ISSN: 2540-9182 (online) ISSN: 2086-3357 (print)

## KAJIAN IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM
Udas 1 , Aty Nurmala Hamdy 2 , Abdul Karim 3
1. Sekolah Tinggi Ilmu Kesejahteraan Sosial (STIKS) Tamalanrea Makassar; udasulusalu@gmail.com
2 Sekolah Tinggi Ilmu Kesejahteraan Sosial (STIKS) Tamalanrea Makassar;
atynurmala.hamdy@gmail.com
3 Sekolah Tinggi Ilmu Kesejahteraan Sosial (STIKS) Tamalanrea Makassar;
karim.stiks1989@gmail.com
* Correspondence: udasulusalu@gmail.com
Abstract: One of the efforts to prevent children who are dealing with the current law in criminal court is through the implementation of the Juvenile Criminal Justice System  (SPPA).  Law  no.  11  of  2012  on  the  Child  Criminal  Justice  System  has been approved by the Government of Indonesia to replace the Law no. 3 year 2007 on Juvenile Court. This SPPA Act has provided protection against children facing the law since the initial process of handling until the execution of punishment. The results of this study indicate that according to Law no. 11 of 2012, the protection of children facing the law through various forms. Children against the Law (ABH) is divided into 3 classifications as the child of the perpetrator, the child of the victim and the child of the witness. In addition to the handling of children in the face of law must be distinguished from adults at every level of the process, whether it is from  investigation,  investigation  or  during  litigation.  In  addition,  every implementation of Child process must be accompanied by a companion. The new rules also introduce and emphasize the diversion, nonlitigation aspects in solving cases.  In  the diversion  process, case  resolution  is  attempted as  far as possible outside the judiciary.
Abstrak: Saat  ini  salah  satu  upaya  pencegahan  anak-anak  yang  berhadapan dengan hukum melalui proses peradilan formal adalah melalui penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini telah disahkan oleh Pemerintah Indonesia untuk menggantikan UU No. 3 tahun 2007 tentang Pengadilan Anak. UU SPPA ini telah memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sejak proses awal penanganannya  sampai  pada  pelaksanaan  hukuman.  Hasil  kajian  ini menunjukkan bahwa menurut UU No. 11 tahun 2012, perlindungan terhadap anak yang  berhadapan  dengan  hukum  melalui  beragam  bentuk.  Anak  Berhadapan Hukum  (ABH)  dibagi  atas  3  klasifikasi yaitu  sebagai  Anak  Pelaku,  Anak  Korban dan Anak saksi. Selain itu dalam penanganannya Anak berhadapan hukum harus dibedakan  dari  orang  dewasa  pada  setiap  tingkatan  proses,  baik  itu  dari  mulai penyelidikkan,  penyidikkan  maupun  saat  litigasi.  Selain  itu,  setiap  pelaksanaan proses Anak wajib didampingi oleh pekerja sosial. Pada aturan yang baru ini juga mengenalkan  dan  menekankan  diversi,  yaitu  aspek  non  litigasi  dalam menyelesaikan  perkara.  Pada  proses  diversi,  penyelesaian  kasus  diupayakan sebisa mungkin di luar peradilan.

## Kata Kunci: SPPA, Pekerja Sosial, Diversi

## 1.  Pendahuluan
Untuk membangun bangsa yang besar sangat dibutuhkan masyarakat yang pintar dan mempunyai budi yang baik. Agar dapat mencapai hal tersebut tentunya pendidikan dan budi yang baik sudah seharusnya diterapkan sejak dini pada anak- anak  bangsa.  Anak  adalah  salah  satu  aset  untuk  memajukan  bangsa. Berkembangnya  jaman  membuat  pola  piker  dan  tata  krama  anak  semakin menurun. Tidak sedikit perkara anak sebagai aktor tindak kejahatan di zaman saat ini.  Tingkat  kenakalan  anak  yang  semakin  meningkat  dari  tahun  ke  tahun disebabkan oleh beberapa faktor.
Faktor  penyebab  kenakalan  anak  sehingga  anak  terjebak  dalam  perkara kriminal  dan  akhirnya  harus  berhadapan  dengan  hukum  diantaranya  seperti kurangnya  perhatian  orang  tua,  keadaan  yang  mengharuskan  anak  memenuhi kebutuhan  hidup,  atau  bahkan  pencarian  jati  diri.  Beberapa  faktor  penyebab kenakalan pada anak tersebut seringkali membuat anak terjerumus terlalu dalam. Tidak adanya peringatan atau tindakan tegas terhadap anak yang terlibat dalam kenakalan  tersebut  justru  akan  membuat  anak  semakin  jauh  terlibat  dalam kenakalan.  Hal  seperti  ini  dapat  memunculkan  keberanian  anak  untuk  terlibat dalam kenakalan yang menjurus ke tindak pidana. Semakin maraknya anak yang melakukan  tindak  pidana  kekerasan  merupakan  hal  yang  miris,  karena  anak merupakan generasi yang harus dilindungi dan merupakan salah satu bagian dari penerus bangsa yang dapat memajukan bangsa ini.
Dewasa  ini  di  Indonesia,  perlindungan  terhadap  anak  yang  berhadapan dengan  hukum  merujuk  ke  dalam  UU  No.  11  tahuan  2012  tentang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak.  Sebelumnya  terkait  peradilan  yang  melibatkan  anak merujuk kepada UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Disahkannya UU No. 11 tahun 2012, maka UU No. 3 tahun 1997 tidak berlaku lagi. Terdapat perbedaan  perlindungan  terhadap  anak  yang  diberikan  oleh  UU  No.  11  tahun 2012 dengan yang diatur dalam UU No. 3 tahun 1997. Dalam UU No. 3 Tahun 1997  setiap  anak  yang  melakukan  perbuatan  pidana  dikenakan  proses  hukum yang sama dengan proses hukum orang dewasa.
Substansi yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2012 ini, antara lain, adalah mengenai penempatan Anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan  di  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  (LPKA).  Menurut  Wagiati Soetodjo (2008:70), substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang
dimaksudkan  untuk  menghindari  dan  menjauhkan  Anak  dari  proses  peradilan sehingga  dapat  menghindari  stigmatisasi  terhadap  Anak  yang  berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.
Menurut Pasal 1 poin 7 UU No. 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa diversi dapat  artikan  sebagai  pengalihan  penyelesaian  perkara  Anak  dari  proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Keadilan Restoratif menurut penjelasan  umum  Undang-undang  No.  11  Tahun  2012  adalah  suatu  proses Diversi,  yaitu  semua  pihak  yang  terlibat  dalam  suatu  tindak  pidana  tertentu bersama-sama  mengatasi  masalah  serta  menciptakan  suatu  kewajiban  untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak, dan  masyarakatdalam  mencari  solusi  untuk  memperbaiki,  rekonsiliasi  dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.Keadilan Restoratif dan Diversi merupakan hal yang menjadi pembeda paling penting antara UU No. 11 tahun 2012 dengan UU No. 3 tahun 2007.
Memperhatikan pengertian diversi, diketahui bahwa setiap kasus anak yang berhadapan dengan hukum terlebih dahulu harus diselesaikan melalui jalur non litigasi.  Di  sinilah  sebenarnya  peran  pemuka  lingkungan  dan  agama  dapat memainkan peran untuk mengisi bentuk- bentuk penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang dapat dilakukan sesuai dengan nilai-nilai agama dan lokal setempat. Kebiasaan adat dianggap memberikan nilai positif terhadap penyelesaian kasus anak secara bermartabat dan dapat menciptakan kepuasan tersendiri bagi pelaku, korban maupun lingkungan disekitar.
Kasus-kasus  yang  berkembang  saat  ini  tentang  tindakan  pelanggaran hukum  yang  kebetulan  dilakukan  oleh  anak  dibawah  umur  memperlihatkan terdapat  kesalahan  dalam  proses  tumbuh  kembang  anak.  Pasal  1  ayat  (3) Undang-Undang  No.11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak, menyatakan  bahwa  Anak  yang  Berkonflik  dengan  Hukum  yang  selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
Menurut  Muladi  dalam  bukunya  Setya  Wahyudi  (2011:35)  istilah  Sistem Peradilan  Pidana  Anak  merupakan  terjemahan  dari  istilah  The  Junevile  Justice System, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan jumlah institusi yang terkandung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa, penuntut umum, hakim,
penasehat  hukum,  lembaga  pengawas,  pusat-  pusat  penahanan  anak,  dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak. Dalam bukunya Romli Atmasasmita (1996:17), Muladi  mendefenisikan  sistem  peradilan  pidana  sebagai  jaringan  (network) peradilan  yang  menggunakan  hukum  pidana  materiil,  hukum  pidana  formil ataupun hukum pelaksanaan pidana.
Proses  Peradilan  Pidana  Anak  mulai  dari  penyidikan,  penuntutan, pengadilan  dan  dalam  menjalankan  putusan  pengadilan  di  Lembaga Permasyarakatan Anak wajib dilakukan oleh pejabat-pejabat terdidik khusus atau setidaknya mengetahui tentang masalah Anak Nakal. Perlakuan selama proses Peradilan Pidana Anak harus memperhatikan proses-proses perlindungan anak dan  tetap  menjunjung  tinggi  harkat  dan  martabat  anak  tanpa  mengabaikan terlaksanan keadilan dan bukan membuat nilai kemanusiaan anak menjadi lebih rendah.
Penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah dengan menggunakan jenis  penelitian  yuridis  normatif  dipergunakan  untuk  menyusun  penelitian  ini. Bahan-bahan penelitian yang dikaji dan yang digunakan diperoleh melalui studi kepustakaan. Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari bahan hukum primer yaitu: peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  mengenai  anak  dan  literatur, karya ilmiah hukum yang membahas mengenai persoalan Anak yang Berhadapan dengan  Hukum  (ABH)  di  Indonesia.  Bahan-bahan  tersedia  dianalisis  secara normatif.

## 2.  Hasil Penelitian

## Pengertian Anak Menurut Aturan Perundang-Undangan
Mengenai pengertian dan batasan umur anak telah banyak jabarkan dalam beberapa  peraturan  Perundang-undangan.  Berikut  pengertian  anak  menurut beberapa peraturan perundang-undangan:
a)  Pengertian Anak Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Yang dimaksud dengan Anak dalam Undang-Undang ini yaitu orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Anak Nakal adalah Anak yang melakukan  perbuatan  yang  dinyatakan  terlarang  bagi  Anak,  baik  menurut peraturan perundangundangan maupun menurut peraturan Hukum lain yang hidup dan  berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.
b)  Pengertian  Anak  Menurut  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2012  Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pengertian Anak menurut Undang-undang ini yang  disebut  Anak  yang  telah  berumur  12  (dua  belas)  tahun,  tetapi  belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
c)  Pengertian  Anak  menurut  Undang-undang  No.  35  Tahun  2014  tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak Anak adalah  seseorang  yang  belum  berusia  18  (delapan  belas)  tahun,  termasuk anak yang masih dalam kandungan.
Dari  beberapa  penafsiran  mengenai  anak  yang  telah  disebutkan  diatas maka sehubungan dengan pembahasan penulis merujuk kepada pengertian yang terdapat pada UU SPPA.

## Hak-Hak Anak
Negara  mempunyai  kewajiban  untuk  melindungi  warga  negaranya  sejak mulai lahir hingga meninggal. Oleh karena hal tersebut, maka pada setiap proses peradilan para penegak hukum harus dan wajib mengutamakan kepentingan anak dimana dalam kepentingan itu terdapat hak-hak dari anak.
Sejauh ini Negara Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak. Hal tersebut tercantum di dalam Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On the Rights of the Child (konvensi Tentang Hak-Hak Anak), dengan diratifikasinya konvensi hak-hak anak tersebut  maka  sejak  tahun  1990  Indonesia  terikat  secara  hukum  utruk melaksanakan ketentuan yang termaktub di dalam Konvensi Hak- Hak Anak.
Menurut  Setya  Wahyudi  (2012:22)  menyatakan  bahwa  berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak 1989 (Resolusi PBB Nomor 44/25 tanggal 5 Desember 1989), hak-hak anak secara umum dapat dikelompokan dalam 4 (empat) kategori hak-hak  anak  yaitu:  hak  untuk  kelangsungan  hidup  (the  right  to  survival),  hak untuk tumbuh kembang (the right to develop), hak untuk perlindungan (the right to protection), dan hak untuk partisipasi (the right to participation).
Berdasarkan  hal  diatas  Deklarasi  Hak-Hak  Anak  di  Sidang  Umum  PBB mempunyai tujuan yaitu memberikan perlindungan khusus untuk segala tindakan yang berhubungan langsung dengan anak, tindakan atas suatu persoalan yang melibatkan anak harus selalu mengutamakan dan mengedepankan anak.

## Pengertian Anak Yang Berhadapan Hukum
Berdasarkan  Pasal  1  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  11  tahun  2012
Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  yang  dimaksud  dengan  anak  yang berhadapan  dengan  hukum  adalah  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum,  anak yang menjadi korban tindak pidana, dan saksi tindak pidana. Menurut Pasal 1 ayat 3  Undang  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  (SPPA) menyatakan  bahwa  Anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  adalah  anak  yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun.
Menurut  Apong  Herlina  dalam  bukunya  (2014:17)  anak  yang  berkonflik dengan  hukum  dapat  juga  dikatakan  sebagai  anak  yang  terpaksa  berkonflik dengan sistem pengadilan pidana karena:
a)  Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum; atau
b)  Telah  menjadi  korban  akibat  perbuatan  pelanggran  hukum  dilakukan orang/kelompok orang/lembaga/negara terhadapnya; atau
c)  Telah  melihat,  mendengar,  merasakan  atau  mengetahui  suatu peristiwa pelanggaran hukum.
Apong  Herlina  (2014:43)  berpandangan  jika  dilihat  dari  ruang  lingkupnya anak yang berhadapan dengan hukum dapat dibagi menjadi:
a)  Pelaku atau tersangka tindak pidana;
b)  Korban tindak pidana, dan
c)  Saksi suatu tindak pidana
Sebelum  lahirnya  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak,  pada  dasarnya  anak-anak  yang  bermasalah  dikategorikan dalam  istilah  kenakalan  anak,  yang  mengacu  pada  Undang-Undang  Nomor  3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Setelah diundangkannya Undang-Undang Perlindungan Anak, maka istilah tersebut berubah menjadi anak yang berkonflik dengan  hokum  (ABH),  dan  saat  ini  Undang-Undang  Nomor  11  tahun  2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  pun  menggunakan  istilah  anak  yang berkonflik dengan hukum.
Menurut  hukum  Islam,  Anak  yang  melakukan  tindak  pidana  maka  tidak akan
dikenakan  pertanggungjawaban  pidana.  Pidana  bagi  anak-anak  yang  bersalah dalam Islam dibebankan kepada orang tuanya, karena orang tua wajib mendidik anak-  anaknya  agar  menjadi  orang  baik-baik.  Apabila  anak  menjadi  penjahat berarti  orang  tua  tidak  melaksanakan  kewajibannya  dengan  baik,  maka  orang
tualah  yang  menanggung  akibatnya,  yaitu  diberi  sanksi  karena  kelalaiannya. Ketentuan  dalam  hukum  Islam,  tidak  ada  pertanggungjawaban  hukum  atas seorang  anak  sampai  dia  mencapai  usia  puber.  Qadhi  (hakim)  hanya  berhak untuk  menegur  k esalahannya  atau  menetapkan  beberapa pembatasan  baginya yang  akan  membantu memperbaikinya  dan  menghentikannya  dari membuat kesalahan dimasa yang akan datang. (Abdurrahman I Doi, 1992).
Menurut Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas (1999, h. 83), masalah anak  merupakan  arus  balik  yang  tidak  diperhitungkan  dari  proses  dan perkembangan  pembangunan  bangsa-bangsa  yang  mempunyai  cita-cita  tinggi dan masa depan cemerlang guna menyongsong dan menggantikan pemimpin- pemimpin  bangsa  Indonesia.  Terkait  dengan  hal  itu  paradigma  pembangunan haruslah pro anak.
Pada dasarnya terlihat tidak etis apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak  disebut  dengan  kejahatan,  karena  pada  dasarnya  anak-anak  memiliki kondisi  kejiwaan  yang  sangat  labil,  proses  kemantapan  psikis  menghasilkan sikap  kritis,  agresif  dan  menunjukkan  tingkah  laku  yang  cenderung  bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal ini belum dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan  kenakalan  yang  ditimbulkan  akibat  kondisi  psikologis  yang  tidak seimbang  dan  si  pelaku  belum  sadar  dan  mengerti  atas  tindakan  yang  telah dilakukan anak.
Harry E. Allen and Clifford E. Simmonsen (2003, h. 2) menjelaskan bahwa ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat anak harus berhadapan dengan hukum, yaitu:
a)  Status Offenc e adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh  orang  dewasa  tidak  dianggap  sebagai  kejahatan,  seperti  tidak menurut, membolos sekolah, atau  kabur dari rumah;
b) Juvenile  Deliquence adalah  perilaku  kenakalan  anak  yang  apabila dilakukan  oleh  orang  dewasa  dianggap  kejahatan  atau  pelanggaran hukum.
Menurut  Romli  Atmasasmita  (1983,  h.  17)  istilah  deliquency  tidak  identik dengan  istilah  kenakalan  dan  istilah  junevile  tidak  identik  dengan  istilah  anak. Istilah junevile deliquency lebih luas artinya dari istilah kenakalan ataupun istilah anak-anak.  Oleh  karena  itu,  Romli  lebih  cenderung  menggunakan  istilah kenakalan anak daripada istilah kejahatan anak-anak.

## Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berhadapan Hukum
Pasal 1 ayat 3 UU No. 11 Tahun 2012 memberikan batasan usia terhadap anak  yang  berhadapan  dengan  hukum.  Batasan  usia  anak  yang  berhadapan dengan hukum  adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, dan tetapi belum  berumur  18  (delapan  belas)  tahun.  Kemudian  dalam  ketentuan  Pasal  3 Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Anak mencantumkan  dengan  tegas  apa  saja  yang  menjadi  hak-hak  anak  dalam peradilan pidana.
Pada saat proses peradilan pidana anak hak-hak anak harus mendapatkan perlindungan dari setiap tingkatan, perlindungan tersebut diberikan sebagai salah satu  bentuk  penghormatan  hak  asasi  anak.  Perlindungan  terhadap  anak  yang berkonflik  dengan  hukum  ini  mengalami  perubahan  yang  mendasar  yakni pengaturan secara tegas  mengenai “keadilan restoratif dan diversi”. Pengaturan ini dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak diversi bertujuan:
•  Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
•  Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
•  Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
•  Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
•  Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.
Dalam  melakukan  perlindungan  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum, proses penyelesaiannya diharuskan melibatkan semua pihak yang meliputi peran orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan khususnya oleh pekerja sosial dalam peningkatan kesejahteraan anak dan perlindungan khusus terhadap anak. Pekerja  sosial  memiliki  peran  dalam  penanganan  ABH  diantarnya  adalah mendampingi  ABH  dengan  memberikan  konsultasi  sosial  dan  mengembalikan kepercayaan  ABH,  pendampingan  dan  advokasi  sosial,  menjadi  sahabat  ABH dengan  mendengarkan  pendapat  ABH  dan  menciptakan  suasana  kondusif, membuat  dan  menyampaikan  laporan  sosial,  dan  memberikan  pertimbangan kepada apparat penegak hukum (Nurusshobah, 2020; Susilowati, E. dkk, 2017 ). Pendampingan bagi kasus remaja yang nakal agar terhindar dari sistem peradilan dibimbing  oleh  pekerja  sosial  melalui  perannya  sebagai  advokat  melalui manajemen kasus dan kegiatan altruistik (Patalinghug, 2021).
Pada konsep keadilan restoratif yang dikenal adanya proses diversi. Dalam proses diversi yaitu semua pihak yang terkait dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama  mengatasi  masalah  serta  menciptakan  suatu  kewajiban  untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, masyarakat dan pihak terkait untuk mencari solusi yang terbaik bagi anak tanpa ada unsur pembalasan.
Dalam  penyelesaian  perkara  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  yang menggunakan  pendekatan  keadilan restorative  justice penyelesaian  yang melibatkan  semua  pihak  yang  dapat  dimediasi  oleh  pekerja  sosial  dan  secara bersama-sama  mengatasi  perkara  dan  mencari  solusi  yang  terbaik  terhadap perkara yang dihadapi anak dengan demikian perlindungan terhadap anak yang berkonflik  dengan hukum  yang  lebih  mengutamakan  kepentingan  terbaik  bagi anak.
Perlindungan terhadap anak korban kejahatan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 ayat (2) Perlindungan Anak  adalah  segala  kegiatan  yang  menjamin  dan  melindungi  anak  dan  hak- haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai  harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta  medapat  perlindungan  dari kekerasan dan diskriminasi.
Penanganan  perkara  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  khususnya korban  anak, harus  ditangani  secara  khusus  baik  represif  maupun  tindakan preventif demi menciptakan masa depan anak yang baik dan sejahtera. Mengenai anak korban, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana  Anak  pada  Pasal  1  ayat  (4)  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa:“Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut sebagai anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental  dan/atau  kerugian  ekonomi  yang  disebabkan  oleh  tindak pidana.”Selanjutnya  dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  Pasal  90  ayat  (1)  menjelaskan  bahwa  Anak korban  dan  Anak  saksi  berhak  atas  upaya  rehabilitasi  medis  dan  rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga”. Selain hak- hak tersebut, terdapat beberapa hak anak sebagai korban untuk mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial.
Anak sebagai saksi sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: “Anak  yang  menjadi  saksi  tindak  pidana  yang  selanjutnya  disebut  anak  saksi adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri”. Pengaturan mengenai saksi anak alam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur dalam Bab VII pada Pasal 89 s/d Pasal 91. Pada Pasal 89 disebutkan bahwa Anak Korban dan/atau Anak Saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Perlindungan terhadap anak sebagai saksi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang  Sistem  Peradilan  Anak  menunjukkan  pentingnya  perlindungan terhadap anak, adanya pengaturan mengenai perekaman elektronik merupakan pelayanan saksi untuk mengurangi rasa rasa trauma si anak agar tidak bertemu langsung  dengan  pelaku  kejahatan.  Dengan  demikian,  si  anak  sebagai  saksi dalam  memberi  keterangan  akan  lebih  bebas  dan  leluasa  disamping  mereka didampingi  oleh  orang  tua/wali,  pekerja  social  maupun  petugas  pembimbing pemasyarakatan  (bapas)  anak  sehingga  dapat  terciptanya  fakta  hukum  sesuai dengan kejadian yang diliat maupun yang dirasakan sendiri oleh si anak.

## 3.  Kesimpulan
Anak berhadapan hukum baik itu sebagai anak pelaku, anak saksi maupun anak  korban  sering  mengalami  penderitaan  secara  fisik  juga  mengalami penderitaan secara psikis yang membutuhkan waktu lama untuk memulihkannya. Oleh  karena  hal  tersebut  terkadang  penderitaan  yang  dialami  oleh  Anak Berhadapan  Hukum  (ABH)  tidak  ringan  dan  membutuhkan  waktu  yang  tidak singkat untuk bisa memulihkannya, maka pemerintah memberikan perlindungan terhadap korban yang diimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan sebagai  produk  hukum  yang  memihak  kepentingan  anak.  Dalam  konteks perlindungan  terhadap  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum,  adanya  upaya preventif  maupun  represif  yang  dilakukan,  baik  oleh  masyarakat  maupun pemerintah  (melalui  aparat  penegak  hukumnya),  seperti  pemberian perlindungan/pengawasan  dari  berbagai  ancaman  yang  dapat  membahayakan nyawa  korban,  pemberian  bantuan  medis,  maupun  hukum  secara  memadai,
proses pemeriksaan dan peradilan yang fair merupakan salah satu perwujudan dari  perlindungan  hak  asasi  manusia  serta  instrumen  penyeimbang.  Peranan pekerja  sosial  dalam  mengatasi  masalah  kesejahteraan  sosial,  khususnya penanganan anak berhadapan hukum juga sangat di butuhkan. Penanganan yang dimaksud adalah pendampingan, mengadvokasi, dan membantu mengungkapkan masalah, kebutuhan,  dan  harapan  terhadap  anak yang  telah  melakukan pelanggaran sehingga harus berhadapan dengan hukum.
Implementasi perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan pendekatan restorative justice membawa dampak yang positif terhadap penanganan  perkara  anak.  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  memisahkan  dan  mengatur  secara  tegas  tegas tentang anak yang berhadapan dengan hukum yang meliputi anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, anak yang menjadi saksi tindak pidana.
Penyelesaian  perkara  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  selama  ini yang  proses  penyelesaiannya  melalui  lembaga  peradilan  dengan  adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengenalkan proses penyelesaian diversi. Dimana perkara yang melibatkan Anak sebagai  pelaku  dapat  diselesaiakan  di  luar  peradilan  melalui  diversi  dengan melibatkan semua pihak untuk duduk bersama baik itu pihak pelaku, korban dan saksi  dalam  menyelesaikan  konflik  yang  terjadi  dengan  menggunakan pendekatan restorative justice yang mengutamakan pemulihan keadaan dari pada pembalasan dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum dan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak demi kesejahteraannya.

## Referensi
Abdurrahman  I.  Doi,  (1992).Tindak  Pidana  dalam  Syari’at  Islam,  alih  bahasa Sulaiman Rasjid, Cet. ke-1, Rineka Cipta, Jakarta.
Apong  Herlina,  dkk  (2014). Perlindungan  Terhadap  Anak  Yang  Berhadapan Dengan Hukum, Buku Saku Untuk Polisi . Jakarta: Unicef.
Dr.  Marlina,  S.H.,  M.  Hum  (2009). Peradilan  Pidana  Anak  di  Indonesia, Pengembangan  Konsep  Diversi dan  Restorative  Justice .  Bandung:  Refika Aditama.
Harry E. Allen and Clifford E. Simmonsen dalam Purniati, Mamik, Sri Supatmi, dan Ni  Made  Martini  Tinduk  (2003). Correction  in  America  an  Introduction,
Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia. Jakarta: UNICEF.
Muladi  dalam,  Setya  Wahyudi  (2011). Implementasi  Ide  Diversi  dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia . Yogyakarta: Genta Publishing.
Romli Atmasasmita (1996). Sistem Peradilan Pidana . Bandung: Bina Cipta.
Setya  Wahyudi  (2012). Implementasi  Ide  Diversi  Dalam  Pembaruan  Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing.
Muhammad  Joni  dan  Zulchaina  Z  Tanamas  (1999). Aspek  Perlindungan  Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
Nurusshobah, S. F. (2020). Peran Pekerja Sosial dalam Proses Diversi Anak yang Berhadapan  dengan  Hukum  (ABH)  di  Kota  Cimahi.  Prosiding  Pekerjaan Sosial.
Patalinghug,  M.  E.  (2021).  The  Life  Changer:  Social  Workers  in  Rehabilitation Facilities  for  Child  in  Conflict  with  the  Law.  Otoritas:  Jurnal  Ilmu Pemerintahan, 11(1), 33–44. https://doi.org/10.26618/ojip.v11i1.5072
Susilowati,  E.  (2017).  Kompetensi  Pekerja  Sosial  dalam  Pelaksanaan  Tugas Respon  Kasus  Anak  Berhadapan  dengan  Hukum  di  Cianjur.  Pekerjaan Sosial, 16(1).
Romli  Atmasasmita  (1983). Problema  Kenakalan  Anak-Anak/Remaja .  Jakarta: Armico.
Maidin  Gultom  (2008). Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak .  Bandung:  Refika Aditama. Undang-Undang
Wagiati Soetodjo (2008). Hukum Pidana Anak , Bandung: Refika Aditama.
UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Undang-undang  No.  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  UU  Nomor  23 tahun  2002  tentang Perlindungan Anak.
©  2022  by  the  authors.  Submitted  for  possible  open  access publication  under  the  terms  and  conditions  of  the  Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/).