## UNES Journal of Swara Justisia
e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/index DOI: https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i3

## Strategi Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan oleh Anak Terhadap Orang atau Barang Secara Bersama-Sama
Firmansyah 1* , Ismansyah 2 , Susi Delmiati 3
1,3 Universitas Ekasakti, Padang, Sumatera Barat, Indonesia
2 Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Indonesia
* Corresponding Author: firmansyah20@gmail.com
Info Artikel Abstrak Diterima, 15/09/2023 Melindungi  keselamatan  jiwa  raga,  harta  benda,  masyarakat  dan  lingkungan dari  gangguan  ketertiban  merupakan  tugas  dan  kewajiban  Kepolisian sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  14  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2002 tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia.  Termasuk  menanggulangi terjadinya tindak pidana yang terjadi di tengah masyarakat. Salah satunya tindak pidana  yang  dilakukan  oleh  anak  terhadap  orang  atau  barang  secara  bersama- sama,  yang  marak  terjadi  akibat  aksi  tawuran  di  wilayah  hukum  Polsek  Pauh Kota Padang. Peristiwa pidana tersebut membutuhkan penanganan serius, sebab tindak pidana tersebut berujung merugikan masyarakat sekitar lokasi terjadinya aksi  kekerasan  yang  dilakukan  secara  bersama-sama.  Tidak  hanya mengakibatkan  luka  pada  korban  juga  perbuatan  tersebut  sangat  meresahkan masyarakat, sehingga diperlukan strategi penanggulangannya.
Direvisi, 03/10/2023 Dipublikasi, 16/11/2023
Kata Kunci:
Tindak Pidana; Kekerasaan; Anak

## Abstract
Keywords: Criminal Act; Violence; Chid Protecting  the  safety  of  body  and  soul,  property,  society  and  the  environment from disturbances of order is the duty and obligation of the Police as stipulated in  Article  14  of  Law  Number  2  of  2002  concerning  the  Indonesian  National Police.  Including  tackling  the  occurrence  of  criminal  acts  that  occur  in  the community.  One  of  them  is  a  crime  committed  by  children  against  people  or goods together, which is rife as a result of brawls in the jurisdiction of the Pauh Police,  Padang  City.  These  criminal  incidents  require  serious  handling, because these criminal acts end up harming the community around the location where the violence occurred which was carried out together. Not only did this result in injury to the victim, the act was very disturbing to the community, so a coping strategy was needed.

## PENDAHULUAN
Unit  Reserse  Kriminal  atau  biasa  disingkat  Unit  Reskrim,  merupakan  satuan  kerja kepolisian  yang  memiliki  tugas  dan  tanggungjawab  terkait  dengan  penegakan  hukum. Sebagaimana disebutkan didalam Susunan Personel Polsek Tipe A pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada  Tingkat  Kepolisian  Resor  Dan  Kepolisian  Sektor.  Salah  satu  tantangan  Unit  Reskrim dewasa ini adalah perkelahian yang terjadi secara bergerombol antara sekelompok orang atau biasa  disebut  dengan  tawuran.  Sebagaimana  dilansir  dari  media  bahwa  telah  terjadi  aksi tawuran di sejumlah titik di Kota Padang, Sumatera Barat. Beberapa lokasi tersebut adalah di
kawasan  Jembatan  Ujuang  Tanah,  Kecamatan  Lubuk  Begalung,  dan  Simpang  By  Pass Ketaping, Kecamatan Pauh. 1
Tawuran  merupakan  kejahatan  kekerasan  terhadap  orang  lain  yang  dilakukan  secara bersama-sama, disisi lain dapat menimbulkan kerusakan harta benda atau luka-luka berat atau kematian.  tawuran  adalah  salah  satu  perbuatan  yang  sangat  tercela  yang  dilakukan  oleh seorang  atau  kelompok.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  tawuran  merupakan  salah  satu kegiatan interaksi manusia yang saling merugikan, karena satu pihak dengan pihak yang lain berusaha saling menyakiti secara fisik baik dengan atau tanpa alat bantu. 2 Terdapat ancaman pidana  terhadap  perbuatan  tersebut  dan  dikategorikan  sebagai  kejahatan  terhadap  ketertiban umum  yang  diatur  dalam  Buku  Kedua  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1946  tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 170 yang menyebutkan bahwa: 3
Barangsiapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan .
Pada  intinya  harus  ditemukan  bahwa  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  gerombolan  atau kelompok  tersebut  ingin  mengacau  atau  membuat  ketidaknyamanan  dalam  masyarakat luas.   Delik  ini  akan  membuat  suasana  tidak  aman,  sehingga  jika  terjadi  timbulnya  luka, kematian,  kerusakan  maka  tanggung  jawab  atas  kejadian  tersebut  ada  pada  individu  yang melakukan  perbuatan  tersebut,  sehingga  masing-masing  peserta  dari  rombongan  tersebutlah yang bertanggungjawab secara sendiri-sendiri beserta akibat-akibatnya tidak dipertanggungjawabkan kepada orang yang tidak melakukan perbuatan tersebut. 4
Pelaku  tawuran  didominasi  oleh  usia  anak  atau  pelajar  yang  memiliki  perilaku  agresi yaitu  perilaku  melakukan  kekerasan  yang  melanggar  norma  atau  aturan  yang  ada.  Dalam memenuhi  perilaku  agresi  sebagai  salah  satu  permasalahan  sosial  yang  individu  sebaiknya memahami sebab-sebab munculnya suatu perilaku dalam kehidupan manusia. Agresi adalah meliputi  berbagai  perilaku  fisik  dan  verbal  yang  bertujuan  untuk  menyakiti  orang  lain. Faktor-faktor  yang  menyebabkan  perilaku  agresi  yaitu  situasi  sosial,  personal,  kebudayaan, sumber daya dan media massa. 5
Aksi  tawuran  khususnya  yang  mengakibatkan  pada  pengrusakan  barang  atau  orang merupakan  fenomena  yang  patut  mendapat  perhatian  khusus  oleh  aparat  penegak  hukum. Wali kota padang Hendri Septa mengaku geram atas terjadinya aksi tawuran yang terjadi di Kota  Padang.  Beliau  langsung  mendatangi  keenam  pelaku  yang  diduga  masih  berstatus pelajar  yang  diduga  kuat  terlibat  aksi  tawuran  dan  kini  tengah  diamankan  bersama  barang bukti  sejumlah  senjata  tajam.  Pemahaman  dan  juga  tindakan  yang  menimbulkan  efek  jera dari pihak kepolisian harus dilakukan. 6
1 https://sumbar.antaranews.com/berita/535569/aksi-tawuran-antar-pemuda-terjadi-di-padang ,  diakses  pada  2 November 2022, Pkl. 21.30 Wib
2 Warih  Anjari, Tawuran  Pelajar  Dalam  Perspektif  Kriminologis,  Hukum  Pidana,  Dan  Pendidikan , https://media.neliti.com/media/publications/218772-tawuran-pelajar-dalam-perspektif-krimino.pdf ,  diakses pada 2 November 2022, Pkl. 21.12 Wib.
3 Fitri Wahyuni, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia , PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017, hlm. 19
4 Abdulrahman Assegaf, Pendidikan Tanpa Kekerasan , Tiara Wacana, Yogyakarta, 2004, hlm 63.
5 Muhammad Daffa Rizqi Eko Putra, “Hubungan Proses Perkembangan Psikologis Remaja Dengan Tawuran Antar Remaja”, Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik , Volume 3, ISSN 2655-8823, hlm. 14.
6 https://www.padang.go.id/usai-datangi-pelaku-di-mapolresta-wako-hendri-septa-sesali-aksi-tawuran-pelajar, diakses pada 7 November 2022, Pkl. 22.46 Wib
Berbagai  pemicu  terjadinya  tawuran  berupa  faktor-faktor  psikologis  sebagai manifestasi  dari  aspek-aspek  psikologis  atau  kondisi  internal  individu  yang  berlangsung melalui  proses  internalisasi  diri  yang  keliru  dalam  menanggapi  nilai-nilai  di  sekitarnya. Tawuran sudah demikian luas dan kronis dan semakin memprihatinkan, karena telah banyak korban jiwa yang tewas sia-sia akibat tawuran ini.
Anak yang ikut aksi tawuran dan mereka adalah para pelajar merupakan generasi muda harapan  bangsa  yang  akan  melanjutkan  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  menuju  masa depan  yang  lebih  gemilang.  Oleh  sebab  itu,  kondisi  ini  tidak  boleh  dibiarkan  begitu  saja, tanpa dicari solusinya. Tidak hanya dari pihak kepolisan namun dari semua pihak harus ikut terlibat  dan  merasa  memiliki  tanggungjawab  untuk  mencari  solusinya.  Mengingat  aksi tawuran sering terjadi dikalangan anak atau pelajar, sehingga diperlukan langkah konkrit dari pihak kepolisian dalam  hal ini skala kecil yaitu unit reskrim di wilayah-wilayah yang kerap terjadi aksi tawuran.
Dampak  dari  aksi  tawuran  tersebut  sangat  berbahaya  terlebih  jika  korban  maupun pelakunya  adalah  seorang  anak,  mengingat  masa  depan  anak  tersebut  masih  panjang, sehingga  perlu  dilakukan  penanggulangan  oleh  pihak  kepolisian.  Adapun  upaya  yang dilakukan oleh Unit Reskrim Polsek Pauh dalam penanggulangan aksi tawuran adalah dengan melakukan  pemetaan  terhadap  peserta  yang  ikut  melakukan  aksi  tawuran,  kemudian melakukan hunting  system dengan  menggelar  personil  Unit  Reskrim  yang  berpakaian preman.
Adapun  hal tersebut  dilaksanakan  sejalan  dengan  tugas  kepolisian  yang  diatur  dalam Pasal  13  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  Tentang  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia,  dimana  tugas  pokok  kepolisian  adalah  memelihara  keamanan  dan  ketertiban masyarakat;  menegakkan  hukum;  dan  memberikan  perlindungan,  pengayoman,  dan pelayanan  kepada  masyarakat.  Dengan  demikian  tugas  Polri  dalam  memelihara  keamanan dan ketertiban masyarakat berusaha menjaga dan memelihara akan kondisi masyarakat yang terbebas dari rasa kekhawatiran dan rasa takut sehingga memberikan kepastian hukum serta terbebas dari  adanya pelanggaran norma-norma  hukum,  termasuk dalam  hal  ini memelihara keamanan masyarakat dari aksi tawuran.
Setelah  melakukan hunting system dengan  menggelar  personil  Unit  Reskrim  yang berpakaian  preman  tersebut,  maka  kepolisian  melakukan  penindakan  langsung  terhadap peserta  tawuran  yang  melanggar  aturan  dengan  melibatkan  unit  lain  seperti  Unit  Binmas, Unit  Intel  dan  Unit  Patroli.  Namun,  dalam  pelaksanaannya  masih  terdapat  beberapa permasalahan  dimana  tawuran  tersebut  terjadi  hampir  setiap  malam  minggu  dan  hari  libur. Aksi  tawuran  tersebut  juga  sering  terjadi  pada  waktu  dini  hari  sehingga  luput  dari  pihak keamanan  atau  pihak  kepolisian.  Hal  tersebut  menjadi  permasalahan  dalam  pelaksanaan hunting  system ,  yang  pada  akhirnya  penanggulangan  terhadap  aksi  tawuran  tidak  dapat dilaksanakan secara tepat. Meskipun demikian, pihak kepolisian harus dapat menanggulangi aksi  tawuran  tersebut,  mengingat  kepolisian  mempunyai  peran  sebagai  kontrol  sosial  harus bertindak  dan  bergerak  cepat  dalam  menangani  peristiwa  tawuran  sebelum  menimbulkan kerugian yang besar baik formil maupun materiil.

## METODE PENELITIAN
Spesifikasi  penelitian  ini  adalah  penelitian  yang  bersifat  deskriptif  analitis  yaitu menggambarkan strategi penanggulangan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak terhadap  rang  atau  barang  secara  bersama-sama.  Pendekatan  yang  digunakan  adalah pendekatan  yuridis  normatif,  dengan  melakukan  penelitian  terhadap  aturan-aturan  hukum yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasaan  yang dilakukan oleh  anak secara bersama- sama.  Didukung  pendekatan  yuridis  empiris,  dengan  melakukan  penelitian  untuk  melihat bekerjanya aturan-aturan hukum tersebut dalam prakteknya pada Unit Reskrim Polsek Pauh. Data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder  yang  diperoleh  dari  penelitian  kepustakaan  dan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara. Selanjutnya data dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif analistis.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Strategi  Penanggulangan  Tindak  Pidana  Kekerasan  Yang  Dilakukan  Oleh  Anak Terhadap Orang Atau Barang Secara Bersama-Sama Oleh Unit Reskrim Polsek Pauh
Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis  dengan  bapak  Muzhendri  selaku  penyidik  pada Unit Reskrim Polsek Pauh, strategi penanggulangan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh  anak  terhadap  orang  atau  barang  secara  bersama-sama  adalah  dengan  mengadakan upaya  pencegahan  dan  penindakan  terhadap  anak.  Tujuan  utama  dari  usaha-usaha pencegahan  terjadinya  kejahatan  yang  dilakukan  oleh  anak  adalah  memperbaiki  kondisi- kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan.
Terhadap  penanggulangan  tindak  pidana  kekerasan  yang  dilakukan  oleh  anak  secara bersama-sama,  penyidik  Unit  Reskrim  Polsek  Pauh  telah  menggunakan  beberapa  strategi dalam  menimalisir  terjadinya  kekerasan  tersebut  yang  terdiri  atas  strategi  hukum  dan  non hukum.  Strategi  hukum  yang  dilaukuan  oleh  Unit  Reskrim  Polsek  Pauh  yaitu  mengadakan hunting system secara  berkala  dan  membangun  kemitraan  antara  Unit  Reskrim  dengan Komite sekolah serta tokoh masyarakat.
Hunting system tersebut merupakan patroli keliling yang dilakukan oleh personil guna mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan secara bersama-sama yang dilakukan oleh anak ataupun pelajar. Sesuai dengan tugas dan fungsi kepolisian yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban demi kepentingan umum. Tugas ini dilakukan dengan secara rutin melakukan patroli  keamanan  di  setiap  area  yang  dianggap  rawan  kejahatan  terutama  pertikaian  antar sekolah.  Strategi hunting  system tersebut  sangat  mempengaruhi  penanggulangan  kejahatan yang  dilakukan  oleh  Unit  Reskrim  khususnya  terhadap  tindak  pidana  kekerasan  secara bersama-sama, dimana kepolisian memiliki peran sebagai kontrol sosial harus bertindak dan bergerak cepat dalam menangani tawuran antar pelajar sebelum menimbulkan kerugian besar baik materil maupun formal.
Pada  saat  melakukan  patroli  keliling  tersebut,  aparat  kepolisian  tidak  hanya  sebagai pihak yang menghentikan adanya tawuran atau kekerasan secara bersama-sama, tetapi aparat kepolisian juga harus bertindak sebagai penegak keadilan dan penegak hukum terhadap para pelaku yang tertangkap. Hal tersebut mengacu pada Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945  yang  menyatakan  bahwa  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  sebagai  alat  Negara yang  menjaga  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat  bertugas  melindungi,  mengayomi,
melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.
Selanjutnya,  terkait  strategi  non  hukum  adalah  dalam  penanggulangan  tindak  pidana kekerasan secara bersama-sama, Unit Reskrim Polsek Pauh membuat Kring Quick Response Unit Reskrim Polsek Pauh untuk peningkatan pelayanan publik oleh Polri kepada masyarakat dalam bentuk, dengan cara merespons secara cepat dan tanggap terhadap setiap permasalahan yang  terjadi  dalam  masyarakat  serta  meminimalisasi  keluhan  masyarakat  terhadap  Polri. Program Quick  Response merupakan  strategi  pelayanan  Unit  Reskrim  Polsek  Pauh  dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat di wilayah hukum Polsek Pauh.
Quick  Response dibantu  dengan  mengoperasionalkan call  center 112,  mengaktifkan kontak  person  langsung  dari  kontak  ( hotline )  antara  masyarakat  dan  kepolisian  dengan menyediakan  nomor  handphone  dan  telepon  kantor  dan  nomor WhatsApp yang  dengan mudah  dihubungi.  Sehingga  masyarakat  dapat  memanfaatkannya  bila  melihat  atau mengalami gangguan masalah keamanan khususnya tindak pidana kekerasan secara bersama- sama  yang  dilakukan  oleh  anak.  Setelah  menerima  laporan  melalui  telepon,  melalui Short Message  Service (SMS)  atau WhatsApp ,  personil  kepolisian  berupaya  langsung  menuju  ke TKP.
Selanjutnya,  personil  Unit  Reskrim  Polsek  Pauh  juga  melakukan  pendekatan  dengan masyarakat  serta  pihak  sekolah  dalam  penanggulangan  tindak  pidana  kekerasan  secara besama-sama  yang  dilakukan  oleh  anak.  Hal  ini  diharapkan  partisipasi  pihak  terkait  dalam menimalisir teradinya tindak pidana kekerasan oleh anak. Sebagai salah satu kasus, terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak sebagaimana pada berkas perkara nomor nomor  BP/01/V/2023/Reskrim,  penyidik  melakukan  penindakan,  mengingat  perbuatan  anak pelaku  telah  menimbulkan  korban.  Dalam  melakukan  penegakan  hukum  terhadap  pelaku, maka penyidik melaksanakan strategi dengan penyelesaian perkara dengan mengundang para pihak  yang  terkait  dengan  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak  pada  saat  proses penyidikan,  namun  tidak  mengesampingkan  upaya  penyelesaian  perkara  berdasarkan keadilan  restoratif  guna  meminimalisir  timbulnya  dendam  oleh  para  pihak  yang  dapat berujung dengan balas dendam antar kelompok.
Terkait  tindak  pidana  kekerasan  yang  dilakukan  oleh  anak  sebagaimana  pada  berkas perkara  Nomor  BP/01/V/2023/Reskrim  terdapat  ancaman  pidana  maksimal  5  (lima)  tahun penjara,  sehingga  penyidik  Unit  Reskrim  Polsek  Pauh  telah  melakukan  upaya  penyelesaian perkara  berdasarkan restorative  justice guna  mewujudkan  prinsip  kepentingan  yang  terbaik bagi  anak  ( the  best  interest  of  the  child ).  Penyidik  dalam  melakukan  penanggulangan kejahatan  memperhatikan    ketentuan  yang  terkait  dengan  masalah  perlindungan  anak  yang terdapat  dalam  Undang-undang  Perlindungan  Anak,  dengan  memperhatikan  aspek-aspek kenyamanan bagi pelaku anak, diharapkan dapat terciptanya suatu peradilan yang berkarakter restorative  justice dan  jika  dimungkinkan  dapat  dipilih    suatu  upaya  di  luar  pengadilan (diversi).  Karena  strategi  penanggulangan  kejahatan  yang  dilakukan  oleh  anak  secara  tepat sesungguhnya  dapat  berdampak  positif  bagi  si  anak  supaya  tidak  berkembang  menjadi residivis atau pengulangan tindak pidana. Di samping itu tidak kalah pentingnya usaha untuk memperkecil,  bahkan  meniadakan  faktor-faktor  yang  membuat  anak  anak  terjerumus  ke dalam perbuatan-perbuatan delinquen .
Namun, dalam perkara ini pihak korban tidak menerima perdamaian tersebut, keluarga korban  tetap  ingin  melanjutkan  perkara  tersebut  ke  meja  pengadilan.  Sehingga  penyidik
melanjutkan proses penyidikan terhadap pelaku anak berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor  SP.Sidik/05/  IV/  2023/  Reskrim  tertanggal  27  April  2023.  Kedudukan  anak  dalam proses  penyidikan  terdapat  nuansa  yang  menimbulkan  hak-hak  anak  secara  khusus  yang dapat  mengesampingkan  upaya  paksa  dan  tindakan  paksa  dari  proses  penyidikan.  Kontak awal  antara  anak  dan  polisi  harus  dihindarkan  dalam  suasana  kekerasan  fisik  dan  psikis sehingga dalam proses penyidikan terdapat hak-hak anak.
Dalam melakukan penahanan terhadap anak, penyidik juga memperhatikan kepentingan yang  menyangkut  pertumbuhan  dan  perkembangan  anak  baik  fisik,  mental,  maupun  sosial anak  serta  mempertimbangkan  kepentingan  masyarakat  misalnya  dengan  ditahannya  anak akan membuat masyarakat aman dan tenteram. Dalam perkara ini terhadap pelaku anak telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan pertimbangan agar pelaku tidak melarikan diri dan mengulangi perbuatannya kembali pada waktu yang akan datang. Menurut bapak Jailani selaku  penyidik  Unit  Reskrim  Polsek  Pauh,  syarat  penahanan  anak  didasarkan  atas pertimbangan  kepentingan  anak  dan  kepentingan  masyarakat,  yang  harus  dinyatakan  secara tegas dalam surat perintah penahanan. Jangka waktu penahanan anak lebih singkat daripada penahanan orang dewasa. Jangka waktu penahan untuk kepentingan penyidikan, paling lama adalah 7 (tujuh) hari, untuk kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang paling lama 8 (delapan) hari sebagaimana yang diatur dalam Pasal 33 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Disisi  lain  dalam  melakukan  penyidikan  anak,  penyidik  Unit  Reksrim  Polsek  Pauh telah  meminta  pertimbangan  atau  saran  dari  pembimbing  kemasyarakatan  atau  kepada  ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial dan tenaga ahli lainnya yang ada di Kota Padang. Maka dalam menangani perkara ini penyidik berkoordinasi dengan Pekerja Sosial Kabupaten Pesisir Selatan dan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak  (P2TP2A)  Dinas  Sosial  Kota  Padang  serta  penasehat  hukum  untuk  mendampingi pelaku  anak  dalam  penanganan  perkara  tindak  pidana  kekerasan  yang  dilakukan  oleh  anak. Dalam  perkara  ini  penyidik  juga  telah  meminta  penelitian  kemasyarakatan  untuk  sidang Pengadilan  Anak  yang  dimaksudkan  untuk  mengungkapkan  dan  menemukan  data  dan informasi secara objektif tentang latar belakang dan perkembangan pelaku anak dari berbagai aspek sosiologis, psikologis, ekonomis dan sebagainya.  Dengan terungkapnya latar belakang dan  perkembangan  pelaku  anak  maka  akan  lebih  mudah  mengemukakan  rekomendasi  yang akurat  guna  menjadi  tujuan  dari  penelitian  kemasyarakatan  tersebut.  Adapun  rekomendasi yang  akurat  didukung  oleh  data  dan  informasi  yang  valid  dan  relevan  diharapkan  dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk pelaksanaan sidang sebagaimana diatur dalam Undang- undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak.  Berpijak  pada  teori dalam  sistem  peradilan  pidana  yang  diperkenalkan  oleh  Frank  Remington,  dengan memperkenalkan  gagasan  mengenai  rekayasa  administrasi  peradilan  pidana  melalui pendekatan sistem. Gagasan ini kemudian diletakkan pada mekanisme administrasi peradilan pidana dan diberi nama criminal justice system .
Sistem  peradilan  pidana  sebagai  pendekatan  sistem  terhadap  mekanisme  administrasi peradilan,  dan  peradilan  pidana  sebagai  suatu  sistem  merupakan  hasil  interaksi  antara peraturan  perundang-undangan,  praktik  administrasi  dan  sikap  atau  tingkah  laku  sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara  rasional  dan  dengan  cara  efesien  untuk  memberikan  hasil  tertentu  dengan  segala
keterbatasannya.  Kaitannya  dengan  strategi  penanggulangan  tindak  pidana  kekerasan  yang dilakukan  oleh  anak  terhadap  orang  atau  barang  secara  bersama-sama  oleh  Unit  Reskrim Polsek Pauh, penyidik melakukan penanggulangan terhadap pelaku yang terbukti melakukan perbuatan  kekerasan  dengan  mengupayakan restoratif  justice melalui  diversi  terhadap perkara  tersebut,  yang  merupakan  mekanisme  penyelesaian  perkara  anak  berdasarkan  pada Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Diversi  dalam  sistem  peradilan  pidana  anak  merupakan  upaya  yang  dilakukan  oleh aparat  penegak  hukum  untuk  mengalihkan  kasus  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak  dari mekanisme formal ke mekanisme yang informal  dan menemukan bentuk penyelesaian yang win  win  solution .  Mekanisme  peradilan  ini  akan  meberikan  stigma  terhadap  pelaku  atas tindakan  yang  dilakukannya,  sehingga  lebih  baik  untuk  menghindarkan  pelaku  dari  sistem peradilan  pidana  konvensional  ke  mekanisme  penyelesaian  di  luar  sistem  peradilan  pidana. Pertimbangan  dilakukannya  diversi  didasarkan  pada  alasan  untuk  memberikan  keadilan kepada  pelaku  yang  telah  terlanjur  melakukan  tindak  pidana  serta  memberikan  kesempatan pada pelaku untuk memperbaiki dirinya.
Namun demikian upaya tersebut tidak berhasil dilakukan, sehingga berdasarkan aturan dalam  sistem  peradilan  pidana  anak,  maka  penyidik  melaksanakan  penyidikan  terhadap pelaku anak guna menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah dilanggar oleh pelaku anak.  Penyidik  dalam melaksanakan penyidikan tersebut  mengacu pada sistem peradilan  pidana  anak  yang  terdiri  atas  komponen  atau  subsistem,  yaitu  penyidikan  oleh kepolisian;  penuntutan  yang  dilakukan  oleh  penuntut  umum;  pemeriksaan  di  sidang Pengadilan  serta  petugas  kemasyarakatan  yang  terdiri  atas  pembimbing  kemasyarakatan, pekerja  sosial  profesional,  tenaga  kesejahteraan  sosial  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Dalam  penanggulangan  tindak  pidana  kekerasan  secara  bersama-sama,  Unit  Reskrim Polsek Pauh telah melibatkan pihak-pihak yang terlibat  dalam proses peradilan pidana anak yakni  Penyidik,  Penuntut  Umum,  Hakim, Pembimbing  Kemasyarakatan  dan  Pekerja  Sosial. Hal ini dibuktikan dengan adanya koordinasi antara penyidik dengan Jaksa Penuntut Umum dalam  penyidikan,  koordinasi  dengan  Ketua  Pengadilan  Negeri  dalam  penyitaaan  serta meminta penelitian kemasyarakatan terkait pelaku anak kepada Pembimbing Kemasyarakatan yang  merupakan  pejabat  fungsional  penegak  hukum  yang  melaksanakan  penelitian kemsyarakatan,  pembimbingan,  pengawasan,  pendampingan  terhadap  anak  di  dalam  dan  di luar proses peradilan pidana.
Di lain sisi, penghukuman bagi anak sebagai pelaku tindak pidana dapat meninggalkan permasalahan  tersendiri  yang  tidak  terselesaikan  meskipun  pelaku  telah  dihukum.  Melihat prinsip-prinsip  tentang  perlindungan  anak  terutama  prinsip  mengutamakan  kepentingan terbaik  bagi  anak,  maka  dalam  melaksanakan  penegakan  hukum  terhadap  pelaku,  penyidik Unit  Reskrim  Polsek  Pauh  dalam  proses  penyidikan  bertindak  mengacu  pada  ketentuan sistem  peradilan  pidana  anak  dengan  menghindari  timbulnya  trauma  bagi  anak  yang menjalani proses peradilan pidana.
Meskipun pelaku anak yang telah melalui proses penegakan hukum rentan mengalami trauma  dan  dapat  menjadikan  anak  lebih  nakal  lagi,  karena  adanya  ketidakpuasan  terhadap perlakuan yang diterimanya pada saat proses penegakan hukum, yang mengakibatkan adanya dendam  dalam  diri  anak  baik  terhadap  aparat  penegak  hukum  maupun  pada  masyarakat.
Sehingga  setelah  pelaku  anak  tersebut  selesai  menjalani  masa  pidananya,  anak  tersebut mengulangi  perbuatannya  kembali.  Akan  tetapi  hukum  harus  tetap  diterapkan  terhadap pelaku  dengan  memberikan  pertimbangan-pertimbangan  terkait  keadaan  pelaku.  Atas  hal tersebut,  maka  penyidik  Unit  Reskrim  Polsek  Pauh  dalam  menanggulangi  tindak  pidana kekerasan oleh anak, penyidik sangat berhati-hati dalam setiap tindakan yang dilakukan pada penanggulangan kejahatan tersebut  dengan mengacu pada Undang-undang Sistem  Peradilan Pidana Anak.
Selanjutnya,  berdasarkan  teori  penanggulangan  kejahatan  yang  diketengahkan  oleh Barda Nawawi Arief, yang mengatakan bahwa penanggulangan kejahatan adalah upaya yang dilakukan  oleh  setiap  orang  maupun  lembaga  pemerintahan  ataupun  swasta  yang  bertujuan mengusahakan  pengamanan,  penguasaan  dan  kesejahteraan  hidup  sesuai  dengan  hak-hak asasi  manusia  yang  ada.  Kejahatan  merupakan  gejala  sosial  yang  senantiasa  dihadapi  oleh setiap  masyarakat  yang  dirasakan  sangat  meresahkan,  disamping  itu  juga  menganggu ketertiban dan ketentraman. Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan sambil terus mencari cara tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut.
Strategi  penanggulangan  tindak  pidana  kekerasan  yang  dilakukan  oleh  anak  terhadap orang  atau  barang  secara  bersama-sama  oleh  Unit  Reskrim  Polsek  Pauh  merupakan  tujuan untuk  mencapai  keamanan  dan  kesejahteraan  masyarakat.  Khusus  terkait  tindak  pidana kekerasan yang dilakukan anak sebagaimana pada berkas perkara nomor BP/01/V/2023/Reskrim,  penyidik  menggunakan  upaya  represif  dengan  menggunakan  upaya penal.
Penanggulangan  dengan  upaya  represif  untuk  menindak  pelaku  sesuai  dengan perbuatannya  serta  memperbaikinya  kembali  agar  mereka  sadar  bahwa  perbuatan  yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulanginya  dan  orang  lain  juga  tidak  akan  melakukannya  mengingat  sanksi  yang ditanggungnya  sangat  berat.  Sehingga  dengan  adanya  perbuatan  pelaku  anak  yang  telah melakukan kekerasan secara bersama-sama mengakibatkan luka pada korban, maka penyidik menerapkan hukum kepada pelaku.
Namun  dalam  kasus  ini,  penyidik  melakukan  penindakan  guna  mencegah  terjadinya pengulangan  kekerasan  yang  dilakukan  oleh  anak  tersebut,  dengan  cara  melakukan  proses penegakan  hukum  terhadap  pelaku  anak  mengacu  pada  Undang-undang  Sistem  Peradilan Pidana  Anak,  dimana  aturan  tersebut  mengedepankan  kepentingan  anak  dan  tidak mengesampingkan  keadaan  pelaku  anak  pada  saat  melakukan  tindak  pidana. Penanggulangan  kejahatan  dengan  menggunakan  hukum  pidana  tersebut  dilakukan  guna memberikan  pengajaran,  pembinaan  serta  didikan  dari  orang  tua  dan  juga  peran  serta masyarakat agar pelaku anak tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  strategi  penanggulangan  tindak  pidana  kekerasan  yang dilakukan  oleh  anak  terhadap  orang  atau  barang  secara  bersama-sama  oleh  Unit  Reskrim Polsek  Pauh  terdiri  atas  strategi  hukum  dan  strategi  non  hukum.  Strategi  hukum  meliputi mengadakan hunting  system .  Adapun  strategi  non  hukum  meliputi  membangun  pendekatan atau kemitraan dengan komite sekolah serta tokoh masyarakat dengan membuat Kring Quick Response Unit  Reskim  Polsek  Pauh.  Terhadap  perkara  dalam  proses  penyidikan mengedepankan  prinsip  restoratif  guna  meminimalisir  timbulnya  dendam  oleh  para  pihak

## yang dapat berujung dengan balas dendam antar kelompok.

## Hambatan  Unit  Reskrim  Polsek  Pauh  Dalam  Penanggulangan  Tindak  Pidana Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang Secara Bersama-Sama Yang Dilakukan Oleh Anak
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  bapak  Jailani  sebagai  penyidik  pada  Unit Reskrim Polsek Pauh, terhadap penanggulangan tindak pidana kekerasan terhadap orang atau barang  secara  bersama-sama  yang  dilakukan  oleh  anak  tidak  mengalami  hambatan  yang berarti  dimana  selama  dalam  proses  penyidikan  pelaku  anak  menyadari  kesalahannya, demikian  juga  dengan  para  saksi  yang  memberikan  keterangan  sesuai  dengan  fakta-fakta yang ditemukan oleh penyidik, sehingga  penyidikan dapat  berjalan sesuai  dengan ketentuan dalam  KUHAP  maupun  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan Pidana Anak.
Namun  demikian  secara  khusus  terdapat  hambatan  dalam  penanganan  perkara  anak oleh Unit Reskrim Polsek Pauh yang meliputi pada strategi Hunting system , saat melakukan patroli  pelaku  telah  bepindah  tempat  sehingga  pelaku  tidak  dapat  diamankan  oleh  pihak kepolisian.  Pada  pelaksanaan  hunting  system  ini  penyidik  juga  terkendala  terkait  minimnya personil  yang  berpakaian  preman  yang  mana  tidak  seimbang  dengan  luas  wilayah  hukum Polsek Pauh dan tindak pidana lain yang terjadi. Akibat minimnya personil tersebut, strategi hunting system tidak dapat terlaksana secara optimal, sehingga tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak secara bersama-sama masih terjadi di wilayah Kecamatan Pauh.
Selanjutnya terkait strategi pendekatan dengan masyarakat serta pihak sekolah, personil Unit  Reskrim  Polsek  Pauh  juga  terkendala  terkait  kurangnya  kolaborasi  atau  kerja  sama dengan pihak-pihak terkait. Tingkat rendahnya kesadaran warga untuk melaporkan peristiwa pengeroyokan  atau  tawuran  pelajar,  sehingga  anggota  Unit  Reskrim  Polsek  Pauh  terlambat datang  ke  TKP.  Selain  itu  hambatan  penanggulangan  terletak  pada  peristiwa  yang  terdapat adanya penolakan perdamaian, sehingga penyelesaian perkara harus ke Pengadilan dan justru akan  menjadi  persoalan  baru  atau  menjadikan  dendam  pada  generasi  selanjutnya.  Hal  ini bertolak belakang dengan penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak berdasarkan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dimana dalam aturan tersebut, penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak wajib mengedepankan diversi.
Sehingga  hal  tersebut  menjadi  kendala  dalam  upaya  penanggulangan  kekerasan  yang dilakukan  oleh  anak,  upaya  untuk  melakukan  penanggulangan  kejahatan  tersebut  lebih  baik jika  diselesaikan  dengan  upaya  non  penal  melalui restoratif  justice .  Mengingat  masa  depan anak  masih  panjang  dan  dampak  bagi  anak  yang  melalui  proses  peradilan  pidana  dapat membuat  anak  mengalami  trauma  bahkan  kenakalan  anak  lebih  meningkat  setelah  melalui proses peradilan pidana terkait tindak pidana yang dilakukannya.
Selanjutnya,  adanya  budaya  menguasai  wilayah  tongkrongan  untuk  menjadi  tempat kekuasaan  mereka.  Dengan  adanya  budaya  tersebut,  dapat  memicu  terjadinya  kejahatan khususnya  tawuran  yang  berujung  pada  tindak  pidana  kekerasan  secara  bersama-sama, karena merasa tidak terima dengan pihak lawan yang lebih menguasasi wilayah tongkrongan tersebut.
Hal  ini  sesuai  dengan  teori sub-culture Albert  K.  Cohen  yang  membahas  dan menjelaskan  bentuk  kenakalan  remaja  serta  perkembangan  berbagai  tipe  gang.    Konklusi
dasarnya menyebutkan bahwa perilaku delinkuen di kalangan remaja, usia muda masyarakat kelas  bawah,  merupakan  cermin  ketidakpuasan  terhadap  norma  dan  nilai  kelompok  kelas menengah yang mendominasi kultur. Karena itu sumber utama kemunculan kejahatan remaja ialah subkultur delinkuen dalam konteks yang lebih luas dari kehidupan masyarakat.
Menurut teori subkultur ini, sumber juvenile delinquency ialah sifat-sifat suatu struktur sosial dengan pola buadaya (subkultur) yang khas dari lingkungan familial serta tetangga dan masyarakat  yang  didiami  oleh  para  remaja  delinkuen  tersebut. Juvenile  delinquency atau kenakalan  remaja  adalah  perilaku  jahat  atau  kenakalan  anak-anak  muda,  merupakan  gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang.
Terkait  penanggulangan  tindak  pidana  kekerasan  yang  dilakukan  oleh  anak  terhadap orang  atau  barang  secara  bersama-sama  oleh  Unit  Reskrim  Polsek  Pauh  dalam,  penyidik terkendala karena adanya perilaku menyimpang dari anak yang disebabkan oleh pengabaian sosial.  Hal  tersebut  memicu  terjadinya  tindak  pidana  dalam  hal  ini  adalah  tindak  pidana kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang.
Dalam  perkara  ini  pelaku  anak  telah  mengalami  pengabaian  sosial  serta  disorganisasi familial  karena  kedua  orangtuanya  telah  bercerai,  seharusnya  lingkungan  dimana  anak tumbuh  dan  sesungguhnya  ikut  bertanggungjawab  dalam  upaya  menanggulangi  kenakalan anak. Hal  demikian salah satu  penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan yang dilakukan anak,  sehingga  penanggulangan  terhadap  tindak  pidana  kekerasan  yang  dilakukan  anak menjadi terhambat karena personil tidak dapat melakukan pendekatan dengan kedua orangtua anak.
Tidak adanya keharmonisan dalam keluarga mengakibatkan anak mencari kenyamanan di  luar  rumah  tanpa  dikendalikan  orangtua.  Perlu  dipahami  bersama  bahwa  keluarga  secara umum  dibagi  menjadi  dua,  yaitu  keluarga  yang  utuh  dan  tidak  utuh  (broken).  Perlu  juga diketahui  bahwa  keluarga broken bukan  hanya  keluarga  yang  kedua  orangtuanya  bercerai, tetapi keluarga yang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan fisik, ekonomi, psikologis, dan sosial. Tumbuh dalam keluarga yang tidak utuh sering membuat orang-orang mengalami perubahan, gangguan, atau masalah-masalah terkait perilaku. Orang menjadi lebih tertutup,  tidak  mudah  percaya  dengan  orang  lain,  mudah  cemas,  menyalahkan  diri  sendiri, tidak stabil secara emosi, murung dan sedih yang berkepanjangan.
Sebagai  orang-orang  yang  tumbuh  dalam  keluarga  yang  tidak  harmonis,  anak  banyak mengalami gejolak emosi sebagai akibat peran fungsional keluarga yang tidak optimal. Tidak adanya  peran  fungsional  keluarga  dalam  kehidupan  sehari-hari  membuat  mereka  dari keluarga  yang  tidak  utuh,  cenderung  tertutup  dan  tidak  mudah  percaya  dengan  orang  lain karena  mereka  sering  merasa  kecewa  dan  sering  merasa  tidak  stabil  secara  emosi. Ketidakstabilan emosi tersebut karena keadaan keluarga yang tidak hangat, orangtua bercerai dan  tekanan  atau  pengabaian  orangtua  terhadap  mereka.  Tidak  optimalnya  peran  orang  tua terhadap pertumbuhan anak sebagiannya menyebabkan mereka bebas dan tidak terurus.
Hal  ini  sesuai  dengan  fakta  yang  ada  dalam  proses  penyidikan,  dimana  pelaku  anak tidak tinggal dengan kedua orangtuanya, akan tetapi tinggal bersama neneknya, karena kedua orangtuanya  telah  bercerai  dan  mempunyai  pasangan  masing-masing.  Hal  tersebut  juga mengacu  pada  tanggapan  orangtua  pelaku  anak  pada  Penelitian  Kemasyarakatan  (Lintas) yang  dialksanakan  berdasarkan  Surat  Permintaan    dari  Kepolisian  Sektor  Pauh  Nomor  :
B/59/IV/2023/Reskrim  tertanggal  3  Mei  2023,  dimana  berdasarkan  hasil  penelitian didapatkan  fakta  bahwa  hubungan  sosial  antara  pelaku  anak  dengan  orangtuanya  berjalan kurang baik karena orang tua pelaku anak tekah bercerai  cukup lama, keadaan ini membuat perhatian terhadap anak tidak optimal.
Dikemukakan juga oleh Barda Nawawi Arief, pidana penjara dapat memberikan stigma yang akan terbawa terus walaupun yang bersangkutan tidak melakukan kejahatan lagi. Akibat penerapan  stigma  bagi  anak  akan  membuat  mereka  sulit  untuk  kembali  menjadi  anak  baik, penjatuhan  pidana  terhadap  anak  cenderung  merugikan  perkembangan  jiwa  anak  di  masa mendatang.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  hambatan  Unit  Reskrim  Polsek  Pauh  dalam penanggulangan  tindak  pidana  kekerasan  terhadap  orang  atau  barang  secara  bersama-sama terdiri atas hambatan yuridis dan non yuridis. Hambatan yuridis meliputi penyidik terlambat datang  ke  tempat  kejadian  perkara  sehingga  pelaku  berpindah  tempat  pada  saat  dilakukan hunting  system, minimnya  personil  yang  berpakaian  preman.  Adapun  hambatan  non  yuridis meliputi  kurangnya  kerja  sama  dengan  komite  sekolah  serta  tokoh  masyarakat,  rendahnya kesadaran  warga  untuk  melaporkan  peristiwa  pengroyokan  atau  tawuran  pelajar.  Selain  itu hambatan  penanggulangan  terletak  pada  peristiwa  yang  terdapat  adanya  penolakan perdamaian,  sehingga  penyelesaian  perkara  harus  ke  Pengadilan  dan  justru  akan  menjadi persoalan baru atau menjadikan dendam pada generasi selanjutnya.

## KESIMPULAN
Strategi  penanggulangan  tindak  pidana  kekerasan  yang  dilakukan  oleh  anak  terhadap orang  atau  barang  secara  bersama-sama  oleh  Unit  Reskrim  Polsek  Pauh  terdiri  atas  strategi hukum dan strategi non hukum. Strategi hukum meliputi mengadakan hunting systemI secara berkala. Adapun strategi non hukum meliputi membangun kemitraan dengan komite sekolah serta  tokoh  masyarakat  dengan  membuat Kring  Quick  Response Unit  Reskim  Polsek  Pauh. Terhadap  perkara  dalam  proses  penyidikan  mengedepankan  prinsip  restoratif  guna meminimalisir timbulnya dendam oleh para pihak yang dapat berujung dengan balas dendam antar kelompok.
Hambatan  Unit  Reskrim  Polsek  Pauh  dalam  penanggulangan  tindak  pidana  kekerasan terhadap  orang  atau  barang  secara  bersama-sama  terdiri  atas  hambatan  yuridis  dan  non yuridis.  Hambatan  yuridis  meliputi  penyidik  terlambat  datang  ke  tempat  kejadian  perkara sehingga  pelaku  berpindah  tempat  pada  saat  dilakukan hunting  system ,  minimnya  personil yang  berpakaian  preman.  Adapun  hambatan  non  yuridis  meliputi  kurangnya  kerja  sama dengan  komite  sekolah  serta  tokoh  masyarakat,  rendahnya  kesadaran  warga  untuk melaporkan  peristiwa  pengroyokan  atau  tawuran  pelajar.  Selain  itu  hambatan penanggulangan  terletak  pada  peristiwa  yang  terdapat  adanya  penolakan  perdamaian, sehingga  penyelesaian  perkara  harus  ke  Pengadilan  dan  justru  akan  menjadi  persoalan  baru atau menjadikan dendam pada generasi selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulrahman Assegaf, Pendidikan Tanpa Kekerasan, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2004. Barda  Nawawi  Arief, Masalah  Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan  Hukum  Pidana  dalam Penanggulangan Kejahatan , Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014
Bunadi Hidayat, Pemidanaan Anak Dibawah Umur, PT. Alumni, Bandung, 2010 Fitri  Wahyuni,  Dasar-Dasar  Hukum  Pidana  Di  Indonesia,  PT  Nusantara  Persada  Utama,
Tangerang Selatan, 2017.
Hartono, Penyidikan  dan  Penegakan  Hukum  Pidana  Melalui  Pendekatan  hukum  Progresif , Sinar Grafika, Jakarta, 2010
Kartini Kartono, Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014
Muhammad  Daffa  Rizqi  Eko  Putra,  “Hubungan  Proses  Perkembangan  Psikologis  Remaja Dengan Tawuran Antar Remaja”, Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik , Volume 3, ISSN 2655-8823
Muhammad Yogie Adha, Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Anak  Diwilayah  Hukum  Polres  Kota  Yogyakarta, Tesis,  Program  Magister  Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2020.
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.