## ECONOMICA
Journal of Economic and Economic Education Vol.3 No.1 (42 - 52)
PENGARUH SUMBER DAYA ALAM DAN SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP PENERIMAAN DAERAH

## Jolianis
Dosen Program Studi Pendidikan Ekonomi  STKIP- PGRI Sumbar Jl. Gunung Pangilun No.1, Padang Sumatera Barat
Email : jolianiskoto@ymail.com
submited: 14.05.17 reviewed:14.07.30 accepted: 14.10.30 http://dx.doi.org/10.22202/economica.2014.v3.i1.235

## Abstract
This  study  aims  torevealthe  effect  ofnatural  resourcesand  human  resourcesto  the  regional revenuestogetheror inparsial. This research is aquantitativeresearchcausative. Data analysis techniquesusedtoperformhypothesistestingismultiple  linear  regression  analysis.  Results  ofthe study  found  that  :  1)  Put  togethernatural  resourcesand  human  resourcessignificant  effect onlocal revenues. 2) Natural resourcessignificantly influence theregional revenues.3) Human resources significantly influence theregional revenues.

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan pengaruh sumber daya alam dan sumber daya manusia  terhadap  penerimaan  daerah  secara  bersama-sama  maupun  secara  parsial.  Jenis penelitian  ini  adalah  penelitian  kuantitatif  yang  bersifat  kausatif.  Teknik  analisis  data  yang digunakan  untuk  melakukan  pengujian  hipótesis  adalah  analisis  regresi  linear berganda.Hasil  penelitian  ini  menemukan  bahwa  :  1)  Secara  bersama-sama  sumber  daya alam  dan  sumber  daya  manusia  berpengaruh  signifikan  terhadap  penerimaan  daerah.  2) Sumber  daya  alam  berpengaruh  signifikan  terhadap  penerimaan  daerah.  3)  Sumber  daya manusia berpengaruh signifikan terhadap penerimaan daerah.
Keywords : Regional Revenuess, Natural ResourcesandHuman Resources
©2014 Prodi Pendidikan Ekonomi STKIP PGRI, Padang

## PENDAHULUAN
Keberhasilan  otonomi  daerah  tidak dapat  dilepaskan  dari  kemampuan  daerah di bidang keuangan  yang merupakan salah satu  indikator  penting  guna  mengukur tingkat otonomi suatu daerah karena untuk menjalankan  fungsi  pemerintahan  faktor keuangan merupakan suatu hal yang sangat penting,  karena  hampir  tidak  ada  kegiatan pemerintahan  yang  tidak  membutuhkan biaya untuk operasional.
Tujuan Otonomi Daerah menurut UU No.  32  Tahun  2004  pada  dasarnya  adalah sama  yaitu  otonomi  diarahkan  untuk memacu  pemerataan  pembangunan  dan hasil-hasilnya,
meningkatkan kesejahteraan  masyarakat,  menggalakkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakatmeningkatkan  pendayagunaan potensi  daerah  secara  optimal  dan  terpadu secara  nyata  dan  bertanggung  jawab, sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan  bangsa,  mengurangi  beban  dan campur tangan pemerintah pusat di  daerah yang  akan  memberikan  peluang  untuk koordinasi lokal.
Untuk  menyelenggarakan  otonomi daerah  yang  luas,  nyata  dan  bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan yang menggali sumber keuangan  sendiri  yang  didukung  oleh perimbangan  keuangan  antara  pusat  dan daerah.  Dalam  menjamin  terselenggaranya otonomi  daerah  yang  semakin  mantap, maka diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan keuangan sendiri  yakni  dengan  upaya  peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah
(PAD), baik dengan meningkatkan penerimaan  sumber  PAD  yang  sudah  ada maupun  dengan  penggalian  sumber  PAD yang  baru  sesuai  dengan  ketentuan  yang ada  serta  memperhatikan  kondisi  dan potensi  ekonomi  masyarakat.  Di  sisi  lain, saat  ini  kemampuan  keuangan  beberapa Pemerintah Daerah masih sangat tergantung  pada  penerimaan  yang  berasal dari  Pemerintah  Pusat.  Oleh  karena  itu, bersamaan dengan semakin sulitnya
keuangan negara dan pelaksanaan otonomi daerah  itu  sendiri,  maka  kepada  setiap daerah dituntut harus dapat membiayai diri sendiri  melalui  sumber–sumber  keuangan yang  dikuasainya.  Peranan  Pemerintah Daerah dalam menggali dan mengembangkan  berbagai  potensi  daerah sebagai  sumber  penerimaan  daerah  akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan,
pembangunan,  dan  pelayanan  masyarakat di daerah.
Peningkatan PAD sangat menentukan sekali  dalam  penyelenggaraan  otonomi daerah karena semakin tinggi PAD disuatu daerah maka daerah tersebut akan menjadi mandiri  dan  mengurangi  ketergantungan kepada  pusat  sehingga  daerah  tersebut mempunyai kemampuan untuk berotonomi.  Jadi  PAD  merupakan  salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan  dana  pembangunan  dan memenuhi belanja daerah. Biasanya penerimaan  PAD  untuk  masing-masing daerah  berbeda  dengan  yang  lainnya, rendahnya  PAD  merupakan  indikasi  nyata di  mana  masih  besarnya  ketergantungan daerah  kepada  pusat  terhadap  pembiayaan pembangunan baik langsung maupun tidak langsung.  Hal  ini  disebabkan  di  samping rendahnya potensi Pendapatan Asli Daerah di daerah juga disebabkan kurang intensifnya pemungutan pajak dan retribusi di daerah.
Pembangunan daerah merupakan bagian  dari  pembangunan  wilayah  yang komponennya  berisikan  berbagai  kegiatan pembangunan yang  dilakukan  secara bertahap  dan  berkesinambungan.  Untuk melaksanakan pembangunan di  Kabupaten Lima  Puluh  Kota  setiap  tahunnya  dibiayai oleh  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Berikut  ini  adalah  data  tentang realisasi  APBD  dan  konstribusi  PAD terhadap  APBD  Kabupaten  Lima  Puluh Kota selama 5 tahun terakhir :

## Tabel 1. APBD Kabupaten Lima Puluh Kota
No Tahun APBD Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD Total Pert 1 2005 352.673.319.400,00 - - 2 2006 393.190.316.142,00 11,79 4,27 3 2007 457.777.565.329,31 16,43 3,86 4 2008 510.088.812.146,98 11,43 3,99 5 2009 530.702.450.525,10 4,04 3,68 Sumber : BPS Kabupaten Lima Puluh Kota, 2013 Dari  data  di  atas  terlihat  APBD secara  kuantitas  mengalami  peningkatan setiap tahun tetapi persentasenya mengalami  perubahan  yang  berfluktuasi setiap tahunnya. Selanjutnya terlihat bahwa  relatif  kecilnya  kontribusi  PAD terhadap  APBD  setiap  tahunnya  dan persentasenyapun  mengalami  penurunan setiap tahun. Terjadinya penurunan kontribusi  PAD  terhadap  APBD  tentunya disebabkan  adanya  kegagalan  pemerintah dalam  menggali  potensi  perekonomian sehingga
PAD tidak mengalami
peningkatan yang signifikan setiap tahunnya.
Dalam prakteknya penerimaan
daerah  ini  sangat  dipengaruhi  oleh  banyak sektor, dimana apabila sektor-sektor dalam perekonomian  mengalami  perkembangan yang cukup baik tentunya akan menyebabkan  terjadinya  peningkatan  dari penerimaan  daerah.  Menurut  Boediono (2002:61)  bahwa  potensi  penerimaan daerah terdiri dari 1) PDRB sektor sumber daya  alam  (primer),  2)  PDRB  sektor industri  dan  jasa  lainnya  (non  primer),  3) besarnya angkatan kerja.
Adapun  penerimaan  daerah,  sumber daya alam dan sumber daya manusia dapat dilihat dari tabel 1 berikut ini: Tabel 2. PAD, SDA dan Angkatan Kerja  Kabupaten Lima Puluh Kota
No Tahun PAD SDA Angkatan Kerja Total (Juta Rupiah) Pert Total (Juta Rupiah) Pert Indeks SDM Pert. 1 2005 19,764,4 - 875,996.44 - 161.240 - 2 2006 16,786,4 (15,06) 927,679.97 5,89 142.845 18,77 3 2007 17,681,9 5,33 989,755.56 6,69 167.603 (11,41) 4 2008 20,337,8 15,02 1,048,552.59 5,94 168.030 17,33 5 2009 19,514,1 (4,04) 1,107,349.290. 5,60 182.352 0,25
Sumber : BPS Kabupaten Lima Puluh Kota, 2013
Berdasarkan  data  pada  Tabel  2 terlihat  bahwa  pemerintah  daerah  tidak mampu
mengoptimalkan potensi penerimaan  daerah  karena  diperlihatkan oleh  perubahan  yang  berfluktuasi  dari pendapatan  asli  daerah,  pertumbuhan  dari pendapatan  sektor  sumber  daya  alam, pendapatan  sektor  industri  dan  indeks sumber  daya  manusia.  Terlihat  bahwa apabila terjadi peningkatan ataupun penurunan  PAD  tidak  selalu  diikuti  oleh peningkatan dan penurunan dari pendapatan  dari  sektor  sumber  daya  alam, industri dan indeks sumber daya manusia.
Fenomena  di  atas  ini  merupakan indikasi  dari kurang  efektifnya pemerintah dalam  meningkatkan  potensi  penerimaan
daerah  karena  pada  prinsipnya  persentase pertumbuhan dari pendapatan sektor sumber daya alami itu mengalami peningkatan setiap tahunnya agar penerimaan daerah juga mengalami peningkatan. Fenomena yang terjadi pada pemerintah  Kabupaten  Lima  Puluh  Kota dalam meningkatkan potensi
penerimaannya  disebabkan  oleh  banyak faktor.  Penulis  mengasumsikan  bahwa faktor yang paling dominan mempengaruhi potensi  penerimaan  daerah  Kabupaten Lima Puluh Kota adalah pendapatan sektor sumber  daya  alam,  pendapatan  sektor industri  dan  indeks  sumber  daya  manusia. Dimana  dengan  adanya  peningkatan  dari
pendapatan  sektor  sumber  daya  alam, pendapatan sektor industri dan peningkatan indeks sumber daya manusia akan meningkatkan  juga  potensi  penerimaan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
Menurut  Boediono  (2002)  bahwa potensi  penerimaan  daerah  terdiri  atas variabel-variabel  sebagai  berikut  :  1) PDRB  sektor  sumber  daya  alam  (primer), 2)  PDRB  sektor  indsutri  dan  jasa  lainnya (non primer), 3) Besarnya angkatan kerja.
Jika  kita  lihat  bahwa  pemerintah daerah  Kabupaten  Lima  Puluh  Kota mempunyai  potensi  yang  tinggi  untuk meningkatkan penerimaannya karena daerah  ini  mempunyai  sumber  daya  yang cukup untuk dikembangkan yaitu:
1. Potensi  sumber  daya  alam  banyak  hal ini dapat kita lihat dari:
a. Luasnya kebun gambir
b. Luasnya kebun karet
c. Adanya kebun sawit
d. Memiliki batu bara
e. Subur dan luas areal perkebunan
f. Banyaknya perternakan unggas
g. Dan lain-lainnya
2. Sumber  daya  manusia  dengan  tingkat pendidikan cukup tinggi
3. Letak  daerah  yang  strategis,  hubungan lancar dan luas
4. Potensi lain yang cukup banyak seperti adanya  industri  Marmar  dan  batu  bata
di  samping  kemampuan  berdagang yang baik.
Dari  beberapa  hal  di  atas  kita  yakin otonomi daerah merupakan sistem pemerintahan yang pas dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.  Namun  semua  potensi yang  dimiliki  oleh  Kabupaten  Lima  Puluh Kota  masih  belum  dapat  digali  seoptimal mungkin,  hal  ini  terlihat  pada  fluktuasi pertumbuhan  PAD  sebagai  mana  terlihat pada  tabel  di  atas.  Semua  ini  disebabkan masih rendahnya kontribusi yang diberikan oleh  sumber  daya  manusia  terhadap potensi  sumber  daya  alam  dan  potensi industri  di  Kabupaten  Lima  Puluh  Kota, hal ini disebabkan masih rendahnya indeks sumber  daya  manusia  (0,49)  Kabupaten Lima  Puluh  Kota  dibandingkan  indeks rendahnya  indeks  sumber  daya  manusia propinsi Sumatera Barat (0,70).
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui dan menganalisis : 1)
Pengaruh  sumber  daya  alam  dan  sumber daya manusia secara bersama-sama terhadap  penerimaan  daerah,  2)  Pengaruh sumber  daya  alam  terhadap  penerimaan daerah, 3)  Pengaruh sumber daya manusia terhadap penerimaan daerah.
Secara konseptual dapat digambarkan kerangka  berpikir  penelitian  ini  adalah sebagai berikut

## Gambar 1. Kerangka Konseptual
Adapun  hipotesis  yang  akan  diuji pada penelitian ini adalah: 1) Sumber daya alam  dan  sumber  daya  manusia  secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap  penerimaan  daerah,  2)  Sumber daya alam berpengaruh signifikan terhadap penerimaan  daerah,  3)  Sumber  daya manusia  berpengaruh  signifikan  terhadap penerimaan daerah.

## Metodologi Penelitian
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian kuantitatif  yang  bersifat  kausatif.  Menurut Sugiyono  (2007:41)  bahwa  penelitian kuantitatif  yang  bersifat  kausatif  dimana berbicara dengan angka-angka serta melihat  pengaruh  antara  variabel  bebas (independen)  dengan  variabel terikat (dependent).  Jenis  data  yang  digunakan adalah  data  dokumenter  yaitu  data  yang
SDM (X 1 ) SDM (X 2 ) Penerimaan Daerah (Y)
sudah jadi yang memuat tentang penerimaan  daerah  berupa  pendapatan  asli daerah,  sumber  daya  alam  dan  sumber daya  manusia.  Data  dokumenter  ini diperoleh  dari  laporan  realisasi  anggaran pendapatan dan belanja daerah pada Badan Pengelola  Keuangan  Daerah  (BPKD)  dan BPS  Kabupaten  Lima  Puluh  Kota  selama 30 tahun terakhir (1980-2009)
Variabel penelitian ini terdiri dari dua variabel  bebas  yaitu  sumber  daya  alam (X 1 ),  dan  sumber  daya  manusia  (X 2 )  serta satu  variabel  terikat  yaitu  penerimaan daerah  (Y).  Penerimaan  daerah  yang dimaksud pada penelitian ini total penerimaan  daerah  yang  diukur  dari realisasi  pendapatan  asli  daerah  (PAD) selama 30 tahun terakhir yaitu tahun 1980- 2009.  Total  pendapatan  asli  daerah  ini akan dihitung dalam satuan rupiah. Sumber daya  alam  yang  dimaksud  pada  penelitian ini  adalah  total  penerimaan  dari  sektor- sektor  yang  termasuk  dalam  sumber  daya alam  selama  30  tahun  terakhir  yaitu
periode  1980-2009.  Total  pendapatan potensi  penerimaan  dari  sektor  sumber daya  alam  ini  akan  dihitung  dalam  satuan rupiah.Sumber daya manusia yang dimaksud  pada  penelitian  ini  adalah jumlah  angkatan  kerja  selama  30  tahun terakhir.  Variabel  potensi  sumber  daya manusia  pada  penelitian  ini  di  ukur  dalam satuan  jumlah  orang.  Teknik  analisis  data untuk  pengujian  hipotesis  adalah  regresi berganda.
A. Hasil Uji Asumsi Klasik
1) Uji Multikolinearitas
Tujuan  dilakukan  pengujian  ini adalah  untuk  mengetahui  apakah  sesama variable  independent  terjadi  korelasi  atau hubungan  antara  satu  variable  dengan variable  yang  lain.  Dalam  menggunakan analisis  regresi  linear  berganda  maka  data hasil  penelitian  tidak  boleh  mengalami multikolinearitas.  Adapun  hasil  analisis data  untuk  uji  multikolinearitas  data penelitian adalah sebagai berikut :

## Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas
No Variabel Tolerence VIF 1 SDA (X1) 0,714 1,096 2 SDM (X2) 0,787 1,271 Sumber: Pengolahan data sekunder, 2013 Berdasarkan hasil olahan data diketahui  bahwa  nilai tolerance dari Collinearity  Statistics mendekati  1  dan nilai VIF ( Variance Inflation Factor ) untuk semua variabel bebas di bawah 10. Hal ini menunjukkan  bahwa  tidak  terdapat  kasus multikolinearitas  antara  sesama  variabel bebas.

## 2) Uji Autokorelasi
Autokorelasi  digunakan  apabila  data yang  digunakan  adalah  data time  series, gunanya  adalah  untuk  menguji  apakah dalam  sebuah  model  regresi  linear  ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t- 1 (sebelumnya). Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh nilai DW adalah sebesar  1,974.  Dengan  demikian  dapat
disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi  pada  data  hasil  penelitian. Dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa tidak  ada  korelasi  antara  kesalahan pengganggu  pada  periode  t  dengan kesalahan  pada  periode  t-1  (sebelumnya) sehingga  data  hasil  penelitian  dapat dianalisis  dengan  analisis  regresi  linear berganda.
3) Uji   Heteroskedastisitas Ujiheteroskedastisitasdilakukan
untuk  mengetahui  apakah  dalam  sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari  residual  atas  suatu  pengamatan  ke pengamatan  lain.  Adapun  hasil  analisis data  untuk  uji  hetrroskedastisitasumber daya  alamta  penelitian  adalah  sebagai berikut
Tabel 4. Hasil Uji Heterosksedastisitas No Variabel Sig 1 SDA (X1) 0,091 2 SDM (X2) 0,557 Sumber : Pengolahan data sekunder, 2013 Berdasarkan  analisis  data  untuk  uji heteroskedastisitas  terlihat  bahwa  nilai signifikansi  dari  semua  variabel  bebas adalah  lebih  besar  dari  tingkat  signifikan yang  digunakan  (  =0,05).  Jadi  dapat dikatakan bahwa data hasil penelitian tidak mengalami kasus heteroskedastsitas.

## Hasil Analisis Regresi Linear Berganda
Untuk  membuktikan  hipotesis  yang diajukan,  digunakan  analisis  regresi  linear berganda dengan pendekatan OLS
(Ordinal  Least  Square) .  Hasil  analis regresi  linear  berganda  yang  telah  penulis lakukan dapat  dilihat pada Tabel  5 berikut ini :
Tabel 5. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda
No Variabel Koefisien t hitung Sig. 1 Kontanta - 13.054,082 2 SDA (X1) 41,702 2,288 0,003 3 SDM (X2) 79,057 0,121 0,213 Sumber : Pengolahan data primer, 2013
Nilai koefisien regresi masing- masing  variabel  dapat  tuliskan  ke  dalam persamaan  regresi  linear  berganda  sebagai berikut:
Y ˆ =    -  13.054,082  +  41,702  X 1 +  79,057 X 2 Nilai koefisien dari  masing-masing variabel dapat diartikan sebagai berikut :
1. Nilai konstanta (a) sebesar - 13.054,082berarti tanpa adanya pengaruh  dari  sumber  daya  alam  dan sumber  daya  manusia  maka  nilai penerimaan  daerah  hanyalah  sebesar  - 13.054,082. Tanda minus pada konstanta berarti nilai variabel penerimaan daerah sebelum dipengaruhi  sumber  daya  alam  dan sumber  daya  manusia  nilainya  sangat kecil  tetapi  dengan  adanya  pengaruh dari  kedua  variabel  tersebut  nilai  dari variabel  penerimaan daerah  akan mengalami  peningkatan  karena  kedua variabel bebas mempunyai tanda koefisien regresi positif.
2. Nilai  koefisien  regresi  dari  variabel sumber  daya  alam  (X 1 )adalah  sebesar 41,702.  Hal  ini  berarti  dengan  adanya peningkatan  sumber  daya  alam  dalam setiap satuannya akan dapat meningkatkan  penerimaan  daerah  (Y)
sebesar 41,702 dalam setiap satuannya. Dengan  asumsi  variabel  lain  tidak mengalami perubahan (ceteris paribus).
3. Nilai  koefisien  regresi  dari  variabel sumber  daya  manusia  (X 2 )adalah sebesar  79,057.  Hal  ini  berarti  dengan adanya  peningkatan  dari  sumber  daya manusia  dalam  setiap  satuannya  akan dapat  meningkatkan    nilai  penerimaan daerah (Y) sebesar 79,057 dalam setiap satuannya. Dengan asumsi variabel lain tidak  mengalami  perubahan  (ceteris paribus).
4. Nilai R-Square) sebesar  0,817,  hal  ini berarti  besarnya  pengaruh  dari  sumber daya  alam  dan  sumber  daya  manusia terhadap  penerimaan  daerah  adalah 81,70%  dan  sisanya  sebesar  28,30  % dipengaruhi  oleh  variabel  lain  yang tidak  masukan  ke  dalam  model penelitian.
5. Nilai  F  hitung  adalah  38,751  dengan nilai  signifikansi  sebesar  0,000.  Jika nilai  signifikansi  dibandingkan  dengan alpha  (  =0,05)  maka  terbukti  bahwa nilai  signifikansi  lebih  kecil  dari  alpha (0,000  <  0,05).  Hal  ini  berarti  terdapat pengaruh  yang  signifikan  sumber  daya alam  dan  dan  potensi  sumber  daya manusia secara bersama-sama terhadap
penerimaan  daerah.    Dengan  demikian hipotesis  pertama  dapat  diterima  pada tingkat kepercayaan 95%.
6. Hasil  analisis  regresi  linear  berganda diketahui  bahwa  nilai  koefisien  regresi variabel potensi sumber daya alam (X 1 ) adalah  sebesar  41,702dengan  nilai signifikansi  sebesar  0,003.  Jika  nilai signifikansi dibandingkan dengan alpha  (  =0,05),  maka  terbukti  bahwa nilai  signifikansi  lebih  kecil  dari  alpha (0,003  <  0,05).  Hal  ini  berarti  terdapat pengaruh  yang  signifikan  sumber  daya alam  terhadap  penerimaan  daerah. Dengan  demikian  hipotesis  kedua dapat diterima pada tingkat kepercayaan  95%.  Tanda  koefisien regresi dari variabel sumber daya alam yang  bertanda  positif  menunjukkan terjadi  pengaruh  yang  searah  dari sumber daya alam terhadap penerimaan daerah.  Artinya  semakin  tinggi  nilai sumber  daya  alam  yang  dimiliki  maka semakin tinggi pula penerimaan daerah.
7. Hasil  analisis  regresi  linear  berganda diketahui  bahwa  nilai  koefisien  regresi dari  variabel  sumber  daya  manusia (X 2 ) adalah 79,057dengan nilai signifikansi 0,213. Jika nilai signifikansi dibandingkan dengan alpha  (  =  0,05)  maka  terbukti  bahwa nilai signifikansi lebih besar dari alpha (0,213  >  0,05).  Hal  ini  berarti  tidak terdapat  pengaruh  yang  signifikan sumber daya manusia terhadap penerimaan  daerah.  Dengan  demikian hipotesis  ketiga  tidak  dapat  diterima (Ha ditolak atau Ho diterima).
Pembahasan Hasil Penelitian Pengaruh  Sumber  Daya  Alam  dan Sumber Daya Manusia Secara Bersama- Sama Terhadap Penerimaan Daerah
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama diketahui bahwa terdapat pengaruh signifikan sumber daya alam dan sumber daya manusia terhadap penerimaan daerah.  Dengan  terjadinya  peningkatan sumber  daya  alamdan  peningkatan  dari sumber  daya  manusia  maka  akan  dapat meningkatkan penerimaan daerah.
Menurut  Undang-Undang  Republik Indonesia  No.  32  Tahun  2004  tentang Pemerintah  Daerah  menjelaskan  untuk menyelenggarakan  otonomi  daerah  yang luas,  nyata  dan  bertanggung  jawab diperlukan  kewenangan  dan  kemampuan menggali  sumber  keuangan  sendiri,  yang didukung  oleh  perimbangan  keuangan antar  pemerintah  pusat  dan  daerah  serta antar  propinsi  dan  kabupaten  atau  kota yang merupakan prasyarat sistem pemerintah daerah.
Pendapatan  Asli  Daerah  merupakan suatu  pendapatan  yang  di  gali  murni  dari masing-masing  daerah,  sebagai  sumber keuangan  daerah  yang  digunakan  untuk membiayai  pengadaan  pembelian  dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembangunan  daerah  yang  tercermin dalam anggaran pembangunan.
Temuan  penelitian  ini  konsisten dengan pendapat Boediono (2002:61) yang menyatakan bahwa apabila potensi sumber daya  alam,  industri  dan  sumber  daya manusia  semakin  baik  maka  kemampuan untuk  mengoptimalkan  penerimaan  daerah akan semakin baik.
Temuan penelitian ini didukung oleh pendapat  Mardiasmo  (2004:49)  bahwa potensi penerimaan daerah dapat ditingkatkan dengan cara menggali sumber-sumber pendapatan daerah diantaranya melalui peningkatan pengelolaan  sumber  daya  alam  yang tersedia,  hal  ini  dimungkinkan  terjadi karena  pada  saat  ini  pemerintah  daerah pada  umumnya  kurang  mampu  mengelola potensi sumber daya alam yang tersedia di daerah.
Sepanjang  potensi  sumber  keuangan daerah  belum  mencukupi,  pemerintah pusat  memberikan  sejumlah  sumbangan kepada pemerintah daerah. Dengan demikian bagi pemerintah daerah
Kabupaten  Lima  Puluh  Kota,  di  samping mendapat  bantuan  dari  pemerintah  pusat juga  mendapat  limpahan  dari  pemda Tingkat  I  Propinsi.  Meskipun  bisa  jadi limpahan  dana  dari  propinsi  tersebut  juga berasal dari pemerintah pusat lewat APBN. Berbagai  penelitian  empiris  yang  pernah dilakukan  menyebutkan  bahwa  dari  ketiga
sumber  pendapatan  daerah  seperti  tersebut di  atas,  peranan  dari  pendapatan  yang berasal dari  pusat sangat dominan. diharapkan  dapat  menjadi  penyangga utama dalam pembiayaan pembangunan di daerah  hingga  kualitas  otonomi  makin baik.  Untuk  mewujudkannya  UU  No  33 tahun  2004  memberi  kewenangan  lebih luas  kepada  daerah  untuk  mengelola keuangan  dan  diperkuat  oleh  UU  No  32 Tahun  2004  untuk  memacu  pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya,
meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat, menggalakkan  prakarsa  dan  peran  aktif masyarakat dan meningkatkan pendayagunaan  potensi  daerah  secara optimal  dan  terpadu  secara  nyata  dan bertanggung  jawab.  Untuk  meningkatkan kualitas  otonomi  diperlukan  kemampuan untuk  menggali  sumber  keuangan  sendiri. Pemerintah  daerah  menuntut  mampu menggali  potensi  yang  dimiliki  daerahnya sebagai  sumber  penerimaan  asli  daerah dalam  upaya  meningkatkan  kemandirian daerah.
Menurut  Halim  (2001:175)  ciri utama  suatu  daerah  mampu  melaksanakan otonomi  adalah  (1)  kemampuan  keuangan daerah,  yang  berarti  daerah  tersebut memiliki  kemampuan  dan  kewenangan untuk  menggali  sumber-sumber  keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri  untuk  membiayai  penyelenggaraan pemerintahan;  (2)  Ketergantungan  kepada bantuan  pusat  harus  seminimal  mungkin, oleh karena itu PAD harus menjadi sumber keuangan  terbesar  yang  didukung  oleh kebijakan  perimbangan  keuangan  pusat dan  daerah.  Kedua  ciri  tersebut  akan mempengaruhi  pola  hubungan  antara pemerintah  pusat  dan  daerah.  Secara konseptual,  pola  hubungan  keuangan antara  pemerintah  pusat  dan  daerah  harus sesuai  dengan  kemampuan  daerah  dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan. Oleh karena itu, untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah, salah satunya dapat diukur melalui kinerja keuangan daerah
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) adalah salah satu sumber yang harus selalu dan terus menerus
dipacu
pertumbuhannya,  karena  PAD  merupakan indikator  penting  untuk  memenuhi  tingkat kemandirian pemerintah di bidang keuangan.  Semakin  tinggi  peranan  PAD terhadap  APBD  maka  semakin  berhasil usaha pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Temuan  penelitian  ini  membuktikan bahwa dalam upaya peningkatan kemandirian  daerah  pemerintah  daerah juga dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan salah satunya  memberikan  proporsi  belanja modal yang lebih besar untuk pembangunan  pada  sektor-sektor  yang produktif di daerah. Tiga sektor yang perlu mendapat  perhatian  yaitu  sektor  sumber daya  alam,  industri  dan  sumber  daya manusia. Apabila ketiga sektor dapat digali secara  optimal  pada  Kabupaten  Lima Puluh  Kota  tentunya  akan  menunjang terhadap  peningkatan  penerimaan  daerah setiap  tahunnya  karena  Pendapatan  Asli Daerah  merupakan  suatu  pendapatan  yang digali  murni  dari  masing-masing  daerah, sebagai  sumber  keuangan  daerah  yang digunakan  untuk  membiayai  pengadaan pembelian  dan  pemeliharaan  sarana  dan prasarana  pembangunan  daerah  yang tercermin dalam anggaran pembangunan.

## Pengaruh Sumber Daya Alam Terhadap Penerimaan Daerah
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua  diketahui  bahwa  terdapat  pengaruh yang  signifikan  positif  sumber  daya  alam terhadap  penerimaan  daerah.  Dimana dengan terjadinya peningkatan dari potensi sumber  daya  alam  akan  meningkatkan penerimaan daerah.
Potensi  sumber  daya  alam  perlu ditingkatkan  secara  komprehensif  agar mengalami  peningkatan  yang  berarti, karena potensi sumber daya alam berpengaruh  signifikan  positif  terhadap penerimaan  daerah.  Dengan  demikian potensi tersebut perlu dioptimalkan pengelolaannya  melalui  kebijakan  dengan memperhatikan dampak negatif dari pengelolaan tersebut.
Temuan  penelitian  ini  konsisten dengan  teori  yang  dikemukakan  oleh Kuncoro  (2004:76)  yang  menyatakan bahwa  sumber  daya  alam  yang  dimiliki suatu  daerah  akan  menentukan  tingkat penerimaan  daerah.  Daerah  yang  memiliki sumber  daya  alam  yang  banyak  dan  dapat dikelola secara baik tentunya akan berkontribusi  positif  terhadap  jumlah penerimaan daerah.
Menurut  Undang-Undang  Nomor  25 Tahun 1999 bahwa dalam rangka pembiayaan  pelaksanaan  desentralisasi, kepada  daerah  dialokasikan      dana perimbangan    yang  terdiri  dari  bagian daerah  dari  penerimaan  pajak  bumi  dan bangunan  (PBB),  bea  perolehan  hak  atas tanah dan bangunan (BPHTB), penerimaan  sumber  daya  alam  (SDA), dana  alokasi  umum  (DAU)  dan  dana alokasi khusus (DAK). Bagi daerah-daerah yang  mempunyai  potensi  sumber  daya alam  yang  banyak,  maka  secara  logika potensi  sumber  keuangannya  akan  lebih besar dari daerah yang mempunyai sumber daya  alam  yang  kecil.  Namun  perlu disadari  bahwa  potensi  sumber  daya  alam tersebut  sebagian  besar  (terutama  galian tambang)  merupakan  sumber  keuangan daerah yang bersifat terbatas eksploitasinya dan tidak dapat diperbaharui (unrenewable), sehingga cepat  atau lambat sumber tersebut akan habis.
Kuncoro (2004:187) menyatakan bahwa  pengelolaan  sumber  daya  alam  dan energi  mempunyai  tujuan  akhir  yaitu kesejahteraan  masyarakat  (social  welfare) dengan  tujuan  antara  sebagai  sumber devisa,  pemenuhan  kebutuhan  manusia, pelestarian lingkungan, pembangunan daerah/masyarakat dan pemerataan.
Dengan demikian pengelolaan harus
bersifat normatif dan seharusnya mempertahankan  rasio  cadangan  dengan pemakaian, harga yang wajar, royalty yang wajar dan rasio K/L yang relatif seimbang.
Menurut  Devas,  et.al  (1989:179) tujuan hubungan pusat dan daerah menyangkut  pembagian  tanggung  jawab untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu  antara  tingkat  pemerintahan  dan pembagian  sumber  penerimaan  untuk
menutup  pengeluaran  akibat  kegiatan- kegiatan tersebut, dengan tujuan utamanya untuk  mencapai  keseimbangan  antara berbagai  pembagian  berdasarkan  potensi dan sumber daya masing-masing daerah.
Era  Otda  tidak  disikapi  baik  oleh aparat  Pemda,  DPRD  maupun  warga masyarakat  dengan  kematangan  berfikir, bersikap  dan  bertindak.  Masing-masing elemen masyarakat lebih menonjolkan hak dari  pada  kewajiban  dalam  mengatur  dan mengurus sesuatu yang menjadi kepentingan  umum.  Dengan  kata  lain, masing-masing lebih mengedepankan egonya  untuk  kepentingan  pribadi  dan kelompoknya.
Pemahaman  terhadap  Otda  yang keliru, baik oleh aparat maupun oleh warga masyarakat menyebabkan pelaksanaan
Otda menyimpang dari tujuan mewujudkan masyarakat yang  aman,  damai  dan sejahtera. Keterbatasan sumberdaya dihadapkan  dengan  tuntutan  kebutuhan dana  (pembangunan  dan  rutin  operasional pemerintahan) yang besar, memaksa Pemda menempuh pilihan yang membebani  rakyat,  misalnya  memperluas dan  atau  meningkatkan  objek  pajak  dan retribusi, menguras sumberdaya alam yang tersedia,  dll.  Kesempatan  seluas-luasnya yang  diberikan  kepada  masyarakat  untuk berpartisipasi  dan  mengambil  peran,  juga sering  disalahartikan,  seolah-olah  merasa diberi  kesempatan  untuk  mengekspolitasi sumber  daya  alam  dengan  cara  masing- masing semaunya sendiri.
Di  pihak  lain,  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  (DPRD),  yang  seharusnya berperan  mengontrol  dan  meluruskan segala kekeliruan implementasi  Otda tidak menggunakan  peran  dan  fungsi  yang semestinya, bahkan seringkali mereka ikut terhanyut dan berlomba mengambil untung dari  perilaku  aparat  dan  masyarakat  yang salah.  Semua  itu  terjadi  karena  Otda  lebih banyak  menampilkan  nuansa  kepentingan pembangunan fisik dan ekonomi. Akibatnya  terjadi  percepatan  kerusakan hutan  dan  lingkungan  yang  berdampak pada percepatan sumber daya air hampir di seluruh  wilayah  tanah  air.  Eksploitasi hutan  dan  lahan  yang  tak  terkendali  juga
telah  menyebabkan  hancurnya  habitat  dan ekosistem  satwa  liar  yang  berdampak terhadap  punahnya  sebagian  varietas vegetasi  dan  satwa  langka  serta  mikro organisme  yang  sangat  bermanfaat  untuk menjaga kelestarian alam.
Temuan  penelitian  ini  membuktikan bahwa  sumber  daya  alam  yang  cukup melimpah  sampai  pada  saatnya  untuk dimanfaatkan  secara  efisien  dan  harus merujuk  pada  pengamanan  lingkungan. Pemanfaatan  sumber  daya  alam  yang boros, maka di masa mendatang, kita akan menjadi  penonton  dan  kekurangan  bahan baku. Kemudian diketahui bahwa keberadaan  hutan  alam  yaitu  hutan sekunder juga belum disentuh sama sekali. Padang  alang-alang,  gulma  pisang  hutan (Abaca), eceng gondok juga tidak dimanfaatkan, bahkan menjadikan problema  yang  cukup  serius.  Sektor perkebunan  juga  belum  dimanfaatkan, seperti  limbah  tandan  kosong  sawit, pelepah, pohon karet  yang tidak produktif. Sektor  perikanan  yang  sampai  saat  ini, system pengolahan pasca panen ikan hanya dibuat  ikan  asin  secara  tradisional  dan tidak  jarang  ikan  asin  disemprot  minyak tanah  atau  baygon  untuk  tujuan  tertentu. Pasca panen buah pisang, durian, rambutan juga belum diatasi  secara baik.  Buah-buah tersebut hanya dipasarkan secara
tradisional  dan  belum  ada  industri  pasca panen/sistem  pengolahan  di  Kabupaten
Lima Puluh Kota.
Pengaruh Sumber Daya Manusia Terhadap Penerimaan Daerah
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga  diketahui  bahwa  sumber  daya manusia  tidak  berpengaruh  signifikan terhadap  penerimaan  daerah.Dari  temuan penelitian  ini  diketahui  bahwa  potensi sumber  daya  manusia  yang  ada  di Kabupaten Lima Puluh Kota tidak mempengaruhi penerimaan daerah
Kabupaten  Lima  Puluh  Kota  mulai  dari tahun  1980  sampai  tahun  2009.  Hal  ini disebabkan sedikitnya angkatan kerja yang bekerja  di  sektor  perekonomian  yang  ada di Kabupaten Lima
Puluh Kota. Sebahagian  besar  angkatan  kerja  bekerja
pada sektor perekonomian di luar Kabupaten  Lima  Puluh  Kota.  Masih banyak  angkatan  kerja  yang  bekerja  pada sektor  informal  yang  tentunya  tidak memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah. Berdasarkan temuan penelitian
pemerintah  daerah  Kabupaten  Lima  Puluh Kota  perlu  membuat  kebijakan  tentang pemanfaatan sumber daya manusia melalui Balai  Latihan  Kerja  dan  kebijakan  untuk memotivasi  angkatan  kerja  untuk  mau bekerja  pada  sektor  perekonomian  yang ada  di  Kabupaten  Lima  Puluh  Kota  dan sektor formal.

## PENUTUP Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  pembahasan  maka dapat  ditarik  beberapa  kesimpulan  sebagai berikut :
1. Terdapat  pengaruh  yang  signifikan SDA  dan  SDM  terhadap  penerimaan daerah. Dengan terjadinya peningkatan dari  nilai  SDA,  dan  peningkatan  dari SDM  maka  akan  dapat  meningkatkan penerimaan  daerah.  Temuan  penelitian ini membuktikan bahwa tinggi rendahnya  tingkat  penerimaan  daerah setiap  periode  akan  dipengaruhi  oleh sumber  daya  alam  dan  sumber  daya manusia..
2. Terdapat  pengaruh  yang  signifikan positif potensi SDA terhadap penerimaan  daerah.  Dimana  dengan terjadinya  peningkatan  dari  potensi
SDA  akan  meningkatkan  penerimaan daerah.  Dari  temuan  penelitian  ini diketahui  bahwa  potensi  penerimaan pada  sektor  sumber  daya  alam  akan mempengaruhi tingkat penerimaan daerah,  dimana  dengan  terjadinya peningkatan  dari  pendapatan  sektor sumber  daya  alam  tentunya  akan meningkatkan penerimaan daerah..
3. Berdasarkan  hasil  pengujian  hipotesis ketiga  diketahui  bahwa  tidak  terdapat pengaruh  yang  signifikan  dari  potensi SDM  terhadap  penerimaan  daerah  di Kabupaten  Lima  Puluh  Kota.  Dimana dengan  terjadinya  peningkatan  dari potensi
SDM belum tentu
meningkatkan  penerimaan  daerah  di Kabupaten Lima Puluh Kota.

## Implikasi Kebijakan
Berdasarkan pembahasan hasil penelitian  ini  maka  implikasi  kebijakan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :
1. Pemerintah  daerah  Kabupaten  Lima Puluh Kota perlu mengambil kebijakan dalam usaha meningkatkan penerimaan daerah melalui peningkatan dari sektor sumber  daya  alamdan  sumber  daya manusia. Untuk meningkatkan penerimaan  daerah  dari  ketiga  potensi tersebut perlu dilahirkan payung
hukumnya  dalam  bentuk  Perda  dan
Keputusan  Bupati  Kabupaten  Lima Puluh Kota. 2. Pemerintah  daerah  Kabupaten  Lima Puluh Kota bersama Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD) perlu membuat kebijakan untuk meningkatkan penerimaan daerah dengan  mengoptimalkan  penerimaan dari  sektor  potensi  sumber  daya  alam dengan selalu memperhatikan ekosistem  disertai  payung  hukumnnya (Perda).
3. Pemerintah  daerah  Kabupaten  Lima Puluh  Kota  perlu  melakukan  berbagai upaya yang dapat mendorong
berdirinya  industri-industri  baru  dan meningkatkan  industri  yang  sudah  ada melalui kebijakan dan mencari peluang pasar  serta  meningkatkan  kemampuan bersaing,  meningkatkan  modal  serta mencari  peluang  ekspor  dari  komoditi andalan  yang  ada  di  Kabupaten  Lima Puluh Kota serta meningkatkan investasi  dari  luar  dengan  payung hukum (Perda).
4. Pemerintah  daerah  Kabupaten  Lima Puluh Kota harus berupaya semaksimal mungkin untuk peningkatan dari
potensi  sumber  daya  manusia  agar dapat  memberi  kontribusi  terhadap penerimaan  daerah  melalui  kebijakan yang  mampu  meningkatkan  motivasi mau  bekerja  di  sektor  perekonomian yang  ada  di  Kabupaten  Lima  Puluh Kota    dan  bekerja  di  sektor  sumber daya alam dan sektor industri serta mau berpindah  dari  sektor  informal  ke sektor  formal  dan  kebijakan  untuk menarik angkatan kerja mau bekerja di Kabupaten  Lima  Puluh  Kota  dengan jaminan perlindungan hukum (Perda).

## DAFTAR PUSTAKA
10.22202/economica.2014.v3.i1.235
Boediono.  2002 .  Dana  Alokasi  Umum  : Konsep,  Hambatan  dan  Prospek  di Era  Otonomi  Daerah. Jakarta  :  Buku Kompas Halim,  Abdul.  2001. Analisis  Deskriptif Pengaruh  Fiscal  Stress  pada  APBD Pemerintah  Kabupaten  dan  Kota  di Jawa  Tengah. KOMPAK  STIE  YO. Yogyakarta. Hal: 127-146. Kuncoro,  Mudrajat.  2004. Otonomi  dan Pembangunan  Daerah  :  Reformasi,
Perencanaan,  Strategi  dan  Peluang.
Penerbit Erlangga.
Mardiasmo. 2004. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Penerbit Andi. Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Kuantitatif  dan  Kualitatif  dan  R  &  D .
Alfabeta :Bandung
UU  No.  32  Tahun  2004  dan  UU  No.  33 Tahun  2004  Tentang  Pemerintah Daerah
Undang-Undang  Nomor  25  tahun  1999 pasa 3, tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah