INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 6279-6291 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Penerapan Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan KUR di PT Bank Syariah Indonesia KCP Panyabungan
Nur Ainun Ningsih 1 ✉ , Khairina Tambunan 2
Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,
Universitas Islam Negeri Sumatera
Email: nurainunningsih0@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penelitian ini  bertujuan untuk  mengetahui implementasi akad murabahah pada pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia di KCP Panyabungan kabupaten Mandailing Natal. KUR merupakan  pembiayaan  yang  diberikan  kepada  UMKM  untuk  modal  kerja  dan  investasi  kepada individu  atau  kelompok  yang  produktif.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  deskriptif dengan  teknik  pengumpulan  data  melalui  wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi.  Hasil  dari penelitian yang telah dilakukan membuktikan bahwa penerapan akad murabahah pada pembiayaan KUR  di  BSI  KCP  Panyabungan  dilakukan  dengan  dua  akad  yaitu  akad  wakalah  terlebih  dahulu kemudian  melakukan  akad  yang  kedua  yaitu  murabahah.  Sosialisasi  pelaksaaan  pembiayaan  KUR selalu dilakukan, tahapan permohonan nasabah dengan perjanjian pembiayaan, BI Cheking, survey, menganalisa, pencairan, monitoring, peringatan lebih awal sebelum jatuh tempo adalah cara yang tepat meminimalisir kendala akad pembiayaan pada KUR.
Kata Kunci: Akad Murabahah,Kredit Usaha Rakyat(KUR)
Abstract
This research aims to determine the implementation of murabahah contracts in people's business credit (KUR) financing at Bank Syariah Indonesia in KCP Panyabungan, Mandailing Natal district. KUR is  financing  provided  to  MSMEs  for  working  capital  and  investment  for  productive  individuals  or groups. This research uses descriptive qualitative methods with data collection techniques through interviews, observation and documentation. The results of the research that has been carried out prove that the application of the murabahah contract in KUR financing at BSI KCP Panyabungan is carried out  with  two  contracts,  namely  the  wakalah  contract  first,  then  the  second  contract,  namely murabahah.  Socialization  of  the  implementation  of  KUR  financing  is  always  carried  out,  stages  of customer  applications  with  financing  agreements,  BI  Checking,  surveys,  analysis,  disbursement, monitoring, early warning before maturity are the right ways to minimize obstacles to KUR financing agreements.
Kata  Kunci:   Contract Murabahah,People Business Credit (KUR)

## PENDAHULUAN
Rakyat Indonesia mayoritas adalah pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM  sangat  berkontribusi  dalam  pertumbuhan  ekonomi  negara  dan  menambah lapangan  pekerjaan.  Terbukti  ketika  Indonesia  mengalami  krisis  ekonomi  1998,  pelaku UMKM justru meningkat. Karena meningkatnya jumlah UMKM maka lapangan pekerjaan semakin bertambah. Keunggulan UMKM adalah tidak membutuhkan investasi yang tinggi dan  output  produksi  yang  tinggi  dalam  menunjang  pertumbuhan  ekonomi  yang  stabil jangka panjang. UMKM hanya memanfaatkan sumber daya lokal dan tidak bergantung pada produk impor. Dalam perkembangannya, UMKM tidak terlepas dari keterbatasan modal baik modal awal yang akan digunakan ataupun modal yang akan digunakan pada masa panjang. Keterbatasan  modal  ini  sudah  menjadi  permasalahan  klasik.  Oleh  karena  itu,  Bank menyediakan  fasilitas  berupa  penyaluran  kredit  yang  layak  yang  dikenal  dengan  Kredit Usaha Rakyat (KUR). Hal ini selaras dengan pengertian Bank dalam Pasal 1 ayat 2 Undang- Undang  Nomor  21  Tahun  2018.  Yang  berbunyi  Bank  adalah  lembaga  keuangan  yang menghimpun  dana  dari  masyarakat  dan  menyalurkannya  kepada  masyarakat  dalam bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Salah satu Bank Syariah di Indonesia (BSI) menyediakan dana kredit kepada pelaku UMKM.  Untuk  kegiatan  usaha  yang  terbebas  dari  bunga  (Riba)  dengan  sistem  akad murabahah. Dalam pembiayaan murabahah penjual harus menyebutkan harga pokok dari suatu barang ditambah dengan keuntungan dari pihak penjual sesuai dengan kesepakatan yang sudah disepakati di awal akad.Murabahah adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dimana salah satu pihak membiayai usaha tersebut. Bank Syariah Indonesia
(BSI) merupakan salah satu penyalur KUR terbesar di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap akad syariah cukup baik. Modal merupakan fasilitas penunjang terbesar dalam membangun sebuah usaha. Adanya modal akan mempengaruhi produksi, baik dalam kualitas ataupun kuantitas. KUR merupakan program pemerintah yang dibentuk agar  masyarakat  tidak  lagi  melakukan  pinjaman  terhadap  rentenir.  Karena  seringkali masyarakat  terjebak  dalam  proses  untuk  melunasinya.  Sehingga  pemerintah memberdayakan program KUR untuk masyarakat yang akan berusaha untuk membangun UMKM.  KUR  diharapkan  dapat  membantu  UMKM  agar  terus  berkembang  pesat  dan menjadi salah satu tombak Negara dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi agar perekonomian Negara stabil. KUR pada BSI diharapkan dapat meringankan beban UMKM karena sistem yang digunakan pada KUR BSI bersih dari bunga dan menggunakan akad syariah  yang  tepat  tidak  keluar  dari  ajaran  Islam.  Dari  uraian  di  atas,  maka  penulis mengangkat tema dengan judul “Penerapan Akad Murabahah pada Produk Pembiayaan Kredit  Usaha  Rakyat  /  KUR  (Bank  Syariah  Indonesia  Di  Kcp  Panyabungan  Kabupaten Mandailing Natal)”

## Kajian Pustaka
Penerapan
Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI),  pengertian  penerapan  adalah perbuatan  menerapkan,  sedangkan  menurut  beberapa  ahli,  penerapan  adalah  suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah  terencana  dan  tersusun  sebelumnya.  Menurut  Usman  (2002),  penerapan (implementasi)  adalah  bermuara  pada  aktivitas,  aksi,  tindakan,  atau  adanya  mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.
Menurut  Setiawan  (2004)  penerapan  (implementasi)  adalah  perluasan  aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif. Menurut Wahab, penerapan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau kelompok- kelompok yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan. Dalam  hal  ini,  penerapan  adalah  pelaksanaan  sebuah  hasil  kerja  yang  diperoleh  melalui sebuah cara agar dapat dipraktekkan kedalam masyarakat.
Akad Murabahah
Akad adalah kesepakatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih tanpa paksaan
sehingga melahirkan hak dan kewajiban. Sedangkan murabahah secara terminology adalah suatu bentuk jual beli dengan menyertakan harga pokok dan tambahan keuntungan yang akan diperoleh.Akad murabahah menurut undang-undang Perbankan Syariah, Ialah akad yang  dilakukan  oleh  dua  orang  atau  lebih  dengan  menyertakan  harga  pokok  dan keuntungan  yang  telah  disepakati  oleh  masing-masing  pihak.Adapun  rukun  murabahah adalah adanya penjual, pembeli, barang yang dijual belikan, harga barang serta ijab dan qobul. Sedangkan syarat murababah tidak adanya keterpaksaan antara salah satu pihak, barang yang dijual belikan bukan barang haram, harga barang dinyatakan dengan jelas dan transparan, dan yang terakhir serah terima barang harus jelas dengan menyebutkan secara spesifikoleh  pihak  yang  berakad.  Dilembaga  keuangan  ataupun  Perbankan  Syariah  akad murabahah  akan  disertai  dengan  akad  wakalah  yaitu  akad  perwakilan.  Dimana  nasabah menjadi  wakil  dari  lembaga  keuangan  setelah  itu  nasabah  akan  membeli  barang  sesuai keinginan yang diajukan oleh nasabah. Wakalah memiliki dua bentuk yaitu:
Wakalah mutlaqah dimana perwakilan tidak terikat syarat tertentu
Wakalah muqayyadah dimana perwakilan terikat oleh syarat dan disepakati bersama. Pembiayaan Bank Syariah Pembiayaan  bank  syariah  dalam  UU  No  10  Tahun 1998 disebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan antara bank dan pihak lain  yang  mewajibkan  pihak  yang  dibiayai  mengembalikan  uang  setelah  jangka  waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pada kegiatan pembiayaan Bank Syariah memiliki prinsip Ekonomi Islam yang berketuhanan, yaitu segala sarana menggunakan Syariat Islam. Prinsip-prinsip pembiayaan syariah:
Prinsip dasar rahmat dari sekalian alam
Prinsip  ini  merupakan  tugas  manusia  untuk  menciptakan  kemakmuran, kemaslahatan dan menghindari kemudratan.
Prinsip pokok
Yaitu : tauhid, khalifah, keadilan, dan keseimbangan material spiritual. Ketentuan utama dalam kegiatan pembiayaan transaksi tidak boleh riba, gharar dan maysir Dan juga Bank Syariah tidak di perbolehkan untuk membiayai produk atau jasa yang haram. Hal ini sesuai dengan landasan pembiayaan yang di atur dalam surat AlBaqarah ayat 275 dan surat Al-Maidah ayat 2 Menurut Harran pembiayaan dibagi menjadi 3 :
Return bearning financial yaitu bentuk pembiayaan keuntungan ketika pemilik modal mengambil resiko kerugian dan nasabah juga memberikan keuntungan
Return  free  financial  yaitu  pembiayaan  yang  tidak  mencari  keuntungan  namun menolong yang membutuhkan.
Charity  financial  yaitu  pembiayaan  yang  tidak  mencari  keuntungan  namun  hanya ditujukan kepada orang miskin.
Proses Pembiayaan    Tahapan proses pembiayaan, pertama Pengumpulan data : Inisiasi dan Solisitasi. Kedua, Verifikasi data : Melakukan Kunjungan setempat, Informasidari bank, Informasi dari pembeli atau pemasok, pesaing. Ketiga, Pengajuan MUP seperti :Analisa jaminan,  Analisa  risiko,  Efaluasi  kebutuhan  dana,  Penetapan  struktur  fasilitas,  Pengajuan MUP  ke  KPP.  Keempat,  Keputusan  pembiayaan:  seperti  Rapat  komite,  Sirkulasi.  Kelima, Realisasi keputusan, Yaitu : Penyampaian SPP kenasabah, Dokumentasi  dan  administrasi, Penandatanganan  akad  pembiayaan  dan  jaminan.  Keenam,  Pemantauan,  seperti Pemantauan usaha nasabah atau jaminan, pembinaan, dan pembayaran. Terakhir adalah Pelunasan, yaitu : Bukti pelunasan dan Pelepasan jaminan.
Kredit Usaha Rakyat Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah adalah pembiayaan modal kerja kepada masyarakat menengah kebawah maupun kelompok usaha produktif dan layak namun tidak memiliki agunan usaha. Tujuan KUR yaitu untuk meningkatkan sektor produktif, meningkatkan daya saing usaha mikro dan mendorong pertumbuhan ekonomi.Landasan operasional  kredit  usaha  rakyat  adalah  inpres  no  6  tgl.  8  juni  2007  tentang  kebijakan percepatan pengembangan sektor rill dan pemberdayaan UMKM dan nota kesepahaman bersama  antara  Departemen  Teknis,  Perbankan,  dan  Perusahaan  pinjaman  yang  di tandatangani  pada  tanggal  09  oktober  2007  pihak  yang  terkait  terdiri  atas  :  unsur pemerintah (6 menteri ), unsur perbankan (6 Bank), dan perusahaan penjamin kredit.Pada tahun 2021 KUR bekerja sama dengan 46 penyalur KUR antara lain Bank Pemerintah, Bank Umum Swasta, Bank Pembangunan Daerah, dan Koperasi Simpan Pinjam. KUR hadir dengan membawa 5 skema yang terdiri dari;
KUR Super mikro merupakan KUR dengan pembiayaan sampai 10 juta tanpa agunan tambahan. Pembiayaan ini di fokuskan kepada ibu rumah tangga atau pekerja terkena PHK. Persyaratan  penerima  pembiayaan  KUR  super  mikro  yang  usahanya  belum  mencapai  6 bulan maka di wajibkan untuk mengikuti pelatihan atau pedampingan usaha.
KUR  mikro  merupakan  skema  pembiayaan  di  atas  10 – 50  juta  perpenerima  KUR tanpa agunan tambahan dan tanpa perikatan. Hal ini untuk memudahkan penerima KUR dalam mengakses KUR. Untuk penerima KUR dalam sektor produksi dapat mengakses KUR Mikro kembali setiap pembiayaan pertama telah lunas.
KUR  kecil  merupakan  pembiayaan  diatas  50-500  juta.  Namun  dengan  adanya kebijakan  terbaru,  kredit  pembiayaan  dengan  maksimal  100  juta  tidak  ada  agunan tambahan. Dalam kur kecil pelaku usaha dituntut untuk mengembangkan usahanya menjadi usaha kecil dan menegah.
KUR khusus merupakan pembiayaan diatas 500 juta. Penerima yang diberikan kepada pemilik usaha yang tergabung dalam suatu kelompok mitra usaha.
KUR penempatan tenaga kerja Indonesia merupakan pembiayaan dengan plafon 25 juta  perpenerima  KUR.  Tujuan  Pembiayan  ini  tidak  lain  dalam  rangka  pembiyaan penempatan bagi pekerja migran Indonesia (PMI) dan peserta magang diluar negeri.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  adalah  penelitian  deskriptif  kualitatif  dengan  menggunakan metode  penelitian  lapangan  yaitu  dengan  mencari  data  secara  langsung  di  BSI  Kcp Panyabungan.  Waktu  penelitian  di  laksanakan  pada  tanggal  16  Februari  2022  sampai dengan tanggal 15 Maret 2022.Tempat penelitianya itu di Bank BSI Kcp Panyabungan Jl. Willem Iskandar No. 115 B, Panyabungan, Madina, Sumatera Utara.

## Teknik Pengumpulan data
1)  Wawancara
Wawancara adalah proses pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan dan tatap muka dengan responden untuk memperoleh data yang baik dan akurat.10 Wawancara biasa digunakan dalam penelitian sosial. Wawancara dilakukan di interen Bank BSI Kcp Panyabungan dengan beberapa karyawan.

## 2) Observasi
Observasi adalah salah satu teknik penelitian dimana peneliti melakukan pencatatan dan pengamatan secara sistematis terhadap fenomena yang diteliti.Observasi ini dilakukan dengan mengamati dan mencatat langsung terhadap objek penelitian yaitu dengan mengamati transaksi transaksi akad murabahah yang terjadi dalam mengimplementasikan pembiayaan pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BSI Kcp Panyabungan.
3) Dokumentasi
Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang sudah ada baik berupa buku, catatan (dokumen).12Dalam pengertian yang lebih luas dokumentasi merupakan pembuktian yang didasari atas jenis sumber baik bersifat tulisan, gambaran maupun arkeologis. Dokumentasi dalam penelitian ini mengumpulkan buku atau catatan berupa sejarah berdirinya BSI Kcp Panyabungan , Visi Dan Misi BSI, Struktur BSI Kcp Panyabungan dan juga bukti-bukti pelaksanaan pembiayaan
Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kantor Cabang Panyabungan.

## 4) Analisis Data
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  kualitatif  sehingga  peneliti  harus menggunakan data yang spesifik dan jelas. Bogdan dan Taylor mengatakan bahwa penelitian  kualitatif  adalah  penelitian  yang  menghasilkan  data  deskriptif  yang diperoleh dari objek yang diamati. Metode yang digunakan adalah deskriptif yaitu menurut Arikanto penelitian yang bertujuan untuk menyelidiki suatu kondisi, situasi, keadaan atau peristiwa kemudian hasil dari penelitian akan di paparkan dalam bentuk laporan penelitian. Penelitian ini menggunakan analisis dengan wawancara terhadap pihak BSI Kcp Panyabungan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Sejarah PT Bank Syariah Indonesia di KCP Panyabungan
Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia,memiliki potensi  untuk  menjadi  yang  terdepan  dalam  industri  keuangan  syariah.  Meningkatkan kesadaran  masyarakat  terhadap  halal  matter  serta  dukungan  stakeholder  yang  kuat, merupakan  faktor  penting  dalam  pengembangan  ekosistem  industri  halal  di  indonesia. termasuk  di  dalamnya  adalah  Bank  Syariah.  Bank  Syariah  memainkan  peranan  penting sebagai  fasilitator  pada  seluruh  aktivitas  ekonomi  dalam  ekosistem  industri halal.Keberadaaan  industri  perbankan  syariah  di  indonesia  sendiri  telah  mengalami peningkatan  dan  pengembangan  yang  signifikan  dalam  kurun  tiga  dekade  ini.Inovasi produk,  peningkatan  layanan,  serta  pengembangan  jaringan  menunjukkan  trend  yang positif dari tahun ke tahun. Bahkan, semangat untuk melakukan percepatan juga tercemin dari banyaknya Bank Syariah yang melakukan aksi korporasi. Tidak terkecuali dengan Bank Syariah yang dimiliki Bank BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah dan BRI Syariah.
Pada 1 Februaru 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu  entitas  yaitu  Bank  Syariah  Indonesia  (BSI).Penggabungan  ini  akan  menyatukan kelebihan  dari  ketiga  Bank  Syariah  sehingga  menghadirkan  layanan  yang  lebih  lengkap, jangkauan lebih luas,serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan  perusahaan  induk  (Mandiri,  BNI,  BRI)  serta  komitmen  pemerintah  melalui Kementerian  BUMN,  Bank  Syariah  Indonesia  didorong  untuk  dapat  bersaing  di  tingkat global. Penggabungan ketiga Bank Syariah tersebut merupakan  ikhtiar untuk melahirkan Bank  Syariah  kebanggaan  umat,  yang  diharapkan  menjadi  energi  baru  pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan
Bank Syariah Indonesia juga menjadi cerminan wajah perbankan Syariah di indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (Rahmatan Lil’Aalamii n).

## B.  Visi Dan Misi PT BSI
Visi BSI Kcp Panyabungan Menjadi Top 10 Global Islamic Bank sedangkan Misinya yaitu memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia Melayani >20 juta nasabah dan  menjadi  top  5  bank  berdasarkan  asset  (500+T)  dan  nilai  buku  50  T  di  tahun  2025. Menjadi Bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham. Top 5 bank yang paling profitable di Indonesia (ROE 18%) dan Valuasi kuat ( PB >2). Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia Perusahaan dengan nilai yang kuat dan  memberdayakan  masyarakat  serta  berkomitmen  pada  penggemabangan  karyawan dengan budaya berbasis kinerja.

## C. Kondisi Bank
a.  Penampilan karyawan di BSI Kcp Panyabungan memiliki aturan dalam berpakain, hari senin dan rabu karyawan berpakaian batik, hari selasa dan kamis karyawan memakai baju  casual  dan  hari  jumat  karyawan  memakai  baju  bebas  dengan  tetap  mematuhi aturan yaitu menutup aurat dan sopan.
b.  Sikap karyawan BSI Kcp Panyabungan bekerja secara profesional, sopan, murah senyum, dan memiliki solidaritas yang tinggi satu sama lain sesuai dengan SOP yang berlaku.
c.  Pelayanan  di  kantor  BSI  KCP  Panyabungan  sangat  baik  karena  karyawan  tidak  malu bertanya apabila ada masalah yang terjadi.
d.  Fasilitas di BSI Panyabungan tertata dengan rapi, lingkungan sangat bersih. Bangunan ruko dua tingkat, di lantai pertama di tempati oleh  karyawan wanita dengan fasilitas kamar mandi, dapur, ruang BOSM. Sedangkan lantai II di tempati oleh karyawan laki- laki dengan fasilitas mu shollah, tempat wudhu’, gudang, ruang tim marketing dan ruang
BM (Branch Manajer). Prasarana lain yaitu 12 komputer, 8 CCTV, 3 printer.

## D. Hasil penelitian pembiayaan KUR

## a. Dalam pelaksanaan
KUR di BSI KCP Panyabungan mempunyai 3 jenis KUR, pertama KUR Kecil, Kedua KUR  Mikro,  ketiga  KUR  Super  Mikro.  Perbedaan  dari  tiga  jenis  KUR  tersebut  adalah nominal pembiayaan. Sedangkan akad yang digunakan dalam BSI KCP Panyabungan adalah akad murabahah, akad ijarah dan akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ).
Menurut Marketing Sales BSI KCP Panyabungan bahwa pembiayaan yang paling
diminati oleh nasabah adalah pembiayaan BSI KUR Mikro daripada KUR kecil dan KUR Super Mikro. BSI KUR Mikro merupakan pembiayaan bagi usaha mikro dan menegah dengan plafond 10-50 juta. Pembiayaan ini disertai dengan agunan yaitu berupa tanah, tanah  dan  bangunan,  kendaraan,  atau  kios.  Jangka  waktu  dari  KUR  Mikro  sampai dengan  36  bulan,  dengan  margin  6%  pertahun.Untuk  BSI  KUR  Mikro  akad  yang digunakan akad murabahah dan akad wakalah.

## b. Prosedur pembiayaan KUR
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti Bersama salah satu marketing  sales  BSI  KCP  Panyabungan  tentang  syarat  pembiyaan  KUR,  “pertama nasabah harus membawa foto kopi KTP, foto kopi Kartu Nikah, foto kopi Kartu Keluarga (KK),  foto  kopi  Legalitas  usaha.  Dalam  pembiayaan  KUR  BSI  usaha  yang  di  lakukan nasabah  harus  aktif  paling  lama  6  bulan,”  Selain  syarat  prosedur  lain  yang  harus dilakukan oleh nasabah ketika melakukan pembiayaan, sebagaimana disampaikan oleh Branch  Manage r  (BM)  BSI  KCP  Panyabungan:  “  nasabah  mengajukan  permohonan pembiayaan,  melengkapi  form  dan  menyerahkan  persyaratan  ke  BSI  KCP Panyabungan,selanjutnya pihak Bank akan melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen  nasabah dan juga melakukan verifikasi DHN  dan  Dukcapil. Calon  nasabah yang  bersangkutan harus memastikan bahwa KTP yang  digunakan telah terdaftar  di Dukcapil, kemudian CSR Arina akan melakukan verifikasi melalui BI Cheking kemudian CSR  akan  melaporkan  kebagian  Pemasaran  untuk  mensurvei  lokasi  usaha  nasabah dengan memperhatikan 5C yakni capital, capacity, Character personality, collateral dan economic  situation.  Selanjutnya  yaitu  perjanjian  akad  Murabahah,  pada  akad  ini nasabah  akan  bertemu  dengan  salah  satu  pihak  dari  bank  untuk  melakukan tandat angan perjanjian.”Mekanisme pengajuan dengan menggunakan Capacity, yaitu keahlian  yang  dimiliki  oleh  calon  nasabah  dalam  mengelola  usahanya  sehingga menghasilkan laba. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana calon nasabah dalam membayar kewajiban sebagai calon nasabah. Kedua, yaitu Capital : modal yang dimiliki  oleh  calon  nasabah.  Analisis  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  besaran pembiayaan Bank kepada nasabah. Ketiga, yaitu Character personality : Analisa sifat atau watak seseorang baik dalam urusan pribadi atau urusan bisnis (usaha).
Analisa ini untuk mengetahui bagaimana nasabah memiliki rasa tanggung jawab  dalam  memenuhi  kewajibannya.  Sesuai  dengan  kesepakatan  yang  telah  di lakukan Bersama.Cara lain yang dilakukan oleh BSI KCP Panyabungan ketika wawancara dengan calon nasabah.17 Analisa lokasi, jenis, bukti kepemilikan, status hukum terhadap
barang yang  diberikan oleh  nasabah kepada Bank  sebagai agunan atau  jaminan. ini dilakukan untuk mengetahui resiko kewajiban financial calon nasabah Bank.
c. Penerapan akad Murabahah pada pembiayaan KUR di BSI KCP Panyabungan KUR  BSI  merupakan  salah  satu  pembiayaan  berasaskan  pada  akad murabahah yang diberikan oleh Bank kepada nasabah yang tujuan untuk modal usaha dengan ketentuan10-500 juta, Skema jual beli murabahah dalam prakteknya di BSI KCP Panyabungan yaitu nasabah pergi ke Bank untuk mengajukan permohonan pembiayaan KUR  dan  nasabah  bersama  pihak  Bank  sepakat  menandatangani  kontrak  perjanjian, yaitu  berjanji  melakukan  akad  murabahah.  Setelah  itu  bank  dan  nasabah  akan melakukan akad wakalah terlebih dahulu, ini dikarenakan Bank belum memiliki barang yang  diingini  oleh nasabah. Dan  kadang kala nasabah ingin membeli  barang secara langsung. Wakalah adalah akad mewakilkan dari Bank kepada nasabah dimana Bank memberikan  kepercayaan  (amanah)  sepenuhnya  kepada  nasabah  untuk  membeli barang sesuai keinginan nasabah. Nasabah akan memberikan bukti pembelian kepada Bank. Menurut  wawancara  yang  dilakukan  dengan  Bpk.Riza  Alfiandi:  “Dalam pembiayaan KUR di BSI KCP Panyabungan menggunakan akad murabahah bil wakalah karena pihak kami tidak dapat melakukan pembelian barang secara langsung jadi pihak Bank  akan  memberikan  kebebasan  terhadap  nasabah  untuk  membeli  barang  yang diinginkan dengan akad wakalah. Setelah itu nasabah akan memberikan bukti kwitansi terhadap  pembelian  barang  tersebut  kepada  pihak  Bank.”pembiayaan  KUR menggunakan akad murabahah bil wakalah, Bapak  menjelaskan bahwa pembiayaan KUR  yang  dilakukan  di  BSI  KCP  Panyabungan  menggunakan  akad  murabahah  bil wakalah, dimana bank mewakilkan pada nasabah terlebih dahulu untuk membeli barang yang  diinginkan  oleh  nasabah.  Secara  keseluruhan  penerapan  pembiayaan menggunakan  akad  murabahah  bil  wakalah  telah  memenuhi  prosedur  yang  sesuai dengan syariah.

## d. Kendala penyaluran pembiayaan KUR
Kendala  yang  dihadapioleh  BSI  KCP  Panyabungan  dalam  penyaluran pembiayaan  KUR,  nasabah  masih  kurang  paham  mengenai  akad  murabahah  pada pembiayaan KUR bahkan nasabah tidak mengetahui keuntungan menggunakan akad murababah  yang  akan  diperoleh.  Hasil  wawancara  dengan  bpk.  Riza  Alfiandi menyatakan:  “  kendala  dalam  penyaluran  pembiayaan  KUR  di  kantor  ialah  nasabah belum  sepenuhnya  paham  mengenai  keuntungan  atau  margin  yang  akan  diperoleh
oleh  nasabah”sedangkan  Sektor  Pembiayaa n  KUR  berdasarkan  penelitian  dan  hasil wawancara menurut Riza Alfiandi : “ untuk BSI Panyabungan tidak menggunakan sistem penerapan sektor dalam pembiayaan KUR, dikarenakan usaha yang dilakukan warga Madura  khususnya  warga  Kabupaten  Mandailing  Natal  penghasilan  tidak  dari  satu sektor usaha saja akan tetapi hasil usaha mereka didapatkan dari usahalainnya”
e.  Tantangan dan solusi KUR BSI KCP Panyabungan
a)  Tantangan  yang  dihadapi  bank  BSI  KCP  Panyabungan  adalah  masih  banyak masyarakat Kabupaten Mandailing Natal belum memahami program KUR pada Bank Sayariah  dan  Bank  Konvensional.  Masyarakat  Mandailing  Natal  masih  condong beranggapan bahwa KUR konvensional lebih mudah dan efesien daripada KUR Bank Syariah. Bahkan banyak dari masyarakat Sumenep masih berpikir bahwa margin sama dengan bunga.
b) Solusi dari tantangan yang ada ialah bank BSI Kcp Panyabungan harus lebih giat lagi  mengadakan  acara  sosialisasi,  workshop,  edukasi  atau  seminar  mengenai perbedaan Bank Syariah dan Konvensional terutama kepada masyarakat awam yang sudah  terdoktrinisasi  terhadap  Bank  Konvensional.  Serta  mengadakan  kegiatan promosi secara rutin seminggu sekali atau beberapa hari sekali guna memberikan penjelasan mengenai adanya produk-produk Bank Syariah.
c)  Tantangan dalam pembayaran BSI KCP Panyabungan belum memiliki tantangan dalam pembayaran selama ini karena nasabah pembiayaan KUR selalu lancer dalam membayar  cicilan.  Sehingga  pihak  Bank  berusaha  untuk  mempertahankan kekonsistenan  nasabah  dalam  membayar  angsuran  sebelum  jatuh  tempo  dengan mengingatkan nasabah jauh jauh hari
Hasil  wawancara  bpk  Riza  Alfiandi  menyatakan  :  “  Alhamdulillah,  nasabah  KCP Panyabungan tidak ada kredit macet pada pembiayaan KUR Karena satu minggu sebelum jatuh  tempo  pihak  bank  sudah  mengingatkan  nasabah  mengenai  angsuran  yang  harus dibayar” Solusi Bank jika terjadi tunggakan pembayaran dikemudian hari antara lain Bank akan memberikan perpanjangan waktu cicilan atau memperkecil margin yang diterima oleh Bank dan yang terakhir memberikan kelonggaran waktu pembayaran.

## SIMPULAN
I.  Penerapan  akad  murabahah  pada  pembiayaan  KUR  di  BSI  KCP  Panyabungan  bank dilakukan dalam dua langkah. pertama yaitu akad wakalah, langkah kedua melakukan akad  murabahah  setelah  akad  wakalah  selesai  dilakukan.  Ini  dilakukan  Bank  untuk menghindari transaksi haram yaitu menjual barang yang bukan miliknya.
II.  Tantangan  pertama  yang  dihadapi  Bank  BSI  KCP  Panyabungan  adalah  masih  banyak masyarakat Kabupaten Panyabungan belum sepenuhnya memahami program KUR Bank Syariah, akad murabahah bil wakalah. Kedua, dalam hal pembayaran ternyata nasabah pembiayaan KUR BSI KCP Panyabungan selalu lancar dalam membayar cicilan, sehingga pihak bank berusaha untuk mempertahankannya. Solusi yang dapat dilakukan Bank BSI KCP Panyabungan harus lebih giat mengadakan acara sosialisasi, workshop, edukasi atau seminar. Terutama kepada masyarakat awam yang sudah terdoktrinisasi terhadap Bank Konvensional.  Serta  diadakan  kegiatan  promosi  secara  rutin  seminggu  sekali  atau beberapa  hari  sekali  guna  memberikan  penjelasan  mengenai  adanya  produk-produk Bank Syariah. Jika terjadi tunggakan pembayaran Bank akan memberikan perpanjangan waktu  cicilan,  memperkecil  margin  yang  diterima  oleh  Bank  dan  yang  terakhir memberikan kelonggaran waktu pembayaran.

## DAFTAR PUSTAKA
Ascarya. 2007. Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta : Raja Grafindo Persada
Fathoni,  Abdurrahman.  2011.  “Metodologi  Penelitian  Dan  Teknik  Penyusunan  Skripsi”.
Jakarta: Rineka Cipta.
Hermasnyah. 2004. “ Hukum Perbankan Nasional Indonesia”. Jakarta: Prenada media Group Idris, Indra. “ Kajian Dampak Kredit Usaha Rakyat (KUR)”. Jurnal Volume 5, Agustus 49 -73.
Johannes,  Ibrahim.  2014.  “Cross  Default  &  Croos  Corrateral  Sebagai    Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah”. Bandung : Refika Aditama. Kementrian Coordinat or Bidang Perekonomian RI, Sekretariat Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Kecil Dan Menengah, Brosur KUR Syariah.
Masri, Singarimbun  Dan Efendi Sofran. 1995. “Metode Penelitian Survey”.  Jakarta: LP3ES.
Mustofa, Imam. 2018. “ FIQH muamalah Kontemporer”. cet.1. Depok: Deepubulish.
Newman. 2013. ” Metodologi Penelitian Sosial ; Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitaif”. Jakarta : Indeks. Rendal B, Ripley, And Grance A. Franklin. 1986.”Policy Implementation And Bureaucracy, Second Edition”. Chicago -Loinis. The Dorsey Press. Rivai, Veithzal, Andria Permata  Veithzal,  B.Acc.  2006.  “Credit  Managemen  Hanbook”.  Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada.
UU RI No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
Yususf, Kordhawi. 1997. “Norma Dan Etika Ekonomi Islam”. Jakarta: Gema Insani Press. Https://Kur.Ekon.Go.Id/Kebijakan-Kur Diakses Pada Tanggal 30 Desember 2021 Pukul 11:41 WIB
https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/undangundang/Documents/504.p df, diakses pada tanggal 30 Desember 2021 pukul 12.43 WIB