## Pencabutan Ketentuan dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan
Nasional
Kautsar Muhammad Yus Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala kautsar.atjeh@gmail.com
Abstrak: Pasal  571  huruf  d  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang Pemilihan  Umum  mencabut  dan  menyatakan  tidak  berlakunya  Pasal  57  dan Pasal  60  ayat  (1),  ayat  (2),  serta  ayat  (4)  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh namun prosedur pencabutan seharusnya ada konsultasi  dan  mendapatkan  pertimbangan  DPRA  sebagai  representasi masyarakat  Aceh  yang  tertera  Pasal  269  ayat  (3)  undang-undang  a  quo.  Hal tersebut  tidak  dilakukan  oleh  Pemerintah  Pusat  sama  sekali  dan  serta  merta menyalahi  procedural  perubahan  yang  ada  di  undang-undang  khusus  Aceh. Dua  masalah  yang  menjadi  fokus  peneliti:  Pertama,  bagaimana  prosedur pencabutan undang-undang yang bersifat khusus dalam peraturan perundang- undangan  nasional?  Kedua,  apakah  konsekuensi  yuridis  jika  pencabutan ketentuan  undang-undang  bersifat  khusus  tidak  sesuai  mekanisme  yang berlaku? Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian yuridis  normatif  dengan  beberapa  pendekatan:  Pendekatan  historis, pendekatan  perundang-undangan,  pendekatan  perbandingan,  pendekatan konseptual,  dan  pendekatan  kasus.  Hasil  penelitian  sebagai  berikut:  bahwa prosedur  pencabutan  undang-undang  yang  bersifat  khusus  dalam  peraturan perundang-undangan  nasional  oleh  dua  undang-undang.  Pasal  269  ayat  (3) “Dalam hal adanya rencana perubahan Undang-Undang ini dilakukan dengan terlebih dahulu berkonsultasi dan mendapatkan pertimbangan DPRA”. Artinya ada  kewajiban  selaku  pembentuk  undang-undang  yakni  DPR  dan  Pemerintah
untuk  wajib  berkonsultasi  dan  mendapatkan  pertimbangan  DPRA.  Jika  hal tersebut  tidak  dilakukan  oleh  pembentuk  undang-undang  maka  secara konstitusional hal tersebut dianggap inprosedural dan batal demi hukum. Pasal 77  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2001  “Usul  perubahan  atas  undang- undang ini dapat diajukan oleh rakyat Provinsi Papua melalui MRP dan DPRP kepada DPR atau Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Konsekuensi  yuridis  atas  Pasal  571  huruf  d  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 2017  tidak  mempunyai  hukum  mengikat,  dan  kehilangan  objek  oleh  Putusan Mahkamah Konstitusi.
Kata Kunci: Mekanisme, Pencabutan, dan Undang-Undang Otonomi Khusus.
Abstract: Article  571  letter  d  of  Law  Number  7  of  2017  concerning  General Elections  revokes  and  declares  the  enactment  of  Article  57  and  Article  60 paragraph  (1),  paragraph  (2),  and  paragraph  (4)  of  Law  Number  11  of  2006 concerning  Aceh  Government  but  revocation  procedures  should  have consultations and get DPRA considerations as representatives of the people of Aceh as stated in Article 269 paragraph (3) of the a quo law. This was not done by  the  Central  Government  at  all  and  necessarily  violated  the  procedural changes in the special law in Aceh. Two issues are the focus of the researcher: First,  what  are  the  procedures  for  revoking  specific  laws  in  national legislation? Secondly, what is the juridical consequence if the revocation of the provisions of the law is specific not in accordance with the existing mechanism? The  research  method  used  in  this  article  is  normative  juridical  research  with several  approaches:  historical  approach,  legislative  approach,  comparative approach,  conceptual  approach,  and  case  approach.  The  results  of  the  study are  as  follows:  that  the  procedure  for  revoking  special  laws  in  national legislation by two laws. Article 269 paragraph (3) "In the event that a planned change  to  this  Law  is  carried  out  by  first  consulting  and  obtaining  the consideration  of  the  DPRA".  This  means  that  there  is  an  obligation  as  a legislator  namely  the  DPR  and  the  Government  to  be  obliged  to  consult  and obtain  DPRA  considerations.  If  this  is  not  done  by  the  legislators  then constitutionally it will be considered procedural and null and void. Article 77 of Law  Number  21  Year  2001  "Proposed  amendments  to  this  law  may  be submitted by the people of the Papua Province through the MRP and DPRP to the  DPR  or  the  Government  in  accordance  with  statutory  regulations".
Juridical consequences for Article 571 letter d of Law Number 7 of 2017 does not  have  a  binding  law,  and  loss  of  objects  by  the  Constitutional  Court Decision.
Keywords: Mechanism, Revocation and Special Autonomy Law.

## PENDAHULUAN
esepakatan menjadikan Indonesia sebagai sebuah negara hukum tertulis jelas  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945 (selanjutnya  disebut  UUD  Tahun  1945).  Di  sisi  lain  Indonesia  juga mengatur  tentang  daerah  khusus  bahkan  ada  pengakuan  khusus  terhadap daerah-daerah yang dianggap istimewa dan khusus. Hal ini juga tercatat dalam UUD  Tahun  1945  Pasal  18B  ayat  (1)  menyatakan  “Negara  mengakui  dan menghormati kesatuan-kesatuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang” (Misbah, 2012: 265).
Amanat  konstitusi  tersebut  mengharuskan  negara  mendasarkan  segala perbuatannya pada landasan norma hukum  yang tertulis dalam undang-undang (Strong,  2008:  25).  Menggerakkan  roda  negara  dengan  alat  pacu  undang- undang  tentu  melahirkan  kosekuensi  hukum  bagi  seluruh  warga  negara  dan negara  asing  yang  memiliki  kepentingan  dengan  Indonesia.  Oleh  karena  itu hukum  menjadi  penggerak  dan  pengendali  setiap  orang  dalam  perbuatan. Kepastian  hukum  dan  kemudahan  dalam  mengakses  dan  memahami  peraturan perundang-undangan menjadi kewajiban negara (Assiddhiqie, 2006: 1).
Fungsi  utama  kekuasaan  legislatif  yaitu  Dewan  Perwakilan  Rakyat adalah  fungsi  pengaturan  ( regelende  functie )  yang  terwujud  dalam pembentukan  perundang-undangan  ( wetgevende  functie atau law  making function ).  Fungsi  pengaturan  ini  erat  kaitan  dengan  kewenangan  untuk menentukan  pengaturan  yang  mengikat  warga  negara  dengan  norma-norma hukum  yang  mengikat  dan  membatasi  (Plato,  2005:  1-5).  Kewenangan  ini dilaksanakan  tentu  dengan  persetujuan  bersama  Presiden  sebagai  kekuasaan eksekutif  (Asshiddqie, 2011: 299).
Pemerintah Aceh merupakan salah satu pemerintahan daerah yang dapat menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  yang  dilaksanakan  oleh  Pemerintah Daerah  Aceh  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Aceh  sesuai  dengan  fungsi  dan kewenangan  masing-masing.  Pemerintah  Aceh  dibentuk  sesuai  dengan  sistem pemerintahan  negara  kesatuan  yang  berdasarkan  UUD  1945,  mengakui  dan menghormati  sistem  Pemerintahan  daerah  yang  bersifat  khusus  atau  bersifat istimewa.
Pengaturan khusus tersebut  berimplikasi pada beberapa ketentuan  yang oleh  peraturan  perundang-undangan  harus  ikut  diatur  secara  khusus. Kekhususan  tersebut  tidak  diperoleh  secara  cuma-cuma  melainkan  melalui konsensus. Adanya perjanjian atau yang lebih dikenal dengan Memorandum of Understanding (MoU)  Helsinki  antara  Pemerintah  Republik  Indonesia  dengan Gerakan Aceh Merdeka pada tahun 2005 telah membuka wajah baru bagi Aceh. Konflik politik yang telah terjadi selama puluhan tahun berakhir dengan adanya perjanjian tersebut (Djumala, 2013: 201).
Untuk  menjalankan  kesepakatan  dan  atau  butir-butir  dalam  perjanjian

## K
tersebut  maka  pemerintah  Republik  Indonesia  dalam  hal  ini  adalah  Presiden bersama-sama  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia  (selanjutnya disingkat  DPR  RI)  membutuhkan  payung  hukum  untuk  dapat  menjalankan seluruh  kesepakatan  yang  telah  ditandatangani.  Lahirnya  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2006  tentang  Pemerintahan  Aceh  (selanjutnya  disingkat UUPA) menjadi landasan utama dalam hal mengatur Aceh.
Salah  satu  kekhususan  yang  terdapat  dalam  UUPA  adalah  pengaturan terkait  perubahan  undang-undang  tersebut  hal  ini  diatur  secara  jelas  sebagai berikut.  Pasal  269  ayat  (3)  UUPA  menyatakan  “Dalam  adanya  rencana perubahan Undang-Undang ini dilakukan dengan terlebih dahulu  berkonsultasi dan mendapatkan pertimbangan DPRA”.
Kemudian  Pemerintah  Pusat  juga  mengeluarkan  Peraturan  Presiden Nomor  75  Tahun  2008  tentang  Tata  Cara  Konsultasi  dan  Pemberian Pertimbangan  Atas  Rencana  Persetujuan  Internasional,  Rencana  Pembentukan Undang-Undang,  dan  Kebijakan  Administratif  yang  Berkaitan  Langsung dengan  Pemerintahan  Aceh.  Walaupun  dasar  Peraturan  Presiden  ini menggunakan  Pasal  8  ayat  (4)  UUPA  mengenai  rencana  persetujuan internasional  yang  berkaitan  langsung  dengan  Pemerintahan  Aceh  tetap menggunakan  pertimbangan  DPRA  namun  secara  subtansi  bisa  digunakan sebagai  penjelasan  norma  hukum  dari  Pasal  269  ayat  (2)  UUPA.  Hal  ini dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2008 ayat (2) yang  menyatakan  “tata  cara  konsultasi  dan  pertimbangan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dilaksanakan  sesuai  dengan  Peraturan  Tata  Tertib DPR”.  Ketentuan  dua  norma  hukum  tersebut  menjelaskan  bahwa  untuk perubahan  UUPA  harus  melibatkan  lembaga  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Aceh (selanjutnya  disingkat  DPRA)  ( Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 61/PUU/XV/2017 , 2017).
Pada  tanggal  15  Agustus  2017,  Presiden  bersama  DPR  mengesahkan Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum  (selanjutnya disingkat UU Pemilu). Hal ini menjadi sejarah baru bagi Pemerintah Pusat yang menyatuatapkan  tiga  undang-undang  sekaligus  ( Undang-Undang  Nomor  42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden; Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; Dan Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2012  Tentang  Pemilihan  Umum  Anggota DPR,  DPD,  Dan  DPRD ,  2008).  UU  Pemilu  yang  baru  disahkan  menjadi polemik  bagi  DPRA  karena  secara  norma  hukum  menabrak  beberapa ketentuan-ketentuan yang ada di UUPA (Sukarjidto, 2019)(Afif,
2017)(Masrijal,  2017).  Dua  diantara  pasal  UUPA  dicabut  tanpa  melakukan konsultasi terhadap DPRA, diantaranya sebagai berikut:
Pasal 57 ayat (1) UUPA menyatakan “Anggota KIP Aceh berjumlah 7 (tujuh) orang dan anggota KIP kabupaten/kota berjumlah 5 (lima) ornag berasal  dari  unsur  masyarakat”.  Pasal  57  ayat  (2)  UUPA  menyatakan
“Masa kerja anggota KIP adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan”.  Pasal  60  ayat  (1)  UUPA  menyatakan  “Panitia  Pengawas Pemilihan  Aceh  dan  kabupaten/kota  dibentuk  oleh  panitia  pengawas tingkat  nasional  dan  bersifat  ad-hoc.”  Pasal  60  ayat  (2)  UUPA menyatakan  “Pembentukan  Panitia  Pengawas  Pemilihan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dilaksanakan  setalah  Undang-Undang  ini diundangkan”. Pasal 60 ayat (4) UUPA menyatakan “Masa kerja Panitia Pengawas  Pemilihan  berakhir  3  (tiga)  bulan  setelah  pelantikan Gubernur/Wakil  Gubernur,  bupati/wakil  bupati,  dan  walikota/wakil walikota”.
Pencabutan  dua  pasal  di  atas  menurut  pembentuk  undang-undang (Presiden dan DPR), bahwa KIP Aceh dan Panwaslih Aceh merupakan bagian atau  turunan  dari  KPU    dan  Bawaslu,  kemudian  secara  hierarki  harus  diatur secara  administratif  dan  struktural  baik  penentuan  komisioner    oleh  KPU  dan Bawaslu  ( Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  61/PUU/XV/2017 ,  2017:  73). Hal ini tercantumkan dalam UU Pemilu sebagai berikut.
Pasal  557  ayat  (1)  UU  Pemilu  menyatakan  “bahwa  Kelembagaan
Penyelenggara  Pemilu  di  Aceh  terdiri  atas:  a.  Komise  Independen Pemilihan  Provinsi  Aceh  dan  Komisi  Independen  Pemilihan Kabupaten/Kota  merupakan  hierarkis  dengan  KPU;  dan  b.  Panitia Pengawas  Pemilihan  Provinsi  Aceh  dan  Panitia  Pengawas  Pemilihan Kabupaten/Kota  merupakan  satu  kesatuan  kelembagaan  yang  hierarkis dan  Bawaslu”.  ayat  (2)  menyatakan  “Kelembagaan  Penyelenggara Pemilu  di  Aceh  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  wajib mendasarkan  dan  menyesuaikan  pengaturannya  berdasarkan  Undang- Undang ini”.
Selanjutnya  poin  yang  menarik  UU  Pemilu  ini  adalah,  bahwa  UU Pemilu  mereduksi  norma  Pasal  57  dan  Pasal  60  dicabut  dengan  kententuan Pasal  571  huruf  d.  Pencabutan  sepihak  ketentuan  norma  yang  terdapat  dalam UUPA  menjadi  preseden  buruk  bagi  ketatanegaraan  Indonesia  secara  umum dan  ketatanegaraan  Aceh  secara  khusus.  Norma  menyatakan  pencabutan  dua pasal UUPA tercantum dalam UU Pemilu sebagai berikut (Indriati, 2007: 7-8).
Pasal 571 huruf d menyatakan “ Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2),
serta  ayat  (4)  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2006  tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor  62,  Tambahan  lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 4633)”.
Artinya, UU Pemilu
tersebut dapat menimbulkan ketidakharmonisan  antara  Pemerintah  Aceh  dengan  Pemerintah  Pusat, karena  seperti  diketahui  bahwa  upaya  perdamaian  antara  Gerakan  Aceh Merdeka  (GAM)  dan  Pemerintah  Indonesia  telah  beberapa  kali  diupayakan sebelum  adanya  MoU  Helsinki.  Namun  upaya-upaya  tersebut  kandas  dan
berujung  pada  MoU  Helsinki.  Sakralitas  sebuah  konsensus  politik  tersebut harus sama-sama mampu dijaga bagi kedua belah pihak (Konrad Huber, 2004: 3). Di aspek lain, UU Pemilu bukan saja mereduksi pengaturan penyelenggara pemilu  di  Aceh,  akan  tetapi  mencabut  hak  konstitional  untuk  memilih komisioner  KIP  Aceh  dan  Panwaslih  Aceh  dan  KIP  Kabupaten/Kota  serta Panswaslih  Kabupaten/Kota  oleh  DPRA  dan  DPR  Kabupaten/Kota  (  Pasal  56 Ayat (4) UU No. 11 Tahun 2006).
Dari pertentangan dua paradigma hukum antara Undang-Undang Nomor 7  Tahun  2017  dengan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2006,  maka  ada  dua pertanyaan sebagai berikut: Pertama, bagaimana prosedur pencabutan undang- undang  yang  bersifat  khusus  dalam  peraturan  perundang-undangan  nasional? Kedua, apakah  konsekuensi  yuridis  jika  pencabutan  ketentuan  undang-undang bersifat khusus tidak sesuai mekanisme yang berlaku?

## PEMBAHASAN

## A. Mekanisme  Pencabutan  Undang-Undang  Otonomi  Khusus  dalam Peraturan Perundang-Undangan Nasional
Mekanisme pencabutan undang-undang otonomi khusus tidak atur serta merta  oleh  peraturan  perundang-undangan  nasional  dalam  hal  ini  Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan  hanya  ada  di  dua  undang-undang  otonomi  khusus  saja  yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Akan  tetapi  frasa  yang  digunakan  bukan  kata  pencabutan  lebih  kepada  kata perubahan (Ridwansyah, 2017: 839-840).
Selanjutnya,  pengertian  pencabutan  berbeda  dengan  pengertian perubahan  peraturan  perundang-undangan  sehingga  pencabutan  peraturan perundang-undangan  tidak  merupakan  bagian  dari  perubahan  peraturan perundang-undangan.  Hal  ini  tentu  demi  kepastian  hukum,  karena  pencabutan perundang-undangan  hendaknya  tidak  dirumuskan  secara  umum,  tetapi menyebutkan  dengan  tegas  peraturan  perundang-undangan  mana  yang  dicabut (Ridwansyah, 2018: 109-110).
Supaya  jelas,  secara  istilah  kata  pencabutan  berasal  dari  kata  cabut,  di awali  oleh  pen-cabut-an  dan  diakhir  oleh  kata  an.  Kata  cabut  sendiri  diartikan sebagai menarik supaya lepas dari tempat tertanamnya atau definsi lain menarik keluar  dari  sarungnya.  Kata  pencabutan  secara  etimologi  diartikan  sebagai proses  untuk  membuat  suatu  peraturan  perundang-undangan  tersebut  tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Biasanya kata pencabutan ini dibarengi dengan  kata  tidak  berlaku  yang  diartikan  sebagai  sebuah  keadaan  ketika  suatu peraturan  perundang-undangan  atau  ketentuannya  tidak  lagi  mempunyai kekuatan  hukum  mengikat.  Misalnya,  mengenai  pencabutan  sebuah  undang- undang tidak harus disertai dengan naskah akademik ( KBBI , 2011).
Di  sisi  lain,  jika  kata  dicabut  dimaknai  sebagai  keadaan  ketika  suatu peraturan  perundang-undangan  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat maka  sebuah  pencabutan  bisa  dilakukan  pelaku  kekuasaan  kehakiman  atau pengadilan  yang  memiliki  yurisdiksi  untuk  melakukan  pengujian  terhadap peraturan  perundang-undangan  tersebut.  Misalnya  Pasal  24A  ayat  (1)  UUD Tahun  1945  mengenai  pengujian  peraturan  perundang-undangan  di  bawah undang-undang.  Pasal  24C  ayat  (1)  UUD  Tahun  1945  mengenai  pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 (Ridwansyah, 2017: 173-175).
Secara  konstitusional  ada  dua  cara  untuk  menyatakan  suatu  peraturan perundang-undangan  tidak  berlaku. Pertama, yang  berhak  mencabut  undang- undang  adalah  yang  memiliki  kewenangan  untuk  membentuk  undang-undang yaitu  DPR  dan  Presiden.  Apabila  suatu  undang-undang  sudah  mencabut undang-undang  sebelumnya  maka  secara  berlangsung  undang-undang  yang dicabut  tidak  berlaku  lagi  begitu  undang-undang  yang  baru  mulai  berlaku. Kedua, dilakukan oleh pengadilan, hanya pengadilan yang berikan oleh undang- undang  dalam  hal  mencabut  dan  menyatakan  tidak  berlaku  lagi.  Kewenangan ini  diberikan  kepada  Mahkamah  Agung  dan  Mahkamah  Konstitusi  sebagai lembaga penguji di Indonesia (Tim Perumus, 2010: 1107).
Kemudian  suatu  peraturan  perundang-undangan  hanya  dapat  dicabut dan  dinyatakan  tidak  berlaku  oleh  peraturan  perundang-undangan  yang tingkatannya sama  atau lebih  tinggi.  Artinya pencabutan peraturan perundang- undangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  tingkatannya  lebih tinggi  itu  dilakukan  jika  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi  itu dimaksudkan  untuk  menampung  kembali  seluruh  atau  sebagian  materi peraturan  perundang-undangan  lebih  rendah  yang  dicabut  (Ridwansyah,  2016: 1-8).
Bisa  juga  dengan  menggunakan  peraturan  perundang-undangan  lama yang  memang  tidak  diperlukan  lagi  dan  diganti  dengan  peraturan  perundang- undangan  yang  baru,  peraturan  perundang-undangan  baru  harus  secara  tegas mencabut  peraturan  perundang-undangan  yang  tidak  diperlukan  lagi.  Jika materi  dalam  peraturan  perundang-undangan  baru  menyebabkan  perlunya penggantian seluruh atau sebagian materi dalam peraturan perundang-undangan baru  harus  secara  tegas  diatur  mengenai  pencabutan  seluruh  atau  pencabutan sebagian peraturan perundang-undangan (Suoarmiatun, 2012: 1).
Tentu  jika  ditelaah  dengan  kontruksi  di  atas,  seharusnya  Pemerintah Pusat tidak bisa mencabut beberapa pasal yang ada di undang-undang otonomi khusus  karena  seyogyanya  pencabutan  itu  sederajat  dengan  undang-undang yang hendak dicabut dan mengatur hal yang sama (Aziz, 2010: 6).
Di  sisi  lain,  kata  perubahan  dapat  diartikan  sebagai  keadaan  yang berubah,  kata  perubahan  berasal  dari  kata  ubah  berawal  per-ubah-an.  Definsi pertama ,  menjadi  lain  (berbeda)  dari  semula. Kedua, bertukar  (beralih, berganti)  menjadi  sesuatu  yang  lain.  Dalam  ilmu  hukum,  perubahan  suatu
undang-undang  merupakan  sebuah  keniscayaan  tidak  ada  yang  abadi  selain kitab  suci  bahkan  sekelas grundnorm (UUD)  bisa  dirubah  sesuai  kesepakatan bersama ( KBBI , 2011).
Pada  umumnya,  perubahan  undang-undang  dianggap  atau  dilatar belakangi oleh perkembangan zaman yang tidak lagi relevan terhadap subtansi undang-undang  tersebut.  Misalnya  alasan  perubahan  Undang-Undang  Nomor 10  Tahun  2004  tentang  Pembentukan  Peraturna  Perundang-Undangan  masih terdapat  kekurangan  dan  belum  dapat  menampung  perkembangan  kebutuhan masyarakat mengenai aturan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik  sehingga  perlu  diganti  disertai  dengan  naskah  akademik  rancangan undang-undang tersebut (Gusman, 2004: 11).
Revisi  juga  bagian  dari  perubahan  undang-undang  diartikan  sebagai peninjauan  (pemeriksaan)  kembali  untuk  perbaikan  dan  kata  merevisi  adalah memperbaiki,  memperbaharui  suatu  undang-undang  dengan  terbatas.  Sebagai contoh,  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2019  tentang  Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan  merevisi  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan.  Salah  satu alasannya  ada  masih  terdapat  kekurangan  dan  belum  menampung perkembangan  kebutuhan  masyatakat  sehingga  perlu  dilakukan  perubahan. Revisi yang dilakukan biasanya dalam poin-poin terbatas saja, atau pasal-pasal yang dianggap bermasalah tidak relevan lagi (Yuliandri, 2007: 44-45).
Seperti  kasus  pada  tahun  2017,  Pasal  571  huruf  d  Undang-Undang
Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai berikut:
“Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), serta ayat (4) Undang-Undang
Nomor  11  Tahun  2006  tentang  Pemerintahan  Aceh  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2006  Nomor  62,  Tambahan  Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4633). Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”.
Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), (2), dan (4) Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2006 sebagai berikut: Pasal  57  ayat  (1)  “Anggota  KIP  Aceh  berjumlah  7  (tujuh)  orang  dan anggota  KIP  Kabupaten/Kota  berjumlah  5  (lima)  orang  yang  berasal dari  unsur  masyarakat”.  (2)  Masa  kerja  anggota  KIP  adalah  5  (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan”.
Pasal  60  ayat  (1)  “Panitia  Pengawas  Pemilihan  Aceh  dan kabupaten/kota  dibentuk  oleh  panitia  pengawas  tingkat  nasional  dan bersifat  ad  hoc.  (2)  Pembentukan  Panitia  Pengawas  Pemilihan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilaksanakan  setelah  undang- undang  diundangkan.  (4)  Masa  kerja  Panitia  Pengawas  Pemilihan berakhir  3  (tiga)  bulan  setelah  pelantikan  Gubernur/Wakil  Gubernur, bupati/wakil bupati dan walikota dan wakil walikota”.
Salah  satu  alasan  kenapa  Pemerintah  Pusat  mencabut  klausul  Pasal  57 dan Pasal 60 undang-undang a quo adalah agar tidak terjadinya dualisme dalam pengaturan  berkenaan  dengan  kelembagaan  penyelenggaraan  pemilihan  umum di  Aceh.  Konsekuensi  logisnya  mengenai  pembaharuan  hukum  berkenaan pelaksanaan  pemilihan  umum  yang  telah  ada  sebelum  berlakunya  undang- undang a quo . Kemudian juga alasan lain, yakni pencabutan Pasal 57 dan Pasal 60  tidak  bermaksud  untuk  menegasikan  ataupun  mengurangi  keistimewaan Aceh  lebih  kepada  penguatan  kelembagaan  terhadap  pilkada  sererntak  yang dilaksanakan baiik Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Independen Pemilihan  Kabupaten/Kota  sekaligus  Panitia  Pengawas  Pemilihan  Provinsi Aceh dan kabupaten/kota ( Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUU/XV/2017 , 2017: 67).
Jika  diamati  dan  ditelaah,  alasan  pemerintah  pusat  tersebut  tidak berlandaskan  asas-asas  hukum  yang  kuat  karena  suatu  pencabutan  tentu  harus ada  dalil-dalil  yang  kongkrit.  Misalnya  suatu  pencabutan  undang-undang tersebut  harus  sama  konteksnya  dengan  dicabut  sedangkan  Undang-Undang Nomor  7  Tahun  2017  berbeda  konteksnya  dengan  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2006.  Hal  ini  secara  tegas  diatur  oleh  Pasal  269  ayat  (3)  “Dalam  hal adanya  rencana  perubahan  Undang-Undang  ini  dilakukan  dengan  terlebih dahulu berkonsultasi dan mendapatkan pertimbangan DPRA” (Yus, 2017: 1-7).
Artinya, mekanisme perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 wajib  berkonsultasi  dan  mendapatkan  pertimbangan  DPRA.  Di  norma  lain, mekanisme  tata  cara  konsultasi  sudah  ditetapkan  melalui  Peraturan  Presiden Nomor  75  Tahun  2008  tentang  Tata  Cara  Konsultasi  dan  Pemberian Pertimbangan  Atas  Rencana  Persetujuan  Internasional,  Rencana  Pembentukan Undang-Undang,  dan  Kebijakan  Administratif  yang  Berkaitan  Langsung dengan  Pemerintahan  Aceh  (hal  ini  sudah  diuraikan  Bab  III).  Pengaturan tersebut menggunakan cantolan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 sebagai berikut:
“Pasal  8  ayat  (1)  Rencana  persetujuan  internasional  yang  berkaitan langsung  dengan  Pemerintahan  Aceh  yang  dibuat  oleh  Pemerintah dilakukan  dengan  konsultasi  dan  pertimbangan  DPRA.  (2)  Rencana pembentukan  undang-undang  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  yang berkaitan  langsung  dengan  Pemerintahan  Aceh  dilakukan  dengan konsultasi  dan  pertimbangan  DPRA.  (3)  Kebijakan  administratif  yang berkaitan  langsung  dengan  Pemerintahan  Aceh  yang  akan  dibuat  oleh Pemerintah  dilakukan  dengan  konsultasi  dan  pertimbangan  Gubernur. (4). Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara konsultasi dan pemberian pertimbangan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  ayat  (2),  dan  ayat (3) diatur dengan Peraturan Presiden”.
Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa frasa Pasal 8 ayat (2) memberikan penjelasan bahwa untuk  rencana pembentukan undang-undang oleh DPR yang
berkaitan  Pemerintahan  Aceh  diwajibkan  dengan  konsultasi  dan  pertimbangan DPRA.  Salah  satu  kesalahan  proses  pembentukan  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun 2017, tidak melakukan konsultasi dengan pihak DPRA. Jelas pencabutan atas  pasal-pasal  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2006  inkonstitusional  dan batal demi hokum (Azis, 2010: 122).
Mekanisme di Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 juga tidak diatur secara  jelas  mengenai  pencabutan  undang-undang,  hanya  mengatur  mengenai perubahan  saja.  Pasal  77  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2001  “Usul perubahan  atas  undang-undang  ini  dapat  diajukan  oleh  rakyat  Provinsi  Papua melalui MRP dan DPRP kepada DPR atau Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.  Artinya  ada  dua  lembaga  yang  harus  dilalui  oleh  DPR atau  Pemerintah  dalam  hal  perubahan  undang-undang  otonomi  khusus  Papua. Pertama , melalui MRP adalah sebuah lembaga representasi kultural orang asli Papua,  yang  memiliki  wewenang  tertentu  dalam  rangka  perlindungan  hak-hak orang  asli  Papua  dengan  berlandaskan  pada  penghormatan  terhadap  adat  dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama sebagaimana  diatur  dalam  undang-undang  ini. Kedua, lembaga  DPRP  adalah dewan perwakilan rakyat daerah provinsi Papua sebagai badan daerah Provinsi Papua  (Perppu  No.  1  Tahun  2008  tentang  Perubahan  Atas  UU  No.  21  Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua).
Sepanjang  pencarian  penulisan  belum  ada  mekanisme  pencabutan  oleh Pemerintah Pusat dalam peraturan pelaksana, artinya masih tetap menginduk ke Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011.  Sebagai  contoh,  pada  tahun  2008 ditetapkan  oleh  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  2008  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Kehadiran undang-undang a quo tersebut  merupakan  pemekeran  atas  keberadaan  Provinsi  Papua  Barat  dengan Provinsi Papua (Brata, 2008: 2-11).
Dalam  proses  pembentukan  PERPPU  Nomor  1  Tahun  2008,  tidak  ada sama  sekali  usul  dari  pihak  DPRP  dan  MPRP  bahkan  dalam  beberapa  kajian pemekaran  Papua  dikhawatirkan  tidak  memproteksi  hak  orang  asli  Papua. Karena  seharusnya  Pemerintah  Pusat  meminta  usulan  perubahan  terhadap PERPPU  Nomor  1  Tahun  2008  kepada  MPRP.  Dapat  dipahami  bahwa kekhususan  undang-undang a  qou menjadi  legitimasi  masyarakat  Papua sehingga  dalam  perubahan  harus  ada  mekanisme  usulan  dari  pihak  DPRP  dan MPRP  kemudian  prosedurnya  usulan  harus  melalui  DPRP  dan  Gubernur melalui persetujuan MPRP.

## B. Konsekuensi  Yuridis  atas  Pencabutan  Ketentuan  Undang-Undang Otonomi Khusus yang Tidak Sesuai Prosedur Berlaku
Secara  teoritik,  konsekuensi  diartikan  sebagai  hasil  akhir  atau  dampak dari  suatu  perbuatan  dilakukan.  Dalam  kamus  besar  bahasa  Indonesia
konsekuensi  diartikan akibat (dari suatu perbuatan, pendirian, dan sebagainya) kemudian  arti  lain  persesuaian  dengan  yang  dahulu.  Kemudian  yuridis  adalah segala  hal  yang  memiliki  arti  hukum  dan  sudah  disahkan  oleh  pemerintah. Dalam  ilmu  perundang-undangan  konsekuensi  yuridis  terjadi  apabila  sudah diundangkan dan dimasukkan ke dalam lembaran negara maka akan sah secara hukum (Strydom 2019, 2019: 223).
Artinya pencabutan oleh Pasal  571 huruf d  Undang-Undang Nomor  07 Tahun  2017  atas  “Pasal  57  dan  Pasal  60  ayat  (1),  ayat  (2),  serta  ayat  (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2006  Nomor  62,  Tambahan  Lembaran Negera  Republik  Indonesia  Nomor  4633).  Dicabut  dan  dinyatakan  tidak berlaku”.   Namun  dalam  fakta  yuridis setelah penulis melakukan telaah  ulang bahwa pencabutan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tidak sesuai dengan prosedur  yang  disyaratkan  oleh  undang-undang  a  quo.  Seharusnya  mekanisme yang  dilalui  oleh  pembentuk  undang-undang  baik  DPR  dan  Pemerintah  wajib melalui konsultasi dan pertimbangan DPRA (Tim Perumus, 2016: 109).
Ketidakpahaman  DPR  dan  Pemerintah  menjadi  buruk  bahkan inprosedural  terhadap  pembentukan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017 karena tidak sesuai dengan mekanisme Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Kemudian  dalam  konteks  status  khusus  dan  istimewa  Provinsi  Aceh  bahwa Pasal 18B ayat (1) UUD Tahun 1945 mempertegas hal itu dengan menyatakan “Negara  mengakui  dan  menghormati  satuan-satuan  pemerintahan  daerah  yang bersifat  khusus  atau  menghormati  satuan-satuan  pemerintahan  daerah  yang bersifat  khusus  atau  bersifat  istimewa  yang  diatur  dengan  undang-undang” (Kusuma,  2004:  34).  Norma  konstitusi  dalam  Pasal  18B  ayat  (1)  UUD  Tahun 1945 itu merupakan rekognisi atau istimewa yang dengan sendirinya sekaligus menjadi  landasan  konstitusional  bagi  diundangkan  suatu  undang-undang  yang memberikan  status  khusus  atau  istimewa    kepada  suatu  daerah  dalam  hal Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2006.  Artinya  kekhususan  atau keistimewaan  yang  disebut  dalam  norma  Pasal  18B  (1)  UUD  Tahun  1945 merupakan  dua  hal  yang  bersifat  alternatif  sehingga  kekhususan  suatu  satuan pemerintahan adalah sekaligus keistimewaannya (Manan, 1993: 30).
Secara  subtansi  Pasal  57  dan  Pasal  60  ayat  (1),  ayat  (2),  serta  ayat  (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 yang mengatur mengenai kelembagaan KIP  Aceh  dan  KIP  Kabupaten/Kota    dari  perspektif  historisnya  awal  mulanya adalah sebagai lembaga independen dengan tugas menyelenggarakan pemilihan kepala  daerah  secara  langsung  di  Aceh  maka  beberapa  aspek  yang  melekat dengan  konteks  kesejarahan  itu  harus  tetap  dihormati  dan  diberi  tempat,  yaitu dalam  hal  ini  aspek-aspek  yang  berkenaan  dengan  nama  dan  komposisi keanggotaannya  serta  prosedur  pengisiannya.  Hal  ini  dipahamai  secara komperehensif  bahwa  menyangkut  nama  dan  komposisi  keanggotaan  serta prosedur pengisian keanggotaan KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota ini hendak
dilakukan  perubahan,  dan  hal  itu  sesuai  dengan  hubungan  hierarkis penyelenggara  pemilu  yang  bersifat  nasional  memerlukan  pelibatan  dalam bentuk konsultasi dan pertimbangan DPRA (Djumala, 2013: 58).
Uraian  di  atas  merupakan  legitimasi  KIP  Aceh  dan  Panwaslih  Aceh yang  merupakan  turunan  lembaga  yang  dibentuk  untuk  melaksanakan  amanat UUPA  dan  MoU  Helsinki  sekaligus  komitmen  perdamaian  GAM  dan Pemerintah Indonesia. Penegasan ini tentu sebagai bagian yang harus dihormati oleh pembentuk undang-undang yakni DPRA dan Pemerintah (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017). Dalam ketentuan ini apabila pembentuk undang-undang hendak  mengubah  ketentuan  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2006  maka  hal  itu  mengacu  kepada  undang-undang a  quo .  Secara konsekuensi yuridis dari diberikannya status khusus dan istimewa kepada Aceh berdasarkan  Pasal  18B  ayat  (1)  UUD  Tahun  1945  terkait  dengan  prosedur pembentukan  suatu  undang-undang  a  quo  atau  pun  perubahan  materi  atau pencabutan  materi  muatan  undang-undang a  quo maka  harus  sesuai  dengan Pasal  8  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2006  “Rencana pembentukan  undang-undang  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  yang  berkaitan dengan  Pemerintahan  Aceh  dilakukan  dengan  konsultasi  dan  pertimbangan DPRA”. Kemudian hal ini dipertegas oleh Pasal 269 ayat (3) undang-undang a quo “Dalam  hal  adanya  rencana  perubahan  undang-undang  ini  dilakukan dengan  terlebih  dahulu  berkonsultasi  dan  mendapatkan  pertimbangan  DPRA” (Djohan, 2005: 70).
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 diterjemahkan sebagai undang- undang  yang  berlaku  khusus  bagi  daerah  Aceh  maka  apa  yang  diatur  di dalamnya  tidak  serta  merta  dapat  diubah  sebagaimana  hal  demikian  dapat dilakukan  dalam  pembentukan  atau  perubahan  undang-undang  lainnya.  Proses pembentukan  undang-undang  yang  berhubungan  dengan  pemerintahan  Aceh maupun  rencana  undang-undang a  quo yang  ada  saat  ini  melalui  prosedur konsultasi  dan  pertimbangan  DPRA.  Jika  prosedur  demikian  tdak  ditempuh maka  norma  undang-undang  yang  subtansinya  berhubungan  langsung  dengan kekhususan atau istimewa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006  akan  berdampak  pada  terjadinya  ketidakpastian  hukum  bagi  Pemerintah Aceh  maupun  rakyat  Aceh  secara  keseluruhan  yang  berarti  dengan  sendirinya bertentangan dengan Pasal  28D  ayat  (1)  UUD Tahun 1945  (Mahmudin, 2003: 80).
Konsekuensi  yuridis  atas  pencabutan  pasal-pasal a  quo dalam  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61-PUU-XV-2017 terkait dengan Pasal 557 ayat (2)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum mengikat  diartikan  sebagai  status  suatu  ketentuan  dalam  undang-undang  yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum  mengikat  oleh Mahkamah Konstitusi.  Ketentuan  atau  pasal  tersebut  tidak  dapat  digunakan  lagi  sebagai dasar hukum, konsekuensinya jika digunakan oleh pejabat, institusi, atau warga
negara  yang  masih  tetap  menggunakan  pasal  atau  undang-undang  yang  telah dinyatakan  tidak  mengikat  itu.  Dapat  dipahami  bahwa  tindakannya  tidak memiliki dasar hokum (Khoiruddin, 2005: 23).
Temuan  penulis  atas  konsekuensi  yuridis  Pasal  57  Undang-Undang Nomor    24  Tahun  2003  tentang  Mahkamah  Konstitusi  “Putusan  Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan UUD Tahun 1945, materi muatan  ayat,  pasal  dan/atau  bagian  undang-undang  tersebut  tidak  mempunyai kekuatan  hukum  mengikat”.  Kemudian  status  Putusan  Mahkamah  Konstitusi dianggap  sederajat  dengan  undang-undang  karena  putusan  Mahkamah Konstitusi  yang  menyatakan  suatu  pasal  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum mengikat wajib dimuat dalam berita negara dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan (Sulaiman, 2017).
Selanjutnya,  masih  dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  61- PUU-XV-2017  terkait  dengan  Pasal  571  huruf  d  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun  2017  menyatakan  tidak  dapat  diterima.  Tidak  dapat  diterima  diterima dalam  bahasa  Belandanya  adalah niet  ontvankelijke  Verklaard yang  dipahami sebagai putusan  yang menyatakan bahwa gugatan tidak diterima karena alasan gugatan mengandung cacat formil. Diintepretasikan sebagai  gugatan mengenai pasal a  quo tidak  ditindaklanjuti  oleh  hakim  untuk  diperiksa  dan  diadili sehingga tidak ada objek permohonan dalam putusan (Marzuki, 2006: 56).
Konsekuensi yuridis lain atas Pasal 571 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66-PUU-XV-2017 bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.  Artinya  dimaknai  sebagai  inkonstitusionalnya  sebuah  kebijakan negara terhadap daerah yang bersifat khusus (Mahkamah Konstitusi, 2008: 90).
Di  sisi  lain,  dalam  perumusan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017 yang  subtansinya  terkait  dengan  kelembagaan  penyelenggara  pemilu  di  Aceh, DPR salah satu pelaku pembentuk undang-undang dalam keterangan sidangnya di  Mahkamah  Konstitusi  menyatakan  telah  melakukan  konsultasi  dan mendengar pertimbangan DPRA dan berjanji akan menyampaikan bukti berkait dengan  pencabutan  Pasal  571  huruf  d  undang-undang  a  quo.  Namun  faktanya hingga akhirnya persidangan DPR tidak pernah memunculkan bukti tersebut ke Mahkamah  Konstitusi.  Artinya  perumusan  norma  Pasal  571  huruf  d  undang- undang a  quo inprosedural  karena  tidak  melakukan  konsultasi  dan pertimbangan DPRA sebagaimana dimaksud oleh Pasal 8 ayat (2) juncto Pasal 269 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 (Mahendra, 2018).
Kemudian yang terakhir, konsekuensi yuridis dalam Putusan Mahkamah Konstitusi  Nomor  75-PUU-XV-2017  terkait  dengan  Pasal  557  dan  Pasal  571 huruf d kehilangan objek. Arti kehilangan objek dimaksudkan sebagai keadaan individu  berpisah  dengan  sesuatu  yang  sebelumnya  ada,  kemudian  menjadi tidak  ada  baik  terjadi  sebagian  atau  keseluruhan.  Dalam  ilmu  hukum,
kehilangan  objek  dimaknai  sebagai  ketiadaan  fungsi  terhadap  objek  yang dimohonkan yakni Pasal 557 dan Pasal 571 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun  2017.  Artinya  pemberlakuan  Pasal a  quo tidak  berkuatan  hukum sekaligus final  and  binding dan  tetap  pasal-pasal  yang  dicabut  di  dalam  tubuh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 berlaku (Mertokusumo, 2009: 60).

## KESIMPULAN
Berdasarkan kajian di atas, bahwa prosedur pencabutan undang-undang yang  bersifat  khusus  dalam  peraturan  perundang-undangan  nasional  sudah diatur oleh dua undang-undang: pertama, Pasal 269 ayat (3) “Dalam hal adanya rencana  perubahan  Undang-Undang  ini  dilakukan  dengan  terlebih  dahulu berkonsultasi  dan  mendapatkan  pertimbangan  DPRA”.  Artinya  ada  kewajiban selaku  pembentuk  undang-undang  yakni  DPR  dan  Pemerintah  untuk  wajib berkonsultasi  dan  mendapatkan  pertimbangan  DPRA.  Jika  hal  tersebut  tidak dilakukan  oleh  pembentuk  undang-undang  maka  secara  konstitusional  hal tersebut  dianggap  inprosedural  dan  batal  demi  hukum.  Kedua,  Pasal  77 Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2001  “Usul  perubahan  atas  undang-undang ini dapat diajukan oleh rakyat Provinsi Papua melalui MRP dan DPRP kepada DPR  atau  Pemerintah  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan”.  Artinya ada  dua  lembaga  yang  harus  dilalui  oleh  DPR  dan  Pemerintah  dalam  hal perubahan  undang-undang  otonomi  khusus  Papua.  Hal  ini  dimaknai  sebagai representasi  kultural  terhadap  mmaasyarakat  Papua  yakni  MRP  dan  DPRP sebagai pemberian wewenang oleh Pemerintah Pusat.  Konsekuensi yuridis atas Pasal  571  huruf  d  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  ditinjau  dari  tiga putusan: Terkait Pasal 571 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 MK menegaskan  lewat  Putusan  Nomor  61-PUU-XV-2017  tidak  mempunyai kekuatan  hukum.  Dalam  Putusan  Nomor  66-PUU-XV-2017  bertentangan dengan  UUD  Tahun  1945  dan  tidak  mempunyai  hukum  mengikat.  Kemudian dalam  Putusan  MK  Nomor  75-PUU-XV-2017  kehilangan  objek.  Hal  ini  dapat dipahami  bahwa  kedudukan  Pasal  57  dan  Pasal  60  UU  No.  11  Tahun  2006 masih mempunyai kekuatan hukum seperti biasa.

## DAFTAR PUSTAKA
Afif. (2017). Kekhususan Aceh terancam, pasal 557 dalam UU Pemilu digugat ke MK . https://www.merdeka.com/politik/kekhususan-aceh-terancam- pasal-557-dalam-uu-pemilu-digugat-ke-mk.html Aloysius  Gunadi  Brata.  (2008). Pemekaran  Daerah  di  Papua:  Kesejahteraan Masyarakat VS Kepentingan Elit . Antje  Misbah.  (2012). Politik  Jarak  Jauh  Diaspora  Aceh:  Suatu  Gambaran tentang  Konflik  Separatis  di  Indonesia,  Terj.  Windu  Wahyudi  Yusuf . Penerbit Ombak.
Bagir  Manan.  (1993). Perjalanan  Historis  Pasal  18  UUD  Tahun  1945 .

## UNSIKA.
C.F.  Strong.  (2008). Konstitusi-Konstitusi  Politik  Modern:  Kajian  tentang Sejarah dan Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia, Terj, SPA Teamwork . Nusa Media. Darmansyah  Djumala.  (2013). Soft  Power  Untuk  Aceh:  Resolusi  Konflik  dan Politik Desentralisasi . Gramedia Pustaka Utama.
Delfinia  Gusman.  (2004).  Politik  Hukum  dan  Modifikasi  Hukum  dalam
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Jurnal Yustisia , 1 (20). Djohermansyah  Djohan.  (2005). Sejarah  Kebijakan  Otonomi  Khusus .  Institute for Local Development dan Yayasan Tifa.
Dudu Duswara Mahmudin. (2003). Pengantar Ilmu Hukum . Refika Aditama. Emmy  Suoarmiatun.  (2012). Kedudukan  Hukum  Peraturan  (Regeling)  dan Peraturan  Kebijakan  (Beleidregel)  di  Bawah  Peraturan  Menteri PPN/Kepala Bappenas . Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas.
Hennie Strydom 2019. (2019). The Protection of Economic, Social and Cultural
Rghts in International Law. Constitional Law , 5 (2). Jimly Asshiddqie. (2011). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara . Raja Grafindo
Persada.
Jimly Assiddhiqie. (2006). Perihal Perundang-undangan . Konstitusi Press. Kamus Besar Bahasa Indonesia . (2011). https://kbbi.web.id/cabut Khoiruddin.  (2005). Sketsa  Kebijakan  Desentralisasi  di  Indonesia  Format Masa Depan Otonomi Menuju Kemandirian Daerah . Averroes Press.
King  Faisal  Sulaiman.  (2017). Teori  Peraturan  Perundang-Undangan  dan
Aspek Pengujian . Thafa Media. Konrad  Huber.  (2004). The  HDC  in  Aceh:  Promises  and  Pitfalls  of  NGO Mediation  Implementation,  Policy  Studies .  The  East-West  Center Washington.
Laica  Marzuki,  M.  (2006). Berjalan-jalan  di  Ranah  Hukum .  Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
Machmud  Azis.  (2010).  Pengujian  Peraturan  Perundang-Undangan  dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia. Jurnal Konstitusi , 7 (5). Mahkamah  Konstitusi.  (2008). Naskah  Komprehensif  Perubahan  UUD  Tahun 1945,  Buku  IV  Kekuasaan  Pemerintahan  Negara,  Jilid  2 .  Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
Maria  Farida  Indriati.  (2007). Ilmu  Perundang-Undangan:  Jenis,  Fungsi  dan
Materi Muatan . Kanisius. Masrijal. (2017). Ini Tujuan Kautsar dan Tiong Gugat UU Pemilu ke MK . Muhammad  Ridwansyah.  (2016). Analisis  Yuridis  Terhadap  Pasal  8  Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan .
Muhammad  Ridwansyah.  (2017a).  Pengaturan  Tindak  Pidana  dalam  Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan
Lingkungan  Hidup  (Tinjauan  Fiqh  Al-Biah). Jurnal  Hukum  Dan Peradilan , 6 (2).
Muhammad Ridwansyah. (2017b). Upaya Menemukan Konsep Ideal Hubungan Pusat-Daerah Menurut UUD Tahun 1945. Jurnal Konstitusi , 14 (4).
Muhammad  Ridwansyah.  (2018).  Pembentukan  Qanun  Aceh  Nomor  3  Tahun
2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh. Jurnal Hukum Dan Peradilan ,
7 (1). Muhammad  Yus.  (2017). Sejarah  Pembentukan  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh . Noor  M.  Aziz.  (2010). Pengkajian  Hukum  tentang  Eksistensi  Peraturan Perundang-Undangan  di  Luar  Hirarki  Berdasarkan  UU  No.  10  Tahun 2004, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinan Hukum Nasional . Kemnterian Hukum dan HAM.
Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2008 tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2001  tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua , (2008). Plato. (2005). The Law, Tranlated, Trevor J. Saunders . Penguin Books.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUU/XV/2017 , (2017).
RM.  A.B.  Kusuma.  (2004). Lahirnya  Undang-Undang  Dasar  1945,  Memuat Salinan Dokumen Otentik Badan Oentoek Menyelidiki Oesaha2 Persiapan Kemerdekaan . Badan Penerbit FHUI.
Sudikno Mertokusumo. (2009). Penemuan Hukum . Liberty. Sukarjidto. (2019). UU  Pemilu  Baru jadi Polemik bagi  Aceh . http://rilis.id/uu- pemilu-baru-jadi-polemik-bagi-aceh.html Tim  Perumus.  (2010). Naskah  Komprehensif  Perubahan  Undang-Undang Dasar  Republik  Indonesia:  Latar  Belakang,  Proses  dan  Hasil
Pembahasan 1999-2002 . Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
Tim  Perumus  hlm.  (2016). Naskah  Akademik  Rancangan  Undang-Undang Tentang  Pemilihan  Umum,  Sekretariat  Bersama  Kodifikasi  Undang- Undang Pemilu . Sekretariat Bersama Kodifikasi Undang-Undang Pemilu. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Pasal 56 ayat (4) , (2006).
Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  2008  tentang  Pemilihan  Umum  Presiden dan  Wakil  Presiden;  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2011  tentang Penyelenggara  Pemilihan  Umum;  dan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD , (2008).
Yuliandri.  (2007). Asas-Asas  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan yang  Baik  dalam  Rangka  Pembuatan  Undang-Undang  Berkelanjutan .
Universitas Airlangga.
Yusril  Ihza  Mahendra.  (2018). Kesaksian  Ahli  Atas  Perkara  Nomor  66-PUU- XV-2017 .