## DETERMINAN KEMISKINAN DI PROVINSI JAMBI
Prima Audia Daniel 1
Dosen Tetap Universitas Muhammadiyah Jambi 1
Primaaudia@ymail.com Ahmad Soleh 2
Dosen Tetap Universitas Muhammadiyah Jambi 2 mas.soleh@yahoo.com Hendra Kurniawan 3
Dosen Tetap Universitas Muhammadiyah Jambi 3 awang160576@gmail.com Deni Firmansyah 4 Mahasiswa Universitas Batanghari Jambi 4 denifrimansyah1994@gmail.com

## Abstrak
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang disajikan dalam bentuk data tahunan/series mulai tahun 2010-2019, yang diperoleh dari lembaga BPS RI, BPS Provinsi  Jambi  dan  Bappeda  Provinsi  Jambi.    Alat  analisis  menggunakan  model  Analisis Model Regresi Berganda dan Korelasi Pearson dengan menggunakan software eviews 8.0 dan SPSS versi 21.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi (GE) dan Indeks Pembangunan  Manusia  (IPM)  secara  parsial  berpengaruh  negatif  dan  signifikan  dalam menurunkan  kemiskinan  Provinsi  Jambi,  sedangkan  jumlah  penduduk  produktif  (JP)  justru berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kemiskinan di Provinsi Jambi selama periode  2010-2019.  Sedangkan  pengeluaran  pemerintah  dan  angkatan  kerja  tidak berpengaruh  signifikan  terhadap  naik  atau  turunnya  kemiskinan  Provinsi  Jambi  selama periode  2010-2019.  Namun  secara  simultan  pertumbuhan  ekonomi,  pengeluaran  pemerintah, jumlah  penduduk,  IPM  dan  angkatan  kerja  berpengaruh  signifikan  terhadap  naik  turunnya kemiskinan Provinsi Jambi dengan  besar R-squared 87,00 persen.
Kata Kunci :  Pengeluaran  Pemerintah,  Jumlah  Penduduk  Produktif,  Angkatan  Kerja  Yang Bekerja,  Pertumbuhan  Ekonomi,  Indeks  Pembangunan  Manusia  Dan Kemiskinan

## PENDAHULUAN
Kemiskinan merupakan masalah utama di setiap negara, baik negara maju maupun negara berkembang.  Oleh karena itu, maka setiap negara terus berusaha mengurangi dan menghapus kemiskinan tersebut (Syekh, 2014).  Kemiskinan di Provinsi Jambi menjadi suatu permasalahan, yakni  relatif  tingginya  pertumbuhan  ekonomi  ternyata  belum  dapat  meningkatkan  jumlah kesempatan kerja yang memadai serta menurunkan angka kemiskinan. Ada beberapa pendapat yang menghubungkan antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan di suatu Negara.
Deininger  dan  Squire  (  dalam  Syekh,  2014),  menyimpulkan  bahwa  ada  korelasi  positif antara pertumbuhan ekonomi suatu negara dengan peningkatan angka kemiskinan. Dalam arti apabila pertumbuhan ekonomi tinggi, maka di sisi lain akan terjadi trade-off dengan tingginya
angka  kemiskinan.  Sebaliknya  studi  yang  dilakukkan  oleh  World  Bank,  Fields  dan  Jokobson serta  Revallion  (dalam  Syekh,  2014),  menunjukkan  tidak  ada  korelasi  antara  pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kemiskinan. Dengan kata lain, tinggi rendahnya tingkat kemiskinan di suatu negara tidak ditentukan oleh laju pertumbuhan ekonomi yang terjadi.
Salah satu  aspek  penting  untuk  mendukung  strategi  penanggulangan  kemiskinan  adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran. Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya  dapat  menjadi  instrument  tangguh  bagi  pengambil  kebijakan  dalam  memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin.  Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi  kebijakan  pemerintah  terhadap  kemiskinan,  membandingkan  kemiskinan  antar waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  pengaruh  pertumbuhan  ekonomi, pengeluaran pemerintah, jumlah penduduk, indeks pembangunan manusia dan angkatan kerja terhadap kemiskinan di Provinsi Jambi.

## LANDASAN TEORITIS
Argumentasi  mengenai  teori  dan  konsep  kemiskinan  sangatlah  beragam.  Baik  dilihat dari definisi dan criteria untuk menentukan arti kemiskinan maupun dalam pengukuran tingkat kemiskinan  itu  sendiri.    Menurut  Anonim  (2009),  kemiskinan  adalah  suatu  situasi  dimana seseorang  atau  rumah  tangga  mengalami  kesulitan  untuk  memenuhi  kebutuhan  dasar, sementara  lingkungan  pendukungnya  kurang  memberikan  peluang  untuk  meningkatkan kesejahteraan  secara  berkesinambungan  atau  untuk  keluar  dari  kerentanan.  Pada  dasarnya definisi kemiskinan dapat dilihat dari dua sisi, yaitu :
1.    Kemiskinan Absolut
Kemiskinan  yang  dikaitkan  dengan  perkiraan  tingkat  pendapatan  dan  kebutuhan  yang hanya  dibatasi  pada  kebutuhan  pokok  atau  kebutuhan  dasar  minimum  yang memungkinkan  seseorang  untuk  hidup  secara  layak.    Bank  dunia  mendefinisikan kemiskinan  absolut  sebagai  hidup  dengan  pendapatan  di  bawah  USD  $1/hari  dan kemiskinan menengah untuk pendapatan di bawah $2/hari.
2.   Kemiskinan Relatif
Kemiskinan  dilihat  dari  aspek  ketimpangan  sosial,  karena  ada  orang  yang  sudah  dapat memenuhi  kebutuhan  dasar  minimumnya  tetapi  masih  jauh  lebih  rendah  dibanding masyarakat sekitarnya (lingkungannya).
Selanjutnya  menurut  Anonim  (2009),  mendefenisikan  kemiskinan  sebagai  kondisi dimana  seseorang  atau  sekelompok  orang,  laki-laki  dan  perempuan,  tidak  mampu  memenuhi hak-hak  dasarnya  untuk  mempertahankan  dan  mengembangkan  kehidupan  yang  bermartabat. Hak-hak dasar masyarakat antara lain, terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan,  perumahan,  air  bersih,  pertanahan,  sumberdaya  alam  dan  lingkungan  hidup,  rasa aman  dari  perlakuan  atau  ancaman  tindak  kekerasan  dan  hak  untuk  berpatisipasi  dalam kehidupan sosial politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki.
Keadaan  kemiskinan  umumnya  diukur  dengan  tingkat  pendapatan  dan  pada  dasarnya dapat dibedakan menjadi kemiskinan absolut, yaitu apabila tingkat pendapatannya lebih rendah daripada  garis  kemiskinan  absolut  dan  kemiskinan  relatif,  yaitu  keadaan  perbandingan  antara kelompok  pendapatan  dalam  masyarakat,  yaitu  antara  kelompok  yang  mungkin  tidak  miskin, karena  mempunyai  tingkat  pendapatan  yang  lebih  tinggi  daripada  garis  kemiskinan  dan kelompok masyarakat yang relatif lebih kaya. Dengan menggunakan ukuran pendapatan, maka keadaan ini dikenal dengan ketimpangan distribusi pendapatan.
Selain  itu  berdasarkan  pola  waktunya,  kemiskinan  dapat  dibedakan  menjadi persisten poverty (kemiskinan yang telah kronis atau turun temurun), cyclical poverty (kemiskinan yang mengikutipolasiklusekonomisecarakeseluruhan), seasonal  poverty (kemiskinan  musiman seperti  sering  dijumpai  pada  kasus  nelayan  pertanian)  serta accidental  poverty (kemiskinan karena  terjadi  bencana  alam/dampak  dari  suatu  kebijakan  tertentu  yang  menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan suatu masyarakat.
Kuncoro (2000) mendefenisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar  hidup  minimum.  Bank  Dunia  sebagaimana  dikutip  Prayitno  (2001)  menunjukkan adanya  tiga  dimensi  kemiskinan,  yaitu Pertama,  kemiskinan  multidimensional,  artinya  karena kebutuhan  manusia  itu  bermacam-macam,  maka  kemiskinanpun  memiliki  banyak  aspek. Dilihat  dari  kebijakan  umum,  maka  kemiskinan  meliputi  aspek  primer  yang  berupa  miskin akan  aset,  organisasi  social  politik,  dan  pengetahuan  serta  keterampilan;  dan  aspek  sekunder yang  berupa  miskin  akan  jaringan  sosial,  sumber-sumber  keuangan  dan  informasi.  Dimensi- dimensi kemiskinan tersebut termanifestasikan dalam bentuk kekurangan gizi, air, perumahan yang tidak sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik, dan tingkat pendidikan yang rendah.
Kedua, aspek-aspek kemiskinan saling berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal  ini.  Hal  ini  berarti  bahwa  kemajuan  dan  atau  kemunduran  pada  salah  satu  aspek  dapat mempengaruhi  kemajuan  atau  kemunduran  pada  aspek  lainnya.  Ketiga,  bahwa  yang  miskin adalah  manusianya,  baik  secara  individual  maupun  kolektif.  Dimana  kita  sering  mendengar perkataan kemiskinan perkotaan ( urban poverty ) dan kemiskinan pedesaan ( rural poverty ).
Untuk  mengukur  kemiskinan,  BPS  menggunakan  konsep  kemampuan  memenuhi kebutuhan  dasar  ( basic  needs  approach ).  Dengan  pendekatan  ini,  kemiskinan  dipandang sebagai  ketidakmampuan  dari  sisi  ekonomi  untuk  memenuhi  kebutuhan  dasar  makanan  dan bukan  makanan  yang  diukur  dari  sisi  pengeluaran.  Jadi  Penduduk  Miskin  adalah  penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.  Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.
Todaro  (2000)  mengungkapkan  bahwa  generalisasi  yang  paling  tepat  tentang kemiskinan  adalah  mereka  yang  ditempatkan  di  daerah  pedesaan  secara  tidak  seimbang,  dan terutama sekali mereka yang bekerja di bidang pertanian atau kegiatan-kegiatan usaha bersama.
Aima  (2003)  mengungkapkan  bahwa  dilihat  dari  faktor  penyebabnya  dapat dikategorikan dalam beberapa jenis, yaitu :
1. Kemiskinan  alamiah;  yaitu  kemiskinan  timbul  disuatu  daerah  karena  sumberdaya  alamnya kurang  mendukung  terhadap  penghidupan  penduduk,  misalnya  kering,  tandus,  rawan bencana alam.
2. Kemiskinan  struktural,  yaitu  kemiskinan  yang  timbul  disuatu  wilayah  karena  daerahnya tidak mempunyai sarana dan prasarana untuk menunjang penghidupan masyarakat, sehingga penduduk tidak mempunyai akses untuk mendapatkan peluang ekonomi yang ada.
3. Kemiskinan kultural, yaitu kemiskinan yang timbul karena factor sifat dan budaya manusia itu sendiri yang kurang mendukung untuk perbaikan kehidupannya seperti malas, menerima apa adanya, kurang tanggap terhadap kemajuan pembangunan.
4. Kemiskinan  temporer,  yaitu  keadaan  keluarga  penduduk  menjadi  miskin  sebagai  akibat bencana alam, seperti kebakaran, kebanjiran, gempa bumi.
Reksohadiprodjo (2009) menentukan garis kemiskinan dengan menggunakan konsumsi beras  per  kapita.  Untuk  daerah  pedesaan  ditentukan  240  Kg  per  kapita  per  tahun  sedangkan kota 360 Kg per kapita per tahun. Untuk mencari nilai konsumsinya masing-masing kuantitas
tersebut  dikalikan  harga  beras  pada  saat  yang  bersangkutan  dan  rata-rata  anggota  tiap  rumah tangga adalah 5 orang.
Tabel 1. Garis Kemiskinan Berdasarkan Konsumsi Beras/Kapita/Tahun Kriteria Pedesaan Perkotaan Melarat 180 Kg/Kapita 270 Kg/Kapita Sangat Miskin 240 Kg/Kapita 360 Kg/Kapita Miskin 320 Kg/Kapita 480 Kg/Kapita Sumber : Reksohadiprojo (2009)

## METODOLOGI PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  analisis  data sekunder.    Data  yang  dikumpulkan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder  yang  disajikan dalam  bentuk  data  tahunan/series  mulai  tahun  2010-2019,  berupa:  1)  PDRB  Provinsi  Jambi menurutLapangan  Usaha,  2)  Indikator  Ekonomi  Provinsi  Jambi,  dan  3)  Data  Kemiskinan, Pertumbuhan  Ekonomi,  Pengeluaran  Perkapita,  Pengeluaran  Pemerintah,  IPM,  Inflasi, Angkatan Kerja, Tenaga Kerja dan Jumlah Penduduk dari BPS Provinsi Jambi.
Model  analisis  yang  digunakan  adalah  regresi  linear  berganda  semi  logaritma berdasarkan  ada  perbedaan  satuan  ukur  setiap  variabel  regresi.  Data  time  series  ini  diolah dengan bantuan software Eviews seri 8.0. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model  analisis  regresi  variabel  independent  terhadap  variabel  dependent.  Dimana  dalam penelitian  ini,  Pertumbuhan  Ekonomi  (GE),  Pengeluaran  Perkapita  (PP),  Jumlah  Penduduk (penduduk yang usia produktif) (JP), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan angkatan kerja (penduduk  bekerja)  (AK)  sebagai  variabel  independent  (variable  bebas),  akan  dianalisis pengaruhnya  terhadap  kemiskinan  (jumlah  penduduk  miskin)  (KEMIS)  sebagai  variabel dependent (variable terikat).
Model  persamaan  regresi  dalam  penelitian  ini  dengan  spesifikasi  model  dasar  sebagai berikut :
KEMIS = f { GE, PP, JP, IPM, AK, ; }, berdasarkan model dasar dapat di formulasikan menjadi persamaan regresi linear berganda dengan data time series sebagai berikut :
Keterangan: KEMIS = Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) GE = Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi (Persen) PP = Pengeluaran Perkapita (Juta Rupiah) JP = Jumlah PendudukProduktif usia 15-65 tahun Provinsi Jambi (Jiwa) IPM = Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jambi (Tahun) AK = Angkatan Kerja khusus orang yang bekerja Provinsi Jambi (Jiwa) Log = Logaritma β 0 = Konstanta β 1 ,β 2 .... β 5 = koefisien regresi untuk masing-masing variable bebas µ = standar error t = waktu
Pengujian  regresi  linier  berganda  dengan  menggunakan Ordinat  Least  Square (OLS) dapat  dilakukan  setelah    model    dari  penelitian  ini  memenuhi  syarat-syarat  yaitu  lolos  dari asumsi klasik. Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah data tersebut tidak mengandung multi kolinearitas,  dan  heterokedastisitas.  Untuk  itu  sebelum  melakukan  pengujian  regresi  linier berganda  perlu  dilakukan  lebih  dahulu  pengujian  asumsi  klasik,  yang  terdiri  dari:  uji Multikolinearitas, uji Autokorelasi dan uji Heteroskedastisitas
Uji hipotesis secara  statistik,  setidaknya  ini  dapat  diukur  dari  nilai statistik t, nilai statistik  F  dan    nilai    koefisien    determinasi.    Perhitungan    statistik  disebut  signifikan  secara statistik  apabila  nilai  uji  statistiknya  berada  dalam  daerah  kritis  (daerah  dimana  Ho  ditolak). Sebaliknya disebut tidak signifikan bila nilai uji  statistiknya berada dalam daerah dimana Ho diterima.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perkembangan  kemiskinan  pemerintah  Provinsi  Jambi  tahun  2010-2019  dapat  terlihat pada  tabel  dibawah  ini.  Berdasarkan  tabel  2  secara  keseluruhan  dapat  dilihat  bahwa  terjadi peningkatan  angka  kemiskinan  jika  diteliti  secara  keseluruhan  di  Provinsi  Jambi  sangat berfluktuasi.
LogKEMIS t = β 0t +β 1 GE t +β 2 LogPP t +β 3 LogJP t +β 4 IPM t +β 5 LogAK t + µ t
Tabel 2 Angka Kemiskinan Provinsi Jambi Tahun 2010-2019 Tahun Angka Kemiskinan (Jiwa) Perkembangan (Persen) 2010 260.400 2011 251.800 -3,30 2012 268.500 6,63 2013 277.700 3,43 2014 281.750 1,46 2015 300.710 6,73 2016 289.810 -3,62 2017 286.550 -1,12 2018 282.766 -1,32 2019 274.320 -2,99 Rata-Rata 277.431 0,66 Sumber: (http://www.bi.go.id ), dan (Anonim, 2020)
Secara  absolut  laju  peningkatan  penduduk  miskin  tertinggi  terjadi  pada  tahun  2015, yaitu  sebanyak  300.710  jiwa  atau  mengalami  peningkatan  sebesar  6,73  persen.  Peningkatan yang  cukup  tinggi  sebagai  dampak  penurunan  daya  beli  masyarakat  karena  kenaikan  harga- harga  barang  yang  terus  menerus,  terutama  barang  yang  berkaitan  dengan  kebutuhan  pokok masyarakat.
Laju  penurunan  jumlah  penduduk  miskin  tertinggi  terjadi  pada  tahun  2011,  yaitu sebesar  251.800  jiwa  atau  turun  sebesar  3,30  persen.  Penurunan  jumlah  penduduk  miskin  di Provinsi  Jambi  ini  tidak  terlepas  dari  berbagai  kebijakan  pemerintah  pusat  dan  pemerintah Provinsi  Jambi  sendiri  yang  mampu  memberikan  stimulus  pengurangan  jumlah  penduduk miskin.  Selama  periode  2010-2019  angka  kemiskinan  penduduk  Provinsi  Jambi  mengalami peningkatan sebesar 0,66 persen pertahun. Peningkatan jumlah penduduk miskin memberikan gambaran  bahwa  laju  pertumbuhan  ekonomi  yang  cenderung  positif  diikuti  pula  dengan kecenderungan penurunan jumlah penduduk miskin.
Memetakan  angka  kemiskinan  tidak  cukup  hanya  menghitung  jumlah  orang miskin. Akan tetapi pemerintah juga perlu mengetahui tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di Provinsi  Jambi.  Kemiskinan  memiliki  tingkat  kedalaman  dan  keparahan  kemiskinan  yang beragam,  sehingga  alokasi  dana  untuk  pengentasan  kemiskinan  perlu  menimbang  factor tersebut.  Berikut  ini  dapat  dilihat  perkembangan  persentase  penduduk  miskin  (P0),  indeks kedalaman  kemiskinan  (P1)  dan  indeks  keparahan  kemiskinan  (P2)  Provinsi  Jambi  selama tahun 2010-2018 yang dapat dilihat dari table 3 dibawah ini:
Tabel 3
Perkembangan Persentase Penduduk Miskin (P0), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Jambi SelamaTahun 2010-2019
Tahun Persentase Penduduk Miskin (P0) Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) 2010 8,40 1,21 0,30 2011 7,90 1,02 0,23 2012 8,28 1,37 0,26 2013 8,41 1,12 0,26 2014 8,39 1,12 0,23 2015 8,86 1,42 0,35 2016 8,41 1,47 0,37 2017 8,19 1,28 0,29 2018 7,92 1,30 0,32 2019 7,60 1,23 0,30 Rerata 8,24 1,25 0,29 Sumber: (http://www.bi.go.id ), dan (Anonim, 2020)
Berdasarkan tabel 3 diatas terlihat persentase penduduk miskin (P0) selama periode 2010 hingga  2019  rata-rata  8,24  persen.  Sedangkan  untuk  indeks  kedalaman  kemiskinan  (P1)  dan indeks  keparahan  kemiskinan  (P2)  di  periode  tahun  yang  sama  masing-masing  rata-rata  1,25 untuk indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan 0,29 untuk indeks keparahan kemiskinan (P2).
Analisis secara kuantitatif untuk melihat seberapa besar pengaruh pertumbuhan ekonomi, pengeluaran  perkapita,  jumlah  penduduk,  indeks  pembangunan  manusia  dan  angkatan  kerja terhadap  kemiskinan  di  Provinsi  Jambi,  dengan  pengujian  model  kuantitatif  menggunakan Metode Linier Berganda, melalui program Eviews versi 8.0, dimana hasil Hipotesis pengujian model Regresi Linier Berganda dapat dilihat sebagai berikut :

## Tabel 4: Hasil Regresi Linear Berganda Dengan Eviews 8.0
Dependent Variable:LOG( KEMIS) Method: Least Squares Date: 09/23/20   Time: 08:47
Sample: 2000 2019 Included observations: 20 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 297.3802 82.93893 3.585532 0.0030 GE -0.157488 0.048441 -3.251130 0.0023 LOG(PP) -1.351797 0.961098 1.406513 0.1814 LOG(JP) 2.431816 0.789035 -3.082013 0.0190 IPM -0.160489 0.039247 -4.089204 0.0000 LOG(AK) 4.124805 7.077417 0.582812 0.5693 R-squared 0.870003     Mean dependent var 9.761500 Adjusted R-squared 0.823575     S.D. dependent var 1.906093 S.E. of regression 0.800615     Akaike info criterion 2.636452 Sum squared resid 8.973781     Schwarz criterion 2.935172 Log likelihood -20.36452     Hannan-Quinn criter. 2.694765 F-statistic 18.73895     Durbin-Watson stat 0.925810 Prob(F-statistic) 0.000009
Keterangan:*) Signifikan pada α = 5%
LogKEMIS t = 297,38 – 0,157GE t – 1,352LogPP t + 2,432LogJP t – 0,160IPM t
+ 4,125LogAK t + µ t
Nilai  angka  koefisien  β 0 untuk  kabupaten/kota  sebesar  297,38  artinya,  apabila  pada periode  2000-2019  tidak  terjadi  perubahan  pertumbuhan  ekonomi  (GE),  pengeluaran pemerintah  (PP),  jumlah  penduduk  (JP),  indeks  pembangunan  manusia  (IPM)  dan  angkatan kerja (AK) atau dengan asumsi konstan, maka kemiskinan (KEMIS) di Provinsi Jambi adalah mengalami peningkatan sebesar 297,38 jiwa pertahun. Ini mengindikasikan bahwa uraian hasil regresi  dapat  terlihat  bahwa  meski  variabel  bebas  stagnan  namun  tetap  meningkatkan kemiskinan  Provinsi  Jambi.  Berdasarkan  hasil  penelitian  diatas  terlihat  pemerintah  daerah berupaya  meminimalisasi  kemiskinan  melalui  peningkatkan  pertumbuhan  ekonomi,  tetapi belum  dapat  mengatasi  kemiskinan  yang  terjadi  di  Provinsi  Jambi.  Hal  ini  dikarenakan pemerintah hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam bentuk peningkatan barang dan jasa  yang  tidak  diikuti  pembangunan  ekonomi  yang  berkelanjutan.Akibatnya  terjadi kesenjangan  ekonomi  antar  daerah  dimana  masing-masing  daerah  meningkatkan  pendapatan daerahnya berdasarkan potensi yang dimiliki.
Untuk  koefisien  regresi  variabel  pertumbuhan  ekonomi  (GE)  (β 1 )  diperoleh  nilai sebesar  -0,157  artinya  apabila  terjadi  kenaikan  atau  peningkatan  pertumbuhan  ekonomi  (GE)
sebesar  1  persen,  maka  akan  menurunkan  kemiskinan  di  Provinsi  Jambi  sebesar  0,157persen dengan  asumsi  bahwa  variabel  lain  tetap  ( Cateris  paribus )  atau  tidak  terjadi  perubahan  atau konstan. Dalam hal ini dijelaskanupaya penanggulangan kemiskinan pemerintah daerah daerah belum  optimal,  akibat  dari  pesatnya  pertumbuhan  ekonomi  yang  tidak  diikuti  sistem pengendalian  lonjakan  urbanisasi  manusia  terhadap  mobilitas  faktor  produksi.  Sehingga potensi yang dimiliki daerah menjadi daya tarik bagi daerah sekitar. Hal ini menjadi bomerang negatif  terhadap  penggentasan  kemiskinan,  sehingga  pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi berdampak kecil pada penurunan angka kemiskinan di Provinsi Jambi.
Begitu  juga  koefisien  regresi  variabel  pengeluaran  perkapita  (PP)  (β 2 )diperoleh  nilai sebesar 1,352 artinya apabila terjadi kenaikan atau peningkatan pengeluaran perkapita (PP) di Provinsi  Jambi  sebesar  1  persen,  maka  akan  menurunkan  kemiskinan  sebesar  1,352persen dengan  asumsi  bahwa  variabel  lain  tetap  ( Cateris  paribus )  atau  tidak  terjadi  perubahan  atau konstan. Wilayah berproduktivitas rendah yang dilihat dari pengeluaran perkapita mempunyai hubungan  timbal  balik  dengan  kemiskinan,  baik  sebagai  penyebab  maupun  sebagai  akibat. Oleh  karena  itu,  suatu  wilayah  yang  tingkat  pengeluaran  perkapitanya  rendah  dapat mengakibatkan  masyarakatnya  miskin.  Demikian  pula  sebaliknya,  ketidakmampuan masyarakat mengelola sumberdaya mengakibatkan wilayah itu miskin.  Pengeluaran perkapita (PP)  sangat  bervariasi  setiap  daerah  yang  disebabkan  oleh  factor  potensi  daerah,  tetapi  juga karakteristik rumah tangga. Aksesibiltias ke daerah perkotaan yang merupakan pusat kegiatan ekonomi seringkali merupakan factor dominan terhadap variasi struktur pengeluaran perkapita Provinsi  Jambi.  Sehingga  secara  garis  besar  pengeluaran  perkapita  tidak  berpengaruh signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan di Provinsi Jambi.
Sedangkan koefisien regresi variabel jumlah penduduk (JP) (β 3 ) diperoleh nilai sebesar -2,43 artinya apabila terjadi kenaikan atau peningkatan jumlah penduduk (JP) sebesar 1 persen, maka  akan  meningkatkan  kemiskinan  Provinsi  Jambi  sebanyak2,43  persen  dengan  asumsi bahwa  variabel  lain  tetap  ( Cateris  paribus )  atau  tidak  terjadi  perubahan  atau  konstan.  Hasil perhitungan  analisis  regresi  berganda  menunjukkan  bahwa  jumlah  penduduk  berpengaruh terhadap  kemiskinan.  Hasil    ini  sesuai    dengan  teori  dan  penelitian  terdahulu,  yang  menjadi landasan    teori    dalam    penelitian    ini.  Menurut  teori  Malthus  yaitu  populasi  penduduk cenderung  bertambah  menurut  deret  ukur  (secara  geometris),  sedangkan  produksi  makanan (sumber daya alam) cenderung bertambah menurut deret hitung (secara aritmatika). Akibatnya ketidak  seimbangan  antara  sumberdaya  bumi  yang  tidak    mampu  memenuhi  kebutuhan
penduduk yang terus bertambah. Dengan kata lain jika perkembangan sumber daya tidak dapat mendukung perkembangan penduduk maka akan menyebabkan kemiskinan bertambah. Hal ini disebabkan  sumber  daya  bumi  atau  potensi  daerah    tidak    bisa    mengimbangi    kebutuhan populasi yang terus bertambah di Provinsi Jambi, akibatnya kebutuhan manusia yang bersifat tidak  terbatas  berbanding  terbalik  dengan  jumlah  sumberdaya  alam  yang  digunakan  sebagai alat pemuas  kebutuhan manusia bersifat terbatas, ini akan mendorong manusia mendekati garis kemiskinan karena persaingan yang cukup ketat dalam pemenuhan kebutuhan hidup.
Begitu  juga  koefisien  regresi  variabel  indeks  pembangunan  manusia  (IPM) (β 4 )diperoleh  nilai  sebesar  -0,160  artinya  apabila  terjadi  kenaikan  atau  peningkatan  indeks pembangunan manusia (IPM) sebesar 1 persen, maka akan menurunkan kemiskinan di Provinsi Jambi  sebanyak0,16  persen  dengan  asumsi  bahwa  variabel  lain  tetap  ( Cateris  paribus )  atau tidak  terjadi  perubahan  atau  konstan.Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  merupakan  indeks komposit  yang  dihitung  sebagai  rata-rata  sederhana  dari  tiga  indeks  yang  menggambarkan kemampuan  dasar  manusia  dalam  memperluas  pilihan-pilihan,yaitu:  Indeks  Harapan  Hidup, Indeks Pendidikan, dan Indeks Standar, Hidup Layak.   Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh IPM terhadap kemiskinan di Provinsi Jambitahun 2000-2019, dapat diketahui bahwa IPM mempengaruhi pengentasan kemiskinan secara negatif dan signifikan . Hal ini disebabkan perbaikan akses terhadap pelayanan sosial berupa IPM (pendidikan, kesehatan dan pendapatan) mampu  meningkatkan  kualitas  sumber  daya  manusia  yang  berkualitas  berdaya  saing  dalam dunia  kerja.  Sehingga  produktivitas  SDM  masih  relatif  rendah  d  an  pada  akhirnya  justru menurunkan kemiskinan di Provinsi Jambi.
Dan  untuk  koefisien  regresi  variabel  angkatan  kerja  (AK)  (β 5 )  diperoleh  nilai  sebesar 4,125 artinya apabila terjadi kenaikan atau peningkatan angkatan kerja (AK) sebesar 1 persen, maka  akan  meningkatkan  kemiskinan  Provinsi  Jambi  sebanyak  4,12  persen  dengan  asumsi bahwa  variabel  lain  tetap  ( Cateris  paribus )  atau  tidak  terjadi  perubahan  atau  konstan. Angkatan kerja yang besar akan terbentuk dari jumlah penduduk yang tinggi. Kenaikan jumlah penduduk tanpa dibarengi dengan kemajuan faktor-faktor perkembangan yang lain tentu akan menaikan pendapatan dan permintaan. Dengan demikian kemiskinan kaitannya dengan jumlah penduduk  yang  tinggi  adalah  keberadaan  lapangan  pekerjaan  yang  tidak  bias  menampung kebutuhan  angkatan  kerja  yang  tercipta  tersebut,  sehingga  terciptalah  pengangguran  yang berujung terhadap peningkatan kemiskinan di Provinsi Jambi.

## KESIMPULAN
Pertumbuhan  ekonomi  (GE)  dan  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  secara  parsial berpengaruh negatif dan signifikan dalam menurunkan kemiskinan Provinsi Jambi, sedangkan jumlah penduduk produktif (JP) justru berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kemiskinan di Provinsi Jambi selama periode 2010-2019. Sedangkan pengeluaran pemerintah dan  angkatan  kerja  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  naik  atau  turunnya  kemiskinan Provinsi  Jambi  selama  periode  2010-2019.  Namun  secara  simultan  pertumbuhan  ekonomi, pengeluaran  perkapita,  jumlah  penduduk,  indeks  pembangunan  manusia  dan  angkatan  kerja berpengaruh  signifikan  terhadap  naik  turunnya  kemiskinan  Provinsi  Jambi  dengan    besar R- squared 87,00 persen.

## DAFTAR PUSTAKA
Aima,  H.  (2003). An  evaluation  of  poverty  alleviation  in  sarkodistrik .  central  Luzon  states university.
Anonim. (2009). “Laporan Pembangunan Manusia Indonesia  2009, Menuju Konsensus Baru Demokrasi dan pembangunan Manusia Di Indonesia.” Bappenas, BPS,UNDP.
Anonim.  (2020). Provinsi  Jambi  Dalam  Angka  2011-2017 .  Badan  Pusat  Statistik  Provinsi Jambi.
Kuncoro, M. (2000). Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan .
Prayitno. (2001). Pendidikan Karakter Dalam Pembangunan Bangsa . PT. Grafindo Persada.
Reksohadiprodjo, S. (2009). Ekonomi Sumberdaya Alam dan Energi Edisi 2 .
Soleh,  A.  (2018).  Analisis  dan  Strategi  Pengentasan  Kemiskinan  Di  Provinsi  Jambi. EKSIS: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis , 9 (1), 79-90.
Syekh, S. (2014). Pengantar Makro Ekonomi (Revisi). Garuda Persada Press.
Todaro, M. P. (2000). Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Edisi Ketujuh . Erlangga.