COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023

## EFEKTIVITAS PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM UPAYA PEMBINAAN NARAPIDANA DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG NO. 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN
Firman Aji Pamungkas 1 , Muhamad Abas 2 , Anwar Hidayat 3 1,2,3 Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang, Karawang, Indonesia firmanaji345@gmail.com, muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id

## Article Info
Article History
Received: April 15, 2023
Accepted: June 13, 2023
Keywords: Coaching, Convicts, Misdemeanors

## Abstract
Correctional  Institution  is  a  place  to  carry  out  coaching  for prisoners and Correctional Students which is carried out using the correctional system. This study aims to (1) determine the effectiveness of the role of correctional institutions in the efforts to foster  convicts in  terms of law no. 22 of 2022  concerning correctional (2) determines the implementation of coaching in Class IIA Bekasi Penitentiary for convicts who are sentenced to light crimes. The type of research used in this research is empirical juridical with the nature of descriptive research. This research was conducted at the Bekasi Class IIA Penitentiary.
The  data  collection  technique  was  carried  out  by  using interviews and literature study techniques. The data collection method  was  processed  qualitatively.  The  results  of  the research  (1)  determine  the  effectiveness  of  the  role  of correctional institutions in the efforts to foster convicts in terms of law no. 22 of 2022 concerning correctional facilities is not yet fully effective because in reality there are still convicts who commit repeated crimes. (2) knowing that the implementation of  coaching  in  Class  IIA  Bekasi  Penitentiary  for  convicts sentenced  to  light  crimes  has  not  been  fully  implemented properly, as evidenced by the fact that the rights of prisoners have not been fully fulfilled and some activities are not running optimally due to overcapacity of correctional institutions, not in proportion to the number training officers and convicts, as well as  the  lack  of  supporting  facilities  and  infrastructure  for coaching.

## Abstrak
Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan  Anak  Didik  Pemasyarakatan  yang  dilakukan  dengan  menggunakan  sistem pemasyarakatan. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  (1)  mengetahui  efektivitas  peran lembaga  pemasyarakatan  dalam  upaya  pembinaan  narapidana  ditinjau  dari  undang- undang  No.  22  Tahun  2022  tentang  pemasyarakatan  (2)  mengetahui  implementasi pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bekasi bagi narapidana yang dijatuhi hukuman  pidana  ringan.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah yuridis  empiris  dengan  sifat  penelitian  deskriptif.  Penelitian  ini  dilakukan  di  Lembaga

## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
Pemasyarakatan Kelas IIA Bekasi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik Metode  pengumpulan  data  dengan wawancara dan studi pustaka serta diolah secara kualitatif.  Adapun  hasil  penelitian  (1)  mengetahui  efektivitas  peran  lembaga pemasyarakatan dalam upaya pembinaan narapidana dikarenakannya di sebuah kenyataan masih terdapat seorang narapidana yang mengulangi perilaku tindak pidana maka harus dilakukan peninjauan dari undang-undang No. 22 Tahun 2022 mengenai lembaga pemasyarakatan yang belum secara maksimal efektif. (2) mengetahui implementasi kegiatan pembinaan pada  sebuah  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIA  di  Bekasi  untuk  narapidana  yang diberikan  hukuman  pidana  ringan  implementasinya  belum  seluruhnya  terlaksana dengan maksimal, yaitu dibuktikan dengan berbagai kegiatan yang dilaksanakan tidak begitu  optimal  karena  tidak  seimbangnya  lembaga  permasyarakatan  yang overcapasitas ,  narapidana  dengan  petugas  pembinaannya  berjumlah  tidak  sepadan, dan  sarana  serta  prasarana  yang  digunakan  tidak  lengkap,  selain  itu  berbagai  hak narapidana di sana belum secara maksimal diberikan.
Kata kunci: Pembinaan, Narapidana, Pidana Ringan

## I. PENDAHULUAN
Hukum  pidana  diciptakan  agar  dapat  digunakan  sebagai  rambu-rambu  dalam menjalani kehidupan sehingga tidak terjadi penyimpangan. Hukum pidana melarang dan mengancam setiap perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat,  sehingga  apabila  larangan  tersebut  dilanggar  maka  pelakunya  akan dijatuhkan pidana sebagaimana yang diancamkan.
Bagi setiap orang yang melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum pidana maka akan di proses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku menurut sistem yang dianut oleh Kitab Undang-Undang Hukum  Acara bagi orang yang terbukti bersalah atau melakukan tindak pidana akan dijatuhi sanksi pidana, yaitu salah satunya adalah  pidana  penjara.  Bagi  terpidana  yang  telah  dijatuhkan  pidana  penjara  akan melaksanakan hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan.
Lembaga  Pemasyarakatan  adalah  wadah  yang  berfungsi  sebagai  tempat penggodokan  para  terpidana,  guna  menjalani  apa  yang  telah  di  putuskan  oleh pengadilan  baginya.  Lembaga  pemasyarakatan  berfungsi  sebagai  akhir  dari  proses penyelesaian peradilan. Berhasil atau tidaknya tujuan peradilan pidana terlihat dari hasil yang telah ditempuh dan dikeluarkan oleh lembaga pemasyarakatan dalam keseluruhan proses peradilan pidana.
Pelaksanaan  pidana  penjara  itu  sendiri  dilakukan  dengan  penyiksaan  badan, penderitaan batin, dan siksaan-siksaan lainnya yang secara keseluruhan meniadakan martabat manusia. Sistem Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:
a.  pengayoman;
b.  nondiskriminasi;
c.  kemanusiaan;
d.  gotong royong;
e.  kemandirian;
f.  proporsionalitas;
g.  kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan; dan
h.  profesionalitas.
Pada  Pasal  1  ayat  (6)  dalam  Undang-Undang  No.22  tahun  2022  Tentang Pemasyarakatan  bahwa  Narapidana  adalah terpidana  yang sedang menjalani  pidana penjara  untuk  waktu  tertentu  dan  seumur  hidup  atau  terpidana  mati  yang  sedang menunggu  pelaksanaan  putusan,  yang  sedang  menjalani  pembinaan  di  lembaga pemasyarakatan, yang merupakan masyarakat miniature yang mempunyai kedudukan lemah  dan  tidak  mampu  dibandingkan  dengan  masyarakat  pada  umumnya  yang
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
memiliki kebebasan, karena narapidana akan terampas kemerdekaannya selama waktu tertentu dan juga mempunyai ruang gerak yang terbatas oleh tembok penjara.
Fungsi Pemasyarakatan meliputi :
a.  Pelayanan; b.  Pembinaan; c.  Pembimbingan Kemasyarakatan; d.  Perawatan; e.  Pengamanan; dan f.  Pengamatan. Terkait  pidana  penjara  bagi  narapidana  yang  dijatuhi  hukuman  pidana  ringan, sesuai pasal 7 huruf (i) mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan  penyiksaan,  eksploitasi,  pembiaran,  kekerasan,  dan  segala  tindakan  yang membahayakan fisik dan mental.
Sifat  pidana  penjara  dimaksudkan    melukiskan    watak    masing-masing  jenis pidana agar dapat dibedakan antara pidana penjara dengan sifat pidana ain, misalnya pidana mati, hukuman membayar bunga dan ganti rugi dalam utang  piutang.  Usaha untuk      menyoroti    terhadap    kedirian,    peranan    dan  manfaat  pidana  penjara dimaksudkan untuk melukiskan agar tida kehilangan sifat dasarnya    sebagai    suatu pidana    sekalipun    menerima    pengaruh perkembangan  keadaan  kriminologis  dan sosiologis    yang    ada    di    sekitarnya,  bahkan    dari    pengaruh    tersebut    juga    dapat mengarahkan  perlakuannya  agar memunyai hasil  guna  dan  daya  guna  bagi  upaya ketertiban  hukum  serta kesejahteraan masyarakat.
Pelaksanaan  pidana  penjara  dan  perlakuan  cara  baru  terhadap  narapidana dijalankan dengan pembinaan melalui proses pentahapan baik proto type dua purpose dan proto  type  multy  purpose sejak  narapidana  telah  mencapai  tingkat  pengawasan minimum. Dilihat dari segi keamanan dan pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan  serta  untuk  menjaga  pengaruh  negatif  yang  dapat  berpengaruh terhadap narapidana lainnya maka penting untuk adanya penggolongan narapidana.
Pembinaan  narapidana  pada  pasal  36  Ayat  (4)  Penempatan  Narapidana sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  b  dikelompokkan  berdasarkan  usia  dan jenis  kelamin,  atau  alasan  lain  sesuai  dengan  asesmen  risiko  dan  kebutuhan  yang dilakukan oleh Asesor Pemasyarakatan.
Tujuan memberikan pembinaan melalui pemidanaan kepada narapidana, selain dapat memberikan perasaan lega kepada para korban yang telah dirugikan juga untuk menghilangkan keresahan yang muncul dimasyarakat.
Berbicara mengenai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bekasi maka tidak bisa terlepaskan dari masalah lembaga pemasyarakatan yang overcapacity , seperti yang kita ketahui  bersama  bahwa  semakin  hari  tingkat  kejahatan  di  masyarakat  semakin meningkat yang disebabkan oleh berbagai faktor, hal tersebutlah yang mengakibatkan ikut meningkatnya angka narapidana.
Hukuman  pidana  ringan  dianggap  sebagai  salah  satu  permasalahan  karena masa pembinaannya yang relative singkat. Berdasarkan data yang ada pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bekasi terdapat narapidana yang pernah dijatuhi hukuman pidana  ringan  setelah  bebas,  narapidana  tersebut  kembali  melakukan  pengulangan tindak pidana.
Masalah  waktu  dalam  hal  pembinaan  narapidana  menjadi  hal  yang  penting, mengingat proses pembinaan narapidana harus melalui pentahapan pembinaan yang sistematis,  sebelum  akhirnya  dilepas  kembali  ketengah-tengah  masyarakat,  namun pada  kenyataannya  pada  beberapa  kasus,  terpidana  yang  sudah  pernah  dijatuhi hukuman  pidana  ringan,  kembali  melakukan  tindak  pidana  baru,  yang  menyebabkan orang  tersebut  berurusan  dengan  hukum  dan  kembali  masuk  ke  lembaga pemasyarakatan.

## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023

## II. METODE
Pada  kegiatan  penelitian  ini  jenis  penelitian  yang  digunakan  yakni  penelitian hukum  empiris.  Penelitian  jenis  ini  ialah  salah  satu  penelitian  hukum  dengan menganalisa serta melakukan pengkajian kinerja hukum pada masyarakat. Penelitian yang  dipakai  bersifat  deskripsi  serta  memakai  sumber  data  primer,  sekunder,  serta tersier.
Data  primer  yakni  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2022  tentang Pemasyarakatan,  data  sekunder  yaitu  bahan  hukum  yang  tidak  mengikat  tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana penelitian akan mengarah, yang dimaksud dengan bahan sekunder disini adalah yang ada didalam buku, jurnal hukum dan internet, dan bahan hukum  tersier  yaitu  bahan  hukum  yang  mendukung  bahan  hukum  primer  dan  bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.
Bahan hukum yang dipergunakan penulis adalah kamus besar bahasa indonesia kamus  hukum.  Penulis  memakai  3  macam  metode  pengumpulan  data  didalam pengumpulan data primer maupun sekunder yakni meliputi metode observasi, metode wawancara,  serta  metode  studi  dokumenter.  Sedangkan  metode non  probability sampling yang  berbentuk Purposive  Sampling merupakan  sebuah  metode  yang digunakan guna menentukan sampel penelitian .
Kegiatan  menata  berbagai  data  yang  sudah  didapatkan  dari  lapangan  hingga siap  guna  melakukan  analisa  merupakan  pengertian  dari  metode    pengolahan  data. Selanjutnya, perolehan data tersebut dilakukan pengolahan serta dianalisa dengan cara kualitatif  dengan  menarik  sebuah  simpulan  berdasar  pada  pandangan  logis  berdasar pada hasilnya wawancara yang sudah dilaksanakan dengan narasumber dan juga data dari studi pustaka. Data diolah hingga sukses mendapat sebuah fakta guna memperoleh jawaban yang berhubungan dengan masalah yang tersedia untuk memperoleh simpulan final  penelitian.  Dalam  penelitian  ini  penulis  melakukan  penelitian  secara  empiris  di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bekasi.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kata  efektivitas  asalnya  dari  kata  efektif,  sedangkan  berdasar  dari  KBBI  kata efektif itu memiliki artian efek, pengaruh, akibat, ataupun bisa memperoleh hasil. Maka bisa  ditarik  sebuah  simpulan  bahwasannya  efektivitas  ialah  sebuah  kondisi  dengan menggambarkan seberapa jauhnya tujuan yang sudah didapatkan, jadi bisa dinyatakan makin efektif juga sebuah kegiatan. Penulis perlu melaksanakan wawancara pada 10 terpidana dengan hukuman ringan yang menjadi responden guna mengetahui tingkat efektivitas  pembimbingan  terpidana  didalam  Lembaga  Permasyarakatan  Kelas  IIA Bekasi.
Dari kegiatan wawancara tersebut, bisa ditarik sebuah simpulan bahwasannya 7 responden terpidana memberikan pernyataan bahwa tidak takut atau biasa saja pada hukum  yang  menjerat  yakni  3  bulan  penjara,  serta  mengatakan  bahwasannya pembimbingan  yang  dilakukan  kurang  berguna  untuk  para  terpidana  itu,  dan  untuk  3 responden terpidana sisanya menyatakan bahwasannya takut terhadap hukuman yang menjerat dirinya yakni 3 bulan penjara serta tidak ingin mengulan perilaku pelanggaran hukum untuk kedua kalinya.
Dikarenakannya waktu pembimbingan yang relatif cepat, hingga mengakibatkan pembimbingan  jadi  kurang  maksimal.  Pihak  yang  bertugas  pada  Lembaga Pemasyarakatan  tidak  bisa  memungkiri  mengenai  sulitnya    didalam  melaksanakan pembimbingan  pada  terpidana  dengan  jatuhan  pidana  ringan.  Walaupun  petugas Lembaga Permasyarakatan telah berusaha semaksimal mungkin didalam memberikan
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
sebuah  bimbingan  supaya  saat  terbebas  nantinya  terpidana  itu  tidak  mengulangi perbuatannya  lagi.  Serta  berhubungan  dengan  tanggapan  dari  terpidana  yang dijatuhkan pidana ringan serta ikut didalam pembimbingan, walau bisa dinyatakan tidak ada  minat  guna  mengikutinya,  tetapi  para  terpidana  tersebut  mau  ikut  dari  berbagai acara,  dikarenakan  wajib  serta  sifatnya  memaksa  untuk  mengikuti  seluruh  kegiatan dengan baik.
Pada Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA Bekasi juga tidak tersedia patokan guna  mengukur  sebuah  kesuksesan  dalam  pembimbingan  pada  terpidananya,  yakni tidak  dilakukan  ujian  pada  seluruh  warga  binaan  guna  mengetahui  apa  narapidana tersebut  mengalami  perubahan  yang  baik  pada  dirinya  atau  tidak.  Penilaian kesehariannya yang diberikan oleh wali permasyarakatan pada narapidana merupakan nilai yang menjadi dasar pengukuran didalam penentuan apakah narapidana tersebut ada perubahan atau tidak. Legal System Theory yang dikemukakan oleh Lawrence M. Freidman merupakan suatu yang dipakai guna penilaian efektif atau tidaknya sebuah peraturan,  dengan  tersusun  atas,  strukturnya  hukum,  substansi  hukum,  serta  budaya hukum. Untuk yang ke satu yakni substansi hukum yang digunakan untuk menentukan bisa atau tidak dilaksanakannya suatu hukum.
Sesuatu  dari  hasil  lembaga  yang  mengarungi  berbagai  putusan  yang  sudah keluar merupakan arti dari substansi. Didalam sebuah pembimbingan terpidana, telah tersedia  berbagai  hal  yang  ditentukan  berkaitan  dengan  pembimbingan  serta  hal  itu diatur pada UU No.22 Tahun 2022 mengenai permasyarakatan, lalu mengenai hukuman ringan tersedia juga ketentuannya berkaitan dengan hal itu, yakni Pasal 205 Ayat (1) KUHAP. Serta hal tersebut menyatakan bahwasannya telah ada substansi hukum yang jelas dari pemerintah. Yang ke dua yakni struktur hukum, dibutuhkannya struktur hukum yang  digunakan  agar  substansi  hukum  tetap  berjalan,  pada  teori  ini  diuraikan bahwasannya sebuah regulasi yang berjalan sangat dipengaruhi oleh struktur hokum.
Berkaitan  mengenai  pembimbingan  terpidana  telah  tercantum  pada  suatu lembaga guna menjalankan UU No. 22 Tahun 2022 mengenai permasyarakatan, yakni Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bekasi, tetapi di kehidupan nyata, berdasar pada hasil  kegiatan  penelitian  instansi  itu,  ada  berbagai  masalah  dalam  pemberian bimbingan, yakni meliputi perbandingan yang tidak sebanding antar pegawai lembaga serta  terpidana  karena  terjadi  kelebihan  kapasitas,  serta  terbatasnya  sarana  serta prasarananya. Budaya hukum merupakan sebuah unsur paling akhir. Pengertian dari budaya hukum ialah perilaku seseorang pada hukum yang tersedia serta hukum yang berlaku, hal itu dikemukakan oleh Friedman. Kesadaran hukum sangat berkaitan erat dengan  budaya  hukum.  Akan  terciptanya  sebuah  budaya  hukum  yang  baik  apabila masyarakat mempunyai kesadaran hukum yang tinggi.
Berdasar  dari  kegiatan  penelitian  pada  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIA Bekasi, hasilnya menyatakan bahwasannya terpidana yang berada di lembaga tersebut dengan  jatuhan  pidana  ringan  sikap  taat  serta  dadanya  terhadap  hukum  itu  masih rendah, hal tersebut berdasar dari ketentuan hukum yang berlaku kurang dipatuhi dan mengenai hukuman yang menjeratnya itu mereka anggap hal yang biasa, serta pada saat  pembimbingan  mereka  juga  tidak  ada  kesungguhan  serta  kurang  minat  didalam menjalankannnya.
Maksud dari budaya hukum tidak cuma diperuntukkan bagi terpidana tetapi juga untuk  pegawai  pada  Lembaga  Permasyarakatan  Kelas  IIA  Bekasi,  karena  antar terpidana  petugas  pembimbingan  ada  proses take  and  give yakni  pegawai pembimbingan  sebagai  seseorang  yang  memberi  binaan  serta  terpidana  merupakan seseorang  yang  menerima  binaan.  Muncul  beberapa  masalah  mengenai  pegawai pembimbingan  pada  Lembaga  Permasyarakatan  Kelas  IIA  Bekasi,  yakni  mengenai tentang  perbandingan  total  pegawai  binaan  terhadap  total  terpidana,  dengan  begitu fungsi controlling yang  seharusnya  dilksanakan  oleh  petugasnya  jadi  tidak  berjalan dengan optimal.

## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
Berdasar  pada  hasil  penelitian  yang  dilaksanakan  pada  Lembaga Permasyarakatan  Kelas  IIA  Bekasi  terdapat  data  mengenai  total  terpidana  b2b (terpidana dengan jatuhan hukum pidana ringan) yang mengulangi perbuatannya:
Table 1. Terpidana dengan Jatuhan Hukum Ringan NO TAHUN JUMLAH (ORANG) 1 2019 1.069 2 2020 1.304 3 2021 1.498 4 2022 1.706 5 2023 1.910
Sumber: Buku Register Narapidana B2b Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bekasi
Sebuah kebijakan yang dasarnya ialah sebuah transformasi dengan sifat multi organisasi  yakni  transformasi  dilakukan  melewati  strategi  pengimplementasian kebijakan  yang  kaitannya  dengan  macam-macam  kelas  masyarakat  merupakan pengertian dari Implementasi. Pembimbingan terpidana ialah sebuah bagian daripada proses  rehabilitasi  sikap  serta  sifat  terpidana  dalam  waktu  menjalankan  hukumannya pada  Lembaga  Permasyarakatan    Serta  mengenai  pembimbingan  seseorang  yang terpidana  pada  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIA  Bekasi  untuk  terpidana  dengan jatuhan hukuman ringan, umumnya tidak ada perbedaan dalam hal cara binaan baik untuk terpidana dengan hukum ringan maupun terpidana lainnya yang ada di lapas.
Didalam  Undang-Undang  No  2  Tahun  2022  yang  berisi  mengenai Pemasyarakatan yaitu seperti di bawah ini :
1.  Subsistem peradilan pidana yang mengadakan penegakan hukum pada anak, tahanan, serta warga binaan merupakan pengertian dari pemasyarakatan.
2.  Sebuah  susunan  tentang  pembatasan  serta  pengarahan  dan  juga  cara melaksanakan  fungsi  Permasyarakatan  dengan  cara  terpadu  merupakan pengertian dari sistem Pemasyarakatan.
3.  Klien, anak binaan, serta seorang narapidana ialah termasuk warga Binaan.
4.  Seorang  terdakwa  maupun  tersangka  yang  dilakukan  penahanan  pada tahanan  negara  guna  melaksanakan  proses  peradilan  ialah  pengertian  dari tahanan.
5.  Anak  yang  melakukan  tindakan  pidana  tetapi  sudah  berumur  12  tahun  tapi belum mencapai 18 tahun bisa disebut dengan anak yang Berkonflik dengan Hukum.
6.  Seorang terdakwa yang sedang melaksanakan hukuman penjara guna jangka waktu yang ditentukan serta hukuman mati atau hukuman seumur hidup yang tengah  menunggu  pelaksanaan  putusan  dan  sedang  melaksanakan pembinaan  pada  lembaga  permasyarakatan  merupakan  pengertian  dari Narapidana.
7.  Anak  yang  sedang  melaksanakan  pembinaan  pada  lembaga  pembinaan khusus anak dengan umur yang mencapai 14 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun merupakan pengertian dari anak Binaan.
8.  Seorang  yang  yang  ada  pada  bimbingan  permasyarakatan,  baik  anak-anak atau dewasa disebut dengan Klien atau bisa juga Klien Pemasyarakatan.
9.  Memenuhi hak serta pemberian lindungan pada anak serta tahanan didalam proses peradilan bisa disebut dengan Pelayanan.
10. Untuk sebuah kegiatan yang diadakan guna peningkatan kualitas pribadi serta narapidana dan anak binaan yang mandiri ialah Pembinaan.
11. Kegiatan  yang  diadakannuntuk  mendampingi  klien  di  dalam  serta  di  luar proses peradilan pidana dan menyiapkan Klien guna proses reintegrasi sosial
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
merupakan pengertian dari pembinaan kemasyarakatan.
12. Kegiatan  yang  diadakan  guna  mendukung  terjaganya  keadaan  fisik  serta psikologisnya  narapidana,  seorang  tahanan,  anak,  serta  anak  binaan merupakan pengertian dari perawatan.
13. Seluruh  kegiatan  yang  dilakukan  guna  mencegah,  menindak,  serta memulihkan  masalah  ketertiban  serta  keamanan  yang  diadakan  guna memberikan  keadaan  yang  kondusif  pada  rumah  tahanan  negara  serta instansi pemasyarakatan merupakan pengertian pengamanan.
14. Seluruh  wujud  dari  kegiatan  didalam  mencegah,  menegakkan  kedisiplinan, serta memulihkan masalah pengamanan dan ketertiban yang diadakan guna memberikan  keadaan  tertib  serta  aman  pada  instansi  penempatan  anak sementara  waktu  serta  lembaga  binaan  khusus  anak  ialah  pengertian  dari pengamatan.
15. Litmas  ialah  kegiatan  penelitian  Kemasyarakatan  yang  merupakan  kegiatan mengumpulkan,  mengolah,  menganalisa,  serta  menyajikan  data  yang dilaksanakan dengan cara objektif serta sistematis guna kepentingan layanan narapidana,  tahanan  atau  anak,  Pembimbingan  Narapidana  atau  Anak Binaan,  serta  Pembimbingan  Kemasyarakatan  Klien,  dan  untuk  dasar pertimbangan penyidik,  penuntut  umum,  serta  hakim  didalam  menyelesaian perkara.
16. Rutan adalah Rumah Tahanan Negara yang merupakan tempat atau instansi yang melaksanakan fungsi layanan pada Tahanan.
17. LPAS  ialah  singkatan  dari  Lembaga  Penempatan  Anak  Sementara  yang merupakan tempat sementara untuk Anak pada waktu proses peradilan yang sedang berlangsung.
18. Lapas  adalah  singkatan  dari  Lembaga  Pemasyarakatan  yang  merupakan tempat atau instansi yang melaksanakan fungsi Pembinaan pada Narapidana.
19. LPKA  ialah  singkatan  dari  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  yang merupakan  tempat  atau  lembaga  Anak  Binaan  guna  melaksanakan  masa pidananya.
20. Bapas  ialah  singkatan  dari  Balai  Pemasyarakatan  yang  merupakan  tempat atau  lembaga  melaksanakan  fungsi  Pembimbingan  Kemasyarakatan  pada Klien.
21. Petugas  Pemasyarakatan  ialah  pejabat  fungsional  penegakan  hukum  yang diberi  wewenang  berdasar  dari  Undang-Undang  guna  menjalankan  tugas Pemasyarakatan didalam sistem peradilan pidana.
22. Wali Pemasyarakatan ialah Petugas Pemasyarakatan yang membantu kepala Lapas atau kepala LPKA didalam melaksanakan Pembinaan pada Narapidana serta Anak Binaan.
23. Pembimbing  Kemasyarakatan  ialah  Petugas  Pemasyarakatan  yang melaksanakan  Litmas,  pendampingan,  pembimbingan,  serta  pengawasan pada Klien, baik didalam ataupun diluar proses peradilan pidana.
24. Asesor Pemasyarakatan ialah Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan asesmen pada Tahanan, Anak, serta Warga Binaan.
Narapida,  berkaitan  erat  terhadap  berbagai  haknya  yang  harus  dipenuhi.
Terdapat berbagai hak terpidana yang tercantum pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 mengenai Pemasyarakatan yakni : Tahanan memiliki hak :
a.  Melakukan peribadatan sesuai kepercayaan serta agamanya masing-masing;
b.  Memperoleh sebuah perawatan mengenai jasmaninya ataupun rohaninya; c.  Memperoleh pelajaran, pendidikan, kegiatan rekreasi, serta peluang guna meningkatkan skill mereka;
d.  Memperoleh kelayakan dalam hal makan dengan gizi yang baik dan
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
layananan kesehatan yang baik;
e.  Memperoleh sebuah pelayanan dalam mendapatkan informasi;
f.  Memperoleh penyuluhan mengenai hukum serta bantuan hukum;
g.  Dapat mengungkapkan pengeluhan serta aduan;
h.  Memperoleh bahan yang bisa dibaca serta ikut siaran media masa yang diperbolehkan;
i.  Memperoleh  perlakuan  yang  manusiawi  serta  mendapat  perlindungan  dari perilaku  siksaan,  pembulian,  eksploitasi,  penganiayaan,  serta  seluruh  perilaku yang berbahaya untuk fisiknya maupun mentalnya;
j.  Memperoleh layanan sosial; serta
k.  Berhak  melakukan  penolakan  atau  penerimaan  terhadap  tamu  yang mengunjungi dari keluarga, pengacara, atau yang lainnya. 14
Sebuah ketentuan yang berkaitan dengan berbagai syarat serta aturan dalam melaksanakan berbagai hak terpidana seperti yang tercantum didalam ayat (1) yang lebih  rincinya  oleh  Peraturan.  Serta  berkaitan  dengan  implementasi  berbagai  hak terpidana yang harus terpenuhi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bekasi dapat dinyatakan  telah  terlaksana  tapi  belum  optimal  karena  keadaan  Lembaga Permasyarakatan tersebut yang mengalami kelebihan kapasitas. Ada juga berbagai hak terpidana yang terlaksana belum optimal ialah hak guna melakukan perawatan fisik serta spiritualnya, hak guna memperoleh pelajaran serta pendidikan, hak guna memperoleh gaji untuk pekerjaan yang sudah dikerjakan, hak untuk memperoleh makan dengan gizi yang  baik  serta  layanan  kesehatan  yang  baik,  serta  hak  guna  memperoleh  bahan bacaan  serta  ikut  serta  dalam  siaran  media  masa  yang  memang  diperbolehkan. Terdapatnya  pandemi  covid-19,  menciptakan  perbedaan  pada  waktu  pembimbingan terpidana, dikarenakan terpidana yang akan masuk harus dilakukan karantina terlebih dahulu selama 14 hari.
Dengan  begitu  mengakibatkan  singkatnya  pembimbingan  untuk  terpidana dengan jatuhan hukum pidana ringan yang diharuskan untuk waktu karantina. Lembaga Permasyarakatan  sendiri  pada  dasarnya  digunakan  untuk  tempat  menghilangkan berbagai sikap jahat melewati binaan. Pada proses pembimbingan yang dilaksanakan pada  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIA  Bekasi  terbagi  didalam  dua  bidang  yakni seperti di bawah ini :
1.  Pembimbingan dalam kepribadian dengan terfokus guna mengubah sifat serta mentalnya terpidana, dengan beberapa kegiatan seperti di bawah ini : a.  Pembimbingan dalam sadar beragama.
b.  Pembimbingan Intelektual, yakni dengan petugas Lapas memberi sebuah pelajaran berwujud pendidikan pada seluruh terpidana melewati berbagai kursus atau pelatihan skill bahkan ceramah umum.
c.  Pembimbingan sadar Berbangsa serta Bernegara, yang tujuannya adalah guna pembentukan karakter WBP pada arah kebaikan melewati berbagai kegiatan pramuka.
d.  Pembimbingan  sadar  Hukum,  misal  melalui  kegiatan  Konseling  BNNK Bekasi untuk WBP mengenai narkoba serta memberikan sebuah Edukasi untuk WBP mengenai narkoba terkhusus yang terkena PP99 yaitu pidana lebih  dari  5  tahun  dengan  berkolaborasi  bersama  pondok  pesantren ataupun yayasan.
e.  Pembimbingan mengintegrasikan diri dengan masyarakat, misalnya yaitu melewati  kegiatan  gotong  royong  pada  luar  Lembaga  Pemasyarakatan tetapi tetap dengan pengawasan lembaga.
f.  Pembimbingan  Jasmani,  yakni  dengan  melaksanakan  olah  raga,  seni, serta bekerja bakti pada sekitar lapas.
2.  Pembimbingan sikap mandiri tersusun seperti di bawah ini :

## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
a. Open Camp di Balai Penyuluhan.
b.  Pertanian : terong, kangkung, kacang panjang, sawi.
c.  Perikanan : lele, nila Peternakan : ayam dan bebek.
d.  Kerajinan Tangan (Handy Craft) bokor, sokasi, miniature bonsai, dll e.  Pangkas Rambut.
f.  Pengelasan.
g.  Meuble.
h.  Pencucian Motor.
Terdapatnya  pembimbingan  pada  luar  Lembaga  Permasyarakatan  atau  bisa disebut pembimbingan eksternal selain dari pembimbingan internalnya pada Lembaga Permasyarakatan  Kelas  IIA  Bekasi.  Tujuan  dari  binaan  eksternal  ialah  supaya narapidana bisa dekat dengan masyarakat luar serta sebuah realisasinya dari satu prinsip permasyarakatan,  yaitu  waktu  hilangnya  kebebasan  untuk  bergerak  narapidana diharuskan  untuk  diperkenalkan  pada  masyarakat  serta  tidak  diperbolehkan  untuk diasingkan, hal tersebut ialah masuk pada pendidikan sosial kemasyarakatan yang dibuat untuk terpidana.
Asimilasi  ialah  sebuah  sebutan  dari  kegiatan  pembinaan  yang  dilaksanakan pada  luar  Lembaga.  Tetapi  di  kehidupan  nyata,  belum  seluruhnya  pembimbingan terimplementasikan,  karena  terdapat  berbagai  permasalahan  yakni  lapas  yang kapasitasnya  melebihi  semestinya,  hal  itu  sangat  berdampak  pada  proses pembimbingan terpidana, khususnya terpidana yang mendapat hukum pidana ringan. Karena  lapas  yang  penuh  mengakibatkan  proses  binaan  diharuskan  untuk  diikuti narapidana yang banyak juga serta sangat mempersulit instruktur balai lapangan kerja serta pegawai pembimbingan sulit didalam memberi sebuah arahal serta pengajaran. Lalu  sarana  serta  prasarana  juga  minim  guna  menunjang  kegiatan  binaan,  misalnya guna bimbingan keterampilan dibutuhkan alat-alat yang memadai, supaya dapat praktik secara langsung hingga nantinya bisa diamati apakah binaan yang dilakukan sukses atau tidaknya.
Masalah  yang  terakhir  yakni  tidak  setaranya  total  petugas  binaan  dengan  para narapidananya  karena  lapas  melebihi  kapasitas,  dengan  SDM  yang  kurang  sangat berpengaruh terhadap implementasinya binaan yang dilakukan dikarenakan pegawai sulit untuk melakukan pengawasan serta pengontrolan disaat proses binaan terjadi. Lain dari  masalah yang  dipaparkan,  narapidana  yang  khusus  mendapat  jatuhan  hukum  pidana  ringan  juga bermasalah  pada  waktu  pembimbingan  yakni  waktu  yang  singkat  hingga  mengakibatkan proses binaan dapat dinyatakan terburu-buru serta kurang maksimal.
Dari  tahun  ke  tahun  didalam  pelaksanaannya,  total  terpidana  pada  Lembaga Pemasyarakatan  Kelas  IIA  Bekasi  terus  menunjukkan  peningkatan,Khususnya  pada terpidana  yang  dengan  jatuhan  hukum  pidana  ringan  serta  total  residivisinya  yang mengakibatkan  kapasitas  berlebih  pada  lembaga  itu.  Hal  tersebut  ialah  indikasi kesuksesan pembimbingan yang belum tercapai pada terpidana dengan jatuhan hukum pidana ringan pada Lembaga    Pemasyarakatan Kelas IIA Bekasi, hingga membutuhkan perhatian  khusus  dari  seluruh  pihak,  yang  utama  yaitu  pegawai  pada  Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bekasi.
Pembinaan  secara  eksternal  yang  dilakukan  di  lembaga  pemasyarakatan disebut  asimilasi.  Namun  pada  kenyatannya,  pembinaan  yang  dilakukan  belum sepenuhnya  terimplementasi,  dikarenakan  beberapa  kendala,  yaitu  Lapas  yang overcapacity , hal tersebut berpengaruh besar terhadap pembiaan narapidana, terkhusus narapidana  yang  dijatuhi  hukuman  pidana  ringan,  dikarenakan  dengan  penuhnya  isi Lapas menyebabkan pembinaan yang diberikan menjadi tidak maksimal, dikarenakan setiap sesi pembinaan harus diikuti oleh banyak narapidana dan hal itu jelas menyulitkan instruktur  bari  BLK  dan  petugas  pembinaan  kesulitan  memberikan  arahan  dan pengajaran.  Selanjutnya  terkait  dengan  minimnya  sarana  dan  prasarana  penunjang pembinaan  yang  tidak  bisa  dikatakan  ideal,  contohnya  saja  untuk  pembinaan
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
keterampilan  maka  diperlukan  peralatan  yang  memadai,  agar  bisa  dipraktekkan langsung sehingga akan dapat dilihat pembinaan yang di berikan berhasil atau tidak.

## IV. KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  dari  hasil  penelitian  dan  pembahasan  diatas,  dapat disimpulkan tidak bisa dinyatakan efektif sepenuhnya pada keefektivitasan pembimbingan untuk  terpidana  dengan  jatuhan  hukum  pidana  ringan.  Lawrence  M  Friedman mengemukakan  bahwasannya Legal  System  Theory tersusun  atas  substansi,  struktur, serta  budaya hukum, jadi bisa dikatakan bahwasannya letak ketidakefektifan ya yaitu struktur hukum,  karena  didalam  proses  pembimbingan  yang  dilaksanakan  pada  Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bekasi ada berbagai masalah hingga mengakibatkan tidak optimalnya  sebuah  pembimbingan,  tidak  hanya  itu  budaya  hukum  juga  memberikan pengaruh  efektifnya  proses  binaan  yang  dilakukan  dikarenakan  dari  narapidananya masih  ada  yang  tidak  ikut  dalam  kegiatan  tersebut  dengan  kesungguhan  serta kurangnya ketaatan didalam taat pada hukum yang berlaku hingga saat telah keluar dari  Lembaga Pemasyarakatan  akan  mengulangi  perbuatan  kejahatannya  lagi,  bukan hanya itu untuk pegawai binaan totalnya tidak sebanding dengan total narapidananya hingga  mengakibatkan  mereka  kurang  maksimal  didalam  memberi  binaan  maupun pengawasan pada terpidana serta mengakibatkan petugas binaan kerjanya lebih berat dikarenakan lebih banyaknya beban kerja yang diterimanya.
Pengimplementasian  pembimbingan  pada  terpidana  dengan  jatuhan  hukum pidana ringan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bekasi, di kehidupan nyatanya belum  secara  maksimal  untuk  implementasinya  dikarenakan  ada  beberapa  masalah seperti kelebihan kapasitas pada lembaga permasyarakatan, total petugas binaan yang tidak  sebanding  dengan  total  narapidananya,  serta  sarana  dan  prasarananya  yang minim Didalam proses binaan. Bukan hanya itu didalam terlaksananya pembimbingan mulai  rentan  tahun  2017  sampai  2021  memberikan  sebuah  indikasi  binaan  yang dilakukan belum terlau sukses, karena pada tiap tahun pasti terdapat narapidana yang pernah mendapat jatuhan hukum pidana ringan yang mengulangi perbuatannya lagi.

## REFERENSI
A.Josias  Simon  R  dan  Thomas  Sunaryo, Kebudayaan  Lembaga  Pemasyarakatan  Di Indonesia Lubuk Agung, Bandung, 2010 Adi Sujatno, Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusi  Mandir i,Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departement Hukum dan HAM RI. Jakarta, 2004
Bambang  Poernomo, Hukum  Pidana  Dasar  Aturan  Umum  Hukum  Pidana  Kodifikasi , (Yogyakarta:Ghalia Indonesia), 2011, hlm.87.
Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif  Dalam  Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjar a, (Yogyakarta:Genta Publishing), 2010, hlm 71. Bagaskara  &  Wirasila, Pidana  Kurungan  Sebagai  Pengganti  Terhadap  Pelaksanaan Pidana Denda Dalam Tindak Pidana Mata Uang , Jurnal Kertha Wicara, 2019
Effendi, Didik, Narkoba di Balik Tembok Penjara , Aswaja Presindo Yogyakarta, 2014 Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, Sistem Peradilan Pidana di Indonesia ,   Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 125. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Mulyadi, Pedoman Pembinaan Kepribadian Narapidana Bagi Petugas di Lapas / Rutan , Kementerian  Hukum  dan  HAM  Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan,  Jakarta, 2013
Marzuki, P, M., Pengantar Ilmu Hukum , Jakarta, Kencana, 2008 Nursapia Harahap, Penelitian Kualitatif. Medan, Wal Ashri Publishing, Sumatera Utara,
2020

## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
Purwanto, Inplementasi Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Sebagai Saksi dan Korban  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIB  Singaraja .  Jurnal  Komunitas Yustisia, Bali, Vol. 2 No. 2, 2020
Sihotang, P.H, Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Menurut Peraturan Kapolri                            Dalam Mewujudkan Restorative Justice . Luris Studia , Jurnal Kajian Hukum. Vol. 1. No.2.
2019
Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2022  Tentang  Pemasyarakatan  Buku  register narapidana B2b Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bekasi