## Evaluasi Program Indonesia Pintar
Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Baubau Tahun 2017

## Hartini Zahimu
Universitas Muhammadiyah Buton Email: tini.zh77@gmail.com
Abstrak, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi Program Indonesia Pintar di  lingkup  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kota  Baubau  tahun  2017  dan  untuk mengetahui apakah ada hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan programIndonesia  Pintar  pada  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kota  Baubau  tahun 2017.  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  Penerima  Program  Indonesia  Pintar  tahun 2017,  sedangkan  Sampel  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  yaitu  data  pada  instansi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau  tahun 2017,  Jenis data Data Kuantitatif dan  Data  kualitatif,  yaitu  Analisis  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  Analisis Deskriptif  Kualitatif.  (3)  Berdasarkan  hasil  penelitian  bahwa  pelaksanaan  Program Indonesia  Pintar  pada  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kota  Baubau  tahun  2017, terdapat 9.413 penerima PIP, terdapat sebanyak 8.456 telah tersalurkan, serta sebanyak 957  penerima  PIP  yang  dana  nya  dikembalikan  ke  pusat  (Pemerintah  Pusat) dikarenakan  telah  meninggal  dunia,  sudah  tidak  aktif  di  Sekolah  dan  siswa/siswi tersebut telah pindah sekolah.

## Kata Kunci : Evaluasi, Program Indonesia Pintar

## Pendahuluan
Sektor  pendidikan  memiliki  peranan  yang  sangat  strategis  dalam  menunjang tercapainya  pembangunan  nasional,  terutama  dalam  pengembangan  sumber  daya manusia  yang  merupakan  faktor  penentu  dalam  pembangunan.  Manusia  yang  pada dasarnya merupakan pusat dari pembangunan memiliki andil yang sangat besar dalam mewujudkan pembangunan tersebut. Hal tersebut sejalan dengan prioritas dan sasaran pembangunan  nasional  Indonesia  tahun  2017  dalam  dimensi  pembangunan  manusia yaitu dengan pembangunan pendidikan.
Pendidikan  sebagaimana  dikemukakan  oleh  Rutz  (dalam  Sindhunata,  2001) bahwa  pendidikan  berawal  dari  fakta  bahwa  manusia  mempunyai  kekurangan,  atau dalam  bahasanya  disebut  defisit,  karenanya  pendidikan  merupakan  jawaban  untuk membuatnya  lengkap  dan  sejalan  dengan  hal  tersebut.  Pendidikan  berarti  sebuah proses  belajar  yang  ditunjukkan  untuk  membangun  manusia  dengan  pengetahuan  dan keterampilan. Pendidikan yang berkualitas akan menjadi pondasi yang kuat bagi suatu bangsa  untuk  menghadapi  berbagai  tantangan  di  masa  mendatang,  seperti  persaingan global  yang  kian  meningkat.  Hal  tersebut  menyadarkan  negara  berkembang  untuk semakin  memperhatikan  kualitas  pendidikannya  dan  mengatasi  permasalahan pendidikan, tak terkecuali negara Indonesia.
Pendidikan  di  Indonesia  saat  ini  masih  dikatakan  rendah  jika  dibandingkan dengan negara lain. Hal ini terbukti dari peringkat Indonesia yang menduduki peringkat ke 69 dari 127 negara di dunia, data tersebut berdasarkan data dalam Education For All (EFA)  Global  Monitoring  Report    2011  yang  dirilis  oleh  UNESCO  di  New  York (http://berita-160-kualitas-pendidikan-indonesia-ranking-69-tingkat-dunia.html, diakses pada 24 Agustus 2017).
Permasalahan  lainnya  yang  dihadapi  ialah  tingginya  angka  anak  putus  sekolah. Berdasarkan  data  Kementerian  dan  Kebudayaan  pada  tahun  2016  terdapat  lebih  dari satu  juta  anak  putus  sekolah  pada  jenjang  Sekolah  Dasar  (SD)  dan  tak  melanjutkan  ke tingkat  Sekolah  Menengah  Pertama  (SMP).  Jika  digabungkan  antara  yang  tidak  tamat SD-SMP,  maka  ada  sekitar  4,3  juta  anak  yang  tak  mengenyam  pendidikan  dasar. Menurut  ketua  pengurus  Tanoto  Foundation,  Sihol  Sihombing  bahwa  persoalan mendesak  yang  harus  diperbaiki  dari  pendidikan  saat  ini  adalah  akses  kualitas pendidikan
tersebut.
(Kompas.com,http://amp.kompas.com/edukasi/read/2017/08/18/06490021/72- tahun-merdekaapa -kabar pen didikan-indoensia, diakses pada 24 Agustus 2017).
Pendidikan  yang  berkualitas  menjadi  impian  semua  masyarakat,  namun  tak semua lapisan masyarakat dapat mengenyam pendidikan yang berkualitas dikarenakan faktor  kemiskinan.  Pendidikan  dan  kemiskinan  memiliki  hubungan  yang  saling mempengaruhi. Pandangan tentang tingkat pendidikan akan mempengaruh peningkatan  kualitas  kehidupan  masyarakat  membuat  semua  orang  memerlukan pendidikan.  Masalah  pembiayaan  pendidikan  telah  menjadi  masalah  yang  krusial  bagi masyarakat, terutama masyarakat dengan kategori menengah kebawah. Mahalnya biaya pendidikan  sering  kali  menjadi  penghambat  masyarakat  kecil  dalam  menjangkau pendidikan yang tinggi. Disamping biaya pendidikan ada juga biaya perlengkapan yang juga  memberatkan  para  orang  tua  dalam  memenuhi  kebutuhan  pendidikan.  Sudah menjadi  tanggung  jawab  pemerintah  Indonesia  dalam  memberikan  pelayanan pendidikan yang berkualitas kepada warga negara.
Pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi hak setiap warga negara dalam memberikan  layanan  pendidikan  yang  berguna  untuk  peningkatan  kualitas  hidup bangsa  Indonesia.  Sebagaimana  yang  telah  diamanatkan  dalam  pembukaan  Undang- Undang  Dasar  1945  alinea  ke  empat  yaitu  untuk  mencerdaskan  kehidupan  bangsa. Pemerintah  Indonesia  secara  formal  telah  melakukan  upaya  untuk  pemerataan pendidikan dan pemberian akses layanan pendidikan. Mulai dari Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah, dilanjutkan dengan wajib belajar pendidikan selama sembilan tahun. Itu  berarti  bahwa  semua  warga  negara  Indonesia  berhak  untuk  mendapatkan pendidikan  dan  pengajaran  tanpa  terkecuali,  baik  untuk  orang  kaya  maupun  orang miskin dan masyarakat perkotaan maupun masyarakat pedesaan.
Untuk  mengatasi  permasalahan  pendidikan  di  Indonesia  pemerintah  telah mengupayakan  berbagai  program-program  yang  bertujuan  untuk  pembangunan pendidikan.  Dimulai  dari  program  dana  Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS)  yang bertujuan  untuk  menyediakan  pendanaan  biaya  operasional  sekolah  bagi  satuan pendidikan  dasar  sebagai  penunjang  program  wajib  belajar,  hal  ini  dilakukan  untuk menunjang  masyarakat  untuk  mengakses  pendidikan,  khususnya  masyarakat  miskin. Selain  itu,  ada  juga  program-program  Bantuan  Siswa  Miskin  (BSM)  untuk  membantu masyarakat miskin dalam membiayai pendidikan yang sedang ditempuh.
Upaya  untuk  pembangunan  manusia  melalui  pendidikan  masih  terus ditingkatkan  pemerintah.  Pemerintah  memiliki  komitmen  untuk  terus  meningkatkan akses  masyarakat  miskin/tidak  mampu  dalam  mendapatkan  pendidikan.  Begitu  pula pemerintahan presiden Joko Widodo dan wakil presiden Jusuf Kalla yang mengeluarkan kebijakan untuk pembangunan manusia melalui program berbasis pendidikan. Program Indonesia  Pintar  (PIP)  merupakan  program  prioritas  Presiden  Joko  Widodo,  yang dirancang khusus untuk membantu anak dari keluarga miskin/tidak mampu agar tetap mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah/sederajat. Selain itu, PIP ditujukan untuk membantu meringankan biaya personal pendidikan, mencegah agar  siswa  tidak  putus  sekolah,  serta  mendorong  siswa  putus  sekolah  dapat melanjutkan  pendidikan  di  satuan  pendidikan  formal  maupun  non  formal  (Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar Tahun 2017).
Program  Indonesia  Pintar  yang  diwujudkan  dengan  pemberian  Kartu  Indonesia Pintar  ini  dimulai  sejak  akhir  tahun  2014  sebagai  pengganti  Bantuan  Siswa  Miskin (BSM)  dengan  bekerja  sama  dengan  Kementrian  Pendidikan  Dan  Kebudayaan (Kemendikbud),  Kementrian  Sosial  (Kemensos)  dan  Kementrian  Agama  (Kemenag). Melalui  program  ini  pemerintah  berupanya  mengedepankan  pendidikan  karena mengingat  bahwa  kualitas  sumber  daya  manusia  sangat  mempengaruhi  kemajuan bangsa ini. Untuk itu pemerintah berupaya selalu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat  khususnya  masyarakat  yang  dikategori  miskin/kurang  mampu.  Melalui program  Kartu  Indonesia  Pintar  ini  juga  pemerintah  berharap  akan  terciptanya pemerataan pendidikan dan tidak akan ada lagi yang namanya kesenjangan pendidikan dan berharap semua lapisan masyarakat dapat merasakan pendidikan yang berkualitas tanpa pandang buluh (Kemendikbud, http://indonesiapintar.kemdikbud.go.id/, diakses pada 29 Agustus 2017).
Tujuan  utama  dari  Program  ini  adalah  untuk  membantu  siswa  miskin  agar memperoleh  pendidikan  yang  layak,  mencegah  anak  putus  sekolah,  serta  memenuhi kebutuhan  sekolah  mereka.  Dengan  ditetapkannya  tujuan  tersebut  diharapkan  dapat meningkatkan  pendidikan  di  Indonesia  dan  pemerataan  pendidikan  yang  akan berpengaruh  terhadap  tingkat  pembangunan  di  Indonesia.  Presiden  Joko  Widodo mengatakan  bahwa  manfaat  dari  program  KIP  ini  terus  dapat  dirasakan  oleh  pelajar yang  ada  di  Indonesia  dan  pada  tahun  2017  sasaran  KIP  akan  diperluas  lagi  di  setiap daerah, bukan hanya untuk siswa yang kurang mampu, tapi juga siswa yatim piatu, agar
mereka mendapat pendidikan
layak.
(Kompas.com, http://nasional.kompas.com/read/2017/01/29/17194701/jokowi.Manfa at.kartu.indonesia.pintar.terus.dirasakan.pelajar, diakses pada 29 Agustus 2017).
Namun  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  dalam  setiap  pelaksanaan  program memiliki  kendala-kendala  ataupun  masalah  yang  menghambat  program  tersebut mencapai sasarannya. Masalah yang paling krusial dari sebuah program biasanya tidak tepat  sasaran  dan  menjangkau  semua target  group yang  telah  ditentukan  awalnya. Semenjak  program  ini  diluncurkan  banyak  kendala  yang  dihadapi  dalam  pelaksanaan KIP  di  Indonesia.  Seperti  halnya  program  KIP  yang  belum  dapat  menjangkau  seluruh anak dari keluarga miskin. Dari data yang didapat menunjukkan bahwa 2,9 juta anak di tanah air belum terjangkau layanan program ini dan berstatus putus sekolah atau tidak bersekolah lagi. Mencermati kondisi tersebut, yang telah diuraikan di atas maka penulis tertarik  untuk  mengetahui  bagaimana  Evaluasi    program  Kartu  Indonesia  Pintar  pada Jenjang  Pendidikan  Dasar  (SD)  pada  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan    Kota    Baubau yang dihadapi pemerintah dalam mendapatkan akses pelayanan Kartu Indonesia Pintar tersebut.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  evaluasi  dengan  menggunakan model  evaluasi  berbasis  kebijakan  ( good  oriented  evolution )  yang  menentukan  tujuan dari  program  yang  sudah  ditetapkan  jauh  sebelum  program  dimulai,  yang  dilakukan berkesinambungan,  terus  menerus,  mengecek  sejauh  mana  tujuan  tersebut  sudah terlaksana  di  dalam  proses  pelaksanaan  program.  Sampel  untuk  menunjang  penelitian ini  data  penerima  PIP  yang  bersumber  dari  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kota Baubau  tahun  2017  yaitu  pegawai  instansi  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kota Baubau  yang  menangani  Program  Indonesia  Pintar  yaitu  3  orang  pegawai  Dinas Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kota  Baubau.  Data  yang  diperlukan  dalam  penelitian  ini dibedakan menjadi dua yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Data yang diperoleh  dalam  penelitian  ini  adalah  data  yang  bersifat  kualitatif,  maka  analisis  data yang digunakan non statistik.

## Pembahasan
Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) Kota Baubau Tahun 2017
Program  Indonesia  Pintar  (PIP)  adalah  program  bantuan  pendidikan  bagi siswa/siswi  yang  tidak  mampu  agar  dapat  melanjutkan  pendidikannya  tanpa  ada kendala.  Sebagaimana  hasil  kutipan  wawancara  penulis  bersama  Wa  Ida,  S.Pd  selaku Kepala  bagian  Perencanaan  Program  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kota  Baubau, beliau  sejak  awal  adanya  program  bantuan  pendidikan  sampai  dengan  sekarang bernama PIP yang bertugas memfasilitasi program PIP tersebut.
Program  PIP  adalah  bantuan  untuk  siswa  yang  tidak  mampu,  sebelum  adanya Program  Indonesia  Pintar,  program  bantuan  pemerintah  itu  bernama  BSM  (Bantuan Siswa  Miskin),    dimana  Program  Indonesia  Pintar  ini  adalah  penyempurnaan  dari Program  BSM  tersebut.  Kami  sebagai  fasilitasi  program  tersebut  dan  selalu berkoordinasi  dengan  pihak  sekolah  penerima  PIP,  agar  tidak  terjadi  kendala  dalam pelaksaannya,  dan  pelaksaaan  Program  Indonesia  Pintar  ini  telah  terlaksana  sesua ketentuan petunjuk teknis pelaksaan Program Indonesia Pintar tahun 2017.
Berdasarkan hasil wawancara juga dapat disimpulkan bahwa Program Indonesia Pintar  pertama  diluncurkan  pada  tahun  2014  dengan  nama  BSM  (Bantuan  Siswa Miskin),  program  ini  diperuntukan  pada  siswa  miskin  yang  tidak  mampu  dalam  hal ekonomi  untuk  memenuhi  kebutuhan  sekolahnya,  seperti  membeli  seragam  sekolah, buku,  sepatu  dan  lain-lain,  agar  siswa/siswi  yang  tidak  mampu  tersebut  tidak memberatkan orang tua dalam membeli perlengkapan sekolah.
Dalam  kebijakan  publik,  seperti  yang  dikemukakan  oleh  Wirawan  (2012:7), bahwa  mengemukakan  evaluasi  merupakan  riset  untuk  mengumpulkan,  menganalisis, dan  menyajikan  informasi  yang  bermanfaat  mengenai  objek  evaluasi,  menilai  dengan membandingkannya  dengan  indikator  evaluasi  dan  hasilnya  dipergunakan  untuk mengambil  keputusan  mengenai  objek  evaluasi.  Evaluasi  sebagai  proses  usaha  untuk mengumpulkan  informasi  yang  dapat  digunakan  sebagai  bahan  pertimbangan  untuk membuat  keputusan.  Evaluasi  harus  dilakukan  secara  berkala  dan  terus-menerus  agar mengetahui kualitasnya.
Program  PIP  adalah  bantuan  untuk  siswa  yang  tidak  mampu,  sebelum  adanya Program  Indonesia  Pintar,  program  bantuan  pemerintah  itu  bernama  BSM  (Bantuan Siswa  Miskin),    dimana  Program  Indonesia  Pintar  ini  adalah  penyempurnaan  dari Program BSM tersebut. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sebagai Fasilitator Program Indonesia  Pintar  telah  berjalan  dengan  baik  sesuai  aturan  yang  berlaku,  dimana  siswa penerima PIP tersebt telah memanfaatkan dana tersebut untuk keperlan sekolah. Kami
harap Program ini akan terus dilaksanakan agar anak anak Sekolah  khususnya  di Kota Baubau dapat terbantu dengan adanya program ini.
Berdasarkan  hasil  wawancara  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  proses pelaksanaan  Program  Indonesia  Pintar  di  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kota Baubau sudah sesuai dengan petunjuk teknis yang merupakan standar dasar dan acuan dalam  pelaksanaan  PIP  dan  telah  sesuai  dengan  perundang-undangan  yang  berlaku. Sejalan  dengan  itu,  menurut  Kartasasmita  yang  dikutip  oleh  Widodo  (2006:189) mengatakan  bahwa,  kebijakan  merupakan  untuk  memahami  dan  mengartikan  (1) apayang  dilakukan  oleh  pemerintah  mengenai  suatu  masalah,  (2)  apa  yang menyebabkan  mempengaruhinya,  (3)  apa  pengaruh  dan  dampak  dari  suatu  kebijakan tersebut.
Menurut  Carl  Friedrich  dalam  Wahab,  (2005:3)  merumuskan  pendapatnya bahwa, kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh  seseorang,  kelompok,  atau  pemerintah  dalam  lingkungan  tertentu  sehubungan dengan adanya hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan  atau  mewujudkan  sasaran  yang  diinginkan.  Selanjutnya  menurut  Anderson yang  dikutip  oleh  Wahab  (2005:2)  menyatakan  bahwa,  Kebijakan  sebagai  perilaku dari sejumlah aktor (pejabat,kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalamsuatu  bidang  kegiatan  tertentu,  dalam  tindakan-tindakan  atau  kegiatan- kegiatan pemerintah serta perilaku negara pada umumnya.
Adapun  rekapan  data  penerima  PIP  tahun  2017  pada  bidang  Pendidikan  Dasar yaitu  terdapat  Penerima  Program  Indonesia  Pintar  pada  Dinas  Pendidikan  dan Kebudayaan  Kota  Baubau  tahun  2017.  Data  Pencairan  Program  Indonesia  Pintar  pada tahun 2017 terdapat 9.413 siswa/siswi dari jumlah tersebut terdapat 8.456 yang telah cair dan telah diterima oleh penerima PIP, selisihnya terdapat 957 yang dananya ditarik kembali oleh pusat, dikarenakan berbagai alasan yaitu :
1. Siswa sudah tidak aktif/Pindah Sekolah
2. Siswa meninggal dunia
3. Siswa sudah bukan dikategorikan siswa miskin
Berdasarkan hasil wawancara di atas, Penerima Program Indonesia Pintar pada Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kota  Baubau  tahun  2017.  Data  Pencairan  Program Indonesia  Pintar  pada  tahun  2017  terdapat  9.413  siswa/siswi  dari  jumlah  tersebut
terdapat 8.456 yang telah cair dan telah diterima oleh penerima PIP, selisihnya terdapat 957 yang dananya ditarik kembali oleh pusat, dikarenakan berbagai alasan yaitu :
1. Siswa sudah tidak aktif/Pindah Sekolah
2. Siswa meninggal dunia
3. Siswa sudah bukan dikategorikan siswa miskin
Hal  itu  berdasarkan  hasil  penelitian  yang  berasal  dari  sumber  data  berupa kuesioner,  wawancara  dan  dokumentasi  pada  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kota Baubau  bahwa  siswa  penerima  PIP  yaitu  siswa  yang  mempunyai  KIP  dan  KPS,  dan pelaksanaan  program  Indonesia  pintar  telah  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku. Dampak dari PIP yaitu berkurangnya siswa/siswi yang putus sekolah karena terkendala oleh biaya sekolah yang terlalu mahal.

## Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  sebelumnya,  Program  Indonesia  Pintar  adalah  untuk membantu siswa miskin agar memperoleh pendidikan yang layak, mencegah anak putus sekolah,  serta  memenuhi  kebutuhan  sekolah  mereka.  Dengan  ditetapkannya  tujuan tersebut  diharapkan  dapat  meningkatkan  pendidikan  di  Indonesia  dan  pemerataan pendidikan  yang  akan  berpengaruh  terhadap  tingkat  pembangunan  di  Indonesia. Presiden  Joko  Widodo  mengatakan  bahwa  manfaat  dari  program  KIP  ini  terus  dapat dirasakan  oleh  pelajar  yang  ada  di  Indonesia  dan  pada  tahun  2017  sasaran  KIP  akan diperluas lagi di setiap daerah, bukan hanya untuk siswa yang kurang mampu, tapi juga siswa yatim piatu, agar mereka mendapat pendidikan layak
Model  evaluasi  yang  digunakan  yaitu  model  evaluasi  berbasis  kebijakan  yang dikembangkan oleh tyler dimana evaluasi dilakukan terus menerus, berkesinambungan, mengecek sejauh mana tujuan tersebut terlaksana didalam proses pelaksanaan program. Maka  dari  itu  tujuan  dari  program  PIP  ini  adalah  untuk  membantu  siswa/siswi  miskin agar  dapat  bersekolah  kembali  dan  akan  berdampak  pada  kurangnya  pelajar  putus sekolah dikarenakan biaya sekolah yang terlalu mahal. Berdasarkan tipe tersebut maka Program Indonesia Pintar adalah program bantuan pendidikan untuk siswa/siswi tidak mampu jenjang Pendidikan Dasar (SD &SMP), serta menjadi acuan atau evaluasi untuk PIP tahun berikutnya.Program Indonesia Pintar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota  Baubau  telah  dilaksanakana  sesuai  aturan  perundang-undangan  yang  berlaku (sesuai  juknis  PIP  tahun  2017)  serta  menjadi  acuan  untuk  program  Indonesia  Pintar pada tahun berikutnya.

## Daftar Pustaka
Agustiono, Leo. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta. A Partanto, Pius. 1994. Kamus Ilmiah Populer. Arkola.Surabaya: Achmadi dan Narbuko 2004. Metode Penelitian . Bumi Aksara.Jakarta Danim, Sudarwan. 2002. Menjadi Peneliti kualitatif . Pustaka Setia. Bandung Dillon  H.S  dan  Hermanto,  1993, Kemiskinan  di  Negara  Berkembang  Masalah  Krusial Global , LP3ES, Jakarta.
Dunn, Willam. 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisis Ke-2. Yogyakarta : Gajah Mada University Press
Edward,  George.  C.1980.  Implementing  Public  Policy.  Washington  D.C:  Congressional Quarterly Inc
Ekowati,  Lilik.  2005. Perencanaan,  ImplementasidanEvaluasiatau  Program. Surakarta :PustakaCakra.
Fahriani, Isni. 2006. Prinsip-PrinsipPerumusanKebijakan Negara . Jakarta: BumiAksara Kementerian Pendidikan Republik Indonesia, 2015, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Edisi kedua, cetakan ketujuh Balai Pustaka, Jakarta.
Moleong, Lexy J. 2005. Metode Penelitian Kualitatif . PT.Remaja Rosdakarya. Bandung Miles,  B.  Mathew  dan  Michael  Huberman.  2002. Analisis  Data  Kualitatif  Buku  Sumber Tentang Metode-metode Baru . UIP.Jakarta. Muhammad dan Ridwan Mas’ud, 2005, Zakat dan Kemiskinan: Instrumen pemberdayaan ekonomi umat , UII Press, Yogyakarta.
Nugroho,  Riant.  2008. KebijakanPublik,  Formulasi,  Implementasi,  danEvaluasi. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
Parsudi Suparlan, 1993, Kemiskinan di Perkotaan , Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
Peraturan  menteri  pendidikan  dan  kebudayaan  Republik  indonesia  Nomor  9  tahun 2018  Tentang  Perubahan  atas  peraturan  menteri  pendidikan  dan  kebudayaan Nomor 19 tahun 2016 tentang petunjuk teknis Program indonesia pintar.
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan,  Nomor:  07/D/BP/2017  dan  Nomor  : 02/MPK.C/PM/2017  Tentang  PETUNJUK  PELAKSANAAN  (Juklak)  PROGRAM INDONESIA PINTAR TAHUN 2017
Sajogyo  dan  Jiwati  Sajogyo,  1983, Sosioogi  Pedesaan ,  Gajahmada  University  Press, Yogyakarta.
Soekanto, Soejono, 2006, Sosiologi Suatu Pengantar, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . : AfabetaBandung Thoha,  Miftah.  2002. Dimensi-Dimensi  Prima  IlmuAdministrasi  Negara. Jakarta:  PT  Raja GrafindoPersada
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Periode 2005-2025;
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Wahab,  2008. Analisis  Kebijaksanaan:  dari  Formulasi  Ke  Implementasi  Kebijaksanaan Negara: Jakarta : Bumi Aksara.
Wahab,  Solichin  Abdul.  2005. Analisis  Kebijaksanaan:  dari  Formulasi  Ke  Implementasi Kebijaksanaan Negara: Edisii Ke Satu. Jakarta : Bumi Aksara. Widodo,  Joko.  2006. Analisis  Kebijakan  Publik,  Konsep  Dan  Aplikasi  Analisa  Proses Analisis Kebijakan publik. Edisi Ke-1. Malang Bayumeda Publishing . Widodo, Joko.2010. Analisis Kebijakan Publik. Malang: Bayumedia.
Winarno,  Budi.  2005. Teori  dan  Proses  Kebijakan  Publik .  Yogyakarta:  Penerbit  Media Pressindo (Anggota IKAPI).