## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 6 No. 4 November 2022 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
DOI: 10.36312/jisip.v6i4.3537/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Status dan Peralihan Hak atas Saham Perseroan Terbatas Milik Pemegang Saham yang Meninggal Dunia
Nadhila Rianda Karissa 1 , David Maruhum Lumbang Tobing 2
1 Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia
2 Fakultas Hukum Universitas Indonesia Article Info Abstract Article history: Received 7 Juli 2022 Publish 2 November 2022 In a condition where a shareholder of a Limited Liability Company (PT) dies, a problem arises  as  to  the  status  of ownership  of  the  rights. This  study analyzes  how the  status of ownership  of  rights  if  the  shareholders  have  died,  especially  regarding  rights  as  a shareholder and the procedure for transfer of shares due to inheritance to their heirs, shall be stated in the deed of transfer of shares first. This research method is juridical normative which is done by researching library materials or secondary data. The results of this study indicate that the share ownership status of the deceased shareholder,  if it has not been transferred  in  accordance  with  the  procedures  regulated  by  the  Company  Law,  the shareholder's rights have not been transferred to his heirs, so to take legal action against the  share  the  heirs  must  make  a  deed  of  transfer  of  shares  due  to  the  inheritance  that occurs,  followed  by  the  recording  of  the  name  of  the  heir  in  the  PT’s  Registry Shareholders.  Suggestions  for  this  research  are  the need  for  socialization  from PT  and Notary  regarding  the  procedure  for  transfer  of  shares  and  the  need  for  making implementing regulations from the Company Law which further regulates the transfer of shares due to inheritance
Keywords: Peralihan Hak Atas Saham Perseroan Pemegang Saham
Info Artikel ABSTRAK Article history: Received 7 Juli 2022 Publish 2 November 2022 Dalam  kondisi  di  mana  seorang  pemegang  saham  Perseroan  Terbatas  (PT)  meninggal dunia timbul permasalahan bagaimana status kepemilikan hak atas sahamnya. Penelitian ini  menganalisa  bagaimana  status  kepemilikan  hak  atas  saham  PT  yang  pemegang sahamnya telah meninggal dunia terutama menyangkut hak sebagai pemegang saham dan prosedur  peralihan  hak  atas  saham  akibat  pewarisan  kepada  ahli  warisnya  yang  harus dituangkan dalam akta pemindahan hak atas saham terlebih dahulu. Metode penelitian ini adalah  yuridis  normatif  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  data sekunder.  Hasil  penelitian  ini  bahwa  status  kepemilikan  saham  milik  pemegang  saham yang meninggal dunia, selama belum dialihkan sesuai dengan prosedur yang diatur UUPT maka  hak  pemegang  saham  belum  beralih  kepada  ahli  warisnya,  sehingga  untuk melakukan  perbuatan  hukum  terhadap  saham  tersebut  ahli  waris  harus  membuat  akta pemindahan hak atas saham akibat pewarisan yang terjadi diikuti dengan pencatatan nama ahli  waris  di  dalam  Daftar  Pemegang  Saham  PT.  Saran  atas  penelitian  ini  perlunya sosialisasi  dari  PT  dan  Notaris kepada  ahli  waris  mengenai  prosedur  peralihan hak  atas saham  dan  perlunya  pembuatan  peraturan  pelaksana  dari  UUPT  yang  mengatur  lebih lanjut mengenai peralihan hak atas saham akibat pewarisan
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Nadhila Rianda Karissa , Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Email: nadhilarianda@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Harta warisan atau dikenal juga dengan istilah boedel warisan merupakan harta yang timbul sebagai  akibat  dari  adanya  kematian,  segala  harta  kekayaan  milik  pewaris,  baik  berupa  aktiva maupun pasiva tergabung dalam boedel warisan harta peninggalan pewaris. Segala sesuatu yang masih menjadi hak atau kewajiban dari pewaris, dikategorikan sebagai bagian dari boedel warisan yang  wajib  dibagikan  kepada  seluruh  ahli  waris  yang  telah  memilih  untuk  menerima  seluruh warisan dari pewaris.
Sejak kematian seseorang itulah terjadi proses pemindahan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya.  Para ahli waris dengan sendirinya karena hukum,
mendapatkan hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal. Pada dasarnya, pewarisan mempunyai 3 (tiga) komponen penting, yaitu sebagai berikut:
i. adanya  seseorang  yang  mempunyai  harta  peninggalan  atau  harta  warisan  yang  wafat (pewaris);
ii. adanya  seseorang  atau  beberapa  orang  berhak  menerima  harta  warisan  atau  ahli  waris, dengan syarat hidup saat terbukanya pewarisan; dan
iii. adanya  harta  warisan  yang  ditinggalkan  pewaris  yang  harus  beralih  penguasaannya  atau kepemilikannya.
Pewaris  sebagai  pemilik  harta  kekayaan  yang  ditinggalkan  mempunyai  hak  mutlak  untuk mengatur segala sesuatu yang dikehendakinya atas harta kekayaannya. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari hukum waris sebagai hukum yang bersifat mengatur.
Salah  satu  harta  kekayaan  pewaris  yang  dapat  diwariskan  kepada  ahli  warisnya  berupa kepemilikan  saham  dalam  Perseroan  Terbatas  (PT).  Apabila  dilihat  dari  bentuknya,  saham merupakan kekayaan pribadi pemegang saham yang merupakan benda bergerak yang tidak dapat diraba  ( intangible )  yang  memberikan  hak  kebendaan  bagi  pemiliknya.  Terhadap  kepemilikan saham tersebut dapat dialihkan melalui 2 (dua) cara baik karena terjadinya suatu peristiwa hukum, contohnya akibat dari kematian seseorang atau melalui suatu perbuatan hukum, seperti jual-beli atau hibah.
Menurut  KUH  Perdata,  saham  dipandang  sebagai  barang/benda  bergerak.  Berdasarkan ketentuan  Pasal  499  KUH  Perdata  barang  adalah  tiap  benda  dan  tiap  hak  yang  dapat  menjadi objek dari hak milik. Kemudian ketentuan dalam Pasal 511 angka (4) KUH Perdata menegaskan bahwa:
“Sero-sero atau andil-andil dalam persekutuan perdagangan uang, persekutuan dagang atau persekutuan perusahaan, sekalipun benda-benda persekutuan yang bersangkutan dan perusahaan itu adalah kebendaan tak bergerak. Sero-sero atau andil-andil itu dianggap merupakan kebendaan bergerak, akan tetapi hanya terhadap para pesertanya selama persekutuan berjalan.”
Pasal 60 ayat (1) UUPT  menegaskan bahwa saham merupakan benda bergerak ( movable propert y), sehingga kepemilikan atas saham sebagai benda bergerak memberikan hak kebendaan ( vermogensrecht ) kepada pemiliknya. Hak kebendaan merupakan hak yang mutlak atas sesuatu benda  dimana  hak  itu  memberikan  kekuasaan  langsung  atas  sesuatu  benda  dan  dapat dipertahankan terhadap siapapun.
Dalam penelitian ini membahas mengenai masalah peralihan yang terjadi akibat peristiwa hukum pewarisan berdasarkan kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2845K/Pdt/2017, dimana para pihak yang bersengketa adalah PT Big Bird melawan 2 (dua) ahli waris dari Tuan SW  yang  merupakan  salah  satu  pemegang  saham  di  PT  Big  Bird  yang  meninggal  dunia  pada tahun 2000.
Duduk perkara berawal Ketika para ahli waris Tuan SW membuat kesepakatan pembagian waris saham milik Tuan SW dalam PT Big Bird yang dituangkan ke dalam Akta nomor 4 tanggal 5 Maret 2010, namun ternyata Direksi PT Big Bird tidak mengakui bahwa saham milik Tuan SW sebagai saham milik kedua ahli warisnya. Hal ini disebabkan karena ahli warisnya tidak pernah menyampaikan  kepada  Direksi  PT  Big  Bird  mengenai  akta  pemindahan  hak  atas  saham  yang dibuat pada tahun 2010, sehingga Direksi PT Big Bird tidak pernah mencatatkan nama kedua ahli waris di dalam Daftar Pemegang Saham PT Big Bird. Dari  kasus  tersebut  muncul pertanyaan terkait status saham yang dimiliki oleh Tuan SW tersebut. Berdasarkan uraian tersebut di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1) Bagaimanakah status kepemilikan saham apabila pemegang saham meninggal dunia?; dan
2) Bagaimanakah peralihan saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang telah meninggal dunia?

## 2. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Penelitian  hukum  normatif  mengambil  isu  dari  hukum  sebagai  sistem  norma  yang  digunakan
untuk  memberikan  justifikasi  preskriptif  tentang  suatu  peristiwa  hukum,  sehingga  penelitian hukum normatif menjadikan sistem norma sebagai pusat kajiannya.
Pemilihan  metode  ini  dilakukan  untuk  menemukan  aturan  hukum,  prinsip-prinsip  hukum yang  dihadapi,  maupun  doktrin-doktrin  hukum  guna  menjawab  permasalahan  hukum  yang dihadapi, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penggunaan metode  penelitian  yuridis  normatif  dimaksudkan  untuk  mengidentifikasi  terkait  status kepemilikan  hak  atas  saham  milik  pemegang  saham  Perseroan  yang  meninggal  dunia  dan peralihan kepemilikan hak atas saham karena pewarisan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.
Tipologi penulisan bersifat deskriptis, penelitian ini bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh  gambaran  lengkap  tentang  keadaan  hukum  yang  berlaku  di  tempat  tertentu,  atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Berdasarkan  metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini,  maka  jenis  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder,  yaitu  data  yang  diperoleh  melalui penelusuran kepustakaan yang berhubungan dengan topik penelitian ini.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Perseroan  Terbatas  (PT)  terdiri  atas  dua  kata,  yaitu  “Perseroan”  yang  merujuk  kepada modalnya yang terdiri atas sero atau saham dan “Terbatas” yang merujuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang tidak melebihi nilai nominal saham yang diambilnya, Pada hakikatnya PT diartikan sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian antara para pendirinya yang artinya didirikan oleh sekurang-kurangnya dua orang atau pihak dengan menganut asas perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham.
Pengaturan  mengenai  PT  sebelumnya  telah  diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Dagang  ( Wetboek  van  Koophandel  voor  Indonesie ).  Kemudian  karena  Kitab  Undang-Undang Hukum Dagang sudah tidak sesuai dengan tuntutan Perubahan, khususnya berbagai perubahan dalam lalu lintas  ekonomi maka  pada tahun 1995,  lahir Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang  Perseroan  Terbatas,  namun  seiring  dengan  perubahan  dan  perkembangan  yang  terjadi dalam  dunia  usaha,  kehadiran  Undang-Undang  Nomor  1  tahun  1995  tidak  lagi  dapat mengakomodir  perubahan  yang  terjadi  dalam  kegiatan  usaha  sehingga  digantikan  dengan Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas  (“UUPT”)  yang  telah mengakomodasi  berbagai  perkembangan  yang  terjadi  dalam  kegiatan  usaha,  UUPT  bertujuan untuk mengatur secara khusus mengenai:
a. Tata cara pengajuan permohonan dan pemberian pengesahan badan hukum;
b. Pengajuan permohonan dan pemberian persetujuan perubahan Anggaran Dasar;
c. Penyampaian  pemberitahuan  dan  penerimaan  pemberitahuan  Perubahan  Anggaran  Dasar dan/atau pemberitahuan Perubahan data PT;
d. Modal dan saham PT;
e. Rencana kerja, laporan Tahunan, dan penggunaan laba PT;
f. Tanggung jawab sosial dan lingkungan PT;
g. Rapat Umum Pemegang Saham PT;
h. Direksi dan Dewan Komisaris PT;
i. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan;
j. Pemeriksaan terhadap PT;
k. Pembubaran, Likuidasi, dan berakhir status badan hukum PT; dan
l. Ketentuan lain-lain.
Apabila dilihat dari pembagian pengaturan dalam UUPT di atas, modal dan saham termasuk salah satu komponen penting dalam PT sehingga diatur secara khusus dalam satu bab tersendiri di  dalam  Bab  III UUPT, namun UUPT tidak memberikan  pengertian  atau definisi dari modal, UUPT hanya menyebutkan bahwa modal dasar PT terdiri atas seluruh nilai nominal saham.
Permodalan PT terdiri atas 3 (tiga) modal yaitu modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor.  Permodalan  PT  wajib  dituangkan  dalam  Anggaran  Dasar  PT,  ketentuan  mengenai permodalan  biasanya  diatur  dalam  Pasal  4  Anggaran  Dasar  PT.  Modal  dasar  atau authorized capital adalah jumlah saham maksimum yang dapat dikeluarkan oleh PT sehingga modal dasar terdiri  atas  seluruh  nominal  saham  sedangkan  yang  dimaksud  dengan  modal  ditempatkan  atau issued  capital merupakan  saham  yang  telah  diambil  dan  sebenarnya  telah  terjual,  baik  kepada pendiri maupun kepada pemegang saham PT. Para pendiri telah menyanggupi untuk mengambil sejumlah bagian tertentu dari saham  PT dan oleh karena itu haru melakukan pembayaran atau penyetoran  kepada  PT  dan  yang  dimaksud  dengan  modal  disetor  atau paid  up  capital adalah saham  yang  telah  dibayar  penuh  kepada  PT  yang  menjadi  penyetoran  saham  riil  yang  telah dilakukan baik oleh para pendiri atau pemegang saham.
Kewajiban modal dasar menurut UUPT adalah paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah), sedangkan sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta  Kerja  (“UU  Ciptaker”)  ketentuan  mengenai  besaran  modal  dasar  PT  telah  diubah. Berdasarkan UU Ciptaker besaran modal dasar Perseroan dapat ditentukan berdasarkan keputusan pendiri Perseroan. Artinya, para pendiri bebas untuk menentukan besaran modal dasar pada saat Pendirian tanpa ada besaran minimum.
Dari modal dasar yang telah ditetapkan, paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) wajib ditempatkan dan disetor penuh ke dalam PT sesuai dengan proporsi kepemilikan saham dalam PT, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) UUPT. Permodalan PT terbagi dalam bentuk saham.  Di mana nilai nominal per lembar saham ditentukan oleh para pendiri PT sesuai dengan kesepakatan para pendirinya dan dituangkan dalam Anggaran Dasar PT.
Pengertian  mengenai  saham  tidak  tercantum  dalam  UUPT,  di  dalam  UUPT  hanya disebutkan  bahwa  modal  Dasar  PT  terdiri  atas  seluruh  nilai  nominal  saham.  Menurut  Kamus Besar Bahasa Indonesia saham dapat diartikan sebagai bagian, andil, atau hak yang dimiliki orang terhadap  perusahaan  berkat  penyerahan  bagian  modal  sehingga  dianggap  berbagi  di  pemilikan dan  pengawasan.  Berdasarkan  Pasal  53  ayat  (4)  UUPT,  klasifikasi  saham  terdiri  dari  5  (lima) macam yaitu sebagai berikut:
a. Saham dengan hak suara atau tanpa hak suara;
b. Saham  dengan  hak  khusus  untuk  mencalonkan  anggota  Direksi  dan/atau  anggota  Dewan Komisaris;
c. Saham  yang  setelah  jangka  waktu  tertentu  ditarik  kembali  atau  ditukar  dengan  klasifikasi saham lain;
d. Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian dividen secara kumulatifatau nonkumulatif;
e. Saham  yang  memberikan  hak  kepada  pemegangnya  untuk  menerima  lebih  dahulu  dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan Perseroan dalam likuidasi. Saham  merupakan  kekayaan  pribadi  pemegang  saham  yang  merupakan  benda  bergerak yang tidak dapat diraba ( intangible ), namun saham dapat dialihkan, dengan cara jual beli saham atau  mengagunkan  dengan  cara  gadai  saham  maupun  fidusia.  Bahkan  dapat  mengalihkannya kepada orang lain sehingga semua hak yang melekat pada saham itu secara utuh beralih kepada orang lain atau penerima saham.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 60 ayat (1) UUPT, saham merupakan benda bergerak dan memberikan  hak  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  52  UUPT  kepada  pemiliknya,  sehingga kepemilikannya dapat dipindahtangankan melalui suatu perbuatan hukum  seperti jual-beli atau dengan  adanya  suatu  peristiwa  hukum  seperti  kematian  seorang  pemegang  saham.  Dalam  hal saham  merupakan  bagian  dari  harta  kekayaan  seseorang,  maka  saham  tersebut  menjadi  objek pewarisan yang dapat diwariskan kepada ahli warisnya.
Namun apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 833 KUH Perdata, yang mengatur bahwa sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala  hak  dan  segala  piutang  si  yang  meninggal.  Peralihan  hak  dan  kewajiban  dari  yang meninggal dunia kepada ahli warisnya disebut “ saisine ”. Artinya yaitu ahli waris memperoleh
segala hak dan kewajiban dari yang meninggal dunia tanpa memerlukan suatu tindakan tertentu, demikian pula bila ahli waris tersebut belum mengetahui tentang adanya warisan itu. maka ahli waris secara otomatis berwenang memperoleh harta kekayaan yang ditinggalkan oleh si pewaris.
Dalam hal ini, seluruh saham yang ditinggalkan oleh si pewaris akan beralih secara otomatis kepada  ahli  waris  yang  ditinggalkan.  Apabila  kepemilikan  atas  saham  tersebut  beralih  dari pewaris kepada ahli waris, maka seluruh hak- dan kewajiban yang melekat dalam saham tersebut akan beralih pula kepada ahli waris. Oleh karena ahli waris sebagai  pihak yang menggantikan posisi si pewaris sebelumnya dalam PT.
Apabila dikaitkan dengan perkara a quo, artinya status kepemilikan hak atas saham milik Tuan  SW  dalam  PT  Big  Bird  secara  otomatis  akan  beralih  kepada  para  ahli  warisnya,  namun untuk melaksanakan hak-haknya sebagai pemegang saham yang diatur dalam UUPT merupakan dua hal berbeda dengan peralihan saham karena kewarisan sebagaimana diatur dalam Pasal 833 KUH Perdata.
Bahwa saham sebagai tanda penyertaan modal sekaligus sebagai surat bukti kepemilikan modal  PT  berdasarkan  Pasal  48  ayat  (1)  UUPT  dikeluarkan  atas  nama  pemiliknya  dan berdasarkan ketentuan UUPT khususnya ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan (2) UUPT diatur bahwa saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:
a. Menghadiri Dan Mengeluarkan Suara Dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
b. Menerima Pembayaran Dividen Dan Sisa Kekayaan Hasil Likuidasi;
c. Menjalankan hak lainnya berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas.
Ketentuan tersebut baru berlaku dan melekat pada diri pemilik saham setelah saham dicatat dalam daftar pemegang saham atas nama pemiliknya sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 51 UUPT,  pemegang  saham  dalam  suatu  PT  diberi  bukti  pemilikan  saham  untuk  saham  yang dimilikinya, hal tersebut dilakukan agar pemegang saham dapat menjalankan hak-haknya sesuai yang diatur dalam Pasal  52 ayat  (1) dan  (2) UUPT.  Artinya hanya pihak-pihak yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham PT yang memiliki kewenangan untuk menggunakan ha katas kepemilikan sahamnya sesauai dengan yang diatur oleh UUPT.
Dalam  Anggaran  Dasar  PT  ditentukan  cara  pemindahan  hak  atas  saham  sesuai  dengan ketentuan Pasal 55 UUPT, pemindahan hak atas saham harus memenuhi ketentuan Pasal 57 ayat (1) UUPT yaitu bahwa dalam anggaran dasar dapat diatur persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham, yaitu:
a. keharusan  menawarkan  terlebih  dahulu  kepada  pemegang  saham  dengan  klarifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya;
b. keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan;
c. keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Namun persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (1) UUPT tidak berlaku dalam hal  pemindahan  hak  atas  saham  disebabkan  peralihan  hak  karena  hukum,  kecuali  keharusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berkenaan dengan kewarisan.
Apabila merujuk kepada ketentuan Anggaran Dasar PT  Big Bird diketahui bahwa terkait pemindahan  hak  atas  saham,  salah  satu  ketentuan  yang  diatur  dalam  Pasal  9  ayat  (1)  dan  (2) anggaran dasar PT Big bird adalah sebagai berikut:
1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah;
2. Akta Pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 atau salinanya disampaikan kepada Perseroan.
Bahwa dari ketentuan anggaran dasar tersebut peralihan hak atas saham dalam PT Big Bird terlebih dahulu harus memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan (2) anggaran dasar, selanjutnya diikuti  dengan  pencatatan  dalam  Daftar  Pemegang  Saham  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  56 ayat  (3)  UUPT,  yaitu  Direksi  wajib  mencatat  pemindahan  hak  atas  saham,  tanggal  dan  hari pemindahan  hak  tersebut  dalam  daftar  pemegang  saham  atau  daftar  khusus  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan (2) UUPT.
Selanjutnya,  PT  memberithahukan  kepada  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Republik  Indonesia  untuk  dicatat  dalam  daftar  Perseroan  paling  lambat  30  (tiga  puluh)  hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak.
Apabila dikaitkan dengan kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2845K/Pdt/2017, pada akhirnya para ahli waris Tuan SW menang dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:
1. Bahwa kedua ahli waris Tuan SW belum tercatat sebagai pemegang saham 20% saham di PT Big  Bird,  akan  tetapi  ahli  waris  Tuan  SW  jelas  memiliki legal  standing dalam  perkara tersebut;
2. Bahwa  penolakan  PT  Big  Bird  untuk  mencatatkan  nama  para  ahli  waris  Tuan  SW  dengan alasan para ahli waris Tuan SW belum memberitahu perihal pemindahan saham kepada PT Big  Bird,  namun  dengan  adanya  gugatan  tersebut  merupakan  pemberitahuan,  dengan demikian  perbuatan  PT  Big  Bird  yang  tidak  melakukan  kewajiban  mencatatkan  para  ahli waris Tuan SW sebagai  pemegang saham  pada PT Big  Bird sehingga merugikan para ahli waris Tuan SW merupakan perbuatan melawan hukum.
Bahwa ketentuan dalam Pasal 56 ayat (1) dan (2) UUPT, yang berbunyi sebagai berikut:
1) Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak;
2) Akta  pemindahan  hak  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  atau  salinannya  disampaikan secara tertulis kepada Perseroan.
Apabila dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2845K/Pdt/2017, ketentuan Pasal 56 ayat (2) UUPT tidak memiliki jangka waktu penyampaian secara tertulis kepada Direksi PT  dan  juga  tidak  ditemukan  pengaturan  lebih  lanjut  di  dalam  UUPT  yang  mengatur  hal  ini. Ketentuan  yang  diatur  dalam  UUPT  hanya  jangka  waktu  Direksi  membertiahukan  perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk dicatat dalam daftar Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak.
Dalam hal pemberitahuan kepada Menteri terkait belum dilakukan, maka Menteri menolak permohonan persetujuan atau pemberitahuan yang dilaksanakan berdasarkan susunan dan nama pemegang saham yang berlum diberitahukan tersebut.
Dengan demikian, dari pengaturan terkait peralihan hak atas saham dan analisa perkara a quo ,  status  kepemilikan  saham  akibat  pewarisan  akan  otomatis  beralih  kepada  ahli  warisnya, dengan diikuti prosedur peralihan hak atas saham yang diatur dalam UUPT dan Anggaran Dasar PT terkait, prosedur yang harus dilakukan antara lain:
1. Menyepakati salah satu  ahli waris sebagai  wakil pemegang saham, hal  ini  harus dilakukan apabila terdapat 2 (dua)  atau lebih  ahli waris karena berdasarkan  Pasal  52 ayat  (4)  UUPT, diatur  bahwa  setiap  saham  memberikan  pemiliknya  hak  yang  tidak  dapat  dibagi,  arti  para pemegang saham tidak diperkenankan untuk membagi-bagi hak atas 1 (satu) saham menurut kehendaknya sendiri.
2. Membuat akta pemindahan hak atau bukti-bukti sebagai ahli waris, hal ini harus dilakukan sesuai dengan Pasal 56 ayat (1) UUPT. Akta pemindahan hak atas saham dapat berupa akta Notaris maupun akta bawah tangan. Akta Autentik ataun akta Notaris merupakan akta dengan pembuktian  sempurna  yang  mengandung  unsur  kekuatan  pembuktian  lahiriah,  formal  dan material  sedangkan  akta  di  bawah  tangan  tidak  mempunyai  kekuatan  pembuktian  yang sempurna  karena  kebenarannya  terletak  pada  tanda  tangan  para  pihak  yang  jika  diakui, merupakan bukti sempurna seperti akta autentik.
3. Menyampaikan dokumen-dokumen tersebut kepada perseroan. Hal ini sesuai dengan Pasal 56 ayat  (2)  UUPT,  penyampaian  dokumen  terkait  bertujuan  agar  para  pihak  yang  berkaitan dengan  saham  mengetahui  sehingga  tidak  menimbulkan  sengketa  hukum  seperti  perkara a quo.
4. Direksi kemudian akan mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus. Hal ini sesuai dengan Pasal 56 ayat (3) UUPT. Seketika setelah nama pemegang saham PT dicatakan dalam daftar pemegang
saham maka hak-hak yang melekat pada saham tersebut dapat dilaksanakan oleh pemegang saham.
5. Direksi memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri Hukum dan HAM  untuk  dicatat  dalam  daftar  perseroan  paling  lambat  30  hari  terhitung  sejak  tanggal pencatatan  pemindahan  hak.  Hal  ini  sesuai  dengan  Pasal  56  ayat  (3)  UUPT.  Apabila  tidak dilakukan pemberitahuan kepada Menteri terkait maka segala keputusan yang membutuhkan persetujuan dan pemberitahuan kepada Menteri aka ditolak.

## 4. KESIMPULAN
Bahwa  berdasarkan  pembahasan  yang  telah  dijelaskan  di  atas,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan sebagai berikut:
a. Status  kepemilikan  hak  atas  saham  PT  yang  pemegang  sahamnya  telah  meninggal  dunia adalah bahwa dari segi hukum perdata yang diatur dalam KUH Perdata, maka saham tersebut secara otomatis akan beralih kepada ahli warisnya, karena saham merupakan benda bergerak yang mana melekat hak kebendaan sehingga memberikan hak secara langsung bagi pemegang hak kebendaan tersebut. Namun apabila ditinjau dari segi hukum PT yang diatur dalam UUPT, maka saham  tersebut  akan tetap tercatat atas nama pemegang saham  yang telah meninggal dunia selama belum terjadi pemindahan hak atas saham akibat pewarisan, di mana persyaratan peralihan  hak  akibat  pewarisan  telah  diatur  di  UUPT  dan  secara  spesifik  ditentukan  dalam anggaran dasar PT.
b. Terkait  peralihan  hak  atas  saham  akibat  pewarisan  dapat  dilaksanakan  dengan  mengikuti ketentuan-ketentuan  yang  diatur  dalam  UUPT,  di  mana  pemindahan  hak  atas  saham  harus dilakukan  dengan  akta  pemindahan  hak  atas  saham,  dengan  memenuhi  syarat-syarat  yang diatur dalam Pasal 57 UUPT dan Anggaran Dasar PT, apabila tidak diatur mengenai syarat- syarat  khusus  di  dalam  anggaran  dasar  PT,  maka  akta  pemindahan  hak  atas  saham  dapat disampaikan  kepada  Direksi  PT  untuk  dicatatkan  dalam  Daftar  Pemegang  Saham  PT, sehingga hak-hak pemegang saham sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) UUPT dapat dilaksanakan oleh para ahli waris yang namanya telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham PT atas namanya.

## SARAN
Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka saran atas penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Pengurus  Perseroan  Terbatas  dalam  hal  ini  anggota  Direksi  Perseroan  Terbatas  didukung dengan pejabat Notaris dan instansi pemerintahan terkait perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat  umum  mengenai  peralihan  hak  atas  saham  dalam  Perseroan  Terbatas  akibat pewarisan. Sosialisasi tersebut  dapat dilakukan secara langsung melalui layanan  konsultasi call center atau layanan konsultasi tatap muka maupun secara tidak langsung melalui sosial media dengan menyediakan prosedur terkait pengurusan harta warisan. Hal ini bertujuan agar hak sebagai pemegang saham terlindungi dan mengantisipasi terjadinya penyalahagunaan atas kepemilikan saham dalam suatu Perseroan Terbatas; dan
b. Pemerintah perlu membuat peraturan pelaksana dari UUPT yang mengatur secara jelas dan rinci mengenai peralihan hak atas saham akibat pewarisan.

## 5. DAFTAR PUSTAKA Peraturan
Indonesia. Undang-Undang tentang Cipta Kerja. UU No. 11 Tahun 2020, LN Nomor 245, TLN No. 6573.
Indonesia. Undang-Undang tentang Jabatan Notaris. UU No. 30 Tahun 2004, LN Nomor 3, TLN No. 6573.
Indonesia. Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas. UU No. 1 Tahun 1995, LN Nomor 13, TLN No. 3587.
Indonesia. Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas. UU No. 40 Tahun 2007, LN Nomor 106, TLN No. 4756.
Indonesia.  Undang-Undang  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004 tentang Jabatan Notaris. UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3, TLN No. 5491.
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2845K/Pdt/2017 R.  Subekti  dan  R.  Tjitrosudibio.  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Dagang  dan  Undang-Undang Kepailitan.
R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

## Buku
Amanat,  Anisitus.  2003.  Membagi  Warisan  Berdasarkan  Pasal-Pasal  Hukum  Perdata  BW. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Bachtiar. 2018. Metode Penelitian Hukum. Banten: UNPAM PRESS.
Fajar ND, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Harahap, M. Yahya. 2016. Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: Sinar Grafika.
Hirman,  Yuni  Purwati,  Sigit  Sapto  Nugroho.  2017.  Hukum  Perseroan  Terbatas:  Prinsip  Good Corporate Governance dan Doktrin Piercing the Corporate Veil. Solo: Pustaka Iltizam.
Muhammad, Abdulkadir. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti. Nadapdap, Binoto. 2012. Hukum Perseroan Terbatas: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40
Tahun 2007. Jakarta: Permata Aksara.
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. 2007. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja. 1991. Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

## Jurnal
Fauzan,  Muhammad  Iqbal,  "Keabsahan  Berita  Acara  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  Yang Dibuat  Oleh  Notaris  Dalam  Kaitannya  Dengan  Pewarisan  Saham  Perseroan  Terbatas," Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad, vol. 3, hlm. 308-309, Juni 2020. Lay, Evelyn dkk, “Kedudukan Ahli Waris terhadap Boedel Warisan Hak Guna Bangunan yang Telah Berakhir” Amanna Gappa, Volume 29 Nomor 1, hlm. 39-40, 2021.
Sabri  Hamzah,  Irfan  dan  Abdul  Rais  Asmar,  “Jual  Beli  Boedel  Warisan  Tanpa  Adanya  Surat Penetapan Ahli Waris” Alauddin Law Development Journal (ALDEV), Volume 2 Nomor 2, hlm. 169, Agustus 2020.
Utami, Gita, “Tinjauan Yuridis Pemindahan Hak Kepemilikan Saham Berdasarkan Hak Waris Dalam  Perseroan  Terbatas”  Jurnal  Ilmiah  Universitas  Mataram  Fakultas  Hukum Universeitas Mataram, 2019.