## Jurnal Risalah Kenotariatan
Volume 3, No. 2, December 2022 open access at : http://risalah.unram.ac.id Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

## HAK-HAK ATAS LINGKUNGAN DALAM HUKUM NASIONAL INDONESIA

## ENVIRONMENTAL RIGHTS IN INDONESIAN NATIONAL LAW

## Zunnuraeni, Zainal Asikin, Kurniawan
Universitas Mataram Corresponding email : zunnuraeni17@unram.ac.id
The right to the environment is closely related to efforts to protect and preserve the environment. Human rights can drive environmental protection and environmental development laws. The purpose of this research is to examine Indonesian national law, especially that related to environmental rights. The research method used is a normative research method, using a statutory-legal approach and a conceptual approach. Based on research results, Indonesian national law has regulated guarantees for environmental rights. The first guarantee is based on the 1945 Constitution. These environmental rights include material environmental rights and procedural environmental rights. Material environmental rights state the right of every person to a good and healthy environment. The procedural rights include rights to environmental information, public participation in making environmental policy decisions, and access to the environment. This right is affirmed in the UUPLH, and is used in various environmental protection and management instruments, namely in the preparation of KLHS and AMDAL.

## Keywords: Environmental Rights, Human Rights, Indonesian National Law

## Abstrak
Hak atas lingkungan berkaitan erat dengan upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan. Hak asasi manusia dapat mendorong perlindungan terhadap lingkungan dan perkembangan hukum lingkungan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji aturan hokum nasional Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan hak-hak atas lingkungan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian Hukum nasional Indonesia telah mengatur mengenai jaminan atas hak-hak lingkungan. Jaminan tersebut di dasarkan pertama pada UUD tahun 1945. Hak-hak atas lingkungan tersebut meliputi hak lingkungan materil dan hak lingkungan procedural. Hak lingkungan materil menegaskan adanya hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Adapun hak procedural meliputi Ha katas Informasi lingkungan, partisipasi public pada pembuatan putusan-putusan kebijakan lingkungan serta ha katas akses lingkungan. Hak demikian ditegaskan dalam UUPLH, dan tersebar pada berbagai instrument perlindungan dan pengelolaan lingkungan, yaitu dalam pembuatan KLHS dan AMDAL.

## Kata Kunci: Hak Katas Lingkungan, Hak Asasi Manusia, Hukum Nasional Indone- sia

## A. PENDAHULUAN
Lingkungan hidup dan hak asasi manusia adalah dua bidang yang awalnya lahir secara terpisah, namun pada perkembangannya kedua bidang ini menunjukkan kaitan yang sangat erat. UNEP mencatat bahwa sejumlah besar kasus di pengadilan,konstitusi dan hukum nasional, serta instrument internasional telah mengakui adanya hubungan
yang kuat antara kedua bidang ini, terutama berkenaan dengan hak asasi manusia substantive dan prosedural. 1 Lebih lanjut UNEP mencatat sebagai berikut:
The right to a healthy environment is now recognized in many national constitutions and regional instruments,with over 90 national constitutions recognizing some form of environmental rights since the mid-1970s. Many subnational governments also recog- nize such rights in the absence of their lack of recognition through a national constitu- tion. About two thirds of the constitutional rights refer to health; alternative formulations include rights to a clean, safe, favourable or wholesome environment. Some States have included more detailed rights, such as rights to receive information and to participate in decision-making about environmental matters. 2
Hubungan antara lingkungan dan hak asasi manusia pertamakali ditegaskan dalam Deklarasi Stockholm yang dihasilkan pada Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup Manusia tahun 1972. Pasal 1 Deklarasi Stockhol menciptakan dasar hubungan antara hak asasi manusia dan lingkungan hidup, dengan menegaskan bahwa manusia memiliki hak dasar atas kemerdekaan, persamaan dan kelayakan kondisi hidup, di dalam lingkungan yang memungkinkan adanya kehidupan yang baik dan berkualitas. 3 Sebagaimana telah dicatat oleh UNEP bahwa terdapat lebih dari 90 konstitusi Negara-negara di dunia yag telah mengakui beberapa bentuk hak atas lingkungan. Salah satunya adalah Indonesia. Pasca dilakukannya amandemen terhadap UUD tahun 1945, hak asasi manusia dimasukkan dalam Bab khusus di dalam konstitusi, yaitu dalam Bab XA, Pasal  28 A sampai dengan Pasal 28J. Pengakuan konstitusional atas hak lingkungan ditegaskan dalam Pasal 28H ayat (1) yang menegaskan bahwa mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak setiap orang. Lebih lanjut hak atas lingkungan diatur dalam UU, diantaranya adalah UU tentang Hak Asasi Manusia dan UU Tentang Lingkungan Hidup.
Hak atas lingkungan dalam UU  Lingkungan Hidup tahun 1997 pengakuan hak atas lingkungan baru sebatas pada hak setiap orang atas informasi dan partisipasi, namun belum mengatur mengenai akses masyarakat terhadap haknya tersebut, termasuk konsekuensi hukum jika haknya tersebut tidak dipenuhi atau dilanggar ( acces to justice ). 4 Adanya ketidakmampuan UULH tahun 1997 dalam menjawab berbagai problema lingkungan hidup di Indonesia, termasuk kurang komprehensifnya pengaturan berkenaan dengan hak lingkungan menjadi argument mendasar dalam melakukan penggantian terhadap UU tersebut. Setelah berlaku selama kurang lebih 12 tahun, UULH tahun 1997 digantikan dengan UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
1 UNEP, Factsheet on Human Rights and Environment, hlm. 1.
2 Ibid.
3 Janina Ciechanowicz-Mclean, Maciej Nyka, (2012), “ Human Rights and the Environment ”, https://www. researchgate.net/publication/235724007_Human_Rights_and_the_Environment (diakses pada 20/02/2021), hlm.
85. 4 Ashabul Kahpi, (2013), “Jaminan Konstitusional terhadap Hak atas Lingkungan Hidup di Indonesia, Al Daulah Vol.2/No.2, hlm. 148.

## 240~247
UU No 32 Tahun 2009 Tentang PPLH mengatur lebih banyak mengenai hak lingkungan dibandingkan dengan UULH tahun 1997. Terdapat delapan hak lingkungan yang diatur dalam Pasal 65 Ayat (1) sampai dengan Ayat (6), Pasal 67, Pasal 70 Ayat (1). Adapun dalam UU No 39 Tahun 1999 Tentang HAM, hak atas lingkungan disebutkan dalam Pasal 9 Ayat (3) yang menegaskan bahwa “setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Hak atas lingkungan berkaitan erat dengan upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan. Hak asasi manusia dapat mendorong perlindungan terhadap lingkungan dan perkembangan hukum lingkungan. 5 Oleh karena itu pengaturan mengenai hak atas lingkungan secara komprehensif serta menjamin perwujudannya menjadi sangat penting sebagai bagian dari upaya perlindungan lingkungan.
Masalah kerusakan lingkungan merupakan masalah yang dihadapai seluruh Negara di dunia, termasuk Indonesia. Laju kerusakan lingkungan di Indonesia cukup tinggi. Berbagai komponen lingkungan menghadapi ancaman kerusakan dan pencemaran. Forest Watch Indonesia melaporkan angka deforestasi beberapa periode tahun dalam bukunya yang berjudul Potret Keadaan Hutan di Indonesia. Pada tahun 2000 menampilkan angka laju deforestasi 2 juta hektare per tahun, pada periode 2000-2009 sebesar 1,5 juta hektare per tahun dan 1,1 juta hektare per tahun di 2009-2013, pada periode 2013- 2017, angka laju deforestasi adalah 1,47 juta hektar pertahun. 6 Meskipun terdapat trend penurunan angka deforestasi setiap periodenya, Forest Watch Indonesia (FWI) memberi catatan kritis bahwa data deforestasi yang secara agregat menunjukkan penurunan, tetapi perspektif lain atas data yang sama menunjukkan bahwa deforestasi hutan alam di Indonesia malah menunjukkan peningkatan. FWI mencatat bahwa  perbandingan pergerakan angka deforestasi antara deforestasi hutan alam, deforestasi bruto dan deforestasi netto. Secara linier terlihat bahwa grafik deforestasi bruto dan netto terus mengalami penurunan, sedangkan grafik untuk deforestasi hutan alam menunjukkan hal berkebalikan yaitu kenaikan. 7
Selain hutan, terumbu karang di Indonesia juga mengalami ancaman kerusakan. Penelitian terhadap ekosistem terumbu karang yang terdapat di perairan Indonesia yang dilakukan oleh para peneliti dari Puslitbang Oseanologi-LIPI berhasil mengungkapkantentang adanya degradasi kondisi terumbu karang yang masih terus berlangsung. Kegiatan manusia merupakan penyebab utama, baik secara langsung maupun tidak langsung. 8 Hasil pemantauan kondisi terumbu karang di Indonesia
5 Janina Ciechanowicz-Mclean, Maciej Nyka, Op.Cit., hlm. 81.
6 Forest Watch Indonesia, Angka Deforestasi Sebagai “Alarm”  Memburuknya Hutan di Indonesia, https://fwi. or.id/wp-content/uploads/2019/10/FS_Deforestasi_FWI_small.pdf ( diakses pada 21/02/2021), hlm. 3.
7 Forest Watch Indonesia, Menelisik Angka Deforestasi Pemerintah, https://fwi.or.id/menelisik-angka-deforesta- si-pemerintah/ (diakses pada 21/02/2021)
8 Kurnaen Sumadhidarga, M Kasim Moosa, (1997), “Program Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang: Sebuah Upaya Penyelamatan Lingkungan Pesisir di Indonesia” dalam Prosiding Seminar Nasional, Peran Pelestarian Hidupan Liar dan Ekosistemnya dalam Pembangunan Nasional yang Berkelanjutan, Yayasan Pembina Suaka Alam dan Margasatwa Indonesia, hlm. 8.
pada tahun 2019, berdasarkan data dari 1153 lokasi, terdapat 390 atau 33,82% masuk katagori buruk, 431 terumbu karang atau 37,38% masuk katagori sedang, 258 terumbu karang atau 22,38% masuk katagori baik, dan 74 terumbu karang atau 6,42% masuk katagori sangat baik. Kondisi yang hampir sama terjadi pada padang lamun di Indonesia. Data penelitian tahun 2018-2019, status padang lamun di perairan Indonesia masih dikategorikan kurang sehat atau moderat. 9
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka masalah yang akan diteliti dalam artikel ini adalah Bagaimanakah pengaturan mengenai perlindungan hak-hak atas lingkungan dalam hukum nasional Indonesia?

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau yang disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal dan penelitian kepustakaan. Penelitian hukum normative yang akan dilakukan meliputi penelitian inventarisasi hukum positif dan penelitian terhadap azas-azas hukum. Terdapat beberapa metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan Undang-undang ( Statuta Aprroach ) dan pendekatan konseptual ( Conceptual Approach ). Pendekatan Undang-undang ( Statuta Approach ) dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perudang-undangan serta perjanjian internasional yang terkait hak-hak atas lingkungan. Adapun pendekatan konseptual ( Conceptual Approach ) digunakan dengan beranjak pada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, khususnya dalam bidang ilmu hukum lingkungan dan hukum hak asasi manusia.
Penelitian hukum normative hanya menggunakan bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. pengumpulan data digunakan dengan melakukan penelusuran terhadap berbagai bahan kepustakaan yang tersedia di berbagai perpustakaan-perpustakaan, maupun penelusuran kepustakaan eletronik dengan menggunakan media internet.
Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan akan dianalisa secara kulitatif, yaitu dengan cara deskriptif analitis. Pertama-tama bahan-bahan hukum akan disajikan secara deskriptif untuk memberikan gambaran umum mengenai masalah yang diteliti dan kemudian dijelaskan secara mendalam.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hak asasi manusia terdiri atas seperangkat hak yang berbeda-beda. Karel Vasak menggunakan istilah “generasi” untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai perkembangan subtansi hak dalam konsep hak asasi manusia. Adapun generasi-generasi Hak yang disebut oleh Vasak terdiri atas: (1) Generasi HAM pertama, yaitu terdiri atas hak-hak sipil dan politik, (2) Generasi HAM kedua, yaitu terdiri atas hak-hak ekonomi,
9 https://darilaut.id/berita/terumbu-karang-indonesia-kategori-buruk-3382-persen, (diakses pada 21/02/2021)

## 242~247
social dan budaya, (3) Generasi HAM ketiga, yaitu terdiri atas hak-hak kolektif atau hak-hak solidaritas. 10
Karel Vasak menjustifikasi pendapatnya mengenai penggolongan HAM ke dalam 3 generasi berdasarkan prinsip yang lahir dari Revolusi Francis tahun 1789, yaitu liberty, equity, and Fraternity. Ia berpendapat bahwa Generasi Pertama HAM, yaitu hak-hak sipil dan politik didasarkan pada prinsip liberty, sedangkan Generasi kedua HAM, yaitu hak-hak eknomi, sosial dan budaya didasarkan pada prinsip equity, dan generasi ketiga HAM, yaitu hak-hak kolektif didasarkan pada prinsip fraternity. 11
Hak-hak generasi pertama merupakan negative rights atau rights of abstention, yang berarti bahwa Negara tidak memiliki kewajiban positif untuk perwujudan hak-hak tersebut. Adapun hak-hak pada generasi kedua adalah positive rights yang menimbulkan kewajiban positif bagi Negara dalam perwujudannya. 12 Adapun collective rights adalah hak-hak yang timbul sebagai respon atas fenomena saling ketergantungan global. Vasak berpendapat bahwa ciri khusus dari HAM generasi ketiga adalah bahwa hak-hak ini hanya bias diwujudkan dengan “ by the combined efforts of all social factors: individuals, states, public and private associations, and the international community ”. 13
Hak-hak yang termasuk dalam HAM Generasi ketiga, adalah: the right of people to self-determination, the right to peace, the right to development, the right to humanitarian assistance, environmental law, the right of sexual minorities, ethnic, religious, linguistic, etc. 14 Dengan demikian maka, hak-hak atas lingkungan termasuk di dalam HAM Generasi ketiga. Sebagaimana ciri HAM generasi ketiga, maka hak-hak atas lingkungan tidak hanya memerlukan dukungan kelembagaan dari Negara, tetapi juga memerlukan adanya suatu “ positive discrimination” . Sebagaimana halnya Generasi kedua, generasi ketiga memerlukan adanya suatu pembatasan pada HAM generasi pertama. Sebagai ilustrasi, adanya hak atas lingkungan yang baik dan sehat, memerlukan adanya pembatasan pada HAM generasi pertama maupun HAM generasi kedua, seperti hak untuk memiliki hutan atau hak untuk bekerja. 15
Konstitusi berbagai Negara di dunia telah mengakui adanya hak atas lingkungan. Hak konstitusional atas lingkungan lahir dalam berbagai bentuk yang berbeda. Hak-hak lingkungan dalam konstitusi tersebut dapat disebutkan secara tegas atau merupakan implikasi dari hak asasi lainnya, seperti hak atas hidup atau hak atas kelayakan, hak tersebut juga dapat disebutkan secara spesifik seperti hak atas kesehatan, atau merujuk pada satu bagian lingkungan (seperti air, flora fauna, sumber daya alam),atau lingkungan
10   Rhona K.M.Smith, dkk, (2008), Evolusi Pemikiran dan Sejarah Perkembagan HAM, PUSHAM UII, Yogya- karta, hlm. 14-16.
11   Bulent Algan, (2004, “Rethingking Third Generation Human Rights ”, dalam Ankara Law Review, Vol 1, No1, hlm. 124. 12 Ibid.
13 Ibid. hlm. 125.
14   AdrianVasile Cornesu, (2009), “The Generation of Human Rights”, The Conference Proceedings, 1.edition, Brno: Masaryk University, hlm. 6.
secara umum. Namun demikian, secara umum konstitusi mengkualifikasikan hak tersebut untuk mencapai suatu tujuan, atau sebagai tolak ukur, yaitu untuk lingkungan hidup yang sehat, atau untuk lingkungan yang bersih, aman, layak, harmonis, seimbang ataupun tujuan lainnya. 16
Konstitusi pertama yang mengatur mengenai hak atas lingkungan adalah kosntitusi Portugas yang menegaskan; “ “Everyone shall possess the right to a healthy and ecologically balanced human living environment and the duty to defend it”, dan lebih lanjut menuntut Negara untuk memenuhi kewajiban perlindungan lingkngan dengan 8 cara khusus (Konstitusi Portugal (1967) Pasal 66). Konstitusi Kolumbia adalah perwakilan dari konstitusi saat ini, yang menegaskan bahwa “Every person has the right to enjoy a healthy environment.” (Konstitusi Kolumbia (1991) Pasal 79). Konstitusi Kenya tahun 2010 mengelaborasi lebih lanjut ketentuan yang sama, yaitu “Every person has the right to a clean and healthy environment, which includes the right to have the environment protected for the benefit of present and future generations…” (konstitusi Kenya (2010) Pasal 42 (a)). 17 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan hak atas lingkungan di dalam Bab XA Tentang Hak Asasi Manusia, yakni pada Pasal 28H ayat (1) yang menyebutkan:
(1) Setiap  orang  berhak  hidup sejahtera lahir dan batin,  bertempat tinggal, dan  mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
Ketentuan ini lahir dalam Amandemen ke dua UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dilaksanakan pada tahun dilaksanakan pada Sidang Tahunan MPR 2000 tanggal 18-7 Agustus 2000. Perubahan kedua UUD 1945 ditetapkan pada 18 Agustus 2000. Dimasukkannya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam Bab XA yang secara khusus mengatur mengenai HAM menegaskan pengakuan terhadap hak atas lingkungan sebagai bagian dari HAM.
Apabila dibaca secara cermat, redaksi Pasal 28H ayat (1) telah mereduksi cakupan hak atas lingkungan semata pada perwujudan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sebagaimana dicatat oleh Agung Wardana, bahwa hak atas lingkungan sepatutnya bukan hanya pemenuhan lingkungan yang baik dan sehat berdasarkan kondisi yang telah ditetapkan oleh Negara berdasarkan kondisi dan kepentingan, namun lebih dari itu, yaitu lingkungan yang berkeadilan. 18
Konstitusi sebagai besar Negara pada umumnya lebih berfokus pada hak lingkungan substantive. Sekitar 30-40 konstitusi Negara yang menyebutkan hak lingkungan prosedural disamping hak lingkungan substantive. Jumlah ini hanya sekitar 50%
16 Erin Daly, “Constitutional Protection for Environmental Rights: The Benefits of Environmental Process”. International Journal of Peace Studies , Volume 17, Number 2, Winter 2012, hlm 71.
17 Ibid.
18   Agung Wardana, “Hak atas Lingkungan”, sebuah pengantar Diskusi , Karya Latihan Bantuan Hukum (Kala- bahu) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bali pada Jumat, 20 April 2012 di Denpasar, hlm 123.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 244~247
dari keseluruhan 90 konstitusi Negara yang menegaskan hak lingkungan. Konstitusi Francis yang sekaligus menggabungkan Piagam Lingkungan tahun 2004 menegaskan bahwa “every person has the right, under conditions and limits defined by law, to access information relative to the environment that is held by government authorities and to participate in the development of public decisions having an impact on the environment.”(Charte de l’environment (2004), art. 7). Pada banyak konstitusi lainnya, menggabungkan hak procedural dan hak substantive. Selain itu juga banyak sistem peradilan Negara-negara yang memasukkan pengadilan lingkungan yang secara khusus didesain untuk memfasilitasi tindakan-tindakan yang mendukung pembuktian hak-hak lingkungan. 19 Adapun konstitusi Indonesia – UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 – tidak menegaskan hak lingkungan lingkungan prosedural.
Pengaturan lebih lanjut mengenai hak-hak atas lingkungan dalam hukum nasional Indonesia ditegaskan dalam UU No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hak-hak masyarakat atas lingkungan diatur dalam Bab X tentang Hak, Kewajiban dan Larangan. Pasal 65 Ayat (1) secara tegas menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Ketentuan ini merupakan penegasan atas hak lingkungan substantive. Adapun ketentuan lainnya dalam UUPPLH lebih mengarah pada hak lingkungan prosedural. Mengikuti standar yang diatur dalam Konvensi Aarhus tahun 1998 yang membuat model hak lingkungan procedural meliputi hak masyarakat atas informasi lingkungan, partisipasi publik dalam pembuatan putusan mengenai aktivitas tertentu, serta dalam perencanaan, program dan kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan, dan akses pada keadilan lingkungan, maka hak lingkungan prosedural dalam UUPPLH adalah sebagai berikut:
(1) Hak atas Informasi Lingkungan
Hak atas informasi lingkungan ditegaskan dalam Pasal 4 Konvesi Aarhus tahun 1998. Pada ketentuan tersebut disebutkan bahwa otoritas publik harus menjamin ketersediaan informasi lingkungan untuk publik. Adapun dalam Pasal 65 Ayat (2) UUPPLH disebutkan sejumlah hak procedural lingkungan untuk memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang salah satunya adalah hak atas akses informasi. UUPLH juga secara khusus mengatur mengenai informasi lingkungan dalam Pasal 62 yang menegaskan kewajiban bagi pemerintah dan pemerintah daerah untuk mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup yang dapat diakses oleh masyarakat. Sistem informasi lingkungan ini paling sedikit memuat informasi mengenai status lingkungan hidup, peta rawan lingkungan hidup, dan informasi lingkungan hidup lain. Adapun tujuan pengembangan sistem informs publik ini adalah untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
19   Erin Daly, Op.Cit., hlm. 72.
(2) Partisipasi Publik pada Kebijakan-kebijakan Lingkungan
Konvensi Aarhus tahun 1998 menegaskan artisipasi publik terkait kebijakan- kebijakan lingkungan meliputi; (a) partisipasi publik dalam putusan aktivitas-aktivitas tertentu (Pasal 6); (b) partsispasi publik dalam rencana, program dan kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan hidup (Pasal 7), (c) Partisipasi publik pada persiapan peraturan-peraturan dari lembaga eksekutif ataupun pada instrument normative mengikat lainnya. Pasal 62 ayat (2) secara umum menegaskan mengenai hak setiap orang atas akses partisipasi. Sebagai bagian dari akses partisipasi pada kebijakan- kebijakan publik, Pasal 63 ayat (3) menjamin hak setiap orang untuk mengajukan usul ataupun keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Hak atas akses partisipasi juga tersebar dalam sejumlah pasal dalam UUPPLH. Pasal 20 ayat (4) UUPPLH menjamin hak masyarakat yang terdampak untuk turut dalam mempengaruhi putusan terkait kegiatan yang menimbulkan dampak yang penting terhadap lingkungan dengan hak untuk mengajukan keberatan terhadap Dokumen AMDAL. Pasal 18 UUPPLH menjamin hak bagi masyarakat dan pemangku kepentingan untuk terlibat dalam penyusunan KLHS. Lebih lanjut keterlibatan masyarakat dalam Penyusunan KLHS diatur dalam PP No 46 Tahun 2016 Tentang KLHS. Pasal 32 PP No 46 Tahun 2016 menyebutkan bahwa Keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan meliputi: a. pemberian pendapat, saran, dan usul; b. pendampingan tenaga ahli; c. bantuan teknis; dan d. penyampaian informasi dan/atau pelaporan.
(3) Akses Atas Keadilan
Sebagai penguat atas hak informasi lingkungan dan hak akses partisipasi berkenaan dengan lingkungan, maka Konvensi Aarhus tahun 1998 menegaskan pilar yang ke-3 dari hak lingkungan prosedural, yaitu hak atas keadilan lingkungan. Pada pasal 9 Konvensi Aarhus tahun 1998 disebutkan bahwa Negara harus menjamin setiap orang haknya atas informasi lingkungan maupun hak atas akses informasi tidak terpenuhi harus memiliki akses atas peninjauan atas prosedur dihadapan pengadilan ataupun badan independen dan imparsial yang dibentuk berdasarkan hukum. Pada dasarnya terdapat tiga katagori masalah hukum lingkungan yang menjadi dasar dilaksanakannya ketentuan mengenai hak atas akses partisipasi, yaitu: (a) Penolakan dan penanganan yang tidak memadai oleh otoritas publik atas permintaan informasi lingkungan; (b) Keputusan, tindakan dan kelalaian oleh otoritas publik mengenai izin, prosedur izin dan pengambilan keputusan untuk kegiatan tertentu; (c) semua jenis tindakan dan kelalaian lainnya oleh orang pribadi dan otoritas publik yang mungkin bertentangan dengan hukum nasional yang berkaitan dengan lingkungan. Hak atas keadilan lingkungan tersebut harus dituangkan dalam UU. Adapun dalam UUPPLH hak atas akses partisipasi ditegaskan dalam Pasal 62 ayat (2).

## 246~247

## D. KESIMPULAN
Hukum nasional Indonesia telah mengatur mengenai jaminan atas hak-hak lingkungan. Jaminan tersebut di dasarkan pertama pada UUD tahun 1945. Hak-hak atas lingkungan tersebut meliputi hak lingkungan materil dan hak lingkungan procedural. Hak lingkungan materil menegaskan adanya hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Adapun hak procedural meliputi Hak atas Informasi lingkungan, partisipasi public pada pembuatan putusan-putusan kebijakan lingkungan serta ha katas akses lingkungan. Hak demikian ditegaskan dalam UUPLH, dan tersebar pada berbagai instrument perlindungan dan pengelolaan lingkungan, yaitu dalam pembuatan KLHS dan AMDAL.

## DAFTAR PUSTAKA
AdrianVasile Cornesu, (2009), “The Generation of Human Rights”, The Conference Proceedings, 1.edition, Brno: Masaryk University.
Agung Wardana, “Hak atas Lingkungan”, sebuah pengantar Diskusi, Karya Latihan Bantuan Hukum (Kalabahu) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bali pada Jumat, 20 April 2012 di Denpasar.
Ashabul Kahpi, (2013), “Jaminan Konstitusional terhadap Hak atas Lingkungan Hidup di Indonesia, Al Daulah Vol.2/No.2, hlm. 148.
Bulent Algan, (2004, “Rethingking Third Generation Human Rights”, dalam Ankara Law Review, Vol 1, No1, hlm. 124.
Erin Daly, “Constitutional Protection for Environmental Rights: The Benefits of Environmental Process”. International Journal of Peace Studies, Volume 17, Number 2, Winter 2012, hlm 71.
Forest Watch Indonesia, Angka Deforestasi Sebagai “Alarm”  Memburuknya Hutan di Indonesia, https://fwi.or.id/wp-content/uploads/2019/10/FS_Deforestasi_ FWI_small.pdf (diakses pada 21/02/2021), hlm. 3.
Forest Watch Indonesia, Menelisik Angka Deforestasi Pemerintah, https://fwi.or.id/ menelisik-angka-deforestasi-pemerintah/ (diakses pada 21/02/2021)
https://darilaut.id/berita/terumbu-karang-indonesia-kategori-buruk-3382-persen, (diakses pada 21/02/2021)
Janina Ciechanowicz-Mclean, Maciej Nyka, (2012), “Human Rights and the Environment”, https://www.researchgate.net/publication/235724007_ Human_Rights_and_the_Environment (diakses pada 20/02/2021), hlm. 85.
Kurnaen Sumadhidarga, M Kasim Moosa, (1997), “Program Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang: Sebuah Upaya Penyelamatan Lingkungan Pesisir di Indonesia” dalam Prosiding Seminar Nasional, Peran Pelestarian Hidupan Liar dan Ekosistemnya dalam Pembangunan Nasional yang Berkelanjutan, Yayasan Pembina Suaka Alam dan Margasatwa Indonesia, hlm. 8.
Rhona K.M. Smith, dkk, (2008), Evolusi Pemikiran dan Sejarah Perkembagan HAM,PUSHAM UII, Yogyakarta.
UNEP, Factsheet on Human Rights and Environment, hlm. 1.