## Pengaturan Pengawasan Lalu Lintas Barang Pada Free Trade Zone Ditinjau Dari The
Revised Kyoto Convention 1999

## Rahayu Repindowaty Harahap, Budi Ardianto
Fakultas Hukum, Universitas Jambi

## Abstrak
Free  Trade  Zone (FTZ)  merupakan  suatu  konsep  dalam  perdagangan  internasional  yang pengaturannya  dilaksanakan  oleh  institusi  kepabeanan  dunia  yang  bernama World  Customs Organization (WCO)  yang  diatur  dalam  Chapter  2 Specific  Annex  D  of  The  Revised  Kyoto Convention (RKC)  1999  yaitu  disebut  dengan Free  Zone :  “ Free  zones  means  a  part  of  the territory of a Contracting Party where any goods introduced are generally regarded, insofar as import duties and taxes are concerned, as being outside the Customs territory ”,(Kawasan Bebas  berarti  suatu  bagian  dari  wilayah  suatu  Negara  anggota  dimana  setiap  barang  yang dibawa  masuk  ke  dalamnya,  sepanjang  menyangkut  bea  masuk  dan  pajak,  pada  umumnya dianggap sebagai berada di luar daerah Pabean).

## 1. PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang
Free  Trade  Zone (FTZ)  merupakan  suatu  konsep  dalam  perdagangan  internasional  yang pengaturannya  dilaksanakan  oleh  institusi  kepabeanan  dunia  yang  bernama World  Customs Organization (WCO)  yang  diatur  dalam  Chapter  2 Specific  Annex  D  of  The  Revised  Kyoto Convention (RKC)  1999  yaitu  disebut  dengan Free  Zone :  “ Free  zones  means  a  part  of  the territory of a Contracting Party where any goods introduced are generally regarded, insofar as import duties and taxes are concerned, as being outside the Customs territory ”, 1 (Kawasan Bebas  berarti  suatu  bagian  dari  wilayah  suatu  Negara  anggota  dimana  setiap  barang  yang dibawa  masuk  ke  dalamnya,  sepanjang  menyangkut  bea  masuk  dan  pajak,  pada  umumnya dianggap  sebagai  berada  di  luar  daerah  Pabean).  Skema  Free  Zone  ini  di  berbagai  Negara disebut dengan banyak istilah selain Free Trade Zone , seperti: foreign-trade zones, duty free export  processing  zones,  export  free  zones,  export  processing  zones,  free  export  zones, industrial  free  zones,  investment  promotion  zones,  maquiladoras (Mexico), free  port ,  dan special economic zones . 2
FTZ ini sejatinya adalah kawasan yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia  (NKRI)  namun  diberikan  perkecualian  (dispensasi)  oleh  Negara  untuk  tidak diberlakukannya UU Kepabeanan, UU Perpajakan khusus pajak dalam rangka impor, dan UU Cukai atas pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan tersebut. 3 Dispensasi yang diberikan  di  kawasan  FTZ  sifatnya  bersyarat,  dimana  hak  Negara  tersebut  tidak  dipungut sepanjang barang dimaksud dipakai habis atau digunakan hanya di dalam kawasan FTZ atau dikeluarkan ke luar daerah pabean setelah mengalami  proses peningkatan mutu barang. Hak Negara  akan  dipungut  atas  barang  dimaksud  jika  syarat  tersebut  tidak  terpenuhi.  Mengingat
1 Chapter 2 Specific Annex D of the Revised Kyoto Convention 1999.
2 Gokhan  Akinci  dan  James  Crittle,  Special  economic  zone  :  performance,  lessons  learned,  and  implication  for zone  development,  Foreign  Investment  Advisory  Service  (FIAS)  of  The  World  Bank  Group,  Washington  DC, 2008, hal. 9-11.
3 Lihat  Pasal  1  Ayat  (1)Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2000  Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  2000  Tentang  Kawasan  Perdagangan  Bebas  dan  Pelabuhan  Bebas Menjadi Undang-undang.
masih adanya potensi penerimaan Negara tersebut maka diperlukan pengawasan terhadap lalu lintas barang yang masuk dan keluar kawasan FTZ guna mengamankan hak-hak Negara.
Peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  skema  FTZ  ini  juga  mengalami perubahan-perubahan  mengikuti  perkembangan  keadaan  dalam  Negeri  dan  perdagangan internasional  dan  terakhir  pengaturan  skema  FTZ  adalah  dengan  diundangkannya  Undang- undang  Nomor  44  Tahun  2007  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas UU Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas  Menjadi  Undang-Undang  (UU FTZ). Berkaitan dengan itu, ada perubahan yang  substansial  pada  UU  FTZ  yang  terakhir  ini  yaitu  penetapan  suatu  wilayah  menjadi kawasan  FTZ  dilaksanakan  menggunakan  Peraturan  Pemerintah  yang  semulanya menggunakan  UU.Wilayah  di  Indonesia  yang  merupakan  kawasan  FTZ  hingga  tahun  2018 sebagaimana hasil penelusuran peraturan perundang-undangan terdapat di 4 (empat) wilayah, yaitu:FTZ Sabang, FTZ Batam, FTZ Bintan,dan FTZ Karimun. 4
Pengawasan  yang  dilaksanakan  terkait  lalu  lintas  barang  yang  masuk  dan  keluar kawasan FTZ ini adalah Pengawasan Kepabeanan. Kewenangan pengawasan ini berada pada Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai  (Bea  Cukai).  Dasar  hukum  Bea  Cukai  dalam melaksanakan pengawasan terhadap lalu lintas barang yang masuk dan keluar kawasan FTZ adalah  Pasal  11  Ayat  (4)dan  Ayat  (5)PERPU  Nomor  1  Tahun  2000  sebagaimana  telah ditetapkan menjadi UU dengan UU Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan PERPU Nomor 1  Tahun  2000  Tentang  Kawasan  Perdagangan  Bebas  dan  Pelabuhan  Bebas  Menjadi  UU sebagaimana telah diubah dengan PERPU Nomor 1 Tahun 2007 sebagaimana telah ditetapkan menjadi  UU  dengan  UU  Nomor  44  Tahun  2007  dan  Pasal  1  angka  (1),  Pasal  115A  ayat (1)UU  Nomor  10  Tahun  1995  tentang  Kepabeanan  sebagaimana  telah  diubah  dengan  UU Nomor 17 Tahun 2006.
Mengingat  masih  adanya  potensi  penerimaan  Negara  di  kawasan  FTZ  nya  maka diperlukan pengawasan terhadap lalu lintas barang yang masuk dan keluar kawasan FTZ guna mengamankan hak-hak Negara. Pengaturan tentang pengawasan terhadap lalu lintas barang di kawasan FTZ sudah diatur dalam Hukum Internasional sebagai pedoman dalam pembentukan UU  FTZ  nasional.Bertolak  dari  hal-hal  sebagaimana  uraian  di  atas,  penulis  bermaksud melakukan  penelitian  yuridis  normatif  yang  berjudul“Pengaturan  Pengawasan  Lalu  Lintas Barang Pada Free Trade Zone Ditinjau Dari The Rivised Kyoto Convention 1999”.

## 1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian diatas permasalahan yang akan diteliti adalah:
1. Bagaimana Skema konsep Free Trade Zone dalam Hukum Internasional?
2. Bagaimana  pengaturan  pengawasan  lalu  lintas  barang  di Free  Trade  Zone Ditinjau  Dari The Rivised Kyoto Convention 1999?

## 1.3. Tujuan Penelitian
Sesuai  dengan  latar  belakang  dan  permasalahan,  maka  tujuan  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut:
1. Untuk  mengetahui  bagaimana  skema  konsep Free  Trade  Zone yang  diatur  dalam  hukum internasional.
2. Untuk  mengetahuibagaimana  pengaturan  pengawasan  lalu  lintas  barang  di Free  Trade Zone Ditinjau Dari The Rivised Kyoto Convention 1999.
4 Zona  baru  sebagaimana  dimaksud  ditentukan  dalam  berbagai  peraturan  perundang-  undangan  yang  dibentuk dengan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah.

## 2. TINJAUAN KONSEP PENGAWASAN DANPERDAGANGAN BEBAS

## 2.1. Definisi dan Tujuan Pengawasan
Banyak  pendapat  para  ahli  yang  tertuang  dalam  berbagai  literatur  terkait  dengan  definisi pengawasan  ini,  diantaranya  yaituSondang  Siagian  bahwa    pengawasan  adalah  proses pengamatan  pelaksanaan  seluruh  kegiatan  organisasi  untuk  menjamin  agar  semua  pekerjaan yang  dilaksanakan  sesuai  dengan  rencana  yang  telah  ditentukan  sebelumnya. 5 Terkait pengawasan yang dikaitkan dengan kegiatan kepabeanan yang utamanya adalah pengawasan terhadap  lalu  lintas  barang  yang  masuk  atau  keluar  batas  Negara,  maka  pengawasan kepabeanan  dapat  diartikan  sebagai  segala  upaya  dan  tindakan  yang  dilaksanakan  oleh  Bea Cukai  agar  pelaksanaan  formalitas/kewajiban  pabean  berjalan  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku. 6 Rencana  organisasi  kepabeanan  (Bea  Cukai) adalah  segala  hal  yang  tertuang  dalam  UU  Nomor  10  Tahun  1995  tentang  Kepabeanan sebagaimana  telah  diubah  dengan  UU  Nomor  17  Tahun  2006  dan  peraturan  perundang- undangan  di  bawahnya,  dan  yang  menjadi  standar  dalam  pelaksanaan  kegiatan  adalah peraturan-peraturan  Direktur  Jenderal,  surat  edaran,  instruksi,  dan standard  operating procedure (SOP) yang dikeluarkan oleh Bea Cukai.
Jika  dikaitkan  dengan  konteks  kepabeanan,  yang  menjadi  tujuan  dari  pengawasan kepabeanan adalah memastikan agar lalu lintas barang yang masuk atau keluar melewati batas Negara  Indonesia  menjalankan  semua  formalitas/kewajiban  pabean,  sebagaimana  tertuang dalam UU Kepabeanan.Colin Vassarotti dalam Adrian Sutedi mengungkapkan bahwa tujuan pengawasan  pabean  adalah  memastikan  semua  pergerakan  barang,  kapal,  pesawat  terbang, kendaraan,  dan  orang-orang  yang  melintas  perbatasan  Negara  berjalan  dalam  kerangka hukum, peraturan, dan prosedur pabean yang ditetapkan. 7

## 2.2. Konsep Perdagangan Bebas

## 2.2.1. Definisi Perdagangan Bebas
Istilah  perdagangan  bebas  secara  umum  berarti  sistem  perdagangan  antar  Negara  tanpa adanya  hambatan-hambatan  yang  berasal  dari  luar  kesepakatan  para  pihak  yang  terlibat transaksi perdagangan itu sendiri. Hambatan yang dimaksud biasanya datang dari regulasi dan campur  tangan  Pemerintah  Negara-negara  bersangkutan.  Selaras  dengan  ini,  Apridar  dalam Akkar Arafat mengungkapkan bahwa:
Free  Trade atau  juga  disebut  perdagangan  bebas  adalah  sebuah  konsep  ekonomi yang mengacu kepada penjualan produk antar Negara tanpa pajak ekspor-impor atau hambatan perdagangan lainnya. Perdagangan bebas dapat juga didefinisikan sebagai tidak  adanya  hambatan  buatan  (hambatan  yang  diterapkan  Pemerintah)  dalam perdagangan antar individual-individual dan perusahan yang berada di Negara yang berbeda. 8
Adapun istilah perdagangan bebas yang disebut dalam General Agreement on Tariffs
5 W. Riawan Tjandra, Hukum Keuangan Negara , Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2014, hal. 224.
6 Dalam  penjelasan  lain,  definisi  pengawasan  kepabeanan  sebagaimana  tersebut  dalam  Lampiran  Umum  The Revised  Kyoto  Convention  (RKC)  1999  adalah  tindakan yang  dilakukan  Pabean untuk  memastikan  kepatuhan terhadap Undang-Undang Kepabeanan.
7 Adrian Sutedi, Aspek Hukum Kepabeanan , Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 61.
8 Akkar  Arafat, Pengalihan  Status  Free  Trade  Zone  (FTZ)  Menjadi  Special  Ekonomic  Zone  (SEZ),  Dalam Hubungan  Kerjasama  Ekonomi  Indonesia  Dan  Singapura,  Contoh  Kasus  Batam  Periode  Tahun  2007-2010. Tesis.  Jakarta.  Fakultas  Ilmu  Sosial  Dan  Ilmu  Politik  Program  Pasca  Sarjana  Ilmu  Hubungan  Internasional Universitas Indonesia, 2010, hal 20-21.
and  Trade (GATT)  dengan  istilah Free-Trade  Area (FTA),  dalam  paragraph  8  (b)  Article XXIV GATT 1947 sebagaimana diubah pada tahun 1994, dinyatakan:
A  free-trade  area  shall  be  understood  to  mean  a  group  of  two  or  more  customs territories in which the duties and other restrictive regulations of commerce (except, where necessary, those permitted under Articles XI, XII, XIII, XIV, XV and XX) are eliminated  on  substantially  all  the  trade  between  the  constituent  territories  in products originating in such territories. 9
Berdasarkan  definisi  tersebut  dapat  diungkapkan  bahwa  kriteria  perdagangan  bebas menurut GATT adalah merupakan suatu area yang terdiri dari dua Negara atau lebih, dibentuk dengan  perjanjian  antar  Negara,  bea  masuk  dan  peraturan  yang  menghambat  perdagangan ditiadakan atau ditekan seminimal  mungkin untuk perdagangan atas produk asli dari Negara yang terlibat perjanjian. Tambahan lagi, saat ini praktik perdagangan bebas yang ada di dunia internasional memakai konsep perdagangan bebas yang dikeluarkan oleh GATT tersebut.

## 2.2.2. Prinsip-Prinsip Perdagangan Bebas
Aturan  internasional  yang  mengatur  dasar  hubungan  antar  Negara  anggota  WTO  dalam melakukan  perdagangan  serta  bagaimana  suatu  Negara  mengatur  kebijakan  dalam  Negeri sehingga tidak bertentangan dengan aturan tersebut adalah GATT yang lembaganya bernama WTO  (sering  ditulis  dengan  istilah  GATT-WTO).  GATT-WTO  ini  dianggap  sebagai ketentuan  umum  perjanjian  multilateral  dalam  praktik  perdagangan  antar  Negara  anggota WTO. Ketentuan tersebut mengatur bahwa setiap perjanjian FTA antar Negara anggota harus memenuhi prinsip dasar dari GATT-WTO yang meliputi 5 (lima) hal, yaitu:
a. Most Favoured Nations (MFN)
Prinsip  ini  disebut  juga  sebagai  azas  Non-Diskriminasi,  sebagaimana  diatur  di  dalam artikel I GATT 1994 yang mensyaratkan semua komitmen yang dibuat atau ditandatangani dalam rangka GATT-WTO harus diperlakukan sama kepada semua Negara anggota WTO. Sebagai  contoh  adalah  terkait  penerapan  tarif  bea  masuk  dari  suatu  Negara  harus  sama penerapannya kepada Negara lain.
b. Tariff Binding
Setiap Negara wajib memiliki daftar/buku tarif bea masuk yang mengikat dan transparan, sehingga setiap pihak yang berkepentingan dapat memprediksi kepentingannya.
c. National Treatment
Maksud  dari  prinsip  ini adalah  sebagaimana  diatur  di  dalam  artikel  III  GATT  1994  yang menghendaki agar setiap Negara mengatur produk impor dengan produk dalam negerinya secara  seimbang  tanpa  ada  diskriminasi  dengan  alasan  untuk  melindungi  industri  dalam Negeri.
d. Tariff Protection
Prinsip Tariff  Protection mensyaratkan  agar  segala  kepentingan  untuk  perlindungan industri dalam negeri menggunakan tarif, sehingga lebih transparan dan predictable .
e. Special and Differential Treatment
Untuk  meningkatkan  partisipasi  Negara-negara  berkembang  dalam  perundingan perdagangan  internasional,  prinsip  ini  diakomodasi  dan  disepakati  menjadi  salah  satu bagian  dari  GATT-WTO.  Implementasi  dari  prinsip  ini  adalah  adanya  kemudahan- kemudahan tertentu bagi Negara-negara berkembang. 10
Selain  mengatur  tentang  prinsip  dasar  di  atas,  GATT-WTO  juga  mengatur  tentang
9 Paragraph 8 (b) Article XXIV GATT 1947 sebagaimana diubah pada tahun 1994.
10 Dedi  Abdul  Hadi, Pengantar  Free  Trade  Agreement , Badan  Pendidikan  dan  Pelatihan  Pusdiklat  Bea  dan Cukai, Jakarta, 2017, hal. 15-16.
beberapa  pengecualian,  berupa: Kerjasama  dalam  lingkup  tertentu  dan Customs  Union , Hambatan  yang  bersifat  umum,  Tindakan  Anti-dumping  dan  Subsidi,  dan  Tindakan Safeguards. Adanya  pengecualian-pengecualian  tersebut  membuat  para  Negara  anggota WTO  terutama  dari  kelompok  Negara-negara  berkembang  berminat  untuk  mengembangkan skema perdagangan bebas sesuai dengan kepentingan tertentu atau dengan mendasarkan pada alasan  tertentu.  Contohnya  adalah ASEAN  Free  Trade  Area (AFTA)  yang  dibentuk  oleh Negara-negara ASEAN pada tanggal 28 Januari 1992 di Singapura. 11

## 3. METODE PENELITIAN

## 3.1. Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan jenis penelitian Yuridis Normatif (legal research). Bertalian dengan penelitian yuridis normatif, penelitian ini mencakup penelitian terhadap asas-asas dan kaedah hukum  mengenai  bagaimana  pengaturan  skema Free  Trade  Zone (FTZ)  serta  pengawasan terhadap  lalu  lintas  barang  di  kawasan  FTZ  tersebut  yang  dikaji  dari  hukum  internasional , karena penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum,  maupun  doktrin-doktrin  hukum  guna  menjawab  isu  hukum  yang  dihadapi. Selanjutnya dilakukan pendekatan peraturan perundang-undangan ( Statute Approach) , dengan menelaah  kerangka  normatif  instrumen  hukum  internasional  dan  instrumen  hukum  nasional tentang dasar hukum pengaturan skema FTZ serta pengaturan pengawasan terhadap lalu lintas barang di kawasan FTZ.
3.2. Tipe Pengumpulan Bahan Hukum
1. Bahan Hukum Primer
a) The Rivised Kyoto Convention 1999
b) Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2000  Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-undang
c) Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  2007  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2007  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  36  Tahun  2000  Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2000  tentang  Kawasan  Perdagangan  Bebas  Dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang.
2. Bahan Hukum Sekunder Yaitu  berupa  semua  publikasi  tentang  hukum  yang  bukan  merupakan  dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku teks, tesis, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum.

## 3.3. Tehnik Analisis Bahan Hukum
Bahan  hukum  yang  didapat  akan  dianalisa  melalui  pendekatan  Undang-Undang  ( statute approach ) dengan menggunakan metode content analisis (analisa isi) yaitu dengan menelaah semua  Undang-Undang  dan  regulasi  yang  berhubungan  dengan  permasalahan  dalam  bentuk pasal-pasal,  dimana  pasal-pasal  tersebut  akan  diinterpretasikan  dengan  teknik  interpretasi gramatikal, sistematis ( dogmatis ), dan analogi.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1. Skema Free Trade Zone dalam Hukum Internasional
11 Dedi  Abdul  Hadi, Rules  of  Origin ,  Badan  Pendidikan  dan Pelatihan  Pusdiklat  Bea  dan  Cukai,  Jakarta,  2017, hal. 1.

## 4.1.1. Definisi Free Trade Zone
FTZ  merupakan  fasilitas  dalam  rangka  perdagangan  internasional  yang  diterapkan  oleh Negara  anggota World  Customs  Organization (WCO)  berdasarkan  kesepakatan  yang dituangkan dalam Chapter 2 Specific Annex D of The Revised Kyoto Convention (RKC) 1999. Dalam Chapter tersebut istilah FTZ ini disebut dengan Free Zone:
Free  zones  means  a  part  of  the  territory  of  a  Contracting  Party  where  any  goods introduced are generally regarded, insofar as import duties and taxes are concerned, as being outside the Customs territory.
Secara bebas diterjemahkan sebagai: ‘Kawasan Bebas berarti suatu bagian dari wilayah suatu Negara  anggota  dimana  setiap  barang  yang  dibawa  masuk  ke  dalamnya  sepanjang menyangkut  bea  masuk  dan  pajak,  pada  umumnya  dianggap  sebagai  berada  di  luar  daerah pabean’.Chapter  tersebut  menyatakan  dengan  jelas  bahwa  kawasan  FTZ  merupakan  suatu kawasan atau wilayah yang merupakan bagian dari suatu Negara. Chapter itu juga diterangkan bahwa  sepanjang  terkait  dengan  bea  masuk  dan  pajak  maka  barang  yang  dibawa  masuk  ke kawasan FTZ dianggap sebagai berada di luar daerah pabean.
Dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa  anggapan  kawasan  FTZ  tersebut  sebagai wilayah  di  luar  daerah  pabean  adalah  hanya  sebatas  ketidakberlakuan  hukum  fiskal  Negara bersangkutan  pada  wilayah  itu,  sehingga  hukum  selain  hukum  fiskal  masih  berlaku sebagaimana  wilayah  lain  dalam  suatu  Negara.  Dalam Chapter itu  juga  dinyatakan  bahwa penetapan  syarat  yang  berkaitan  dengan  pembentukan  FTZ,  jenis  barang  yang  dapat dimasukkan  ke  kawasan  tersebut  dan  kegiatan  atau  operasional  yang  diperbolehkan  harus dicantumkan pada perundang-undangan nasional. 12
Senada  dengan  definisi  yang  diberikan  oleh  WCO  di  atas,  Charles  W.  Thurston dalam Akkar Arafat mengungkapkan definisi FTZ sebagai:
An  Free  Trade  Zone  is  in  essence,  a  tax-free  enclave  and  not  consideres  part  of  the country as far as import regulations are concerned. When an item leaves an free trade zone and is officially imported into the host country of the Free Trade Zone, all duties and regulation are imposed. 13
Terjemahan bebas diartikan sebagai berikut: ‘Suatu Kawasan Perdagangan Bebas pada intinya adalah  suatu  kawasan  bebas  pajak  dan  tidak  dipertimbangkan  sebagai  bagian  dari  Negara sejauh  menyangkut  peraturan  impor.  Ketika  suatu  barang  meninggalkan  kawasan perdagangan  bebas  dan  secara  resmi  diimpor  (dimasukkan)  ke  Negara  penyelenggara Kawasan Perdagangan Bebas tersebut, semua kewajiban dan peraturan diberlakukan’.
Gokhan  Akinci  dan  James  Crittle  dalam  kajiannya  memberikan  definisi  mengenai FTZ sebagai berikut:
Free trade zones, also known as commercial free zones and free commercial zones, are  small,  fenced-in,  duty-free  areas,  offering  ware-housing,  storage,  and distribution  facilities  for  trade,  transshipment,  and  re-export  operations,  located  in most ports of entry around the world. A leading example is the Colon Free Zone in Panama. 14
12 Lihat, Chapter 2 paragraph (2) Specific Annex D of The Revised Kyoto Convention (RKC) 1999.
13 Akkar Arafat, Op. Cit ., hal 32.
14 Gokhan Akinci dan James Crittle, Special Economic Zone : performance, lessons learned, and implication for zone  development. Foreign  Investment  Advisory  Service  (FIAS)  of  The  World  Bank  Group.  Washington  DC. Hal:10.
.
Terjemahan bebas dapat diartikan dengan: ‘Kawasan perdagangan bebas, juga dikenal sebagai commercial  free  zones dan free  commercial  zones ,  adalah  area  kecil,  berpagar,  bebas  bea, menawarkan  fasilitas  gudang,  penyimpanan,  dan  distribusi  untuk  perdagangan,  kegiatan transshipment  (pengiriman  secara  transit)  dan  re-ekspor,  yang  terletak  dikebanyakan pelabuhan masuk diseluruh dunia. Contohnya adalah Colon Free Zone di Panama’.

## 4.1.2. Tujuan dan Manfaat Free Trade Zone
FTZ  sejatinya  adalah  fasilitas  dalam  perdagangan  internasional  yangditerapkan  di  dalam wilayah  kedaulatan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (daerah  pabean)  yang  dianggap  di luar  daerah  pabean.  Faktor  pengawasan  lalu  lintas  barang  yang  masuk  dan  keluar  kawasan FTZ  menjadi  hal  yang  sangat  penting  agar  tujuan  penerapan  fasilitas  skema  FTZ  ini  dapat tercapai.  Tujuan  umum  penerapan  skema  FTZ  ini  sendiri  adalah  sebagai  sarana  untuk meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  dan  melalui  FTZ  promosi  dapat  dilakukan  Pemerintah untuk menarik para investor baik dari luar Negeri maupun dalam Negeri.
Pemerintah  juga  dapat  mengembangkan  dan  mendiversifikasi  ekspor  sambil mempertahankan  proteksi,  menciptakan  lapangan  kerja,  dan  menjalankan  kebijakan  dan pendekatan  baru  (misalnya,  dalam  aspek  kepabeanan,  hukum,  tenaga  kerja,  dan  kemitraan pemerintah-  swasta).  Berdasarkan  tujuan  tersebut,  sejatinya  skema  FTZ  menghendaki lancarnya  lalu  lintas  barang  dalam  perdagangan  internasional,  sama  seperti  FTA,  melalui peniadaan  hambatan  dalam  perdagangan  ( Trade  Barrier )  berupa  hambatan  tarif  ( tariff barrier )  dan  hambatan  non  tarif  ( non-tariff  barrier ).  Selain  pengamanan  hak  keuangan Negara,  aspek-aspek  seperti  ideologi,  politik,  perekonomian,  sosial  budaya,  dan  keamanan Negara  juga  merupakan  hal  penting  yang  menjadi  pertimbangan  perlunya  dilaksanakan pengawasan kepabeanan atas lalu lintas barang yang masuk dan keluar kawasan FTZ ini.
4.2. Pengaturan Pengawasan Lalu Lintas  Barang Di  Free Trade Zone Ditinjau Dari The Rivised Kyoto Convention 1999.
Pengawasan kepabeanan yang dilaksanakan oleh Bea Cukai secara internasional diatur dalam Revised  Kyoto  Convention (RKC)  1999.  Pada  lampiran  umumnya  disebutkan  tentang pengawasan  kepabeanan  sebagai  berikut: “All  goods,  including  means  of  transport,  which enter or leave the Customs territory, regardless of whether they are liable to duties and taxes, shall  be  subject  to  Customs  control”. 15 Norma  ini  secara  bebas  dapat  diterjemahkan  sebagai ‘semua  barang,  termasuk  sarana  transportasi,  yang  memasuki  atau  meninggalkan  daerah Pabean,  tanpa  memperhatikan  terutang  bea  dan  pajak  atau  tidak,  wajib  berada  di  bawah pengawasan kepabeanan’.
Berdasarkan  norma  ini,  dapat  dikatakan  bahwa  pengawasan  kepabeanan  berlaku untuk semua jenis barang yang masuk maupun keluar ke dan dari daerah pabean. Pemasukan barang  ke  daerah  pabean  dapat  berasal  dari:  1)  Negara  yang  terlibat  perjanjian  FTA  dengan Indonesia,  2)  kawasan  FTZ  yang  ada  di  Indonesia,  dan  3)  Negara  lain.  Asal-asal  barang  ini disebut  dengan  luar  daerah  pabean  atau  dianggap  sebagai  luar  daerah  pabean  dan  kegiatan pemasukan  barang  ini  disebut  dengan  istilah  impor.  Sama  dengan  pemasukan  barang  ke daerah pabean tadi, pengeluaran barang dari daerah pabean juga dapat ditujukan ke: 1) Negara
15 Chapter 6 Paragraph (6.1) General Annex of The Revised Kyoto Convention (RKC) 1999.
yang terlibat perjanjian FTA dengan Indonesia, 2) kawasan FTZ yang ada di Indonesia, dan 3) Negara lain. Kegiatan pengeluaran barang ini disebut dengan istilah ekspor.
Lampiran umum Revised Kyoto Convention (RKC) 1999 juga menyebutkan bahwa: “ Customs  control  shall  be  limited  to  that  necessary  to  ensure  compliance  with  the  Customs law” 16 yang  artinya  ‘pengawasan  pabean  wajib  dibatasi  pada  hal-hal  yang  dianggap  perlu dalam  memastikan  kepatuhan  terhadap  Undang-Undang  Kepabeanan’.  Jika  uraian  ayat  ini dikaji,  menurut  penulis  ayat  inilah  yang  membatasi  pengawasan  kepabeanan.  Ayat  ini menegaskan bahwa pengawasan kepabeanan hanya terbatas pada kegiatan impor dan ekspor barang sampai selesai kewajiban pabeannya. Oleh karena itu, untuk barang yang sudah selesai kewajiban  pabeannya  tidak  dilakukan  lagi  pengawasan  oleh  Bea  Cukai.  Barang  yang memiliki  status  seperti  ini  biasa  disebut  sebagai  barang  dalam  peredaran  bebas,  sebagai contoh adalah handphone yang dijual di mall.
Adapun pengaturan pengawasan lalu lintas barang yang masuk dan keluar kawasan FTZ, lebih lanjut diatur dalam Chapter 2 Specific Annex D of The Revised Kyoto Convention (RKC) 1999 yang khusus mengatur Free Zone . Pada chapter ini disebutkan:
a. The  Customs  shall  lay  down  the  arrangements  for  Customs  controlincluding appropriate  requirements  as  regards  the  suitability,construction  and  layout  of  free zones . 17 Pengaturan tentang pengawasan kepabeanan termasuk persyaratan yang patut berkenaan dengan kesesuaian, konstruksi dan tata ruang kawasan bebas.
b. The Customs shall have the right to carry out checks at any time on the goods stored in  a  free  zone . 18 Bea  Cukai  berhak  melakukan  pemeriksaan  setiap  saat  pada  barang yang berada dalam kawasan bebas.
c. Admission to a free zone of goods brought from abroad should not be refused solely on  the  grounds  that  the  goods  are  liable  to  prohibitions  or  restrictions  other  than those imposed on grounds of:
- public  morality  or  order,  public  security,  public  hygiene  or  health,  or  for veterinary or phytosanitary considerations; or
- the  protection  of  patents,  trade  marks  and  copyrights,  irrespective  of  country  of origin, country from which arrived or country of destination.
Goods  which  constitute  a  hazard,  which  are  likely  to  affect  other  goods  or  which require special installations should be admitted only to free zones specially designed to receive them. 19
Terhadap  pemasukan  barang  ke  FTZ  atas  barang  yang  langsung  datang  dari  luar Negeri  (luar  daerah  pabean)  hanya  boleh  ditolak  pemasukannya  jika  menyangkut  2 (dua) hal, yaitu:
1) kepentingan  publik  yang  meliputi:  moralitas  atau  ketertiban  publik,   keamanan publik,  kebersihan  umum  atau  kesehatan,  atau  atas  pertimbangan  dokter  hewan atau phytosanitary ; atau
2) kepentingan dalam perlindungan hak paten, merek dagang dan hak cipta.
Jadi, atas pemasukan barang ke kawasan FTZ yang langsung datang dari luar negeri (luar  daerah  pabean)  tidak  boleh  dihambat  hanya  dengan  alasan  barang  tersebut terkena  aturan  larangan  dan  pembatasan  (lartas)  saja,  tanpa  ada  alasan  yang  kuat seperti diatur pada norma di atas. 20
16 Chapter 6 Paragraph (6.2) General Annex of The Revised Kyoto Convention (RKC) 1999.
17 Chapter 2 paragraph (3) Specific Annex D of The Revised Kyoto Convention (RKC) 1999.
18 Chapter 2 paragraph (4) Specific Annex D of The Revised Kyoto Convention (RKC) 1999.
19 Chapter 2 paragraph (6) Specific Annex D of The Revised Kyoto Convention (RKC) 1999.
20 Aturan  larangan  dan  pembatasan  (Lartas)  merupakan  aturan  mengenai  jenis-jenis  barang  yang  dilarang
d. No  Goods  declaration  should  be  required  by  the  Customs  in  respect  of  goods introduced  into  a  free  zone  directly  from  abroad  if  the  information  is  already available on the documents accompanying the goods . 21
Tidak  ada  pemberitahuan  Barang  yang  harus  diminta  oleh  Bea  Cukai  sehubungan dengan  barang  yang  dimasukkan  ke  kawasan  bebas  langsung  dari  luar  Negeri  jika informasi tersebut sudah tersedia pada dokumen yang menyertai barang.
e. National legislation shall enumerate the cases in which goods to be consumed inside the  free  zone  may  be  admitted  free  of  duties  and  taxes  and  shall  lay  down  the requirements  which must  be met . 22 Undang-undang nasional harus menyebutkan hal- hal  dimana  barang-  barang  yang  akan  dikonsumsi  di  dalam  kawasan  bebas  dapat dimasukkan  dengan  pembebasan  bea  dan  pajak  serta  harus  menetapkan  persyaratan yang harus dipenuhi.
f. Goods admitted to or produced in a free zone shall be permitted to be removed in part or  in  full  to  another  free  zone  or  placed  under  a  Customs  procedure,  subject  to compliance with the conditions and formalities applicable in each case . 23 Barang yang dimasukkan  atau  diproduksi  di  kawasan  bebas  harus  diizinkan  untuk  dikeluarkan sebagian  atau  seluruhnya  ke  kawasan  bebas  lainnya  di  bawah  prosedur  kepabeanan, tunduk pada formalitas yang berlaku dalam setiap tahap.
g. The  only  declaration  required  for  goods  on  removal  from  a  free  zone  shall  be  the Goods declaration normally required for the Customs procedure to which those goods are assigned . 24 Pemberitahuan yang diperlukan untuk barang-barang yang dikeluarkan dari  kawasan  bebas  adalah  pemberitahuan  barang  yang  biasanya  diperlukan  dalam prosedur kepabeanan sesuai tujuan barang-barang tersebut dikeluarkan.
h. Where  a  document  must  be  produced  to  the  Customs  in  respect  of  goods  which  on removal  from  a  free  zone  are  sent  directly  abroad,  theCustoms  should  not  require more information than already available on the documents accompanying the goods . 25
Terkait dokumen yang harus dibuat untuk Bea Cukai sehubungan dengan barang yang dikeluarkan  dari  kawasan  bebas  dan  dikirim  langsung  ke  luar  negeri,  Bea  Cukai seharusnya tidak memerlukan informasi lebih dari yang sudah tersedia pada dokumen yang menyertai barang.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

## 5.1. Kesimpulan
1. Free  Trade  Zone (FTZ)  merupakan  fasilitas  dalam  rangka  perdagangan  internasional yang  diterapkan  oleh  Negara  anggota World  Customs  Organization (WCO) berdasarkan  kesepakatan  yang  dituangkan  dalam Chapter  2  Specific  Annex  D  of  The Revised  Kyoto  Convention (RKC)  1999.  Pelaksanaan  FTZ  di  berbagai  Negara, awalnya  dilakukan  dengan  terlebih  dahulu  mendeklarasikan  diri  sebagai  anggota
dan/atau  dibatasi  pemasukan  maupun  pengeluarannya  ke  dan  dari  Indonesia,  yang  dikeluarkan  oleh  instansi teknis  terkait,  yaitu  kementerian  dan  lembaga  pemerintah  non-  kementerian  tingkat  pusat.  Tujuan  utama  lartas ini  adalah  untuk  melindungi  (proteksi)  rakyat  dan  bangsa  dari  efek  negatif  yang  mungkin  ditimbulkan  oleh praktik perdagangan internasional.
21 Chapter 2 paragraph (9) Specific Annex D of The Revised Kyoto Convention (RKC) 1999.
22 Chapter 2 paragraph (13) Specific Annex D of The Revised Kyoto Convention (RKC) 1999.
23 Chapter 2 paragraph (16) Specific Annex D of The Revised Kyoto Convention (RKC) 1999.
24 Chapter 2 paragraph (17) Specific Annex D of The Revised Kyoto Convention (RKC) 1999.
25 Chapter 2 paragraph (18) Specific Annex D of The Revised Kyoto Convention (RKC) 1999.
WCO  melalui  ratifikasi  keanggotaan  dalam  UU  nasional  Negara  tersebut.  Kemudian implementasi skema FTZ pada suatu Negara dilaksanakan menggunakan UU nasional Negara  dimaksud.  Namun,  sebagai  pedoman  dalam  pembentukan  undang-undang  itu adalah  aturan  yang  dikeluarkan  WCO  sebagaimana  tercantum  dalam Chapter  2 Specific Annex D of The Revised Kyoto Convention (RKC) 1999 .
2. Pengawasan kepabeanan yang dilaksanakan oleh Bea Cukai secara internasional diatur dalam Lampiran Umum the Revised Kyoto Convention (RKC) 1999 yang menyatakan bahwa  semua  barang,  termasuk  sarana  transportasi,  yang  memasuki  atau meninggalkan daerah Pabean, tanpa memperhatikan terutang bea dan pajak atau tidak, wajib  berada  di  bawah  pengawasan  kepabeanan.  Ad  8  (delapan)  pengaturan pengawasan lalu lintas barang yang masuk dan keluar kawasan FTZ yang diatur dalam Chapter  2  Specific  Annex  D  of  The  Revised  Kyoto  Convention (RKC)  1999  yang khusus mengatur Free Zone.

## 5.2. Saran
1. Hal  penting yang juga harus diingat  di  dalam proses pembentukan Peraturan Pemerintah sebagai  pelaksana  UU  sebagaimana  mestinya  adalah  mengenai  kesamaan  persepsi terhadap  definisi  FTZ  itu  sendiri.  Definisi  FTZ  menurut  UU  FTZ  adalah  suatu  kawasan yang  berada  di  dalam  wilayah  hukum  NKRI  namun  terpisah  dari  daerah  pabean Indonesia. Makna “terpisah” di sini adalah bahwa kawasan tersebut tidak berada di dalam daerah  pabean  lagi.  Dengan  kata  lain,  dari  sisi  kepabeanan,  kawasan  itu  disamakan  atau dianggap sama dengan wilayah di luar daerah pabean. Dengan demikian, keberlakuan UU Kepabeanan pada kawasan itu sifatnya opsional dan limitatif (tidak berlaku penuh). Oleh karena  itu,  penerapan  sistem  pengawasan  kepabeanan  terhadap  lalu  lintas  barang  yang masuk dan keluar kawasan FTZ seharusnya dilakukan di dalam daerah pabean, bukan di dalam kawasan FTZ.
2. Berdasarkan  konsep  FTZ  pada  UU  maka  sejatinya  skema  FTZ  menghendaki  kelancaran arus lalu lintas barang yang masuk dan keluar kawasan tersebut. Kelancaran ini diperoleh melalui  pengaturan  mengenai  mekanisme  lalu  lintas  barang  dan  mekanisme  pengawasan atas lalu lintas barang tersebut. Berdasarkan uraian-uraian terdahulu telah diketahui bahwa secara  prinsip  pengawasan  yang  dilaksanakan  oleh  Bea  Cukai  sifatnya  adalah menghambat  arus  lalu  lintas  barang.  Oleh  karena  itu,  relaksasi  pengaturan  kepabeanan sangat  diperlukan  dan  yang  terpenting  juga  adalah  kesamaan  persepsi  mengenai  konsep lalu  lintas  barang  pada  kawasan  FTZ  antara  UU  dengan  peraturan  Pemerintah  di bawahnya.  Kesamaan  persepsi  mengenai  konsep  lalu  lintas  barang  pada  kawasan  FTZ dimaksud, yaitu: 1). Lalu lintas barang dari kawasan FTZ ke dalam daerah pabean adalah aktivitas  impor,  2).  Lalu  lintas  barang  dari  dalam  daerah  pabean  ke  kawasan  FTZ adalah  aktivitas ekspor, dan 3). Lalu lintas barang yang terjadi antar kawasan FTZ serta antara  kawasan FTZ dengan luar daerah pabean bukan kegiatan impor dan  ekspor.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Adrian Sutedi. 2012. Aspek Hukum Kepabeanan. Sinar Grafika. Jakarta. Dedi  Abdul  Hadi.  2017.  Pengantar  Free  Trade  Agreement.  Badan  Pendidikan  dan  Pelatihan Pusdiklat Bea dan Cukai. Jakarta.
-------.  2017.  Rules  of  Origin.  Badan  Pendidikan  dan  Pelatihan  Pusdiklat  Bea  dan  Cukai. Jakarta.
Gokhan  Akinci  dan  James  Crittle.  2008.  Special  economic  zone  :  performance,  lessons learned, and implication for zone development. Foreign Investment Advisory Service (FIAS) of The World Bank Group. Washington DC.
Peter Mahmud Marzuki, 2006, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media, Jakarta. Serian  Wijatno  dan  Ariawan  Gunadi.  2014.  Perdagangan  Bebas  Dalam  Perspektif  Hukum Perdagangan Internasional. Grasindo. Jakarta.
Titik Triwulan T. dan Ismu  Gunadi  Widodo.  2016. Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  Indonesia.  Edisi  Pertama,  Cetakan  ke-3. Prenadamedia Group. Jakarta.
Tulus  T.H.  Tambunan.  2004.  Globalisasi  Dan  Perdagangan  Internasional.  Cetakan  Pertama. Penerbit Ghalia Indonesia. Bogor.
W.  Riawan  Tjandra.  2014.  Hukum  Keuangan  Negara.  Gramedia  Widiasarana  Indonesia.
Jakarta

## Tesis
Akkar  Arafat.  2010.  Pengalihan  Status  Free  Trade  Zone  (FTZ)  Menjadi  Special  Ekonomic Zone (SEZ), Dalam Hubungan Kerjasama Ekonomi Indonesia Dan Singapura, Contoh Kasus Batam Periode Tahun 2007-2010. Tesis. Jakarta. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Program Pasca Sarjana Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia.

## Peraturan Perundang-undangan
Republik  Indonesia.  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Tentang  Ketentuan-  Ketentuan Pokok Daerah Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas. UU Nomor 3 Tahun 1970.
Republik  Indonesia.  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Tentang  Pengesahan  Agreement Establishing  The  World  Trade  Organization  (Persetujuan  Pembentukan  Organisasi Perdagangan Dunia). UU Nomor 7 Tahun 1994.
Republik  Indonesia.  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Tentang  Kepabeanan.  UU  Nomor 10 Tahun 1995.
Republik  Indonesia.  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2000  Tentang  Kawasan Perdagangan  Bebas  Dan  Pelabuhan  Bebas  Menjadi  Undang-Undang.  UU  Nomor  36 Tahun 2000.
Republik  Indonesia.  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. UU Nomor 17 Tahun 2006.

## Konvensi Internasional
The Revised Kyoto Convention (RKC) 1999