## KEWARISAN BILATERAL  ANTARA AHLI WARIS YANG BERBEDA AGAMA DALAM HUKUM PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM
Oleh : Ridwan Jamal
E-mail : ridwanjamalstain@gmail.com

## Abstract
The  inheritance  in  Indonesia  commonly  uses  different  law  bases,  such  as  civil  law,  Islamic  law,  and customary  law.  Due  to  religious  plurality,  the  system  of  inheritance,  particularly  for  those  who  have different  religious  background,  becomes  problematic.  This  paper  will  examine  how  the  bilateral inheritance  system  works  in  the  case  of  heirs  who  have  different  religious  beliefs  both  in  civil  law  and Islamic Law Compilation (KHI) from their testators. It seeks to know and understand the rules and the regulations  of  how  to  properly  manage rights  and  obligations  of  testators and heirs  who  have  different religious  beliefs.  The  Civil  law  and  KHI  have  different  perspectives  for  this  case.  The  civil  law  can accommodate  the  inheritance  for  those  having  different  religious  backgrounds  in  which  the  heirs  can accept their own rights based on paternal or maternal kinship. The KHI, on other hand, emphasizes that differences  in  religion  can  prevent  the  testator  and  the  heir  from  inheriting  each  other.  The  KHI  also stresses  that  the  heirs  deserve  for  the  heirdom  if  they  profess  Islam  before  the  testators  pass  away.  In other  words,  the  KHI  offers  a  guidance  that  the  similarity  of  religious  belief  is  the  very  condition  to inherit each other.
Keywords: inheritance, different religious background, civil law, Islamic Law Compilation (KHI).

## Abstrak
Sistem Kewarisan di  Indonesia  secara  umum  menggunakan beberapa  landasan  hukum diantaranya  berdasarkan  hukum  perdata  dan  hukum  Islam  serta  hukum  adat, .  Melihat  dari sebagian  masyarakat  muslim Indonesia yang  terdiri  dari berbagai  agama, kewarisan beda agama merupakan salah satu persoalan sehingga lewat tulisan ini akan dikaji bagaimana sistem kewarisan bilateral antara  ahli  waris  yang  berbeda  agama  dalam  hukum  perdata  dan  KHI. Adapun  tujuan  dan  manfaanyat  adalah  untuk  mengetahui  hukum  atau  aturan  yang  mengatur bagaimana  hak  dan  kewajiban  antara  pewaris  dan  ahli  waris yang  berbeda  agama jika pewarisnya  sudah  meninggal. Antara  hukum  perdata  dan  KHI  terjadi  perbedaan  mengenai kewarisan  bilateral  antara  ahli  waris  yang  berbeda agama.  Hukum  perdata  mengenal  sistem kewarisan  bilateral  bagi  para  pihak  yang  berbeda  agama, dimana  para  ahli  waris  menerima bagiannya  berdasarkan  kekerabatan  bapak  atau  ibu. Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam    (  KHI  ) diterapkan  bahwa  perbedaan  agama  menyebabkan  para  pihak  tidak  dapat  saling  mewarisi. Walaupun rumusan KHI hanya menegaskan bahwa ahli waris yang beragama Islam pada saat
meninggalnya  pewaris,  akan  tetapi  dapat  dipahami  bahwa  kompilasi  hanya  memberikan petunjuk bahwa persamaan aqidah menjadi persyaratan untuk saling mewarisi.
Kata Kunci : Kewarisan, Beda Agama, Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam.

## I. PENDAHULUAN
Agama Islam sebagai sistem hidup dan kemasyarakatan, secara universal tatanan nilainya mencakup  seluruh  aspek  kehidupan  umat  Islam.  Dari sekian  banyak  aspek  ajaran  Islam,  salah satu di antaranya  yaitu hukum  yang berkaitan dengan sistem kewarisan. Di  Indonesia terdapat beraneka macam sistem hukum kewarisan yang berlaku bagi warga Negara Indonesia, antara lain yaitu  sistem  hukum kewarisan perdata  barat  yang  tertuang dalam  BW  (  kitab  undang-undang hukum perdata ) dan sistem hukum kewarisan Islam (M. Idris Ramulyo, 1994).
Hukum waris menurut Kitab Undang-undan Hukum Perdata adalah hukum-hukum atau peraturan-peraturan  yang  mengatur  tentang  apakah  dan  bagaimanakah  hak-hak  dan  kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.
Hukum  waris  menurut  ketentuan  Kompilsi Hukum Islam pasal 171  ayat  1  :  Yang dimaksud  dengan  hukum  waris  adalah  hukum yang  mengatur  pemindahan  hak  pemilikan  harta peninggalan  (  tirkah  )  pewaris,  menentukan  siapa-siapa  yang  berhak  menjadi  ahli  waris  dan berapa bagiannya masing-masing. 1
Salah  satu  dari  seluruh  aturan  hukum  yang  ada,  disamping    hukum  perkawinan, maka hukum  kewarisan  merupakan  bagian  dari  hukum  kekeluargaan  yang  juga  memegang  peranan
1 Departemen  Agama  RI,  Kompilasi  Hukum  Islam  Di  Indonesia,  Direktorat  Jenderal  Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Tahun 1998/1999
yang sangat penting dan juga menentukan serta mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat yang ada di Indonesia, baik  masyarakat muslim maupun non muslim, karena ditengah masyarakat Indonesia yang pluralistik, perkawinan antara pemeluk agama yang berbeda sangat  dimungkinkan.  Disamping  itu  ajaran  Islam  sendiri  tidak  melarang  Laki-laki muslim untuk menikah dengan  wanita ahli kitab walaupun sebagian mazhab fiqh melarang perkawinan tersebut. Perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda memunculkan perdebatan seputar pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yaitu :
1. Pasal tersebut dipahami bahwa perkawinan antara pemeluk agama yang berbeda tidak sah;
2. Pasal tersebut dipahami merupakan pasal cacat yang tidak mengakomodir realistis sosiologis dimana  sebagian  masyarakat  Indonesia  melakukan  perkawinan  walaupun kedua  calon mempelai menganut agama yamg berbeda.
Kelompok terahir  atau  nomor  dua  di  atas berargumentasi  pelarangan  perkawinan  antar pemeluk  agama  yang  berbeda  merupakan  pelanggaran  terhadap hak  asasi  manusia  yang merupakan  hak-hak  universal.  Oleh  karena  itu  kelompok  pegiat  hak  asasi  manusia  berupaya untuk merevisi undang-undang perkawinan yang dianggap masih bias gender.
Pada garis besarnya golongan masyarakat Indonesia terdiri dari beberapa sifat yaitu, golongan masyarakat yang bersifat kebapakan, golongan masyarakat yang bersifat ke- Ibuan  dan  golongan  masyarakat  yang  bersifat  kebapak-ibuan.  Sifat  kekeluargaan  ini memiliki sifat  yang  sangat  erat  dengan  masalah  kewarisan,  maksudnya  adalah  sistem  kewarisan  yang berlaku  di  dalam masyarakat  yang  bersifat  kebapak-ibuan  berbeda  dengan  sifat  kekeluargaan yang lain.
Hukum  Nasional  merupakan  hukum  yang  berlaku  bagi  satu  bangsa  di  satu  negara tertentu.  Dalam  kasus Indonesia,  hukum  nasional  adalah  hukum  yang  dibangun  oleh  bangsa Indonesia, setelah Indonesia merdeka dan berlaku bagi penduduk Indonesia. Untuk mewujudkan satu  hukum  nasional  bagi  bangsa  Indonesia  yang  terdiri  dari  berbagai  suku  bangsa  dan  budaya serta  agama  yang  berbeda,  ditambah  dengan  keanekaragaman  hukum  yang  ditinggalkan  oleh pemerintah kolonial terdahulu, bukanlah pekerjaan mudah. Pembangunan hukum nasional akan berlaku  bagi  semua  warga  Negara  tanpa  memandang agama  yang  dianutnya, harus  dilakukan dengan  sangat  hati-hati  karena  diantara  agama  yang  dianut  oleh  warga  negara  Republik Indonesia ini ada agama yang tidak bisa dipisahkan dari hukum.
Perkawinan  antara  pemeluk  agama  yang  berbeda  berimplikasi  pada  pembagian  warisan dalam keluarga, karenanya  banyak kasus pembagian waris antara para ahli waris yang menganut agama  yang  berbeda  muncul  ditengah  masyarakat  dan  berakhir  di  pengadilan. Dilihat  dari dzahirnya ayat-ayat al- qur’an mengenai waris tidak menjelaska n secara rinci tentang boleh atau tidaknya ahli waris yang menganut agama selain Islam mewarisi dari pewaris muslim.
Untuk lebih jelasnya penulis merumuskan masalahnya yaitu bagaimana sistem kewarisan bilateral  antara  ahli  waris  yang  berbeda  agama  dalam  Hukum  Perdata  dan Kompilasi  Hukum Islam ( KHI ).

## II. PENGERTIAN KEWARISAN BILATERAL DAN BERBEDA AGAMA
Kewarisan bilateral atau Middle Family berarti : Bahwa seseorang menerima kewarisan dari  kedua  belah  pihak  kerabat,  yaitu  baik  dari  kerabat  garis  keturunan  laki-laki  maupun  dari pihak  kerabat  garis  keturunan  perempuan  (M.  Idris  Ramulyo,  1994). Menurut kitab  undang -
undang  hukum  perdata  bahwa  kewarisan  bilateral  adalah  seseorang  tidak  hanya  mewarisi  dari bapak  saja  tetapi  juga  sebaliknya  dari  ibu ,  demikian  juga  saudara  laki-laki  mewarisi  dari saudara laki-lakinya, maupun saudara perempuannya (R. Subekti dan R. Tjitrosudibya, 1999).
Sistem  kewarisan  bilateral,  menurut Hazairin  menimbulkan  kesatuan-kesatuan kekeluargaan  yang  besar,  dimana  setiap  orang  menghubungkan  dirinya  dalam  hal  keturunan baik kepada ibunya maupun kepada bapaknya (Hazairin, 1981).
Berdasarkan  beberapa  pengertian  di  atas, kewarisan  bilateral  yang  maksudnya  adalah bahwa seseorang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak, baik dari pihak bapak maupun dari  pihak  ibu,  dalam  hal  ini  al- qur’an  telah  meletakkan  dasar  si stem  kewarisan  bilateral  bagi masyarakat Islam yang memang sistem kemasyarakatannya bilateral.
Kemudian  terminologi berbeda  agama,  yang  dimaksudkan  adalah  antara  Islam  dan non Islam. Perbedaan agama di luar Islam tidak termasuk dalam pengertian ini.
Dalam  konteks  hukum  waris  Islam,  pembaruan  hukum  keluarga  Islam    pertama  kali ditandai  dengan  pengundangan  UU  No.  1  Tahun  1974  tentang    perkawinan.  Beberapa  tahun kemudian,  disusun  Kompilasi Hukum Islam melalui  Instruksi  Presiden  Nomor  1  Tanun  1991 yang  secara  material  aturannya  kemudian  digunakan  oleh  Pengadilan  Agama  untuk menyelesaikan  kasus-kasus  yang  berkaitan  dengan  hukum  perkawinan,  kewarisan  dan perwakafan.
Terkait  dengan  hak  waris  bagi  yang  berbeda  agama,  Kompilasi Hukum Islam merujuk pada pendapat para ulama klasik yang menegaskan bahwa perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris menjadi penghalang terjadinya proses kewarisan. Dalam Kompilasi Hukum Isam poin  b menyatakan bahwa pewaris  adalah  orang  yang  pada  saat  meninggalnya  atau  yang
dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Namun sebagian ahli fiqh berpendapat bahwa orang Islam dapat mewarisi harta peninggalan orang non muslim, tetapi orang non muslim tidak dapat mewarisi orang Islam disebabkan mereka dianggap lebih rendah statusnya dari orang Islam.
Sedangkan yang dimaksud dengan berlainan agama ialah berlainan agama yang menjadi kepercayaan  antara  orang  yang  mewarisi  dengan  orang  yang  mewariskan  (Facthur  Rahman, 1981). Dari definisi ini dapat dipahami bahwa waris mewarisi itu merupakan alat  penghubung untuk mempertemukan ahli waris dengan orang yang mewariskan disebabkan adanya keyakinan yang sama.

## III. KEWARISAN  BILATERAL  ANTARA  AHLI  WARIS  YANG  BERBEDA  AGAMA DALAM HUKUM PERDATA  DAN KHI

## A. Hukum Perdata
Menurut  kitab  undang-undang  hukum  perdata,  pasal  838  bahwa  yang dianggap patut tidak menjadi ahli waris dan karenanya dikecualikan dari kewarisan adalah :
1. Mereka yang dengan keputusan hakim dihukum karena dipersalahkan telah membunuh, atau mencoba membunuh yang si- yang meninggal;
2. Mereka yang dengan keputusan hakim karena dipersalahkan, karena cara fitnah telah mengajukan  pengaduan  terhadap yang  si- yang  meninggal,  adalah  suatu  pengaduan telah  melakukan  sesuatu  kejahatan  yang  terancam dengan  hukuman  penjara  lima tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat;
3. Mereka  yang  dengan  kekerasan  atau  perbuatan  telah  mencegah  si- yang  meninggal untuk me mbuat atau mencabut surat wasiatnya’
4. Mereka  yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat yang  meninggal (R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo)
Berdasarkan rumusan pasal di atas dapat dipahami bahwa perbedaan agama dalam hukum  perdata tidak  menjadi  penghalang  untuk  saling  mewarisi,  oleh  karena  itu  dalam hal pewarisan, jika tidak terdapat hal seperti yang tersebut di atas, maka menurut hukum perdata ahli waris tetap mendapat haknya untuk mewarisi harta pewaris.
Kemudian dalam  kaitannya juga dengan  hal  di  atas,  maka  hukum  perdata mengenal  kewarisan  bilateral  walaupun  para  pihak  berbeda  agama.  Berikut  ini  akan dikemukakan pasal-pasal yang menyebutkan sistem kewarisan bilateral tersebut yaitu :
Pasal  850  :  Tiap-tiap  warisan  yang  mana,  baik  seluruhnya  maupun untuk sebagian,  terbuka  atas  kebahagiaan  para  keluarga  saudara  dalam  garis  lurus  keatas  atau dalam  garis  menyimpang  harus  dibelah  menjadi  dua  bagian  yang  sama  bagian-bagian yang mana yang satu adalah untuk sekalian sanak saudara dalam garis si-Bapak dan yang lain untuk sanak saudara dalam garis si-Ibu.
Pasal  853  :  Apabila  si  yang  meninggal  dunia  tidak  meninggalkan  keturunan, maupun  suami  atau isteri,  maupun  saudara-saudara, warisannya  harus  dibagi  dalam  dua bagian  yang sama adalah satu bagian untuk satu keluarga saudara dalam garis si-Bapak lurus keatas dan satu bagian untuk sekalian keluarga yang sama dalam garis Ibu.
Pasal 856 : Apabila seorang meninggal dunia dengan tak meninggalkan keturunan maupun  suami  atau  isteri,  sedangkan  baik  Bapak  maupun  Ibunya  telah  meninggal  lebih
dahulu  maka  seluruh  warisan  adalah  hak  sekalian  saudara  laki  dan  perempuan  dari  si- meninggal (R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo)
Berdasarkan  rumusan  pasal  di  atas,  dapat  dipahami bahwa  hukum  perdata mengenal sistem kewarisan bilateral, dimana para pihak mendapat harta warisan pewaris dengan syarat tidak melanggar ketentuan pasal 383 tersebut.

## B. Menurut Kompilasi Hukum Islam
Hukum  kewarisan  pada  dasarnya  berlaku  untuk  ummat  Islam  dimana  saja  di dunia ini yang dasar pokok dari semuanya adalah Alqur’an dan S unnah Rasul, kemudian diterapkan  pada  masyarakat  Indonesia.  Hukum  waris  Islam  juga  merupakan  ekspresi penting bagi hukum keluarga Islam yang merupakan separuh pengetahuan yang dimiliki manusia dan terus hidup ditengah masyarakat muslim sejak masa awal Islam serta pada masa yang akan datang.
Berlainan  agama  yang  menjadi  penghalang  mewarisi  adalah  apabila  antara  ahli waris  dan  pewaris  salah  satunya  beragama  Islam,  yang  lain  bukan  Islam. Mayoritas jumhur  ulama  berpendapat  bahwa  sepanjang  ada perbedaan  agama  antara  pewaris  dan ahli  warisnya,  antara  muslim  dan  non  muslim,  maka  mereka  terhalang  untuk  dapat saling mewarisi.
Larangan pewarisan dari orang muslim kepada non muslim diperkirakan muncul pada saat futuh Makkah.
Dalam  peraktek  peradilan  pada  masa  sahabat,  Umar  bin  Khattab  termasuk qadi yang sangat konsisten menegakkan norma hukum bahwa” muslim tidak boleh mewaris
dari  orang  kafir”  sehingga  pada  saat  terjadi  kasus  seorang  muslim  menggugat  harta warisan  dari  keluarganya  yang  beragama  Yahudi,  Umar  memutus  harta  warisan diberikan  kepada  ahli  waris  yang  beragama  Yahudi.  Berbeda  dengan  Zaid  bin  Tsabit, menyimpangi hadis Nabi dan memutus kasus yang serupa memberi bagian waris kepada orang muslim dari pewaris non muslim dengan argument hadits Nabi Muhammad yang mengatakan “al - Islamu ya’lu wala yu’la alaih.
Di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf (c) disebutkan :
Ahli  waris  adalah  orang  pada  saat  meninggal  dunia  mempunyai  hubungan  darah  atau hubungan  perkawinan  dengan  pewaris,  beragama  Islam  dan  tidak  terhalang  karena hukum untuk menjadi ahli waris (Zainal Abidin Abubakar, 1993).
Dari  rumusan  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  Kompilasi Hukum  Islam tidak menegaskan  secara  eksplisit  perbedaan  agama  antara  ahli  waris  dan  pewaris sebagai penghalang mewarisi, namun adalah bahwa ahli  waris harus beragama  Islam pada saat meninggalnya pewaris.
Dominasi  pendapat  ulama  klasik  dalm  Kompilasi Hukum Islam mendorong beberapa  pemikir  Islam  di  Indonesia  untuk  mengubah  materi  didalamnya  karena dianggap sudah tidak relevan dengan situasi dan perkembangan zaman.
Cara  untuk  mengidentifikasi  seseorang  ahli  waris  beragama  Islam  yaitu  dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 172 menyatakan ahli waris dipandang beragama Islam apabila  diketahui  dari  kartu  identitas  atau  pengakuan  atau  amalan  atau  kesaksian, sedangkan bagi bayi  yang baru lahir atau anak  yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya (Ahmad Rofiq, 2000).
Dalam  hal  ini  berbeda  agama  sebagai  penghalang  untuk  saling  mewarisi  antara orang  yang  berbeda  agama  adalah  berdasarkan  Hadis  Riwayat  Bukhari  dan  Muslim yaitu :

## ﻢﻠﺴﻤﻟا ﺮﻓﺎﻜﻟا ثﺮﯾﻻو ﺮﻓﺎﻜﻟا ﻢﻠﺴﻤﻟا ثﺮﯾ ﻻ
) ﺚﯾﺪﺤﻟا
(
Artinya :
“ Orang Islam tidak berhak mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak berhak mewarisi harta orang Islam “ . (Mu ttafaq ‘alaih) (Asy Syaukani, 1993).
Kemudian ditegaskan juga dalam QS. An-Nisa ( 4 ) : 141
ﻼﯿﺒﺳ ﻦﯿﻨﻣ ﺆﻤﻟا ﻲﻠﻋ ﻦﯾﺮﻓﺎﻜﻠﻟ ﷲ ﻞﻌﺠﯾ ﻦﻟو
Artinya :
Dan  Allah  sekali-kali  tidak  akan  memberikan  suatu  jalan  bagi  orang-orang  kafir    (untuk menguasai orang Mu’ min) (Ahmad Rofiq, 2001)
Dengan  merujuk  pada  Ayat  dan Hadis diatas menunjukkan  bahwa  perbedaan  agama menyebabkan  para  pihak  tidak  berhak  untuk saling  mewarisi,  sebagimana  juga  dalam  hal perkawinan apabila terjadi perkawinan antara pemeluk agama yang berdeda maka perkawinanya dianggap tidak sah.
Di  dalam  pasal  40 (c)  Kompilasi Hukum  Islam menyebutkan  bahwa :  Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:
(  c  )  Seorang  wanita  yang  tidak  beragama  Islam  (Zainal  Abidin  Abu  Bakar) Lebih  lanjut  di rumusk an dalam pasal 44 : “ Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang p ria yang tidak beragama Islam “ (Zainal Abidin Abu Bakar).
Berdasarkan  beberapa  rumusan  pasal  dalam  Kompilsi Hukum Isalm  maka dapat dipahami bahwa perkawinan antara pihak yang berbeda agama tidak sah menurut hukum Islam, karena  perkawinannya  tidak  dilangsungkan  menurut  ketentuan  syari’at  Islam ,  syarat  dan rukunnya tidak terpenuhi ( tanpa ijab qabul ) menurut tatacara Islam.
Kalau kita mengacu pada analisa pasal-pasal tentang larangan kawin pada kompilasi dan atas dasar ketentuan syari’at  Islam maka dengan  sedirinya tidak  ada kewarisan bagi para pihak yang  berbeda  agama  dalam  suatu  keluarga,  hal  ini  sudah  termaktub  dalam  bab  VI  pasal  39 sampai dengan pasal 44 kompilasi hukum Islam.
Kemudian  jika  kita  analisa  pasal-pasal  yang  ada  dalam  KHI  bab  II  (  ahli  waris  )  pasal 172-175  dapat  dipahami  bahwa  Islam  menerapkan  kewarisan  bilateral  bilamana  terdapat hubungan  saling  mewarisi baik  dari  pahak  Bapak  maupun  Ibu  serta  kerabat  kedua  belah  pihak sebagai  perwujudan  nilai  keadilan  dan  keseimbangan  antara  kedua  belah  pihak,  akan  tetapi  hal ini tidak berlaku bagi para pihak yang berbeda agama.
Kesenjangan  rasa  keadilan  masyarakat  dengan  hukum  waris  Islam  mengenai  ahli  waris yang  memeluk  agama  yang  berbeda  diselesaikan  melalui  pembagian  waris  sebelum  pewaris meninggal  dunia  atau  dengan  wasiat.  Mahkamah  Agung  untuk  menjembatani  kesenjangan  rasa keadilan  masyarakat  dengan  hukum  Islam  dengan  cara  memberikan  wasiat  wajibah  kepada kerabat  yang  memeluk  agama  selain  Islam.  Pertanyaannya  apakah  wasiat  wajibah  terhadap kerabat yang berbeda agama dibolehkan atau bahkan menjadi wajib ?
Para  ulama  berbeda  pendapat  mengenai  hukum  wasiat.  Al-Zhahiri  berpendapat  hukum wasiat  wajib, sedang  Imam  Mazhab  seperti  Maliki,  Hanafi,  Syafi’I  dan  Hanbali  berpendapat wasiat tidak wajib, kecuali apabila orang yang meninggal duni a itu mempunyai kewajiban syar’i seperti zakat, atau ia memegang benda wadi’ah. (Al-Sayyid Sabiq, 1977)
Kompilasi Hukum Islam menetapkan tiga kategori hukum wasiat :
1. Boleh berwasiat kepada ahli waris atas persetujuan semua ahli waris;
2. Boleh berwasiat kepada orang lain;
3. Wajib berwasiat kepada orang tua angkat atau anak angkat.
Yurisprudensi Mahkamah Agung menetapkan wasiat wajibah diberikan kepada ahli waris yang memeluk agama selain Islam, ayah angkat, anak angkat dan anak tiri.
Dengan mengacu kepada penetapan Mahkamah Agung tentang wasiat wajibah maka ahli waris yang menganut agama yang berbeda dengan agama pewaris, wajib diberikan wasiat yang pelaksanaannya setelah sipewasiat meninggal dunia.

## III. KESIMPULAN
Berdasarkan uraian masalah di atas maka dapat kami simpulkan hal sebagai berikut :
1. Hukum perdata mengenal sistem kewarisan bilateral bagi para pihak yang berbeda agama ,  dimana  para  ahli  waris  menerima  bagiannya  berdasarkan  kekerabatan  Bapak  atau  Ibu. Hal  ini  telah  termaktub  dalam  pasal  850,  853  dan  856  kitab  undang-undang  hukum perdata.
2. Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam    (  KHI  )  diterapkan  bahwa  perbedaan  agama menyebabkan  para  pihak  tidak  dapat  saling  mewarisi.  Walaupun  rumusan  Kompilasi Hukum Islam hanya  menegaskan bahwa  ahli  waris  yang  beragama  Islam  pada  saat
meninggalnya pewaris, akan tetapi dapat dipahami bahwa kompilasi hanya memberikan petunjuk  bahwa  persamaan  aqidah  menjadi  persyaratan  untuk  saling  mewarisi. Jadi perbedaan  agama  merupakan  penyebab  hilangnya  hak  kewarisan  sebagaimana  yang ditegaskan  dalam  hadis  yang  diriwayatkan  oleh Bukhari  dan Muslim bahwa  orang muslim tidak menerima warisan dari orang yang bukan muslim dan yang bukan muslim tidak menerima warisan dari seorang muslim.

## DAFTAR PUSTAKA
M.  Idris  Ramulyo, Perbandingan  Pelaksanaan  Hukum  Warisan  Islam  Dengan        Kewarisan Menurut BW, (Jakarta : Sinar Grafika, 1994).
R. Subekti  dan  R.  Tjitrosudibya, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (BW),  (Jakarta  : Pradnya Paramita, 1999), Yakni terdapat pada pasal 850,853 dan 856.
Hazairin, Kewarisan Bilateral Menurut al- Qur’an dan al -Hadits, (Jakarta : Tinta Mas, 1981).
Asy-Syaukani, Nailul Authar, Jilid V, (Surabaya : Bina Ilmu, 1993).
Ahmad Rofiq, Fiqh Mawaris, Cet. 4, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001).
…………….., Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta : PT Raja Grafindi Persada, 2000).
Zainal Abidin Abubakar, Kumpulan Peraturan Perundangan Dalam Lingkungan        Peradilan Agama, (Jakarta : Al-Hikmah, 1993).
Al-Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, (Beirut : Daral Fikr, 1977).
Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Tahun 1998/1999
Mahkamah Agung RI, Kompilasi Hukum Islam,1991.
Fatchur Rahman, Ilmu Waris, (Bandung : PT Al-Maarif,1981).