## KONSTITUSIONALITAS PERMENKUMHAM NOMOR 02 TAHUN 2019 PENYELESAIAN KONFLIK NORMA MELALUI MEDIASI
Anjaly Rosdiansyah Dewi 1 , Syofyan Hadi 2 1,2 Fakultas Hukum,  Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email: Anjalidewi1@gmail.com

## ABSTRAK
Minister of Law and Human Rights Regulation No. 2 of 2019 concerning Disharmony Settlement Laws and  Regulations  Through  Mediation  regulates  the  mediation  process  for  disharmony  of  several regulations  such  as  Ministerial  Regulation;  Regulation  of  Non-Ministerial  Government  Institutions; Regulations from Non-Structural Institutions; and Regional Regulations. Whereas if a regulation is in conflict with other regulations, then a judicial review can be conducted to the Supreme Court and this has  been  stipulated  in  the  1945  Constitution  where  the  1945  Constitution  is  the  highest  statutory regulation  and  there  is  no  lower  statutory  regulation  that  can  override  the  provisions  The  1945 Constitution. This type of research can be classified as a type of normative research. In this study, the focus is to examine the level of synchronization of law and the principle of law, namely the principle of lex  superior  derogate  legi  inferior.  Source  of  data  used  secondary  data  consisting  of  primary  legal materials, secondary legal materials,  and tertiary legal materials, data collection techniques in this study  with  the  literature  review  method,  after  the  data  collected  and  then  analyzed  to  draw conclusions. From the results of research and discussion, it can be concluded that, First, the authority of the Ministry of law and human rights in completing the disharmony of laws and regulations based on Minister of Law and Human Rights Regulation No. 2 of 2019 is something that violates higher legal norms or norms. Because the 1945 Constitution which gives the authority to examine the legislation under  the  law  against  the  law  is  to  the  Supreme  Court  and  not  to  other  institutions.  Second,  the Supreme Court should conduct a judicial review in which the ideal concept of authority is regulated in the 1945 Constitution and not the Ministry of Law and Human Rights. If you want to test the statutory regulations, then the laws and regulations must be made in the form of laws.
Keywords : Conflict of Norms, Mediation, Constitutionality

## Abstrak
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Peraturan Perundang- undangan Penyelesaian Disharmonis Melalui Mediasi mengatur tentang proses mediasi disharmoni beberapa peraturan seperti Peraturan Menteri; Peraturan Lembaga Pemerintah Non Kementerian; Peraturan dari Lembaga Non Struktural; dan Peraturan Daerah. Sedangkan apabila suatu peraturan bertentangan dengan peraturan lainnya, maka dapat dilakukan uji materi ke Mahkamah Agung dan hal ini telah diatur dalam UUD 1945 dimana UUD 1945 merupakan peraturan perundang-undangan yang  tertinggi  dan  tidak  ada  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  rendah  yang  dapat mengesampingkan.  ketentuan  UUD  1945.  Jenis  penelitian  ini  dapat  digolongkan  sebagai  jenis penelitian  normatif.  Dalam  penelitian  ini  yang  menjadi  fokus  kajian  adalah  mengkaji  tingkat sinkronisasi hukum dan asas hukum yaitu asas lex superior derogate legi inferior. Sumber data yang digunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum  tersier,  teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  dengan  metode  literature  review, setelah  data  terkumpul  kemudian  dianalisis  untuk  menarik  kesimpulan.  Dari  hasil  penelitian  dan pembahasan  dapat  disimpulkan  bahwa,  Pertama,  kewenangan  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  dalam  menyelesaikan  disharmoni  peraturan  perundang-undangan  berdasarkan  Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2019 adalah sesuatu yang melanggar norma atau norma hukum yang lebih tinggi. Karena UUD 1945 yang memberikan kewenangan untuk menguji peraturan  perundang-undangan  menurut  undang-undang  adalah  kepada  Mahkamah  Agung  dan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 2 No. 2 Mei - Agustus 2022
bukan  kepada  lembaga  lain.  Kedua,  Mahkamah  Agung  harus  melakukan  uji  materi  yang  konsep kewenangan idealnya diatur dalam UUD 1945 dan bukan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jika  ingin  menguji  peraturan  perundang-undangan,  maka  peraturan  perundang-undangan  harus dibuat dalam bentuk undang-undang .
Kata Kunci : Konflik Norma, Mediasi, Konstitusionalitas

## PENDAHULUAN
Negara Hukum sangat memerlukan Peraturan Perundang – Undangan agar masyarakatnya tertib dan disiplin adanya peraturan,  Ciri-ciri negara hukum pemerintahannya berdasarkan pada Hukum maka dibentuklah herarki peraturan perundang – undangan .Ternyata Peraturan yang  memiliki  kewenangan  Undang – Undang    yang  bertingkat – tingkat.  menurut  pasal  7 Undang – Undang ayat (2) 2011 yang berbunyi “Kewenangan hukum Peraturan Perundang- undangan harus  sesuai  dengan  hirarki  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  yaitu  Tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang – Undangan  dinyat akan  bahwa  “herarki  kewenagan Peraturan Perundang-undangan terdiri atas :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat:
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
Hierarki Peraturan merupakan kesistematisan peraturan perundang-undangan dari yang tertinggi hingga terendah. Peraturan yang lebih tinggi menjadi sumber serta dasar peraturan- peraturan dibawahnya. Adapun peraturan-peraturan tersebut tidak boleh bertolak belakang dengan  peraturan  di  atasnya.  Hal  ini  menyimpulkan  bahwa  Indonesia  memiliki  konstitusi. Seluruh Peraturan Perundang – Undangan itu tidak boleh bertolak belakang dengan konstitusi (UUDNRI  Tahun1945)  merupakan  konsekuensi besar  menganut  supremacy of  constitution. Dalam  teori  Kelsen  hukum  positif  dikonstruksi  memiliki  tingkatan  serta  berlapis-lapis, peraturan yang tinggi adalah sumberdari peraturan yang lebih renah dan harus sejalan atau tidak  boleh  bertentangan.  Diakuinya  suatu  hierarki  secara  praktis  peraturan  perundang- undangan dengan cara yang berjenjang dapat memunculkan problema, apabila dihubungkan dengan  peraturan  dibawahnya  dalam  keadaan  yang  tidak  ada  penyimpangan  kewenangan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 2 No. 2 Mei - Agustus 2022
pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang berlapis – lapis , namun ternyata melanggar  hak  konstitusional warga  negara  Indonesia.  masalah  ini,  secara aturanmenciptakan  terhadap pemahaman sebagai pengecualian dari ketentuan Pasal 24 A ayat (1) UUDNRI Tahun 1945, menciptakan kewenangan Peraturan Daerah terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara langsung. (Bayu Dwi Anggono 2017).
Pasal  1  Ayat  (2)  Negara  Republik  Indonesia  (  UUD  Tahun  1945  )  ,menyatakan  bahwa, negara Indonesia adalah Negara yang berherarki yang memirorkan bahwa Indonesia adalah neagara yang berherarki dan demokrasi karena mingikut sertakan kepada masayarakat dalam mngambil keputusan kebijakan dalam suatu putusan pada saat bersolusi.Indonesia  sebagai negara  hukum yang  mempunyai  suatu  kewajiban beherarki  untuk  melaksanakan segala suatu    kehidupan   berbangsa  dan bernegara  berdasarkan  pada  hukum yang  selaras  sesuai sitem hukum yang berlaku   . kewenagan dari tingkat yang tertinggi hingga terendah suatu hukum  Indonesia  adalah  suatu  gabungan  dari  beberapa  pengrtian    hukum  yang  saling memahami  untuk  mengatasi  permasalahan  yang  terjadi  dalam  kehidupan  berbangsa  dan bernegara dari lingkup terkecil maupun terbesar yaitu desa sampai lingkup terbesar adalah negara,  sehingga  peraturan  yang  mengatur  itu  juga  berbeda-beda  dari  setiap  lingkupnya. Untuk  mengatur  masyarakat  dan  menyelenggarakan  kesejahteraan  umum  seluruh  rakyat, pemerintah  mengeluarkan  berbagai  macam  peraturan  negara  yang  biasanya  disebut peraturan perundangan. Semua peraturan perundangan yang dikeluarkan pemerintah harus didasarkan dan melaksanakan Undang- Undang Dasar negara Indonesia berarki yang memiliki kewenangan yang lebih tinggi kerendah kedudukannya (Hanifatuz Zissa Rohmana 2020).
Disamping itu terdapat jenis peraturan lain yang di atur didalam pasal 8 ayat 1 meliputi MPR  (  majelis  permusyawarata  rakyat)  ,DPR  (  Dewan  Perwakilan  Rakyat  ),DPD  dewan perwakilan  daerah.    Peraturan  perundang – undangan  pada  prinsipnya  mengatur  umum (orang banyak), peraturan merupakan sebuah kebijakan publik yang dikonkritkan dan diberi dasar  hukum  dengan  peraturan  perundang-undangan  dengan  maksud  mengikat  secara umum. Peraturan menjadi dasar legitimasi atas Tindakan sepanjang dibentuk oleh organ yang berwenang.  Dengan  demikian  materi  muatan  dalam  peraturan  perundang-undangan bukanlah  sesuatu  yang  dapat  dinegosiasikan.  Terdapat  dua  kesimpulan  yang  tegas  dalam menilai  kewenangan  konflik  norma  yaitu  apakah  bertentangan  atau  telah  sesuai  dengan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 2 No. 2 Mei - Agustus 2022
herarki peratura perundang - undangan kewenangan harus sesuai dengan tingkat kedudukan (Rahmad Akbar 2021).
berhirarki  ditemukan  yang  namanya  inkonstitensi  bertentangan  baik  secara  vertical maupun  horizontal.  Untuk  menjaga  konstitensi  berherarki  Perundang – Undangan  di perkenalkan mekanisme riview ( mekanisme pengujian ).  Kewenangan pengujian peraturan Perundang-Undangan  tersebut  sacara  normative  diletakkan  hanya  ada  dua  lembaga  MK Mahkamah Konstitusi dan MA Mahkamah Agung. Sebagaimana ditafsirkan bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga yang dapat melakukan pengujian terhadap Undang- Undang Dasar, sesuai dengan pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan Pasal 24A ayat (1) dan 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, telah diamanahkan oleh konstitusi bahwa  ranah  pengujian  peraturan  perundang-undangan  adalah  kewenangan  lembaga yudisiil. Dan harus didasarkan dengan kewenagan yang lebih tinggi  Kewenangan pengujian peraturan  perundang-undangan  di  bawah  undang-undang  yang  menjadi  pada    MA. Pembentukan peraturan perundang-undangan itu merupakan salah satu syarat dalam rangka pembangunan  hukum  nasional  yang  hanya  apabila  didukung  oleh  metode  yang berkewenangan yang lebih tinggi ( Evi Hastuti 2020)
Mahkamah  Agung,  Mahkamah  Konstitusi,  Badan  Pemeriksa  Keuangan,  Komisi  Yudisial, Bank  Indonesia,  Menteri,  badan,  lembaga,  ataupun  komisi  yang  setingkat  yang  dibentuk melalui Undang - Undang atau Pemerintah atasperintah Undang - Undang atau yang setara yang  memiliki  kekuatan  hukum  mengikat  serta  diakui  keberadaannya  sepanjang  dibentuk berdasarkan  kewenangan  atau  diperintahkan  oleh  Peraturan  Perundang-undangan  yang lebih  tinggi.  Peraturan  yang  lebih  tinggi  berwenang  untuk  memberikan  putusan,dan peraturan yang rendah tidak boleh memberikan putusan harus sesuai dengan kewenangan (Undang -Undang Nomor 12 tahun 2011).
Secara umum amandemen undang – undang dasar 1945 memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan judicial review uji materil. Melaui dua jalan yaitu salah satunya adalah merupakan proses pengujian atas peraturan perundang undangan terhadap peraturan perundang-undangan di atasnya atau terhadap undang- undang dasar yang dilakukan oleh lembaga peradilan. terhadap peraturan dibawah Undang-Undang Dasar 1945 yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 24C Ayat (1) Undang- Undang Dasar 1945 yang menjelaskan wewenang Mahkamah Konstitusi.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 2 No. 2 Mei - Agustus 2022
Untuk meminimalisir terjadinya Disharmoni peraturan perundang-undangan, pemerintah melalui permenkumham peraturan mentri dan hak asasi manusia . berupaya  menyelesaikan Disharmoni peraturan  perundang-undangan tersebut  berdasarkan  Permenkumham  Nomor 32  Tahun  2017  Tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Sengketa  Peraturan  Perundang-Undangan Melalui  Jalur  Non  Litigasi  yang  kemudian  diperbaharui  dengan  Permenkumham  Nomor  2 Tahun  2019  Tentang  Penyelesaian  Disharmoni  Peraturan  Perundang-Undangan  Melalui Mediasi.
Yang  jadi  permasalahan  dalam  penelitian  ini  penyelesai  melalui  secara  mediasi  apakah sudah sesuai dengan Undang – Undang Dasar 1945

## HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Apakah  Permenkumham  No  02  tahun  2019  telah  sesuai  dengan  UUD  Negara Republik Indonesia  Tahun 1945  dan UU 12 tahun 2011

## 3.1.1 Kedudukan PermenkumHAM Dalam Tata Hukum Indonesia
Indonesia  merupakan  negara  yang  mempunyai  banyak  sekali  peraturan  perundang  - undangan.  Peraturan    perundang    -    undangan    itu    sendiri    memiliki    produk    hukum bermacam  -  macam  atau  beraneka  ragam. Peraturan dibuat sesuai dengan kewenagan yangblebih  tinggi  dan  tidak  boleh  apabila  yang  memiliki  kewenagan  rendah  tidak  dapat mengatur – ngatur. Mulai  dari  yang  berbentuk   regeling (Peraturan perundang  -  undangan), beschikking  (Penetaapan  administrasi)  dan  lain  sebagainya. Artinya  dalam  tata  hukum Indonesia, memiliki  banyak  jenis  peraturan  perundang  -  undangan. Jenis  peraturan  serta hierarki peraturan  perundang  -  undangan  diatur  dalam  Pasal  7  ayat  (1)  Undang  -  Undang Nomor  12 Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang  -  undangan, dimana di dalam  Pasal  7 ayat  (1)  tersebut  menyebutkan  bahwa  jenis  dan  hierarki  peraturan perundang  -  undangan  itu terdiri  dari:
1) Undang  -  Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945
2) TAP  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat
3) Undang  -  Undang  /  PERPU
4) Peraturan   Pemerintah (PP)
5) Peaturan   Presiden (Perpres)
6) Perda  Provinsi

## 7) Perda   Kab/ Kota.
Pada  Pasal  8  ayat  (1)  Undang  -  Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang   Pembentukan Peraturan  Perundang    -    undangan,  dijelaskan      bahwa    ada    peraturan    lain    yang    tidak disebutkan  dalam  Pasal  7  ayat (1)  Undang  -  undang  Nomor  12  Tahun  2011. Salah  satu jenis    peraturan    yang    disebutkan    pada    Pasal    8  ayat    (1)    itu    adalah    Peraturan    yang ditetapkan  oleh  menteri  atau  Peraturan  Menteri. Pasal  8  ayat  (1) itu  berbunyi: “jenis peraturan  perundang  -  undangan  selain  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  7  ayat  (1) mencakup    peraturan      yang    ditetapkan    oleh    Majelis  Permusyawaratan    Rakyat,  Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan  Perwakilan  Daerah, Mahkamah   Agung, kewenagan diatur sesuai dengan tatanan derajat yang lebih tinggi dan tidak boleh yang rendah Mahkamah  Konstitusi, Badan  Pemeriksa  Keuangan, Komisi  Yudisial, Bank  Indonesia, Menteri,   badan, lembaga, atau komisi  yang  setingkat  yang  dibentuk dengan  undang  -  undang  atau  pemerintah  atas perintah undang  -  undang, Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah   provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan    Rakyat    Daerah    Kabupaten  /  Kota,  Bupati/Walikota,  Kepala  Desa    atau    yang setingkat”.
dapat  disimpulkan  bahwa  keberadaan   peraturan menteri  dalam  tata  hukum  Indonesia memang diatur di dalam Undang  -  Undang  Nomor   12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan Peraturan  Perundang  - undangan, dan  juga  termasuk  ke dalam  jenis  peraturan  perundang -  undangan. Akan  tetapi  di dalam  undang  -  undang  tersebut  tidak  disebutkan  secara jelas, hanya  disebutkan  kata  - kata “ Peraturan  yang  ditetapkan   oleh  menteri”. Salah satu  dari Peraturan Menteri itu adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, atau sering disingkat dengan sebutan PermenkumHAM. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan peraturan yang dibuat oleh menteri, dalam hal ini adalah Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia yang berkenaan dengan masalah dalam bidang hukum dan hak  asasi  manusia.  Peraturan  menteri  itu  sendiri  adalah  peraturan  yang  ditetapkan  oleh menteri berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan dan penyelenggaraan urusan tertentu pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang  -  undangan.
Kekuatan hukum memiliki kewenangan yang mengikat yaitu memiliki kewenangan untuk memutuskan suatu putusan dan harus dilakukan oleh yang memiliki kewenagan yang lebih tinggi.peraturan  mentri  yang  disebutkan  oleh  undang-undang  tersebut  memiliki  kekuatan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 2 No. 2 Mei - Agustus 2022
hukum yang mengikat. Sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 8 ayat (2) undang-undang nomor 12 tahun 2011 yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan kewenangan yang lebih tinggi.
Dari  Pasal  8  ayat  (2)  Undang    -    Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan Peraturan  Perundang    -    undangan  di  atas,  menunjukkan  bahwa  peraturan  menteri  diakui keberadaannya di Indonesia dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, dengan syarat bahwa  peraturan  tersebut  diperintahkan  oleh  peraturan  yang  lebih  tinggi  atau  dibentuk dengan  berdasarkan  kewenangan.  Peraturan  menteri  yang  dibentuk  atas  dasar  perintah undang  -  undang termasuk ke dalam peraturan perundang - undangan atas dasar delegasi. Oleh karena itu, peraturan menteri dapat dijadikan objek pengujian pada Mahkamah Agung, apabila dianggap bertentang dengan undang – undang.
Artinya Peraturan Menteri Hukum dan HAM itu harus dibentuk oleh peraturan yang lebih tinggi,  namun  dalam  kenyataannya  tidak  ada  peraturan  yang  lebih  tinggi  yang mendelegasikan  tentang  penyelesaian    konflik  norma  permenkumham  melalui  mediasi  . keputusan kewenangan hanya dilakukan dengan pihak yang lebih tinggi kedudukannya.
3.1.2 kekuatan mengikat putusan hasil mediasi dalam penyelesaian konflik norma Secara  pengertian,  mediasi  berasal  dari  bahasa  latin,  mediare  yang  berarti  berada ditengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampil kan pihak ketiga sebagai mediator dalam  menjalankan  tugasnya  menengahi  dan  menyelesaikan  sengketa  antara  antara  para pihak.’Berada ditengah’ juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak  dalam  menyelesaikan  sengketa.  Mediasi  juga  diartikan  sebagai  proses pengikutsertakan  pihak  ketiga  dalam  penyelesaian  suatu  perselisihan  sebagai  penasihat. Pengertian  mediasi  dalam  Kamus  Hukum  Indonesia  adalah  berasal  dari  bahasa  inggris mediation yang berarti proses pemyelesaian sengketa secara damai yang melibatkan bantuan pihak  ketiga  untuk  memberikan  solusi  yang  dapat  diterima  pihak-pihak  yang  bersengketa. mediasi adalah suatu prosedur penengahan dimana seorang bertindak sebagai “kendaraan” untuk  berkomunikasi  antar  para  pihak,  sehingga  pandangan  mereka  yang  berbeda  atas sengketa tersebut dapat dipahami dan mungkin didamaikan, tetapi tanggung jawab utama tercapainya suatu perdamaian tetap berada ditangan para pihak sendiri.
Dari definisi tersebut menjelaskan bahwa hubungan antara mediasi dan negosiasi, yaitu mediasi  adalah  sebuah  intervensi  terhadap  prosess  negosiasi  yang  dilakukan  oleh  pihak
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 2 No. 2 Mei - Agustus 2022
ketiga.  Pihak  ketiga  memiliki  kewenangan  terbatas  atau  sama  sekali  tidak  memiliki kewenangan  untuk  mengambil  keputusan,  yang  membantu  para  pihak  yang  bersengketa mencapai  penyelesaian  sengketa  yang  diterima  kedua  belah  pihak.  Banyak  definisi  yang dikemukakan para pakar yang antara satu dengan lainnya berbeda.mediasi dilakukan dengan cara rundingan dan pengadilan hanya untuk boongan saja
Dengan mediasi, diharapkan dicapai titik temu penyelesaian masalah atau sengketa yang dihadapi oleh para pihak, yang selanjutnya akan dituangkan sebagai kesepakatan bersama dan pengambilan keputusan tidak berada ditangan mediator, karena mediator hanya sebagai penengah  saja  dan  tidak  untuk  mengambil  sebuah  keputusan.  Mediasi  itu  sifatnya  formal, sukarela,  meihat  kedepan,  kerja  sama  dan  berdasarkan  kepentingan  kedua  belah  pihak. Seorang mediator hanya membantu pihak-pihak yang bersedia merangkai suatu kesepakatan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka dengan standar kejujuran sendiri.
Mediasi  adalah  cara  penyelesaian  sengketa  melalui  proses  perundingan  untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.
mediasi adalah penengah untuk menyelesaikan masalah.prinsip mediasi adalah suatu yang hanya dibahas secara rahasia, atau diperundingkan dengan secara damai dan menggunakan pengadilan hanya untuk formalitas, mediasi hanya dilakukan dengan mediator saja . Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan.Perdamaian merupakan cara terbaik dalam menyelesaikan persengketaan di antara pihak berperkara.
Mediasi di luar pengadilan dapat dibagi kepada dua kategori yaitu mediasi yang dijalankan oleh  mediator  yang  berasal  dari  lembaga  penyedia  jasa  pelayanan  mediasi,  dan  mediator yang berasal dari anggota masyarakat. mediasi adalah salah satu cara yang dilakukan untuk menyelesaikan  sengketa  atau  masalah  melalui  bantuan  pihak  ketiga/mediator  guna memperoleh  kesepakatan  bersama.  Dalam  hal  ini  seorang   mediator  harus  mampu mengedepankan netralitasnya dan membantu proses perundingan.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 2 No. 2 Mei - Agustus 2022

## KESIMPULAN
Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  2  Tahun  2019  tentang Penyelesaian Disharmonisasi Peraturan Perundangundangan Melalui Mediasi, secara 20Aida Mardatillah,  “MA  Diminta  Cabut  Permenkumham  Sengketa  Konflik Nor ma”. normatif ataupun teoritik tidak sah secara hukum. Artinya, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  Nomor  2  Tahun  2019  tersebut  harus  dicabut,  baik  secara  contrarius  actus  oleh KemenkumHAM  sebagai  lembaga  yang  menerbitkannya  atau  melalui  judicial  review  ke Mahkamah  Agung.  Berdasarkan  penelitian  terhadap  peraturan  yang  ada  tidak  ditemukan adanya delegasi kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mengatur atau menerbitkan  PermenkumHAM  tentang  penyelesaian  disharmonisasi  peraturan  perundang- undangan  melalui  mediasi  maupun  delegasi  kewenangan  penyelesaian  sengketa antarperaturan perundangundangan.
Terdapat perbedaan yang jelas antara penyelesaian mediasi diatur peraturan perundang- undangan  sektoral  dengan  Permenkumham  Nomor  2  Tahun  2019  Tentang  Penyelesaian Disharmoni  Peraturan  PerundangUndangan  Melalui  Mediasi.  Objek  mediasi  yang  berbeda jenis menjadi penyebab masalah, antara peneyelesaian kepentingan privat dan publik. tidak terdapatnya  konsistensi  dalam  pengaturan  terkait  penyelesian  sangketa  norma  hukum karena  keberadaan  permenkumham  yang  menjalankan  fungsi  eksekutif  dengan  tugas Lembaga peradilan yang biasa menyelesaikan permaslahan sangketa antar norma.
Dari  sisi  yuridis  konsep  mediasi  terhadap  Disharmoni  peraturan  perundang-undangan secara  tegas  telah  diatur  dalam  permenkumham  nomor  02  tahun  2019  penyelesaian disharmoni  melalui  jalur  mediasi  dari  bentuk  penyempurnaan  permenkumham  nomor  32 tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa mealului jalur non litigasi dengan tujuan untuk menciptakan harmonisasi undang – undangan
Konsep  ini  lahir  dari  sebuah  permasalahan  dimana  semakin  banyaknya  regulasi  yang dilahirkan  dan  saling  tumpang  tindih  yang  berimplikasi  pada  terciptanya  ketidakteraturan hukum  dimasyarakat  sehingga  mengurangi  eksistensi  hukum  sebagai  sarana  pengintegrasi untuk  menciptakan  keserasian  dan  keselarasan  sebagai  sarana  pemenuhan  terhadap kepentingan  masyarakat  dan  Implikasi  mediasi  dalam  penyelesaian  Disharmoni  peraturan undang – undangan sebagaimana yang diatur dalam Permenkumham nomor 2 tahun 2019 tentang penyelesaian disharmoni peraturan perundang-undangan melalui jalur mediasi dapat
terlihat  pada  penekanan  jumlah  peraturan  perundang  undangan  yang  mengalami  konflik (ambivalensi)  dan  mengurangi  jumlah  permohonan  uji  materiil  perautran  perundang- undagan  yang  diajukan  ke  lembaga  Mahkamah  Agung.  Namun, saat  ini  proses  mediasi sebagaiamana  yang  diatur  dalam  Permenkumham  Nomor  2  Tahun  2019  belum  berjalan secara efektif dan maksimal. Hal ini dapat dibuktikan dengan gagalnya proses mediasi yang disebabkan oleh sikap ego sektoral yang masih dimiliki oleh masing-masing lembaga sehingga masih  terjadi  pengabaian  terhadap  proses  mediasi  sebagaimana  yang  diatur  dalam permenkumham  nomor  02  tahun  2019  tentang  penyelesaian  disharmoni  peraturan perundang undangan melalui jalur mediasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Dian  Agung  Wicaksonso,    “ Implikasi  Re  eksistensi  Tap  Mpr  dalam  hierarki  Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Jaminan Atas Kepastian Hukum yang adil di Indonesia ”, Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 1, Maret 2013.
Muten  Nuna  &  Roy  Marthen  Moonti ,  Kebebasan  Hak  Sosial  Politik  Dan  Partisipasi  Warga Negara Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia , Jurnal Ius Constituendum, Volume 4 Nomor 2 Oktober 2019.
Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-
Undangan PERMA RI. No. 1 Tahun 2008
tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan.
Kosasih, Ade, John Kenedi, Imam Mahdi, Dinamika Hukum Admistrasi Indonesia, Bengkulu: Penerbit  Vanda,  2017.  Mahdi,  Imam,  Hukum  Tata  Negara  Indonesia,  Yogyakarta:  Teras, 2011
,  Cetakan  ke-1.  Marbun,  S.  F.,  Peradilan  Administrasi  Negara  dan  Upaya  Administratif  di Indonesia,  Yogyakarta:  Liberty,  1997.  Pudjosewojo,  Kusumadi,  Pedoman  Pelajaran  Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Aksara Baru, 1983.