P-ISSN   : 2541-7185 E-ISSN   : 2541-7193
Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana bagi Perwujudan Keadilan Restoratif

## I Putu Asti Hermawan Santosa
Sekolah Kajian Stratejik Dan Global Universitas Indonesia asti.hermawan@gmail.com

## ABSTRAK
Kepolisian  Republik  Indonesia  mengeluarkan  Surat  Edaran  Kepala  Kepolisian  Republik  Indonesia  No.  SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restoratif Justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Tulisan ini akan mengkaji aplikasi mediasi penal yaitu perkara pidana yang diselesaikan dengan cara mediasi antara pelaku dengan korban, sehingga mediasi penal dapat menjadi alternatif penyelesaian perkara pidana sebagai perwujudan keadilan restoratif. Hasil pengkajian menunjukkan bahwa mediasi penal dapat diterapkan dalam konsep restorative justice sebagaimana konsep ini diatur dalam Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia dengan syarat materil dan syarat formil yang diatur dalam Surat Edaran tersebut.

## Kata kunci: keadilan restoratif, mediasi penal, sistem peradilan pidana

## ABSTRACT
The Indonesian National Police issued a Circular Letter for the Indonesian National Police Chief No. SE / 8 / VII / 2018 dated July 27, 2018 concerning the Implementation of Restorative Justice (Restorative Justice) in the Settlement of Criminal Cases. This paper will examine the application aof penal mediation, which is a criminal case which is settled by means of mediation between the perpetrator and the victim, so that mediation of the penalty can be an alternative settlement of the criminal case as a manifestation of restorative justice. The results of the study indicate that the mediation of penalties can be applied in the concept of restorative justice as this concept is regulated in a Circular Letter of the Indonesian National Police Chief with material and formal conditions stipulated in the Circular.

## Keywords: restorative justice, penal mediation, criminal justice system

## A. PENDAHULUAN
Indonesia adalah negara hukum hal tersebut sebagaimana diatur dalam konstitusi negara, yaitu Pasal  1  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang  menyebutkan  bahwa negara Indonesia adalah negara hukum sehingga segala sesuatu yang mengatur hubungan antara orang dengan orang maupun hubungan antara warga negara dengan negaranya harus diatur oleh hukum.
Menurut Gustav Radbruch, ada tiga nilai dasar yang terdapat dalam hukum, yakni nilai keadilan, kemanfaatan,  dan  kepastian  hukum. 1 namun  seringkali  antara  kemanfaatan  dengan  kepastian  hukum tidak bisa berjalan secara bersama, sehingga menimbulkan keresahan yang terjadi di masyarakat. Polisi
1 Faisal, Menerobos Positivisme Hukum (Yogyakarta: Rangkang Education, 2010), hlm. 84
sebagai gerbang pertama dalam criminal justice system yang dijadikan sarana pencari keadilan oleh masyarakat  sering  dibentrokan  antara  kepastian  hukum  dengan  kemanfaatan,  selama  ini  polisi  tetap berpedoman terhadap Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu menyebutkan suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.
Pasal  1  ayat  (1)  KUHP  tersebut  merupakan  perwujudan  dari  asas  legalitas,  Asas  legalitas ( principle  of  legality )    biasa  dikenal  dalam  bahasa  Latin  sebagai  “ Nullum  delictum  nulla  poena  sine praevia  lege ”  (tidak  ada  delik,  tidak  ada  pidana  tanpa  peraturan  lebih  dahulu).  Adagium  tersebut sebenarnya  berasal  dari  Von  Feuerbach,  sarjana  hukum  pidana  Jerman  (1775-1833).  Dialah  yang merumuskan  dalam  pepatah  Latin  dalam  bukunya  yang  berjudul  “ Lechrbuch  des  peinlichen  recht ” (1801). 2
Asas  legalitas  dipandang  sebagai  asas  terpenting  dalam  hukum  pidana  Indonesia,  karenanya diatur dalam KUHP, sebagai babon atau induknya hukum pidana. Pengaturan asas legalitas dalam Buku I  (satu)  KUHP  tentang  Ketentuan  Umum,  membawa  konsekuensi  bahwa  ketentuan  asas  legalitas  itu berlaku terhadap kejahatan-kejahatan yang diatur dalam Buku II maupun pelanggaran dalam Buku III KUHP.  Demikian  juga  berlaku  bagi  semua  peraturan  pidana  yang  diatur  dalam  UU  di  luar  KUHP, kecuali UU tersebut membuat penyimpangan ( lex specialist derogat lex generalis ). 3
Asas legalitas tersebut menjadikan polisi lebih mengarah kepada tujuan memberikan kepastian hukum, yang akhirnya polisi terlihat rigid dalam menangani perkara pidana, akhirnya sorotan-sorotan yang  ditujukan  kepada  polisi  ada  yang  bersifat  positif  maupun  negatif. 4 Sorotan  dari  masyarakat  ini bukanlah  tidak  beralasan,  apabila  kita  lihat  dari  pemberitaan-pemberitaan  media  masa  baik  itu  cetak atau  elektronik,  dimana  memberitakan  penegakkan  hukum  yang  tidak  mencerminkan  rasa  keadilan, seperti perkara nenek Minah yang mencuri 3 buah kakau dan perkara Basar Suyanto dan Kholil yang harus  mengalami  dinginnya  tembok  penjara  selama  70  hari  karena  memakan  1  buah  semangka. Berdasarkan  pada  hal  tersebut  di  atas  menunjukkan  bagaimana  penegakkan  hukum  yang  tidak mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan tidak memiliki faedah baik itu untuk pelaku tindak pidana maupun korban.
Pada perkembangannya saat ini Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Tito Karnavian telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan  Keadilan  Restoratif  ( Restoratif  Justice )  dalam  Penyelesaian  Perkara  Pidana.  Surat  edaran tersebut mengatur bagaimana cara menerapkan konsep keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana di tingkat penyidikan atau penyelidikan di kepolisian.
2 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan ke-tujuh (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 23
3 Muchamad Iksan, “Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana: Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum  Pidana Indonesia Dan Hukum  Pidana Islam (Jinayah),” Jurnal Serambi Hukum , Vol. 11 No. 01 (Februari - Juli 2017), hlm. 12
4 Sitompul, Beberapa Tugas dan Peranan Polri (Jakarta: CV Wanthy Jaya, 2000), hlm. 1
Hal  tersebut  merupakan  terobosan  yang  sangat  luar  biasa  karena  menjawab  kegelisahan  para penyidik dalam melakukan proses mediasi untuk menyelesaian perkara pidana karena belum ada dasar hukum  untuk  melakukan  mediasi  terutama  dalam  tindak  pidana  umum,  saat  ini  mediasi  penal  baru dikenal disebagian tindak pidana saja seperti dalam perlindungan anak dikenal dengan diversi sesuai yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, atau dalam  tindak  pidana  KDRT,  tindak  pidana  ringan,  dan  pelanggaran  lalu  lintas.  Sehingga  menjadi pertanyaan bagaimana mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana sebagai perwujudan keadilan restoratif.

## B. PEMBAHASAN DAN ANALISIS

## 1. Keadilan Restoratif
Keadilan distributif yang selama ini berjalan dalam criminal justice system di Indonesia sudah tidak  dapat  lagi  mengakomodir  permasalahan  hukum  pidana  yang  terjadi  dimasyarakat,  yang  terjadi ketika polisi menjalan konsep keadilan distributif akan terjadi gejolak atau kegaduhan di masyarakat, masyarakat memandang keadilan tidak melulu tentang kepastian hukum, melainkan harus diperhatikan juga tentang kemanfaatan bagi pelaku, korban maupun masyarakat pada umumnya, sehingga keadilan distributif yang semula hanya bertujuan untuk memenjarakan orang yang bersalah, kemudian konsep tersebut sudah mulai beralih kepada konsep keadilan restoratif.
Restorative justice atau sering diterjemahkan sebagai keadilan restoratif, merupakan suatu model pendekatan yang muncul dalam era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan  pendekatan  yang  dipakai  pada  sistem  peradilan  pidana  konvensional,  pendekatan  ini menitikberatkan  adanya  partisipasi  langsung  dari  pelaku,  korban  dan  masyarakat  dalam  proses penyelesaian perkara pidana. 5
Penjelasan  terhadap  definisi restorative  justice yang  dikemukakan  oleh  Toni  Marshal  dalam tulisannya  “ Restorative  Justice  an  Overview ”,  dikembangkan  oleh  Susan  Sharpe  dalam  bukunya “ Restorative  Justice  a  Vision  For  Hearing  and  Change ”  yang  mengungkapkan  5  prinsip  kunci  dari restorative justice yaitu: 6
a. Restorative Justice mengandung partisipasi penuh dan konsensus.
b. Restorative Justice berusaha menyembuhkan kerusakan atau kerugian yang ada akibat terjadinya tindak kejahatan.
c. Restorative Justice memberikan pertanggung-jawaban langsung dari pelaku secara utuh.
5 Yusi  Amdani,  “Konsep  Restorative  Justice  Dalam  Penyelesaian  Perkara  Tindak  Pidana  Pencurian  Oleh  Anak  Berbasis Hukum Islam Dan Adat Aceh,” AL-‘ADALAH , Vol. XIII, No. 1 (Juni 2016) hlm. 61, 64
6 Ibid.
d. Restorative Justice mencarikan penyatuan kembali kepada warga masyarakat yang terpecah atau terpisah karena tindakan kriminal.
e. Restorative Justice memberikan ketahanan kepada masyarakat agar dapat men cegah terjadinya tindakan kriminal berikutnya.
Sementara  itu,  Marlina  menyebutkan  dalam  bukunya  bahwa  konsep restorative  justice merupakan  suatu  proses  penyelesaian  tindakan  pelanggaran  huku  yang  terjadi  dilakukan  dengan membawa  korban  dan  pelaku  (tersangka)  bersama-sama  duduk  dalam  satu  pertemuan  untuk  dapat berbicara. 7
Wesley  Cragg  mengaitkan  kemunculan restorative  justice dengan  teori  retributif  atau pembalasan dalam hukum pidana. Menuut Cragg teori pembalasan pada dasarnya kurang begitu berhasil dalam  menekan  terjadinya  kejahatan.  Lebih  parahnya  lagi  tidak  mampu  memperbaiki  kerugian  yang diderita  oleh  korban.  Karena  itu  ada  sebuah  upaya  untuk  mengubah  paradigma  pemidanaan  dari pembalasan menuju restoratif atau pemulihan. 8
Dalam  tataran  peraturan  perundang-undangan  pidana  di  Indonesia  belum  sepenuhnya mencerminkan konsep restorative justice , hanya  dalam peraturan perundang-undangan tertenntu  saja yang memperkenalkan konsep restorative justice , yaitu dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dalam Pasal 6 jo Pasal 8 menekankan pada konsep keadilan restoratif melalui diversi. Kedua konsep ini memungkinkan penyelesaian perkara anak ke luar peradilan pidana. Namun demikian tidak semua tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat diselesaikan di luar pengadilan (diversi) kecuali terpenuhi dua syarat yaitu tindak pidana diancam pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (residivis). 9
Namun di peraturan perundang-undangan pidana yang lain tidak ditemukan,   pun juga dalam kitab  undang-undang  hukum  pidana  sebagai  ketentuan  umum  hukum  pidana  materil  di  Indonesia, namun pada prakteknya meskipun dalam peraturan perundang-undangan tidak mencerminkan konsep restorative  justice dalam  tindak  pidana  umum,  polisi  dan  masyarakat  telah  menjalankan  konsep retorative  justice meskipun  tidak  memiliki  payung  hukum,  hal  tersebut  terjadi  karna  tuntutan masyarakat  yang  menginginkan  kemanfaatan  bagi  pelaku  dan  korban  dalam  penyelesaian  perkara pidana.
Hal tersebut menjadi kebimbangan sendiri pagi aparat penegak hukum dalam menjalan konsep restorative justice terhadap tindak pidana umum yang belum memiliki dasar hukum yang jelas, sehingga kemudian pada perkembangannya Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Tito
7 Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice (Bandung: Refika Aditama, Cet. 1, 2009), h. 180.
8 Hariman Satria, “Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana,” Jurnal Media Hukum , VOL.25 NO.1 (JUNI 2018), hlm. 111, 117
9 Ibid., hlm. 112
Karnavian  mengeluarkan  Surat  Edaran  No.  SE/8/VII/2018  tanggal  27  Juli  2018  tentang  Penerapan Keadilan Restoratif ( Restoratif Justice ) dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Dalam surat edaran tersebut mengatur bagaimana caranya menerapkan konsep keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana di tingkat penyidikan atau penyelidikan di kepolisian.
Dalam  Surat  Edaran  No.  SE/8/VII/2018  diatur  bagaimana  polisi  dalam  hal  ini  penyidik menerapkan konsep restorative justice dalam penanganan perkara pidana, tentunya dengan ketentuan- ketentuan yang jelas agar ada keseragaman bagi penyidik dalam menerapkan konsep restorative justice , dasar hukum adanya Surat Edaran No. SE/8/VII/2018 yaitu sebagai berikut:
1. Pasal 76 ayat (1) KUHP bahwa kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terdapat dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap.
2. Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sitem Peradilan Pidana Anak (SPPA)  pada  tingkat  penyidikan,  penuntutan,  dan  pemeriksaan  anak  di  Pengadilan  Negeri diwajibkan dupayakan diversi.
3. Pasal 15 ayat (2) undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Pasal  51  ayat  (7)  Undang-undang  Nomor  21  tahun  2001  tentang  Otonomi  Khusus  bagian Provinsi  Papua  bahwa  untuk  membebaskan  pelaku  pidana  dan  tuntutan  pidana  menurut ketentuan pidana yang berlaku, diperlukan pernyatan persetujuan untuk dilaksanakan dari Ketua Pengadilan Negeri yang mewilayahinya yang diperoleh melalui Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan dengan tempat terjadi peristiwa pidana.
Pelaksanaan kewenangan penyelidikan dan/atau penyidikan tindak pidana oleh Penyidik Polri yang  menerapkan  prinsip  keadilan  restoratif  ( restorative  justice )  dalam  metode  penyidikannya  dapat didasarkan pada ketentuan sebagai berikut :
1. Pasal  7  ayat  (1)  huruf  J  Undang-undang  Nomor  8  tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana, bahwa  penyidik  karena  kewajibannya  mempunyai  wewenang  mengadakan  tindakan  lain menurut hukum yang bertanggung jawab;
2. Pasal 16 ayat (1) huruf L dan Pasal 18 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 5 ayat (1) angka 4 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1)  huruf  L  adalah  tindakan  penyelidikan  dan  penyidikan  yang  dilaksanakan  jika  memenuhi syarat sebagai berikut:
a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
b. Selaras dengan hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
c. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa;
d. Harus masuk akal, patut, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya, dan ;
e. Menghormati hak asasi manusia (HAM).
Pasal 18 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan sangat perlu dengan memperhatikan undang-undang serta Kode Etik Profesi Polri.
Pasal 22 ayat (2) huruf b dan c Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan bahwa setiap penggunaan diskresi pejabat pemerintahan bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum dan memberikan kepastian hukum.
Ketentuan-ketentuan diatas yang dijadikan dasar polisi menerapkan konsep restorative justice , tentunya  selain  aturan  yang  jelas,  polisi  juga  dalam  menerapkan  konsep restorative  justice ,  harus mematuhi  pedoman  yang  ditentukan  dalam  Surat  Edaran  No.  SE/8/VII/2018,  adapun  pedoman penanganan Penyelesaian perkara dengan pendekatan restorative justice adalah sebagai berikut:
1. Terpenuhi syarat materiil, yaitu:
a. Tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan tidak ada penolakan masyarakat;
b. Tidak berdampak konflik sosial;
c. Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya dihadapan hukum;
d. Prinsip pembatas;
e. Pada pelaku : Tindak kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan ( schuld ) atau mensrea dalam bentuk kesengajaan ( dolus atau opzet ) terutama kesengajaan sebagai maksud atau tujuan ( opzet als oogmerk ); dan Pelaku bukan residivis.
f.  Pada tindak pidana dalamproses : Penyelidikan; dan Penyidikan sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum.
2. Terpenuhi syarat formil, yaitu:
a. Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan pelapor);
b. Surat Pernyataan Perdamaian ( akte dading ) dan penyelesaian perselisiahan para pihak yang berperkara  (pelapor  dan/atau  keluarga  pelapor,  terlapor  dan/atau  keluarga  terlapor,  dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atas penyidik;
c. Berita Acara Pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadailan restoratif ( restorative justice );
d. Rekomendasi  gelar  perkara  khusus  yang  menyetujui  penyelesaian  keadilan  restoratif ( restorative justice );
e. Pelaku tidak keberatan atas tanggungjawab, ganti rugi, atau dilakukan dengan sukarela;
f. Semua  tindak  pidana  dapat  dilakukan restorative  justice terhadap  kejahatan  umum  yang tidak menimbulkan korban manusia.
Hal  tersebut  diatas  merupakan  syarat-syarat  yang  harus  dipenuhi  dalam  menerapkan  konsep restorative justice , baik syarat formal maupun materil, selain dilihat dari segi objek pidana yang harus dipenuhi, mekanisme penerapannya juga harus jelas, adapun mekanisme penerapan keadailan restoratif ( restorative justice ) yaitu:
1. Setelah  menerima  permohonan  perdamaian  kedua  belah  pihak  (pelapir  dan  terlapor)  yang ditandatangani  diatas  meterai,  lakukan  penelitian  administrasi  syarat  formil  penyelesaian perkara melalui keadailan restoratif ( restorative justice ).
2. Permohonan perdamaian setelah memenuhi persyaratan formil terpenuhi diajukan kepada atas penyidik untuk mendapat persetujuan;
3. Setelah permohonan disetujui oleh atasan penyidik (Kabareskrim/Kapolda/Kapolres), kemudian ditetapkan waktu pelaksanaan penandatanganan pernyataan perdamaian;
4. Pelaksanaan konferensi yang menghasilkan perjanjian kesepakatan yang ditandatangani semua pihak terlibat;
5. Membuat nota dinas kepada pengawas penyidik atau kasatker perihal permohonan dilaksanakan gelar perkara khusus untuk pengentian perkara;
6. Melaksanakan gelar perkara khusus dengan peserta pelapor dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor, dan perwakilan dari tokoh masyarakat yang ditunjuk oleh penyidik, penyidik yang menangani dan perwakilan dari fungsi pengawas internal dan fungsi hukum dan unsur pemerintah bila diperlukan;
7. Menyusun kelangkapan administrasi dan dokumen gelar perkara khusus serta laporan hasil gelar perkara;
8. Menerbitkan  Surat  Perintah  Penghentian  Penyelidikan/Penyidikan  dan  Surat  Ketetapan Penghentian Penyelidikan/Penyidikan dengan alasan restorative justice;
9. Untuk  perkara  pada  tahap  penyelidikan,  penyelidik  menerbitkan  Surat  Perintah  Penghentian Penyelidikan dan surat Ketetapan Pengentian Penyelidikan yang ditanda tangani oleh :
a. Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Mabes Polri;
b. Direktur Reserse Kriminal pada tingkap Polda;
c. Kapolres pada tingkat Polres dan Polsek;
10. Untuk  perkara  pada  tahap  penyidikan,  penyidik  menerbitkan  Surat  Perintah  Penghentian Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan, yang ditanda tangani oleh :
a. Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Mabes Polri;
b. Direktur Reserse Kriminal pada tingkap Polda;
c. Kapolres pada tingkat Polres dan Polsek;
11. Mencatat  pada  buku  register  B-19  sebagai  perkara  keadailan  restoratif (restorative  justice ) dihitung sebagai penyelesaian perkara.
Dengan  adanya  Surat  Edaran  No.  SE/8/VII/2018  tanggal  27  Juli  2018  tentang  Penerapan Keadilan  Restoratif  ( Restoratif  Justice )  dalam  Penyelesaian  Perkara  Pidana,  sehingga  memudahkan kepolisian dalam menerapkan konsep keadilan restoratif, meskipun memang belum terlalu kuat untuk dijadikan  dasar  hukum  karena  bersifat  surat  edaran,  belum  termuat  dalam  peraturan  perundang- undangan,  namun  niat  baik  tersebut  harus  dijalankan  dengan  baik  agar  keadilan  dimasyarakat  dapat tercapai.

## 2. Mediasi Penal
Mediasi  penal  merupakan  alternatif  penyelesaian  perkara  pidana  di  luar  jalur  penal.  Dalam penyelesaian perkara pidana jika menempuh jalur penal biasanya selalu adanya penjatuhan pidana oleh hakim  terhadap  pelaku,  hal  ini  secara  filosofis  kadang-kadang  tidak  memuaskan  semua  pihak,  oleh karena itu perlu adanya pemikiran  penyelesaian perkara pidana melalui jalur ADR ( Alternative Dispute Resolution )  dengan  maksud  agar  dapat  menyelesaikan  konflik  yang  terjadi  antara  pelaku  dengan korban. 10
Menurut  Muladi,  model  konsensus  yang  dianggap  menimbulkan  konflik  baru  harus  diganti dengan model asensus, karena dialog antara yang berselisih untuk menyelesaikan masalahnya, adalah langkah  yang  sangat  positif.  Dengan  konsep  ini  muncul  istilah  ADR  yang  dalam  hal-hal  tertentu menurut Muladi lebih memenuhi tuntutan keadilan dan efesien. ADR ini merupakan bagian dari konsep restorative justice yang menempatkan peradilan pada posisi mediator. 11
Mediasi penal ini dapat diterapkan dengan mengacu kepada ketentuan yang termuat dalam Surat Edaran  No.  SE/8/VII/2018  tanggal  27  Juli  2018  tentang  Penerapan  Keadilan  Restoratif  ( Restoratif Justice ) dalam Penyelesaian Perkara Pidana, yaitu terhadap jenis tindak pidana yang terpenuhi syarat materilnya yaitu:
a. Tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan tidak ada penolakan masyarakat;
b. Tidak berdampak konflik sosial;
c. Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya dihadapan hukum;
10 Sahuri Lasmadi, “Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia,” Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum , Unja (2011), hlm. 42
11 Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana ( Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997), hal. 67
d. Prinsip pembatas;
1) Pada pelaku : Tindak kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan ( schuld ) atau mensrea dalam  bentuk  kesengajaan  ( dolus atau opzet )  terutama  kesengajaan  sebagai maksud atau tujuan ( opzet als oogmerk ); dan Pelaku bukan residivis.
2) Pada tindak pidana dalam proses : Penyelidikan; dan Penyidikan sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum.
Selain syarat materil juga terdapat syarat formil sesuai dalamSurat Edaran No. SE/8/VII/2018 tanggal  27  Juli  2018  tentang  Penerapan  Keadilan  Restoratif  ( Restoratif  Justice )  Dalam  Penyelesaian Perkara Pidana, yaitu:
a. Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan pelapor);
b. Surat Pernyataan Perdamaian ( akte dading ) dan penyelesaian perselisiahan para pihak yang berperkara  (pelapor  dan/atau  keluarga  pelapor,  terlapor  dan/atau  keluarga  terlapor,  dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atas penyidik;
c. Berita Acara Pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadailan restoratif ( restorative justice );
d. Rekomendasi  gelar  perkara  khusus  yang  menyetujui  penyelesaian  keadilan  restoratif ( restorative justice );
e. Pelaku tidak keberatan atas tanggungjawab, ganti rugi, atau dilakukan dengan sukarela;
f. Semua  tindak  pidana  dapat  dilakukan restorative  justice terhadap  kejahatan  umum  yang tidak menimbulkan korban manusia;
Meskipun  memang  dalam  Surat  Edaran  No.  SE/8/VII/2018  tanggal  27  Juli  2018  tentang Penerapan Keadilan Restoratif ( Restoratif Justice ) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana tersebut masih terdapat kekurangan atau kesulitan bagi penyidik dalam menerapkan konsep restorative justice karena ada batasan-batasan tertentu, namun konsep restorative justice ini perlu disikapi oleh pemerintah dengan serius, polisi tidak hanya bisa berlindung dibalik surat edaran, namun perlu juga dibuatkan aturan yang jelas yang termuat dalam peraturan perundang-undangan agar kemanfaatan hukum dan kepastian hukum akan bergerak sejalan yang pada akhirnya masyarakat akan merasakan keadilan dalam criminal justice system di Indonesia.

## C. PENUTUP

## 1. Simpulan
Tujuan  hukum  yaitu  untuk  keadilan,  kepastian  hukum  dan  kemanfaatan,  namun  antara kemanfaatan  dengan  kepastian  hukum  seringkali  tidak  bergerak  dinamis,  salah  satunya  harus dikesampingkan  oleh  polisi  yaitu  biasanya  mengenyampingkan  kemanfaatan,  karena  polisi  selalu mengedepankan asas legalitas yang terkandung dalam kitab undang-undang hukum pidana, sehingga
menjadi  gejolak  di  masyarakat  karena  kadang  kala  masyarakat  lebih  menggunakan  logika  berfikir untuk kemanfaatan dalam mencapai keadilan.
Pergeseran  paradigma  konsep  keadilan  dalam criminal  justice  system dari  konsep  keadilan distrbutif menjadi keadilan restoratif menjadi jawaban keresahan masyarakat dalam mencapai keadilan, hal ini menjadi perhatian serius oleh kepolisian republik Indonesia yaitu dengan keluarnya Surat Edaran Kepala  Kepolisian  Republik  Indonesia  No.  SE/8/VII/2018  tanggal  27  Juli  2018  tentang  Penerapan Keadilan  Restoratif  ( Restoratif  Justice )  Dalam  Penyelesaian  Perkara  Pidana,  hal  ini  dapat  dijadikan dasar  oleh  kepolisian  dalam  menjalankan  konsep restorative  justice terhadap  penanganan  perkara pidana, proses dalam mengaplikasikan keadilan restoratif ini dengan melakukan mediasi antara korban dengan pelaku, mediasi ini dikenal dengan mediasi penal atau mediasi dalam pidana.
Mediasi  penal  sebagai  alternatif  penyelesaian  perkara  pidana  ini  dapat  diterapkan  terhadap tindak pidana dengan persyaratannya yaitu terpenuhi  syarat  materilnya yaitu:  a)  Tidak menimbulkan keresahan  masyarakat  dan  tidak  ada  penolakan  masyarakat;  b)  Tidak  berdampak  konflik  sosial;  c) Adanya  pernyataan  dari  semua  pihak  yang  terlibat  untuk  tidak  keberatan,  dan  melepaskan  hak menuntutnya  dihadapan  hukum;  d)  Prinsip  pembatas;  yaituPada  pelaku : Tindak  kesalahan  pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan ( schuld ) atau mensrea dalam bentuk kesengajaan ( dolus atau opzet ) terutama kesengajaan sebagai maksud atau tujuan ( opzet als oogmerk ); dan Pelaku bukan residivis. Serta padatindak  pidana  dalamproses : Penyelidikan;  dan  Penyidikan  sebelum  SPDP  dikirim  ke  Penuntut Umum.
Selain syarat materil juga terdapat syarat formil sesuai dalamSurat Edaran No. SE/8/VII/2018 tanggal  27  Juli  2018  tentang  Penerapan  Keadilan  Restoratif  ( Restoratif  Justice )  Dalam  Penyelesaian Perkara Pidana, yaitu: a) Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan pelapor);  b) Surat Pernyataan Perdamaian ( akte dading ) dan penyelesaian perselisiahan para pihak yang berperkara (pelapor  dan/atau  keluarga  pelapor,  terlapor  dan/atau  keluarga  terlapor,  dan  perwakilan  dari  tokoh masyarakat) diketahui oleh atas penyidik; c) Berita Acara Pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah  dilakukan  penyelesaian  perkara  melalui  keadailan  restoratif  ( restorative  justice );  d) Rekomendasi  gelar  perkara  khusus  yang  menyetujui  penyelesaian  keadilan  restoratif  ( restorative justice ); e) Pelaku tidak keberatan atas tanggungjawab, ganti rugi, atau dilakukan dengan sukarela; dan f)  Semua  tindak  pidana  dapat  dilakukan restorative  justice terhadap  kejahatan  umum  yang  tidak menimbulkan korban manusia.

## 2. Saran
Surat  Edaran  Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. SE/8/VII/2018  tanggal  27 Juli 2018 tentang  Penerapan  Keadilan  Restoratif  ( Restoratif  Justice )  Dalam  Penyelesaian  Perkara  Pidana, merupakan langkah dan terobosan yang baik dalam menjawab gejolak masyarakat dalam menjalankan criminal  justice  system ,  namun  konsep restorative  justice ini  hanya  diatur  dalam  suatu  surat  edaran,
sehingga  hanya  berlaku  kedalam  untuk  kepolisian  saja,  maka  penting  untuk  membuat  peraturan perundang-undangan  yang  memuat  konsep restorative  justice dalam  menjalankan criminal  justice system , agar kemanfaatan dan kepastian hukum dapat bergerak dinamis dalam mencapai keadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

## 1. Buku
Faisal. Menerobos Positivisme Hukum . Yogyakarta. Rangkang Education. 2010
Marlina. Peradilan  Pidana  Anak  di  Indonesia,  Pengembangan  Konsep  Diversi  dan  Restorative  Justice Cet  I . Bandung. Refika Aditama. 2009
Muladi. Hak  Asasi  Manusia,  Politik  dan  Sistem  Peradilan  Pidana. Semarang . Badan  Penerbit  Universitas Diponegoro. 1997
Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan ke-tujuh. Jakarta. Rineka Cipta. 2002
Sitompul. Beberapa Tugas dan Peranan Polr. Jakarta. CV. Wanthy Jaya. 2000

## 2. Jurnal
Muchamad  Iksan.  “Asas  Legalitas  Dalam  Hukum  Pidana  :  Studi  Komparatif  Asas  Legalitas  Hukum    Pidana Indonesia Dan Hukum  Pidana Islam (Jinayah).” Jurnal Serambi Hukum Vol. 11 No. 01 (Februari - Juli 2017)
Yusi  Amdani.  “Konsep  Restorative Justice  Dalam  Penyelesaian  Perkara  Tindak Pidana  Pencurian  Oleh  Anak Berbasis Hukum Islam Dan Adat Aceh.” AL-‘ADALAH , Vol. XIII, No. 1 (Juni 2016)
Hariman Satria. “Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana.” Jurnal Media Hukum , VOL. 25 NO.1 (JUNI 2018)
Sahuri  Lasmadi.  “ Mediasi  Penal  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Indonesia .”   Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum, Jurnal Unja (2011)