Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 2 Agustus 2021

## STATUS HUKUM NOTARIS YANG DIPIDANA KURANG DARI 5 TAHUN
Oleh:
Davin Yusriputra Alition
Magister Kenotariatan Universitas Surabaya
davinalition@gmail.com

## Abstract
Notary is a public official. If they are convicted as criminals, they can be sanctioned in Law Notary. A notary who has been sentenced of crime in less than five years has the opportunity to  stay  in  his  potition.  This  is  due  to  the  absence  of  rules  regarding  sanctions  dishonorable discharge in Articles 12 and 13 ruling it. This journal aims to identify, analyze and find any legal vacuum regarding the granting sanction for Notary who has been sentenced with less than five years based on analysis of Article 12 and 13, Law of the Republic of Indonesia Number 2 Year 2014 concerning the Amendment to Law Number 30 Year 2004 on Notary.
The journal uses normative juridical method to approach legislation and the concept. Legal materials  used  are  the  primary,  secondary  and  tertiary  legal  materials.  Legal  materials analysis techniques that have been collected using the method of grammatical interpretation and systematic interpretation.
The result of  the journal  concludes that a Notary who has been sentenced for  less than  five years has smeared the honor and dignity. However, he can still resume to his position. A Notary cannot  be  penalized  with  dishonorable  discharge  set  out  in  Articles  12  and  13  as  the aforementioned article does not specify a thing when a notary is sentenced with less than five years.  There  is  the  existence  of  a  legal  vacuum,  hence  the  necessity  of  setting  sanctions  of dishonorable discharge for a Notary who has been sentenced with less than five years because it can prevent the Notary from committing another crime and provide a deterrent effect for him. Key words: Notary, Sanctions, Dishonorable Discharge, Criminal, Less Than Five Years

## Abstrak
Notaris adalah pejabat publik, apabila dijatuhi hukuman pidana dapat dikenakan sanksi dalam Undang-undang Jabatan Notaris. Notaris yang telah dijatuhi hukuman pidana kurang dari lima tahun,  memiliki  kesempatan  untuk  menjalani  jabatannya.  Hal  ini  disebabkan  tidak  adanya aturan  mengenai  sanksi  pemberhentian  tidak  hormat  dalam  Pasal  12  dan  13  yang  mengatur mengenai  hal  tersebut.  Jurnal  ini  bertujuan  mengetahui  dan  menganalisis  serta  menemukan
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 2 Agustus 2021
adanya kekosongan hukum mengenai Pemberian Sanksi bagi Notaris yang telah dijatuhi pidana dengan hukuman kurang dari lima tahun berdasarkan analisis Pasal 12 dan 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Jurnal  ini  menggunakan  metode  yuridis  normatif  dengan  metode  pendekatan  perundang- undangan dan konsep. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier.  Teknik  analisis  bahan  hukum  yang  telah  dikumpulkan  menggunakan  metode interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis.
Hasil jurnal menyimpulkan Notaris yang telah dijatuhi hukuman pidana kurang dari lima tahun telah  merendahkan  kehormatan  dan  martabat  namun,  dapat  menjalankan  jabatanya  kembali. Notaris tidak dapat dikenakan sanksi pemberhentian tidak hormat yang diatur dalam Pasal 12 dan  13  karena  dalam  pasal  tersebut  tidak  dapat  menjangkau  apabila  terdapat  Notaris  yang dijatuhi hukuman pidana kurang dari lima tahun. Terdapat adanya kekosongan hukum, maka perlunya  pengaturan  sanksi  pemberhentian  tidak  hormat  bagi  Notaris  yang  telah  dijatuhi hukuman kurang dari lima tahun karena dapat memberikan perbaikan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh Notaris tersebut  agar tidak melakukan kejahatan dan dapat  memberikan efek jera bagi Notaris.
Kata Kunci: Notaris, Sanksi, Pemecatan Tidak Terhormat, Pidana, Kurang dari Lima Tahun.

## A. PENDAHULUAN
Profesi Notaris adalah suatu profesi yang sudah tidak asing lagi didengar di kalangan masyarakat luas sekarang ini. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ( Lembar  Negara  Tahun 2004 Nomor 117,  Tambahan Lembar Negara Nomor 4432) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan  Notaris (Lembar  Negara  Tahun  2014  Nomor  3,  Tambahan  Lembar  Negara  Nomor  5491)  yang selanjutnya disebut UUJN didefinisikan sebagai berikut:
“Notaris  adalah  pejabat  umum  yang  berwenang  untuk  membuat  akta  autentik  dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”
Adapun  maksud  dari  Pasal  ini  adalah  notaris  hanya  memiliki  kewenangan  membuat  akta autentik  sepanjang akta tersebut  tidak dibuat oleh pejabat  lain yang ditetapkan oleh undang- undang. 1
Keberadaan  notaris  juga  kemudian  dipertegas  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata, terutama dalam Buku Keempat mengenai Pembuktian dan Daluarsa. Dalam Hukum Perdata,  Alat  bukti  yang  utama  adalah  bukti  tertulis  dimana  alat  bukti  tertulis  tersebut  yang paling kuat adalah berupa akta autentik yang dikeluarkan oleh seorang profesi Notaris sendiri.
Seorang  Notaris  dalam  menjalankan  profesinya  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat tentunya dengan berdasarkan peraturan - peraturan yang berlaku. Hal Ini kemudian dianggap penting karena Notaris melaksanakan tugas jabatannya tidaklah semata – mata untuk kepentingan  pribadi,  melainkan  juga  untuk  kepentingan  masyarakat,  serta  mempunyai kewajiban untuk menjamin kebenaran dari akta-akta yang dibuatnya, karena itu seorang Notaris dituntut  lebih  peka,  jujur,adil,  dan  transparan  demi  menjamin  terselenggarannya  tujuan  dan kewajiban semua pihak yang terkait langsung dalam pembuatan sebuah akta otentik.
Namun dalam pelaksanaan jabatannya notaris tidak dapat berbuat semena- mena tanpa mengikuti aturan yang telah ada. Segala sesuatu yang berkaitan dengan  pelaksanaan jabatan notaris telah diatur dalam peraturan perundang undangan yakni dalam bentuk Undang Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 dan kode etik profesi Notaris. Dalam Undang Undang Jabatan Notaris telah diatur sedemikian rupa mengenai hal – hal yang berkaitan dengan Notaris, mulai dari ketentuan umum, kewenangan, larangan hingga ketentuan sanksi. Sedangkan dalam Kode  Etik  Notaris  mengatur  personal  atau  notaris  tersebut  dalam  suatu  perkumpulan. Pengertian Kode Etik Notaris diatur dalam pasal 1 ayat 2 Kode Etik Notaris yaitu seluruh kaidah moral  yang  ditentukan  oleh  perkumpulan  Ikatan  Notaris  Indonesia  yang  selanjutnya  akan disebut  “Perkumpulan”  berdasar  keputusan  Kongres  perkumpulan  dan/atau  yang  ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk didalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus.
Sehubungan  dengan  diaturnya  hal  hal  yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan  jabatan notaris,  tidak  membuat  semua  notaris  tunduk  dan  patuh  terhadap  aturan  aturan  tersebut Kewenangan yang dimiliki oleh Notaris ini tidak hanya di atur di dalam Undang-undang jabatan
1 Habib  Adjie, Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris dan PPAT, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 21
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 2 Agustus 2021
Notaris  saja  ataupun  undang-undang  lainnya,  akan  tetapi  juga  berdasarkan  peraturan perundang-undangan  yang  lain  yang  memperluas  cakupan  kewenangan  Notaris  sepanjang diperintahkan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang telah ada maupun yang akan ada 2 Berdasarkan teori kewenangan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya mengenai Kerangka  Teoritik,  Wewenang  merupakan  suatu  tindakan  hukum  yang  diatur  dan  diberikan suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku yang mengatur jabatan yang  bersangkutan 3 Wewenang  menurut  Philipus  M.  Hadjon  menyatakan  bahwa  wewenang sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) komponen antara lain:
a)  3Komponen  pengaruh  ialah  penggunaan  wewenang  dimaksudkan  untuk  mengendalikan perilaku subjek hukum
b) Komponen dasar hukum yaitu wewenang haruslah mempunyai dasar hukum yang sah c) Komponen komformitas yaitu wewenang harus memiliki standar. 4
Masih sering ditemukan adanya notaris yang tersangkut permasalahan berkaitan dengan dilanggarnya undang undang jabatan notaris, kode etik, bahkan peraturan pidana. Masih banyak notaris  yang  tidak  menyadari  dan  memahami  fungsi  maupun  tugasnya,  terlebih  bagi  yang imannya  lemah,  idealisme  luntur  karena  memandang  jabatannya  sebagai  pengusaha  yang mengejar materi/keuntungan, bukan menghayati pengabdiannya kepada negara dan masyarakat serta  mengamalkan  ilmunya  dalam  melaksanakan  jabatannya  selaku  pejabat  umum  yang mewakili  Negara  yang  mempunyai  sifat  independen  serta  mempunyai  karakter  mulia  untuk penegakan hukum di bidang Hukum Perdata serta mempunyai fungsi sosial.
Seiring  dengan  banyak  dilakukannya  pelanggaran  atau  perbuatan  melanggar  hukum yang  dilakukan  oleh  notaris,  kode  etik  dan  undang  undang  jabatan  notaris  telah  mengatur adanya ketentuan sanksi. Ketentuan sanksi merupakan hal yang esensial agar kepatuhan hukum dapat  terjadi.  Namun  sayangnya  dalam  undang  undang  jabatan  notaris  dan  kode  etik  tidak dicantumkan  adanya  sanksi  pidana.  Padahal  dapat  ditelusuri  lebih  jauh  bahwa  dalam melaksanakan  jabatannya  seorang  notaris  dapat  melakukan  suatu  penyimpangan  yang  dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.
2 Hartani Sulihandari &Nisya Rifani, Prinsip-prinsip Dasar Profesi Notaris, Dunia Cerdas, Jakarta, 2013, hlm. 16.
3 Habib Hadjie, Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Reflika Aditama, Bandung, 2008, Hlm 77.
4 Philipus M. Hadjon, Sri Soemantri M., Sjaran Basah, Bagir Manan, Laica Marzuki, ten Berge, Van Buuewn, Stroink, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 135.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 2 Agustus 2021
Jabatan  notaris  sendiri  tidak  memberikan  imunitas  hukum  terhadap  notaris  sebagai pejabat umum. Notaris tetap bertanggung jawab secara pidana apabila notaris tersebut terbukti telah melakukan suatu tindak pidana pada saat menjalankan fungsi dan tugasnya. Karena notaris sebagai  individu  yang  merupakan  subyek  hukum,  dan  memiliki  kedudukan  yang  sama dihadapan hukum dan tidak dibeda-bedakan dengan subyek hukum yang lain. 4
Ketentuan pasal 12 UUJNP menjelaskan mengenai seorang notaris yang diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat. Selain pasal 12 UUJNP pemberhentian secara tidak hormat diatur pula dalam ketentuan pasal 13 UUJNP yakni karena seorang notaris telah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  dengan  pidana  penjara  5  (lima)  tahun  atau  lebih. Dengan demikian, jika notaris memenuhi syarat pasal 12 UUJNP dan pasal 13 UUJNP, maka notaris  yang  bersangkutan  dapat  diberhentikan  secara  tidak  hormat  oleh  menteri  atas  usul Majelis Pengawas Pusat. Sebaliknya jika pidana yang diterima seorang notaris tersebut kurang dari lima tahun, maka hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk memberhentikan secara tidak hormat seorang notaris.
Selain itu, pemecatan seorang notaris juga telah diatur dalam Kode Etik Notaris. yakni mengenai  ketentuan  sanksi  terhadap  Notaris  apabila  Notaris  tersebut  dapat  dibuktikan  telah melanggar ketentuan Kode Etik. Dalam pasal 13 Kode Etik Notaris menyatakan bahwa apabila seorang  anggota  Perkumpulan  yang  telah  melanggar  Undang-Undang  No.  30  Tahun  2004 tentang Jabatan Notaris dan yang bersangkutan dinyatakan bersalah, serta dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, pengurus pusat wajib memecat  sementara  sebagai  anggota  perkumpulan  disertai  usul  kepada  Kongres  agar perkumpulan tersebut dipecat dari anggota perkumpulan.
Dari  ketentuan  tersebut  diatas,  seorang  Notaris  yang  telah  diberhentikan  secara  tidak hormat oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat tidak dapat menjalankan profesinya lagi. Namun tidak terdapat adanya ketentuan baik dalam Undang – undang Jabatan Notaris maupun Kode Etik Notaris mengenai apabila Notaris yang telah diberhentikan secara tidak hormat oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat dapat mengajukan permohonan kembali untuk dapat menjadi  seorang  notaris.  Sehingga  apabila  seorang  Notaris  yang  telah  diberhentikan  secara tidak  hormat  oleh  Menteri  atas  usul  Majelis  Pengawas  Pusat  tersebut  tidak  dapat  menjabat sebagai seorang notaris lagi, maka yang didapat oleh notaris adalah sanksi yang bertubi-tubi. Disatu sisi ia telah mendapatkan sanksi yang telah diterimanya, dan disisi lain ia mendapatkan
sanksi  pemberhentian  secara  tidak  hormat  dimana  pada  awalnya  pekerjaan  tersebut  telah menjadi tulang punggungnya.

## B. METODE PENELITIAN
Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian iniadalah tipe penelitian yang sesuai dengan karakter danciri khas ilmu hukum, yakni penelitian yuridisnormatif melalui penelitian kepustakaan yaknipenelitian terhadap bahan hukum yang dikaitkandengan permasalahan yang ada. Pendekatan masalahdalam penelitian ini menggunakan pendekatan konsep(Conceptual Approach) dan pendekatan Undang-undang (StatuteApproach). Conceptual Approach adalah pengkajian pendapatpendapat para ahlidanteori dari para pakar hukum dalam literatur sebagai
landasan pendukung. StatuteApproach dilakukandengan mengkaji dan meneliti norma- norma hukumyang terdapat dalam ketentuan perundang undanganyang berkaitan dengan tema yang sedang dibahas.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Bentuk- Bentuk Sanksi Terhadap Pelanggaran Kode Etik
Dalam  Pasal  1  ayat  (1)  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  tahun  2014 tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris menegaskan bahwa "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan  memiliki  kewenangan  lainnya  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-undang  ini  atau berdasarkan undang-undang lainnya.
Profesi  Jabatan  Notaris  merupakan  suatu  profesi  yang  mewakili  pemerintah  untuk membuat  alat  bukti  tertulis  autentik  bahkan  ada  sebagian  produk  aktanya  yang  memiliki kekuatan eksekutorial dan sebagai legal advisor atau pemberi penyuluhan hukum. Selain itu Notaris  juga  berperan  sebagai legal  advisor bagi  penghadapnya  karena  notaris  yang  akan dimintai  pendapat  hukum  mengenai  perbuatan  hukum  yang  akan  dilakukan  oleh  penghadap tersebut, serta memberikan penerangan agar penghadapnya dapat memahami tindakan hukum yang  akan  dilakukannya  atau  menemukan  solusi  mengenai  masalah  hukum  yang  sedang dialami oleh si penghadap.
Peofesi  Notaris  ini  dituntut  untuk  selalu  belajar  dan  mengikuti  perkembangan  ilmu hukum secara berkelanjutan serta wajib mempelajari disiplin ilmu lain sebagai dasar pijakan untuk  membuat  akta  yang  akan  dibuat  sehingga  tidak  menyalahi  atau  bertentangan  dengan Undang Undang Jabatan Notaris, Kode Etik  maupun disiplin ilmu  yang lain. Dalam Pasal  3
Undang  -  Undang  Jabatan  Notaris  mencantumkan  beberapa  syarat  seseorang  dapat  diangkat menjadi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 antara lain meliputi:
a. warga negara Indonesia;
b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
d. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
e. berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
f. telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa  sendiri  atau  atas  rekomendasi  Organisasi  Notaris  setelah  lulus  strata  dua kenotariatan;
g. tidak  berstatus  sebagai  pegawai  negeri,  pejabat  negara,  advokat,  atau  tidak  sedang memangku  jabatan  lain  yang  oleh  undang-undang  dilarang  untuk  dirangkap  dengan jabatan Notaris; dan
h. tidak  pernah  dijatuhi  pidana  penjara  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  telah memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  karena  melakukan  tindak  pidana  yang  diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih
Untuk  menjaga  Kehormatan  dan  martabatnya,  Notaris  dalam  menjalankan kewenangannya  sebagai  pejabat  publik  haruslah  disumpah  terlebih  dahulu.  Dalam  sumpah atau janji notaris tersebut telah dijelaskan bahwa notaris dalam menjalankan kewenangannya sebagai  pejabat  publik  harus  tunduk  pada  undang-undang  yang  berlaku  serta  mempunyai kepribadian  yang  baik.  Selain  berpedoman  pada  undang-undang,  notaris  dapat  dikatakan mempunyai perilaku yang baik jika berlan-daskan kode etik dan asas-asas hukum 5
Jika didasarkan Pasal 3 huruf h diatas, seorang Notaris yang dijatuhi hukuman penjara kurang  dari  5  tahun  masih  dapat  menjadi  notaris.  Namun  seperti  yang  kita  pahami  pada penjelasan  -  penjelasan  diatas  bahwa  Notaris  adalah  seorang  pejabat  umum  yang  mana pelayanan jasa notaris baik dari sisi kualitas maupun perilaku notaris harus bisa memenuhi kebutuhan masyarakat majemuk baik secara lintas etnis maupun lintas agama dengan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kualitas seorang notaris
5 Syafran Sofyan, Kepemimpinan Notaris yang beretikadan Bertanggung-jawab, http://www.jimlyschool.com, diakses 12 Juni 2021 pukul 09.00 WIB.
dapat  dilihat  dari  perilaku  serta  permasalahan-  permasalahan  yang  ditimbulkan  baik  dari padanya termasuk manajemen kantor maupun manajemen protokol.
Dengan  maraknya  kasus  yang  melibatkan  Notaris  pada  saat  ini,  banyak  yang berpendapat  bahwa  penyebab  utamanya  adalah  adanya  ketidakpahaman  pejabat  penegak hukum,  disamping  karena  titik  berat  pendidikan  kenotariatan  lebih  pada  pendidikan  teori dibandingkan dengan pendidikan praktek. Menjadi seorang Notaris seharusnya mempunyai tujuan  yang  mulia,  bukan  dengan  tujuan  untuk  kepentingan  pribadi  dimana  masyarakat memiliki pandangan bahwa profesi jabatan Notaris akan menjanjikan suatu kemapanan. Dan hal  tersebutlah  yang  dapat  menjadikan  seorang  Notaris  tidak  menjaga  integritas  serta profesionalisme dalam menjalankan jabatannya.
Hal  penting yang harus  diingat  oleh individu  yang telah memegang jabatan Notaris adalah segala tindak tanduknya dalam menjalankan profesinya harus benar, bukan hanya baik saja, karena keteledoran, kelalaian, dan kesalahan notaris dapat berakibat kerugian tidak hanya pada para pihak yang menghadap saja, akan tetapi lebih jauh dapat berdampak pada keturunan para pihak atau ahli waris para pihak secara turun temurun. Mereka dapat turut serta menjadi korban kelalaian, kecerobohan, atau kesalahan notaris  yang dalam menjalankan jabatannya ingin menguntungkan dirinya sendiri.
Terdapatnya  4  (empat)  sanksi  yang  dapat  diberikan  pada  Notaris  yakni  berupa peringatan  tertulis,  pemberhentian  sementara,  pemberhentian  dengan  hormat,  dan pemberhentian  dengan  tidak  hormat.  Menempatkan  sanksi  yang  berupa  peringatan  tertulis berada  pada  urutan  pertama  pemberian  sanksi  yang  mana  merupakan  suatu warning atau peringatan  kepada  Notaris,  dan  apabila  tidak  terpenuhi  maka  akan  dilanjutkan  pada  tahap pemberian sanksi selanjutnya. Sanksi tersebut sebenarnya kurang nyata apabila dikategorikan sebagai  suatu  sanksi,  karena  mereka  hanyalah  awal  dari  penjatuhan  sanksi  yang  berupa paksaan nyata apabila memang terbukti telah melakukan pelanggaran.
Sanksi berikutnya adalah berupa pemberhentian sementara setelah penjatuhan sanksi peringatan  lisan  dan  peringatan  tertulis,  dimana  Notaris  kehilangan  kewenangannya  untuk sementara waktu, dan tidak dapat membuat akta apapun, atau dengan kata lain Notaris tidak dapat  melaksanakan  tugas  jabatannya.  Lamanya  pemberhentian  sementara  ini  hendaknya ditentukan batas waktunya, sehingga nasib Notaris yang bersangkutan tidak digantung. Dari pemberhentian  sementara  ini  kemudian  dapat  diputuskan  apakah  Notaris  tersebut  bisa mendapatkan  pemulihan  sehingga  dapat  menjalankan  tugas  jabatannya  lagi,  atau  ditindak
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 2 Agustus 2021
lanjuti dengan adanya sanksi pemberhentian dengan hormat atau sanksi pemberhentian tidak dengan hormat.
Pelanggaran pelanggaran Notaris yang menimbulkan adanya sanksi baik berupa sanksi pemberhentian  sementara,  pemberhentian  dengan  hormat,  ataupun  sanksi  pemberhentian dengan tidak hormat, selanjutnya wajib untuk menyerahkan protokol kepada Notaris yang lain dan dilakukan dengan serah terima yang telah diatur. Seorang Notaris dapat dikenakan sanksi pemberhentian  tidak  hormat  apabila  melakukan  kesalahan.  Dalam  praktek  hukum  pidana dianut pengetian “untuk membuktikan adanya kesalahan si pelaku itu digunakan ukurandari luar pelaku, yaitu bagaimana seharusnya orang harus berbuat berdasarkan ukuran yang lazim menurut pandangan masyarakat” 6
Sanksi pemberhentian dengan tidak hormat diusulkan oleh Majelis Pengawas Pusat. Majelis Pengawas Pusat mengkonfirmasi lebih dulu mengenai laporan yang diterima baik dari masyarakat  atau  usul  dari  Organisasi  Notaris  dan  atas  rekomendasi  dari  Majelis  Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah setelah akhirnya diusulkan kepada Menteri. Usulan ini diikuti dengan usulan penunjukan Notaris lain sebagai pemegang protokol.
Dalam pasal 67 Undang-Undang Jabatan Notaris telah disebutkan bahwa Pengawasan atas  Notaris  dilakukan  oleh  Menteri  dan  dalam  pelaksanaan  pengawasannya  Menteri membentuk  adanya  Majelis  Pengawas  Notaris.  Majelis  Pengawas  Notaris  ini  selanjutnya diatur dalam pasal 68 UUJN terdiri dari:
1. Majelis Pengawas Daerah
2. Majelis Pengawas Wilayah; dan
3. Majelis Pengawas Pusat.
Majelis Pengawas Notaris secara umum mempunyai ruang lingkup kewenangan untuk menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris. Berdasarkan substansi pasal diatas Majelis Pengawas Notaris berwenang melakukan sidang untuk memeriksa:
1. Adanya dugaan pelanggaran Kode Etik;
2. Adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris;
6 Tongat, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Prespektif Pembaharuan, UMM Press, Malang, 2008, hlm. 201.
3. Perilaku para notaris yang diluar menjalankan tugas jabatannya sebagai notaris yang dapat mengganggu atau mempengaruhi pelaksanaan tugas jabatan Notaris.

## Pemberhentian Notaris Sementara
Sanksi dalam tahap kedua setelah peringatan tertulis diberikan dan juga masih tidak diindahkan  yaitu  berupa  Pemberhentian  Sementara  Notaris.  Pemberhentian  Sementara  ini diatur secara jelas di dalam Pasal 9 Undang - Undang Jabatan Notaris yang menegaskan bahwa:
(1) Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena:
a. dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang;
b. berada di bawah pengampuan;
c. melakukan perbuatan tercela;
d. melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik Notaris; atau
e. sedang menjalani masa penahanan.
(2) Sebelum  pemberhentian  sementara  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan, Notaris  diberi  kesempatan  untuk  membela  diri  di  hadapan  Majelis  Pengawas  secara berjenjang.
(3) Pemberhentian sementara Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat.
(4) Pemberhentian  sementara  berdasarkan  alasan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) huruf c dan huruf d berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
Dalam penjelasan pasal 9 dalam huruf c yang dimaksud dengan “melakukan perbuatan tercela” adalah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, dan norma adat.
Mekanisme  pemberian  sanksi  pemberhentian  sementara  dalam  Pasal  9  UUJN,  diatur dalam  Pasal  67  Permenkumham  Nomor  25  Tahun  2014  yaitu  dilakukan  atas  usul  Majelis Pengawas  Pusat  kepada  Menteri.  Usul  Majelis  Pengawas  Pusat  tersebut  sumbernya  dapat berupa laporan dari masyarakat atau usul dari Organisasi  Notaris, serta adanya  rekomendasi dari  Majelis  Pengawas  Daerah  dan  Majelis  Pengawas  Wilayah  terkait  dengan  alasan  yang sesuai dengan alasan pasal 9 UUJN. Dalam usulannya MPP mengusulkan Notaris lain sebagai pemegang  protokol  kepada  Menteri  dalam  jangka  waktu  paling  lambat  30  (tiga  puluh)  hari terhitung  sejak  tanggal  keputusan  pemberhentian  sementara.  Notaris  yang  diberhentikan
sementara  dari  Jabatannya  dan  Notaris  pemegang  protokol  wajib  melakukan  serah  terima protokol  di  hadapan  MPD  dalam  jangka  waktu  paling  lambat  14  (empat  belas)  hari  sejak keputusan pemberhentian sementara diterima. Apabila jangka waktu pemberhentian sementara Notaris  berakhir,  Notaris  pemegang  protokol  wajib  untuk  melakukan  serah  terima  kembali protokol kepada Notaris lama di hadapan MPD dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak keputusan pemberhentian sementara berakhir.

## Pemberhentian Notaris Dengan Hormat
Setelah melalui tahapan pemberhentian sementara, tahap ketiga sanksi pelanggaran Kode Etik  serta  Undang  -  Undang  Jabatan  Notaris  adalah  berupa  Pemberhentian  Notaris  Dengan Hormat. Mekanisme pemberian sanksi terhadap Notaris yang telah melanggar ketentuan dalam Undang Undang Jabatan Notaris selanjutnya diatur dalam Permenkumham Nomor 25 Tahun 2014 khususnya pada Pasal 38 sampai dengan Pasal 70. Pemberhentian Notaris dengan hormat dapat  dikarenakan  beberapa  hal  yaitu  antara  lain  karena  meninggal  dunia,  telah  berumur  65 (enam puluh lima) tahun, atas permintaan sendiri, tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk  melaksanakan  tugas  jabatan  Notaris  secara  terus  menerus  lebih  dari  3(tiga)  bulan; merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g yaitu sebagai Pegawai Negeri, pejabat negara, advokat dan jabatan lain yang oleh Undang Undang dilarang untuk dirangkap dengan Jabatan Notaris.

## Pemberhentian Notaris Dengan Tidak Hormat
Tahapan  terakhir  dari  pemberian  sanksi  terhadap  Jabatan  Notaris  yang  melakukan pelanggaran adalah berupa pemberhentian dengan tidak hormat. Hal ini diatur di dalam Pasal 12 Undang - Undang Jabatan Notaris yang menegaskan bahwa:
“Notaris  diberhentikan  dengan  tidak  hormat  dari  jabatannya  oleh  Menteri  atas  usul Majelis Pengawas Pusat apabila:
A. dinyatakan  pailit  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh kekuatan hukum tetap;
B. berada di bawah pengampuan secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
C. melakukan  perbuatan  yang  merendahkan  kehormatan  dan  martabat  jabatan Notaris; atau
D. melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.
Berdasarkan penjabaran pasal diatas, dalam penjelasan Pasal 12 huruf c yang dimaksud dengan “perbuatan  yang  merendahkan  kehormatan  dan  martabat” misalnya  berjudi,  mabuk, menyalahgunakan narkoba, dan berzina.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 2 Agustus 2021
Mengenai  pemberhentian  Notaris  dengan  tidak  hormat  dikarenakan  Notaris  yang bersangkutan  telah dijatuhi pidana penjara dengan hukuman 5 tahun atau lebih kemudian diatur dalam  Pasal  13  Undang  -  Undang  Jabatan  Notaris  yang  menegaskan  bahwa “Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan  hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”.
Berkaitan dengan Pasal 13 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris  menyatakan  bahwa “Dalam  hal  Notaris  melakukan  tindak  pidana  yang  diancam dengan  pidana  penjara  5  (lima)  tahun  dan  telah  diputus  bersalah  oleh  pengadilan  serta memperoleh  kekuatan  hukum  tetap,  Menteri  dapat  menjatuhkan  sanksi  administratif  berupa pemberhentian dengan tidak hormat.”
Mekanisme pemberian sanksi pemberhentian dengan tidak hormat diatur dalam pasal 68  Permenkumham  Nomor  25  Tahun  2014.  Pemberhentian  dengan  tidak  hormat  seorang Notaris dilakukan atas usul Majelis Pengawas Pusat kepada Menteri. Usul Majelis Pengawas Pusat tersebut sumbernya dapat berupa laporan dari masyarakat atau atas usul dari Organisasi Notaris,  serta  adanya  rekomendasi  dari  majelis  Pengawas  daerah  dan  Majelis  Pengawas Wilayah  terkait  dengan  alasan  yang  sesuai  dengan  alasan  pasal  12  UUJN.  Usulan  MPP mengenai pemberhentian dengan tidak hormat juga harus memuat adanya penunjukan Notaris lain sebagi pemegang protokol. Usulan MPP diajukan dalam jangka waktu paling lambat 30 ( tiga puluh ) hari terhitung sejak laporan dari masyarakat atau usul dari Organisasi Notaris serta rekomendasi dari MPD dan MPW diterima. Dan keputusan Menteri untuk memberitahukan notaris dengan tidak hormat dan menetapkan Notaris lain sebagai pemegang protokol paling lambat 30 ( tiga puluh ) hari terhitung sejak diterimanya usulan.
Dalam hal pemberhentian Notaris dengan tidak hormat karena alasan dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan  tindak  pidana  yang  diancam  dengan  pidana  penjara  5  (  lima)  tahun  atau  lebih, keputusan  pemberhentian  Notaris  dari  jabatannya  dan  penetapan  Notaris  lain  sebagai pemegang protokol ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 2 Agustus 2021

## Upaya Hukum Notaris terhadap Keputusan Majelis Pengawas Notaris.
Pemberian sanksi terhadap Notaris merupakan kewenangan dari Majelis Pengawas, baik itu  dari  Majelis  Pengawas  Wilayah  ataupun  Majelis  Pengawas  Pusat.  Majelis  Pengawas Daerah  tidak  memiliki  kewenangan  untuk  memberikan  sanksi  kepada  Notaris.  Majelis Pengawas Daerah hanya berwenang untuk memeriksa adanya laporan dari masyarakat terkait dugaan  pelanggaran  Kode  Etik  Notaris  atau  pelanggaran  dalam  Undang-Undang,  dan kemudian  menyampaikan  hasil  pemeriksaan  tersebut  kepada  Majelis  Pengawas  Wilayah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris  yang  bersangkutan,  Majelis  Pengawas  Pusat  dan  Organisasi  Notaris.  Sedangkan kewenangan  Majelis  Pengawas  Wilayah  dalam  hal  pemberian  sanksi  terhadap  Notaris, menurut  pasal  73  ayat  1  (satu)  huruf  e  adalah  pemberian  sanksi  berupa  peringatan  lisan ataupun  peringatan  tertulis.  Dan  pada  pasal  yang  sama  huruf  f  Majelis  Pengawas  Wilayah mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat yang berupa:
a. Pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau
b. Pemberhentian dengan tidak hormat.
Dalam pemberian sanksi oleh Majelis Pengawas, Notaris yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk dapat mengajukan keberatan kepada Majelis Pengawas yang menjatuhkan sanksi  kepadanya.  Dan  apabila  tidak  puas  dapat  mengajukan  banding  kepada  Majelis Pengawas  yang  lebih  tinggi,  serta  dapat  mengajukan  gugatan  ke  pengadilan  Tata  Usaha Negara  apabila  putusan  Majelis  Pengawas  masih  dirasa  kurang  memuaskan  pihak  Notaris yang bersangkutan.
Dalam hal Notaris ingin mengajukan banding atas putusan Majelis Pengawas Wilayah, yakni  atas  pemberian  sanksi  berupa  peringatan  lisan  atau  peringatan  tertulis,  serta  usulan Majelis Pengawas Wilayah kepada Majelis Pengawas Pusat terhadap pemberian sanksi berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan tidak hormat, ketentuannya telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.02.PR.08.10 tahun 2004 tentang Tata cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja,  dan  Tata  Cara  Pemeriksaan  Majelis  Pengawas  Notaris  mengenai  upaya  hukum  atas putusan Majelis Pemeriksa Wilayah pasal 33 yakni:
(1) Pelapor  dan  atau  terlapor  yang  merasa  keberatan  atas  putusan  Majelis  Pemeriksa Wilayah berhak mengajukan upaya hukum kepada Majelis Pengawas Pusat.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 2 Agustus 2021
Upaya hukum banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dinyatakan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan diucapkan. Dalam hal pelapor dan atau terlapor tidak hadir pada saat putusan diucapkan, maka pelapor dan atau terlapor dapat menyatakan banding dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak putusan diterima. Sedangkan dalam Pasal 34 Permenkumham Nomor: M.02.PR.08.10 tahun 2004, menegaskan bahwa:;
1. Pembanding wajib menyampaikan memori banding.
2. Penyampaian  memori  banding  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diajukan  dalam jangka  waktu  paling  lambat  14  (empat  belas)  hari  kalender  terhitung  sejak  banding dinyatakan.
3. Memori  banding  yang  diterima  wajib  disampaikan  kepada  terbanding  dalam  jangka waktu  paling  lambat  7  (tujuh)  hari  kalender  sejak  diterima  oleh  Sekretariat  Majelis Pengawas Wilayah
4. Terbanding dapat menyampaikan kontra memori  banding dalam jangka waktu paling lambat  14  (empat  belas)  hari  kalender  terhitung  sejak  memori  banding  diterima  oleh terbanding.
5. Memori  banding  dan  kontra  memori  banding  disampaikan  oleh  Sekretariat  Majelis Pengawas Pusat melalui surat kilat tercatat kepada pembanding dan terbanding.
6. Dalam  hal  pembanding  tidak  menyampaikan  memori  banding  dalam  jangka  waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka pernyataan banding diputuskan oleh Majelis Pemeriksa Pusat, tidak dapat diterima.
Apabila  dalil  yang  diajukan  dalam  memori  banding  dianggap  cukup  beralasan  oleh Majelis Pemeriksa Pusat, maka Majelis Pemeriksa Pusat dapat membatalkan putusan Majelis Pengawas Wilayah. Sebaliknya apabila dalil yang diajukan dalam memori banding dianggap tidak  beralasan  oleh  Majelis  Pemeriksa  Pusat,  maka  putusan  Majelis  Pemeriksa  Wilayah dikuatkan.              Dalam  hal  ini  Majelis  Pemeriksa  Pusat  dapat  mengambil  putusan  sendiri berdasarkan kebijaksanaan dan keadilan. Putusan Majelis Pemeriksa Pusat bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali dalam hal putusan tentang pengusulan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.
Putusan tentang pengusulan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri, disampaikan oleh Majelis Pengawas Pusat dalam jangka waktu paling lambat 30  (tiga  puluh)  hari  kalender  terhitung  sejak  putusan  diucapkan,  disertai  dengan  putusan
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 2 Agustus 2021
Majelis Pemeriksa Pusat yang amarnya berisi tentang pemberian sansi pemberhentian dengan tidak hormat.
Apabila semua prosedur banding yang telah diajukan dan putusannya dianggap kurang bagi Notaris yang bersangkutan, maka Notaris dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat keputusan Majelis Pengawas Pusat. Misalnya terhadap putusan pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan tidak hormat  kepada Notaris yang bersangkutan masih dapat dilakukan adanya upaya hukum lagi, yakni dalam tempo 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat  Tata  Usaha  Negara  yaitu  keputusan  Majelis  Pengawas  Pusat  tersebut,  mengajukan gugatan  langsung  ke  Pengadilan  Tinggi  Tata  Usaha  Negara  sebagai  instansi  pertama, selanjutnya  kasasi  dan  apabila  dianggap  perlu  maka  dapat  mengajukan  upaya  Peninjauan Kembali  (PK)  ke  Mahkamah  Agung.  Mengingat  Menteri  adalah  pejabat  tata  usaha  negara yang mendelegasikan sebagian tugasnya kepada Majelis Pengawas Notaris. sehingga putusan Menteri atas usulan Majelis Pengawas Pusat merupakan produk putusan tata usaha negara.

## Upaya Hukum Notaris Terhadap Keputusan Menteri.
Pemberian Sanksi berupa Pemberhentian dengan Hormat dan Pemberhentian dengan tidak hormat merupakan suatu keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri. Majelis Pengawas Notaris tidak memiliki wewenang untuk menjatuhkan kedua sanksi tersebut terhadap seorang Notaris.
Putusan Menteri merupakan produk putusan tata negara. Sehingga apabila keputusan Menteri  tersebut  dalam  hal  ini  berupa  putusan  penolakan  terhadap  permohonan  pengajuan pengangkatan  seorang  Notaris  karena  telah  diberhentikan  maka  Notaris  yang  bersangkutan dapat  melakukan  gugatan  melalu  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara.  Upaya  untuk  melakukan gugatan  kepada  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  baru  dapat  ditempuh  apabila  semua  upaya administratif  telah  dilaksanakan.  Hal  ini  sesuai  dengan  pasal  48  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun 1986 yang menegaskan bahwa::
1. Dalam  hal  suatu  Badan  atau  Pejabat  Tata  Usaha  Negara  diberi  wewenang  oleh atau  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  untuk  menyelesaikan  secara administratif sengketa tata usaha negara tertentu, maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia.
2. Pengadilan  baru  berwenang  memeriksa,  memutus  dan  menyelesaikan  sengketa tata  usaha  negara  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  jika  seluruh  upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 2 Agustus 2021
Berdasarkan  ketentuan  pasal  1  angka  10  Undang-Undang  Nomor  51  Tahun  2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah “Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum Perdata dengan Badan  atau  Pejabat  Tata  Usaha  Negara,  baik  di  pusat  maupun  di  daerah,  sebagai  akibat dikeluarkannya  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  (selanjutnya  disebut  KTUN)  termasuk sengketa  kepegawaian  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku”. Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa KTUN merupakan dasar lahirnya sengketa Tata  Usaha  Negara.  Pasal  1  angka  9  menjelaskan  yang  dimaksud  Keputusan  Tata  Usaha Negara  adalah “Suatu  penetapan  tertulis  yang  dikeluarkan  oleh  Badan  atau  Pejabat  Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan  yang  berlaku,  yang  bersifat  konkrit,  individual,  dan  final  yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata”.
Dalam hal apabila Notaris akan menggugat melalui peradilan tata usaha negara, yang menjadi  dasar  gugatannya  adalah  keputusan  dari  Majelis  Pengawas  ataupun  putusan  dari Menteri.  Namun  dalam  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  dikenal  adanya  KTUN  fiktif.  KTUN fiktif ini didalamnya terdapat suatu permohonan, akan tetapi pejabat tata usaha negara yang bersangkutan  mendiamkan  permohonan  tersebut  maka  pejabat  tersebut  dianggap  telah menolak  permohonan.  Berdasarkan  pasal  53  ayat  (2)  alasan-alasan  yang  dapat  digunakan dalam gugatan adalah sebagai berikut:
1. Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  digugat  itu  bertentang  dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Badan  atau  Pejabat  tata  Usaha  Negara  pada  waktu  mengeluarkan  keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;
3. Badan  atau  pejabat  tata  usaha  negara  pada  waktu  mengeluarkan  atau  tidak mengeluarkan  keputusan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  setelah mempertimbangkan  semua  kepentingan  yang  tersangkut  dengan  keputusan  itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan.
Seorang Notaris yang permohonan pengajuan pengangkatan kembali ditolak oleh Menteri, dapat menggunakan alasan gugatan pasal 53 ayat (2) huruf a, yakni Keputusan Tata Usaha Negara  yang  digugat  itu  bertentang  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.
Penjelasan  Undang-Undang  ini  mengetengahkan  tiga  hal  dalam  pengertian  “bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku” yaitu antara lain:
1) bertentangan  dengan  ketentuan-ketentuan  dalam  peraturan  perundang-  undangan  yang bersifat prosedural/formal;
2) bertentangan  dengan  ketentuan-ketentuan  dalam  peraturan  perundang-  undangan  yang bersifat materiil/substansial;
3) dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha yang tidak berwenang.
Notaris tersebut dapat menggugat dengan alasan bahwa keputusan ditolaknya permohonan pengajuan kembali untuk diangkat menjadi seorang Notaris telah bertentangan dengan dengan ketentuan  dalam  peraturan  perundang-  undangan  yang  bersifat  prosedural  dan  bersifat material. Karena dalam Undang- Undang Jabatan Notaris tidak mengatur adanya ketentuan seorang Notaris telah diberhentikan, khususnya secara hormat dan dengan tidak hormat dapat diangkat kembali. Sehingga apabila permohonan pengajuan ditolak, hal tersebut bertentangan dengan material dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.
Dalam hal Notaris yang telah diberhentikan, dan telah melakukan permohonan untuk dapat diangkat  kembali  sebagai  Notaris  dan  semua  syaratnya  telah  terpenuhi  akan  tetapi permohonan tersebut  ditolak oleh Menteri,  maka Notaris tersebut  dapat  menggugat  dengan KTUN  yang  dikeluarkan  bertentangan  dengan  ketentuan  dalam  peraturan  perundang- undangan  yang  bersifat  prosedural/formal.  Misal  seorang  Notaris  yang  telah  diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri karena alasan telah dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap,  dan  mengajukan  permohonan untuk  dapat  diangkat  kembali  menjadi  Notaris  tetapi  permohonan  tersebut  ditolak,  maka Notaris tersebut  dapat  menggugat  KTUN tersebut  karena syarat  dapat  diangkatnya seorang Notaris menurut pasal 3 Undang Undang Jabatan Notaris tidak menyebutkan adanya ketentuan bahwa  seseorang  yang  telah  dinyatakan  pailit  tidak  memenuhi  syarat  sebagai  Notaris. Sedangkan  dengan  berakhirnya  kepailitan,  keadaan  si  pailit  dengan  sendirinya  kembali  ke awal dan dapat diajukannya rehabilitasi agar nama baik pailit, atau dalam hal ini Notaris yang bersangkutan dapat kembali dan memperoleh kepercayaan masyarakat.
Setelah  perkara  dicatat  di  kepaniteraan  pengadilan  tata  usaha  negara,  sampai  proses sengketa  itu  selesai  dilaksanakan,  dimungkinkan  bagi  para  pihak  untuk  melakukan pemeriksaan berkas sampai pada waktunya dibacakan putusan pengadilan. Sebelum putusan
dijatuhkan,  terlebih  dahulu  Majelis  Hukum  bermusyawarah  dalam  ruangan  tertutup  untuk mempertimbangkan putusan perkara tersebut.
Apabila  upaya  diatas  dirasa  masih  kurang  cukup  memuaskan,  maka  Notaris  dapat menempuh  upaya  hukum  selanjutnya  terhadap  putusan  akhir  pengadilan  tata  usaha  negara yakni dengan mengajukan upaya Banding. Permohonan pemeriksaan banding dapat dicabut selama hal tersebut belum diputus. Jika permohonan pemeriksaan dicabut, maka ia tidak boleh mengajukan lagi walaupun jangka waktu untuk mengajukan banding belum lampau. Terhadap putusan tingkat terakhir pengadilan selanjutnya dapat dimohonkan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung, tidak terkecuali untuk pengadilan tata usaha negara. Apabila pada tingkat kasasi masih belum dicapai putusan yang dirasa adil, maka dapat diupayakan untuk dilakukan Peninjauan Kembali. Dalam peninjauan kembali terdapat beberapa prinsip diantaranya bahwa permohonan tersebut:
a. Hanya dapat dilakukan satu kali saja;
b. Tidak  menangguhkan atau menghentikan pelaksaan putusan pengadilan
c. Dapat  dicabut  selama  belum  diputus,  dan  bila  hal  itu  terjadi  tidak  dapat diajajukan lagi;
d. Diputus oleh Mahkamah Agung pada tingkat pertama dan terakhir.

## E. PENUTUP
Berdasarkan analisa serta pembahasan - pembahasan pada bab terdahulu, maka Penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:
a. Permohonan Pengangkatan Kembali Notaris yang diberhentikan karena telah melanggar dan kehilangan  syarat  dapat  dilakukan  sepanjang  tidak  bertentangan  dengan  peraturan perundang-undangan.  Akan  tetapi,  tidak  semua  aspek  dapat  diajukan  permohonan pengangkatan  kembali  seorang  Notaris.  Dalam  hal  seorang  Notaris  dikenai  sanksi pemberhentian  sementara,  maka  sesuai  dengan  Pasal  10  UUJN,  Notaris  tersebut  dapat diangkat kembali oleh Menteri. Untuk Notaris yang diberhentikan dengan hormat maka yang dapat mengajukan permohonan adalah berkaitan dengan syarat mampu secara jasmani dan rohani,  serta  adanya  rangkap  jabatan  selama  dapat  dibuktikan  kebenarannya.  Dan  yang terakhir,  bagi  Notaris  yang  diberhentikan  dengan  tidak  hormat,  pengajuan  permohonan pengangkatan  kembali  dapat  dilakukan  untuk  ketentuan  dalam  hal  telah  dinyatakan  pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berada dalam pengampuan secara terus-menerus selama 3 tahun.
b. Upaya  hukum  yang  dapat  ditempuh  bagi  Notaris  yang  permohonan  pengangkatan kembalinya ditolak dapat melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena keputusan Menteri merupakan produk putusan tata usaha negara. Sehingga yang dijadikan dasar  gugatan  adalah  keputusan  Majelis  Pengawas  Notaris  ataupun  Putusan  Menteri. Apabila putusan pada Pengadilan tata usaha negara dirasa belum memuaskan, maka dapat diajukan upaya banding, selanjutnya upaya Kasasi kepada Mahkamah Agung, sampai pada final upaya hukumnya dilakukan Peninjauan Kembali.

## DAFTAR PUSTAKA
Habib  Adjie, Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris dan PPAT, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
Hartani Sulihandari &Nisya Rifani, Prinsip-prinsip Dasar Profesi Notaris, Dunia Cerdas,
Jakarta, 2013
Habib Hadjie, Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004
tentang  Jabatan Notaris, Reflika Aditama, Bandung, 2008
Philipus M. Hadjon, Sri Soemantri M., Sjaran Basah, Bagir Manan, Laica Marzuki, ten
Berge, Van Buuewn, Stroink, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011
Tongat, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Prespektif Pembaharuan, UMM Press, Malang 2008
Website:
Syafran Sofyan, Kepemimpinan yang beretika dan Notaris Bertanggung-jawab, http://www.jimlyschool.com.