Received : Desember 2018 Accepted : Februari 2019 Published : Februari 2019

## Kontribusi Dana Desa dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Desa Hanura, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung
Abdul Mutolib 1* , Dewangga Nikmatullah 2 , Irwan Effendi 3 , Begem Viantimala 4 , dan Ali Rahmat 5
1,2,3,4 Program Studi Penyuluhan Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Lampung
5 The United Graduate School of Agricultural, Gifu University, Japan.
* amutolib24@yahoo.com

## Abstract
One of the government's efforts to accelerate development in disadvantaged, deepest and outermost regions is through  the  Village  Fund  Policy.  One  of  the  obligations  after  the  issuance  of  Law  No.  6  of  2014  is  the implementation  of  BUMDes  (Village-Owned  Enterprises).  The  study  aims  to  analyze  the  contribution  of  Village Funds  in  the  development  of  BUMDes  in  Hanura  Village,  Teluk  Pandan  District,  Pesawaran  District,  Lampung Province.  The  study  used  a  qualitative  descriptive  approach.  Data  collection  was  carried  out  through  in-depth interviews with village officials and managers of BUMDes and field observations. The results of this study indicate that village funds in Hanura Village have contributed to the development of BUMDes. In 2018 the Hanura Village Government budgeted costs for the Procurement of Infrastructure Production Activities for Agriculture / livestock / fisheries production of Rp. 12,265,000.00. Then the Budget for Procurement of Marketing Infrastructure Activities (Shop and Cooperative Development) is Rp. 104,700,000.00, and the Community Economic Business Development and  Establishment  Activities  (for  other  Capital  Equipment  and  Machine  Expenditures  and  animal  and  livestock capital  expenditures)  of  Rp.  39,999,997.00.  The  business  units  owned  by  BUMDes  Conscience  include:  1)  Market Management, 2) Product and Service Units, 3) Home Industry. One of the BUMDes marketing strategies is through online sales through the BUMDes website.
Keywords : Village fund, BUMDes, Hanura village

## Abstrak
Salah  satu  upaya  pemerintah  pusat  dalam  mempercepat  pembangunan  di  wilayah  tertinggal,  terdalam  dan  terluar adalah  melalui  Kebijakan  Dana  Desa.  Salah  satu  kewajiban  pasca  dikeluarkannya  UU  No  6  Tahun  2014  adalah implementasi BUMDes (Badan Usaha Milik Desa).  Penelitian bertujuan  untuk menganalisis kontribusi Dana Desa dalam  pengembangan  BUMDes  di  Desa  Hanura,  Kecamatan  Teluk  Pandan,  Kabupaten  Pesawaran,  Provinsi Lampung.  Penelitian  menggunakan  pendekatan  deskriptifkualitatif.    Pengumpulan  data  dilakukan  melalui wawancara  mendalam  dengan  aparat  desa  dan  pengelola  BUMDes  dan  observasi  lapangan.    Hasil  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  dalam    dana  desa  di  Desa  Hanura  telah  berkontribusi  dalam  pengembangan  BUMDes.    Pada tahun  2018  Pemerintah  Desa  Hanura  menganggarkan  biaya  untuk  Kegiatan  Pengadaan  Sarana  Prasarana  Produksi Usaha Pertanian/peternakan/perikanan sebesar Rp. 12.265.000,00.  Kemudian Anggaran untuk Kegiatan Pengadaan Sarana  Prasarana  Pemasaran  (Pembangunan  pertokoan  dan  Koperasi)  sebesar  Rp.  104.700.000,00,  dan  Kegiatan Pendirian dan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (untuk  Belanja Modal Peralatan dan Mesin lainnya serta Belanja  Modal  Hewan  dan  Ternak)  sebesar  Rp.  39.999.997,00.    Unit  usaha  yang  dimiliki  BUMDes  Hati  Nurani meliputi: 1) Pengelolaan Pasar, 2) Unit Produk dan Jasa, 3) Industri Rumah Tangga.   Salah satu strategi  pemasaran BUMDes adalah melalui penjualan secara online melalui website BUMDes.
Kata Kunci: Dana Desa, BUMDes, Desa Hanura

## 1. Pendahuluan

## 1.1. Latar Belakang
Salah  satu  upaya  pemerintah  pusat  dalam  mempercepat  pembangunan  meningkatkan keterjangkauan  pembangunan  di  wilayah  tertinggal,  terdalam  dan  terluar  adalah  melalui Kebijakan  Dana  Desa.    Desa  merupakan  wilayah  basis  yang  mana  sebagian  besar  masyarakat Indonesai Tinggal, pembangunan pedesaan dianggap sebagai bentuk pembangunan yang  bersifat bottom-up atau  pembangunan  partisipatif (Mustanir  dan  Abadi,  2017).    Dalam  pelaksanaan pembangunan,  aspirasi  masyarakat  khususnya  masyarkat  desa  merupakan  syarat  penting  agar pembangunan  dapat  bejalan  dengan  baik  (Sumbi  dan  Firdausi,  2016;  Pusut,  Kimbal,  dan Mamntu,  2017).      Dalam  pembangunan  pedesaa,  masyarakat  desa  merupakan  objek  sekaligus objek  yang  partsisipasinya  menjadi  hal  utama  dalam  mendukung  pembangunan.    Peranan pemerintah  dalam  pembangunan  desa  adalah  sebagai  fasilitator  dan  motivator.    Pentingnya menjadikan masyarakat desa sebagai aktor utama pembangunan didukung bahwa sebagian besar masyarakat  desa  hidup  dalam  kemiskinan  dan  ketidakberdayaan  (Nasar,  2016),  sehingga perlunya  mendorong  masyarakat  untuk  mampu  membangun  dirinya  sendiri  dan  keluar  dari kemiskinan dan ketidakberdayaan.
Penetapan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memperkuat posisi Desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik  Indonesia  (NKRI).  Penetapan undang-undang tersebut  memperjelas tugas,  peran  dan  fungsi  desa  dalam  mengelola,  memberikan  pelayanan  bagi  masyarakat  dan menjalankan  pemerintahan  desa  demi  mencapai  kesejahteraan  dan  masyarakat  yang  berdaya (Kehik dan Mael, 2017; Jamaluddin dkk, 2018).
Salah  satu  kebijakan  yang  melatarbelakangi  lahirnya  UU  Nomor  6  Tahun  2014  adalah kebijakan Dana Desa.  Program Dana Desa, sebagaimana dijelaskan dalam  Peraturan Pemerintah (PP) No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang menyatakan bahwa  Dana Desa bersumber dari Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN).    Kebijakan  Dana  Desa  diperuntukkan  bagi desa    melalui  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  Kabupaten/Kota    Dana  Desa secara  umum  diperuntukkan    dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  desa,  pelaksanaan pembangunan,  dan  pembinaan  serta  pemberdayaan  masyarakat  (Atmojo  dkk,  2017).    Pada hakikatnya  pertumbuhan  ekonomi  desa  yang  inklusif  dan  pemerataan  pendapatan  masyarakat desa  merupakan  tujuan  umum  program  dana  desa.    Dana  Desa  yang  jumlahnya  mencapai milyaran  rupiah  memungkinkan  desa  melaksanakan  berbagai  program,  pembangunan, pembinaan,  dan  pemberdayaan  untuk  mewujudkan  masyarakat  yang  sejahteran  dan  mandiri (Kehik dan Mael, 2017).
Umumnya,  permasalahan  utama  yang  dihadapi  dalam  pembangunan  pedesaan  adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia.  Sebagian besar masyarakat dii pedesaan bekerja pada sektor  pertania,  dan  sangat  sedikit  yang  bekerja  disektor  lain  (Tewu,  2015;  Azlina  dkk,  2017). Selain  SDM,  permasalahan  lain  yang  dihadapi  desa  adalah  keterbatasan  sumber  keuangan (Fossat,  2015;  Meutia,  dan  Liliana,  2017).  Salah  satu  upaya  mempercepat  perekonomian  desa adalah, pemerintah mendorong desa mengembangkan suatu unit ekonomi yang berfungsi sebagai sumber penggerak perekonomian desa salah satunya melalui pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) disetiap desa . Menurut Permendagri No 39 Tahun 2010, BUMDes merupakan usaha desa  yang  dibentuk/didirikan  oleh  pemerintah  desa  yang  mana  pengelolaan  dan  permodalannya menjadi  tanggung  jawab  dan  wewenang  pemerintah  dan  juga  masyarakat  desa.  Tujuan  dari pendirian  BUMDes  adalah  untuk  meningkatkan  kemampuan  pemerintah  desa  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  dan  meningkatkan  pendapatan  masyarakat  melalui  usaha ekonomi  masyarakat  perdesaan.  Pendirian  BUMDes  berlandaskan  pada  UU  No.  6  Tahun  2014 dalam  BAB  X  pasal  87-90    yang  menjelaskan  bahwa  pendirian  BUMDes  disepakati  melalui
musyawarah desa dan dikelola dengan  asas dan semangat kekeluargaan dan kegotong royongan (Prasetyo, 2016).
BUMDes  memiliki  dua  fungsi  utama    dalam  desa  yaitu  sebagai  lebaga  komersial  dan lembaga  sosial  yang  dimiliki  desa.  BUMDes  sebagai    sebagai  lembaga  komersial  memiliki makna  bahwa  BUMDes  bertujuan  untuk  memperoleh  keuntungan  melalui  pemanfaatan sumberdaua lokal desa untuk  meningkatkan pendapatan desa, kemudian sebagai  lembaga sosial BUMDes  memiliki  peran  dan  berkontribusi  sebagai  penyedia  pelayanan  sosial  masyarakat (Wijanarko, 2012).
Jenis  usaha  yang  dikelola  dan  dikembangkan  BUMDes  telah  diatur  dalam  Permen (Peraturan Menteri)  yang meliputi usaha jasa, perdagangan hasil pertanian, penyaluran/distribusi bahan  pokok  dan  industri  rumah  tangga    skala  kecil.    Hal  utama  yang  perlu  menjadi  catatan dalam  pengembangan  BUMDes  adalah  usaha  harus  berdasarkan  potensi  dan  kebutuhan masyarakat desa.  Perkembangan dan kemanjuan BUMDes tidak lepas dari dukungan pemerintah desa  sebagai  pemilik  dBUMDes.    Pemerintah  Desa  berperan  dalam  pengambangan  BUMDes karena  sejatinya  BUMDes  merupakan  milik  Pemerintahan  desa  yang  kepemilikan  modalnya harus  sebagian  besar  dimiliki  desa.    Penyertaan  modal  BUMDes  biasanya  diambil  dari  Dana Desa,  sehingga  kebijakan  Pemerintah  Desa  dalam  alokasi  Dana  Desa  untuk  pengembangan BUMDes  akan  mempengaruhi  sejauh  mana  kemajuan  BUMDes.    Semakin  besar  komitmen Pemerintaha  Desa  dan  besaran  Dana  Desa  yang  dialokasikan  untuk  BUMDes  akan  besar  pula potensi keberhasilan BUMDes dan sebaliknya.

## 1.2. Permasalahan dan Tujuan
Dari  latar  belakang  penelitian,  permasalahan  yang  akan  dikaji  meliputi  bagaimana kontribusi  Dana  Desa  dalam  pengembangan  BUMDes  dalam  upaya  pembangunan  dan pemberdayaan  masyarakat  Desa  Hanura,  Kec.  Teluk  Pandan,  Kab.  Pesawaran,  Provinsi Lampung.  Dari permasalahan penelitian tujuan penelitian ini meliputi:
1. Menganalisis kontribusi Dana Desa dalam pengembangan BUMDes di Desa Hanura
2. Mengidentifikasi unit usaha BUMDes di Desa Hanura, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran.

## 3. Metodologi

## 3.1. Jenis Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  penelitiandeskriptif.    Penelitian  deskriptif merupakan penelitian yang mendeskripsikan atau menggambarkan suatu peristiwa atau kejadian secara  sistematis,  nyata  dan  akurat  melalui  pengungkapan  fakta-fakta,  sifat-sifat  dari  fenomena yang  diamati  (Moleong,  2013).      Penelitian  deskriptif  adalah  penelitian  yang  menggambarkan masyarakat  atau  kelompok  dari  karakteristik  yang  dimilikinya  (Suehartono,  1995).    Penelitian deskriptif  dilakukan  melalui  metode  survei  literatur  dan  pengalaman.  Survei  literatur  dalam peneliitian  deskriptif  bertujuan  untuk  memperoleh  data  primer,  dan  data  sekunder.  Ciri  utama dari  penelitian  kualitatif  adalah  keterlibatan  penelititi  dalam  seluruh  proses  penelitian.    Dalam penelitian deskriptif, instrumen penelitian merupakan peneliti itu sendiri (Moleong, 2013).

## 3.2. Informan Penelitian
Penentuan  informan  penelitian  menggunakan  pendekatan purposive  sampling yaitu  teknik pengambilan  sampel/informan  dengan  pertimbangan  tertentu.  Penentuam  infoman  dalam penelitian ini dengan mempertimbangkan tingkat  pengetahuan informan.  Informan  yang dipilih merupkan  orang-orang  yang  dianggap  paling  mengetahui  informasi  yang  dibutuhkan  dalam
penelitian atau  yang bersangkutan berkedudukan sebagai penguasa sehingga akan  memudahkan peneliti  dalam  menjelajahi  obyek  atau  situasi  sosial  yang  dijadikan  fokus  penelitian  (Sugiyono, 2013).    Informan  penelitian  ini  berjumlah    16  informan  dengan  rincian  4  (empat)  informan berasal    Aparatur  Desa,  6  (enam)  informan  berasl  dari  Pengurus  BUMDes,  dan  6  (enam) informan  berasal  dari  masyarakat  yang  mendukung  dan  berpartisipasi  dalam  pengembangan BUMDes.
1. Pemerintah Desa .  Pemerintah Desa sebagai pemilik modal dan pihak yang paling berperan dalam pembentukan BUMDes.
2. Pengelola  BUMDes .    Pengelola  BUMDes  merupakan  orang-orang  berkecimpung  dalam pengelolaan  BUMDes  sehingga  memahami  segala  hal  yang  berkaitan  dengan  pengelolaan BUMDes
3. Masyarakat  Desa  Hanura  yang  berpartisipasi  dalam  pengembangan  BUMDes,  misalkan membeli barang/jasa yang dikelola BUMDes, menyertakan modal, dan lain sebagainya.

## 3.3. Metode pengumpulan Data
Penulis  menggunakan  teknik  interview  dengan  pedoman  wawancara  terbuka  dan  semi terbuka. Interview bertujuan  untuk  memperoleh  informasi  yang  terpercaya  dan  faktual.  Dalam penelitian  ini  dilakukan triangulasi informan  yang  mana  membandingkan  informasi  terkait BUMDes  dari  berbagai  informan.    Selain  metode  interview,  penulis  menggunakan  pendekatan observasi  atau  pengamatan  untuk  mengumpulkan  data.    Observasi  adalah  sebuah  proses pengamatan fenomena dilapangan oleh peneliti menggunakan panca indera dan tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan  (Soehartono,  2008).    Dalam  penelitian  ini,  digunakan  observasi  non- partisipan  yang  artinya observer tidak  turut  serta  dalam  kehidupan  dan  rutinitas  informan  atau pihak yang sedang diobservasi (Narbuko dan Achmadi, 1997).

## 3.4. Analisis Data
Analisis  data  yang  digunakan  bersifat  deduktif  yaitu  berfikir  secara  Makro-Mikro  atau mengurutkan masalah dari permasalahan umum lalu mengerucutkan ke masalah yang lebih kecil. Hal  ini  dilakukan  untuk  memudahkan  melihat  akar  permasalahan  dalam  kajian  penelitian  yang diambil.    Analisis  data  menggunakan  pendekatan  analisis  data  interaktif  yang  dimulai  dari pengumpulan data kemudian selanjutnya dibagi dalam 3 (tiga) tahapan yaitu: 1) reduksi data, 2) penyajian data, dan 3) penarikan kesimpulan (Miles dan Huberman, 2009).

## 4. Hasil dan Pembahasan

## 4.1. Gambaran Umum BUMDes Hati Nurani
Sebagai  upaya  meningkatan  pendapatan  dan  perekonomian  desa  dalam  mendukung pemerintahan  dan  pembangunan,  Pemerintah  Desa  Hanura  telah  menidirikan  BUMDes  melalui Peraturan  Desa  (Perdes)  Nomor  4  Tahun  2015.    BUMDes  didirikan  sebagai  keajiban  atas kebijakan  Dana  Desa,  meningkatkan  Pendapatan  Asli  Desa  (PADes),  serta  menumbuhkan perekonomian  desa.    BUMDes    di  Desa  terdiri  dari  Unit-unit  usaha  masing-masing.    Tugas pengelola  atau  pengurus  BUMDes  ialah  melaporkan  kemajuan  perkembangan  kepada  Badan Pengawas/Komisaris  dan  Pemerintah  Desa  Hanura.    BUMDes  di  Desa  Habura  dibentuk  dan ditetapkan pada tanggal 24 April 2015.
Tujuan dari pendirian/pembentukan BUMDes Desa Hanura meliputi :
a. Meningkatkan  PAD  dalam    rangka  meningkatkan  kemampuan  Pemerintah  Desa  dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan masyarakat di Desa Hanura
b. Mendorong  tumbuhnya  perekonomian  masyarakat  Desa  dalam  rangka  pengentasanan kemiskinan dan kesejahteraan melalui pengembangan potensi lokal desa.
c. Menciptakan kesempatan kerja baru (lapangan kerja) serta menyediakan jaminan sosial bagi masyarakat Desa Hanura.
Tabel 1. Kepengurusan BUMDes Hati Nurani, Desa Hanura Provinsi Lampung
No. Nama Jabatan dalam masyarakat   Kedudukan dalam BUMDes 1.  Chodri cahyadi Kepala Desa Komisaris 2.  Zikri septiawan Masyarakat Ketua 3.  Deshita Kaur Umum Desa Sekretaris 4.  Eka Damayanti Masyarakat Bendahara 5.  Hajuli Masyarakat Koordinator Unit Usaha Penggelolaan Pasar 6.  Herman Masyarakat Koordinator Unit Usaha Rumah Tangga (Produk/Jasa dan Industru Rumah tangga) Sumber : Profil BUMDes Desa Hanura, 2018

## 4.2. Peranan Dana Desa dan Pengembangan Ekonomi BUMDes Hanura
UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum  yang  memiliki  batas  wilayah  serta  memiliki  wewenang  dalam  mengatur  urusan pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat  berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak  asal  usul, dan/atau  hak  tradisional  yang  diakui  dan  dihormati  dalam  sistem  pemerintahan  NKRI.      Oleh karena  itu  Desa  perlu  memperoleh  perhatian  dari  pemerintah  pusat  secara  seius,  karena  pada hakikatnya  kemajuan  bangsa  dan  Negara  berawal  dari  pembangunan  pedesaan  yang  baik  dan merata.    Berdasarkan  pasal  78,  Pembangunan  Desa  sesuai  bertujuan  untuk  meningkatkan kesejahteraan  dan  kualitas  hidup  masyarakat  desaa  untuk  mencukupi  kebutuhan  dasar  dan mengatasi kemisikinan, pengembangan potensi lokal, sarana prasarana dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara bijaksana dan berkelanjutan.
Seiring berjalannya waktu, Desa telah menjadi prioritas utama dalam pembangunan baik bidang  infrastruktur  maupun  non-infrastruktur.    Pembangunan  desa  saat  ini  diarahkan  melalui optimalisasi  potensi  desa.  Bentuk  lain  dari  kepedulian  pemerintah  pusat  dalam  pembangunan pedesaan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  desa  adalah  melalui  kebijakan  Dana Desa.    Lahirnya  kebijakan  Dana  Desa  telah  mendorong  pemerintah  dalam  upaya  peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan masyarakat desa melalui kebijakan pembentukan dan pengembangan  BUMDes  di  setiap  desa.  BUMDes  juga  hadir  sebagai  upaya  pemerintah  pusat dalam  mengatasi  masalah  perekonomian  masyarakat  desa  yang  umumnya  memiliki  pendapatan rendah, dan hidup dibawah garis kemiskinan.  Selain itu BUMDes didririkan sebagai upaya untuk memobilisasi  pengelolaan  asset  desa  serta  membantu  dan  mendukung  usaha  kecil  yang berkembang dalam masyarakat.
Menurut  Permendagri  Nomor  39  Tahun  2010  Tentang  BUMDes  (Pasal  1  ayat  6), BUMDes adalah usaha Desa yang didirikan/dibentuk oleh pemerintah desa yang pengelolaannya dilakukan  oleh  pemerintah  desa  dan  masyarakat  serta  kepemilikan  modal  modalnya  dimiliki sebagaian besar oleh desa. Salah satu desa Kabupaten Pesawaran yang memiliki BUMDes adalah Desa Hanura Kec. Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran dengan nama BUMDes Hanura.
BUMDes  Desa  Hanura  merupakan  BUMDes  yang  aktif  dan  memiliki  prospek  ekonomi yang menguntungkan.  Dalam dua tahun terakhir, telah banyak kemajuan yang dicapai BUMDes Hati  Nurani.    Pada  tahun  2018  Pemerintah  Desa  Hanura  menganggarkan  biaya  untuk  Kegiatan
Pengadaan  Sarana  Prasarana  Produksi  Usaha  Pertanian/peternakan/perikanan  sebesar  Rp. 12.265.000,00.    Kemudian  Anggaran  untuk  Kegiatan  Pengadaan  Sarana  Prasarana  Pemasaran (Pembangunan pertokoan dan Koperasi) sebesar Rp. 104.700.000,00, dan Kegiatan Pendirian dan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (diperuntukkan Belanja Modal Peralatan dan Mesin lainnya serta Belanja Modal Hewan dan Ternak) sebesar Rp. 39.999.997,00.
Pemanfaatan  Dana  Desa  di  Desa  Hanura  dalam  beberapa  tahun  terakhir  masih diprioritaskan  ke  sektor  infrastruktur.    Meskipun  demikin,  aparatur  pemerintahan  Desa  Hanura mempunyai  komitmen  dalam  mengembangkan  BUMDes  Hati  Nurani.    BUMDes  Hati  Nurani merupakan  bentuk  nyata  kontribusi  Dana  Desa  dalam  pengembangan  ekonomi  desa  melalui pendirian  dan  penguatan  kelembagaan  BUMDes.    Sejauh  ini  pengembangan  BUMDes  di  Desa Hanura memang belum terlalu terlihat peranannya dalam kemajuan ekonomi desa diwaktu dekat, meskipun  demikian  dimasa  mendatang  Hanura  berpotensi  memiiki  BUMDes  yang  kuat  dan berkontribusi dalam pengembangan ekonomi desa melalui BUMDes.

## 4.3.Unit Usaha BUMDes Hati Nurani Desa Hanura
Program  Dana  Desa  telah  berkontribusi  besar  di  berbagai  aspek  termasuk  pengembangan ekonomi masyarakat melalui BUMDes.  Beberapa bentuk  pengembangan  usaha  yang dilakukan oleh  BUMDes    Hati  Nurani  dengan  sumber  keuangan  dari  Dana  Desa  meliputi  usaha:  1) Pengelolaan  pasar,  2)  Unit  produk  dan  jasa,  3)  Industri  rumah  tangga.    Usaha  yang  dirintis BUMDes  Hati  Nurani  mengalami  kemajuan  yang  signifikan.    Kemajuan  BUMDes  Hati  Nurani tidak  terlepas  dari  kontribusi  program  Dana  Desa  yang  mendukung  secara  penuh  kebutuhan BUMDes Hati Nurani.

## 4.3.1.  Unit Pengelolaan Pasar
Salah  satu  Unit  Usahan  BUMDes  Hati  Nurani  adalah  Unit  Pengelolaan  Pasar.    Di  Desa Hanura  terdapat  Pasar  Ampera  yang  merupakan  pusat  kegiatan  ekonomi  masyarakat.  Pasar Ampera  merupakan  salah  satu  tumpuan  masyarakat  dalam  kegiatan  ekonomi  di  Desa  Hanura. Keberadaan pasar merupakan sebuah potensi yang apabila dapat dimanfaatkan dengan baik oleh BUMDes  akan  dapat  memeberikan  keuntungan  yang  besar.    Kegiatan  perekonomian  yang dikelola  BUMDes  Hati  Nurani  di  Pasar  Ampera  Desa  Hanura  meliputi  2  (dua)  kegiatan  yaitu usaha pengelolaan sampah dan parkir.  Unit  usaha Pengelolaan sampah  dan parkir memberikan pemasukan terbesar bagi BUMDes dan Desa.
Meskipun telah menjadi sektor unggulan di Desa Hanura, Unit usaha Pengelolaan sampah dan  parkir    perlu  ditingkatkan  pengelolaannya.    Selain  peningkatan  pengelolaan  dalam  upaya meningkatkan  retribusi/pendapatan,  kedua  usaha  ini  sudah  seharusnya  dapat  bermanfaat  bagi masyarakat  luas.    Pengelolaan  sampah  yang  baik  merupakan  suatu  hal  yang  mutlak  dalam mengatasi  sampah  yang  menumpuk  baik  sampah  rumah  tangga  dan  sampah  lainnya.    Kedepan, pengelolaan  pasar  di  Desa  Hanura  yang  dikelola  BUMDes  Hati  Nurani  harus  melibatkan masyarakat, setempat, hal ini sebagai upaya menciptakan lapangan kerja dan pemberdayaan bagi masyarakat  khususnya  masyarakat  yang  tidak  mampu  atau  masih  menganggur.    Sejauh  ini keberadaan BUMDes Hati Nurani telah dapat memberikan kontribusi dalam pengelolaan pasar di Desa Hanura dan memberikan sumbangan pendapatan bagi desa.

## 4.3.2.  Unit Usaha Jasa
Hasil  interview  dengan  Ketua  BUMDes  Hati  Nurani  (Bapak  Zikri)  bahwa  pada hakikatnya  produk  yang  dijual  oleh  BUMDes  Hati  Nurani  adalahjasa.      Usaha  jasa  yang disediakan BUMDes Hati Nurani meliputi jasa renting, jasa loket pembayaran listrik, jasa konter
(servis  HP)  dan  lainnya.    Pengelola  BUMDes  Hati  Nurani  menilai  bahwa  usaha  jasa  lebih menguntungkan  dan  menjanjikan  dibandingkan  usaha  produk  atau  barang,  sehingga  usaha  jasa menjadi salah satu unit unggulan di BUMDes Hati Nurani.
Saat  ini,  Unit  Usaha  Jasa  yang  BUMDes  Hati  Nurani  dinilai  masih  kurang perkembangannya  dibandingkan  Unit  Usaha  Pengelolaan  Sampah  dan  Parkir.    Unit  Usaha  jasa langsung ditangani oleh pengurus BUMDes  yang juga berperan sebagai  aparat desa, kondisi ini telah  menimbulkan  kecemburuan  sosial  di  kalangan  masyarakat  yang  menilai  terdapat  pihak- pihak  yang  memanfaatkan  BUMDes  untuk  kentungan  pribadi.    Hal  ini  menjadi  catatan  penting dimasa  yang  akan  datang  bahwa  pengelolaan  bumdes  harus  netral  dan  menjungjung  tinggi kketerbukaan  sehingga  tidka  muncul  kecemburuan  sosial,  selain  itu  kegiatan  peroekonomian BUMDes  harus  dapat  meningkatkan  peerekonomian,  menciptakan  lapangan  kerja  dan mengedepankan kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa.

## 4.3.3.  Industri Rumah Tangga Kelompok Wanita Tani
Salah  satu  Unit  Usaha  yang  dimiliki  BUMDes  Hati  Nurani  adalah  Unit  Usaha  Industri Rumah  Tangga.  Unit  Usaha  ini  dikelola  BUMDes  Hati  Nurani  yang  bekerjasama  dengan Kelompok  Wanita  Tani  (KWT).  KWT  di  Desa  Hanura  merupakan  kelompok  Ibu-ibu  yang melakukan  pemberdayaan  dan  peningkatan  perekonomian  keluarga  melalui  pembuatan produk/industry  rumahan  dari  bahan  lokal  yang  tersedia  di  desa.    Sebelum  adanya  BUMDes, anggota KWT telah menghasilkan produk dan barangnya dititipkan di warung-warung yang ada di  desa,  namum  produk  kurang  diminati  masyarakat.    keberadaan  BUMDes  telah  membantu pemasaran produk yang dihasilkan anggota KWT.
Produk  andalan  yang  dihasilkan  oleh  KWT  dan  BUMDes  Hati  Nurani    adalah  keripik tempe sagu dan sirup belimbing wuluh.  Kedua produk ini saat ini telah menjadi produk unggulan Desa Hanura.  Peranan  BUMDes  dalam  hal  ini adalah sebagai  jembatan pemasaran bagi  produk yang dihasilkan masyarakat kususnya anggota KWT, Dan BUMDes tidak memperoduksi produk. Produk hasil indusstri rumah tangga yang dihasilkan masyarajat (anggota KWT) menjadi produk BUMDes,  85%  dari  hasil  penjualan  dikembalikan  kepada  masyarakat/anggota  KWT  yang memproduksi produk tersebut.
Usaha yang dikelola oleh BUMDes Hati Nurani secara umum telah mampu meningkatkan pendapatan  dan perekonomian masyarakat.   Melalui usaha  yang dikembangkan BUMDes,  telah tercipta lapangan kerja baru  dan  menjadi wadah pemasaran produk yang dihasilkan masyarakat. Hasil  keuntungan  yang  diperoleh  BUMDes  diberikan  kepada  desa  sesuai  dengan kesepakatan/atau aturan yang ditetapkan dalam PERDES dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) BUMDes.

## 4.3. Toko Online BUMDes Hati Nurani
Sebagai  upaya  meningkatkan  kinerja,  BUMDes  Hati  Nurani  Desa  Hanura  telah bekerjasama  dengan  Pemerintahan  Desa  Hanura.    Kerjasama  yang  terjalin  antara  BUMDes  dan Pemerintahan  desa  bertujuan  untuk  meningkatkan  pemasaran  produk  dan  jasa  yang  dimiliki BUMDes Hati Nurani.    Kerjasama  yang terjalin  adalah melalui prosmosi penjualan produk dan jasa BUMDes melalui website desa:  http://hanura.desa.id/.  BUMDes Hati Nurani telah memiliki website untuk memasarkan produk BUMDes yang dapat diakes melalui: http://bumdes.desahanura.com/.
Beberapa produk yang dijual di toko online BUMDes Hati Nurani meliputi aneka olahan keripik pisang, keripik tempe, kerajinan dari limbah kayu, serta kerjinan tas rajut.  BUMDes Hati Nurani Desa Hanura telah bermitra dengan Garuda Dellivery dan Bank BNI 46 Cabang Tanjung Karang  dalam  pengembangan  BUMDes  melalui  kegiatan  CSR  perusahaan  dan  memanfaatkan
kemajuan  teknologi  informasi  untuk  meningkatkan  penjualan  melalui  pemanfaatan  email,  WA, dan  media  online  lainya.      Pemanfaatan  teknologi  informasi  oleh  BUMDes  Hati  Nurani merupakan  upaya  untuk  meningkatkan  penjualan  hasil  produk  BUMDes  Hati  Nurani. Penggunaan  media  sosial  untuk  pemasaran  produk  BUMDes  Hati  Nurani  selaras  dengan kemajuan zaman untuk mendukung keberhasilan usaha yang dirintis oleh BUMDes Hati Nurani.

## Gambar 1. Toko Online BUMDes Hati Nurani Desa Hanura

## 4. Kesimpulan
Program  Dana  Desa  di  Desa  Hanura  telah  berkontribusi  dalam  pengembangan  BUMDes. Pada  tahun  2018  Pemerintah  Desa  Hanura  menganggarkan  biaya  untuk  Kegiatan  Pengadaan Sarana  Prasarana  Produksi  Usaha  Pertanian/peternakan/perikanan  sebesar  Rp.  12.265.000,00. Kemudian  Anggaran  untuk  Kegiatan  Pengadaan  Sarana  Prasarana  Pemasaran  (Pembangunan pertokoan dan Koperasi) sebesar Rp. 104.700.000,00, dan Kegiatan Pendirian dan Pengembangan Usaha  Ekonomi  Masyarakat  (untuk  belanja  modal  peralatan,  mesin  usaha,  serta  belanja  modal hewan dan ternak) sebesar Rp.  39.999.997,00.   Unit  usaha  yang dimiliki BUMDes Hati Nurani meliputi:  1)  Pengelolaan  Pasar  (BUMDes  Hati  Nurani  mengelola  2  (dua)  unit  usaha  yaitu pengelolaan  sampah  dan  parkir),  2)  Unit  Produk  dan  Jasa  (Jasa  renting,  jasa  loket,  jasa  konter (servis  HP),  3)  Industri  Rumah  Tangga  (BUMDes  bekerja  sama  dan  membantu  pemasaran produk  hasil  kerajinan  dan  makanan  yang  dimiliki  Kelompok  Wanita  Tani  di  Desa  Hanura). Salah  satu  strategi  pemasaran  BUMDes  adalah  melalui  penjualan  online  di  website  BUMDes Hati Nurani.

## 5. Saran
Secara umum pengelolaan Dana Desa di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran  telah  berkontribusi  dalam  pengembangan  BUMDes  Hati  Nurani.    BUMDes  Hati Nurani  merupakan  BUMDes  yang  aktif  dan  saat  ini  sedang  berkembang.    Perlunya pendampingan baik dari pihak pemerintah, swasta, perguruan tinggi dalam mendukung kemajuan BUMDes Hati Nurani.  Permasalahan utama yang dihadapi BUMDes Hati Nurani adalah terkait
pemasaran  produk  rumah  tangga  dan  kerajinan.    Dukungan  dari  stakeholders  terkait  akan mendukung dalam kemajuan BUMDes Hati Nurani Desa Hanura.

## Daftar Pustaka
Atmojo,  M.E.,  Fridayani,  H.D.,  Kasiwi,  A.N  dan  Pratama,  M.A.    2017.    Efektivitas  dana  desa untuk  pengembangan  potensi  ekonomi  berbasis  partisipasi  masyarakat  di  Desa Bangunjiwo.    Sosial  Politik  Humaniora,  5(1):  126-140.  Downloaded  from: http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo/article/view/423.
Azlina,  N.,  Hasan,  A.,  Desmiyawati.,  dan  Muda,  I.    2017.  The  Effectiveness    of  Village  Fund Management (Case Study at Villages in Coastal Areas in Riau. International Journal of Economic Research, 14 (12): 325-336.
Chasanah,K., Rosyadi, S., dan Kurniasih, D.  2017.   Implementasi Kebijakan Dana Desa. IJPA- The  Indonesian  Journal  of  Public  Administration ,  3  (2):  12-31.    Downloaded  from: http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/admpublik/index
Fossati, D.  2016. Beyond “Good Governance” : The Multi-level Politics  of Health Insurance for the Poor in Indonesia. World Development , 87, 291306.
https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2016.06.020.
Jamaluddin, Y.,  Sumaryana, A., Rusli, B & Buchari, R.A.  2018.  Analisis Dampak Pengelolaan dan  Penggunaan  Dana  Desa  terhadap  Pembangunan  Daerah. JPPUMA:  Jurnal  Ilmu Pemerintahan  dan  Sosial  Politik  UMA ,  6  (1)  (2018):  14-24.    Downloaded  from: http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma/article/download/1520/pdf2.
Kehik,  B.S.    dan  Mael,  M.Y.    2017.    Analisis  Pengelolaan  Alokasi  DD  (Dana  Desa)  dalam Peningkatan  Perekonomian  Masyarakat  Petani  di  Desa  Usapinonot. Agrimor 2(4):  59- 62.
Meutia,  I  dan  Liliana.    2017.    Pengelolaan  Keuangan  Dana  Desa.    Jamal: Jurnal  Akuntansi Multiparadigma, 8 (2): 226-352. Downloaded from:
http://jamal.ub.ac.id/index.php/jamal/article/view/645.
Miles,  Matthew  B.  &  A.  Michael  Huberman.    2009. Analisis  Data  Kualitatif .      Jakarta: Universitas Indonesia-Press.
Moleong, L. J. 2013. Metode Penelitian Kualitatif .  Bandung:  PT Remaja Rosdakarya. Narbuko, C dan Achmadi, A.  1997. Metodologi Penelitian. Jakarta: Bumi Aksara. Nasar,  M.    2016.  Program  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  dalamPengembangan  Ekonomi  di Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi. E-Jurnal Katalogis , 4(12): 56-63. Prasetyo,  R.A.    2016.    Peranan  Badan  usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  dalam  Pembangunan  Dan Pemberdayaan  Masyarakat  Di  Desa  Pejambon  Kec.  Sumberejo    Kab.  Bojonegoro . Jurnal Dialektika, 11 (1): 86-100.
Pusut,  R.,  Kimbal,  M.,  dan    Mamentu,  M.    2017.    Pembangunan  Berbasis  Pemberdayaan
Masyarakat di  Desa Pasir Putih Kec. Pamona Selatan Kab. Poso.  Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, 2(2): 1-18: Downladed from:
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/18309/17838.
Soehartono, I.  2008. Metode Penelitian Sosial .  Bandung: PT.Remaja Rosdakarya. Suehartono,  Irawan.    1995. Metode  Penelitian  Sosial  Suatu  Teknik  Penelitian BidangKesejahteraan  Sosial  dan  Ilmu  Sosial  Lainnya. Bandung  :  PT.  Remaja Rosdakarya.
Sugiyono.  2013. Metode  Penelitian Kombinasi (mixed methods). Bandung: Alfabeta. Sumbi,  K  dan  Firdausi,  F.    2016.    Analisis  Pembangunan  Berbasis  Masyarakat  dalam Pengembangan Sumber  Daya Masyarakat.  JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
5(2): 41-45. Downloaded from:
https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/239.
Tewu,  M.E.    2015.  Peranan  sumber  daya  manusia  dalam      meningkatkan  aktivitas  Kelompok Tani  di  Desa  Tember.    E-journal  Acta  Diurna,  4(3):    1-9.    Downloaded  from: https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/actadiurna/article/view/8290.
Wijanarko,  Agung  Septiawan.  2012.  Peran  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  Dalam Pemberdayaan  Masyarakat  Di  Desa  Pandan  Krajan  Kec.  Kemlagi  Kab.  Mojokerto (SKRIPSI). Surabaya: Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”.
Mustanir,  A.  dan  Abadi,  P.  2017.Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Musyawarah  Rencana Pembangunan  Di  Kelurahan  Kanyuara    Kecamatan  Watang  Sidenreng  Kabupaten Sidenreng  Rappang.    Jurnal  Politik  Profetik,  5(2):  247-261.  Downloaded  from: http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/article/view/4347.