## Analisis Belanja Daerah....

## ANALISIS BELANJA DAERAH SEKTOR PENDIDIKAN SEBAGAI
PEMEDIASI PENGARUH DANA BAGI HASIL, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

## TERHADAP OUTCOMES BIDANG PENDIDIKAN PADA PEMERINTAH PROVINSI DI INDONESIA
Dara Amelia 1* , Muhammad Arfan 2 , Syukriy Abdullah 2
1 Staf Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat
2 Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala BandaAceh Korespondensi penulis: daraamelia@gmail.com, arfan_rais@unsyiah.ac.id, syukriyabdullah@unsyiah.ac.id

## ABSTRACT
This  study  aims  to  examine  the  effect  of  Revenue  Sharing  Fund  (RSF),  General  Allocation  Fund (GAF),  Special  Allocation  Fund  (SAF),  and  Local  Revenue  (LR)  on  the  education  outcomes  with Education expenditure as a mediator. The population of this study is the 32 provincial governments in Indonesia. This study used secondary data of the realization of local government budget, amount of number continuing schools from junior and high schools in Indonesia, and then estimated using the  path  analysis.  The  results  of  this  study  showed  that:  (1)  the  revenue  sharing  fund,  general allocation funds, special allocation funds and local revenues positively and significantly impacted the  education  expenditure;  (2)  the  revenue  sharing  fund,  general  allocation  fund,  and  local  own revenue  positively  and  significantlyaffected  the  education  expenditure;  (3)  the  special  allocation funds    negatively  affected  the  education  expenditure;  (4)  the  revenue-sharing  fund,  general allocation fund, special allocation fund, local revenue and the education expenditure positively and significantlyaffectedthe  education  outcomes;  (5)  the  evenue  sharing  funds  and  general  allocation funds  mediated  the  influences  of  education  expenditure  to  the  education  outcomes;  and    (6)  the pecific allocation funds and local revenues have no mediating influence of education expenditure to the education outcomes.
Keywords : Revenue Sharing Fund (RSF), General Allocation Fund (GAF), Special Allocation Fund (SAF),  Local  Revenue  (LR),  Outcomes  in  Education,  Public  Expenditures  in  Education Sector.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  pengaruh  Dana  Bagi  Hasil,  (DBH),  Dana Alokasi  Umum (DAU),  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK),  dan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  baik  secara  bersama- sama  maupun  parsial  terhadap outcomes bidang  pendidikan  dengan  belanja  daerah  sektor pendidikan  sebagai  pemediasi.  Populasi  pada  penelitian  ini  adalah  seluruh  pemerintah  provinsi  di Indonesia,  total  populasi  sebanyak  32  pemerintah  Provinsi  di  Indonesia.  Penelitian  ini menggunakan  data  sekunder,  data  sekunder  yang  digunakan  adalah  laporan  realisasi  APBD pemerintah daerah dan data outcomes bidang pendidikan berupa jumlah Angka Melanjutkan (AM) sekolah  dari  SMP/  MTs  ke  SMA/SMK/MA  di  Indonesia.  Metode  analisis  yang  digunakan  pada penelitian  ini  adalah  analisis  jalur.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa:  (1)  dana  bagi  hasil, dana  alokasi  umum,  dana  alokasi  khusus  dan  pendapatan  asli  daerah  secara  bersama-sama berpengaruh positif dan  signifikan terhadap belanja daerah sektor pendidikan; (2) dana bagi  hasil,

## Analisis Belanja Daerah....
dana  alokasi  umum,  dan  pendapatan  asli  daerah  secara  parsial  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  belanja  daerah  sektor  pendidikan;  (3)  dana  alokasi  khusus  secara  parsial  berpengaruh negatif  terhadap  belanja  daerah  sektor  pendidikan;  (4)  dana  bagi  hasil,  dana  alokasi  umum,  dana alokasi khusus, pendapatan asli daerah dan belanja daerah sektor pendidikan secara bersama-sama dan parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap outcomes bidang pendidikan; (5) dana bagi hasil dan dana alokasi umum memediasi pengaruh belanja daerah sektor pendidikan dan outcomes bidang  pendidikan;  dan  (6)  dana  alokasi  khusus  dan  pendapatan  asli  daerah  tidak  memediasi pengaruh belanja daerah sektor pendidikan dan outcomes bidang pendidikan.
Kata kunci: Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Outcomes Bidang Pendidikan, Belanja Daerah Sektor Pendidikan .

## PENDAHULUAN
Dalam  Undang-Undang  Dasar  1945  pasal  31  ayat  (1)  dengan  jelas  dinyatakan  bahwa: ”Setiap  warga  negara  berhak  mendapat  pendidikan”.  Hak  memperoleh  pendidikan  ini  diperjelas dengan  pasal  31  (2)  yang  bunyinya:”Setiap  warga  negara  wajib  mengikuti  pendidikan  dasar  dan pemerintah  wajib  membiayainya”.  Dari  uraian  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  setiap  warga negara  berhak  memperoleh  pendidikan  yang  layak  terutama  pendidikan  dasar  dan  pemerintah memiliki  kewajiban  untuk  membiayainya  sesuai  peraturan  perundangan-undangan  yang  berlaku. Pada  hakikatnya  pendidikan  adalah  hak  dasar  bagi  setiap  warga  negara  Indonesia  untuk  dapat menikmatinya.
Untuk  menunjukkan  semangat  pentingnya  posisi  pendidikan  dalam  pembangunan  suatu negara, United  Nations  Development  Programme (UNDP)  sejak  tahun  1990  telah  merumuskan bagan  pendidikan  sebagai  salah  satu  indikator  penilaian  di  dalam  Indeks  Pembangunan  Manusia (IPM)  yang  digunakan  untuk  mengukur  pencapaian  rata-rata  suatu  negara  dalam  pembangunan manusia.  IPM  atau Human  Development  Index (HDI)  merupakan  salah  satu  pendekatan  untuk mengukur  tingkat  keberhasilan  pembangunan  manusia.  Kacaribu  (2013)  mengemukakan  bahwa indikator penilaian IPM  adalah sebagai berikut:
1. Lama hidup, yang diukur dengan angka harapan hidup ketika lahir;
2. Pendidikan  yang  diukur  berdasarkan  rata-rata  lama  bersekolah  dan  angka  melek  huruf penduduk usia 15 tahun ke atas;
3. Standar hidup yang diukur dengan pengeluaran perkapita yang telah disesuaikan menjadi paritas daya beli.
Kualitas pendidikan di Indonesia bila dilihat berdasarkan nilai Education Development Index

## Analisis Belanja Daerah....
(EDI)  yang  diterbitkan  oleh  UNESCO  pada  tahun  2014,  yang  tercermin  melalui  indikator  angka partisipasi  pendidikan  dasar,  angka  melek  huruf  pada  usia  15  tahun  ke  atas,  angka  partisipasi menurut  kesetaraan  gender,  dan  angka  bertahan  siswa  hingga  kelas  V  sekolah  dasar,  berada  pada posisi ke-64 dari 120 negara di dunia.
Dalam  buku  Iktisar  Data  Pendidikan  Indonesia  untuk  negara  Indonesia,  Kementerian Pendidikan telah menetapkan beberapa capaian indikator di bidang pendidikan. Indikator-indikator tersebut antara lain, indikator input, indikator intermediate output dan indikator outcomes . Indikator masukan  ( input )  diukur  dari  pembiayaan  bidang  pendidikan,  penyediaan  fasilitas-fasilitas pembelajaran  bagi  masyarakat  dan  kualitas  sumberdaya  manusia  termasuk  tenaga  pengajar. Indikator  hasil  antara  ( intermediate  output ),  diukur  dari  angka  naik  kelas,  angka  lulus,  rata-rata Ujian  Akhir  Nasional  (UAN),  dan  persentase  akreditasi  sekolah,  sedangkan  indikator  hasil  akhir ( outcomes ),  yang  merupakan  salah  salah  satu  variabel  dalam  penelitian  ini  adalah  hasil  jangka panjang dari keseluruhan proses pendidikan yang meliputi input, intermediate output dan outcomes . Indikator  hasil  akhir  ( outcomes )  diukur  dari  angka  melanjutkan  (AM),  angka  melek  huruf,  angka partisipasi sekolah (APS), angka partisipasi murni (APM), angka partisipasi kasar (APK), rata-rata lama sekolah, serta angka putus sekolah (APTS).
Untuk memenuhi penyediaan pelayanan publik di bidang pendidikan, sesuai dengan Pasal 31 Undang  Undang  Dasar  1945  dalam  perubahannya  yang  ke-empat  ayat  (4),  menyebutkan  bahwa: “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan  belanja  negara  (APBN)  serta  dari  anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah  (APBD)  untuk memenuhi  kebutuhan  penyelenggaraan  pendidikan  nasional”.  Hal  ini  dikuatkan  dengan  putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor:  013/PUU-VI/2008,  yang  menyebutkan  bahwa  pemerintah  harus menyediakan  anggaran  pendidikan  sekurang-kurangnya  20%  dari  APBN  dan  APBD  untuk memenuhi  kebutuhan  penyelenggaraan  pendidikan  nasional.  Alokasi  anggaran  diharapkan  dapat memenuhi  kebutuhan  yang  terkait  dengan  peningkatan  kualitas  pendidikan.  Alokasi  anggaran pendidikan lebih spesifik dituangkan dalam pasal 49 UU Nomor 20 tahun 2003 pasal 1 yaitu dana pendidikan  selain  gaji  pendidik  dan  biaya  pendidikan  kedinasan  dialokasikan  minimal  20%  dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari APBD (Ashari, 2014).
Dengan  kewajiban  untuk  menyediakan  anggaran  pendidikan  sekurang-kurangnya  20%  dari APBN maupun dari APBD, diharapkan kualitas pendidikan yang dicapai di dalam dunia pendidikan di  Indonesia  juga  akan  ikut  membaik.  Fenomena  lapangan  atas  dunia  pendidikan  di  Indonesia sangat  berbanding  terbalik  dengan  tingginya  kewajiban  kucuran  anggaran  pendidikan  yang diamanatkan UU yaitu sebesar 20% dari APBN maupun APBD.

## Analisis Belanja Daerah....
Berdasarkan  studi  literatur  yang  telah  dipelajari  beberapa  faktor  yang  diperkirakan mempengaruhi outcomes di  bidang  pendidikan  adalah  dana  bagi  hasil  (Sukaesih  2008,  Khotijah 2015,  Purusa  2013),  dana  alokasi  umum  (Sukaesih  2008,  Khotijah  2015,  Samosir  2008),  dana alokasi  khusus  (Sukaesih  2008,  Khotijah  2015,  Samosir  2008),  pendapatan  asli  daerah  (Priyono 2002,  Khotijah  2015,  Purusa  2013),  belanja  daerah  sektor  pendidikan  (Faguet  dan  Sánchez  2006, Salinas 2009, Oktara 2010, Luo et al. 2010, Wahyudi 2011). Selain keempat faktor tersebut, angka PDRB  ( product  domestic  regional  bruto )  per  kapita  suatu  daerah,  jumlah  penduduk,  kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan serta jumlah dan fasilitas sekolah juga ikut mempengaruhi angka  melanjutkan  (AM)  sekolah  ke  jenjang  berikutnya  di  Indonesia.  Namun  karena  keterbatasan dan tidak semua faktor  diteliti,  maka penelitian  ini hanya dibatasi  pada  empat faktor tersebut  saja yaitu dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, pendapatan asli daerah dan belanja daerah sektor pendidikan.
Melihat  pentingnya outcomes pendidikan  untuk  menilai  tingkat  keberhasilan  pelaksanaan pendidikan  dalam  penyelenggaraan  pelayanan  publik  di  Indonesia,  maka  hasil  dari  penelitian  ini diharapkan  nantinya  dapat  menjadi  rujukan  kepada  pemerintah  Provinsi  di  Indonesia  agar  dapat memprioritas anggaran pendidikannya melalui alokasi dana perimbangan dan PAD agar mendorong peningkatan outcomes pendidikan pada daerahnya masing-masing.
Melihat pentingnya outcomes pendidikan serta untuk mengetahui lebih lanjut mengenai faktor- faktor yang mempengaruhi outcomes pendidikan di Indonesia dengan melihat belanja daerah sektor pendidikan  sebagai  pemediasi  sehingga  menarik  perhatian  peneliti  untuk  membuktikan  secara ilmiah  dengan  berbagai  tujuan  penelitian.  Untuk  itu,  penelitian  ini  disusun  bertujuan  untuk mengetahui  pengaruh  Dana  Bagi  Hasil,  Dana  Alokasi  Umum,  Dana  Alokasi  Khusus,  dan Pendapatan  Asli  Daerah  terhadap outcomes bidang  pendidikan  dengan  belanja  daerah  sektor pendidikan sebagai pemediasi pada pemerintah Provinsi di seluruh Indonesia.
Selanjutnya  penelitian  ini  akan  mendiskusikan  teori  konseptual  dalam  tinjauan  teoritis, kemudian  penjelasan  mengenai  metode  penelitian.  Dan  terakhir  pengujian  hipotesis  dan pembahasan serta diakhiri dengan kesimpulan.

## TINJAUAN TEORITIS

## Outcomes Bidang Pendidikan
Outcomes (hasil)  adalah  dampak  yang  ditimbulkan  dari  suatu  aktivitas  tertentu  yang seringkali dikaitkan dengan tujuan atau target yang hendak dicapai (Mardiasmo, 2009:25). Indikator pendidikan  merupakan  besaran  kuantitatif  mengenai  suatu  konsep  tertentu  yang  dapat  digunakan

## Analisis Belanja Daerah....
untuk  mengukur  proses  dan  hasil  pendidikan  atau  dampak  dari  suatu  instrumen  kebijakan pendidikan.  Terdapat  beberapa  indikator  dalam  penilaian  indikator  hasil  akhir  ( outcomes )  salah satunya adalah Angka Melanjutkan (AM).
AM  merupakan  salah  satu  indikator  yang  peka  terhadap  kualitas  dan  aksesibilitas  fasilitas pelayanan  pendidikan,  AM  berhubungan  erat  dengan  Angka  Putus  Sekolah.  Karena  angka  tidak melanjutkan  ke  jenjang  pendidikan  selanjutnya/menjadi  penyumbang  angka  putus  sekolah Indonesia,  dimana  angka  putus  sekolah  adalah  salah  satu  indikator  penilaian  dalam Education Development Index . Variabel angka melanjutkan diukur dalam satuan jiwa dibagi jumlah penduduk hingga menghasilkan skala rasio.
Sejumlah penelitian lebih memfokuskan melihat pengaruh dari desentralisasi fiskal terhadap outcomes bidang  pendidikan.  Bahkan  beberapa  penelitian  sebelumnya  mengatakan  bahwa desentralisasi  akan  meningkatkan  efisiensi  dalam  penggunaan  dan  pengalokasian  anggaran, sehingga  kebutuhan-kebutuhan  masyarakat  dapat  dengan  baik  di  sediakan  oleh  pemerintah (Solehah, 2011).
Salinas (2009) melakukan penelitian untuk mengukur dampak desentralisasi fiskal terhadap outcomes bidang  pendidikan  di  50  provinsi  di  Spanyol.  Dalam  penelitian  tersebut  Salinas menggunakan  angka  melanjutkan  pada secondary  school sebagai  indikator outcomes bidang pendidikan  dengan  metode  non  parametrik  analisis.  Hasil  penelitiannya  adalah  terdapat  hubungan yang  positif  antara  desentralisasi  fiskal  dengan  angka  melanjutkan  pada secondary  school ,  dan dampak ini dapat menjadi lebih besar pada daerah yang memiliki derajat desentralisasi fiskal yang tinggi.

## Belanja Daerah Sektor Pendidikan
Menurut Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, “belanja  daerah  adalah  semua  pengeluaran  dari  rekening  kas  umum  daerah  yang  mengurangi ekuitas  dana  lancar  dalam  periode  tahun  anggaran  bersangkutan  yang  tidak  akan  diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah”. Di dalam undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan  Daerah,  menyebutkan  belanja  daerah  sebagai  semua  kewajiban  daerah  yang  diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Terkait dengan pendanaan bidang pendidikan, pemerintah Indonesia telah menetapkannya melalui Pasal 31 ayat 4 UUD 1945 Amandemen ke 4 bahwa Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang- kurangnya  20  persen  dari  APBN  serta  dari  APBD  untuk  memenuhi  kebutuhan  penyelenggaraan pendidikan nasional.

## Analisis Belanja Daerah....
Anggraini (2014) yang melakukan penelitian di Jawa Tengah dengan pendekatan kuantitatif untuk  melihat output dan outcomes bidang  pendidikan  sebagai  suatu  kesatuan  pengukuran  kinerja pelayanan  publik  sektor  pendidikan  dalam  era  otonomi  daerah,  menggunakan  variabel  angka lulusan  SMP/MTs  sebagai output bidang  pendidikan  dan  angka  melanjutkan  ke  SMA/SMK/MA sebagai outcomes bidang  pendidikan  sebagai  variable  dependen,  dan  belanja  daerah  sektor pendidikan,  angka  PDRB,  rasio  siswa  per  guru,  serta  rasio  siswa  perkelas  sebagai  variabel independen. Dalam penelitiannya, Anggraini (2014) menyimpulkan bahwa belanja pemerintah yang dilihat dari realisasi belanja pemerintah bidang pendidikan di bidang pendidikan tidak berpengaruh secara  signifikan  terhadap outcomes pendidikan.  Dimana  peningkatan  persentase  realisasi  belanja pemerintah  di  bidang  pendidikan  belum  memberikan  hasil  yang  baik  karena outcomes bidang pendidikan turun seiring dengan kenaikan persentase realisasi belanja pemerintah.

## Dana Bagi Hasil
Dana  bagi  hasil  (DBH)  adalah  dana  yang  bersumber  dari  pendapatan  APBN  yang dialokasikan  kepada  daerah  dengan  memperhatikan  potensi  daerah  penghasil  berdasarkan  angka presentase  tertentu  untuk  mendanai  kebutuhan  daerah  dalam  rangka  pelaksanaan  desentralisasi (Noordiawan,  2007).  Menurut  Hanif  (2005),  DBH  adalah  bagian  daerah  dari  penerimaan  pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan penerimaan dari sumber daya alam. DBH merupakan alokasi yang pada dasarnya memperhatikan potensi daerah penghasil.
Dana  bagi  hasil  yang  diperoleh  pemerintah  daerah  diharapkan  mampu  untuk  meningkatan alokasi  belanja  daerah  guna  meningkatkan  pelayanan  publik  bagi  daerah  sebagai  tujuan  dari desentralisasi.  Hal  ini  diperkuat  oleh  penelitian  Masdjojo  dan  Sukartono  (2009)  yang  menyatakan dana bagi hasil berpengaruh pada belanja daerah.

## Dana Alokasi Umum
Simanjuntak  dalam  Sidiq  et  al.  (2002)  mendefinisikan  dana  alokasi  umum  (DAU)  adalah transfer  dari  pemerintah  pusat  untuk  pemerintah  daerah  dalam  menjaga/menjamin  tercapainya standar  pelayanan  publik  minimum  di  seluruh  negeri.  Adapun  yang  menjadi  tujuan  dari  DAU adalah adanya pemerataan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka  pelaksanaan  desentralisasi.  Menurut  UU  No.  23  tahun  2013  pasal  10  ayat  (3),  jumlah keseluruhan  DAU  sekurang-kurangnya  26%  (dua  puluh  enam  persen)  dari  Pendapatan  Dalam Negeri  (PDN)  neto  yang  ditetapkan  dalam  APBN.  Proporsi  DAU  untuk  Provinsi  dan  untuk Kabupaten/Kota masing-masing 10% dan 90% dan dapat berubah sesuai dengan adanya pergeseran

## Analisis Belanja Daerah....
imbangan kewenangan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Transfer  dari  pemerintah  pusat  diharapkan  mampu  meningkatkan  alokasi  belanja  daerah untuk  meningkatkan  pelayanan  publik,  dalam  hal  ini  untuk  meningkatkan outcomes bidang pendidikan melalui belanja daerah sektor pendidikan. Beberapa penelitian mengenai pengaruh DAU terhadap  belanja  daerah  dilakukan  oleh  Tuasikal  (2008)  dan  juga  Afrizawati  (2012)  yang menemukan bahwa DAU berpengaruh positif terhadap belanja daerah.

## Dana Alokasi Khusus
Pengertian  dana  alokasi  khusus  (DAK)  diatur  dalam  Pasal  1  angka  23  Undang-Undang Nomor  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan  Pusat  dan  Daerah,  yang  menyebutkan bahwa DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan  sesuai  dengan  prioritas  nasional.  Pasal  162  Undang-Undang  No.32  tahun  2004  tentang Pemerintah  Daerah  menyebutkan  bahwa  DAK  dialokasikan  dalam  APBN  untuk  daerah  tertentu dalam  rangka  pendanaan  desentralisasi  untuk  (1)  membiayai  kegiatan  khusus  yang  ditentukan pemerintah  pusat  atas  dasar  prioritas  nasional  dan  (2)  membiayai  kegiatan  khusus  yang  diusulkan daerah tertentu.
DAK  sangat  penting  bagi  pembangunan  pendidikan  karena  pemerintah  daerah  lebih memprioritaskan belanja APBDnya untuk kebutuhan pegawai. Adanya DAK pendidikan menambah nilai  dan  porsi  anggaran  pendidikan  terhadap  keseluruhan  belanja  di  daerah.  DAK  untuk  belanja pembangunan  pendidikan  sangat  mempengaruhi  naiknya  anggaran  pembangunan  pendidikan  di daerah.  Hal  ini  diperkuat  oleh  hasil  penelitian  Tuasikal  (2008)  dan  Handayani  (2009)  yang menunjukkan bahwa DAK berpengaruh positif terhadap belanja daerah sektor pendidikan.

## Pendapatan Asli Daerah
Menurut Permendagri No.13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal  23 menyebutkan bahwa pendapatan daerah adalah meliputi  semua  penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran  dan  tidak  perlu  dibayar  kembali  oleh  daerah.  Penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah merupakan  akumulasi  dari  Pos  Penerimaan  Pajak  yang  berisi  Pajak  Daerah  dan  Pos  Retribusi Daerah, Pos Penerimaan Non Pajak yang terdiri dari hasil perusahaan milik daerah, Pos Penerimaan Investasi serta Pengelolaan Sumber Daya Alam. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. (Bastian, 2002).

## Analisis Belanja Daerah....
Beberapa  penelitian  berkaitan  pengaruh  PAD  terhadap  belanja  daerah  sektor  pendidikan telah  dilakukan  oleh  Priyono  (2005)  yang  meneliti  245  kabupaten/kota  dan  Larasati  et  al.  (2014) yang meneliti dengan objek populasi seluruh pemerintah kab/kota di indonesia sebelum dan sesudah desentralisasi,  kedua  peneliti  tersebut  menyimpulkan  bahwa  PAD  berpengaruh  positif  terhadap belanja daerah sektor pendidikan sehingga aksesabilitas pendidikan tercapai kepada masyarakat.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  melakukan  pengujian  hipotesis.  Dalam  pengujian  hipotesis peneliti  berupaya  untuk  menentukan  validitas  asumsi  (secara  teknis  disebut  sebagai  hipotesis  nol) dengan  maksud  untuk  memilih  antara  dua  hipotesis  yang  saling  bertentangan  tentang  nilai parameter populasi. Karena jenis penelitian ini adalah investigasi korelasional maka sifat penelitian ini  dilakukan  dalam  lingkungan  alami  atau  normal  sehingga  jenis  intervensi  peneliti  adalah minimal.  Situasi  studi  dalam  penelitian  ini  tidak  diatur,  peneliti  hanya  melihat  data-data  yang dikumpulkan dari LRA seluruh Provinsi di Indonesia dan Ikhtisar Data Pendidikan, dengan horizon waktu time  series dan cross-sectional ,  dimana  data  yang  dikumpulkan  dalam  beberapa  tahun  dan dikumpulkan pada banyak objek dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian.

## Operasionalisasi Variabel
Penelitian  ini  menggunakan  tiga  variabel,  yaitu  variabel  dependen  (Y),  variabel  pemediasi (Z) dan variabel independen (X). Skala pengukuran yang digunakan adalah skala rasio.
Variabel dependen dalam penelitian ini adalah outcome s bidang pendidikan padapemerintah provinsi  di  Indonesia  yang  diproksikan  oleh  Angka  Melanjutkan  (AM)  yang  merupakan  indikator hasil  akhir  ( outcomes )  bidang  pendidikan  yang  berupa  angka  jumlah  lulusan  yang  melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dalam penelitian ini data AM yang digunakan adalah data jumlah  siswa  yang  melanjutkan  sekolah  ke  SMA/SMK/  MA,  dimana  AM  SMA/SMK/MA  adalah perbandingan  antara  siswa  baru  tingkat  I  pada  jenjang  SMP/MTs  dibagi  jumlah  lulusan  pada jenjangan SMA/SMK/MA pada tahun ajaran sebelumnya di Pemerintah Provinsi di Indonesia, yang diambil mulai dari tahun 2013-2015. Variabel angka melanjutkan diukur dalam satuan jiwa dibagi jumlah penduduk hingga menghasilkan skala rasio.
Variabel  pemediasi  dalam  penelitian  ini  adalah  belanja  daerah  sektor  pendidikan.  Belanja daerah  sektor  pendidikan  dalam  penelitian  ini  adalah  realisasi  belanja  daerah  sektor  pendidikan pemerintah provinsi  di  Indonesia tahun 2012-2014  yang diukur dalam satuan jutaan rupiah dibagi total belanja daerah hingga menghasilkan skala rasio.

## Analisis Belanja Daerah....
Variabel independen dalam penelitian ini adalah:
1) DBH  yaitu  realisasi  DBH  pemerintah  provinsi  di  Indonesia  tahun  2012-2014  yang  diukur dalam satuan jutaan rupiah dibagi total realisasi pendapatan hingga menghasilkan skala rasio.
2) DAU  yaitu  realisasi  DAU  pemerintah  provinsi  di  Indonesia  tahun  2012-2014  yang  diukur dalam satuan jutaan rupiah dibagi total realisasi pendapatan hingga menghasilkan skala rasio.
3) DAK  yaitu  realisasi  DAK  pemerintah  provinsi  di  Indonesia  tahun  2012-2014  yang  diukur dalam satuan jutaan rupiah dibagi total realisasi pendapatan hingga menghasilkan skala rasio.
4) PAD yaitu realisasi PAD pemerintah provinsi di Indonesia tahun 2012-2014 yang diukur dalam satuan jutaan rupiah dibagi total realisasi pendapatan hingga menghasilkan skala rasio.
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh  pemerintah  provinsi  di  Indonesia  periode anggaran 2012–2014 dan data outcomes bidang pendidikan periode 2013–2015 yaitu 34 pemerintah provinsi. Namun setelah dilakukan pengumpulan data ternyata hanya 32 Pemerintah Provinsi yang memiliki  kelengkapan  data,  maka  Penelitian  ini  menggunakan  populasi  sebanyak  32  pemerintah provinsi di Indonesia.
Metode  analisis  data  menggunakan  model  analisis  jalur  untuk  menjawab  semua  hipotesis antar variabel yang secara rinci akan dijelaskan pada rancangan hipotesis. Penelitian ini melibatkan seluruh  anggota  populasi,  sehingga  tidak  dilakukan  uji  signifikansi,  dan  kesimpulan  diambil langsung  dari  nilai  koefisien  regresi  masing-masing  variabel  (Sugiyono,  2014:65).  Model persamaan regresi untuk penelitian ini dinyatakan dalam dua persamaan yaitu sebagai berikut:
Persamaan I  : Y = ρ yx 1 X 1 + ρ yx 2 X 2 + ρ yx 3 X 3 + ρyx 4 X 4 + ε 1
Persamaan II : Z = ρ zx 1 X 1 + ρ zx 2 X 2 + ρ zx 3 X 3 + ρ zx 4 X 4 + ρ zyY + ε 2
Dimana  X 1 adalah  Dana  Bagi  Hasil,  X 2 adalah  Dana  Alokasi  Umum,  X 3 adalah  Dana Alokasi  Khusus,  X 4 adalah  Pendapatan  Asli  Daerah,  Z  adalah Outcomes bidang  pendidikan,  Y adalah Belanja Daerah Sektor Pendidikan, ρ sebagai Koefisien Jalur, dan ε 1 dan ε 2 sebagai Standar Error 1 dan Standar Error 2. Setelah melakukan pengujian menggunakan persamaan substruktur I dan II selanjutnya penelitian ini melakukan pengujian mediasi menggunakan pengujian causal step berdasarkan ketentuan dari Baron & Kenny (1986).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  hasil  pengujian  model  persamaan  substruktur  I  (Tabel  1)  diperoleh  nilai koefisien  korelasi  (R)  persamaan  substruktur  I  adalah  adalah  0,397  yang  berarti  bahwa  hubungan

## Analisis Belanja Daerah....
antar variabel pada persamaan I adalah rendah sesuai dangan tabel Interpretasi nilai r dan R 2 dalam Sarjono  &  Julianita  (2011).  Pada  nilai  R 2 sebesar  0,157  atau  sebesar  15,7%  yang  berarti  dalam tingkat  pengaruh  rendah.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  variabel  DBH,  DAU,  DAK  dan  PAD mampu  menjelaskan  variabel  belanja  sektor  pendidikan  hanya  sebesar  15,7%,  sementara  sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian ini.

## Tabel 1 Hasil Estimasi Persamaan Substruktur I
Variabel Koefisien Regresi Dana Bagi Hasil 0,476 Dana Alokasi Umum 0,230 Dana Alokasi Khusus -0,042 Pendapatan Asli Daerah 0,133 R = 0,397;  R 2 = 0,157;  Adj R 2 = 0,120; Nilai F = 4,245 ; Sig .F = 0,003
Berdasarkan  hasil  pengujian  model  persamaan  substruktur  II  (Tabel  2)  diperoleh  nilai koefisien korelasi (R) persamaan substruktur II adalah adalah 0,346  yang berarti bahwa hubungan antar variabel pada persamaan II adalah rendah sesuai dangan tabel Interpretasi nilai r dan R2 dalam Sarjono  &  Julianita  (2011).  Pada  nilai  R 2 sebesar  0,120  atau  12,0%  yang  berarti  dalam  tingkat pengaruh  rendah.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  variabel  DBH,  DAU,  DAK  dan  PAD  mampu menjelaskan  variabel  belanja  daerah  sektor  pendidikan  hanya  sebesar  12,0%,  sementara  sisanya dijelaskan oleh variabel lain. Dengan demikian diperoleh model persamaan substruktur I, yaitu;

## Tabel 2 Hasil Estimasi Persamaan Substruktur II
Variabel Koefisien Regresi Dana Bagi Hasil 0,087 Dana Alokasi Umum 0,048 Dana Alokasi Khusus 0,004 Pendapatan Asli Daerah 0,286 Belanja Sektor Pendidikan 0,191 R = 0,346;  R 2 = 0,120;  Adj R 2 = 0,0,071;  Nilai F = 2,450; Sig .F = 0,040
Hasil ini dapat diinterpretasikan ssecara lebih terperinci ebagai berikut :

## Analisis Belanja Daerah....
Pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah secara Bersama-Sama terhadap Belanja Daerah Sektor Pendidikan
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dimana ρ yx1 , ρ yx2 , ρ yx3 , ρ yx4 ≠ 0 maka H 01 ditolak, dan H a1 tidak  ditolak.  Hasil  pengujian  menunjukkan  bahwa  DBH,  DAU,  DAK,  dan  PADsecara bersama-sama berpengaruh terhadap belanja daerah sektor pendidikan pada pemerintah provinsi di Indonesia.  Hal  ini  bermakna  bahwa  alokasi  belanja  daerah  sektor  pendidikan  dipengaruhi  secara bersama-sama oleh DBH, DAU, DAK, dan PAD.
Berdasarkan nilai koefisien ( ρ yxi ) pada Tabel 1.1, dimana ρ yx1 , ρ yx2 , ρ yx3 , ρ yx4 ≠ 0 dan nilai R 2 sebesar  0,157  atau  15,7%,  maka  hal  ini  dapat  dimaknai  bahwa  pengaruh  variabel  DBH,  DAU, DAK,  dan  PAD  secara  bersama-sama  terhadap  belanja  sektor  pendidikan  adalah  sebesar  15,7%. Mengacu  pada  kriteria  yang  ditetapkan  Sarjono  &  Julianita  (2011),  pengaruh  sebesar  15,7% termasuk  kategori  pengaruh  yang  rendah.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  belanja  daerah  sektor pendidikan  pada  pemerintah  provinsi  di  Indonesiadipengaruhi  oleh  DBH,  DAU,  DAK,  dan  PAD secara  bersama-sama  sebesar  15,7%.  Sisanya  dipengaruhi  oleh  faktor  lain  yang  tidak  dimasukkan ke dalam penelitian ini.

## Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah Sektor Pendidikan
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, dimana nilai koefisien regresi ρ yx1 sebesar 0,476 ≠ 0. Maka  hipotesis  kedua  (H a2 )  tidak  ditolak.  Artinya,  DBH  secara  individu  (parsial)  berpengaruh terhadap  belanja  daerah  sektor  pendidikan.  Berdasarkan  hasil  pengujian  nilai  koefisien  regresi variabel DBH adalah sebesar 0,476. Angka ini menunjukkan bahwa apabila DBH dinaikkan sebesar 1  satuan,  maka  belanja  daerah  sektor  pendidikan  akan  naik  sebesar  0,476  satuan.  Hal  ini  berarti bahwa DBH mempunyai pengaruh positif terhadap belanja daerah sektor pendidikan.
Untuk  melihat  besaran  pengaruh  DBHterhadap  belanja  daerah  sektor  pendidikan  adalah dengan cara mengkuadratkan nilai koefisien jalur yaitu (0,476) 2 = 0,226 atau 22,6%. Hal ini dapat dimaknai  bahwa pengaruh  DBH  terhadap belanja  daerah sektor pendidikan  adalah sebesar  22,6%. Mengacu  pada  kriteria  yang  ditetapkan  Sarjono  &  Julianita  (2011),  pengaruh  sebesar  22,6% termasuk kategori pengaruh yang sedang.
Hal  tersebut  tersebut  sesuai  bahwa  memang  anggaran  belanja  pendidikan  dalam  dana  bagi hasil berasal  dari bagian dana bagi  hasil pertambangan minyak bumi dan gas bumi. Penghitungan dana bagi hasil pendidikan tersebut berdasarkan pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 (DJA, 2014).

## Analisis Belanja Daerah....
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  Wahyuni  dan  Priyo  (2009), Masdjojo (2009), dan Oktora (2010) yang menunjukkan bahwa dana bagi hasil berpengaruh positif terhadap belanja daerah sektor pendidikan .

## Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah Sektor Pendidikan
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, dimana nilai koefisien regresi ρ yx2 sebesar 0,230 ≠ 0. Maka  hipotesis  ketiga  (H a3 )  tidak  ditolak.  Artinya,  DAU  secara  individu  (parsial)  berpengaruh terhadap  belanja  daerah  sektor  pendidikan.  Berdasarkan  hasil  pengujian  nilai  koefisien  regresi variabel DAU adalah sebesar 0,230. Angka ini menunjukkan bahwa apabila DAU dinaikkan sebesar 1  satuan,  maka  belanja  daerah  sektor  pendidikan  akan  naik  sebesar  0,230  satuan.  Hal  ini  berarti bahwa DAU mempunyai pengaruh positif terhadap belanja daerah sektor pendidikan.
Untuk  melihat  besar  pengaruh  DAU  terhadap  belanja  daerah  sektor  pendidikan  adalah dengan cara mengkuadratkan nilai koefisien jalur yaitu (0,230) 2 = 0,0529 atau 5,29%. Hal ini dapat dimaknai bahwa pengaruh DAU terhadap belanja daerah sektor pendidikan adalah sebesar 5,29%. Mengacu  pada  kriteria  yang  ditetapkan  Sarjono  &  Julianita  (2011),  pengaruh  sebesar  5,29% termasuk kategori pengaruh yang rendah
DAU  bersifat  hibah  umum  oleh  karenanya  pemerintah  daerah  memiliki  kebebasan  dalam memanfaatkannya  tanpa  campur  tangan  pemerintah  pusat,  sehingga  seluruh  anggaran  yang digunakan untuk mengelola berbagai aspek pendidikan SLTP dan SLTA harus sudah diperhitungkan di  dalam  penghitungan  DAU.  Namun  dalam  pelaksanaannya  ada  beberapa  ketidakjelasan  yang bersumber  pada  minimnya  informasi  berkenaan  dengan  komponen  biaya  pengelolaan  pendidikan yang masuk dalam DAU (Usman et al. 2008).
Maka hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Tuasikal (2008), Afrizawati (2012) dan Larasati & Saputra (2014)yang menunjukkan bahwa DAU berpengaruh positif terhadap belanja daerah sektor pendidikan.

## Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah Sektor Pendidikan
Berdasarkan hasil uji hipotesis, dimana nilai koefisien regresi ρ yx3 sebesar -0,042 ≠ 0. Maka hipotesis keempat (H a4 ) tidak ditolak. Artinya, DAK secara individu (parsial) berpengaruh terhadap belanja  daerah  sektor  pendidikan.  Berdasarkan  hasil  pengujian  nilai  koefisien  regresi  variabel danaalokasi umum  adalah sebesar  -0,042. Angka ini menunjukkan bahwa apabila DAK dinaikkan sebesar 1 satuan, maka  belanja daerah  sektor pendidikan akan turun sebesar 0,042 satuan. Hal  ini berarti bahwa DAK mempunyai pengaruh negatif terhadap belanja daerah sektor pendidikan.

## Analisis Belanja Daerah....
Untuk  melihat  besar  pengaruh  DAK  terhadap  belanja  daerah  sektor  pendidikan  adalah dengan  cara  mengkuadratkan  nilai  koefisien  jalur  yaitu  (-0,042) 2 =  0,001764  atau  0,18%.  Hal  ini dapat  dimaknai  bahwa  pengaruh  DAK  terhadap  belanja  daerah  sektor  pendidikan  adalah  sebesar 0,18%.Hal  ini  dapat  dimaknai  bahwa  pengaruh  DAK  terhadap  belanja  daerah  sektor  pendidikan sebesar 0,18%.Mengacu pada kriteria yang ditetapkan Sarjono & Julianita (2011), pengaruh sebesar 0,18% termasuk kategori pengaruh yang sangat rendah
Sebagai  bagian  dari  dana  perimbangan,  DAK  memberikan  kontribusi  yang  lebih  kecil terhadap  keseluruhan  dana  perimbangan  daripada  DAU  dan  DBH.  Selain  proporsinya  yang  kecil, pengaturannya  juga  tidak  serinci  pengaturan  DAU  dan  DBH.  Dalam  UU  No.  33/2004,  besaran DAU telah ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari penerimaan dalam negeri neto. Selain itu, UU No.  33/2004  juga  secara  rinci  mengatur  formula  pembagian  DBH  di  antara  Pemerintah  Pusat  dan pemerintah  daerah.  Berbeda  dengan  pengaturan  DAU  dan  DBH,  pengaturan  DAK  dalam  UU  No. 33/2004  hanya  menyebutkan  bahwa  besaran  DAK  akan  ditentukan  setiap  tahun  dalam  APBN. Ketiadaan pasal-pasal  yang mengatur DAK secara ketat dan juga PP yang secara khusus mengatur DAK menjadikan DAK sebagai komponen dana perimbangan yang bersifat fleksibel (Usman et al., 2008).
DAK  seyogyanya  sangat  penting  bagi  pembangunan  pendidikan  karena  pemerintah  daerah lebih memprioritaskan belanja APBDnya untuk kebutuhan pegawai melalui DAU. Dengan adanya DAK  pendidikan  menambah  nilai  dan  porsi  anggaran  pendidikan  terhadap  keseluruhan  belanja  di daerah.  DAK  untuk  belanja  pembangunan  pendidikan  sangat  mempengaruhi  naiknya  anggaran pembangunan  pendidikan  di  daerah.  Hasil  penelitian  ini  tidak  sejalan  dengan  hasil  penelitian Tuasikal (2008), Handayani (2009), dan Larasati & Saputra (2014)  yang menunjukkanbahwa DAK berpengaruh positif terhadap belanja daerah sektor pendidikan.

## Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah Sektor Pendidikan
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, dimana nilai koefisien regresi ρ yx4 sebesar 0,133 ≠ 0. Maka  hipotesis  kelima  (H a5 )  tidak  ditolak.  Artinya,  PAD  secara  individu  (parsial)  berpengaruh terhadap  belanja  daerah  sektor  pendidikan.  Berdasarkan  hasil  pengujian  nilai  koefisien  regresi variabel PADadalah sebesar 0,133. Angka ini menunjukkan bahwa apabila PADdinaikkan sebesar 1 satuan,  maka  belanja  daerah  sektor  pendidikan  akan  naik  sebesar  0,133  satuan.  Hal  ini  berarti bahwa PADmempunyai pengaruh positif terhadap belanja daerah sektor pendidikan.
Untuk melihat besar pengaruh PADterhadap belanja daerah sektor pendidikan adalah dengan cara  mengkuadratkan  nilai  koefisien  jalur  yaitu  (0,133) 2 =  0,0176  atau  1,76%.  Hal  ini  dapat

## Analisis Belanja Daerah....
dimaknai  bahwa  pengaruh  PAD  terhadap  belanja  daerah  sektor  pendidikan  adalah  sebesar  1,76%. Mengacu  pada  kriteria  yang  ditetapkan  Sarjono  &  Julianita  (2011),  pengaruh  sebesar  1,76% termasuk kategori pengaruh yang sangat rendah.
PAD  memiliki  peran  yang  cukup  signifikan  dalam  menentukan  kemampuan  daerah  untuk melakukan  aktivitas  pemerintahan  dan  menjalankan  program-program  pembangunan.  Berkenaan dengan otonomi daerah, PAD juga adalah salah satu sumber pembiayaan daerah untuk membiayai kegiatan dan program daerah tersebut sesuai dengan visi misi daerah tersebut. PAD juga merupakan sumber  pembiayaan  bagi  pemerintah  daerah  dalam  menciptakan  infrastruktur  daerah,  rendahnya kapasitas  anggaran  daerah  untuk  meningkatkan  alokasi  anggaran  akan  menimbulkan  implikasi masih harus dominannya pemerintah pusat sebagai sumber pembiayaan (Dewi, 2010).
Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Priyono (2005) dan Larasati et al. (2014) yang  menyimpulkan  bahwa  PAD  berpengaruh  positif  terhadap  belanja  daerah  sektor  pendidikan sehingga aksesabilitas pendidikan tercapai kepada masyarakat.
Pengaruh  Dana  Bagi  Hasil,  Dana  Alokasi  Umum,  Dana  Alokasi  Khusus,  Pendapatan  Asli Daerah, dan Belanja Daerah Sektor Pendidikan  secara Simultan terhadap Outcomes Bidang Pendidikan
Berdasarkan  hasil  pengujian  hipotesis  dimana ρ zx1 , ρ zx2 , ρ zx3, ρ zx4, ρ zy ≠  0  maka  H 06 ditolak, dan H a6 tidak ditolak. Hasil pengujian  menunjukkan bahwa DBH,  DAU,  DAK, PAD,  dan belanja sektor  pendidikan  secara  bersama-sama  berpengaruh  terhadap outcomes bidang  pendidikan  pada pemerintah  provinsi  di  Indonesia.  Hal  ini  bermakna  bahwa outcomes bidang  pendidikan dipengaruhi oleh DBH, DAU, DAK, PAD dan belanja daerah sektor pendidikan.
Berdasarkan  nilai  koefisien  (ρ)  pada  Tabel  1.2,  dimana ρ zx1 , ρ zx2 , ρ zx3, ρ zx4, ρ zy ≠  0  dan  nilai R 2 sebesar  0,120  atau  12%.    Hal  ini  dapat  dimaknai  bahwa  pengaruh  variabel  independen  secara bersama-sama  terhadap outcomes bidang  pendidikan  adalah  sebesar  12%.  Mengacu  pada  kriteria yang  ditetapkan  Sarjono  &  Julianita  (2011),  pengaruh  sebesar  12%  termasuk  kategori  pengaruh yang rendah
Hal  ini  menunjukkan  bahwa outcomes bidang  pendidikan  pada  pemerintah  provinsi  di Indonesiadipengaruhi secara bersama-sama oleh dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, pendapatan asli daerah dan belanja daerah sektor pendidikan secara bersama-sama sebesar 12%. Sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan kedalam penelitian ini.

## Analisis Belanja Daerah....

## Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Outcomes Bidang Pendidikan.
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, dimana nilai koefisien regresi ρ zx1 sebesar 0,087 ≠ 0. Maka  hipotesis  ketujuh  (H a7 )  tidak  ditolak.  Artinya,  DBH  secara  individu  (parsial)  berpengaruh terhadap outcomes bidang pendidikan. Berdasarkan hasil pengujian nilai  koefisien regresi variabel DBHadalah sebesar 0,087. Angka ini menunjukkan bahwa apabila DBHdinaikkan sebesar 1 satuan, maka outcomes bidang  pendidikanakan  naik  sebesar  0,087satuan.  Hal  ini  berarti  bahwa  DBH mempunyai pengaruh positif terhadap outcomes bidang pendidikan.
Untuk  melihat  besar  pengaruh  DBH  terhadap outcomes bidang  pendidikan  adalah  dengan cara  mengkuadratkan  nilai  koefisien  jalur  yaitu  (0,087) 2 =  0,0076  atau  0,76%  Hal  ini  dapat dimaknai  bahwa  pengaruh  DBH  terhadap outcomes bidang  pendidikan  adalah  sebesar  0,76%. Mengacu  pada  kriteria  yang  ditetapkan  Sarjono  &  Julianita  (2011),  pengaruh  sebesar  0,76% termasuk kategori pengaruh yang rendah.
Didalam  buku  dasar-dasar  praktik  penyusunan  APBN  di  Indonesia    (2014:  242),  secara eksplisit disebutkan bahwa DBH pendidikan diatur dalam pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33  Tahun  2004.  Hal  tersebut  secara  tidak  langsung  menunjukkan  hubungan  pengaruh  DBH terhadap  alokasi  anggaran  pendidikan  yang  akan  mempengaruhi outcomes pendidikan.  Bahkan dalam Pasal 14 huruf e angka 2 dan huruf f angka 2 sebesar 0,5%  dari DBH minyak bumi dan gas di alokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar.
Beberapa  penelitian  sebelumnya  berkenaan  pengaruh  DBH  terhadap outcomes bidang pendidikan dilakukan oleh Wahyuni dan Priyo (2009) yang menyimpulkan bahwa DBH merupakan sumber  yang  cukup  potensial  dan  merukan  salah  satu  modal  dasar  pemerintah  daerah  dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah selain dari yang berasal dari PAD, DAU,  dan  DAK.  Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  hasil  penelitian  Masdjojo  (2009),  Oktora (2010),  dan  Arbie  (2013)  yang  menunjukkan  bahwa  DBH  berpengaruh  positif  terhadap outcomes pendidikan.
Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Outcomes Bidang Pendidikan.
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, dimana nilai koefisien regresi ρ zx2 sebesar 0,048 ≠ 0. Maka hipotesis kedelapan (H a8 ) tidak ditolak. Artinya, DAU secara individu  (parsial) berpengaruh terhadap outcomes bidang pendidikan. Berdasarkan hasil pengujian nilai  koefisien regresi variabel DAUadalah sebesar 0,048. Angka ini menunjukkan bahwa apabila DAUdinaikkan sebesar 1 satuan, maka outcomes bidang  pendidikanakan  naik  sebesar  0,048  satuan.  Hal  ini  berarti  bahwa  DAU mempunyai pengaruh positif terhadap outcomes bidang pendidikan.

## Analisis Belanja Daerah....
Untuk  melihat  besar  pengaruh  DAUterhadap outcomes bidang  pendidikan  adalah  dengan cara mengkuadratkan nilai koefisien jalur yaitu (0,048) 2 = 0,023 atau 0,23%. Hal ini dapat dimaknai bahwa pengaruh DAU terhadap outcomes bidang pendidikan adalah sebesar 0,23%. Mengacu pada kriteria  yang  ditetapkan  Sarjono  &  Julianita  (2011),  pengaruh  sebesar  0,23%  termasuk  kategori pengaruh yang sangat rendah.
Samosir  (2008)  dalam  penelitiannya  menyimpulkan  bahwa  untuk  memenuhi  kebutuhan publik  bidang  pendidikan,  pemerintah  daerah  tidak  harus  selalu  menunggu special  purpose  grant (DAK)  untuk  memenuhi  kebutuhan  tetapi  pemerintah  daerah  dapat  menggunakan block  grant (DAU) yang bebas digunakan dibawah kewenangannya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Hasil penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  Salinas  (2009)  dan  Khatibu  (2013)  yang  menunjukkan bahwa DAU berpengaruh terhadap outcomes bidang pendidikan dan kualitas bidang pendidikan di Spanyol dan Tanzania.
Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Outcomes Bidang Pendidikan.
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, dimana nilai koefisien regresi ρ zx3 sebesar 0,004 ≠ 0. Maka hipotesis kesembilan (H a8 ) tidak ditolak. Artinya, DAK secara individu (parsial) berpengaruh terhadap outcomes bidang pendidikan. Berdasarkan hasil pengujian nilai  koefisien regresi variabel DAK  adalah  sebesar  0,004.  Angka  ini  menunjukkan  bahwa  apabila  DAK  dinaikkan  sebesar  1 satuan,  maka outcomes bidang  pendidikanakan  naik  sebesar  0,004satuan.  Hal  ini  berarti  bahwa DAK mempunyai pengaruh positif terhadap outcomes bidang pendidikan.
Untuk  melihat  besar  pengaruh  DAK  terhadap outcomes bidang  pendidikan  adalah  dengan cara  mengkuadratkan  nilai  koefisien  jalur  yaitu  (0,004) 2 =  0,00002  atau  0,002%.  Hal  ini  dapat dimaknai  bahwa  pengaruh  DBH  terhadap outcomes bidang  pendidikan  adalah  sebesar  0,002%. Mengacu  pada  kriteria  yang  ditetapkan  Sarjono  &  Julianita  (2011),  pengaruh  sebesar  0,002% termasuk kategori pengaruh yang sangat rendah.
Adanya  DAK  pendidikan  menambah  nilai  dan  porsi  anggaran  pendidikan  terhadap keseluruhan belanja di daerah. DAK untuk belanja pembangunan pendidikan sangat mempengaruhi naiknya anggaran pembangunan pendidikan di daerah.
Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Sukaesih (2008) dan Priyono (2005) yang menunjukkan  DAK  berpengaruh  positif  terhadap outcomes bidang  pendidikan  di  pemerintah kab/kota dipulau Jawa.

## Analisis Belanja Daerah....

## Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Outcomes Bidang Pendidikan
Berdasarkan  hasil  pengujian  hipotesis,  dimana  nilai  koefisien  regresi  ρ z x4 sebesar  0,286  ≠  0.  Maka hipotesis  kesepuluh  (H a10 )  tidak  ditolak.  Artinya,  PAD  secara  individu  (parsial)  berpengaruh terhadap outcomes bidang pendidikan. Berdasarkan hasil pengujian nilai  koefisien regresi variabel PAD adalah sebesar 0,286. Angka ini menunjukkan bahwa apabila PAD dinaikkan sebesar 1 satuan, maka outcomes bidang  pendidikan  akan  naik  sebesar  0,286  satuan.  Hal  ini  berarti  bahwa  PAD mempunyai pengaruh positif terhadap outcomes bidang pendidikan.
Untuk  melihat  besar  pengaruh  PAD  terhadap outcomes bidang  pendidikan  adalah  dengan cara mengkuadratkan nilai koefisien jalur yaitu (0,286) 2 = 0,081 atau 8,1%. Hal ini dapat dimaknai bahwa  pengaruh  PAD  terhadap outcomes bidang  pendidikan  adalah  sebesar  8,1%.  Mengacu  pada kriteria  yang  ditetapkan  Sarjono  &  Julianita  (2011),  pengaruh  sebesar  8,1%  termasuk  kategori pengaruh yang rendah
PAD  memiliki  peran  yang  cukup  signifikan  dalam  menentukan  kemampuan  daerah  untuk melakukan  aktivitas  pemerintahan  dan  menjalankan  program-program  pembangunan.  Berkenaan dengan otonomi daerah, PAD juga adalah salah satu sumber pembiayaan daerah untuk membiayai kegiatan dan program daerah tersebut sesuai dengan visi misi daerah tersebut. PAD juga merupakan sumber  pembiayaan  bagi  pemerintah  daerah  dalam  menciptakan  infrastruktur  daerah,  rendahnya kapasitas  anggaran  daerah  untuk  meningkatkan  alokasi  anggaran  akan  menimbulkan  implikasi masih harus dominannya pemerintah pusat sebagai sumber pembiayaan.
Priyono  (2005)  menemukan  bahwa  pendapatan  asli  daerah  (PAD)  berhubungan  positif terhadap outcomes pendidikan. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan Larasati et al. (2014) yang  meneliti outcomes pendidikan  sebelum  dan  sesudah  desentralisasi  dengan  objek  populasi seluruh  indonesia  menyimpulkan  bahwa  secara  statistik  PAD  berpengaruh  positif  terhadap outcomes bidang  pendidikan  sehingga  dapat  meningkatkan  aksesabilitas  pendidikan  oleh pemerintah kepada masyarakat .
Pengaruh Belanja Daerah Sektor Pendidikan terhadap Outcomes Bidang Pendidikan.
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, dimana nilai koefisien regresi ρ zy sebesar 0,191 ≠ 0. Maka  hipotesis  kesebelas  (H a11 )  tidak  ditolak.  Artinya,  Belanja  daerah  sektor  pendidikan  secara individu  (parsial) berpengaruh terhadap outcomes bidang pendidikan.  Berdasarkan hasil pengujian nilai  koefisien  regresi  variabel  belanja  daerah  sektor  pendidikan  adalah  sebesar  0,191. Angka  ini menunjukkan  bahwa  apabila  belanja  daerah  sektor  pendidikan  dinaikkan  sebesar  1  satuan,  maka outcomes bidang  pendidikan  akan  naik  sebesar  0,191satuan.  Hal  ini  berarti  bahwa  belanja  daerah

## Analisis Belanja Daerah....
sektor pendidikan mempunyai pengaruh positif terhadap outcomes bidang pendidikan.
Besarnya pengaruh belanja daerah sektor pendidikan terhadap outcomes bidang pendidikan dapat diketahui dengan menguadratkan nilai koefisien jalur yaitu (0,191) 2 = 0,036 atau 3,6%.  Hal ini  dapat  dimaknai  bahwa  pengaruh  belanja  daerah  sektor  pendidikan  terhadap outcomes bidang pendidikan adalah sebesar 3,6%. Mengacu pada kriteria yang ditetapkan Sarjono & Julianita (2011), pengaruh sebesar 3,6% termasuk kategori pengaruh yang sangat rendah.
Terkait  dengan  pendanaan  bidang  pendidikan,  pemerintah  telah  menetapkan  ketentuan bahwa  alokasi  dana  untuk  bidang  pendidikan  minimal  20%  dari  APBD.  Hal  ini  tertuang  dalam Undang-Undang  No.20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  Pasal  49  ayat  (1) menyebutkan  bahwa  dana  pendidikan  selain  gaji  pendidik  dan  biaya  pendidikan  kedinasan dialokasikan  minimal  20%  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  pada  sektor pendidikan  dan  minimal  20%  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD).  Dari Undang-Undang  Sisdiknas  tersebut  sudah  jelas  bahwa  pemerintah  daerah  harus  mengalokasikan minimal 20% APBD-nya untuk sektor pendidikan.
Hasil  penelitian  ini  memiliki  kesesuaian  dengan  hasil  penelitian  Shaleh  (2014)  yang menemukan  bahwa  anggaran  belanja  pendidikan  berpengaruh  positif  terhadap  angka  kelulusan sekolah lanjutan tingkat pertama di kabupaten/kota se-provinsi Jawa Tengah. Penelitian Faguet dan Sánchez  (2006)  di  negara  Bolivia,  menunjukkan  bahwa  jumlah  belanja  pemerintah  bidang pendidikan  berpengaruh  positif  terhadap outcomes bidang  pendidikan  yakni  angka  partisipasi sekolah.  Hasil  penelitian  ini  mengindikasikan  bahwa  semakin  besar  belanja  daerah  yang  di keluarkan  oleh  pemerintah  pada  bidang  pendidikan  maka  akan  semakin  besar  juga  tingkat partisipasi sekolah pada daerah tersebut.
Belanja Daerah Sektor Pendidikan Memediasi Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Outcomes Bidang Pendidikan
Hasil  dari  pengujian  hipotesis  ini  adalah  variabel  belanja  sektor  pendidikan  memediasi pengaruh  dana  bagi  hasil  terhadap outcomes bidang  pendidikan,  kesimpulan  ini  didapat  dari  nilai koefisien regresi persamaan II < regresi persamaan I yaitu sebesar 0,087 < 0,476.
Mengacu  pada  Preacher  &  Hayes  (2004),  setelah  memasukan  variabel  intervening  hasil pengaruh  variabel ρ yx1 dan ρ yz menurun  tetapi  tidak  menjadi  nol  (ρ yxi ≠  0).  Hal  ini  menunjukkan bahwa  belanja  daerah  sektor  pendidikan  secara  parsial  memediasi  pengaruh  DBH  terhadap Outcomes pendidikan pada pemerintah Provinsi di Indonesia.

## Analisis Belanja Daerah....

## Belanja  Daerah  Sektor  Pendidikan  Memediasi  Pengaruh  Dana  Alokasi  Umum  terhadap Outcomes Bidang Pendidikan
Hasil  dari  pengujian  hipotesis  ini  adalah  variabel  belanja  daerah  sektor  pendidikan memediasi  pengaruh  dana  alokasi  umum  terhadap outcomes bidang  pendidikan,  kesimpulan  ini didapat dari nilai koefisien regresi persamaan II < regresi persamaan I yaitu sebesar 0,048 < 0,230.
Mengacu  pada  Preacher  &  Hayes  (2004),  setelah  memasukan  variabel  intervening  hasil pengaruh  variabel ρ yx2 dan ρ yz menurun  tetapi  tidak  menjadi  nol  (ρ yxi ≠  0).  Hal  ini  menunjukkan bahwa  belanja  daerah  sektor  pendidikan  memediasi  secara  parsial  pengaruh  DAU  terhadap Outcomes bidang pendidikan pada pemerintah Provinsi di Indonesia.

## Belanja  Daerah  Sektor  Pendidikan  Memediasi  Pengaruh  Dana  Alokasi  Khusus  terhadap Outcomes Bidang Pendidikan
Hasil dari pengujian hipotesis ini adalah variabel belanja sektor pendidikan tidak memediasi pengaruh  dana  alokasi  khusus  terhadap outcomes bidang  pendidikan,  kesimpulan  ini  didapat  dari nilai koefisien regresi persamaan II < regresi persamaan I, yaitu sebesar 0,004 ˃- 0,042.

## Belanja  Daerah  Sektor  Pendidikan  Memediasi  Pengaruh  Pendapatan Asli  Daerah  terhadap Outcomes Bidang Pendidikan
Hasil  dari  pengujian  hipotesis  ini  adalah  variabel  belanja  sektor  pendidikan  secara  tidak memediasi pengaruh pendapatan asli daerahterhadap outcomes bidang pendidikan, kesimpulan ini didapat dari nilai koefisien regresi yang didapat persamaan II < regresi persamaan I, yaitu sebesar 0,286 ˃ 0,133.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan dibahas setelah dilakukan pengujian dan  analisis  data  dalam  penelitian  ini,  maka  sesuai  dengan  hipotesis  yang  telah  dirumuskan  dapat ditarik  kesimpulan  sebagai  berikut;  (1)  dana  bagi  hasil,  dana  alokasi  umum,  dana  alokasi  khusus dan  pendapatan  asli  daerah  secara  bersama-sama  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap belanja  daerah  sektor  pendidikan.  (2)  dana  bagi  hasil,  dana  alokasi  umum,  dan  pendapatan  asli daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah sektor pendidikan. (3)  dana  alokasi  khusus  secara  parsial  berpengaruh  negatif  terhadap  belanja  daerah  sektor pendidikan.  (4)  dana  bagi  hasil,  dana  alokasi  umum,  dana  alokasi  khusus,  pendapatan  asli  daerah dan  belanja  daerah  sektor  pendidikan  secara  bersama-sama  dan  parsial  berpengaruh  positif  dan

## Analisis Belanja Daerah....
signifikan  terhadap outcomes bidang  pendidikan.  (5)  dana  bagi  hasil  dan  dana  alokasi  umum memediasi  secara  parsial  pengaruh  belanja  daerah  sektor  pendidikan  dan outcomes bidang pendidikan. (6) dana alokasi khusus dan pendapatan asli daerah tidak memediasi pengaruh belanja daerah sektor pendidikan dan outcomes bidang pendidikan .
Berdasarkan  pembahasan  dan  hasil  penelitian  diharapkan  kepada  pemerintah  Provinsi  di Indonesia  hendaknya  perlu  terus  meningkatkan  situasi  kualitas  pendidikan  pada  masing-masing daerahnya  yang  pada  akhirnya  kualitas  pendidikan  di  setiap  daerah  di  Indonesia  terus  meningkat sesuai  dengan  amanat  UUD  1945.  Dan  kedepannya  pemerintah  provinsi  diharapkan  dapat  lebih mengalokasikan  dan  memprioritaskan  anggaran  sektor  pendidikan  sesuai  amanat  UUD  1945  guna terus meningkatkan outcomes bidang pendidikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Anshari,  H  (2014).  Anggaran  Pendidikan  20%,  Apakah  sudah  dialokasikan? Artikel  Publikasi Anggaran dan Perbendaharaan.
(online).
Diakses dari http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/147. Jakarta
Afrizawati,  (2012).  Analisis  Flypaper  Effect  pada  Belanja  Daerah  Kabupaten/Kota  di  Sumatera Selatan. Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi (Jenius), 2(1), 1-3.
Arbie, W. G. (2013).Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH Terhadap Pengalokasian Belanja Modal. Accounting Analysis Journal, 2(1), 44-51.
Bastian, I. (2001). Akuntansi Sektor Publik (Suatu Pengantar) . Jakarta: Erlangga.
Baron,  R.  A.  &  D.  A.  Kenny.  (1986).  the  moderator-mediator  variabel  distinction  in  social psychologial  research:  Conceptual,  strategic,  and  statistical  considerations. Journal  of Personality and Social Psychology , 51(6), 1173-1182.
Direktorat  Jenderal  Anggaran,  (2014). Dasar-Dasar  Praktik  Penyusunan  APBN  di  Indonesia  Edisi II , Jakarta: DJA.
Faguet,  J. P.  &  F. Sánchez.(2008). Decentralization's Effects  on Educational  Outcomes in  Bolivia and Colombia .World Development , 36(7), 1294-1316.
Hanif, N. (2005). Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah , Jakarta: Grasindo.
Kacaribu, RD. (2013). Analisis indeks pembangunan manusia dan faktor-faktor yang memengaruhi di Provinsi Papua. Jurnal Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor , 2(1), 34-41.
Larasati,  D.  &  H.Saputra  (2014). Analisis  Pengaruh  Desentralisasi  Fiskal  Terhadap Aksesabilitas Pendidikan di  Indonesia  Periode Sebelum dan Setelah Desentralisasi  Fiskal. Jurnal BPPK (Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan) , 7(1) , 19-31.

## Analisis Belanja Daerah....
Lou,  W.  &  S.  Chen,  (2010).  Fiscal  Decentralization  and  Public  Education  Provision  in China. Canadian Social Science, 6(4), 28-41.
Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik . Yogyakarta: ANDI Offset.
Masdjojo & Sukartono. (2009). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah  serta Analisis Flypaper Effect  Kabupaten/Kota di  Jawa Tengah 2006-2008. TEMA (Telaah Manajemen) , 6(1), 32-50.
Noordiawan,  D.,  I.  S.  P.  &  M.  Rahmawati.    (2007). Akuntansi  Pemerintahan .  Edisi  2.    Jakarta: Salemba Empat.
Oktara, Beny Trias. (2010). Efek Otonomi Anggaran terhadap Pendidikan: Studi Kasus pada Lima Provinsi di Indonesia. Jurnal BPPK, 1, 131-160.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

## Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
Preacher, K. J and Hayes, A. F., 2004. SPSS and SAS Procedures for Estimating Indirect Effects in Simple Mediation Models. Behavior Research Methods, Instruments, & Computers, 36 (4), 717-731.
Priyono, E. (2005). Pembiayaan Pendidikan di Era Otonomi Daerah: Masalah dan Prospek. Artikel online .  diakses  dari  http://www.akademika.or.id/  arsip/  Pembiayaan  %  20  Pendidikan Edy%20Priyono.pdf.
Purusa,  M.  S.  &  H.  Sasana.  (2013).  Implikasi  Desentralisasi  Fiskal  terhadap  AKABA  dan  APM SD/MI  di  Kab/Kota  Prov.  Jawa  Tengah  2007–2010. Journal  of  Economic  Universitas Diponegoro, 2(1), 8-13.
Salinas, P. & S. O., Albert (2009). Evaluating the effect of desentralization on educational outcomes in Spain . Economia, 23(2).1345-1363.
Samosir, M. (2008). The Effect  of  Decentralization on Education  in  Indonesia: Education for All. Articel Journal online. Netherlands: Universiteit Maastricht.
Sarjono,  H.  &  W.  Julianita  (2011). SPSS  vs  LISREL:  Sebuah  Pengantar,  Aplikasi  untuk  Riset . Jakarta: Salemba Empat.
Sidik, M. & R. Simanjuntak. (2002). Dana Alokasi Umum; Konsep, Hambatan, dan Prospek di Era Otonomi Daerah . Jakarta: Kompas.
Solechah,  (2011).  Dampak  Desentralisasi  Fiskal  Terhadap  Outcomes  Pelayanan  Publik  Bidang Pendidikan  (Studi  Kasus:  Prov.  Jawa  Tengah). Jurnal  Fakultas  Ekonomi  Univesitas Diponegoro , 2(1)2-15.
Sugiyono. (2008). Metode Penelitiaan Bisnis. Bandung: Alfabeta.
Sukaesih,  M.  (2008).  Pengaruh  Desentralisasi  Fiskal  terhadap  Akses  Pendidikan  Studi  Kasus Kab/Kota  di  Pulau  Jawa  Periode  1995-1997  dan  2003-2006. Jurnal  Fakultas  Ekonomi

## Analisis Belanja Daerah....

## Universitas Indonesia, 3(2), 155-176
Tuasikal, A. (2008). Pengaruh DAU, DAK, PAD dan PDRB Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia, Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi , 1(2), 142-155.

## Undang-Undang Dasar Tahun 1945 .
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

## Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
Usman,  S,  M,S  Mawardi,  A.  Poesoro,  A,  Suryahadi,  C.  Stamford    (2008).  Mekanisme  dan Penggunaan  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK). Laporan  Penelitian  Australia  and  Indonesia Partnership. Universitas Griffith dan SMERU.
Utami,  Z.  (2010).  Desentralisasi  Fiskal  terhadap Alokasi  Belanja  Daerah  Untuk  Pendidikan  Dasar Dan Menengah di Kota Bekasi. Universitas Ludong.
Wahyuni  &P.H.  Adi.  (2009).  Analysis  Pertumbuhan  Dan  Kontribusi  Dana  Bagi  Hasil  Terhadap Pendapatan Daerah. Jurnal Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga , 3(9),134-149.