PENGARUH  OPINI AUDIT DAN TEMUAN AUDIT TERHADAP TINGKAT KORUPSI DI PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
(Studi Kasus di Kab. Keerom, Kab. Sarmi dan Kab. Jayapura)
Vinsensius Jehandu Agustinus Salle Paulus K. Allo Layuk

## Abstract
The purpose of the study is to identify the relationship between public perceptions about audit opinion, audit  findings  and  the  level  of  corruption  in  Papua  Province  (Case  Study  of  the  Government  of Keerom Regency, Jayapura Regency and Sarmi Regency). A sample of 120 respondents consisted of  40  respondents  from  each  district.  Data  collection  techniques  through  questionnaires  and  data analysis  using  the  Partial  Least  Square  (PLS)  approach.  The  results  showed  the  greater  the perception of audit opinion the greater the trust in corruption handled by the auditor. Meanwhile, the results  of  the  study  showed  that  the  magnitude  of  audit  findings  carried  out  by  BPK  influenced  the level  of  corruption  that  occurred.  Audit  findings  can  detect  corruption  in  the  government  and  local government  efforts  to  make  improvements  according  to  the  auditor's  recommendations  can significantly reduce the level of corruption.

## Keywords: Audit Opinion, Audit Findings, Corruption Level

## PENDAHULUAN
Isu  yang  berkembang  mengenai  korupsi  di  Indonesia  merupakan  isu  yang  tidak pernah  berhenti  untuk  diperbincangkan.  Di  tingkat  internasional,  Indonesia  menjadi  salah satu  negara  yang  sering  disebut  saat  membicarakan permasalahan  korupsi  (Simanjuntak., et  al.,  2010).  Korupsi  bukanlah  fenomena  yang  baru  muncul  setelah  adanya  reformasi. Cameron.,  et  al  (2009)  mengungkapkan  bahwa  tindakan  korupsi,  kolusi,  dan  nepotisme (yang dikenal dengan KKN) sebelum adanya reformasi, tersentralisasi di kalangan keluarga Presiden,  para  pemimpin  militer,  dan  konglomerat  China.  Namun  sejak  munculnya demokrasi yang diperkenalkan pada era reformasi tahun 1998, kasus korupsi menjadi lebih mudah teridentifikasi dengan adanya kebebasan media.
Upaya  pemerintah  untuk  memberantas  korupsi  merupakan  salah  satu  faktor  yang signifikan  dalam  menentukan  kualitas  pemerintahan  (Mardiasmo,  2009).  Tingginya  tingkat korupsi  di  suatu  negara  membuktikan  buruknya  penyelenggaraan  pemerintahan  di  negara tersebut  karena  peran  pemerintah  dalam  mengalokasikan  sumber  daya  publik  dapat terdistorsi  dengan  adanya fenomena korupsi  (Gupta.,  et  al.,  2002).  Upaya pemberantasan
korupsi di Indonesia tidak lepas dengan adanya peran dari institusi pemeriksa yang sangat dibutuhkan  untuk  mencegah  penyalahgunaan  dan  ketidakefisienan  penggunaan  sumber daya  dalam  organisasi  (Dwiputranti,  2008).  Fungsi  pemeriksaan  salah  satunya  dapat diterapkan dengan melakukan audit. Proses audit baik internal maupun eksternal berperan penting  dalam  memberikan  informasi  atau  mendeteksi  kecurangan  dan  pelanggaran  yang terjadi  (Kaufman., et al., 2006) misalnya pengeluaran sumber daya publik yang berlebihan atau  hilang  (Olken,  2007;  Schelker  dan  Eichenberger,  2010).  Selain  itu,  hasil  audit  yang berupa  laporan  audit  juga  dapat  digunakan  untuk  mendeteksi  perilaku  korupsi  di  tingkat pemerintah lokal (Liu dan Lin, 2012).
Penelitian ini fokus pada peran auditor dalam mendeteksi adanya tindakan korupsi di lingkungan pemerintah daerah dan persepsi masyarakat terhadap opini audit yang dilakukan oleh auditor. Penelitian empiris mengenai peran auditor dalam mendeteksi adanya tindakan korupsi di lingkungan pemerintah telah dilakukan oleh Liu dan Lin (2012), hasil penelitiannya membuktikan bahwa temuan audit dapat mendeteksi adanya tindakan korupsi di pemerintah dan  upaya  pemerintah  daerah  dalam  melakukan  perbaikan  sesuai  dengan  rekomendasi auditor secara signifikan dapat menurunkan tingkat korupsi.
Hasil  pemeriksaan  keuangan  yang  dilakukan  oleh  BPK  berupa  opini  audit,  temuan audit,  kesimpulan  audit,  maupun  rekomendasi  yang  dituangkan  dalam  Ikhtisar  Hasil Pemeriksaan  Semester  (IHPS).  Dalam  IHPS  BPK,  tentang  Jenis  Opini,  opini  yang  dapat diberikan  oleh  pemeriksa  antara  lain  Wajar  Tanpa  Pengecualian  (WTP),  Wajar  Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP).
Kasus  korupsi  di  Pemerintah  Provinsi  Papua  banyak  melibatkan  pejabat  publik  di Papua  yang  terlibat  kasus  korupsi,  sepertinya  tidak   terbantahkan  lagi.  Selain  yang  sudah dan  tengah  diadili  di  pengadilan  luar  Papua,  juga  tidak  sedikit  yang  disidangkan  di Pengadilan  Negeri  Jayapura.  Sayangnya  selama  ini  belum  ada  data  pasti  berapa  jumlah pejabat di Papua yang sudah dan tengah terkena kasus korupsi.
Kasus  korupsi  yang  terjadi  Kabupaten  Keerom,  melalui  Ketua  masyarakat  Adat Kabupaten  Keerom  menyatakan  bahwa  selama  ini  kasus  korupsi  di  Kabupaten  Keerom banyak  membiarkan  proses  hukum  berjalan  tanpa  kawalan  ketat  dari  Instansi  penegak hukum  baik  itu  Kejaksaan,  Polri  dan  KPK.  Atas  kejadian  dugaan  korupsi  yang  terjadi  di Kabupaten  Keerom  atas  nama  masyarakat  Keerom  melalui  Ketua  masyarakat  Adat Kabupaten  Keerom  melaporkan  kejadian  korupsi    ke  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  di Jakarta (Pewarta Indonesia, 2012).
Kasus  korupsi  yang  terjadi  Kabupaten  Sarmi  tahun  2015  pada  Kasus  korupsi pembangunan  jalan  di  Sarmi.  Pada  kasus  ini  menyebabkan  kerugian  negara  sebesar Rp10,9  miliar.  Rencana  pembangunan  jalan  dalam  kota  Sarmi  sepanjang  1,8  km  dengan lebar  jalan  18  meter  pada  kenyataannya  yang  dikerjakan  hanya  penimbunan  dan pematangan  jalan.  Selain  itu  juga  proses  tender  yang  dilakukan  juga  tidak  sesuai  dengan prosedur yang benar, pembangunan jalan tersebut langsung dikerjakan tanpa melalui tender atau proses pelelangan (Papua News, 2017).
Sedangkan  pada kasus korupsi ditahun 2012, puluhan masyarakat adat dan warga lainnya  dari  Kabupaten  Sarmi  Provinsi  Papua,  mendatangi  Pengadilan  Negeri  Jayapura guna  mempertanyakan  terdakwa  kasus  korupsi  dana  bantuan  sosial  tahun  anggaran 2012/2013.  Pada  kasus  ini  kerugikan  negara  senilai  54  milyar.  Masyarakat  Sarmi  yang berdemo  mengusung  sejumlah  spanduk  yang  bertuliskan  berbagai  hal  soal  ketidakadilan hukum,  diantaranya  bertuliskan  `Pengadilan  Negeri  Jayapura  jangan  tegakkan  hukum tumpul keatas dan tajam kebawa sehingga rakyat menjadi korban (Antara Papua, 2015).
Kasus  korupsi  di  Kabupaten  Keerom  pada  tahun  2007  pada  proyek  pembangunan jalan  dan  jembatan  ruas  jalan  Waley-Molof  sepanjang  5,5  KM,  tahun  anggaran  2007 sebesar  Rp  1,6  milyar  dinilai  fiktif. Pada  kasus  ini  penyedia  jasa  diberikan  kuasa  untuk mengerjakan  pembangunan  jalan  dan  jembatan  ruas  jalan  Waley-Molof  sesuai  dengan kontrak  (Surat  Perjanjian  Permohonan)  Nomor  :  620/92/KONT/DPU/2007,  tanggal  13  Juli 2007 dengan nilai kontrak sebesar Rp 1.6 Milyar. ”Proyek pekerjaan tersebut ditandatangani oleh  Direktur  Penyedia  Jasa  dilain  pihak  kuasa  pengguna  anggaran  menandatangani
seluruh  pencairan  dana  proyek  pembangunan  jalan  dan  jembatan  ruas  jalan  Waley-Molof namun tidak sesuai dengan pelaksanaan pekerjaan di lapangan dikarenakan tidak dilakukan tender  atau  lelang  oleh  Panitia  lelang,  padahal  dalam  Peraturan  Presiden  yang  mengatur harga barang dan jasa di atas Rp 500 juta harus dilakukan tender atau lelang (Berita Satu, 2014).
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  maka  tujuan  penulisan  ini  adalah  (1)  Untuk mengidentifikasi  keterkaitan  antara  persepsi  masyarakat  tentang  opini  audit  terhadap korupsi di pemerintah Provinsi Papua; (2) Untuk mengidentifikasi keterkaitan antara temuan audit terhadap korupsi di pemerintah Provinsi Papua (2) Untuk mengidentifikasi keterkaitan antara  persepsi  masyarakat  tentang  opini  audit,  temuan  audit  terhadap  korupsi  di pemerintah Provinsi Papua.
Audit  adalah  bentuk  dari  pembuktian  indepeden  yang  dilakukan  oleh  ahli  auditor yang  menyatakan  pendapat  mengenai  kewajaran  laporan  keuangan  perusahaan.  Opini audit  merupakan  pernyataan  auditor  terhadap  kewajaran  laporan  keuangan  dari  entitas yang telah diaudit. Kewajaran ini menyangkut materialitas, posisi keuangan, dan arus kas. Keyakinan  publik  pada  keandalan  laporan  keuangan  yang  dihasilkan  secara  internal bergantung secara langsung pada validasi oleh auditor ahli yang independen (Arens., et al., 2011:4).
Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  tahun  2008  tentang  Sistem  Pengendalian  Intern Pemerintah,  Sistem  Pengendalian  Intern  adalah  proses  yang  integral  pada  tindakan  dan kegiatan  yang  dilakukan  secara  terus  menerus  oleh  pimpinan  dan  seluruh  pegawai  untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif  dan  efisien,  keandalan  pelaporan  keuangan,  pengamanan  asset  negara,  dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Coram., et al (2008) menyatakan bahwa organisasi  yang  memiliki  fungsi  internal  audit  akan  lebih  dapat  mendeteksi  kecurangan akuntansi dan melaporkannya sendiri.
Korupsi sudah terjadi sejak zaman dahulu dan merupakan suatu peristiwa universal yang  dapat  terjadi  di  seluruh  dunia  termasuk  Indonesia.  Terminologi  korupsi  dari  bahasa
latin  yaitu corruption atau corruptus yang  berarti  kerusakan  atau  kebobrokan.  Selanjutnya istilah  korupsi  muncul  dalam  beberapa  bahasa  di  Eropa  seperti  bahasa  Perancis  dengan kata corruption , dan bahasa Belanda menggunakan kata corruptie yang selanjutnya menjadi “korupsi”  dalam  bahasa  Indonesia  (Jahja,  2012:7).Shah  (2007)  menyatakan  bahwa terjadinya korupsi di sektor publik akan sangat tergantung kepada sejumlah faktor yakni 1) kualitas  manajemen  sektor  public, 2)  sifat alamiah  (kondisi)  hubungan  akuntabilitas  antara pemerintah  dan  masyarakat,  3)  kerangka  hokum,  4)  tingkatan  proses  sektor  public dilengkapi  dengan  transparansi  dan  diseminasi  informasi.  Menurut  Shah  (2007),  upaya mengatasi  korupsi  tanpa  mempertimbangkan  keempat  faktor  ini  akan  menyebabkan  hasil yang kurang mendalam dan tidak berkelanjutan.
Fraud  menurut  SPA  240  menjelaskan  kecurangan  adalah  suatu  tindakan  yang disengaja  oleh  satu  individu  atau  lebih  dalam  manajemen  atau  pihak  yang  bertanggung jawab  atas  tata  kelola,  karyawan,  dan  pihak  ketiga,  yang  melibatkan  penggunaan  tipu muslihat  untuk  memperoleh  satu  keuntungan  secara  tidak  adil  atau  melanggar  hukum.
Prasetyo,  et  al  (2003)  dalam  Arles  (2014)  menyatakan  bahwa  definisi  kecurangan  (fraud) menurut  Black  Law  Dictionary  adalah  : “a  knowing  misrepresentation  of  the  truth  or concealment of a material fact to induce another to act to his or her detriment, is usual a tort, but in some cases (esp when the conduct is willful) it may be a crime .”

## METODE PENELITIAN
Penelitian dikembangkan dari penelitian yang telah dilakukan beberapa peneliti terdalu serta pendapat  beberapa  pakar.  Data  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  data  primer  dalam  bentuk persepsi  tentang  opini  audit,  temuan  audit  terhadap  korupsi  yang  dikumpulkan  memakai kuisioner secara langsung. Sedangkan data sekunder berasar dari dokumen, formulir, bukti, catatan, media, web maupun dokumen-dokumen lainnya.

## 1. Populasi dan Sampel
Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 120 responden yang terdiri dari masing- masing  kabupaten  sebanyak 40  responden.  Sedangkan  sampel dalam penelitian  ini  harus memenuhi  kriteria  inklusi  seperti  :  (1)  Bersedia  jadi  responden;  (2)  Bisa  membaca  dan menulis;  (3)  Kuisioner  di  kembalikan  kepada  peneliti;  (4)  Kuisioner  harus  di  isi  dengan lengkap. Berdasarkan kriteria di atas, maka sampel yang tersisa untuk di jadikan responden yakni sebanyak 80 responden sedangkan sisanya di karenakan kuisioner tidak dikembalikan dan tidak di isi dengan lengkap.

## 2. Teknik Analisis Data
Analisis  data  menggunakan  pendekatan  Partial  Least  Square  (PLS).  PLS  adalah model  persamaan  Structural  Equation  Modeling  (SEM)  yang  berbasis  komponen  atau varian.  Menurut  Ghozali  (2011),  PLS  merupakan  pendekatan  alternatif  yang  bergeser  dari pendekatan SEM berbasis kovarian menjadi berbasis varian.

## a. Statistik Deskriptif
Pada  penelitian  ini  digunakan  statistik  deskriptif  untuk  memberikan  gambaran  mengenai demografi  responden  penelitian  dan  deskriptif  mengenai  variabel-variabel  penelitian  untuk mengetahui  distribusi frekuensi  absolut  yang  menunjukkan angka  rata-rata  ( mean )  kisaran aktual,  kisaran  teoritis,  penyimpangan  baku  ( standard  deviation ),  dan  kecenderungan jawaban responden.
b. Model Pengukuran atau Outer Model
Outer  Loading  merupakan Outer  Model  yang  paling  efektif  yang  digunakan  untuk mengukur  validitas  konvergen  dari  model  pengukuran  (instrumen)  dari  perhitungan cross loading  (discriminant  validity) masing-masing  harus  bernilai  diatas  0,7.  Korelasi  antar  item skor/komponen  skor  dengan  konstruk  skor  yang  dihitung  dengan  PLS.  Ukuran  reflektif dikatakan tinggi  jika  berkorelasi  lebih  dari 0,70 dengan  konstruk  yang  ingin diukur.  Namun demikian untuk penelitian tahap awal dari pengembangan skala pengukuran nilai loading 0,5 sampai  0,60  dianggap  cukup  menurut  Chin  (1998)  dalam  Ghozali  (2011:14).  Discriminant validity  dari  model  pengukuran  dengan  reflektif  indikator  dinilai  berdasarkan  cross  loading
pengukuran  dengan  konstruk.  Jika  korelasi  konstruk  dengan  item  pengukuran  lebih  besar daripada  ukuran  konstruk  lainnya,  maka  akan  menunjukkan  bahwa  konstruk  laten memprediksi ukuran pada blok yang lebih baik dari pada ukuran blok lainnya. Uji reliabilitas dapat dilihat dari nilai cr onbach’s alpha dan nilai composite reliability. Untuk dapat dikatakan suatu  konstruk  reliabel,  maka  nilai  cronbach’s  alpha  harus  >  0,6  dan  nilai  composite reliability harus 0,7 (Abdillah dan Jogiyanto, 2015:30).

## 3. Model Struktural atau Inner Model
Inner  model  menggambarkan  hubungan  antar  variabel  laten  berdasarkan  pada  teori substantif.  Model  struktural  dievaluasi  dengan  menggunakan R-square untuk  konstruk dependen, Stone-Geisser  Q-square test  untuk predictive  relevance dan  uji  t  serta signifikansi  dari  koefisien  parameter  jalur  struktural.  Dalam  menilai  model  dengan  PLS dimulai  dengan  melihat R-square untuk  setiap  variabel  laten  dependen.  Interprestasinya sama dengan interpretasi pada regresi. Perubahan R-square dapat digunakan untuk menilai pengaruh  variabel  laten  independen  tertentu  terhadap  variabel  laten  dependen  apakah mempunyai pengaruh yang substantif (Ghozali, 2011:15). Disamping melihat nilai R-square, model  PLS  juga  dievaluasi  dengan  melihat  nilai  koefisien  path  atau  inner  model menunjukkan  tingkat  signifikansi  dalam  pengujian  hipotesis.  Menurut  Hair  et  al,  (2006) dalam  Abdillah  dan  Jogiyanto  (Abdillah  dan  Jogiyanto,  2015:31),  skor  koefisien  path  atau inner  model  yang ditunjukkan oleh  nilai  t-statistic,  harus  diatas  1,96 untuk pengujian alpha 5% .

## 3. Definisi Operasional
a. Persepsi  tentang  Opini  Audit. adalah  anggapan  masyarakat  tentang  pernyataan profesional  dari  auditor  sebagai  kesimpulan  pemeriksa  mengenai  tingkat  kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
b. Persepsi  Temuan  Audit . merupakan  hasil  pemeriksaan  Badan  Pemeriksa  Keuangan (BPK)  yang  menunjukkan  temuan  audit  baik  temuan  atas  pengendalian  internal maupun temuan ketidakpatuhan atas perundang-undangan.
c. Persepsi Korupsi . Korupsi bermakna penyelewengan atau penggelapan (uang Negara atau perusahaan) untuk keperluan pribadi atau orang lain.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Karakteristik Responden
Karakteristik responden disusun berdasarkan hasil jawaban dari pertanyaan kuisioner yang telah diisi oleh responden yang terdiri dari jenis kelamin, umur, pendidikan, pekerjaan, masa  kerja  dari  total  80  responden.  Nilai  persentase  didapatkan  dari  banyaknya  jawaban responden  di  bagi  dengan  total  sampel.  Hasil  selengkapnya  mengenai  karakteristik responden dapat dilihat sebagaimana terlihat dalam uraian berikut:
Tabel 1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Jenis Kelamin Jumlah Persentase Laki-laki 58 72,5% Perempuan 22 27,5% Jumlah 80 100% Sumber : Data Diolah
Pada tabel diatas menunjukkan bahwa dari 80 responden dalam penelitian ini yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 58 atau 72,5% dan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 22 atau 27,5%. Ini dapat disimpulkan bahwa responden lebih banyak adalah laki-laki.
Tabel 2.

## Karakteristik Responden Berdasarkan Umur
Umur Jumlah Peresentase 26- 45 Tahun 66 82,5 46-60 Tahun 14 17,5 Jumlah 80 100% Sumber : Data Diolah
Pada  Tabel  di  atas  menunjukkan  bahwa  sebagian  besar  umur  responden  di  dalam penelitian ini adalah 26- 45 tahun sebanyak 66 responden atau sebesar 82,5%, berumur 46- 60  tahun  sebanyak  14  responden  atau  sebesar  17,5%  Kesimpulan  yang  dapat  diperoleh dari data di atas yaitu bahwa sebagian besar responden berumur 26- 45 tahun.
Tabel 3. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Pendidikan Jumlah Peresentase SMA 8 10% Diploma 8 10% S1 59 73,75% S2/S3 5 6,25% Jumlah 80 100%
Sumber : Data Diolah
Pada  tabel  di  atas  menunjukkan  bahwa  pendidikan  responden  di  dalam  penelitian  ini sebagian besar responden berpendidikan S1 sebanyak 59 responden atau sebesar 73,75%, berpendidikan SMA sebanyak 8 responden atau sebesar 10%, dan berpendidikan diploma sebanyak  8  responden  atau  sebesar  10  %,  berpendidikan  S2/S3  sebanyak  5  responden atau  sebesar  6,25%.  Kesimpulan  yang  dapat  diperoleh  dari  data  di  atas  yaitu  bahwa sebagian besar responden berpendidikan S1.
Tabel 4.

## Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan
Pekerjaan Jumlah Peresentase Pelajar/Mahasiswa 9 11,25% PNS 30 37,5% Pegawai Swasta 20 25% Wiraswasta 10 12,5% Ibu Rumah Tangga 7 8,75% Lainnya 4 5% Jumlah 80 100%
Sumber : Data Diolah
Pada  tabel  di  atas  menunjukkan  bahwa  pekerjaan  responden  di  dalam  penelitian  ini sebagian  besar  pekerjaan  adalah  PNS  sebanyak  30  responden  atau  sebesar  37,5%, pegawai  swasta  sebanyak  20  responden  atau  sebesar  25%,  wiraswasta  sebanyak  10 responden  atau  sebesar  12,5%,  pelajar/mahasiswa  sebanyak  9  responden  atau  sebesar
11,25%,  ibu  rumah  tangga  sebanyak  7  responden  atau  sebesar  8,75  %  dan  lainnya sebanyak 4 responden atau sebesar 5%. Kesimpulan yang dapat diperoleh dari data di atas yaitu bahwa sebagian besar pekerjaan responden adalah PNS.
Tabel 5.

## Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja
Masa Kerja Jumlah Peresentase < = 15 Tahun 34 42,5% > 15 Tahun 46 57,5% Jumlah 80 100%
Sumber : Data Diolah
Dari  Tabel  di  atas  menunjukkan  bahwa  Masa  Kerja    responden  di  dalam  penelitian  ini sebagian  besar  adalah  masa  kerja  >  15  Tahun  sebanyak  46  responden  atau  sebesar 57,5%, masa kerja < = 15 Tahun sebanyak 34 responden atau sebesar 42,5%. Kesimpulan yang dapat diperoleh dari data di atas yaitu bahwa sebagian besar responden masa kerja > 15 Tahun.

## 2. Pembahasan
a. Apakah Opini Audit berpengaruh terhadap Korupsi pada Pemerintah Daerah Provinsi Papua

## Gambar 1. Koefisien Pertanyaan Persepsi Opini Audit
Berdasarkan  gambar  di  atas,  maka  di  dapatkan  bahwa  item  pertanyaan  pada variabel persepsi opini audit yang paling berpengaruh terhadap korupsi adalah item5 sebesar 275,637, item3 sebesar 246,027 dan item7 sebesar 242,819.
Berdasarkan  hasil  uji hipotesis pertama didapatkan bahwa nilai original sample estimete LS adalah sebesar  0,426 dengan signifikansi dibawah 5%  yang ditunjukkan dengan nilai t- statistik 2,613 lebih besar dari nilai t-tabel sebesar 1,962 dan dan  nilai sig  (p  Vvalue)  0,009  <  α  (0,05)  mengindikasikan  bahwa  persepsi  opini  audit
berpengaruh  positif  terhadap  korupsi.  Berdasarkan  hasil  regresi  tersebut  dapat disimpulkan  bahwa  hipotesis  pertama  diterima.  Hal  ini  menandakan  bahwa  semakin besar  persepsi  opini  audit  semakin  besar  juga  kepercayaan  terhadap  korupsi  yang ditangani oleh pihak auditor.
Secara  umum  auditing  adalah  suatu  proses  sistematik  untuk  memperoleh  dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan  kejadian  ekonomi,  dengan  tujuan  untuk  menetapkan  tingkat  kesesuaian  antara pernyataan-pernyataan  tersenut  dengan  kriteria  yang  telah  ditetapkan,  serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.
Menurut  Arens,  Elder  dan  Beasley  (2011:4)  adalah  proses  membandingkan bukti dengan kriteria yang telah ditetapkan dilakukan oleh orang yang independen dan kompeten. Sementara audit sektor publik menurut Agung (2008) adalah kegiatan yang ditunjukkan  terhadap  entitas  yang  menyediakan  pelayanan  dan  penyediaan  barang yang pembiayaannya berasal dari  penerimaan pajak dan penerimaan negara lainnya dengan tujuan untuk membandingkan antara kondisi yang ditemukan dan kriteria yang ditetapkan.
Kriteria  auditor  dalam  memberikan  opini  audit  atas  Laporan  Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tidak terbatas pada kesesuaian dengan standar akuntansi dan  kecukupan  pengungkapan,  tetapi  juga  penilaian  atas  kepatuhan  terhadap peraturan  dan  perundang-undangan  serta  efektivitas  sistem  pengendalian  intern. Huefner (2011), dua kriteria terakhir dapat digunakan sebagai deteksi adanya tindakan kecurangan di lingkungan pemerintah daerah.
Opini  audit  merupakan  faktor  yang  terpenting  untuk  menjadi  tolok  ukur  dari efektivitas  pengawasan  dan  penilaian  kinerja  dalam  pengelolaan  keuangan pemerintah  daerah  (Virgasari,  2009).  Pemberian  opini  audit  BPK  digunakan  oleh Kementerian  Keuangan  sebagai  salah  satu  indikator  pemberian  reward  dan punishment.  Pemerintah  daerah  akan  memperoleh  insentif  tambahan  ( reward )  jika
memenuhi  tiga  jenis  kriteria  dalam  sistem  pemberian  reward  tersebut,  yang  salah satunya diantaranya adalah memperoleh opini WTP (Kurniawan, 2013).
Pemeriksaan atas laporan keuangan dilakukan untuk memberikan pendapat/opini  atas  kewajaran  informasi  keuangan  yang  disajikan  dalam  laporan keuangan.  Opini  audit  yang  wajar  menunjukkan  akuntabilitasnya  baik  dan  diyakini mampu mereduksi tingkat korupsi, demikian juga sebaliknya.
Hubungan  antara  opini  audit  dan  kinerja  pemerintah  daerah  telah  dibuktikan secara empiris oleh Ismunawan (2016) dimana opini audit memiliki pengaruh terhadap korupsi  pemerintah  daerah.  Penelitian  ini  didukung  oleh  penelitian  Masyitoh  et  al. (2015)  yang  menyatakan  bahwa  opini  audit  berpengaruh  negatif  terhadap  persepsi korupsi.  Semakin  baik  opini  audit  yang  diperoleh  menunjukkan  semakin  rendah potensi korupsi di lingkungan pemerintah daerah. Hasil serupa juga dinyatakan dalam penelitian Rini dan Sarah (2014) yang menyatakan bahwa terdapat kaitan antara opini yang diberikan oleh BPK RI dengan korupsi.
Liu dan Lin (2012) yang juga membuktikan adanya pengaruh negatif dari upaya pembetulan audit terhadap tingkat korupsi. Selain itu, hasil pengujian ini memberikan bukti  empiris  atas  pendapat  Dwiputrianti  (2008)  dan  Umar  (2012)  yang  menyatakan bahwa adanya  rekomendasi  dari  auditor  yang ditindaklanjuti  oleh pemerintah daerah menambah  efektivitas  laporan  keuangan  dan  membantu  mencegah  terulangnya kembali  kesalahan,  penyimpangan,  penyelewengan,  serta  pemborosan  keuangan daerah.
b. Apakah  Temuan  Audit  berpengaruh  terhadap Korupsi  pada  Pemerintah  Daerah Provinsi Papua
Berdasarkan  gambar  di  atas,  maka  di  dapatkan  bahwa  item  pertanyaan  pada variabel  temuan  audit  yang  paling  berpengaruh  terhadap  korupsi  adalah  item  7 sebesar 36,809, item2 sebesar 35,674 dan item1 sebesar 34,405.
Berdasarkan  hasil  uji  hipotesis  kedua  didapatkan  bahwa  nilai  original  sample estimete LS adalah sebesar 0,308 dengan signifikansi dibawah 5%  yang ditunjukkan dengan  nilai  t- statistik  2,047  dan    nilai  sig  (p  Vvalue)  0,041  <  α  (0,05) mengindikasikan  bahwa  temuan  audit  berpengaruh  positif  terhadap  korupsi. Berdasarkan hasil regresi tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua diterima. Hal  ini  menandakan  bahwa  besarnya  temuan  audit  yang  dilakukan  oleh  BPK mempengaruhi tingkat korupsi yang terjadi.
Profitabilitas  temuan  audit  merupakan  hasil  pemeriksaan  Badan  Pemeriksa Keuangan  (BPK)  yang  menunjukkan  temuan  audit  baik  temuan  atas  pengendalian internal maupun temuan ketidakpatuhan atas perundang-undangan.
Berdasarkan  survey  yang  dilakukan  ACFE  lemahnya  pengendalian  intern menjadi penyebab utama terjadinya kecurangan. Hasil yang sama juga ditemukan dari hasil  survey  KPMG  yang  dikutip  dalam  Huefner  (2011)  yang  membuktikan  bahwa penyebab yang paling signifikan atas kecurangan yang terjadi di pemerintahan adalah lemahnya pengendalian intern.
Dengan  adanya  sistem  pengendalian  intern  yang  baik,  organisasi  dapat meminimalisasi  kecurangan  dan  meningkatkan  peluang untuk  mendeteksi  kesalahan dalam akuntansi, yang dilakukan baik dengan sengaja maupun tidak. Huefner  (2011) menyatakan  bahwa  cara  yang  utama  untuk  mencegah  terjadinya  kecurangan  yaitu dengan adanya sistem pengendalian intern yang kuat.
Petrovits et  al. (2009)  dalam  Masyitoh.,  et  al.  (2015)  meneliti  organisasi  non- profit  yang  menggunakan  dana  yang  berasal  dari  donor  publik,  dimana  hasil penelitiannya  membuktikan  bahwa  pendonor  bereaksi  atas  informasi  mengenai pengendalian  intern  baik  langsung  maupun  tidak  langsung.  Hal  ini  memberikan kesimpulan  bahwa  sistem  pengendalian  intern  merupakan  aspek  yang  amat  penting
dalam  pengelolaan  organisasi  termasuk  organisasi  pemerintah.  Huefner  (2011)  juga melakukan  penelitian  mengenai  kasus  kelemahan  pengendalian  intern di  pemerintah daerah  yang  diperoleh  dari  rincian  laporan  audit.  Berdasarkan  penelitian  yang dilakukan  Huefner  (2011),  temuan  audit  atas  sistem  pengendalian  intern  dapat digunakan  untuk  mendeteksi  adanya  potensi  kecurangan  di  lingkungan  pemerintah daerah.
Ferraz  dan  Finan  (2011)  menyatakan  peraturan  dalam  pemerintahan  dapat meningkatkan  akuntabilitas  yang  memainkan  peran  penting  dalam  mengurangi korupsi.  Begitu  pula  dengan  Najahningrum  (2013)  yang  menyebutkan  bahwa penegakan peraturan berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan  pada dinas  Daerah  Istimewa  Yogyakarta.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  adanya ketidakpatuhan  atas  perundang-undangan  akan  mengakibatkan  meningkatnya kecenderungan kecurangan.
Penelitian  lainnya  terkait  temuan  audit  dan  tingkat  korupsi  dilakukan  oleh Masyitoh  et  al.  (2015)  yang  menyatakan  bahwa  temuan  audit  atas  ketidakpatuhan pada  perundang-undangan  berpengaruh  positif  terhadap  persepsi  korupsi.  Semakin banyak jumlah temuan audit ketidakpatuhan pada perundang-undangan menunjukkan persepsi korupsi yang lebih tinggi.
Liu dan Lin (2012) membuktikan bahwa temuan audit dapat mendeteksi adanya tindakan  korupsi  di  pemerintah  dan  upaya  pemerintah  daerah  dalam  melakukan perbaikan  sesuai  dengan  rekomendasi  auditor  secara  signifikan  dapat  menurunkan tingkat korupsi.

## SIMPULAN
Hipotesis pertama diterima, hal ini menandakan bahwa semakin besar persepsi opini audit semakin besar juga kepercayaan  penangan Korupsi  oleh pihak auditor. Pemeriksaan atas  laporan  keuangan  dilakukan  untuk  memberikan  pendapat/opini  atas  kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Opini audit laporan keuangan
menunjukan  tingkat  kewajaran  yang  mencerminkan tingkat  akuntabilitas  laporan  keuangan diyakini  memberikan  kontribusi  dalam  usaha  mereduksi  praktik  korupsi.  Opini  audit  yang wajar  menunjukkan  akuntabilitasnya  baik  dan  diyakini  mampu  mereduksi  tingkat  korupsi, demikian juga sebaliknya
Hipotesis  kedua  diterima,  hal  ini  menandakan  bahwa  besarnya  temuan  audit  yang dilakukan oleh BPK  mempengaruhi tingkat korupsi yang terjadi. Profitabilitas temuan audit merupakan  hasil  pemeriksaan  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  yang  menunjukkan temuan audit baik temuan atas pengendalian internal maupun temuan ketidakpatuhan atas perundang-undangan.  Huefner  (2011)  yang  membuktikan  bahwa  penyebab  yang  paling signifikan  atas  kecurangan  yang  terjadi  di  pemerintahan  adalah  lemahnya  pengendalian intern.  Dengan  adanya  sistem  pengendalian  intern  yang  baik,  organisasi  dapat meminimalisasi kecurangan dan meningkatkan peluang untuk mendeteksi kesalahan dalam akuntansi, yang dilakukan baik dengan sengaja maupun tidak sengaja.

## DAFTAR PUSTAKA
Ghozali, I. (2011). Aplikasi Analisis Multivarite dengan SPSS, cetakan. Keempat. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Olken, B. A. (2007). Monitoring corruption: Evidence from a field experiment in Indonesia. Journal of Political Economy , 115 , 200-249.
Gupta, S., Davoodi, H., & Alonsi-Terme, R. (2002). Does corruption affect income inequality and poverty? Economics of Governance , 3 , 23-45. Simanjuntak, F., Digdowiseiso, K., & Saputro, P. A. (2010). Mengukur korupsi di Indonesia. Jakarta: Asia Foundation.
Cameron, L., Chaudhuri, A., Erkal, N., & Gangadharan, L. (2009). Propensities to engage in and punish corrupt behaviour: Experimental evidence from Australia, India, Indonesia and Singapore. Journal of Public Economies , 93 , 843-851. Mardiasmo. (2006). Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui. Jurnal Akuntansi Pemerintah , 2 (1). Yuda, H. (2010). Korupsi dan industrialisasi pilkada . Diambil kembali dari www.antikorupsi.org
Dwiputranti, E. (2008). Efektivitas laporan hasil temuan pemeriksaan dalam mewujudkan reformasi transparansi fiskal dan akuntabilitas sector publik di Indonesia. Jurnal Ilmu Administrasi , V (4).
Kaufman, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M. (2006). Measuring corruption: Myths and realities.
The World Bank . Schelker, M., & Eichenberger, R. (2010). Auditors and fiscal policy: Empirical evidence on a little big institution. Journal of Comparative Economics (38), 357-380. Liu, J., & Lin, B. (2012). Government auditing and corruption control: Evidence from China’s provincial panel data. China Journal of Accounting Research , 5 .
Khan, M. A. (2006). Role of audit in fighting corruption. St. Petersburg, Russia: Ad Hoc Group Meeting on “Ethics, Integrity, and Accountability in the Public Sector: Re- buildingPublic Trust in Government through the Implementation of the UN Convention against Corruption.
Huefner, R. J. (2011). Fraud risks in local government: An analysis of audit findings. Journal of Forensic & Investigative Accounting , 3 (3), 111-125. Virgasari, A. (2009). Hubungan antara opini audit pada laporan keuangan daerah, pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum dengan kinerja keuangan daerah. : Universitas Brawijaya.
Kurniawan. (2013). Laporan keuangan pemerintah daerah: problematika dan solusi . Diambil kembali dari http://inspektorat.slemankab.go.id/laporan-keuangan-pemerintah-daerah- problematika-dansolusi
Arles, L. (2014). Faktor-Faktor Pendorong Terjadinya Fraud : Predator vs. Accidental Fraudster Diamond theory Refleksi Teori Fraud Triangle (Klasik) Suatu Kajian Teoritis.
Riau: Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Riau.
Pewarta Indonesia. (2012). Korup, Wakil Bupati Keerom Dilaporkan ke KPK . Diambil kembali dari http://www.pewarta-indonesia.com/ppwi/pengurus-cabang/7366.html
Papua News. (2017). Kasus Korupsi Pembangunan Jalan di Sarmi Dilimpahkan Ke Kejaksaan Jayapura . Diambil kembali dari https://papuanews.id/2017/08/22/kasus- korupsi-pembangunan-jalan-di-sarmi-dilimpahkan-ke-kejaksaan-jayapura/
Antara Papua. (2015). Puluhan warga Sarmi pertanyakan terdakwa korupsi dibebaskan . Diambil kembali dari https://papua.antaranews.com/berita/450072/puluhan-warga- sarmi-pertanyakan-terdakwa-korupsi-dibebaskan
Berita Satu. (2014). Teribat Korupsi Mantan Kepala Dinas PU Kabupaten Keerom Ditangkap . Diambil kembali dari http://sp.beritasatu.com/home/teribat-korupsi-mantan- kepala-dinas-pu-kabupaten-keerom-ditangkap/62397
Shah, A. (2007). Performances Accountability and Combating Corruption. Washington DC: The World Bank.
Abdillah, W., & Jogiyanto. (2015). Partial Least Square (PLS) Alternatif Structural Equation Modeling (SEM) dalam Penelitian Bisnis. Ed.1. Yogyakarta: Andi Offset. Agung, G. R. (2008). Audit Kinerja Pada Sektor Publik: Konsep Praktik Studi Kasus. Jakarta: Salemba Empat.
Ismunawan. (2016). Pengaruh Faktor non Keuangan dan Keuangan Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah di Indonesia. Surakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret.
Masyitoh, R. D., W, R., & Dyah, S. (2015). Pengaruh Opini Audit, Temuan Audit, dan Tindak Lanjut Hasil Audit terhadap Persepsi Korupsi pada Pemerintah Daerah Tingkat II Tahun 2008-2010. Simposium Nasional Akuntansi 18 Universitas Sumatera Utara , 16-19.
Rini, & Sarah, A. (2014). Opini Audit dan Pengungkapan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten serta Kaitannya dengan Korupsi di Indonesia. Jurnal Etikonomi , 13 (1).
Umar, H. (2012). Pengawasan untuk Pemberantasan Korupsi. Jurnal Akuntansi dan Auditing, 8 (2), 95-189.
Ferraz, C., & Finan, F. (2011). Electoral accountability and corruption: Evidance . American Economic Review , 101 (4).
Najahningrum, A. F. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Fraud: Persepsi Pegawai Dinas Provinsi DIY. Accounting Anaysis Journal , 2 (3). Republik Indonesia. (2007). Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 01 Tahun 2007 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Jakarta. Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi. Jakarta.
Tanzi, V. (2008). Corruption Around the World: Causes, Consequences, Scope, and Cures. International Monetary Fund Staff Papers , 45 (4).
Chetwynd, E., Chetwynd, F., & Spector, B. (2013). Corruption and Poverty: A Review of Recent Literature. Washington DC: Management System International. Albrecht, W. S., Albrecht, C. O., Albrecht, C. C., & Zimbelman, M. F. (2012). Fraud Examination. Mason: SouthWestern. Silverstone, H., Pedneault, S., Rudewicz, F., & Sheetz, M. (2007). Forensic Accounting and Fraud Investigation for NonExperts. New Jersey: John Wiley & Sons. Tuanakotta, T. M. (2010). Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif, Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
Sukamto, E. (2007). Perbandingan Persepsi Antara Kelompok Auditor Internal, Akuntan Publik, Dan Auditor Pemerintah Terhadap Penugasan Audit Kecurangan (Fraud Audit) Dan Profil Auditor Kecurangan (Fraud Auditor). Semarang: Universitas Diponegoro. Halim, A. (2007). Bunga Rampai: Manajemen Keuangan Daerah, Edisi 3. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
Heriningsih, S., & Marita. (2013). Pengaruh Opini Audit Dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Pulau Jawa). Buletin Ekonomi , 11 (1), 1-86. Rini, & Damiati, L. (2017). Analisis Hasil Audit Pemerintahan dan Tingkat Korupsi Pemerintahan Provinsi di Indonesia. Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis , 4 (1), 73- 90.
Siregar, R. A., & Setyaningrum, D. (2012). Analisis Pengaruh Peran Badan Pengawasan Keuangan Pemerintah (BPKP) Terhadap Opini Dan Temuan Audit. Jakarta: Universitas Indonesia.
Husna, N., Rahayu, S., & Triyanto, D. N. (2017). Pengaruh Opini Audit Dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Korupsi (Studi Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia Tahun 2016). e-Proceeding of Management , 4 (2), 1638.
Auliyana, E. (2017). Studi Kasus Fenomenologi Atas Opini Audit WTP Di Kalangan Pejabat Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Jurnal Akuntansi Aktual , 4 (1), 22-33. Masdiantini, P. R., & Erawati, N. M. (2016). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kemakmuran, Intergovernmental Revenue, Temuan Dan Opini Audit BPK Pada Kinerja Keuangan. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana , 14 (2), 1150-1182. Arikunto, S. (2013). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Cetakan kelimabelas. Jakarta: Rineka Cipta.
Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D). Bandung: Alfabeta. Ghozali, I., & Latan, H. (2015). Konsep, Teknik, Aplikasi Menggunakan. Semarang: BP Undip.