## Jurnal Interpretasi Hukum |ISSN: 2746-5047
Vol. 3, No. 1 – Maret 2022, Hal. 204-209| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.22225/juinhum.3.1.4746.204-209
SANKSI PIDANA TERHADAP TENAGA MEDIS YANG MEMAKSA MEMBERLAKUKANNYA VAKSIN COVID-19 BAGI MASYARAKAT YANG MEMILIKI RIWAYAT PENYAKIT
Dendy Martono Prabowo, I Nyoman Gede Sugiartha, Ida Ayu Putu Widiati Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia dendimartono@icloud.com, Nyomansugiartha14@gmail.com, idaayuputuwidiati@gmail.com

## Abstrak
Wabah penyakit Coronavirus Disease 2019  yang masuk ke Indonesia  yang dapat ditanggulangi dengan pemberian vaksin  terhadap  masyarakat  Indonesia  yang  memenuhi  kriteria  sesuai  Undang-undang  yang  berlaku.  Akan  tetapi pemerintah  mewajibkan  vaksinasi  tersebut  diberlakukan  untuk  seluruh  warga  negara  Indonesia  bahkan  yang memiliki  riwayat  penyakit,  seharusnya  pemerintah  menjamin  hak  setiap  orang  dengan  persetujuan  dan  tanpa paksaan  sedikit  pun  dalam  proses  vaksinasi  secara  sukarela.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengukapkan  sanksi pidana  terhadap tenaga  medis  yang  memaksa  memberlakukannya  vaksin  covid-19  bagi  masyarakat  yang  memiliki riwayat penyakit. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dengan  menggunakan pendekatan masalah secara perundang-undangan. Sumber bahan hukum yang digunakan yakni sumber bahan hukum primer dan sumber  hukum  sekunder.  Bahan  hukum  yang  terkumpul  dianalisis  secara  sistematis  dengan  penyajian secara  deskriptif. Berdasarkan  hasil  analisis  yang  ada,  penelitian  ini  mengukapkan  bahwa  tenaga  medis  yang memberikan vaksin terhadap masyarakat yang memiliki riwayat penyakit dapat dikatakan melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan Penerima Pelayanan Kesehatan luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun bahkan jika menyebabkan kematian dipidana 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan dalam Undang - undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.
Kata kunci: Sanksi Pidana, Tenaga Medis, Vaksin

## Abstract
he outbreak of the 2019 Coronavirus Disease that entered Indonesia  which can be overcome by giving vaccines to the Indonesian people who meet the criteria according to the applicable law. However, the government requires the vaccination  to  be  applied  to  all  Indonesian  citizens,  even  those  with  a  history  of  disease,  the  government  should guarantee  the  rights  of  everyone  with  the  consent  and  without  the  slightest  coercion  in  the  voluntary  vaccination process. This study aims to reveal criminal sanctions against medical personnel who force the implementation of the COVID-19 vaccine for people who have a history of illness. This study uses a normative juridical method by using a statutory  problem  approach.  The  sources  of  legal  materials  used  are  primary  legal  sources  and  secondary  legal sources.  The  collected  legal  materials  were  analyzed  systematically  with  descriptive  presentation.  Based  on  the results of the existing analysis, this study reveals that medical personnel who provide vaccines to people who have a history  of  illness  can  be  said  to  have  committed  serious  negligence  which  resulted  in  the  recipient  of  the  Health Service being seriously injured, the punishment for the maximum 3 (three) years in prison, even if it causes death, will be sentenced to 5 years. (five) years in accordance with the provisions of the Law of the Republic of Indonesia Number 36 of 2014 concerning Health Worker.
Keywords: Criminal Sanctions, Medical Personnel, Vaccines

## I. PENDAHULUAN
Memasuki  tahun  2019  Indonesia  mendapatkan  musibah  yang  cukup  menyebabkan  negara  mengalami kekacauan yakni masuknya wabah penyakit Coronavirus Disease 2019 yang melanda Indonesia. Corona Virus  Disease  2019 merupakan  sebuah  penyakit  yang  dapat  menulari  setiap  orang,  penyebabnya  yakni
Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS CoV-2). Virus ini dapat dikatakan virus baru yang  sangat  asing  karena  belum  pernah  ditemukan  pada  manusia. Middle  East  Respiratory  Syndrome (MERS)  dan Severe  Acute  Respiratory  Syndrome (SARS)  merupakan  dua  varian  coronavirus  yang menjadi penyebab timbulnya penyakit dengan gejala berat. Seseorang yang terinfeksi Covid–19 memiliki gejala  awam  yakni  gangguan  pernafasan  akut  seperti  demam,  batuk  kering,  serta  sesak  nafas,  bahkan dapat  seseorang  dapat  mengalami  pneumonia,  sindrom  pernafasan  akut,  gagal  ginjal,  serta  kematian apabila  terinfeksi  Covid–19  yang  berat.    Virus  tersebut  bermula  mewabah  di  Indonesia  saat dilaksanakannya pesta dansa di daerah Ibu Kota yang dihadiri oleh warga negara asing dan warga negara Indonesia,  buruknya  disana  terdapat  warga  negara  asing  yang  sudah  terpapar  virus  tersebut  yang  telah menjalani  karantina  di  Malaysia.  Dimulai  dari  hal  ini  lah,  akhirnya  dua  orang  warga  Indonesia  turut terpapar  virus  tersebut  yang  kemudian  menyebar  luas  di  Negara  Indonesia.  Bahkan  memasuki  tahun 2020, virus tersebut telah memasuki tingkatan secara global dan beresiko sangat cukup tinggi.
Melihat  situasi  dan  kondisi  seperti  ini,  pemerintah  Indonesia  menganggap  virus  ini  merupakan wabah  penyakit  menular.  Kebijakan  terhadap  situasi  ini  ternyata  telah  dimiliki  oleh  Indonesia  yang dituangkan  dalam  Undang  –  undang  Nomor 4  Tahun  1984  tentang  Wabah  Penyakit  Menular,  Peraturan Pemerintah  Nomor  4o  Tahun  1991  tentang  Penanggulangan  Wabah  Penyakit  Menular,  serta  Peraturan Menteri  Kesehatan  No.1501/Menkes/Per/X/2010  tentang  Jenis  Penyakit  Menular  Tertentu  Yang  Dapat Menimbulkan  Wabah  dan  Upaya  Penanggulangannya.  Menimbang  dari  beberapa  regulasi  tersebut, nyatanya  belum  terdapat  aturan  secara  khusus  yang  mengatur  mengenai  wabah  Covid–19  ini,  maka selanjutnya  Pemerintah  mengeluarkan  regulasi  baru  yakni  Keputusan  Menteri  Kesehatan No.HK.01.07/MENKES/104/2020  tentang  Penetapan  Infeksi  Novel  Coronavirus  (Infeksi  2019-nCoV) sebagai  Jenis  Penyakit  Yang  Dapat  Menimbulkan  Wabah  dan  Upaya  Penanggulangannya  dengan  dasar pertimbangan  lain  yakni  bahwa World  Health  Organization (WHO)  telah  menyatakan  Covid–19  ini sebagai  Urgensi  terhadap  kesehatan  masyarakat  yang  menimbulkan  keresahan  pada  dunia (Darmastuti, Juned, & Susanto., 2021) .
Penyebaran  Covid–19  ini  cukup  tersebar  secara  pesat  sehingga  beresiko  tinggi  terhadap  mobilitas penduduk, hal ini tentunya memerlukan upaya penanggulangan yang efektif (Wonok, 2020) . Sehubungan dengan  hal  tersebut,  Pemerintah  Indonesia  melakukan  inovasi  baru  terhadap  penanganan  Covid–19  ini yaitu dengan diadakannya wajib vaksinasi sebagai upaya  pencegahan pertama terhadap masyarakat guna mencegah  penyebaran  yang  semakin  meluas.  Mengingat  juga  bahwa  masyarakat  mempunyai  hak  atas kesehatan yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia. Dalam upaya penanggulangan ini agar sesuai dengan  Undang-undang,  pemerintah  mengeluarkan  terobosan  regulasi  baru  yakni  Keputusan  Presiden Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Penetapan  Kedaruratan  Kesehatan  Masyarakat  Covid–19  dengan  dasar pertimbangan  yakni  kematian  Covid–19  berdampak  pada  aspek  politik,  ekonomi,  sosial,  budaya, pertahanan,  keamanan,  serta  kesejahteraan  masyarakat.  Selain  upaya  tersebut  pemerintah  terus meningkatkan  kinerjanya  dalam  menekan  angka  Covid-19,  antara  lain  dengan  memberlakukan Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB),  memberi  instruksi  untuk  memakai  memakai  masker, menerapkan physical  &  social  distancing ,  dan  mencuci  tangan.  Serta,  masyarakat  diwajibkan menunjukkan  surat keterangan  hasil rapid test negatif COVID-19 apabila akan melakukan perjalanan ke luar pulau (Saputra, Sugiartha, & Widyantara, 2021) .
Bagi  setiap  orang  yang  tidak  bersedia  di  vaksinasi,  pemerintah  menetapkan  sanksi  administratif yakni  penundaan/penghentian  diberikannya  jaminan  sosial,  penundaan/penghentian  layanan  administrasi pemerintah,  serta  denda  yang  diatur  dalam  Keputusan  Presiden  No.12  Tahun  2020  Tentang  Penetapan Bencana  Non  Alam  Penyebaran  Covid–19 (Agung,  Puannandini,  &  Kurniasih,  2021) .  Akan  tetapi,  hal tersebut menuai problematika di masyarakat kerena wajib melakukan vaksinasi dianggap melanggar Hak Asasi Manusia yakni hak jaminan sosial yang dibutuhkan untuk mendapatkan kelayakan dalam menjalani hidup  serta  perkembangan  kepribadian  yang  utuh.  Adapun  tujuan  dalam  penulisan  ini  yaitu  untuk mengetahui  pengaturan  hukum  terhadap  tenaga  medis  dalam  memberlakukannya  vaksin  Covid–19  bagi masyarakat  yang  memiliki  riwayat  penyakit,  serta  untuk  mengetahui  penegakan  hukum  terhadap  tenaga medis  yang  memaksa  memberlakukannya  vaksin  Covid–19  bagi  masyarakat  yang  memiliki  riwayat penyakit.

## II. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  merupakan  prosedur  untuk  mengumpulkan,  menganalisis,  dan  mengelola  data  guna menjawab  permasalahan  yang  diteliti  secara  benar,  efektif,  dan  efisien.  Dalam  penulisan  ini,  tipe penelitian  yang  digunakan  yakni  penelitian  hukum  normatif  yang  artinya  penelitian  dilakukan  dengan menelaah bahan pustaka hukum (Soekanto & Memudji, 2003) . menggunakan pendekatan masalah secara Perundang–undangan  yaitu  dengan  menelaah  peraturan  yang  sesuai  dengan  isu  hukum,  dan  pendekatan masalah secara konseptual yaitu dengan menuliskan kembali pokok  – pokok pikiran yang tumbuh dalam hukum dengan berawal dari aturan – aturan hukum yang berlaku dan gagasan – gagasan hukum. Sumber bahan hukum yang digunakan yakni sumber bahan hukum primer yang merupakan sumber bahan hukum utama  seperti  Perundang–undangan,  dan  catatan  formal.  Bahan  hukum  sekunder  yang  merupakan  hasil dari  menelaah  bahan  pustaka  yang  berhubungan  dengan  isu  hukum  yang  dihadapi (Fajar  &  Yulianto, 2009) . (Serta bahan hukum tersier yang merupakan bahan hukum yang menjelaskan dan sebagai pemberi arah terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus  – kamus. Sumber- sumber bahan hukum tersebut  dikumpulkan  melalui  teknik  pengumpulan  secara  inventarisasi  yaitu  bahan  hukum  yang  telah ditelusuri kemudian diklasifikasikan kemudian dicatat, dikutip, dan diringkas sesuai kebutuhan. Sehingga pada  akhirnya  bahan  hukum  yang  terkumpul  dianalisis  secara  sistematis  dengan  penyajian  secara deskriptif.

## III. PEMBAHASAN
1. Pengaturan  Hukum  terhadap  Tenaga  Medis  dalam  Memberlakukannya  Vaksin  Covid–19  Bagi Masyarakat yang Memiliki Riwayat Penyakit
Tenaga  Medis  adalah  tenaga  profesional  yang  memiliki  keistimewaan  yaitu  dapat  melakukan  intervensi bedah  teknis  dan  bedah  tubuh  manusia (Ricki,  2020) .  Pada  masa  pandemi  Covid–19  ini  tenaga  medis memiliki  tanggung  jawab  tinggi  untuk  menjalankan  vaksinasi  terhadap  masyarakat  guna  mencegah penyebaran  Covid–19  yang  dapat  meluas.  Vaksinasi  merupakan  proses  memasukkan  vaksin  yang  berisi antigen  ke  tubuh  untuk  menstimulasi  imun  tubuh  dan  akhirnya  tubuh  akan  kebal  terhadap  penyakit menular.  Di  Indonesia  terdapat  6  jenis  vaksin  yang  digunakan  sebagai  vaksin  Covid–19  seperti  vaksin Sinovac,  dan  Astrazeneca.  Pemberian  vaksin  kepada  masyarakat  diklasifikasikan  menjadi  3  tahap  yakni tahap I (berkisar antara 1- 10%), tahap II (berkisar antara 11-20%), dan tahap III (berkisar antara 21-50%) dari total populasi setiap negara. Serta vaksin di prioritaskan dengan pembagian yakni pertama diberikan kepada  petugas  Kesehatan,  kedua  kepada  kelompok  dengan  penyakit  berat  (komorbid)  dan  memiliki resiko  kematian,  ketiga  kepada  kelompok  sosial.  Tahapan  pemberian  vaksin  untuk  kelompok  prioritas diberikan  kepada  kelompok  tenaga  Kesehatan  sebagai  tahap  I,  masyarakat  lanjut  usia  dan  petugas pelayanan  publik  sebagai  tahap  II,  serta  kelompok  prioritas  masyarakat  rentan  dari  aspek  geospasial, sosial, dan ekonomi, yang berusia 18 tahun ke atas sebagai tahap III.
Adapun syarat – syarat seseorang dapat menerima vaksin Covid–19 yakni pernah terpapar Covid– 19 dan sudah  sembuh melebihi 3 kurun  waktu 3 bulan, berusia  lebih dari 18  tahun dan kelompok lanjut usia, tekanan darah dibawah 180/110 mmHg, serta bagi seseorang yang memiliki Riwayat penyakit kronis tidak  dapat  divaksinasi  namun  apabila  telah  membaik  dan  terkontrol  harus  membawa  surat  keterangan layak  vaksinasi  dari  dokter.  Vaksinasi  Covid–19  yang  merupakan  program  wajib  dari  pemerintah  ini menimbulkan  pro  kontra  apalagi  terhadap  mereka  yang  menolak  vaksin  akan  dikenakan  sanksi administrasi  bahkan  sanksi  pidana.  Hal  ini  dianggap  melanggar  Undang  –  undang  HAM  yakni  hak jaminan  sosial  yang  dibutuhkan  untuk  mendapatkan  kelayakan  dalam  menjalani  hidup  serta perkembangan kepribadian yang utuh.
Vaksinasi  yang  dilakukan  tidak  sesuai  dengan  syarat  dan  ketentuan  yang  telah  ditetapkan  yang pada faktanya setiap masyarakat yang memiliki riwayat penyakit harus melakukan pengecekan kesehatan apabila  hasil  tersebut  bisa  melakukan  vaksinasi  akan  diberikan  surat  rekomendasi  dokter  untuk  bisa melakukan  vaksinasi.  Di  Indonesia  banyak  tenaga  medis  yang  melanggar  kode  etik  seperti  yang dipaparkan  di  atas  seperti  contoh  kasus  yang  terjadi  di  Kota  Bali  tepatnya  di  kota  Denpasar  masyarakat yang  tetap  dan  dipaksa  untuk  diberikan  vaksinasi  oleh  tenaga  medis,  sedangkan  pasien  tersebut  sudah
memberikan  data  dirinya  yang  mengidap  Riwayat  penyakit,  namun  tetap  dipaksa  untuk  melakukan vaksinasi dan mengakibatkan seorang yang menerima vaksin tersebut kehilangan nyawa.
Para  tenaga  medis  yang  melanggar  kode  etik  tidak  melaksanakan  aturan  kemenkes  yaitu  syarat- syarat dan ketentuan untuk melakukan  vaksin yang didalamnya terdapat aturan apabila masyarakat yang memiliki  Riwayat  penyakit  harus  melakukan  pemeriksaan  serta  mendapatkan  surat  rekomendasi  dokter untuk  melakukan  vaksinasi  Covid-19,  disamping  itu  karena  setiap  orang  berhak  atas  pelayanan kesehatannya sendiri yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, dapat juga  dikatakan  melakukan  kelalaian  berat  sehingga  dapat  dikenakan  sanksi  pidana  sesuai  dengan ketentuan dalam Undang- undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.

## 2. Penegakan  Hukum  terhadap  Tenaga  Medis  yang  Memaksa Memberlakukannya  Vaksin  Covid–19 Bagi Masyarakat yang Memiliki Riwayat Penyakit
Di  Indonesia  tenaga  medis  merupakan  garda  terdepan  dalam  melayani  masyarakat  dalam  bidang Kesehatan  seperti  dalam  keadaan  pandemi  Covid-19  saat  ini.  Secara  umum  tenaga  medis  merupakan mereka  para  pekerja  yang  mengabdikan  dirinya  dalam  bidang  Kesehatan  guna  memberikan  pelayanan kepada masyarakat. Dalam melakukan tugasnya, tenaga medis diawasi oleh  tenaga  pengawas Kesehatan dengan  ketentuan  yang  telah  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  10 Tahun  2018  Tentang  Pengawasan  di  Bidang  Kesehatan.  Apabila  dalam  menjalankan  pengawasan terhadap  tenaga  medis,  pengawas  tenaga  Kesehatan  mendapatkan  sesuatu  yang  melanggar  ketentuan berdasarkan  Undang  –  undang  atau  aturan  yang  berlaku,  tenaga  pengawas  Kesehatan  dapat  melaporkan kepada pihak yang berwajib seperti Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Kesehatan.
Pengawasan  penting  dilakukan  karena  pengawasan  merupakan  salah  satu  fungsi  manajemen kontrol  (controlling)  atau  pengendalian.  Pengawasan  dalam  pemerintahan  dapat  dikategorikan  menjadi pengawasan  langsung  dan  tidak  langsung,  pengawasan  preventif  dan  represif,  serta  pengawasan  internal dan  eksternal.  Upaya  penegakan  hukum  secara  preventif  (pencegahan)  yang  merupakan  upaya pencegahan yang dilakukan untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan di dalam lingkup masyarakat dan upaya  penegakan  hukum  secara  represif  (penindakan)  yang  merupakan  salah  satu  upaya  yang  bersifat konsepsional,  dimana  upaya  ini  dilakukan  setelah  terjadinya  suatu  kejahatan (Singgi,  Suryawan,  & Sugiartha,  2020) .  Adapun  upaya  preventif  dalam  menangani  Covid–19  ini  pemerintah  melakukan Distribusi dan update stok vaksin nasional, melakukan sinkronisasi terhadap data jumlah sertifikat dengan jumlah penerima vaksin, Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai vaksinasi.
Sanksi  pidana  adalah  jenis  sanksi  yang  secara  umum  dipergunakan  saat  menjatuhkan  hukuman kepada  seseorang  yang  dapat  dibuktikan  bersalah  bahwa  telah  melakukan  perbuatan  pidana (Ali,  2015) . Sanksi pidana pada dasarnya adalah jaminan untuk merehabilitasi perilaku kejahatan, namun tidak jarang bahwa  sanksi  pidana  diciptakan  sebagai  suatu  ancaman  dari  kebebasan  manusia  itu  sendiri (Andrisman, 2009) . Secara konstitusional, hak atas kesehatan merupakan hak asasi manusia yang wajib dipenuhi oleh pemerintah.  Sedangkan  mengenai  pemberian  vaksin  Covid–19  di  Indonesia  juga  terdapat  teknis pemberian  vaksin  yaitu  Apabila  berdasarkan  pengukuran  suhu  tubuh  calon  penerima  vaksin  sedang demam (≥ 37,5 0C), vaksinasi ditunda sampai pasien sembuh dan terbukti bukan menderita Covid-19 dan dilakukan skrining ulang pada saat kunjungan berikutnya. Berdasarkan Teknis pemberian vaksin  Covid– 19  diatas,  berarti  bahwa  pemberian  vaksin  Covid–19  tidak  dapat  dipaksakan  terhadap  orang  yang memiliki  Riwayat  penyakit  karena  akan  mengakibat  kan  kematian  kepada  penerima  vaksin  covid  –  19. Tenaga Kesehatan yang melakukan vaksin Covid–19 kepada masyarakat yang memiliki Riwayat penyakit dapat  juga  dikatakan  melakukan  kelalaian  berat  dapat  dipidana  minimal  3  (tiga)  tahun  dan  maximal  5 (lima) tahun. Namun sesuai dengan penjelasan diatas mengenai sanksi pidana terhadap tenaga medis yang memaksa  memberlakukannya  vaksin  covid-19  bagi  masyarakat  yang  memiliki  riwayat  penyakit  belum terdapat pengaturan yang jelas untuk mengatur hal tersebut.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Pengaturan  hukum  bagi  tenaga  medis  dalam  memberlakukannya  vaksin covid-19 bagi  masyarakat  yang memiliki  Riwayat  penyakit  bahwa  sesuai  syarat  penerima  vaksin  COVID-19  yakni  para  pengidap penyakit  kronik  vaksinasi  ditunda  dan  tidak  bisa  diberikan.  Dengan  demikian,  para  tenaga  medis  yang melanggar kode etik karena tidak melaksanakan aturan kemenkes yaitu syarat-syarat dan ketentuan untuk melakukan vaksin yang di dalamnya terdapat aturan apabila masyarakat yang memiliki Riwayat penyakit harus  melakukan  pemeriksaan  serta  mendapatkan  surat  rekomendasi  dokter  untuk  melakukan  vaksinasi covid-19, serta bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan mengenai setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatannya. Penegakan  hukum  bagi  tenaga  medis  yang  memaksa  memberlakukannya  vaksin covid-19 bagi masyarakat  yang  memiliki  Riwayat  penyakit  bahwa  tenaga  medis  yang  melakukan  vaksin  Covid–19 kepada  masyarakat  yang  memiliki  Riwayat  penyakit  dapat  juga  dikatakan  melakukan  kelalaian  berat sehingga  dapat  dikenakan  sanksi  pidana  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  Undang  -  Undang  Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun”. Namun mengenai sanksi pidana yang lebih spesifik terhadap tenaga medis tenaga medis yang  memaksa  memberlakukannya  vaksin  covid-19  bagi  masyarakat  yang  memiliki  riwayat  penyakit belum  terdapat  pengaturan  yang  jelas  untuk  mengatur  hal  tersebut.  Serta  Sanksi  atas  pelanggaran  etika kedokteran  bergantung  dalam  beratnya  pelanggaran  etika  tersebut,  Padakasus-kasus  pelanggaran etikolegal diberikan sanksi sesuai peraturan kepegawaian yang berlaku & diproses ke pengadilan

## 2. Saran
Untuk  mencegah  terjadinya  pemalsuan  vaksin  Covid–19  oleh  tenaga  medis,  hendaknya  kepada masyarakat  disarankan  sebelum  melakukan  vaksinasi  Covid–19  melakukan  pengecekan  Kesehatan terlebih  dahulu,  agar  dapat  menolak  diberi  vaksin  covid  -  19  jika  memang  benar  memiliki  penyakit bawaan (komorbid) sehingga menghindari terjadinya pemaksaan dan menyebabkan timbulnya  gangguan Kesehatan hingga kematian. Hendaknya pemerintah mengatur lebih spesifik mengenai aturan hukum dan sanksi  pidana  terhadap  tenaga  medis  yang  memaksa  memberlakukan  vaksin  Covid–19  bagi  masyarakat yang memiliki Riwayat penyakit agar tenaga medis tidak melanggar kode etik sebagai tenaga Kesehatan dan  memberikan  pelayanan  Kesehatan  yang  sesuai  hak  nya  kepada  masyarakat.  Pemerintah  diharapkan dapat  memberlakukan  sanksi  pidana  terhadap  tenaga  medis  tersebut  yang  perlu  dilaksanakan  sesuai dengan  peraturan  perundang  -  undangan  yang  berlaku  dengan  tujuan  untuk  memberikan  efek  jera  bagi tenaga  kesehatan  serta  untuk  mencegah  tenaga  kesehatan  yang  lain  melakukan  perbuatan  yang  sama. Serta  sebagai  tenaga  medis  hendaknya  tidak  memberikan  pelayanan  Kesehatan  berupa  vaksin  Covid–19 yang  tidak  sesuai  dengan  teknis  pemberian  vaksin  Covid–19  guna  mencegah  pelanggaran  kode  etik sebagai tenaga medis

## DAFTAR PUSTAKA
Agung, S. M., Puannandini, D. A., & Kurniasih, I. (2021). Kajian Hukum Pelaksanaan Pemuliaan Hukum , 4 (1), 83– 98.
Ali, M. (2015). Dasar-Dasar Hukum Pidana . Jakarta: Grafika. Andrisman,  T.  (2009). Asas-asas  dan  Dasar  Aturan  Hukum  Pidana  Indonesia,  Unila,  Bandar  Lampung .  Malang: Penerbit Universitas Lampung.
Darmastuti,  S.,  Juned,  M.,  &  Susanto.,  F.  A.  (2021).  2021.  COVID-19  dan  Kebijakan  dalam  Menyikapi  Resesi Ekonomi: Studi Kasus Indonesia, Filipina, dan Singapura. Jurnal Madani , 4 (1), 70–86. Fajar, M., & Yulianto, A. (2009). Dualisme Penelitian Hukum Normatif . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Ricki.  (2020).  Aspek  Hukum  Peraktik  Kedokteran  Melakukan  Tindakan  Medis  yang  Bukan  Kewenangan Kompetensi Profesinya. LEX Renaissance , 5 (2), 403–419.
Saputra,  I.  K.  P.,  Sugiartha,  I.  N.  G.,  &  Widyantara,  I.  M.  M.  (2021).  Sanksi  Hukum  bagi  Petugas  Lembaga Pemasyarakatan  yang  Terlibat  Peredaran  Narkotika  di  Lingkungan  Lembaga  Pemasyarakatan. Jurnal Interpretasi Hukum , 2 (2).
Singgi, G. A. S. K., Suryawan, I. G. B., & Sugiartha, I. N. G. (2020). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana
Peretasan Sebagai Bentuk Kejahatan Mayantara (Cyber Crime). Jurnal Konstruksi Hukum , 1 (2). Soekanto, S., & Memudji, S. (2003). Penelitian Hukum Empiris . Jakarta: UI Press.
Wonok, G. R. J. (2020). Strategi Pemerintah Desa dalam Pencegahan Penyebaran Virus Corona (Covid-19) (Studi di Desa Mokobang Kecamatan Modoinding Kabupaten Minahasa Selatan). Jurnal Politico , 9 (1), 1–17.