## PENYEBAB TERJADINYA KONFLIK PERTANAHAN
Oleh :

## I Gede Surata
(gd.surata@unipas.ac.id)
Abstraks: Tanah  yang  merupakan  bagian  dari  jiwa  manusia  yang  tidak  dapat dipisahkan, mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia, karenanya tanah mempunyai fungsi sebagai social asset, di samping juga sebagai capital asset. Dalam kehidupan  sehari-hari  konflik  masalah  pertanahan  tidak  bisa  diindarkan,  dengan bertambahnya  penduduk  menyebabkan    kebutuhan  atas  tanah  semakin  komplek. Kepastian  hukum  dalam  kepemilikan  ha  katas  tanah  sangat  diperlukan,  untuk menghindari adanya konplik, artinya semua ha katas tanah harus ada landasan haknya seperti  sertipikat.  Permasalahan  yang  mengemukaka  adalah  faktor-faktor  apa  yang menyebabkan    konflik  pertanahan  yang  ada  di  wilayah  Negara  Indonesia,  baik wilayah perkotaan maupun wilayah perdesaan ?  Bagaimana kepedulian pemerintah khususnya pemerintah daerah  dalam penyelesaian konflik pertanahan? erbagai faktor penyebab  adanya  konflik  pertanahan,  yaitu,  tapal  batas  yang  sering  berubah, pembagian waris yang tidak merata, tidak adanya kepastian ha katas tanah, kebutuhan tanah yang semakin meningkat.
Kata Kunci   :  Hak atas tanah, konflik pertanahan,  fungsi tanah.

## PENDAHULUAN
Tanah  dalam  kehidupan  manusia  merupakan  bagian  dari  kehidupannya. Hubungan    antara  tanah  dengan  manusia  tidak  hanya  sebagai  sumber  kehidupan, tetapi juga sebagai hubungan Magis-religius
Fungsi  tanah  pada  dasarnya  ada  dua  yaitu,    sebagai Social  Asset dan  sebagai Capital  Asset (Bernhard  Limbong,  2011:  200).  Sebagai Social  Asset yaitu  tanah sebagai  sarana  pengikat  kesatuan  sosial  dikalangan  masyarakat  untuk  hidup  dan berkehidupan.  Tanah  sebagai Capital  Asset yaitu  tanah  merupakan  faktor  modal dalam pembangunan dan telah tumbuh sebagai benda ekonomi yang sangat penting sekaligus sebagai bahan perniagaan dan sebagai objek spekulasi.
Fungsi  yang  terakhir  ini  merupakan  instrument  untuk  memicu  konflik,  karena orientasi manusia (kapitalis) selalu pada keuntungan (ekonomi) saja. Di samping hal tersebut,  ketidak  pastian  hukum  juga  dapat  memicu  adanya  konflik  pertanahan.
Bentuk  konflik  yang  terjadi  dalam  masyarakat  antara  lain,  tapal  batas  baik perorangan,  maupun  badan  hukum  (desa)  yang  satu  dengan  yang  lain,  Pewarisan, permohonan hak, penguasaan hak atas tanah dan sebagainya.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  permasalahan  yang  timbul  adalah:  Faktor- faktor  apakah  yang  menyebabkan    konflik  pertanahan  yang  ada  di  wilayah  Negara Indonesia, baik wilayah perkotaan maupun wilayah perdesaan?  Bagaimana kepeduli pemerintah dalam penyelesaian konflik pertanahan ?

## PEMBAHASAN
1. Faktor-Faktor Penyebab Konflik Pertanahan
Berbagai aspek penyebab terjadinya konflik pertanahan, antara lain: tapal batas, pewarisan, penguasaan tanah negara, ketidak pastian hukum dalam penguasaan tanah, yang pada hakikatnya konflik pertanahan terjadi karena  kurangnya lahan pertanian, dengan  kata  lain  tidak  seimbangnya  penguasaan  hak  atas  tanah  diantara  warga Negara  Indonesia  baik  perseorangan  maupun  badan  hukum.  Di  samping  itu  adanya alih fungsi lahan yang tidak terkendali, sehingga harga tanah yang melambung tinggi, yang berimplikasi pada semakin tingginya fungsi tanah sebagai Capital Asset .
Pada diktum menimbang  pada huruf a Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1999 dinyatakan “ dengan meningkatnya kebutuhan tanah untuk keperluan pembangunan, meningkat pula sengketa pertanahan yang disampaikan ke Kantor Menteri Agraria/Badan Pertanahan Nasional.
Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1999 menyatakan: “ Sengketa Pertanahan adalah perbedaan pendapat mengenai;
a. keabsahan suatu hak,
b. pemberian hak atas tanah,
c. pendaftaran  hak  atas  tanah  termasuk  peralihannya  dan  penerbitan  tanda  bukti haknya,  antara  pihak-pihak  yang  berkepentingan  maupun  antara  pihak-pihak yang berkepentingan dengan instansi di lingkungan Badan Pertanahan.
Menteri  Pertanian  pernah  menyatakan  bahwa  untuk  mendukung  swasembada pangan, setidaknya membutuhkan 500 ribu hektar lahan tanam baru dan setiap tahun pemerintah membuka lahan tanam sekitar 60 ribu hektar, jumlah tersebut lebih kecil dari  pada  penyusutan  lahan  tanam  akibat  konversi  yang  mencapai  100  ribu  hektar pertahun, bahkan sangat sulit menambah lahan (Jawa Pos, Senin 19 Agustus 2013).
Tentang  Tapal  Batas,  terjadinya  pergeseran  batas  tanah  baik  milik perseorangan  maupun  kolektif  (desa).  Salah  satu  Contoh  Desa  Bukti  dengan  Desa Kubutambahan  dan  Desa  Bulian.  Hal  tersebut  terjadi  karena  warga  desa  masing- masing  memiliki  sebidang  tanah  pertanian,  batasnya  melewati  batas  desa  yang bersangkutan,  sehingga  pada  saat  pendaftaran  haknya  dilakukan  pengukuran,  agar sertipikatnya  menjadi  satu  maka  batas  desa  yang  semula  digeser  sedemikian mengikuti  batas  tanahnya  sendiri,  maka  bergeser  batas  desa  yang  satu  sedang  desa yang lainnya menjadi berubah juga.
Pembagian waris, di Bali sering terjadi sebelum pemilik tanah meninggal dunia sudah  membagikan  tanahnya  kepada  ahli  warisnya  melalui  “ dum  pamong ”  dengan membagi  tanahnya  berdasarkan  ukuran  perkiraan  saja,  setelah  meninggalnya pewaris/orang  tuanya,  masing-masing  ahli  waris  mendaftarkan  haknya  dengan mangadakan  pengukuran,  stelah  pengukuran  dilakukan  oleh  petugas  Kantor Pertanahan  Kabupaten/Kota,  ternyata  luas  tanahnya  masing-masing  berbeda, akbatnya terjadi perkara/konflik.
Penguasaan tanah negara, masyarakat dapat saja menguasai tanah Negara secara fisik, berdasarkan ketentuan perundang-undangan setelah dikuasai lebih dari 20 tahun dapat dipakai dasar pendaftaran Pasal 61 PMNA/Ka.BPN No.3 Tahun 1997. Namun karena  pemerintah  mempunyai  kepentingan  lain  tanah  itu  tidak  dapat  didaftarkan untuk memperoleh penguasaan secara yuridis.
Ketidak pastian hukum dalam penguasaan tanah, artinya bahwa sekalipun tanah telah dikuasai, namun status hukumnya tidak jelas  karena belum didaftarkan, maka yang sering terjadi adalah pergeseran batas tanah oleh salah satu pemegang hak atas tanah  yang  akhirnya  setelah  diketahui  oleh  pemegang  hak  atas  tanah  yang  ada disebelahnya,  terjadi  pengambilalihan  hak  penguasaan,  yang  kesemuanya  itu  akibat dari ketidak pastian penguasaan hak atas tanah yang bersangkutan.
Untuk  mengurangi  adanya  konflik  pertanahan,  maka  salah-satu  cara/teknik penyelesaian konflik hak atas tanah adalah melalui Pendaftaran hak atas tanah, agar tercapai kepastian hukumnya, sebagaimana diamanahkan oleh pasal 19 UUPA, yang pelaksanaannya berdasarkan PP No. 10 Tahun 1961 dan diperbaharui melalui PP 24 Tahun 1997 dan PMNA/Ka.BPN No. 3 Thun 1997. Pada hakikatnya Pendaftaran hak atas tanah bertujuan untuk mencapai kepastian hukum ( recht Cadaster ).  Pengertian tentang pendaftaran tanah di kemukakan oleh beberapa ahli yaitu:
Pendaftaran  tanah  menurut  A.P  Parlindungan,  berasal    dari  kata Cadastre (Bahasa  Belanda    Kadaster)  suatu  istilah  teknis  untuk  suatu  record  (rekaman), menunjukkan  kepada  luas,  batas,    dan  kepemilikan  (  atau  lain-lain  hak)  terhadap suatu  bidang  tanah.  Kata  ini  berasal  dari  bahasa  Latin ”Capistraturm” yang  berarti suatu  register  atau  capita  atau  unit  yuang  diperbuat  untuk  pajak  tanah  Romawi (Capotatio  Terrens). Dalam    arti  yang  tegas, Cadastre adalah  record  pada  lahan- lahan,  nilai  dari  pada  tanah  dan  pemegang  haknya    dan  untuk  kepentingan perpajakan.  Dengan  demikian, Cadastre merupakan  alat  yang  tepat    yang memberikan uraian  dan identifikasi  dari hal tersebut dan juga sebagai Continuous recording (rekaman yang berkesinambungan) dari hak atas tanah (A.P. Parlindungan, 1999:  18-19).  Sedangkan  menurut  Mhd.  Yamin  Lubis  dan  Abd.  Rahim  Lubis,  dari segi  istilah,  ditemukan  istilah  pendaftaran  tanah    dalam  Bahasa    Latin  disebut “Capistratrum” di  Jerman  dan  Italia  disebut “Catastro” di  Perancis  disebut “Cadastre“ di  Belandan  dan  juga  di  Indonesia dengan istilah “Kadastrale” atau “Kadaster”. Maksud dari Capistratum  atau Kadaster dari segi bahasa  adalah suatu
register atau Capita atau unit yang diperbuat untuk pajak tanah Romawi, yang berarti suatu  istilah  teknis  untuk  suatu record (rekaman)  yang  menunjukkan  kepada  luas, nilai,  dan  kepemilikan  atau  pemegang  hak  suatu  bidang  tanah,  sedangkan kadaster yang  modern bisa  terjadi  atas  peta  yang  ukuran  besar  dan    daftar-daftar  yang berkaitan (Mhd. Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis, 2008: 15).
Pengertian  pendaftaran  tanah  baru  dimuat  dalam  Pasal  1  angka  1  Peraturan Pemerintah  No.24  Tahun  1997,  yaitu  serangkaian  kegiatan  yang  dilakukan  oleh Pemerintah  secara  terus-menerus,  berkesinambungan  dan  teratur,  meliputi pengumpulan,  pengolahan,  pembukuan,  dan  penyajian  serta  pemeliharaan  data  fisik dan  data  yuridis,  dalam  bentuk  peta  dan  daftar,  mengenai  bidang-bidang  tanah  dan satuan-satuan  rumah  susun,  termasuk  pemberian  surat  tanda  bukti  haknya    bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.
Pasal 19 UUPA dinyatakan tujuan pendaftaran hak atas tanah adalah :
(1)    untuk  menjamin    kepastian  hukum  oleh  Pemerintah  diadakan  pendaftaran tanah  diseluruh  wilayah  Republik  Indonesia  menurut  ketentuan-ketentuan yang diatur  dengan Peraturan Pemerintah.
(2)  Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi : a.  pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;
b.  pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut ;
c.  pemberian  surat-surat  tanda  bukti  hak,  yang  berlaku  sebagai  alat pembuktian yang kuat.
(3)   Pendaftaran  tanah  diselenggarakan  dengan  mengingat  keadaan  Negara  dan Masyarakat,  keperluan  lalu  lintas  sosial,  ekonomis  serta  kemungkinan penyelenggaraannya, menurut perimbangan Menteri Agraria.
(4)  Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termasuk dalam ayat 1 diatas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut.

## 2. Kepedulian pemerintah dalam penyelesaian konflik pertanahan
Dalam  pembukaan  pada  diktum  menimbang  huruf  b  Peraturan  Kepala  Badan Pertanahan  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2010  dinyatakan  antara  lain  bahwa
“…..Penyelesaian  Masalah  Pertanahan  perlu  dilengkapi  agar  dapat  mengakomodir bentuk-bentuk  pengaduan  masyarakat  yang  semakin  beragam”.  Untuk  penangan konflik  pertanahan  dapat  dilakukan,    sesuai  dengan  pengaduan  yang  diajukan  oleh masyarakat  yang  dapat  disampaikan  secara  lisan,  tertulis  maupun  melalui website bpn.  go.  id.  (Pasal  3)  yang  harus  ditangani  oleh  petugas/pejabat  sesuai  dengan kewenangannya.
Alur  pengajuan  pengaduan  terhadap  konflik  pertanahan  dilakukan  sebagai berikut: Pengaduan yang masuk keloket pengaduan selanjutnya dilakukan penelitian oleh  pejabat  yang  berwenang,  dalam  melakukan  penelitian  pengaduan,  pejabat tersebut  dapat  berkoordinasi  dengan  unit  kerja  terjait  lainnya,  Apabila  pengaduan tersebut  dianggap  rumit  penelitiannya  dilakukan  dengan  membentuk  Tim,  dan  hasil penelitiannya dituangkan dalam bentuk tulisan sebagai bahan jawaban.  Dalam waktu 14  hari  setelah  diterimanya    pengaduan,  pejabat  yang  bersangkutan  harus  sudah mengirim  tanggapan  awal.  Setelah  diperoleh  hasil  penelitian  yang  dapat  digunakan untuk  bahan  jawaban  yang  lengkap    pejabat  yang  bersangkutan  wajib  segera mengirimkan jawaban tertulis kepada pengadu (Pasal 5).
Demikian  juga  berdasarkan    Pasal  2  Peraturan  Menteri  Negara  Agraria/Kepala Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  1  Tahun  1999  dinyatakan;  “Untuk  menangani sengketa  pertanahan  yang  disampaikan  kepada  Kantor  Menteri  Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional, diselesaikan dengan prosedural pada unit kerja struktural.

## PENUTUP
1. Kesimpulan
Berdasarkan uraian dalam pembahasan tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
a. Untuk  menghindari  adanya  konflik  pertanahan  salah  satu  tindakan  yang hendak  dilakukan  adalah  dengan  pendaftaran  tanah  (recht  kadaster),  yaitu
untuk mencapai kepastian hukum. Kepastian hukum yang dimaksud adalah kepastian  luas,  kepastian  batas,  dan  kepastian  pemegang  haknya.  Dan dengan menapikkan aspek politik dan aspek ekonomi.
b. Pemerintah  sangat  peduli  dalam  penyelesaian  konflik  pertanahan,  dengan percepatan  penanganan  pengaduan  dari  masyarakat.  Agar  konflik pertanahan  segera  dapat  diselesaikan,  maka  bagi  masyarakat  yang mempunyai konflik
c. pertanahan,  segera  melaporkan/mengadukan  kepada  instansi  pemerintah yang berwenang menanganinya.
2. Saran-Saran
a. Bagi  pemerintah  diharapkan  searif  mungkin  dapat  meneyesailan  konflik pertanahan,  dengan  menapikkan  aspek  politik  dan  aspek  ekonomi,  dengan melihat langsung kelapangan dimana letak tanah yang disengketakan, agar masyarakat dapat menikmati kenyamanan dan keamanan dalam penguasaan hak atas tanah, bagi yang berhak.
b. Bagi  masyarakat  hendaknya  mengikuti  petunjuk  peraturan  perundang- undangan dalam penguasaan hak atas tanah, seperti kewajiban medaftarkan, dan kewajiban memasang “Pal batas”.

## DAFTAR PUSTAKA
A.P. Parlindungan, Pendaftaran Tanah di Indonesia , Bandung, 1999.
Bernhard  Limbong, Pengadaan  Tanah  untuk  Pembangunan  regulasi  konpensasi penegakan hukum , CV Rfi Maju Mandiri, Jakarta, 2011.
Mhd.  Yamin  Lubis  dan  Abd.  Rahim  Lubis, Hukum  Pendaftaran  Tanah ,  Mandar Maju, Bandung,  2008.
Adrian Sutedi, Sertipikat Hak Atas Tanah, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
Undang-Undang    Nomor  5  Tahun  1960,  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok Agraria.
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1960, Tentang Pendaftaran Tanah.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Peraturan  Menteri  Negara  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  3 Tahun  1997  tentang  Pelaksanaan  PP.  No.  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran Tanah.
Peratuan  Menteri  Negara  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional    Nomor  1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan sengketa Tanah.