## As-Syar’i: JurnalBimbingan&KonselingKeluarga
Volume 5 Nomor 2 (2023) 381-386 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/as.v5i2.2659

## Problematika Organisasi Advokat di Indonesia yang Menyebabkan Perpecahan
Erlina Sari Hasibuan 1 . Fauziah Lubis 2 . Yumna Luqyana Tanjung 3 . 1,2,3 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara erlinasarihasibuan497@gmail.com, fauziahlubis@uinsu.ac.id , yumnaluqyana@gmail.com

## ABSTRACT
The purpose of this writing is to discuss the Problems of Advocate Organizations in Indonesia Causing Divisions Between Other Advocate Organizations to analyze the causes of division of advocate organizations in Indonesia. In Indonesia itself, many new organizations emerge which create conflicts due to misunderstandings between old and new organizations. It is considered that the number of advocacy organizations actually hurts the reputation of advocates. whereas advocate is a noble profession that requires high standards. Many people set up advocate organizations, this is a cause for concern because when the organization becomes its own organization  that  can issue permits to advocates, the large number of advocate organizations can cause divisions which are feared to last a long time. The plan to amend the Advocate Law is one way to end it.

## Keywords: advocate organization, division, problems

## ABSTRAK
Tujuan penulisan ini yang membahas tentang Problematika Organisasi Advokat di Indonesia yang Menyebabkan  Perpecahan  Antara  Organisasi  Advokat  Lainnya  untuk  menganalisa  tentang  penyebab perpecahan organisasi advokat di Indonesia. Di Indonesia sendiri banyak munculnya organisasi baru yang membuat konflik akibat terjadinya kesalahpahaman diantara organisasi lama dengan yang baru. Banyaknya organisasi advokasi dinilai justru mencederai reputasi advokat. padahal advokat adalah profesi mulia yang membutuhkan standar tinggi. Banyak orang yang mendirikan organisasi advokat, hal ini memprihatinkan karena ketika organisasi tersebut menjadi organisasi sendiri yang dapat mengeluarkan izin kepada advokat, banyaknya organisasi advokat dapat menimbulkan perpecahan yang dikhawatirkan akan berlangsung lama. Rencana perubahan UU Advokat adalah salah satu cara untuk mengakhirinya.
Kata kunci : organisasi advokat, perpecahan, problematika

## PENDAHULUAN
Asosiasi Promotor adalah pertemuan untuk panggilan pendukung yang ditata sepenuhnya untuk bekerja pada kualitas dan menjadi bos bagi individu-individu, untuk menjadi pendukung tertentu.  UU  No  menjadi  landasan  bagi terbentuknya organisasi advokat. 18 Tahun 2003, juga dikenal  sebagai  UU  Advokat.  Delapan  kelompok  advokasi  sepakat  membentuk  Komite  Kerja Advokat Indonesia (KKAI) pada 16 Juni 2003 untuk sementara menjalankan tanggung jawab dan kewenangan  kelompok  advokasi.  Delapan organisasi pendiri PERADI adalah delapan kelompok advokasi  ini:  Asosiasi  Pengacara Syariah Indonesia (APSI), Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Ikatan Advokat dan Pengacara  Indonesia  (HAPI),  Serikat  Pengacara  Indonesia  (SPI),  Asosiasi  Konsultan  Hukum Indonesia (AKHI), dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM). Hasibuan, Otto. dan PERADI mengangkat Harry Ponto sebagai Ketua dan Sekretaris Jenderal pertamanya. Hasanuddin Nasution  menggantikan  Harry  Ponto  sebagai  Sekjen.  Pada  tanggal  27  Maret  2015,  pada Musyawarah  Nasional (Munas) ke-2 di Makassar, Juniver Girsang terpilih sebagai Ketua Umum

## As-Syar’i: JurnalBimbingan&KonselingKeluarga
Volume 5 Nomor 2 (2023) 381-386 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/as.v5i2.2659
Dewan Pimpinan Nasional PERADI untuk tahun 2015 sampai dengan 2020. Hasanuddin Nasution Juniver diangkat menjadi Sekretaris Jenderal, dan terpilih kembali secara demokratis pada Munas ketiga tanggal 29 Februari 2020 di Jakarta: satu pendukung, satu suara (one individual one vote). Susunan  Organisasi,  Dewan  Pimpinan  Nasional,  Dewan  Penasehat,  Dewan  Kehormatan  Pusat, Komisi  Pengawas, Dewan Pimpinan Cabang, Dewan Pimpinan Daerah, dan Dewan Kehormatan Daerah A. Patra M. Zen saat ini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal DPN PERADI.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yuridis  normatif  digunakan  dalam  penelitian  ini  untuk  menjawab rumusan masalah. Pada dasarnya pendekatan penelitian hukum yuridis normatif menyelidiki asas- asas hukum. Penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian kepustakaan adalah penelitian hukum  yang  melihat  bahan-bahan  hukum  primer,  sekunder,  dan  tersier  melalui  kacamata kepustakaan atau data sekunder.
Penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai perspektif—teori, sejarah, filsafat, perbandingan, struktur dan komposisi, ruang lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, dan bahasa hukum yang digunakan —disebut sebagai penelitian yuridis normatif.

## PEMBAHASAN

## Kebebasan  Berorganisasi  advokat diluar  Peradi
Untuk  menjamin  tingkat  keahlian  dan  keterampilan anggota yang menjalankan praktik profesi serta kepekaannya terhadap nilai-nilai tanggung jawab sosial profesi—salah satunya adalah pemberian bantuan hukum cuma-cuma kepada masyarakat miskin—organisasi profesi harus hadir dalam  diri  anggota.  proses  rekrutmen.  Dengan  demikian, kepentingan publik dapat lebih jelas dipahami.  “Organisasi  Advokat  adalah  organisasi  profesi  yang  didirikan  berdasarkan  undang - undang ini,” bunyi Pasal 1 angka 4 UU Advokat. Ketentuan Pasal 1 angka 4 menunjukkan bahwa Organisasi Advokat yang diakui keberadaannya adalah Organisasi Advokat yang dibentuk setelah terbentuknya UU Advokat dan didirikan atas dasar UU Advokat. Pengaturan mengenai Organisasi Advokat merupakan salah satu ketentuan dalam undang-undang. “Organisasi Advokat adalah satu- satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang  ini  dengan  maksud  dan  tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat,” bunyi  Pasal  28  ayat  1  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2003.  Jika dipahami sepenuhnya, UU Advokat mengamanatkan Advokat untuk membentuk Organisasi Advokat, yang berfungsi sebagai satu-satunya organisasi payung bagi profesi yang bebas dan mandiri tersebut. (Samosir, 2017).
UUD  1945  juga  menyatakan  bahwa  setiap  orang  berhak  atas  pengakuan,  jaminan, perlindungan,  dan  kepastian  hukum.  Pasal  7  Deklarasi  Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menyatakan bahwa setiap orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama  tanpa  diskriminasi.  keadilan  dan  persamaan  di  depan  hukum; karenanya, dalam rangka menjamin hak warga negara untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, tidak mungkin dapat dipisahkan pelaksanaannya dari sistem dan aparat penegak hukum Indonesia. Sistem dan penerapannya dapat

## As-Syar’i: JurnalBimbingan&KonselingKeluarga
Volume 5 Nomor 2 (2023) 381-386 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/as.v5i2.2659
diibaratkan seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Pasal 28 ayat 1 UU Advokat menyatakan, “Organisasi Advokat adalah satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri, yang dibentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat. ." Hal ini ditegaskan dalam paragraf berikut. Merujuk  pada  Pasal  28  ayat  (1),  ternyata  UU  Advokat  hanya  mengamanatkan  satu  Organisasi Tunggal Profesi Advokat untuk mengawasi advokat Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa PERADI sepenuhnya  merepresentasikan  sistem  Organisasi  Tunggal  (single  bar)  yang  dianut  oleh  UU Advokat.
Berdasarkan amanat UU Advokat, sejarah berdirinya PERADI terdiri dari delapan (delapan) Organisasi  Advokat  yang  telah  lebih  dulu  berdiri  sebelum  adanya  UU  Advokat  Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 66/PUU-VIII/2010. Mahkamah menegaskan bahwa: satu-satunya forum Profesi Advokat yang bersangkutan memiliki satu organisasi yang menjalankan delapan (delapan) kewenangan a quo. Namun tidak menutup kemungkinan organisasi profesi advokat lainnya tidak melaksanakan  delapan  (delapan)  kewenangan  tersebut  atas  dasar  kebebasan  berkumpul  dan berserikat  sesuai  dengan  Pasal  28  dan  Pasal  28E  ayat  3  UUD  1945.  Organisasi  advokat  yang didirikan sesuai dengan ketentuan UU Advokat dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat ini merupakan satu-satunya wadah profesi yang bebas dan mandiri, menurut Pasal 28 ayat 1 UU Advokat.

## Problematika  Organisasi  advokat di indonesia
Dengan banyaknya Organisasi Advokat di luar PERADI, memberikan kerumitan tersendiri, salah satunya akan mempengaruhi pembinaan terhadap para Advokat. Jika dibandingkan antara elemen yang telah menyusun organisasi advokat Indonesia dan kinerja mereka selama ini. Disatu sisi ditemukan bahwa organisasi advokat Indonesia telah memiliki hamper semua elemen yang diperlukan untuk menjadi sebuah bar association. kecuali tentunya Institusionalisasi legatimasi dari negara, karena praktis hal tersebut belum dimiliki oleh satupun organisasi advokat di Indonesia. Setiap  organisasi  advokat  di  Indonesia  hamper  dipastikan  memiliki  kode  etik  serta  struktur organisasi yang memungkinkan mereka menegakkan kode etik tersebut. Semua organisasi advokat memiliki  dewan  kehormataan  yang  berwenang  menegakkan  disiplin  mereka  juga  memiliki prosedur bagi penegakkan kode etik.
Para advokat yang dulunya sempat bergabung bekerja dan berorganisasi dalam satu wadah mendadak berubah. Timdakan sebagian pengurus Ikadin untuk memisahkan diri dan membentuk AAI sebagai organisasi tandingan telah menciptakan jurang pemisah yang amat besar diantara para pengurus kedua organisasi advokat tersebut. Sejak saat itulah mereka tidak dapat saling bekerja sama atau lebih tepatnya menolak untuk kerjasama. Baru pada tahun 1996 terdapat kemajuan dalam membentuk FKAI yang merupakan forum dengan ikatan yang longgar untuk memjembatani Ikadin,  AAI,  dan  IPHI.  Namun  belakangan  luka  lama  yang  belum  sembuh  benar  kembali  dan meyulitkan upaya rekonsiliasi. Ikadin menarik diri dari FKAI dan memberlakukan kode etiknyanya sendiri.  Hal  ini  mengancam  upaya  pemerinyah  dan  DPR  untuk  mengonsilidasika n  organisasi advokat Indonesia melalui rancangan undang undang advokat.

## As-Syar’i: JurnalBimbingan&KonselingKeluarga
Volume 5 Nomor 2 (2023) 381-386 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/as.v5i2.2659
Kontinuitas organisasi advokat dapat dilihat dari dua sisi yaitu administratif dan kegiatan. Dari sisi administratif hamper seluruh organisasi advokat yang ada di Indonesia tidak mem iliki mekanisme untuk mengelola oraganisasinya secara kontinu. Kontinuitas administratif dapat dilihat dari  dua  aspek  yang  pertama  adalah  administratif  keanggotaan  umumnya  organisasi  advokat mengalami  kesulitan  untuk  mengelola  daftar  kenggotaan  sesuai  dengan  perkembangan keanggotaannya. Aspek kedua yaitu dilihat dalam konstituitas administratif adalah pengumpulan iuran.  Sebagai  akibat  dari  lemahnya  sistem  pendapatan  anggota organisasi advokat juga tidak mampu  melakukan  langkah  langkah  pengorganisasian lebih lanjut berupa oengumpulan iuran rutin. Harus diakui ada hubungan yang nyata antara kontinuitas administrative dan kontinuitas kegiatan.  Organisasi  advokat  yang  memiliki  kontinuitas  administratif  tercatat  lebih  mampu melaksanakan secara kontinu.
Umumnya  organisasi  advokat  tidak  terlalu  peduli  dengan  transparansi  pengelolaan organisasinya, tidak ada aturan keuangan tahunan yang dipublikasikan secara terbuka. Saat ini bentuk  hukum  organisasi  advokat  belum  mensyaratkan  transparansi  dan  akuntabilitas dalam pengelolaannya.  Kalau  saja  organisasi  advokat  mampu  mengatasi  hambatan  hambatan keorganisasian diatas maka besar kemungkinan mereka mapu mengatasi kelemahan mendasarnya yaitu ketidaan daya ikat pada anggota. (Kadafi, 2001).

## Mengatasi  problematika  organisasi  advokat
Untuk mengatasi hal tersebut, mutlak diperlukan suatu lembaga pengawas yang mengawasi Organisasi Advokat di luar PERADI. Dalam hal ini yang dimaksud dengan “pengawasan” adalah pengawasan  yang  bertujuan  membatasi  jumlah Organisasi Advokat di luar PERADI, mencegah Organisasi Advokat di luar PERADI menjalankan kewenangannya secara sewenang-wenang, dan mengubah  Organisasi  Advokat  menjadi  organisasi  yang  tujuan  utamanya  membantu  dan melindungi masyarakat. Namun selain itu, hak-hak Organisasi Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab tidak boleh ditumbangkan atau dilanggar oleh bentuk pengawasan apapun di luar PERADI. Sari, 2020) Dalam hal pengawasan, lihat Bab X tentang Organisasi Advokat Pasal 29 UU Advokat menunjukkan bahwa :
1) Kode  etik  profesi  Advokat  disusun  dan dilaksanakan oleh Organisasi Advokat bagi para anggotanya.
2) Daftar anggota harus disimpan oleh Organisasi Advokat.
3) Menteri dan Mahkamah Agung harus menerima salinan buku daftar anggota tersebut pada ayat 2.
4) Organisasi Advokat setiap tahun memberitahukan kepada Menteri dan Mahkamah Agung tentang perubahan atau penambahan jumlah anggotanya.
5) Organisasi Advokat memilih kantor Advokat mana yang harus menerima calon intern sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) huruf g. 6) Kantor Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memberikan bimbingan, pelatihan, dan kesempatan praktik kepada calon magang.
Pengawasan  Mahkamah  Agung  (MA)  terhadap  individu  (advokat)  belum  terfokus  pada kinerja  Organisasi  Advokat  yang  memberikan  perlindungan  bagi  advokat. Selain itu, tidak ada ketentuan dalam UU Advokat yang mengatur bagaimana Organisasi Advokat di luar PERADI akan

## As-Syar’i: JurnalBimbingan&KonselingKeluarga
Volume 5 Nomor 2 (2023) 381-386 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/as.v5i2.2659
diawasi. Akibatnya, Organisasi Advokat yang bukan milik PERADI kekurangan lembaga pengawas. Padahal, pengawasan merupakan alat yang cukup dikenal untuk membentuk Organisasi Advokat sebagai suatu (officium nobile) dan berpotensi menjadi kekuatan kontrol atas berbagai Organisasi Advokat di Indonesia. Selain itu, salah satu faktor yang menyebabkan pembentukan satu Organisasi Advokat menjadi perdebatan cukup lama hingga saat ini adalah tidak adanya pengawasan terhadap Organisasi Advokat di luar PERADI. Akibatnya, Organisasi Advokat baru mulai bermunculan dengan keberadaannya.
Oleh  karena  itu,  “Organisasi  Advokat  Verifikasi”  yang  tujuan  akhirnya  adalah  untuk meningkatkan  kualitas  profesi  Advokat  dapat  digunakan  untuk  melaksanakan  peran  aktif Mahkamah Agung (MA) dalam rangka pengawasan terhadap Organisasi Advokat. Oleh karena itu, Mahkamah Agung (MA) harus ikut serta dalam mewujudkan Advokat sebagai profesi terhormat yang dikenal dengan “Officium Nobile” yang menjunjung tinggi hukum dan keadilan, dengan tetap menjaga peran Advokat yang bebas, bertanggung jawab, dan mandiri. Mahkamah Konstitusi telah banyak mengambil keputusan terkait sengketa kewenangan Organisasi Advokat tersebut. Padahal, tidak semua pihak mengikuti putusan MK secara tuntas. Melalui Ketua Mahkamah Agung, Surat Mahkamah Agung Nomor: Sebenarnya, 73/KMA/HK.01/IX/2015, tanggal 25 September 2015, tetap mengizinkan Organisasi Advokat selain PERADI untuk mengajukan sumpah Calon. Advokat pada Pengadilan Tinggi di wilayah hukum domisili Advokat. Meskipun perdebatan tentang masalah in i telah  diselesaikan  di  tingkat  konstitusional,  masih  ada  masalah  dengan  implementasinya. Kewenangan  PERADI  sebagai  satu-satunya  Organisasi  Advokat  untuk  menjalankan  delapan (delapan)  kewenangan  yang  diberikan  oleh  UU  Advokat  masih  diperdebatkan.  Semuanya berdasarkan  surat  Ketua  Mahkamah  Agung  yang  bertentangan  dengan  putusan  Mahkamah Konstitusi. Nampaknya perlu dicarikan solusi hukum agar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XVII/2018  dapat  dilaksanakan  secara konsisten. Khususnya, langkah hukum apa ya ng harus diambil untuk menindaklanjuti sikap Mahkamah Agung terhadap Organisasi Advokat selain PERADI yang tetap mengajukan sumpah Advokat padahal jelas bahwa hal tersebut merupakan kewenangan eksklusif PERADI sebagai satu-satunya Organisasi Profesi Advokat.

## PENUTUP
Ungkapan “satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri…” dalam Pasal 28 ayat  1  UU Advokat sudah tepat karena Organisasi Advokat adalah “satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri. ..” Setiap Advokat berhak membentuk Organisasi Advokat sendiri selama  orang  yang  mendirikan  Organisasi  Advokat  tersebut  berada  dalam  satu  profesi  yaitu Advokat. Menurut pasal ini, Organisasi Advokat adalah “satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas  dan  mandiri…”  Namun  perlu  dibentuk  satu  badan khusus yang bertugas melaksanakan delapan (delapan) kewenangan yang berbeda dengan pengertian Organisasi Advokat.

## DAFTAR PUSTAKA
Kadafi,  Binziad. Advokat  Indonesia  Mencari  Legitimasi  :  Studi  tentang  Tanggung  Jawab  Profesi Hukum di Indonesia. Jakarta : Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK), 2001.

## As-Syar’i: JurnalBimbingan&KonselingKeluarga
Volume 5 Nomor 2 (2023) 381-386 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/as.v5i2.2659
Samosir,  Samuel.  “Organisasi  Advokat  dan  Urgensi  Peran  Pemerintah  dalam  Profesi  Advokat”. (2017): 20.
Sari, Maya. “PROBLEMATIKA PENGAWASAN TERHADAP ORGANISASI ADVOKAT DILUAR PERADI”. Badamai Law Journal 185, no. 2 (2020): 16.
Suhayati,  Monika.  “PENGATURAN  SISTEM  ORGANISASI  ADVOKAT  DALAM  RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18TAHUN  2003 TENTANG ADVOKAT”. Pengaturan Sistem Organisasi Advokat dalamRancangan  Undang- Undang,  (2015): 12.
Prayudi, Said, Nurul. “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 35 PUU XVI/2018 Tentang Organisasi Advokat”. No. 7 (2020): 22.
Hutabalian, Maslon. “Dampak Dualisme Kepengurusan Organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Terhadap Penegakan Hukum”. Artikel Dalam Jurnal Justiqa. Vol. 02. No. 01(2020)
D. Ratna Wilis, 1996, Teori-Teori Belajar. Jakarta: Erlangga.
Harkristuti  Harkrisnowo,  dkk,  2015,  Materi  Pokok  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia,Tangerang Selatan : Universitas Terbuka.
D. Ratna Wilis, 1996, Teori-Teori Belajar. Jakarta: Erlangga. Harkristuti Harkrisnowo, dkk, 2015, Materi Pokok Hukum dan Hak Asasi Manusia,Tangerang Selatan : Universitas Terbuka.
Taufik, Ade Irawan. “Sinergisitas Peran dan Tanggung Jawab Advokat dan Negara dalam Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma”. Jurnal RechtsVinding. Volume 2 No. 1 (2013)
Sutomo, Dharma. (2008). Organisasi Advokat Indonesia Menurut UU RI No 18 Tahun 2003 Peradi Atau KAI. Varia Advokat. Volume 05 (2008)