Volume 22 NO 2, Juli 2020
Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas
Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintahan Daerah (Studi kasus pada BPKAD di Kota Padang)
Dewi Sartika 1 , Deby Clara Monita 2 , Andre Ilyas 3
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dharma Andalas 1,2 Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang 3
email: dsartika959@yahoo.com 1
debyclaramonita28@gmail.com 2

## ABSTRACT
This  study  aims  to  determine  the  Effect  of  Regional  Financial  Management  and  Regional Financial Accounting Systems on Regional Government Performance. The researcher examined several  variables  that  allegedly  influenced  the  performance  of  regional  government  namely financial management and financial accounting systems.
This  research  uses  causal  research,  with  qualitative  and  quantitative  methods.  The  unit  of analysis in this study is the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of the City of Padang. The population in this study were 83 employees using the survey method. While for the technique of data collection is done by using questionnaires, interviews, documents and literature.  To  facilitate  problem  solving,  this  study  was  conducted  using  multiple  linear regression models with the help of IBM SPSS Statistics 21.
The  results  of  this  study  are  that  regional  financial  management  does  not  have  a  significant effect  on  the  performance  of  regional  government  with  a  significant  level  of  0.169,  while  the regional  financial  accounting  system  has  a  significant  influence  on  the  performance  of  local governments  with  a  significant  level  of  0.000.  Regional  financial  management  and  regional financial  accounting  systems  have  a  significant  influence  on  local  government performance  of 25.6% while the remainder is explained by other factors.
Keywords : regional financial management, regional financial accounting systems and local government performance

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  Pengaruh  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  dan Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah Terhadap  Kinerja  Pemerintahan  Daerah.Peneliti  menguji beberapa variabel yang diduga mempengaruhi kinerja pemerintahan daerah yaitu pengelolaan keuangan dan sistem akuntansi keuangan.
Penelitian ini  menggunakan jenis  penelitian  kausual, dengan  metode  kualitatif  dan  kuantitatif. Unit  analisis  dalam  penelitian  ini  adalah  Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah (BPKAD)  Kota  Padang.  Populasi  pada  penelitian  ini  sebanyak  83  pegawai  dengan menggunakan  metodesurvey.  Sedangkan  untuk  teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan menggunakan  kuesioner,  wawancara,  dokumen  dan  kepustakaan.  Untuk  memudahkan pemecahan  masalah,  penelitian  ini  dilakukan  menggunakan  model  regresi  linier  berganda dengan bantuan IBM SPSS Statistics 21.
Hasil penelitian ini adalah pengelolaan keuangan daerah tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap  kinerja  pemerintahan  daerah  dengan  taraf  signifikan  0.169,  sedangkan  sistem akuntansi  keuangan  daerah  mempunyai  pengaruh  signifikan  terhadap  kinerja  pemerintah daerah  dengan  taraf  signifikan  0.000.  Pengelolaan  keuangan  daerah  dan  sistem  akuntansi keuangan daerah mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja pemertintah daerah sebesar 25.6% sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor yang lain.
Kata  Kunci: pengelolaan  keuangan  daerah,  sistem  akuntansi  keuangan  daerah  dan  kinerja pemerintah daerah .

## PENDAHULUAN
Pemerintah daerah telah diberikan  kewenangan  dalam  mengurus sendiri  urusan  pemerintahannya,  hal  ini telah  diatur  dalam  otonomi  daerah berdasarkan undang-undang yang
berlaku.  Otonomi  daerah  merupakan bagian penyelenggaraan pemerintah dalam upaya untuk mempercepat terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat melalui  peningkatan  pelayanan,  peran serta  masyarakat,  pemberdayaan  daerah dalam pengambilan keputusan daerah.
Penyelenggaraan
pemerintah yang baik adalah suatu bentuk keberhasilan  dalam  menjalankan  tugas untuk membangun negara sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Menurut Halim  (2007)  dalam  Hidayat  (2015) pada saat ini pemerintah daerah dihadapkan  oleh  banyaknya  tuntutan baik  dari  segi  internal  yaitu  peningkatan kinerja  yang  optimal  dan  segi  eksternal yaitu keinginan masyarakat agar pemerintah  daerah  dapat  mewujudkan tujuan  masyarakat daerah  yang sejahtera sebagai suatu keterlibatan dari penerapan otonomi  daerah  yang  mengutamakan akuntabilitas  kinerja  dan  peningkatan pelayanan publik.
Kinerja  merupakan  salah  satu kunci  bagi  suatu  organisasi  perusahaan, pemerintah, dan perguruan tinggi. Kinerja juga termasukdalam aspek sosial ekonomi kemasyarakatan, karena banyak organisasi yang  memasukkan  kata  kinerja  didalam visi  misinya.  Pencapaian  kinerja  tidak hanya  diharapkan  pada  karyawan  saja melainkan dalam jangka panjang
diharapkan mampu meningkatkan kinerja kelembagaan (Rosmawati, 2011).
Kinerja  memang  telah  menjadi sorotan  penting  dalam  seluruh  tahapan penyelenggaraan  baik  di  pemerintah pusat  maupun  dipemerintah  daerah. Menurut  Halidayati  (2014)  Kinerja pemerintah  saat  ini  sering  dinilai  tidak produktif,  tidak  efisien,  rendah  kualitas, miskin  inovasi  dan  kreativitas.  Dalam hal  evaluasi  kinerja  saja  hingga  saat  ini belum  tersedia  payung  hukum  yang menjadi dasar dan pedoman penyusunan dokumen  evaluasi  kinerja  pemerintah daerah. Selain  itu kurangnya  jumlah dan kualitas pengelolaan
kebijakan pemerintah  daerah  adalah  salah  satu penyebab  kurang  berkualitasnya  produk kebijakan  yang  dihasilkan,  sehingga peningkatan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat sebagai  salah  satu  visi/misi  dan  tujuan pemerintah daerah akan sulit tercapai. Menurut Mahsun (2013:25)
“Kinerja  adalah  Gambaran  mengenai tingkat  pencapaian  pelaksanaan  suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan  sasaran,  tujuan,  misi  dan visi  organisasi  yang  tertuang  dalam strategi perencanaan suatu organisasi”.
Selama  ini  keberhasilan  maupun kegagalan dari kinerja pemerintah daerah  dalam  menjalankan  tugas  pokok dan  fungsinya  sulit  untuk  dilakukan secara  objektif.  Untuk  meningkatkan kinerja  pemerintahan  terdapat  beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan  suatu  organisasi.  Faktor pertama yang mempengaruhi ialah pengelolaan  keuangan  daerah.  Menurut
Abdul (2009) dalam penelitiannya
menyatakan  bahwa,  kinerja  pemerintah daerah  dipengaruhi  oleh  pengelolaan keuangan daerah.
Pengelolaan  keuangan  daerah yang  baik  berorientasi  pada  kinerja menunjukkan adanya akuntabilitas kinerja  yang  terdapat  keterkaitan  antara sasaran  strategis  yang  ingin  dicapai dengan  jumlah  dana  yang  dialokasikan maka dapat diasumsikan bahwa
pengelolaan keuangan yang baik mempunyai  pengaruh  terhadap  kinerja suatu instansi atau
organisasi.
Pengelolaan  keuangan  yang  baik  akan menciptakan  laporan  keuangan  yang baik pula, hal ini dapat mengindikasikan kinerja  yang  baik  pula  pada  suatu instansi atau organisasi.
Pengelolaan  keuangan  daerah harus  transparansi  yang  mulai  dari proses  perencanaan,  penyusunan,  dan pelaksanaan anggaran daerah. Selain itu, akuntabilitas dalam pertanggungjawaban publik juga diperlukan, dalam arti bahwa proses penganggaran mulai dari
perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan  harus  benar-benar  dapat dilaporkan  dan  dipertanggungjawabkan ke pada DPRD dan masyarakat.
Kemudian  diterapkan  prinsip  value  for money  yang  berarti  terdapat  tiga  prinsip dalam proses penganggaran yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas.
Dilihat disisi lain tuntutan transparansi  dan  akuntabilitas  dalam sistem  pemerintah  semakin  meningkat pada  era  reformasi  saat  ini,  termasuk transparansi dalam pengelolaan keuangan Pemerintah daerah. Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun  laporan  pertanggungjawaban yang  menggunakan  sistem  akuntansi yang diatur oleh pemerintah pusat dalam bentuk  Undang-Undang  dan  Peraturan Pemerintah  yang  bersifat  mengikat seluruh Pemerintah Daerah yang merupakan  wujud  dari  Pengelolaan Keuangan Daerah. Tidak hanya pengelolaan  keuangan  daerah,  sistem
akuntansi  keuangan  juga  terus  berubah, hal ini dengan diterbitkannya SAP tahun 2010  yaitu  sistem  akuntansi  daerah dilaksanakan  oleh  pejabat  pengelola keuangan  daerah  (PPKD)  pada  satuan kerja  pengelolaan  keuangan  daerah (SKPKD)  dan  sistem  akuntansi  satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dilaksanakan oleh pejabat penatausahaan keuangan (PPK)-SKPD. Faktor lain yang turut menentukan kesuksesan dan mempengaruhi kinerja pemerintahan adalah sistem akuntansi keuangan daerah.  Menurut  Mardiasmo  (2004) dalam  Almanda  (2013)  menerangkan bahwa  kinerja  pemerintah  daerah  akan tercapai  dengan  dilaksanakannya  sistem akuntansi  keuangan  daerah  yang  secara parsial  berpengaruh  signifikan  terhadap kinerja  pemerintah  daerah  yang  dapat menimbulkan dukungan yang kuat terhadap kinerja pemerintah daerah yang dicapai. Sistem akuntansi keuangan daerah  merupakan  bagian  dari  akuntansi sektor  publik yang mencatat  dan melaporkan semua transaksi yang berkaitan  dengan  keuangan.  Keuangan daerah  adalah  yang  dapat  dinilai  dengan uang termasuk kekayaan yang
berhubungan  dengan  hak  dan  kewajiban daerah  dalam  rangka  menyelenggarakan pemerintah  daerah  yang  baik.  Sistem akuntansi keuangan daerah dapat mendukung  untuk  pencapaian  kinerja, penilaian  pemerintah  yang  baik  dilihat dari  pencapaian  kinerja  pemerintah  itu sendiri (Hidayat, 2015).
Sistem akuntansi keuangan daerah  adalah  serangkaian  prosedur mulai  dari  proses  pengumpulan  data, pencatatan, penggolongan
dan peringkasan  atas  transaksi  dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan  APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Sejalan
dengan  pelaksanaan  Otonomi  Daerah, diperlukan  sistem  pengelolaan  keuangan daerah yang baik dalam rangka mengelola dana dengan sistem desentralisasi  secara  transparan,  efisien, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas. Untuk mewujudkan hal tersebut  diperlukan  suatu  pemikiran yang  cerdas  melalui  inovasi  sistem akuntansi. (Halim, 2012:40).
Menurut  hasil  wawancara  awal dengan  Medry  Adrian  bagian  program, ia  menyatakan  bahwa  masalah  yang terjadi  saat  ini,  kinerja  pemerintahan daerah pada Badan pengelolaan Keuangan  dan  Aset  Daerah  (BPKAD) Kota  Padang  dianggap  tidak  efektif karena  pencapaian  yang  diinginkan kadang  tidak  sesuai  dengan  rencana  dan waktu yang telah ditetapkan. Disebabkan terjadinya  masalah  gangguan  jaringan karena cuaca dan gangguan terlambatnya pelaporan  karena  salah  input  oleh operator SKPD. Dilihat dari segi aplikasi banyaknya operator yang belum mengetahui  tentang  aplikasi  karena setiap tahunnya sering terjadi pergantian operator.
Kasus yang pernah terjadi mengenai kinerja pemerintah kota padang ialah peningkatan Kinerja
Penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah (KPPD)  dikeluarkan  oleh  kementrian dalam negeri (Kemendagri) melalui surat keputusan  Mendagri  Gamawan  Fauzi. Sedangkan  keputusan  mendagri  tentang KPPD  2013  ditekan  oleh  mendagri Tjahjo  Kumolo,  tertanggal  14  desember 2014.  Tahun  2010  peringkat  KPPD Sumbar nomor 9 nasional dan di wilayah Sumatera  peringkat  8  dengan  skor 2,0436.  Saat  itu  di  wilayah  Sumatera, hanya  peringkat  KPPD  Bengkulu  dan Aceh  yang  berada  dibawah  Sumbar. Sedangkan  7  KPPD  provinsi  lainnya berada di atas Sumbar.
Pada tahun 2012 peringkat KPPD Sumbar  mengalami  peningkatan,  yakni
ke  nomor  10  nasional  dan  di    wilayah Sumatera  peringkat  2  dengan  skor 2,4162.  Saat  ini  di  wilayah  Sumatera hanya  peringkat  KPPD  kepulauan  Riau (Kepri) yang berada di atas Sumbar pada peringkat 5. Sedangkan 8 KPPD provinsi lainnya  berada  di  bawah  Sumbar. Ditahun 2013, KPPD Sumbar melorot ke posisi  20  nasional  dan  di  wilayah Sumatera peringkat 8 denga skor 2,2352. Saat  ini  di  wilayah  Sumatera,  hanya peringkat  KPPD  Bengkulu  dan  Riau yang berada di bawah Sumbar.
Sedangkan  7  KPPD  provinsi  lainnya berada  di  atas  Sumbar.  Di  tahun  2013, KPPD  Kepri  berada  di  peringkat  4 nasional.
Menanggapi  melorotnya  KPPD Sumbar  dari  tahun  2012  ke  tahun  2013, pamong  senior  Rusdi  Lubis  yang  juga pernah  menjabat  sebagai  Sekda  Provinsi Sumbar  turut  prihatin.  Menurutnya kondisi  ini  perlu  menjadi  perhatian  bagi kepala  daerah  untuk  segera  melakukan evaluasi kinerja di pemerintahnya. Melorotnya  peringkat  KPPD  ini  tidak melulu  menjadi  kesalahan  pemimpin, akan tetapi  juga harus  menjadi perhatian bagi  satuan  perangkat  kerja  daerah (SKPD) untuk meningkatkan kinerja dan komitmen. Sehingga peringkat yang saat ini  memburuk  ke  depan  bisa  kembali diperbaiki (https://www.harianhaluan.com/amp/det ail/40212, Senin/17/12/2018, 11:40 WIB). Dengan rendahnya penilaian laporan  kinerja  pemerintahan  daerah akan  dijadikan  acuan  dalam  memberi rekomendasi atau penilaian dalam evaluasi  LKPJ  untuk  tahun  selajutnya, dan  LKPJ  akhir  masa  jabatan  gubernur di  tingkat  DPRD.  Gubernur,  wakil gubernur,  serta Sekretariat  Daerah  harus menyikapi  ini  dengan  cara  membangun sistem  kerja  yang  bisa  menggerakkan SKPD  meningkatan  kinerja.  Khususnya pada  Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan Aset  Daerah  (BPKAD)  Kota  Padang
harus  bisa  membangun  pengelolaan keuangan  daerah  dan  sistem  akuntansi keuangan  daerah  yang  baik    agar  dapat mendorong kinerja pemerintahan daerah. Jika  ini    tak  dilakukan,  capaian  kinerja pemerintah  daerah  di  tahun  selanjutnya akan bisa lebih buruk lagi.
Berdasarkan  penelitian  terdahulu yang  berkaitan  dengan  penelitian  ini diantaranya adalah Hidayat (2015), hasil penelitiannya yaitu
pengelolaan keuangan  daerah  berpengaruh  signifikan positif  terhadap  kinerja  pemerintahan daerah,  sistem  akuntansi  keuangan daerah  berpengaruh  signifikan  positif terhadap  kinerja  pemerintahan  daerah. Kemudian  penelitian  Jauharusaniah,dkk (2015),  hasil  penelitiannya  yaitu  secara parsial  menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan  daerah,  sistem  akuntansi keuangan daerah dan partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap  kinerja  pemerintahan  daerah. Selanjutnya  penelitian  Annisa  (2017),
hasil  penelitiannya  sistem  akuntansi pengelolaan
keuangan daerah,
pengelolaan  keuangan  daerah,  dan  good governance  secara  parsial  berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintahan daerah.
Penelitian ini merupakan replikasi  dari  penelitian  Indah  (2012), dengan  judul  pengaruh  pengelolaan keuangan  daerah  dan  sistem  akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja pemerintahan  daerah  pada  DPKAD  di pemerintahan kota bandung. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengelolaan  keuangan    daerah,  sistem akuntansi  keuangan  daerah  dan  kinerja pemerintahan daerah bersama-sama memiliki  pengaruh  yang  signifikan. Pengaruh  pengelolaan  keuangan  daerah berdampak positif dan signifikan terhadap  sistem  akuntansi  keuangan daerah dan kinerja pemerintahan daerah,
yaitu 65,8%.
Dengan demikian perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya adalah
Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah menggunakan  Permendagri  No.  64 Tahun 2013, sedangkan penelitian sebelumnya  menggunakan  Kepmendagri No.  29  Tahun  2002.  Obyek  penelitian juga  berbeda  karena  dilakukan  di
BPKAD kota padang.
Berdasarkan latar belakang masalah  diatas,  maka  rumusan  masalah dalam penelitian ini adalah; (1) Bagaimana pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintahan daerah pada Badan Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah kota  padang?;  (2)    Bagaimana  pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap  kinerja  pemerintahan  daerah pada  Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan Aset Daerah kota padang?; (3) Bagaimana pengaruh pengelolaan keuangan  daerah,  sistem  akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja pemerintahan daerah pada Badan Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah Kota Padang? Akuntansi Manajemen Sektor Pubrik Menurut Mardiasmo dalam bukunya (2009:6) Akuntansi manajemen sektor publik sebagai: a. Akuntansi  sebagai  alat  perencanaan organisasi Artinya perencanaan merupakan cara organisasi menetapkan tujuan dan sasaran organisasi,  yang  meliputi  aktivitas yang  sifatnya  strategik,  taktis  dan melibatkan  aspek  operasional.  Dalam hal  perencanaan  organisasi  akuntansi manajemen berperan dalam pemberian informasi  historis  pada  prospektif untuk memfasilitasi perencanaan.
b. Akuntansi  sebagai  alat  pengendali organisasi  Untuk  menjamin  agar strategi dapat mencapai tujuan organisasi dijalankan secara ekonomis,  efisien  dan  efektif,  maka diperlukan  suatu  sistem  pengendalian yang  efektif.  Strategi  pengendalian tiap organisasi berbeda-beda
tergantung pada jenis dan karakteristik organisasi.
Kinerja Pemerintahan Daerah Menurut Chabib (2011:3) kinerja adalah  gambaran  tingkat  pencapaian pelaksanaan  suatu  kegiatan/  program/ kebijakan  dalam  mewujudkan  sasaran, tujuan,  misi  dan  visi  organisasi  yang tertuang  dalam  perumusan  perencanaan strategis suatu organisasi.
Kinerja  dari  suatu  pemerintah daerah merupakan cerminan keberhasilan suatu kegiatan/program yang  telah  dilakukan  untuk  mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang diwujudkan  dalam  bentuk  hasil  berupa peningkatan pelayanan kepada masyarakat.  Kinerja  pemerintah  daerah tidak  ditutupi  dari  masyarakat,  tetapi harus  diinformasikan  karena  masyarakat seabgai pemangku kepentingan mengenai  tingkat  pencapaian  hasil,
dikaitkan dengan misi dan visi organisasi.  Melalui  informasi  tersebut, selanjutnya  dapat  diambil  langkah- langkah  atau  tindakan  koreksi  yang diperlukan atas penetapan
kegiatan/program  utama,  dan  sekaligus pada  saat  yang  bersamaan  dijadikan umpan  balik  sebagai  bahan  untuk perencanaan.
Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan  Pemerintah  Nomor  71 tahun  2010  juga  dijelaskan  bahwa  yang dimaksud dengan Pengelolaan Keuangan Daerah  adalah  keseluruhan  kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan pelaporan,
pertanggungjawaban  dan  pengawasan keuangan  daerah.  Keuangan  Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan peruandang-undangan,
efisien,
ekonomis, efektif transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Menurut Rasdianto (2013:6) Sistem akuntansi keuangan daerah adalah  sistem  akuntansi  yang  meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran,  peringkasan  transaksi  atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan  dalam  rangka  pelaksanaan anggaran pendapatan dan  belanja daerah (APBD). Sistem akuntansi keuangan daerah diatur dalam Permendagri No. 64 Tahun  2013  Tentang  Penerapan  Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Menurut  Permendagri  No.  64  Tahun 2013 tersebut, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah atau Sistem Akuntansi  Keuangan  Daerah  merupakan rangkaian  sistematik  dari  prosedur, penyelenggara,  peralatan  dan  elemen lain  untuk  mewujudkan  19  fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di
lingkungan organisasi pemerintah daerah.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan pada  penelitian  ini  yaitu  penelitian kausual,  dengan  metode  kualitatif  dan kuantitatif. Menurut  Sugiyono (2014:37) ”Hubungan  kausal  adalah  hubungan yang bersifat sebab akibat”.
Sumber  data  yang  peneliti  ambil dari  penelitian  ini  adalah  pada  Badan Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah (BPKAD)  Kota  Padang  yang  berlokasi di  Jl.  Prof.  M.  Yamin,  SH  No.  70 Padang.
Definisi Operasional Variabel Berdasarkan  hubungan  antara satu variabel dengan variabel  lain,  maka variabel  dalam  penelitian  ini  adalah sebagi berikut :
1. Variabel Bebas (Independent Variable)  Menurut  Sugiyono  (2015) “variabel  ini  sering  disebut  sebagai variabel stimulus, predicator, antecendent.  Variabel  bebas  adalah
variabel  yang  mempengaruhi  baik pengaruh  positif  maupun  pengaruh negative bagi variabel dependen nantinya  atau  yang  menjadi  sebab perubahannya  dan  timbulnya  variabel idependen  (terikat)”.  Maka  dalam penelitian  ini  yang  menjadi  variabel– variabel  bebas  (independent  variable) dalam penelitian ini adalah Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (X1), Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah  (
X2).
2. Variabel  Terikat (Dependent variable) Menurut  Sugiyono  (2015)  ”variabel terikat  sering  disebut  sebagai  variabel output,  kriteria,  konsekuen.  Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang  menjadi akibat, karena adanya variabel bebas”. Sesuai dengan  masalah  yang  akan  diteliti maka  yang  akan  menjadi  Variabel terikat  dalam  penelitian  ini  adalah Kinerja Pemerintahan Daerah (Y).
Populasi dan Sampel Penelitian Populasi  penelitian  ini  adalah seluruh  pegawai  yang  bekerja  pada Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset Daerah  di  Kota  Padang,  dengan  jumlah 83  orang  pegawai,  yang  terdiri  dari  66 orang pegawai  negeri  sipil dan 17 orang pegawai  honor.  Populasi  yang  ada  ini, akan  digunakan  teknik  kuesioner  dalam pengumpulan  data  yang  digunakan dalam penelitian.
Didalam penelitian ini menggunakan metode survey yaitu
penelitian yang digunakan untuk
menjelaskan hubungan kausal dan pengujian  hipotesis.  Dalam  penelitian survey  ini, penulis  melakukan penelitian langsung  pada  BPKAD  kota  padang untuk memperoleh data
yang berhubungan dengan penelitian ini.
Metode Pengumpulan Data Sumber  data  yang  digunakan peneliti  mengenai  pengaruh  pengelolaan keuangan  daerah  dan  sistem  akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja
pemerintahan  daerah  adalah  data  primer dan sekunder.
Teknik Pengumpulan Data Pengumpulan data yang dilakukan  dalam  penelitian  ini  diperoleh dengan teknik-teknik sebagai berikut; (1) .Penelitian lapangan (Field Reseach); (a)
Metode  Pengamatan,  dalam  penulisan laporan ini, penulis mengadakan pengamatan langsung pada Badan Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah Pemerintah Kota Padang; (b). Wawancara  (interview),  dalam  teknik wawancara pada penelitian ini yang akan diwawancara merupakan Pegawai
Negeri  Sipil  yang  bekerja  di  BPKAD yaitu  Pegawai  yang  memiliki  jabatan sebagai  kepala,  sekretariat,  sub  bagian, bidang, dan sub bidang; (c).  Kuesioner; (d). Dokumen. (2). Peneliti kepustakaan,  penelitian  ini  dilakukan melalui  studi  kepustakaan  atau  studi literatur dengan cara mempelajari, meneliti, mengkaji serta menelaah literatur  berupa  buku-buku  (text  book), peraturan perundang-undangan,  majalah, suratkabar, artikel, situsweb dan penelitian-penelitian  sebelumnya  yang memiliki  hubungan  dengan  masalah yang  diteliti.  Studi  kepustakaan  ini bertujuan  untuk  memperoleh  sebanyak mungkin  teori  yang  diharapkan  akan dapat menunjang data yang dikumpulkan dan  pengolahannya  lebih  lanjut  dalam penelitian ini.
Metode Analisis Data Ada beberapa uji yang digunakan dalam  metode  analisis  data,  sebagai berikut:
1. Uji Validitas Menurut Sugiyono (2014:267)
“Validitas  adalah  derajat  ketepatan antara  data  yang  terjadi  pada  objek penelitian  /  data  yang  sesungguhnya terjadi  dengan  data  yang  dapat dilaporkan oleh peneliti”.
“Penelitian  ini  menguji  validitas data melalui metode triangulasi sumber,  yaitu  pengecekan  data  yang
telah  diperoleh  kepada  sumber  / informan  yang  berbeda–beda  dengan tujuan memperoleh pandangan
berbeda  dari  berbagai  sumber  dengan menggunakan  satu  metode  yang  sama untuk mengurangi  bisa atau kesalahan pada  waktu  pengumpulan  dan  analisis data”(Sugiyono, 2013:273).
Pengujian dilakukan secara statistik,  yang  dapat  dilakukan  secara manual  atau  dukungan  komputer, misalnya melaui bantuan paket komputer  SPSS.  Uji  validitas  ini dilakukan  dengan  membandingkan secara  terhitung  dan  r  hitung  dan  r tabel  melalui  tahapan  analisis  sebagai berikut :
𝐫  = 𝐧(∑𝐗𝐘)– (∑𝐗∑𝐘)
√{𝐧𝐱𝟐 − (∑𝐱)𝟐}{𝐧∑𝐲𝟐 − (∑𝐲)}𝟐 2. Uji Realiabilitas “Reliabilitas adalah derajat stabilitas  dan  konsistensi  data  yaitu jika penelitian direplikasi pada kondisi yang  berbeda  tetapi  memberikan  hasil yang sama” (Sugiyono, 2013:268). Uji reliabilitas  data  menurut  (Sugiyono, 2014)  “dilakukan  dengan  cara  audit data  pada  auditor  dan  para  ahli  untuk menganalisis seluruh kegiatan penelitian yang dilakukan peneliti”.
Rancangan  Analisis  dan  Pengujian
Hipotesis Peneliti melakukan analisa
terhadap  data  yang  telah  diuraikan dengan  menggunakan  metode  kualitatif dan metode kuantitatif.
1. Analisis kualitatif Menurut Sugiyono (2015) “Metode  kualitatif  yaitu  metode penelitian  yang  berlandaskan  pada filsafat  postpositivisme/  enterpretif,
digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai
lawannya  adalah  eksperimen)  dimana peneliti  sebagai  instrumen  kunci, teknik  pengumpulan  data  dilakukan secara
trianggulasi (gabungan),
analisis data bersifat induktif/ kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif  lebih  menekankan  makna dari generalisasi”. 2. Analisis kuantitatif Menurut Sugiyono (2015)
“Metode  kuantitatif  adalah  metode penelitian  yang  berlandaskan  pada filsafat  positivism,  digunakan  untuk meneliti  pada  populasi  atau  sampel tertentu,
pengumpulan data menggunakan instrumen peneliti,
analisis data bersifat kuantitatif/ statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan”.
Dimana  variabel  X1  (pengelolaan keuangan  daerah)  dan  X2  (sistem akuntansi keuangan daerah) dipasangkan  dengan  data  variabel  Y (kinerja  pemerintahan  daerah)  yang dikumpulkan  melalui  kuesioner  masih memiliki  skala  ordinal,  maka  sebelum diolah  data  ordinal  terlebih  dahulu dikonversi menjadi data interval menggunakan Methode Succesive Internal  (MSI).  Hasil  data  yang  telah dikonversi  tersebut  selanjutnya  diolah menggunakan analisis berikut:
a. Uji Asumsi Klasik
Dalam penelitian ini untuk mengolah  data  dari  hasil  penelitian ini  dengan  menggunakan  Analisis Inferensial (kuantitatif). Dimana dalam  analisis  tersebut  dengan menggunakan  paket  program  SPSS.
Analisis  data  dilakukan  dengan bantuan  Metode  Regresi  Linear Berganda, tetapi sebelum melakukan analisis  regresi  linear  berganda digunakan  uji  asumsi  klasik  yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heterokesdastisitas. b. Analisis Regresi Linear Berganda Analisis Regresi Linier Berganda bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi
keuangan  daerah  terhadap  kinerja
pemerintahan  daerah.  Persamaan regresi  yang  diharapkan  dalam penelitian ini adalah:

## Y= a0+b1X1+b2X2+e
c. Analisis Korelasi
“Analisis  ini  digunakan  untuk
mengetahui kekuatan hubungan antara variabel X dengan Variabel Y secara bersamaan. Perhitungan analisis  koefisien  korelasi  dengan rumus pearson” (Sugiyono, 2009:183), yaitu: r = 𝛈(Ʃ𝐗𝐢𝐘𝐢)−(Ʃ𝐗𝐢)(Ʃ𝐘𝐢) √{𝛈(Ʃ𝐗𝐢 𝟐 )−(Ʃ𝐗𝐢 𝟐 )}{𝛈(Ʃ𝐘𝐢 𝟐 )−(Ʃ𝐘𝐢) 𝟐 } d. Analisis Determinasi Persentase peranan semua variable  bebas  atas  nilai  variable bebas  ditunjukan  oleh  besarnya koefisien  determinasi  (R²).  semakin besar  nilainya  maka  menunjukkan bahwa  persamaan  regresi  yang dihasilkan  baik  untuk  mengestimasi variable terikat.
Hasil  koefisien  determinasi  ini dapat dilihat dari perhitungan dengan  Microsoft/SPSS  atau  secara manual didapat dari R²=SSreg/SStot. Uji Hipotesis Yaitu  untuk  mengetahui  tingkat signifikan dari pengaruh variabel independen  secara  keseluruhan  terhadap variabel dependen. Uji hipotesis merupakan  suatu  perumusan  sementara mengenai  suatu  hal  yang  dibuat  untuk menjelaskan  hal  itu  dan  juga  dapat mengarahkan  penyediaan  selanjutnya. Dalam penelitian ini dilakukan pengujian variabel bebas terhadap variabel terikat dengan mneggunakan uji – T dan uji – F.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Badan  Pengelola  Keuangan  dan Aset (BPKAD)  Kota Padang  merupakan Badan/Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah (SKPD)  yang  dibentuk  berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015.
Sebelumnya BPKA Kota Padang merupakan  SKPD  yang  bernama  Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset
(DPKA)  Kota  Padang,  namun  seiring dengan  kebutuhan  peningkatan  kinerja pemerintah  dan  organisasi,  maka  DPKA Kota  Padang  dibagi  menjadi  dua  SKPD yakni  BPKAD  Kota  Padang  yang dibentuk  dengan  Perda  Nomor  6  Tahun 2015  dan  Dinas  Pendapatan  Daerah (Dipenda)  Kota  Padang  yang  dibentuk dengan  Peraturan  Daerah  Nomor  5
Tahun 2015. BPKA berganti nomenklatur dari BPKA menjadi
BPKAD  (Badan  Pengelolaan  Keuangan dan  Aset  Daerah)  Kota  Padang  setelah terbit  Peraturan  Pemerintah  Nomor  18 Tahun  2016  tentang  Perangkat  Daerah dan  Peraturan  Walikota  Padang  Nomor 89  Tahun  2016  tentang  Kedudukan, Susunan  Organisasi  dan  Tata  Kerja Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset Daerah.
Uji Instrumen Penelitian
1. Uji Validitas Hasil Uji Validitas menunjukkan  bahwa  korelasi  antara masing-masing indikator terhadap total skor konstruk dari setiap variabel menunjukkan  hasil  yang  signifikan, dan  menunjukkan  bahwa  r  hitung  >  r tabel  dimana  r-tabel  bernilai  0.30. Dengan demikian indikator atau kuesioner yang digunakan oleh masing-masing  variabel  dinyatakan valid  untuk  digunakan  sebagai  alat ukur variable.
2. Uji Reliabilitas Hasil uji reliabilitas menunjukkan  bahwa  semua  variabel mempunyai  koefisien  Alpha  yang cukup  besar  yaitu  diatas  0,60  dengan nilai  masing-masing  valiabel  Y,  X1, dan  X2  sebesar  0,864,  0,883  dan 0,880, sehingga dapat dikatakan semua  konsep  pengukur  masing- masing  variabel  dari  kuesioner  adalah reliabel  sehingga  untuk  selanjutnya item-item pada masing-masing konsep
variabel  tersebut  layak  digunakan sebagai  alat  ukur.  dan  semua  item pertanyaan bisa  dilakukan  untuk
pengujian selanjutnya. Uji Asumsi Klasik 1. Uji Normalitas Dalam penelitian ini uji normalitas adalah sebagai berikut : Gambar 1. Uji Normalitas Berdasarkan grafik P-Plot di atas,
data  dalam  penelitian  ini  terdistribusi normal karena persebaran data mengikuti  garis  diagonal  seperti  yang terlihat pada gambar di atas.
2. Uji Heteroskedastisitas
Dalam penelitian ini uji
heteroskedastisitas adalah sebagai berikut: Sumber: Lampiran output SPSS Gambar 2 Uji Heteroskedastisitas Dari gambar diatas dapat diketahui tidak terjadi heteroskedastisitas sebab  tidak ada pola yang  jelas  serta  titik-titik  menyebar  di atas dan di  bawah angka 0 pada sumbu
Y.  sehingga  dapat  dikatakan  uji  asumsi klasik terpenuhi.
3. Uji Multikolinieritas Berdasarkan hasil uji multikolinieritas  didapatkan  bahwa  nilai semua  nilai  VIF<10  yaitu  sebesar  1,655 ini berarti tidak terjadi multikolonieritas.
Dan  menyimpulkan  bahwa  uji  asumsi klasik terpenuhi.

## Pengujian Hipotesis
1. Analisis regresi berganda Hasil  analisis  regresi  berganda dapat  diketahui  persamaan  regresi yang terbentuk adalah; a. Dari  persamaan  regresi  berganda diatas terlihat bahwa nilai konstanta sebesar  2.385  menunjukan  bahwa tanpa  adapun  variabel  bebas  yaitu
Pengelolaan  Keuangan  Daerah  dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah sebesar 2.385. b. Nilai koefisien Pengelolaan Keuangan Daerah (X1) yakni -0.236 Hal  ini  menunjukan  bahwa  apabila Pengelolaan Keuangan Daerahmeningkat sebesar satu- satuan maka terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Y) akan menurun  sebesar  0.236  atau  23.6% dengan  asumsi  variabel  Sistem Akuntansi Keuangan Daerah tetap. c. Nilai  koefisien  Sistem  Akuntansi Keuangan Daerah (X2)  yakni 0.612 Hal  ini  menunjukan  bahwa  apabila Sistem Akuntansi Keuangan Daerah meningkat sebesar satu-satuan maka terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Y)  akan  meningkat  sebesar  0.612 atau  61.2%  dengan  asumsi  variabel Pengelolaan Keuangan Daerah tetap.
2. Uji t hitung
Berdasarkan  hasil  uji  t  dapat diinterpretasikan sebagai berikut: a. Hasil pengujian hipotesis Pengelolaan Keuangan Daerah menunjukkan  nilai  t  hitung  sebesar 1.394  dengan  taraf  signifikansi
0.169.  Taraf  signifikansi  tersebut lebih besar dari 0.05.Dengan demikian dapat berarti bahwa hipotesis H1 Pengelolaan Keuangan Daerah  tidak  mempunyai pengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. b. Hasil  pengujian  hipotesis  Sistem Akuntansi Keuangan Daerahmenunjukkan  nilai  t  hitung sebesar 4.322 dengan taraf signifikansi 0.000. Taraf signifikansi  tersebut  lebih  kecildari 0.05.Dengan  demikian  dapat  berarti bahwa hipotesis H2 Sistem Akuntansi Keuangan Daerahmempunyai pengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. 3. Uji F hitung Berdasarkan  Hasil  pengujian hipotesis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan  Daerah  terhadap  Kinerja
Pemerintah Daerah  menunjukkan nilai f  hitung  sebesar  10.794  dengan  taraf signifikansi  0.000.  Taraf  signifikansi tersebut  lebih  kecil  dari  0.05.  Dengan demikian dapat berarti bahwa hipotesis  H3  Pengelolaan  Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah mempunyai pengaruh  signifikan  terhadap  Kinerja Pemerintah Daerah. 4. Koefisien Determinan Hasil  uji  koefisien  determinan menunjukkan besar pengaruhnya
Pengelolaan  Keuangan  Daerah  dan Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah terhadap  Kinerja  Pemerintah  Daerah adalah  sebesar 0.256 atau 25.6%. Hal ini  menunjukkan  bahwa  pengaruhnya Pengelolaan  Keuangan  Daerah  dan Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah terhadap  Kinerja  Pemerintah  Daerah sebesar  25.6%,  sedangkan  sisanya sebesar  74.4%  dijelaskan  oleh  faktor- faktor  lain  yang  tidak  digunakan dalam model regresi penelitian ini.

## Pembahasan
1. Pengaruh  Pengelolaan  Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Hasil pengujian hipotesis Pengelolaan Keuangan Daerah menunjukkan  nilai  t  hitung  sebesar 1.394  dengan  taraf  signifikansi  0.169. Taraf  signifikansi  tersebut  lebih  besar dari  0.05.Dengan  demikian  dapat berarti bahwa hipotesis H1 Pengelolaan  Keuangan  Daerah    tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap  Kinerja  Pemerintah  Daerah. Hal  ini  berarti  peningkatan  atau penurunan Pengelolaan Keuangan Daerah yang dilakukan Badan Pengelolaan  Keuangan  Dan  Aset Daerah  (BPKAD)  Kota  Padang  saat ini tidak akan berdampak pada Kinerja Pemerintah  Daerah  seperti  anggaran disusun dengan menggunakan pendekatan kinerja, Pemerintah daerah menyampaikan rancangan APBD kepada  DPRD  untuk  mendapatkan persetujuan,  setiap  perangkat  daerah yang bertugas memungut atau menerima  pendapatan  daerah  wajib melaksanakan intensifikasi pemungutan pendapatan daerah, pendapatan daerah disetor sepenuhnya tepat  waktu  ke  kas  daerah,  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  yang  berlaku, Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran  atas  beban  APBD  tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan di dalam peraturan daerah tentang APBD, Setiap pengeluaran atas beban APBD  diterbitkan  Surat  Keputusan Otorisasi oleh pejabat yang berwenang,  pembebanan  atas  APBD harus  dilengkapi  dengan  bukti-bukti yang  lengkap  dan  sah,  laporan keuangan  disusun  untuk  menyediakan informasi  yang  relevan  mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi, laporan keuangan harus dapat dimengerti dan disajikan sesuai
dengan standar akuntansi yang diterima umum, setiap pejabat pengelolaan keuangan daerah menyusun laporan pertanggungjawaban  keuangan  secara periodik dan pengawasan atas pelaksanaan  APBD  dilakukan  oleh
DPR.
Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan  penelitian  Indah  (2012)  yang melakukan penelitian di Kota Bandung menunjukkan bahwa, pengelolaan  keuangan  daerah  di  kota bandung berpengaruh signifikan positif  terhadap  kinerja  pemerintah daerah  tersebut  dan  Hidayat  (2015) yang melakukan penelitian di kabupaten  Padang  Pariaman  juga menunjukkan bahwa, pengelolaan keuangan  daerah  kabupaten  padang pariaman berpengaruh signifikan positif  terhadap  kinerja  pemerintah daerah tersebut.
Hal  ini  disebabkan  banyak
pengelola  keuangan  pada  pemerintah Kota  Padang  yang  masih  kurang memahami  dengan  perubahan  aturan dalam pengelolaan keuangan, perencanaan yang belum dilaksanakan dengan baik. Perubahan aturan dengan terbitnya  Permendagri  64  tahun  2013 mewajibkan  Pemerintah  Kota  Padang menggunakan akuntansi berbasis akrual sehingga perlu dilakukan
sosialisasi/bimbingan teknis untuk menghindari kesalahan-kesalahan akibat  dari  perubahan  aturan  yang harus  dipahami  agar  para  pengelola keuangan mampu melakukan perbaikan yang menyeluruh disamping sikap  kehati-hatian  dari  pengelola keuangan  menjadi  beban  tersendiri dalam mengelola keuangan.
Hal ini menjadi penyebab kurangnya  pemahaman  pengelolaan dengan  benar,  masih  adanya  rangkap tugas yang di laksanakan oleh bendahara  pengeluaran,  atau  kepada operator  SIMDA,  sehingga  tugas
seorang PPK untuk memeriksa kebenaran dari setiap transaksi keuangan  di  SKPD  tidak  berfungsi sebagaimana mestinya perubahan
yang begitu cepat pada aturan keuangan yang membuat para pengelola keuangan sulit memahaminya. Untuk mengurangi permasalahan  ini  pemerintah  daerah kota  padang  harus  meningkatkan kapasitas  sumber  daya  manusia  yang mengelola  keuangan  lewatbimbingan teknis dan pelatihan akuntansi lainnya.
2. Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Hasil pengujian hipotesis Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah menunjukkan  nilai  t  hitung  sebesar 4.322  dengan  taraf  signifikansi  0.000.
Taraf  signifikansi  tersebut  lebih  kecil dari  0.05.  Dengan  demikian  dapat berarti  bahwa  hipotesis  H2  Sistem Akuntansi Keuangan Daerahmempunyai pengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah  Daerah.  Hal  ini  berarti peningkatan Sistem Akuntansi Keuangan  Daerah  yang  dilakukan Badan  Pengelolaan  Keuangan  Dan Aset  Daerah  (BPKAD)  Kota  Padang akan berdampak pada Kinerja Pemerintah  Daerah  seperti  Sistem pencatatan  keuangan  yang  dilakukan sudah  sesuai  dengan  standar  dan prosedur yang telah ditetapkan, pencatatan  keuangan  yang  dilakukan selama  ini  sudah  efektif,  evaluasi  dan pengawasan terhadap pencatatan keuangan  sering  dilakukan,  sering terjadi  kesalahan,  kecurangan  atau penyimpangan dalam pencatatan keuangan,  pencatatan  keuangan  yang dilakukan  telah  relevan  dengan  fakta atau  keadaan  keuangan  yang  ada, identifikasi atau pengklasifikasian perlu  dilakukan  dalam  pelaksanaan sistem  akuntans  keuangan  daerah,
semua bidang akuntansi keuangan dan transaksi  ekonomi  perlu  dilakukan identifikasi  atau  pengklasifikasian,
pelaporan yang dilakukan sudah
sesuai  dengan  fakta  dan  keadaan keuangan  yang  sesungguhnya,  sering terjadi  kesalahan  atau  penyimpangan dalam pelaporan keuangan dan pelaporan  keuangan  yang  dilakukan sudah  memberikan  dampak  yang positif atau manfaat bagi instansi. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayat (2015), bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemerintahan daerah. 3. Pengaruh  Pengelolaan  Keuangan DaerahdanSistem
Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Berdasarkan  Hasil  pengujian hipotesis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi
Keuangan  Daerah  terhadap  Kinerja Pemerintah Daerah menunjukkan nilai f  hitung  sebesar  10.794  dengan  taraf signifikansi  0.000.  Taraf  signifikansi tersebut  lebih  kecil  dari  0.05.  Dengan demikian dapat berarti bahwa hipotesis  H3  Pengelolaan  Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah mempunyai pengaruh  signifikan  terhadap  Kinerja Pemerintah  Daerah.  Dari  tabel  diatas menunjukkan besar pengaruhnya Pengelolaan  Keuangan  Daerah  dan Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah terhadap  Kinerja  Pemerintah  Daerah adalah  sebesar 0.256 atau 25.6%. Hal ini  menunjukkan  bahwa  pengaruhnya Pengelolaan  Keuangan  Daerah  dan Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah terhadap  Kinerja  Pemerintah  Daerah sebesar  25.6%,  sedangkan  sisanya sebesar  74.4%  dijelaskan  oleh  faktor- faktor  lain  yang  tidak  digunakan dalam model regresi penelitian ini.
Keberhasilan kinerja pemerintahan  suatu  daerah  dapat dinilai dari meningkatnya pembangunan baik di bidang ekonomi, politik, sosial maupun budaya. Masyarakat  luas  menilai  keberhasilan pembangunan  di  bidang  ekonomi terwujud dalam pembangunan
infrastruktur.  Dalam  pembangunan infastruktur  takkan  berhasil  tanpa adanya  pengelolaan  keuangan  yang baik oleh pemerintah dalam mengelola APBD.  Dengan  terealisasinya  APBD pemerintah yang sejalan dengan terlaksananya program-program pemerintahan yang mendukung kepentingan rakyat, maka telah
mejamin  kinerja  pemeritah  daerah tersebut makin baik pula.
Hal  ini  menunjukkan  bahwa kinerja  para  pegawai  dilingkungan Pemerintah  Daerah  Kota  Padang memiliki  hasil  yang  baik  walaupun beberapa  hal  belum  tercapai  seperti Produk  anggaran  sebagai  hasil  kerja yang  dijalankan  oleh  unit  kerja  belum dapat  dirasakan  secara  merata  oleh masyarakat pencapaian realisasi anggaran  tiap  tahun  tidak  mencapai target,  kurangnya  pemahaman  aparat terhadap penyusunan
anggaran.Sehingga  dapat  disimpulkan bahwa  Pengelolaan  Keuangan  Daerah dan  Sistem  Akuntansi  Keuangan Daerah  merupakan  hal  yang  sangat penting  dalam  menunjang  baiknya Kinerja  Pemerintah  Daerah  yang  ada dilingkungan  Pemerintah  Daerah  kota Padang.
Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Indah  (2012),  bahwa  pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah memberikan
pengaruh  yang  signifikan  terhadap kinerja pemerintahan daerah.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan pada  bab sebelumnya  maka dapat diambil kesimpulan adalah sebagai berikut:
1. Hasil  pengujian  hipotesisPengelolaan Keuangan  Daerah  menunjukkan  nilai  t hitung  sebesar  1.394  dengan  taraf signifikansi  0.169.  Taraf  signifikansi tersebut  lebih  besar  dari  0.05.  Dengan demikian  dapat  berarti  bahwa  hipotesis H1Pengelolaan Keuangan Daerah  tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. 2. Hasil pengujian hipotesis Sistem Akuntansi Keuangan Daerahmenunjukkan  nilai  t  hitung sebesar  4.322  dengan  taraf  signifikansi 0.000.  Taraf  signifikansi  tersebut  lebih kecildari  0.05.Dengan  demikian  dapat berarti  bahwa  hipotesis  H2  Sistem Akuntansi Keuangan Daerahmempunyai  pengaruh  signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. 3. Berdasarkan  tabel  4.9  Hasil  pengujian hipotesis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan
Daerah  terhadap  Kinerja  Pemerintah Daerah  menunjukkan  nilai  f  hitung sebesar 10.794 dengan taraf signifikansi 0.000.  Taraf  signifikansi  tersebut  lebih kecil dari 0.05. Dengan demikian dapat berarti bahwa hipotesis H3 Pengelolaan
Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah mempunyai pengaruh signifikan terhadap  Kinerja  Pemerintah  Daerah. Dari  tabel  diatas  menunjukkan  besar pengaruhnya  Pengelolaan  Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan  Daerah  terhadap  Kinerja Pemerintah  Daerah  adalah    sebesar 0.256 atau 25.6%. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruhnya Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi  Keuangan  Daerah  terhadap Kinerja  Pemerintah  Daerah  sebesar
25.6%,  sedangkan  sisanya  sebesar 74.4% dijelaskan oleh faktor-faktor lain
yang  tidak  digunakan  dalam  model regresi penelitian ini.
Berdasarkan  perumusan  masalah  dan telah dibahas pada bab sebelumnya maka peneliti  menyarankan  adalah  sebagai berikut :
1. Dalam  penelitian  ini  alat  ukur  yang digunakan untuk mengetahui pengaruh Kinerja  Pemerintah  Daerah  adalah Pengelolaan  Keuangan  Daerah  dan Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah, padahal masih banyak faktor lain yang mempengaruhi  Kinerja  Pemerintah Daerah,  untuk  penelitian  yang  akan datang  diharapkan  akan  meneliti  yang lebih luas lagi.
2. Selain  itu,  penelitian  ini  perlu  di  uji dengan responden berbeda dan memperbesar jumlah sampel penelitian. 3. Kepada  pihak  yang  terkait  dengan pengelolaan keuangan daerah di pemerintah  kota  padang  agar  lebih meningkatkan prinsip-prinsip pengelolaan  keuangan  agar  lebih efektif dan efisien.
4. Kepada  pemerintah  kota  padang  agar lebih meningkatkan pemahaman karyawan  terhadap  sistem  akuntansi keuangan daerah, salah satunya dengan  cara  adanya  pengrahan  dari kepala bagian kepada karyawan pelaksanaan  sistem  akuntansi  daerah terutama  dalam  hal  pencatatannya dengan lebih menekankan lagi penggunaan terhadap sistem
pencatatan  yang  lebih  baik  dan  lebih mudah  serta  transparan  agar  dapat berjalan dengan baik dan optimal. 5. Agar seluruh elemen kinerja pemerintah  lebih  baik  diharapakan “Indikator  Dampak”  yang  meliputi tentang  kesejahteraan  masyarakat  dan pendapatan masyarakat lebih di tingkatkan oleh pemerintah kota padang.

## DAFTAR PUSTAKA
Anitasari. 2016. Pengaruh Sistem Keuangan  Daerah  dan  Anggaran Berbasis TerhadapKinerjaPemerintahan Daerah (Survei pada Satuan Kerja Perangkat  Daerah  KotaCimahi). Jurnal.Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Komputer Indonesia. Annisa,  Vivid.  2017.  Pengaruh  Sistem Akuntansi  Daerah,  Pengelolaan Keuangan Daerah dan Good Governance Terhadap kinerja Pemerintahan  Daerah  (Studi  Pada Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah
Kota  Pekanbaru).  Jurnal.  Fakultas Ekonomi-Universitas Riau,Pekanbaru, Indonesia. Bastian,  Indra.  2010.  Akuntansi  Sektor Publik  Suatu  Pengantar.  Edisi Ketiga. Jakarta Erlangga.
Chabib Sholeh. 2009. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Bandung: Focus Media. Hidayat, Rahmat. 2015. Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Daerah Terhadap  Kinerja  Pemerintahan Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Padang Pariaman). Skripsi. Fakultas ekonomi Universitas Negeri Padang. https://www.harianhaluan.com/amp/deta il/40212,Senin/17/12/2018,11:40 WIB. Indah, Ade. 2012. Pengaruh Pengelolaan
Keuangan  Daerah  dan  Sistem Akuntansi DaerahTerhadap Kinerja Pemerintahan Daerah (Studi  pada  Dinas  Pengelolaan Keuangan  danAset  Daerah  Di Pemerintahan Kota Bandung). Skripsi. Fakultas Ekonomi- Universitas Komputer Indonesia. Jauharusaniah,  dkk.  2015.  Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Partisipasi  Penyusunan  Anggaran
Terhadap  Kinerja  Pemerintahan Daerah Kota Tanjungpinang. Jurnal. Fakultas Ekonomi- Universitas  Maritim  Raja  Ali  Haji Tanjungpinang. Mahsun,  Mohamad.  2012.  Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakakarta: BPFE. Mardiosmo.  2009.  Akuntansi  Sektor publik. Yogyakarta. Andi.
Putra, Nopriansyah, dkk. 2016. Pengaruh
Pengelolaan  Keuangan  Daerah, Akuntabilitas  dan  Transparansi Terhadap  Kinerja  Pemerintahan Daerah Dengan Pengawasan Sebagai Variabel  Moderating pada Provinsi  Sumatera  Utara.  Jurnal. Fakultas Ekonomi dan BisnisUniversitas Sumatera Utara. Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang Sistem akuntansi Keuangan Daerah. Permendagri No. 71 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Dearah. Primadona  Almanda.  2013.  Pengaruh Pengawasan Intern dan pengelolaan Keuangan DaerahTerhadap Kinerja Pemerintahan Daerah. Rohman, Abdul. 2009. Pengaruh Implementasi  Sistem  Akuntansi, Pengelolaan Keungan Daerah Terhadap  Fungsi  Pengawasan  dan Kinerja Pemerintahan Daerah.
Jurnal  Akuntansi  dan  Bisnis  vol  9
No. 1:21-32. (16 februari 2011).
Sugiyono.  2014.  Metode  Penelitian
Kuantitatif  Kualitatif  dan  R&D.
Alfabeta. Bandung.
Sugiyono.  2015.  Metode  Penelitian Manajemen. Alfabeta. Bandung.