## Pengaruh PAD, DAU, DAK, Dan DBH Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Verra Rosyalia Widia Sofyan – Politeknik LP3I Kampus Tasikmalaya

## ABSTRACT
This  study  aims  determine  and  analyze  the  effect  of  regional  original income, general allocation funds, special allocation funds, and result share funds on human development index (HDI). The companies as for the samples, regencies and cities in West Java Province have budget realization reports every year for the 2014-2020 period and meet the requirements to be a sample of 23 consisting of  regencies  and  8  cities  in West  Java  Province.  The analytical  method  used  is panel  data  regression.  The  sampling  technique  was  carried  out  by  purposive sampling method. The results of the study show that simultaneously local revenue, general allocation funds, special allocation fund and profit sharing funds have a significant effect on the human development index. While partially local revenue ha  significant  effect  on  the  human  development  index,  general  allocation  funds have significant effect on the human development index, special allocation funds have a significant effect on the human development index and profit sharing fund have a negative effect on the human development index.
Keywords: PAD, DAU, DAK, DBH

## PENDAHULUAN
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) disusun sebagai salah satu dari indikator alternative, selain  pendapatan  nasional  perkapita  untuk  menilai  keberhasilam  pembangunan  yang dilaksanakan oleh suatu Negara. Sejak dirubahnya system pemerintahan di Indonesia yang pada awalnya menganut system sentralisasi menjadi system desentralisasi atau dikenal dengan sebutan otonomi  daerah  pada  tahun  2001,  pemerintah  memberi  wewenang  kepada  setiap  daerah  untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Pemberian otonomi daerah yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan  untuk  mempercepat  terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat  melalui  peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Indeks Pembangunan Manusia digunakan untuk  mengukur seberapa besar dampak  yang ditimbulkan dari upaya peningkatan kemampuan modal  dasar  manusia.  Terdapat  tiga  indicator  terpenting  yang  dijadikan  tolak  ukur  untuk Menyusun IPM. Pertama, usia panjang yang diukur dengan rata-rata lama hidup penduduk atau angka  harapan  hidup  di  suatu  Negara.  Kedua,  pengetahuan  yang  diukur  dengan  rata-rata

## JRAK JURNAL RISET AKUNTANSI DAN BISNIS

## VOLUME 9 NO 1
JANUARI 2023
jrak@plb.ac.id
tertimbang  dari  jumlah  orang  dewasa  yang  bisa  membaca  dan  rata-rata  tahun  sekolah.  Ketiga, penghasilan  yang diukur dengan pendapatan perkapita riil  yang telah di sesuaikan daya belinya untuk tiap-tiap Negara.
Keberhasilan pembangunan manusia dapat dinilai dari seberapa besar permasalahan yang dapat  diatasi  terlebih  lagi  permasalahan  yang  paling  mendasar.  Indeks  Pembangunan  Manusia (IPM) Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat dapat diklasifikasikan menjadi empat kategori sesuai pada tabel. Setelah di rata-rata selama tiga tahun terakhir diperoleh bahwa Kota Bandung dengan  rata-rata  80.04,  mendapatkan  kategori  sangat  tinggi.  Kabupaten  Bandung  mendapatkan rata-rata  70.59  persen,  Kabupaten  Bekasi  mendapatkan  rata-rata  71.88  persen,  Kota  Bogor mendapatkan  rata-rata  74.44  persen,  Kota  Sukabumi  mendapatkan  rata-rata  72.40  persen,  Kota Cirebon mendapatkan rata-rata 73.68 persen, Kota Cimahi mendapatkan rata-rata 76.69 persen, Kota  Tasikmalaya  mendapatkan  rata-rata  70.69  persen  dan  Kota  Banjar  mendapatkan  rata-rata 70.06  persen,  mendapatkan  kategori  Tinggi.  Sedangkan  sisanya  16  Kabupaten  dan  2  Kota  di Provinsi Jawa Barat masuk pada kategori sedang.
Fenomena  yang  terjadi  yaitu  rata-rata  Kabupaten  dan  Kota  di  Provinsi  Jawa  Barat mengalami peningkatan setiap tahunnya dalam kurun waktu 2015-2017. Kota Bandung mencapai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi dengan angka 80.04 persen, hal tersebut dapat di klasifikasikan  masuk  kategori  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  sangat  tinggi,  tetapi  masih banyak Kabupaten dan Kota yang Indeks Pemabngunan Manusia (IPM) nya masih dibawah angka 80.04 persen. Hal ini mencerminkan penerimaan yang dimiliki pemerintah Provinsi Jawa Barat kurang  maksimal  difungsikan  untuk  menaikkan  tingkat  kesejahteraan  masyarakat.  Pemerintah daerah  seharusnya  mengelola  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dengan  baik  serta  dimanfaatkan untuk  anggaran  yang  produktif  dan  dapat  dirasakan  oleh  masyarakat  seperti  sector  kesehatan, pendidikan  dan  infrastuktur  sehingga  Indeks  Pembangunann  Manusia  (IPM)  dapat  meningkat. Untuk  meningatkan  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  pemerintah  daerah  Kabupaten/Kota menggunakan pendapatan daerahnya untuk belanja pada sektor-sektor yang dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

## LANDASAN TEORI

## Pendapatan Asli Daerah (DAU)
Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh Pemerintah Daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan Daerah (Baldric Siregar,  2015;  Fery, 2021; Chabib  Sholeh dan Rochmansjah, 2010), selain itu juga penerimaan daerah dari sector pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dari beberapa definisi  di  atas,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  pendapatan  asli  daerah  merupakan pendapatan  yang  dihasilkan  oleh  pemerintah  daerah  yang  bersumber  dari  hasil  galian  potensi keuangan  yang  ada  di  daerah  tersebut,  yang  bertujuan  untuk  mensejahterakan  masyarakat  dan dalam proses pemerataan pembangunan bagi masyarakat.

## Dana Alokasi Umum (DAU)
Menurut  (Abdul  Halim,  2014)  Dana  Alokasi  Umum  yaitu  transfer  dana  yang  bersifat “ block grant ” yang artinya ketika dana tersebut diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah
Daerah, maka Pemerintah Daerah bebas untuk menggunakan dan mengalokasikan dana ini sesuai prioritas  dan  kebutuhan  daerah  untuk  peningkatan  pelayanan  kepada  masyarakat  dalam  rangka pelaksanaan  otonomi  daerah  sehingga  pemerintah  daerah  mempunyai  keleluasaan  di  dalam penggunaan  Dana  Alokas  Umum  sesuia dengan  kebutuhan dan  aspirasi  masing-masing daerah. Menurut  Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia  formula  Dana  Alokasi  Umum  (DAU) menggunakan  pendekatan  celah  fiscal  ( fiscal  gap )  yaitu  selisih  antara  kebutuhan  fiscal  ( fiscal needs ) dikurangi dengan kapasitas fiscal ( fiscal capacity ) daerah dan Alokasi Dasar (AD) berupa jumlah gaji PNS daerah.

## Dana Alokasi Khusus (DAK)
Menurut  (Halim,  2014)  Dana  Alokasi  Khusus  adalah  dana  yang  bersumber  dari  APBN yang  dialokasikan  kepada  daerah  tertentu  dengan  tujuan  untuk  membantu  mendanai  kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus (Darise,  2009)  adalah  dana  yang  bersumber  dari  Pendapatan  APBN  yang  dialokasikan  kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah  dan  sesuia  dengan  prioritas  nasional  sesuai  dengan  dungsi  yang  telah  ditetapkan  dalam APBN.  Berdasarkan  beberapa  pengertian  diatas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  Dana  Alokasi Khusus  yaitu  dana  yang  bersumber  dari  pendapatan  APBN  yang  dialokasikan  untuk  daerah tertentu untuk membantu kegiatan khusus  yang merupakan urusan daerah yang khsusnya untuk membiayai  sarana  dan  prasarana  pelayanan  dasar  masyarakat  yang  belum  mencapai  standar tertentu,  untuk  mendorong  percepatan  pembangunan  daerah,  seperti  di  bidang  pendididkan, kesehatan, infrastruktur (jalan, irigasi dan air bersih), kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintah daerah, serta lingkungan hidup.

## Dana Bagi Hasil (DBH)
Menurut  Kementerian  Keuangan,  Dana  Bagi  Hasil  (DBH)  adalah  dana  yang  bersumber dari  pendapatan  APBN  yang  dialokasikan  kepada  daerah  berdasarkan  angka  persentase  untuk mendanai  kebutuhan  daerah  dalam  rangka  pelaksanaan  desentralisasi.  (Rudy  Badrudin,  2012) menyatakan  bahwa  Dana  Bagi  Hasil  pada  kelompok  dana  perimbangan  adalah  dana  yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk  mendanai  kebutuhan  daerah  dalam  rangka  pelaksanaan  desentralisasi.  Dana  bagi  hasil dirinci  menurut  objek  pendapatan  yang  mencakup  bagi  hasil  pajak  dan  bagi  hasil  bukan  pajak. Berdasarkan beberapa pendapat tentang Dana Bagi Hasil (DBH) maka dapat disimpulkan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang berasal dari APBN dengan tujuan untuk pemerataan antar daerah yang digunakan untuk membiayai kebutuhan daerah dan setiap tahunnya sebagai dana pembangunan.

## Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
United  Nation  Development  Program (UNDP)  mendefinisikan  pembangunan  manusia sebagai  suatu  “proses  untuk  memperluas  pilihan-pilihan  bagi  penduduk’  ( Human  Development Report ,  2001)  dalam  arti  bahwa  manusia  diberi  pilihan  yang  lebih  banyak  dalam  memenuhi kebutuhan  hidupnya  baik  yang  menyangkut  ekonomi,  social  dan  budaya.  Indeks  Pembangunan Manusia (IPM) pada dasarnya merupakan sebuah konsep yang menginginkan peningkatan kualitas hidup masyarakatnya baik secara fisik, mental maupun secara spiritual. Sebagai ukuran kualitas
hidup,  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  dibangun  melalui  pendekatan  tiga  dimensi  dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan yang layak.

## PEMBAHASAN
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Secara Parsial di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat 2014-2020
Berdasarkan  hasil  pengolahan  data  yang  dilakukan  dengan  menggunakan Eviews  11 (Lampiran 8) dengan analisis regresi data panel model fixed effect , diperoleh nilai 𝑡 ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 2.76478 >  2.10092 𝑡 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 (df=(n-k)  ;  df=18)  kemudian  berdasarkan  nilai  signifikansi  diperoleh  nilai probabilitas sebesar 0.0996 dan lebih besar dari tingkat signifikansi 0.05 (0.0000 < 0.05) sehingga 𝐻 0 ditolak dan 𝐻 𝑎 diterima, maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan  terhadap  indeks  pembangunan  daerah.  Sedangkan  koefisien  regresi  menunjukkan besarnya pengaruh pendapatan asli daerah terhadap indeks pembangunan manusia, yaitu sebesar 0.414356, artinya dengan asumsi-asumsi dana alokasi umum ( 𝑋 2 ), dana alokasi khusus ( 𝑋 3 ) dan dana bagi hasil ( 𝑋 4 ) tetap, maka setiap peningkatan pendapatan asli daerah sebesar 1 satuan akan meningkatkan indeks pembangunan manusia sebesar 0.414356.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  hasil  yang  dilakukan  oleh  Putu  Gde  Mahendra,  Lilis Setyowati, Anim Rahmawaty (2018) yang menyimpulkan bahwa pendapatan asli daerah memiliki pengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia. Namun, tidak sejalan dengan penelitian Zul Fadly (2016) dan Gede Ferdi Williantara dan I Gusti Ayu (2016) yang menyimpulkan bahwa pendapatan asli daerah memiliki pengaruh negative terhadap indeks pembangunan manusia.
Pengaruh  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM) Secara Parsial di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat 2014-2020
Berdasarkan  hasil  pengolahan  data  yang  dilakukan  dengan  menggunakan Eviews  11 (Lampiran  8)  dengan  analisis  regresi  data  panel  model fixed  effect ,  diperoleh  nilai 𝑡 ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 2.853104  >  2.10092 𝑡 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 (df=(n-k);df=18)  kemudian  berdasarkan  nilai  signifikansi  diperoleh nilai  probabilitas  sebesar  0.0010  dan  lebih  kecil  dari  tingkat  signifikansi  0.05  (0.0010  <  0.05) sehingga 𝐻 0 ditolak  dan 𝐻 𝑎 diterima,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  dana  alokasi  umum berpengaruh  signifikan  terhadap  indeks  pembangunan  manusia.  Sedangkan  koefisien  regresi menunjukkan  besarnya  pengaruh  dana  alokasi  umum  terhadap  indeks  pembangunan  manusia, yaitu sebesar 0.316400, artinya dengan asumsi-asumsi pendapatan asli daerah ( 𝑋 1 ), dana alokasi khusus ( 𝑋 3 ) dan dana bagi hasil ( 𝑋 4 ) tetap, maka setiap peningkatan pendapatan asli daerah sebesar 1 satuan akan meningkatkan indeks pembangunan manusia sebesar 0.316400.
Hasil penelitian tersebut sejalan dengan yang dilakukan oleh Riva, Puji Lestari, Ryan dan Zul  Fadly  (2016)  yang  menyimpulkan  bahwa  dana  alokasi  umum  memiliki  pengaruh  positif terhadap indeks pembangunan manusia.
Pengaruh  Dana  Alokasi  Khsuus  (DAK)  terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM) Secara Parsial di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat 2014-2020
Berdasarkan  hasil  pengolahan  data  yang  dilakukan  dengan  menggunakan Eviews  11 (Lampiran  8)  dengan  analisis  regresi  data  panel  model fixed  effect ,  diperoleh  nilai 𝑡 ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 3.007409  >  2.10092 𝑡 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 (df=(n-k);df=18)  kemudian  berdasarkan  nilai  signifikansi  diperoleh
nilai  probabilitas  sebesar  0.0034  dan  lebih  kecil  dari  tingkat  signifikansi  0.05  (0.0034  <  0.05) sehingga 𝐻 0 ditolak  dan 𝐻 𝑎 diterima,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  dana  alokasi  khusus berpengaruh  signifikan  terhadap  indeks  pembangunan  daerah.  Sedangkan  koefisien  regresi menunjukkan besarnya pengaruh pendapatan asli daerah terhadap indeks pembangunan manusia, yaitu sebesar 0.705920, artinya dengan asumsi-asumsi pendapatan asli daerah ( 𝑋 1 ), dana alokasi umum ( 𝑋 2 ) dan dana bagi hasil ( 𝑋 4 ) tetap, maka setiap peningkatan dana alokasi khusus sebesar 1 satuan akan meningkatkan indeks pembangunan manusia sebesar 0.705920.
Dana  alokasi  khusus  memiliki  pengaruh  yang  positif  terhadap  indeks  pembangunan manusia. Ini menunjukkan adanya peningkatan dari segi kuntitas (fisik, bangunan) dan juga dari kualitas  hidup  manusia  yang  sesuai  dengan  tujuan  diperuntukannya  dana  alokasi  khusus  untuk peningkatan sarana dan prasarana. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan yang dilakukan oleh Zul Fadly, Puji, Putu Gde, Ryan (2016) yang menyimpulkan bahwa dana alokasi khusus memiliki pengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia.

## Pengaruh Dana  Bagi  Hasil (DBH) terhadap Indeks Pembangunan Manusia  (IPM) Secara Parsial di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat 2014-2020
Berdasarkan  hasil  pengolahan  data  yang  dilakukan  dengan  menggunakan  Eviews  11 (Lampiran  8)  dengan  analisis  regresi  data  panel  model fixed  effect ,  diperoleh  nilai 𝑡 ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 - 1.656545  <  2.10092 𝑡 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 (df=(n-k);df=18)  kemudian  berdasarkan  nilai  signifikansi  diperoleh nilai  probabilitas  sebesar  0.5120  dan  lebih  besar  dari  tingkat  signifikansi  0.05  (0.5120  >  0.05) sehingga 𝐻 0 diterima dan 𝐻 𝑎 ditolak, maka dapat disimpulkan bahwa dana bagi hasil berpengaruh tidak signifikan terhadap indeks pembangunan daerah. Sedangkan koefisien regresi menunjukkan besarnya pengaruh pendapatan asli daerah terhadap indeks pembangunan manusia, yaitu sebesar - 0.333635, artinya dengan asumsi-asumsi pendapatan asli daerah ( 𝑋 1 ), dana alokasi umum ( 𝑋 2 ) dan dana alokasi  khusus  ( 𝑋 3 ) tetap, maka setiap peningkatan dana bagi  hasil sebesar 1 satuan  akan maka indeks pembangunan manusia akan menururn sebesar 0.333635.
Hasil penelitian tersebut sejalan dengan yang dilakukan oleh Ubar Harahap, Gede Ferdi, dan Budi Sinulingga (2016) yang menyimpulkan bahwa dana bagi hasil memiliki pengaruh negatif terhadap indeks pembangunan manusia.
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2020
Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan software eviews11 fixed effect , diperoleh nilai koefisien  determinasi  ( 𝑅 2 )  sebesar  0.959931  atau  95,99%  yang  artinya  menunjukkan  besarnya pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  Dana  Alokasi  Umum  (DAU),  Dana  Alokasi  Khusus (DAK) dan Dana Bagi  Hasil (DBH) terhadap  Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sedangkan sisanya 4,01% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Hasil perhitungan menggunakan software eviews11 fixed effect , diperoleh nilai 𝐹 ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 134.8040 > 2,93 𝐹 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 (df1=k-1=4; df2 = n-k= 18) kemudian nilai probibalititas yaitu sebesar 0.000000 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05  (0.000000<0,05).  Hal  ini  menunjukkan  bahwa 𝐻 0 ditolak  dan 𝐻 𝑎 diterima  yang  artinya pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap indeks  pembangunan manusia secara bersama-sama.  Hal ini sejalan dnegan pendapat Puji Lestari (2016) bahwa dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil
memiliki pengaruh secara simultan terhadap indeks pembangunan manusia. Dan Lilis Setyowati (2012) bahwa pertumbuhan ekonomi, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan pendapatan asli daerah memiliki pengaruh secara simultan terhadap indeks pembangunan manusia .

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat memiliki nilai cukup besar dan meningkat dari tahun ke tahun. Dana Alokasi Umum (DAU) di Kabupaten dan Kota  Provinsi  Jawa  Barat  meningkat  dari  tahun  ke  tahun.  Dana  Alokasi  Khsus  (DAK)  di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat meningkat setiap tahunnya. Dana Bagi Hasil (DBH) di Kabupaten  dan  Kota  Provinsi  Jawa  Barat  memiliki  nilai  bervariasi.  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM).  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  berpengaruh  signifikan  terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM).  Dana Lokasi  Umum  (DAU)  berpengaruh  signifikan  terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM). Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  berpengaruh  signifikan  terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia (IPM).  Dana  Bagi  Hasil  (DBH)  berpengaruh  tidak  signifikan  terhadap  Indeks  Pembangunan Manusia (IPM).

## Saran
Bagi pemerintah, karena faktor Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari kekayaan asli  daerah  itu  sendiri  memberikan  pengaruh  tidak  signifikan  terhadap  Indeks  Pembangunan Manusia  (IPM).  Maka,  sebaiknya  pemerintah  mengamati  pergerakan  PAD  tersebut  agar  tidak terlalu bergantung pada dana transfer pemerintah pusat. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah  jumlah  periode  tahun  dan  jumlah  observasi  yang  akan  diteliti  agar  mendapat  hasil penelitian  yang lebih akurat,  selain menambah variabel  lainnya  yang terdapat  di  dalam laporan realisasi anggaran pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA
Badrudin, Rudy. 2012. Ekonomika Otonomi Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN BPS. 2014. Indeks Pembangunan Manusia Metode Baru. Jakarta: BPS. Badan Pusat Statistik 2016. Indeks Pembangunan Manusia 2010-2015 Chabib  Sholeh  &  Heru  Rochmansjah.  2010.  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Sebuah Pendekatan Struktur Menuju Tata Kekola Pemerintahan yang baik. Bandung: Fokusmedia. Darise, Nurlan. 2009. Pengelolaan Keuangan Daerah Edisi ke-2. Jakarta: PT Indeks Direktorat Analisis dan Pengembangan Statisti BPS 2015 Darise. 2009. Pengelolaan Keuangan Daerah. Edisis Kedua. Jakarta: PT. Indeks Djaenuri, Aries. 2012. Hubungan Keuangan Pusat-Daerah, Ghalia Indonesia: Jakarta.
Fery,  I.  (2021).  Irlan  Fery  Jenis-Jenis  Pajak  Daerah,  Retribusi  Daerah  Berpengaruh  Terhadap Potensi Pendapatan Asli Daerah Era Covid-19. JRAK (Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis), 7(1) , 72-83.
Frontalin,  Febricia.  2020.  Dana  Alokasi  Umum,  Dana  Alokasi  Khusus  dan  Dana  Bagi  Hasil terhadap Belanja Modal di Kabupaten Bandung Barat. Journal of Applied Accounting and Taxation . Volume 5 No. 1 e-ISSN: 2548-9925
Halim,  Abdul.  2014.  Manajemen  Keuangan  Sektor  Publik  problematika  penerimaan  dan pengeluaran pemerintah. Jakarta: Salemba Empat.
Halim, Abdul.2014. Manajemen Keuangan Sektor Publik.Jakarta: Salemba Empat Haryanto. 2016. Masa Depan Politik Desentralisasi di Indonesia: Sebuah Study Awal. Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 9, No 2, Juli 2016 (111-124)
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2016. Dana Alokasi Umum
Kesit,  Bambang  Prakoso.  2017.  Pajak  dan  Retribusi,  praktek-praktek  internasional  dan relevansinya dengan dunia ketiga. Edisis Revisi. Jakarta: UI-Press.
Mahulete, Ummi. K. 2016. Pengaruh DAU dan PAD terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Maluku. Jurnal Vol 8, No 1 Juni 2016.
Mardiasmo. 2018. “Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Andi: Yogyakarta.
Mardiasmo. 2016. Perpajakan Edisis Revisi Tahun 2016. Yogyakarta: Andi
Moh, Zulfikar. 2017. Analisis Faktor yang memmpengaruhi Indeks Pembangunan Manusia. Jurnal of Regional Rural Vol. 1 No. 2
Mulyati, Sri. 2017. Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal Daerah pada Provinsi Aceh. Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Vol. 1 No. 2, September 2017.
Munandar, Aris. Analisis Regresi Data Panel Pada Pertumbuhan Ekonomi di Negara-Negara Asia. Jurnal Ilmiah Ekonomo Global Masa Kini Volume 8 Nomor 01 Juli 2017.
Nurcholis, Hanif. 2007. Terori Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Grasindo: Jakarta. Pitron, Decta Lugastoro. 2013. Analisis Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia.Universitas Brawijaya.
Putu Milan Pradnyantari. 2017. Pengaruh PendapatanAsli Daerah dan Belanja Modal Pada IPM dengan  Variabel  Pemoderasi  Dana  Alokasi  Umum.  E-Jurnal  Akuntansi  Universitas Udayana. Vol.19.1. April (April): 536-564. ISSN: 2302-8556.
Siahaan, P. marihot.2005. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: PT. gravindo Persada Sunarto  dan  Fatimah.  2016.  Pengaruh  penerimaan  retribusi  dan  penetapan  tarif  obyek  wisata terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Gunung Kidul.
Supriady,  Deddy  Bratakusumah  dan  Dadang  Solihin.  2002.  Otonomi  penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Jakarta: Gramedia.
UNDP. 2004. Human Development Report. United Nations Development Programme. New York Ahmad,  Yani.  2002.  Hubungan  Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  di  Indonesia.
Jakarta: Raja Grafindo Persada
Yani,  Ahmad.  2004.  Hubungan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  di Indonesia. Jakarta: Raja Garfindo Persada
Yani,  Ahmad.  2009.  Hubungan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
Yanto,  Edi.  2018.  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  dan  Belanja  Modal  Terhadap  Indeks Pembangunan Manusia. Jurnal Katalogis, 6(2).