Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia. 7 (9). E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398
Vol. 7, No. 9, September 2022
PERSPEKTIF  HUKUM  TENTANG  PERBUATAN  MELAWAN  HUKUM DALAM  TRANSAKSI  ONLINE  MENURUT  BURGERLIJKE  WETBOEK  DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008

## Stefanus Gandi, Ida Ayu Sadnyini
Universitas Pendidikan Nasional, Indonesia Email: idstefanus.sg@gmail.com, iasadnyini@undiknas.ac.id

## Abstrak
Penggunaan internet untuk aktivitas manusia membuat keadaan dunia menjadi tak terbatas.  Meskipun  banyak  sekali  kegunaan  internet  yang  dapat  dinikmati  oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, namun kehadiran internet tidak lepas dari berbagai  permasalahan.  Hal  yang  sama  berlaku  untuk  kegiatan  bisnis  yang  dapat digambarkan  sebagai  online  atau e-commerce. Dalam  praktiknya,  kegiatan e- commerce melibatkan kontrak yang diatur oleh hukum perdata, yang pelaksanaannya sering  menimbulkan  masalah  yang  merugikan  berbagai  pihak.  Perbuatan  yang menimbulkan kerugian tersebut disebut perbuatan melawan hukum. Undang-undang ini secara adat diatur dalam Pasal 1365 Burgerlijke Wetboek (BW) atau KUHP, tetapi tidak diatur secara tegas oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Namun, salah satu ketentuan hukum yang berlaku untuk e-commerce di Indonesia adalah undang- undang.  Situasi  ini  menimbulkan  banyak  kerugian  akibat  kegiatan  ilegal  dalam perdagangan  online,  dan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  masih  gagal menangani masalah ini.
Kata Kunci: internet,  transaksi  bisnis, e-commerce, perbuatan  melawan  hukum, undang-undang

## Abstract
The use of internet for human activities makes the state of the world infinite. Although there are many uses of the internet that can be enjoyed by people in their daily lives, the presence of the internet cannot be separated from various problems. The same applies  to  business  activities  that  can  be  described  as  online  or  e-commerce.  In practice,  e-commerce  activities  involve  contracts  regulated  by  civil  law,  the execution of which often causes problems to the detriment of various parties. Acts that cause such losses are called unlawful acts. This law is traditionally regulated in Article  1365  Burgerlijke  Wetboek  (BW)  or  the  Civil  Code,  but  is  not  expressly regulated  by  Law  Number  11  of  2008.  However,  one  of  the  legal  provisions  that applies to e-commerce in Indonesia is the law. This situation causes a lot of losses due to illegal activities in online trading, and Law Number 11 of 2008 still failed to deal with this problem.
Keywords: internet, business transactions, e-commerce, unlawful acts, laws

## Pendahuluan Pentingnya Perdagangan dalam Menunjang Perekonomian
Saat  ini,  Indonesia  sedang  melaksanakan  pembangunan  nasional  di  berbagai bidang  dan  telah  menetapkan  berbagai  tujuan  untuk  meningkatkan  pencapaiannya. Peningkatan upaya pembangunan tersebut ditujukan untuk kemaslahatan masyarakat. Di antara  sekian  banyak  sektor  pembangunan  nasional,  pembangunan  sektor  ekonomi merupakan  salah  satu  bidang  yang  sangat  penting  dan  secara  langsung  mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Perdagangan tidak hanya merupakan salah satu sektor yang menunjang kegiatan perekonomian suatu masyarakat, tetapi juga mempengaruhi keadaan perekonomian  nasional.  Peran  perdagangan  sangat  penting  dalam  mendorong pertumbuhan  ekonomi  yang  berkelanjutan;  meningkatkan  pelaksanaan  pembangunan nasional,  mewujudkan  pemerataan  pembangunan  dan  hasil-hasilnya,  serta  menjaga stabilitas  nasional.  Salah  satu  inisiatif  yang  dapat  digunakan  untuk  mencapai pertumbuhan ekonomi yang signifikan di sektor perdagangan, terutama di era globalisasi, adalah proses penerapan antara sistem perdagangan dan teknologi informasi.

## Peran Internet dan E-commerce dalam Perdagangan Masa Kini
Melihat  keadaan  sekarang,  perkembangan  dan  penerapan  teknologi  informasi dalam  sektor  ekonomi  sudah  berkembang  dengan  sangat  cepat.  Perkembangan  dan penerapan  teknologi  informasi  yang  demikian  pesat  menyebabkan  semakin  mudahnya arus  informasi  yang  bisa  diperoleh  masyarakat,  sekaligus  memudahkan  orang  untuk melakukan  komunikasi  satu  sama  lain  dengan  melintas  batas  ruang  dan  waktu. Globalisasi pada global ekonomi, khususnya perdagangan, semakin dimudahkan dengan adanya Internet (Interconnected Networking), yang mampu menjadi media komunikasi paling cepat, serba di mana saja, dan real-time.
Transaksi  perdagangan  dapat  bersifat  langsung  (transaksi  tradisional)  maupun tidak  langsung,  yang  dapat  dilakukan  melalui  internet.  Perdagangan  di  internet  telah mengubah  dunia  bisnis  dari  pola  perdagangan  tradisional  ke  sistem  perdagangan  yang lebih  modern,  juga  dikenal  sebagai  sistem  perdagangan  virtual  atau e-commerce. Lahirnya e-commerce tidak hanya karena perkembangan teknologi informasi yang terus- menerus, melainkan juga karena tuntutan masyarakat akan layanan yang cepat, mudah, praktis, dan membutuhkan kualitas yang lebih baik. Transaksi dalam e-commerce banyak diminati  tidak  hanya  di  kalangan  produsen,  tetapi  juga  di  kalangan  konsumen,  karena transaksi  melalui  internet  sangat  menguntungkan  banyak  pihak.  Secara  umum, e- commerce telah membawa manfaat unik bagi konsumen dan produsen. Bagi konsumen e-commerce,  e-commerce telah  mengubah  cara  konsumen  mendapatkan  produk  yang mereka  inginkan.  Di  sisi  lain,  bagi  produsen e-commerce, perdagangan  telah mempermudahkan proses pemasaran produk.
Sisi Negatif yang Terjadi dalam Transaksi di E-commerce
Meskipun penggunaan internet pada transaksi perdagangan menjanjikan banyak sekali  kemudahan,  tidak  berarti e-commerce adalah  suatu  sistem  yang  terbebas  dari masalah,  khususnya  bagi  negara  yang  belum  mengatur  secara  lebih  jelasnya  dan
melakukan sinkronisasi peraturan tentang e-commerce tersebut. Pada praktiknya, sudah banyak  masalah-masalah  yang  dilaporkan  merugikan  konsumen.  Misalnya,  tindakan wanprestasi  pelaku  bisnis  terhadap  konsumen  pada  suatu  transaksi  jual-beli  melalui e- commerce. Dalam  hal  ini,  konsumen  sudah  melakukan  pembayaran  melalui  fasilitas internet banking (i-banking) kepada pelaku bisnis, tetapi pelaku bisnis tidak mengirimkan barang yang sudah dipesan oleh konsumen, atau pelaku bisnis malah mengirimkan barang yang tidak sesuai atau rusak, sehingga tentu saja merugikan konsumen.
Di  Indonesia,  sudah  terdapat  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang ITE). Pada  Undang-Undang  ITE  tersebut,  sudah  diatur  tentang  transaksi  jual-beli,  termasuk perdagangan  melalui  internet,  akan  tetapi  acapkali  tidak  bisa  mengakomodir  masalah perbuatan melawan hukum pada transaksi tersebut. Hal ini dikarenakan luasnya cakupan pengertian  perbuatan  melawan  hukum  yang  tidak  diatur  secara  eksplisit  dan  secara spesifik  oleh  Undang-Undang  ITE  tersebut.  Pengaturan  mengenai  perbuatan  melawan hukum  hanya  diatur  pada  Pasal  1365 Burgerlijke  Wetboek  (BW) atau  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata  (KUHP),  yang  masih  memerlukan  penafsiran  hukum  pada penerapan ketentuannya. Selain itu, sering juga perbuatan melawan hukum dikategorikan sebagai  sebuah  perbuatan  pidana,  sebagai  akibatnya  menyebabkan  sulitnya melakukan penuntutan  kerugian  material  dan  immaterial,  lantaran  hukuman  pidana  hanya memberikan sanksi penjara dan ataupun denda.

## Metode Penelitian
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah literature  review, melalui jurnal-jurnal  dan  buku-buku  terkait  hukum  dan  analisa  hukum  dalam  transaksi  bisnis secara  online,  serta  undang-undang  yang  mendasarinya,  dengan  total  jurnal  dan  buku sebanyak tujuh referensi, 2 jurnal dan 5 buku.

## Hasil Dan Pembahasan

## Tinjauan Hukum Tentang Transaksi Bisnis Secara Online
Berbicara  tentang  keabsahan  suatu  transaksi  secara  online,  maka  pertama-tama wajib  ditegaskan  terlebih  dahulu  dasar  hukum  menurut transaksi termaksud.  Transaksi secara online lahir menurut asas kebebasan berkontrak sebagaimana sudah diatur pada Pasal 1338 Ayat 1 BW, yang mengungkapkan bahwa setiap orang bebas untuk memilih bentuk, macam, dan isi perjanjian atau perikatan asalkan permanen memenuhi kondisi- kondisi  sahnya  perjanjian,  sinkron  menggunakan  ketentuan  Pasal  1320  BW;  tidak melanggar  ketertiban  generik  dan  kesusilaan;  sebagai  akibatnya  setiap  perjanjian  yang dibentuk  oleh  para  pihak  juga  berlaku  sebagai  undang-undang  bagi  pihak-pihak  yang membuatnya.  Begitu  juga  pada  transaksi secara  online,  pihak-pihak  yang  terlibat  pada transaksi itu adalah subjek hukum, baik orang maupun badan hukum bebas melakukan perikatan menggunakan bentuk, cara, dan isi yang dipengaruhi menurut konvensi pihak- pihak tadi, pada hal ini para pihak melakukan perikatan berupa transaksi melalui media
internet menggunakan isi perjanjian yang disepakati para pihak melalui internet juga, jadi mereka saling bekerjasama melalui internet.
Menurut ketentuan Pasal 1320 BW, kondisi sahnya suatu perjanjian terdiri dari:
a. Kesepakatan para pihak
b. Kecakapan para pihak
c. Suatu hal eksklusif
d. Suatu karena yang halal
Selain  kondisi  sahnya  perjanjian  sebagaimana  sudah  dijelaskan  di  atas,  juga diwajibkan untuk mengetahui unsur-unsur perjanjian dari ilmu hukum perdata, yakni:
a. Unsur  Essentialia,  yaitu  unsur-unsur  utama  yang  absolut  pada  suatu  perjanjian, misalnya bukti diri para pihak dan konvensi pada perjanjian
b. Unsur Naturalia, yaitu unsur-unsur yang dipercaya sudah terdapat pada perjanjian sekalipun para pihak tidak memilih secara tegas pada perjanjian, misalnya itikad baik  pada  perjanjian,  dan  tidak  adanya  unsur  buruk  tersembunyi  pada  objek perjanjian
c. Unsur Accedentialia, yaitu unsur-unsur yang dibubuhi pada perjanjian para pihak, misalnya klausul “barang yang telah dibeli tidak bisa dikembalikan”
Unsur-unsur  di  atas  wajib  diterapkan  juga  pada  transaksi  yang  bersifat  online, yakni  bukti  diri  para  pihak  wajib  jelas,  begitu  pula  menggunakan  konvensi  atau kesepakatan, tidak boleh memiliki cacat tersembunyi dalam hukum, tidak boleh terdapat unsur paksaan, kekhilafan, dan penipuan. Transaksi yang dilakukan secara online wajib disertai dengan itikad baik dan rasa kepercayaan antara para pihak, walaupun hal ini tidak ditegaskan pada perjanjiannya. Pada setiap transaksi, termasuk yang dilakukan melalui online,  bisa  dipengaruhi  klausula  ekseronasi  sebagai  bagian  dari  unsur  accedentialia sebagaimana diuraikan di atas.
Transaksi e-commerce melibatkan  beberapa  pihak,  baik  yang  terlibat  secara eksklusif maupun tidak eksklusif, di antaranya:
a. Penjual (merchant)
b. Konsumen
c. Bank
d. Provider
e. Certification Authorities
Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Hukum Perdata pada Indonesia
Perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) diatur pada Pasal 1365 WB yang berbunyi:
“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada seseorang lain, mewajibkan orang yang lantaran salahnya menerbitkan kerugian itu, mengubah kerugian tersebut.”
Seseorang  yang  dipercaya  sudah  melakukan  perbuatan  melawan  hukum  bisa dikenakan  hukuman  dengan  mengganti  kerugian  yang  diderita  korban  berdasarkan
dampak kesalahannya itu, melalui tuntutan yang diajukan pada forum peradilan ataupun forum  penyelesaian  konkurensi  di  luar  pengadilan.  Tetapi  demikian,  wajib  bisa dibuktikan  dan  dipertanggungjawabkan  kebenaran  adanya  perbuatan  melawan  hukum termaksud melalui verifikasi unsur-unsur berdasarkan perbuatan melawan hukum, yang terdiri dari beberapa poin di bawah ini:
a. Adanya perbuatan melawan hukum
b. Adanya kesalahan
c. Adanya kerugian
d. Adanya interaksi sebab-akibat antara perbuatan melawan hukum, kesalahan dan kerugian yang didapat
Pasal  1365  WB  tidak membedakan  kesalahan  pada  bentuk  kesengajaan (opzet- dolus) dan kesalahan pada bentuk kurang hati-hati (culpa), dengan demikian hakim wajib untuk  menilai  dan  mempertimbangkan  berat-ringannya  kesalahan  yang  dilakukan sesorang pada hubungannnya dengan perbuatan melawan hukum ini, sebagai akibatnya bisa  menuntut  ganti-rugi  yang  seadil-adilnya.  Perbuatan melawan  hukum  sebagaimana diatur pada Pasal 1365 WB ini bisa juga dipakai menjadi dasar untuk mengajukan ganti rugi atas perbuatan yang dipercaya melawan hukum pada proses transaksi usaha secara online,  baik  dilakukan  melalui  penyelesaian  konkurensi  secara  litigasi  atau  melalui pengadilan menggunakan pengajuan gugatan, juga penyelesaian konkurensi secara non- litigasi  atau  di  luar  pengadilan,  contohnya  menggunakan  cara  negosiasi,  mediasi, konsiliasi, atau arbitrase.

## Aspek Hukum Perbuatan Melawan Hukum pada Transaksi Bisnis Secara Online
Berdasarkan Burgerlijke Wetboek dan Undang-Undang ITE
Ketika  aktivitas  ilegal  terjadi  dalam  perdagangan  online  dan  menyebabkan kerugian, harus ada aturan yang menjadi dasar hukum untuk klaim ganti rugi. Burgerlijke Wetboek dan Undang-Undang ITE memainkan peran yang sangat penting dalam konteks ini.  Pengaturan  yang  jelas  tentang  tuntutan  ganti  rugi  atas  kegiatan  ilegal  dalam perdagangan online sejalan dengan amanat Hakim, meskipun tidak diatur oleh undang- undang  Indonesia.  Lembaga  peradilan  yang  menyatakan  bahwa  hakim  memiliki kewajiban  untuk  meneliti  nilai-nilai  yang  hidup  dalam  masyarakat  agar  tidak  ada kekosongan hukum, menyatakan bahwa hakim harus mengadili perkara yang dibawa ke pengadilan, tidak boleh mengatakan bahwa alasan tidak ada atau tidak lengkapnya aturan hukumnya.
Penafsiran  hukum  secara  ekstensif  atau  memperluas  arti  istilah  pada  suatu perundang-undangan  merupakan  suatu  cara  untuk  mengatasi  permasalahan  yang  ada. Dengan demikian, Pasal 1365 BW bisa dijadikan sebagai dasar hukum tuntutan ganti rugi atas  perbuatan  melawan  hukum  pada  transaksi  usaha  secara  online  ini,  menggunakan dukungan verifikasi dari data elektronik yang diakui sebagai bukti yang sah, sebagaimana pada  hukum  perdata  yang  berlaku  di  Indonesia;  sudah  diatur  pada  Pasal  5  Undang- Undang  ITE.  Oleh  lantaran  itu,  BW  dan  Undang-Undang  ITE  sangat  berperan  pada menghadapi  hambatan terkait tuntutan  ganti  rugi  atas  perbuatan  melawan  hukum pada transaksi usaha secara online termaksud.

## Kesimpulan
Adapun  kesimpulan  dari  studi  ini  adalah:  1).  Ketentuan  perundang-undangan yang  berkaitan  dengan  perbuatan  melawan  hukum  diatur  dalam  Pasal  1365  BW,  dan bukan  oleh  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik.  2).  Ketentuan  1320  BW  dapat  diterapkan  pada  kasus-kasus  perilaku  ilegal dalam  perdagangan  online  untuk  mengisi  kesenjangan  hukum  berdasarkan  interpretasi hukum yang luas. 3). Terjadinya hambatan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum dalam  perdagangan  online  dapat  diperbaiki  dengan  membuat  kontrak  perdagangan elektronik secara lebih jelas dan sinkronisasi peraturan hukum

## BIBLIOGRAFI
Hassanah, Hetty. Analisis Hukum Tentang Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi Bisnis  Secara  Online  (E-Commerce)  Berdasarkan  Burgerlijke  Wetboek  Dan Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  Dan  Transaksi Elektronik. Jurnal Wawasan Yuridika, [S.l.], v. 32, n. 1, p. 38-51, may. 2016. ISSN 2549-0753.
Mansur,  Dikdik  M.  Arief. &  Gultom,  Elisatris.   (2005). Cyber  law  :  aspek  hukum teknologi informasi .  Bandung :  Refika Aditama
Purbo, O. W., & Wahyudi, A. A. (2001). Mengenal E-commerce. Jakarta: Elex Media Komputindo .
Sanusi,  M.  A.  (2016).  Transaksi  Bisnis  dalam  Electronic  Commerce  (E-Commerce): Studi  tentang  Permasalahan  Hukum  dan  Solusinya. Jurnal  Hukum  IUS  QUIA IUSTUM , 8 (16), 10–29. https://doi.org/10.20885/iustum.vol8.iss16.art2
Subekti. (2005). Pokok-pokok hukum perdata / Subekti . Jakarta :: Intermasa,.
Subekti, Raden, 1914-. (1992). Aneka perjanjian / R. Subekti . Bandung :: Citra Aditya Bakti,.
Wiryono Prodjodikoro Raden (pengarang). (2000). Azas-azas hukum perjanjian / oleh R. Wiryono Prodjodokoro . Bandung: Mandar Maju.

## Copyright holder:
Stefanus Gandi, Ida Ayu Sadnyini (2022)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: