## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 7 Nomor 2, Agustus 2021 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

## Analisis Hukum Pelanggaran Utas Viral Kristen Gray Saat Pandemi Covid-19 Di Indonesia
Nur Hadiyati 1 , Aozora Ratu Pitaloka 2
Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia E-mail : 1851037.aozora@uib.edu
Info Artikel

## Abstract
Masuk: 1 Juni 2021 Diterima: 12 Juli 2021 Terbit: 1 Agustus 2021
Keywords:
Immigration, Gentrification, Bali, Law Enforcement, COVID-19 Pandemic. Immigration is defined as the movement of people to enter  a  country  with  the  intention  of  settling  and living in that country. Sourced from the website of the Ministry  of  Education  and  Culture  (Kemdikbud), people carrying out immigration activities are driven by several underlying factors, including the influence of economic inequality, social culture and education. Moreover,  when  the  world  is  declared  a  pandemic situation due to the COVID-19 outbreak, it becomes an  alternative  for  foreigners  to  continue  living  as immigrants.  This  affects  the  term  gentrification which means the process by which the character of poor urban areas is changed by people who are more financially  secure  by  people  who  move  there. Gentrification is believed to be an urban phenomenon that  has  a  negative  impact  on  society,  because foreigners can control ownership of property prices at  prices  that  are  much  cheaper  than  their  home countries. The case that will be discussed regarding this issue is a viral thread belonging to Kristen Gray who  promotes  immigration  activities  to  Bali  by circumventing  the  law  in  Indonesia.  Kristen  Gray  is proven  to  have  abused  the  visit  visa  by  generating income  while  in  Bali  without  paying  taxes  to  the Directorate  General  of  Taxes.  Kristen  Gray  also announced that Bali is an LGBT+ friendly place. The research  methods  in  this  study  use  normative  law with conceptual and juridical approaches, secondary
data  from  library  research  and  library  research techniques.
Abstrak
Kata kunci: Imigrasi, Gentrifikasi, Bali, Penegakan Hukum, Pandemi COVID-19.
Corresponding Author: Nur Hadiyati Imigrasi diartikan sebagai gerak pindah penduduk memasuki suatu Negara  dengan  maksud menetap dan melangsungkan kehidupan di Negara tersebut. Bersumber dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  (Kemdikbud),  orang  melakukan aktivitas  imigrasi  didorongi  beberapa  faktor  yang mendasari,  antara  lain  pengaruh  kesenjangan ekonomi,  kultur  budaya  sosial  dan  pendidikan. Terlebih lagi saat dunia dinyatakan situasi pandemi akibat  wabah  COVID-19,  menjadi  alternatif  WNA untuk  melanjutkan  hidup  sebagai  imigran.  Hal  ini berpengaruh  pada  istilah  gentrifikasi  yang bermakna  proses  di  mana  karakter  daerah perkotaan  yang  miskin  diubah  oleh  orang-orang yang lebih mapan secara finansial oleh orang yang pindah  ke  sana.  Gentrifikasi  diyakini  sebagai fenomena  perkotaan  yang  memberikan  dampak negatif  pada  masyarakat,  sebab  WNA  dapat menguasai  kepemilikan  harga  properti  dengan harga  yang  jauh  lebih  murah  dari  negara  asalnya. Kasus  yang  akan  dibahas  mengenai  permasalahan ini  adalah  utas  viral  milik  Kristen  Gray  yang mempromosikan  kegiatan  imigrasi  ke  Bali  dengan mengakali  hukum  di  Indonesia.  Kristen  Gray terbukti  telah  menyalahgunakan  visa  kunjungan dengan  cara  menghasilkan  pendapatan  selama  di Bali  tanpa  membayar  pajak  kepada  Direktorat Jenderal  Pajak.  Kristen  Gray  juga  mengumumkan Bali  merupakan  tempat  yang  ramah  LGBT+. Metode-metode  penelitian  dalam  penelitian  ini menggunakan hukum normatif dengan pendekatan konseptual  dan  yuridis,  data  sekunder  dari penelitian  kepustakaan  serta  teknik library research. @Copyright 2021.

## LATAR BELAKANG
Bali  merupakan  tempat  destinasi  terbesar  di  Indonesia  yang  dikunjungi  oleh wisatawan  nusantara  hingga  mancanegara.  Letak  yang  strategis  dan  perpaduan magis antara kultur budaya, aktivitas, alam, cuaca, kuliner, serta akomodasi yang indah membuat Bali dinilai menjadi tempat tujuan perjalanan wisata yang paling direkomendasikan saat berada di Indonesia. Hal ini diakui oleh berbagai situs web, portal  ulasan,  majalah  perjalanan,  media  sosial, video  blog  (vlog) hingga podcast. Oleh sebab itu, tidak heran Bali menjadi tempat destinasi yang populer dan banyak diminati  oleh  berbagai  khalayak.  Pertumbuhan  pariwisata  Bali  tiap  tahunnya dipengaruhi  oleh  aspek  keanekaragaman  budaya  yang  dipegang  teguh  oleh penduduknya.  Seni,  budaya  dan  adat  Bali  menjadi  daya  yang  menonjol  terhadap maksud  yang  ingin  dicapai  atas  hubungan  timbal  balik  antara  pariwisata  dan kebudayaan.  Pesona  yang  dimiliki  oleh  Bali  ini  mampu  menarik  para  wisatawan nusantara maupun mancanegara untuk berkunjung dan menikmati hal-hal yang ada di Bali.
Kedatangan wisatawan mancanegara membawa dampak yang positif terhadap penambahan pendapatan devisa negara. Namun, semenjak 11 Maret 2020 1 dimana situasi  dunia  diumumkan  secara  resmi  sebagai  pandemi  oleh  World  Health Organization  (WHO)  atau  Organisasi  Kesehatan  Dunia  atas  wabah  COVID-19, pemerintah  Indonesia  menerapkan  kebijakan-kebijakan  mengenai  upaya pencegahan penyebaran virus. Salah satu upaya tersebut adalah lockdown . Arti dari lockdown itu  sendiri  adalah  karantina  wilayah,  dimana  hal  itu  dilakukan  sebagai upaya untuk mengendalikan penyebaran virus. 2 Menunjuk pada elaborasi Presiden Joko Widodo, kegiatan dari lockdown yakni menutup akses masuk wilayah maupun keluar sepenuhnya, termasuk menutup sementara bandar udara I Gusti Ngurah Rai dengan  tujuan  menekan  laju  penyebaran  kasus  COVID-19  di  Bali.  Akibat  yang ditimbulkan dari penutupan sementara akses bandar udara tersebut membuat para wisatawan mancanegara di Bali saat itu terkendala untuk kembali ke negara asalnya dan  diharuskan  untuk  memperpanjang  keterangan  surat  izin  tinggal.  Bagi wisatawan mancanegara loyal ataupun warga Negara asing yang menikmati hidup di Bali menyatakan hal ini sesuai dengan harapannya, bahkan lebih baik. 3
Harapan lebih baik itu mengenai keindahan alam dan budaya serta biaya hidup yang  relatif  murah  jika  dibandingkan  dengan  biaya  hidup  di  negara  asalnya membuat para wisatawan mancanegara tidak masalah untuk berlama-lama tinggal di  Bali,  bahkan  tidak  sedikit  yang  memutuskan  untuk  melakukan  imigrasi. Pengertian  imigrasi  dalam  hal  ini  yakni  beralih  dengan  memasuki  suatu  Negara dengan  adanya niat  tujuan untuk menetap  dan bertahan hidup di  Negara tersebut. 4 Kutipan  dari  situs  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  (Kemdikbud) menyebutkan  perpindahan  wilayah  berupa  imigrasi  dilandaskan  oleh  berbagai
1 Andaka,  D.  (2020). Dampak  Pelarangan  Mudik  Akibat  Pandemi  Covid19  Terhadap  Bisnis  Angkutan Udara di Indonesia. Journal of Civil Engineering and Planning, 1(2), hlm. 117
2 Indonesia, S. F. D. B. N., Dewantara, D. A. W., & Khotimah, N. K. (2020). Paper Filsafat Pancasila Lockdown COVID-19 Ditinjau Dari Teori Filsafat, Pancasila.
3 Utama, I. G. B. R. (2013). Strategi menuju pariwisata Bali yang berkualitas. Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studies), 3(2). hlm. 78
4 Dirhamsyah, D., & Perdana, C. M. (2020). Proses Penanganan Keimigrasian Crew Asing Yang Bekerja Di Kapal Berbendera Asing pada PT. Snepac Shipping Cabang Batam. Journal of Maritime and Education (JME), 2(2), hlm. 114.
faktor,  antara  lain  ekonomi,  pendidikan  dan  sosial  budaya. 5 Hal  ini  berpengaruh pada istilah gentrifikasi yang bermakna proses di mana karakter daerah perkotaan yang miskin diubah oleh orang-orang yang lebih mapan secara finansial oleh orang yang  pindah  ke  sana.  Gentrifikasi  dipercaya  sebagai  fenomena  perkotaan  yang membawa dampak negatif pada masyarakat. 6 Peristiwa yang terjadi akan membuat warga negara asing (WNA) menguasai kepemilikan harga properti yang relatif lebih rendah  bagi  mereka  dibandingkan  dengan  negara  asalnya.  Bahayanya  akan berdampak  kepada  penduduk  setempat  yang  tidak  dapat  lagi  menjangkau  biaya hidup apabila harga properti tersebut menjulang tinggi.
Salah satu kasus viral menyangkut isu gentrifikasi dan keimigrasian adalah utas pemilik akun twitter @kristentootie yang bernama lengkap Kristen Gray. Utas yang diunggah  pada  tanggal  17  Januari  2021  olehnya  mendapat  perhatian  warganet sebab aksinya yang berusaha mengajak warga Negara asing (WNA) untuk mengikuti jejaknya  yaitu  melakukan  imigrasi  ke  Pulau  Bali  pada  masa  pandemi  COVID-19. Dalam utas tersebut, Kristen Gray menuliskan pendapatnya mengenai kenyamanan dan  keuntungan  yang  didapatkan  selama  tinggal  di  Bali,  yakni  antara  lain  biaya hidup yang murah, tidak pernah mempermasalahkan pajak dan keimigrasian, serta queer friendly atau ramah terhadap komunitas Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, Queer  (LGBTQ+).  Melalui  utas  tersebut  Kristen  Gray  mempromosikan e-book miliknya  berjudul “Our  Bali  Life  Is  Yours” yang  menerangkan  bagaimana  cara memasuki  Pulau  Bali  di  masa  pandemi  COVID-19  ini  melalui  agen  visa  dari  tim Kristen  Gray.  Dari  penjualan e-book nya yang dihargai senilai US $30  (tiga puluh dolar Amerika) ini telah menghasilkan pundi-pundi uang dari para peminatnya yang merupakan warga Negara asing. Padahal saat itu pemerintah sedang menerapkan kebijakan lockdown dan menutup sementara akses kedatangan warga Negara asing di Bali. Kristen Gray selanjutnya membuka jasa konsultasi via online seharga US $50 (lima puluh dolar Amerika) dengan durasi 45 menit.
Dapat dikatakan Kristen Gray telah mempromosikan kegiatan imigrasi ke Bali dengan  cara  yang  salah  bahkan  berusaha  mengakali  proses  hukum.  Jika permasalahan  seperti  ini  tidak  mendapat  penegakan  hukum  yang  tegas,  akan berdampak  juga  pada  fenomena  gentrifikasi.  Atas  dasar  permasalahan  inilah penelitian  ini  akan  berfokus  membahas  utas  akun  twitter  milik  Kristen  Gray berdasarkan  perspektif  hukum  yang  ada  di  Indonesia,  yakni  antara  lain;  dampak dari  gentrifikasi  yang  terjadi  di  Bali  dan  upaya  penegakan  hukum  yang  dapat dilakukan dalam menyikapi kasus Kristen Gray terkait informasi menyimpang yang mengajak WNA melakukan imigrasi ke Bali pada masa pandemi COVID-19.

## METODE PENELITIAN
5 KOMPAS.com.  (2021). Apa  itu  Migrasi,  Imigrasi,  Transmigrasi  dan  Emigrasi? , https://www.kompas.com/skola/read/2021/01/12/183828569/apa-itu-migrasi-imigrasi-transmigrasi-dan- emigrasi?page=all., diakses 31 Maret 2021.
6 Medha, A. N., & Ariastita, P. G. (2017). Pandangan Terhadap Fenomena Gentrifikasi dan Hubungannya dengan Perencanaan Spasial. Jurnal Teknik ITS, 6(2), C202-C205.
Metode  penelitian  yang  menjadi  patokan  dari  penelitian  ini  yaitu  hukum normatif  dengan  pendekatan  konseptual  dan  yuridis  terkait  upaya  Keimigrasian dan  Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  (Kanwil Kemenkumham)  Bali  dalam  menyikapi  pelanggaran  imigrasi  oleh  warga  Negara asing (WNA). Penelitian hukum normatif adalah kajian yang dilaksanakan dengan kaidah mengeksplorasi bahan pustaka atau data sekunder. Pendekatan konseptual yakni  memperhatikan  nilai-nilai  yang  terkandung  dalam  norma,  sedangkan pendekatan yuridis merupakan penelitian terhadap produk-produk hukum. 7 Jenis data  yang  digunakan  yakni  data  sekunder  yang  bersumber  dari  penelitian kepustakaan.  Teknik  pengumpulan  data  yang  dipakai  yakni  metode  penelitian pustaka (library  research), dimana  kajian  pustaka  dilakukan  untuk  mengolah, mengakumulasi,  menyatukan  berbagai  data  yang  diperoleh  melingkupi  bahan pustaka  yang  bersumber  dari  dokumen  resmi,  buku  ilmiah  serta  peraturan- peraturan  yang  berkaitan  dengan  kajian  ini.  Hasil  data  yang  telah  dikumpulkan kemudian  dipilah,  dijabarkan  secara  kualitatif  dan  dirangkum  secara  deskriptif dengan cara menerangkan, mengelaborasikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Kronologi Kasus Kristen Gray
Pada  awal  tahun  2021,  pemilik  akun  twitter  @kristentootie  menjadi  sorotan publik  atas  aksinya  yang  membuat  sebuah  utas  mengenai  ajakan  kepada  warga Negara asing (WNA) untuk melakukan imigrasi ke Bali seperti dirinya pada masa pandemi COVID-19 untuk meraup keuntungan pribadi. Utas yang dibuat tanggal 17 Januari  2021  tersebut  dimulai  dengan  kesan  positif  yang  menyebut  bahwa  Bali adalah tempat yang indah untuk mencari kedamaian hidup. Pemilik nama lengkap Kristen Antoinette Gray ini mengatakan tinggal di Bali adalah suatu impian nyata untuk  memiliki  kehidupan  mewah  dengan  modal  yang  sedikit.  Kristen  Gray membandingkan hal itu dari segi biaya tempat tinggalnya antara negara Amerika Serikat dan Pulau Bali, Indonesia. Menurut ungkapannya, untuk harga sewa tempat tinggal di Los Angeles sebesar US $1300, sedangkan di Bali hanya sebesar US $400. Dalam utas tersebut, Kristen Gray adalah seorang warga Negara Amerika Serikat yang sedang melakukan perjalanan ke Pulau Bali bersama kekasih wanitanya yang bernama  Saundra  Alexander  sejak  bulan  Desember  2019  perihal  ingin  mencari suasana baru setelah kehilangan pekerjaan di negara asalnya. Dengan menggunakan visa kunjungan, Kristen Gray dan Saundra Alexander berniat untuk menetap di Bali selama 6 (enam) bulan. Namun, memasuki semester pertama, dunia digemparkan oleh berita Corona Virus Disease (COVID-19) yang juga melanda Indonesia.
Coronaviruses  (CoV)  ialah  kelompok  dari  keluarga  virus  yang  menimbulkan berbagai macam penyakit mulai dari flu hingga penyakit berat layaknya Middle East Respiratory Syndrome (MERS-CoV) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS- CoV). 8 Pada tanggal 11 Maret 2020 telah diumumkan secara resmi sebagai situasi
7 Bahder Johan Nasution. Metode Penelitian Ilmu Hukum . (Bandung : Mandar Maju, 2008), 92
8 Mona,  N.  (2020). Konsep  isolasi  dalam  jaringan  sosial  untuk  meminimalisasi  efek  contagious  (kasus penyebaran virus corona di Indonesia) . Jurnal Sosial Humaniora Terapan, 2(2).
pandemi oleh World Health Organization (WHO) atau Organisasi Kesehatan Dunia. 9 Menyikapi hal itu, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk melakukan lockdown  sebagai  bentuk  upaya  memutus  mata  rantai  penyebaran  COVID-19. 10 Akibat  diberlakukan  kebijakan  tersebut  membuat  Kristen  Gray  dan  Saundra Alexander  tidak  dapat  pulang  ke  negara  asalnya  dalam  waktu  dekat.  Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di Bali, Kristen Gray bekerja sebagai digital nomad di bidang desain grafis. Seiring  berjalannya  waktu  mengenai  pekerjaannya tersebut, Kristen Gray telah menerbitkan sebuah e-book berjudul “Our Bali Life Is Yours” yang  menceritakan  bagaimana  cara  agar  dapat  mengikuti  jejaknya  yang sejahtera  selama  tinggal  di  Bali.  Dalam e-book nya  juga  disampaikan  bahwa  Bali adalah tempat yang ramah terhadap komunitas Lesbian Gay Bisexual Transgender Queer (LGBTQ + friendly). Harga  yang  dipasarkan  oleh  Kristen  Gray  mengenai e- book nya yakni US $30. Kristen Gray meraup keuntungan besar atas kesuksesan e- book tersebut dan beralih membuka jasa konsultasi online via Zoom seharga US $50 selama  45  menit  mengenai  jaminan  yang  akan  diberikan  oleh  tim  agen  visa-nya kepada WNA yang tertarik melakukan imigrasi ke Pulau Bali pada masa pandemi COVID-19.  Dalam  pengakuan  cuitan  Sandra  Alexander,  mereka  tidak  membayar pajak  karena  pekerjaannya  tidak  menghasilkan  rupiah  melainkan  dolar  Amerika. Setelah  utas  miliknya  viral  di  twitter,  Kristen  Gray  mendapat  kecaman  dari warganet karena perbuatannya merugikan negara. Kasus ini mendapat perhatian dari  Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  (Kanwil Kemenkumham) untuk segera diproses dan ditindaklanjuti.
[Gambar 1. Utas Kristen Gray, pemilik akun twitter @kristentootie]
9 Andaka,  D.  (2020). Dampak  Pelarangan  Mudik  Akibat  Pandemi  Covid19  Terhadap  Bisnis  Angkutan Udara di Indonesia. Journal of Civil Engineering and Planning, 1(2), hlm. 117
10 Nurhalimah, N. (2020). Upaya Bela Negara Melalui Sosial Distancing Dan Lockdown Untuk Mengatasi Wabah Covid-19 (Efforts to Defend the Country Through Social Distancing and Lockdown to Overcome the COVID-19 Plague). Available at SSRN 3576405 .
[Gambar 2. Pengakuan Saundra Alexander yang tidak membayar pajak selama tinggal di Bali]

## B. Analisis Kasus Kristen Gray
Menurut keterangan resmi dari Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil  Kumham)  Bali  telah  mengecek  data  WNA  Kristen  Gray  yang  masuk  ke wilayah  Indonesia sejak  tanggal  21  Januari  2020  pukul  23:04:54  WITA  melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Visa yang digunakan Kristen Gray adalah visa  kunjungan  dengan  maksud  berwisata  di  Pulau  Bali.  Orang  asing  yang melakukan  kegiatan  wisata  disebut  sebagai  wisatawan  asing  atau  disebut wisatawan mancanegara.
Deskripsi wisatawan mancanegara (wisman) berdasarkan United Nation World Tourism  Organization  (UNWTO)  yakni  tiap-tiap  orang  yang  mendatangi  suatu negara  di  luar  tempat  tinggalnya,  dengan  alasan  adanya  keperluan  tanpa mempunyai maksud untuk mencari penghasilan di tempat yang dikunjungi/didatangi  dan  lamanya  tersebut  tidak  melebihi  12  (dua  belas)  bulan. Definisi ini mengelompokkan tamu mancanegara, antara lain 11 :
1. Wisatawan ( tourist )
yakni tiap-tiap pendatang yang menempati sedikitnya dua puluh empat (24) jam,  namun  tidak  lebih  dari  dua  belas  (12)  bulan  di  tempat  yang  didatangi dengan tujuan kunjungan sebagai berikut:
a) liburan, olahraga dan rekreasi
b) misi,  menjumpai  keluarga  dan  kerabat,  bisnis,  menghadiri pertemuan,  konferensi,  kunjungan  dengan  maksud  kesehatan, menuntut ilmu, dan kepentingan agama.
2. Pelancong ( excursionist )
yakni  tiap-tiap  pendatang  yang  menetap  tidak  lebih  dari  24  (dua  puluh empat)  jam  di  tempat  yang  didatangi,  contohnya cruise  passenger dimana pendatang  yang  sampai  di  suatu  negara  menggunakan  perjalanan  kereta  api atau  kapal,  yang  mana  orang-orang  tersebut  tidak  menyewa  penginapan  di fasilitas akomodasi yang ada di negara bersangkutan).
11 Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Bali  (2021). Konsep  Dan  Definisi  Statistik  Kunjungan  Wisatawan Mancanegara , https://bali.bps.go.id/subject/16/pariwisata.html , Diakses 5 Februari 2021
Adapun  dalam  kasus  ini  bahwa  Kristen  Gray  melanggar  definisi  wisatawan mancanegara  karena  telah  menetap  di  Bali  selama  13  (tiga  belas)  bulan  sejak Desember  2019  sampai  Januari  2021.  Kristen  Gray  juga  telah  memperoleh penghasilan selama di Bali dengan bekerja sebagai digital nomad di bidang desain grafis . Digital Nomad adalah seorang yang mandiri (terhadap waktu dan tempat) yang  hidupnya  terhubung  dengan  tiga  sumber  daya  utama:  perangkat  seluler cerdas,  broadband,  dan  akses  cepat  ke  internet  yang  memungkinkan  komunikasi jarak jauh. 12 Penghasilan lain dari Kristen Gray adalah memasang jasa konsultasi online berdurasi  45  menit  dengan  tarif  USD  $50  atau  sekitar  Rp  703.500,-  (kurs Rp14.070  per  dollar  AS)  mengenai  upaya  menjadi  imigran  gelap  agar  dapat berimigrasi  ke  Bali  pada  masa  COVID-19.  Imigran  gelap  merupakan  status  orang yang memasuki wilayah tanpa surat izin yang sah. Pendapatan lain yang didapatkan oleh Kristen Gray yakni penjualan e-book miliknya yang dengan judul “Our Bali Life Is Yours” senilai USD $30 atau sekiranya Rp 422.000. Menurut pengakuan Kristen Gray  dalam  lansiran  kumparan.com  terdapat  50  orang  berstatus  Warga  Negara Asing (WNA) yang membeli e-book tersebut. 13
Untuk mendapatkan izin peredaran barang dagangan, Kristen Gray seharusnya membayar  pajak  penjualan e-book melalui  Direktorat  Jenderal  Pajak  Republik Indonesia (Ditjen Pajak RI). Hal ini juga berlaku untuk jasa konsultasi yang dipasang oleh Kristen Gray. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Kristen Gray terhitung dalam kategori subjek wajib pajak dalam negeri. Yang dimaksud subjek wajib pajak dalam negeri yakni Warga Negara Asing (WNA) atau Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal di Indonesia lebih  dari  183  hari  dalam  jangka  waktu  12  bulan  dan  mempunyai  niat  untuk bertempat tinggal di Indonesia.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dalam Pasal 1 berbunyi : “Keimigrasian adalah hal-ikwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah  Indonesia  dan  pengawasan  orang  asing  di  wilayah  Republik  Indonesia”. Oleh  karena  itu,  berdasarkan  undang-undang  ini  terkandung  unsur  pengaturan yang esensial, yakni antara lain : 1) Pengaturan mengenai lalu-lintas orang keluar, masuk, dan tinggal dari dan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia; dan 2) Pengaturan mengenai pengawasan orang asing di wilayah Republik Indonesia. 14 Berangkat  dari  penjabaran  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  pada  dasarnya keimigrasian itu ialah : “suatu rangkaian kegiatan dalam pemberian pelayanan dan penegakan hukum serta pengamanan terhadap lalu lintas keluar masuknya setiap orang dari dan ke dalam wilayah Republik Indonesia, serta pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing di wilayah Republik Indonesia.” 15
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan “Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis yang
12 Purgat,  Malgorzata  Bartosik.  (2018). Digital  Nomads-Entrepreneurship  or  New  Lifestyle? .  Polandia. Poznan University.
13 Kumparan. (21 Januari 2021). Ditjen Pajak Usut Jasa Konsultasi Masuk Bali yang Sempat Ditawarkan Kristen  Gray. https://kumparan.com/kumparannews/ditjen-pajak-usut-jasa-konsultasi-masuk-bali-yang- sempat-ditawarkan-kristen-gray-1v1NWiTrhpc/full , diakses pada 23 April 2021
14 Cahya, U. (2016). Peranan Imigrasi Terhadap Pencegahan Tindak Pidana Imigran Illegal Terkait Illegal Fishing  di  Perairan  Indonesia  (Studi  di  Kantor  Imigrasi  Kelas  II  Belawan)  (Doctoral  dissertation, Universitas Medan Area).
15 Abdullah Sfahriful, Memperkenalkan hukum Keimigrasian (Jakarta: Grafika Indonesia, 2003), hlm. 21
diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat  lain  yang  ditetapkan  oleh  Pemerintah  Repulik  Indonesia,  yang  memuat persetujuan bagi orang asing untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dan menjadi dasar pemberian Izin Tinggal.” Visa digolongkan menjadi 5 jenis, yaitu visa kunjungan, visa transit, visa bisnis, visa kerja dan visa pelajar. Perihal keterangan izin tinggal, surat dokumen berupa visa yang digunakan Kristen Gray untuk masuk ke  Bali  yakni  visa  kunjungan.  Ketentuan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  31  Tahun 2013 menjelaskan Izin Tinggal Visa Kunjungan diperuntukkan kepada Orang Asing yang  akan  melakukan  perjalanan  ke  wilayah  Indonesia,  selama  60  hari.  Visa tersebut dapat diperpanjang sampai  4 kali (4x30 hari), melalui Kantor Imigrasi. 16 Visa  kunjungan  tidak  diperkenankan  untuk  keperluan  mengenai  pekerjaan. Dalam hal ini Kristen Gray telah melanggar ketentuan visa yang diberikan dengan cara  menghasilkan  pendapatan  dari  penjualan e-book dan  jasa  konsultasi online . Pelanggaran mengenai visa kunjungan bagi WNA akan mengarah pada pasal tindak pidana  sesuai  keterangan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011  tentang Keimigrasian.
Atas perbuatan tersebut, Kristen Gray mendapat sanksi sesuai yang tercantum dalam  pasal  122  huruf  a  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011  tentang Keimigrasian, yaitu:
“Dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun  dan  pidana  denda paling  paling  banyak  Rp500.000.000,00  (lima  ratus  juta  rupiah):  a.  setiap  Orang Asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai  dengan  maksud  dan  tujuan  pemberian  Izin  Tinggal  yang  diberikan kepadanya; b. setiap orang yang menyuruh atau memberikan kesempatan kepada Orang Asing menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud atau tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya.” Kristen  Gray  memengaruhi  WNA  untuk  memasuki  wilayah  Bali  dengan  cara memanipulasi dokumen melalui tim agen visa kenalannya. Hal ini masuk ke dalam istilah  imigran  gelap,  dimana  kegiatan  tersebut  tanpa  izin  atau  ilegal  dan bertentangan  dengan  hukum  untuk  menetap  melewati  batas  berlakunya  izin tinggal,  tidak  terpenuhinya  serta  melanggar  persyaratan  untuk  masuk  ke  suatu wilayah. Imigran gelap terbagi menjadi tiga bentuk dasar, antara lain; 1) Melewati tapal batas secara ilegal; 2) Melewati tapal batas dengan cara yang resmi, namun memalsukan dokumen atau menggunakan dokumen resmi milik seseorang, serta menggunakan dokumen resmi dengan tujuan yang ilegal; dan 3) Tidak melapor dan memilih menetap meski telah habis masa berlaku sebagai imigran resmi.
Kristen  Gray  mengungkapkan  bahwa  Bali  merupakan  tempat queer  friendly . Maksud  dari queer  friendly adalah  sikap  ramah  terhadap  komunitas  Lesbian  Gay Biseksual  Transgender  Queer  (LGBTQ+).  Hal  ini  menuai  kontroversi  sebab  tentu bertentangan  dengan  kaidah  hukum  yang  hidup  di  Indonesia.  Indonesia  lahir dengan ideologi yang berlandaskan pancasila, yang berpegang teguh dari jiwa dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 17 LGBTQ+ melanggar nilai Ketuhanan YME dalam  Pancasila  sebab  eksistensi  komunitas  LGBTQ+  dianggap  sebagai  bentuk
16 Kedutaan  Besar  Republik  Indonesia,  di  Roma,  Italia.  (2018). Visa  Saat  Kunjungan . https://kemlu.go.id/rome/id/pages/visa_kunjungan/1193/etc-menu , diakses pada 23 April 2021
17 Harahap,  I.  T.  H.  (2018).  Kebijakan  Hukum  Pidana  dalam  Upaya  Menanggulangi  LGBT  (Lesbian, Biseksual, dan Transgender) Berbasis Pancasila. Masalah-Masalah Hukum, 47 (4), 400-412. Hlm. 401
perlawanan  terhadap  agama,  kodrat,  dan  nilai  yang  hidup  dalam  masyarakat. Perilaku  LGBT  merupakan  perbuatan  yang  melanggar  aturan  agama  dan  nilai kehidupan yang religius di dalam masyarakat Indonesia. 18 Maka dari itu pernyataan Kristen Gray ditentang oleh warganet dan Kemenkumham. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa hanya ada pria dan wanita, serta  pernikahan  sesama  jenis  tidak  dibenarkan. 19 Meskipun  komunitas  LGBTQ+ mempunyai hak yang sama seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 J mengenai Hak Asasi Manusia, namun tetap saja menuai kontroversi sebab tidak sesuai kaidah dan nilai yang terkandung dalam Pancasila.
Terkait upaya pencegahan kasus COVID-19, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  (Permenkumham)  Nomor  11  Tahun  2020 mengatur  tentang  Pelarangan  Sementara  Orang  Asing  Masuk  Wilayah  Negara Republik  Indonesia.  Dalam  Pasal  2  berbunyi:  “Melarang  sementara  Orang  Asing untuk memasuki/transit di Wilayah Indonesia.” Selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (1) menjelaskan isi pasal sebelumnya, yakni: “(1) Pelarangan sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  2  dikecualikan  terhadap:  a.  Orang  Asing  pemegang  Izin  Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap; b. Orang Asing pemegang Visa Diplomatik dan Visa Dinas; c. Orang Asing pemegang Izin Tinggal Diplomatik dan Izin Tinggal Dinas; d. Tenaga bantuan dan dukungan medis, pangan dan alasan kemanusiaan; e. Awak alat angkut; dan f. Orang Asing yang akan bekerja pada proyek strategis nasional.” Berdasarkan Surat Edaran Satuan Tugas Penagangan Covid-19 Nomor 2 Tahun 2021  tentang  Protokol  Kesehatan  Perjalanan  Internasional  Dalam  Masa  Pandemi Corona  Virus  Disease  2019  (COVID-19),  pada  poin  F  huruf  a  tentang  Protokol menerangkan bahwa: “Pelaku Perjalanan Internasional harus mengikuti ketentuan sebagai berikut: a. Menutup sementara masuknya Warga Negara Asing (WNA) dari semua  negara  ke  Indonesia.”. Selanjutnya  Kementrian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia (Kemenkumham) melalui Direktorat Jenderal Imigrasi telah mengeluarkan Surat  Edaran  Nomor:  IMI-0103.GR.01.01  Tahun  2021  tentang  Pembatasan Sementara  Masuknya  Orang  Asing  ke  Wilayah  Indonesia  dalam  Masa  Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

## 1. Dampak Gentrifikasi yang Terjadi di Bali Terkait Kasus Kristen Gray
Fenomena  gentrifikasi  pada  dasarnya  menimbulkan  dampak  yang  positif  dan negatif.  Adapun  dampak  atau  sisi  positifnya  yakni  gentrifikasi  merupakan  suatu proses yang mengedepankan upaya revitalisasi dan pembaruan wilayah perkotaan. Sebagian orang menganggap hal ini sebagai indikasi bermanfaat bagi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi sebab dengan adanya sebuah revitalisasi di kawasan perkotaan,  para  investor  akan  melirik  dan  tertarik  untuk  berinvestasi. 20 Potensi yang  ditimbulkan  akan  memajukan  kualifikasi  ekonomi  perkotaan  menuju  arah yang lebih baik.
Namun,  dilihat  langsung  dari  istilah  kata  gentrifikasi  yang  berarti  mengubah karakter daerah perkotaan yang ‘miskin’ oleh orang-orang mapan secara finansial,
18 Harahap, I. T. H. (2018). Loc. Cit
19 Asyari, F. (2018). “LGBT dan Hukum Positif Indonesia.” LEGALITAS , 2(2), hal. 58
20 Uzun, C.N. 2002. The Impact of Urban Renewal and Gentrification on Urban Fabric: Three Cases in Turkey. Middle East Technical University Ankara.
tentu pengertian ini berkonotasi negatif bagi Bali. Dalam hal ini dikatakan miskin sebab pendapatan Indonesia jauh lebih rendah dari pendapatan luar negeri. UMP dan UMK Bali hanya sekitar Rp2.500.000 s/d Rp2.700.000,- sehingga masyarakat mengkhawatirkan WNA akan menguasai kepemilikan properti di Bali. Dampak atau sisi  negatif  dari  gentrifikasi  lainnya  akan  melaratkan  sebagian  unsur  penduduk perkotaan  yaitu  masyarakat  marginal.  Gentrifikasi  acap  dianggap  sebagai kolonialisme  di  era  moderen 21 karena  tidak  hanya  merenggut  kemampuan masyarakat  lokal  dan  melemahkan  kondisi  ekonomi  saja,  tetapi  juga  terkait ketidakseimbangan kondisi rasial dan sosial. Gentrifikasi berpotensi menimbulkan perpindahan  masyarakat  kelas  bawah  ketika  masyarakat  kelas  menengah  atas menguasai sebuah kawasan, akibatnya terjadi menjulangnya harga properti, harga bahan baku dan jasa, serta harga sewa. Akhirnya secara perlahan masyarakat kelas bawah tidak sanggup bertahan dan memilih minggat. 22
Peristiwa gentrifikasi terhadap kasus Kristen Gray juga berkaitan dengan tren digital nomad, yang mana merupakan pekerjaan Kristen Gray selama di Bali. Digital Nomad adalah individu yang menggunakan teknologi dalam pekerjaannya dengan bekerja  di  lokasi  yang  berbeda. 23 Karakteristik digital  nomad yakni  pengembara digital  biasanya  dapat  bekerja  dari  berbagai  belahan  dunia  hanya  dengan  satu syarat yaitu ada akses internet. Mereka bekerja dari jarak jauh menggunakan alat- alat digital seperti cloud computing dan teknologi digital nirkabel. 24
Bertambahnya  WNA  yang  berimigrasi  di  Indonesia  membuat  dampak  dari gentrifikasi semakin besar. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia menjadi salah satu negara dengan nilai mata uang terhitung rendah. Atas dasar hal ini WNA pindah ke  Indonesia  agar  memperoleh  kehidupan  yang  lebih  baik.  Apabila  fenomena  ini terus berlanjut dibiarkan tanpa penerapan dan penegasan hukum yang kuat, tentu akan  merusak  tatanan  ekonomi  masyarakat  lokal  di  Bali. 25 Hal  yang  diakibatkan yakni  pengusiran  ekonomi  secara  tidak  resmi  terhadap  penduduk  yang berpendapatan rendah karena harga sewa, rumah, dan pajak properti meningkat, bahkan masyarakat terancam dari lingkungan mereka sendiri.
2. Upaya  Penegakan  Hukum  dalam  Menyikapi  Penyebaran  Informasi Menyimpang  oleh  Kristen  Gray  yang    Mengajak  WNA  Melakukan Imigrasi di Masa Pandemi COVID-19
Keamanan dalam negeri suatu negara adalah suatu keadaan yang diidentifikasi dengan  terjaminnya  ketertiban  masyarakat,  tegaknya  hukum  serta  teraturnya pelaksanaan  terhadap  perlindungan,  pelayanan  dan  pengayoman  kepada
21 Wharton,  J.L.  2008.  Gentrification:  The  New  Colonialism  in  the  Modern  Era.  Stevens  Institute  of Technology.
22 Annabel Noor Asyah, Handal Selarah Group. 2019. Gentrifikasi, Sebuah Fenomena Perkotaan dengan Dua Sisi. https://www.handalselaras.com/gentrifikasi-sebuah-fenomena-perkotaan-dengan-dua-sisi/ , diakses pada 11 April 2021
23 Purgat,  Ma ł gorzata  Bartosik.  (2018). Digital  Nomads-Entrepreneurship  or  New  Lifestyle? .  Polandia. Poznan University.
24 Mouratidis, Georgios. (2018). Digital Nomadism . Swedia. Lund University.
25 Ayurizka,  suara.com.  2021. Hubungan  Peristiwa  Gentrifikasi  dengan  Tren  Digital  Nomad https://yoursay.suara.com/news/2021/01/19/183257/hubungan-peristiwa-gentrifikasi-dengan-tren-digital- nomad, diakses pada 10 April 2021
masyarakat. 26 Soerjono Soekanto mengemukakan arti dari penegakan hukum yaitu perihal menyinkronkan ikatan nilai-nilai yang dipaparkan di dalam asas pedoman yang  benar  untuk  menciptakan,  mewujudkan,  menjaga  dan  mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. 27
Dalam  mengemban  tanggung  jawab  keimigrasian,  seluruh  aturan  itu  harus diteguhkan kepada tiap-tiap orang yang berada di wilayah hukum negara Republik Indonesia baik dari WNI maupun WNA dengan maksud memberi efek jera kepada para pelanggar tindak hukum yang ada di Indonesia, khususnya di wilayah Provinsi Bali.  Pentingnya  penegakan  hukum  keimigrasian  dikarenakan  berkaitan  erat dengan  kedaulatan  negara,  yang  mana  apabila  fondasi  terhadap  integritas hukumnya  kokoh  akan  berdampak  dihargai  serta  dihormati  oleh  negara-negara lain. Penegakan hukum keimigrasian terhadap WNA mengarah pada pokok perkara, antara  lain  identitas  WNA  yang  dipalsukan,  izin  tinggal  yang  disalahgunakan, dengan  ilegal  memasuki  wilayah,  adanya  razia/pemantauan,  dan  letak  geografi perbatasan keimigrasian.
Penegakan hukum terhadap Kristen Gray (WNA) yang melanggar administratif keimigrasian  di  Kantor  Imigrasi  Kelas  1  TPI  Denpasar  dilaksanakan  berdasarkan Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011  tentang  Keimigrasian.  Tindakan Administratif  Keimigrasian  adalah  sanksi  administratif  yang  ditetapkan  Pejabat Imigrasi  terhadap  Orang  Asing  di  luar  proses  pengadilan. 28 Tindakan  ini  bersifat non-litigasi,  yakni  suatu  tindakan  berupa  pengenaan  sanksi  di  luar  atau  tidak melalui  putusan  pengadilan/persidangan. 29 Termasuk  diantaranya  deportasi terhadap warga negara asing untuk keluar dari wilayah yurisdiksi negara kesatuan Republik  Indonesia,  seperti  visa  yang overstay ,  ijin  tinggal  yang  disalahgunakan, menjadi  imigran  gelap  dan  sebagainya. 30 Dalam  Pasal  75  Undang-Undang  No.6 Tahun  2011  tentang  Keimigrasian  menyebutkan  tindakan  administratif keimigrasian  adalah:  (1)  “Pejabat  imigrasi  berwenang  melakukan  Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau menghormati atau tidak menaati peraturan perundang- undangan; (2) Tindakan Administratif Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. Pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan; b. Pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin tinggal; c. Larangan untuk berada di  satu  atau  beberapa  tempat  tertentu  di  wilayah  Indonesia;  d.  Keharusan  untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia; e. Pengenaan biaya beban;  dan/atau  f.  Deportasi  dari  Wilayah  Indonesia;  dan  (3)  Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dapat juga dilakukan terhadap orang asing yang berada di Wilayah Indonesia karena berusaha menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara asalnya.”
26 Djamin, Awaloedin, Administrasi Kepolisian RI Menghadapi Tahun 2000 , (Lembang: Sanyata Sumasana Wira).
27 Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum , (Jakarta: Sinar Grafika,2006) Cet-1, hlm. 297
28 Heria Novarera. (2018). Pelanggaran Keimigrasian Yang Dilakukan Oleh Warga Negara Asing (WNA) (Studi Kasus Kantor Imigrasi Kelas I Jambi). Hlm. 35
29 Sihar  Sihombing,  Hukum  Keimigrasian  Dalam  Hukum  Indonesia,  (Bandung:  Nuansa  Aulia,  2013), Cetakan ke-1, hal. 64-65
30 Heria Novarera, op. cit. hlm. 36
Selanjutnya terdapat penjelasan dari tindakan administratif sesuai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 menyebutkan tindakan administratif bagi yang  melanggar  izin  tinggal  yakni  :  (1)  “Orang  asing  pemegang  izin  tinggal  yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam Wilayah Indonesia kurang dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu izin tinggal dikenai biaya beban sesuai denganketentuan  peraturan  perundang-undangan;  (2)  Orang  asing  yang  tidak membayar  biaya  beban  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dikenai  Tindakan Administratif  Keimigrasian  berupa  deportasi  dan  penangkalan;  (3)  Orang  asing pemegang  izin  tinggal  yang  telah  berakhir  masa  berlakunya  dan  masih  berada dalam  Wilayah  Indonesia  lebih  dari  60  (enam  puluh)  hari  dari  batas  waktu  izin tinggal  dikenai  Tindakan  Administratif  Keimigrasian  berupa  deportasi  dan penangkalan.”
Kemudian  berdasarkan  pasal  83  (b)  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011 tentang  Keimigrasian,  terkait  Tindakan  Paksa  Mengeluarkan  Orang  Asing (Deportase) menyebutkan: “(1) Pejabat Imigrasi berwenang menempatkan Orang Asing dalam Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi jika Orang Asing tersebut:
a. berada  di  Wilayah  Indonesia  tanpa  memiliki  Izin  Tinggal  yang  sah  atau memiliki Izin Tinggal yang tidak berlaku lagi;
b. berada di Wilayah Indonesia tanpa memiliki Dokumen Perjalanan  yang sah;
c. dikenai  Tindakan  Administratif  Keimigrasian  berupa  pembatalan  Izin Tinggal karena melakukan perbuatan yang bertentangan   dengan peraturan perundang-undangan atau mengganggu keamanan  dan ketertiban umum;
d. menunggu pelaksanaan Deportasi; atau
e. menunggu  keberangkatan  keluar  Wilayah  Indonesia  karena  ditolak pemberian Tanda Masuk.”
Adapun upaya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Bali  selaku  penegak  hukum  dalam  menyikapi  kasus  cuitan  akun  twitter @kristentootie  (Kristen  Gray)  yakni  menerbitkan  Siaran  Pers  Nomor: W20.HM.01.02-595  tertanggal  19  Januari  2021.  Isi  surat  siaran  pers  tersebut mengenai  upaya  tindak  lanjut  yang  dilakukan  Kemenkumham  adalah  sebagai berikut; 1) “Warga negara Amerika atas nama Kristen Antoinette Gray  dikenakan Tindakan  Administratif  Keimigrasian  berupa  pendeportasian  (pengusiran) sebagaimana  tersebut  pada  pasal  75  ayat  1  dan  ayat  2  huruf  f  Undang-undang Nomor  6  Tahun  2011  tentang  Keimigrasian;  dan  2)  Berkaitan  proses pendeportasian,  untuk  sementara  warga  negara  Amerika  atas  nama  Kristen Antoinette  Gray  ditempatkan  di  Ruang  Detensi  Kantor  lmigrasi  Kelas  ITPI Denpasar.”  Atas  peristiwa  yang  terjadi,  terdapat  alasan  pelaksanaan  tindakan administrasi  keimigrasian  dalam  Undang-Undang  Keimigrasian  kepada  Kristen Gray  dikarenakan  sebagai  berikut:  1)  Melakukan  kegiatan  yang  berbahaya  atau patut  diduga  berbahaya  bagi  keamanan  dan  ketertiban  umum;  dan  2)  Tidak menghormati atau menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## PENUTUP Kesimpulan
Imigrasi  diartikan  sebagai  gerak  pindah  penduduk  memasuki  suatu  Negara dengan    maksud  menetap  dan  melangsungkan  kehidupan  di  Negara  tersebut. Bersumber  dari  situs  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  (Kemdikbud), orang  melakukan  aktivitas  imigrasi  didorongi  beberapa  faktor  yang  mendasari, antara lain pengaruh kesenjangan ekonomi, kultur budaya sosial dan pendidikan. Hal  ini  berpengaruh  pada  istilah  gentrifikasi  yang  bermakna  proses  di  mana karakter daerah perkotaan yang miskin diubah oleh orang-orang yang lebih mapan secara  finansial  oleh  orang  yang  pindah  ke  sana.  Gentrifikasi  diyakini  sebagai fenomena  perkotaan  yang  memberikan  dampak  negatif  pada  masyarakat,  sebab WNA dapat menguasai kepemilikan harga properti dengan harga yang jauh lebih murah  dari  negara  asalnya.  Bahayanya  akan  berdampak  kepada  penduduk setempat  yang  tidak  dapat  lagi  menjangkau  biaya  hidup  apabila  harga  properti tersebut menjulang tinggi.
Mengajak para WNA untuk memasuki wilayah Bali di masa pandemi COVID-19 dengan  cara  ilegal  merupakan  aksi  pelanggaran  imigrasi.  Tindakan  Administratif Keimigrasian adalah sanksi administratif yang ditetapkan Pejabat Imigrasi terhadap Orang Asing di luar proses pengadilan. Tindakan ini bersifat non-litigasi, yakni suatu tindakan  berupa  pengenaan  sanksi  di  luar  atau  tidak  melalui  putusan pengadilan/persidangan. Kristen Gray dideportasi karena dinilai sebagai perbuatan yang  meresahkan  sebab  mempromosikan  kegiatan  imigrasi  ke  Bali  dengan  cara yang salah. Informasi yang disebarkan juga tidak benar, bahwa Bali adalah tempat yang  mendukung  LGBTQ+.  Hal  ini  bertentangan  dengan  ideologi  Pancasila  sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Tidak ada satu agamapun yang mengajarkan perilaku menyimpang  seksual.  Adapun  upaya  penegakan  hukum  yang  dilakukan  negara dalam  menyikapi  kasus  Kristen  Gray  dengan  memberikan  tindakan  administratif keimigrasian berupa deportasi selama 6 bulan dari wilayah Bali, Indonesia.

## Saran
Penegak hukum di Indonesia harus mempertegas Undang-Undang Nomor 6 Tahun  2011  tentang  Keimigrasian  agar  tidak  ada  lagi  Warga  Negara  Asing  yang mencuri celah itikad buruk untuk mendatangi wilayah Indonesia dengan cara ilegal dan  tidak  sesuai  hukum.  Pejabat  imigrasi  di  Indonesia  diharapkan  mampu menerapkan syarat kedatangan WNA di Indonesia dengan menggunakan protokol kesehatan  berupa  dokumen  perjalanan  seluler  berupa  sertifikat  digital  tes  dan vaksinasi COVID-19, tes PCR, Antigen, serta melakukan masa karantina selama 14 hari setelah kedatangan, seperti yang diterapkan di Negara Singapura sebelumnya. Pejabat  imigrasi  di  Indonesia  juga  diharapkan  membuat  regulasi  kepada  WNA terkait nominal uang yang dibawa selama mengunjungi wilayah Indonesia. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi lagi kasus seperti Kristen Gray yang bekerja di bawah naungan visa kunjungan demi memenuhi kebutuhan hidup mewah di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah Sfahriful, Memperkenalkan hukum Keimigrasian (Jakarta: Grafika Indonesia, 2003)
Andaka, D. (2020). Dampak Pelarangan Mudik Akibat Pandemi Covid19 Terhadap Bisnis Angkutan Udara di Indonesia. Journal of Civil Engineering and Planning, 1(2), 116-129.
Annabel Noor Asyah, Handal Selarah Group. 2019. Gentrifikasi, Sebuah Fenomena Perkotaan dengan Dua Sisi. https://www.handalselaras.com/gentrifikasi- sebuah-fenomena-perkotaan-dengan-dua-sisi/, diakses pada 11 April 2021. Asyari, F. (2018). “LGBT dan Hukum Positif Indonesia.” LEGALITAS, 2(2). Ayurizka, suara.com. 2021. Hubungan Peristiwa Gentrifikasi dengan Tren Digital Nomad https://yoursay.suara.com/news/2021/01/19/183257/hubungan- peristiwa-gentrifikasi-dengan-tren-digital-nomad, diakses pada 10 April 2021.
Badan Pusat Statistik Provinsi Bali (2021). Konsep Dan Definisi Statistik Kunjungan Wisatawan Mancanegara, https://bali.bps.go.id/subject/16/pariwisata.html, Diakses 5 Februari 2021 Bahder Johan Nasution. Metode Penelitian Ilmu Hukum. (Bandung : Mandar Maju, 2008)
Indonesia, S. F. D. B. N., Dewantara, D. A. W., & Khotimah, N. K. (2020). Paper Filsafat Pancasila Lockdown COVID-19 Ditinjau Dari Teori Filsafat, Pancasila. Cahya, U. (2016). Peranan Imigrasi Terhadap Pencegahan Tindak Pidana Imigran Illegal Terkait Illegal Fishing di Perairan Indonesia (Studi di Kantor Imigrasi Kelas II Belawan) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
Dirhamsyah, D., & Perdana, C. M. (2020). Proses Penanganan Keimigrasian Crew Asing Yang Bekerja Di Kapal Berbendera Asing pada PT. Snepac Shipping Cabang Batam. Journal of Maritime and Education (JME), 2(2).
Djamin, Awaloedin, Administrasi Kepolisian RI Menghadapi Tahun 2000, (Lembang: Sanyata Sumasana Wira).
Harahap, I. T. H. (2018). Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Menanggulangi LGBT (Lesbian, Biseksual, dan Transgender) Berbasis Pancasila. Masalah- Masalah Hukum, 47(4), 400-412.
Heria Novarera. (2018). Pelanggaran Keimigrasian Yang Dilakukan Oleh Warga Negara Asing (WNA) (Studi Kasus Kantor Imigrasi Kelas I Jambi). Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika,2006) Cet-1, hlm. 297 Kedutaan Besar Republik Indonesia, di Roma, Italia. (2018). Visa Saat Kunjungan. https://kemlu.go.id/rome/id/pages/visa_kunjungan/1193/etc-menu, diakses pada 23 April 2021
KOMPAS.com. (2021). Apa itu Migrasi, Imigrasi, Transmigrasi dan Emigrasi? https://www.kompas.com/skola/read/2021/01/12/183828569/apa-itu- migrasi-imigrasi-transmigrasi-dan-emigrasi?page=all., diakses 31 Maret 2021.
Kumparan. (21 Januari 2021). Ditjen Pajak Usut Jasa Konsultasi Masuk Bali yang Sempat Ditawarkan Kristen Gray. https://kumparan.com/kumparannews/ditjen-pajak-usut-jasa-konsultasi- masuk-bali-yang-sempat-ditawarkan-kristen-gray-1v1NWiTrhpc/full, diakses pada 23 April 2021
Medha, A. N., & Ariastita, P. G. (2017). Pandangan Terhadap Fenomena Gentrifikasi dan Hubungannya dengan Perencanaan Spasial. Jurnal Teknik ITS, 6(2),
C202-C205.
Mona, N. (2020). Konsep isolasi dalam jaringan sosial untuk meminimalisasi efek contagious (kasus penyebaran virus corona di Indonesia). Jurnal Sosial Humaniora Terapan, 2(2).
Mouratidis, Georgios. (2018). Digital Nomadism. Swedia. Lund University. Nurhalimah, N. (2020). Upaya Bela Negara Melalui Sosial Distancing Dan Lockdown Untuk Mengatasi Wabah Covid-19 (Efforts to Defend the Country Through Social Distancing and Lockdown to Overcome the COVID-19 Plague). Available at SSRN 3576405.
Purgat, Malgorzata Bartosik. (2018). Digital Nomads-Entrepreneurship or New Lifestyle?. Polandia. Poznan University.
Sihar Sihombing, Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia, (Bandung:
Nuansa Aulia, 2013), Cetakan ke-1.
Utama, I. G. B. R. (2013). Strategi menuju pariwisata Bali yang berkualitas. Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studies), 3(2).
Uzun, C.N. 2002. The Impact of Urban Renewal and Gentrification on Urban Fabric: Three Cases in Turkey. Middle East Technical University Ankara. Wharton, J.L. 2008. Gentrification: The New Colonialism in the Modern Era. Stevens Institute of Technology.