Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753

## Pelanggaran Prinsip Utmost Good Faith pada asuransi jiwa (studi kasus putusan
nomor 352/Pdt.G/2013/Pn.Jkt.Sel

## Satria Azis Widiarto
Magister Hukum Ekonomi, Universitas Indonesia Email Korespondensi: satriaazis96@gmail.com
Abstrak .  Artikel  ini  membahas  mengenai  (1)  Apakah  alasan  penolakan  pembayaran  klaim  pada putusan nomor 352/Pdt.G/2013/PN. Jkt. Sel, antara Dahlan Sinambela sebagai penggugat melawan PT Axa Mandiri Financial service sebagai Tergugat sudah tepat menurut hukum asuransi?; (2) Bagaimana penerapan prinsip utmost good faith pada perkara antara dahlan sinambela melawan PT Axa Mandiri Financial Service pada tingkat pertama hingga tingkat kasasi?. Pada penelitian ini digunakan metode Yuridis-normatif sehingga data yang digunakan berasal dari studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah (1) Penolakan pembayaran klaim  polis  nomor  512-6844199  tanggal  2  Maret  2012  atas  nama  Tertanggung  Uli  Sinambela  sudah  tepat menurut hukum asuransi, (2) Pengadilan Negeri belum menerapkan Prinsip utmost good faith sedangkan dalam tingkat Pengadilan  Tinggi dan Kasasi Majelis Hakim  telah menerapkan Prinsip Utmost Good Faith dengan benar.
Kata kunci : Asuransi jiwa, klaim asuransi, Utmost Good Faith
Abstract. This article discusses (1) The reasons for refusal to pay claims in decision number 352/Pdt.g/2013/PN.Jkt.Sel,  between  Dahlan  Sinambela  as  the  Plaintiff  against  PT  Axa  Mandiri Financial Services as the Defendant. Is it Correct according to insurance law? (2) How is the principle of utmost good faith applied in the case between Dahlan Sinambela and PT Axa Mandiri Financial Services  at  the  first-class  district  court  up  to  the  cassation  level?  This  study  used  to  juridical- normative method, so the data used came from literature studies. The result of this study are (1) the rejection of payment of policy claims number 512-6844199 dated March 2, 2012, on behalf of the insured Uli Sinambela is correct according to insurance law, (2) The district court did not apply the principle of utmost good faith while at the high court level and the court’s cassation, the judge, has correctly applied the principle of utmost good faith.

## Keywords : Life Insurance, Insurance claims, Utmost good faith

## PENDAHULUAN
Asuransi  adalah  bagian  yang  tidak terpisahkan  dari  kehidupan  manusia.  Setiap manusia  pasti  memiliki  risiko  dan  manusia memiliki berbagai cara untuk mengatasi risiko. Pada  umumnya  risiko  yang  dikenal  dalam perasuransian terdiri  dari  risiko  umum,  risiko spekulatif,  risiko  individu,  risiko  harta  dan risiko  tanggung  gugat.  Risiko  umum  berarti tidak  ada  kepastian  terjadinya  suatu  kerugian atau  hanya  ada  peluang  merugi  dan  bukan suatu peluang keuntungan dengan, sedangkan risiko  spekulatif  adalah  risiko  yang  berkaitan dengan  terjadinya  dua  kemungkinan,  antara peluang  mengalami  kerugian  finansial  dan peluang  memperoleh  keuntungan.  Risiko individu  adalah  risiko  yang  mempengaruhi kapasitas atau kemampuan seseorang
memperoleh keuntungan yang dapat disebabkan  mati  muda,  cacat  fisik,  dan kehilangan  pekerjaan.  Risiko  harta  adalah terjadi  kerugian  keuangan  apabila  kita memiliki  suatu  benda  atau  harta  dimana adanya  peluang  harta  tersebut  hilang,  dicuri atau  rusak.  Risiko  tanggung  gugat  adalah risiko  yang  mungkin  kita  alami  atau  derita sebagai  tanggung  jawab  akibat  kerugian  atau lukanya pihak lain.
Menurut  Prof  Emmy  Pangaribuan,  cara mengatasi risiko yakni terdiri dari avoidance , prevention , transfer, dan assumption or retention . Avoidance berarti  adalah  manusia akan  menghindari  atau  menyingkir  atau menjauhi  dari  suatu  risiko,  sedangkan prevention yaitu  manusia  akan  mencegah supaya risiko tidak terjadi, kemudian transfer
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
yaitu  seseorang  mengalihkan  risiko  kepada perusahaan asuransi, sedangkan assumption or retention yaitu  seseorang  akan  menerima risiko  tersebut  tanpa  menghindari,  menjauhi menyingkir,  mencegah  ataupun  mengalihkan risiko tersebut kepada perusahaan asuransi.
Asuransi  menurut  pasal  1  angka  1  UU nomor  40  tahun  2014  tentang  perasuransian adalah  Perjanjian  antara  dua  pihak,  yaitu Perusahaan  Asuransi  dan  pemegang  polis, yang  menjadi  dasar  bagi  penerimaan  premi oleh  Perusahaan  Asuransi  sebagai  imbalan untuk:
a. Memberikan penggantian kepada
Tertanggung  atau  pemegang  polis  karena kerugian,  kerusakan,  biaya  yang  timbul, kehilangan  keuntungan  atau  tanggung jawab  hukum  kepada  pihak  ketiga  yang mungkin diderita Tertanggung atau pemegang  polis  karena  terjadinya  suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
b. Memberikan  pembayaran  yang  didasarkan pada  meninggalnya  Tertanggung  atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya  Tertanggung  dengan  manfaat yang besarnya ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.
Berdasarkan  definisi  tersebut,  asuransi merupakan  suatu  perjanjian.  Perjanjian  diatur di dalam pasal 1320 sampai dengan 1337 Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata  (untuk selanjutnya  disebut  KUH  Perdata)   tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian.   Terdapat  4  (empat)  syarat  sahnya suatu perjanjian yaitu:
1. Sepakat  mereka  yang  mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu dan;
4. suatu sebab yang halal
Kemudian  berdasarkan  pasal  1  Kitab Undang-Undang  Hukum  Dagang  (untuk selanjutnya disebut KUHD) disebutkan bahwa “Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata, seberapa  jauh  daripadanya  dalam  kitab  ini tidak khusus diadakan penyimpangan- penyimpangan,  berlaku  juga  terhadap  hal-hal yang dibicarakan dalam kitab ini”.  Kemudian di  pasal  246  KUHD  disebutkan  bahwa
Asuransi  atau  pertanggungan  adalah  “suatu perjanjian, dengan mana seorang Penanggung mengikatkan diri kepada seorang Tertanggung,  dengan  menerima  suatu  premi, untuk  memberikan  penggantian  kepadanya karena  suatu  kerugian,  kerusakan  atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin  akan  dideritanya  karena  suatu peristiwa yang tak tentu”.
Pada putusan
nomor 352/Pdt.G/2013/PN.  Jkt.  Sel,  antara  Dahlan Sinambela  sebagai  penggugat  melawan  PT
Axa  Mandiri  Financial  service  sebagai Tergugat,  Penggugat  merupakan  ahli  waris dari  Almarhum  Uli  Sinambela  (Bapak kandung  Penggugat)  selaku  Tertanggung dan/atau  pemegang  polis  Asuransi  Jiwa Individu  Mandiri  Jiwa  Sejahtera  Nomor 512- 6844199  tanggal  2  Maret  2012  berdasarkan Surat  Pengajuan  Asuransi  Jiwa  tertanggal  24 Februari  2012.  Polis  asuransi  itu  dibekali dengan uang pertanggungan senilai Rp200.000.000,-  (dua  ratus  juta  Rupiah) dengan  periode  antara  2  Maret  2012  sampai dengan  1  Maret  2013  dengan  menggunakan premi yang sifatnya tahunan sebesar Rp2.462.000,00  (dua  juta  empat  ratus  enam puluh  dua  ribu  Rupiah).  Kemudian  pada tanggal 26 Mei 2012 Tertanggung (Almarhum Uli  Sinambela)  meninggal  dunia  karena sakit berdasarkan surat keterangan meninggal dunia nomor  54/SKMD/2005/V/2012  tanggal  31 Mei  2012  dan  Kutipan  akta  kematian  nomor 1201-KM-190620120001  tanggal  20  Juni 2012. Penggugat mendalilkan bahwa
berdasarkan  ketentuan  pasal  5  angka  1  polis asuransi  jiwa  mandiri  sejahtera  nomor  512-
6844199  menyatakan  “apabila  Tertanggung meninggal  dunia  sebelum  tanggal  akhir kontrak, maka Penanggung akan membayarkan  100%  (seratus  persen)  uang pertanggungan  dan  polis  berakhir  dan  pada pasal  6  angka  1.1  polis  asuransi  mengatakan dalam  hal  kematian  Tertanggung  sebelum tanggal akhir kontrak, maslahat akan dibayarkan kepada penerima maslahat. Namun Tergugat (PT Axa Mandiri Financial Service) menolak untuk membayarkan maslahat tersebut karena diduga Tertanggung memberikan keterangan yang tidak benar pada
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
saat pengisian SPAJ. Dari kronologis tersebut yang  penulis  susun  berdasarkan  putusan nomor 352/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel,
maka   penulis  akan  membahas  lebih  lanjut mengenai:
1. Apakah  alasan  penolakan  pembayaran klaim pada putusan nomor 352/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel, antara Dahlan  Sinambela  sebagai  penggugat melawan  PT  Axa  Mandiri  Financial service  sebagai  Tergugat  sudah  tepat menurut hukum asuransi?
2. Bagaimana penerapan prinsip utmost good faith pada perkara antara dahlan sinambela  melawan  PT  Axa  Mandiri Financial  Service  pada  tingkat  pertama hingga tingkat kasasi?

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  oleh penulis  dalam  membahas  rumusan  masalah dalam  penelitian  ini  adalah  menggunakan bentuk  penelitian  hukum  yuridis  normatif. Yuridis normatif disini adalah penelitian yang menggunakan  data  sekunder  atau  bahan pustaka. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  berupa  peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Apakah alasan penolakan pembayaran klaim pada putusan nomor
352/Pdt.G/2013/PN.  Jkt.  Sel,  antara Dahlan  Sinambela  sebagai  penggugat melawan  PT  Axa  Mandiri  Financial service  sebagai  Tergugat  sudah  tepat menurut hukum asuransi?
Bahwa  Tertanggung  (Uli  Sinambela) mengajukan  Surat  Permintaan  Asuransi  Jiwa tanggal 24 Februari 2012, dan kemudian terbit Sertifikat  Polis  Asuransi  Jiwa  nomor  512- 6844199  tanggal  2  Maret  2012  atas  nama Tertanggung  dengan  masa  pertanggungan mulai tanggal 2  Maret 2012 sampai dengan 1 Maret  2013  dengan  nilai  Pertanggungan sebesar  Rp200.000.000,-  (dua  ratus  juta Rupiah).  Bahwa  kemudian  Tertanggung meninggal  dunia  pada  tanggal  6  Juni  2012 berdasarkan  surat  dari  kepala  desa  Aek  Raso Kecamatan  Sorkam,  Kabupaten  Tapanuli
Tengah nomor 54/SKMD/2005/V/2012
tanggal  31  Mei  2012  dan  kutipan  akta kematian  nomor  1201-KM-19062012-0001 tanggal  20  Juni  2012  yang  menyatakan Tertanggung (Uli Sinambela) meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2012 di desa Aek Raso,
Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli  Tengah  dengan  meninggalkan  ahli waris bernama Dahlan Sinambela (Penggugat). Kemudian Penggugat mengajukan  klaim  kepada  Tergugat  melalui kantor perwakilan Tergugat di Sibolga namun Tergugat melalui surat nomor 27074/AMFS/CLM/IX/2012 tanggal 10 September 2011 (seharusnya 2012) mengatakan  tidak  dapat  membayarkan  klaim kepada Penggugat karena Tertanggung mempunyai  riwayat  rawat  inap  dengan diagnosa  (batu)  pada  kandung  kemih  dan benign Prostate Hyperthrophy ( prostate ) pada tanggal 2 agustus sampai dengan 5 september di RSU Dr. FL. Tubing, Sibolga sebelum Polis terbit  dan  informasi  tersebut  tidak  tercantum pada SPAJ. Kemudian Penggugat mengajukan klaim kembali melalui surat nomor 003/P/LO- MSP/II/2013 tanggal 14 Februari 2013 perihal tagihan  klaim  asuransi  namun  surat  tersebut tidak  mendapat  tanggapan  dari  Tergugat. Kemudian  pada  tanggal  13  Maret  2013 Penggugat mengajukan surat nomor 011/P/LO-MSP/III/2013  tanggal  13  Maret 2013  perihal  somasi  dan  kemudian  Tergugat memberikan  tanggapan  melalui  surat  nomor 008/CMU/AMFS/III/2013  tanggal  27  Maret 2013 perihal tanggapan atas somasi yang pada intinya  Tergugat  tetap  pada  keputusannya dalam surat nomor 27074/AMFS/CLM/IX/2012 tanggal 10
September 2011 (seharusnya 2012).
Bahwa  dalam  SPAJ  tanggal  24 Februari  2012  Alm.  Uli  Sinambela  mengisi dan  mengajukan  SPAJ  dengan  menjawab pertanyaan-pertanyaan  Tergugat  antara  lain sebagai berikut:
a. Apakah anda dalam keadaan sehat? dijawab “Ya”
b. Sebutkan  nama  dan  alamat  dokter  yang biasa  anda  kunjungi  jika  menderita  sakit? dijawab “Tidak pernah ke dokter”;
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
c. Kapan  terakhir  kali  anda  berkonsultasi dengan dokter, apa alasannya dan bagaimana hasilnya? dijawab “tidak pernah ke dokter”;
d. Apakah  anda  pernah/sedang  menderita penyakit/  gangguan/  kelainan  pada  sistem kemih  dan  kelamin,  sakit  pinggang, sakit/nyeri  saat  buang  air  kecil,  saluran kencing,  kencing  batu/kencing  berpasir, batu  ginjal,  kencing  berdarah,  kencing nanah, sakit prostate, gagal ginjal, penyakit kelamin? dijawab “Tidak”;
Karena  berdasarkan  pertimbangan  dan penilaian  terhadap  asumsi  SPAJ  diisi  dengan benar dan jujur, maka Tergugat mengabulkan permohonan  Alm.  Uli  Sinambela  dengan menerbitkan  Polis  Asuransi  Jiwa  Individu Mandiri  Jiwa  Sejahtera  nomor  512-6844199 tanggal 2 Maret 2012 dengan masa pertanggungan  sejak  tanggal  2  Maret  2012 sampai  dengan  tanggal  1  Maret  2013.  Selain itu, Tergugat menolak klaim karena Penggugat tidak  dapat memenuhi  ketentuan  pasal  5 ayat (1)  polis,  karena  Tertanggung  (Alm.  Uli Sinambela) telah memberikan keterangan yang tidak  benar  atau  tidak  jujur  dalam  SPAJ sehingga  melanggar  prinsip  asuransi non disclosure .
Selain itu, berdasarkan butir 12 halaman 8  SPAJ  tentang  Pernyataan  dan  Surat  Kuasa khususnya  butir  1  dan  2  menyatakan Tertanggung (Alm. Uli Sinambela):
1. Telah  membaca,  mengerti,  menjawab  dan mengisi  semua  pertanyaan  pada  Surat Permintaan  Asuransi  Jiwa  ini  beserta lampirannya  dengan  sebenar-benarnya, jujur,  lengkap  dan  sesuai  dengan  keadaan sebenarnya;
2. Semua  jawaban  dan  keterangan  di  atas merupakan dasar dan menjadi bagian yang tidak  terpisahkan  dari  polis.  saya/kami menyetujui  apabila  ternyata  jawaban  dan keterangan yang saya/kami berikan itu tidak benar,  maka  PT.  Axa  Mandiri  Financial Service  (perusahaan)  berhak  membatalkan polis yang dibuat atas dasar permintaan ini sejak awal, sesuai dengan ketentuan polis.
Kronologis tersebut diatas penulis  susun berdasarkan putusan pengadilan nomor 352/pdt.g/2013/PN.Jkt.Sel.
Bahwa  penolakan  untuk  melakukan pembayaran klaim atas asuransi jiwa Individu Mandiri Jiwa Sejahtera atas nama Tertanggung Uli  Sinambela  dengan  nomor  polis  512- 6844199  tanggal  2  Maret  2012  dengan  masa pertanggungan  sejak  tanggal  2  Maret  2012 sampai  dengan  tanggal  1  Maret  2013  adalah sudah tepat menurut hukum asuransi sebagaimana diatur di dalam pasal 251 KUHD menyatakan sebagai berikut:
“Setiap keterangan yang keliru, atau tidak benar, ataupun setiap tidak memberitahukan  hal-hal  yang  diketahui oleh si Tertanggung, betapapun itikad baik ada padanya, yang pada demikian sifatnya, sehingga  seandainya  si  Penanggung  telah mengetahui  keadaan  yang  sebenarnya, perjanjian itu tidak akan ditutup atau tidak ditutup  dengan  syarat-syarat  yang  sama, mengakibatkan batalnya pertanggungan”
Tentunya jika Tertanggung (Uli Sinambela) menjawab jujur pertanyaan dalam pengajuan  SPAJ,  maka  Penanggung  akan membayarkan maslahat meninggal jika Tertanggung  meninggal  dunia.  Tetapi  karena Tertanggung  tidak  memberikan  informasi yang benar sebagaimana fakta, maka
Penanggung berhak untuk tidak membayarkan maslahat meninggal dan batalnya pertanggungan.  Hal  tersebut  sudah  sesuai sebagaimana pasal 251 KUHD tersebut diatas.
B. Bagaimana  penerapan  prinsip  utmost good faith pada perkara antara dahlan sinambela  melawan  PT  Axa  Mandiri Financial Service pada tingkat pertama hingga tingkat kasasi?
Pada  pertimbangan  hukum  putusan nomor  352/pdt.g/2013/PN.Jkt.Sel  disebutkan bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat pada persidangan, Tergugat tidak dapat
membayarkan  klaim  karena  tidak  sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Polis dimana tertanggung  (Alm.  Uli  Sinambela)  telah memberikan keterangan yang tidak benar atau tidak  jujur  dalam  SPAJ  sehingga  melanggar prinsip Non Disclosure. Namun majelis hakim setelah mempelajari perjanjian asuransi dalam polis  nomor  512-6844199  tanggal  2  maret 2012  atas  nama  Tertanggung  Uli  Sinambela
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
menyatakan  bahwa  tidak  menemukan  adanya hal-hal  yang  bertentangan  dengan  syarat- syarat  sahnya  suatu  perjanjian  sebagaimana dimaksud  dalam  pasal  1320  KUH  Perdata sehingga perjanjian tersebut sah dan mengikat secara  hukum.  Kemudian  majelis  hakim mempertimbangkan mengenai jika permohonan Klaim
Penggugat tidak dibayarkan  oleh  Tergugat  dengan  alasan bahwa Tertanggung telah memberikan keterangan  yang  tidak  benar  atau  tidak  jujur dalam  SPAJ  tentunya  tidak  dapat  dibenarkan karena  hal  tersebut  bukanlah  mengenai pembayaran  maslahat  atas  meninggalnya Tertanggung, akan tetapi pengakhiran Pertanggungan, disamping itu alasan Tergugat tersebut tidaklah termasuk dalam alasan-alasan dalam pasal 5 ayat (2) yang disebutkan bahwa Penanggung berhak tidak membayar maslahat apapun  jika  Tertanggung  meninggal  dunia sebelum akhir kontrak akibat:
2.1.Tindakan yang dilakukan oleh orang yang
ingin mengambil keuntungan atas Pertanggungan ini, atau 2.2.Tertanggung dijatuhi hukuman mati, atau 2.3.Mengkonsumsi alkohol atau
penyalahgunaan atau ketergantungan pada narkotika,  zat  lain  atau  obat-obatan  tanpa resep, atau
2.4.Upaya melukai diri sendiri secara sengaja atau bunuh diri atau percobaan bunuh diri, atau
2.5.Perang  (baik  dideklarasikan  atau  tidak), operasi  sejenis  perang,  invasi,  kegiatan militer, pemberontakan, demonstrasi, kerusuhan,  kekacauan  sipil,  aktifitas kriminal atau ilegal, atau 2.6.Segala  bentuk  kecelakaan  penerbangan selain sebagai penumpang pada penerbangan  komersial  yang  terjadwal, atau
2.7.Partisipasi  dalam  olahraga  atau  aktivitas yang berbahaya seperti perlombaan (kecuali  perlombaan  dengan  kaki),  tinju,
gulat, olahraga musim dingin, mengendarai  kuda,  olahraga  dan  aktivitas udara,  olahraga  air  (kecuali  berenang  dan berlayar tanpa mesin), atau 2.8.Terkena reaksi nuklir, radiasi, ionisasi atau kontaminasi radioaktif dari nuklir,
pengolahan  limbah,  bahan  peledak  atau senjata, atau
2.9.Pertanggungan tidak berlaku apabila dalam kurun  waktu  1  (satu)  tahun  sejak  tanggal polis dikeluarkan, Tertanggung bunuh diri.
Selain  itu,  Majelis  Hakim  Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga menyatakan dalam pertimbangan hukumnya yaitu jika permohonan  klaim  Penggugat  tersebut  tidak dibayarkan  oleh  Tergugat  dengan  alasan bahwa Tertanggung telah memberikan keterangan  yang  tidak  benar  atau  tidak  jujur dalam  Surat  Permintaan  Asuransi  Jiwa tentunya tidak dapat dibenarkan karena hal ini bukanlah mengenai pembayaran Maslahat atas meninggalnya Tertanggung akan tetapi pengakhiran  pertanggungan,  disamping  itu alasan  Tergugat  tersebut  tidaklah  termasuk dalam  alasan-alasan  dalam  Pasal  5  ayat  (2) tersebut diatas.
Kemudian  pada  tingkat  banding  yaitu dalam putusan nomor 458/PDT/2014/PT.DKI dalam  pertimbangan  hukumnya  disebutkan bahwa Pembanding semula Tergugat menolak pembayaran klaim polis atas meninggalnya Uli Sinambela  karena  tidak  memenuhi  ketentuan pasal  5  ayat  (1)  polis  dimana  Tertanggung telah memberikan keterangan yang tidak benar atau  tidak  jujur  dalam  SPAJ  sehingga melanggar  prinsip  asuransi Non  Disclosure. Majelis  hakim  Pengadilan  Tinggi  tidak sependapat  dengan  Pertimbangan  Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan polis nomor  512-6844199  atas  nama  Tertanggung Uli  Sinambela  sah  dan  mengikat  secara hukum. Majelis hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal yang bertentangan dengan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  1320 KUH  Perdata.  Kemudian  Majelis  Hakim Pengadilan  Tinggi  menyatakan  bahwa  dalam membuat Perjanjian Asuransi Jiwa tidak hanya terikat  pada  pasal  1320  KUH  Perdata,  tetapi juga  terikat  dengan  ketentuan  yang  terdapat dalam  KUHD  yaitu  khususnya  pasal  251 KUHD.  Kemudian  pada  lampiran  polis  yang berupa  SPAJ,  pada  angka  12  tentang pernyataan  dan  surat  kuasa  pada  butir  (2) disebutkan  “Semua  jawaban  dan  keterangan diatas  merupakan  dasar  dan  menjadi  bagian
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
yang  tidak  terpisahkan  dari  polis.  Saya/kami menyetujui  bahwa  apabila  ternyata  jawaban dan  keterangan  yang  saya/kami  berikan  itu tidak  benar,  maka  PT  Axa  Mandiri  Financial Service  berhak  (“Perusahaan”)  berhak membatalkan  polis  yang  dibuat  atas  dasar permintaan  ini  sejak  awal,  sesuai  dengan ketentuan  polis”.  Kemudian  majelis  hakim Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa Tertanggung  apabila  memberikan  keterangan yang  tidak  benar,  maka  Penanggung  berhak untuk  membatalkan  polis  yang  dibuat  atas permintaan  tertanggung.  Kemudian  Majelis Hakim  Pengadilan  Tinggi  berdasarkan  segala pertimbangan,  maka  menurut  Pengadilan Tinggi  oleh  karena  Tertanggung  ketika mengajukan SPAJ telah memberikan keterangan,  pernyataan  serta  penjelasan  yang tidak  benar,  maka  perjanjian  Asuransi  Jiwa Sejahtera  yang  tertuang  dalam  Asuransi Mandiri  Jiwa  Sejahtera  Plan  tahunan  nomor 512-6844199  adalah  tidak  sah  dan  harus dibatalkan, sehingga Petitum gugatan Terbanding semula penggugat harus ditolak.
Kemudian dalam pertimbangan hukum putusan  nomor  1420  K/Pdt/2015  disebutkan bahwa Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Jakarta yang membatalkan Pengadilan Negeri Jakarta  Selatan  sudah  tepat  dan  benar  serta tidak  salah  menerapkan  hukum  dengan pertimbangan  bahwa  Tergugat  telah  dapat membuktikan bahwa Uli Sinambela (Tertanggung) telah berbuat tidak jujur dalam memberikan  keterangan  tentang  riwayat kesehatannya pada saat pengajuan permintaan asuransi  jiwa  kepada  Tergugat,  bahwa berdasarkan  pasal  251  KUHD,  perjanjian pertanggungan  tersebut/asuransi  batal  karena tidak memenuhi azas non disclosure. Berdasarkan  pertimbangan  tersebut,  ternyata Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Jakarta dalam  perkara  ini  tidak  bertentangan  dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan  kasasi  yang  diajukan  oleh pemohon kasasi tersebut harus ditolak. Pada putusan
nomor 352/Pdt.g/2013/PN.Jkt.Sel Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut tidak  menerapkan  prinsip utmost  good  faith . Majelis  hakim  hanya  fokus  pada  bahwa
perjanjian  asuransi  dalam  polis  nomor  512- 6844199  tanggal  2  Maret  2012  atas  nama Tertanggung Uli Sinambela tidak bertentangan dengan  syarat  sahnya  perjanjian  sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Selain itu  Majelis  Hakim  memfokuskan  diri  pada pasal  5  ayat  (2)  polis  berkaitan  dengan Penanggung tidak akan membayarkan Maslahat  jika  Tertanggung  meninggal  dunia sebelum  akhir  kontrak  sebagaimana  telah penulis jelaskan diatas. Penulis disini berpendapat  berbeda  dengan  Pertimbangan Majelis  Hakim  pada  tingkat  pertama  karena berdasarkan pasal 1 KUHD disebutkan bahwa “Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata, seberapa jauh daripadanya dalam Kita ini tidak khusus diadakan penyimpangan- penyimpangan,  berlaku  juga  terhadap  hal-hal yang  dibicarakan  dalam  kitab  ini”.  Tentunya Majelis  Hakim  seharusnya  lebih  menitik beratkan  perkara  ini  kepada  KUHD,  bukan kepada  KUH  Perdata  karena  perjanjian asuransi  adalah  perjanjian  yang  sifatnya khusus  dan  diatur  di  dalam  KUHD  dan Undang-Undang  Perasuransian.  Kemudian terkait  dengan  polis  asuransi  tersebut,  bahwa seharusnya  Majelis  Hakim  lebih  menitik beratkan perkara ini kepada Tertanggung tidak memberikan  informasi  yang  tidak  benar sehingga  melanggar  prinsip Non  Disclosure , bukan  kepada  pasal  5 ayat  (2)  polis  asuransi. Bahwa pemberian informasi yang tidak benar tersebut  jika  dikaitkan  dengan  pasal  251 KUHD maka pertanggungan menjadi batal.
Kemudian pada putusan Pengadilan Tinggi nomor 458/PDT/2014/PT.DKI Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut  sudah  menerapkan  prinsip utmost good  faith dengan  benar.  Penulis  sependapat dengan  pertimbangan  hukum  majelis  hakim karena  dalam  pertimbangan  hukum  putusan tersebut,  Majelis  hakim  menyatakan  bahwa Perjanjian asuransi tidak hanya terikat dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, tetapi juga terikat  dengan  ketentuan  pasal  251  KUHD. Majelis  Hakim  juga  mempertimbangkan perihal  lampiran  polis  pada  angka  12  tentang pernyataan dan surat kuasa pada butir 2 yang disebutkan  bahwa  “semua  jawaban  dan keterangan  diatas  merupakan  dasar  dan
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
menjadi  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari polis.  Saya/kami  menyetujui  bahwa  apabila ternyata  jawaban  dan  keterangan  yang saya/kami  berikan  itu  tidak  benar,  maka  PT Axa Mandiri Financial Service (“Perusahaan”) berhak  membatalkan  polis  yang  dibuat  atas dasar permintaan ini sejak awal, sesuai dengan ketentuan  polis”.  Sehingga  berdasarkan  hal tersebut  Tertanggung  apabila  memberikan keterangan yang tidak benar, maka Penanggung berhak untuk membatalkan polis yang  dibuat  atas  permintaan  Tertanggung. Pada  tanggal  8  Agustus  2011,  15  Agustus 2011,  19  Agustus  2011,  26  Agustus  2011 Tertanggung pernah dirawat jalan karena sulit buang air kecil dan dirawat inap pada tanggal 2  Agustus  2011  sampai  dengan  tanggal  5 September  2011,  dan  tanggal  23  September 2011  sampai  dengan  tanggal  24  september 2011 karena sulit buang air kecil. Berdasarkan hal tersebut, majelis hakim menyatakan bahwa ketika Tertanggung Uli Sinambela mengajukan SPAJ telah memberikan keterangan,  pernyataan  serta  penjelasan  yang tidak  benar  maka  perjanjian  asuransi  dengan nomor polis 512-6844199 adalah tidak sah dan harus dibatalkan.
Kemudian  pada  putusan  nomor  1420
K/Pdt/2015
Majelis Hakim dalam
pertimbangan  hukumnya  menyatakan  bahwa karena  Tergugat  telah  dapat  membuktikan bahwa  Uli  Sinambela  (Tertanggung)  telah berbuat  tidak  jujur  dalam  memberikan keterangan tentang riwayat kesehatannya pada saat  pengajuan  permintaan  asuransi  jiwa kepada  tergugat  dan  berdasarkan  pasal  251 KUHD  Perjanjian  pertanggungan/  asuransi tersebut batal karena tidak memenuhi azas non disclosure. Penulis sependapat dengan Majelis Hakim  pada  perkara  ini  karena  pada  tingkat banding  telah  terbukti  bahwa  Tertanggung tidak memberikan keterangan yang benar pada saat  pengisian  SPAJ  sehingga  Penanggung berhak untuk menolak membayarkan maslahat meninggal kepada ahli waris Tertanggung.

## KESIMPULAN
Kesimpulan  yang  dapat  diambil  dari artikel ini adalah:
1. Penolakan  pembayaran  klaim  polis  nomor 512-6844199  tanggal  2  Maret  2012  atas nama  Tertanggung  Uli  Sinambela  sudah tepat menurut hukum asuransi;
2. Pada  tingkat  Pengadilan  Negeri,  Majelis Hakim  tidak  menerapkan  prinsip utmost good  faith ,  sedangkan  pada  tingkat Pengadilan  Tinggi  dan  tingkat  kasasi Majelis Hakim menerapkan prinsip utmost good faith dengan benar.

## SARAN
Alangkah  baiknya  ketika  melakukan penutupan  asuransi,  Calon  Tertanggung memberikan informasi dengan sejujur- jujurnya  kepada  Penanggung  sehingga  jika kelak  terjadi  risiko,  Penanggung  tidak  bisa berdalih menolak untuk melakukan pembayaran klaim;

## DAFTAR PUSTAKA
Emmy  Pangaribuan  Simanjuntak.  (1980) Yogyakarta:  Hukum  Pertanggungan dan Perkembangan. Badan Pembinaan Hukum Nasional. Tuti Rastuti. (2016). Aspek Hukum Perjanjian Asuransi. Yogyakarta: Medpress Digital.
Kornelius  Simanjuntak,  Brian  Amy  Prastyo, Myra  R.B  Setiawan.  (2011).  Hukum Asuransi.  Depok  :  Djokosoetono
Research Center FHUI. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang [Wetboek van Koophandel]. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjirosudibio.  (2016).  .Jakarta:  PT
Pradnya Paramitha.
Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata, [Burgerlijk Wetboek]. Diterjemahkan oleh  R.  Subekti  dan  R.  Tjirosudibio. (2014). Jakarta: PT Balai Pustaka. Undang-Undang nomor 40 tahun 2014 tentang
Perasuransian,  LN  nomor  337  tahun 2014, TLN nomor 5618
Putusan nomor 352/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. Putusan nomor 458/Pdt/2014/PT.DKI. Putusan nomor 1420 K/Pdt/2015