Studi Kasus Tindak Pidana Kehutananan                                Nasir Katong, Ahmad Yani Abas, di Taman Nasional Bogani Nani Wartabone                          Deby Cnristiyani

## STUDI KASUS TINDAK PIDANA KEHUTANAN DI TAMAN NASIONAL BOGANI  NANI

## WARTABONE
Nasir Katong, Ahmad Yani Abas, Deby Cnristiyani Sendow Politeknik Negeri Manaso
Email: nasirkatong98@gmail.com

## Abstract
Forestry  Crime  Case  Study  (TIPIHUT)  in  Bogani  Nani  wartabone National Park. This study aims to determine how the forestry crime (TIPIHUT) in the Bogani Nani Wartabone National Park, especially illegal logging and illegal mining  in  the  Dumoga  area.  This  research  is  an  empirical  juridical  study,  by conducting  research  at  the  Bogani  Nani  Wartabone  National  Park,  Dumoga region.  The  data  used  are  primary  and  secondary  data.  The  data  obtained  from both  primary  and  secondary  data  is  then  analyzed  using  qualitative  descriptive methods,  namely  research  that  explains  and  describes  according  to  the  existing problems, then conclusions are drawn based on the analysis that has been done. The results showed that in the area of the Bogani Nani Wartabone National Park, illegal  logging  and  illegal  mining  were  still  rampant,  counting  from  2018-2020 there were eight cases recorded. 4 cases of illegal logging and 4 others are illegal mining.  This  happened  because  in  Boganai  National  Park  Nani  Wartabone  still lacks  POLHUT  personnel  to  carry  out  field  monitoring.  Balain  Bogani  Nani Wartabone National Park has currently carried out several programs as an effort to  break  the  forestry  crime,  namely  by  empowering  communities  around  the National Park by utilizing forest areas for planting, and involving communities in restoring  forest  ecosystems  by  inviting  the  community  to  plant  trees  in  National Park area.
Keywords: Forestry Crime, Illegal Logging, Illegal Mining, National Park.

## Abstrak
Studi  Kasus  Tindak  Pidana  Kehutanan  (TIPIHUT)  Di  Taman  Nasional Bogani  Nani  wartabone.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana tindak pidana kehutanan (TIPIHUT) di Taman Nasional Bogani Nani Wartabone khususnya  tindak  pidana  illegal  logging  dan  illegal  mining  di  wilayah  Dumoga. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, dengan melakukan penelitian di  Balai  Taman  Nasional  Bogani  Nani  Wartabone  wilayah  Dumoga.  Data  yang
El-Iqtishady | Volume 2 Nomor 2 Desember 2020
Studi Kasus Tindak Pidana Kehutananan                                Nasir Katong, Ahmad Yani Abas, di Taman Nasional Bogani Nani Wartabone                          Deby Cnristiyani
digunakan  adalah  data  primer  dan  sekunder.  Data  yang  di  peroleh  baik  dari  data primer maupun ata sekunder kemudian di analisis menggunakan metode deskriptif kualitatif  yaitu  penelitian  yang  menjelaskan  dan  menguraikan  sesuai  dengan permasalahan  yang  ada  kemudian  di  tarik  kesimpulan  berdasarkan  analisis  yang telah dilakukan. Hasil penelitian menunjukan bahwa di kawasan Taman Nasional Bogani  Nani  Wartabone  masih  marak  terjadi  Illegal  logging  dan  illegal  mining, terhitungan  dari  tahun  2018-2020  tercatat  ada  delapan  kasus.  4  kasus  illegal logging  dan  4  lainnya  adalah  illegal  mining.  Hal  ini  terjadi  karena  di  Taman Nasional  Boganai  Nani  Wartabone  masih  kekurangan  personil  POLHUT  dalam melakukan  pemantauan  lapangan.  Balain  Taman  Nasional  Bogani  Nani Wartabone  saat  ini  telah  melakukan  beberapa  program  sebagi  upaya  untuk memutus  ranai  tindak  pidana  kehutanan    yaitu  dengan  memberdayaakan masyarakat  sekitar  Taman  Nasional  dengan  memanfaatan  kawasan  hutan  untuk bercocok  tanam,  serta  melibatkan  masyarakat  dalam  pemulihan  ekosistem  hutan dengan mengajak masyrakat untuk melakukan penanaman pohon dalam kawasan Taman Nasional.
Kata Kunci: Penambangan Liar, Penebangan Liar, Taman Nasional, Tindak Pidana Kehutanan.

## PENDAHULUAN
Pembangunan  kehutanan  melalui  pemanfaatan  hutan  alam  yang  menyisakan sisi  yang  buram.  Sisi  negatif  tersebut  antara  lain  tingginya  laju  deforestasi  yang menimbulkan  kekhawatiran  akan  tidak  tercapainya  kelestarian  hutan  yang diperkuat  oleh  adanya  Tindak  Pidana  Kehutanan  (TIPUHUT)  yaitu  penebangan liar (illegal logging) dan penambangan liar (illegal mining).
Oleh  karena  itu,  pemanfaataan  dan  penggunaannya  harus  dilakukan  secara terencana,  rasional,  optimal,  dan  bertanggung  jawab  sesuai  dengan  kemampuan daya  dukung  serta  memperhatikan  kelestarian  fungsi  dan  keseimbangan lingkungan  hidup  guna  mendukung  pengelolaan  hutan  dan  pembangunan kehutanan yang berkelanjutan bagi kemakmuran rakyat.
Hal  itu  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  33  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang  menyatakan  bahwa  bumi,  air,  dan kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan dipergunakan  untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat.  Dengan  demikian, hutan  sebagai  salah  satu  sumber  kekayaan  alam  bangsa  Indonesia  dikuasai  oleh negara.
Konferensi  Tingkat  Tinggi  Bumi  di  Rio  De  Jeneiro  menghasilkan  suatu konsesus  tentang  beberapa  bidang  penting  khususnya  tentang  prinsip-prinsip kehutanan  (forest  principle)  yang  dituangkan  dalam  dokumen  dan  perjanjian  “ Non Legally Binding Authorotative Statement of Prinsiple for a Global Consensus on  the  Management,  Conservation  and  Sustainable  Development  of  all  types  of
Studi Kasus Tindak Pidana Kehutananan                                Nasir Katong, Ahmad Yani Abas, di Taman Nasional Bogani Nani Wartabone                          Deby Cnristiyani
forest ” dan Bab 11 dari Agenda 21 “ Cobanting Deforestation ” Kemudian dalam pertemuan ketiga dari Komisi Pembangunan Berkelanjutan ( CSD-Commission of Sustainable  Development )  disepakati  untuk  membentuk Intergovermental  Panel on  Forest  (IPF) guna  melanjutkan  dialog  dalam  kebijakan  kehutanan  skala global. 1
Prinsip-prinsip tentang Kehutanan tersebut di atas kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang  Kehutanan  Indonesia  yaitu  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun 1999  tentang  Kehutanan  seperti  yang  terlihat  dalam  konsideran  butir  a  Undang- Undana Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bahwa  hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang di anugrahkan kepada Bangsa Indonesia merupakan  kekayaan  yang  dikuasai  oleh  negara  memberikan  manfaat  seberguna bagi  umat  manusia  karenanya  wajib  di  syukuri,  diurus,  dimanfaatkan  secara optimal  serta  dijaga  kelestariannya  untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat dan  agar  dapat  dirasakan  manfaatnya  baik  bagi  generasi  sekarang  maupun generasi mendatang.
Berdasarkan fungsinya menurut Kawasan hutan dibagi menjadi 3 , yaitu:
a) Hutan  produksi  (HP)  meliputi  area  total  68,8  juta  hektar  atau  57%  dari kawasan hutan,
b) Hutan  lindung  memiliki  fungsi  DAS  dan  mencakup  29,7  juta  hektar  atau 25% dari kawasan hutan
c) Hutan  konservasi  (taman  nasional,  suaka  margasatwa,  dan  taman  wisata alam) seluas 22,1 juta hektar atau 18%.
Berkaitan  dengan  hutan  konservasi,  salah  satunya  adalah  taman  nasional. Indonesia  memiliki  54  taman  nasional  yang  tersebar  di  berbagai  wilayah. Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  28  Tahun  2011  Taman  Nasional merupakan kawasan konservasi yang terdapat aspek pelestarian dan pemanfaatan sehingga  dimanfaatkan  untuk  pariwisata  dan  minat  khusus  dalam  penyelamatan ekosistem hutan. 2
Salah satu Taman Nasional yang terdapat di Indonesia adalah Taman Nasional Bogani  Nani  Wartabone  yang  terletak  di  kawasan  provinsi  Sulawesi  Utara  dan provinsi Gorontalo.
Taman  Nasional  Bogani  Nani  Wartabone  dengan  luas  282.098,93  hektar merupakan  kawasan  konservasi  darat  terluas  di  Sulawesi.  Kawasan  Taman
1 Fransiska Novita Eleanora, Tindak Pidana Illegal Logging Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan. ADIL: Jurnal Hukum Vol. 3 No.2. h. 1.
2 Arfita Rahmawati, Pembagian Tingkat Kerawanan Tindak Pidana Kehutanan Berdasarkan Zona Di Taman Nasional Meru Betiri Tahun 2018, Library ump. h. 242.
Studi Kasus Tindak Pidana Kehutananan                                Nasir Katong, Ahmad Yani Abas, di Taman Nasional Bogani Nani Wartabone                          Deby Cnristiyani
Nasional  Bogani  Nani  Wartabone  terletak  pada  kawasan  Walacea,  yaitu perpaduan  antara  kawasan  Oriental  dengan  kawasan  Australasia.  Berada  pada kawasan Walacea, menjadikan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone memiliki kekayaan  keragaman  hayati  yang  sangat  tinggi,  baik  flora  maupun  fauna. Keberadaan  ragam  jenis  satwa  dan  tumbuhan  di  Taman  Nasional  Bogani  Nani Wartabone  sudah  cukup  lama  diketahui.  Bahkan  sebagian  di  antaranya  menjadi dasar  penunjukkan  area  ini  sebagai  kawasan  konservasi.  Namun  demikian, informasi  terkait  data  keragaman  flora  dan  fauna  yang  dimiliki  kawasan  Taman Nasional Bogani Nani Wartabone masih sangat kurang. 3
Terdapatnya  kekayaan  alam  yang  cukup  tinggi  di  kawasan  Taman  Nasional Bogani  Nani  Warta  Bone  ini  mengundang  permasalahan  terhadap  pemanfaatan hasil hutannya, dimana oknum-oknum  yang tidak bertanggung jawab melakukan Tindak  Pidana  Kehutanan  dalam  pengambilan  hasil  alam  atau  pemanfaatan  hasil alamnya  berupa  penambangan  liar  (illegal  mining)  dan  penebangan  liar  (illegal loging).
Taman  nasional  merupakan  kawasan  yang  harus  dijaga  dan  dilestarikan penambangan  dan  penebangan  liar tidak di  izinkan  karena  bisa  merusak  struktur dan  kondisi  hutan.  Hal  ini  sejalan  dengan  apa  yang  telah  dirumuskan  dalam peraturan perundang-undangan pada Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang berbunyi:
1) Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan.
2) Setiap  orang  yang  diberikan  izin  usaha  pemanfaatan  kawasan,  izin  usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan  kayu,  serta  izin  pemungutan  hasil  hutan  kayu  dan  bukan  kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.
3) Setiap orang dilarang :
a) mengerjakan  dan  atau  menggunakan  dan  atau  menduduki  kawasan hutan secara tidak sah;
b) merambah kawasan hutan;
c) melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak  sampai  dengan  :  1.  500  (lima  ratus)  meter  dari  tepi  waduk  atau danau; 2. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa; 3. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai; 4. 50 (lima  puluh)  meter  dari  kiri  kanan  tepi  anak  sungai;  5.  2  (dua)  kali
3 Hanom Bashar,  DKK. Status Keragaman Jenis Satwa dan Tumbuhan Di Kawasan TN Bogani Nani Wartabone, SULAWESI UTARA – GORONTALO. Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone dan Enhancing the Protected Area System in Sulawesi for Biodiversity Conservation (EPASS) – Project. Kotamobagu.2020. h. 6.
Studi Kasus Tindak Pidana Kehutananan                                Nasir Katong, Ahmad Yani Abas, di Taman Nasional Bogani Nani Wartabone                          Deby Cnristiyani
kedalaman  jurang  dari  tepi  jurang;  6.  130  (seratus  tiga  puluh)  kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.
d) membakar hutan;
e) menebang  pohon  atau  memanen  atau  memungut  hasil  hutan  di  dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;
f) menerima,  membeli  atau  menjual,  menerima  tukar,  menerima  titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;
g) melakukan  kegiatan  penyelidikan  umum  atau  eksplorasi  atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri;
h) mengangkut,  menguasai,  atau  memiliki  hasil  hutan  yang  tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
i) menggembalakan  ternak  di  dalam  kawasan  hutan  yang  tidak  ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang;
j) membawa  alat-alat  berat  dan  atau  alat-alat  lainnya  yang  lazim  atau patut  diduga  akan  digunakan  untuk  mengangkut  hasil  hutan  di  dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang;
k) membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
l) membuang  benda-benda  yang  dapat  menyebabkan  kebakaran  dan kerusakan  serta  membahayakan  keberadaan  atau  kelangsungan  fungsi hutan ke dalam kawasan hutan; dan
m) mengeluarkan,  membawa,  dan  mengangkut  tumbuh-tumbuhan  dan satwa  liar  yang  tidak  dilindungi  undang-undang  yang  berasal  dari kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.
4) Ketentuan  tentang  mengeluarkan,  membawa,  dan  atau  mengangkut tumbuhan  dan  atau  satwa  yang  dilindungi,  diatur  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4
Pada  pasal  di  atas  dijelaskan  bahwa  setiap  orang  tidak  diizinkan  melakukan illegal loging di kawasan hutan,  tapi hal ini tidak sejalan dengan apa yang terjadi pada  kawasan  Taman  Nasional  Bogani  Nani  Warta  Bone  dimana  pada  kawasan taman  nasional  ini  sering  terjadi  illegal  loging  seperti  peneliti  kutip  pada  berita online dimana Polisi hutan Taman Nasional Nani Warta Bone mengamankan truk yang berisi kayu illegal.
4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun  1999 tentang kehutanan pasal 50.
Studi Kasus Tindak Pidana Kehutananan                                Nasir Katong, Ahmad Yani Abas, di Taman Nasional Bogani Nani Wartabone                          Deby Cnristiyani
Tim  Polisi  Khusus  Kehutanan  (Polhut)  Balai  Taman  Nasional  Bogani  Nani Wartabone  (TNBNW)  berhasil  mengamankan  satu  unit  truk  bermuatan  kayu ilegal di Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, Rabu (24/1). 5
Seharusnya  kejadian  seperti  ini  tidak  terjadi  di  kawasan  Taman  Nasional Bogani  Nani  Wartabone,  pemanfaatan  hasil  hutan  yang  tidak  berdasarkan  izin sudah pasti tidak memperhatikan kondisi dan akibat dari tindakan tersebut. Selain penebangan liar yang terjadi seperti yang di atas di Taman Nasional Bogani Nani Warta  Bone  juga  sering  terjadi  penambangan  liar  (illegal  mining).  Hal  ini  pun berdampak  buruk  pada  ekosistem  kawasan  Taman  Nasional.  Dalam  Undang- undang    Nomor    18  Tahun  2013  Tentang  Pencegahan  dan  pemberantasan perusakan hutan pasal 17:
Setiap orang dilarang:
a. Membawa  alat-alat  berat  dan/atau  alat-alat  lain  yang  lazim  atau  patut diduga  akan  digunakan  untuk  melakukan  kegiatan  penambangan  dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;
b. Melakukan  kegiatan  penambangan  di  dalam  kawasan  hutan  tanpa  izin Menteri;
c. Mengangkut  dan/atau  menerima  titipan  hasil  tambang  yang  berasal  dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin;
d. Menjual,  menguasai,  memiliki,  dan/atau  menyimpan  hasil  tambang  yang berasal  dari  kegiatan  penambangan  di  dalam  kawasan  hutan  tanpa  izin; dan/atau
e. Membeli,  memasarkan,  dan/atau  mengolah  hasil  tambang  dari  kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin. 6
Larangan panambangan liar ini tidak sejalan dengan apa yang terjadi di Taman Nasional  Bogani  Nani  Wartabone,  seperti  yang  di  kutip  peneliti  dalam  website Balai Pengamana dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sulawesi :
“Kasus  Tambang  Emas  Ilegal  di  Taman  Nasional  Bogani  Nani  Wartabone Segera disidangkan”. 7
Seharusnya  taman  nasional  yang  merupakan  hutan  konservasi  yang  harus dilindungi  dan  dijaga  terbebas  dari  tindakan-tindakan  seperti  ini  karena  hal  ini sangat  berakibat  buruk  untuk  kondisi  Taman  Nasional  itu  sendiri.  Dari  berita  di atas dapat dilihat bahwa Taman Nasional Bogani Nani Wartabone masih menjadi
5 Mc. Kabupaten Bone Bolanggo.Info Publi.id. Jumat, 26 Januari 2018  (diakses pada tanggal 27-9-2020)
6 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan pasal 17
7 Admin Gakkum, Balai Pengamana dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sulawesi. 27-4- 2020 (diakses pada tanggal 27-9-2020).
Studi Kasus Tindak Pidana Kehutananan                                Nasir Katong, Ahmad Yani Abas, di Taman Nasional Bogani Nani Wartabone                          Deby Cnristiyani
sasaran  oknum-oknum  dalam  melakukan  kejahatan  hutan.  Dalam  wawancara peneliti dengan salah satu pegawai TN Bogani Nani Wartabone dengan pak Roni salah  satu  staf  Balai  Taman  Nasional  Bgani  nani  Wartabone  yang mengungkapkan  bahwa  pelaku  dari  illegal  mining  dan  illegal  loging  ini kebanyakan adalah masyarakat sekitar yang tinggal di kawasan TN  Bogani Nani Warta Bone, berikut:
“ Pelaku penambang liar dan illegal loging yang terjadi di Taman Nasional ini paling  banyak  adalah  masyarakat  yang  tinggal  di  sekitar  kawasan  taman ansional Nani Warta Bone”
Kasus Illegal mining dan illgal logging yang kian marak terjadi di Kawasan TN Bogani  Nani  Wartabone  ini  semakin  mengkhawatirkan  untuk  keadaan  ekosistem taman  nasional  yang  di  dalamnya  terdapat  banyak  sekali  flora  dan  fauna  yang harus  dilestarikan  dan  dijaga.  Berdasarkan  masalah-masalah  yang  terjadi  di  atas menarik untuk diteliti lebih lanjut terkait tindak pidana kehutanan illegal Logging dan  illegal  Mining  di  kawasan  Taman  Nasional  Nani  Warta  Bone  wilayah Dumoga.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  mengunakan  jenis  penelitian  yuridis  empiris,  dimana  penelitian yuidis  empiris  yaitu  melakukan  penelitian  lapangan  dengan  melihat  kenyataan yang ada dan melakukan wawancara langsung serta melihat fakta-fakta yang ada di  lapngan  terhadap  tindak  pidana  kehutanan  untuk  illegal  mining  dan  illegal loging yang terjadi di taman nasional Nani Warta Bone di kawasan Dumoga.
Sumber  data  berasal  dari  data  primer  dan  data  sekunder.  Data  primer  berasal dari  data  yang  peneliti  peroleh  langsung  di  lapangan  dengan  melakukan wawancara dengan pegawai Balai Taman Nasional serta satuan tugas Polisi hutan (POLHUT)  yang  wilayah  tugasnya  di  Taman  Nasional  Nani  Wartabone.  Serta data  sekunder  peneliti  peroleh  dari  buku-buku,  artikel,  penelitian  terdahulu  serta karya-karya ilmiah. Kemudian data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder  kemudian  dianalisa  dengan  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif yaitu  penulis  menjelaskan  mengurangikan  dan  menggambarkan  sesuai  dengan permasalahan yang ada serta kaitannya dengan penelitian ini. Kemudian menarik kesimpulan berdasarkan Analisa yang telah di lakukan.

## PEMBAHASAN
A. Tindak Pidana Kehutanan  Khususnya Illegal Logging dan Illegal Mining Di Kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone kawasan Dumoga
Studi Kasus Tindak Pidana Kehutananan                                Nasir Katong, Ahmad Yani Abas, di Taman Nasional Bogani Nani Wartabone                          Deby Cnristiyani
Taman  Nasional  Bogani  Nani  Wartabone  ini  menjadi  sasaran  oknum-oknum untuk  melakukan  tindak  pidana  kehutanan,  hal  yang  paling  sering  ditemui  oleh petugas Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone dan polisi kehutanan yaitu Pembalakan  Liar  (Illegal  Logging)  dan  Penambangan  liar  (Illegal  Mining). Berikut  data  kaseluruhan  kasus  yang  Illegal  Loging  dan  Illegal  Mining  yang terjadi  di Kawasan TN Bogani Nani wartabone Wilayah Dumoga.
Tabel 1: Rekapitulasi Penanganan Kasus Tindak Pidana LHK Balai TN Bogani Nani Waratabone Tahun 2018 S/D 2020
Tempat Jenis Kasus Pasal Barang Bukti Keteranan Jalan  AKD Kel. Mongkonai Barat Pengangkutan hasil hutan kayu tanpa disertai dengan SKSHH Pasal  12  huruf  e  Jo Pasal  83  ayat  (1)  huruf b UU RI No. 18 Tahun 2013 - 1  (Satu)  unit mobil  truk  DB 8690  DD  dan STNK Atas Nama Sudiyatra - Hasil Hutan kayu olahan Jenis  Cempaka berbagai ukuran sebanyak 10,493 M³ (Sepuluh  koma empat sembilan tiga meter kubik) P 21/ Vonis Tapa  Linow Desa Tapadaka Utara Resort Dumoga Utara  Wil. SPTN II Doloduo Melakukan kegiatan perkebunan dalam kawasan Pasal  33  ayat  3  UU nomor  5  Th.  1990 tentang KSDAE Jo Pasal 17 ayat 2 huruf b Jo Pasal 55 KUHP - 1  (satu)  buah Pacul - 1  (satu)  buah chainsaw - Bibit Kelapa - Bibit Cingkeh - 1  (satu)  unit Chainsaw P21/  Vonis  3  Thn denda 1.500.000.000.- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan Batu  Rapa  Penebangan
melanggar  Pasal  78  -
2  (  dua)  Buah  Di serahkan ke
Studi Kasus Tindak Pidana Kehutananan                                Nasir Katong, Ahmad Yani Abas, di Taman Nasional Bogani Nani Wartabone                          Deby Cnristiyani
Desa Toraut Utara Resort Dumoga Barat  Wil. SPTN II Doloduo Pohon ayat  (5)  Jo  Pasal  50 ayat (3) huruf e Undang undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang
Kehutanan  Jo  Pasal  84 ayat  1  huruf  b  Jo  12 huruf f Undang-undang nomor  18  tahun  2013 tentang PPPH. Parang - 1  (satu)  unit gergaji mesin (chainsaw) Penyidik BPPHLHK Manado. Lokasi Potolo  Desa Tanoyan Selatan Wil. SPTN II Doloduo Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Pasal  92  ayat  (1)  huruf a  UU  No.  18  Tahun 2013 tentang PPPH - 1 Unit Ekskapator Diserahkan ke Penyidik Gakum Kasus P21/ vonis Lokasi Tapa Kulintang Desa Molibagu Resort Pantai Selatan SPTN II Doloduo Penebangan pohon melanggar  Pasal  78 ayat  (5)  Jo  Pasal  50 ayat (3) huruf e Undang undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang
Kehutanan  Jo  Pasal  84 ayat  1  huruf  b  Jo  12 huruf f Undang-undang nomor  18  tahun  2013 tentang PPPH - 1  (satu)  unit Chainsaw Diserahkan ke Penyidik Polres Bolsel Lokasi Molobayan Desa Mengkang Wilayah SPTN II Doloduo Penambangan emas tanpa izin Pasal  92  ayat  (1)  huruf a  UU  No.  18  Tahun 2013 tentang PPPH - 4  (empat)  karung REP - 1  (satu)  buah Parang - 1 (satu) buah Betel Diserahkan ke Penyidik Polres Kotamobagu  Kasus tahap II (P21). Lokasi Tapa  Ayat Desa Penambangan emas tanpa izin Pasal  92  ayat  (1)  huruf a  UU  No.  18  Tahun 2013 tentang PPPH - Dokumentasi/ gambar kegiatan Kasus telah diadukan  ke  Polres Kotamobagu/
Studi Kasus Tindak Pidana Kehutananan                                Nasir Katong, Ahmad Yani Abas, di Taman Nasional Bogani Nani Wartabone                          Deby Cnristiyani
Sumber: Data Primer
Dari  data  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  dalam  kurun  waktu  2  tahun  ini  sudah terjadi  8  kasus  tindak  pidana  kehutanan  yaitu  illegal  loging  4  kasus  dengan  2 kasus  sudah  mendapatkan  putusan  pengadilan  dan  2  kasus  lainnya  dalam  proses penyelidikan  BPPHLHK  Manado  dan  Polres  Bolaang  Mongondow  Selatan. Untuk  kasus  illegal  mining  terdapat  4  kasus  dengan  1  kasus  sudah  mendapatkan putusan  pengadilan  dan  tiga  lainnya  dalam  proses  penyelidikan  Polres  Kota Kotamobagu.
Essensi  yang  penting  dalam  praktek  illegal  logging  dan  illegal  mining  ini adalah  perusakan  hutan  yang  akan  berdampak  pada  kerugian  baik  dari  aspek ekonomi,  ekologi,  maupun  sosial  budaya  dan  lingkungan.  Hal  ini  merupakan konsekuensi  logis  dari  fungsi  hutan  yang  pada  hakekatnya  adalah  sebuah ekosistem yang di dalamnya mengandung tiga fungsi dasar, yaitu fungsi produksi (ekonomi), fungsi lingkungan (ekologi) serta fungsi sosial.
Illegal  logging  dan  illegal  mining  adalah  suatu  bentuk  perusakan  lingkungan sementara    perusakan  lingkungan  adalah  bentuk  kejahatan.  Terkait  dengan perusakan  lingkungan  hidup  secara  tegas  disebutkan  dalam  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu Bahwa pengerusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan  langsung  terhadap  sifat  fisik  dan/atau  hayatinya  yang  mengakibatkan lingkungan  hidup  tidak  berfungsi  lagi  dalam  menunjang  pembanguna berkelanjutan. 8
8 Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 Butir 14.
Mengkang Wilayah SPTN II Doloduo dalam Penyelidikan Lokasi Molobayan Desa Mengkang Wilayah SPTN II Doloduo Penambangan emas tanpa izin Pasal  92  ayat  (1)  huruf a  UU  No.  18  Tahun 2013 tentang PPPH - Dokumentasi/ gambar kegiatan Kasus telah diadukan  ke  Polres Kotamobagu/ dalam Penyelidikan
Studi Kasus Tindak Pidana Kehutananan                                Nasir Katong, Ahmad Yani Abas, di Taman Nasional Bogani Nani Wartabone                          Deby Cnristiyani
Praktek  illegal  logging  dan  illegal  mining  memiliki  dampak  negatif  yang sangat besar. Dampak negatif  yang di akibatkan dari tindakan ini yaitu rusaknya ekosistem hutan. Rusaknya ekosistem hutan ini berdampak pada menurunnya atau bahkan hilangnya fungsi hutan sebagai penyimpan air, pengendali air yang dapat mencegah  banjir  juga  tanah  longsor.  Sehingga  rentan  terhadap  bencana kekeringan,  banjir  maupun  tanah  longsor.  Dalam  Undang-undang  Nomor  41 Tahun  1999  Tentang  Kehutanan  di  jelaskan  Yang  dimaksud  dengan  kerusakan hutan  adalah  terjadinya  perubahan  fisik,  sifat  fisik  atau  hayatinya  yang menyebabkan  hutan  tersebut  terganggu  atau  tidak  dapat  berperan  sesuai fungsinya.Sementara  dalam  konstitusi  setiap  orang  berhak  untuk  mendapatkan lingkungan  yang  baik  yaitu  Setiap  orang  berhak  hidup  sejahtera  lahir  dan  batin, bertempat  tinggal  dan  mendapatkan  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat  serta berhak memperoleh palayanan Kesehatan
Untuk  itu  perlu  dilakukan  penanganan  secara  tegas  terkait  dengan  tindak pidana  kehutanan  yang  terjadi  di  kawasan  Taman  Nasional  Bogani  Nani Wartabone.  Agar  terciptanya  kelestarian  lingkungan  dalam  kawasan  Taman Nasional  Bogani  Nani  Wartabone  dan  Kawasan  lingkungan  sekitar  Taman Nasional Bogani Nani wartabone .

## B. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Illegal Logging dan Illegal Mining Di TN Bogani Nani Wartabone Wilayah Dumoga
Upaya  penanggulangan  Tindak  Pidana  Kehutanan  khususnya  illegal  logging dan  illegal  mining  dapat  dilakukan  melalui  kombinasi  dari  upaya-upaya pencegahan  (preventif),  penanggulangan  (represif)  dan  upaya  monitoring (deteksi). 9
1. Upaya Pencegahan (Prepentif)
Tindakan  preventif  merupakan  tindakan  yang  berorientasi  ke  depan  yang sifatnya  strategis  dan  merupakan  rencana  aksi  jangka  menengah  dan  jangka panjang,  namun  harus  dipandang  sebagai  tindakan  yang  mendesak  untuk segera dilaksanakan.
Balai  Taman  Nasional  Bogani  Nani  Wartabone  wilayah  Dumoga  telah melakukan berbagai tindakan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana  kehutanan,  berikut  hasil  wawancara  peneliti  bersama  dengan  pegawai Balai  TN  Bogani  Nani  Wartabone  Bapak  Roni  Staf  Bagian  Perlindungan  dan pemanfaatan hutan
9 Wahyu Catur Adinugroho, Penebangan Liar (illegal Logging) sebuah bencana bagi dunia kehutanan Indonesia yang tak kunjung terselesaikan. Bogor: IPB, 2009. h. 14-15.
Studi Kasus Tindak Pidana Kehutananan                                Nasir Katong, Ahmad Yani Abas, di Taman Nasional Bogani Nani Wartabone                          Deby Cnristiyani
“Pihak  Balai  mempunyai  program  pendekatan  terhadap  masyarakat dilingkar  Taman  Nasional  dengan  membuka  kebun  untuk  bercock  tanam dengan  catatan  tidak  boleh  manambah  atau  memperluas  kebun  yang diberikan itu”. 10
Selain  program  pemberdayaan  masyarakt  pihak  Balai  Taman  Nasional Bogani  Nani  Wartabone  juga  menjalankan  program  pemulihan  ekosisem kolaboratif    yang  dilakukan  bersam-sama  dengan  masyrakat.  Berikut  hasil wawancara peneliti dengan naras umber yang sama, yaitu: 11
“Pihak  Balai  juga  melakukan  program  pemulihan  ekosistem  Taman Nasional  yaitu  dengan  cara  menanam  pohon    kehutanan  seperti  pohon cempaka,  nantu  dan  meranti  selain  itu  juga  menanam  pohon  kehidupan seperti  kemiri,  pala,  matua,  dan  durian  yang  untuk  jenis  pohon  kehidupan hasilnya isa di ambil tapi bukan menjadi hak milik”.
Program  yang  dilakukan  oleh  Balai  Taman  Nasional  Bogani  Nani Wartabone  ini  sangat  membantu  masyarakat  terutama  bagi  masyarakat  yang berprofesi sebagai petani. Program ini bisa membantu meningkatkan ekonomi masyarakat  serta  menjauhkan  masyarakat  dari  perbuatan  yang  tidak  di inginkan.  Program  pemberdayaan  masyarakat  seperti  ini  bisa  terus dikembangkan untuk menciptakan masyarakat yang mandiri dan produktif, Hal ini pun sejalan dengan pengelolaan hutan menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, yang pengelolaan hutannya berisi lima materi yaitu:
1) Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan,
2) Pemanfaatan  hutan,  yang  terdiri  dari  4 jenis  perizinan Jasa  lingkungan, pemanfaatan  kawasan,  pemanfaatan  hasil  hutan  dan  pemungutan  hasil hutan. Dengan subjek hukum: BUMN, perusahaan swasta, koperasi dan perorangan
3) Penggunaan kawasan;
4) Perlindungan hutan;
5) Rehabilitasi dan reklamasi hutan.
2. Upaya Monitoring (Diteksi)
Kegiatan-kegiatan  deteksi  mungkin  saat  ini  telah  dilakukan,  namun walaupun diketahui atau ada dugaan terjadi kegiatan illegal logging dan illegal mining  tindak  lanjutnya  tidak  nyata.  Meski  demikian  aksi  untuk  mendeteksi adanya tindak pidana kehutanan tetap harus terus dilakukan, namun harus ada
10 Wawancara tanggal 29 September 2020
11 Wawancara Tanggal 29 September 2020
Studi Kasus Tindak Pidana Kehutananan                                Nasir Katong, Ahmad Yani Abas, di Taman Nasional Bogani Nani Wartabone                          Deby Cnristiyani
komitmen untuk menindaklanjuti dengan proses penegakan hukum yang tegas dan nyata di lapangan.
Upaya  monitoring  iniharus  di  dukung  oleh  ketersediaannya  rasana  dan prasaran  serta  personil  Polisi  hutan  yang  menjadi  gaeda  terdepan  dalam melakukan monitoring lapangan. Di Taman Nasional Bogani Nani Wartabone wilayah  Dumoga,  hal  ini  kurang  di  dukung  oleh  personil  POLHUT  yang jumlahnya  tidak  seimbang  dengan  luas  wilayah  kawasan  taman  nasional. mengingat luasnya Taman Nasional Bogani Nani Wartabone wilayah Dumoga yang  cukup  luas  yang  mencakup  dua  wilayah  kabupaten  yaitu  kabupaten Bolang  Mongondow  dan  Kabupaten  BOlaang  Mongondow  Selatan  sehingga membutuhkan  tambahan  personil  POLHUT  untuk  melakukan  pengawasan  di dalam  Taman  Nasional  Bogani  Nani  Wartabone  wilayah  Dumoga.  Agar  titik masalah  terkait  Tindak  Pidana  Kehutanan  khususnya  illegal  Logging  dan illegal Mining bisa di diteksi secara dini oleh personil POLHUT yang wilayah tugasnya di Taman Nasional Bogani Nani Wartabone wilayah Dumoga.
3. Tindakan Supresi (represif).
Tindakan  represif  merupakan  tindakan  penegakan  hukum  mulai  dari penyelidikan, penyidikan sampai ke pengadilan. Untuk itu harus ada kesamaan persepsi antara masing-masing unsur penegak hukum yaitu penyidik (Polri dan PPNS),  jaksa  penuntut  dan  hakim.  Karena  besarnya  permasalahan  tindak pidana  kehutanan,  tindakan  represif  harus  mampu  menimbulkan  efek  jera sehinga pemberian sanksi hukum harus tepat. 12
Dari  hasil  wawancara  peneliti  dengan  Koordinator  POLHUT  TN  Bogani Nani Wartabone, terkait dengan penegakan hukum bagi pelaku tindakan illegal logging dan illegal mining.
“Sampai  hari  ini  pelaku  tindakan  illegal  logging  dan  illegal  mining  yang kami  tangkap  tidak  pandang  bulu.  Sudah  beberapa  kasus  yang  mendapat keputusan tetap dari pengadilan negeri Kotamobagu, sedangkan yang masih dalam batas-batas yang masih bisa kami bina, kami lakukan pendekatan dan Kerjasama dengan baik. 13
Penegakan  hukum  yang  baik  adalah  sebagai  faktor  penting  untuk  itu dibutuhkan kerjasam dari berbagai intas terkait tidak hanya instasi terkait tapi bentuk  kepedulian  masyarakat  juga  sangat  dibutuhkan  untuk  memutus  mata rantai tindakan Tindak Pidana Kehutanan khususnya illegal logging dan illegal mining di kawasan Taman Nasional Bogan Nani Wartabone wilayah Dumoga. Untuk  itu  masyarakt  wajib  di  berikan  edukasi  terkait  dengan  pelestarian  dan
12 Ibid.,
13 Wawancara Tanggal 29 September 2020
Studi Kasus Tindak Pidana Kehutananan                                Nasir Katong, Ahmad Yani Abas, di Taman Nasional Bogani Nani Wartabone                          Deby Cnristiyani
pemanfaatan Taman Nasional, berikut hasil wawancara peneliti dengan kepala Balai TN Bogani Nani Wartabone, bapak Dr. Supriyatno:
“Sejauh ini Balai TN Bogani Nani Wartabone selalu memberikan sosialisasi terkait  pembukaa  kebun  atau  pengambilan  hasil  hutan.  Untuk  masyarakat yang  melanggar  akan  diberikan  surat  pernyataan  1  kali.  Jika  pelaku  sudah melakukan  jual-beli  terkait  penggunaan  dan  pemanfaatan  lahan  maka langsung di proses huku’. 14
Dengan adanya edukasi dan tindakan tegas dari pihak Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone ini di harapkan kedepan bisa menurukan angka tindak kejahatan kehutana terkait illegal loging dan illegal mining di kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone khususnya wilayah Dumoga.
Peran  serta  masyarakat  menjadi  penting,  karena  peran  serta  masyarakat merupakan bagian dari prinsip demokrasi, yang salah satu prasyarat utamanya adalah adanya asas keterbukaan dan transparansi dengan 5 (lima) unsur utama (agar  asas  tersebut  terpenuhi),  yakni:  Hak  untuk  mengetahui,  Hak  untuk memikirkan,  Hak  untuk  menyatakan  pendapat,  Hak  untuk  mempengaruhi pengambilan keputusan dan Hak untuk mengawasi pelaksanaan keputusan.

## PENUTUP
Berdasarkan pembahasan di atas maka ditarik kesimpulan, sebagai berikut:
1. Tindak Pidana Kehutanan khususnya illegal logging dan illegal mining yang terjadi di kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone wilayah Dumoga terhitungan  dari  tahun  2018-2020  terdapat  8  kasus  dengan  rincian  tindakan illegal  loging  terdapat  4  kasus  dan  4  kasus  lainnya  adalah  tindakan  illegal mining.  Dari  hasil  data  primer  yang  peneliti  dapatkan  kegiatan  ini  paling banyak di lakukan oleh oknum-oknum yang berada di kawasan sekitar Taman Nasional  Bogani  Nani  Wartabone  wilayah  Dumoga  yang  mencakup  dua Kabupaten  yaitu  Kabupaten  Bolaang  Mongondow  dan  Kabupaten  BOlaang Mongondow Selatan.
2. Kekuarangan  personil  POLHUT  menjadi  salah  satu  factor  maraknya  terjadi tindakan ini serta kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat sekitar. Untuk menanggulangi  kegiatan  Ilegal  logging  dan  illegal  mining  ini  pihak  Balai Taman Nasional Bogani nani Wartabone telah melakukan beberapa program pemberdayaan masyakat yaitu pemanfaatan kawasan hutan untuk perkebunan masyarakat  dengan  system  pinjam  pakai  tanpa  menambah  dan  memperluas kawasan  perkebunan  serta  menjalankan  program  pemulihan  ekosisem
14 Wawancara tanggal 29 September 2020.
Studi Kasus Tindak Pidana Kehutananan                                Nasir Katong, Ahmad Yani Abas, di Taman Nasional Bogani Nani Wartabone                          Deby Cnristiyani
kolaboratif  yang  dilakukan  bersama-sama  dengan  masyarakat  dengan  cara menanam pohon di kawasan Taman Nasional Nani Wartabone.
Studi Kasus Tindak Pidana Kehutananan                                Nasir Katong, Ahmad Yani Abas, di Taman Nasional Bogani Nani Wartabone                          Deby Cnristiyani

## DAFTAR PUSTAKA
Admin  Gakkum. Balai  Pengamana  dan  Penegakan  Hukum  LHK  Wilayah
Sulawesi . 27-4-2020 (diakses pada tanggal 27-9-2020)
Arfita  Rahmawati. Pembagian  Tingkat  Kerawanan  Tindak  Pidana  Kehutanan Berdasarkan  Zona  Di  Taman  Nasional  Meru  Betiri  Tahun  2018. Library  ump .  Prosiding  Seminar  Nasional  diselenggarakan  Pendidikan Geografi  FKIP  UMP  “Manajemen  Bencana  di  Era  Revolusi  Industri. Vol 5. No 1 2018.
Fransiska  Novita  Eleanora. Tindak  Pidana  Illegal  Logging  Menurut  Undang- undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan . ADIL: Jurnal Hukum Vol. 3 No.2 2015.
Hanom Bashar, DKK. Status Keragaman Jenis Satwa dan Tumbuhan Di Kawasan TN  Bogani  Naniwartabone,  Sulawesi  Utara  dan  Gorontalo .  Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone dan Enhancing the Protected Area  System  in  Sulawesi  for  Biodiversity  Conservation  (EPASS)  – Project : Kotamobagu, 2020.
Mc.  Kabupaten  Bone  Bolanggo.Info  Publi.id.  Jumat,  26  Januari  2018   (diakses pada tanggal 27-9-2020)
Wahyu  Catur  Adinugroho. Penebangan  Liar  (illegal  Logging)  sebuah  bencana bagi dunia kehutanan Indonesia yang tak kunjung terselesaikan . Bogor: IPB, 2009.
Undang-Undang Nomor 41 Tahun  1999 tentang Kehutanan
Undang-Undang  No  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup