## Hubungan antara Persepsi Risiko dan Kepercayaan Masyarakat Terdampak terhadap Otoritas dalam Upaya Mitigasi Dampak Kabut Asap Riau
Nurul Aiyuda 1 , Koentjoro 2
1,2 Fakultas Psikologi, Universitas Gadjah Mada
Abstract . Mitigation is  the  effort  to  reduce  the  impact of  haze.  This study  was aimed  to examine  the  relationship  between  risk  perception  and  trust  of  authorities  toward  the mitigation  effort  of  haze  impact  in  Riau.  Trust  of  authorities  in  this  study  included  the government, military, police and medical  authorities. For this aim, hypothesis have been tested using data collected from a sample of 256 people affected by haze which taken by using purposive sampling. Data were collected using three scales; the mitigation scale, the risk perception scale and the trust scale. This study found that risk perception and trust of authorities  were  simultaneously  related  to  haze  impact  mitigation  with  R  square  0,108. Risk  perception  may  affect  the  mitigation  effort.  In  this  research  can  be  found  that  the citizen  mitigation  tends  to  be  low,  this  is  caused  by  low  public  perception  in  rating  the risk  of  haze  impact  in  Riau.  This  study  also  found  that  the  military  and  medical authorities  correlated  with  haze  mitigation  effort;  however  the  trust  in  the  government and police authorities had no relationship with haze mitigation effort in Riau.
Keywords: haze, mitigation, risk perception, trust of authority
Abstrak .  Mitigasi  merupakan  upaya  untuk  mengurangi  dampak  kabut  asap.  Penelitian ini bertujuan untuk  mencari solusi  dalam upaya mitigasi bencana dampak asap di Riau lewat  persepsi  risiko  dan  kepercayaan  masyarakat  terdampak.  Kepercayaan  otoritas dalam  penelitian  ini  meliputi  otoritas  pemerintah,  militer,  polisi  dan  medis.  Sampel dalam  penelitian  ini  adalah  256  individu  yang  terkena  dampak  kabut  asap  diambil menggunakan purposive  sampling .  Data  dikumpulkan  dengan  menggunakan  tiga  skala, skala mitigasi, skala persepsi risiko dan skala kepercayaan. Studi ini menemukan bahwa persepsi  risiko  dan  kepercayaan  otoritas  secara  bersamaan  terkait  dengan  mitigasi dampak asap dengan R square 0,108. Secara terpisah persepsi risiko dapat  memengaruhi upaya  mitigasi.  Dalam  penelitian  ini,  mitigasi  masyarakat  cenderung  rendah,  hal  ini disebabkan oleh rendahnya persepsi masyarakat dalam menilai risiko dampak kabut asap Riau. Studi ini juga menemukan bahwa TNI dan medis berkorelasi dengan usaha mitigasi kabut;  Namun  kepercayaan  pemerintah  dan aparat  kepolisian  tidak  memiliki hubungan dengan upaya mitigasi kabut di Riau.
Kata kunci : mitigasi, kabut asap, kepercayaan otoritas, persepsi risiko
1 Korespondensi melalui artikel ini dapat disampaikan melalui: nurul.aiyuda@mail.ugm.ac.id
2 Atau melalui: koentjoro@ugm.ac.id
Potensi  kebakaran  hutan  di  Indonesia terus meningkat, bersamaan dengan risiko yang  ditimbulkan.  World  Wildlife  Fund Indonesia  menyebutkan  bahwa  sejak tahun  1997  Riau  merupakan  salah  satu penyumbang terbesar dalam kasus kebakaran  hutan,  dari  267  titik  api  114  di antaranya  berasal  dari  Riau  (Kementerian Kesehatan  Republik  Indonesia  [Kemenkes RI],  2015).  Tercatat  juga  bahwa  20  juta orang  Indonesia  mengalami  berbagai gangguan  paru  dan  sistem  pernapasan akibat  kabut  asap  sebagai  dampak kebakaran  hutan  (Faisal,  Yunus,  & Harahap, 2012). Kebakaran hutan menyebabkan  dampak  langsung  seperti degradasi  vegetasi,  kerugian  hayati,  harta benda  bahkan  nyawa,  sedang  dampak tidak  langsung  bisa  menimbulkan  asap, emisi karbon pada atmosfer dan kesehatan manusia (Herawati & Santoso, 2011).
Mitigasi  perlu  dilakukan  dalam rangka mengurangi risiko tersebut. Mitigasi secara sederhana diartikan sebagai salah satu upaya untuk mengurangi  risiko  yang  disadari  (Renn, 2008). Dengan kata lain, mitigasi mengacu pada  tindakan  untuk  mengubah  proses yang  berkontribusi  dalam  menciptakan masalah (Meldrum et al ., 2015). Pengalaman  masyarakat  Riau  dalam menghadapi  kabut  asap  diprediksi  dapat meningkatkan  upaya  mitigasi  individu dalam  kondisi  bencana.  Hal  sejalan dengan beberapa penelitian yang menyebutkan bahwa pengalaman langsung
akan
risiko
bencana menyebabkan  kepedulian  dan  upaya mitigasi untuk mengatasi bencana (Haden, Niles,  Lubell,  Perlman,  &  Jackson,  2012; McDonald,  Chai,  &  Newell,  2015;  Spence, Poortinga, Butler, & Pidgeon, 2011). Di sisi lain, beberapa penelitian justru
menyebutkan bahwa pengalaman
langsung  terhadap  kebakaran  hutan  tidak memberikan kontribusi pada upaya mitigasi  (Ho,  Shaw,  Lin,  &  Chiu,  2008; Martin, Martin, & Kent, 2009). Di sisi lain,
individu  kurang  melakukan  mitigasi,  bila merasa  tidak  terancam  akan  risiko bencana  (Renn,  2004).  Dalam  kasus  kabut asap  di  Riau,  kondisi  kabut  asap  bisa diprediksi  hampir  setiap  tahun  dan  akan hilang  dalam  kurun  waktu  tertentu, sehingga dapat membuat individu merasa tidak  terancam.  Bukan  itu  saja,  karena mereka  terbiasa  dengan  kondisi  yang berulang seperti ini maka korban cenderung  mengabaikan  risiko  bencana dan  kurang  melakukan  upaya  mitigasi. Mereka  melakukan  mitigasi  sebatas  yang mengancam dirinya.
Mitigasi  bisa  diupayakan  dengan mengubah  persepsi  risiko  masyarakat terhadap  dampak  kabut  asap.  Melalui persepsi risiko beberapa hal bisa diungkap terkait  penilaian  masyarakat  terhadap bencana.  Persepsi  risiko  dapat  menjadi dasar  preferensi  masyarakat  dengan mengungkap nilai, keprihatinan masyarakat dan gaya hidup yang kemudian  bisa  dijadikan  pedoman  untuk merancang  mitigasinya.  Dengan  kata  lain bagaimana  individu  mempersepsi  risiko akan membantu individu untuk melakukan  mitigasi  berikutnya.  Hal  ini sejalan dengan penelitian yang menyebutkan bahwa  persepsi risiko berperan  dalam  mengupayakan  langkah mitigasi (Brenkert-Smith, Champ, & Flores, 2012; Lin & Shaw, 2008; Truelove &
Parks, 2012). Pada kondisi bencana, dalam mengupayakan mitigasi masyarakat cenderung  mengalami  ketidakberdayaan, hal  ini  muncul  karena  bencana  yang berada  diluar  kontrol  individu.  Dalam kondisi tidak berdaya, individu cenderung bergantung pada bantuan pemerintah dan relawan  (O’Neill,  2013).  Ketergantungan individu  akan  memunculkan  kepercayaan dengan  keyakinan  bahwa  ada  otoritas  di luar  dirinya  yang  akan  memberikan perlindungan.  Dalam  hal  ini  kepercayaan yang  dianggap  memengaruhi  mitigasi adalah  kepercayaan  terhadap  pemerintah, ahli, maupun media (Lin & Shaw, 2008).
Selain mitigasi, kepercayaan
memiliki  hubungan  dengan  bagaimana mempersepsi  risiko.  Bencana  berinteraksi dengan kondisi sosial. Beberapa penelitian bahkan  menyebutkan  bahwa  penilaian masyarakat  terhadap  risiko  tergantung bagaimana  orang-orang  sekitar  menilai ataupun  memperdebatkan  risiko  (Martin et  al .,  2009;  Renn,  2008).  Penilaian  risiko bergantung  pada  kepercayaan  sosial, dalam  hal  ini    media,  para  ahli,  ataupun otoritas  yang  berwenang.  Penilaian  akan cenderung  heuristik  (Renn  &  Rohrmann, 2000.),  di  mana  otoritas  yang  dipercaya akan  menjadi  sumber  kebenaran  dalam menilai  risiko.  Pada  pola  pemikiran heuristik  individu  mempersepsi  risiko sesuai  dengan  otoritas  yang  dianggap memiliki kompetensi dan integritas dalam menilai atau menangani risiko.
Pada kondisi ini, pemerintah sebagai pemilik  otoritas  dalam  penanggulangan bencana  kabut  asap  Riau,  pemberian  izin maupun penegak hukum dianggap berperan  penting  dalam  mengatasi  kabut asap. Dengan demikian masyarakat merasa  bisa  berkerja  sama  melakukan upaya  mitigasi.  Hal  Ini  sesuai  dengan yang  diungkapkan    Wachinger,  Renn, Begg,  dan  Kuhlicke  (2013)  bahwa  tingkat kepercayaan terhadap ahli memiliki dampak  besar  dalam  mempersepsi  risko. Berdasar  persepsi  risiko  inilah  kemudian akan mengarahkan individu pada kesiapan  mitigasi.  Individu  mempersepsi risiko  kemudian  menilai  apakah  risiko bisa  diterima  atau  tidak,  setelah  itu, individu  akan  melakukan  upaya  mitigasi (Bronfman, Jimenez, Arevalo, & Cifuentes, 2012;  Bronfman,  Jimenez,  Arevalo,  & Cifuentes,  2015).  Berangkat  dari  apa  yang dijelaskan  di  atas  dapat  diasumsikan bahwa  persepsi  risiko  dan  kepercayaan otoritas  akan  mengarahkan  individu untuk melakukan upaya mitigasi penanganan kabut asap di Riau. Berdasarkan uraian, peneliti tertarik untuk mengetahui  apakah  ada  hubungan  antara
persepsi  risiko  dan  kepercayaan  otoritas terhadap  upaya  mitigasi  dampak  kabut asap di Riau?

## Metode

## Subjek penelitian
Subjek dalam penelitian ini adalah mereka yang  pernah  mengalami  paparan  asap setidaknya  selama  lima  tahun  terakhir, dari tahun 2010 sampai 2016 dan tinggal di daerah Pekanbaru dalam periode tersebut. Pengambilan  sampel  dilakukan  dengan menggunakan non  probability  sampling dengan  teknik purposive  sampling .  Data dikumpulkan  secara online melalui google form , didistribusikan menggunakan kelompok  media  sosial.  Subjek  dalam penelitian berjumlah 256.

## Metode pengumpulan data
Penggumpulan
data penelitian menggunakan  tiga  skala.  Pertama  skala mitigasi  kabut  asap  didasarkan  pada  jenis mitigasi  polusi  udara  dari  Skov,  Cordtz, Jensen,  Saugman,  Schmidt  &  Theilade (1991)  yang  juga  di  rujuk  oleh  Wei,  Zhu, Marinova,  dan  Wang  (2016)  dalam  dua bentuk  mitigasi  yaitu  mitigasi  untuk mengurangi  kabut  asap  serta  mitigasi untuk mengurangi dampak paparan kabut asap  bagi  individu.  Skala  dinilai  dengan menggunakan rating  scale dari  tidak pernah  (1)  sampai  pernah  (7).  Ada  14 aitem  skala  dengan  reliabilitas Cronbach α bernilai  0,811.  Skala  persepsi  risiko  kabut asap  didasarkan  pada  dimensi  persepsi risiko  dari  Paul  Slovic,  yaitu  dimensi Unknown  Risk dan Dread  Risk (Slovic, 1993b;  Slovic,  Fischhoff,  &  Lichtenstein, 1980,  1986,  2000;  Slovic,  Flynn,  Mertz, Poumadere,  &  Mays,  2000).  Skala  dinilai dengan  ketentuan  sangat  tidak  setuju  (1) sampai  dengan  sangat  setuju  (7).  Sedang pada  skala  persepsi  risiko  reliabilitas Cronbach α  bernilai  0,835  dengan  14  aitem skala.  Sementara untuk skala kepercayaan otoritas didasarkan pada dimensi kepercayaan  berbasis  kompetensi  dan
kepercayaan berbasis integritas dari
Bronfman,  Cisternas,  López-Vázquez,  dan Cifuentes (2016), Ditambah dengan dimensi  kepercayaan  berbasis  kebajikan dari  Mayer,  Davis,  dan  Schoorman  (1995) serta    Colquitt,  Scott,  dan  LePine  (2007). Skala  kepercayaan  otoritas  pemerintah memiliki  reliabilitas  0,  963,  kemudian 0,982    pada  skala  kepercayaan  otoritas TNI, 0,986 pada skala kepercayaan otoritas Polri  dan  0,966  pada  skala  kepercayaan otoritas Medis.

## H a s i l
Dari  tabel  1  diketahui, mean (rerata) mitigasi  hipotetik  adalah  76,  lebih  besar dari mean (rerata)  empirik  yaitu  51,57 dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa subjek  penelitian  memiliki  mitigasi  yang rendah dibanding dengan yang seharusnya.  Sementara  pada  persepsi
risiko,  nilai mean (rerata)  empirik  =  75,  26
mendekati mean (rerata)  empirik  yaitu  76. Namun  demikian,  persepsi  risiko  pada penelitian  ini  masih  dibawah  dari  rerata seharusnya.  Sedang  pada  kepercayaan otoritas, mean (rerata)  hipotetik  =  88 memiliki  nilai  lebih  rendah  di  banding mean (rerata)  empirik  96,  87  pada  otoritas pemerintah,  113,36  pada  otoritas  TNI, kemudian  96,  40  pada  otoritas  Polri  dan 122,  65  pada  otoritas  Medis.  Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kepercayaan  otoritas  pada  penelitian  ini tinggi,  dan  secara  berurutan  dapat dikatakan  bahwa  kepercayaan  otoritas medis  berada  pada  tingkat  pertama, kemudian kepercayaan otoritas tni, berikutnya  pemerintah,  sedang  otoritas yang memiliki kepercayaan terendah pada penelitian ini adalah Polri.
Tabel 1.

## Statistik Deskriptif
Variabel Hipotetik Empirik Range Min Max SD Range Min Max SD Mitigasi 114 19 133 76 19 67 23 90 51,56 14,180 Persepsi risiko 114 19 133 76 19 58 40 98 75,35 9,962 Kepercayaan otoritas Pemerintah 132 22 154 88 22 132 22 154 97,05 29,613 Kepercayaan otoritas TNI 132 22 154 88 22 122 32 154 113,41 28,694 Kepercayaan otoritas Polri 132 22 154 88 22 132 22 154 96,48 32,610 Kepercayaan otoritas Medis 132 22 154 88 22 104 50 154 122,71 24,090

## Tabel 2.
Model  hubungan  persepsi  risiko,  kepercayaan  otoritas  pemerintah,  TNI,  Polri  dan medis terhadap mitigasi
Model R square sig Persepsi risiko, Kepercayaan otoritas pemerintah, TNI, Polri dan medis  terhadap mitigasi 0,108 0,000** Model Beta sig Persepsi risiko terhadap mitigasi 0,263 0,000** Kepercayaan otoritas pemerintah terhadap mitigasi 0,092 0,144 Kepercayaan otoritas TNI terhadap mitigasi 0,139 0,026* Kepercayaan otoritas Polri terhadap mitigasi 0,050 0.430 Kepercayaan otoritas medis terhadap mitigasi 0,233 0.000** Description : **p<0,01 p<0,05
Model  hubungan  persepsi  risiko, kepercayaan  otoritas  pemerintah,  TNI, Polri dan medis terhadap mitigasi
Melalui  tabel  2  diketahui  ada hubungan  antara  persepsi  risiko  dan kepercayaan otoritas pemerintah, tni, polri serta  medis  terhadap  mitigasi  memiliki nilai  signifikansi  0,000  (p  <0,01)  dengan  R square 0,108. Persepsi risiko dan kepercayaan  otoritas  secara  simultan memengaruhi  mitigasi  sebesar  10,8%. Korelasi  antara  persepsi  risiko  terhadap mitigasi  memiliki  taraf  signifikansi  0,000 (p  <0,01)  dengan nilai  beta  0,263  sehingga persepsi  risiko  dapat  dikatakan  memiliki hubungan  terhadap  mitigasi.  Semakin tinggi  persepsi  risiko  pada  dampak  kabut asap,  semakin  baik  pula  usaha  mitigasi dampak kabut asap yang dilakukan.
Hubungan antara kepercayaan pemerintah terhadap mitigasi dengan taraf signifikansi  0,144  (p>  0,05)  dan  nilai  beta sebesar  0,092.  Dengan  kata  lain,  secara terpisah,  kepercayaan  pada  tokoh  otoritas pemerintah  tidak  berkontribusi  terhadap mitigasi.  Hal  ini  sama  dengan  hubungan antara kepercayaan otoritas polri terhadap mitigasi, nilai signifikansi adalah 0,430 (p> 0,05)  dengan  nilai  beta  0,050,  sehingga kepercayaan  pada  otoritas  polri  secara terpisah  tidak  memberikan  kontribusi terhadap Mitigasi. Sementara itu, kepercayaan otoritas tni terhadap mitigasi memiliki  nilai  signifikansi  0,026  (p  <0,05) dan  nilai  beta  0,139.  Kepercayaan  otoritas medis  terhadap  mitigasi  memiliki  nilai signifikansi  0,000  (p  <0,01)  dengan  nilai beta  0,233.  Dalam  artian,  baik  itu kepercayaan  otoritas  tni  dan  medis  dapat berkontribusi dalam mengupayakan
mitigasi  dampak  kabut  asap.  Jadi  dapat disimpulkan  bahwa  persepsi  risiko  dapat memengaruhi  upaya  mitigasi  (p:  0,000)
begitupun  kepercayaan  otoritas  tni  (p 0,026)  dan  medis  (p  0,000),  namun, kepercayaan  pemerintah  dan  polri  tidak ada kaitannya dengan upaya mitigasi asap Riau (p> 0, 05).
Tabel 3 menunjukkan bahwa korelasi  antara  persepsi  risiko  dan kepercayaan otoritas pemerintah memiliki nilai  signifikansi  0,026  (p  <0,01)  dengan nilai  r  square  0,139.  Sedangkan  persepsi risiko  terhadap  kepercayaan  tni  memiliki nilai  signifikansi  0,000  (p  <0,01)  dan  nilai beta  0,298.  Untuk  model  persepsi  risiko terhadap  kepercayaan otoritas polri  dapat dikatakan bahwa tidak berkorelasi terhadap mitigasi dengan nilai signifikansi 0,085  (p  <0,05)  dan  nilai  beta  0,108. Sementara, persepsi risiko terhadap kepercayaan otoritas medis dapat dikatakan berkorelasi dengan nilai signifikansi  0,000  (p  <0,01)  dan  nilai  R Square sebesar 0,251.

## Diskusi
Seperti  hipotesis  penelitian  ini,  dapat dilihat bahwa persepsi risiko dan kepercayaan  pada  otoritas  pemerintah, TNI,  polri  dan  medis  secara  simultan memengaruhi  upaya  mitigasi  dampak kabut  asap.  Temuan  ini  sejalan  dengan Bronfman et  al .  (2016)  yang  menyebutkan bahwa  persepsi  risiko  dan  kepercayaan terhadap  otoritas  dapat  berkontribusi pada upaya kesiapsiagaan individu dalam menghadapi  bencana.  Kesiapsiagaan  akan membantu  individu  untuk  menerima
Tabel 3.

## Model hubungan persepsi risiko dan kepercayaan otoritas
Model R square sig Persepsi risiko terhadap kepercayaan otoritas pemerintah 0,139 0,026* Persepsi risiko terhadap kepercayaan otoritas TNI 0,298 0,000** Persepsi risiko terhadap kepercayaan otoritas Polri 0,108 0,085 Persepsi risiko terhadap kepercayaan otoritas medis 0,251 0,000** Keterangan : **signifikansi level<0,01 *signifikansi level <0,05
risiko  bencana,  sehingga  melakukan upaya  mitigasi  (Wachinger et  al .,  2013).  ).
Sementara  itu,  persepsi  risiko  memiliki korelasi  positif  terhadap  mitigasi,  dengan kata  lain,  semakin  tinggi  persepsi  risiko, semakin  tinggi  pula  mitigasi  dampak kabut asap di Riau. Hal ini sejalan dengan pendapat Brenkert-Smith et al . (2012) yang menyatakan  bahwa  dengan  merasakan risiko  tinggi,  individu  akan  melakukan upaya  mitigasi  yang  tinggi.  Temuan serupa juga dinyatakan oleh Lin dan Shaw (2008)  yang  menyebutkan  bahwa persepsi risiko dapat mengacu pada upaya mitigasi individu.
Hubungan
positif antara
kepercayaan  otoritas  dan  mitigasi  temuan penelitian  ini,  juga  sejalan  dengan    hasil penelitian  Bronfman et  al. (2016)  dan  Lin &  Shaw  (2008)  yang  menjelaskan  bahwa individu  sebagai  korban  dalam  situasi bencana  lebih  sulit  percaya  dibandingkan masyarakat  umum  terhadap  pemerintah dalam
mengupayakan mitigasi. Ketidakpercayaan  dalam  situasi  bencana cenderung membuat
individu mengabaikan  informasi  dari  otoritas,  ini kemudian  bisa  dilihat  dari  tidak  adanya hubungan antara kepercayaan pemerintah dan  Polri  terhadap  mitigasi.  Kondisi  saat ini  menunjukkan  kepercayaan  terhadap pemerintah  dan  polri  berada  di  tingkat terendah. Hal ini sejalan dengan penelitian Agung  (2012)  yang  menyebutkan  instansi seperti  polri  dan  aktor  politik  memiliki tingkat kepercayaan terendah di Indonesia.
Dalam  hal  persepsi  risiko  maupun kepercayaan otoritas berhubungan dengan mitigasi  dapat  dijelaskan  melalui  teori proses  informasi  heuristik  dan  sistematik dari  Chaiken  dan  Ledgerwood  (2012). Sebelum  sampai  pada  tahapan  mitigasi melalui  proses  berpikir  heuristik  ataupun sistematik,  dalam  memahami  proses penilaian risiko, drive psikologi awal yang memengaruhi  individu  adalah  perhatian
dan seleksi informasi  (Renn  &  Rohrmann, 2000).
Dalam  proses  perhatian  dan  seleksi informasi  ini,  media  dianggap  berperan penting  dalam  menyampaikan  informasi terkait risiko maupun pengaruh kepercayaan  terhadap  otoritas  (Kasperson et  al .,  2000;  Slovic,  2000b).  Individu  juga bisa mendapatkan informasi risiko melalui tetangga  atau  keluarga,  semakin  banyak informasi  yang  dimiliki  individu  untuk menilai risiko memungkin individu untuk menilai  risiko  dengan  baik  sehingga merujuk pada kesadaran untuk
melakukan  mitigasi  (Dickinson,  Brenkert- Smith,  &  Flores,  2015).  Namun,  menurut
Renn  dan  Rohrmann  (2000),  meskipun individu dapat menerima banyak informasi, umumnya mereka tidak memproses  semua  informasi  tersebut melainkan  sebagian  kecil  saja,  hal  ini dilakukan untuk menghemat waktu pengolahan  informasi.  Individu  akan cenderung  membuat  penilaian  secara singkat  berdasarkan  informasi  atau  pesan yang  menonjol  terkait  persepsi  risiko maupun manajemen risiko yang dilakukan  oleh  otoritas.  Sehingga,  dalam prosesnya individu akan cenderung berpikir  heuristik  dibanding  sistematik dalam menilai risiko.
Kecendrungan  berpikir  heuristik akan  membuat  individu    mempersepsi risiko  bergantung  pada  informasi  yang tersedia  hanya  berdasarkan common  sense (Renn, 2008). Dengan demikian kemungkinan  untuk  upaya  mitigasi  yang dilakukan akan rendah bisa terjadi. Hal ini sejalan  dengan  penelitian  Martin,  Bender, dan  Raish  (2007)  yang  menyebutkan bahwa pengetahuan subjektif yang rendah ( precontempaltive )
atau tinggi
( contemplative )  pada  korban  kebakaran akan  memengaruhi  bagaimana  individu mempersepsi  risiko  sebelum  kemudian melakukan mitigasi. Dimana pengetahuan tinggi  dapat  memengaruhi  bagaimana individu  mempersepsi  tingkat  keparahan
risiko  sehingga  mengupayakan  mitigasi.
Adanya pengetahuan yang terkontemplasi ini menunjukkan bahwa proses pengolahan  informasi  yang  digunakan bukan lagi proses heuristik intuitif namun memiliki  unsur  kehati-hatian  dan  proses pemikiran yang mendalam
yang merupakan ciri dari berpikir sistematik. Namun demikian
rendahnya mitigasi, tidak serta merta dapat disebutkan  sebagai  bentuk  ketidaktahuan masyarakat  akan  risiko  (Bickerstaff,  2004). Persepsi  risiko  terkadang  berinteraksi dengan  aspek  sosial  seperti  kepercayaan (Bickerstaff,  2004;  Renn,  2008).  Seperti dinyatakan  Slovic  (2000c)  bahwa  dalam menentukan persepsi risiko dan penerimaan  risiko,  sangat  bergantung pada  bagaimana  kondisi  sosio-politik dalam  membentuk  persepsi  masyarakat. Dalam proses ini, informasi yang diterima masyarakat akan tergantung pada komunikasi risiko. Namun, dengan mempercayai  kemampuan  manajemen risiko  untuk  mengatasi  masalah  risiko, kekhawatiran  akan  bencana  skala  yang lebih  luas  mungkin  tidak  akan  muncul (Slovic, 1993b).
Keterlibatan  otoritas  dalam  bencana akan  membuat  individu  berpikir  lebih sistematis  dalam  menilai  risiko,  yang kemudian  melaksanakan  upaya  mitigasi. Namun,  dalam  konsisi  lain  individu berpikir  secara  heuristik,  informasi  yang diberikan  oleh  otoritas  yang  dipercaya akan  cenderung  diterima  seketika  tanpa pemikiran  yang  lebih  dalam,  hal  ini mungkin terjadi karena pemikiran otoritas dianggap  sebagai  pakar,  popular  atau karena pendapatnya yang sering didengar, sehingga  kemudian  otoritas  menjadi pedoman  dalam  melakukan  penilaian terhadap risiko. Chaiken dan Ledgerwood (2012)  menjelaskan  perihal  pengolahan informasi  heuristik-sistematis.  Ada  tiga motivasi  dasar  yang  membuat  individu berpikir  secara  heuristik  atau  sistematis, yaitu accuracy motivation, defense motivation
dan impression motivation . Impression motivation , individu cenderung termotivasi untuk  membuat  keputusan  berdasarkan keinginan  mereka  untuk  berafiliasi  atau mendapatkan penerimaan dari lingkungan sekitarnya.  D efense  motivation ,  individu akan  menerima  pendapat  yang  sama dengannya dan menolak pendapat bertentangan,  yang  melibatkan  ego  dan komitmen  pribadi,  dengan  kata  lain penilaian  akan  disesuaikan  dengan  nilai dan  atribusi  pribadi.  Sementara  itu accuracy  motivation merupakan  motivasi penilaian  yang  didasarkan  pada  akurasi yang tidak memihak dan terbuka, dimana pada  motivasi  dan  proses  berpikirnya lemah akan menyebabkan individu memilih  untuk  berpikir  secara  heuristik dibanding sistematik.
Pada  penelitian  ini  persepsi  risiko memengaruhi kepercayaan otoritas pemerintah,  TNI  dan  medis.  Hal  ini sejalan  dengan  apa  yang  dikatakan Bickerstaff  (2004)  bahwa  persepsi  risiko berdasarkan  pada  bagaimana  individu percaya  pada  otoritas  yang  terlibat  dalam risiko.  Hal  sama  tidak  ditemukan  pada otoritas  polri.  Persepsi  risiko  justru  tidak memengaruhi  kepercayaan  otoritas  Polri. Ini mungkin terjadi dikarenakan rendahnya  tingkat  kepercayaan  terhadap otoritas  Polri.  Dalam  kondisi  kepercayaan otoritas  terhadap  mitigasi,  pada  TNI  dan medis  motivasi  yang  digunakan  untuk melakukan  penilaian  risiko  sebelum melakukan mitigasi, individu akan cenderung  heurisik  melibatkan accuracy motivation dikarenakan kepercayan terhadap  kemampuan  manajemen  risiko yang  dilakukan  oleh  kedua  lembaga tersebut.  Sementara  untuk  Polri,  motivasi yang digunakan cenderung defense motivation ,  ini  terjadi  karena  rendahnya kepercayaan  masyarakat  terdampak  pada penanganan  kabut  asap  yang  dilakukan oleh  polri.  Pada  kondisi  ketidakpercayaan cenderung  lebih  melibatkan  ego  sehingga memilih  untuk  menentang  pernyataan
ataupun  sikap  polri  dalam  manjemen risiko,  karena  dinilai  tidak  sesuai  dengan atribusi  atau  nilai  pribadi,  ini  menjadi gambaran defense motivation yang
dilakukan  individu  untuk  menilai  risiko pada kepercayaan otoritas polri.
Penelitian
ini menemukan kepercayaan  otoritas  TNI  dan  medis memiliki  hubungan  positif  dengan  upaya mitigasi  dampak  kabut  asap.  Semakin tinggi  kepercayaan  terhadap  penanganan kabut  asap  yang  dilakukan  oleh  otoritas TNI  maupun  medis  maka  akan  semakin baik  pula  upaya  mitigasi  yang  dilakukan oleh  masyarakat  terdampak  kabut  asap. Hal  ini  senada  dengan  apa  yang diungkapkan  dalam  penelitian  Bronfman et  al. (2016)  bahwa  ada  hubungan  antara ahli  seperti  medis  dan  TNI  terhadap upaya  mitigasi  bencana.  Bahkan  senada dengan  penelitian.  Bronfman et  al. (2016) menjelaskan  bahwa  kepercayaan  otoritas medis  berada  pada  tingkat  kepercayaan tertinggi dalam kondisi
bencana sementara  otoritas  medis  pada  tingkat kedua.
Sementara  itu,  kepercayaan  otoritas pemerintah  dan  polri  tidak  memiliki hubungan  dengan  mitigasi.  Hal  ini disebabkan rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap
penanganan yang dilakukan oleh pemerintah  dan  polri  dalam  mengatasi dampak  kabut  asap,  mengingat  dari  skor rerata  yang  ada  Polri  dan  pemerintah memiliki tingkat kepercayaan lebih rendah dibanding  kepercayaan  masyarakat  akan penanganan  kabut  asap  yang  dilakukan oleh  medis  dan  TNI.  Hal  ini  didukung oleh Slovic (1993a; 2000a) yang menyebutkan  dalam  mengembangkan penanganan  manajemen  risiko,  rusaknya kepercayaan akibat perubahan sosial akan berdampak  pada  bagaimana  penerimaan akan  pendekatan  manajemen  risiko  di masa depan.
Bickerstaff (2004)
menjelaskan  bahwa  persepsi  risiko  sering kali  berinteraksi  dengan  isu-isu  sosial,  di
antaranya ketidakpercayaan terhadap aktor-aktor  yang  terlibat  dalam  bencana. Ketidakpercayaan  pada  instansi  muncul karena  beberapa  hal,  meliputi  lemahnya integritas, image negatif,  situasi  yang dianggap penuh intrik, ataupun kurangnya  kompetensi  institusi  dengan tidak  menjalankan  tugas  dengan  baik (Agung,  Masyhuri,  &  Hidayat,  2013). Sebagai tambahan, ketidakpercayaan pada lembaga  muncul  akibat  ketidaksesuaian antara  individu  dan  lembaga  dalam  hal nilai-nilai sosial. Hal ini meliputi bagaimana  lembaga  dianggap  melanggar aturan,  memanipulasi  aturan,  ataupun mengingkari  kontrak.  Kedua  lembaga dianggap  menodai  kehormatan  dengan tidak  bertanggung  jawab  pada  tugas, ingkar  janji,  berbohong,  dan  terakhir lembaga tidak dipercayai karena menyalahgunakan wewenang yang dimiliki (Faturochman, 2000).
Slovic  (1993a)  menyebutkan  dalam situasi  bencana  atau  risiko  ada  beberapa hal  yang  dapat  merusak  kepercayaan. Adanya  laporan  telah  terjadi  masalah keamanan  atau  bahaya,  penanganan bahaya  yang  tidak  berlangsung  tepat waktu ataupun terlambat, adanya bencana yang sama daerah lain yang tidak teratasi, serta laporan tentang kesehatan di wilayah bencana  yang  mulai  menurun  dibanding dengan  wilayah  sekitarnya.  Kemudian Slovic  (2000a)  menambahkan  pengalaman buruk  dalam  mengatasi  bencana  juga dapat  merusak  kepercayaan,  namun pengalaman  penanganan  palsu  yang dilakukan  otoritas  berada  pada  kategori tertinggi  dalam  merusak  kepercayaan terkait  penangulangan  bencana.    Hal  ini juga  diungkapkan  oleh  Bronfman et  al . (2016) yang menyebutkan bahwa pemerintah, baik itu pusat maupun daerah cenderung mendapatkan kepercayaan yang  rendah  dari  masyarakat  dalam penanganan  bencana,  hal  ini  dikarenakan pengalaman  negatif  yang  terjadi  pada penanganan bencana sebelumnya.
Otoritas  tidak  tinggal  berdekatan dengan  korban  menjadi  salah  satu  alasan yang  menyebabkan  asumsi  negatif  dan cenderung
merujuk pada ketidakpercayaan  dalam  situasi  bencana (Slovic,  2000a).  Pemerintah  dan  Polri dianggap  tidak  turun  langsung  dalam penanganan  bencana  dibanding  dengan TNI  dan  medis.  TNI  dianggap  sebagai otoritas  yang  dapat  membantu  ketertiban secara umum dan  sukarela dalam memberikan  pelayanan,  sementara  medis dianggap  sebagai  ahli  yang  informasinya dapat  diandalkan  (Bronfman et  al .,  2016). Di sisi lain, dalam penelitiannya Bronfman et  al .  (2016)  menyebutkan  bahwa  Polri termasuk  pada  otoritas  yang  membantu ketertiban  umum  sehingga  memiliki kepercayaan  yang  cukup  tinggi  dalam situasi bencana. Namun demikian, penelitian  ini  justru  ditemukan  hal  yang berkebalikan, mengingat kepercayaan terhadap polri sendiri  di  Indonesia  cukup rendah (Agung, 2012).
Kepercayaan  otoritas  yang  rendah menyebabkan individu kurang mengupayakan  mitigasi,  mengingat  tidak ada cukup informasi yang bisa diandalkan.  Sama  halnya  dengan  Dengan persepsi  risiko  yang  rendah  menandakan masyarakat kekurangan informasi membuat individu berpikir heuristik yang cenderung  ringkas  dan  tidak  menyaring kembali informasi yang ada, menyebabkan  masyarakat  tidak  cukup baik  dalam  mengupayakan  mitigasi.  Hal ini  sejalan  dengan  penelitian  Brenkert- Smith et  al. (2012)  bahwa  pencarian informasi  mendorong  individu  untuk melakukan  upaya  mitigasi.  Di  sisi  lain, pengetahuan dapat menjadi sumber informasi  dalam  mengupayakan  mitigasi. Ini  sejalan  dengan  penelitian  Martin et  al.
(2007)  dan    Martin et  al .  (2009)  bahwa pengetahuan  tinggi  dapat  mendorong individu  dalam  mengupayakan  mitigasi.
Bahkan  program  pendidikan  disarankan untuk  dilakukan  sebagai  upaya  untuk
mengurangi  risiko  (Dickinson et  al .,  2015). Hal ini tentu dapat menjadi pertimbangan untuk peneliti selanjutnya melihat bagaimana  hubungan  antara pengetahuan dan  mitigasi,  atau  bahkan  bagaimana persepsi  risiko  memediasi  hubungan  ini, mengingat  pengetahuan  menjadi  sumber informasi  bagi  individu  dalam  menilai risiko.

## Kesimpulan
Persepsi  risiko  dan  kepercayaan  otoritas masyarakat  terdampak  memiliki  korelasi positif  signifikan  dengan  upaya  mitigasi dampak  kabut  asap  di  Riau.  Semakin positif  persepsi  risikonya,  akan  semakin positif pula upaya mitigasi yang dilakukan.  Namun,  dalam  penelitian  ini, mitigasi  warga cenderung  rendah.  Hal ini sejalan  dengan  persepsi  masyarakat  yang rendah  dalam  menilai  risiko  dampak kabut asap Riau. Persepsi risiko berkorelasi  dengan  kepercayaan  otoritas TNI,  pemerintahan,  dan  medis  namun tidak  berkorelasi  dengan  otoritas  Polri. Kepercayaan otoritas dalam upaya mitigasi,  kepercayaan  masyarakat  pada otoritas  TNI  dan  medis  menyebabkan masyarakat  bergantung  bergantung  pada kedua  otoritas  tersebut,  dan  kemudian melakukan  upaya  mitigasi.  Sebaliknya, ketidakpercayaan  warga  negara  terhadap kompetensi,  integritas,  dan  kebajikan pemerintah dan polri cenderung mengabaikan  kedua  institusi  tersebut dalam melakukan upaya mitigasi.

## Saran
Penelitian ini  bisa  menjadi  bahan  evaluasi bagi  pemerintah  Riau  terkait  sosialisasi dampak  kabut  asap  yang  dilakukan selama  ini,  komunikasi  tentang  risiko perlu  dilakukan  tidak  hanya  di  batas pertemuan  sosialisasi  tapi  juga  di  luar waktu  tersebut,  sebelum  atau  sesudah terjadinya  bencana.  Pemerintah  perlu melibatkan masyarakat lebih lanjut
sebagai agen untuk menyampaikan informasi  yang  berkaitan  dengan  risiko dan  solusinya.  Selanjutnya,  bagaimana pengetahuan bisa menjadi sumber informasi  dalam  memahami  risiko  bisa menjadi  variabel  yang  cukup  menarik untuk  dipelajari  di  masa  depan  terkait hubungannya dengan mitigasi.

## Kepustakaan
Agung,  I.  M.  (2012).  General  trust  dan kepercayaan terhadap institusi publik  pada  mahasiswa. Laporan Penelitian Center for Indigenous Psychology Fakultas Psikologi Universitas  Islam  Negeri  Sultan  Syarif Kasim Riau , 1–7.
Agung, I. M., Masyhuri, & Hidayat. (2013). Dinamika ketidakpercayaan terhadap  politisi:  Suatu  pendekatan psikologi indigenous. Jurnal Psikologi
UIN  Sultan  Syarif  Kasim  Riau , 9 (1),
25–30.
Bickerstaff,  K.  (2004).  Risk  perception research:  Socio-cultural  perspectives on  the  public  experience  of  air pollution. Environment  International , 30 (6), 827–840. doi: 10.1016/j.envint.2003.12.001 Brenkert-Smith,  H.,  Champ,  P.  A.,  & Flores,  N.  (2012).  Trying  not  to  get burned: Understanding homeowners’ wildfire risk- mitigation  behaviors. Environmental Management , 50 (6),  1139–1151.  doi: 10.1007/s00267-012-9949-8
Bronfman,  N.  C.,  Jimenez,  R.  B.,  Arevalo, P.  C.,  &  Cifuentes,  L.  A.  (2012). Understanding  social  acceptance  of electricity generation sources. Energy Policy , 46 , 246–252. doi:10.1016/j.enpol.2012.03.057
Bronfman,  N.  C.,  Jimenez,  R.  B.,  Arevalo, P.  C.,  &  Cifuentes,  L.  A.  (2015). Public  acceptance  of  electricity generation  sources:  The  role  of  trust in regulatory institutions. Energy and Environment , 26 (3),  349–368.  doi:
10.1260/0958-305X.26.3.349
Bronfman,  N.  C.,  Cisternas,  P.  C.,  López- Vázquez,  E.,  &  Cifuentes,  L.  A. (2016).  Trust  and  risk  perception  of natural hazards: Implications for risk preparedness  in  Chile. Natural Hazards , 81 (1),  307–327.  Retrieved from http://doi.org/10.1007/s11069- 015-2080-4
Chaiken,  S.,  &  Ledgerwood,  A.  (2012).  A theory  of  heuristic  and  systematic information  processing.  In  P.  A.  M. V.  Lange,  A.  W.  Kruglanski,  &  E.  T. Higgins (Eds.), Handbook of theories of social  psychology-volume  2 (pp.  246– 265). Los Angeles: SAGE Publications Ltd.
Colquitt,  J.  A,  Scott,  B.  A,  &  LePine,  J.  A.
(2007).  Trust,  trustworthiness,  and trust propensity: A meta-analytic test of  their  unique  relationships  with risk taking and job performance. The Journal  of  Applied  Psychology , 92 (4), 909–927. doi: 10.1037/0021-
9010.92.4.909
Dickinson,  K.,  Brenkert-Smith,  H.,  & Flores,  N.  (2015).  Catching  fire? Social  interactions,  beliefs,  and wildfire  risk  mitigation  behaviors. Society and Natural Resources , 28 , 807– 824. doi: 10.1080/08941920.2015.1037034 Faisal, F., Yunus, F., & Harahap, F. (2012).
Dampak asap kebakaran hutan pada pernapasan. CDK-189 , 39 (1),  31–35. Retrieved from http://www.kalbemed.com/Portals/6 /10_189Dampak  Asap  Kebakaran Hutan pada Pernapasan.pdf
Faturochman.  (2000).  Dinamika psikologis
dan sosial
kepercayaan. In Supratiknya,  Faturochman,  &  S. Haryanto.  (Eds.), Tantangan  psikologi menghadapi  milenium  baru (pp.  1–18). Yogyakarta: Yayasan Pengembangan
Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Retrieved from http://fatur.staff.ugm.ac.id/file/Dina
mika Psikologis dan Sosial Kepercayaan.pdf
Haden,  V.  R.,  Niles,  M.  T.,  Lubell,  M.,
Perlman,  J.,  &  Jackson,  L.  E.  (2012).
Global  and  local  concerns:  What attitudes and beliefs motivate farmers  to  mitigate  and  adapt  to climate change?. Plos One , 7 (12). doi: 10.1371/journal.pone.0052882
Herawati,  H.,  &  Santoso,  H.  (2011). Tropical  forest  susceptibility  to  and risk  of  fire  under  changing  climate:
A  review  of  fire  nature,  policy,  and institutions  in  Indonesia. Forest Policy  and  Economics , 13 (4),  227–233.
doi: 10.1016/j.forpol.2011.02.006
Ho,  M.,  Shaw,  D.,  Lin,  S.,  &  Chiu,  Y.
(2008). How do disaster characteristics influence risk perception?. Risk Analysis , 28 (3), 635– 643. doi: 10.1111/j.1539- 6924.2008.01040.x Kasperson,  R.  E.,  Renn,  O.,  Slovic,  P., Brown,  H.  S.,  Emel,  J.,  Goble,  R.,  …
Ratick, S. (2000). The social amplification  of  risk:  A  conceptual framework.  In  R.  E.  Lofstedt  (Ed.),
The  perception  of  risk (pp.  232–245). UK and USA: Taylor & Francis. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia  (ke  RI).  (2015).  Masalah kesehatan akibat kabut asap
kebakaran  hutan  dan  lahan  tahun 2015. InfoDATIN:  Pusat  Data  dan Informasi  Kementrian  Kesehatan  RI . Retrieved from http://www.depkes.go.id/article/vie
w/16010500006/masalah-kesehatan- akibat-kabut-asap-kebakaran-hutan- dan-lahan-tahun-2015.html
Lin,  S.,  &  Shaw,  Æ.  D.  (2008).  Why  are flood  and  landslide  victims  less willing  to  take  mitigation  measures than  the  public?. Nat  Hazards , 44 ,
305–314.  doi:  10.1007/s11069-007- 9136-z
Martin,  I.  M.,  Bender,  H.,  &  Raish,  C.
(2007).  What  motivates  individuals
to protect themselves from risks: The case  of  wildland  fires. Risk  Analysis , 27 (4),  887–900.  doi:  10.1111/j.1539- 6924.2007.00930.x
Martin,  W.  E.,  Martin,  I.  M.,  &  Kent,  B.
(2009). The role of risk perceptions in the  risk  mitigation process:  The  case of wildfire in high risk communities. Journal  of  Environmental  Management ,
91 (2), 489–498. doi: 10.1016/j.jenvman.2009.09.007 Mayer, R. C., Davis, J. H., & Schoorman, F.
D.  (1995).  An  integrative  model  of organizational  trust. Academy  of Management Review , 20 (3), 709–734.
McDonald, R. I., Chai, H. Y., & Newell, B. R.  (2015).  Personal  experience  and the  “psychological  distance”  of climate  change:  An  integrative review. Journal  of  Environmental Psychology , 44 , 109–118. doi: 10.1016/j.jenvp.2015.10.003 Meldrum,  J.  R.,  Champ,  P.  A.,  Brenkert-
Smith,  H.,  Warziniack,  T.,  Barth,  C. M., & Falk, L. C. (2015). Understanding  gaps  between  the risk  perceptions  of  Wildland-Urban Interface (WUI) residents and wildfire  professionals. Risk  Analysis , 35 (9), 1746–doi: 10.1111/risa.12370 O’Neill, M. (2013). “Learned helplessness” leaves  people  in major  cities uprepared  to  cope  in  natural disaster. Latine ,  1–6.  Retrieved  from http://www.abc.net.au/news/2013- 10-22/city-slickers-unable-to-cope- with-disasters/5038800 Renn,  O.  (2004).  Perception  of  risks. Toxicology  Letter , 149 ,  405–413.  doi: 10.1016/j.toxlet.2003.12.051 Renn,  O.  (2008). Risk  governance: Coping  with  uncertainty  in  a  complex  world .
UK & USA: Earthscan.
Renn,  O.,  &  Rohrmann,  B.  (Eds.).
(2000). Cross-Cultural  risk  perception:  A survey  of  empirical  studies .  Stuttgart  and Melbourne:
Springer-Science+Business Media, B.V.
Skov,  T.,  Cordtz,  T.,  Jensen,  L.  K., Saugman,  P.,  Schmidt,  K.,  &  Theilade,  P. (1991). Modifications of health behavior in response  to  air-pollution  notifications  in Copenhagen. Social  Science  and  Medicine , 33 (5), 621–626. doi: 10.1016/0277-
9536(91)90220-7
Slovic,  P.  (1993a).  Perceived  risk, trust, and democracy. Risk Analysis , 13 (6). Slovic, P. (1993b). Perception of risk:
Paradox  and  challenge.  In  L.  N.  Moses (Ed.), Transportation  of  hazardous  materials (pp. 183–200). New York: Kluwer Academic Publishers.
Slovic,  P.  (2000a).  Perceived  risk, trust,  and  democracy.  In  R.  E.  Lofstedt (Ed.), The  perception  of  risk (pp.  216–326). UK and USA: Taylor & Francis.
Slovic,  P.  (2000b). The  perception  of risk . UK and USA: Taylor & Francis. Slovic,  P.  (2000c).  Trust,  emotion,
sex,  politics  and  science:  Surveying  the risk-assassment  battlefield.  In  R.  E.
Lofstedt  (Ed.), The  perception  of  risk (pp. 390–412). UK and USA: Taylor & Francis.
Slovic, P., Fischhoff, B., &
Lichtenstein,  S.  (1980).  Facts  and  fears: Understanding  perceived  risk.  In  R.  C. Schwing  &  J.  W.  A.  Albers  (Eds.), Societal risk  assesment (pp.  212–214).  New  York: Springer-Science+Business Media.
Slovic, P., Fischhoff, B., &
Lichtenstein,  S.  (1986).  The  psycometric study of  risk  perception. In  V.  T. Covello, J.  Menkes,  &  J.  L.  Mumpower  (Eds.), Risk evaluation  and  management .  New  York  and London: Plenum Press.
Slovic, P., Fischhoff, B., &
Lichtenstein,  S.  (2000).  Facts  and  fears: Understanding  perceived  risk.  In  R.  E.
Lofstedt  (Ed.), The  perception  of  risk (pp.
137–153). New York: Taylor & Francis. Slovic,  P.,  Flynn,  J.,  Mertz,  C.  K., Poumadere,  M.,  &  Mays,  C.  (2000).
Nuclear  power  and  the  public:  A comparative  study  of  risk  perception  in France and the United States. In O. Renn & B.  Rohrmann  (Eds.), Cross-cultural  risk
perception,  A survey  of  empirical  studies (pp. 55–102). Springer-Science+Business Media, B.V.
Spence,  A., Poortinga, W., Butler, C., &  Pidgeon,  N.  F.  (2011).  Perceptions  of climate  change  and  willingness  to  save energy related to flood experience [Letter].
Nature  Climate  Change , 1 (4),  46–49. Retrieved from http://doi.org/10.1038/nclimate1059
Truelove,  H.  B.,  &  Parks,  C.  (2012). Perceptions  of  behaviors  that  cause  and mitigate global warming and intentions to perform  these  behaviors. Journal  of Environmental  Psychology , 32 (3),  246–259. doi: 10.1016/j.jenvp.2012.04.002 Wachinger, G., Renn, O., Begg, C., & Kuhlicke,  C.  (2013).  The  risk  perception paradox-implications  for  governance  and communication  of  natural  hazards. Risk Analysis , 33 (6), 1049–1065. doi:
10.1111/j.1539-6924.2012.01942.x
Wei,  J.,  Zhu,  W.,  Marinova,  D.,  & Wang,  F.  (2016).  Household  adoption  of smog  protective  behavior:  A  comparison between two Chinese cities. Journal of Risk Research , 9877 (March), 1–22. doi: 10.1080/13669877.2015.1121904