Volume 12 (1), 2023 ISSN : 2086-0498 (Printed); 2622-4674 (Online)

## Tinjauan Kritis Implementasi Wasiat wajibah Beda Agama dalam Hukum Waris Islam di Indonesia
Aco Wahab 1 & Imam Kamaluddin 2
Abstrack : This article aims to understand the implementation of mandatory bequests (wasiat wajibah) for interfaith heirs in Indonesia and the arguments supporting it, as well as critique the implementation. This study is a library research using a qualitative approach. Primary data sources were obtained from the Supreme Court of Indonesia’s decision No. 368. K/AG/1995, related decisions, and the Compilation of Islamic Law. The implementation of mandatory bequests in Indonesia has experienced an expansion of meaning as seen in the Supreme Court's decision No. 368.K/AG/1995, which grants inheritance to interfaith heirs through mandatory bequests. This decision has subsequently become jurisprudence used by judges in resolving similar cases. The decision aims to ensure the welfare of all heirs; however, it contradicts  the  hadith  prohibiting  inheritance  between  people  of  different  religions.  Moreover,  the Supreme Court’s decision allows interfaith heirs to receive inheritance through mandatory bequests, leading to the perception that religious differences are not a barrier to obtaining inheritance.
Keywords : wasiat wajibah, different religions, Inheritance law, Jurisprudence
Abstrak: Artikel  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  implementasi wasiat  wajibah beda  agama  di Indonesia dan bagaimana argumentasinya, serta kritik terhadap implementasi tersebut. Penelitian ini  merupakan  penelitian  kepustakaan  dengan  menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Sumber  data primer  diperoleh  dari  putusan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  368.K/AG/1995,  putusan-putusan terkait,  dan  Kompilasi  Hukum  Islam.    Implementasi wasiat  wajibah di  Indonesia  mengalami perluasan makna sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 368.K/AG/1995. Dalam putusan  tersebut  menetapkan  ahli  waris  beda  agama  mendapatkan  harta  warisan  lewat wasiat wajibah .  Putusan ini kemudian menjadi yurisprudensi yang digunakan hakim dalam menyelesaikan kasus yang serupa. Putusan ini bertujuan agar semua para ahli waris mendapatkan kemaslahatan, akan tetapi putusan tersebut bertentangan dengan  hadis tentang larangan waris mewarisi antara orang  yang  berbeda  agama.  Selain  itu,  Putusan  Mahkamah  Agung  tersebut  dapat  memberi  celah kepada ahli waris beda agama untuk memperoleh harta warisan melalui wasiat wajibah . Hal ini akan membuat anggapan bahwa perbedaan agama bukanlah sebab penghalang mendapatkan warisan.
Kata kunci: wasiat wajibah, beda agama , hukum waris, yurisprudensi

## A. Pendahuluan
Ketentuan wasiat wajibah diatur dalam undang-undang sebuah negara dimulai sejak tahun 1946.  Pertama  kali  diatur  dalam Qanun  Al-Washiyyah Mesir. 3 Kemudian  beberapa  negara  Islam mengadopsi  penerapan wasiat  wajibah melalui  Undang-undang  Hukum  Keluarga  masing-masing negara, seperti Suriah (tahun 1953 pada pasal 257), Maroko (tahun 1957 pada Pasal 369-372), dan
1 Fakultas Studi Islam, International Online University Indonesia | abdulwahab120788@gmail.com
2 Universitas Darussalam Gontor | imamkamaluddin@unida.gontor.ac.id
3 Riyanta, Hubungan  Muslim  Dan  Non-Muslim  Dalam  Kewarisan  Dinamika  Pemikiran  Fiqh  Klasik  Menuju  Fiqh Indonesia  Modern ,  vol.  (Yogyakarta:  Kurnia  Kalam  Semesta,  2020),  accessed  June  13,  2024,  https://digilib.uin- suka.ac.id/id/eprint/33960/.
negara-negara Islam lainnya 4 termasuk Indonesia, yang mengatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 209 mengenai anak angkat dan orang tua angkat sebagai penerima wasiat wajibah . 5
Seiring  berjalannya  waktu  penerima wasiat  wajibah di  Indonesia  mengalami  perluasan. Melalui  Putusan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  368.K/AG/1995.  Dalam  putusan  tersebut menerangkan bahwa anak yang pindah agama kedudukannya sama dengan anak lainnya. Hanya saja tidak sebagai ahli waris melainkan mendapatkan wasiat wajibah . 6 Dari putusan tersebut memperluas penerima wasiat wajibah . Tidak hanya dari anak angkat dan orang tua angkat saja, ahli waris beda agama juga bisa mendapatkannya. Argumentasi dari implementasi putusan tersebut adalah sebagai bentuk upaya memberikan keadilan dan kemaslahatan kepada ahli waris beda agama. 7 Pada tahap berikutnya putusan-putusan Mahkamah Agung RI ini menjadi yurisprudensi yang digunakan hakim di  lingkungan  Mahkamah  Agung  dalam  menyelesaikan  kasus  yang  serupa.  Seperti  Putusan Mahkamah Agung No. 218 K/Ag/2016, No. 721 K/Ag/2015, No. 16 K/Ag/2010, No. 51 K/Ag/1999, No. 16 K/Ag/1999. Begitu pula dalam pengadilan agama seperti putusan Pengadilan Agama Badung Nomor:4/Pdt.P/2013/PA.Bdg.  Hal  ini  menandakan  implementasi wasiat  wajibah beda  agama  di Indonesia memiliki kekuatan hukum.
Implementasi wasiat wajibah beda agama menjadi problem ketika ditimbang dengan hukum waris dalam Islam. Terdapat hadis tentang larangan seorang muslim mewarisi kafir demikian pula sebaliknya  yang  bersifat  final  dan  mutlak. 8 Selain  itu  pendapat  imam  empat  mazhab  terkait mutlaknya makna dalam hadis itu  sudah sangat jelas. 9 Problem lainnya yakni, makna wasiat wajibah masih sangat luas dan tidak ada pembatasan, sehingga masih ada celah yang bisa ditafsirkan dan dimaknai lain oleh hakim untuk memberikan bagian tertentu kepada ahli waris yang berbeda agama. Oleh  karena  itu,  pembahasan  ini  menarik  untuk  dikaji  lebih  lanjut  apa  yang  melatarbelakangi munculnya wasiat  wajibah beda  agama  di  Indonesia.  Sehingga  penulis  ingin  menganalisis  secara kritis argumentasi yang dipakai dalam implementasi wasiat wajibah beda agama.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  studi  kepustakaan  ( library  research )  untuk  mengkaji implementasi wasiat wajibah bagi pewaris dan ahli waris beda agama dalam hukum waris Islam di
4 Muhammad Az-Zuhaili, Al-Farâidh Wa Al-Mawârits Wa Al-Washâyâ (Dimasyq, 2001).
5 Mahkamah Agung RI, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya (Jakarta: Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011).
6 Ibid. 7 Iin Mutmainnah and Muhammad Sabir, “Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 368K/AG/1995,” Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum 17, no. 2 (2019): 206.
8 Balai Litbang dan Diklat Kementerian Agama Puslitbang Kehidupan Beragama, Pelaksanaan Hukum Waris Di Kalangan Umat Islam Indonesia (Jakarta: Maloho Jaya Abadi Press, 2010).
9 Muhammad Ali Ash-Shabuni, Al-Mawarits Fi Asy- Syari’ah Al - Islamiyah Fi Dhau’ Al -Kitab Wa As-Sunnah (Kairo: Darus Shobuni, 2002).

## 52
Indonesia. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan mensintesis informasi dari berbagai sumber tertulis yang relevan dan terpercaya. Sumber data utama  dalam  penelitian  ini  meliputi  undang-undang,  peraturan  pemerintah,  fatwa  Majelis  Ulama Indonesia  (MUI),  serta  putusan  pengadilan  yang  berhubungan  dengan  topik.  Selain  itu,  literatur akademik seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, tesis, dan disertasi juga digunakan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang konsep dan implementasi wasiat wajibah dalam konteks hukum waris Islam.
Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui pencarian literatur di basis data akademik  seperti  Google  Scholar,  ProQuest,  serta  perpustakaan  universitas.  Kata  kunci  yang digunakan  dalam  pencarian  meliputi  " wasiat  wajibah ",  "beda  agama",  "hukum  waris  Islam",  dan "Indonesia". Literatur yang diperoleh kemudian dievaluasi berdasarkan relevansi topik, kredibilitas penulis, tahun publikasi, dan metodologi penelitian yang digunakan. Hanya literatur yang memenuhi kriteria seleksi tersebut yang akan dianalisis lebih lanjut untuk memastikan kualitas dan relevansi informasi yang dikumpulkan.
Analisis  data  dilakukan  secara  deskriptif  dan  kritis.  Analisis  deskriptif  digunakan  untuk mendeskripsikan  temuan-temuan  dari  berbagai  literatur  yang  telah  dikumpulkan,  sedangkan analisis  kritis  dilakukan  untuk  mengevaluasi  implementasi wasiat  wajibah ,  mengidentifikasi kesenjangan, tantangan, dan dampak dari penerapannya. Hasil analisis ini kemudian disintesis untuk memberikan gambaran yang menyeluruh tentang implementasi wasiat wajibah bagi pewaris dan ahli waris beda agama di Indonesia, serta menarik kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan temuan penelitian.

## C. Implementasi Wasiat wajibah Beda Agama
Implementasi wasiat wajibah bagi pewaris dan ahli waris beda agama di Indonesia dimulai dengan  putusan  Mahkamah  Agung  dalam  kasus  kewarisan  beda  agama  nomor  368.K/AG/1995. Dalam putusan ini, Mahkamah Agung memberikan hak wasiat wajibah kepada ahli waris beda agama sebagai  bagian  dari  upaya  penemuan  hukum  (rechtvinding)  dalam  konteks  kewarisan  Islam  di Indonesia. Pendekatan ini mungkin merupakan terobosan tidak hanya bagi Indonesia, tetapi juga bagi dunia Islam secara umum. Hal ini karena negara-negara Muslim seperti Mesir, Suriah, Tunisia, dan  Maroko  hanya  menerapkan  konsep wasiat  wajibah kepada  cucu  yang  orang  tuanya  telah meninggal terlebih dahulu, dan tidak untuk ahli waris beda agama. 10
10 Muhibbin, “Wasiat Wajibah Untuk Anak Angkat, Anak Di Luar Perkawinan Sah, Dan Anak Dari Orang Tua Beda Agama,” Jurnal Syariah dan Hukum (2019): 280.
53
Perluasan wasiat wajibah adalah bentuk dari penemuan hukum yang dilakukan Mahkamah Agung  dengan  menggunakan  metode  yuridis  sosiologis. 11 Ijtihad  ini  merujuk  pada  pandangan Hazairin yang mengadopsi pendapat Ibnu Hazm, yang menegaskan bahwa Islam adalah agama yang membawa  rahmat  bagi  seluruh  alam,  yang  sangat  menghargai  prinsip  keadilan  yang  seimbang, kepastian  hukum,  hak-hak  individu,  dan  hubungan  bilateral. 12 Adapun  yang  menjadi  dasar pertimbangan  adalah  rasa  kemanusiaan 13 dan  agar  tercapainya  keadilan  bagi  ahli  waris  beda agama. 14 Ijtihad ini, bertujuan memberikan ahli waris beda agama warisan melalui wasiat wajibah dengan pertimbangan kemaslahatan.
Menurut Mahkamah Agung, keputusan untuk tidak memberikan bagian apa pun dari harta warisan seorang Muslim kepada ahli waris  beda agama dianggap kurang sesuai dengan nilai-nilai dan norma hukum yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, hal ini mendorong Mahkamah Agung untuk melakukan ijtihad dengan memberikan hak wasiat wajibah kepada pewaris Muslim, sebagai upaya untuk mencapai keadilan yang lebih seimbang dalam konteks hukum waris di Indonesia. 15 Hal ini terkait dengan nilai-nilai dan kesepakatan sosial yang telah dibangun oleh masyarakat Indonesia untuk  hidup  dalam  keharmonisan,  kedamaian,  saling  menghormati,  dan  tidak  merendahkan martabat kemanusiaan satu sama lain, tanpa memandang perbedaan suku, budaya, atau agama. Jadi untuk  melakukan  penemuan  hukum,  Mahkamah  Agung  melakukan  ijtihad. Keputusan  Mahkamah Agung  dalam  hal  ini  menunjukkan  bahwa  penerimaan  terhadap wasiat  wajibah masih  bersifat inklusif  dan  belum  mendapat  pembatasan  yang  tegas.  Hal  ini  menciptakan  ruang  yang  dapat ditafsirkan  dan  dimaknai  dengan  beragam  cara  oleh  para  hakim.  Ruang  tersebut  kemudian dimanfaatkan  untuk  memberikan  bagian  tertentu  dari  warisan  kepada  ahli  waris  yang  berbeda agama. 16
Ditinjau dalam hukum waris Islam ijtihad (putusan) tersebut bermasalah. Karena ahli waris beda agama bisa mendapatkan harta warisan, padahal perbedaan agama adalah faktor penghalang seseorang mendapatkan harta warisan. Putusan tersebut mengindikasikan adanya upaya rekayasa syariah  yang  cenderung  memberikan  celah  dan  peluang  kepada  pihak  beda  agama  untuk mendapatkan  harta  dari  pewaris  muslim  walaupun  sebenarnya  terhalang  mendapatkan  warisan
11 I. Nyoman Sujana and others, Hukum Waris Beda Agama Dan Implementasi Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Non Muslim Di Indonesia (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2020).
12 Asep Saepuddin Jahar, Hukum Keluarga, Pidana, Dan Bisnis (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013).
13 Dwi  Andayani  and  Tetty  Hariyati,  “Problematika  Wasiat  Wajibah  Terhadap  Ahli  Waris  Beda  Agama  Di Indonesia,” Cepalo 4, no. 2 (2020): 167.
14 Sujana  and  others, Hukum  Waris  Beda  Agama  Dan  Implementasi  Wasiat  Wajibah  Terhadap  Ahli  Waris  Non Muslim Di Indonesia . 15 Muhibbin, “Wasiat Wajibah Untuk Anak Angkat, Anak Di Luar Perkawinan Sah, Dan Anak Dari Orang Tua Beda Agama.”
16 Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Pelaksanaan Hukum Waris Di Kalangan Umat Islam Indonesia , ed. Muchit A. Karim (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010).
sebab perbedaan agama. 17 Akibat dari putusan MA, berimplikasi pada pemanfaatan ahli waris beda agama  untuk  mendapatkan  warisan  lewat  jalur wasiat  wajibah ketika  tidak  mendapatkan  harta warisan sebab perbedaan  agama  sehingga wasiat  wajibah beda  agama  ini  merusak konsep dasar waris Islam yang berimplikasi pada terdekonstruksinya syariah Islam.
Putusan Mahkamah Agung tersebut kemudian menjadi yurisprudensi kasus-kasus serupa. Seperti penetapan hakim Pengadilan agama Badung Nomor 4/Pdt.P/2013/PA/Bdg yang berdasar pada putusan  MA.  Penetapan  tersebut  memberikan  putusan  bahwa  ahli  waris  beda agama  dapat mewarisi dari pewaris muslim. Pertimbangannya adalah bahwa sistem kewarisan Islam menganut sistem  kekerabatan,  baik  secara nasabiyah maupun  secara hukmiyah .  Sistem  kekerabatan  lebih utama dari pada hanya perbedaan agama sebagai penghalang mewarisi, karena hukum kewarisan Islam  selain  mengandung  unsur  ibadah  dan  lebih  banyak  mengandung  unsur  muamalah  serta kekerabatan  antar  pewaris  dan  ahli  waris  tidak  akan  pernah  terputus  karena  perbedaan  agama. Putusan tersebut mengindikasikan bahwa perbedaan agama tidaklah tepat jika menjadi penghalang.
Menurut  hakim wasiat  wajibah adalah  jalan  keluar  untuk  ahli  waris  beda  agama.    Ketika pewaris tidak  pernah  meninggalkan  wasiat  maupun  hibah  secara  langsung  kepada  ahli  warisnya yang terhalang menerima harta warisan. Oleh karena itu, agar tercapainya keadilan, kemanfaatan dan  kepastian  hukum,  hakim  melakukan  terobosan  hukum  dengan  memberikan  bagian  harta warisan  melalui wasiat  wajibah yang  pelaksanaannya  dilakukan  melalui  penetapan  oleh  hakim pengadilan agama dengan pertimbangan rasa keadilan dan kemanusiaan. 18 Jadi wasiat wajibah ini dipilih sebagai upaya agar tercapainya keadilan dan kemaslahatan bagi ahli waris beda agama.
Hakim  memberikan wasiat  wajibah kepada  ahli  waris  beda  agama  yang  besar  bagiannya tidak melebihi bagian ahli waris muslim yang sederajat dengannya. Dengan kata lain diperbolehkan mendapat bagian yang sama dengan ahli waris muslim yang sederajat dengannya. Hakim dalam hal ini telah mempersamakan kedudukan ahli waris muslim dengan  beda agama. 19 Apabila dikaitkan dengan  sistem  hukum  Islam  yang  berlaku  bagi  ahli  waris  beda  agama,  seorang  muslim  dapat mewarisi harta peninggalan pewaris beda agama, bukanlah sikap yang adil dan manusiawi jika ahli waris    beda  agama  tidak  diperbolehkan  mewarisi  harta  pewaris  yang  muslim.  Perbedaan  agama bukan  merupakan  keadaan  membahayakan  dan  mengganggu  kehidupan  dalam  masyarakat.  Jadi menurutnya agama tidaklah layak jika dijadikan sebagai penghalang seseorang untuk dapat saling
17 Sujana  and  others, Hukum  Waris  Beda  Agama  Dan  Implementasi  Wasiat  Wajibah  Terhadap  Ahli  Waris  Non Muslim Di Indonesia . 18 Muchit A. Karim, Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer Di Indonesia (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012).
19 Sujana  and  others, Hukum  Waris  Beda  Agama  Dan  Implementasi  Wasiat  Wajibah  Terhadap  Ahli  Waris  Non Muslim Di Indonesia .
mewarisi  dengan  dalih  perbedaan  agama  tidak  membahayakan  kehidupan  masyarakat.  Agama hanya patut dihormati dan dihargai.
Menurut hakim, agama tidak seharusnya menjadi faktor yang berkaitan dengan status ahli waris. Keputusan ini didasarkan pada teori Hak Asasi Manusia, di mana agama yang dipraktikkan seseorang adalah masalah yang sangat pribadi yang berkaitan dengan hubungan individu dengan Tuhan.  Oleh  karena  itu,  tidaklah  pantas  untuk  mengaitkan  status  ahli  waris  dengan  agama  yang dianut. Tentu saja, hal ini sangat bertentangan dengan prinsip hukum waris dalam Islam, di mana orang-orang  yang  berbeda  agama  tidak  diizinkan  untuk  saling  mewarisi  meskipun  memiliki hubungan  nasab  atau  perkawinan. 20 Hal  ini  berdasarkan  hadis  Rasulullah orang  muslim  tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi muslim . 21 Inilah yang dianut oleh mazhab empat karena makna hadis sangat jelas.

## D. Argumentasi Implementasi Wasiat wajibah Beda Agama
Ada beberapa argumentasi pemberian wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama. Baik dalam putusan Mahkamah Agung maupun putusan dan pendapat hakim atas kasus-kasus serupa seperti putusan Pengadilan Agama Badung dan pendapat hakim Pengadilan Agama Yogyakarta. Di antaranya yaitu:
Pertama,  larangan  saling  mewarisi  dalam  Islam  berdasarkan  hadis  yang  turun  sebagai respons  historis  terhadap  situasi  peperangan  antara  umat  Muslim  dan non-Muslim.  Larangan  ini dimaksudkan  untuk  melindungi  kepercayaan  dan  harta  dari  kemungkinan  diambil  alih  oleh  ahli waris  non-Muslim  yang  dapat  menggunakannya  untuk  melawan  umat  Islam. 22 Mahkamah  Agung berargumentasi dengan mendasarkan kepada pendapat Yusuf Qaradhawi bahwa kafir dalam hadis larangan saling mewarisi bahwa kafir yang dimaksud adalah kafir ḥ arbi. 23
Mahkamah  Agung  menilai  saat  ini  orang-orang  beda  agama  yang  hidup  berdampingan dengan damai, maka tidak dapat dikategorikan kafir ḥ arbi . Melihat kondisi saat ini, tidak ada lagi peperangan yang menjadi sebab larangan saling mewarisi. Sehingga hadis larangan itu tidak berlaku pada beda agama saat ini. Faktor penghalang perbedaan agama tidaklah lagi relevan patut dan layak ahli waris beda agama memperoleh bagian dari harta warisan berupa wasiat wajibah .
Kemudian, hal yang dapat menghalangi seorang ahli waris yang sah untuk menerima bagian warisan adalah jika terbukti bahwa orang tersebut melakukan kejahatan terhadap pewaris, seperti
20 Wahbah Az-Zuhailiy, Al-Fiqh Al-Islâmîy Wa Adillatuh (Dimasyq: Dâr al-Fikr, 1985).
21 Al- Ja’fii, Al- Jâmi‘ Al -Musnad Al-Sha ḥ î ḥ Al- Mukhtashar Min Umûr Rasûlillâh Shallâllâhu ‘alaihi Wa Sallama Wa Sunanihi Wa Ayyâmihi: Sha ḥ î ḥ Al-Bukhârî , n.d. 22 Andayani and Hariyati, “Problematika Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama Di Indonesia.”
23 Yusuf Qaradhawi, Min Hadyi Al- Islâm Fatâwî Mu’âshirah (Beirut: Darul Islamiy, 2003).
pembunuhan,  penganiayaan,  atau  fitnah.  Akan  sangat  tidak  adil  apabila  ditempatkan  sebagai penghalang penerima warisan yang disetarakan dengan kejahatan seperti yang tercantum di dalam KHI  pasal  173.  Di  samping  itu  penerima wasiat  wajibah tidaklah  berposisi  sebagai  ahli  waris, sehingga hadis mengenai larangan saling mewarisi tidak berlaku pada penerima wasiat wajibah . Jadi perbedaan  agama  dinilai  tidak  adil  pada  kondisi  saat  ini  jika  dijadikan  penghalang  seseorang mendapatkan harta warisan.
Kedua, pandangan ulama yang menolak saling mewarisi terlihat bersifat tekstualis. Mereka tidak  mengaitkan  teks  dengan  maksud  yang  ingin  dicapai  oleh  teks  tersebut,  yakni  prinsip kemaslahatan.  Golongan  ulama  ini  mempertahankan  penggunaan  kata  "kafir"  dalam  hadis  secara umum  (‘ amm )  tanpa  upaya  untuk  mengkhususkannya  ( khash ).  Pandangan  hukum  dari  hadis  ini adalah larangan umat Islam mewarisi non-Muslim tidak bersifat mutlak, karena kata "kafir" dalam hadis bersifat umum dan teks yang bersifat umum memerlukan pembatasan. Salah satu pembatasan tersebut  adalah  untuk  kebaikan.  Pendiaman  terhadap  kata  "kafir"  yang  bersifat  umum  ini  dapat diperdebatkan dengan prinsip hukum ushuliyah bahwa keumuman tidak dapat menetapkan suatu hukum dengan pasti .
Ketiga , Hakim  memiliki  otoritas  untuk  memutuskan  meski  tidak  terdapat  dalam  sumber hukum. Kewajiban hakim untuk menemukan hukum atas setiap perkara yang ada dihadapannya. Berdasarkan asas dalam hukum formal, hakim tidak boleh menolak adanya perkara dengan alasan tidak  terdapat  sumber  hukumnya,  karena  hakim  memiliki  kewenangan  hukum  untuk  melakukan penemuan  hukum.  Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  tidak  mengatur  syarat-syarat  atau  larangan seseorang dalam wasiat. Pasal 209 KHI juga hanya mengatur wasiat wajibah untuk anak angkat dan orang tua angkat saja, sedangkan tidak ada pengaturan yang jelas dan tidak ada kepastian hukum mengenai ahli waris beda agama. Oleh karena itu, hingga saat ini belum ada ketentuan hukum yang mengatur  tentang wasiat  wajibah bagi  ahli  waris  beda  agama.  Dengan  demikian,  hakim  perlu melakukan penemuan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai hukum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hakim mengaplikasikan  ketentuan wasiat  wajibah yang  terdapat  dalam  Kitab  Hukum  Islam  (KHI), khususnya untuk anak angkat dan orang tua angkat yang memiliki kesamaan dengan ahli waris beda agama, yang secara legal mereka tidak mendapatkan bagian dari harta warisan. Hakim menggunakan metode analogi sebagai cara untuk menemukan ketentuan regulasi atau hukum lain yang serupa, memiliki persamaan, serta merespons tuntutan yang ada dalam masyarakat.
Berdasarkan  prinsip  legalitas  dalam  hukum  waris  Islam  di  Indonesia,  seperti  yang diputuskan oleh Mahkamah Agung, kerabat yang memiliki hubungan darah tetapi menganut agama
selain Islam dapat menerima wasiat wajibah maksimal 1/3 bagian dari harta warisan. Pemberian ini tidak boleh melebihi bagian yang diterima oleh ahli waris lain yang memiliki kedudukan yang sama dengannya dalam garis keturunan. 24
Keempat ,  Keberadaan  hukum  waris  Islam  dalam  kerangka  sistem  hukum  nasional  secara menyeluruh  menciptakan  ruang  bagi  upaya  implementasi wasiat  wajibah bagi  ahli  waris  yang berbeda agama. Hal ini disebabkan oleh adanya norma-norma hukum Islam yang diakui di tengah- tengah masyarakat Indonesia yang heterogen, dengan beragam latar belakang sosial, budaya, hukum, dan agama.  Oleh sebab itu, putusan wasiat wajibah beda agama adalah upaya Mahkamah Agung dalam mengaktualisasikan hukum Islam di tengah-tengah masyarakat.
Kelima , pemberian wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama mendatangkan manfaat dan kemaslahatan.  Memberikan  ahli  waris  beda  agama wasiat  wajibah bertujuan  agar  tidak  terjadi benturan  sosial  di  antara  mereka  yang  beda  agama.  Hal  ini  bertujuan  untuk  mengejawantahkan prinsip keadilan serta kasih sayang. Semuanya dimaksudkan untuk kebaikan, menghindari konflik di dunia yang berdampak besar bagi terciptanya kerukunan dan ketenteraman keluarga. 25
Ada beberapa kemaslahatan dalam pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris beda agama. Pertama , Menjaga  hubungan  kasih  sayang  antara  keluarga. Kedua ,  bermanfaat  untuk  menjaga keutuhan  keluarga  agar  dapat  saling  menghormati,  menghargai  diantara  anggota  keluarga  yang berbeda agama. Ketiga , untuk kelangsungan hidup bagi ahli waris beda agama. Dengan mendapatkan harta lewat wasiat wajibah ahli waris beda agama hidup dalam kecukupan. Keempat , diharapkan ahli waris yang telah murtad misalnya terketuk hatinya untuk dapat kembali kepada Islam.

## E. Kritik Implementasi Wasiat wajibah Beda Agama
Dalam hukum waris Islam, seorang ahli waris beda agama tidak dapat mewarisi dari pewaris muslim  karena  penghalang  berupa  perbedaan  agama.  Hal  ini  berdasarkan  hadis  yang  melarang saling mewarisi antara muslim dan kafir, yang dipegang teguh oleh mayoritas ulama termasuk empat imam mazhab. Meskipun ada pandangan minoritas dari beberapa ulama seperti Ibnu Taimiyah dan Yusuf  Qaradhawi  yang  membolehkan  muslim  mewarisi  beda  agama,  tetapi  ini  tidak  berlaku sebaliknya.
Pengadilan  dan  beberapa  ulama  kontemporer  yang  mendukung wasiat  wajibah bagi  ahli waris beda agama, seperti yang dicontohkan oleh Mahkamah Agung, dianggap tidak tepat oleh para
24 Mahkamah Agung RI, Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama , Revisi 201. (Jakarta: Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011).
25 Muhibbin, “Wasiat Wajibah Untuk Anak Angkat, Anak Di Luar Perkawinan Sah, Dan Anak Dari Orang Tua Beda Agama.”
pengkritik. Mereka berpendapat bahwa keputusan ini bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat dan hadis sahih. Ahli waris  beda agama tidak boleh diberikan harta warisan dari pewaris muslim  karena  hal  ini dianggap  sebagai  ancaman dan  potensi  bahaya  bagi  komunitas  muslim  itu sendiri, serta melanggar prinsip pemeliharaan agama ( hifz ad-din ) dalam maqasid syariah .
Pendapat para pengkritik juga menyoroti bahwa implementasi wasiat wajibah beda agama merusak  tatanan  hukum  waris  Islam  yang  telah  mapan. Wasiat  wajibah ini  dianggap  lebih  dekat dengan hukum waris daripada wasiat biasa, karena mengikuti tata cara penyelesaian warisan. Maka, menerapkan wasiat wajibah pada ahli waris beda agama seolah-olah mengabaikan faktor penghalang agama yang jelas dalam Islam.
Argumen bahwa perbedaan agama sebagai penghalang warisan tidak adil, disamakan dengan tindak kejahatan, juga dianggap tidak tepat. Kitab Undang-Undang Hukum Islam (KHI) menetapkan bahwa ahli waris dan pewaris harus beragama Islam, dan memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris beda agama berarti melanggar ketentuan ini. Implementasi wasiat wajibah beda agama juga bertentangan dengan tujuan syariah, khususnya dalam memelihara agama dan harta ( maqasid al- shariah ).
Sebagai solusi, fatwa MUI menyarankan bahwa pemberian harta dari muslim kepada  beda agama dapat dilakukan melalui hibah, hadiah, atau wasiat yang dibuat semasa hidup pewaris. Jika pewaris  tidak  sempat  melakukan  hal  tersebut,  ahli  waris  muslim  dapat  bermusyawarah  untuk memberikan sebagian harta kepada ahli waris beda agama secara sukarela, bukan sebagai kewajiban yang  mengikat.  Hal  ini  diharapkan  dapat  menjaga  keseimbangan  antara  prinsip  syariah  dan keharmonisan sosial.

## F. Kesimpulan
Wasiat wajibah beda agama menjadi masalah karena bertentangan dengan  hadis larangan saling mewarisi seorang muslim dan beda agama. Wasiat wajibah beda agama juga membuka celah dan  memberikan  kesempatan  kepada  setiap  ahli  waris  beda  agama  untuk  mendapatkan  harta warisan lewat wasiat wajibah yang bersifat wajib dan mengikat padahal terdapat penghalang antara ahli  waris  beda  agama dan muslim  sehingga  merusak  konsep  waris  dalam  Islam.    Adapun  upaya mengedepankan kemaslahatan demi tercapainya keadilan dan kemanusian tidak bisa menjadi alasan untuk mengedepankannya dari menjaga agama. Sebagaimana tingkatan dalam Maqashidu Syari’ah yang  utama  adalah  menjaga  agama  dan  kemaslahatan  tidak  bisa  menjadi  sumber  hukum  jika bertentangan  dengan  nash  dalam  hal  ini  adalah  hadis  larangan  saling  mewarisi  antara  kafir  dan muslim  yang  sudah  menjadi  ketetapan  jumhur  ulama  dan  imam  empat  mazhab.  Di  samping  itu
pemberian sebagai solusi pemberian harta dari muslim kepada kafir dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah sebagaimana fatwa MUI tidak melalui sistem waris Islam.

## Daftar Pustaka
Al- Ja’fii.  Al - Jâmi‘  Al -Musnad  Al- Shaḥîḥ  Al - Mukhtashar  Min  Umûr  Rasûlillâh  Shallâllâhu  ‘alaihi  Wa Sallama Wa Sunanihi Wa Ayyâmihi: Shaḥîḥ Al -Bukhârî, n.d.
Andayani, Dwi, and Tetty Hariyati. “Problematika Wasiat wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama Di Indonesia.” Cepalo 4, no. 2 (2020): 167.
Ash-Shabuni,  Muhammad  Ali.  Al-Mawarits  Fi  Asy- Syari’ah  Al - Islamiyah  Fi  Dhau’  Al -Kitab  Wa  As- Sunnah. Kairo: Darus Shobuni, 2002.
Az-Zuhaili, Muhammad. Al-Farâidh Wa Al-Mawârits Wa Al-Washâyâ. Dimasyq, 2001.
Az-Zuhailiy, Wahbah. Al-Fiqh Al-Islâmîy Wa Adillatuh. Dimasyq: Dâr al-Fikr, 1985.
Beragama, Balai Litbang dan Diklat Kementerian Agama Puslitbang Kehidupan. Pelaksanaan Hukum Waris Di Kalangan Umat Islam Indonesia. Jakarta: Maloho Jaya Abadi Press, 2010.
Jahar, Asep Saepuddin. Hukum Keluarga, Pidana, Dan Bisnis. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013.
Karim, Muchit A. Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer Di Indonesia. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012.
Muhibbin. “ Wasiat wajibah Untuk Anak Angkat, Anak Di Luar Perkawinan Sah, Dan Anak Dari Orang Tua Beda Agama.” Jurnal Syariah dan Hukum (2019): 280.
Mutmainnah,  Iin,  and  Muhammad  Sabir.  “ Wasiat  wajibah Bagi  Ahli  Waris  Beda  Agama  Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 368K/AG/1995.” Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum 17, no. 2 (2019): 206.
Puslitbang Kehidupan Keagamaan. Pelaksanaan Hukum Waris Di Kalangan Umat Islam Indonesia. Edited by Muchit A. Karim. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010.
Qaradhawi, Yusuf. Min Hadyi Al- Islâm Fatâwî Mu’âshirah. Beirut: Darul Islamiy, 2003.
RI, Mahkamah Agung. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum  Islam  Serta  Pengertian  Dalam  Pembahasannya.  Jakarta:  Mahkamah  Agung  RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011.
——— .  Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  Dan  Administrasi  Peradilan  Agama.  Revisi  201.  Jakarta: Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011.
Riyanta.  Hubungan  Muslim  Dan  Non-Muslim  Dalam  Kewarisan  Dinamika  Pemikiran  Fiqh  Klasik Menuju Fiqh Indonesia Modern. Vol. .  Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2020. Accessed June 13, 2024. https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/33960/.
Sujana,  I.  Nyoman  and  others.  Hukum  Waris  Beda  Agama  Dan  Implementasi Wasiat  wajibah Terhadap Ahli Waris Non Muslim Di Indonesia. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2020.