## EFEKTIVITAS PERUBAHAN ANGGARAN KABUPATEN GARUT TAHUN 2020

## Muhammad Rafiq Ilyas
UIN Sunan Gunung Djati Bandung Email: muhammadrafiqilyas@gmail.com

## Abstrak
Pandemi Covid-19 memiliki  dampak  yang  sangat  luas,  tidak  hanya  berdampak  pada kesehatan, lebih luas dari itu pandemi berdampak pada hampir seluruh kehidupan  juga kegiatan manusia.  Sebagai  pemangku  kebijakan  pemerintah  berupaya  untuk  menangani  situasi  pandemi ini, salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan realokasi anggaran  serta refocusing program untuk  percepatan  penanganan  pandemi Covid-19 yang  berimplikasi  pada  perubahan  anggaran baik  pusat  juga  daerah.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  efektivitas  perubahan anggaran  yang  dialokasikan  untuk  percepatan  penanganan  pandemi  di  Kabupaten  Garut . Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumenatasi. Adapun teknik analisis data dimulai dengan reduksi data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa  realokasi  anggaran  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  kabupaten  Garut  sudah  berjalan efektif  hal  ini  berdasarkan  dari  indikator  efektivitas  yang  digunakan  oleh  peneliti  dalam penelitian  ini  yaitu  keberhasilan  program,  keberhasilan  sasaran,  kepuasan  terhadap  program, tingkat input dan output, pencapaian  tujuan menyeluruh.
Kata Kunci: Pandemi, Perubahan Anggaran, Efektivitas

## Abstract
The  Covid-19  pandemic  has  a  very  broad  impact,  not  only  affecting  health,  it  is broader than that the pandemic has an impact on almost all life as well as human activities. As a policy maker, the government is trying to handle this pandemic situation, one of which is by issuing a budget reallocation policy and refocusing programs to accelerate the handling of the Covid-19 pandemic,  which  has  implications  for  budget  changes,  both  central  and  regional.  This  study aims to analyze the effectiveness of the budget changes allocated to accelerate the handling of the  pandemic  in  Garut  Regency.  This  study  uses  qualitative  research  methods  with  descriptive analysis.  Collecting  data  by  means  of  observation,  interviews  and  documentation.  The  data analysis technique begins with data reduction, data presentation, and drawing conclusions.  The results  of  the  study  show  that  the  budget  reallocation  carried  out  by  the  Garut  district government  has  been  running  effectively,  this  is  based  on  the  effectiveness  indicators  used  by researchers  in  this  study,  namely  program  success,  target  success,  program satisfaction,  input and output levels, overall goal achievement.
Keywords: Pandemic, Budget Changes, Effectiveness

## A. PENDAHULUAN
Pada  tahun  2020  tepatnya  awal  bulan  maret,  pemerintah  Indonesia  mengkonfirmasi terjadinya  kasus Covid-19 ,  hal  ini  menjadi  titik  awal  meluasnya  penularan  virus Covid-19 di Indonesia.  Hampir  seluruh  sendi  kehidupan  manusia  terdampak  dengan  terjadinya  pandemi Covid-19 ini,  pandemi  memaksa  manusia  merubah  sebagian  besar  cara  berkehidupannya. Menurut WHO Covid-19 merupakan golongan virus yang menyerang saluran pernapasan, hingga bisa membuat infeksi pernapasan begi orang yang dijangkitinya.
Pemerintah menjadi salah satu pihak yang sangat terdampak dengan adanya virus ini, disatu sisi pemerintah merupakan penyelenggara pemerintahan, sehingga dituntut untuk mengeluarkan kebijakan  yang  bisa  mengendalikan  penyebaran Covid-19 yang  sangat  cepat,  disisi  lain pemerintahpun  terdampak  dengan  tidak  terealisasikannya  beberapa  program  yang  telah direncanakan  akibat Covid-19 (Grediani  2020),  sehingga  menimbulkan  serapan  anggaran yang tidak maksimal dibeberapa sektor.
Melihat  penyebaran Covid-19 yang  sangat  cepat,  pemerintah  melakukan  langkah  untuk memutus rantai penyebarannya dengan menerbitkan kebijakan dalam pembatasan sosial, berupa Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan  penanganan Covid-19 (Pratiwi  2021),  yang  kemudian  dalam  penamaannya beberapakali  berubah  dari  PSBB,  new  normal,  adaptasi  kebiasaan  baru  hingga  pemberlakuan pembatasan  kegiatan  masyarakat  (  PPKM  ),  namun  tujuannya  sama  membatasi  aktivitas  serta mobilitas manusia untuk memotong rantai penularan Covid-19 .
Untuk  menjaga  stabilitas  keuangan  negara,  pemerintah  menerbitkan  Peraturan  Pemerintah Pengganti Undang Undang (PERPU) No 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas  sistem  keuangan  untuk  penanganan  pandemi  corona  virus disease  2019  ( Covid-19 ) dan/atau  dalam  rangka  menghadapi  ancaman  yang  membahayakan  perekonomian  nasional dan/atau  stabilitas  sistem  keuangan.  Kemudian  pemerintah  mengeluarkan  kebijaka  mengenai realokasi  anggaran  dan  recofusing  program  yang  tertuang  dalam  Intruksi  Presiden  No  4  Tahun 2020  tentang  recofusing  kegiatan,  realokasia  anggaran  serta  pengadaan  barang  dan  jasa  dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 .
Dengan adanya  Intruksi Presiden No 4 Tahun 2020 ini, instansi instansi pemerintahan dari pusat hingga daerah mulai melakukan perubahan terhadap anggaran yang telah direncanakan dan ditetapkan  dalam  anggaran  tahun  berjalan.  Berkaitan  dengan  tata  cara  perubahan  anggaran, kementerian  keuangan  menerbitkan  Peraturan  Kementerian  Keuangan  No  39/PMK.02/2020 tentang tata cara revisi anggaran tahun anggaran 2020 (peraturan.bpk.go.id n.d.).
Dari data yang terpantau pada bulan mei tahun 2020, tercatat sekitar 479 daerah yang sudah melaksanakan  penyesuaian  anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah.  Dilakukannya  realokasi anggaran dan recofusing program bertujuan untuk memastikan pembiayaan terhadap tiga fokus program  yang  diinstruksikan  oleh  pemerintah  dalam  penanganan  pandemi Covid-  19 ,  yakni kesehatan,  jaring  pengaman  sosial,  dan  penanggulangan  dampak  ekonomi  terpenuhi  oleh  pusat dan daerah (kemenkeu.go.id n.d.).
Sebagai  negara  yang  berlandaskan  otonomi  daerah,  pemerintah  menjalankan  sistem desentralisasi dalam penanganan pandemi Covid-19 sehingga menciptakan pola kolaboratif antar pemerintah  pusat  dan  daerah  dalam  pelaksanaan  penanganan  pandemi  ini.  Hal  ini  tertuang dalam  Keputusan  Presiden  No.12  Tahun  2020  tentang  pendelegasian  wewenang  gugus  tugas dari presiden. Sebagaimana gubernur menjadi pimpinan gugus tugas di wilayah propinsi, bupati di kabupaten dan walikota menjadi pimpinan di kota/ madya. Sehingga hal ini membentuk suatu
komando  nasional  yang  tegak  lurus  antara  pusat  dan  daerah,  hal  ini  pun  berlaku  dalam  hal keuangan negara.
Kabupaten Garut menjadi salah satu daerah yang melakukan penyesuaian anggaran dengan merubah anggaran pada tahun berjalan, hal ini dikarenakan adanya ketidaksesuaian pendapatan dan  pengeluaran  daerah  dari  asumsi  awal  yang  telah  ditetapkan,  akibat  terhambatnya pertumbuhan  ekonomi  oleh  pandemi Covid-19 .  Dari  data  yang  didapat,  dimana  pendapatan daerah  Kabupaten  Garut  pada  tahun  2020  mengalami  penurunan  dari  pendapatan  pada  tahun 2019.
Tabel 1. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2020
No Uraian Anggaran Realisasi % Realisasi Ta 2019 1 Pendapatan Asli Daerah 446.798.360.174,04 474.905.247.254,00 106,29 486.565.326.730,00 2 Dana Perimbangan 2.596.613.706.851,00 2.533.357.077.529,00 97,56 2.843.353.809.646,00 3 Lain lain Pendaptan 1.542.176.283.774,00 1.488.841.814.521,00 96,54 1.464.917.193.124,00 Daerah Jumlah 4.585.588.350.799,04 4.497.104.139.304,00 98,7 4.794.836.329.500,00

## Pendapatan
Sumber: BPKAD Kab Garut (diolah) Penulis, 2021 Pada  Tahun  Anggaran  2020,  pendapatan  daerah  Kabupaten  Garut  ditargetkan  sebesar Rp4.585.588.350.799,04  dan  terealisasi  sebesar  Rp4.497.104.139.304,00  atau  98,07%.  Apabila dibandingkan  dengan  realisasi  pendapatan  daerah  pada  tahun  anggaran  2019  yang  berjumlah Rp4.794.836.329.500,00,  maka  realisasi  pendapatan  daerah  pada  tahun  2020  mengalami penurunan  sebesar  6,21%.  Penurunan  pendapatan  tersebut  tidak  terpisahkan  dari  kondisi  dan dinamika  perekonomian  global,  nasional  dan  regional  yang  juga  mengalami  perlambatan dikarenakan dampak dari pandemi covid 19.
Tabel 2. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Garut Tahun 2020
No Uraian Target Realisasi % Realisasi TA 2019 1 Belanja Langsung 2.009.163.095.467,52 1.931.542.438.941,00 96,14 2.104.727.842.516,00 2 Balanja Tidak Langsung 2.890.947.659.555,52 2.642.643.007.717,00 91,41 2.489.883.192.579,00 Total Belanja 4.900.110.755.023,04 4.574.185.446.658,00 93,35 4.594.611.035.095,00
Sumber: BPKAD Kab Garut (diolah) Penulis, 2021
Belanja  daerah  pada  tahun  Anggaran  2020  dianggarkan  sebesar  Rp4.900.110.755.023,04 dan  dapat  direalisasikan  sebesar  Rp4.574.185.446.658,00  atau  93,3.5%.  Apabila  dibandingkan dengan  realisasi  Belanja  Daerah  pada  tahun  2019  sebesar  Rp4.594.611.035.095,00,  maka realisasi Belanja Daerah pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0,44%.
Dalam  konteks  pemerintahan  daerah,  upaya  penyesuaian  yang  dilakukan  dalam  bentuk perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, merupakan usaha pemerintah daerah dalam menyesuaikan rencana keuangan daerah dengan mempertimbangkan perkembangan situasi yang terjadi.  Perkembangan  situasi  yang  dimaksud  yaitu  situasi  yang  dapat  memberikan  impilikasi terhadap peningkatan anggaran penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, atau sebaliknya. Perubahan anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Garut tertuang dalam Peraturan Daerah  No  2  Tahun  2020  tentang  perubahan  anggaran  tahun  anggaran  2020.  Adapun Penyesuaian  belanja  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  Kabupaten  Garut  dapat  dilihat  pada  tabel dibawah ini:

## Tabel 3. Perubahan Anggaran Kabupaten Garut tahun 2020
No Uraian Sebelum perubahan Setelah perubahan Penyesuaian 1 Belanja pegawai 159.700.182.720 208.487.112.471 30,6% 2 Belanja barang dan jasa 1.132.262.335.267 1.304.848.756.851 15,2% 3 Belanja modal 626.133.934.143 509.703.526.706 18,6% 4 Belanja Bantuan Sosial 7.402.500.000 12.548.950.000 69,5% Jumlah 1.299.365.017.987 2.035.588.346.028 56,7%
Sumber: jdih.garutkab.go.id (diolah) Penulis, 2021
Dari data diatas dapat diketahui seberapa besar perubahan anggaran belanja kabupaten Garut dimana  belanja  pegawai  mengalami  peruban  sebesar  30,6%  yang  semula  159.700.182.720 menjadi  208.487.112.471,  kemudian  belanja  barang  dan  jasa  mengalami  perubahan  sebesar 15,2%  yang  semula  1.132.262.335.267  menjadi  1.304.848.756.851,  belanja  modal  mengalami perubahan  sebesar  18,6%  dari  6.26.133.934.143  menjadi  509.703.526.706  dan  belanja  bantuan sosial mengalami perubahan sebesar 69,5% dari 7.402.500.000 menajadi 12.548.950.000.
Dapat  dilihat  besaran  perubahan  anggaran  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  Kabupaten Garut,  dengan  perubahan  anggaran  yang  cukup  besar  perlu  adanya  tinjauan  apakah  anggaran yang  direncanakan  berjalan  dengan  efektif  dan  juga  tepat  sasaran  sehingga  dapat  dirasakan oleh  masyarakat  umum  manfaatnya,  dimana  tujuan  dari  dilakukannya  penyesuaian  anggaran tersebut bertujuan untuk percepatan penanganan pandemi Covid-19 .

## B. KAJIAN PUSTAKA Keuangan Negara
Geodhart Nurdiani (2021) menyatakan bahwa keuangan negara yaitu keseluruhan perundang undangan yang ditetapkan dalam jangka waktu tertentu yang memberikan kewenangan terhadap pemerintah  untuk  menggunakannya  sebagai  alat  pembiayaan  program  serta  menetapkan  alat pembiayaan  lainnya  untuk  menutupi  penggunaan  tersebut.  Keuangan  negara  memiliki  cakupan yang  luas  hal  ini  mencakup  segala  bentuk  hak  serta  kewajiban  yang  bisa  dinilai  dengan  uang, baik  itu  berupa  kebijakan,  kegiatan  dalam  bidang  fiskal,  moneter  dan  pengelolaan  kekayaan negara  yang  dipisahkan,  sehingga  dalam  hal  ini  keuangan  negara  bisa  dikatakan  yaitu  seluruh aspek berupa barang ataupun jasa yang dapat dimiliki negara, berkaitan untuk pelaksanaan hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan (Anggara 2016).
Dalam  pengelompokannya  keuangan  negara  dikelompokan  dalam  dua  begian,  pertama dikelola  langsung  oleh  negara  dalam  bentuk  anggaran  pendapatan  dan  belanja  negara  (APBN), serta  keuangan  yang  pengelolaannya  dipisahkan,  dalam  bentuk  badan  usaha  milik  negara (BUMN/D) serta lembaga lembaga keuangan  lainnya. Anggaran  pendapatan dan belanja negara merupakan  suatu  perencanaan  keuangan  negara  dalam  jangka  waktu  satu  tahun  yang  diajukan oleh  pemerintah  dengan  mempertimbangkan  skala  prioritas,  kemudian  disetujui  oleh  dewan perwakilan rakyat serta disahkan dalam bentuk undang undang.

## Anggaran
Menurut Syamsi Rachmat (2010) anggaran adalah hasil dari perencanaan untuk membiayai kegiatan  kegiatan  yang  akan  dilakukan  dalam  jangka  waktu  tertentu  yang  dinyatakan  dalam satuan uang. Anggaran dinyatakan dalam satuan moneter; umumnya mencakup kurun waktu satu tahun;  mengandung  komitmen  manajemen;  usulannya  disetujui  oleh  pejabat  yang  lebih  tinggi dari pelaksana anggaran; setelah disetujui anggaran hanya diubah jika ada keadaan khusus; dan jika  terjadi  penyimpangan  di  dalam  pelaksanaannya,  faktor  penyebab  penyimpangan  tersebut harus dianalisis.

## Perubahan Anggaran
Apabila  terjadi  hal  hal  yang  membuat  pelaksanaan  anggaran  negara  tidak  sesuai  dengan asumsi  awal  perencanaan  anggaran  maka  anggaran  negara  harus  disesuaikan  dengan mengubahnya.  Perubahan  ini  harus  memperhatikan  perkembangan  situasi  yang  ada  juga dilakukan  dalam  bentuk  undang  undang.  Karena  perencanaan  anggaran  ini  semula  ditetapkan berdasarkan  undang  undang,  sehingga  perubahannyapun  dilakukan  harus  dengan  undang undang, agar terdapat kesesuaian berdasarkan hierarki peraturan perundang undangan.
Anggaran  pendapatan  dan  belanja  negara  dapat  diubah  pada  saat  pertengahan  anggaran tahun  berjalan,  apabila  terjadi  sesuatu  hal  yang  mengharuskan  dilakukannya  perubahan  dengan berdasarkan  usulan  presiden.  Ketentuan  pada  pasal  27  ayat  (3)  UUKN  menegaskan  perubahan anggaran  ini  harus  memperhatikan  perkembangan  siatuasi  yang  terjadi  juga  pembahasannya dilakukan  bersama  sama  oleh  pihak  legislatif  dengan  pemerintah  pusat.  Perubahan  anggaran pada saat pertengahan anggaran tahun berjalan dilakukan apabila terjadi (Rachmat 2010):
1. Perkembangan  ekonomi  makro  yang  tidak  sesuai  dengan  asumsi  yang  digunakan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara;
2. Perubahan pokok pokok kebijakan fiskal;
3. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja;
4. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih dari tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan.

## Efektivitas
Menurut  Mardiasmo  dalam  Sumolang  et  al.,  (2021)  efektifitas  pada  dasarnya  hubungan antara  hasil  dengan  tujuan  yang  harus  dicapai.  Efektifitas  merupakan  suatu  hubungan  antara output  dengan  tujuan  yang  telah  ditetapkan,  sehingga  suatu  proses  kebijakan  dikatakan  efektif apabila  proses  yang  dilakukan  sesuai  dengan  tujuan  atau  dapat  mencapai  target  yang  telah  di tetapkan.  Hubert  Graf  dan  Smulders  mengatakan  Jaweng  et  al.,  (2020)  bahwa  efektivitas  dan efisiensi  merupakan  cara  dalam  menilai  kinerja  pemerintah  ( performing  governance ).  Bisa dikatakan bahwa efektivitas merupakan suatu alat ukur untuk menilai apakah suatu kinerja yang dilakukan  oleh  pemerintah  telah  mencapai  target  yang  diharapkan  atau  tujuan  yang  telah ditetapkan (Lejiu et al., 2014).
Adapun  dalam  penelitian  ini,  peneliti  hendak  menggunakan  teori  menurut  Campbell  J.P dalam  Mutiarin  (2014),  pengukuran  efektivitas  yang  secara  umum  menonjol  adalahKetepatan sasaran menilai apakah program sudah sesuai dengan kebutuhan kelompok yang menjadi sasaran kebijakan.
Keberhasilan program
1. Keberhasilan sasaran
2. Kepuasan terhadap program
3. Tingkat input dan output
4. Pencapaian tujuan menyeluruh.
Kriteria dari efektivitas anggaran juga tercantum di dalam keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor  13  tahun  2006  tentang  pedoman  penilaian  kinerja  keuangan,  yang  diukur  atas  dasar kriteria penilaian sebagai berikut :
Realiasasi belanja langsung x 100% Target belanja langsung
1. 100 % Sangat Efektif
2. 90 % s.d. >100 % Efektif
3. 80 % s.d. >90 % Cukup Efektif
4. 60 % s.d. >80 % Kurang Efektif
5. 60 % Tidak Efektif.
Penelitian  terdahulu  bekaitan  dengan  perubahan  anggaran  dilakukan  oleh  Grediani (2020) dengan judul “ Mengungkap Fenomena Anggaran Perubahan Dan Partisipasi Masyarakat Akibat Pandemi Covid-19 “  dilakukannya  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengungkap  fenomena anggaran perubahan juga partisipasi masyarakat wilayah Kecamatan Pakualaman akibat pandemi COVID-19 .  Penelitian  ini  menunjukan  bahwa  pandemi  berdampak  pada  belanja  daerah  juga menunjukan bahwa pandemi menyatukan masyarakat untuk bergerak bersama sama dalam upaya pencegahan  penyebaran Covid-19 .  walaupun  anggaran  perubahan  dari  APBD  belum  dapat direalisasikan untuk penanganan penyebaran COVID-19 .
Penelitian  terdahulu  lainnya  dilakukan  oleh  Romli  et  al.,  (2021)  dengan  judul  “  Analisis Realokasi Anggaran Sebagai Solusi Penanganan Covid-19 Dan Dampaknya Terhadap Pengadaan Barang  Dan  Jasa  (Studi  Kasus  Pemerintahan  Kota  Cimahi)  “  penelitian  ini  bertujuan  untuk menganalisis realokasi anggaran yang digunakan untuk penanganan Covid - 19 dan dampaknya terhadap  mekanisme  pengadaan  barang/jasa.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  realokasi anggaran  yang  dilakukan  Kota  Cimahi  untuk  penanganan Covid-19 terkumpul  pada  Belanja Tidak  Terduga  (BTT)  yang  meningkat  menjadi  Rp195.019.861.779,71  dari  semula Rp3.711.042.182,17.  Belanja  Tak  terduga  (BTT)  digunakan  untuk  mengakomodir  kebutuhan belanja  tak  terduga  dalam  penanganan Covid-19 ,  terutama  di  bidang  kesehatan,  ekonomi,  dan sosial.  Perubahan  mekanisme  pengadaan  barang/jasa  selama  masa  pandemi adalah  perubahan pedoman yang digunakan dan sebagian besar prosesnya dilakukan secara online.
Penelitian  lainnya  dilakukan  oleh  Lestyowati.,  (2020)  dengan  judul  “  Implementasi Realokasi  Anggaran  dan  Refocusing  Kegiatan  Dimasa  Pandemi Covid-19 :  Studi  Kasus  BDK Yogyakarta  “  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  pelaksanaan  kebijakan  refocusing kegiatan  dan  realokasi  anggaran  pada  masa  pandemi Covid-19 .  Di  indonesia  memerlukan anggaran  sekitar  700  triliun.  Dana  tersebut  diambil  dari  realokasi  anggaran  DIPA  satuan  kerja. Penelitian  menunjukan  refocusing  kegiatan  dan  realokasi  anggaran  berjalan  sesuai  dengan peraturan meskipun pada awalnya masih ada hambatan dikarenakan belum adanya pengambilan
keputusan  mengenai  pelatihan  yang  dapat  dilaksanakan  melalui  pelatihan  jarak  jauh  maupun yang tidak.
Dari  ketiga  penelitian  terdahulu  yang  telah  dipaparkan  diatas,  hal  yang  membedakan  dari penelitian  ini  yaitu  memfokuskan  terhadap  efektivitas  dari  perubahan  anggaran  yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Garut. Mulai dari bagaimana tatacara perubahan anggaran, serapan  anggaran  dari  perubahan  tersebut,  sampai  pada  akhirnya  apakah  kebijakan  kebijakan perubahan anggaran tersebut sudah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Melihat  realita  yang  telah  di  paparkan  diatas  peneliti,  tertarik  untuk  melakukan  penelitian mengenai  perubahan  anggaran  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  Kabupaten  Garut.  Dimana perubahan  anggaran  dalam  sekala  nasional  merupakan  hal  yang  baru,  juga  Kabupaten  Garut merupakan  salah  satu  daerah  yang  melakukan  perubahan  anggaran  atas  dasar  Intruksi  Presiden tentang  realokasi  anggaran  dan  recofusing  kegiatan  serta  pengadaan  barang  dan  jasa  dalam rangka percepatan penanganan pandemi Covid-19 .

## C. METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini  peneliti  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  hal  ini  dilakukan peneliti  untuk  menyajikan  data  secara  sistematis,  faktual  serta  untuk  mengungkap  fenomen fenomena yang terjadi dilapangan secara mendalam. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian  yang  berlandaskan  pada  filsafat  postpositivisme,  digunakan  untuk  meneliti  pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci (Sugiyono 2016).
Kemudian,  peneliti  menggunakan  jenis  penelitian  deskriptif  karena  untuk  memudahkan dalam  menjelaskan  serta  memahami  daripada  kondisi  dan  kajian  yang  diteliti.  Dijelaskan  oleh Anggara,  (2015)  bahwa  penelitian  deskriptif  dilakukan  untuk  mengungkap  segala  sesuatu  atau berbagai aspek dari sasaran penelitiannya. Sehingga secara komprehensif dapat diketahui secara mendalam  serta  dipahami  secara  jelas  dalam  memberikan  makna  dan  nilai  yang  disampaikan. Dalam  pengumpulan  data  dilakukan  melalui  observasi,  wawancara,  dokumentasi.  Catherine Marshall,  Gretchen  B.  Rossman  (Sugiyono  2016),  menyatakan  bahwa  hal  yang  sesuai  dalam teknik  pengumpulan  data  untuk  penelitian  kualitatif  yaitu  observasi  langsung,  wawancara  yang mendalam, dukumentasi dan gabungan/triangulasi.
Untuk mendukung analisis penelitian ini, peneliti menggunakan teknik purposive sampling dalam  pemilihan  informan  dimana  peneliti  menentukan  informan  yang  dikira  mengetahui mengenai  penyesuaian  anggaran  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  Kabupaten  Garut.  Pertama informan kunci : Kepala bidang anggaran yaitu Ibu Hj. Gita Rahayu Kania Budi, S.Sos., M.Si., M.Ak,  informan  kunci  :  kepala  subbid  penganggaran  1  Mochamad  Rismawan,  SE,  informan pendukung : Kepala sub bagian umum Wiky Hanapi, S.Sos, M.Si. Kemudian teknik analisis data dalam  penelitian  ini  menggunakan  teori Milles  &  Hubberman  dalam  (Sugiyono,  2018)  melalui tahapan yang dimulai dari reduksi data, penyajian  data, hingga penarikan kesimpulan.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN Analisis Keberhasilan Program
Keberhasilan  program  bisa  di  tinjau  dari proses  serta  mekanisme  suatu  aktivitas  dilakukan dilapangan (Mutiarin, 2014). dalam mencapai keberhasilannya program, pemerintah daerah perlu membuat suatu perencanaan menentukan program dan kegiatan apa saja yang akan diwujudkan melalui  program  atau  kegiatan  tersebut  baik  dalam  skala  pendek  maupun  dalam  skala  panjang (Engkus, 2020).
Dalam  mekanisme  pelaksanaan  kebijakan  program  realokasi  dan  refocusing  anggaran, Pemerintah Kabupaten Garut telah menjalankan mekanisme sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat,  Realokasi  anggaran  dilakukan  dengan  cara  efisiensi  anggaran  pada  beberapa pos,  seperti yang dikatakan oleh Bu Gita Rahayu (2021), selaku kepala bidang anggaran BPKAD Kab Garut “Pelaksanaan  realokasi  anggaran  ini  dilakukan  dengan  efesiensi  di  beberapa  pos  belanja  ada juga dengan memindahkan anggaran di pos pos bukan prioritas, seperti perjalanan dinas, belanja makan  minum  hal  ini  karena  selama  pandemi  diberlakukan work  from  home ”  Sumber: wawancara informan, 2021
Dalam pelaksanaan kebijakan program tentu faktor pemahaman akan kebijakan yang sedang dijalankan menjadi hal yang berpengaruh terhadap efektivitas suatu  kebijakan, sehingga hal ini menjadi  poin  penting  untuk  diperhatiakan  oleh  pemerintah  daerah  dalam  melaksanakan kebijakan realokasi dan refocusing kegiatan. Pemerintah Kabupaten Garut melakukan koordinasi serta  sosialisasi  berkaitan  kebijakan  ini  kepada  SKPD  terkait  yang berkaitan  langsung  dengan adanya  kebijakan  realokasi  dan  refocusing  anggaran,  untuk  memastikan  seluruh  pihak  yang berkaitan  dengan  kebijakan  ini  paham  dengan  apa  yang  akan  dijalankan.  Seperti  halnya  yang dikatakan oleh Pak Rismawan (2021) kepala subbid 1 penganggaran:
“Setelah  TAPD  melakukan  penyesuaian  terhadap  realokasi  anggaran  itu  tapd  langsung mengundang  skpd  terkait  yang  berkaitan  langsung  dengan  adanya  realokasi  dan  refocusing anggaran  terkait  dengan  kebijakan  dari  pemerintah  pusat  biasanya  dilakukan  pertemuan  atau rapat  koordinasi  secara  langsung  dengan  SKPD  untuk  membahas  kegiatan  tersebut.”  Sumber: wawancara informan, 2021
Ditinjau  dari  mekanisme  pelaksanaan  serta  upaya  untuk  mensosialisasikan  kebijakan  yang dilakukan  oleh  pemerintah  Kabupaten  Garut  maka  perubahan  anggaran  yang  dilakukan  sudah bisa di katakan efektif

## Analisis Keberhasilan Sasaran
Keberhasilan  sasaran  merupakan  kesesuaian  antara  kebijakan  yang  dikeluarkan  dengan keadaan yang terjadi. Dalam keberhasilan sasaran kebijakan perubahan anggaran  dilihat apakah kebijakan ini mampu meringankan pemerintah dalam mengatasi situasi pamdemi covid-19. Pada anggaran  perubahan  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Garut  sebagaimana  yang dimaksud  yaitu  anggaran  tersebut  dialokasikan  untuk  penanganan  pandemi  covid  19  sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Sebagai mana yang telah dijelaskan oleh Pak Rismawan (2021), bahwa kebijakan ini sudah relevan dengan situasi pandemi covid, dimana pemerintah pusat mengintruksikan untuk merevisi anggaran pendapatan dan belanja daerah yang kemudian difokuskan untuk penanganan pandemi Covid-19 ,  dimana  memiliki  tiga  prioritas  utama  penanganan  yaitu  kesehatan,  jaring  pengaman sosial dan pemulihan ekonomi.
“Tentu  saja  kebijakan  realokasi  dan  penyesuaian  anggaran  sudah  relevan,  dalam  hal  ini sesuai  dengan  peraturan  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  pusat  dalam  artian  ketika realokasi  dan  refocusing  yang  dilakukan  terhadap  anggaran  terkait  pandemi Covid-19 itu sudah  dilakukan  berdasarkan  ketentuan  ketentuan  yang  sudah  ditetapkan  oleh  pemerintah pusat  seperti  misalnya  delapan  persen  dari  dana  alokasi  umum  itu  digunakan  untuk penanggulangan  pandemi Covid-19 termasuk  pula  didalamnya  ada  insentif  untuk  tenaga kesehatan  dan  hal  hal  lain  yang  berkaitan  dengan  penanggulangan Covid-19 .”  Sumber: wawancara informan, 2021
Realokasi  anggaran  dan  penyesuaian  program  pada  dasarnya  relevan  dengan  tujuan
penanggulangan  dampak  pandemi.  Urgensi  realokasi  anggaran  dan  penyesuaian  (refocusing) program  mengatasi  dampak Covid-19 dilakukan  agar  perekonomian  pulih,  ada  perlindungan sosial  bagi  masyarakat  kelompok  rentan,  dan  mata  rantai  penularan Covid-19 terputus.  Bukti relevansi  lainnya  adalah  pengurangan  agenda  kegiatan  pemerintahan,  dengan  mengurangi pertemuan  dan  kunjungan  kerja.  Analisis  kepuasan  terhadap  program  Indikator  dari  dimensi kepuasan  terhadap  program  adalah  manfaat  yang  dirasakan  oleh  masyarakat.  Jika  produk  dan jasa yang diberikan semakin bermutu maka kepuasan yang dialami oleh pengguna akan semakin tinggi juga bisa memunculkan keuntungan  untuk lembaga (Mutiarin, 2014).
Pemerintah  memfokuskan  anggaran  penanganan  pandemi Covid-19 kepada  tiga  prioritas utama  yaitu  kesehatan,  jaring  pengaman  sosial  dan  juga  pemulihan  ekonomi.  Ketiga  prioritas anggaran ini diharapkan mampu membantu menangani serta meringankan dampak pandemi yang dirasakan  oleh  semua  kalangan,  dalam  hal  ini  pandemi Covid-19 berdampak  terhadap  setiap lapisan masyarakat
Prioritas  pertama  dari  anggaran  penanganan  pandemi  yaitu  untuk  penanganan  kesehatan, Covid-19 semakin meluas tidak hanya menyebar di kota kota besar akan tetapi semakin meluas sampe ke daerah daerah pelosok, hal ini tentu membutuhkan penanganan yang serius karna tidak semua insfrastruktur kesehatan di setiap daerah sama, sehingga  dari anggaran yang dialokasikan untuk  penanganan  kesehatan  ini  diharapkan  mampu  membantu  kekurangan  dari  insfrastruktur yang ada didaerah dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini.
Fokus  anggaran  lainnya  yaitu  untuk  jaring  pengaman  sosial,  hal  ini  guna  memastikan dampak pandemi tidak memperburuk situasi sosial ekonomi masyarakat. Jaring pengaman sosial ini  disalurkan  melalu  bantuan  sosial  baik  tunai  maupun  non  tunai  kepada  masyarakat, sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Rismawan :
“Program  jaring  pengaman  sosial  ini  biasanya  disalurkan  dalam  bentuk  bantuan  bantuan sosial  kemasyarakatan  dalam  bentuk  tunai  juga  dengan  bentuk  makanan  pokok,  dimana distribusinya  bekerjasama  dengan  bank  bank  juga  dengan  desa  setempat.”  Sumber: wawancara informan, 2021
Pemulihan dampak ekonomi daerah merupakan prioritas ketiga dari percepatan penanganan pandemi Covid-19 .  Anggaran  ini  diprioritaskan  untuk  memperkuat  sumber  perekonomian daerah,  dengan  prioritas  utama  para  pelaku  usaha.  Hal  ini  diharapkan  mampu  membantu  para pelaku usaha dalam menghadapi ancaman kemerosotan kondisin ekonomi.
Dilihat  dari  ketiga  prioritas  anggaran  yang  menjadi  fokus  penanganan  dampak  pandemi, dapat  disimpulkan  bahwa  dalam  analisis  kepuasan  terhadap  program  cukup  efektif,  karena manfaat  dari  kebijakan  ini  dapat  dirasakan  oleh  seluruh  lapisan  masyarakat  yang  terdampak pandemi Covid-19 mulai  dari  anggaran  penanganan  kesehatan,  jaring  pengaman  sosial,  juga pemulihan  ekonomi.  Ketiga  hal  ini  merupakan  hal  yang  urjen  pada  masa  pandemi Covid-19 , ketiga  hal  ini  juga  saling  berkaitan  sehingga  apabila  salah  satu  bidang  terganggu  maka  akan berdampak kebidang yang lain.
Analisis tingkat input dan output
Pada  efektivitas  tingkatan  input  dan  output  bisa  dilihat  dari  perbandingan  antara  input dengan  output. Jikalau  output  lebih  besar  daripada input maka  bisa  disebut  dengan  efesien  dan apabila input lebih besar dari output maka bisa disebut tidak efesien (Mutiarin, 2014).
Awal dari pengukuran efektivitas yaitu dengan menyajikannya Laporan Realisasi Anggaran yang  berdasar  pada  pengukuran  efektivitas  menurut  Mahmudi  (2019)  dalam  kmembandingkan input dan output maka untuk mengukur efektivitas anggaran ialah dengan metode perbandingan
antara Target Anggaran Belanja dan Realisasi Anggaran Belanja.
Tabel 4 Realisasi Anggaran Penanganan Covid-19
No Program Anggaran Realisasi 1 Kesehatan 270.669.563.754 249.472.850.546 2 Jaring pengaman sosial 103.108.979.888 82.805.639.221 3 Pemulihan ekonomi 571.559.061.488 424.121.968.062 Sumber : BPKAD Kab Garut (diolah), 2021 1. kesehatan
berdasarkan hasil pengukuran anggaran kesehatan untuk penanganan tiga prioritas pandemi Covid-19 di kabupaten garut : 249.472.850.546 x 100 % = 92% efektif 270.669.563.754 Berdasarkan  perhitungan  efektivitas  anggaran  kesehatan  penanganan Covid-19 kabupaten garut sudah efektif, dimana hasil pengukurannya 92%.
2. Jaring pengaman sosial
82.805.639.221 x 100 % = 80,3% cukup efektif 103.108.979.888 Berdasarkan perhitungan efektivitas anggaran jaring pengaman sosial penanganan covid- 19 kabupaten garut sudah cukup efektif, dimana hasil pengukurannya 80,3%.
3. Pemulihan ekonomi 424.121.968.062 x 100 % = 74,2% kurang efektif
571.559.061.488
Berdasarkan  perhitungan  efektivitas  anggaran  pemulihan  ekonomi  penanganan Covid-19 Kabupaten Garut kurang efektif, dimana hasil pengukurannya 74,2%.

## Tabel 5. Keterangan Efektivitas Program
No Program % Keterangan 1 Kesehatan 92 Efektif 2 Jaring pengaman sosial 80,3 Cukup efektif 3 Pemulihan ekonomi 74,2 Kurang efektif
Sumber: (diolah) Peneliti, 2021
Dilihat  dari  hasil  perhitungan  efektivitas  anggaran  penanganan Covid-19 di  kabupaten Garut,  dimana  anggaran  yang  dianggarkan  untuk  kesehatan  sebesar  270.669.563.754  dengan realisasinya  249.472.850.546  sehingga  berdasarkan  perhitungan  efektivitas  bahwa  anggaran  di bidang  kesehatan  sudah  efektif  dengan  angka  92%,  adapun  di  bidang  jaring  pengaman  sosial dengan  jumlah  anggaran  sebesar  103.108.979.888  dan  realisasinya  sebesar  82.805.639.221 sehingga  berdasarkan  perhitungan  efektivitas  maka  anggaran  di  bidang  jaring  pengaman  sosial cukup  efektif  dengan  angka  80,3%  dan  dibidang  pemulihan  ekonomi  dianggarkan  sebesar 571.559.061.488  dengan  realisasi  anggaran  sebesar  424.121.968.062  sehingga  berdasarkan perhitungan  efektivitas  anggaran  maka  realisasi  anggaran  bidang  pemulihan  ekonomi  kurang efektif dengan angka 74,2%.
Berdasarkan pemaparan diatas maka analisis input output dalam program realokasi anggaran untuk  penanganan Covid-19 di  kabupaten  garut  secara  keseluruhan  sudah  berjalan  dengan efektif. Hal ini karena dalam anggaran bidang kesehatan dan jaring pengaman sosial realisasinya sudah  berjalan  efektif,  meskipun  dalam  pemulihan  ekonomi  masih  kurang  efektif  dalam merealisasikannya,  akan  tetapi  secara  keseluruhan  program  realokasi  anggaran  untuk penanganan Covid-19 di  kabupaten  garut  ini  sudah  berjalan  cukup  efektif  dengan  angka persentase sebesar 82,16%.

## Analisis Pencapaian Tujuan Menyeluruh
Efektivitas  program  bisa  dijalankan  oleh  kemampuan  operasional  saat  melaksanakan program kerja yang cocok dengan tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya. Dalam melakukan realokasi  anggaran  dan  refocusing  program  tentu  melalui  beberapa  tahapan,  hal  ini  membuat perlu  adanya  sinergitas  serta  kemampuan  sumberdaya  dari  aparatur  pemerintah  yang  berkaitan dengan anggaran.
Dalam  realokasi  anggaran  penanganan Covid-19 perlu  adanya  sinergitas  dari  semua  pihak, hal  ini  dikarenakan  penanganan  pandemi Covid-19 merupakan  hal  baru  yang  dihadapi  oleh pemerintah  pusat  juga  daerah.  juga  dampaknya  dirasakana  oleh  semua  pihak,  sehingga  dalam pelaksanaan realokasi anggaran serta refocusing program ini perlu suatu sistem kerja sama agar tujuan dari program ini tercapai.
Bentuk  dari  sinergitas  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  Kabupaten  Garut  dalam  upaya perubahan  anggaran  atau  realokasi  anggaran  dan  refocusing  program  yaitu  dalam  pelaksanaan perubahan  pagu  anggaran  pemerintah  Kabupaten  Garut  melakukan  rapat  bersama  skpd  untuk melakukan koordinasi mengenai mekanisme perubahan anggaran. Kemudian dalam pelaksanaan realokasi  anggaran  pemerintah  menjalankan  sistem  desentralisasi  dalam  penanganan  pandemi Covid-19 sehingga  menciptakan  pola  kolaboratif  antar  pemerintah  pusat  dan  daerah  dalam pelaksanaan penanganan pandemi ini.
Kemampuan  sumber  daya  sangatlah  penting  dalam  menentukan  efektivitas  program  yang dijalankan  terhadap  tujuan  atau  hasil  yang  diinginkan.  Sumberdaya  merupakan  input  yang berkaitan dengan anggaran yang dikeluarkan untuk menghasilkan output. Kuantitas sumber daya juga menjadi penentu keberhasilan arah kebijakan. Sumber  daya  yang mendorong keefektifitas suatu implementasi yaitu :
1. Staf (Pegawai)
2. Wewenang
3. Informasi
4. Fasilitas
Dalam  menjalankan  kebijakan  realokasi  anggaran  dilihat  dari  indikator  staf  Pemerintah Kabupaten  Garut  sudah  berjalan  dengan  baik,  dimana  dilihat  dari  staff  yang  melaksanakan perubahan anggaran ini merupakan tim anggaran pemerintah daerah, yang juga ikut  serta dalam rapat koordinasi serta sosialisasi mengenai mekanisme perubahan anggaran yang ditujukan untuk pengalokasian  dana  penanganan  pandemi Covid-19 .  Sehingga  kemampuan  dan  pengalamanya sudah teruji. Sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Rismawan, 2021:
“Dalam  pelaksanaan  perubahan  anggaran  tidak  dibuat  tim  khusus  hanya  dilakukan  secara simultan oleh tim anggaran pemerintah daerah secara langsung jadi dilakukan langsung oleh tim penganganggaran pemerintah daerah.” Sumber: wawancara informan, 2021 Kemudian dalam pemberian wewenang dan informasi, kepala daerah atau bupati yang juga sebagai  ketua  gugus  tugas  penanganan Covid-19 di  daerah  diberikan  wewenang  penuh  sesuai
dengan  pemerintah  pusat  untuk  menetapkan  perubahan  anggaran  serta mengeluarkan  kebijakan mengenai  penanganan  pandemi  ini.  Adapun  dalam  menyampaikan  informasi  mengenai  teknis perubahan  anggaran,  BPKAD  beserta  TAPD  telah  menyampaikan  secara  detail  sesuai  dengan arahan  pemerintah  pusat  mengenai  tatacara  realokasi  anggaran  dan  refocucsing  program  yang selanjutnya  diinformasikan  pula  kepada  seluruh  SKPD.  Sarana  prasarana  atau  fasilitas  dalam melakukan realokasi anggaran sudah sangat baik dengan adanya ruang kerja dan rapat, komputer juga  sambungan  internet.  Sehingga  dilihat  dari  pemaparan  diatas,  maka  analisis  tujuan menyeluruh  terhadap  program  kebijakan  perubahan  anggaran  atau  realokasi  anggaran  dan refocusing  program  penanganan  pandemi Covid-19 di  Kabupaten  Garut  sudah  berjalan  dengan efektif dengan sumberdaya juga sinergitas semua pihak pelaksana program kebijakan.

## E. SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  pembahasan  mengenai  efektivitas  perubahan  anggaran  Kabupaten  Garut tahun  2020,  dalam  rangka  realokasi  anggaran  serta  refocusing  program  untuk  percepatan penanganan  pandemi Covid-19 bisa  dikatakan  sudah  berjalan  dengan  efektif,  dapat  dilihat  dari beberapa  indikator  yang  digunakan  peneliti  sebagai  acuan  efektivitas  perubahan  anggaran. Dimana  kelima  indikator  menunjukan  bahwa  perubahan  anggaran  yang  dilakukan  oleh pemerintah  Kabupaten  Garut  sudah  sesuai  dengan  indikator  efektivitas  yang  digunakan  oleh peneliti, walaupun dalam indikator input otput realisasi dari anggaran pemulihan ekonomi belum efektif,  akan  tetapi  secara  keseluruhan  program  kebijakan  realoksi  anggaran  dan  refocusing program  Kabupaten  Garut  berjalan  dengan  efektif.  Penelitian  ini  diharapkan  mampu  menjadi bahan  evaluasi  dalam  menganalisis  kebijakan  anggaran  dalam  penanganan  dampak  pandemi, juga  bisa  menjadi  referensi  untuk  penelitian  selanjutnya  yang  berkaitan  dengan  analisis kebijakan  anggaran,  hal  ini  perlu  dilakukan  karena  dalam  penelitian  ini  banyak  sekali keterbatasan mulai dari ruang lingkup penelitian yang hanya meneliti anggaran Kabupaten Garut saja,  data  penelitian  hanya  menggunakan  responden  yang  telah  ditentukan  sehingga mengesampingkan  kemungkinan  data  dari  pihak  lain.  Dalam  pelaksanaan  realokasi  anggaran juga  refocusing  program,  upaya  yang  harus  dilakukan  agar  realisasi  anggaran  lebih  efektif, sehingga  kebijakan  ini  benar  benar  dirasakan  oleh  masyarakat  yang  terdampak  pandemi,  yaitu harus  dilakukannya  sinkronisasi  juga  pembaruan  data.  Dimana  hal  ini  untuk  menyamakan berbagai  data,  mulai  dari  regulasi  hingga  data  penerima  manfaat  dari  realokasi  anggaran  ini. Tentunya  hal  ini  menjadi  tantangan  untuk  pemerintah  daerah  Kabupaten  Garut  dalam merealisasikan anggaran percepatan penanganan pandemi Covid-19 secara cepat dan tepat.

## REFERENSI
Anggara, Sahya. (2016). CV Pustaka Setia Administrasi Keuangan Negara.
Sugiyono.  (2016).  Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif,  Dan  R&D.  Bandung:  Alfabeta.
Rachmat.  2010.  Akuntansi  Pemerintahan.  ed.  beni  ahmad  saebani.  Bandung:  cv  pustaka setia.
Grediani,  Evi.  (2020).  “Mengungkap  Fenomena  Anggaran  Perubahan  Dan  Partisipasi Masyarakat  Akibat  Pandemi  Covid  19.”  Imanensi:  Jurnal  Ekonomi,  Manajemen,  dan Akuntansi Islam 5(2): 69–78.
Https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/siaran-pers-perkembangan-ekonomi-dan- refocusing-anggaran-untuk-penanganan-Covid-19-di-indonesia/.  “Perkembangan  Ekonomi  Dan
Refocusing Anggaran Untuk Penanganan Covid-19 Di Indonesia.”
https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/siaran-pers-perkembangan-ekonomi- dan- refocusing-anggaran-untuk-penanganan-Covid-19-di-indonesia/.
Jaweng, R. N. A., Ramda, and and Tambunan E.E., Suparman, N., Hasibuan, S. N., Mangiri,
D.  (2020).  “Realokasi  Anggaran  Dan  Penyesuaian  (  Refocusing  )  Program :  Tantangan  Dan Respons  Pemerintah  Daerah  Hadapi  Pandemi.”  United  Cities  and  Local  Governments Asia-Pacific (UCLG ASPAC) & APEKSI, Jakarta.: 1–66.
Lejiu,  Agustinus,  Masjaya,  and  Bambang  Irawan.  (2014).  “Evaluasi  Kebijakan  Pembangunan Transmigrasi  Di  Kabupaten  Mahakam  Ulu  (Studi  Pada  Kecamatan  Long  Hubung Kabupaten  Mahakam  Ulu).”  Jurnal  Administrative  reform  2(4):  515–26.  http://e- journals.unmul.ac.id/index.php/JAR/article/view/538/490.
Nurdiani, Dini. (2021). “Implementasi Refocusing Anggaran Dalam.” 01(01).
Pratiwi, Dian Kus. (2021). “Inovasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Covid- 19 Di Indonesia.” Amnesti Jurnal Hukum 3(1): 37–52.
Romli,  Riri  Habibah,  Etti  Ernita  Sembiring,  and  Darya  Setia  Nugraha.  (2021).  “Analisis Realokasi  Anggaran  Sebagai  Solusi  Penanganan  Covid-19  Dan  Dampaknya  Terhadap Mekanisme Pengadaan Barang / Jasa ( Studi Kasus Pemerintah Kota Cimahi ) Analysis Of Budget  Realocations  As  A  Solution  To  Handling  Covid-19  And  Its  Impact  On  The Procure.” 1(3): 431–38.
Sumolang,  S  G  et  al.  (2021).  “KABUPATEN  MINAHASA  THE  EFFECTIVENESS  OF VILLAGE FUND PLANNING IN SEA VILLAGE PINELENG DISTRICT MINAHASA REGENCY Jurnal EMBA Vol . 9 No . 4 Oktober 2021 , Hal . 973-982
Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  Juga  Harus  Transparan  Guna  Mewujudkan  Pengembangan  , Kegi.” 9(4): 973–82.
peraturan.bpk.go.id,  (2020).  “Database  Peraturan  [JDIH  BPK  RI].”  https://peraturan.bpk.go.id/ (December 7, 2021).