## PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK ȍ GOOD GOVERNANCE Ȏ DI BIDANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN INDIKASI GEOGRAFIS

## Nunung Munawaroh
Institut Pemerintahan Dalam negeri
nunungfurqon@gmail.com

## ABSTRACT
Local Government is regional heads as the administrator of Local Government who leads the government affairs which becomes the autonomous regional authority. In implementation of this affairs, good governance must be carried to goverment.
This study aims to describe the role of the Regional Government in optimizing the role of guidance and supervision of Geographical Indications and the existence of legal protection of Geographical Indications in the welfare of the community, especially farmers. The methodology used in this study uses descriptive analytical research speci ϔ ications, the type of research used is normative legal research, the analytical normative juridical approach.
One of the roles of the Local Government is the development and supervision of Geographical Indication, which are in accordance with the mandate of Article 70 and 71 of Trademark and Geographical Indications Law Number 20 of 2016. This is important in legal protection of products that have special charateristics. The reason why it become special because of the geographical area, only exist in that area and not belonging to other regions. This has become a regional asset that can bene ϔ it the farming community.
Keywords: local government, good governance, authority, development and supervision, geographical indications.

## ABSTRAK
Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai administrator Pemerintah Daerah yang  memimpin  urusan  pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan  daerah  otonom. Dalam pelaksanaan urusan ini, tata kelola yang baik harus dilakukan kepada pemerintah.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  peran  Pemerintah  Daerah dalam melakukan optimalisasi peran pembinaan dan pengawasan Indikasi Geogra is dan  keberadaan  perlindungan  hukum  Indikasi  Geogra is  dalam  mensejahterakan masyarakat,  khususnya  petani.  Metodologi  yang  digunakan  dalam  penelitian ini  menggunakan  spesi ikasi  penelitian  deskriptif  analitis,  jenis  penelitian  yang digunakan penelitian hukum normatif, metode pendekatan yuridis analitis normatif.
Salah  satu  peran  Pemerintah  Daerah  adalah  pengembangan  dan  pengawasan Indikasi  Geogra is,  yang  sesuai  dengan  amanat  Pasal  70  dan  71  Undang-Undang
Merek  dan  Indikasi  Geogra is  Nomor  20  tahun  2016.  Hal  ini  penting  dalam perlindungan hukum terhadap produk yang memiliki karakteristik khusus. Alasan mengapa  menjadi  produk  istimewa  karena  sesuai  wilayah  geogra isnya,  produk tersebut  hanya  ada  di  daerah    itu  dan  bukan  menjadi  milik  daerah  lain.  Ini  dapat menjadi aset regional yang dapat bermanfaat bagi masyarakat petani.
Kata kunci: pemerintah  daerah,  tata  kelola  pemerintahan,  kekuasaan, pengembangan dan pengawasan, indikasi geogra is.

## PENDAHULUAN
L ahirnya  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah  (sebagaimana  telah  diubah dengan  Perubahan  Pertama  dalam  UU No. 2 Tahun 2015 dan Perubahan Kedua dalam UU No. 9 Tahun 2015) menandai suatu babak baru kebijakan otonomi dan relasi  Pusat-Daerah  hari  ini.  Penataan ulang  urusan,  penguatan  kedudukan Gubernur  dan  pemerintahan  Propinsi, hingga  pengenalan  konsep  manajemen tranisisi berupa status daerah persiapan dalam  pemekaran  wilayah  hanyalah sebagian contoh yang bisa disitir sebagai butki perubahan. Tentu, dalam pola dan warna  relasi  pemerintah  pusat  dengan daerah,  berbagai  perubahan  yang  ada sedikit  banyak  membawa  dinamika baru  dalam  pengelolaan  otonomi  dan penyelenggaraan  pemerintahan  daerah ke depan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan menyebutkan ada Pemerintahan Pusat  dan  Pemerintahan  Daerah,  ke dua  istilah  ini  merujuk  pada  Daerah Bab  I  tentang  Ketentuan  Umum  Pasal 1  angka  1  menyebutkan  Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia  yang  memegang  kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia  yang  dibantu  oleh  Wakil Presiden  dan  Menteri  sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; angka  2  menyebutkan  Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan  pemerintahan  oleh  Pemerintah
Daerah  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah  menurut  asas  otonomi  dan tugas  pembantuan  dengan  prinsip otonomi  seluas-luasnya  dalam  sistem dan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945; angka  3  menyebutkan  Pemerintah Daerah  adalah  kepala  daerah  sebagai unsur  penyelenggara  Pemerintahan Daerah  yang  memimpin  pelaksanaan urusan  pemerintahan  yang  menjadi kewenangan daerah otonom.
Pemerintah Daerah memiliki peran  strategis  dalam  pembinaan  dan pengawasan di daerahnya. Karena dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang  Pemerintahan  Daerah  Bab  I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 angka 5  menyebutkan  urusan  pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang  menjadi  kewenangan  Presiden yang  pelaksanaannya  dilakukan  oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
Mengenai kekuasaan pemerintahan, diuraikan  dalam  urusan  pemerintahan. Dalam  Pasal  12  ayat  (3)  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Nunung Munawaroh — Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan .... Pemerintahan Daerah, pertanian merupakan urusan pemerintahan konkuren  yang  termasuk  urusan pemerintahan pilihan. Pemerintah Daerah perlu memandang penting dengan perlindungan  Indikasi  Geogra is  (IG), pertimbangan-pertimbangan  perlunya perlindungan IG di antaranya:
a. Banyaknya  produk-produk  yang memerlukan perlindungan IG serta  keinginan  masyarakat  untuk mendapat  perlindungan  hukum, mengingat sumber alam yang kaya raya  serta  budaya  yang  beraneka ragam;
b. Unsur  letak  geogra is  Indonesia yang  sangat  strategis  memiliki  ke khasan dalam produk IG;
c. Posisi  Indonesia  yang  strategis dalam  perdagangan  internasional yaitu berupa market yang luas serta memiliki  penduduk  yang  sangat besar (± 200 juta orang);
d. Indonesia adalah anggota WTO dan Trips agreement ,  guna  memenuhi kewajiban tersebut perlu pengaturan di bidang IG. Selain itu, manfaat perlindungan IG
di antaranya:
a. Memberikan  perlindungan  hukum pada produk IG di Indonesia;
b. IG  dapat  digunakan  sebagai strategi pemasaran produk IG pada perdagangan dalam dan luar negeri;
c. Memberikan  nilai  tambah  pada produk  berpotensi  IG  di  daerah dan  meningkatkan  kemampuan ekonomi daerah;
d. Meningkatkan  reputasi  produk  IG pada perdagangan global;
e. Adanya  persamaan  perlakuan  atas perlindungan IG dan promosi IG di luar negeri;
f. IG  sebagai  salah  satu  alat  untuk menghindari persaingan curang.
Selanjutnya  keuntungan  petani dengan adanya IG di antaranya:
a. Meningkatkan profesionalisme
petani  (karena  disyaratkan  adanya buku  spesi ikasi  untuk  menjamin kualitas);
b. Meningkatkan  dan  memelihara kualitas produk IG dan memperkuat daya saing petani;
c. Memperkuat  hak  petani  melalui asosiasi produk IG;
d. Mendorong peningkatan pemerataan  ekonomi  yang  lebih baik bagi para petani;
e. Meningkatkan  dan  menciptakan lapangan  kerja  bagi  para  petani di  daerah  yang  memiliki  potensi produk IG.
Namun mengenai penting, manfaat dan kesejahteraan petani dengan adanya IG.  Pemerintah  Daerah  baru  sebatas mendaftarkan  produk  IG  saja.  Jangan sampai IG hanya menjadi “gaya-gayaan” Pemerintah  Daerah,  namun  tidak ada  manfaatnya  untuk  kesejahteraan masyarakat, khususnya petani.
Dari  uraian  di  atas  permasalahan yang  timbul  adalah  Bagaimana  Peme- rintah  Daerah  dapat  melakukan  opti- malisasi  peran  pembinaan  dan  penga- wasan  Indikasi  Geogra is?;  Apakah keberadaan  perlindungan  hukum  Ind- ikasi  Geogra is  dapat  mensejahterakan masyarakat, khususnya petani?
Metodologi  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  menggunakan  spesi ikasi penelitian  deskriptif  analitis,  jenis
penelitian  yang  digunakan  penelitian hukum  normatif,  metode  pendekatan yuridis analitis normatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemerintahan yang Baik (Good Governance)
Dalam penyelenggaraan pemerintahan  daerah,  ada  banyak pertimbangan  yang  harus  dijadikan pegangan pokok agar konsep pelaksanaan  otonomi  dapat  berjalan sebagaimana  mestinya  di  antara berbagai pertimbangan tersebut adalah penerapan  tata  kelola  pemerintahan daerah  yang  baik  ( the good local governance ) yang merupakan salah satu prinsip yang perlu menjadi perhatian.
Pemerintah  dapat  dipadankan dengan  istilah  administrasi  negara. Menurut Asep Warlan Yusuf, administrasi  negara  adalah  badan atau jabatan dalam lapangan kekuasaan  eksekutif  yang  mempunyai kekuasaan mandiri berdasarkan
hukum  untuk  melakukan  tindakan- tindakan  di  lapangan  pengaturan maupun  penyelenggaraan  (negara). Pemerintah  atau  administrasi  negara yang  direpresentasikan  oleh  badan atau jabatan-jabatan merupakan subyek  hukum  yang  mempunyai  hak dan  kewenangan  untuk  melakukan tindakan pemerintahan dalam upaya  mewujudkan  kesejahteraan masyarakat. Pemerintah merupakan salah satu dari pelaku-pelaku dalam penyelenggaraan pemerintahan. Cabang  kekuasaan  eksekutif  mewakili atau  mengandug  2  (dua)  karakter dalam  dirinya,  yaitu:  pertama,  sebagai
alat  kelengkapan  atau  orang  negara; yang  bertindak  untuk  dan  atas  nama negara.  Tindakan  eksekutif  sebagai alat kelengkapan negara adalah tindakan  negara;  kedua,  sebagai  badan administrasi  negara  yang  mempunyai kekuasaan  mandiri  yang  dilimpahkan negara. Kekuasaan mandiri ini memungkinkan  administrasi  negara melakukan  tindakan-tindakan  mandiri, baik  dilapangan  pengaturan (regelen) maupun  penyelenggaraan  administrasi negara (besturen) .
Pada  dasarnya  terdapat  dua alat  ukur  bagi  keabsahan  tindak pemerintahan,  yaitu:  1)  peraturan perundang-undangan  sebagai  aturan hukum  tertulis  dan  2)  asas  umum pemerintahan yang baik sebagai aturan hukum  tidak  tertulis.  Bagi  pemerintah pertama-tama dibutuhkan suatu aturan sebagai  norma  tindak  pemerintahan. Rumusan  semacam  itu  merupakan norma  umum  hukum  adminsitrasi negara  yang  dalam  perkembangannya di  beberapa  negara  saat  ini  ditampung dalam suatu kodi ikasi hukum administrasi negara umum. Hukum administrasi dalam bentuknya  yang  demikian  senantiasa merupakan  hukum  adinistrasi  luar biasa atau hukum administrasi khusus. Untuk menelaah   hukum   administrasi khusus      perlu      diadakan      penelitian hukum  administrasi  positif.  Petunjuk yang  dapat  digunakan  untuk  itu adalah  asumsi  dalam  koleksi  hukum administrasi positif.
Bertitik tolak dari lapangan hukum administrasi sabagai hukum yang berada dalam  lapangan bestuur dan besturen, Padmo  Wahjono  mengelompokkan aturan  hukum  administrasi  positif sebagai berikut:
Nunung Munawaroh — Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan ....
1) Aturan  pokok  yang  memuat  garis- garis  besar  sebagai  instruksi di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial; 2) Bidang tata hukum yang diasumsikan  timbul  atau  tumbuh dari  sistem  perencanaan  jangka tertentu, yaitu: a. Aturan-aturan di bidang ekonomi; b. Aturan-aturan di bidang agama dan  kepercayaan  terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
c. Aturan  di  bidang  politik, aparatur  pemerintah,  hukum penerangan  dan  pers  serta hubungan luar negeri.
3) Bidang  tata  hukum  yang  dihu- bungkan  dengan  departemen  yang mengasuhnya  ( objecten van staas- zorg ).
Tiga  fungsi  Hukum  Administrasi, yaitu fungsi normatif, fungsi instrumental,  dan  fungsi  jaminan.
Deskripsi  tersebut  menggambarkan bahwa  hukum  Administrasi  meliputi: 1)  pengaturan  sarana  bagi  pemerintah untuk  mengatur  dan  mengendalikan masyarakat,  2)  pengaturan  cara-cara partisipasi  warga  masyarakat  dalam proses  pengaturan  dan  pengendalian dan  perlindungan  hukum,  dan  3) penetapan  norma-norma  fundamental bagi penguasa untuk pemerintahan yang baik.  Dengan  demikian  pemahaman tentang  konsep  Hukum  Administrasi terdiri  atas  unsur-unsur  utama:  1) hukum tentang kekuasaan memerintah yang sekaligus dikaitkan dengan hukum tentang  peran  serta  masyarakat  dalam pelaksanaan  peme-rintahan,  2)  hukum tentang organisasi ppemerintahan, dan 3) hukum tentang perlindungan hukum
bagi  rakyat.  Berdasarkan  deskripsi hukum Administrasi di atas maka ruang lingkup keabsahan tindak pemerintahan dapat  dirumuskan  dan  atau  dibatasi dengan tugas-tugas pemerintahan yang menjadi bagian dari kewenangan, prosedur, dan substansi. Tentang bagaimana badan atau  pejabat  tata  usaha  negara  itu memperoleh wewenang untuk melaksanakan  pemerintahan  tersebut dapat diamati dari sudut prosedur dan substansi pemberian wewenang. Dalam hal ini perlu dipahami bahwa asas umum prosedur bertumpu pada tiga landasan utama Hukum Admi- nistrasi, yaitu:
1. Asas negara Hukum;
2. Asas Demokrasi, dan
3. Asas Instrumental.
Asas negara hukum dalam prosedur utamanya  berkaitan  dengan  perlin- dungan hak-hak dasar. Setiap keputusan tata  usaha  negara  harus  didasarkan atas  peraturan  perundang-undangan dan  asas-asas  umum  pemerintahan yang  baik  sebagai  landasan  terhadap perlindungan  hak-hak  asasi  manusia. Sementara  asas  demokrasi  dalam prosedur  berkenaan  dengan  asas keterbukaan  dalam  penyelenggaraan pemerintahan.
Asas keterbukaan mewajibkan  pemerintah  untuk  secara aktif  memberikan  informasi  kepada masyarakat  tentang  suatu  rencana tindak  pemerintahan.  Keterbukaan pemerintahan  memungkinkan  peran serta  masyarakat  dalam  pengambilan keputusan.
Di  samping  itu  asas  keterbukaan mewajibkan pemerintah untuk mengumumkan setiap keputusan pemerintah. Sedangkan asas instrumental  dalam  prosedur  meliputi
asas  e isensi  dan  asas  efektivitas. Dewasa  ini  masih  banyak  prosedur  di bidang pemerintahan yang masih belum berdaya guna dan berhasil guna. Dalam hubungan  itu  deregulasi  di  bidang pemerintahan  khususnya  menyangkut prosedur  pemerintahan  masih  sangat dibutuhkan.
Dasar  kewenangan  administrasi negara mengeluarkan peraturan kebijakan  adalah  bersumber  dari kebebasan  bertindak (freies ermessen) yang  dimiliki  oleh  administrasi  negara. Sejalan  dengan  perkembangan  paham negara  kesejahteraan (welfare state) yang  memberi  peluang  lebih  besar kepada  administrasi  negara  untuk melaksanakan freies ermessen dalam rangka menyelenggarakan public servis , maka  semakin  nampak  menonjol instrumen  penyelenggaraan  kebijakan administrasi negara. Selanjutnya, menurut H. D. Stoud  dalam  Ridwan  HB  (2008), memberikan pengertian tentang kewenangan adalah: “keseluruhan aturan-aturan  yang  berkenan  dengan perolehan  dan  penggunaan  wewenang pemerintahan  subjek  hukum  publik di  dalam  hubungan  hukum  publik”. Ateng Syafrudin menyajikan pengertian wewenang,  mengemukakan  bahwa: “ada  perbedaan  antara  pengertian kewenangan  dan  wewenang.  Harus dibedakan antara
kewenangan
(authority, gezag) dengan  wewenang
(competence, bevoegheid). Kewenangan adalah  apa  yang  disebut  kekuasaan formal,  kekuasaan  yang  berasal  dari kekuasaan yang diberikan oleh undang- undang,  sedangkan  wewenang  hanya mengenai  sesuatu “onderdeel” (bagian)
tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-
wewenang (rechtsbevoegdheden).
Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum  publik,  lingkup  wewenang pemerintahan,  tidak  hanya  meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (bestuur), tetapi  meliputi wewenang  dalam  rangka  pelaksanaan tugas,  dan  memberikan  wewenang serta  distribusi  wewenang  utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan”.
Dapat disimpulkan Ateng Syafrudin, dalam  Salim  HS  dan  Erlies  Septiana Nurbani  mengenai  unsur-unsur  yang tercantum di kewenangan, meliputi:
1. adanya kekuasaan formal;
2. kekuasaan  diberikan  oleh  undang- undang.
Sedangkan unsur-unsur wewenang, yaitu mengenai suatu onderdeel (bagian) tertentu dari kewenangan. Kewenangan dalam  tindak  pemerintahan  harus bertumpu  atas  kewenangan  yang  sah. Kewenangan  ini  diperoleh  melalui  tiga sumber,  yaitu  atribusi,  delegasi,  dan mandat.  Kewenangan  atribusi  adalah pemberian  wewenang  pemerintahan yang  baru  oleh  suatu  ketentuan  dalam suatu  peraturan  perundang-undangan. Di sini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang pemerintahan baru.
Sedangkan  dalam  kewenangan delegasi terjadi pelimpahan, penyerahan, atau pengalihan wewenang yang telah ada oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang telah mempunyai kewenangan  atributif  kepada  badan atau pejabat tata usaha negara lainnya. Jadi,  delegasi  selalu  didahului  oleh kewenangan  atribusi  yang  kemudian dilimpahkan kepada lembaga lain.
Sebaliknya kewenangan yang bersumber  dari  mandat,  dalam  hal
Nunung Munawaroh — Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan ....
ini  tidak  terjadi  suatu  pemberian wewenang  baru  atau  pelimpahan wewenang dari badan atau pejabat tata usaha  negara  yang  satu  kepada  yang lain.  Artinya  tidak  terjadi  perubahan apa-apa mengenai distribusi wewenang yang ada, yang terjadi hanya hubungan intern .
Prinsip good governance dalam proses  penyelenggaraan  pemerintahan daerah  merupakan  sebuah  tuntutan bagi  pemerintah  daerah  dalam  rangka mewujudkan pemerintahan
yang demokratis,  bersih,  transparan,  dapat di  pertanggungjawabkan,  efektif  dan e isien. Good Governance mengandung pengertian  menjunjung  tinggi  nilai- nilai  dalam  kehidupan  masyarakat berbangsa  dan  bernegara  dan  yang berhubungan  dengan  kepemimpinan. Good Governance juga  merupakan wujud  nyata  dalam  penyelenggaraan Pemerintahan  Negara  yang  bersih  atau tata kelola yang baik dan benar.
Dalam  konsep governance paling dasar,  disebut  ada  tiga stakeholder utama  yang  saling  berinteraksi  dan menjalankan
fungsinya masing- masing  yaitu  negara  atau  pemerintah
(state ),  sektor  swasta  atau  dunia usaha (private sektor )  dan  masyarakat (society ). Institusi pemerintah berfungsi menciptakan  lingkungan  politik  dan hukum yang kondusif, sedangkan sektor swasta  menciptakan  pekerjaan  dan pendapatan,  sedangkan  masyarakat berperan  dalam  membangun  interaksi sosial,  ekonomi  dan  politik  termasuk mengajak kelompok-kelompok
masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial dan politik. Kepemimpinan merupakan variabel yang  penting  dalam  pembangunan
lembaga.
Kepemimpinan adalah kelompok  orang  yang  aktif  terlibat dalam  merumuskan  doktrin  dan program  lembaga  serta  menetapkan dan  membina  hubungan-hubungan dengan lingkungannya.
Menurut E. Koswara K, kepemimpinan Pemerintahan merupakan  amanah,  berakhlak  dan bertanggung  jawab.  Kepemimpinan merupakan  proses  yang  pro  aktif, dinamis dan menantang. Selain itu  seorang  pemimpin  pemerintah seharusnya  merupakan  pionir  dalam segala kehidupan kemasyarakatan dan  kepemerintahan  selalu  berupaya meningkatkan  segala  sesuatu  yang serba  tidak  tahu  menjadi  tahu  dan menjadi terang bagi rakyat.
I Gde Pantja Astawa mengemukakan untuk menghindari administrasi negara membuat  peraturan  kebijakan  yang melampaui  batas-batas  kebebasan bertindak dan merusak tatanan hukum yang berlaku, maka perlu diketemukan asas-asas  penyelenggaraan  yang  dapat dijadikan  batas  kendali  bagi  peraturan kebijakan.  Asas-asas  yang  dimaksud adalah  asas-asas  pemerintahan  yang baik, yaitu:
a. Asas persamaan;
b. Asas kepercayaan;
c. Asas kepastian hukum;
d. Asas kecermatan;
e. Asas pemberian alasan (motivasi);
f. Asas  larangan  penyalahgunaan wewenang (detournement de pouvoir) ;
g. Asas larangan bertindak sewenang- wenang.
Mengenai Good Governance di atas, dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Ta-
hun 2014 Tentang Pemerintahan Daer- ah Pasal 58 menyebutkan dalam menye- lenggarakan  Pemerintahan  dae rah berpedoman  pada  asas  penyelengga- raan  pemerintahan  negara  yang  terdiri atas:
a. kepastian hukum;
b. tertib penyelenggara negara;
c. kepentingan umum;
d. keterbukaan;
e. proporsionalitas;
f. profesionalitas;
g. akuntabilitas;
h. e isiensi;
i. efektivitas; dan
j. keadilan.
Indikasi Geogra ϐ is sebagai Bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
Ada  pendapat  yang  menyatakan bahwa Indikasi Geogra is (Geographical Indications) adalah  salah  satu  Hak Kekayaan Intelektual buatan. Ia
dibuat  oleh  perjanjian  Organisasi Perdagangan  Dunia  dalam  aspek- aspek  Hak  Kekayaan  Intelektual  yang terkait  dengan  perdagangan  atau  the World Trade  Organization (WTO) Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) . Pendapat  ini  ada  benarnya.  Meskipun belum  sepopuler  rezim  Hak  Kekayaan Intelektual  lainnya  seperti  Paten  atau Hak  Cipta,  paling  tidak, TRIPs memang telah  membentuk  kembali  rezim Indikasi  Geogra is  sebagai  salah  satu rezim  Hak  Kekayaan  Intelektual  yang diterima  tanpa  reservasi  dan  menjadi bahan  pemikiran  ratusan  Negara penandatangan Perjanjian WTO/ TRIPs tersebut  sejak  awal  tahun  1995.
Sebelum  itu,  sebagai  salah  satu  jenis perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, Indikasi Geogra is hanya dikenal secara terbatas  di  Negara-negara  Eropa  Barat seperti  Perancis,  Italia,  Spanyol  dan Jerman.
Menurut  R.  M  Suryadiningrat, terdapat  pengelompokan  HKI  yang dikategorikan dalam kelompok sebagai berikut:
1. Hak Cipta (Copyright); 2. Hak Kekayaan Perindustrian (Industrial Property Rights).
Hak  cipta  sebenarnya  dapat  lagi diklasi ikasikan  ke  dalam  dua  bagian, yaitu:
a. Hak Cipta; dan
b. Hak  yang  berpadu-paduan  dengan Hak  Cipta (Neighbouring Rights) . Berdasarkan      pada Convention Establishing   the  W o r l d Intellectual
Property Organization ,  maka  Hak Kekayaan Perindustrian tersebut dapat diklasi ikasikan lagi menjadi:
1. Patent (Paten);
2. Utility Models (Model dan Rancang- bangunan);
3. Industrial Design (Desain Industri);
4. Trade Mark (Merek Dagang);
5. Trade Names (Nama  Niaga  atau Nama Dagang);
6. Indication of Source or Appelation of
Origin (Sumber tanda atau sebutan asal). Menurut Saidiin, dengan berdasarkan  literatur  khususnya  yang ditulis  oleh  para  pakar  dari  negara yang  menganut  sistem Anglo-Saxon , bidang  HKI  tersebut  di  atas  ditambah lagi  dengan  beberapa  bidang  yaitu:
Nunung Munawaroh — Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan ....
Trade Secrets (Rahasia Dagang), Service Mark dan Unfair Competition Protection (Penanggulangan  Praktek  Persaingan Curang).
Sedang berdasarkan pada kerangka
WTO/TRIP’s ada  dua  bidang  lagi  yang perlu ditambahkan, yakni: 1)  Perlindungan Varietas Baru Tanaman; 2) Integrated Circuits (Sirkuit
Terpadu). Selanjutnya,  untuk  memberikan gambaran  perumusan  konsep  Hak Kekayaan  Intelektual  (HKI)  yang dikaitkan dengan perdagangan internasional dituangkan dalam Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights ( TRIPs Agreement atau  Perjanjian TRIPs) .
Adapun jenis-jenis kekayaan intelektual dalam  perdagangan  internasional  yang pengaturan  perlindungan  hukumnya diatur dalam TRIPs , mencakup:
1. Hak Cipta dan Hak Terkait;
2. Merek Dagang;
3. Indikasi Geogra is;
4. Desain Industri;
5. Paten;
6. Desain  Tata  Letak  (Topogra i) Sirkuit Terpadu;
7. Perlindungan Rahasia Dagang;
8. Kontrol praktik-praktik monopoli di dalam perjanjian-perjanjian lisensi. Setelah  Indonesia  menjadi  anggota
World Trade Organization (selanjutnya disingkat WTO ),  Indonesia  wajib menyesuaikan ketentuan hukum nasionalnya dengan perjanjian- perjanjian yang telah disepakati dengan negara- negara anggota WTO yang lain. Perjanjian  tersebut  dituangkan  dalam WTO Agreement ,  Salah  satu  perjanjian
yang telah disepakati oleh anggota WTO adalah Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights
atau  yang  disebut  perjanjian TRIPs . Perjanjian TRIPs mengatur batasan bagi
Negara  anggota WTO dalam  menyusun peraturan perundang-undangan
mereka untuk melindungi Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat HKI).
Indikasi  geogra is  (IG)  merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI), selain  memiliki  ciri  khas  tentang  faktor wilayah  geogra is  suatu  daerah/wilayah, juga  IG  sebagai  hak  kolektif  komunal. Mengingat  sifatnya  sebagai  subjektif kolektif,  maka  IG  tidak  dapat  dilisensikan atau dialihkan kepada pihak lain.
Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2016  tentang  Merek  dan  Indikasi Geogra is  dalam  Ketentuan  Umum Pasal  1  angka  6  menyebutkan  Indikasi Geogra is  adalah  “suatu  tanda  yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau  produk  yang  karena  faktor lingkungan  geogra is  termasuk  faktor alam,  faktor  manusia  atau  kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi,  kualitas,  dan  karakteristik tertentu  pada  barang  dan/atau  produk yang  dihasilkan.”  Selanjutnya,  IG mencakup elemen:
1. Indenti ikasi  barang  yang  berasal dari  wilayah,  atau  regional  atau lokalitas  dalam  wilayah  negara anggotanya;
2. Atas  wilayah  tersebut  diberikan kualitas, reputasi atau karakteristik lain dari barang;
3. Yang  secara  esensial  memberikan atribut pada asal geogra is tersebut. Setidaknya  saat  ini  terdapat 40  (empat  puluh)  yang  sudah didaftarkan
Kewenangan  Pemerintah  Daerah Dalam  Pembinaan  dan  Pengawasan Indikasi Geogra is Negara ada adalah demi kesejahteraan umum. Negara berkewajiban untuk mewujudkan keseluruhan kondisi hidup kemasyarakatan,  yang  memungkinkan baik kelompok maupun pribadi perorangan anggota masyarakat.
Hal  ini  terdapat  dalam  alenia  ke-4 (empat)  Pembukaan  Undang-Undang Dasar  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  1945  yang  berbunyi:  “… melindungi  segenap  bangsa  Indonesia dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia dan  untuk  memajukan  kesejahteraan umum…”, sehingga negara kesejahteraan ( welfarestate ) merupakan model kebijakan  negara  yang  mengarah kepada  perlindungan  sosial  atau kesejahteraan  publik (public welfare) . Paul  Spicker,  menjelaskan welfare state tidak  hanya  mencakup  deskripsi cara  pengorganisasian  kesejahteraan (welfare) atau  pelayanan  sosial (social services) ,  tetapi  juga  konsep  normatif bahwa setiap orang harus memperoleh pelayanan sosial sebagai haknya. Kurangnya perhatian dari Pemerintah Daerah merupakan salah  satu  faktor  yang  menyebabkan Indikasi  Geogra is  kurang  di  pahami oleh  masyarakat  lokal  pada  umumnya. Mereka  lebih  cenderung  mengenal Istilah  HKI  seperti  Paten  dan  Merek. Indikasi  Geogra is  ini  merupakan aset  yang  dapat  digunakan  sarana untuk  mensejahterakan  masyarakat di  suatu  Negara  khususnya  daerah apabila  pemerintah  lebih  memiliki inisiatif untuk mengembangkan potensi alam  yang  dimiliki  oleh  suatu  daerah
dengan  tepat  dan  bijaksana,  hal  ini dapat  terwujud  apabila  didukung  oleh sumber daya manusia memadai. Dengan demikian agar Indikasi Geogra is ini bias benar-benar memberikan manfaat bagi suatu daerah dan atau komunitas yang berhak,  maka  perlu  ada  perlindungan hukum.
Perlindungan  hukum  yang  dapat dilakukan  oleh  Pemerintah  Daerah dengan  karakter  kepemilikan  kolektif atau  komulastik  sejalan  dengan  nilai- nilai  ketimuran  dan  ke-Indonesiaan yang  lebih  menghargai  kepemilikan bersama daripada kepemilikan pribadi, yaitu dengan Indikasi Geogra is (IG).
Perhatian  pemerintah  merupakan suatu  pembangunan  hukum  yang mempunyai  nilai  ekonomi,  dimana nilai  tersebut  akan  berbasis  pada  nilai hak  asasi  manusia  yang  berdasarkan konsep kasih sayang dalam masyarakat lokal, karena merasa menikmati secara bersama  hak-hak  komunalnya,  atau menikmati  penghasilan  dari  hasil produk-produk lokalnya.
Pemerintah Daerah memiliki peran penting  dalam  urusan  pembinaan  dan pengawasan Indikasi Geogra is. Dengan adanya Pasal 70 dan 71 Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Merek dan  Indikasi  Geogra is.  Pemerintah
Daerah harus memaksimalkan
kewenangan  yang  telah  diberikan.
Tidak hanya pendaftaran suatu produk saja.  Selanjutnya,  dalam  pelaksanaan pembinaan  dan  pengawasan  Indikasi Geogra is, Pemerintah Daerah harus  memperhatikan  tata  kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance) . Pemerintah Daerah dalam hal kewenangannya tersebut, jika tidak menjalankan  dapat  mengakibatkan
Nunung Munawaroh — Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan ....
penghapusan  Indikasi  Geogra is  yang telah didaftarkan sesuai dengan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geogra is.

## Perlindungan Hukum Indikasi
Geogra ϐ is untuk Kesejahteraan Petani
Kekayaan  Indikasi  Geogra is  (IG) memiliki nilai ekonomi yang sangat besar.
IG  merupakan  salah  satu  komponen Hak Kekayaan Intelektual yang penting dalam
perdagangan, khususnya memberikan  perlindungan  terhadap komoditas  perdagangan  yang  terkait erat  dengan  nama  daerah  atau  tempat asal  produk  barang.  Perlindungan IG  bertujuan  sebagai  perlindungan terhadap  produk,  mutu  dari  produk, nilai  tambah  dari  suatu  produk  dan juga  sebagai  pengembangan  pedesaan. Surip  Mawardi  menyampaikan  IG  juga dapat  melestarikan  keindahan  alam, pengetahuan  tradisional  serta  sumber daya  hayati,  sehingga  berdampak  pada pengembangan  agrowisata  dan  dengan demikian  memacu  kegiatan-kegiatan lain terkait seperti pengolahan lanjutan suatu produk.
Perlindungan  Indikasi  Geogra is dapat  menyebabkan  nilai  produk menjadi  lebih  tinggi,  sehingga  Indikasi Geogra is dapat menggerakkan perekonomian  suatu  daerah  asal produk  Indikasi  Geogra is  dan  Indikasi Geogra is  ditujukan  pada  produsennya bukan pada petaninya. Konsep Indikasi Geogra is adalah perlindungan komunal, oleh karena itu dalam proses perlindungan indikasi geogra is pelaksanaannya dapat dilakukan dengan memberdayakan dari kalangan LSM, dari dinas-dinas  pemerintah,  warga  sekitar untuk  membuat  uraian/deskripsi  atas
produknya  yang  didaftarkan  sebagai indikasi geogra is.
Perlindungan  Indikasi  Geogra is bertujuan  untuk  melindungi  kekhasan tersebut dari pemalsuan atau pemanfaatan  yang  tidak  seharusnya sekaligus  memberi  kesempatan  dan perlindungan kepada masyarakat
wilayah  penghasil  produk  khas  untuk mendapatkan  manfaat  yang  maksimal dari  produk  khas  tersebut.  Di  samping itu, perlindungan Indikasi Geogra is juga menguntungkan bagi konsumen karena memberi  jaminan  kualitas  produk. Karena  itu  sudah  sepatutnya  suatu kreativitas  mendapat  perlindungan hukum yang memadai.
Belajar  dari  pengalaman,  ada upaya perhatian pada sektor pertanian seperti program Gerakan Pembangunan Kelautan  Mina  Bahari  (Gerbang  Mina Bahari), program Revitalisasi Pertanian, Perikanan,  dan  Kehutanan  (RPPK). Namun  kedua  program  pertanian  ini tidak  dituangkan  ke  dalam  bentuk hukum.
Petani  tidak  memiliki  kemandirian sejak  awal  mula,  petani  menjadi obyek  dan  korban  keserakahan  dan kesewenang-wenangan  para  tengkulak, spekulan,  rentenir,  dan  pengusaha besar,  bahkan  pemerintah  sendiri. Mempermainkan harga saprodi maupun hasil  produksi  petani.  Para  spekulan yang  pada  akhirnya  menentukan harga  komoditas  pertanian.  Petani dengan  demikian  bukan  pelaku  bisnis, melainkan hanya sekedar kuli pertanian.
Uraian di atas memberikan pandangan pentingnya peran Pemerintah Daerah dalam perlindungan hukum  Indikasi  Geogra is  bukan hanya  memberikan  keuntungan  hanya
produsen  dan  konsumen,  namun  yang paling penting adalah mensejahterakan petani. Dengan kewenangan Pemerintah Daerah dalam Indikasi Geogra is, maka kesejahteraan  petani  menjadi  fokus utama dalam pertimbangan pendaftaran produk.
Perlindungan IG seyogyanya memiliki keuntungan yang akan didapat oleh  petani  sebagaimana  dikemukakan oleh Emawati Junus adalah:
1. Meningkatkan profesionalisme petani  (karena  disyaratkan  adanya buku  spesi ikasi  untuk  menjamin kualitas); 2. Meningkatkan dan memlihara produk  IG  dan  memperkuat  daya saing petani;
3. Memperkuat  hak  petani  melalui asosiasi produk IG;
4. Mendorong
peningkatan pemerataan  ekonomi  yang  lebih baik bagi para petani; 5. Meningkatkan  dan  menciptakan lapangan  kerja  bagi  para  petani didaerah  yang  memiliki  potensi produk IG.

## SIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  di  atas, dapat disimpulkan:
1. Pemerintah Daerah dapat melakukan optimalisasi peran pembinaan dan pengawasan Indikasi Geogra is dengan melaksanakan  kewenangan  yang telah diatur dalam Pasal 70 dan 71 Undang-Undang  Nomor  20  Tahun
2016  tentang  Merek  dan  Indikasi Geogra is. Pemerintah Daerah tidak hanya sebatas pendaftaran Indikasi Geogra is  suatu  produk  saja.
Selanjutnya,  dalam  pelaksanaan
pembinaan dan pengawasan Indikasi  Geogra is,  Pemerintah Daerah  harus  memperhatikan  tata kelola
2. Pemerintahan  yang  baik (Good Governance) dengan tujuan kesejahteraan masyarakat khususnya petani; 3. Perlindungan hukum Indikasi Geogra is  dapat  mensejahterakan masyarakat, khususnya petani jika  Pemerintah  Daerah  mampu mengoptimalkan  perannya,  yaitu dengan melakukan pembinaan dan pengawasan  Indikasi  Geogra is. Serta fokus Pemerintah Daerah tidak hanya untuk keuntungan produsen (pengusaha),  konsumen,  namun yang  penting  adalah  kesejahteraan Petani dengan adanya perlindungan hukum Indikasi Geogra is.

## SARAN
Adapun saran yang dapat diberikan:
1. Pemerintah  Daerah  harus  paham dan  serius  untuk  melaksanakan perannya di bidang pembinaan dan pengawasan  Indikasi  Geogra is, sehingga Pemerintah Daerah dapat  bertanggung  jawab  dalam perlindungan hukum produk daerahnya yang berpotensi dapat  dilindungi  oleh  Indikasi Geogra is, dengan harapan setelah  mendapatkan  serti ikat Indikasi  Geogra is  maka  dapat menciptakan  perdagangan  yang sehat,  memberikan  perlindungan kepada  produsen  (pengusaha)  dan konsumen, dan pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan petani;
2. Pemerintah Daerah harus membuat kebijakan seperti Peraturan
Nunung Munawaroh — Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan ....
Daerah  (Perda)  yang  bertujuan mensejahterakan petani, seperti: a. Memastikan kemudahan ketersediaan dan subsidi bibit; b. Memastikan kemudahan ketersediaan dan subsidi pupuk; c. Memberikan perlindungan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan kepada petani; d. Memberikan  suatu standart terendah  harga  jual  suatu produk yang dihasilkan petani;
e. Memastikan  pemasaran  hasil produk petani.

## DAFTAR PUSTAKA
Agus Dwiyanto Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia ,  Pusat  Studi Kependudukan  dan  Kebijakan
UGM, Yogyakarta, 2002.
Badan  Penelitian  dan  Pengembangan
HAM  Kementrian  Hukum  dan HAM  RI, Perlindungan Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Adat, PT. Alumni, Bandung, 2013.
Bagir Manan dan Kuntana Magnar, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, PT.  Alumni,  Bandung, 1997.
Hetifah  Sj  Sumarto, Inovasi Partisipasi dan Good Governance, Yayasan  Obor Indonesia, Jakarta, 2004.
I  Nyoman  Sumaryadi, Reformasi Birokrasi Pemerintahan (Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik), Ghalia Indonesia, Bogor, 2016.
Indroharto, Usaha Memahami Undang- undang Tata Usaha Peradilan Negara,
Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993.
Miranda  Risang  Ayu, Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geogra ϔ is, PT.  Alumni,  Bandung,
2006. Padmo Wahjono, Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
Rahmi  Jened, Hukum Merek (Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi),
Kencana, Jakarta, 2015.
Ridwan  HR, Hukum Administrasi Negara, PT. RajaGra indo Persada, Jakarta, 2008.
Salim  HS  dan  Erlies  Septiana  Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, PT. RajaGra indo,  Jakarta,  Cetakan kedua, 2013.
Syaukani  H.R., Akses dan Indikator Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik, Lembaga  Kajian  Hukum dan  Kebijakan  Otonomi  Daerah, Jakarta, 2003.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  1961 tentang  Merek  Perusahaan  dan Merek Perniagaan.
Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  1992 tentang  Merek.  Undang-Undang Nomor  14  tahun  1997  tentang Merek.  Undang-Undang  Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 Tentang  Pemerintahan  Daerah. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geogra is.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  51  Tahun  2007  Tentang Indikasi Geogra is.
Lain-Lain Agreement  on  Trade-Related  Aspects  of Intellectual Property Rights
(TRIPs).
Asep Warlan Yusuf, Wewenang Pemerintahan dalam Penataan Ruang (Suatu Model Pendekatan Sistem), Disertasi,  Program  Pascasarjana Doktor  Ilmu  Hukum  Universitas Indonesia, Jakarta, 2002.
Daniel F. Aling, Sistem Perlindungan Indikasi Geogra ϔ is Sebagai Bagian Dari
Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, Karya  Ilmiah  Dosen, Fakultas  Hukum  Universitas  Sam Ratulangi, Manado, 2009.
Emawati  Junus, Pentingnya Perlindungan
Indikasi Geogra ϔ is Sebagai Bagian dari HKI dan Pelaksanannya di Indonesia ,  Makalah,  Ditjen  HKI,
Jakarta, 2007.
Jopinus  Saragih.  G, Reformasi Aparatur
Negara Untuk Melaksanakan Tata
Kelola Pemerintahan Yang Baik
Dan Benar (Good Governance), Majalah Ilmiah Widya, Vol. 29 No. 319, April, 2012. Kadar Slamet, Perluasan Wewenang
Mengadili Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintahan, Disertasi,  Program  Pascasarjana Doktor  Ilmu  Hukum,  Universitas Katolik  Parahyangan,  Bandung, 2013.
Koerniatmanto  Soetoprawiro, Hukum Bagi Si Miskin: Kasus Hukum Pertanian, Sidang Terbuka Universitas Katolik Parahyangan-Upacara Pengukuhan Guru Besar, Bandung, 2007.
Zulaikah, Konsep Perundangan Kepemilikan Indikasi Geogra ϔ is, Disertasi, Program  Pascasarjana  Doktor Ilmu Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, 2012.