## Article

## Tantangan Pariwisata pada Wilayah
Perbatasan dalam Era Disrupsi Teknologi: Studi Kasus Regulasi Transportasi Online di Kota Batam, Kepulauan Riau
Indonesian Journal of Tourism and Leisure, 2020 Vol. 01 (2), 73-81 © The Journal, 2020 DOI: 10.36256/ijtl.v1i2.102
https://journal.lasigo.org/index.php/IJTL

## Journal
Article History Received : September 10 th , 2020
Revised : November 7 th , 2020 Accepted : November 9 th , 2020

## Cindy Andini
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Tanjungpinang. Kep. Riau Email: andinic7@gmail.com

## Dhani Akbar
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, FISIP,  Universitas Maritim Raja Ali Haji. Tanjungpinang. Kep. Riau Email: akbardhani@umrah.ac.id

## ABSTRACT
One of the products of technological disruption which is currently becoming the prima donna in order to facilitate the public is an online transportation application. Payment is also made easy, namely  using  e  Money.  Until  now,  tourists  in  Batam  have  started  relying  on  this  application because it is considered easy and safe. This study uses descriptive qualitative methods that aim to explain the existing problems by providing answers to the problems raised. Descriptive qualitative research is a study in which the writer explains the phenomenon that is adapted to the concept and theory as supporting material for proof of writing. Even though it makes it easy and absorbs a lot of workforce, the fact that online transportation is still a controversy has caused chaos and unrest. What policies should be implemented? and how can Industry 4.0 increase competitiveness in  this  strategic  area?  The  government  as  a  regulator  needs  to  make  policies  to  organize  the movement  of  this  transportation  so  that  the  conducive  situation  desired  by  tourists  can  be realized.
Keywords: Technological Disruption; Online Transportation; Industry 4.0; Tourism; Regulation.

## ABSTRAK
Salah  satu  produk  dari  disrupsi  teknologi  yang  sedang  menjadi  primadona  adalah  aplikasi  transportasi online.  Dalam  rangka  memudahkan  masyarakat,  aplikasi  ini  unggul  dalam  metode  pembayaran  dengan menggunakan  e-Money.  Saat  ini  wisatawan  di  Batam,  mulai  mengandalkan  aplikasi  ini  karena  dinilai mudah  dan  aman.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  deskriptif,  yang  bertujuan  agar  dapat menjelaskan permasalahan yang ada dengan memberikan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan. Walaupun memudahkan dan menyerap banyak tenaga kerja, faktanya transportasi online masih menjadi kontroversi yang menyebabkan kericuhan dan keresahan. Apa saja regulasi yang dikeluarkan Pemko Batam dalam menertibkan transportasi online? dan bagaimana agar industri 4.0 dalam peningkatan daya saing di kawasan  strategis  ini?  Pemerintah  sebagai  regulator  perlu  untuk  membuat  kebijakan  untuk  menata pergerakan dari transportasi ini agar situasi kondusif yang diinginkan oleh wisatawan bisa terwujud.
Kata Kunci: Gangguan Teknologi; Transportasi Online; Industry 4.0; Pariwisata; Regulasi .

## 1. Pendahuluan
Pembahasan kasus ini  berfokus kepada  wilayah  pariwisata  di wilayah Kota Batam, Kepulauan Riau.  Beberapa  tahun  belakangan,  Batam  difokuskan  pada  sektor  pariwisatanya  (Mandalia, 2019), hal ini didukung dengan perbaikan infrastruktur di Kota Batam. Banyak jalan diperbesar dan juga penataan kota diperindah. Di tengah iklim investasi, Kota Batam dinilai mulai kurang menjanjikan  karena  seiring  terjadinya  konflik  perburuhan  dan  dualisme  kewenangan  antara Badan  Pengusahaan  (BP)  Batam  serta  Pemerintah  Kota  (Pemkot)  Batam  (Zaenuddin  et  al., 2018). Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada BP Batam dalam hal perizinan pusat. Sementara Pemkot Batam berwenang mengeluarkan izin daerah meskipun proses perizinan ada di  bawah  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (PTSP).  Kewenangan  BP  Batam  antara  lain menerbitkan izin prinsip Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), angka pengenal impor dari  Kementerian  Perdagangan,  dan  izin  dari  kementerian  lain.  Sedangkan  Pemkot  Batam menangani  izin  daerah  seperti  Izin  Mendirikan  Bangunan  (IMB),  domisili,  tanda  daftar perusahaan, dan izin-izin lingkungan (Kamilah, 2016).
Problematika  investasi  di  Indonesia  sangat  kompleks,  ketika  pemerintah  berupaya  penuh dalam meningkatkan daya saing terutama agar dapat menarik investasi ke Indonesia. Salah satu upaya  dan  terobosan  baru  untuk  peningkatan  daya  saing  regional  dan  dinamika  global  serta mendorong  tumbuhnya  investasi,  melalui  Peraturan  Pemerintah  No.  46  Tahun  2007  tentang Kawasan  Perdagangan  Bebas  dan  Pelabuhan  Bebas  Batam,  yakni  menetapkan  Batam  sebagai kawasan Free Trade Zone (Kurniawan, 2017). Kota Batam dicanangkan untuk memiliki jalan tol. Sejak  dulu  Kota  Batam  sering  kedatangan  wisatawan  dari  Singapura  dan  Malaysia.  Hal  ini dikarenakan  akses  yang  mudah  dan  dekatnya  jarak  Batam  dengan  kedua  negara  tersebut. Pemberlakuan Free Trade Zone membuat Kota Batam menjadi primadona bagi orang-orang yang senang berbelanja (Kurniawan, 2017).
Tantangan kepariwisataan di Kota Batam semakin kompleks, seiring dengan perkembangan Kota Batam yang mulai sibuk merubah haluan menjadi kota wisata. Kota Batam adalah sebuah kota yang heterogen (Tarwiyani et al., 2017). Berbagai macam keberagaman ada di Kota Batam. Kota  Batam  memiliki  akses  yang  dekat  dengan  Singapura  dan  Malaysia  dan  beberapa  negara lainnya (Supriono, 2017). Dengan demikian peningkatan perkembangan kepariwisataan menjadi hal yang mungkin untuk dilakukan. Tantangannya adalah, perubahan ini membutuhkan waktu yang  tidak  Sebentar.  Dalam  perjalanan  proses  perubahan,  harus  ada  tindakan  solutif  dari pemerintah untuk menarik minat penunjung dari negara lain maupun domestic .
Dengan  adanya  transportasi  online,  sangat  memudahkan  bagi  turis yang  datang  ke  Batam. Turis bisa kemanapun mereka mau hanya dengan sebuah aplikasi, mereka bisa memperkirakan jarak  dan  harga  saat  akan  berkeliling  di  Kota  Batam.  Belum  lagi  aplikasi  transportasi  online menyediakan layanan pijat, pengantaran makanan, pengisian pulsa dan lain sebagainya. Dengan segala  kemudahan  akses  yang  diberikan  oleh  aplikasi,  diharapkan  dapat  membantu  wisatawan yang  ingin  berkeliling  dengan  target  meningkatkan  ekonomi  Kota  Batam  itu  sendiri.  Namun, dalam  perkembangannya,  transportasi  online  membutuhkan  payung  hukum.  Tujuannya  untuk memperkuat  serta  membuat  kenyamanan  disemua  pihak.  Payung  hukum  tersebut  sudah disahkan. Namun  ada  kendala-kendala seperti  dari  faktor  kultural.  Maksud dari  faktor  kultural ialah  adanya  sikap  masyarakat  yang  masih  belum  menerima  keadaan  perkembangan  teknologi yang begitu pesat  dari waktu ke waktu. Payung hukum mulai rampung dan disahkan pada bulan Maret  2019.  Regulasi  itu  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Perhubungan  Republik  Indonesia Nomor  PM  12  tahun  2019  tentang  Perlindungan  Keselamatan  Pengguna  Sepeda  Motor. Peraturan  tersebut  digunakan  untuk  kepentingan  masyarakat  pada  aspek  keselamatan, kemitraan,  suspeni  dan  biaya  jasa.  Peraturan  ini  juga  terdapat  pada  Peraturan  Menteri Perhubungan  nomor  118  tahun  2018  tentang  Penyelenggaraan  Angkutan  Sewa.  Regulasi  ini
hadir sebagai tindakan solutif dan juga penengah dari pemerintah, terkait kendala-kendala yang dihadapi oleh penumpang, pengendara serta operator (Menteri Perhubungan Indonesia, 2018).
Pariwisata  merupakan  salah  satu  sumber  perekonomian  terbesar  dalam  suatu  wilayah (Firdaus & Tutri, 2017; Sukriah, 2014) meskipun di tengah iklim investasi yang menurun. Batam yang  merupakan  wilayah  perbatasan  memanfaatkan  kepariwisataan  sebagai  sumber perekonomian  wilayah.  Batam  merupakan  wilayah  strategis  tempat  berkunjungnya  para wisatawan  luar  negeri  yang  didukung  oleh  kemudahan  akses.  Sehingga,  perkembangan perusahaan  transportasi  online  sangat  menjanjikan  karena  memberikan  kemudahan  bagi  para wisatawan.

## 2. Literature Review
Menurut  Fees,  ketika  kita  berdiskusi  mengenai  globalisasi,  mestinya  kita  menyatakan  bahwa unsur-unsur  lokal  bisa  diterima  dalam  unsur  global,  bukan  unsur  global  bisa  diterima  dalam unsur-unsur local (Ruslan, 2015). Hal ini diperkuat dalam sebuah pernyataan yang menyatakan bahwa “Endless flow between global and the local, in the process of globalization, local needs to meet the global”. Sehingga dalam konstruksi sosialnya, akan berimplikasi juga kepada sosio-ekonominya. Menyatukan  antara  global  sebagai core, dan  lokal  sebagai periphery yang  di  sana  juga menyinggung mengenai diffusion dan differentiation.
Menurut  Dahles  unsur  yang  memiliki  pengaruh  dalam  kegiatan  pariwisata  tidak  hanya didominasi oleh perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata dalam skala besar saja, namun juga  perusahaan-perusahaan  skala  kecil  juga  memberikan  pengaruh.  Dalam  artian,  ketika  roda perekonomian (parawisata) digerakkan sesuai dengan target capaian pemerintahan, tentu harus mampu  melibatkan  unsur  terkecil  sekalipun.  Seperti  yang  dikatakan  bahwa: Small  scale  tourism enterprises  contribute  a  vital  force  in  the  Indonesian  Tourism  Sector  or  whether  these  enterprises  simply absorb labour that would other wise be unemployed (Arianti, 2014) .
Dalam kajian Hubungan Internasional, Revolusi Industri 4.0 menjadi topik hangat dan selalu diperbincangkan.  Banyak  negara  yang  sudah  sangat  siap  menerima  revolusi  industri  ini  (Pusat Penelitian  Badan  Keahlian  DPR  RI,  2019).  Dalam  hubungan  internasional,  hal  ini  menjadi implikasi  yang  sangat  positif.  Memberikan  kemudahan  dalam  pertukaran  informasi,  dan kecanggihan  (Niko  &  Samkamaria,  2019).  Revolusi  industri  ini  juga  meningkatkan perekonomian  jika  di  implementasikan  dengan  benar  (Rahman  &  Wartoyo,  2018).  Contohnya saja  transporatasi  online  seperti  Gojek  dan  Grab.  Peningkatan  tersebut  adalah  karena pengembangan  inovasi  yang  secara  tidak  sadar  disebarkan  melalui  media.  Yang  dahulu  tidak mungkin, sekarang bisa menjadi mungkin. Gojek bahkan sudah melebarkan sayapnya ke negara negara tetangga  seperti  Vietnam  (Kristo,  2018).  Hal  ini  tentu  saja meningkatkan  devisa  negara dan mempererat hubungan negara yang terkait.
Terjadinya  bisnis  internasional  menjadi  tidak  dapat  dipungkiri  (Minardi  et  al.,  2020). Disrupsi  teknologi  sudah  menjadi  sorotan  dari  berbagai  macam  kalangan  hingga  membentuk lembaga-lembaga  yang  membahas  bagaimana  menerima  disrupsi  itu  sendiri.  Walaupun  dapat dikatakan  bahwa  perkembangan  ini  merupakan  hal  positif,  namun  dalam  satu  dua  aspek  tetap ada  hal  negatifnya  seperti  informasi  pribadi  yang  sangat  mudah  dilihat  secara  online  dan  juga percepatan informasi yang terkadang belum terfilter.

## 3. Metodologi
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, yakni menjelaskan fenomena yang  disesuasikan  dengan  konsep  serta  teori  sebagai  bahan  pendukung  dari  pembuktian penulisan. Metode penelitian kualitatif deskriptif merupakan penjabaran dari hasil yang didapat dari  penelitian  yaitu  berupa  data  dari  beberapa  sumber.  Metode  penelitian  kualitatif  berfokus pada ketajaman analisis. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan sebuah penelitian dengan cara mengolah data empirik. Penelitian ini dijelaskan dengan cara deskriptif yaitu dijabarkan melalui
pemecahan-pemecahan  masalah  secara  lebih  rinci.  Indikator  penelitian  ini  dijabarkan  secara naratif  dan  analisisnya  dikembangkan  secara  deskriptif.  Penelitian  kualitatif  deskriptif  ini  lebih berfokus pada prosesnya daripada hasil dari pemecahan masalah. Penelitian ini berlokasi di Kota Batam-Provinsi Kepulauan Riau. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data primer dan  sekunder.  Data  primer  dilakukan  melalui  wawancara  dan  observasi  langsung  ke  lapangan dengan  beberapa stakeholder terkait  dan  juga  menggunakan  data  sekunder  melalui  surat  kabar online dan  juga  jurnal  atau  karya ilmiah  lainnya. Teknik pengumpulan  data pada  penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan observasi langsung.

## 4. Hasil dan Pembahasan

## 4.1. Gambaran Umum Pariwisata dan Transportasi di Kota Batam
Wilayah  perbatasan  mempunyai  keunggulan  tersendiri  dari  aspek  kemudahan  akses.  Sehingga dapat  mengurangi  biaya  perjalanan  bagi  turis  asing.  Secara  geografis  Kota  Batam  merupakan daerah transit Internasional yang memudahkan masukkan siapa (subjek) yang dimudahkan. Kota Batam memiliki beberapa objek wisata yang berpotensi untuk menarik wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Objek-objek wisata Kota Batam seperti; resort, pulau-pulau tropis, taman bermain  Ocarina  Batam  Theme  Park,  Batam  Forest  Top,  mall  besar  yang  punya  brand-brand ternama. Kesemuanya  yang  menjadi  destinasi  yang diinginkan  oleh wisatawan  luar negeri  dan dalam negeri.
Kebutuhan  dalam  mobilisasi  sangat  dibutuhkan  dalam  dunia  pariwisata  di  Kota  Batam. Sehingga perkembangan perusahaan  transportasi online sudah mulai menjamur di Kota Batam seiring perkembangan Technological Disruption di Kota Batam. Fenomena Technological Disruption ini  menimbulkan  polemik  di  Kota  Batam,  perusahaan  transportasi  online  yang  seharusnya membantu malah menimbulkan masalah di sana-sini.
Kehadiran  transportasi  online  memang  sangat  terasa  membantu  para  wisatawan  yang berkunjung  ke  wilayah  Kota  Batam.  Mengingat  di  tahun  2014,  transportasi  darat  masih mengandalkan  angkot,  mini-bus,  dan  taksi  pangkalan.  Selain  di  bawah  standar  kelayakan operasional  (angkot  dan  mini-bus),  faktor  keamanan  menjadi  perhatian  utama  masyarakat, mengingat dengan tingginya tingkat persaingan para pengemudi. Tidak jarang yang pengemudi melanggar tata tertib lalu lintas. Selain itu, untuk taksi pangkalan, dari segi harga, mematok tariff yang  terbilang  cukup  tinggi.  Jarak  yang  sebenarnya  bisa  dihitung  menggunakan  “argo”,  lebih cenderung diindahkan dan menggunkakan sistem “borongan” atau satu tarif jauh dekat. Hal ini bisa dibuktikan dengan adanya tarif tidak sampai 5 KM, namun wisatawan harus merogoh kocek hingga 60 ribu Rupiah.
Dua  sisi  mata  uang,  menilik  transportasi  daring  dan  konvensional  ini,  dimana  seringkali terjadi gesekan antara pengemudi daring dan konvensional. Namun yang menarik adalah ketika permasalahan ini, terutama di kota-kota besar, sudah selesai? Mengapa Batam sebagai salah satu kota  industri  besar  yang  menjadi  salah  satu  destinasi  favorit  wisatawan  domestik  hingga mancanegara enggan menyelesaikan masalah ini hingga ke akarnya. Padahal, bentrok seperti ini juga akan sangat berpengaruh terhadap kenyamanan dan keamanan berkendara para wisatawan.
Penyelesaian  sengketa “wilayah”  kedua  belah  pihak,  sebenarnya dapat  diselesaikan  dengan langkah konkret oleh pemerintah sebagai regulator dan melalui perusahaan sebagai private sector . Bersepakat dalam sebuah konvensi yang bisa ditandatangani bersama dalam sususan kedudukan hukum yang jelas. Permasalahan pengemudi, dikembalikan kepada pihak perusahaan yang harus dapat  memberikan  sanksi  tegas  terhadap  setiap  pelanggaran  kesepakatan.  Pengertian  disrupsi teknologi  adalah  sebuah  kondisi dimana  hal  hal yang  biasanya dikerjakan di  dunia  nyata,  bisa dilakukan didunia maya (Prasetyo & Trisyanti, 2019). Disrupsi teknologi berkaitan erat dengan industri  4.0.  Dikatakan  sebagai  disrupsi  teknologi  adalah  karena  otomasi  dan  konektivitas disebuah  bidang  akan  membuat  pergerakan  dunia  industri  dan  persaingan  kerja  menjadi  tidak
selaras (Nurjani, 2019). Disrupsi teknologi menggeser industri atau produk yang kemudian akan membuat  industri  baru.  Contohnya  adalah  sistem  transportasi  online  yang  sedang  marak- maraknya.
Pengertian  transportasi  online  itu  sendiri  adalah  sebuah  alat  transportasi  yang  menerapkan teknologi  dalam  mencari  penumpang,  sistem  pembayaran  yang  memudahkan  pengguna teknologi tersebut. Contoh yang paling marak di Indonesia akhir-akhir ini adalah ojek online dan taksi online dari berbagai macam aplikasi, yaitu Gojek, Grab dan lain sebagainya. Hal ini sangat marak karena penggunaanya yang mudah dan sederhana yang disertai dengan harga yang lebih ekonomis dibandingkan dengan ojek maupun taksi konvensional.
Hal-hal  semacam  ini  dapat  dikatakan  wajar,  mengingat  sekarang  sudah  memasuki  era Industri  4.0.  Era  Industri  4.0  ini  ditandai  dengan  banyaknya  peningkatan  teknologi  seperti aplikasi,  penerapan  robot, artificial  intelligent dan  lain  sebagainya.  Implikasi  dari  perkembangan ini  bisa  dikatakan  sangat  baik,  banyak  kemudahan  yang  diberikan  sebagai  hasil  dari perkembangan  ini.  Namun  belum  semua  yang  merasakan  dampak  positifnya.  Contohnya  saja kontroversi ojek konvensional dan ojek online yang dibahas saat ini.
Kemunculan transportasi online di Kota Batam itu sekitar tahun 2015 dan mulai marak pada tahun  2016  hingga  sekarang  (Batamnews,  2016).  Transportasi  online  seperti  Gojek  dan  Grab menjadi  primadona  yang  selalu  diandalkan  oleh  masyarakat  karena  mudah  digunakan  dan harganya relative terjangkau dibanding ojek konvensional. Disinilah kontroversi dimulai karena pada  dasarnya  ojek  konvensional  masih  sangat  banyak  di  kota  Batam  pada  saat  ini.  Mereka menolak  habis-habisan  adanya  ojek  online,  hingga  menyebabkan  perkelahian  dan  penurunan paksa penumpang yang menggunakan ojek online. Tidak jarang pula terjadi bentrok dibeberapa titik  di  Kota  Batam.  Bahkan  pernah  juga  ojek  konvensional  menurunkan  paksa  orang  yang dijemput oleh keluarganya karena dikira ojek online.
Pemerintah bahkan pernah menutup kantor Gojek karena belum memebuhi standar prosedur (Batampos.co.id, 2020). Hal itu memunculkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Dengan beberapa kejadian yang hampir selalu terjadi itu, menimbulkan keresahan warga setempat yang selalu  khawatir  jika  naik  transportasi  online  karena  takut  dicegat  oleh  sekelompok  orang  yang ternyata adalah sekumpulan ojek konvensional. Banyak sekali kejadian yang merugikan beberapa pihak. Padahal, tidak dapat dipungkiri Industri 4.0 akan terus berlanjut tanpa kita sadari.
Tabel 1. Jumlah Badan Usaha Angkutan Taksi Konvensional
No Nama Badan Usaha Jumlah Armada 1 Koperasi Citra Wahana 312 2 PT. Erina Mandiri/Eks. Koperasi Bina Warga Pt 81 3 Primkopad 138 4 Primkoppal 174 5 PT.Suluh 122 6 Koperasi Pandu Wisata 134 7 Kopra – OB 272 8 Kopti 200 9 KPTDS 195 10 PT. Blue Bird 75 11 CV. Manunggal Mandiri 55 12 PT. Almi Transport 63 13 KOPEBA 170 14 KOPTIBA 103 15 KOPETAB 28 16 KOPTIS 79 17 PT. Pinki 108 18 PT. Doresindi 50 19 Primkoppol 188 Total 2547
Sumber: Dinas Perhubungan Kota Batam. 2018
Dengan banyaknya kontroversi ini, pemerintah akhirnya memberikan payung hukum kepada transportasi  online.  Payung  hukum  ini  mulai  rampung  dan  disahkan  pada  bulan  Maret  2019 yang diatur oleh Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 tahun 2019 tentang  Perlindungan  Keselamatan  Pengguna  Sepeda  Motor  Yang  Digunakan  Untuk Kepentingan Masyarakat. Kebijakan ini mengatur aspek tentang keselamatan, kemitraan, suspeni dan biaya jasa. Dengan adanya payung hukum ini menjadi respon pemerintah, yang sudah mulai menerima adanya  transportasi online. Pemerintah  menerima Revolusi Industri  4.0  yang  sangat meningkat drastis pada saat ini. Walaupun bisa dikatakan pemerintah terlambat untuk merespon Revolusi  Industri  4.0  itu  sendiri.  Namun  adapula  Peraturan  Menteri  Perhubungan  nomor  118 tahun  2018  tentang  Penyelenggaraan  Angkutan  Sewa  Khusus.  Kebijakan  ini  hadir  sebagai tindakan solutif dan juga penengah dari pemerintah terkait kendala-kendala yang dihadapi oleh penumpang,  pengendara  serta  operator  dari  transportasi  online.  Di  dalam  Peraturan  Menteri nomor 118 tahun 2018 menjabarkan tentang beberapa syarat khusus perusahaan Angkutan Sewa Khusus. Beberapa diantaranya adalah mengurus izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus, lalu  juga Perusahaan harus berbadan hukum  Indonesia,  dan  juga  mematuhi  ketentuan  Standar Pelayanan  Minimal.  Dari  beberapa poin  tersebut  bisa  kita  simpulkan  bahwa  pemerintah  mulai concern terhadap  perkembangan  teknologi  dengan  menyiapkan  perangkat  hukum  untuk mengaturnya.
Hambatan  yang  dimiliki  oleh  transportasi  online  ini  adalah  kurangnya  edukasi  untuk masyarakat  sehingga  mereka  belum  bisa  menerima  keadaan  dari technological  disruption . Masyarakat belum mengetahui betapa pentingnya disrupsi teknologi ini sehingga masih terkesan tidak  melek  teknologi.  Namun,  walaupun  payung  hukum  sudah  rampung,  bukan  berarti  para perusahaan  transportasi  online  bisa  berlaku  semena-mena  terhadap  pelaku  transportasi konvensional.

## 4.2. SIAGA Transportation System Sebagai Alternatif
Dalam  perkembangannya,  pariwsata  di  kawasan  Kota  Batam  di  bawah  tahun  2015,  masih menggunakan  transportasi  yang  tidak  sesuai  standard.  Tidak  hanya  itu  transportasi  pun memiliki banyak kendala dalam pelayanan yang dapat menumbuhkan kepuasan wisatawan baik domestic maupun  mancanegara.  Untuk  itu,  perlu  adanya  pembaruan  dalam  penetapan  sistem standarisasi  dalam  trasnportasi  untuk  mendukung  arus  pariwisata  di  Kota  Batam.  Salah  satu alterantif  dalam  penetapan  itu  dapat  dihadirkan  dalam  bentuk  SIAGA Transportation  System , yaitu:
a. Safe ,  transportasi  harus  jelas  drivernya,  mereka  daftar  menggunakan  Surat  Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dapat menjamin rasa aman pada wisatawan, memiliki nomor handphone yang terdaftar, identitas yang berlisensi.
b. Inclusive ,  transportasi  harus  memperhatikan  kebutuhan  dari  wisatawan,  salah  satunya adalah  wisatawan  berkebutuhan  khusus,  sehingga  bisa  digunakan  atau  ramah  untuk orang orang dengan disabilitas.
c. Accessible ,  transportasi  harus  bisa  dijangkau  dimanapun  dan  kapanpun.  Pada  kemajuan teknologi saat ini, tentu diperlukan sebuah fitur yang memudahkan segala bentuk kegiatan pariwisata.  Salah  satunya  adalah  aksesibilitas  sebuah  transportasi  yang  meliputi  unsur- unsur  sebelumnya.  Hal  ini  diperlukan  agar  perkembangan  pariwisata  juga  dapat menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi dan era disrupsi teknologi era 4.0.
d. Green ,  transportasi  memiliki  usia  atau  batasan  dalam  penggunaan,  agar  pariwisata memiliki unsur sustainable dalam  konteks environmental  friendly .  Maka  penetapan  batas ambang emisi gas. Misal kendaraan umum 5 tahun maksimal usianya.
e. Affordable ,  salah  satu  yang  menjadi  daya  tarik  wisatawan  adalah  harga  dari  jasa transportasi  yang  masuk  ke  dalam  kategori  terjangkau  dan  dalam  batas  kewajaran.  Ini penting untuk  menjadi  focus  utama  oleh  pemangku  kebijakan.  Karena,  sebelum  adanya transportasi online, sering dijumpai supir taksi konvensional yang memasang harga terlalu tinggi untuk jarak yang tidak terlalu jauh.
Untuk  mempromosikan  pertumbuhan  ekonomi  yang  berkelanjutan,  inklusif  dan berkelanjutan,  pekerjaan  penuh  dan  produktif  dan  pekerjaan  yang  layak  untuk  semua, masyarakat  internasional  bertujuan  untuk  mencapai  pekerjaan  penuh  dan  produktif  dan pekerjaan  yang  layak  untuk  semua  perempuan  dan  laki-laki,  termasuk  untuk  para  penyandang cacat upah yang sama untuk pekerjaan yang setara nilai. Akan bekerja untuk membuat kota dan pemukiman manusia inklusif,  aman dan  berkelanjutan.  Untuk  mewujudkan  tujuan  ini, negara- negara anggota diminta untuk memberikan akses ke sistem transportasi yang aman, terjangkau, dapat diakses, dan berkelanjutan untuk semua orang, meningkatkan keselamatan jalan, terutama dengan memperluas transportasi umum dengan perhatian khusus untuk kebutuhan mereka yang berada dalam situasi yang rawan, seperti penyandang cacat.
Selain itu, proposal tersebut menyerukan untuk menyediakan akses universal ke ruang-ruang yang  inklusif  dan  mudah  diakses,  hijau,  dan  khusus  untuk  para  penyandang  disabilitas. Transportasi  bagus  bisa  mendukung  percepatan  pembangunan  daerah.  Penerima  manfaat masyarakat,  wisatawan  asing  maupun  domestic.  Kemudahan  transportasi  akan  membuat keinginan  mereka  untuk  balik  dan  balik  lagi,  seperti  halnya  yang  terjadi  di  Daerah  Istimewa Yogyakarta.

## 5. Kesimpulan
Disrupsi teknologi adalah sebuah kondisi dimana hal-hal yang biasanya dikerjakan di dunia nyata, bisa dilakukan didunia maya. Pengertian transportasi online itu sendiri adalah sebuah alat transportasi  yang  menerapkan  teknologi  dalam  mencari  penumpang,  sistem  pembayaran  yang memudahkan pengguna teknologi tersebut. Contoh yang paling marak di Indonesia akhir-akhir ini  adalah  ojek  online  dan  taksi  online  dari  berbagai  macam  aplikasi,  yaitu  Gojek,  Grab  dan sebagainay. Banyaknya kontroversi menyebabkan banyak kerugian materil dan inmateril kepada masyarakat.  Hal  ini  memacu  pemerintah  untuk  memberikan  payung  hukum  terhadap transportasi  online  sebagai  respon  pemerintah  terhadap  penerimaan  Revolusi Industri  4.0  yang diatur  oleh  Peraturan  Menteri  Perhubungan  Republik  Indonesia  Nomor  PM  12  tahun  2019 tentang  Perlindungan  Keselamatan  Pengguna  Sepeda  Motor  Yang  Digunakan  Untuk Kepentingan Masyarakat.
Dalam  hubungan  internasional,  hal  ini  menjadi  implikasi  yang  sangat  positif.  Memberikan kemudahan  dalam  pertukaran  informasi,  dan  kecanggihan.  Revolusi  industri  ini  juga meningkatkan  perekonomian  jika  di  implementasikan  dengan  benar.  Disrupsi  teknologi  tidak dapat dihindari karena akan ada dan terus beranjut hingga revolusi industri selanjutnya tiba. Hal ini benyak menguntungkan disegala sector dalam hubungan internasional, dari segi ikatan antar negara, percepatan  informasi  dan  juga  kecanggihan  yang  memudahkan  segala sesuatu  nya jika dilakukan dengan bijak.
Saran  saya  sebagai  penulis,  disrupsi  teknologi  jangan  dijadikan  sebagai  alasan  untuk terlambat maju, adanya perkembangan melalui Revolusi Industri 4.0 harusnya diterima dengan baik  tanpa  harus  mengatakan  bahwa  dengan  adanya  revolusi  ini  akan  menghilangkan  budaya setempat. Hal semacam ini harus ditanggapi dan terima secara bijaksana. Perkembangan zaman di era seperti ini tidak akan berhenti karena akan ada terus menerus jadi kita harus membuka diri dalam  menerima  hal  baru  secara  bijak  untuk  menjadi  yang  lebih  baik  lagi.  Semestinya, permasalahan  seperti  pembagian  wilayah  kerja  dan  jangkauan,  menjadi  porsi  yang  bisa  diatur oleh pembuat kebijakan. Seperti di beberapa kota besar lain di Indonesia, mereka telah mampu mengatur  dan  bahkan  ada  beberapa  yang  bahkan  bisa  bekerja  sama.  Paling  utama,  misalkan permasalahan titik jemput. Jika hal sepele semacam ini sudah settled, maka kericuhan tidak akan terulang  kembali.  Konsep  dasar  pada  pembangunan  pariwisata  merujuk  kepada  situasi  yang kondusif dan memberikan rasa aman kepada seluruh wisatawan yang akan berkunjung. Jika rasa aman sudah didapatkan, maka secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap pariwisata dan peningkatan kunjungan wisatawan.

## 6. Acknowledgment
Penulis  berterimakasih  banyak  kepada  pihak-pihak  yang  berkenan  memberikan  informasi,  baik melalui wawancara maupun melalui data sekunder.

## 7. Funding
Penelitian ini merupakan penelitian mandiri yang tidak memiliki funding

## 8. Conflicts of Interest
Penulis menyatakan bahwa tidak terdapat conflict of interest dalam tulisan ini.

## Referensi
Arianti,  D.  (2014).  Pengaruh  Sektor  Parawisata  terhadap  Perekonomian  dan  Keruangan  Kota Bukittinggi (Pendekatan Analisis Input Output). Jurnal Wilayah Dan Lingkungan , 2 (3), 183– 196.
Batamnews. (2016). Go-Jek Beroperasi di Batam? Batamnews.Co.Id.
Batampos.co.id.  (2020). Setiap  Hari  Terjadi  Bentrok  Taksi  Online  dan  Konvensional  di  Batam . Batampos.Co.Id.
Firdaus,  F.,  &  Tutri,  R.  (2017).  Potensi  Pengembangan  Ekowisata  Di  Nagari  Kotobaru, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Jurnal Kawistara , 7 (2), 115– 206. https://doi.org/10.22146/kawistara.13570
Kamilah,  E.  (2016). Pekan  Ini  Pemerintah  Bahas  Tumpang  Tindih  Pengurusan  Izin  Investor  Batam . Kbr.Id. Kristo, F. Y. (2018). Ekspansi Thailand dan Vietnam, Go-Jek Ganti Nama . Detik.Com.
Kurniawan,  W.  (2017).  Free  Trade  Zone  Sebagai  Salah  Satu  Wujud  Implementasi  Konsep Disentralisasi. Jurnal Selat , 4 (2), 160–189.
Mandalia,  S.  (2019). Perencanaan  dan  Pengembangan  Destinasi  Pariwisata  Batam  Perlu  Diperjelas . Batamnews.Co.Id.
Menteri Perhubungan Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus . Minardi,  A.,  Taufik,  T.,  Afriantari,  R.,  &  Hasanah,  N.  U.  (2020).  Indonesian  Tourism Diplomacy  to  India. Indonesian  Journal  of  Tourism  and  Leisure , 1 (1),  1–13. https://doi.org/10.36256/ijtl.v1i1.83
Niko,  N.,  &  Samkamaria.  (2019).  Terminal  Barang  Internasional  (TBI)  dalam  Konteks Pembangunan Ekonomi Masyarakat di Perbatasan. Indonesian Journal of Religion and Society ,
1 (2), 104–114. https://doi.org/10.36256/ijrs.v1i2.65
Nurjani,  N.  P.  S.  (2019).  Disrupsi  industri  4.0;  Implementasi,  Peluang  dan  Tantangan  Dunia Industri indonesia. Vastuwidya , 1 (2), 23–32. Prasetyo,  B.,  &  Trisyanti,  D.  (2019).  Revolusi  Industri  4.0  dan  Tantangan  Perubahan  Sosial. Revolusi Industri 4.0 Dan Tantangan Perubahan Sosial , 22–27. Pusat  Penelitian  Badan  Keahlian  DPR  RI.  (2019). Pusat  Penelitian  Badan  Keahlian  DPR  RI Berkelanjutan (C.  M.  Firdausy,  A.  Suryana,  R.  Nugroho,  &  Suhartoko  (eds.)).  Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
Rahman,  H.  Y.,  &  Wartoyo.  (2018).  Implementasi  Produksi  dalam  Menghadapi  Revolusi Industri  (Studi  Pada  Provider  di  Indonesia). Profit:  Jurnal  Kajian  Ekonomi  Dan  Perbankan , 2 (2), 85–106.
Ruslan,  I.  (2015).  Penguatan  Ketahanan  Budaya  dalam  Menghadapi  Derasnya  Arus  Budaya Asing. Jurnal Tapis , 11 (1), 1–19.
Sukriah,  E.  (2014).  Parawisata  Sebagai  Sektor  Unggulan  Kota  Bandung  Tourism  as  Potential Sector in Bandung. Jurnal Manajemen Resort & Leisure , 11 (1), 65–74.
Supriono.  (2017).  Analisis  Deskripsi  Potensi  Pariwisata  Kota  Batam  dalam  Rangka  Menjaring Wisatawan Mancanegara.
Jurnal Pariwisata Terapan , 1 (2), 97–106.
https://doi.org/10.22146/jpt.30150
Tarwiyani,  T.,  Arnesih,  &  Hutagaol,  N.  M.  (2017).  Fenomena  Pasar  Kaget  di  Kota  Batam Tahun 1980-2015 (Sebuah Tinjauan Historis). Dimensi , 6 (1), 48–62.
Zaenuddin,  M.,  Kumorotomo,  W., Saleh,  S., &  H.  Hadna,  A.  (2018).  Dualisme Kelembagaan antara  Pemerintah  Kota  dan  Badan  Pengusahaan  Batam  Serta  Dampaknya  terhadap Kinerja Perekonomian di Kota Batam. Journal of Applied Business Administration , 1 (2), 219– 231. https://doi.org/10.30871/jaba.v1i2.613