Maleo Law Journal Volume 4 Issue 1 April 2020 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

## TINJAUAN  HUKUM FUNGSIONALISASI PERTANAHAN  DAN PENEGAKAN HUKUM TATA GUNA TANAH
Ahyuni Yunus Universitas Muslim Indonesia Email : ahyuniyunus@gmail.com

## ABSTRACT
Allotment and use of land in a regional area has been determined in such a way as to spatial  planning,  both  regional  areas  at  the  level  of  Regency  /  City,  Province  and national level. But along with the development developments carried out in all fields, land  functionalization  is  often  carried  out  which  is  no  longer  appropriate  to  its designation and use, causing damage or other impacts, law enforcement and land use implementation  have  not  really  been  done  or  implemented,  because  other  than  the equipment  -the  rules  of  law  that  are  not  yet  available,  are  also  caused  by inconsistencies  of  the  relevant  government  officials.  The  designation  and  use  of  the land  should  remain  consistent  with  the  established  land  use,  and  the  need  for  the application of strict sanctions to those who violate the provisions in the land use.

## Keyword: Land Functionalization, Law Enforcement, Land Use

## A. PENDAHULUAN
Banyak  kalangan  yang  berpandangan  bahwa  salah  satu  sebab  mengapa Indonesia sangat  sulit  untuk  keluar dari krisis moneter  yang melanda sejak tahun 1998,  adalah  karena law  enforcement di  Indonesia  yang  terbilang  sangat  jelek, sehingga  Indonesia  cukup  susah  keluar  dari  krisis  moneter.  Dari  sudut  pandang seperti  ini,  jelas  sekali  terasa  bahwa  sektor  hukum  harus  didayaupayakan  agar pembangunan  masyarakat  dan  pembangunan  bangsa  dapat  dilaksanakan  atau bahkan  dipercepat.  Dalam  hal  ini,  fungsi  hukum  sebagai  rekayasa  sosial  kurang diberdayagunakan,  padahal  seperti  yang dikatakan oleh Roscoe  Pound bahwa sebenarnya  hukum  dapat  berfungsi  sebagai  sarana  rekayasa  sosial,  “ a  tool  of social  engineering ”,  atau  dengan  kata  lain  seperti  yang  dipelopori  oleh  Mochtar Kusumaatmadja  bahwa  hukum  dapat  berfungsi  sebagai  sarana  pembangunan  ( a tool  of  development ),  dimana  hukum  dalam  arti  kaidah  atau  peraturan  hukum difungsikan  sebagai  alat  atau  sarana  yang  mengatur  pembangunan  dalam  arti
Maleo Law Journal Volume 4 Issue 1 April 2020 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaharuan.
Penegakan hukum di Indonesia merupakan masalah yang sangat carut marut adalah fakta di  depan mata kita. Carut marutnya masalah penegakan hukum  ( law enforcement )  ini,  sudah  diketahui  oleh  semua  orang  yang  sehari-harinya berkecimpung  di  bidang  hukum  baik  secara  nasional  maupun  internasional. Bahkan banyak kalangan yang mengatakan bahwa buruknya penegakan hukum di Indonesia  sudah  sampai  pada  titik  nadir.  Harkristuti  Harkrisnowo  mengatakan bahwa “ Kondisi hukum di Indonesia yang saat ini ditengarai mendekati titik nadir, telah  mendapat  sorotan  yang  luar  biasa  dari  komunitas  dalam  negeri  maupun internasional.  Proses  penegakan  hukum  khususnya,  acap  dipandang  bersifat diskriminatif, inkonsisten, dan mengedepankan kepentingan kelompok tertentu.” 1
Salah satu fungsi hukum adalah fungsi  sebagai  alat rekayasa masyarakat ke arah  kehidupan  yang  lebih  baik,    bukan  hanya  dibutuhkan  ketersediaan  hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah  hukum  tersebut  ke  dalam  praktek  hukum,  atau  dengan  kata  lain  jaminan akan adanya penegakan hukum ( law enforcement ) yang baik. Jika  memang benar penegakan  hukum  di  Indonesia  sedemikian  jeleknya  dimana  telah  sampai  di  titik nadir, maka bagaimanakah caranya agar hukum dapat ditegakkan. Apa yang salah dalam  sistem  penegakan  hukum  di  Indonesia?  Jika  penegakan  hukum  tersebut perlu diperbaiki, darimanakah kita memulai memperbaikinya?  Masih  banyak lagi pertanyaan yang menggelitik yang mesti harus dijawab tuntas oleh para pemimpin di tingkat eksekutif, legislatif, dan terutama di tingkat yudikatif. Kelihatannya, apa yang terjadi di Indonesia adalah bahwa masalah penegakan hukum ini tidak pernah serius  dibicarakan  sehingga  masalahnya  tidak  pernah  terindentifikasi  secara komprehensif  dan  obyektif.  Disamping  itu  pula,  seringkali  masalah  penegakan
1 Harkristuti  Harkrisnowo, Rekonstruktsi  Konsep  Pemidanaan  :  Suatu  Gugatan  Terhadap  Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia , Majalah KHN Newsletter, Jakarta. 2003. Hlm 28
Maleo Law Journal Volume 4 Issue 1 April 2020 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
hukum  ingin  dipecahkan,  namun  kepentingan-kepentingan  mulai  berbicara, sehingga  tidak  pernah  dicapai  pendekatan  yang  obyektif,  sehingga  konsekuensi selanjutnya  adalah  kesimpulan  dan  rekomendasi  yang  diberikan  selalu  bias  atau salah.  Demikian  pula  halnya  dalam  hal  hukum  tata  guna  tanah,  yang  sebenarnya sedemikian rupa telah ditetapkan mengenai  peruntukan dan penggunaan terhadap tanah  itu  sendiri,  dalam  rangka  pencapaian  kesejahteraan  rakyat  menuju masyarakat  adil  dan  makmur.  Pemerintah  selaku  pengayom  masyarakat  tidak boleh  menetapkan  begitu  saja  mengenai  kewenangan  penggunaan  tanah  untuk kepentingan masyarakat, tetapi sesungguhnya memakai pertimbangan- pertimbangan  yang  matang  atas  dasar  penelitian-penelitian  yang  dilakukannya, apakah  tanah  tersebut  mampu  menerima  beban  kegiatan/usaha  yang  akan dilakukan  masyarakat  ?,  sebab  kalau  tidak  mampu  maka  tanah  itu  kemungkinan akan  menjadi  rusak,  mendatangkan  kerugian  pada  masyarakat  yang  besangkutan atau bahkan menimbulkan bencana 2 (Kartasapoetra, 1991 : 24-25).
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok- pokok  Agraria  yang  lebih  dikenal  dengan  istilah  Undang-Undang  Pokok  Agraria (UUPA),  adalah  merupakan  tonggak  sejarah  atas  terjadinya  reformasi  di  bidang pertanahan  di  Indonesia.  Dalam  penjelasan  UUPA  ditegaskan  bahwa  tujuan UUPA pada pokoknya adalah sebagai berikut :
a. Meletakkan  dasar-dasar  bagi  penyusunan  hukum  agraria  nasional,  yang akan  merupakan  alat  untuk  membawa  kemakmuran,  kebahagiaan  dan keadilan  bagi  negara  dan  rakyat  terutama  rakyat  tani,  dalam  rangka masyarakat yang adil dan makmur;
b. Meletakkan  dasar-dasar  untuk  mengadakan  kesatuan  dan  kesederhanaan dalam hukum pertanahan;
c. Meletakkan  dasar-dasar  untuk  memberikan  kepastian  hukum  mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.
2 Kartasapoetra Dkk, Hukum Tanah-Jaminan UUPA Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah , Bina Aksara, Jakarta. 1985. hlm 24-25
Maleo Law Journal Volume 4 Issue 1 April 2020 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
Dalam ketentuan tentang tertib penggunaan tanah, diharapkan bahwa tanah itu harus  dipergunakan  sesuai  dengan  kemampuannya  untuk  sebesar-besarnya kemakmuran rakyat  sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  33 ayat  (3) UUD Tahun 1945.  Tertib  penggunaan  tanah  ini  merupakan  sarana  untuk  meningkatkan  daya guna dan hasil guna tanah secara optimal.
Permasalahan  pokok  terhadap  jalannya  pembangunan  di  segala  bidang, dimana  kebutuhan  akan  penyediaan  sarana  dan  prasarana  serta  infrastruktur pemerintah,  adalah  penempatan  lokasi-lokasi  proyek  pembangunan  yang  justru mengalihfungsikan  lahan-lahan  pertanian  yang  subur.  Ketidak-konsistenan pemerintah  dalam  penetapan  lokasi-lokasi  perindustrian,  perumahan,  perkantoran dan lain-lain, justru dapat memberikan dampak, termasuk dalam hal produktivitas lahan  tanah  itu.  Alih  fungsi  tanah-tanah  pertanian  tidak  hanya  terjadi  disebabkan oleh  karena  pembangunan  infrastruktur  pemerintahan,  pembangunan  industri, perumahan, perkantoran dan lain-lain, tetapi alih fungsi tanah pertanian itu sering dilakukan sendiri oleh pemegang hak atas tanah atau para petani, misalnya : areal persawahan  beralih  fungsi  jadi  perkebunan  dan  ada  pula  yang  sebaliknya, persawahan diubah jadi empang maupun tambak.
Ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1978 tentang Fatwa  Tata  Guna  Tanah,  ditegaskan  bahwa  setiap  pemberian  hak  atas  tanah  dan pemberian  izin  perubahan  penggunaan  tanah  pada  asasnya  harus  disertai  dengan fatwa  tata  guna  tanah  (Pasal  2  ayat  (1)).  Hal  tersebut  dimaksudkan  agar  setiap peruntukan  dan  penggunaan  tanah  menjamin  terwujudnya  asas  kelestarian, seimbang dan optimal 3 .
Beberapa  proyek  pemerintah  misalnya  di  Sulawesi  Selatan  berupa pembangunan-pembangunan fisik (infrastruktur) pemerintahan dan lain-lain, justru menggunakan  lahan-lahan  pertanian  yang  subur  atau  produktif,  sehingga  di  satu sisi  jelas  mengganggu/  mengurangi  jumlah  lahan  subur  pada  sektor  pertanian.
3 Abdurrahman, Beberapa Aspekta Tentang Hukum Agraria , Alumni, Bandung. 1983.
Maleo Law Journal Volume 4 Issue 1 April 2020 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
Sedangkan alih fungsi lahan pertanian yang dilakukan sendiri oleh para pemegang hak atas tanah dan atau para petani itu, dalam beberapa tahun terakhir di Sulawesi Selatan memang cukup marak.

## B. PEMBAHASAN

## 1. Penegakan Hukum
Apabila  dicermati  teori  penegakan  hukum  yang  dikemukakan  oleh Mocthar Kusumaatmadja, maka disini dapat diuraikan hubungan antara hukum dan kekuasaan. Hukum dapat berjalan dengan baik, apabila ada kekuasaan yang melaksanakannya. Namun dilain pihak justru kekuasaan itulah yang memporak- porandakan  hukum,  yakni  jika  kekuasaan  tidak  dibatasi  secara  ketat  oleh hukum. Porak-porandanya hukum karena kekuasaan terlihat dengan jelas dalam pelaksanaan  hukum  itu  sendiri.  Karena  para  penegak  hukum  memiliki kekuasaan  tertentu  yaitu  kekuasaan  untuk  menegakkan  hukum,  kekuasaan tersebut  sering  disalahgunakan  yang  dapat  mengakibatkan  timbulnya  putusan- putusan  hukum  yang  bias,  tidak  netral  dan  tidak  konsisten,  termasuk  juga putusan  yang  dijatuhkan  oleh  Mahkamah  Agung  sebagai  lembaga  hukum tertinggi 4 .  Bobroknya  penegakan  hukum  juga  tidak  terlepas  dari  adanya  bias dalam  pembentukan  hukum  itu  sendiri,  sehingga  hukum  yang  dihasilkannya tidak  dapat  diwujudkan  dalam  praktek.  Baik  pembentukan  hukum  maupun penegakan hukum sebenarnya tidak dapat dihindari dari proses tawar-menawar kekuasaan atau tawar-menawar politik 5 . Kuatnya pengaruh eksekutif  terhadap jalannya    peradilan    seperti    yang  terjadi  di  Indonesia,  saat  ini  dicoba  diatasi dengan memisahkan antara   fungsi    peradilan dengan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, yang dikenal dengan pengadilan satu atap.
2. Fungsionalisasi  dan Tata Guna Tanah serta Implementasinya
4 Munir  Fuady, Aliran  Hukum  Kritis-Paradigma  Ketidakberdayaan  Hukum ,  PT.  Citra  Aditya  Bakti, Bandung. 2003. Hlm 41-42
5 Ibid
Maleo Law Journal Volume 4 Issue 1 April 2020 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
Tata  guna  tanah  bertugas  memberikan  pedoman  dan  pengarahan  dalam rangka meningkatkan efisiensi penggunaan tanah sesuai dengan persediaan dan kemampuan tanah untuk keperluan berbagai macam penggunaan dan pedoman bagi  masyarakat  di  dalam  memelihara  kesuburan  tanah,  mencegah  kerusakan tanah dan menaikkan produksi. Tujuan yang hendak dicapai adalah penggunaan bumi,  air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya  secara  efisien, seimbang dan serasi, sehingga pada akhirnya dapat diperoleh kemanfaatan yang optimal 6 .
Mengenai tata cara pemberian tata guna tanah ditentukan sebagai berikut :
1. Untuk  pemberian  sesuatu  hak  atas  tanah  berdasarkan  Peraturan
Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1972 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri  No.  5  Tahun  1973  yang  wewenangnya  ada  pada  Kantor Direktorat  Agraria  Propinsi,  penyusunan  fatwa  tata  guna  tanahnya dilakukan  oleh  Kantor  Sub  Direktorat  Agraria  cq.  Seksi  Tata  Guna
Tanah  Kabupaten  dan  Evaluasi  serta  pemberian  fatwa  oleh  Kantor Direktorat Agraria cq. Sub Direktorat Tata Guna Tanah Propinsi.
2. Untuk  pemberian  sesuatu  hak  atas  tanah  yang  berdasarkan  Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1972 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri  No.  5  Tahun  1973  yang  wewenangnya  ada  pada  Kantor Direktorat  Jenderal  Agraria,  penyusunan  fatwa  tata  guna  tanahnya dilakukan  oleh  Kantor  Direktorat  Agraria  cq.  Sub  Direktorat  Tata Guna Tanah Propinsi dan Evaluasi serta pemberian fatwa oleh Kantor Direktorat Jenderal Agraria cq. Kepala Direktorat Tata Guna Tanah 7
Isi dari fatwa tata guna tanah tersebut adalah berupa  penilaian  terhadap :
a. Keadaan penggunaan tanahnya;
b. Kemampuan tanah;
c. Persediaan air;
d. Kemungkinan pengaruh penggunaan tanah daerah sekitarnya;
e. Rencana induk dan denah perusahaan;
f. Aspek-aspek sosial ekonomi penggarapan tanah;
g. Aspek-aspek tata guna tanah 8
6 Sudjito, PRONA-Pensertifikatan  Tanah  Secara  Massal  dan  Penyelesaian  Sengketa  Tanah  Yang Bersifat Strategis , Liberty, Yogyakarta. 1987. hlm  54
7 Abdurrahman, Op.Cit. hlm 86 8 Ibid
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
Fatwa  tata  guna  tanah  unsur-unsurnya  memuat  huruf  (a)  sampai  dengan huruf  (g),  dan  berlaku  untuk  semua  tanah  dalam  wilayah  Negara  Republik Indonesia.  Keharusan  untuk  mendapatkan  fatwa  tata  guna  tanah  dalam  setiap pemberian hak atas tanah dan pemberian izin perubahan penggunaan tanah ini diharapkan  penggunaan,  penguasaan  dan  pemilikan  tanah  yang  ada  di  negara kita  dapat  ditertibkan,  dan  tanah  tersebut  benar-benar  dapat  dimanfaatkan secara  optimal  dan  berdaya  guna  sehingga  penggunaan,  penguasaan  dan pemilikannya  dapat  diarahkan  kepada  sasaran  pokok  yaitu  :  mewujudkan kesejahteraan  masyarakat  dan  keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat.  Usaha tersebut  dapat  dinilai  sebagai  langkah  permulaan  dalam  rangka  penataan kembali  penggunaan,  pemilikan  dan  pengusaan  tanah  sebagaimana  pula  telah digariskan di dalam Ketetapan MPR RI No.  IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar  Haluan  Negara  sebagai  salah  satu  kewajiban  yang  harus  dilaksanakan oleh pemerintah 9 .
Salah  satu  dari  catur  tertub  pertanahan  adalah  tertib  penggunaan  tanah, dalam kaitan ini bahwa tanah itu harus dipergunakan sesuai dengan peruntukan dan  penggunaannya.  Tertib  penggunaan  tanah  ini  merupakan  sarana  untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna tanah secara optimal, sehingga warga masyarakat,  pemerintah  maupun  pihak-pihak  lainnya  tidak  boleh  seenaknya untuk  melakukan  perubahan  atau  alih  fungsi  dari  lahan/tanah  dari  peruntukan semula sebagaimana yang telah ditetapkan dalam tata guna tanah
Di  Indonesia  umumnya,  termasuk  di  Sulawesi  Selatan  fenomena  alih fungsi  lahan/tanah  marak  dilakukan,  baik  yang  dilakukan  oleh  pemegang  hak atas  tanah/petani  maupun  yang  dilakukan  secara  sistematis  oleh  struktur penguasa. Fenomena alih fungsi dari tanah persawahan menjadi tanah tambak, areal  perkebunan  menjadi  persawahan  dan  ada  pula  yang    terjadi  sebaliknya, areal  pertanian  menjadi  areal  pemukiman  dan  perumahan  dan  seterusnya. Padahal  apabila  kita  mengacu  pada  fatwa  tata  guna  tanah  (Peraturan  Menteri
9 Ibid. hlm 87
Maleo Law Journal Volume 4 Issue 1 April 2020 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
Dalam  Negeri  No.  3  Tahun  1978),  ditegaskan  bahwa  perubahan  penggunaan tanah harus disertai dengan fatwa tata guna tanah. Implementasi tata guna tanah dalam  hal  peruntukan  dan  penggunaan  tanah  termasuk  fungsionalisasi  lahan pertanian  haruslah  mengacu  pada  tertib  penggunaan  tanah  dalam  catur  tertib pertanahan,  sehingga  pemanfaatan  tanah  secara  optimal  untuk  menjamin terwujudnya  kelestarian  dan  keseimbangan  serta  dalam  rangka  mencapai masyarakat adil dan makmur dapat terwujud.  Pemanfaatan tanah harus sungguh-sungguh  dalam  rangka  membantu  usaha  meningkatkan  kesejahteraan rakyat  dalam  rangka  mewujudkan  keadilan  sosial.  Pembangunan  pertanian harus  merupakan  usaha  yang  terpadu  dengan  pembangunan  daerah  pedesaan sehingga dapat dikendalikan secara efektif penggunaan, penguasaan, pemilikan dan  pengalihan  hak  atas  tanah  yang  benar-benar  sesuai  dengan  asas  adil  dan merata. Di Sulawesi Selatan beberapa proyek pemerintah berupa pembangunan fisik  (infrastruktur)  pemerintahan  dan  lain-lain,  justru  menggunakan  lahan pertanian  yang  subur  atau  produktif,  sehingga  di  satu  sisi  jelas  mengganggu atau mengurangi jumlah lahan subur pada sektor pertanian.
Konsep  hukum  pertanahan,  diharapkan  dapat  menimbulkan  kepastian hukum  pertanahan  yang  dapat  mengayomi  pemegang  hak-hak  atas  tanah  dan penggunaannya yang juga dimaksudkan untuk menciptakan suatu suasana yang aman  dan  tentram  dalam  masyarakat.  Tertib  administrasi  pertanahan  adalah diharapkan dapat memperlancar segala sesuatu urusan yang menyangkut tanah termasuk menunjang pembangunan yang akan dicanangkan. Sedangkan dengan tertib penggunaan tanah, diharapkan bahwa tanah itu harus dipergunakan sesuai dengan kemampuannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  33  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  1945. Tertib penggunaan tanah ini merupakan sarana untuk meningkatkan daya guna dan  hasil  guna  tanah  secara  optimal.  Adapun  tertib  pemeliharaan  tanah  dan lingkungan  hidup  adalah  merupakan  suatu  upaya  untuk  mencegah  kerusakan tanah,  memelihara  kesuburannya  dan  menjaga  kelestarian  sumber  daya  alam
Maleo Law Journal Volume 4 Issue 1 April 2020 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
yang  terkandung  didalamnya  dengan  tetap  memperhatikan  pihak  ekonomi lemah.
Dalam  kaitannya  dengan  tata  guna  tanah  pemerintah  sebenarnya  telah menetapkan  tanah-tanah  untuk  pertanian,  tanah  untuk  perindustrian,  tanah untuk  perumahan,  perkantoran  dan  lain-lain.  Namun  dalam  praktek  seringkali terjadi  penyimpangan  (deviasi)  dari  tata  guna  tanah  yang  telah  ditetapkan sebelumnya. Dari uraian tersebut maka jelaslah bahwa tanah merupakan faktor utama bagi kehidupan manusia, tanah wajib dilestarikan, dipelihara sedemikian rupa  agar  tetap  produktif.  Jika  hal  tersebut  diabaikan  maka  sangat  merugikan atau  dapat  menimbulkan  bencana  bagi  masyarakat  khususnya  masyarakat  tani itu sendiri.  Partisipasi dan kegairahan para petani untuk meningkatkan produk- produk  pertanian  dalam  menunjang  tercapainya  tujuan  pembangunan  itu dilakukan  tanpa  mengingat  atau  memperhatikan  kemampuan  lahanya  atau menanami  tanaman  yang  kurang  selaras  dengan  daya  kemampuan  tanah  itu, maka  bukan  tidak  mungkin  akan  mendapatkan  hasil  yang  justru  merosot  dan akan menimbulkan kerugian-kerugian terhadap petani yang bersangkutan.
Apabila  kita  mengacu  pada  fatwa  Tata  Guna  Tanah  (Permendagri  N0.  3 Tahun  1978),  perubahan  penggunaan  tanah  memang  harus  disertai  dengan fatwa Tata Guna Tanah. Seyogyanya implementasi Tata Guna Tanah dalam hal peruntukan dan penggunaan tanah termasuk fungsionalisasi lahan pertanian itu di  Sulawesi  Selatan,  apakah  itu  dilakukan  oleh  pemerintah  mauapun  swasta atau  yang  dilakukan  sendiri  oleh  para  pemegang  hak  atas  tanah  dan  atau  para petani itu sendiri hendaknya mengacu pada Tata Guna Tanah yang ada. Selain itu pula bahwa dalam  rangka mewujudkan tujuan dari Undang-Undang  Pokok Agraria  (UUPA),  maka  fungsionalisasi  lahan  pertanian  hendaknya  pula diperhatikan  pula  program  catur  tertib  pertanahan,  khususnya  di  bidang peruntukan dan penggunaan tanah.

## C. PENUTUP

## 1. Kesimpulan
Dalam  uraian-uraian  di  atas,  maka  dapatlah  disimpulkan  bahwa  :  “Penegakan hukum  belumlah  sungguh-sungguh  dilakukan  atau  dilaksanakan  khususnya dalam hal tata guna tanah dan implementasinya”, oleh karena selain perangkat- perangkat  kaidah  hukumnya  yang  belum  tersedia,  juga  disebabkan  oleh  tidak konsistennya aparat pemerintah terkait.

## 2. Saran
Dari  kesimpulan  di  atas,  maka  dapatlah  disarankan  bahwa  dalam  hal peruntukan dan penggunaan tanah hendaknya tetap konsisten dengan tata guna tanah yang telah ditetapkan, dan perlunya penerapan sanksi yang tegas kepada pihak-pihak yang melanggar ketentuan dalam tata guna tanah tersebut.
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman, Beberapa  Aspekta  Tentang  Hukum  Agraria ,  Alumni,  Bandung. 1983.
Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum , Chandra Pratama, Jakarta. 1996.
Ahyuni Yunus, Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Pengadilan, Pustaka Refleksi, Makassar. 2018.
Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia , Djambatan, Jakarta. 1999.
Bruggink  J.J.H.,  Alih  Bahasa  Arief  Sudharta, Refleksi  Tentang  Hukum ,  PT.  Citra Aditya Bakti, Bandung. 1996.
Friedmann Lawrence M., 1985. A History of American Law , Simon & Schuster, Inc, New York, USA.
Harkristuti  Harkrisnowo, Rekonstruktsi  Konsep  Pemidanaan  :  Suatu  Gugatan Terhadap  Proses  Legislasi  dan  Pemidanaan  di  Indonesia ,  Majalah  KHN Newsletter, Jakarta. 2003.
Kartasapoetra  Dkk, Hukum  Tanah-Jaminan  UUPA  Bagi  Keberhasilan Pendayagunaan Tanah , Bina Aksara, Jakarta. 1985.
Mochtar  Kusumaatmadja, Konsep-konsep  Hukum  Dalam  Pembangunan ,  Alumni, Bandung. 2002.
Munir  Fuady, Aliran  Hukum  Kritis-Paradigma  Ketidakberdayaan  Hukum ,  PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2003.
Pound,  Roscoe, An  Introduction  to  the  Philosophy  of  Law ,  Yale  University  Press, New Haven and London. 1994.
Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum Lalu Lintas dan Kepatuhan Terhadapnya , Majalah Hukum dan Pembangunan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta. 1978.
____________, Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum  -  Pidato Pengukuhan  dalam  Jabatan  Guru  Besar  Tetap  pada  Fakultas  Hukum Universitas Indonesia , Jakarta. 1983,
Sudjito,  1987. PRONA-Pensertifikatan  Tanah  Secara  Massal  dan  Penyelesaian Sengketa Tanah Yang Bersifat Strategis , Liberty, Yogyakarta. Sufirman  Rahman, Hukum  Pengadaan  Tanah  dan  Problematika  Hak  Asasi Manusia Pemegang Hak Atas Tanah , Pustaka Refleksi, Makassar. 2017.