Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH) Website: http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh Email: jurnal.ajsh@ardenjaya.com

## Penerapan Tenggang Waktu Upaya Hokum terhadap Putusan Verstek:
Nomor : 85/Pdt. g/2017/PN.Kdi

## INFO PENULIS
Sumantri Singga Universitas Sulawesi Tenggara sumantrisinggas@gmail.com
Suriani Bt Tolo Universitas Sulawesi Tenggara 60.suriani@gmail.com La Niasa
Universitas Sulawesi Tenggara laniasa171960@gmail.com

## INFO ARTIKEL
ISSN: 2808-1307 Vol. 2, No. 3, Desember 2022 http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh
© 2022 Arden Jaya Publisher All rights reserved
Saran Penulisan Referensi:
Singga,  S.,  Tolo,  S.  B.,  &  Niasa,  L.  (2022).  Penerapan  Tenggang  Waktu  Upaya  Hokum  terhadap  Putusan Verstek: Nomor : 85/Pdt. g/2017/PN.Kdi. Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, 2 (3), 153-159.

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang upaya hukum perlawanan (verzet) yang dipraktekan di Pengadilan Negeri Kendari khususnya yang berkenaan dengan limit waktu  pengajuan  upaya  hukum  perlawanan  dalam  hal  putusan  disampaikan  secara tidak langsung kepada Tergugat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah  metode  analisis  deksriptif  kualitatif  yang  terkait  dengan  limit  waktu  upaya hukum  perlawanan  yang  diterapkan  dalam  hal  putusan  verstek  disampaikan  secara tidak  langsung.  Selain  itu  juga  penulis  menganalisis  perlakuan  pejabat  peradilan  (juru sita,  panitera  dan  hakim)  terhadap  tergugat,  sehingga  akan  diketahui  bagaimana independensinya.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  terkait  dengan  upaya  hukum verzet,  di  Pengadilan  Negeri  Kendari  menerapkan  limit  waktu  14  hari  meskipun pemberitahuan  putusan  disampaikan  secara  tidak  langsung  sehingga  hal    tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 129 ayat (2) HIR. Hal ini, tentu sangat merugikan kepentingan  hukum  Tergugat. Perlakuan  yang  demikian  itu  juga  bertentangan  dengan teori  hukum  yang  dikemukakan  oleh  Talcot  Parson  yaitu  hukum  sebagai  mekanisme integrasi  dan  Teori  Roscoe  Pound  di  mana  hukum  dilihat  sebagai  keseimbangan kepentingan.  Selain  bertentangan  dengan  2  teori  hukum  di  atas  perlakukan  pejabat peradilan yang demikian itu juga bertentangan dengan asas equal justice under law di mana manusia memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan asas audi et alteram partem atau asas mendengar kedua belah pihak.
Kata kuci :   Tenggang waktu, upaya hukum, putusan verstek

## A. Pendahuluan
Hukum  Acara  Perdata  mengenal  2  jenis  peradilan  yaitu  peradilan  sengketa  ( contentieuse jurisdictie ) dan peradilan non sengketa ( voluntaire jurisdictie ). Pada peradilan sengketa tampak para  pihak  minimal  2  pihak  yaitu  penggugat  dan  tergugat  yang  memiliki  kepentingan  hukum yang  berlawanan.  Penggugat  sebagai  pihak  yang  mengajukan  tuntutan  hak  yang  juga  disebut plaintiff sedangkan tergugat sebagai pihak yang dituntut juga disebut defendant . Pada  peradilan  sengketa  tersebut  kehadiran  para  pihak  dalam  pemeriksaan  perkara  di pengadilan  bukan  sebagai  kewajiban  melainkan  merupakan  hak  sehingga  suatu  pihak  boleh hadir  tetapi  juga  boleh  tidak  hadir  yang  tentunya  dengan  konsekuensi  hukum  tertentu. Meskipun tidak ada kewajiban hukum untuk menghadiri sidang pemeriksan perkara akan tetapi ketidakhadiran  suatu  pihak  dapat  mempengaruhi  jalannya  pemeriksaan  perkara.    Kerap  kali pemeriksaan  perkara  tertunda  hingga  beberapa  kali    sebagai  akibat  dari  ketidakhadiran  para pihak baik penggugat maupun tergugat.
Ada kemungkinan pada hari sidang yang telah ditetapkan tergugat hadir tetapi penggugat tidak hadir, atau sebaliknya penggugat hadir tetapi tergugat tidak hadir. Dalam keadaan seperti ini pemeriksaan perkara akan ditunda dan hakim ketua majelis memerintahkan kepada juru sita memanggil pihak yang tidak hadir tersebut untuk menghadiri sidang pada hari dan tanggal yang telah  ditetapkan.  Kalau  dalam  pemeriksaan  perkara  baik  penggugat  maupun  tergugat  pernah hadir  kemudian  pada  pemeriksaan  selanjutnya  tidak  hadir,  maka  perkara  akan  diperiksa sebagaimana mestinya meskipun tanpa dihadiri oleh salah satu pihak.
Selain  itu  juga  dimungkinkan  selama  pemeriksaan  perkara  salah  satu  pihak  (penggugat atau  tergugat)  tidak  pernah  menghadiri  sidang  pemeriksaan  perkara  meskipun  yang bersangkutan  telah  dipanggil  secara  sah  dan  patut.  Kalau  pemeriksaan  perkara  benar-benar digantungkan  pada  kehadiran  para  pihak,  tentunya  keadaan  ini  akan  dimanfaatkan  oleh  satu pihak  khususnya  tergugat  yang  beritikad  buruk    dengan  cara  tidak  akan  pernah  menghadiri pemeriksaan  perkara  dengan  harapan  supaya  perkara  tidak  diputus.  Keadaan  seperti  ini tentunya  akan  merugikan  pihak  yang  lain  yang  telah  mengorbankan  biaya  dan  waktunya menghadiri  sidang.
Rupanya  tidaklah  demikian,  untuk  melindungi  kepentingan  para  pihak  hakim  diberi otoritas  untuk  tetap  melakukan  pemeriksaan  perkara  meskipun  di  luar  kehadiran  salah  satu pihak. Kalau yang tidak pernah hadir penggugat, hakim akan menjatuhkan putusan gugur tanpa melakukan  pemeriksaan  pokok  perkara.  Kata  gugur  ini  dimaknai  sebagai  gugurnya  hak penggugat dalam mengajukan tututan hukum pada perkara yang bersangkutan. Dalam keadaan seperti  ini  penggugat  masih  dapat  mengajukan  gugatan  baru  yang  tentunya  juga  harus

## Abstract
This study aims to analyze the legal remedies of resistance (verzet) that are practiced at the Kendari District Court, especially with regard to the time limit for filing resistance legal  remedies  in  the  event  that  the  decision  is  delivered  indirectly  to  the  Defendant. The  research  method  used  in  this  study  is  a  qualitative  descriptive  analysis  method related to the time limit for legal remedies for resistance that is applied in the case of the verstek decision being delivered indirectly. In addition, the author also analyzes the treatment of judicial officials (briefiers, clerks and judges) against the defendant, so that it will be known how independent they are. The results of the study indicate that related to  the  verzet  legal  remedy,  the  Kendari  District  Court  applies  a  time  limit  of  14  days even though the notification of the decision is delivered indirectly so that it is contrary to the provisions of Article 129 paragraph (2) HIR. This, of course, is very detrimental to the  legal  interests  of  the  Defendant.  Such  treatment  also  contradicts  the  legal  theory proposed  by  Talcot  Parson,  namely  law  as  an  integration  mechanism  and  Roscoe Pound's Theory where law is seen as a balance of interests. In addition to contradicting the two legal theories above, such treatment of judicial officials is also contrary to the principle of equal  justice  under law  where  humans  have  the  same  position  before  the law  and  the  principle  of  audi  et  alteram  partem  or  the  principle  of  listening  to  both parties.
Keywords : grace period, legal remedies, verstek decision.
membayar biaya pendaftaran perkara. Sebaliknya jika tergugat yang tidak pernah hadir, hakim pun diberi kewenangan untuk tetap melakukan pemeriksaan perkara hingga jatuhnya putusan meskipun  tanpa  kehadiran  tergugat.  Putusan  yang  dijatuhkan  di  luar  kehadiran  tergugat  ini dinamakan  putusan  verstek.  Dari  uraian  di  atas  dapat  dikatakan  bahwa  baik  putusan  gugur maupun putusan verstek merupakan hukuman bagi pihak yang tidak pernah menghadiri sidang.
Pada putusan verstek tersebut jika penggugat tidak menerima  (menolak) putusan verstek, penggugat dapat mengajukan upaya hukum banding, sebaliknya kalau pihak tergugat yang tidak menerima  (menolak)  putusan  verstek,  tergugat  dapat  mengajukan  upaya  hukum  perlawanan yang lazim dinamakan verzet. Sehubungan dengan upaya hukum perlawanan tersebut, hal yang paling penting  ialah mengenai tenggang waktu sebab tenggang waktu merupakan syarat formil yang bersifat imperatif, dalam arti  jika waktu yang ditetapkan telah lewat, tergugat tidak dapat lagi  mengajukan  upaya  hukum  verzet.  Konsekuensinya  ialah  putusan  verstek  demi  hukum memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  ( inkracht  van  gewijsde )  sehingga  pada  putusan  melekat kekuatan eksekutorial.
Lamanya  waktu  yang  diberikan  kepada  tergugat  untuk  mengajukan  upaya  hukum perlawanan dibedakan dalam 2 bagian :
1. Jika  pemberitahuan  putusan  verstek  disampaikan  kepada  tergugat  secara  langsung,  waktu pengajuan  upaya  hukum  perlawanan  diberikan  paling  lambat  14  hari  terhitung  sehari setelah saat pemberutahuan putusan.
2. Jika  pemberitahuan  putusan    verstek  disampaikan  secara  tidak  langsung  misalnya  melalui kepada Desa atau Kepala Kelurahan, waktu pengajuan upaya hukum perlawanan diberikan paling lambat 8 hari setelah aanmaning .
Meskipun  demikian  karena  tenggang  waktu  14  hari  tersebut  merupakan  ketentuan  yang bersifat  umum  apalagi  putusan  verstek  di  Pengadilan  Negeri  termasuk  di  Pengadilan  Negeri Kendari  sangat  jarang  terjadi  sangat  mungkin  pemberitahuan  yang  dilakukan  secara  tidak langsung  pun  masih  menggunakan  standar  waktu  14  hari.  Keadaan  tersebut  tentu  saja merugikan  kepentingan  hukum  tergugat  dalam  mengajukan  upaya  hukum  perlawanan.  Selain itu  peran  juru  sita  pengadilan  juga  sangat  menentukan,  pemberitahuan  putusan  disampaikan secara langsung atau tidak langsung dan kapan akan disampaikan akan kembali pada juru sita. Untuk  itu  dalam  rangka  memberi  perlindungan  hukum  kepada  tergugat  terkait  dengan  hak dalam mengajukan upaya hukum perlawanan sangat dibutuhkan independensi juru sita.
Mencermati  uraian  di  atas  sangat  jelas  bahwa  sesungguhnya  upaya  hukum  perlawanan terhadap  putusan verstek  (verzet) yang  secara  konseptual  bertujuan  melindungi  kepentingan hukum  tergugat,  namun  jika  dianalisis  secara  lebih  mendalam  ditemukan  cela  hukum  yang justru  berpotensi  merugikan  kepentingan  hukum  tergugat,  terhadap  cela  tersebut  penulis melihatnya sebagai suatu masalah yang perlu dicari solusinya.
Berdasarkan  permasalahan  sebagaimana  telah  diuraikan  sebelumnya,  maka  tujuan  dari penelitian  untuk  mengetahui  bagaimanakah  penerapan  tenggang  waktu  pengajuan  upaya hukum verzet di Pengadilan Negeri Kendari.

## B. Metode Penelitian
Penelitian yang dilakukan dalam penulisan tesis ini adalah yuridis normatif dalam hal ini penulis melakukan sinkronisasi antara data tentang bagaimana upaya hukum terhadap putusan verstek  seharusnya (das  sollen) bagaimana  kenyataannya (das  sein). Data  yang  bersifat  das sollen  diperoleh  melalui  penelitian  kepustakaan  di  mana  rujukannya  ialah  baik  peraturan perundang-undangan  maupun  bahan  pustaka  yang  diperoleh  dari  berbagai  literatur  hukum. Sedangkan  data  yang  bersifat das  sein diperoleh  melalui  penelitian  lapangan  yaitu  penelitian yang  dilakukan  di  Pengadilan  Negeri  Kendari.  Perbedaan  antara  data  penelitian  kepustakaan dengan  data  penelitian  lapangan  menunjukan  bahwa  perihal  upaya  hukum  dalam  putusan verstek di Pengadilan Negeri Kendari terjadi masalah (gap) dalam arti mengenai upaya hukum terhadap putusan verstek di Pengadilan Negeri Kendari tidak seperti yang diharapkan.

## 1. Jenis dan Sumber Data
Adapun mengenai jenis dan sumber data pada penelitian ini ada 2 yaitu data sekunder yang bersumber  dari  penelitian  kepustakaan  dan  data  primair  yang  bersumber  dari  penelitian lapangan.

## 2. Teknik Pengumpulan Data
Sehubungan dengan kedua jenis penelitian sebagaimana telah dikemukakan di atas, pada penelitian  kepustakaan  penulis  mengumpul  data  baik  yang  diatur  dalam  berbagai  peraturan perundang-undangan  maupun  dari  bahan-bahan  pustaka  yang  dikemukakan  oleh  berbagai penulis  baik  berbentuk  buku  maupun  dari  internet.  Sedangkan  pada  penelitian  lapangan penulis  mengumpul data dengan  cara  membuat  kuisioner  yang  memuat  sejumlah  pertanyaan terkait  dengan  upaya  hukum  terhadap  putusan  verstek.  Selain  itu  penulis  juga  menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Kendari No. 85/Pdt. Plw/2017/PN. Kdi yang dibandingkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Kendari No. 76/PDT/2018/PT. KDI.

## 3. Analisis Data
Setelah data penelitian kepustakaan dan data penelitian lapangan berhasil dikupumpul lalu dianalisis  secara  kualitatif.  Hasil  analisis  tersebut  kemudian  digunakan  untuk  menjawab masalah yang telah dirumuskan.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Limit Waktu Pengajuan Upaya Hukum Verzet di Pengadilan Negeri Kendari Secara teoritis tenggang waktu bagi Tergugat untuk mengajukan upaya hukum perlawanan ( verzet ) terhadap putusan verstek mengacu pada ketentuan Pasal 129 ayat (2) HIR. Berpijak  dari  suatu  dugaan  bahwa  apa  yang  diatur  di  dalam  peraturan  perundang- undangan  tidak  selamanya  sama  dengan  kenyataannya,    maka  terkait  dengan  batas  waktu tersebut penulis telah melakukan penelitian  di Pengadilan Negeri Kendari. Teknik yang penulis lakukan  untuk  mengumpulkan  data  yaitu    dengan  cara  mengajukan  pertanyaan  melalui kuisioner. Kuisioner tersebut berjumlah 20 (dua puluh) rangkap untuk dijawab oleh hakim dan juru sita. Dari pertanyaan yang diajukan penulis seluruh (100%) responden memberi jawaban bahwa limit waktu untuk mengajukan upaya hukum perlawanan adalah 14 (empat belas) hari, tanpa membedakan putusan verstek disampaikan secara langsung atau tidak  langsung. Fakta ini  menunjukan  adanya  perbedaan  antara  apa  yang  seharusnya  ( das  sollen )  dengan  apa  yang senyatanya  ( das  sein )    sehingga  merupakan  suatu  kebenaran    bahwa  apa  yang  diatur  dalam peraturan perundang-undangan memang berbeda dengan kenyataannya.
Sehubungan  dengan  fakta  di  atas  penulis  akan  mengkajinya  dengan  menggunakan pendekatan teori hukum dari Talcot Parson dan berdasarkan asas equal justice under law .

## 1. Pendekatan Berdasarkan Teori Talcot Parson
Berpijak  dari  Teori  Talcot  Parson  dihubungkan  dengan  klasifikasi  waktu  dalam mengajukan  upaya  hukum  perlawanan,  maka  pertanyaannya  ialah  apa  alasannya  sehingga pembuat  undang-undang  membuat  klasifikasi  waktu  dalam  pengajuan  upaya  hukum perlawanan ?
Setiap      norma  hukum  yang  ditetapkan  dalam  peraturan  perundang-undangan  bukan hanya  secara  kebetulan  melainkan  berpijak  ada  suatu  alasan    logis  yang  dapat  diuraikan sebagai berikut :

## 1) Tenggang waktu 14 hari
Waktu 14 hari merupakan standar yang digunakan dalam upaya hukum biasa termasuk upaya hukum perlawanan dengan ketentuan tergugat menerima pemberitahuan putusan verstek  secara  langsung.  Kalau  putusan  verstek  disampaikan  secara  langsung  kepada Tergugat kemudian Tergugat diberi waktu untuk mengajukan upaya hukum perlawanan selama  14  hari,  ini  artinya  waktu    tersebut  akan  dimanfaatkan  oleh  Tergugat  untuk mempersiapkan  pengajuan    upaya  hukum  perlawanan.  Apa  yang  harus  dipersiapkan yaitu :
a. Mempelajari putusan verstek
Mempelajari putusan bukan hal yang mudah, jangankan orang awam  pengacara sekali  pun  masih  membutuhkan  waktu  untuk  mempelajari,  memahami      apa  yang menjadi    kelemahan pertimbangan  hukum  hakim  di  dalam putusannya.  Di  dalamnya termasuk penilaian terhadap alat bukti, alasan-alasan hukum (legal reasoning) sebagai dasar  sehingga  gugatan  penggugat  dikabulkan.  Kelemahan  pertimbangan  hukum hanya dapat dinilai secara tepat jika yang melakukan analisis memiliki pengetahuan di bidang  itu  yang  tentunya  adalah  mereka  yang  pernah  belajar  hukum.    Kenapa kelemahan putusan yang menjadi skala prioritas karena  gugatan perlawanan diajukan
dengan  maksud  untuk  membatalkan  putusan  hakim.  Karena  itu  yang  menjadi  titik perhatian adalah apa yang menjadi kelemahan pertimbangan hukum hakim di dalam putusan  verstek.    Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  mengajukan  perlawanan  bukan pekerjaan mudah karena muatannya membantah putusan hakim.
b. Mempersiapkan alat bukti Dalam  Hukum  Acara  Perdata  menganut  prinsip preponderance  of  evidence yang secara  harfiah  dapat  diartikan  sebagai  pengaruh  yang  lebih  besar  pada  alat  bukti. Kemudian  secara    terminologi  prinsip  tersebut  dapat  diartikan  bahwa  hakim  dalam menjatuhkan putusan sangat tergantung dari alat bukti yang diajukan oleh para pihak. Berpijak pada prinsip tersebut  tentunya apa yang diuraikan di dalam posita gugatan bukanlah  dalil-dalil  kosong  melainkan  sebagai  dalil  yang  dapat  dibuktikan kebenarannya.  Itulah  alasannya  sehingga  dalam  hukum  acara  perdata  dikatakan bahwa yang berhak untuk menang dalam perkara adalah pihak yang benar dan pihak yang benar adalah  pihak  yang mampu membuktikan dalil-dalilnya atau yang mampu membuktikan dalil bantahannya.
Selain itu juga tentunya memberi analisis terhadap kekuatan pembuktiannya dan tentunya  membutuhkan  kemampuan  tersendiri  yang  belum  tentu  mampu  dilakukan oleh orang awam hukum.
c. Mempersiapkan biaya Beracara  di  Pengadilan  membutuhkan  biaya  mulai  dari  biaya  pendaftaran gugatan,  biaya  pemeriksaan  setempat  (jika  ada)  biaya  kuasa  hukum  jika kepentingannya  diwakilkan  kepada  kuasa  hukum.  Meskipun  menimbulkan konsekuensi  dari  aspek  pembiayaan  akan  tetetapi  kehadiran  kuasa  hukum  ini memberi manfaat bagi pelawan.  Tidak  semua orang berani dan memiliki kemampuan untuk  bertindak sendiri sebagai pihak formil di Pengadilan.
Seluruh  komponen  yang  harus  dipersiapkan  oleh  pelawan    di  atas  dihubungkan dengan waktu yang tersedia yakni 14 hari adalah sudah sepantasnya.
2. Tenggang waktu setelah aanmaning
Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan, kalau pemberitahuan putusan verstek  disampaikan  kepada  Tergugat  secara  tidak  langsung  Tergugat  diberi  waktu yang  cukup  panjang  untuk  mengajukan  upaya  hukum  perlawanan.  Hal  ini  dapat dipahami dengan pertimbangan bahwa tidak ada jaminan ketika kepala Desa / Kepala Kelurahan menerima pemberitahuan putusan dari Pengadilan, pada saat itu juga relas pemberitahuan  putusan  disampaikan  kepada  Tergugat,  mungkin nanti  beberapa  hari kemudian.    Bahkan  ada  kemungkinan  alamat  Tergugat  masih  dicari  sehingga membutuhkan  waktu  lebih  lama  lagi  sementara  Tergugat  masih  harus  mempelajari putusan, mempersiapkan alat bukti termasuk biaya yang tidak sedikit.
Itulah  yang  menjadi  alasan  filosofisnya  sehingga    pengajuan  upaya  hukum perlawanan  bagi  Tergugat  yang  tidak  menerima  secara  langsung  pemberitahuan putusan jangka waktunya dilenturkan dalam arti tidak menggunakan standar 14 hari. Dalam  kaitan  itu  penulis  menilai  bahwa  dengan  pelenturan  waktu  tersebut sesungguhnya  pembuat  undang-undang  (HIR)  telah  melakukan  langkah-langkah preventif  untuk  mengatasi  keadaan  yang  demikian  itu.  Karena  itu  aturan    tersebut telah  dipersiapkan  sebagai    solusi  untuk  menghindari  timbulnya  kerugian  bagi Tergugat  sehingga  hukum  di  sini  kembali  menunjukan  fungsinya  sebagai  sarana integrasi sebagaimana yang dikemukakan oleh Talcot Parson.
Akan  tetapi  sebaik  apa  pun  teori  hukum  yang    dibangun  namun  dalam  tataran praktik  kembali  ditentukan  oleh  aktor-aktor  hukum  itu  sendiri.  Tidak  sepantasnya standar    waktu  14  hari    diterapkan    secara  general.  Terhadap  situasi  yang  berbeda seyogianya  berlaku  aturan  hukum  yang  berbeda.  Sudah  tentu  penerapan    waktu  14 hari  dalam  pengajuan  gugatan  perlawanan  bagi  pelawan  yang    menerima pemberitahuan  putusan  secara  tidak  langsung  menimbulkan  ketidakadilan  dan  lebih jauh  lagi  bertentangan  dengan  teori  Talcot  Parson  di  mana  hukum  ditampatkan sebagai  sarana  integrasi.  Sehubungan  dengan  itu  bagaimana  pun    harus  diterima sebagai  suatu  kebenaran  bahwa  hukum  tidak  pernah  mandiri.  Hukum  hanya merupakan  salah  satu  sub  sistem  yang  ada  di  dalam  masnyarakat,  selain  sub  sistem budaya,  ekonomi  dan  politik  seperti  teori  Talcot  Parson.  Sebagai  bagian  dari  sistem
tentunya  hukum  dalam  pelaksanaannya  tidak  mungkin  dapat  melepaskan  diri  dari pengaruh timbal balik dengan sub sistem yang ada di dalam masyarakat.
3. Pendekatan berdasarkan Asas equal justice under law ( equality before the law)
Asas tersebut bermakna bahwa manusia memiliki kedudukan yang sama di depan hukum,  karena  itu  tentunya  harus  diperlakukan  sama.  Prinsip  persamaan  kedudukan tersebut tidak hanya terbatas pada konteks tertentu melainkan wajib diterapkan dalam segala  bidang,  tanpa terkecuali  dalam  hal kedudukan pihak-pihak    yang  berperkara di pengadilan dan tentunya termasuk perkara perdata.
Jika  dianalisis  secara  lebih  mendalam  sesungguhnya  hukum  materil  dan  hukum formil dibuat untuk menciptakan kedudukan yang sama tersebut. Demikian juga halnya dengan pengaturan klasifikasi tenggang waktu pengajuan perlawanan bagi pelawan juga dimaksudkan  untuk  mewujudkan  kedudukan  yang  sama.  Sehubungan  dengan  asas tersebut dikaitkan dengan data penelitian penulis di Pengadilan Negeri Kendari di mana waktu 14 hari diterapkan untuk semua upaya hukum perlawanan. Kalau pemberitahuan putusan  verstek  disampaikan  secara  langsung  kepada  Tergugat  kemudian  Pengadilan menggunakan  waktu  14  hari  untuk  pengajukan  gugatan  perlawanan    kepentingan hukum  Tergugat  tidak  dirugikan  karena  Tergugat  memiliki  waktu  yang  cukup  untuk mengajukan upaya hukum perlawanan. Akan tetapi  dalam hal pemberitahuan putusan disampaikan  secara  tidak  langsung    kemudian  Pengadilan  masih  menggunakan  waktu 14  hari,  di  sini  terlihat  ada  masalah  di  mana  kepentingan  hukum    Tergugat  sangat dirugikan.    Kalau  pemberitahuan  putusan  disampaikan  melalui  Kepala  Desa/Kepala Kelurahan  namun  karena  sesuatu  hal  nanti  10  hari  kemudian  surat  pemberitahuan tersebut baru diteruskan kepada Tergugat, berarti  waktu yang tersedia bagi Tergugat untuk  mengajukan  upaya  hukum  perlawanan  hanya  tersisa  4  hari.    Waktu  yang sesingkat  ini  tidak  mungkin  Tergugat  mampu  mempersiapkan  segala  hal  untuk mengajukan gugatan perlawanan.
Tampak  begitu  tidak  berimbangnya  kedudukan  para  pihak  dalam  suatu  perkara perdata  jika  tenggang  waktu  14  hari  dijadikan  sebagai  acuan  untuk    semua  upaya hukum  perlawanan,  tanpa  membedakan  antara  putusan  disampaikan  secara  langsung atau tidak langsung.
Sehubungan  dengan  itu  dapat  dikatakan  bahwa    apa  yang  dipraktekan  di Pengadilan  Negeri  Kendari  yang  menerapkan  standar waktu  14  hari  dalam  pengajuan upaya  hukum  perlawanan  tanpa  terkecuali  dalam  hal  pemberitahuan  putusan disampaikan  secar  tidak  langsung  bertentangan  dengan  asas equal  justice  under  law. Alasannya  ialah  karena  menempatkan  para  pihak  dalam  perkara  perdata  pada  posisi yang tidak seimbang, kepentingan hukum tergugat sangat dirugikan. Karena itu dalam konteks  ini  asas  tersebut  hanya  sebatas  slogan  tetapi  tidak  sampai  pada  tataran penerapannya di Pengadilan Negeri Kendari.

## D. Kesimpulan
Meskipun dalam ketentuan Pasal 192 ayat (2) HIR pada prisipnya telah menetapkan bahwa bila mana pemberitahuan putusan disampaikan secara tidak langsung limit waktu  pengajuan upaya  hukum  perlawanan  ( verzet )  sampai  hari  ke  delapan  setelah aanmaning dan  bahkan setelah eksekusi akan tetapi ketentuan tersebut tidak diterapkan di Pengadilan Negeri Kendari. Pengadilan  Negeri  Kendari  tetap  menggunakan  standar  waktu  14  hari  tanpa  membedakan antara  pemberitahuan  putusan  disampaikan  secara  langsung  atau  tidak  langsung  kepada tergugat  sehingga  dengan  demikian  bertentangan  dengan  ketentuan  Pasal    192  ayat  (2)  HIR tersebut.
Saran (1) Karena  ketentuan Pasal 192 ayat (2) HIR telah mengatur  klasifikasi tentang limit waktu pengajuan upaya hukum perlawanan  maka seharusnya  pengajuan upaya hukum tersebut tidak  diterapkan secara general untuk setiap upaya hukum perlawanan. Dengan berpijak pada  klasifikasi  yang  diatur  dalam  ketentuan  tersebut  seharusnya  dalam  hal pemberitahuan putusan yang disampaikan secara tidak langsung, pengajuan upaya hukum perlawanan  tidak menggunakan waktu 14 hari melainkan yang digunakan adalah waktu 8 (delapan) hari setelah aanmaning atau 8 hari setelah permohonan eksekusi.
(2) Karena Pengadilan  merupakan  simbol keadilan bagi masyarakat khususnya para pencari keadilan  maka  apa  yang  dihasilkan (output) pengadilan dapat  mencerminkan  adanya keadilan.  Untuk  mencapai  harapan  itu  tentunya  pejabat  peradilan  mulai  dari  juru  sita,
panitera  muda  dan  hakim  yang  berfungsi  sebagai  pemeran  (aktor)  hukum    diharapkan dapat menjalankan tugas dan wewenangnya secara independen.

## E. Referensi
Ali, A. (1996). Menguak Tabir Hukum , Chandra Pratama, Jakarta. Ali, A. (2009). Menguak Teori Hukum , Prenada Media Group, Jakarta. Ali, A. (2004). Sosiologi Hukum, Kajiak Empiris Terhadap Hukum, BP Iblam, Jakarta. Ali, A. (1999). Pengadilan dan Masyarakat , Hasanuddin University, Makasar. Asikin, H. Z., & Sh, S. U. (2019). Hukum acara perdata di Indonesia . Prenada Media, Jakarta. Atmadja, I. D. G., & Budiartha, I. N. P. (2018). Teori-Teori Hukum, Setara Pres, Malang. Christiawan, R. (2021). Hukum Bisnis Kontenporer , PT. Rajagrafindo Persada, Depok. Hadrian, E., & Hakim, L. (2020). Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi . Deepublish. Harahap,  M.  Y.  (2017). Hukum  acara  perdata:  tentang  gugatan,  persidangan,  penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan . Sinar Grafika, Jakarta.
Harahap,  M.  Y.  ( 2005). Ruang  Lingkup  Permasalahan  Eksekusi  Bidang  Perdata ,  Sinar  Grafika, Jakarta.
Justika , Putusan  Verstek.  (Di  Publikaskan  27  Maret  2018) https//www.hukumonline.com halaman 44.
Khozim, M. (2011). Konsep hukum (The concept of law, H. LA. Hart) . Bandung: Nusa Media . Kusuma,  M.  (2009). Menyelami  Semangat  Hukum  Progresif  Terapi  Paradigma  Bagi  Lemahnya Hukum Indonesia . Antoylib, Yogyakarta. Manan, A. (2015). Penerapan Hukum Acara  Perdata di Lingkungan Peradilan  Agama . Kencana, Jakarta.
Mertokusumo, S. (1998). Hukum Acara Perdata Indoesia Edisi Kedelapan , Liberty Jogyakarta. Mertokusumo,  S.  (2010). Hukum  Acara  Perdata  Indonesia  Edisi  Revisi ,  Cahaya  Atma  Pustaka, Yogyakarta.
Mertokusumo, S. (2015). Bunga Rampai Ilmu Hukum , Liberty, Yogyakarta. Mertokusumo, S. (2019). Teori Hukum , Maha Karya Pustaka, Yogyakarta. Margono, S. (2010). Penyelesaian Sengketa Bisnis , Ghalia Indonesia, Bogor. Mulyadi, L. (2009). Putusan hakim dalam hukum acara perdata Indonesia: teori, praktik, teknik membuat, dan permasalahannya . Bandung: Citra Aditya Bhakti Nachrawi, G., Agung, I. G. A. N. (2020). Teori Hukum , CV Cendekia Press Rahardjo, S. (2009). Hukum Progresif, Genta Publishing, Yogyakarta. Rahardjo,  S.  (2019). Teori  Hukum,  Strategi  Tertib  Manusia  Lintas  Ruang  dan  Generasi ,  Genta Publishing, Yogyakarta.
Rahardjo, S. (2020). Ilmu Hukum , PT.,Citra Aditya Bakti,  Bandung. Rahardjo, S. (2007). Biarkan Hukum Mengalir , Kompas, Jakarta. Rahardjo, S. (2009). Hukum dan Perubahan Sosial, Genta Publishing, Yogyakarta. Saija, R. (2018). Hukum Acara Perdata Indonesia, Deepublish, Yogyakarta. Salim & Nurbani, E. S. (2018). Penerapan Teori Hukum, Rajawali Pers, Depok. Soeroso, R. S. H., & Perdata, Y. H. A. (2012). Bagian 7 Tentang Penyitaan. Eksekusi dan Lain-lain., Sinar Grafika, Jakarta . Soeroso,  R.  S.  H.,  &  Perdata,  Y.  H.  A.  ( 2012). Yurisprudensi  Hukum  Acara  Perdata  Bagian  6 Tentang Upaya Hukum , Sinar Grafika, Jakarta. Soeroso, R. S. H., & Perdata, Y. H. A. ( 2019). Hukum Acara Perdata Lengkap & Praktis HIR, Rbg dan Yurisprudensi , Sinar Grafika Jakarta. Suadi, A. (2019). Pembaruan Hukum Acara Perdata Indonesia: Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik, Jakarta. Sutantio,  R.,  &  Oeripkawinata,  I.  (2019). Hukum  Acara  Perdata  Dalam  Teori  dan  Praktik, CV. Mandar Maju, Bandung.
Zainal Asikin, 2018. Hukum Acara Perdata di Indonesia , Prenadamedia Group, Jakarta.