Jurnal Interpretasi Hukum |ISSN: 2746-5047 Vol. 3, No. 1 – Maret 2022, Hal. 25-30| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.22225/juinhum.3.1.4633.25-30
SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi Kasus putusan pengadilan Nomor:
382/Pid.Sus/2014/PN.Yyk)
I Putu Pande Juli Artana, I Nyoman Gede Sugiartha & I Made Minggu Widyantara Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Warmadewa, Bali – Indonesia pandejuliartana@yahoo.com, nyomansugiartha14@gmail.com & mademinggu21@gmail.com

## Abstrak
Masyarakat di Indonesia kurang memahami apa hukum itu sebenarnya mereka hanya tahu jika ada kesalahan maka ada  hukuman.  Kurangnya  wawasan  masyarakat  indonesia  dalam  mengerti  hukum  membuat  pemerintah  senantiasa melakukan sosialisasi betapa pentingnya agar masyarakat mempelajari hukum dan penerapan sanksi bagi seseorang yang melanggar hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pengaturan penyelesaian hukum terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial, serta untuk membahas sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran nama  baik  melalui  media  sosial.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  normative  dengan  menggunakan pendekatan  perundang-undangan  dan  pendekatan  konseptual.  Sumber  bahan  hukum  penelitian  ini  adalah  sumber bahan primer yang berasal dari pengaturan yang berhubungan dengan kasus dan sumber bahan sekunder berasal dari buku-buku dan jurnal  hukum. Teknik pengumpulan data  menggunakan teknik  mencatat  dan  mendokumentasi data yang  berhubungan  dengan  kasus.  Kecanggihan  perkembangan  teknologi  komputer  khususnya  dalam  sistem telekomunikasi melahirkan istilah baru yang disebut dengan internet. Internet merupakan salah satu media elektronik dalam hal informasi dan komunikasi yang mampu menghubungkan masyarakat di seluruh dunia, sehingga dunia terasa menjadi semakin sempit dan tanpa batas karena kemudahan dalam menjalin komunikasi. Globalisasi yang melahirkan teknologi  informasi  dan  komunikasi  berbasis  internet  telah  membentuk  pola  hidup  manusia  dengan  budaya  baru. Dengan  adanya  internet,  manusia  tidak  lagi  khawatir  dengan  batas  wilayah,  ruang,  dan  waktu  yang  menghalangi proses informasi dan komunikasi karena telah menemukan suatu cara yang lebih efektif dan efisien. Kata Kunci: Pidana, Transaksi Elektronik.

## Abstract
People in Indonesia do not understand what the law really is, they only know that if there is a mistake, there will be punishment.  The  lack  of  insight  of  the  Indonesian  people  in  understanding  the  law  makes  the  government  always socialize how important it is that people learn the law and apply sanctions for someone who violates the law. This research aims to analyze the form of legal settlement arrangements against perpetrators of defamation through social media, as well as to discuss criminal sanctions against perpetrators of defamation through social media. The research method used is normative by using a statutory approach and a conceptual approach. The sources of legal materials in  this  research  are  primary  sources  of  material  originating  from  arrangements  related  to  cases  and  secondary sources  of  material  derived  from  legal  books  and  journals.  The  data  collection  technique  used  the  technique  of recording and documenting data related to the case. The sophistication of the development of computer technology, especially in the telecommunications system, gave birth to a new term called the internet. The internet is one of the media electronic in terms of information and communication that is able to connect people around the world, so that the  world  feels  increasingly  narrow  and  without  boundaries  because  of  the  ease  in  establishing  communication. Globalization that gave birth to internet-based information and communication technology has shaped the pattern of human life with a new culture. With the internet, people are no longer worried about boundaries of territory, space, and  time  that  hinder  the  process  of  information  and  communication  because  they  have  found  a  way  that  is  more effective and efficient.
Keywords: Criminal, Electronic Transactions.

## I. PENDAHULUAN
Masyarakat  di  Indonesia  kurang  memahami  apa  hukum  itu  sebenarnya  mereka  hanya  tahu  jika  ada kesalahan maka ada hukuman. Kurangnya wawasan masyarakat indonesia dalam mengerti hukum membuat pemerintah  senantiasa  melakukan  sosialisasi  betapa  pentingnya  agar  masyarakat  berkonsentrasi  pada hukum  dan  menerapkan  otorisasi  kepada  seseorang  yang  menyalahgunakan  hukum.  Pedoman  hukum positif  di  Indonesia  adalah  hukum  mutlak  dan  harus  diketahui  semua  orang  terlepas  dari  itu.  Sebagai anggota Masyarakat yang produktif, sudah sepatutnya mengetahui tentang hukum, cukup mengetahui serta memahami  akibat  sah  dari  penyalahgunaan  hukum,  dengan  sengaja  atau  tidak  terduga,  yang  dapat merugikan orang atau perkumpulan. UUD 1945 yang dimaksudkan untuk memberikan kewenangan kepada pelaku tindak pidana unjuk rasa juga merupakan jaminan bagi seseorng yang selamat dari sesuatu perbuatan yang salah. Hukum positif di Indonesia ditegakkan dalam pandangan system kepercayaan Pancasila dan tidak menyimpang dari kebebasan dasar. (Yuwono, 2009)
Era globalisasi telah membawa perubahan pada kemajuan inovasi data dan korespondensi menuju modernisasi.  Manusia  diharapkan  pada  kompleksitasi  berbagai  kemajuan  yang  memikat  dan  dirasakan semakin  signifikat  dalam  prosesnya  karena  tuntutan  latihan  hidup.  Penyempurnaan  peningkatan  PC, khususnya  dalam  kerangka  komunikasi  media,  memunculkan  istilah  lain  yang  disebut  web.  Web merupakan salah satu media elektronik sejauh data dan surat menyurat yang dapat menghubungkan orang- orang di seluruh dunia, sehingga dunia terasa semakin sempit dan tanpa batas mengingt kemudahan dalam mengatur surat menyurat.
Pada  gilirannya,  komputer  yang  pada  awalnya  hanya  digunakan  untuk  melanjutkan  pekerjaan, tugas, dan yang lainnya membawa hal-hal baru, terutama ketika meraka dikaitkan dengan organisasi web. Era globalisasi saat ini telah memajukan web dan kerangka kerja korespondensi, banyak individu terbantu dengan  inovasi  yang  mutakhir,  misalnya  telepon  selular  untuk  mendapatkan  data  dan  dapat  lebih mengembangkan  kehidupan  individu  dengan  melanjutkan  pekerjaan  melali  media  berbasis  internet  dan sejauh  perbaikan  dari  berbagai  bidang  kehidupan.  Kebutuhan  manusia  berkembang  seiring  dengan kemajuan  globalisasi.  Globalisasi  yang  melahirkan  inovasi  data  dan  korespondensi  berbasis  web  telah membentuk  contoh  keberadaan  manusia  dengan  budaya  lain.  Dengan  web,  seseorang  umumnya  tidak ditekankan pada batasan area, ruang, dan waktu yang menghambat jalannya data dan korespondensi karena mereka telah menemukan sesuatu yang lebih sukses dan efektif.
Pemanfaatan web ditunjukan dengan maraknya media berbsis web dengan melibatkan web office dalam  menjalankannya.  Web  telah  mengembangkan  fitur-fitur  komunikasi  informal  seperti  facebook, twitter, whatsApp, instagram, dan lain-lain. Memang saat ini web tidak hanya dapat diakses melalui PC, tetapi  juga  melalui  perangkat  dan  handphone  (ponsel).  Organisasi  interpersonal  dunia  maya  memiliki keunggulan yang berbeda untuk tujuan berbicara, hiburan, permainan, distribusi penilaian, seperti halnya data  nyata  terbaru.  Meskipun  demikian,  klien  organisasi  informal  sering  menyalahgunakan  keuntungan dengan melakukan hal-hal yang mengabaikan standard dan kadang-kadang menyalahgunakan kebebasan orang  lain.  Bersamaan  dengan  peningkatan  web  dengan  berbagai  layanan  kenyamanan  yang  di  berikan untuk tujuan perdagangan data dan korespondensi, salah satunya adalah melalui sorotan komunitas informal dalam dalam penggunaan berbagai masalah baru. Semakin banyaknya web client, semakin banyak pula isu yang  muncul,  mengingat  maraknya  pelanggaran-pelanggaran  baru  untuk  internet  yang  disebut  digital wrongdoing.  Kapasitas  aplikasi  sebagai  layar  untuk  penggunaan  web,  memblokir  akses  ke  tujuan  yang cabul, seks dan seksual di alam, serta berbagai tempat yang merusak etika dan prospek masa depan negara ( Maskun, 2013 ).
Seseorang  memiliki  kebebasan  dasar,  termasuk  kesempatan  untuk  menawarkan  sudut  pandang. Media  interaksi  interpersonal  merupakan  salah  satu  metode  untuk  berespondensi  yang  digunakan  oleh orang-orang prantara untuk menawarkan sudut pandang. Bagaimanapun, sedikit demi sedikit telah terjadi kesalahpahaman  tentang  pemanfaatan  organisasi  informal,  sehingga  peluang  artikulasi  sering disalahgunakan oleh berbagai perkumpulan. Kesempatan ini kemudian, pada saat itu, memicu isu-isu baru yang membuat nama seseorang menjadi buruk di mata masyarakat dan memalukan. Kegiatan nama baik individu tidak dapat diadvokasi dan tidak dapat diperkirakan dengan pasti karena sebenarnya harus ditelaah
lebih  mendalam  tentang  variable-variabel  pendukungnya.  Variable-variabel  pendukung  ini  bisa  terjadi karena  adanya  ide  kecemburuan  yang  disengaja  untuk  menghilangkan  citra  orang,  dilakukan  tanpa endorsement  dan  lebih  signifikan  lagi  ( Awan,  2012 ).  Setiap  orang  memiliki  komitmen  untuk  saling menghormati,  saling  bertahan  untuk  membuat  keadaan  yang  menyenangkan  di  antara  orang-orang  atau orang-orang dengan perkumpulan. Seorang individu memiliki pilihan untuk ditangani dan dianggap dalam aktivitas  publik.  Kehormatan  nama  baik  merupakan  penilaian  dari  sudut  pandang  etika  yang  harus diamankan  karena  sering  mendapat  serangan  yang  diperkirakan  oleh  iklim  wilayah  setempat  tempat demontrasi dilakukan.
Ada beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini. Peneliitian mengenai pertanggungjawaban  pidana  pencemaran  nama  baik  melalui  media  sosial (Hutomo,  2021) .  Selanjutnya penelitian  yang  membahas  tindak  pidana  pencemaran  nama  baik  yang  dilakukan  melalui  media  sosial menurut undang – undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik (Bramantyo et al., 2020 ).  Berikutnya,  penelitian  yang  mengkaji  mengenai  pertanggungjawaban  pidana terhadap  pelaku tindak  pidana  pencemaran  nama  baik  melalui  media  sosial  ( Angeliawati,  2019 ).  Selanjutnya,  penelitian yang  menguji  efektifitas  sanksi  pidana  untuk  kasus  pencemaran  nama  baik  dalam  kehidupan  nyata  dan dunia  maya  ( Ananda,  2018 ).  Kemudian,  penelitian  yang  mengkaji  rumusan  delik  dan  pemidanaan  bagi tindak  pidana  pencemaran  nama  baik  di  media  sosial  ( Asmadi,  2021 ).  Olehkarenya,  penelitian  ini memutuskan untuk mengkaji sanksi pidana yang diberikan kepada para pelaku pencemaran nama baik di media sosial dengan tujuan untuk  menganalisis bentuk pengaturan penyelesaian hukum terhadap pelaku pencemaran  nama  baik  melalui  media  sosial,  serta  untuk  membahas  sanksi  pidana  terhadap  pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial.

## II. METODE PENELITIAN
Pencarian data secara normatif didasarkan pada undang-undang tidak resmi yang menekankan pada anak- anak sebagai pasal dan penyelidikan dalam data yang diperoleh secara teoritis terkait dengan komposisi ini. Mengatur  eksplorasi  yang  sah  adalah  mencari  dan  memilah-milah  data  yang  diperoleh  di  perpustakaan tanpa  menyimpang  dari  isu  yang  dibicarakan  dan  hukum  positif  yang  berlaku  saat  ini  ( Waluyo,  2002 ). Sumber  bahan  hukum  penelitian  ini  adalah  sumber  bahan  primer  yang  berasal  dari  pengaturan  yang berhubungan dengan kasus dan sumber bahan sekunder berasal dari buku-buku dan jurnal hukum peneliti dalam  menyelesaikan  teori  dengan  tidak  menyimpang  dari  hukum  positif  dan  eksplorasi  melalui isu-isu yang digambarkan sebelumnya. Metodologi hukum adalah dengan mengarahkan pemeriksaan berdasarkan hukum sebagai alasan untuk membuat proposal. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik mencatat dan mendokumentasi data yang berhubungan dengan kasus. Peneliti memeriksa kasus ini yang melibatkan strategi  standardisasi  dan  subjektif  dimana  dalam  prosesnya  peneliti  melihat  masalah  hukum  dalam pandangan pedoman hukum perbankan di Indonesia.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Pengaturan Penyelesaian Hukum Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial.
Penghinaan terhadap seseorang dengan unsur harapan untuk mempermalukan seseorang yang dilakukan di internet atau tempat umum adalah arti fitnah. Dari pengaturan dalam KUHP, ada enam macam penghinaan antara lain menjengkelkan/smaad (Pasal 310 KUHP), Pencemaran Nama Baik/Terakhir (Pasal 311 KUHP), Penghinaan  Ringan/eenvoudige  belediging  (Pasal  315),  Pengaduan  Dengan  Pencemaran  Nama Baik/Lasterlijke aanklacht (Pasal 317), Memerintahkan dengan membuat kritik/Lasterlijke verdacht (Pasal 318).  Demonstrasi  seseorang  yang  menghina  seseorang  tidak  dapat  dipertahankan  dan  merupakan pelanggaran hukum. Sebagai penyintas fitnah bisa merekam gerutuan dengan pihak terkait sehingga pelaku fitnah bisa ditegur atas perbuatannya, begitu juga demonstrasi ada sanksinya yang  melihat dengan mata kepala sendiri kegiatan yang dilakukan, pasti kedisiplinan. Dalam UU  ITE sangat jelas dan tegas diatur mengenai penggunaan persetujuan terhadap pelaku fitnah.
Penahanan  dan  denda  pasti  menjadi  kompensasi  bagi  seseorang  yang  dengan  sengaja  menuduh suatu  kebohongan  yang  sepenuhnya  bertujuan  untuk  mengganggu  dan  menurunkan  kepercayaan  diri seseorang.  Tindakan  ini  dapat  diperintahkan  sebagai  demonstrasi  kritik.  UU  ITE  mengatur  aktivitas seseorang yang melakukan stigmatisasi, yang berlaku bagi setiap penduduk, baik di Indonesia maupun di luar  daerah.  Persetujuan  bagi  seseorang  yang  menyampaikan  fitnah  dalam  Pasal  23  ayat  (3)  dan  denda paling banyak 1 miliar rupiah. Denda yang sangat besar bagi individu yang dengan tegas mencemarkan nama  baik  nama  seseorang  untuk  penambahan individu.  Setiap  orang  di  planet ini  memiliki  bermacam- macam kualitas di mana ada rutinitas sehari-hari yang khas tanpa berurusan dengan pengalaman orang lain dan banyak yang melakukan kebalikannya tetapi tidak memiliki gagasan yang paling kabur tentang disiplin untuk aktivitas mereka.
Barang  siapa  melakukan  sesuatu  yang  disyukuri  itu  benar  atau  salah,  dialah  orang  yang  akan menerima  akibat  dari  perbuatannya,  itu  hanya  masalah  bagaimana  mengambil  sikap  saat  melakukan kesalahan, jadi bersiaplah dengan persetujuan dan disiplin ( Notoatmojo, 2010 ). Tanggung jawab seseorang diperlukan untuk apa yang telah selesai. Otoritas publik dipercayakan untuk memberikan perlindungan dari para penyintas fitnah dengan memastikan seseorang dengan undang-undang yang akan mencegah kasus- kasus  fitnah  lebih  lanjut  di  kemudian  hari.  Sesuatu  yang  seharusnya  terjadi  dengan  asumsi  ada  korban, otoritas publik harus memberikan asuransi dan secara mengejutkan hukum di seluruh dunia mengizinkan hal yang sama.
Peningkatan inovasi elektronik PC menuntut adanya standar yang mengarahkan kemajuan mekanik di Indonesia. Permintaan halal baru akan membuat permintaan sosial lainnya dengan tujuan agar keamanan dan kenyamanan dalam memanfaatkan keunggulan inovasi data dan surat menyurat tetap menarik. Selain itu, UU ITE juga mengatur tentang bahaya disiplin untuk setiap pelanggaran yang dilakukan melalui media elektronik  PC  berbasis  web.  Pedoman  tersebut  diharapkan  dapat  memberikan  kepastian  hukum  kepada masyarakat pada umumnya sebagai aturan umum, dengan menyetujui pembuktian yang sah di pengadilan sebagai  merek  elektronik  dan  arsip  elektronik.  Kehadiran  undang-undang  tersebut  dapat  memberikan penangkalan dan penertiban terhadap setiap perbuatan salah yang dilakukan melalui media elektronik yang sampai saat ini masih sulit untuk ditanggulangi, khususnya dalam interaksi pembuktian berkenaan dengan tuntutan hukum. Hambatan undang-undang telematika dan ketiadaan nilai SDM menjadi alasan mengapa penyidik dan hakim publik dibingungkan dalam memutuskan begitu saja. Otoritas publik juga mengambil bagian penting dalam menciptakan sistem hukum yang sesuai dengan masalah yang dihadapi. Perkumpulan yang dapat diwakili adalah perorangan, namun juga merupakan unsur yang halal karena keduanya berjalan sebagai  subyek  yang  sah.  Hukum  sebagai  contoh  yang  baik  bagi  masyarakat  menunjukkan  bagaimana seorang individu harus bertindak dan bertindak untuk membuat persahabatan di mata publik.
Dari penjelasan sebelumnya, peneliti merangkum kapasitas yang sah sejauh domain kriminal dan inovasi korespondensi data, untuk lebih spesifik:
Memberikan arahan kepada individu daerah setempat dalam bertindak. Melalui aturan yang terkait dengan inovasi, akan ada kesadaran yang signifikan tentang cara-cara yang harus diambil oleh daerah agar tidak menjadi biang keladi atau menjadi korban. Bersaing dengan kehormatan daerah setempat. Jika suatu pelanggaran digital  terjadi di  mata  publik,  negara  melalui  organisasi  otoritas  hukum  dapat  memaksakan kesalahan  pada  pelakunya  dan  dapat  memberikan  jaminan  kepada  orang  yang  bersangkutan.  Upaya penjatuhan sanksi kepada pelaku, menjamin kepentingan hukum pelaku dan korban, serta mengamankan wilayah setempat merupakan upaya untuk menghidupkan kembali masyarakat yang konstruksinya cukup terkotak-kotak akibat aksi unjuk rasa kriminal.
Kontrol  sosial  penuh.  Melalui  hukum  pidana  di  bidang  inovasi  data,  individu  daerah  dapat  mengatur kehidupan mereka agar tidak melakukan demonstrasi kriminal, semua perilaku mereka akan dikendalikan untuk mencapai tujuan daerah.
Peraturan  benar-benar  diharapkan  dapat  dimanfaatkan  secara  tepat  sesuai  dengan  kapasitasnya yang sebenarnya, salah satunya untuk mengamankan kedudukan masyarakat umum atau subyek yang sah, baik secara mandiri maupun sebagai badan. Namun, secara praktis, tampaknya berlaku sebaliknya, hukum benar-benar digunakan sebagai kunci untuk  mengunci dan membatasi hak-hak  kesempatan warga untuk
menawarkan sudut pandang, mengecam, dan mengungkap kenyataan. Bahaya kriminal yang nyata dapat menjadi penghalang bagi setiap penduduk dalam menempatkan diri mereka di sana. Hukum adalah mata air  hukum  yang  terdiri  dari  bermacam-macam  hakim  atau  pilihan  pengadilan  yang  memiliki  kekuatan hukum yang sangat tahan lama, dan berperan penting dalam mengisi kekosongan hukum (judge made law) dalam memilih suatu perkara. Hukum digunakan sebagai alasan untuk memberikan penilaian atas kegiatan seseorang dalam hal demonstrasi yang dimaksud tidak diatur secara jelas oleh hukum, pilihan tersebut harus memiliki kekuatan legitimasi yang sangat tahan lama, memuaskan rasa keadilan, telah digunakan sebagai alasan untuk memilih kasus yang sebanding, dan Mahkamah Agung memberikan putusan tersebut.

## 2. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial.
Menyelesaikan  kasus  kritik  ada  hal-hal  yang  harus  dipikirkan  dengan  hati-hati.  Persiapan  luar  biasa diperlukan untuk otoritas implementasi hukum dan bekerja dengan berbagai bukti, keseluruhan rangkaian hukum  yang  digunakan  harus  tepat  dan  sesuai  dengan  masalah,  selama  waktu  yang  dihabiskan  untuk meneliti dan mendemonstrasikan spesialis TI untuk memutuskan keaslian arsip atau informasi elektronik, dan  merencanakan  kerangka  keamanan  untuk  media  data  dan  pertukaran  elektronik  untuk  mencegah penyalahgunaan  PC  dan  kapasitas  organisasi.  Terhadap  demonstrasi  pidana  memfitnah  atau mempermalukan melalui organisasi antarpribadi, penuntutan dapat dilakukan oleh penyidik umum. Untuk memiliki  pilihan  untuk  melakukan  penuntutan,  kulminasi  catatan  kasus  harus  memuat  bukti  yang memperkuat dukungan akan adanya demonstrasi kriminal yang kemudian dilingkari kembali ke penciptaan penuntutan.  Kurung  dapat  diselesaikan  jika  prasyarat  emosional,  objektif,  dan  formal  telah  terpenuhi. Prasyarat  emosional  berhubungan  dengan  pelaku  perbuatan  yang  salah,  sedangkan  komponen  asli berhubungan dengan kondisi dimana perbuatan salah itu harus dilakukan oleh pelakunya.
Interaksi  hukum  yang  menjadi  kendala  adalah  kesulitan  mengumpulkan  bukti  dan  mengajukan bukti  di  pengadilan.  Pelaku  memiliki  banyak  urusan  seperti  biasa  dalam  menangani  PC,  menyebabkan kesulitan  dalam  memenuhi  kebutuhan  material  untuk  mendokumentasikan  klaim.  Dalam  hal  tidak memenuhi pengaturan seperti yang diharapkan, itu dianggap tidak sah dan batal. Alasan pengutukan antara lain untuk memberikan rasa aman di wilayah setempat, menjaga ketabahan di mata masyarakat, mencegah dan menangani pelaku agar menjadi individu yang hebat dan tidak terulang lagi kesalahan serupa, dan untuk menentukan Bentrokan yang terjadi membuat rasa harmoni di arena publik.
Otoritas  publik  bergerak  cepat dalam  upayanya  untuk  mengurai  demonstrasi  ofensif,  khususnya kritik  dengan  metode  masing-masing  tersangka  berbeda  dengan  menerapkan  prinsip-prinsip  larangan memfitnah  dengan  alasan  seseorang  dapat  berpikir  sebelum  bertindak,  bagi  tersangka.  akan  dikenakan persetujuan dan denda seperti yang ditunjukkan oleh kegiatan mereka. Metodologi yang waras seharusnya sudah siap untuk  memutuskan setiap strategi hukum  pidana sehingga asal muasalnya dapat diselesaikan secara  sengaja  dan  matang  dalam  melibatkan  persetujuan  pidana  untuk  memberikan  jaminan  bagi kepentingan  sosial  daerah  setempat  yang  harus  dijamin.  Persetujuan  pidana  harus  disesuaikan  dengan persyaratan yang memiliki manfaat bagi daerah dan kualitas percontohannya. Persetujuan pidana juga harus memiliki  pilihan  untuk  menumbuhkan  kesadaran  pelaku  fitnah  dan  rasa  malu  untuk  membuat  dampak hambatan.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan hasil pembahasan dapat ditarik simpulan bahwa demonstrasi individu yang sengaja mencela nama seseorang, baik dilakukan dengan sengaja di tempat terbuka atau melalui media online, dapat dibantah dengan penahanan dan membayar kegiatan yang telah diajukannya. Otoritas publik sebagai penjamin bagi para  penyintas  kritik  tidak  tinggal  diam  serta  memberikan  perlindungan  bagi  korban,  juga  memberikan penghargaan yang pantas sebagai keputusan yang menghalangi seseorang untuk melukai harga dirinya. Pasal 37 Ayat (3) UU ITE merupakan jawaban bagi otoritas publik untuk mengurangi demonstrasi kriminal kritik dan menjadi acuan untuk diputuskan dalam menyelesaikan kasus-kasus yang berhubungan dengan pemfitnahan yang terjadi melalui media online.
Bagi  aparat  penegak  hukum,  Majelis  Hakim,  Jaksa,  dan  para  ahli  hukum  lainnya  sebagai  titik dukungan yang menjaga kerukunan dan perkembangan wilayah setempat agar lebih dapat diprediksi dan lebih  tegas  dalam  menindak  para  pelaku  demonstrasi  kriminal,  terutama  untuk  situasi  ini  pelaku demonstrasi  kriminal  memfitnah.  Perbuatan  yang  dilakukan  pelaku  sangat  merugikan  korban  karena membuat nama korban menjadi tercemar dan paling parah bisa dikucilkan di masyarakat. Hukuman berat harus  didapatkan  seseorang  yang  dengan  sengaja  tega  melakukan  perbuatan  mencemari  nama  baik  agar kedepan tidak ada lagi korban atas perbuatan tersebut.
Masyarakat di Indonesia dan berasa di luar wilayah untuk secara konsisten mengikuti perbedaan diri sendiri dan orang lain, meningkatkan nilai kebaikan untuk produksi bantuan pemerintah lokal. Sebagai klien  inovasi,  Anda  diharapkan  untuk  memanfaatkan  inovasi  sesuai  dengan  kemampuannya  dan  tidak keluar dari zona dengan mengabaikan pedoman yang berlaku di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Ananda, L. A. (2018). Menguji Efektifitas Sanksi Pidana Untuk Kasus Pencemaran Nama Baik Dalam Kehidupan Nyata Dan Dunia Maya. Kawistara , Vol.8 (1).
Angeliawati, D. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial. Cyber Crime Journal , Vol.1 (1).Asmadi, E. (2021). Rumusan Delik dan Pemidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial. De Legal Lata Jurnal Hukum , Vol.6 (1). Awan, T. (2012). Pencemaran Nama Baik Di Dunia Nyata Dan Dunia Internet . Warta Pena, Jakarta. Bramantyo, R. Y., Pujiono, B., & Sudarmanto, H. L. (2020). Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Melalui  Media  Sosial  Menurut  Undang  –  Undang  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Informasi  Dan  Transaksi Elektronik. Jurnal Transparansi Hukum , Vol.3 (2). Hutomo,  F.  S.  (2021).  Pertanggungjawaban  Pidana  Pencemaran  Nama  Baik  Melalui  Media  Sosial. Jurist-Diction , Vol.4 (2). Maskun. (2013). Kejahatan Siber (Cyber Crime) . Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Notoatmojo, S. (2010). Etika Dan Hukum Kesehatan . Rineka Cipta, Jakarta Waluyo, B. (2002). Penelitian Hukum dalam Praktek . Sinar Grafika, Jakarta. Yuwono, S. (2009). Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP Sistem Dan Prosedur . Alumni, Bandung.