PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 03, July-September 2023, Halaman 101-119 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i3

## PROBLEMATIKA KEBIJAKAN HET MINYAK GORENG PADA PASAR TRADISIONAL DAN RITEL MODERN
Muhammad Irsyad Akmal 1 ; Benny Rusli 2 ; Mahlil Adriaman 3 .
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat 1;2;3.
Jl.Pasir Jambat No.4, Pasie Nan Tigo, Kec. Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat 25586 Email: Jaka22ffsf@gmail.com, bennirusli@gmail.com, mahliladriaman@gmail.com Naskah diterima : 14/06/2023, revisi : 30/07/2023, disetujui 30/09/2023

## Abstrak
The purpose  of  this  study  is  to  determine  how  the  implementation  of  the  Maximum Retail  Price  (HET)  Policy  for  cooking  oil  is  applied  in  traditional  markets  and  modern retailers when viewed from the perspective of the Business Competition Law, as well as the impact of this policy on traditional market traders. The research method used is normative juridical.  In  normative  juridical  research,  library  research  is  utilized  as  the  primary relevant secondary data source. The data analysis method used is qualitative. The overall data obtained by the author is processed using descriptive data analysis. The Maximum Retail Price (HET) policy for cooking oil is a government policy to suppress the increase in cooking oil prices. The HET policy for cooking oil has an impact on the business competition between  traditional  markets  and  modern  retailers.  Indonesia  has  Law  No.  5  of  1999 concerning  the  Prohibition  of  Monopoly  Practices  and  Unfair  Business  Competition.  In Minister  of  Trade  Regulation  No.  6  of  2022  concerning  the  Determination  of  Maximum Retail Prices (HET) for palm cooking oil, it is considered to benefit only modern retail and harm traditional markets. This policy is contradictory to Law No. 5 of 1999. In reality, some practices  can  lead  to  unhealthy  business  competition  between  traditional  markets  and modern retail.
Keywords:  Business  Competition  Law,  Traditional  Market,  Modern  Retailers,  Maximum Retail Price (HET), Cooking Oil.

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  ialah  untuk  mengetahui  bagaimana  penerapan  Kebijakan Harga  Eceran  Tertinggi  (HET)  Minyak  goreng  di  terapkan  pada  pasar  tradisional  dan ritel modern jika ditinjau dari Hukum persaingan Usaha serta bagaimana dampak yang ditimbulkan kebijakan tersebut kepada pedagang pasar teradisional. Meotde penelitian yang  digunakan  adalah  yuridis  normatif.  Pada  penelitian  yuridis  normative menggunakan literatur kepustakaan sebagai data skunder yang relevan. Metode analisis data  yang  digunakan  adalah  kualitatif.  Pengolahan  keseluruhan  data  yang  telah diperoleh  oleh  penulis  menggunakan  tipe  data  deskriptif.  Kebijakan  Harga  Eceran Tertinggi  (HET)  minyak  goreng  merupakan  kebijakan  yang  dikeluarkan  pemerintah
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 03, July-September 2023, Halaman 101-119 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i3
untuk  menekan  kenaikan  harga  minyak  goreng.  Kebijakan  HET  minyak  goreng memberikan  dampak  dalam  persaingan  usaha  antara  pasar  tradisional  dan  Ritel modern. Indonesia memiliki Undang-undang No 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat.  Dalam  Peraturan  Menteri  Perdagangan No.6 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Goreng sawit yang dianggap hanya menguntungkan ritel modern dan merugikan Pasar Tradisional. Kebijakan  tersebut  bertentangan  dengan  Undang-undang  no  5  tahun  1999.  Dalam kenyataan  dilapangan  terdapat  praktek  yang  dapat  menyebabkan  persaingan  usaha tidak sehat antara pasar tradisional dan ritel modern.

## KataKunci:  Hukum  Persaingan  Usaha,  Pasar  tradisional,  Ritel  Modern,  Harga  Eceran Tertinggi (HET), Minyak Goreng

## A. Pendahuluan
Indonesia  pada  tahun  2020  telah  dilanda  pandemi  Virus  Corona,  hal  tersebut membawa  banyak  perubahan  dalam  aktivitas  dan  perekonomian  bagi  masyarakat Indonesia.  Virus  Corona  mempengaruhi  sektor  kehidupan  masyarakat  Indonesia,  akibat yang  sangat  berbahaya  memperparah  kehidupan,  ketakutan  untuk  melakukan  aktivitas. Masalah yang ditimbulkan oleh Virus Corona tidak hanya masalah Kesehatan saja tapi juga menimbulkan masalah bagi perekonomian, misalnya harga dan jumlah barang. 1
Berdasarkan data mewabahnya Virus Corona memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional pada 2020 sebesar 0,28% pergeseran sementara ini pada konsumsi rumah tangga terjadi karena kekhawatiran penularan virus sehingga masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah selain itu, pengeluaran untuk konsumsi kebutuhan pangan sangat meningkat. 2 Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) per 29 Oktober 2021 diketahui jika di Indonesia, minyak goreng yang paling sering digunakan adalah Minyak goreng dari kelapa  sawit.  Perkembangan  rata-rata  konsumsi  dari  minyak  goreng  kelapa  sawit  pada tingkatan rumah tangga di Indonesia periode 2015-2020 menunjukkan peningkatan sebesar 2,32%  per  tahun.  Walaupun  terus  mengalami  kenaikan  tetapi  produksi  minyak  goreng kelapa sawit masih mampu untuk memenuhi kebutuhan konsumsi Indonesia 3 .
Untuk merespons kenaikan harga minyak goreng pada awal Januari 2022 pemerintah membuat  kebijakan  dengan  menetapkan  kebijakan  subsidi  minyak  goreng.  Namun kebijakan  ini  malah  membuat  stok  minyak  goreng  di  pasaran  semakin  terbatas,  bahkan langkah.  Terdapat  beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  kenaikan  harga  minyak  goreng. Salah satunya adalah CPO ( Crude Palm Oil) dunia yang sedang meningkat. Selama 2021 harga CPO mengalami kenaikan yang sangat drastis.
1 Anggun Lestari Suryamizon et al., “THE LEGAL POWER OF ELECTRONIC CONTRACTS AND AS EVIDENCE IN DEFAULT DURING THE COVID-19” 3, no. 1 (2022): 31–45.
2 Asrindah  Nasution,  “Panic  Buying  Masyarakat  Terhadap  Kenaikan  Harga  Dan  Kelangkaan  Minyak Goreng Di Kota Medan Denai,” Jurnal Bisnis Corporate 6, no. 2 (2022): 113–120.
3 Rochani Nani Rahayu, “Kenaikan Harga Minyak Goreng Kelapa Sawit di Indonesia Sebuah Analisis Berita Kompas Online,” INTELEKTIVA 3, no. 8 (2022): 26–37.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 03, July-September 2023, Halaman 101-119 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i3
Penelitian Indef Rusli Abdullah menguraikan beberapa faktor utama yang memicu dari kenaikan harga CPO, antara lain:
1. Pertama, terjadinya penurunan jumlah produksi CPO di negara-negara penghasil CPO  akibat  dari  Virus  Corona  serta  gangguan  cuaca.  Misalnya,  produksi  CPO Indonesia  pada  2021  sebesar  46,88  juta  ton  atau  turun  0,31%  dibandingkan produksi tahun 2020 yang sebesar 47,03 juta ton.
2. Kedua, Permintaan  CPO  mengalami  kenaikan  di  pasar  baik  pasar  domestik ataupun pasar ekspor. Untuk permintaan minyak kelapa sawit di dalam negeri sejak terjadinya kenaikan 6% dari 17.34 juta ton pada tahun 2020 menjadi 18,42 juta ton pada tahun 2021.
3. Ketiga, Terjadinya  gejala Commodity  Supercycle di  saat  pandemi  Virus  Corona melahirkan suatu fenomena spekulasi di pasar komoditas, termasuk pasar CPO. Banyaknya  stimulus  fiskal  yang  digelontorkan  berbagai  negara  dunia  selama masa  pandemi  menyebabkan  bertambahnya  uang  yang  beredar,  sehingga memicu inflasi. 4
Meskipun Indonesia adalah produsen Crude Palm Oil (CPO) terbesar, namun kondisi di  lapangan  menunjukkan  sebagian  besar  produsen  minyak  goreng  tidak  terintegrasi dengan  produsen  CPO.  Seharusnya  para  produsen  minyak  goreng  bisa  membangun  kerja sama  yang  baik  dengan  produsen  CPO  yang  ada  di  dalam  negeri  sehingga  tidak  perlu mengimpor atau membeli minyak mentah dari luar.
Harga  komoditas  minyak  goreng  kelapa  sawit  terus  mengalami  kenaikan  secara signifikan  pada  akhir  tahun  2021.  Memasuki  tahun  2022,  harganya  masih  belum  juga mengalami  penurunan  bahkan  terus  naik.  Kemudian  Minyak  Goreng  Kemasan  Bermerek pada 30 Desember 2021 harganya Rp.20.600/liter dan terus mengalami kenaikan.
Pada  tanggal  19  Januari  2022  pukul  00.01  waktu  setempat,  telah  diberlakukan kebijakan  dari  Menteri  perdagangan  satu  harga  minyak  goreng  kemasan  yaitu Rp.14.000/liter.  Kebijakan  tersebut  dinilai  tidak  efektif  di  pasar  mengingat  pedagang  di pasar  tradisional  dan  warung  kecil  belum  mendapatkan  informasi  yang  jelas  tentang mekanisme  penggantian  subsidi.  Pada  tanggal  1  Februari  2022  telah  diberlakukan Permendag  Nomor  6  Tahun  2022  tentang  Harga  Eceran  Tertinggi  (HET)  minyak  goreng sawit,  dimana  untuk  minyak  goreng  curah  diberlakukan  HET  Rp.11.500.liter  dan  minyak goreng  kemasan  sederhana  Rp.13.500/liter  serta  minyak  goreng  kemasan  premium Rp.14.000/liter. 5
Pemerintah berharap dengan dikeluarkan kebijakan HET dapat menekan kepanikan di masyarakat, namun pada kenyataannya menimbulkan masalah baru. Stok minyak goreng di  pasar  kosong  dan  langka  hal  ini  disebabkan  ketersediaan  minyak  goreng  langka  yang dipasok oleh distributor minyak goreng. Sejumlah masyarakat mencari minyak goreng di
4 Fauzia  Laily  Ramadan  dan  Rachmad  Risqy  Kurniawan,  “Tata  Kelola  Perusahaan  Minyak  Goreng  di Indonesia :  Studi  Literatur  Fenomena  Kelangkaan  dan  Kenaikan  Harga  Minyak  Goreng  di  Indonesia,” AOSCM: Articles on Operation and Supply Chain Management (OSCM) 1 (2022).
5 Nasution, “Panic Buying Masyarakat Terhadap Kenaikan Harga Dan Kelangkaan Minyak Goreng Di Kota Medan Denai.”
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 03, July-September 2023, Halaman 101-119 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i3
Pasar modern ternyata kosong, maka beralih ke pasar tradisional yang ternyata harganya masih tinggi.
Negara harus bersikap adil, dimana negara bersikap objektif, proporsional, dan taat asas. Keadilan yang mana menempatkan segala sesuatu pada tempatnya jauh dari pengaruh egois,  emosi  pribadi,  dan  kepentingan  pribadi.  Berbuat  adil  adalah  perilaku  yang diperintahkan  oleh  Allah  SWT  kepada  Umat  manusia.  Allah  SWT  berfirman  pada  Q.S  Al- Ma’idah : 8 yang artinya :
“  Hai  Orang-orang  yang  beriman,  hendaklah  kalian  menjadi  orang-orang  yang  selalu menegakkan  (kebenaran)  karena  Allah,  menjadi  saksi  dengan  adil.  Janganlah  sekalipun kebencian  kalian  terhadap  suatu  kaum  mendorong  kalian  untuk  berlaku  tidak  adil. Hendaklah berlaku adil karena adil itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguh Allah Maha Mengetahui Apa yang kalian kerjakan”.
Dengan berperilaku adil maka negara dapat damai dan dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya. 6
Indonesia  mempunyai  dasar  hukum  negara  yaitu  UUD  1945.  Pada  Pasal  33  ayat  1 menyebutkan
“ Perekonomian disusun sebagai usaha Bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”. 7 Pada Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 termuat pemikiran demokrasi ekonomi. Demokrasi memiliki ciri  khasnya  diwujudkan  oleh  semua  anggota  masyarakat  untuk  kepentingan  seluruh Masyarakat dan harus mengabdi kepada kesejahteraan seluruh rakyat 8 .
Negara  seharusnya  mengatur  iklim  usaha  yang  kondusif.  Hal  tersebut  sesuai  dengan Pasal  3  huruf b  UU  No. 5  tahun 1999  tentang   Larangan  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha Tidak sehat yaitu:
“ Mewujudkan Iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil” 9 .
Dalam pasal 3 huruf b UU Anti monopoli menandakan pemberian kesempatan yang sama. Maka  seharusnya  tidak  ada  perbedaan  antara  pasar  modern  dan  pasar  tradisional dalam berusaha 10 .
Dengan  langkahnya  minyak  goreng  menimbulkan  fenomena Panic  Buying yang muncul karena masyarakat panik yang berlebihan. Rasa takut yang dialami para konsumen karena khawatir akan kekurangan dalam pemenuhan kebutuhannya di masa depan. Karena
6 Rumadi Ahmad et al., Fikih Persaingan Usaha , Pertama. (Jakarta: Lakpesdam PBNU, 2019).
7 Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 , vol. 105 (Indonesia, 1959).
8 Andi Fahmi Lubis, Hukum Persaingan Usaha Buku Teks , kedua. (jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), 2016).
9 Presiden Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat , Pemerintah Republik Indonesia , 1999.
10 Mukti  Fajar,  Reni  Budi  Setianingrum,  dan  Muhammad  Annas, Hukum  Perlindungan  Konsumen  dan Persaingan Usaha , Pustaka Pelajar (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019).
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 03, July-September 2023, Halaman 101-119 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i3
rasa  panik  itu  membeli  barang  secara  berlebihan  sehingga  stok  di  pasaran  tidak  dapat mengimbangi 11 .
Menteri Perdagangan Muhammad Luthfi, mengungkapkan, bahwa kebijakan minyak goreng  satu  harga,  berlaku  untuk  minyak  goreng  kemasan  premium  maupun  sederhana. Menteri  perdagangan  juga  menjelaskan  penjualan  minyak  goreng  Rp.14.000/liter  sudah dapat diperjualbelikan di pasar pasar modern yang berasosiasi dengan Asosiasi Pengusaha Ritel  Indonesia  (APRINDO).  Akan  tetapi  untuk  penjualan  di  pasar  tradisional,  Menteri perdagangan  memberikan  waktu  satu  minggu  untuk  dapat  menyesuaikan  harga Rp.14.000/liter 12 .
Telah dilakukan penelitian ada beberapa toko pasar modern seperti Hypermart dan Lotte Mart pasokan dari distributor berjalan lancar sehingga ketersediaan minyak goreng dirasakan mencukupi dan aman. Penjualan pun sesuai dengan kebijakan Kemendagri yakni Rp.14.000/liter.  Untuk  Pasar  modern  seperti  alfamart  dan  Indomaret  sedikit  sulit menemukan stok karena distribusi 2-4 hari sekali.
Untuk  pasar  modern  penjualan  produk  minyak  goreng  kelapa  sawit  mengikuti anjuran HET dari pemerintah yakni Rp.14.000/liter. Sedangkan di pasar tradisional masih harga yang lebih tinggi belum mengikuti HET dari pemerintah. Alasan dari pedagang pasar tradisional tidak dapat mengikuti HET dari pemerintah adalah karena modal yang diberikan distributor yang sudah tinggi.
Pasar Tradisional belum dapat melakukan anjuran pemerintah untuk menerapkan Harga  Eceran  Tertinggi  (HET).  Pasar  Tradisional  Bukittinggi  pada  minggu  ke  tiga  setelah pengumuman kebijakan oleh Menteri perdagangan, masih tidak dapat menerapkan anjuran harga  yang  telah ditentukan.  Alasan  dari  pedagang  tidak  dapat  menerapkan  harga  sesuai anjuran adalah karena harga yang diberikan distributor sudah tinggi 13 .
Ketua  Umum  Asosiasi  Pedagang  Pasar  Seluruh  Indonesia  (APPSI)  mengatakan terdapat tiga kendala bagi pedagang dalam menerapkan HET yaitu :
1. Pertama , para pedagang kesulitan untuk meretur barang yang sudah terlanjur dibeli dengan harga mahal
2. Kedua. Pedagang  tidak  mendapatkan  barang  sesuai  dengan  harga  eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah
3. Ketiga, minyak goreng sulit ditemukan dan pembelian dibatasi.
APPSI mendukung pemerintah, namun asosiasi tidak dilibatkan oleh pemerintah. Hal ini berbanding terbalik dengan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) 14 .
11 Siska Yuli Anita, “Pengaruh Panic Buying Terhadap Minat Beli Konsumen Secara Impulse Buying Pada Produk Minyak Goreng,” Derivatif: Jurnal Manajemen 16, no. 1 (2022): 72–84.
12 Achmad  Jatnika,  “Mulai  Besok  Harga  Minyak  GOreng  Dipatok  Rp.14.000  per  liter,  ini  Penjelasan Mendag,” NASIONAL , last modified 2022, diakses November 30, 2022, https://nasional.kontan.co.id/news/mulai- besok-harga-minyak-goreng-dipatok-rp-14000-per-liter-ini-penjelasan-mendag.
13 Muhammad Fuadi Zikri, “Alasan Pedagang Pasar Tradisional Bukittingi Masih Jual Minyak Goreng Mulai Harga  Rp  16  Ribu/Liter,” TribunPadang ,  last  modified  2022,  diakses  November  30,  2022, https://padang.tribunnews.com/2022/02/19/alasan-pedagang-pasar-tradisional-bukittinggi-masih-jual- minyak-goreng-mulai-harga-rp-16-ribuliter.
14 Gunawan  Widjaja,  “Sikap  Masyarakat  Sehubungan  Dengan  Hilangnya  Minyak  Goreng  dari  Pasar  di Jakarta,” Journal of Community Dedication 2, no. 2 (2022): 1–11.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 03, July-September 2023, Halaman 101-119 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i3
Dampak sangat terasa dirasakan oleh pedagang tradisional. Menurut survei kebijakan dirasakan  tidak  adil  karena  akibat  dari  kebijakan  tersebut  pedagang  pasar  tradisional banyak kehilangan pelanggan karena beralih ke Pasar modern yang memberikan harga lebih murah  dibandingkan  pasar  tradisional.  Ditambah  ada  beberapa  Pasar  modern  yang menerapkan  beberapa  syarat  untuk  pembelian  minyak  goreng  dengan  harga  sesuai  HET, diantara adanya pembelian minimal produk lain 15 .
Seharusnya  pemerintah  menciptakan  iklim  persaingan  yang  baik.  Dengan  adanya perbedaan atau kelebihan yang dialami salah satu pihak akan menciptakan iklim persaingan yang tidak sehat. Pemerintah seharusnya menjadi pihak yang netral dalam persaingan usaha baik untuk Pasar modern dengan Pasar Tradisional.
Yang menarik pada penelitian ini adalah bagaimana hukum persaingan usaha melihat persaingan yang timbul dari kebijakan Harga Eceran Tertinggi minyak goreng pada pasar tradisional dan ritel modern serta bagaimana dampak yang ditimbulkannya.
Bentuk dari penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis normatif. Penelitian Yuridis  normatif  merupakan  penelitian  yang  meneliti  norma  peraturan  perundang- undangan  dari  teori  hukum.  Dalam  penelitian  yuridis  normatif  penulis  menggunakan literatur kepustakaan sabagai data skunder yang relevan.
Dalam penelitian ini pengolahan keseluruhan data yang telah diperoleh oleh penulis menggunakan tipe data deskriptif.  Metode  analisis data yang digunakan  adalah kualitatif. Metode analisis data kualitatif merupakan analisis data yang berdasarkan kebenaran dan kemampuan penalaran terhadap data.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  Normatif  yuridis  atau  penelitian  empiris yang  menitikberatkan  pada  hukum  positif  Indonesia  yang  berdasarkan  peraturan perundang-undangan juga penelitian ini membutuhkan bahan dokumen hukum sekunder sebagai data utama kebutuhan dari penelitian ini juga dibutuhkan beberapa pendapat lisan dan tulisan dari pihak-pihak yang terlibat.

## C. Pembahasan
1. Penerapan  kebijakan  Harga  Eceran  Tertinggi  (HET)  Minyak  goreng  pada  retail modern dan pasar tradisional ditinjau dari hukum persaingan usaha
Pada  akhir  penghujung  tahun  2021  dan  di  awal  tahun  2022  minyak  goreng  yang merupakan  bahan  pokok  bagi  masyarakat  Indonesia  terus  mengalami  kenaikan.  Hal tersebut menyebabkan kepanikan bagi masyarakat karena masyarakat Indonesia sangat bergantung  kepada  minyak  goreng  terutama  minyak  goreng  kelapa  sawit.  Masyarakat yang resah atas adanya kenaikan harga minyak goreng adalah masyarakat yang memiliki ekonomi  di  tataran  kelas  ekonomi  menengah  ke  bawah.  Pandemic  membuat  tingkat ekonomi masyarakat semakin mengalami kesulitan.
15 Fatimah Rahayuning et al., “Analisis Pengaruh Minyak Goreng Subsidi di Ritel Modern bagi Pedagang Pasar Tradisional Bandarjo Ungaran” 2, no. 2 (2022): 137–142.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 03, July-September 2023, Halaman 101-119 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i3
Untuk  membantu  dan  mencegah  harga  kian  melonjak  yang  mengakibatkan masyarakat  mengalami  kesusahan,  pemerintah  mengeluarkan  Peraturan  Menteri Perdagangan  no  6  tahun  2022  yang  mulai  berlaku  pada  1  februari  2022,  tentang penetapan  harga  Eceran  Tertinggi  (HET)  Minyak  Goreng  sawit,  yang  berisi  penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Goreng Sawit, yaitu sebesar Rp.11.500/ per liter untuk minyak goreng curah, Rp.13.500/liter untuk minyak goreng kemasan sederhana dan Rp.14.000/ liter untuk minyak goreng kemasan premium.
Untuk  Penerapannya  pada  pendistribusian  minyak  goreng  salah  satu  BUMN pangan PT. Rajawali nusindo member of ID FOOD berkerjasama dengan berbagai pihak diantaranya    toko  grosir,  toko retail,  pedagang  Tradisional  dan  sebagainya,  agar  dapat menjual  dengan  Harga  Eceran  Tertinggi  (HET)  yang  telah  sesuai  dengan  PERMENDAG yang dikeluarkan pemerintah 16 .
Menurut  Asosiasi  Pengusaha  Ritel  Indonesia  (APRINDO)  telah  mengerahkan sebanyak  47.000  gerai  ritel  modern  yang  berasal  dari  200  perusahaan  di  seluruh Indonesia,  guna  membantu  pemerintah  untuk  memenuhi  ketersediaan  stok  minyak goreng untuk masyarakat. Roy N Mandey selaku Ketua Umum dari APRINDO mengatakan bahwa harga yang di gunakan untuk menjual minyak goreng dari pihak APRINDO akan mengikuti Harga Pokok Penjualan (HPP) yang telah diberikan oleh masing-masing merek atau brand minyak goreng
Kebijakan yang di buat ala Kemendag di rasakan merupakan kebijakan yang gagal di karenakan banyak celah di dalam kebijakan tersebut. Diantara celah yang ada antara lain  karena  tidak  adanya  skema  pengendalian  yang  diatur  dalam  Permendag  tersebut sehingga  tidak  berjalan  efisien  serta  kurangnya  pengawasan  dalam  proses  distribusi minyak goreng. Dapat dilihat pada saat kebijakan ini diberlakukan jumlah stok di pasaran tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga tidak dapat merasakan manfaat dari kebijakan tersebut secara maksimal.
Retail Modern yang menerapkan kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng  memiliki  stok  yang  langsung  habis  dibeli  oleh  masyarakat  dan  memerlukan beberapa hari untuk mendapat supply Kembali dari Gudang. Untuk pasar tradisional sulit untuk  menjual sesuai dengan harga yang telah di tetapkan karena modal yang diterima dari agen atau distributor lebih tinggi dari harga yang ditetapkan pemerintah. Masyarakat cenderung membeli minyak goreng di retail modern karena terdapat minyak goreng yang harganya sesuai dengan kebijakan pemerintah 17 .
Kendala yang dialami oleh pasar tradisional sehingga sulit untuk menerapkan HET minyak goreng karena berbagai faktor dari harga yang diberikan distributor yang tinggi, stok lama yang di beli sebelum adanya kebijakan HET minyak goreng, dan tidak mendapat
16 Syamsul  Azhar,  “Pemerintah  Subsidi  Harga  Minyak  Goreng  Curah,  HET  Naik  Jadi  Rp.14.000/liter,” Kontan.co.id , last modified 2022, diakses Mei 23, 2023, https://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-subsidi- harga-minyak-goreng-curah-het-naik-jadi-rp14000liter.
17 Selfie  Miftahul  Jannah,  “HET  Minyak  Goreng  &  Celah  Kebijakan  yang  Buat  Warga  Tak  Menikmati,” tirto.id ,  last  modified  2022,  diakses  April  19,  2023,  https://tirto.id/het-minyak-goreng-celah-kebijakan-yang- buat-warga-tak-menikmati-gohr.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 03, July-September 2023, Halaman 101-119 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i3
minyak goreng dari distributor dikarenakan stok tersebut kosong. Faktor-faktor tersebut yang  menyebabkan  pasar  tradisional  sulit  untuk  menerapkan  kebijakan  pemerintah. Menteri  Perdagangan  memberikan  waktu  1  minggu  agar  pasar  tradisional  dapat menerapkan kebijakan tersebut. Fakta di lapangan pedagang di pasar tradisional sangat sedikit yang dapat menerapkannya.
Ketua  umum  APRINDO  mengatakan  ketersedian  dari  minyak  goreng  yang terdapat  di  Sebagian  besar  gerai  ritel  modern dipengaruhi oleh  kendala  dalam  jumlah pasokan. Terdapat banyak gerai ritel modern yang belum mendapatkan Kembali pasokan dari  distributor.  Ketua  umum  APRINDO  mengatakan  sebagian  dari  para  peritel  telah mengeluarkan  stok  di  Gudang  agar  dapat  memenuhi  permintaan  masyarakat  yang berbelanja. Menurut Ketua umum APRINDO stok rata-rata yang dibutuhkan setiap bulan adalah  250  juta  liter  dan  ritel  hanya  mampu  memenuhi  25  juta  liter  atau  sebesar  10 persen yang sisanya dipenuhi oleh pasar tradisional 18 .
Menurut  Ketua  Umum  Asosiasi  Pedagang  Pasar  Seluruh  Indonesia  (APPSI) Sudaryono mengatakan bahwa organisasi pedagang pasar telah berkomunikasi dengan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan untuk dapat berkoordinasi. Informasi yang didapatkan bahwa pedagang bisa mengembalikan minyak goreng yang telah dibeli dengan harga normal kepada distributor. Menurut Ketua Umum APPSI tidak menjadi masalah untuk mendapat keuntungan yang kecil asalkan pedagang tradisional  dapat  ikut  serta  memasok  kepada  masyarakat.  Ketua  Umum  APPSI menyayangkan  keterlibatan  pedagang  pasar  yang  tidak  terjadi  sejak  awal.  APPSI mendapatkan sejumlah aduan dari pedagang pasar perial stok minyak goreng di pasar yang tidak laku terjual dikarenakan konsumen beralih ke ritel modern.
Ketua Asosiasi Industri Minyak Makan Indonesia (AIMMI) Adi Wisoko mengatakan kendala dalam penggantian minyak goreng. Penggantian untuk minyak goreng yang dibeli dengan harga normal memerlukan bukti administrasi yang akuntabel yang ditujukan ke Badan  Pengelola  Dana  Perkebunan  Kelapa  Sawit  (BPDPKS).  Menagih  ke  BPDPKS memerlukan bukti yang jelas, seperti ritel modern dianggap jelas karena memiliki NPWP sedangkan  pedagang  warung  belum  tentu  memilikinya.  Hal  tersebut  membuat  tidak dapat  dilaksanakan  penggantian  minyak  goreng  harga  normal  dengan  minyak  goreng sesuai kebijakan HET minyak goreng oleh pemerintah pada pasar tradisional 19 .
APPSI  menyayangkan  penerapan  yang  dilakukan  atas  kebijakan  pemerintah terkait program dalam menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng yang dijual kepada masyarakat. Ketua Umum APPSI menilai hal tersebut tidak adil dan tidak merata. Ketidakadilan dirasakan ketika adanya kebijakan menjual hanya jelas untuk ritel
18 Lim  Fathimah  Timorria,  “Duh!  Stok  Minyak  Goreng  Rp.14.000  Mulai  Langka,  ini  Penyebabnya,” Bisnis.com , last modified 2022, diakses April 15, 2022,
https://ekonomi.bisnis.com/read/20220125/12/1493064/duh-stok-minyak-goreng-rp14000-mulai-langka-ini- penyebabnya.
19 Lim Fathimah Timorria, “Minyak Goreng Satu Harga, Pedagang Pasar Butuh Kejelasan Mekanisme,” Bisnis.com ,
last modified 2022, diakses April 15, 2022,
https://ekonomi.bisnis.com/read/20220125/12/1493320/minyak-goreng-satu-harga-pedagang-pasar-butuh- kejelasan-mekanisme.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 03, July-September 2023, Halaman 101-119 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i3
modern  sedangkan  untuk  pasar  tradisional  tidak  jelas  kebijakannya.  Pada  konferensi yang dilakukan oleh APPSI pada kamis 10 maret 2022 ketua umum APPSI menganggap bahwa pemerintah telah memprioritaskan serta mendahulukan distribusi minyak goreng bersubsidi ke ritel modern dan terhadap pasar tradisional dirasakan jelas tidak adil 20 . Tindakan  yang  dilakukan  APPSI  adalah  dengan  mengirim  surat  terbuka  kepada Presiden  Republik  Indonesia  serta  memiliki  tembusan  kepada  beberapa  instansi  yang terkait  dengan  kebijakan  HET  minyak  goreng.  APPSI  menilai  hal  terjadi  akan menguntungkan  pihak  ritel  modern  dan  merugikan  para  pedagang  pasar  tradisional, karena kebijakan  yang dibuat oleh pemerintah tersebut yang lebih mendahulukan dan memprioritaskan  ritel  modern  dalam  menjual  minyak  goreng  dan  kebutuhan  pokok penting lainnya. Minyak goreng yang di jual pedagang memiliki modal di atas HET dan pastinya harga jual juga di atas HET 21 .
Komoditi  minyak  goreng  merupakan  bahan  pokok  yang  sangat  dibutuhkan masyarakat. Minyak  goreng  yang dijual di  pasar  tradisional dengan  jumlah  yang  besar akan  memiliki  dampak  pada  peredaran  uang  di  kalangan  menengah  ke  bawah.  Pasar tradisional merupakan pasar rakyat sebagai pusat dari perdagangan rakyat 22 .
Pendistribusian  minyak  goreng  juga  merupakan  kendala  yang  dihadapi  karena lokasi  yang  berbeda  maka  harga  yang  diberikan  berbeda.  Hal  tersebut  membuat pedagang  pasar  tradisional  semakin  mengalami  kekalahan  di  bandingkan  dengan  ritel modern yang harganya dapat sama 23 .
KPPU  menyatakan  bahwa  struktur  pasar  di  sektor  minyak  goreng  Indonesia mengarah  ke  arah  oligopolistik,  dikarenakan  kurang  dari  sebagian  besar  pangsa  pasar minyak goreng Indonesia dikuasai oleh empat produsen besar 24 .  Empat Produsen besar yang menguasai dari pengolahan CPO, Perkebunan, Serta beberapa produk turunan dari pengolahan  CPO.  Perusahan  tersebut  di  antaranya  Indofood  Agri  Resources  Ltd,  Grup Musim  Mas,  Wilmar  International  Ltd,  dan  Royal  Golden  Eagle  International  (RGEI)”. Struktur  pasar  yang  dipengaruhi  oleh  segelintir  pihak  masuk  kedalam  kategori monopolistic yang telah mengarah pada oligopoli 25 ,
Pasar  Oligopoli  memiliki  pengertian  dimana  pasar  tersebut  terdiri  dari  sedikit produsen  yang  mengakibatkan  pihak  tersebut  memiliki  kekuatan  untuk  melakukan kontrol harga. Pelaku usaha yang terlibat dalam oligopoli akan mendapatkan untung yang
20 Vito, “Ada Mekanisme Tawar Menawar, HET minyak Goreng Tak Bisa Diterapkan di Pasar Tradisional,” TribunJateng ,  last  modified  2022,  diakses  Mei  15,  2023,  https://jateng.tribunnews.com/2022/01/30/ada- mekanisme-tawar-menawar-het-minyak-goreng-tak-bisa-diterapkan-di-pasar-tradisional.
21 Ibid. 22 Ibid. 23 Ibid. 24 KPPU,  “KPPU  Mulai  Panggil  Produsen  Minyak  Goreng  Untuk  Mengumpulkan  Alat  Bukti  Persaingan Usaha Tidak Sehat,” KPPU.go.id , last modified 2022, diakses
Mei 21, 2023,
https://kppu.go.id/blog/2022/02/kppu-mulai-panggil-produsen-minyak-goreng-untuk-mengumpulkan-alat- bukti-persaingan-usaha-tidak-sehat/.
25 Vitorio  Antalean,  “Pengamat:  Penguasa  Industri  Sawit  Pilih  Biodiesel  karena  Dijamin  Tak  rugi,” Kompas.com ,
last modified 2022, diakses Mei 23, 2023,
https://nasional.kompas.com/read/2022/03/25/13434351/pengamat-penguasa-industri-sawit-pilih-salurkan- minyak-untuk-biodiesel.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 03, July-September 2023, Halaman 101-119 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i3
sebanyak-banyaknya  dengan  bekerja  sama  antar  pelaku  usaha  tersebut  mereka  dapat mengurangi pasokan dan menaikan harga jual, Pada Oligopoli Produsen yang bertindak sebagai penentu harga 26 .
Hukum  telah  mengatur  larangan  mengenai  hal  tersebut,  diatur  pada  Pasal  4 Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan Persaingan Usaha Tidak Sehat berbunyi “ Badan Usaha dilarang mengadakan perjanjian dengan badan usaha lain untuk secara  bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya monopoli atau  persaingan  usaha  tidak  sehat” 27 .  Perjanjian  yang  dimaksud  pada  Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tidak hanya terbatas pada perjanjian tertulis namun juga perjanjian tidak tertulis.
Bentuk  pasar  yang  oligopoli  menyebabkan  rentan  terhadap  beberapa  kegiatan yang  akan  mengakibatkan  terjadinya  persaingan  usaha  tidak  sehat  diantaranya Diskriminasi  Harga,  Posisi  dominan  ataupun  perjanjian  integrasi  vertikal.  Hal  tersebut disebabkan karena pasar oligopoli memiliki beberapa penjual sedangkan jumlah pembeli yang  relatife  banyak.  Pada  pasar  oligopoli  tidak  terjadi  perjanjian  tertulis  atau  lisan namun  biasanya  sudah  terdapat  pemaham  antara  pelaku  usaha  yang  berdasarkan kebiasanya  ditentukan  oleh  “  saling  keterkaitan  reaksi  tanpa  perjanjian”  dan  “perilaku yang saling disesuaikan” 28 .
Dalam Hukum persaingan usaha, diskriminasi dapat dilakukan oleh pelaku usaha dengan berbagai macam motif, untuk secara umum terjadi pada diskriminasi harga. Pada diskriminasi harga dapat dilakukan oleh pelaku usaha ke konsumen ataupun dari pelaku usaha ke pelaku usaha saingannya. Praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu merupakan  penentuan  dengan  cara  yang  berbeda  terhadap  persyaratan  pemasokan ataupun  persyaratan  pembeli  barang  dan  atau  jasa.  Pasal  19  huruf  c  dan  d  Undang- undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Menentukan bahwa:
“Pelaku  usaha  dilarang  melakukan  satu  atau  beberapa  kegiatan,  baik  sendiri  maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa: c).membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan atau d). melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu”
Berdasarkan  bunyi  pasal  19  huruf  c  dan  d maka  ruang  lingkup  yang  diatur mencakup praktik diskriminasi yang dilakukan secara sendiri oleh pelaku usaha maupun kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama oleh pelaku usaha lain. Pada pasal 19 huruf c dan d
26 Adminafia,  “Tinjauan  Struktur  Pasar  Oligopoli  Pada  Minyak  Goreng  Nasional  Menurut  Hukum Persaingan Usaha,” Afia & Co , last modified 2023, diakses Mei 23, 2023, https://www.afia.co.id/tinjauan-struktur- pasar-oligopoli-pada-minyak-goreng-nasional-menurut-hukum-persaingan-usaha/#_ftn6.
27 Indonesia, Undang-Undang Nomor Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan  Persaingan Usaha Tidak Sehat .
28 Mustafa Kamal Rokan, Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya di Indonesia , cetakan ke. (Jakarta: PT. RAJAGRAFINDO PERSADA, 2017), hlm. 88.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 03, July-September 2023, Halaman 101-119 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i3
pengaruhnya ditujukan terhadap persaingan usaha, maka dari itu yang dimaksud pembeli akan lebih tepat jika hanya meliputi pelaku usaha.
Apabila  pelaku  usaha  mendapatkan  fasilitas  atau  di  istimewakan  maka konsekuensinya adalah pelaku usaha akan memiliki  Penguasaan pasar ( market power) yang sangat berpengaruh di pasar yang bersangkutan. Market power acap kali didapatkan dengan  cara  melakukan  persaingan  usaha  yang  tidak  sehat,  diantaranya  melakukan diskriminasi  antara  pelaku  usaha  terhadap  pelaku  usaha  lain.  Pelaku  usaha  yang melakukan  diskriminasi  biasanya  memiliki  kekuatan  atau  pengaruh  yang  lebih  besar dibandingkan pelaku usaha yang merupakan saingannya. Market power yang diartikan di sini tidak harus memiliki tolak ukur presentasi dalam penguasaan pasar. Market power dapat diberikan contoh pada posisi dominan, monopoli atau penetapan harga 29 .
Pelaku  usaha  yang  memiliki market  power dapat  mengakibatkan  terjadinya praktek monopoli serta persaingan usaha yang tidak sehat atau memiliki alasan-alasan yang tidak dapat diterima. Beberapa uraian pada unsur-unsur yang terdapat pada pasal 19 UU No.5 tahun 1999 tentang Larangan praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat diantaranya:
a. Unsur  Pelaku  Usaha,  yaitu  pelaku  usaha  yang  melakukan  satu  atau  beberapa kegiatan  usaha  Bersama-sama  yang  dilakukan  pada  pasar  bersangkutan. Penjelasan  pelaku  usaha  pada  pasal  17  ayat  (2) huruf b  UU  No.  5  tahun  1999 adalah  pelaku  usaha  memiliki  kekuatan  ( Power) di  dalam  pasar  yang bersangkutan.
b. Unsur  melakukan  baik  sendiri  maupun  bersama,  kegiatan  tersebut  dilakukan oleh  pelaku  usaha  berdasarkan  keputusan  sendiri  atau  bekerja  sama  dengan pelaku usaha lain untuk merugikan pelaku usaha yang menjadi saingan.
c. Unsur pelaku usaha lain yaitu pelaku usaha yang melakukan usaha yang sama pada pasar bersangkutan.
d. Unsur melakukan satu atau beberapa kegiatan, yaitu satu atau beberapa kegiatan yang  dilakukan  dalam  bentuk  kegiatan  secara  terpisah  ataupun  beberapa kegiatan yang sekaligus ditujukan untuk menyingkirkan pelaku usaha pesaing
e. Unsur  dapat  mengakibatkan  terjadinya  praktek  monopoli,  menurut  pasal  1 angka 2 UU No.5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.
f. Unsur persaingan usaha tidak sehat berdasarkan pada pasal 1 angka 6 Undang- undang  No.5  Tahun  1999  Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha Tidak  Sehat,  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  adalah  persaingan  antara  pelaku usaha  dalam  menjalankan  kegiatan  produksi  dan  atau  pemasaran  barang  dan
29 Dwi Fidhayanti dan Risma Nur Arifa, “Penerapan Prinsip Rule of reason pada Putusan Perkara Nomor 08/KPPU-I/2020 tentang Dugaan Praktik Diskriminasi antara Telkom-Telkomsel dan Netflix,” Jurnal Persaingan Usaha volume 1 N (2021): hlm. 74.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 03, July-September 2023, Halaman 101-119 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i3
jasa  yang  dilakukan  dengan  cara  tidak  jujur  atau  melawan  hukum  atau menghambat persaingan usaha;
g. Unsur perjanjian diskriminasi harga di atur pada pasal 6 UU No.5 tahun 1999 Larangan Praktek monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat sebagai berikut “ pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli untuk barang dan jasa yang sama”
h. Unsur  melakukan  praktik  diskriminasi,  adalah  Tindakan  atau  perlakuan  yang diberikan  dalam  berbagai  bentuk  yang  diberikan  oleh  satu  pelaku  usaha terhadap pelaku usaha tertentu yang merupakan saingannya 30 .
Pada  pemaparan  uraian  unsur-unsur  di  atas,  menentukan  praktek  diskriminasi berdasarkan pada pasal 19 huruf c dan d dilakukan dengan cara:
1) Mendefinisikan pasar tersebut sebagai identifikasi  sebagaimana yang terdapat pada pasal 1 angka 10 dapat diartikan memiliki kaitan dengan cakupan pelaku usaha  atas  barang  dan  jasa  yang  sama  atau  penggantian  dari  barang  dan  jasa tersebut;
2) Mengenali penguasaan pasar ( Market Power) misalnya apakah pelaku usaha,baik sendiri  ataupun  bersama  pelaku  usaha  lain.  Mempunyai Market  power atau mempunyai  pangsa  pasar  dengan  kekuatan  besar.  Contohnya  pangsa  pasar minyak  goreng  di  kuasai  oleh  empat  produsen  besar  sehingga  pelaku  usaha memiliki  pengaruh  yang  kuat  atas  pembentukan  harga  sehingga  dari  menjadi price  maker serta  menentukan  pelaku  usaha  mana  yang  mendapat  perlakuan khusus 31 .
3) Para pihak harus melakukan kegiatan bisnis sehingga diskriminasi harga akan merugikan  apa  yang  disebut  dengan  “ Primary  line  injury ”.  Yakni  diskriminasi harga yang dilakukan produsen atau grosir terhadap pesaingnya. Demikian pula diskriminasi  harga  dapat  merupakan  “ Secondary  line” jika  diskriminasi  harga dilakukan oleh suatu produsen terhadap suatu grosir atau ritel yang sama dan yang lain mendapat perlakukan istimewa. Hal ini akan menyebabkan grosir atau ritel yang tidak disenangi tidak dapat berkompetisi secara sehat dengan grosir atau ritel yang disenangi.
4) Terdapat  perbedaan  harga  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung misalnya melalui potongan harga atau pembayaran secara kredit, namun pada pihak lain harus tunai ( cash) dan tidak mendapat potongan harga.
5) Dilakukan terhadap pembeli yang beda, jadi dalam hal ini paling sedikit harus terdapat dua pembeli 32 .
Dari  uraian  di  atas,  pemilik  dari  posisi  dominan  atau market  power atau kepemilikan kekuatan pasar yang signifikan pada kasus HET minyak goreng menunjukan bahwa kemampuan penguasaan pasar di bidang minyak goreng ditujukan berdasarkan
31 Ibid ., hlm. 76.
32 Rokan, Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya di Indonesia , hlm. 103.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 03, July-September 2023, Halaman 101-119 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i3
perlakukan  khusus  yang  didapatkan  oleh  ritel  modern  dengan  dengan  dapat mengembalikan minyak goreng dengan harga normal sedangkan pasar tradisional tidak dapat karena belum tentu memiliki NPWP.
Kepemilikan  posisi  dominan  atau market  power atau  memiliki  faktor-faktor khusus merupakan indikasi awal dari terciptanya kegiatan penguasaan pasar oleh pelaku usaha.  Aspek  diatas  sejatinya  belum  cukup  dijadikan  sebagai  dasar  pelanggaran  atau diskriminasi berdasarkan pasal 19 huruf c dan d UU No.5 tahun 1999 tentang larangan praktek  monopoli  dan  persaingan  usaha  tidak  sehat  oleh  pelaku  usaha  tanpa  disertai bukti-bukti yang menimbulkan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.
KPPU melakukan inisiatif untuk melaporkan dugaan melakukan pelanggaran pasal 19 huruf c UU No.5 tahun 1999 pada periode bulan januari 2022 sampai dengan bulan Mei 2022. Majelis komisi menyimpulkan telah terjadi dampak pelanggaran pasal 19 huruf c Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 33 .
Pasal 19 huruf c dan d UU No.5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama-sama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.
Pengertian  dari  praktek  diskriminasi  berdasarkan  ketentuan  Peraturan  Komisi Nomor  3  Tahun  2011  adalah  “  Tindakan  atau  perlakuan  dalam  berbagai  bentuk  yang berbeda  yang  dilakukan  oleh  salah  satu  pelaku  usaha  terhadap  pelaku  usaha  tertentu. Pada melakukan praktik diskriminasi memiliki arti yaitu termasuk didalamnya menolak melakukan sama sekali hubungan usaha, menolak syarat-syarat tertentu atau perbuatan lain, di mana pelaku usaha lain diperlakukan dengan cara yang tidak sama. Dalam kasus HET minyak goreng hal tersebut terlihat dari penukarang minyak goreng yang telah dibeli dengan  harga  normal  dengan  alasan  ketidak  jelasan  yang  dimiliki  oleh  pedagang tradisional.
Menurut pasal 1 angka 6 UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau hambatan persaingan usaha.
Kegiatan diskriminasi harga dapat terlaksana apabila salah satu pelaku usaha atau beberapa pelaku usaha mendapat perlakuan istimewa oleh pelaku usaha yang memiliki posisi dominan. Ketentuan pasal 1 angka 4 UU No.5 tahun 1999 tentang Larangan  Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat  menyatakan pelaku usaha yang mempunyai posisi dominan yaitu pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti atau pelaku usaha  mempunyai  posisi  yang  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  pelaku  usaha pesaingnya,  di  pasar  yang  bersangkutan.  Dalam  temuan  KPPU  struktur  pasar  dalam
33 KPPU, “KPPU Jatuhkan Putusan atas Perkara Minyak Goreng di indonesia,” KPPU.go.id , last modified 2023,  diakses  Mei  28,  2023,  https://kppu.go.id/blog/2023/05/kppu-jatuhkan-putusan-atas-perkara-minyak- goreng-di-indonesia/.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 03, July-September 2023, Halaman 101-119 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i3
industri minyak goreng disimpulkan sebagai oligopoli karena memiliki konsentrasi pasar yang tinggi. Konsentrasi tersebut dipegang oleh empat grup pelaku usaha sebesar 71.52% . Produknya yang homogen serta berbagai hambatan untuk masuk pasar 34 .
Syarat yang ditetapkan oleh pasal 1 angka 4 UU No.5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah bahwa pelaku usaha yang mempunyai posisi dominan mempunyai posisi tinggi diantara pesaingnya dalam kaitan pangsa  pasar,  kemampuan  keuangan,  kemampuan  akses  pada  pasokan  atau  penjualan dan kemampuan menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu. Salah satu  unsur  yang  perlu  diperhatikan  dalam  menentukan  pelaku  usaha  memiliki  posisi dominan  atau  tidak  adalah  kemampuan  keuangan.  Pelaku    usaha  dikatakan  memiliki posisi  dominan  apabila  memiliki  kemampuan  keuangan  yang  lebih  kuat  dibanding pesaingnya.
Pada  ritel  modern  dan  pasar  tradisional  terlihat  jelas  perbedaan  dalam kemampuan  keuangannya.  Ritel  modern  memiliki  Gudang  pribadi  serta  melakukan pembelian pasokan yang besar atau melakukan PO serta target pasar kelas menengah ke atas.  Pasar  tradisional  pembelian  dilakukan  melalui  agen  atau  distributor  serta  target pasar yang kelas menengah ke bawah.
Diskriminasi harga yang dialami oleh pasar tradisional membuat pasar tradisional tidak dapat ikut serta dapat menerapkan kebijakan HET Minyak Goreng yang dilakukan pemerintah. Tidak dapat diterapkan kebijakan tersebut memberikan pengaruh terhadap kompetisi  antara  pasar  tradisional  dan  ritel  modern  dimana  pasar  tradisional sebelumnya  memiliki  kelebihan  dapat  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  terutama kebutuhan pokok.
2. Dampak  Kebijakan  Harga  Eceran  Tertinggi  bagi  Pasar  Tradisional  dan  Ritel Modern
Berdasarkan temuan dari perwakilan Ombudsman RI provinsi Jawa Barat, Pasar tradisional minyak goreng curah dijual dengan stok terbatas dan harga di atas harga yang telah di tentukan oleh pemerintah kisaran Rp.15.000,- sampai Rp.17.000,-/liter. Minyak goreng  kemasan  memiliki  harga  yang  berbeda-beda  disetiap  pasar  tradisional  dari Rp.17.000,- sampai Rp.22.000,-/liter 35 . Keadaan untuk Toko Modern atau Toserba yaitu stok minyak goreng yang dikirimkan berkurang sebanyak 10-20% dari keadaan normal, namun  untuk  harga  jual  telah  sesuai  dengan  kebijakan  HET  minyak  goreng  oleh pemerintah 36 .
Pedagang  Sembako  yang  menjual  minyak  goreng  di  pasar  tradisional  Bandar Lampung mengeluhkan jumlah pembeli yang berukurang. Kondisi yang membuat pasar tradisional tersebut sepi merupakan dampak dari penerapan minyak goreng satu harga
34 Ibid.
35 Ombudsman, “Minyak Goreng Langka di Pasar Tradisional dan Toko Kelomtong Kota Bandung, Operasi Pasar Pemerintah Kurang Optimal,” Ombudsman Republik Indonesia , last modified 2022, diakses Mei 28, 2023, https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwksiaran--minyak-goreng-langka-di-pasar-tradisional-dan- toko-kelontong-kota-bandung-operasi-pasar-pemerintah-kurang-optimal.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 03, July-September 2023, Halaman 101-119 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i3
Rp.14.000  per  liter  yang  hanya  diberlakukan  untuk  ritel  modern.  Menurut  pedagang pasar tradisional tidak mendapat bantuan dari pemerintah sehingga tidak dapat menjual minyak goreng sesuai dengan kebijakan pemerintah. Menurut pedagang pasar tradisional yang  sangat  terasa  jumlah  pelanggan  yang  berbelanja  di  pasar  tradisional  berkurang karena  memilih mengantri  di  ritel  modern  yang  memiliki  harga  Rp.14.000,-/liter.  Efek dari  kebijakan  tersebut  memberikan  dampak  domino  kepada  pedagang  tradisional dikarenakan para pelanggan tidak hanya membeli minyak goreng saja di ritel modern tapi juga membeli kebutuhan yang lain di ritel modern tersebut 37 .
Pedagang  pasar  tradisional  tidak  hanya  terkendala  di  harga  yang  masih  tinggi diberikan oleh distributor tapi juga stok yang diberikan oleh distributor atau agen yang terbatas. Dengan terbatasnya stok yang dimiliki oleh pasar tradisional membuat jumlah pembeli di pasar tersebut semakin berkurang dan membuat perputaran uang pada pasar tradisional melambat. Pembelian di pasar tradisional berasal dari distributor atau agen yang mengakibatkan pedagang sangat terikat pada harga yang diberikan oleh distributor atau agen.
Pedagang pasar tradisional mengeluhkan tidak adanya informasi jika akan muncul kebijakan HET minyak goreng. Pedagang pasar tradisional mengambil keuntungan yang kecil  dari  bahan  sembako  seperti  minyak  goreng.  Akibat  tidak  adanya  informasi  dari distributor  atau  agen  atas  akan  adanya  kebijakan  HET  minyak  goreng  memberikan dampak pedagang yang telah membeli minyak goreng sebelum kebijakan tersebut hanya dapat penjual dengan harga tinggi atau menggunakannya untuk kebutuhan sehari-hari 38 . Bahan pokok seperti minyak jika disimpan terlalu lama di takutkan rentan akan rusak yang membuat pedagang menjadi semakin rugi.
Dampak pada Pasar Bulu kota Semarang yaitu pedagang mengeluh karena jumlah pembelian yang menurun drastis. Sebelum kebijakan HET minyak goreng pedagang dapat menjual rata-rata tiga karton atau 12 liter/hari sedangkan setelah adanya kebijakan HET minyak goreng untuk satu hari tidak dapat menjual satu karton. Tidak hanya berdampak pada minyak goreng kemasan tapi juga pada minyak goreng curah, karena harganya yang lebih mahal dibandingkan minyak goreng kemasan yang dijual ritel modern 39 .
Pedagang  pasar  tradisional  juga  terkena  dampak  dari  praktek tactic  tying yaitu untuk  mendapatkan  minyak  goreng  pemilik  toko  wajib  membeli  barang  tertentu  atau melakukan  pembelian  minimal.  Berdasarkan  temuan  Ombudsman  Republik  Indonesia perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) hamper 90% distributor yang memasok minyak goreng melakukan praktek tactic tying mulai dari persyaratan pembelian minyak
37 Isworo,  “Pembeli  Minyak  Goreng  Pasar  Tradisional  Sepi  Dampak  Penerapan  1  Harga  di  Ritel,” Lampost.co ,  last  modified  2022,  diakses  Mei  29,  2023,  https://m.lampost.co/berita-pembeli-minyak-goreng- pasar-tradisional-sepi-dampak-penerapan-1-harga-di-ritel.html.
38 Elsa Catriana, “Cerita Pedagang Warung Kelontong Enggan Jual Minyak Goreng Murah karena Takut Rugi,”
Kompas.com , last modified 2022, diakses Mei 8, 2023,
https://money.kompas.com/read/2022/02/09/071454426/cerita-pedagang-warung-kelontong-enggan-jual- minyak-goreng-murah-karena-takut?page=all.
39 Achmad Safuan, “Minyak Goreng Satu Harga Tidak Hadir di Pasar Tradisional,” Media Indonesia , last modified 2022, diakses Mei 28, 2023, https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/466114/minyak-goreng- satu-harga-tidak-hadir-di-pasar-tradisional.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 03, July-September 2023, Halaman 101-119 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i3
goreng Bersama dengan merek penjualan yang kurang laku di pasaran sampai minimal pembelian  500  ribu  hingga  1  juta  rupiah.  Hal  tersebut  memberatkan  pedagang dikarenakan selain harus menjual minyak goreng yang memiliki harga yang tinggi juga harus memenuhi persyaratan agar mendapatkan minyak goreng 40 .
Dampak  terbalik  dialami  oleh  ritel  modern  semenjak  diterapkannya  kebijakan HET  minyak  goreng  terpantau  stok  di  ritel  modern  kosong  dalam  sekejap.  Untuk mencegah pembelian yang berlebihan ritel modern membatasi pembelian produk minyak goreng  kemasan.  Ritel  modern  mendapatkan  minyak  goreng  subsidi  yang  merupakan bantuan pemerintah yang disalurkan ke berbagai ritel modern 41 .
Untuk toko kelontong atau toko yang memiliki modal kecil memberikan dampak yang  besar.  Banyak  toko  kecil  yang  enggan  menjual  minyak  goreng  kemasan  kembali dikarenakan minyak goreng yang lama belum laku terjual. Tidak lakunya minyak goreng tersebut membuat perputaran keuangan toko tersebut terganggu.

## C. Kesimpulan dan Rekomendasi
Pada tanggal 1 Februari 2022 telah diberlakukan Permendag Nomor 6 Tahun 2022 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng sawit, dimana untuk minyak goreng curah  diberlakukan  HET  Rp.11.500.liter  dan  minyak  goreng  kemasan  sederhana Rp.13.500/liter serta minyak goreng kemasan premium Rp.14.000/liter.
Kebijakan  yang  dikeluarkan  Menteri  Perdagangan  dengan  tujuan  untuk  menekan kenaikan  harga  minyak  goreng  bagi  masyarakat  menimbulkan  polemik  antara  pasar tradisional dan ritel modern. Pedagang pasar tradisional merasa kebijakan tersebut hanya menguntungkan  bagi  ritel  modern  dan  menghambat  pasar  tradisional  sehingga menimbulkan persaingan yang tidak sehat.
Dampak  dari  kebijakan  HET  minyak  goreng  sangat  terasa  oleh  pedagang  pasar tradisional  dimana  mereka  kehilangan  pembeli  dan  jumlah  transaksi  yang  menurun.  Hal tersebut  disebabkan  tidak  dapat  diterapkan  kebijakan  HET  minyak  goreng  pada  pasar tradisional, namun ritel modern menerapkan kebijakan tersebut.
40 Agus  Utantoro,  “Ombudsman  DIY  Temukan  Praktik  Tying  pada  Penjualan  Minyak  Goreng,” Media Indonesia , last modified 2022, diakses Mei 28, 2023,
https://mediaindonesia.com/nusantara/475691/ombudsman-diy-temukan-praktik-tying-pada-penjualan- minyak-goreng.
41 Lim Fathimah Timorria, Akbat Evandio, dan leo dwi Jatmiko, “Ludes Diborong Pembeli, Stok Minyak Goreng  di  Ritel  Modern  Langka,” Bisnis.com ,  last  modified  2022,  diakses  Mei  28,  2023, https://ekonomi.bisnis.com/read/20220127/12/1494002/ludes-diborong-pembeli-stok-minyak-goreng-di- ritel-modern-langka.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 03, July-September 2023, Halaman 101-119 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i3

## Daftar Pustaka

## A. Buku
Ahmad, Rumadi, M. Afif Hasbullah, Marzuki Wahid, Khamami Zada, Mahbub Ma’afi, Irwan Masduki, Idris Masudi, dan Abdullah Ubaid. Fikih Persaingan Usaha . Pertama. Jakarta: Lakpesdam PBNU, 2019.
Fahmi Lubis, Andi. Hukum Persaingan Usaha Buku Teks . Kedua. jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), 2016.
Fajar,  Mukti,  Reni  Budi  Setianingrum,  dan  Muhammad  Annas. Hukum  Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha . Pustaka Pelajar . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019. Rokan,  Mustafa  Kamal. Hukum  Persaingan  Usaha  Teori  dan  Praktiknya  di  Indonesia . Cetakan ke. Jakarta: PT. RAJAGRAFINDO PERSADA, 2017.

## B. Jurnal
Anita, Siska Yuli. “Pengaruh Panic Buying Terhadap Minat Beli Konsumen Secara Impluse Buying Pada Produk Minyak Goreng.” Derivatif: Jurnal Manajemen 16, no. 1 (2022): 72–84.
Fidhayanti, Dwi, dan Risma Nur Arifa. “Penerapan Prinsip Rule of reason pada Putusan Perkara  Nomor  08/KPPU-I/2020  tentang  Dugaan  Praktik  Diskriminasi  antara Telkom-Telkomsel dan Netflix.” Jurnal Persaingan Usaha volume 1 N (2021): 70–81. Nasution, Asrindah. “Panic Buying Masyarakat Terhadap Kenaikan Harga Dan Kelangkaan Minyak Goreng Di Kota Medan Denai.” Jurnal Bisnis Corporate 6, no. 2 (2022): 113– 120.
Rahayu, Rochani Nani. “Kenaikan Harga Minyak Goreng Kelapa Sawit di Indonesia Sebuah Analisis Berita Kompat Online.” INTELEKTIVA 3, no. 8 (2022): 26–37. Rahayuning, Fatimah, Widya Puspitasari, Fitria Hapsari, Amelia Sola, Gracia Tobing, Inggit Fathiya  Humanisa,  Devia  Indah  Cahyani,  et  al.  “Analisis  Pengaruh  Minyak  Goreng Subsidi di Ritel Modern bagi Pedagang Pasar Tradisional Bandarjo Ungaran” 2, no. 2 (2022): 137–142.
Ramadan, Fauzia Laily, dan Rachmad Risqy Kurniawan. “Tata Kelola Perusahaan Minyak Goreng  di  Indonesia :  Studi  Literatur  Fenomena  Kelangkaan  dan  Kenaikan  Harga Minyak  Goreng  di  Indonesia.” AOSCM:  Articles  on  Operation  and  Supply  Chain Management (OSCM) 1 (2022).
Suryamizon,  Anggun  Lestari,  Kartika  Dewi  Irianto,  Mahlil  Adriaman,  Fakultas  Hukum, Universitas  Muhammadiyah,  dan  Sumatera  Barat.  “THE  LEGAL  POWER  OF ELECTRONIC CONTRACTS AND AS EVIDENCE IN DEFAULT DURING THE COVID-19” 3, no. 1 (2022): 31–45.
Widjaja, Gunawan. “Sikap Masyarakat Sehubungan Dengan Hilangnya Minyak Goreng dari Pasar di Jakarta.” Journal of Community Dedication 2, no. 2 (2022): 1–11.

## C. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 03, July-September 2023, Halaman 101-119 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i3

## Persaingan Usaha Tidak Sehat
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit

## D. Surat Kabar
Antalean, Vitorio. “Pengamat: Penguasa Industri Sawit Pilih Biodiesel karena Dijamin Tak rugi.” Kompas.com . Last modified 2022. Diakses Mei 23, 2023. https://nasional.kompas.com/read/2022/03/25/13434351/pengamat-penguasa- industri-sawit-pilih-salurkan-minyak-untuk-biodiesel.
Catriana,  Elsa.  “Cerita  Pedagang  Warung  Kelontong  Enggan  Jual  Minyak  Goreng  Murah karena  Takut  Rugi.” Kompas.com .  Last  modified  2022.  Diakses  Mei  8,  2023. https://money.kompas.com/read/2022/02/09/071454426/cerita-pedagang- warung-kelontong-enggan-jual-minyak-goreng-murah-karena-takut?page=all.
Isworo.  “Pembeli  Minyak  Goreng  Pasar  Tradisional  Sepi  Dampak  Penerapan  1  Harga  di Ritel.” Lampost.co . Last modified 2022. Diakses Mei 29, 2023. https://m.lampost.co/berita-pembeli-minyak-goreng-pasar-tradisional-sepi- dampak-penerapan-1-harga-di-ritel.html.
Jannah,  Selfie  Miftahul.  “HET  Minyak  Goreng  &  Celah  Kebijakan  yang  Buat  Warga  Tak Menikmati.” tirto.id . Last modified 2022. Diakses April 19, 2023. https://tirto.id/het- minyak-goreng-celah-kebijakan-yang-buat-warga-tak-menikmati-gohr.
Jatnika,  Achmad.  “Mulai  Besok  Harga  Minyak  GOreng  Dipatok  Rp.14.000  per  liter,  ini Penjelasan  Mendag.” NASIONAL .  Last  modified  2022.  Diakses  November  30,  2022. https://nasional.kontan.co.id/news/mulai-besok-harga-minyak-goreng-dipatok-rp- 14000-per-liter-ini-penjelasan-mendag.
Safuan,  Achmad.  “Minyak  Goreng  Satu  Harga  Tidak  Hadir  di  Pasar  Tradisional.” Media Indonesia . Last modified 2022. Diakses Mei 28, 2023. https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/466114/minyak-goreng-satu- harga-tidak-hadir-di-pasar-tradisional.
Timorria,  Lim  Fathimah.  “Duh!  Stok  Minyak  Goreng  Rp.14.000  Mulai  Langka,  ini Penyebabnya.” Bisnis.com .  Last  modified  2022.  Diakses  April  15,  2022. https://ekonomi.bisnis.com/read/20220125/12/1493064/duh-stok-minyak- goreng-rp14000-mulai-langka-ini-penyebabnya.
———.  “Minyak  Goreng  Satu  Harga,  Pedagang  Pasar  Butuh  Kejelasan  Mekanisme.” Bisnis.com . Last modified
2022. Diakses April 15, 2022. https://ekonomi.bisnis.com/read/20220125/12/1493320/minyak-goreng-satu- harga-pedagang-pasar-butuh-kejelasan-mekanisme.
Timorria,  Lim  Fathimah,  Akbat  Evandio,  dan  leo  dwi  Jatmiko.  “Ludes  Diborong  Pembeli,
Stok Minyak Goreng di Ritel Modern Langka.” Bisnis.com . Last modified 2022. Diakses Mei  28,  2023.  https://ekonomi.bisnis.com/read/20220127/12/1494002/ludes- diborong-pembeli-stok-minyak-goreng-di-ritel-modern-langka.
Utantoro, Agus. “Ombudsman DIY Temukan Praktik Tying pada Penjualan Minyak Goreng.” Media Indonesia . Last modified 2022. Diakses Mei 28, 2023. https://mediaindonesia.com/nusantara/475691/ombudsman-diy-temukan-praktik-
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 03, July-September 2023, Halaman 101-119 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i3
tying-pada-penjualan-minyak-goreng.
Vito. “Ada Mekanisme Tawar Menawar, HET minyak Goreng Tak Bisa Diterapkan di Pasar Tradisional.” TribunJateng .  Last  modified  2022.  Diakses  Mei  15,  2023. https://jateng.tribunnews.com/2022/01/30/ada-mekanisme-tawar-menawar-het- minyak-goreng-tak-bisa-diterapkan-di-pasar-tradisional.
Zikri, Muhammad Fuadi. “Alasan Pedagang Pasar Tradisional Bukittingi Masih Jual Minyak Goreng  Mulai  Harga  Rp  16  Ribu/Liter.” TribunPadang .  Last  modified  2022.  Diakses November 30, 2022. https://padang.tribunnews.com/2022/02/19/alasan-pedagang- pasar-tradisional-bukittinggi-masih-jual-minyak-goreng-mulai-harga-rp-16-ribuliter.

## E. Naskah Internet
Adminafia.  “Tinjauan  Struktur  Pasar  Oligopoli  Pada  Minyak  Goreng  Nasional  Menurut Hukum  Persaingan  Usaha.” Afia  &  Co .  Last  modified  2023.  Diakses  Mei  23,  2023. https://www.afia.co.id/tinjauan-struktur-pasar-oligopoli-pada-minyak-goreng- nasional-menurut-hukum-persaingan-usaha/#_ftn6.
Azhar,  Syamsul.  “Pemerintah  Subsidi  Harga  Minyak  Goreng  Curah,  HET  Naik  Jadi Rp.14.000/liter.” Kontan.co.id .  Last  modified  2022.  Diakses  Mei  23,  2023. https://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-subsidi-harga-minyak-goreng- curah-het-naik-jadi-rp14000liter.
KPPU. “KPPU Jatuhkan Putusan atas Perkara Minyak Goreng di indonesia.” KPPU.go.id . Last modified  2023.  Diakses  Mei  28,  2023.  https://kppu.go.id/blog/2023/05/kppu- jatuhkan-putusan-atas-perkara-minyak-goreng-di-indonesia/.
———.  “KPPU  Mulai  Panggil  Produsen  Minyak  Goreng  Untuk  Mengumpulkan  Alat  Bukti Persaingan Usaha Tidak Sehat.” KPPU.go.id . Last modified 2022. Diakses Mei 21, 2023. https://kppu.go.id/blog/2022/02/kppu-mulai-panggil-produsen-minyak-goreng- untuk-mengumpulkan-alat-bukti-persaingan-usaha-tidak-sehat/.
Ombudsman.  “Minyak  Goreng  Langka  di  Pasar  Tradisional  dan  Toko  Kelomtong  Kota Bandung, Operasi Pasar Pemerintah Kurang Optimal.” Ombudsman Republik Indonesia .
Last modified 2022. Diakses Mei 28, 2023. https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwksiaran--minyak-goreng-langka- di-pasar-tradisional-dan-toko-kelontong-kota-bandung-operasi-pasar-pemerintah- kurang-optimal.