## ANALISIS PENATAAN RUANG KAWASAN LINDUNG KABUPATEN PANDEGLANG DENGAN APLIKASI GIS DAN REMOTE SENSING
( Spatial Arrangement Analysis of Protected Areas in Pandeglang Regency using GIS and Remote Sensing Application )
R IKA S. S ANTOSO 1) , R INEKSO S OEKMADI 2) DAN L ILIK B. P RASETYO 3)
1 Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor Kampus IPB Darmaga, Bogor 16680
2 Bagian Manajemen Kawasan Konservasi, Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata, Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB Darmaga, Bogor 16680
3 Bagian Hutan Kota dan Jasa Lingkungan, Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB Darmaga, Bogor 16680

## Diterima 2 September 2010/Disetujui 8 November 2010

## ABSTRACT
The need for space is increasing along with the growth of population. It had become one of the matters which caused exploitation of natural resources and abuse of space uses. Protected area provided life support system, but in fact it had been degraded and experienced function changes. Pandeglang as  one  of areas  with high  natural  resources potential  had  also  encountered environmental problems.    Geographic information  system (GIS) could provide the latest data and help in to reach decision of space policy to push the protection area management.
The research was carried out on September until November 2009 with the purpose to: (1) identify the legal formal protected area based on the Presidential Decree Number 32 year 1990 about protected area management; (2) identify the gap of legal formal and actual protected areas, and the abuse of protected areas spatial pattern, and; (3) formulate strategy and policy direction in supporting the management of legal formal protected areas.    The data was  collected  through thematic  maps,  remote  sensing and  direct observation.    Data analysis was based  on  the  results  of  overlay analysis and the percentage of deviation (summary) analysis.
The result showed that the actual protected areas, based on the distribution of forest function (DFH), in Pandeglang Regency were Ujung Kulon National  Park  (TNUK), Carita  Nature  Recreation  Park  (TWA) and  protected forest,  while the actual protected  areas  based on  spatial area allocation  in  spatial area  arrangement  plan  (RTRW) in  Pandeglang  Regency  were  TNUK and protected  forest.    The gap  between  the  legal  formal protected area with the actual protected area was 99,957.20 Ha (35.55%). All protected areas were dominated by forest in different coverage.  There were inconsistency of planning steps and spatial pattern abuse of protected areas.
Management  of  the  legal  formal  protected  areas  could  be  supported  through  the  assignment  of  an  institution  with  authority/mandate  and responsibility in the management of legal formal protected areas, particularly toward natural disaster prone areas and local protected areas.  The RTRW document should be reviewed to provide actual data, the use of similar format of data reference, and reach a consistent spatial arrangement.
Keywords: legal formal, actual, protected areas, gap, GIS, Pandeglang.

## PENDAHULUAN
Kawasan  lindung  merupakan  sistem  penyangga kehidupan  yang  sangat  berperan  dalam  keseimbangan lingkungan. Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan  hidup  yang  tidak  sesuai  dengan  daya dukungnya  dapat  menimbulkan  krisis  pangan,  krisis  air, krisis energi dan lingkungan  (Sudarmadji 2007). Namun pada  kenyataannya  kawasan-kawasan  lindung  yang seharusnya  dipertahankan  kelestariannya    justru  banyak yang  rusak  dan  berubah  fungsi  (Alikodra  &  Syaukani 2004).
Pandeglang  memiliki  kondisi  alam  yang  indah, nyaman  dan  asri.  Hal  tersebut  semakin  meningkatkan daya  tarik  tumbuh  dan  berkembangnya  pembangunan. Namun  telah  terjadi  permasalahan  lingkungan  yang mengindikasikan adanya ketidakseimbangan lingkungan, diantaranya  bencana  longsor  dan  banjir  pada  beberapa tahun terakhir.
Semakin  tingginya  pertambahan  penduduk  (2002- 2007  sebesar  8,6%,  BPS  Kabupaten  Pandeglang  2008)
menyebabkan  meningkatnya  kebutuhan  akan  ruang sebagai  permukiman,  budidaya,  kegiatan  sosial  dan ekonomi semakin tidak terelakan lagi. Hal tersebut dapat menjadi  salah  satu  pemicu  tekanan  terhadap  eksploitasi penggunaan  sumberdaya  alam  dan  penyimpangan pemanfaatan ruang.
Kebijakan  penataan  ruang  yang  tepat  diperlukan untuk  mewujudkan  pembangunan  yang  berkelanjutan. Dalam  mencapai  tujuan  tersebut  diperlukan  suatu  data dan  informasi  yang  aktual,  diantaranya  dengan  SIG. Menurut  Jaya  (2002),  SIG  sangat  diperlukan  guna mendukung  pengambilan  keputusan  untuk  memecahkan permasalahan  keruangan,  mulai  dari  tahap  perencanaan, pengelolaan sampai dengan pengawasan.
Penelitian ini bertujuan untuk:
1. Mengidentifikasi  kawasan  lindung  legal  formal berdasarkan Keppres Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan  Kawasan  Lindung  dan  Keputusan Menteri  Pertanian  Nomor  837  Tahun  1980  tentang Kriteria dan Tata Cara Penetapan Hutan Lindung, di Kabupaten Pandeglang
2. Mengidentifikasi gap antara  kawasan  lindung  legal formal dengan kawasan lindung aktual di Kabupaten Pandeglang  dan  penyimpangan  dalam  pola  ruang kawasan lindung 3. Merumuskan  strategi  dan  arahan  kebijakan  dalam mendorong  manajemen  kawasan  lindung  legal formal di Kabupaten Pandeglang.

## METODE PENELITIAN

## A. Waktu dan Tempat  Penelitian
Penelitian dilaksanakan pada tanggal 14 September sampai  21  November  2009  di  wilayah  administratif Kabupaten Pandeglang. Interpretasi dan analisis dilaksanakan di laboratorium analisis spasial lingkungan, Departemen
Konservasi
Sumberdaya Hutan dan Ekowisata, Fakultas Kehutanan IPB.

## B. Bahan dan Alat
Bahan  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  yaitu citra  landsat  ETM-7 Path / Row 123/64  dan  123/65  tahun 2009, peta rupa bumi (RBI) Kabupaten Pandeglang skala 1:250.000  tahun  2006  dari  Bakosurtanal,  peta landcover TNUK tahun 2008, peta distribusi fungsi kawasan hutan dari  Dinas  Kehutanan  dan  Perkebunan  (Dishutbun) Provinsi Banten, data curah hujan dari BMKG, peta jenis tanah dari Balai Penelitian Tanah, peraturan perundangan,  tupoksi  instansi  terkait  serta  data wawancara.  Alat  yang  digunakan  diantaranya  GPS Garmin  76,  kamera  digital,  alat  tulis,  seperangkat komputer  yang  dilengkapi software Erdas  Imagine  versi 9.1,  ArcView versi 3.3, ArcGIS versi 9.3 dan AutoCAD 2006.

## C. Pengumpulan Data

## 1.  Data primer
Data Primer yang digunakan dikelompokan menjadi tiga sebagai berikut:
a. Peta penginderaan jauh dan peta tematik,
Interpretasi  citra  landsat  ETM-7  tahun  2009,    peta curah hujan, peta kelas lereng, peta kelas tinggi, peta buffering (sungai, pantai, danau),
b. Observasi/pengamatan lapang, Kegiatan  observasi  lapang  ini  dilakukan  untuk melihat secara langsung kondisi lapangan, dan
c. Wawancara Wawancara  dilakukan  kepada stakeholder key informan, yaitu Balai TNUK, Perum Perhutani KPH Banten  dan  SKW  III  Serang  BKSDA  Jawa  Barat, Camat, Kepala Desa dan masyarakat.

## 2.  Data sekunder
Data  sekunder  yang  digunakan  yaitu  peta  jenis tanah,  peta landcover Bakosurtanal  skala  tahun  2006,
peta  alokasi  ruang  RTRW  kabupaten  Pandeglang  dan peta  kawasan  rawan  bencana  alam  dari  Bapedalda Provinsi Banten, peta landcover TNUK tahun 2008,  data monografi, kependudukan dan tupoksi instansi terkait

## D. Pengolahan data
Semua  data  spasial  yang  ada,  diubah  dalam  format shapefile  (shp) dengan  proyeksi  UTM-48S,  Datum WGS-84 (DGN-95) dan acuan RBI Bakosurtanal. Proses pembuatan peta tematik adalah sebagai berikut:
1. Peta curah  hujan dibuat berdasarkan data dari  curah hujan  yang  di  interpolasi  menggunakan  software (ArcView 3.3).
2. Peta kelas tinggi dan kelas lereng dibuat berdasarkan surfacing (interpolasi)  dari  peta  kontur  digital dengan software (Erdas Imagine 9.1).
3. Pengolahan data citra Landsat ETM-7 menggunakan software  Erdas  Imagine  versi  9.1  dengan  tahapan sebagai berikut:
a. Pemilihan gabungan band (5-4-3)
b. Koreksi  geometrik  menggunakan  peta  rupa bumi sebagai acuan
c. Penentuan lokasi penelitian ( clipping )
d. Klasifikasi tak terbimbing ( unsupervised clasification ) dengan metode isodata
e. Groundceck dan pembuatan training area
f. Klasifikasi terbimbing ( supervised clasification ) dengan metode maximum likelihood
g. Mozaik 2 hasil klasifikasi landcover
h. Analisis  tingkat akurasi yang diterima  ≥85%
i. Union dengan  peta landcover TNUK  tahun 2008
j. Striping peta landcover hasil  analisis  Landsat ETM-7  tahun  2009  digantikan  dengan  peta landcover Bakosurtanal tahun 2006.
Identifikasi  dan  klasifikasi  kawasan  lindung  adalah sebagai berikut:
1. Kawasan  lindung  aktual  Distribusi  Fungsi  Hutan (DFH)  diperoleh  dari  peta  distribusi  kawasan  hutan Dinas Kehutanan Provinsi Banten.
2. Kawasan  lindung  aktual  Rencana  Tata  Ruang Wilayah  (RTRW)  diperolah  dari  peta  alokasi  ruang RTRW Kabupaten Pandeglang tahun 2004-2014.
3. Kawasan lindung legal formal, dirancang berdasarkan  Keputusan  Presiden  Nomor  32  Tahun 1990 dan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 837  Tahun  1980.  Pembagiannya  adalah  sebagai berikut :
a. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahnya.
1) Kawasan hutan dengan lereng 40%
2) Kawasan hutan yang mempunyai ketinggian 2.000 mdpl atau lebih
3) Kawasan hutan dengan faktor-faktor lereng lapangan,  jenis  tanah,  curah  hujan  yang melebihi nilai skor 175.
4) Kawasan  yang  mempunyai  jenis  tanah sangat peka dengan lereng >15%
b. Kawasan perlindungan setempat 1) Sempadan  pantai:  daratan  sepanjang  tepian 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
2) Sempadan sungai: daratan 100 meter di kiri kanan  sungai  besar  dan  50  meter  di  kiri kanan  anak  sungai  yang  berada  diluar permukiman.  Pada  kawasan  permukiman berupa jalan inspeksi 15 meter.
3) Kawasan  sekitar danau/waduk: daratan 100 meter  dari  titik  pasang  tertinggi  ke  arah darat.
c. Kawasan  suaka  alam  dan  cagar  budaya  Terdiri dari Taman Nasional dan Taman Wisata Alam
d. Kawasan rawan bencana
E. Analisis data
1. Perancangan kawasan lindung legal formal
Peta  tematik  kriteria  kawasan  lindung  legal  formal diolah  dan  kemudian  di- overlay (tumpang  tindih) sehingga  menghasilkan  kawasan  lindung  legal  formal (menggunakan software ArcGIS 9.3).

## 2. Evaluasi kawasan lindung
Proses  evaluasi  dilakukan  pada  beberapa  aspek kajian yaitu:
a. Analisis tupoksi dan kebijakan
Analisis data tupoksi dilakukan dengan mengelompokan  tupoksi  masing-masing  instansi  ke dalam  aspek  manajemen  dan  kategori  kawasan lindung.  Analisis  ini  bertujuan  untuk  mengetahui kewenangan  dan  tanggung  jawab  setiap  instansi dalam pengelolaan kawasan lindung.
Analisis  kebijakan  dilakukan  dengan  studi pustaka  dan  dijabarkan  secara  deskriptif.  Analisis kebijakan  dilakukan  untuk  mengetahui  kebijakan- kebijakan  daerah  dan  pusat  dalam  mendukung pengelolaan kawasan lindung.

## b. Analisis pola dan struktur ruang
Analisis dilakukan dengan membandingkan peta kawasan  lindung  legal  formal,  kawasan  lindung aktual  DFH  dan  kawasan  lindung  aktual  RTRW. Analisis  pola  ruang  bertujuan  untuk  mengetahui konsistensi  pada  saat  penetapan  kawasan  lindung sedangkan  analisis  struktur  ruang  untuk  mengetahui kinerja dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

## c. Analisis  kemungkinan  penyimpangan  alokasi kawasan lindung
Analisis  kemungkinan  penyimpangan  fungsi kawasan  lindung  dilakukan  dengan  metode  union
pada  analisis Summary dengan  menggunakan  Erdas Imagine  versi  9.1.  Dari  analisis  tersebut  diperoleh persentase  penyimpangan  ruang  kawasan  lindung  di Kabupaten Pandeglang. Data yang dianalisis yaitu:
1) Peta  kawasan  lindung  legal  formal  dengan kawasan lindung aktual DFH
2) Peta  kawasan  lindung  legal  formal  dengan kawasan lindung aktual RTRW
3) Peta  kawasan  lindung  aktual  DFH  dengan kawasan lindung aktual RTRW
4) Peta  kawasan  rawan  bencana  dengan  kawasan lindung aktual RTRW.
3. Konsep strategi dan arahan kebijakan manajemen kawasan lindung
Konsep  yang  diajukan  dibuat  berdasarkan  analisis tupoksi  instansi  terkait,  kebijakan  tata  ruang,  struktur ruang,  pola  ruang,  dan  analisis  data  wawancara.  Konsep ini  berupa  rumusan  yang  dapat  digunakan  sebagai alternatif  penyelesaian  masalah  dalam  manajemen kawasan lindung.

## 4. Penyajian hasil
Data  hasil  analisis  spasial  dipetakan  menggunakan software ArcGIS  versi  9.3.  Peta  disajikan  dengan Proyeksi  UTM-48S,  datum  WGS-84  dan  skala  grafis. Data  tabular  setiap  peta  tematik  disajikan  dalam  bentuk tabel.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Landcover Kabupaten Pandeglang
Landcover diklasifikasikan  menjadi  10  tipe  (Tabel 1) , didominasi  oleh  kebun  campuran,  sawah  dan  hutan. Kebun  campuran  terfokus  di  kawasan  hutan  produksi milik  Perum  Perhutani  di  Gunung  AKARSARI (Aseupan,  Karang  dan  Pulosari)  dan  di  Kecamatan Cigeulis.  Jenis  vegetasi  dalam  kebun  campuran  berupa agroforestry.  Sawah  terfokus  di  Kecamatan  Patia, Pagelaran,  Panimbang,  Cikeusik  dan  Kaduhejo.  Hutan yang  ada  di  Kabupaten  Pandeglang  pada  umumnya terletak di kawasan konservasi dan hutan lindung. Daerah tersebut  diantaranya  terfokus  pada  kawasan  Taman Nasional  Ujung  Kulon  (TNUK),  Taman  Wisata  Alam (TWA) Carita dan Gunung AKARSARI.
Tabel 1. Landcover di Kabupaten Pandeglang
No. Tipe Landcover Luas (Ha) (%) 1 Hutan 57.013,04 20,28 2 Kebun Campuran 95.559,23 33,99 3 Perkebunan 10.975,16 3,90 4 Semak Belukar dan Rumput 29.208,14 10,39 5 Ladang dan Lahan Terbuka 9.932,86 3,53
No. Tipe Landcover Luas (Ha) (%) 6 Rawa 1.724,22 0,61 7 Sawah 62.168,09 22,11 8 Lahan Terbangun 13.526,44 4,81 9 Tambak dan Empang 346,17 0,12 10 Badan Air 723,22 0,26
Landcover lain  terdiri  dari  perkebunan,  semak belukar  dan  badan  air.  Perkebunan  yang  teridentifikasi yaitu  perkebunan  karet  di  Kecamatan  Cisata  dan  Saketi, sawit  di  Kecamatan  Bojong  dan  kelapa  di  Kecamatan Panimbang.  Selain  itu  perkebunan  juga  teridentifikasi  di Kecamatan  Munjul,  Angsana  dan  Cikeusik.  Semak  dan rumput  yang  teridentifikasi  terfokus  di  wilayah  TNUK. Badan air yang teridentifikasi yaitu sungai, danau/waduk dan  laut.  Sungai  tersebar  hampir  di  semua  wilayah. Danau yang berukuran besar terletak di Kecamatan Jiput, Pagelaran dan Cikeusik. Laut sebelah Barat berupa Selat Sunda  dan  Selatan  berupa  Samudera  Indonesia.  Tambak ditemukan di Kecamatan Panimbang dan Patia.
B.  Evaluasi Kawasan
Lindung Kabupaten Pandeglang
1. Pola ruang kawasan lindung
Kawasan  lindung  di  Kabupaten  Pandeglang  terdiri kawasan  lindung  aktual  DFH,  kawasan  lindung  aktual RTRW  dan  kawasan  lindung  legal  formal  (Tabel  2) Kawasan  lindung  aktual  berdasarkan  penetapan  dalam DFH  yaitu  (1)  Taman  Nasional  Ujung  Kulon  (TNUK) yang  ditetapkan  sebagai  taman  nasional  berdasarkan Surat  Keputusan  Menteri  Kehutanan  Nomor  284/Kpts- II/1992,  luas  kawasannya  sebesar  61.196,53  Ha.  (2) TWA  Carita  ditunjuk  berdasarkan  Keputusan  Menteri Pertanian Nomor 440/Kpts/Um/7/1978, luas kawasannya sebesar  706,47  Ha.  (3)  Hutan  Lindung  ditetapkan berdasarkan  penentuan  fungsi  kawasan  hutan  KPH  Banten sesuai keputusan pada SK.195/Kpts-II/2003 luas kawasannya  sebesar  4.562,15  Ha.  Total  luas  kawasan lindung  aktual  DFH  sebesar  66.465,15  Ha  (23,64%  dari luas  total  Kabupaten  Pandeglang).  Kawasan  lindung aktual  RTRW  terdiri  dari  kawasan  TNUK  dengan  luas kawasannya  sebesar  56.418,03  Ha  dan  kawasan  hutan lindung  dengan  luas  kawasannya  sebesar  12.364,03  Ha, total  luas  kawasan  lindung  aktual  RTRW  sebesar 68.782,06  Ha  (24,462%  dari  luas  total  Kabupaten Pandeglang).  Kawasan  lindung  legal  formal  total  luas kawasannya  sebesar 173.160,13  Ha  (61,58%  dari  luas total Kabupaten Pandeglang).
Tabel 2.  Pola ruang kawasan lindung di Kabupaten Pandeglang
Pola Ruang Kategori Kawasan Lindung Aktual DFH Kawasan Lindung Aktual RTRW Luas (Ha) (%) Luas (Ha) (%) Kawasan Lindung Legal Formal 62.701,28 36,21 61.974,01 35,97 Kawasan Lindung Aktual DFH - - 58.382,99 87,84 Kawasan Rawan Bencana 24.432.23 27,61 22.795.16 25,76 2. Penyimpangan  dan  inkonsistensi  pola  ruang kawasan lindung Penataan ruang sangat berpengaruh dalam mewujudkan  pembangunan  yang  berkelanjutan.  Suatu proses  penataan  ruang  dimulai  dari  perencanaan  tata ruang  kemudian  pemanfaatan  ruang  dan  pengendalian pemanfaatan  ruang.  Ketiga  hal  tersebut  harus  menjadi satu kesatuan yang utuh dalam mempertahankan kawasan lindung.  Namun,  yang  terjadi  pada  tahap  perencanaan tata  ruang  adalah  adanya  suatu  penyimpangan  dan inkonsistensi.  Penyimpangan  pola  ruang  kawasan lindung  di  Kabupaten  Pandeglang  terjadi  baik  antara kebijakan  pemerintah  pusat  dengan  Pemerintah  daerah (Pemda) maupun antar kebijakan Pemda sendiri.
Penyimpangan kawasan lindung legal formal dalam penetapan  kawasan  lindung  aktual  DFH  adalah  sebesar 110.458,85  Ha  (63,79%).  Perbedaan    ini  diakibatkan karena  belum  ditetapkannya  beberapa  kawasan  sebagai kawasan  lindung  aktual  DFH,  diantaranya  sempadan sungai,  sempadan  pantai,  sempadan  danau/  waduk  dan kawasan rawan bencana alam.
Adanya  penyimpangan  penetapan  kawasan  lindung legal  formal  dan  kawasan  lindung  aktual  DFH  dalam kawasan lindung aktual RTRW di Kabupaten pandeglang.  Penyimpangan  kawasan  lindung  legal
formal  dalam  alokasi  kawasan  lindung  aktual  RTRW sebesar  110.874,43  Ha  (64,03%)  dan  penyimpangan kawasan  lindung  aktual  DFH  dalam  alokasi  kawasan lindung  aktual  RTRW  sebesar  8.082,16  Ha  (12,16%). Penyimpangan  tersebut  diantaranya  berupa  belum  ada penetapan  kawasan  lindung  pada  sebagian  kawasan TNUK dan kawasan hutan lindung.
Kabupaten  Pandeglang  memiliki  kawasan  rawan bencana  alam  sebesar  88.490,52  Ha  (31,47%  dari  luas total  Kabupaten  Pandeglang).  Pemetaan  kawasan  rawan bencana  yang  telah  dibuat  dan  digunakan  Bapedalda Provinsi  Banten  tidak  menjadikan  nya  secara  otomatis menjadi  kawasan  rawan  bencana  alam  sebagai  kawasan lindung  dalam  alokasi  ruang  RTRW.  Padahal  dalam penyusunan   RTRW, Bappeda juga  menggunakan acuan Keppres  Nomor  32  Tahun  1990  tentang  Pengelolaan Kawasan  Lindung  yang  menetapkan  bahwa  kawasan rawan  bencana  alam  merupakan  kawasan  lindung. Penyimpangan  kawasan  rawan  bencana  alam  dalam alokasi  kawasan  lindung  aktual  RTRW  yaitu  sebesar 66.594,42 Ha (74,24%).

## 3.  Struktur ruang kawasan lindung
Landcover pada  kawasan  lindung  aktual  dan kawasan  lindung  legal  formal  cukup  beragam  (Tabel  3).
Adanya  penutupan  non  hutan  pada  kawasan  lindung aktual  DFH  dan  kawasan  lindung  aktual  RTRW menunjukan kegagalan dalam pengendalian pemanfaatan ruang  dan  menjadi  ukuran  penilaian  terhadap  kinerja pengelolaan.  Walaupun  begitu,  kawasan  lindung  legal formal memiliki luas hutan besar sehingga menjadi salah satu  faktor  dalam  mendukung  penetapan  kawasan lindung legal formal sebagai kawasan lindung aktual.
Penutupan  non  hutan  pada  kawasan  lindung  legal formal  yang  teridentifikasi  dengan  luasan  cukup  besar berupa sawah. Pada umumnya daerah tersebut merupakan daerah rawan bencana banjir yang seharusnya ditetapkan  sebagai  kawasan  lindung.  Selain  itu, permasalahan  lainnya  yaitu  adanya  sawah  yang teridentifikasi terletak di kawasan TNUK.
Tabel 3.  Kondisi landcover kawasan lindung di Kabupaten Pandeglang
No Tipe Landcover Kawasan lindung aktual DFH Kawasan lindung legal formal Kawasan lindung aktual RTRW Luasan (Ha) (%) Luasan (Ha) (%) Luasan (Ha) (%) 1 Hutan 43.800,65 65,90 50.328,99 29,06 41.965,34 61,01 2 Kebun Campuran 1.429,65 2,15 43.037,54 24,85 7.306,75 10,62 3 Perkebunan 0 0 5.011,12 2,89 307,99 0,45 4 Semak dan Rumput 16.515,76 24,85 23.252,53 13,43 15.731,49 22,87 5 Ladang dan Lahan Terbuka 1.074,77 1,62 5.557,50 3,21 474,73 0,69 6 Rawa 1.724,22 2,59 1.724,22 1,00 1.724,22 2,51 7 Sawah 1.881,60 2,83 38.076,17 21,99 1.228,59 1,79 8 Lahan Terbangun 38,38 0,06 5.246,29 3,03 42,96 0,06 9 Tambak dan Empang 0 0 316,67 0,18 0 0 10 Badan Air 0,13 0,00 609,09 0,35 0,01 0 Total 66.465,15 100 173.160,13 100 68.782,06 100

## 4. Institusi yang terkait dalam manajemen kawasan lindung
Pembagian  kewenangan/  mandat  dan  tanggung jawab dalam manajemen pengelolaan kawasan lindung di Kabupaten  Pandeglang  terbagi  atas  UPT  pemerintah pusat dan instansi pemda. Instansi  yang berkaitan dalam pengelolaan  kawasan  lindung  di  Kabupaten  Pandeglang diantaranya:
a. Instansi  Pemda  terdiri  dari  Badan  Perencanaan  dan Pembangunan  Daerah  (Bappeda);  Dinas  Kehutanan dan  Perkebunan  (Dishutbun);  Kantor  Lingkungan Hidup  (KLH);  Dinas  Tata  ruang,  Kebersihan  dan Pertamanan;  Badan  Perizinan  dan  Pelayanan Terpadu (BPPT)
b. PU dan Pengairan Provinsi Banten
c. UPT  Pemerintah  Pusat  terdiri  dari  Taman  Nasional Ujung  Kulon  (TNUK),  Seksi  Konservasi  Wilayah (SKW)  III  Serang,  BKSDA  Jawa  Barat,  Perum Perhutani KPH Banten.
Kewenangan  setiap  instansi  dalam  pengelolaan kawasan lindung tertuang dalam tugas pokok dan fungsi (tupoksi)  masing-masing  instansi  (Tabel  4.).  Tupoksi menjadi  acuan  dan  landasan  setiap  instansi  untuk melaksanakan semua bentuk manajemen pengelolaannya.
Hasil analisis tupoksi menunjukkan adanya kekosongan  kewenangan  dan  tanggung  jawab  dalam beberapa aspek manajemen kawasan lindung. Kekosongan  kewenangan  dan  tanggung  jawab  dari  UPT pemerintah  pusat  maupun  Pemda  yaitu  terhadap pengelolaan kawasan rawan bencana alam dan kekosongan kewenangan dan tanggung jawab dari Pemda terhadap pengelolaan kawasan perlindungan setempat.
Tabel 4.  Tupoksi instansi dalam manajemen kawasan lindung
Kategori Kawasan Lindung Aspek Manajemen Kawasan yang Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahnya Kawasan Perlindungan Setempat Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya Kawasan Rawan Bencana Alam Perencanaan 1,2,3,4 1,3,4,6 1,2,3,4 1,3,4 Pengaturan 2,3,4,5 3,4,5,6 3,4,5, 3,4,5 Pengelolaan 2,9 6 7,8, - Monitoring 2,4, 4,6 4,7,8 4 Evaluasi 2,4, 4,6 4,7,8 4 Keterang an: Bappeda = 1 Dishutbu n = 2 KLH = 3 Dinas Tata Ruang = 4 BPPT = 5 PU dan Pengairan = 6 TNUK = 7 BKSDA = 8 Perhutani = 9 5. Kebijakan pemerintah dalam manajemen kawasan lindung
Kebijakan  manajemen  kawasan  lindung  diatur  oleh pemerintah  pusat  dan  daerah.  Kebijakan  pemerintah pusat  dalam  manajemen  kawasan  lindung  diantaranya berupa  Undang-undang  Nomor  26  Tahun  2007  tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008  tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Nasional, Keputusan  Presiden  Nomor  32  Tahun  1990  tentang Pengelolaan  Kawasan  Lindung  dan  Surat  Keputusan Menteri  Pertanian  Nomor  837  Tahun  1980  tentang Kriteria  dan  Tata  Cara  Penetapan  Hutan  Lindung. Pengelolaan  lingkungan  hidup  mengacu  pada  Undang- undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup.  Dalam  pelaksanaan pembangunan  di  era  otonomi  daerah,  kebijakan  Pemda didasarkan  pada  Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2004 tentang  pemerintahan  daerah,  bahwa  setiap  daerah mempunyai  kewenangan  dalam  mengelola  sumberdaya alam  yang  ada  di  daerahnya.    Berdasarkan  hal  tersebut, Kabupaten Pandeglang  membuat pengaturan  manajemen kawasan  lindung  dalam  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah Kabupaten  Pandeglang,  yang  ditetapkan  berdasarkan Peraturan daerah Nomor 14 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pandeglang.

## 6. Persepsi dan sikap terhadap kawasan lindung
Kajian  mengenai  persepsi  dan  sikap  terhadap kawasan  lindung  diperlukan  dalam  rangka  mengetahui pandangan dan kesadaran mengenai keberadaan kawasan lindung.  Persepsi  mempengaruhi  seseorang  untuk bersikap.  Persepsi  instansi  terkait,  Camat  dan  Kepala desa  tentang  arti  penting  keberadaan  kawasan  lindung adalah  positif.  Persepsi  positif  tersebut  ditandai  dengan kesadaran  bahwa  keberadaan  kawasan  lindung  penting karena  mempunyai  berbagai  fungsi  diantaranya  sebagai pengatur  tata  air  dan  mencegah  bencana  alam.  Instansi terkait  pada  umumnya  mendukung  tentang  kegiatan pembangunan yang  dipertahankan  sesuai  dengan
peruntukkannya.  Salah  satu  hambatan  instansi  dalam pengendalian ruang adalah  pengaturan  pada lahan  milik. Hambatan  tersebut  adalah  tuntutan  ganti  rugi  atas larangan  apabila  penggunaan  tidak  sesuai  dengan peruntukan.  Artinya  Pemda  akan  terus  gagal    dalam pengendalian  ruang  apabila  selalu  dibenturkan  dengan permasalahan  ini.  Kegiatan  pengelolaan  lingkungan hidup  yang  telah  dilakukan  diantaranya  melalui pemasangan papan peringatan.
Persepsi masyarakat tentang arti penting keberadaan kawasan  lindung  adalah  positif  namun  masih  memiliki beberapa  sikap  yang  tidak  baik.  Beberapa  sikap masyarakat  yang  tidak  baik  terhadap  kawasan  lindung diantaranya  berupa  pembuatan  bangunan  di  sempadan sungai dan sempadan pantai serta membuang sampah ke sungai.  Mereka  pun  menolak  apabila  ada  penetapan kawasan  lindung  pada  lahan  miliknya  kecuali  adanya uang ganti rugi.
7. Permasalahan pengendalian ruang dan pengelolaan lingkungan hidup Berdasarkan hasil analisis data wawancara permasalahan-permasalahan yang ditemukan yaitu:
a. Kurangnya  sosialisasi  tentang  dokumen  RTRW Kabupaten Pandeglang.
b. Koordinasi  yang  kurang  antara  instansi  UPT pemerintah  pusat  dengan  Pemda  dalam  manajemen kawasan lindung.
c. Izin  Mendirikan  Bangunan  (IMB)  dan  Surat  Izin Usaha  belum  tertib  akibat  lemahnya  kegiatan penertiban dan kurangnya kesadaran.
C. Strategi  dan  Arahan    Manajemen  Kawasan Lindung di Kabupaten Pandeglang
1. Pola ruang kawasan lindung
Status  lahan  sangatlah  penting  dalam  menentukan suatu  bentuk  manajemen  pengelolaan.  Penetapan  status kawasan  lindung  merupakan  kepastian  aspek  legal  yang berkekuatan  hukum.  Strategi  dan  arahan  dalam  pola
ruang  adalah  meninjau  kembali  dokumen  RTRW terutama  terhadap  peta  alokasi  pemanfaatan  ruang. Langkah-langkah yang ditempuh yaitu:
a. Penetapan  kawasan  lindung  legal  formal  sebagai kawasan lindung dalam alokasi ruang RTRW
b. Penggunaan data-data peta yang terbaru dari instansi bersangkutan
c. Penggunaan  format  data  acuan  dan  skala  peta  yang sama  dalam  pemetaan  pada  semua  instansi  di Kabupaten Pandeglang. Perbedaan format data akan menjadi  salah  satu  penyebab  perbedaan  spasial  dan luasan pada suatu data.

## 2. Struktur ruang kawasan lindung
Penetapan kawasan lindung pada dasarnya dilakukan  untuk  menjaga  kelestarian  lingkungan  hidup. Inti  pengelolaannya  bertujuan  agar  tetap  terjaganya fungsi  lindung.  Kerusakan  fungsi  lindung  akan  menjadi salah  satu  penyebab  terjadinya  bencana  alam  dan penurunan kualitas lingkungan hidup. Strategi dan arahan dalam pengendalian pemanfaatan ruang yaitu:
a. Rehabilitasi  lahan  terhadap  kawasan  rawan  bencana alam
b. Penertiban IMB
c. Penertiban  Hak  Guna  Bangunan  (HGB)  pada kawasan sempadan pantai dan sempadan sungai
d. Penertiban  terhadap  kepemilikan  dan  kasus  praktek jual beli lahan pada kawasan sempadan pantai.

## 3. Institusi  pemerintah  dalam  manajemen  kawasan lindung
Pembagian  tupoksi  dilakukan  dalam  rangka membagi  kewenangan  dan  tanggung  jawab  dalam manajemen  kawasan  lindung.  Sehingga,  salah  satu strategi  dan  arahan  dalam  manajemen  kawasan  lindung diantaranya  dengan  penunjukan  suatu  instansi/lembaga yang diberikan kewenangan/mandat dan tanggung jawab dalam pengelolaannya.
Koordinasi  antara  instansi  Pemda  dan  UPT pemerintah  pusat  dalam  manajemen  kawasan  lindung diperlukan  dalam  rangka  mewujudkan  kolaborasi manajemen  kawasan  lindung  yang  baik.  Strategi  dan arahan  kebijakan  yang  dapat  dilakukan  adalah  dengan melakukan koordinasi dalam setiap pelaksanaan kegiatan-kegiatan  pemberdayaan  masyarakat  sekitar  dan penunjukan salah satu instansi untuk menjadi koordinator
dalam  manajemen  kawasan  lindung  legal  formal  di wilayah administratif Kabupaten Pandeglang.
4. Kebijakan pemerintah dalam manajemen kawasan lindung
Dokumen  RTRW  merupakan  suatu  perencanaan yang telah mempunyai kekuatan hukum dengan disahkan dalam  Perda.  RTRW  menjadi  acuan  dan  pedoman keruangan  semua  instansi  Pemda.  Kesalahan  dalam penyusunannya  akan  menyebabkan  ketidaktepatan  suatu penataan  ruang  pada  semua  aspek  di  suatu  daerah tersebut.
Struktur  ruang  kawasan  lindung  yang  belum ditetapkan  terdiri  dari  95,28%  yang  berupa  kegiatan budidaya.  Kegiatan  budidaya  sangat  erat  hubungannya dengan  masyarakat  sebagai  pelakunya.  Masyarakat sebagai obyek pengaturan perlu  mendapat perhatian dari Pemda  dalam  menyusun  dan  mengimplementasikan RTRW. Strategi dan arahan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:
a. Melakukan  sosialisasi  dokumen  RTRW  kepada semua pihak.
b. Membuat  desain  dan  panduan  kegiatan  pertanian yang ramah lingkungan
c. Memberikan insentif kepada:
1) pemilik  lahan  yang  mempertahankan  lahannya sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH),
2) pemilik  lahan  yang  mendapatkan  larangan  atas kegiatan  budidaya  pada  lahan  miliknya  karena mengganggu fungsi lindung.

## 5. Pertimbangan dalam penetapan kawasan lindung legal formal
Pandangan  konsep  yang  baru  mengenai  kawasan lindung  diperlukan  dalam  penetapan  kawasan  lindung legal  formal.  Penetapan  kawasan  lindung  legal  formal tidak mengharuskan adanya perubahan status kepemilikan.  Pengelolaan  kawasan  lindung  legal  formal lebih kepada konsep pengelolaan untuk mempertahankan fungsi  lindung  dan  ramah  lingkungan.  Artinya  kegiatan budidaya  boleh  dilakukan  di  kawasan  lindung  dengan tetap  menjaga  fungsi  lindung  kawasan  tersebut.  Strategi dan  arahan  dalam  rangka  penetapan  kawasan  lindung legal  formal  menjadi  kawasan  lindung  aktual  pada beberapa tipe landcover disajikan pada Tabel 6.
Tabel 6.  Strategi dan arahan dalam rangka penetapan gap kawasan lindung sebagai kawasan lindung aktual
No Landcover Gap Kawasan Lindung Strategi dan Arahan Luasan (Ha) (%) 1 Hutan 4.717,63 4,72  Dipertahankan keberadaannya 2 Kebun Campuran 37.572,47 37,59  Tanaman  pertanian  yang  ditanam  dalam  agroforestry sebaiknya yang toleran terhadap naungan sehingga keberadaan tegakan pohon dapat terjaga dengan baik 3 Perkebunan 4.751,41 4,75  Jenis  tanaman  perkebunan  yang  perlu  diperhatikan  adalah jenis kelapa sawit karena jenis ini sangat menyerap air
No Landcover Gap Kawasan Lindung Strategi dan Arahan Luasan (Ha) (%) 4 Semak dan Rumput 6.462,83 6,47  Menjadi  fokus  program  rehabilitasi  lahan  atau  kegiatan penanaman pohon 5 Ladang dan Lahan Terbuka 4.427,79 4,43  Menjadi fokus program rehabilitasi lahan atau penanaman pohon 6 Sawah 35.899,33 35,91  Pembuatan  terasering  lahan  dan  tidak  dilakukan  perluasan pada kawasan lindung 7 Lahan Terbangun 5.200,10 5,20  Penertiban HGB di sempadan dan penertiban IMB 8 Tambak dan Empang 316,67 0,32  Dilakukan  sylvofishery  (tambak  tumpangsari  dengan  vegetasi mangrove) 9 Badan Air 608,97 0,61  Menjadi  fokus  program  rehabilitasi  lahan  atau  kegiatan penanaman pohon di sempadan Total 99.957,20 100

## KESIMPULAN
Kesimpulan  dari  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut:
a. Kawasan lindung legal formal Kabupaten Pandeglang  sebesar  173.160,13  Ha  (61,58%  dari luas total Kabupaten Pandeglang)
b. Gap antara  kawasan  lindung  legal  formal  dengan kawasan  lindung  aktual  sebesar  99.957,20  Ha (35,55%)
c. Terdapat penyimpangan dalam pola ruang kawasan lindung, yaitu:
1. Penyimpangan kawasan lindung aktual terhadap kawasan lindung legal formal  sebesar 110.458,85 Ha (63,79%),
2. Penyimpangan  kawasan  lindung  aktual  RTRW terhadap kawasan lindung legal formal  sebesar 110.874,43 (64,03%),
3. Penyimpangan  kawasan  lindung  aktual  RTRW terhadap  kawasan  lindung  aktual  DFH  sebesar 8.082,16 Ha (12,16%),
4. Penyimpangan  kawasan  lindung  aktual  RTRW terhadap kawasan rawan bencana alam  sebesar 66.594,42 Ha (74,24%).
d. Dalam mendorong manajemen kawasan lindung legal formal di Kabupaten Pandeglang, arahan dan strategi yang  dapat  dilakukan  adalah  melalui  penunjukan suatu  instansi/lembaga  yang  diberikan  kewenangan/ mandat  dan  tanggung  jawab  dalam  pengelolaan kawasan  lindung  legal  formal  terutama  terhadap kawasan  rawan  bencana  alam  dan kawasan perlindungan setempat.
Saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Penetapan  kawasan  lindung  legal  formal  dan penunjukan suatu instansi yang diberikan
kewenangan/mandat  dan  tanggung  jawab  dalam pengelolaannya    perlu  dilakukan  dalam  alokasi ruang RTRW,
b. Kantor  lingkungan  hidup  merupakan  salah  satu instansi  yang  dapat  menjadi  pilihan  untuk  menjadi koordinator  dan  pengelola  dalam  manajemen kawasan lindung legal formal,
c. Format data acuan dalam pemetaan yang dianjurkan adalah shapefile (shp) atau format-format lain dalam SIG,
d. Konsisten dalam penataan ruang,
e. Penegakan  hukum  secara  tegas  dalam  pengendalian pemanfaatan  ruang  terutama  dalam  penertiban  IMB dan HGB.

## DAFTAR PUSTAKA
Alikodra HS. & Syaukani HR. 2004. Bumi Makin Panas, Banjir Makin Luas: Menyibak Tragedi Kehancuran Hutan . Bandung : Penerbit Nuansa.
BPS  [Badan  Pusat  Statistik]  Kabupaten  Pandeglang.
2008. Pandeglang Dalam Angka. Pandeglang
Jaya  INS.  2002. Aplikasi  Sistem  Informasi  Geografis untuk  Kehutanan:  Penuntun  Praktis  Menggunakan Arc/info  dan  ArcView. Bogor:  Fakultas  Kehutanan IPB.
Sudarmadji.
2007. Pembangunan Berkelanjutan, Lingkungan  Hidup  dan  Otonomi  Daerah.  Makalah disampaikan  dalam  Seminar  Nasional Dies UGM ke-58  Pembangunan  Wilayah  Berbasis  Lingkungan di Indonesia. Yogyakarta.