## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 7 No. 3 Juli 2023 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
DOI: 10.58258/jisip.v7i1.5322/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Gratifikasi Di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst)
Fadilla Agusti 1 Lola Yustrisia 2 Riki Zulfiko 3

## Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
Article Info Abstract Article history: Received : 05 Juny 2023 Publish : 06 July 2023 The culture of the Indonesian people is to help each other and also give as part of gratitude to someone who has helped. In fact, this is not something bad, but unfortunately in this day and age, giving gifts is not only meant to be grateful, but has changed its meaning to something bad and related to corruption.
Where gift-giving is synonymous with the hope that the person who is given the gift will help pave the way for the gift-giver in a particular field. This is the urgency of the research, namely the researcher wants  to  examine  a  number  of  things  that  cause  gratification  to  occur  and  also  to  find  out  the development of gratification from time to time. The method used in this study is normative juridical with  research  specifications  is descriptive  analytical and data  collection techniques  using  literature study with qualitative data analysis methods. The results of research on the formulation of the problem is that regarding gratification there has been a fairly rapid development accompanied by an expansion of  the  meaning  of  gratification  since  the  royal  era  to  the  present.  Apart  from  that,  related  to  the regulation of gratification, it has been promulgated in Law Number 20 of 2001 regarding amendments to Law Number 31 of 1999. Apart from that, regarding  the role of legal regulations, it is to provide clear rules regarding gratification and its exception rules.
Keywords:
Gratification Corruption Gift Giving
Info Artikel Abstract Article history: Diterima : 05 Juni 2023 Publis : 06 Juli 2023 Budaya masyarakat Indonesia adalah saling tolong menolong dan juga memberi sebagai bagian dari rasa terima kasih kepada seseorang yang telah membantunya. Sejatinya hal ini bukanlah sesuatu yang buruk,  namun  sayangnya  di  zaman  sekarang  ini  perihal  pemberian  hadiah  tersebut  bukan  hanya bertujuan  untuk  berterima  kasih  saja  namun  telah  berubah  makna  menjadi  sesuatu  yang  buruk  dan berkaitan dengan korupsi. Dimana pemberian hadiah identik dengan adanya harapan supaya orang yang diberi hadiah mau membantu memuluskan jalan bagi pemberi hadiah di bidang tertentu. Contoh kasus tentang gratifikasi adalah dalam Putusan MA Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst yang menimpa sekretaris  Mahkamah  Agung  Nurhadi  yang  terindikasi  menerima  gratifikasi  dari  pihak  lain.  Hal  ini yang  menjadi  urgensi  penelitian,  yaitu  peneliti  hendak  meneliti  perihal  pertimbangan  hakim  dalam perkara  tersebut  dikaitkan  dengan  aturan  tentang  gratifikasi  yang  ada  di  Indonesia.  Metode  yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis dan Teknik  pengumpulan  data  menggunakan  studi kepustakaan dengan  metode  analisis  data secara  kuantitatif.  Hasil  penelitian  pada  rumusan  masalah  adalah  mengenai  gratifikasi  dalam  kasus Nurhadi  tersebut,  hakim  telah  melakukan  pertimbangan  sesuai dengan  aturan  yang tercantum dalam UU Tindak Pidana Korupsi, beserta sanksi yang dijatuhkan pun menurut analisa peneliti dirasa terlalu ringan bahkan berbeda dari sanksi yang seharusnya diterima menurut aturan undang-undang.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Fadilla Agusti Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Email : dilaagusti66@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai macam budaya dan suku yang tergantung pada karakteristik  masing-masing  daerahnya,  namun  dibalik  keanekaragaman  tersebut,  masyarakat Indonesia yang merupakan makhluk sosial sangat terbiasa dengan budaya tolong menolong atau saling  bantu  membantu  antar  penduduk  masyarakat  di  suatu  tempat.  Budaya  ini  memiliki beberapa bentuk nyata seperti memberi dan juga menerima sesuatu namun tidak hanya sebatas dalam  bentuk  barang  saja.  Kesadaran  masyarakat  untuk  saling  membantu  didasarkan  pada adanya kemauan bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri namun tetap membutuhkan sesamanya manusia dalam menjalani kehidupan bermasyarakat.(Bethesda, 2019)
Budaya saling memberi ini sejatinya merupakan adat tradisional yang tujuannya baik karena berhubungan  dengan  nilai  kemanusiaan  dan  memang  ada  baiknya  untuk  selalu  dilestarikan apalagi  di  tengah  zaman  yang  serba  modern  ini,  dimana  anak-anak  muda  zaman  ini  perlahan mulai  melupakan  budaya  tradisional  bangsa.  Namun  sayangnya  budaya  saling  memberi  dan menerima  ini  kemudian  mengalami  pergeseran  makna,  dimana  budaya  ini  kemudian  sering dikaitkan  dengan  gratifikasi  yang  erat  hubungannya  dengan  tindak  pidana  korupsi.(Yustrisia, 2017)
Pengertian dari Gratifikasi terdapat pada Penjelasan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun  2001  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  (selanjutnya  disebut  UU  Pemberantasan  Tipikor), disebutkan  bahwa  gratifikasi  adalah  pemberian  dalam  makna  yang  lebih  luas,  dimana  dalam tindakan  tersebut  termasuk  perbuatan  pemberian  sejumlah  uang,  memberikan  barang  dalam bentuk  apapun,  pemberian  potongan  harga,  komisi,  tiket  perjalanan,  dan  lain  sebagainya. Gratifikasi  selalu  berkaitan  dengan  pemberian  suap  kepada  pegawai  negeri  sipil  atau  instansi pemerintah  lainnya  jika  gratifikasi  tersebut  berhubungan  dengan  jabatan  dan  berlawanan terhadap kewajiban dan juga tugasnya.(“Gratifikasi Awal Korupsi,” n.d.)
Gratifikasi pada umumnya merupakan berbagai macam bentuk pemberian kepada seseorang yang  memiliki  karakter  seperti  sedang  bertransaksi  artinya  pihak  pemberi  seolah-olah  tidak menginginkan timbal balik dari penerima, padahal tujuan awal melakukan pemberian tersebut disebabkan  karena  pemberi  menginginkan  sesuatu  dari  jabatan  penerima.  Beberapa  ahli  juga menyebutkan bahwa gratifikasi merupakan investasi maupun suap yang tertunda.(Ricardo, 2019)
Pengaturan  hukum  mengenai  gratifikasi  perlu  dilakukan  di  Indonesia,  sebab  tindakan gratifikasi  ini  telah  mengakar  dalam  kehidupan  masyarakat  di  Indonesia,  bahkan  tindakan gratifikasi tidak hanya dilakukan dalam skala besar namun juga dilakukan pada beberapa instansi di daerah dalam skala kecil sekalipun. Hal inilah yang kemudian melatarbelakangi diperlukannya pengaturan  mengenai  tindakan  gratifikasi  di  Indonesia  dalam  UU  Tindak  Pidana  Korupsi tersebut.  Pengaturan  tentang  gratifikasi  diperlukan  untuk  mencegah  terjadinya  tindak  pidana korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara atau pegawai negara.(Hartanti, 2016)
Menurut hukum di Indonesia, gratifikasi dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu gratifikasi yang  mengarah  pada  suap  dan  gratifikasi  yang  tidak  memiliki  tujuan  apapun  artinya  murni memberikan sesuatu saja tidak ada kaitannya dengan suap. Gratifikasi yang berhubungan dengan suap biasanya diberikan kepada pejabat pemerintahan yang berhubungan dengan jabatannya dan masih  berhubungan  dengan  tugas  atau  kewajiban  si  pemberi  suap.  Pemberi  suap  mempunyai tujuan tertentu dengan memberikan gratifikasi tersebut berharap mendapatkan imbalan tertentu seperti  memuluskan  jalannya  proyek  bisnisnya  atau  tujuan  lainnya  yang  sekiranya menguntungkan dirinya, sedangkan gratifikasi biasa atau tidak berhubungan dengan suap hanya merupakan  suatu  pemberian  yang  diberikan  kepada  seseorang  dan  tidak  berhubungan  dengan jabatannya dan nilai pemberiannya pun masih batas sewajarnya.(Putri, 2019)
Dalam  penelitian  ini,  peneliti  akan  lebih  menyoroti  tentang  gratifikasi  dalam  artian  yang berbeda dengan suap, sebab dalam gratifikasi biasanya yang terjadi nilai pemberian barang atau uang kepada seseorang tidak sebesar ketika melakukan suap. Gratifikasi lebih ditekankan kepada pemberian barang atau uang yang bernilai wajar sehingga umumnya tidak terlihat sebagai bagian dari  tindak  pidana  korupsi,  karena  seolah-olah  seperti  memberikan  suatu  barang  atau  uang sebagai tanda terima kasih saja.(Putri, 2019)
Salah satu contoh konkrit dari perkara gratifikasi yang terjadi di Indonesia adalah yang baru- baru  ini  terjadi  dalam  kasus  gratifikasi  yang  dialami  oleh  Nurhadi  selaku  mantan  Sekretaris Mahkamah Agung berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 45/Pid.Sus- TPK/2020/PN.Jkt.Pst. Dalam kasus tersebut Nurhadi terbukti menerima hadiah atau gratifikasi berupa uang sejumlah Rp13.787.000.000,00 dari Hiendra Soenjoto selaku Direktur Utama PT. Multicon Indrajaya Terminal. Kasus ini cukup menghebohkan saat itu dikarenakan pihak yang menerima gratifikasi adalah Sekretaris Mahkamah Agung, yang seharusnya dapat memberikan
contoh yang baik terhadap masyarakat. Oleh sebab itu peneliti tertarik melakukan analisa pada perkara tersebut kaitannya dengan kasus gratifikasi.
Berdasarkan  hal  tersebut  berikut  peneliti  akan  melakukan  analisa  pembahasan  secara mendalam mengenai “ PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA GRATIFIKASI DI INDONESIA .”
Berkaitan  dengan  penelitian  ini  terdapat  beberapa  penelitian  terdahulu  yang  juga  telah membahas mengenai gratifikasi. Berikut akan peneliti uraikan mengenai penelitian sebelumnya sebagai berikut:
a. Jurnal  yang  ditulis  oleh  Nadya  Syafira  dengan  judul  “Tinjauan  Yuridis  Tindak  Pidana Menerima  Gratifikasi  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  Jo  Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” Pada jurnal tersebut  membahas  mengenai  pengaturan  gratifikasi  dalam  aturan  hukum  di  Indonesia utamanya pada UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di akhir analisa jurnal tersebut pada  bagian  kesimpulan  yang  berisi  bahwa  gratifikasi  merupakan  salah  satu  bagian  dari contoh nyata tindak pidana korupsi yang terjadi di masyarakat, oleh sebab itu menurut UU Pemberantasan tindak pidana korupsi, gratifikasi dapat dijerat pidana bagi penerima maupun pemberinya namun si penerima juga dapat terlepas dari jerat hukum jika dalam kurun waktu tertentu melaporkan hal tersebut kepada pihak KPK.(Syafira, 2017)
b. Jurnal  yang selanjutnya berjudul “Kebijakan Hukum  Pidana Terhadap Gratifikasi  sebagai Tindak Pidana Korupsi Dalam Pembaharuan Hukum di Indonesia.” Jurnal tersebut ditulis oleh  Saiful  Bahri  Pelu,  yang  didalamnya  membahas  mengenai  kebijakan  gratifikasi  di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang bertentangan dengan Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001.  Jurnal  tersebut  pada  akhirnya  menyimpulkan bahwa  gratifikasi  tidak  dianggap  sebagai  suatu  penyuapan  dengan  syarat  penerima gratifikasi  melaporkan  hal  tersebut  kepada  KPK.  Sebetulnya  pejabat  negara  masih diperbolehkan untuk  menerima pemberian tertentu asalkan dilaporkan kepada pihak KPK terlebih dahulu  supaya  mitigasi  pidana dan korupsi  dapat  disinyalir terlebih  dahulu.(Pelu, 2022)
c. Penelitian  terdahulu  lainnya  adalah  yang  berjudul  “Tinjauan  Yuridis  Tentang  Gratifikasi Sebagai  Salah  Satu  Delik  Tindak  Pidana  Korupsi  Dalam  Perspektif  Hukum  Pidana Indonesia” yang ditulis oleh Suprabowo. Pada penelitian ini mempunyai hasil analisa bahwa gratifikasi  merupakan  salah  satu  bentuk  dari  tindak  pidana  korupsi  dan  mengenai  aturan hukum terkait gratifikasi tersebut diatur dalam Pasal 12B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  namun  pengaturan  terkait  hal  tersebut  dirasa  belum  cukup  tegas  seharusnya diperlukan aturan yang lebih tegas terkait dengan gratifikasi.(Suprabowo, 2018)
Terkait  dengan  beberapa  penelitian  terdahulu  yang  telah  ditulis  tersebut,  hal  yang membedakan  dengan  penelitian  ini  adalah  dalam  penelitian  milik  peneliti  tersebut  lebih menekankan  pada  perkembangan  aturan  gratifikasi  sejak  dahulu  hingga  saat  ini.  Selain  itu penelitian  ini  juga  berfokus  pada  aturan  gratifikasi  menurut  hukum  pidana  dan  juga  UU Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Sehingga  diharapkan  penelitian  ini  dapat  melengkapi penelitian terdahulu.
Pada penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yakni tentang  bagaimana pertimbangan hakim  atas  sanksi  pada  putusan  Nomor  45/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Jkt.Pst?  dan  apakah  sanksi pada putusan Nomor 45/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Jkt.Pst telah sesuai dengan peraturan perundang- undangan?  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  tentang  pertimbangan  hakim atas  sanksi  pada  putusan  Nomor  45/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Jkt.Pst  dan  untuk  menganalisis kesesuaian dan ketepatan isi dari putusan tersebut.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan tipe penelitian Yuridis Normatif, yang berarti suatu penelitian hukum  yang  mengkaji  tentang  hukum  yang  dikonsepkan  sebagai  norma  atau  kaidah  yang terdapat dan dipatuhi di dalam masyarakat, sehingga menjadi acuan dalam berperilaku.(S. dan S.
M.  Soekanto,  2013) Dalam  penelitian  ini  akan  dilakukan  studi  kepustakaan  terkait  dengan perkembangan terkait gratifikasi menurut hukum pidana dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Dalam  hal  ini  menggunakan  spesifikasi  deskriptif  analitis  yang  artinya  hal  pertama  yang dilakukan  adalah  menggambarkan  mengenai  permasalahan  yang  ada  berdasarkan  teori  yang sekiranya sesuai yang tersedia pada berbagai literatur. Selanjutnya peneliti akan mengkaji pula permasalahan  tersebut  dalam  aturan  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia.  Kemudian  setelah dilakukan  penggambaran  masing-masing,  akan  dilakukan  analisa  lebih  mendalam  lagi  untuk menjawab setiap permasalahan yang timbul.(S. Soekanto, 2013)
Penelitian ini akan menggunakan beberapa jenis data yang akan menjadi landasan penelitian. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data tersier. Data Primer tidak digunakan sebab  penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  yuridis  normatif.  Adapun  untuk mengumpulkan  data  dilakukan  cara  penelitian  kepustakaan (Library  Research) ,  yaitu mempergunakan  sumber  hukum  tertulis  contohnya  perundang-undangan,  buku-buku,  catatan ilmiah,  makalah  seminar,  jurnal  dan  bacaan  lainnya  yang  berkaitan  untuk  membahas  suatu masalah.(S. dan S. M. Soekanto, 2013) Tujuan penelitian ini akan didapat pada data sekunder.
Dalam melakukan suatu penelitian, analisis data merupakan bagian yang sangat penting. Hal ini dikarenakan dalam analisa data membahas mengenai garis besar dari hasil  penelitian yang nantinya data tersebut akan disajikan dan dapat diambil kesimpulan dalam penulisan tugas akhir. Menurut Patton, analisa data merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga data-data lebih mudah dibaca dan disimpulkan.  Teknik  analisis  data  yang  dilakukan  oleh  penulis  dalam  penelitian  ini  yaitu kuantitatif.
3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN (12 Pt)
a. Pertimbangan hakim atas putusan Nomor 45/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Jkt.Pst Kasus yang terjadi pada putusan MA Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst tersebut merupakan  sebuah  kasus  yang  terjadi  dan  dialami  oleh  Nurhadi  selaku  mantan  Sekretaris Mahkamah Agung bersama dengan Rezky Herbiyono yang merupakan menantu dari Nurhadi. Pada perkara tersebut, Nurhadi terbukti menerima suap dan gratifikasi sejumlah 49,5 miliar rupiah dalam kurun waktu dari tahun 2012 sampai dengan 2016. Penetapan tersangka Nurhadi ini akibat dari pengembangan kasus suap pengurusan perkara Lippo Group.
Dalam kasus terakhir yang menimpa Nurhadi, pihak Nurhadi yang saat itu diwakilkan oleh  terdakwa  II  menerima  cek  sebesar  30  Miliar  yang  diberikan  dari  Direktur  PT  MIT Hiendra Soenjoto. Akibat  adanya tindakan gartifikasi  tersebut,  kekayaan  Nurhadi  langsung melonjak dan disertai dengan banyaknya barang  mewah yang  ada dirumahnya.  Pada kasus tersebut, Jaksa Penuntut Umum, membacakan tuntutannya yaitu:
1) Menyatakan Terdakwa I Nurhadi dan Terdakwa II Rezky Herbiyono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam  pidana  Pasal  11  dan  12B  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  31 Tahun  1999  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo . Pasal 55 ayat (1)  Ke-1  KUHP Jo .  Pasal  64  dan  65  ayat  (1)  KUHP.  sebagaimana  Dakwaan  Kesatu alternatif Kedua dan Dakwaan Kedua;
2) Menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa  I  Nurhadi  berupa  pidana  penjara  selama  12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
3) Menjatuhkan  pidana  tambahan  terhadap  Para  Terdakwa  membayar  uang  pengganti sejumlah Rp83.013.955.000,00 (delapan puluh tiga miliar tiga belas juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah).
Pada  tuntutan  JPU  tersebut,  pihak  penuntut  umum  menjatuhkan  tuntutan  bahwa terdakwa melakukan tindak pidana korupsi yang disertai dengan gratifikasi. Hal ini dibuktikan dengan  adanya  dasar  hukum  Pasal  12B  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  yang mengatur tentang gratifikasi.
Pada  kasus  tersebut  hakim  memberikan  pertimbangan  hukum  bahwa  perbuatan terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20  Tahun  2001  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi Jo. Pasal  55  ayat  (1)  ke-1 KUHP Jo .  Pasal  64  dan  65  ayat  (1)  KUHP.  Artinya  majelis  hakim  lebih  menitikberatkan bahwa perbuatan terdakwa masuk dalam kategori tindakan gratifikasi.
Dalam  pertimbangannya,  hakim  mengungkapkan  fakta  bahwa  terdakwa  menerima gratifikasi dari sejumlah pihak dalam bentuk uang yang ditransfer ke rekening terdakwa II. Selama  Terdakwa  I  Nurhadi  menjabat  sebagai  Sekretaris  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia, Terdakwa II Rezky Herbiyono telah menerima uang dari para pihak yang memiliki perkara  di  lingkungan  Pengadilan  baik  ditingkat  pertama,  banding,  kasasi  dan  peninjauan kembali  secara  bertahap  sejak  tahun  2014  sampai  dengan  tahun  2017  diantaranya  dari Handoko Sutjitro, Renny Susetyo Wardani, Donny Gunawan dan Riadi Waluyo yang diterima dengan menggunakan rekening atas nama Rezky Herbiyono (Terdakwa II), Calvin Pratama, Soepriyo  Waskito  Adi  dan  Yoga  Dwi  Hartiar  yang  seluruhnya  berjumlah Rp13.787.000.000,00 ( tiga belas miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta rupiah ).
Terkait penerimaan gratifikasi dari Handoko Sutjitro sebesar Rp2.400.000.000,00 ( dua miliar  empat  ratus  juta  rupiah )  dimaksudkan  dalam  rangka  pengurusan  perkara  Nomor 264/Pdt.P/2015/PN. Sby. dan perkara tersebut dikabulkan permohonannya, Terkait gratifikasi tersebut  terdakwa  berdalih  bahwa    penerimaan  sejumlah  uang  tersebut  adalah  pembayaran mobil  BMW  M5  dari  Handoko  Sutjitro,  namun  saksi  Handoko  Sutjitro  yang  menerangkan bahwa telah membeli mobil BMW M5 dari Terdakwa II tersebut tidak membalik nama atas kepemilikan  mobil  BMW  M5  menjadi  atas  nama  Handoko  Sutjitro  padahal  mobil  tersebut dikuasai Handoko Sutjitro selama 6 (enam) tahun.
Oleh  karenanya  penerimaan  uang  dari  saksi  Handoko  Sutjitro  sebesar Rp2.400.000.000,00  ( dua  milar  empat  ratus  juta  rupiah )  dalam  rentang  waktu  mulai  20 Oktober  2014  sampai  3  November  2014  bersesuaian  dengan  penanganan  perkara  saksi Handoko  Sutjitro  nomor  264/Pdt.P/2015/  PN.Sby.  yang  mana  perkara  tersebut  dikabulkan permohonannya, sehingga patut diduga pemberian uang dari saksi Handoko Sutjitro kepada Terdakwa II yang diketahui oleh Terdakwa I adalah sebagai gratifikasi. Gratifikasi tersebut tidak hanya diterima dari Handoko Sutjitro saja namun juga diterima dari  Renny  Susetyo  Wardani,  Donny  Gunawan  dan  Riadi  Waluyo,  dimana  masing-masing memiliki  kepentingannya  terhadap  perkara  yang  menimpa  mereka  supaya  dimenangkan dengan  perantara  Nurhadi.  Gratifikasi  yang  diterima  dari  keempat  sumber  tersebut menghasilkan total nilai gratifikasi sebesar Rp13.787.000.000,00 ( tiga belas miliar tujuh ratus delapan  puluh  tujuh  juta  rupiah ).  Oleh  sebab  itu  pertimbangan  hakim  sangat  jelas  bahwa gratifikasi yang diberikan kepada Nurhadi ada kaitannya dengan jabatannya sebagai sekretaris Mahkamah  Agung  yang  dapat  dengan  bebas  mengatur  atau  mengkondisikan  putusan pengadilan yang dapat menguntungkan para pemberi gratifikasi tersebut.
b. Sanksi  pada  putusan  Nomor  45/Pid.Sus.TPK/2020/PN  Jkt.Pst  telah  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan
Dalam putusan hakim MA pada perkara tersebut, dinyatakan bahwa:
1) Menyatakan  Terdakwa  I  Nurhadi  dan  Terdakwa  II  Rezky  Herbiyono  telah  terbukti secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  korupsi  yang  terdapat unsur gratifikasi;
2) Menjatuhkan  pidana  kepada  Para  Terdakwa  oleh  karena  itu,  dengan  pidana  penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 ( lima ratus
juta  rupiah ),  dengan  ketentuan  apabila  denda  tersebut  tidak  dibayar  harus  diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3) Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani  Para  Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4) Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5) Menetapkan  agar  seluruh  barang-barang  bukti  dipergunakan  dalam  perkara  lain  atas nama Terdakwa Hiendra Soenjoto;
6) Membebankan  kepada  Para  Terdakwa  untuk  membayar  biaya  perkara  sejumlah Rp10.000,00 ( sepuluh ribu rupiah );
Jika  diperhatikan  dan  dibandingkan,  maka  putusan  yang  diberikan  hakim  Mahkamah Agung kepada terdakwa dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum maka putusan tersebut terasa lebih ringan, karena jumlah waktu penjara yang dijatuhkan lebih ringan dengan jangka waktu separuh dari tuntutan awal, dimana pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum para terdakwa dituntut 12 tahun pencara namun vonis hakim adalah dipenjara dengan jangka waktu 6 tahun.
Menurut  peneliti  untuk  dasar  hukum  penjatuhan  pidana  kepada  para  tersangka  telah sesuai  yakni  didasarkan  pada  UU  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  beserta  indikasi gratifikasi, namun sanski yang diberikan termasuk sangat ringan karena memotong separuh tuntutan  awal  dari  Jaksa  Penuntut  Umum.  Hal  ini  yang  kemudian  membuat  publik  juga bertanya-tanya karena tidak akan menimbulkan efek jera bagi para pelaku.
Pemutusan  vonis  tersebut  menurut  pandangan  peneliti  diberikan  hampir  separuh  dari yang seharusnya diterima akibat adanya alasan yang meringankan yaitu Nurhadi merupakan mantan sekretaris  MA yang berkontribusi terhadap negara. Hal  yang meringankan tersebut tidak bisa diterapkan dalam pemberian vonis bagi hakim. Karena Nurhadi yang merupakan pejabat negara di lingkup peradilan melakukan penyertaan tindak pidana korupsi serta juga melanggar  kode  etik  dan  pedoman  perilaku  Pegawai  Negari  Sipil.  Seharusnya  ini  menjadi alasan yang memberatkan terhadap Nurhadi.
Selain itu pertimbangan yang meringankan lainnya bahwa para terdakwa belum pernah ditahan dan menjadi tulang punggung keluarga. Ketiga alasan ini yang kemudian meringankan beban sanksi dimana seharusnya mendapatkan vonis maksimal 12 tahun penjara. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan  tersebut,  peneliti  tidak  sepemikiran  mengenai  pendapat  hakim yang menilai bahwa pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa sudah tepat dan adil. Jika penulis bandingkan dengan kasus Ketua Mahkamah Konstitusi M. Akil Mochtar yang  terbukti  melakukan  tindak  pidana  suap  dan  gratifikasi  terkait  penanganan  belasan sengketa  pilkada  di  Mahkamah  Konstitusi  dan  tindak  pidana  pencucian  uang,  M.  Akil Mochtar  di  vonis  hakim  dengan  menjatuhkan  hukuman  pidana  seumur  hidup.  Putusan  ini tidak  berbeda  dengan  tuntutan  seumur  hidup  yang  diajukan  Jaksa  Penuntut  Umum,  namun majelis  hakim  menyataka  M.  Akil  Mochtar  tidak  diwajibkan  membayar  denda  sebesar Rp10.000.000.000,00  ( sepuluh  miliar  rupiah). Hakim  menyatakan,  Akil  telah  dijatuhi hukuman maksimal sehingga denda bisa dihapuskan. Atas perbandingan kasus mantan Ketua Mahkamah  Konstitusi  dan  kasus  mantan  Sekretaris  Mahkamah  Agung  yang  sama-sama berkaitan dengan tindak  pidana korupsi,  menurut analisa peneliti hakim memberikan vonis yang berbeda berdasarkan pertimbangannya. Seharusnya hakim lebih mengedepankan aspek yuridis  dari  pada  aspek  non  yuridis  dalam  memberikan  putusan  pada  suatu  kasus  di pengadilan.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  yang  telah  disebutkan  di  atas,  permasalahan  yang  terjadi  dapat disimpulkan  sebagai  berikut.  Pertama,  bahwa  pertimbangan  hakim  dalam  kasus  perkara  yang menimpa Nurhadi menurut Putusan Mahkamah Agung tersebut telah sesuai dengan fakta yang terjadi beserta aturan hukum yang semestinya dijatuhkan dalam kasus tersebut yakni Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengatur tentang gratifikasi. Sebab kasus tersebut
memang berupa pemberian sejumlah uang dari pihak yang berkepentingan kepada Nurhadi yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris MA guna memenangkan beberapa perkara dari para pemberi gratifikasi.
Untuk rumusan masalah yang kedua, Sanksi yang dijatuhkan oleh majelis hakim menurut pandangan  peneliti  dan  analisis  berdasarkan  dasar  hukum  yang  ada  dirasa  terlalu  ringan dibandingkan  dengan  tuntutan  Jaksa  Penuntut  Umum  beserta  hukuman  yang  semestinya didapatkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sehingga menurut Peneliti hal ini tidak dapat memberikan efek jera kepada para pelaku di kemudian hari. Perihal dari peranan hukum mengenai gratifikasi telah dikenal sejak diundangkannya  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001.  Dalam  undang-undang  tersebut gratifikasi merupakan bagian dari tindak pidana korupsi. Dalam pengaturan hukum gratifikasi pada  pasal  tersebut  harusnya  dapat  diberikan  lebih  rinci  lagi  supaya  tidak  menghasilkan penafsiran ganda.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Bethesda, Elisabeth. (2019) “Masyarakat Memandang Gratifikasi Dalam Tindak Pidana Korupsi.
” Jurnal Komunikasi Hukum 5, no. 2.
Chazawi, A. (2016). Hukum Pidana Korupsi di Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika. Friedman, Lawrence M. (2018). Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial . Bandung: Nusa Media. “Gratifikasi  Awal  Korupsi,”  n.d.  https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/watampone/id/data- publikasi/artikel/3437-gratifikasi-awal  korupsi.html#:~:text=Adapun  Peraturan  yang mengatur tentang,berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
Hartanti, Evi. (2016). Tindak Pidana Korupsi bagian kedua . Jakarta: Sinar Grafika.
Pelu,  Saiful  Bahri.  (2022).  “Kebijakan  Hukum  Pidana  Terhadap  Gratifikasi  sebagai  Tindak Pidana Korupsi Dalam Pembaharuan Hukum di Indonesia.” Jurnal Ilmu Hukum 18, no. 1.
Putri, Fry Anditya Rahayu. (2019). “Penetapan Gratifikasi sebagai Tindak Pidana Korupsi dan Pembuktiannya Dalam Proses Peradilan Pidana.” Jurnal Diponegoro Law Review 8, no. 2.
Rahardjo, Satjipto. (2010). Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis) . Bandung: Sinar Baru.
Ricardo, Lalu. (2019). “Penegakan Hukum Tindak Pidana Gratifikasi Menurut Hukum Positif Indonesi.” Jurnal Lex Crimen VIII, no. 5.
Santoso,  Topo.  (2017).  “Menguak  Relevansi  Ketentuan  Gratifikasi  Di  Indonesia.” Jurnal Dinamika Hukum 13, no. 3. Soekanto,  Soerjono.  (2014). Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum .  Jakarta: Raja Grafindo Persada.
———. (1982). Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: Universitas Indonesia Press. Soekanto,  Soerjono  dan  Sri  Mamudji.  (2001). Penelitian  Hukum  Normatif .  Jakarta:  Rajawali Pers.
Suprabowo.  (2018).  “Tinjauan  Yuridis  Tentang  Gratifikasi  Sebagai  Salah  Satu  Delik  Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia.” Jurnal Legalitas X, no. 2.
Syafira,  Nadya.  (2017).  “Tinjauan  Yuridis  Tindak  Pidana  Menerima  Gratifikasi  Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” Jurnal JOM Fakultas Hukum II, no. 2.
Yustrisia,  Lola.  (2017).  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Whistle  Blower  Dalam  Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.” Jurnal Menara Ilmu XI, no. 1.