memberikan kemudahan penyelesaian izin lingkungan serta kemudahan dalam melakukan pengawasan, tanpa mengurangi esensi dari perizinan lingkungan itu sendiri. Selain itu Izin Lingkungan tidak menjadi prasyarat penerbitan izin usaha artinya kegiatan  dapat  dilakukan  saat  izin  lingkungan  belum  diterbitkan  dan  masih  diproses serta  Problematika  Penghapusan  Izin  Lingkungan  muncul  mengingat  Izin  lingkungan memiliki fungsi pencegahan dan  merupakan salah satu dari beberapa instrumen yang berfungsi  untuk  mencegah  kerusakan  dan  pencemaran  lingkungan  dan  adanya penghapusan izin lingkungan Akan ada kewenangan yang hilang dari pemerintah baik pusat  maupun  daerah  dalam  melaksanakan  pengendalian  dampak  pencemaran  dan kerusakan   selain  itu Perizinan memiliki  3  fungsi antara  lain  sebagai berikut,  pertama sebagai instrumen rekayasa pembangunan. Pemerintah dapat membuat regulasi atau keputusan  yang memberikan  insentif  bagi  pertumbuhan  sosial  ekonom. Kedua  fungsi keuangan  yaitu menjadi  sumber  pendapatan  bagi  negara Ketiga fungsi  yaitu menjadi instrument pengaturan tindakan dan perilaku masyarakat . Kata kunci: Penghapusan, Perijinan, Lingkungan.
Abstract:  This  Research  studies  the  legis  Ratio  for  the  elimination  of  environmental permits  is  to  provide  ease  of  settlement  of  environmental  permits  and  ease  in conducting supervision, without reducing the essence of environmental licensing itself. In addition, environmental permits are not a prerequisite for issuing business permits, meaning that activities can be carried out when environmental permits have not been issued  and  are  still  being  processed  and  problems  in  the  removal  of  environmental permits  arise  considering  that  environmental  permits  have  a  preventive  function  and are  one  of  several  instruments  that  function  to  prevent  environmental  damage  and pollution the elimination of environmental permits. There will be loss of authority from the central and regional governments in controlling the impact of pollution and damage. In addition, licensing has 3 functions, among others, as follows, first as a development engineering  instrument.  The  government  can  make  regulations  or  decisions  that provide  incentives  for  socio-economic  growth.  The  second  function  of  finance  is  to become a source of income for the state. The third function is to become an instrument for regulating people's actions and behavior.
Keywords: Deletion, Licensing, Environment

## PENDAHULUAN
Undang-Undang  Dasar  Negara
Republik Indonesia tahun 1945
merupakan landasan konstutusi yang mengambarkan kehadiran suatu negara  sejalan  dengan  hal  tersebut K.C  Wheare  F.B.A  berpendapat bahwa  konstitusi  di  pakai  untuk mengambarkan selurus sistem pemerintahan  dalam  suatu  negara, kumpulan  peraturan  yang  mengatur dalam  suatu  pemerintahan [ 1 ] .  Dalam membentuk pemerintahan suatu negara  yang  memiliki  tujuan  akhir yaitu memberikan kesejahteraan sehingga pengaturan sistem pemerintahaan dan pengelolaan yang di lakukan pemerintah Indonesia atas kekayaan alam Indonesia  di  atur  sebagaiman  dalam Pasal  33  ayat  (3)  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia tahun  1945  yang    mengatakan bahwa:
“Bumi,  Air  dan  Kekayaan  Alam
yang Terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar- besarnya Kemakmuran Rakyat” ketentuan konstitusi ini mengambarkan  akan  penguasaan
negara  terhadap  bumi  dan  air  serta
segala  sesuatu  yang  terkandung  di dalamnya yang nantinya di pergunakan  untuk  mensejahterahkan rakyat  Indonesia.  Selain  itu  adanya jaminan  negara  terhadap  terciptanya lingkungan  hidup  yang  sehat  dimana jaminan  tersebut  di  tungkan  dalam Pasal  28  H  Undang-  Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  tahun 1945,”  setiap  orang  berhak  hidup sejahtera  lahir  dan  batin,  bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup  yang  baik  dan  sehat  serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.  Untuk  itu  berdasarkan amanah  pasal  diatas  dalam  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  tahun  1945  melahirkan pengaturan  hukum  yang  di  pakai guna  mengatur  lingkungan  hidup dalam  menjawab  amanah  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia tahun  1945 sehingga lahirlah undang udang tentang lingkungan  hidup  mulai  dari  UU  No 23  tahun  1997  yang  di  ubah menjadi UU  No  32  tahun  2009  tentang perlindungan dan pengelolahan lingkungan hidup.
Negara  Indonesia  merupakan negara yang memiliki sumber kekayaan  alam  terbaik  di  dunia,
dengan
melimpahnya berbagai sumber kekayaaan alam maka banyak  pula  ekspoitasi  yang  di lakukan  untuk  dapat  memperoleh kekayaan yang nantinya dapat memberikan kesejahteraan yang berkelanjutan akan tetapi  jika tidak di kelolah secara benar akan berdampak  pada  lingkungan  dan masyarakat  kerusakan  lingkungan akan terjadi sehingga dapat menimbulkan  penderitaan  kepada seluruh  masyarakat  yang  ada  di sekitarnya.    untuk  itu  perlunya  kajian hukum  yang  kuat  dalam  menjawab permasalahan tersebut, sejalan
dengan itu Jeremy Bentham berpendapat bahwa alam memberikan kebahagiaan dan
kerusakan.  Tugas  hukum  adalah memelihara kebahagiaan dan mencegah kejahatan [ 2 ] . Tujuan utama dari hukum adalah
kemanfaatan. Yang di maksud di sini tujuan  utama  dari  hukum  itu  adalah kebahagiaan, ketentraman,
kedamaian untuk
sebanyak- banyaknya  orang. [ 3 ] Kemanfaatan dapat  di  peroleh  apabila  terjadi keselarasan antara pemeliharaan lingkungan dan kebutuhan ekonomi.
Pengaturan kegiatan usaha lingkungan seyagyannya dapat dilaksanakan dengan berbagai sarana  hukum  administrasi  yang tersedia  bagi  pemerintah,  baik  yang di  wujudkan  dalam  tindakan  nyata atau  tindakan  hukum [ 4 ] .  Untuk  itu pengaturan  tersebut  seyogyannya  di muat dalam berbagai regulasi hukum maupun kebijkan. Pengaturan tersebut  seyogyanya  memuat  tugas utama pemerintah dalam mewujudkan  tujuan  negara  salah satunya melalui pelayanan publik dan turut  sertanya  pemerintah  dalam kehidupan sosial masyarakat. Dengan semakin meningkatnya pembangunan  di  berbagai  bidang sektoral maka ikut campurnya pemerintah  pun  semakin  aktif  dan intensif dalam berbagai segi kehidupan  masyarakat [ 5 ] .    Sejalan dengan  hal  tersebut  N.M  Spelt  Dan J.B.J.M  Ten  Berge [ 7 ] berpendapat bahwa  dalam  yang  dapat  di  pakai dalam mencapai keseimbangan lingkungan  dengan  ekonomi  adalah dengan  memberikan  perizinan  yang merupakan  suatu  persetujuan  dari penguasa berdasarakan undang- undang dan peraturan pemerintahuntuk dalam keadaan
tertentu dari ketentuan-ketentuan perundang-undangan. Sejalan dengan hal itu guru besar universitas Airlangga    Tatiek  Sri  Djatmiati mengemukakan bahwa perizinan dapat  di  implementasikan  dengan berbagai bentuk antara lain pendaftaran,  dan  dapat  menjadi rekomendasi,  serta  menjadi  legalitas yang yang berupa sertifikat, sehingga dapat  mempermudah  menentukan kuato  dan  izin  untuk  melakukan kegiatan    usaha. [ 8 ] Perizinan pemiliki  peran  vital  dalam melindungi dan  menjaga  kelestarian  masyarakat dari kegiatan pengelolaan serta dampaknya terhadap lingkungan harus  mengimplementasikan  prinsip tata  kelola  pemerintahan  yang  baik sebagai  standart  bagi  pemerintah. [ 9 ] Penghapusan perizinan kegiatan usaha  lingkungan  dalam  Omnibus Law  Cipta  Kerja  sangat  berdampak besar  dalam  menjadi  lingkungan hidup, hal ini dikarena ada kewenangan pemerintah yang hilang. .
Penghapusan izin usaha ini juga dapat melemahkan fungsi pemerintah dalam  melaksanakan  jaminan  akan perlindungan  lingkungan.  Dengan melemahnya fungsi pemerintah
muncul  Bahaya  yang  senantiasa mengancam  kelestarian  lingkungan dari  waktu  ke  waktu  mengingat dengan  adanya  penghapusan    izin usaha maka pemerintah tidak memiliki  legalitas  yang  kuat  untuk menghentikan  usaha  tersebut  di karenakan  tidak  adanya  izin  usaha. Pengelolaan lingkungan yang berkepanjangan dengan metode pelaksanaan  tidk  sesuai    sangat berdampak  pada  Ekosistem  dari suatu lingkungan terganggu kelestariannya oleh karena pencemaran dan perusakan lingkungan.  Adapun  makna  dari pencemaran lingkungan dan
perusakan lingkungan [ 10 ] sejala dengan hal tersebut RTM
sutamihardja berpendapat bahwa
pencemaran lingkungan dapat penambahan bermacam- macam bahan  sebagai  hasil  dari  aktivitas manusia ke lingkungan dan biasanya memberikan pengaruh yang berbahaya terhadap lingkungan itu. [ 11 ] diman muncul  suatu  keadaan dalam  mana  suatu  zat  dan  atau energi  di  introduksikan  kedalam suatu lingkungan oleh kegiatan manusia  atau  oleh  proses  alam  itu sendiri dalam konsentrasi sedemikian
rupa  hingga  terjadinya  perubahan dalam keadaan termasuk yang mengakibatkan  lingkungan  itu  tidak berfungsi  seperti  semula  dalam  arti kesehatan, kesejahteraan dalam keselamatan hayati. [ 12 ]
Kegiatan usaha
dapat
mengganggu  dan  menghancurkan fungsi  ekologi  dan  keseimbangan alam. Pada berbagai bencana lingkungan seperti banjir, pencemaran
lingkungan telah menjadi bencana yang harus di derita oleh  rakyat  dari  tahun  ke  tahun sebagian besar bencana di akibatkan oleh  pola-pola  pembangunan  yang tidak memperdulikan tuntutan keseimbangan  ekologis  dan  tidak konsistenya penegakan hukum, serta di perlukannya
kebijakan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan  lingkungan [ 13 ] adanya
penghapusan izin usaha
terhadaplingkungan juga dapat
berdampak  pada  menurunkan  fungsi lingkungan hidup yang nantinya akan berdampak pada manusia [ 14 ] . Pengahapusan izin lingkungan
tersebut  di  lakukan  dengan  berbagai alasan  salah  satunya  adalah  di gantikan
dengan adanya pendampingan lingkungan yang
secara ilmiah tidak dapat di pertanggungjawabkan, mengingat Lembaga  yang  akan  melakukan pendampingan  terhadap kegiatan usaha  sampai  saat  ini  belum  di ketahui  secara  jelas,  kalaupun  yang di tunjuk adalah Lembaga lingkungan hidup apakan memiliki jaminan hukum  mengingat  jumlah  kegiatan usaha menjamur di sertiap daerah.

## POKOK PERMASALAHAN
Permasalahan  sebagaimana  di atas  ini  menurut  penulis  menarik untuk dikaji ke dalam sebuah penelitian dengan pokok permasalahan  yakni  apa  dampak Penghapusan
Izin Lingkungan Kegiatan  Usaha  Dalam  Undang Undang Omnibus Law Cipta Kerja?

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini mengunakan metode  hukum  normatif.    Penelitian ini  menekankan  kajian  kepustakaan dan  menganalisis  berbagai  bentuk peraturan sejalan dengan itu Philipus M  Hadjon  dan  Tatiek  Sri  Djatmiati berpendapat bahwa penelitian hukum normatif beranjak dari hakekat keilmuan  hukum [ 15 ] Sejalan  dengan itu Peter Mahmud Marzuki
mengemukan Legal Research adalah penelitian  hukum  yang  mengunakan pendekatan,  pendekatan  perundang –  undangan  (Statute  Aprroach), pendekatan  konseptual  (Conceptual Approach) [ 16 ]
Dalam  pembahasan  pertama penulis menjelaskan mengenai pendekatan perundang – undangan ( Statute  Aprroach ),  dalam  metode  ini penulis perlu memahami hierarki, dan asas –  asas  dalam  peraturan perundang –  undangan.  Menurut
Pasal  1  angka  2  Undang –  Undang
No.  12  Tahun  2011,  peraturan perundang –  undangan  adalah peraturan tertulis yang memuat norma  hukum  yang  mengikat  secara umum  dan  dibentuk  atau  ditetapkan oleh  lembaga  Negara  atau  pejabat yang  berwenang  melalui  prosedur yang  ditetapkan  dalam  peraturan perundang – undangan. Dari pengertian  tersebut,  secara  singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud  sebagai  statute  berupa legislasi  dan  regulasi.  Jika  demikian, pendekatan  peraturan  perundang – undangan adalah pendekatan dengan  menggunakan  legislasi  dan regulasi. [ 17 ]
Pembahasan kedua penulis menjelaskan  mengenai  pendekatan konseptual  (Conceptual  Aprroach), pendekatan konseptual dilakukan manakala  peneliti  tidak  beranjak  dari aturan  hukum  yang  ada.  Hal  itu dilakukan  karena  memang  belum atau  tidak  ada  aturan  hukum  untuk masalah yang dihadapi. Dalam membangun  konsep  hukum  dengan beranjak dari pandangan – pandangan  dan  doktrin –  doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. [ 18 ]

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Ratio  legis  penghapusan  izin lingkungan kegiatan usaha dalam Undang Undang Omnibus Law Cipta Kerja
Dalam    hukum  perizinan  yang menjadi  tugas  utama  pemerintah dalam  mewujudkan  tujuan  negara salah  satunya  melalui  pelayanan publik  dan  turut  sertanya  pemerintah dalam  kehidupan  sosial  masyarakat. Dengan semakin meningkatnya pembangunan  di  berbagai  bidang sektoral maka ikut campurnya pemerintah  pun  semakin  aktif  dan intensif dalam berbagai segi kehidupan  masyarakat [ 18 ] .  Sejalan
dengan  hal  itu  Prajudi  Atmosudirjo peran  negara  dalam  memberikan perizinan merupakan langkah penetapan  dan    dispensasi  pada suatu larangan oleh Undang- Undang. [ 19 ] Untuk  itu  tujuan  yang hendah  di  capai  secara  umum  dapat di uraikan sebagai berikut:
a. Keinginan  mengarahkan  ( mengendalikan  “ sturen ”  )
aktivitas aktivitas tertentu.
b. Izin  mencegah  bahaya  dari lingkungan
c.  Keinginan-keinginan
melindungi objek tertentu.
d. Izin  hendak  membagi  bagi
benda yang sedikit.
e. Izin  memberikan  pengarahan
dengan  menyeleksi  orang- orang dan aktivitas-
aktivitas [ 20 ] .
Dari  berbagai  ketentuan  diatas dapat di garis bawahi bahwa pentingnya  perizinan  sebagai  bagian dalam  pelaksanaan  kegiatan  usaha, alasan  penghapusan  izin  usaha dalam  Omnibus  law  Cipta  Kerja sangat beralasan hal ini di karenakan Penghapusan  izin  lingkungan  adalah bagian  daripada  Penyederhanaan Perizinan  yang    dikelompokkan  ke
dalam  dua  bagian  yaitu  Perizinan
Dasar dan Perizinan Sektor. Perizinan dasar dikelompokkan dalam  3  (tiga)  bagian  yaitu  Perizinan Lokasi,  Perizinan  Lingkungan,  dan Perizinan  Bangunan  Gedung  (Izin Mendirikan  Bangunan  (IMB)  dan Sertifikat  Layak  Fungsi  (SLF)). [ 21 ]
Alasan yang menjadi dasar penghapusan  izin  lingkungan  adalah sebagai berikut: a. Kondisi saat ini dan permasalahannya
Permasalahan  pokok  yang dihadapi pelaku usaha dalam memulai  usaha  di  Indonesia adalah tentang sulitnya mengurus  perizinan  untuk melakukan usaha, pelaku usaha  dihadapkan  kepada prosedur  perizinan  berusaha yang berbelit-belit, banyaknya  jenis  dan  jumlah perizinan  yang  harus  dimiliki, membutuhkan  waktu  lama untuk  memproses  perizinan, serta  biaya  yang  tinggi  untuk memulai  dan  menjalankan usaha  di  Indonesia.  Kondisi ini diperburuk dengan rendahnya kualitas dan konsistensi regulasi serta
maraknya korupsi yang mengakibatkan tingginya biaya  untuk  mendapatkan perizinan usaha. Sistem OSS masih  menghadapi  banyak kendala
dalam implementasinya,
permasalahan  krusial  dalam implementasi  sistem  OSS mencakup  masih  banyaknya regulasi yang bersifat tumpang tindih, belum terintegrasinya  sistem  OSS
secara  utuh  dengan  sistem Kementerian/  Lembaga  dan Daerah  serta  kendala  masih beragamnya  pengaturan  tata laksana (bisnis proses) perizinan  yang  diatur  dalam NSPK Kementerian/Lembaga. Permasalahan ini yang mengakibatkan  keberadaan sistem  OSS  dalam  proses perizinan berusaha di Indonesia belum dapat mewujudkan mekanisme
perizinan berusaha yang
ideal.
b. Kondisi yang diharapkan
Menyederhanakan  perizinan berusaha,  dimana  perizinan
berusaha  dilakukan  dengan waktu  yang  relatif  singkat, prosedur  yang  tidak  rumit, dan biaya yang murah. Dengan menerapkan regulasi berbasis risiko sebagai acuan penetapan  jenis  perizinan berusaha yang disertai dengan pelaksanaan inspeksi untuk  kontrol  yang  efektif, akan menyederhanakan mekanisme perizinan
berusaha  dan  pada  akhirnya akan  memberikan  manfaat bagi  perekonomian,  sosial dan lingkungan.
Berdasarkan praktik internasional, perizinan digunakan sebagai pengecualian  untuk  aktivitas usaha  yang  terbatas,  dimana terdapat  kepentingan  publik yang terdampak karena timbulnya risiko terhadap kesehatan, keselamatan,
keamanan,  dan  lingkungan. Jaminan  kepastian  berusaha merupakan  prasyarat  utama untuk  melakukan  kegiatan usaha di suatu negara. Dalam  konteks  itu,  perizinan merupakan pintu masuk
untuk meyakinkan pelaku
usaha  bahwa  modal  yang ditanam  akan  tumbuh  dan berkembang dalam suatu
lingkungan usaha yang kondusif. Dengan kondisi
ideal  tersebut,  pelaku  usaha dapat  memperoleh  layanan dengan  mudah,  efisien  dan berkepastian tanpa harus mengorbankan aspek keselamatan  lingkungan  dan proteksi  sosial  yang  menjadi bagian  penting  dari  setiap kegiatan perekonomian. Dalam beberapa dekade
terakhir  permasalahan  pokok yang  dihadapi  pelaku  usaha dalam  memulai  usaha  di Indonesia adalah tentang sulitnya  mengurus  perizinan untuk melakukan usaha, pelaku  usaha  dihadapkan kepada  prosedur  perizinan berusaha  yang  berbelit-belit, banyaknya  jenis  dan  jumlah perizinan  yang  harus  dimiliki, membutuhkan  waktu  lama untuk  memproses  perizinan, serta  biaya  yang  tinggi  untuk memulai  dan  menjalankan usaha  di  Indonesia.  Kondisi
ini diperburuk dengan rendahnya kualitas dan konsistensi regulasi serta maraknya korupsi yang mengakibatkan tingginya biaya  untuk  mendapatkan perizinan usaha. Kehadiran sistem
OSS sebagai mekanisme baru dalam bisnis proses perizinan berusaha di Indonesia, sangat  diharapkan  sebagai satu terobosan untuk mengatasi hambatan pelaksanaan  kegiatan  usaha di  Indonesia.  Sistem  OSS
yang memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan  layanannya merupakan reformasi layanan perizinan usaha di Indonesia, dimana  sistem  OSS  hadir dengan semangat untuk memberikan  kemudahan  dan kepastian  berusaha.  Namun demikian
OSS masih menghadapi  banyak  kendala dalam
implementasinya, permasalahan  krusial  dalam implementasi  sistem  OSS mencakup  masih  banyaknya regulasi yang bersifat
tumpang tindih, belum terintegrasinya  sistem  OSS
secara utuh dengan sistem
Kementerian/Lembaga dan Daerah  serta  kendala  masih beragamnya  pengaturan  tata laksana (bisnis proses) perizinan  yang  diatur  dalam NSPK Kementerian/Lembaga. Permasalahan ini yang mengakibatkan  keberadaan sistem  OSS  dalam  proses perizinan berusaha di Indonesia belum dapat mewujudkan mekanisme
perizinan berusaha yang
ideal [ 22 ]
c.  Konsep Perizinan Dasar Analisis dan evaluasi peraturan perundang- undangan  terkait  perizinan dasar. Perijinan sebagaimana yang
dimaksud  dalam  poin  (c)  meliputi beberapa perizinan, yakni: [ 23 ] :
a. Perizinan Lokasi
Saat  ini  iklim  investasi  dan kemudahan berusaha di Indonesia mengalami kendala, antara lain
disebabkan oleh kondisi peraturan perundang- undangan yang melingkupinya.  Proses  atau alur  perizinan  dan  starting bussiness di Indonesia dibentuk dari berbagai peraturan perundang- undangan  tersebut.  Setiap usaha memerlukan lokasi
atau tempat berusaha. Berikut  ini  terdapat  beberapa isu  terkait  lokasi  tersebut, yaitu:
1) kesesuaian  ruang  antara
lokasi kegiatan usaha dengan rencana tata ruang dan kesesuaian pemanfaatan lahan, baik di darat maupun di laut;
2) kepastian penguasaan,
pemanfaatan, pemilikan,
dan  penggunaan  tanah oleh investor; dan 3) kepastian pengadaan tanah bagi investor, termasuk di dalam kawasan hutan.
Kesesuaian  rencana  lokasi usaha  dengan  rencana  tata ruang  memerlukan  kriteria kepastian dan kecepatan
dalam pemberian rekomendasi  kesesuaiannya. Untuk itu diperlukan ketersediaan  rencana  tata ruang  yang  menyeluruh  dan komprehensif, serta tidak membingungkan investor
dalam pemenuhan kesesuaian terhadap rencana tata  ruang  dan  kesesuaian pemanfaatan lahan. Disamping itu, kecepatan pemberian kepastian kesesuaian  lokasi  menjadi sangat penting untuk kemudahan berinvestasi. Untuk itu, seluruh pengaturan terkait kecepatan dan pemenuhan  kepastian  terkait kesesuaian  lokasi  tanah  dan ruang terhadap suatu rencana investasi atau usaha perlu ditinjau.
Terdapat  dua  aspek  terkait pemenuhan kepastian
tersebut,  yaitu  pertama,  segi ketersediaan  rencana  tata ruang/rencana tata guna tanah sebagai dasar, termasuk kepastian akan kesesuaian  dalam  kawasan
hutan, kesesuaian
pemanfaatan  ruang  di  dalam bumi,  di  atas  bumi,  atau  di perairan  (aspek  substansi), dan  kedua,  segi  tata  cara pemenuhan kepastian kesesuaian rencana tata ruang/tata guna tanah dengan lokasi investasi (aspek formal). Sementara itu, kepastian terkait Penguasaan, Pemanfaatan, Pemilikan, dan Penggunaan  Tanah  (P4T)
oleh  investor  adalah  terkait kepastian
terhadap keberlangsungan  usaha  dan investasi  dalam  melakukan pemanfaatan
dan penggunaan tanah. Untuk itu, pengaturan  terkait  P4T  itu haruslah dapat menjamin terhadap  hal-hal  tersebut. Kepastian terkait P4T
tersebut termasuk juga pemenuhan  kepastian  dalam rangka pengadaan tanah bagi  kepentingan  investasi dan usaha.
b. Perizinan Lingkungan
Berkaitan  dengan  Perizinan Lingkungan, penataan terhadap  Undang-  Undang
Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU Pengelolaan Lingkungan Hidup)  dan  Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang  Lalu  Lintas  Angkutan Jalan (UU Lalu Lintas Angkutan  Jalan)  perlu  untuk dilakukan [ 24 ] .
Dalam  praktik  pelaksanaannya, usaha/kegiatan  yang  wajib  amdal ataupun UKL-UPL membutuhkan waktu  maupun  biaya  yang  cukup besar untuk menyelesaikan dokumen lingkungan  tersebut.  Standar  yang dimaksud  dalam  usulan  perubahan pasal  adalah:  Standar  pengelolaan lingkungan berdasarkan risiko dampak terhadap lingkungan (penting,  sedang,  maupun  rendah). Usaha dengan dampak penting terhadap  lingkungan  membutuhkan mekanisme  penilaian  (assessment) atas  kajian  kelayakan  pengelolaan lingkungan  yang  selanjutnya  diikuti dengan persetujuan
hingga diterbitkan  izin  lingkungan.  Usaha dengan  dampak  lingkungan  sedang menggunakan mekanisme
pernyataan pemenuhan standar
pengelolaan dampak lingkungan sebagaimana  yang  telah  ditetapkan pemerintah.  Mekanisme  ini  dapat dilaksanakan sepanjang telah ditetapkan standar pengelolaan dampak lingkungan per-usaha dan/atau  kegiatan.  Usaha  dengan dampak lingkungan rendah menggunakan mekanisme pernyataan  pengelolaan  lingkungan atas  usaha  dan/atau  kegiatan  yang dilakukan.
Dengan demikian, perlu dilakukan perubahan terhadap
ketentuan  Pasal  1  angka  (12) berkaitan dengan Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan  lingkungan  hidup,  yang selanjutnya disebut UKLUPL, sebagai  standar  dalam  pengelolaan dan  pemantauan  terhadap  usaha dan/atau  kegiatan  yang  berdampak kurang  penting  terhadap  lingkungan hidup.  Perubahan  dalam  bentuk standar  ini  membutuhkan  syarat perlu, yaitu:
a. Tersedianya daftar usaha/kegiatan yang diklasifikasikan  ke  dalam  tiga kelompok berdasarnya
potensi  dampak  lingkungan, sebagaimana  disebutkan  di
atas untuk dapat diberlakukan secara seragam di seluruh wilayah Indonesia. b. Tersedianya standar pengelolaan dampak lingkungan baik dengan risiko dampak penting, sedang maupun  rendah.  Beberapa ketentuan Undang-Undang terkait  Izin  Lingkungan  yang diubah  dan  dihapus  dengan alasan penyederhanaan perizinan dan penyederhanaan perizinan berusaha, sebagaimana tercantum  dalam  Lampiran Naskah Akademik Rancangan  Undang-Undang ini. Pemerintah dalam hal ini memegang kendali terhadap kebijakan  penyelengaraan  urusan pemerintahan  di  bidang  lingkungan hidup  dalam  rangka  percepatan investasi  dan  pertumbuhan  ekonomi. Oleh  karena  itu,  beberapa  ketentuan lebih lanjut berkaitan dengan:
a. kriteria usaha dan/atau kegiatan  yang  berdampak penting  terhadap  lingkungan
hidup,  sosial,  ekonomi,  dan budaya;
b. jenis kegiatan usaha;
c.  pelaksanaan uji kelayakan;
d. proses  pelibatan  masyarakat terkena  dampak  langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan dalam penyusunan dokumen amdal;
e. sertifikasi dan kriteria kompetensi penyusun amdal;
f.  pengintegrasian antara
perizinan lingkungan dan pengelolaan limbah B3;
g. Tim  Penilai.  diatur  dalam Peraturan Pemerintah.
Berkaitan dengan dokumen amdal merupakan dasar uji kelayakan lingkungan hidup sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal
24, dilakukan perubahan. Uji kelayakan  dapat  dilakukan  sebelum atau  pada  saat  sudah  dimulainya kegiatan usaha (commisioning) tergantung pada dampak lingkungan. Jika  berisiko  tinggi  (wajib  amdal) maka uji kelayakan dilakukan sebelum kegiatan berusaha.
Pemerintah  dalam  melakukan  Uji Kelayakan  dapat  menunjuk  lembaga dan/atau  ahli  bersertifikat.  Secara
keseluruhan, perizinan berusaha dapat diterbitkan sebelum atau setelah
diterbitkannya surat
keputusan kelayakan lingkungan.
Selanjutnya
perubahan juga dilakukan  terhadap  ketentuan  Pasal 25  huruf  c,  saran  masukan  serta tanggapan masyarakat diberikan hanya  dari  masyarakat  yang  terkena dampak secara langsung dan relevan terhadap  rencana  usaha  dan/atau kegiatan.  Perubahan  juga  dilakukan terhadap  Pasal  26  ayat  (2)  dan  (3), dimana keterlibatan masyarakat adalah  faktor  fundamental  dalam penyusunan Amdal.
Keterlibatan  masyarakat  oleh sebagian  pihak  dianggap  menjadi faktor penghambat investasi, sehingga  perlu  kehati-hatian  dalam perumusan  pasal  ini  agar  hak masyarakat  tidak  sertamerta  hilang. Dalam  konteks  ini,  perubahan  Pasal 26  ayat  (2)  dan  (3)  berpotensi mempercepat penyelesaian izin lingkungam,  namun  demikian  risiko yang  mungkin  timbul  adalah  potensi penolakan  dari  lembaga  pemerhati lingkungan. Pasal 32 ayat (1) dan (3) juga  mengalami  perubahan,  dimana frasa  “kegiatan  golongan  ekonomi
lemah”  diganti  dengan  frasa  “Usaha Mikro dan Kecil”.
Penyesuian ketentuan ini masih perlu  memperhatikan  mengenai  ada atau  tidaknya  kegiatan  usaha  skala UMK  dikenai  kewajiban  amdal  atau dalam  arti  lain  memiliki  risiko  tinggi. Perubahan terhadap Pasal 34, dilakukan  dengan  alasan  bahwa pengklasifikasian usaha dan/atau kegiatan  berdasarkan  risiko  dampak terhadap  lingkungan  dilakukan  oleh pemerintah pusat, dengan memperhatikan masukan dari
pemerintah  daerah,  baik  provinsi maupun  kabupaten/kota.  Hal  ini dilakukan untuk meningkatkan transparansi mengenai Kegiatan Berusaha Berbasis Risiko bagi pelaku  usaha  dan  memudahkan penyelesaian  izin  lingkungan.  Lebih lanjut,  ketentuan  Pasal  59  ayat  (3) perlu  untuk  dilakukan  perubahan, Pasal ini untuk mengakomodir integrasi  izin  pengelolaan  limbah  B3 maupun  limbah  cair  dengan  izin lingkungan.  Integrasi  dengan  izin lingkungan dilakukan melalui mekanisme perubahan izin
lingkungan.  Dalam  hal  Limbah  B3 merupakan bagian dari hasil kegiatan usaha, Pengelolaan Limbah B3
tersebut  dinyatakan  dalam  Amdal atau UKL-UPL.
Adapun berkaitan dengan beberapa  ketentuan  Pasal  yang dihapus,  dikarenakan  sudah  diatur dalam  Peraturan  Pemerintah,  seperti kriteria  mengenai  penyusun  amdal dan  sertifikat  kompetensi  penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dan (3). Penghapusan  ketentuan  Pasal  29, Pasal  30  dan  Pasal  31,  dilakukan dengan  alasan  Tim  Penilai  diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Penghapusan  pasal  mengenai perizinan dengan alasan berdasarkan pengalaman  saat  ini,  usaha/kegiatan yang  wajib  amdal  ataupun  UKL-UPL membutuhkan  waktu  maupun  biaya yang cukup besar untuk
menyelesaikan  dokumen  lingkungan tersebut.  Hal  ini  dilakukan  untuk memberikan kemudahan
penyelesaian  izin  lingkungan  serta kemudahan dalam
melakukan pengawasan, tanpa mengurangi esensi  dari  perizinan  lingkungan  itu sendiri. Selain pasal 36 dapaun Pasal 40  dihapus  dengan  alasan  Izin Lingkungan  tidak  menjadi  prasyarat penerbitan izin usaha. Dengan demikian  kegiatan  dapat  dilakukan
saat izin lingkungan belum diterbitkan dan masih diproses.
Apabila  dari  hasil  kajian  amdal kegiatan dinyatakan tidak layak lingkungan, maka Izin Usaha dicabut, pendekatan ini menimbulkan konsekuensi  ketidakpastian  hukum bagi  pelaku  usaha.  Penghapusan Pasal 40 dilakukan  berimplikasi meningkatkan transparansi mengenai Kegiatan  Berusaha  Berbasis  Risiko bagi pelaku usaha. [ 25 ]

## 2. Problematika  Penghapusan  Izin
Lingkungan Bagi Kegiatan Usaha  Dalam  Undang  Undang Omnibus Law Cipta Kerja Omnibus Law
merupakan produk hukum  baru yang di rancang sebagai bentuk trobosan untuk menggantikan  peraturan  peraturan atau  undang  undang    yang  ada sebelumnya. [ 26 ] dalam  hal  ini adanya  berbagai    UU  Omnibus  Law Cipta Kerja guna menjawab permasalahan  hukum  mulai  masalah tumpeng tinding peraturan perundang undangan  maupun  tidak  kesusaian peraturan  hukum  yang  satau  dengan yang lainnya. Dalam hal ini pengkajian ini lebih di fokuskan pada Draf Omnibus Law Cipta Kerja sendiri
terdiri dari 79 undang-undang dengan 15 bab dan 174 pasal yang menyasar
11 klaster, termasuk masalah lingkungan hidup. Revisi dan penghapusan beberapa
pasal dilakukan dalam Undang-Undang Nomor  32  Tahun  2009  tentang
Perlindungan dan
Pengelolaan
Lingkungan  Hidup.  Salah  satu  pasal yang rencananya akan dihapus adalah  Pasal  40  yang  mewajibkan izin  lingkungan  untuk  memperoleh izin usaha. Penghapusan izin tersebut menimbulkan berbagai polemic  hokum  hal  ini  di  karenakan lingkungan merupakan kesatuan ruang  dengan  semua  benda,  daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk  manusia  dan  perilakunya, yang  mempengaruhi  alam  itu  sendiri, kelangsungan  perikehidupan,  dan kesejahteraan manusia serta makhluk  hidup  lain. [ 27 ] Pentingnya perlindungan lingkungan hidup antara lain sebagai berikut:
a. Melindungi  wilayah  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia dari  pencemaran  dan/atau kerusakan lingkungan hidup b. Menjamin
keselamatan, kesehatan  dan  kehidupan
manusia
c.  Menjamin
kelangsungan kehidupan  makhluk hidup
dan kelestarian ekosistem
d. Menjaga  kelestarian  fungsi
lingkungan hidup e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup f. Menjamin terpenuhinya
keadilan  generasi  masa  kini dan generasi masa depan
g. Menjamin  pemenuhan  dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia
h. Mengendalikan  pemanfaatan sumber daya alam
i.  Mewujudkan  pembangunan
berkelanjutan
j.  Mengantisipasi  isu  lingkungan
global
Dengan  berbagai  alasan  diatas maka  perizinan  merupakan  hal  yang pokok dalam menjaga dan menetukan  suatu  persetujuan  dari penguasa berdasarakan undang- undang.  Perizinan  memiliki  3  fungsi yang  sangat  vital [ 28 ] antara  lain sebagai  berikut,  pertama  sebagai
instrumen  rekayasa  pembangunan. Pemerintah  dapat  membuat  regulasi atau  keputusan  yang  memberikan insentif  bagi  pertumbuhan  sosial ekonomi. semua semua bentuk perizinan  dilaksanakan  atas  dasar kepentingan masyarakat dan negara, sehingga  kepentingan  negara  bisa tercapai tanpa harus menyengsarakan  masyarakat.    Itulah beberapa  bentuk  perizinan  yang terjadi  dan  terdapat  di  negara Indonesia [ 29 ] .
Kedua  fungsi  keuangan  yaitu menjadi  sumber  pendapatan  bagi negara.
Pemberian izin
di kontrasepsikan berupa retribusi perizinan.  Untuk  itu  dengan  adanya perizinan  sangat  berrdampak  besar terhadap sumber pendapatan negara dan  daerah.    Pendapatan  ini  juga sangat membantu pembiayaan negara  menetukan  arah  kebijakan negara  yang  bertujuan  memberikan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Ketiga  fungsi  yaitu  menjadi instrument  pengaturan  tindakan  dan perilaku  masyarakat  artinya  Izin lingkungan
memiliki
fungsi pencegahan dan dalam UU
Lingkungan  merupakan  salah  satu dari beberapa instrumen yang
berfungsi untuk mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan. kegiatan usaha harus dapat dilakukan  dengan  berbagai  sarana hukum  administrasi  yang  tersedia bagi  pemerintah,  baik  yang  di wujudkan  dalam  tindakan  nyata  atau tindakan  hukum.  Salah  satu  wujud dalam instrumen yuridis adalah ketetapan perizinan  yang merupakan upaya perkenankan kegiatan usaha ( beschikkinge  welke  iets  toestaan  wat tevoren niet geoorloofd ).
Penerbitan,  pelaksanaan  dan penegakan hukum yang berdasarkan pada perizinan lingkungan merupakan  sebagai  sarana  untuk melindungi  dan  menjaga  kelestarian hutan masyarakat dari kegiatan pengelolaan  hasil  kekayaan  alam serta dampaknya terhadap lingkungan harus
mengimplementasikan  prinsip  tata kelola pemerintahan yang baik sebagai standard bagi pemerintah.
Jika dengan alasan
penghapusan  izin  di  lakukan sebagai bagian daripada mempermudah investasi  hal  ini  merupakan  hal  yang tidak  sejalan  dengan  Sejalan  dengan Adrian  Sutedi  beliau  berpendapat bahwa “ Untuk memudahkan
pemberian  izin  harus  dilakukan  oleh satu  instansi  (jika  di  Daerah  cukup dibentuk  Dinas  Perizinan)  hal  ini sangat  penting  di  lakukan  sebagai bagian  daripada  syarat  kelayakan terhadap lingkungan hidup. pemberian  izin  itu  diberikan  disertai dengan  persyaratan,  maka  harus dilakukan  kontrol,  baik  oleh  instansi pemberi izin maupun oleh pengadilan.  Kontrol  yang  dilakukan oleh  instansi  pemberi  izin  pada dasarnya  persyaratan  yang  telah dituangkan  dalam  surat  keputusan pemberian  izin.  Kontrol  tersebut meliputi  izin  itu  untuk  di  daerah mana, dan sebagainya ”.
Penghapusan  izin  lingkungan hidup  akan  mengurangi  alat  untuk mengendalikan dan mencegah dampak  yang  akan  terjadi  untuk lingkungan  hidup.  penghapusan  izin lingkungan  hidup    juga  berpotensi menimbulkan Berbagai persoalan lingkungan  hidup,  seperti  kerusakan sumber  daya  alam,  pengerusakan lingkungan  maupun  pencemaran  , serta terbaikannya kepentingan masyarakat  adat  dan  masyarakat setempat dalam memanfaatkan sumber  daya  alam  disebabkan,  hal ini di kerenakan adanya kewenangan
yang hilang sebenarnya dari pemerintah baik pusat maupun daerah untuk
sebenarnya mengendalikan  dampak  pencemaran dan  kerusakan  yang  sebenarnya  itu bisa  dikendalikan  melalui  perizinan tersebut.
Perizinan  merupakan  bagian daripada  konteks  amanah  negara terhadap  penguasaan  Sumber  daya alam yang ada, Konteks penguasaan sumber  daya  alam  negara  harus mampu  memberikan  manfaat  yang maksimal bagi seluruh rakyat Indonesia  yang  merupakan  bagian terpenting daripada penguasaan sumber  daya  alam.  Kesejahteraan bukan  berarti  bahwa  sumber  daya alam harus dieksploitasi dan menghasilkan  secara  ekonomis  akan tetapi  sumber  daya  alam  yang merupakan  titipan  anak  cucu  harus memberikan  manfaat  untuk  jangka panjang  keberadaannya  sehingga manfaat  yang  diterima  merupakan manfaat  tidak  hanya  intergenerasi namun  juga  manfaat  antar  generasi. Sejalan  dengan  itu  Peter  Prevos menjelaskan bahwa:
“ in  act  utilitarianism,  we  are required to promote those acts which will result in the greatest good for the
greatest  number  of  people.  the consequences  of  the  act  of  giving money to charity would be considered  righat  in  act  utilitarianis, because  the  money  increases  the happiness  of  many  people,  rather that  just  yourself.  to  see  the  utility  of an  action  as  only  a  criterion  for rightnes is to regard the maximisation of utility as what make an action right. This  leaves    open  the  question  of how one is to incorporate utilitarianism  into  one’s  life.  Rule utilitarianism  is  a  r  resction  to  that objection.  The  principle  of  utility  ini rule  utilitarianism  is a reaction  to  that objection.  The  principle  of  utility  in rule  ulitarianism  is  to  folow  those rules  which  will  result  in  the  greatest good  for  the  greatest  number  of people.  In  the  example  above,  the general  rule  would  be:’Share  your wealth’.  Utilitarianism  holds  that whatever produces the greatest utility (pleasure  or any  other  such  value  as defined and justified by the utilitarian) is  good  and  that  which  produces  the greatest  nett  utility,  is  considered right. Both theories count as utilitarian because  both  define  that  which produces  the  greatest  utility  as  good and seek for the greatest nett amount
of  utility,  be  it  either  through  actions or  indirectly  through  rules.  One objection  to  rule-utilitarianism  is  that in  some  situations  the  utility  of breaking  a  certain  rule  could  be greater  than  keeping  it.  It  is,  for example,  not  difficult  to  imagine  that a  rule-utilitarian  who  lives  by  the  rule ‘Tell  the  truth’,  sometimes  will  find him or herself forced to lie in order to increase utility . ”
Secara  umum  utilitarianisme tindakan  ditekankan  pada  tindakan yang harus dipilih dari dua atau lebih pilihan yang paling mampu mendatangkan  kebahagiaan  yang maksimal.  Artinya  lahirnya  RUU Omnibus Law Cipta Kerja tidak hanya berbicara  pertumbuhan  ekonomi  dan kesejahteraan secara ekonomi melainkan berbicara pada ruang atau tempat  dimana  lingkungan  itu  juga menjadi  jaminan  dalam  memberikan kesejahteraan.
Undang-Undang  Omnibus  Law Cipta  Kerja,  menjadi  polemik  hingga hari  ini  karena  dianggap  melanggar prinsip  konstitusionalisme,  karena melanggar  semangat  keselarasan hukum,  dalam  arti  memicu  terjadinya pertentangan antar peraturan perundang-undangan.  Selain  itu,  UU
Omnibus  Law  Cipta  Kerja,  dianggap bertentangan dengan
berbagai
prinsip  dasar  yang  diatur  di  dalam konstitusi  itu  sendiri.  undang  undang omnibus law Cipta Kerja bertentangan
Undang-Undang Nomor  32  Tahun  2009  Tentang Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  (UU Pengelolaan  Lingkungan  Hidup.  dan prinsip  hukum  Lex  Superior  derogat legi  inferior  (peraturan  perundang- undangan yang lebih tinggi
mengesampingkan
peraturan
perundang-undangan yang lebih rendah).
Dengan adanya pertentangan  dengan  Pasal  28  H Undang-  Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia tahun 1945,
”setiap  orang  berhak  hidup sejahtera  lahir  dan  batin,  bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup  yang  baik  dan  sehat  serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan ”.
Pertentangan dpat di lihat dengan  di  hapusnya  izin  lingkungan maka jaminan negara terdapat pemenuhan tempat tinggal dan lingkungan  hidup  yang  sehat  yang  di amanahkon  oleh  kostitusi  tidak  di laksanakan kerena pertentangan
tersebut  tidak  selaras  dan  sejalan dengan semangat konstitusional.
Pemerintah diberi amanah kekuasaan  dengan  maksud  untuk melindungi  hak-hak  warga  negara. Terlebih  lagi  dengan  konsep  negara kesejahteraan (welfare state) sebagai konsep negara modern telah memberikan  kekuasaan  lebih  besar pada  pemerintah  untuk  bertindak. Kekuasaan  ini  semata-mata  adalah untuk  memajukan  dan  mencapai pemenuhan  hak  asasi  manusia. Pemerintah tidak lagi hanya menjamin pemenuhan secara
ekonomi saja, namun harus mengupayakan pemenuhan terhadap penyediaan tempat tinggal dan lingkungan  hidup  yang  sehat.  Untuk itu  pemenuhan  hak  atas  lingkungn hidup yang sehat merupakan kewajiban pemerintah untuk memenuhinya.
Dalam  hal  ini  UU  Omnibus  Law
Cipta Lapangan
seyogyannya berpedoman  pada  Prinsip  rasional  di gunakan  untuk  mencegah  obesistas hukum artinya
kebijakan penghapusan izin usaha harus mengandung  makna,  ketepatan  atau pelaksanaan  sesuai  dengan  tujuan dan  sarana  yang  di  gunakan  untuk
mencapai tujuan. Untuk itu penerapan  UU  Omnibus  Law  Cipta
Kerja yang berkaitan dengan penghapusan  izin  usaha  dianggap tidak rasional dan  mengandung obesitas  hukum  yang  artinya  undang undang  ini  sangat  tidak  urgen  untuk di  terapkan  serta  kesulitan  untuk memperoleh izin lingkungan seyognya  sistem birokrasi  di benahai bukan  malah  melahirkan  produk hukum  yang  berlebihan  sehingga bertentangan  dengan  produk  hukum atau  bertentangan  dengan  konstitusi itu sendiri.
Yang anatinya
menimbulkan  ketidakpastian  hukum serta menimbulkan kekacouan hukum  dalam  kehidupan  masyarakat dan tindakan sewenang-wenang oleh perusahaan.

## KESIMPULAN
1. Ratio legis penghapusan izin lingkungan  dalam  kegiatan  usaha Dalam  Undang  Undang  Omnibus Law  Cipta  Kerja  dengan  alasan berdasarkan  pengalaman  saat  ini, usaha/kegiatan  yang  wajib  amdal ataupun  UKL-UPL  membutuhkan waktu  maupun  biaya  yang  cukup besar untuk menyelesaikan dokumen  lingkungan  tersebut.  Hal
ini  dilakukan  untuk  memberikan kemudahan penyelesaian izin lingkungan serta kemudahan dalam  melakukan  pengawasan, tanpa  mengurangi  esensi  dari perizinan  lingkungan  itu  sendiri. Selaian itu penghapusan izin lingkungan  tersebut  di  karenakan alasan Izin Lingkungan tidak menjadi  prasyarat  penerbitan  izin usaha.  Dengan  demikian  kegiatan dapat dilakukan saat izin lingkungan  belum  diterbitkan  dan masih diproses.
2. Problematika  Penghapusan  Izin
Lingkungan  Bagi  Kegiatan  Usaha Dalam  Undang  Undang  Omnibus Law  Cipta  Kerja  dapat  di  lihat dengan tidak adanya sabutan baik terhadap penghapusan izin lingkungan  halibut  bukan  tidak beralasan mengingat Izin
lingkungan  itu  memiliki  fungsi pencegahan  dan    merupakan salah satu dari beberapa instrumen  yang  berfungsi  untuk mencegah kerusakan dan pencemaran  lingkungan  selain  itu dengan  adanya  penghapusan  izin lingkungan  Akan ada  kewenangan yang hilang sebenarnya dari pemerintah  baik  pusat  maupun
daerah dalam melaksanakan
pengendalian dampak pencemaran  dan  kerusakan  yang sebenarnya itu dapat  dikendalikan apabila  adanya    izin  lingkungan. Setidaknya  Perizinan  memiliki  3 fungsi yang sangat vital antara lain sebagai  berikut,  pertama  sebagai instrumen rekayasa pembangunan.  Pemerintah  dapat membuat  regulasi  atau  keputusan yang  memberikan  insentif  bagi pertumbuhan sosial ekonom.
Kedua  fungsi  keuangan  yaitu menjadi  sumber  pendapatan  bagi negara Ketiga fungsi yaitu menjadi instrument  pengaturan  tindakan dan perilaku masyarakat.

## REFERENSI
[1] K.C  Wheare  F.B.A.  (1975). Modern  Constitution,  London, Oxford University Pers, hal 1.
[2] H.R.Otje Salman,S. (2010). Filsafat Hukum ( Perkembangan & Dinamika Masalah), Bandung, Rafika Aditama, hal 44.
[3] [ 4 ] Siti  Sundari  Rangkuti.
(2003).  Hukum  Lingkingan  dan Kebijakan Lingkungan Nasional,
Surabaya,  Airlangga  University
Press, hal 115.
[4] I Gde Astawa.
(2002). Hubungan Fungsional Antar
Hukum Administrasi Negara Dengan  Undang-Undang  No  4 Tahun  1982  Tentang  Ketentuan Pokok  Pengelolaan  Lingkungan Hidup Dan Pelaksanaannya Dalam Dimensi Pemikiran Hukum  Administrasi  Negara, Yogyakarta,  Uii  Press,  Cet Kedua, hal 308-309. [5] N.M  Spelt  dan  J.B.J.M  Ten Berge. (1993). Pengantar Hukum Perizinan, Disunting Oleh Philipus M Hadjon, Surabaya, Yuridika, 1993, hal 1- 2.
[6] I  Made  Arya  Utama.  (2006). Sistem Hukum Perizinan Berwawasan  Lingkungan  Hidup Dalam Mewujudkan Pembangunan  Daerah  Yang Berkelanjutan,  Bandung,  Jurnal Hukum, Program Pasca Sarjana Unpad, hal 7.
[7] Lilik  Pudjiastuti.  (2013).  Prinsip Hukum  Pengaturan  Perizinan Kefarmasian,  Disertasi  Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, hal 25. [8] Erwin Muhamad. (2011). Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan  Hidup,  Bandung, PT  Refika  Aditama,  Cet  3,  hal 35 [9] RTM Sutamihardja. (1978). Kualitas Dan Pencemaran Lingkungan, Bogor, Institute Pertanian, Cet 1, hal 1.
[10] St. Munadjat Danusaputro. (1986). Hukum Lingkungan Dalam Pencemaran Lingkungan Melandasi Sistem Hukum Pencemaran,  Bandung,  Sektor Bina Cipta, Cet Ke 5, hal 77.
[11] Erwin Muhamad.,Op.,Cit.,hal 53
[12] Nanik,Trihastuti.  (2013).  Hukum
Kontrak  Karya  Pola  Pengusaha Pertambangan Indonesia, Malang, Setara Press, hal 120.
[13] Philipus  M  Hadjon  dan  Tatiek Sri  Djatmiati.  (2016).  Argumen
Hukum, Surabaya, Gadjah Mada University Press, Cetakan Ke 7, hal 3.
[14] Johnny  Ibrahim.  (2010).  Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang,
Banyumedia, hal 93
[15] Peter  Mahmud  Marzuki.  (2005). Penelitian  hukum,  Edisi  Revisi, Jakarta, Kencana, hal 136.
[16] Ibid, hal 177.
[17] I Gde Astawa.
(2002). Hubungan Fungsional Antar Hukum Administrasi Negara Dengan  Undang-Undang  No  4 Tahun  1982  Tentang  Ketentuan Pokok  Pengelolaan  Lingkungan Hidup Dan Pelaksanaannya Dalam Dimensi Pemikiran Hukum  Administrasi  Negara, Yogyakarta,  Uii  Press,  Cet Kedua, hal 308-309.
[18] Prajudi Atmosudirjo. (1983). Hukum  Administrasi  Negara, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983, hal  94
[19] Ibid,  hal 96.
[20] Roni Sulistyanto
Luhukay. (2020).  Fungsi    Rancangan Undang-  Undang  Omnibus  Law Cipta Kerja  Dalam  Percepatan Pertumbuhan Ekonomi,Semarang, Jurnal Meta  Yuridis,  Universitas  PGRI Semarang,  Volume  3  No  1 Tahun 2020, hal 38
[21] Helmi. (2012). ,Hukum
Perizinan  Lingkungan  Hidup,
Jakarta,  Sinar  Grafika,  Cet
Pertama.,hal 81-82.
[22] Sumantoro. (2008). Hukum Ekonomi,  Jakarta,  UI  Press,  hal
6
[23] Siti  Sundari  Rangkuti.  (2003). Hukum Lingkingan dan Kebijakan Lingkungan Nasional,
Surabaya,  Airlangga  University Press, hal 115.
[24] Lilik  Pudjiastuti.  (2013).  Prinsip Hukum  Pengaturan  Perizinan Kefarmasian,  Disertasi  Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, hal 25. [25] Adrian  Sutedi.  (2010).  Hukum Lingkungan Dalam Sektor Pelayanan Public., Jakarta, Sinar Grafika, hal. 243.
[26] Peter  Prevos.  (2014).  Rule  and Act Utilitarianism, Makalah Pada Khusus  Ethics,  Oleh  Monash University Melbourne.
[27] Lidya Shery Muis. (2019). Jurnal Kajian  Hukum  Widya  Pranata Hukum “Hak  atas  aksebilitas obat  paten  bagi  masyarakat ”, Vol.  1,  No.  1  Febuari  2019,  hal
32
[28] Roni Sulistyanto Luhukay.
(2019).  Abdul  Kodir  Jailani, Penataan Sistem Peraturan Perundang-Undangan Dalam Mendukung Pengutan Konstitusi Ekonomi Indonesia, Jurnal Jatiswara,  Universitas  Mataram Lombok,  Volume  34  No  2  Juli 2019, hal 158.
[29] Roni Sulistyanto Luhukay.
(2019).  Karakteristik  Tanggung Gugat  Perusahaan  Terhadap Lingkungan Dalam Menciptakan Kesejateraan Rakyat, Junal Meta  Yuridis  Universitas  PGRI Semarang,  Volume  2  No  1 Tahun 2019, Hal 26.