Tersedia di http://www.bkpsl.org/ojswp/index.php/jplb

## Dinamika persetujuan lingkungan dalam perspektif Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2021 dan peraturan turunannya
Dynamics of environmental approval in perspective of Government Regulation number 22 of 2021 and its derivative regulations
H. Effendi 1,2* , Mursalin 1 , R. Sonaji 1
1 Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH), IPB University , Bogor, Indonesia
2 Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan (MSP), Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK), IPB University, Bogor, Indonesia
Abstrak. Mengingat munculnya beberapa peraturan baru di bidang lingkungan  hidup,  maka  para  pemangku  kepentingan ( stakeholder )  perlu  memahami  dengan  baik  regulasi tersebut.  Oleh  karena  itu  artikel  ini  bertujuan  untuk memberikan  pemahaman  praktis  tentang  beberapa nomenklatur  baru  serta  mekanisme  penyusunan  dan penilaian dokumen lingkungan hidup untuk mendapatkan persetujuan  lingkungan  yang  tertera  pada  sejumlah regulasi  baru.  Terbitnya  PP  Nomor  22  tahun  2021 mengharuskan  diterbitkan  beberapa  PerMenLHK  baru. Terdapat beberapa persyaratan baru yang wajib dipenuhi dalam  pengajuan  permohonan  persetujuan  lingkungan, yakni:  Surat  pernyataan  bahwa  kegiatan  yang  diajukan masih  dalam  tahap  perencanaan,  Persetujuan  Teknis (Pertek), Persetujuan awal terkait rencana usaha/kegiatan, Bukti  kesesuaian  lokasi  rencana  usaha/kegiatan  dengan rencana tata ruang. Proses penilaian dokumen lingkungan juga  mengalami  beberapa  perubahan  yang  harus disesuaikan  dengan  regulasi  baru  tersebut.  Kewenangan penilaian  dokumen  lingkungan  hidup  didasarkan  atas kewenangan  penerbitan  perizinan  berusaha  serta dibentuknya Tim Uji Kelayakan (TUK) yang menggantikan peran Komisi Penilai Amdal (KPA).
Kata  kunci:  persetujuan  lingkungan,  persetujuan  teknis, TUK

## Abstract.
Given  the  emergence  of  several  new  regulations  in  the environmental sector, stakeholders need to understand these regulations  well.  Therefore,  this  article  aims  to  provide  a practical understanding of the mechanism for compiling and evaluating environmental documents to obtain environmental  approvals  contained  in  a  number  of  new regulations. The issuance of Government Regulation No. 22 of  2021  requires  the  issuance  of  several  new  Minister  of Environment  and  Forestry  Regulations.  There  are  several new  requirements  that  must  be  met  in  submitting  an application  for  an  environmental  feasibility  test,  namely: Letter  of  direction  for  the  preparation  of  environmental documents, Statement letter that the proposed activity is still in  the  planning  stage  (for  new  activity  plans),  Technical Approval,  Initial  approval  related  to  the  business/activity plan,  Evidence  of  conformity  of  the  location  of  the business/activity plan with the spatial plan. The authority to assess environmental documents is based on the authority to issue business permits and the establishment of a Feasibility Test Team (TUK) to replace the role of the EIA Assessment Commission (KPA).
Keywords: environmental approval, technical approval, TUK

## 1. PENDAHULUAN
Pada  tahun  2021  beberapa  regulasi  tentang  pengelolaan  mengalami perubahan  sebagai  implikasi  diberlakukan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2020  tentang  Cipta  Kerja  (UUCK).  Pada  saat  terbitnya  UUCK,  beberapa kekhawatiran masyarakat terkait dengan sektor lingkungan hidup yang sempat muncul  adalah  pelemahan  posisi  Amdal  dari  syarat  penerbitan  menjadi pemenuhan komitmen yang dapat dilakukan setelah izin terbit serta degradasi
* Korespondensi Penulis Email : hefni_effendi@yahoo.com
izin  lingkungan  menjadi  persetujuan  lingkungan  sebagai  syarat  perizinan berusaha (ICEL 2020), peran serta masyarakat dalam proses perizinan dikurangi (Putra  2020);  adanya  anggapan  bahwa  UUCK  hanya  mempermudah  proses investasi dan usaha namun mengabaikan perlindungan lingkungan hidup serta tidak adanya unsur masyarakat dalam Lembaga Uji Kelayakan yang sebelumnya ada dalam Komisi Penilai Amdal (Amania 2020); pergeseran paradigma ekologi kepada konsepsi kemudahan berusaha (Baihaki 2021).
Beberapa kekhawatiran tersebut muncul karena pada saat itu belum terbit peraturan pelaksana dari UUCK terkait dengan persetujuan lingkungan berupa Peraturan  Pemerintah  (PP)  dan  Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan (PerMenLHK). Hal ini tercermin dari adanya beberapa nomenklatur baru seperti izin lingkungan yang berubah menjadi persetujuan lingkungan, Tim Uji Kelayakan (TUK) sebagai pengganti Komisi Penilai Amdal dan sebagainya. Selanjutnya,  adanya  anggapan  bahwa  UUCK  mengabaikan  perlindungan lingkungan  hidup  sangat  bertolak  belakang  setelah  terbitnya  PP  Nomor  22 Tahun 2021 yang mempersyaratkan Persetujuan Teknis (Pertek) terkait dengan pemenuhan  baku  mutu  air  limbah,  emisi,  pengelolaan  limbah  Berbahaya  dan Beracun  (LB3),  serta  Analisis  Dampak  Lalu  Lintas  (Andalalin)  sebelum mengajukan  dokumen  lingkungan  hidup  berupa  Analisis  Mengenai  Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) dan Formulir Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL).
Dengan  adanya  persyaratan  kewajiban  memiliki  Pertek,  pemrakarsa kegiatan dituntut memiliki perencanaan yang rinci dan matang pada komponen lingkungan  hidup  terutama  yang  berkaitan  dengan  aspek  pengendalian pencemaran  air,  udara,  pengelolaan  LB3  serta  lalu  lintas,  untuk  kemudian diintegrasikan  ke  dalam  dokumen  lingkungan  hidup  serta  persetujuan lingkungan.
Beberapa  regulasi  turunan  dari  UUCK  yang  berkaitan  dengan  aspek lingkungan hidup pada tingkatan PP dan PerMenLHK yang diberlakukan pada tahun 2021, antara lain:
1. PP  Nomor  5  Tahun  2021  tentang  Penyelenggaraan  Berusaha  Berbasis Risiko.
2. PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
3. PP  Nomor  22  Tahun  2021  tentang  Pelaksanaan  Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
4. PerMenLHK  Nomor  3  Tahun  2021  tentang  Standar  Kegiatan  Usaha  Pada Penyelenggaraan  Perizinan  Berusaha  Berbasis  Risiko  Sektor  Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
5. PerMenLHK Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Amdal, UKL-UPL atau SPPLH.
6. PerMenLHK Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan.
7. PerMenLHK  Nomor  6  Tahun  2021  tentang  Tata  Cara  dan  Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
8. PerMenLHK Nomor 18 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Kompetensi Analisis Mengenai  Dampak  Lingkungan  Hidup,  Lembaga  Penyedia  Jasa  Penyusun Analisis  Mengenai  Dampak  Lingkungan  Hidup,  dan  Uji  Kelayakan Lingkungan Hidup.
Mengingat munculnya beberapa peraturan baru ini, maka para pemangku kepentingan ( stakeholder ) perlu memahami dengan baik regulasi tersebut. Oleh karena itu artikel ini bertujuan untuk memberikan penjelasan praktis tentang mekanisme  penyusunan  dan  penilaian  dokumen  yang  tertera  pada  sejumlah regulasi tersebut.

## 2. METODOLOGI
Metode  kajian  yang  digunakan  berupa  telaahan  cermat  dan  mendalam terhadap mekanisme persetujuan lingkungan yang tercantum dalam PP Nomor 22 Tahun 2021 dan peraturan turunannya berupa PerMenLHK Nomor 4 Tahun 2021  tentang  Daftar  Usaha  dan/atau  Kegiatan  Yang  Wajib  Memiliki  Analisis Mengenai  Dampak  Lingkungan  Hidup,  Upaya  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan  dan  Pemantauan  Lingkungan  Hidup;  serta  peraturan  yang berkaitan  dengan  mekanisme  Pertek  (Peraturan  Teknis)  dan  SLO  (Surat Kelayakan  Operasional)  yakni  PerMenLHK  Nomor  5  Tahun  2021  dan PerMenLHK  Nomor  6  Tahun  2021.  Analisis  yang  digunakan  dalam  kajian  ini menggunakan pendekatan analisis isi ( content analysis ) dan pendekatan bagan alir ( flowchart ) sebagai lanjutan dari analisis isi. Fokus telaahan terutama pada beberapa  aspek  berikut:  1)  Permohonan  arahan  kajian  lingkungan;  2) Pemeriksaan dan/atau penilaian dokumen lingkungan hidup berupa AMDAL dan Formulir  UKL-UPL;  3)  Persetujuan  Teknis;  4)  Keterkaitan  antara  Pertek, dokumen  lingkungan  hidup,  persetujuan  lingkungan,  dan  SLO;  5)  Sanksi Administratif.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada  PP  Nomor  22  Tahun  2021  diperkenalkan  beberapa  nomenklatur baru diantaranya adalah: Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan  Hidup/SKKLH  (diterbitkan  melalui  penyusunan  AMDAL  atau adendum  ANDAL,  RKL-RPL)  atau  Pernyataan  Kesanggupan  Pengelolaan
Lingkungan  Hidup/PKPLH  (diterbitkan  melalui  penyusunan  UKL-UPL)  yang menjadi prasyarat Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalan usaha dan/atau kegiatan. Persetujuan Pemerintah adalah bentuk keputusan  yang  diterbitkan  oleh  Pemerintah  Pusat  atau  Pemerintah  Daerah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah. Persetujuan  Teknis  adalah  persetujuan  Pemerintah  Pusat  atau  Pemerintah Daerah  berupa  ketentuan  mengenai  standar  perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan  hidup  dan/atau  analisis  mengenai  dampak  lalu  lintas  Usaha dan/atau  Kegiatan  sesuai  peraturan  perundang-undangan.  Surat  Kelayakan Operasional  (SLO)  adalah  surat  yang  memuat  pernyataan  pemenuhan mengenai  standar  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tim Uji Kelayakan (TUK) adalah tim yang dibentuk oleh Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di pusat dan daerah untuk melakukan uji  kelayakan.  Sistem  Informasi  Lingkungan  Hidup  adalah  sistem  kombinasi dari  teknologi  informasi  dan  aktivitas  orang  yang  menggunakan  teknologi untuk  mendukung  operasi  dan  manajemen  Lingkungan  Hidup.  Sebagaimana definisi  yang  telah  diuraikan,  persetujuan  lingkungan  merupakan  prasyarat perizinan  berusaha  yang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha,  atau  prasyarat  untuk kegiatan  yang  dilakukan  oleh  instansi  pemerintah  guna  mendapatkan persetujuan  pemerintah.  Bentuk  atau  jenis  persetujuan  lingkungan berdasarkan kewajiban kepemilikan dokumen lingkungan hidup disampaikan pada Gambar 1 .
Gambar 1. Bentuk/jenis persetujuan lingkungan.
Bentuk / Jenis Persetujuan Lingkungan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup / SKKLH (usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL) Persetujuan Pernyataan
Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup/PKPLH
(usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL) Nomor Induk Berusaha / NIB (bidang usaha yang wajib SPPL) Persetujuan DELH/DPLH (usaha dan/atau kegiatan yang belum memiliki dokumen LH atau sudah memiliki dokumen LH namun jenisnya tidak sesuai ) Pemenuhan Prasyarat untuk Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha (sistem OSS berbasis Risiko) untuk memulai rencana usaha Persetujuan Pemerintah  bagi Instansi Pemerintah untuk memulai rencana kegiatan usaha kegiatan Pengawasan Usaha
Pengawasan Kegiatan

## 3.1. Penapisan jenis dokumen lingkungan hidup
Berdasarkan ketentuan pada Pasal 20 ayat (1) PP Nomor 22 Tahun 2021, untuk  menentukan  rencana  usaha  dan/atau  kegiatan  yang  wajib  memiliki AMDAL,  UKL-UPL,  atau  SPPL,  penanggung  jawab  usaha  dan/atau  kegiatan melakukan  proses  penapisan  mandiri.  Penentuan  jenis  dokumen  lingkungan hidup yang wajib disusun sebelum memulai rencana usaha dan/atau kegiatan telah ditetapkan melalui PerMenLHK Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPLH). Pada bagian lampiran peraturan tersebut  telah  ditetapkan  jenis  dokumen  lingkungan  hidup  berdasarkan pengelompokan KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) yang tertera pada  Lampiran  I  maupun  usaha  dan/atau  kegiatan  non-KBLI  yang  tercantum pada  Lampiran  II,  Pada  saat  ini,  mekanisme  penapisan  jenis  dokumen lingkungan juga dapat dilakukan secara otomatis melalui sistem OSS berbasis risiko  ( Risk-Based  Approach ,  RBA)  setelah  mengisi  parameter  lingkungan berdasarkan  skala  besaran  usaha  dan/atau  kegiatan  ( Gambar  2 ).  Namun demikian  dalam  hal  penanggung  jawab  Usaha  dan/atau  Kegiatan  tidak  dapat melakukan  penapisan  secara  mandiri,  maka  dapat  mengajukan  permohonan arahan penapisan jenis dokumen lingkungan dari instansi lingkungan hidup di tingkat pusat maupun daerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 ayat (2) PP Nomor 22 Tahun 2021.
Penapisan mandiri relatif sulit dilakukan  terutama apabila pelaku usaha telah memiliki izin lingkungan atau persetujuan lingkungan dari penyusunan dokumen AMDAL dan mengajukan perubahan persetujuan lingkungan melalui penyusunan Adendum ANDAL RKL RPL (baik tipe A, B, atau C), dikarenakan terdapat  pertimbangan  batas  wilayah  studi  dan  Dampak  Penting  Hipotetik (DPH) yang telah tercantum dalam dokumen AMDAL eksisting. Penyampaian permohonan  arahan  penyusunan  dokumen  lingkungan  hidup  dilengkapi dengan penyajian Informasi Awal untuk kegiatan baru (Lampiran I PP Nomor 22  Tahun  2021)  atau  penyajian  informasi  lingkungan  untuk  rencana perubahan/pengembangan usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki Izin Lingkungan  atau  persetujuan  lingkungan  (Lampiran  V  PP  Nomor  22  Tahun 2021). Alur permohonan arahan kajian atau jenis dokumen lingkungan hidup disampaikan pada Gambar 3.
Tersedia di http://www.bkpsl.org/ojswp/index.php/jplb
Gambar 2. Contoh penetapan jenis dokumen lingkungan pada sistem OSS RBA.

## 3.2. Penyusunan persetujuan teknis dan dokumen lingkungan
Persetujuan  teknis  (Pertek)  yang  menjadi  prasayarat  pada  saat  penilaian dokumen  ANDAL  dan  UKL-UPL  bagi  rencana  usaha  dan/atau  kegiatan  yang akan membangun fasilitas pengendali pencemaran, panduan penyusunannya telah tersedia pada PerMenLHK Nomor 5 Tahun 2021 dan PerMenLHK Nomor 6  Tahun  2021,  sementara  untuk  penyusunan  Pertek  Andalalin  telah  diatur melalui  PermenHub  Nomor  17  Tahun  2021  ( Tabel  1 ).  Mekanisme pengintegrasian  persetujuan  teknis  ke  dalam  persetujuan  lingkungan  akan dibahas lebih lanjut pada sub bab selanjutnya. Panduan penyusunan dokumen lingkungan  berupa  AMDAL,  Formulir  UKL  UPL,  dan  DELH/DPLH  telah
Tersedia di http://www.bkpsl.org/ojswp/index.php/jplb
disediakan pada Lampiran PP Nomor 22 Tahun 2021 ( Tabel 2 ). Pertek belum menjadi prasyarat pada saat penilaian formulir KA ANDAL, namun dibutuhkan pada  saat  penilaian  ANDAL.  Namun  demikian,  penanggung  jawab  usaha dan/atau kegiatan sebelum melakukan penyusunan formulir KA ANDAL perlu melaksanakan  pelibatan  masyarakat  yang  terkena  dampak  langsung  (baik positif maupun negatif) sebagaimana ketentuan yang tercantum pada Pasal 28 hingga  Pasal  35  PP  Nomor  22  Tahun  2021.  Pelibatan  masyarakat  dilakukan melalui pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan serta konsultasi publik. Saran,  pendapat,  dan  tanggapan  masyarakat  dari  hasil  pelibatan  masyarakat selanjutnya  dilakukan  pengolahan  dan  wajib  digunakan  oleh  penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagai masukan dalam pengisian formulir KA ANDAL. Wakil dari masyarakat yang terkena dampak langsung akan dilibatkan dalam rapat penilaian substansi dokumen ANDAL dan RKL-RPL.
Tabel 1. Jenis pertek dan acuan penyusunannya .
No  Jenis persetujuan teknis Acuan penyusunan 1 Pemenuhan baku mutu air limbah Pembuangan air limbah ke badan air permukaan Lampiran II PerMenLHK Nomor 5 Tahun 2021 Pembuangan air limbah ke formasi tertentu Lampiran III PerMenLHK Nomor 5 Tahun 2021 Pemanfaatan air limbah ke formasi tertentu Lampiran III PerMenLHK Nomor 5 Tahun 2021 Pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah Lampiran III PerMenLHK Nomor 5 Tahun 2021 Pembuangan air limbah ke laut Lampiran III PerMenLHK Nomor 5 Tahun 2021 2 Pemenuhan baku mutu emisi Lampiran XI PerMenLHK Nomor 5 Tahun 2021 3 Pengelolaan limbah B3* (Pengolahan, pemanfaatan, penimbunan, dumping/ pembuangan) Lampiran  XIII  PerMenLHK  Nomor  6  Tahun 2021 – Persyaratan Teknis Pemanfaatan LB3
Lampiran  XXIV-  PerMenLHK  Nomor  6  Tahun 2021 – Format Surat Permohonan Pertek LB3 Lampiran XXV- Format Rincian Kajian Teknis 4 Analisis dampak lalu lintas (Andalalin) Pasal 2 hingga Pasal 15 PP Nomor 30 Tahun 2021 dan PerMenHub Nomor 17 Tahun 2021 Keterangan :
*Kegiatan  penyimpanan  limbah  B3  seperti  penggunaan  Tempat  Penyimpanan  Sementara  LB3  (TPS  LB3)  tidak memerlukan persetujuan teknis namun wajib memenuhi rincian teknis yang dimuat dalam dokumen lingkungan (RKL- RPL atau UKL-UPL) dan persetujuan lingkungan, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 51 ayat (4) huruf b, Pasal 53 dan Pasal 54 PerMenLHK Nomor 6 Tahun 2021. Persyaratan Fasilitas dan Tata Cara Penyimpanan LB3 dapat mengacu kepada Lampiran VI dan VII PerMenLHK Nomor 6 Tahun 2021.
JPLB, 5(3):759-787, 2021 Tersedia di http://www.bkpsl.org/ojswp/index.php/jplb
Gambar 3. Alur pengurusan permohonan arahan kajian lingkungan.
Tersedia di http://www.bkpsl.org/ojswp/index.php/jplb
Tabel 2. Jenis dokumen kajian lingkungan dan acuan penyusunannya.
No Jenis Dokumen Acuan Format Penyusunan 1  AMDAL a.1) Formulir KA ANDAL spesifik Formulir KA ANDAL spesifik yang diterbitkan oleh Kementerian / Lembaga pemerintah non kementerian yang membidangi masing-masing sektor bidang usaha/kegiatan wajib AMDAL a.2) Formulir KA ANDAL standar* Lampiran II PP Nomor 22 Tahun 2021 (Bagian Formulir KA ANDAL standar) b.) ANDAL Lampiran II PP Nomor 22 Tahun 2021 (Bagian ANDAL ) c.) RKL-RPL Lampiran II Nomor 22 Tahun 2021 (Bagian RKL-RPL) 2  Formulir UKL UPL a) Formulir UKL-UPL standar spesifik Formulir UKL UPL Standar Spesifik* yang diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga pemerintah non kementerian yang membidangi masing-masing sektor bidang usaha/kegiatan wajib UKL-UPL b) Formulir UKL-UPL Standar*   Lampiran III PP Nomor 22 Tahun 2021 3  Adendum ANDAL dan RKL-RPL (Tipe A, B, dan C) Lampiran V PP Nomor 22 Tahun 2021 (Bagian Ketiga) 4  Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) atau Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup
(DPLH)
Lampiran V PP Nomor 22 Tahun 2021 (Bagian Kelima)
Keterangan:
* Formulir KA ANDAL standar dan Formulir UKL-UPL Standar digunakan apabila belum tersedia Formulir KA ANDAL spesifik  dan  Formulir  UKL-UPL  Standar  Spesifik.  Beberapa  format  KA  ANDAL  Spesifik  dan  UKL  UPL  standar  spesifik (menengah-rendah dan menengah tinggi dapat diunduh pada laman amdalnet / https://amdal.menlhk.go.id/amdal_site ).
Berdasarkan ketentuan Pasal 67 PP Nomor 22 Tahun 2021, penyusunan AMDAL (Amdal baru maupun Adendum ANDAL RKL RPL) dilaksanakan oleh tim penyusun Amdal yang ditetapkan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, baik yang berasal dari perorangan maupun dari Lembaga Penyedia Jasa Penyusunan (LPJP) Amdal. Tim penyusun AMDAL paling sedikit terdiri atas 1  (satu)  orang  Ketua  Tim  yang  memiliki  sertifikat  kompetensi  Ketua  Tim Penyusun  AMDAL  (KTPA),  dan  2  (dua)  orang  yang  memiliki  sertifikat kompetensi  Anggota  Tim  Penyusun  AMDAL  (ATPA),  serta  tenaga  ahli  yang memenuhi  kualifikasi  di  bidangnya  masing-masing  sesuai  dengan  relevansi terhadap  jenis usaha  dan/atau kegiatan  dan  dampak  lingkungan hidup  yang diakibatkan oleh rencana usaha dan/atau kegiatan ( Tabel 3 ). Sementara itu, untuk  penyusunan  formulir  UKL-UPL  belum  terdapat  persyaratan  penyusun yang memiliki sertifikat kompetensi. Tata cara sertifikasi kompetensi penyusun AMDAL dan registrasi LPJP AMDAL telah diatur melalui PerMenLHK Nomor 18 Tahun 2021.
Tersedia di http://www.bkpsl.org/ojswp/index.php/jplb
Tabel 3. Pendekatan studi Amdal. Tunggal Pemrakarsa merencanakan untuk melakukan 1 (satu) jenis usaha/kegiatan yang kewenangan pembinaan dan/atau pengawasannya berada di bawah 1 (satu) kementerian, Lembaga pemerintah non kementerian, organisasi perangkat daerah provinsi, atau organisasi perangkat daerah kabupaten/kota Terpadu Pemrakarsa merencanakan melakukan lebih dari 1 (satu) jenis usaha/kegiatan yang perencanaan dan pengelolaannya saling terkait dalam satu kesatuan hamparan ekosistem serta pembinaan dan/atau pengawasannya berada di bawah lebih dari 1 (satu) kementerian, Lembaga pemerintah non kementerian, organisasi perangkat daerah provinsi, atau organisasi perangkat daerah kabupaten/kota Kawasan Pemrakarsa selaku pengelola kawasan yang merencanakan untuk melakukan lebih dari 1 (satu) jenis usaha/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pelaku Usaha di dalam kawasan, terletak dalam satu kesatuan zona rencana pengembangan kawasan, yang telah mendapatkan penetapan kawasan dan pengelola kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Amdal  kategori  A:  jumlah  skala  nilai  kumulatif  >9.  Jangka  waktu penyusunan dokumen Andal, RKL-RPL paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari,  namun  dapat  mengajukan  permohonan  penambahan  waktu  apabila bersifat sangat kompleks. Amdal kategori B: jumlah skala nilai kumulatif 6-9. Jangka waktu penyusunan dokumen Andal, RKL-RPL paling lama 120 (seratus dua puluh) hari. Amdal kategori C: jumlah skala nilai kumulatif <6. Jangka waktu penyusunan  dokumen  Andal,  RKL-RPL  paling  lama  60  (enam  puluh)  hari ( Tabel 4 ).
Tabel 4. Penentuan kategori Amdal dan jangka waktu penyusunan dokumen.
Kriteria dan pertanyaan Skala kepentingan Skala nilai 1. Kompleksitas jenis rencana usaha dan/atau kegiatan Kompleksitas kegiatan utama dan penunjang Sangat kompleks 3 Cukup kompleks 2 Tidak kompleks 1 2. Dampak rencana usaha dan/atau kegiatan terhadap lingkungan Dampak usaha dan/atau kegiatan terhadap lingkungan Berdampak sangat penting 3 Berdampak lebih penting 2 Berdampak penting 1 3. Sensitivitas lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan utama dan penunjang* Di dalam kawasan konservasi 3 Di dalam kawasan lindung di luar kawasan konservasi 2 Di luar kawasan lindung 1 4. Status kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (d3tlh) lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan Kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (d3tlh)** D3tlh berpotensi terlampaui sangat tinggi 3 D3tlh berpotensi telah terlampaui sedang 2 D3tlh berpotensi tidak terlampaui 1
Apabila lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan berada di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan konservasi, atau rencana usaha/kegiatan sangat  spesifik  dan  kompleks  serta  membutuhkan  teknologi  tinggi  (seperti PLTN), maka langsung ditetapkan menjadi Kategori Amdal A.
Apabila  lokasi  rencana  usaha  dan/atau  kegiatan  belum  terdapat  hasil perhitungan  D3TLH,  maka  kriteria  D3TLH  tidak  dapat  digunakan,  sehingga penentuan Kategori Amdal ditetapkan sebagai berikut:
1. Memiliki  jumlah  skala  nilai  kumulatif  >6  (lebih  dari  enam),  maka termasuk Amdal Kategori A.
2. Memiliki jumlah skala nilai kumulatif 4-6 (empat sampai dengan enam), maka termasuk Amdal Kategori B.
3. Memiliki  jumlah  skala  nilai  kumulatif  <4  (kurang  dari  empat),  maka termasuk Amdal Kategori C.
Formulir  UKL-UPL  disusun  dalam  bentuk  standar  pengelolaan  dan pemantauan  lingkungan  hidup.  Pendekatan  penyusunan  formulir  UKL-UPL berdasarkan  pasal  53  PP  Nomor  22  Tahun  2021  disajikan  pada Tabel  5. Formulir  UKL-UPL  pun  juga  harus  dilengkapi  Pertek,  jika  rencana usaha/kegiatan  dikaji  akan  membangun  fasilitas  pengendalian  pencemaran udara,  air,  dan  LB3  serta  persetujuan  teknis  dampak  lalu  lintas  berdasarkan tingkatan bangkitan lalu lintas.
Tabel 5. Pendekatan penyusunan formulir UKL-UPL. Pemrakarsa Tunggal Pemrakarsa merencanakan untuk melakukan 1 (satu) jenis usaha/kegiatan Pemrakarsa Lebih dari 1 (satu) Jenis usaha/kegiatan lebih dari 1 (satu) jenis yang perencanaan dan pengelolaannya saling terkait dalam satu kesatuan hamparan ekosistem dapat dimuat dalam 1 (satu) Formulir UKL-UPL yang dapat digunakan untuk penerbitan lebih dari 1 (satu) Perizinan Berusaha atau
Persetujuan Pemerintah

## 3.3. Penyampaian permohonan persetujuan lingkungan
Permohonan  persetujuan  lingkungan  yang  dibahas  pada  makalah  ini difokuskan pada permohonan melalui penyusunan dan penilaian AMDAL dan formulir UKL UPL, terutama yang kewenangan penilaiannya berada di KLHK. Kewenangan penilaian dokumen lingkungan hidup serta penerbitan Persetujuan Lingkungan  (dan  juga  Persetujuan  Teknis)  mengikuti  tingkatan  kewenangan Penerbitan  Perizinan  Berusaha  (Pusat,  Provinsi  atau  Kabupaten/Kota)  bagi Pelaku Usaha berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan  Berusaha  Berbasis  Risiko.  Khusus  untuk  kewenangan  Pertek
Tersedia di http://www.bkpsl.org/ojswp/index.php/jplb
Pengelolaan  LB-3  terdapat  ketentuan  khusus  yang  tercantum  pada  Pasal  221 ayat (1) PerMenLHK Nomor 6 Tahun 2021.
Berdasarkan  ketentuan  PP  Nomor  22  Tahun  2021,  surat  arahan  jenis dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL_ yang harus dipenuhi oleh pelaku  usaha  merupakan  persyaratan  yang  tidak  wajib  disertakan  dalam pengajuan  permohonan  persetujuan  lingkungan.  Namun  demikian berdasarkan  hasil  penelusuran  pada  sistem  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu (PTSP)- online KLHK,  surat  arahan  penyusunan  dokumen  lingkungan  hidup atau  rekaman  tangkapan  layar  ( screenshot )  dari  laman  OSS  RBA  merupakan salah  satu  persyaratan  untuk  mengajukan  permohonan  persetujuan lingkungan melalui penyusunan dan penilaian AMDAL maupun Formulir UKL UPL.  Sistem  PTSP- online KLHK  merupakan  sistem  untuk  mengajukan permohonan  persetujuan  lingkungan  maupun  persetujuan  lainnya  yang menjadi kewenangan KLHK. Dalam sistem tersebut juga akan diinformasikan status terkini dari seluruh permohonan yang sedang diajukan oleh pemrakarsa serta  terintegrasi  dengan  akun  OSS  berbasis  risiko  milik  pelaku  usaha.  Oleh karenanya,  pelaku  usaha  perlu  melakukan  registrasi  pendaftaran  akun  di sistem  PTSP  KLHK  sebelum  mengajukan  permohonan  yang  kewenangan penerbitan  persetujuan  lingkungannya  berada  di  KLHK.  Selain  surat  arahan penyusunan  dokumen  lingkungan,  juga  teridentifikasi  adanya  beberapa persyaratan baru yang wajib diunggah ( upload ) dalam pengajuan permohonan uji kelayakan lingkungan melalui penyusunan Amdal ( Gambar 4 ), diantaranya:
1. Surat  pernyataan  bahwa  kegiatan  yang  diajukan  masih  dalam  tahap perencanaan (untuk rencana kegiatan baru)
2. Persetujuan  Teknis  (Pertek)  dan  Persetujuan  awal  rencana usaha/kegiatan
3. Bukti  kesesuaian  lokasi  rencana  usaha/kegiatan  dengan  rencana  tata ruang.
3.4. Pemeriksaan formulir kerangka acuan (KA) Andal
Pemeriksaan  formulir  KA  ANDAL  dan  dokumen  ANDAL  RKL-RPL dilakukan oleh Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup (TUK), yang mekanisme pembentukannya  telah  diatur  melalui  PerMenLHK  Nomor  18  Tahun  2021. Berdasarkan ketentuan Pada Lampiran II PP Nomor 22 Tahun 2021, penilaian KA ANDAL berupa penilaian mandiri dan rapat pemeriksaan. Hasil penilaian mandiri  disampaikan  oleh  ketua  dan  anggota  tim  TUK  yang  selanjutnya disampaikan kepada sekretariat TUK berupa cetakan ( hardcopy ) maupun file elektronik ( softcopy ) paling lambat pada saat rapat pemeriksaan. Pelaksanaan rapat  pemeriksaan  formulir  KA  ANDAL  dilakukan  selambat-lambatnya  10 (sepuluh)  hari  kerja  terhitung  sejak  formulir  KA  ANDAL  disampaikan  oleh
penanggung  jawab  usaha  dan/atau  kegiatan  dan  diterima,  serta  dinyatakan sesuai  format  pengisian  formulir  KA  ANDAL  oleh  Sekretariat  TUK.  Rapat pemeriksaan formulir KA ANDAL dipimpin oleh Ketua TUK dan dihadiri oleh:
1. Anggota tim TUK
2. Penanggung  jawab  usaha  dan/atau  kegiatan,  atau  dapat  diwakili  oleh orang  yang  ditunjuk  oleh  penanggung  jawab  usaha  dan/atau  kegiatan yang memiliki kapasitas untuk pengambilan keputusan yang dibuktikan dengan surat penunjukan.
3. Ketua tim dan anggota tim penyusun dokumen Amdal.
4. Tenaga ahli yang terkait dengan usaha dan/atau kegiatan yang membantu tim penyusun Amdal.
5. Ahli  terkait  dengan  rencana  usaha  dan/atau  kegiatan  atau  dampak lingkungan hidup dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
6. Instansi  terkait  dengan  usaha  dan/atau  kegiatan  atau  dampak  usaha dan/atau kegiatan.
Gambar 4. Contoh kelengkapan berkas permohonan uji kelayakan lingkungan.
Pada  pelaksanaan rapat  pemeriksaan  formulir  KA  ANDAL,  penanggung jawab  usaha  dan/atau  kegiatan  menyampaikan  pemaparan  yang  antara  lain berisi  tentang  rencana  kegiatan,  kesesuaian  lokasi  rencana  kegiatan  dengan rencana tata ruang, hasil dan evaluasi pelibatan masyarakat, hasil pelingkupan berupa  Dampak  Penting  Hipotetik  (DPH),  batas  wilayah  studi,  dan  batas wilayah  kajian,  serta  metode  studi.  Selanjutnya  disampaikan  hasil  penilaian mandiri  yang  telah  dilakukan  oleh  anggota  TUK  serta  pemberian  saran pendapat, dan masukan untuk penyempurnaan formulir KA ANDAL. Hasil rapat pemeriksaan  formulir  KA  ANDAL  dirumuskan  dalam  bentuk  Berita  Acara Kesepakatan  Formulir  Kerangka  Acuan  yang  menyatakan  persetujuan  atau ketidaksetujuan.  Dalam  hal  formulir KA  ANDAL  disetujui,  maka Berita  Acara memuat  kesepakatan  antara  lain:  DPH,  batas  wilayah studi  dan  batas waktu kajian, metode studi, dan lama waktu penyusunan dokumen ANDAL dan RKL- RPL ( Gambar 5 ).

## 3.5. Penilaian Andal dan RKL-RPL
Penilaian  dokumen  ANDAL  dan  RKL-RPL  dilakukan  melalui  tahapan penilaian administrasi dan penilaian substansi (Pasal 44 ayat (2) PP Nomor 22 Tahun 2021). Penilaian administrasi meliputi:
1. Kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang
2. Persetujuan awal terkait rencana usaha dan/atau kegiatan
3. Persetujuan Teknis
4. Keabsahan tanda bukti registrasi LPJP AMDAL (jika penyusunan dokumen dilakukan oleh LPJP AMDAL)
5. Keabsahan tanda bukti sertifikasi kompetensi penyusun AMDAL
6. Kesesuaian sistematika dokumen ANDAL dan RKL RPL terhadap pedoman penyusunan
Berdasarkan  hasil  penilaian  administratif,  sekretariat  TUK  memberikan pernyataan  tertulis  mengenai  kelengkapan  atau  ketidaklengkapan  yang  telah dilakukan  melalui  sistem  informasi  dokumen  lingkungan  hidup  atau  secara langsung. Pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi hanya dapat diberikan apabila:
a. Hasil penilaian administratif menyimpulkan bahwa permohonan dokumen ANDAL dan dokumen RKL-RPL dinyatakan lengkap secara administrasi,
b. Dokumen  ANDAL  dan  RKL-RPL  yang  sudah  dinyatakan  lengkap  telah diserahkan kepada sekretariat TUK sesuai jumlah kebutuhan untuk rapat TUK.
JPLB, 5(3):759-787, 2021
Tersedia di http://www.bkpsl.org/ojswp/index.php/jplb
Gambar 5. Alur penyusunan dan penilaian kerangka acuan (KA) Andal.
Rapat  TUK  untuk  penilaian  substansi  dilakukan  selambat-lambatnya  10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak dokumen ANDAL dan RKL-RPL dinyatakan lengkap secara administrasi. Dokumen ANDAL dan RKL-RPL wajib diterima oleh seluruh peserta rapat TUK selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum rapat TUK dilaksanakan. Pada tahap awal, dilakukan penilaian mandiri atas dokumen ANDAL  dan  RKL-RPL  oleh  TUK  yang  meliputi  uji  tahap  proyek,  persetujuan teknis,  uji  kualitas  kajian  dokumen  ANDAL  dan  RKL-RPL,  telaahan  kriteria kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan/atau kegiatan. Uji tahap proyek memastikan rencana usaha dan/atau kegiatan berada pada  tahap  studi  kelayakan  atau  rencana  detail  rinci  ( Detailed  Engineering Design ). Uji kualitas dokumen terdiri atas : konsistensi, keharusan, relevansi dan kedalaman. Pada tahap selanjutnya, penilaian substansi dilakukan melalui rapat tim  TUK  secara  tatap  muka  langsung  dan/atau  dalam  jaringan,  yang  dapat dilaksanakan lebih dari 1 (satu) kali dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan bersifat kompleks dan melibatkan banyak pihak. Rapat TUK dipimpin oleh ketua TUK dan dihadiri oleh:
1. Anggota TUK
2. Masyarakat  yang  terkena  dampak  langsung  terhadap  rencana  usaha dan/atau kegiatan
3. Masyarakat  pemerhati  lingkungan  hidup  atau  masyarakat  yang berkepentingan  lainnya  yang  telah  menyampaikan  saran,  pendapat,  dan tanggapan yang relevan pada pelibatan masyarakat di tahap penyusunan formulir KA ANDAL
4. Instansi sektor penerbit persetujuan awal dan persetujuan teknis
5. Ahli  terkait  dengan  rencana  usaha  dan/atau  dampak  usaha  dan/atau kegiatan
6. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, atau wakil yang ditunjuk oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang memiliki kapasitas untuk pengambilan keputusan, yang dibuktikan dengan surat penunjukan
7. Ketua tim dan anggota tim penyusun dokumen AMDAL,
8. Tenaga  ahli  yang  terkait  dengan  usaha/dan  atau  kegiatan  dan  dampak usaha dan/atau kegiatan yang membantu tim penyusun AMDAL
9. Instansi pusat, provinsi, atau kabupaten/kota yang terkait dengan rencana usaha dan/atau kegiatan
Dalam  rapat  TUK,  penanggung  jawab  usaha  dan/atau  kegiatan memaparkan materi dari dokumen ANDAL dan RKL-RPL yang diajukan untuk dilakukan  penilaian.  Terhadap  paparan  yang  telah  disampaikan,  TUK  beserta peserta rapat melakukan pembahasan atas dua pokok bahasan, yaitu penilaian ANDAL  dan  penilaian  RKL-RPL.  Semua  saran,  pendapat,  dan  masukan  dari
seluruh anggota TUK dan peserta rapat wajib dicatat oleh sekretariat TUK dan dituangkan  dalam  berita  acara  rapat  TUK  dalam  bentuk  cetakan  ( hardcopy ) maupun file elektronik ( softfile ). Dalam hal penilaian TUK menunjukkan bahwa ANDAL dan RKL-RPL perlu diperbaiki, TUK mengembalikan dokumen kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk diperbaiki. TUK menuangkan hasil  uji  kelayakan  berupa:  rekomendasi  kelayakan  lingkungan  hidup,  atau rekomendasi  ketidaklayakan  lingkungan  hidup.  TUK  menyampaikan rekomendasi hasil penilaian akhir substantif atas dokumen ANDAL dan RKL-RPL kepada  Menteri,  Gubernur  atau  Bupati/Wali  Kota  sesuai  dengan kewenangannya  sebagai  bahan  pertimbangan  untuk  menetapkan  surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau surat Keputusan Ketidaklayakan Lingkungan  Hidup.  Ringkasan  alur  penilaian  dokumen  ANDAL  dan  RKL-RPL disampaikan pada Gambar 6.

## 3.6. Pemeriksaan formulir UKL-UPL
Seperti  halnya  pemeriksaan  formulir  KA-ANDAL  serta  penilaian  ANDAL dan RKL-RPL, kewenangan pemeriksaan formulir UKL-UPL (UKL-UPL standar maupun  UKL-UPL  standar  spesifik)  juga  mengikuti  tingkatan  kewenangan (Pusat,  Provinsi  atau  Kabupaten/Kota)  untuk  Penerbitan  Perizinan  Berusaha bagi  Pelaku  Usaha  berdasarkan  PP  Nomor  5  Tahun  2021.  Selain  mengikuti tingkatan kewenangan perizinan berusaha, juga terdapat ketentuan lain seperti lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi di lintas provinsi atau berlokasi  di  wilayah  laut  lebih  dari  12  (dua  belas)  mil  laut  merupakan kewenangan  Menteri.  Sementara  itu,  apabila  berlokasi  di  lintas  daerah kabupaten/kota  yang  berada  dalam  1  (satu)  provinsi  dan/atau  berlokasi  di wilayah  laut  paling  jauh  12  (dua  belas)  mil  laut  merupakan  kewenangan Gubernur.
Pengajuan permohonan pemeriksaan formulir UKL-UPL dilakukan melalui sistem OSS berbasis risiko bagi pelaku usaha, atau sistem informasi dokumen lingkungan  hidup  dalam  hal  penanggung  jawab  usaha  dan/atau  kegiatan merupakan  instansi  pemerintah.  Pengajuan  pemeriksaan  formulir  UKL-UPL perlu  dilengkapi  dengan  Pertek  sesuai  dengan  kebutuhan  atau  rencana pembangunan fasilitas pengendali pencemaran dan tingkatan dampak terhadap bangkitan lalu lintas. Berdasarkan ketentuan pada Pasal 57 ayat (5), dilakukan pengumuman  melalui  sistem  informasi  lingkungan  hidup  terhadap  formulir UKL-UPL untuk usaha yang teridentifikasi sebagai usaha dengan tingkat risiko menengah-rendah,  menengah-tinggi  dan  tinggi,  serta  kegiatan  wajib  UKL-UPL yang  dilakukan  oleh  instansi  pemerintah.  Masyarakat  berhak  menyampaikan saran, pendapat, dan tanggapan melalui sistem informasi dokumen lingkungan hidup.
JPLB, 5(3):759-787, 2021
Tersedia di http://www.bkpsl.org/ojswp/index.php/jplb
Gambar 6. Alur pengurusan penilaian dokumen Andal, RKL-RPL .
Penyampaian Dokumen
ANDAL, RKL-
RPL atau Addendum ANDAL, RKL- RPL Penilaian Administrasi oleh Sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup (TUK) lengkap Penilaian Mandiri oleh TUK melalui sistem informasi dokumen lingkungan hidup
Penilaian Substansi melalui Rapat TUK Persetujuan Teknis, Berita Acara KA ANDAL, Bukti Kesesuaian Tata Ruang, Persetujuan Awal Kegiatan, dan kelengkapan lainnya Tidak lengkap Berita Acara Rapat TUK Perbaikan Dokumen ANDAL, RKL-RPL Uji
Kelayakan melalui Rapat TUK Rekomendasi Kelayakan Lingkungan Hidup Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup Rekomendasi Ketidaklayakan Lingkungan Hidup Surat Keputusan Ketidaklayakan Lingkungan Hidup Saran/masukan tertulis
Pemeriksaan formulir UKL-UPL diawali dengan pemeriksaan administrasi yang  dilakukan  terhadap:  konfirmasi  kesesuaian  kegiatan  pemanfaatan  ruang atau  rekomendasi  kesesuaian  kegiatan  pemanfaatan  ruang;  persetujuan  awal terkait rencana usaha dan/atau kegiatan; persetujuan teknis; dan kesesuaian isi formulir UKL-UPL dengan pedoman pengisian. Apabila hasil pemeriksaan teknis dinyatakan  telah  lengkap  dan  benar,  dilanjutkan  pemeriksaan  substansi  yang dilakukan melalui rapat langsung (tatap muka dan/atau luar jaringan). Khusus untuk  formulir  UKL-UPL  standar  spesifik  untuk  usaha  dengan  tingkat  risiko menengah-rendah,  pemeriksaan  substansi  dilakukan  secara  otomatis  melalui sistem OSS berbasis risiko (Pasal 60 ayat (1)).
Pemeriksaan  substansi  formulir  UKL-UPL  standar  spesifik  untuk  usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi dan tingkat risiko tinggi serta kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah dilakukan dalam jangka waktu paling lama  3  (tiga)  hari  kerja  melalui  sistem  informasi  dokumen  lingkungan  hidup (Pasal 61 ayat (4) PP Nomor 22 Tahun 2021). Pemeriksaan formulir UKL-UPL untuk  usaha  dengan  kriteria  risiko  usaha  menengah-tinggi  dan  tinggi  serta kegiatan  pemerintah  yang  disusun  menggunakan  formulir  UKL-UPL  standar, dilakukan  dalam  jangka  waktu  paling  lama  5  (lima)  hari  kerja  (secara  dalam jaringan dan/atau luar jaringan) dengan melibatkan:
a. Instansi yang membidangi rencana usaha dan/atau kegiatan
b. Instansi penerbit persetujuan teknis
c. Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang penataan ruang.
Apabila  berdasarkan  hasil  pemeriksaan  substansi  formulir  UKL-UPL standar  spesifik  atau  formulir  UKL-UPL  standar  diperlukan  perbaikan, disampaikan  arahan  perbaikan  kepada  penanggung  jawab  usaha  dan/atau kegiatan  melalui  sistem  informasi  dokumen  lingkungan  hidup.  Perbaikan formulir UKL UPL disampaikan kembali dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari  kerja  sejak  diterimanya  arahan  perbaikan  formulir  UKL  UPL.  Apabila perbaikan formulir UKL-UPL yang disampaikan telah melebihi batas waktu yang ditetapkan  atau  perbaikan  tidak  sesuai  dengan  standar  yang  dipersyaratkan, maka  permohonan  persetujuan  PKPLH  ditolak  dan  dikembalikan  kepada penanggung  jawab  usaha  dan/atau  kegiatan.  Dalam  hal  hasil  pemeriksaan substansi  formulir  UKL-UPL  standar  spesifik  atau  formulir  UKL-UPL  standar tidak memerlukan perbaikan, Menteri, Gubernur, atau Bupati / Wali Kota sesuai dengan  kewenangannya  memberikan  persetujuan  Pernyataan  Kesanggupan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  (PKPLH)  dalam  jangka  waktu  paling  lama  2 (dua) hari kerja melalui sistem informasi dokumen lingkungan hidup. Ringkasan alur pemeriksaan formulir UKL-UPL hingga penerbitan PKPLH disajikan pada Gambar 7 .
JPLB, 5(3):759-787, 2021 Tersedia di http://www.bkpsl.org/ojswp/index.php/jplb
Gambar 7 . Alur pemeriksaan formulir UKL-UPL.
Pada  saat  makalah  ini  disusun,  telah  diterbitkan  KepMenLHK  Nomor SK.1206/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2021  tentang  Penunjukan  Pejabat Penerbit Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Peraturan yang  diterbitkan  pada  tanggal  6  Desember  2021  tersebut  merupakan  tindak lanjut dari Pasal 62 ayat (6) huruf a PP Nomor 22 Tahun 2021 yang mengatur pelaksanaan  kewenangan  persetujuan  PKPLH  dilakukan  oleh  pejabat  yang membidangi AMDAL, UKL-UPL, dan SPPL yang ditugaskan oleh Menteri untuk usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL yang merupakan kewenangan Menteri.

## 3.7. Integrasi persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan SLO
Berdasarkan ketentuan yang tercantum pada Pasal 43 ayat (3) dan Pasal 57 ayat (4) PP Nomor 22 Tahun 2021, Persetujuan Teknis terdiri atas:
1. Pemenuhan  Baku  Mutu  Air  Limbah  (pembuangan  dan  pemanfaatan  air limbah).
2. Pemenuhan Baku Mutu Emisi.
3. Pengelolaan Limbah B3 (kecuali  kegiatan  penyimpanan LB3 seperti TPS B3).
4. Analisis Mengenai Dampak Lalu Lintas (Andalalin).
Dengan  adanya  kewajiban  memperoleh  Persetujuan  Teknis  sebelum memulai  rencana  usaha/kegiatan  yang  diintegrasikan  dalam  dokumen lingkungan  dan  Persetujuan  Lingkungan  berimplikasi  kepada  kebutuhan perencanaan yang rinci ( detail ) oleh pemrakarsa terkait ketentuan teknis, antara lain berupa:
• Metode dan spesifikasi fasilitas pengendalian pencemaran air dan udara serta pengelolaan limbah B3.
• Neraca massa kegiatan (seperti neraca air, neraca emisi, volume limbah, dsb.).
• Data  kondisi  rona  awal  lingkungan  penerima  dampak  dan  pemodelan sebaran dampak.
• Sistem manajemen lingkungan beserta personel pengendali pencemaran.
• Titik penaatan seperti outlet IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) dan emisi, outfall saluran pembuangan air limbah, dan titik dumping.
• Titik lokasi pemantauan.
Di sisi lain, adanya Persetujuan Teknis memberikan manfaat antara lain berupa:
• Mempermudah  penyusunan  dokumen  lingkungan  dalam  prakiraan dampak serta formulasi bentuk dan lokasi rencana/upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
• Membantu penilaian untuk penentuan kelayakan lingkungan.
• Membantu pengawasan.
Namun  demikian,  hal  yang  perlu  diperhatikan  oleh  para  pengambil kebijakan (instansi lingkungan hidup) adalah bahwa tidak semua rencana usaha dan/atau  kegiatan  dapat  dengan  mudah  untuk  memenuhi  semua  kewajiban terkait  Pertek.  Hal  ini  terutama  berkaitan  dengan  rencana  usaha  dan/atau kegiatan yang masih dalam perencanaan yang bersifat umum, seperti Kawasan Industri dan Amdal Kawasan lainnya. Rencana usaha dan/atau kegiatan Amdal Kawasan  tersebut,  pada  umumnya  hanya  memiliki  dokumen  perencanaan setingkat Masterplan ,  belum  berupa Siteplan apalagi  hingga  tingkat Detailed Engineering Design (DED). Terkait dengan kondisi tersebut, maka disarankan perlu adanya “Panduan” baru  dari  KLHK  terkait  implementasi  persyaratan  Pertek,  khususnya  bagi rencana usaha  dan/atau kegiatan yang perencanaannya masih bersifat umum dan  tipikal  seperti  dalam  Rencana  Amdal  Terpadu  dan  terutama  Rencana Kegiatan Amdal Kawasan. Diharapkan PerMenLHK Nomor 5 Tahun 2021 benar- benar telah memperhatikan karakteristik rencana usaha dan/atau kegiatan yang tingkat perencanaannya beragam, baik setingkat Masterplan , Siteplan dan DED. Setelah mendapatkan persetujuan teknis dan persetujuan lingkungan yang menjadi  prasyarat  perizinan  berusaha  bagi  pelaku  usaha  dan  persetujuan pemerintah  bagi  kegiatan  yang  dilaksanakan  oleh  instansi  pemerintah, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat memulai tahap konstruksi, termasuk pembangunan fasilitas pengendalian pencemaran air, emisi dan/atau fasilitas  pengelolaan  limbah  B3.  Pada  tahap  akhir  kegiatan  konstruksi  yang ditandai dengan uji coba tahap operasional ( commisioning ), penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan harus menjalankan persyaratan periode uji coba yang tercantum dalam persetujuan teknis berupa laporan yang memuat penyelesaian pembangunan  fasilitas  pengendali  pencemaran  serta  uji  coba  fasilitas pengendali pencemaran. Laporan harus dilengkapi dengan:
a. Perizinan berusaha
b. Persetujuan lingkungan
c. Persetujuan teknis
d. Hasil  uji  laboratorium  terhadap  hasil  pemantauan  air  limbah,  emisi dan/atau hasil pengolahan Limbah B3, diterbitkan oleh laboratorium yang telah mendapat registrasi sebagai laboratorium lingkungan
e. Dokumen jaminan dan kendali mutu ( quality assurance & quality control ) mengenai tata cara uji
f. Sertifikat registrasi laboratorium lingkungan
Terhadap  laporan  pelaksanaan  uji  coba  yang  telah  disampaikan  kepada instansi penerbit persetujuan teknis, dilakukan verifikasi instalasi pengendalian pencemaran  paling  lama  5  (lima)  hari  sejak  laporan  diterima.  Verifikasi dilakukan untuk menilai kesesuaian antara standar teknis yang tercantum dalam persetujuan  teknis  dengan  realisasi  pembangunan  fasilitas  pengendali pencemaran,  serta  memastikan  berfungsinya  fasilitas  tersebut  dan  hasilnya memenuhi baku mutu. Hasil  verifikasi disusun dalam berita  acara yang berisi pernyataan  bahwa  usaha  dan/atau  kegiatan  sesuai  atau  tidak  sesuai  dengan persetujuan teknis. Dalam hal verifikasi menyatakan sesuai dengan persetujuan teknis, pejabat sesuai kewenangannya menerbitkan SLO paling lama 3 (tiga) hari kerja  sejak  diselesaikannya  verifikasi.  Apabila  hasil  verifikasi  tidak  sesuai persetujuan  teknis,  maka  disampaikan  arahan  dengan  tindak  lanjut  berupa: perbaikan  sarana  dan  prasarana;  perubahan  persetujuan  teknis  dan/atau persetujuan lingkungan; jangka waktu perbaikan.
Setelah melakukan tindak lanjut sebagaimana arahan yang  disampaikan, penanggung  jawab  usaha  dan/atau  kegiatan  menyampaikan  kembali  hasil tindakan  perbaikan  paling  banyak  1  (satu)  kali  kepada  instansi  penerbit persetujuan  teknis  untuk  dilakukan  verifikasi.  Dalam  hal  hasil  verifikasi tindakan perbaikan telah sesuai persetujuan teknis, maka dapat diterbitkan SLO. Sementara  jika  dinilai  tidak  memenuhi  arahan  perbaikan,  maka  dilakukan penegakan  hukum  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah menyelesaikan proses penegakan  hukum,  menyampaikan  kembali  laporan  tindakan  perbaikan sebagaimana rangkaian pada saat penyampaian laporan periode uji coba hingga proses  verifikasi.  Laporan  penyelesaian  proses  penegakan  hukum  disertai dengan surat keterangan yang menyatakan telah selesainya proses penegakan hukum yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, untuk selanjutnya dapat diterbitkan  SLO.  SLO  digunakan  sebagai  dasar  dimulainya  operasional  usaha dan/atau kegiatan serta menjadi dasar pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha  dan/atau  kegiatan  dalam  perizinan  berusaha  atau  persetujuan pemerintah.
Merujuk kepada Pasal 53 PerMenLHK Nomor 5 Tahun 2021 dan Pasal 235 huruf  b  PerMenLHK  Nomor  6  Tahun  2021,  pelaku  usaha  atau  instansi pemerintah yang telah memiliki Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup  berupa  izin  pembuangan  dan/atau  pemanfaatan  air  limbah  serta  izin pengelolaan  limbah  B3  dinyatakan  tetap  berlaku  sampai  berakhirnya  usaha dan/atau  kegiatan.  Namun  demikian,  penanggung  jawab  usaha/dan  atau kegiatan wajib mengajukan perubahan persetujuan lingkungan dalam hal:
a. Perizinan  pembuangan  dan/atau  pemanfaatan  air  limbah  yang  telah dimiliki belum mencakup standar teknis pemenuhan baku mutu air limbah,
b. Terdapat perubahan usaha dan/atau kegiatan
c. Usaha  dan/atau  kegiatan  yang  melakukan  kegiatan  pembuangan  emisi belum  mencantumkan  standar  teknis  pemenuhan  baku  mutu  emisi  di dalam izin lingkungannya.
d. Izin Lingkungan belum memuat rincian teknis penyimpanan Limbah B3
e. Usaha  dan/atau  kegiatan  menghasilkan  limbah  yang  semula  merupakan jenis  Limbah  B3  dan  telah  dikeluarkan  dari  daftar  limbah  NonB3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV PP Nomor 22 Tahun 2021.
Pengajuan  perubahan  persetujuan  lingkungan  dapat  dilakukan  melalui mekanisme penyusunan dan penilaian AMDAL baru, adendum ANDAL RKL RPL, updating RKL-RPL  (tanpa  kewajiban  menyusun  dokumen  baru),  atau pemeriksaan formulir UKL-UPL. Pengajuan perubahan persetujuan lingkungan yang  berkaitan  dengan  pembuangan  dan/atau  pemanfaatan  air  limbah, pemenuhan baku mutu emisi dan pengelolaan limbah B3 (selain TPS LB3) harus dilengkapi  dengan  persetujuan  teknis  dan/atau  Surat  Kelayakan  Operasional (SLO).  Dengan  demikian  penanggung  jawab  usaha  dan/atau  kegiatan  perlu mengurus  persetujuan  teknis  sebelum  mengajukan  permohonan  perubahan persetujuan  lingkungan  guna  mengintegrasikan  persetujuan  teknis  ke  dalam persetujuan  lingkungannya.  Batas  waktu  perubahan  persetujuan  lingkungan untuk  mengintegrasikan  persetujuan  teknis  pembuangan  dan/atau pemanfaatan air limbah serta pemenuhan baku mutu emisi dilaksanakan paling lambat  2  (dua)  tahun  sejak  PerMenLHK  Nomor  5  Tahun  2021,  sementara perubahan  persetujuan  lingkungan  yang  berkaitan  dengan  perubahan  status limbah  B3  menjadi  limbah  nonB3  dilaksanakan  paling  lambat  1  (satu)  tahun sejak  PerMenLHK  Nomor  6  Tahun  2021  berlaku.  Kedua  Peraturan  Menteri tersebut  diterbitkan  pada  tanggal  yang  sama,  yakni  1  April  2021.  Bagan  alir keterkaitan  antara  persetujuan  teknis,  persetujuan  lingkungan  dan  SLO disampaikan pada Gambar 8.

## 3.8. Sanksi administratif
Berdasarkan ketentuan yang tercantum pada Bab XI PP Nomor 22 Tahun 2021,  pelanggaran  ketentuan  Perizinan  Berusaha  terkait  Persetujuan Lingkungan  dan  peraturan  perundang-undangan  di  bidang  lingkungan  hidup dapat dikenakan Sanksi Administratif berupa :
1) Teguran Tertulis
2) Paksaan Pemerintah
3) Denda Administratif
4) Pembekuan Perizinan Berusaha, dan/atau
5) Pencabutan Perizinan Berusaha
JPLB, 5(3):759-787, 2021 Tersedia di http://www.bkpsl.org/ojswp/index.php/jplb
Gambar 8. Keterkaitan persetujuan teknis, persetujuan lingkungan dan SLO.
Surat Kelayakan Operasional (SLO) Penyusunan Kajian Teknis / Standar Teknis Pertek atau Perubahan Pertek Penyampaian Permohonan Pertek / Perubahan Pertek Pemeriksaan administrasi dan penilaian substansi Penyusunan Formulir KA ANDAL Pertek / Perubahan Pertek Penyampaian Formulir KA ANDAL Pemeriksaan administrasi dan penilaian substansi Berita Acara Persetujuan KA ANDAL ANDAL, RKL-RPL Adendum ANDAL, RKL-RPL UKL-UPL Perizinan Berusaha Tahap
Konstruksi Rencana Kegiatan Commisioning / Uji Coba Persetujuan Lingkungan /
Perubahan Persetujuan Lingkungan Lingkungan Verifikasi Kesesuaian Berdasarkan
Pertek dan Penerbitan Berita Acara
Perbaikan Sesuai Berita Acara Sesuai Tidak sesuai Sesuai
Laporan Commisioning / Uji Coba Tidak sesuai
Penegakan Hukum Tidak sesuai Hasil uji laboratorium dan QC Laporan Commisioning /uji coba dan surat keterangan penyelesaian penegakan hukum Perubahan Persetujuan Lingkungan Tanpa Kew ajiban Penyusunan D okumen LH Baru dikarenakan Perubahan Pengelolaan dan Pemantauan LH disertai Pertek/Perubahan Pertek Perubahan Pertek Berdasarkan Hasil Penilaian Substansi Perubahan Pertek Berdasarkan Berita Acara  Hasil Verifikasi Pengurusan Pertek dapat dilakukan bersamaan dengan  penyusunan Formulir KA -ANDAL
Rincian jenis dan tingkat pelanggaran (bidang pengendalian pencemaran air,  udara,  laut,  limbah  B3  dan  non  B3)  terhadap  kewajiban  dalam  perizinan berusaha  terkait  persetujuan  lingkungan  tercantum  pada  Lampiran  XV  PP Nomor 22 Tahun 2021.
Sanksi administratif diterbitkan dalam bentuk keputusan yang diterapkan atas dasar berita acara pengawasan dan laporan hasil pengawasan. Ringkasan kriteria penerapan sanksi administrasi akibat pelanggaran ketentuan Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, adalah sebagai berikut:
1) Teguran  tertulis,  diterapkan  ketika  terjadi  pelanggaran  yang  bersifat administratif,  antara  lain  seperti  tidak  membuat  dan  menyampaikan laporan, tidak memasang simbol dan/atau label pada kemasan limbah B3, tidak memasang tanda titik penaatan.
2) Paksaan  pemerintah,  diterapkan  apabila  tidak  melaksanakan  perintah dalam  teguran  tertulis  dalam  jangka  waktu  yang  telah  ditetapkan. Pengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran tertulis apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
a) Ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup.
b) Dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau kerusakannya.
c) Kerugian  yang  lebih  besar  bagi  lingkungan  hidup  jika  tidak  segera dihentikan pencemaran dan/atau kerusakannya.
Paksaan pemerintah dilakukan dalam bentuk:
a) Penghentian sementara kegiatan produksi.
b) Pemindahan sarana produksi.
c) Penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi.
d) Pembongkaran.
e) Penyitaan  terhadap  barang  atau  alat  yang  berpotensi  menimbulkan pelanggaran.
f) Penghentian  sementara  sebagian  atau  seluruh  usaha  dan/atau kegiatan.
g) Kewajiban menyusun DELH atau DPLH.
h) Tindakan  lain  yang  bertujuan  untuk  menghentikan  pelanggaran  dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
3) Denda  Administratif, berupa  penerimaan  negara  bukan  pajak  yang diterapkan bersamaan dengan paksaan pemerintah diberlakukan apabila:
a) Tidak  memiliki  Persetujuan  Lingkungan  namun  telah  memiliki Perizinan Berusaha.
b) Tidak memiliki Persetujuan Lingkungan dan Perizinan Berusaha.
c) Melakukan perbuatan yang melebihi baku mutu air limbah dan/atau baku mutu emisi, sesuai dengan Perizinan Berusaha.
d) Tidak  melaksanakan  kewajiban  dalam  Perizinan  Berusaha  terkait Persetujuan Lingkungan.
e) Menyusun Amdal tanpa sertifikat kompetensi penyusun Amdal.
f) Kelalaian  yang  mengakibatkan  dilampauinya  baku  mutu  udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, baku mutu gangguan, dan atau  kriteria  baku  kerusakan  lingkungan  hidup,  yang  tidak  sesuai dengan  Perizinan  Berusaha  terkait  Persetujuan  Lingkungan  yang dimilikinya.
g) Kelalaian yang mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup dan atau kerusakan  lingkungan  hidup  namun  tidak  mengakibatkan  bahaya kesehatan  manusia  dan/atau  luka  dan/atau  luka  berat  dan/atau kematian orang.
Ketentuan mengenai besaran denda administratif tercantum pada Pasal 515 hingga Pasal 520 PP Nomor 22 Tahun 2021.
4) Pembekuan perizinan berusaha, diterapkan terhadap  penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang:
a) Tidak melaksanakan paksaan pemerintah
b) Tidak membayar denda administratif, dan/atau
c) Tidak membayar denda setiap keterlambatan atas pelaksaan paksaan pemerintah.
5) Pencabutan  perizinan  berusaha,  diterapkan  terhadap  penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang:
a) Tidak melaksanakan kewajiban dalam paksaan pemerintah
b) Tidak membayar denda administratif
c) Tidak membayar denda setiap keterlambatan atas pelaksaan paksaan pemerintah
d) Tidak melaksanakan kewajiban dalam pembekuan perizinan berusaha, dan/atau
e) Melakukan  pencemaran  lingkungan  hidup  dan/atau  kerusakan lingkungan hidup yang tidak dapat ditanggulangi atau sulit dipulihkan .

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN
Terbitnya PP Nomor 22 Tahun 2021 mengharuskan diterbitkan beberapa PerMenLHK  yang  maksudnya  menyesuaikan  dengan  PP  tersebut.  Terdapat beberapa persyaratan baru yang wajib dipenuhi dalam pengajuan permohonan uji  kelayakan  lingkungan  yakni:  Surat  pernyataan  bahwa  kegiatan  yang
diajukan  masih  dalam  tahap  perencanaan  (untuk  rencana  kegiatan  baru); Persetujuan Teknis (Pertek); Persetujuan awal terkait rencana usaha/kegiatan; Bukti kesesuaian lokasi rencana usaha/kegiatan dengan rencana tata ruang. Proses  penilaian  dokumen  lingkungan  juga  mengalami  beberapa perubahan  yang  harus  dipatuhi  oleh  segenap  pemangku  kepentingan,  yaitu sosialisasi yang intens dari KLHK terkait dengan perubahan regulasi mengenai persetujuan  lingkungan  dan  persetujuan  teknis ; Perlunya  pemrakarsa mengurus  perubahan  Izin  Lingkungan  menjadi  Persetujuan  Lingkungan termasuk  mengintegrasikan  Izin  PPLH  eksisting  ke  dalam  Persetujuan Lingkungan;  Perlu  adanya  peraturan  turunan  (petunjuk  teknis)  dari PerMenLHK  Nomor  5  Tahun  2021  khususnya  terkait  dengan  persyaratan Pertek  pemenuhan  baku  mutu  air  limbah  dan  emisi  untuk  Rencana  Usaha dan/atau  Kegiatan  yang  perencanaan  kegiatannya  masih  bersifat  umum (seperti kegiatan Amdal Kawasan) yang pada umumnya basis perencanaannya masih  pada  tingkat Masterplan ;  Perlunya  pemrakarsa  melakukan inventarisasi/akuisisi  data  rona  awal  yang  cermat  sebelum  mengajukan pengurusan  persetujuan  teknis;  Guna  mempercepat  proses  penilaian  dan pemeriksaan  dokumen  lingkungan  hidup  untuk  memperoleh  Persetujuan Lingkungan,  maka  Pemrakarsa  disarankan  agar  secara  dini  telah mengintegrasikan  perencanaan  pengelolaan  lingkungan  hidup  ke  dalam perencanaan  kegiatan,  khususnya  untuk  pengelolaan  dan  pemantauan lingkungan  hidup  yang  berkaitan  dengan  Pertek;  Perlunya  memperbanyak anggota TUK khususnya TUK Pusat yang berkedudukan di KLHK sehubungan dengan peningkatan beban kerja yang berkaitan dengan pemeriksaan dan/atau penilaian dokumen lingkungan hidup .

## 5. UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan terima kasih dihaturkan kepada PPLH IPB University dan PT Afisco yang telah memfasilitasi kajian ini.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Amania  N.  2020.  Problematika  undang-undang  cipta  kerja  sektor  lingkungan hidup. Syariati: Jurnal Studi Al Qur’an dan Hukum 6(2): 209 -220. Baihaki MR. 2021. Persetujuan lingkungan sebagai objectum litis hak tanggung gugat di peradilan tata usaha negara (telaah kritis pergeseran nomenklatur izin  lingkungan  menjadi  persetujuan  lingkungan  dalam  undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja). Majalah Hukum Nasional 51 (1) 1-20.
(ICEL) Indonesian Center for Environmental Law. 2020. Berbagai problematika dalam UU cipta kerja sektor lingkungan dan sumberdaya alam [internet].
Tersedia  di:  https://icel.or.id/wp-content/uploads/ICEL-SERI-ANALISIS- UU-CIPTA-KERJA-SEKTOR-LH-DAN-SDA-compressed.pdf . PerMenHub (Peraturan Menteri Perhubungan) Nomor 17 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas.
PerMenLHK  (Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan)  Nomor  3 Tahun  2021  tentang  standar  kegiatan  usaha  pada  penyelenggaraan perizinan  berusaha  berbasis  risiko  sektor  lingkungan  hidup  dan kehutanan.
PerMenLHK  (Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan)  Nomor  4 Tahun 2021 tentang daftar usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal, UKL-UPL atau SPPLH.
PerMenLHK  (Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan)  Nomor  5 Tahun  2021  tentang  Tata  cara  penerbitan  persetujuan  teknis  dan  surat kelayakan operasional bidang pengendalian pencemaran lingkungan.
PerMenLHK  (Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan)  Nomor  6 Tahun 2021 tentang tata cara dan persyaratan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.
PerMenLHK (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan) Nomor 18 Tahun  2021  tentang  sertifikasi  kompetensi  analisis  mengenai  dampak lingkungan  hidup,  lembaga  penyedia  jasa  penyusun  analisis  mengenai dampak lingkungan hidup, dan uji kelayakan lingkungan hidup.
KepMenLHK  (Keputusan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan)  Nomor SK.1206/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2021 tentang penunjukan pejabat penerbit  persetujuan  pernyataan  kesanggupan  pengelolaan  lingkungan hidup kepada direktur jenderal planologi kehutanan dan tata lingkungan PP  (Peraturan  Pemerintah)  Nomor  5  tahun  2021  tentang  penyelenggaraan berusaha berbasis risiko.
PP  (Peraturan  Pemerintah)  Nomor  21  Tahun  2021  tentang  penyelenggaraan penataan ruang.
PP  (Peraturan  Pemerintah)  Nomor  22  Tahun  2021  tentang  pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
PP  (Peraturan  Pemerintah)  Nomor  30  Tahun  2021  tentang  penyelenggaraan bidang lalu lintas dan angkutan jalan
Putra A. 2020. Kertas advokasi kebijakan atas UU nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja bidang sumber daya alam. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK). Jakarta.
UU (Undang-Undang) Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja.