## PLANTER PABRIK GULA PEKALONGAN MENGGUGAT UPAH MASA CULTUURSTELSEL

## Abstract
Two  main  things  leading  to  the  selection  of  Java  to  be  the  area  of investment  by  Dutch  colonial  were  the  presence  of  the  labors  and the  cheap  land  or  in  another  words  it  was  the  lower  production cost.  The  prerequisites  of  the  condition  establishment  were  put  in the  period  of  Cultuurstelsel  i.e.  when  the  political  and  economic obstacles  determined  their  form  in  the  coordinating  institution  of the  natives’  power  use  as  mediation  for  the  deployment.  For  the natives,  the  presence  of  the  financial  capital  began  to  be  sensed when the plantation industry was established. The industrial work pattern  emerged,  which  was  a  combination  of  agricultural employment of export plants with manufacturing employment. The concrete form was sugar factories. The issues mainly arose in how the  manner  of  the  Gubernemen  conditioned  various  social  strata, from  the  elite  top  to  small  farmers  to  get  involved  to  support  the planting  projects  in  ondernemings  and  the  process  of  turning  the sugarcanes into sugar.

## Keywords: Planter, Sugar Factories, Cultuurstelsel, Wage

## Abstrak
Dua hal utama yang menyebabkan dipilihnya Jawa menjadi lahan penanaman  modal  oleh  negara  kolonial  Hindia  Belanda  adalah terdapatnya  tenaga  kerja  dan  tanah  yang  murah,  atau  dengan kata  lain  biaya  produksi  yang  rendah.  Prasyarat  pembentukan kondisi  tersebut  diletakkan  dalam  kurun  Cultuurstelsel.  Yaitu, ketika  berbagai  kendala  politik  dan  ekonomi  menentukan bentuknya  dalam  wadah  penggunaan  kekuasaan  pribumi  sebagai mediasi  bagi  pengerahannya.  Bagi  masyarakat  pribumi  hadirnya modal  mulai  dirasakan  ketika  didirikan  industri  perkebunan. Muncul  pola  kerja  industri  yang  merupakan  gabungan  kerja agrikultur penanaman tanaman ekspor, dengan kerja manufaktur. Wujud kongkritnya adalah pabrik gula. persoalan timbul terutama pada  cara  bagaimana  gubernemen  mengkondisikan  berbagai lapisan  sosial  dari  elit  teratas  hingga  kaum  petani  kecil  diserap untuk  mendukung  berjalannya  proyek-proyek  penanaman  di onderneming-onderneming  dan  proses  pengolahan  tebu  menjadi gula.
Kata kunci: Planter, Pabrik Gula, Upah, Cultuurstelsel, Upah Pendahuluan
Sebelum  tahun  1800  kerja  dilakukan  semata-mata  untuk  hasil yang dikonsumsi sendiri oleh masyarakat petani Jawa. Kerja-kerja yang umumnya dilakukan dalam jalinan ikatan-ikatan perhambaan  untuk  kepentingan  komunitasnya  sendiri.  Jika  ada kelebihan  maka  kelebihan  tersebut  terserap  sebagai  upeti  oleh lapisan elit setempat.
Kerja  tak  berupah  muncul  pada  masyarakat  ini  dalam bentuk  pertama  kerja  wajib  untuk  lapisan  elit  setempat  yang dikenal dengan sebutan pancen (pantjendienst) atau kriegandienst; kedua  kerja  karena  terlibat  hutang  yang  mesti  dilunasi  dengan kerja mengabdi pada si pemberi hutang, dan ketiga adalah bentuk perbudakan, yang banyak diserap oleh VOC dengan menggunakan institusi-institusi  yang  ada  dalam  pengerahan  dan  penyerahan tenaga  kerja  oleh  para  kepala  “feodal”. 1 Kerja-kerja  tersebut dilakukan tanpa adanya lalu lintas uang sebagai upah. 2
Upah  mulai  dikenal  awal  abad  ke-19,  ketika  Raffles memperkenalkan  uang  sebagai  alat  tukar  kepada  masyarakat pribumi.  Apa  yang  dilakukan  Raffles  dengan  memasyarakatkan
1 Suri Suroto, Gerakan Buruh dan Permasalahannya (Prisma, No. 11, 1985), hal 26
2 Namun  terdapat  pula  pengecualiannya  di  ommelanden  Batavia, dalam  pengoprasian  pengilingan-pengilingan  gula,  para  pengelola memberikan  upah-upah  tunai.  Meskipun  jenis  uang  yang  digunakan hanya  berlaku  untuk  ditukarkan  pada  warung-warung  Cina  setempat yang  menyediakan  kebutuhan  pokok  (beras)  dan  candu.  (Gordon  R. Knight, From Plantation to Padi-field,  hal 187) Akan tetapi gejala ini tidak terlalu  umum,  sebab  sebagian  besar  populasi  pribumi  belum  melihat kegunaan  atau  fungsi  praktis  dari  uang.  Di  beberapa  tempat,  selama kurun VOC, bahkan ditemui uang dipakai sebagai perhiasan semata. [J. van Zwijndregt dan B.H. Schoonenberg, Peladjaran Ekonomi Cetakan ke- 2 (Jakarta: J.B. Wolters), hal 16]
uang  pada  petani  Jawa,  adalah  dalam  rangka  menjaring masyarakat Jawa untuk memasuki lingkungan pasar. Sebagaimana  diketahui  akibat  Revolusi  Industri  di  Inggris,  maka terjadi ekspansi pemasaran tekstil yang intensif ke seluruh dunia. Uang menjadi diperlakukan sebagai alat tukar. Karena itu seluruh pelosok  yang  diekspansi  oleh  perdagangan  Inggris  ini  harus disiapkan  untuk  menerima  barang-barang  produksinya,  sebagai negeri yang pertama kali melakukan revolusi produksi ini.
Meskipun politik dagang Inggris menjadi tidak efektif setelah Inggris meninggalkan Jawa dalam tahun 1816, namun persebaran uang  berlanjut  semakin  luas.  Seperti,  dalam  tahun  1820-an hampir  setiap  pekerjaan  dapat  mendatangkan  uang,  misalnya  di Pekalongan,  umumnya  pekerjaan  tukang  pacul  bertarif  10  duit, tukang  bajak  sawah  12  duit  sehari.  Sedang  pekerjaan  dalam penggilingan  tebu  menjajikan  antara  12  hingga  14  gulden  per bulan bagi seorang penebang tebu, dan  5 gulden bagi juru masak tebu (untuk tiap pemasakan 240 pikul gula). 3 Hal ini menunjukan betapa  cepatnya  populasi  pribumi  akrab  dengan  uang  yang kemudian  tidak  terlepas  dengan  sistem  upah  yang  menggejala  di setiap pekerjaan yang dilakukan.
Persoalan  yang  akan  dibahas  dalam  sub-sub  bab  berikut berkaitan  dengan  sistem  upah  yang  diberlakukan  selama  kurun cultuurstelsel.  Sub-bab  pertama  merupakan  penegasan  bahwa sepanjang  kurun  ini  upah  memang  diberikan,  terutama  dalam onderneming  gula.  Hal  ini  perlu  dibicarakan  karena  adanya keraguan dari segelintir peneliti tentang  pengoprasian upah. Pada dasarnya  para  peneliti  tersebut  beranggapan,  kerja-kerja  yang dilakukan  adalah  gratis,  merupakan  pajak  kerja  atas  tanah  yang dibagikan  oleh  gubernemen.  Sub-bab  kedua  akan  mengangkat
3 Arsip Karesidenan Pekalongan 82/1 B, hal 165
peristiwa  protes  dari  para  pengusaha  perkebunan  tebu  (planter) terhadap upah yang terlampau kecil, dan juga melihat bagaimana gubernamen  menganalisa  dan  menyelesaikan  masalah  tersebut. Sedang  sub-bab  terakhir  membicarakan  analisa  penulis  terhadap peristiwa tersebut. Dalam sub-bab ini akan diuraikan pengukuran besarnya  tingkat  upah  dibandingkan  dengan  harga  kebutuhan hidup sehari-hari

## A. Upah Kurun Cultuurstelsel
Ada  keraguan  dari  segelintir  peneliti  Jawa  abad  ke-19, khususnya  tentang  keberadaan  upah  yang  diterapkan  dalam onderneming pada umumnya. Keraguan ini berangkat dari dugaan:
“Pemerintah kolonial menentukan, bahwa pajak tanah harus dibayarkan  dengan  kerja  bakti  di  perkebunan-perkebunan. Itu  berarti,  bahwa  para  petani  tidak  akan  menerima  upah untuk  pekerjaan  di  perkebunan,  karena  kerja  bakti  yang dilakukan  sebagai  ganti  pajak  tanah.  Dengan  sendirinya pajak  tanah  tidak  perlu  dibayar  lagi  oleh  petani  yang memiliki tanah.” 4
Landasan  pijak  pernyataan  ini  secara  teoritis  benar,  karena asumsinya  perekrutan  tenaga  kerja  yang  dilakukan  oleh cultuurstelsel  adalah  kerja  rodi  di  bawah  pengayoman  lembaga- lembaga  heerendienst  maupun  cultuurdienst.  Namun  pada  saat data  ini  dihadapkan  dengan  data  primer,  maka  dugaan  tersebut
4 Onghokham,  Pulung  Affair:  Pemberontakan  Pajak  di  Desa  Patik Beberapa  Aspek  Politik  Desa  di  Madiun  Pada  Abad  ke-19  MISI  Jilid  VII, No.  1  (Jakarta,  1877)    hal.  11.  Hal  serupa  dinyatakan  pula  oleh Wertheim,  dalam  bukunya  W.F.  Wertheim,    Indonesian  Society  in Transition: A Study of Social Change (Den Haag, 1959) yang mengatakan: “The work had to be performed without pay.” (hal. 469).
segera  hapus  dengan  sendirinya,  sebagai  dapat  dilihat  dalam industri gula. Sebabnya dalam regulasi-regulasi di awal cultuurstelsel,  seperti  Resolutie  der  Hooge  Regering  5  Desember 1832  no.  1,  yang  menjadi  landasan  tulisan  Van  den  Bosch, 5 terdapat penjelasan mengenai upah-upah yang dibayarkan kepada buruh onderneming gula. Seperti untuk cultuurdienst, upah-tanam (plantloon) diberikan dengan syarat, jika:
“Ingeval  het  suikerriet  in  massa  meer  mogt  oplevaren  dan  14 pikols  per  bouw,  zal  1/3  dan  van  komen  ten  voordeele  van gouvernement, 1/3  ten voordeele der chinesche  mandoors, en 1/3 ten voordeele van den planter.” 6
Tentu  timbul  pertanyaan,  mengapa  upah  tersebut  harus dibayarkan  hanya  jika  jumlah  produksi  tebu  melebihi  14  pikul untuk  tiap-tiap  bau?  Untuk  menjawabnya  perlu  diajukan perhitungan-perhitungan yang dipakai gubernemen. Dalam pasal- pasal  suiker-contract  yang  diajukan  pada  kaum  tani,  biasanya dinyatakan  bahwa  tanah  yang  diberikan  pada  petani  mempunyai nilai uang sebesar 20 hingga 30 rupiah  (gulden). Selain itu petani yang  bersedia  bekerja  pada  gubernemen  juga  dibebaskan  dari beban  membayar  uang  kuli  gladag  satu  gulden.  Kemudian,  Bosch menambah  dengan  besarnya  pajak-tanah  pada  tanah  yang dibagikan  tersebut  sebesar  7,  50  gulden.  Jumlah  keseluruhan uang tersebut diperhitungkan sebagai hutang yang harus dilunasi dengan  serangkaian  kerja  menanam  dan  memelihara  tebu  yang untuk  tiap  bau  kebun  diperhitungkan  menghasilkan  sebanyak  14 pikul.  Hal  ini  menjadi  inti  perhitungan  pajak-kerja  cultuurstelsel.
5 AKP/Bosch 1834
6 Ibid., bijlage B.
Melalui  logika-logika  yang  diperhitungkan  dengan  angka-angka fiktif  tersebut,  gubernemen  bisa  menyerap  kerja  gratis  atau  kerja dengan upah sangat murah dari petani.
Untuk  menggampangkan  mekanisme  kerja  diatas  maka organisasi  pengarahan  kerjanya  dilakukan  dengan  menetapkan kerja  wajib  bagi  desa.  Namun  dengan  sistem  pengerahan  kerja secara  sedesa-sedesa  timbul  masalah,  yaitu  beban  kerja  berbeda- beda bagi masing-masing desa, sebagai dibicarakan oleh Burger:
“Desa-desa  yang  dikenaknan  padjak  tanah  jang  tinggi kadang-kadang  melakukan  pekerdjaan  jang  lebih  sedikit daripada desa-desa jang padjak lebih rendah.” 7
Sehingga  menjadikan  regulasi  yang  dibuat  Van  den  Bosch  di  atas sedikit  dimodifikasi,  yaitu  dengan  keputusan  pemerintah  kolonial yang intinya mengatakan:
“[...]  pembebanan  itu  hampir  dimana-mana  diganti  dengan pembajaran  upah  tanam  setjara  perseorangan  kepada orang-orang jang berkewadjiban menanam, sehingga memungkinkan pembajaran menurut prestasinja [...]” 8
Selain  cultuurdienst,  kerja-kerja  seperti  penarik  gerobak, pengumpul  bambu,  batu-bata,  kapur  dan  kayu,  dan  kuli  atau buruh dalam pabrik, ditetapkan upah tanpa beban kerja rodi atau
7 DH. Burger, Sedjarah Ekonomis Sosiologis Indonesia, hal. 188
8 Ibid., hal. 188
gratis. 9 Kerja  diperhitungkan  berdasarkan  prestasi  kerja,  yaitu kemampuan  setiap  buruh  dalam  melakukan  kerja  menentukan besaran upah yang dibayarkan.

## Planter  Menggugat Upah 10
Dalam  bulan  Mei  1842  pada  saat  terjadi  rotasi  penanaman lahan  tebu  di  kabupaten  Batang,  pada  desa-desa  Kaliepoetjang Koelon, Karanganjar dan Wates Ageng. Lahan-lahan tebu tersebut akan  diperluas  penanamannya  dan  membutuhkan  penyerahan tanah-tanah baru. Residen meminta tanah-tanah yang kondisinya lebih baik untuk dipakai menanam tebu dalam jangka dua tahun. Intruksi gubernemen ini disampaikan langsung oleh bupati Batang kepada para kepala desa.
Namun  pada  22  Oktober,  kontrolir  Batang  melaporkan, sejumlah  46  desa  yang  penduduknya  melakukan  cultuurdienst tebu untuk masa tanam tahun yang lalu belum dilunasi upahnya untuk  kerja  musim  panen  tahun  ini.  Sebabnya,  mereka  dianggap belum  cukup  memenuhi  pajak  natura  tebu  yang  harus diserahkan,  yang  ada  dalam  kontrak-kontrak  tahun  1841  dengan upah sebesar 14,22 gulden per kepala.
Keadaan  menggenting  planter  dan  petani  tebu  yang  terlibat onderneming  tersebut  tidak  mau  melunasi  pajak  natura  yang dibebankan  melainkan  justru  melakukan  tuntutan  untuk kenaikan upah dari 14,22 gulden menjadi 25 gulden.
9 Hingga  tahun  1836  hanya  pabrik  gula  saja  yang  mempunyai ordonansi  perupahan  tertulis  [“Fabriekenordonnantie”,  ENI  Jilid  1 (Leiden: Martinus Nijhoff, 1917), hal. 697]
10 Penjelasan  berikut  ini  semata-mata  didasarkan  pada  Besluit  2 Februarij  1843.  Namun  karena  dalam  menyusun  besluit  dilakukan diskusi-diskusi  yang  terdiri  dari  missive  antar  lembaga,  maka  guna menyingkat  penulisan  sumber  primer,  untuk  seterusnya  peristiwa  di bawah tidak mencantumkan besluit sumber.
Isu  untuk  menuntut  kenaikan  upah  dengan  sangat  cepat menyebar  ke  desa-desa  lain.  Sehingga  pada  24  Oktober  terdapat 600  planter  dari  51  desa 11 bergabung  langsung  menghadap  ke rumah residen menuntut kenaikan upah.
Terdapat  tiga  hal  yang  digugat  para  planter,  seperti dilaporkan  Jaksa  Besar,  Prawiro  Widjoijo,  pertama,  mereka menolak bagian tanah yang harus dikerjakan untuk ditanami tebu karena  kondisi  tanah  tersebut  buruk;  kedua,  menuntut  kenaikan upah dari f 14,22 menjadi f 25; ketiga, planter menolak menanam paparan  tebu  karena  pekerjaan  untuk  mengolah  tanaman  milik petani sendiri belum selesai, para planter bersedia menanam tebu kalau  pekerjaannya  telah  selesai. 12 Sebelum  tuntutan  dipenuhi oleh gubernemen, planter akan tetap menolak untuk bekerja, atau “mogok” (aanstaken).
Dalam  konteks  tuntutan  di  atas,  gubernemen  menyangkal tuntutan pertama para planter. Menurut penyelidikan yang segera dilakukan,  terbukti  bahwa  laporan  tersebut  hanya  mengada-ada saja, sekedar alasan untuk melakukan tuntutan pada gubernemen. 13 Bagi gubernemen persoalan pertama di sini adalah tuntutan planter untuk kenaikan upah saja.
Pada dasarnya gubernemen setuju bahwa jumlah upah yang dibayarkan memang rendah, 14 sebab para planter yang dipekerjakan  tersebut  umumnya  tidak  memiliki  (menguasai)
11 Dalam  tahun  tersebut  di  kabupaten  Batang  terdapat  88  desa yang dilibatkan cultuurdienst tebu
12 Proces verbal 29 November 1842.
13 Missive  Raad  van  Indie  kepada  Residen  Pekalongan,  10 Desember 1842.
14 Missive,  Raad  van  Indie  10  Desember  1842;  missive  Residen Pekalongan kepada Directeur der Kultures, 4 Januari 1843
tanah. 15 Namun  gubernemen  pun  tetap  bersikeras  bahwa  planter telah  melakukan  persetujuan  kontrak  kerja  dengan  upah  sebesar 14,22  gulden,  dan  janji  tersebut  harus  tetap  ditepati,  tidak  ada alasan untuk mengatakan tidak puas. 16 Tuntutan planter tersebut merupakan  tidakan:  “kurang  adjar,”  karena  mengakibatkan terbengkalainya kebun-kebun tebu. 17
Hanya  dua  missive  yang  menangkap  dua  persoalan  secara agak  jelas  tentang  penyebab  peristiwa  di  atas,  pertama  dari Residen  Pekalongan  yang  menjelaskan  bahwa  terjadi  ketidak beresan  dalam  pembayaran  upah  di  desa-desa, 18 yang  kemudian dianalisa  oleh  Directeur  der  Kultures.  Adanya  kesewenang- wenangan  yang  terjadi  dalam  desa-desa  oleh  kepala  desanya, terutama  dalam  melakukan  penunjukan  tanah  yang  dilakukan secara  tidak  adil,  kemudian  plantloon  yang  dibayarkan  tidak merata  karena  diberikan  melalui  lurah,  menjadikan  banyak planter tidak menerima upah sebagaimana mestinya. Diluar pokok masalah  ketidak  beresan  pembayaran  upah  dalam  desa,  Directeur der  Kultures  mengusulkan  kepada  Residen  agar  membayar  penuh upah  yang  semestinya  diberikan  kepada  planter  sebesar  17,77 gulden, sesuai dengan proposal. 19
15 Missive  Residen  Pekalongan  kepada  Directeur  der  Kultures  4 Januari 1843
16 Missive Raad van Indie 10 Desember 1842
17 Missive Residen Pekalongan 4 Januari 1843
18 Missive, 12 November 1842
19 Missive  Directeur  der  Kultures  kepada  Residen  Pekalongan,  13 Januari 1843
Meskipun  pada  akhirnya  segala  usul  berhenti  sebagai  usul saja,  karena  Direktur  Algemeene  Secretarie  telah  menolaknya 20 sehingga  tindakan  yang  dipilih  adalah  pemulihan  kondisi  rust  en orde  bagi  para  penanam  tebu  (atau  gubernemen).  Akan  tetapi terlepas  dari  penilaian  baik-buruk  pembuangan  ke-empat  orang tersebut,  yang  jelas  para  planter  kini  kembali  bekerja  dan  tidak melakukan  tuntutan  lagi. 21 Paling  tidak  pembuangan  tersebut menjadi tindakan tepat bagi gubernemen.

## Upah Riil
Ada  hal  yang  sebenarnya  cukup  penting  dalam  tuntutan planter  di  atas  namun  diabaikan  dalam  analisa  gubernemen terhadap peristiwa planter menggugat. Karena, gubernemen hanya memusatkan persoalan pada satu dari tiga tuntutan planter, yaitu upah saja. Sedang penolakan planter untuk menanam lahan yang dianggap berkondisi buruk, dan menolak atau menunda menanam paparan  tebu  karena  pekerjaan  untuk  mengolah  tanaman  milik petani  sendiri  belum  selesai,  diabaikan  begitu  saja.  Selain  itu meskipun  dugaan  gubernemen  bahwa  salah  seorang  dari penghasut gugatan upah diatas adalah orang berpengaruh di desa, atau  lurah,  namun  analisa  gubernemen  hanya  sampai  pada menilai  sikap  sewenang-wenang  dari  elit  desa  tersebut  terhadap rakyatnya;  sedang  alasan  mengapa  seorang  kepala  desa menghasut,  yang  menjadi  pangkal  dari  planter  menggugat,  justru tidak terungkap.
Pribumi  berpengaruh  sebenarnya  telah  terlibat  dalam produksi  barang-dagangan,  seperti  para  bupati,  para  kepala
20 Missive kepala Residen Pekalongan, 16 November 1842
21 Hal ini menjadi penegasan akhir dsari “diskusi” antar lembaga di  atas  dan  disimpulkan  dalam  Besluit  2  Februari  1843.  Ke  empat penghasut kemudian di pindahkan dari penjara Semarang ke Krawang
distrik,  dan  berlanjut  pada  lapisan  orang  yang  ber  hak  istimewa dalam  desa.  Singkatnya  telah  muncul  kesadaran  entrepreneur  di kalangan  pribumi,  yaitu  tanah  bisa  dijadikan  alat  yang menghasilkan  laba  lebih  besar  bila  diolah  sendiri.  Tentu  timbul pertanyaan  berapa  selisih  labanya  jika  sebidang  tanah  diolah sendiri  dengan  jika  diolah  bagi  kepentingan  gubernemen?  Dari penghitungan  yang  dilakukan  bupati  Wirio  Dhi  Negoro,  bila sebidang  tanah  ukuran  satu  bau  ditanami  padi  atau  ketela  atau jagung  setelah  mengeluarkan  ongkos-ongkos  bibit  dan  upah  bagi penerjaannya  sekitar  1,44  gulden  maka  hasilnya  bisa  dijual sebesar  21  hingga  22  gulden.  Jika  tanah  tersebut  dipakai  untuk menanam  tebu  bagi  penggilingan-penggilingan  Cina  yang  masih beroprasi  akan  mendapat  80  gulden. 22 Dan  paling  tidak  untuk tanaman  bukan  tebu,  setahun  bisa  menanam  tiga  kali,  jadi pendapatan  bersih  dari  satu  bau  tanah  adalah  61,68  gulden. Kalau  tanah  tersebut  dipakai  untuk  tebu  gubernemen,  selama  2 tahun, hanya diberikan pengganti sebesar 56,88 gulden (upah bagi 4  orang  pengolah  yang  masing-masing  menerima  14,22  gulden), suatu jumlah pendapatan riil yang jauh berbeda.
Dari deskripsi ini menjadi cukup beralasan jika petani-kaya lebih  memilih  mengusahakan  tanahnya  sendiri  untuk  suatu produk  pertanian  daripada  jika  memberi  waktu  dan  tenaganya untuk  onderneming  gubernemen.  Sehingga  cukup  beralasan  jika
22 Lihat  laporan  tahun  1835:  “Njang  terseboet  die  bawa  snie menoendjoeken  atoeran  sawa,  dieija  orang  poenja  pakerdjaan  bolenja tanem  apa-apa,  die  dalem  ietoengan  njang  satoe  baoe.”  (AKP7/1).  Hal serupa  juga  dilaporkan  oleh  Residen  Praetorius  dalam  laporan perbandingan  sebelum  dan  setelah  diberlakukannya  cultuurstelsel  (AC 46).  Beberapa  tahun  sebelumnya  kaum  “fabriekant”  Cina  malah menjanjikan  jumlah  uang  lebih  besar  bagi  para  penanam  tebu,  untuk satu bau lahan tebu diberi ongkos pengganti sebesar f 125 (AKP 82/1 B). Hal  inilah  yang  kiranya  lebih  mendorong  kaum  petani-kaya  tidak  atau segan membantu proyek penanaman tebu gubernemen.
mereka  mengorganisir  planter  lainnya  dengan  cara  menghasut, untuk mengajukan tiga tuntutan seperti telah disebutkan di atas.
Persoalan  utama  yang  melandasi  analisa  gubernemen adalah  masalah  upah.  Namun  tidak  dijelaskan  mengapa gubernemen  tetap  bertahan  pada  tingkat  upah  yang  dianggap tidak memadai kalau pada dasarnya disadari bahwa upah tersebut terlalu  rendah.  Di  lain  sisi  seolah-olah  gubernemen  cukup  sadar untuk  menerima  kondisi  bahwa  upah  mesti  dibayarkan  sesuai dengan  kondisi  biaya  hidup  setempat.  Hal  ini  pernah  diutarakan pada awal didirikannya pabrik-pabrik modern, antara tahun 1837- 1838,  Residen  Pekalongan  telah  membuat  surat  edaran,  yang secara  singkat  mengingatkan  pada  kaum  fabriekant  bahwa  upah yang  mesti  dibayarkan  dalam  karesidenan  ini  lebih  tinggi  dari  di tempat  lain:  “Dat  de  koelieloonen  in  deze  Residentie  hooger  dan Djapara  zijn.” 23 Namun  dilain  sisi  Raad  van  Indie  melihat pemberian upah kepada para planter telah memadai tanpa melihat kondisi riil, perbandingan antara upah dengan harga pasar:
“Di  bawah  komentar  bahwa  oleh  rakyat  (dianggap  dari seluruh  Jawa)  untuk  panen  gula  tahun  1840  maksimum  f 32.73,  dan  minimum  f  6.41  per  kk  [...]  jadi  f  14.22  adalah jumlah yang jauh dari rata-rata tahun 1840.” 24
Kalau demikian tentu timbul pertanyaan, bagaimana orang- orang  tersebut  diatas  memperhitungkan  tinggi  atau  rendahnya jumlah  upah  yang  mesti  dibayarkan  pada  buruh-buruh  pribumi?
23 Missive  Residen  Pekalongan  kepada  Directeur  der  Kultures  6 November 1837, AC 1624
Mengapa  pendapat  yang  satu  menjadi  tidak  konsisten  bila dihadapkan dengan pendapat yang lain?
Secara  teoritis  upah  ditentukan  nominal,  yaitu  sejumlah uang tunai yang diterima oleh buruh. Namun perhitungan seperti ini  seringkali  mengabaikan  kondisi  riil  harga-harga  kebutuhan pokok  sehari-hari,  yang  bisa  didapat  dari  jumlah  nominal  yang diterima buruh tersebut. Jadi, upah seharusnya ditentukan secara riil, atau kondisi harga kebutuhan riil menentukan besarnya upah nominal.  Bagi  buruh,  upah  riil  lebih  besar  artinya  daripada  upah nominal,  sebab  seandainya  upah  nominal  naik,  sedangkan  pada saat  yang  sama  harga-harga  kebutuhan  hidup  naik  dengan prosentase yang sama, maka upah riil akan tetap tidak berubah. 25 Secara  singkat  masalah  ini  pernah  ditanyakan  dengan  kata-kata sebagai berikut:
“Harga-tenaga  kaoem  boeroeh  sama  dengan  keperloean penghidoepannja  oentoek  mengembalikan  tenaga  jang terpakai (reproductie kekoeatannja). Dan keperloean penghidoepan ini boekan sadja makanan peroet, akan tetapi joega makanan otak. Oleh karenanja maka harga tenaga itoe tidak tetap, akan tetapi  toeroen-naik, berobah.” 26
Pemerintah  kolonial  mestinya  cukup  sadar  tentang  sistem upah yang diterapkannya. Namun mencegah terjadinya pelonjakan yang akan mengacaukan harga produk dan juga laba yang dikedur dari  Jawa,  maka  gubernemen  menetapkan  besar  upah  maksimal secara sepihak:
25 J. van Zwijndregt dan B.H. Schoonenberg, Peladjaran Ekonomi, hal 121
“Pemerintah mendjaga agar upah-upah itu djangan meningkat. Pemerintah  mempertimbangkan untuk mengatur upah-upah kerdja itu dengan kekuasaan tertinggi.” 27
Namun  yang  terjadi  di  Karesidenan  Pekalongan  selama tahun-tahun  awal  beroperasinya  onderneming-onderneming  gula adalah kemrosotan produksi tanaman pokok yang mengakibatkan pelonjakan harga beras. Sehingga hal ini dapat menjadi salah satu penyebab yang memudahkan menyulut para planter gurem, tuan- tanah, untuk menuntut upah lebih besar.
Kelabilan  atau  (fluktuasi)  pada  harga  kebutuhan  pokok, memaksa  gubernemen  setiap  tahun  melakukan  penetapan regulasi-regulasi  baru  untuk  tingkat  upah  maksimal.  Seperti selama  tahun  1840-an  upah  bertahan  antara  12  hingga  15  duit; dan sejak 1850 antara 15 sampai 20 duit, sedang untuk kuli yang bersedia  kerja  nonstop  siang-malam  sekaligus  mendapat  40  duit. Tetapi  untuk  kerja-kerja  pengawas  atau  mandor  upah  per  hari jauh  lebih  besar  sekitar  40  duit. 28 Apa  yang  diregulasikan  tidak harus  sesuai  dengan  apa  yang  dipraktekan,  seperti  dalam pertengahan  abad  ke  tiga,  pabrik  di  Pekalongan  membayar  upah untuk kerja siang hari antara 15 (Sragie) hingga 18 duit (Kalimatie dan Wonopringo); dan untuk kerja malam hari antara 18-20 duit. 29 Jelas  meski  jumlah  selisih  upah  antara  regulasi    dengan  yang diberikan  pabrik  sangat  kecil,  antara  2-5  duit,  namun  jumlah
27 D.H. Burger, Sedjarah Ekonomis Sosiologis Indonesia, hal 188.
28 Lijst  van  Ingekochte  Materialen  en  Verwerkte  Arbeidsloonen 1842-1859, AKP 20/1; Kultuur Verslag 1962 sub “Dagloonen”, AC 1624
upah  seperti  ini  ternyata  tidak  pernah  memunculkan  gugatan baru,  selain  peristiwa  di  atas  hingga  berakhirnya  cultuurstelsel. Padahal sejak 1850 untuk plantloon terjadi penurunan dari 14,22 gulden di tahun 1840-an, menjadi sedikit lebih dari 13 gulden. 30
Jadi  agaknya,  memang  erat  kaitan  antara  upah  dengan harga  kebutuhan  sehari-hari.  Sehingga  dinyatakan  oleh  Residen dalam tahun 1852:
“Bahan  makanan  pada  umumnya  murah  dan  kita  dapat hidup mudah dengan 10 a 12 duit per hari.” 31
Karena  harga  kebutuhan  pokok  minimal  kini  bisa  ditekan  tanpa mengalami  kelabilan  (fluktuasi)  yang  berdampak  terhadap besarnya  upah.  Hal  ini  menunjukan  bahwa  gubernemen  pun cukup  sadar  atas  kondisi  riil  para  buruhnya.  Sehingga  ketika Commissie  Umbgrove,  yang  kemudian  harus  merancangkan perbaikan-perbaikan  dalam  cultuurstelsel  menasehatkan  untuk mempertahankan pembayaran upah-upah itu, 32 hal tersebut dapat terlaksana.  Umbgrove  sendiri  melihat  kenyataan  yang  ditemui selama  penelitian  komisi  tersebut,  bahwa  terdapat  buruh-buruh tak bertanah mengakibatkan mereka harus memperoleh
30 Verslag  betreffende  de  suiker  cultures,  met  aantoning  der uitkomsten 1861, RA 120

## 31 AC 1624
32 AC  1584.  Selama  penelitiannya  di  Pekalongan,  commissie umbgrove  mencatat  upah-upah  yang  diberikan  pabrik-pabrik  gula tersebut  sebagai  berikut:  upah  penarik  gerobak  15  duit;  kuli  pabrik untuk  kerja  satu  shift  (siang  atau  malam  saja)  sebulan  f  5,40; pengumpul bambu 10 duit per gerobak; untuk pengangkut batu-bata 45 duit  per  1.000  biji  (harga  batu-bata  tersebut  f  3,50);  dan  untuk mengangkut kapur 32 duit per koyang.
kebutuhan  pokok  sehari-hari  dengan  membeli.  Sehingga  upah menjadi sangat diperlukan.

## Kesimpulan
Bagi  masyarakat  pribumi  Jawa  hadirnya  kolonialisme beserta lembaga-lembaga bentukannya sangat besar pengaruhnya, terutama  di  sekitar  hadirnya  industri  agrikultur  dan  sistem  upah yang  berwujud  pabrik  gula.  Korban-korban  cultuurstelsel  dalam bentuk masyarakat Jawa umumnya dan khususnya di Karesidenan  Pekalongan,  pertama  sistem  ini  telah  berhasil ditegakan  dengan  menghancurkan  lapisan  elit  setempat  sebagai pengusaha  pribumi  (domestik)  yang  mulai  tumbuh,  —yang menjadi lawan-lawan efektif bagi industri agrikultur gubernemen— sekarang tidak lebih hanya menjadi pejabat bergaji dalam barisan Pangreh-Praja. Kedua, industri gula yang menyerap tanah, air, dan tenaga  kerja  secara  besar-besaran  telah  membawa  dampak hancurnya  kebutuhan  pokok  petani,  beras.  Hal  ini  mendorong dampak ketiga, yaitu terjadi proletarisasi yang secara riil terwujud dengan  munculnya  kuli  dan  atau  wong  boeroeh.  Suatu  kelas buruh  yang  timbul  sebagai  jawaban  atas  kepadatan  penduduk yang  mulai  tidak  bisa  diatasi  oleh  sistem  perekonomian  pedesaan Jawa  lama.  Tegasnya  terjadi  transformasi  pada  masyarakat pribumi,  yakni  penglepasan  petani  dari hak  mengolah  tanah  desa dan  kini  menjadi  penjual  tenaga  kerja. Dengan  munculnya  buruh Jawa,  maka  pengerahan  tenaga  dalam  bentuk  kerja  kontrak (suiker-contract) menjadi tidak diperlukan lagi. 33
33 Hal ini menjadi antiklise dari perkembangan yang berlangsung di Sumatera. Kalau pola pengerahan tenaga kerja di Sumatera landasan utamanya  adalah  kerja  kontrak,  atau  kuli  kontrak,  yang  didatangkan dari  Jawa.  Sedang  perkembangan  di  Jawa  justru  kebalikan  dari  di Sumatera,  yaitu  kerja  kontrak  tergeser  dengan  melimpahnya  buruh pribumi.

## Referensi
AC1584 :  Angket  melalui  tanah,  desa,  penduduk,  jalan dan  lain-lain,  yang  dijawab  oleh  lingkungan, pengusaha perkebunan Karesidenan Pekalongan,  dengan  daftar-daftar  kira-kira 1854. [Commissie Umbgrove]. AC1624 :  Laporan  Tahunan  Karesidenan  Pekalongan 1834-1865. AKP7/1-4 : Inkomende Uitgande Regten. AKP20/1 :  Lijst  van  Ingekochte  Materialen  en  Verwerkte Arbeidsloonen 1842-1859. AKP73/1 Nb. 39 :  Suiker  Contracten  tussen  de  Gouverment  en resident  Pekalongan  en  de  dessa’s  hoofden, 1830-1833. AKP82/1 B : Statistiek van de Residentie Pekalongan 1820. AKP/Bosch 1834  : Eenige Zakelijke Extracten uit een  Algemeen overzigt, door Z.E. den Komissaris Generaal Van den  Bosch,  te  zamen  gesteld,  gedagteekend  24 Januarij 1834. Disisipkan dalam AKP 7/1-4. RA120 :  Verslag  betreffende  de  suiker  cultures,  met aantoning  der uit komsten 1861.
Burger,  DH,  Sedjarah  Ekonomi  Sosiologis  Indonesia.  Jilid  I,
(Cetakan ke-3). Jakarta: Pradnjaparamita, 1962.
Ikhtisar  Keadaan  Politiek  Hindia-Belanda  Tahun  1839-1848.  Arsip Nasional Rebublik Indonesia No. 5, Jakarta, 1973.
Knight,  Gordon  R,  From  Plantation  to  Padi-field:  The  Origin  of  the Nineteenh  Century  Transformation  of  Java’s  Sugar Industry. Modern Asia Studies, 1980.
Onghokam,  Pulung  Affair:  Pemberontakan  Pajak  di  Desa  Patik beberapa  Aspek  Politik  Desa  di  Madiun  Pada  Abad  ke- 19. MISI Jilid VII, No. I, 1877.
Paulus,  J  (red.),  Fabriekenordonnantie,  ENI.  Jilid  I.  Leiden: Martinus Nijhoff, 1917.
Sjahrir, Pergerakan Sekerdja. Jakarta: Daulat Ra’jat, 1933.
Suri Suroto, Gerakan Buruh dan Permasalahannya Prisma, No. 11 Jakarta: LP3ES, 1985.
Wertheim, W.F, Indonesian Society in Transsition: A Study of Social
Change. Cetakan ke-2. Den Haag, 1959
Zwijndregt,  J.  van  dan  Schoonenberg,  B.H,  Peladjaran  Ekonomi. Disadur  oleh  Hasan  Amin,  cetakan  ke-3.  Jakarta:  J.B. Wolters, 1954.