How to cite: Petronela  Somi  Kedan,  Fidentus  Didakus  Darma  Saputra  (2022)  Agensi  Penenun  Menghadapi  Kebijakan Pembatasan  Penggunaan  Tenun  Ikat  Untuk  Urusan  Adat  di  Pulau  Adonara,  Kabupaten  Flores  Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, (7) 11, http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i11.12413 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398

## Vol. 7, No. 11, November 2022 AGENSI PENENUN MENGHADAPI KEBIJAKAN PEMBATASAN PENGGUNAAN TENUN IKAT UNTUK URUSAN ADAT DI PULAU ADONARA, KABUPATEN FLORES TIMUR, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

## Petronela Somi Kedan, Fidentus Didakus Darma Saputra
Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat (STPM) Santa Ursula, Ende, Indonesia E-mail: nela_somi@yahoo.com, denssaputra153@gmail.com

## Abstrak
Kewatek  biasanya  digunakan  untuk  menyebut  sarung  tenun  yang  biasa  dipakai oleh perempuan dan Nowin atau Kremot adalah sebutan untuk sarung tenun yang biasa  digunakan  oleh  laki-laki.  Kewatek  digunakan  untuk  kehidupan  sehari-hari dan juga untuk kegiatan-kegiatan adat  yang hampir setiap tahun diselenggarakan.
Tokoh  masyarakat  bersama  beberapa  tokoh  adat  dan  pemerintah  memproduksi kebijakan untuk membatasi penggunaan Kewatek dalam urusan adat. Tujuan dari penelitian  ini  adalah untuk  mendalami latar  belakang  dari  kebijakan  pembatasan Kewatek,  mengelaborasi  agensi  penenun  menghadapi  kebijakan  pembatasan  dan meneliti dampak  yang di hadapi  masyarakat  Adonara dari pembatasan tenun ini. Metode  penelitian  adalah  penelitian  kualitatif  yang  menggunakan  pendekatan berorientasi  aktor  ( actor  oriented  approach ).  Hasil  penelitian  menemukan  tiga dampak kebijakan pembatasan penggunaan Kewatek untuk urusan adat yaitu pada penurunan  pendapatan  para  penenun,  degradasi  pengetahuan  lokal  terkait Kewatek  dan  distorsi  relasi  sosial.  Agensi  penenun  dalam  menghadapi pembatasan  penggunaan  Kewatek  untuk  urusan  adat  terlihat  dari  kemampuan penenun untuk terus meregenerasi keterampilan menenun secara ototidak, menjual tenun  menggunakan  relasi  dengan  menjaga  kualitas  dan  adaptasi  mekanisme penentuan  harga  dan  pembayaran  serta  memanfaatkan  mekanisme  adat penggunaan Kewatek untuk urusan adat berdasarkan catatan.
Kata kunci : Kebijakan, Pembatasan, Tenun Ikat, Urusan Adat, Kewatek Adonara.

## Abstract
Kewatek is usually used to refer to woven sarongs commonly worn by women and Nowin or Kremot is a term for woven sarongs commonly used by men. Kewatek is used  for  daily  life  and  also  for  traditional  activities  that  are  held  almost  every year.  Community  leaders  together  with  several  indigenous  and  government leaders  produced  policies  to  limit  the  use  of  Kewatek  in  customary  affairs.  The
purpose  of  this  study  is  to  explore  the  background  of  the  Kewatek  restriction policy,  elaborate  weaver  agencies  facing  the  restriction  policy  and  examine  the impact  faced  by  the  Adonara  community  from  this  weaving  restriction.  The research method is qualitative research that uses an actor-oriented approach. The results of the study found three impacts of policies limiting the use of Kewatek for customary  affairs,  namely  on  decreasing  the  income  of  weavers,  degradation  of local  knowledge  related  to  Kewatek  and  distortion  of  social  relations.  Weaver agencies in facing restrictions on the use of Kewatek for customary affairs can be seen from the ability of weavers to continue to regenerate weaving skills self-help, sell weaving using relations by maintaining the quality and adaptation of pricing and  payment  mechanisms  and  utilizing  customary  mechanisms  for  the  use  of Kewatek for customary affairs based on records.

## Keywords: Policy, Restrictions, Ikat Textile, Adat  Activities, Adonara

## Pendahuluan
Pulau Adonara merupakan bagian dari wilayah pemerintahan Kabupaten Flores Timur,  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur.  Pulau  Adonara  memiliki  delapan  dari  total  19 kecamatan yang merupakan bagian dari Kabupaten Flores Timur. Masyarakat Adonara termasuk di dalam kelompok masyarakat Etnis Lamaholot (Siburian, 2013). Masyarakat Lamaholot  ini,  seperti  masyarakat  lainnya  yang  berada  pada  wilayah  Timur  Indonesia juga  memiliki  tradisi  menenun  tenun  ikat  atau  yang  biasa  disebut Kewatek (bhs. Lamaholot)  (Nurdin  et  al.,  2023).  Kata  Kewatek  biasanya  digunakan  untuk  menyebut sarung tenun yang biasa dipakai oleh perempuan dan Nowin atau Kremot adalah sebutan untuk sarung tenun yang biasa digunakan oleh laki-laki. Namun demikian, secara umum, penyebutan  Kewatek  juga  dapat  merujuk  pada  semua  sarung  tenun  yang  di  tenun dengan menggunakan Alat  Tenun Bukan Mesin  (ATBM) di  Pulau Adonara (Kedan  & Visser, 2021).
Secara    umum,    referensi    terkait    Kewatek    dari    Pulau    Adonara     baik nasional  maupun  internasional  masih  sangat  terbatas.  Baru  pada  publikasi  oleh  Ruth Barnes di tahun 1989 (R. Barnes, 1989) tentang tenun ikat dari Lamalera, dunia sedikit mengenal  eksistensi  tenun  ikat  dari  pulau  Adonara  (Taum,  2022).  Namun  demikian, penelitian  Barnes  ini  terbatas  pada  tenun  yang  diproduksi  dan  diperjualbelikan  oleh perempuan  Adonara  di  pesisir  pantai.  Setelah  itu,  publikasi  berikutnya  oleh  Hamilton (1994)  “ Gift  of  the  cotton  maiden.  Textiles  of  Flores  and  the  Solor  Islands ”  mulai menjelaskan hal-hal teknis terkait produksi Kewatek. Baru pada penelitian Somi Kedan dan  Visser  tahun  2021  (Kedan  &  Visser,  2021)  mulai  dielaborasi  lebih  jauh  terkait hal  teknis,  budaya  dan  ekonomi  dari  Kewatek.  Penelitian  Somi  Kedan  dan  Visser tersebut juga menjadi publikasi akademis internasional pertama tentang Kewatek yang di tulis oleh orang Adonara sendiri yaitu Somi Kedan bersama Professor pembimbingnya Visser.  Somi  Kedan  dan  Visser  sekaligus  menjawab  keraguan  antropolog  terdahulu terkait eksistensi tenun ikat di Pulau Adonara dengan memberikan deskripsi mendalam
terkait aspek teknis, aspek sosial, aspek budaya, aspek ekonomi dan aspek politik yang mempengaruhi nilai, makna dan penggunaan Kewatek di Pulau Adonara (Somi Kedan, 2013).
Ditengah  keterbatasan  literatur  terkait Kewatek di  atas,  pengetahuan  tentang perspektif dan dinamika yang dialami penenun terutama dalam menghadapi perubahan kebijakan  khususnya  kebijakan  pembatasan  penggunaan  Kewatek  dalam  urusan  adat belum  mendapatkan  perhatian  yang  cukup.  Karena  itu  artikel  ini  akan  mengisi  ruang kosong  pengetahuan  tentang  perspektif  dan  dinamika  penenun  di  tengah  pasang  surut kebijakan  pembatasan  penggunaan  Kewatek  untuk  urusan-urusan  adat  di  Pulau Adonara.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  yang  menggunakan  pendekatan berorientasi  aktor  ( actor  oriented  approach )  dalam  mengumpulkan  dan  menganalisis data dengan penekanan khusus pada perspektif penenun terhadap peraturan pembatasan penggunaan tenun ikat untuk urusan adat di Pulau Adonara (Fadli, 2021). Secara umum, pendekatan  berorientasi  aktor  memberikan  penekanan  khusus  pada  faktor-faktor internal, eksternal dan jaringan antar aktor yang mempengaruhi tindakan dan kesadaran aktor  sosial  (Gedeona,  2013).  Dengan  demikian,  agensi  aktor,  pengetahuan-akses-dan kontrol terhadap akses yang dimiliki para aktor, serta jaringan antar aktor adalah elemen penting  dalam  pendekatan  berorientasi  aktor  yang  dapat  menjelaskan  setiap  pilihan strategis dan tingkat kesadaran para aktor dalam setiap keputusan yang diambil.
Penelitian  ini  terdiri  dari  tiga  tahapan  utama  yaitu  tahap  persiapan,  tahap penelitian dan evaluasi lalu tahap pelaporan. Setiap data baik primer maupun sekunder dari  setiap  kategori  sosial  aktor  dikumpulkan  dengan  menggunakan  triangulasi metode (minimal 3 metode pengumpulan data untuk memastikan saturasi data tercapai- pilihan ketiga metode disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan dilapangan).
Data  dikumpulkan  dengan  menggunakan  metode  wawancara  mendalam terstruktur dan wawancara berkelompok untuk mengumpulkan data, selain itu, peneliti juga  mengumpulkan  dokumen  tertulis  yang  berhubungan  dengan  topik  artikel  ini. Narasumber dalam penelitian berjumlah 24 orang yang terdiri dari 12 orang penenun, 10 orang  perangkat  kecamatan  dan  desa  dan  dua  (2)  orang  pembeli  tenun.  Data  yang dikumpulkan  kemudian  di  analisis  dengan  menggunakan  metode thematic  content analysis (Susanti  et  al.,  2016)  yang  terdiri  atas  empat  tahapan  utama  yaitu; pengkategorian  data,  koding,  analisis  hubungan  antar  teks  dan  konteks,  dan  tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan.

## Hasil dan Pembahasan

## 1. Latar belakang kebijakan pembatasan
Kebijakan  pembatasan  penggunaan  Kewatek  untuk  urusan  adat  di  Pulau Adonara sudah sejak lama di wacanakan bahkan disepakati dalam format kebijakan pemurnian adat. Di delapan (8) kecamatan yang ada di Pulau Adonara, kebijakan ini
diterapkan di wilayah Kecamatan Kelubagolit, Witihama dan  Ile  Boleng, sementara untuk  di  lima  (5)  kecamatan  lain  wacana  tentang  pemurnian  adat  tidak  terlalu menjadi pembicaraan.
Di kecamatan Kelubagolit bahkan, kebijakan ini sudah mulai ditetapkan sejak tahun  1983  namun  seiring  waktu,  kebijakan  ini  kemudian  pelan-pelan  mulai  di tinggalkan  masyarakat seperti  yang  di  jelaskan  oleh  salah  satu  narasumber  Kepala Desa Horinara di Kecamatan Kelubagolit;
“Karena  saya  ada  disini  lima  tahun  membantu  KepDes  tahun  83,  sehingga waktu  itu Bapa Desa  itu mengumpulkan semua orang tua  dalam desa  ini … untuk  hadir  di kantor  desa  ini  untuk  menceritakan  adat  murni,  saya  masih rekam sampai hari ini
… Lalu menyangkut kita pembatasan dulu memang ditegakkan aturan tahun 83  84 itu,  itu  berjalan  sampai  dengan  tahun  87  tidak  salah  setelah  itutidak berjalan  lagi…padahal  karna  saya  ada  dikampung  ini,  itu  kalau  namanya Bailake  itu  sudah  ditetapkan  hanya  boleh  kasi  Kambing  tiga,  kalau  perlu dua, kain dibatasi “ (Wawancara Individu, 21 September 2022).
Berbeda dengan kondisi di Kecamatan Kelubagolit, di Kecamatan Ile Boleng, kebijakan  pembatasan  Kewatek  untuk  urusan  adat  ini  muncul  sebagai  hasil  dari kesepatakan masyarakat  di  dalam  desa  masing  –  masing  dan  masih  berlaku  sampai hari ini seperti terlihat pada penjelasan dari Sekretaris Kecamatan berikut ini;
“Ini  aturan  tidak  diatur  oleh  pemerintah  kabupaten  tidak  diatur  oeh pemerintah  kecamatan  tetapi  aturan  ini  disepakati  di  dalam  desa  masing- masing, dalam desa dengan melihat tuntutan kebutuhan masyarakat sekarang karena sarung itu punya nilai ekonomi, nilai jual … maka hal ini dipandang perlu untuk melakukan pembatasan tanpa mengurangi nilai eee adat istiadat atau sosial budaya yang ditingglkan diwariskan oleh leluhur iya. (Wawancara Individu, 22 September 2022)
Kebijakan pemurnian adat dalam hal ini mencakup pengurangan penggunaan hewan  dan  Kewatek  untuk  urusan  adat  terutama  urusan  adat  kematian  atau  yang dalam bahasa Lamaholot dikenal dengan adat Bailake. Seperti yang disampaikan oleh Somi  Kedan  dan  Visser  (2013),  kebijakan  ini  dibuat  dengan  harapan  untuk mengurangi pengeluaran  yang berlebihan  akibat upacara adat  terutama upacara adat kematian, selain itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat mengurai ketegangan sosial yang tercipta akibat persaingan status sosial dengan menggunakan kain dan binatang berlebihan untuk upacara adat.
Adat kematian masyarakat Adonara terdiri dari beberapa tahapan dan dihadiri oleh keluarga dari berbagai pihak, pihak Bailake adalah pihak saudara laki-laki dari ibu  orang  yang  meninggal. Bailake biasanya  harus  melakukan  beberapa  ritual sebelum seseorang dapat di kubur, pihak Bailake adalah pihak yang sangat dihormati oleh masyarakat Adonara, karena peran penting Paman (bhs. Adonara Nana) sangat berkaitan  dengan  kesuburan,  kesehatan  dan  rejeki  yang  dimiliki  oleh  seorang Adonara.  Restu  dari  pihak  Paman  sangat  menentukan  semua  prosesi  kehidupan
seorang  Adonara,  mulai  dari  saat  pernikahan,  kelahiran,  saat  sambut  baru  (menjadi seorang  Katolik)  ataupun  pada  saat  kematian.  Kedatangan  pihak Bailake pada  adat kematian  di  Adonara  biasanya  dengan  membawa  ratusan  Kewatek  disertai  dengan puluhan binatang .
Kebijakan pembatasan penggunaan Kewatek untuk acara adat muncul sebagai bagian  dari  kegelisahan  beberapa  tokoh  masyarakat  Adonara  atas  penggunaan Kewatek  yang  berlebihan  pada  saat  urusan  adat  terutama  adat  kematian  yang melibatkan  penggunaan  ratusan tenun  ikat  dan  puluhan ekor  hewan,  dengan adanya kebijakan  ini  diharapkan  dana untuk  tenun  ikat  dan  hewan  yang  dihabiskan  untuk urusan  adat  dapat  dimanfaatkan  atau  dialihkan  untuk  kepentingan  pendidikan  anak atapun  pengembangan  ekonomi  dan  kesejahteraan  keluarga.  Dengan  adanya kebijakan pemurnian adat ini maka adat Bailake pada saat kematian diharapkan hanya melibatkan tidak lebih dari 10 Kewatek dan maksimal 3 ekor hewan paling banyak.

## 2. Perspektif penenun terhadap kebijakan
Bertenun  sudah  menjadi  sumber  utama  penghidupan  bagi  sebagian  besar penenun  di  Pulau  Adonara  yang  hidup  di  wilayah  Adonara  bagian  Timur  dan Tengah,  sementara  di  Pulau  Adonara  bagian  Barat  tradisi  menenun  tidak  terlalu kentara,  melalui  beberapa  wawancara kepada perempuan di  wilayah Adonara  Barat dapat  kita  ketahui  bahwa  tradisi menenun  dulu  sekali  pernah  menjadi  bagian  dari kegiatan perempuan di wilayah Adonara Barat, tetapi tradisi tersebut telah lama hilang dan tidak ada yang tahu kenapa perempuan di Adonara Barat saat ini tidak memiliki pengetahuan menenun dengan menggunakan ATBM.
Perempuan di Pulau Adonara bagian Timur dan Tengah harus menenun untuk mempertahankan  penghidupannya  karena  sebagian  besar  dari  mereka  adalah perempuan kepala keluarga atau perempuan yang hidup sendiri bersama orang-orang yang  menjadi  tanggungannya.  Sebagai  seorang  perempuan,  perempuan  Adonara tidak  dapat  mewarisi  tanah  ataupun  rumah  dari  orang  tua  ataupun  suami  mereka karena tanah dan rumah hanya diwariskan kepada anak laki-laki pertama. Karena itu, perempuan  Adonara  bertahan  hidup  dengan  mengandalkan  keterampilan  mereka bertenun  dengan  menggunakan  ATBM.  Seorang  penenun  di  kecamatan  Witihama menceritakan bagaimana bertenun telah membantunya menghidupi keluarganya dulu sebelum menikah dan keluarganya saat ini setelah menikah:
“Mulai menenun sejak ayah kami pergi  merantau tetapi  tidak kembali  lagi, kami ada dua orang, saudara laki-laki saya pergi sekolah, saya kerja tenun, mama saya pergi ke kebun, kami cari uang untuk kasi sekolah saudara saya …  saya  sekolah  sampai  SD  saja,  SD  tamat  langsung  tane  tenane  (bhs. Lamaholot bertenun), Ibu saya tidak mau saya ke kebun, karena itu saat saya dikasi [alat tenun] saya langsung kerja. Lalu saat saya tumbuh besar menikah juga ditinggal suami, karena kami tidak kerja kebun jadi saya hanya menenun begini  untuk  makan  minum…Tapi  nanti  karena  suami  saya  meninggalkan saya dengan 7 anak, untuk anak sekolah, urusan adat semua dari tenun sampai
anak-anak tumbuh dewasa dan keluar rumah semua. Anak perempuan sudah menikah semua [5 orang]“ (Wawancara Individu, 18 September 2022).
Kehidupan  sehari-hari  para  perempuan  yang  menggantungkan  hidupnya semata-mata dari tenun ini, setiap harinya harus bangun pada pukul 03.00 WITA pagi untuk  persiapan  menenun  termasuk  mempersiapkan  makanan  sehari-hari  baru kemudian  memulai  aktivitas  menenun.  Setelah  semua  kerja  keras  yang  mereka lakukan selama kurang lebih 3 atau 4 hari, para penenun dapat menghasilkan 1 buah tenun dengan keuntungan yang didapat sekitar Rp.50.000,-.
Sebagian  besar  penenun  di  Pulau  Adonara  rata-rata  masih  menjual  tenun  di dalam  Pulau  Adonara,  pemasaran  tenun  belum  menyasar  sampai  ke  luar  Pulau Adonara.  Pendapatan  para  penenun  dari  menjual  tenun  masih  bergantung  kepada kebutuhan tenun di dalam Pulau Adonara yang berbasis kebutuhan adat dan budaya seperti pengakuan salah satu penenun berikut ini;
“Masyarakat lebih sering membeli tenun disaat orang mati, satu orang mati misalnya  di  Kolilanang  baru-baru  ini  saya  punya  lima  yang  laku, keluarganya datang beli langsung lima. Dan saya kerja ini kalau belum laku saya  simpan,  sampai  10  nanti  mereka  beli  langsung,  tetap  laku,  dan kebanyakan…  saya  ini  juga mereka  pakai  pesan,  misalnya  kedukaan  atau mereka  ada  orang  tua  mereka  suru  bilang  ough  engkau  buat  Kewatek  ini berapa begitu, disiapkan nanti tinggal kasi. Hanya itu mereka datang ambil, jadi itu saya rasa membantu sekali ekonomi saya“. (Wawancara Individu, 20 September 2022)
Distribusi  dan  pemasaran  Kewatek  di  dalam  Pulau  Adonara  kemudian dipersempit  akibat  adanya  pembatasan  penggunaan  Kewatek  untuk  urusan  adat, namun  menurut  penenun,  tidak  semua  masyarakat  menjalankan  kebijakan pembatasan  ini.  Beberapa  masyarakat  tidak  menjalankan  kebijakan  pembatasan  ini karena adat terkait Kewatek sudah dilakukan secara turun temurun dan tercatat dengan rapi di dalam buku catatan setiap keluarga yang menjalankan adat.
“Rarane  [bagian  dari  adat  Bailake]  15  atau  berapa  begitu,  tidak  boleh sampai 20, dengan dulang banyak-banyak itu sudah tidak lagi, tapi kan, nanti masyarakat kita disinikan prinsipnya, kamu ada bukumu, saya juga ada buku saya, saat saya [acara] kamu kasi, berarti saat kamu [acara] saya juga harus kasi  kamu,  jadi  biar  pakai  sembuyi  juga  kita tetap kasi,  karena budi [utang budi],  istilahnya  budi  jadi  kita  harus balas,  resikonya  lewo  alapaen  [tokoh adat] yang matana [meninggal]”. (Wawancara Individu, 19 September 2022) Hambatan  utama  bagi  para  penenun  dalam  memasarkan  Kewatek  keluar Pulau  Adonara  sangat  dipengaruhi  oleh  demografi  penenun  yang  sebagian  besar berusia  diatas  30  tahun. Kondisi  demografi  ini  kemudian  mempengaruhi  mobilitas para  penenun,  selain  itu kemampuan  mengakses  teknologi  seperti  smartphone  juga membuat para penenun sampai saat ini masih sebatas pada pemasaran tenun di dalam Pulau  Adonara  (Mutakin  et  al.,  2020).  Para  penenun,  dengan  keterbatasan  yang mereka miliki hanya mampu menjual tenun dari rumah mereka atau di pasar ataupun
dari rumah ke rumah.

## 3. Kebijakan Pemurnian Adat
Kebijakan pemurnian adat ataupun pembatasan penggunaan hewan dan tenun untuk urusan adat Bailake berangkat dari kegelisahan para pemuka adat dan penatua desa  melihat  beban  adat  yang  harus  ditanggung  oleh  masyarakat  Adonara  yang dilihat  berlebihan.  Lebih  jauh,  kebijakan  ini  juga  muncul  dari  pemahaman  para pemuka adat dan penatua  desa  yang  melihat  bahwa  adat Bailake yang  dilaksanakan saat  ini  sudah  jauh  melampau  adat  yang  semestinya  yang  diwariskan  oleh  nenek moyang.  Dalam  hal  ini,  kebijakan  tersebut  dibuat  demi  pertimbangan  ekonomi. Namun  demikian,  sejatinya  kebijakan  yang  dibuat  mestilah  komprehensif mempertimbangkan  berbagai  aspek  baik  aspek  ekonomi  maupun  aspek  budaya  dan mengakomodir  berbagai  aktor  yang  ada  di  dalam  masyarakat  baik  orang  tua, golongan  kaum  muda,  pemuka  adat,  masyarakat  biasa,  perempuan  dan  laki-laki terutama para penenun yang menggantungkan hidupnya dari Kewatek.
Aspek  ekonomi dari  Kewatek  terutama  berkaitan dengan produksi  Kewatek, pada  tataran  ini  Kewatek  telah  menjadi  sumber  penghidupan  bagi  perempuan Adonara yang secara adat tidak dapat mewarisi tanah, karena itu, pengetahuan lokal dalam memproduksi Kewatek menjadi strategi utama bagi mereka dalam menghidupi diri.  Pengetahuan  lokal  dalam  bentuk  Kewatek  dan  produksi  Kewatek  selama bertahun-tahun  telah  menjadi  strategi  penghidupan  bagi  perempuan  Adonara khususnya  yang  ada  di  wilayah  Kecamatan  Witihama,  Kelubagolit,  Ile  Boleng  dan Adonara. Para penenun sebagian besar adalah perempuan kepala keluarga yang harus menghidupi  1  sampai  7  orang  anak  setelah  ditinggal  suami  ataupun  menghidupi saudaranya  setelah  ditinggalkan  oleh  orang  tua.  Para penenun  ini  hidup  dari  tenun dengan  mengandalkan  pembelian  dari  dalam  Pulau  Adonara  untuk  membiayai kebutuhan  rumah  tangga,  kebutuhan  pendidikan,  kesehatan  bahkan  kebutuhan  Adat di dalam keluarga mereka.
Mengingat  ketergantungan  hidup  para  penenun  dan  keluarganya  kepada Kewatek  ini  maka  kebijakan  pemurnian  adat  ataupun  pembatasan  penggunakan tenun  jelas  mengurangi  pemasukan  para  penenun.  Karena  itu,  kebijakan  ini seharusnya  mempertimbangkan  faktor  resiko  penurunan  pendapatan  para  penenun dengan diberlakukannya kebijakan ini.
Aspek  budaya  yang  dapat  bergeser  akibat  pemberlakukan  kebijakan  ini adalah  ancaman  bergesernya  pengetahuan  lokal  terkait  Kewatek  dan  produksi Kewatek  yang  merupakan  kekayaan  pengetahuan  lokal  masyarakat  Adonara. Pengetahuan  lokal  atau Indigenous Knowledge sendiri  menurut  Zamzami  (2014) mengacu  pada  pengetahuan  lokal  yang  unik  dan  tradisional  yang  ada  dan berkembang  dalam  kondisi  khusus  diantara  perempuan  dan  laki-laki  yang  berada disuatu area. Pengetahuan tentang Kewatek dan pembuatan Kewatek yang kompleks merupakan  bagian  dari  pengetahuan  lokal  masyarakat  Adonara  yang  semestinya  di lindungi  dengan  tetap  di  lestarikan  bukan  dihalang-halangi  implementasinya.
Kebijakan  pemurnian  adat  yang  di  dalamnya  mencakup  pembatasan  penggunaan Kewatek  memberikan  dampak  yang  sangat  luas  bagi Kewatek  sebagai  pengetahuan lokal masyarakat Adonara.
Saat  menenun,  para  penenun  bukan  hanya  menenun  benang  tetapi  juga menenun tradisi. Saat menenun, perempuan Adonara meneruskan pengetahuan teknis terkait  teknik  menenun  dengan  ATBM,  pengetahuan  ideologis  terkait  makna  dan nilai  dari  selembar  Kewatek.  Somi  Kedan  menyebutkan  bahwa  “menenun  bukan hanya melibatkan benang tetapi juga pengetahuan tentang kebenaran  yang bergerak diantara  berbagai  aktor;  penenun,  petani,  tabib,  LSM,  Gereja,  pemerintah  dan mahasiswa  di  Surabaya  dan  Yogyakarta”  (Somi  Kedan,  2013).  Selain  itu, pembatasan penggunaan tenun juga dapat semakin memperparah kondisi  penurunan jumlah  penenun  dari  generasi  ke  generasi  yang saat  ini  sudah  semakin  berkurang. Sudah  tidak  lagi  ditemukan  anak-anak  muda  yang  mengisi  waktu  luang  dengan menenun ataupun mempersiapkan benang untuk pembuatan tenun.
Pembatasan  jumlah  tenun  yang  digunakan  pada  adat  kematian  juga  dapat berdampak  pada  makna  dan  nilai  filosofis  penggunaan  Kewatek  pada  saat  adat Bailake .  Adat  merupakan  bagian  dari  budaya  dan  budaya  sejatinya  memiliki mekanisme  adaptasi  yang  sangat  tinggi  terhadap  lingkungan  alam  dan  manusia. Jumlah  dan  jenis  Kewatek  yang  di  bawa  pada  saat  adat Bailake mestilah  sudah melalui  proses  perhitungan  filosofis  dan  praktis  agar  sepadan  dengan  jumlah keluarga  (orang)  yang membawa, sepadan dengan jumlah keluarga dari  orang  yang meninggal  dan  sepadan  dengan  kondisi  kehidupan  pada  zamannya.  Merusak kealamian dari adat  ini dapat  merusak keseluruhan jaringan alami  dari ikatan sosial ataupun modal sosial yang ada di masyarakat Adonara.
Pada  tataran  esensial,  kebijakan  pemurnian  adat  juga  masih  dapat dipertanyakan  kemurniannya,  karena  definisi  dan  praktik  dari  adat  yang  disebut murni juga masih memerlukan dialog panjang yang melibatkan semua aktor di Pulau Adonara. Kebijakan pemurnian adat atau dalam hal ini pembatasan penggunaan tenun belum mengacu secara spesifik pada adat murni dimana sejatinya segala aktivitas adat di  Adonara biasanya  hanya menggunakan bahan-bahan  yang alami  dan mempererat kaitan  antara  manusia  dengan  alam  dan  lingkungannya.  Terkait  dengan  kebijakan pemurnian  adat  dalam  hal  pembatasan  tenun  sejauh  ini  belum  membahas  secara spesifik tenun yang mana yang dimaksud, apakah tenun dari benang toko atau tenun dari bahan alami seperti tercermin pada hasil wawancara berikut ini;
“Nah kalau dalam hubungan dengan perempuan kain sarung yang di cari itukan harganya diatas 500, nah sekarang ade-ade coba lakukan kajian, kalau betul ini ada  pemurnian  adat  kenapa  sehingga  ke  orang  mati,  ke  pesta  itu  bawa  hasil- hasil produk dari Jawa dari Sulawesi,  katakanlah  lipak  [sarung], apakah  lipak di  neket  [tenun]  di  sini?  Tidak,  kalau  mau  betul  jalan  adat  semua  pakai Kewatek,  semua  pakai  nowin,  itu  persoalan (Wancara  Individu,  21  September 2022)
Diantara  berbagai  pertentangan  dan  dampak  buruk  dari  implementasi
kebijakan  pembatasan  penggunaan  Kewatek  untuk  urusan  adat,  agensi  penenun terlihat  lewat  beberapa  aksi  yang  dilakukan  penenun.  Agensi  sendiri  adalah kemampuan perempuan dalam mencapai tujuan baik secara individu maupun kolektif (Pratiwi  &  Gina,  2019).  Dalam  hal  ini  agensi  terkait  dengan  kemampuan  penenun untuk  memenuhi kebutuhan  hidup  melalui  tenun  di  antara  kebijakan  pembatasan penggunaan  Kewatek  untuk  urusan  adat.  Agensi  penenun  dapat  terlihat  lewat beberapa  aksi  yang  dilakukan  perempuan  seperti;  kemampuan  untuk  terus meregenerasi  pengetahuan  teknis  terkait  Kewatek,  kemampuan  untuk  terus memasarkan  Kewatek  dengan  menggunakan  relasi  kekeluargaan,  kemampuan menjaga kualitas Kewatek ditengah pasang surut harga bahan baku berupa benang dan pewarna,  kemampuan  untuk  beradaptasi  terkait  penetapan  harga  dan  mekanisme pembayaran dan modal sosial berupa buku catatan hutang piutang atau keluar masuk tenun untuk setiap upacara adat.
Pemerintah  sendiri  sebagai  institusi  yang  mengatur  dan  mengurus kepentingan  masyarakat  banyak  sudah  semestinya  ikut  ambil  bagian  dalam  melihat dinamika  yang  terjadi  ditengah  masyarakat,  terlebih  apabila  dinamika  tersebut mengarah  pada  produksi  kebijakan  yang  mempengaruhi  kepentingan  ekonomi  dan budaya banyak orang. Kebijakan yang dibuat semestinya menghindari sejauh mungkin resiko degradasi kearifan lokal dalam hal ini tenun dan budaya menenun. Kebijakan pemurnian  adat  ataupun  pembatasan  tenun  semestinya  dapat  tetap  menjaga  agar Kewatek  tetap  eksis  bahkan  dapat  dijadikan  wadah  aset  wisata  lokal  untuk mendukung  penghidupan  berkelanjutan  masyarakat  terutama  masyarakat  rentan kaum perempuan kepala keluarga.
Perhatian  pemerintah  dalam  dinamika  masyarakat  biasanya  diwujudkan dalam  bentuk  kebijakan.  Menurut  Ramdhani  (2017)  menjelaskan  bahwa  kebijakan merupakan praktik sosial, kebijakan bukan event yang tunggal atau terisolir. Dengan demikian, kebijakan merupakan sesuatu yang dihasilkan pemerintah dan dirumuskan berdasarkan  segala  kejadian  yang  terjadi  di  masyarakat.  Lebih  jauh  lagi,  Thoha memaparkan  juga  bahwa  kebijakan  merupakan  respon  terhadap  peristiwa  yang terjadi.  Pendapat  ini  mengindikasikan  bahwa  kebijakan  pembatasan  penggunaan tenun  dalam  urusan  adat  di  Adonara  diambil  tanpa  mempertimbangkan  peristiwa yang  terjadi  di  masyarakat.  Dengan  demikian,  maka  kebijakan  yang  diambil  oleh pemuka adat dan masyarakat semestinya di kawal oleh pemerintah agar kebijakan ini betul-betul  mempertimbangkan  perkembangan  yang  terjadi  di  tengah  masyarakat dengan  mengakomodir  perspektif  dari  berbagai  aktor  yang  terlibat  di  dalam  adat kematian yang terdampak oleh kebijakan ini. Pemerintah juga mesti mengawal untuk memastikan  agar  kebijakan  ini  bukan  menjadi  sekedar  produk  reaktif  tanpa mempertimbangkan  dampak  mendasar  pada  Kewatek  dan  budaya  terkait  Kewatek. Dalam  kebijakan  sendiri  terdapat  beberapa  proses  sehingga  kebijakan  yang dihasilkan  pemerintah  itu  dapat  diterima  oleh  masyarakat  sebagai  aktor  utama  dari pelaksanaan  kebijakan  tersebut.  Menurut  Solichin  (2015)  menjelaskan  tahapan  – tahapan dalam kebijakan, yaitu:
Tahapan  penyusunan  agenda .  Tahapan  ini  berfokus  pada  menempatkan sebuah  masalah  sosial  yang  terjadi  ditengah  masyarakat  menjadi  masalah  publik. Artinya masalah sosial itu akan menjadi agenda bagi para perumus kebijakan. Dalam konteks  tenun  di  Adonara ketika  proses  adat  atau  sistem  adat  yang  ada  mulai  tidak memberikan  kesejahteraan  kepada  masyarakat  baik  dalam  bentuk  ekonomi  atau sosial,  maka  masalah  tersebut  bisa  diangkat  menjadi  masalah  publik  yang  masuk dalam  agenda  kebijakan  pemerintah.  Pada  tahapan  ini  maka  patut  dipertanyakan kembali, apakah benar penggunaan Kewatek dalam adat kematian merupakan bagian dari  masalah  sosial  yang  menimbulkan  kerugian  bagi  masyarakat banyak  dan harus segera  diatasi  atau  hanya  sebuah  dinamika  budaya  dan  adat yang  sedang  mencari bentuk  menyesuaikan  sistemnya  dengan  perkembangan  zaman,  perubahan lingkungan  dan  pertumbuhan  jumlah  penduduk.  Pada  tataran  ini,  bisa  saja kebijakan pemurnian adat ataupun pembatasan penggunaan tenun adalah solusi atas akar masalah yang sama sekali tidak saling terkait.
Tahapan  Formulasi  Kebijakan .  Tahapan  ini  akan  mencoba  memasukkan masalah  yang  telah  menjadi  agenda  kebijakan  untuk  ditemukan  pemecahan  solusi terbaik.  Sehingga  kebijakan  yang  diambil  oleh  pemerintah  tidak  merugikan masyarakat. Dalam proses formulasi kebijakan, akan terdapat banyak opsi. Opsi-opsi tersebut akan dipilih yang paling masuk akal dan efektif serta efisien bisa diterapkan kepada  masyarakat.  Dalam  konteks  tenun  ikat,  kebijakan  pembatasan  penggunaan tenun  dalam  urusan  adat  di  batasi  jumlahnya  sehingga  diharapkan  praktek  adat kematian  tidak  memberikan  dampak  besar  secara ekonomi kepada masyarakat  yang memang berada dalam garis ekonomi menengah ke bawah. Pada tahapan ini, formulasi kebijakan  semestinya  mempertimbangkan  dampak  ekonomi  dari  penggunaan Kewatek terhadap berbagai pihak; masyarakat pengguna, penenun, dan aktor lain nya sebagaimana  juga  mempertimbangkan  dampak  sosial  penggunaan  Kewatek  bagi keberlanjutan  adat  budaya  Adonara.  Bahkan  diketahui  kalau  tenun  yang  digunakan dalam  urusan  adat  sebagian  besar  berasal  dari  bahan  baku  yang  di beli  dari  toko. Sehingga Kewatek dari benang dan pewarna alami sudah sangat sulit ditemukan saat ini.  Hal  inilah  yang  juga  seharusnya  menjadi  perhatian  para  pemangku  kebijakan pemurnian adat ataupun pembatasan penggunaan tenun. Karena Kewatek dari benang alami  hanya  mungkin  ada  jika  di  dukung  oleh  sistem  pertanian,  sistem  ekonomi, sistem  sosial  dan  juga  sistem  adat  yang  membuka  ruang  bagi  semua  pihak;  petani, penenun,  anak  muda,  perempuan,  masyarakat  untuk  terlibat  aktif  pada  produksi benda dan makna dari Kewatek dari benang alami.
Tahapan  Adopsi  Kebijakan .  Pada  tahapan  ini  telah  ditemukan  alternatif kebijakan  dari  berbagai  usulan  kebijakan  yang  sesuai  dengan  konteks  masalah. Kebijakan  ini  kemudian diadopsi  untuk  dijadikan  solusi  terkait  masalah  sosial  yang dihadapi  masyarakat.  Sehingga  kebijakan  pembatasan  penggunaan  tenun  dalam urusan  adat  diambil  sebagai  kebijakan  alternatif  untuk  menyelamatkan  kondisi  dan probematika  masyarakat  Adonara. Tahapan  Implementasi  Kebijakan. Tahapan  ini sudah berada pada level pelaksanaan dimana rumusan kebijakan itu telah diterapkan
di tengah masyakat. Pada bagian ini kebijakan telah menjadi aturan yang ditaati oleh masyarakat  tentu  dengan  berbagai  konsekuensi  logis  dari  diterapkannya  kebijakan tersebut.
Tahapan  Evaluasi  Kebijakan. Tahapan  ini  sebenarnya  memberikan kesempatan  untuk  melakukan  evaluasi  terhadap  kebijakan  yang  telah  dilaksanakan. Kebijakan  bisa  saja  berubah  jika  evaluasi  menyimpulkan  bahwa  kebijakan  tersebut merugikan banyak pihak. Sehingga kebijakan tidak bersifat statis, melainkan dinamis sesuai  dengan  perkembangan  sosial  budaya  masyarakat  setempat.  Dalam  konteks kebijakan  pemurnian  adat  ataupun  pembatasan  penggunaan  Kewatek  untuk  adat kematian  tahapan  evaluasi  ini  adalah  tahapan  yang  hilang.  Evaluasi  terhadap kebijakan belum dilakukan untuk mengeveluasi kembali kebijakan yang sampai hari ini  tidak  dilaksanakan  oleh  semua  masyarakat.  Pemberontakan  dalam  diam  oleh masyarakat  ini  hanya  diakomodir  sebagai  bagian  dari  evaluasi  untuk  memperbaiki implementasi kebijakan, bukan untuk mengevaluasi kebijakan nya itu sendiri.
Setalah  diketahui  proses  pembuatan  sebuah  kebijakan,  perlu  juga  diketahui keefektifan  dari  sebuah  kebijakan.  Menurut  Rahman  (2020)  pada  prinsipnya  ada “ empat tempat ” yang perlu dipenuhi dalam hal keefektifan implementasi kebijakan, yaitu:
a. Apakah kebijakan sendiri sudah tepat
Ketepatan kebijakan dinilai dari sisi, pertama , sejauh mana kebijakan yang ada  telah  bermuatan  hal-hal  yang  memang  memecahkan  masalah  yang  hendak dipecahkan. Kedua, apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai dengan karakter  masalah  yang  hendak  dipecahkan  mengenai  perumusan  kebijakan.
Ketiga , apakah kebijakan dibuat oleh lembaga yang mempunyai wewenang (misi kelembagaan) yang sesuai dengan karakter kebijakannya.
b. Tepat Pelaksanaanya
Aktor  implementasi  kebijakan  tidak  hanya  pemerintah,  namun  masih  ada yang harus ikut berperan serta yaitu masyarakat dan swasta.
c. Tepat Target
Ketepatan  target  berkenaan  kepad  tiga  hal,  yaitu: pertama ,  apakah  target yang  diintervensikan  sesuai  dengan  yang  direncanakan,  apakah  tidak  tumpang tindih dengan intervensi lain atau tidak bertentangan dengan intervensi kebijakan lain. Kedua, apakah  targetnya  dalam  kondisi  siap  untuk  diintervensi  ataukah tidak. Ketiga, apakah  intervensi  kebijakan  bersifat  baru  atau  memperbaharui implementasi kebijakan sebelumnya.
d. Tepat Lingkungan
Ada  dua  lingkungan  yang  menentukan  dalam  implementasi  kebijakan, yaitu: pertama, lingkungan  kebijakan  yaitu  lingkungan  interaksi  diantara lembaga  perumusan  kebijakan  dan  pelaksanaan  kebijakan  dengan  lembaga  lain yang  berkaitan, kedua ,  lingkungan  eksternal  kebijakan  yang  juga  sebagai variabel  eksogen  yang  terdiri  dari publik  opinion yaitu  persepsi  publik  akan kebijakan dan implementasi kebijakan.

## Kesimpulan
Pembatasan  penggunaan  Kewatek  dalam  upacara  adat  di  Adonara  berdampak kepada  masyarakat  Adonara.  Khususnya  perempuan  Adonara  yang  sebagian  besar menggantungkan  hidupnya  dari  bertenun.  Perempuan  Adonara  secara  tradisi  tidak mendapat harta warisan apapun seperti tanah atau tempat tinggal. Warisan tersebut hanya diperuntukan  untuk  anak  pertama  laki-laki.  Sehingga  kondisi  sosial  kultur  ini  juga berdampak  kepada  perempuan-perempuan  Adonara.  Apalagi  ditambah  kebijakan  yang kemudian  mencoba  membatasi  penghasilan  perempuan  penenun.  Memang  dalam prakteknya, kegiatan budaya menggunakan Kewatek ini memakan anggaran cukup besar, sehingga  perputaraan  rupiah  saat  kegiatan  tersebut  dilangsungkan  sangat  besar.  Tidak hanya tenun, tetapi juga ada sekian jumlah hewan yang harus di bawa saat upacara adat itu  berlangsung.  Anehnya  justru  pembatasan  penggunaan  Kewatek  ini  di  dorong  oleh tokoh-tokoh adat masyarakat setempat yang prihatin dengan kondisi ekonomi masyarakat ketika upacara adat berlangsung. Artinya bahwa pemerintah dalam persoalan pembatasan penggunaan Kewatek ini tidak berjalan sendiri melainkan di bantu juga oleh tokoh-tokoh adat  masyarakat  setempat.  Dari  aspek  kebijakan  tentu  telah  memenuhi  ketika  agenda kebijakan di susun dan melibatkan stakeholder terkait. Tetapi perempuan penenun tidak dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan tersebut yang pada akhirnya mengorbankan pihak  perempuan  penenun.  Faktanya  perempuan  penenun  memang  cukup  menderita karena sumber penghasilan utama mereka perlahan hilang karena kebijakan yang dibuat berdasarkan  perspektif  patriarki.  Diantara  kebijakan  pembatasan  penggunaan  Kewatek untuk  urusan  adar,  agensi  terlihat  dari  kemampuan  penenun  untuk  terus  meregenerasi keterampilan  menenun  secara  ototidak,  menjual  tenun  menggunakan  relasi  dengan menjaga  kualitas  dan  adaptasi  mekanisme  penentuan  harga  dan  pembayaran  serta memanfaatkan  mekanisme  adat  penggunaan  Kewatek  untuk  urusan  adat  berdasarkan catatan. Lebih lanjut, perlu ada revisi kebijakan agar kebijakan tersebut tidak merugikan perempuan sebagai aktor utama penghasil tenun di Adonara. Perlu ada alternatif seperti menghidupkan  destinasi  lokal  bertema  tenun  agar  perempuan  –  perempuan  penenun terdampak tidak hilang mata pencahariannya. Artinya pemerintah dan tokoh-tokoh adat harus  bersepakat  untuk  memuluskan  destinasi  wisata  berbasis  tenun  untuk  menambah ekonomi para penenun meskipun upacara adat pembatasan Kewatek telah dilaksanakan. Dengan destinasi lokal berbasis tenun, maka penenun bisa menjual hasil tenunnya kepada orang lain di luar pulau Adonara. Tanpa harus menggantungkan pasarnya hanya kepada kegiatan rutin adat setiap tahun. Artinya dari segi pemasaran juga, tenun Adonara lebih di kenal luas dan dengan sendiri membantu perempuan penenun secara ekonomi.

## BIBLIOGRAFI
Fadli,  M.  R.  (2021).  Memahami  desain  metode  penelitian  kualitatif. Humanika , 21 (1), 33–54. https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075
Gedeona,  H.  T.  (2013).  Tinjauan  teoritis  pengelolaan  jaringan  (networking management)  dalam  studi  kebijakan  publik. Jurnal  Ilmu  Administrasi:  Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi , 10 (3), 360–372.
Hamilton, J. D., & Susmel, R. (1994). Autoregressive conditional heteroskedasticity and changes in regime. Journal of Econometrics , 64 (1–2), 307–333. https://doi.org/10.1016/0304-4076(94)90067-1
Kedan,  P.  S.,  &  Visser,  L.  (2021).  Kewatek,  the  ikat  textiles  from  adonara:  Social, cultural,  and  economic  changes. Bijdragen  Tot  de  Taal-,  Land-En Volkenkunde/Journal  of  the  Humanities  and  Social  Sciences  of  Southeast  Asia , 177 (1), 62–93.
Mutakin,  I.,  Ridwan,  T.,  &  Hidayat,  A.  R.  (2020).  Strategi  Pengembangan  Usaha Berbasis Komunitas (Studi Kasus Konveksi Jack Tailor Di Desa Ciperna). Jurnal Indonesia Sosial Sains , 1 (01), 50–59.
Nurdin,  Y.,  Savira,  G.  E.,  Shahib,  H.  M.,  Palippui,  I.,  &  Hasanuddin,  M.  R.  (2023). Nilai Budaya Lamaholot dalam Penentuan Harga Jual Kain Tenun Ikat: Studi pada Kelompok  Perempuan  Penenun  “Tene  Tuen”  di  Nusa  Tenggara  Timur. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Finansial Indonesia , 6 (2), 25–34.
Pratiwi,  A.,  &  Gina,  A.  (2019).  Rural  Women’s  Agency  on  Forest  and  Land Governance  in  The  Midst  of  Change:  Case  Study  in  Five  Provinces. Jurnal Perempuan , 24 (4), 363–375.
Rahman, B., & Asmara, R. (2020). Implementasi Program Indonesia Pintar bagi Siswa Tingkat  Sekolah  Dasar. ASIA-PACIFIC  JOURNAL  OF  PUBLIC  POLICY , 6 (1), 19–36.
Ramdhani,  A.,  &  Ramdhani,  M.  A.  (2017).  Konsep  umum  pelaksanaan  kebijakan publik. Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah  Bidang Ilmu Administrasi Negara , 11 (1), 1– 12.
Siburian,  R.  (2013).  Dinamika  Sosial  Nelayan  Lamahala. Jurnal  Penelitian Kesejahteraan Sosial , 12 (1), 13–26.
Solichin,  M.  (2015).  Implementasi  Kebijakan  Pendidikan  dan  Peran  Birokrasi. Religi: Jurnal Studi Islam , 6 (2), 148–178.
Somi Kedan, P. (2013). The changing value and meaning of kewatek in Adonara Island and East Java .
Susanti,  I.  D.,  Ahyaruddin,  M.,  &  Hidayat,  M.  (2016).  Analisis  Penerapan  Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) Dalam Penyajian Laporan Keuangan (Studi  Kasus  Pada  Badan  Narkotika  Nasional  Provinsi  Riau). Fakultas  Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Riau , 1 , 53–59.
Taum,  Y.  Y.  (2022).  Rekonstruksi  Nilai-Nilai  Budaya  Sebagai  Basis  Strategis Pengembangan Pariwisata Flores. Sintesis , 16 (1), 17–41.
Zamzami,  L.  (2014).  Kearifan  Budaya  Lokal  Masyarakat  Maritim  Untuk  Upaya Mitigasi  Bencana  di  Sumatera  Barat. Jurnal  Antropologi:  Isu-Isu  Sosial  Budaya , 16 (1), 37–48.

## Copyright holder:
Petronela Somi Kedan, Fidentus Didakus Darma Saputra (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: