Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 2, No. 1 – Februari 2021, Hal. 22-26| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3045.22-26

## PERAN TP4D KEJAKSAAN NEGERI DENPASAR DALAM MENGAWAL PEMBANGUNAN DAERAH DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Ni Ketut Puput Cahyaningsih, I Gusti Bagus Suryawan, I Nengah Laba Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia cahyaningsihpuput@gmail.com

## Abstrak
Penerapan  kebijakan  strategis  pemberantasan  korupsi  melalui  penindakan  saja  tidak  akan  berhasil  tanpa dibarengi  upaya  pencegahan  sebagai  bentuk  penyadaran  bagi  masyarakat  akan  bahaya  korupsi  yang  pada akhirnya  membangkitkan  semangat  antikorupsi  diseluruh  lapisan  masyarakat.  Intruksi  Jaksa  Agung  Nomer: INS-001/JA/10/2015  tentang  pembentukan  dan  pelaksanaan  tugas  Tim  Pengawal  Pengamanan  Pemerintahan Dan Pembangunan Pusat maupun Daerah (TP4D). Pembentukan Tim ini dimaksudkan untuk pengamanan dan pengawalan  pemerintah  dalam  pelaksanaan  pembangunan  proyek  strategis  agar  berhasil  maksimal  dan  untuk mencegah  terjadinya  tindak  pidana  korupsi.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  peran  Tim  Pengawal Pengamanan  Pemerintahan  dan  Pembangunan  Daerah  (TP4D)  Kejaksaan  Negeri  Denpasar  dalam  upaya mencegah tindak pidana korupsi dan untuk mengetahui hambatan yang dialami oleh Tim Pengawal Pengamanan Pemerintahan  dan  Pembangunan  Daerah  (TP4D)  Kejaksaan  Negeri  Denpasar  dalam  mengawal  pembangunan daerah.  Metode  penelitian  yang  digunakan  yaitu  metode  penelitian  yuridis  empiris  dan  menggunakan  teknik purposive.  Hasil  analisis  menunjukan  bahwa  berdasarkan  wawancara  kepada  Kepala  Seksi  Bidang  Intelijen Kejaksaan  Negeri  Denpasar,  Kasubsi  Ekonomi  Keuangan  dan  Pembangunan  Strategis  beserta  Kasubsi Penyidikan  dapat  disimpulkan:  (1)  Peran  TP4D  Kejaksaan  Negeri  Denpasar  dalam  mencegah  tindak  pidana korupsi  diantaranya  memberikan  masukan-masukan,  saran,  pendapat  (legal  opinion)  terhadap  jalannya  proyek pembangunan pemerintah daerah agar tidak terjadinya penyalahgunaan wewenang (2) Hambatan yang dialami TP4D  Kejaksaan  Negeri  Denpasar  dalam  mengawal  pembangunan  di  Kota  Denpasar  terdapat  dua  hambatan diantaranya hambatan teknis dan hambatan yuridis.
Kata Kunci : Tim TP4D, Pencegahan, Korupsi

## Abstract
The  implementation  of  strategic  policies  to  eradicate  corruption  through  prosecution  alone  will  not  succeed without  being  accompanied  by  preventive  efforts  as  a  form  of  awareness  for  the  public  about  the  dangers  of corruption which ultimately arouses the spirit of anti-corruption throughout society. Instruction of the Attorney General  Number:  INS-001  /  JA  /  10/2015  regarding  the  formation  and  implementation  of  the  duties  of  the Central and Regional Government Security Guard and Development Team (TP4D). The formation of this team is  intended  to  safeguard  and guard  the  government  in  the implementation  of  strategic project  development  so that it will be maximally successful and to prevent the occurrence of criminal acts of corruption. This study aims to determine the role of the Regional Government and Regional Development Security Guard Team (TP4D) in the  effort  to  prevent  criminal  acts  of  corruption  and  to  find  out  the  obstacles  experienced  by  the  Regional Government and Regional Development Security Guard Team (TP4D) in guarding regional development. The research method used is juridical empirical research method and using purposive technique. The results of the analysis  show  that  based  on  interviews  with  the  Head  of  the  Intelligence  Section  of  the  Denpasar  District Prosecutor's Office, the Head of the Financial Economics and Strategic Development Sub-Department and the Investigation Sub-Section Head, it can be concluded that: (1) The role of TP4D Denpasar District Prosecutor's Office in preventing criminal acts of corruption includes providing inputs, suggestions, opinions ( legal opinion) on  the  course  of  local  government  development  projects  so  that  there  is  no  abuse  of  authority  (2)  Obstacles experienced  by  the  Denpasar  District  Prosecutor's  TP4D  in  guarding  development  in  Denpasar  City  are  two obstacles including technical obstacles and juridical obstacles.
Keywords: TP4D Team, Prevention, Corruption

## I. PENDAHULUAN
Di  semua  Negara  di  dunia  mengalami  permasalahn  atau  kasus  korupsi  tidak  terkecuali  Indonesia. Dalam  rangka  melaksanakan  Keputusan  Jaksa  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  152  tahun  2015 tentang  Pembentukan  TP4P  dan  TP4D  maka  Kejaksaan  Republik  Indonesia  mengeluarkan  Intruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 001 tahun 2015 Pembentukan dan Pelaksanaan Tugas TP4P dan  TP4D  disebabkan  karena  pada  tahun  2015  lalu  penyerapan  anggaran  yang  dialami  oleh pemerintah  pusat  maupun  daerah  sangat  rendah  dikarenakan  banyak  pejabat  daerah  yang  takut dipidanakan apabila salah atau menyimpang dalam menggunakan anggarannya. Tindakan para pejabat dalam mengelola keungan perlu di awasi karena tanpa pengawasan pejabat dapat melakuan korupsi. Korupsi adalah sebuah tindakan penggelapan uang yang bukan miliknya ( Siahaan, 2013 ).
Dengan  dibentuknya  TP4D  diharapkani  setiap  pejabat  daerah  dari  Satuan  Kerja  Perangkat Daerah (SKPD) bisa meminta pendampingan untuk penggunaan anggaran keuangan daerah sehingga semuanya  bisa  tepat  sasaran  dan  program  pembangunan  dapat  berjalan  dengan  baik.  Dimana pendampingan  yang  diberikan  oleh  TP4D  kepada  SKPD  ini  sampai  pada  pengawasan  hasil pembangunan yang dilakukan.
Berkaitan  dengan  upaya  untuk  pencegahan  korupsi,  berikut  ini  beberapa  penelitian  terdahulu telah mengkaji tentang bagaimana korupsi  bisa dicegah sekaligus fakta-fakta tentang kasus korupsi, seperti  penelitian  yang  dilakukan  oleh Bandeira  (2013);  Lewis  &  Hendrawan  (2019);  Locatelli, Mariani, Sainati, & Greco (2017); Márquez (2015); Peerthum, Gunputh, & Luckho (2020); Widojoko (2017) . Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran TP4D Kejaksaan Negeri  Denpasar  dalam  upaya  pencegahan  Tindak  Pidana  Korupsi  dan  untuk  mengetahui  hambatan yang dihadapi oleh TP4D Kejaksaan Negeri Denpasar dalam mengawal pembangunan daerah di Kota Denpasar.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Empiris. Sumber bahan hukum yang digunakan ada dua bentuk yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data Primer meliputi data dan wawancara yang  berkaitan  dengan  Tim  Pengawal  Pengamanan  Pemerintahan  dan  Pembangunan  Daerah Kejaksaan Negeri Denpasar sedangkan untuk sumber data sekunder meliputi UUDNRI 1945, UU No 16  tahun  2004  tentang  Kejaksaan  RI,  Keputusan  Jaksa  Agung  Nomor:  KEP-152/A/JA/10/2015  dan Intruksi  Jaksa  Agung  Nomor:  INS-001/A/JA/10/2015.  Lokasi  Penelitian  ini  dilakukan  di  Kejaksaan Negeri  Denpasar  Tipe  A  untuk  rayon  Denpasar  yang  beralamat  di  Jalan  PBn.  Sudirman  No.  3 Denpasar  –  Bali.  Teknik  pengumpulan  data  yang  diterapkan  yaitu  teknik  studi  kepustakaan  melalui data  data  dokumen  dan  teknik  lapangan  yang  dilakukan  dengan  wawancara  ( Suratman  &  Philips Dillah,  2012 ).  Kemudian,  teknik  pengolahan  dan  analisis  data  yang  disajikam  secara  deskriptif kualitatitif yaitu dilakukan dengan menggambarkan data yang dihasilkan dalam bentuk uraian kalimat atau penjelasan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Peran TP4D Kejaksaan Negeri Denpasar dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Kepala  Seksi  Intelijen  Kejaksaan  Negeri  Denpasar,  I  Made Agus Sastrawan, SH., di Kejaksaan Negeri Denpasar tanggal 4 November 2018. Sebelum membahas peran Tim TP4D ini, secara filosofi TP4D dibentuk merupakan program Nawacita dari Presiden Joko Widodo  yang  didasari  dengan  Intruksi  Presiden  Nomor  7  tahun  2015  tentang  Aksi  Pencegahan  dan Pemberantasan Korupsi. Sehingga dibentuklah TP4D  berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia  Nomor:  KEP-152/A/JA/10/2015  tentang  Pembentukan  Tim  Pengawal,  Pengaman Pemerintahan  dan  Pembangunan  (TP4),  maka  Kejaksaan  Republik  Indonesia  juga  mengeluarkan Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: INS-001/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan dan Pelaksanaan  Tugas  Tim  Pengawal,  Pengaman  Pemerintahan  dan  Pembangunan  Pusat,  yang selanjutnya  disingkat  menjadi  (TP4P)  dan  Daerah  (TP4D).  Dalam  hal  ini  TP4D  Kejaksaan  Negeri Denpasar  memiliki  peran  memberikan  masukan-masukan,  saran,  pendapat  hukum  (Legal  Opinion) terhadap  jalannya  proyek  pembangunan  pemerintah  daerah  untuk  mencegah  adanya  keragu-raguan, penyalahgunaan  wewenang  dari  pemerintah  dalam  menyalurkan  anggarannya  terhadap berlangsungnya  proyek  pembangunan  strategis  di  lapangan.  Selain  itu  TP4D  Kejaksaan  Negeri Denpasar  juga  berperan  melakukan  pengawalan  dan  pengamanan  dalam  setiap  tahapan  program
pembangunan  dari  awal  sampai  akhir  untuk  mencegah  terjadinya  permasalahan  hukum  sehingga pembangunan  pemerintah  daerah  dapat  berjalan  tepat  mutu,  tepat  sasaran,  tepat  waktu  dan  dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.
Adapun  bentuk-bentuk  pengawalan  yang  dikawal  oleh  Tim  Pengawal  Pengamanan Pemerintahan  dan  Pembangunan  Daerah  (TP4D)  Kejaksaan  Negeri  Denpasar  adalah  pembangunan yang  menggunakan  APBD,  APBN  yang  menggunakan  keuangan  negara  baik  itu  BUMN,  BUMD, maupun organisasi pemerintah lainnya melalui pengawalan dan pengamanan antara lain: Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar sebanyak 5 proyek (Proyek Pembangunan Gedung Lantai  III  SDN  5  Dangin  Puri,  Proyek  Pembangunan  Gedung  Lantai  III  SDN  4  Sesetan,  Proyek Pembangunan  Gedung  Lantai  III  SDN  7  Sesetan,  Proyek  Pembangunan  Gedung  Lantai  III  SDN  2 Pedungan,  Proyek  Pembangunan  Gedung  Lantai  III  DisDikpora  Kota  Denpasar),  Pada  Dinas Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  Kota  Denpasar  sebanyak  9  proyek  (Proyek  Pembangunan Pasar  Badung  Kota  Denpasar,  Proyek  Pembangunan  Gedung  Balai  Budaya  Kota  Denpasar,  Proyek Peningkatan  Jalan  Buana  Raya  di  Kecamatan  Denpasar  Barat,  Proyek  Peningkatan  Jalan  dan Pembuatan  Trotoar  Jalan  Suwung  Batan  Kendal  dan  Jalan  Pemelis  di  Kecamatan  Denpasar  Selatan, Proyek  Penigkatan  Struktur  Jalan  dan  Pembuatan  Trotoar  ruas  Jalan  Pulau  Kawe  di  Kecamatan Denpasar Barat, Proyek Peningkatan Kapasitas Jalan dan Pembuatan Trotoar Jalan Pulau Singkep di Kecamatan  Denpasar  Selatan,  Proyek  Peningkatan  Jalan  dan  Pembuatan  Trotoar  Jalan  Noja  di Kecamatan Denpasar Timur, Proyek Penataan Tukad Badung Lanjutan, Proyek Pembangunan DSDP Tahap  II  di  Pemogan  dan  Sekitarnya),  Pada  Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan  Kota  Denpasar sebanyak  1  proyek  (Proyek  Pembangunan/Revitalisasi  fisik  Pasar  Kerta  Waringin  Sari,  Desa Pakraman  Anggabaya,  Kelurahan  Penatih,  Kecamatan  Denpasar  Timur),  Pada  Sekretariat  Dewan Perwakilan  Rakyat  Kota  Denpasar  sebanyak  1  proyek  (Proyek  Pengadaan  Meubelair  dan  Pakaian Dinas DPRD Kota Denpasar).

## 2. Hambatan  yang  Dialami  Tim  TP4D  dalam  Mengawal  Pembangunan  Daerah  Di  Kota Denpasar
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  I  Kadek  Wahyudi  Ardika,  SH  selaku  Kepala  Sub  Seksi Penyidikan  Tindak  Pidana  Khusus  di  Kejaksaan  Negeri  Denpasar  pada  tanggal  10  Desember  2018 mengenai  hambatan-hambatan  yang  dihadapi  oleh  Tim  Pengawal  Pengamanan  Pemerintahan  dan Pembangunan Daerah atau yang disingkat menjadi (TP4D) Kejaksaan Negeri Denpasar secara teknis di  lapangan  merupakan  suatu  halangan  atau  rintangan  melaksanakan  tugas  wewenang  dalam pendampingan  dan  pengawalan  proses  pembangunan,  hambatan-hambatannya  terdiri  dari  hambatan yuridis  dan  hambatan  teknis  (hambatan  dilapangan).  Adapun  hambatan-hambatan  teknis  yang dihadapi dihadapi oleh Tim TP4D Kejaksaan Negeri Denpasar meliputi:
1 Keterbatasan personil sehingga ada beberapa proyek yang tidak berlanjut di monitoring Jumlah Jaksa di Kejaksaan Negeri Denpasar terdiri dari kurang lebih 30 orang yang tersebar di beberapa bidang, di bidang Intelijen jumlah Jaksa yang ada 6 orang beserta Kepala Seksi Intelijen.  Sehingga  dari  jumlah  proyek  yang  dimohonkan  pemerintah  Kota  Denpasar  tidak sebanding  kadang  kala  1  orang  bisa  mendampingi  5  proyek  pembangunan  hal  tersebut  Tim TP4D  Kejaksaan  Negeri  Denpasar  dalam  melakukan  monitoring  dan  evaluasi  bersamaan tidak  maksimal.  Untuk  mengurangi  hal  tersebut  Tim  TP4D  Kejaksaan  Negeri  Denpasar memprioritaskan mana proyek yang dianggap proyek strategis yang memiliki nilai besar dan rentan  terjadinya  tindak  pidana  korupsi  maka  itu  yang  difokuskan  diberikan  pendampingan oleh TP4D Kejaksaan Negeri Denpasar.
2 Keterbatasan biaya
Keterbatasan  biaya  yang  menjadi  hambatan  yang  dialami  oleh  TP4D  Kejaksaan  Negeri Denpasar  disebakan  karena  pembiayaan  terhadap  Tim  TP4D  melali  DIPA  jumlahnya  kecil, sehingga  dalam  melakukan  monitoring  dan  evalusi  di  lapangan  Tim  TP4D  tidak diperkenankan  untuk  menerima  sesuatu  apapun  dari  pihak  pemerintah  daerah,  kontraktor proyek dan dari pejabat proyek lainnya.
3 Terpecahnya fokus personil dengan tugas dan tanggung jawab lain (Multi Tugas) Terpecahnya fokus personil dengan tugas dan tanggung jawab lain (Multi Tugas) disebabkan karena  keanggotaan  Tim  TP4D  Kejaksaan  Negeri  Denpasar  terdiri  dari  Jaksa  Bidang Intelijen, Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), dan Bidang Tindak Pidana Khusus
dimana tugas Jaksa bukan hanya harus terfokus pada tugas menjalankan pengawalan proyek saja  akan  tetapi  jaksa  memiliki  tugas  untuk  memberikan  penegakan  hukum  lainnya  dan menjalankan  persidangan  ini  dapat  menyebabkan  terpecahnya  focus  personil  tugas  dan tanggung jawab dalam melakukan pengawalan pengamanan pemerintahan dan pembangunan daerah.
4 Kekhawatiran jika hasil pelaksanaan tugas tidak sinkron dengan hasil audit BPK dan Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)
Pada  awalnya,  kekhawatiran  Jaksa  Tim  TP4D  sudah  memberikan  monitoring  dan  evaluasi saran, pendapat hukum ( legal opinion ) A, ternyata dilapangan tidak dilakukan A akan tetapi berita  acara  yang  disarankan  dengan  dokumentasi  tidak  dilaksananakan.  Otomatis  menjadi berbeda dengan hasil audit BPK dan Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) menjadi kekhawatiran  Tim  TP4D  sehingga  nanti  dipandang  tidak  wajar.  Untuk  mencegah  terjadinya hal  seperti  ini  dari  pihak  pemohon  terutama  dari  pemerintah  daerah  maupun  dari  pihak kontraktor, pengawas maupun panitia pelaksana proyek pembangunan harus berifat jujur dan terbuka untuk mencegah timbulnya tindak pidana korupsi.
5 Memverivikasi laporan pelaksanaan proyek pembangunan Dalam  melaksanakan  pengawalan  dan  pengamanan  proyek  dengan  komplesitasnya  tahun berjalannya  rata-rata  180  hari  maupun  multiyears  sampai  2,  3  tahunan.  Dengan  adanya  hal tersebut  Tim  TP4D  Kejaksaan  Negeri  Denpasar  harus  memverivikasi  langsung  ke  proyek tersebut  seperti  melakukan  kunjungan  langsung  ke  proyek  tersebut  menanyakan  secara langsung.
6 Keberatan dari instansi lain karena mereka merasa diawasi terlalu ketat. Dari  sisi  pemohon  dalam  hal  ini  pemerintah  daerah  merasa  terlalu  diawasi.  Hambatan  ini merupakan  point  terakhir  sebenarnya  dari  sisi  pemohon  dalam  mengajukan  permohonan pengawalan  dan  pengamanan  setiap  instansi  harus  selalu  siap  karena  itu  merupakan permohonan dari instansi agar proyek dapat berjalan tepat pada sasarannya. Sedangkan untuk hambatan yuridis pada Tim Pengawal Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D)  khususnya  pada  tim  TP4D  Kejaksaan  Negeri  Denpasar  yaitu  (1)  Dalam pelaksanaannya  ada  beberapa  anggota  tidak  terlalu  mengerti  tentang  Tupoksi  TP4D.  (2) Dalam  penegakan  hukum  Tim  Pengawal  Pengamanan  Pemerintahan  dan  Pembangunan Daerah (TP4D) tidak ada aturan khusus.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan  Instruksi  Jaksa  Agung  Republik  Indonesia  Nomor:  INS-001/A/JA/10/2015  Peran  Tim TP4D  Kejaksaan  Negeri  Denpasar  memiliki  peran  yang  sangat  penting  dalam  mengawal pembangunan proyek strategis nasional untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Dalam hal ini  TP4D  Kejaksaan  Negeri  Denpasar  memiliki  peran  memberikan  masukan-masukan,  saran, pendapat ( legal opinion ) terhadap jalannya proyek pembangunan pemerintah daerah untuk mencegah adanya  keragu-raguan  dari  pemerintah  dalam  menyalurkan  anggarannya  terhadap  proyek pembangunan  strategis  di  lapangan  untuk  mencegah  terjadinya  permasalahan  hukum  sehingga pembangunan pemerintah daerah dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan tepat mutu, tepat sasaran, tepat waktu sehingga tidak menghambat laju pembangunan daerah khususnya pembangunan di Kota Denpasar. Kemudian, hambatan Tim Pengawal Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) pada Kejaksaan Negeri Denpasar dapat dibagi menjadi dua hambatan yang dihadapi diantaranya hambatan teknis dan hambatan yuridis. Hambatan teknis meliputi hambatan yang dialami pada  saat  pelaksanaannya  dilapangan  dan  adapun  hambatan  yuridis  yang  dialami  oleh  TP4D Kejaksaan  Negeri  Denpasar  meliputi:  (1)  eterbatasan  personil  sehingga  ada  beberapa  proyek  yang tidak  berlanjut  di  monitoring,  (2)  Keterbatasan  biaya,  (3)  Terpecahnya  fokus  personil  dengan  tugas dan tanggung jawab lain (Multi Tugas), (4) Kekhawatiran jika hasil pelaksanaan tugas tidak sinkron dengan  hasil  audit  BPK  dan  Aparatur  Pengawasan  Internal  Pemerintah  (APIP),  (5)  Memverivikasi laporan  pelaksanaan  proyek  pembangunan,  (6)  Keberatan  dari  instansi  lain  karena  mereka  merasa diawasi terlalu ketat.

## 2. Saran
Hendaknya  instansi  yang  terkait  dalam  pembangunan,  kontraktor  maupun  pejabat  proyek  selalu mematuhi  aturan  yang  disarankan  oleh  Tim  TP4D  Kejaksaan  Negeri  Denpasar  dan  lebih  bersifat terbuka,  jujur  dalam  memberikan  informasi  mengenai  proyek  pembangunan  yang  ada  di  Kota Denpasar guna untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

## DAFTAR PUSTAKA
Bandeira,  G.  N.  C.  S.  de  M.  (2013).  "Corruption"  and  Social  and  Economic  Criminal  Law:  Criminology, Criminal Policy, Political Science and Law & Economics-A New Idea about Criminal Liability of Legal Entities. Tékhne , 11 (2), 105–113.
Lewis,  B.  D.,  &  Hendrawan,  A.  (2019).  The  Impact  of  Majority  Coalitions  on  Local  Government  Spending, Service  Delivery,  and  Corruption  in  Indonesia. European  Journal  of  Political  Economy , 58 (November),
178–191 .
Locatelli,  G.,  Mariani,  G.,  Sainati,  T.,  &  Greco,  M.  (2017).  Corruption  in  Public  Projects  and  Megaprojects: There is an Elephant in the Room! International Journal of Project Management , 35 (3), 252–268 . Márquez, D. (2015). Mexican Administrative Law Against Corruption: Scope and Future. Mexican Law Review , 8 (1), 75–100 . Peerthum,  S.,  Gunputh,  R.  P.,  &  Luckho,  T.  (2020).  Assessing  the  Effectiveness  of  the  Fight  against  Public- Sector Corruption in Mauritius: Perception vs Reality. International Journal of Law, Crime and Justice , 63 (xxxx), 1–15. Siahaan, M. (2013). Korupsi Penyakit Sosial yang Mematikan . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Suratman, & Philips Dillah, H. (2012). Metode Penelitian Hukum . Bandung: Alfabeta. Widojoko,  J.  D.  (2017). Indonesia’s  Anticorruption  Campaign:  Civil  Society  versus  the  Political  Cartel . The Changing Face of Corruption in the Asia Pacific: Current Perspectives and Future Challenges . Elsevier Ltd . Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Intruksi Presiden Nomor 7 tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Keputusan  Jaksa  Agung  RI  Nomor  :  KEP-152/A/JA/10/2015  Tanggal  01  Oktober  2015  tentang Pembentukan Tim  Pengawal  dan  Pengamanan  Pemerintahan  dan  Pembangunan  Pusat  dan  Daerah  Kejaksaan Republik Indonesia
Intruksi Jaksa Agung RI Nomor : INS-001/A/JA/10/2015 Tanggal 05 Oktober 2015 tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Tugas Tim Pengawal Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Pusat dan Daerah Kejaksaan Republik Indonesia.