INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 70-80 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Analisis Proses Pencairan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
Yuni Indarwati 1 ✉ , Erni Murniarti 2
Universitas Kristen Indonesia Email: yuni.indarwati@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Pendidikan  adalah  elemen  kunci  dalam  pembangunan  berkelanjutan  dan  hak  dasar  warga  negara sesuai dengan UUD 1945 pasal 31 ayat 1. Pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai program untuk mendukung pendidikan, termasuk Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD). Program ini mendukung operasional lembaga PAUD di seluruh Indonesia, termasuk daerah terpencil. Namun, pencairan dana BOP PAUD sering menghadapi hambatan yang mengurangi efektivitas  dan  efisiensinya.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  Systematic  Literature  Review  (SLR) untuk  menganalisis  efisiensi pencairan  dana BOP PAUD, aksesibilitas  dana di daerah  terpencil, serta penerapan regulasi kebijakan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencairan dana BOP PAUD sering  terhambat  oleh  birokrasi  yang  kompleks  dan  prosedur  administrasi  yang  panjang, menyebabkan  keterlambatan  penyaluran  dana.  Aksesibilitas  dana  di  daerah  terpencil  juga  masih menjadi tantangan akibat keterbatasan infrastruktur perbankan dan kesulitan akses layanan keuangan. Dari  sisi  regulasi,  implementasi  peraturan  belum  optimal,  dengan  kendala  seperti  ketidaksesuaian antara petunjuk teknis dan praktik di lapangan, serta kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan efisiensi pencairan dana melalui simplifikasi prosedur, peningkatan aksesibilitas dengan memperluas layanan keuangan di daerah terpencil, serta penyempurnaan  regulasi  kebijakan  untuk  memastikan  penggunaan  dana  yang  tepat  guna  dan akuntabel.
Kata Kunci: Bantuan  Operasional  Penyelenggaraan  Pendidikan  Anak  Usia  Dini  (BOP  PAUD),  Efisiensi Pencairan Dana, Aksesibilitas, Regulasi Kebijakan

## Abstract
Education is a key element in sustainable development  and a fundamental right of every citizen, as stated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Article 31, Paragraph 1. The Indonesian government  has  launched  various  programs  to  support  education,  including  the  Operational Assistance for Early Childhood Education (BOP PAUD). This program supports the operational needs of  early  childhood  education  institutions  across  Indonesia,  including  remote  areas.  However,  the disbursement of  BOP PAUD  funds often  faces  obstacles  that reduce  its  effectiveness  and  efficiency. This study uses the Systematic Literature Review (SLR) method to analyze the efficiency of BOP PAUD fund  disbursement,  fund  accessibility  in  remote  areas,  and  the  implementation  of  related  policy regulations. The study results show that the disbursement of BOP PAUD funds is often hindered by complex bureaucracy and lengthy administrative procedures, causing delays in fund distribution. Fund accessibility  in  remote  areas  also  remains  a  challenge  due  to  limited  banking  infrastructure  and difficulty accessing financial services. In terms of regulation, the implementation of existing regulations is  not  yet  optimal,  with  obstacles  such  as  discrepancies  between  technical  guidelines  and  field practices,  and  lack  of  coordination  between  central  and  regional  governments.  This  study recommends improving fund disbursement efficiency through simplified procedures, enhancing fund accessibility by expanding financial services in remote areas, and refining policy regulations to ensure proper and accountable use of funds.
Keywords: Operational  Assistance  for  Early  Childhood  Education  (BOP  PAUD),  Fund  Disbursement Efficiency, Accessibility, Policy Regulation

## PENDAHULUAN
Pendidikan merupakan suatu hal yang penting dalam Pembangunan berkelanjutan bahkan menjadi hal wajib bagi warga negara (Nurfatimah et al., 2022; Safitri et al., 2022; Tinambunan et al., 2021). Secara tegas dijelaskan dalam Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 31 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan sebuah pendidikan. Dalam melaksanakan pendidikan yang optimal, pemerintah  dihadapkan  dengan  berbagai  permasalahan  yakni  diantaranya  tidak meratanya  kesempatan  pendidikan,  terbatasnya  anggaran  pendidikan  serta  kualitas pendidikan  (Taufiq  et  al.,  2022;  Yaniariza  et  al.,  2022).    Pembiayaan  pendidikan  menjadi perhatian  Pemerintah  sebagai  tanggung  jawab  untuk  kesejahteraan  rakyat  melalui peningkatan  sumber  daya  manusia  dan  telah  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  dan  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan.
Dana bantuan operasional atau disebut BOP salah satu sumber pendanaan terhadap pendidikan  yang  diberikan  oleh  pemerintah  pusat  dengan  tujuan  mewujudkan pemerataan  pendidikan  di  Indonesia  (Amelinda  et  al.,  2023;  Hindahsari  et  al.,  2022; Sudarmono et al., 2013). Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP  PAUD)  adalah  program  pemerintah  yang  bertujuan  untuk  mendukung  kebutuhan operasional  pendidikan  bagi  anak-anak  usia  dini  di  seluruh  Indonesia.  Program  ini memberikan dana yang dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan pendidikan, termasuk bahan  ajar,  peralatan  pendidikan,  dan  kegiatan  operasional  lainnya  di  PAUD.  Dengan adanya  BOP  PAUD,  diharapkan  kualitas  pendidikan  anak  usia  dini  dapat  ditingkatkan secara merata di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah terpencil dan tertinggal.
Kebijakan pencairan dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Dana BOP diberikan  kepada  PAUD  untuk  mendukung  berbagai  kebutuhan  operasional  yang  tidak terjangkau  oleh  anggaran  rutin.  Namun,  dalam  pelaksanaannya,  pencairan  dana  BOP PAUD  seringkali  menghadapi  berbagai  masalah  yang  dapat  menghambat  efektivitas program  ini.  Prosedur  yang  rumit  dan  birokrasi  yang  panjang  seringkali  menyebabkan keterlambatan  pencairan  dana,  yang  berdampak  negatif  pada  operasional  PAUD.  Selain itu,  aksesibilitas  bagi  penerima  dana,  terutama  di  daerah  terpencil,  menjadi  tantangan tersendiri  karena  terbatasnya  akses  ke  layanan  perbankan.  Proses  pencairan  dana  BOP yang sebelumnya sering kali menghadapi berbagai hambatan birokrasi dan keterlambatan yang mengakibatkan dana tidak dapat dimanfaatkan secara optimal oleh sekolah (Suryani, T., 2021).
Seiring  dengan  perkembangan  teknologi  dan  kebutuhan  akan  efisiensi  dalam pengelolaan dana, pemerintah memutuskan untuk mencairkan dana BOP kepada PAUD di Provinsi DKI Jakarta melalui Bank DKI. Kebijakan ini bertujuan untuk mempercepat proses pencairan,  meningkatkan  transparansi,  dan  mengoptimalkan  penggunaan  dana pendidikan, (Murniati, A., 2019). Dengan pelibatan Bank DKI, diharapkan proses pencairan dapat lebih efisien dan cepat. Bank DKI, sebagai bank milik daerah, memiliki jaringan dan infrastruktur  yang  memungkinkan  proses  pencairan  dilakukan  secara  elektronik  dan terpusat. Ini diharapkan dapat mengurangi waktu yang dibutuhkan dari pengajuan hingga pencairan  dana,  sehingga  sekolah  dapat  segera  menggunakan  dana  tersebut  untuk kebutuhan operasional mereka.
Analisis  yang  mendalam  diperlukan  untuk  mengidentifikasi  kendala  dan  tantangan dalam proses pencairan dana BOP PAUD. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa
dana yang disalurkan dapat digunakan tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan PAUD. Selain itu, analisis ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa regulasi dan kebijakan yang ada  sudah  memadai  untuk  mendukung  transparansi  dan  akuntabilitas  dalam  pencairan dana,  sehingga  dapat  mengurangi  potensi  penyalahgunaan  dana.  Metode  yang digunakan  dalam  pembuatan  analisis  ini  adalah  kajian  pustaka  yang  komprehensif mengenai proses pencairan dana bantuan operasional pendidikan anak usia dini melalui Bank DKI. Kajian ini mencakup tinjauan terhadap prosedur pencairan dana, penggunaan teknologi dan sistem perbankan, serta analisis regulasi dan kebijakan yang ada. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai efisiensi dan aksesibilitas pencairan dana BOP PAUD, serta rekomendasi untuk perbaikan ke depan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  Systematic  Literature  Review  (SLR),  yang merupakan pendekatan untuk memahami perkembangan terbaru terkait suatu topik. SLR mencakup  proses  identifikasi,  evaluasi,  dan  interpretasi  hasil  penelitian  yang  relevan dengan pertanyaan penelitian, topik, atau fenomena yang menjadi fokus, dengan tujuan menggabungkan  dan  menyimpulkan  temuan  tersebut  (Zawacki-Richter  et  al.,  2020). Langkah-langkah  dalam  metode  literatur  review  untuk  analisis  proses  pencairan  dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini meliputi beberapa tahap. Pertama, menentukan ruang lingkup dan topik penelitian. Kedua, mengumpulkan sumber literatur  yang  relevan  seperti  buku,  jurnal,  artikel,  dan  dokumen  resmi  terkait  Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD), efisiensi pencairan dana, aksesibilitas, dan regulasi kebijakan. Literatur ini dapat diakses melalui mesin pencari online atau perpustakaan digital. Ketiga, menetapkan kriteria seleksi yang meliputi tahun publikasi,  relevansi  dengan  topik  penelitian,  validitas  sumber,  dan  kredibilitas  penulis. Keempat,  membaca  dan  menganalisis  sumber  literatur.  Informasi  yang  diidentifikasi mencakup  kerangka  teori,  konsep,  definisi,  dan  hasil  penelitian  terkait  Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD), efisiensi pencairan dana,  aksesibilitas,  dan  regulasi  kebijakan.  Kelima,  menyusun  sintesis  dan  kesimpulan (Dantes  dalam  Lestari,  N.  A.  P,  2023).  Tahap  ini  membantu  peneliti  dalam  menyusun kerangka teori dan mendefinisikan masalah yang relevan dengan topik penelitian.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Dana  BOP  PAUD  telah  diberikan  sejak  tahun  2002  dengan  nama  Bantuan Kelembagaan PAUD. Pada tahun 2009 berganti nama menjadi BOP PAUD dan sejak tahun 2016  dana  BOP  PAUD  menjadi  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  Non  Fisik  BOP  PAUD. Selanjutnya, pada tahun 2017 bantuan DAK Non Fisik BOP PAUD kepada seluruh Satuan PAUD dan Satuan Pendidikan Non Formal dengan peserta didik yang terdata dalam data pokok  pendidikan  (Dapodik)  PAUD-Dikmas.  Untuk  mengetahui  sampai  sejauhmana program-program tersebut telah ilaksanakan secara tepat sasaran, tepat waktu dan tepat guna serta apakah terdapat masalah-masalah yang timbul  dalam pelaksanaannya,  maka pada  tahun  2019  BOP  PAUD  perlu  dievaluasi  untuk  melihat  efektivitas  pemberian  dana tersebut sudah sesuai dengan petunjuk teknis BOP PAUD. (Murdianingrum, dkk., 2020).
Dalam  penilitian  Lalupanda,  E.  M.  (2019),  Hasil  penelitian  mengenai  implementasi program Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) dapat  diuraikan  sebagai  berikut  pada  efisiensi  pencairan  dana,  terdapat  kesenjangan dalam  proses  perencanaan, penyaluran dana, dan  pelaporan  pertanggungjawaban dana BOP PAUD. Keterlambatan dalam penyaluran dana dapat menghambat penyelenggaraan PAUD  dan  menyebabkan  keterlambatan  dalam  pelaporan.  Implementasi  program  yang belum  efektif  dan  efisien  dapat  mengakibatkan  penggunaan  dana  tidak  tepat  sasaran. Manajemen  yang  baik  dalam  pengelolaan  dana  BOP  PAUD  sangat  diperlukan  untuk mendukung  kegiatan  operasional  secara  efektif  dan  efisien.  Untuk  aksesibilitas, Pemerintah  diharapkan  lebih  serius  dalam  menangani  keterlambatan  penyaluran  dana BOP  PAUD  agar  penyelenggaraan  PAUD  dapat  berjalan  dengan  baik.  Diperlukan  rasa saling  percaya  antara  Pemerintah  dan  masyarakat  serta  keterlibatan  aktif  dalam penyelenggaraan  pendidikan.  Perlunya  melakukan  evaluasi  implementasi  program  BOP PAUD  dilakukan  berdasarkan  Permendikbud  Nomor  2  Tahun  2016  tentang  Petunjuk Teknis  Penggunaan  Dana  Bantuan  Operasional  Penyelenggaraan  Pendidikan  Anak  Usia Dini sseperti kurangnya keterlibatan aktor implementasi sesuai dengan regulasi yang ada juga  menjadi  kendala  dalam  penerapan  regulasi  kebijakan.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa aspek partisipasi dan keterlibatan semua pihak terkait dalam implementasi program belum optimal. Hal ini menyebabkan implementasi program yang belum efektif dan efisien dapat mengakibatkan penggunaan dana tidak tepat sasaran. Kurangnya efektivitas implementasi program  menunjukkan  bahwa  regulasi  kebijakan  belum  sepenuhnya  diterapkan  dengan baik oleh para pengelola dana BOP PAUD
Dengan  demikian,  untuk  meningkatkan  efisiensi  pencairan  dana,  aksesibilitas,  dan kepatuhan  terhadap  regulasi  kebijakan,  diperlukan  langkah-langkah  perbaikan  dalam
manajemen  pembiayaan,  penyaluran  dana,  serta  peningkatan  keterlibatan  semua  pihak terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna tercapainya tujuan yang diharapkan Penelitian  oleh  Rahmawati,  I.,  Alika,  P.,  dan  Rosmilawati,  I.  (2023)  menyoroti beberapa  aspek  kunci  terkait  pemanfaatan  dana  Bantuan  Operasional  Penyelenggaraan Pendidikan  Anak  Usia  Dini  (BOP  PAUD)  di  Kota  Tangerang.  Dari  sisi  efisiensi  pencairan dana, penelitian ini menemukan bahwa pencairan dana BOP PAUD oleh Dinas Pendidikan Kota Tangerang dilakukan secara efisien. Dana tersebut dimanfaatkan dengan baik untuk membiayai  operasional  pendidikan  di  berbagai  satuan  PAUD,  seperti  pembelian  fasilitas pembelajaran,  pengembangan  pojok  baca,  pembelian  alat  permainan  edukatif, pemeliharaan gedung, dan pelaksanaan kegiatan penilaian.
Dari  segi  aksesibilitas,  program  BOP  PAUD  telah  berhasil  meningkatkan  akses pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Program ini telah berkontribusi pada peningkatan  jumlah  siswa  di  lembaga  PAUD,  terutama  dari  kalangan  ekonomi  rendah, serta  membantu  pemerataan  pendidikan  dengan  memberikan  subsidi  dan  keringanan biaya sekolah sesuai dengan kondisi ekonomi orang tua siswa.
Dalam  hal  penerapan  regulasi  kebijakan,  penelitian  ini  mengidentifikasi  beberapa kendala, termasuk keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk program BOP PAUD. Jika anggaran tidak mencukupi untuk membiayai semua kegiatan pendidikan yang telah direncanakan,  hal  ini  bisa  menghambat  efektivitas  pelaksanaan  program.  Proses administrasi  yang  rumit  dan  panjang  dalam  pencairan  dana  BOP  PAUD  juga  menjadi kendala,  dengan  persyaratan  dokumentasi  yang  kompleks  dan  prosedur  yang  berbelit- belit,  yang  dapat  memperlambat  penyaluran  dana  dan  menghambat  efisiensi penggunaannya. Keterlambatan pencairan dana dari pemerintah juga dapat menyulitkan lembaga  PAUD  dalam  menjalankan  kegiatan  pendidikan,  serta  tantangan  dalam pemantauan dan evaluasi berkala penggunaan dana BOP PAUD, yang bisa meningkatkan risiko  penyalahgunaan  dana.  Ketidakjelasan  aturan  dan  kebijakan  terkait  penggunaan dana  BOP  PAUD  dapat  menyebabkan  kebingungan  dalam  pelaksanaan  program,  serta potensi korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam penyaluran dan penggunaan dana juga  menjadi  masalah  serius,  yang  bisa  merugikan  lembaga  PAUD  dan  menghambat pencapaian tujuan program.
Penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  pencairan  dana  BOP  PAUD  di  Kota  Tangerang sudah  dilakukan  dengan  efisien  dan  dana  tersebut  digunakan  dengan  tepat  untuk mendukung berbagai  kegiatan operasional di lembaga PAUD. Program BOP PAUD juga telah membantu meningkatkan akses pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu
dan  berkontribusi  pada  pemerataan  pendidikan.  Namun,  terdapat  beberapa  kendala dalam  pelaksanaan  program  ini,  termasuk  keterbatasan  anggaran,  proses  administrasi yang  rumit,  dan  keterlambatan  pencairan  dana  yang  dapat  menghambat  efektivitas program.  Tantangan  dalam  pemantauan  dan  evaluasi  penggunaan  dana  serta ketidakjelasan  aturan  kebijakan  juga  menjadi  masalah  yang  perlu  diatasi  untuk memastikan  efisiensi  dan  efektivitas  penggunaan  dana  BOP  PAUD.  Potensi  korupsi  dan penyalahgunaan  wewenang  dalam  penyaluran  dan  penggunaan  dana  BOP  PAUD  juga merupakan kendala serius yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dari  Rahmawati,  I.,  Alika,  P.,  &  Rosmilawati,  I.  (2023). mengenai  efektivitas  pemanfaatan  Dana  Bantuan  Operasional  Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) tahun 2019, efisiensi pencairan dana menunjukkan bahwa  ketepatan  waktu  pencairan  dana  BOP  PAUD  tahun  2019  di  12  wilayah  sampel secara umum tidak tepat waktu dan terlambat dari jadwal yang telah ditetapkan. Faktor- faktor seperti akurasi data siswa, proses administrasi dan birokrasi yang memakan waktu, pergantian pejabat di daerah, serta peraturan daerah terkait dengan dana hibah menjadi penyebab  utama  ketidaktepatan  waktu  pencairan  dana.  Diperlukan  sinkronisasi  antara operator  data  dapodik  dan  pihak-pihak  terkait  di  daerah  untuk  meningkatkan  efisiensi pencairan  dana.  menunjukkan  bahwa  penerimaan  dana  BOP  PAUD  belum  tepat  waktu. Hal ini menunjukkan adanya kendala dalam aksesibilitas terhadap dana yang seharusnya diterima  oleh  lembaga  PAUD.  Dalam  penerapan  regulasi  kebijakan  terkait  dengan penyaluran  dana  BOP  PAUD  menjadi  faktor  Aksesibilitas  penting  dalam  efektivitas pemanfaatan dana. Ketidaksesuaian antara petunjuk teknis dengan pemanfaatan dana di lapangan,  seperti  pembiayaan  honor  guru  yang  tidak  tercakup  dalam  petunjuk  teknis, menjadi  tantangan  dalam  penerapan  regulasi  kebijakan.  Adapun  kendala-kendala penerapan  regulasi  kebijakan    yang  diidentifikasi  dalam  penerapan  regulasi  kebijakan meliputi  ketidaksesuaian  antara  petunjuk  teknis  dengan  kebutuhan  lapangan,  proses administrasi yang kompleks, pergantian pejabat di daerah, serta peraturan daerah terkait dengan dana hibah.
Berdasarkan  hasil  penelitian,  dapat  disimpulkan  bahwa  meskipun  Dana  Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini cukup efektif dalam membantu biaya  operasional,  meningkatkan  pembelajaran,  dan  meringankan  beban  orang  tua, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Pentingnya ketepatan waktu pencairan dana, kesesuaian penggunaan dana dengan petunjuk teknis, serta peningkatan koordinasi
antara  berbagai  pihak  terkait  menjadi  hal  yang  perlu  diperhatikan  untuk  meningkatkan efektivitas pemanfaatan dana BOP PAUD.
Murdianingrum,  Yunita  and  Sudiyono,  Sudiyono  and  Sulistiono,  Agus  Amin  and Perdana,  Novrian  Satria (2020),  berdasarkan  hasil  penelitian  tentang  Efektivitas  Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini,  pada efisiensi pencairan dana menunjukkan  bahwa  pencairan  dana  Bantuan  Operasional  Penyelenggaraan  PAUD mengalami keterlambatan di sebagian besar wilayah. Hal ini disebabkan oleh perbedaan data saat pendataan dan penyaluran dana, peraturan daerah terkait hibah, serta birokrasi daerah. Perubahan mekanisme penyaluran dana BOP PAUD pada tahun 2019 menjadi dua tahap  penyaluran  juga  menjadi  faktor  yang  memengaruhi  efisiensi  pencairan  dana. Aksesibilitas  :  Dana  BOP  PAUD  memberikan  kontribusi  positif  dalam  penyelenggaraan program PAUD. Banyak lembaga mengandalkan dana BOP sebagai sumber utama karena iuran dari orang tua relatif kecil. Namun, dampak BOP terhadap peningkatan akses siswa miskin  belum  terlihat  dengan  jelas.  Untuk  penerapan  regulasi  kebijakan,  penelitian  ini menyoroti kendala-kendala dalam penerapan regulasi kebijakan terkait dengan pencairan dana  BOP  PAUD.  Birokrasi  yang  rumit,  persyaratan  dokumen  yang  banyak,  dan  waktu yang  dibutuhkan  untuk  proses  administrasi  menjadi  hambatan  utama  bagi  lembaga PAUD, terutama yang berlokasi di daerah terpencil. Kendala-kendala penerapan regulasi kebijakan  yang  dihadapi  dalam  penerapan  regulasi  kebijakan  termasuk  keterlambatan pencairan  dana,  kompleksitas  birokrasi,  dan  kebutuhan  akan  dokumen  yang  memakan waktu  dan  tenaga  ekstra.  Hal  ini  menyebabkan  beberapa  lembaga  harus  mencari  solusi mandiri untuk memenuhi kebutuhan operasional mereka, bahkan dengan menggadaikan aset mereka.
Tantangan  utama  dalam  perencanaan  dan  penggunaan  dana  BOP  PAUD  adalah memastikan  anggaran  yang  dialokasikan  digunakan  dengan  tepat  guna.  Efisiensi pencairan  dana,  aksesibilitas,  dan  penerapan  regulasi  kebijakan  menjadi  fokus  utama untuk meningkatkan dampak positif program PAUD dalam meningkatkan akses dan mutu pendidikan  anak  usia  dini.Dengan  demikian,  hasil  penelitian  ini  menyoroti  pentingnya efisiensi pencairan dana, aksesibilitas, penerapan regulasi kebijakan, serta kendala-kendala yang  dihadapi  dalam  implementasi  program  Bantuan  Operasional  Penyelenggaraan PAUD. Kesimpulannya, perlu adanya upaya untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan penegakan regulasi kebijakan guna memaksimalkan manfaat dari dana BOP PAUD dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian,  dana  Bantuan  Operasional  Penyelenggaraan Pendidikan  Anak  Usia  Dini  (BOP  PAUD)  yang  telah  berjalan  sejak  2002  mengalami beberapa  kendala  dalam  efisiensi  pencairan,  aksesibilitas,  dan  penerapan  regulasi kebijakan. Penelitian menunjukkan bahwa proses pencairan dana sering kali terlambat dan terhambat oleh berbagai kendala administratif dan birokrasi, termasuk perbedaan data dan perubahan mekanisme penyaluran dana. Meskipun program ini memberikan kontribusi  positif  terhadap  operasional  PAUD  dan  membantu  peningkatan  akses pendidikan  bagi  anak-anak  dari  keluarga  kurang  mampu,  implementasinya  belum sepenuhnya  optimal.  Terhambatnya  pelaksanaan  program  ini  juga  disebabkan  oleh ketidaksesuaian  antara  petunjuk  teknis  dengan  kebutuhan  di  lapangan  serta kompleksitas dalam prosedur administrasi. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam manajemen penyaluran dana dan peningkatan koordinasi antara berbagai pihak untuk memastikan bahwa tujuan program dapat tercapai dengan efektif.
Untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan dana BOP PAUD, beberapa langkah perbaikan  perlu  segera  dilakukan.  Pertama,  efisiensi  dalam  pencairan  dana  harus ditingkatkan dengan menyederhanakan prosedur administrasi dan mempercepat proses verifikasi data. Sinkronisasi antara data Dapodik dan pihak-pihak terkait di daerah juga perlu  diperkuat  untuk  mencegah  keterlambatan  pencairan  dana.  Kedua,  perlu  ada kebijakan yang lebih jelas dan panduan yang lebih terperinci untuk memastikan bahwa penggunaan dana sesuai dengan petunjuk teknis yang ada, termasuk alokasi yang lebih fleksibel  untuk  memenuhi  kebutuhan  spesifik  di  lapangan.  Ketiga,  pemerintah  harus memastikan  keterlibatan  aktif  dari  semua  pihak  terkait,  termasuk  lembaga  PAUD  dan masyarakat, dalam pengawasan dan evaluasi berkala untuk mencegah penyalahgunaan dana  dan  meningkatkan  transparansi.  Dengan  langkah-langkah  tersebut,  diharapkan program  BOP  PAUD  dapat  lebih  efektif  dalam  mendukung  pendidikan  anak  usia  dini dan mencapai tujuan pemerataan pendidikan yang diharapkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Arta, L. D., Muhtar, E. A., & Sudirah, S. (2023). Effectiveness of Use of Early Childhood Education Operational Assistance Funds in Improving Education for Early Children in Sesayap District, Tana Tidung Regency. Journal of Social Research, 2(10), 3393- 3403.
Lalupanda,  E.  M.  (2019).  Evaluasi  implementasi  program  bantuan  operasional
penyelenggaraan  pendidikan  anak  usia  dini. Jurnal  Manajemen  dan  Supervisi Pendidikan, 3(02), 56-62.
Murdianingrum, Yunita and Sudiyono,
Sudiyono and Sulistiono, Agus
Amin and Perdana,  Novrian  Satria (2020) Efektivitas  bantuan  operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Pusat Penelitian Kebijakan, Jakarta.
Novita,  A.,  &  Djamaluddin,  S.  (2022).  Pengaruh  Dana  Bantuan  Operasional  terhadap Kualitas  Layanan  Pendidikan  Anak  Usia  Dini. Jurnal  Pendidikan  Tambusai, 6(2), 13772-13783.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini. Jakarta: Kemdikbud.
Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  Nomor  58  Tahun  2009  tentang  Standar Pendidikan Anak Usia Dini. Jakarta: Kemdiknas.
Putri,  A.  (2022).  The  Effect  of  Accountability  and  Transparency  on  the  Effectiveness  of Fund  management  BOP  With  Parental  Participation  As  Moderating Variables. Adpebi International Journal of Multidisciplinary Sciences, 1(1), 99-110.
Rahmawati, I., Alika, P., & Rosmilawati, I. (2023). Efektivitas Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional  Penyelenggaraan  Pendidikan  Anak  Usia  Dini  (BOP  PAUD)  Di  Dinas Pendidikan  Kota  Tangerang. Eastasouth  Journal  of  Effective  Community Services, 2(02), 126-135.
Sudiyono,  S.,  &  Murdiyaningrum,  Y.  (2020).  Efektivitas  Pemanfaatan  Dana  Bantuan Operasional  Penyelenggaraan  Pendidikan  Anak  Usia  Dini  (Bop  Paud)  Tahun 2019. Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan, 13(1), 63-78.
Zawacki-Richter, O.,  Kerres, M.,  Bedenlier,  S.  M.,  Bond, M.,  & Buntins, K. (Eds.).  (2020). Systematic  reviews  in  educational  research:  Methodology,  perspectives  and application. Springer VS.”
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Lestari, N. A. P., Wahyuni, L. T. S., Lasmawan, I. W., Suastra, I. W., Dewi, M. S. A., & Astuti, N.  M.  I.  P.  (2023).  Kurikulum  Merdeka  Sebagai  Inovasi  Menjawab  Tantangan  Era Society 5.0 Di Sekolah Dasar. Jurnal Ilmiah Pendidikan Citra Bakti, 10(4), 736-746.
Peraturan  Menteri  Pendidikan  Dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2019.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar
Nasional  PAUD.  Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Nomor  2  Tahun 2016  tentang  Petunjuk  Teknis  (Juknis)  Penggunaan  Dana  BOP  Penyelenggaraan PAUD.
Peraturan  Menteri  Pendidikan  Dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2018.