Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                 DOI: 10.36526/js.v3i2.3586
Research Article                                                                                                                       e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523

## HISTORY OF PAGOEJOEBAN PASOENDAN 1913-1942
Sejarah Pagoejoeban Pasoendan 1913-1942
Aldi Cahya Maulidan 1a (*)
1 Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung
a aldicahya58@gmail.com
(*) Corresponding Author aldicahya58@gmail.com
How to Cite: Aldi Cahya Maulidan. (2024). History Of Pagoejoeban Pasoendan 1913-1942,                    doi : 10.36526/js.v3i2. Received: 18-02-2024 Revised  : 11-02-2024
Accepted: 30-05-2024 Keywords: Paguyuban Pasundan, GAPI, PPPKI Abstract The research is entitled "History Of Pagoejoeban Pasoendan 1913-1942". The author takes the topic of Paguyuban Pasundan with the title above, because based on the results of the literature study that the author did, that there are still few works that discuss Paguyuban Pasundan, even though the role of Paguyuban Pasundan as an organization has a major impact on the Indonesian independence movement both nationally and West Java. A literature study or literature review was used in this study. Research sources are relevant books and journals. 1. Determination of research topics, 2. Identify keywords, 3. Literature search, 4. Literature selection, 5. Literature review, 6. Drafting of conceptual frameworks, 7. Literature analysis, 8. Review of writing literature, 9. Revisions and improvements, and 10. Literature addition. The analysis process consists of three  stages:  data  reduction,  data  presentation,  and  conclusions.  The  results  showed  that Paguyuban Pasundan was born because of disappointment with Budi Utomo's organization which prioritized the interests of Javanese and Madurese. So because of these factors, an organization that accommodates Sundanese people was established, namely Paguyuban Pasundan. At the beginning of the establishment of the Paguyuban Pasundan organization moved for the benefit of the Sundanese people but turned into a national interest as evidenced by the period 1927- 1942 establishing PPPKI, GAPI and active in the Volksraad. The Pasundan Guyuban movement covers the fields of Politics, Social, Economy, and Education.

## PENDAHULUAN
Paguyuban  Pasundan  adalah  sebuah  organisasi  etnis  orang-orang  Sunda  yang  lahir  di Batavia (sekarang Jakarta) dan berkembang didaerah Jawa Barat serta masih eksistensi hingga saat ini.  Eksistensi  organisasi  Paguyuban  Pasundan  berbeda  nasibnya  dengan  organisasi  lain  yang tumbuh dan berkembang bersama Paguyuban Pasundan. Keberadaan mereka kini telah lama tiada. Selama  bertahun-tahun,  Paguyuban  Pasundan  telah  memainkan  peran  yang  signifikan  dalam sejarah  perjuangan  bangsa  Indonesia.  Namun  perjuangan  pergerakan  organisasi  Paguyuban Pasundan tersebut tidak terlalu dikenal oleh masyarakat pada umumnya, hal tersebut dibuktikan dengan  tidak  banyak  tulisan  yang  menjelaskan  tentang  sikap,  tindakan,  dan  upaya  Paguyuban Pasundan dalam masa-masa pergerakan nasional. Padahal peranan organisasi pasundan sangat berdampak sekali bagi  masyarakat  Indonesia  pada  umumnya  dan  masyarakat  Jawa  Barat  pada khususnya. Tulisan ini mengkaji peran Paguyuban Pasundan dalam periode 1913-1942.
Dikaji berdasarkan fakta sejarahnya, pergerakan organisasi dalam kurun waktu 1913-1942 merupakan periode penting dalam sejarah organisasi pasundan. Fakta tersebut terjadi karena pada periode  tersebut  organisasi  pasundan  didirikan  yang  disebabkan  karena  kekecewaan  kaum terpelajar  orang  sunda  terhadap  organisasi  Budi  Utomo.  Budi  Utomo  yang  lebih  dulu  lahir  pada tanggal  20  Mei  1908  merupakan  organisasi  pelopor  pergerakan  nasional  di  Indonesia  (Ricklefs, 2008).  Keberadaan  organisasi-organisasi  masyarakat  pribumi  pada  zaman  pemerintah  Hindia- Belanda tersebut tidak terlepas dari peranan orang Belanda yaitu Eduard Douwes Dekker. Beliau merupakan  penulis  berasal  dari  Belanda  yang  menulis  tentang  praktik  penjajahan  pemerintah Belanda di Hindia-Belanda. Tulisan tersebut dimuat dalam buku yang berjudul Max Havelaar, karena
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                 DOI: 10.36526/js.v3i2.3586
Research Article                                                                                                                       e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
peranan buku tersebut yang sampai kepada kerajaan Belanda, pemerintah kerajaan Belanda melalui gubernur jendral Hindia-Belanda mengeluarkan kebijakan yang bernama politik etis. Kebijakan politik etis  ini  berdampak  kepada kebebasan  masyarakat  lokal  pada  saat itu  untuk  bisa  berserikat  dan membentuk organisasi, sehingga pada periode tersebut, banyak bermunculan organisasi-organisasi seperti Budi Utomo, Paguyuban Pasundan, Sarekat Islam, dll. Budi Utomo yang merupakan pelopor organisasi  pergerakan  nasional  di  dalam  awal  perjalanannya  masih  lebih  mementingkan  etnis tertentu. Hal ini dibuktikan dengan pergerakan dari organisasi tersebut lebih mementingkan kepada orang-orang Jawa dan Madura. Sehingga kaum terpelajar orang sunda mendirikan organisasi yang serupa pergerakannya seperti Budi Utomo yaitu Paguyuban Pasundan yang berdiri pada tahun 1913 di Batavia (Suharto, 2002).
Paguyuban  Pasundan  (Pagoejoeban  Pasoendan)  merupakan  sebuah  organisasi  yang berdiri berdasarkan Etnis, bahasa, dan kebudayaan, organisasi Paguyuban Pasundan ini didirikan oleh  etnis  Sunda  yang  bermukim  di  Batavia.  Pada  perjalanannya  organisasi  ini  mengalami perkembangan yang pesat bahkan pergerakannya tidak hanya dalam bidang pendidikan, melainkan terlibat juga pada bidang sosial dan politik sebelum nantinya dibubarkan oleh pemerintah Jepang. Hal tersebut membuat penulis tertarik meneliti sejarah Paguyuban Pasundan 1913-1942.
METODE Penelitian  dengan  judul  "  Sejarah  Pagoejoeban  Pasoendan  1913-1942".  Pendekatan kualitatif digunakan sebagai cara untuk menulis artikel ini. Taylor & Bogdan mengatakan metode kualitatif  digunakan  dalam  penelitian  untuk  memahami  fenomena  sosial  atau  perilaku  manusia melalui analisis deskriptif, interpretatif, dan analisis data non-angka, seperti teks, gambar, suara, atau video. Ini berbeda dengan metode kuantitatif, yang berfokus pada pengukuran dan analisis data numerik,  dan  metode  kualitatif  lebih  berfokus  pada  memahami  konteks,  makna,  dan  hubungan antara  fenomena  yang  diteliti.  Tujuan  utama  dari  penelitian  kualitatif  untuk  mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang fenomena yang kompleks dan multifaset, seperti perilaku manusia,  interaksi  sosial,  budaya,  atau  pengalaman  individu  serta  tentang  bagaimana  orang memahami, mengalami, dan membuat makna dari dunia di sekitar mereka (Moleong, 2017).
Penelitian kualitatif deskriptif dapat digunakan untuk mempelajari dan menjelaskan makna masalah sosial dengan menggunakan dokumentasi untuk mengumpulkan data yang relevan. Studi ini menggunakan metodologi kualitatif dan teknik penelitian kepustakaan (Creswell, 2016). Metode kepustakaan dalam arti lain disebut sebagai "studi literatur". Merupakan proses penelitian sistematis dan  menyeluruh tentang  literatur  yang  ada  dengan  topik  tertentu.  Penelitian  tersebut melibatkan pengumpulan data, evaluasi, sintesis, dan interpretasi informasi dari berbagai sumber literatur. Riset tersebut menerapkan cara mengumpulkan data dengan melihat buku, makalah ilmiah, jurnal, dan bahan tertulis lainnya yang relevan dengan subjek penelitian. Peneliti menganalisis data deskriptif kualitatif (Sugiyono, 2017). Pencarian literatur adalah langkah pertama menuju pembuatan kerangka penelitian dan teknik pengumpulan data penelitian (Zed, 2018). Hal ini mendukung pernyataan di atas. Dengan menggunakan penelitian empiris yang relevan yang telah dilakukan, gagasan yang lebih kuat diharapkan untuk dikembangkan dan dibangun.
Kajian  kepustakaan  digunakan  dalam  beberapa  tahapan.  Pertama,  identifikasi topik, tentukan topik atau pertanyaan penelitian yang ingin dipelajari oleh peneliti. Pastikan topik tersebut  relevan  dan memiliki  literatur yang cukup tersedia.  Kedua,  peneliti mengumpulkan  data awal,  yaitu  sumber  tertulis yang  dianggap  relevan  dengan subjek  penelitian.  Sumber literatur  ini termasuk buku, artikel ilmiah, dan jurnal. Untuk mendapatkan temuan yang relevan, gunakan kata kunci  yang  sesuai  dengan  topik  peneliti.  Ketiga,  pemeriksaan  literatur.  Lihat  literatur  yang dikumpulkan  peneliti.  Lihat  kredibilitas,  keandalan,  kebaruan,  dan  relevansi  setiap  sumber. Pertimbangkan juga metodologi yang digunakan dalam penelitian yang relevan. Keempat, sintesis informasi. Identifikasi hasil utama dari literatur yang telah ditinjau oleh peneliti. Tentukan pola, tren, persamaan,  dan  perbedaan  dengan studi sebelumnya.  Kelima,  analisis dan interpretasi. Dengan menganalisis  hasil  dan  interpretasi  dari  berbagai  sumber  literatur,  peneliti dapat  meningkatkan
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                 DOI: 10.36526/js.v3i2.3586
Research Article                                                                                                                       e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
pemahaman  perihal tentang  topik  yang  diteliti.  Identifikasi  informasi  yang  tidak  lengkap  atau pertanyaan penelitian yang belum dijawab. Penulis mengolah data dengan memberikan penjelasan singkat tentang kolerasi dari kategori yang dipelajari melalui reduksi data. Keenam, peneliti menarik kesimpulan  awal  yang  sementara,  dan  kesimpulan  ini  dapat  berubah  jika  ditemukan  beberapa informasi penting tentang pengumpulan data. Ketujuh, untuk menguji keabsahan data, sumber data harus ditriangulasi. Kedelapan. Membuat kesimpulan dari penelitian. Kesembilan, tinjauan literatur. Buat laporan atau artikel yang ringkaskan hasil penelitian. Pastikan informasi disampaikan dengan jelas, sistematis, dan didukung dengan bukti dari literatur yang dikaji (Cooper, 2015). Selama menulis artikel, tahapan-tahapan ini digunakan sebagai referensi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Sejarah Lahirnya Paguyuban Pasundan
Orang-orang Sunda masuk ke Budi Utomo  setelah lahir pada tanggal 20 mei 1908 dan terbuka bagi semua orang di Pulau Jawa. Orang Sunda pada waktu itu belum begitu semangat. Meskipun anggota baru organisasi itu menikmatinya, mereka tidak memiliki perspektif masa depan. Tidak ada dari mereka yang memegang jabatan di badan pengurus. Tidak banyak orang Sunda yang bergabung dengan Budi Utomo di Jakarta. Cabang Budi Utomo didirikan di Bandung, tetapi tidak lama  kemudian  terbagi  menjadi  dua:  bagian  "A"  untuk  orang  Jawa  dan  bagian  "B"  untuk  orang Sunda, yang dipimpin oleh D.K. Ardiwinata. Cabang Budi Utomo memiliki sekitar 500 anggota pada tahun 1910 (Ali,& Moh, 1972). Pada tahun tersebut, Budi Utomo juga berdiri di Bogor, dengan jumlah keanggotaan sebanyak 150 orang. Namun, setahun kemudian, jumlah anggota menurun drastis, hingga hanya tinggal 25 orang. Orang-orang Sunda yang tidak puas dengan organisasi itu keluar dari  Budi  Utomo.  Mereka  berpendapat  bahwa  hanya  orang  Jawa Tengah  dan  Jawa  Timur  yang memenuhi manfaat dari adanya Budi Utomo.
Pendirian Budi Utomo pada 20 Mei 1908, yang dianggap sebagai titik awal kebangkitan bangsa Indonesia, memengaruhi kelahiran Paguyuban Pasundan secara tidak langsung. Banyak orang  Sunda  bergabung  dengan  Budi  Utomo  pada  awalnya,  tetapi  beberapa  tahun  kemudian keanggotaan orang Sunda berkurang. Ini mendorong siswa Sunda di STOVIA untuk membentuk organisasi khusus untuk orang Sunda. Pada 20 Juli 1913, setelah D. K. Ardiwinata menyetujuinya, organisasi ini resmi didirikan dengan nama "Pagoejoeban Pasoendan"(Irshanto, 2016).
Paguyuban Pasundan dibentuk dengan hanya ada delapan murid Sunda di STOVIA: Mas Dajat  Hidajat  (lahir  pada  tahun  1890),  Raden  Djoendjoenan  Setiakoesoemah  (lahir  pada  tahun 1892),  Asikin  (lahir  pada  tahun  1891),  Moeh  Djoehana,  Abdoel  Patah,  Slamet,  dan  Iskandar. Meskipun  beberapa  orang  menyukai  masalah  politik,  mereka  belum  berkumpul.  Mereka  tidak memasukinya karena mereka tidak terlalu tertarik pada organisasi Budi Utomo. R. Djoendjoenan Setiakoesoemah ditunjuk sebagai perwakilan Indische Partij di STOVIA karena ketertarikannya pada organisasi tersebut (Lubis, 2015). Selain itu, ia terlibat dalam penciptaan Sarekat Islam di daerah Jakarta dan bahkan menjadi pendukungnya. Setiap malam Minggu, mereka berkumpul, berbicara dalam bahasa Sunda, tertawa, dan melakukan hal-hal lainnya. Setelah kembali ke rumah masing- masing dari liburan, mereka segera berkumpul untuk berbagi oleh-oleh. Rumah D.K. Ardiwinata di Gang (sekarang jalan) Paseban, Salemba, Jakarta, yang dianggap sebagai sesepuh mereka, sering dikunjungi siswa. Cinta mereka terhadap tempat, bahasa, dan budaya mereka meningkat sebagai hasil dari pertemuan-pertemuan ini. Pemikiran politik berkembang. Mereka ingin melakukan hal yang sama  seperti  Budi  Utomo  karena  mereka  merasa  lahirnya  sangat  penting  bagi  mereka.  Siswa STOVIA  dari  Sunda  percaya  bahwa  orang  Sunda  memerlukan  organisasi  sendiri.  Mereka  juga percaya bahwa orang Sunda harus bersatu, terutama mereka yang berada di luar daerahnya (Lubis, 2016).
Mas  Dajat  Hidajat  mengadakan  musyawarah  di  STOVIA  saat  tidak  ada  kelas  dan memutuskan untuk mendirikan sebuah organisasi untuk orang-orang Sunda. Dalam musyawarah tersebut juga diputuskan bahwa D.K. Ardiwinata, R. Iskandar Brata, dan R. Emoeng Poerawinata akan bertanggung jawab sebagai ketua organisasi yang akan didirikan. Akhirnya, mereka setuju
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                 DOI: 10.36526/js.v3i2.3586
Research Article                                                                                                                       e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
untuk  menunjuk  D.K.  Ardiwinata  sebagai  ketua,  dan  R.  Djoendjoenan  Setiakoesoemah  ditunjuk untuk  memberi  tahu  D.K.  Ardiwinata  tentang  hasil  musyawarah.  Selain  itu,  mereka  akan menghubungi  teman-teman  mereka  yang  berada  di  luar  STOVIA  untuk  bergabung  dengan Paguyuban  Pasundan  dan  akan  memberikan  dukungan  sepenuhnya  untuk  inisiatif  tersebut (Hendayana, 2016). Sejak tahun 1913, para siswa yang berusia sekitar 22 tahun sering berkunjung ke  rumah  D.K.  Ardiwinata  di  Gang  Paseban,  Salemba,  Jakarta,  untuk  menyampaikan  maksud mereka.  Djaka  Hidajat  adalah  siswa  yang  paling  sering  berkunjung  ke  rumahnya.  Mereka  ingin membangun organisasi untuk orang Sunda seperti yang dilakukan dr. Soetomo dengan mendirikan BUDI UTOMO, dan mereka ingin agar orang tua membimbing mereka. D.K. Ardiwinata menyanggupi permintaan itu (Erawan, & Memed, 1991).
Setelah menyanggupi untuk mendirikan perkumpulan, diadakan pertemuan di rumah D.K. Ardiwinata  pada  hari  Minggu,  20  Juli  1913.  Siswa  HBS,  KWS,  dan  STOVIA  mengundang  Oto Soebrata, Loekman Djajadiningrat, Achmad Zoechra, Soetadinata, Ashari, orang tua, dan lainnya ke rapat tersebut. Rapat memilih untuk membentuk organisasi "Pasoendan", memilih pengurus, dan menetapkan  tujuan  sementara.  Tujuan  organisasi  adalah  sebagai  berikut  (Shandy,  2018):  1. Memajukan budaya dan bahasa Sunda; 2. Memajukan ilmu pengetahuan dari bahasa Belanda; 3. Berpartisipasi aktif dalam pengembangan pengetahuan orang Sunda; dan 4. Tidak terlibat dalam pemerintahan negara. Untuk menjadi anggota, setiap orang Sunda yang berusia minimal 18 tahun dan siapa saja yang merasa senang dan sayang terhadap orang Sunda dan tanah airnya dapat menjadi  anggota.  Rapat  juga  memutuskan  untuk  membuat  buletin  Papaes  Nonoman.  Nama  ini berasal dari hadits Nabi Muhammad yang berarti "perhiasan wanita tertawa, perhiasan laki-laki ilmu."
D.K.  Ardiwinata  sangat  berperan  dalam  pembentukan  Paguyuban  Pasundan,  selain beberapa siswa yang memiliki ide untuk membentuk organisasi untuk orang Sunda. Pada tahun 1866,  Ardiwinata  lahir  di  Bandung.  Raja  adalah  kakek  dari  Makassar,  dan  ibunya  berasal  dari Priangan. Setelah diberikan gelar "kanduruan" (gelar yang diberikan oleh Pemerintah Hindia Belanda kepada guru yang cakap dan banyak jasanya) pada tahun 1912, ia menggunakan gelar "daeng" (sebagai  ciri  keturunan  bangsawan  Makassar)(Irshanto,  B.  A.  2017).  Ia  menyelesaikan  sekolah dasar pada tahun 1881 dan masuk sekolah guru bumi putera (kweekschool) di Bandung dalam waktu tiga tahun. Dua tahun kemudian, pada tahun 1886, ia diangkat menjadi guru. Dia pertama kali bekerja di sekolah dasar di Cibadak, kemudian pindah ke Sekolah Kelas I di Karang Pamulangan, sebelum kembali  ke OSVIA  sebagai  guru  bahasa  Melayu  pada  tahun  1901.  Karena  keahliannya  sebagai pengarang, dia pindah ke Jakarta pada tahun 1911 dan bekerja di Balai Pustaka sebagai pemimpin redaksi bahasa Sunda sampai 1917. Di sinilah ia menjadi terkenal setelah menjadi pemimpin siswa Sunda di STOVIA dan akhirnya mendirikan Paguyuban Pasundan (Ekadjati, 2004).
Para anggota pengurus Paguyuban Pasundan melakukan propaganda ke Serang, Bogor, Purwakarta, Cirebon, Kuningan, Bandung, Tasikmalaya, dan Cianjur selama libur panjang. Mereka mendapat sambutan hangat di semua tempat yang mereka kunjungi, dan semua orang setuju bahwa Paguyuban Pasundan harus tetap ada. Banyak orang yang menjadi anggota, sehingga total 800 orang menjadi anggota ketika mereka kembali ke Jakarta (Suharto, 2002). Pengurus Paguyuban Pasundan memikirkan untuk meminta izin bergerak dari pemerintah setelah berusia setahun lebih. Pengurus,  dengan  tanda  tangan  D.K.  Ardiwinata  sebagai  Ketua  dan  Iskandar  Brata  sebagai Sekretaris  I,  mengajukan  permohonan  pengesahan  kepada  pemerintah  Hindia  Belanda  pada  22 September 1914. Pemerintah segera membuat keputusan tidak lama kemudian karena statuten, atau Anggaran Dasar, itu moderat. Paguyuban Pasundan secara resmi diizinkan untuk beroperasi dengan surat keputusan pemerintah No. 46 tanggal 9 Desember 1914. Pengurus Besar Paguyuban Pasundan pertama terdiri dari sembilan orang, menurut Anggaran Dasarnya (pasal 25), termasuk seorang ketua, seorang wakil ketua, dua sekretaris, seorang bendahara, dan empat komisaris. Lima pengurus besar dan satu siswa berada di Jakarta. Menurut D.K. Ardiwinata, Ahmad Djajadiningrat, bupati Serang saat ini, diangkat sebagai ketua kehormatan, dan C.M. Pleijte, direktur van Onderwijs en Eeredienst, diangkat sebagai pelindung (Azmi, 2020).
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                 DOI: 10.36526/js.v3i2.3586
Research Article                                                                                                                       e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523

## Ideologi Organisasi Paguyuban Pasundan
Paguyuban Pasundan melakukan kegiatan politik setelah dibentuk volksraad pada bulan mei 1918 (Utomo, 1995). Empat bagian dari Anggaran Dasarnya diubah, dan diajukan untuk disetujui oleh  pemerintah.  Paguyuban  Pasundan  menjadi  organisasi  yang  bekerja  di  tiga  bidang:  politik, ekonomi, dan sosial pada tanggal 13 Juni 1919 dengan Surat Keputusan Pemerintah No. 72 yang mengesahkan  pasal-pasal  tersebut.  Beberapa  tahun  setelah  Paguyuban  Pasundan  menjadi organisasi politik, ideologi baru, nasionalisme, masuk ke Indonesia melalui para mantan anggota PI yang kembali ke tanah air dan majalahnya, Indonesia Merdeka. Bagi Paguyuban Pasundan, dan organisasi lokal lainnya, ini merupakan angin baru. Teori persatuan nasional, yang merupakan inti dari  nasionalisme,  berkembang  lebih  cepat  mulai  tahun  1924,  setelah  berdirinya  studieclub- studieclub dan kemudian lebih kuat lagi setelah berdirinya Partai Nasional Indonesia (PNI) di bawah pimpinan Ir. Soekarno (Sitorus, 1947). Pada akhirnya, Paguyuban Pasundan dan organisasi serupa menerima ideologi baru. Salah satu buktinya adalah Komite "Persatuan Indonesia" yang dibentuk pada bulan September 1926. Tujuannya adalah untuk menggabungkan ideologi politik yang berbeda ke  dalam  pergerakan  nasional.  Komite  itu  terdiri  dari  Paguyuban  Pasundan,  Sarekat  Islam, Muhammadiyah, dan Budi Utomo, serta organisasi lokal seperti Persatuan Minahassa (PM), Sarekat Ambon (SA), dan Sarekat Madura. Subkomite di Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta dipimpin oleh Mr.  Iskaq  Tjokrohadisoerjo,  Mr.  Sartono,  dan  Mr.  Soejoedi.  Akan  tetapi  komite  ini  tidak  berhasil membentuk organisasi federal atau non-federal. Paguyuban Pasundan menyatakan dalam komite tersebut  bahwa  mereka  juga  ingin  persatuan  nasional  dan  mendukung  nasionalisme,  terutama nasionalisme  Indonesia.  Paguyuban  Pasundan  berubah  dari  menjadi  kelompok  etnis  menjadi kelompok etnonasionalis dengan menerima ideologi baru ini (Ekadjati, 2014).
Tahun 1927, Ir. Soekarno membuat gagasan untuk menyatukan semua partai politik dalam satu wadah. Dalam upaya terakhir untuk membentuk PNI, yang dimulai pada bulan Juni 1927, ia memperluas proposal yang  telah  dibuat  sebelumnya  dan menuntut  pembentukan  federasi  partai politik  Indonesia.  Dia  percaya  bahwa  federasi  yang  akan  dibentuk  hanya  akan  mencerminkan keadaan  sosial  dan  politik  Indonesia  yang  terdiri  dari  berbagai  aliran  organisasi.  Akibatnya,  dia percaya bahwa badan federasi itu harus memiliki struktur yang longgar tetapi sekaligus berfungsi sebagai " front sawo matang" yang ketat melawan Belanda (Lubis, & Nina, 2003). Anggaran Dasar Federasi yang dirancang oleh Soekarno bekerja sama dengan dr. Soekiman (SI) dibagikan kepada peserta  kongres  SI  di  Pekalongan  pada  September  1927  untuk  dibahas.  Anggaran  Dasar menyatakan bahwa badan federasi yang akan dibentuk tidak akan membawahi partai politik yang ada. Mereka akan bergerak secara bebas dan hanya akan melakukan kegiatan dalam bidang yang telah disetujui bersama. Semua keputusan akan dibuat secara mufakat.
Pada  pidatonya  di  kongres,  Soekarno  menjelaskan  secara  rinci  tiga  pasal  utama  dari rancangan anggaran dasar federasi. Ia mengklaim bahwa pasal-pasal tersebut tetap memberikan kebebasan kepada setiap organisasi anggota untuk mengambil bagian dalam kegiatan apa pun yang mereka  inginkan,  dan  bahwa  pasal-pasal  tersebut  mempertimbangkan  semua  jenis  gerakan nasionalis yang mungkin ada. Semua anggota partai yang ada harus mencapai kesepakatan untuk menerima anggota tambahan. Proporsi PNI dan SI untuk bergabung dengan badan federasi tersebut disetujui oleh kongres. Kongres juga memberikan kepercayaan kepada Soekarno untuk membuat rencana yang lengkap. Soekarno segera mengambil tindakan; dalam beberapa minggu, undangan diberikan kepada beberapa partai politik, termasuk Paguyuban Pasundan, untuk membentuk badan federasi. Rancangan anggaran dasar federasi dikirim ke semua pengurus besar partai sebelum rapat (Frakking, 2016).
Delapan organisasi menghadiri rapat pembentukan badan federasi di Bandung pada 17 – 18  Desember  1927.  R.  Oto  Koesoema  Soebrata,  Bakri  Soerjaatmadja,  dan  Sutisna  Sendjaja mewakili  Paguyuban  Pasundan  dalam  pertemuan  tersebut.  Dalam  rapat  itu,  Permufakatan Perhimpunan-perhimpunan  Politik  Kebangsaan  Indonesia  (PPPKI  atau  P3KI)  didirikan,  dan rancangan Anggaran Dasar Federasi yang dirancang oleh Ir. Soekarno dan dr. Soekiman diterima (Mulyana, 1999).  Organisasi di  dalam federasi berusaha untuk menyamakan  tindakan  di  seluruh
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                 DOI: 10.36526/js.v3i2.3586
Research Article                                                                                                                       e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
negeri dengan memperkuat organisasi dan mendorong kerja sama. Dengan demikian, diputuskan bahwa federasi ini tidak akan mencapai kesepakatan mengenai asas karena keyakinan partai-partai yang tergabung berbeda. Keputusan yang dibuat hanya dengan suara bulat akan mengikat semua anggota.  Namun,  jika  tidak  ada  kesepakatan,  keputusan  hanya  dibuat  oleh  partai  yang menyetujuinya. Selain itu, suatu Majelis Pertimbangan dibentuk sebagai alat tetap federasi, yang terdiri dari wakil dari partai-partai anggota, seorang ketua, dan seorang sekretaris dan bendahara. Kedua  orang  yang  disebut  permulaan  memegang  jabatan  Pengurus  Harian,  tetapi  mereka  tidak memiliki hak suara.
Setelah berpartisipasi dalam rapat pembentukan badan federasi itu, Paguyuban Pasundan menjadi  anggota.  Fokusnya  meningkat  pada  masalah  politik,  sehingga  orang-orang  umumnya melihat masuknya perkumpulan itu ke dalam PPPKI sebagai langkah yang masuk akal. ampir lima bulan  setelah  PPPKI  didirikan,  pada  20  Mei  1928,  cabang  Paguyuban  Pasundan  berkumpul  di Jakarta  untuk  membahas  masalah  jumlah  anggota  yang  berkurang.  Propaganda  nasionalis  PNI menyebabkan  anggota  Paguyuban  Pasundan  meninggalkan  perkumpulan  itu.  Nasionalisme Indonesia membutuhkan rasa kedaerahan di mana pun. Dalam pertemuan itu, Paguyuban Pasundan menyatakan keyakinannya  bahwa  tidak  ada  bangsa  yang  abadi  dan bahwa  semua  orang  harus berusaha  menuju  cita-cita  bangsa.  Paguyuban  Pasundan  berharap  dapat  bekerja  sama  dengan pemerintah  dalam  upaya  memajukan  rakyat.  Setuju,  Paguyuban  Pasundan  melihat  kemajuan menuju persatuan dan cinta tanah air Indonesia. Oleh karena itu, Paguyuban Pasundan bergabung dengan badan federasi dengan harapan keadaan akan menjadi lebih baik dengan PPPKI. Keputusan yang dibuat dalam rapat tersebut adalah untuk berusaha mempertahankan anggota Sunda dalam Paguyuban Pasundan (Amin, & Sjarif , 984).
Paguyuban  Pasundan,  dipimpin  oleh  R.  Oto  Koesoema  Soebrata,  putra  seorang  bekas Bupati Ciamis dan anggota Volksraad , beroperasi dengan tenang di berbagai bidang sosial selama tahun 1928. Pengurus Besar bekerja sama dengan pemerintah, pejabat pemerintah, dan dewan kabupaten, masing-masing dengan wakil. Dalam kongres Paguyuban Pasundan yang diadakan di Tasikmalaya pada 30 Maret hingga 1 April 1929, pendirian perkumpulan itu menjadi lebih tegas. R. Oto  Koesoema  Soebrata,  ketuanya,  menyatakan  bahwa  orang  Sunda  hanyalah  sebagian  dari Indonesia.  Dalam  hal  Paguyuban  Pasundan  berusaha  memajukan  wilayah  Pasundan  dalam  hal sosial,  ekonomi,  dan  kebudayaan,  jangan  diartikan  seakanakan  Pasundan  memisahkan  atau mengasingkan  diri  dari  golongan  rakyat  yang  lain  (Suharto,  2002).  Menurut  tutur  ketua,  Bahasa Indonesia dan Bahasa Belanda digunakan sebagai jembatan (alat komunikasi) dengan kelompok masyarakat yang berbeda.
Berdasarkan  landasan  kepercayaan  rasa  persatuanan,  Paguyuban  Pasundan  bekerja sama  dengan  organisasi  lain  dalam  PPPKI  untuk  kepentingan  Indonesia,  tetapi  mereka  akan mengutamakan aktivitasnya di wilayah Sunda karena mereka adalah bagian dari nusa dan bangsa Indonesia. Dengan bekerja sama dengan pemerintah, perkumpulan akan mencapainya dengan cara yang  damai.  Setelah  itu,  beberapa  anggota  menjadi  tidak  puas  dengan  kerukunan  PPPKI.  PISI keluar karena pertengkaran anggotanya, dan PNI membangun federasi pada tahun 1930, tetapi tidak aktif karena tokoh-tokohnya ditangkap, termasuk Ir. Soekarno, dan partai itu dibubarkan pada tahun 1931. Di bawah kondisi PPPKI ini, partai-partai Indonesia lainnya semakin tertarik untuk bergabung dalam fusi, yang dianggap lebih stabil daripada federasi. Dalam kongres Budi Utomo yang diadakan di Jakarta antara tanggal 3 April dan 4 April 1931, rencana fusi itu pada dasarnya disetujui. Karena itu, organisasi bersedia untuk dibubarkan. Paguyuban Pasundan menyadari pergeseran fokus yang terjadi dari federasi ke fusi. Antara 4 dan 5 April 1931, perkumpulan itu dengan sengaja mengundang dua tokoh: Mr. Sartono dari PNI untuk berbicara tentang uni dan Dr. Sam Ratoelangi dari Persatoean Minahassa untuk berbicara tentang federasi. Paguyuban Pasundan menjelaskan keduanya dengan tujuan untuk memahaminya sepenuhnya dan kemudian memutuskan cara terbaik untuk mencapai tujuan nasional, yaitu kemerdekaan Indonesia (Fauziah, 2023).
Pada  rapat  terbuka  tanggal  5  April  1931  dan  kemudian  rapat  tertutup,  kongres mengeluarkan  resolusi  bahwa  Paguyuban  Pasundan  akan  memperkuat  dan  memperbaiki  front
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                 DOI: 10.36526/js.v3i2.3586
Research Article                                                                                                                       e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
persatuan partai-partai politik dalam bentuk federasi, khususnya PPPKI. Dalam hal bentuk fusi yang diinginkan Budi Utomo, perkumpulan itu berpendapat bahwa fusi partai-partai politik kebangsaan harus segera dilakukan. Sejak tahun 1931, ketika perkumpulan dipimpin oleh R. Oto Iskandar di Nata,  fokusnya  menjadi  lebih  pada  politik,  berjuang  untuk  posisi  di  Dewan  Kabupaten,  Dewan Propinsi, dan Volksraad (Lubis, & Herlina, 2012). Perkumpulan memperhatikan banyak hal, terutama sifat  kedaerahan  yang  dibutuhkan  oleh  nasionalisme  Indonesia.  Paguyuban  Pasundan  menjadi partai  politik  berdasarkan  nasionalisme  dan  terbuka  menyatakan  simpatinya  terhadap  kelompok radikal seperti Partai Indonesia (Partindo) dan Pendidikan Nasional Indonesia (PNI-Baru). Mereka berjuang untuk mendapatkan Indonesia merdeka dan mencapai tujuan federasi Indonesia.
Sementara  Oto  Iskandar  di  Nata  memimpin  Paguyuban  Pasundan,  rencana  fusi  yang diusulkan oleh Budi Utomo dari tahun 1934 hingga 1935 masih dalam proses. Pada akhirnya, berkat upaya Budi Utomo dan Persatuan Bangsa Indonesia (PBI), keduanya melebur pada akhir Desember 1935, membentuk Partai Indonesia Raya (Parindra). Selama pertemuan peleburan di Solo, Sarekat Sumatera,  Tirtayasa,  dan  Sarekat  Celebes  juga  melebur  pada  awal  tahun  1936.  Partai  baru  itu memiliki banyak pemimpin terkenal, seperti Moh. Husni Thamrin, Mr. Iskaq Tjokrohadisoerjo, dan Mr.  Soenarjo.  Anggaran  Dasar  Parindra  menyatakan  bahwa  mereka  berusaha  untuk  mencapai "Indonesia yang besar dan luhur" dengan memperkuat nasionalisme Indonesia, melakukan tindakan politik sampai terbentuk sistem pemerintahan yang didasarkan pada nasionalisme dan demokrasi, dan meningkatkan kondisi sosial dan ekonomi rakyat (Dimyati, & Muhammad, 1950).
Pada  kongres  ke-21  yang  diadakan  di  Bandung  pada  awal  April  1936,  Paguyuban Pasundan menyatakan melalui telegram bahwa mereka tidak akan hadir dalam rapat fusi. Pasundan mengikuti  keputusan  kongres  tahun  1931  untuk  tidak  menyetujui  fusi  tetapi  menyetujui  federasi. Dalam kongres ke-21, yang dihadiri oleh 34 cabang dari 52 cabang perkumpulan, Pasundan Istri (Pasi),  yang  memiliki  24  cabang,  belum  memutuskan  untuk  meleburkan  diri  dalam  Parindra (Nitisastro, & Widjojo, 1970). Pasundan tidak yakin apakah meleburkan diri akan bermanfaat atau tidak. Keputusan kongres yang dibuat oleh sebagian pergerakan menimbulkan pertanyaan tentang motivasi pergerakan itu. Harian Tjaja Timoer mencari dasar hukum yang dalam untuk menjawab pertanyaan itu. Menurut diskusi yang dilakukan redaksi harian itu dengan para pemimpin Paguyuban Pasundan sebelum dan sesudah kongres, sikap yang diambil itu sangat bermanfaat bagi bangsa dan tanah air Indonesia, terutama bagi daerah dan penduduk Pasundan. Harian ini dan sejumlah pemimpin  Pasundan  menyatakan  bahwa  perbedaan  antara  kelompok  terletak  pada  tujuan utamanya. Bagi Partindo, Budi Utomo, dan PBI, tujuan utamanya adalah politik. Sebaliknya, bagi Paguyuban Pasundan, politik adalah alat untuk mencapai perbaikan di bidang ekonomi, sosial, dan lainnya.  Dengan  memiliki  banyak  sekolah,  mudah  untuk  memahami  bahwa  perkumpulan  ini berusaha untuk memastikan bahwa usaha mereka tidak terhalang.
Paguyuban Pasundan siap bekerja sama demi kepentingan bangsa dan tanah air. Harian ini menganggap peleburan Budi Utomo dan PBI sebagai bagian dari pergerakan politik Indonesia, dan sikap Paguyuban Pasundan juga dianggap benar. Soeara Katholiek juga menyatakan bahwa dia dapat memahami keputusan itu karena semangat persatuan pada saat itu belum kuat, dan masih banyak  orang  yang  belum  memahami  benar  manfaat  persatuan  Indonesia.  Dikatakan  bahwa semangat persatuan tidak muncul secara kebetulan, tetapi tumbuh seiring waktu. Surat kabar itu mempertanyakan  mengapa  Paguyuban  Pasundan,  yang  memiliki  dasar  dan  tujuan  yang  sama dengan Parindra, tidak mau bergabung dengannya (Sitorus, 1947). Mereka lebih memilih untuk tetap berdiri  sendiri,  sehingga  mereka  dapat  lebih  fokus  pada  nasib  rakyat  dan  Tanah  Pasundan. Disebutkan bahwa ini disebabkan oleh fakta bahwa individu mengambil tindakan nyata dalam upaya mereka untuk mencapai prinsip persatuan. Orang biasanya lebih memperhatikan hal-hal yang dekat dengan mereka daripada hal-hal yang jauh dari mereka. Menurutnya, lebih baik ada partai Pasundan dengan banyak anggota yang ingin bekerja untuk kepentingan rakyat dan Tanah Pasundan tidak membawa bahaya atau kerugian kepada Indonesia seluruhnya daripada tidak ada perkumpulan itu sehingga hanya sedikit orang dari Tanah Pasundan yang mau berpartisipasi dalam perkumpulan politik untuk memperhatikan nasib daerah mereka sendiri dan seluruh Indonesia.
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                 DOI: 10.36526/js.v3i2.3586
Research Article                                                                                                                       e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
Tidak  lama  setelah  Soeara  Katholiek  menyatakan  pendapatnya,  majalah  Sipatahoenan pada 10 Juni 1936 menerbitkan tulisan seseorang dengan nama samaran "B.S." yang membahas salah  satu  alasan  mengapa  Paguyuban  Pasundan  tidak  ingin  bergabung  dengan  Parindra. Dilaporkan bahwa Pasoendan tidak ingin melebur karena perkumpulan itu takut bahwa fusi itu tidak akan  bertahan  lama  dan  akan  memiliki  konsekuensi  yang  tidak  diketahui  secara  menyeluruh (Ramelan, 1983). Mereka mengatakan bahwa mereka yang melebur akan kehilangan atau rugi jika terjadi  kekacauan.  Organisasi  sosial  yang  didirikan  oleh  kelompok  itu  akan  runtuh.  Pasundan berpendapat bahwa fusi partai politik belum saatnya. Federasi cukup untuk mendapatkan kerja sama yang sesuai dari berbagai partai. Perihsl sikap Paguyuban Pasundan. Ada yang tidak setuju, dan beberapa bahkan menuduh perkumpulan itu provinsialistis. Pasundan menolak tuduhan itu karena organisasi  itu  mendukung  persatuan  antara  semua  bangsa  Indonesia.  Menurut  pemimpinnya, persatuan  dapat  unitaristis  atau  federalistis.  Persekutuan  menginginkan  persatuan  dan membutuhkannya,  hanya  melalui  federasi.  Itu  adalah  semangat  Pasundan  untuk  membangun persatuan Indonesia.
PPPKI  menjadi  lebih  lemah  setelah  beberapa  anggota  melebur  ke  Parindra  pada  akhir tahun  1935.  Paguyuban  Pasundan,  bersama  dua  organisasi  lainnya,  telah  kehilangan  informasi tentang PPPKI, dan badan federasi itu hanya simbol saja. Pada akhir Maret 1938, atas inisiatif PSII, Pasoendan menghadiri konferensi di Bandung (Lubis, & Herlina, 2012). Konferensi tersebut dihadiri oleh PSII, Parindra, dan Gerakan Rakjat (Gerindo) untuk membentuk badan kerja sama politik untuk menuju kongres Indonesia Raya. Pada prinsipnya semua setuju, dan rapat memberi PSII tugas untuk menyusun  rencananya.  Pada  tanggal  4  Mei  1938,  rapat  pembentukan  badan  kerja  sama  itu diadakan, dan Badan Perantaraan Partai-partai Politik Indonesia (Bapeppi) didirikan. Dengan PSII sebagai satu-satunya partai yang sepenuhnya masuk, Paguyuban Pasundan tidak memperhatikan badan federasi itu, sehingga keberadaan Bapeppi tidak penting.
Pada tahun 1939, inisiatif Parindra memicu keinginan untuk membentuk badan federasi. Untuk menyampaikan maksud itu, Oto Iskandar di Nata dan pemimpin partai lainnya didekati. Dalam kongresnya yang ke-24 pada bulan April 1939, Paguyuban Pasundan setuju bahwa setiap upaya para  pemimpin  untuk  mencapai  tujuannya  harus  didasarkan  pada  sikap  saling  menghargai  dan bahwa upaya itu harus lebih dari sekedar demonstrasi. Dalam kongres itu, Oto Iskandar di Nata mendesak  Belanda  untuk  mengubah  sikapnya  terhadap  jajahan-jajahannya  karena  bahaya internasional.  Setelah  Moh.  Husni  Thamrin  dihubungi,  partai-partai  lain  akhirnya  menyatakan persetujuannya.  Atik  Soeardi,  S.  Soeradiredja,  dan  Ir.  Oekar  Bratakoesoemah  dari  Paguyuban Pasundan menghadiri pertemuan untuk membentuk badan federasi baru di Jakarta pada 21 Mei 1939.  Dengan  suara  bulat,  rencana  yang  diusulkan  oleh  Moh.  Husni  Thamrin  disetujui.  Badan federasi ini disebut sebagai Gabungan Politik Indonesia (Gapi). Sampai Pemerintah Hindia Belanda berakhir pada tahun 1942, Paguyuban Pasundan menjadi anggota. Adanya Paguyuban Pasundan dalam Bapeppi dan kemudian Gapi karena keduanya merupakan federasi, yang berarti partai politik bekerja  sama  untuk  mencapai  cita-cita  bersama.  Dengan  kata  lain,  Paguyuban  Pasundan  yang menjadi anggota federasi tetap dapat melaksanakan cita-citanya (Suharto, 2002).

## Kegiatan Organisasi Paguyuban Pasundan Tahun 1927-1942
Kegiatan  suatu  kelompok  (dalam  hal  ini  Paguyuban  Pasundan)  dapat  menunjukkan keberadaannya selama suatu periode pergerakan nasional. Sejak tahun 1927, ketika perkumpulan itu menjadi anggota badan federasi PPPKI, hingga tahun 1942, ketika perkumpulan itu dibubarkan oleh Jepang, bersama dengan perkumpulan politik lainnya. Diharapkan bahwa penjelasan tentang kegiatan  perkumpulan  itu,  terutama  dari  tahun  1927  hingga  1935,  akan  memberikan  alasan mengapa  mereka  tidak  ingin  bergabung  dengan  Parindra.  Untuk  memasukkan  Paguyuban Pasundan ke dalam kategori gerakan nasional, aktivitasnya harus dijelaskan sampai tahun 1942. R. Oto Koesoemah Soebrata dan R. Oto Iskandar di Nata memimpin Paguyuban Pasundan selama hampir 15 tahun itu, dan perkumpulan mengalami kemajuan pesat sejak dipimpin oleh Oto Iskandar
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                 DOI: 10.36526/js.v3i2.3586
Research Article                                                                                                                       e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
di  Nata.  Paguyuban  Pasundan,  yang  didirikan  pada  tahun  1931,  bekerja  sampai  tahun  1942 (Ramelan, 1983).
Selama perjalanannya, Paguyuban Pasundan melakukan aktivitasnya di bidang politik. Di tingkat lokal (Dewan Kotapraja, Dewan Kabupaten, dan Dewan Propinsi), serta di tingkat nasional ( Volksraad )  dan  di  luar  dewan,  operasi  ini  dilakukan.  Dalam  pidato  pembukaan  kongresnya  di Cirebon tahun 1937, R. Oto Iskandar di Nata menjelaskan mengapa Paguyuban Pasundan memilih politik  perjuangan  karena  dianggap  sebagai  senjata  yang  sangat  ampuh  jika  orang  yang menggunakannya memiliki tiga syarat: kekuatan batin dan mental, kekuatan uang, dan solidaritas (Falah, 2010). Menurutnya, syarat-syarat itu tidak ada di kalangan orang Indonesia pada saat itu, sehingga politik tidak berguna dalam pelaksanaannya, bahkan dapat mengacaukan pergerakan. Perkumpulan menetapkan aturan untuk anggota dewan. Terhadap wakilnya di Volksraad, mereka harus mempertahankan prinsip "Indonesia Mulia" di lembaga tersebut dan memberikan janji partainya  tentang  berbagai  masalah  yang  telah  dibahas  secara  menyeluruh.  Selain  itu,  karena jumlah anggota dewan lokal yang semakin meningkat, pedoman diperlukan. Pengurus Besar dan wakil-wakilnya dalam dewan-dewan lokal berkumpul beberapa kali dalam hal ini. Selama konferensi itu, satu hal yang sangat diperhatikan adalah bagaimana sikap wakil-wakil itu: apakah mereka harus beroposisi  atau  sebaliknya  bergabung  dengan  lembaga  pemerintah.  Terakhir,  konferensi memutuskan  bahwa  anggota  Paguyuban  Pasundan  dapat  mengambil  bagian  dalam  badan pemerintah,  tetapi  mereka  harus  melakukannya  dengan  berpegang  pada  prinsip  "bekerja  untuk kepentingan  umum  dengan  pikiran  tenang  dan  maksud  suci."  Karena  wakil  dari  partai  lain berhadapan untuk tidak merusak atau merendahkan partainya, diharapkan dalam dewan lokal untuk membentuk fraksi nasional. Wakil Paguyuban Pasundan harus bergabung dengan wakil dari partai lain (Jamaludin, 2019).
Sejak didirikan Volksraad , perkumpulan ingin mempunyai wakil di dalamnya pada tingkat nasional. Selama periode pertama (1918-1921), karena belum ada kandidat untuk jabatan itu, calon anggota  yang  dekat  dengannya  dibantu.  Hal  ini  juga  berlaku  untuk  periode  kedua  (1921-1924), ketiga (1924-1927), dan keempat (1927-1931). Dengan demikian, Paguyuban Pasundan memiliki wakil dan R. Oto Koesoema Soebrata adalah anggota yang didukung dari tahun 1927 hingga 1931. Meskipun demikian, ia meletakkan jabatannya karena masalah kesehatan dan digantikan oleh Idih Prawiradipoetra.  R.Oto  Iskandar  di  Nata  adalah  wakil  Paguyuban  Pasundan  untuk  periode berikutnya.  Dia  menjabat  selama  tiga  periode,  hingga  tahun  1942.  Sejak  tahun  1927 – 1942, Paguyuban  Pasundan  selalu terlibat  dalam  peristiwa  nasional.  Perkumpulan  itu ikut serta  dalam pembentukan PPPKI di Bandung pada tahun 1927  (Suhardi, 2004). R. Oto Koesoema Soebrata (sebagai  Ketua  Pengurus  Besar  pada  saat  itu),  Bakrie  Soeraatmadja,  dan  Soetisna  Sendjaja mewakili  Paguyuban  Pasundan  dalam  pertemuan tersebut.  Dalam  pertemuan  yang  dihadiri  oleh wakil  dari  PNI,  BO,  Parsas,  Serikat  Soematera,  Kaum  Betawi,  Indonesische  Studieclub,  dan Paguyuban  Pasundan,  badan  federasi  itu  berhasil  didirikan.  Anggota  badan  federasi  itu  adalah Paguyuban Pasundan dan kelompok lain.
Tahun 1932, ada masalah di bidang pendidikan karena pemerintah kolonial mengeluarkan Wilde Scholen Ordonantie (WSO). Ordonansi ini dikeluarkan pada tanggal 1 Oktober 1932 dalam upaya  untuk  menghentikan  sekolah  swasta  di  Indonesia.  Kaum  pergerakan  menentang  keras ordonansi itu. Ki Hadjar Dewantara, pendiri dan pemimpin Taman Siswa yang didirikan pada tahun 1922, memulai inisiatif perlawanan, yang mendapat sambutan baik dari kaum pergerakan. Dalam hal ini, Paguyuban Pasundan cabang Palembang menentang undang-undang tersebut. Selanjutnya, kongres Paguyuban Pasundan memutuskan untuk menentang undang-undang tersebut dan akan menarik  wakilnya  dari  dewan  jika  undang-undang  tersebut  tidak  diubah.  Hampir  empat  tahun kemudian, perhatian kaum pergerakan tertuju pada proposal Soetardjo Kartohadikoesoemo — juga dikenal sebagai petisi Soetardjo — setelah gerakan nasional terfokus pada WSO  (Suharto, 2002). Petisi itu diserahkan ke Volksraad pada 15 Juli 1936. Dalam menanggapi petisi itu, ada tiga kelompok anggota Fraksi Nasional: sebagian menolak, sebagian menyetujui, dan sebagian lagi setuju dengan syarat. Oto Iskandar di Nata, anggota fraksi tersebut, termasuk dalam kelompok terakhir. Petisi itu
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                 DOI: 10.36526/js.v3i2.3586
Research Article                                                                                                                       e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
akhirnya disetujui setelah diskusi, dengan 26 suara setuju dan 20 menolak. Petisi itu juga dikirim ke pemerintah Belanda.
Paguyuban  Pasundan  menyayangkan  sikap  Menteri  Colijn  dalam  Staten  Generaal mengenai  petisi  ini,  yang  menyatakan  bahwa  menambah  otonomi  Indonesia  tidak  diperlukan. Centraal  Comitte  Petitie  Soetardjo (CCPS)  dibentuk  pada  tanggal  5  Oktober  1937  untuk mengumpulkan  tanda  tangan  untuk  menggolkan  petisi.  Oto  Iskandar  di  Nata  dan  Atik  Soeardi mewakili  Paguyuban  Pasundan  dalam  komite.  Dalam  kongresnya  di  Sukabumi  pada  bulan  April 1938,  Paguyuban  Pasundan  memutuskan  untuk  menyokong  petisi  itu.  Oto  Iskandar  di  Nata menjelaskan alasan dia menyokong petisi di kongres. Dijelaskan bahwa jika petisi diterima, rakyat akan memiliki banyak kesempatan untuk menyampaikan keinginan mereka, dan pemerintah dan pihak Indonesia tidak akan mencurigai satu sama lain.
Ada upaya untuk membentuk konsentrasi di seluruh negeri, menurut Kongres Paguyuban Pasundan  di  Cianjur  pada  bulan  April  1939.  Kongres  kemudian  memutuskan  bahwa  organisasi menyetujui setiap upaya untuk meningkatkan kekuatan bangsa untuk meningkatkan derajatnya asli didasarkan pada hal-hal berikut: 1. usaha itu harus dilakukan dengan semangat suci; 2. usaha itu harus benar-benar didasarkan pada saling hormat-menghormati; 3. usaha itu harus dilakukan dari atas  ke  bawah;  dan  4.  usaha  itu  tidak  boleh  dilakukan  hanya  sebagai  demonstrasi.  Kongres memutuskan  untuk  memberi  mandat  sepenuhnya  kepada  Pengurus  Besar  untuk  berpartisipasi dalam membangun konsentrasi nasional dengan mempertimbangkan hal-hal di atas. Oto Iskandar di Nata mendesak dalam kongresitu agar Nederland mengubah sikapnya terhadap jajahan-jajahan karena ancaman internasional.
Kegiatan yang dilakukan Paguyuban Pasundan di bidang politik dilakukan dalam dewan- dewan, baik di tingkat lokal (dewan kotapraja, Dewan Kabupaten dan Dewan Propinsi) maupun di tingkat nasional ( Volksraad ) dan di-luar dewan-dewan. Sejak tahun 1931 dibawah pimpinan Otto Iskandar Di Nata perhatian Paguyuban Pasundan dipusatkan pada bidang politik yaitu berjuangn untuk  memperoleh  kursi  di  dewan  kabupaten  dan  dewan  propinsi.  Bagi  paguyuban  pasundan pergerakan politik ini digunakan sebagai alat untuk mencapai perbaikan di bidang ekonomi, sosial dan bidang lainnya (Lubis, & Nina, 2003).
Pada kegiatan ekonomi paguyuban Pasundan terbagi dalam dua kegiatan yaitu Perbankan dan  Koperasi.  Bank Central Pasundan  dibentuk  pada  kongres ke-19  yang berlangsung  pada  30 Maret 1934 sampai dengan 1 April 1934, muncul gagasan untuk membentuk suatu pimpinan pusat yang akan mengumpulkan modal guna meningkatkan semangat berusaha. Dari gagasan tersebut dibentuklah sebuah Bank di tingkat Pusat yaitu Bank Central Pasundan dengan modal berupa saham seberal F 50.000,- yang setiap lembar sahamnya mempunyai nilai nominal f 10,- Tujuan didirikannya Bank Central Pasundan  ini  untuk  mengelola  keuangan  Paguyuban  Pasundan  baik  itu  dari pemasukan  pendidikan,  mengelola  pinjaman  dan  mengelola  kegiatan  perbankan  lainnya.  Bank Central Pasundan ini pada awalnya bertempat di Batavia sama dengan secretariat pusat Pengurus Besar Paguyuban Pasundan, namun ikut pindah ketika sekretariat Paguyuban Pasundan pindah Ke Bandung. Kegiatan ekonomi Paguyuban Pasundan yang lain yaitu kegiatan Koperasi. Pada Masa Kepemimpinan  Oto  ada  juga  kegiatan  berwirausaha,  koperasi  ini  dikelola  oleh  cabang-cabang pasundan.  Hampir  setiap  cabang  Organisasi  Paguyuban  Pasundan  mempunyai  Koperasi  yang didirikan untuk memberikan bantuan keuangan bagi anggota yang memerlukan dan tabungan bagi para  anggota  Paguyuban  Pasundan.  Selain  itu  kegiatan  Koperasi  Paguyuban  Pasundan  yaitu menyediakan alat-alat pertanian dan kebutuhan petani lainnya. Maka dari itu di beberapa cabang Paguyuban Pasundan Koperasi ini disebut Koperasi Paguyuban Tani.
Paguyuban  Pasundan  juga  melakukan  kegiatannya  pada  bidang  pendidikan  dibuktikan dengan  pada  masa  kepemimpinan  Oto  Iskandar  Di  Nata  organisasi  Paguyuban  Pasundan mendirikan  sekolah  yang  Bernama  sekolah  Pasundan  yang  berdiri  di  berbagai  daerah,  karena menurut  Oto  bahwa  satu-satunya  jalan  untuk  melawan  penjajah  adalah  dengan  meningkatkan
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                 DOI: 10.36526/js.v3i2.3586
Research Article                                                                                                                       e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
sumber daya manusia melalui pendidikan. Tahun 1931 diadakan kongres di Bogor, hasil kongres tersebut yaitu:
1. Mendirikan Studiefonds (Beasiswa)  Pasundan  yang  telah  direncanakan  sejak  10  Tahun kebelakang.
2. Mendirikan  Bale  Pamoelangan  Pasundan  (BPP)  yaitu  badan  yang  mempunyai  tugas mengkoordinir,  membina  dan  mengawasi  sekolah-sekolah  Pasundan  yang  saat  itu  telah menyebar hampir ke seluruh indonesia.
Berdasarkan hasil kongres tersebut maka Pada Masa kepemimpinan Oto di Paguyuban Pasundan dalam bidang pendidikan ini didirikan Bale Pamulangan Pasundan yang mempunyai tugas untuk mengurus sekolah-sekolah pasundan yang terbagi di berbagai wilayah Pasundan. Sekolah Paguyuban Pasundan Pertama didirikan yaitu HIS bersubsidi di Tasikmalaya dan MULO yang juga didirikan  di  Tasikmalaya,  sekolah  ini  didirikan  tahun  1930.  Kemudian  Tahun  1935  Organisasi Paguyuban Pasundan telah mempunyai 29 sekolah dengan jumlah guru 112 dan 3000 orang siswa (Suharto,  2002).  Hingga  saat  ini  ada  beberapa  sekolah-sekolah  Pasundan  yang  masih  berdiri bahkan Organisasi Paguyuban Pasundan berhasil mendirikan Perguruan Tinggi yaitu Universitas Pasundan.  Organisasi  Paguyuban  Pasundan  merupakan  Organisasi  yang  masih  bertahan  dari zaman  penjajahan  Belanda  hingga  saat  ini.  Bagi  Organisasi.  Paguyuban  Pasundan  Pendidikan merupakan salah satu cara yang mampu mengangkat dan memperbaiki nasib rakyat dari kemiskinan dan keterbelakangan.
PENUTUP Sejarah Paguyuban Pasundan antara tahun 1913-1942. Organisasi ini lahir karena terjadi kekecewaan kepada organisasi Budi Utomo yang lebih mengutamakan kepentingan orang Jawa dan Madura. Sehingga karena faktor tersebut berdirilah organisasi yang mewadahi orang Sunda yaitu Paguyuban  Pasundan.  Pada  awal  berdirinya  organisasi  Paguyuban  Pasundan  bergerak  demi kepentingan  orang  Sunda  namun  ketika  angin  Nasionalisme  masuk  ke  Indonesia  yang  tentunya merubah cara pandang Paguyuban Pasundan tentang perjuangan, Ideologi Nasionalisme muncul dan mulai menyebar di Indonesia kemudian berdiri Partai Nasional Indonesia di bawah Pimpinan Ir.Soekarno.  Ideologi  baru  itu  diterima  oleh  Paguyuban  Pasundan  dan  beberapa  perkumpulan serupa lainnya. Hal ini ditunjukan dengan dibentukn ya suatu komite “Persatuan Indonesia” yang bertujuan  untuk  mempersatuan  berbagai  kelompok  politik  di  kalangan  pergerakan  nasional, Paguyuban  Pasundan  masuk  menjadi  anggota  komite  tersebut  bersama  dengan  perkumpulan lainnya seperti Muhammadiyah, JIB, Persatuan Minahasa, Sarekat Ambon, dan Sarekat Madura. Ikut  sertanya  Paguyuban  Pasundan  dalam  komite  tersebut  menunjukkan  bahwa  perkumpilan  itu menghendaki  juga  adanya  persatuan  nasional  dan  hal  itu  berarti  paguyuban  pasundan  telah menerima  ideologi  nasionalisme  (nasionalisme  indonesia),  dengan  diterimanya  ideologi nasionalisme itu, maka Paguyuban Pasundan berubah sifat perkumpulannya dari perkumpulan etnis menjadi perkumpulan nasionalis.
Pada  tahun  1927  dan  tahun  1931  merupakan  tahun-tahun  penting.  Tahun  1927  mulai beralihnya  pergerakan  paguyuban  pasundan  dari  perkumpulan  etnis  menjadi  nasionalis  yang ditanyai dengan bergabungnya Paguyuban Pasundan dengan PPPKI, yang pada awalnya hanya mementingkan kepentingan daerah yaitu sunda menjadi perkumpulan nasional yang  mempunyai tujuan nasional yaitu kemerdekaan bangsa. Walaupun pada akhirnya Paguyuban Pasundan tetap menjadi perkumpulan etno-nasionalis yaitu perkumpulan nasiona yang bekerja untuk suatu daerah yaitu jawa barat tetapi peranannya sangat bermanfaat untuk masyarakat luas tidak hanya orang Sunda. Adapun aktifitas dari organisasi paguyuban pasundan meliputi beberapa bidang  yaitu bidang politik, ekonomi dan sosial, dan bidang pendidikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, M. (1972). Sedjarah Jawa Barat. Suatu Tanggapan. Bandung: Pemda Jawa Barat. Amin, S. (1984). Perjoangan Paguyuban Pasundan, 1941-1942. Bandung: Sumur Bandung.
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                 DOI: 10.36526/js.v3i2.3586
Research Article                                                                                                                       e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
Andre, B. I. (2017). Kiprah Politik Paguyuban Pasundan Periode 1927-1959. DIAKRONIKA, 17(1), 76 – 89. Azmi, N. N., & Widodo, S. (2020). Pagoejoeban Pasoendan: Dinamika Organisasi Masyarakat di Bandung 1985-2008. Historiografi, 1(2), 1 – 11.
Cooper. (2017). Research synthesis and meta-analysis. American Psychological Association, 6(1),
98 – 110.
Creswell.  (2016).  Research  Design :  Pendekatan  Metode  Kualitatif,  Kuantitatif  dan  Campuran (Keempat). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Dimyati, & Muhammad. (1950). Sedjarah Perdjuangan Kemerdekaan Indonesia. Jakarta: Yayasan Pembangunan.
Edi, S. (2004). Fatimah In West Java Moral Admonitions to Sundanese Gentlewomen. Bandung: Pusat Studi Sunda.
Ekadjati,  E.  S.  (2004).  Paguyuban  Pasundan  Sebuah  Kebangkitan  Kembali Orang  Sunda  1913- 1918. Bandung: Ar-Ruzz.
Ekadjati, E. S. (2014). Dari pentas sejarah sunda sangkuriang hingga juanda. Bandung: PT Kiblat Buku Utama.
Erawan,  F,  &  Memed,  N.  (1991).  Paguyuban  Pasundan  di  Tengah-Tengah  Kancah  Perjuangan Bangsa. Bandung: Mandalawangi.
Falah, S. (2010). Sejarah Kota Tasikmalaya 1820-1942. Tasikmalaya: Pemkab Tasikmalaya. Fauziah,  K.  (2023).  Antara  Negara  Pasundan  Kartalegawa  Dengan  Negara  Pasundan Wianatakusumah (1947-1950). Historia Vitae, 3(1), 1 – 12.
Frakking, R. (2016). Gathered on the Point pf a Bayonet: The Negara Pasundan and the Colonial Defence of Indonesia, 1946-1950. The International History Review, 39(1), 30 – 47. Hendayana, T. (2016). Paguyuban Pasundan Kekinian 2000-2016. Bandung: Paguyuban Pasundan Pers.
Irshanto, B. A. (2016). Kiprah Politik Paguyuban Pasundan Periode 1927-1959. Candrasangkala: Jurnal Pendidikan dan Sejarah, 2(2), 1 – 10.
Jamaludin, A. N. (2019). Model Kepemimpinan Sunda Jawa Barat. Jurnal Kelola: Jurnal Ilmu Sosial,
2(1), 34 – 61.
Lubis. (2015). Sejarah Jawa Barat Jilid 2. Bandung: YMSI Jawa Barat. Lubis. (2016). Sejarah Kota Bandung. Bandung: Pemerintah Kota Bandung. Lubis, & Herlina, N. (2003). Sejarah Tatar Sunda, Jilid 2. Bandung: Satya Historika. Lubis, & Herlina, N. (2012). Sejarah Kabupaten Karawang. Jakarta: Bulan Bintang.
Moleong, J. L. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosda Karya. Mulyana, A. (1999). Pergumulan Elite Sunda Pada Massa Revolusi: Kasus Berdiri dan Bubarnya Negara Pasundan 1947-1950. dalam Sri Sutjiatiningsih (Ed.), Kongres Nasional Sejarah 1996 Subtema: PEMIKIRAN DAN ANALISIS TEKS SEJARAH II. Jakarta: CV Ilham Bangun Karya.
Nitisastro, & Widjojo. (1970). Population Trends in Indonesia. New York: Cornell University Press. Ramelan, H. (1983). Sejarah Pagoejoeban Pasoendan (1914-1982). Skripsi Jurusan Ilmu Sejarah
Fakultas Sastra Universitas Indonesia.
Ricklefs, M. C. (2008). Sejarah Indonesia Modern 1200-2008. Jakarta: penerbit Serambi.
Shandy, & Oom, K. (2018). Etnonasionalisme Paguyuban Pasundan dalam asas tunggal Pancasila 1980-1990: Dari pergerakan Politik ke Sosial Budaya. Historiografi, 6(1), 153 – 163.
Sitorus, L. M. (1947). Sedjarah Pergerakan Kebangsaan Indonesia. Jakarta. Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. Suharto.  (2002).  Pagoejoeban  Pasoendan  1927-1942  (Profil  Pergerakan  Etno  -  nasionalis).
Bandung: Satya Historika.
Utomo,  B.  (1995).  Dinamika  Pergerakan  Kebangsaan  indonesia  Dari  Kebangkitan  Hingga Kemerdekaan. Semaranng: Ikip Semarang Press.
Zed, M. (2018). Metode Penelitian Kepustakaan (Pertama). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.