KREDITOR PEMEGANG HAK JAMINAN KEBENDAAN DALAM PERKARA KEPAILITAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
oleh: Rachmat Suharno, S.H, M.H.

## ABSTRAK
Kepailitan menjadi momok bagi para debitur dan kreditur di dunia usaha, para pelaku usaha harus betul-betul memperhitungkan segala sesuatunya untuk tidak menjadi pelaku dalam masalah kepailitan ini. Sehubungan dengan hal tersebut maka perkara kepailitan akan berkaitan juga dengan masalah hak jaminan yang dimiliki oleh Kreditor, baik berupa jaminan yang bersifat umum ataupun yang bersifat khusus. Tujuan Kajian ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara penyelesaian utang piutang melalui UU KPKPU bermanfaat bagi kepentingan kreditur dan debitur dan mengetahui pemberian perlindungan terhadap kreditur dan untuk mengetahui kedudukan kreditor pemegang hak jaminan kebendaan dalam perkara kepailitan menurut UU KPKPU dan mengetahui kedudukannya dalam perkara perdata biasa dimana kreditor dapat mengeksekusinya tanpa terpangaruh dengan proses kepailitan. Manfaat perdamaian yang dilakukan melalui PKPU karena akan mengikat kreditur lain diluar, sehingga debitur dapat melanjutkan restrukturisasi usahanya, tanpa takut didatangi oleh tagihan-tagihan kreditur yang berada diluar PKPU. Selain itu Kreditur juga terjamin melalui PKPU, karena apabila terjadi pelanggaran terhadap perjanjian perdamaian tersebut, maka kreditur dapat mengajukan permohonan pembatalan perjanjian perdamaian kepada Pengadilan Niaga, dan debitur akan otomatis dinyatakan pailit dan
Kepailitan mengakibatkan debitur yang dinyatakan pailit kehilangan segala hak perdata ini diberlakukan oleh Pasal 24 (1) Undang- Undang Kepailitan dan PKPU terhitung sejak saat keputusan pernyataan pailit diucapkan.
Kata Kunci : kepailitan, kreditur, hak jaminan kebendaan, kewajiban bayar hutang

## 1. PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG Kepailitan sering disikapi oleh masyarakat sebagai vonis yang berbau tindakan kriminal dan merupakan suatu cacat hukum atas subjek hukum, karena itu kepailitan harus dijauhkan serta dihindari sebisa mungkin. Kepailitan dianggap sebagai kegagalan yang disebabkan karena kesalahan debitur dalam menjalankan usahanya sehingga menyebabkan utang tak mampu dibayar Kepailitan menjadi momok bagi para debitur dan kreditur di dunia usaha, para pelaku usaha harus betul-betul memperhitungkan segala sesuatunya untuk tidak menjadi pelaku dalam masalah kepailitan ini. Namun tidak bisa dihindarkan
atau dihilangkan dalam dunia usaha, artinya itu akan menjadi sesuatu yang bakal terjadi jika dalam menjalankan usahanya tidak diperhitungkan secara cermat. Bilamana terjadi kasus pailit dalam suatu perusahaan, akan terjadi penyitaan aset dari kreditur kepada debitur sedangkan debitur biasanya mempunyai pinjaman tidak hanya kepada salah satu kreditur saja. Dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (untuk selanjutnya disingkat UU KPKPU) tersebut mengatur kepentingan kedua belah pihak baik kreditur maupun debitur, agar salah satunya tidak dirugikan berkaitan dengan terjadinya pailit dalam suatu usahanya.
Kepailitan pada dasarnya merupakan perkara perdata, lebih tepatnya perkara utang-piutang. Penyelesaiannya bisa dilakukan berbagai cara, baik mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga atau diselesaikan diluar pengadilan (Alternative Dispute Resolution) , tergantung pilihan dari pihak Kreditor yang merasa haknya dilanggar. Kewajiban dari debitor adalah mengembalikan atau membayar utang tersebut dengan lancar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan, jika debitor tidak dapat mengembalikan utang atau berhenti membayar utang maka akan timbul permasalahan Kepailitan.
Perkara kepailitan mempunyai beberapa kekhususan dibanding dengan perkara perdata biasa. Hal tersebut diantaranya dapat dilihat dari syarat pengajuannya, pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutusnya, dan jangka waktu penyelesaian perkara tersebut yang berbeda dengan perkara perdata pada umumnya.
Salah satu syarat pengajuan perkara kepailitan adalah si Debitor harus mempunyai dua atau lebih Kreditor, yang mana salah satu utangnya telah jatuh tempo. Hal tersebut menunjukkan bahwa perkara kepailitan bersumber pada masalah utang-piutang. Menurut Sutan Remy Sjahdeni pengertian utang terdapat 2 (dua) pendirian, yaitu pendirian yang menganut utang dalam arti sempit yang timbul dari perjanjian utang-piutang saja dan pendirian yang menganut utang dalam arti luas yang timbul karena perikatan apapun juga, baik yang timbul karena perjanjian utang-piutang maupun perjanjian lainnya maupun yang timbul karena undang-undang 1 . Sehubungan dengan hal tersebut maka perkara kepailitan akan berkaitan juga dengan masalah hak jaminan yang dimiliki oleh Kreditor, baik berupa jaminan yang bersifat umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata ataupun yang bersifat khusus, seperti Hak Gadai, Hak Jaminan dan Fidusia.
Menurut prinsip hukum jaminan, kedudukan Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan tidak terpengaruh oleh kepailitan. Hal tersebut berarti Kreditor tersebut dapat melaksanakan haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan mengingat Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan lex specialis.
1 Sutan Remy Sjahdeni, Hukum Kepailitan, Pustaka Utama Grafiti,
Yogyakarta, 2002, hlm 115.

## 1.2. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :
1. Apakah penyelesaian utang piutang melalui UU KPKPU bermanfaat bagi kepentingan kreditur dan debitur? dan apakah menberikan perlindungan terhadap kreditur ?
2. Bagaimana kedudukan kreditor pemegang hak jaminan kebendaan dalam perkara kepailitan menurut UU KPKPU sama seperti dalam perkara perdata biasa dimana kreditor tersebut dapat mengeksekusinya tanpa terpengaruh dengan proses kepailitan?

## 1.3. TUJUAN KAJIAN
Tujuan Kajian ini adalah :
1. Untuk mengetahui bagaimana cara penyelesaian utang piutang melalui UU KPKPU bermanfaat bagi kepentingan kreditur dan debitur dan mengetahui pemberian perlindungan terhadap kreditur
2. Untuk mengetahui kedudukan kreditor pemegang hak jaminan kebendaan dalam perkara kepailitan menurut UU KPKPU dan mengetahui kedudukannya dalam perkara perdata biasa dimana kreditor dapat mengeksekusinya tanpa terpangaruh dengan proses kepailitan.

## II. TINJAUAN PUSTAKA
Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Kepailitan. Dari pengertian tersebut maka pengertian pailit dihubungkan dengan ketidakmampuan untuk membayar dari seorang debitor atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan tersebut harus disertai suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitor sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga. Maksud dari pengajuan permohonan tersebut sebagai bentuk pemenuhan asas publisitas dari keadaan tidak mampu membayar. Pailit adalah suatu usaha bersama untuk mendapat pembayaran bagi semua kreditur secara adil dan tertib, agar semua kreditur mendapat pembayaran menurut imbangan besar kecilnya piutang masing-masing dengan tidak berebutan. 2 Menurut Poerwadarminta, pailit artinya “bangkrut” dan “bangkrut” artinya menderita kerugian besar hingga jatuh (perusahaan, toko, dan sebagainya). 3
Membahas hukum kepailitan, tidak terlepas dari ketentuan peraturan perundang- undangan lain di luar peraturan mengenai kepailitan. Sebagai contoh, jika debitur adalah perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) maka harus kita lihat
2 Abdul R. Saliman, Hermansyah, dan Ahmad Jalis, Hukum Bisnis untuk Perusahaan : teori dan contoh kasus, Penerbit Kencana, Jakarta, 2005, hlm 151.
3 Jono, Hukum Kepailitan , Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 1.
peraturan yang mengatur tentang PT, misalnya tentang akibat kepailitan serta tanggung jawab pengurus PT.
Untuk mengetahui kemampuan dan kemauan nasabah mengembalikan pinjaman dengan tepat waktu, didalam permohonan kredit, Bank perlu mengkaji permohonan pailit, yaitu sebagi berikut: Character (Kepribadian) , Capacity (Kemampuan) , Capital (Modal) , Collateral (Agunan) , Condition of economy (kondisi ekonomi). 4 Kepailitan merupakan jalan yang dapat digunakan oleh para pihak untuk menyelesaikan masalah utang-piutang yang sudah macet dan keadaan tidak mampu lagi atau berhenti membayar dengan tujuan membagikan harta debitur kepada para krediturnya secara adil sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal ini karena apabila ada putusan pailit maka akan berlaku Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

## III. PEMBAHASAN 1. MANFAAT PENYELESAIAN UTANG PIUTANG MELALUI UU KPKPU BAGI KEPENTINGAN KREDITUR DAN DEBITUR DAN PERLINDUNGAN TERHADAP KREDITUR
PKPU adalah prosedur hukum atau upaya hukum yang memberikan hak kepada setiap Debitur yang tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditur konkuren.
PKPU dapat diajukan secara sukarela oleh debitur yang telah memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat membayar utang-utangnya, maupun sebagai upaya hukum terhadap permohonan pailit yang diajukan oleh krediturnya. Prinsip ini jelas berbeda dengan kepailitan, yang prinsip dasarnya adalah untuk memperoleh pelunasan secara proporsional dari utang-utang debitur. Meskipun pada prinsipnya kepailitan masih membuka pintu menuju perdamaian dalam kepailitan, namun cukup jelas bahwa kepailitan dan PKPU adalah dua hal yang berbeda, dan oleh karenanya tidak pada tempatnya untuk membandingkan secara kuantitatif kedua hal tersebut. Sangat bermanfaat perdamaian yang dilakukan melalui PKPU karena akan mengikat kreditur lain diluar, sehingga debitur dapat melanjutkan restrukturisasi usahanya, tanpa takut didatangi oleh tagihan-tagihan kreditur- kreditur yang berada diluar PKPU. Selain itu Kreditur juga seharusnya terjamin melalui PKPU, karena apabila terjadi pelanggaran terhadap perjanjian perdamaian tersebut, maka kreditur dapat mengajukan permohonan pembatalan perjanjian perdamaian kepada Pengadilan Niaga, dan debitur akan otomatis dinyatakan pailit.
4 Andrian Sutedi, 2010, Hukum Hak Tanggungan, Jakarta: Sinar Grafika,
Hal. 13.
Pasal 31 UU Kepailitan dan PKPU, putusan pernyataan pailit mempunyai akibat bahwa segala putusan hakim menyangkut setiap bagian harta kekayaan debitur yang telah diadakan sebelum diputuskannya pernyataan pailit harus segera dihentikan dan sejak saat yang sama pula tidak satu putusan pun mengenai hukuman paksaan badan dapat dilaksanakan. Segala putusan mengenai penyitaan, baik yang sudah maupun yang belum dilaksanakan, dibatalkan demi hukum, bila dianggap perlu, hakim pengawas dapat menegaskan hal itu dengan memerintahkan pencoretan. Jika dilihat, dalam pasal tersebut bahwa setelah ada pernyataan pailit, semua putusan hakim mengenai suatu bagian kekayaan debitur apakah penyitaan atau penjualan, menjadi terhenti. Semua sita jaminan maupun sita eksekutorial menjadi gugur, bahkan sekalipun pelaksanaan putusan hakim sudah dimulai, maka pelaksanaan itu harus dihentikan. Menurut Pasal 33 UU Kepailitan dan PKPU, apabila hari pelelangan untuk memenuhi putusan hakim sudah ditetapkan, kurator atas kuasa hakim pengawas dapat melanjutkan pelelangan barang tersebut dan hasilnya masuk dalam harta pailit.

## 2. KEDUDUKAN KREDITOR PEMEGANG
HAK JAMINAN

## KEBENDAAN DALAM PERKARA KEPAILITAN MENURUT UU KPKPU
Setiap Kreditor pasti mempunyai jaminan kebendaan pelunasan utang dari debitor baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus. Apabila Kreditor tidak meminta jaminan secara khusus ketika melakukan perjanjian utang-piutang dengan Debitor, maka berdasarkan Pasal 1131 KUHPerdata secara otomatis kreditor mempunyai jaminan umum pembayaran utang dari harta benda milik debitor.
Dalam Pasal 1131 KUHPerdata dikatakan: “Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”.
Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa harta debitor yang ada dan yang akan ada dikemudian hari, baik harta bergerak maupun tidak bergerak akan menjadi jaminan pembayaran utang bagi kreditor meskipun tidak diperjanjikan sebelumnya.
Menurut Prof. Dr. Man S. Sastrawidjaja, SH, SU ketentuan tersebut didasarkan kepada asas tanggung jawab, yang mana asas tersebut diperlukan dalam upaya memberikan rasa tanggung jawab kepada para debitor supaya melaksanakan kewajibannya dan tidak merugikan kreditornya. 5 Berbeda dengan jaminan yang bersifat khusus, pihak kreditor sejak semula telah meminta kepada debitor agar hartanya secara khusus dijadikan jaminan pembayaran utang sehingga apabila dikemudian hari pada saat jatuh tempo debitor tidak dapat
5 Man S. Sastrawidjaja, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, PT.Alumni,2006, hlm.75.
menepati janjinya untuk membayar atau melunasi utangnya maka harta debitor tersebut dapat dieksekusi oleh kreditor melalui prosedur tertentu.
Kepailitan merupakan jalan yang dapat digunakan oleh para pihak untuk menyelesaikan masalah utang-piutang yang sudah macet dan keadaan tidak mampu lagi atau berhenti membayar dengan tujuan membagikan harta debitur kepada para krediturnya secara adil sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal ini karena apabila ada putusan pailit maka akan berlaku Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu :
“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.”
Kepailitan mengakibatkan debitur yang dinyatakan pailit kehilangan segala hak perdata ini diberlakukan oleh Pasal 24 (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU terhitung sejak saat keputusan pernyataan pailit diucapkan. Hal ini juga berlaku bagi suami atau isteri dari debitur pailit yang kawin dalam persatuan harta kekayaan. 6
Putusan kepailitan adalah bersifat serta merta dan konstitutif yaitu meniadakan keadaan dan menciptakan keadaan hukum baru. 7 Dengan pailitnya pihak debitur, banyak akibat yuridis yang diberlakukan kepadanya oleh undang-undang.
Pernyataan pailit seorang Debitor tidak terlalu penting bagi Kreditor separatis dan Kreditor preferent, karena mereka dapat mengeksekusi benda jaminan seolah-olah tidak ada kepailitan. Hal demikian berbeda dengan kurator yang tidak memiliki benda jaminan sehingga kemungkinan diantara mereka terjadi perebutan harta Debitor. Oleh karena itu ,salah satu fungsi kepailitan adalah untuk memenuhi hak Kreditor bersaing atau Kreditor konkuren secara adil, sehingga tidak terjadi perbuatan-perbuatan yang secara hokum tidak dibenarkan. Meski terjadi kepailitan pemegang hak jaminan kebendaan tetap dapat melaksanakan haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Jadi terjadi atau tidak kepailitan tidak menghalangi hak pemegang hak jaminan kebendaan untuk mengeksekusi haknya. 8 Namun UU KPKPU tidak konsisten, karena dalam Pasal 56 ayat (1) dikatakan bahwa:
”Hak eksekusi kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan
6 Gunawan Widjaja, Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Pailit , Cetakan pertama, Penerbit Forum Sahabat, Jakarta, 2009, hlm 46
7 Rahayu Hartini, Hukum Kepailitan Edisi Revisi , UMM Press, Malang, 2007, hlm 103
8 Op Cit, hlm 35
debitor pailit atau kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan”.
Berdasarkan ketentuan tersebut, kreditor pemegang hak jaminan kebendaan tidak dapat langsung mengeksekusi haknya, tetapi harus ditangguhkan pelaksanaannya dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak putusan pailit ditetapkan.
Hal tersebut jelas menunjukkan bahwa UUPKKPU tidak konsisten dalam mengatur kedudukan kreditor pemegang hak jaminan kebendaan, disatu sisi berdasarkan Pasal 55 ayat (1) kreditor tersebut dapat melaksanakan haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan, di sisi lain menurut Pasal 56 ayat (1) pelaksanaan hak atau eksekusi dari kreditor harus menunggu selama jangka waktu stay , yaitu paling lama 90 hari sejak debitor dinyatakan pailit.

## IV. KESIMPULAN
1. Manfaat perdamaian yang dilakukan melalui PKPU karena akan mengikat kreditur lain diluar, sehingga debitur dapat melanjutkan restrukturisasi usahanya, tanpa takut didatangi oleh tagihan-tagihan kreditur yang berada diluar PKPU. Selain itu Kreditur juga seharusnya terjamin melalui PKPU, karena apabila terjadi pelanggaran terhadap perjanjian perdamaian tersebut, maka kreditur dapat mengajukan permohonan pembatalan perjanjian perdamaian kepada Pengadilan Niaga, dan debitur akan otomatis dinyatakan pailit.
2. Kepailitan mengakibatkan debitur yang dinyatakan pailit kehilangan segala hak perdata ini diberlakukan oleh Pasal 24 (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU terhitung sejak saat keputusan pernyataan pailit diucapkan. Hal ini juga berlaku bagi suami atau isteri dari debitur pailit yang kawin dalam persatuan harta kekayaan.

## V. SARAN
1. Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan di atas, menurut penulis seharusnya UU PKPU mengatur kedudukan Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan secara konsisten dan sesuai dengan prinsip hukum jaminan. Jadi pemegang hak jaminan kebendaan dapat melaksanakan haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.
2. UU PKPU terutama ketentuan Pasal 56 ayat (1) telah melanggar prinsip umum hukum jaminan dimana kreditor pemegang hak jaminan kebendaan tidak dapat langsung melaksanakan eksekusi apabila terjadi kepailitan.
VI. DAFTAR PUSTAKA
Abdul R. Saliman, Hermansyah, dan Ahmad Jalis, Hukum Bisnis untuk Perusahaan : teori dan contoh kasus, Penerbit Kencana, Jakarta, 2005. Andrian Sutedi, Hukum Kepailitan, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009
Gunawan Widjaja, Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Pailit , Cetakan pertama, Penerbit Forum Sahabat, Jakarta, 2009 Jono, Hukum Kepailitan , Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2010. Man S. Sastrawidjaja, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang , PT. Alumni,2006.
Rahayu Hartini, Hukum Kepailitan Edisi Revisi , UMM Press, Malang, 2007
Sutan Remy Sjahdeni, Hukum Kepailitan , Pustaka Utama Grafiti, Yogyakarta, 2002. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.