## STUDI PEMAHAMAN KONTEMPORER TENTANG NILAI- NILAI MORAL DALAM EKNOMI ISLAM
Ahmad Maulidizen
Mahasiswa Pascasarjana Prodi Ekonomi Islam, Academy of Islamic Studies University of Malaya Kuala lumpur, Telp: +601114295768,
e-mail: ahmadzen682@gmail.com

## Abstrak
Ada  beberapa  definisi  dari  perbankan  syariah  dalam  arti  sempit  yaitu  bebas  bunga. meskipun  melawan  perintah  riba  adalah  landasan  keuangan  Islam  tapi  perdebatan tentang kata "Riba" justru masih terus-menerus. sejak awal kedatangan Islam, mayoritas ulama telah mengadopsi definisi yang ketat dari riba, bahwa semua bentuk bunga dapat dikatakan  riba.  tetapi  perdebatan  terus  berlangsung  hingga  sekarang.  beberapa pendapat  (termasuk  tokoh  seperti  Mufti  Mesir,  Muhammad  Sayyid  Tantawi  Atiyya) menolak definisi ini dan berpendapat bahwa Islam mentolerir tingkat bunga yang wajar. Oleh  karena  itu,  artikel  ini  akan  menjelaskan  tentang  riba  dan  signifikansi.  kemudian akan  menjelaskan  tentang  gharar  (larangan  riba  yang  mirip  dengan  masyarakat  yang tidak  diketahui  juga,  serta  pendekatan  agama  dan  sekelur  pada  isu-isu  ini.  Pada  poin terakhir, akan dijelaskan pada riba perdebatan dan gharar dalam perspektif sejarah dan komparatif

## Abstract
There are several definitions of Islamic banking in the narrow sense, namely interest-free bank. though the fight against usury command is a cornerstone of Islamic finance but the debate  about  the  significance  of  the  word  "Riba"  precisely  still  persistent.  since  the beginning of the advent of Islam, the majority of scholars has adopted a strict definition of usury, that all forms of interest can be said to be riba. but the debate continually held until  now.  some  opinions  (including  prominent  figures  such  as  the  Mufti  of  Egypt, Muhammad  Sayyid  Atiyya  Tantawi)  reject  these  definitions  and  argued  that  Islam tolerate  a  reasonable  interest  rate.  Therefore,  this  article  will  explain  about  riba  and significance.  then  will  explain  about gharar (prohibition  of  riba  which  is  similar  to  the unknown  society  as  well,  as  well  as  approaches  to  religion  and  sekelur  on  these  issues. On  this  last  point,  will  be  explained  on  the  debate  riba  and gharar in  historical  and comparative perspective
Kata Kunci : Nilai Moral; Islamic Economics

## Pendahuluan
Syariah Islam merupakan  jalan hidup umat manusia dan  diciptakan untuk mengantarkan manusia menuju  kebahagiaan  di  dunia  dan akhirat (falah) melalui penegakan  berbagai  seruan  yang  terkandung  dalam  al-Quran  dan  as-Sunnah. Aturan tersebut mengatur manusia dalam berbagai aspek, 1 yaitu bidang ‘ubudiyah
1 Lihat Harun Nasution. 1986. Akal dan Wahyu dalam Islam. (Jakarta: UI Press), hal. 29. Lihat  juga  Adiwarman  Karim.  2004. Sejarah  Pemikiran  Ekonomi  Islam. (Jakarta:  PT.Raja Grafindo Persada), hal. 5. Lihat pula  J. Michael Taylor (2003), “Islamic Banking The Feasibility of Establishing an Islamic  Bank In The  United State”, American  Business  Law  Journal,  40  Am. Bus. L. J. 385, (Winter 2003), hal. 387.
dan  muamalah. 2 Selain  prinsip-prinsip  ekonomi  Syariah  sebagaimana  disebutkan di  atas,  dalam  Hukum  Islam  mempunyai  juga  moral  ekonomi,  yang  dikenal dengan  “Golden  Five”,  yaitu  keadilan , kebebasan , persamaan , partisipasi , dan pertanggungjawaban . Golden  Five ini  dijadikan  sebagai  prinsip-prinsip  umum yang  mendasari  prinsip  ekonomi  Syariah. 3 Seperti  halnya  Bank  Konvesnional, Bank  Syariah  berfungsi  juga  sebagai  institusi  perantara , iaitu  berfungsi menghimpun  dana  dari  masyarakat  dan  menyalurkan  kembali  dana  tersebut kepada  masyarakat  yang  memerlukan  dalam  bentuk  pembiayaan . 4 Falsafah pembiayaan  Bank  Syariah  pelaksanaannya  harus  memenuhi  aspek  syariah  dan aspek ekonomi. 5
Dengan  melihat  maksud  dan  falsafah  dari  Bank  Syariah,  maka  setiap aktivitas dalam memberikan pelayanan berupa produk dan jasa harus menghindari praktik yang berhubungan dengan bunga atau riba.
Adapun  maksud  dan  tujuan  dari  penulisan  artikel  ini  adalah  1)  untuk menjelaskan  mengenai  konsep  riba,  2)  untuk  menjelaskan  mengenai  konsep gharar, 3)  moral  ekonomi  Islam  mengenai  riba  dan gharar, dan  4)  menganalisa mengenai riba dan gharar dengan pendekatan sejarah dan komparatif,
Artikel  ini  termasuk  ke  dalam  kajian  perpustakaan (library  research), untuk  memperoleh  serta  mengumpul  bahan-bahan  rujukan  dalam  bentuk dokumentasi  yang  berkaitan  dengan  tajuk  kajian  yang  dilakukan,  kemudian disajikan dengan metode desktiptif kualitatif. Sedangkan metode analisa data yang digunakan  dalam  penulisan  artikel  ini,  ialah  Induktif,  deduktif  dan  komparatif. Dimana pada bagian akhir pembahasan akan digunakan metode komparatif untuk memberikan  mendeskriptifkan  perbandingan  antara  tiga  agama,  Yahudi,  Kristen dan Agama mengenai pelarangan riba dan gharar.

## Riba
Kontroversi mengenai riba sampai saat ini masih belum menujukkan tanda akan mereda. Beberapa ulama sangat sensitif apabila mendapatkan adanya diskusi yang  membahas  permasalahan  tersebut. 6 Pada  sisi  lain,  beberapa  ulama  lain
2 Nima  Mersadi  Tabari.  2010.  “Islamic  Finance  and  The  Modern  World:  The  Legal Principles  Governing  Islamic  Finance  in  International  Trade”, Journal  Company  Law, Comp. Law. Vol. 31 (8) 2010, hal. 249-254.
3 Muhammad  Fadel.  2009.  “Shari’a:  Islamic  Law  in  Contemporary  Contex”  Edited  by Abbas Amanat and Frank Griffel, Journal of Law and Religion, Vol. XXIV (2009), hal. 102. Lihat juga Faisal. 2011. “Rektrukturiasi Pembiayaan Murabahah Dalam Mendukung Manajemen Resiko Sebagai  Implementasi Prudential  Principle Pada  Bank  Syariah  di  Indonesia”, Jurnal  Dinamika Hukum, Vol. 11 No. 3 (September 2011), hal. 463-471.
4 Muhammad.  2005. Manajemen  Pembiayaan  Bank  Syariah, (Yoyakarta:  Unit  Penerbit dan Percetakan AMP YKPN), hal. 17.
5 Abdullah Saed. 2008. Bank Islam dan Bunga, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hal. 138.
6 Lihat Anwar Iqbal. 1974. Islam and the Theory of Interest , (Lahore: Ashraf), hal. 4.
mengabaikan semua pemahaman riba zaman pertengahan dengan menganggapnya sebagai sebuah gagasan yang telah usang. 7
Perdebatan  riba  sudah  didekati  dengan  berbagai  aspek.  Salah  satu  aspek diskusi yang kontras berlawanan adalah mengenai bunga (interest) sebagai sebuah kewajaran  (moderasi),  yang  secara  ekonomi  dijustifikasi  sebagai  suku  bunga modal (remuneration  of  capital), dengan usury sebagai  sebuah  tindakan berlebihan yang bisa berujung kepada pemerasan. Beberapa ulama berpendapatan bahwa  yang  disebutkan  di  atas  dapat  disebut  sebagai  riba.  Mayoritas  (jumhur) ulama  mengatakan  masih  mempertimbangkan  bahwa  segala  penambahan  atau kenaikan  jumlah  uang  yang  dikembalikan  oleh  debitur (the  borower) dianggap sebagai bentuk riba dan dilarang menurut al-Qur’an.
Aspek  lain  adalah  persyaratan-persyaratan  yang  diajukan  oleh  ekonom modern.  Dalam  beberapa  dekade  terakhir,  keadaan  darurat (darurah) dan kepentingan  umum (maslahah), menjadi  dasar  ulama  Islam  modern  dalam mengambil  keputusan. 8 Sebagaimana  menurut  Fazlur  Rahman, 9 menyatakan bahwa selama masyarakat belum direkontruksikan pada dasar prinsip Islam, maka upaya  penghapusan  bunga  bank  merupakan  sebuah  tindakan  yang  dapat mematikan  kesejahteraan  ekonomi  masyarakat  dan  sistem  keuangan  negara,  hal ini bertentangan dengan maksud yang terkandung di dalam al-Qur’an dan Sunnah.
Berdasarkan  atas  pemahaman  dasar  yang  sama,  beberapa  ulama berpendapat  bahwa  konsep  riba  sudah  salah  dipahami,  salah  interprestasi  dan salam  dalam  pengaplikasiakannya.  Muhammad  Sa’id  al-Asmawi, 10 memberikan tiga argumentasi untuk menunjukkan bahwa larangan terhadap bunga merupakan sesuatu  yang  tidak  dapat  dibenarkan,  yaitu  (1)  riba  yang  dimaksud  dalam  al- Qur’an  adalah riba  nasi’ah ,  riba  yang  berlipat  ganda  yang  umum  terjadi masyarakat Arab jahiliyyah, 11 (2) riba pada hadis terdiri dari enam komoditas, dan seharusnya  hanya  berlaku  pada  enam  komoditas  ini,  dan  tidak  mengarah  pada
7 Ziaul  Haque.  1995. RIBA:  The  Moral  Economy  of  Usury,  Interest,  and  Profit, (Malaysia: Ikraq).
8 Edward Mortimer. 1982. Faith and Power: The Politics of Islam , (New York: Random House), hal. 245.
9 Fazlur Rahman. 1964. Riba and Interest, Islamic Studies Journal of the Central Institute of Islamic Research. Karachi, Vol. 3, No. 1 (1964), hal. 42. Senada dengan hal tersebut, beberapa ulama  bahkan  mempertengahkan  isu-isu  karakter  ekonomi  kontemporer  yang  inflasioner. Larangan  terhadap  riba  akan  berlaku  pada  bunga  yang  sesungguhnya (real  interest), suku  bunga dikurangi  tingkat  inflasi  yang  dibedakan  dengan  bunga  nominal (nominal  interest). Jika  tidak, peniadaan  bunga  pada  masa  inflasi  akan  meningkatkan  bunga  sesungguhnya  menjadi  negatif, menhukumi  para  kreditur  dan  mensubsidi  para  debitur.  Lihat  Baldwin  and  Wilson,  “Islamic Finance  in  Principle  and  Practice,  with  special  reference  to  Turkey”,  dalam  Chilbi  Mallat  (ed). 1988. Islamic Law and Finance, (London: Graham and Trotman).
10 William  E.  Shepard.  1996.    “Muhammad  Sa’id  al-Asmawi  and  the  Aplication  of  the Shari’ah al-Qur’an in Egypt”, International Journal of Middle East Studies, 28, (1996), hal. 46.
11 Surat  al-Imram  (3):130,  “Hai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah  kamu  memakan Riba  dengan  berlipat  ganda  dan  bertakwalah  kamu  kepada  Allah  supaya  kamu  mendapat keberuntungan.
mata uang modern, 12 (3) harus dapat dibedakan antara pinjaman produktif, seperti yang  digunakan  oleh  perusahaan  dan  bisnis  dalam  rangka  berinvestasi  dan menghasilkan  keuntungan,  dengan  pinjaman  eksploitatif,  seperti  pinjaman  yang diberikan kepada orang miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya.
Bertentangan  dengan  pendapat  di  atas,  beberapa  ulama  mengemukakan bahwa  suatu  ekonomi  modern  dapat  menghindari  semua  riba  dengan menggunakan mekanisme yang sesuai. 13 Bukannya menyelesaikan isu-isu di atas, sejumlah  fatwa  memperpanjang  kontroversi  yang  ada.  Muhammad  Abduh  pada tahun  1904,  dalam  konteks  perubahan  ekonomi  yang  pesat,  salah  seorang  Mufti Mesir  dan  juga  seorang  pembaru.  Mengeluarkan  fatwa  kontroversial  mengenai Dana  Tabungan  Mesir (sanduq  al-Tafweer) yang  dibentuk  oleh Postal Administration. Sebagai kompensasi dari deposito tunai ditawarkan sertifikat yang memberikan  kepada  para  depositor  tingkat  pengembaliannya (rate  of  return) . Fatwa  ini,  mengadopsi  secara  hati-hati  pandangan  yang  toleran  terhadap  bunga tetap yang ditetapkan sebelumnya. 14
Meskipun  usaha-usaha  penyeimbangan  sudah  dilakukan,  namun  segala bentuk pertentangan tidak dapat diredakan. Pada 1986, Akademi Fiqh Konferensi Islam  mendukung  para  ahli  hukum  Islam  awal  yang  ketat,  mengecam  segala transaksi  yang  berhubungan  dengan  bunga  sebagai  sesuatu  yang  tidak  dapat diterima. 15 Akan  tetapi,  pada  tahun  1989  ketika  perdebatan  ekonomi  dan  retoris antara institusi keuangan Islam dengan bank konvensional makin memanas, Mufti Republik  Mesir,  Muhammad  Sayyed  Atiyya  Tantawi,  mengisukan  fatwa  yang menurutnya  paling  penting;  melegitimasi  ‘sertifikat  kapitalisasi’ (Syahadat  al- Istithmar) ,  yaitu  obligasi  negara  dengan  bunga  ditanggung  oleh  bank-bank  di Mesir.  Dia  berpendapat  bahwa  penetapan  bunga  sebelumnya  adalah  demi kepentingan  pemilik  modal  dan  dilakukan  untuk  melindungi  perselisihan  antara pemilik  modal  dan  bank. 16 Selain  itu,  oleh  karena  sertifikat  tersebut  diisukan dalam  hubungannya  dengan  pembiayaan  rencana  pembangunan  negara,  dengan tujuan  untuk  mendorong  penduduk  untuk  meningkatkan  jumlah  tabungannya, sertifikat  tersebut  secara  legal  bukanlah  suatu  pinjaman,  melainkan  suatu
12 Menurut Hadis, Nabi  bersabda:  “Emas untuk emas, perak untuk perak, gandum untuk gandum,  anggur  untuk  anggur,  kurma  untuk  kurma,  dan  garam  untuk  garam,  harus  saling ditukarkan  semisal  dengan  semisal,  yang  sama  untuk  yang  sama,  dan  dari  tangan  ke  tangan (kontan/ditempat). Jika jenis komoditas yang saling ditukar berbeda, maka harus berdasarkan suka sama suka dan dari tangan ke tangan”. Nabil A. Saleh. 1986. Unlawful Gain and Legitimate Profit in Islamic Law: Riba, Gharar . , and Islamic Banking, (London: Cambrige University Press).
13 Chibli  Mallat.  1988. The  Renewal  of  Islamic  Law:  Muhammad  Baqer  as-Sadr,  Najaf and Shi’i International, (London: Cambrige University Press), hal. 162-184.
14 Chibli  Mallat,  “The  debate  on  riba  and  interest  in  twentieth  century  Egypt”,  dalam Chibli Mallat (ed). 1988. Islamic Law and Finance (London: Graham and Trotman), hal. 68-88.
15 Fuad Omar and Mohammed Abdel-Had. 1996. Islamic Banking: Theory, Practice and Challenges, (London: Zed Books), hal. 8.
16 Chibli  Mallat,  “Tantawi  on  Banking”,  dalam  Muhammad  Khalid  Maud,  Brinkley Messick  and  David  S.  Power  (ed).  1996. Islamic  Legal  Interpretation:  Muftis  and  their  Fatwa, (Harvard University Press), hal. 286-296.
deposito.  Walaupun  para  Mufti  Agung  Mesir  secara  tradisional  sangat berpengaruh  dalam  dunia  Islam,  banyak  para  tokoh  besar  lain  masih  meragukan hal tersebut, sehingga sebuah keputusan dari Pengadilan Federal Syari’ah Pakistan (the  Federal  Shariat  Court  of  Pakistan) pada  1992,  menolak  fatwa  tersebut  dan mengatakan  bahwa  pendapat  tersebut  hanyalah  sebuah  pendapat  pribadi  Syekh Tantawi dari Mesir. 17
Dalam kesempatan yang lain, secara ekstrim Tntawi melancarkan serangan terhadap  bank-bank  Islam  dengan  menuduh  mereka  munafik  dan  menyesatkan dengan  kata  ‘Islam’  dalam  penamaan  institusi  tersebut.  Dalam  pidatonya  pada 1995, ia mengkritik bank-bank konvensional gaya Barat yang mendirikan cabang bank  Islam  untuk  memenuhi  permintaan  atas  jasa  bank  Islam  yang  semakin meningkat.  Dia  menegaskan  bahwa  terdapat  perbedaan  yang  kecil  antara  bank Islam dan bank konvensional ala Barat. Bank konvensional di Barat menetapkan adanya suku bunga tetap, sedangkan bank Islam berbagi risiko penanaman modal dalam  suatu  proyek  antara  nasabah  dan  bank,  karena  transaksi  keuangan  dalam Islam  menginginkan  adanya  keadilan  dan  kejelasan.  Dengan  nada  yang  lebih provokatif,  ia  menjustifikasi  bahwa  “penetapan  bunga  oleh  bank  adalah  sesuai dengan  ajaran  Islam  sebab  hal  tersebut  memberi  kejelasan  bagian  yang  diterima oleh masyarakat. 18
Pendapat  ini  didukung  oleh  Syekh  Nasr  Farid  Wessel,  seorang  Mufti pengganti Tantawi, menyatakan selama bank menginvestasikan uang dengan cara halal,  maka  transaksi  oleh  bank  tersebut  halal  pula  adanya.  “ia  menginginkan tidak ada lagi kontroversi mengenai bunga bank, dan menambahkan bahwa “tidak ada perbedaan antara Bank Islam dan Bank non-Islam.” 19
Mesir merupakan salah satu negara  yang memiliki posisi istimewa dalam dunia  Islam.  Di  satu  sisi,  Mesir  memainkan  peran  sebagai  negara  perintis keuangan Islam dan sebagai ‘tuan rumah’ dari beberapa institusi Islam ternama di dunia.  Selain  itu,  hampir  seluruh  perbankan  konvensional  di  Mesir  menawarkan produk-produk  Islami  kepada  nasabahnya.  Fatwa  ulama  di  Mesir  sering  kali mempunyai pengaru yang bertentangan terhadap keuangan Islam, selama mereka semakin  melegitimasi  terhadap  pendekatan-pendekatan  yang  lebih  pragmatis, namun perdebatan mengenai riba masih berlangsung alot. Perdebatan itu semakin tidak  dapat  menghasilkan  kesimpulan  apapun  karena  unsur-unsur  yang  kuat  dan faktual mengenai asal mula permasalahan riba itu pun masih sangat langka.
Secara  umum  dipersetujui  bahwa  pandangan  Nabi  Muhammad  SAW terhadap  riba  mengalami  perkembangan  dari  ‘pelarangan’  terhadap  riba  pada periode Mekah manjadi bentuk ‘pelarangan’ terhadap riba pada periode Madinah. Al-Qur’an  menegaskan  bahwa  bagi  siapa  saja  yang  mengabaikan  larangan
17 Ibid
18 Ibrahim Warde. 2000. Islamic Finance in the Global Economy, (Edinburgh: Edinburgh University Press), hal. 122.
19 Agency France-Presse, 22 Agustus 1997. Lihat pula Ibid, hal. 123.
terhadap riba, berarti ia sudah ‘mengibarkan bendera perang” terhadap Allah SWT dan  Rasul-nya.  Pelarangan  riba  tersebut  secara  eksplisit  disebutkan  dalam  4 (empat) wahyu yang berbeda di dalam al-Qur’an, yaitu surah al-Baqarah (2): 275- 281, surah Ali Imran (3):129-130, surah an-Nisa (4): 161, dan surah ar-Rum (30): 39,  semua  ayat  tersebut  menerangkan  ide  pokok  sebagai  berikut:  meskipun tampaknya  terdapat  persamaan  antara  keuntungan  dari  perdagangan  dan keuntungan dari hasil riba, namun hanya keuntungan dari hasil perdagangan saja yang  diperbolehkan;  ketika  meminjamkan  uang,  seorang  Muslim  diminta  untuk mengambilnya  kembali  sebatas  uang  yang  dipinjamkan,  dan  mengikhlaskannya jika debitur tidak mempu membayar; riba dapat menghapus keridhaan Allah SWT terhadap  kekayaannya  tersebut;  riba  dapat  disamakan  dengan  mengambil kekayaan  milik  orang  lain;  Seorang  Muslim  selayaknya  menjauhi  riba  demi kesejahteraan mereka. 20
Hadis secara spesifik mengklasifikasikan 2 (dua) jenis riba, yaitu: Riba al- Fadl, adalah  riba  yang  timbul  akibat  pertukaran  barang  sejenis  yang  tidak memenuhi kiteria sama kualitasnya (mistlan bi mistlin) , sama kuantitasnya (sawa- an  bi  sawa-in) dan  sama  waktu  penyerahannya (yadan  bi  yadin) .  Pertukaran  ini mengandung gharar yaitu  ketidakjelasan  bagi  kedua  belah  pihak  akan  nilai masing-masing barang yang dipertukarkan. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan zalim terhadap salah satu pihak, kedua pihak dan pihak-pihak yang lain. Contoh, menukar  emas  seberat  15  gram  dengan  emas  17  gram;  menukar  emas  15  gram dengan emas 15 gram; Riba al-Nasi’ah atau riba buyu’, adalah riba yang timbul akibat utang piutang yang tidak memenuhi prinsip “untung muncul bersama risiko (al-qhunmu  bil  ghurmi) dan  “hasil  usaha  muncul  bersama  biaya” (al-Kharaj  bi dhamam)  atau dengan  kata  lain  riba  yang  muncul  karena  tambahan,  baik diperjanjikan  maupun  tidak  atas  setiap  transaksi  utang  piutang.  Riba  nasi’ah adalah  penangguhan  penyerahan  atau  penerimaan  jenis  barang  ribawi  yang dipertukarkan  dengan  jenis  barang  ribawi  lainnya.  Contoh,  transaksi  kredit  bank konvensional. Para ulama Islam pemula, mengklasifikasikan riba menjadi 3 (tiga) jenis,  selain  dari  dua  jenis  di  atas,  juga  terdapat Riba  al-Jahiliyyah (riba  pada masa  pra-Islam),  yaitu  utang  yang  dibayar  melebihi  pokok  pinjaman,  karena  si peminjam  tidak  mampu  mengembalikan  dana  pinjaman  pada  waktu  yang  telah ditentukan. Riba  al-Jahiliyyah dilarang  karena  melanggar  kaedah “kullu  qardin jarra  manfaah  fahuwa  riba” (setiap  pinjaman  yang  mengambil  manfaat  adalah riba). Dari segi penundaan waktu penyerahan riba ini termasuk riba nasi’ah, dari segi kesamaan objek yang dipertukarkan, tergolong riba fadl. 21
Secara  literal,  riba  berarti  berlipat  atau  penambahan  (baik  secara  kualitas maupun  kuantitas).  Berdasarkan  definisi  tersebut,  tampak  jelas  bahwa  riba  tidak
20 Veithzal  Rivai  dan  Andi  Buchari.  2009. Islamic  Economics:  Ekonomi  Syariah  Bukan Opsi, tetapi Solusi, (Jakarta: PT. Bumi Aksara), hal. 161-211.
21 Muhammad Sholahuddin. 2011. Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama), hal. 151-152.
harus mengenai suku bunga dan semacamnya saja dan juga tidak secara eksklusif mengenai  suku  bunga.  Riba  sesungguhnya  mengarah  kepada  segala  keuntungan tidak  sah  yang  didapatkan  dari  ketidaksamaan  nilai-nilai  imbangan  secara kuantitatif. Dengan demikian, bunga atau penggelembungan modal (usury) hanya merupakan salah satu bentuk riba.
Berbagai  penjelasan  telah  berkembang  dalam  menjelaskan  alasan penolakan terhadap riba. Beberapa di antara penjelasan tersebut menghubungkannya dengan asas kemanfaatan, namun sebaian besar berhubungan dengan  norma-norma  etis  dan  ekonomi.  Seorang  Sejarwan,  Philip  Hitti, menyebutkan  bahwa  perintah  Nabi  Muhammad  SAW  memerangi  riba  ditujukan kepada  yahudi  Madinah:  waktu  itu  beliau  memerlukan  dukungan  keuangan, sementara  kaum  yahudi  tetap  dengan  pendirianya  untuk  menetapkan  bunga  atas pinjaman  tersebut. 22 Bagaimapun,  keberlangsungan  pelarangan  riba  diluar kehidupan Nabi Muhammad SAW, mengindikasikan yang jauh dari sekedar asas kemanfaatan.  Para  ulama  Islam  berketetapan  bahwa  pelarangan  riba  bukanlah sekedar  sebuah  perintah  agama,  tetapi  merupakan  bagian  integral  dari  ekonomi Islam yang mencakup etos, tujuan dan nilai-nilai di dalamnya. 23

## Gharar
Dengan  beberapa  pengecualian,  mayoritas  tulisan  dalam  keuangan  Islam sering kali mengabaikan pembahasan mengenai gharar. 24 Walaupun kata gharar tidak  disebutkan  dalam  al-Qur’an,  kata  lain  yang  secara  etimologi  semakna dengan gharar, penipuan  atau  penyesetan,  disebutkan  dalam  al-Qur’an. 25 Bagaimanapun,  dalam  beberapa  Hadis gharar sangat  dikecam.  Sebgaimana  riba, gharar juga dilarang dengan tegas oleh Islam, meskipun konsepnya masih kabur.
Namun,  beberapa  mazhab  fiqh (fuqaha) tertentu  masih  menolerir gharar dalam hal kebutuhan (hajat) dan ketika tidak bisa dihindarkan kecuali dengan kesulitan besar. 26
Kata gharar mengandung  arti  penipuan  atau  penyesatan,  tetapi  juga  juga berarti  sesuatu  yang  membahayakan,  risiko  atau hazard. Menurut  Maxime
22 Philip Hitti. 1970. Islam: A Way of Life , (Oxford University Press), hal. 23.
23 Fuad  Omar  and  Mohammed  Abdel-Had, Op.Cit, hal.  9.  Lihat  pula  Ibrahim  Warde, Op.Cit, hal. 125.
24 Beberapa catatan pengecualian tersebut dapat dilihat pada Nabil Saleh. 1986. Unlawful Gain  and  Legitimate  Profit  in  Islamic  Law, (Cambrige  University  Press),  edisi  kedua dipublikasikan  oleh  Kluwer  Law  International  pada  tahun  1992;  Frank  E.  Vogel  dan  Samuel  L. Hyaes III. 1998. Islamic Law and Finance: Religion, Risk and Return, (The Hague:  Kluwer Law International).
25 Al-Qur’am,  surah Luqman (31):  33;  “33. Hai  manusia,  bertakwalah kepada Tuhanmu dan  takutilah  suatu  hari  yang  (pada  hari  itu)  seorang  bapak  tidak  dapat  menolong  anaknya  dan seorang anak tidak dapat (pula) menolong bapaknya sedikitpun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar,  Maka  janganlah  sekali-kali  kehidupan  dunia  memperdayakan  kamu,  dan  jangan  (pula) penipu (syaitan) memperdayakan kamu dalam (mentaati) Allah.”
26 Nabil Saleh, Unlawful Gain and Legitimate Profit in Islamic Law, Op.Cit, hal. 53.
Rodinson, 27 menyatakan dalam interpretasi dunia keuangan, gharar bisa diartikan sebagai  ‘ketidakpastian’,  risiko  atau  spekulasi’. Gharar seharusnya  tidak dimaknai sama dengan konsep risiko secara luas. Praktik gharar adalah hal yang dilarang,  namun  bukan  larangan  untuk  menghadapi  risiko.  Islam  tidak menganjurkan  seseorang  untuk  menghindari  risiko.  Bahkan,  berurusan  dengan risiko dalam perdagangan diakui dan didukung oleh Islam, karena risiko yang ada ditanggung  bersama  secara  adil.  Deangan  kata  lain, gharar mengacu  pada transaksi  yang  belum  jelas,  yaitu  transaksi  yang  dikondisikan  pada  situasi  atau kondisi yang belum pasti. 28 Terdapat 3 (tiga) ayat dalam al-Qur’an yang melarang perjudian (maysir) , 29 yang  meliputi  semua  permainan  untung-untungan (spekulasi)  (al-Baqarah  (2):  219,  al-Maidah  (5):  90,  dan  al-Maidah  (5):  91).
Secara  singkat  dapat  dikatakan  bahwa  larangan  praktik gharar dianalogikan dengan  larangan  terhadap  minum  minuman  keras (khamr). Alasan  utama pelarangan  terhadap  judi  adalah  karena  dapat  menyebabkan  permusuhan  dan mengacaukan orang-orang beriman untuk beribadah.
Hadis  memperluas  pengertian gharar sehingga  mencakup  transaksi- transaksi  perdagangan  yang  mengandung  ketidakpastian.  Diantara  hadis-hadis yang signifikan adalah sebagai berikut.
1) Nabi melarang suatu jual beli seperti melempar kerikil (batu) (penjualan dari objek  yang  dipilih  atau  yang  ditentukan  seperti  melemparkan  suatu  kerikil atau batu) dan jual beli gharar.
2) “Jangan membeli ikan yang masih dilaut, karena hal tersebut adalah gharar.
3) Nabi melarang jual beli buah-buahan yang masih belum tumbuh.
27 Segala  perolehan  yang  didapatkan  dari  peluang  atau  penyebab  yang  tidak  ditentukan sebelumnya adalah dilarang. Dengan pengertian ini, maka akan menjadi sesuatu yang salah untuk menyuruh  seorang  pekerja  menguliti  binatang  dengan  menjanjikan  kepadanya  separuh  kulit binatang tersebut sebagai imbalan hasil kerjanya, atau menyuruh seorang pekerja menggiling butir padi dengan menjanjikannya bekatul dari proses penggilingan yang dilakukannya, dan seterusnya. Hal  ini  dilarang karena sangat tidak  mungkin untuk  mengetahui  secara pasti rusak atau tidaknya kulit  binatang  tersebut  dalam  proses  pengerjaanya,  atau  untuk  mengetahui  seberapa  banyak bekatul  yang  akan  dihasilkan.  Lihat  Maxime  Rodinson.  1978. Islam  and  Capitalism, (London: Penguin),  hal.  16.  Lihat  pula  Ibrahim  Warde, Islamic  Finance  in  Global  Economy,  Op.Cit, hal. 126.
28 Gharar adalah  ketidakjelasan,  tipuan;  transaksi  yang  mengandung  ketidakjelasan dan/atau tipuan dari salah satu pihak; seperti ba’i ma’dum (jual beli yang belum ada barangnya); sesuatu  yang  mengandung  keraguan,  tipuan  atau  tindakan  yang  bertujuan  merugikan  orang  lain. Gharar yang terbesar adalah tidak adanya kepastian mengenai rincian objek, cara penyerahan dan cara  pembayaran.  Dalam  transaksi  Islam  harus  ada  i’tikad  baik  sehingga  tidak  boleh  ada gharar yang  mengakibatkan  kerugian  akibat  adanya  i’tikad  tidak  baik  tersebut;  transaksi  yang mengandung  tipuan  dari  salah  satu  pihak  sehingga  yang  lain  dirugikan;  transaksi  yang  objeknya tidak  jelas,  tidak  dimiliki,  tidak  diketahui  keberadaanya,  atau  tidak  dapat  diserahkan  pada  saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam Syariah. Gharar terjadi  bila kita  mengubah sesuatu yang  harusnya  bersifat  pasti (certain) menjadi  tidak  pasti (uncertain). Lihat  Muhammad Sholahuddin, Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah, Op.Cit, hal. 52.
29 Sebuah  permainan  untung-untungan  yang  dimainkan  oleh  orang-orang  Arab.  Dapat diderivatifkan juga dari kata yusr (fasilitas atau kemudahan, yaitu kemudahan mendapatkan suatu kekayaan)  atau  dari yasara (pembagian/pemisahan  sesuatu  ke  dalam  bebearapa  bagian/porsi). Lihat Ibid, h. 127.
4) Nabi  melarang  jual  beli  apa  saja  yang  masih  berada  dalam  kandungan (rahim), jual  beli  isi  susu  perah (udder) ,  jual  beli  budak  ketika  ia  pergi,  dan jual beli ‘hasil dari  seorang penyelam’ (darbat al-gha’ adalah : jual beli lebih dulu atas hasil selaman penyelam).
5) Barangsiapa  yang  membeli  makanan,  tidak  boleh  menjualnya  sampai  ia mempunyai kepemilikan secara sempurna.
6) Barang  siapa  membeli  makanan,  seharusnya  tidak  menjualkannya  sampai  ia menimbang barang tersebut.
7) Nabi  melarang  penjualan  buah anggur  sampai menjadi  hitam,  dan  penjualan bulir pada sampai keras. 30
Ibn ‘Abidin mendefinikan gharar sebagai “keraguan atas wujud fisik dari objek akad (mabi’) . Mazhab Dhairi, Ibn Hazm mengatakan: “unsur gharar dalam jual  beli  adalah  sesuatu  yang  tidak  diketahui  oleh  pembeli  apa  yang  ia  beli  dan penjual apa yang ia jual”. Imam Sarkhasi: “ gharar adalah sesuatu yang akibatnya tidak  dapat  diprediksi”,  dan ini merupakan  mayoritas  pendapat  para  fuqaha  (Al- Shidiq M. Al-Amin al-Dharir: 1993). 31
Berdasarkan  Hadis  diatas,  Frank  Vogel, 32 membuat  peringkatan gharar berdasarkan kategori tingkat risiko: spekulasi murni,  perolehan yang belum pasti dan ketidaktepatan.

## Moral Ekonomi Islam
Joan  Robinson  mengidentifikasi  3  (tiga)  pra-syarat  dalam  sebuah  sistem ekonomi:  adanya  serangkaian  peraturan,  ideologi  yang  menjustifikasi  peraturan tersebut,  dan  suara  hati  individu  yang  memotivasinya  untuk  memperjuangkan
30 Frank  E.  Vogel  dan  Samuel  L.  Hyaes  III.  1998. Islamic  Law  and  Finance:  Religion, Risk and Return, (The Hague: Kluwer Law International), hal. 87-88.
31 Secara garis besar, gharar dibagi menjadi dua bagian pokok, yaitu gharar dalam shigat ( Ba’i ataini fii ba’iah, Ba’i al-hashah, Ba’i al-mumalasah, Ba’i al-munabadzah, Akad mu’allaq,
Ba’i  al-muzabanah,  Ba’i  almukhadarah,  Ba’i  habal  al-habalah,  Dharbatu  al-ghawash,  Ba’i  al- muhaqalah,  Ba’i  al-nitaj, dan Ba’i  al-mudhaf), dan gharar dalam  objek,  yang  meliputi; ketidaktahuan  dalam  jenis  objek  akad,  ketidaktahuan  dalam  macam  objek  akad,  ketidaktahuan dalam sifat objek akad, ketidaktahuan dalam ukuran dan takaran objek akad, ketidaktahuan dalam zat  objek  akad,  ketidaktahuan  dalam  waktu  akad,  ketidakmampuan  dalam  penyerahan  barang, melakukan  akad  atas  sesuatu  yang  tidak  nyata  adanya,  tidak  adanya  penglihatan (ru’yah) atas objek  akad.  Lihat  Nurul  Huda  dan  Mohammad  Heykal.  2010. Lembaga  Keuangan  Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis, (Jakarta: Kencana), hal. 19-20.
32 Kemungkinan  interpretasi terhadap  Hadis-Hadis gharar adalah  hanya  melarang risiko yang mengamasumsikan keberadaan suatu objek yang ditransaksikan (oleh penjual dan pembeli), tidak  hanya  sekedar  harganya.  Di  dalam  Hadis  tersebut,  risiko  semacam  itu  timbul:  1)  karena pihak  pihak  yang  bertransaksi  “kurang    pengetahuannya”  ( jahl atau  menyadari)  terhadap  suatu objek; 2).  Karena objek tidak ada pada saat transaksi dilakukan;  atau 3) karena objek terhhindar dari  pengawasan  para  pihak  yang  bertransaksi.  Oleh  karena  itu,  para  ulama  biasa  menggunakan salah  satu  di  antara  tiga  kategori  di  atas  untuk  mengidentifikasi  jenis-jenis  risiko  yang  dapat dikatakan sebagai gharar Lihat Ibid, h. 89-90. Dan Lihat pula Ibrahim Warde, Islamic Finance in Global Economy, Op.Cit, hal. 128.
pelaksanaan  aturan-aturan  tersebut. 33 Namun,  keberadaan  dimensi  moral  atau etika  terlalu  sering  dilupakan,  meski  hal  ini  tentu  terdapat  di  dalam  setiap masyarakat. 34 Kerja  keras  dan  partisipasi  dalam  aktivitas  ekonomi  yang  kreati merupakan kewajiban bagi setiap Muslim. 35
Etika  sistem  ekonomi  yang  luas  ini  menekankan  keadilan  dan produktivitas,  kejujuran  dalam  perdagangan  serta  kompetisi  yang fair, 36 pelarangan  terhadap  penimbunan  kekayaan  dan  pemujaan  berlebihan  terhadap harta  tersebut, 37 serta  perlindungan  manusia  dari  kebodohan  mereka  sendiri  dan pemborosan. 38
Mengenai  justifikasi  pelarangan  etika  ekonomi  terhadap  larangan melakukan riba, terdapat 3 (tiga) aspek yang perlu ditekankan kembali, yaitu; riba merupakan tindakan tidak adil, eksploitatif, dan tidak produktif. Dalam hubungan tradisional dan berbasis bunga antara kreditur dan debitur, debitur akan sendirian menanggung  kerugian  atau  meraih  keuntungan  yang  sangat  tinggi.  Sebaliknya, kreditur  mendapatkan  uang  apapun  yang  terjadi  pada  hasil  usaha  atau  bisnis tersebut.  Islam  mengajarkan  risiko  kerugian  ditanggung  bersama-sama.  Dengan kata lain, daripada mengumpulkan kompensasi tetap yang ditentukan  sebelumnya dalam  bentuk  bunga,  kreditur  selayaknya  dihargai  suatu  bagian  dari  setiap
33 Joan Robinson. 1962. Economic Philosophy, (London: C. A. Watts), hal. 13. 34 James C.Scott. 1976. The Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia (Yale University Press).
35 Al-Qur’an,  al-Jumu’ah  (62):  10  “apabila  telah  ditunaikan  shalat,  Maka  bertebaranlah kamu  di  muka  bumi;  dan  carilah  karunia  Allah  dan  ingatlah  Allah  banyak-banyak  supaya  kamu beruntung.”. Aktivitas ekonomi tidak hanya terbatas pada mendapatkan atau memproduksi untuk mencukupi  kebutuhan  pribadi.  Seorang  Muslim  diharapkan  berproduksi  lebih  banyak  karena mereka tidak akan dapat berpartisipasi dalam proses penyucian harta melalui memberi rasa aman kepada  orang  lain  (zakat  atau  sedekah),  kecuali  mereka  berproduksi  lebih  dari  yang  mereka konsumsi sendiri. Penggunaan harta kekayaan yang didapatkan secara sah, yang paling dianjurkan adalah  menerapkannya  untuk  memenuhi  janji  seorang  Muslim  kepada  Allah  SWT.  Lihat  Khalid M.  Ishaque,  “The  Islamic  Approach  to Economy  Development”,  dalam  John  L.  Esposito.  1983. Voices of Resurgent Islam, (Oxford University Press), hal. 271.
36 Al-Qur’an,  al-Isra  (17):  35  “dan  sempurnakanlah  takaran  apabila  kamu  menakar,  dan timbanglah  dengan  neraca  yang  benar.  Itulah  yang  lebih  utama  (bagimu)  dan  lebih  baik akibatnya.”; al-Syuaraa’ 181. sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu Termasuk orang- orang yang  merugikan,  dan  timbanglah  dengan  timbangan  yang  lurus,  dan  janganlah  kamu  merugikan manusia  pada  hak-haknya  dan  janganlah  kamu  merajalela  di  muka  bumi  dengan  membuat kerusakan.”
37 Al-Qur’an,  al-Humazah  (104):  2-4  “  yang  mengumpulkan  harta  dan  menghitung- hitung. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengkekalkannya, sekali-kali tidak! Sesungguhnya Dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam Huthamah.”
38 Menjauhkan  diri  dari  riba,  caranya:  (1)  menghindari  penggunaan  sistem  yang menetapkan  di  muka  secara  pasti  keberhasilan  suatu  usaha,  (2)  menghindari  penggunaan  sistem potensial  untuk  pembebanan  biaya  terhadap  utang  atau  pemberian  imbalan  terhadap  simpanan yang  mengandung  unsur  melipat  gandakan  secara  otomatis  utang  atau  simpanan  tersebut  karena berjalannya  waktu,  (3)  menghindari  penggunaan  sistem  perdagangan  atau  penyewaan  barang ribawi  dengan  imbalan  barang  ribawi  lainnya  dengan  memperoleh  kelebihan  baik  kuantitas  dan kualitas, (4) menghindari penggunaan sistem yang menetapkan di muka tambahan atas utang yang bukan atas prakarsa yang mempunyai utang sukarela. Lihat Veithzal Rivai dan Rifki Ismail. 2013. Islamic Risk Management For Islamic Banking , (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama), hal. 26- 27.
keuntungan  dari  bisnis  yang  telah  mereka  bantu  keuangannya.  Dalam  argumen yang lebih luas dapat dikatakan bahwa segala keuntungan seharusnya dijustifiksi secara moral dan ekonomi.
Dengan  demikian,  perintah  memerangi  perjanjian-perjanjian  yang berdasarkan  dari  peluang (aleatory  contract) dan  praktik gharar karena keuntungan  didapatkan  berasal  dari  peluang  atau  sebab-sebab  yang  tidak  pasti. Menurut agama selain Islam, riba juga dilihat sebagai tindakan eksploitasi karena cenderung  menguntungkan  orang-orang  kaya,  yang  dapat  dipastikan  akan memperoleh  pengembalian  (ditambah  bunga)  dari  si  lemah  kreditur  yang menanggung semua risiko.
Secara  signifikan,  isu-isu  keadilan  berhubungan  erat  dengan  isu-isu produktivitas dan efesiensi. Memperoleh keuntungan adalah sah apabila seseorang terlibat  dalam  sebuah  usaha  ekonomi  dan  dengan  demikian  kontribusi  pada perekonomian. 39 Hal  ini  akan  menjelaskan  perbedaan  yang  tegas  di  dalam  al- Qur’an  antara  keuntungan  yang  diperoleh  dari  perdagangan  dengan  keuntungan yang  diperoleh  dari  riba.  Keuntungan  dari  perdagangan  akan  mendatangkan manfaat  bagi  masyarakat  dan  meningkatkan  kesejahteraan  hidup  mereka, sedangkan  yang  dari  riba  mengubah  modal  dalam  penggunaan  secara  tidak produktif, sehingga berkontribusi terhadap kebekuan (illiquidity) dan kelangkaan modal. 40 Kasus  di  era  modern  yang  sepadan  dengan  kasus  di  atas  adalah pertentangan  antara  ekonomi  produktif  riil  dengan  ekonomi  keungan  yang spekulatif.    Beberapa  ahli  ekonomi  Islam  juga  memberikan  bahwa  ekonomi berbasis  bunga  rawan  inflasi  serta  menyebabkan  timbulnya  pengangguran  dan kemiskinan  karena  penciptaan  uang  yang  tidak  dihubungkan  dengan  investasi produktif. 41

## Pendekatan Sejarah (Historis) dan Perbandingan (Komparatif)
Apa  persamaan  yang  signifikan  antara  spirit  dan  pesan  agama-agama Ibrahim  dalam  menyikapi  persoalan-persoalan  ekonomi.  Ketiga  agama  tersebut menekankan  pada  keadilan  upah  dan  harga,  mengkritisi  spekulasi  dan  konsumsi berlebihan (pemborosan), dan menganjurkan moral dalam perdagangan. Keraguan moral  mengenai  uang  telah  umum  terjadi  di  dalam  dunia  pra-kapitalis.  Pada zaman  Mesopotamia  kuno  misalnya,  Undang-Undang  Hamurabi  (1800  SM) memberikan  batas  maksimal  suku  bunga  dan  mengutuk  bunga  berganda. Aristoteles  memberikan  argumen  yang  paling  berpengaruh  mengenai
39 Dari beberapa cerita, para pedagang Mekkah pada masa Nabi Muhammad SAW secara rutin terlibat dalam peminjaman, spekulasi, dan transaksi-transaksi berdasarkan peluang (aleatory transaction) yang  berbasis  bunga (biasanya dilakukan di waktu antara kedatangan  dan kepergian rombongan kafilah). Lihat Ibrahim Warde, Islamic Finance in Global Economy, Op.Cit, 135.
40 Traute  Wohlers-Scharf.  1983. Arab  and  Islamic  Banks:  New  Business  Patners  for Developing Countries (Paris: OECD), hal. 75.
41 Ahmed  Abdel  Aziz  El-Nagar.  1980. One  Hundred  Questions  and  One  Hundred Answers Concerning Islamic Banks, (Cairo: International Association of Islamic Banks), hal. 8.
‘ketidakproduktivan  uang’:  uang  seharusnya  menjadi  suatu  alat  pertukaran  dan tidak  seharusnya  dilipatgandakan.  Orang-orang  Romawi  membolehkan  bunga tetapi mereka mengatur tingkat suku bunga tersebut. 42
Tradisi  Skolastik  di  antara  para  ahli  ilmu  agama  Kristen  menyetujui argumen  Aristotelian  yang  mengatakan  bahwa  uang  merupakan  ‘komoditas steril’.  Peraturan  yang  terus  ditegakkan  adalah  uang  tidak  menghasilkan  uang. Hukum  Kristen  juga  menganggap  sebagai  tidak  sah  (yang  tidak  harus  sama dengan pandangan para ulama Islam klasik) ‘penghargaan atas waktu’ (pricing of time) karena ‘waktu adalah milik Tuhan’. Tidak seperti petani atau pengrajin yang secara aktual memproduksi sesuatu, para kreditur tidak memproduksi apapun. 43
Judaisme (Yahudi), Kristen dan Islam memandang bahwa kreditur, dalam definisinya, menguasai simpanan modal yang melebihi kebutuhannya, sedangkan debitur  kekurangan  sumber  daya  untuk  mencukupi  kebutuhan  pokok  hidupnya. Sangat  tidak  adil  dan  tidak  bermoral  seandainya  fakir  miskin  sebagai  debitur harus  mengembalikan  modal  yang  dipinjam,  sekaligus  meningkatkan  kekayaan kreditur  melalui  pembayaran  bunga,  apalagi  jika  penambahan  jumlah  tersebut diambil  dari  hasil  industri  debitur.  Ketiga  agama  tersebut  di  atas,  menganjurkan orang yang sudah makmur kehidupannya untuk membantu fakir miskin, jika tidak dengan  hadiah,  paling  tidak  melalui  pinjaman  tanpa  bunga. 44 Yang  juga  perlu diperhatikan  adalah  walaupun  pernyataan  agama  tersebut  sama,  akan  tetapi mereka  tidak  identik  satu  sama  lainnya.  Tradisi  Yahudi  secara  umum  melarang bunga. 45 Bagaimanapun, mereka diperbolehkan memberikan bunga atas pinjaman uang kepada orang lain yang non-Yahudi. 46
Kitab  Suci  Injil  umat  Kristen  tidak  menyebutkan  bunga  secara  spesifik, meskipun  berulang  kali  mengutuk  usaha  yang  menghasilkan  uang  yang  sangat banyak (moneymaking) . 47 Sebagaimana  Yahudi  dan  Islam,  tradisi  umat  Kristen menganjurkan  para  kreditur  untuk  menghapus  sebagian  dari  pinjaman  mereka
42 Ibrahim Warde, Islamic Finance in Global Economy, Op.Cit, hal. 137.
43 John Noonan. 1957. The Scolastic Analysis of Usury, (Harvard University Press). Lihat juga Ibid, 137.
44 J. Pierre V. Benoit. 1986. United States Interest Rates and the Interest  Rate Dilemma for the Developing World, (Quorum Books), hal. 34-55.
45 Ibrahim Warde, Islamic Finance in Global Economy , Op.Cit, hal. 138.
46 Ibid 47 Al-Kitab,  Lukas,  16:  13  “Seorang  hamba  tidak  dapat  mengabdi  kepada  dua  tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada  yang  seorang  dan  tidak  mengindahkan  yang  lain.  Kamu  tidak  dapat  mengabdi  kepada Allah dan Mamon; Lukas, 18: 22 “Mendengarkan itu Yesus berkata kepadanya:  “ Masih tinggal satu  hal  lagi  yang  harus  kau  lakukan:  Juallah  segala  yang  miliki  dan  bagi-bagikanlah  itu  kepada orang-orang  msikin,  maka engkau akan peroleh  harta di  syurga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah  Aku;  Lukas,  18:  24-25  “Lalu  Yesus  memandang  dia  dan  berkata:  “Alangkah  sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta untuk masuk melalui  jarum  daripada  seorang  kaya  masuk  ke  dalam  Kerajaan  Allah.  Lihat  Ibrahim  Warde, Islamic Finance in Global Economy, Op.Cit, 138.
kepada  orang  miskin. 48 Tradisi  umat  Kristen  ini  memiliki  sesuatu  yang  dikenal sebagai  ‘antidora’,  yaitu  suatu  pemberian  yang  spontan  dan  tanpa  paksaan  dari debitur  kepada  kreditur  sebagai  ungkapan  terima  kasih  atas  pinjaman  yang diberikan  oleh  kreditur.  Tidak  seperti  bunga  konvensional,  hal  tersebut  bukanlah suatu  kewajian,  jumlahnya  tetap,  atau  ditetapkan  sebelumnya,  tetapi  secara sukarela dan jumlahnya berdasarkan kebijaksanaan dari debitur.
Dalam  agama  Kristen,  seperti  juga  dalam  agama  Islam,  juga  dikenal prinsip  penyucian (purifikasi) atas  keuntungan  yang  tidak  halal (illgotten  gains) .
Pada  jaman  pertengahan  Kristen  tindakan  para  kreditur  untuk  mengurangi kesalahan  dosa  mereka,  “melalui  pemberian  sedekah  dan  menyebutnya  sebagai pengembalian segala ‘uang tidak halal’ yang diperoleh”, adalah hal umum. 49 Para lintah  darat  adalah  pendosa,  tetapi  mereka  bukan  tidak  bisa  mendapatkan ampunan:  “sangat  diperlukan  tetapi  sangat  tidak  menyenagkan,  mereka  dengan sengaja  bertindak  pendosa  publik,  sama  dengan  para  pelaku  prostitusi  dan,  oleh karena itu, masih bisa ditoleransi di muka bumi tetapi merupakan calon penghuni neraka,  kecuali  mereka  bertaubat  dan  mengganti  semua  keuntungan-keuntungan terkutuk  mereka. 50 Sejarawan  Jacque  Le  Goff  menggambarkan  hubungan  yang menarik antara penemuan konsep purgatory (api penyucian) di masa paruh abad XII  dengan  lintah  darat.  Ia  mengatakan  “kelahiran  konse purgatory merupakan awal  permulaan  adanya  perbankan”. 51 Transformasi  ekonomi  mrenciptakan kebutuhan  keuangan  baru  dan  secara  umum  mengakibatkan  intensifikasi perdebatan atas riba. 52
48 Al-Kitab,  Lukas,  6:  34-35  “Dan  jikalau  kamu  meminjamkan  sesuatu  kepada  orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah  jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Akan  tetapi,  kamu,  kasihanilah  musuhmu  dan  berbuatlah  baik  kepada  mereka  dan  pinjamkan dengan  tidak  mengharapkan  balasan,  maka  upahmu  akan  besar  kamu  akan  menjadi  anak-anak Allah Yang Maha Tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Lihat juga Ibid.
49 Robert  Lopez.  1979. The  Dawn  of  Modern  Banking, (Centre  of  Madieval  and Renaissance Studies, Uniersity of California, Los Angeles, Yale University Press), hal. 7.
50 Ibid ; Lihat juga Ibrahim Warde, Islamic Finance in Global Economy, Op.Cit , hal. 139.
51 Jacque  Le  Goff.  1979.  ‘The  usurer  and  Purgatory’,  dalam The  Dawn  of  Modern Banking (Centre of Madieval and Renaissance Studies, Uniersity of California, Los Angeles, Yale University Press), hal. 52. Lihat juga Ibrahim Warde, Islamic Finance in Global Economy, Op.Cit , hal. 139.
52 Robert   Heilbroner. 1993. The Making  of Economic Society, (Englewood Cliffs, N. J: Prentice Hall),  hal. 35-49. Maka semakin otoritas  ideologis (jika  mereka  ingin terus  memiliki, di satu sisi, pengaruh atas masyarakat dan di sisi lain, tingkatan tertentu koherensi sistem intelektual mereka)  di  tuntut  untuk  berteori  dengan  penuh  kemahiran  dan  kecerdasan,  untuk mempertimbangkan  kasus-kasus  tertentu,  pengecualian-pengecualian,  tingkat  kesalahan  dan kesengajaan,  cara  kurang  lebih  untuk  membayar  kesalahan  dan  mengembangkan  skala  hukuman dan  toleransi.  Dengan  demikian,  tampak  sejalan  dengan  hal  itu  bahwa,  pada  masyarakat  Kristen abad  pertengahan  maupun  pada  masyarakat  Muslim,  baru  saja  ketika  praktik-praktik  kepitalis menyiratkan  kebutuhan  mereka  akan  bunga  berkembang  dengan  pesat,  para  ahli  teolog  dan  ahli hukum  agama  telah  sangat  kesulitan  untuk  menetapkan  teori  tentang  larangan  terhadap  riba, menjustifikasinya,  menjelaskannya  dan  membolehkannya  dengan  pengecualian-pengecualian  dan kasus-kasus tertentu.” Lihat Maxime Rodinson, Islam and Capitalism, Op.Cit, hal. 48.
Pernyataan  tersebut  senada  dengan  Abraham  Udovitch, 53 ialah  larangan terhadap  riba  yang  diulang-ulang  dan  banyak  dikemukan    dalam  tulisan-tulisan keagamaan pada abad pertengahan telah diinterpretasi oleh oleh beberapa sarjana pengakuan  secara  tidak  langsung terhadap  banyaknya  praktik-praktik pelanggarannya.
Pada  abad  pertengahan  di  Eropa,  larangan  terhadap  bunga  (riba)  telah berulang kali dipertegas. The Council of Reims (1069) dan The Lateran Council II (1139)  menolak  mengutuk  riba.  The  Lateran  Council  III  (1179)  mengucilkan pelaku riba, dan The Lateran Council IV (1215) membolehkan umat Yahudi untuk mempraktikkan  riba.  The  Council  of  Lyon  (1274)  mengulangi  pernyataan penolakan  dan  menggarisbawahi  pengakuan  resmi  pertama  mereka  atas pengampunan  dosa  melalui purgatory. Argumen-argumen  para  ahli  agama  dan ahli  hukum  menetapkan  untuk  membiarkan  yang  sebenarnya  terjadi  di  dalam masyarakat    sampai  pada  abad  XIII  dan  abad  XIV.  Seperti  pada  The  Council Lateran  III,  The  Council  of  Lyon  II  pada  1274  memproklamasikan  bahwa  umat Kristen  yang  menerima  bunga  akan  dikucilkan. 54 Pada  1311,  The  Council  of Vienna  mendeklarasikan  bahwa  peraturan  sekuler  yang  tidak  melarang  bunga adalah  tidak  valid,  dan  bagi  siapa  pun  yang  menyatakan  penentangan  kebijakan tersebut  maka  mereka  adalah  bid’ah  dan  pantas  mendapat  hukuman  yang setimpal. Pada abad XV dan XVI, fokus  perhatian semakin meningkat diberikan pada  permasalahan  dilegalkannya  praktik-praktik  dan  institusi  keuangan  yang baru. 55
Hanya  pada  1515,  kaum  gerejawan  melegitimasi  bunga  sebagai  jaminan utang  (pada  The  Lateran  Council).  Meskipun  hal  ini  berlangsung  lama  sebelum ide  tersebut  diterima  sepenuhnya,  pendekatan-pendekatan  baru  dan  semakin cerdas  terhadap  peminjaman  berbasis  keuntungan  terus  meningkat  (sering  kali terinspirasi oleh hiyal Islam). Ada jumlah cara untuk mengelakkan dari larangan riba,  yang  definisinya  di  dalam  norma  hukum  agama  (gereja  Katholik)  adalah “segala  jenis  penambahan  terhadap  modal”. 56 Salah  satunya  adalah  “pinjaman bebas  dan  kasih  sayang”  tradisional (mutuum  gratis  et  amore), yaitu  sebuah aktivitas peminjaman yang dibangun atas dasar bunga tersembunyi yang termasuk di  dalamnya. 57 Barangkali  penemuan  yang  paling  penting  sehubungan  dengan
53 Abraham L. Udovitch. 1979. “Bankers without Bank: Commerce, banking and Society in Islamic World of The Middle Ages:, dalam The Dawn of Modern Banking (Centre of Madieval and Renaissance Studies,  Uniersity of California, Los  Angeles, Yale University Press), hal. 257. Lihat juga Ibrahim Warde, Islamic Finance in Global Economy, Op.Cit , hal. 140.
54 Ibid, 291-299. Lihat juga Ibrahim Warde, Islamic Finance in Global Economy, Op.Cit , hal. 140.
55 J. Pierre V. Benoit, United States Interest Rates and the Interest Rate Dilemma for the Developing World, Op. Cit, 47; Ibid
56 John Noonan, The Scolastic Analysis of Usury, Op.Cit, hal. 365; Ibid, hal. 141.
57 Robert Lopez, The Dawn of Modern Banking, Op.Cit, hal. 17; Ibid
pengelakkan  dari  larangan  riba  adalah  ‘surat  pertukaran’ (letter  of  exchange) . 58 Pada  awalnya,  ide  atas  bunga  rendah  untuk  tujuan  tertentu  diterima.  Sebagai contoh, para Jesuit (Society of Jesus) mengakui kredit perdagangan. 59
Teori-teori  yang  menentang  riba  muncul  seiring  dengan  reformasi Protestan.  Para  reformer,  yang  tidak  lagi  terikat  pada  hukum  agama  (gereja Katholik),  turut  melakukan  inovasi-inovasi  yang  signifikan  pada  permasalahan ekonomi  politik  dan  uang.  Martin  Luther  (1438-1546)  mendorong  umat  Kristen untuk  sepenuhnya  berpartisipasi  dalam  dunia  dan  menentang  ajaran  gereja (Katholik). John Calvin (1509-1564) berpendapat bahwa amalan agama juga dari kerja keras dan tidak hanya dari doa dan kontemplasi-kontemplasi spiritual. 60
Para Bankir Calvinis di Jenewa bebas untuk memberlakukan bunga-bunga pada pengelolaan keuangan yang mereka lakukan tanpa ada rasa bersalah, setelah melakukan  observasi  ajaran  umat  Kristen  dalam  hal  keadilan  terhadap  orang miskin,  dan  bahwa  mereka  jujur  sepenuhnya  dalam  kesepakatan  yang  mereka buat. 61 Di  kemudian  hari  para  Calvinis  mencoba  mengeleminasi  beberapa ‘pengucualian’  yang  telah  ditetapkan  oleh  Calvin  sebelumnya.  Pada  1630  salah seorang  pemuka  gereja  Calvinis,  Calude  Saumaise  (1588-1653),  melakukan pembelaan  terhadap  pelaku  riba  yang  memberikan  utang  kepada  orang-orang miskin. 62
58 Jean-Francois  Bergier.  1979.  “From  the  Fifteenth  Century  in  Italy  to  the  Sixteenth Century in Germany: A New Banking Concept?”, dalam The Dawn of Modern Banking, (Centre of Madieval  and Renaissance Studies, Uniersity of  California, Los Angeles, Yale  University Press), hal. 106.
59 Lihat John Noonan, The Scolastic Analysis of Usury, Op.Cit, hal. 221; Ibrahim Warde, Islamic Finance in Global Economy, Op.Cit , hal. 141.
60 Dalam salah satu bukunya yang terkenal “Letter on Usury” (1954), Calvin menyatakan bahwa praktik riba tidaklah haram, tetapi “tidak pada semua tempat, tidak selalu, tidak pada segala jenis  barang,  tidak  dari  semuanya”.  Ia  menggunakan  kaedah  kencana (golden  rule) sebagai petunjuk;  riba  adalah  berdosa  hanya  jika  menyakiti  tetangga,  kebaikan  hati  dan  prinsip  keadilan alami itu sendiri dapat menentukan dalam kasus-kasus tertentu ketika bunga pada suatu pinjaman menyakiti  tetangganya  karena  setiap  setiap  orang  beriman  dituntun  oleh  hati  nurani  mereka sendiri. Sebagai contoh, mengutangi orang miskin dengan tujuan mendapatkan keuntungan, maka hal tersebut termasuk kejahatan. Akan tetapi, jika mengutangi orang kaya, maka keuntungan yang tidak  berlebihan  dibolehkan.  Para  Pastor  dapat  meminjamkan  harta  mereka  pada  para  saudagar atau pedagang, tetapi dengan tidak memastikan keuntungannya. Lihat John Noonan, The Scolastic Analysis of Usury, Op.Cit, hal. 365-367; Ibid, hal. 142.
61 Lihat J. Pierre V. Benoit, United States Interest  Rates and the Interest Rate Dilemma for the Developing World, Op. Cit, hal. 88; Ibid 62 Menurut  pendapatnya,  orang-orang  yang  meminjamkan  uang  melakukan  usaha  jasa yang  sangat  bermanfaat  dalam  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  luas,  seseorang  yang memberlakukan  riba  dengan  maksud  untuk  memenuhi  kebutuhan  publik  yang  sangat  besar.  Ia berpendapat, seperti yang sudah diringkas John Noonan, sebagai berikut: “Jika tidak haram untuk menghasilkan  uang  dengan  sesuatu  barang  yang  dibeli  dengan  uang,  mengapa  haram  untuk menghasilkan  uang  dengan  uang?  Setiap  orang  membutuhkan  kehidupannya  dari  orang  lain; mengapa tidak dengan pelaku riba?. Seorang penjual roti tidak harus bertanya apakah ia menjual rotinya kepada orang miskin atau orang kaya. Kemudian Saumaise melakukan pembelaan terhadap utang  dengan  bunga  yang  tinggi.  Ia  melihat  hal  ini  sebagai  suatu  kemanfaatan  karena  dapat menstimulasi  para  debitur  untuk  mengembalikan  utangnya  lebih  cepat.  Menurutnya,  yang merupakan  musuh  nyata  bagi  orang-orang  miskin    adalah  ketidakpeduliaan,  kemalasan  dan
Pendapat-pendapat  semacamnya  banyak  bermunculan  khususnya  di Inggris,  seiring  dengan  bermunculan  industrialisasi  dan  kemenangan  ideologi Kapitalis.  Di  dalam  tulisannya “in  defence  odf  usury” pada  1787,  Jeremy Bentram 63 membenarkan  “kebebasan  dalam  memutuskan  pada  diri  seseorang untuk  terlibat  dalam  perdagangan  uang”.  Ia  menyebutkan  kejahatan  hukum- hukum  anti  riba,  secara  prinsip  “sangat  menghalagi  banyak  orang  untuk mendapatkan  uang  yang  sangat  mereka  butuhkan,  dan  untuk  menjawab  urgensi kebutuhan  mereka”,  dan  “keadaan  yang  sulit  yang  diakibatkannya  tidak  ada kebebasan pinjam meminjam pada setiap orang”. 64
Singkatnya, sejarah ide-ide dalam hubungannya dengan uang telah melalui 3 (tiga) taha. Tahap yang pertama, riba secara umum dilarang. Tahap yang kedua, suku bunga rendah yang diregulasi oleh negara, diperbolehkan. Dalam perdebatan teologis,  sebuah  penekanan  baru  diberikan  pada  sejumlah  pesan  Kitab  Injil  yang menekankan perlunya harta digunakan untuk kegiatan produktif. Kisah para orang bijak tersebut menekankan kebutuhan untuk menjadi produktif (Matthew, 25: 14- 30).  Dalam  kisah  lainnya,  seorang  bangsawan  memanggil  para  pelayannya sebelum  melakukan  perjalanan  jauh  dan memberika  mereka  masing-masing  satu pound,  lalu  berpesan  “lakukan  perdagangan  dengan  satu  pound  ini  selama  saya bepergian”. Ketika ia pulang kembali, para pelayan yang menggunakan dana tadi sehingga  menjadi  semakin  bertambah,  mendapat  pujian  dari  tuannya,  sedangkan mereka  yang  mengembalikan  dana  tersebut  tanpa  keuntungan  dimarahi.  (Lucas, 19: 22-26). 65
Negara-negara  Khatolik  sangat  perlahan dalam  mendukung  secara  formal pandangan  di  atas.  Di  Prancis  peminjaman  berbasis  bunga  baru  dilegalisasikan secara  formal  pada  Oktober  1789  (yang  selanjutnya  digabungkan  dengan  Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata  Napoleon). 66 Kitab  Undang-Undang  Mesir (seperti  juga  Kitab  Undang-Undang  di  negara  Islam  lainnya  yang  dipengaruhi olehnya),  terinspirasi  oleh  Kitab  Undang-Undang  Prancis,  juga  mengadopsi pendapat  yang  menyatakan  bahwa  bunga  adalah  legal,  namun  dibatasi  oleh hukum.  Pada  tahap  ketiga,  pandangan  paling  mengemuka  yang  menyatakan bahwa  pembatasan  yang  dianggap  terlalu  rendah  dan  bahwa  seharusnya  secara signifikan  batasan  ini  ditingkatkan  atau  dihapuskan  sama  sekali  (alias  tanpa
pemborosan bukan pelaku riba. Lihat John Noonan, The Scolastic Analysis of Usury, Op.Cit, hal. 371; Ibid, hal. 143.
63 Jeremy Bentram. 1816. Defence of Usury: Shewing  the impolicy of the present  legal restraints on the terms of pecuniary bargains, (London: Payne and Foses, Pall Mall), hal. 1.
64 Bentram  secara  khusus  keberatan  terhadap  adanya  perbedaan  antara  meminjamkan uang dengan bentuk-bentuk perdagangan lainnya: “Mengapa seseorang yang mengambil sebanyak yang  ia  bisa  peroleh,  entah  itu  enam,  tujuh,  delapan  atau  bahkan  10  persen  atas  penggunaan sejumah  uang,  masih  saja  disebut  sebagai  pelaku  riba,  harus  disebut  dengan  nama  yang hinadibandingkan jika sejumlah uang tersebut ia belikan sebuah rumah, kemudian ia mendapatkan keuntungan proporsional atas rumah tersebut. Lihat Ibid . 14; Ibrahim  Warde, Islamic  Finance in Global Economy, Op.Cit, hal. 145.
65 Ibid, hal. 145. 66 Ibid
pembatasan).  Sejalan  dengan  ideologi  pasar  bebas,  mucul  argumen  yang menyatakan  bahwa  tingkat  suku  bunga  seharusnya  ditentukan  oleh  pasar.  Pada masa  sekarang  ini,  khususnya  ada  gerakan  deregulasi  pada  1980-an,  meski sebagian negara-negara di dunia masih mempunyai perundangan yang memerangi riba  dan  peminjaman  yang  menjerumus  pada  pemerasan,  logika  yang  berjaya adalah  logika  Benthamis  (penganut  Bentham),  bahwa  batasan  riba  dibiarkan secara signifikan atau dikontrol dalam keadaan tertentu.
Meskipun  sudah  mengalami  evolusi,  kekhawatiran  mengenai  keuangan dan  kulitas  keuntungan  keuangan  yang  diperoleh  secara  mudah  tersebut  masih belum  mereda.  Terdapat  banyak  literatur-literatur  menjelaskan  keuangan  yang ganas  dan  tidak  produktif,  yang  beragam  mulai  dari  ekonomi  lintah  darat  dan kelompok-kelompok  parasit,  efek  merugikan  dari  utang,  hingga  potret  kelakuan buruk  para  pelaku  keuangan. 67 Di  Amerika  Serikat,  meskipun  di  dominasi ideologi pasar bebas, terdapat sejarah panjang atas kecurigaan terhadap bank dan para  pelaku  keuangan.  Pada  saat  terjadinya  kontroversi  atas  Piagam  Bank Amerika  Serikat,  Thomas  Jefferson  berpendapat  bahwa  hanya  “para  spekulan, kreditur,  dan  orang-orang  kaya  pemegang  saham  bank  saja  yang  mengambil keuntungan  dari  utang  publik  dan  para  Bankir  tidak  mempunyai  agenda kemakmuran  publik  atau  mensejahterakan  masyarakat,  tetapi  mereka  hanya menerima  pendapatan  pajak  untuk  membayar  bunga  utang  yang  dapat memperkaya diri mereka sendiri”. 68
Fatwa  ulama  mengenai  pengharaman  bunga  bank,  sebenarnya  telah ditetapkan  dalam  suatu  pertemuan  penelitian  Islam  yang  dihadiri  oleh  150  para ulama  terkemuka  dalam  konferensi  yang  kedua  pada  bulan  Mei  a965  di  Kairo, Mesir.  Setelah  itu  berbagai  forum  ulama  Internasional  maupun  nasional mengeluarkan fatwa pengharaman bunga bank. Adapun keputusan lembaga Islam Internaional, antara lain: 69
1. Dewan  Studi  Islam  al-Azhar,  Kairo  dalam  konferensi  DSI  al-Azhar  pada bulan  Muharram  1385  H/Mei  1965  M  yang  memutuskan  bahwa  “bunga dalam segala bentuk pinjaman adalah riba yang diharamkan”.
2. Keputusan Muktamar Bank Islam II, Kuwait, 1403 H/1983 M.
3. Majma’ al-Fiqh al-Islami, Organisasi Konferensi Islam, dalam keputusan No. 10  Majelis  Majma’  Fiqh  Islam,  pada  Konferensi  OKI  ke-2  di  Jeddah,  Arab Saudi pada tanggal 10-16 Rabi’ al-tsani 1406 H/22-28 Desember 1985, yang memutuskan bahwa “seluruh tambahan dan bunga atas pinjaman yang jatuh
67 Lihat  sebagai  contoh,  Connie  Bruck.  1988. The  Predator’s  Ball:  The  Inside  Story of Drexel Burnham ang the Rise of the Junk Bond Raiders, (New York: Simon and Schuster); James Stewart. 1991. Den of Thieves, (New York: Simon and Schuster); Ibrahim Warde, Islamic Finance in Global Economy, Op.Cit, hal. 146.
68 Mansel  G.  Blackford  dan  K.  Austin  Kerr.  1990. Business  Enterprise  Islam  American History, edisi kedua, (Boston: Houghton-Mifflin), hal. 71.
69 Ascarya. 2007. Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: RajaGrafindo Persada), hal. 15.
tempo  dan  nasabah  tidak  mampu  membayarnya,  demikian  pula  tambahan (atau  bunga)  atas  pinjaman  dan  permulaan  perjanjian  adalah  dua  gambaran dari riba yang diharamkan secara Syari’ah.
4. Rabithah  al-‘Alam  al-Islami, dalam  Keputusan  No.  6  sidang  ke-6 diselenggarakan di Mekkah 12-19 Rajab 1406 H,  yang memutuskan bahawa “bunga  bank  yang  berlaku  dalam  perbankan  konvensional  adalah  riba  yang diharamkan”. Jawaban Komisi Fatwa al-Azhar pada 28 Februari 1988.
Sedangkan keputusan lembaga Islam nasional di Indonesia, antara lain: 70
1. Muhammadiyah  dalam  Lajnah  Tarji  Tahun  1968  di  Sidoarjo,  memutuskan bahwa “hukum bunga bank pemerintah adalah mutasyabihat
2. Nahdhatul  Ulama  dalam  Lajnah  Bashul  Masa’il,  Munas  Bandar  Lampung pada  tahun  1992  mengeluarkan  Fatwa  tentang  bunga  bank  dengan mengakomodasi  tiga  keputusan,  yaitu  bunga  bank  adalah  haram,  halal  dan syubhat.
3. Majelis  Ulama  Indonesia  dalam  Loka  Karya  Alim  Ulama  di  Cisarua  tahun 1991  memutuskan  bahwa:  bunga  bank  sama  dengan  riba,  bunga  bank  tidak sama dengan riba, dan bunga bank tergolong syubhat.
4. PP Muhammadiyah, Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah No. 8 pada bulan juni  2006  diumumkan  pada  Rakernas  dan Business  Gathering Majelis Ekonomi  Muhammadiyah  19-21  Agustus  2006  memutuskan  bahwa  bunga bank haram.
5. Lajnah  Ulama  Komisi  Fatwa  Se-Indonesia,  Majelis  Ulama  Indonesia  pada Silatnas MUI pada 16 Desember 2003 memutuskan bahwa “bunga bank sama dengan riba”.

## Penutup
Tema mengenai riba selalu menjadi isu yang mendominasi kajian ekonomi Islam.  Pelarangan  riba  sebagai  salah  satu  pilar  utama  ekonomi  Islam,  bertujuan untuk  menciptakan  sistem  yang  mendukung  iklim  investasi.  Akibat  yang  akan ditimbulkan terhadap pelarangan riba di sektor riil, diantaranya dapat mendorong optimalisasi  investasi,  mencegah  penumpukan  harta  pada  sekelompok  orang, mencegah  timbulnya  inflasi  dan  penurunan  produktivitas  serta  mendorong terciptanya aktivitas ekonomi yang adil.
Hadirnya  ekonomi  Islam  ditengah  masyarakat, adalah  untuk menciptakan keadilan  ekonomi  dan  distribusi  pendapatan  menuju  tercapainya  kesejahteraan masyarakat.  Ekonomi  Islam  menempatkan  keadilan  untuk  semua  pelaku  bisnis, tidak  mengenal  istilah  ‘kreditur  dan  debitur‘,  melainkan  mitra  kerja  yang  sama- sama memikul risiko dengan penuh rasa tanggung jawab. Untuk itu, sistem profit- loss  sharing dapat  dijadikan  sebagai  solusi  alternatif  pengganti  sistem  bunga dalam perekonomian Islam.
70 Ibid, 16.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Qur’an
Al-Hadist
Abdel-Had,  Fuad  Omar  and  Mohammed  (1996): Islamic  Banking:  Theory,
Practice and Challenges, London: Zed Books.
Ascarya (2007): Akad dan Produk Bank Syariah, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Benoit,  J.  Pierre  V  (1986): United  States  Interest  Rates  and  the  Interest  Rate Dilemma for the Developing World, Quorum Books.
Bentram, Jeremy (1816): Defence of Usury: Shewing the impolicy of the present legal restraints on the terms of pecuniary bargains, London:  Payne and Foses, Pall Mall.
Bruck, Connie (1988): The Predator’s Ball: The Inside Story of Drexel Burnham ang the Rise of the Junk Bond Raiders, New York: Simon and Schuster.
El-Nagar, Ahmed Abdel Aziz (1980): One Hundred Questions and One Hundred Answers  Concerning  Islamic  Banks, Cairo:  International  Association  of Islamic Banks.
Esposito, John L (1983): Voices of Resurgent Islam, Oxford University Press.
Fadel, Muhammad (2009). Shari’a: Islamic Law in Contemporary Contex. Edited by Abbas Amanat and Frank Griffel. Journal of Law and Religion, Vol. XXIV, hal. 102.
Faisal  (2011).  Rektrukturiasi  Pembiayaan Murabahah Dalam  Mendukung Manajemen  Resiko  Sebagai  Implementasi Prudential  Principle Pada Bank  Syariah  di  Indonesia. Jurnal  Dinamika  Hukum, Vol.  11  No.  3 (September),  hal. 463-471
Haque,  Ziaul  (1995): RIBA:  The  Moral  Economy  of  Usury,  Interest,  and  Profit,
Malaysia: Ikraq
Heilbroner,  Robert  (1993): The  Making  of  Economic  Society, Englewood  Cliffs, N. J: Prentice Hall..
Heykal,  Nurul  Huda  dan  Mohammad  (2010): Lembaga  Keuangan  Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis, Jakarta: Kencana.
Hitti, Philip (1970): Islam: A Way of Life , Oxford University Press.
Iqbal, Anwar (1974): Islam and the Theory of Interest , Lahore: Ashraf.
Karim,  Adiwarman  (2004): Sejarah  Pemikiran  Ekonomi  Islam, Jakarta:  PT.Raja Grafindo Persada.
Kerr,  Mansel  G.  Blackford  dan  K.  Austin  (1990): Business  Enterprise  Islam American History, edisi kedua, Boston: Houghton-Mifflin.
Lopez,  Robert  (1979): The  Dawn  of  Modern  Banking, Centre  of  Madieval  and Renaissance  Studies,  Uniersity  of  California,  Los  Angeles,  Yale University Press.
Mallat,  Chibli  (1988): The  Renewal  of  Islamic  Law:  Muhammad  Baqer  as-Sadr, Najaf and Shi’i International, London: Cambrige University Press.
___________  (ed)  (1988): Islamic  Law  and  Finance, London:  Graham  and Trotman.
Mortimer,  Edward  (1982): Faith  and  Power:  The  Politics  of  Islam  , New  York: Random House
Muhammad  (2005): Manajemen  Pembiayaan  Bank  Syariah, Yoyakarta:  Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN.
Nasution, Harun (1986): Akal dan Wahyu dalam Islam, Jakarta: UI Press.
Noonan, John (1957): The Scolastic Analysis of Usury, Harvard University Press.
Power,  Muhammad  Khalid  Maud,  Brinkley  Messick  and  David  S.  (ed)  (1996):
Islamic Legal Interpretation: Muftis and their Fatwa, Harvard University Press.
Rahman, Fazlur (1964). Riba and Interest, Islamic Studies Journal of the Central Institute of Islamic Research. Karachi, Vol. 3, No. 1, hal. 42.
Rivai,  Veithzal  dan  Andi  Buchari  (2009): Islamic  Economics:  Ekonomi  Syariah Bukan Opsi, tetapi Solusi, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
____________  dan  Rifki  Ismail  (2013): Islamic  Risk  Management  For  Islamic Banking , Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
Rodinson, Maxime (1978): Islam and Capitalism, London: Penguin.
Saed, Abdullah (2008): Bank Islam dan Bunga, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Saleh,  Nabil  A  (1986): Unlawful  Gain  and  Legitimate  Profit  in  Islamic  Law: Riba, Gharar, and Islamic Banking, London: Cambrige University Press. Scharf,  Traute  Wohlers  (1983): Arab  and  Islamic  Banks:  New  Business  Patners for Developing Countries, Paris: OECD.
Scott,  James  C  (1976): The  Moral  Economy  of  the  Peasant:  Rebellion  and
Subsistence in Southeast Asia, Yale University Press.
Shepard, William E (1996).  Muhammad Sa’id al-Asmawi and the Aplication of the  Shari’ah  al-Qur’an  in  Egypt. International  Journal  of  Middle  East Studies, 28,  hal. 46.
Sholahuddin,  Muhammad  (2011): Kamus  Istilah  Ekonomi,  Keuangan  dan  Bisnis Syariah, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
Stewart, James (1991). Den of Thieves, New York: Simon and Schuster.
Tabari,  Nima  Mersadi  (2010).    Islamic  Finance  and  The  Modern  World:  The
Legal  Principles  Governing  Islamic  Finance  in  International  Trade.
Journal Company Law, Comp. Law. Vol. 31 (8), hal. 249-254.
Taylor,  J.  Michael  (2003).  Islamic  Banking  The  Feasibility  of  Establishing  an Islamic Bank In The United State. American Business Law Journal, 40 Am. Bus. L. J. 385, (Winter 2003), hal. 387.
Vogel,  Frank  E.  dan  Samuel  L.  Hyaes  III  (1998): Islamic  Law  and  Finance: Religion, Risk and Return, The Hague: Kluwer Law International.
Warde,  Ibrahim  (2000): Islamic  Finance  in  the  Global  Economy, Edinburgh:
Edinburgh University Press.