## Pengelolaan  Bumdes Hanjak Maju Dalam Berkontribusi Pada Pendapatan Asli Desa di Desa Hanjak Maju Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau
Management of BUMD Hanjak Maju in contribution to the original income of the village in Hanjak Maju, Kahayan Hilir District Pulang Pisau District
Irwani 1
Bahriannor 2
1,2 Dosen Program Studi Administrasi Negara, Fisip.
Universitas Muhammadiyah
Palangkaraya.
*email: nusaindah021@gmail.com

## Abstrak
Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  adalah  lembaga  usaha  desa  yang  dikelola oleh  masyarakat  dan  pemerintah  desa  dalam  upaya  memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Suatu  Penelitan  Kualitatif  dilaksanakan  untuk  mengetahui  bagaimana pengelolaan  BUMdes  Hanjak  Maju  dalam  berkontribusi  pada  pendapatan  asli desa di desa Hanjak Maju Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau. BUMDes Hanjak Maju memiliki unit usaha TBS kelapa sawit, gas 3 kg maupun pupuk. Jumlah Penerimaan PADes Hanjak Maju dengan rata-rata produksi TBS per  bulan  sebesar  100  Ton  maka  dalam  setahun  total  produksi  TBS  Desa Hanjak  Maju  mencapai  1.200  Ton.  Upaya  memperkuat  pengelolaan  BUMDes Hanjak  Maju  ini  seyogyanya  dilakukan  dengan  mendorong  sinergitas Pemerintah  Desa,  Badan  Permusyawaratan  Desa  dan  masyarakat  desa  agar mengetahui  posisi  strategis  unit  usaha  yang  dikembangkan  oleh  BUMDes, sehingga  dapat  menumbuhkan  partisipasi  aktif  seluruh  komponen  masyarakat desa.

## Kata Kunci:
Badan Usaha Milik Desa potensi desa unit usaha TBS
Keywords : Village-Owned Enterprises village potential TBS business unit

## Abstract
Village-Owned  Enterprises  (BUMDes)  are  village  business  institutions  that  are managed by the community and village government in an effort to increase village finances and arrange village needs and potential.
A Qualitative Research was conducted to find out how the management of Hanjak Maju BUMdes in contributing to the original village income in the village of Hanjak Maju, Kahayan Hilir District Pulang Pisau District. BUMDes  Hanjak  Maju  has  business  unit  FFB  a  palm  oil,  3  kg  gas  and  fertilizer business unit.The total revenue of Hanjak Maju PAD with an average production of
FFB per month is 100 tons, then in the total production of FFB Hanjak Maju Village reaches 1,200 tons. Efforts to strengthen BUMDes Hanjak Maju should be done by encouraging  the  synergy  of  the  Village  Government,Village  Consultative  Body  and village community to know the strategic position of  the business unit developed by BUMDes,  so  as  to  foster  active  participation  of  all  components  of  the  village community
©  yearThe  Authors.  Published  by  Institute  for  Research  and  Community  Services  Universitas  Muhammadiyah Palangkaraya. This is Open Access article under the CC-BY-SA License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). DOI: https://doi.org/10.33084/anterior.vxix.xxx .

## PENDAHULUAN

## I. Latar Belakang
Pemerintah Desa sebagai pelaksana pembangunan dan  pemberdayaan  masyarakat  desa  belum  bisa  leluasa melakukan  berbagai  kebijakan  dalam  upaya  meningkatkan perekonomian  desa,  meskipun  Pemerintah  Pusat  telah melaksanakan berbagai program pemberdayaan masyarakat di desa, hasilnya tetap masih belum maksimal.
Undang-Undang  Nomor  6  tahun  2014
tentang
Desa, terkait dengan pengelolaan Pemerintahan  Desa  memiliki  landasan  yang  sangat kuat  untuk  memanfaatkan  segala  potensi  dan sumberdaya  yang  dimiliki  oleh  desa  untuk  sebesar- besarnya  kesejahteraan  masyarakat  desa,  bahkan dengan  dasar  hak  rekognisi  dan  subsidiaritas  yang diberikan oleh Negara, desa dapat mendirikan sebuah Badan Usaha yang berbasis ekonomi kerakyatan.
Badan  Usaha  Milik  Desa  atau  disingkat dengan  BUMDesa  yang  didirikan  oleh  desa  harus mampu mewadahi serta menampung seluruh kegiatan ekonomi  masyarakat  desa,  sehingga  perekonomian desa  menjadi  kuat,  kesejahteraan  masyarakat  pun meningkat.    Sejalan  dengan  hal  itu  maka  keberadaan BUMDesa  sebagai  penggerak  perekonomian  desa mempunyai tujuan menggali potensi-potensi yang ada untuk  dapat  dijadikan  sebagai  sumber  pemasukan ataupun  Pendapatan  Asli  Desa  guna  mendukung pembiayaan  pembangunan  desa  melalui  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDes)  yang direncanakan oleh Pemerintah Desa setiap tahunnya.
Landasan  diatas  menunjukkan,  kebijakan pengelolaan  unit  usaha  desa  (BUMDes)  diarahkan untuk pada akhirnya memainkan peran penting dalam menggerakkan roda perekonomiian bagi desa dengan berdasar pada ragam potensi yang dimiliki desa.Sesuai dengan  Permendes  Nomor  4  Tahun  2015  pasal  3 menyebutkan  bahwa  tujuan  berdirinya  BUMDes adalah  untuk  meningkatkan  perekonomian  desa, mengoptimalkan  manfaat  aset,  meningkatkan  usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa, mengembangkan  kerjasama  usaha  antar  desa  dan pihak ketiga, menciptakan peluang dan jaringan pasar, membuka  lapangan  kerja,  meningkatkan  pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa (PADes).
Pendirian  BUM  Desa  Hanjak  Maju Kecamatan  Kahayan  Hilir  merupakan  salah  satu perwujudan komitmen Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud  di  atas  dalam  rangka    menggali  segala potensi  dan  sumber  daya  perkebunan  kelapa  sawit yang sudah menjadi mata pencaharian utama sebagian besar  masyarakat  Desa  Hanjak  Maju,  demi peningkatan  perekonomian  dan  kesejahteraan masyarakat desa.
Namun  jika  komitmen  Pemerintah  Desa Hanjak  Maju    dalam  pendirian  BUM  Desa  ini    tanpa didukung  adanya  kemampuan  dan  pengelolaan  yang dilakukan oleh Pengurus BUMDesa secara efektif san efisien,  maka  yang  terjadi  upaya  untuk  mengangkat perekonomian  desa  terhadap  pencapaian  kontribusi Pendapatan  Asli  Desa  (PADes)  tentu  akan  sangat sulit dilaksanakan.
Meski  penelitian  terkait  BUMDes  sudah banyak dilakukan, namun penelitian ini nantinya akan lebih  banyak  menyoroti  perihal  potensi  dan pengelolaan  BUMDes  berkontribusi  terhadap pendapatan asli Desa dan berfungsi untuk kebutuhan sosial masyarakat setempat. Disamping itu, penelitian ini  ingin  melihat  sejauh  mana  keberadaan  BUMDes apakah  BUMDes  didirkan  hanya  sebagai  bentuk kewajiban    desa  dalam  menjalankan  regulasi  dan program  dari  Pemerintah  Pusat  saja    atau  apakah sebagai upaya memecahkan permasalahan ekonomi di desa  sehingga  dapat  menghasilkan  Pendapatan  Asli bagi Desa (PADes).

## II. Tujuan Penelitian
Berdasarkan  gambaran  permasalahan  diatas,  tujuan dari penelitian ini adalah
1. Ingin  mengetahui  sejauh  mana  pengelolaan BUMDes  Hanjak  Maju  berkontribusi  dalam peningkatan Pendapatan Asli Desa
2. Ingin  menjawab  apakah  BUMDes  dapat memecahkan  permasalahan  ekonomi  di  desa sehingga  dapat  menghasilkan  Pendapatan  Asli Desa (PADes).

## TINJAUAN PUSTAKA
I. Definisi dan Tujuan BUMDes
Menurut  Undang-undang  Nomor  6  Tahun 2014  tentang  Desa  pada  pasal  1  Angka  (6),  secara rinci  menyebutkan  bahwa  Badan  Usaha  Milik  Desa yang  selanjutnya  disebut  dengan  BUMDes,  adalah badan  usaha  yang  seluruh  atau  sebagian  besar modalnya  dimiliki  oleh  desa  melalui  penyertaan secara langsung  yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan  guna  mengelola  aset,  jasa  pelayanan  dan usaha lainnya untuk sebesar- besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
BUMDes memiliki tujuan sebagai penggerak roda perekonomian  desa.  Hal  ini  dipertegas  berdasarkan Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Tertinggal dan  Transmigrasi  Republik  Indonesia  Nomor  4 Tahun  2015  tentang  Pendirian,  Pengurusan  dan Pengelolaan,  dan  Pembubaran  Badan  Usaha  Milik Desa, yaitu BUMDes didirikan dengan tujuan :
a. Meningkatkan perekonomian desa
b. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa
c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa
d. Mengembangan  rencana  kerja  sama  usaha  antar desa dan/atau dengan pihak ketiga
e. Menciptakan  peluang  dan  jaringan  pasar  yang mendukung kebutuhan layanan umum warga
f. Membuka lapangan kerja
g. Meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  melalui perbaikan  pelayanan  umum,  pertumbuhan  dan pemerataan ekonomi desa
h. Meningkatkan  pendapatan  masyarakat  dan Pendapatan Asli Desa (PADes)
Dalam  pemahaman  diatas,  maka  pengelolaan BUMDes  tidak  dapat  dilakukan  secara  sentralistik  tetapi diserahkan seutuhnya kepada masyarakat.

## II. Pengelolaan  dan  Penentuan  Unit  usaha BUMDes
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik Indonesia  Nomor  39  Tahun  2010  tentang  BUMDes adalah  usaha  desa  yang  dibentuk/didirikan  oleh Pemerintah  Desa  yang  kepemilikan  modal  dan pengelolaannya  dilakukan  oleh  pemerintah  desa  dan masyarakat.  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)
Irwani,Bahriannor.2019.Pengelolaan Bumdes Hanjak Maju Dalam Berkontribusi Pada Pendapatan Asli Desa di Desa Hanjak Maju Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau.
adalah  lembaga  usaha  desa  yang  dikelola  oleh masyarakat  dan  pemerintah  desa  dalam  upaya memperkuat  perekonomian  desa  dan  dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.
Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes) merupakan  sebuah  lembaga  yang  dibentuk  dan dirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan  pengelolaannya  dilakukan  oleh  pemerintah  desa dan  masyarakat  (Ramadana et  al 2013).  BUMDes merupakan  pilar  perekonomian  desa  yang  berfungsi sebagai  lembaga  sosial  ( social  institution )  dan komersial  ( commercial  institution )  yang  berpihak  pada kepentingan  masyarakat  serta  mencari  keuntungan (Meirinawati dan Dewi 2013).
Sebagai  suatu  lembaga  ekonomi  lokal, BUMDes  memiliki  aturan  pengelolaan  dalam mengatur  lembaga  tersebut.  Unsur  Manajemen  pada BUMDes  terdiri  dari:  (a)  manusia  yang  memiliki potensi,  energy,  atau  disebut  sumberdaya  manusia,
(b) money ,  mencakup  uang  yang  dikelola,  yaitu sumber dana yang dikelola badan usaha, (c) material, bahan  baku  serta  sarana  dan  prasarana  untuk produksi, (d) method , mencakup teknik dan prosedur yang  harus  ditempuh  dalam  rangka  menciptakan barang  dan  jasa,  (e) market ,  pasar  sebagai  tempat penyaluran  produk  dan  jasa.  Prinsip  BUMDes meliputi kooperatif, partisipatif, demokrasi, transparansi,  emansipatif,  akuntabel,  dan  sustainable (Gunawan 2011).
Dalam  hal  penentuan  jenis  usaha  BUMDes maka  yang  perlu  diperhatikan  adalah  ragam  potensi dan  kebutuhan  masyarakat  setempat  dalam  rangka memberikan  layanan  umum  kepada  masyarakat. Dalam  Permendesa  PDTT  Nomor  4  Tahun  2015 tentang  Pendirian  Pengurusan  dan  Pengelolaan,  dan Pembubaran  Badan  Usaha  Milik  Desa,  Pemerintah Pusat  sebenarnya  telah  memberikan  pedoman mengenai  penentuan  jenis  usaha  desa.  Melalui peraturan  ini  diharapkan  desa  dapat  memanfaatkan momentum  penting  dalam  membangun  desanya masing-masing. Adapun klasifikasi jenis usaha desa ini terdiri dari :
a. Bisinis  Sosial  (Social  Business) sederhana yang  memberikan  pelayanan  umum  ( serving ) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan  finansial.  jenis  usaha  ini  dapat memanfaatkan  sumber  daya  lokal  dan  teknologi tepat guna, meliputi air minum desa, usaha listrik desa, lumbung pangan dan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.
b. Bisnis  Penyewaan  ( Renting ) barang  untuk melayani  kebutuhan  masyarakat  Desa  dan ditujukan  untuk  memperoleh  Pendapatan  Asli Desa,  meliputi  penyewaan  atas  alat  transportasi, perkakas  pesta,  gedung  pertemuan,  rumah  toko, tanaj milik BUM Desa dan barang sewaan lainnya
c. Bisnis  yang  Berpoduksi  dan/atau  Berdanag ( Trading ) barang-barang teretntu untuk memenuhi  kebutuhan  masyarakat  maupun dipasarkan  pada  skala  pasar  yang  lebih  luas, meliputi:pabrik  es,  pabrik  asap  cair,  hasil pertanian,  sarana  produksi  pertanian,  sumur bekas  tambang  dan  kegiatan  bisnis  produktif lainnya.
d. Bisnis  Keuangan  ( Financial  Business ) yang memenuhi  kebutuhan  usaha-usaha  skala  mikro yang  dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa dengan memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.
e. Usaha  Bersama  ( Holding ) sebagai  indukdari unit-unit  usaha  yang  dikembangkan  masyarakat Desa bik dalam skala lokal desa maupun kawasan perdesaan.  Kegiatan  usaha  bersama  ini  meliputi pengembangan  kapal  desa  berskala  besar  untuk mengorganisasi  nalayan  kecil  agar  usahanya menjadi  lebih  ekspansif,  desa  wisata  yang mengorganisir  rangkaian  jenis  usaha  dari kelompok  masyarakat  dan  kegiatan  usaha bersama  yang  mengkonsolidasikan  jensi  usaha lokal lainnya.
Kinerja  tidak  hanya  dipengaruhi  oleh sejumlah  usaha  yang  dilakukan  oleh  seseorang/ badan  usaha,  tetapi  dipengaruhi  pula  oleh kemampuannya,  seperti  :  pengetahuan,  pekerjaan, keahlian  serta  bagaimana  seseorang  merasakan peran yang dibawakan (Juliansyah Noor, 2013). Salah satu  faktor  kunci  kesuksesan  BUMDes  adalah manajemen  yang  rapi  dengan  kinerja  per  bagian antara  Penasihat  yang  dijabat  secara  ex  officio  oleh Kepala  Desa,  Pelaksana  Operasional  dan  Pengawas BUM Desa yang dapat dipertanggungjawabkan (Rudy Suryanto 2018).
Demikian juga  dalam hal strategi penentuan posisi  harga  beli  atau  harga  jual    ketika  seorang pesaing  menaikkan/  menurunkan  harga  produk dalam  pasar  homogen,  perusahaan  lain  tidak  harus menyesuaikan  dengannya.  Mereka  akan  mengikuti jika  peningkatan/  penurunan  harga  tersebut bermanfaat  bagi  produksi  maupun  industri  secara keseluruhan  (Thamrin  Abdullah  dan  Francis  Tantri, 2014).  Oleh  karena  itu,  Manajemen  modal  kerja sangat dibutuhkan suatu perusahaan terutama untuk beberapa alasan. Modal kerja yang terlalu besar dari kebutuhan  nyata  akan  mengakibatkan  tidak efisiennya  penggunaan  dana  perusahaan.  Sebaliknya bila  modal  kerjanya  terlalu  kecil,  juga  akan menganggu  jalannya  operasi  perusahaan.  Fungsi pengaturan atau manajemen yang akan menjaga agar jumlah  modal  kerja  di  perusahaan  sesuai  dengan kebutuhan (Moh. Benny Alexandri, 2009) Namun dalam beberapa kondisi tertentu jika Badan  Usaha  ingin  tetap  menjaga  ratio  kecukupan modal guna memperlacar bisnisnya, maka perlu ada pertimbangan  bisnis  untuk  meningkatkan  kapasitas permodalan  dengan  cara  meminjam  kepada  pihak perbankan.  Pinjaman  modal  sebenarnya  dapat
diperoleh  dari  berbagai  pihak,  baik  lembaga keuangan  yang  bersifat  komersil  ,  maupun  lembaga non keuangan yang bersifat sosial. Untuk itu, ada 2 hal  yang  harus  dipegang  badan  usaha  agar mendapatkan pinjaman modal : (1) Pahami pola pikir lembaga  pemberi  pinjaman  modal,  (2)  Ikuti  syarat dan  ketentuan  lembaga  pemberi  pinjaman  modal (Ganjar Isnawan, 2011).

## III. Pendapatan Asli Desa (PADesa)
Menurut  Undang-undang  Nomor  6  Tahun 2014  tentang  Desa,  Pendapatan  Asli  Desa  (PADes) merupakan pendapatan yang berskala dari kewenangan  Desa  berdasarkan  hak  asal  usul  dan kewenangan  skala  lokal  desa.  Pendapatan  Asli  Desa terdiri  dari  hasil  usaha,  hasil  aset,  swadaya  dan partisipasi,  gotong  royong  dan  lain-lain  pendapatan asli desa.  (David Wijaya, 2017)
a. Hasil Usaha , misalnya hasil  BUMDes dan tanah kas  desa.  Sumber  pendapatan  lain  yang  dapat diusahakan  dari  desa  antara  lain  berasal  dari BUMDes,  pengelolaan  pasar  desa,  pengelolaan kawasan  wisata  skala  desa,  pengelolaan  tambang mineral  non  logal  dan  tambang  batuan  dengan tidak  menggunakan  alat  berat,  serta  sumber lainnya dan tidak untuk diperjuabelikan.
b. Hasil  aset ,  misalnya  tambatan  perahu,  pasar desa,  tempat  pemandian  umum,  serta  jaringan irigasi.
c. Swadaya ,  Partisipasi,  dan  Gotong  royong, misalnya  membangun  dengan  kekuatan  sendiri yang  melibatkan  peran  serta  masyarakat  berupa tenaga dan barang yang dinilai dengan uang
d. Lain-lain  Pendapatan  Asli  Desa ,  misalnya hasil pungutan desa

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memahami secara  lebih  mendalam  tentang  bagaimana  telaah potensi dan pengelolaan BUMDes yang berkontribusi terhadap  Pendapatan  Asli  Desa  (PADes)  dalam menentukan skema Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang sering disebut dengan istilah APB Desa.
Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berupaya menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau  lisan  dari  orang-orang  dan  perilaku  yang  dapat diamati.  Melalui  penelitian  deskriptif,  akan  dihasilkan
suatu gambaran yang lebih detail mengenai fenomena sosial  dari  suatu  subyek  atau  tipe  dari  orang-orang dan kegiatan sosial tertentu.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN PENGELOLAAN BUMDES
Sistem pengelolaan unit usaha yang dijalankan oleh Pengurus  BUMDes  Hanjak  Maju  sesuai  AD/ART  tetap mengedepankan azas kegotongroyongan dan kekeluargaan, sehingga prinsif profesionalisme murni sebagai badan usaha sekaligus lembaga ekonomi desaa belum dapat diterarpkan sepenuhnya, mengingat BUMDes hadir untuk menjalankan dua fungsi, yaitu fungsi sosial dan fungsi komersial,  artinya aktivitas  BUMDes  tidak  hanya  mementingkan  bisnis  dan profit semata tapi juga harus memperhatikan aspek  sosial dan benefit bagi kepentingan masyarakat desa.
Sejak  awal  prinsip-prinsip  dasar  tersebut  sudah dilakukan  oleh  BUMDes  Hanjak  Maju,  dimana  setiap produk  yang  diperjualbelikan  oleh  masing-masing  unit usaha selalu mempertimbangkan  aspek harga jual maupun harga beli agar dapat terjangkau dan menguntungkan serta melindungi  hak-hak  masyarakat  desa  sebagai  produsen sekaligus konsumen.
Namun  di  sisi  lain,  ada  beberapa  faktor  yang menjadi kendala BUMDes Hanjak Maju  dalam penentuan harga produk baik itu TBS kelapa sawit, gas 3 kg maupun pupuk,  yaitu  sebagai  penyalur  tentu  BUMDes  juga  sangat bergantung  pada  fluktuasi  harga  yang  ditetapkan  oleh pabrik  kelapa  sawit,  agen  gas  3  kg  maupun  pupuk bersubsidi.
Disamping  itu  ketersediaan  atau  stok  barang  di tingkat  agen/  pangkalan  yang  tidak  menentu  juga  turut mempengaruhi  kelancaran  usaha  BUMDes  Hanjak  Maju, serta adanya sistem sortir buah yang diterapkan oleh pihak pabrik  kepada  semua  penyuplai  TBS  termasuk  BUMDes Hanjak Maju.
Padahal  BUMDes  Hanjak  Maju    tidak  memiliki karyawan  yang  terampil  dan  memahami  teknik  proses penyortiran TBS yang dibeli dari petani kelapa sawit Desa Hanjak Maju, sehingga hal ini sangat mempengaruhi besar kecilnya biaya operasional BUMDes.
Namun  dari  sisi  usaha,  khususnya  jual  beli  TBS kelapa  sawit,  BUMDes  Hanjak  Maju  sering  menghadapi persaingan  yang  tidak  dapat  dihindari  dengan  para pengepul  dari  luar  desa  yang  menerapkan  sistem permainan  harga  beli  TBS  di  tingkat  petani,  dimana  para pengepul  lebih  berani  membeli  harga  TBS  di  atas  dari harga yang ditetapkan oleh BUMDes Hanjak Maju.
Ketika  seorang  pesaing  menaikkan/  menurunkan harga produk dalam pasar homogen, perusahaan lain tidak harus  menyesuaikan  dengannya.  Mereka  akan  mengikuti jika  peningkatan/  penurunan  harga  tersebut  bermanfaat bagi  produksi  maupun  industri  secara  keseluruhan (Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, 2014).
Walaupun  para  petani  lebih  banyak  memilih menjual hasil panen TBS kelapa sawitnya kepada pengepul dari  luar  desa,  BUMDes  Hanjak  Maju  tidak  perlu melakukan tindakan spekalutif yang dapat   mengakibatkan
Irwani,Bahriannor.2019.Pengelolaan Bumdes Hanjak Maju Dalam Berkontribusi Pada Pendapatan Asli Desa di Desa Hanjak Maju Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau.
kerugian  bagi  BUMDes,  karena  sistem grading yang diterapkan  oleh  pabrik  kelapa  sawit  terhadap  TBS  yang dibeli  dari  pihak  luar  sering  tidak  sesuai  dengan  sistem grading yang dilakukan oleh BUMDes terhadap TBS yang dibeli dari masyarakat petani sawit Desa Hanjak Maju.
Kondisi  ini  tentunya  menjadi  salah  satu  kendala besar  bagi  pengelolaan  BUMDes  Hanjak  Maju,  belum  lagi sistem pembayaran TBS yang dilakukan oleh Pabrik Kelapa Sawit  PT.  Graha  Inti  Jaya  setiap  N1  bulan  sekali, mengakibatkan  perputaran  modal  BUMDes  Hanjak  Maju sering  terhenti  dan  hanya  bisa  membeli  hasil  panen  TBS petani berikutnya dengan cara kredit.
Manajemen  modal  kerja  sangat  dibutuhkan  suatu perusahaan  terutama  untuk  beberapa  alasan.  Modal  kerja yang  terlalu  besar  dari  kebutuhan  nyata  akan mengakibatkan  tidak  efisiennya  penggunaan  dana perusahaan.  Sebaliknya  bila  modal  kerjanya  terlalu  kecil, juga  akan  menganggu  jalannya  operasi  perusahaan.  Fungsi pengaturan  atau  manajemen  yang  akan  menjaga  agar jumlah  modal  kerja  di  perusahaan  sesuai  dengan kebutuhan (Moh. Benny Alexandri, 2009)
Untuk  menyiasati  keterbatasan  dana  tersebut, BUMDes Hanjak Maju  berusaha memberikan pemahaman kepada  petani  TBS  bahwa  usaha  yang  dilakukan  oleh BUMDes  Hanjak  Maju  adalah  untuk  kepentingan masyarakat desa, sehingga solusinya BUMDes Hanjak Maju menggunakan dana talangan dari unit usaha lain.
Ternyata  bukan  hanya  sampai  disitu  saja  kendala yang dihadapi oleh BUMDes Hanjak Maju, selama ini  pihak Pabrik  Kelapa Sawit  PT.Graha Inti Jaya belum menjadikan BUMDes Hanjak Maju sebagai mitra atau rekanan langsung karena tidak memiliki kontrak kerja dalam bentuk SPK.
Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak rekanan untuk mendapat SPK dengan Pabrik Kelapa Sawit PT.  Graha  Inti  Jaya  adalah  harus  sanggup  menyuplai  TBS Kelapa Sawit sebanyak 100 Ton dalam masa satu bulan.
Hal  inilah  yang  masih  belum  bisa  dipenuhi  oleh BUMDes  Hanjak  Maju,  karena  alasan  keterbatasan  modal kerja,  karena  dengan  kapasitas  produksi  100  Ton  per bulan  maka  paling  tidak  BUMDes  Hanjak  Maju  harus mempersiapkan  modal  kerja  sebanyak  2-3  kali  lipat  dari jumlah  kapasitas  pasokan  TBS  ke  Pabrik  PT.  Graha  Inti Jaya,  mengingat  interval  waktu  pembayaran  dilakukan selama satu bulan sekali.
Akhirnya,  BUM  Desa  Hanjak  Maju  mau  tidak  mau harus memilih bergabung dengan salah satu rekanan pabrik pemegang SPK, hal inilah yang membuat BUMDes Hanjak Maju  sangat  tergantung  dengan  pihak  lain,  baik  dari pencatatan penjualan TBS maupun sistem pembayaran.
Kekurangan  dan  keterbatasan  pengelolaan  usaha BUMDes  Hanjak  Maju  ini  membuat  perkembangannya sampai  dengan  saat  ini  belum  dapat  terpecahkan  secara utuh,  padahal  potensi  yang  sedemikian  besar  seharusnya dapat  memberikan  kontribusi  bagi  Pendapatan  Asli  Desa (PADes) secara maksimal.
Bertolak dari latar belakang permasalahan tersebut, BUMDes  Hanjak  Maju  sudah  berupaya  melakukan perubahan  dengan  memperhatikan  berbagai  aspek  baik eksternal  maupun  internal,  salah  satu  satunya  dengan memperluas  jaringan  pemasaran  TBS  ke  pabrik-pabrik
kelapa sawit lain dengan tujuan untuk mendapat harga beli TBS  yang  lebih  variatif,  kompetitif  dengan  jangka  waktu pembayaran  lebih  pendek  dan  fleksibel,  supaya  lebih menguntungkan untuk BUMDes Hanjak Maju.
Meskipun  hasilnya  belum  maksimal,  dikarenakan pabrik-pabrik  tersebut  jaraknya  relatif  jauh  dibandingkan dengan lokasi Pabrik PT. Graha Inti Jaya, bahkan pencairan dananya  pun  lebih  lambat,  namun  BUMDes  Hanjak  Maju tetap  mepertahankan  strategi  untuk  bergabung  dengan SPK orang lain.
Selanjutnya  BUMDes  Hanjak  Maju  masih  mencoba memperkuat  akses  permodalan  BUMDes  melalui kerjasama dengan pihak perbankan yang ada di Kabupaten Pulang Pisau, seperti Bank BNI maupun Bank BRI, dimana Bank-Bank  Pemerintah  tersebut  telah  melakukan  MoU dengan  Kementerian  Desa  Pembangunan  Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi,
dalam rangka mengembangkan BUM Desa yang ada di seluruh Indonesia.
Kemitraan  antara  BUMDesa  dengan  pihak perbankan  jelas  akan  sangat  menguntungkan,  karena melalui kegiatan ekonomi produktif yang tercipta di desa, maka  akan  memberikan  impact  yang  luas  bagi perekonomian di desa.
Pinjaman  modal  sebenarnya  dapat  diperoleh  dari berbagai  pihak,  baik  lembaga  keuangan  yang  bersifat komersil,  maupun  lembaga  non  keuangan  yang  bersifat sosial.  Untuk  itu,  ada  2  hal  yang  harus  dipegang  badan usaha agar mendapatkan pinjaman modal: (1) Pahami pola pikir lembaga pemberi pinjaman modal, (2) Ikuti syarat dan ketentuan  lembaga  pemberi  pinjaman  modal  (Ganjar Isnawan, 2011).
Namun,  jika  kemitraan  antara  BUMDes  dan Perbankan  dapat  dibangun,  maka  perhitungan  keuangan dari  perdagangan  TBS  kelapa  sawit  oleh  BUMDes  Hanjak Maju  berdasarkan  kapasitas  produksi  TBS  dalam  sebulan mencapai 100 Ton dengan harga beli TBS/ kg sebesar Rp, 1.000,-  maka  nilai  uang  yang  diterima  oleh  petani  sawit bisa  mencapai    Rp.  100  Juta atau  Rp  1,2  Milyar  dalam setahun.
Ini artinya, peredaran dan perputaran uang di Desa Hanjak  Maju  sungguh  sangat  luar  biasa,  pendapatan  serta daya  beli  masyarakat  desa  menjadi  kuat,  perekonomian desa pun meningkat.
Dengan  kuatnya  perekonomian  masyarakat  desa dari  hasil  perkebunan  kelapa  sawit,  maka  akan berkontribusi  terhadap  Pendapatan  Asli  Desa  (PADes), dimana  sebagian  keuntungan  usaha  BUM  Desa  akan diserahkan  kepada  Pemerintah  Desa  untuk  dijadikan sebagai  salah  satu  sumber  pendanaan  Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) bagi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
Jumlah  Penerimaan  PADes  Hanjak  Maju  dengan rata-rata  produksi  TBS  per  bulan  sebesar  100  Ton  maka dalam  setahun  total  produksi  TBS  Desa  Hanjak  Maju mencapai  1.200  Ton  dengan  netto  margin  per  kilogram sebesar  Rp  100,-  maka  keuntungan  yang  diperoleh BUMDes Hanjak Maju selama satu tahun mencapai Rp 120 Juta .
Jika keuntungan bersih yang diterima oleh BUMDes Hanjak  Maju  sebesar  Rp  120  Juta,  maka  pembagian
keuntungan  BUMDes  yang  dialokasikan  sebagai  PADes Hanjak  Maju  berdasarkan  Perdes  Nomor  4  Tahun  2016 tentang  BUMDes  Hanjak  Maju  sebesar  20  persen, sejumlah Rp 24.000.000,-
Adapun  unit  usaha  jual  beli  Gas  LPG  3  Kg  belum bisa dimaksimalkan karena BUM Desa Hanjak Maju belum dapat  menstabilkan  stok  atau  persediaan  LPG,  mengingat selama  ini  BUMDes  Hanjak  Maju  bukan  merupakan Pangkalan LPG yang secara berkala mendapat pasokan dari Agen LPG.
Pengajuan  permohonan  yang  sedang  diajukan  oleh Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan  Kabupaten  Pulang Pisau  kepada  pihak  Pertamina  masih  sangat  terbatas, dimana  kuota  BUMDes  yang  akan  dijadikan  sebagai Pangkalan LPG sebanyak 5 Desa, tidak termasuk BUMDes Hanjak  Maju  dikarenakan  di  Kecamatan  Kahayan  Hilir sudah banyak berdiri Pangkalan LPG.
Setali tiga uang dengan Unit jual beli gas LPG, unit usaha  jual  beli  sarana  produksi/  saprodi  pertanian  yang memperdagangkan pupuk bersubsidi kepada petani kelapa sawit juga belum mendapat dukungan dari pihak pangkalan dan agen pupuk, sehingga sering terjadi kekosongan stok/ persediaan pupuk oleh BUMDes Hanjak Maju.
Dari  keseluruhan  permasalahan  di  atas,  maka secara  tidak  langsung  dampak  yang  dirasakan  oleh BUMDes  Hanjak  Maju  adalah  terjadinya  perlambatan perputaran (turn over) produk/barang yang diperjualbelikan, akibatnya  kinerja  dan  produktivitas  pada  masing-masing unit usaha di BUMDes Hanjak Maju akan terganggu. Dalam jangka  panjang,  tingkat  kepercayaan  masyarakat  terhadap keberadaan  dan  kemampuan  BUMDes  Hanjak  Maju sebagai lembaga ekonomi desa pun akan menurun.
Kinerja  tidak  hanya  dipengaruhi  oleh  sejumlah usaha  yang  dilakukan  oleh  seseorang/  badan  usaha,  tetapi dipengaruhi pula oleh kemampuannya, seperti: pengetahuan,  pekerjaan,  keahlian  serta  bagaimana seseorang  merasakan  peran  yang  dibawakan  (Juliansyah Noor, 2013).
Untuk  itu  maka  Pemerintah  Desa  Hanjak  Maju harus  memprioritaskan  kegiatan  BUMDes  Hanjak  Maju sebagai  upaya  pemberdayaan  ekonomi  masyarakat  desa dengan memperkuat pengelolaan BUMDes. Segala potensi yang  dimiliki  desa  agar  dapat  didayagunakan  sepenuhnya bagi  kepentingan  masyarakat,  sebagaimana  disebutkan dalam  Peraturan  Menteri  Desa  Pembangunan  Daerah Tertinggal  dan  Transmigrasi  Nomor  19  Tahun  2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.
Upaya  memperkuat  pengelolaan  BUMDes  Hanjak Maju  ini  seyogyanya  dilakukan  dengan  mendorong sinergitas Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD)  dan  masyarakat  desa  agar  mengetahui  posisi strategis  unit  usaha  (bisnis)  yang  dikembangkan  oleh BUMDes,  sehingga  dapat  menumbuhkan  partisipasi  aktif seluruh komponen masyarakat desa.
Karena  tanpa  adanya  dukungan  dan  partisipasi masyarakat  desa,  maka  pengembangan  usaha  BUMDes Hanjak  Maju  tidak  dapat  dijalankan  secara  maksimal, sebagaimana  dalam  perjalanannya  BUMDes  didirikan berdasarkan  kesepakatan  masyarakat  yang  dituangkan
dalam sistem perencanaan desa melalui Musyawarah Desa (Musdes) Pendirian BUMDes.
Adapun kesepakatan yang dihasilkan dalam Musdes Pendirian  BUMDes  Hanjak  Maju,  terdiri  dari  Peraturan Desa  tentang  Pendirian  BUMDes,  AD/ART,  Pengurus Organisasi  Pengelola  BUMDes  serta  Kebijakan  Modal Awal  dan  Penyertaan  Modal  Desa  pada  BUMDes, selanjutnya berdasarkan kesepakatan tersebut maka  Desa Hanjak Maju mempunyai beberapa ketetapan tentang :
1) Peraturan  Desa  tentang  Pendirian  BUMDes Hanjak Maju
2) Anggaran  Dasar  /  Anggaran  Rumah  Tangga (AD/ART)
3) SK  Kepala  Desa  tentang  Susunan  Pengurus Organisasi Pengelola BUMDes Hanjak Maju.
Setiap  pengelola  BUMDes  Hanjak  Maju  wajib melaksanakan  semua  kegiatan  operasional  berdasarkan Perdes,  AD/ART  dan  Keputusan  Kepala  Desa  sebagai pedoman pelaksanaan usaha BUMDes.
Salah satu faktor kunci kesuksesan BUMDes adalah manajemen  yang  rapi  dengan  kinerja  per  bagian  antara Penasihat yang dijabat secara ex officio oleh Kepala Desa, Pelaksana  Operasional  dan  Pengawas  BUM  Desa  yang dapat dipertanggungjawabkan (Rudy Suryanto 2018).
Dalam  tata  kelola  BUMDes,  pelaksana  operasional bukan satu-satunya pihak yang bertanggungjawab terhadap keberhasilan BUMDes, akan tetapi masih ada Kepala Desa dan  Pengawas  BUMDes  yang  dapat  mensinergikan  tugas dan  fungsinya  masing-masing  menjadi  kekuatan  besar BUMDes.  Ada  4    faktor  yang  harus  diperhatikan  dalam tata  kelola  BUM  Desa,  antara  lain  :  (1)  Kelembagaan, mencakup Penasihat, Pengelola dan Pengawas harus dapat memahami dan melalukan tata kelola BUM Desa yang baik, dengan membuat : (a) Job Description (Daftar Pekerjaan), (b)  Rancangan  sistem  koordinasi,  (c)  Pedoman  Kerja Organisasi, (d) Desain Sistem Informasi, (e) Rencana Bisnis (Bussines  Plan),  (f)  Sistem  Administrasi  dan  Pembukuan dan  (g)  Legalitas  Hukum  Unit  Usaha.  (2)  Pedoman, Kebijakan dan SOP BUM Desa, meliputi : (a) Masa Jabatan Pengelola  BUM  Desa,  (b)    Penggajian  Pengelola  BUM Desa.  (3)  Keuangan  BUM  Desa,  (a)  Anggaran  Keuangan BUM  Desa,  (b)  Pencatatan  Keuangan  BUM  Desa.  (4) Evaluasi  Kinerja  dan  Akuntabilitas  BUM  Desa,  berupa  (a) Laporan Pertanggungjawaban BUM Desa, (b) Mengevaluasi Kinerja  Ketua  BUM  Desa,  (c)  Laporan  Keuangan  BUM Desa.  (5)  Menakar  Kesehatan  BUM  Desa,  menggunakan (a)  Analisis  kesehatan  keuangan  BUM  Desa,  (b)  Analisis manajemen  BUMDes,  (c)  Analisis  hubungan  antara Penasihat, Pengelola dan Pengawas BUM Desa, (d) Analisis Model Bisnis BUM Desa, (d) Analisis Pasar.
Apabila  dilakukan  evaluasi  terhadap  BUMDes  dan hasil  ternyata  tidak  sehat,  maka  para  pengelola  BUMDes benar-benar perlu menyadari dimana poin yang salah, agar dapat dilakukan perbaikan.
Selanjutnya,  jika    tingkat  kesalahan  yang  telah dilakukan oleh Pengelola BUMDes sudah sangat sistematis dan  parah,  maka  sebaiknya  mengembalikan  keadaan
Irwani,Bahriannor.2019.Pengelolaan Bumdes Hanjak Maju Dalam Berkontribusi Pada Pendapatan Asli Desa di Desa Hanjak Maju Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau.
BUMDes pada proses awalnya daripada keadaan BUMDes semakin memburuk.
SIMPULA N Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :
1. Pengelolaan  BUMDes  Hanjak  Maju dengan memperkuat  kelembagaan  serta    ratio  kecukupan modal  dapat  meningkatkan  produktivitas  maupun kinerja BUMDes
2. Meningkatkan  sinergitas  dan  partisipasi  aktif Penasihat,  Pengelola,  Pengawas  BUMDes  Hanjak Maju  serta  seluruh  komponen  masyarakat  menjadi faktor pendorong kemajuan BUMDes.
3. Memperluas jaringan penyedia / pemasok Gas LPG 3 kg  maupun  Pupuk  bersubsidi  dapat  menjamin stabilitas persedian gas dan pupuk.
4. Pengelolaan  dan  manajemen  yang  baik  akan memperkuat  bisnis  BUMDes  Hanjak  Maju  secara kompetitif,  sehingga  keuntungan  usaha  BUMDes Hanjak  Maju  berpotensi  dalam  memberikan kontribusi Pendapatan Asli Desa (PADes).

## REKOMENDASI
Untuk  rekomendasi  dalam  penelitian  ini,  bahwa manajemen atau pengelolaan BUMDes Hanjak Maju harus terus  ditingkatkan  dengan  memberikan  penguatan kapasitas  kepada  Pengelola  BUMDes  Hanjak  Maju,    agar dapat  menerapkan  sistem  manajemen  dalam  setiap menganalisa  masalah,  misalnya  menggunakan  analisa SWOT,  Analisa  CSF  (Critical  Succsess  Factor),    maupun kajian lainnya.
BUMDes  Hanjak  Maju  harus  memperkuat penguasaan  terhadap  sistem  grading  TBS  yang diberlakukan  oleh  Pabrik  Kelapa  Sawit  untuk  diterapkan oleh  BUMDes  pada  proses  pembelian (purchasing )  TBS dari petani sawit Desa Hanjak Maju..
BUMDes  Hanjak  Maju  harus  membuat  terobosan dan inovasi baru dengan menggandeng BUMDes-BUMDes tetangga  untuk  berkolaborasi  dengan  membentuk BUMADes (BUMDes Antar Desa), agar produktivitas dan kinerja  BUMDes  Hanjak  Maju  semakin  kuat  menghadapi Kompetitor dan Predator bisnis dari luar desa.
Mencari  formulasi  strategi  pengelolaan  yang  sesuai dengan  kondisi  BUMDes  Hanjak  Maju  melalui    Asosiasi BUMDes  Kalimantan  Tengah  (ASBUMDES),  untuk mendapatkan  bantuan  konsultasi  dan  fasilitasi  dalam pengembangan pengelolaan usaha BUMDes.

## DAFTAR PUSTAKA
Creswell, J.W, 2013. Reseacrh Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif ,  dan Mixed ,  edisi  ketiga,  Pustaka  Pelajar. Yogyakarta
Wijaya,  David.  2017. Akuntasi  Desa .  Gava  Media. Yogyakarta
Gunawan  K.  2011.  Manajemen  Bumdes  Dalam  Rangka Menekan  Laju  Urbanisasi.  Jurnal  Sains  dan  Teknologi  Vol. 10. 3.
Milles  dan  Hubberman,  1992. Analisis  Data  Kualitatif . Rineka Cifta : Jakarta
Benny Alexandri,  Moh, 2009, Manajemen Keuangan  Bisnis , Alfabeta : Bandung
Isnawan,  Ganjar,  2011. Cara  Instan  Mendapatkan  Pinjaman Modal . Agogos Publishing, Jakarta Barat Noor, Juliansyah, 2013. Penelitian Ilmu Manajemen, Tinjauan Filosofis dan Praktis . Kencana Prenada Media Group, Jakarta Abdullah,  Thamrin  dan  Tantri,  Francis,  2014. Manajemen Pemasaran . PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta Suryanto,  Rudy,  2018. Peta  Jalan  BUMDes  Sukses. PT. Syncore Indonesia, Yogyakarta

## Peraturan
Undang- Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 tentang Desa
Undang-Undang Republik Indonesia No 23  Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa Peraturan  Menteri  Desa  Pembangunan  Daerah  Tertinggal dan  Transmigrasi  Republik  Indonesia    Nomor  4  Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran  Badan Usaha Milik Desa.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia Nomor  114  Tahun  2014  tentan  Pedoman  Pembangunan Desa
Peraturan  Menteri  Desa  Pembangunan  Daerah  Tertinggal dan  Transmigrasi  Republik  Indonesia    Nomor  19  Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018