## Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial Dalam Perspektif Asas Cogitationis Poenam Nemo Patitur
Faisal Jamal 1 , Fadli Andi Natsif 2
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Email : faisaljamal1001@gmail.com

## Abstrak
Pokok masalah dalam penelitian ini adalah menyoal mengenai bagaimana Kebebasan Berpendapat di Media Sosial dalam Perspektif Asas Cogitationis Poenam Nemo Patitur dengan menganalisa  Pasal  27  ayat  (3)  UU  ITE.  Adapun  jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah pustaka ( library research ) dengan basis normatif. Sedangkan pendekatan yang  digunakan  penulis  adalah  Pendekatan  Perundangan-undangan  ( statute  approach ) sehingga  sumber  bahan  primer  diperoleh  dari  literatur  perundang-undangan,  risalah  atau catatan-catatan  resmi  dalam  pembuatan  perundang-undangan,  serta  putusan-putusan  hakim. Hasil penelitian adalah 1) Dari bunyi pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur delik meliputi:  a)  Setiap  orang;  b)  Dengan  sengaja;  c)  Tanpa  hak;  d)  Mendistribusikan  dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik; e) Memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Meskipun unsur- unsur tersebut tidak diperhatikan secara saksama bahkan cenderung di kesampingkan; 2) Asas cogitationis poenam nemo patitur memiliki ruang lingkup hanya berupa kognisi (pengetahuan, kesadaran, pikiran) dan afeksi (perasaan, sikap) sebagai pra-perbuatan. Artinya, asas ini tidak bekerja dalam hal menyampaikan pendapat di media sosial. Adapun implikasi penelitian yang penulis peroleh, yaitu: 1) Penulis memberikan saran bahwa baiknya Pasal 27 ayat (3) UU ITE sebaiknya  dihapuskan  saja,  karena  dalam  praktiknya  telah  banyak  melahirkan  masalah  dan kontroversial; 2)  Jalan terbaik untuk menertibkan kebebasan berpendapat adalah melakukan revisi  terhadap  UU  No.9/1998  yang  meliputi  kebebasan  berpendapat  di  media  sosial  agar kebebasan yang dijamin asas tersebut di atas tetap bisa dihormati dan dijunjung tinggi.
Kata Kunci: Kebebasan Berpendapat; Media Sosial; Cogitationis Poenam Nemo Patitur.

## Abstract
The  main  issue  in  this  research  talks  about  how  the  Freedom  of  Speech  enacts  in Social Media based on Cogitationis Poenam Nemo Patitur principle by analyzing article 27 subsection 3 UU ITE. The model that writer chooses for this research is library research with normative base while the approach that writer uses is statute approach so as the  sources of primary materials are acquired from constitutional literature, essays or official annotations in making of constitution. The result of this research concludes that: 1. Based on the article, it could  be concluded  that:  a.  everybody;  b.  purposely;  c.  without  rights;  d.distributing  and/or transmitting and/or making accesible of electronic information and/or electronic document; e. have a insult content and/or aspersion. Although the elements unnoticed carefully eventhough rather abandoned; the principle of Cogitationis Poenam Nemo Patitur has range that only about cognitive (knowledge, awarness, thoght) and affection (feeling, behavior) as pre-act, it means the  principle  does  not  enact  in  terms  of  delivering  opinions  in  Social  Media.  As  for  the implications of this research are: 1. The writer suggests that article 27 subsection 3 UU ITE
should be removed due to practically has given rise to many problems and controversial; 2. The best way to regulate the Freedom of Speech is amending UU No.9/1998 which includes The  Freedom  of  Speech  in  Social  Media  so  that  The  Freedom  which  is  guaranteed  of  the pricinple could be revered and uphold highly.
Keywords: Freedom of Speech; Social Media; Cogitationis Poenam Nemo Patitur.

## Pendahuluan
Dari  penjelasan  tersebut  di  atas,  demokrasi  memberikan  keniscayaan  pada perlindungan HAM, dan HAM menjamin kebebasan berpendapat. Bahkan pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), menyatakan:
“ Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini  termasuk  kebebasan  menganut  pendapat  tanpa  mendapat  gangguan,  dan  untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apapun dan dengan tidak memandang batas-batas ”. 1
Dari  pasal  tersebut  bisa  kita  simpulkan  bahwa  kebebasan  berpendapat  meliputi  kebebasan mencari, menerima dan menyebarkan gagasan dan informasi. Kebebasan tersebut bisa berupa verbal  maupun  tulisan  dan  disampaikan  dengan  menggunakan  media  apapun  tak  terkecuali internet.  Kebebasan  ini  pun  berhak  untuk  dinikmati  tanpa  batas. 2 Namun  meskipun  begitu, kebebasan ini juga perlu untuk diperhatikan agar tidak melanggar hak dan kebebasan orang lain. Disinilah peran pemerintah dibutuhkan agar penyaluran hak dan kebebasan tersebut bisa terlaksana secara seimbang dan tidak saling mematikan. Tapi, di sisi lain pemerintah juga kerap menggunakan kekuasaannya untuk bertindak sewenang-wenang untuk menindas rakyatnya. 3
Seiring  memasuki  era  globalisasi  dimana  tidak  ada  lagi  sekat-sekat  teritorial  yang mejadi batasan manusia dalam berkomunikasi dan bertransaksi. Diskursus pun terjadi di ruang- ruang publik tidak hanya lewat lisan, tapi juga tulisan via media online/media sosial sebagai konsekuensi  kemajuan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  (TIK). Euphoria kemajuan teknologi tersebut disambut bukan hanya pada tataran transaksi dan komunikasi saja, tapi juga sebagai sarana penyaluran aspirasi dan kebebasan berpendapat di internet atau media sosial. Dampak kemajuan teknologi juga mengubah dimensi negara dari yang dulunya hanya darat, laut dan ruang angkasa di tambah ruang maya ( cyberspace ) yang kemudian melahirkan rezim hukum baru yang biasa disebut dengan hukum ruang-maya ( cyberspace law ), hukum internet ( the  law  of  the  internet ),  hukum  mayantara,  atau  hukum  telematika  (telekomunikasi  dan informatika).
1 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (DUHAM), Pasal 19.
2 Rhoma K.M. Smith dkk, Hukum Hak Asasi Manusia (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), h. 11.
3 Munir Fuady, Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat) , (Bandung: Refika Aditama, 2009), h. 3.
Dulunya hukum ruang maya ini hanya dibentuk berdasarkan tuntutan zaman, setiap produk  hukum  yang  dihasilkan  hanya  berupa  tuntunan  bagi  sarana  komunikasi  dan telekomunikasi, contohnya UU No. 3 tahun 1989 tentang Telekomunikasi. 4 Salah satu produk hukum  bernuansa  hukum  telematika  di  Indonesia  saat ini adalah  UU  Nomor  11  tahun  2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang kemudian diamandemen menjadi UU  No.  19  tahun  2016.  Undang-undang  ini  sebagai  upaya  preventif  dan  penanggulangan kejahatan sekaligus memberikan kepastian hukum atas setiap tindakan atau transaksi di ruang- maya.  Namun,  seiring  berjalannya  waktu  dalam  implementasi  UU  tersebut  banyak  menuai kritik  dan  kontroversi  karena  dianggap  sebagai  tameng  dan  tangan  besi  penguasa  untuk membungkam kebebasan berpendapat masyarakat terutama di ruang maya atau media sosial. UU ini juga dianggap bertentangan dengan pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi:
“ Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat ”, dan pasal 28F UUD 1945 yang berbunyi: “ Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh  informasi  untuk  mengembangkan  pribadi  dan  lingkungan  sosialnya,  serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia ”. 5
Salah satu pasal yang dianggap paling kontroversi adalah pasal 27 ayat (3) UU ITE dan dianggap  sebagai  pasal  karet  yang  memenggal  kebebasan  berpendapat  masyarakat. Pemenggalan kebebasan berpendapat ini menurut penulis nampaknya menarik ditinjau dengan perspektif  salah  satu  asas  hukum  yang  kita  kenal  sebagai  asas Cogitationis  Poenam  Nemo Patitur (baca: Kojitatsionis Penam Nemo Patitur ) yang secara harfiah diartikan bahwa “tidak ada  seorang  pun  dapat  dihukum  atas  apa  yang  ia  pikirkan”.  Asas  ini  adalah  sebuah  prinsip hukum umum, dan biasanya diajarkan kepada pelajar-pelajar  hukum. Atas dasar itulah yang melatarbelakangi penulis untuk meneliti dan mengkaji kebebasan berpendapat khususnya di ruang maya media sosial dengan benturan asas tersebut, serta menggunakan pasal 27 ayat (3) UU ITE sebagai bahan analisa. Penulis mengangkat judul “Kebebasan Berpendapat di Media Sosial dalam Perspektif Asas Cogitationis Poenam Nemo Patitur (Analisis Pasal 27 ayat 3 UU ITE)”.

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pustaka  ( library research )  dengan  basis  normatif.  Sedangkan  pendekatan  yang  digunakan  penulis  adalah Pendekatan  Perundangan-undangan  ( statute  approach )  sehingga  sumber  bahan  primer diperoleh  dari  literatur  perundang-undangan,  risalah  atau  catatan-catatan  resmi  dalam pembuatan perundang-undangan, serta putusan-putusan hakim. Adapun yang termasuk dalam bahan  hukum  sekunder  berupa  semua  publikasi  mengenai  hukum  yang  meliputi  buku-buku teks  dan  sebagainya.  Adapun  metode  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  meliputi identifikasi, reduksi, dan penarikan kesimpulan.
4 Wahyudi Djafar, Internet Untuk Semua (Jakarta: ELSAM, 2019), h. 136.
5 Republik Indonesia, UUD 1945 , BAB XA, Pasal 28E ayat (3).

## Hasil dan Pembahasan

## A. Unsur-unsur delik dan Solusi dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE
Mari kita melihat apa saya yang menjadi unsur delik dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Pasal ini berbunyi:
” Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikandan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. ” 6
Dari  bunyi  pasal  tersebut  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  unsur  delik  meliputi:  (1)  Setiap orang;  (2)  Dengan  sengaja;  (3)  Tanpa  hak;  (4)  Mendistribusikan  dan/atau  mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik; (5) Memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Untuk menindak pelaku pidana dalam pasal 27 ayat (3) ini, artinya semua unsur tersebut di atas harus terpenuhi. Akan tetapi, yang bisa kita lihat dari beberapa contoh kasus dan kritik di atas, unsur-unsur tersebut tidak diperhatikan secara saksama bahkan cenderung di kesampingkan. Seperti penegak tidak bisa memberikan  tapal  batas  antara  “kritikan/keluhan”  dengan  “penghinaan/pencemaran  nama baik”,  seperti  yang  terjadi  pada  kasus  Prita  Mulyasari  dan  Comedian  Acho,  tidak  bisa membedakan  “pendistribusian/pentransmisian/membuat  dapat  diakses”  dengan  pesan  jalur privat  yang tak bersifat publik, seperti yang terjadi dengan kasus Ibu Saidah Saleh Syamlan dan  Azri  Sopandi  di  atas.Penegak  juga  tidak  bisa  membedakan  “kesengajaan”  dengan “kealpaan”. Serta kata “Setiap orang” dalam pasal 27 ayat (3) UU ITE tersebut menjadi utopis dalam penerapannya karena pasal ini hanya kerap digunakan oleh orang-orang besar (berkuasa) untuk  menjerat  orang-orang  kecil  sehingga  cenderung  stratifikatif  dan  bertentangan  dengan asas equality before the law. Semua orang mungkin telah mengetahui atau paling tidak sudah pernah  mendengar  mendengar  dan/atau  membacanya,  bahwa:  “ Setiap  orang  sama kedudukannya di hadapan hukum ”. Dalam bahasa UUD 1945 Pasal 27 ayat (1), yaitu: “ Segala warganegara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya ”. 7
Damar Juniarto seorang koordinator regional Safenet, mengatakan bahwa indonesia adalah  sebuah  negara  yang  setengah  merdeka,  hal  ini  karena  banyaknya  orang  yang  harus berurusan dengan hukum akibat kebebasan berpendapat dan berekspresi yang dipenggal akibat dari pengimplementasian UU ITE terutama pasal  27 ayat (3), (kamis, 16/10/2014). 8 Hal inilah yang  menyebabkan  orang-orang  takut  menyampaikan  pendapat  baik  lisan  maupun  tulisan melalui media manapun, karena apapun yang dikatakan bisa saja menjadi boomerang yang bisa dijangkau  hukum.  Melalui  media  sosial  misalnya,  orang  menjadi  takut  menyampaikan
6 Republik Indonesia, UU No. 11 Tahun 2008 , BAB VII, Pasal 27 ayat (3).
7 Ahkam Jayadi, “Problematika Penegakan Hukum dan Solusinya”, Ar-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum 15, no. 2 (2015): h. 1.
8 Detik News,  “Ini Dampak Implementasi UU ITE:  Indonesia Bergelar Negara Setengah  Merdeka”,
Situs Resmi Detik News. http://m.detik.com/news/berita/d-2720936/ini-dampak-implementasi-uu-ite-indonesia- bergelar-negara-setengah-merdeka (4 Desember 2019).
pendapat  karena  bisa  saja  berakibat  hukum  pidana.  Kondisi  inilah  yang  mengebiri kemerdekaan  warganegara  Indonesia  sebagai  kontrol  bagi  pemerintahan.  Bukan  hanya  itu, lembaga penelitian independen ICJR (Institute for Criminal and Justice Reform) mengatakan bahwa  penerapan  pasal-pasal  dalam  UU  ITE  tak  memiliki  standar  yang  akurat,  sehingga penggunaanya  bisa  sangat  meluas.  Selain  itu,  para  penegak  hukum  juga  tidak  jelas menggunakan standar hukum bagi para tersangka pencemaran nama baik di media internet.
Sementara itu, UU ITE yang kemudian direvisi pada 2016 lalu ternyata tidak cukup menyelesaikan  masalah,  karena  perubahan  yang  dilakukan  hanya  berupa  tambal  sulam  dan belum menyentuh substansi secara mendasar, ia bersifat sementara dan bahkan terpikir untuk direvisi kembali karena menuai kritikan secara bertubi-tubi. 9 Termasuk Pasal 27 ayat (3) yang telah diajukan uji materi dan dianggap Pasal karet masih tetap dipertahankan sampai sekarang. Dari  waktu  ke  waktu  korban  UU  ITE  meningkat,  dan  paling  banyak  dianggap  melanggar hukum karena pasal 27, 28, dan 29 dari UU ITE. Menurut Anwar Natari dari Satu Dunia, UU ITE  juga  mengalami  ketumpangtindihan  dan  duplikasi,  seperti  tumpang  tindih  dengan konstitusi UUD 1945,  UU Pers No. 40/1999, UU Keterbukaan Informasi Publik No. 14/2008, UU  Perlindungan  Konsumen  No.  8/1999,  serta  Pasal  310  dan  311  KUHP.  Hal  inilah  yang menyebabkan ketidakpastian hukum.
Dari  sekian  banyak  kasus  UU  ITE,  pasal  27  ayat  (3)  adalah  yang  paling  banyak dipakai untuk menjerat korban oleh pelapor, peringkat kedua adalah pasal 28 ayat (2), dan yang lainnya soal pornografi dan sebagainya. Menkominfo, Rudiantara mengatakan bahwa pasal 27 ayat (3) adalah pasal yang tidak mungkin dihapus. Katanya, jika pasal tersebut dihapus maka tidak akan memberikan efek jera bagi pelaku. Mungkin banyak yang mejadi korban, tapi yang salah bukan pasalnya, tapi penerapannya. Berbeda dengan Rudiantara, anggota komisi I dari DPR-RI  Meutya  Hafid,  bahkan  beranggapan  bahwa  pasal  27  ayat  (3)  UU  ITE  ini  sangat berbahaya. Apalagi ketika diterapkan oleh orang awam yang tak paham persoalan dunia maya. Menurutnya, pasal ini baiknya dihapus saja karena telah diakomodir oleh adanya KUHP. Tapi pasal karet ini menurutnya akan sulit dihapus karena kepentingan banyak pihak, dan nyatanya pasca revisi 2016 memang tidak dihapus dan dipilih untuk dipertahankan. Pasal inilah yang kemudian banyak lagi memakan korban. Selain itu, Fadli Andi Natsif dalam bukunya “Ketika Hukum Berbicara” juga memeberikan kritikan terhadap UU ITE (terkhusus Pasal 27 ayat 3) ini.  Bahwa  kebebasan  berpendapat  menjadi  paradoks  ketika  instrumen  internasional  seperti DUHAM,  UUD  1945,  serta  UU  Pers  yang  menjamin,  kemudian  UU  yang  lahir  setelahnya seperti  UU  ITE  mengebiri  dan  bertentangan  dengan  esensi  kebebasan  berpendapat. 10 Dan meskipun  telah  dilakukan  revisi,  UU  ITE  masih  tetap  menjadi  potensi  yang  menghambat kebebasan berekspresi dan berpendapat.
Putusan hakim dalam pengajuan uji materi Pasal 27 ayat (3) pun terlalu positivistik yang  hanya  mempertegas  apa  yang  ada  tanpa  mempertimbangkan  cita  rasa  keadilan  dalam masyarakat. Putusan seolah hanya memberikan legitimasi atas keberadaan Pasal 27 ayat (3) UU ITE dengan mengabaikan berbagai fakta hukum yang timbul dalam persidangan. Olehnya
9 Nudirman Munir, Pengantar Hukum Siber Indonesia (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 27-28.
10 Fadli Andi Natsif, Ketika Hukum Berbicara (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2018), h. 55.
itu, penulis memberikan solusi bahwa baiknya Pasal 27 ayat (3) UU ITE sebaiknya dihapuskan saja,  karena  dalam  praktiknya  telah  banyak  melahirkan  masalah  dan  kontroversial.  Masalah yang lahir diambil dari sumber online, buku dan jurnal diantaranya penerapannya cenderung berstandar  ganda,  diskriminatif,  stratifikatif,  politis,  membelenggu  kebebasan  berpikir, berekspresi,  dan  berpendapat,  memberikan  efek  jangka  panjang  yang  menakutkan,  tidak memberikan kepastian hukum, dan mengabaikan rasa keadilan.
Selain itu, masalah reputasi telah diatur secara rinci dalam KUHP dan masih mampu menjangkau ranah internet (misalnya: Kasus Teguh Santosa yang didakwa dengan Pasal 156a KUHP karena memasang gambar kartun Nabi Muhammad dalam sebuah situs berita online), meskipun sebenarnya tidak ada negara hukum modern yang mempunyai delik reputasi yang diatur khusus untuk ranah internet. Adanya ketidakjelasan kategorisasi delik atau kekaburan definisi dalam isi pasal menjadi alasan mengapa Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus dihapuskan. 11

## B. Kebebasan Berpendapat di Media Sosial dalam Perspektif Asas Cogitationis Poenam Nemo Patitur
Internet adalah bagian dari tekhnologi yang menjadi instrumen transaksi elektronik yang  digunakan  manusia  untuk  bertukar  informasi  atau  komunikasi  dengan  penggunaan jaringan.  Hadirnya  internet  inilah  yang  memberikan  perubahan  bagi manusia mengajawantahkan hak-haknya, tak terkecuali menyampaikan pendapat lewat jurnal internet, sosial media, dan sebagainya. Kini semua masyarakat pengguna internet atau media sosial bisa bertindak  aktif  dalam  hal  produksi  informasi  dan  mendistribusikannya.  Olehnya  itulah masyarakat  menganggap  bahwa  media  sosial  adalah  wadah  alternatif  dalam  menyampaikan pendapat dan ekspresi terkait dengan problema atau kegelisahan yang dihadapi. Oleh karena itu, tanpa mengenal batas ruang dan waktu manusia bebas menyampaikan ide atau gagasannya di  media  sosial  karena  sistemnya  online,  kapan  dan  dimana  saja  manusia  bisa  berinteraksi. Beberapa kritikus justru ada yang merasa takut bahwa internet akan diselimuti segala bentuk kekuasaan, memberikan dampak negarif bagi pengguna, membahayakan keamananan ataupun kepentingan pribadi maupun kolektif. 12
Karena kebebasan tersebut, akhirnya banyak melahirkan problem. Seperti misalnya banyaknya berita bohong ( hoax ), ujaran kebencian ( hate speech ), pencemaran nama baik, dan sebagainya yang kemudian melahirkan diskursus dalam ruang publik. 13 Media sosial pun jika tidak digunakan secara bijak hanya akan menjelma menjadii racun pembius. Seperti misalnya Propaganda  Perang  menjadi  salah  satu  bukti  konkret  betapa  media  sosial  digunakan  secara tidak bijak. 14 Kejahatan baru yang bermunculan dan kebebasan bermedia sosial dengan segala
11 Anggara, “Mencermati Putusan MK tentang Pasal 27 ayat (3) UU ITE”, Dunia Anggara, 25 Mei 2009. http://anggara.org/2009/05/25/mencermati-putusan-mk-tentang-pasal-27-ayat-3-uu-ite/amp/ (21 Juni 2020).
12 Asa Brigss dan Peter Burke, A Social History of the Media , terj. A. Rahman Zainuddin, Sejarah Sosial Media: Dari Gutenberg sampai Internet , edisi 1 (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), h. 5.
13 Rahmad M. Arsyad dan Muh. Nadjid, “Kebebasan Berpendapat pada Media Jejaring Sosial: Analisis Wacana Facebook dari Jejaring Pertemanan Menuju Jejaring Perlawanan”, Jurna Komunikasi KAREBA 1, no, 1,
(2011): h. 80.
14 Nurudin, Media Sosial: Agama Baru Masyarakat Milenial (Malang: Intrans Publishing, 2018), h. 65.
motif dan dampaknya membutuhkan hukum yang bukan hanya dibentuk dalam kondisi serba tradisional tapi juga hukum mutakhir yang responsif terhadap masyarakat dan zaman. 15 Karena menjadi warga masyarakat negara bukan hanya untuk memperoleh jaminan perlindungan hak- haknya  sendiri,  tapi  juga  diberikan  beban  kewajiban  untuk  memberikan  jaminan  hak  bagi warga lain. 16 Akhirnya, ada kepentingan sosial di setiap kepentingan individu, tuntutan ataupun keinginan serta permintaan yang berkaitan dengan kehidupan sosial dalam suatu masyarakat hadir  agar  tiap  individu  mampu  menjalani  kehidupan  manusia    di  dalamnya  sesuai  dengan standar  atau  patokan-patokan  dalam  masyarakat. 17 Inilah  yang  menjadi  urgensi  pengaturan kebebasan berpendapat di media sosial, misalnya lahirnya UU  ITE  yang juga tak lepas dari segala problemanya.
Kebebasan  berpendapat  sebenarnya  telah  di  atur  dalam  UU  No.  9  Tahun  1998 Tentang  Kemerdekaan  Menyampaikan  Pendapat  di  Muka  Umum.  Jikalaupun  ia  tidak  bisa fleksibel lagi dengan zaman, maka sebaiknya undang-undang inilah yang perlu direvisi agak sesuai  dengan lex  certa dan lex  stricta (kejelasan  rumusan  dan  tujuan)  bukan  dengan menambah  undang-undang  baru  sehingga  terjadi  obesitas  hukum  juga  hukum  yang  kontra- produktif seperti pasal 27 ayat (3) UU ITE. Kehadiran media sosial telah membawa rekayasa sosial dimana ia sebagai kepanjangan tangan masyarakat itu sendiri. Mereka bisa protes dan mengeluarkan pendapat di media sosial yang jangakauannya amat luas dan tanpa batas. 18
Lalu bagaimana dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, benarkah ia bertentangan dengan kebebasan  berpendapat?  Apakah    Pasal  ini  dapat  menyampingkan  beberapa  norma  yang terdapat dalam UU No.9 Tahun 1998 tentang kebebasan berpendapat? Mungkinkah ia masuk dalam asas perundangan-undangan lex posterior derogat legi prori ? Syarat bagi keberlakuan asas ini adalah peraturan atau undang-undang tersebut harus sama, sementara kedua undang- undang tersebut berbeda, yang satu membahas mengenai informasi dan transaksi elektronik, sementara  yang  satunya  membahas  mengenai  kebebasan  berpendapat.  Olehnya,  UU  ITE khususnya Pasal 27 ayat (3) tidak boleh menyampingkan UU No. 9/1998 tentang Kebebasan Berpendapat. Jadi undang-undang  yang harus bekerja dalam ihwal menyampaikan pendapat adalah UU No. 9/1998 tentang Kebebasan Berpendapat, bukan dengan menjadikan Pasal 27 ayat (3) UU ITE sebagai justifikasi terhadap delik dari kebebasan berpendapat.
Permasalahannya adalah kebebasan berpendapat yang dimaksud dalam Pasal 1 UU No.9/1998  dengan  Pasal  27  ayat  (3)  UU  ITE  secara  konteks  jauh  berbeda  karena  UU  No. 9/1998 belum menjangkau kebebasan berpendapat di media sosial sehingga jalan terbaik untuk menertibkan  kebebasan  berpendapat  adalah  melakukan  revisi  terhadap  UU  No.9/1998  yang meliputi kebebasan berpendapat di media sosial. Selanjutnya untuk mengembalikan kemurnian
15 Dikdik M. Arief  Mansur dan Elisatris Gultom, Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi (Cet. II; Bandung: PT Refika Editama, 2009), h. 16-17.
16 Soetandyo Wignjosoebroto, Pergeseran Paradigma dalam Kajian-kajian Sosial dan Hukum (Malang: Setara Press, 2013), h. 71.
17 W. Friedmann, Legal Teori , terj. Muhammad Arifin, Teori dan Filsafat Hukum: Idealisme Filosofis dan Problem Keadilan , edisi 1 (Cet.II; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), h. 143.
18 Nurudin, h. 50-53.
maksud dan tujuan Pasal 27 ayat (3), dikembalikan kepada domain Informasi dan Transaksi Elektronik.
Mengenai asas cogitationis poenam nemo patitur , ia memiliki ruang lingkup hanya berupa  kognisi  (pengetahuan,  kesadaran,  pikiran)  dan  afeksi  (perasaan,  sikap)  sebagai  pra- perbuatan. Hukum mengatur dan mempelajari mengenai perbuatan. Perbuatan tersebut berasal dari  pengetahuan  yang  diperoleh  dari  lingkungan  dan  yang  lainnya  (kognisi)  serta  perasaan atau sikap (afeksi). Sebagai sebuah gambaran, ketika seseorang melakukan korupsi, sebelum melakukan korupsi jelas pelaku memiliki kognisi bahwa dengan korupsi ia bisa memperoleh kebahagiaan berupa harta bergelimpangan yang bisa dia gunakan untuk memenuhi kebutuhan atau  untuk  foya-foya.  Dari  situlah  kemudian  muncul  sikap  atau  peraaan  (afeksi)  berupa penasaran untuk melakukan. Tapi ketika dia hanya menyimpan sikap dan pengetahuan tersebut (pra-perbuatan), maka hukum tidak bisa bekerja dengannya. 19
Namun,  yang  menjadi  pertanyaan  adalah  apakah  yang  menjadi  pembeda  antara pikiran dan pendapat? Apakah ia setara? Pantaskah pendapat juga termasuk dalam domain asas cogitationis  poenam  nemo  patitur  tersebut ?  Secara  ontologi,  berpikir  menjadi  sesuatu  yang tidak sarat nilai (bebas nilai), kecuali secara aksiologi ketika ia berwujud dalam bentuk nyata atau perbuatan maka disitulah ia terikat dengan nilai (sarat nilai), moralitas, ataupun hukum. Disinilah  titik  bertemunya  hukum  dengan  kebebasan  berpikir.  Jadi,  pikiran  secara  ontologi tidaklah  terikat  dengan  hukum,  kecuali  secara  aksiologi  atau  perbuatan. 20 Adapun  pendapat dalam KBBI adalah pikiran atau anggapan. 21 Pendapat juga bisa berarti ide atau gagasan yang dimiliki  oleh  seseorang.  Dari  pengertian  tersebut,  bisa  dilihat  bahwa  pikiran  dan  pendapat adalah sama secara teoretis ataupun ontologi. Dalam hal ini “pendapat” bisa dimasukan dalam domain asas hukum tersebut. Olehnya, pendapat menjadi bebas nilai ketika tempatnya masih ada dalam alam ide, karenanya ia bebas hukum. Kecuali ketika ia telah terwujud secara konkret dalam  bentuk  perbuatan  ( act ).  Begitupun  dengan  niat.  Niat  dalam  KBBI  ialah  maksud  atau kehendak  (keinginan  hati).  Ini  setara  dengan  pikiran  (kognisi)  atau  sikap/perasaan  (afeksi) semata yang bermukim dalam ranah ontologi, karenanya niat masuk dalam domain asas ini. Karena  itu  pula  niat  sebagai  pra-perbuatan  juga  menjadi  pertimbangan  dalam  mengukur kesalahan . Kesalahan dianggap ada apabila dengan sengaja ( opzet ) atau karena suatu kelalaian ( culpa ). 22 Jika ditilik dari sejarah hukum romawi sampai historiografi modern, ide atau prinsip hukum  bahwa  tidak  ada  hukuman  bagi  niat  atau  desain  kriminal  semata  jika  belum
19 Shidarta dan Petrus Lakowana, “Cogitationis Poenam Nemo Patitur: Makna dan Penggunaannya”,
Business-law.binus.ac.id, 28 maret 2018. http://business-law.binus.ac.id/2018/03/28/cogitationis-poenam-nemo- patitur/ (30 november 2019).
20 Mahsun  Mahfud,  “Hakikat  Kebebasan  Berpikir  dan  Etika:  Mengintip  Ruang  Bertemu  dan  Ruang Berpisah”, Hermeneia: Jurnal Kajian Islam Interdisipliner 6, no. 1 (2007), h. 161.
21 “Pendapat”, Kamus versi online (dalam jaringan) . http://kbbi.web.id/pendapat (1 desember 2019).
22 Amir Ilyas, Asas-asas Hukum Pidana , ed. Andi Maulana Mustamin (Yogyakarta: Rangkang Education & PuKAP-Indonesia, 2012), h. 77.
mengejawantah  secara  konkret. 23 Jadii,  menyebarkan  pikiran  atau  pendapat  dalam  bentuk verbal ataupun tulisan yang masuk kategori aksiologi melalui media apapun termasuk media sosial berarti ia sarat nilai, dan hukum bekerja pada ranah tersebut. Artinya, asas Cogitationis Poenam  Nemo  Patitur yang  domainnya  ontologi  (pra-perbuatan),  tidak  bekerja  dalam  hal Menyampaikan Pendapat di Media Sosial (perbuatan).

## Kesimpulan
Setelah pendeskripsian mengenai unsur-unsur delik Pasal 27 ayat (3) UU ITE serta kebebabasan  berpendapat  di  media  sosial  dalam  perspektif  asas cogitationis  poenam  nemo patitur , maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Dari bunyi pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur delik meliputi: (a)setiap orang; (b)dengan sengaja; (c)tanpa hak; (d)mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen Elektronik; (e) memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Untuk menindak pelaku pidana dalam pasal 27 ayat (3) ini, artinya semua unsur tersebut di atas harus terpenuhi.
2. Asas cogitationis poenam nemo patitur memiliki ruang lingkup hanya berupa kognisi (pengetahuan, kesadaran, pikiran), dan afeksi (perasaan, sikap) sebagai pra-perbuatan sehingga berada di luar cakupan hukum. Sementara menyebarkan pikiran atau pendapat dalam  bentuk  verbal  ataupun  tulisan  melalui  media  apapun  termasuk  media  sosial berarti ia sarat nilai, dan hukum bekerja pada ranah tersebut. Artinya, asas Cogitationis Poenam Nemo Patitur tidak menjangkau atau tidak bekerja dalam hal Menyampaikan Pendapat di Media Sosial.
Dan dari pengkajian secara menyeluruh, penulis memberikan saran sebagai berikut:
1. Pasal 27 ayat  (3) UU  ITE sebaiknya dihapuskan saja, karena dalam praktiknya telah banyak melahirkan masalah dan kontroversial. Masalah yang lahir diambil dari sumber online,  buku  dan  jurnal  diantaranya  penerapannya  cenderung  berstandar  ganda, diskriminatif, stratifikatif, politis, membelenggu kebebasan berpikir, berekspresi, dan berpendapat,  memberikan  efek  jangka  panjang  yang  menakutkan,  tidak  memberikan kepastian hukum, dan mengabaikan rasa keadilan.
2. Permasalahan kemudian adalah, kebebasan berpendapat yang dimaksud dalam Pasal 1 UU No.9/1998 dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE secara konteks jauh berbeda, karena UU No. 9/1998 belum menjangkau kebebasan berpendapat di media sosial, sehingga jalan  terbaik  untuk  menertibkan  kebebasan  berpendapat  adalah  melakukan  revisi terhadap  UU  No.9/1998  yang  meliputi  kebebasan  berpendapat  di  media  sosial,  agar kebebasan yang dijamin asas tersebut di atas tetap bisa dihormati dan dijunjung tinggi. Selanjutnya  untuk  mengembalikan  kemurnian  maksud  dan  tujuan  Pasal  27  ayat  (3), dikembalikan kepada domain Informasi dan Transaksi Elektronik.
23 Fabiana Tuccillo, “Cogitationis Poenam Nemo Patitur”, Studi Peneliti Universitas Naples Federico II Italia.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Brigss,  Asa  dan  Peter  Burke. A  Social  History  of  the  Media .  terj.  A.  Rahman  Zainuddin. Sejarah Sosial Media: Dari Gutenberg sampai Internet . edisi 1. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
Djafar, Wahyudi . Internet Untuk Semua. Jakarta: ELSAM, 2019. Friedmann,  W.. Legal  Teori .  terj.  Muhammad  Arifin. Teori  dan  Filsafat  Hukum:  Idealisme Filosofis  dan  Problem  Keadilan .  edisi  1.  Cet.II;  Jakarta:  PT  Raja  Grafindo  Persada, 1994.
Fuady, Munir. Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat) . Bandung:: Refika Aditama, 2009.
Ilyas, Amir. Asas-asas Hukum Pidana . ed. Andi Maulana Mustamin. Yogyakarta: Rangkang Education & PuKAP-Indonesia, 2012.
Jayadi,  Ahkam, Hukum  dan  Keadilan:  Menguak  Kewenangan  Penegak  Hukum  dalam Penahanan dan Penangguhan Penahanan. Cet. I; Yogyakarta: Kota Kembang, 2009. K.M. Smith, Rhoma, dkk. Hukum Hak Asasi Manusia. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.
Mansur  ,  Dikdik  M.  Arief.  dan  Elisatris  Gultom. Cyber  Law:  Aspek  Hukum  Teknologi Informasi. Cet. II; Bandung: PT Refika Editama, 2009.
Munir, Nudirman. Pengantar Hukum Siber Indonesia . Depok: Rajawali Pers, 2017. Natsif, Fadli Andi. Ketika Hukum Berbicara. Jakarta: Prenadamedia Grup, 2018. Nurudin. Media Sosial: Agama Baru Masyarakat Milenial . Malang: Intrans Publshing, 2018. Wignjosoebroto, Soetandyo. Pergeseran Paradigma dalam Kajian-kajian Sosial dan Hukum.
Malang: Setara Press, 2013.

## Peraturan Perundang-undangan:
Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (DUHAM), Pasal 19. Republik Indonesia, Undang-undang Dasar 1945.
Republik Indonesia, UU No. 11 Tahun 2008.

## Jurnal:
Arsyad, Rahmad M. dan Muh. Nadjid, “Kebebasan Berpendapat pada Media Jejaring Sosial: Analisis  Wacana  Facebook  dari  Jejaring  Pertemanan  Menuju  Jejaring  Perlawanan”,
Jurna Komunikasi KAREBA 1, no, 1, (2011): h. 77-83.
Mahfud,  Mahsun.  “Hakikat  Kebebasan  Berpikir  dan  Etika:  Mengintip  Ruang  Bertemu  dan Ruang Berpisah”, Hermeneia: Jurnal Kajian Islam Interdisipliner 6, no. 1 (2007), h. 161-179.
Tuccillo,  Fabiana,  “Cogitationis  Poenam  Nemo  Patitur”, Studi  Peneliti  Universitas  Naples Federico II Italia. h. 1-5.
Sumber Online atau Internet:
“Pendapat”. Kamus versi online (dalam jaringan) . https://kbbi.web.id/pendapat (1 desember 2019).
Anggara. “Mencermati Putusan MK tentang Pasal 27 ayat (3) UU ITE”, Dunia Anggara, 25 Mei  2009.  http://anggara.org/2009/05/25/mencermati-putusan-mk-tentang-pasal-27- ayat-3-uu-ite/amp/ (21 Juni 2020).
Detik  News.  “Ini  Dampak  Implementasi  UU  ITE:  Indonesia  Bergelar  Negara  Setengah Merdeka”. Detik  News .  16  Oktober  2014.  http://m.detik.com/news/berita/d- 2720936/ini-dampak-implementasi-uu-ite-indonesia-bergelar-negara-setengah- merdeka (4 Desember 2019).
Shidarta  dan  Petrus  Lakonawa  “Cogitationis  Poenam  Nemo  Patitur:  Makna  dan Penggunaannya”,
Business Law, 28 Maret 2018. Business-
law.binus.ac.id/2018/03/28/cogitationis-poenam-nemo-patitur/ (23 november 2019).