## UNES Journal of Swara Justisia
e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/index DOI: https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i3

## Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (CURAT) yang Dilakukan oleh Begal di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang
Merliana Sulinningsih Koesumoatmadja 1* , Rochmani 2
1,2 Universitas Stikubank, Semarang, Indonesia
* Corresponding Author: merlianabernika@gmail.com
Info Artikel Abstrak Diterima, 05/08/2023 Penulis dalam penelitian ini adalah bagaimana cara penanggulangan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat) yang dilakukan oleh begal di wilayah polrestabes semarang dan hambatan-hambatan yang dihadapi pihak kepolisian  dalam penanggulangan  terhadap  tindak  pidana  pencurian  dengan pemberatan  dan  kekerasan.  Metode  penelitian  secara  yuridis  normatif digunakan  dalam  penelitian  ini  bertujauan  menemukan  jawaban  atas pertanyaan hukum. Data ini diperoleh melalui studi kepustakaan seperti buku, maupun  artikel  jurnal  terkait  Penanggulangan  terhadap  tindak  pidana pencurian  dengan  pemberatan  dan  kekerasan  yang  dilakukan  oleh  begal.). Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  sebagian  besar  masyarakat  yang melakukan pencurian, karena faktor ekonomi, dan sumber daya manusia yang rendah.  Pencurian  dengan  pemberatan  atau  pencurian  yang  dikualifikasikan diatur  dalam  pasal  363  dan  365  KUHP.  Bahwa  tindak  pidana  pencurian dengan  kekerasan  yang  terjadi  di  wilayah  semarang  telah  ditanggulangi  oleh pihak Kepolisian Sektor polrestabes semarang dengan baik dan diproses secara hukum yang berlaku dalam Peraturan Perundang- Undangan Indonesia. Dalam penelitian  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  kepolosian  sektor  hamparan perak dalam  hal  penegakan  tindak  pidana  pencurian  dengan  kekerasan  telah berjalan dengan baik.
Direvisi, 20/08/2023
Dipublikasi, 04/10/2023 Kata Kunci:
Penanggulangan; Tindak Pidana; Pencurian; Pemberatan (CURAT); Begal

## Abstract

## Keywords:
Prevention of Criminal Acts of Theft by Weighting and Violence (CURAT) The  author  in  this  study  is  how  to  deal  with  the  crime  of  theft  by  weighting (curat)  committed  by  begal  in  the  Semarang  Polrestabes  area  and  the obstacles faced by the police in overcoming the crime of theft by weighting and violence.  The  normative  juridical  research  method  used  in  this  study  aims  to find  answers  to  legal  questions.  This  data  was  obtained  through  literature studies  such  as  books  and  related  journal  articles.  Countermeasures  against criminal  acts  of  theft  by  weighting  and  violence  committed  by  begal.).  The results  of  the  study  show  that  most  people  who  commit  theft  are  due  to economic factors and low human resources. Theft by weighting or qualifying theft  is  regulated  in  articles  363  and  365  of  the  Criminal  Code.  That  the criminal  act  of  theft  with  violence  that  occurred  in  the  Semarang  area  has been  properly  handled  by  the  Semarang  Polrestabes  Police  and  processed according to the law that applies in Indonesian Laws and Regulations. In this study it can be concluded that the innocence of the silver plantation sector in terms of enforcing criminal acts of theft with violence has been going well.

## PENDAHULUAN
Kejahatan atau tindak kriminal merupakan satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu  ada  dan  melekat  pada  tiap  masyarakat,  perilaku  menyimpang  itu  merupakan  suatu ancaman  yang  nyata  atau  ancaman  terhadap  norma-norma  sosial.  Kejahatan  merupakan
tingkah  laku  atau  perbuatan  yang  jahat  yang  tiap-tiap  orang  dapat  merasakannya  bahwa  itu jahat seperti pembunuhan, pencurian , perkosaan, penipuan dan lain sebagainya yang dilakukan manusia.
Masyarakat modern yang sangat kompleks itu menumbuhkan aspirasi-aspirasi materiil tinggi  dan  sering  disertai  oleh  ambisi-ambisi  social  yang  tidak  sehat.  Dambaan  pemebuhan kebutuhan  materiil  yang  melimpah-limpah,  misalnya  untuk  memiliki  harta  kekayaan  tanpa mempunyai  kemampuan  untuk  mencapainya  dengan  wajar  mendorong  indivindu  untuk melakukan tindak kriminal.
Masyarakat  dengan  tingkat  kesejahteraan  yang  rendah  cenderung  untuk  tidak mempedulikan norma atau kaidah hukum yang berlaku. Melihat kondisi ini untuk memenuhi kebutuhan  ada  kecenderungan  menggunakan  segala  cara  agar  kebutuhan  tersebut  dapat terpenuhi.  Dari  cara-cara  yang  digunakan  ada  yang  melanggar  dan  tidak  melanggar  norma hukum. Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah tindakm pidana yang dilakukan oleh begal dalam istilah hukum adalah pencurian dengan kekerasan. Undang- undang  hukuman  pidana  telah  tentang  tindak  pidana  pencurian  yang  di  dahului  diserta  atau diikuti dengan kekerasan dalam pasal 365 KUHP.
Dalam Pasal 365 KUHP menyatakan bahwa:
1) Dengan  hukuman  penjara  selama-lamanya  sembilan  tahun,  dihukumpencurian  yang didahului,  disertai  atau  di  ikuti  dengan  kekerasanterhadap  orang  dengan  maksud  akan menyiapkan  atau  memudahkan  pencurian  itu  atau  jika  tertangkap  tangan  supaya  ada kesempatan bagi  dirinya  sendiri  arau  bagi  kawannya  yang  turut  melakukan  kejahatan  itu akan melarikan diri atau supaya barang yang di curi itu tetap ada di tangannya .
2) Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, dijatuhkan 1e. Jika itu dilakukan pada waktu  malam  didalam  sebuah  rumah  atau  perbuatan  itu  dilakukan  pada  waktu  malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau dijalan atau didalam  kereta api atau trem  yang sedang berjalan. 2e. Jika perbuatan itu  dilakukan oleh dua  orang  bersama-sama  atau  lebih.  3e.  Jika  sistersalah  masuk  ketempat  melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu,  perintah  palsu  atau  pakaian  jabatan  palsu.  4e.  Jika  perbuatan  itu  menjadikan  ada orang mendapat luka berat.
3) Hukuman  penjara  selama-lamanya  lima  belas  tahun  dijatuhkan  jika  karena  perbuatan  itu ada orang mati.
4) Hukuman  mati  atau  hukuman  penjara  seumur  hidup  atau  penjara  sementara  selama- lamanya  dua  puluh  tahun  di  jatuhkan  ,  jika  perbuatan  itu  menjadikan  orang  mendpatkan luka berat atau mati oleh satu hal yang diterangkan dalam no 1 dan 3. 1
Pasal  365  KUHP  ayat  (1)  hingga  ayat  (4)  menjelaskan  bahwa  perbuatan  pencurian dengan kekerasan ini ancamannya sangat tegas, Pasal 365  ayat (1) mengatur pencurian yang didahului kekerasan  ancaman  hukuman  9  tahun.  Ayat  (2)  pencurian  dengan  kekerasan  yang dilakukan  pada  malam  hari,  baik  di  rumah,  pekarangan,  jalan  umum  hingga  kereta  api diancam  pidana  12  tahun.  Ayat  (3)  hukuman  15  tahun  jika  menimbulkan  kematian  serta dipasal (4) hukuman bisa samapai hukuman mati ataupun penjara seumur hidup, maksimal 20 tahun penjara, bilamana perbuatan pencurian dengan kekerasan ini mengakibatkan korbannya
1 Undang–Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

## luka ataupun meninggal dunia. 2
Dalam  peristiwa  kejahatan  yang  dilakukan  oleh  begal  tersebut  sangat  diperlukan adanya penegakan  hukum  yang  dilakukan  aparat  penegak  hukum  yaitu  anggota  Kepolisian. Kepolisian  merupakan  satu  kesatuan  atau  unit  penegak  hukum,  maka  tingkah  lakuseorang anggota  Kepolisian  Republik  Indonesia  yang  negatif  akan  membawa  dampak  negatif  tidak hanya  bagi  anggota  Kepolisian  Republik  Indonesia  tersebut  tetapi  juga  seluruh  kesatuan Kepolisian Republik Indonesia. Dalam hal ini, pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan  pihak  yang  diharapkan  masyarakat  secara  kesluruhan  akan  tetapi  koordinasi pimpinan dan penyelesaiannya tetap menjadi tanggung jawab aparat kepolisian.
Fenomena  pencurian  dengan  pemberatan  (curat)  di  wilayah  hukum  Polrestabes Semarang  semakin  meningjat,  hal  ini  ditunjukkan  dengan  evaluasi  di  tahun  2013  lalu kejahatan konvensional seperti pencurian dengan pemberatan (curat).
Pencurian dengan pemberatan (curat), penganiayaan, perjudian serta street crime berada di  rangking  satu  dengan  jumlah  laporan  sebanyak  554.  Dalam  crime  index  di  Sat  Reskrim Polrestabes  Semarang,  kejahatan  konvensial  sepanjang  tahun  2013  laporan  paling  tinggi adalah Curat.
Berdasarkan  pertimbangan  dan  fenomena  yang  terjadi  saat  ini  tentang  penyakit masyarakat  mengenai pencurian dengan pemberatan di atas, maka Penulis berkenan memiliki ketertarikan untuk  mengambil  penelitian  yang  berjudul  “Penanggulangan  Terhadap  Tindak Pidana  Pencurian  Dengan  Pemberatan  (curat)  Yang  Dilakukan  Oleh  Begal  di  Wilayah Hukum Polrestabes Semarang”.

## METODE PENELITIAN
Penulis  melakukan  pengkajian  yang  dilakukan  dan  memanfaatkan  metode  Yuridis Normatif,  ataupun  pendekatan  hukum  secara  normatif  ( Normative  Law  Research ),  di mana hukum dilihat sebagai norma, kaidah, dan asas-asas. Pendekatan hukum Normatif adalah suatu prosedur  guna  mencari  prinsip  hukum,  aturan  hukum,  dan  doktrin  hukum  berguna untuk memberikan  jawaban  atas  pertanyaan  masalah  hukum.  Penelitian  hukum  normatif bertujuan  sebagai  memberikan  argument  yuridis  ketika  adanya  ketidakjelasan  dan  konflik pada  norma.  Berikut  ini  adalah  metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu Metode Pendekatan.
Metode  pendekataan  yang  digunakan  oleh  penulis  dalam  penelitian  ini  adalah menggunakan adalah penelitian hukum normatif disebut penelitian dokrinal,penelitian hukum normatif  merupakan  suatu  proses  untuk  menemukan  suatu  aturan  hukum,  prinsip hukum,maupun dotrin-doktrin hukum guna,menjawab isu hukum yang dihadapi. Penggunaan metode  normatif  dilakukan  oleh  peneliti  adalah  selain  berdasarkan  peraturan  perundang- undangan dan ketentuan hukum yang terkait dengan penanggulangan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat) yang dilakukan oleh begal di wilayah hukum Polrestabes Semarang.
2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Penanggulangan  Terhadap  Tindak  Pidana  Pencurian  dengan  Pemberatan  (CURAT) yang  dilakukan oleh Begal di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang
Berkembangnya tindak pidana pencurian berbanding dengan bentuk lain dari pencurian. Padadasarnya  tindak  pidana  pencurian  adalah  salah  satu  bentuk  penyakit  masyarakat  yang timbulakibat  rendahny  kesejahteraan  masyarakat  dan  kurangnya  kesadaran  hukum  dalam masyarakat.  Meningkatnya  kejahatan  di  wilayah  hukum  Polrestabe  Semarang  khususnya tindak  pidana  pencurian  dengan  pemberatan  (curat)  menunjukkan  angka  yang  cukup memprihatinkan.  Pencurian  memiliki  modus  beragam,  mulai  dari  pencurian  dengan pemberatan,  pelanggaran  Pasal  363  KUHP  hingga  pencurian  dengan  kekerasan  (curat)  oleh begal pelanggaran Pasal 365 KUHP.Selain itu terdapat pula tindak pidana pencurian dengan pemberatan  (curat)  yang  menyebabkan  korban  kehilangan  nyawa  di  wilayah  hukum Polrestabes Semarang. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat) sehingga matinya orang  atau  setidaktidaknya  pembunuhan  dan  atau  pemerkosaan  sehingga  korban  ditemukan meninggal  dunia.  Penerapan  pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana  pencurian  dengan pemberatan (curat) di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang dilakukan atas dasar KUHAP, yaitu  melalui  proses  penyelidikan  dan  penyidikan  sehingga  dapat  diketahui  pelaku  tindak pidana  pencurian  dengan  pemberatan  (curat)  tersebut.  Upaya  tersebut  merupakan  salah  satu bentuk  penegakanhukum  terhadap  tindak  pidana  pencurian  dengan  pemberatan  (curat)  yang dilakukan  oleh  anggota  Polrestabes  Semarang  secara  preventif  dan  represif,  yaitu  dengan melakukan  olah  tempat  kejadian  perkara  atau  penyelidikan,  pemanggilan  para  saksi-saksi, penangkapan,  penahanan.  Dengan  demikian  upaya  Kepolisian  dalam  penegakan  hukum pencurian  dengan  pemberatan  (curat)  oleh  begal  menggunakan  pendekatan  integral  yaitu perpaduan antara sarana penal dan non penal.
Sarana  penal  merupakan  tindakan  aparat  Kepolisian  memberikan  sanksi  hukum  yang berlaku  bagi  pelaku  yang  melakukan  pencurian  dengan  pemberatan  (curat)  oleh  begal  yaitu memberikan sanksi 3 Pidana berupa penangkapan dan penahanan terhadap pelaku, sedangkan upaya  non  penalyakni  merupakan  tindakan  preventif  aparat  Kepolisian  melalui  penyuluhan pada  masyarakat  umum  mengenai  tindak  pidana  pencurian  dengan  pemberatan  (curat) merupakan  perbuatan  yang  melanggar  hukum.  Upaya penanggulangan lewat  jalur penal dalam  penelitian  ini ,  lebih  menitik  beratkan  pada  sifat  represif  yang  dilakukan  sesudah pencurian dengan pemberatan (curat) oleh begal ini terjadi, yaitu pengolahan TKP, penyidikan dan  penyelidikan,  pemeriksaan  saksi-saksi  dan  proses  penyidikan  lainnya.  Upaya penanggulangan kejahatan tentunya tidak dapat dilakukan secara parsial dengan hukum pidana (sarana  “penal”),  tetapi  harus  ditempuh  pula  dengan  pendekatan  integral/sistemik.Upaya Kepolisian  dalam  pencegahan  dan  penanggulangan  tindak  pidana  pencurian  dengan pemberatan  (curat)  menggunakan  pendekatan  integral  yaitu  perpaduan  antara  sarana  penal dan non penal.Sarana penal merupakan tindakan aparat Kepolisian memberikan sanksi hukum yang berlaku bagi pelaku tindak pidana tersebut karena mengambil hak milik orang lain dengan carapemberatan,  sedangkan  upaya  non  penal  yakni  merupakan  tindakan  preventif  aparat Kepolisiandalam  memberikan  pengarahan  mengenai  akibat  hukum  bagi  pelaku  pencurian dengan  pemberatan  (curat)  kepada  masyarakat  melalui  musyawarah,  penyuluhan tentang
3 Dwi Haryadi, 2008. Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan,Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Bangka Belitung ,Bangka Belitung Koesparmono.Kebijakan Polri, (www.lantas metro.polri.go.id)
KUHP  yangberkaitan  dengan  tindak  pidana  pencurian.  Dalam  penanggulangan  kejahatan dibutuhkan  dua  sarana  yakni  menggunakan  penal  atau  sanksi  pidana,  dan  menggunakan sarana non penal yaitupenegakan hukum tanpa menggunakan sanksi pidana (penal).

## 1. Upaya Penal
Upaya  penal  (hukum  pidana)  merupakan  kebijakan  penanggulangan  kejahatan  atau tindak  pidana  yang  lebih  menitik  beratkan  pada  sifat  represif  (penindasan, pemberantasan,  penumpasan)  sesudah  kejahatan  atau  tindak  pidana  terjadi,  maka kebijakan  hukum  pidana  harus  diarahkan  pada  tujuan  dari  kebijakan  sosial  yang  terdiri dari  kebijakan/upaya-upaya  untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan/upaya perlindungan  masyarakat.  Usaha-usaha penanggulangan masalah kejahatan telah banyak dilakukan  dengan  berbagai  cara,  salah  satu  usaha  penanggulangan  kejahatan  ialah menggunakan  hukum  pidana  dengan  sanksinya  yang  berupa  pidana.  Menurut  Herbert  L Packer,  usaha  pengendalian  perbuata  anti  sosial  dengan  mengenakan  pidana  pada seseorang  yang  bersalah  melanggar  peraturan  pidana,  merupalan  “suatu  problem  sosial yang  mempunyai  dimensi  hukum  yang  penting.Penggunaan  upaya  hukum,  termasuk hukum pidana sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam kebijakan  penegakan  hukum.  Di  samping  itu  karena  tujuannya  adalah  untuk  mencapai kesejahteraan masyarakat yang pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum itupun termasuk dalam bidang kebijakan sosial yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, sebagai suatu masalah yang termasuk masalah kebijakan, maka penggunaan  hukum  pidana  sebenarnya  tidak  merupakan  keharusan.  Penanggulangan kejahatan  dengan  menggunakan  (hukum)  pidana  merupakan  cara  yang  paling  tua,  setua peradaban  manusia  itu  sendiri.  Ada  pula  yang  menyebutnya  sebagai older  hilosophy  of crime control” .
Dilihat sebagai suatu masalah kebijakan, maka ada yang mempermasalahkan apakah perlu kejahatan itu ditanggulangi, dicegah atau dikendalikan dengan menggunakan sanksi pidana.  Upaya  penal  merupakan  upaya  penanggulangan  kejahatan  yang  lebih menitikberatkan pada upaya–upaya yang sifatnya repressiv e (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah  kejahatan  terjadi.  Upaya  penal  dalam penanggulangan  tindak  pidana  pencurian  dengan  pemberatan  (curat)  dilakukan berdasarkan  Laporan  Polisi  yang  merupakan  salah  satu  bentuk  upaya  penal  yang dilakukan  oleh  Polrestabes  Semarang.  dilakukan  melalui  tindakan  penangkapan, penyitaan, penahanan, pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan tersangka, pengenaan sanksi pidana.
a. Penangkapan
Berdasarkan laporan masyarakat,pihak Polsek melakukan upaya penangkapan terhadap Tersangka.
b. Penyitaan  Polrestabes  Semarang  melakukan  penyitaan  terhadap  barang  bukti  dari tersangka.
c. Penahanan
Pihak  Polres  melakukan  penahanan  terhadap  Tersangka  setelah  adanya  barang  bukti. Penahanan  ini  merupakan  suatu  upaya  untuk  mencegah  pelaku  melarikan  diri  dari barang  bukti yang  disita,  penahanan  dilakukan  untuk  kepentingan  penyidikan  suatu
tindak  pidana  peredaran  uang  palsu  yang  dilarang  oleh  pemerintah.  Penahanan  yang dilakukan oleh penyidik sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
d. Keterangan Saksi dan Keterangan Tersangka
Keterangan  saksi  diperlukan  oleh  Polrestabes  Semarang  untuk  menindaklanjuti  kasus tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  tersangka,  sedangkan  keterangan  tersangka dilakukan untuk menguji apakah tersangka melakukan tindak pidana.. Keterangan saksi di cross  check dengan  keterangan  tersangka  untuk  mengetahui  kebenaran  kasus pencurian dengan pemberatan (curat).
e. Sanksi Pidana
Dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat) Tersangka telah melakukan pelanggaran hukum.

## 2. Upaya Non Penal
Kebijakan  penanggulangan  tindak  pidana  melalui  jalur  non  penal  ini  oleh  Barda Nawawi Arief dikatakan,  bahwa  jalur ini  lebih  bersifat pencegahan terjadinya kejahatan, maka  sasaran  utamanya  adalah  menangani  faktor-faktor  kondusif  untuk  penyebab terjadinya  kejahatan. Upaya  non  penal  meliputi  pencegahan,  penangkalan,  pengendalian sebelum  kejahatan  terjadi. Pencurian  dengan  pemberatan  yang  dilakukan  oleh  begal sebagai  salah  satu  bentuk  dari  kejahatan.  yang  mengganggu  keamanan  masyarakat, penanggulangannya  melalui  upaya  non  penal  melalui  pendekatan  budaya/kultural  dan pendekatan moral / edukatif.
1. Pendekatan Budaya
Budaya  masyarakat  yang  mengikuti  perkembangan  jaman,  akan  tetapi  dengan kemajuan  sarana dan  prasarana  maupun  budaya  global  maka  ada  kecenderungan sebagian  masyarakat  untuk  melakukan  hal-hal  yang  negatif  untuk  dapat  meraih sesuatu  hal  misalnya  mendapatkan  uang  atau  harta  dengan  jalan  pintas  yaitu melakukan tindak pidana pencurian, salah satunya melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan.
2. Pendekatan Moral
Kebijakan dari sudut pendekatan moral / edukatif, usaha yang dapat dilakukan yaitu, dengan  pemberian  pendidikan/pelatihan  khususnya  pendidikan  kewarganegaraan, pelatihanpelatihan agama untuk membantu masyarakat.
Upaya non penal dalam bentuk pendekatan moral sudah sering dilakukan oleh Pihak Kepolisian  terutama  Kepolisian  di  Binmas  (Pembinaan  Masyarakat)  yang  dilakukan dengan  kerjasama  dengan  BABINSA  melalui  acara  pengajian  rutin  mengenai pemberdayaan  masyarakat.  Dalam  pelaksanaan  penanganan  terhadap  kasus  pencurian dengan  pemberatan  (curat)  ini  aparat  Polrestabes  Semarang  menerapkan  teknik penyelidikan dan penyidikan.
Kebijakan  penanggulangan  tindak  pidana  melalui  jalur  non  penal  ini  oleh  Barda Nawawi Arief dikatakan, bahwa jalur ini lebih bersifat  pencegahan terjadinya kejahatan, maka  sasaran  utamanya  adalah  menangani  faktor-faktor  kondusif  untuk  penyebab terjadinya kejahatan.
Upaya  non  penal  merupakan  upaya  penanggulangan  kejahatan  yang  lebih
menitikberatkan  pada  upaya-upaya  yang  sifatnya  preventif  (pencegahan  /  penangkalan  / pengendalian) sebelum kejahatan tersebut terjadi. Sasaran utama dari kejahatan ini adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. 4
Hambatan-hambatan yang dihadapi Pihak Kepolisian dalam Penanggulangan terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (CURAT) yang Dilakukan oleh Begal di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang serta Upaya Mengatasi Hambatan tersebut
Hambatan-hambatan  Polri  dalam  menanggulangi  tindak  pidana  pencurian  dengan pemberatan (curat) adalah hambatan yang bersifat intern dan hambatan yang bersifat ekstern. Hambatan  yang  bersifat  intern  yaitu  kurangnya  personil  penyidik  Polri,  sehingga  jumlah penyidik Polri tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang berada pada wilayah yang cukup luas. Selanjutnya dana operasional yang sangat terbatas.
Hambatan  yang  bersifat  ekstern  yaitu  masyarakat  yang  kurang  sadar  hukum, masyarakat  yang  berpendidikan  rendah,  masyarakat  kurang  peduli  dengan  keamanan lingkungan. Menyikapi fakta-fakta tersebut di atas, maka dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat) hendaknya  pihak kepolisian melaksanakan perbaikan– perbaikan  baik  dari  segi  intern  Polri  maupun  dari  segi  ekstern.  Dari  segi  intern  Polri  perlu menambah jumlah personel penyidik ditingkat Polres serta meningkatkan mutu sumber daya manusia dengan mengadakan pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Polri.
Dana operasional hendaknya menjadi perhatian yang serius yang harus segera dibenahi oleh Polri. Dari segi ekstern Polri sebaiknya lebih memfokuskan kepada penyuluhan mengenai hukum  sehingga masyarakat  lebih paham  serta  menyadari bahwa keberadaan hukum  adalah untuk  menciptakan  kehidupan  yang  aman  dan  tertib.  Dalam  menanggulangi  pencurian dengan pemberatan  (Curat)  oleh  begal  dihadapkan  pada  beberapa  hambatan  atau  kendala, hambatan  ini  terjadi  dikarenakan  setiap  terjadi  pencurian  dengan  pemberatan  (curat)  oleh begal  masyarakat  lambat  atau  tidak  segera  melaporkan  kepada  kepolisian  setempat. Terkadang  ada  pula  dilakukan  identifikasi  secara  mendalam  ternyata  tidak  ditemukan rangkaian  yang  nyata  dari  perbuatan  pencurian  dengan  kekerasan,  sehingga  menyulitkan pihak reserse untuk mengidentifikasi lebih lanjut.
Adapula  laporan  yang  masuk,  tetapi  setelah  dilakukan  penelitian  lebih  lanjut  didapati kurangnya bukti baik berupa saksi atau bukti lainya.Kurangnya alat bukti tersebut dikarenakan lambatnya masyarakat untuk segera melaporkan kejahatan sehingga kebanyakan TKP (Tempat Kejadian Perkara) rusak, yang mengakibatkan sulit untuk menginventarisasi sidik jari maupun alat  bukti  lainnya.  Selain  itu  yang  menjadi  penyebab  hambatan  atau  kendala  yang  dihadapi Polrestabes Semarang untuk menanggulangi pencurian dengan pemberatan (curat) oleh begal adalah wilayah di Kota Semarang cukup luas. Luasnya daerah wilayah Kota Semarang tidak di dukung oleh pihak keamana yang memadai.
Dengan  luasnya  wilayah  Kota  Semarang  ini  maka  jumlah  pihak  kepolisian  dengan masyarakat  tidak  seimbang  sehingga  sulit  sekali  melakukan  kontrol  terhadap  masyarakat. Penerapan  pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana  pencurian  dengan  pemberatan  (curat)  oleh begal di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang dilakukan atas dasar KUHAP, yaitu melalui proses penyelidikan dan penyidikan, sehingga dapat diketahui pelaku tindak pidana pencurian
4 Barda  Nawawi  Arief, Masalah  Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan  Hukum  Pidana  dalam  Penanggulangan Kejahatan , Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007, hal 78.
dengan pemberatan (curat) oleh begal tersebut. Upaya tersebut merupakan salah satu bentuk penegakan  hokum  terhadap  tindak  pidana  pencurian  dengan  pemberatan  (curat)  oleh  begal yang dilakukan oleh anggota Polrestabes Semarang secara preventif dan represif, yaitu dengan melakukan  olah  tempat  kejadian  perkara  atau  penyelidikan,  pemanggilan  para  saksi-saksi, penangkapan, penahanan.
Dengan  demikian  upaya  Kepolisian  dalam  penegakan  hukum  pencurian  dengan pemberatan (curat) oleh begal menggunakan pendekatan integral yaitu perpaduan antara sarana penal dan non penal. Sarana penal merupakan tindakan aparat Kepolisian memberikan sanksi hukum yang berlaku bagi pelaku yang melakukan pencurian dengan pemberatan (curat) oleh begal yaitu memberikan sanksi pidana berupa penangkapan dan penahanan terhadap pelaku, sedangkan  upaya  non  penal  yakni  merupakan  tindakan  preventif  aparat  Kepolisian  melalui penyuluhan  pada  masyarakat  umum  mengenai  tindak  pidana  pencurian  dengan  pemberatan (curat) oleh begal merupakan perbuatan yang melanggar hukum.

## Analisis Data

## Pencurian dengan pemberatan (Curat)
Salah  satu  tindak  pidana  yang  sering  terjadi  adalah  pencurian  yang  disertai  dengan kekerasan  atau  pencurian  dengan  kekerasan  (selanjutnya  disingkat  curat).  Hampir  ditiap daerah  diindonesia,  curat  sebagai  kasus  yang  menonjol  dibanding  dengan  kasus-kasus lainnya. Apabila dilihat dari karakteristik curas, wajar jika curas diistilahkan dengan kejahatan, curas menggambarkan suatu tindak pidana yang sangat menakutkan , menghantui ketenangan hidup masyarakat. Pencurian dengan pemberatan atau pencurian dikualifikasikan diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHPidana.
Pencurian dalam keadaan memberatkan dapat diterjemahkan sebagai pencurian khusus, yaitu  sebagai  suatu  pencurian  dengan  cara-cara  tertentu  sehingga  bersifat  lebih  berat,  maka pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan  membuktikan  pencurian  dalam  bentuk  pokoknya.  Tindak  pidana  pencurian  dengan pemberatan  yang  digolongkan  sebagai  kejahatan  konvesional,  suatu  perbuatan  yang menyimpang dan membawa dampak yang tidak baik, hal tersebut dapat berupa rasa tidak aman, keresahan dan mengganggu ketertiban umun.
Kejahatan  dan  pelaku  tindak  pidana  kejahatan  merupakan  suatu  yang  harus ditanggulangi dengan cermat dan tepat, sehingga penanggulangan dilakukan secara utuh dan menyeluruh. Sebelum upaya penanggulangan tindak pidana kejahatan tersebut sebaiknya perlu mengetahui dan mempelajari hal-hal apa saja yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagai salah satu bentuk penyakit masyarakat yang timbul akibat rendahnya kesejahteraan masyarakat dan kesadaran hukum yang dimiliki masyarakat.
Dengan  banyaknya  terjadinya  tindak  pidana  pencurian  dengan  pemberatan  tidak  lepas dari kondisi kesejahteraan dan kondisi ekonomi yang sangat rendah, pekerjaan, dan kecilnya upah kerja, pendidikan dan lingkungan masyarakat.
Pada  dasarnya  tindak  pidana  pencurian  dengan  pemberatan  sangat  berkaitan  erat dengan  kondisi  masyarakat  tersebut  dan  melatarbelakangi  untuk  melakukan  tindak  pidana pencurian  dengan  pemberatan.  Apabila  dalam  suatu  masyarakat  yang  tingkat  pertumbuhan penduduknya tinggi, tingat pendidikan yang rendah, dan kurangnya kesejahteraan masyarakat
biasanya rentan akan terjadi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Salah satu bentuk kejahatan  yang  melanggar  hukum  adalah  yang  berhubungan  dengan  harta  benda  atau  milik orang  lain  adalah  pencurian  dimana  seseorang  ingin  memiliki  atau  menguasai  barang  yang bukan miliknya untuk ia miliki sendiri secara ia melawan hukum.Namun di dalam KUHP tidak begitu jelas mengenai bentuk dari barang tersebut.Padahal dalam hal sekarang ini, bentuk dari barang yang  menjadi  obyek  dari  pencurian  bisa  berwujud  dan  tidak  terwujud.Namun,  pada dasarnya  apabila  seseorang  berusaha  untuk  menguasai  barang  orang  lain  yang  bukan miliknya untuk memilikinya secara utuh dengan cara melawan dan barang tersebut digunakan selayaknya miliknya sendiri maka dapat dikenalan tindak pidana pencurian.
Mengetahui  perbedaan  antara  tindak  pidana  pencurian  biasa  dan  tindak  pidana pencurian dengan pemberatan serta dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasaan pada dasarnya sama. Yaitu ingin memiliki dan menguasai barang yang bukan miliknya dengan cara melawan  hukum,  barang  tersebut  digunakan  seperti  miliknya  sendiri  maka  dapat  dikenakan tindak  pidana  pencurian.  Untuk  melakukan  sesuatu  perbuatan  biasanya  di  dasari  alasan mengapa orang tersebut melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum.
Begitu  juga  dengan  kasus  tindak  pidana  pencurian,  apa  saja  faktor  yang melatarbelakangi  suatu  tindak  pidana  pencurian  dengan  pemberatan  tersebut  bisa  terjadi. Secara  umum.  Faktor-faktor  yang  menyebabkan  pelaku  melakukan  tindak  pidana  pencurian dengan pemberatan, antara lain:
a. Faktor Ekonomi
b. Pengaruh Teman
c. Adanya Kesempatan
d. Adanya Niat Selanjutnya mengenai pencurian pemberatan ini dalam KUHP dapat kita jumpai dalam beberapa pasal:
Pasal 365 KUH Pidana yang bunyinya sebagai berikut :
(1) Dengan  hukuman  penjara  selama-lamanya  sembilan  tahun  dihukum  pencurian  yang didahului, disertai atau diikuti dengan ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan  atau  memudahkan  pencurian  itu  jika  tertangkap  tangan  supaya  ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya.
(2) Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, dijatuhkan : 1e.  Jika  perbuatan  itu  dilakukan  pada  waktu  malam  di  dalam  sebuah  rumah  atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau terem yang sedang berjalan.
2e. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
3e. Jika ditersalah masuk ke tempat  melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau  memanjat  atau  dengan  jalan  memakai  kunci  Jadi  dengan  adanya  uraian  mengenai pemberatan hukuman dalam hal pencurian tersebut di atas sebagaimana yang diatur dalam pasal  363  dan  365  KUHP  tersebut  haruslah  disertai  dengan  salah  satu  keadaan  sebagai berikut :
1. Maksudnya  dengan  hewan  diterangkan  dalam  pasal  101  KUH  Pidana  yaitu  semua macam binatang yang memamah biak. Pencurian hewan ancaman kekerasan terhadap orang,  dengan  maksud  akan  menyiapkan  atau  memudahkan  pencurian  itu  jika tertangkap  tangan  supaya  ada  kesempatan bagi  dirinya  sendiri  atau  bagi  kawannya
yang  turut  melakukan  kejahatan  itu  akan  melarikan  diri  atau  supaya  barang  yang dicuri itu tetap ada di tangannya. Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, dijatuhkan :
1e.  Jika  perbuatan  itu  dilakukan  pada  waktu  malam  di  dalam  sebuah  rumah  atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau terem yang sedang berjalan.
2e. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
3e.  Jika  ditersalah  masuk  ke  tempat  melakukan  kejahatan  itu  dengan  jalan membongkar  atau  memanjat  atau  dengan  jalan  memakai  kunci  Jadi  dengan  adanya uraian  mengenai  pemberatan  hukuman  dalam  hal  pencurian  tersebut  di  atas sebagaimana  yang  diatur  dalam  pasal  363  dan  265  KUHP  tersebut  haruslah  disertai dengan salah satu keadaan sebagai berikut :
1. Maksudnya dengan hewan diterangkan dalam pasal 101 KUH Pidana yaitu semua macam  binatang  yang  memamah  biak.  Pencurian  hewan  dianggap  berat,  karena hewan merupakan milik seorang petani yang terpenting.
2. Bila  pencurian  itu  dilakukan  pada  waktu  ada  kejadian  macam  malapetaka,  hal  ini diancam  hukuman  lebih  berat  karena  pada  waktu  itu  semacam  itu  orangorang semua  ribut  dan  barang-  barang  dalam  keadaan  tidak  terjaga,  sedang  orang  yang mempergunakan  saat  orang  lain  mendapat  celaka  ini  untuk  berbuat.  Dengan demikian sudah jelaslah kita ketahui bagaimana letak pemberatan dalam pasal 363 dan 365 KUH Pidana tersebut, dimana pemberatan dalam hal ini dilakukan dengan cara  menjatuhkan  hukuman  pidana  ditambah  1/3  dari  hukuman  pokoknya. Hal ini dilakukan adalah karena perbuatan itu sudah merupakan gabungan perbuatan pidana antara pencurian dengan adanya kekerasan.
Pencurian  dengan  kekerasan  (Curas)  Pencurian  dengan  kekerasan  adalah  perbuatan yang menyimpang. Menurut Robert MZ Lawang, perilaku menyimpang adalah perilaku yang menyimpang  dari  norma-norma  yang  berlaku  dalam  suatu  sistem  sosial  dan  memprovokasi upaya orang-orang dalam sistem itu untuk memperbaiki perilaku menyimpang tersebut. Oleh karena itu, perampokan bisa disebut pencurian harta benda. Pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP. Isi Pasal 365 KUHP adalah sebagai berikut:
1. Mempersiapkan atau memfasilitasi terjadinya pencurian dengan menghindari kemungkinan menghukum  diri  sendiri  atau  kaki  tangannya  karena  melakukan.Pencurian karena  pencurian  di masa  lalu,  tidak  disengaja  atau  selanjutnya,  atau  barang  yang  dicuri tetap  berada  dalam  kepemilikan  Kekerasan  yang  disengaja  atau  ancaman  kekerasan terhadap seseorang.
2. Ancaman hukumannya maksimal 12 tahun penjara :
a. Jika perbuatan itu dilakukan pada malam hari di dalam rumah/pekarangan yang tertutup dengan rumah/jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
b. Perbuatan itu dilakukan lebih dari 2 orang secara bersama-sama atau lebih.
c. Melanggar,  memanjat  atau memakai  kunci  palsu, pesanan  palsu atau  seragam  layanan palsu.
d. Ketika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat seseorang cedera serius
3. Jika  perbuatan  itu  mengakibatkan  matinya  orang,  maka  pidananya  paling  lama  15  tahun penjara.
4. Suatu perbuatan yang mengakibatkan luka berat atau membunuh dua orang atau lebih, jika disertai salah satu  dari hal-hal  tersebut  dalam surat,  diancam  dengan pidana mati/penjara seumur hidup/penjara paling lama 20 tahun. Bagian a dan c (2) 24 Sifat dari kejahatan ini sama dengan pencurian biasa (Pasal 362 KUHPsebagai berikut:
a. Mengambil suatu barang.
b. Barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
c. Maksud memiliki barang itu.
d. Dengan melawan hukum, lalu ditambah.
e. Dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan (ayat (1).
Karena  itu,  Pasal  365  KUHP  sebenarnya  mengatur  satu  kejahatan,  bukan  dua: pencurian  dan  perampokan  serta  pencurian  dan  penyerangan  (Amiri,  2021).  Kejahatan kekerasan  terhadap  seseorang.  Pencurian  dan  kekerasan  bukanlah  kombinasi  dalam  arti bahwa  mereka  menggabungkan  kejahatan  pencurian dengan  kejahatan  kekerasan  atau ancaman  kekerasan  (Hidayat,  2017).  Unsur  pidana  pencurian  atau  pencurian  dengan kekerasan  mempunyai  dua  unsur,  unsur  pertama  adalah  unsur  tujuan  (perbuatan memperoleh,  bendanya  adalah  benda,  unsur  keadaan  melekat  atau  melekat  pada  benda, yaitu benda). .dimiliki sebagian atau seluruhnya oleh orang lain), dan faktor kedua bersifat Objektif  (keinginan  memiliki  itu  melawan  hukum).  Oleh  karena  itu  unsur-unsurnya dianggap  sama  dengan  Pasal  362  KUHP,  dengan  penambahan  unsur  kekerasan  atau ancaman  kekerasan.  Unsur  pencurian  dengan  kekerasan  Pasal  365  KUHP  sama  dengan Pasal 362 KUHP, ditambah dengan: Pasal 365 (1) KUHP: Pencurian, yaitu:
1. Mendahului atau menemani atau ikuti.
2. Kekerasan atau ancaman kekerasan.
3. Kepada orang
4. Di Jalankan dengan arti:
a. Mempersiapkan atau
b. Memudahkan atau
c. Dalam hal tertangkap tangan.
d. Untuk memungkinkan melarikan diri bagi dirinya atau pesertalain.
e. Untuk tetap menguasai barang yang di curi.
Masyarakat  kurang  peduli  dengan  keamanan  lingkungan.  Menyikapi  fakta-fakta tersebut di  atas,  maka  dalam  menanggulangi  tindak  pidana  pencurian  dengan  pemberatan (curat) hendaknya  pihak  kepolisian  melaksanakan  perbaikan–perbaikan  baik  dari  segi intern  Polri  maupun  dari  segi  ekstern.  Dari  segi  intern  Polri  perlu  menambah  jumlah personel penyidik ditingkat Polres serta meningkatkan mutu sumber daya manusia dengan mengadakan pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Polri.
Dana  operasional  hendaknya  menjadi  perhatian  yang  serius  yang  harus  segera dibenahi  oleh  Polri.  Dari  segi  ekstern  Polri  sebaiknya  lebih  memfokuskan  kepada penyuluhan  mengenai hukum  sehingga  masyarakat  lebih  paham  serta  menyadari  bahwa keberadaan  hukum  adalah  untuk  menciptakan  kehidupan  yang  aman  dan  tertib.  Dalam menanggulangi  pencurian  dengan  pemberatan  (Curat)  oleh  begal  dihadapkan  pada beberapa hambatan atau kendala, hambatan ini terjadi dikarenakan setiap terjadi pencurian dengan  pemberatan  (curat)  oleh  begal  masyarakat  lambat  atau  tidak  segera  melaporkan kepada  kepolisian  setempat.  Terkadang  ada  pula  laporan  masyarakat,  tetapi  setelah
dilakukan  identifikasi  secara  mendalam  ternyata  tidak  ditemukan  rangkaian  yang  nyata dari  perbuatan  pencurian  dengan  kekerasan,  sehingga  menyulitkan  pihak  reserse  untuk mengidentifikasi lebih lanjut.
Adapula laporan yang masuk, tetapi setelah dilakukan penelitian lebih lanjut didapati kurangnya  bukti  baik  berupa  saksi  atau  bukti  lainya.Kurangnya  alat  bukti  tersebut dikarenakan  lambatnya  masyarakat  untuk  segera  melaporkan  kejahatan  sehingga kebanyakan  TKP  (Tempat  Kejadian  Perkara)  rusak,  yang  mengakibatkan  sulit  untuk menginventarisasi sidik jari maupun alat bukti lainnya. Selain itu yang menjadi penyebab hambatan  atau  kendala  yang  dihadapi  Polrestabes  Semarang  untuk  menanggulangi pencurian dengan pemberatan (curat) oleh begal adalah wilayah di Kota Semarang cukup luas.  Luasnya  daerah  wilayah  Kota  Semarang  tidak  di dukung  oleh  pihak  keamana  yang memadai.
Dengan  luasnya  wilayah  Kota  Semarang  ini  maka  jumlah  pihak  kepolisian  dengan masyarakat tidak seimbang sehingga sulit sekali melakukan kontrol terhadap masyarakat. Penerapan  pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana  pencurian  dengan  pemberatan  (curat) oleh begal di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang dilakukan atas dasar KUHAP, yaitu melalui  proses  penyelidikan  dan  penyidikan,  sehingga  dapat  diketahui  pelaku  tindak pidana  pencurian  dengan  pemberatan  (curat)  oleh  begal  tersebut.  Upaya  tersebut merupakan salah satu bentuk penegakan hokum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan  (curat)  oleh  begal  yang dilakukan oleh anggota  Polrestabes Semarang secara preventif  dan  represif,  yaitu  dengan  melakukan  olah  tempat  kejadian  perkara  atau penyelidikan, pemanggilan para saksi-saksi, penangkapan, penahanan.
Dengan  demikian  upaya  Kepolisian  dalam  penegakan  hukum  pencurian  dengan pemberatan  (curat)  oleh  begal  menggunakan  pendekatan  integral  yaitu  perpaduan  antara sarana  penal  dan  non  penal.  Sarana  penal  merupakan  tindakan  aparat  Kepolisian memberikan  sanksi  hukum  yang  berlaku  bagi  pelaku  yang  melakukan  pencurian  dengan pemberatan  (curat)  oleh  begal  yaitu  memberikan  sanksi  pidana  berupa  penangkapan  dan penahanan  terhadap  pelaku,  sedangkan  upaya  non  penal  yakni  merupakan  tindakan preventif aparat Kepolisian melalui penyuluhan pada masyarakat umum mengenai tindak pidana  pencurian  dengan  pemberatan  (curat)  oleh  begal  merupakan  perbuatan  yang melanggar hukum. 5

## Pencurian dengan pemberatan (Curat)
Salah  satu  tindak  pidana  yang  sering  terjadi  adalah  pencurian  yang  disertai  dengan kekerasan  atau  pencurian  dengan  kekerasan  (  selanjutnya  disingkat  curat).  Hampir  ditiap daerah  diindonesia  ,  curat  sebagai  kasus  yang  menonjol  dibanding  dengan  kasus-kasus lainnya. Apabila dilihat dari karakteristik curas, wajar jika curas diistilahkan dengan kejahatan, curas menggambarkan suatu tindak pidana yang sangat menakutkan , menghantui ketenangan hidup masyarakat. Pencurian dengan pemberatan atau pencurian dikualifikasikan diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHPidana.
Pencurian dalam keadaan memberatkan dapat diterjemahkan sebagai pencurian khusus, yaitu  sebagai  suatu  pencurian  dengan  cara-cara  tertentu  sehingga  bersifat  lebih  berat,  maka
5 Baharudin Lopa, 2001. Kejahatan danPenegakan Hukum, Kompas Gramedia, Jakarta
pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan  membuktikan  pencurian  dalam  bentuk  pokoknya.  Tindak  pidana  pencurian  dengan pemberatan  yang  digolongkan  sebagai  kejahatan  konvesional,  suatu  perbuatan  yang menyimpang dan membawa dampak yang tidak baik, hal tersebut dapat berupa rasa tidak aman, keresahan dan mengganggu ketertiban umun.
Kejahatan  dan  pelaku  tindak  pidana  kejahatan  merupakan  suatu  yang  harus ditanggulangi dengan cermat dan tepat, sehingga penanggulangan dilakukan secara utuh dan menyeluruh. Sebelum upaya penanggulangan tindak pidana kejahatan tersebut sebaiknya perlu mengetahui dan mempelajari hal-hal apa saja yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagai salah satu bentuk penyakit masyarakat yang timbul akibat rendahnya kesejahteraan masyarakat dan kesadaran hukum yang dimiliki masyarakat.
Dengan  banyaknya  terjadinya  tindak  pidana  pencurian  dengan  pemberatan  tidak  lepas dari kondisi kesejahteraan dan kondisi ekonomi yang sangat rendah, pekerjaan, dan kecilnya upah kerja, pendidikan dan lingkungan masyarakat.
Pada  dasarnya  tindak  pidana  pencurian  dengan  pemberatan  sangat  berkaitan  erat dengan  kondisi  masyarakat  tersebut  dan  melatarbelakangi  untuk  melakukan  tindak  pidana pencurian  dengan  pemberatan.  Apabila  dalam  suatu  masyarakat  yang  tingkat  pertumbuhan penduduknya tinggi, tingat pendidikan yang rendah, dan kurangnya kesejahteraan masyarakat biasanya rentan akan terjadi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Salah satu bentuk kejahatan  yang  melanggar  hukum  adalah  yang  berhubungan  dengan  harta  benda  atau  milik orang  lain  adalah  pencurian  dimana  seseorang  ingin  memiliki  atau  menguasai  barang  yang bukan miliknya untuk ia miliki sendiri secara ia melawan hukum.Namun di dalam KUHP tidak begitu jelas mengenai bentuk dari barang tersebut.Padahal dalam hal sekarang ini, bentuk dari barang yang  menjadi  obyek  dari  pencurian  bisa  berwujud  dan  tidak  terwujud.Namun,  pada dasarnya  apabila  seseorang  berusaha  untuk  menguasai  barang  orang  lain  yang  bukan miliknya untuk memilikinya secara utuh dengan cara melawan dan barang tersebut digunakan selayaknya miliknya sendiri maka dapat dikenalan tindak pidana pencurian.
Mengetahui  perbedaan  antara  tindak  pidana  pencurian  biasa  dan  tindak  pidana pencurian dengan pemberatan serta dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasaan pada dasarnya sama. Yaitu ingin memiliki dan menguasai barang yang bukan miliknya dengan cara melawan  hukum,  barang  tersebut  digunakan  seperti  miliknya  sendiri  maka  dapat  dikenakan tindak  pidana  pencurian.  Untuk  melakukan  sesuatu  perbuatan  biasanya  di  dasari  alasan mengapa orang tersebut melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum.
Begitu  juga  dengan  kasus  tindak  pidana  pencurian,  apa  saja  faktor  yang melatarbelakangi  suatu  tindak  pidana  pencurian  dengan  pemberatan  tersebut  bisa  terjadi. Secara  umum.  Faktor-faktor  yang  menyebabkan  pelaku  melakukan  tindak  pidana  pencurian dengan pemberatan, antara lain:
1. Faktor Ekonomi
2. Pengaruh Teman
3. Adanya Kesempatan
4. Adanya  Niat  Selanjutnya  mengenai  pencurian  pemberatan  ini  dalam  KUHP  dapat  kita jumpai dalam beberapa pasal:
a. Pasal 365 KUH Pidana yang bunyinya sebagai berikut :
(1) Dengan  hukuman  penjara  selama-lamanya  sembilan  tahun  dihukum  pencurian yang  didahului,  disertai  atau  diikuti  dengan  ancaman  kekerasan  terhadap  orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu jika tertangkap tangan supaya  ada  kesempatan  bagi  dirinya  sendiri  atau  bagi  kawannya  yang  turut  melakukan kejahatan  itu  akan  melarikan  diri  atau  supaya  barang  yang  dicuri  itu  tetap  ada  di tangannya.
(2) Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, dijatuhkan : 1e.  Jika  perbuatan  itu  dilakukan  pada  waktu  malam  di  dalam  sebuah  rumah  atau pekarangan  yang  tertutup  yang  ada  rumahnya  atau  di  jalan  umum  atau  di  dalam kereta api atau terem yang sedang berjalan.
2e. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
3e.  Jika  ditersalah  masuk  ke  tempat  melakukan  kejahatan  itu  dengan  jalan membongkar  atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci Jadi dengan adanya uraian  mengenai  pemberatan  hukuman  dalam  hal  pencurian  tersebut  di  atas sebagaimana yang diatur dalam pasal 363 dan 365 KUHP tersebut haruslah disertai dengan  salah  satu  keadaan  sebagai  berikut:  1.  Maksudnya  dengan  hewan diterangkan  dalam  pasal  101  KUH  Pidana  yaitu  semua  macam binatang  yang memamah  biak.  Pencurian  hewan  ancaman  kekerasan  terhadap  orang,  dengan maksud  akan  menyiapkan  atau  memudahkan  pencurian  itu jika  tertangkap  tangan supaya  ada  kesempatan  bagi  dirinya  sendiri  atau  bagi  kawannya  yang  turut melakukan  kejahatan  itu  akan melarikan  diri  atau  supaya  barang  yang  dicuri  itu tetap  ada  di  tangannya.  Hukuman  penjara  selama-lamanya  dua  belas  tahun, dijatuhkan :
1e.  Jika  perbuatan  itu  dilakukan  pada  waktu  malam  di  dalam  sebuah  rumah  atau pekarangan  yang  tertutup  yang  ada  rumahnya  atau  di  jalan  umum  atau  di  dalam kereta api atau terem yang sedang berjalan.
2e. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
3e.  Jika  ditersalah  masuk  ke  tempat  melakukan  kejahatan  itu  dengan  jalan membongkar atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci Jadi dengan adanya uraian  mengenai  pemberatan  hukuman  dalam  hal  pencurian  tersebut  di  atas sebagaimana yang diatur dalam pasal 363 dan 265 KUHP tersebut haruslah disertai dengan salah satu keadaan sebagai berikut :
1. Maksudnya  dengan  hewan  diterangkan  dalam  pasal  101  KUH  Pidana  yaitu semua macam binatang yang memamah biak. Pencurian hewan dianggap berat, karena hewan merupakan milik seorang petani yang terpenting.
2. Bila  pencurian  itu  dilakukan  pada  waktu  ada  kejadian  macam  malapetaka,  hal ini diancam hukuman lebih berat karena pada waktu itu semacam itu orangorang semua ribut dan barang- barang dalam keadaan tidak terjaga, sedang orang yang mempergunakan  saat  orang  lain  mendapat  celaka  ini  untuk  berbuat.  Dengan demikian  sudah  jelaslah  kita  ketahui  bagaimana  letak  pemberatan  dalam  pasal 363 dan 365 KUH Pidana tersebut, dimana pemberatan dalam hal ini dilakukan dengan  cara  menjatuhkan  hukuman  pidana  ditambah  1/3  dari  hukuman pokoknya.  Hal  ini  dilakukan  adalah  karena  perbuatan  itu  sudah  merupakan gabungan perbuatan pidana antara pencurian dengan adanya kekerasan.
Pencurian  dengan  kekerasan  (Curas)  Pencurian  dengan  kekerasan  adalah  perbuatan yang menyimpang. Menurut Robert MZ Lawang, perilaku menyimpang adalah perilaku yang menyimpang  dari  norma-norma  yang  berlaku  dalam  suatu  sistem  sosial  dan  memprovokasi upaya orang-orang dalam sistem itu untuk memperbaiki perilaku menyimpang tersebut. Oleh karena itu, perampokan bisa disebut pencurian harta benda. Pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP. Isi Pasal 365 KUHP adalah sebagai berikut:
1. Mempersiapkan atau memfasilitasi terjadinya pencurian dengan menghindari kemungkinan menghukum  diri  sendiri  atau  kaki  tangannya  karena  melakukan.Pencurian karena  pencurian  di masa  lalu,  tidak  disengaja  atau  selanjutnya,  atau  barang  yang  dicuri tetap  berada  dalam  kepemilikan  Kekerasan  yang  disengaja  atau  ancaman  kekerasan terhadap seseorang.
2. Ancaman hukumannya maksimal 12 tahun penjara :
a. Jika perbuatan itu dilakukan pada malam hari di dalam rumah/pekarangan yang tertutup dengan rumah/jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
b. Perbuatan itu dilakukan lebih dari 2 orang secara bersama-sama atau lebih.
c. Melanggar,  memanjat  atau memakai  kunci  palsu, pesanan  palsu atau  seragam  layanan palsu.Ketika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat seseorang cedera serius
3. Jika  perbuatan  itu  mengakibatkan  matinya  orang,  maka  pidananya  paling  lama  15  tahun penjara.
4. Suatu perbuatan yang mengakibatkan luka berat atau membunuh dua orang atau lebih, jika disertai salah satu  dari hal-hal  tersebut  dalam surat,  diancam  dengan pidana mati/penjara seumur  hidup/penjara  paling  lama  20  tahun.  Bagian  a  dan  c  (2)  Sifat  dari  kejahatan  ini sama dengan pencurian biasa Pasal 362 KUHPsebagai berikut:
a. Mengambil suatu barang.
b. Barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
c. Maksud memiliki barang itu.
d. Dengan melawan hukum, lalu ditambah.
e. Dilakukan  dengan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  ayat  (1).  Karena  itu,  Pasal  365 KUHP sebenarnya  mengatur  satu  kejahatan,  bukan  dua:  pencurian  dan  perampokan serta pencurian dan penyerangan.
Kejahatan kekerasan terhadap seseorang. Pencurian dan kekerasan bukanlah kombinasi dalam  arti  bahwa  mereka  menggabungkan  kejahatan  pencuriandengan  kejahatan  kekerasan atau  ancaman  kekerasan  (Hidayat,  2017).  Unsur  pidana  pencurianatau  pencurian  dengan kekerasan  mempunyai  dua  unsur,  unsur  pertama  adalah  unsur  tujuan  (perbuatan memperoleh, bendanya adalah benda, unsur keadaan melekat atau melekat pada benda, yaitu benda). .dimiliki sebagian atau seluruhnya oleh orang lain), dan faktor kedua bersifat Objektif (keinginan  memiliki  itu  melawan  hukum).  Oleh  karena  itu  unsur-unsurnya  dianggap  sama dengan  Pasal  362  KUHP,  dengan  penambahan  unsur  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan. Unsur pencurian dengan kekerasan Pasal 365 KUHP sama dengan Pasal 362 KUHP, ditambah dengan: Pasal 365(1) KUHP: Pencurian, yaitu:
1. Mendahului atau menemani atau ikuti.
2. Kekerasan atau ancaman kekerasan.
3. Kepada orang
4. Di Jalankan dengan arti:
a. Mempersiapkan atau
b. Memudahkan atau
c. Dalam hal tertangkap tangan.
d. Untuk memungkinkan melarikan diri bagi dirinya atau pesertalain.
e. Untuk tetap menguasai barang yang di curi. 6

## KESIMPULAN
Penanggulangan  terhadap  tindak  pidana  pencurian  dengan  pemberatan  (curat)  yang dilakukan oleh begal di wilayah hukum Polrestabes Semarang, yaitu:
1. upaya non penal atau preventif antara lain dengan membuat spanduk-spanduk yang berisi penyuluhan  atau  himbauan  terhadap  masyarakat  agar  selalu  ingat  akan  keamanan  diri, harta benda yang dimiliki, dan penyuluhan kepada masyarakat
2. Upaya penal  atau upaya represif yang dilakukan dengan melakukan operasi-operasi yang secara  kontinyu  yaitu  paatroli  Tim  Elang  Anti  Begal,  Rasian  kendaraan  di  malam  hari, penangkapan  pelaku,  serta  melakukan  penindakanpenindakan  secara  tegas  terhadap parapelaku kejahatan menurut hukum pidana yang berlaku.
3. Hambatan-hambatan  yang  dihadapi  pihak  Kepolisian  dalam  penanggulangan  terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat) yang dilakukan oleh begal di wilayah hukum  Polrestabes  Semarang.  Hambatan  yang  bersifat  intern  yaitu  kurangnya  personil penyidik Polri, sehingga jumlah penyidik Polri tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang berada  pada  wilayah  yang  cukup  luas.  Selanjutnya  dana  operasional  yang  sanga terbatas.  Hambatan  yang  bersifatekstern  yaitu  masyarakat  yang  kurang  sadar  hukum, masyarakat  yang  berpendidikan  rendah,  masyarakat  kurang  peduli  dengan  keamanan lingkungan.

## DAFTAR PUSAKA
Andre  Iswan  Jatmiko,  Rochmani.  2017. PENANGGULANGAN  TERHADAP  TINDAK PIDANA  PENCURIAN  DENGAN  PEMBERATAN  (CURAT)  YANG  DILAKUKAN OLEH BEGAL DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES SEMARANG . Volume 18 Barda  Nawawi  Arief, Masalah  Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan  Hukum  Pidana  dalam Penanggulangan Kejahatan , Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007, hal 78. Baharudin Lopa, 2001. Kejahatan dan Penegakan Hukum, Kompas Gramedia , Jakarta Dwi Haryadi, 2008. Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Bangka Belitung , Bangka Belitung Koesparmono.
Undang–  Undang  No.  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Kitab Undang – undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
Lomba  Sultan  dkk.,  Jurnal  UIN  Alauddin  Makassar:  Penanganan  Terhadap   Perilaku “Begal” Dalam Al-Quran: Pendekatan Hukum Islam dan Solidaritas Sosial 44
Supriyadi,  2015,  Penetapan  Tindak  Pidana  Sebagai  Kejahatan  Dan  Pelanggaran  Dalam Undang-Undang Pidana  Khusus.  Mimbar  Hukum,Vol  27,  No  3,  Oktober  2015  URL: https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/15878/10487 h.10
Kebijakan Polri, (www.lantas metro.polri.go.id)
6 Penetapan  Tindak  Pidana  Sebagai  Kejahatan  Dan  Pelanggaran  Dalam  Undang-Undang  Pidana  Khusus. Mimbar  Hukum,Vol  27,  No  3,  Oktober  2015  URL: https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/15878/10487 h.10