## AL-QUR’AN DAN IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER KEWARGANEGARAAN

## Gunawan Ikhtiono
Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor Jl. KH. Sholeh Iskandar KM.2, Kedung Badak, Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat e-mail: gunawanikhtiono@yahoo.co.id

## Abstract
This article would like to affirm that the cornerstone which strengthen civic education is al Qur’an surat An-nissa paragraph 59. There is a parallel between the line of command to obey the State Religion by obeying. This Islamic doctrine does not differentiate between the rights of the State and the religious right, as long as it’s still in/not contrary to Sharia, any attempt to shape need not be contentious. As for the educational value of the characters contained in the Quran as the character of faith, values, character of affection, gentle, urbane, togetherness, responsibility, patience, tawadlu imaniyah, simple, grateful, thankful, tawwakul, openness, love, hard work, creative, disciplined. The estuary from the application of all karkater it is the realization of a State Baldatun toyibun warafun ghofur. A good country and full of peace, full of forgiveness, people enjoy life and practice their religion quietly. Gemah Ripah Loh Jinawi, Toto Tentrem Kerto Raharjo. Prosperity, prosperity, and self-reliance of communities based on Pancasila that his grades based on the Quran and the Hadith, the Prophet. Then pass it the grace to the whole world, Rahmatan lil ‘ alamin.
Key Word: Al-Quran, character education, and citizen

## Abstrak
Artikel ini ingin menegaskan bahwa landasan yang menguatkan pendidikan kewarganegaraan adalah al-Qur’an surat An-nissa ayat 59. Ada garis sejajar antara perintah mentaati negara dengan mentaati
Tarbawiyah , Vol. 13, No.2, Edisi Juli - Desember 2016 170
Agama. Doktrin dalam agama Islam ini tidak membedakan antara hak negara dan hak agama, selama masih dalam/tidak bertentangan dengan syariat Islam, apapun bentuknya ketatanegaraan tidak perlu menjadi perdebatan. Adapun nilai-nilai pendidikan karakter yang terdapat dalam Al-Qur’an seperti, nilai karakter keimanan, karakter kasih sayang, lemah lembut, sopan santun, kebersamaan, tanggung jawab, sabar, tawadlu’, sederhana, bersyukur, berterimakasih, tawakal, keterbukaan, taqwa, kerja keras, kreatif, disiplin. Muara dari penerapan semua karkater itu adalah terwujudnya Negara yang Baldatun toyibun warafun ghofur. Negara yang baik dan penuh kedamaian, penuh ampunan, rakyat menikmati kehidupan dan beribadah dengan tenang. Gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo. Kemakmuran, kesejahteraan, serta kemandirian masyarakat berdasarkan Pancasila yang nilai-nilainya berdasarkan Qur’an dan Hadist Nabi. Kemudian menyebarkannya rahmat tersebut ke seluruh dunia, Rahmatan lil ‘alamin, amin.
Kata kunci: Al-Quran, pendidikan karakter dan warga negara

## A. Pendahuluan
Pendidikan adalah proses, menjadi suatu yang tidak dapat dipisahkan dari semua aspek kehidupan. Dengan pendidikan manusia akan terlihat sisi kemanusiaannya baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat. Pendidikan juga yang akan membentuk karakter bangsa dimasa mendatang. Jika dikelola dengan baik, maka akan baik pula bangsa tersebut. Sebaliknya, jika dikelola hanya sekedar memenuhi syarat sebagai kewajiban sebagaimana standar yang telah diundangkan Pemerintah dan diakui oleh dunia, maka hasilnyapun akan tidak baik bagi bangsanya.
Berbicara mengenai pendidikan, sangat menarik untuk terus dibahas ( never ending story ) sampai kita menyadari betapa pentingnya peran tersebut bagi perkembangan hidup manusia, baik sebagai bagian bangsa maupun sebagai individu. Sebagai individu manusia berada ditengah masyarakat, sedangkan masyarakat yang luas terdapat nilai- nilai kemanusiaan berbangsa dan bernegara. Berarti, mengenali individu
juga mengenal bangsanya, mengenal bangsanya berarti juga mengenal karakternya. Tanpanya (pendidikan) manusia tidak akan mengenal fitrah kemanusiaannya (yakni diberi akal). Dan pendidikan inilah yang paling membedakan manusia dengan makhluk lainnya.
Maka, secara imperatif harus dilaksanakan oleh seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal tersebut juga tertuang dalam Pancasila, dimana setiap Sila Pancasila merupakan satu kesatuan yang integral, yang saling mengandalkan dan saling terkait. Ketuhanan dijunjung tinggi dalam kehidupan bernegara, tetapi diletakkan dalam konteks negera kekeluargaan yang egaliter, yang mengatasi faham perseorangan dan golongan. Oleh karenanya, selaras dengan visi kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan kebangsaan, demokrasi- permusyawaratan yang menekankan konsensus, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sementara Indonesia adalah Negara yang majemuk. Kemajemukan itu menuntut kerja esktra dalam merumuskan sistem perekonomian, sistem sosial budaya, sistem politik, dan juga sistem pendidikan nasional, agar tetap menempatkan kepentingan nasional atas kepentingan pribadi. Sehingga proses asimilasi 1 dan akulturasi 2 yang terjadi di negeri ini dapat membuat perubahan lingkungan, fisik, sosial, politik membawa ke perubahan konsepsi manusia tentang pendidikan dan sistem pendidikan.
1 Asimilasi ditandai dengan adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat antara orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia dan juga meliputi usaha-usaha untuk mempertinggi kesatuan tindakan, sikap, dan proses-proses mental dengan mempertahankan kepentingan-kepentingan dan tujuan-tujuan bersama. Proses asimilasi timbul apabila ada: (a) Kelompok-kelompok yang berbeda  kebudayaannya; (b) Orang perorangan sebagai warga kelompok tadi saling bergaul secara langsung dan intensip untuk waktu yang lama; (c) Kebudayaan-kebudayaan dari kelompok-kelompok manusia tersebut masing-masing berubah dan saling menyesuaikan diri.
L ebih lengkap lihat Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar , (Jakarta: Penerbit Rajawali Pers, 2002), h, 80-81. Sementara itu, secara sosiologi makna tersebut adalah penyesuaian (peleburan) sifat-sifat asli yang dimiliki (seseorang, pen) dengan lingkungan sekitar. Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia , (Jakarta: Balai Pustaka 1997).
2 Proses pencampuran dua kebudayaan atau lebih yang saling bertemu dan saling mempengaruhi. Sebagian menyerap secara selektif atau banyak unsur kebudayaan dan sebagian berusaha menolak pengaruh tersebut. Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia .
Tarbawiyah , Vol. 13, No.2, Edisi Juli - Desember 2016 172
Perubahan tersebut berdampak pada perubahan tujuan pendidikan yang tentu saja akan berakibat pada perubahan isi serta jenjang pendidikan. Sedangkan perubahan konsepsi tujuan merupakan akibat dari suatu usaha penyesuaian terhadap suatu perubahan lingkungan manusia. 3
Karenanya, Paradigma baru pendidikan Islam menurut Mastuhu harus berdasarkan pada filsafat teosentris sekaligus antroposentris . Mengisi ruhani kemanusiaan juga ruhani ketuhanan. Mengamalkan agama sebagai dasar bernegara. Prinsip-prinsip lainnya adalah paradigma baru pendidikan Islam yang ingin di kembangkan adalah tidak adanya dikotomi antar ilmu umum dan ilmu agama. Ilmu tidak bebas nilai tetapi bebas dinilai. Mengajarkan agama dengan bahasa ilmu pengetahuan dan tidak hanya mengajarkan sisi tradisional, melainkan sisi rasional. 4
Jika seluruh nilai tersebut dapat diimplementasikan, tidak mustahil Indonesia akan menjadi pusat peradaban dimasa yang akan datang, lebih khususnya pusat peradaban Islam. Tentunya harus ada keberanian dari seluruh lapisan masyarakat untuk secara bersama-sama merubah paradigma lama dalam kependidikan di Indonesia yang dinilai sangat terpengaruh dan didominasi oleh dinamika ‘kurikulum impor’ dari luar negeri. Oleh sebab itu, sudah saatnya menggali dan mengaplikasikan nilai- nilai kependidikan yang bersumber dari khasanah budaya bangsa yang jumlahnya ribuan dan tersebar di Nusantara ini. Nilai-nilai tersebut juga bisa digali dari keragaman agama yang ada, dan salah satunya adalah nilai- nilai kependidikan yang terurai dan terjabarkan di dalam Al-Qur’an.
Meskipun Indonesia bukan negara agama, namun nilai-nilai yang terkandung didalam agama patut dijadikan dasar dalam bernegara. Dan al- Quran akan memandu jalannya kehidupan manusia, karena al-Quran tidak hanya berbicara kepada umatnya sendiri, melainkan kepada seluruh umat manusia. Demikian juga nilai-nilai normatif yang terkandung didalamnya,
3 Soemanto, Makalah lokakarya instruktur pelatihan akreditasi madrasah, Lembaga Akreditasi pendidikan Indonesia (LAPI) Batu, Malang, Jawa Timur 7 September 2000. Lihat juga perubahan sosial dan pendidikan agama dalam harian umum Suara Karya, Jakarta 20 januari 1989.
4 Mastuhu, Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam , (Jakarta; Logos, 2000), h, 15.
tidak akan terwujud nyata jika tidak di implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pedoman itu hanya akan menjadi “menara gading” yang hanya indah dipandang namun tidak memberi efek apapun pada diri sendiri, masyarakat dan bangsanya.

## B.  Landasan dan Karakteristik Pendidikan Kewarganegaraan
Undang-Undang Dasar 1945, dalam pembukaannya dengan jelas menyatakan bahwa untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dengan jelas pula dalam pembukaan tersebut bahwa kecerdasan dan kesejahteraan akan terwujud jika semua warga Negara diberi hak yang sama atas memperoleh pendidikan. Ada kaitan secara langsung antara kecerdasan dan kesejahteraan, bangsa yang cerdas berarti memiliki pengetahuan yang luas, dengan luasnya pengetahuan akan mudah mendapatkan kehidupan yang layak. Dan layaknya kehidupan itulah yang di istilahkan dengan kesejahteraan.
Kemudian, Undang Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3 juga menjelaskan bahwa “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggungjawab.
Landasan yang menguatkan berikutnya adalah al-Qur’an surat An- nissa ayat 59 yang menyatakan bahwa kita diperintah untuk mentaati Allah swt, lalu kepada Rasul, kemudian kepada pemerintah. Adapun bentuk kepemerintahan/ketetanegaraan yang terkandung dalam makna tersebut tidak dijelaskan secara utuh. Sehingga, selama pemerintahan tersebut masih dalam kategori tidak bertentangan dengan Syariah Islam, tidak mendzolimi warga negaranya, maka sudah seyogyanya sebagai warga Negara turut serta mendukung falsafah dan tujuan bernegara.
Tarbawiyah , Vol. 13, No.2, Edisi Juli - Desember 2016 174
Dalam hadist nabi juga dinyatakan bahwa Khubbul wathan minal iman , cinta tanah air adalah sebagian dari pada iman. Dengan demikian landasan filosofis antara Negara dan Agama memiliki persamaan, namun secara ideologis dan dalam visi misinya adalah bagaimana warga Negara itu sendiri yang menentukan arah dan bentuk kehidupan negaranya. Addin wa Daulah (agama dan negara) merupakan bagian yang tak terpisahkan, didalamnya terdapat nilai-nilai yang sama-sama menjunjung tinggi nilai kemanusiaan sekaligus ketuhanan.
Dalam konsep Islam, Iman merupakan potensi rohani yang harus diaktualisasikan dalam bentuk amal shaleh, sehingga menghasilkan prestasi rohani yang disebut taqwa. Amal shaleh itu menyangkut keserasian dan keselarasan hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan dirinya yang membentuk keshalehan pribadi. Hubungan manusia dengan sesamanya yang membentuk keshalehan sosial dan hubungan manusia dengan alam yang membentuk kesahalehan terhadap alam sekitarnya. Kualitas amal shaleh inilah yang akan menentukan derajat ketaqwaan seseorang dihadapan Allah swt, juga menentukan kemuliaan seorang hamba dihadapan masyarakat. Singkatnya mengembangkan generasi berdasarkan karakter yang digali dari nilai-nilai agama dan budaya bangsa.
Pengembangan karakter ini sangat menarik untuk terus diangkat dalam wacana kebangsaan. Meskipun dalam prosesnya telah melebur ke dalam sistem pewarisan budaya, namun nilai-nilai yang terkandung didalamnya merupakan bagian-bagian terserak dalam budaya bangsa yang harus digali dan di kembangkan. Jika sistem pendidikan nasional di rumuskan berdasarkan nilai-nilai budaya bangsa, maka karakter bangsa akan terlihat dan mampu bersaing dengan bangsa lain. Sehingga bangsa Indonesia tidak kehilangan jatidirinya.
Mengenai karakter, Muslim Hasibuan menemukan bahwa proses pendidikan karakter harus dilakukan secara kontinu, sejak anak usia dini, serta dilaksanakan secara integratif oleh semua komponen pendidik, agar anak terwujud menjadi berkarakter baik dan kuat. Penelitian yang
merupakan Disertasi tersebut digali dari nilai-nilai pendidikan karakter dalam kisah-kisah yang diangkat dari al-Quran.
Dari hasil analisisnya disimpulkan bahwa nilai-nilai pendidikan karakter dalam kisah al-Quran sangat sempurna dan amat penting untuk diimplementasikan, seperti, nilai karakter keimanan, kasih sayang, lemah lembut, sopan santun, mawas diri, tanggung jawab, sabar, tawadlu ’, sederhana, bersyukur/ berterimakasih, tawakal, keterbukaan, taqwa, kreatif, disiplin, berani, logis-kritis, rasional, kerja keras, visioner, rasa peduli, optimis, pemaaf, rasa ingin tahu, hati-hati, memahami perbedaan pendapat, berjiwa besar, rendah hati, kepekaan sosial, kuat jasmani dan karakter tegas.

## C.  Kewajiban dan Hak Warganegara
Sekedar mengulas, presiden pertama Amerika George Washington mengatakan “janganlah kamu bertanya apa yang telah negara berikan kepadamu, tetapi bertanyalah apa yang telah kamu berikan kepada negara”. Pernyataan yang sangat menggugah sebuah semangat serta tanggung jawab bagi seseorang sebagai warga sebuah negara. Jika dihayati penuh antusias, patriotisme seseorang akan tumbuh dan menggema kembali. Sehingga pernyataan tersebut di kemukakan kembali oleh Presiden Amerika yang paling fenomenal, John F Kenedy.
Dalam wadah negara, rakyatnya adalah warga negara. Oleh karena itu, dalam kerangka kewarganegaraan, tidak perlu dipersoalkan mengenai etnisitas, anutan agama, warna kulit, dan bahkan status sosial seseorang. Yang penting dilihat adalah status kewarganegaraan seseorang dalam wadah negara. Semua orang memiliki kedudukan yang sama sebagai warga negara. Setiap warga negara adalah rakyat, dan rakyat itulah yang berdaulat dalam Negara Indonesia, dimana kedaulatannya diwujudkan melalui mekanisme atau dasar bagi seluruh rakyat Indonesia. 5
5 Jimly Asshiddiqie, Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 45 , (Yogyakarta; UII Pers, 2005), h. 78
Tarbawiyah , Vol. 13, No.2, Edisi Juli - Desember 2016 176
Demikian juga halnya dalam pendidikan, adalah hak setiap warga negara, sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 45. Sedangkan pihak yang bertanggung jawab menurut Ki Hajar Dewantoro adalah keluarga, sekolah dan masyarakat. Istilah Menteri Pendidikan pertama di Indonesia ini terkenal dengan Trilogi Pusat Pendidikan. Namun dalam pelaksanaanya, dibutuhkan pihak-pihak yang tanggung jawab dalam pengelolaanya. Menurut Undang-Undang yang bertanggung jawab adalah pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat.
Pemerintah, sebagaimana dalam UUD 45 pasal 31 bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan dan setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Diperjelas lagi dalam ayat berikutnya bahwa pemerintah “harus” mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam undang-udang. Adapun dalam pembiayaan, negara “harus” memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen (20%) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggraan pendidikan nasional tersebut.
Sementara itu, Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 46 ayat 1 juga menjelaskan bahwa “Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat”. Dalam penjelasannya dinyatakan bahwa sumber pendanaan pendidikan dari pemerintah meliputi APBN dan APBD serta sumber pendanaan pendidikan dari masyarakat mencakup antara lain, sumbangan pendidikan, hibah, wakaf, zakat, pembayaran nadzar, pinjaman, sumbangan perusahaan, keringanan dan penghapusan pajak untuk pendidikan dan lain-lain penerimaan yang sah.
Penanggung jawab selanjutnya adalah lembaga pendidikan. Didirikannya lembaga pendidikan tujuanya tidak lain adalah untuk melaksanakan pendidikan dan pengajaran sebagaimana yang diamanatkan
dalam Undang-undang tersebut. Namun dalam realitasnya, lembaga pendidikan tidak membedakan antara sekolah yang dikelola oleh pemerintah maupun oleh swasta. Demikian juga sesuai dengan SKB tentang pendidikan Islam yang sejajar dengan pendidikan umum, maka tidak ada diskriminasi dalam pengelolaan maupun pelaksanaan proses belajar mengajar.
Dalam hitungan sederhana, kurang lebih antara 5 hingga 6 jam anak didik berada di lingkungan sekolah. Meskipun durasi waktu yang relatif sangat singkat dibandingkan 18 hingga 19 jam selebihnya dalam hitungan 1 hari 24 jam (kecuali model boardingschools atau pesantren), namun tanggung jawab selama waktu tersebut adalah mutlak milik lembaga penyelenggara pendidikan. Adapun metode, pelaksanaan serta evaluasinya telah dijelaskan dalam UU No. 20 Tahun 2003 pada pasal 4 ayat 1 – 6. Mengenai ‘Terpadu’, ‘Unggulan’, ‘Modern’ atau apapun tipologinya hanya sekedar sistem ataupun metode yang ditawarkan tanpa menjelaskan/ menunjukkan klasifikasi maupun stratifikasi kualitas tertentu.
Dan yang terakhir adalah tanggung jawab dari Masyarakat. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah (suci). Mereka dilahirkan dalam suatu habitus kebudayaan dalam masyarakat lokalnya. Masyarakat lokal berdasarkan tradisi mempunyai mekanisme di dalam mendidik calon anggotanya. Sebagai calon anggota dari masyarakat, masyarakat kerkewajiban untuk memberikan pendidikan yang terbaik kepadanya. Namun, calon anggota masyarakat (si anak) tersebut mempunyai hak untuk menafsirkan atau memanfaatkan tradisi yang telah diturun temurunkan. Calon masyarakat tetap mempunyai kemerdekaan dan daya kreativitas anggotanya. Budaya lokal merupakan modal pertama dan utama dalam proses menjadi anggota masyarakat. 6
Dalam prakteknya, peran serta masyarakat dalam pendidikan sangat jelas meliputi perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan
6 H.A.R. Tilaar, Manifesto Pendidikan Nasional , (Jakarta; Kompas Media, 2005), h.
113.
Tarbawiyah , Vol. 13, No.2, Edisi Juli - Desember 2016 178
pengendalian mutu pelayanan pendidikan. Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan. Dan apabila berhalangan dalam peran tersebut, UU No.20 Tahun 2003 Pasal 56 telah menjamin dalam bentuk Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/ Madrasah. Dimana masyarakat dapat berperan dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui organisasi tersebut.

## D.  Tujuan Pendidikan Karakter Kewarganegaraan
“Jika anda ditanya apa manfaat pendidikan, maka jawabannya sederhana; pendidikan membuat orang menjadi lebih baik dan orang baik tentu berperilaku baik” demikian kata Plato. Suatu negara, menyelenggarakan pendidikan bagi bangsanya adalah dengan maksud mencerdaskan rakyat, meningkatkan pengetahuan mereka demi kesejahteraan bersama, yang pada gilirannya akan menjadikan negara itu mengalami kemajuan. Akan tetapi, acap kali perkembangan pendidikan suatu negara perlu melihat kemajuan pendidikan yang dicapai oleh negara lain. Itulah sebabnya menurut Abd Rahman Assegaf, dalam memajukan pendidikan, suatu negara perlu membandingkannya dengan negara lain, mengetahui persamaan dan perbedaanya, kelebihan dan kelemahannya, lalu mengambil unsur positifnya sekaligus menyesuaikannya dengan kondisi lokal 7 negara yang bersangkutan.
Disisi lain, Hasan Langgulung dalam bukunya “Beberapa Pemikiran Tentang Pendidikan Islam” mengemukakan bahwa tujuan pendidikan agama Islam adalah, pertama persiapan untuk kehidupan dunia dan akhirat. Kedua , perwujudan sendiri sesuai dengan pandangan Islam. Ketiga , persiapan untuk menjadi warga negara yang baik. Dan keempat ,
7 Tentu saja pengalaman pendidikan suatu negara tidak dapat ditransformasikan begitu saja ke negara lain karena perbedaan budaya, politik, hokum, ekonomi dan lainnya. Namun pada taraf tertentu, prinsip umum yang menjiwai suatu penyelenggaraan pendidikan dapat berlaku secara global di negara lain. Adapun praktiknya bisa disesuaikan dengan negara yang bersangkutan. Lebih lengkap lihat Abd. Rahman Assegaf, Internasionalisasi Pendidikan, Sketsa Perbandingan Pendidikan di Negara-negara Islam dan Barat , (Yogyakarta: Gama Media, 2003), h. 28.
perkembangan yang menyeluruh dan terpadu bagi pribadi pelajar. 8
Senada dengan Zuhairini, bahwa tujuan pendidikan agama Islam adalah membimbing agar mereka menjadi orang muslim sejati, beriman teguh, beramal shaleh dan berakhlak mulia serta berguna bagi masyarakat, agama dan negara. 9
Sedangkan menurut Mahmud Yunus, tujuan dan pengertian pendidikan sama halnya juga dengan pendidikan agama Islam. Yakni mendidik anak-anak, pemuda-pemuda dan orang dewasa supaya menjadi seorang muslim sejati beriman teguh, beramal shaleh dan berakhlak mulia, sehingga ia menjadi salah seorang anggota masyarakat yang sanggup hidup diatas kaki sendiri, mengabdi kepada Allah swt dan berbakti kepada bangsa dan tanah airnya bahkan sesama umat manusia. 10
Oleh karena itu, tujuan pendidikan Kewarganegaraan sebenarnya telah tercermin dalam tujuan pendidikan agama Islam itu sendiri. Tidak ada pengertian yang secara khusus memisahkan antara tujuan pendidikan Islam dengan tujuan pendidikan sebagai warga negara. Keduanya ada kesamaan tujuan akhir, sebagaimana yang termaktub dalam pembukaan Undang- Undang Dasar 45. Pertama , mencerdaskan kehidupan bangsa. Kecerdasan dalam kehidupan sebagaimana yang dimaksudkan dalam undang-undang adalah agar setiap warga negara memiliki ilmu pengetahuan yang luas. Dengan ilmu luasnya ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh setiap warga, maka negara akan dapat dikelola dengan baik dan benar. Pemerintah harus memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.
Kedua , memajukan kesejahteraan umum. Keyakinan akan prinsip ini sebagaimana tertuang dalam Pancasila pada sila kedua dimana negara
8 Hasan Langgulung, Beberapa Pemikiran Tentang Pendidikan Islam , (Bandung; Al- Maarif, tt), h. 179.
9 Zuhairini dkk, Metodik Khusus Pendidikan Agama , (Surabaya; IAIN Sunan Ampel, 1981), h. 43.
10 Mahmud Yunus, Metode Khusus Pendidikan Agama , (Penerbit Hadi Karya Agung, 1997), h. 11-12.
Tarbawiyah , Vol. 13, No.2, Edisi Juli - Desember 2016 180
menjamin perikehidupan yang adil, dan dengan keadilan itu kualitas peradaban bangsa dapat terus meningkat dengan sebaik-baiknya. Karena itu, prinsip keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa menjadi prasayarat utama untuk terciptanya keadilan dan perikehidupan yang berkeadilan itu menjadi prasyarat bagi pertumbuhan dan perkembangan peradaban bangsa Indonesia dimasa depan. 11
Ketiga , ikut melaksanakan ketertiban dunia. Komitmen bangsa Indonesia dalam memuliakan nilai-nilai kemanusiaa dan ketertiban dunia itu sangat visioner, mendahului “Universal Declaration of Human Rights” yang baru dideklarasikan pada tahun 1948. Secara teoritik-komparatif, jalan eksternalisasi dan internalisasi dalam mengembangkan kemanusiaan secara adil dan beradab itu menempatkan visi Indonesia dalam perpaduan antara perspektif teori ‘idealisme politik’ ( political idealism ) dan ‘realisme politik’ ( political realism ) yang berorientasi kepentingan nasional dalam hubungan internasional. 12
Dengan demikian, Indonesia sebenranya telah memiliki prinsip dan visi kebangsaan yang kuat, yang bukan saja dapat mempertemukan kemajemukan masyarakat dalam kebaruan komunitas politik bersama, tetapi juga mampu memberi kemungkinan bagi keragaman komunitas untuk tidak tercerabut dari akar tradisi dan kesejarahannya masing- masing. Dalam khazanah teori tentang kebangsaan, konsepsi kebangsaan Indonesia menyerupai perspektif etnosimbolis ( etnosymbolist ), yang memadukan antara perspektif modernis ( modernist ), yang menekankan unsur-unsur kebaruan dalam kebangsaan, dengan perspektif primordialis ( primordialist ) dan perenialis ( perennialist ) yang melihat keberlangsungan unsur-unsur lama dalam kebangsaan.
Tujuan pendidikan tersebut diatas dalam rangka menyiapkan warga negara yang baik dan selaras dengan pendidikan Agama Islam. Yakni, untuk membentuk seseorang menjadi muslim sejati yang taat beragama, beriman
11 Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Disusun Oleh Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Tim Sosialisasi 4 Pilar. Sekjen MPR RI, Jakarta, 2012, h. 92.
12 Ibid , h. 97.
teguh, beramal shaleh dan berakhlak mulia, sehingga ia menjadi seorang yang dapat berdikari hidup bagi masyarakat, agama, nusa dan bangsa serta dapat memperoleh kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Secara praktis tujuan pendidikan kewarganegaraan dan tujuan agama Islam dapat dilihat dalam pengalaman keagamaan seseorang di tengah-tengah masyarakat atau lingkungannya.
Maka tidaklah kontradiktif dengan tujuan pendidikan agama Islam ini dikaitkan dengan al-Quran sendiri telah diuraikan oleh Muhammad Fadhil Al-Jamali yakni:
1.  Mengenalkan manusia tentang interaksi dan tanggung jawab diantara sesama makhluk dan tanggung jawab pribadinya di dalam hidup ini.
2.  Mengenalkan manusia tentang interaksi dan tanggung jawabnya dalam tata hidup masyarakat.
3.  Mengenalkan manusia tentang alam ini dan mengajak mereka untuk mengetahui hikmah serta memberikan kemungkinan kepada mereka untuk mengambil manfaat dari alam tersebut. Mengenalkan manusia tentang pencipta alam ini dan memerintahkan beribadah kepada-Nya. 13
Secara spesifik, tujuan penyiapan warga negara yang berkarakter adalah sebagaimana dalam al-Quran dijelaskan dengan istilah Ummatan Wahidah , Ummatan Wasathan , Khairu Ummah , Baldatun Thoyyibatun . 14
Ummatan Wahidah , ungkapan ini terulang dalam Al-Quran sebanyak sembilan kali, diantaranya terdapat dalam QS. Al-Baqarah (2:213). ”Manusia itu (dahulunya) satu umat. Lalu Allah mengutus para nabi (untuk) menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Dan diturunkan- Nya bersama kitab yang mengandung kebenaran, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Dan yang
13 Muhammad Fadhil Al-Jamali, Filsafat Pendidikan Dalam Al-Qur’an , Terjemahan judi al-Falasany, (Surabaya: Bina Ilmu, 1986), h. 3.
14 http/Aceng Kosasih, Konsep Masyarakat Madani , di unduh pada tanggal 9 Januari 2015.
Tarbawiyah , Vol. 13, No.2, Edisi Juli - Desember 2016 182
berselisih hanyalah orang-orang yang telah diberi (kitab), setelah bukti-bukti yang nayata sampai kepada mereka, karena kedengkian diantara mereka sendiri. Maka dengan kehendak-Nya, Allah memberi petunjuk kepada mereka yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki kejalan yang lurus ”.
Dalam ayat tersebut dengan tegas dikatakan bahwa manusia dari dulu hingga kini merupakan satu umat. Allah swt menciptakan mereka sebagai makhluk sosial yang saling berkaitan dan saling membutuhkan. Mereka sejak dulu dan kini baru dapat hidup jika saling membantu sebagai umat, yakni kelompok yang memiliki persamaan dan keterikatan. Karena kodrat mereka demikian, tentu saja mereka harus berbeda-beda dalam profesi dan kecenderungan. Ini karena kepentingan mereka banyak, sehingga dengan perbedaan tersebut masing-masing dapat memenuhi kebutuhan bersama. Jadi ummatan wahidah adalah suatu umat yang bersatu berdasarkan iman kepada Allah swt, dan mengacu kepada nilai-nilai kebajikan. Umat tersebut tidak terbatas kepada bangsa melainkan seluruh dunia.
Ummatan Wasathan , istilah lain yang mengandung makna masyarakat ideal. Istilah ini terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah (2:143). ”Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu (umat Islam), ’umat pertengahan’ agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (muhammad) menjadi saksi kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang (dahulu) kamu (berkiblat) kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik kebelakang. Sungguh, (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh Allah maha pengasih, maha Penyayang kepada manusia” .
Dijelaskan bahwa kualifikasi umat yang baik adalah ummatan wasathan , yang bermakna dasar pertengahan atau moderat. Posisi pertengahan menjadikan anggota masyarakat tersebut tidak memihak ke kiri dan ke kanan, yang dapat mengantar manusia adil. Quraish Shihab 15 mengemukakan bahwa pada mulanya kata wasath berarti segala sesuatu
15 Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an , (Bandung; Mizan, 1999), h. 328.
yang baik sesuai dengan objeknya. Sesuatu yang baik berada pada posisi dua ekstrim. Ia mencontohkan bahwa keberanian adalah pertengahan antara sikap ceroboh dan takut. Kedermawanan adalah antara boros dan kikir. Keberadaan masyarakat ideal pada posisi tengah menyebabkan mereka hanyut oleh materialisme dan tidak pula mengantarkannya membumbung tinggi ke alam ruhani, sehingga tidak berpijak di bumi. Posisi tengah menjadikan mereka mampu memadukan aspek ruhani dan jasmani, material dan spiritual dalam segala aktivitasnya.
Khairu Ummah , istilah tersebut dalam al-Quran dijelaskan dalam Surat Ali Imron (3:10). Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa kaum muslimin adalah umat terbaik yang mengemban tugas menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang mukar dan beriman kepada Allah swt. Khairu ummah dalam pengertian tersebut adalah bentuk ideal masyarakat Islam yang identitasnya adalah integritas keimanan, komitmen kontribusi positif kepada kemanusiaan secara universal dan loyalitas pada kebenaran dengan aksi amar ma’ruf nahi munkar.
Nilai terbaiknya umat dapat juga diartikan sebagai umat yang telah mendapatkan penyempurnaan dari ajaran-ajaran terdahulu. Dengan jelas disampaikan dalam al-Quran bahwa nilai-nilai yang baik itu pernah diajarkan oleh para nabi sebelum Muhamad saw. Nilai-nilai tersebut diterapkan sesuai dengan situasi dan kondisi dimana umat saat itu berada. Makanya nabi-nabi terdahulu disebutkan sebagai orang yang selamat, bukan orang yang menjalankan syariat Islam seperti shalat zakat puasa sebagaimana dilakukan kaum muslimin saat ini.
Ujungnya adalah Baldatun Thoyyibatun , yang berarti mengacu pada tempat bukan kumpulan orang. Namun tetap dalam maksud masyarakat ideal dengan pertimbangan faktor kebahasaan, dengan istilah ”makna kolokasi”. Artinya beberapa istilah atau kata yang berada dalam lingkungan yang sama. Sebagai contoh kalau kertas, lem, daftar gaji, komputer, meja dan kursi, maka bayangannya dalah kantor atau sekolah. Demikian halnya kalau dikatakan tanahnya subur, penduduknya makmur, pemerintahnya adil, maka bayangannya masyarakat ideal. Istilah baldatun thoyyibatun ini
Tarbawiyah , Vol. 13, No.2, Edisi Juli - Desember 2016 184
dalam al-Qur’an hanya terulang sekali, yaitu dalam surat Saba (34:15). ”Sungguh, bagi kaum saba’ ada tanda (kebesaran Tuhan) ditempat kediaman mereka yaitu dua buah kebun disebelah kanan dan disebelah kiri, (kepada mereka katakan), ’makanlah olehmu dari rezeki yang (dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kepada-Nya. (negerimu) adalah negeri yang baik (nyaman) sedang (Tuhanmu) adalah yang mahapengampun” .

## E. Kesimpulan
Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian matang dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Tujuan tersebut sangat tidak bertentangan, bahkan penuh penjabaran dari nilai-nilai pendidikan yang tertuang dalam al-Quran. Tujuan ini menjiwai untuk seluruh tingkah laku pendidik, peserta didik, serta lingkungan pendidikan.
Dengan penguasaan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) yang kuat, bangsa akan lebih siap menghadapi era globalisasi. Dengan berbekal IMTAQ (Iman dan Taqwa) yang mantap, bangsa tidak akan mudah tergoyahkan dalam mengarungi derasnya kemajuan zaman. Karena Islam tidak memisahkan keduanya, yakni Agama dan Negara. Kedahsyatan ‘perang peradaban’ yang telah terjadi, sebagaimana analisis Bernard Lewis, dapat dilalui/dihadapi dengan penuh semangat serta berjiwa besar. Kuncinya ada pada proses yang baik. Generasi yang dididik dengan cara baik, akan membentuk Negara yang baik juga.
Muara dari semua proses itu adalah terwujudnya Negara yang Baldatun toyibun warafun ghofur . Negara yang baik dan penuh kedamaian, penuh ampunan, rakyat menikmati kehidupan dan beribadah dengan tenang. Jika hal tersebut terwujud, maka akan menjadi negara yang Gemah ripah loh jinawi , toto tentrem kerto raharjo . Kemakmuran, kesejahteraan, serta kemandirian masyarakat berdasarkan Pancasila yang nilai-nilainya
berdasarkan Quran dan Hadist Nabi Muhammad saw. Kemudian menyebarkan rahmat tersebut ke seluruh dunia, Rahmatan lil ‘alamin . []

## DAFTAR PUSTAKA
Abd. Rahman Assegaf, Internasionalisasi Pendidikan, Sketsa Perbandingan Pendidikan di Negara-negara Islam dan Barat , Yogyakarta: Gama Media, 2003.
H.A.R. Tilaar, Manifesto Pendidikan Nasional , Jakarta; Kompas Media, 2005.
Hasan Langgulung, Beberapa Pemikiran Tentang Pendidikan Islam , Bandung; Al-Maarif, tt.
http/Aceng Kosasih, Konsep Masyarakat Madani, di unduh pada tanggal 9 Januari 2015.
Jimly Asshiddiqie, Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 45 , Yogyakarta; UII Pers, 2005
Mahmud Yunus, Metode Khusus Pendidikan Agama , Penerbit Hadi Karya Agung, 1997.
Mastuhu, Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam , Jakarta; Logos, 2000.
Muhammad Fadhil Al-Jamali, Filsafat Pendidikan Dalam Al-Qur’an , Terjemahan judi al-Falasany, Surabaya: Bina Ilmu, 1986
Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Tim Sosialisasi 4 Pilar. Sekjen MPR RI, Jakarta, 2012.
Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an , Bandung; Mizan, 1999.
Soemanto, Makalah Lokakarya Instruktur Pelatihan Akreditasi Madrasah , Lembaga Akreditasi pendidikan Indonesia (LAPI) Batu, Malang, Jawa Timur 7 September 2000.
Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar , Jakarta: Penerbit Rajawali Pers, 2002
Tarbawiyah , Vol. 13, No.2, Edisi Juli - Desember 2016 186
Suara Karya, “Perubahan sosial dan pendidikan agama” Jakarta 20 Januari 1989.
Tim Redaksi, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Jakarta: Balai Pustaka 1997.
Zuhairini dkk, Metodik Khusus Pendidikan Agama , Surabaya; IAIN Sunan Ampel, 1981.