## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK UMKM
Oleh:
Rinaldi Zentira Fikri 1
Mourris Sagara 2 Didin Hadi Saputra 3 Nasuhi 4
Program Studi Administrasi Publik 1,3,4 , Jurusan Administrasi Bisnis 2
Fakultas llmu Administrasi, Universitas Nahdlatul Wathan Mataram
Email:
aldyz561@gmail.com 1 didinimarc@gmail.com 3

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  pengaruh  kesadaran  wajib  pajak, pengetahuan  dan  pemahaman,  sanksi  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM. Sampel penelitian ini sebanyak 80 responden yang merupakan pemilik usaha mikro kecil menengah yang berada di Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur. Hasil penelitian dari penelitian ini dikumpulkan melalui kuesioner yang diproses dan analisis dengan menggunakan uji t. Metode yang digunakan dalam penentuan sampel  penelitian  ini  adalah  dengan  menggunakan  Purposive  Sampling.  Uji kualitas  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  uji  validitas  pearson correlation dan uji reliabilitas menggunakan cronbach alpha. Untuk uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji t. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semua  variabel  berpengaruh  secara  signifikan  seperti  kesadaran  wajib  pajak, pengetahuan dan pemahaman, sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
Kata  Kunci : kesadaran  wajib  pajak,  pengetahuan,  pemahaman,  sanksi, kepatuhan, pajak

## ABSTRACT
This  study  aims  to  examine  the  effect  of  taxpayer  awareness,  knowledge  and understanding, and sanctions on MSME taxpayer compliance. The sample of this study was 80 respondents who were owners of micro, small and medium enterprises in Suralaga District, East Lombok Regency. The research results of this study were collected through a questionnaire which was processed and analyzed using the t test. The method used in determining the sample of this study is to use purposive sampling. The data quality test used in this study was the validity test of the Pearson correlation and the reliability test using Cronbach alpha. To test the hypothesis in this study using the t test. The results of this study indicate that all variabels have a significant effect such as taxpayer awareness, knowledge and understanding, tax sanctions have an effect on taxpayer compliance.
Keywords : compliance,  knowledge,  sanctions,  taxes,  taxpayer  awareness, understanding

## A. PENDAHULUAN
Pajak  secara  umum  adalah  pungutan  atau  iuran  kepada  masyarakat  yang dilakukan oleh negara, bersifat memaksa, serta telah diatur oleh Undang Undang. Pajak tersebut dapat dipungut secara langsung serta bukan merupakan “pungli” atau pungutan liar, hasil pungutan yang telah didapat akan digunakan untuk membiayai pembangunan  negara,  baik  di  pusat  maupun  di  daerah.  (Sumarsan,  2015)    Di Indonesia, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama, karena sumber utama inilah segalam macam bentuk pajak (termasuk pajak UMKM) dipungut serta di manfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Di Indonesia juga, lebih dari 70% dari 100% sumber dari seluruh pendapatan negara bersumber dari pajak, sisanya dari 70% itu bersumber dari bea dan cukai, PNBP atau Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP, serta sumber penerimaan negara selain dari pajak yang sah, dengan kata lain, pajak di negara ini masih menjadi tumpuan utama pembangunan di segala sisi dan segala sektor (Prameswari, 2019).
Sumber  pendapatan  negara  di  Indonesia  berasal  dari  beberapa  sisi,  salah satunya dari pajak UMKM, Non Pajak dan Hibah. Tiga sumber inilah yang menjadi penopang  penerimaan  kas  negara.  Sumber  pendapatan  negara  nantinya  akan digunakan  untuk  membangun  fasilitas  dan  infrastruktur  umum  dan  juga  akan kembali  lagi  untuk  rakyat  dalam  program  bantuan  guna  menyejahterakan  rakyat (Aliffia, 2019).
Negara  menggunakan  penerimaaan  pajak  untuk  menopang  pembangunan, negara juga memiliki target atau tujuan, bahwa peningkatan pemungutan pajak ke masyarakat akan tercapai jika muncul peningkatan atau pertumbuhan jumlah Wajib Pajak  baru.  Segala  macam  ikhtiar  mengoptimalkan  berbagai  macam  sumber penerimaan pajak tidak  mungkin  hanya  berfokus pada peran  Dirjen Pajak, tetapi dibutuhkan juga peran para wajib pajak itu sendiri (Huda et al., 2016).
Besarnya  peran  serta  fungsi  pajak  untuk  menggerakkan  sistem  dan  roda perekonomian  serta  proses  pembangunan,  pemerintah  telah  terus  menerus  secara berkelanjutan  melakukan  pembangunan,  baik  itu  melalui  perubahan  sistem  agar
terus menerus menjadi lebih baik, ataupun dengan cara perubahan atau reformasi dari sisi yang lain (Mory, 2015)
Salah  satu  dari  sekian  banyak  perubahan  peraturan  atau  regulasi  dari perpajakan tersebut adalah melakukan perubahan peraturan per UndangUndangan dalam  hal  perpajakan,  tujuannya  agar  lebih  profesional  serta  akuntabel.  Dari perubahan  tersebut,  maka  muncullah  aturan  tentang self  assesment  system ,  yaitu salah satu ikhtiar yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam bidang perpajakan serta melakukan  reformasi  atau  perubahan  dalam  bidang  perpajakan  itu  sendiri,  atau peraturan tentang pemberian wewenang serta amanah kepada pengusaha kena pajak atau PKP untuk membayar sendiri serta melaporkan besarnya pajak yang terutang dan  harus  dibayar  oleh  WP  atau  wajib  pajak  itu  sendiri.  Sistem  memungut  serta menghitung  sendiri  pajak  adalah  sistem  yang  terapkan  oleh  pemerintah  kepada wajib pajak dalam menghitung sendiri pajaknya yang akan dibayarkan ke negara (Sumarsan, 2015). Dengan demikian, penerimaan pajak sangat bergantung kepada kedisiplinan para wajib pajak (WP) dalam membayar pajak.
Salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya Tax Ratio pajak di Indonesia adalah  rendahnya  pendapatan  perkapita  masyarakat  kita,  seta  tingkat  kepatuhan para ajib pajak kita yang masih rendah, baik itu wajib pajak yang pengahasilannya besar  maupun  kecil  belum  dilakukan  dengan  tranapara  dan  akuntable.  Faktor rendahnya  kesadaran  masyarakat  dalam  menghitung  sendiri,  melaporkan operasioanl  dari  usahanya  tersebut.  Faktor  tersebut  juga  karena  disebabkan  oleh ketidak  tahuan  masyarakat  tentang  aturan  atau  ketentuan  umum  dan  tata  cara perpajakan atau KUP. Persoalan tingkat kepatuhan atau tingakat kedisplinan wajib pajak  dalam  melaporkan  pajaknya  terus  menerus  terkadi  dalam  dunia  oerjaka  di Indonesia  di  Indonesia  (Yadnyana  &  Sudiksa,  2011).  Permasalahan  tingkat kepatuhan  wajib  pajak  menjadi  permasalahan  yang  terus-menerus  terjadi  dalam bidang perpajakan. Di Indonesia juga tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah. Rendahya  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  memenuhi  kewajiban  perpajakannya masih  sangat  ironis  jika  dibandingkan  dengan  tingkat  pertumbuhan  usaha  di Indonesia (Yusro & Kiswanto, 2014).

## UMKM
Pertumbuhan  serta  peningkatan  jumlah  para  pengusaha  Mikro,  Kecil  dan Menengah  (UMKM)  di  Indonesia  mengalami  kenaikan  dari  tahun  ke  tahun. Kenaikan  tersebut  meningkatkan  dan  memberi  “signal”  bahwa  kesadaran masyarakat  kita  secara  umum  mampu  memberikan  harapan  bahwa  masyarakat Indonesia secara umum memahami dan telah mengerti bahwa solusi untuk menjadi negara maju dengan pertumbuhan para pelaku UMKM perlahan telah menunjukka tren  yang  positif.  Namun,  dampak  dari  kenaikan  ribuan  jumlah  UMKM  tersebut tidak  diimbangi  tidak  diikuti  dengan  dengan  kesadaran  yang  tinggi  oleh  para pemilik  UMKM  untuk  dapat  melaksanakan  kewajiban  perpajakannya.  Di Indonesia, begitu banyaknya jumlah usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan jumlah peningkatannya pun sangat signifikan, hal ini banyaknya usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) (Yusro & Kiswanto, 2014).
Dari sekian banyak sumber penerimaan pajak adalah pajak penghasilan orang pribadi yang dibayarkan oleh subjek pajak UMKM (usaha mikro, kecil, menengah) yang  peraturan  atau  regulasinya  sudah  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  no  46 tahun  2013  (Republik  Indonesia  &  Syamsudin,  2013),  Peraturan  ini  banyak mengatur tentang tarif PPh Final 1% yang ditujukan kepada Wajib Pajak pribadi dan  badan  yang  memiliki  penghasilan  dengan  omzet  usaha  dibawah  4,8  miliar dalam satu tahun. Berdasarkan Undang Undang Nomor 20 tahun 2008 (Mattalatta & Nugroho, 2017), UMKM adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan atau badan usaha yang memenuhi kriteria. Dalam Undang Undang tersebut diatur bahwa para pelaku UMKM diatur secara rinci dan detail mulai dari pemberitahun pajak  yang  terhutang,  proses  pencatatan  pajak,  menghitung  pajak  yang  terutang, serta  membayar  dan  melaporkan  pajak  yang  terutang  kepada  Direktorat  Jendral (Dirjen)  Pajak  melalui  loket  loket  pembayaran  pajak  yang  sudah  tersebar  di beberapa tempat, yakni Pos ataupun pihak ketiga yang telah ditunjuk oleh Ditjen pajak.
Untuk  memperkuat  teori  dalam  artikel  ini,  maka  disertakan  bebrapa  teori sebagai  berikut,  yakni  Andriani  dalam  buku  (Seni  &  Ratnadi,  2017),  dijelaskan bahwa pajak adalah iuran yang dipungut oelh pemerintah keada masyarakat yang dapat  dipaksakan  dengan  berdasarkan    Undang  Undang  dan  tidak  mendapatkan prestasi  kembali  serta  langsung  dapat  ditunjuk  dan  dhasilnya  digunakan  untuk membiayai  seluruh  pembangunan  di  nusantara  dan  untuk  membiayai  semua pengeluaran  umum  yang  berhubungan  dengan  kepentiangan  negara  dan pemerintahan
Jadi,  pengertian  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  pajak  adalah  kegiatan memberikan  sebagian  harta  kekayaan  masyarakat  kepada  negara  yang  bersifat wajib  serta  serta  dapat  dipaksakan  berdasarkan  Undang-Undang  yang  hasilnya digunakan  untuk  pembiayaan  penyelenggaraan  negara  dan  roda  pemrintahan. Sedangkan pajak untuk pelaku atau pelaksanaan UMKM diatur dan tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan  dari  Usaha  yang  diterima  atau  diperoleh  oleh  Wajib  Pajak  (WP) (Djaman, 2018).
Sementara  aturan  turunannya  dalam  bentuk  Peraturan  Menteri  Keuangan (PMK)  mengenai  pajak  UMKM.  Sejak  tanggal  1  Juli  2018  pemerintah mengeluarkan  peraturan  tentang  tarip  baru  PPh  Final  untuk  UMKM,  awalnya UMKM dikenakan pajak sebesar 1%, tapi sekarang dipangkas menjadi 0,5% tidak berlaku bagi seluruh pengusaha UMKM. Adapun dari ketentuan dan peraturan yang cukup meringankan PP tersebut berlaku bagi pelaku usaha UMKM yang omzetnya dan peredaran asetnya kurang dari 4,8 M dalam satu tahun. Berdasarkan informasi yang  dihimpun  oleh  DJP  Kemenkeu,  kegiatan  atau  usaha  tersebut  meliputi kegaiatan perdagangan, kegaiatan industri, dan jasa seperti misalnya toko/kios/kios kelontong, pakaian, elektronik, bengkel, penjahit, warung/rumah makan, salon, dan usaha lainnya (Sumarsan, 2015)
UMKM berdasarkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menegah) (Mattalatta & Nugroho, 2017) adalah usaha atau ikhtiar  produktif  milik  orang  perorangan  dan  atau  badan  usaha  perorangan  yang memenuhi syarat atau kriteria sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Usaha
kecil adalah usaha atau proses bisnis yang aktif serta produktif dan berdiri sendiri, yang dilakukan oleh oleh orang per orang atau badan usaha yang bukan merupakan perusahaan  atau  bukan  cabang  perusahaan  yang  dimiliki  atau  dikuasai  menjadi bagian baik langsung ataupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud alam Undang Undang ini.  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  mengelompokkan  UMKM  berdasarkan  jumlah tenaga kerja. Usaha yang memiliki 1-4 orang staf atau karyawan dikelompokkan sebagai  usaha  mikro,  5-19  orang  tenaga  kerja  sebagai  usaha  kecil,  20-99  orang tenaga  kerja  sebagai  usaha  menengah  dan  bila  mencapai  100  orang  tenaga  kerja atau lebih digolongkan sebagai usaha besar (Syafik &    Arif, 2020).

## Kesadaran Wajib Pajak
Kesadaran  adalah  unsur  dalam  diri  manusia  untuk  memahami  realitas  dan bagaimana  mereka  bertindak  atau  bersikap  terhadap  realitas.  (Winatapura  et  al., 2019). menjelaskan  bahwa  kesadaran  adalah  keadaan  mengetahui  atau  mengerti. Kesadaran  wajib  pajak  akan  perpajakan  adalah  rasa  yang  timbul  dari  dalam  diri Wajib Pajak atas kewajibannya membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan.  Dengan  kesadaran  pajak  yang  tinggi,  kepatuhan  wajib  pajak  terhadap kewajiban  pajaknya  dapat  meningkat.  Hal  tersebut  sejalan  dengan  penelitian (Suardana,  2014)  bahwa  kesadaran  Wajib  Pajak  memiliki  pengaruh  terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
(Irianto,  2005)  menjelaskan  beberapa  bentuk  kesadaran  membayar  pajak yang  mendorong  wajib  pajak  untuk  membayar  pajak.  Pertama,  kesadaran  bahwa pajak  merupakan  bentuk  partisipasi  dalam  menunjang  pembangunan  negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk pembangunan  negara  guna  meningkatkan  kesejahteraan  warga  negara.  Kedua, kesadaran  bahwa  penundaan  pembayaran  pajak  sangat  merugikan  negara.  Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pajak berdampak pada  kurangnya  sumber  daya  finansial  yang  dapat  mengakibatkan  terhambatnya pembangunan negara. Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan Undang- Undang  dan  dapat  dipaksakan.  Wajib  pajak  akan  membayar  karena  pembayaran pajak  disadari  memiliki  landasan  hukum  yang  kuat  dan  merupakan  kewajiban mutlak setiap warga negara.

## Sanksi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak
Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang  melanggar  peraturan.  Peraturan  atau  Undang-Undang  merupakan  rambu- rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan  apa  yang  seharusnya  tidak  dilakukan.  Sanksi  diperlukan  agar  peraturan  atau Undang-Undang tidak dilanggar. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan ditaati, dengan kata lain sanksi  perpajakan  merupakan  alat  pencegah  agar  wajib  pajak  tidak  melanggar norma perpajakan menganggap remeh dengan denda yang kecil (Lovihan, 2014).
Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan (Kemendikbud, 2020). Sedangkan menurut Gibran (2015) dalam  (Nurul,  2013)  sebagaimana  yang  dikutip  oleh  (Lovihan,  2014)  kepatuhan adalah  motivasi  seseorang,  kelompok  atau  organisasi  untuk  berbuat  atau  tidak berbuat  sesuai  dengan aturan yang ditetapkan. Dalam pajak, aturan yang  berlaku adalah  Undang-Undang  Perpajakan.  Jadi,  kepatuhan  pajak  merupakan  kepatuhan seseorang,  dalam  hal  ini  adalah  wajib  pajak,  terhadap  peraturan  atau  Undang- Undang  Perpajakan.  Wajib  pajak  yang  patuh  adalah  wajib  pajak  yang  taat memenuhi  serta  melaksanakan  kewajiban  perpajakan  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan perpajakan (Rahayu, 2010).

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  meninjau  factor-faktor  apa  saja  yang mempengaruhi  kesadaran  wajib  pajak  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  dalam membayar  pajak,  pemahaman  dan  pengetahuan  perpajakan  terhadap  kepatuhan wajib  pajak  dalam  membayar  pajak,  sanksi  pajak  terhadap  wajib  pajak  dalam membayar  pajak  di  Kecamatan  Suralaga  Kabupaten  Lombok  Timur  dengan populasi sebanyak 171 orang pemilik UMKM dengan 80 responden yang di ambil dengan menggunakan metode Purposive sampling .
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian  kuantitatif dengan analisis data sekunder yang memanfaatkan sumber data yang sudah ada dan mengolah data tersebut (Martono, 2010), obyek dalam penelitian dilaksanakan di Kecamatan Suralaga Lombok Timur. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah  dua  variabel,  yaitu  variabel  dependen  (pajak  UMKM)  dan  independen (UMKM).  Teknik  mengumpulkan  data  menggunakan  observasi  dan  quesioner, Pemberian skor atau penilaian dalam penelitian ini menggunakan skala Likert, yaitu metode  yang  mengukur  sikap  dengan  menyatakan  setuju  atau  tidak  setujuan terhadap subyek, objek atau kejadian tertentu dengan menggunakan skor 1-5.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari  penyebaran  instrument  penelitian  yang  bejudul  Faktor-Faktor  Yang Mempengaruhi  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Dalam  Membayar  Pajak  UMKM  Di Kecamatan  Suralaga.  Sampel  atau  Responden  dalam  penelitian  ini  sebanyak  80 yang  diambil  secara  acak  berasal  dari  15  desa  (Desa  Tumbuh  Mulia,  Gerung Permai,  Bagik  Payung  Timur,  Paok  Lombok,  Tebaban,  Bagik  Payung,  Bagik Payung Selatan, Anjani, Suralaga,  Waringin, Kerongkong,  Dames Damai, Dasan Borok,  Bintang  Rinjani  dan  Gapuk)  yang  tergolong  dalam  satu  kecamatan  yaitu kecamatan  Suralaga  memiliki  karakteristik  berdasarkan  jenis  kelamin,  usia  dan pendidikan terakhir.
Jenis Kelamin

## Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
No  Jenis Kelamin  Jumlah  Persen 1. Laki-Laki 49 61,2 2. Perempuan 31 38,8 Total 80 100 Sumber: Data Primer
Dari Tabel 4.1 menunjukkan bahwa dari 80 orang responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 49 (61,2%) orang dan perempuan berjumlah 31 (38,8 %) orang.
Umur
Tabel 4.2

## Karakteristik Responden Berdasarkan Umur
No  Umur  Jumlah  Persen 1 20-29 14 17.5 2 30-39 31 38,8 3 40-40 31 38,8 4 50-59 4 5,0 Total 80 100 Sumber: Data Primer
Dari Tabel 4.2 menunjukkan bahwa dari 80 orang responden yang berumur 20-29  sebanyak  14  (17,5%)  orang,  30-39  sebanyak  31  (38,8%)  orang,  40-49 sebanyak 31 (31%) orang dan 50-59 sebanyak 4 (5,0%) orang.

## Pendidikan Terakhir
Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir No  Pendidikan  Jumlah  Persen 1 SD 4 5,0 2 SMP 6 7,5 3 SMA 40 50,0 4 S1 28 35,0 5 S2 2 2,5 Total 80 100 Sumber: Data Primer

## Pengujian Persyaratan Hipotesis
Uji  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  adalah  Uji  Reliabilitas  Instrumen yang  terdiri  dari  variabel  independen  dan  dependen  atau  variabel  terikat  dan variabel  bebas.  Untuk menguji penelitian ini menggunakan SPSS versi 16. Hasil dari penelitian ini didapatkan nilai Alpha atau r hitung dari variabel X sebesar (0,857) yang  artinya  lebih  besar  dari  r tabel sebesar  (0,217)  yang  dapat  diinterpretasikan bahwa seluruh item kuesioner variabel X reliabel, serta didapatkan nilai Alpha atau
r hitung dari variabel Y sebesar (0,680) yang artinya lebih besar dari r tabel (0,217) yang dapat diinterpretasikan bahwa seluruh item kuesioner variabel Y reliabel.

## Uji Validitas Instrumen
Untuk  mengukur  tingkat  validitas  instrumen,  penelitian  ini  menggunakan rumus korelasi product moment pada SPSS versi 16. Dalam hal ini masing-masing item yang ada di variabel X dan Y akan di uji korelasinya dengan skor total variabel tersebut kemudian dibandingkan dengan nilai r hitung . Hasil Uji Validitas Instrument Variabel Independen (X) dan Variabel Dependen (Y) didapatkan nilai dari sampel (N) = 80 sebesar 0,217. Merujuk pada hasil dari semua instrument untuk variabel X  (Kesadaran  membayar  pajak,  pengetahuan  dan  pemahaman  membayar  pajak, sanksi  pajak)  yang  terdiri  dari  17  item  pernyataan  semuanya  menghasilkan  nilai r hitung > r tabel . Selain itu variabel Y (kepatuhan wajib pajak) yang terdiri dari 5 item pernyataan semuanya menghasilkan nilai r hitung > r tabel . Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua instrument dalam penelitian ini dapat dikatakan valid. Untuk hasil uji normalitas menggunakan SPSS versi 16, diketahui nilai signifikansi 0,164 > 0,05, maka dapat disimpulkan nilai residual berdistribusi normal. Sedangkan dari hasil uji hipotesis didapatkan hasil bahwa Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan  wajib  pajak.  Sedangkan  Pemahaman  dan  pengetahuan  perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

## Pembahasan Hasil Penelitian
Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak.
Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap wajib pajak, hal tersebut dibuktikan dengan hasil pengujian statistik menggunakan pengujian t test dengan hasil t hitung = (3,716) > t tabel = (1,991). Hal ini membuktikan bahwa kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia untuk memahami realitas dan bagaimana mereka bertindak atau bersikap terhadap realitas.    Dengan  kesadaran  pajak  yang  tinggi,  kepatuhan  wajib  pajak  terhadap kewajiban  pajaknya  dapat  meningkat.  Hal  tersebut  sejalan  dengan  penelitian (Suardana,  2014)  bahwa  kesadaran  Wajib  Pajak  memiliki  pengaruh  terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
Pengaruh  Pemahaman  Dan  Pengetahuan  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak.
Dari  hasil  analisa  pada  lampiran,  didapakan  hasil  t hitung >  t tabel yang diinterpretasikan  sebagai  pengetahuan  tentang  perpajakan  memiliki  pengaruh terhadap  kepatuhan  wajib  pajak,  pemahaman  menjadi  salah  satu  faktor  yang berpengaruh dalam kepatuhan wajib pajak.
Pemahaman dapat diartikan sebagai proses, perbuatan, cara memahami atau memahamkan. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak
terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Hal  tersebut  didukung  oleh  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Ningtyas  & Cahaya,  2012)  yang  berpendapat  bahwa  pemahaman  perpajakan  mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak pemilik UMKM. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa dengan meningkatnya pemahaman perpajakan Wajib Pajak maka kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat juga.

## Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak.
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga menyatakan bahwa pemahaman perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil  Uji  t  diperoleh  nilai  t hitung sebesar  4,057  dan  p-value  sebesar  0,000.  Ini menunjukkan  bahwa  sanksi  merupakan  variabel  yang  memengaruhi  seseorang untuk  mematuhi wajib pajak dalam membayar pajak. Hal  tersebut  sesuai dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Rama,  2020)  bahwa  sanksi  pajak  berpengaruh terhadap  kepatuhan  dalam  membayar  pajak,  hal  tersebut  dikarenakan  sanksi merupakan hukuman negatif terhadap seseorang yang melanggar perarturan.

## D. SIMPULAN
Berdasarkan dari data yang telah dikumpulkan terhadap permasalahan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan uji statistik uji t, maka dapat diambil kesimpulan  sebagai  berikut:  tingkat  kesadaran  wajib  pajak  berpengaruh  secara signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  pada  sektor  UMKM.  Penelitian  ini didukung  oleh  hasil  penelitian  (Prawagis  et  al.,  2016)  menunjukkan  bahwa kesadaran  membayar  pajak,  pengetahuan  dan  pemahaman  atas  mekanisme pembayaran  pajak  dan  sanksi  pajak  berpengaruh  signifikan  baik  secara  simultan maupun  parsial.  Pengetahuan  dan  pemahaman  perpengaruh  secara  signifikan terhadap  kepatuhan wajib pajak  pada sektor UMKM. Hasil  penelitian ini  sejalan dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Tene  et  al.,  2017).  Sanksi  pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada sektor UMKM. Hasil  penelitian  ini  didukung  oleh  penelitian  yang  dilakukan  oleh    (Hendra Hutabarat  et  al.,  2018).  Kepatuhan  wajib  pajak,  pengetahuan  dan  pemahaman, sanksi, berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada sektor UMKM. Hasil penelitian tersebut signifikan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rama, 2020)

## DAFTAR PUSTAKA
Aliffia, A. (2019). Pajak Sebagai Sumber Pendapatan Utama Negara Indonesia . Https://Unjkita.Com/Pajak-Sebagai-Sumber-Pendapatan-Utama-Negara- Indonesia/.
Djaman, L. S. (2018, Juni 8). Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Tentang Pajak  Penghasilan  Atas  Penghasilan  dari  Usaha  yang  Diterima  atau Diperoleh  Wajib  Pajak  yang  Memiliki  Peredaran  Bruto  Tertentu .  (M.  H. Indonesia,  Producer)  Retrieved  2020,  from  Direktorat  Jenderal  Pajak: https://www.pajak.go.id/id/peraturan-pemerintah-nomor-23-tahun-2018
Hendra Hutabarat, R., Ratnawati, V., & Julita. (2018). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  KEMAUAN  UNTUK  MEMBAYAR  PAJAK  WAJIB
PAJAK ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN PEKERJAAN BEBAS DI KOTA PEKANBARU.
JURNAL EKONOMI , 26 (1), 16–28. https://doi.org/10.31258/JE.26.1.P.16-28
Huda,  A.,  Basri,  Y.  M.,  &  Julita.  (2016).  PENGARUH  PERSEPSI  ATAS EFEKTIFITAS  SISTEM  PERPAJAKAN,  KEPERCAYAAN,  TARIF PAJAK  DAN  KEMANFAATAN  NPWP  TERHADAP  KEPATUHAN MEMBAYAR  PAJAK (STUDI EMPIRIS PADA WAJIB PAJAK UMKM MAKANAN  DI  KPP  PRATAMA  PEKANBARU  SENAPELAN). Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Ekonomi , 2 (2), 1–15. www.rri.co.id Irianto. (2005). Politik Perpajakan. Yogyakarta: UII Press.
Kemendikbud, B. P. dan P. B. R. I. (2020). Lema “Kepatuhan” - Tesaurus Tematis Bahasa Indonesia . http://tesaurus.kemdikbud.go.id/tematis/lema/kepatuhan Lovihan,  S.  (2014).  Pengaruh  Kesadaran  Membayar  Pajak,  Pengetahuan  dan Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Kualitas Layanan terhadap Kemauan Membayar  Pajak  Wajib  Orang  Pribadi  di  Kota  Tomohon. JURNAL  RISET AKUNTANSI DAN AUDITING “GOODWILL,” 5 (1), 44–59.
https://doi.org/10.35800/jjs.v5i1.4930
Martono, N. (2010). Metode Penelitian Kuantitatif : Analisis Isi dan Analisis Data
Sekunder (S. P. T. Utami (ed.); 2nd ed.). Rajawali Pers. https://onesearch.id/Record/IOS1.INLIS000000000398558#description
Mattalatta, A., & Nugroho, S. S. (2017, April 3). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah . (Otoritas Jasa Keuangan) Retrieved 2020, from Otoritas Jasa Keuangan: https://www.ojk.go.id/sustainable-finance/id/peraturan/Undang-
Undang/Documents/Undang-
Undang%20Nomor%2020%20Tahun%202008%20Tentang%20Usaha%20 Mikro,%20Kecil,%20dan%20Menengah.pdf
Mory,  S.  (2015).  Pegaruh  Pelayanan  Fiskus,  Sanksi  Perpajakan,  Sosialisasi Perpajakan,  Kesadaran  Wajib  Pajak  dan  Kondisi  Keuangan  Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  (Studi  pada  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di KPP Pratama Tanjung B.
Jurnal Akuntansi  Fakultas Ekonomi Universitas  Maritim Raja Ali  Haji , 1– 20. http://jurnal.umrah.ac.id/?s=setia+mory
Ningtyas, & Cahaya, R. P. (2012). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi,  Serta  Pelayanan  Pembayaran  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak UMKM  Di  Kota  Malang. Universitas  Brawijaya,  Fakultas  Ekonomi  dan Bisnis Program Studi Akuntansi. Malang: Universitas Braiwijaya. Retrieved from http://repository.ub.ac.id/id/eprint/105910
Nurul,  mas’ud waqiah. (2013). Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar  dan  melaporkan  kewajiban  perpajakan. Persepsi  Masyarakat Terhadap  Perawatan  Ortodontik  Yang  Dilakukan  Oleh  Pihak  Non Profesional , 53 (9), 1689–1699.
Prameswari,  I.  G.  (2019,  November).  Penerapan  E-System  Perpajakan.  p. Pajakku.com. Retrieved Mei 2020, from Pajakku.com.
Prawagis,  F.  D.,  Zahroh  ZA,  .,  &  Mayowan,  Y.  (2016).  PENGARUH PEMAHAMAN ATAS MEKANISME PEMBAYARAN
PAJAK,
PERSEPSI  TARIF  PAJAK  DAN  SANKSI  PAJAK  TERHADAP KEPATUHAN  WAJIB  PAJAK  UMKM    (Studi  Pada  Wajib  Pajak  Yang Terdaftar  di  KPP  Pratama  Batu). Jurnal  Mahasiswa  Perpajakan  (JEJAK) , 10 (1), 1–8.
http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/index.php/perpajakan/article/view/ 293
Rahayu, S. K. (2010). Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal (1 ed.). Yogyakarta,  Jawa  Tengah,  Indonesia:  Graha  Ilmu.  Retrieved  from http://disperpusip.jatimprov.go.id/inlis/opac/detail-opac?id=30935
Rama, M. (2020). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUUHAN WAJIB  PAJAK  USAHA  MIKRO  KECIL  DAN  MENENGAH  (UMKM) DALAM  MEMBAYAR  PAJAK  SESUAI  PP  NO.  23  TAHUN  2018  PADA UMKM  DI  KABUPATEN  INDRAGIRI  HILIR  (INHIL). Universitas  Islam Negeri  Sultan  Syarif  Kasim,  Fakultas  Ekonomi  dan  Ilmu  Sosial;  Program Studi  AKuntansi.  Riau:  Universitas  Islam  Negeri  Sultan  Syarif  Kasim.
Retrieved 2020, from http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/25650
Republik  Indonesia,  M.  H.  dan  H.  A.  M.,  &  Syamsudin,  A.  (2013,  June  13).
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA No 46 TAHUN 2013 Tentang  PAJAK  PENGHASILAN  ATAS  PENGHASILAN  DARI  USAHA YANG  DITERIMA  ATAU  DIPEROLEH  WAJIB  PAJAK  YANG  MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU . https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2019-05/PP  Nomor  46  Tahun 2013.pdf
Seni,  N.  N.,  &  Ratnadi,  N.  D.  (2017).  THEORY  OF  PLANNED  BEHAVIOR UNTUK MEMPREDIKSI NIAT BERINVESTASI. E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, 6 (12), 4043-4068. doi:https://doi.org/10.24843/EEB.2017.v06.i12.p01
Suardana.  (2014).  Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak,  Sosialisasi  Perpajakan,
Kualitas  Pelayanan  Pada  Kepatuhan  Wajib  Pajak. E-Jurnal  Akuntansi Universitas Udayana , 340-353.
Sumarsan,  T.  (2015). Perpajakan  Indonesia (4  ed.).  Jakarta  Barat,  DKI  Jakarta, Indonesia: Indeks.
Syafik,  M.,  &    Arif,  R.  (2020).  ANALISIS  FAKTOR  –  FAKTOR  YANG
BERPENGARUH TERHADAP KESADARAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN  PADA  SEKTOR  USAHA  KECIL  DAN  MENENGAH (UKM). Media Mahardhika , 18 (2), 300. https://doi.org/10.29062/mahardika.v18i2.160
Tene,  J.  H.,  Sondakh,  J.  J.,  &  Warongan,  J.  D.  L.  (2017).  PENGARUH PEMAHAMAN  WAJIB  PAJAK,  KESADARAN  PAJAK,  SANKSI
PERPAJAKAN DAN PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB  PAJAK. Jurnal  EMBA:  Jurnal  Riset  Ekonomi,  Manajemen,  Bisnis Dan Akuntansi , 5 (2), 443–453. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/15702 Winatapura,  D.  S.,  Deswita,  Fisli,  A.,  &  Adi,  W.  A.  (2019).  Mechanosynthesis, crystal  structure,  magnetic  and  absorption  properties  of  Al  substituted BaFe<inf>12</inf>O<inf>19</inf>. Jurnal Teknologi , 81 (5). https://doi.org/10.11113/jt.v81.13567
Yadnyana, I. K., & Sudiksa, I. B. (2011). Pengaruh Peraturan Pajak Serta Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Koperasi di Kota Denpasar. Jurnal Akutansi, 17 (2), 197-206.
Yusro,  H.  W.,  &  Kiswanto.  (2014,  November).  PENGARUH  TARIF  PAJAK, MEKANISME
PEMBAYARAN PAJAK

## DAN KESADARAN
MEMBAYAR  PAJAK  TERHADAP  KEPATUHAN  WAJIB  PAJAK UMKM  DI  KABUPEN  JEPARA. Accounting Analysis  Journal, 3 (4), 429- 436. doi:https://doi.org/10.15294/aaj.v3i4.4201