## RELASI SETARA ANTARA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM KASUS KEWARISAN ISLAM ( FARĀ’ I Ḍ )

## Wahidah
Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin Jl. A. Yani No.Km.4,5, Kebun Bunga, Kec. Banjarmasin Tim., Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70235 e-Mail: wahidah@uin-antasari.ac.id
Abstrak: Prinsip dasar dalam kewarisan Islam ( farā’ i ḍ ) adalah persamaan hak antara laki-laki dan perempuan tanpa memandang besar kecil orangnya atau banyak dan sedikitnya  harta  warisan  yang  ditinggalkan  pewarisnya.  Laki-laki  yang  berstatus sebagai ahli waris a ṣ ā bah tidak selalu (harus dipahami) mendapat bagian yang lebih besar daripada perempuan. Kesetaraan dalam konteks kewarisan Islam, hakikinya memang tidak dimaksudkan “ sama ” antara perolehan waris laki-laki dan perempuan. Sebab, banyak dan sedikitnya bagian yang diperoleh seorang ahli waris dalam suatu strukturnya, sangat tergantung pada kondisi atau status seseorang di setiap kasusnya. Ini  dibuktikan  melalui  beberapa  contoh  kasus  kongkrit  yang  berbanding  terbalik dengan  anggapan  dan  pemahaman  (sebagian)  masyarakat  selama  ini.  Selain  itu, realitas  menunjukkan  bahwa  telah  terjadi  semacam  modifikasi  penyelesaian  kasus kewarisan  yang  mencoba  menghubungkan  dengan  latar  belakang  sosial-ekonomi keluarga.  Atas  dasar  ini,  ajaran  prinsip  ( qa ṭ ’ī )  atau  normatif  dalam  Islam  tentang keadilan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan tetap bisa ditegakkan.
Kata Kunci: Relasi Setara, Far ā’ i ḍ , Kasus Istimewa, Asal Masalah, A ṣ ā bah.
Abstract : The basic principle in Islamic inheritance ( farā'i ḍ ) is the equality of rights between men and women without regarding the size of the person or the amount of the inheritance left by the heir. Men who have the status as heirs of a ṣ ā bah do not always (to be understood) get a greater share than women. Equality in the context of  Islamic  inheritance  is  essentially  not  meant  to  be  "the  same"  between  the acquisition of male and female inheritance. It is because how much and few does a heir gets in a structure, depends on the condition or status of a person in each case. This  is  evidenced  by  several  examples  of  concrete  cases  that  are  inversely proportional to the assumptions and understanding (some) of the community so far. In addition, reality shows that there has been a kind of modification to the settlement of  inheritance  cases  that  try  to  relate  to  the  socio-economic  background  of  the family. On this basis, the principle teaching ( qa ṭ ’ī ) or normative in Islam regarding justice and equality between men and women can still be upheld.
Keywords : Equivalent Relationship s, Farā’ i ḍ , Special Cases, Origin of Problems, A ṣ ā bah.

## Pendahuluan
Pembagian  harta  warisan  dalam Islam  telah  diatur  secara  rinci  (detail)  di dalam  al-Qur ’ an  dan  Hadis  serta  ijtihad para fuqaha.
Berbagai persoalan menyangkut  definisi  harta  warisan,  cara
pewarisannya dan siapa saja yang berhak atau  tertolak  menerima  harta  tersebut, bahkan  sampai  cara-cara  penghitungan- nya, farā’ i ḍ telah
secara tegas
menjelaskan-nya
dengan ungkapan kalimat yang oleh banyak kalangan
dianggap sebagai ketentuan yang bersifat qa ṭ ’ī .
Hubungannya  dengan  hak-hak  ahli waris,  prinsip  dasar  yang  mutlak dipegangi adalah laki-laki dan perempuan memiliki  hak  yang  sama  dalam  harta peninggalan  tanpa  memandang  besar kecil  orangnya,  atau  banyak  dan  sedikit harta
warisan yang ditinggalkan pewarisnya, yang penting dia hidup pada saat  kematian muwarrith .  Hal  ini sebagaimana disebutkan dalam Surah al- Nisā’ ( 4) Ayat 7 di bawah ini:
ِِلاَجِ رلِل ِ ِ بيِصَن ِ اَِّمِ ِ َِكَرَ ت ِ ِِناَدِلاَوْلا ِ َِنوُبَرْ قَْلْاَو ِ ِِءاَسِ نلِلَو ِ ِ بيِصَن ِ اَِّمِ ِ َِكَرَ ت ِ ِِناَدِلاَوْلا ِاَو َِنوُبَرْ قَْلْ ِ اَِّمِ ِ َِّلَق ِ ُِهْنِم ِ ِْوَأِِ َِرُ ثَك ِ اًبيِصَن ِ اًضوُرْفَم
Diskusi  dan  perdebatan  dalam forum berbagai pelatihan pemula tentang gender , masalah kewarisan Islam biasanya merupakan salah satu bagian materi yang selalu  menjadi  bahan  tanggapan  dan pertanyaan  dari  para  peserta.  Satu  di antara  banyak  persoalan  kewarisan, masalah  hak  atau  bagian  perempuan setengah  dari  bagian  laki-laki,  terkadang disebut-sebut sebagai
sebuah
ketimpangan gender .  Padahal,  penilaian tentang  hal  ini  tentunya  membutuhkan
suatu kerangka berfikir yang tidak bersifat parsial atau sepotong-potong. Banyak kasus yang bisa
diillustrasikan  untuk  bisa  membuk-tikan sebagai  verifikasi  benar-tidaknya  bahwa perolehan perempuan yang separuh dari hak laki-laki itu dipandang sebagai sebuah ketimpang-an, ketidakadilan, atau ketidakseta-raan. Laki-laki dan perempuan,  selama  ini  (tampaknya) dipahami hanya dalam lingkup ahli waris yaitu “ anak ”, padahal, masalah perbedaan kelamin  ( gender ),  semestinya  tidak  hanya dilihat dari aspek itu saja.
Sebagaimana far ā’ i ḍ ,  ahli  waris digolongkan  dalam  kelompok  laki-laki dan perempuan. 15 dan 10 orang masing- masing  mereka  adalah  sosok  ahli  waris yang saling berpasangan. Kelompok furū’ al-mayyit misalnya, di dalamnya ada anak laki-laki  dan  anak  perempuan,  cucu  laki dan cucu  perempuan  (turunan dari  laki- laki  dan  perempuan),  seterusnya  ke bawah. U ṣ ū l  al-mayyit ,  di  dalamnya  ada ayah dan ibu, kakek dan nenek (baik dari jalur  ayah  ataupun  ibu),  seterusnya  ke atas.  Kelompok ḥ awāshi ,  seperti  saudara laki-laki dan perempuan yang sekandung, seayah  dan  seibu.  Sedangkan  ahli  waris sababiyah terdiri dari pasangan suami istri,
mu ’ tiq dan mu ’ tiqah .
Menyoal  hukum  waris  dalam  fikih gender ,  pertanyaan  umum  yang  selalu dilontarkan  pasti  terkait  dengan  alasan bagian  perempuan  seperdua  dari  bagian laki-laki.  Al-Qur ’ an  Surah  al-Nis ā’  (4)
Ayat  11,  12,  dan  176,  secara  tekstual memang menyebutkan dengan kalimat “ li al-dhakar  mithl ḥ adhdh  al-unthayayn ” yang dimaknai dengan dua banding satu untuk laki-laki  dan  perempuan.  Pemahaman terbatas  seperti  ini,  tentu  saja  tidak  bisa memenuhi keinginan untuk mendapatkan jawaban  secara  menyeluruh  tentang maksud  kesetaraan  antara  hak  laki-laki dan perempuan dalam kewarisan Islam.
Beberapa  keadaan  ketidak-samaan hak/perolehan  laki-laki  dan  perempuan dalam farā’ i ḍ ,  dapat  dicermati  pada contoh tabel berikut. 1
Perempuan Laki-laki Sebagai istri , bagiannya bisa  seperempat  (tanpa anak)  atau  seperdelapan (dengan anak) sebagai  suami , bagiannya bisa setengah  warisan (tanpa  anak)  atau seperempat (dengan anak)
Sebagai  anak, Bisa setengah  warisan  jika tanpa anak laki-laki atau setengah  dari  warisan Sebagai anak. Bisa  satu  banding dua anak perempuan atau
1 Lihat  Direktorat  Jenderal  Pendidikan  Islam Kementerian  Agama  RI  dengan  Dukungan AIBEP ( Australia Indonesia Basic Education Program ) 2010,  “ Modul  Membangun  Relasi  Setara  Antara Perempuan  &  Laki-laki  Melalui  Pendidikan Islam ” , 99.
2 Sedikit  koreksi  terhadap  penjelasan  tabel  yang menerangkan  tentang dhaw  ar ḥ ā m .  Sebenarnya perbincangan  tentang  dapat  tidaknya  mereka mewarisi adalah dihadapkan dengan kondisi pada
anak laki-laki jika bersama dengan mereka. seluruh sisa warisan  jika  tanpa anak perempuan Keluarga dari garis perempuan disebut dengan dhaw  al-ar ḥ ā m yang tidak mendapatkan bagian apapun dari tirkah mayit. Keluarga dari garis laki-laki, disebut dengan dhaw al- ar ḥ ā m tetapi  dapat memperoleh warisan.
Tabel 2 di atas seolah menggambar- kan  kesan  ketidaksamaan  antara  hak waris  laki-laki  dan  perempuan.  Namun demikian,  persoalan  kesetaraan  tidak cukup  hanya  dilihat  pada  sisi  perolehan dua  banding  satu,  seperdua,  atau  lebih sedikit,  tetapi  lebih  kepada  persoalan- persoalan lainnya yang  meliputi masalah kewarisan,  seperti  sosok  mereka  dalam kasusnya, hak/bagiannya, hikmah di balik ketentuan  itu,  termasuk  aspek  realitas sosial  dalam  hubungannya  dengan aplikasi penyelesaian kasus.
Merujuk  pada  ketentuan  yang  ada dalam buku II Kompilasi Hukum Islam (KHI)  melalui  pasal-pasal  kewarisannya, di antara terobosan barunya menyangkut ahli waris pengganti ( plaatsvervulling dalam istilah Budgerlijk  Weetboek ),  makna perbedaan  hak  waris  tampaknya  tidak
saat ahli waris dhaw al-fur ū ḍ dan a ṣ ā bah tidak ada sama sekali, atau ada dhaw al-fur ū ḍ tetapi mereka tertolak  menerima radd .  Jadi,  sesuai  dan tergantung  pada  pendapat  kelompok  yang diperpegangi, dhaw  al-ar ḥ ā m (dari  jalur  laki-laki atau  perempuan)  sama  saja  keadaannya.  Bukan disebut  sebagaimana  penjelasan  tabel “ Bahwa keluarga dari garis laki-laki ( dhaw al-ar ḥ ā m ) dapat memperoleh warisan. ”
bisa lagi dikorelasikan. Karena posisinya yang  berasal  dari  jalur  perempuan  ( dhaw ar ḥ ā m )  adalah  orang  yang  -mempunyai kesempatan-  mendapat  bagian  warisan jika  sudah  tidak  didapati  lagi  waris dhaw furū ḍ dan ‘ a ṣ ā bah, sedangkan  oleh  KHI Pasal  185,  mereka  justru  mendapat haknya.
Penyelesaian  hak  waris  yang berbeda antara laki-laki  dan perempuan, tidak  semestinya  dianggap  sebagai pembenaran  bahwa  perempuan  adalah makhluk  kelas  dua  dalam  ajaran  Islam, sehingga  membawa  penafsiran  bahwa terdapat  ketimpangan gender dalam masalah kewarisan ini. Dari satu sisi, kata “ setara ” tidak  dimaksudkan  harus  selalu sama  antara  dua  orang  yang  berbeda kelamin.  Apalagi  status  dan  fungsi  dari masing-masing  mereka,  dalam  realitas sosialnya, memang mengharuskan untuk tidak disamakan.
Atas dasar itu, far ā’ i ḍ dalam aturan kewarisannya,  tidak  selalu  menjadikan ahli waris perempuan mendapat hak lebih sedikit  dari  laki-laki.  Dalam  kasus tertentu,  bisa  saja  laki-laki  justru memperoleh  bagian  lebih  sedikit (seperdua) dari perempuan, atau bahkan
3 Seperti  kasus Gharawayn/ ’ Umrayatayn dan Mushtarikah .
tidak  mendapat  sama  sekali,  lantaran kehadiran  sosok  perempuan  dalam struktur kewarisannya. Beberapa contoh terkait  hal  itu,  dapat  ditelusuri  melalui kasus-kasus  istimewa 3 hasil  ijtihad  atau ijmak  ulama,  kemudian  menjadi  bahan kritikan  oleh  sebagian  kalangan  sebagai sebuah  kesan “ kewarisan  yang  bercorak patrilineal ” .
Tentu  sudah  banyak  tulisan  yang menguraikan  masalah  dua  banding  satu antara hak waris laki-laki dan perempuan di  tengah-tengah  isu gender .  Sebagian kalangan, seperti para pemerhati perempuan,  justru  membuktikan  bahwa dua  banding  satu  tidak  melawan prinsip keadilan  kemitraan  yang  dikemukakan oleh  Al-Qur ’ an,  selain  sebagai  ayat “ transisi ”. Hal ini dapat dipahami sebagai batas  kuantitatif  yang  diberikan  setelah minus  yang  pada  dasarnya  bukan merupakan nilai maksimal. 4
Namun  demikian,  analisis  yang diberikan  mengenai  permasalahan  hak waris  dalam “ fikih  gender ” ini,  selalu consern terhadap keinginan membuktikan bahwa  tidak  benar  jika  formulasi  dua banding  satu  itu  sebagai  sebuah ketimpangan atau ketidakadilan. Sehingga
4 Zaitunah  Subhan, Menggagas  Fiqh  Pemberdayaan Perempuan (Jakarta: el Kahfi, Maret 2008), cet. II,
260 dan 261.
verifikasi  itu  selalu  diarahkan  pada persoalan  hikmah  melalui  pendekatan tafsir  dan  latar  belakang  sejarah  dan menghubungkannya dengan aspek sosial- ekonomi keluarga dalam realitas sosial di zaman  pra  Islam,  tanpa  mengemukakan lebih  jauh  tentang  contoh-contoh penyelesaian kasus waris dalam far ā’ i ḍ .
Oleh  karenanya,  penulis  tertarik melihat  ini  sebagai  sebuah  telaah normatif berkaitan dengan masalah relasi setara  antara  laki-laki  dan  perempuan dalam  kasus farā’ i ḍ .  Pertanyaan  apakah hak  waris  perempuan  itu  selalu  lebih sedikit  dari  bagian  laki-laki?  dan bagaimana  maksud furū ḍ al-muqaddarah itu ketika diselesaikan terhadap para waris yang berbeda gender ini?, akan penulis cari jawabannya  melalui  kajian  terhadap berbagai  contoh  kongkrit  kasus  waris yang ada dalam farā’ i ḍ .
Hal  ini  disebabkan  masih  adanya anggapan dan pemahaman yang keliru di
5 Informasi penulis terima (pada saat menjadi nara sumber)  dari  seorang  Guru  Pendidikan  Agama Islam asal Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Rabu, 16  Maret  2016),  ketika Workshop “Peningkatan Pengembangan  dan  Pembelajaran  PAI  pada Sekolah  Menengah Atas se Kalimantan  Selatan ” oleh  Kanwil  Kemenag  Propinsi  Kalimantan Selatan  Bidang  Pendidikan  Agama  dan Keagamaan Islam (Pakis).
6 A ṣ ā bah bersama  yang  lain.  Mereka  adalah saudara  perempuan  kandung  dan  saudara perempuan  sebapak  jika  mewarisi  bersama
masyarakat  mengenai  corak  kewarisan Islam  yang  terkesan  lebih  bersifat
patrilineal . Seperti halnya dengan anggapan  masyarakat  dalam  kasus kematian  seseorang  yang  meninggalkan ahli waris dua orang anak perempuan dan seorang anak laki-laki. Harta warisannya senilai Rp. 300.000.000,- . Oleh anak laki- laki  tersebut  harta  warisan  dibagi  tiga, sehingga  menurutnya  ia  mendapat  Rp. 200.000.000,-  sedangkan  adik-adiknya yang perempuan (sepertiganya) yaitu Rp. 100.000.000,- dibagi dua, masing-masing
yang perempuan mendapat Rp.50.000.000,- 5 A ṣ ā bah juga  dipahami salah  oleh  sebagian  mereka  yang memberikan makna secara terbatas pada “ laki-laki  saja ” dan “ dapat  paling banyak ”. Padahal,  dua  macam a ṣ ā bah lainnya  dalam farā’ i ḍ sesungguhnya berasal dari kalangan perempuan, seperti a ṣ ā bah bi al-ghayr dan a ṣ ā bah ma ’ a al-ghayr . 6
Pengetahuan dan pemahaman seperti ini,
dengan  keturunan  perempuan  dari  pewaris, dengan  syarat  (mereka  berdua)  tidak  bersama dengan  saudaranya  yang  laki-laki.  Sebab  jika demikian  keadaannya,  maka  mereka  berstatus sebagai a ṣ ā bah bi al-ghayr, yaitu a ṣ ā bah dengan yang lain. Mereka berjumlah empat orang perempuan, yakni anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan kandung dan saudara perempuan  sebapak.  Menjadi a ṣ ā bah masing- masing  dengan  saudaranya  yang  laki-laki (sederajat).
tentu  saja  berbenturan  dengan  maksud farā’ i ḍ yang  telah  memberikan  aturan
(sedemikian rupa)
penyelesaian pembagian  harta  warisan,  sesuai  dengan keadilan sosial dan tugas masing-masing ahli  waris  yang  terhimpun  dalam  empat kaidah  yaitu  cinta,  pernikahan, al-nu ṣ rah , dan kasih sayang. 7
Atas  dasar  cinta,  maka  anak-anak dan  keturunannya  adalah  orang-orang yang  pertama  dan  utama  dalam  Islam untuk  mendapatkan  bagian  dari  harta warisan  ( mawruth )  orang  tuanya.  Begitu juga  dengan  suami  atau  isteri  sebagai pasangan  hidup  yang  selama  ini menemaninya dalam mengarungi bahtera kehidupan  rumah  tangga.  Sekalipun mereka  tergolong  ahli  waris sababiyah , namun pernikahan yang sah menjadikan tali ikatan itu sebagai penyebab keduanya berhak saling mewarisi tanpa adanya ḥ ijāb kecuali  secara nuq ṣ ā n dengan  sebab adanya keturunan pewaris.
Berdasarkan al-nu ṣ rah , kaum kerabat  yang  membela,  menolong, melindungi  dan  mempertahankan  nama baik  keluarga,  seperti a ṣ ā bah nya,  yaitu kerabat  dari  pihak  bapaknya  (saudara- saudaranya  yang  laki-laki,  paman-paman
7 Bandingkan  dalam  Yusna  Zaidah, “ Model Hukum Islam: Suatu Konsep Metode Penemuan Hukum Melalui Pendekatan Ushuliyyah, ” Syariah
dan  keturunannya),  adalah  orang-orang yang  dikelompokkan  sebagai  waris penerima  sisa  setelah dhaw  al- furū ḍ mengambil  bagiannya.  Dengan  dasar kasih sayang, maka yang berhak menjadi ahli  waris  itu  adalah  orang-orang  yang memiliki hubungan silaturrahim berkasih sayang  selama  hidupnya,  yaitu  kerabat nasabiyah yang  tergolong  ke  dalam kelompok waris dhaw al-ar ḥ ā m , baik dari pihak laki-laki maupun perempuan.
Adanya  hikmah  dan  tujuan pembagian  warisan  dalam  Islam,  maka mawrūth tidak  tertumpuk  di  tangan seorang  waris  saja,  melainkan  merata pada seluruh ahli waris yang merupakan kerabat  untuk  pembangunan  keluarga atau  masyarakat  yang  kuat  dari  sisi ekonominya.  Selain  itu,  mendorong seseorang  untuk  lebih  giat  bekerja. Karena  usaha  sekuat  tenaga  untuk memperoleh  harta  itu  diharapkan menjadi  kesenangan  dan  kenikmatan  di kemudian  harinya.  Sebab  kematiannya masih  menyisakan  harta  yang  akan diwariskan  terhadap  orang-orang  yang dicintainya,  seperti  anak-anak,  pasangan hidup dan kerabatnya.
Jurnal Hukum Dan Pemikiran 17, no. 2 (February 1, 2018):  143–59,  https://doi.org/10.18592/sy.v 17i2.1969.
Para  perempuan  merupakan  ahli waris, yang telah diangkat derajatnya oleh farā’ i ḍ dengan  diberikan  hak  yang  sama dengan  laki-laki  (berbeda gender ),  untuk
memperoleh  bagian  dari mawrūth
pewarisnya. Banyak atau sedikit perolehan  yang  diterima  laki-laki  dan perempuan  bukanlah  menjadi  (satu- satunya)  indikator  untuk  menyatakan sebuah  makna  kesetaraan.  Sebab  yang demikian  itu,  masih  sangat  tergantung pada  situasi  dan  kondisi  seseorang  ahli waris dalam suatu struktur kasusnya.
Oleh karenanya,
penelusuran terhadap berbagai contoh kasus kongkrit menjadi  bagian  dari  upaya  untuk mendapatkan verifikasi mengenai makna kesetaraan
antara laki-laki dan
perempuan  dalam  relasinya  terhadap kewarisan  Islam.  Sehingga,  apa  yang selama ini menjadi isu, bahan diskusi dan pembahasan penting mengenai
ketidakadilan, ketidaksejajaran atau bahkan  ketimpangan gender dalam konteks farā’ i ḍ ,  juga  bisa  menjadi alternatif jawaban yang patut dipertimbangkan.
Ahli Waris  Dari  Golongan Laki-Laki Dan Golongan Perempuan
Ilmu farā’ i ḍ telah  menetapkan  25 orang ahli waris yang  terbagi dalam dua
kelompok,  ahli  waris sababiyah dan nasabiyah .  Ahli  waris sababiyah yaitu  ahli waris yang mewarisi disebabkan walā’ al- ‘ itq dan perkawinan. Ahli waris kelompok pertama  ini  berjumlah  empat  orang. Sedangkan  ahli  waris nasabiyah yaitu  ahli waris  yang  mewarisi  didasarkan  atas adanya  hubungan  darah,  kerabat  atau keluarga dengan pewarisnya.
Mereka berjumlah 21 orang dalam garis  lurus  ke  atas  ( u ṣ ū l  al-mayyit ),  ke bawah  ( furū’ al-mayyit )  dan  ke  samping ( ḥ awashi )  serta  keturunannya.  25  orang ahli  waris  tersebut,  jika  dikelompokkan, terbagi  dalam  dua  golongan  yaitu  15 orang ahli waris laki-laki dan 10 orang ahli waris perempuan. Lihat tabel berikut.
Ahli Waris Laki-laki Ahli Waris Perempuan Mu ’ tiq Mu ’ tiqah Suami Istri Anak laki-laki Anak perempuan Cucu  laki-laki  (dari  anak laki-laki) Cucu  perempuan (dari  anak  laki- laki) Ayah I b u Kakek (ayahnya ayah) Nenek (ibunya ibu) Saudara laki-laki kandung Nenek (ibunya ayah) Saudara laki-laki seayah Saudara perempuan kandung Saudara laki-laki seibu Saudara perempuan seayah Keponakan laki-laki kandung Saudara perempuan seibu Keponakan laki-laki seayah
Paman  (saudara  laki-laki ayah) kandung Paman  (saudara  laki-laki ayah) seayah Sepupu laki-laki kandung Sepupu laki-laki seayah

## Definisi Operasional
Guna  memberikan  pemahaman yang jelas dari tulisan ini, perlu dijelaskan beberapa definisi operasional berikut.
1. Far ā’ i ḍ , jamak dari far ī ḍ ah , diambil dari far ḍ .  Far ḍ dalam  istilah  ulama fiqh  al- mawārith ialah  bagian  yang  telah ditetapkan  oleh  syarak,  seperti ni ṣ f (1/2),  dan rubu ’ (1/4).  Masalah-
masalah maw ā rith di  dalam  syariat
Islam, merupakan salah satu pembahasan ilmu fikih yang terpenting. Ahli fikih telah mendalami masalah-masalah yang berpautan dengan  warisan  dan  menulis  buku- buku  mengenai  maslaah-masalah  ini, lalu  menjadikannya  suatu  ilmu  yang berdiri  sendiri  dan  menamakannya dengan ilmu mawārith atau ilmu farā’ i ḍ . 8
Dengan  demikian,  maksud farā’ i ḍ di
sini adalah aturan atau ketentuan Islam mengenai tatacara
penyelesaian pembagian  harta  warisan  ( mawruth ) ,
Berbeda  dengan tirkah yaitu  harta peninggalan  yang  sudah “ bersih ” dari
8 Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Fiqh Mawaris Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariat
tajhīz al -mayyit
(penyelenggaraan jenazah:  memandikan,  mengafani, menyalatkan dan menguburkan), utang dan wasiat pewaris.
2. Kasus  istimewa/khusus  yaitu  kasus kewarisan yang di dalam penyelesaiannya terdapat penyimpangan dari farā’ i ḍ dan struktur atau  susunan  ahli  warisnya  bersifat baku  (tetap).  Penyimpangan  dan tetapnya  susunan  ahli  waris  itu dimunculkan  berdasarkan  hasil  ijtihad yang kemudian menjadi ijmak ulama.
3. A ṣ ā bah ,  dari  aspek  bahasa  bermakna pembela,  penolong  pelindung  atau seseorang  (waris  laki-laki)  yang dihubungkan  dengan  pewaris  melalui kerabat  bapaknya.  Mereka  adalah  ahli waris yang bagiannya tidak ditentukan banyak dan sedikitnya, bisa mendapat bagian lebih banyak, atau lebih sedikit atau  bahkan  tidak  mendapat  bagian sama  sekali  lantaran  harta  warisan sudah habis diberikan kepada dhaw al- fur ū ḍ .
4. ‘ Awl adalah  kasus  kewarisan  yang pembilangnya  lebih  besar  daripada penyebutnya, sehingga dalam penyelesaian  pembagiannya  terdapat
Islam (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2010), cet. kedua, edisi ketiga, 5.
kekurangan harta. Kebalikannya adalah Radd ,  yaitu  kasus  kewarisan  yang pembilangnya  lebih  kecil  daripada penyebutnya, sehingga terdapat kelebihan harta yang harus dikembalikan lagi kepada dhaw al- furū ḍ
nasabiyah (sebagaimana pendapat terpilih karena didukung oleh
kelompok mayoritas).
5. Asal  Masalah adalah  pokok  masalah yang dengannya dapat diketahui berapa harta  warisan  itu  akan  dibagi-bagi. Dalam  ilmu  matematika,  ia  disebut sebagai Kelipatan Persekutuan terkecil (KPT/KPK). Bas ṭ , Maqām, Kasr, Kusur,
Makhrāj,  Tadākhul,  Tamāthul,  Tawāfuq dan Tabāyun adalah istilah-istilah yang digunakan  untuk  menentukan  atau menetapkan  asal/pokok
masalah tersebut  dan  tidak  jarang  dalam penyelesaian  akhirnya  memerlukan adanya suatu ta ṣḥ ī ḥ al- masā’ il
(pembulatan masalah).

## Metode Penelitian
Relasi  setara  antara  laki-laki  dan perempuan dalam kasus farā’ i ḍ merupakan  penelitian  deskriptif  analitis
9 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat (Jakarta:
yang  bertujuan  untuk  menggambarkan, menjelaskan  dan  menganalisis  contoh- contoh  dan penyelesaian  hak  waris  laki- laki  dan  perempuan  dalam  struktur kasusnya,  serta makna kesetaraan  antara hak  waris  yang  berbeda gender ini  dalam contoh  kongkritnya.  Oleh  karena  itu, jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka atau  penelitian  hukum  kepustakaan ( library research ). 9
Pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan  konseptual  yaitu  menelaah bahan
hukum dengan tidak
meninggalkan  aturan  hukum  yang  ada. Subyek  penelitian  ini  adalah  sejumlah kitab/buku/literatur,  tulisan  atau  hasil penelitian  yang  memuat  objek.  Adapun objek  penelitian  ini  adalah  contoh- contoh  dan penyelesaian  hak  waris  laki- laki dan perempuan dalam struktur kasus kewarisan, serta makna kesetaraan antara hak  waris  yang  berbeda gender ini  dalam contoh-contoh kasus kongkritnya.
Data  dalam  penelitian  ini  adalah data  yang  diperoleh  dari  bahan-bahan pustaka  atau  lazimnya  disebut  dengan
PT.  Raja  Grafindo  Persada,  2014),  ed.1,  cet.16, 13-14.
data  sekunder.  Penelitian  hukum normatif  (data  sekunder)  mencakup bahan  hukum  primer,  bahan  hukum sekunder  dan  bahan  hukum  tersier. Bahan  hukum  primer,  yaitu  kitab-kitab farā’ i ḍ seperti Al- Mawārith fī al - Sharī’ ah al-
Islāmiyyah  fī Ḍ aw ’ al- Kitāb  wa  al -Sunnah ,
A ḥ kām  al - Mawārith  fī  al - Sharī’ ah  al-
Islāmiyyah  ‘alā  Madhāhib  al -A ’ immah  al- Arba ’ ah, Takmilah Zubdah al- Ḥ adīth fī Fiqh al- Mawārith, ‘ Ilm al- Mawārith, al -A ḥ kām al -
Shar ’iyyah fī al -A ḥ wāl al -Shakh ṣ iyyah, Fat ḥ al-Mu ’īn bi Shar ḥ Qurrah  al- ‘ Ayn, Fiqh al- Sunnah,  Fat ḥ al- Wahhāb  bi  Shar ḥ Manhaj al- Ṭ ullāb, Ḥ āshiyah  al - Shaykh  Ibrāhīm  al -
Bājūrī  ‘alā  Shar ḥ al- Shanshūrī  fī  ‘ Ilm  al-
Farā’ i ḍ dan al-Fiqh al- Islāmī wa Adillatuh.
Bahan  hukum  sekunder,  yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan  mengenai  bahan  hukum primer, seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI), buku/literatur, tulisan atau hasil- hasil penelitian (hasil karya dari kalangan hukum)  yang  terkait.  Bahan  hukum tersier,  yaitu  bahan  yang  memberikan petunjuk  maupun  penjelasan  terhadap bahan  hukum  primer  dan  sekunder, contohnya  adalah  kamus,  ensiklopedia, dan atau indeks kumulatif.
Pengumpulan  data  atau  bahan hukum  dalam  penelitian  ini  dilakukan
dengan  menggunakan  teknik card  system , yaitu mengutip bahan-bahan hukum yang diperlukan  sesuai  dengan  masalah  yang diteliti,  kemudian  dimasukkan  dalam kartu-kartu  yang  sudah  disiapkan (sebelum survey kepustakaan). Kemudian studi
literatur, yaitu mempelajari kitab/buku, literatur, hasil-hasil
penelitian, tulisan atau dokumen (catatan tertulis),  termasuk  sumber  dan  bahan- bahan  lain  yang  ada  kaitannya  dengan permasalahan yang diteliti.
Pengolahan  data  dalam  penelitian ini  menggunakan  teknik  menyeleksi kembali  bahan  hukum  yang  telah terkumpul untuk diketahui dan diperbaiki mengenai  kelengkapan,  kejelasan  dan atau kekurangannya.
Kemudian menyusun  bahan  penelitian  yang  telah diperoleh,  sehingga  menjadi  jelas  dan diuraikan  secara  rinci.  Data  yang  sudah selesai  diolah,  kemudian  dideskripsikan dalam  bentuk  uraian-uraian,  untuk selanjutnya  dianalisis  secara  kualitatif dengan  cara  menghubungkannya  pada kajian  teori/telaah  pustaka,  untuk menarik
suatu simpulan yang argumentatif, sekaligus menjawab
permasalahan  penelitian  yang  telah dirumuskan.

## Hasil Penelitian Dan Analisis
Berdasarkan  hasil  penelusuran ( review )  terhadap  beberapa  pustaka,  baik bahan  yang  berisi  konseptual,  memuat teori atau konsep, ataupun bahan pustaka yang  memuat  hasil  penelitian  terkait dengan objek penelitian ini, maka kajian pada  tulisan  ini,  dapat  diuraikan  sebagai berikut.
Allah Swt. berfirman:
ِوُي ُِمُكيِص ِٱ َُِّللَِ ِىِفِ ِ َلْوَأ ِْمُكِد ِ ِِ ِِرَكَّذلِل ِ ُِلْثِم ِ ِ ِظَح ِٱ ِِْيَيَ ثنُْلْ ِ ِِ نِإَف ِِ َِّنُك ِ ِ ًءآَسِن ِ َِقْوَ ف ِٱ ِِْيَتَ نْ ث ِ َِّنُهَلَ ف ِ اَثُلُ ث ِ اَمِ َِكَرَ ت ِ ِِ نِإَو ِ ِْتَناَك ِِ َو ِ ًةَدِح ِ اَهَلَ ف ِٱ ُِفْص ِنل ِِ ِِهْيَوَ بَِلَْو ِ ِ ِلُكِل ِِ َو ِ  دِح ِ اَمُهْ ن ِم ِٱ ُِسُدُّسل ِ اَِّمِ َِِ ت َِكَر ِ نِإ ِِ َِناَك ِِ ُهَل ِۥ ِ  دَلَو ِ ِ نِإَف َِِّْلَِ نُكَي ِِ ُهَّل ِۥ ِ  دَلَو ِ ُِهَثِرَوَو ِ ىۥ ُِهاَوَ بَأ ِ ِِه ِمُِلَِف ِٱ ُِثُلُّ ثل ِ ِِ نِإَف ِِ َِناَك ِ ُِهَلِىۥ ِ  ةَوْخِإ ِ ِِه ِمُِلَِف ِٱ ُِسُدُّسل ِ ِِ ِ نِم ِ ِِدْعَ ب ِ ِ  ةَّيِصَو ِ ىِصوُي ِ آَِبِ ِ ِْوَأِ ِ نْيَد ِِۗ ِْمُكُؤَبَاَء ِ ِْمُكُؤآَنْ بَأَو ِ َِل ِ َِنوُرْدَت ِ ِْمُهُّ يَأ ِ ُِبَرْ قَأ ِ ِْمُكَل ِ ِ ًعْفَ ن اِ ِ ِ ِ ًةَضيِرَف ِ َِن ِم ِٱ َِِّللَ ِِِۗ َِّنِإ ِٱ ََِّللَِِ َِناَك ِ اًميِلَع ِ ِ ًميِكَح ا ِْمُكَلَو ِ ُِفْصِن ِ اَمِ َِكَرَ ت ِ ِ َوْزَأ ِْمُكُج ِ نِإ َِِّْلَِ نُكَي ِ َِّنَُّلَّ ِ ِ  دَلَو ِ ِ نِإَف ِِ َِناَك ِ َِّنَُلَّ ِ ِ  دَلَو ِ ُِمُكَلَ ف ِٱ ُِعُبُّرل ِ اَِّمِ ِ َِنْكَرَ ت ِ ِِ ِ نِم ِ ِِدْعَ ب ِ ِ  ةَّيِصَو ِ َِيِصوُي ِ آَِبِ ِ ِْوَأِ ِ  نْيَد ِ ِ َِّنَُلََّو ِٱ ُِعُبُّرل ِ اَِّمِ ِ ِْمُتْكَرَ ت ِ نِإ ِ َِّْلَِ نُكَي ِ ِْمُكَّل ِ ِ  دَلَو ِ ِ نِإَف ِِ َِناَك ِ ِْمُكَل ِ ِ  دَلَو ِ َِّنُهَلَ ف ِٱ ُِنُمُّثل ِ اَِّمِ ِ مُتْكَرَ ت ِِ ِ ن ِم ِ ِِدْعَ ب ِ ِ  ةَّيِصَو ِ َِنوُصوُت ِ آَِبِ ِ ِْوَأِ ِ  نْيَد ِِۗ نِإَو ِ َِناَك ِ ِ  لُجَر ُِِي ُِثَرو ِِ ِ َلَك ًِةَلِ ِِوَأ ِٱ ِ  ةَأَرْم ِ ُِهَلَو ِ ىۥ ِ خَأ ِ ِْوَأِ ِ  تْخُأ ِ ِ ِلُكِلَف ِِ َو ِ  دِح ِ اَمُهْ ن ِم ِٱ ُِسُدُّسل ِ ِِ نِإَف ِِ ِىوُ ناَك ِ اِ َِرَ ثْكَأ ِ نِم ِ ِ َذ َِكِل ِ ِْمُهَ ف ِ ُِءآَكَرُش ِ ِِف ِٱ ِِثُلُّ ثل ِ ِِ ِ نِم ِ ِِدْعَ ب ِ ِ  ةَّيِصَو ِ ِ ىَصوُي ِ
آَِبِ ِ ِْوَأِ ِ نْيَد ِ َِْيَغ ِ ِ   رآَضُم ِ ِ ِ ًةَّيِصَو ِ َِن ِم ِٱ َِِّللَ ِِۗ َِوٱ َُِّللَِ ِ ميِلَع ِ ِ  ميِلَح َِكَنوُتْفَ تْسَي ِ ِِلُق ِٱ َُِّللَِ ِْمُكيِتْفُ ي ِ ِِف ِٱ ِ َلَكْل ِِةَلِ ِ ِ ِِنِإ ِٱ ِ ا ؤُرْم ِ َِكَلَه ِ َِسْيَل ِِ ُهَل ِۥ ِ  دَلَو ِ ُِهَلَو ِ ىۥ ِ  تْخُأ ِ اَهَلَ ف ِ ُِفْصِن ِ اَمِ َِكَرَ ت ِ ِِ َِوُهَو ِ آَهُ ثِرَي ِ نِإ َِِّْلَ ِ نُكَي ِ اََّلَّ ِ ِ  دَلَو ِ ِ نِإَف ِِ اَتَ ناَك ِٱ َِتَ نْ ث ِِْي ِ اَمُهَلَ ف ِٱ ِِناَثُلُّ ثل ِ اَِّمِ ِ َِكَرَ ت ِ ِِ نِإَو ِِ ِىوُ ناَك ِ اِ ِ ًةَوْخِإ ِ ِ ًلاَج ِر ِ ِ ًءآَسِنَو ِ ِِرَكَّذلِلَف ِ ُِلْثِم ِ ِ ِظَح ِٱ ِِْيَيَ ثنُْلْ ِِۗ ُِ ِيَبُ ي ِٱ َُِّللَِ ِْمُكَل ِ نَأ ِ ِ اوُّلِضَت ِِۗ َِوٱ َُِّللَِ ِ ِلُكِب ِ ِ ءْىَش ِ ِ  ميِلَع
Melalui  tiga  ayat  tersebut,  Allah Swt. mensyariatkan secara detail hak-hak ahli waris yang kemudian muncul istilah furū ḍ al-muqaddarah dan dhaw  al- furū ḍ
(a ṣḥ ā b al- furū ḍ ). Furū ḍ al-Muqaddarah yaitu bagian-bagian ahli waris, berupa bilangan pecahan  ( kusur )  yang  ditetapkan  sebagai hak  ahli  waris  dengan  alternatif far ḍ
(bagian)  yang  akan  diterimanya  sesuai dengan  kondisi  struktur  ahli  waris  yang ditinggalkan  pewarisnya. Kusur tersebut adalah 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8 dan 2/3.
Ahli  waris  yang  memiliki far ḍ -far ḍ tersebut  dalam farā’ i ḍ disebut  dengan istilah a ṣḥ ā b  al- furū ḍ ( dhaw  al- furū ḍ ) . Secara  tekstual,  mereka  berjumlah sembilan orang seperti disebutkan dalam Surah  al- Nisā’  (4) Ayat  11  yaitu  anak perempuan, ibu dan ayah. Ayat 12, suami, istri  dan  saudara  seibu  (laki-laki  dan perempuan),  sedangkan  Ayat  176  yaitu
saudara perempuan kandung dan saudara perempuan seayah.
A ṣḥ ā b al- furū ḍ (dhaw al- furū ḍ ) adalah ahli waris yang harus didahulukan dalam mendapatkan  hak/bagiannya.  Hal  itu didasarkan  Hadis  Nabi  saw.  yang menyebutkan bahwa:
اوقلحا ِ ضئارفلا ِ اهلهبأ ِ امف ِ يقب ِف وه ِ لىولْ ِ لجر ِ ركذ
Hadis  ini  sekaligus  menjadi  dalil bahwa  ahli  waris  yang  disebut  sebagai a ṣ ā bah adalah waris penerima sisa setelah dhaw  al- furū ḍ mengambil  bagiannya.
Sesuai Hadis, mereka berkelamin laki-laki dengan kata rajul dhakar .
Pada  dasarnya,  mereka,  para  ahli waris,  saling  waris  mewarisi  karena  tiga sebab  yaitu qarabāt  al - ḥ aqīqah (nasab), perkawinan  dan al- walā’ yaitu qarabāt ḥ ukmiyyah yang dinamai dengan walā’ al- ‘itq  (walā’ al-ni ’ mah) . 10 Melalui  tiga  sebab ini  pula  kemudian  dikenal  istilah  ahli waris sababiyah dan  ahli  waris nasabiyah .
Ahli waris sababiyah adalah ahli waris yang mewarisi  atas  sebab  perkawinan  dan
10 Lihat Mu ḥ ammad ‘ Al ī al- Ṣ ā b ū n ī , al-Maw ā rith f ī al-Shar ī’ ah al-Isl ā miyyah f ī Ḍ aw ’ al-Kit ā b wa al-Sunnah (T.tp: D ā r al-Kutub al-Isl ā miyyah, 1431 H.-2010 M), cet .pertama, 33.
11 Mu ḥ ammad bin S ā lim bin Ḥ ā fi ẓ bin ‘ Abdill āh bin  al-Shaykh  Ab ī Bakr  ibn  S ā lim  al- ‘ Alaw ī al-
walā’ .  Mereka  berjumlah  empat  orang yaitu  suami,  istri, mu ’ tiq dan mu ’ tiqah . Sedangkan  ahli  waris nasabiyah yaitu  ahli waris  yang  mewarisi  atas  sebab  nasab (kerabat. hubungan darah, atau keluarga). Mereka berjumlah 21 orang.
25  orang  ahli  waris  tersebut kemudian  dikelompokkan  ke  dalam  dua golongan ahli  waris.  15 orang  ahli  waris dari  golongan  laki-laki,  yaitu  anak  laki- laki,  cucu  laki-laki  dari  anak  laki-laki seterusnya  ke  bawah,  bapak,  bapaknya bapak (kakek) seterusnya ke atas, saudara laki-laki  kandung,  saudara  laki-laki sebapak, saudara laki-laki seibu, anak laki- laki saudara laki-laki kandung, anak laki- laki  saudara  laki-laki  sebapak  seterusnya ke  bawah, ‘ amm (saudara  laki-laki  bapak atau  paman,)  kandung,  paman  sebapak, anak laki-laki paman kandung, anak laki- laki paman sebapak seterusnya ke bawah, suami,  dan mu ’ tiq (laki-laki  yang memerdekan  budak). 11 Ahli  waris  dari golongan perempuan ada 10 orang yaitu, anak  perempuan,  cucu  perempuan  dari anak  laki-laki  seterusnya  ke  bawah,  ibu, nenek (ibunya ibu), nenek (ibunya bapak)
Ḥ usayn ī al-T ā rim ī , Takmil ā t  Zubdah  al- Ḥ ad īth f ī Fiqh al-M awārit h (Singapura: al- Ḥ aramayn, t.th), 9. Penjelasan rinci tentang kelompok ahli waris laki- laki ini dapat dibaca Ḥ ā shiyah al-Shaykh Ibr ā h ī m al- B ā j ū r ī ‘ al ā Shar ḥ al-Shansh ū r ī f ī ‘ Ilm  al-Far ā’ i ḍ (Singapura: al- Ḥ aramayn, 2006), cet. I, 70-74.
seterusnya  ke  atas,  saudara  perempuan kandung,  saudara  perempuan  sebapak, saudara  perempuan  seibu,  istri  dan mu ’ tiqah (perempuan yang
memerdekakan budak). 12
12 orang ahli waris a ṣḥ āb al-furū ḍ di atas,  jika  dikelompokkan  menurut  jenis kelaminnya,  terdapat  perbandingan  dua banding satu untuk perempuan dan laki- laki. Perempuan berjumlah delapan orang yaitu  istri,  anak  perempuan,  cucu perempuan  pancar  laki-laki  ( bintu  ibni ) seterusnya ke bawah sampai jauh, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu, ibu dan nenek ṣ a ḥ ī ḥ ah . 13 Adapun a ṣḥ ā b  al- furū ḍ dari jenis laki-laki berjumlah empat orang atau separuhnya, yaitu suami, ayah, kakek ṣ a ḥ ī ḥ sekalipun  tinggi  mendakinya  dan saudara laki-laki seibu.
Perempuan, selain
sebagai
kelompok waris a ṣḥ ā b al- furū ḍ , juga bisa berstatus sebagai a ṣ ā bah . Dia menduduki dua  status  dari  tiga  macam a ṣ ā bah .
Sedangkan kelompok waris lainnya yaitu dhaw al-ar ḥ ā m yang dibagi ke dalam empat
12 Mu ḥ ammad bin S ā lim bin Ḥ ā f ه ẓ bin ‘ Abdill āh bin  al-Shaykh  Ab ī Bakr  ibn  S ā lim  al- ‘ Alaw ī al- Ḥ usayn ī al-T ā rim ī , Takmil ā t  Zubdah  al- Ḥ ad īth f ī Fiqh al-M awārit h , 9. 13 Dimaksudkan  dengan  ibunya  ibu  pewaris. Sedangkan  nenek ghayr ṣ a ḥ ī ḥ ah adalah  ibu  dari bapak pewaris
klasifikasi,  merupakan  waris nasabiyah yang tergolong “ kerabat jauh ” meskipun jika ditinjau dari sisi asbāb al -irth , mereka ini  adalah  ahli  waris  yang  lebih  kuat hubungan  kekerabatannya  dibandingkan dengan ahli waris sababiyah . Sebab, nasab seseorang  tidak  terputus  lantaran kematian dan ia merupakan sebab terkuat orang bisa waris mewarisi.
Dikemukakan  di  atas  bahwa keluarga dari garis perempuan atau dhaw al-ar ḥ ā m , tidak  mendapatkan  bagian apapun dari tirkah mayit, menurut penulis adalah tidak benar. Karena selain dhaw al- ar ḥ ā m itu tidak sepenuhnya dimaksudkan sebagai  keluarga dari  garis  perempuan, 14 tentang  persoalan  dapat  atau  tidaknya mereka mewarisipun masih digantungkan dengan  kondisi  dari  struktur  kewarisan yang masih menyisakan harta sedangkan ahli waris yang berhak menerimanya juga tidak ada, seperti a ṣ ā bah. Atau sekalipun ada  salah satu  di  antara  pasangan suami istri  pewaris,  tetapi  keduanya  tertolak menerima radd menurut pendapat terpilih oleh kelompok mayoritas fukaha. Artinya
14 Rumpun dhaw  al-ar ḥ ā m diklasifikasikan  pada anak keturunan (laki-laki dan perempuan), orang yang  menururnkan  (kakek  dan  nenek),  anak keturunan saudara (laki-laki dan perempuan) dan anak  keturunan  kakek  nenek  (paman  dan  bibi). Lihat  beberapa  literatur  kewarisan  Islam  yang membahas tentang ini.
tidak  secara  otomatis,  karena  disebut sebagai ahli waris dhaw al-ar ḥ ā m dari jalur perempuan,  mereka  tidak  dapat  bagian tirkah pewaris.  Karena  sesuai  dengan pendapat yang diperpegangi dalam farā’ i ḍ ada  yang  menyatakan  bahwa dhaw  al- ar ḥ ā m dapat mewarisi seperti madhhāb ahl
al- qarābah,  ahl  al - tanzīl dan ahl  al-ra ḥ ī m dengan  masing-masing  asas  atau  cara membagikan yang mereka anut. 15
Kalau  yang  dimaksudkan  dengan dhaw al-ar ḥ ā m yang tidak mendapat bagian warisan  dalam  kaitannya  dengan  cucu dari anak perempuan, pandangan ini juga masih  terdapat  kekeliruan  karena  cucu tersebut  tidak  dimaksudkan  dengan perempuan saja, tetapi juga cucu laki-laki. Di  samping  itu,  keberadaan  seseorang ahli waris, baik dhaw al-ar ḥ ā m atau bukan, selalu  dihubungkan  dengan  pewarisnya itu,  hendaknya  tidak  dilihat  dari  sebelah pihak  saja.  Seperti  halnya  cucu perempuan  dan  laki-laki  dari  garis perempuan  yang  dianggap  tidak  dapat mewarisi  karena  dia dhaw  al-ar ḥ ām , padahal mereka ini (menjadi terlupakan) jika  dilihat  dari  pihak  laki-laki  atau
15 Lihat Fatchur Rahman, Ilmu Waris (Bandung: PT Alma ’ arif, t.th), cet ke 10.
16 Illustrasi  masalah  ini  dapat  dipahami sebagaimana penyelesaian atas skema waris yang
ayahnya  justru  memiliki  status  ganda, yaitu sebagai dhaw al- furū ḍ dan a ṣ ā bah.
Lebih  dari  itu,  dengan  kehadiran KHI  Pasal  185  Ayat  (1)  dan  (2)  yang menyebutkan bahwa ahli waris pengganti (termasuk  cucu  perempuan dan laki-laki dari  garis  perempuan)  dapat  mewarisi dengan
cara penggantian, atau menggantikan  kedudukan  orang  tuanya yang  meninggal  lebih  dahulu  daripada pewarisnya.  Mereka  mendapat  bagian warisan  sebagaimana  hak  orang  tuanya, asalkan  tidak  melebihi  dari  bagian  waris yang sederajat dengan yang diganti. 16
Terlepas  dari  perbincangan  cucu dari  jalur  perempuan  ini,  konteksnya dengan  relasi  setara  antara  laki-laki  dan perempuan dalam kasus kewarisan Islam, maka  beberapa  contoh  kasus  kongkrit, paling  tidak  menjadi  bahan  untuk kepentingan  analisis  sebagai  verifikasi terkait  ada  atau  tidaknya  hubungan kesejajaran antara ahli waris yang berbeda gender ini.  Seperti  halnya  kasus ‘ awl yang jumlahnya  tidak  kurang  dari  delapan buah,
kasus radd , tiga kasus istimewa/khusus seperti gharawayn,
akdariyah dan mushtarikah ,  serta  pada
diuraikan dalam A. Sukris Sarmadi, Dekonstruksi Hukum  Progresif  Ahli  Waris  Pengganti  dalam Kompilasi  Hukum  Islam (Yogyakarta:  Aswaja Pressindo, 2012), 36-38.
kasus-kasus  lainnya  dalam far ā’ i ḍ . 17
Penyelesaian  terhadap  kasus-kasus  ini,
tentunya membutuhkan
upaya pemahaman  mendalam  menyangkut beberapa  hal  seperti  cara  menentukan atau  menetapkan  asal  masalah dan pentashihannya,  masalah ḥ ijāb -ma ḥ jūb ,
cara-cara ’ awl ,  pendapat  fukaha  yang dipegangi  dalam  setiap  penyelesaian kasus  waris,  seperti radd dan  kewarisan secara al- taqdīr , termasuk kasus istimewa yang di dalamnya terdapat pendapat pro dan kontra.
Kaitannya  dengan  aplikasi  kasus waris di masyarakat, satu di antara praktik pembagian  waris  dalam  masyarakat  adat Banjar, dilaporkan bahwa anak perempuan  dapat  menutup  saudara pewaris. 18 Hal  ini  menunjukkan  bahwa telah  terjadi  semacam  modifikasi penyelesaian  kasus  kewarisan  yang mencoba  menghubungkan  dengan  latar
17 Seperti  kasus al- ḥ aml,  al-Mafq ū d,  Khunt hā Mushkil dan Man Yam ū tun ā Jumlatan . Penyelesaiannya
memerlukan beberapa pentaqdiran terkait far ā’ i ḍ yang membedakan hak waris  berbeda gender .  Lihat  Mu ḥ ammad ‘ Al ī al- Ṣ ā b ū n ī , al-Maw ā rith  f ī al-Shar ī’ ah  al-Isl ā miyyah  f ī Ḍ aw ’ al-Kit ā b wa al-Sunnah . 18 Kementerian  Agama  RI  Badan  Litbang  dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan Jakarta, Pelaksanaan  Hukum  Waris  di Kalangan Umat  Islam Indonesia (Jakarta: Maloho Jaya Abadi Press, 2010), ed. 1 cet. 1.
19 Ialah  Perdamaian  para  ahli  waris  untuk mengeluarkan sebagian mereka dari mempusakai
belakang  sosial-ekonomi  keluarga.  Atas dasar  ini,  ajaran  prinsip  ( qa ṭ ’ī )  atau normatif  dalam  Islam  tentang  keadilan dan  kesetaraan  antara  laki-laki  dan perempuan tetap bisa ditegakkan.
Takharruj 19 sebagai  bagian  dari konsep kewarisan Islam, di dalam aturan tentang  pengunduran  diri  ahli  waris, tampaknya  juga  menjadi  bagian  dari modifikasi penyelesaian kasus waris yang (secara riil) telah memberikan kesempataan  kepada  perempuan  untuk sejajar dengan laki-laki dalam
memperoleh  hak  kewarisannya.  Karena takharuj itu  memiliki  makna,  status  dan dasar  hukum  serta  bentuk-bentuk  yang lebih bersifat damai dan sukarela.
Satu  kenyataan  terkait  perolehan ahli  waris  atas  hak-haknya  yang  pasti sebagaimana ketentuan fur ū ḍ al- muqadarah , tidaklah selalu berjalan mulus dalam  penyelesaiannya.  Karena  ada  tiga
dengan sesuatu yang sudah maklum. Apabila salah seorang ahli waris bertakharuj dengan seorang ahli waris  yang  lain,  maka  bagiannya  dihaki  dan tempatnya dalam mempusakai harta peninggalan didudukinya.  Apabila  seorang  ahli  waris bertakharuj dengan  ahli-ahli  waris  lainnya,  jika sesuatu yang diserahkan itu diambilkan dari harta peninggalan,  maka  bagiannya  dibagi  antara mereka  menurut  perbandingan  bagian  mereka dalam  harta  peninggalan.  Dan  jika  sesuatu  yang diserahkan itu diambilkan dari harta mereka dan di dalam perjanjian takharuj tidak diterangkan cara membagi bagian orang yang keluar, maka bagian tersebut dibagi antar mereka dengan sama rata.
kemungkinan  yang  akan  ditemui  dalam proses  ini, farī ḍ ah  al- ‘ādilah ( bas ṭ dan maqām saling  bersesuaiaan), farī ḍ ah  al- qā ṣ irah ( bas ṭ lebih  kecil  dari maqām nya) dan farī ḍ ah al- ‘ a ’ ilah ( bas ṭ lebih besar dari maqām ).  Sehingga  terkadang  berakibat pada  berkurang  atau  bahkan  berlebih perolehan ahli waris, baik terhadap waris perempuan  atau  laki-laki.  Di  bawah  ini diillustrasikan  beberapa  contoh  kasus waris  yang  strukturnya  terdapat  sosok ahli waris yang berbeda gender .
1. Tiga Kasus Istimewa/Khusus, seperti Gharawayn (dua buah kasus), Mus hā rakah dan Akdariyah Tabel Kasus Gharawayn pertama, struktur kewarisannya terdiri dari: No Ahli Waris Far ḍ Asal Masalah = 6 Bagian/Perolehan 1. Suami 1/2 3 2. I b u 1/3 2 3. Bapak A ṣ ā bah 1 Far ī ḍ ah al- ’ adilah karena 6/6 =1
Kasus Gharawayn kedua, struktur kewarisannya terdiri dari: No Ahli Waris Far ḍ Asal Masalah = 12 Bagian/Perolehan 1. Istri 1/4 3 2. I b u 1/3 4 3. Bapa A ṣ ā bah 5 Far ī ḍ ah al- ’ adilah karena 12/12 =1
Kasus Mus hā rakah , struktur kewarisannya terdiri dari: No Ahli Waris Far ḍ Asal Masalah = 6 Bagian/Perolehan 1. Suami ½ 3 2. I b u 1/6 1 3. 2 orang saudara seibu (lk./pr.) 1/3 2 (dibagi sama di antara mereka, baik laki-laki saja, atau perempuan saja, atau campuran laki-laki dan perempuan) 4. 1 orang /lebih, saudara laki-laki kandung A ṣ ā bah Tidak mendapat apa-apa lantaran harta sudah habis terbagi untuk dhaw al-
fur ū ḍ
Kasus Akdariyah, struktur kewarisannya terdiri dari:
No Ahli Waris Fardh  Asal Masalah = 6 Bagian/Perolehan 1. Suami ½ 3 2. I b u 1/3 2 3. Kakek (dalam  hal ini ia dihukumi seperti  sdr lk. Kdg 1/6 1 (berdasarkan ketentuan tentang prinsip penyelesaian kewarisan kakek + saudara) 4. 1 orang saudara perempuan kandung ½ 3 Farī ḍ ah al- ‘ a ’ ilah karena 9/6 ( bas ṭ lebih besar dari maqām , sehingga
terjadi kekurangan harta jika dibagi sesuai ketentuan furū ḍ al-muqaddarah.
2. Kewarisan secara al-Taqd ī r
a. Kewarisan al- ḥ aml
No Ahli Waris Far ḍ Asal Masalah = 12 Bagian/Perolehan 1. Istri 1/4 3 2. I b u (hamil), dalam  hal  ini di lakukan perkiraan (bayi) laki- laki atau perempuan, 1/6 2 (sementara belum ada kejelasan tentang jenis kelamin laki-
kembar  laki atau  kembar perempuan
atau campuran  lk. & pr. laki/perempuan dari janin Masih ada sisa harta sebesar 7/12 yang harus di mauq ū f kan sementara waktu
b. Kewarisan
Khunt hā Mushkil
No Ahli Waris Fardh  Asal Masalah = 6 Bagian/Perolehan 1. 1 orang anak  laki- laki 1/2 3
2. 1 orang anak ( khunt hā Mushkil ) dalam  hal ini dilakukan perkiraan khunt hā berkelamin laki-laki dengan perkiraan kelamin sebagai perempuan. 1/3 2 (sementara belum ada kejelasan tentang jenis kelamin laki- laki/perempuan dari khunt hā mushkil Masih ada sisa harta sebesar 1/6 yang harus di mawq ū f kan sementara waktu.
c. Kewarisan al-Mafq ū d
Dalam hal hilangnya seseorang dan tidak  diketahui  hidup  atau  matinya, penyelesaian  kasus  kewarisannya memerlukan  upaya  pencarian  dan pembuktian mengenai status
mafq ū d nya  ini.  Kalaupun  diinginkan
untuk  segera  diselesaikan  pembagian warisannya  tanpa  menunggu  adanya kejelasan  mengenai  hidup  atau matinya  si mafqūd ini,  maka  harus dilakukan  beberapa  pertimbangan yang  (menjadi  perhatian),  seperti status    si mafqūd sebagai ḥ ā jib atau ma ḥ jūb, dia  waris  ataukah muwarrith , dan  tentunya  ada  bagian  harta  yang harus  ditangguhkan  sementara  waktu menunggu  kejelasan  itu.  ke mafqūd an seseorang  dengan  perbedaan  kelamin juga  memengaruhi  bagian  masing- masing  ahli  waris  yang  berada  dalam satu struktur kewarisan. Oleh
karenanya  pembahasan  mengenai gender dalam  kasus  seperti  ini  mutlak diperlukan.
d. Kewarisan Man Yam ū t ū na Jumlatan
Sama  haln ya  dengan  kewarisan al- mafqūd di  atas,  mati  bersama  sebagai bagian dari  kewarisan secara al- taqdīr,
memerlukan perhatian dan pertimbangan khusus ketika kita mau menyelesaikan pembagian harta
warisannya,  sebab  perbedaan gender pasti  menjadi  subyek  dalam  setiap penyelesaian  kasus  tersebut. Farā’ i ḍ juga  secara  tegas  telah  memberikan hak  yang  berbeda  terhadap  mereka dan  ini  akan  turut  berpengaruh
terhadap  bagian  atau  hak  ahli  waris yang lainnya, baik ketika seseorang ahli waris itu berkelamin laki-laki maupun berkelamin  perempuan  dalam  setiap struktur kasus kewarisannya. Berdasarkan  beberapa  contoh  kasus tersebut, masalah perbedaan gender sangat identik  jika  dihubungkan  dengan persoalan-persoalan  dalam  kewarisan
Islam.  Sebab,  selain  hak-hak  kewarisan mereka yang berbeda, maksud kesetaraanpun  menjadi  isu  penting  dan tidak luput dalam bagian pembahasannya. Seperti sebagian orang yang menanyakan tentang  alasan  bagian  laki-laki  dua  kali lipat  dari  bagian  perempuan,  dan  alasan perempuan  diberi  bagian  seperdua  dari bagian laki-laki, padahal perempuan lebih lemah  daripada  laki-laki  dan  lebih membutuhkan harta. 20
Sejumlah tanggapan yang dilontarkan terkait  beberapa  pertanyaan  mengenai makna  kesetaraan  antara  laki-laki  dan perempuan dalam kasus kewarisan Islam faraidh ini  dapat  dicermati  pada pernyataan-pernyataan  Anwar  sebagai
20 Lihat Mu ḥ ammad ‘ Al ī Al- Ṣ ā b ū n ī dalam Fiqh al- Maw ā rith nya  yang  mengawali  tulisan  dan pembahasannya  dengan  pertanyaan-pertanyaan sekitar ayat-ayat kewarisan.
21 Anwar  R,  dari  Pengadilan  Tinggi  Agama Makassar.
22 Andi  Rasdianah,  Guru  Besar  dari  Program Pascasarjana  Universitas  Islam  Negeri  (UIN) Makassar.
berikut.  Hak  waris  laki-laki  dan perempuan tidaklah selalu harus disamakan. Pengalamannya sebagai
hakim,  ia  (pada  suatu  sengketa  waris) malah  memberikan  harta  warisan  yang porsinya  2/3  bagi  perempuan  dan  1/3 bagi laki-laki. 21
Kesamaan bagian antara anak laki- laki  dan  perempuan  tidak  menjadi masalah. Hanya saja, lebih baik kesamaan itu melalui pintu hibah. Jadi, tidak mesti ada  asumsi  hak  waris  yang  langsung dinyatakan  porsinya  sama.  Bisa  saja perempuan  sebagai  ahli  waris  pengganti dapat  menjadi ḥ ijab bagi  laki-laki. 22 Ahli waris pengganti (laki-laki dan perempuan dari  pancar  laki-laki  atau  perempuan) dapat menghijab garis turun menyamping secara ḥ irmān dan  secara nuq ṣ ā n garis turun ke atas sebagaimana maksud Pasal 174 KHI. 23
Ahli waris pengganti bahkan sudah biasa di lakukan dalam praktik kewarisan di masyarakat Gorontalo bahwa seorang cucu tetap diberikan bagian sebagaimana
23 Sukris Sarmadi dalam simpulan tulisannya yang menawarkan kesempurnaan atas Pasal 185 KHI, sebagaimana  dinyatakan  Abdurrahman,  Hakim Agung  Mahkamah  Agung  RI  dalam  kata sambutannya  atas  diterbitkannya  buku  Sukris Sarmadi Dekonstruksi Hukum Progressif Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012), x.
hak orang tuanya. Meskipun penyebutannya tidak menggunakan
istilah  ahli  waris  pengganti.  Sedangkan alasan  yang  sering  digunakan  didasari pada rasa kasihan dan kemanusiaan. 24 Fleksibilitas hukum haruslah diperhatikan  jika  memang  situasi memaksa  dan  menghendaki  demikian. Sebab, ‘ illah hukum  sangat  tergantung dari situasi yang ada. Situasi yang ada bisa jadi tidak dapat dirumuskan secara ketat dan  baku,  karena  memang  kondisi individu  di  dalam  suatu  kasus  keluarga juga  sangat  variatif  dan  heterogen.  Di sinilah  urgensi  ijtihad  hakim.  Undang- undang  baginya  tidak  dapat  mengatur semua  hal.  Justru  di  situ  letak  penting seorang hakim, mengerti sosio-kultur dan psikologis pencari keadilan serta peristiwa hukum yang betul-betul terjadi di lapangan. 25 Pada masyarakat Banjar,
Kalimantan Selatan misalnya, pembagian warisan  menggunakan  pola far ā’ i ḍ -i ṣ l ā ḥ dan i ṣ l ā ḥ .  Dalam  pola  ini,  dilakukan pembagian  menurut far ā’ i ḍ ,  setelah  itu
24 Hasil wawancara  dengan  para  guru  Pesantren Hubulloh  Gorontalo  (ust.  Abd.  Basith  dan  ust. Ruli,  Pengasuh  Pondok  Pesantren  Hubuloh Gorontalo dan KH. Rasyid Kamaro, Ketua MUI dan  Qadhi  Gorontalo),  sebagaimana  dikutip dalam Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Jakarta,
dilakukan  pembagian  dengan  cara musyawarah  mufakat  untuk i ṣ l ā ḥ . Sedangkan  pola i ṣ l ā ḥ dimaksudkan dengan  cara  pembagian  warisan  melalui proses  musyawarah  mufakat,  tanpa (melalui)  proses  penghitungan  secara far ā’ i ḍ terlebih  dahulu.  Dalam  masalah
ini, ahli waris bermusyawarah
menentukan  besarnya  bagian  masing- masing.  Pertimbangan  besarnya  bagian masing-masing,  didasarkan  atas  kondisi objektif ahli waris dan penerima warisan lainnya.  Oleh  karena  itu,  bagian  yang diterima  oleh  masing-masing  ahli  waris sangat bervariasi, tidak memakai prosentasi dan ukuran tertentu. 26
Keterangan  serupa  menyatakan bahwa  praktik  pembagian  waris  secara damai yang berakhir pada perolehan yang sama bagi anak laki-laki dan perempuan sering  terjadi  juga  setelah  mereka  (para ahli waris) mendapatkan fatwa waris dari Pengadilan Agama. Padahal dalam fatwa waris  tersebut,  Pengadilan  Agama  telah memberikan bagian anak laki-laki dua kali bagian  perempuan,  tetapi  selanjutnya
Pelaksanaan  Hukum  Waris  di Kalangan Umat  Islam Indonesia , ed.1, cet.1, September 2010, 34.
25 Irfan, Guru Besar dari Univeristas Islam Negeri (UIN)  Makassar,  dalam  tanggapannya  terhadap “ Kesetaraan  Penghijab  dan  Hak  Waris  Laki- Perempuan. ”
26 Gusti  Mudzainah,  dosen  Hukum  Adat  pada fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin.
mereka  memusyawarahkan  ulang  untuk dibagi  secara  merata  atau  dengan  cara- cara lain sesuai kesepakatan. 27
Beberapa  tanggapan  tersebut, setidaknya  menjadi  indikator  bahwa dalam kaitannya dengan aplikasi penyelesaian pembagian harta warisan di masyarakat,  bisa  jadi  makna  kesetaraan antara  laki-laki  dan  perempuan  justru berbanding  terbalik  dengan  konsep farā’ i ḍ selama  ini.  Karena  musyawarah mufakat, i ṣ lā ḥ , takharruj ,  atau  apa  saja yang  dihasilkan  dalam  perundingan keluarga yang terkadang tidak melibatkan secara  keseluruhan  ahli  warisnya,
menjadikan makna hakiki yang dikehendaki farā’ i ḍ mengenai  perbedaan hak  waris  laki-laki  dan  perempuan menjadi kabur (tidak jelas lagi).
Terbukti bahwa proses
penyelesaian  seperti  ini  tampaknya menimbulkan  adanya  kekhawatiran  oleh sebagian  ahli  waris  yang  dianggap  tidak melaksanakan syariat agama Islam, sebab rasa  keberagamaan  mereka  menjadi taruhan  utama  dalam  kehidupannya. Meskipun  demikian,  untuk  meluruskan pola  penyelesaian  pembagian  warisan seperti  ini,  Pasal  183  KHI  tampaknya
27 Suhaili, hakim Agama pada Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin.
telah  mengakomodir  (sebagai  solusi) dengan pernyataan para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing- masing menyadari bagiannya.
Beberapa contoh dan penyelesaian kasus kewarisan kongkrit yang  terjadi di belasan  abad  yang  silam,  kemudian dipadukan  dengan  makna  kesetaraan  di tengah isu gender, sambil
menghubungkannya  dengan  aplikasi penyelesaian  kasus  di  tengah-tengah masyarakat,  maka  beberapa  hal  yang patut diperhatikan sebagai rambu-rambu persyaratan  khusus  yang  harus  dipenuhi dalam  kaitan  penyelesaian  pembagian harta warisan di setiap kasusnya adalah:
1. Rukun  dan  syarat  kewarisan  yang menjadi  standar  sah  atau  tidak  dan batal  atau  tidak  pembagian  warisan yang telah dilakukan
2. Asb ā b al-irth , untuk melihat prioritas di antara  ahli  waris  tersebut  yang  harus didahulukan  atau  dikemu-diankan dalam  penerimaannya  terhadap  harta warisan.  Termasuk  kaitannya  dengan ahli  waris sababiyah yang  tertolak menerima radd jika terdapat kelebihan harta.
3. Mawāni’ al-irth ,  sebagai  perhatian untuk  menggugurkan  hak  kewarisan orang  yang  tercegah  dalam  mewarisi oleh sebab adanya salah satu sifat yang mengharamkannya  menjadi  waris. Termasuk ada tidaknya ḥ ijab di dalam kasus  untuk  pendindingan  dan pengurangan  hak  waris  ( ḥ irm ā n dan nuq ṣ ā n ).
4. Penentuan  ahli  waris  yang  berhak dengan  penetapannya  sebagai  ahli waris dhaw  al- furū ḍ berikut  bagiannya atau a ṣ ā bah sesuai macamnya ataukah dhaw al-ar ḥ ā m dengan azas yang dianut.
5. Penetapan asal/pokok  masalah sebagai pengetahuan untuk harta warisan yang mau dibagi berdasarkan “ jumlah angka KPT/KPK nya ”
6. Penyelesaian pembagian harta warisan dengan mengetahui berapa bagian/ far ḍ masing-masing  waris dalam strukturnya, sehingga diketahui ada  tidaknya  kesesuaian  antara  angka pembilang  ( bas ṭ )  dengan  angka penyebutnya ( maq ā m ).
7. Jika  perlu  di ta ṣḥ ī h masalahnya, selesaikan  dengan  cara-cara  yang ditempuh far ā ḍ iy ū n dengan  mengali jumlah harta warisannya .

## Simpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan analisis terhadap relasi setara antara laki- laki  dan  perempuan  dalam  kasus kewarisan  Islam,  dapat  disimpulkan bahwa  laki-laki  dan  perempuan,  besar atau  kecil,  mempunyai  hak  waris  yang sama  terhadap  peninggalan  kerabatnya. Laki-laki yang berstatus sebagai ahli waris a ṣ ā bah tidak  selalu  (harus  dipahami) mendapat  bagian/hak  yang  lebih  besar atau  banyak  daripada  perempuan. Termasuk ketika penggolongan ahli waris laki-laki
dan perempuan dengan perbandingan  15  dan  10  orang sebagaimana ketentuan farā’ i ḍ .
Kesetaraan
dalam konteks kewarisan Islam, hakikinya memang tidak dimaksudkan “ sama ” antara  perolehan waris  laki-laki  dan  perempuan.  Banyak dan  sedikitnya  bagian  yang  diperoleh seorang  ahli  waris  dalam  suatu strukturnya  sangat  bergantung  pada kondisi  atau  status  seseorang  di  setiap kasusnya.
Ini dibuktikan
melalui beberapa  contoh  kasus  kongkrit  yang berbanding  terbalik  dengan  anggapan dan  pemahaman  (sebagian)  masyarakat selama ini.

## Daftar Pustaka
‘ Abd al- Ḥ amīd, Mu ḥ ammad Mu ḥ yiddīn. 1984. A ḥ kām Al-Mawārith fī al-Sharī’ah al  Islāmiyyah  ‘alā  Madhāhib  al -A ’ immah al-Arba ’ ah .  T.tp:  Dār  al - Kitāb  al - ‘Arabī.
Al-An ṣ ārī,  Abū  Ya ḥ yā  Zakariyā.  t.th.
Fat ḥ al- Wahhāb  bi  Shar ḥ Manhaj  al- Ṭ ullāb .  Singapura-Jaddah  Indonesia: al- Ḥ aramayn.
Al- Bājūrī. 200 6. Ḥ ā shiyah al- Syaykh Ibrāhīm ‘alā Shar ḥ al- Shanshūrī fī ‘ Ilm al- Farā’ i ḍ . Singapura-Jaddah Indonesia: al- Ḥ aramayn.
Al- Bikār,  ‘ Abd  al- Qādir  Ma ḥ mūd.  2009. al-A ḥ kām  al -Shar ’iyyah  fī  al -A ḥ wāl  al - Shakh ṣ iyyah .  T.tp:  Dār  al - Salām  Li  al - Ṭ ibā’ ah  wa  al-Nashr  wa  al-T awzī’ wa al-Tarjamah.
Al-Kaff, Ḥ asan  bin  A ḥ mad  bin Mu ḥ ammad.  2013. al- Taqrīrāt  al - Sadīdāt fī al - Masā’ il al- Mufīdāt, Qism al - Buyū’ wa al- Farā’ i ḍ . T.tp: Dār al - Mīrāth al- Nabawī.
Al- Makkī, Ḥ asan Mu ḥ ammad al-Musha ṭ . Is ’ af  al-Khay ḍ fī  ‘ Ilm  al- Farā’ i ḍ .  (terj.) Mu ḥ ammad  Syukri  Unus  al-Banjary. Tu ḥ fah  al- Saniyah  fī  A ḥ wāl  al - Warīthāt al- ‘ Arba ’īniyyah . Banjarmasin: t.np.
Al- Malībārī,  Zayn  al - dīn  ‘ Abd  al- ‘Azīz. 2006. Fat ḥ al-Mu’īn bi Shar ḥ Qurrah al- ‘ Ayn .  Singapura-Jaddah  Indonesia:  al- Ḥ aramayn.
Al- Musāwī,  al -Sayyid  Mu ḥ sin  bin ‘Alī.
t.th. al-Nafhah  al- Ḥ asaniyyah ‘alā  al - Tukhfah  al- Saniyyah  fī  ‘ Ilm  al- Farā’ i ḍ . Singapura-Jaddah Indonesia: al- Ḥ aramayn.
Al- Ṣ ābūnī,  Mu ḥ ammad ‘Alī.  (terj.)  AM. Basalamah.  t.th. Pembagian  Waris Menurut Islam . T.tp: t.np.
________.  (terj.)  Hamdan  Rasyid.  t.th. Hukum  Kewarisan  Menurut  Alquran  dan Sunnah . T.tp: t.np.
________.  (terj.)  Samhuji  Yahya.  1988. Hukum Waris dalam Syariat Islam Disertai Contoh-Contoh  Pembagian  Harta  Pusaka . Bandung: CV. Diponegoro.
________.  (terj.)  Sarmin  Syukur.  t.th. Hukum Waris Islam , terj. Zaid Husein al Hamid, Ilmu  Hukum  waris  Menurut Ajaran Islam. Surabaya: Mutiara Ilmu.
________.  (terj.)  Zaini  Dahlan.  t.th. Hukum  Waris  Menurut  alquran  dan Hadis . T.tp: t.np.
________. 1979. Al- Mawārith fī al - Sharī’ ah al- Islāmiyya h ‘alā Ḍ aw ’ al- Kitāb  wa  al - Sunnah. T.tp: t.np
Al- Shāfi’ī.  t.th. Ḥ ā shiyah  al-Shaykh Mu ḥ ammad bin ‘ Umar al- Baqrī ‘alā Shar ḥ Matn  Rahbiyyah  fī  ‘ Ilm  al- Farā’ i ḍ Li  al- Imām  al -Shuhayr  Basba ṭ al- Mardinī.
Singapura-Jaddah
Indonesia: al-
Ḥ aramayn.
Al- Tārimī,  Mu ḥ amma d  bin  Sālim  bin Ḥ ā fi ẓ bin ‘Abdillāh bin al - Shaykh Abī Bakr  ibn  Sālim  al - ‘Alawī  al - Ḥ usaynī. t.th. Takmilah  Zubdah  al- Ḥ adīth  fī  Fiqh al- Mawārith , Singapura-Jaddah
Indonesia: al- Ḥ aramayn.
Al- Zuhailī, Wahbah. t.th. al-Fiqh al- Islāmī wa Adillatuh . Beirut: D ā r al-Fikr.
Amirin, Tatang M. 1995. Menyusun Rencana Penelitian. Jakarta:  PT.  RajaGrafindo Persada.
Anwar, Moh. 1981. Faraidh Hukum  waris dalam  Islam  dan  Masalah-Masalahnya, Surabaya: al-Ikhlas.
Arikunto,  Suharsimi.  2009. Manajemen Penelitian . Jakarta: Rineka Cipta.
Ash  Shiddieqy,  Tengku  Muhammad
Hasbi.  2010. Fiqh  Mawaris  Hukum
Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam . Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
Fatchur  Rahman.  t.th. Ilmu  Waris . Bandung: PT. Alma ’ arif
Goni,  M.  Abdul.  t.th. Ikhtisar  Faraidh. T.tp: Darul Ulum Press.
Hasan,  Hasniah.  2004. Hukum  Warisan dalam Islam. Surabaya: Gitamedia Press.
Hassan, A. 1992. Al faraid Ilmu Pembagian Waris . Surabaya: Pustaka Progressif.
Kamal,  Abu  Malik, Fiqhus  Sunnah  Lin Nisa ,  (terj.)  Ghozi  M.  dkk.  t.th. Fiqih Sunnah  Wanita  2 .  Jakarta:  Pena  Pundi Aksara.
Komite  Fakultas  Syariah  Universitas  al Azhar Mesir . 2001. A ḥ kām al - Mawārith fī al -Fiqh al- Islāmī . Mesir: Maktabah al- Risālah  al -Dawliyah.  (terj.)  Addys Aldizar  dan  Fathurrahman.  2004. Jakarta: CV. Kuwais Media Kreasindo
Maruzi,  Muslich.  t.th. Asas  al  Mawarits, Pokok-Pokok  Ilmu  Waris .  Jakarta:
Pustaka Amani.
Mūsā, Yūsuf. 1967. Al-Tirkah wa al- Mīrāth fī Al - Islām. T.tp: Dār al -Ma ’ rifah.
Nasution,  Amin  Husein.  2012. Hukum Kewarisan  Suatu  Analisis  Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam .  Jakarta:  PT.  RajaGrafindo Persada.
Partanto, Pius A. dan M. Dahlan Al Barry. t.th. Kamus  Ilmiah  Populer .  Surabaya:
Arkola.
Pusat  Penelitian  Institut  Agama  Islam Negeri  Antasari  Banjarmasin.  2004. Pedoman Penelitian IAIN Antasari .
Rofiq,  Ahmad.  1995. Ilmu  Mawaris .
Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
________. 2003. Hukum Islam di Indonesia .
Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
Sabiq,  Al-Sayyid.  (terj.)  Kamaluddin  A. Marzuki.  t.th. Fikih  Sunnah 12. Bandung: PT. Alma ’ arif.
________.  t.th. Fiqh  al-Sunnah .  Beirut: Maktabah al- ‘ A ṣ riyyah
Sarmadi,  A.  Sukris.  1997. Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif . Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
________.  2012. Dekonstruksi  Hukum Progressif  Ahli  Waris  Pengganti  dalam Kompilasi  Hukum  Islam .  Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
Soekanto,  Soerjono  dan  Sri  Mamudji.
2014. Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu Tinjauan Singkat . Jakarta: Rajawali Pers. Subhan,  Zaitunah.  2008. Menggagas  Fiqh Pemberdayaan  Perempuan. Jakarta:  El Kahfi.
Undang-Undang  Perkawinan  Dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Surabaya: Arkola.
Zaidah,  Yusna. “ Model  Hukum  Islam:
Suatu Konsep Metode Penemuan Hukum Melalui Pendekatan Ushuliyyah. ” Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran 17, no. 2 (February 1, 2018): 143–59. https://doi.org/10.18592/sy.v17i 2.1969.