http://journal.umpalangkaraya.ac.id/index.php/restorica

## EVALUASI KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) DARURAT JAWA-BALI DALAM MENANGGULANGI COVID-19 DI KOTA DENPASAR

## EVALUATION OF POLICY FOR IMPLEMENTING RESTRICTIONS OF JAVA-BALI EMERGENCY COMMUNITY ACTIVITIES (PPKM) IN MANAGING COVID-19 IN THE CITY OF DENPASAR

## Ketut Riris
Pundarini Dewi 1*
I Nyoman Sunarta 2 *1,2 Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar, Indonesia
*email: ririspundarini00@gmail.com

## Abstrak
Pandemi  Covid-19  telah  menjadi  masalah  di  hampir  semua  negara  di  dunia. Pemerintah  Indonesia  telah  menetapkan  kedaruratan  kesehatan  masyarakat terkait  Covid-19.  Dalam  hal  ini,  Pemerintah  Kota  Denpasar  memberlakukan Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat.  Pemberlakuan  Pembatasan Kegiatan  Masyarakat  merupakan  langkah  strategis  yang  dilakukan  pemerintah untuk menekan penyebaran pandemi virus corona atau Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan kebijakan PPKM Darurat Jawa-Bali dalam penanggulangan wabah Covid-19 di Kota Denpasar. Adapun metode penelitian yang  digunakan  adalah  deskriptif kualitatif.  Penelitian  ini menggunakan  sumber- sumber data yang berasal dari jurnal ilmiah, literatur buku, situs web resmi yang yang  kemudian  digambarkan  melalui  teknik  deskriptif  analisis  yang  dilakukan secara  menyeluruh  untuk  memberikan  suatu  pemahaman  mengenai  fenomena yang  di  alami  oleh  subjek  penelitian  yaitu  menggambarkan  evaluasi  penerapan kebijakan PPKM Darurat di Kota Denpasar. Hasil penelitian menjelaskan bahwa penerapan  kebijakan  PPKM  Darurat  Jawa-Bali  di  Kota  Denpasar  meliputi beberapa hal yaitu sektor esensial 50% WFO dengan pengetatan prokes, sektor kritikal  diperbolehkan  100%  WFO  dengan  pengetatan  prokes,  supermarket, pasar  tradisional,  toko  kelontong,  dan  pasar  swalayan  kapasitas  pengunjung maksimal  50%  dan  jam  operasional  sampai  pukul  20.00.  Penerapan  kebijakan PPKM dalam penanggulangan wabah Covid-19 di Kota Denpasar sudah berjalan efektif.
Kata Kunci: Covid-19 Kebijakan Pemerintah
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
Keywords : Covid-19 Government Policy Implementation of Restrictions on Community Activities (PPKM)

## Accepted
June 2021
Published October 2021

## Abstract
The Covid-19 pandemic has become a problem in almost all countries in the world. The Indonesian government has declared a public health emergency related to Covid- 19.  In  this  case,  the  Denpasar  City  Government  enforces  the  Enforcement  of Restrictions  on  Community  Activities.  The  imposition  of  restrictions  on  community activities is a strategic step taken by the government to suppress the spread of the corona virus or Covid-19 pandemic. This study aims to determine the implementation of  the  Java-Bali  Emergency  PPKM  policy  in  dealing  with  the  Covid-19  outbreak  in Denpasar  City.  The research method  used  is  descriptive  qualitative.  This  study  uses data sources originating from scientific journals, book literature, official websites which are then described through descriptive analysis techniques carried out thoroughly to provide an understanding of the phenomena experienced by research subjects, namely describing  the  evaluation  of  the  implementation  of  Emergency  PPKM  policies.  in Denpasar City. The results of the study explain that the implementation of the Java- Bali  Emergency  PPKM  policy  in  Denpasar  City  includes  several  things,  namely  the essential sector of 50% WFO with tightening procedures, critical sectors are allowed to 100% WFO with tightening procedures, supermarkets, traditional markets, grocery stores, and  supermarkets  with  visitor  capacity. maximum 50%  and  operating  hours until  20.00.  The  implementation  of  the  PPKM  policy  in  dealing  with  the  Covid-19 outbreak in Denpasar City has been running effectively.

## PENDAHULUAN
Pandemi  Covid-19  saat  ini  menjadi  ancaman global terbesar yang masih menghantam berbagai sektor. Sejak  awal  kemunculannya  pada  akhir  2019  lalu,  virus yang  menyerang  sistem  pernapasan  manusia  ini  telah menyebar luas hampir ke seluruh negara di dunia dengan lebih dari 127 juta kasus di seluruh dunia dan lebih dari 2,7 juta kematian per 31 Maret 2021 (Kompas, 2021). Penularan  Covid-19  antar  manusia  yang  terjadi  sangat cepat  telah  menimbulkan  dampak  luar  biasa  bagi peradaban  manusia.  Tidak  hanya  masalah  kesehatan, pandemic Covid-19 juga berdampak signifikan terhadap aktivitas perekonomian, pendidikan, perdagangan, sosial masyarakat,  dan  sektor  lainnya  (Dinas  Kesehatan Provinsi Bali, 2020). Pemerintah Pusat dalam merespon fenomena  pandemi  Covid-19  ini  menetapkan  PPKM Darurat  sebagai  opsi  kebijakan  yang  tertuang  dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat  Corona  Virus  Disease  2019  Di  Wilayah  Jawa dan  Bali  (Suni,  2020).  Kota  Denpasar  menginisiasi kebijakan Pemberlakuan Pembatasan
Kegiatan
Masyarakat  (PPKM)  yang  tertuang  dalam  Peraturan
Gubernur  Bali  Nomor  09  Tahun  2021  tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat  Corona  Virus  Disease  2019  Dalam  Tatanan Kehidupan  Era  Baru  Di  Provinsi  Bali  (Peraturan Gubernur  Bali,  2021).  Opsi  kebijakan  ini  diharapkan dapat  memutus  rantai  penyebaran  virus  corona  yang terus  meningkat  dalam  waktu  belakangan  ini  (Kompas, 2021).
Keberhasilan implementasi kebijakan penanganan Covid-19  sangat  membutuhkan  respon  yang  baik  dari masyarakat  selaku  kelompok  sasaran  kebijakan  (target group). Namun, faktanya masih banyak masyarakat yang tidak  mengindahkan  kebijakan-kebijakan  pemerintah untuk  memutus  rantai  penularan  Covid-19  (Kompas,
2020).  Masih  terdapat  masyarakat  yang  mengabaikan protokol kesehatan saat beraktivitas di luar rumah, dan bahkan  nekat  pergi  ke  luar  daerah  untuk  mudik  dan liburan ke tempat keramaian (Zahrotunnimah, 2020).
Berdasarkan permasalahan di atas, maka penting untuk  menganalisis  kebijakan  Pembatasan  Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali di Kota Denpasar apakah  berfungsi  secara  efektif  sebagaimana  tujuannya yaitu dalam rangka memutus rantai penularan Covid-19 yang  selama  ini  menjadi  dilema  pemerintah  dalam mengambil  kebijakan  terkait  penanganan  Covid-19. Adapun  kasus  dalam  penelitian  ini  adalah  pada pelaksanaan kebijakan PPKM Darurat Jawa-Bali di Kota Denpasar.

## METODOLOGI PENELITIAN
Dalam  penelitian  kali  ini,  penulis  menggunakan metode  penelitian  kualitatif.  Penelitian  kualitatif merupakan  suatu  metode  penelitian  ilmu-ilmu  sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata- kata  (lisan  maupun  tulisan)  dan  perbuatan-perbuatan manusia.  Penelitian  ini  menggunakan  sumber-sumber data yang berasal dari jurnal ilmiah, literatur buku, situs web  resmi  yang  kemudian  digambarkan  melalui  teknik deskriptif  analisis.  Teknik  deskriptif  analisis  merupakan teknik  penelitian  yang  dilakukan  secara  menyeluruh untuk  memberikan  suatu  pemahaman  mengenai fenomena  yang  di  alami  oleh  subjek  penelitian  yaitu menggambarkan  evaluasi  penerapan  kebijakan  PPKM Darurat di Kota Denpasar.
HASIL DAN PEMBAHASAN A. Evaluasi Kebijakan Pemberlakuan
Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat  (PPKM) Darurat Jawa-Bali di Kota Denpasar PPKM Darurat atau Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat  merupakan  tindaklanjut  Gubernur  Bali dalam  menerapkan  kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh Pemerintah Pusat yang tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam  Negeri  Nomor  15  Tahun  2021  tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat  Corona  Virus  Disease  2019  Di  Wilayah  Jawa Dan  Bali  untuk  memutus  rantai  penyebaran  virus corona.  Melihat  capaian  angka  positif  Covid-19  yaitu 9,72%  sementara  kasus  aktif  dunia  berada  pada  posisi 17,34%  maka  kebijakan  ini  harus  dilaksanakan secepatnya dengan target penurunan penambahan kasus konfirmasi  harian  kurang  dari  10.000  kasus  per  hari (Kompas, 2021). PPKM Darurat ini dikeluarkan dengan mempertimbangkan  2  (dua)  hal  yaitu  pertama  semakin tingginya angka penularan Covid-19 di wilayah Provinsi Bali  yang  ditandai  dengan  meningkatnya  angka  kasus penularan per hari, dan kedua semakin pentingnya bagi semua  pihak  untuk  menjaga  kesehatan,  kenyamanan, keamanan  dan  keselamatan  bagi  masyarakat  Bali (Kompas,2021).  Kebijakan  ini  mulai  diberlakukan  pada tanggal 3 Juli hingga 20 Juli khusus di wilayah Jawa  dan Bali. Adapun kegiatan yang diatur dalam kebijakan PPKM Darurat meliputi :
a. pelaksanaan kegiatan belajar  mengajar (Sekolah,
Perguruan  Tinggi,  Akademi,  dan  Tempat
Pendidikan/Pelatihan)
dilakukan secara daring/ online ;
b. pelaksanaan  kegiatan  pada  sektor  non  esensial diberlakukan 100% (seratus persen) Work From Home (WFH);
c. pelaksanaan kegiatan pada sektor :
1. esensial  seperti  keuangan  dan  perbankan, pasar  moda,  sistem  pembayaran,  teknologi informasi  dan  komunikasi,  perhotelan  non penanganan  karantina  Covid-19,  industri orientasi ekspor diberlakukan 50% (lima puluh persen) maksimal staf Work From Office (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat;
2. esensial  pada  sektor  pemerintahan  yang memberikan  pelayanan  publik  yang  tidak  bisa ditunda pelaksanaannya diberlakukan 25% (dua puluh lima persen) maksimal staf WFO dengan protokol kesehatan secara ketat;
3. kritikal  seperti  energi,  kesehatan,  keamanan, logistik  dan  transportasi,  industri  makanan, minuman  dan  penunjangnya,  petrokimia, semen,  objek  Vital  nasional,  penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas  dasar  (listrik  dan  air),  seda  industri pemenuhan  kebutuhan  pokok  masyarakat sehari-hari diberlakukan 100% (seratus persen) maksimal staf Work From Office (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat;
4. untuk  supermarket,  pasar  tradisiona13  toko kelontong,  dan  pasar  swalayan  yang  menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai  pukul  20.00  Wita  dengan  kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen); dan
5. untuk apotek dan toko obat dapat buka selama 24 jam.
d. pelaksanaan  kegiatan  makan/minum  di  tempat umum  (warung  makan,  rumah  makan,  kafe, pedagang kaki lima, dan lapak jajanan) baik yang berada  pada  lokasi  tersendiri  maupun  yang berlokasi  pada  pusat  perbelanjaan/mall  hanya menerima delivery/take away dan tidak menerima makan di tempat ( dine-in );
e. kegiatan  pada  pusat  perbelanjaan/mall/pusat perdagangan  ditutup  sementara  kecuali  akses untuk  restoran,  supermarket,  dan  pasar swalayan dapat diperbolehkan dengan memperhatikan  ketentuan  pada  poin  c.3  dan poin d;
f. pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi  dan  lokasi  proyek)  beroperasi  100% (seratus  persen)  dengan  menerapkan  protokol kesehatan secara lebih ketat;
g. aktifitas  keagamaan  di  tempat  ibadah  (Masjid, Mushola,  Gereja,  Pura,  Vihara,  dan  Klenteng serta  tempat  umum  lainnya  yang  difungsikan sebagai  tempat  ibadah)  dilaksanakan  dengan melibatkan  jumlah  orang  yang  sangat  terbatas dan atas seizin Satgas Covid-19 Kabupaten/Kota;
h. fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata  umum,  dan  area  publik  lainnya)  ditutup sementara;
i. kegiatan  seni,  budaya,  olahraga  dan  sosial kemasyarakatan  (lokasi  seni,  budaya,  sarana olahraga  dan  kegiatan  sosial  yang  dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup sementara;
j. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal,  taksi  (konvensional  dan online ),  dan kendaraan  sewa/rental)  diberlakukan  dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
k. resepsi  pernikahan  dihadiri  maksimal  30  (tiga puluh)  orang  dengan  menerapkan  protokol kesehatan  secara  lebih  ketat  dan  tidak menerapkan makan di tempat resepsi, penyediaan makanan hanya diperbolehkan dalam tempat tertutup, dan untuk dibawa pulang;
l. bagi yang melakukan perjalanan dengan transportasi  udara  wajib  menunjukkan  kartu vaksin  (minimal  vaksin  suntik  1),  surat keterangan  hasil  negatif  uji  swab  berbasis  PCR paling  lama 2 x 24 jam sebelum keberangkatan. Sedangkan  dengan  transportasi  darat  dan  laut wajib menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksin suntik 1), surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis  PCR  atau  hasil  negatif  uji Rapid  Test Antigen paling  lama  2  x  24  jam  sebelum keberangkatan.  Untuk  sopir  kendaraan  logistik dan transportasi barang Iainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin;
m. untuk  menunjukan  keakuratan  dan  memastikan keaslian hasil negatif uji swab berbasis PCR atau hasil  negatif  uji Rapid  Test  Antigen ,  surat keterangan  tersebut  wajib  dilengkapi  dengan Barcode/QRCode; dan
n. tetap  memakai  masker  dengan  benar  dan konsisten  saat  melaksanakan  kegiatan  di  luar rumah,  serta  tidak  diizinkan  penggunaan  face shield tanpa menggunakan masker.
Penerapan  kebijakan  PPKM  ini  dilakukan dengan melibatkan beberapa pihak. Pada penerapan kebijakan  kali  ini  pemantauan  dan  penindakan dilakukan  di  6  pos  pantau,  yakni  pos  pantau  induk, pos A Yani, Pos Mahendradata, Pos Catur Muka, Pos Imam Bonjol, dan Pos Biaung (Balipost, 2021).
Pada setiap pos pemantauan akan dikerahkan  sebanyak  134  personel,  pada  tahap pertama terdiri dari Dinas Perhubungan, Polri, TNI, Satpol  PP,  BPBD,  Dinas  Kesehatan,  Pecalang,  dan Kesbangpol. Dimana pelaksanaan penjagaan dibagi ke dalam  dua  shift  per  hari,  yakni  pukul  07.00–13.00, dan  pukul  13.00–22.00  WITA,  dimana  dalam  satu shift  terdiri  atas  67  personel.  Sementara  tahap selanjutnya  akan  dilaksanakan  mulai  tanggal  15  Juni
2020 hingga selesai dengan penindakan, baik represif maupun  kuratif  di  seluruh  wilayah  Kota  Denpasar (Balipost,  2021).  Pada  pelaksanaan  kedua  ini  akan dilakukan di 11 pos pantau dengan jumlah personel yang dilibatkan sebanyak 216 orang (Kompas, 2021).
Penjagaannya juga menggunakan sistem shift yang dibagi ke dalam dua shift per hari dengan jumlah personel  108  orang  per  shiftnya.  Pembatasan kegiatan  yang  dilakukan  mulai  dari  kegiatan  bekerja dari  rumah  ( work  from  home) belajar  dari  rumah ( study  from  home ),  pembatasan  kegiatan  agama, pembatasan  kegiatan  di  tempat  umum,  dan pembatasan  mobilisasi  masyarakat.  Namun  jika  ada hal  yang  mendesak,  maka  setiap  masyarakat  harus tetap menaati protokol kesehatan dengan memakai masker,  menjaga  jarak  ( physical  distancing )  dan mengikuti perilaku hidup bersih. Kegiatan PPKM ini dikoordinasikan  kepada  instansi  lain,  antara  lain Kepala  Desa,  Lurah,  Desa  Adat,  TNI/Polri,  serta perangkat organisasi lainnya (Suni, 2020).
Hal ini dilakukan tentunya untuk
memberikan  satu  informasi  yang  jelas  agar  tidak menimbulkan
keambiguan. Selain itu diikutsertakannya  instansi  TNI/Polri  dengan  tujuan untuk  menciptakan  keamanan  selama  pelaksanaan PPKM. Kegiatan pertama yang harus dilakukan adalah sosialisasi. PPKM ini dimulai dengan mensosialisasikan  kepada  pihak-pihak  yang  terlibat seperti  Ketua  Tempekan/Kelompok  Krama/Dusun Lingkungan/Kelurahan,  Kaling,  Kadus,  Kelihan, Bendesa,  Prebekel  setempat  di  masing-masing kecamatan di Bali. Hal ini ientu harus diinformasikan agar masyarakat tidak kaget akan kebijakan baru yang akan diterapkan. Selain itu sosialisasi dilakukan untuk menginformasikan  teknis  pelaksanaan  PPKM  ini. Teknis pelaksanaan sangat penting untuk disampaikan  agar  tidak  adanya  kekeliruan  ataupun
kurangnya  informasi  jika  ada  masyarakat  yang menanyakan tentang kebijakan ini. Dan juga dibentuk Satuan  Tugas  (Satgas)  Gotong  Royong  Pencegahan Covid-19 berbasis Desa Adat dalam penanggulangan pandemi virus corona.
Selain  dilakukannya  pengawasan  tentang pemakaian  masker,  dilakukan  juga  pengawasan mengenai mobilisasi masyarakat. Mobilisasi masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat yang ke  luar  atau  masuk  wilayah  desa/lurah/desa  adat. Mobilisasi  masyarakat  juga  menjadi  indikator terjadinya  penularan  Covid-19  karena  masyarakat berpindah  dari  satu  tempat  ke  tempat  lainnya. Terdapat juga larangan masyarakat tanpa tujuan jelas. Setiap  masyarakat  yang  ke  luar  wilayah  desa  harus dengan  tujuan  jelas  yang  ditunjukkan  dengan  Surat Keterangan Kerja atau surat yang menyatakan bahwa terdapat  keperluan  mendesak  yang  mengharuskan masyarakat untuk ke luar rumah. Masyakarat akan di check surat-surat yang mendukung untuk melakukan mobilisasi. Jika tidak ada tujuan yang jelas, masyarakat akan diminta untuk kembali ke rumah masing-masing. Dengan pembatasan kegiatan mobilisasi ini tentunya dapat  mencegah  penularan  virus  ini.  Pengecekan surat-surat  biasanya  dilakukan  di  pos-pos  pantau yang  sudah  ditetapkan.  Masyarakat  akan  dihimbau untuk menunjukkan surat-surat keterangan dan akan diperiksa.  Selain  itu,  pengecekan  ini  tetap  diatur jaraknya  yaitu  sekitar  1meter  sehingga  tidak menimbulkan kerumunan.
Namun  pada  kenyataannya  masih  saja  ada masyarakat  yang  tidak  memperhatikan  jarak  yang sudah dihimbau. Bahkan ada masyarakat yang cepat- cepat  atau  mungkin  lupa  membawa  surat  dan memaksa untuk masuk wilayah tersebut. Tentu saja petugas tetap mengikuti aturan dengan memberikan sanksi  baik  berupa  teguran  ataupun  sanksi
administratif.  Kesadaran  akan  menjaga  jarak  apalagi saat situasi urgent perlu diperhatikan. Pemberlakuan Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat  juga  dilakukan kepada kendaraan yang membawa penumpang penuh ataupun  aktivitas  kendaraan  barang.  Pembatasan pada kendaraan penumpang penuh ini dilakukan agar tidak terjadi penularan virus corona yang lebih massif lagi.  Adanya  pembatasan  hingga  50%  dari  total kapasitas muatan.  Hal  ini  juga  diawasi  dengan  ketat oleh  petugas  terkait  (Harahap,  2020).  Larangan membawa  penumpang  penuh  juga  diterapkan, khususnya  bagi  kendaraan  barang,  dan  hal  ini memerlukan pantauan ketat petugas, karena bisa saja kendaraan barang tersebut mengangkut masyarakat yang baru saja pulang mudik atau pun kegiatan lainnya yang bisa saja menjadi sumber penyebaran virus.
Pembatasan  aktivitas  kendaraan  barang  ini juga  sangat  diawasi.  Apalagi  untuk  kendaraan  yang membawa  barang  dari  luar  yang  akan  masuk  ke Denpasar. Kendaraan barang wajib membawa Surat Keterangan  yang  mendukung  untuk  dapat  masuk wilayah  Kota  Denpasar.  Selain  itu  diperhatikannya kebersihan dan hygiene barang tersebut. Kebersihan dan  hygiene  ini  harus  diperhatikan  karena  bisa  saja pengemudi  lolos  untuk  masuk  wilayah  Denpasar, namun barang yang diangkut terinfeksi virus corona.
Selain  itu,  tempat  makan,  restoran,  rumah makan,  cafe,  warung  makan,  depot,  pedagang  kaki lima  usaha  makanan  dan  minuman,  dan  mall diperbolehkan buka hanya sampai jam 8 malam. Dan telah  dilakukan  pengawasan  ketat  terhadap  semua unit  usaha  tersebut.  Setelah  jam  8  malam,  akan dilakukan  patroli  desa  dan  jika  tempat  makan, restoran, rumah makan, cafe, warung makan, depot, pedagang kaki lima usaha makanan dan minuman, dan mall  masih  ada  yang  beroperasi,  maka  akan dikenakan sanksi larangan berjualan. Pembatasan ini
dilakukan  secara  intensif  dan  ketat,  karena  melihat kondisi  kadang  masih  ada  pedagang-pedagang  yang sembunyi-sembunyi  tetap  buka  lebih  dari  jam  8 malam. Selain pengawasan dari pihak petugas, perlu adanya  kesadaran  dari  masyarakat  itu  sendiri terutama  pemilik  rumah  makan,  restoran,  cafe, warung  makan,  depot,  pedagang  kaki  lima  usaha makanan dan minuman, dan mall ini mengenai batas waktu  jam  berjualan  tersebut.  Hal  ini  mengingat kondisi riil bahwa jenis usaha seperti mall, tidak bisa tutup tepat jam 8 malam karena masih ada pelanggan yang berbelanja dan pelanggan tersebut tidak peduli terhadap kebijakan PPKM Darurat.
Selanjutnya pembatasan kerumunan masyarakat  juga  sangat  diawasi  saat  pelaksanaan PPKM  ini.  Kerumunan  masyarakat  dianggap  dapat menjadi  sumber  penularan  Covid-19  karena berkumpulnya  orang-orang  dalam  jumlah  yang banyak.  Pembatasan  terhadap  kerumunan  ini dilakukan  melalui  pembatasan  jumlah  (kuantitas) masyarakat  pada  satu  tempat.  Jumlah  (kuantitas) yang  dimaksud  adalah  jumlah  masyarakat  yang menuju  tempat  yang  biasanya  menimbulkan kerumunan  massa  akan  dibatasi.  Dan  dianjurkan untuk  beralih  ke  online  demi  menghindari  adanya kerumunan massa melalui metode phsycal distancing.  Salah  satunya  usaha  tempat  makan  yang bisa beralih ke online dan hanya menerima take away ataupun  hanya  orderan  online  saja.  Selain  itu pembatasan  juga dilakukan untuk kegiatan adat dan keagamaan, yang mana kegiatan adat dan keagamaan yang  dilaksanakan  baik  di  dalam  maupun  di  luar rumah  hanya  melibatkan  paling  banyak  20  (dua puluh) orang dengan menerapkan protokol jaga jarak fisik  dan  PHBS  (Perilaku  Hidup  Bersih  Dan  Sehat) (Suni, 2020).
Pembatasan kerumunan masyarakat ini juga diawasi di posko-posko kecil dengan bantuan pihak prajuru  desa  adat/banjar.  Selain  itu  petugas  melalui bantuan  petugas  desa  adat/banjar  (pecalang) membatasi  kegiatan  kumpul-kumpul  warga  tanpa tujuan  yang  jelas,  dan  petugas  (pecalang)  biasanya akan  meminta  warganya  untuk  bubardan  idiam  di rumah  demi  keamanan  bersama.  Pembatasan  ini perlu dilakukan karena melibatkan banyak orang dan seringkali  warga  tersebut  tidak  menggunakan masker.  Terdapat  juga  sanksi  yang  akan  dikenakan terhadap  masyarakat  yang  melanggar  yaitu  sanksi administratif dan sanksi adat dengan bantuan aparat desa adat dan aparat banjar, apabila masyarakat tidak memiliki  kepatuhan  dan  kedisiplinan  untuk  tetap  di rumah  dalam  rangka  mengurangi  sebaran  virus corona.  Sanksi  ini  dibuat  bukan  untuk  menakuti warga  namun  untuk  keamanan  dan  kebaikan bersama.
Maka perlu kerja sama dan kesadaran  dari warga/masyarakat  akan  kedisiplinan  di  situasi pandemi  saat  ini.  Sanksi  administratif,  setiap masyarakat  yang  melanggar  ketentuan  PPKM  akan diberikan  teguran  berupa  teguran  lisan,  perintah berupa keharusan  membeli  masker,  perintah  untuk tidak melanjutkan perjalanan, dan/atau tidak dilayani dalam  pengurusan  administrasi  kependudukan. Sedangkan  sanksi  adat  ini  diatur  sesuai  dengan pararem  desa  adat  masing-masing.  Jadi  setiap  desa akan  menentukan  sanksi  adat  sesuai  dengan  desa masing-masing.  Hal  ini  tentu  harus  disosialisasikan agar tidak menimbulkan bias terhadap masyarakat.
Kebijakan PPKM ini dapat dikatakan sebagai pencapaian  tujuan  pemerintah  dalam  menciptakan keteraturan  dan  ketertiban  masyarakat  dapat terwujud.  Sesuai  dengan  konsep  kebijakan  yaitu kebijakan  dibuat  dengan  tujuan  tertentu  di
masyarakat dan kebijakan diciptakan untuk mengatasi  permasalahan  publik/masyarakat  dengan tujuan  dapat  mencapai  kesejahteraan  masyarakat melalui  peraturan  yang  dibuat  pemerintah.  Maka pemerintah dengan sigap memperhatikan keselamatan masyarakatnya dengan membuat peraturan/kebijakan  PPKM  atau  Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat. Kegiatan PPKM ini selain  memiliki  tujuan  mengamankan  masyarakat, juga  bertujuan  menekan  angka  penularan  Covid-19 di Kota Denpasar. Diberlakukannya kebijakan PPKM ini  tentu  mampu  perlahan-lahan  mengurangi  angka penularan hingga Kota Denpasar dinyatakan sebagai zona  bersih  bebas  virus  corona.  Sesuai  dengan konsep kebijakan yaitu diciptakan untuk menyelesaikan masalah publik, kebijakan dirumuskan atas dasar rasionalitas dan penuh dengan pertimbangan agar tidak menimbulkan polemik atau permasalahan  baru.  Setiap  kebijakan  yang  dibuat pemerintah  berisi  aturan/larangan  yang  mampu menciptakan  keteraturan  dan  ketertiban  bagi masyarakat.
B. Permasalahan  Sosial  Akibat  Diterapkannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan

## Masyarakat di Kota Denpasar
Setelah  diberlakukannya  PPKM  ini,  tidak terlepas dengan adanya kendala-kendala yang terjadi di  lapangan.  Beberapa  kendala  yang  timbul  akibat adanya  PPKM  ini  yaitu  saat  pertama  kali diterapkannya  PPKM,  dari  beberapa  lokasi  terjadi kerumunan kendaraan bermotor yang sangat panjang akibat  adanya  pengecekan  yang  dilakukan  petugas pemerintah dan desa adat. Adapun pengecekan yang dilakukan seperti pengecekan surat jalan, suhu tubuh hingga  dilaksanakan  rapid  test  kepada  masyarakat yang  melewati  pos-pos  yang  tersebar  di  11  titik  di
Kota Denpasar. Dari pantauan di lapangan, sebagian besar masyarakat telah mengerti dan melengkapi diri dengan  surat  jalan.  Namun  masih  ada  masyarakat yang  tanpa  tujuan  jelas  keluar  tanpa  menggunakan masker  dan  tidak  menunjukkan  surat,  selanjutnya oleh  petugas  diminta  untuk  balik  arah.  Hal  ini  jelas bertentangan  dengan  tujuan  dari  PPKM  yang bertujuan  untuk  mengurangi  kerumunan  dari masyarakat (Astariyani et all, 2020).
Kendala yang kedua yaitu di awal hanya ada 11  titik  penjagaan  yang  diberikan  untuk  membatasi kegiatan  masyarakat,  kurangnya  petugas  yang  ikut memantau dan juga alat untuk pengecekan membuat PPKM  kurang  efektif.  selanjutnya  dengan  berbasis desat  adat,  para  pecalang  disetiap  desa  adat  juga diturunkan  untuk  memantau  kegiatan  masyarakat namun  pecalang  desa  adat  tidak  dilengkapi  dengan sistem  pengecekan  suhu  tubuh  sehingga  pecalang desa adat hanya bertugas untuk mengawasi saja.
Kendala  ketiga  yaitu  dari  kesadaran  dan kepatuhan  individu  masih  jadi  kendala.  Faktanya masih ada sebagian masyarakat yang tidak bermasker ketika bepergian dan masih banyak pula masyarakat yang  berkerumun.  terlepas  dari  gencarnya  petugas melakukan  sosialisasi  hingga  penindakan  sangsi disiplin.  Ditambah  lagi  kondisi  dilema  sebagian masyarakat  dimana  masih  berjualan  secara  sengaja dengan  alasan  ekonomi  karena  bila  tidak  berjualan mereka  tak  bisa  memenuhi  kebutuhan  keluarganya. Mengingat  tidak  semua  masyarakat  terima  bantuan jaringan pengaman sosial. Pada saat ini, berdasarkan data  pasien  positif  yang  terkonfirmasi  di  Kota Denpasar,  kurva  kasus  Covid-19  masih  terus meningkat  (Dinas  Kesehatan  Provinsi  Bali,  2021). Secara kumulatif, kasus Covid-19 di Kota Denpasar per tanggal 10 Juli 2021 sebanyak 809 kasus positif, rinciannya  adalah  354  orang  sembuh,  443  orang
masih  dalam  perawatan,  12  orang  meninggal  dunia. Sementara keberadaan Orang Tanpa Gejala (OTG) hasil tracing GTPP secara kumulatif sebanyak 1.697 orang. Orang Dalam Pemantauan (ODP) tercatat 56 orang dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) sebanyak 89 orang (Balipost, 2021). Hal tersebut tentu sangat membuat masyarakat khawatir dan membuat kesan bahwa pemerintah belum sigap dalam menyelesaikan masalah  Covid-19  ini.  Diterapkannya  kebijakan PPKM  hanyalah  salah  satu  pilihan  dalam  rangka melakukan tindakan mengurangi risiko bertambahnya  korban.  Oleh  sebab  itu  perlu kebijakan-kebijakan  baru  yang  lebih  baik  dalam memutus  rantai  penyebaran  Covid-19  ini  terutama dalam penyebaran transmisi lokal di terutama dalam lingkungan dalam Kota Denpasar.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  pembahasan  maka  dapat disimpulkan,  penerapan  kebijakan  PPKM  dalam penanggulangan  wabah  Covid-19  di  Kota Denpasar sudah  berjalan  efektif.  Dilihat  dari  rangkaian pengawasan  dalam  kegiatan  PPKM  ini  mulai  dari pengawasan penggunaan masker, larangan masyarakat  tanpa  tujuan  yang  jelas,  pengawasan kendaraan  berpenumpang  penuh  dan  aktivitas kendaraan barang, pengawasan kerumunan masyarakat  dan  tempat  makan,  restoran,  rumah makan,  cafe,  warung  makan,  depot,  pedagang  kaki lima  usaha  makanan  dan  minuman,  dan  mall  yang hanya  diperbolehkan  buka  hanya  sampai  jam  9 malam.
Keterlibatan pihak desa adat sangat membantu program pemerintah dalam
menanggulangi Covid-19, dikarenakan pihak pengurus  desa  melalui  prajuru  banjar  lebih memahami  situasi  dan  kondisi  masyarakat  di
lingkungannya.  Keterlibatan  instansi  lain  seperti TNI/Polri  sangat  membantu  demi  terciptanya keamanan  serta  ketertiban  selama  kegiatan  PPKM berlangsung.  PPKM  atau  Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan  Masyarakat  ini  bertujuan  untuk  memutus rantai  penyebaran  virus  corona  yang  terus meningkat.  Melalui  berbagai  rangkaian  pengawasan yang  dilakukan  mulai  dari  hal  yang  kecil  hingga pengawasan kegiatan dalam jumlah besar. Kebijakan PPKM  memerlukan  dukungan  dan  kesadaran  dari masyarakat untuk mentaati, disiplin guna mensukseskan program pemerintah.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada  tim peneliti yang telah banyak membantu sehingga penelitian ini  selesai  dengan  baik.  Kepada  I  Nyoman  Sunarta  dan LP2M Universitas Pendidikan Nasioanl Denpasar selalu suport  kepada  kami  untuk  tetap  produktif  dibidang penelitian dan publikasi.

## REFERENSI
Astariyani,  N.L.G.,  Arjani,  N.L.,  Dewi,  C.I.D.W.P.
(2020). Pengaturan  Pengarusutamaan  Gender Sebagai Bentuk Siklus Perencanaan
Pembangunan Bali . Seminar Nasional Sains dan
Teknologi (SENASTEK).
Balipost.  (2021).  Hari  Pertama  Pemberlakuan  PPKM
Denpasar,  Pemeriksaan  Digelar  di  8  Titik Pintu Masuk.
Retrievedifrom
http://www.balipost.com/news/.
Harahap,  D.  A.,  &  Bandung,  U.  I.  (2020). Pembatasan
Sosial  Berskala  Besar  (PSBB)  Menangani Pandemi  COVID-19  dan  Tren  Pembelian inline .(April).https://doi.org/10.13140/RG. Kompas.  (2021). PPKM  Denpasar  Hari  Pertama,  Terjadi Penumpukan  Kendaraan,  100  Pengendara
Diminta Putar Balik. Retrieved from https://regional.kompas.com/read/.
Miharja, M., Salim, E., Nachrawi, G., Putranto, R. D., & Hendrawan,  A.  (2021). Implementation  of Emergency Public Activity Restrictions (PPKM) in Accordance  With  Human  Rights  and  Pancasila Principles . Budapest  International  Research and Critics Institute (BIRCI-Journal):
Humanities  and  Social  Sciences, 4(3),  6855-
6866.
Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 32 Tahun 2020 tentang  Pembatasan  Kegiatan  masyarakat  Di Desa,  Kelurahan  dan  Desa  Adat  dalam Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
Permadhi, P. L. O., & Sudirga, I. M. (2020). Problematika Penerapan  Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat
(Pkm)  Kota  Denpasar  Berbasis  Adat  Dalam
Upaya Penanganan Covid-19 . Prosiding Webinar Nasional Universitas Mahasaraswati
Denpasar 2020, 55-60.
Putranto, R. D., Nachrawi, G., Miharja, M., Bayan, M. M.
Y., & Pah, J. M. (2021). State Responsibility for the Citizens in Indoensia’s Covid-19 Pandemic. Budapest  International  Research and Critics Institute (BIRCI-Journal):
Humanities  and  Social  Sciences, 4(3),  6913-
6923.
Saragih, M. Y., & Andrabi, J. A. (2021). The Role of Islamic Journalistics in the Implementation of Community Activities Restrictions (PPKM) Covid- 19 . SIASAT, 6(3), 137-150.
Pujaningsih,  N.  N.  (2020). Penerapan  Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (Pkm) Dalam Penanggulangan  Wabah  Covid-19  Di  Kota Denpasar. Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu
Pemerintahan, 6(3), 458-470.
Suni, N. S. P. (2020). Kesiapsiagaan Indonesia Menghadapi Potensi  Penyebaran  Corona.  Pusat  Penelitian Badan  Keahlian  DPR  RI,  XII  (3),  i13–18. Diterbitkan,  Ciamis:  Program  Pascasarjana FISIP UNIGAL.
Zahrotunnimah,  Z.  (2020). Langkah  Taktis  Pemerintah Daerah  Dalam  Pencegahan  Penyebaran  Virus
Corona COVID-19 di Indonesia . SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I,
7(3). https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i3.1513 .