## MANAJEMEN SUMBER DAYA AIR TERPADU DALAM SKALA GLOBAL, NASIONAL DAN REGIONAL
Yulius P. K. Suni 1 ( yulius.suni@mail.ugm.ac.id )
Djoko Legono 2 ( djokolegono@ugm.ac.id )

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  mereview  konsep  manajemen  sumberdaya  air  terpadu  atau  integrated water  resources  management  (IWRM)  dalam  skala  global,  nasional  dan  regional.  Dengan menggunakan metode riset meja (desk review), paper ini menyajikan evolusi konsep IWRM dan defenisi  global  IWRM  termasuk  penerapannya  di  Indonesia  (skala  nasional)  dan  salah  satu daerah  di  Indonesia,  provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  (NTT)  untuk  skala  regional.  Penelitian  ini menemukan  bahwa  penerapan  konsep  IWRM  di  Indonesia  tidak  seutuhnya  mengadopsi  semua komponen  global  IWRM.  Indonesia  membuat  penyesuaian  dengan  kondisi  sosial  ekonomi  dan landasan  hukum  yang  berlaku  di  negara  ini.  Implementasi  di  Indonesia  pun  masih  mengalami tantangan  baik  politik,  maupun  infrastruktur  pendukung  kebijakan.  Hal  yang  digariskan  pada level  nasional  belum  sepenuhnya  dilaksanakan  di  tingkat  lokal.  Ada  juga  praktek  yang  baik  di tingkat  lokal  dalam  penerapan  IWRM  namun  masih  terisolir  pada  lokasi  tertentu  dan  belum ditingkatkan pada aras nasional.

## Kata Kunci: Manajemen Sumberdaya Air Terpadu, Indonesia, Nusa Tenggara Timur

## ABSTRACT
This study aimed at reviewing the concept of integrated water resource management (IWRM) on a  global,  national  and  regional  scale.  By  applying  desk  review  method,  this  paper  presents  a history  of  the  concept  of  IWRM  and  global  definitions  including  the  application  of  concepts  in Indonesia (national level) and one of the province in Indonesia for regional context, East Nusa Tenggara (NTT). This study found that the application of the IWRM concept in Indonesia did not fully  adopt  all  components  of  the  global  IWRM.  Indonesia  makes  adjustments  to  the  socio- economic  conditions  and  legal  basis  that  applies  in  this  country.  Implementation  in  Indonesia also still faces challenges both political and policy supporting infrastructures. Things outlined at the  national  level  had  not  been  fully  implemented  at  the  regional  level.  There  are  also  good practices  at  the  regional  level  in  implementing  IWRM  but  those  practices  are  still  isolated  in certain locations and had not been scale-up to national level.

## Key Words: Integrated Water Resource Management, Indonesia, East Nusa Tenggara

## PENGANTAR
Sumber  daya  air  memiliki  multi-dimensi,  di  antaranya  dimensi  bio-fisik,  politik  dan  sosial ekonimo.  Aspek  biofisik  berupa  benda  hidup  (bio  atau  living)  dan    benda  mati  (fisik  atau  non living). Elemen bio meliputi manusia, tumbuhan, dan berbagai macam spesis hewan. Sedangkan aspek  fisik  adalah  air  itu  sendiri  dalam  hal  ketersediaan  (availability)  dan  kualitas,  tanah  (jenis tanah,  kemiringan),  tutupan  lahan  (vegetation  cover),  tataguna  lahan  seperti  areal  pertanian, industri, permukiman, dan lain-lain.
Wilayah  geografis air  yang dapat dikategorikan dalam daerah aliran sungai (DAS) dan wilayah sungai  (river  basin)  juga  digunakan  oleh  para  pengambil  kebijakan  untuk  menyederhanakan pengelolaan  sumberdaya  dengan  membuat  batas  wilayah,  pengambilan  keputusan  dan
1 Program Studi Teknik Sipil dan Lingkungan Universitas Gadjah Mada; Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Unika Widya Mandira;
2 Program Studi Teknik Sipil dan Lingkungan Universitas Gadjah Mada.
akuntabilitas.  Hal  ini  menunjukkan  aspek  politik  dari  sumberdaya  air  (Blomquist  &  Schlager, 2005). Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan Sumber Daya Air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km 2 (RUU SDA, 2017, p.2). Sedangkan daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan  yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung,  menyimpan, dan mengalirkan air  yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut  secara  alami,  yang  batas  di  darat  merupakan  pemisah  topografis  dan  batas  di  laut  sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan (RUU SDA, 2017, p.2).
Persepktif  ekonomi  melihat  wilayah  keairan  sebagai  penyedia  jasa  lingkungan  untuk kesejahteraan manusia (Blomquist & Schlager, 2005). Sedangkan aspek sosial ekonomi meliputi akses terhadap air untuk kebutuhan domestik dan sanitasi, akses air untuk pertanian, peternakan dan kegiatan produktif lainnya, jenis mata pencaharian kelompok masyarakat termasuk migrasi, berjalan  tidaknya  kelembagaan  atau  institusi  lokal,  strategi  adaptasi  mayarakat  terhadap keterbatasan  sumberdaya  air,  berfungsinya  sistem  penyediaan  air  baku,  dan  partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan (Calder et al., 2007).
Keragaman  dimensi  di  atas  beserta  turunannya  mengindikasikan  kompleksitas  pengelolaan sumberdaya  air.  Sudah  menjadi  fakta  umum  bahwa  ketersediaan  air  tidak  merata  di  setiap penjuru  bumi.  Bagi  negara-negara  berkembang  tantangan  utama  dalam  upaya  peningkatan kesejahteraan sosial dan ekomomi adalah air (GWP, 2000). Opsi tunggal tidak dapat diandalkan untuk mengelola sumberdaya air secara berkelanjutan. Intensi pengelolaan berkelanjutan adalah pemenuhan  kebutuhan  sumberdaya  air  saat  ini  tanpa  mengorbankan  kebutuhan  generasi  yang akan datang.
Dengan  demikian  pengelolaan  air  tidak  dapat  dibebankan  kepada  salah  satu  sektor.  Sebuah laporan  tentang  Pembangunan  Daerah  Aliran  Sungai  Terpadu  kepada  Sekretaris  Jenderal  PBB bulan  November  1957  menekankan  pentingnya  kerja  lintas  sektor.  Bahwa  upaya-upaya keteknikan  (engineering)  sendiri  tidak  dapat  menghasilkan  perbaikan  yang  diinginkan. Pendekatan  engineering  seharusnya  dipadukan  dengan  aspek  lain  yang  merupakan  bagian penting dari sumberdaya air (Slobbe, 2010).
Dalam rangka mengelola air secara berkelanjutan yang diperhadapkan dengan perubahan iklim, pertumbuhan  penduduk  dan  peningkatan  kebutuhan  air  domestik  dan  non  domestik,  perlu didorong pengelolaan terpadu. Penelitian ini, dengan menerapkan suatu metode riset meja (desk study),  bertujuan  mereview  konsep  manajemen  sumberdaya  air  terpadu  atau  integrated  water resources  management  (IWRM)  dalam  skala  global,  nasional  (Indonesia)  dan  regional  (Nusa Tenggara  Timur).  Paper  ini  diorganisasi  sebagai  berikut.  Gambaran  umum  dijelaskan  sebagai pengantar tulisan yang disajikan pada bagian pertama. Bagian kedua menjelaskan konsep IWRM dalam  skala  global  termasuk  evolusi  dan  tantangan  global  IWRM.  Bagaimana  penerimaan konsep  IWRM  di  Indonesia  dan  Nusa  Tenggara  Timur  (NTT)  termasuk  peluang  dan  tantangan diuraikan  pada  bagian  ketiga  tulisan  ini.    Paper  ini  ditutup  dengan  menyajikan  beberapa kesimpulan pada bagian keempat.

## KONSEP IWRM
Konsep Integrated Water Resource Management (IWRM)  yang diuraikan pada paragraf berikut meliputi evolusi konsep dan defenisinya.

## Evolusi IWRM Global
Sejak  abad  kesepuluh,  di  Valencia,  Spanyol  pengelolaan  air  telah  menerapkan  model partisipatoris  dengan  melibatkan  berbagai  pemangku  kepentingan  (Rahaman  &  Varis,  2005). Bahkan  ada  klaim  bahwa  Spanyol  adalah  negara  pertama  yang  melaksanakan  pengelolaan  air secara  terpadu  dengan  pendekatan  berbasis  DAS  dan  mengadopsi  sistem  confederaciones hidrográficas pada tahun 1926 (Embid, 2003 dalam Rahaman & Varis, 2005). Confederaciones
hidrográficas  adalah  badan  pengelolaan  DAS  lintas  departemen  di  bawah  pemerintah  pusat Spanyol.
Setelah  Valencia,  negara  lain  juga  mengadaptasi  IWRM  dalam  pengelolaan  sumberdaya  air seperti  Tennessee  Valley,  Amerika  Serikat  pada  tahun  1933.  Di  Tennessee,  ada  tiga  lembaga yang  masing-masing  mengelola  air  untuk  pembangkit  listrik,  navigasi  (transportasi  air),  dan pengendalian  banjir.  Karena  itu  dibentuk  Tennessee  Valley  Authority  sebagai  lembaga koordinasi ketiga kepentingan di atas (Slobbe, 2010).  Sedangkan di Hessen, Jerman pada tahun 1960  mulai  merancang  konsep  IWRM  berbasis  pendekatan  multi  disiplin  (Rahaman  &  Varis, 2005). Tujuh belas tahun kemudian, IWRM dibahas dalam Konferensi Air Perserikatan Bangsa- Bangsa di Mar del Plata, Argentina (Rahaman & Varis, 2005). Selanjutnya akan dibahas agenda IWRM sejak Mar del Plata 1977 hingga Kyoto 2003.

## Konferensi Air Mar del Plata 1977
Isu  utama  yang  dibahas  dalam  forum  PBB  tersebut  adalah  kajian  status  sumberdaya  air, pemenuhan  air  berkualitas  untuk  kebutuhan  sosial  ekonomi  manusia,  peningkatan  efisiensi penggunaan  air  baku  dan  mempromosikan  kesiapan  menghadapi  krisis  air  (Rahaman  &  Varis, 2005). Konferensi ini menyetujui konsep IWRM yang terdiri dari dua bagian yaitu rekomendasi pelaksanaan manajemen sumberdaya air dan dua belas resolusi.
IWRM mencakup kajian penggunaan air dan efisiensi; bencana alam, lingkungan, kesehatan dan pengendalian  polusi;  kebijakan,  perencanaan,  dan  manajemen;  informasi,  pendidikan,  pelatihan dan penelitian; dan kerjasama regional dan internasional (Biswas, 2004 dalam Rahaman & Varis, 2005).
Konferensi tersebut merupakan tonggak sejarah pengembangan sumberdaya air abad 20. Namun hal  yang  belum  dibahas  secara  mendalam  di  forum  ini  adalah  bagaimana  pengelolaan sumberdaya  air  lintas  negara.  Selain  itu  skema  rencana  aksi  IWRM  juga  tidak  diulas  dalam pertemuan ini (Biswas,  2004 dalam Rahaman  & Varis, 2005). Sangat disayangkan bahwa pada tahun  1980an,  agenda  internasional  dalam  pengembangan  konsep  pembangunan  berkelanjutan tidak  lagi  melihat  isu  air  sebagai  hal  yang  penting  (WCED,  1987  dalam  Rahaman  &  Varis, 2005).

## Konferensi Internasional Air dan Lingkungan Dublin 1992
Konferensi tingkat dunia di Dublin, Irlandia tahun 1922 atau International Conference on Water and the Environment (ICWE) kembali mengangkat isu air. Sebagai persiapan Konferensi Air Rio (atau  United  Nations  Conference  on  Environment  and  Development/UNCED),  forum  ini merumuskan kebijakan pengelolaan air secara berkelanjutan dan rencana program di level lokal, nasional dan internasional (Rahaman & Varis, 2005).
Ada  empat  prinsip  yang  dikemukakan  dalam  konferensi  ini  (ICWE,  1992  dalam  Rahaman  & Varis,  2005).  Prinsip  pertama,  air  dikategorikan  sebagai  sumberdaya  yang  terbatas,  rentan  dan penting,  sehingga  diperlukan  pengelolaan  secara  terpadu.  Prinsip  kedua,  pengembangan  dan pengelolaan  sumberdaya  air  perlu  melibatkan  semua  pihak  di  semua  level  seperti  pengguna, perencana  dan  pengambil  keputusan.  Prinsip  ketiga,  perempuan  memiliki  peranan  kunci  dalam penyediaan,  pengelolaan  dan  perawatan  air.  Prinisip  keempat,  air  harus  dipandang  sebagai barang yang bernilai ekonomis (economic good). Namun prinsip keempat di atas ditentang oleh negara-negara berkembang karena mempertimbangkan kesetaraan dan kemiskinan.

## Konferensi Internasional Lingkungan dan Pembangunan Rio de Janeiro 1992
UN Conference on Environment and Development (UNCED Earth Summit) dilaksanakan di Rio de  Janeiro,  Brasil  pada  tahun  1992.  Isu  utama  yang  dibahas  adalah  Masalah  utama:  kerja  sama dan partisipasi, ekonomi air, air minum dan sanitasi, permukiman, pembangunan berkelanjutan, produksi pangan, dan perubahan iklim (UNSD, 1992).
Bab  18  dari  Agenda  21  menunjukkan  secara  jelas  bahwa  perlunya  pengelolaan  sumberdaya  air secara  holistik  dibarengi  dengan  integrasi  semua  rencana  dan  program  sumberdaya  air  dalam kebijakan ekonomi dan sosial (UNSD, 1992).

## Forum Air Dunia Kedua dan Konferensi Menteri Den Haag 2000
Forum  yang melibatkan 5.700 peserta dan para ahli dari berbagai negara ini diselenggarakan di Den  Haag,  Belanda  pada  bulan  Maret  2000  dengan  mengambil  tema  Dari  Visi  menuju  Aksi (From  Vision  to  Action).  Visi  pertemuan  ini  (Slobbe,  2010)  adalah  Menjadikan  Air  sebagai Urusan  Semua  Orang  (Making  Water  Everybody’s  Business).  Forum  Den  Haag mempertimbangkan  semua  inisiatif  yang  telah  dikembangkan  dalam  Konferensi  Mar  del  Plata dan  Dublin  termasuk  memasukkan  nilai  sosial,  lingkungan  dan  budaya  dari  sumberdaya  air (Rahaman & Varis, 2005).
Isu  utama  yang  dibahas  adalah  air  untuk  manusia,  air  untuk  pangan,  air  dan  alam,  air  dalam sungai,  kedaulatan,  transfer  lintas  DAS  dan  pendidikan  air  (Slobbe,  2010).  Pesan  utama konferensi  Den  Haag  adalah  melibatkan  semua  pemangku  kepentingan  dalam  pengelolaan terpadu;  beralih  kepada  pelayanan  air  berbayar  penuh;  meningkatkan  dana  publik  untuk penelitian dan inovasi; meningkatkan kerjasama DAS berskala internasional; dan meningkatkan secara masif investasi di bidang keairan (Rahaman & Varis, 2005).
Kesuksesan  Forum  Den  Haag  antara  lain  menjadi  tonggak  lahirnya  Kemitraan  Air  Global (Global  Water  Partnership)  yang  mengkoordinasi  Kerangka  Aksi  (Framework  for  Action)  dan menjadi  agenda  politik  tiap  negara;  mendukung  partisipasi  para  pemangku  kepentingan sumberdaya  air  dari  negara-negara  berkembang;  dan  mengumpulkan  semua  pemimpin  dan masyarakat yang berkecimpung dalam bidang sumberdaya air. (Rahaman & Varis, 2005).

## Konferensi Internasional Air Bonn 2001
Konferensi  yang  diselenggarakan  di  Bonn,  Jerman  adalah  persiapan  Konferensi  Tingkat  Tinggi Pembangunan Berkelanjutan di Johannesburg, Afrika Selatan tahun 2002 dan Forum Air Dunia Ketiga di Kyoto, Jepang 2003. Konferensi ini lebih fokus pada perumusan rekomendasi program kerja  untuk  melaksanakan  kebijakan  dalam  bidang  tata  kelola,  mobilisasi  sumber  keuangan, penguatan kapasitas, dan berbagi pengetahuan (ICFW, 2001 dalam Rahaman & Varis, 2005).
Salah  satu  output  penting  dari  konferensi  Bonn  adalah  merekomendasikan  integrasi  isu  air  ke dalam  program  nasional  pengentasan  kemiskinan.  Selain  itu,  rekomendasi  program  kerja merupakan pilihan efektif untuk mengimplementasikan  IWRM di lapangan (Rahaman  & Varis, 2005).

## KTT Dunia Pembangunan Berkelanjutan Johannesburg 2002
Konferensi  Tingkat  Tinggi  (KTT)  Pembangunan  Berkelanjutan  atau  World  Summit  on Sustainable Development (WSSD) diselenggarakan di Johannesburg, Afrika Selatan tahun 2002. Kegiatan  tersebut  merupakan  KTT  yang  sukses  karena  menempatkan  IWRM  sebagai  prioritas utama  agenda  internasional.  IWRM  merupakan  komponen  penting  dalam  upaya  pembangunan berkelanjutan (Rahaman & Varis, 2005).
Kesuksesan forum ini yang mengadopsi semua rekomendasi konferensi Bonn adalah menjadikan IWRM  diakui  sebagai  alat  kebijakan  yang  berkaitan  dengan  sumberdaya  air,  mendorong lembaga dan negara donor untuk mendukung pelaksanaan IWRM di negara-negara berkembang (Rahaman & Varis, 2005).

## Forum Air Dunia Ketiga Kyoto 2003
Forum  Air  Dunia  Ketiga  atau  Third  World  Water  Forum  (TWWF)  diselenggarakan  di  Kyoto, Jepang pada bulan Maret 2003. Hal-hal penting yang diangkat dalam forum ini adalah air bersih
dan sehat untuk semua, tata kelola yang baik, penguatan kapasitas, keuangan, paritisipasi publik, dan lain-lain (TWWF, 2003a dalam Rahaman & Varis, 2005). Forum ini juga menggarisbawahi IWRM sebagai kunci untuk mencapai keberlanjutan sumberdaya air.
Deklarasi  para  menteri  dalam  Forum  Air  Dunia  Kyoto  mencakup  pentingnya  pembagian keuntungan  secara  merata,  kebijakan  sektor  air  yang  mempertimbangkan  kaum  miskin  dan gender,  mendorong  partisipasi  para  pihak,  memastikan  tata  kelola  yang  baik  dan  transparansi, penguatan  kapasitas  sumberdaya  manusia  dan  lembaga,  pengembangan  mekanisme  baru kemitraan  pemerintah-swasta,  promosi  inisiatif  manajemen  berbasis  DAS,  kerjasama  lintas negara untuk isu air yang mencakup beberapa negara, dan mendorong berbagai penelitian ilmiah (Rahaman & Varis, 2005).

## Defenisi IWRM
Kesepakatan  defenisi  IWRM  adalah  suatu  proses  yang  mendorong  adanya  pembangunan  dan manajamen  sumberdaya  air,  tanah  dan  sumberdaya  terkait  lainnya  secara  terkoordinasi  dalam rangka  memaksimalkan  capaian  kesejahteraan  ekonomi  dan  sosial  secara  adil  merata  dengan tetap menjunjung tinggi keberlanjutan ekosistem vital (GWP, 2000). Huruf ‘M’ pada Integrated Water Resources Management (IWRM) atau manajemen sumberdaya air terpadu merujuk pada pengertian pembangunan dan manajemen.
Integrasi  yang  dimaksudkan  pada  IWRM  merujuk  pada  dua  kategori  yaitu  sistem  alam  dan sistem manusia (GWP, 2000). Sistem alam adalah aspek yang menunjang sumberdaya air dalam hal  ketersediaan  dan  kualitas.  Sedangkan  sistem  manusia  berhubungan  dengan  produksi  dan polusi  sumberdaya  air  termasuk  pengelolaan  prioritas  pembangunan.  Integrasi  seyogyanya dilaksanakan dalam dan antar kedua kategori di atas.
Integrasi dalam sistem alam adalah keterpaduan pengelolaan air tawan dan kawasan pantai yang mengindikasikan  keterkaitan  hulu  dan  hilir;  integrasi  pengelolaan  air  dan  tanah  sebagai gambaran  siklus  hidrologi  yang  melibatkan  keterkaitan  udara,  tanah,  vegetasi,  sumberdaya  air permukaan dan air tanah; pengeloaan terpadu antara ‘green water’ dan ‘blue water’; manajemen terpadu  air  permukaan  dan  air  tanah;  keterpaduan  pengelolaan  kuantitas  dan  kualitas  air;  dan pengelolaan kepentingan di hulu dan hilir.
Sedangkan  integrasi  dalam  kerangka  sistem  manusia  antara  lain  meliputi  pengarusutamaan (mainstreaming)  isu  air  dalam  pembangunan  baik  oleh  pemerintah  maupun  pihak  swasta; integrasi lintas sektor (cross-sectoral) kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya air; pelibatan semua pemangku kepentingan dalam proses perumusan dan penentukan kebijakan; dan integrasi pengelolaan air bersih dan air limbah.
Defenisi  IWRM  menurut  United  States  of  America  Agency  for  International  Development (USAID) sebagai berikut:
Suatu  proses  perencanaan  dan  pelaksanaan  secara  partisipatoris  berdasarkan  kajian  ilmiah dengan  melibatkan  berbagai  pemangku  kepentingan  untuk  bersama-sama  menentukan bagaimana memenuhi kebutuhan jangka panjang manusia akan sumberdaya air dan sumberdaya pantai  dengan  tetap  menjaga  keberlangsungan  ekologis  dan  manfaat  ekonomi  sumberdaya  air. IWRM  membantu  upaya  pelestarian  lingkungan,  memperkuat  pertumbuhan  ekonomi  dan pembangunan pertanian berkelanjutan, mempromosikan partisipasi demokratis dalam tata kelola pemerintah, dan meningkatkan status kesehatan manusia (USAID 2007a dalam Molle, 2008).
Namun  defenisi  USAID  dikritik  Molle  (2008)  karena  ketiga  aspek  IWRM  yaitu  kebutuhan  air, kelestarian  lingkungan  dan  nilai  ekonomis  sumberdaya  air  tidak  dapat  dijalankan  secara bersamaan.  Setiap  aspek  memiliki  kelompok  kepentingan  sendiri  yang  menganggap  aspek  lain tidak  begitu  penting.  Untuk  mencapai  salah  satu  aspek,  perlu  mengorbankan  aspek  lain (mekanisme trade-off). Karena itu defenisi dari GWP yang lebih diterima semua kalangan secara global.
IWRM  memiliki  tiga  prinsip  E  yaitu  Efisiensi  ekonomi  (eficiency),  Lingkungan  berkelanjutan (Environment),  dan  Kesetaraan  sosial  (Equity)  (Molle,  2008).  Efisiensi  didukung  oleh  para ekonom sumberdaya dengan mengusulkan ide privatisasi sumberdaya air. Lingkungan didukung oleh  para  konservasionis  dan  LSM  peduli  lingkungan  (green  NGOs)  dengan  pendekatan ekosistem.  Yang  dimaksud  dengan  pendekatan  ekosistem  adalah  sebuah  strategi  untuk pengelolaan  terintegrasi  atas  tanah,  air  dan  sumber  daya  kehidupan  dengan  menjunjung  tinggi upaya-upaya konservasi dan penggunaan sumberdaya secara berkelanjutan dan adil (Convention on  Biological  Diversity,  2019).  Efisiensi  dan  Lingkungan  memiliki  irisan  karena  ada  ekonom peduli  lingkungan  (green  economist)  yang  mengupayakan  penggunaan  alat  kaji  pasar  (market tool) dalam perumusan kebijakan lingkungan. Sedangkan aspek equity atau kesetaraan mendapat dukungan  penuh  dari  LSM  yang  berpihak  kepada  aspek  penghidupan  (livelihood)  dengan mempromosikan kesetaraan gender dan kelompok pemakai air (water alliance).

## INDONESIA DAN NTT
Pengaturan  sumberdaya  air  telah  dimasukkan  dalam  konstitusi  negara  sejak  Negara  Republik Indonesia  berdiri  tahun  1945.  Pasal  33  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI, 1945) menyatakan, “Bumi dan Air dan kekayaan alam  yang terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar-besarnya kemakmuran  rakyat”.  Pengaturan  lebih  lanjut  diatur  dalam  undang-undang  (UU)  sebagaimana bunyi pasal 33 (ayat 5).
Defenisi  IWRM  dijelaskan  dalam  RUU  Sumberdaya  Air  sebagai  berikut.  “Pengelolaan Sumberdaya  Air  adalah  upaya  merencanakan,  melaksanakan,  memantau,  dan  mengevaluasi penyelenggaraan  konservasi  Sumber  Daya  Air,  pendayagunaan  Sumberdaya  Air,  dan pengendalian  daya  rusak  Air”  (RUU  SDA,  2017).  Ini  berarti  IWRM  di  Indonesia  memilik  tiga pilar  utama  yaitu  konservasi,  pendayagunaan  dan  pengendalian  daya  rusak  air  ditunjang  pilar pendukung kelembagaan dan sistem informasi.
Konservasi  sumberdaya  air  menurut  RUU  SDA  adalah  upaya  memelihara  keberadaan  serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan  kualitas  yang  memadai  untuk  memenuhi  kebutuhan  makhluk  hidup,  baik  pada  waktu sekarang maupun yang akan datang (RUU SDA, 2017).
Sedangkan  pendayagunaan  sumberdaya  air  adalah  upaya  penatagunaan,  penyediaan, penggunaan, dan pengembangan sumber daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna  (RUU  SDA,  2017).  Pengendalian  Daya  Rusak  Air  adalah  upaya  untuk  mencegah, menanggulangi,  dan  memulihkan  kerusakan  kualitas  lingkungan  yang  disebabkan  oleh  daya rusak air (RUU SDA, 2017).
Secara  konsep,  defenisi  IWRM  versi  Indonesia  tidak  mengadopsi  secara  utuh  apa  yang disepakati  secara  global.  Indonesia  melakukan  adaptasi  sesuai  kondisi  di  negara  ini.  Aspek IWRM  dalam  hal  kelestarian  lingkungan  dapat  dihubungkan  dengan  pilar  pertama  konservasi sumber daya air. Aspek kebutuhan air dalam hal kuantitas dan kualitas diterjemahkan Indonesia dalam  pilar  pendayagunaan  sumber  daya  air  dan  pengendalian  daya  rusak  air.  Sedangkan  nilai ekonomis bukan paham utama yang dianut oleh Indonesia.
Negara ini melihat air sebagai sumberdaya yang memiliki fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup dan  fungsi  ekonomi  yang  dijalankan  secara  selaras  (RUU  SDA,  2017).  Fungsi  sosial mengutamakan  pemanfaatan  air  untuk  kepentingan  umum  di  atas  kepentingan  individu. Selanjtunya  fungsi  lingkungan  hidup  berarti  sumber  daya  air  menjadi  bagian  dari  ekosistem sekaligus sebagai tempat kelangsungan hidup flora dan fauna. Sedangkan fungsi ekonomi berarti bahwa  sumber  day  air  dapat  didayagunakan  untuk  menunjang  kegiatan  usaha  (DPR  RI,  2017). Apakah fungsi ekonomi IWRM Indonesia sejalan dengan prinsip ekonomi IWRM global?
Merujuk  pada  prinsip  keempat  IWRM  kesepakatan  Konferensi  Dublin  1992  yang  memandang air sebagai sumberdaya ekonomi. Prinsip ini ingin melawan konsep yang selama ini dianut yakni air  sebagai  sumberdaya  gratis  sehingga  pemanfaatanya  tidak  sensitif  terhadap  kelangkaan  air atau  menggunakan  secara  boros  untuk  hal-hal  yang  tidak  begitu  bermanfaat.  Sebagai sumberdaya  ekonomis  bukan  berarti  air  memiliki  harga  tertentu  sehingga  menjadi  beban  bagi kelompok  masyarakat  miskin.  Ada  dua  hal  dalam  prinsip  ekonomi  air  yaitu  nilai  (value)  dan biaya  beban  air  (charging).  Nilai  air  mengindikasikan  pendistribusian  air  yang  rasional  sebagai sumberdaya  yang  terbatas  (scare  resource)  yang  diatur  dalam  suatu  peraturan  pemerintah. Sedangkan biaya beban dimaksudkan untuk mendorong upaya konsevasi dan perilaku hemat air, menciptakan  insentif  pengelolaan  kebutuhan  air,  menutupi  biaya  investasi  infrastruktur sumberdaya air (GWP, 2000).
Berdasarkan penjelasan di atas, fungsi ekonomi sumberdaya air dalam konsep IWRM Indonesia lebih  tepat  disebut  sebagai  nilai  ekonomi  air.  Alokasi  air  untuk  kegiatan  usaha  menunjukkan itikad  pemerintah  untuk  memanfaatkan  air  untuk  kepentingan  yang  memiliki  nilai  manfaat ekonomis.  Dalam  hal  biaya  beban  (charging),  rancangan  undang-undang  yang  baru  tidak mengatur  secara  detail  namun  diatur  dalam  peraturan  pemerintah  baik  di  level  pusat,  provinsi dan kabupaten/kota bahkan di level paling kecil seperti kelompok pemakai air.

## Peluang dan Tantangan Implementasi IWRM di Indonesia dan NTT

## Gambar 1. Diagram irisan konsep IWRM global, nasional dan lokal
Gambar 1 adalah diagram irisan komponen utama IWRM baik dalam skala global maupun dalam kerangka  nasional  dan  lokal.  Sebagaimana  dijelaskan  pada  paragraf  sebelumnya,  aspek-aspek yang  memiliki  irisan  dari  ketiga  lingkaran  adalah  konservasi  sumberdaya  air,  pendayagunaan sumberdaya air dan pengendalian daya rusak air. Dalam konteks Indonesia, aspek lain yang turut menunjang adalah aspek politik, kelembagaan dan sistem informasi.

## Konservasi sumberdaya air
Konservasi sumberdaya air memiliki tiga kegiatan yaitu pelindungan dan pelestarian sumber air; pengawetan air; dan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Hal yang paling menonjol  di  Indonesia  adalah  pengawetan  air  melalui  pemeliharaan  kuantitas  air  seperti pembangunan  bendung,  bendungan,  embung,  jaringan  perpipaan,  jaringan  irigasi,  dan  lain-lain. Hal  ini  beralasan  karena  secara  nasional  jumlah  rumah  tangga  yang  memiliki  akses  air  minum layak baru mencapai 73,68 persen (Kemenkes RI, 2018).
Politik Kelembagaan Sistem Informasi
Target  alokasi  anggaran  kementerian  PUPR  tahun  2019  dapat  dilihat  pada  tabel  di  bawah  ini. Kegiatan nomor 1 sampai 3 dikategorikan sebagai kegiatan pengawetan air.
Tabel 1. Target dan Alokasi Anggaran Sumber Daya air Indonesia 2019 (Balai SDA, 2019)
No  Kegiatan Target Biaya (Rp) 1 Pembangunan air tanah dan air baku 3.186,58 M 2 Pembangunan irigasi 9.919,28 M 3 Pembangunan bendungan dan embung 11.997,28 M 4 Pengendalian banjir dan pengamanan pantai 6.301,33 M 5 Operasi dan pemeliharaan 3.331,12 M 6 Penunjang lainnya 2.960,33 M
Di  NTT  selama  periode  2015  –  2019  pemerintah  pusat  mengalokasikan  dana  sebesar  Rp  5.9 triliun  untuk  pembangunan  tujuh  unit  bendungan  (Chandra,  2018).  Hingga  tahun  2015 pemerintah  telah  membangun  100  embung  di  NTT  (Adrianus,  2015),  sedangkan  pada  tahun 2016  ada  62  unit  yang  dibangun  (BWS-NTII,  2016).  Pemerintah  propinsi  menargetkan membangun  4000  unit  embung  di  seluruh  NTT  pada  tahun-tahun  mendatang  (Bifel,  2017). Pendekatan seperti ini adalah rekayasa teknik sipil hidro murni.
Sebagaimana pemerintah gencar membangun embung di provinsi ini namun ada beberapa fakta negatif ditemukan. Kapasitas tampung embung di Timor Barat menurun secara signifikan karena tingginya  sedimentasi  (Pradhan  et  al.,  2009,  Widiyono  2008).  Ratio  penurunannya  berkisar antara  3  dan  6  persen  per  tahun  (Widiyono,  2008).  Hal  ini  disebabkan  oleh  kecenderungan perencanaan  yang  hanya  mempertimbangkan  aspek  kebutuhan  hidrologis  saja  seperti  daerah tangkapan  (catchment  area),  kemiringan  (slope)  dan  jenis  tanah.  Sementara  aspek  konservasi tanah seperti tanaman penutup lahan dan tata guna lahan diabaikan (Widiyono, 2008). Sementara studi  lain  menemukan  bahwa  mekanisme  operasi  dan  pemeliharaan  embung  juga  hampir  tidak ada (Bunganaen, 2013).
Upaya konservasi ini memiliki nilai positif dan negatif sekaligus. Hal yang dikategorikan positif adalah  penyediaan  air  baku  bagi  kebutuhan  domestik  dan  pertanian.  Namun  mekanisme  seperti ini mengandaikan ketersediaan air tidak terbatas. Pada kenyataannya air adalah sumberdaya yang terbatas  sehingga  perlu  diatur  penggunaannya.  Karena  itu  perlu  penyesuaian  penggunaan sumberdaya air secara baik dalam hal pilihan metode irigasi termasuk opsi jenis tanaman, daur ulang dan penggunaan kembali air limbah (recyle and reuse).
Dalam  hal  pengelolaan  kualitas  air,  tingkat  pencapaian  di  Indonesia  masih  rendah.  Laporan Kementerian  Kesehatan  RI  menunjukkan  bahwa  hingga  tahun  2018  pengawasan  pemerintah terhadap  sarana  air  minum  di  Indonesia  baru  mencapai  19,93  persen  dari  target  45  persen (Kemenkes  RI,  2018).  Daerah  yang  prosentasenya  di  bawah  10  persen  adalah  Lampung  (3,61 persen), Nusa Tenggara Timur (5,80 persen), Aceh (6,44 persen), Sulawesi Utara (7,01 persen), Gorontalo (7,47 persen), dan Jawa Barat (7,65 persen).

## Pendayagunaan sumberdaya air
Pendayagunaan  Sumber  Daya  Air  ditujukan  untuk  memanfaatkan  Sumber  Daya  Air  secara berkelanjutan  dengan  prioritas  utama  untuk  pemenuhan  air  bagi  kebutuhan  pokok  minimal sehari-hari  masyarakat  (RUU  SDA,  2017).  Prioritas  kedua  adalah  kebutuhan  air  irigasi  untuk pertanian.  Di  sini  terlihat  bahwa  ada  peluang  kebijakan  dari  pemerintah  untuk  menyediakan akses air bersih bagi seluruh rumah tangga di Indonesia.
Secara nasional target pemerintah untuk memenuhi kebutuhan air minum layak tidak mencapai 30  persen  keluarga.  Namun  angka  ini  memiliki  disparitas  antar  provinsi  di  Indonesia.  Ada provinsi  lain  (Bengkulu)  yang  pencapaian  pemenuhan  air  pokok  belum  mencapai  50  persen (Kemenkes RI, 2018).
Dalam hal sanitasi, jumlah rumah tangga di Indonesia yang memiliki akses sanitas layak adalah 69,27 persen. Provinsi yang mempunyai akses terendah adalah Papua, Bengkulu, Nusa Tenggara Timur, Lampung, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat (Kemenkes RI, 2018).
Secara khusus akses air bersih dan sanitasi di provinsi NTT dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 2. Prosentasi Rumah Tangga dengan Akses Air Bersih dan Sanitasi (BPS NTT, 2018) No Jenis Akses Air bersih dan sanitasi Prosentase (%) 1 Air kemasan 0,69 2 Air isi ulang 7,41 3 Leding 12,42 4 Sumur bor/pompa 4,99 5 Sumur terlindung 18,31 6 Sumur tak terlindung 6,30 7 Mata air terlindung dan tak terlindung 42,71 8 Air permukaan 2,86 9 Air hujan 4,00 10 Toilet sendiri 69,21 11 Toilet bersama 13,89 12 Toilet komunal 1,50 13 Tidak memiliki toilet 15,40
Tabel 2 menunjukkan bahwa sebagian rumah tangga memiliki akses terbatas terhadap air bersih. Bagi keluarga yang bergantung pada air hujan dan air permukaan akan mengalami kesulitan pada musim panas karena kekeringan. Sedangkan target pemerintah untuk mencapai 100 persen akses sanitasi masih menjadi kendala di NTT.

## Pengendalian Daya Rusak Air
Sebagian kegiatan pengendalian daya rusak air ada dalam kegiatan konservasi sumber daya air. Sebagaimana  diketahui  bahwa  manfaat  bangunan  bendungan  dan  embung  adalah  untuk pengendalian  banjir.  Namun  peluang  ini  belum mampu  mengatasi  persoalan  yang  berhubungan dengan  daya  rusak  air  seperti  banjir.  Hal  yang  belum  optimal  di  Indonesia  adalah  upaya pencegahan  yang seyogyanya di mulai dari hulu sampai ke hilir. Pada awal tahun 2020 tercatat lima  kejadian  bencana  banjir  di  Indonesia  dan  memiliki  dampak  tertinggi  yakni  393.395  jiwa mengungsi (BNPB, 2020).
Wilayah NTT yang memiliki sejarah banjir cukup panjang juga adalah di wilayah DAS Benanain di  sepanjang  kabupaten  TTS,  TTU  dan  bermuara  di  kabupaten  Malaka.  Ancaman  banjir  juga terdapat di beberapa daerah lainnya dan skalanya berada pada tingkat bahaya tinggi di sebagian besar wilayah kabupaten/kota, kecuali kabupaten Sikka, Lembata, dan Ende (BPBD NTT, 2018). Dengan  demikian,  upaya  konservasi  yang  telah  dilakukan  selama  ini  belum  optimal mengendalikan daya rusak air di wilayah ini.

## Politik
Secara politik pemerintah Indonesia menyadari bahwa UU No. 11 tahun 1974 tentang pengairan sudah  tidak  sesuai  dengan  perkembangan  keadaan  di  Indonesia.  Karena  itu  Komisi  V  DPR  RI pada  tahun  2017  merumuskan  Rancangan  Undang-Undang  (RUU)  Republik  Indonesia  tentang Sumber  Daya  Air.  Namun  hingga  saat  ini  proses  legislasi  belum  tuntas  sehingga  penerbitan Undang-Undang tentang Sumber Daya Air masih tertunda.

## Kelembagaan
Secara  teknis  lembaga  pusat  yang  mengelola  sumberdaya  air  adalah  Kementerian  Pekerjaan Umum  dan  Perumahan  Rakyat  (PUPR)  dalam  hal  ini  Direktorat  Jenderal  Sumber  Daya  Air. Lembaga ini juga membawahi Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dan Balai Wilayah Sungai
(BWS) yang menjalankan program pemerintah pusat di daerah (Junita & Buchori, 2016). Dalam menjalankan  fungsinya  BBWS  dan  BWS  berkoordinasi  dengan  Dewan  Sumber  Daya  Air Nasional  dan  Tim  Koordinasi  Pengelolaan  Sumber  Daya  Air  (TKPSDA)  yang  menangani koordinasi wilayah sungai lintas provinsi.
Dewan SDA Nasional dipimpin oleh Menko Bidang Perekonomian, Menko Bidang Kemaritiman dan Menteri PUPR. Sedangkan anggota dari unsur pemerintah adalah Kepala Bappenas, Menteri Dalam  Negeri,  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan,  Menteri  Pertanian,  Menteri Kesehatan,  Menteri  Perhubungan,  Menteri  Perindustrian,  Menteri  Engergi  dan  Sumber  Daya Mineral, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Ristek Dikti,  Kepala  BMKG,  dan  Kepala  LIPI.  Selain  itu  ada  juga  anggota  dari  lembaga  non pemerintah  yang  ditetapkan  dengan  keputusan  presiden  (Keppres  No.4,  2019).  Keanggotaan dewan ini menggambarkan pola integrasi dalam pengelolaan sumberdaya air di Indonesia.
Dalam hal konservasi sumberdaya air, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan  Kementerian  Pertanian  (Kementan)  memiliki  peranan  penting.  Di  KLHK  ada  Direktorat Jendral  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  dan  Ekosistem  yang  secara  spesifik  menangani  upaya- upaya  konservasi  tanah  dan  air  di  kawasan  DAS.  Sedangkan  di  Kementan  menangani  upaya konservasi tanah dan air pada lahan pertanian. Namun kedua institusi ini menganggap tanah dan air  sebagai  satu  kesatuan.  Sementara  dalam  RUU  SDA  dijabarkan  secara  spesifik  konservasi sumberdaya  air.  Karena  itu,  perbedaan  nomenklatur  tersebut  dengan  lembaga  pelaksana  yang berbeda dapat menimbulkan tumpang tindih program di lapangan.
Provinsi NTT telah memiliki Dewan SDA Provinsi dan TKPSDA Wilayah Sungai. Provinsi ini memiliki beberapa wilayah sungai yaitu Noelmina, Benanain di Timor, Flores – Lembata – Alor, Aesesa, Wae Jamal di Flores Barat, dan Sumba. Secara teknis semua wilayah sungai ini dikelola Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II.
RUU  SDA  ini  juga  mengakomodasi  partisipasi  masyarakat    dan  hak  ulayat  masyarakat  dalam pengelolaan sumberdaya air. Namun sumberdaya air tetap dikuasi oleh negara untuk kepentingan prioritas (umum).
Di  Ende,  Flores,  NTT  sumberdaya  air  dikuasai  secara  budaya  oleh  kepala  suku  atau  Mosalaki. Dengan  penguasaan  secara  adat  maka  sumberdaya  air  tetap  lestari  baik  dari  sisi  kuantitas maupun  kualitas  (aspek  lingkungan)  dan  pendistribusiannya  diatur  secara  adil  (aspek  equity) (Universitas  Flores,  2017).  Peranan  Mosalaki  lebih  kepada  perlindungan  sumberdaya  air  dan kawasan konservasinya sedangkan pendistribusiannya diserahkan kepada masyarakat umum dan pemerintah. Pelayanan air (akses) tidak terbatas pada anggota suku saja.
Sedangkan  secara  umum  di  provinsi  NTT,  pengelolaan  sumberdaya  air  dikelompokkan  dalam beberapa  kategori  yaitu  berdasarkan  marga,  berdasarkan  organisasi  gereja,  berbasis  kelompok kepentingan  seperti  kelompok  tani,  berbasis  wilayah  desa,  dan  berbasis  komunitas  adat (Ratumakin et al., 2016).

## Sistem Informasi
Informasi Sumber Daya Air meliputi informasi mengenai kondisi hidrologis, hidrometeorologis, hidrogeologis, kebijakan Sumber Daya Air, prasarana Sumber Daya Air, teknologi Sumber Daya Air,  lingkungan  pada  Sumber  Daya  Air  dan  sekitarnya,  serta  kegiatan  sosial,  ekonomi,  dan budaya  masyarakat  yang  terkait  dengan  Sumber  Daya  Air  (RUU  SDA,  2017).  Sebagian  besar informasi  tersebut  dapat  diakses  melalui  BMKG  dan  PUPR.  Sedangkan  informasi  tentang kegiatan sosial, ekonomi dan budaya masih terbatas.
Secara  normatif  hal  tersebut  sudah  diatur  dalam  RUU  SDA  tersebut,  namun  dalam pelaksanaannya  belum  optimal.  Sebagai  contoh,  para  pemangku  kepentingan  belum  dapat menterjemahkan secara baik informasi iklim yang disajikan sehingga bencana hidrometeorologis di  Indonesia masih tinggi. Ada juga inisiatif dari  lembaga pemerintah pada level tertentu untuk
mengembangkan sistem informasi monitoring data debit irigasi seperti di Lombok Tengah, Nusa Tenggara  Barat  (Prayadi  et  al.,  2018)  dan  pengembangan  sistem  informasi  geografis  untuk estimasi aliran dan tutupan lahan seperti di Kalimantan Selatan (Rahman, 2013), namun insiatif tersebut belum diadopsi secara nasional.
Sebuah studi di Sumba Timur, NTT menemukan bahwa data hidrologi yang ada di BMKG tidak dapat  diandalkan  petani  dalam  menghadapi  dampak  perubahan  iklim  (Lassa,  Seran  Mau,  Li,  & Frans,  2014).  Selanjutnya  dijelaskan  bahwa  ada  kesalahan  sistematik  dalam  pemasukan  data iklim karena selalu tidak memasukan data dari hampir 50% stasiun curah hujan di kabupaten ini. Kebijakan pertanian di daerah ini juga belum mempertimbangkan data iklim sebagai hal penting dalam perumusan kebijakan.

## PENUTUP
Penerapan  konsep  IWRM  di  Indonesia  tidak  seutuhnya  mengadopsi  semua  komponen  global IWRM.  Indonesia  membuat  penyesuaian  dengan  kondisi  sosial  ekonomi  dan  landasan  hukum yang  berlaku  di  negara  ini.  Implementasi  di  Indonesia  pun  masih  mengalami  tantangan  baik politik,  maupun  infrastruktur  pendukung  kebijakan.  Hal  yang  digariskan  pada  level  nasional belum sepenuhnya dilaksanakan di tingkat lokal. Ada juga hal yang baik di tingkat lokal dalam penerapan  IWRM  namun  masih  terisolir  pada  lokasi  tertentu  dan  belum  ditingkatkan  pada  aras nasional.

## Daftar Pustaka
Adrianus,  Y.  (2015,  March  20).  Dipetik  March  7,  2017,  dari  ANTARA  NEWS: http://www.antaranews.com/berita/486336/ntt-bangun-100-unit-embung
Balai  SDA.  (2019).  Target  dan  Alokasi  Anggaran  Sumber  Daya  Air.  Balai  Sumber  Daya  Air, Direktorat  Jenderal  Sumber  Daya  Air,  Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan Rakyat.
Bifel,  H.  (2017,  February  15).  Dipetik  March  7,  2017,  dari  ANTARA  NEWS: http://kupang.antaranews.com/berita/1994/ntt-butuh-4000-embung-tampung-air-hujan
Blomquist,  W.,  &  Schlager,  R.  (2005).  Political  Pitfals  of  Integrated  Watershed  Management. Society & Natural Resources, 18, 101-117.
BNPB.  (2020).  Data  dan  Informasi  Bencana  Indonesia.  Badan  Nasional  Penanggulangan Bencana Indonesia.
BPBD NTT. (2018). Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Nusa Tenggara Timur 2018 - 2023. BPBD NTT. Kupang: BPBD NTT.
BPS  NTT.  (2018).  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  dalam  Angka  2018.  Kupang:  Badan  Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Bunganaen,  W.  (2013).  Analisa  Kinerja  Embung  Oelomin  Kabupaten  Kupang.  Jurnal  Teknik Sipil, 23-36.
BWS-NTII.  (2016,  January  18).  Dipetik  March  7,  2017,  dari  Balai  Wilayah  Sungai  Nusa Tenggara II: http://bwsnt2.org/web/?q=node/562
Calder, I., Gosain, A., Rao, M., Batchelor, C., Snehalatha, M., & Bishop, E. (2007). Watershed development in  India. 1. Biophysical and societal impacts. Environment, Development and Sustainability, 10, 537–557 (2008).
Chandra, A. A. (2018).
Detik Finance. Dipetik April 6, 2020, dari https://finance.detik.com/infrastruktur/d-3805422/atasi-kekurangan-air-7-bendungan- dibangun-di-ntt
Convention on Biological Diversity. (2019). Ecosystem Approach. Dipetik March 2, 2020, dari https://www.cbd.int/ecosystem/
DPR  RI.  (2017).  Naskah  Akademik  dan  Draft  Rancangan  Undang-Undang  Tentang  Sumber Daya Air. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
GWP. (2000). Integrated Water Resources Management. TAC Background Paper, 4.
Junita,  S.,  &  Buchori,  I.  (2016).  Efektivitas  Kelembagaan  Pemerintah  dalam  Integrasi  Pola Pengelolaan  Sumber  Daya  Air  dalam  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah.  Jurnal  Wilayah  dan Lingkungan, 4, 1-12.
Kemenkes RI. (2018). Profik Kesehatan Indonesia. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
Keppres  No.4.  (2019).  Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  tentang  Keanggotaan  Unsur Dewan  Sumber  Daya  Air  Nasional  dari  Unsur  Pemerintah  Pusat  dan  non  Pemerintah. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
Lassa,  J.,  Seran  Mau,  Y.,  Li,  D.,  &  Frans,  N.  (2014,  January).  Impact  of  Climate  Change  on Agriculture  and Food Crops: Options for Climate Smart Agriculture  and  Local Adaptation in East Nusa Tenggara, Indonesia. IRGSC Working Paper, 8, 1-18.
Molle,  F.  (2008).  Nirvana  Concept,  Narratives  and  Policy  Models:  Insights  from  the  Water Sector. Water Alternatives, 1(1), 131-156.
Pradhan,  D.,  Ancev,  T.,  Drynan,  R.,  &  Michael,  H.  (2009).  Management  of  Water  Reservoirs (Embungs) in West Timor, Indonesia. AARES 53rd Annual Conference.
Prayadi,  F.,  Imtihan,  K.,  &  Fahmi,  H.  (2018).  Sistem  Informasi  Monitoring  Data  Debit  Daerah Irigasi  Dengan  Metode  Pengukuran  Debit  Sesaat  (Studi  Kasus  :  Bendungan  Batujai Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah, NTB). Jurnal Manajemen Informatika dan Sistem Informasi, 1(1), 39 - 45.
Rahaman, M., & Varis, O. (2005). Integrated water resources management: evolution, prospects and future challenges. Sustainability: Science, Practice, & Policy, 1, 15-21.
Rahman,  A.  (2013).  Model  Sistem  Informasi  Geografis  untuk  Estimasi  Koefisien  Aliran  dan Hubungannya  dengan  Tutupan  Lahan  di  DAS  Riam  Kanan  Provinsi  Kalimantan  Selatan. Bumi Lestari Journal of Environment, 13(1).
Ratumakin,  P.,  Kuswardono,  P.,  Heo,  M.,  &  Weo,  Y.  (2016).  Pengetahuan  Lokal  dalam Keberlanjutan Pengelolaan Air. Kupang: Perkumpulan PIKUL.
RUU SDA. (2017). Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Sumber Daya Air. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Slobbe, E. v. (2010). History of IWRM. Lecture Note, Wageningen University, Wageningen.
Universitas  Flores.  (2017).  Seminar  Nasional  Hari  Air  Sedunia  di  Ende  Flores.  Laporan Seminar, Universitas Flores, Ende.
UNSD. (1992). United Nations Conference on Environment & Development Agenda 21. United Nations Sustainable Development.
UUD NRI. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Jakarta.
Widiyono, W. (2008). Konservasi Flora, Tanah dan Sumberdaya Air Embung-Embung di Timor Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur . Journal Teknik Lingkungan, 197-204.