## SATU KETIK, RIBUAN AKSI: MENGATALISASI PARTISPIASI OFFLINE PEMUDA INDONESIA DI ERA NEW MEDIA

## Gita Nindya Elsitra dan Muhammad Salman Al-Faris

## Abstract
It is indeed that the youth activeness in online political participations by new medias are allowed an d needs to be increased, but it doesn’t mean that they are allowed to ignore practical political participations in their real life. The youth, as a catalyzer of the nation, have the urgencies of balancing between their online and offline participation. We need to remember that Indonesia is not a country that exist merely in the web and not all of the nation’s problem can  be  digitalized. Unfortunately,  the  existence  of  the  youth  in  the  nation’s  politics  has degraded drastically since the 1998 reformation. Where were the young men who stood in the front  line  to  defend their  people  and  brought terror  to the  governmental  regime  in  the  early 2000s? It’s not an anecdote, but it is a serious problem of recent Indonesian youth, which is hard to tackle. Several things has become the reason of this phenomenon. First one, the new media offers ease to participate in politics. The lack of cost and efforts required has made the youth  feel  more  comfortable  to  participate  via  these  new  medias  so  they  started  to  ignore participating in offline politics. Second one, new medias cuts the distance between politicians and the society. At this point, the youth may think that the problems will be over by criticising in the comment section of the politicians’ social media accounts, or by writing in their social media timeline, while it actually doesn’t solve any problem. Third one, political-branding media accounts and news portals have appeard a lot more. They often incite useless debates and social media wars. It feels so contradictive seeing our youth comfortably argue in online forums when our fuels are no longer subsidized, our electrcity become more expensive, even while our national general assembly (DPR) is seriously entangled in the e-KTP mega-scandal. By using  literature  reasearch,  the  writers  compared  empirical  data  from  several  previous researches and deeply analyzed about the prominent problem. This reasearch results in a new innovation as an alternative solution we can apply by synergizing the role of the youth and the government, which is essential to help balancing the youth’s participations online and offline.
Keywords: youth, political participation, new media

## A.  PENDAHULUAN
Besarnya  gelombang  demokrasi digital  menuntut  pemuda  untuk  dapat menyeimbangkan  partisipasi  politik online dan offline .    Hal  tersebut  bahkan  menjadi urgensi  tersendiri,  mengingat  semakin merosotnya  partisipasi  kaum  muda  dalam partisipasi  politik real .  Putnam  (2011) berpendapat  bahwa  kini  pemuda  semakin tidak tertarik dan menutup diri dari kegiatan berpolitik (Calder, 2013: 19). Lalu, kemanakah  perginya  kaum  muda  yang belasan  tahun  lalu  berdiri  digaris  terdepan dan membela kepentingan rakyat? Rupanya, mereka kini begitu terlena dengan kecanggihan  yang  ditawarkan  oleh  media berbasis  internet.  Intensitas    penggunaan media  sosial  dikalangan    pemuda  terus meningkat, mereka begitu gemar mengeluarkan  status, comment, menyukai dan membagikan konten politik.
Kecenderungan kaum muda menggunakan  media  berbasis  internet dalam berpartisipasi politik disebabkan oleh berbagai faktor penyebab. Pertama, penggunaan media berbasis internet menjadi  trend  tersendiri  di  kalangan pemuda bangsa. Kedua, adanya new media telah  memotong  jarak  antara  politikus  dan netizen (McQuail,  2011:  165).  Kemudian, pemuda  yang  merasa  jenuh  dengan partisipasi politik offline dapat menemukan nuansa baru dalam berpolitik (Calder, 2013: 14)  dengan  segala  kemudahan  yang ditawarkan.
Namun disisi lain, tingginya intensitas  partisipasi  online  kaum  muda tidak  diimbangi  dengan  partisipasi  politik offline . Mereka melakukan partisipasi politik melalui new media seolah-olah hal tersebut dapat menyelesaikan permasalahan
bangsa.  Tapi  Indonesia  bukan  negara digital.  Eksistensinya  benar-benar  nyata  di dunia  dan  hanya  dengan  melakukan partisipasi online tidak  akan    mengurangi sedikit  pun  permasalahan  bangsa –justru malah memunculkan masalah baru.
Ditambah lagi dengan akses informasi yang seperti jalan bebas hambatan. Berbagai informasi politik beredar  dengan  mudahnya  melalui new media –entah  akurat  atau  hanya hoax . Terlebih,  berita  yang  beredar  cenderung menghasilkan polarisasi dikalangan pengguna new media menyebabkan informasi  hanya  terfokus  kepada  berita- berita yang offensive dan kontroversial. Hal tersebut dikarenakan pembuat dan penyebar  berita  sengaja  mem- blow  up informasi  demi kepentingan oknum-oknum tertentu. Sehingga mengakibatkan masyarakat  menerima  informasi  utama yang telah tertutupi oleh konten berita tidak berkualitas dan cenderung offensive . Sungguh  sebuah  ironi,  mengingat dipundak  61,8  juta  pemuda  Indonesia (Kemendikbud, 2016) terdapat masa depan bangsa. Bagaimana bisa mereka
menyesaikan permasalahan
bangsa dimasa
depan hanya dengan mengandalkan new media tanpa melalukan tindakan nyata?
Perlu  diingat,  pada  hakikatnya new media adalah  sebagai  jembatan  yang menjembatani antara penggunanya dengan partisipasi politik offline .  Karena  itulah, keseimbangan  antara  partisipasi  politik online  dan  offline  harus  diperjelas.    Dalam hal  ini,  pemuda Indonesia  memiliki  urgensi untuk meningkatkan partisipasi politik offline di  era  digital  karena  adanya  tuntutan  dari kondisi perpolitikan bangsa.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif  dan  penulis  melakukan litelature research dengan  kajian  komprehensif  dari sumber-sumber kredibel. Nantinya,  setelah melalui  rangkaian  riset  tersebut,  terbentuk beberapa solusi alternatif yang menyinergiskan  peran  pemerintah  dan pemuda  dalam  upaya  menyeimbangkan partisipasi politik kaum muda. Selain solusi tersebut, permasalahan ini juga memerlukan kesadaran pribadi dari pemuda bangsa untuk  bertindak nyata.
Era digital kini menyebabkan hampir semua  sektor  telah  terdigitalisasi,  tak
terkecuali perkembangan kehidupan berdemokrasi dan berpolitik. Dalam perjalanannya,  pemuda  Indonesia  kurang mampu  dalam  menyeimbangakan  antara partisipasi politik online dan offline khususnya generasi pemuda setelah reformasi.  Dengan  merosotnya  partisipasi politik offline seiring  tingginya  intensitas pemuda    dalam  menggelorakan  semangat berpolitiknya yang hanya dilakukan melalui new  media atau  melakukan  partisipasi online tanpa adanya tindakan nyata sebagai wujud  pemecahan  permasalahan  bangsa, disisi  lain  menjadi  ironi  ketika  akses informasi  yang  didapat  digunakan  sebagai ajang  partisipasi online telah  terdominasi oleh  berita-berita hoax dan  bias,  yang sengaja  diciptakan  oleh  oknum-okunm tertentu  untuk  mempolarisasi  pengguna new media dalam berfikir dan berpendapat terhadap suatu fenomena atau permasalahan  politik.  Hal  tersebut  menjadi konsentrasi  utama  mengingat  besarnya partisipan  dari  kalangan  pemuda  yang berpartisipasi  secara online dibanding perwujudan offline- nya dimana tidak menyelesaikan masalah secara utuh, bahkan  kini  menjadi  persoalan  ketika pemuda menutup diri dari kegiatan berpolitik,  hal  tersebut  berbanding  terbalik dengan  yang  idealnya  dilakukan  oleh pemuda.  Oleh  karena  itu,  peneliti  tertarik untuk  menganalisa  dan  memberi  alternatif solusi    dalam  mengamati  fenomana  yang terjadi tentang bagaimana ketidak seimbangannya  partisipasi  politik online dan offline pada  pemuda Indonesia.

## A.1.  Partisipasi Politik
Kata  “Partispasi”  secara  etimologi diartikan  sebagai  kesertaan,  keikutsertaan, keterlibatan,  kontribusi,  peran  serta,  atau kerja  sama,  hal  ini  menyiratkan  sebuah tindakan aktif yang dilakukan oleh seorang individu  untuk  tujuan  tertentu.  Partispasi politik  merupakan  salah  satu  bagian terpenting dalam kajian ilmu politik, karena partisipasi politik dalam kajiannya berkedudukan sebagai manifestasi aktivitas warga  suatu  negara  secara  pribadi  atau personal yang direncanakan untuk mempengaruhi pembuatan keputusan pemerintah (Andriadi, 2016: 201).
Model-model partisipasi politik sangatlah  beragam  dalam  berbagai  sistem
politik, hal tersebut dapat dibuktikan dengan banyaknya  kajian  mengenai  partispasi politik    yang  sangat  kompleks  dan komprenshif  tidak  lagi  berbicara  pada  satu ideologi  politik  saja  seperti  yang  ada  di negara-negara  barat  tetapi  juga  dalam negara-negara berideologi sosialis- komunis.  Terlebih  dinamika  yang  terjadi  di negara  berkembang,  partisipasi  politik menjadi salah satu indikator dalam memonitor proses demokratisasi dikawasan tersebut (Andriadi, 2016: 2014).
Terdapat  kategori  model  partisipasi politik, secara umum ada dua pengategorian yaitu partispasi politik konvensional dan non-konvensional , partisipasi  politik  konvensional  meliputi segala  sesuatu  bentuk  aktivitas  yang mungkin  memengaruhi  hasil  akhir  politik dalam pengambilan keputusan pemerintah, seperti;  diskusi  politik, public  hearing ,  dan kegiatan kampanye. Sedangkan kebalikannya  partisiapsi  non-konvensional adalah    segala  sesuatu  bentuk  aktivitas yang  tidak  cukup  memberikan  pengaruh yang  signifikan  terhadap  hasil  akhir  politik dalam pengambilan keputusan pemerintah, seperti;  demonstrasi,  konfrontasi,  dan tindak  kekerasan. Berikut  adalah  model partisipasi  politik  yang  selanjutnya  dibagi menjadi  lima  model partisipasi  politik (Andriadi: 2016):
a. electoral acitivity adalah segala sesuatu baik  secara  langsung  maupun  tidak berkaitan  dengan  pemilu  termasuk  di dalamnnya semua kegiatan pendukung yang  mengakomodir    kepentingan- kepentingan tertentu.
b. lobbying adalah tindakan dari seseorang atau kelompok untuk menghubungi  pejabat  pemerintahan atau politik dengan
tujuan memengaruhi pejabat atau tokoh politik tersebut.
c. organizational  activity adalah  bentuk keterlibatan  warga    masyarakat  ke dalam  beberapa  organisasi  sosial  dan politik.
d. contacting adalah  partisiapsi  yang dilakukan oleh masyarakat atau warga negara dengan secara langsung mendatangu  pejabat  pemerintah  atau pun tokoh politik, baik dilakukan secara individu ataupun kelompok orang yang sangat kecil jumlahnya.
e. violence, dalam  hal  ini  cara-cara kekerasan dilakukan untuk memengaruhi  pemerintah,  dilakukan dengan  berbagai  aksi-aksi  perusakan terhadap barang ataupun individu.
Sebagai  warga  negara  tentunya mempunyai  hak  untuk  ikut  berpartisipasi aktif menggunakan haknya tersebut. Dalam hal ini penggunaan hak warga negara dalam berpartisipasi  politik  tidak  semua  bersifat sukarela,  tetapi  kadang  kala  terdapat berbagai  kepentingan  yang  memaksa warga negara untuk menggunakan haknya. Dilihat dari fenomena tersebut, terdapat dua jenis  partisipasi  politik  (Andriadi:  2016), pertama, partisipasi politik otonom merupakan partisipasi politik yang dilakukan atas  inisiatif  dan keinginan  sendiri seorang individu,  dilatar  belakangi  oleh  beberapa pandangan,  pertimbangan,  dan  motif. Kedua, partisipasi yang dimobiliasasi adalah  bentuk  partisipasi  yang  dilakukan karena  digerakan  oleh  individu  lain  atau kelompoknya.
Berdasarkan  riset dari banyak ilmuan  politik,  ada  banyak  faktor  yang memengaruhi seseorang untuk  ikut dalam partisipasi dunia perpolitikan atau tidak, dan setidaknya  terdapat  dua  faktor  utama (Andriadi:  2016)  yaitu:  pertama, political efficacy dimana  mengacu  pada  kondisi warga negara yang merasa bahwa partisipasi polittik yang dijalankannya dapat memiliki  dampak  terhadap  proses-proses politik  yang  bejalan  kini  dan  masa  yang akan datang tetapi partisipais tersebut tidak bersifat permanen. Kedua, political disaffection, yaitu  mengacu  pada  kondisi dimana  warga  negarajustru merasa  bahwa partisipasi  politik  yang  dilakukannya  tidk akan berdampak apapun terhadap berjalannya  sistem  yang  ada  meskipun  ia berpartisiasi  tidak  akan  memberikan  efek apapun.

## A.2.  New Media
Istilah  n ew  media hadir  digunakan sebagai  pembeda  antara  media  tradisional seperti;  Koran  dan  majalah  yang  sudah sejak lama menjadi sarana komunikasi dan penyampai berita dengan media baru yang berbasis internet atau daring seperti; social media,  blog,  website,  dan  berita online (Andriadi,  2016:  79) . Menurut  Flew  (2005) dalam  buku  demokrasi  di  tangan  netizen
karangan  Fayakhun  Adriadi  media  baru memiliki lima karakteristik, yaitu:
Pertama, manipuable, informasi digital mudah diubah dan diadaptasi dalam berbagai bentuk, penyimpanan, pengiriman dan  penggunaan.  Kedua, networkable, informasi digital dapat dibagi dan dipertukarkan  secara  terus  menerus  pleh sejumlah besar penhgguna diseluruh dunia. Ketiga, dense , informasi berukuran besardapat  disimpan  dengan  penyimpan beruang kecil/sempit. Keempat, compressible, ukuran  informasi  digital diperoleh  dari  jaringan  maupun  dapat diperkecil.  Kelima, impartial, informasi digital  yang  disebarkan  melalui  jaringam bentuk yang sama denganyang direprsentasikan dan digunakan pemiliknya.

## A.3.  Partisipasi Politik Online
Perkembangan online political participation bermula  sejak  internet  dan peralatan  terkait  muncul  pada  tahun  1990- an,  bersamaan  dengan  besarnya  harapan teknolog  idealis    bahwa  internet  dapat membantu menyebarluaskan dan memperkuat paham demokrasi, khususnya dalam membentuk pemerintahan yang lebih transparan  dan  akuntabel  (Cangara,  2009, 392).
Lebih  lanjut,  peran information  and communication technology
(ICT)
membedakan online  political  participation ke dalam beberapa kategori (Aichholzer dan Allhutter,  2009:  6),  yaitu:  1) E-enabling : mengacu pada kegunaan teknologi sebagai penyedia  informasi  yang  relevan  dan membantu, dalam hal ini kaitannya dengan politik, 2) E-engaging : menyebabkan timbulnya  pandangan  dengan audience yang  lebih  luas  sehingga  dapat  saling berkonsultasi  dan  terlibat  dalam  proses musyawarah  melalui  teknologi  terbarukan, 3) E -empowering:  mendorong  terjadinya partisipasi aktif masyarakat dan menentukan bersama agenda politik.

## A.4.  Partisipasi Politik Offline
Partisipasi  politik offline mengacu pada  pengguna  non-internet    yang  terlibat dalam  kegiatan  politik,  seperti  menghadiri pengarahan politik atau menjadi sukarelawan  untuk membantu  partai  politik tertentu (Hong et el, 2017: 51). Selama ini, offline political participation menjadi wilayah
dari  beberapa  golongan,  secara  khusus, mereka yang memiliki level pendapatan dan pendidikan  yang  lebih  tinggi  (Smith,  2009: 34).

## A.5.  Signifikansi    Partisipasi  Politik Online dan Offline
Kedua  bentuk  partisipasi  politik  ini, online dan offline, memiliki keterkaitan yang penting  dan  seimbang.  Menurut  hasil  riset (Smith, 2009: 13), online political participation dengan sarananya yang memanfaatkan internet dapat meningkatkan partisipasi  politik offline karena  beberapa hal,  yaitu:  a)  Kemampuan  interaktif  yang ditawarkan  oleh  internet  memudahkan kegiatan  politik,  b)  banyaknya  wawasan informasi yang tersedia di internet berdampak pada semakin rendahnya biaya yang diberikan utnuk memperoleh pengetahuan  politik  dan  menstimulasikan kepentingan politik, c) kemampuan internet untuk  dapat  memfasilitasi  mobilisasi  aksi politik.  Demikian  dengan offline political participation ,  isu-isu  politik real dapat memancing munculnya forum-forum online .

## B.  PEMBAHASAN
B.1.  Pemuda Indonesia di Era Demokrasi Digital Tingkat  partisipasi  politik  pemuda
Indonesia secara keseluruhan masih rendah  terutama  partisipasi  politik offline, pemuda  Indonesia  cenderung  melakukan aktivitas perpolitikannya melalui new media dengan bukti data yang diulas dalam bentuk penelitain lembaga-lembaga terkait sebagai berikut:
Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet  Indonesia  (APJII)  mengungkapkan melalui  hasil  survei  mereka  pada  tahun 2016  bahwa  media  sosial online berada pada  urutan  pertama   jenis  konten  yang biasa  diakses  pengguna  Internet  dengan presentase 97,4% (Asosiasi Penyelenggara Jasa  Internet  Indonesia,  2016).  Sepakat dengan  APJII,  studi   yang  dilakukan  oleh Badan  Penelitian  dan  Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi  dan  Informasi  berjudul “Digital Citizenship  Safety  among  Children  and Adolescents in Indonesia” menyebutkan bahwa  setidaknya 30  juta  anak-anak  dan remaja  di  Indonesia  merupakan  pengguna
internet  dan  media  digital  saat  ini  menjadi pilihan  utama  saluran  komunikasi  yang mereka gunakan (Siaran Pers No. 17/Pih/Kominfo/2/2014). Penelitian-
penelitian diatas menunjukan bahwa besarnya  konsentrasi  pemuda  Indonesia yang  menggunakan new  media sebagai wadah partisipasi politik mereka.
Selain itu, terdapat beberapa alasan dibalik banyaknya pemuda yang menggunakan media online untuk berpartisipasi  politik.  Pertama,  pengaruh media sosial online yang luas dan massive (McQuail,
2011: 165) .
Dengan menggunakan new  media ,  opini  publik dapat terbentuk dengan lebih cepat, minim biaya dan jangkauannya pun luas (McWuail, 2011:  166).   Tak  hanya  itu,  penyelenggara jasa  internet  terus  berlomba  menyediakan layanan  intenet  dengan  jangkauan  yang lebih  kuat  dan  murah.  Dengan  banyak kemudahan dan keuntungan yang ditawarkan, media sosial online kini sangat potensial  untuk  dimanfaatkan  menjadi sarana  untuk  melakukan  partisipasi  politik (Calder, 2013: 13), menyebarkan isu politik dan menyosialisasikan kebijakan pemerintah.  Masyarakat  muda  cenderung memanfaatkan new media untuk menunjukan posisi mereka terkait kebijakan pemerintah.  Media online memungkinkan identitas  pengguna  dapat  dirahasiakan, sehingga timbul perasaan lega dan leluasa ketika  mengeluarkan  pendapat.  Alasan selanjutnya, media sosial online memberikan  peluang  yang besar  dalam  pembentukan  komunitas politik, serta dapat memudahkan penggunanya  untuk  berkomunikasi  secara efektif (Tabroni, 2012).
Pada  akhirnya,  kemudahan  yang ditawarkan  oleh  media  berbasis  internet tersebut  lah  yang  kemudian  menyebabkan pemuda  cenderung  memilih new  media sebagai  sarana  mereka  berpartisipasi politik.  Pemuda  juga  cenderung  tidak memilih  berpartisipasi  politik offline karena bentuk partisipasi tersebut terkesan membosankan dan kuno (Calder, 2013: 14).
B.2.  Partisipasi  Politik  Online  atau  pun Offline Bukanlah Pilihan
Online atau offline ?  Kedua  bentuk partisipasi ini tak jarang dipertanyakan dan
menjadi  opsi  pilihan.  Pemuda  Indonesia juga cenderung demikian. Ditambah dengan  semakin  berkembangnya  ICT, bentuk  partisipasi  politik online dan offline pun menjadi semakin dilematis. Seolah-olah partisipasi offline menjadi bentuk tradisional, sementara online dianggap lebih modern dan terbarukan.
Kemudian,  setelah  menjadi  pilihan, bukan hal yang mengejutkan jika sebagian besar  pemuda  memilih  menggunakan new media sebagai  sarana  partisipasi  politik mereka.  Pemuda  lantas  berdalih  dengan alasan-alasan yang telah di paparkan pada bagian sebelumnya. Kecenderungan
tersebut
mengakibatkan munculnya permasalahan lain. Problema baru kemudian  muncul  ketika  pemuda  hanya berpartisipasi  politik  secara online. Tentu saja,  merosotnya  tingkat  partisipasi  politik offline tidak dapat dihindari dan menyebabkan
terjadinya
ketidakseimbangan antara partisipasi politik online dan offline. Ketidakseimbangan antara
partisipais politik online dan offline merupakan  akar  dari  permasalahan  ini. Karena  sesungguhnya,  partisipasi  politik online ataupun offline bukan sebuah pilihan. Keduanya  tidak  saling  menjatuhkan,  tidak saling  menggantikan.  Keduanya  ada  untuk saling  menyeimbangkan,  agar  terbentuk partisipasi  politik  yang  lebih  baik  dari  segi kualitas maupun kuantitasnya.
Partisipasi  politik online maupun offline selain membentuk sebuah keseimbangan,  keduanya  juga  memiliki hubungan timbal balik. Keduanya berinteksi secara berbalasan dan sebenarnya keduanya  sama-sama  diperlukan  untuk mengoptimalkan  kualitas  dan  kuantitas partisipasi  politik.  Untuk  lebih  jelas,  berikut adalah penjabarannya.
Pertama,  partisipasi  politik online mempengaruhi  partisipasi  politik offline . Tentu, hal ini sudah tidak menjadi hal yang mengagetkan.  Hasil  studi  menunjukan media  sosial  (SNS)  maupun  microblogs sering  digunkan  untuk  mencari  informasi berkaitan  erat  dengan  aksi  nyata  politik mereka di negara-negara Asia dan Amerika (Skoric,  2015:  1).  Mobilisasi  massa  aksi menggunakan media online untuk menarik lebih banyak massa dan political campaign partai  politik  melalui  media  sosial  menjadi
salah  satu  contoh  konkret  lainnya.  Begitu pula  dengan  partisipasi  untuk  melakukan protes  dan  tindakan  situasional  dalam pemilihan umum (Skoric, 2015: 2).
Selanjutnya, partisipasi politik offline dapat  mempengaruhi  partisipasi  politik online. Banyak fenomena-fenomena perpolitikan offline di  Indonesia  kemudian berpengaruh  terhadap  tingkat  partisipasi politik online .    Ambil  contoh  lebih  konkret, komunitas  teman  Ahok.  Komunitas  ini menjadi  menarik  karena  didirikan  sebagai bentuk  dukungan  ketika  Basuki  Tjahja Purnawa  ketika  berseteru  dengan  DPRD yang  dikenal  dengan  aksi  ‘lawan  begal APBD’  (Siswanto,  2016).  Komunitas  ini kemudian semakin dikenal ketika pemilihan Gubernur  DKI  Jakarta  2017.  Mereka berhasil  mengumpulkan  satu  juta  KTP dukungan  untuk  Ahok.  Teman  Ahok  ini kemudian  menjadi  bahan  pembicaraan yang  hangat  dimedia online, baik  melalui portal  berita online maupun  sosial  media. Terutama  ketika  Ahok  memutuskan  untuk maju melalui jalur partai.
Sebagian  besar  proses  timbal  balik ini,  baik  ketika  pemilu  ataupun  tidak, memiliki pola yang serupa. Sebuah illustrasi akan mempermudah penjelasan untuk poin ini.
Gambar 4.1
Pola Sederhana Hubungan Timbal Balik Partisipasi Online dan offline
Dari  illustrasi  diatas,  dapat  dilihat sebuah  hubungan  yang  timbal  balik  terkait partisipasi politik online dan offline. Masyarakat memperoleh informasi dari new media ,  baik  melalui  portal  berita  online, media sosial, website dan lain sebagainya.
Informasi yang diperoleh tersebut kemudian akan  menjadi  bahan  masyarakat  ketika masuk ke dalam forum online. Forum online dapat  berupa  group  chat,  maupun  diskusi antar individu melalui personal chat. Forum inilah yang menjadi sarana untuk campaign, e-decision  making,  e-polling,  e-petition, bahkan undangan mobilisasi massa aksi.
Namun  tidak  semua  orang  yang mengumpulkan  informasi online harus mengikuti  forum online. Ada  beberapa orang  yang  memiliki  kecenderungan  untuk tidak  banyak  menggunakan  sarana online , sehingga new  media hanya  berperan sebagai  sarana  pengumpulan  informasi . Kemudian,  setelah  pengumpulan  informasi atau  memasuki  forum online, muncul  aksi terkait  politik  di  dunia  nyata.  Aksi  tersebut berupa aksi protes, diskusi politik, kampanye, dan deklarasi politik. Selanjutnya,  jika  bersifat  massive  dan signifikan,  aksi  nyata  tersebut  diolah menjadi  berita  (sumber  informasi)  oleh media  pers.  Untuk  selanjutnya  menjadi bahan pada forum atau pencarian informasi. Bisa pula, tanpa melalui penyebaran portal media  informasi,  aksi  tersebut  menjadi menarik  untuk  dibicarakan  oleh  sebagian kelompok maya.
Sebagai  tambahan,  selama  proses tersebut tentu akan terjadi positioning , inilah poin penting yang nantinya akan mempengaruhi partisipasi politik masyarakat. Masyarakat menentukan dimana  posisi  mereka,  setuju  atau  tidak setuju,  mendukung  atau  tidak  mendukung, pro  atau  kontra,  bahkan  posisi  dimana mereka  memutuskan  untuk  acuh  dengan segala  perpolitikan  bangsa. Positioning masyarakat dapat terjadi setelah pengumpulan informasi maupun forum. Sayang, adanya teori media malaise
dapat membuat positioning bersifat negatif. Teori  media  malaise  membuat  masyarakat memiliki  kecenderungan  untuk  merasa bahwa  politik  itu  buruk  dan  bahkan merunkan  kepercayaan  mereka  terhadap pemerintah  karena  konten-konten  yang disampaikan  media  selalu  berupa  berita- berita  negatif  (seperti:  korupsi,  skandal pejabat  dan  lainnya)  .  Dari  teori  media malaise  inilah  muncul  komunitas  yang menarik diri dan menghindari segala bentuk partisipasi politik.

## B.3.  Peran Pemuda Sebagai Katalisator Penyeimbang  antara  Partisipasi Online dan Offline
Namun, sekali lagi, menjadi ironi jika menyadari bahwa partisipasi politik pemuda Indonesia masih dominan dilakukan melalui media online. Padahal,  keseimbangan diantara  kedua  bentuk  partisipasi  tersebut, online dan offline, perlu  diseimbangkan. Maka  dari  itu,  pemuda  memiliki  urgensi untuk berperan sebagai katalisator penyeimbang  antara  partisipasi  politik offline dan online. keseimbangan  anatara partisipasi politik offline dan online sangatlah  dibutuhkan,  karena  hal  ini berdampak  langsung  terhadap  indeks demokrasi  baik  secara  kuantitas  maupun kualitas.  Pada  hakikatnya  partisipasi  politik merupakan bagian fundamental dari berlangsungnya  kehidupan  demokrasi  di suatu  negara.  Sehingga,  bisa  dikatakan bahwa  keseimbangan  antara  partisipasi politik offline dan online selalu  berbanding lurus  dengan  indeks  demokrasi,  partisipasi yang  baik  secara  kualiatas  dan  kuantitas akan  semakin  berdampak  positif  terhadap indeks demokrasi.
Berkaca  pada  kasus  atau  masalah yang  terjadi  di  negara  lain,  sebagai komparasi adalah kasus referendum terhadap Britain  exit dikenal  luas  sebagai “ brexit ”  yang  mana  hal  tersebut  memiliki andil  terhadap  kebijakan  parlemen  inggris, apakah menginginkan exit dari keanggotan Uni  Eropa  atau  tidak.  Hal  tersebut memunculkan  dua kubu besar yang saling bersebrangan yaitu golongan tua konservatif  menginginkan brexit tersebut dan  golongan  muda  yang  menolak brexit. Yang  dicermati  adalah  pemuda  disana sangatlah  aktif  di  media online dan cenderung  menguasai  portal online pada waktu  itu,  bahkan,  mereka  memenangkan suara terhadap berbagai survey online yang diadakan sebelum berlangsugnya referendum  didukung  populasi  mereka  di media online .
Tetapi  pada  saat  berlangsungnya referendum sampai keluarnya hasil, menunjukan  kemenangan brexit .  Kaum konservatif dari golongan tua memenangkan  51,9%  terhadap  48.1% suara  dari  total  72.2%  pemilih  sementara 27.8%  sisanya  tidak  memilih,  hal  tersebut menunjukan masih adanya suara yang tidak
tersalurkan  khususnya  dari  para  pemuda yang  telah  memenangkan  berbagai survey online sebelumnya.  Pemuda  cenderung “dinina bobokan” dengan hasil survey online di portal online tersebut , hal itu menjadikan pemuda  enggan  berpartipasi  secara direct vote atau offline saat  referendum,  karena berfikir  akan menang  seperti  halnya  dalam online  survey dan  memilih  mengutamakan aktivitas lainnya pada hari yang sama saat referendum.
Jika penulis kembalikan ke Indonesia. Maka, perbandingan yang sama akan  dapat  ditemui,  yaitu  partisipasi  politik pemuda  yang  cenderung  aktif  hanya  pada new  media saja.  Mengingat  terdapat urgensi mendesak yang menuntut diseimbangkannya antara partisipasi politik online dan offline ,  bercermin  dari  kasus brexit, pemuda Indonesia diharapkan mampu  memaksimalkan  partisipasi  politik offline, mengingat  semakin  dekatnnya pemilu 2019 dan juga pemilukada serentak dibeberapa  daerah  pada  tahun  2018.  Jika bukan  61,8  juta  pemuda  Indonesia  yang bergerak dan bertindak lantas bagaiamana permasalahan  bangsa  bisa  diselesaikan? apakah  hanya  dengan  berpartispasi  pada new  media dan online saja?  Tentu  tidak, karena  pada  dasarnya  permasalahan bangsa ini adalah masalah yang real bukan masalah  yang  dapat  didigitalisasi  dan tidaklah  cukup  untuk  dipecahkan  melalui partisipasi  di  dunia digital atau online , bahkan permasalahan yang dihadapi membutuhkan aksi dan kontribusi nyata dari pemuda.  Perlu  diingat  bahwa  beberapa belas tahun lagi para pejabat dan pemangku kepentingan pada masa ini akan digantikan juga oleh para pemuda, jika permasalahan ini dibiarkan saja dan tidak diatasi sesegera mungkin maka akan menumbuhkan generasi yang apatis terhadap politik offline serta dalam konteks pemilu akan menumbuhkan  bibit  “golput”  dikalangan pemuda  karena  kaum  muda  tidak  dapat menyeimbangkan    partisipasi online atau offlin e.
B.4.  Sinergitas Pemuda dan Pemerintah, Sebuah Solusi Bicara  tentang  politik,  maka  tidak lepas dari pemerintah. Karenanya, menyinergiskan  peran  pemerintah  dan pemuda dalam upaya meningkatkan
partisipasi  politik offline merupakan  solusi strategis.  Pemuda  perlu  ikut  serta  dalam pengambilan  keputusan  publik,  perlu  pula mengerti  bagaimana  pemerintah  bekerja. Banyak cara yang dapat dilakukan, separti: dialog bersama,  pelatihan, monitoring, pilot programme dan lainnya.
Solusi ini diajukan bukan hanya opini semata.
Beberapa negara sudah mengimplementasikan
cara menyinergiskan  pemuda  dan  pemerintah untuk  meningkatkan  indeks  demokratis negara tersebut. Satu negara yang menarik adalah  Nigeria  dimana  pemudanya  dapat mengambil bagian dalam proses peninjauan konstitusi , termaksud penyerahan  memorandum  kepada  panitia peninjauan konstitusi  dari majelis nasional. Begitu pula di Bangladesh dimana terdapat National
Youth Parliement untuk
mendorong  pemuda  di  tataran  lokal  dan nasional aktif berkontribusi dalam pembentukan  kebijakan  nasional  melalui dialog  langsung  dengan  parlemen  (UNDP, 2012: 3). Sementara itu, penulis memberikan  solusi  berupa pilot  project untuk diterapkan di Indonesia guna mengoptimalkan partisipasi
politik Indonesia. Solusi ini nantinya akan dijelaskan lebih lanjut pada bab selanjutnya.
Di  sisi  lain,  menyinergiskan  peran antara  pemuda    dan  pemerintah  di Indonesia tentu  bukanlah  hal  yang mudah. Ada  berbagai  kendala  yang  harus  diatasi, mengingat  selama  ini  menjadi  kekurangan fatal  dari  usaha  pemerintah  meningatkan partisipasi  politik  pemuda.  Yang  paling utama adalah masalah sosialisasi.
Sosialisasi  menjadi  langkah  yang  paling menentukan  dari  keberlangsungan  semua kebijakan  yang  dibuat  oleh  pemerintah, namun  sering  kali  tidak  dilakukan  secara efektif.    Untuk  mengatasi  hal  tersebut,  di perlukan monitoring yang  ketat  oleh masyarakat, terutama kaum muda.  Karena untuk  meningkatkan  partisipasi  politik pemuda, kaum muda sendiri lah yang harus pro-aktif.

## C.  PENUTUP

## C.1.  Kesimpulan
Pada tulisan ini, penulis mencermati realita yang terjadi pada pemuda Indonesia yaitu  tingkat  partisipasi  politik  pemuda Indonesia secara keseluruhan masih
rendah  terutama  partisipasi  politik offline, pemuda  Indonesia  cenderung  melakukan aktivitas perpolitikannya melalui new media. Hal diatas mengakibatkan adanya Ketidakseimbangan antara partisipais politik online dan offline. Pemuda cenderung lebih memilih  partisipasi  politik online daripada offline yang mana hal tersebut sebenarnya bukan sebuah pilihan. Keduanya ada untuk saling  menyeimbangkan,  agar  terbentuk partisipasi  politik  yang  lebih  baik  dari  segi kualitas  maupun  kuantitasnya.  Partisipasi politik online maupun offline juga  memiliki hubungan timbal balik. Keduanya berinteksi secara  berbalasan  dan  keduanya  sama- sama  diperlukan  untuk  mengoptimalkan bobot  partisipasi  politik.  Pada  hakikatnya partisipasi politik merupakan bagian fundamental dari berlangsungnya kehidupan demokrasi di suatu negara.
Dengan  ketidak  seimbangannya antara  kedua  bentuk  partisipasi  tersebut, online dan offline, pemuda memiliki urgensi untuk berperan sebagai katalisator penyeimbang  antara  partisipasi  politik offline dan online. Karena  mempunyai dampak langsung terhadap indeks demokrasi Indonesia. Jika permasalahan ini dibiarkan  saja  dan  tidak  diatasi  sesegera mungkin maka akan menumbuhkan generasi  yang  apatis  terhadap  politik real atau offline .  Hal  ini  akan  berbahaya  bagi kehidupan  demokrasi  Indonesia  masalah Indonesia  adalah  nyata  dan  membutuhkan pemecahan masalah dan aksi real pula dari pemuda bangsa.

## C.2.  Saran
Maka  dari  itu,  sebagai  upaya  untuk menyeimbangkan  partisipasi  politik online dan offline, pemuda  dan  pemerintah  dapat bersinergi.  Sejalan  dengan  konsep good governance, penulis  membuat  sebuah solusi  alternatif  berupa social  political project yang menggabungkan peranan dari pemuda,  pemerintah  dan  industri  kreatif. Industri  kreatif  yang  penulis  maksud bukanlah  sebuah  lembaga,  namun  lebih kepada sarana yang membantu meningkatkan partisipasi
pemuda.
Mengapa industri kreatif? Pertama, industri kreatif  identik  dengan  kaum  muda.  Kedua, industri kreatif diperlukan untuk mendorong partisipasi  politik offline dari  yang sebelumnya online.
Social  political  project yang  penulis ajukan  sebagai  solusi  alternatif  berupa sebuah  program  yang  bersifat long  term, inklusif, dan berkelanjutan. Program social political project yang dibuat bertujuan untuk meningkatkan  partisipasi  politik offline masyarakat, baik secara langsung maupun tidak  langsung,  dengan  mengoptimalkan potensi dari industri kreatif. Tema utamanya adalah peningkatan partisipasi politik offline, sedangkan  sub  tema  per-periode  dapat dibuat berbeda sesuai kondisi dan isu yang tengah hangat diperbincangkan. Sehingga, bentuk stimulannya tidak terlalu formal dan membosankan.  Penulis membagi project ini ke dalam dua level utama.
Pertama, level 1: pilot project. Pada tahapan  ini, project hanya  diterapkan  di beberapa daerah. Lama waktu penerapannya  adalah  satu  tahun  dan diberlakukan  sistem  angkatan.  Kedua, setelah  memenuhi  beberapa  indikator keberhasilan,  project  ini  akan  mengalami level  up .  Indikator  yang  dimaksud  meliputi besarnya  animo  pemuda  dalam  mengikuti project  ini  dan  dampak  yang  luas,  dilihat
dengan  meningkatnya  indeks  partisipasi politik  masyarakat  diberbagai  aspek  yang berkaitan  dengan  project.  Pada level  2 , project ini  akan  diterapkan  dilebih  banyak daerah dan bahkan di tingkat nasional.
Lebih  detail  mengenai  prosesnya, dimulai dari pemerintah yang mencetuskan sebuah social political project dan kemudian membuka  kesempatan  pemuda  untuk bersaing agar dapat ikut ambil bagian dalam project ini. Sosialisai program ini menggunakan potensi yang dimiliki industri kreatif  dan  disebarkan  baik  secara online dengan social media maupun offline dengan poster  di  tempat  yang  ramai.  Namun  yang menarik  adalah  proses  seleksinya,  bersifat inklusif  dan  mempertimbangkan  inovasi pemuda  dalam  mengaktualisasikan  cara berpartisipasi  politik.  Hal  ini  diharapkan dapat  berdampak  pada  berkurangnya kesenjangan antara pemerintah dan pemuda. Untuk itu, perlu adanya kedekatan yang sinergis antara pemuda dan pemerintah dimulai dari tingkat daerah atau lokal,  tidak  hanya  terpusat  dan  ekslusif seperti yang selama ini telah berlangsung.

## DAFTAR PUSTAKA
Aichholzer, G dan Allhutter G. 2009. Online Forms Of Political Participation And Their Impact On Democracy , https://ecpr.eu/Filestore/PaperProposal/e27e56b4-fb6b-4c8b-
980a3b8357edd8e4.pdf, pada 18 Agustus 2017.
Andriadi, F. 2016. Demokrasi di Tangan Netizen. Jakarta: RM Books. APJII. 2016. Survei Internet APJII ,  https://apjii.or.id/content/read/39/264/Survei-  Internet-
APJII-2016, pada 3 Juli 2017. BBC UK.
2016. EU
Referendum Result, http://www.bbc.com/news/politics /eu_referendum/results, pada 23 september 2017.
Calder, B. 2013. Political Participation in The Social Media Moment: The  Emergence
of Personal Politics . http://vogmae.net.au/thehonours/wp-
content/uploads/2014/01/Calder Thesis.pdf,  pada 2 Juli 2017.
Cangara, H. 2009. Komunikasi Politik: Konsep, Teori dan Strategi. Jakarta: Rajawali Pers. Communication Theory, Media Malayse Theory, http://communicationtheory.org  /media- malaise-theory/, pad 20 Agustus 2017.
Cresswell,  J,W.  2014. Research  Desaign:  pendekatan  kualitatif,  kuantitatif  dan  mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Helm,  T.  2016. EU  Referendum:  Poll  Shows  Young  Voters  Could  Hold  Key  in  June  Vote , https://www.theguardian.com/politics/2016/apr/02/eu-referendum-young-voters-brexit- leave., pada 23 september 2017.
Hong,  Y,  et.el.  2017. The  Impact  of  Political  Socialization  on  People’s  Online  and  Offline Political Participation-Taking the Youth of Singapore as an Example, https://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?PaperID=74728, pada 10
Agustus 2017.
Kementerian  Pendidikan  dan  Kebuadayaan.  2016. Pemuda  Indonesia  Menatap  Dunia https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2016/10/pemuda-  indonesia-menatap-dunia, pada 11 Juni 2017.
McQuail,  D. 2011. Teori Komunikasi Massa . Jakarta: Salemba Humanika. Nesari, T.
Litelature
research, http://www.drnarendrabhatt.in/images
/pdf/academicpresentations/Literature%20Research.pdf, pada 12 Agustus 2017. Siaran Pers No. 17/Pih/Kominfo/2/2014, 2014. Riset Kominfo dan UNICEF Mengenai
Perilaku Anak dan Remaja Dalam Menggunakan Internet ,   http://kominfo.go.id,  pada 3 Maret 2017.
Siswanto.  2016. Kisah  di  Balik  Layar  Terbentuknya  Relawan  Teman  Ahok , http://www.suara.com/news/2016/05/29/165236/kisah-di-balik-layar- terbentuknya-  relawan-teman-ahok, pada 18 Agustus 2017.
Skoric, M, M, et.al. 2016. Social Media and Offline Political Partisipation   Uncovering the Paths From Digital to Physical, International Journal of Public  Opinion  Research , Volume 28, Issue 3, Pages 415 –427. Smith, A, et.al. 2009. The Internet and Civic Engagement , http://www. Pewinter   net.org /2009/09/01/the-internet-and-civic-engagement/, pada 10 Agustus  2017.
Tabroni , R. 2012. Komunikasi Politik Pada Era Multimedia. Bandung: Simbiosa
Rekatama
Media.
UNDP.  2012. United  Nation,  youth,  political  particcipation  and  Decision-making , http://www.un.org/esa/socdev/documents/youth/fact-sheets/youth- political- participation.pdf, pada 20 Agustustus 2017.