Agus  Prakarsa  Yuristama.  et  al  (2022)  Perbandingan  Tinjauan  PSAK  104  dan  Tinjauan  Hukum  Perdata dalam  Implementasi  Pengakuan  Akad  Istishna’  yang  Mengalami  kondisi  Wan  Prestasi. Syntax  Literate:
Jurnal Ilmiah Indonesia, 7 (7) E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 7, Juli 2022

## PERBANDINGAN TINJAUAN PSAK 104 DAN TINJAUAN HUKUM PERDATA DALAM  IMPLEMENTASI  PENGAKUAN  AKAD  ISTISHNA’  YANG MENGALAMI KONDISI WAN PRESTASI

## Agus Prakarsa Yuristama, Nunung Nurhayati, Nandang Ihwanudin
Magister Ekonomi Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia Email: agust.prakarsa@gmail.com, nunungunisba@yahoo.co.id, nandangihwanudin.ekis@gmail.com

## Abstrak
Akad dalam perspektif ekonomi syariah adalah sesuatu yang sangat menarik untuk dibahas, termasuk Akad Istishna’ dimana ada kesepakatan jual beli dengan obyek tertentu yang spesifik dan pola pembayaran tertentu. Akad Istishna’ memungkinkan adanya suatu kondisi dimana obyek atau barang yang diperjanjikan belum ada dan masih  dalam  proses  pembuatan  berdasarkan  spesifikasi  obyek  atau  barang  yang telah  disetujui  para  pihak  sebagaimana  dituangkan  dalam  Akad  Istishna’.  Kondisi ini  tentunya  akan  membuat  potensi  wan  prestasi  dalam  pelaksanaannya  atau ketidaknyamanan  dari  para  pihak  untuk menjalankan  Akad  Istishna’  sehingga  hal ini  yang  mungkin  mengakibatkan  produk  ini  tidak  telalu  popular  dalam  kegiatan operasional  perbankan  syariah  murni  di  Indonesia  dan  hanya  berhasil  sebagai suatuproduk  di  unit  usaha  syariah.  Untuk  itu  dalam  makalah  ini  akan  menarik dibahas    mengenai  apa  yang  bisa  diperoleh  dari  sudut  pandang  akuntansi  (PSAK 104) dan bagaimana dari sudut pandang hukum, Ketika terdapat suatu kondisi yang tidak terpenuhi dalam akad dimaksud (wan prestasi). Harapan dengan makalah ini maka  kondisi  wan  prestasi  dalam  Akad  Istishna’  dapat  dijelaskan  dan  ditemukan mitigasinya secara baik.
Kata kunci: PSAK 104, hukum perdata, akad istishna

## Abstract
Akad in the perspective of sharia economics is something that is very interesting to discuss,  including  the  Istishna  contract  where  there  is  a  sale  and  purchase agreement with certain specific objects and certain payment patterns. The Istishna contract allows for a condition where the object or goods agreed upon do not yet exist and are still in the process of being manufactured based on the specifications of  the  object  or  goods  that  have  been  agreed  upon  by  the  parties  as  stated  in  the Istishna  contract.  This  condition  will  certainly  create  potential  failures  in  its implementation or inconvenience for the parties to carry out the Istishna Contract so  that  this  may  result  in  this  product  being  not  very  popular  in  pure  sharia banking  operations  in  Indonesia  and  only  succeeding  as  a  product  in  the  sharia business  unit.  For  this  reason,  in  this  paper  it  will  be  interesting  to  discuss  what can  be  obtained  from  an  accounting  point  of  view  (PSAK  104)  and  how  from  a legal point of view, when there is a condition that is not fulfilled in the contract in
question (wan achievement). It is hoped that with this paper, the conditions of wan achievement  in  the  Istishna  Contract  can  be  explained  and  mitigations  are  found properly

## Keywords: PSAK 104, civil law, istishna contract

## Pendahuluan
Manusia ditakdirkan untuk dapat hidup haruslah melalui usaha atau bekerja, jika tidak berusaha dan bekerja maka manusia tidaklah sempurna sebagai manusia. Selain itu manusia  telah  ditetapkan  dan  diamanahkan  oleh  Allah  SWT  sebagai  khalifah  di  muka bumi ini, kalimat sederhana ini tentunya memiliki makna yang mendalam, karena dalam penetapan  dan  amanah  oleh  Allah  SWT  itu  ada  hak  dan  ada  kewajiban  didalamnya. Haknya  adalah  Allah  memberikan  kebebasan  untuk  memilih  cara  berusaha,  namun kewajibannya adalah untuk senantiasa menjaga cara yang dilakukan tidak bertentangan dengan Al Quran dan As Sunnah sebagai sumber dari syariat islam.  (Munandar, 2021) dalam  tulisannya  menjelaskan  bahwa  Syariat  Islam  yang  dimaksud  adalah  akidah, syariah  (hukum)  dan  akhlak  berisi  petunjuk  yang  harus  dipedomani  oleh  setiap penganutnya  serta  sebagai  pedoman  dalam  menjalankan  tugasnya  sebagai  khalifah selama  manusia  hidup  di  muka  bumi.  Akidah  dan  ahlak  merupakan  komponen- komponen  yang  sifatnya  konstan,  keduanya  tidak  akan  mengalami  perubahan  apapun dengan berbedanya waktu dan tempat. Adapun terkait dengan syariah (hukum) terutama hukum muamalah dapat berubah sehubungan dengan adanya perubahan tempat dan dan waktu  dan  disesuaikan  dengan  kebutuhan  pada  masa  itu  sepanjang  tidak  melanggar syariat.
Dalam melakukan usaha atau bekerja, salah satu yang diperlukan selain semangat tentunya adalah modal usaha atau modal dalam mewujudkan hal tersebut. Modal usaha tentunya dapat diperoleh melalui modal usaha murni yang berasal dari asset seseorang atau  melakukan  Kerjasama  pembiayaan  dengan  Lembaga  keuangan  syariah  termasuk Perbankan  Syariah.  Salah  satu  pembiayaan  yang terdapat  di  Perbankan  Syariah  adalah pembiayaan  kepemilikan  rumah  secara  syariah.  Menurut  (Ramis,  2021),  pembiayaan merupakan  aktivitas  bank  syariah  dalam  menyalurkan  dana  kepada  pihak  lain  selain bank  berdasarkan  prinsip  syariah.  Penyaluran  dana  dalam  bentuk  pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik  dana  percaya  kepada  penerima  dana,  bahwa  dana  dalam  bentuk  pembiayaan yang  diberikan  pasti  akan  terbayar.  Penerima  mendapakan  kepercayaan  diri  pemberi pembiayaan  sehingga  penerima  pembiaya-an  berkewajiban  untuk  mengembalikan pembiyaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan. Dilihat dari satu sisi jual beli pesanan (al-istishna’) itu terdapat unsur  tolong-menolong  (Ta’awun).  Namun  banyak  hal  yang  sering  terjadi  sengketa antara  pihak  pembeli  dan  penjual.  Pihak  penjual  memperhitungkan  kerugian  yang dihadapi  karena  valuta  (masa  tenggang  pembayaran)  cicilan  akan  bertambah,  dan sebagai  akibat  dari  penunggakan  pembayaran  pihak  pembeli  merasa  terdesak  dan mengalami  kesulitan,  sehingga  cicilannya  tidak  dapat  dipenuhi  dalam  beberapa  bulan.
Seumpama,  yang  berakibat  akan  dapat  dikenakan  berbagai  persyaratan  baru  untuk mengadakan persetujuan jual beli pesanan (al-istishna’) dan apabila persyaratan tersebut tidak  dapat  dipenuhi  maka  akhirnya  barang  akan  ditarik  kembali  oleh  penjual  tanpa adanya  ganti  rugi.  Akan  tetapi,  pada  kenyataannya  sekarang  ini  ada  seorang  penjual memberikan keringanan tanpa mengambil kembali barangnya dengan cara memberikan perpanjangan waktu untuk membayarnya sampai pembeli dapat melunasinya.
Menurut  (Hidayah,  Nawawi,  &  Arif,  2018),  terdapat  perbedaan  KPR konvensional  dan  KPR  Syariah  adalah  dari  sisi  akad  yang  ditawarkan,  KPR konvensional  menggunakan  sistem  bunga,  sedangkan  KPR  syariah  tidak  boleh menggunakan  instrumen  bunga  dalam  perhitungan  angsuran,  namun  menggunakan sistem  bagi  hasil,  karena  dalam  syariah  bunga  dianggap  riba.  Selain  itu  didalam  KPR syariah,  nasabah  juga  diuntungkan  maka  bank  syariah  tidak  akan  mengenakan  pinalti pada  pembiayaan  rumah.  Karena  harga  KPR  sudah  ditetapkan  sejak  awal  (fixed  rate). Hal  ini  berbeda  dengan  KPR  konvensional  yang  menggunakan  sistem  bunga  yang menyebabkan cicilan  terus  berubah.  Prinsip  inilah  yang  dijadikan  sebagai  pijakan atau landasan untuk mengembangkan produk-produk syariah, KPR syariah merupakan salah satu  alternatif  bagi  masyarakat  untuk  mendapatkan  segala  kebutuhan  yang  berkaitan dengan  perumahan  dengan  akad  syariah.  Skema  pembiayaan/  kredit  rumah  di  bank syariah  pada  umumnya,  melibatkan  tiga  pihak,  dimana  developer  sebagai  pembuat rumah,  nasabah  sebagai  pihak  yang  memesan  rumah  dan  bank  sebagai  perantara. Namun saat ini terdapat pula skema pembiayaan/ kredit rumah syariah tanpa melibatkan bank.  Skema  ini  hanya  melibatkan  pihak  developer  dan  konsumen  saja.  Salah  satu contoh  dalam tulisan  (Hidayah et  al.,  2018)  adalah  Developer  Property  Syariah  (DPS) dengan perumahan bernama Abbi Garden. DPS adalah salah satu wadah bagi developer yang  sadar  akan  kemurnian  bertransaksi  secara  syariah.  Salah  satu  produk  perumahan atau real estate yang dikembangkan oleh DPS adalah proyek perumahan Abbi Garden. Transaksi  dan  akad  yang  digunakan  yaitu  akad  istishna.  Karena  akad  ini  adalah  akad yang paling relevan pada saat ini untuk digunakan dalam pembiayaan rumah oleh DPS.
Banyak  hal  yang  sangat  mungkin  mengakibatkan  produk  KPR  berbasis  akad Istishna  menjadi  lebih  laku  di  Unit  Usaha  Syariah,  bisa  jadi  karena  adanya  fakta sebagaimana  dituliskan  oleh  (Ramis,  2021)atau  bisa  juga  karena  belum  terlalu familiarnya  produk  ishrtisna  sebagaimana  dituliskan  oleh  (Hidayah  et  al.,  2018). Penulis  dalam  tulisan  ini  akan  mencoba  melihat  apa  yang  disampaikan  (Ramis,  2021) mengenai  potensi  sengketa  dalam  Akad  Istishna,  dimana  menjadi  menjadi  menarik adalah  jika  kita  bawa  pemahaman  ini  kepada  konstruksi  hukum  yang  berlaku  di Indonesia.  Indonesia  memang  berpenduduk  mayoritas  Islam  namun  struktur  hukum Indonesia  sangat  dipengaruhi  oleh  sejarah  kenegaraan  Indonesia  yang  memang beberapa ketentuan hukumnya mengadopsi ketentuan yang ditinggalkan oleh penjajah, khususnya  mengenai  hubungan  keperdataan  (hubungan  antara  pribadi)  yang  masih mendasarkan  Kitab  Undang  Hukum  Perdata  atau  Burgelijk  Wetbook.  Hubungan keperdataan  yang  diatur  diantaranya  adalah  masalah  Jual  Beli,  termasuk  penyelesaian bilamana ada permasalahan hukum dalam Jual Beli dimaksud.
Dalam  kehidupan  masyarakat  jual  beli  adalah  sesuatu  yang  lazim  dilakukan dimana  hal  ini  sudah  merupakan  suatu  kebutuhan  hidup  masyarakat  yang  sangat  sulit dihindarkan.  Hal  ini  juga  mempertegas  posisi  manusia  sebagai  mahluk  sosial  dan mahluk yang lemah. Manusia membutuhkan bantuan Allah dan bantuan manusia yang lain untuk dapat bertahan hidup.
ُدْي ِرُي
ُٰاللّ ْنَا َفِ فَخُّي ْمُكْنَع ۚ َقِلُخ َو ِْلا اَسْن ُن اًفْيِعَض
“Allah  hendak  memberikan  keringanan  kepadamu,  karena  manusia diciptakan (bersifat lemah).” (QS An-Nisa : 28)
اًفْعَض ْمُكْيِف َّنَا َمِلَع َو ْمُكْنَع ُ ٰاللّ  َفَّفَخ َنـٰئْلَا ۗ ِنْيَتَئاِم ا ْوُبِلْغَّي ٌة َرِب اَص ٌةَئاِ م ْمُكْنِ م  ْنُكَّي  ْن ِاَف ۚۗ
ا ْْۤوُبِلْغَّي  ٌفْلَا ْمُكْنِ م  ْنُكَّي  ْن ِا َو
ِٰاللّ ِنْذ ِاِب ِنْيَفْلَا ۗ َنْي ِرِبٰصلا َعَم ُ ٰاللّ  َو
"Sekarang Allah telah meringankan kamu karena Dia mengetahui bahwa ada kelemahan
“Sekarang Allah telah meringankan kamu karena Dia mengetahui bahwa ada kelemahan padamu. Maka, jika di antara kamu ada seratus orang yang sabar niscaya  mereka  dapat  mengalahkan  dua  ratus  (orang  musuh)  dan  jika  di antara  kamu  ada  seribu  orang  (yang  sabar),  niscaya  mereka  dapat mengalahkan dua ribu orang dengan seijin Allah. Allah beserta orang-orang yang sabar.” (QS Al-Anfal:66).
(Shobirin,  2016)  dalam  tulisannya,  menguraikan  secara  lengkap  apa yang dimaksud dengan Jual Beli. Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan al-bai’  yang  berarti  menjual,  mengganti,  dan  menukar  sesuatu  dengan sesuatu  yang  lain.  Lafal  albai’  dalam  bahasa  Arab  terkadang  digunakan untuk  pengertian  lawannya,  yakni  kata  asy-syira  (beli).  Dengan  demikian, kata al-bai’ berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.
Menurut istilah yang dimaksud jual beli atau bisnis adalah:
a. Menukar  barang  dengan  barang  atau  barang  dengan  uang  dengan  jalan melepaskan  hak  milik  dari  yang  satu  kepada  yang lain  atas  dasar  saling merelakan.
b. Menurut  Syekh  Muhammad  ibn  Qâsim  al-Ghazzi.  Menurut  syara, pengertian jual beli yang paling tepat ialah memiliki sesuatu harta (uang) dengan  mengganti  sesuatu  atas  dasar  izin  syara,  sekedar  memiliki manfaatnya  saja  yang  diperbolehkan  syara  untuk  selamanya  yang demikian itu harus dengan melalui pembayaran yang berupa uang
c. Menurut  Imam  Taqiyuddin  dalam  kitab  Kiffayatul  al-Akhyar.  Saling tukar  harta,  saling  menerima,  dapat  dikelola  (tasharruf)  dengan  ijab qobul, dengan cara yang sesuai dengan syara.

## Metode Penelitian
Sebagaimana  dijelaskan  oleh  Yusuf  (2013),  penelitian  dengan  menggunakan pendekatan kualitatif, pada prinsipnya ingin memberikan, menerangkan, mendeskripsikan secara kritis atau mengambarkan fenomena, suatu kejadian atau suatu peristiwa  interaksi  sosial  dalam  masyarakat  untuk  mencari  dan  menemukan  makna (meaning) dalam konteks yang sesungguhnya (natural setting). Oleh karena itu, semua jenis  penelitian  kualitatif  bersifat  deskriptif,  dengan  mengumpulkan  data  lunak  (soft data).  Pengumpulan  data  dengan  pendekatan  kualitatif,  ada  yang  berupa  penelitian lapangan (field research) dan ada yang berupa penelitian kepustakaan (library research).
Selanjutnya  Yusuf  (2013)  memberikan  penjelasan  mengenai  beberapa  tipe  atau jenis  penelitian  kualitatif,  yaitu :  Case  Study  Research,  Historical  Research,  Grounded Theory Methodology, Phenomenology, Ethnomethodology dan Etnography. Mendasarkan pada latar belakang jurnal ini maka penulis memilih penelitian Kualitatif dengan  pendekatan  penelitian  kepustakaan  (library  research)  dengan  tipe  atau  jenis penelitian Case Study Research.
Apabila  merujuk  penjelasan  mengenai  Case  Study  Research  yang  disampaikan Yusuf  (2013),  maka  akan  diperoleh  gambaran  bahwa  Case  Study  Research  dipilih dikarenakan  adanya  keinginan  untuk  memahami  latar  belakang  suatu  persoalan  atau permasalahan  atau  interaksi  individu  dalam  unit  sosial  atau  mengenai  suatu  kelompok individu  secara  mendalam,  utuh,  holistic,  intensif  dan  naturalistik.  Selanjutnya  Yusuf (2013)  kembali  menjelaskan  terdapat  beberapa  ciri  utama  yang  ada  dalam  suatu penelitian kasus, yaitu :
1. Penelitian  kasus  merupakan  suatu  penelitian  yang  mengkaji  secara  mendalam mengenai suatu unit (particularistic) seperti unit sosial, keadaan individu, keadaan masyarakat,  interaksi  individu  dalam  kelompok,  keadaan  lingkungan,  keadaan gejolak  masyarakat,  serta  memperhatikan  semua  aspek  penting  dalam  unit  itu sehingga menghasilkan hasil yang lengkap dan mendetail.
2. Penelitian  kasus  membutuhkan  waktu  yang  lebih  lama  dibandingkan  dengan penelitian historis.
3. Penelitian kasus bersifat deskriptif.
4. Penelitian  kasus  bersifat  heuristik,  artinya  dengan  menggunakan  penelitian  kasus dapat menjelaskan alasan untuk suatu masalah atau isu (apa yang terjadi, mengapa terjadi dan bagaimana kejadiannya).
5. Penelitian kasus berorientasi pada disiplin ilmu.
Mendasarkan  pada  penjelasan  metodologi  penelitian  tersebut,  maka  dalam pembahasan jurnal ini, penulis memilih penelitian kualitatif dengan tipe penelitian Case Study  Research,  dengan  model  pengumpulan  data  berupa  penelitian  kepustakaan (library research) yang terdiri dari data statistika Otoritas Jasa Keuangan (OJK),  teori atau  pendapat  terkait  dengan  Akad  Istishna’.  Selanjutnya  interpretasi  data  dilakukan dengan  menganalisis  konsep  wan  presetasi  dalam  Akad  Istishna  dengan  menggunakan pendekatan  PSAK  104  dan  pendekatan  hukum  perdata.  Akhirnya,  kesimpulan  ditarik berdasarkan interpretasi data.

## Hasil dan Pembahasan
Untuk  menjawab  permasalahan  dalam  makalah  ini,  maka  hal  pertama  adalah mengetahui apa yang dimaksud dengan Istishna. yang definisinya menurut PSAK 104, dimana  Istishna’  adalah  akad  jual  beli  dalam  bentuk  pemesanan  pembuatan  barang tertentu  dengan  kriteria  dan  persyaratan  tertentu  yang  disepakati  antara  pemesan (pembeli, mustashni’) dan penjual (pembuat, shani’). Definisi ini sama dengan definisi yang disampaikan oleh(Mujiatun, 2014), dimana bay’ Istishna’ adalah akad jual barang pesanan di antara dua belah pihak dengan spesifikasi dan pembayaran tertentu. Mujiatun juga  memberikan  tambahan  penjelasan  bahwa  barang  yang  dipesan  haruslah  barang yang  belum  diproduksi  atau  tidak  tersedia  di  pasaran.  Pembayarannya  dapat  secara kontan  atau  dengan  cicilan  tergantung  kesepakatan  kedua  belah  pihak.  (Wijayanti, Waluyo,  &  Fatah,  2021)  menambahkan  Akad  istishna  adalah    akad  yang  digunakan untuk  pembiayaan  terhadap  barang  yang  belum  ada  wujudnya  atau  harus  melalui pemesanan terlebih dahulu, sehingga dalam istishna yang cukup sulit adalah bagaimana penjual harus membuat barang yang sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan oleh pembeli.
Oleh karena itu (Ramis, 2021) menyampaikan bahwa dilihat dari satu sisi jual beli pesanan (al-istishna’) itu terdapat unsur tolong-menolong (Ta’awun). Namun meskipun unsur tolong menolong namun tidak berarti tidak terjadi sengketa antara pihak pembeli dan penjual khususnya terkait dengan masalah pembayaran dan penyerahan barang. Dengan demikian pengertian Akad Istishna’ dapat disimpulkan bahwa :
-  Suatu akad jual beli
-     Ada pemesanan pembuatan barang
-     Ada Kriteria dan Kesepakatan antara pemesan dan penjual
-     Bukan barang yang tersedia mudah di pasar, bahkan cenderung belum diproduksi.
-     Berdampak : kesulitan mempertemukan kepuasaan dan kesepakatan antara pemesan atau  pembeli  dengan  penjual  atau  pihak  yang  mewujudkan  kriteria barang yang dipesan.
Dari sudut pandang Akuntansi, PSAK 104 mengatur bahwa spesifikasi dan harga harus  disepakati  pada  saat  awal  transaksi,  namun  tidak  diatur  secara  jelas  mengenai bagaimana pengukuran kesepakatan tersebut dilakukan atau bagaimana kesepakatan itu diambil  oleh  para  pihak  yang  berjanji.  Selanjutnya  PSAK  104  mengatur  juga  bahwa tidak  boleh  obyek  barang  yang  disepakati  tersebut  adalah  produk-produk  massal  atau umum yang sudah dipasarkan serta karena ini bukan produk massal maka detail produk tersebut  harus  jelas  mengenai  spesifikasinya,  kuantitasnya  serta  kualitasnya  yang diingini seperti apa.
Adapun  dari  aspek  Fiqh  Muamalah,  obyek  akad  Istishna  yang  disebut  produk (yang  dalam  hal  ini  berupa  Barang)  juga  diatur  dalam  Fatwa  DSN-MUI  Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 mengenai Jual Beli, dimana diatur bahwa suatu barang haruslah jelas  cirinya,  spesifikasinya,  kapan  dan  dimana  penyerahan  barang  tersebut  dilakukan dan bagi pembeli (mustashni’) terdapat ketentuan :
a. tidak boleh menjual sebelum menerima
b. tidak boleh menukar kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan
c. Apabila  terdapat  cacat  barang  ada  hak  untuk  khiyar  (hak  memilih)  untuk  tetap melanjutkan atau membatalkan akad.
hal-hal  tersebut  juga  ditegaskan  Kembali  dalam    ketentuan  Pasal  104-108  Ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

## Kesimpulan
Mendasarkan  pada  uraian  pembahasan  hasil  penelitian,  maka  dapat  disimpulkan jawaban dari permasalahan sebagai berikut :
Pertama,  penyelesaian  wan  prestasi  dalam  Akad  Istishna  dilihat  dari  sudut pandang  PSAK  104  yang  telah  memasukan  prinsip  syariah,  adalah  harus  ada  prestasi dari  penjual  (shani)  untuk  menyelesaikan  pemesanan  barang  tertentu  sesuai  dengan kriteria  dan  persyaratan  yang  telah  disepakati  dalam  Akad.  Apabila  hal  ini  tidak dilakukan  maka  terjadi  kondisi  wan  prestasi.  PSAK  104  juga  mengatur  mengenai kesepakatan  spesifikasi  dan  harga  obyek  Akad  Istishna  harus  diatur  dalam  akad  antar para  pihak  dan  juga  memperhatikan  ketentuan  Fatwa  DSN-MUI  Nomor  06/DSN- MUI/IV/2000  mengenai  jual  beli  yang  mempertegas  tidak  boleh  menjual  sebelum menerima, tidak  boleh menukar  kecuali dengan  barang  sejenis  sesuai  kesepakatan  dan apabila  terdapat  cacat  atas  barang  ada  hak  untuk  khiyar  (hak  memilih  tetap  untuk melanjutkan  atau  membatalkan  akad).  PSAK  104  lebih  lanjut  mengatur  bahwa  ketika terdapat  kondisi  gagal  dalam  memenuhi  perjanjian/akad,  maka  ketentuan  akad  adalah penting,  apabila  dapat  dibuktikan  adanya  salah  atau  cacat  maka  penjual  harus bertanggungjawab. Namun PSAK 104 tidak mengatur bagaimana kriteria barang dapat dikualifikasikan  salah  dan  cacat.  Akad  Istishna’  tidak  dapat  dibatalkan  tanpa  ada kesepakatan  para  pihak  atau  ada  kondisi  hukum  yang  dapat  menghalangi  pelaksanaan atau  penyelesaian  akad,  bahkan  diatur  Pembeli  memiliki  hak  juga  untuk  memperoleh jaminan  kesesuaian  spesifikasi  dan  ketepatan  waktu.  Secara  akuntasi  bagi  penjual, pendapatan  diakui  berdasarkan  prosentase  penyelesaian  atau  akad  dinyatakan  selesai dalam hal ini prestasi terpenuhi. Jadi proses penyelesaian menjadi sesuatu yang material dan diperhatikan.
Kedua penyelesaian wan prestasi dalam Akad Istishna dilihat dari sudut pandang Hukum  Perdata  Indonesia  yang  belum  mengenal  prinsip  syariah,  adalah  keadaan  atau kondisi  wan  prestasi ini  akan  memberikan  adanya  hak  bagi  pembeli  untuk  mengklaim atau  mengajukan  gugatan  hukum  atas  tidak  terpenuhinya  hal  tersebut.  Dari  sudut pandang  hukum  tidak  hanya  fokus  pada  kesesuaian  spesifikasi  barang  atau  ketepatan waktu  penyelesaian  saja,  namun  menyeluruh  pada  isi  akad  yang  dilakukan  antara pembeli  dan  penjual.  Namun  memang  idealnya  spesifikasi  itu  harus  nyata  nyata  dapat diwujudkan dikarenakan salah satu syarat syahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata  adalah  mengenai  sesuatu  yaitu  sesuatu  yang  memang  nyata,  bisa  diwujudkan dan memungkinkan untuk dibuat.
Dengan adanya kesimpulan pertama dan kesimpulan kedua tersebut, maka kesimpulan ketiga  adalah  penanganan  wan  prestasi  antara  pendekatan  akuntansi  dan  pendekatan
hukum  ternyata  jauh  berbeda,  sehingga  penanganan  wan  prestasi  dalam  akad  Istishna idealnya  harus  dikolaborasikan  satu  sama  lain.  Jadi  pengaturan  Akad  Istishna’  adalah merujuk  tidak  hanya  pada  PSAK  104,  namun  juga  pada  Fatwa  DSN-MUI,  Kompilasi Hukum  Ekonomi  Islam  dan  pasal  1320  KUH  Perdata  atau  memang  perlu  dilakukan sinkronisasi  PSAK  104  yang  sejalan  dengan  ketentuan-ketentuan  lainnya  sehingga nantinya pengaturan implementasi Akad Istishna’  memang dapat dijalankan secara baik sepanjang  juga  tidak  bertentang  dengan  kaidah  Quran  dan  Hadist  yang melatarbelakanginya.

## BIBLIOGRAFI
Hidayah,  Muhammad  Rizki,  Nawawi,  Kholil,  &  Arif,  Suyud.  (2018).  Analisis Implementasi Akad Istishna Pembiayaan Rumah (Studi Kasus Developer Property Syariah Bogor). Ekonomi Islam , 9 (1), 1–12.
Mujiatun,  Siti.  (2014).  Jual  Beli  Dalam  Perspektif  Islam:  Salam  Dan  Istisna’. Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis , 13 (2). Https://Doi.Org/0.30596%2fjrab.V13i2.149
Munandar, Siswoyo Aris. (2021). The Concept Of Makrifat In Syar Al-Ḥikam By Kyai Sholeh  Darat. Islam  Transformatif:  Journal  Of  Islamic  Studies , 5 (1),  17–33. Https://Doi.Org/10.30983/It.V5i1.4062
Ramis,  Irfan  Ibnu.  (2021).  Kontribusi  Akad  Istishna’berbasis  Ta’awun  Dalam Memenuhi  Kebutuhan  Perumahan  Masyarakat  Pada  Pt.  Edy  Mitra  Karya Makassar. Ad-Deenar:  Jurnal  Ekonomi  Dan  Bisnis  Islam , 5 (01),  55–86. Https://Doi.Org/10.30868/Ad.V4i01.941
Shobirin, Shobirin. (2016). Jual Beli Dalam Pandangan Islam. Bisnis: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam , 3 (2), 239–261. Https://Doi.Org/10.21043/Bisnis.V3i2.1494
Wijayanti,  Adatha  Aisyah,  Waluyo,  Bambang,  &  Fatah,  Dede  Abdul.  (2021).  Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Pembiayaan Dengan Akad Istishna Pada Perbankan Syariah. Serambi: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam ,
3 (3), 117–130. Https://Doi.Org/10.36407/Serambi.V3i3.543

## Copyright holder:
Agus Prakarsa Yuristama, Nunung Nurhayati, Nandang Ihwanudin (2022)
First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: