## ETIKA JURNALISTIK DALAM PROSES PELIPUTAN BERITA

## Fanny Lesmana
Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Kristen Petra Jl. Siwalankerto 121-131, Surabaya 60236, INDONESIA e-mail: flesmana@petra.ac.id

## ABSTRACT
Salah  satu  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  jurnalis  dalam  menjalankan  profesinya  adalah  meliput  berita.  Dalam  proses peliputan berita yang dilakukan melalui inisiatif pribadi, penugasan dari redaktur maupun undangan berupa konferensi pers dan press release , jurnalis sangat rawan dari keadaan untuk tidak patuh pada kode etik profesi yang disandangnya. Ketaatan terhadap  Kode  Etik  Jurnalistik  merupakan  hal  yang  patut  dilakukan  oleh  jurnalis  di  Indonesia.  Namun,  latar  belakang pendidikan  atau  profesi,  sikap  atau  kepercayaan  yang  dianut  dan  faktor  materialistik,  serta  masalah  kecepatan  membuat jurnalis tidak mudah untuk menaati Kode Etik Jurnalistik meskipun hal tersebut sangat terkait dengan tanggung jawab moral sang jurnalis dan kredibilitas media massa dimana jurnalis bernaung. Rekomendasi yang bisa disampaikan dari simpulan adalah perlu dikedepankan sebuah ketegasan dari perusahaan pers dalam pola merekrut jurnalis, melakukan pelatihan serta menanamkan idealisme pada diri jurnalis dalam mengemban Kode Etik Jurnalistik, khususnya dalam proses peliputan berita .
Keywords: etika jurnalistik, peliputan berita, jurnalis .

## ABSTRAK
One of the activities carried out by journalists in their profession is covering the story. In the process of news reporting is done through personal initiative,  assignment editors and invitations in the form of press conferences and press releases, journalists extremely vulnerable from the state to not abide by the code of professional conduct bears. Adherence to the Kode Etik Jurnalistik is a thing that should be done by journalists in Indonesia. However, educational or professional background, attitudes or beliefs held and meterialistik factors, as well as the speed issue makes a journalist is not easy to adhere to the Code  of  Ethics  of  Journalism  although  it  is  strongly  associated  with  the  moral  responsibility  of  the  journalist  and  the credibility of the media where journalists take shelter. Therefore, the company needs a firmness of the press in the pattern of recruiting journalists, conducting the training, and put the ideals on themselves journalists when they carry out the Kode Etik Jurnalistik, in particular in the process of news coverage.
Kata kunci: journalism ethics, news gathering, journalist.

## 1.   PENDAHULUAN
Fenomena  peliputan  dalam  pemberitaan  hilangnya pesawat  AirAsia  QZ  8501  pada  28  Desember  2014 sangat  menarik  perhatian  khalayak,  khususnya netizen. Rifai Pamone, salah seorang jurnalis stasiun televisi MetroTV dianggap tidak memiliki empati saat mewawancarai  keluarga  penumpang  pesawat  QZ 8501 tersebut (Arifiani, 2014, par. 1).
Meski  tidak  ada  aduan  maupun  sanksi  secara langsung  dari  Dewan  Pers,  namun  apa  yang  dilaku- kan  oleh  jurnalis  Metro  TV  ini  bisa  saja  dianggap kurang  profesional  dalam  menjalankan  tugas peliputan. Ketidakprofesionalan ini dianggap melang- gar pasal 2 Kode Etik Jurnalistik.
Melihat fenomena ini, tampaklah etika merupakan hal yang sangat signifikan dalam proses peliputan sebuah
peristiwa.  Hal  ini  terbukti  dari  cukup  banyaknya kecaman  yang  disampaikan  oleh  khalayak  luas, khususnya para netizen seperti yang ada di bawah ini (Dermawan, 2014).
Ini Ito @callysta_chicko buat wartawan metro,please deh,itu keluarga korban  airasia  lagi  panik  malah  ditanya2,liat  donk  situasi-
11.29 - 28 Des 2014
Jurnal SCRIPTURA, Vol. 5, No. 1, Juli 2015, 8-14
ISSN 1978-385X
~Sweet Alien~ @fiorenza_nad
You should think before you ask                we name it "kode etik jurnalistik" . Do you have it? 11.54 - 28 Des 2014
Hermanto Kumala @hekbuzz
11.25 - 28 Des 2014

## Raffi Mds
Wartawan  metrotv  yg  mencecar  pertanyaan  kpd  keluarga korban  AirAsia,  mohon  segera  ditindak  diberi  sanksi!!! Tidak punya etika!!!
Etika - dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1999) -  dirumuskan  dalam  tiga  pengertian,  yakni  ilmu tentang apa yang baik dan buruk; kumpulan asas atau nilai  yang  berkenaan  dengan  akhlak;  serta  nilai mengenai  benar  dan  salah  yang  dianut  oleh  masya- rakat  kita.  Meski  demikian,  Romo  Frans  Magnis- Suseno  (dalam  Sobur,  2001)  menegaskan  bahwa etika  tidak  secara  langsung  membuat  kita  menjadi manusia yang lebih baik. Karenanya, etika juga perlu dibiasakan  pada  setiap  anggota  masyarakat,  tidak hanya  pada  kehidupannya  pribadi  melainkan  juga pada saat menjalankan profesinya.
Dalam  menjalankan  profesi  apapun,  etika  juga merupakan  hal  yang  penting.  Karenanya,  pada beberapa  profesi,  telah  dikenakan  kode  etik  profesi yang  secara  otomatis  menjadi  patokan  dasar  bagi kaum  profesional  itu  untuk  menjalankan  profesinya. Jurnalis  sangat  terikat  dengan  pelaksanaan  etika profesinya karena etika berfungi menjaga para pelaku profesi  -  dalam  hal  ini  jurnalis  -  tetap  berkomitmen untuk  menjaga  pranata  sosial  dalam  lingkungannya (Sobur, 2001). Hal ini berarti, seorang jurnalis dalam menjalankan  pekerjaannya  tidak  bisa  bertindak semaunya  sendiri,  melainkan  perlu  menjaga  kese- imbangan,  yakni  bertanggung  jawab  tatkala  men- jalankan  kebebasannya  dalam  berekspresi  (Libois, dalam  Haryatmoko,  2007).  Memang  etika  dalam perspektif  profesi  apapun  bukanlah  aturan  yang dilegalisasi.  Kekuatan  berlakunya  tidak  diatur  oleh pembuat undang-undang, melainkan tergantung pada orang  yang  mengemban  profesi  tersebut  (Mulkan, 2011).
Jurnalis  atau  wartawan  memiliki  kesempatan  yang besar  untuk  memaparkan  informasi  melalui  media massa  sekaligus  dapat  memberikan  pengaruh  yang besar  bagi  pembacanya.  Subjektivitas  jurnalis acapkali  tidak  dapat  dihindari  saat  membagi  infor- masinya melalui media massa. Itu sebabnya, mema- tuhi  kode  etik  profesi sangat  penting  untuk  menjaga agar jurnalis  tidak  menjadi  bias  dalam  penyampaian informasi. Selain itu, jurnalis atau dalam hal ini per- usahaan  media  yang  tidak  memegang  teguh  Kode Etik Jurnalistik  dalam  menjalankan  kinerjanya dapat membuat  masyarakat  kehilangan  kepercayaan  pada informasi  yang  disampaikan.  Hal  ini  terkait  dengan bisnis maupun idealisme.
Secara  bisnis,  jika  masyakarat  tidak  percaya  pada sebuah  perusahaan  media,  maka  media  dapat kehilangan  pembaca  atau  pelanggan.  Kepatuhan jurnalis pada Kode Etik Jurnalistik akan memberikan tingkat ketepercayaan media massa pada masyarakat. Secara idealisme, perusahaan media yang jurnalisnya melanggar  Kode  Etik  Jurnalistik  akan  kehilangan fungsi kontrol sosialnya. Padaha ciri khas dari sebuah media  massa adalah fungsi  kontrol sosial (Lesmana, 2010).
Bagir  Manan,  Ketua  Dewan  Pers,  dalam  Peringatan Hari  Pers  Nasional  tahun  2015  menegaskan,  pers (jurnalis)  sebaiknya  tidak  hanya  memberi  perhatian pada  persoalan  hukum  belaka,  melainkan  juga mengarahkan  diri  dengan  memberi  perhatian  besar pada  persoalan  terhadap  ketaatan  pada  kode  etik, peningkatan  profesionalisme  serta  tradisi  demokrasi (Buletin Etika, Februari 2015). Hal ini menunjukkan bahwa  persoalan  menjaga  etika  profesi  di  kalangan jurnalis masih menjadi hal yang sangat penting.
Pada  bulan  Oktober  2014  telah  terbukti  adanya pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  jurnalis  dalam  hal peliputan  sebuah  pemberitaan,  yakni  terkait  dengan pembelian  saham  PT.  Krakatau  Steel.  Keempat jurnalis  –  dari Metro TV,  Harian  Seputar  Indonesia, Harian Kompas dan situs berita detikcom, dinyatakan oleh Dewan Pers telah menyalahgunakan profesinya dalam  peliputan  isu  saham  perdana  PT.  Krakatau Steel.  Keempat  jurnalis  tersebut  terbukti  mengguna- kan  identitasnya  sebagai  wartawan  untuk  memper- oleh  hak  istimewa  pembelian  saham  perdana  PT. Krakatau Steel (tempo.co, 1 Desember 2010).
Dewan  Pers  sesuai  Pernyataan  Penilaian  dan Rekomendasi  (PPR  Nomor  27A/PPR-DP/XII/2014 tentang Pengaduan Renep Indrawan terhadap Harian Radar  Bojonegoro  memutuskan  bahwa  media  cetak tersebut  dinyatakan  melanggar  Pasal  1  Kode  Etik Jurnalistik karena meskipun jurnalis telah melakukan upaya  konfirmasi  pada  Renep  indrawan,  namun upaya  itu  dianggap  belum  cukup  dalam  memenuhi prinsip keberimbangan (Dewan Pers, 2015).
Di  Indonesia,  kode  etik  profesi  yang  dipegang  oleh para jurnalis di Indonesia secara umum adalah Kode Etik  Jurnalistik  yang  ditetapkan  oleh  Dewan  Pers melalui  Peraturan  Dewan  Pers  No.  6/Peraturan- DP/V/2008  tentang  Pengesahan  Surat  Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik  Jurnalistik  Sebagai  Peraturan  Dewan  Pers  di Jakarta pada 14 Maret 2006. Kode etik ini berisi 11 pasal.
 Pasal  1:  Wartawan  Indonesia  bersikap  indepen- den, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk
 Pasal  2:  Wartawan  Indonesia  menempuh  cara- cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.
 Pasal  3:  Wartawan  Indonesia  selalu  menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.
 Pasal  4:  Wartawan  Indonesia  tidak  membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.
 Pasal 5: Wartawan Indonesia tidak menyebut-kan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan  tidak  menyebut-kan  identitas  anak  yang menjadi pelaku kejahatan.
 Pasal  6:  Wartawan  Indonesia  tidak  menyalah- gunakan profesi dan tidak menerima suap.
 Pasal 7: Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, meng- hargai  ketentuan  embargo,  informasi  latar  bela- “            c   ”   esuai  dengan  kese- pakatan.
 Pasal  8:  Wartawan  Indonesia  tidak  menulis  atau menyiarkan  berita  berdasarkan  prasangka  atau diskriminasi  terhadap  seseorang  atas  dasar  per- bedaan  suku,  ras,  warna  kulit,  agama,  jenis kelamin,  dan  bahasa  serta  tidak  merendahkan martabat  orang  lemah,  miskin,  sakit,  cacat  jiwa, atau cacat jasmani.
 Pasal  9:  Wartawan  Indonesia  menghormati  hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.
 Pasal  10:  Wartawan  Indonesia  segera  mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak  akurat  disertai  dengan  permintaan  maaf kepada pembaca, pendengar, atau pemirsa.
 Pasal  11:  Wartawan  Indonesia  melayani  hak jawab dan hak koreksi secara proposional.
Selain KEJ, jurnalis  masih terikat  pula  dengan  kode etik atau aturan  perilaku  yang  dijalankan  oleh  setiap perusahaan  media  tempat  mereka  bernaung. Misalnya,  Harian  Jawa  Pos  membuat  peraturan tertulis  yang  dimuat  di  halaman  2 surat  kabar  cetak, yakni  Wartawan  Jawa  Pos  dilarang  menerima  uang maupun  barang  dari  sumber  berita.  Demikian  pula Harian Media Indonesia yang memuat aturan tertulis di halaman 6 versi cetak, yaitu: Dalam melaksanakan tugas  jurnalistik,  wartawan  Media  Indonesia  dileng- kapi  kartu  pers  dan  tidak  diperkenankan  menerima atau meminta imbalan dengan alasan apa pun. Stasiun televisi  Metro  TV  juga  memasang  pengumuman serupa dalam running text di layar televisi.
Dalam  konteks  pelanggaran  Kode  Etik  Jurnalistik yang  dilakukan  oleh  jurnalis,  maka  Dewan  Pers  lah yang  memberikan  penilaian  akhir.  Namun,  yang memberikan sanksi kepada jurnalis bukanlah Dewan Pers,  melainkan dilakukan  oleh organisasi  wartawan maupun perusahaan media.

## 2. PEMBAHASAN
Peliputan  berita  merupakan  salah  satu  tugas  utama jurnalis atau wartawan dalam menjalankan profesinya.  Rolnicki  (2008)  menyebutkan,  selama tahap  pencarian  fakta,  jurnalis  (wartawan)  juga membutuhkan  etika  personal  dan  profesional.  Di Indonesia, jurnalis terikat pada Kode Etik Jurnalistik seperti  yang  telah  disebut  pada  baian  Pendahuluan. Namun,  masih  tak  terhindarkan  bahwa  kriteria  dan standar  profesi  yang  diisyaratkan  dalam  KEJ  tidak dipatuhi dan tidak dilaksanakan. (Luwarso, 2003 : 2).
Sobur  (2001)  menjelaskan,  yang  dimaksud  dengan kode etika adalah tuntunan atau pedoman moral bagi sebuah profesi yang disusun oleh para anggota profesi itu  sendiri.  Selanjutnya,  anggota  profesi  tersebut
terikat dalam mempraktikkan kode etika itu. Artinya, jurnalis  di  Indonesia  terikat  dalam  mempraktikkan Kode  Etik  Jurnalistik,  tanpa  terkecuali  dan  tanpa alasan  apa  pun.  Pelanggaran  terhadap  Kode  Etika Jurnalistik akan berakibat sanksi moral pada jurnalis.
Ada  tiga  cara  bagi  seorang  jurnalis  dalam  mencari atau  meliput  sebuah  berita.  Pertama,  jurnalis berinisiatif  sendiri  untuk  mencari  informasi.  Kedua, jurnalis  mendapatkan  penugasan  dari  redaktur. Ketiga,  jurnalis  mendapat  undangan  dalam  bentuk konferensi pers maupun mendapat sumber informasi berupa press release .
Terkait  dengan  etika  dalam  menjalankan  profesi, jurnalis cukup rawan untuk mengabaikan etika profesi pada ketiga cara di atas, khususnya ketika mengum- pulkan berita melalui konperensi pers.
Dalam  kasus  yang  menimpa  empat  jurnalis  dalam pembelian saham perdana PT. Krakatau Steel sangat dimungkinkan  hal  itu  terjadi  karena  kedekatan jurnalis  dengan  pihak  perusahaan  lantaran  seringnya memperoleh  undangan  konperensi  pers. Meski tidak ditegaskan secara langsung dalam penjelasan kejadian tersebut,  namun  keberadaan  jurnalis  yang  sangat dekat dengan subjek pemberitaan sangat memungkin- kan  terjadinya  penyimpangan  dalam  pelaksanaan profesi jurnalistik.
Konperensi pers tentu bukanlah hal yang diharamkan dalam  proses  peliputan  berita.  Namun,  secara  etika, lobang  untuk  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh jurnalis, cukup besar.
Dalam buku Emka (2007), Anshari Thayib - seorang jurnalis  senior-  menceritakan  tentang  seorang kawannya  yang  menghadiri  sebuah  konperensi  pers. Setelah menulis berita itu, ia berangkat ke luar negeri karena  mendapatkan  tugas  dari  kantor.  Pulang  ke tanah  air,  ia  diberi  tahu  isterinya  bahwa  kantor tempatnya  bekerja  ribut  besar  karena  ia  dituduh menerima  amplop  dan  tidak  melaporkan  amplop tersebut.  Bingung  karena  merasa  tidak  menerima amplop,  ia  membongkar  sebuah  amplop  besar  yang diletakkan di meja kerjanya. Di dalam amplop besar itu,  ia  menemukan  sebuah  amplop  lain  (yang ukurannya  lebih  kecil,  namun  tebal).  Ia  langsung membuat  surat  pengunduran  diri  tanpa  membuka amplop  itu.  Inilah  keterkaitan  erat  antara  profe- sionalisme dan integritas.
Jurnalis memang perlu dekat dengan narasumber agar lebih  mudah  dan  cepat  dalam  menggali  informasi. Namun,  kedekatan  dengan  narasumber  dapat berakibat  pada  tidak  objektifnya  jurnalis  dalam memandang  suatu  peristiwa.  Budaya  sungkan  acap-
kali  menjadi  pembenaran  atas  ketidakobjektifan jurnalis  dalam  menjalankan  profesinya.  Bisa  saja jurnalisnya yang sungkan sehingga pemberitaan tidak objektif, atau bisa saja perusahaannya  yang  sungkan sehingga  enggan  menolak  ketidakprofesionalan  jur- nalis  seperti  yang  terjadi  pada  proses  pembeloan saham PT. Krakatau Steel.
Dalam bukunya Mediating The Message , Shoemaker dan  Reese  (1996)  menuliskan  seorang  jurnalis memiliki  potensi  untuk  memberikan  pengaruh  ter- hadap isi pesan dalam sebuah media. Ada tiga faktor yang  memengaruhi  kondisi  ini,  yaitu  latar  belakang profesional sang jurnalis (misalnya saja latar belakang pendidikan);  sikap,  nilai,  dan  kepercayaan  yang dipegang oleh jurnalis sebagai individu; dan orientasi profesi dari jurnalis itu.
Dalam  hubungannya  dengan  masalah  latar  belakang profesional,  pelanggaran  KEJ  pada  proses  pencarian berita terjadi karena masih banyak jurnalis yang tidak memahami  bahkan  tidak  mengetahui  adanya  KEJ. Tidak  semua  perusahaan  media  massa  (pers) memperkenalkan  KEJ  pada  jurnalisnya,  khususnya jurnalis  yang  baru  bergabung.  Di  sisi  lain,  KEJ merupakan  hal  yang  sangat  signifikan  bagi  jurnalis dalam  menjalankan  proses  peliputan  berita.  Emka (2005) menceritakan adanya seorang wartawan muda yang dengan jujur mengakui bahwa ia belum pernah membaca KEJ.
Lalu,  bagaimana  seorang  jurnalis  dapat  mengetahui serta  menerapkan  KEJ?  Belajar  pada  bidang  studi ilmu  komunikasi,  khususnya  pada  penjurusan jurnalistik,  sudah  pasti  akan  memberikan  bekal pengetahuan dan penerapan tentang KEJ.
Tentu saja hal ini juga tidak menjamin bahwa seorang jurnalis yang lulus dari bidang studi ilmu komunikasi atau  jurnalistik  pasti  akan  menerapkan  KEJ  dalam bekerja.  Di  sisi  lain,  seorang  jurnalis  tidak  dapat dituntut untuk selalu berasal dari latar belakang ilmu komunikasi  ataupun  ilmu  jurnalistik  agar  ia  dapat mengetahui dan menerapkan KEJ dalam bekerja. Hal lebih penting adalah bagaimana seorang jurnalis mau mendalami  profesinya  sehingga  tak  segan  untuk mengedepankan  KEJ  sebagai  kode  etik  profesinya. Selain  itu,  perusahaan  pers  juga  perlu  menunjukkan perihal KEJ sebagai standar kinerja jurnalis, baik pada saat  perekrutan  jurnalis  baru  maupun  saat  bekerja sehari-hari.
Hal kedua terkait dengan sikap, nilai dan kepercayaan yang  dianut  oleh  jurnalis.  Dalam  sebuah  penelitian, Lesmana  (2010)  mendapati  ada  seorang  jurnalis perempuan  yang  menolak  diberi  amplop  oleh narasumbernya  dengan  alasan  ketentraman  hati.
Perempuan  berjilbab  ini  mengaku  menolak  amplop bukan sekadar mematuhi kode etik, melainkan demi ketentraman  hatinya.  Meski  demikian,  ia  juga mengaku pernah menerima amplop dari narasumber- nya. Namun, setelah itu ia menyerahkan amplop yang masih utuh itu ke sekretaris redaksi untuk dikembali- kan  pada  narasumber.  Memang  tidak  mudah  untuk langsung  menolak  amplop  dari  narasumber  yang mungkin saja dapat menyinggung perasaan pemberi. B                                   „          kan ‟                  c  c menerima amplop tersebut.
Masih  bersinggungan  dengan  masalah  nilai  dan kepercayaan  yang  dipegang  oleh  seorang  jurnalis. Sebuah  koran  lokal  di  Jawa  Timur  pernah  memuat ”    Mau Dipotret, Takut A       D                S      ” demikian, namun berita tersebut tetap dihiasi dengan foto tersangka yang menjadi narasumber. Syah (2011) menegaskan seharusnya media massa yang bersang- kutan mematuhi permintaan narasumber, namun pers seolah-olah  tidak  peduli  dengan  permintaan  itu.  Hal ini  merupakan  pelanggaran  dari  pasal  7  KEJ  yang berbicara tentang off the record .  Seharusnya jurnalis mematuhi  perjanjian  tersebut.  Namun,  sepertinya jurnalis  mengorbankan  sikap  yang  seharusnya  men- jadi  idealisme  dalam  menjalankan  proses  pencarian berita.
Terkait dengan proses peliputan yang dilakukan oleh Rifai Pamone pada keluarga penumpang Air Asia QZ 8501,  penulis  mengamati  adanya  keseriusan  jurnalis dalam  mencari  informasi  namun  melupakan  adanya hal  yang  disebut  empati.  Ini  sangat  terkait  dengan sikap jurnalis dalam berhubungan dengan narasumber. Jurnalis perlu menjadi profesional dalam menjalankan  tugasnya,  termasuk  dalam  memahami kesukaran maupun kesedihan yang sedang dirasakan oleh narasumber.
Hal ketiga, terkait masalah materialistik. Buletin Etika edisi  Desember  2009  memuat  pernyataan  Wikrama Iryans  Abidin  (Anggota  Dewan  Pers  masa  bakti 2007-2010)  terkait  dengan  profesionalisme  jurnalis dalam menjalankan profesinya. Ia mengatakan:
“Banyak yang terlibat dalam profesi ini datang dengan itikad, value yang berbeda. Mungkin di antaranya banyak yang masuk wartawan hanya karena  faktor  materialistik,  bukan  untuk  hal yang  lebih  substansial  seperti  untuk  mengem- ”
Perkara faktor materialistik sepertinya memang bukan perkara baru dalam dunia profesi jurnalis. Alasan gaji jurnalis yang kecil acap mewarnai pelanggaran etika
jurnalis.  Tim  AJI  (Aliansi  Jurnalis  Independen) Surabaya  pernah  merilis  sebuah  buku  berjudul “A       C      B     J       ‟  (2   )   B menyebutkan  bahwa  hampir  sebagian  besar  jurnalis di  kota  Surabaya  pernah  menerima  pemberian amplop dari narasumber. Gaji kecil serta tidak adanya larangan tegas dari perusahaan media tempat mereka bekerja,  menjadi  alasan  pembenaran  hal  yang melanggar etika tersebut.
Saat Lesmana (2010) mewawancarai Kukuh, mantan Ketua  AJI  Surabaya  terkait  kepatuhan  jurnalis anggota  AJI  terhadap  kode  etik,  ia  menyebutkan adanya jurnalis anggota AJI yang mengundurkan diri dari  AJI  dengan  alasan  tidak  bisa  menolak  amplop. Padahal, jika menelisik isi dari KEJ pasal 6, dengan tegas dikatakan bahwa jurnalis tidak boleh menyalah- gunakan profesi dan menerima suap.
Perihal  menerima  suap  (amplop)  ini  kemudian ditunjukkan  oleh  Kovach  dan  Rosenstiel  (dalam Ishwara,  2005)  sebagai  hal  yang  membatasi  jurnalis dari kebebasan yang seharusnya menjadi syarat dasar jurnalisme.  Menerima  amplop  (suap)  saat  proses peliputan berita dapat membuat jurnalis menjadi tidak netral dalam menyampaikan informasi. Jurnalis tidak lagi  bebas  dalam  menyampaikan  informasi  yang akurat dan jujur.
Ada  faktor  keempat  yang  dapat  membuat  seorang jurnalis gagal dalam menerapkan KEJ saat menelisik informasi berita. Faktor itu disebut kecepatan.
Strentz  (1993)  menyatakan  berita  memiliki  rentang hidup  yang  singkat.  Karenanya,  media  massa berusaha menyampaikan informasi sesegera mungkin kepada  khalayaknya.  Tapi,  hal  ini  juga  memberikan celah  bagi  jurnalis  dalam  pengumpulan  fakta  di lapangan.
Ketika  terjadi  peristiwa  kerusuhan  di  Banjarmasin saat  Pemilu  1997,  penulis  yang  saat  itu  masih  aktif menjadi  jurnalis  dan  berdomisili  di  Surabaya mendapatkan tugas untuk menggali informasi. Karena sulitnya  jalur  transportasi,  maka  penulis  mencari informasi  melalui  telepon  pada  narasumber  yang dikenal. Narasumber tersebut mengatakan bahwa ada seorang  tokoh  agama  yang  diserang  massa  hingga terluka parah. Narasumber juga menceritakan beber- apa hal lain yang cukup detail.
Karena  merasa  telah  memperoleh  informasi  yang cukup,  maka  penulis  mengemas  informasi  tersebut dan  melaporkannya  dalam  bentuk  berita.  Penulis tidak  melakukan  verifikasi  sama  sekali  karena memercayai narasumber ini.
Setelah berita dimuat, penulis mendapatkan informasi bahwa  tokoh  agama  tersebut  tidak  mengalami  luka parah,  meski  memang  benar  perihal  informasi serangan massa ke rumahnya.
Tentu  saja  hal  ini  membuat  penulis  kehilangan kredibilitas  karena  dapat  dianggap  menyebarkan berita bohong. Penulis mendapatkan teguran lisan dari pimpinan,  juga  mendapatkan  pertanyaan  dari  beber- apa tokoh masyarakat yang mengenal penulis perihal informasi yang terlanjut dimuat itu.
Kesalahan  fatal  itu  tidak  berujung  pada  pemecatan karena  perusahaan  media  tempat  penulis  bernaung melihat  adanya  unsur  ketidaksengajaan  dalam  hal tersebut. Meski demikian, penulis belajar banyak dari peristiwa itu serta bersyukur hanya mendapat teguran saja.  Luwarso  (2003)  menyebutkan  bahwa  sah  saja bagi perusahaan pers untuk memberikan sanksi bagi jurnalis  yang  mengabaikan  profesionalisme  jurnalis dengan  cara  memberikan  teguran,  skorsing  hingga pemecatan (Luwarso, 2003)
Penulis  -  sebagai  jurnalis  -  seharusnya  melakukan verifikasi  saat  menghimpun  data-data  untuk  berita yang  ditulisnya.  Namun,  karena  penulis  merasa adanya  tuntutan  kecepatan  dalam  menyampaikan informasi  ini,  maka  penulis  tidak  lagi  melakukan verifikasi pada sumber-sumber lainnya.
Kecepatan  seolah  telah  menjadi  dewa  bagi  media massa. Padahal, contoh di atas terjadi pada saat media cetak belum mendapatkan persaingan kecepatan dari media  daring  seperti  saat  ini.  Dapat  dibayangkan, pada  tahun-tahun  belakangan  ini,  saat  media  daring menjadi  raja  atas  media,  faktor  kecepatan  menjadi sesuatu yang lebih penting lagi.
Kovach  dan  Rosenstiel  (2001)  menekankan  bahwa intisari  jurnalisme  adalah  disiplin  verifikasi.  Tanpa menguji  atau  memeriksa  kembali  sebuah  informasi yang didapatkan, maka jurnalis dapat dikatakan telah melanggar  KEJ  pasal  3  serta  pasal  4  karena  dapat dianggap telah membuat berita bohong.
Dalam  kasus  Harian  Radar  Bojonegoro  yang diadukan  oleh  Renep  Indrawan  pada  Dewan  Pers (dewan  Pers,  2015)  terbukti  bahwa  jurnalis  Harian Radar  Bojonegoro  terbukti  telah  melakukan  konfir- masi  perihal  pemberitaannya  namun  upaya  tersebut dianggap  belum  memenuhi  prinsip  keberimbangan. Situasi ini dapat terjadi bila kecepatan menjadi segala- galanya bagi media massa.
Permasalahan  ketaatan  terhadap  kode  etik  profesi jurnalistik  tidak  hanya  menjadi  permasalahan  di Indonesia.  Di  Amerika  Serikat,  kode  etik  untuk  jur-
nalis juga sangat dijunjung tinggi. Secara umum, kode etik yang dikenal dengan nama Society of Professio- nal  Journalits memberikan  saran  eksplisit  yang mewajibkan jurnalis untuk menguji akurasi informasi dari narasumber serta berlatih dengan hati-hati untuk menghindari  kesalahan  yang  tidak  disengaja.  Di  sisi lain, kesalahan yang disengaja tentu saja tidak dapat dimaafkan (Meyer, 2004).
Pelanggaran KEJ yang dilakukan oleh jurnalis dalam proses peliputan berita dapat sangat merugikan kedua belah  pihak,  baik  jurnalis  itu  sendiri  maupun masyarakat. Emka (2007) menjelaskan bahwa keber- adaan kode etik sangat terkait pada warga masyarakat sebagai  narasumber  maupun  sebagai  penerima informasi,  melainkan  juga  dapat  menghalangi  hak jurnalis  dalam  proses  memperoleh,  mengolah  dan menyiarkan  informasi.  Rivers  dan  Mathews  (1994) “P  s  yang  etis  adalah  yang  memberi- kan  informasi  dan  fakta  yang  benar  dari  berbagai sumber  sehingga  para  pembaca  bisa  menilai  sendiri ”

## 3. KESIMPULAN
Kode  etik  merupakan  hal  yang  perlu  dikedepankan oleh  seorang  jurnalis  dalam  menjalankan  peker- jaannya, karena hal ini akan memberikan kebebasan pada jurnalis agar dapat bersikap netral dan jujur.
Namun  dalam  menjalankan  profesinya  –  khususnya dalam hal peliputan berita - jurnalis terkendala dalam menerapkan  KEJ  sebagai  landasan  profesinya. Beberapa faktor yang dapat menjadi hambatan dalam menjalankan  KEJ  adalah  latar  belakang  pendidikan atau profesi, sikap atau kepercayaan yang dianut dan faktor meterialistik, serta masalah kecepatan.
Perusahaan  media  massa  atau  pers  perlu  lebih  ketat dalam  melakukan  proses  perekrutan  jurnalis  - setidaknya  mempertanyakan  pemahaman  jurnalis perihal  KEJ  serta  memberikan  pelatihan  kepada jurnalis, termasuk dalam hal menunjukkan keberada- an KEJ sebagai landasan profesi.
Perusahaan pers dapat dikatakan sebagai pihak yang bertanggung jawab untu meningkatkan dan menjaga profesionalisme  dalam  medianya,  termasuk  mem- berikan  sanksi  kepada  jurnalis  yang  melanggar profesionalismenya.  Empat  perusahaan  media  yang jurnalisnya  terlibat  dalam  pembelian  saham  PT Krakatau  Steel  telah  memberikan  sanksi  sepatutnya kepada jurnalis yang bersangkutan. Dua di antaranya –  jurnalis  detikcom  dan  jurnalis  Harian  Seputar Indonesia  –  mengundurkan  diri  dari  perusahaan media tempat mereka bernaung.
Selain  itu,  jurnalis  sendiri  perlu  mengedepankan keinginan  untuk  mendalami  profesinya  di  dalam memiliki  nilai-nilai  hidup  yang  selaras  dengan  KEJ; serta  menanamkan  idealisme  agar  tidak  terkontami- nasi  dengan  pelanggaran  KEJ,  khususnya  dalam proses peliputan berita.

## 4. DAFTAR REFERENSI
Arifiani,  Septina.  2014.  Paksa  Keluarga  Korban Wawancar,  Wartawan  Metro  TV  Dikecam. http://semarang.solopos.com/2014/12/28/pesaw at-airasia-hilang-paksa-keluarga-korban- wawancara-wartawan-metro-tv-dikecam- 563314, diakses tanggal 21 Juni 2015.
Buletin Etika edisi Desember 2009. 70 Persen Warta- wan Tidak Profesional.
Buletin Etika edisi Februari 2015. Ketua Dewan Pers, Bagir Manan: Kemerdekaan Pers Bukan Tanpa Batas.
Dermawan, Alan. 2014. Paksa Keluarga Korban Air Asia,  Wawancara  Wartawan  Metro  TV  Dipro- tes.  http://boomee.co/2014/12/paksa-keluarga- korban-airasia-wawancara-wartawan-metro- tv-diprotes, diakses tanggal 21 Juni 2015.
Dewan Pers. 2015. http://www.dewanpers.or.id/ page/ pengaduan/pprasio/?id=2174, diakses tanggal 21 Juni 2015.
Emka,  Zainal  Arifin.  2005. Wartawan  Juga  Bisa Salah: Etika Pers dalam Terapan . Surabaya: JP Books.
----------------.  2007.  Wartawan  Seharusnya  Teper- caya. Surabaya: Alfina Primatama.
Haryatmoko.  2007.  Etika  Komunikasi:  Manipulasi Media,  Kekerasan  dan  Pornografi.  Yogyakarta: Kanisius.
Ishwara,  Luwi.  2005.  Catatan-catatan  Jurnalisme Dasar. Jakarta: Kompas.
Kovach,  Bill  &  Rosenstiel,  Tom.  2001.  Sembilan Elemen Jurnalisme. Jakarta: Pantau.
Lesmana,  Fanny.  2010.  Tesis:  Praktik  Peliputan Jurnalis  dan  Aplikasi  Kode  Etik  Wartawan (KEWI)  dalam  Kampanye  Pemilukada  Kota Surabaya 2010.
Meyer,  Philip.  2004.  The  Vanishing  Newspaper: Saving  Journalism  in  the  Information  Age. Columbia: University of Missouri Press.
Mulkan, Dede. 2011. Matinya Kode Etik Jurnalistik: Berdasarkan Studi Kasus di Metro TV dan TV One. Bandung: Arsad Press.
Rivers, William L. dan Cleve Mathews. 1994. Etika Media  Massa  dan  Kecenderungan  untuk Melanggarnya.  Jakarta:  PT  Gramedia  Pustaka Utama .
Rolnicki,  dkk.  2008. Pengantar  Dasar  Jurnalisme edisi kesebelas. Jakarta. Kencana.
Shoemaker,  Pamela.  J.  &  Stephen  D.  Reese.  1996.
Mediating  the  Message  2 nd edition. USA: Longman Publisher.
Sobur,  Alex.  2001. Etika  Pers:  Profesionalisme Dengan  Nurani. Bandung:  Humaniora  Utama Press.
Strentz,  Herbert.  1993.  Reporter dan  Sumber Berita. Jakarta: Gramedia.
Syah,  Sirikit.  2011.  Rambu-rambu  Jurnalistik:  Dari Undang-Undang  hingga  Hati  Nurani.  Yogya- karta: Pustaka Pelajar.
Tempo.co.  2010. http://nasional.tempo.co/read/ news/ 2010/12/01/173296013/inilah-keputusan-dewan- pers-soal-skandal-saham-krakatau-steel-itu, diakses tanggal 21 Juni 2015.
Tim  AJI  Surabaya.  2001. Amplop  Candu  Bagi  Jur- nalis. Surabaya. AJI Surabaya.