## EFEKTIVITAS PERADILAN PIDANA SECARA ELEKTRONIK PADA MASA PANDEMI COVID-19
Oleh:
Jusafri 1 Nur Hidayani Alimuddin 2* Riezka Eka Mayasari 3 Retno Sari Dewi 4
jusafri959@gmail.com / ndgjusafri@gmail.com 1 nurhidayaniafhusn@gmail.com 2* maysaeriesop@gmail.com 3 sarie.soegito@gmail.com 4
email korespondesi ; nurhidayaniafhusn@gmail.com
1,2,3 Fakultas Hukum Universitas Sembilanbelas November Kolaka 4 Fakultas Hukum Universitas Tulungagung

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis,  mengetahui  dan  memahami pelaksanaan proses peradilan pidana elektronik dan efektifitasnya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  undang-undang  untuk mengkaji  semua  peraturan  perundang-undangan  yang  terkait  dengan  masalah hukum  yang  sedang  ditangani.  Analisis  data  yang  digunakan  adalah  deskriptif kualitatif untuk memberikan gambaran masalah yang lengkap, jelas dan mendalam secara cermat sehingga diperoleh hasil yang menjadi sasaran dan tujuan penelitian ini.  Persidangan  elektronik  dimulai  dari  tahap  persiapan  sidang,  pembacaan dakwaan dan keberatan atas dakwaan, pembelaan, replik dan duplik, pemeriksaan saksi,  ahli  dan  terdakwa,  pemeriksaan  alat  bukti,  putusan  dan  pemberitahuan putusan. Rangkaian acara yang menjadi pedoman dan dilaksanakan oleh pengadilan dalam  persidangan  perkara  pidana.  Uji  coba  peradilan  elektronik  sudah  berjalan efektif,  meski  ada  kendala  seperti  ketidakstabilan  jaringan.  Namun  secara keseluruhan  persidangan  tetap  dapat  dilaksanakan  dengan  baik  sebagaimana diamanatkan  dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  4 Tahun 2020 tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik.
Kata Kunci : Elektronik; Peradilan Pidana ; Covid-19

## PENDAHULUAN
Corona  Virus  Disease  2019 (Covid-19)  telah  menjadi  topik  utama pemberitaan, terutama sejak kasus pertama pada 2 Maret 2020 dikonfirmasi oleh pemerintah Indonesia. Covid-19 telah menjadi wabah yang telah melanda sebagian
Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.02 / Juli 2023
besar negara di dunia. Tidak salah jika World Health Organization (WHO) sebagai organisasi  kesehatan  dunia  pada  tanggal  11  Maret  2020  menetapkan  Covid-19 sebagai  Global  Pandemic 1 .  Dalam  skala  global  harus  diakui  bahwa  Covid-19 berdampak pada semua aspek kehidupan mulai dari ekonomi, politik internasional, sosial budaya, pendidikan, hukum sampai dengan aspek keagamaan dalam hal ini pelarangan  oleh  pemerintah  Arab  Saudi  mengenai  pelaksanaan  ibadah  haji  dan umrah.  Kesemua  dampak  yang  penulis  sebutkan  diatas  secara  mutatis  mutandis dirasakan di Indonesia.
Sebagai  salah  satu  Negara  terdampak,  Pemerintah  Indonesia  juga menunjukkan  keseriusannya  dalam  menangani  Covid-19  dengan  mengeluarkan sejumlah kebijakan. Salah satu diantaranya adalah Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun  2020  Tentang  Penetapan  Bencana  Non-Alam  Penyebaran  COVID-19 sebagai  Bencana  Nasional 2 .  Keppres  12  Tahun  2020  kemudian  disusul  oleh berbagai  kebijakan  oleh  pemerintah  Indonesia  guna  meminimalisir  dampak  yang diakibatkan  oleh  Pandemi  Covid-19.  Kebijakan-kebijakan  tersebut  dikeluarkan dalam  bentuk  produk  hukum  yang  tidak  saja  dibentuk  oleh  eksekutif  tetapi  juga legislatif dan yudikatif sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Menurut hemat penulis, dalam konteks Indonesia terdapat tiga aspek/sendi kehidupan yang terkena dampak wabah Covid-19 dan masih sangat dirasakan hingga saat ini, yaitu ekonomi, pendidikan dan hukum.
Dampak  Covid-19  di  bidang  ekonomi  ditandai  dengan:  Pertama,  PHK besar-besaran. Berdasarkan data yang diperoleh, ≥ 1,5 juta pekerja dirumahkan dan terkena  PHK,  dimana  90%  dirumahkan,  dan  10%  dirumahkan.  Kedua,  terjadi penurunan  PMI  Manufaktur  Indonesia  yang  mencapai  45,3%  pada  Maret  2020. Ketiga, terjadi penurunan impor sebesar 3,7% pada triwulan I. Keempat, terdapat inflasi  yang  meningkat  2,96%  year-on-year  (yoy).  ),  yang  disumbang  oleh  harga emas  dan  komoditas  pangan  pada  Maret  2020.  Kelima,  adanya  pembatalan penerbangan  yang  berdampak  pada  penurunan  pendapatan  di  sektor  tersebut. Kerugian  yang  dirasakan  mencapai  Rp.  207  miliar.  Terdapat  12.703  pembatalan
1 Jusafri. (2020). Korupsi, Pidana Mati Dan Covid-19 . Legal Talk. Vol. 6
2 Ibid
penerbangan  di  15  bandara  pada  Januari-Maret  2020.  Keenam,  hotel  mengalami penurunan  pendapatan  (okupansi)  hingga  50%.  Hal  ini  dapat  mengakibatkan hilangnya visa pariwisata 3 .
Pada  bidang  pendidikan,  dampak  pandemi  Covid-19  ditandai  dengan pengalihan proses belajar mengajar siswa maupun mahasiswa yang semula dengan metode tatap muka atau luring ( offline ) beralih pada metode pembelajaran secara daring  ( online )  melalui  berbagai  media  elektronik.  Pengalihan  metode pembelajaran tersebut masih berlangsung hingga saat ini. Selain kedua hal diatas, penegakan  hukum  juga  menjadi  salah  satu  aspek  yang  turut  terdampak  wabah covid-19  ini.  Layaknya  aspek  ekonomi  dan  pendidikan,  penegakan  hukum  juga senantiasa  memperoleh  perhatian  publik  dan  kerap  kali  menimbulkan  diskursus dikalangan  masyarakat.  Salah  satu  dampak  yang  sangat  mencolok  dari  wabah covid-19 terhadap penegakan hukum adalah pengalihan proses persidangan pidana yang semula dilakukan secara tatap muka dialihkan menjadi sidang melalui media elektronik atau online . Hal ini tidak jauh berbeda dengan pengalihan proses belajar mengajar dalam dunia pendidikan yang telah penulis jelaskan sebelumnya.
Pengaturan pelaksanaan persidangan yang dilakukan secara elektronik yaitu Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  4  Tahun  2020  Tentang  Administrasi  dan Persidangan  Perkara  Pidana  Di  Pengadilan  Secara  Eletronik.  Perma  ini  di undangkan pada tanggal 29 September 2020 dan mejadi dasar persidangan perkara pidana  secara  elektronik  diseluruh  Indonesia.  Perma  Nomor  4  Tahun  2020  tidak hanya  mengatur  tentang  persidangan  pidana  di  dalam  ruang  pengadilan  tetapi substansi  Perma  tersebut  juga  mengatur  tentang  administrasi  perkara  yang  dapat dilakukan  secara  elektronik  dan  didalamnya  meliputi  proses  pendelegasian, penerimaan, dan penomoran perkara; menentukan hari sidang; menentukan metode soal; menyampaikan panggilan/pemberitahuan; menyampaikan dokumen keberatan; menanggapi keberatan, tuntutan, pembelaan, replika, duplikasi, putusan, petikan  putusan,  mengirimkan  salinan  putusan  kepada  penuntut  umum  dan penyidik.
3 Yamali, F. R. dan Putri, R. N. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia . Ekonomis: Journal of Economics and Business. 4 (2).
Persidangan  pidana  secara  elektronik  kemudian  menarik  perhatian  publik ketika  terdakwa  kasus  pelanggaran  undang-undang  kekarantinaan  kesehatan  dan undang-undang  wabah  penyakit  menular  Habib  Rizieq  Sihab  menolak  untuk dilakukan persidangan secara elektronik. Penolakan tersebut didasari hal-hal teknis sampai pada persoalah Hukum Acara Pidana itu sendiri. Persidangan pidana secara elektronik  menimbulkan  pertanyaan  yang  cukup  serius  tentang  pemenuhan keadilan yang diperoleh seorang terdakwa serta pemenuhan prinsip-prinsip dasar hukum acara pidana sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun  1981  Tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana.  Pemenuhan keadilan  kepada  terdawa  atau  korban  merupakan  tujuan  dari  semua  rangkaian proses  peradilan  pidana  yang  diharapkan  tetap  dapat  direalisasikan  meskipun persidangan perkara pidana dilakukan secara elektronik. Demikian pula pemenuhan prinsip  dasar  hukum  acara  pidana  tidak  dikesampingkan  dengan  dilakukannya persidangan perkara pidana secara elektronik.
Oleh  karena  itu,  kiranya  menjadi  sebuah  urgensi  untuk  diteliti  efektifitas pelaksanaan  persidangan  perkara  pidana  secara  elektronik,  yang  kemudian  akan ditunjang  dengan  data  empirik  yang  penulis  peroleh  langsung  dari  Pengadilan terdekat  yang  bisa  penulis  akses,  yakni  Pengadilan  Negeri  Kolaka  guna memberikan  gambaran  sederhana  mengenai  pelaksanaan  persidangan  perkara pidana secara elektronik.

## RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan sebelumnya dan untuk membatasi kajian dalam penelitian ini maka penulis menentukan rumusan masalah yaitu:
1. Bagaimana pelaksanaan persidangan pidana secara elektronik?
2. Bagaimana efektivitas pelaksanaan persidangan pidana secara elektronik?

## PEMBAHASAN
1. Pelaksanaan Persidangan Pidana Secara Elektronik
Sebagai sebuah lembaga yang bernaung dibawah Mahkamah Agung, semua pengadilan termasuk diantaranya Pengadilan Negeri Kolaka dalam pelaksanaan tata kelola  keorganisasiannya  berpedoman  pada  ketentuan-ketentuan  yang  ditetapkan oleh  Mahkamah  Agung  sebagai  Institusi  Tertinggi.  Demikian  pula  Administrasi
Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.02 / Juli 2023
Perkara  dan  Persidangan  Pidana  Secara  Elektornik  pada  masa  Pandemi  tentu berpedoman  pada  ketentuan  yang  ditetapkan  oleh  Mahkamah  Agung.  Secara eksplisit adminimitrasi perkara dan persidangan perkara pidana secara elektronik diatur  dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  4  Tahun  2020  Tentang Administrasi  dan  Persidangan  Perkara  Pidana  Di  Pengadilan  Secara  Elektronik. Menurut hemat penulis, Perma ini selain menjawab tantangan kondisi saat ini yang tidak  menghendaki  pertemuan  tatap  muka  secara  langsung  dikarenakan  pandemi yang  tak  kunjung  usai.  Perma  ini  juga  dapat  digunakan  secara  terus  menerus meskipun Pandemi Covid-19 telah usai sebagai sarana efiseiensi praktek peradilan pidana  apabila  dikemudian  hari  saksi  atau  terdakwa  berhalangan  hadir dipengadilan.
Efisiensi  praktek  peradilan  pidana  tentu  sejalan  dengan  salah  satu  prinsip dasar  dalam  hukum  acara  pidana  yaitu,  sederhana  cepat  dan  biaya  ringan.  Asas sederhana  cepat  dan  biaya  ringan  dalam  hukum  acara  pidana  dijelaskan  Andi Hamzah  peradilan  cepat  (terutama  untuk  menghindari  penahanan  yang  lama sebelum ada  putusan  hakim)  merupakan bagian  dari  hak asasi  manusia  (HAM) 4 . Telah dipahami bahwa prinsip cepat tidak dapat dinegasikan dalam hukum acara pidana  hanya  karena  terdapat  pembatasan  pertemuan  tatap  muka  dengan  alasan Pandemi  Covid-19.  Prinsip  sederhana  dalam  hukum  acara  pidana  berarti pemeriksaan  dan  penyelesaian  perkara  pidana  dilakukan  dengan  cara efisien  dan efektif. Sedangkan prinsip biaya ringan artinya biaya perkara yang dapat di jangkau oleh  masyarakat  banyak.  Prinsip  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan  kembali ditegaskan dalam pertimbangan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang  Administrasi  dan  Persidangan  Perkara  Pidana  Di  Pengadilan  Secara Elektronik. Secara eksplisit dikatakan bahwa pengadilan berkewajiban membantu pencari  keadilan  dan  berusaha  mengatasi  segala  hambatan  dan  rintangan  untuk mewujudkan peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Oleh karena itu, dapat dipahami  bahwa  Perma  ini  salah  satu  sarana  untuk  mewujudkan  peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.
4 Andi Hamzah, (2001), Hukum Acara Pidana Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta, hlm 11
Cetak  biru  pembaharuan  peradilan  2010-2035  bertujuan  untu  mewujudkan peradilan  modern  yang  berbasis  teknologi.  Perlu  penulis  jelaskan  bahwa  dalam Cetak  Biru  Pembaharuan  Peradilan  2010-2035 5 peradilan  modern  berbasis teknologi  informasi  maksudnya  memiliki  manajemen  informasi  yang  menjamin akuntabilitas,  kredibilitas,  dan  transparansi  serta  menjadi  organisasi  modern berbasis teknologi informasi terpadu adalah salah satu penunjang penting yang akan mendorong terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang agung. Oleh karena itu, segenap pemangku kepentingan di lingkungan Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan  di  bawahnya  menempatkan  pembenahan  Teknologi  Informasi  sebagai salah satu prioritas perubahan. Kedua pertimbangan diatas memperlihatkan bahwa Perma ini lahir bukan hanya untuk menyelesaikan masalah yang sifatnya temporer tetapi  telah  menjadi  bagian  dari  rencana  besar  pembaharuan  Peradilan  oleh Mahkamah Agung.

## Administrasi Perkara Secara Elektronik
Administrasi perkara dalam Pasal 1 Angka 10 Perma 4 Tahun 2020 dijelaskan sebagai  “proses  pelimpahan  perkara,  penerimaan  dan  penomoran  perkara, penunjukan  majelis  hakim,  penunjukan  panitera/panitera  pengganti  dan  jurusita/ jurusita pengganti, penetapan hari sidang, penentuan cara sidang secara elektronik, penyampaian  panggilan/pemberitahuan,  penyampaian  dokumen  keberatan, tanggapan  atas  keberatan,  putusan/  putusan  sela,  tuntutan,  pembelaan,  replik, duplik, amar putusan, petikan putusan, dan salinan putusan”. Dari redaksi pasal 1 angka 10 diatas terlihat bahwa setiap kegiatan administrasi persuratan dilingkungan Mahkamah Agung dapat dialihkan melalui media elektronik. Redaksi pasal diatas memperlihatkan  bahwa  Mahkamah  Agung  menghendaki  bahwa  administrasi perkara  pidana  selama  Pandemi  Covid-19  hendaknya  meninggalkan  cara-cara konvensional. Lebih lanjut dikatakan dalam Pasal 1 Angka 11 Perma 4 Tahun 2020 selanjutnya  bahwa  “administrasi  perkara  secara  elektronik  adalah  proses pelimpahan, penenmaan dan penomoran perkara, penetapan hari sidang, penentuan cara  sidang,  penyampaian  panggilan/pemberitahuan,  penyampaian  dokumen
5 Mahkamah Agung RI, 2010 , Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 , Diterbitkan Oleh: Mahkamah Agung RI Jakarta
keberatan,  tanggapan  atas  keberatan,  tuntutan,  pembelaan,  replik,  duplik,  amar putusan,  petikan  putusan,  pengiriman  salinan  putusan  kepada  penuntut  dan penyidik  secara  elektronik”.  Perbedaan  mendasar  Pasal  1  angka  10  dan  11  dari Perma  ini  hanya  terletak  pada  pengiriman  salinan  putusan  kepada  Penuntut  dan Penyidik secara elektronik.
Perlu diketahui bahwa dari kedua redaksi pasal diatas tidak hanya mengatur administrasi perkara peradilan dilingkup Mahkamah Agung tetapi juga mengatur institusi  diluar  Mahkamah  Agung  yang  secara  langsung  berkaitan  dengan administrasi  persuratan  dengan  Pengadilan  Negeri.  Sebagai  contoh  proses pelimpahan perkara, tanggapan atas keberatan, tuntutan dan replik menjadi domain jaksa  penuntut  umum  yang  harus  menyiapkan  berkas  dan  administrasi  yang disampaikan  ke  Pengadilan  Negeri  dalam  bentuk  elektronik.  Demikian  pula penyampaian dokumen keberatan, pembelaan dan duplik mutlak harus disampaikan oleh penasehat hukum secara elektronik. Oleh karena itu, seperti yang telah penulis kemukakan  sebelumnya  meskipun  Perma  ini  dimaksudkan  mengatur  kedalam Mahkamah  Agung  secara  institusional  beserta  lingkungan  peradilan  dibawahnya tetapi  juga  penuntut  umum  dan  penasehat  hukum  harus  tunduk  pada  perma  ini meskipun  penuntut  umum  dan  penasehat  hukum  tidak  berada  dibawah  institusi Mahkamah Agung.
Administrasi  perkara  secara  elektronik  harus  disampaikan  dalam  bentuk dokumen  elektronik.  Dokumen  elektronik  dalam  Pasal  1  angka  15  disebutkan sebagai  “dokumen  terkait  Administrasi  Perkara  dan  persidangan  yang  diterima, disimpan  dan  dikelola  di  sistem  informasi  pengadilan”.  Sedangkan  “sistem informasi  pengadilan  adalah  seluruh  sistem  informasi  yang  disediakan  oleh Mahkamah  Agung  untuk  memberi  pelayanan  terhadap  pencari  keadilan  yang meliputi administrasi perkara dan persidangan secara elektronik”.
Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa verifikasi terhadap keabsahan suatu dokumen untuk dikatakan dokumen elektronik terletak pada sistem informasi yang disediakan oleh Mahkamah Agung. Penegasan ini menjadi penting menurut hemat penulis karena dokumen elektronik terdiri dari beberapa dokumen atau administrasi persuratan (berita acara pemeriksaan Penyidik, alat bukti tertulis atau surat, daftar
Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.02 / Juli 2023
barang bukti, foto barang bukti, dokumen penahanan jika ditahan) yang memiliki kerentanan perbedaan persepsi antara jaksa penuntut umum dan penasehat hukum. Sehingga pencetakan dan penomoran semua dokumen elektronik oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri menjadi sangat penting untuk dilakukan.
Perma Nomor 4 Tahun 2020 juga memberikan ketentuan yang harus dipenuhi oleh dokumen elektronik, yaitu: (a) Setiap Dokumen Elektronik yang disampaikan oleh penuntut, penasihat hukum, dan terdakwa harus berbentuk portable document format  (PDF).;  (b)  dalam  proses  persidangan,  dokumen  keberatan  atau  eksepsi, tanggapan, tuntutan, pembelaan, replik, dan duplik harus dikirim ke alamat pos-el pengadilan yang menyidangkan perkara sebelum dibacakan.;  (c) setiap dokumen elektronik  yang  dikirim,  harus  diunduh  dan  diverifikasi  antara  yang  dibacakan dengan  yang  diunduh.;  (d)  sesaat  setelah  keberatan  atau  eksepsi,  tanggapan, tuntutan,  pembelaan,  replik,  dan  duplik  dibacakan,  pengadilan  meneruskan Dokumen Elektronik tersebut ke alamat pos-el Penuntut atau Terdakwa dan/atau ke alamat pos-el penasihat hukum.
Ketentuan  mengenai  administrasi  perkara  secara  elektronik  sebagaimana yang  penulis  uraikan  diatas,  secara  mutatis  mutandis  juga  dilaksankan  oleh Pengadilan  Negeri  Kolaka  sebagai  istitusi  peradilan  dibawah  lingkungan Mahkamah  Agung.  Pelaksanaan  administrasi  perkara  secara  elektronik  tidak terlepas  dari  penyesuaian  dengan  infrastruktur,  sarana  dan  prasarana  beserta kualitas  sumberdaya  manusia  (SDM)  yang  dimiliki  oleh  Mahkamah  Agung. Demikian pula sarana prasarana jaksa penuntut umum dan penasehat hukum sangat memberi peranan penting dalam rangka terlaksananya administrasi perkara secara elektronik.  Sarana  dan  prasarana  yang  mendukung  administrasi  perkara  pidana secara elektronik merupakan bagian dari subsistem hukum (selain penegak hukum) sebagaimana yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman yaitu legal structure atau  struktur  hukum.  Struktur  hukum  yang  memadai  tentu  mengarah  pada pemenuhan keadilan setiap penegakan hukum 6 . Tentu menjadi harapan kita bahwa
6 Farida Sekti Pahlevi, Pemberantasan Korupsi di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Friedman, Jurnal El-Dusturie, Vol.1, No.1, Juni 2022, hal 32
administrasi  perkara  secara  elektronik  ini  tidak  mengurangi  esensi  keadilan sebagaimana administrasi perkara secara konvensional.

## Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik
Persidangan  pidana  dimasa  Pandemi  Covid-19  tentu  masih  berpedoman pada ketentuan-ketentuan hukum acara pidana sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1981  Tentang  Kitab  Undang-undang  Hukum Acara  Pidana.  Nikolas  Simanjuntak    menyebutkan  Acara  pidana  dalam  hukum pidana disebut hukum formil karena hanya dengan bentuk sistem inilah isi hukum pidana  dapat  dilaksanakan.  Artinya  hukum  acara  pidana  juga  merupakan  hukum pidana formil. Dengan kata lain, berarti hukum acara pidana sebagai hukum pidana formil  adalah  hukum  yang  bertugas  membela,  melindungi,  dan  mempertahankan pelaksanaan  hukum  pidana  materiil  agar  berjalan  dengan  baik  atau  sebaliknya segala  aturan  yang  bersifat  materiil.  hukum  pidana  hanya  dapat  dilaksanakan dengan baik apabila hukum acara pidana juga berjalan dengan baik dan benar. Oleh karena  itu,  dapat  dikatakan  bahwa  menghukum,  memvonis,  atau  membebaskan seseorang dari dugaan atau tuduhan kesalahan hanya dapat dilakukan oleh hukum acara pidana sebagai satu-satunya instrumen manusia modern.
Subtansi yang diatur Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, sebagai pedoman kita dalam beracara atau persidangan  perkara  pidana  meliputi  ketntuan  tentang  Penyelidikan,  penyidikan (penangkapan, penahanan, penggeledahan badan, pemeriksaan surat), penuntutan, pembuktian, pemeriksaan di sidang pengadilan, upaya hukum biasa dan luar biasa sampai pada pelaksanaan putusan pengadilan. Bahkan KUHAP mengatur hak-hak tersangka  dan  terdakwa,  bantuan  hukum,  praperadilan,  penggabungan  perkara, sampai pada ganti kerugian dan rehabilitasi. Namun dalam perjalanannya terdapat bagian  dalam  hukum  acara  pidana  yang  tidak  dapat  dilakukan  sebagaimana mestinya karena Pandemi Covid-19 yang membatasi pertemuan orang secara tatap muka yang lebih intensif. Pada sisi yang lain aspek keadilan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia tidak dapat diabaikan dan mengharuskan berjalannya hukum acara pidana meskipun ditengah Pandemi Covid-19.
Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.02 / Juli 2023
Oleh  karena  itu,  Perma  Nomor  4  Tahun  2020  lahir  untuk  mengisi kekosongan hukum dan menjawab persoalan yang berkaitan dengan pelaksanaan persidangan pidana di masa Pandemi (elektronik). Berikut penulis uraikan beberapa mekanisme persidangan pidana secara elektronik yang terdiri atas tahap persiapan persidangan.; pembacaan dakwaan dan keberatan tuntutan, pembelaan, replik, dan duplik.;  pemeriksaan  Saksi,  Ahli  dan  Terdakwa.;  pemeriksaan  barang  bukti.; putusan dan pemberitahuan putusan.
2. Efektifitas Pelaksanaan Persidangan Pidana Secara Elektronik
Efektif tidaknya suatu sistem dapat dilihat dari sejauh mana sistem itu dapat dijalankan  dengan  baik  dan  benar  sesuai dengan  ketentuan  hukum  yang  berlaku. Berjalannya suatu sistem dengan baik dapat dipengaruhi oleh faktor sumber daya manusia  atau  faktor  sarana  dan  prasarana  penunjang  sistem  tersebut.  Demikian pulalah  pelaksanaan  persidangan  pidana  secara  elektronik  berdasarkan  Perma Nomor 4 Tahun 2020 dapat terlaksana dengan baik apabila kedua hal diatas berjalan dengan baik. Lebih jauh dari itu efektifitas pelaksanaan persidangan pidana secara elektronik  di  Pengadilan  Negeri  Kolaka  dilihat  dari  apakah  pengadilan  masih memberikan keadilan kepada para pihak yang berperkara.
Suatu  sistem  hukum  yang  sehat  sebagaimana  dijelaskan  di  atas,  selain struktur  yang  koheren  dan  rasional  yang  mengacu  pada  berbagai  relevansi  (baik nilai  maupun  relevansi  praktis),  juga  harus  didukung  oleh  unsur  budaya  yang menjamin  proses  peradilan  yang  jujur.  Efektivitas  hukum  sebagai  penjaga keharmonisan  proses  sosial  tidak  tergantung  pada  struktur  rasional  yang  rentan terhadap  bahaya  formalisme,  tetapi  pada  elemen  penegakan  hukum  dalam masyarakat.  Dengan  kata  lain,  yang  lebih  berperan  dalam  memberi  warna  pada hukum  bukanlah  rangkaian  peraturan  yang  menguntungkan  dan  prosedur  yang dirumuskan secara formal, melainkan proses faktual peradilan, mengingat faktisitas hukum merupakan titik temu antara relevansi nilai. , struktur hukum yang rasional, kepentingan  pribadi  tersangka,  kepentingan  masyarakat.  Dan  kepentingan pemerintah.  Dalam  sistem  hukum  pidana,  efektifitas  suatu  undang-undang
diwujudkan dalam proses penyidikan, penahanan, praperadilan, persidangan, dan pelaksanaan sanksi pidana.. 7 .
Oleh Karena itu dalam perkara pidana yang sedang disidangkan tidak hanya berkaitan  dengan  kepentingan  korban  dan  terdakwa tetapi  juga  berkaitan  dengan kepentingan  hukum  itu  sendiri.  Kepentingan  hukum  maksudnya  adalah  sejauh mana  sistem  hukum  itu  dapat  dilaksanakan  oleh  para  penegak  hukum  melalui institusi peradilannya. Persidangan secara elektronik bukan berarti tanpa kendala dan permasalahan di lapangan, khususnya di Pengadilan Negeri Kolaka, terdapat beberapa  kendala  teknis  yang  diafirmasi oleh  beberapa  narasumber  yang  penulis wawancarai.  Sebagai  contoh  kendala teknis  yang  penulis  temui  dilapangan  yaitu permasalahan jaringan seperti yang diungkapkan oleh Jaksa Three Putri Ayu, SH. Bahwa  persidangan  pidana  secara  elektronik  sebenarnya memiliki  kelebihan  dan kekurangan, kekurangannya terkendala pada jaringan, sehingga persidangan seolah menjadi tidak efektif. Sebagai contoh pada saat terdakwa memberikan keterangan jaringan tidak stabil keterangan terebut harus disaring kembali. Hal tersebut yang membedakan kehadiran terdakwa di persidangan secara langsung dan persidangan secara elektronik.
Hal  serupa  juga  diungkapkan  Advokat  Beni  Siswanto  S.H.,  MH    bahwa secara keseluruhan terdapat kelebihan dan kekuarangan, Kelebihannya tentu karena situasi  dan  masa  pandemi  persidangan  lebih  efektif  dilakukan  secara  online. Kekurangannya karena khusus untuk penasihat hukum dibatasi ruang komunikasi dengan  klien  atau  terdakwa.  Dimana  melalui  komunikasi  terdapat  hal-hal  yang sangat  prinsip  yang  harusnya  dikomunikasikan  antara  kuasa  hukum  dengan terdakwa  secara  langsung  tidak  dapat  dilakukan.  Begitupula  di  rutan,  pertemuan dengan  klien  juga  dibatasi,  dan  tentunya  untuk  pelaksanaan  persidangan  online terdakwa yang akan dihadapkan dipersidangan pertama harus melalui mekanisme protokol kesehatan yaitu swab-antigen dan sebagainya.
Kendala teknis jaringan juga kembali dikemukakan oleh Hakim Suhardin Z. Sapa, SH  untuk administrasi perkara dibutuhkan dokumen dari penuntut umum,
7 Sindung Tjahyadi, 1994, keadilan, kepastian hukum dan praktek peradilan pidana (refleksi atas kasus pacah, lingah dan sumir), Jurnal Filsafat, hlm 40
Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.02 / Juli 2023
terdakwa  atau  penasihat  hukumnya  yang  terkadang  luput  untuk  dikirimkan. Dokumentersebut  bisa  berupa  tuntutan  pidana  dan  pembelaan  replik  duplik.  Hal tersebut yang terkadang menjadi hambatan sehingga berkas tersebut harus ditunggu terlebih dahulu. Sedangkan untuk kendala teknis tentunya mengenai jaringan yang terkadang  tidak  stabil,  sebagaimana  diketahui  bahwa  jaringan  itu  sangat menentukan jalannya persidangan secara elektronik. Lebih lanjut beliau utarakan bahwa  persidangan  pidana  secara  elektronik  sangat  realistis  untuk  diterapkan  di Kabupaten  Kolaka  karena  jaringan  sudah  cukup  stabil  meskipun  terkadang  ada kendala  dan  juga  penuntut  umum  sudah  bisa  memahami  dengan  adanya  Perma Nomor  4  Tahun  2020  ini  dan  juga  Perma  ini  sudah  dilakukan  sosialisasi  kepada penuntut umum, penasihat hukum dan pada saat ini penasihat hukum sudah paham semua  mengenai  adanya  Perma  No.  4  Tahun  2020  Tentang  Administrasi  dan Persidangan Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik, sehingga untuk di Kabupaten Kolaka  kondisinya  sudah  memungkinkan  dan  saat  ini  telah  diterapkan  di Pengadilan Negeri Kolaka.
Mengenai kendala teknis yang penulis uraikan sebelumnya sebenarnya telah diantisipasi Perma No. 4 Tahun 2020. Bahwa dalam hal terdapat hambatan karena gangguan teknologi yang dipergunakan pada saat sidang berlangsung, demi hukum sidang  diskors  dan  akan  dibuka  kembali  setelah  gangguan  berakhir.  Apabila gangguan  teknologi  tidak  berakhir  selama  60    (enam  puluh)  menit,  demi  hukum sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali sesuai dengan jadwal sidang ( court calendar ) yang telah ditetapkan yang termuat dalam Sistem Informasi Pengadilan.

## Kesimpulan
Pelaksanaan persidangan secara elektroinik dilakukan dengan cara yang semula tatap  muka  kini  didukung  dengan  teknologi  sehingga  terdakwa  tidak  langsung berada di ruang sidang melainkan berada di rumah tahanan negara dengan peraturan ini  yang  menunjukkan  bahwa  membantu  pencegahan  covid  19.  Terkait  dengan pemenuhan hak terdakwa, tidak ada perbedaan hak terdakwa, baik itu sidang tatap muka  maupun  sidang  elektronik,  sehingga  pada  dasarnya  sidang  elektronik  ini efektif dilaksanakan.
Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.02 / Juli 2023
Sebagai  rekomendasi,  pihak-pihak  yang  terkait  dengan  pelaksanaan  uji  coba secara elektronik khususnya provider jaringan internet yang menjadi kendala utama pelaksanaan  uji  coba  untuk  selalu  meningkatkan  kualitas  layanan  dengan meningkatkan  stabilitas  jaringan  di  Kabupaten  Kolaka  dan  seluruh  wilayah Kabupaten Kolaka. negara Republik Indonesia yang menyelenggarakan peradilan pidana elektronik.

## DAFTAR PUSTAKA

## I. Buku
Andi Hamzah, (2001), Hukum Acara Pidana Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta
Mahkamah  Agung  RI,  2010,  Cetak  Biru  Pembaruan  Peradilan  2010-2035, Diterbitkan Oleh: Mahkamah Agung RI Jakarta

## II. Jurnal
Farida Sekti Pahlevi, (2022) P emberantasan Korupsi di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Friedman , Jurnal El-Dusturie, Vol.1, No.1, Juni 2022
Jusafri. (2020). Korupsi, Pidana Mati Dan Covid-19. Legal Talk. Vol. 6
Sindung  Tjahyadi,  (1994), keadilan,  kepastian  hukum  dan  praktek  peradilan pidana (refleksi atas kasus pacah, lingah dan sumir) , Jurnal Filsafat
Yamali,  F.  R.  dan  Putri,  R.  N.  (2020). Dampak  Covid-19  Terhadap  Ekonomi Indonesia. Ekonomis : Journal of Economics and Business

## III. Peraturan Perundang - undangan
Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1981  Tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum Acara Pidana
Keputusan  Presiden  Nomor  12  Tahun  2020  Tentang    Penetapan  Bencana  Non- Alam Penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional
Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  4  Tahun  2020  Tentang  Administrasi  dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Eletronik