AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 8, No.1, Mei 2023

## PONDOK PESANTREN DALAM PENYALAHGUNAAN ASET WAKAF PONDOK XXXXX DALAM MENGHADAPI

## ERA DIGITAL
Mohammad Firlie Pranata¹, Nurdody Zakki² moh.firlipranata@wiraraja.ac.id FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS WIRARAJA

## ABSTRACT
Islamic  Boarding  Schools  in  managing  their  waqf  for  the  benefit  of  the ummah  and  blessings  for  their  managers.  The  2006  National  Committee  on Governance Policy (KNKG) guidelines explain that every company must ensure that the principles of Good Corporate Governance (GCG) are applied to every aspect of business and at all levels of the company. This article aims to find out about Dynasty Management in the Management of Islamic Boarding Schools in the Misuse of XXXXX Pondok Waqf Assets in facing the Digital Age.
The  results  of  the  study  show  that  Dynasty  Management  is  very influential  and  has  a  major  impact  on  asset  misuse,  so  the  need  for  GCG principles,  namely  transparency,  accountability,  responsibility,  independence and  fairness,  is  known  to  improve  the  land  management  reporting  control system online or digitally as a tool needed by the Executor of Maintenance and Expansion of Waqf Land (P3TW).
Keywords: Dynasty Management, Asset Abuse, Digital Business

## ABSTRAK
Pondok  Pesantren  dalam  pengelolaan  wakafnya  untuk  kemaslahatan ummat  serta  keberkahan  untuk  pengelolanya.  Pedoman  Komite  Nasional Kebijakan  Tata  Kelola  (KNKG)  2006  menjelaskan  bahwa  setiap  perusahaan harus  memastikan  bahwa  prinsip-prinsip  Tata  Kelola  Perusahaan  yang  Baik (GCG)  diterapkan  pada  setiap  aspek  bisnis  dan  di  semua  level  perusahaan. Artikel  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  Manajemen  Dinasti  dalam  Pengelolaan Pondok Pesantren Dalam Penyalahgunaan Aset  Wakaf Pondok XXXXX dalam menghadapi Era Digital.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Manajemen  Dinasti  sangat berpengaruh  dan  berdampak  besar  terjadinya  penyalahgunaan  aset  maka perlunya  Prinsip  GCG  yaitu  transparansi,  akuntabilitas,  tanggung  jawab, kemandirian  dan  kewajaran  diketahui  untuk  perbaikan  sistem  pengendalian pelaporan  pengelolaan  tanah  secara  online  atau  digital  diperlukan    sebagai  alat yang  diperlukan  oleh  Pelaksana  Pemeliharaan  dan  Perluasan  Tanah  Wakaf (P3TW).

## Kata Kunci : Manajemen Dinasti, Penyalahgunaan Aset, Digital Bisnis
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 8, No.1, Mei 2023

## PENDAHULUAN

## LATAR BELAKANG
Indonesia masih perlu pembenahan, Perbaikan penerapan tata kelola mulai terlihat  pada  data Indonesian  Institute  For  Corporate   Directorship (IICD) menunjukkan  penerapan  nilai  tata  kelola  perusahaan-perusahaan  di  Indonesia terus mengalami perbaikan, di 2012 sebesar 43,29 % dan terus membaik di 2016 menjadi  67,99%.  Penerapan  tata  kelola  dalam  perusahaan  terbuka  dinilai  sangat penting untuk meningkatkan kinerja dan citra perusahaan (www.iicd.or.id).
Undang-undang  yang  mengatur  regulasi  tersebut  terjaga  dengan  baik, proses aplikasinya tidak berjalan dengan baik. Artinya perlu adanya pemahaman yang konstruktif terhadap undang-undang tentang pengelolaan wakaf yang harus dilakukan nadzir, (Muntaqo, 2015). Memulai prakarsa ini, berarti fiksasinya perlu dilanjutkan dengan berpedoman pada surat keterangan resmi wakaf yang termuat dalam  undang-undang  no.  41  tahun  2004  pasal  1  ayat  3  yang  mengatakan 'pernyataan  resmi  wakaf  adalah  pernyataan  wasiat  wakif  yang  disampaikan secara  lisan  dan  tertulis  kepada  nadzhir  untuk  memberikan  harta  bendanya sebagai sedekah' .
Pernyataan  resmi  wakaf  ini  disampaikan  di  hadapan  Majelis  Pembuat Sertifikat  Wakaf  (PPAIW)  dengan  dua  orang  sebagai  saksi.  Dalam  hal  wakif berhalangan hadir untuk  mewartakan keterangan, maka sah bahwa mereka dapat menunjuk seorang wakil dengan surat kuasa dan dibuktikan sekurang-kurangnya oleh  dua  orang  saksi.  Menurut  pasal  32,  jangka  waktu  pendaftaran  dan pengumuman  kepada  PPAIW  bagi  nadzhir  untuk  mendaftarkan  harta  benda wakaf kepada instansi  terkait adalah paling lambat  7 hari kerja sejak pernyataan wakaf dikeluarkan. Persyaratannya adalah: (a) salinan pernyataan wakaf (b) surat- surat dan bukti kepemilikan dan dokumen terkait lainnya.
Perhatian  khusus  diperlukan  pada  administrasi  yayasan  wakaf.  Mereka perlu  memastikan  akuntabilitas mutawalli ini  adalah  perspektif  dasar  Islam (sepenuh  hati,  amanah,  dapat  diandalkan,  dan  adil).-prinsip  ini  mendorong para mutawallis untuk  mempraktikkan  kesempurnaan  dalam  mengelola  aset  wakaf untuk  menerima  berkah  Allah  dan  keseimbangan  masyarakat.  Prinsipal  yang amanah mendorong mutawalli untuk mengelola harta wakaf sebagai utusan Allah dan menganggap harta wakaf sebagai suatu keyakinan. Prinsip yang andal penting bagi  mutawalli  dalam  mengolah  distribusi  pendapatan  wakaf  untuk  menentukan kadar  wakaf  yang  sesuai  bagi  penerima  yang  berhak  dan  dirinya  sendiri, sedangkan  prinsip  adil  merupakan  aspek  fundamental  dalam  mengambil keputusan (Ihsan, 2015).
Al-Quran  adalah  pedoman  pengelolaan  yang  baik.  Itu  dapat  mencapai tujuan  dengan  memberikan  nilai  lebih  pada  kepribadian  dan  keterampilan kepemimpinan,  pemimpin  karismatik  dibandingkan  infrastruktur  yayasan (Naqvi  dkk,  2011).  Muqorobin,  (2011)  menjelaskan  tentang  fiqih  organisasi pengelola laba melibatkan pemerintah, pemuka agama, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan,  dan  masyarakat  lainnya  yang  dapat  melaksanakan  organisasi laba atau perusahaan dengan baik dan bersih.
Pesantren  merupakan  salah  satu  pengelola  wakaf.  Ini  adalah  lembaga penting  untuk  memiliki  peran  yang  luar  biasa  dalam  pendidikan  di  Indonesia.
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 8, No.1, Mei 2023
Keberhasilan  ini  didukung  oleh  faktor  keuangan  yang  mandiri  melalui  usaha produktif dan produktivitas aset wakaf (Suhendi, 2018).
Berdasarkan  undang-undang  nomor  41  tahun  2014  tentang  wakaf disebutkan  bahwa  nadzir  adalah  penerima  pesan  yang  sah  dari  wakif  berupa barang-barang  wakaf  untuk  dikelola  dan  dikembangkan  sesuai  dengan keberpihakannya.  Sesuai  dengan  Nadzhir  Pasal  6  UU  Wakaf,  terdiri  dari:  (a) perseorangan,  (b)  organisasi,  dan  (c)  firma.  Peneliti  studi  menemukan  bahwa sertifikat  wakaf  Pondok  Pesantren  XXXXX  tidak  dinamai  menurut  suatu organisasi  atau  badan  hukum,  tetapi  atas  nama  perorangan  kejadian  ini dikhawatirkan  generasi  penerus  akan  menimbulkan  konflik,  hal  tersebut berpacu  pada  manajemen  dinasti  dalam  pondok  pesantren  yang  melibatkan anggota keluarga dalam pengelolaannya.
Berdasarkan  observasi  yang  dilakukan  peneliti,  yang  diperoleh  dari pelaksana  pemeliharaan  dan  penyuluhan  tanah  wakaf  (P3TW),  menunjukkan bahwa  tanah  wakaf  yang  bersertifikat  76%,  dan  tanah  wakaf  yang  tidak bersertifikat  adalah  24  %.  Hal  ini  didukung  oleh  Kabag  Perbendaharaan XXXXX,  mereka  mengatakan  bahwa  ada  beberapa  tanah  wakaf  yang  masih belum jelas lokasinya dan belum dipindahtangankan dengan hak milik, namun sertipikatnya tercantum dalam P3TW.
Artikel  ini  akan  melakukan  penelitian  yang  berbeda  dari  sebelumnya. Peneliti  bertujuan  untuk  mengetahui  Manajemen  Dinasti  dalam  Pengelolaan Pondok Pesantren Dalam Penyalahgunaan Aset Wakaf Pondok XXXXX.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  metode  studi kasus  deskriptif.  Menurut  Yin  (2014),  metode  ini  bersifat  mengekspos  dengan tujuan  memperoleh  gambaran  utuh  tentang  peristiwa  di  tempat-tempat  tertentu. Kemudian,  metode  penelitian  ini  juga  cocok  digunakan  dalam  penelitian  bagi peneliti yang sudah mendapatkan gambaran atau data awal tentang masalah yang diteliti.
Peneliti  memilih  informan  orang  dalam  untuk  penelitian  ini  untuk mendapatkan  informasi  yang  optimal  dan  akurat  untuk  menjawab  rumusan masalah dan memenuhi tujuan penelitian.
Informan  diharapkan  dapat  memberikan  jawaban  terbaik  dan  berbagi pengalaman  terkait  masalah  penelitian.  Pengumpulan  data  dalam  studi  kasus menggunakan  triangulasi,  yang  menggabungkan  antara  observasi,  wawancara mendalam, dan dokumentasi yang diperlukan untuk data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Manajemen  Pondok  Pesantren    merupakan  suatu  keniscayaan  yang dilakukan setiap hari untuk  meraih  kesuksesan di  masa sekarang dan masa yang akan  datang,  tata  kelola  yang  baik  ini  menjadi  acuan  suatu  korporasi  dalam menjalankan  operasionalnya  sehari-hari  agar  berjalan  lancar.  Berdasarkan Pedoman  Tata  Kelola  Komite  Kebijakan  Nasional  (KNKG)  2006,  menjelaskan bahwa setiap perusahaan harus memastikan bahwa prinsip GCG diterapkan pada
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 8, No.1, Mei 2023
setiap  aspek  bisnis  dan  di  semua  jajaran  perusahaan.  Prinsip  GCG  yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung  jawab,  kemandirian  serta  kewajaran  dan kesetaraan  diperlukan  untuk  mencapai  bisnis  yang  berkelanjutan  dengan memperhatikan pemangku kepentingan.

## Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf
Prenduan Pondok Pesantren  secara rutin menyampaikan materi-materi informasi  dengan  baik  baik  laporan  keuangan  wajib  untuk  interim  dan  atau semester,  dan  atau  auditori  tahunan.  Setiap  biro  unit  usaha  pondok  pesantren harus  melaporkan  kegiatan  dan  hasil  keuangan  kepada  dewan  pengawas, kemudian  diteruskan  kepada  majelis  kiai  mengenai  laporan  yang  dilakukan sebulan  sekali,  yang  diaudit  oleh  dewan  pengawas  dan  dikelola  secara independen.
Pondok  Pesantren  telah  banyak  melakukan  kerjasama  dan  melakukan berbagai  kegiatan  di  dalam  dan  luar  negeri,  banyaknya  kunjungan  tamu kehormatan  membuktikan  prestasi  tersebut.  Hal  ini  dapat  dilihat  dan dipublikasikan di website resmi memberikan informasi terkini seputar kegiatan di pondok pesantren. Pengelolaan wakaf Nadzir menerapkan pemisahan antara hak  milik  pribadi  dan  hak  milik  pondok  pesantren  dan  seluruh  harta  wakaf yang  sah,  akan  menumbuhkan  kesadaran  bahwa  harta  bendanya  adalah  hak milik  orang  lain,  sehingga  nilainya  akan  ciptakan  kebahagiaan  dan  keteguhan hati  para  wakif  untuk  berwakaf,  dan  berbagi  motivasi  kepada  nadzhir  dalam melaksanakan amanat dengan baik sesuai keselarasan.
Badan  wakaf  secara  resmi  didirikan  sekitar  tahun  80-an,  sedangkan pemisahan hartanya dilakukan pada tahun 70-an. Pertanggungjawaban Pondok Pesantren  dipisahkan  berdasarkan  pengelolaan  wakaf.  Nadzhir  menjadi lembaga  majelis  tertinggi  atas  segala  penguasaan  harta  wakaf.  Namun pengelola  operasional  membentuk  unit  tersendiri  P3TW  (Pelaksanaan, pemeliharaan,  perluasan  lahan  wakaf),  yang  mengurus  bagian  administrasi, melakukan  perluasan  lahan  dan  pengelolaan  lahan  wakaf  untuk  bangunan pondok  pesantren,  namun  dalam  undang-undang  nomor  41  tahun  2004 disebutkan  bahwa  nadzhir  melaksanakan  uraian  tugas  tentang  pengelolaan wakaf.
Keterbukaan  (transparency)  pengelolaan  wakaf  Pondok  XXXXX dengan  meningkatkan  akses  informasi  kepada  publik  dengan  membuat  dan mengaktifkan  website  yaitu  al-amien.ac.id  yang  mengatur  dan  mengelolanya dibawah  naungan  sekretariat  yayasan  yaitu  ada  tata  warkat  ini  tugas  sehari- harinya  akrab  dengan  komputer,  mengelola  korespondensi  dan  kearsipan,  ada ICC  (information  and  communication  center)  adalah  lembaga  pusat  informasi dan komunikasi yang handal dan berkompete.
Divisi pelayanan informasi terkait devisi ini bergerak pada pengelolaan website  dan  XL  SDC,  Divisi  Pengembangan  ICT  adalah  pembangunan jaringan  intranet  untuk  seluruh  kantor  di  pondok,  Divisi  pengembangan  SDM yang  memberikan  akses  mudah  pada  guru  terkait  bahan  ajar  dan  AVS  Vidio Shoting  mengelola  dokumnetasi  baik  berupa  foto  atau  vidio  jadi  semua  ini diharapkan  bisa  menjawab  kebutuhan  dari  steakholder  pada  Pondok  XXXXX namun  hanya  sebatas  untuk  pelaporan  dalam  kegiatan  saja  yang  lebih
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 8, No.1, Mei 2023
ditonjolkan.
Akuntabilitas Pondok XXXXX dalam pencegahan penyalahgunaan aset wakaf  pondok  dengan  menetapkan  kejelasan  fungsi,  pelaksanaan,  dan pertanggungjawaban  masing-masing  bagian  secara  benar  dan  terukur. Pencegahan  penyalahgunaan  aset  wakaf  pondok  dapat  diliat  dalam  konteks pengelolaan  wakaf  yang  dilakukan  oleh  nadzhir  Pondok  XXXXX  dengan melakukan  pemisahan  hak  milik  pribadi  dan  hak  milik  pondok  serta mewakafkan  segala  aset  pondok  yang  sah  sebagai  wakaf  akan  menumbuhkan kesadaran  bahwa  harta  yang  mereka  miliki  adalah  hak  milik  orang  lain sehingga  dari  nilai  amanah  serta  akuntabilitas  tersebut  akan  menumbuhkan kesenangan  dan  keikhlasan  bagi  wakif  untuk  berwakaf  dan  memberikan motivasi  kepada  nadzhir  untuk  menjalankan  amanah  sebaik-baiknya  sesuai dengan  peruntukannya.  Salah  satu  pesan  alm.  Kyai  kepada  istrinya  dalam majalah Pondok mengatakan :
“Untuk  selalu  menjaga  anak-anak,  harus  mempunyai  investasi,  serta bisa  membedakan  mana  hak  pondok  dan  hak  pribadi.  Beliau  tipe  orang  yang sangat  hati-hati  apalagi  itu  dalam  hal  urusan  “Perut”.  Saya  selalu  ingatkan  : “Bedakan  antara  harta  milik  pribadi  dan  harta  milik  pondok,  jangan  sampai tercampur. Lebih baik uang pribadi kita yang terikut ke pondok, dari pada uang pondok yang terikut ke kita”
Adanya  pemisahan  ini  menjadikan  seseorang  lebih  berhati-hati  dalam urusan  amanah  dan  memperkuat  Akuntabilitas  Pondok  Pesantren  Pondok XXXXX  dalam  pencegahan  penyalahgunaan  aset  wakaf  pondok.  Selanjutnya untuk pengelolaan aset wakaf yang telah diwakafkan, maka dirasa perlu untuk mendirikan  Badan  Wakaf  yang  memang  memilki  tugas  dan  peran  dalam menjaga  harta  kekayaan  Pondok  XXXXX  yang  telah  diwakafkan  agar  tidak terjadinya penyalahgunaan aset wakaf pondok.

## Pertanggungjawaban (Responsibility) Pengelolaan Wakaf
Pertanggungjawaban (Responsibility) pada pencegahan penyalahgunaan  aset  wakaf  pondok,  Pondok  XXXXXXmemiliki  tanggung jawab  dalam  hal  kepatuhan  legalitas  tanah  wakaf  yang  dimilikinya  untuk pencegahan  penyalahgunaan  aset  wakaf  pondok.  Adanya  Biro  Ekonomi  Dan Sarana  yang  menaungi  Pelaksana  pemeliharaan  dan  perluasan  tanah  wakaf (P3TW)  selalu  berusaha  dalam  perluasan  yang  maksimal  demi  lancarnya perkembangan  yang  menjadi  tanggungjawab  dan  sebagai  tugas  pengabdian terhadap pondok.
P3TW  juga  bertanggungjawab  melakukan  pendataan  atas  tanah  wakaf yang nantinya bila diperlukan oleh pimpinan dan pengasuh. Contohnya ketika pimpinan  ingin  mengetahui  kondisi  tanah  maka  ini  menjadi  tanggungjawab P3TW  untuk  melaporkan  hal  keadaan  tanah  tersebut.  Adapun  data  sertifikat tanah  wakaf  Pondok  sebagai  bukti  pertanggungjawaban  (Responsibility)  pada pencegahan penyalahgunaan aset wakaf pondok.
Pertanggungjawaban (Responsibility) Pengelolaan Pertanggungjawaban (Responsibility)  pada  pencegahan  penyalahgunaan  aset  wakaf  Pondok XXXXXX  pada  sertifikat  wakaf,  Adapun  nama  pemilik  sertifikat  diatasmasih atas  nama  almarhum  yang  bertanggungjawab  sebelumnya  atas  pondok,
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 8, No.1, Mei 2023
Berdasarkan  UU  Nomor  41  Tahun  2004  tentang  wakaf,  menjelaskan  Nadzir sendiri  merupakan  pihak  penerima  amanah  dari  wakif  dalam  bentuk  harta benda wakaf untuk  dikelola dan dikembangkan sesuai  dengan peruntukannya. Sesuai  dengan  UU  Wakaf  pasal  6  nadzhir  meliputi  :  (a)  Perseorangan,  (b) Organisasi, dan (c) Badan Hukum.
Pengamatan  peneliti  menemukan  bahawa  sertifikat  wakaf  tidak bernama  organisasi  atau  badan  hukum  melaikan  atas  nama  perseorangan,  hal tersebut  yang  dikawatirkan  untuk  generasi  selanjutnya  akan  adanya perselisihan dan penyelewengan yang mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan  aset  wakaf  pondok,  namun  setelah  melakukan  wawancara pada  Ustadz  ketua  P3TW  terkait  pertanggungjawaban  (responsibility) pengelolaan  wakaf  Pondok  XXXXXXmemberikan  penjelasan  terkait  nama nadzhir dengan pernyataan berikut :
“Saya  jamin  kalau  masalah  kejujuran  nadzhir  karena  nadzhir  tidak mengelola  sendiri,  tugas  nadzhir  hanya  sebagai  penasehat,  pengawas,  dan pembina  karena  semua  yang  menangani  wakaf-wakaf  memang  unit-unit  yang berada dibawah yayasan, ditambah lagi ini sudah diproses ke ahli warif terkait nama  nadzhir  cuman  kami  masih  terkendala  dengan  ahli  waris  yang  masih  di luar negeri”
Jadi  pelaporan  atas  pengelolaan  tanah  yang  dilakukan  P3TW  diminta laporan  secara  tertulis  secara  berkala.  Sistem  kepercayaan  pada  wakif  yaitu badan wakaf sangat kuat, namun dari segi pelakasanaan masih ada tanah yang masihbelum atas nama pondok, hal ini akan terus ditindak lanjutin oleh P3TW untuk  laporan  tanah  wakaf  dengan  bentuk  pertanggungjawaban  khusus  dalam bidang  legalitas  dan  kepatuhan  syariah  terkait  wakaf  sehingga  dapat pencegahan  penyalahgunaan  aset  wakaf  pondok.  Adapun  Klasifikasi  Data Tanah Wakaf berserta penjelasannya sebagai bukti terkait pertanggungjawaban (responsibility) dan usaha dalam pencegahan penyalahgunaan aset wakaf.

## Independensi Pada Pengelolaan Wakaf
Independensi pada pencegahan penyalahgunaan aset tanah wakaf Pondok Pesantren  telah  menjamin  bahwa  pengelolaan  dilakukan  secara  independen,  hal tersebut  mencegah  campur  tangan  dari  pihak  luaar  yang  dikawatirkan mengakibatkan  penyalahgunaan  aset  wakaf  pondok,  seperti  tidak  saling mendominasi,  tidak  terpengaruh  oleh  kepentingan  tertentu  dan  bebas  dari benturan  kepentingan  stakeholder,  pemerintah  dan  pimpinan.  Badan  Wakaf sebagai pemegang otorisasi tertinggi dalam menentukan arah kebijakan
Pondok  Pesantren,  Badan  Wakaf  tahun  ini  mengharapkan  adanya peningkatan  kualitas  baik  dalam  hal  pendidikan,  pengasuhan  maupun pengembangan sumber daya manusia di lingkungan pondok nantinya berdampak kepada  kepuasan  santri  dan  masyarakat  yang  punya  kepedulian  terhadap  laju pendidikan  secara  berkelanjutan  merupakan  upaya  dalam  memperbaiki pengelolaan pondok yang diharapakan tidak terjadinya penyalahgunaan aset tanah wakaf.
Keberadaan  Pondok  Pesantren  untuk  kepentingan  ummat  tanpa  adanya
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 8, No.1, Mei 2023
sebuah  unsur  kepentingan  pribadi  dari  para  Dewan  Riasah  yang  mana  wakaf pondok  dan  hak  pribadi  milik  Kiai  ini  dipisahkan  itu  terkait  aset  wakaf  untuk memperjelas  adanya  independensi  pada  pencegahan  penyalahgunaan  aset  wakaf pondok  yang  terpelihara,  Pondok  Pesantren  juga  tidak  dibawah  tekanan  dari pemerintah  maupun  pihak  yang  memberikan  wakaf  kepada  pondok  baik  secara tunai  maupun  tanah  wakaf,  berikut  pernyataan  dari  Wakil  Ketua  Dewan  Riasah terkait  independensi  pada  pencegahan  penyalahgunaan  aset  wakaf  sebagai berikut:
“untuk  bantuan tunai  dari mesir itu jumlahnya banyak tapi mereka tidak meminta timbal balik pada kita jadi uang tunai tersebut kami yang mengelola dan peruntukannya  benar-benar  jelas  sesuai  dengan  yang  kamu  ajukan  sebelumnya untuk apa dana tersebut”
Jadi  Pondok  Pesantren  bersifat  independen  dan  tidak  dipengaruhi  oleh pihak manapun.  Hal  ini  yang menjadikan Pondok Pesantren hingga saat  ini bisa berdiri dengan megah dan maju.

## Kewajaran Pada Pengelolaan Wakaf
Pilar  Kewajaran  pada  pencegahan  penyalahgunaan  aset  wakaf  Pondok Pesantren  Pondok  XXXXXX  dalam  kelansungan  pondok  telah  sangat dipersiapkan para kaderisasi untuk mengemban amanah kiai. Kaderisasi tersebut untuk menjawab kekawatiran pada nadzir selanjutnya sehingga tidak akan terjadi penyelewengan seperti yang berawal penyalahgunaan aset wakaf.
Para  kaderisasi  disebut  dengan  majelis  a‟wan  yang  beranggotakan  pada putra, menantu kiai dan para ustad senior. Menjamin kewajaran dan kesempatan bagi  semua  pihak  internal  pimpinan,  karyawan,  anggota  dalam  akses  informasi, berkarir,  dan  peningkatan  kompetensi  selalu  diharapkan  dapat  dilakukan  dengan baik di Pondok Pesantren.
Sturktur  organisasi  Pondok  Pesantren  Pondok  XXXXXX  yang  telah dijabarkan mulai dari bab 4 telah terlihat jelas kebanyakan dari pengurus Pondok Pesantren  Pondok  XXXXXX  merangkap  jabatan,  yang  tersebut  menjadi kekawatiran  dalam  penyalahgunaan  wewenang  dalam  pengambilan  keputusan yang  mengakibatkan  pada  penyalahgunaan  aset  wakaf,  akan  tetapi  ada  juga pengurus  dari  stuktur  tersebut  yang  bukan  putra  dan  menantu  kiai  yakni  para ustad  senior  yang  telah  lama  mengabdi  dan  terbukti  memberikan  yang  terbaik untuk  Pondok  Pesantren.  Berikut  penjelasan  dari  Bendahara  badan  pengawas bahwa :
“kalau  saya  sendiri  tidak  ada  hubungan  keluarga  akan  tetapi  waktu  itu saya dibutuhkan di Pondok Pesantren Pondok XXXXXX untuk menata pelaporan keuangan di pondok waktu itu”
Jadi  penjelasan tersebut  mempertegas bahwa pengurus Pondok Pesantren Pondok  XXXXXX  tidak  hanya  para  keluarga  kiai  saja  yang  bisa  menduduki posisi  penting  dalam  struktur  Pondok  Pesantren  Pondok  XXXXXX  juga melibatkan  orang  luar  jadi  pilar  kewajaran  dalam  pencegahan  penyalahgunaan aset  wakaf  telah  berusaha  diterapkan,  tidak  lepas  dari  itu  saja  tapi  para  santri Pondok  Pesantren  Pondok  XXXXXX  yang  melakukan  pengabdian  bisa berkesempatan  menjadi  koordinator  harian  serta  mendapatkan  fasilitas  berupa
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 8, No.1, Mei 2023
kuliah  gratis  dan  tempat  tinggal,  hasil  wawancara  pada  salah  satu  Koordinator Harian :
“saya dari lombak kebetulan saya juga mengabdi disini sebagai kordinator kiai khususnya Ketua Dewan Riasah”
Hal  ini  menjelaskan  bahwa  pilar  kewajaran  dalam  pencegahan penyalahgunaan  aset  wakaf  telah  dilaksanakan  terkait  berkarir  di  pondok  diliat dari  adanya  Pondok  Pesantren  Pondok  XXXXXX  tidak  membatasi  siapapun untuk menjadi bagian dari pengurus dan semua pengurus memiliki hak yang sama di  pondok terkait fasilitas  dan kesejahteraan yang didapat,  wawancara tambahan pada  Ustadz  sebagai  ketua  Pusdilan  yang  kebetulan  bukan  merupkan  anggota keluarga, pemaparannya adalah sebagai berikut :
“saya dari marengan sudah dari dulu  mengabdi  disini  menjadi  ustad dan sekarang dpercaya menjadi Ketua PUSDILAN dan bertempat tinggal di Pondok”
Namun sekalipun demikian tapi masih banyak pengurus yang merangkap jabatan.  sampai  saati  ini,  hal  ini  yang  membuat  pilar  kewajaran  masih  belum diterapkan sepenuhnya.

## Manajemen Dinasti Pondok Pesantren dan  Tanggung Jawab Pengelolaan Wakaf
Manajemen  dinasti  dapat  diartikan  sebagai  sebuah  kekuasaan   yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terkait dalam hubungan keluarga. Manajemen  dinasti  lebih  indenik  dengan  kerajaan.  sebab  kekuasaan  akan diwariskan  secara  turun  temurun  dari  ayah  kepada  anak.  agar  kekuasaan  akan tetap  berada  di  lingkaran  keluarga. Pondok  Pesantren  XXXXX,  telah dipersiapkan kader-kader untuk melanjutkan wasiat kyai berikutnya yaitu majelis a‟wan yang anggotanya adalah putra, menantu. hukum kyai dan ustad senior.
Hal  tersebut  juga berpengaruh karena terlihat  jelas bahwa sebagian besar pengurus  Pondok  Pesantren  XXXXX  cenderung  memiliki  posisi  ganda;  namun ada  juga  yang  bukan  keturunan  kyai.  Misalnya,  para  ustad  yang  secara  positif terbukti beriman dan terbaik bagi Pondok Pesantren XXXXX.
Pesantren  ini  merupakan  salah  satu  Pesantren  terbesar,  adanya  dewan wakaf  yang  merupakan  pengambil  keputusan  tertinggi.  Masih  belum  memiliki standar  laporan  keuangan,  namun  sudah  sesuai  prosedur,  tapi  sempat  terjadi kecurangan  oleh  pihak  keuangan  dalam  pembayaran  rekening  listrik  dikarena pembayaran  masi  secara  manual  dan  dilakukan  oleh  anggota  keluarga  yang berakibat  fatal  pada  keuangan  Pondok,    Adapun  juga  tambahan  disini  temuan peneliti rangkap jabatan yang dimiliki oleh sebagian pengurus yang menyebabkan banyak  pekerjaan  yang  menganggur  dan  memudahkan  untuk  melakukan kecurangan tersebut.
Pelaksanaan  Pemeliharaan  Dan  Perluasan  Tanah  Wakaf  (P3TW) melakukan  pendataan  tanah  wakaf,  yang  nantinya  mungkin  diperlukan  oleh pimpinan  dan  wali.  Misalnya,  akan  menjadi  tanggung  jawab  P3TW  untuk melaporkan, bagi pimpinan yang ingin mengetahui kondisi lahan. Nama pemilik sertifikat  di  atas  masih  atas  nama  pengasuh  pondok.  Peneliti  studi  menemukan bahwa  sertifikat  wakaf  atas  nama  individu,  Hal  ini  dikhawatirkan  akan menimbulkan konflik bagi generasi berikutnya.
Pondok Pesantren XXX menjamin bahwa pengelolaan dilakukan secara
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 8, No.1, Mei 2023
mandiri, tidak saling mendominasi, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu dan  bebas  dari  kepentingan  stakeholders.  bentrokan,  pemerintah  bahkan  para pemimpin.
Majelis  riasah  sebagai  pemegang  otoritas  tertinggi  dalam  menentukan arah kebijakan Pondok Pesantren , mengharapkan adanya peningkatan kualitas yang  baik  dalam  hal  pendidikan,  pembinaan,  bahkan  pengembangan  sumber daya  manusia  di  lingkungan  pondok  pesantren.  masa  depan.  Dalam  hal  ini, yang  mempengaruhi  kepuasan  siswa  dan  masyarakat  yang  peduli  terhadap pendidikan berkelanjutan di Pondok Pesantren XXXXX (XXXX, 2017).
Keberadaan  Pondok  Pesantren    merupakan  kebermaknaan  masyarakat tanpa  adanya  kepentingan  pribadi  terhadap  pengurus  Riaasah,  dimana  harta wakaf pondok dan harta pribadi kyai dipisahkan mengenai harta wakaf. Pondok Pesantren  XXXXX  juga  tidak  berada  di  bawah  tekanan  pemerintah  atau bahkan pihak yang menyalurkan wakaf berupa uang atau tanah.

## KESIMPULAN
Pondok Pesantren XXXXX merupakan salah satu Pondok Pesantren besar yang  memiliki  sistem  yang  baik  dalam  pengelolaan  tata  kelola  dengan  adanya pimpinan tertinggi yaitu Badan Wakaf yang menaungi pondok pesantren tersebut sebagai  pengambil  keputusan  tertinggi.  Yayasan,  Biro  dan  Unit  Usaha  wajib melaporkan  laporan  keuangan  dan  kegiatannya  setiap  bulan  dan  diperiksa  oleh Badan Pengawas yang langsung dibawah naungan Badan Wakaf
Manajemen Dinasti Pondok Pesantren dalam Penyalahgunaan Aset Wakaf Pondok.  Pesantren  ini  merupakan  salah  satu  Pesantren  terbesar,  adanya  dewan wakaf  yang  merupakan  pengambil  keputusan  tertinggi.  Masih  belum  memiliki standar  laporan  keuangan,  namun  sudah  sesuai  prosedur,  tapi  sempat  terjadi kecurangan  oleh  pihak  keuangan  dalam  pembayaran  rekening  listrik  dikarena pembayaran  masi  secara  manual  dan  dilakukan  oleh  anggota  keluarga  yang berakibat  fatal  pada  keuangan  Pondok,    Adapun  juga  tambahan  disini  temuan peneliti rangkap jabatan yang dimiliki oleh sebagian pengurus yang menyebabkan banyak  pekerjaan  yang  menganggur  dan  memudahkan  untuk  melakukan kecurangan tersebut.
Pelaksanaan  Pemeliharaan  Dan  Perluasan  Tanah  Wakaf  (P3TW) melakukan  pendataan  tanah  wakaf,  yang  nantinya  mungkin  diperlukan  oleh pimpinan  dan  wali.  Misalnya,  akan  menjadi  tanggung  jawab  P3TW  untuk melaporkan, bagi pimpinan yang ingin mengetahui kondisi lahan. Nama pemilik sertifikat  di  atas  masih  atas  nama  pengasuh  pondok.  Peneliti  studi  menemukan bahwa  sertifikat  wakaf  atas  nama  individu,  Hal  ini  dikhawatirkan  akan menimbulkan konflik bagi generasi berikutnya.
Tata kelola yang baik pada di Pondok Pesantren dengan mewujudkan lima pilar  tata  kelola  berdasarkan  Berdasarkan  Pedoman  Komite  Nasional  Kebijakan Governance  (KNKG)  2006  yaitu  keterbukaan  (transparency),  akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency),  dan  kewajaran  (fairness)  pada  pencegahan  penyalahgunaan  aset wakaf.
Penjabaran hasil dari penelitian yang didapat dari lima pilar tata kelola di Pondok  Pesantren,  Pertama,  Keterbukaan  (transparency)  bahwa  telah  dilakukan
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 8, No.1, Mei 2023
publikasi  melalui Website Pondok dan  Warkat  Pondok terkait laporan keuangan dan  aktifitas  pondok,  Kedua,  Akuntabilitas  (accountability)  terkait  legalitas sertifikat semuanya terdata namun masih ada sertifikat yang belum dibalik nama dan belum diketahui lokasi oleh pihak pondok.
Hal  tersebut  yang  dikawatirkan  terjadinya  penyalahgunaan  aset  wakaf, Ketiga,  Pertanggungjawaban  (responsibility)  dapat  diliat  dari  segi  pembangunan dan keberhasilan pondok yang dilakukan secara bersama atas keinginan yang kuat telah dilakukan dengan baik, Keempat Independensi (independency) pada Pondok Pesantren tidak terikat perjanjian dengan pemerintah, investor, wakif dan lainnya, dan Kelima kewajaran (fairness) masih banyak pengurus yang merangkap jabatan dan  akhirnya  lamban  dalam  melakasanakam  tugas  yang  dikemudian  hari dikawatirkan terjadinya kewenangan yang menimbulkan penyalahgunaan aset.

## SARAN
Manajemen  Dinasti  Pondok  Pesantren  dalam  Penyalahgunaan  Aset Wakaf  Pondok.  Majelis  kyai  Pondok  Pesantren  XXXXX  harus  menetapkan standar  pelaporan  keuangan  agar  lebih  teratur,  dan  mudah  dipantau  oleh pengawas  dengan  adanya  sistem  keuangan  digital,  sekalipun  pelaksananya adalah  anggota  keluarga  besar  pondok  itu  sendiri,  hal  tersebut  meminimalisir adanya kecurangan dan penyalahgunaan aset.
kelola  dalam  pencegahan  penyalahgunaan  aset  dengan  lima  pilat  tata kelola yaitu keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran  (fairness)  pada  pencegahan  penyalahgunaan  aset  wakaf..  Penelitian selanjutnya  diharapkan  dapat  menemukan  pengelolaan  wakaf  lain  untuk membandingkan sehingga dapat menelusuri bagaimana karakteristik pengelolaan wakaf  produktif  secara  lebih  mendalam  serta  diharapkan  dapat  menyajikan laporan pertanggunjawaban khususnya laporan keuangan sesuai standart.
Berdasarkan hasil analisis diharapkan Badan Wakaf (Dewan Riasah/Majelis  Kiai)  dapat  menjadi  lembaga  yang  lebih  professional  dalam pengambil  keputusan  tertinggi,  Serta  perbaikan  pada  pilar  kewajaran  (fairness) Pondok  Pesantren  kedepannya  di  harapkan  pada  Badan  Wakaf  bisa  menambah personil  lebih  banyak  pada  para  kader  di  Majelis  A‟wan  atau  mengadakan rekrutmen  untuk  menjadikan  pengurus  atau  karyawan  yang  bisa  diharapkan pondok lebih baik kedepanya dan tidak terjadi penyalahgunaan aset wakaf..
Badan  Wakaf  diharapkan  memiliki  cakupan  wawasan  yang  lebih    luas tidak  hanya  mengurusi  tanah  wakaf  saja  tetapi  mengelola  wakaf  ke  arah pengembangan yang lebih baik serta wawasan dalam pencegahan penyalahgunaan  aset  wakaf  untuk  meningkatkan  sistem  kontrol  yang  baik khususnya  pada  P3TW  di  Pondok  sebagai  pengelola  dan  pengembangan  wakaf yang  diharapkan  nantinya  lebih  sukses  dari  tahun  sebelumnya  terkait  perbaikan pada  pilar  Akuntabilitas  (accountability)  pada  legalitas  sertifikat  semuanya terdata, namun masih ada  sertifikat yang belum dibalik nama ataupun lokasi yang belum  jelas  diketahui,  hal  ini  merupakan  tugas  P3TW  untuk  menyelesaikannya, diharapkan  dengan  terdatanya  aset  wakaf  bisa  memperbaiki  tata  kelola  dalam pencegahan penyalahgunaan aset wakaf..
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 8, No.1, Mei 2023

## DAFTAR PUSTAKA
Anisa Fitria, U., & Munawar, I. (2014).  Implementasi Pengelolaan Wakaf Tunai (Studi pada Baitul Maal Hidayatullah & Yayasan Dana Sosial Al-Falah). Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Fakultas  Ekonomi  Dan  Bisnis,  Universitas Brawijaya, Indonesia, 3(1), 1–16.
Burray, MA Al. (2002). Pandangan Islam tentang Tata Pemerintahan yang Baik. Konferensi  Internasional  tentang  Tata  Pemerintahan  yang  Baik: Perspektif dan Praktik.
Cahya, BT (2009). Kilas Kebijakan Good Corporate Governance Pada, VII, 15– 28.
Faozan, A. (2013). Implementasi Good Corporate Governance Dan Peran Dewan Pengawas Syariah Di Bank Syariah. La Riba, VII(1), 1–14.
Hamdani.  (2016).  Tata  Kelola  Perusahaan  yang  Baik.  Jurnal  Ekonomi  Islam,  8, 71–86.
Hashim,  F.,  Mahadi,  ND,  &  Amran,  A.  (2015).  Tata  Kelola  Perusahaan  dan Praktik Keberlanjutan di  Lembaga Keuangan  Islam: Peran Negara Asal. Procedia Ekonomi dan Keuangan, 31(15), 36–43.
https://doi.org/10.1016/S2212- 5671(15)01129-6
Huda, N., Anggraini, D., Rini, N., & Mardoni, Y. (2014). Akuntabilitas Sebagai Sebuah  Solusi  Pengelolaan  Wakaf.  Jurnal  Akuntansi  Multiparadigma, 5(3), 485–497.
Ihsan,  Hidayatul,  &  Abdullah  Ayedh.  (2015).  Kerangka  Usulan  Pemerintahan Islam untuk Wakaf. Jurnal Ekonomi Islam, Perbankan dan Keuangan, 11 (2), 117-132.
Majid , RA, Mohamed, N., Haron, R., Omar,  NB,  &  Jomitin,  B.  (2014).  Penyalahgunaan  Aset  di  Pemerintah  Daerah:
Tantangan  Tata  Kelola  yang  Baik.  Procedia  -  Ilmu  Sosial  dan  Perilaku, 164 (Agustus), 345–350.
https://doi.org/10.1016/j.sbspro.201 4.11.086
Mu  allim,  A.  (2015).  Pengaruh  Pengelolaan  Wakaf  Di  Mesir  Terhadap
Pengelolaan  Harta  Wakaf  Pendidikan  Di  Indonesia  (Studi  terhadap Ijtihad dalam Pengelolaan Wakaf Pendidikan di UII dan Pondok Modern Gontor). Akademika, 20(Januari-Juni), 103 dan 119. Munadi, S. (2011). Pengembangan Modul  Pembelajaran Konstruktivistik
Kontekstual Berbantuan Komputer Dalam Matadiklat Pemesinan. Jurnal Pendidikan Vokasi, 1, 51–67.
Muntaqo, F. (2015). Problematika dan Prospek Wakaf Produktif di Indonesia. Al Ahkam, 25(41), 83–108.
Naqvi, Imran Haider. (2011). Model pemerintahan yang baik dalam Islam. Jurnal Manajemen Bisnis Afrika,5(27),1098410992. https://doi.org/10.5897/AJBM1 0.1416 Nia,  EH,  &  Said,  J.  (2015).  Menilai  Faktor  Risiko  Penipuan  Penyalahgunaan
Aset: Bukti dari Bank Iran. Procedia Ekonomi dan Keuangan, 31 (15), 919-924. https://doi.org/10.1016/S2212- 5671(15)01194-6 Durroh, Bagus. (2016). Wakaf diri di pondok modern darussalam gontor dalam. Insklusif jurnal, 1(41), 1–29.
Pratiwi, A. (2016). Pengaruh Kualitas Penerapan Good Corporate Governance (
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 8, No.1,
Mei 2023
GCG  )  terhadap  Kinerja  Keuangan  pada  Bank  Umum  Syariah  di Indonesia  (  Periode  2010-2015  ).  Al-Tijari  Jurnal  Ekonomi  Dan  Bisnis Islam, 2(1), 55–76. https://doi.org/10.21093 Ramli,  JA,  &  Ramli,  MI  (2016).  Tata  Kelola  Perusahaan  dan  Kinerja PerusahaanPerusahaan Malaysia: Menelaah dari Perspektif Islam. Procedia Ekonomi dan Keuangan, 35(16), 146–155.
5671(16)00019-8
Setiawan, E. (2016). Pengelolaan Wakaf Pondok Pesantren Al-Hikmah Sirampog Kabupaten Brebes, 10(2), 495–516.
Sidiq, achmad. (2011). Wakaf produktif dan problematikanya di dunia pesantren. Millah, XI(1), 1–15.
Suhendi,  H.  (2018).  Wakaf,  Melalui  Pelembagaan.  TAHKIM,  Jurnal  Peradaban Dan Hukum Islam, 1(1), 11–20.
Suwaidi,  Ahmad.  (2013).  Wakaf  Dan  Penerapannya  Di  Negara  Muslim.  Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam, 3(2), 94–116.
Ramli,  Julia  anis  ramli  dan  mohd  ismail  (2015)  “tata  kelola  kinerja  negara malaysia,  pemeriksaan  secara  perspektif  islam”  universitas  tenaga nasional msalaysia
Kartodihardjo,  dkk  .,  2011.  Pembangunan  Kesatuan  Pengelolaan  Hutan  (KPH) Konsep,  Peraturan  Perundangan  dan  Implementasi.  Penerbit  Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan, Jakarta.
Muqorobin, Masyhudi (2011) tentang artikel Fikih Tata Kelola Organisasi Laba Prof. Dr. Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kombinasi. Alfabet, Bandung.
Rozaiha  Ab  Majid,  Nafsiah  Mohamed,  Rosmawati  Haron,  Nor  Bahiyah Omar,Betsy  Jomitin  2014,  Penyalahgunaan  aset  di  otoritas  lokal:  A challenge to good governance, International Conference on
Accounting Studies 2014, ICAS 2014, 18-19 Agustus
2014, Kuala Lumpur, Malaysia.
Safieddine, Assem, 2009, Lembaga Keuangan Islam dan Tata Kelola Perusahaan: Wawasan Baru Untuk Teori Keagenan. Tata Kelola Perusahaan: Sebuah Tinjauan Internasional 17 (2): 142-158.
Sedarmayanti.  2003.  Pemerintahan  Yang  BaikDalam  Rangka  Otonomi  Daerah. Bandung: Bandar Maju.
,  Peraturan  Badan  Wakaf  Indonesia  Nomor  4  Tahun  2010  tentang Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf
, Badan Wakaf Indonesia. (2010). Tata Cara Pencatatan Harta Benda Wakaf, 1–6. , Bank Indonesia. (2009). Peraturan Bank Indonesia, (33), 1-31. ,  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  42  Tahun  2006 Tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004  Tentang Wakaf. 2017. Bandung: PT Refika Aditama.
,  Peraturan  Menteri  Agama  Republik  Indonesia  Nomor  73  Tahun 2013  Tentng  Tata  Cara  Perwakafan  Benda  Tidak  Bergerak  dan  Benda Bergerak Selain Uang.
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 8, No.1, Mei 2023
, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.
,  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  11/  33  /Pbi/2009  Tentang Pelaksanaan  Tata  Kelola  Perusahaan  Yang  Baik  Bagi  Bank  Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah
, Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan
Good Corporate Governance Bagi Bank Umum