ISSN : 2746-7155 (Online), ISSN : 1978-4996 (Print) MAKILA:Jurnal Penelitian Kehutanan  Volume 14, Nomor 1 (26-36) DOI : http://doi.org/10.30598/makila.v14i1.2504

## Kajian Kinerja Pengelolaan KPHL Kota Ambon, Provinsi Maluku
( Management Performance Study KPHL Kota Ambon, Provinsi Maluku )
Evelin Parera 1 ,  Ris Hadi Purwanto 2 , Dwiko Budi Permadi 2 , Sumardi 2
1 Mahasiswa Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Jln. Agro, Bulaksumur No. 1 Kocoran, Caturtunggal Kec. Depok, Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281
2 Fakultas Kehutanan, Universitas Gadjah Mada, Jln. Agro, Bulaksumur No. 1 Kocoran, Caturtunggal Kec. Depok, Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281
* Email : evlinparera@gmail.com)

## ABSTRACT
Since  the  establishment  of  the  KPHL  Kota  Ambon  in  2010  until  nearly  a  decade,  how  has  the development  been  managed?  How  management  performance.  Therefore,  through  this  study,  the performance  of  the  management  of  the  KPHL  Kota  Ambon    aims  to  determine  the  management performance of KPHL Kota Ambon. This research was conducted at the KPHL Kota Ambon, November- December  2019.  The  research  was  conducted  using  Criteria  and  indicators  made  by  Forest  Wach Indonesia ((FWI), 2014), document verification,  and in-depth interviews with the Head of the UPTD. Pulau  Ambon  dan  Pulau-Pulau  Lease.  Quantitative  analysis  method  based  on  calculation  procedures made by FWI, 2014. The index results are then described using descriptive methods. The results of the study  concluded  that  1)  The  performance  of  the  management  of  the  KPHL  Kota  Ambon  was  in  the medium criteria index; 2) Management of KPHL Kota Ambon is not yet optimal because the RPHJP has not been ratified as a basis for the preparation of the RPHJPd and Business Plan; 3) The organizational structure has not been filled and the available human resources are not yet competent in the management of FMUs because they have not attended special education and training on FMU management; 4) KPHL Kota Ambon management activities is still limited to socialization activities that have not been routinely so that not many people know about KPHL Kota Ambon
KEYWORDS: Review, Performance, Management, KPHL

## INTISARI
Sejak  penetapan  KPHL  Kota  Ambon  pada  tahun  2010  sampai  hampir  satu  dekade  ini  bagaimana perkembangan pengelolaannya ? Bagaimana kinerja pengelololaannya. Oleh karena itu melalui penelitian ini mengkaji kinerja pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Kota Ambon dengan tujuan untuk mengetahui  kinerja  pengelolaan  Kesatuan  Pengelolaan  Hutan  Lindung  Kota  Ambon.  Penelitian  ini dilakukan  pada  Kesatuan  Pengelolaan  Hutan  Lindung  Kota  Ambon,  pada  bulan  November  –  Desember 2019.  Pelaksanaan  penelitian  menggunakan    Kriteria  dan  indikator  yang  dibuat  oleh  Forest  Wach Indonesia  (FWI,  2014),  verifikasi  dokumen dan  wawancara  mendalam  dengan  Kepala  UPTD.  Kesatuan Pengelolaan  Hutan  Lindung  Pulau  Ambon  dan  Pulau-Pulau  Lease.  Metode  analisis  secara  kuantitatif dengan berdasarkan prosedur perhitungan yang dibuat oleh FWI, 2014. Hasil indeks tersebut selanjutnya dideskripsikan  menggunakan  metode  deskriptif.  Hasil  penelitian  disimpulkan  bahwa  1)  Kinerja pengelolaan  KPHL  Kota    Ambon  berada  pada    indeks  kriteria  sedang;  2)  Pengelolaan  KPHL.  Kota Ambon belum optimal karena belum disahkannya RPHJP sebagai dasar untuk penyusunan RPHJPd dan Rencana  Bisnis;  3)  Struktur  organisasi  belum  terisi  dan  sumberdaya    manusia  yang  tersedia  belum kompeten  dalam  pengelolaan  KPH  karena  belum  mengikuti  pendidikan  dan  latihan  khusus  tentang pengelolaan KPH; 4) Kegiatan pengelolaan KPHL. Kota Ambon masih terbatas pada kegiatan sosialisai yang  belum  secara  rutin  sehingga  belum  banyak  masyarakat  yang  mengetahui  tentang  KPHL.  Kota Ambon
KEYWORDS : Kajian, Kinerja, Pengelolaan, KPHL
(Evelin Parera,  Ris Hadi Purwanto, Dwiko Budi Permadi, Sumardi)

## PENDAHULUAN
Dinamika  pengelolaan  hutan  di  Indonesia  terus  mengalami  perubahan  untuk  tata kelola hutan yang lebih baik dalam menciptakan hutan yang lestari secara sosial, ekonomi dan ekologi.    Berbagai  model  dan  skema  pengelolaan  hutan  diformulasikan  dalam  berbagai peraturan dan kebijakan pemerintah sebagai pemegang kewenangan dalam pengelolaan hutan di  Indonesia.  Salah  satu  model  pengelolaan  hutan  di  tingkat  tapak  adalah  Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).  Pembentukan KPH diperlukan dalam mengeliminer permasalahan pengelolaan hutan di tingkat tapak. Beberapa hal yang melatarbelakangi dibentuknya Kesatuan Pengelolaan Hutan karena : 1) Pengelolaan hutan di Indonesia belum dilakukan secara intensif hal ini ditunjukan oleh luas kawasan hutan 131,3 juta ha sekitar 52,2 persen  merupakan areal berhutan  dan  47,5  persen  tidak  berhutan  (Direktorat  Inventarisasi  dan  Pemanfaatan  Sumber Daya  Hutan,  2013).  Hal  ini  menunjukkan  kawasan  yang  tidak  berhutan  tersebut  belum terkelola  dengan  baik.  Luas  kawasan  hutan  Negara  46,5  persen  tidak  dikelola  secara  intensif dan dibawah kewenangan Pemerintah Daerah seluas 30 juta ha. Luas hutan yang baru dikelola cukup  intensif  sekitar 64,37 juta  Ha  (53,5%)  (Kementerian Kehutanan,  2013).  Selain  ituadanya konflik  lahan  sekitar    17,6  juta  ha  –  24,4  juta  ha  hutan  terjadi  konflik  lahan  (Kementerian Kehutanan,  2013)  yang  disebabkan  oleh  kebijakan  tidak  terformulasi  dengan  jelas,  tumpang tindih  perizinan,  tidak  ada  pengakuan  hak-hak  masyarakat  adat;  2)  Tata  kelola  hutan  di Indonesia  perlu  diperbaiki  karena  masih  lemah,  yang  ditunjukkan  secara de  facto tidak  ada pengelolaan  hutan  yang  menyebabkan open  acces kawasan  hutan.  Hal  ini  menyebabkan kegagalan program pembangunan kehutanan (Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal  Pemanfaatan  Kawasan  Hutan,  2011).  Pemerintah  hanya  melaksanakan  fungsi administrasi pengurusan  hutan dan belum melaksanaan pengelolaan hutan secara  fungsional sehingga  sebagian  besar  kawasan  hutan  yang  ditetapkan  tidak  memiliki    kelembagaan pengelola  pada  tingkat  tampak  ( on  site )  (Karsudi,  2010);  3)  implementasi  kebijakan desentralisasi  sebagian  pengelolaan  hutan  kepada  pemerintah  daerah  adalah  desentralisasi administrative,  belum  pada  pengertian  desentralisasi    yang  sesungguhnya  ( devolusi ),  karena beberapa  kewenangan  pengambilan  keputusan  masih  dipegang  pemerintah  pusat  (Ekawati, 2013). KPH dapat dijadikan sebagai bentuk nyata pelaksanaan desentralisasi pengelolaan hutan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan sebagai momentum dalam memperbaiki permasalahan  tata  kelola  kehutanan  (Hernowo,  2011).  Beberapa  pengalaman  pembelajaran pembangunan  KPH  seperti    pengelolaan  hutandi  Jawa  (oleh  Perum  Perhutani),  Taman Nasional  dan  beberapa  negara  maju  (seperti  Jerman,  Swizerland).  Model  pengelolaan hutannyadalam  satuan  unit-unit  pengelolaan  ( Forest  ManagementUnit /FMU).  Model
pengelolaan  tersebut  telah  terbukti  mampu  memberikan  keuntungan  bagi  pemerintah  dan seluruh  lapisan  masyarakat  secara  adil,  baik  dari  sisi  ekonomi,  sosial  dan lingkungan.Pengalaman  tersebut  menjadi  salah  satu  faktor  pendorong  komitmen  Indonesia untuk mempercepat pembangunan KPH pada kawasan hutan di luar Pulau Jawa (Departemen Kehutanan, 2011).
Perkembangan KPH sampai dengan bulan Desember 2013 adalah: Penetapan Wilayah KPH  Konservasi  seluas  10,191  Juta  ha  pada  38  Taman  Nasional,  serta  12  Cagar  Alam  dan Suaka Margasatwa dari total luas hutan konservasi di Indonesia sebesar 26,82 Juta Ha. KPHL yang  sudah ditetapkan  sebanyak  183  unit  (luas 24.144.871  Ha)  dan KPHP  sebanyak  347  unit (luas  59.812.349  Ha).KPH  Model  yang  sudah  ditetapkannya  120  unit  dari  jumlah  total  KPH saat  ini  yaitu  530  Unit.Berdasarkan  jenisnya  terbagi  KPHL  Model  sebanyak  40  unit  (luas 3.550.855  Ha)  dan  KPHP.sebanyak  80  unit  (luas  12.888.863  Ha).  Total  luas  KPH  Model 16.439.718 Ha.Dari 120 KPH Model yang telah ditetapkan wilayahnya, sebanyak 116 unit KPH Model telah terbentuk organisasinya.Dari jumlah tersebut 103 unit KPH Model berbentuk Unit Pelaksana  Teknis  Daerah  (UPTD).  Organisasi  yang  berbentuk  Satuan  Perangkat  Daerah berjumlah  13  unit  dan  yang  belum  terbentuk  organisasinya  sebanyak  4  unit.  Saat  ini  total sumber  daya  manusia    di  KPH  adalah  1.658  orang  dengan  rincian  Kepala  KPH  98  orang, Kepala Tata Usaha 69 orang, Kepala Seksi 65 orang, staf 1.140 orang, Bakti Sarjana Kehutanan 168  orang  dan  lulusan  Sekolah  Menengah  Kejuruan  Kehutanan  118  orang.  Dari  120  KPH Model, telah  tersusun rencana  pengelolaan  sebanyak  82  KPH  dan sejumlah  38  dilaksanakan pada  tahun  2014  (Kementerian  Kehutanan,  2014).  Keputusan  Menteri  Kehutanan No.SK.66/MENHUT-II/2010  tanggal  28  Januari  2010,  telah  ditetapkan  Wilayah  Kesatuan Pengelolaan  Hutan  Lindung  (KPHL)  dan  Kesatuan  Pengelolaan  Hutan  Produksi  (KPHP) Provinsi Maluku, seluas 2.207.864 ha yang terbagi menjadi 5 KPHL dan 17 KPHP.  Salah satu KPHL  tersebut  adalah  KPHL    Unit    XIV    Kota    Ambon.  Luas  areal  KPHL  Unit  XIV  Kota Ambon    terdiri    dari    Kawasan    Hutan    Lindung    seluas    ±    10.964  ha.  KPHL  Kota  Ambon berada pada areal  Hutan Lindung Pulau Ambon yang mencakup  beberapa  wilayah  hutan lindung    antara  lain   Hutan   Lindung   Gunung   Nona,   Hutan   Lindung   Gunung    Sirimau, Hutan  Lindung  Salahutu dan Hutan Lindung Leihitu.
Perkembangan pembangunan KPHL Kota Ambon sejak penetapannya tahun 2010, baru difasilitasi  tahun  2015  oleh  Balai  Pemantapan  Kawasan  Hutan  (BPKH)  untuk  penyusunan Dokumen  Tata  Hutan,  Rencana  Pengelolaan  Jangka  Panjang  (RPHJP).  Tahun  2017,  Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) memfasilitasi sarana prasarana.  Dokumen RPHJP sedangdiproses  untuk  pengesahan  di  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan    Kehutanan. Fasilitasi operasional di lapangan oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) dan

## Kajian Kinerja Pengelolaan KPHL Kota Ambon, Provinsi Maluku
(Evelin Parera,  Ris Hadi Purwanto, Dwiko Budi Permadi, Sumardi)
Dinas Kehutanan Provinsi Maluku.Kegiatan yang dilakukan baru terbatas pada sosialisasi dan administratif sehingga belum menyentuh tugas pokok dan fungsi KPHL di tingkat tapak. Sejak penetapan  KPHL  Kota  Ambon  sampai  hampir  satu  dekade  ini  bagaimana  perkembangan pengelolaannya  ? Bagaimana  kinerja  pengelololaannya. Oleh  karena  itu melalui  penelitian  ini mengkaji  kinerja  pengelolaan  Kesatuan  Pengelolaan  Hutan  Lindung  Kota  Ambon  dengan tujuan  untuk  mengetahui  kinerja  pengelolaan  Kesatuan  Pengelolaan  Hutan  Lindung  Kota Ambon.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Kota Ambon, pada bulan  November  –  Desember  2019.  Pelaksanaan  penelitian  menggunakan    Kriteria  dan indikator  yang  dibuat  oleh  Forest  Wach  Indonesia  (FWI,  2014),  verifikasi  dokumen  dan wawancara  mendalam  dengan  Kepala  UPTD.  Kesatuan  Pengelolaan  Hutan  Lindung  Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease.
Metode  analisis  secara  kuantitatif  dengan  berdasarkan  prosedur  perhitungan  yang dibuat  oleh  FWI,  2014.  Hasil  akhir  dari  penilaian  ini  disajikan  dalam  bentuk  indeks.  Indeks tersebut  dapat  dihitung  dengan  menggunakan  rumus  mean,  yaitu  menghitung  jumlah  nilai seluruh unit data kemudian dibagi banyaknya unit data (FWI, 2014). Indeks penilaian Kinerja Pembangunan KPH dapat dikategorikan menjadi tiga kelas yaitu Tinggi, Sedang dan Rendah dengan penjelasan sebagai berikut :

## Tabel 1 . Kategorisasi Indeks Penilaian Kinerja Pembangunan KPH
Nilai Indeks Kategori Uraian 2,34 – 3,00 Tinggi Merupakan nilai rata-rata ideal yang diperoleh dari setiap elemen kualitas, indikator maupun kriteria 1,67 – 2,33 Sedang Merupakan  nilai  rata-rata  kategori sedang  yang  diperoleh  dari  setiap elemen  kualitas,  indikator  maupun kriteria. 1,00-1,66 Rendah Merupakan  nilai  rata-rata  rendah yang  diperoleh  dari  setiap  elemen kualitas, indikator maupun kriteria
Sumber : (FWI, 2014)
Indeks  di  atas  diolah  dari  skor  setiap  elemen  kualitas  yang  mempunyai  gradasi  dari nilai  tertinggi  sampai  terendah,  dengan  pertimbangan  bahwa  setiap  bobot  dalam  elemen kualitas dan indikator adalah setara.
Tabel 2. Kategorisasi Bobot Penilaian Kinerja Pembangunan KPH Uraian Skor Bila data lapangan memenuhi seluruh unsur yang tertuang dalam elemen kualita 3 Bila data lapangan hanya memenuhi sebagian unsur yang tertuang dalam elemen kualitas 2 Bila data lapangan tidak memenuhi seluruh unsur yang tertuang dalam elemen kualitas 1
Catatan : Skor penilaian merupakan pilihan keputusan yang didasarkan pada hasil temuan yang telah dianalisis dan diverifikasi (FWI, 2014)
Selanjutnya  Hasil  indeks  tersebut  dideskripsikan  menggunakan  metode  deskriptif, yaitu  metode  yang  bertujuan  untuk  mengumpulkan  informasi  yang  ada  pada  saat  sekarang, menganalisisnya  dan  menginterpretasikan  fakta  atau  informasi  yang  ditemukan  (Narbuko, 2002;  FWI, 2014).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kinerja  merupakan  sesuatu  yang  dicapai,  prestasi  yang  diperlihatkan,  kemampuan kerja  (tentang  peralatan)  (KBBI,  Januari  2020).  Menurut  Swanson  dan  Graudous  dalam Sutrisno  (2010),  bahwa  dalam  sistem  berapapun  ukurannya,  semua  pekerjaan  saling berhubungan. Kinerja  pengelolaan KPHL  Kota Ambon  ditunjukan  oleh  hasil  analisis  kriteria kinerja pengelolaan KPHL Kota Ambon berdasarakan kriteria dan indikator  FWI, 2014  adalah 1,6. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan KPHL Kota Ambon berada pada range kriteria  sedang  yang  merupakan  nilai  rata-rata  kategori  sedang  yang  diperoleh  dari  setiap elemen  kualitas,  indikator  maupun  kriteria  (Tabel  1).  Rata-rata  nilai  indeks  masing-masing kriteria dapat dilihat pada Gambar 1.
Gambar 1 . Grafik Indeks Kriteria Kinerja Kesatuan Pengelolaan  Hutan Lindung Kota Ambon
Gambar 1 menunjukkan nilai indeks terendah adalah kriteria kapasitas organisasi (1,2). Sumber daya manusia dalam pengelolaan KPHL. Kota Ambon berasal dari staf pegawai dari berbagai  Kabupaten  akibat  dari  pemberlakuan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang  Pemerintah  Daerah.    Selain  itu  struktur  organisasi  belum  terisi  dan  untuk  kapasitas dan  kompotensi  tentang  pengelolaan  KPH  belum  didapat  secara  formal  dalam  bentuk pendidikan  dan  latihan,  namun  hanya  berdasarkan  pengalaman  kerja  selama  bekerja  pada Dinas  Kehutanan  Kabupaten  masing-masing.      Indeks  kriteria  yang  paling  tinggi  adalah hubungan pemerintahan dan regulasi. Walaupun demikian, masih terbatas  pada ketersediaan dokumen, belum pada tingkat aplikasi di lapangan.  Hal ini juga terjadi kepada kriteria yang lain, yang masih bersifat dokumenter belum dilakukan secara aplikatif secara detail di tingkat tapak.
Sebagai gambaran yang menyebabkan kinerja KPHL Kota Ambon  masih pada kategori sedang  karena  kondisi  KPHL  Kota  Ambon  secara  garis  besar  dilihat  dari  beberapa  aspek penilaian kinerja berdasarkan (FWI, 2014) yaitu :

## 1. Pemantapan kawasan
Kepastian  status  areal  KPH  dalam  bentuk  adanya  batas-batas  fisik,  bukti  administrasi hukum,  pengakuan  para  pihak  dan  kesesuaian  dengan  tata  ruang  wilayah  memberikan jaminan  kepastian  areal  yang    dikelola.  Beberapa  indikator  yang  menggambarkan  aspek  ini adalah  ketersediaan    administrasi  mengenai  tata  batas  dan    penataan  hutannya.  KPHL  Kota Ambon ditetapkan berdasarkan SK No. 66/Menhut-II/2010 pada kawasan hutan lindung Kota Ambon, terdiri dari kelompok hutan Leihitu seluas 13.750 ha berdasarkan Keputusan  Menteri Kehutanan No. 192/Kpts-II/1993 tanggal 27 Februari 1993. Kelompok hutan Gunung Sirimau seluas  3.449  ha,  Gunung  Nona  seluas  877,78  ha  berdasarkan  Keputusan  Menteri  Kehutanan No.  430/Kpts-II/1996  tanggal  13  Agustus  1996.  Walaupun  demikian  masih  ada  kesenjangan tentang  lahan  karena  keberadaan  masyarakat  yang  sudah  sejak  turun-temurun  yang mengklaim sebagai hak ulayatnya.
KPHL  Kota  telah  mengalokasikan  ruang  untuk  pemanfaatan,  perlindungan  dan konservasi dalam dokumen Tata Hutan namun belum diimplementasikan di lapangan.Tidak ada  sengketa  lahan  dengan  instansi  lain,  namun  masyarakat  sudah  ada  sebelum  ditetapkan sebagai  kawasan  lindung  yang  mengklaim  sebagai  hak  ulayat,  tetapi  tidak  signifikan  di lapangan sehingga masih di nilai aman.
Pemantapan  kawasan  belum  dilakukan  secara  detail  ditingkat  tapak,  hal  ini ditunjukkan  dengan  belum  adanya  dokumen  yang  tersedia  mengenai  kegiatan  tersebut. Masyarakat dilibatkan hanya pada saat melakukan kegiatan inventarisasi potensi sumberdaya hutan,  sosial  dan  ekonomi.  Pemanfaatan  kawasan  hutan  dalam  bentuk  KPH  dipandang sebagai  prasyarat  untuk  pelaksanaan  pengelolaan  hutan  berkelanjutan  dan  berkeadilan (Kartodihardjo et al. 2011). Beberapa penelitian tentang KPH menunjukkan bahwa ada potensi konflik akibat pembangunan KPH (Kusumedi dan Rizal, 2010; Rizal et al. 2010; Ruhimat, 2013 dan  Suwarno,  2014).   Hal  ini  dapat  tersebut  terjadi  karena  perbedaan  persepsi  tentang KPH, belum lengkapnya peraturan perundang-undangan, lemahnya dukungan Pemerintah Daerah, kurangnya  sumberdaya  yang  diperlukan  untuk  mendukung  pembangunan  KPH,  lemahnya koordinasi  antar  pihak  yang  berkepentingan  dan  rendahnya  partisipasi  dari  masyarakat.  Di samping  itu,  terjadi  klaim  lahan  oleh  masyarakat,  seperti  kasus  pada  KPHL  Rinjani  Barat, terjadi  konflik  pemanfaatan dan  penggunaan  kawasan  hutan  yang  luasnya  sekitar  19.000  ha dari KPHL seluas 40.983 ha (Ichsan, 2015).
(Evelin Parera,  Ris Hadi Purwanto, Dwiko Budi Permadi, Sumardi)

## 2. Tata Hutan
Tata  hutan  adalah  kegiatan  rancang  bangun  unit  pengelolaan  hutan,  mencakup kegiatan  pengelompokan  sumber  daya  hutan  sesuai dengan  tipe  ekosistem dan  potensi  yang terkandung didalamnya dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat  secara  lestari  (PP  Nomor  6  Tahun  2007).  Kegiatan  tata  hutan    menggambarkan pembagian  wilayah  hutan  sesuai  fungsi,  peruntukan  dan  keperluan  manajemen  kewilayahan hutan  berdasarkan  hasil  inventarisasi  hutan.  Kegiatan  inventarisasi  yang  dilakukan  belum dilakukan  secara  detail.  Pembagian  areal  berdasarkan  fungsinya  baru  dilakukan  berdasarkan pemetaan dan belum dilaksanakan pada tingkat tapak.

## 3. Rencana Kelola
Rencana  kelola  KPH  menggambarkan  keseluruhan  ruang  lingkup  aktifitas  yang  akan dilaksanakan oleh KPH berdasarkan jangkatu dan orientasi pengembangan, meliputi Rencana Jangka Panjang, Jangka Pendek dan Rencana Bisnis. Recana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHL Kota Ambon masih dalam proses penilaian untuk pengesahan di Kementerian Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan,  sedangkan  Rencana  Pengelolaan  Hutan  Jangka  Pendek (RPHJPd)  dan  Rencana  Anggaran  dan  Bisnis  belum  ada  karena  belum  ada  acuan  yang  sah untuk referensi penyusunannya. Selain itu juga, masyarakat sulit mengakses dokumen rencana kelola   dan   bisnis  bagi  masyarakat  selain  itu  juga  sosialisasi  terbatas  pada tokoh  masyarakat dan tokoh adat.

## 4. Kapasitas Organisasi
Kapasitas  organisasi  menggambarkan  kemampuan  organisasi  KPH  dalam melaksanakan  tugas  dan  fungsinya  dalam  pengelolaan  hutan.  Secara  umum  kapasitas organisasi  ditunjukkan  dengan  kelengkapan  struktur  organisasi,  ketersediaan  SDM,  sarana dan  prasarana  serta  mekanisme  pengelolaan  KPH.    KPHL  Kota  Ambon  belum  memiliki mekanisme  pengambilan  keputusan,  kualitas  SDM  serta  sistem  informasi  manajemen  KPH yang  memadai.  Fasilitas  operasional  tersedia  namun  belum  memadai,  demikian  juga  belum memiliki KKPH yang sesuai dengan standar kompetensi. KPHL Kota Ambon merupakan salah satu  KPH  yang  masuk  dalam  UPTD    KPH  Ambon  dibentuk  dengan  Peraturan  Gubernur Maluku  No.  64  Tahun 2017  tentang Kedudukan, Tugas dan  Fungsi,  Susunan  Organisasi dan Tata  Kerja  Unit  Pelaksana  Teknis  Daerah  (UPTDP)  Dinas  dan  Badan  Daerah  di  Lingkungan Pemerintah  Daerah  Provinsi  Maluku  namun  belum  ada  struktur  organisasi  berdasarkan penguasaan  areal. Fungsi UPTD tersebut adalah :
a) Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan hutan
b) Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan hutan
c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang  pengelolaan hutan
d) Pelaksanaan pelayanan ketatausahaan sesuai dengang lingkup tugasnya
e) Pelaksananaan  fungsi  lain  yang  diberikan  oleh  Kepala  Dinas  Kehutanan  terkait  dengan tugas dan fungsinya.

## 5. Hubungan Pemerintah dan regulasi
Hubungan  pemerintahan  dan  regulasi  digambarkan  dengan  sinergitas  antara  KPH dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan lembaga lainnya yang meliputi koordinasi, penganggaran  dan  dukungan  peraturan  terkait  dengan  operasionalisasi  KPH.    KPHL  Kota Ambon  difasilitasi  oleh  pemerintah  pusat  melalui  UPT  Balai  Pemantapan  Kawasan  Hutan (BPKH)  dan  UPT  Balai  Pengelolaan  Daerah  Aliran  Sungai  (BPDAS)    Waehapu  Batu  Merah. Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Kehutanan Provinsi Maluku dan Pemerintah Provinsi, sedangkan  lembaga  lain  belum  ada  koordinasi.  Sistem  penganggaran  KPHL  Kota  Ambon masih  menyatu  dengan  Dinas  Kehutanan  Provinsi  Maluku.  Sedangkan  regulasi  yang  telah dibuat  oleh  pemerintah  daerah    masih  terbatas  pada  pembentukan  dan  struktur  organisasi, belum  ada  penganggaran    yang  memadai  untuk  operasionalisasi  KPHL  Kota  Ambon  secara optimal.

## 6. Mekanisme Investasi
Mekanisme  investasi  digambarkan  dengan  tersedianya  unit  kerja  dan  mekanisme pengelolaan investasi dengan pihak lain. KPHL Kota Ambon belum memiliki organisasi yang mempromosikan untuk menarik investor, mekanisme pembiayaan dan bagi hasil serta fasilitasi perizinan untuk peningkatan investasi.

## 7. Mekanisme hak dan akses bagi masyarakat adat/lokal
Mekanisme  hak  dan  akses  bagi  masyarakat  adat/lokal  digambarkan  dengan  jaminan dan  dukungan  terhadap  masyarakat  adat/lokal  dalam  memanfaatkan  dan  mengelola sumberdaya  hutan  di  wilayah  KPH.  Keberadaan  masyarakat  lokal  sudah  ada  sebelum penetapan  Hutan  Lindung  Kota  Ambon  maupun  KPHL  Kota  Ambon.  Sampai  saat  ini  masih ada karena adanya klaim kawasan hutan adat ataupun hak ulayat. Namun mekanisme belum diatur  secara  jelas  dalam  suatu  dokumen  yang  jelas  tentang  kepastian,    keberlanjutan  dan fasilitasi pembinaan oleh KPHL Kota Ambon.
(Evelin Parera,  Ris Hadi Purwanto, Dwiko Budi Permadi, Sumardi)

## 8. Pelaksanaan pengelolaan hutan pada lingkup KPH
Pelaksanaan  pengelolaan  hutan  pada  lingkup  KPH  ditunjukan  dengan  telah dilaksanakannya  seluruh  lingkup  kegiatan  dalam  pengelolaan  hutan.  (perencanaan  hutan, pemanfaatan  dan/atau  penggunaan  kawasan  hutan,  rehabilitasi,  konservasi,  perlindungan dan  pengamanan  serta  pengawasan  dan  pengendalian).  KPHL  Kota  Ambon  belum melaksanakan  pengelolaan  hutan  secara  menyeluruh  termasuk  belum  memfasilitasi masyarakat  secara  modal  maupun  pemasaran  hasil  usahanya.    Kegiatan  reboisasi  dan konservasi tanah dan air difasilitasi oleh BPDAS Waehapu Batu Merah.

## KESIMPULAN
Kinerja pengelolaan KPHL Kota Ambon masih pada kategori sedang yang terkendala dari semua aspek kriteria kinerja. Pengelolaan KPHL. Kota Ambon belum optimal karena belum  disahkannya  RPHJP  sebagai  dasar  untuk  penyusunan  RPHJPd  dan  Rencana Bisnis. Struktur organisasi belum terisi dan sumberdaya  manusia yang tersedia belum kompeten  dalam  pengelolaan  KPH  karena  belum  mengikuti  pendidikan  dan  latihan khusus  tentang pengelolaan  KPH.   Kegiatan  pengelolaan  KPHL.  Kota Ambon  masih terbatas  pada  kegiatan  sosialisai  yang  belum  secara  rutin  sehingga  belum  banyak masyarakat  yang  mengetahui  tentang  KPHL.    Kota  Ambon.    Dukungan  dari pemerintah daerah secara aplikatif di tingkat tapak sangat diperlukan oleh KPHL Kota Ambon  sebagai  pengelola  kawasan  hutan  pada  tingkat  tapak    dan  sangat  penting karena  kawasan  hutan  yang  dikelola  merupakan  hutan  lindung  berfungsi    sebagai sebagai  perlindungan  sistem  penyangga  kehidupan  untuk  mengatur  tata  air, mencegah  banjir,  mengendalikan  erosi,  mencegah  intrusi  air  laut  dan memelihara kesuburan tanah .

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan  terima  kasih  disampaikan  kepada  Kepala  UPTD  KPH  Pulau  Ambon  dan Pulau-Pulau Lease, Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, UPT lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Maluku dan semua pihak yang telah membantu terlaksananya penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Direktorat  Wilayah  Pengelolaan  dan  Penyiapan  Areal  Pemanfaatan  Kawasan  Hutan.  2011. Gambaran Umum Pembangunan KPH. Jakarta.
__________. 2013. Data Eksekutif KPH 2013. Direktorat Jenderal Planologi. Jakarta. Dirjen  Planologi.  2014. Strategi Pengembangan KPH dan Perubahan Struktur  Kehutanan Indonesia . Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Direktorat  Inventarisasi  dan  Pemantauan  Sumberdaya  Hutan.  2013.  Potensi  Land  Swap. Makalah  dipresentasikan  pada  pada  Workshop  Penanganan  Akar  Masalah  Deforestasi dan  Degradasi  Hutan  dalam  Implementasi  REDD+  dan  RAN  GRK  Sektor Kehutanan.Tinjauan  tentang  Opsi Tukar-Menukar (Land  Swap)  antara Kawasan  Hutan dan Areal Penggunaan Lain (APL) dalam rangka Mempertahankan Tutupan Hutan dan Perlindungan Cadangan Karbon. Jakarta, 6 Februari 2013.
Fisher, L., Kim, Y., Latifah, S., & Mukarom, M. 2017. Managing Forest Conflicts: Perspectives of Indonesia’s  Forest  Management  Unit  Directors.  Forest  and  Society,  1(1),  8-26. doi:http://dx.doi.org/10.24259/fs.v1i1.772
Forest  Watch  Indonesia.  2014.  Panduan  penilaian  kinerja  pembangunan  KPH  dengan Menggunakan Kriteria dan Indikator FWI 1.0. Bogor: Author
Ichsan, A. Chairil dan Febryano Indra Gumay. 2015. Penilaian Kinerja Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Rinjani Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jurnal Hutan Tropis Volume 3 No. 2
Kartodihardjo  H,  Nugroho  B,  Putro  HR.  2011.  Pembangunan  kesatuan  pengelolaan  hutan (KPH)  konsep,  peraturan  perundangan  dan  implementasi.  Jakarta  (ID):  Debut  Wahana Sinergi.
Kementerian    Kehutanan  Republik  Indonesia.  2011. Pembangunan  Kesatuan  Pengelolaan  Hutan (KPH) : Konsep, Peraturan Perundangan dan Implementasi .
Kusumedi P, Rizal AHB. 2010. Analisis stakeholder dan kebijakan pembangunan KPH Model Maros di Provinsi Sulawesi Selatan. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan. 7(3):79–193.
Moeliono, M., Thuy, P., Waty Bong, I., Wong, G., & Brockhaus, M. (2017). Social Forestry - why and for whom? A comparison of policies in Vietnam and Indonesia. Forest and Society, 1(2), 78-97. doi:http://dx.doi.org/10.24259 /fs.v1i2.2484
Narbuko, C., & Achmadi, A. 2002. Metodologi penelitian. Jakarta: Bumi Aksara.
Rizal  AHB,  Dewi  IN,  Kusumedi  P.  2010.  Kajian  strategi  implementasi  KPH:  Studi  Kasus  di Kabupaten  Tana  Toraja,  Provinsi  Sulawesi  Selatan.  Jurnal  Analisis  Kebijakan Kehutanan. 8(2):167–188.
Ruhimat  IP.  2013.  Model  peningkatan  partisipasi  masyarakat  dalam  implementasi  kebijakan KPH:  Studi  Kasus  di  KPH  Model  Kabupaten  Banjar,  Kalimantan  Selatan.  Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan. 10(3):255–267.
Suwarno E. 2014. Analisis Kelembagaan Proses Operasionalisasi KPH: Studi Kasus KPHP Tasik Besar Serkap di Provinsi Riau. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.