## PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA SEBAGAI UPAYA MENGATASI MUNCULNYA RESIDIVIS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SINGARAJA
Oleh:
Sri Adyanti Pratiwi 1 dan Ketut Wetan Sastrawan 2
Abstrak :  Sistem  pemasyarakatan  adalah  sistem  pembinaan  bagi  narapidana untuk meningkatkan kualitas narapidana agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri  dan  tidak  mengulangi  tindak  pidana.  Namun  terdapat  narapidana  yang  telah selesai melaksanakan pembinaan mengulangi tindak pidana yang telah dilakukan sebelumnya.  Narapidana  ini  dikenal  dengan  residivis.  Masalah  yang  muncul adalah,  apa  penyebab  narapidana  menjadi  residivis?,  bagaimana  upaya  Lembaga Pemasyarakatan  Kelas  IIB  Singaraja  dalam  mengatasi  timbulnya  residivis?  dan hambatan  apa  yang  dihadapi  dalam  melaksanakan  pembinaan  bagi  residivis? Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  empiris  yang  bersifat  deskriptif dengan  teknik  pengumpulan  data  melalui  studi  kepustakaan,  wawancara  dan observasi  yang  menghasilkan  data  primer  dan  sekunder  kemudian  dianalisis menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan timbulnya residivis adalah faktor internal dan eksternal, upaya yang dilakukan untuk  mengatasi  timbulnya residivis  dengan melaksanakan pembinaan kepribadian dan kemandirian, dan hal yang menghambat adalah terbatasnya dana untuk  pembinaan,  sikap/perilaku  petugas  saat  melaksanakan  pembinaan, terbatasnya jumlah dan mutu sarana prasarana pembinaan, sikap narapidana yang tidak taat mengikuti program pembinaan, jumlah petugas tidak sebanding dengan narapidana,  sikap  masyarakat/pihak  korban  yang  sulit  menerima  keberadaan narapidana  serta  belum  adanya  peraturan  khusus  yang  mengatur  mengenai pembinaan narapidana residivis.
Kata Kunci : Pembinaan, Narapidana, Residivis, Lembaga Pemasyarakatan

## PENDAHULUAN
Sistem hukum di Indonesia dalam penerapan sanksi pidana dikenal dengan pemidanaan.  Bagi  negara  Indonesia  yang  berdasarkan  Pancasila,  muncul pemikiran-pemikiran  baru  mengenai  fungsi  pemidanaan  yang  tidak  lagi  sekedar penjeraan  agar  menyesali  perbuatannya  tetapi  juga  merupakan  suatu  usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Narapidana
1 Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
(Direktorat  Jenderal  Peraturan  dan  Perundang-Undangan  Kementerian Hukum dan HAM : 1).
Sebagaimana  tercantum  dalam  Penjelasan  Atas  Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi Narapidana telah berubah secara mendasar, yaitu dari sistem pemenjaraan menjadi sistem  pemasyarakatan.  Begitu  pula  institusinya  yang  semula  disebut  rumah penjara  berubah  menjadi  Lembaga  Pemasyarakatan  berdasarkan  Surat  Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964.
Menurut  Pasal  5  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995  tentang Pemasyarakatan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1995  Nomor  77, Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  3614),  Lembaga Pemasyarakatan  yang  merupakan  tempat  untuk  melaksanakan  pembinaan narapidana  melaksanakan tugasnya berdasarkan asas :
1. Pengayoman;
2. Persamaan perlakuan dan pelayanan;
3. Pendidikan;
4. Pembimbingan;
5. Penghormatan harkat dan martabat manusia;
6. Kehilangan kemerdekaan merupakan satunya-satunya penderitaan; dan
7. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang- orang tertentu.
Narapidana  bukan  saja  obyek  melainkan  juga  subyek  yang  tidak  berbeda dari  manusia  lainnya  yang  sewaktu-waktu  dapat  melakukan  kesalahan  atau kekhilafan  yang  dapat  dikenakan  pidana,  sehingga  tidak  harus  diberantas.  Yang harus  diberantas  adalah  faktor-faktor  yang  dapat  menyebabkan  Narapidana berbuat  hal-hal  yang  bertentangan  dengan  hukum,  kesusilaan,  agama,  atau kewajiban-kewajiban  sosial  lain  yang  dapat  dikenakan  pidana  (Penjelasan  atas UU RI NO 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan).
Sistem Pemasyarakatan  menyatakan bahwa tujuan dari pembinaan adalah untuk meningkatkan kualitas narapidana agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga setelah selesai menjalani masa
pidananya  dapat  diterima  kembali  oleh  lingkungan  masyarakat,  dapat  aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga  yang baik dan bertanggung jawab.
Namun  tidak  sedikit  narapidana  yang  telah  selesai  melaksanakan pembinaan  di  Lembaga  Pemasyarakatan  mengulangi  tindak  pidana  yang  telah dilakukan  sebelumnya  sehingga  harus  kembali  menjalani  tahapan  pembinaan  di Lembaga Pemasyarakatan.Narapidana seperti ini dikenal dengan istilah residivis.
Lembaga  Pemasyarakatan  yang  tidak  dapat  melaksanakan  tugas  dan fungsinya  dalam  melaksanakan  pembinaan  dengan  baik  dan  efektif  dapat berpotensi menimbulkan munculnya narapidana berkualifikasi residivis.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  dapat  dirumuskan  masalah  sebagai berikut :
1. Apa  penyebab  narapidana  setelah  mendapat  pembinaan  masih  menjadi residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja?
2. Bagaimana  upaya  dalam  mengatasi  timbulnya  residivis  di  Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja?
3. Apa  hambatan-hambatan  yang  dihadapi  dalam  melaksanakan  pembinaan bagi residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja?

## METODE PENELITIAN
Dalam  melaksanakan  suatu  penelitian,  penggunaan  metode  yang  tepat merupakan hal yang sangat penting disamping kecermatan seorang peneliti dalam mengolah  data  guna  mencapai  tujuan  penelitian.  Penelitian  ini  menggunakan penelitian  hukum  empiris  karena  menitikberatkan  pada  kesenjangan  antara  teori dengan  realita  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan  yang  bersifat  deskriptif  yang bertujuan  untuk  menggambarkan/melukiskan  secara  tepat  sifat-sifat  suatu individu,  keadaan,  gejala  atau  kelompok  tertentu,  atau  untuk  menentukan penyebaran  suatu  gejala,  atau  untuk  menentukan  ada  tidaknya  hubungan  antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat. Gejala hukum yang hendak digambarkan  dalam  penelitian  ini  adalah  mengenai  faktor  penyebab  timbulnya
residivis, upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Singaraja dan hambatan-hambatan yang ditemui.
Penelitian  ini  akan  dilakukan  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  IIB Singaraja.  Pemilihan  lokasi  penelitian  diakukan  secara purposive  sample , berdasarkan  tujuan-tujuan  tertentu,  yang  terpenting  adalah  untuk  memudahkan proses  pencarian  data.  Kemudahan  tersebut  diantaranya  karena  peneliti berdomisili  di  Singaraja.  Teknik  pengumpulan  data  melalui  teknik  studi dokumentasi/kepustakaan,  wawancara,  dan  observasi.  Studi  dokumentasi/ kepustakaan yang dilakukan terutama di Perpustakaan Universitas Panji Sakti dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Buleleng serta teknik wawancara yang dilakukan dengan pejabat dan petugas maupun narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Singaraja.
Data-data  yang  didapat  berupa  data  primer  dan  sekunder  kemudian dianalisis  melalui  analisis  kualitatif.  Alur  pengolahan  data  sebagai  berikut  :  data dikumpulkan  kemudian  disusun  secara  sistematis,  direduksi,  dipaparkan  secara sistematis, dan ditarik simpular, sebagai jawaban atas permasalahan

## HASIL PENELITIAN
Penyebab  Narapidana  Setelah  Mendapat  Pembinaan  Masih  Menjadi Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja
Terkait dengan proses pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas  IIB  Singaraja  sama  dengan  Lembaga  Pemasyarakatan  lain  yang  mengacu pada  peraturan  perundang-undangan  yang  ada.  Dalam  rangka  pelaksanaan pembinaan  yang  berkaitan  dengan  tugas  dan  fungsi  Lembaga  Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada, baik yang mengatur secara umum ataupun secara khusus.
Peraturan-peraturan  tersebut  adalah  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 1995  tentang  Pemasyarakatan,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  31  Tahun  1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga  Binaan  Pemasyarakatan,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  28  Tahun  2006
tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  32  tahun  1999  Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
Untuk  mewujudkan  pembinaan  narapidana  di  dalam  Lapas  dibutuhkan berbagai  upaya,  antara  lain  program  pelatihan  bagi  petugas  dan  narapidana  serta program  asimilasi  yang  teratur  dan  mengandung  manfaat  tidak  saja  bagi narapidana tetapi juga bagi masyarakat.
Untuk  mengisi  waktu  narapidana  agar  bermanfaat,  ditentukan  jadwal- jadwal  kegiatan  yang  dilakukan  dari  pagi  hingga  sore  hari.  Salah  satu  kegiatan yang dinilai penting dan manfaatnya besar adalah kegiatan pelatihan baik kepada petugas pemasyarakatan maupun narapidana. Petugas pemasyarakatan seharusnya mengikuti  program  pelatihan  sebab  mereka  langsung  berhadapat  dengan narapidana.  Dengan  kata  lain  terampilnya  narapidana  dalam  bidang  pekerjaan tertentu sangat tergantung kepada keterampilan petugas.
Namun berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak I Nyoman Sukendra, selaku  Kepala  Seksi  Pembinaan  Narapidana  dan  Kegiatan  Kerja  (Kasi Binapigiatja)  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIB  Singaraja  pada  hari  Senin,  19 Juni  2017  petugas  di  bagian  pembinaan  belum  pernah  mengikuti  kegiatan pelatihan keterampilan dikarenakan belum adanya anggaran yang disediakan oleh pemerintah.  Selama  ini  petugas  hanya  memiliki  pengetahuan  keterampilan  yang diperoleh  secara  otodidak  dan  lebih  banyak  mengawasi  jalannya  kegiatan pembinaan. Petugas di bidang pembinaan sangat memerlukan pelatihan di bidang pertukangan,  keterampilan  memainkan  alat  musik,  dan  senam  untuk  kesehatan. Pelatihan untuk narapidana juga tidak bersifat rutin karena pelaksanaan pelatihan tergantung dari dana yang disediakan oleh pemerintah.
Sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh  narapidana  atas  nama  Ketut Suardika  berdasarkan  hasil  wawancara  pada  hari  Jumat,  23  Juni  2017  bahwa program  pelatihan  yang  diberikan  dapat  bermanfaat  bagi  mereka  jika  diikuti dengan  bersungguh.  Namun  karena  kurangnya  modal  untuk  membuka  usaha setelah  keluar  dari  lembaga  pemasyarakatan  pelatihan  tersebut  menjadi  dirasa kurang manfaatnya.
Sejalan  dengan  yang  disampaikan  oleh  narapidana  atas  nama  Susiati berdasarkan  hasil  wawancara  pada  hari  Jumat,  23  Juni  2017  bahwa  pelatihan keterampilan  diharapkan  dapat  menjadi  bekal  bekerja  di  masyarakat  namun terkendala oleh masalah yang sama yaitu, modal usaha.
Menurut  penjelasan  Kasi  Binapigiatja,  selain  pelatihan  keterampilan narapidana  juga  memerlukan  bantuan  peralatan  yang  menunjang  untuk  memulai usaha  tersebut.  Sehingga  nantinya  saat  keluar  dari  Lapas  mereka  dapat  menjadi manusia yang mandiri yang akan mendapatkan lapangan pekerjaan sesuai dengan keterampilan yang mereka peroleh selama di lembaga pemasyarakatan.
Pekerjaan  itu dapat  memotivasi  narapidana untuk mempersiapkan dirinya kelak bekerja di masyarakat dan pendidikan keterampilan itu harus sesuai dengan pekerjaan di luar. Sebagaimana dikatakan oleh Daniel Glase (2009: 55):
1. Bahwa  penjara  kesulitan  memperoleh  pekerjaan  yang  cukup  untuk semua penghuni penjara;
2. Pekerjaan  insentif  sering  tidak  optimum  dilakukan  untuk  memotivasi narapidana dalam melaksanakan tugas-tugasnya di penjara yang dapat berguna bagi mereka setelah bebas nanti;
3. Penilaian terhadap pekerjaan para narapidana sangat rendah;
4. Relatif  kecilnya  kesempatan  bagi  narapidana  yang  telah  bebas  untuk mendapatkan  pekerjaan  yang  sesuai  dengan  pelatihan  yang  diberikan di penjara.
Walaupun  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIB  Singaraja  telah melaksanakan kegiatan pembinaan  sesuai dengan peraturan yang berlaku namun masih terdapat narapidana yang kembali melakukan tindak pidana. Secara umum faktor yang menyebabkan narapidan kembali mengulang tindak pidana (residivis) walaupun telah mengikuti kegiatan pembinaan adalah :
1. Faktor Internal
Faktor internal adalah faktor yang terdapat pada diri pelaku kejahatan yang berasal  dari  dalam  dirinya,  seperti  usia  dan  tingkat  pendidikan.  Usia  narapidana sangat mempengaruhi timbulnya pengulangan tindak pidana. Semakin rendah usia
narapidana  saat  melakukan  tindak  pidana  untuk  pertama  kalinya,  ia  memiliki kecenderungan lebih besar untuk mengulang kembali tindak pidana tersebut.
Hal ini senada dengan penjelasan Bapak I Nyoman Sukendra, B.Sc selaku Kasi Binapigiatja pada hari Senin, 19 Juni 2017 bahwa terdapat narapidana yang mulai  melakukan  tindak  pidana  pencurian  sejak  usia  18  tahun  dan  telah mengulangi tindak pidananya sebanyak 4 kali.
Rendahnya  tingkat  pendidikan  narapidana  mengakibatkan  kecenderungan untuk  mengulang  tindak  pidana  menjadi  semakin  besar  dibandingkan  dengan orang yang berpendidikan lebih tinggi.
Hal  ini  pun  terjadi  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIB  Singaraja, berdasarkan  hasil  wawancara  pada  hari  Jumat,  23  Juni  2017  dengan  narapidana atas  nama  Gede  Dama  “Saya  sudah  empat  kali  masuk  lapas  Bu.  Saya  Cuma lulusan SD, jadi di luar ga ada pekerjaan Bu.”
2. Faktor Eksternal
Faktor  eksternal  adalah  faktor  yang  berada  di  luar  diri  seseorang  yang dapat mempengaruhi mental seseorang, seperti kondisi ekonomi, lingkungan dan stigmatisasi  masyarakat.  Kondisi  ekonomi  merupakan  faktor  tertinggi  sebagai penyebab  untuk  mengulang  tindak  pidana.  Terbatasnya  lapangan  pekerjaan menyebabkan  narapidana  mengulangi  tindak  pidana  yang  telah  mereka  lakukan sebelumnya  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  yang  diperlukan  oleh  narapidana dan  keluarganya.  Seperti  yang  diungkapkan  oleh  Narapidana  atas  nama  Susiati “Saya  perlu  uang  Bu.  Pake  makan,  keperluan  sehari-hari.  Jadi  terpaksa  harus ngambil barang orang Bu.”
Stigmatisasi  merupakan  proses  pemberian  cap  oleh  masyarakat  melalui tindakan-tindakan  yang  dilakukan  dalam  proses  peradilan  bahwa  ia  adalah seseorang  yang  jahat  (Didin  Sudirman,  2006:  52).  Stigmatisasi  tersebut  muncul dari  rasa  ketakutan  masyarakat  terhadap  mantan  narapidana,  dimana dikhawatirkan  akan  mempengaruhi  orang  lain  untuk  melakukan  perbuatan melanggar hukum.
Upaya  Dalam  Mengatasi  Timbulnya  Residivis  di  Lembaga  Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja
Kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja sangat efektif untuk mendorong para narapidana agar setelah keluar dari  Lembaga  Pemasyarakatan  tidak  menggulangi  perbuatannya  lagi  dan  siap kembali  ke  masyarakat.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bapak  I  Nyoman Sukendra,  B.Sc  selaku  Kasi  Binapigiatja  pada  hari  Senin  19  Juni  2017 mengatakan bahwa :
Pola  pembinaan  yang  dilaksanakan  bagi  narapidana  residivis  maupun narapidana  umum  adalah  sama,  yaitu  pembinaan  kepribadian  dan kemandirian narapidana. Hal  ini sesuai  dengan implementasi  dari Pasal  3 Peraturan  Pemerintah  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  pembinaan kepribadian  dan  kemandirian  narapidana.  Secara  umum  tidak  terdapat perbedaan  mekanisme  pembinaan  narapidana  biasa  dengan  narapidana residivis.  Pembinaan  untuk  napi  residivis  lebih  difokuskan  pada  kegiatan yang  bersifat  mandiri,  sehingga  diharapkan  kepada  residivis  yang  sudah pernah  melakukan  tindak  pidana  tidak  lagi  berbuat  kejahatan  dan  setelah keluar dari Lapas dapat diterima baik oleh masyarakat luar.
Bapak  I  Ketut  Suryawan,  SH  selaku  Kepala  Sub  Seksi  Kegiatan  Kerja Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIB  Singaraja  pada  wawancara  tanggal  19  Juni 2017 menambahkan bahwa “Tidak ada pola pembinaan khusus bagi  narapidana residivis.  Semua  narapidana  diperlakukan  sama  dan  mendapat  pembinaan  yang sama. Pembedaannya hanya pada pengawasan yang lebih diperketat”.
Pembinaan  kepribadian  yang  dilaksanakan  di  Lembaga  Pemasyarakatan Kelas IIB di antaranya :
1. Pembinaan  kesadaran  beragama,  yaitu  dengan  pendekatan  spiritual  seperti pelaksanaan persembahyangan sesuai agama dan kepercayaan masing-masing narapidana  dilanjutkan  dengan  ceramah  keagamaan  yang  disampaikan  oleh Pemuka  Agama.  Untuk  narapidana  beragama  Hindu  dilaksanakan  setiap  hari Purnama  dan  Tilem,  untuk  narapidana  beragama  Islam  dilaksanakan  setiap
hari Jumat, sedangkan untuk narapidana beragama Kristen dilaksanakan setiap 2  kali  sebulan.  Pembinaan  ini  bertujuan  untuk  meningkatkan  kualitas ketaqwaan  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa.  Guna  memperlancar  kegiatan pembinaan  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIB  Singaraja  melakukan  kerja sama  dengan  pihak  Kementerian  Agama  Kabupaten  Buleleng  dalam  hal mendatangkan pemuka agama untuk memberikan seramah keagamaan.
2. Pembinaan  kesadaran  berbangsa  dan  bernegara,  yaitu  dengan  melakukan upacara  hari-hari  besar  nasional  yang  bertujuan  mendidik  mental  WBP (Warga  Binaan  Pemasyarakatan)  untuk  selalu  berdisiplin  dan  selalu mempunyai kecintaan terhadap bangsa dan negaranya.
3. Pembinaan  kemampuan  intelektual  (kecerdasan),  yaitu  dengan  mengadakan penyuluhan kesehatan yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng setiap 4 bulan sekali. Selain itu bentuk pendidikan non formal yang paling  mudah  dan  murah  adalah  berupa  kegiatan  membaca  di  perpustakaan Lapas yang menyediakan lebih dari 1.000 eksemplar buku bacaan.
Sementara  itu  pembinaan  kemandirian  dilakukan  dengan  mengadakan pelatihan keterampilan bagi para narapidana seperti pelatihan tata boga, pelatihan tata  rias,  pelatihan  tata  busana  dan  juga  pelatihan  meubelair.  Kegiatan  pelatihan keterampilan  yang  diadakan  setiap  tahun  selalu  berbeda-beda  tergantung  dari jumlah  dana  yang  disediakan  oleh  pemerintah.  Pelatihan  yang  dilaksanakan bekerja  sama  dengan  Balai  Latihan  Kerja  Kabupaten  Buleleng.  Untuk  kegiatan pembinaan  kemandirian  yang  rutin  setiap  hari  dilaksanakan  adalah  kegiatan pembuatan kerajinan tangan dari korek api dan koran bekas. Sedangkan kegiatan pembuatan batako sudah tidak dilakukan lagi dikarenakan kurangnya pemesanan dari luar.
Wujud pembinaan di atas merupakan wujud pembinaan yang dilakukan di dalam  Lapas  yang  disebut  juga  dengan  intramural.  Sedangkan  pembinaan  yang dilaksanakan  di  luar  lapas  disebut  ekstramural  yang  dikenal  dengan  asimilasi, asimilasi  merupakan  proses  pembinaan  narapidana  yang  telah  memenuhi persyaratan  tertentu  dengan  membaurkannya  ke  dalam  kehidupan  masyarakat. Bagi  narapidana  interaksi  sosial  dengan  masyarakat  sangat  diperlukan.  Oleh
karena  itu  tahap  pembinaan  di  luar  lapas  adalah  kelanjutan  pembinaan  yang dilakukan di dalam lembaga pemasyarakat.
Selain  melaksanakan  pembinaan  kepribadian  dan  kemandirian  sesuai program  yang  telah  direncanakan  hendaknya  juga  harus  dipertimbangkan  situasi pembinaan  yang  berlangsung,  baik  itu  situasi  lingkungan  tempat  pembinaan berlangsung  maupun  situasi  kejiwaan  dari  narapidana  yang  dibina.  Pembinaan akan  menjadi  sia-sia  jika  proses  pembinaan  narapidana  tidak  memperhatikan  hal tersebut.
Situasi dalam membina narapidana harus diciptakan agar narapidana dapat mengikuti materi pembinaan dengan sempura. Situasi kejiwaan narapidana seperti kekacauan  pikiran  terhadap  keluarga  di  rumah  atau  hubungan  dengan  sesama narapidana  harus  dihilangkan  sehingga  narapidana  dapat  menerima  materi pembinaan dengan serius.

## Hambatan-Hambatan yang Dihadapi Dalam Melaksanakan Pembinaan Bagi Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja
Lembaga  Pemasyarakatan  merupakan  instansi  terakhir  dari  rangkaian sistem peradilan pidana yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang  Pemasyarakatan.  Lembaga  Pemasyarakatan  berfungsi  sebagai  tempat pelaksanaan  pembinaan  bagi  narapidana.  Pembinaan  yang  dilakukan  harus didasarkan  pada  bakat,  minat  serta  kebutuhan  narapidana.  Di  mana  kebutuhan pembinaan  bagi  narapidana  residivis  dan  narapidana  non-residivis  tentunya berbeda  karena  narapidana  residivis  dapat  dikatakan  telah  gagal  dalam menerapkan  hasil  pembinaan  saat  menjalani  masa  pidana  di  lembaga pemasyarakatan (Didik Budi Waluyo, 2017).
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja yang dipilih sebagai tempat penelitian  merupakan  salah  satu  Lembaga  Pemasyarakatan  yang  mengalami keadaan  over  kapasitas  hingga  saat  ini  dan  mengalami  beberapa  faktor penghambat  proses  pembinaan  bagi  narapidana.  Permasalahan  over  kapasitas menjadi  sulit  diatasi  mengingat  tingginya  tingkat  kriminalitas  dan  keterbatasan dana untuk membuat Lembaga Pemasyarakatan yang baru di daerah Singaraja.
Melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan bukanlah suatu hal  yang  mudah  dan  merupakan  tantangan  dari  waktu  ke  waktu  bagi  setiap Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. Lembaga Pemasyarakatan adalah instansi yang  sangat  berperan  penting  dalam  memasyarakatkan  kembali  para  narapidana sebagai bagian akhir sistem peradilan pidana di Indonesia.
Selanjutnya,  Bapak  I  Nyoman  Sukendra,  B.Sc,  menyebutkan  faktor penghambat lainnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja, yaitu :
1. Keadaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja yang mengalami over kapasitas  (tidak  memadai  daya  tampung  Lembaga  Pemasyarakatan dibandingkan jumlah warga binaan pemasyarakatan). Lembaga Pemasyarakatan  memiliki  kapasitas  daya  tampung  sebanyak  78  orang, sedangkan jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan  Kelas  IIB  Singaraja  hingga  saat  ini  berjumlah  213  orang. Melihat  kondisi  ini,  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIB  Singaraja  sudah mengalami over kapasitas sebesar 273%.
2. Keterbatasan  sarana  dan  prasarana  yang  mendukung  proses  pembinaan. Banyak  sarana  dan  prasarana  yang  telah  rusak  dan  tidak  dapat  digunakan kembali.
3. Kurangnya  tenaga  pengajar  pembinaan,  hal  ini  berkaitan  dengan  kurangnya Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  yang  ada  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas IIB Singaraja.
Secara  umum  beberapa  hambatan  yang  berhubungan  dengan  pembinaan narapidana residivis adalah sebagai berikut :
1. Dana
Dana  merupakan  faktor  utama  yang  menunjang  untuk  pelaksanaan pembinaan  terhadap  narapidana.  Dalam  pelaksanaan  pembinaan  dibutuhkan peralatan  dan  bahan-bahan.  Sebab  program  pembinaan  terdiri  dari  berbagai masam  kegiatan  sesuai  dengan  minat  pekerjaan  maupun  keterampilan  yang diperlukan untuk kebutuhan narapidana setelah mereka keluar Lapas.
Kurang  atau  tidak  adanya  dana  menjadi  salah  satu  faktor  penyebab  yang menjadi  penghambat  bagi  pelaksanaan  pembinaan  karena  dapat  mengakibatkan tidak berjalan dan tidak terealisasinya semua program pembinaan bagi narapidana.
2. Sikap / perilaku petugas
Dalam pembinaan, petugas mempunyai peran sangat penting yang menjadi dasar  yang  dapat  mempengaruhi  pola  perilaku  dan  bertindak  para  petugas tentunya  berupa  tingkat  pengetahuan  khususnya  yang  berkaitan  dengan  sistem pemasyarakatan  itu  sendiri.  Sehingga  petugas  dituntut  untuk  dapat  mengerti tentang  persoalan-persoalan  yang  timbul  demi  lancarnya  proses  pembinaan tersebut.
3. Sarana dan prasarana di Lembaga Pemasyarakatan
Kurangnya peralatan atau fasilitas baik dalam jumlah dan juga mutu akibat banyaknya  peralatan  yang  rusak  menjadi  salah  satu  faktor  penghambat  untuk kelancaran proses pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana.
4. Narapidana
Keberhasilan  dan  terlaksananya  program  pembinaan  terhadap  narapidana tidak hanya tergantung dari faktor petugasnya melainkan juga berasal dari  faktor narapidana itu sendiri. Adapun hambatan yang berasal dari narapidana antara lain:
a. Tidak adanya minat.
b. Tidak adanya bakat.
c. Watak diri ( Rommy Pratama, 2009).
5. Sumber daya manusia.
Setiap pembinaan narapidana bertujuan untuk mempersiapkan narapidana untuk  kembali  ke  masyarakat  dengan  bekal  pendidikan  dan  latihan  yang  telah diterima di  lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu, peran narapidana,  petugas dan masyarakat sangat diperlukan agar pembinaan dapat berhasil. Narapidana dan petugas merupakan sumber daya manusia yang  terlibat dapat kegiatan pembinaan dimana  keduanya  harus  menyadari  peran  yang  dimiliki  agar  pembinaan  dapat berlangsung efektif.
Namun  kondisi  yang terjadi  di  lembaga pemasyarakatan, pola pembinaan narapidana non-residivis dan narapidana residivis  tidak dibedakan. Selain karena
jumlah petugas yang tidak sebanding dengan jumlah narapidana juga dikarenakan kualitas petugas untuk memberikan pembinaan keterampilan belum memadai.
Secara  umum  kegiatan  pembinaan  di  lembaga  pemasyarakatan  hanya berlangsung  seadanya  berdasarkan  pengetahuan  dan  pengalaman  yang  dimiliki petugas  secara  otodidak.  Hal  ini  dikarenakan  kurangnya  pelatihan  keterampilan yang  diperoleh  petugas  sehingga  pembinaan  tidak  dapat  berlangsung  secara maksimal.
Kualitas  dan  bentuk  program  pembinaan  tidak  semata-mata  ditentukan oleh  dana  yang  tersedia  maupun  sarana  prasarana  yang  ada.  Namun  juga diperlukan  program-program  yang  kreatif  dan  murah  serta  mudah  dilakukan sehingga  dapat  berdampak  pada  pembinaan  yang  optimal  yang  nantinya  dapat dijadikan sebagai bekal saat keluar dari lapas.
6. Masyarakat dan pihak korban
Masyarakat  juga  merupakan  faktor  yang  mempengaruhi  pelaksanaan pembinaan  narapidana  terutama  dalam  hal  pembinaan  berupa  program  integrasi. Dalam  pelaksanaan  integrasi  masih  terdapat  kendala  dimana  masyarakat  dan korban  tidak  mengizinkan  narapidana  untuk  kembali  ke  masyarakat  meskipun hanya sebentar.
7. Belum ada peraturan khusus tentang pembinaan narapidana residivis
Pelaksanaan pembinaan bagi narapidana residivis mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan  Pemasyarakatan,  sehingga  dalam  pelaksanaannya  tidak  ada  perbedaan antara pola pembinaan bagi narapidana residivis maupun bukan residivis. Hal ini disebabkan  belum  dibuatnya  peraturan  khusus  yang  mengatur  mengenai pembinaan narapidana  residivis.  Dalam hal register /  pencatatan narapidana juga tidak  terdapat  buku  register  khusus  yang  mencatat  narapidana  yang  termasuk  ke dalam  kelompok  residivis.  Buku  register  yang  ada  hanya  pengelompokan narapidana berdasarkan lama masa pidana dan jenis pidananya. Untuk mengetahui narapidana  residivis  hanya  berdasarkan  ingatan  para  petugas,  apakah  narapidana tersebut sebelumnya pernah dipidana atau belum.

## SIMPULAN
Berdasarkan pembahasan di  atas, dapat  dikemukakan kesimpulan sebagai berikut :
1. Faktor-faktor  yang  menyebabkan  timbulnya  narapidana  residivis  di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Singaraja dibagi menjadi 2 (dua) yaitu a. Faktor  Internal  atau  faktor  penyebab  yang  berasal  dari  keinginan narapidana itu sendiri, yaitu usia dan tingkat pendidikan.
b. Faktor  Eksternal  atau  faktor  penyebab  yang  berasal  dari  luar Narapidana,  yaitu  kondisi  ekonomi,  lingkungan  dan  stigmatisasi masyarakat.
2. Upaya  yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Singaraja dalam  mengatasi  timbulnya  narapidana  residivis  sesuai  dengan  sasaran yang  ditetapkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yaitu :
a. Pembinaan Kepribadian dan
b. Pembinaan Kemandirian
3. Hal-hal  yang  menghambat  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  IIB  Singaraja dalam melakukan upaya mengatasi timbulnya narapidana residivis adalah terbatasnya  dana  untuk  pembinaan,  sikap/perilaku  petugas  saat melaksanakan  pembinaan,  terbatasnya  jumlah  dan  mutu  sarana  dan prasarana pembinaan, sikap narapidana yang tidak taat mengikuti program pembinaan,  jumlah  petugas  yang  tidak  sebanding  dengan  narapidana, sikap  masyarakat  /  pihak  korban  yang  sulit  menerima  keberadaan anarpidana serta belum adanya peraturan khusus yang mengatur mengenai pembinaan narapidana residivis.
Dari  kesimpulan  yang  diuraikan  di  atas  maka  peneliti  dapat  memberikan saran berupa :
1. Narapidana  hendaknya  menyadari  bahwa  tujuan  diadakannya  pembinaan adalah  agar  saat  mereka  keluar  dari  lembaga  pemasyarakatan  tidak mengulangi tindak kejahatan dikemudian hari.
2. Pemerintah  hendaknya  mempermudah  proses  pengadaan  sarana  dan prasarana  pembinaan  serta  mengadakan  proses  rekrutmen  pegawai  yang sesuai  dengan  kebutuhan  lembaga  pemasyarakatan  serta  dibekali keterampilan  untuk  membina  narapidana  di  bidang  kepribadian  maupun kemandirian.
3. Pemerintah  hendaknya  membuat  sistem  database  online  yang  berlaku  di seluruh  Indonesia  sehingga  dapat  memudahkan  aparat  penegak  hukum dalam  menentukan  status  residivis  seseorang.  Dengan  adanya  database online  maka  dapat  diketahui  seseorang  pernah  melakukan  kejahatan  di tempat lain.
4. Agar  program  pembinaan  kemandirian  yang  dilakukan  di  lembaga pemasyarakatan  dapat  berhasil  dan  berkesinambungan  hendaknya dilakukan kerja sama dengan instansi lain untuk memasarkan hasil produk narapidana yang telah dihasilkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Arsip  Direktorat  Jenderal  Peraturan  dan  Perundang-Undangan  Kementerian Hukum  dan  HAM.  “BAB  II  SISTEM  PEMASYARAKATAN”,  melalui www.djpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2009/bn5-2009-2.pdf,
diakses tanggal 13 Maret 2017.
Didik  Budi  Waluyo.  “Faktor-Faktor  Penghambat  Pelaksanaan  Pembinaan Narapidana  Residivis  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIA  Banceuy Bandung”. Tesis . Universitas Indonesia. Jakarta.
Keputusan  Menteri  Kehakiman  RI  Nomor  :  A.01.KP.07.03  Tahun  1985  tentang Penetapan Status Lembaga Pemasyarakatan
Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan
Peraturan  Pemerintah  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pembinaan  dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  1999  Nomor  68,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 3845)
Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara
Sudirman,  Didin.  2006. Masalah-Masalah  Aktual  tentang  Pemasyarakatan . Depok Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan HAM.
Torkis  F.  Siregar.  2009.  “Bentuk  Pembinaan  Residivis  untuk  Mencegah Penanggulangan  Tindak  Pidana  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  II  B Siborongborong”. Tesis . Universitas Sumatera Utara. Medan. Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1995  Nomor  77,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614)
Rommy  Pratama.  2009.  “Sistem  Pembinaan  Para  Narapidana  untuk  Pencegahan Residivisme”,  melalui http://rommypratama.blogspot.co.id/2009/03/sistem- pembinaan-para-narapidana-untuk.html?m=1 diakses tanggal 19 Juni 2017.