## JURNAL PENDIDIKAN AKUNTANSI DAN KEUANGAN

## Kurang/Lebih Bayar Transfer Antar Pemerintah Pada Sektor Mineral dan Batubara
Yosua Martin Teguh 1 , Muhammad Ichsan 2
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia 2

## Abstract
In implementing fiscal decentralization in Indonesia there is a phenomenon of under/overpayment of revenue sharing of natural resources from the Central Government to Regional and Local Governments that lead to debt and receivables among government agencies. This study aims to answer why and how this phenomenon occurs and its effects. The strategy of this research is a case study with a qualitative approach to financial data, regulation, and interviews with related sources. The results of the study show that less/overpayment of revenue sharing of mineral and coal is caused by poor planning, policy changes,  invalid  information,  commodity  prices,  exchange  rates  and  receivables  of  related  non-tax revenues. This research is expected to provide an overview of the causes, conditions and impacts of under/overpayment  of  revenue  sharing  of  mineral  and  coal  phenomena  so  that  it  can  reduce  the potential  for  under/overpayment  of  related  revenue  sharing  and  increase  transparency  among governments.
Keywords. fiscal decentralization, intergovernmental transfer, revenue sharing, natural resources

## Abstrak
Dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia terdapat fenomena kurang/lebih bayar dana bagi hasil (DBH) sumber daya alam (SDA) mineral dan batubara (minerba) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah  Daerah.  yang  menimbulkan  utang  dan  piutang  antar  instansi  pemerintah.  Penelitian  ini bertujuan untuk menjawab mengapa dan bagaimana fenomena tersebut bisa terjadi serta dampaknya. Strategi  penelitian  ini  adalah  studi  kasus  dengan  pendekatan  kualitatif  terhadap  data  keuangan, peraturan  perundang-undangan,  dan  wawancara  dengan  narasumber  terkait.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa kurang/lebih bayar DBH SDA minerba disebabkan oleh perencanaan yang kurang baik,  perubahan  kebijakan,  informasi  yang  tidak  valid,  harga  komoditi,  kurs  dan  piutang  PNBP. Penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  gambaran  penyebab,  kondisi  dan  dampak  fenomena tersebut sehingga dapat mengurangi potensi kurang/lebih bayar transfer DBH SDA, serta peningkatan transparansi antar pemerintah.
Kata kunci. desentralisasi fiskal, transfer antar pemerintah, dana bagi hasil, sumber daya alam
Corresponding author. yosuamartin21@yahoo.com
How to cite this article. Teguh, Y. M., & Ichsan, M. (2019). Kurang/Lebih Bayar Transfer Antar Pemerintah Pada Sektor  Mineral  Dan  Batubara. Jurnal  Pendidikan  Akuntansi  &  Keuangan,  7 (2),  65–82.  Retrieved  from http://ejournal.upi.edu/index.php/JPAK/article/view/17022
History of article. Received: Februari 2019, Revision: Mei 2019, Published : Juli 2019

## PENDAHULUAN
Pendapatan Negara terdiri atas Penerimaan  Pajak,  Penerimaan  Negara Bukan  Pajak  (PNBP),  dan  hibah  (Republik Indonesia,  2003).  PNBP  yang  berasal  dari sumber  daya  alam  (SDA)  akan  ditransfer sebagian besar secara periodik ke Pemerintah Daerah  dalam  bentuk  Dana  Bagi  Hasil
(DBH)  SDA  minerba  (Republik  Indonesia, 2004).  Berdasarkan  siaran  pers  Extractive Industries  Transparency  Initiative  (EITI), saat  ini  masih  terdapat  isu  adanya kurang/lebih  bayar  DBH  SDA  yang  masih menjadi pertanyaan oleh banyak pihak (EITI, 2018). Pernyataan ini didukung dengan data pada  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Pusat
Yosua Martin Teguh 1 , Muhammad Ichsan 2 / Kurang/Lebih Bayar Transfer Antar Pemerintah Pada Sektor Mineral Dan Batubara
(LKPP) tahun 2013 - 2017 yang telah diaudit oleh  Badan  Pemeriksa  Keuangan  Republik Indonesia  (BPK-RI),  Pemerintah  Pusat melalui Kementerian Keuangan telah melakukan  transfer  DBH  tersebut  kepada Pemerintah Daerah dengan uraian informasi pada  Tabel  1.  Berdasarkan  data  tersebut, besarnya  kurang/lebih  bayar  transfer  DBH tersebut  tidak  dapat  secara  langsung diperhitungkan antara kurang bayar dan lebih bayar karena daerah yang mengalami kurang bayar  DBH  SDA  minerba  berbeda  dengan daerah  yang  mengalami  lebih  bayar  DBH SDA minerba.
Tabel 1. Realisasi, Kurang Bayar, dan Lebih Bayar DBH SDA Tahun 2013 – 2017
Sumber:  Laporan  Keuangan  Pemerintah Pusat,  2014,  2015,  2016,  2017,  2018,  data diolah
Pemerintah  Pusat  memiliki  kewajiban untuk  melakukan  transfer  DBH  SDA minerba  sebesar  80%  atas  PNBP  SDA minerba kepada Pemerintah Daerah (Pemerintah  Republik  Indonesia,  2005). Pada pelaksanaannya, jumlah transfer tersebut  bervariasi  dalam  satu  tahun anggaran dengan kondisi kurang/lebih bayar. Variasi  persentase  realisasi  transfer  DBH tersebut  terhadap  realisasi  PNBP  terkait dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Realisasi Transfer DBH terhadap Realisasi PNBP Tahun 2013 – 2017
Sumber:  Laporan  Keuangan  Pemerintah Pusat,  2014,  2015,  2016,  2017,  2018,  data diolah
Pemerintah  Daerah  pada  negara-negara berkembang memiliki kendala berupa kapasitas  dan  akses  informasi  dalam melakukan penyusunan anggaran (Schaeffer &  Yilmaz,  2008).  Pemerintah  Daerah  di Indonesia saat ini masih memiliki keterbatasan akses data dan informasi secara akurat  dan  tepat  waktu  ( realtime )  terkait jumlah dan waktu penyelesaian kurang/lebih bayar  transfer  DBH  tersebut.  Data  dan informasi ini sangat berguna bagi Pemerintah Daerah  dalam  penyusunan  anggaran  dan Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah (LKPD).
Penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah:
1. Mengapa  dan  bagaimana  kebijakan pengelolaan DBH SDA minerba sehingga  menyebabkan  kurang/lebih bayar DBH SDA?
2. Bagaimana kondisi dan dampak kurang/lebih bayar DBH SDA minerba terhadap  Pemerintah  Daerah  pada provinsi Kalimantan Selatan?
Penelitian ini bertujuan untuk:
1. Mengevaluasi penyebab terjadinya kurang/lebih bayar DBH SDA minerba.
2. Memberikan  gambaran  kondisi  dan dampak  terjadinya  kurang/lebih  bayar DBH SDA minerba dengan menggunakan provinsi Kalimantan Selatan  sebagai  objek  penelitian  studi kasus.
Penelitian  dengan  studi  kasus  secara umum  memberikan  manfaat  dalam  analisis fenomena yang terjadi, mengevaluasi kondisi yang ada untuk menyusun rencana tindakan, memberikan solusi dalam menangani sumber permasalahan,  implementasi  pengambilan keputusan secara efektif (Ellet, 2007). Sesuai dengan  penelitian  Ellet  tersebut,  penelitian ini  diharapkan  dapat  memberikan  manfaat dalam:
1. Mengevaluasi pelaksanaan transfer
DBH  SDA  minerba  pada  Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan Tahun 2013 2014 2015 2016 2017 Realisasi Transfer 11.636,72 16.425,92 20.093,44 19.376,48 11.835,08 Kurang Bayar 1.289,35 2.353,49 1.842,26 1.153,45 9.502,14 Lebih Bayar 30,36 0,33 1.588,32 9.884,09 7.309,51 (dalam Miliar Rp) Tahun 2013 2014
2015 2016 2017 Realisasi PNBP 18.620,49 19.299,91 17.682,96 15.756,80 23.763,17 Realisasi Transfer 11.636,72 16.425,92 20.093,44 19.376,48 11.835,08 Persentase 62,49% 85,11% 113,63% 122,97% 49,80%
(dalam Miliar Rp)
2. Memberikan  solusi  dalam  mengurangi potensi  kurang/lebih  bayar  transfer antar  pemerintah  serta  peningkatan transparansi  secara realtime dalam pengelolaan  transfer  DBH  tersebut  ke Pemerintah Daerah.
Penelitian  ini  mengacu  kepada  teori fiscal  federalism dengan  penekanan  pada hubungan  fiskal  antar  pemerintah  dan pengaturan  institusi  pada  berbagai  tingkat pemerintah  yang  mencakup  pengeluaran, pendapatan,  transfer  antar  pemerintah, administrasi pajak, penganggaran dan manajemen  keuangan,  dan  pengendalian pinjaman pemerintah daerah (Ter-Minassian, 1997).  Penelitian  terdahulu  yang  menjadi referensi  dalam  penelitian  ini  yaitu  Kelly (1999)  desentralisasi  fiskal  dengan  fokus pada  alokasi  pendapatan,  de  Mello  (2000) desentralisasi  fiskal  dengan  fokus  pada hubungan  fiskal  antar  pemerintah,  dan Schaeffer & Yilmaz (2008) akuntabilitas dan transparansi  yang  efektif  pada  Pemerintah Daerah  mendukung  pengambilan  keputusan penganggaran tingkat daerah dan nasional.

## KAJIAN PUSTAKA
Penelitian  ini  menggunakan  teori fiscal federalism sebagai  landasan  teori.  Teori  ini menekankan hubungan fiskal antar pemerintah  ( intergovernmental  fiscal )  dan pengaturan  institusi  pada  berbagai  tingkat pemerintah  yang  mencakup  enam  aspek yaitu tanggung jawab pengeluaran, tanggung jawab  meningkatkan  pendapatan,  transfer antar pemerintah, administrasi pajak, penganggaran  dan  manajemen  keuangan, dan  pengendalian  pinjaman  pemerintah daerah  dengan  penjelasan  sebagai  berikut (Ter-Minassian, 1997):
1. Tanggung jawab pengeluaran Dalam pelaksanaan desentralisasi, efisiensi  alokasi  sumber  daya  akan tercapai  dengan  menetapkan  tanggung jawab  untuk  setiap  jenis  pengeluaran publik pada setiap tingkatan pemerintahan  yang  memiliki  akses terdekat  dengan  penerima  manfaat terkait.
2. Tanggung jawab peningkatan pendapatan Setiap  tingkatan  pemerintah  diberikan kewenangan meningkatkan pendapatannya untuk memenuhi tanggung  jawab  pengeluaran.  Pada Pemerintah  Daerah,  kesenjangan  fiskal antara  kapasitas  pendapatan  dengan tanggung  jawab  pengeluaran  akan didukung dengan transfer antar pemerintah.  Tanggung  jawab  ini  juga dapat  didefinisikan  sebagai  suatu pendanaan  milik  Pemerintah  Daerah dan  didukung  kewenangan  otonomi yang  signifikan  untuk  menentukan struktur pendanaannya (Bahl, 1999).
3. Transfer antar pemerintah
Terdapat dua kategori utama mekanisme  transfer  antar  pemerintah yaitu revenue  sharing dan grants . Revenue  sharing ditujukan  sebagai koreksi  atas  ketimpangan  pendapatan secara  vertikal  dan  tanggung  jawab pengeluaran. Grants terdiri atas
General Purpose Grants dengan
penggunaan dana tanpa adanya persyaratan dengan tujuan menyeimbangkan  ketimpangan  fiskal vertikal  dan  horizontal,  sedangkan
Specific Purpose Grants dengan penggunaan dana dengan suatu persyaratan yang bertujuan pada program atau kegiatan tertentu.
4. Administrasi pajak Pelimpahan tanggung jawab
peningkatan  pendapatan  harus  disertai dengan desentralisasi administrasi perpajakan
dan didukung pengembangan  sistem  dan  prosedur, teknologi,  dan  sumber  daya  manusia untuk menjalankan fungsi dasar pengumpulan  dan  penegakan  pajak secara efektif.
5. Penganggaran dan manajemen
keuangan Terdapat  tiga  fokus  utama  dalam pengelolaan  keuangan  yaitu  koordinasi kebijakan
penganggaran antara
Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah Daerah, meningkatkan kepedulian
Yosua Martin Teguh 1 , Muhammad Ichsan 2 / Kurang/Lebih Bayar Transfer Antar Pemerintah Pada Sektor Mineral Dan Batubara
setiap tingkatan pemerintahan terhadap preferensi kebutuhan publik dan efisiensi  alokasi  sumber  daya,  serta kebutuhan  pengelolaan  keuangan  yang baik untuk setiap tingkatan pemerintahan.  Fokus  utama  ini  akan berkaitan  erat  dengan  semua  aspek manajemen pengeluaran publik, termasuk  pelaporan  keuangan  dan evaluasi.
6. Pengendalian  pinjaman  Pemerintah Daerah Terdapat  empat  pendekatan  dalam pengelolaan pinjaman Pemerintah Daerah  yaitu  bergantung  pada  disiplin pasar,  kerja  sama  dengan  berbagai tingkatan  pemerintahan  dalam  rangka desain  dan  implementasi  pengendalian utang,  pengendalian  berbasis  aturan, dan pengendalian secara administratif. Desentralisasi  merupakan  suatu  bentuk pelimpahan  wewenang  dan  tanggung  jawab dari  Pemerintah  Pusat  kepada  Pemerintah Daerah  dengan    tujuan  meningkatkan efisiensi ekonomi dan administrasi, memperbarui  program  pengembangan  dan meningkatkan  responsif  kebutuhan  lokal (Ingham  &  Kalam,  1992).  Pelimpahan wewenang  dan  tanggung  tersebut  juga disertai  pendanaan  yang  ditransfer  dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah agar pelayanan publik yang telah dilimpahkan  dapat  terlaksana  dengan  baik dan  optimal.  Desentralisasi  fiskal  dapat didefinisikan  sebagai  pelimpahan  fungsi- fungsi  khusus  dari  pemerintah  pusat  ke pemerintah daerah dengan otoritas administratif  dan  pendapatan  fiskal  untuk menjalankan  fungsi-fungsi  tersebut  (Kee, 2003).
Dalam penelitiannya di Nepal, Kelly (1999) menyatakan  bahwa  desentralisasi  fiskal berkaitan  erat  dengan  alokasi  tanggung jawab  pengeluaran  dan  pendapatan  antar tingkatan  pemerintahan  dan  struktur  sistem transfer yang efektif antara Pemerintah Pusat dan  Pemerintah  Daerah.  Penelitian  tersebut menggunakan  teori  alokasi  pendapatan  dan
hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  dasar sistem alokasi pendapatan di Nepal konsisten dengan  teori  dan  praktik  internasional, namun masih terdapat tiga inkonsistensi pada struktur alokasi pendapatan  yang mencakup dasar pengenaan pajak, alokasi pajak terkait properti  antara  pusat  dan  daerah  dan  sistem bagi hasil pendapatan saat ini sebagian besar telah  dikelola  secara ad  hoc berdasarkan kategori.  Selain  itu,  dalam  pelaksanaan transfer antar pemerintah di Nepal memiliki kendala  yang mencakup  mekanisme alokasi transfer dan administrasi Pemerintah Daerah. Penelitian  ini  belum  memberikan  informasi terkait  mekanisme  alokasi  pendapatan  yang berasal dari pengelolaan SDA dan bagaimana  dampak  dari  transfer  antar pemerintah tersebut.
Desentralisasi memerlukan
kompleksitas  yang  besar  terkait  hubungan antar  pemerintah  dan  kegagalan  koordinasi dalam hubungan fiskal cenderung mempengaruhi posisi fiskal pada Pemerintah Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  (de  Mello, 2000).  Penelitian  pada  30  negara  (anggota dan  non-anggota  OECD)  menunjukkan bahwa kegagalan koordinasi hubungan fiskal antar  pemerintah  timbul  akibat  adanya  bias dalam  penyusunan  kebijakan  desentralisasi dan  kurangnya  transparansi  dari  institusi terkait.  Selain  itu,  terhadap  negara-negara anggota OECD ditemukan bahwa ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap transfer  dari  Pemerintah  Pusat  cenderung memperbaiki posisi fiskal sepanjang pengeluaran Pemerintah Daerah relatif tidak terlalu besar. Transparansi antar pemerintah dan  penyusunan  kebijakan  desentralisasi yang  jelas  dan  terstruktur  akan  mendorong koordinasi  transfer  fiskal  antar  pemerintah, termasuk  pelaksanaan  dana  bagi  hasil ( revenue sharing fund ). Penelitian ini belum memberikan  gambaran  praktik revenue sharing dan  pelaksanaan  transparansi  antar pemerintah pada negara yang menjadi objek penelitian.
Pada  penelitian  Schaeffer  &  Yilmaz (2008)  menyatakan  bahwa  pencapaian

## JURNAL PENDIDIKAN AKUNTANSI DAN KEUANGAN
akuntabilitas  dan  transparansi  yang  efektif pada  Pemerintah  Daerah  akan  mendukung dalam pengambilan keputusan dalam penganggaran  tingkat  daerah  dan  nasional. Penelitian  dilakukan  pada  beberapa  negara berkembang  dengan  menggunakan  teori penganggaran  dan  fokus  pada  peran penganggaran  sebagai  alat  reformasi  dalam pengembangan dan implementasi penganggaran Pemerintah Daerah. Pada hasil penelitian ini ditemukan bahwa publik masih kurang  terlibat  dalam  penyusunan  anggaran Pemerintah Daerah dan meminta Pemerintah Daerah  untuk  meningkatkan  akuntabilitas yang mencakup pada informasi, konsultasi/pengawasan,  partisipasi  aktif  dan media.  Ekspektasi  publik  atas  akuntabilitas informasi ini mencakup penyediaan informasi,  pengungkapan  keuangan,  sistem manajemen keuangan dan pembelian kompetitif.

## METODE PENELITIAN
Bagian menjelaskan bagaimana menjawab  pertanyaan  penelitian  sehingga didapatkan  pemahaman  memadai  mengenai proses peneliti dalam menghasilkan finding . Strategi penelitian terbagi dalam
delapan kategori yaitu eksperimen (e xperiment ),  s urvey , archival  research , studi kasus ( case study ), ethnography , action research , grounded  theory ,  dan narrative inquiry (Saunders,  Lewis,  &  Thornhill, 2012). Berdasarkan kategori tersebut, penelitian  ini  menggunakan  strategi  studi kasus.  Studi  kasus  relevan  dalam  penelitian untuk  memperkaya  pemahaman  dalam penelitian dan proses yang terkait (Eisenhardt  and  Graebner  2007  dalam Saunders  et  al.,  2012).  Pemilihan  strategi studi  kasus  dalam  penelitian  ini  untuk memberikan  pemahaman  mendalam  dalam terkait penyebab terjadinya fenomena kurang/lebih  bayar  melalui  berbagai  sudut pandang  seperti  kebijakan  transfer  antar pemerintah,  pengelolaan  keuangan  pada sektor  publik,  kepatuhan  dan  sinkronisasi
pada  peraturan  perundang-undangan,  dan aspek lainnya.
Terdapat  tiga  pendekatan  penelitian antara  lain  penelitian  kualitatif,  penelitian kuantitatif , dan penelitian metode campuran (Creswell, 2014). Penelitian ini menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan pertimbangan data keuangan perlu dijelaskan dengan informasi, peraturan, dan konfirmasi dengan  pihak-pihak  terkait;  dan  informasi kualitatif  diperlukan  untuk  menjelaskan secara mendalam terkait fenomena kurang/lebih  bayar  DBH  SDA  mineral  dan batubara ini.
Data  dan  informasi  memiliki  peranan penting  dalam  mendukung  analisis  suatu penelitian.  Pada  penelitian  ini,  data  yang digunakan  mencakup  data  primer  dan  data sekunder. Data primer merupakan data yang dikumpulkan  untuk  tujuan  penelitian  yang spesifik, sedangkan data sekunder merupakan  data  yang  dikumpulkan  untuk tujuan  yang  berbeda  dan  dapat  digunakan untuk pertanyaan penelitian lainnya (Hox & Boeije, 2005). Pada penelitian ini data yang digunakan terdiri atas:
A. Data Primer
Terdapat  enam  instrumen  penelitian dalam pengumpulan data dan informasi yaitu kuesioner, interview (wawancara), content analysis , focus groups, observasi,  dan researching  the  things people  say  and  do (Wilkinson  & Birmingham, 2003). Berdasarkan enam instrumen tersebut, pengumpulan informasi diperoleh melalui wawancara untuk menggali informasi yang mendalam  dari  narasumber  dalam rangka menjawab
pertanyaan penelitian.
B. Data Sekunder Penelitian ini juga melakukan pengumpulan informasi melalui instrumen dokumentasi, yang
digunakan untuk memperoleh informasi dari  berbagai  dokumen  dalam  rangka
Yosua Martin Teguh 1 , Muhammad Ichsan 2 / Kurang/Lebih Bayar Transfer Antar Pemerintah Pada Sektor Mineral Dan Batubara
mendukung menjawab
masalah penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh  secara  resmi  pada  instansi terkait  yang  meliputi  data  keuangan terkait  PNBP  dan  DBH  SDA  minerba pada Kementerian ESDM dan
Kementerian Keuangan, bukti penerimaan  negara  (BPN)  melalui aplikasi SIMPONI, peraturan perundang-undangan yang  berlaku,
serta  LKPP,  LKPD,  APBN,  APBD terkait
Dalam penyusunan wawancara terdapat tiga  model  rancangan  yaitu unstructured, semi-structured,  and  structured (Wilkinson & Birmingham, 2003). Berdasarkan penelitian  Wilkinson  dan  Birmingham tersebut, perancangan wawancara menggunakan model semi-structured dengan pertimbangan bahwa dalam proses wawancara terdapat perkembangan informasi yang perlu digali untuk memperkaya penelitian. Pertanyaan wawancara disusun berdasarkan latar belakang interviewees dan data dan informasi  yang  telah  diperoleh  sebelumnya. Pemilihan interviewees dilakukan berdasarkan struktur organisasi dan keterkaitannya  dalam  fenomena  penelitian yang  terdiri  atas  perwakilan  Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, dan Pemerintah Daerah pada Provinsi Kalimantan  Selatan.  Metode  wawancara yang  digunakan  adalah  wawancara  secara tatap muka secara langsung maupun melalui media  telekomunikasi  dengan  persetujuan dari interviewees .
Penelitian ini menggunakan pendekatan descriptive  qualitative  analysis .    Analisis deskriptif  kualitatif  merupakan  metode analisis yang mendeskripsikan suatu kondisi atau  bersifat  deskriptif  (Kim,  Sefcik,  & Bradway,  2017).  Analisis  ini  digunakan dengan mendeskripsikan data dan informasi
yang  diperoleh,  baik  data  primer  maupun data sekunder. Pemilihan pendekatan analisis ini  didasarkan  pada  jenis  data  yang dikumpulkan yang sebagian besar merupakan  data  kualitatif,  baik  yang diperoleh  melalui  wawancara  maupun melalui  data  yang  telah  terpublikasi.  Selain itu, pendekatan analisis ini dapat membantu pengolahan  informasi  untuk  memperkaya analisis dalam menjawab pertanyaan penelitian.
Pendekatan  penelitian  perlu  dilengkapi dengan  desain  penelitian.  Terdapat  empat tipe dasar desain penelitian yaitu single-case design  (holistic-single  unit  of  analysis  dan embedded-multiple  units  of  analysis)  dan multiple-case  design  (holistic-single  unit  of analysis  dan  embedded-multiple  units  of analysis) (Yin,  2009).  Penelitian  ini menggunakan  desain  penelitian  s ingle-case design  (holistic-single  unit  of  analysis) dengan  pertimbangan  analisis  mendalam terkait  fenomena  kurang/lebih  bayar  DBH tersebut  dilakukan  pada  satu  daerah  yaitu provinsi  Kalimantan  Selatan,  termasuk seluruh  kabupaten  dan  kota  yang  terdapat dalam provinsi tersebut.
Pada  penelitian  ini,  unit  analisis mencakup  PNBP  dan  DBH  SDA  minerba, Kementerian
ESDM, Kementerian
Keuangan,  Pemerintah  Provinsi  Kalimantan Selatan dan Pemerintah Kabupaten Balangan,  Kalimantan  Selatan.  Provinsi Kalimantan Selatan memiliki potensi tambang  mineral  dan  batubara  yang  besar dan  memiliki  tiga  jenis  pengusahaan pertambangan  yang  beroperasi  yaitu  Izin Usaha  Pertambangan  (IUP),  Kontrak  Karya (KK)  dan  Perjanjian  Karya  Pengusahaan Pertambangan  Batubara  (PKP2B).  Pada provinsi  ini  terdapat  perusahaan  tambang besar dengan operasi wilayah pertambangan yang  berada  pada  lintas  kabupaten/kota dalam provinsi tersebut.

## JURNAL PENDIDIKAN AKUNTANSI DAN KEUANGAN
Ruang  lingkup  pada  penelitian  ini mencakup  pengelolaan  PNBP  dan  DBH minerba  periode  2013  -  2017.  Pemilihan periode  tersebut  dalam  lingkup  penelitian dengan  pertimbangan  sejak  dimulainya penggunaan  SIMPONI  dan  periode  terkini dari hasil pemeriksaan LKPP oleh BPK-RI.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Bagian  ini  menjelaskan  fenomena  dan findings dalam  penelitian,  serta  analisis dalam  menjawab  pertanyaan  penelitian. Dalam  memperoleh findings ,  penelitian  ini menggunakan instrumen penelitian dokumentasi dan wawancara.
A. Hasil Temuan
➢ Dokumentasi Sejalan  dengan  teori fiscal  federalism , pelaksanaan desentralisasi di Indonesia telah melimpahkan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah,  termasuk  kewenangan  bidang pertambangan  SDA  minerba  (Republik Indonesia, 2014b). Kewenangan yang dilimpahkan  tersebut  mencakup  penerbitan wilayah  IUP,  penerbitan  IUP  dan  izin pertambangan  rakyat  (IPR)  serta  penetapan harga  patokan  komoditi  tertentu.  Dalam melaksanakan kewenangan tersebut, Pemerintah  Daerah  membutuhkan  anggaran untuk  melaksanakan  kewenangan  tersebut. Untuk  memenuhi  kebutuhan  anggaran tersebut,  Pemerintah  Pusat  melaksanakan perimbangan  keuangan  kepada  Pemerintah Daerah  melalui  hasil  pengelolaan  SDA minerba  tersebut  (Republik  Indonesia, 2004).
Perimbangan keuangan dalam pengelolaan  SDA  minerba  dilaksanakan dalam  bentuk  transfer  DBH  SDA  minerba. Realisasi  PNBP  SDA  minerba  dialokasikan sebesar  20%  untuk  Pemerintah  Pusat  dan 80%  untuk  Pemerintah  Daerah  melalui mekanisme  DBH  (Pemerintah  Republik Indonesia,  2005).  Perhitungan  alokasi  DBH SDA  minerba  pada  Pemerintah  Daerah mengacu  pada  prinsip  daerah  penghasil  ( by origin ).  Perhitungan  alokasi  DBH  SDA minerba untuk setiap jenis PNBP dan daerah
penghasil  sebagaimana  Tabel  3  berlaku secara  menyeluruh  untuk  semua  daerah (Pemerintah Republik Indonesia, 2005).
Tabel 3. Alokasi DBH SDA Minerba Berdasarkan Daerah Penghasil dan Jenis PNBP
Sumber:  Peraturan  Pemerintah  Nomor  55 Tahun 2005, diolah kembali oleh Penulis
Tabel 4. Perubahan Alokasi Penyaluran Per
Triwulan
(Keterangan: “<” dibaca paling lambat (baris
Waktu) atau setinggi-tingginya (baris Alokasi)) Sumber: Kementerian Keuangan
Republik  Indonesia,  2012,  2013,  2014b, 2016c,  2017c,  data  diolah  kembali  oleh Penulis
Pada  penyusunan  target  alokasi  DBH SDA  minerba  per daerah  penghasil, Kementerian  Keuangan  mengacu  kepada target  PNBP  SDA  yang  ditetapkan  oleh Kementerian ESDM yang kemudian diperhitungkan  dengan  persentase  pada Tabel  3.  Penetapan  alokasi  DBH  SDA  ini menjadi  dasar  dalam  pelaksanaan  transfer DBH SDA tersebut. Pada tahun 2013 - 2017, Kementerian  Keuangan  telah  mengeluarkan beberapa  PMK  dengan  uraian  pada  Tabel  4 untuk  menetapkan  besaran  persentase  per triwulan yang akan ditransfer ke Pemerintah Daerah berdasarkan alokasi DBH yang telah ditetapkan. Untuk triwulan 1 – 3, DBH SDA
Provinsi Kabupaten/Kota
Penghasil Kabupaten/Kota lainnya Iuran Tetap 20% 80% - - Royalti 20% 26% - 64% Iuran Tetap 20% 16% 64% - Royalti 20% 16% 32% 32%
Kabupaten/Kota Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Daerah Penghasil Jenis PNBP Provinsi PMK Keterangan Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Waktu Maret Juni September Desember Alokasi 20% 15% Realisasi Realisasi Waktu Maret Juni September Desember Alokasi 20% 20% 30% Pagu Alokasi - Realisasi DBH Waktu Maret Juni September Desember Alokasi 20% 20% 30% Pagu Alokasi - Realisasi DBH Waktu < Maret < Juni < September < Desember Alokasi 25% 25% 30% Pagu Alokasi - Realisasi DBH Waktu < Maret < Juni < September < Desember Alokasi 25% 25% < 30% Pagu Alokasi -
Realisasi DBH
6/PMK.07/2012
183/PMK.07/2013 241/PMK.07/2014 48/PMK.07/2016 50/PMK.07/2017
Yosua Martin Teguh 1 , Muhammad Ichsan 2 / Kurang/Lebih Bayar Transfer Antar Pemerintah Pada Sektor Mineral Dan Batubara
minerba  ditransfer  ke  Pemerintah  Daerah berdasarkan  alokasi  DBH,  bukan  realisasi PNBP  SDA  minerba.  Apabila  realisasi transfer  DBH  tersebut  sampai  dengan triwulan  3  pada  suatu  daerah  sama  dengan atau melebihi perhitungan DBH berdasarkan realisasi PNBP, maka tidak akan melakukan transfer DBH SDA minerba pada triwulan 4. Sejak  tahun  2015,  terdapat  perubahan kebijakan  dasar  penyaluran  DBH  SDA minerba  untuk  triwulan  4,  yang  semula berdasarkan  realisasi  PNBP  SDA  minerba sampai  dengan  awal  triwulan  4  berubah menjadi  prognosis  realisasi  PNBP  SDA minerba  dalam  satu  tahun  (Kementerian Keuangan, 2014d).
Pada periode 2013  - 2017 Kementerian Keuangan menetapkan perubahan kebijakan penetapan  waktu  pada  mekanisme  transfer DBH  SDA  minerba.  Perubahan  ini  terlihat dari  periode  pelaksanaan  transfer  DBH tersebut  yang  semula  terdiri  atas  empat periode  menjadi  lima  periode  sebagaimana Gambar 1. Periode kelima dilakukan setelah dikeluarkannya  hasil  pemeriksaan  LKPP oleh  BPK-RI  dengan  tujuan  menetapkan kurang/lebih  bayar  DBH  SDA  minerba  dan menjadi dasar dalam penyelesaian kurang/lebih  bayar  tersebut.  Penetapan kurang/lebih  bayar  DBH  SDA  minerba tersebut  dengan  memperhitungkan  antara realisasi PNBP SDA minerba dalam periode satu tahun anggaran dengan realisasi transfer DBH.  Penetapan  kurang/lebih  bayar  DBH tersebut  dilakukan  setelah  pemeriksaan LKPP  oleh  BPK-RI  sehingga  Pemerintah Daerah mengalami keterlambatan memperoleh  informasi  kurang/lebih  bayar DBH tersebut.
Gambar 1. Mekanisme Transfer DBH SDA Minerba Sumber:  Kementerian  Keuangan  Republik Indonesia, 2014c, gambar diolah kembali
Alokasi  DBH SDA minerba per daerah penghasil  dihitung  dengan  mengacu  kepada target PNBP SDA minerba. Dalam penyusunan  target  PNBP  SDA  minerba tersebut, Kementerian ESDM menggunakan beberapa  asumsi  dalam  penyusunan  target tersebut  yang  mencakup  luas  wilayah pertambangan, target produksi, asumsi harga jual  komoditi  tambang,  asumsi  kurs  yang mengacu pada asumsi makro dan tarif PNBP yang berlaku. Kementerian ESDM menggunakan  data  luas  wilayah  sesuai penetapan  KK,  PKP2B,  IUP  dan  IPR  yang diterbitkan  oleh  Pemerintah  Daerah  atau Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya. Asumsi harga jual komoditi tambang  mengacu  kepada  tren  harga  pasar yang  berlaku  secara  internasional.  Asumsi kurs  mengacu  kepada  asumsi  makro  yang ditetapkan dalam APBN dan APBN-P. Pada periode  2013  -  2017,  tarif  PNBP  SDA minerba mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012.
PNBP  SDA  minerba  terdiri  atas  dua jenis yaitu Iuran Tetap dan Iuran Produksi/Royalti (Pemerintah Republik Indonesia,  2012).  PNBP  ini  disetorkan langsung  ke  Kas  Negara  secara  periodik. Sejak tahun 2013 penyetoran PNBP ke Kas Negara  dilakukan  secara  elektronik  melalui Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) (Kementerian  Keuangan,  2014b).  Pada SIMPONI,  perusahaan  tambang  wajib mengisi  informasi  terkait  penyetoran  PNBP dengan format yang telah ditentukan.
BPN  dan  informasi  yang  tercantum  di dalamnya berperan penting dalam pelaksanaan  transfer  DBH  SDA  minerba. Kementerian  ESDM  menggunakan  BPN sebagai  dasar  pengakuan  dan  pencatatan realisasi  PNBP  SDA  minerba  per  daerah penghasil.  Kurang  lengkapnya  informasi pada  BPN  menyebabkan  realisasi  PNBP tersebut  akan  ditunda  pelaksanaan  transfer DBH  sampai  adanya  kejelasan  informasi yang  valid  dan  dapat  diterima  oleh  pihak- pihak terkait.

## JURNAL PENDIDIKAN AKUNTANSI DAN KEUANGAN
Berdasarkan  data  dari  Kementerian ESDM,  realisasi  PNBP  SDA  minerba sebagian  besar  terdiri  atas  transaksi  dalam mata  uang  USD.  Perbedaan  kurs  pada penetapan  APBN  dan  APBN-P  serta  data kurs  tengah  transaksi  yang  dipublikasikan oleh  Bank  Indonesia  pada  periode  2013  – 2017  dapat  dilihat  pada  Tabel  5.  Besarnya jumlah  transaksi  dan  perbedaan  antara asumsi dengan realisasi kurs akan mendorong  kecenderungan  kurang  bayar DBH SDA minerba pada tahun 2013 – 2015 akibat  posisi  Rupiah  melemah  dari  asumsi kurs  dan  kecenderungan  lebih  bayar  DBH SDA minerba pada tahun 2016 – 2017 akibat posisi Rupiah menguat dari asumsi kurs dan cenderung mendekati asumsi kurs pada tahun 2017.
Tabel 5. Nilai Tukar Rupiah Terhadap USD
Sumber:
1. Republik Indonesia, 2012, 2013b, 2014c, 2015a, 2016b
2. Republik  Indonesia,  2013a,  2014a, 2015b, 2016a, 2017
3. Bank  Indonesia,  data  diakses  pada  3 April  2019,  data  diolah  kembali  oleh Penulis
Kementerian  ESDM  perlu  memastikan daerah penghasil untuk setiap setoran PNBP dengan mengacu kepada penetapan wilayah KK,  PKP2B,  IUP  dan  IPR  serta  informasi yang  dicantumkan  dalam  BPN.  Perusahaan yang beroperasi pada wilayah pertambangan lintas  kabupaten/kota  wajib  mencantumkan informasi  yang  jelas  dan  valid  pada  BPN terkait luas wilayah dan jumlah komoditi per daerah  penghasil.  Jika  dalam  BPN  tidak terdapat informasi yang jelas dan valid, maka Kementerian ESDM tidak dapat menghitung realisasi  PNBP  SDA  minerba  per  daerah penghasil.
Provinsi Kalimantan Selatan terdiri atas sebelas  kabupaten  dan  dua  kota.  Dalam perhitungan DBH SDA minerba, Pemerintah
Pusat  perlu  menetapkan  daerah  penghasil (Pemerintah  Republik  Indonesia,  2005). Pada provinsi Kalimantan Selatan ditetapkan 10 daerah penghasil pada tahun 2013 – 2016 dan  9  daerah  penghasil  pada  tahun  2017 (Kementerian  Energi  dan  Sumber  Daya Mineral,  2012,  2013,  2014,  2015,  2016). Berdasarkan  informasi  dari  Kementerian ESDM,  pada  periode  2013  –  2017  terdapat kendala  batas  wilayah  pada  provinsi Kalimantan  Selatan,  khususnya  antara kabupaten Balangan dan kabupaten Tabalong,  dikarenakan  belum  adanya  patok batas  yang  jelas  pada  area  tambang  yang berada  tepat  pada  perbatasan  wilayah sehingga masih terdapat perbedaan pendapat pada  Pemerintah  Daerah  terkait.  Batas wilayah  antara  kedua  kabupaten  tersebut telah  ditetapkan  oleh  Kementerian  Dalam Negeri  sejak  tahun  2014  (Kementerian Dalam Negeri, 2014).
Tabel 6. Jumlah Kurang Bayar (KB) dan Lebih Bayar (LB) DBH SDA Minerba pada Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 - 2017
Sumber:  Kementerian  Keuangan  Republik Indonesia, 2015b, 2016b, 2017b, data diolah kembali
Pada periode 2013 – 2017, Kementerian Keuangan telah menetapkan beberapa PMK untuk  menentukan  jumlah  kurang/lebih bayar  untuk  setiap  provinsi,  kabupaten,  dan kota secara periodik (Kementerian Keuangan,  2015b,  2016b,  2017b).  Dalam PMK  tersebut,  provinsi  Kalimantan  Selatan mengalami  kurang  bayar  atau  lebih  bayar dalam setiap periodenya sebagaimana Tabel 6. Besarnya jumlah kurang/lebih bayar DBH SDA  minerba  pada  provinsi  Kalimantan
Kurs 2013 2014 2015 2016 2017 APBN 9.300 10.500 11.900 13.900 13.300 APBN-P 9.600 11.600 12.500 13.500 13.400 Kurs Tengah BI 10.451 11.878 13.392 13.307 13.384
KB LB KB LB KB LB Prov. Kalimantan Selatan 79.448 - - 251.445 - 238.618 Kab. Balangan - 61 - 118.448 - 165.699 Kab. Banjar 6.586 - - 85.348 - 106.090 Kab. Barito Kuala 13.530 - - 41.211 - 39.101 Kab. Hulu Sungai Selatan 3.616 - 716 - - 74.578 Kab. Hulu Sungai Tengah 13.602 - - 41.199 - 41.726 Kab. Hulu Sungai Utara 13.530 - - 41.211 - 39.101 Kab. Kotabaru - 18.883 - 161.236 - 95.376 Kab. Tabalong 59.629 - - 105.799 - 174.928 Kab. Tanah Bumbu 50.740 - - 58.286 - 68.043 Kab. Tanah Laut 49.091 - - 155.514 - 40.414 Kab. Tapin - 12.241 - 115.463 - 29.634 Kota Banjarbaru 13.371 - - 41.553 - 40.682 Kota Banjarmasin 13.530 - - 41.211 - 39.101 PMK 162/2016 (Net) PMK 187/2017 (Net) Provinsi/Kabupaten/Kota PMK 259/2015 (Net)
Yosua Martin Teguh 1 , Muhammad Ichsan 2 / Kurang/Lebih Bayar Transfer Antar Pemerintah Pada Sektor Mineral Dan Batubara
Selatan  sebagaimana  Tabel  6  sangat berdampak bagi kondisi keuangan Pemerintah Daerah terkait. Kebijakan penyelesaian permasalahan kondisi kurang/lebih  bayar  DBH  SDA  minerba ditetapkan  oleh  Kementerian  Keuangan secara  periodik  dengan  memperhatikan kondisi  keuangan  Pemerintah  Pusat  dan Pemerintah  Daerah.  Dalam  kondisi  kurang bayar DBH SDA minerba, Pemerintah Pusat akan  menyalurkan  tambahan  transfer  DBH pada  tahun  anggaran  berikutnya,  sedangkan dalam kondisi lebih bayar, Pemerintah Pusat akan  melakukan  pemotongan  transfer  DBH tersebut  secara  bertahap  pada  periode berikutnya. Jumlah kurang/lebih bayar DBH SDA  minerba  yang  tercatat  pada  LKPP merupakan  total  dari  seluruh  daerah  yang mengalami  kurang  bayar  atau  lebih  bayar dalam periode tertentu sehingga tidak dapat diperhitungkan  secara  langsung  antara jumlah  lebih  bayar  dengan  jumlah  kurang bayar.

## ➢ Wawancara
Wawancara  dalam  rangka  menjawab pertanyaan penelitian dilakukan dari hilir ke hulu  dalam  pengelolaan  PNBP  dan  DBH SDA  minerba,  mulai  dari  Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, dan Pemerintah Daerah pada Provinsi Kalimantan  Selatan.  Wawancara  dilakukan pada  lima  orang  dengan  gambaran  latar belakang responden terangkum pada Tabel 7.
Tabel 7. Latar Belakang Responden Wawancara Penelitian
Sumber: diolah kembali oleh Penulis
Dalam  menggali  informasi  fenomena kurang/lebih  bayar  DBH  SDA  minerba, terdapat  beberapa  hal  yang  menyebabkan
terjadinya  kurang/lebih  bayar  DBH  SDA minerba.  Wawancara  difokuskan  pada Pemerintah Pusat yang terdiri dari tiga orang dan berasal dari Kementerian Keuangan dan Kementerian  ESDM.  Wawancara  topik  ini difokuskan  pada  Pemerintah  Pusat  dengan pertimbangan hasil dokumentasi sebelumnya.  Berikut  ini  hasil  wawancara pada responden 1, responden 2 dan reponden 3.
“…Kalau kebijakan penyalurannya DBH berdasarkan pagu alokasi. Potensi kurang bayar dan lebih bayar kita relatif besar  karena  penyaluran  yang  sudah dilakukan berdasarkan target ada deviasi yang cukup besar dengan realisasi. Kami ini  hanya  terima  hasilnya  saja,  tidak masuk ke level perencanaan teknis, kami hanya bisa mengendalikan dalam penyalurannya  saja,  jadi  kalau  kita  mau bicara  titik  pangkal  permasalahan  lebih bayar  dan  kurang  bayar  tadi  terdapat pada perencanaan tadi. Peraturan penetapan alokasi DBH murni berdasarkan  dibagi  berdasarkan  target penerimaan minerba dikalikan persentase formula untuk pusat, provinsi, kabupaten, dan kota…” (Responden 1, 2019).
Kementerian  Keuangan  melaksanakan transfer  DBH  SDA  minerba  berdasarkan alokasi DBH SDA minerba per daerah, tanpa mempertimbangkan  realisasi  PNBP  SDA minerba.  Alokasi  DBH  SDA  minerba  per daerah  disusun  dengan  mengacu  target PNBP  SDA  minerba  yang  ditetapkan  oleh Kementerian  ESDM  dan  dikalikan  dengan persentase formula pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 sebagaimana  Tabel  3.  Pelaksanaan  transfer DBH  SDA  minerba  ini  secara  umum mengalami  perubahan  kebijakan  secara periodik. Hal in ditegaskan dalam wawancara dengan responden 1.
“…penyaluran kami periode sebelumnya triwulan  1  20%,  triwulan  2  20%  dan triwulan 3 30%, saat ini triwulan 1 25%, triwulan  2  25%  dan  triwulan  3  setinggi-
Responden
Instansi
Gender Pengalaman Bidang PNBP atau DBH Jabatan 1 Kementerian Keuangan Pria > 5 tahun Eselon 4 2 Kementerian ESDM Pria > 4 tahun Eselon 4 3 Kementerian ESDM Wanita > 10 tahun Eselon 4 4 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Pria > 5 tahun Eselon 4 5 Pemerintah Kabupaten Balangan Pria > 5 tahun Fungsional

## JURNAL PENDIDIKAN AKUNTANSI DAN KEUANGAN
tingginya  30%  tapi  kebijakan  ini  baru mulai di 2017...” (Responden 1, 2019). Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan responden  1  yang  menyatakan  bahwa perencanaan  target  PNBP  yang  masih  perlu diperbaiki,  dilakukan  penggalian  mendalam terkait  pada  responden  2  dan  3.  Pada wawancara dengan perwakilan Kementerian ESDM  penyebab  kurang/lebih  bayar  DBH SDA  minerba,  responden  2  menyatakan bahwa  penyebabnya  terbagi  dalam  faktor internal dan faktor eksternal.
“…untuk  faktor  internalnya  terkait perencanaan  yang  kurang  memadai sedangkan  penyaluran  triwulan  1  dan  2 berdasarkan rencana dan usulan penyaluran  yang  tidak  tepat  waktu  per triwulan,  sedangkan  faktor  eksternalnya terkait  harga  dan  pasar  komoditi  dan kondisi keuangan negara yang menganggarkan  penyelesaian  kurang lebih  bayar…tidak  transparan  di  mana PNBP  terkait  dialokasikan  untuk  subsidi yang lain…” (Responden 2).
Dalam  penggalian  terkait  informasi teknis  penyusunan  target  PNBP  SDA minerba,  responden  2  menginformasikan bahwa  secara  prosedur  peran  instansi responden  2  berfungsi  dalam  melakukan verifikasi,  evaluasi  dan  finalisasi  pengajuan target PNBP SDA ESDM sebelum disampaikan kepada Kementerian Keuangan,  sehingga  teknis  penyusunan target  PNBP  SDA  minerba  akan  lebih  rinci pada instansi responden 3. Dalam wawancara selanjutnya  terkait  penyebab  kurang/lebih bayar  DBH  SDA  minerba,  responden  3 menyatakan bahwa:
“…penyebabnya bisa di sisi perencanaan maupun  pelaksanaan.  Kalau  di  sisi perencanaan  itu  kan  kita  ada  Rencana Kerja  dan  Anggaran  Biaya  (RKAB)  dari perusahaan, itu ada rencana produksi per komoditi dalam periode satu tahun. Terus ada  asumsi  harga  komoditi,  kurs  asumsi makro dan tarif PNBP. Kita simulasikan perhitungan  produksi,  asumsi  harga, asumsi  kurs  dan  tarif  terus  kita  petakan untuk  masing-masing  daerah  penghasil. Kalau  dari  sisi  realisasi  sih  ada  terkait
informasi  yang  kurang  jelas  dan  valid serta  tidak  ada  bukti  setor,  daerah penghasil  yang  tidak  jelas  atau  lintas kabupaten/kota,  piutang  PNBP  dan perbedaan  antara  asumsi  dan  realisasi kurs  transaksi  PNBP  karena  sebagian besar  PNBP  disetorkan  dalam  bentuk USD.  Kalau  informasi  yang  kita  terima kurang jelas, maka kita tidak punya dasar untuk mengusulkan penyalurannya, makanya  kita  ada  rekonsiliasi  dengan Pemerintah Daerah setiap triwulan untuk konfirmasi  jenis  penerimaan  dan  daerah penghasilnya” (Responden 3, 2019).
Dalam  hal  penyusunan  target  PNBP SDA minerba, Kementerian ESDM memiliki kewenangan  untuk  menetapkan  target  per daerah penghasil. Responden 2 dan responden  3  menyatakan  bahwa  penetapan target  PNBP  ini  telah  direkonsiliasikan dengan
Pemerintah
Daerah dan dikonsultasikan dengan Kementerian Dalam Negeri  namun  nantinya  akan  disesuaikan dengan  historis  realisasi  PNBP  periode sebelumnya  dan  penetapan  APBN  dan APBN-P. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penetapan target PNBP per daerah penghasil, Pemerintah Daerah tidak dapat mempengaruhi jumlah target PNBP tersebut.
Wawancara terhadap responden 4 dan 5 dari  provinsi  Kalimantan  Selatan  bertujuan memperoleh informasi terkait kondisi kurang bayar  dan  lebih  bayar    DBH  SDA  minerba pada Pemerintah Daerah tingkat provinsi dan tingkat  kabupaten/kota  serta  dampaknya. Pemilihan  responden  4  dan  5  pada  topik wawancara ini dikarenakan setelah responden 1 menetapkan jumlah kurang/lebih  bayar  DBH  SDA  minerba, maka dampak dari kurang/lebih bayar DBH tersebut hanya dialami oleh responden 4 dan responden  5.  Berikut  ini  hasil  wawancara pada responden 4 dan responden 5.
“…Transfer  DBH  SDA  minerba  untuk periode tahun 2013 - 2017 untuk provinsi Kalimantan  Selatan  berjalan  lancar, walaupun ada terjadi kurang/lebih transfer…Perhitungan transfer DBH SDA berdasarkan  atas  rekonsiliasi  terhadap setoran  dari  perusahaan  tambang  yang
Yosua Martin Teguh 1 , Muhammad Ichsan 2 / Kurang/Lebih Bayar Transfer Antar Pemerintah Pada Sektor Mineral Dan Batubara
aktif  di  wilayah  provinsi  Kalimantan Selatan,  perhitungannya  selalu  sesuai dengan  mekanisme  pembagian  yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Untuk kurang  transfer  apabila  disalurkan  akan sangat  membantu  dalam  ketersediaan dana  di  RKUD  pada  akhir  tahun anggaran,  menutupi  target  pendapatan lain  yang  tidak  terpenuhi,  hal  ini dikarenakan  untuk  kurang  transfer  tidak dimasukkan dalam APBD sebagai  target pendapatan,  sedangkan  lebih  transfer apabila  dilakukan  pemotongan  sekaligus akan  sangat  mengganggu  terhadap ketersediaan  dana  di  RKUD,  namun kebijakan  dari  Kementerian  Keuangan akan  dilakukan  secara  bertahap  dengan melihat  kemampuan  fiskal  daerah…” (Responden 4, 2019).
Dalam  wawancara  dalam  topik  yang sama dengan responden 4, responden 5 pada pemerintah daerah tingkat kabupaten menyatakan pendapat yang secara garis besar sejalan dengan responden 4.
“…Dalam  periode  lima  tahun  tersebut ada  kendala  yang  kami  hadapi,  yaitu adanya  beberapa  kali  kelebihan  salur dari Pemerintah Pusat kemudian penetapan  DBH  untuk  daerah  pada
APBD  murni  sangat  besar.  Sedangkan pada perubahan uraian APBD,
penetapan  DBH  untuk  daerah  kami sangat kecil. Sehingga terjadi lebih salur yang  sangat  besar  kepada  daerah  dan menjadi  tanggungan  piutang  yang  harus dikembalikan.  Menurut  pendapat  kami perhitungan DBH SDA sudah sangat baik dan jelas, dan pola transfernya pun dalam 1  tahun  terakhir  ini  sudah  sangat  baik. Untuk  data  besaran  lebih  atau  kurang salur  sangat  mudah  kami  dapatkan berdasarkan  dari  Peraturan  Menteri Keuangan  (PMK)  yang  dikeluarkan, sedangkan untuk kapan pemotongan dari lebih  salur  dan  penyaluran  dari  kurang salur  ini  yang  terkadang  belum  ada kepastian yang jelas…jika adanya kurang salur maka APBD daerah dapat tertolong
dengan adanya penyaluran dana tambahan  yang  dapat  digunakan  dalam pembangunan ataupun kegiatan di daerah, sedangkan apabila adanya lebih salur  maka  dampaknya  pada  deposito daerah yang akan ditarik untuk membiayai  APBD  pada  tahun  berjalan. Jadi pada dasarnya adalah tidak adanya kepastian  nominal  anggaran  dalam penyusunan  APBD    yang  berkenaan dengan  alokasi  DBH  Minerba…” (Responden 5, 2019).

## B. Diskusi
➢ Penyebab  Kurang/Lebih  Bayar  DBH SDA Minerba
Berdasarkan informasi dan hasil wawancara  pada  bagian  A,  penyebab kurang/lebih  bayar  secara  garis  besar disebabkan oleh:
1. Perencanaan yang kurang baik
Kebijakan  transfer  DBH  SDA  minerba pada  periode  2013  –  2017  dilakukan berdasarkan alokasi DBH, bukan realisasi PNBP terkait sehingga dibutuhkan perencanaan yang baik mulai dari  perencanaan  target  PNBP  SDA minerba hingga target alokasi DBH SDA minerba  per  daerah  penghasil.  Hal  ini juga  mencakup  asumsi-asumsi  yang digunakan dalam perencanaan tersebut.
2. Perubahan kebijakan Kebijakan  transfer  DBH  SDA  minerba pada  periode  tahun  2013  –  2017 mengalami perubahan lima kali sebagaimana Tabel 4. Perubahan kebijakan  ini  secara  umum  berada  pada kisaran  35%  -  80%  dari  alokasi  DBH untuk  penyaluran  DBH  SA  minerba triwulan  1  –  3.  Jika  penetapan  alokasi DBH SDA minerba berada pada jumlah yang  terlalu  optimis  (tidak  realistis), maka  kemungkinan  besar  akan  terjadi pada lebih bayar pada triwulan 3.
3. Informasi yang tidak valid Dasar perhitungan realisasi PNBP SDA minerba  per  daerah  penghasil  mengacu kepada  informasi  yang  terdapat  pada  bukti

## JURNAL PENDIDIKAN AKUNTANSI DAN KEUANGAN
penyetoran  PNBP.  Kementerian  ESDM membutuhkan informasi yang valid dan jelas mengenai  perusahaan  yang  menyetorkan, jenis PNBP dan daerah penghasil. Dalam hal perusahaan beroperasi pada wilayah pertambangan  lintas  kabupaten/kota,  maka perusahaan  harus  melengkapi  proporsi jumlah  komoditi  terjual  untuk  setiap kabupaten/kota  dengan  mengacu  kepada penetapan  batas  wilayah.  Apabila  tidak memperoleh  informasi  yang  memadai  dan valid,  maka  Kementerian  ESDM  akan menunda  penyampaian  data  realisasi  PNBP tersebut  kepada  Kementerian  Keuangan sampai  dengan  adanya  informasi  yang memadai dan valid serta dapat diterima oleh pihak-pihak terkait.
4. Harga Komoditi Harga komoditi tambang minerba mengalami fluktuasi dalam pasar internasional.  Pergerakan  harga  tersebut akan  mempengaruhi  pencapaian  target PNBP  SDA  minerba.  Jika  harga komoditi  tersebut  berada  di  bawah asumsi  harga,  maka  target  PNBP  SDA minerba tersebut akan tidak tercapai dan sebaliknya.  Target  PNBP  yang  tidak tercapai  ini  akan  berdampak  juga  pada capaian  alokasi  DBH  SDA  minerba karena alokasi DBH disusun berdasarkan target  PNBP  tersebut.  Selain  itu,  harga komoditi  yang  baik  akan  mendorong tingkat  penjualan  sehingga  realisasi PNBP akan meningkat.
5. Kurs
Berdasarkan  Tabel  5  terlihat  bahwa perbedaan antara asumsi dengan realisasi kurs cukup besar pada tahun 2013 – 2016 dan  cukup  baik  pada  tahun  2017. Semakin  besar  perbedaan  antara  asumsi dengan  realisasi  kurs,  maka  akan berdampak pada capaian realisasi PNBP SDA minerba terhadap target yang telah ditetapkan. Saat Rupiah melemah, maka realisasi PNBP cenderung semakin tinggi dan  akan  dapat  mencapai  target  PNBP tersebut, dan sebaliknya.
6. Piutang PNBP Piutang  PNBP  cenderung  timbul  akibat perusahaan tambang belum menyetorkan
PNBP SDA minerba ke Kas Negara. Hal ini  dikarenakan  masih  adanya  komoditi tambang  yang  belum  terjual  dan  belum diterimanya hasil penjualan dari pembeli. Penundaan  pembayaran  PNBP  ke  Kas Negara akan berdampak pada rendahnya realisasi  PNBP  dan  kecenderungan terjadinya  lebih  bayar  DBH  SDA minerba kepada Pemerintah Daerah.
Teori fiscal  federalism menekankan hubungan  fiskal  antar  pemerintah  dan pengaturan  institusi  pada  berbagai  tingkat pemerintah  yang mencakup aspek tanggung jawab pengeluaran, tanggung jawab meningkatkan  pendapatan,  transfer  antar pemerintah, administrasi pajak, penganggaran  dan  manajemen  keuangan, dan  pengendalian  pinjaman  pemerintah daerah  (Ter-Minassian,  1997).  Sejalan dengan  teori  tersebut,  hasil  temuan  pada bagian  4.1  menunjukkan  bahwa  Pemerintah Pusat  di  Indonesia  telah  melaksanakan desentralisasi  atau  pelimpahan  sebagian kewenangan  bidang  pertambangan  mineral dan batubara kepada Pemerintah Daerah dan pelimpahan  kewenangan  ini  juga  didukung dengan perimbangan keuangan dari Pemerintah Pusat dalam bentuk DBH. DBH diberikan  dengan  persentase  yang  berlaku umum  terhadap  semua  Pemerintah  Daerah tanpa  adanya  pertimbangan  seberapa  besar tanggung  jawab  yang  harus  dilaksanakan setiap  daerah  terkait  kewenangan  bidang pertambangan tersebut.
➢ Kurang/Lebih  Bayar  pada  Provinsi Kalimantan Selatan dan Dampaknya
Berdasarkan  informasi  dan  wawancara tersebut, provinsi Kalimantan Selatan dalam periode  2013  –  2017  mengalami  kurang bayar dan lebih bayar pada tingkat provinsi, kabupaten,  dan  kota.  Pada  tahun  2013  – 2016,  terdapat  kondisi  kurang  bayar  dan lebih  bayar  pada  semua  daerah,  sedangkan pada  tahun  2017  semua  daerah  mengalami lebih  bayar.  Secara  keseluruhan,  jumlah lebih  bayar  pada  tahun  2017  untuk  setiap daerah berada pada jumlah yang sangat besar sehingga  Pemerintah  Daerah  terkait  perlu mengantisipasi kebijakan pemotongan
Yosua Martin Teguh 1 , Muhammad Ichsan 2 / Kurang/Lebih Bayar Transfer Antar Pemerintah Pada Sektor Mineral Dan Batubara
transfer  DBH  SDA  minerba  yang  akan dilakukan  Pemerintah  Pusat  pada  periode berikutnya. Pemerintah Daerah perlu mempertimbangkan pemotongan lebih bayar DBH  SDA  minerba  ini  dalam  penyusunan APBD  periode  berikutnya.  Berdasarkan Tabel  4  dan  Tabel  6,  dapat  disimpulkan perubahan  kebijakan  transfer  DBH  SDA minerba  sampai  dengan  triwulan  3  pada tahun  2016  dan  2017  yang  mencapai  80% dari  alokasi  DBH  SDA  minerba  per  daerah penghasil  berdampak  pada  tingginya  lebih salur pada provinsi Kalimantan Selatan.
Berdasarkan  teori fiscal  federalism tersebut,  kondisi  dan  dampak  kurang/lebih bayar  DBH  SDA  tersebut  menunjukkan belum  optimalnya  implementasi  aspek penganggaran  dan  manajemen  keuangan antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah Daerah.  Pemerintah  Pusat  menetapkan kurang/lebih bayar DBH SDA minerba tahun ini pada tahun berikutnya sehingga Pemerintah Daerah tidak dapat memperhitungkan kurang/lebih bayar tersebut dalam penganggaran tahun berikutnya.  Koordinasi  terkait  kebijakan penganggaran  antara  Pemerintah  Pusat  dan Pemerintah Daerah perlu ditingkatkan untuk efisiensi alokasi sumber daya dan pengelolaan keuangan yang baik pada setiap tingkatan pemerintahan.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia terdapat fenomena kurang/lebih bayar  DBH  SDA  minerba  dari  Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Fenomena ini  secara  berkesinambungan  menimbulkan utang dan piutang antar instansi pemerintah. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menjawab mengapa  dan  bagaimana  fenomena  tersebut bisa  terjadi  serta  dampaknya.  Strategi penelitian  ini  adalah  studi  kasus  dengan pendekatan  kualitatif  dengan  instrumen dokumentasi  (data  keuangan  dan  peraturan perundang-undangan) dan wawancara dengan narasumber terkait. Lingkup penelitian  ini  terbatas  pada  dengan  rentang
periode tahun 2013 – 2017. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa  kurang/lebih  bayar DBH  SDA  minerba  disebabkan  oleh perencanaan  yang  kurang  baik,  perubahan kebijakan, informasi yang tidak valid, harga komoditi, kurs dan piutang PNBP. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran penyebab,  kondisi  dan  dampak  fenomena kurang/lebih  bayar  DBH  SDA  minerba sehingga dapat mengurangi potensi kurang/lebih  bayar  DBH  SDA,  penyusunan anggaran yang dapat dipertanggung jawabkan,  serta  peningkatan  transparansi antar pemerintah.
Dalam penelitian ini belum menunjukkan bagaimana dampak kurang/bayar  DBH  SDA  minerba  dalam penyajian laporan keuangan dan penyusunan anggaran  pada  Pemerintah  Daerah.  Selain itu,  dalam  penelitian  ini  belum  didukung instrumen  penelitian  berupa  observasi  pada wilayah  pertambangan  yang  mengalami kendala batas wilayah dikarenakan keterbatasan  akses  serta  keterbatasan  waktu dalam melakukan penelitian.
Pada  penelitian  selanjutnya,  disarankan untuk memperkaya informasi melalui instrumen penelitian lainnya dan memasukkan  dampak  kurang/lebih  bayar DBH SDA minerba terkait kualitas penyajian laporan keuangan dan penyusunan anggaran pada Pemerintah Daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Bahl,  R.  (1999).  Fiscal  Decentralization  as
Development Policy. Public
Budgeting  Finance , 19 (2),  59–75. https://doi.org/10.1046/j.0275- 1100.1999.01163.x
Bank  Indonesia.  (n.d.).  Kurs  Transaksi  BI  - Bank  Sentral  Republik  Indonesia. Retrieved  April  3,  2019,  from https://www.bi.go.id/id/moneter/info rmasi-kurs/transaksi-bi/Default.aspx
Creswell,  J.  W.  (2014). Research  design : qualitative,  quantitative,  and  mixed

## JURNAL PENDIDIKAN AKUNTANSI DAN KEUANGAN
methods
approaches . SAGE
Publications.
de Mello, L. R. (2000). Fiscal Decentralization
and Intergovernmental  Fiscal  Relations: A  Cross-Country  Analysis. World Development , 28 (2), 365–380.
https://doi.org/10.1016/S0305- 750X(99)00123-0
EITI.  (2018).  Siaran  Pers:  Transparansi sebagai Upaya Perbaikan Tata Kelola Penyaluran  Dana  Bagi  Hasil  |  EITI Indonesia.  Retrieved  February  15, 2019, from http://eiti.ekon.go.id/siaran-pers- transparansi-sebagai-upaya- perbaikan-tata-kelola-penyaluran- dana-bagi-hasil/
Ellet, W. (2007). The case study handbook : how  to  read,  discuss,  and  write persuasively  about  cases .  Boston, Mass. :  Harvard  Business  School Press.
Hox, J., & Boeije, H. (2005). Data collection, primary versus secondary.
Ingham,  B.,  &  Kalam,  A.  K.  M.  (1992). Decentralization  and  development:
Theory and evidence from Bangladesh. Public  Administration and  Development , 12 (4),  373–385. https://doi.org/10.1002/pad.4230120 405
Kee,  J.  E.  (2003).  Fiscal  decentralization : theory as reform.
Kelly, R. (1999). Intergovernmental
Revenue  Allocation  Theory  and Practice:  An  Application  to  Nepal. Asian Journal of Public Administration , 21 (1), 86–113.
https://doi.org/10.1080/02598272.19
99.10800360
Kementerian  Dalam  Negeri.  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  66 Tahun  2014  tentang  Batas  Daerah
Kabupaten
Tabalong dengan
Kabupaten
Balangan
Provinsi Kalimantan Selatan (2014).
Kementerian  Energi  dan  Sumber  Daya Mineral.  Keputusan  Menteri  Energi dan  Sumber  Daya  Mineral  Nomor 3124 K/80/MEM/2012 tentang Penetapan  Daerah  Penghasil  dan Dasar  Penghitungan  Bagian  Daerah Penghasil Sumber Daya Alam
Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi,  Pertambangan  Panas  Bumi, (2012).
Kementerian  Energi  dan  Sumber  Daya Mineral.  Keputusan  Menteri  Energi dan  Sumber  Daya  Mineral  Nomor 3954 K/80/MEM/2013 tentang
Penetapan  Daerah  Penghasil  dan Dasar  Penghitungan  Bagian  Daerah
Penghasil Sumber Daya Alam Pertambangan Mineral dan Batubara untuk Tahun 2014 (2013).
Kementerian  Energi  dan  Sumber  Daya Mineral.  Keputusan  Menteri  Energi dan  Sumber  Daya  Mineral  Nomor 4050 K/80/MEM/2014 tentang Penetapan  Daerah  Penghasil  dan Dasar  Penghitungan  Alokasi  Dana Bagi  Hasil  Sumber  Daya  Alam Pertambangan Mineral dan Batubara untuk Tahun 2015 (2014).
Kementerian  Energi  dan  Sumber  Daya Mineral.  Keputusan  Menteri  Energi dan  Sumber  Daya  Mineral  Nomor 4620  K/80/MEM  2015  tentang Penetapan  Daerah  Penghasil  dan Dasar Penghitungan Dana Bagi Hasil Sumber  Daya  Alam  Pertambangan Mineral  dan  Batubara  untuk  Tahun 2016 (2015).
Kementerian  Energi  dan  Sumber  Daya Mineral.  Keputusan  Menteri  Energi dan  Sumber  Daya  Mineral  Nomor 8117  K/80/MEM  2016  tentang Penetapan  Daerah  Penghasil  dan Dasar Penghitungan Dana Bagi Hasil Sumber  Daya  Alam  Pertambangan
Yosua Martin Teguh 1 , Muhammad Ichsan 2 / Kurang/Lebih Bayar Transfer Antar Pemerintah Pada Sektor Mineral Dan Batubara
Mineral  dan  Batubara  untuk  Tahun 2017 (2016).
Kementerian  Keuangan.  Peraturan  Menteri
Keuangan  Nomor  6/PMK.07/2012 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah (2012). Kementerian  Keuangan.  Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.07/2013 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah (2013).
Kementerian  Keuangan.  (2014a). Laporan Keuangan  Pemerintah  Pusat  Tahun 2013 Audited . Jakarta.
Kementerian  Keuangan.  Peraturan  Direktur Jenderal  Anggaran  Nomor  PER- 1/AG/2014 tentang Tata Cara Pembayaran/Penyetoran  Penerimaan
Negara Bukan Pajak dan Penerimaan Non  Anggaran  Secara  Elektronik (2014).
Kementerian  Keuangan.  Peraturan  Menteri
Keuangan Nomor 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah (2014).
Kementerian  Keuangan.  Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.07/2014 tentang  Pengalokasian  Transfer  ke Daerah dan Dana Desa (2014).
Kementerian  Keuangan.  (2015a). Laporan Keuangan  Pemerintah  Pusat  Tahun
2014 Audited . Jakarta.
Kementerian  Keuangan.  Peraturan  Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor  259/PMK.07/2015  tentang Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi  Hasil  Sumber  Daya  Alam Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun  Anggaran  2013  dan  Tahun Anggaran 2014 (2015).
Kementerian  Keuangan.  (2016a). Laporan Keuangan  Pemerintah  Pusat  Tahun 2015 Audited . Jakarta.
Kementerian  Keuangan.  Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.07/2016 tentang  Rincian  Kurang  Bayar  dan Lebih  Bayar  Dana  Bagi  Hasil Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota yang  Dialokasikan dalam  Perubahan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (2016).
Kementerian  Keuangan.  Peraturan  Menteri Keuangan  Nomor  48/PMK.07/2016 tentang  Pengelolaan  Transfer  ke Daerah dan Dana Desa (2016).
Kementerian  Keuangan.  (2017a). Laporan Keuangan  Pemerintah  Pusat  Tahun 2016 Audited . Jakarta.
Kementerian  Keuangan.  Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2017 tentang  Perubahan  Rincian  Dana Bagi  Hasil  dan  Penetapan  Kurang Bayar  dan  Lebih  Bayar  Dana  Bagi Hasil  pada  Tahun  Anggaran  2017 serta  Tata  Cara  Penyelesaiannya (2017).
Kementerian  Keuangan.  Peraturan  Menteri Keuangan  Nomor  50/PMK.07/2017 tentang  Pengelolaan  Transfer  ke Daerah dan Dana Desa (2017).
Kementerian  Keuangan.  (2018). Laporan Keuangan  Pemerintah  Pusat  Tahun 2017 Audited . Jakarta.
Kim, H., Sefcik, J. S., & Bradway, C. (2017).
Characteristics of Qualitative
Descriptive  Studies:  A  Systematic
Review. Research  in  Nursing  & Health , 40 (1), 23–42. https://doi.org/10.1002/nur.21768
Pemerintah  Republik  Indonesia.  Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (2005).

## JURNAL PENDIDIKAN AKUNTANSI DAN KEUANGAN
Pemerintah  Republik  Indonesia.  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor  9  Tahun  2012  tentang  Jenis dan  Tarif  Atas  Jenis  PNBP  Yang Berlaku  Pada  Kementerian  Energi dan Sumber Daya Mineral (2012).
Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003  tentang  Keuangan  Negara
(2003).
Republik Indonesia. Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
(2004).
Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012  tentang  Anggaran  Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (2012).
Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang  Nomor  19  Tahun 2012  tentang  Anggaran  Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2013 (2013).
Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013  tentang  Anggaran  Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (2013).
Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2013  tentang  Anggaran  Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2014 (2014).
Republik Indonesia. Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014  tentang  Pemerintahan  Daerah
(2014).
Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun
2014  tentang  Anggaran  Pendapatan
dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (2014).
Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015  tentang  Anggaran  Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (2015).
Republik Indonesia. Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang  Nomor  27  Tahun 2014  tentang  Anggaran  Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (2015).
Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang  Nomor  14  Tahun 2015  tentang  Anggaran  Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (2016).
Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016  tentang  Anggaran  Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (2016).
Republik Indonesia. Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang  Nomor  18  Tahun 2016  tentang  Anggaran  Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (2017).
Saunders, M. N. K., Lewis, P., & Thornhill,
A.  (2012). Research  methods  for business  students (6th  ed.).  Harlow: Pearson.
Schaeffer,  M.,  &  Yilmaz,  S.  (2008). Strengthening  Local  Government Budgeting and Accountability .
Ter-Minassian, T. (1997). Fiscal federalism in  theory  and  practice .  (Teresa  Ter- Minassian, Ed.). INTERNATIONAL MONETARY FUND.
Yosua Martin Teguh 1 , Muhammad Ichsan 2 / Kurang/Lebih Bayar Transfer Antar Pemerintah Pada Sektor Mineral Dan Batubara
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.5 089/9781557756633.071
Wilkinson,  D.,  &  Birmingham,  P.  (2003).
Using  Research  Instruments :  a Guide for
Researchers.
RoutledgeFalmer.
Yin,  R.  K.  (2009). Case  study  research : design  and  methods (4th  ed.).
Thousand Oaks Calif.: SAGE
Publications.