Perkembangan koperasi di Jawa Timur
Cooperative development in East Java
Tuti Budirahayu
Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga E-mail: tuti.budirahayu@fisip.unair.ac.id

## Abstrak
Koperasi  adalah  lembaga  sosial-ekonomi  yang  memiliki  peran  penting  dalam  mendukung  perkembangan kegiatan ekonomi kerakyatan, penanganan kemiskinan dan pengangguran di Provinsi Jawa Timur, tetapi hingga kini data base perkembangan koperasi di Jawa Timur belum tertata dengan baik. Ditengarai hingga saat ini masih banyak  koperasi  yang  belum  terdata  dengan  akurat,  dan  kalau  pun  tersedia  data  perkembangan  koperasi umumnya  masih  belum  banyak  dimanfaatkan  sebagai  acuan  dalam  penyusunan  program  pembinaan  dan pemberdayaan  koperasi  yang  benar-benar  kontekstual.  Tujuan  keiatan  ini  adalah,  Pertama,  untuk  mengetahui pasang-surut  perkembangan  koperasi  di  Jawa Timur.  Kedua, untuk memetakan problema  dan  berbaga  kendala yang dihadapi koperasi dalam upaya mengembangkan kegiatan usaha dan melayani anggotanya. Ketiga, untuk dasar  merumuskan  program  yang  benar-benar  efektif  dalam  upaya  pemberdayaan  koperasi  di  Jawa  Timur. Metode  yang  digunakan  pertama,  melakukan  pengumpulan  data.  Kedua,  melakukan  analisis  data  sekunder Ketiga, melakukan kajian lapangan, yakni langsung mewawancarai para anggota dan pengurus Koperasi di Jawa Timur. Hasil dari penelitian ini anggota koperasi mengalami peningkatan juga dari kebutuhan simpan pinjamnya. Prospek  kedepan,  perkembangan  koperasi  diyakini  sebagian  besar responden  akan  makin  besar,  sebab  banyak warga masyarakat yang membutuhkan koperasi untuk tempat meminjam modal usaha mau pun untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Kata kunci : lembaga; simpan pinjam; perkembangan; anggota; masyarakat

## Abstract
Cooperative is a socio-economic institution that has an important role in supporting the development of social economic activities, handling poverty and unemployment in East Java Province, but until now the database of cooperative development in East Java has not been well-organized. It is suspected that up to now there are still many  cooperatives  that  have  not  been  accurately  recorded,  and  even  if  available  data  on  the  development  of cooperatives are generally not widely used as a reference in the preparation of co-operative development and empowerment programs that are truly contextual. The purpose of this activity is, First, to find out the ups and downs  of  the  development  of  cooperatives in East Java.  Second,  to  map the  problems  and  various constraints faced  by cooperatives  in  developing  business  activities  and  serving their  members.  Third,  to  formulate  a  truly effective program in the effort to empower cooperatives in East Java. The method used first is to collect data. Second,  conducting  secondary  data  analysis  Third,  conducting  field  studies,  namely  directly  interviewing members and administrators of the Cooperative in East Java. The results of this study cooperative members also increased  from  the  needs  of  savings  and  loans.  Prospects  for  the  future,  the  development  of  cooperatives  is believed by most of the respondents to be even greater, because there are many citizens who need cooperatives to borrow business capital to meet their daily needs.
Keywords : institutions; savings and loans; development; members; community

## Pendahuluan
Koperasi berasal dari kata “co” yang artinya bersama serta “operation” yang bermakna bekerja. Jadi, secara leksikologis koperasi adalah sebagai suatu kumpulan kerja sama yang beranggotakan beberapa atau  badan  hukum  yang  memberikan  kebebasan  keluar  dan  masuk  sebagai  anggota  koperasi  dimana kegiatannya  berdasarkan  kepada  prinsip  koperasi  dan  juga  sebagai  gerakan  ekonomi  rakyat  yang berlandaskan  atas  azas  kekeluargaan  (Anoraga,  2002).  Landasan  Koperasi  ialah  Pancasila  dan  UUD 1945,  berlandaskan  asas  kekeluargaan  dengan  tujuan  meningkatkan  kesejahteraan  anggota  dan mengutamakan  kebutuhan  masyarakat,  sekaligus  sebagai  bagian  dari  sistem  perekonomian  nasional yang demokratis dan berkeadilan (Agustia & Palupi, 2016).
Nilai-nilai  dasar  koperasi  antara  lain  kekeluargaan,  tanggung  jawab,  demokrasi,  egaliter,  adil,  dan mandiri, dengan keyakinan nilai anggotanya yang jujur, terbuka, tanggung jawab,dan peduli terhadap orang  lain,  dimana  prinsip  koperasi  yang  menjadi  sumber  inspirasi  yang  menjiwai  keseluruhan organisasi  dan  sesuai  dengan  maksud  dan  tujuan  pendiriannya,  itulah  ciri  khas  yang  membedakan koperasi dengan badan usaha lain (Warno & Setiyanti, 2014).
Meski  telah  disadari  bahwa  koperasi  adalah  lembaga  sosial-ekonomi  yang  memiliki  peran  penting dalam  mendukung  perkembangan  kegiatan  ekonomi  kerakyatan,  penanganan  kemiskinan  dan pengangguran  di  Provinsi  Jawa  Timur,  tetapi  hingga  kini  data  base  perkembangan  koperasi  di  Jawa Timur  belum  tertata  dengan  baik.  Ditengarai  hingga  saat  ini  masih  banyak  koperasi  yang  belum terdata  dengan  akurat,  dan  kalau  pun  tersedia  data  perkembangan  koperasi  umumnya  masih  belum banyak  dimanfaatkan  sebagai  acuan  dalam  penyusunan  program  pembinaan  dan  pemberdayaan koperasi yang benar-benar kontekstual.
Sehubungan dengan tugas dan peranan koperasi dalam rangka pembangunan nasional dan peningkatan ekonomi,  hal  yang  utama  harus  terlaksana  dengan  efektif  yakni  terkait  penanganan  dan  pengelolaan koperasi agar dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya sehingga perkembangan koperasi dapat terwujud terlihat dari meningkatnya kualitas dan kualitas koperasi yang ada (Sulindawati, 2012).
Penelitian  ini  merujuk pada Melani  dkk (2013) yang  meneliti KSU Citra Nelayan, koperasi  memiliki peran  membantu  anggota  dalam  menampung  hasil  tangkapan  dan  kemudian  baru  dipasarkan  serta masih  rendahnya  SDM  anggota  serta  hasil  tangkapan  yang  masih  rendah  sehingga  tidak  dapat memenuhi  permintaan  pasar.  Peran  Koperasi  Dalam  Pengembangan  Perekonomian  Rakyat,  di  mana hasilnya  menjelaskan  bahwa  pendekatan  pengembangan  koperasi  yang  harus  dilakukan  adalah pendekatan  pengembangan  kelembagaan  secara  partisipatif  dan  menghindari  pengembangan  yang berdasarkan  pada  kepatuhan  atas  arahan  dan  lembaga  lain,  masyarakat  perlu  ditumbuhkan kesadarannya untuk mampu mengambil keputusan sendiri demi kepentingan sendiri (Heriyono, 2012; Ilhamidya,  2020;  Syamsuri,  2020;  Yuniarta,  2020).  Studi  tentang  pengembangan  koperasi  jeruk pamelo  di  Magetan  menggunakan  Strategi  SO  ( Aggressive  Strategies )  yang  merupakan  strategi bernuansa  pengembangan  atau  ekspansif  atau  bisa  juga  disebut  dengan  strategi  pendekatan  fokus, yakni  pendekatan  yang  sesuai  dengan  permasalahan  spesifik  yang  dihadapi  para  petani,  dengan mempertimbangkan kondisi relatif terbatasnya kualitas sumberdaya manusia dan sumbedaya lain yang dimiliki koperasi (Arifandy, 2018).
Yang  dimaksud  data  base  koperasi  di  sini  tentu  bukan  sekadar  catatan  tentang  jumlah  dan  jenis koperasi.  Tetapi,  yang  terpenting  adalah  bagaimana  data  yang  ada  kemudian  ditindaklanjuti  sebagai acuan  dalam  menyusun  program  pemberdayaan  dan  pengembangan  koperasi  yang  tepat.  Bagi masyarakat  dan  pemerintah,  kita  tahu  bahwa  yang  namanya  koperasi  adalah  salah  satu  penyumbang pertumbuhan perekonomian terbesar di Jawa-Timur, dan  mampu  memperkuat perekonomian bangsa. Selain  itu  koperasi  dan  (juga  UMKM)  juga  merupakan  pelaku  ekonomi  yang  memiliki  peran  yang sangat  penting  dan  strategis  dalam  membangun  perekonomian  rakyat.  Di  tahun  2012,  misalnya Koperasi  dan  UMKM  memberikan  nilai  konstribusi  sebesar  57%  dari  Produk  Domistik  Regional Bruto  (PDRB)  Jawa-Timur  sebesar  Rp  884  trilyun,  sehingga  yang  berhasil  di  sumbangkan  dari Koperasi dan  UMKM sebesar 600 trilyun. Sesuai dengan  data yang  diperoleh  dari BPS 2012 jumlah Koperasi di Jawa Timur tercatat sebesar 29.267 unit, sedangkan untuk UMKM di Jawa Timur jumlah nya mencapai 6,8 juta, dan dari Jumlah UMKM tersebut 5,78 juta atau 85% adalah Usaha Mikro.
Kontribusi  sektor  perkoperasian  di  Jawa  Timur  terhadap  pertumbuhan  perkoperasian  secara  nasional tercatat  mencapai  32%.  Dibanding  perkoperasian  dari  provinsi  lain  yang  hanya  rata-rata  15%, perkoperasian  di  Jawa  Timur  memegang  peranan  utama  terhadap  pertumbuhan  koperasi  secara nasional. Dari sekian banyak provinsi lain di Indonesia, Jawa Timur merupakan satu-satunya provinsi yang sektor perkoperasian dan UMKM-nya memiliki peran penting dalam memajukan perekonomian daerah.  Dari  sejumlah  penilaian,  sektor  koperasi  di  Jawa  Timur  merupakan  peringkat  satu  dan
memiliki  peran  utama  dalam  mendukung  ekonomi  kerakyatan  jika  dibanding  33  provinsi  lainnya. Menurut data Dinas Koperasi dan UMKM Jatim, di Jawa Timur dari 24.000 lebih koperasi yang ada di tahun 2011, tumbuh menjadi sekitar 29.263 koperasi. Sedangkan untuk aset tercatat mencapai sekitar Rp 24 triliun. Sementara jumlah anggota naik 34,8% dari 5.209.364 menjadi 7.021.337 orang. Dengan volume  pinjaman  mencapai  Rp  26,2  triliun  pada  2011.  Setahun  sebelumnya  sebesar  Rp11,4  triliun atau naik 17,6%. Total aset naik dari Rp14,5 triliun menjadi Rp 20 triliun.
Sebagai provinsi terbesar nomor dua di Indonesia, Jawa Timur selama ini telah berhasil membuktikan menjadi  provinsi  lokomotif  bagi  gerakan  koperasi  di  Indonesia.  Di  tahun  2013,  alokasi  dana  yang digelontorkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk pemberdayaan koperasi dan UMKM sekitar Rp 1,3  triliun.  Sebagai  wujud  komitmen  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Timur  untuk  mendorong pengembangan  koperasi,  di  tahun  2013  tercatat  ada  sekitar  80  koperasi  karyawan  yang  telah memperoleh bantuan hibah modal, yakni masing-masing koperasi sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima  juta  rupiah).  Bantuan  modal  ini  digulirkan  dengan  tujuan  agar  karyawan  yang  ada  di  berbagai perusahaan memiliki kesempatan untuk mengembangkan usaha dan/atau untuk membantu mereka jika membutuhkan dana ekstra --entah untuk kebutuhan pendidikan anak, kesehatan, atau untuk memenuhi kebutuhan  hidup  sehari-hari.  Selain  itu,  pemerintah  Provinsi  Jawa  Timur  juga  telah  mengucurkan bantuan untuk mendukung pengembangan koperasi pondok pesantren, koperasi wanita, dan lain-lain.
Untuk  mengetahui  sejauhmana  berbagai  program  pemberdayaan  koperasi  yang  telah  dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terbukti memberikan manfaat, dan sekaligus untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang menghambat upaya pengembangan koperasi di Provinsi Jawa Timur, karena itu perlu  dilakukan  kegiatan  penyusunan  data  base  perkembangan  koperasi  di  Jawa  Timur.  Arti  penting kegiatan penyusunan data base koperasi di Jawa Timur ini adalah: Pertama, untuk mengetahui pasang- surut perkembangan koperasi di Jawa Timur. Kedua, untuk memetakan problema dan berbaga kendala yang  dihadapi  koperasi  dalam  upaya  mengembangkan  kegiatan  usaha  dan  melayani  anggotanya. Ketiga,  untuk  dasar  merumuskan  program  yang  benar-benar  efektif  dalam  upaya  pemberdayaan koperasi di Jawa Timur.

## Metode Penelitian
Kegiatan sebagaimana dilaporkan adalah  gabungan  dari kegiatan penyusunan data base , dan analisis data sekunder serta analisis  data primer  yang  diperoleh  dari hasil  wawancara mendalam dengan para anggota  Koperasi  yang  terlibat  sebagai  pengurus  maupun  anggota  Koperasi  di  Jawa  Timur.  Selain menyusun  data  base  dan  melakukan  pemetaan  terhadap  situasi  problematik  dan  isu-isu  utama  yang timbul  dalam  upaya  pengembangan  Koperasi  di  Jawa  Timur,  hasil  akhir  dari  kajian  yang  dilakukan diharapkan  berupa  program  rekomendasi  untuk  mendorong  percepatan  pengembangan  Koperasi  di Jawa Timur yang benar-benar profesional, aplikatif dan efektif.
Untuk  memperoleh  data  yang  akurat  sebagai  dasar  penyusunan  data  base  dan  pengembangan  serta pemberdayaan  Koperasi  di  Jawa  Timur,  berikut  beberapa  langkah  kegiatan  yang  telah  dilaksanakan. Pertama,  melakukan  pengumpulan  data  kondisi  perkembangan  koperasi  dari  Dinas  Koperasi  dan UMKM  Provinsi  Jawa  Timur.  Kedua,  melakukan  analisis  data  sekunder  tentang  perkembangan Koperasi di Jawa Timur. Data sekunder terutama dilacak dari berbagai lembaga yang relevan, seperti BPS,  Dinas  Koperasi  dan  UMKM,  serta  Bappeda  Provinsi  Jawa  Timur.  Ketiga,  melakukan  kajian lapangan,  yakni  langsung  mewawancarai  para  anggota  dan  pengurus  Koperasi  di  Jawa  Timur. Menurut  rencana,  jumlah  responden  yang  diwawancarai  ditetapkan  sebanyak  500  responden,  yaitu para anggota Koperasi di Jawa Timur.
Lokasi  kajian,  secara  purposive  ditetapkan  di  5  daerah  di  Provinsi  Jawa  Timur,  yaitu:  Kabupaten Tuban,  Kabupaten  Jombang,  Kabupaten  Pamekasan,  Kota  Kediri,  dan  Kota  Malang.  Di  masing- masing  daerah,  telah  dipilih  100  anggota  koperasi,  sehingga  secara  keseluruhan  jumlah  responden adalah 500 anggota koperasi (sebagaimana ditunjukkan Tabel 1).

## Tabel 1.

## Lokasi Kajian dan Jumlah Responden
Kota/Kabupaten Kecamatan Kelurahan/Desa Jumlah Responden Kabupaten Tuban Kecamatan Kerek Kecamatan Tuban Kelurahan Margorejo Kelurahan Karangsari 50 50 Kabupaten Jombang Kecamatan Perak Kecamatan Jombang Kelurahan Perak Kelurahan Tambakrejo 50 50 Kabupaten Pamekasan Kecamatan Tlanakan Kecamatan Proppo Kelurahan Branta Pesisir Kelurahan Klampar 50 50 Kota Kediri Kecamatan Pesantren Kecamatan Mojoroto Kelurahan Bareng Kelurahan Bandar Kidul 50 50 Kota Malang Kecamatan Klojen Kecamatan Sukun Kelurahan Klojen Kelurahan Sukun 50 50 Jumlah 500 Sumber: Data primer
Dari  masing-masing  daerah,  selain  dilakukan  survey  kepada  anggota  Koperasi,  juga  diwawancarai secara  mendalam  (in  depth)  sejumlah  nara  sumber  atau  informan  yang  terlibat  langsung  sebagai pengurus  dalam  pengelolaan  Koperasi,  baik  Ketua,  Bendahara  atau  Sekretaris),  dan  staf  Dinas Koperasi dan UMKM yang bertanggungjawab dalam pembinaan koperasi karyawan di daerah masing- masing.  Wawancara  kepada  pengurus  dilakukan  dengan  dipandu  interview  guide  yang  telah dipersiapkan sebelumnya. Fokus atau ruang lingkup dari kajian yang dilakukan dibatasi pada berbagai persoalan  yang  berkaitan  dengan  kinerja,  kendala,  dan  peran  Koperasi  dalam  mendukung pengembangan  usaha  ekonomi  kerakyatan  di  daerahnya  masing-masing.  Seluruh  data  yang  berhasil dikumpulkan,  telah  ditabulasi  dan  diklasifikasi  berdasarkan  permasalahan  dan  tujuan  kegiatan  yang telah  ditetapkan.  Sepanjang  memungkinkan  data  ditampilkan  dalam  bentuk  tabel  ringkas,  dan kemudian  akan  dianalisis  dengan  cara  dibandingkan  dengan  studi-studi  sebelumnya  serta  dilakukan interpretasi teoritik atas data yang telah diolah.
Pada  bagian  akhir  kajian  ini,  dua  hal  utama  yang  dikemukakan  adalah:  (1)  problema  perkembangan dan  peran  koperasi  di  Jawa  Timur;  dan  (2)  rumusan  program  pemberdayaan  Koperasi  untuk meningkatkan  efektivitas  dan  peran  Koperasi  di  Jawa  Timur  di  masa  yang  akan  datang  dalam mendukung  peningkatan  kesejahteraan  anggota  serta  pengembangan  ekonomi  kerakyatan  di  Jawa Timur.

## Hasil dan Pembahasan
Dari  hasil  kajian  yang  telah  dilakukan,  beberapa  temuan  pokok  dari  studi  ini  menunjukkan  bahwa proses  pembentukan  koperasi  yang  terkadang top  down dan  kurang  memasyarakatnya  informasi tentang  praktik-praktik  berkoperasi  yang  benar  ( best  practices ),  acapkali  menimbulkan  berbagai permasalahan  mendasar  yang  menjadi  kendala  bagi  kemajuan  perkoperasian.  Sebagian  koperasi  di
Jawa Timur terbentuk tanpa didasari adanya kebutuhan atau kepentingan ekonomi bersama dan prinsip kesukarelaan  dari  para  anggotanya,  sehingga  kehilangan  jati  dirinya  sebagai  koperasi  sejati  yang otonom  dan  swadaya/mandiri.  dalam  praktik,  ada  sebagian  koperasi  yang  masih  dijadikan  alat  oleh kelompok  orang  untuk  kepentingan  pribadi  yang  bertentangan  dengan  kepentingan  anggota  koperasi yang bersangkutan dan nilai-nilai luhur, serta prinsip-prinsip koperasi.
Di  Provinsi  Jawa  Timur,  jenis  koperasi  yang  berkembang  di  masyarakat  relatif  bermacam-macam. Sebagian  ada  yang  berupa  koperasi  wanita  (Kopwan),  Koperasi  Unit  Desa  (KUD),  koperasi  yang banyak  didirikan  di  lingkungan  RT/RW,  dan  koperasi-koperasi  lain  yang  didirikan  dengan  tujuan untuk membantu para anggotanya yang membutuhkan dana maupun barang keperluan usaha mau pun keperluan  hidup  sehari-hari.  Jenis  koperasi  yang  ada  di  Jawa  Timur,  sebagian  besar  adalah  koperasi simpan-pinjam.
Sebagian  besar  anggota  koperasi  adalah  warga  masyarakat  yang  memiliki  tingkat  pendidikan  yang relatif kurang, sebagian besar secara ekonomi miskin atau paling-tidak termasuk kelompok near poor, dengan  kondisi  usaha  yang  relatif  stagnan  (63,1%),  atau  bahkan  cenderung  menurun  (23,5%). Pendapatan  yang  diperoleh  dari  usaha  yang  ditekuni,  dalam  setahun  terakhir  umumnya  pas-pasan (51,6%),  dan  bahkan  kurang  (31,4%).  Permasalahan  yang  dihadapi  masyarakat  dalam  upaya pengembangan usahanya, sebagian besar karena  keuntungan  cenderung  menurun (72,8%), harga jual produk  kurang  menguntungkan  (46%),  dan  jumlah  pelanggan  juga  berkurang  (42,8%),  serta  biaya produksi yang naik (34,6%).
Selama  ini,  intensitas  anggota  koperasi  meminjam  dana  ke  koperasi  relatif  tinggi.  Separuh  lebih responden (56,2%) mengaku telah meminjam ke koperasi dari 6 hingga 10 kali, dan bahkan sebanyak 24,8%  responden  mengaku  telah  meminjam  lebih  dari  10  kali.  Di  mata  anggota,  keuntungan meminjam  ke  koperasi  karena  prosedurnya  mudah  (47,6%)  dan  bunganya  lebih  rendah  (36%).  rata- rata  jumlah  pinjaman  anggota  ke  koperasi  tidaklah  besar,  di  mana  sebagian  besar  di  bawah  1  juta rupiah.  Sebagian  besar  anggota  meminjam  ke  koperasi  sekitar  250-500  ribu  rupiah  (34,2%),  dan bahkan 22,8% responden mengaku hanya meminjam kurang dari 250 ribu rupiah.
Sepanjang  memungkinkan,  responden  umumnya  lebih  memilih  meminjam  ke  kerabat  atau  saudara yang  tanpa  membebani  mereka  dengan  kewajiban  membayar  bunga  pinjaman  (84,8%).  Alternatif kedua  adalah  meminjam  ke  koperasi  dengan  pertimbangan  suku  bunga  pinjaman  relatif  rendah  dan prosedurnya  mudah. Selain  itu,  menurut sebagian besar responden,  meminjam  ke  koperasi umumnya prosedurnya wajar (54,6%), dan bahkan termasuk  mudah (42,4%), serta sikap pengurus rata-rata adil alias  tidak  diskriminatif  (63,4%).  Padasaat  responden  membutuhkan  modal  untuk  usaha,  salah  satu lembaga  alternatif  yang  seringkali  dipilih  adalah  koperasi  (46%).  Koperasi  ini  menjadi  pilihan, terutama  ketika  responden  sudah  tidak  lagi  memungkinkan  untuk  memperoleh  pinjaman  yang  tanpa bunga dari kerabat atau saudara.
Bagi  sebagian  angggota  koperasi,  sepanjang  dana  atau  modal  yang  dimiliki  koperasi  mencukupi, mereka  sebetulnya  mengaku  lebih  senang  meminjam  dana  ke  koperasi  karena  rata-rata  suku  bunga pinjaman yang ditetapkan lebih murah daripada lembaga kredit informal lain. Namun demikian, bukan berarti  kehadiran  koperasi  menjadi  tumpuan  satu-satunya  bagi  masyarakat  ketika  mereka membutuhkan  pinjaman  modal  usaha  atau  dana  dalam  jumlah  tertentu.  Studi  ini  menemukan,  selain koperasi,  peluang  masyarakat  untuk  mengakses  sumber-sumber  permodalan  lain  umumnya  masih sangat  terbuka.  Dari  500  anggota  koperasi  yang  diwawancarai,  37,8%  responden  menyatakan mungkin,  dan bahkan 20% responden  menyatakan sangat  mungkin untuk  mengakses sumber-sumber permodalan  selain  koperasi.  Bagi  sebagian  masyarakat  yang  terkadang  membutuhkan  dana  yang mendadak, kehadiran rentenir atau bang thithil tetap menjadi salah satu alternatif --terutama jika sudah tidak ada lagi kerabat atau teman yang bisa dimintai bantuan.
Pertimbangan utama responden memilih lembaga perkreditan sebagian besar adalah yang prosedurnya mudah  (33,6%),  waktu  pembayaran  pinjaman  fleksibel  (24,8%),  dan  lembaga  kredit  yang  bisa diandalkan  untuk  memenuhi  kebutuhan  yang  sifatnya  mendadak  (24,4%).  Persoalan  apakah  lokasi
lembaga  kredit  tersebut  dekat  atau  jauh,  bagi  responden  tidak  menjadi  masalah.  Demikian  juga  soal berapa  persen  bunga  pinjaman  yang  mesti  dibayar,  tampaknya  tidak  banyak  responden  yang mempersoalkan dan menjadikannya sebagai pertimbangan utama dalam memilih lembaga perkreditan yang  diakses. Selama ini,  keuntungan  yang  dirasakan sebagian besar responden  ketika  meminjam  ke koperasi  adalah  prosedurnya  mudah  (51,2%),  bunganya  rendah  (28,2%)  dan  sistem  pembayarannya juga fleksibel (19,6%).
Meminjam  ke  koperasi  tidak  menjadi  jaminan  bagi  kelangsungan  usaha  yang  ditekuni  masyarakat. Pasca menerima pinjaman modal atau dana dari koperasi, separuh lebih responden (53%) menyatakan kondisi  usaha  yang  ditekuni  relatif  sama.  Bahkan,  yang  memprihatinkan  sebanyak  34,2%  responden menyatakan kondisi usahanya justru makin surut pasca menerima bantuan pinjaman modal usaha dari koperasi.  Di  sini,  persoalan  yang  mereka  hadapi  bukanlah  sekadar  pada  besar-kecilnya  suku  bunga pinjaman  yang  ditetapkan  koperasi  atau  pelepas  uang  informal  yang  lain,  tetapi  yang  lebih menentukan  kelangsungan usaha mereka berkembang  atau tidak adalah kondisi daya beli  masyarakat dan  iklim  persaingan  yang  makin  ketat.  Sebeerapa  pun  rendah  suku  bunga  pinjaman  yang  diterima responden  dari  koperasi,  tetapi  ketika  kondisi  pasar  tengah  stagnan,  maka  yang  terjadi  kemudian bukan tidak mungkin usaha yang mereka tekuni terancam kolaps.
Ketika masyarakat meminjam ke koperasi, tidak selalu dana yang mereka peroleh dimanfaatkan untuk memenuhi  kebutuhan  produktif  keluarga.  Dari  500  anggota  koperasi  yang  diwawancarai,  justru sebagian  besar  (47,6%)  menyatakan  mereka  seringkali  memanfaatkan  dana  dari  pinjaman  koperasi untuk  memenuhi  kebutuhan  non-produktif.    Hanya  18,2%  responden  yang  memanfaatkan  pinjaman dari koperasi untuk kegiatan produktif. Sementara itu, sebanyak 34,2% responden menyatakan jarang memanfaatkan bantuan pinjaman dari koperasi untuk kegiatan konsumtif.
Pinjaman dana yang mereka peroleh dari koperasi umumnya hanya berfungsi sebagai modal tambahan (88%).  Dengan  segala  keterbatasan  jumlah  modal  yang  diputar  koperasi,  sebagian  besar  responden mengaku  selama  ini  memang  tidak  banyak  memperoleh  pinjaman  yang  bisa  dimanfaatkan  untuk modal  utama  (12%)  dari  usaha  yang  mereka  tekuni.  Selama  ini,  jumlah  pinjaman  yang  diperoleh, menurut sebagian besar responden (45,2%) masih kurang, dan bahkan 31,2% menyatakan sama sekali tidak mencukupi untuk mendukung pengembangan usaha yang mereka tekuni.
Meski  tidak  memperoleh  pinjaman  modal  dari  koperasi,  studi  ini  menemukan  sebagian  besar responden  (37,6%)  tetap  optimis  usaha  yang  mereka  tekuni  akan  tetap  berlanjut,  dan  bahkan  9,2% responden menyatakan sangat optimis dan menyatakan sangat optimis usahanya tetap bakal bertahan. Hanya 2,8% responden yang menyatakan sangat tidak mungkin usahanya bakal dapat bertahan meski tidak  memperoleh  pinjaman  modal  dari  koperasi.  Faktor  yang  menentukan  maju-mundurnya  usaha yang  mereka  tekuni  bukanlah  akses  mereka  pada  koperasi,  melainkan  pada  kondisi  pasar  dan  iklim persaingan  yang  disadari  responden  makin  lama  makin  ketat.  Ketika  kondisi  perekonomian  nasional cenderung  lesu  pasca  kenaikan  harga  BBM,  dan  kondisi  daya  beli  masyarakat  juga  menurun,  maka peluang untuk mengembangkan usaha apa pun, menurut sebagian besar responden sungguh bukan hal yang mudah.
Dari  500  anggota  koperasi  yang  diteliti,  tidak  banyak  yang  optimis  terhadap  prospek  perkembangan usaha  yang  mereka  tekuni.  Sebanyak  58,4%  responden  menyatakan  ragu-ragu  terhadap  prospek peningkatan  omzet  usahanya  ke  depan.  Sebanyak  19,6%  menyatakan  tidak  mungkin,  dan  bahkan 14,2%  responden  menyatakan  sangat  tidak  mungkin  usaha  yang  mereka  tekuni  dapat  ditingkatkan omzet  usahanya.  Kendala  yang  menghambat  pengembangan  usaha  anggota  koperasi,  sebagian  besar adalah  iklim  persaingan  yang  makin  ketat  (51%),  faktor  permodalan  yang  terbatas  (40,2%),  kualitas produk yang dihasilkan (38,2%), dan promosi yang kurang (37,8%).
Meskipun responden semua adalah anggota koperasi, tetapi bukan berarti mereka dengan leluasa bisa meminjam  dan  mengajukan  pinjaman  kapan  pun  mereka  membutuhkan.  Sebanyak  38,4%  responden mengaku  pernah  ditolak  ketika  mereka  mengajukan  pinjaman  ke  koperasi  karena  berbagai  alasan.
Ketika kondisi keuangan atau modal yang dimiliki koperasi terbatas (18,7%), maka peluang sebagian responden untuk  memperoleh pinjaman  modal dari koperasi relatif  kecil. Sebanyak 21,4% responden mengaku  kesempatan  mereka  meminjam  dana  dari  koperasi  memang  terbatas  dengan  alasan  untuk pemerataan. Cuma, yang memprihatinkan, sebagian besar responden (45,3%) mengaku mereka pernah ditolak  meminjam  ke  koperasi,  karena  kondisi  ekonomi  dan  pekerjaan  mereka  tampaknya  tidak dipercaya  bakal  bisa  memfasilitasi  kewajiban  responden  membayar  cicilan  dan  pinjaman  dari koperasi.
Separuh lebih responden (53%) mengaku setiap tahun selalu memperoleh pembagian keuntungan atau SHU  (Sisa  Hasil  Usaha).  Hanya  25,8%  responden  yang  menyatakan  tidak  pernah  memperoleh pembagian  SHU.  Sementara  itu,  sisanya  sebanyak  21,2%  responden  menyatakan  terkadang  mereka menerima pembagian SHU --cuma sifatnya tidak rutin. Kalau dicoba dikuantifikasi, pembagian SHU yang diterima responden, rata-rata tidak banyak. Sebagian besar hanya menerima SHU sekitar 50-100 ribu, dan paling banyak tidak  lebih  dari 200 ribu. Hanya 23,7% responden  yang  mengaku  menerima SHU  sekitar  150-200 ribu.  Studi  ini  menemukan,  sebanyak  41,5%  responden  menerima  SHU  dalam bentuk  sembako  atau  peralatan  rumah  tangga,  seperti  panci,  wajan,  tempat  minum,  dan  lain sebagainya.  Bagi  anggota  koperasi  yang  tidak  menerima  SHU,  alasan  yang  dikemukakan  pengurus koperasi biasanya  karena lembaga  mereka kekurangan  modal untuk  mengembangkan usaha (59,7%), dananya habis untuk perputaran modal (20,9%), atau koperasi tidak  memiliki saldo  keuntungan yang bisa dibagikan kepada anggotanya (19,4%).
Dibandingkan  lembaga  kredit  informal,  kelebihan  koperasi  menurut  responden  umumnya  adalah dalam  hal  ancaman  sanksi  (68,2%)  yang  lebih  ringan  atau  fleksibel,  persyaratan  agunan  (60%)  yang tidak  terlalu  membebani  atau  bahkan  tidak  dipersyaratkan,  dan  kecepatan  pencairan  pinjaman  yang lebih  baik  (56,2%).  Selain  itu,  cukup  banyak  responden  yang  juga  menyatakan  bahwa  dibandingkan lembaga  kredit  informal,  seperti  rentenir,  atau  pelepas  uang  informal  lain,  koperasi  memiliki keunggulan  dalam  persoalan  besar  bunga  pinjaman  yang  ditanggung  responden  (37,8%),  birokrasi pengurusan  yang  lebih  mudah  (35,4%),  dan  ketentuan  pembayaran  cicilan  yang  lebih  fleksibel (34,2%).
Jumlah anggota koperasi di berbagai lokasi penelitian  sebagian besar diketahui  meningkat. Sebanyak 358  responden  menyatakan  jumlah  anggota  koperasi  meningkat,  dan  hanya  37  responden  yang menyatakan  jumlah  anggota  koperasi  menurun.  Sementara  itu,  sebanyak  105  responden  menyatakan jumlah  anggota  koperasi  relatif  tetap.  Sebagian  koperasi  diketahui  telah  makin  besar  dan  memiliki tambahan  anggota  baru  hingga  menjadi  26-50  orang  (31,6%).  Sementara  itu,  sebagian  koperasi  lain diketahui telah menambah jumlah anggota hingga lebih dari 50 orang (12%). Namun demikian, tidak selalu  semua  koperasi  bertambah  jumlah  anggotanya. Sebagian  kperasi  diketahui  jumlah  anggotanya justru makin menurun (7,4%), dan sebagian yang lain (28%), jumlah anggotanya tetap.
Jumlah anggota koperasi cenderung bertambah banyak, sebagian besar karena  memang para anggota baru  itu  umumnya  membutuhkan  pinjaman  dari  koperasi  (44,1%),  dan  sebanyak  39,1%  responden menyatakan  anggota  koperasi  mereka  bertambah  banyak  karena  prosedur  untuk  menjadi  anggota koperasi relatif mudah. Sebanyak 16,8% responden menyatakan anggota yang bertambah dan tertarik menjadi  anggota  baru  koperasi  karena  adanya  sistem  tanggung  renteng.  Sementara  itu,  faktor penyebab  anggota  koperasi  berkurang  sebagian  besar  (75,7%)  karena  banyak  anggota  yang  tidak melunasi  pinjaman  atau  utangnya  pada  koperasi,  hingga  kemudian  mereka  keluar  dari  anggota kop7erasi  yang  bersangkutan.  Sebanyak  24,3%  responden  menyatakan  anggotanya  berkurang  karena mereka memilih pinjam ke lembaga perkreditan lain.

## Simpulan
Jenis  koperasi  yang  berkembang  di  masyarakat relatif  bermacam-macam.  Sebagian  ada  yang  berupa koperasi wanita (Kopwan), Koperasi Unit Desa (KUD), koperasi yang banyak didirikan di lingkungan RT/RW,  dan  koperasi-koperasi  lain  yang  didirikan  dengan  tujuan  untuk  membantu  para  anggotanya yang membutuhkan dana maupun barang keperluan usaha mau pun keperluan hidup sehari-hari. Jenis
koperasi  yang  ada  di  Jawa  Timur,  sebagian  besar  adalah  koperasi  simpan-pinjam.  Sebagian  besar anggota  koperasi  adalah  warga  masyarakat  yang  memiliki  tingkat  pendidikan  yang  relatif  kurang, sebagian besar secara ekonomi miskin atau paling-tidak termasuk kelompok near poor, dengan kondisi usaha  yang  relatif  stagnan,  atau  bahkan  cenderung  menurun.  Pendapatan  yang  diperoleh  dari  usaha yang  ditekuni,  dalam  setahun  terakhir  umumnya  pas-pasan,  dan  bahkan  kurang.  Permasalahan  yang dihadapi  masyarakat  dalam  upaya  pengembangan  usahanya,  sebagian  besar  karena  keuntungan cenderung menurun, harga jual produk kurang menguntungkan, dan jumlah pelanggan juga berkurang, serta biaya produksi yang naik.
Kedepan,  meski  ada  yang  bersikap  pesimistis  terhadap  masa  depan  perkembangan  koperasi,  akan tetapi  prospek  perkembangan  koperasi  diyakini  sebagian  besar  responden  akan  makin  besar,  sebab banyak warga masyarakat yang membutuhkan koperasi untuk tempat meminjam modal usaha mau pun untuk memenuhi kebutuhan hidup sehai-hari.

## Daftar Pustaka
Agustia  D  &  Palupi  A  (2016)  Praktik  Creative  Accounting  pada  Koperasi  di  Jawa  Timur.  Ekuitas:
Jurnal Ekonomi Dan Keuangan 20(4):522–543.
Anoraga  P  &  Sudantoko  D  (2002)  Koperasi  Kewirausahaan  dan  Usaha  Kecil.  Semarang:  Rineka Cipta.
Arifandy,  Norsain  &  Imam  DF  (2018)  Peran  Koperasi  dalam  Meningkatkan  Perekonomian Masyarakat Nelayan: Perspektif Modal Kerja. Jurnal Akademi Akuntansi 3(1):118-132.
Heriyono  (2012)  Peran  Koperasi  Dalam  Pengembangan  Perekonomian  Rakyat.  Fakultas  Ekonomi Universitas Tujuh Belas Agustus Cirebon.
Ilhamidya  DN,  Sri  K  &  Titin  K  (2020)  Analisis  Efisiensi  Penggunaan  Modal  Kerja  Pada  Koperasi Karyawan  Sekar  Jember  Tahun  Buku  2015-2017.  Jurnal  Pendidikan  Ekonomi:  Jurnal  Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi dan Ilmu Sosial 14(1):213-217.
Melani,  Winny  R,  dkk  (2013)  Peran  Koperasi  Dalam  Meningkatkan  Perokonomian  Masyarakat Nelayan.
Sulindawati LGE (2012) Penyusunan Laporan  Arus Kas Untuk Koperasi.  Media Komunikasi FPIPS, 11(1):1–15.
Syamsuri  (2020)  Strategi  Pengembangan  Ekonomi  Berdikari  di  Pesantren  Gontor  Berbasis Pengelolaan Kopontren. Al-Intaj 6(1).]
Warno  &  Setiyanti  SW  (2014)  Konsistensi  Penerapan  SAK  Syariah  pada  Koperasi  Syariah.  Jurnal STIE Semarang 6(2):50–63.
Yuniarta  (2020)  Kebutuhan  Tenaga  Profesional  Pada  Koperasi  Di  Kabupaten  Buleleng.  Media Komunikasi FPIPS 19(1): 52-61.