## TINJAUAN TERHADAP PENATAUSAHAAN PERPAJAKAN PADA BENDAHARAWAN KANTOR GUBERNUR PROVINSI MALUKU
Nengsi Solemede 1) , Tri Retno Hariyati 2) , Chrestiana Aponno 3)
Jurusan akuntansi Politeknik Negeri Ambon.

## ABSTRAK
Sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku  di  bidang  perpajakan,  pajak  yang  melakukan  pemotongan  dan pemungutan  pajak  atas  pengeluaran  yang  berasal  dari  APBN/APBD.  Kewajiban  bendaharawan  pemerintah sehubungan  dengan  Pajak  Penghasilan  dan  Pajak  Pertambahan  Nilai  antara  lain  adalah  memotong  dan pemungutan  Pajak  Penghasilan  Pasal  21,  Pajak  Penghasilan  Pasal  22,  Pajak  Penghasilan  Pasal  23,  Pasal Penghasilan Pasal 24 ayat (2), dan Pajak Pertambahan Nilai. Yang menjadi masalahnya yaitu bagaimana tinjauan penatausahaan  perpajakan  pada  Bendaharawan  kantor  Gubernur  Provinsi  Maluku.  Tujuan  dalam  penulisan  ini adalah  untuk  mengetahui  bagaimana  tinjauan  penatausahaan  perpajakan  pada  bendaharawan  kantor  Gubernur Provinsi Maluku. Dalam Bidang Biro Pengembangan Ekonomi dan Investasi dalam PPh 21 pada umumnya uang belanja  dalam  perjalanan  dinas  tidak  dipotong  pajak,  sedangkan  untuk  makan  minum,  ATK,  bayar  honor  itu dipotong pajak oleh bendaharawan.
Dengan  adanya  peraturan  yang  sudah  di  tetapkan  maka  dapat  mewujudkan  kelancaran  sistem pemotongan  pajak,  penyetoran  dan  pelaporan  pajak  sesuai  dengan  batas  waktu  yang  suda  ditentukan  sehingga tidak ada yang terlambat dalam melakukan penyetoran dan pelaporan pajak sehingga tidak dikenakan denda.
Kata Kunci : Penatausahaan Perpajakan

## PENDAHULUAN
Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan Negara. Peran pajak bagi Negara di Indonesia dibedakan dalam dua fungsi utama yaitu fungsi anggaran ( budgetair ) dan fungsi mengatur ( regulered ). Dalam fungsi anggaran ( budgetair ) , pajak merupakan salah satu sumber pendapatan Negara, untuk menjalankan tugas-tugas rutin Negara dan melaksanakan pembangunan. Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh masyarakat baik pribadi maupun badan dari pendapatan atau penghasilannya kepada pemerintah yang ditujukan untuk kegiatan pembangunan di segala bidang. Dalam rangka reformasi perpajakan nasional, pemerintah beserta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melakukan pembaharuan undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan Indonesia Nomor 16 tahun 1983 menjadi UU Nomor 16 tahun 2008.
Biro Pengembangan Ekonomi dan Investasi secara kelembagaan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah  Provinsi  Maluku  Nomor:  22  Tahun 2014,Tentang pembentukan organisasi dan tata kerja sekretariat  Daerah  Provinsi  Maluku  dan  sekretariat Dewan  Prwakilan  Rakyat  Daerah  Provinsi  Maluku. Dengan  persetujuan  bersama  Dewan  perwakilan Rakyat  Daerah  Provinsi  Maluku  dan  Gubernur Maluku  Memutuskan  dan  Menetapkan  Peraturan Daerah  Tentang  Pembentukan  Organisasi  Dan  Tata Kerja  Sekretariat  Daerah  Provinsi  Maluku  Dan Sekretariat  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah Provinsi  Maluku.  Undang  –  Undang  Nomor  20 Tahun  1958  tentang  penetapan  Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang pembentukan Daerah Swatandra Tingkat I Maluku ( Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1957
Nomor  79  )  sebagai  Undang-Undang  (  Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor  61,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617.
Sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku  di bidang perpajakan, pajak yang melakukan pemotongan dan pemungutan pajak atas pengeluaran yang  berasal  dari  APBN  /  APBD  adalah bendaharawan  pemerintah.  Bendahara  pemerintah adalah  pemegang  kas  dan  pejabat  lain  yang menjalankan  fungsi  yang  sama.  Sebagai  pihak  yang melakukan  pemotongan  dan  pemungutan  pajak, bendahara  pemerintah  harus  mengetahui  aspek- aspek  perpajakan  terutama  yang  berkaitan  dengan kewajiban  untuk  melakukan  pemotongan  dan pemungutan Pajak Penghasilan serta Pajak Pertambahan Nilai.
Kewajiban bendahara pemerintah  sehubungan  dengan  Pajak  Penghasilan dan  Pajak  Pertambahan  Nilai  antara  lain  adalah memotong dan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21,  Pajak  Penghasilan  Pasal  22,  pajak  Penghasilan Pasal  23,  Pajak  Penghasilan  Pasal  24  ayat(2),  dan Pajak  Pertambahan  Nilai.  Sebagaimana  dilihat bahwa  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  di bidang perpajakan selalu dinamis dan perkembangan menyesuaikan  dengan  perubahan  undang-undang perkembangan ketentuan tersebut membuat sebagian wajib  pajak,  khususnya  wajib  pajak  bendahara pemerintah,  mengalami  kendala  dalam  memenuhi kewajiban  perpajakan,  bendahara  harus  memahami ketentuan peratuaran perundang-undangan di bidang perpajakan,  terutama  mengenai  tata  cara  kewajiban pemotongan/pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak.

## TINJAUAN PUSTAKA
Defenisi Pajak Menurut Undang-Undang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No.28 tahun 2007 pasal  1  ayat  1  :Pajak  adalah  Kontribusi  Wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  Undang- Undang, tidak mendapatkan imbalan secara langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  Negara bagi sebesar- es rny  kem kmur n r ky t ”
MenurutProf.Dr.P.J.A.adriani:2008 ,
Pajakadalah  iuran  masyarakat  kepada  negara  (yang dapat  dipaksakan)  yang  terutang  oleh  wajib membayarnya  menurut  peraturan-peraturan  dengan tidak  mendapat  prestasi  kembali  yang  langsung dapat  ditunjuk,  dan  yang  gunanya  adalah  untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelengg r k n pemerint h ” Lima unsur pokok dalam definisi pajak :
1. Iuran/pungutan dari rakyat kepada Negara
2.   Pajak dipungut berdasarkan undang-undang
3. Pajak dapat dipaksakan
4. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi
5. Digunakan  untuk  membiayai  rumah  tangga Negara (pengeluaran umum pemerintah).

## Fungsi Pajak
Terdapat dua fungsi pajak, yaitu Fungsi Budgetair ( Sumber  Keuangan  Negara)  dan  Fungsi Regulared (pengaturan).
a. Fungsi Budgetair / Finansial
Fungsi  pajak  sebagai  Budgetair,  artinya  pajak merupakan  salah  satu  sumber  dari  penerimaan pemerintah  yang    memasukan  uang  sebanyak- banyaknya ke kas Negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran Negara .
b. Fungsi Regulared ( pengaturan )
Fungsi pajak sebagai Regularend, artinya pajak digunakan  sebagai  alat  untuk  mengatur masyarakat  baik  dibidang  ekonomi,  social, maupun politik dengan tujuan tertentu.
Pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu seperti:
1. Pemberian insentif pajak ( misalnya tax holiday )
2. Pengenaan  pajak  ekspor  untuk  produk-produk tertentu  dalam  rangka  memenuhi  kebutuhan dalam negri.
3. Pengenaan  Bea  Masuk  dan  Pajak  Penjualan atas  Barang  Mewah  untuk  produk-produk impor  tertentu  dalam  rangka  melindungi produk-produk dalam negri.

## Sistem Pemungutan Pajak
Dalam  pemungutan  pajak  dikenal  beberapa  system pemungutan  yang  digunakanmenurut  Mardiasmo (2009) sebagai berikut:

## 1. Official Assessment System
Suatu  system  pemungutan  pajak  dimana besarnya  pajak  yang  harus  dilunasi  atau  pajak yang  terutang  oleh  wajib  pajak  ditentukan  oleh fiskus (dalam hal ini wajib pajak bersifat final).
2. Sell Assessment System
Suatu  system  pemungutan  pajak  dimana wewenang  menghitung  besarnya  pajak  yang terutang oleh wajib pajak diserahkan oleh fiskus kepada  wajib  pajak  yang  bersangkutan,  dimana dengan system ini wajib pajak harus aktif untuk menghitung,  menyetor  dan  melaporkan  kepada Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)  sedangkan fiskus  hanya  bertugas  memberikan  penerangan dan pengawasan.
3. With Holding System
Suatu cara pemungutan pajak dimana penghitungan  besarnya  pajak  terutang  oleh wajib pajak dilakukan oleh pihak ketiga.

## Bendahara Umum Daerah
Bidang  Perbendaharaan  mempunyai  tugas pokok  menyelenggarakan  fungsi  Bendahara  Umum Daerah  (BUD)  serta  melakukan  pengujian  dan pengesahan dokumen dalam rangka pembayaran atas beban  tagihan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah  (APBD).  Kepala  Daerah  selaku  kepala pemerintah  daerah  adalah  pemegang  kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah  daerah  dalam  kepemilikan  kekayaan daerah  yang  dipisahkan  Kepala  Daerah  perlu menetapkan  pejabat-pejabat  tertentu  dan  para bendahara untuk melaksanakan pengelolaan keuangan  daerah.Pejabat  yang  diberi  tugas  oleh pemegang  kekuasaan  umum  pengelolaan  keuangan daerah untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah dan mengelolah penerimaan dan pengeluaran kas  daerah  serta  segala  bentuk  kekayaan  daerah lainnya.

## METODOLOGI PENELITIAN Teknik Analisa
Teknik  analisa  yaitu  analisa  deskriptif, membandingkan  antara  aturan  yang  berlaku  sesuai dengan  aturan  perpajakan  yang  terbaru  dengan aturan  yang  di  pakai  pada  Biro  Pengembangan Ekonomi dan Investasi Propinsi Maluku.

## PEMBAHASAN
Bendahara
Pemerintah Gubernur Provinsi maluku
Menurut  Undang-undang  Nomor  17  Tahun  2003 pasal  35  ayat  (2)  disebutkan  bahwa  setiap  orang yang diberi tugas menerima, menyimpan, membayar,  dan/atau  menyerahkan  uang  atau  surat berharga atau barang-barang negara adalah Bendahara  yang  wajib  menyampaikan  laporan pertanggungjawaban  kepada  Badan  Pemeriksa Keuangan  (BPK).  Undang-undang  Nomor  1  Tahun 2004  pasal  1  nomor  urut  14  menyebutkan  bahwa bendahara  adalah  setiap  orang  atau  badan  yang
diberi tugas dan atas nama negara/daerah menerima, menyimpan,  membayar,  dan  atau  mengeluarkan uang/surat berharga/barang-barang milik negara/daerah.  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 73/PMK.05/2008  tanggal  9  Mei  2008  pasal  3  ayat
(4) menyebutkan
bahwa Bendahara Penerimaan/Pengeluaran  adalah  pejabat  fungsional yang  secara  fungsional  bertanggung  jawab  kepada Kuasa  Bendahara  Umum  Negara  atas  pengelolaan uang  yang  menjadi  tanggung  jawabnya.  Dari pengertian  bendahara  tersebut  di  atas,  maka  secara umum dapat dikatakan bahwa bendahara
mempunyai
tugas dan fungsi:
1. Menerima uang atau surat berharga/barang; 2. Menyimpan uang atau surat berharga/barang;
3. Membayar/menyerahkan uang atau surat berharga/barang;
4. Menatausahakan uang atau surat berharga/barang; 5.  Mempertanggungjawabkan  uang  atau  surat berharga/barang yang berada dalam pengelolaannya. Berdasarkan  ruang  lingkup  tugas  dan  wewenang yang  ada  pada  bendahara  maka  dikenal  dua  jenis bendahara  yaitu,  bendaharaan  penerimaan  dan bendahara pengeluaran.
Prosedur Pembelian Barang di Kantor Gubernur Provinsi Maluku Bagian Biro Pengembangan Ekonomi Dan Investasi Berupa Kursi Sofa.
kepala Biro pengembangan ekonomi dan Investasi

## Keterangan
1. Berita  Acara  Serah  Terima  Barang  :  Di  sebut dengan pihak kedua.
Dengan  ini  pihak  pertama  telah  menyerahkan kepada  pihak  kedua,  hasil  pekerjaan  berupa pengadaan mebeleur kursi sofa, kemudian pihak kedua  menerima  barang  tersebut  dari  pihak pertama dalam keadaan baik.
2. Pemeriksaan  Penerimaan  Barang  :  pihak pertama dalam kedudukannya sebagai pemeriksa pekerjaan telah mengadakan
mebeleur kursi sofa. Berdasarkan hasil pemeriksaan  tersebut  ,  kedua  belah  pihak menyatakan  bahwa  pekerjaan  tersebut    telah
selesai  dikerjakan  100%  sebagai  hasil  baik  dan dapat  dipergunakan  sesuai  dengan  ketentuan yang berlaku
3. Brita  Acara  Pembayaran  :  Selanjutnya  desebut PIHAK KEDUA. Dengan ini PIHAK PERTAMA telah melakukan pembayaran
kepada PIHAK KEDUA atas pekerjaan pengadaan  mebeleur  kursi  sofa  senilai  Rp. 21.120.000,- (Dua Puluh Satu Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dan PIHAK  KEDUA telah menerima    seluruhnya  dalam  jumlah  yang
lengkap Tabel Rincian Barang Pemungutan dan Penyetoran PPN No Jenis Barang Satuan Ukuran Kuantitas Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp) 1 Kursi Sofa Sedang Set 1 15.000.000 15.000.000 2 Set 1 6.120.000 6.120.000 Total                                               21.120.000
Terbilang : Dua Puluh Satu Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah
Pemungutan  dan  penyetoran  PPN  dan
PPnBM  oleh  bendaharawan  dilakukan  pada  saat pembayaran  dengan  cara  pemotongan  langsung  dari tagihan Pengusaha
Kena Pajak rekanan. Bendaharawan  wajib  menyetor  PPN  dan  PPnBM yang dipungut tersebut ke Bank Persepsi atau Kantor Pos  paling  lambat  7  hari  setelah  berakhirnya  bulan terjadinya  pembayaran  tagihan.  Dalam  hari  ke-7 jatuh  pada  hari  libur,  maka  penyetoran  dilakukan pada  hari  kerja  berikutnya.  Dalam  hal  PPN  dan PPnBM  telah  dipungut  langsung  oleh  KPPN,
bendaharawan  tidak  perlu  memungut  dan  menyetor PPN dan PPnBM.
Adapun  tata  cara  pemungutan  dan  penyetoran  yang diatur  dalam  Keputusan  Menteri  Keuangan  Nomor 563/KMK.03/2003 adalah sebagai berikut :
PKP  rekanan  membuat  Faktur  Pajak  dan  SSP  saat menyampaikan tagihan
SSP diisi dengan NPWP dan identitas PKP rekanan, tetapi penandatangan dilakukan oleh :
Surat Pesanan Berita Acara Serah Terima Barang Pemeriksaan Pengadaan Barang Berita Acara Pembayaran
•Bend h r w n  pemerint h  d l m  h l  disetor  oleh Bendaharawan,  atau  KPPN  dalam  hal  dipotong langsung oleh KPPN 1. Faktur  Pajak  dibuat  dalam  rangkap  3  dengan peruntukan :
• Lem  r ke-1 untuk Bendaharawan atau KPPN
• Lem  r ke-2 untuk arsip PKP rekanan
•  Lem  r  ke-3  untuk  KPP  melalui  Bendaharawan atau KPPN
2. Dalam  hal  pemungutan  PPN  &  PPnBM dilakukan  oleh  Bendaharawan,  SSP  dibuat rangkap 5
3. Dalam  hal  pemungutan  PPN  &  PPnBM dilakukan oleh KPPN, SSP dibuat rangkap 4 Pada setiap lembar Faktur Pajak dibubuhi :
•  C p  “  Disetor  t ngg l  “  d n  dit nd t ng ni  oleh Bendaharawan,    dalam  hal  pemungutan  dan penyetoran      PPN  &  PPnBM  dilakukan  oleh Bendaharawan, atau
• Dic ntumk n nomor d n t ngg l  dvis SP2D oleh KPPN  dalam  hal  pemungutan  PPN  &  PPnBM dilakukan langsung oleh KPPN dan SSP lembar ke-1 dan  lembar  ke-2  di u uhi  c p  “  Tel h  di ukuk n  “ oleh KPPN 4.  Faktur  Pajak  dan  SSP  merupakan  bukti pemungutan dan penyetoran PPN & PPnBM 5. Tarif PPN & PPnBM
1. Tarif PPN adalah 10%
2.  Tarif  PPnBM  adalah  paling  rendah  10%  dan paling tinggi 75%
3. Tarif PPN & PPnBM atas ekspor BKP adalah 0%
6. Dasar Pengenaan Pajak
Dasar  pengenaan  pajak  adalah  dasar  yang dipakai  untuk  menghitung  pajak  yang  terutang, berupa : jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai  ekspor,  atau  nilai  lain  yang  ditetapkan  dengan Keputusan Menteri Keuangan.
1.  Harga  jual  adalah  nilai  berupa  uang,  termasuk semua  biaya  yang  diminta  atau  seharusnya  diminta oleh  penjual  karena  penyerahan  Barang  Kena  Pajak (BKP),  tidak  termasuk  PPN  yang  dipungut  menurut undang-undang  PPN  dan  potongan  harga  yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
2.  Penggantian  adalah  nilai  berupa  uang,  termasuk semua  biaya  yang  diminta  atau  seharusnya  diminta oleh  pemberi  jasa  karena  penyerahan  Jasa  Kena Pajak  (JKP),  tidak  termasuk  PPN  yang  dipungut menurut  undang-undang  PPN  dan  potongan  harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
3.  Nilai  Impor  adalah  nilai  berupa  uang  yang menjadi  dasar  penghitungan  Bea  Masuk  ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan  dalam  peraturan  perundang-undangan pabean untuk impor BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN 4.  Nilai  Ekspor  adalah  nilai  berupa  uang,  termasuk semua  biaya  yang  diminta  atau  seharusnya  diminta oleh eksportir
5.  Nilai  lain  adalah  suatu  jumlah  yang  ditetapkan sebagai  dasar  pengenaan  pajak  dengan  Keputusan Menteri Keuangan.
PEMBAHASAN BendaharaPemerintah
Gubernur
Provinsi

## Maluku
Menurut  Undang-undang  Nomor  17  Tahun 2003  pasal  35  ayat  (2)  disebutkan  bahwa  setiap orang  yang  diberi  tugas  menerima,  menyimpan, membayar,  dan/atau  menyerahkan  uang  atau  surat berharga atau barang-barang negara adalah Bendahara  yang  wajib  menyampaikan  laporan pertanggungjawaban  kepada  Badan  Pemeriksa Keuangan  (BPK).  Undang-undang  Nomor  1  Tahun 2004  pasal  1  nomor  urut  14  menyebutkan  bahwa bendahara  adalah  setiap  orang  atau  badan  yang diberi tugas dan atas nama negara/daerah menerima, menyimpan,  membayar,  dan  atau  mengeluarkan uang/surat berharga/barang-barang
milik
negara/daerah.  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 73/PMK.05/2008  tanggal  9  Mei  2008  pasal  3  ayat (4) menyebutkan bahwa Bendahara
Penerimaan/Pengeluaran  adalah  pejabat  fungsional yang  secara  fungsional  bertanggung  jawab  kepada Kuasa  Bendahara  Umum  Negara  atas  pengelolaan uang  yang  menjadi  tanggung  jawabnya.  Dari pengertian  bendahara  tersebut  di  atas,  maka  secara umum dapat dikatakan bahwa bendahara mempunyai tugas dan fungsi:
1. Menerima uang atau surat berharga/barang;
2. Menyimpan uang atau surat berharga/barang;
3. Membayar/menyerahkan uang atau surat berharga/barang;
4. Menatausahakan uang atau surat berharga/barang;
5. Mempertanggungjawabkan  uang  atau  surat berharga/barang yang berada dalam pengelolaannya.
Berdasarkan  ruang  lingkup  tugas  dan wewenang  yang  ada  pada  bendahara  maka dikenal  dua  jenis  bendahara yaitu,  bendaharaan penerimaan dan bendahara pengeluaran.

## PENUTUP Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  yang  telah  di uraikan,  maka  penulis  menarik  kesimpulan  bahwa dengan  adanya  peraturan  yang  sudah  di  tetapkan maka dapat mewujudkan kelancaran sistem pemotongan  pajak,  penyetoran  dan  pelaporan  pajak sesuai  dengan  batas  waktu  yang  sudah  ditentukan sehingga tidak ada yang terlambat dalam melakukan penyetoran  dan  pelaporan  pajak  sehingga  tidak dikenakan denda.

## Saran
Bertolak dari kesimpulan dan hasil penelitian  yang  dirumuskan  di  atas,  maka  penulis dapat menyerankan bawha,bendahara harus mentaati peraturan-peraturan  pajak  yang  sudah  di  tetapkan oleh  pemerintahan  agar  tidak  dapat  menimbulkan masalah.

## DAFTAR PUSTAKA
Mardiasmo,2008, Perpajakan, Penerbit Andi; Yogyakarta Suandy, Erly.2008, Hukum Pajak, Selemba Empat. Jakarta S.Munawir,2003, Pajak, Penerbit BPFE.Yogyakarta Undang-Undang KUP Nomor.28 Tahun  2007 Pasal 1ayat 1, Tentang Pengertian Pajak Peraturan  Daerah  Provinsi  Maluku  no.  22  Tahun  2014,  Tentang  Pembentukan  Organisasi  dan  Tata  Kerja Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 35 Ayat 2, Tentang Tugas Dari Seor ng Bendaharawan Undang-Undang  nomor  22  Tahun  1958,  Tentang  penetapan  Undang-Undang  Darurat  nomoe  22  Tahun  1957,
Tentang Pembentukan Daerah Swatandra Tingkat I Maluku .