• Patricia Rinwigati Waagstein
Pivatisasi Jasa  Militer dalam Konflik Bersenjata : Status  Hukum dan Pertanggungjawaban dalam  Hukum lntemasional
• Adam Soroinda Nasution
Penggunaan Cluster  Munitions Menurut  Ketentuan  Hukum Humaniter  dalam  Konflik  Bersenjata  lnternasional  antara Israel dan  Hizbullah pada Tahun 2006
• Rudhi A viantara
Analisis  Pelanggaran  Hukum  Humaniter  pada  Penyerbuan
Desa  My  Lai  dalam  Perang Vietnam
• Sanjaya Arya/
Causes of Recruitment of Child  Soldiers in Nepal : An Analysis from Child  Rights  NGO Perspectives
• Rully Sandra
Bantuan Kemanusiaan dalam Hukum Humaniter lntemasional
• Terjemahan  Konvensi  tentang  Munisi-munisi  Cluster (Convention  on Cluster Munitions) tahun 2008
Diteroitkan oleh: PUGA T STUDI HUKUll HUllA,NITtiR DAN HAM Ir.Isl PAKULTAS HUKUll U,.N&RSfl'AS l'RISAKTJ

## JURNAL  HUKUM  HUMANITER

## Diterbitkan  oleh  Pusat Studi  Hukum Humaniter dan HAM (terAs) Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta
Penanggung-jawab: Rektor Universitas  Trisakti Prof.  Dr.  Thoby Mutis
Dewan  Redaksi  Kehormatan: Prof.  KGPH.  Haryomataram,  S.H. Prof Timothy L.  H.  McCormack Prof.  Dr.  Andi Hamzah,  S.H. Michael Cottier,  LL. M. Brigjen.  TNI (Purn) PL T. Sihombing,  S.H., LL.M. Kol.  Chk.  Natsri Anshari,  S. H.,  LL.M. Rudi M.  Rizki,  S. H.,  LL.M.
Pemimpin  Redaksl  : Arlina Permanasari,  S.H.,  M.H.
Anggota Redaksl : Andrey Sujatmoko,  S. H.,  M. H. Aji  Wibowo,  S.H., M.H. Kushartoyo  Budisantosa,  S. H.,  M.H. Amalia Zuhra,  S.H.,  LL.M Jun Justinar,  S. H.,  M.H.
Sekretariat : Ade A/fay Alfinur, S.Sos. Supriyadi,  S.E.
Alamat  Redaksi  : Pusat Studi Hukum Humaniter dan  HAM  (terAs)  FH-USAKTI JI.  Kyai Tapa  No. 1 Gedung H  Lt. 5 Kampus A Grogol Jakarta 1 1440 Tlp./Faks . :  (021) 563-7747 E-mail  :  alfay_2002@yahoo.com
Jurnal Hukum Humaniter terbit setiap enam  bulan pada bulan April dan Oktober

## EDITORIAL
Segala  puji  dan  ungkapan  rasa  syukur  kami  panjatkan  ke  hadirat  Allah Ta'ala sehingga atas perkenanNYA jualah maka JURNAL HUKUM HUMANITER ini dapat kembali  hadir di  tangan  para pembaca.

## Pembaca yang budiman,
Edisi ini mengetengahkan tulisan mengenai masalah yang sedang menjadi tren  dalam  sengketa  bersenjata  antar  negara,  yaitu  adanya  privatisasi jasa­ jasa mi liter di mana dalam artikel di edisi ini secara khusus membahas  mengenai status  hukum  dan  pertanggung-jawabannya  menurut  Hukum  Humaniter.  Di samping  itu,  diketengahkan pula analisis mengenai penggunaan  munisi  clus­ ter;  suatu  alat berperang  yang  bersifat membabi-buta (indiscriminate) yang akhir-akhir ini sering digunakan sebagai sarana berperang. Khusus dalam edisi ini  dipaparkan  mengenai  penggunaan  munisi  cluster  oleh  Israel  pada  tahun 2006.  Sementara,  berkaitan  dengan  cara  atau  metode  berperang,  disajikan suatu  studi  kasus  mengenai  pelanggaran  H u ku m  H u man iter  dalam penyerangan di desa My Lai  yang  dilakukan  oleh pasukan Amerika Serikat di Vietnam  pada tahun  1968, yang  merupakan  kasus pokok dalam mempelajari adanya  pelanggaran-pelanggaran  Hukum  Humaniter  yang  dilakukan  oleh Angkatan  Bersenjata.  Topik  lain  dalam  edisi  ini  masih  menyoroti  tentang penggunaan  tentara  anak,  khususnya  yang  ditinjau  dari  persepektif  NGO; yang  akan  melengkapi  artikel-artikel  sejenis  pada  edisi  yang  lalu.  Akhirnya, melengkapi topik artikel  dalam  edisi  ini,  disampaikan  pula analisis  mengenai bantuan kemanusiaan yang dilakukan pada waktu terjadi sengketa bersenjata.
Adapun  mengenai isi "Kolom'� dikemukakan terjemahan dari Convention on Cluster Munitions, 2008 yang melengkapi artikel terkait sehingga pembaca dapat  memperoleh  gambaran  yang  lengkap  mengenai  senjata  baru  yang penggunaannya juga menjadi tren dewasa ini; di samping juga untuk meminta perhatian  dan  kesadaran  dari  berbagai  kalangan  akan  sifat  munisi  cluster yang  dapat  menimbulkan  Iuka-Iuka  serius  dan  bersifat  membabi-buta.
Akhirnya,  Redaksi  berharap  bahwa  semua  lapisan  masyarakat  yang menaruh perhatian terhadap perkembangan Hukum  Humaniter dalam segala aspeknya,  dapat  berpartisipasi  memberikan  pandangan  dan  analisis  mereka guna  memperkaya  wawasan  mengenai  Hukum  Humaniter.  Demikian  pula, segala kritik dan saran konstruktif dari pembaca akan sangat dinantikan demi perbaikan penerbitan JURNAL HUKUM  HUMANITER di masa-masa yang akan datang.
Selamat membaca.

## Redaksl

## DAFTAR ISI
ARTIKEL him

## 1 . Patricia  Rinwigati Waagstein
Privatisasi Jasa  Militer dalam  Konflik Bersenjata: Status Hukum dan Pertanggungjawaban dalam  Hukum  Inter- nasional  ........................... . . ............ . .............................. . ....  1038

## 2. Adam  Soroinda  Nasution
Penggunaan Cluster Munitions Menurut Ketentuan Hukum Humaniter dalam Konflik Bersenjata Internasional antara Israel dan  Hizbullah pada  Tahun 2006 ..............................  1067
3. Rudhi Aviantara
Analisis Pelanggaran Hukum  Humaniter pada Penyerbuan
Desa  My Lai dalam Perang  Vietnam  . .. . .. .. ... .. . . . . .. . . .. . .. . .. . .. .  1090
4. Sanjaya Arya!
Causes  of Recruitment of Child  Soldiers in Nepal: An Analysis from  Child  Rights  NGO  Perspectives  . .. .. . . . .. .. .. .. ..  1 1 19
5. Rully Sandra
Bantuan Kemanusiaan dalam  Hukum  Humaniter Inter- nasional ........ . ... . .. . .. . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . ............. . ......  1 142

## KOLOM
Terjema h a n   Konven s i  tenta n g   M u n isi-m u nisi Cluster (Convention on Cluster Munitions) tahun 2008 .  . ..............  1 165
JURNAL  HUKUM  HUMANITER,  Vol. 4, No. 6

## ANALISIS  PELANGGARAN  HUKU M HUMANITER  PADA  PENYERBUAN DESA  MY LAI  DALAM  PERANG  VI ETNAM
Letkol  Laut (P)  Rudhi Aviantara1

## Abstrak
Pembantaian di desa My Lai pada 16 Maret 1968 oleh tentara Amerika telah  menewaskan  ratusan  penduduk  sipil  tidak  bersenjata  yang sebagian  besar  korbannya  terdiri  dari  wanita,  anak-anak dan laki­ laki lanj ut usia. Tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Konvesi Jenewa  1949 dan Protokol Tambahan I  1977.  Dalam kasus tersebut akan terkait dengan  prinsip tanggung jawab komando dan tanggung  jawab  pidana  perorangan  baik  bagi  komandan  yan g menyuruh melakukan pelanggaran, maupun mereka yang melakukan pelanggaran. Kasus My Lai  ini dapat dijadikan pelajaran bagi  militer manapun  termasuk  bagi  Tentara  Nasional  Indonesia  (TNI)  dalam melaksanakan Operasi  Militer U ntuk Perang (OMP) yang tidak a ka n terlepas dari  instrumen  H u kum  humaniter.

## A.  Pendahuluan

## 1. Umum
Perang Vietnam  atau  Perang Indochina Kedua  adalah  perang yang terjadi  antara  tahun 1957 sampai dengan 1975 di Vietnam. Perang  ini merupakan bagian dari  Perang  Dingin.  Dua  aliansi yang berperang adalah Republik Vietnam (Vietnam Selatan) dan Republik Demokratik Vietnam  (Vietnam  Utara).  Dalam  perang  tersebut Viet­ nam Selatan didukung  oleh  negara Amerika  Serikat,  Korea  Selatan, Thailand, Australia, Selandia Baru dan  Filipina,  sedangkan Vietnam
1 Komandan KRI Layang - 805 Satrol Armatim Surabaya dan Anggota Dewan Penasehat Harian TAN DEF ( Think and Act for National Defense). Alumni AKABRI LAUT 1993, Menempuh Pendidikan Lanjutan  Perwira  I/Artileri  1998;  Pendidikan  Lanjutan  Perwira  II/Komando  Umum  2002  dan Pendidikan  SESKOAL  2008.  Pernah  bertugas  di  KRI  Hasanuddin  333,  KRI  Samadikun  341 (1993-1999); Kadep Ops KRI Lambung Mangkurat 874 Armatim Surabaya (2000-2001); Perwira Pelaksana  (Palaksa)  KRI  Sutedi  Senaputera  878  Armatim  Surabaya  (2002-2004);  Pabanda Matla Sops Mabesal Cilangkap (2004-2005); Komandan KRI Untung Surapati 872 Satrol Armatim Surabaya  (2006); serta Komandan  KRI Rencong  622  Satkat Armatim Surabaya  (2007).
109 1 Analisis Pelanggaran Hukum Humaniter pada  Penyerbuan  Desa  My Lai Dalam Perang Vietnam

## Utara  yang  meru pakan  negara  komunis  didukung  oleh  USSR/Uni Soviet dan China .2
Tulisan  ini  akan  menganalisis  sebagian  dari  rangkaian  perang Vietnam pada studi kasus pembantaian terhadap ratusan  penduduk sipil yang tidak bersenjata, yang dilakukan oleh pasukan Amerika di sebuah desa bernama My Lai pada tanggal 16 Maret 1968. Sebagian besar  penduduk  sipil  yang  menjadi  korban  pembantaian  adalah perempuan dan laki-laki tua serta anak-anak. Pembantaian ini menjadi catatan  sejarah  kejahatan  perang  Amerika  di  Vietnam,  sehingga m e n g a ki batka n  keca m a n   d u n i a   Intern a s i on a l ,   men u ru n ka n kewibawaan  Ameri ka  da n  menurunkan  dukungan  dari  rakyat Amerika itu sendiri .  3
Instrumen  hukum  humaniter  yang  digunakan  dalam  menganalisis studi kasus pembantaian oleh pasukan Amerika, yang dipimpin oleh Letnan William Calley sebagai Komandan Peleton  lC adalah  Konvensi Jenewa  IV  1949  dan Protokol Tambahan I  1977.

## 2.  Latar  Belakang
Pada saat Perang Vietnam,  Provinsi Quang Ngai, 4 tepatnya desa Son  My5  Vietna m  Selatan, dicurigai oleh  pasukan Amerika sebagai tem pat  perl i n d un g a n   ka u m   geri lyawan  Angkata n   Bersenjata Pembebasan  Rakyat  dari  Front  Nasional  untuk  Pembebasan  Viet­ nam/FNPV ( National Front for the Liberation of South Vietnam/NLF), yang juga disebut "Viet Cong" atau "VC".  Desa Son  My oleh pasukan Amerika disebut Pinkville, karena pada peta berwarna merah jambu. Pada  serangan  tanggal  16  Maret  1968,  selain  membantai  ratusan penduduik sipil, pasukan Amerika juga menghancurkan rumah-rumah yang ada di desa Son My, tepatnya di dusun My Lai. Pasukan Amerika m e n g a n g g a p   penti n g   ba hwa  pa ra  gerilya wa n   F N PV  h a ru s dimusnahkan. Oleh sebab itu, mereka tidak mengukur berapa banyak wilayah atau lokasi strategis yang di rebut atau dikuasai sebagai suatu sasaran  operasi,  melainkan berdasarkan "jumlah mayat"  penduduk
3 4 Lihat  Peta 1.
5 Lihat Peta  2.
Analisis Pelanggaran  Hukum  Humaniter pada  Penyerbuan  Desa  My Lai  Dalam 1092 Perang Vietnam

## yang dicurigai sebagai gerilyawan  FNPV yang terbunuh.6
Tujuan  operasi  pasukan  Amerika  menyeran g   My  Lai  adalah mencari  dan  menghancurkan  musuh.  Namun  Komandan  Kompi  C yaitu Kapten Ernest Medina, dalam briefing di  malam hari menjelang penyerb u a n ,   tidak  terla l u   jelas  dalam  mem berikan  perinta h sehubungan  dengan  tindakan  apa  yang  harus dilakukan oleh  anak buahnya  apabila mereka  menemukan orang sipil di  dusun My Lai . Sebagai  contoh,  ada  seorang  prajurit  Kompi  C  yang  menanyakan kepadanya  mengenai  kemungkinan tindakan yang  harus dilakukan bila  bertemu  dengan  orang sipil khususnya wanita  dan anak-anak. Dalam menjawab pertanyaan tersebut, Kapten Medina mengarahkan agar anak buahnya bertindak dengan menggunakan aka I sehat, yakni bila penduduk sipil tersebut bersenjata dan berusaha melawan, maka d i perbol e h ka n   u ntuk  menembaknya .  H a l   tersebut  d i l a ku ka n berdasarkan informasi intelijen  pasukan Amerika,  bahwa dusun My Lai  telah  diduduki  oleh  FNPV  dan  seluruh  penduduknya  sudah mengungsi.7
Pada  pagi  hari 16 Maret 1968, satu  peleton  pasukan  Amerika yang  dipimpin  oleh  Letnan  Willian  Calley  memasuki  dusun  My  Lai, mereka  menemukan  sekelompok  penduduk yang  terdiri  dari  para perempuan, anak-anak dan laki-laki tua yang sedang melaksanakan kegiatan rutin sehari-hari. Penduduk sipil tersebut kemudian ditembaki secara membabi buta, ada sebagian penduduk dimasukkan ke dalam suatu  bunker  tempat  persembunyian,  kemudian  bunker  tersebut dilempari dengan granat,  bahkan banyak para wanita  yang diperkosa sebelu m  dibunuh.  Selama serangan, tidak ada suara tembakan atau tidak ada  perlawanan dari  pihak penduduk sipil  yang ada di  d usun My  Lai .   Jumlah  korban  tewas  dalam  serangan  di  dusun  My  Lai mencapai 500 orang.Dalam perjuangannya, para gerilyawan dari FNPV membaur dengan penduduk sipil, sehingga pasukan Amerika kesulitan membedakan gerilyawan  FNPV dan  pendudk sipil tersebut.  Pasukan Amerika merasa kesulitan  menghadapi taktik dari gerilyawan FNPV. Hal  lain  yang  melatar  belakangi  pemba ntaian  di  My  Lai  adalah ketidakmampuan pasukan Amerika untuk mengejar gerilyawan yang
1093 Analisis Pelanggaran  Hukum  Humaniter pada Penyerbuan  Desa  My Lai  Dalam  Perang Vietnam
sel a l u   lolos  dari  penyergapan  dan  timbulnya  rasa  takut  aka n penyergapan balik dari gerilyawan FNPV.  Ada kemungkinan pasukan Amerika  melampiaska n   kemarahannya  dengan  cara  melakukan pembantaian terhadap penduduk sipil yang tidak bersenjata di dusun My  Lai . Pada  awal nya,  peristiwa  pembantaian  i n i   ditutupi  oleh Angkatan Darat Amerika Serikat dan dinyatakan sebagai kemenangan menghadapi  gerilyawan  geri lyawa n  FN PV.  Satu  tah u n   setelah pembantaian di My Lai, masalah ini mencuat di media masa, sehingga menimbulkan kemarahan masyarakat Amerika. Pada tanggal 29 Maret 1 968, Ron a l d   Riden hour  seseora ng  praj u rit  d a ri  satu a n   l a i n mengetahui  pembantaian  di  M y  Lai  dan  memberitahuka n   kepada Melvin  Laird yang  menjabat sebagai sekretaris  Menteri  Pertahanan Amerika  Serikat.  Para  wartawan  mengetahui  apa  yang  terjadi, kemudian memberitakan peristiwa tersebut sebagai topik utama berita di  media massa (headlines news). Gencarnya pemberitaan peristiwa pembantaian  tersebut  di  media  masa  menimbulkan  protes  dari masyarakat  Amerika  sendiri .  Tindakan  selanjutnya  adalah  pihak Angkatan Darat Amerika Serikat melaksanakan penyelidikan terhadap tindakan prajurit Amerika  pada  perang  Vietnam tersebut.  Presiden Richard  N ixon  pada  waktu  itu  memerintahkan  untuk mempercepat penarikan kembali pasukan Amerika dari Vietnam .  Pihak  Angkatan Darat Amerika  kemudian  memeriksa 12 personel  yang  terdiri  dari perwira, tamtama dan bintara .  Hasil dari penyelidikan dan penyidikan di  Mahkamah  Militer  Amerika  menyatakan  bahwa  Letna n   William Cal ley  bersalah  dan  dihukum  seumur hidup.  Penjatuhan  hukuman ini menimbulkan prates dari para veteran perang dan menuntut untuk membebaskan  Letnan Calley.8

## 3.  Kronologis Peristiwa

## a .  Sebelum Kejadian/Data  Intelijen
Sebelum  melaksanakan  penyerbuan  ke  desa  My  Lai,  pasukan Amerika Serikat telah mendapatkan sejumlah informasi yang berasal dari sumber intelejen mereka. Keterangan-keterangan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:
Analisis  Pelanggaran  Hukum  Humaniter pada  Penyerbuan  Desa  My Lai  Dalam 1094 Perang  Vietnam
( 1 )   Pada  bulan Januari  1968,  pada Serangan Tet:9,  serangkaian sera ngan di Quang Ngai dilakukan oleh Batalyon ke-48 dari FNPV. Intelijen militer Amerika membentuk pandangan bahwa Batalyon  ke-48,  setelah  mengundurkan  diri,  berlindung  di desa Son  My.
(2) Informasi intelijen  menyatakan bahwa  Batalyon ke-48 FNPV tersebut akan menghadapi sekitar dua ratus orang gerilyawan yang telah  tersebar  di  sekitar  daerah  operasi  My  Lai  (Pink Ville) .
(3) Banyak penduduk yang menjadi simpatisan Viet Cong sudah meninggalkan My Lai.
(4)  Banyak  perwira  i ntel  Angkata n  Darat  Amerika  Serikat, termasuk Brigade 1 1  dan Divisi Amerika yang percaya bahwa musuh berada  dekat My Lai.
( 5 ) Daerah sasaran  peleton  Letda William Calley  kemungkinan akan mendapatkan perlawanan dari Batalyon Veteran musuh, pada waktu  memasuki  daerah tersebut.
(6)  Bila telah  memasuki  daerah  sasaran,  kemungkinan  m usuh sudah membaur dengan penduduk sipil .
(7) Bukit sebelah Utara  dan  Barat Laut My  Lai-410 kemungkinan merupakan markas  komando batalyon  musu h .
b .   Rencana Operasi .
Tidak  ditemukan  adanya  dokumen  tertulis  tentang  Rencana Operasi Muscatine11 yang dipimpin oleh Letko! Barker.  Kalaupun ada,
• Operasi ini disebut Serangan Tet karena waktunya bertepatan dengan malam 30 Januari - 31 Januari  1968, Tflft Nguyen  -an (Tahun  Baru  Imlek).  Serangan  itu  dimulai secara  spektakular pada perayaan Tahun Baru Imlek, dan operasi-operasi sporadik yang terkait berlangsung hingga 1969;  lihat pada
10 Lihat Peta 3.
11 Daerah yang diberi  nama kode "Muscatine" adalah Propinsi Quang  Ngai  Utara - merupakan benteng pertahanan Viet Cong- di mana Letkol Frank Barker sebagai komandan Gugus Tug as Barker ditempatkan  bersama  anak buahnya.  Nama  tersebut dipilih  oleh  Jendral  Sam  Koster, Komandan  Divisi Amerika,  karena ada kota  dengan  nama yang  sama  di  tempat tinggalnya di Iowa,  Michael  Bilton & Kevin  Sim, Four  Hours  in  My  Lai, Penguin  Books,  First Edition,  1992, hal. 65.
1095 Analisis Pelanggaran Hukum Humaniter pada  Penyerbuan  Desa My Lai Dalam Perang Vietnam
kemungkinan sudah dimusnahkan. Sedangkan  Letkol  Barker sudah meninggal dalam  kecelakaan heli pada bulan Juni 1968.
( 1 ) Operasi  dilaksanakan  pada  tanggal 16 Maret 1968 dan diberlakukan mulai pukul 07.30.12
(2) Tugas yang diberikan  kepada masing-masing kompi adalah sebagai berikut:
a .  Kompi A memblokade sebelah utara sungai Diem Diem;13 b.  Kompi  B  dan  C  bergerak  ke  Selatan  u ntuk  menyerang musuh yang diharapkan mergerak menuju m ulut sungai Tra Khuc14 yang akan disergap oleh kompi A.
(3  Letkol  Barker  sangat  menekankan  bahwa  Viet Cong  akan bersembunyi di terowongan yang sangat panjang dan rumit yang  terd a pat  di  daera h   tersebut  dan  menyeran g   dari belakang.
(4)  Letkol  Barker  menugaskan  peleton 1  A bergerak  ke  ara h p uncak  bukit 8 5 (bukit elephant) dengan  tujuan  untuk melindungi kompi B dan C.
(5)  Kompi  C  didaratkan  dengan  menggunakan helikopter pada jam 07.30 dan mulai bergerak ke Timur menuju dusun keci My  Lai .   Perkampungan  Son  My  merupakan  target  dan sasaran operasi.
c.  Pelaksanaan Operasi tgl 16 Maret 1968. 15
( 1 ) J a m   0 5 .30,  Kompi  C  melaksanakan  persiapan  embarkasi dengan Helikopter.
(2) Jam 07.30, sebelum Helikopter mendarat, 4 buah meriam artileri jenis Howitser 105 mm mulai ditembakkan  ke ara h  a rea land­
ing zone di  dekat My Lai .
(3)  Jam  08.00,  Kapten  Medina  melaporkan  hasil  serangan  awal, yakni sebanyak 15 orang Viet Cong tewas.  Pasukan  Kompi C menganggap bahwa penduduk  di  desa  My Lai adalah sebagai kom bata n  Viet  Cong  yan g   menjadi  sasa ran  yan g   sah .
12
diakses tanggal  21  Juli 2008.
13 Lihat Peta2.
14 Lihat Peta2.
15 Antara  lain lihat pada Michael Bilton& Kevin Sim, op.cit., hal. 102-141.
JURNAL  H U KU M  H UMANITER, Vol . 4, No. 6
Analisis Pelanggaran Hukum Humaniter pada  Penyerbuan Desa My Lai  Dalam  1096 Perang Vietnam
Peleton Letnan calley di  bagi menjadi 3 kelompok dan bergerak dari arah Selatan My Lai- 4.16 Letnan calley berhasil menemukan beberapa penduduk  yang dijadikan sebagai tawanan dan akan di  interogasi.  Di  sisi  lain,  anak  buah  Letna n   (alley · berbeda pendapat  dengannya  yaitu  langsung  menembakinya  setelah penduduk dikumpulkan. Bahkan prajurit peleton Letnan calley menembaki  a pa  saja yang bergerak termasuk hewan ternak.
(4)  Jam  09.00,  seorang  pilot  Helikopter  bernama  H ug h  Thomp­ son,  seorang  perwira  teknis (Chief Warrant Officer), terbang di atas My Lai .   Thompson melihat banyak mayat dan beberapa penduduk  yang  menderita  kesakitan  akibat  Iuka  tem bak di sekitar  desa  My  Lai.  Pilot tersebut  berkali-kali  melihat lelaki dan  perempuan  muda  ditembak  dari  jara k  dekat.  Melihat perlakuan  pasukan  Amerika  terhadap  penduduk,  kemudian Thompson  sangat  kecewa  dan  melaporkan  kejadian  ini  ke markas brigade.  Letna n  Calley mengumpulkan penduduk sipil berjumlah sekitar  80 orang yang terdiri dari laki-laki tua, wanita dan  balita  di  sekitar  saluran  irigasi,  di  sebelah Timur My  Lai. Kemudian Letnan calley memerintahkan  anak buahnya u ntuk menggiring  penduduk tersebut untuk memasuki saluran irigasi. Setelah  penduduk  dimasukkan  ke  dalam  sal u ran  i rigasi, kemudian  Letnan  Calley  memerinta h ka n   praju ritnya  u ntuk menembakinya, namun ada beberapa prajurit menolak perintah tersebut.  Salah satu anak buahnya yaitu Paul Meadlo mengikuti perintah  Letnan  calley  dan  menembaki  penduduk tersebut sekitar 25 orang.  calley sendiri tu rut serta dalam pemba ntaian ini. Bahkan ada seorang anak berumur dua tahun yang selamat dan  berhasil  melarikan  diri,  namun  ditangka p   kembali  oleh Letna n   Calley,  kemudian  a nak  keci l  tersebut  dilempar  ke sal u ra n   irigasi  d a n   d item bak  mati  oleh  Letna n   Calley. Pilot Hugh Thompson,  melihat mayat-mayat di  saluran irigasi termasuk beberapa orang yang masih hidup.  Dia mendaratkan helikopternya  dan  menginformasika n  kepada  Calley  u ntuk menghentikan prajuritnya  menembaki  penduduk dengan cara tidak  manusiawi .  Pilot  tersebut  kemudian  mengevakuasi penduduk sipil yang masih hidup. Thompson  memerintahkan
1 • Uhat Peta 3.
1097 Analisis  Pelanggaran  Hukum  Humaniter pada Penyerbuan Desa My Lai  Dalam Perang Vietnam
crew-nya  untuk  menghalau  pasukan  Amerika  dengan  cara menem baknya  bila  mereka  masih  menembaki  penduduk sipil .  Pilot  tersebut  berhasil  mengevakuasi  sem bilan  orang termasuk lima anak-anak dan dibawa ke rumah sakit Angkatan Darat  terdekat.  Kemudian,  Thompson  mendarat  lagi  dan menyelamatkan  seorang bayi yang  masih  merangkul jenazah ibunya.
(5). Jam  1 1.00,  Letkol  Barker  mendapat  informasi  dari  Puskodal (Pusat Komando dan Pengendalian) bahwa beberapa pilot telah mem berita h u ka n   kepada  komandan  kom p i nya  tenta n g pembantaian penduduk sipil yang tidak bersalah yang dilakukan oleh  a na k   buahnya .   Letkol  Ba rker  segera  mem berita h u atasannya  yang sedang terbang d i  atas daerah  pertempuran untuk menyelidiki  peristiwa sebenarnya.  Bila laporan kejadian itu benar, maka  segera  mengambil tindakan untuk mencegah terulangnya kejadian tersebut. Letkol Barker meminta kepastian d a ri  ka pten  M e d i n a   tenta n g   kej a d i a n   terseb u t   ya n g diinformasikan oleh para pilot. Kemudian Letkol Barker meminta jaminan  kepada  Kapten  Medina  kalau memang  laporan  dari pilot tersebut tidak pernah terjadi.  Kapten Medina melaporkan kepada  Letkol  Barker bahwa tidak ada pembantaian terhadap pendudk sipil.  Kemudian Letkol Barker memerintahkan kepada Kompi C untuk menghentikan tembakan kepada penduduk sipil.

## d.  Sesudah  Kejadian
Laporan yang dibuat oleh dua perwira Angkatan  Darat Amerika yaitu  Tom  Glen  dan  Ron  Ridenhour  yang  membuat  surat  kepada presiden  N ixon  tentang  kejadian  pembantaian  di  d esa  My  Lai, menimbulkan pemberitaan  di  media  masa  yang  ditanggapi  negatif oleh  masyarakat  Amerika  Serikat,  terutama  protes  dari  para  vet­ eran perang Vietnam . Pada tanggal 17 Maret 1970, Mahkamah Militer Amerika mengadili 14 perwiranya yang terkait pembantaian My Lai . Hasil penyidikan,  Letnan  William Calley dinyatakan  bersalah  telah m e l a ku ka n   pem b u n u ha n   terencana  denga n  memeri nta hkan penembakan terhadap masyarak sipil. Letnan William Calley semula dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, namun dua hari kemudian, Presiden Richard Nixon memerintahkan untuk membebaskannya dari
Analisis Pelanggaran  Hukum  Humaniter pada  Penyerbuan  Desa  My Lai Dalam 1098 Perang Vietnam
penjara .  Keputusan  akhir,  Letnan William Calley  menjalani tahanan rumah  selama 3,5 tahun  di  markasnya  di  Fort  Benning,  Georgia, kemudian diperintahkan bebas oleh seorang  Hakim Federal.

## B.  Dasar-dasar Pemikiran

## 1.  Istilah  Hukum Humaniter
Istilah Hukum humaniter atau  lengkapnya  disebut International International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflicts, pada awalnya dikenal sebagai hukum perang (laws of war), yang kemudian berkembang menjadi hukum konflik  bersenjata (laws of arms con­ flict), dan pada akhirnya  dikenal dengan  istilah Hukum  humaniter:17
Hukum humaniter Internasional adalah seperangkat aturan yang, karena  alasan  kemanusiaan  dibuat  untuk  membatasi  akibat-akibat dari  pertikaian  senjata .  Hukum  ini  melindungi  mereka  yang  tidak atau  tidak lagi  terlibat dalam  pertikaian,  dan  membatasi  cara-cara dan metode berperang. Hukum humaniter Internasional adalah istilah lain dari  hukum perang (laws of war) dan hukum konflik bersenjata (laws  of armed  conflict) . Hukum  humaniter  Internasional  adalah bagian dari hukum internasional.  Hukum h umaniterl terdiri dari dua sumber hukum utama, yaitu  :
a .   H u kum  Jenewa,  yang  d isusun  u ntu k  mel i n d un g i   perso n i l militeryang tidak lagi ambil bagian  dalam  pertempuran d a n  or­ ang-orang  yang  tidak  terlibat  aktif  dalam  peperangan,  yaitu penduduk sipil, dan
b.  Hukum  Den  Haag, yang menetapkan  hak dan kewajiban pihak­ pihak yang  berperang dalam  melaksanakan operasi  militer dan menetapkan  batasan-batasan  mengenai  sara n a   yang  boleh dipakai untuk mencelakai musu h . 18
I nstrumen  h u kum  h u m a n iter  i n ternasional  utama  a d a l a h Konvensi-konvensi  Jenewa  1 2   Agu stus 1 949 y a n g   mengatur perlindungan  korban  perang .  Instrumen  ini  telah  diterima  secara universal  dalam  masyarakat  internasional .  Untuk  melengkapinya,
" Wahyu Wagiman, "Hukum humaniter dan Hak Prinsip Manusia", Seri Bahan Bacaan Kursus HAM  untuk  Pengacara X, ELSAM,  2005,  Hal. 4.
18 ICRC,  Hukum humaniter Internasional,  2008,  Hal. 4.
Konvensi Jenewa kemudian dilengkapi pula dengan protokol-protokol tamba han,  yaitu Protokol Tambahan pada Konvensi-konvensi Jenewa 1 2  Agustus  1949  yang  mengatur  mengenai  Perlindungan  Karban Konflik Bersenjata  Internasional (Protokol  I)  ( Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1 949,  and relating to  the Pro­ tection  of Victims  of International Armed Conflicts, yang dihasilkan pada  tanggal  8Juni  1977. Di  samping  itu  dihasilkan  pula  Protokol Tambahan  pada  Konvensi-konvensi  Jenewa  12  Agustus  1949 yang mengatur  tentang  Perlindungan  Karban  Konflik  Bersenjata  Non­ Internasional ( Protocol Additional to  the  Geneva  Conventions of 12 August 1 949,  and relating to  the Protection of Victims of Non-Inter­ national Armed Conflicts (Protocol  II) . 19
Dengan  demikian  instrumen  utama  hukum  humaniter adalah Konvensi Jenewa 1949  dan Protokol Tambahan tahun 1977.20 Hingga saat ini  194 negara telah meratifikasi Konvensi Jenewa;  1 68  Negara meratifikasi  Protokol  Tambahan I dan  164  Negara telah meratifikasi Protokol  Tambahan  II. 21  Indonesia  sendiri  meratifikasi  Konvensi Jenewa I-IV 1949 pada 30 September 1958 dengan Undang-undang No.  59 Tahun  1958. Sementara  untuk Protokol  Tambahan I  dan II Indonesia belum meratifikasi .
2. Dasar Hukuma.  Konvensi Jenewa  IV  1949
Keempat Konvensi Jenewa  1949 menetapkan bahwa penduduk sipil dan orang-orang yang  tidak lagi  ikut serta  secara  aktif dalam tindakan permusuhan  harus diselamatkan  dan diperlakukan secara manusiawi.  Sedangkan  Konvensi  Jenewa  yang  mengatur  secara langsung perlindungan kepada para penduduk sipil dalam peperangan a d a l a h   Konvensi  J e n ewa  IV  1 949 .  Konve n s i   i n i   m e n gatu r permasalahan  masalah  orang-orang  sipil  yang  berada  dibawah
1• Pada tanggal 8 Desember tahun 2005, kembali dihasilkan Protokol Tambahan bagi Konvensi­ konvensi  Jenewa,  yaitu  Protokol Tambahan III yang  mengatur mengenai  Lambang  Pembeda (Protocol additional to the Geneva  Conventions of  12 August  1949, and relating to the Adop­ tion of an Additional Distinctive Emblem  (Protocol  III);  lihat pada
20 Arlina Permanasari dkk, Pengantar Hukum humaniter,  ICRC, Jakarta,  1999, Hal. 33.
21 http://www.icrc.org/ihl.nsf/CONVPRES?OpenView
Analisis Pelanggaran  Hukum  Humaniter pada  Penyerbuan  Desa  My Lai  Dalam 1 100 Perang Vietnam
kekuasaan musuh. Protokol-protokol Tambahan  I dan II tahun 1977 merupakan pelengkap bagi konvensi-konvensi Jenewa yang bertujuan membatasi  penggunaan  kekerasan  dan  melindungi  penduduk sipil d e n g a n   m e m perkuat  atu ra n-atura n   yang  mengatur  t i n d a k permusuhan.  Serangkaian  ketentuan dalam  Konvensi  IV tersebut, yang  terkait  dengan  tulisan  ini  anta ra  lain  tercantum  di  dalam ketentuan-ketentuan berikut ini :
1 .   Pasal  27, yang isinya  sebagai berikut:22
"Orang-orang yang dilindungi, dalam segala keadaan berhak akan penghormatan  atas  diri  pribadi,  kehormata n  h a k-hak  ke­ keluargaan, keyakinan dan praktek keagamaan, serta adat istiadat dan kebiasaan mereka. Mereka selalu harus diperlakukan dengan perikemanusiaan, dan harus dilindungi khusus terhadap segala tindakan  kekerasan  atau  ancaman-ancaman  kekerasan  dan terhadap penghinaan serta tidak boleh menjadi objek tontonan u m u m . Wa nita  teruta ma  harus  d i l i n d u n g i   terhadap  seti a p serangan atas kehormatannya, khususnya  terhadap perkosaan, pelacuran yang dipaksakan,  atau  setiap  bentuk serangan yang melanggar kesusilaan.Tanpa  mengurangi  ketentuan-ketentuan yang  berkaitan  dengan  keadaan  kesehatan,  umur  dan  jenis kelamin  mereka,  maka  semua  orang  yang  dilindungi  h a rus diperlakukan  dengan  cara  yang  sama  oleh  pihak-pihak  yang bersengketa  dalam  kekuasaan  mana  mereka  berada,  tan pa perbedaan  merugikan  yang  didasarkan  terutama  pada  suku, agama  atau  pendapat  politik.Akan  tetapi  pihak-pihak  dalam sengketa  dapat mengambil tindakan-tindakan pengawasan  dan keamanan berkenaan dengan orang-orang yang dilindungi, yang mungkin diperlukan sebagai akibat perang."
Pada intinya, dapat dipahami bahwa pada situasi perang di  mana terdapat  penyerangan dan  pembunuhan terhadap penduduk sipil; termasuk  di  dalamnya  wanita  dan  anak-anak;  dan  penyerangan tersebut dilakukan secara membabi buta tanpa membedakan sasaran militer, dilakukan dengan sengaja, melakukan tindakan penganiayaan, perlakuan  tidak  berperikemanusiaan  dan  penahanan  sewenang-
22 Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman, Terjemahan Konvensi Jenewa Tahun 1 949, Jakarta,  1999,  hal. 209-210.
1 101 Analisis Pelanggaran Hukum Humaniter pada  Penyerbuan  Desa  My Lai  Dalam  Perang Vietnam
wenang, adalah merupakan tindakan yang melanggar hukum karena mereka  seharusnya  merupakan  kelompok  orang-orang  yang  wajib dilindungi menurut pasal ini.

## 2.  Pasal  146, yang isinya sebagai berikut:23
"Pihak Peserta Agung berjanji untuk menetapkan undang-undang yang  diperlukan  untuk member sanksi  pidana efektif terhadap oa ng-ora ng  yan g   melakukan  atau  memerinta h ka n   u ntuk melakukan  salah  satu  di  antara  pelanggaran  berat  terhadap Konvensi  ini  seperti  ditentuka n  dalam  Pasal  berikut.Tiap  Pihak Peserta  Agung  berkewajiban  untuk  mencari  orang-orang yang disangka telah melakukan atau memerintahkan untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran  berat  yang  dimaksudkan,  dan  harus mengadili  ora ng-orang  tersebut,  dengan  tidak  memandang keba n gsaa n nya .   P i h a k   Peserta  Ag u n g   d a pat  j u ga ,   j i ka d i kehendakinya  d a n   sesu a i   dengan  ketentu a n - ketentu a n perundang-undangannya  sendiri,  menyerahkan  orang-orang tersebut kepada  Pihak Peserta Agung lain yang berkepentingan u ntu k  d i a d i l i,  asal  saja  P i h a k   Peserta  Ag u ng  itu  da pat menunjukkan suatu perkara prima facie.Tiap Peserta Agung harus mengambil  tindakan-tindakan yang  perlu  untuk  memberantas sega la  perbuatan  ya ng  bertenta ngan  dengan  ketentuan­ ketentuan Konvensi ini, selain pelanggaran berat yang ditentukan dalam Pasal  berikut. Dalam segala keadaan, orang yang dituduh harus mendapatjaminan-jaminan peradilan dan pembelaan yang wajar,  yang  tidak  boleh  kurang  menguntungkan  dari  jaminan­ jaminan yang diberikan oleh Pasal  105 dan seterusnya daripada Konvensi Jenewa tentang perlakuan tawanan perang tanggal 12 Agustus  1949."
Inti dari pasal ini adalah memberikan pemahaman bahwa setiap kasus yang termasuk kejahatan internasional  ( dalam  hal  ini adalah pelanggaran  berat terhadap  Konvensi  Jenewa  1949)  maka  pelaku harus  mempertanggunjawabkannya  secara  individu .   Orang  yang perta m a   ka li  d i m i nta  pertanggu ngjawa ban nya  ketika  terjadi pelanggaran  adalah  ora ng  yang  seca ra  langsung  melaku ka n pelanggaran tersebut.
23 Ibid., hal. 279-280.
Analisis Pelanggaran  Hukum  Humaniter pada Penyerbuan  Desa  My  Lai  Dalam 1 102 Perang  Vietnam
3 . Pasal 147, yang isinya  sebagai berikut:24
"Pelanggaran-pelanggaran  berat yang  dimaksudkan oleh  pasal terd a h u l u   adalah  pel a nggaran-pela nggara n   yang  mel i p uti perbuatan-perbuatan berikut, apabila dilakukan terhadap orang atau  milik yang dilindungi oleh Konvensi :
a)  Pembunuhan yang disengaja;
b)  Peng a n iaya a n   ata u  perla kuan  yang  tida k  berperike­ manusiaan, termasuk percobaan biologis;
c)  Menyebabkan dengan  sengaja  penderitaan berat atau  Iuka parah atas badan atau  kesehatan;
d)  Deportasi;
e)  Pemindahan atau penahanan seorang yang dilindungi secara tidak sah;
f)  Memaksa  seorang  yang  dilindungi  untuk  berdinas  dalam ketentaraan  Negara musuh; atau
g)  Dengan  sengaja  merampas  hak-hak  ora ng-ora n g   yan g dilindungi atas peradilan yang adil d a n  wajar yang ditentukan dalam Konvensi ini;
h)  Penyanderaan dan perusakan  besar-besaran; sertai) Tindakan pemilikan atas harta benda yang tidak dibenarkan oleh  kepentingan  militer  dan  yang  dilaksanakan  dengan melawan hukum dan dengan  sewenang-wenang."

## b.  Protokol Tambahan I Tahun  1977
Adapun, di  samping  ketentuan Konvensi Jenewa 1949 sebagai­ mana telah dipaparkan di atas, maka kasus ini berkaitan pula dengan ketentuan-ketentuan  yang  tercantum  dalam  Protokol  Tambahan  I, yakni  pasal-pasal sebagai berikut:
1 . Pasal 5 1 , yang  mengatur tentang  perlindungan  bagi  penduduk sipil, menyatakan  bahwa : 25
2• Ibid. hal.  280.
25 Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Prinsipi Manusia
RI, Terjemahan Protokol  Tambahan pada  Konvensi-konvensi Jenewa 12 Agustus 1 949 yang berhubungan dengan Perlindungan Korban-korban Pertikaian Bersenjata Internasiona/ (Protoko/
I)  dan  Bukan Internasional (Protokol II), Jakarta,  2007,  hal. 63-64.
1 103 Analisis Pelanggaran Hukum Humaniter pada  Penyerbuan  Desa  My Lai Dalam Perang Vietnam
Ayat ( 1 ) :   "Penduduk sipil dan orang-orang sipil perorangan harus mendapatkan  perlindungan  umum terhadap  bahaa­ bahaya yang timbul dari operasi-operasi  militer.  Agar perlindungan ini dapat dirasakan hasilnya, ketentuan­ ketentuan berikut ini, yang merupakan tambahan pada ketentuan-ketentuan hukum internasional lainnya yang da pat  d itera pkan,  h a rus  d i patu h i   d a l a m   sega la keadaan".
Ayat (2) :  "Dengan demikian penduduk sipil maupun perorangan­ perorangan sipil tidak boleh menjadi sasaran serangan. Tindakan-tindakan atau ancaman-ancaman kekerasan yang tujuan utamanya adalah  menyebarkan terror di kalangan penduduk sipil  adalah dilarang".
Ayat (3) : "Orang-orang sipil harus mendapat perlindungan yang diberikan oleh Bagian ini,  kecuali dan selama mereka ikut serta  secara  langsung dalam permusuhan."
Ayat ( 4) : "Serangan  yang  tidak  membedakan  sasaran  adalah dilarang. Serangan-serangan yang tidak membedakan sasaran  itu  adalah :
(a)  serangan-serangan yang tidak ditujukan terhadap sasaran  khusus militer;
(b)  serangan-serangan yang  mempergunakan suatu ca ra  atau  alat-alat  tempur  ya ng  tidak  dapat ditujukan terhadap sasaran khusus militer;
( c)  serangan-serangan yang  mempergunakan suatu cara  atau alat-alat tempur yang akibat-akibatnya tidak  d ibatasi  sebagaimana  ditentu ka n  oleh Protokol  ini;  dank  a rena  itu,  dalam  tia p   hal tersebut,  serangan-serangan  seperti  itu  pada hakekatnya  adalah menyerang tanpa  membeda­ bedakan  sasaran-sasaran  militer  dengan  orang­ orang sipil dan objek-objek sipil ."
2.  Pasal 52, yang mengatur tentang perlindungan umum bagi objek­ objek sipil, yang isnya  sebagai berikut isinya  sebagai  berikut:26
26 Ibid., hal. 66.
Analisis Pelanggaran Hukum Humaniter pada  Penyerbuan  Desa My Lai  Dalam  1 104 Perang Vietnam
"( 1 ) Objek-objek sipil tidak boleh dijadikan sasaran  serangan atau tindakan pembalasan. Objek-objek sipil adalah semua objek yang bukan sasaran mi liter seperti dirumuskan dalam ayat (2).
(2)  Serangan-serangan  harus  dengan  tegas  dibatasi  hanya pada  sasaran-sasaran  militer.  Sebegitu  jauh  mengenai objek-objek sasaran-sasaran  militer dibatasi  pada  objek­ objek yang oleh sifatnya, letak tempatnya, tujuannya atau kegunaannya  memberikan  sumbangan yang  efektif bagi aksi militer yang jika dihancurkan secara menyeluruh atau sebagian, direbut atau dinetralisasi, di dalam keadaan yang berlaku  pada waktu  itu,  memberikan  suatu  keuntungan militer yang pasti .
(3) Apabila  diragukan  a pakah  suatu  objek  yang  biasa nya d ia bd i ka n   pada  tuj u a n -tuj u a n   sipil,  seperti  tem pat pemujaan, rumah atau tempat tinggal lainnya atau rumah sekolah, sedang digunakan untuk memberikan sumbangan yang efektif bagi aksi militer, maka objek itu harus dianggap sebagai tidak dipergunakan sedemikian ."
2.  Pasal 86, yang isinya sebagai berikut:27
"( 1 ) Pihak-pihak Peserta Agung dan pihak-pihak dalam sengketa harus  menindak  pelanggara n-pelanggara n   berat,  dan mengambil  langkah-langkah yang  perlu  untuk  menindak semua pelanggaran lainnya, terhadap konvensi atau  pro­ tocol ini sebagai akibat tidak dilakukannya suatu kewajiban ketika sedang bertugas untuk menindak yang seharusnya.
(2)  Kenyataan  bahwa  suatu  pelanggaran terhadap  Konvensi atau  Protokol  ini dilakukan  oleh seorang bawahan sama sekali tidak membebaskan para  atasannya  dari tanggung jawab pidanaatau disiplin, maka dalam hal ini dapat terjadi, apabila para atasannya mengetahui, atau telah mendapat keterangan  ya ng  seharusnya  memungkinkan  mereka dalam keadaan pada saat itu untuk menyimpulkan bahwa bawahannya  itu tengah melakukan atau  akan melakukan
2 ' Ibid., hal. 1 18.
1 105 Analisis Pelanggaran  Hukum  Humaniter pada  Penyerbuan Desa  My Lai  Dalam  Perang Vietnam
pelanggaran dan apabila mereka itu tidak mengambil segala tindakan  yang  dapat  dilakukan  dalam  batas  kekuasaan mereka  untuk mencegah atau  menindak pelanggaran itu."
Inti  dari  pasal 86 Protokol  Tambahan  I  adalah  menyebutkan bahwa  menu rut  Hukum  humaniter,  fakta  suatu  pelanggaran  yang dilakukan oleh seorang  bawahan  sama  sekali tidak  membebaskan atasannya dari tanggung jawab pidana atau disiplin, apabila atasannya tersebut  mengeta h u i   ata u  tel a h   menda pat  ketera ngan  ya n g seharusnya  memungkinkan  mereka  dalam  keadaan  pada  saat  itu untuk  menyimpulkan  bahwa  bawahannya  tengah  melakukan  atau akan melakukan  pelanggaran dan apabila mereka tidak melakukan tidakan dalam batas kekuasaan mereka untuk mencegah pelanggaran atau menindak pelanggar tersebut.
3.  Pasal 87, yang mengatur mengenai kewajiban komandan, isinya menyebutkan :
( 1 )   Pihak-pihak Peserta Agung dan pihak-pihak dalam sengketa harus meminta  komandan-komandan  mi liter,  berkenaan  dengan anggota-anggota angkatan perang yang berada di bawah perintah mereka dan orang-orang lainnya yang berada di bawah perintah mereka,  untuk  mencegah  dan  di  mana  perlu  untuk  menindak dan  melaporkan  kepada  penguasa  yang  berwenang  terhadap pelanggaran Konensi dan Protokol  ini.
(2) Agar  supaya  dapat  mencegah  dan  menindak  pelanggaran­ pelanggaran,Pihak-pihak Peserta Agung dan pihak-pihak dalam sengketa harus meminta bahwa, sesuai dengan tingkat tanggung jawab  mereka,  para  komandan  menjamin  bahwa  anggota­ anggota angkatan perang yang berada di bawah perintah mereka menyadari kewajiban-kewajiban mereka terhadap konvensi dan Protokol  ini.
(3)  Pihak-pihak Peserta Agung dan pihak-pihak dalam sengketa harus meminta setiap komandan yang sadar bahwa para bawahan atau orang-orang lainnya yang berada di bawah pengawasannyaakan melakukan  atau  telah  melakukan suatu  pelanggaran terhadap Konvensi dan  Protokol  ini,  agar memprakarsai  langkah-langkah
Analisis Pelanggaran  Hukum  Humaniter pada Penyerbuan Desa My Lai Dalarn 1 106 Perang Vietnam
sebaga i m a n a   d i perlukan  u ntuk  menceg a h   pel a ng g a ra n­ pelanggaran terhadap  Konvensi  aau  Protocol  ini,  dan,  di  mana perlu, memprakarsai diambilnya tindakan disiplin atau  tindakan pidana terhadap pelanggar-pelanggar itu ."
Intisari dari Pasal 87 di  atas adalah bahwa kewajiban Komandan mengenai  pertanggu ngjawa ban  komando  berdasarka n   H u ku m humaniter tidak terbatas tingkatannya,  artinya  seorang  Komandan di tingkat tertinggi pun dapan dikenakan pertanggungjawaban secara pidana,  apabila  dapat  dibuktikan  adanya  rantai  komando  dan hubungan kausal antara  pelanggaran yang terjadi dengan kelalaian dari  Komandan  dalam  melaksanakan  kewajibannya  tersebut,  baik dalam hal melakukan pencegahan atau menindak pelaku pelanggaran. Agar supaya dapat mencegah terjadinya pelanggaran, maka  negara harus meminta  Komandan agar bertindak sesuai dengan tanggung jawab mereka untuk menjamin bahwa para anak buahnya menyadari kewajiban-kewajiban  mereka  terhadap  Konvensi  dan  Protokol  ini. Untuk  itu,  komandan  harus dapat menjamin  bahwa  anak buahnya mengerti dan memahami hukum humaniter.  Hal ini dapat dilakukan dengan  cara :  a)  Memberikan  penyuluhan dan melatihkan  hukum humaniter tersebut sebelum terjun ke lapangan, karena akan sangat mempermudah  mereka  ketika  melakaukan  operasi  militer,  mereka sudah  tahu  hak-hak  dan  kewajiban  sebagai  peserta  tempur serta mampu  menentukan sasaran yang sah dan tidak.  b)  Prinsip-prinsip hukum humaniter betul-betul  diterapkan oleh  Komandan, sehingga walaupun  na nti nya  laporan  intelijen  berbeda  dengan  fakta  di lapangan,  seorang  prajurit  yang  profesional  tidak  akan  dengan gegabah melakukan tindakan yang melanggar hukum dan diharapkan aka n   mampu  mem perta nggungjawabka n  sem u a   tindaka nnya berdasarkan hukum. c) Menjamin sistem pelaporan yang efektif dan melakukan monitor terhadap sistem pelaporan tersebut. d) Melakukan tindakan korektif ketika mengetahui bahwa anak buahnya akan atau telah melakukan tindakan pelanggaran.

## c.  Analisis Kejadian
1.  Perta nggungjawaban  Komando (Co m ma nd  R espon­ sibility)

## 1 107  Analisis Pelanggaran Hukum Humaniter pada Penyerbuan Desa  My Lai  Dalam  Perang Vietnam
Kete n t u a n   ya n g   d a pat  d ij a d i ka n   sebag a i   dasar  h u ku m pertanggung  jawaban  komando  adalah  Pasal 86 dan 87 Protokol Tamba ha n   I 1977. Ketentuan-ketentuan  Hukum  humaniter  yang mengatu r  tenta n g   perta ng g u n gjawa ba n  kom a ndo  tersebut men g a n d u ng  tig a   aspek  penting  yan g   harus  d i pen u h i   u ntuk menentukan  seorang  perwira  atau  komandan  harus  bertanggung jawab atas tindaka n  kejahatan  bawahannya, yaitu : 28
a.  Ada  hubungan atasan-bawahan dalam kasus terjadinya tindakan kejahatan  yang  telah  dilakukan.  Ini  ditunjukkan  dengan  bukti­ bukti yang jelas, saksi, dokumen, dsb.b.  Atasan mengetahui atau diduga  patut  mengeta h u i   adanya  tindaka n   kej a hata n   yan g dilakukan  oleh  bawahan.c.  Komandan  atau  atasan  gaga!  untuk mencega h   atau  menindak  (mengh u kum)  pelaku  keja hatan terseb ut  ata u   menyera h ka n   pelaku nya  kepada  pihak  ya n g berwenang.
Untuk  menentukan  seorang  komandan  bersalah  atas  tindakan kejahatan  pera ng  atau  kejahatan  terhadap  kemanusiaan  perlu dibuktikan bahwa :
a .   Prajurit pelaku kejahatan berada di bawah komando atau kontrol atasan  tertuduh .
b.  Atasan tertuduh mengetahui secara  aktual (actual notice), yaitu mengetahui atau  diberitahu tentang terjadinya  tindak  kejahatan perang  dan  kejahatan  terhadap  kemanusiaan  pada  saat tindak kejahatan tersebut berlangsung.
c.  Atasan tertuduh mengetahui secara  konstruktif (constructive no­ tice) yaitu  telah  terjadi  tindak  pelanggaran  dalam  skala  besar sehingga tertuduh atau seseorang pasti sampai pada kesimpulan bahwa  ia  mengetahui tindak kejahatan tersebut.
d.  Atasan tertudu h  mengetahui ada tindak kejahatan tetapi menun­ jukkan sikap yang secara sengaja tidak acuh terhadap konsekuensi dari  sikap  membiarkan  tersebut (imputed notice) .
e.  Atasan  tertuduh  gagal  mengambil  langkah-langkah  yang  perlu
28 Hakristuti  Hakrisnowo, "Perang, Hukum humaniter dan Perkembangan Internasional", lihat pada / artikel-hukum-intemasional
Analisis Pelanggaran Hukum Humaniter pada  Penyerbuan  Desa My Lai  Dalam 1 108 Perang Vietnam
dalam kewenangannya  untuk mencegah atau menghukum tindak kejahatan ketika  ia mempunyai wewenang dan kekuasaan untuk melakukan  hal tersebut.
Dari  hasil  analisis  pelanggaran  hukum  humaniter  pada  pem­ banta i a n   di  My  La i  oleh  pasukan  Ameri ka  maka  aspek  per­ tanggungjawaban  komando  dapat  dilihat  pada  beberapa  o rang komandan sebagai berikut:

## a.  Letkol  Frank A  Barker,  sebagai  Komandan  Gugus Tugas
( Task  Force)
1) Sebagai Komandan Gugus Tugas, Letkol Frank Barker  berwenang dan  bertanggun gjawa b  memberikan  tugas  pokok  kepada Komandan  Kompi  C  (Kapten  Ernest  Medina).  Secara  hirarkhi, konsep  operasi  ya ng  d i kembangka n   oleh  Ka pten  M e d i n a berdasarkan  pada  Perintah  Operasi  dari  Komandan  Gugus Tugas.  Perintah  yang  diberikan  oleh  Kapten  Medina  sebagai Koma ndan  Kompi  C  kepada  Letnan  William  Calley  sebagai Koma ndan  Peleton  1  C  masih  merupakan  tanggung  j awab pengawasan  dan  pengendalian  Letkol  Frank  Baker  sebagai Komandan Gugus Tugas.
2)  Dari  permasalahan  pembantaian  di  desa  My  Lai,  maka  Letkol Frank Barker telah dapat dikenakan sanksi Pasal 87 ayat (2) dan
(3) yaitu :  a)  Seorang  Komandan  tidak  berusaha  menyebar­ luaskan  atau  memberitahukan atau mensosialisasikan  tentang Hukum humaniter, hal ini melanggar Pasal 87 ayat (2). b) Seorang Komandan  tidak  berusaha  mengambil  tindakan  yang  harus diambil  pada  saat  bawahan  melakukan  pelanggaran dan telah memprakarsai terjadinya  pelanggaran Hukum humaniter, hal ini melanggar Pasal 87 ayat (3).
b.  Kapten  Medina sebagai  Komandan  Kompi C
1) Pada  saat briefing,  Kapten  Medina  sebagai seorang Komandan Kompi  C  memerintahkan  kepada  anak  buahnya  untuk  meng­ hancurkan  My  Lai  dengan  cara  membakar  rumah  penduduk, membunuh  hewan  peliharaan  penduduk  dan  membun u h  apa
1 109  Analisis Pelanggaran Hukum Humaniter pada Penyerbuan Desa My Lai  Dalam Perang Vietnam
saja  yang  hidup  di  desa  tersebut.  Kapten  Medina  juga  tidak mengatakan  untuk  menganalisis  ulang  data  i ntelijen  yang diinformasikan oleh komando atas.
2) Pada  saat  Komandan  Peleton 1 C,  Letnan  William  Calley melaporkan perkembangan situasi di  My Lai melalui radio, justru Kapten Medina  memerintahkan untuk membunuh penduduk sipil di  My  Lai.3)  Sesuai  dengan  Protokol I  1977, maka  tindakan Kapten  Medina tersebut telah  melanggar: a)  Pasal 87 Ayat ( 1) yang  menyebutkan  bahwa  seorang Komandan tidak mencegah adanya  pelanggaran terhadap Konvensi-konvensi dan Protokol, yang dilakukan oleh anggota Angkatan  Bersenjata yang berada di bawah  komandonya  dan juga oleh orang lain yang berada di bawah pengawasannya . b)  Pasal 87 ayat (2), seorang Komandan tidak  berusaha  menyebarluaskan  tentang  hukum  humaniter, khususnya  kepada  anak buahnya  di  Kompi  C.c)  Pasal  87 Ayat (3),  ya n g   m enyebutka n  bahwa  seora ng  Komandan  tidak mengambil tindakan yang harus diambil pada saat bawahannya melakukan  pelanggaran dan justru  memberikan  perintah  yang mengakibatkan  pelanggaran hukum humaniter.

## c.  Letnan William calley sebagai  Komandan  Peleton  1 C
1) Tindakan yang diambil oleh  Letnan Calley  merupakan tindakan yang berdasarkan perintah dari kapten Medina sebagai Komandan Kompi C.
2) Letnan  William  Calley  sebagai  seorang  prajurit telah  mentaati perintah  dari  Komandan  Kompi  atau  atasan  langsung  untuk melaksanakan  pembunuhan  terhadap  penduduk  yang  ada  di desa  My  Lai .   Letnan  William  Cal ley  j uga  secara  langsung melaku ka n   penembakan  seca ra  membabi  buta  terh a d a p penduduk  sipil  termasuk,  wanita,  laki-laki  berusia  lanjut  dan anak-anak.
3)  Analisis terhadap tindakan Letnan William Calley:
a .   Tidak sesuai dengan prinsip Hukum humaniter, yaitu prinsip kemanusiaan (humanity principle)
Hukum humaniter mengenal tiga macam prinsip, yakni yaitu
Analisis Pelanggaran  Hukum  Humaniter pada  Penyerbuan  Desa  My Lai Dalam  1 1 10 Perang Vietnam
prinsip  kemanusiaan (humanity principle), prinsip  kepentingan militer ( military  necessity) dan  prinsip  kesatriaan (Chivalry).29 Bila  dihubungkan dengan  tindakan yang dilakukan oleh  Letnan William  Calley,  maka  perwira  tersebut telah  melanggar prinsip kemanusiaan di mana pihak-pihak yang bersengketa diharuskan untuk  memperhatikan  prinsip  kemanusiaan,  di  mana  mereka dilarang untuk menggunakan kekerasan yang dapat menimbulkan Iuka yang berlebihan atau  penderitaan yang tidak perl u .
Namun  tindakan  Letnan  William  Calley  justru  melakukan pembunuhan secara  tidak manusiawi,  dengan  cara  menembak penduduk sipil secara membabi buta  terhadap orang-orang yang seharusnya  mereka  lindungi.
b.  Letna n   W i l l i a m   Ca l l ey  tela h   melaku ka n   pela n g g a ra n ­ pela nggaran terhadap hukum humaniter sebagai berikut :
( 1 ) Melanggar Konvensi Jenewa IV tahun 1949. Letna n  Wil­ liam  Ca lley  secara  langsung  tela h   berti ndak  yan g menjadikan penduduk sipil (perempuan, laki-laki tua dan anak-anak),  yang  tidak  terlibat  dalam  perang  sebagai sasa ran  penembakan  dan  seha rusnya  wajib  u ntuk mendapatkan perlindungan dari pihak yang bersengketa.
(2)  Melanggar Protokol Tambahan I 1977, yang merupakan tindak lanjut dari Konvensi Jenewa 1949, yaitu :  (a) Me­ langgar ketentuan yang tidak menempatkan orang atau objek yang yang tidak berbahaya sebagai mestinya .  (b) Telah  menggunakan  senjata  serta  cara -cara  dalam melakukan pembunuhan yang mengaki batkan I uka-Iuka yang berlebihan dan atau penderitaan yang tidak perlu, sehingga hal ini melanggar ketentuan larangan-larangan yang  berlaku  dalam  sengketa  bersenjata .  (c)  Tidak memberlakukan orang yang dianggap musuh dan atau m usuh  yang  sudah  menyerah  secara  baik  dan  telah dijadikan sebagai sasaran  serangan,  hal ini melanggar ketentu a n   lara ngan-lara n g a n   ya n g   berla ku  d a l a m sengketa  bersenjata.
29 Arlina Permanasari dkk, QP..cit.,  hal. 1 1 .
J URNAL  HUKUM  HUMANITER,  Vol . 4, N o .  6
1 1 1 1   Analisis Pelanggaran Hukum Humaniter pada  Penyerbuan  Desa My Lai  Dalam  Perang Vietnam
d.  Pelanggaran yang  Dilakukan oleh Anak Buah
Perta nggung  jawaban  komando  di  dalam  hukum  humaniter internasional, selain melibatkan atasan, maka melibatkan juga mereka yang menjadi bagian  rantai komando yakni anak buah atau bawahan langsung  yang  melakukan  pembunuhan  atau  pelanggaran  hukum humaniter. Dalam hal ini anak buah melakukan pelanggaran terhadap prinsip hukum humaniter yatu prinsip kemanusiaan, Konvensi Jenewa IV tahun  1949 dan Protokol Tambahan I  1977.  Dalam  hal ini dapat dibuktika n  bahwa  anak buah  Letnan William Calley juga  melakukan tindakan  yang  sama  dengan  apa  yang  dilakukan  oleh  komandan peletonnya.
Dari  uraian  analisis  yang sudah  dijelaskan  di  atas,  maka  para komandan  yang  berkaitan  dengan  pembantaian  di  My  Lai  telah melakukan pelanggaran  terhadap Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949, antara  lain :30 a .   Pembunuhan yang disengaja;
b.  Pengan iaya a n   ata u  ti ndakan  ya ng  merendahka n   marta bat manusia, termasuk percobaan-percobaan biologi, dengan sengaja mengkibatkan  penderitaan hebat;
c.  Pemilikan dan  perusakan harta  benda secara  meluas yang tidak dapat dibenarkan berdasarkan kepentingan militer dan dilakukan secara  tidak sah  dan dengan semena-mena;
d.  Memaksa  tawanan  pera ng  untuk  mengabdi  pada  Penguasa Perang;
e.  Dengan sengaja  menghilangkan  hak-hak tawanan  perang atas peradilan yang jujur dan teratur sebagaimana ditegaskan dalam Konvensi Jenewa III;
f. Memindahka n  atau  menstransfer penduduk dengan  paksa;
g.  Menjatuhkan hukum kurungan;

## h.  Melakukan penyanderaan
Selai n   melanggar  Konvensi  Jenewa  1949,  para  komanda n tersebut, juga telah melakukan tindakan-tindakan pelanggaran berat menurut  Protokol  I  1977,  yaitu  sebagai  berikut  :  a .   Menjadikan penduduk sipil atau orang sipil sebagai sasaran; b. Serangan membabi buta yang menimbulkan kerugian yang besar pada sipil atau  objek­ objek sipil; c. Menjadikan  daerah-daerah yang  tidak dipertahankan
30 Wahyu Wagiman, op.cit., hal 17.
Analisis Pelanggaran Hukum Humaniter pada  Penyerbuan  Desa My Lai Dalam  1 1 12 Perang Vietnam
atau demiliterised  zone sebagai  sasaran  serangan;  d .   Menjadikan seseora n g   ya n g   ta k  berdaya  seba g a i   sasa ra n  sera n g a n ; e . Menyalahgunakan lambang-lambang perlind ungan seperti  lambang Palang Merah Internasional dan lambang-lambang lainnya yang diakui oleh  Konvensi-konvensi Jenewa 1949 dan Protokolnya.
2. Faktor yang Mempengaruhi
Terj a d i nya  pela n g g a ra n   H u kum  h u ma n iter  pada  wa ktu pembantaian di My Lai yang dilakukan oleh  pasukan Amerika,  yang mengarah pada katagori kejahatan perang dipengaruhi oleh beberapa faktor,  yaitu : a .   Berlarut - larutnya  perang  Vietnam  yang  berlangsung selama 18 tahun  yang  dimulai tahun 1957 s/d  tahun 1975 dan  terus bertambahnya  korban dari  pihak Vietnam dan  Amerika .
b.  Adanya  unsur  keterpa ksaan  menjadi  wajib  militer  di  pihak Amerika sehingga mempengaruhi mental  bertempur.
c.  Ada  sebagian  perwira  baru  Amerika  yang  mempunya i   latar belakang  pendidikannya  rendah  seperti  Letnan  William  Calley yang  berasal  dari  komuniti  pengangguran  dan  putus  sekolah d i p e rg u ru a n   t i n g g i   seh i n g g a   m e m p e n g a ru h i   p e ri la k u kepemimpinan.
d .   Para komandan pasukan Amerika di lapangan tidak menganalisa keakuratan  data  intelijen .
e.  Kebiasaan rotasi penugasan bagi pasukan Amerika yang bertugas di Vietnam  adalah 1 tahun, namun  kebijakan ini tidak dipenuhi, karena  banyak prajurit Arnerika  yang  baru  bertugas  beberapa bu Ian sudah dirotasi kembali ke Amerika sehingga mengakibatkan kurangnya  pengalaman.
f. Banyak  prajurit  Amerika  yang  tidak  saling  mengenal  dia ntara kelompoknya  (Kompi,  Peleton) sehingga sangat mempengaruhi pergaulan dan aspek kerjasama dalam bertempur.
3.  Keakuratan  Data  Intelijen dengan  Fakta  di Lapangan
Informasi Intelijen yang menyatakan bahwa  ada sekitar 200 or­ ang gerilyawan FNPV  berlindung di desa Son My adalah tidak terbukti. Ada  beberapa kemungkinan  hal tersebut bisa terjadi  :
a.  Informasi  intelijen  tersebut  benar,  karena  memang diakui  oleh pasukan Amerika  bahwa  para  gerilyawan  FNPV  sangat  pandai
1 1 13 Analisis Pelanggaran Hukum Humaniter pada Penyerbuan Desa My Lai  Dalam Perang Vietnam
menghindari  kepungan pasukan Amerika ditambah lagi dengan kurang pengalamannya  pasukan Amerika .
b.  Informasi tersebut kurang akurat,  kemungkinan hanya  sebagai cara  dari  komando  atas  pihak  Amerika  untuk  meningkatkan kesiagaan pasukannya.

## 4.  Hal-hal yang  Positif  dan  Negatif
Sikap yang positif ditunjukkan oleh  Hug Thomson sebagai pilot Helly  mengutam a ka n   prinsip  kema nusiaan ( h umanity) dalam pertempuran yang menolong dan mengevakuasi penduduk sipil  untuk dibawa  ke  rumah  sakit.  Sedangkan  hal-hal  negatif  yaitu  sebagai berikut:  a.  Bila ditinjau dari aspek profesionalitas, maka  percepatan rotasi  penugasan  bagi  prajurit  Amerika  yang  bertugas  di  medan tempur  sangat  mempengaruhi  pengalaman  prajuritnya.  b.  Letkol Fank Barker selaku  Komandan Gugus Tugas tidak  mengikuti secara l a ngsu n g   u ntuk  pergera ka n ( manuver) pas u ka n nya  d a l a m beroperasi .  d.  Informasi  intelijen  yang  diberikan  kepada  pasukan yang akan beroperasi kurang akurat.e. Kapten Ernest Medina, sebagai Komandan  Kompi  tidak  mencegah  terjadinya  pembantaian,  tidak menyebarluaskan  Hukum humaniter dan tidak mengambil tindakan terhadap  pelanggaran  Hukum  humaniter.  f.  Letnan  William  Calley tidak  mencegah  terjadinya  pelanggaran  Hukum  humaniter  tetapi justru  turut  serta  dalam  pembantaian  dengan  cara  menembaki penduduk sipil.

## D.  Manfaat bagi TNI
Aspek edukatif yang dapat dilihat dari  kasus My Lai  adala h : a .   Sikap  pilot  Amerika  yaitu  Hug  Thomson  yang  mengutamakan prinsip  kema nusiaan  dalam  bertempur  yang  melaksanakan penyelamatan  dan evakuasi penduduk sipil, perlu  dicontoh dan dita uladani oleh  prajurit TNI. ·
b.  Komandan  Gugus Tugas  tidak  terjun  langsung  bersama  anak buahnya  u ntuk  bertempur  sehingga  sangat  mempengaruhi manuver  dan  keputusa n  yang  diambil  oleh  anak  buahnya . Tindakan tersebut sebagai pelajaran  untuk tidak dicontoh  oleh perwira TN!.
Kemudian,  aspek  instruktif yang  dapat dilihat dalam  kasus  ini adalah:
Analisis Pelanggaran  Hukum Humaniter pada  Penyerbuan  Desa  My Lai  Dalam 1 1 1 4 Perang Vietnam
a.  Banyaknya pelanggaran hukum humaniter  yang dilakukan oleh pasukan Amerika pada pembantaian di My Lai dikarenakan tidak disosialisasikan hukum humaniter itu sendiri.  Untuk menghindari hal serupa, maka prajurit TNI selain perlu dibekali tentang hukum humaniter untuk menghadapi tugas operasi militer untuk perang (OMP)  tetapi juga  perlu  dibekali  tentang  Hak Asasi  Manusia secara  periodik  atau  berkala  dalam  keadaan  damai  u ntuk menghadapi operasi  militer selain perang.
b.  Sika p   dari  komandan  pasukan  Amerika  d i   lapangan  yan g membesar- besarkan jumlah korban yang tewas untuk d i  laporkan kepada  Kom a n do  Atas  dengan  tuj u a n   seba g a i   ske n a ri o keberhasilan  membunuh  musuhnya  (Gerilyawan  FNPV)  adalah sebagai sikap yang tidak terpuji "Asal  Bapak Senang (ABS)".
Sedangkan aspek inspiratif dari  kasus ini adalah sebagai berikut:
a .   Kebiasaan pasukan Amerika ditugaskan selama 1 tahun di medan tem p u r,  khususnya  pada  pera n g   Vietn a m   a d a l a h   s a ngat mempengaruhi kesejahteraan prajurit,  karena kesejahteraan bagi insan  manusia  adalah  bukan  saja  dalam  bentuk  materi  tetapi juga  kesejahteraan rohani (batin).
b.  Pihak pasukan Amerika  mengakui kesulitan untuk membedakan a nta ra  gerilya wa n  FN PV  dengan  pen d u d u k   sipil,  karena gerilyawan tersebut sering membaur dengan penduduk sipil.  Hal ini dapat dijadikan pelajaran bagaimana caranya mengaplikasikan taktik dan strategi anti gerilya untuk menghadapi pola gerilyawan terseb u t   ya n g   berb a u r   d e n g a n   m a sya ra kat  atau  u nt u k mememberantas modus operandi teroris masa  kini yang sering berbaur di lingkungan masyarakat.
E. Penutup
Berdasa rka n  u raian  ya ng  telah  disampa i ka n   pada  bagian sebelumnya  dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
a .   Tindakan yang  diambil  oleh  Letnan  William  Calley  merupakan tindakan  yang  melanggar  hukum  humaniter  intenasional  dan merupakan kejahatan perang;
b.  Tindakan pelanggaran hukum humaniter dalam medan tempur
1 1 15  Analisis Pelanggaran Hukum Humaniter pada Penyerbuan Desa My Lai Dalam Perang Vietnam
yang  dilakukan  oleh  anak  buah,  bukan  saja  tanggung  jawab yan g   bersa ngkuta n,  tetapi  juga  menjadi  ta nggung  jawa b atasannya  sebagai tanggung jawab komando;
c.  Prinsip kemanusiaan (humanity principle) sangat dibutuhkan dan harus dipahami oleh prajurit TNI, tidak saja  pada waktu  damai tetapi juga dibutuhkan pada masa  perang;
d.  Pembekalan dan sosialisasi tentang hukum humaniter bagi prajurit TNI  adalah  merupakan  suatu  kebutuhan  dan  tuntutan  guna menghadapi operasi  militer untuk perang (OMP) .

## DAFTAR PUSTAKA
Arlina Permanasari, et. al, Pengantar Hukum Humaniter, ICRC, Jakarta, 1999.Hakristuti  Hakrisnowo, Perang,  Hukum  humaniter  dan Perkembangan  In ternasional, l i h a t   p a d a /artikel-hukum-internasionalBilton,  Michael
dan  Sim,  Kevin, Four  Hours  in  My  Lai, Penguin  Books,  First Edition,  1992.Wahyu  Wagiman, Hukum  humaniter  dan  Hak Prinsipi  Manusia, Seri  Bahan  Bacaan  Kursus  HAM  u ntuk Pengacara X, ELSAM,  2005.
ICRC, Hukum Humaniter Internasional, 2008.
Direktorat Jenderal  Hukum  dan  Perundang-undangan  Departemen Kehakiman, Terjemahan Konvensi Jenewa Tahun 1 949, Jakarta,
1 999 . D i rektorat  J e n d e ra l   Ad m i n i stra si  H u ku m  U m u m Departemen  Hukum dan Hak Prinsipi Manusia RI, Terjemahan Protokol Tambahan pada Konvensi-konvensi Jenewa 12 Agustus 1 949 yang berhubungan dengan Perlindungan Korban-korban Pertikaian  Bersenjata  Internasional  (Protokol  I)  dan  Bukan Internasional (Protoko/ II), Jakarta,  2007.
Analisis Pelanggaran  Hukum  Humaniter pada  Penyerbuan  Desa My Lai  Dalam 1 1 16 Perang Vietnam
Lampiran 1
S 0 N  ff A

## QUANG NGAI  PROVINCE
SON MY
Sumber :  Michael  Bilton & Kevin Sim,  Four Hours in  My Lai, Penguin  Books,  1992, hal. xiv.
Vietnam
Lampiran 2
70 82 . 17 71 72 SO . N M\' VILLAGE
- .,......_,,.;. · . VilliQt bOundaiY ............... ' IWNel bQundaiy .
0 IOOo '
L z . Do tt ie n . km
I l r I . ,1 ·· - 73 MY KHE (3) • MY KflE ' ( I ) ·· •
/ . .
AN LOC (1) . . MY KHE , . ' ' ' \
Sumber :  Michael  Bilton & Kevin Sim, Four Hours  in  My  Lai, Penguin Books, 1992, hal. Y01
Lampiran 3

## C COMPANY MOVEMENfS
MAACH  16; · 19sa (AM)

## VICINITY 0F MY : LAi (4J
Sumber :  Michael  Bilton & Kevin  Sim, Four Hours in  My Lai, Penguin  Books, 1992, hal. xvi.
JURNAL  HUKUM  HUMANITER,  Vol . 4, No.  6