El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/index Vol. 2 No.1 Januari-Juni 2019 ISSN: 2549 – 3132 ║ E-ISSN: 2620-8083
Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis

## Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/Ms.Aceh)
Khairuddin
Badri
Nurul Auliyana Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Email: khairuddin@ar-raniry.ac.id badribandaaceh@gmail.com nurulauliyana11@gmail.com

## Abstrak
Aturan tentang nafkah iddah, mut’ah, kiswah dan biaya pengasuhan anak yang belum mumayyiz (hadhanah) pasca perceraian menjadi tanggungan suami  berdasarkan  kemampuannya.  Namun  dalam  praktiknya  hakim  di Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh  dan  Mahkamah  Syar’iyah  tingkat banding memutuskan terhadap nafkah iddah, mut’ah, kiswah serta biaya hadhanah terhadap anak yang belum mumayyiz di luar batas kemampuan suami.  Oleh  karena  itu,  penulis  ingin  mengetahui  dasar  pertimbangan hakim terhadap nafkah pasca perceraian dan bagaimana tinjauan hukum Islam  terhadap  nafkah  pasca  perceraian.  Dalam  penelitian  ini,  metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis melalui pendekatan kualitatif  dengan  jenis  penelitian  library  research  (penelitian kepustakaan). Berdasarkan hasil penelitian, adapun dasar pertimbangan majelis  hakim  dalam  menetapkan  nafkah  pasca  perceraian  pada  kasus perkara  cerai  talak  putusan  Nomor  01/Pdt.G/2019/MS-Aceh,  dasar pertimbangan hukum hakim dalam menentukan hak nafkah terhadap istri dan  anak  setelah  terjadinya  perceraian  berdasarkan  pada  bukti-bukti yang dihadirkan ke persidangan dengan melihat penghasilan suami setiap bulan berdasarkan fotocopy slip gaji, melihat istrinya nusyuz atau tidak dan suaminya pernah atau tidak melakukan kezaliman terhadap istrinya, selain  itu  hakim  juga  melihat  dan  menyesuaikan  kebutuhan  dan kemampuan suami sesuai dengan kondisi suatu daerah. Ditinjau melalui hukum Islam, dalam menetapkan jumlah nafkah pasca perceraian untuk istri dan anak-anaknya hakim telah melakukan pertimbangan yakni demi kemaslahatan  kedua  belah  pihak  yang  berperkara  dikenal  dengan  al- maslahah al-mursalah yaitu memelihara dari kemadaratan dan menjaga kemanfaatan.  Oleh  sebab  itu,  putusan  hakim  terhadap  jumlah  nafkah iddah, mut’ah, kiswah dan biaya hadhanah dapat diterima.
Kata Kunci: Pertimbangan, Nafkah, Perceraian

## Khairuddin, Badri, & Nurul Auliyana, Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Nafkah
Pasca Perceraian

## Pendahuluan
Perkawinan  ialah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dengan  seorang wanita  sebagai  suami-istri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga) yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa. 1 Makna perkawinan  yang terkandung  dari  konsep  perkawinan  tersebut  adalah  menuruti perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. 2
Suatu ikatan perkawinan antara seorang  pria dan wanita sebagai suami- istri  timbulnya  hak  dan  kewajiban  bersama,  salah  satu  kewajiban  yang  harus dipenuhi  oleh  suami  terhadap  istri  dan  anak-anaknya  yaitu  nafkah,  yang  mana harus sesuai dengan kemampuan suami. Nafkah merupakan hak istri dan anak- anak, guna memenuhi kebutuhan hidup, diantaranya dalam hal makanan, pakaian, kediaman,  pendidikan,  pengobatan,  serta  beberapa  kebutuhan  pokok  lainnya. Bahkan sekalipun si istri adalah wanita yang kaya, nafkah dalam bentuk ini wajib hukumnya berdasarkan Al-Qur’an, As-Sunnah dan Ijma’ ulama. 3
Tidak  selamanya  sebuah  rumah  tangga  berjalan  harmonis  sebagaimana yang  diinginkan  oleh  pasangan  suami-istri,  bahkan  tidak  jarang  sebuah  rumah tangga  kandas  di  tengah  jalan  diakibatkan  beberapa  faktor,  baik  itu  karena pertengkaran, kecemburuan antara salah satu pihak, permasalahan ekonomi dan lain sebagainya, sampai berujung dengan perceraian. Perceraian adalah putusnya ikatan  lahir  batin  antara  suami  dan  istri  yang  mengakibatkan  berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut. 4 Ketika terjadi perceraian antara suami dan istri, dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 disebutkan dalam Pasal 41 huruf (c) bahwa “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri”.
Salah satu hak dan kewajiban suami dan istri pasca terjadinya perceraian ialah sebagaimana yang telah disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 149 huruf (a), (b) dan (d) bahwa:
Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:
a) Memberikan mut’ah yang  layak  kepada  bekas  istrinya,  baik  berupa uang atau benda, kecuali istri tersebut qabla al-dukhul .
1 Pasal 1 UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan .
2 Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia , Cet. 1, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 27.
3 Abdul Rahman, Perkawinan Syari’at Islam (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 129.
4 Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, Hukum Perceraian , Ed.
1, Cet. III, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 18.
Khairuddin, Badri, & Nurul Auliyana, Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian
b) Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah ,  kecuali  bekas  istri  telah  dijatuhi talak  ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
c) ….
d) Memberikan  biaya hadhanah untuk  anak-anaknya  yang  belum mencapai umur 21 tahun.
Pasal 152 KHI juga menetapkan “bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz ”. Dari Pasal 152 KHI tersebut dapat  diketahui  bahwa  istri  yang  tidak nusyuz kepada  suaminya  berhak mendapatkan nafkah iddah pasca perceraian.
Islam telah menggariskan bahwa selama perkawinan berlangsung bahkan sampai terjadi perceraian yakni selama istri menjalani massa iddah , suami masih mempunyai  kewajiban  yang  harus  dibayar  kepada  istrinya.  Suami  masih berkewajiban memberi nafkah ( mut’ah ) yang wajar menurut kemampuan kepada istrinya. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 236 yaitu:
َنيِنِسْحُمْلا ىَلَع اَّقَح  ِفوُرْعَمْلاِب اًعاَتَم ُهُرَدَق  ِرِتْقُمْلا ىَلَع َو ُهُرَدَق ِعِسوُمْلا ىَلَع َّنُهوُعِِّتَمَو “Dan hendaklah kamu berikan mereka mut’ah bagi yang mampu menurut kemampuannya  dan  bagi  yang  tidak  mampu  menurut  kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan”. (QS. Al-Baqarah: 236). 5
Ketentuan  tentang mut’ah juga  telah  dibahas  dalam  Al-Qur’an sebagaimana terdapat dalam Surah Al-Baqarah ayat 241 yaitu:
َنيِقَّتُمْلا ىَلَع اًّقَح  ِفوُرْعَمْلاِب  ُُُعاَتَم ِتاَقَّلَطُمْلِل َو
“Dan  bagi  wanita-wanita  yang  diceraikan  hendaklah  diberi mut’ah menurut  cara  yang  patut  sebagai  suatu  kewajiban  bagi  orang  yang bertakwa”. (QS. Al-Baqarah: 241). 6
Surah al-Baqarah ayat 241 tersebut menjelaskan tentang kewajiban suami untuk  memberikan mut’ah terhadap  mantan  istri  yang  telah  diceraikannya. Mut’ah yang  dimaksud  di  sini  adalah  pakaian  atau  harta  yang  diberikan  oleh suami kepada istri yang dia ceraikan. 7
Kata nafkah sendiri berarti belanja hidup (uang) pendapatan, suami wajib memberi  kepada  istrinya  rizki,  bekal  hidup  sehari-hari,  dan  kata iddah berarti masa  tunggu  bagi  wanita  yang  dicerai  oleh  suaminya.  Jadi  nafkah iddah sama juga berarti uang/pendapatan yang bernilai yang dapat dipergunakan untuk biaya
5 QS. Al-Baqarah (2): 236.
6 QS. Al-Baqarah (2): 241.
7 Wahbah  Zuhaili, Fiqih  Islam  Wa  Adillatuhu;  Pernikahan,  Talak,  Khulu,  Meng-iila’ Istri, Li’an, Zhihar, Masa Iddah , terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jilid 9, Cet. I (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 285.

## Khairuddin, Badri, & Nurul Auliyana, Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Nafkah
Pasca Perceraian
hidup  sehari-hari  selama  dalam  masa  tunggu  bagi  wanita  yang  dicerai  oleh suaminya.
Nafkah mut’ah merupakan  pemberian  dari  suami  kepada  istri  setelah perceraian, baik itu berupa uang, benda atau pembekalan apa saja sebagai bantuan atau penghormatan mantan suami kepada mantan istrinya, mut’ah juga diartikan sebagai penghibur. Nafkah kiswah artinya nafkah berupa pakaian atau sandang. Kiswah ini  merupakan  kewajiban  suami  terhadap  istrinya.  Pakaian  yang dimaksud  adalah  semua  kebutuhan  yang  erat  hubungannya  dengan  anggota badan. 8 Sedangkan  nafkah  terhadap  anak  ialah  biaya  kehidupan  yang  wajib ditanggung oleh seorang ayah untuk menjamin dan memenuhi kebutuhan hidup anak-anaknya sampai anak itu berumur 21 tahun atau telah dewasa dan mampu mengurus dirinya sendiri tanpa bergantung kepada orangtuanya. 9
Anak  yang  berhak  mendapatkan  nafkah dari  ayahnya  adalah anak  yang masih kecil yang belum mampu mencari nafkah sendiri, anak wanita yang miskin sampai ia bersuami, anak yang masih mencari ilmu walaupun ia sudah dewasa dan  sudah  mampu  mencari  rezeki.  Kegiatannya  mencari  ilmu  jangan  sampai terganggu  karena  mencari  rezeki.  Ulama  fikih  sependapat  bahwa  nafkah  anak yang wajib diberikan adalah sesuai dengan kebutuhan pokok anak itu dan sesuai pula dengan situasi dan kondisi ayah dan anak itu. 10 Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu masih terikat dalam tali perkawinan saja, namun juga berlanjut setelah terjadinya perceraian. 11
Aturan tentang nafkah pasca perceraian telah diatur dalam Pasal 80 KHI Ayat  (4)  huruf  (a)  disebutkan  bahwa  “sesuai  dengan  penghasilannya  suami menanggung:  a.  nafkah, kiswah dan  tempat  kediaman  bagi  istri”.  Kemudian disebutkan  pula  dalam  Pasal  lain  yaitu  Pasal  160  KHI  Ayat  (4)  yang  mana “Besarnya mut’ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami”. Dalam hal  biaya  pengasuhan  anak  ( hadhanah )  pasca  perceraian  menjadi  tanggungan suami  berdasarkan  kemampuannya  sebagaimana  yang  telah  diatur  dalam  KHI Pasal  156  huruf  (d)  yakni  “Semua  biaya hadhanah dan  nafkah  anak  menjadi tanggungan  ayah  menurut  kemampuannya,  sekurang-kurangnya  sampai  anak tersebut  dewasa  dan  dapat  mengurus  diri  sendiri  (21  tahun)”.  Namun  dalam praktiknya  hakim  di  Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh  memutuskan  perkara
8 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat , Cet. VI (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 44.
9 Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, Hukum Perceraian ..., hlm. 358.
10 Ali  Hasan,  M., Pedoman  Hidup  Berumah  Tangga  Dalam  Islam ,  Cet.  II  (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 225-226.
11 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia , Cet. III, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2009), hlm. 328.
Khairuddin, Badri, & Nurul Auliyana, Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian
Nomor 126/Pdt.G/2018/MS-Bna bahwa nafkah iddah , mut’ah , kiswah serta biaya hadhanah terhadap  anak  di  luar  batas  kemampuan  suami.  Kemudian  perkara tersebut diajukan banding oleh  termohon dan terdaftar di Mahkamah Syar’iyah Aceh dengan Nomor registrasi 01/Pdt.G/2019/MS-Aceh. Hakim tingkat banding juga  memutuskan  terhadap  nafkah iddah , mut’ah , kiswah dan  serta  biaya hadhanah terhadap anak yang belum mumayyiz di luar batas kemampuan suami. Dalam  putusan  Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh  Nomor 126/Pdt.G/2018/MS-Bna, majelis hakim memutuskan nafkah iddah sebesar Rp. 5.000.000,-  nafkah mut’ah sebesar  Rp.  5.000.000,-  nafkah kiswah sebesar  Rp. 5.000.000,-  serta  nafkah  anak  sebesar  Rp.  2.000.000,-.  Namun  suami  hanya mampu memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,-  selama masa iddah , nafkah mut’ah sebesar Rp. 1.000.000,- nafkah kiswah sebesar Rp. 1.000.000,-. 12 Sedangkan dalam putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/MS-Aceh,  majelis  hakim  memutuskan  besarnya  nafkah iddah
sebesar Rp. 3.000.000,- nafkah mut’ah sebesar Rp. 10.000.000,- nafkah kiswah sebesar Rp. 3.000.000,- serta nafkah anak sebesar Rp. 3.000.000,-.
Besarnya  nafkah iddah , mut’ah , kiswah serta  biaya hadhanah terhadap anak  yang  diputuskan  oleh  hakim  tersebut  tidak  seimbang  dengan  pendapatan atau gaji suami setiap bulannya. Kemudian jumlah nafkah yang telah diputuskan oleh hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh berbeda jumlahnya dengan putusan hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh. Nafkah yang diberikan oleh suami merupakan hak  istri  dan  anak  yang  harus  dipenuhi,  yang  mana  harus  sesuai  dengan kemampuan suami.
Berdasarkan uraian di atas, terjadi ketidaksesuaian antara peraturan yang berlaku  di  Indonesia  dengan  apa  yang  telah  diputuskan  oleh  majelis  hakim Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh  dan  Mahkamah  Syar’iyah  Aceh  (tingkat banding),  sehingga  perlu  dilihat  sejauh  mana  kesesuaian  penetapan  antara undang-undang yang berlaku dengan putusan hakim. Berdasarkan uraian di atas, penulis  sangat  tertarik  untuk  mengkaji  tentang  Pertimbangan  Hakim  terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/MS-Aceh).

## Pengertian Nafkah Pasca Perceraian
Nafkah  merupakan  belanja  untuk  hidup,  pendapatan,  dan  bekal  hidup sehari-hari. 13 Pasca  menurut Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia ialah  sesudah. 14
Perceraian  secara  yuridis  berarti  putusnya  perkawinan,  yang  mengakibatkan
12 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2018/MS-Bna , Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh .
13 Departemen  Pendidikan  Nasional, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia ,  Ed.  4,  (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 947.
14 Ibid , hlm. 1027.

## Khairuddin, Badri, & Nurul Auliyana, Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian
berakhirnya  ikatan  sebagai  suami-istri  atau  berhenti  berlaki-bini  (suami-istri). 15 Berdasarkan  uraian  tersebut,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  nafkah  pasca perceraian merupakan pemberian dari seorang suami untuk mencukupi keperluan dan  kebutuhan  pokok  mantan  istri  dan  anak-anaknya  berdasarkan  keadaan  dan kondisi  tempat  tinggalnya,  seperti  makanan,  pakaian,  rumah,  dan  sebagainya sesudah putusnya hubungan perkawinan antara suami-istri karena ada sebab.
Nafkah ialah tanggung jawab suami kepada istrinya yang telah ditetapkan berdasarkan Al-Qur’an, hadits dan peraturan perundang-undangan. Wanita yang taat dalam iddah raj’iyah berhak menerima tempat tinggal (rumah), pakaian, dan semua kebutuhan hidupnya, dari yang menalaknya (bekas suaminya). Ketentuan tentang nafkah pasca perceraian dibahas dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 236 yaitu:
َع َّنُهوُعِِّتَم َو ًةَضي ِرَف َّنُهَل اوُض ِرْفَت  ْوَأ َّنُهوُّسَمَت ْمَلاَم َءآَسِِّنلا ُمُتْقَّلَط نِإ ْمُكْيَلَع َحاَنُج َّلا
ِعِسوُمْلا ىَل َلَع َو ُهُرَدَق
َنيِنِسْحُمْلا ىَلَع اَّقَح  ِفوُرْعَمْلاِب اًعاَتَم ُهُرَدَق  ِرِتْقُمْلا ى
“tidak  ada  kewajiban  membayar  (mahar)  atas  kamu,  jika  kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut’ah (pemberian)  kepada  mereka.  Orang  yang  mampu  menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu  pemberian  menurut  yang  patut.  Yang  demikian  itu  merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”. Imam  Ibnu  Katsir  dalam  tafsirnya Tafsir  Ibnu  Katsir menyebutkan; melalui  ayat  ini  Allah  memperbolehkan  mencerai  istri  sesudah  akad  nikah sebelum  menggaulinya.  Ibnu  Abbas,  Thawus,  Ibrahim  dan  Hasan  Al-Bashri berkata,  “maksud  dari  kata al-massu adalah  nikah”.  Bahkan  Allah memperbolehkan mencerai istri sebelum menggauli dan menetapkan maharnya, sekalipun  tanpa  mahar  sangat  menyakitkan  hatinya.  Maka  dari  itu  Allah memerintahkan untuk memberinya sesuatu yang dapat menyenangkan hati si istri, sebagai  ganti  apa  yang  sudah  hilang  dari  istri.  Hal  ini  diberikan  sesuai  dengan kemampuan suami, baik dia kaya ataupun  miskin. 16
Wanita yang taat dalam iddah raj’iyah berhak menerima tempat tinggal, pakaian dan semua kebutuhan hidupnya dari suami yang menalaknya, tetapi jika pihak istri berbuat durhaka, maka si istri tidak berhak menerima apapun.
Dari Aisyah ra, beliau berkata:
لوسر اي :تل اقف ,ملسو هيلع الله ىلص الله لوسر ىلع نايفس يبا ةارما ةبتع تنب دنه تلخد قفنلا نم ينيطعي لا ,حيحش لجر نايفس ابا نا ,الله ام نم ت ذخا ام لاا ينب يفكيو ينيفكي ام ة
15 Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, Hukum Perceraian. .., hlm. 15.
16 Imam Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir , terj: Arif Rahman Hakim dkk., Jilid 2, Cet. II,
(Jawa Tengah: Penerbit Insan Kamil, 2016), hlm. 353.

## Khairuddin, Badri, & Nurul Auliyana, Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Nafkah
Pasca Perceraian
اب هل ام نم يذخ :ملسو هيلع الله ىلص لاقف ؟ح انج نم كل ذ يف يلع لهف .هملع ريغب هل )هيلع قفتم( .كينب يفكيو كيفكي ام فورعمل
“Hindun  binti  ‘Utbah,  istri  Abu  Sufyan  masuk  menemui  Rasulullah Shallallahu  ‘Alaihi  Wasallam,  lalu  dia  berkata,  ‘Wahai  Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang kikir, dia tidak memberiku nafkah yang cukup untukku dan anak-anakku, kecuali sebagian hartanya yang aku ambil tanpa sepengetahuannya. Apakah aku berdosa dalam hal tersebut?’ Beliau  menjawab, ‘Ambillah dari hartanya dengan cara yang baik yang cukup untukmu dan anak-anakmu’”. (Muttafaq ‘Alaihi). 17
Banyaknya  nafkah  yang  wajib  diberikan  oleh  suami  adalah  sebatas memenuhi  segala  keperluan  dan  kebutuhan  serta  mengingat  kondisi  dan kemampuan orang yang memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya menurut kebiasaan  masing-masing  tempat. 18 Ayat-ayat  Al-Qur’an  dan  hadits  Rasulullah tersebut  dianggap  cukup  untuk  memastikan  adanya  kewajiban  nafkah  dari  diri suami untuk istrinya. Kewajiban ini merupakan suatu ganjaran atau balasan dari suami kepada istrinya yang sudah sanggup menjadi istrinya. 19
Terkait dengan kadar nafkah pasca perceraian tidak diatur secara khusus melainkan disesuaikan dengan kemampuan suami, sebagaimana yang disebutkan dalam KHI Pasal 80 Ayat 4 huruf a, yaitu “sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a.  nafkah, kiswah dan  tempat  kediaman  bagi  istri”.  Selain  dalam Pasal 80 KHI tersebut, juga disebutkan pula dalam Pasal 160 Ayat (4) KHI, yaitu “Besarnya mut’ah disesuaikan  dengan  kepatutan  dan  kemampuan  suami”. Berkenaan  dengan  biaya  pengasuhan  anak  pasca  perceraian  telah  diatur  dalam KHI Pasal 156 huruf d, yaitu “Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan  ayah  menurut  kemampuannya,  sekurang-kurangnya  sampai  anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”.
Apabila  perkawinan  itu  putus  maka  bekas  suami  masih  mempunyai kewajiban  memberikan  nafkah  kepada  bekas  istrinya  selama  masa iddah dan kepada anak-anaknya sampai mereka dewasa berdasarkan putusan pengadilan.

## Macam-Macam Nafkah Pasca Perceraian
Di antara nafkah yang harus diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri dan anaknya yaitu:
17 Al-Hafizh  Ibnu  Hajar  al-Asqalani, Bulugh  Al-Maram  Min  Adillah  Al-Ahkam, ed.  In Bulughul Maram (Himpunan Hadits-Hadits Hukum Dalam Fikih Islam) , terj: Izzudin Karimi, Cet. IV, (Jakarta: Darul Haq, 2017), hlm. 617.
18 Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam , Cet. 80, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017), hlm. 421.
19 Khairizzaman, Nafkah Istri Dalam Persfektif Fikih, (Banda Aceh: Dinas Syari’at Islam Pemerintah Aceh, 2011), hlm. 41-42.
Khairuddin, Badri, & Nurul Auliyana, Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian
1. Nafkah iddah
Nafkah merupakan belanja untuk hidup, pendapatan, dan bekal hidup sehari-hari. 20 Iddah ialah masa menunggu atau tenggang waktu sesudah jatuh talak  serta  suami  dapat  merujuk  kembali  istrinya  yang  mana  si  istri  belum boleh  melangsungkan  perkawinan  baru. 21 Jadi  nafkah iddah merupakan pendapatan  suami  yang  wajib  diberikan kepada  istri  guna  untuk  memenuhi kebutuhan pokok selama masa tunggu sampai habis masa iddah nya itu.
Akibat putusnya perkawinan telah diatur dalam perundang-undangan terkait  kewajiban  suami  kepada  mantan  istrinya,  baik  berupa  nafkah  atau tempat  kediaman.  Kewajiban  memberikan  nafkah  dari  mantan  suami  diatur dalam  Pasal  41  huruf  c  UU  No.  1  Tahun  1974  yakni  “pengadilan  dapat mewajibkan  kepada  bekas  suami  untuk  memberikan  biaya  penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri”. Dari isi pasal itu dapat dipahami bahwa maksud pengadilan di situ ialah hakim, karena hakim yang  dapat  membebankan  kepada  mantan  suami  agar  memberikan  biaya penghidupan  kepada  mantan  istri,  serta  hakim  dapat  menentukan  dan memutuskan berapa biaya yang harus diberikan kepada mantan istri tersebut. 2. Nafkah mut’ah
Mut’ah adalah pakaian atau harta yang diberikan oleh suami kepada istri  yang  dia  ceraikan  guna  untuk  menghibur  hati  si  wanita,  dan  untuk menghapus rasa sakit akibat perpisahan. Mut’ah juga merupakan harta yang diberikan suami untuk istri yang ditalaknya, harta itu dapat berupa pakaian, sandang,  nafkah,  pelayan,  atau  selainnya.  Banyak  nominalnya  tergantung berdasarkan kondisi ekonomi suami. 22
M ut’ah adalah pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya. 23 Ketentuan tentang memberikan nafkah mut’ah juga  juga  diatur  dalam  Pasal  160  KHI  yaitu  “Besarnya mut’ah disesuaikan  dengan  kepatutan  dan  kemampuan  suami”.  Maksud  dari  Pasal tersebut ialah berapa jumlah nafkah mut’ah yang wajib diberikan suami yaitu sesuai dengan kemampuan suami yang ditetapkan dan diputuskan oleh hakim dalam  persidangan  dikarenakan  tidak  adanya  aturan  khusus  yang  mengatur tentang  besarnya  biaya  nafkah  yang  wajib  diberikan  oleh  suami  melainkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim.
20 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia ..., hlm. 947.
21 Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, Hukum Perceraian ..., hlm. 401.
22 Abu  Malik  Kamal  bin  As-Sayyid  Salim, Fiqhus  Sunnah  Lin  Nisa:  Panduan  Fikih Lengkap Bagi Wanita , terj: Irwan Raihan dan Ahmad Dzulfikar, Cet. IV, (solo: Pustaka Arafah, 2017), hlm. 766.
23 Pasal 1 huruf j KHI .
Khairuddin, Badri, & Nurul Auliyana, Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian
3. Nafkah kiswah
Nafkah kiswah artinya nafkah berupa pakaian atau sandang. Kiswah ini merupakan tanggung jawab saumi kepada istrinya. Oleh karena itu, kiswah merupakan  hak  istri.  Pakaian  yang  dimaksud  adalah  semua  keperluan  dan kepentingan  yang  erat  kaitannya  dengan  anggota  badan.  Suami  hendaknya memberikan nafkah kiswah terhadap istrinya berupa pakaian untuk menutup aurat dan berbagai kebutuhan batiniahnya. 24
Kadar nafkah kiswah dalam undang-undang perkawinan tidak diatur secara khusus berapa jumlah yang harus diberikan oleh mantan suami kepada mantan istrinya sama halnya dengan nafkah iddah dan nafkah mut’ah . Kadar nafkah kiswah juga  ditetapkan  berdasarkan  atas  perimbangan-pertimbangan hakim.
4. Nafkah anak
Kewajiban  seorang  ayah  kepada  anaknya  ialah  memberikan  nafkah, mulai dari keperluan hidupnya sampai dengan keperluan pendidikannya. Para ulama ada yang menyatakan sampai anak itu berusia 21 tahun, namun ulama lain menetapkan sampai anaknya baligh atau menikah. Jika pendidikan terus berlanjut sampai sarjana, umumnya anak berusia 24 tahun, sehingga orang tua wajib membiayai anaknya sampai berusia 24 tahun. Bahkan apabila mampu, si  ayah  mencukupi  kebutuhan  anaknya  sampai  lebih  dari  sarjana.  Namun, menurut  ulama  Syafi’iyah,  yang  terpenting  adalah  anak  mendapat  mata pencaharian dan dapat mencari nafkah sendiri. 25
Kewajiban  pemeliharaan  dan  pendidikan  terhadap  anak  telah  diatur dalam undang-undang perkawinan, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam Ayat (1) Pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974 ini berlaku sampai anak  itu  kawin  atau  dapat  berdiri  sendiri,  kewajiban  ini  terus  berlaku meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Berdasarkan isi Pasal 45 UU  No.1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  tersebut  dapat  dipahami  bahwa kewajiban  orang  tua  untuk  memelihara  dan  mendidik  anak-anaknya berlangsung sampai anak-anak tersebut kawin atau mampu berdiri sendiri. 26
Berkenaan dengan biaya perawatan dan pendidikan anak sebagaimana dijelaskan diatas telah diatur dalam KHI Pasal 156 huruf d yaitu “semua biaya hadhanah dan  nafkah  anak  menjadi  tanggungan  ayah  menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat
24 Beni  Ahmad  Saebani, Fiqh  Munakahat  2 ,  Cet.  VI,  (Bandung:  Pustaka  Setia,  2010), hlm. 44.
25 Ibid , hlm. 23.
26 Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional , Cet. III, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), hlm. 188.
Khairuddin, Badri, & Nurul Auliyana, Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian
mengurus  diri  sendiri  (21  tahun)”.  Besarnya  biaya hadhanah tersebut ditentukan  oleh  hakim  berdasarkan  kemampuan  si  ayah  karena tidak  diatur secara  khusus  dalam  undang-undang  perkawinan  dan  KHI  melainkan berdasarkan pertimbangan dan ijtihad hakim.

## Kadar Nafkah
Pada asasnya berapa kadar nafkah yang patut diberikan oleh suami kepada istrinya  ialah  dapat  mencukupi  keperluan  secara  wajar,  kata ma’ruf yang dipergunakan  al-Qur’an  dan  hadits  untuk  memberi  ketentuan  kadar  nafkah, bermakna  bahwa  nafkah  itu  diberikan  secara  wajar  (sedang,  cukup,  tengah- tengah, tidak kurang dari kebutuhan tetapi tidak pula berlebihan), sesuai tingkat hidup  dan  keadaan  istri  serta  kemampuan  suami.  Termasuk ma’ruf bagi  suami yang  berpangkat  tinggi  berbeda  dengan  suami  pangkat  rendah  dan  sebagainya. Selain  itu  kata ma’ruf dapat  bermakna  pula  hal-hal  yang  memang  dirasakan sebagai  kebutuhan  hidup,  seperti  alat-alat  rumah  tangga,  alat-alat  kerapian  tata busana yang tidak melampaui batas, bahkan termasuk juga perhiasan seperlunya bilamana memang suami mampu, dapat termasuk hal-hal yang wajib diperhatikan suami. 27
Berdasarkan  uraian  di  atas  penulis  menyimpulkan  bahwa  nafkah  pasca perceraian  yang  termasuk  di  dalamnya  nafkah iddah ,  nafkah mut’ah ,  nafkah kiswah ,  dan  nafkah  anak  merupakan  kewajiban  suami  yang  wajib  diberikan apabila putusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri. Nafkah yang diberikan oleh suami tersebut bertujuan untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan pokok mantan istri dan anak-anaknya. Nafkah bagi mantan istri tersebut berlaku selama masa tunggu bagi istri yang berpisah dengan suaminya sebelum istri itu menikah kembali dan sampai habis masa iddah nya tujuannya agar mengetahui kebersihan rahim  si  istri.  Nafkah  bagi  anak  berlaku  sampai  anaknya  dewasa  atau  mampu mengurus dirinya sendiri.
Tidak terdapat aturan khusus yang mengatur tentang batasan minimal dan maksimal kadar nafkah pasca perceraian yang wajib diberikan oleh mantan suami kepada  mantan  istri  dan  anak-anaknya  baik  dalam  undang-undang  perkawinan atau KHI, melainkan sesuai dengan kepatutan dan kemampuan suami. Besarnya kadar nafkah yang wajib diberikan suami kepada mantan istri dan anaknya ialah berdasarkan  putusan  hakim.  Hakim  mempunyai  wewenang  untuk  menentukan besarnya kadar nafkah pasca peceraian berdasarkan pertimbangan- pertimbangannya.
27 A.  Hamid  Sarong, Hukum  Perkawinan  Islam  Di  Indonesia ,  Cet.  II,  (Banda  Aceh: Yayasan peNA, 2005), hlm. 115.
Khairuddin, Badri, & Nurul Auliyana, Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian

## Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Nafkah Pasca Perceraian
Majelis  Hakim  dalam  menyelesaikan  suatu  perkara,  harus  memutuskan suatu perkara berdasarkan pada dalil-dalil dan undang-undang yang berlaku serta harus  memberikan  alasan  yang  jelas  bagi  para  pihak  yang  bersangkutan. Berkaitan  dengan  pertimbangan  hukum,  menggambarkan  tentang  bagaimana hakim menganalisa fakta atau kejadian. Hakim akan mempertimbangkan secara keseluruhan dan detail setiap perkara, dari setiap pihak yang berperkara baik dari pihak pemohon dan termohon.
Berkaitan dengan nafkah pasca perceraian terhadap mantan istri dan anak dilakukan  atas  beberapa  pertimbangan  hakim.  Terlebih  dahulu  penulis  akan menguraikan  duduk  perkara  putusan  hakim  tingkat  pertama  Nomor  126 /Pdt.G/2018/MS-Bna  dan  putusan  hakim  tingkat  kedua  (banding)  Nomor 01/Pdt.G/2019/MS-Aceh.
1. Duduk perkara putusan hakim tingkat pertama Nomor 126/Pdt.G/2018/MS-Bna Putusan  hakim  tingkat  pertama  yaitu  pada  Mahkamah  Syar’iyah Banda Aceh yang mana majelis hakim telah memeriksa dan mengadili perkara dalam persidangan majelis. Perkara dengan putusan Nomor 126/Pdt.G/2018/MS-Bna merupakan perkara Cerai Talak yang diajukan oleh suami terhadap istrinya, sehingga suami bertindak sebagai pemohon dan istri bertindak  sebagai  termohon.  Perkara  Cerai Talak  ini  telah  didaftarkan  pada tanggal  16  April  2018  di  kepaniteraan  Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh dengan register Nomor 126/Pdt.G/2018/MS-Bna.
Duduk  perkara  dalam  putusan  ini,  dijelaskan  bahwa  pemohon  dan termohon  telah  melangsungkan  pernikahan  pada  tanggal  26  Mei  2006  di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh yang dibuktikan  dengan  Kutipan  Akta  Nikah.  Setelah  menikah  pemohon  dan termohon bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon di Kecamatan Kuta Alam,  kemudian  pindah  dari  rumah  orang  tua  pemohon  ke  Kecamatan Meuraxa.  Tetapi  sejak  3  (tiga)  bulan  terakhir  pemohon  dan  termohon tidak tinggal  dalam  1  (satu)  rumah  lagi.  Selama  masa  perkawinan  pemohon  dan termohon  telah  berkumpul  sebagaimana  layaknya  suami-istri  dan  telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama dan kedua laki-laki serta anak ketiga perempuan.
Awalnya kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon harmonis dan rukun, namun sejak tahun 2007 perkawinan telah mulai timbul keributan dan perselisihan, namun puncaknya 3 (tiga) bulan terakhir yang disebabkan karena seringnya terjadi cekcok antara pemohon dan termohon, tidak jarang juga termohon mengeluarkan kata-kata mengancam, termohon selaku seorang istri  tidak  patuh  terhadap  pemohon  selaku  suami,  gaya  hidup  ( life  style ) termohon yang terlalu tinggi sehingga tidak mampu diimbangi oleh pemohon,
Khairuddin, Badri, & Nurul Auliyana, Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian
karena  pemohon  hanya  seorang  pegawai/karyawan  biasa.  Akibat  telah terjadinya perselisihan dan ketidakharmonisan antara pemohon dan termohon, maka  sudah  tidak  ada  lagi  kesepahaman  dalam  membangun  rumah  tangga secara rukun antara keduanya.
Berdasarkan  alasan/dalil-dalil  yang  telah  diajukan  oleh  pemohon tersebut,  maka  pemohon  memohon  kepada  majelis  hakim  Mahkamah Syar’iyah  Banda  Aceh  yang  memeriksa  perkara  ini  berkenan  menerima, memeriksa  dan  memutus  perkara  ini  sebagai  berikut:  mengabulkan permohonana  Cerai  Talak  pemohon,  memberi  izin  kepada  pemohon  untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap termohon di depan sidang Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh. Dalam upaya memeriksa perkara ini para pihak telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadiri persidangan, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan  pemohon dan termohon hadir di persidangan. Kemudian dilakukan perdamaian antara  pemohon dengan termohon melalui mediasi yang didampingi oleh seorang mediator yang telah dipilih oleh pihak yang berperkara. Namun berdasarkan laporan mediator, mediasi dinyatakan tidak  berhasil  karena  pemohon  tetap  pada  pendiriannya  untuk  menceraikan termohon.  Sidang  selanjutnya  ialah  pembacaan  gugatan,  yang  mana  isinya tetap  dipertahankan  oleh  pemohon.  Maka  majelis  hakim  memberikan kesempatan  kepada  termohon  untuk  mengajukan  jawaban,  kesempatan tersebut  dimanfaatkan  oleh  termohon  dengan  mengajukan  jawaban  secara tertulis dalam konvensi dan rekonvensinya sebagai berikut: dalam konvensi termohon secara tegas menolak seluruh dalil permohonan  pemohon kecuali hal-hal yang secara tegas termohon akui kebenarannya, benar antara pemohon dan termohon adalah suami-istri yang sah dan pernah tinggal bersama serta memiliki 3 orang anak, tidak benar sejak tahun 2007 mulai timbul keributan antara pemohon dan termohon melainkan baru mulai timbul keributan tahun 2018,  tidak  benar  termohon  mengeluarkan  kata-kata  mengancam  terhadap pemohon, tidak benar  termohon tidak patuh terhadap  pemohon, tidak benar gaya  hidup  ( life  style )  termohon  terlalu  tinggi,  beberapa  bulan  terakhir termohon melihat sikap pemohon yang mulai berubah dan kurang perhatian terhadap termohon dan anak-anak.
Termohon  sebagai  penggugat  rekonvensi  mohon  agar  ketiga  anak yang  belum mumayyiz tersebut  ditetapkan  berada  dalam  asuhan/ hadhanah penggugat  rekonvensi  dengan  biaya  hidup  dan  pendidikan  ditanggung  oleh tergugat rekonvensi selaku ayahnya sampai ketiga anak tersebut dewasa dan mandiri  sebesar  Rp.  4.000.000,-  (empat  juta  rupiah),  sebagai  seorang  istri yang  dicerai  penggugat  rekonvensi  memiliki  hak  yang  harus  dipenuhi  oleh tergugat rekonvensi yaitu uang iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), mut’ah sebesar  Rp.  10.000.000,-  (sepuluh  juta  rupiah),  dan kiswah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
Khairuddin, Badri, & Nurul Auliyana, Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian
Untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan kepada pemohon dan termohon untuk mengajukan alat  bukti,  baik  alat  bukti  surat  dan  saksi.  pemohon  mengajukan  alat  bukti sebagai berikut:
a. Fotokopi buku kutipan akta nikah tanggal 26 Mei 2006, bukti tersebut bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya.
b. Fotokopi  kartu  tanda  penduduk,  bukti  tersebut  telah  diberi  materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya.
c. Fotokopi  slip  gaji  Agustus  2018,  atas  nama  pemohon  yang dikeluarkan oleh PT. Bank Aceh Syariah Capem Labuhan Haji, bukti tersebut  telah  diberi  materai  cukup  dan  telah  disesuaikan  dengan aslinya.
Selain  bukti  surat  yang  telah  diajukan  oleh  pemohon  tersebut, pemohon juga mengajukan alat bukti lain yaitu alat bukti saksi. Saksi pertama memberikan  kesaksiannya  dibawah  sumpah.  Saksi  menyatakan  bahwa  dia tidak  ada  hubungan  keluarga  dengan  pemohon,  saksi  membenarkan  bahwa antara  pemohon  dan  termohon  telah  menikah  pada  tahun  2006  dan  dari pernikahan  pemohon  dengan  termohon  sudah  mempunyai  tiga  orang  anak namun  saksi  tidak  mengetahui  secara  pasti  umurnya.  Saksi  mengatakan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon setelah menikah awalnya rukun, kira-kira setahun yang lalu rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis  lagi  karena  sifat  termohon  yang  tidak  patuh  dan  tidak  mau mendengar  nasehat  pemohon  juga  gaya  hidup  termohon  yang  glamor  atau mewah  sehingga  pemohon  kewalahan  menghadapinya.  Selain  itu  saksi menyatakan bahwa saksi sering melihat pemohon dan termohon bertengkar di rumah  saksi  karena  mereka  menyewa  rumah  saksi,  permasalahan  rumah tangga pemohon dan termohon sudah pernah didamaikan bahkan sudah sering didamaikan namun tidak berhasil.
Saksi  kedua  merupakan  saksi  keluarga  yakni  kakak  kandung pemohon,  saksi  memberikan  kesaksiannya  di  bawah  sumpah  yaitu:  saksi menyatakan dari perkawinan pemohon dan termohon sudah mempunyai tiga orang  anak  yang  saat  ini  dalam  asuhan  termohon,  saksi  mengetahui  bahwa keadaan  rumah  tangga  pemohon  dan  termohon  kira-kira  setahun  yang  lalu mulai tidak harmonis lagi disebabkan kehidupan istri pemohon yang glamor dan mewah serta tingkah laku termohon yang suka keluar duduk minum kopi dengan temannya sedangkan anak-anak ditinggal begitu saja dan uang yang dikirimkan  oleh  pemohon  tidak  jelas  penggunaannya  inilah  penyebab pemohon tidak sanggup bertahan lagi. Saksi pernah melihat antara pemohon dengan  termohon  bertengkar  sekitar  5-6  bulan  yang  lalu  sampai  pemohon menjatuhkan  talak  3  pada  saat  itu,  saksi  menyatakan  bahwa  permasalahan
Khairuddin, Badri, & Nurul Auliyana, Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian
rumah tangga pemohon dan termohon sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil.
Setelah  pemohon  mengajukan  alat  buktinya  dalam  persidangan, selanjutnya  termohon  diberikan  pula  kesempatan  untuk  mengajukan  alat bukti, alat bukti yang diajukan oleh termohon ialah alat bukti tertulis (surat) dan 2 orang saksi. Diantara alat bukti surat yang diajukan  termohon sebagai berikut:
a. Fotokopi buku kutipan akta nikah tanggal 26 Mei 2006, bukti tersebut bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya.
b. Fotokopi  kartu  tanda  penduduk,  bukti  tersebut  telah  diberi  materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya.
c. Fotokopi akta kelahiran anak pertama, kedua dan ketiga, bukti tersebut bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya.
d. Fotokopi tanda penerimaan honorarium tenaga kontrak teknis operator pada Dinas Kesehatan Aceh, diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya.
e. Fotokopi slip gaji atas nama pemohon yang dikeluarkan oleh PT. Bank Aceh Kantor Cabang Tapaktuan, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya.
f. Fotokopi penghasilan atas nama pemohon karyawan PT. Bank Aceh Syari’ah Capem Labuhan Haji yang dikeluarkan oleh Kantor Cabang Tapaktuan, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya.
Selain  bukti  surat  yang  telah  diajukan  oleh  termohon  tersebut, termohon juga mengajukan alat bukti lain yaitu alat bukti saksi. Saksi pertama memberikan  kesaksiannya  dibawah  sumpah  yang  mana  saksi  adalah  ibu kandung  termohon  dan  membenarkan  bahwa  pemohon  dan  termohon  telah menikah  dan  sudah  mempunyai  3  orang  anak.  Saksi  menyatakan  awalnya rumah  tangga  pemohon  dan  termohon  rukun  dan  damai  namun  sejak  awal tahun 2018 rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi karena sifat pemohon yang suka berbohong dan pemohon pernah mengatakan kepada  termohon  tidak  bisa  pulang  dengan  alasan  kerja  pada  hari  libur. Permasalahan  rumah  tangga  pemohon  dan  termohon  sudah  pernah didamaikan  namun  tidak  berhasil,  saksi  juga  menyatakan  bahwa  pemohon telah  berpisah  tempat  tinggal  dengan  termohon  dan  pemohon  tidak  pernah memberikan  nafkah  kepada  termohon  dan  anak-anaknya,  yang  menafkahi anak-anak selama ini ialah  termohon dan dibantu oleh saksi. Saat ini anak- anak  berada  dlam  asuha  termohon,  sebelum  pemohon  dan  termohon  masih rukun  pemohon  member  nafkah  kepada  termohon  sebulan  Rp.  3.500.000,- (tiga  juta  lima  ratus  ribu  rupiah),  pemohon  selaku  karyawan  Bank  Aceh menerima gaji setiap bulannya sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) ditambah  penghasilan lain  seperti THR  besarnya  1  kali  gaji,  sewa  rumah  1
Khairuddin, Badri, & Nurul Auliyana, Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian
kali  gaji,  cuti  1  kali  gaji,  bonus  mencapai  5-6  kali  gaji  serta  tunjangan pendidikan  1  kali  gaji.  Saksi  mengetahuinya  karena  termohon  pernah menceritakan dan lagi pula adik bungsu saksi juga pegawai Bank Aceh.
Saksi kedua juga merupakan saksi keluarga yaitu adik seibu dengan ibu  kakak  kandung  termohon,  saksi  memberikan  kesaksiannya  dibawah sumpah yaitu: pemohon dan termohon telah menikah dan mempunyai 3 orang anak yang saat ini dalam asuhan termohon, saksi menyatakan awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun namun sejak akhir 2017 rumah tangga mereka  sudah  tidak  harmonis  lagi  karena  pemohon  berbohong  dan  jarang pulang serta ada isu-isu pemohon telah mempunyai wanita lain di Tapaktuan. Saksi  menyatakan  bahwa  sejak  mereka  berpisah  pemohon  tidak  pernah memberikan nafkah kepada termohon dan anak-anaknya melainkan dibantu oleh ibu termohon. Menurut saksi nafkah yang patut untuk anak yang harus diberikan  oleh  pemohon  setiap  bulan  sejumlah  Rp.  6.000.000,-  (enam  juta rupiah).  termohon  selaku  tenaga  kotrak  di  Dinas  Kesehatan  Aceh  setiap bulannya  menerima  gaji  sejumlah  Rp.  2.300.000,-  (dua  juta  tiga  ratus  ribu rupiah),  namun  setelah  di  potong  dengan  kredit  gaji  bersih  yang  diterima hanya Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
Berdasarkan duduk perkara, fakta-fakta dan pengajuan alat bukti yang dihadirkan ke persidangna oleh pihak pemohon dan termohon, maka majelis hakim merumuskan dasar pertimbangan hukumnya berdasarkan alat bukti dan keterangna  saksi-saksi  yang  telah  dihadirkan  ke  persidangan  dari  pihak pemohon  dan  termohon  dihubungkan  dengan  jawab  menjawab  antara pemohon dan termohon, terbukti benar dalam rumah tangga antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang menurut pengakuan pemohon timbul sejak tahun 2007 puncaknya terjadi pada bulan Maret 2018 yang mengakibatkan antara pemohon dan termohon pisah ranjang,  maka  hal  ini  menunjukkan  bahwa  rumah  tangga  antara  keduanya tidak dapat dipertahankan lagi.
Majelis hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh mengadili perkara ini dengan menyatakan dalam konvensi mengabulkan permohonan pemohon dan memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i kepada termohon.  Dalam  rekonvensi  mengabulkan  gugatan  penggugat  rekonvensi sebagian,  menetapkan  tiga  orang  anak  berada  dalam  asuhan  Penggugat rekonvensi,  membebankan  tergugat  rekonvensi  memberikan  nafkah  anak- anak tersebut minimal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan  20%  setiap  tahun  kepada  penggugat  rekonvensi  lain  dari  biaya pendidikan  dan  kesehatan,  membebankan  kepada  tergugat  rekonvensi memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), nafkah mut’ah sebesar  Rp.  5.000.000,-  (lima  juta  rupiah),  nafkah kiswah Rp. 5.000.000,-  (lima  juta  rupiah),  dan  menolak  gugatan  penggugat  rekonvensi

## Khairuddin, Badri, & Nurul Auliyana, Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Nafkah
Pasca Perceraian
selebihnya.  Dalam  konvensi  dan  rekonvensi  membebankan  biaya  perkara kepada  pemohon/tergugat  rekonvensi  sebesar  Rp.  391.000,-  (tiga  ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).
2. Duduk  perkara  putusan  hakim  tingkat  kedua  (banding)  Nomor
01/Pdt.G/2019/MS-Aceh
Sebagaimana  duduk  perkara  dari  perkara  cerai  talak  yang  telah diuraikan di atas, majelis hakim telah memberi izin kepada  pemohon untuk menjatuhkan  talak  satu raj’i kepada  termohon.  Berdasarkan  hasil  putusan majelis hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, dari hasil jawab menjawab antara  pemohon  dan  termohon  serta  dengan  adanya  keterangan  dari  saksi- saksi  kedua  belah  pihak  dan  alat  bukti  tertulis  yang  diajukan  dalam persidangan,  terbukti  benar  dalam  rumah  tangga  antara  pemohon  dan termohon  telah  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  terus  menerus,  yang mengakibatkan  rumah  tangga  antara  pemohon  dan  termohon  tidak  dapat dipertahankan lagi.
Menanggapi  hasil  Putusan  Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh  yaitu tingkat prtama putusan Nomor 126/Pdt.G/2018/MS-Bna, termohon tidak puas dan merasa belum sepenuhnya terima dengan putusan yang telah diputuskann oleh  majelis  hakim  tingkat  pertama  sehingga  termohon  mengajukan  upaya banding  ke  Mahkamah  Syar’iyah  tingkat  banding  yang  terdaftar  di kepaniteraan  Mahkamah  Syar’iyah  Aceh  dengan  nomor  register  perkara nomor  01/Pdt.G/2019/MS-Aceh,  yang  mana  termohon  sebagai  pembanding dan pemohon sebagai terbanding. Permohonan banding yang telah dibuat dan ditanda  tangani  oleh  panitera  Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh  dan  kuasa hukum  pembanding,  yang  menyatakan  bahwa  termohon/pembanding  telah mengajukan  permohonan  banding  terhadap  Putusan  Mahkamah  Syar’iyah Banda Aceh, permohonan banding dimaksud telah pula diberitahukan kepada kuasa terbanding.
Membaca memori banding pembanding yang diterima di kepaniteraan Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh  dan  memori  banding  tersebut  telah diberitahukan  dan  diserahkan  kepada  kuasa  terbanding.  Membaca  kontra memori  banding  terbanding  yang  diterima  di  kepaniteraan  Mahkamah Syar’iyah  Banda  Aceh  dan  kontra  memori  banding  tersebut  telah diberitahukan  dan  diserahkan  kepada  kuasa  pembanding.  Telah  membaca relas  pemberitahuan  pemeriksaan  berkas  perkara  banding  kepada  kuasa pembanding  dan  kepada  kuasa  terbanding.  Permohonan  banding  dalam perkara a  quo telah  diajukan  dalam  tenggang  waktu  dan  menurut  tata  cara yang  ditentukan  oleh  peraturan  perundang-undangan  sebagaimana  diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka secara formil permohonan banding tersebut harus  dinyatakan  dapat  diterima.  Kemudian  majelis  hakim  Mahkamah

## Khairuddin, Badri, & Nurul Auliyana, Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Nafkah
Pasca Perceraian
Syar’iyah Aceh telah membaca dan mempelajari berkas perkara a quo dengan cermat dan seksama.
Berdasarkan hasil  putusan hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh
Nomor 126/Pdt.G/2018/MS-Bna termohon/pembanding menyatakan
keberatan  dengan  putusan  hakim  tingkat  pertama  dengan  alasan  sebagai berikut:
a. Pembanding  keberatan  atas  pertimbangan  hukum  dan  putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh yang menetapkan nafkah anak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 20% setiap tahun  yang  harus  dibayarkan  kepada  pembanding  di  luar  biaya pendidikan  dan  kesehatan.  Jumlah  yang  ditetapkan  tersebut  tidak sebanding dengan penghasilan terbanding.
b. Pembanding  keberatan  atas  putusan  Mahkamah  Syar’iyah  Banda Aceh  yang  menetapkan  uang iddah , mut’ah dan kiswah yang  harus dibayar oleh terbanding kepada pembanding masing-masing sejumlah
Rp.  5.000.000,-  (lima  juta  rupiah).  Jumlah  nominal  tersebut  tidak seimbang  dengan  gaji  dan  penghasilan  yang  diterima  terbanding tersebut. Maka tergugat/pembanding memohon kepada majelis hakim untuk  menetapkan  memberikan  biaya  hidup  dan  pendidikan  untuk anaknya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), nafkah iddah sebesar Rp.
15.000.000,-  (lima  belas  juta  rupiah),  nafkah mut’ah sebesar  Rp. 10.000.000,-  (sepuluh  juta  rupiah),  dan  nafkah kiswah sebesar  Rp.
15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
Berdasarkan  alasan  tersebut  maka  tergugat/pembanding  dalam petitumnya meminta agar majelis hakim menerima memori bandingnya dan membatalkan  putusan  hakim  Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh  Nomor 126/Pdt.G/2018/MS-Bna.  Menanggapi  petitum  tersebut,  majelis  hakim Mahkamah  Syar’iyah  Aceh  tidak  sependapat  dengan  hakim  Mahkamah Syar’iyah  Banda  Aceh  yaitu terkait  dengan  penetapan  nafkah  anak,  nafkah
iddah , nafkah mut’ah , dan nafkah kiswah . Dalam hal ini Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh telah menetapkan nafkah anak sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)  setiap  bulan  dengan  kenaikan  20%  setiap  tahun  lain  dari  biaya pendidikan  dan  kesehatan,  nafkah iddah sebesar  Rp.  5.000.000,-  (lima  juta rupiah),  nafkah mut’ah sebesar  Rp.  5.000.000,-  (lima  juta  rupiah),  nafkah kiswah sebesar  Rp.  5.000.000,-  (lima  juta  rupiah)  yang  diberikan  kepada tergugat/pembanding sesaat ikrar talak diucapkan oleh penggugat/terbanding.
Majelis  hakim  Mahkamah  Syar’iyah  Aceh  mengadili  perkara  ini dengan menghukum penggugat/terbanding memberi nafkah anak sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah),  nafkah mut’ah sebesar  Rp.  10.000.000,-  (sepuluh  juta  rupiah),  dan nafkah kiswah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
Khairuddin, Badri, & Nurul Auliyana, Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian
Hakim  pada  tingkat  banding  membatalkan  putusan  hakim  tingkat pertama dan menambah jumlah nafkah yang harus dibayar oleh mantan suami kepada  mantan  istrinya  karena  hakim  mempertimbangkan  berdasarkan kebutuhan sandang, pangan dan lain-lain pada saat ini sangat berat, terbanding sebagai  seorang  karyawan  bank  dianggap  mampu  untuk  membayar  nafkah pasca perceraian sesuai dengan putusan hakim karena pada lazimnya seorang karyawan bank memperoleh penghasilan lain selain gaji tetap yang diterima setiap bulan. Dengan demikian terbanding dinilai memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah tersebut.
3. Dasar  pertimbangan  hakim  terhadap  putusan  nafkah  pasca  perceraian dalam putusan Nomor 01/Pdt.G/2019/MS-Aceh
Terkait dengan penentuan nafkah pasca perceraian dapat terjadi karena tuntutan salah satu pihak atau melalui hak ex-officio hakim. Hak ex-officio ini dipakai  ketika  sesuatu  yang  tidak  ada  dalam  tuntutan,  di  mana  hakim memtuskan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Namun dalam perkara  Nomor  01/Pdt.G/2019/MS-Aceh  terkait  dengan  nafkah  pasca peceraian terjadi atas gugatan balik (rekonvensi) pihak pembanding/tergugat. Hakim  berwenang  untuk  membebankan  terbanding/penggugat  untuk membayar nafkah pasca perceraian yang merupakan kewajibannya.
Tidak dapat disangsikan lagi bahwa tugas pokok hakim adalah untuk mengadili  menurut  hukum  setiap  perkara  yang  diajukan  kepadanya  dengan seadil-adilnya,  dengan  tidak  membedakan  orang  berdasarkan  suku,  agama, ras,  dan  golongan,  jabatan,  dan  kekayaan  berdasarkan  isi  Pasal  5  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2004.  Pada  hakikatnya,  tugas  hakim mengadili perkara mengandung dua pengertian, yakni menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. 28 Maka hakim harus menilai berdasarkan fakta-fakta suatu kejadian apakah benar-benar terjadi atau rekayasa. Hal ini dapat dinilai melalui proses pembuktian dalam persidangan dan menanyakan kepada pihak lawan mengenai proses pembuktian tersebut.
Tugas  utama  hakim  adalah  menegakkan  keadilan  ( gerech’tigdheid ), yang  dimaksud  di  sini  adalah  bukan  keadilan  menurut  bunyi  perkataan undang-undang semata, menurut versi penguasa atau berdasarkan selera kaum yang  kuat  ( powerfull) ,  melainkan  keadilan  berdasarkan  Ketuhanan  Yang Maha  Esa  sesuai  dengan  bunyi  Pasal  4 Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  4 Tahun  2004  bahwa  “peradilan  dilakukan  demi  keadilan  berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. 29
28 Antonius  Sudirman, Hati  Nurani  Hakim  Dan  Putusannya  (Suatu  Pendekatan  Dari Persfektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence) Kasus Hakim Bisma Siregar) , Cet. I,
(Semarang: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 51.
29 Ibid.
Khairuddin, Badri, & Nurul Auliyana, Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian
Berdasarkan  Pasal  51  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang  menjadi  kewenangan  Pengadilan  Agama  dalam  tingkat  banding. Pengadilan Tinggi Agama juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama  dan  terakhir  kewenangan  mengadili  antar  Pengadilan  Agama  di daerah  hukumnya. 30 Dapat  diketahui  bahwa  tugas  Mahkamah  Syar’iyah tingkat  banding  adalah  memeriksa  kembali  terhadap  perkara  yang  telah diputuskan  oleh  Mahkamah  Syar’iyah  tingkat  pertama,  kemudian  majelis hakim  tingkat  banding  mengoreksi  hasil  putusan  majelis  hakim  tingkat pertama. Majelis hakim memeriksa secara keseluruhan terhadap suatu perkara dari  awal  sampai  dijatuhkan  putusan  oleh  Mahkamah  Syar’iyah  tingkat banding.
Tujuan uitama pemeriksaan tingkat banding adalah untuk mengoreksi dan mengeluarkan segala kesalahan dan kekeliruan dalam penetapan hukum, tata  cara  mengadili,  meluruskan  penilaian  fakta,  dan  pembuktian. 31
Pembuktian  ialah  upaya  para  pihak  untuk  meyakinkan  hakim  bahwa  benar peristiwa  itu  telah  terjadi  sebagaimana  yang  disebutkan  dalam  Pasal  163 HIR/283  R.Bg  “Barang  siapa  mengatakan  mempunyai  suatu  hak  atau mengemukakan  suatu  perbuatan  untuk  meneguhkan  haknya  itu,  atau  untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu”. Adapun alat bukti yang dapat dihadirkan ke persidangan ialah alat  bukti  surat,  saksi,  persangkaan,  pengakuan,  dan  sumpah  (Pasal  164 HIR/284 R.Bg). Dengan demikian alat bukti surat dan saksi merupakan salah satu alat bukti yang dapat dihadirkan ke persidangan dengan memperhatikan syarat formil dan materilnya.
Ada  2  hal  utama  yang  menjadi  pertimbangan  hakim  dalam menentukan pembebanan nafkah yaitu dalam hal istri tidak termasuk kategori nusyuz  dan  pertimbangan  berdasarkan  penghasilan  suami.  Semua  itu dipertimbangkan  jika  tidak  ada  kesepakatan  kedua  belah  pihak,  baik  itu keinginan  dari  istri  atau  suami  yang  tidak  mau  memenuhi  permintaan  istri. Setelah  diketahui  penghasilan  pihak  suami,  yang  menjadi  pertimbangan hakim ialah kebutuhan masing-masing pihak. Kebutuhan yang dimaksud ialah berupa biaya yang wajar dalam kehidupan seharihari berupa makanan, biaya hidup lainnya dalam jangka waktu tertentu dan atau tempat tinggal bagi istri selama  dalam  masa  idahnya.  Kebutuhan  suami  juga  perlu  diperhitungkan,
30 Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, Hukum Perceraian ,... hlm, 311.
31 Abdul  Manan, Penerapan  Hukum  Acara  Perdata  Di  Lingkungan  Peradilan  Agama , Cet. V, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008), hlm. 344.
Khairuddin, Badri, & Nurul Auliyana, Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian
karena ditakutkan jika putusan hakim ditentukan dalam jumlah yang banyak kemudian ternyata suami setelah memenuhi nafkah yang yang dimaksud tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri karena habis untuk pembebanan nafkah,  maka  putusan  hakim  tersebut  dapat  dikatakan  tidak  adil  bagi  pihak suami  itu  sendiri.  Jadi  hakim  pada  umumnya  menentukan  jumlah  nafkah ditentukan  berdasarkan  penghasilan  yang  dikurangi  kebutuhan  masing- masing pihak, dan diharapkan dari setiap putusan tersebut dapat dilaksanakan tanpa merugikan kedua belah pihak. 32
Faktor-faktor  yang  menjadi  pertimbangan  hakim  dalam  menetapkan kadar nafkah pasca perceraian untuk istri dan anak-anaknya yaitu:
a. Berdasarkan  kepatutan  dan  kemampuan  suami  yaitu  diukur  dengan melihat penghasilan suami setiap bulan.
b. Melihat usia perkawinan yang telah dijalankan. 33
c. Melihat apakah istrinya nusyuz atau tidak.
d. Menyesuaikan antara kebutuhan dan kemampuan suami sesuai dengan kondisi suatu daerah.
e. Melihat  apakah  seorang  suami  melakukan  kezaliman  terhadap istrinya, seperti kekerasan dalam rumah tangga.
Beberapa  faktor  tersebut  merupakan  faktor  yang  menjadi  dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan jumlah nafkah pasca perceraian yang wajib diberikan suami kepada istri dan anak-anaknya. Dalam putusan perkara Nomor  01/Pdt.G/2019/MS-Aceh  jumlah  nafkah  pasca  perceraian  antara tuntutan termohon dengan kesanggupan pemohon tidak sama, maka dalam hal ini hakim yang menetukan jumlah nafkah yang patut di berikan oleh pemohon kepada termohon berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim.
Putusan  hakim  Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh  perkara  Nomor 126/Pdt.G/2018/MS-Bna  memuat  dasar  pertimbangan  hukum  hakim  yakni, menimbang,  bahwa  bukti  P-3  berupa  fotocopy  slip  gaji  Agustus  2018  atas nama  pemohon,  yang  dikeluarkan  oleh  pejabat  yang  berwenang,  sesuai aslinya telah bermaterai cukup dan isinya tidak dibantah oleh termohon, maka alat bukti P-3 tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang  sempurna  dan  mengikat/menentukan,  dengan  demikian  pemohon terbukti  memperoleh  gaji  di  tempat  kerjanya  kurang  lebih  sebesar  Rp. 4.800.000,-  (empat  juta  delapan  ratus  ribu  rupiah);  menimbang  bahwa termohon telah mrngajukan bukti T-8 berupa fotocopy rekap penghasilan atas nama  pemohon,  telah  memenuhi  syarat  materil  dan  formil  dan  dijadikan
32 Ummu  Kalsum, “Pertimbangan  Hakim  Terhadap  Nafkah  Istri  Dalam  Kasus  Cerai Talak Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A,” No. 2, Vol. 6 (Desember 2019), hlm. 259. 33 http://febryrahadian.blogspot.com/2014/07/kinerja-pengadilan-agama-dalam- perkara.html , diakses 4 Juni 2020.
Khairuddin, Badri, & Nurul Auliyana, Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian
sebagai  bukti  yang  sah.  Bukti  tersebut  telah  tidak  dibantah  oleh  penggugat rekonvensi, namun penghasilan tergugat rekonvensi masih ada selain dari gaji sesuai  dengan  bukti T-8.  Penghasilan lain  selain  gaji  pokok  pemohon  ialah THR  besarnya  1  kali  gaji,  sewa  rumah  1  kali  gaji,  cuti  1  kali  gaji,  bonus mencapai  5-6  kali  gaji  serta  tunjangan  pendidikan  1  kali  gaji,  hal  ini berdasarkan keterangan dari saksi pihak termohon.
Menimbang,  bahwa  kesaksian  yang  diberikan  oleh  kedua  saksi masing-masing  pemohon  dan  termohon  yang  sudah  dewasa  didasarkan pengetahuan, penglihatan, dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya  saling  terkait  satu  dengan  yang  lain,  masing-masing  kedua saksi adalah keluarga dekat pemohon dan termohon, maka berdasarkan Pasal 172 R.Bg jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang direvisi dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan  revisi  kedua  dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian kedua orang saksi pemohon dan termohon dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian,  maka  keterangan  saksi  tersebut  merupakan  alat  bukti  yang mempunyai nilai pembuktian.
Putusan  hakim  Mahkamah  Syar’iyah  Aceh  perkara  Nomor 01/Pdt.G/2019/MS-Aceh  memuat  dasar  pertimbangan  hukum  hakim  yakni, menimbang tentang  jumlah  nominal  nafkah  untuk  tiga  orang  anak tersebut, majelis  hakim  tingkat  banding  tidak  setuju  dengan  yang  ditetapkan  oleh majelis hakim tingkat pertama, karena mengingat kebutuhan sandang, pangan dan lain-lain untuk tiga orang anak tersebut saat ini sangat berat, terbanding sebagai karyawan Bank Aceh Syariah berdasarkan alat bukti T-7 memperoleh gaji  perbulan  Rp.  4.700.344,-  (empat  juta  tujuh  ratus  ribu  tiga  ratus  empat puluh empat rupiah), di samping itu seorang karyawan Bank pada lazimnya memperoleh  penghasilan  lain  selain  gaji  tetap  yang  diterima  setiap  bulan. Dengan  demikian  terbanding  dinilai  memiliki  kemampuan  untuk  memberi nafkah/biaya  hidup  untuk  tiga  orang  anaknya  tersebut  sejumlah  Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ditambah 20% setiap tahun sampai anak-anak tersebut  dewasa,  oleh  karenanya  terbanding  patut  dihukum  untuk membayarnya.
Berdasarkan hal tersebut, majelis hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh merasa  bahwa  alat  bukti  surat  dan  alat  bukti  saksi  yang  dihadirkan  oleh pemohon  dan termohon telah  memenuhi syarat.  Kemudian  selain  dari  pada itu, majelis hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh juga merasa bahwa apa yang dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama terkait alat bukti surat dan  alat  bukti  saksi  yang  dihadirkan  ke  persidangan  oleh  pemohon  dan termohon telah relevan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya.
Pertimbangan  hukum  oleh  majelis  hakim  tingkat  banding  terhadap putusan Nomor 01/Pdt.G/2019/MS-Aceh termohon mengajukan permohonan
Khairuddin, Badri, & Nurul Auliyana, Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian
banding  ke  Mahkamah  Syar’iyah  Aceh  tingkat  banding  karena  termohon merasa keberatan terhadap putusan hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor  126/Pdt.G/2018/MS-Bna,  sehingga  pertimbangan  hukum  majelis hakim Mahkamah Syar’iyah tingkat pertama diambil alih oleh majelis hakim Mahkamah  Syar’iyah  tingkat  banding.  Sehingga  berdasarkan  pertimbangan inilah  majelis  hakim  tingkat  banding  menerima  Permohonan  banding pembanding dalam putusan hakim Nomor 01/Pdt.G/2019/MS-Aceh .

## Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Putusan  Hakim  Tentang  Nafkah  Pasca Perceraian
Hukum  Islam  merupakan  salah  satu  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia selain dari hukum positif dan hukum adat. Hukum Islam dapat menjadi tolak ukur dalam  menyelesaikan  suatu  perkara,  salah  satunya  adalah  perkara  perceraian seperti cerai talak. Cerai talak merupakan gugatan yang diajukan oleh pemohon untuk  berpisah  antara  suami  dan  isteri  karena  suatu  permaslahan  dalam  rumah tangga mereka  yang  mana  di  dalamnya  tidak  tercipta lagi  keharmonisan  antara keduanya. Gugatan cerai talak dapat diajukan ke pengadilan agama yang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan perkara perceraian.
Hakim  dituntut  untuk  selalu  mengedepankan  keadilan  dalam menyelesaikan  sebuah  perkara  yang  telah  diamanahkan,  serta  selalu  berusaha untuk  mewujudkan  kemaslahatan  kepada  kedua  belah  pihak  yang  sedang berperkara.  Salah  satu  tugas  utama  hakim  ialah  menegakkan  keadilan sebagaimana telah disebutkan dalam firman Allah berikut:
َءآَدَهُش ِلله َنيِما َّوَق اوُنوُك اوُنَماَء َنيِذَّلا اَهُّيَأاَي اوُلِدْعَت َّلاَأ ىَلَع  ٍم ْوَق ُناَئَنَش ْمُكَّنَم ِرْجَي َلا َو ِطْسِقْلاِب َنوُلَمْعَت اَمِب  ُُُريِبَخ َالله َّنِإ َالله اوُقَّتا َو ى َوْقَّتلِل ُبَرْقَأ  َوُه اوُلِدْعا “Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan  janganlah  sekali-kali  kebencianmu  terhadap  sesuatu  kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. Al-Maidah: 8) Berdasarkan  ayat  8  Q.S.  Al-Maidah  diatas  maka  hendaknya  seorang hakim selalu mengedepankan keadilan dalam menyelesaikan suatu perkara yang telah diamanahkan kepadanya demi mewujudkan kemaslahatan bagi orang yang berperkara.
Ditinjau  melalui  hukum  Islam,  dalam  memutuskan  kadar  nafkah  pasca perceraian,  hakim  menggunakan al-maslahah  al-mursalah sebagai  dasar pertimbangan  dalam  menetapkan  jumlah  atau  kadar  nafkah  pasca  perceraian untuk isteri dan anak-anaknya yang harus di bayar suami, yang mana di sini dilihat melalui kemaslahatan yang dikenal dengan al-maslahah al-mursalah . Dari segi bahasa,  kata al-maslahah berarti  adanya  manfaat,  kemaslahatan  yakni
Khairuddin, Badri, & Nurul Auliyana, Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian
memelihara  dari  kemadaratan  dan  menjaga  kemanfaatan.  Sedangkan  alasan dikatakan al-mursalah ,  karena  syara’  memutlakkanya  karena  didalamnya  tidak terdapat kaidah syara’ yang menjadi penguatnya ataupun pembatalnya. 34
Pandangan  para  ulama  tentang  pengertian al-maslahah  al-mursalah , yaitu:
1. Abu Zahrah mendefinisikan al-maslahah al-mursalah adalah suatu sifat yang sesuai dengan hukum, tetapi belum tentu diakui atau tidaknya oleh syara’.
2. Asy-Syatibi  mengatakan  bahwa al-maslahah  al-mursalah merupakan suatu maslahah yang tidak ada nash tertentu, tetapi sesuai dengan tindakan syara’.
3. Imam  Malik  berpendapat  bahwa al-maslahah  al-mursalah adalah  suatu maslahah yang sesuai dengan tujuan, prinsip dan dalil-dalil syara’, yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan. 35
Dalam  memutuskan  perkara  nafkah  pasca  perceraian  di  Mahkamah Syar’iyah Aceh jika dilihat dari pertimbangan hakim, hakim memutuskan suatu perkara berdasarkan hukum islam dan hukum positif sebagaimana dalam perkara Nomor 01/Pdt.G/2018/Ms-Aceh yang mana pertimbangan hukumnya berdasarkan  KHI  Pasal  105  huruf  (c)  yang  berbunyi  “biaya  pemeliharaan anak ditanggung  oleh  ayahnya”  terhadap  nafkah  anak,  terkait  dengan  nafkah iddah berdasarkan Pasal 149 Ayat (2) KHI yang mana jumlah nafkah iddah harus sesuai dengan kemampuan suami, nafkah mut’ah berdasarkan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal  158  huruf  (b)  KHI  karena mut’ah itu  di  samping  merupakan  kewajiban syariat  juga  pada  hakikatnya  bertujuan  untuk  menghibur  hati  istri  yang  sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami dalam perkara ini,  sedangkan  nafkah kiswah pertimbangan  hukumnya  berdasarkan  Pasal  149 huruf  (b)  KHI  karena kiswah merupakan  kewajiban  yang  harus  dipenuhi  oleh seorang suami yang menceraikan isterinya.
Terhadap  pemberian mut’ah dapat  pula  diterapkan  firman  Allah  dalam surah Al-Baqarah ayat 241:
َنيِقَّتُمْلا ىَلَع اًّقَح  ِفوُرْعَمْلاِب  ُُُعاَتَم ِتاَقَّلَطُمْلِل َو
“Kepada  waniat-wanita  yang  diceraikan  (hendaklah  diberikan  oleh suaminya) mut'ah menurut  yang ma'ruf ,  sebagai  suatu  kewajiban  bagi orang yang bertaqwa”.
Surah At-Thalaq ayat 6 juga menegaskan:
ٍلْمَح ِتَلا ْوُأ َّنُك نِإ َو َّنِهْيَلَع اوُقِِّيَضُتِل َّنُهوُّرآَضُتَلاَو ْمُكِدْجُو نِِّم مُتنَكَس ُثْيَح  ْنِم َّنُهوُنِكْسَأ
اوُقِفنَأَف ْعَض ْرَأ  ْنِإَف َّنُهَلْمَح َنْعَضَي ىَّتَح  َّنِهْيَلَع نِإ َو  ٍفوُرْعَمِب مُكَنْيَب اوُرِمَتْأ َو َّنُهَروُجُأ َّنُهوُتاَئَف ْمُكَل َن
ى َرْخُأ ُهَل ُع ِض ْرُتَسَف ْمُت ْرَساَعَت
34 Rachmat Syafe’i, Ilmu Ushul Fiqih , Cet. V, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 117.
35 Ibid , hlm. 120.
Khairuddin, Badri, & Nurul Auliyana, Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian
“Tempatkanlah  mereka  (para  istri)  di  mana  kamu  bertempat  tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan  (hati)  mereka.  Dan  jika  mereka  (istri-istri  yang  sudah ditalak)  itu  sedang  hamil,  maka  berikanlah  kepada  mereka  nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu  untukmu  maka  berikanlah  kepada  mereka  upahnya,  dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan maka wanita lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.
Pada ayat berikutnya surah At-Thalaq: 7, Allah juga berfirman:
نَم َو ِهِتَعَس نِِّم ٍةَعَس وُذ ْقِفنُيِل اَهاَتاَءآَم َّلاِإ اًسْفَن ُالله  ُفِِّلَكُيَلا ُالله ُهاَتاَء آَّمِم ْقِفنُيْلَف ُهُق ْز ِر ِهْيَلَع َرِدُق
اًرْسُي  ٍرْسُع َدْعَب ُالله ُلَعْجَيَس
”Hendaklah  orang  yang  mampu  memberi  nafkah  menurut kemampuannya.  Dan  orang  yang  disempitkan  rezkinya  hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan  kepadanya.  Allah  kelak  akan  memberikan  kelapangan  sesudah kesempitan”.
Hakim  telah  melakukan  pertimbangan  dalam  menetapkan  kadar  nafkah pasca perceraian untuk isteri dan anak-anaknya, demi kemaslahatan kedua belah pihak, biasanya hakim dapat memutuskan atau menentukan terkait kadar nafkah itu berdasarkan penghasilan suami. Hakim dapat mengetahui penghasilan suami perbulan melalui alat bukti yang dihadirkan ke persidangan.
Penulis dapat menyimpulkan bahwa sangat penting peran seorang suami karena berkewajiban untuk memberi nafkah kepada isteri dan anak-anaknya yang dilakukan  dengan  cara  yang ma’ruf ,  yaitu  seseorang  tidak  dibebani  melainkan sesuai dengan kesanggupan dan kemampuannya. Maka dari itu Putusan Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh terkait dengan nafkah pasca perceraian sudah sesuai dengan hukum positif dan hukum islam.

## Penutup
Berdasarkan  uraian  dan  pembahasan  di  atas,  maka  penulis  mengambil beberapa kesimpulan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:
1. Pembebanan kewajiban memberikan nafkah pasca perceraian kepada istri dan  anak  masih  merupakan  tanggungjawab  suami  setelah  terjadinya perceraian  dengan  beberapa  dasar  pertimbangan  yang  dilakukan  oleh majelis  hakim.  Adapun  dasar  pertimbangan  majelis  hakim  dalam menetapkan  terhadap  nafkah  pasca  perceraian  pada  kasus  perkara  cerai talak  putusan  Nomor  01/Pdt.G/2019/MS-Aceh,  dasar  pertimbangan hukum  hakim  dalam  menentukan  hak  nafkah  terhadap  istri  dan  anak setelah  terjadinya  perceraian  berdasarkan  pada  bukti-bukti  yang
Khairuddin, Badri, & Nurul Auliyana, Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian
dihadirkan ke persidangan dengan melihat penghasilan suami setiap bulan berdasarkan  fotocopy  slip  gaji,  melihat  usia  perkawinan  yang  telah dijalankan oleh kedua belah pihak, melihat istrinya nusyuz atau tidak dan suaminya pernah atau tidak melakukan kezaliman terhadap istrinya, selain itu  hakim  juga  melihat  dan  menyesuaikan  kebutuhan  dan  kemampuan suami sesuai dengan kondisi suatu daerah. Oleh sebab itu setiap perkara yang diputuskan menyangkut dengan nafkah terhadap istri dan anak pasca perceraian,  maka  majelis  hakim  mempertimbangkan  secara  rinci  sesuai dengan kemampuan suami terhadap kebutuhan istri dan anak-anaknya.
2. Ditinjau  melalui  hukum  Islam,  dalam  menetapkan  jumlah  nafkah  pasca perceraian  untuk  istri  dan  anak-anaknya  hakim  telah  melakukan pertimbangan  yakni  demi  kemaslahatan  kedua  belah  pihak  yang berperkara  dikenal  dengan al-maslahah  al-mursalah yaitu  memelihara dari kemadaratan dan menjaga kemanfaatan.

## Daftar Pustaka
Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar al-. Bulugh Al-Maram Min Adillah Al-Ahkam, ed. In  Bulughul  Maram  (Himpunan  Hadits-Hadits  Hukum  Dalam  Fikih Islam) . Diterjemahkan oleh Izzudin Karimi. Cet. IV. Jakarta: Darul Haq,
2017.
Departemen  Pendidikan  Nasional. Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia .  Ed.  4. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
Hasan, M. Ali. Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam . Cet. II. Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
http://febryrahadian.blogspot.com/2014/07/kinerja-pengadilan-agama-dalam-
perkara.html . Diakses 4 Juni 2020.
Kalsum,  Ummu.  “Pertimbangan  Hakim  Terhadap  Nafkah  Istri  Dalam  Kasus Cerai Talak Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A,” No. 2, Vol. 6 (Desember 2019).
Katsir, Imam Ibnu. Tafsir Ibnu Katsir . Diterjemahkan oleh Arif Rahman Hakim, Syahirul Alim Al-Adib, Muhammad Zaini, Nila Nur Fajariyah, dan Muh. Faqih Fatwa. Jilid 2, Cet. II. Jawa Tengah: Penerbit Insan Kamil, 2016.
Khairizzaman. Nafkah Istri Dalam Persfektif Fikih . Banda Aceh: Dinas Syari’at
Islam Pemerintah Aceh, 2011.
Manan,  Abdul. Penerapan  Hukum  Acara  Perdata  Di  Lingkungan  Peradilan Agama . Cet. V. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008.
Mardani. Hukum  Keluarga  Islam  di  Indonesia .  Cet.  1.  Jakarta:  Prenadamedia Group, 2016.
Putusan Nomor 126/Pdt.G/2018/MS-Bna. Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda
Aceh , 2018.
Rahman, Abdul. Perkawinan Syari’at Islam . Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
Khairuddin, Badri, & Nurul Auliyana, Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian
Rasjid, Sulaiman. Fiqh Islam . Cet. 80. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017. Saebani, Beni Ahmad. Fiqh Munakahat . Cet. VI. Bandung: Pustaka Setia, 2010. ———. Fiqh Munakahat 2 . Cet. VI. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
Salim, Abu Malik Kamal bin As-Sayyid. Fiqhus Sunnah Lin Nisa: Panduan Fikih Lengkap  Bagi  Wanita .  Diterjemahkan  oleh  Irwan  Raihan  dan  Ahmad
Dzulfikar. Cet. IV. solo: Pustaka Arafah, 2017.
Sarong, A. Hamid. Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia . Cet. II. Banda Aceh: Yayasan peNA, 2005.
Sudarsono. Hukum Perkawinan Nasional . Cet. III. Jakarta: Rineka Cipta, 2005. Sudirman,  Antonius. Hati  Nurani  Hakim  Dan  Putusannya  (Suatu  Pendekatan Dari Persfektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence) Kasus Hakim Bisma Siregar) . Cet. I. Semarang: Citra Aditya Bakti, 2007. Syafe’i, Rachmat. Ilmu Ushul Fiqih . Cet. V. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
Syaifuddin,  Muhammad,  Sri  Turatmiyah,  dan  Annalisa  Yahanan. Hukum Perceraian . Ed. 1, Cet. III. Jakarta: Sinar Grafika, 2016. Syarifuddin,  Amir. Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia .  Cet.  III.  Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2009.
Zuhaili, Wahbah. Fiqih Islam Wa Adillatuhu; Pernikahan, Talak, Khulu, Meng- iila’ Istri, Li’an, Zhihar, Masa Iddah . Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jilid 9, Cet. I. Jakarta: Gema Insani, 2011.