## ANALISIS FUNGSI PENGAWASAN COMPLIANCE RISK MANAGEMENT MELALUI APPROWEB TERHADAP PENERIMAAN PAJAK BADAN KPP PRATAMA JAKARTA CAKUNG
Dina Fikri Hayati,  Kadunci, Titik Purwinarti ✉
Jurusan Administrasi Niaga, Politeknik Negeri Jakarta, Jl. Prof. DR. G.A. Siwabessy, Kampus Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Indonesia, 16425
✉ titikpurwinarti@bisnis.pnj.ac.id

## Abstract
This article aims to describe the mechanism for implementing the Compliance Risk Management model of the supervisory function and its success rate on corporate tax revenue at KPP Pratama Jakarta Cakung. Efforts  are  being  made  to  improve  the  supervision  of  tax  revenues  from  each  KPP  area  to  the  DJP environment,  one  of  which  is  the  improvement  of  a  tool  called  Compliance  Risk  Management  with  the Circular Letter of the Director General of Taxes Number SE-39/PJ/2021. In increasing tax revenue, the supervisory function is important to find out more about taxpayers that need to be researched. Therefore, an  overview  of  the  Compliance  Risk  Map  is  needed  that  displays  the  entire  Corporate  Taxpayer  by categorizing it into several levels of risk. This is expected to provide justice and equal distribution of the supervisory function carried out by tax officers to all taxpayers. Data collection techniques used 3 (three methods, namely semi-structured in-depth interviews, non-participatory observation, and documentation. Data  interpretation  was  carried  out  in  stages  starting  from  collecting  data,  reducing  data,  to  final conclusions.  The  results  showed  that  the  application  of  CRM  in  KPP  Pratama  Jakarta  Cakung  had  an impact convenience, especially in carrying out the maximum supervisory function for tax officers. But on the other hand, tax revenue from 2020 to 2021 is still far from reaching the expected revenue target. This shows the need for a re-examination of the problems that continue to be faced by KPP Pratama Jakarta Cakung, and improve other CRM functions to be able to run in balance and produce better results.
Keywords: CRM, Supervision Function, Compliance Risk Map, Tax Revenue, Taxpayer Compliance.

## Abstrak
Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan mekanisme penerepan model Compliance Risk Manangement fungsi  pengawasan  dan  tingkat  keberhasilannya  terhadap  penerimaan  pajak  badan  di  KPP  Pratama Jakarta Cakung. Lingkungan DJP hingga setiap wilayah KPP terus melakukan peningkatan pengawasan, dengan salah satunya penyempurnaan alat bantu bernama Compliance Risk Management dengan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-39/PJ/2021. Dalam meningkatkan penerimaan pajak,  fungsi pengawasan penting untuk mengetahui lebih dalam Wajib Pajak yang perlu diteliti. Maka dari itu, dibutuhkan sebuah gambaran Peta Risiko Kepatuhan yang menampilkan keseluruhan WP Badan dengan mengkategorikannya kedalam  beberapa  tingkat  risikonya.  Hal  ini  diharapkan  dapat  memberikan  keadilan  dan  pemerataan fungsi  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  petugas  pajak  terhadap  seluruh  Wajib  Pajaknya.  Teknik pengumpulan  data  menggunakan  3  (tiga  metode  yaitu  wawancara  mendalam  semi  struktur,  observasi nonpartisipatif, dan dokumentasi. Intrepretasi data dilakukan secara bertahap mulai dari mengumpulkan data,  mereduksi  data,  hingga  kesimpulan  akhir.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  penerapan  CRM dilingkungan  KPP  Pratama  Jakarta  Cakung  memberikan  dampak  kemudahan  terutama  dalam melaksanakan fungsi pengawasan secara maksimal bagi petugas pajak. namun di sisi lain, penerimaan pajak sejak tahun 2020 hingga 2021 masih jauh mencapai target penerimaan yang diharapkan. Hal ini menunjukan  perlunya  pengkajian  ulang  mengenai  permasalahan  yang  terus  dihadapi  KPP  Pratama Jakarta  Cakung,  dan  meningkatkan  fungsi  CRM  lainnya  untuk  dapat  berjalan  secara  seimbang  dan menghasilkan hasil yang lebih baik.
Kata  kunci:  CRM,  Fungsi  Pengawasan,  Peta  Risiko  Kepatuhan,  Penerimaan  Pajak,  Kepatuhan  Wajib Pajak

## Pendahuluan

## Latar Belakang
Penerapan  model Compliance  Risk Management (CRM)  telah  memberikan dampak  positif  terhadap  perpajakan  di Indonesia sejak ditetapkannya pada tahun 2019.  CRM  dilakukan  dalam  rangka mempermudah badan pajak dalam meningkatkan  penerimaan  pajak,  dan meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak secara  sukarela.  Sejak  ditetapkan  pada tahun  2019,  CRM  telah  menunjukan kenaikan penerimaan pajak setiap tahunnya  di  Indonesia.  Tidak  berhenti sampai di situ, model ini terus mengalami penyempurnaan  hingga  ditahun  2021 mengenai implementasi model CRM agar berjalan lebih baik dengan menggunakan Business Intelligence sebagai alat Penunjangnya.  Perbaikan  model  CRM tersebut  dituangkan  dalam  Surat  Edaran Dirjen  Pajak  Nomor  SE-39/PJ/2021, tentang  Implementasi Compliance  Risk Managemen t dan Business Intelligence .
Implementasi Compliance Risk Management dimaksimalkan dengan penambahan fungsi pelayanan dan edukasi kepada wajib pajak terkait, untuk meningkatkan pemahaman dan meningkatkan rasio keberhasilan dari sisi penyempurnaan  fungsi  ekstentifikasi, pengawasan, hingga penagihan.
Penyempurnaannya juga dibarengi dengan  peluncuran  aplikasi Dashboard, Approweb,  Smartweb ,  serta  aplikasi penunjang  lainnya  yang  bisa  diakses secara langsung oleh Account Representative (AR)  pada  setiap  Kantor Pelayanan  Pajak  terkait.  CRM  meliputi identifikasi,  pemetaan,  pemodelan,  dan mitigasi  atas  risiko  kepatuhan  Wajib Pajak serta evaluasinya sehingga menjadi kerangka  kerja  yang  sistematis,  terukur, dan  objektif.  Model  ini  menggunakan peta  kepatuhan  yang  menggambarkan risiko  kepatuhan  wajib  pajak  dengan fungsi ekstensifikasi, pemeriksaan, pengawasan,  dan  penagihan.  Dengan
diadakannya  CRM,  diharapkan  dapat meningkatkan capaian target penerimaan pajak di Indonesia dengan memfokuskan pada  penerimaan  pajak  di  setiap  Kantor Pelayanan  Pajak  (KPP)  per  wilayah. Pemetaaan risiko kepatuhan pajak berdasarkan tingkat kepatuhannya, diharapkan dapat dilakukan fungsi pengawasan  yang  lebih  maksimal  oleh Account Representative (AR).
Berdasarkan  data  Kemenkeu,  jumlah wajib  pajak  di  Indonesia  mengalami peningkatan  sejak  dua  puluh  tahun terakhir.  Hal  ini  merupakan  tanda keberhasilan sistem perpajakan di Indonesia,  serta  tanda  peningkatan kesadaran  oleh  setiap  wajib  pajak  untuk mendaftarkan  diri  sebagai  wajib  pajak. Namun,  hal  tersebut  juga  merupakan tantangan  bagaimana  setiap  KPP  dapat melakukan pengawasan secara maksimal kepada setiap wajib pajak, agar memenuhi  kewajiban  perpajakan  hingga melaporkan  pajak  dengan  benar  setiap tahunnya. Maka dari itu, perlu dilakukan peningkatan pengawasan dengan menggunakan  model Compliance  Risk
Management (CRM).
Kebaharuan pada penelitian ini memfokuskan  kepada  salah  satu  fungsi CRM yaitu fungsi pengawasan dikaitkan dengan  penggunaan  salah  satu business intelegent  Approweb sesuai  dengan penyempurnaan  CRM  di  tahun  2021, berbeda dengan beberapa peneliti sebelumnya.  Hasil  penelitian  Diamendia &  Setyowati  (2021),  yaitu  setiap  wajib pajak  tidak  dapat  diperlakukan  sama dalam konteks machine learning . Fungsi pengawasan dalam penerapan CRM juga perlu  dibarengi  dengan  kemampuan petugas  pajak  atau  AR  setiap  wilayah KPP dalam memanfaatkan sistem informasi  yang  telah  disediakan  oleh Ditjen  pajak.  Maka  dari  itu,  diperlukan peningkatan  fungsi  pengawasan  yang tepat dalam pelaksanaan fungsi pengawasan  melalui  model  CRM  di
wilayah  KPP  Pratama  Jakarta  Cakung, yang memiliki wilayah cakupan beberapa kelurahan besar di Kecamatan Cakung.

## Permasalahan
Berdasarkan  latar  belakang  masalah tersebut,  maka  rumusan  masalah  pada penelitian ini adalah: a.  Bagaimana mekanisme yang diterapkan  KPP  Pratama  Jakarta Cakung  dalam  menerapkan  model CRM  dengan Approweb dalam meningkatkan  penerimaan  pajak fungsi pengawasannya? b.  Seberapa Besar keberhasilan penerapan  model  CRM  dengan Approweb dalam meningkatkan penerimaan  Pajak  di  KPP  Pratama Jakarta Cakung?

## Tujuan
Tujuan  penelitian  berdasarkan  latar belakang di atas ini, yaitu: a.  Menganalisis mekanisme yang diterapkan  KPP  Pratama  Jakarta Cakung  dengan  menerapkan  model CRM  dengan Approweb dalam meningkatkan  penerimaan  pajak dengan fungsi pengawasannya.
b.  Menganalisis  tingkat  keberhasilan penerapan  model  CRM  dengan Approweb dalam meningkatkan penerimaan  Pajak  di  KPP  Pratama Jakarta Cakung.

## Kajian Teori
Menurut  Mardiasmo  (2016:3),  pajak merupakan iuran ditujukan untuk masuk kedalam kas negara, dan dibayarkan oleh rakyat  atas  pelaksanaannya  terhadap undang-undang  yang  dapat  bersifat memaksa tanpa adanya balas jasa.
Menurut  Gunadi  (2013:94),  wajib  pajak patuh  ialah WP yang sadar dan bersedia memenuhi  kewajiban  pajaknya  secara sukarela.  Menurut  Sumarsan  (2017:9), wajib  pajak  adalah  orang  pribadi/badan yang berkewajiban membayar,
memotong, serta memungut pajak dengan hak dan kewajiban sesuai perundangan.
Pengawasan Wajib Pajak Pengawasan menurut Effendi (2014:138), menerangkan bahwa pengawasan  merupakan  fungsi  yang paling diperlukan didalam sebuah manajemen, karena sebaik-baiknya pekerjaan  yang  dilaksanakan.  Jika  tidak dilengkapi dengan pengawasan, pekerjaan  tersebut  tidak  bisa  dikatakan berhasil.
Jadi,  pengawasan  merupakan  sebuah fungsi  terpenting  bukan  hanya  di lingkungan  pajak,  namun  diseluruh sektor yang berkaitan dengan manajemen. Sedangkan proses pengawasan terdiri  dari  beberapa bagian seperti  yang  diuraikan  oleh  Brantas dalam  Fahmi  (2013:139),  Pengawasan merupakan  proses  yang  terdiri  dari pemantauan,  penelitian,  serta  pelaporan atas  capian  tujuan  yang  telah  ditetapkan sebelumnya  untuk  kemudian  digunakan untuk  tindakan  korektif  untuk  dilakukan penyempurnaan.
Menurut  Surat  Edaran  Nomor  SE- 05/PJ/2022,  Pengawasan  atas  kepatuhan Wajib  Pajak  yang  selanjutnya  disebut Pengawasan adalah serangkaian kegiatan pembinaan dan penelitian atas pemenuhan  kewajiban  perpajakan,  baik yang  akan,  belum,  maupun  sudah dilaksanakan  oleh  Wajib  Pajak,  dalam rangka  mewujudkan  kepatuhan  Wajib Pajak  yang  berkelanjutan  atas  ketentuan perundang-undangan perpajakan. Dalam Surat  Edaran  Nomor  SE-05/PJ/2022, proses  bisnis  pengawasan  pada  tingkat KPP  dilaksanakan  oleh  pegawai  KPP yang memiliki tugas dan fungsi Pengawasan/Tim
Pengawasan Perpajakan  dan  Kepala  Seksi  atasannya di Seksi Pengawasan I sampai dengan VI.

## Penerimaan Pajak
Berdasarkan  UU  No.  15  Tahun  2017, Penerimaan  pajak  merupakan  seluruh penerimaan yang terdiri  dari pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan  internasional.  Pendapatan pajak pertambahan nilai barang atau jasa, dan pajak penjualan atas barang mewah, pendapatan  pajak  bumi  dan  bangunan, pendapatan cukai, dan pendapatan lainnya  disebut  pendapatan  pajak  dalam negeri.

## Compliance Risk Management
Menurut  Astuti  &  Gunadi  (2021:1047), CRM ialah metode yang digunakan untuk mengelola  kepatuhan  yang  memiliki risiko  dan  perilaku  wajib  pajaknya, berkaitan  dengan  pemeriksaan  serta pendekan komprehensif mengelola kepatuhan demi peningkatan penerimaan pajak.  Berdasarkan  OECD  (2004:8), CRM  merupakan  alat  bantu  terstruktur untuk mengidentifikasi secara sistematis, penilaian,  pemeringkatan,  dan  perlakuan kepatuhan  risiko  pajak.  Dalam  Surat Edaran  Dirjen  Pajak  Nomor  SE- 39/PJ/2021,  fungsi  CRM  di  lengkapi dengan  Business  Intelligence  untuk memudahkan  pengelolaan  data  dengan menggunakan perangkat teknologi informasi. Business  Intelligence juga dapat membantu perencanaan dan pengambil  keputusan,  serta  badan  pajak akan  menetapkan  segala  kemungkinan ( Likelihood ), ketidakpastian ( Uncertainty ),  yang  memberi  dampak ( Consequences ) terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Badan pajak akan memetakan  peta  risiko  kepatuhan  setiap fungsi  seperti  fungsi  pelayanan,  fungsi Edukasi  Perpajakan, fungsi  Pemeriksaan dan Pengawasan, fungsi Transfer Pricing, dan  fungsi  Penagihan.  Berikut merupakan  alur  proses  penerapan  CRM dalam  meningkatkan  kepatuhan  wajib pajak.

## Aplikasi Berbasis Web (Approweb)
Berdasarkan  Surat  Edaran  Dirjen  Pajak Nomor SE-39/PJ/2021, Approweb adalah aplikasi yang dimiliki DJP dalam rangka penyandingan  data  internal  dan  data eksternal  yang  digunakan  sebagai  alat untuk  melakukan  pengawasan  terhadap Wajib Pajak. AR merupakan orang yang bertugas  dalam  melakukan  tanggung jawab  dan  pengawasan  terhadap  setiap wajib pajak dengan menggunakan aplikasi Approweb dalam mempermudah pengawasannya.  Selain  dapat  diakses oleh  AR, Approweb juga  dapat  diakses oleh kepala seksi pengawasan, konsultasi, dan kepala KPP yang dapat mempermudah pengawasan yang dilakukan terhadap wajib pajak.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  dilaksanakan  pada  Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cakung. KPP ini memayungi Kecamatan Cakung,  lokasi  kantor  sendiri  terletak  di Kawasan Industri Pulogadung Jalan Pulo Buaran  VI  Blok  JJ  No.  11,  RW.9, Jatinegara,  Kecamatan  Cakung,  Kota Jakarta  Timur,  DKI  Jakarta  13930. Periode  bulan  Maret  2022  sampai Agustus 2022. Menurut Sugiyono (2018:482),  Analisis  data  adalah  proses mencari dan menyusun secara sistematis data  yang  diperoleh  dari  pengumpulan data dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori kemudian disusun, dipilih, hingga dibuat sebuah kesimpulan.
Metode  penelitian  kualitatif  pendekatan analisis deskriptif. Metode ini digunakan untuk  mempelajari  permasalahan  secara mandalam dan lebih dekat dengan objek penelitian  yang  ingin  diambil,  serta mengeksplorasi dan menghasilkan kesimpulan evaluasi mengenai penerapan CRM  fungsi  pengawasan  pada  KPP Pratama  Jakarta  Cakung.  Informan  yang dibutuhkan  dalam  penelitian  ini  adalah informan yang memiliki informasi teknis mengenai  hal  yang  diteliti  penulis,  yaitu
Account  Representatif (AR)  karena  AR terlibat  secara  langsung  dengan  topik yang diteliti dan mengetahui permasalahan lebih dalam.
Penelitian  ini  menggunakan  metode observasi nonpartisipasi sistematis, yaitu peneliti hanya berperan sebagai pengamat dalam  suatu  kondisi  yang  sedang  dteliti dengan  pedoman  yang  dibuat  untuk memperjelas  hasil  perolehan  data  yang diambil, kemudian dilakukan wawancara dengan menggunakan metode wawancara mendalam  ( in-depth  interview )  dan wawancara semi-terstruktur ( Semi Structured  Interviews ).  Peneliti  juga memerlukan  dokumentasi,  seperti  buku, arsip,  dokumen,  tulisan  angka  dan gambar  yang  berupa  laporan  serta keterangan  yang  dapat  mendukung penelitian.
Sedangkan Teknik pengolahan  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  yaitu  teknik  triangulasi sumber,  dengan  membandingkan  hasil dari  salah  satu  teknik  yang  digunakan dengan sumber data yang lain agar saling melengkapi  dan  teruji  kebenarannya. Proses analisis data yang dalam penelitian  ini  menggunakan  model analisis data interaktif yang dikemukakan dan  disempurnakan  oleh  Miles  dkk. (2014)  karena  peneliti  bisa  mulai melakukan analisis data dari awal proses pengumpulan data berlangsung.

## Hasil dan Pembahasan

## Hasil CRM di Lingkungan KPP
CRM merupakan
Tools proses memfokuskan  seluruh  WP  Badan  yang perlu diawasi, menjadi kelompok kuadran tertentu (Peta Risiko Kepatuhan). Fungsi CRM di KPP, CRM digunakan  pada  semua  lini  di  KPP, dengan perannya tersendiri.  bukan hanya pada  fungsi  pengawasan.  Proses  CRM berkaitan dengan Peta Risiko Kepatuhan dan  merupakan  hasil  output  dari  DJP, untuk kemudian KPP
tinggal
menindaklanjuti  pengawasan.  Terdapat beberapa bagian penting dalam pelaksanaan CRM fungsi pengawasan di KPP  yaitu  DJP  sebagai  pengolah  data, Kepala  KPP  sebagai  penanggungjawab seluruh wilayah, Kepala Seksi
Pengawasan  sebagai  penanggungjawab perwilayah, Account Representative (AR)
sebagai pengeksekusi langsung Approweb dan pengawasan, serta Approweb sebagai  penyadi  data  Peta Risiko Kepatuhan.
Proses Penerapan
CRM Fungsi

## Pengawasan di Lingkungan KPP
Gambar 1 Proses Pengawasan melalui CRM di Lingkungan KPP

## a.  Pemetaan  Risiko  Kepatuhan  oleh DJP
Peta  risiko  kepatuhan  terbentuk berdasarkan data-data yang didapatkan  dari  berbagai  sumber, melalui  sistem  informasi  yang  telah terintegrasi. Disajikan melalui Approweb dengan waktu
pembaharuan  data  yang  tentative. DJP juga terus melakukan Benchmark  kenegara  lain  untuk melakukan  penyempurnaan  model. Dalam pengolahan data menjadi Peta Risiko Kepatuhan, terdapat beberapa kriteria  penilaian  secara  terintegrasi yang  menilai  setiap  WP  terkait masuk  ke  dalam  kategori  level tertentu.
Kantor pusat memberikan gambaran Peta Risiko Kepatuhan Penyajian data Peta Risiko Kepatuhan Melalui Approweb Data atau keterangan lain yang bersumber selain dari Peta Risiko Kepatuhan juga dilampirkan dalam sistem informasi yang telah disediakan oleh DJP Kepala KPP Menindakalnjuti Peta Kepatuhan Risiko Seluruh WP Kecamatan Cakung AR Kepala Seksi Pengawasan Kepala Seksi Pengawasan Kepala Seksi Pengawasan Kepala Seksi Pengawasan Kepala Seksi Pengawasan
AR  AR … AR  AR  AR … AR  AR  AR … AR  AR  AR … AR  AR  AR …
b. Tindak  lanjut  pengawasan  Wajib

## Pajak oleh KPP
Kepala KPP memberikan penugasan tindak  lanjut  terhadap  peta  risiko kepatuhan kepada setiap kepala seksi pengawasan  perwilayahnya.  Kepala KPP  bisa  melihat  gambaran  seluruh Wajib  Pajak  yang  terdaftar  pada lingkungan  KPP.  KPP  Pratama Jakarta  Cakung  memiliki  beberapa Kepala  Seksi  Pengawasan  yang memegang  wilayah  masing-masing. Setiap  kepala  seksi  juga  memegang beberapa  AR  untuk  menangani secara  langsung  wajib  pajak  yang dipegangnya.  Jadi,  setiap  wilayah yang dipegang kepala seksi, dipecah kembali gambaran peta risiko kepatuhannya  untuk  dipegang  oleh masing masing AR dan membaginya dalam  jumlah  WP  yang  lebih  kecil kepada AR untuk diproses, dianalisis dan ditindaklanjuti.

## c.  Gambaran Peta Risiko kepatuhan
Peta  risiko  kepatuhan  memetakan gambaran seluruh WP yang memiliki penilaian  kriteria  tertentu,  terdapat dua kriteria yang yang menjadi acuan utama pengukuran peta risiko seperti tergambar pada Gambar 2. Terdapat dua  sumbu  yaitu,  sumbu  Y  yang menggambarkan dampak fiskal Wajib  Pajak,  hal  ini  berarti  tidak terpenuhinya  pembayaran  piutang pajak  atau  tidak  terpenuhinnya kewajiban  dari  si  Wajib  Pajak. semakin  tinggi  posisi  WP  pada sumbu  Y  menggambarkan  bahwa semakin  besar  pengawasan  dari  sisi fiskal  yang  harus  dilakukan  oleh petugas  pajak  kepada  WP  tersebut. kemudian  terdapat  sumbu  X  yang menggambarkan  tingkat  kepatuhan WP,  semakin  jauh  posisi  WP  pada sumbu X dari angka 0 menggambarkan semakin buruk WP
dalam sisi kepatuhan wajib pajak.
Gambar 2 Peta Risiko Kepatuhan Sumber: Data diolah Penulis dari

## Wawancara
Setiap  kuadran  memiliki  warna dengan  arti  yang  berbeda,  warna merah  berarti  WP  memiliki  risiko yang tinggi dan harus diprioritaskan terlebih dahulu dari sisi pengawasannya. Kemudian turun ke kuadran dengan warna kuning atau memiliki  tingkat  risiko  sedang,  dan yang terakhir ialah warna hijau atau kategori risiko kecil. Setiap kuadran tetap  diberikan  pengawasan,  hanya saja  kuadran  merah  di  priortaskan terlebih  dahulu  dan  ditelaah  lebih jauh.

## d.  Perlakuan  terhadap  setiap  level risiko
Terdapat  Sembilan  kategori  risiko yang  digambarkan  dalam  Peta Risiko. Berdasarkan hasil wawancara  didapati  bahwa  setiap wajib  pajak  memiliki  hak  an kewajiban  yang  sama  di  setiap levelnya.  Tidak  ada  perlakuan  yang special  dari  sisi  fungsi  pengawasan. Namun  yang  membedakan  fungsi pengawasan  setelah  diterapkannya CRM  ialah  kuadran  prioritas  yang menggambarkan  letak  WP.  Hal  ini berarti  bahwa,  WP  dengan  risiko tertinggi memiliki tingkat pengawasan  lebih  dulu  dan  di prioritaskan  dari  segi  analisis  dan lainnya.
e. Bentuk  pengawasan  yang  dilakukan
AR Petugas pajak menilai dan menganalisis  WP  pada  Kuadran prioritas terlebih dahulu. Contoh WP kuadran  X3Y3.  Setelah  mengetahui WP  yang  perlu  diawasi,  maka  akan dilakukan  penelitian,  Analisa,  dan pengawasan lebih lanjut dengan alat bantu lainnya untuk mencari temuan yang dimiliki oleh WP bersangkutan. Jika ditemukan sebuah temuan, maka diterbitkan  SP2DK  atas  persetujuan atasan dan kepala KPP. Penghimbauan yang dilakukan kepada  WP  juga  ditunjang  dengan Edukasi  Pajak,  untuk  memberikan pemahaman secara langsung kepada Pajak Badan. Agar bisa meningkatkan rasio kepatuhan secara sukarela.
f. Evaluasi Hasil Bengawasan Berdasarkan Model CRM CRM dianggap
sebagai alat kebijakan  yang  sangat  membantu petugas  pajak  dalam  melaksanakan tugasnya  dalam  hal  ini  fungsi pengawasan.  Dengan  adanya  CRM petugas pajak jadi lebih memfokuskan  terlebih  dahulu  target yang  perlu  di  prioritaskan  untuk  di lakukan  pengawsan.  Tentu  hal  ini membawa dampak kemudahan yang dirasakan,  dan  waktu  yang  lebih cepat.  Selain  itu  SP2DK  yang diterbitkan juga mendapatkan respon positif, yaitu WP selalu memberikan surat  balasan  atas  temuan  yang ditemukan  petugas  pajak.  Namun, untuk  melihat  peningkatan  rasio kepatuhan  belum  bisa  diketahui dalam waktu yang singkat.
g. Data  Penerimaan  WP  Badan  2017- 2021  di  KPP Pratama  Jakarta

## Cakung
Gambar 3 Data Penerimaan Pajak
Badan 2017—2021 Sumber: KPP Pratama Jakarta Cakung
Pada tabel di atas, ditemukan bahwa hasil realisasi penerimaan pajak pada KPP  Pratama  Jakarta  Cakung, memiliki  angka  nominal  yang  jauh dari angka target penerimaan pajaknya.  Ditemui  juga  bahwa, realisasi  penerimaan  pajak  tahun 2020  dan  2021  memiliki  angka dibawah  angka  penerimaan  tahun 2019.  Namun,  di  tahun  2020  dan 2021  dimasa  keterpurukan  ekonomi dan perbaikan ekonomi, hasil penerimaan  yang  didapatkan  KPP masih  melebihi  hasil  pada  tahun 2017  dan  2018.  Pada  data  yang ditampilkan pada tabel di atas, dapat dilihat  bahwa  selama  lima  tahun berturut-turut,  realisasi  penerimaan pajak  pada  KPP  Pratama  Jakarta Cakung Satu masih terdapat kesenjangan  yang  jauh.  Sekitar  satu triliun target pencapaian baru terlerisasikan sekitar 20%-40% saja. Maka  masih  banyaknya  komponen- komponen yang perlu mendapapatkan  penilaian  kembali atau perhatian lebih.

## Pembahasan
Pengukuran  penelitian  akan  diukur menggunakan  indikator  penelitian  dari William N. Dunn (2017:189-203), sebagai berikut.
a. Efektivitas (Effectiveness)
Kebijakan yang efektif ialah kebijakan  yang  memberikan  orang- orang didalamnya mendapatkan lama  waktu  yang  lebih  berkualitas dan sesuai. Hal ini berkaitan dengan keberhasilan  CRM  menghasilkan hasil yang diharapkan oleh
lingkungan KPP. Maka peningkatan penerimaan pajak setelah dilaksanakannya  CRM  merupakan salah satu pengukuran utama, apakah CRM  ini  telah  menghasilkan  hasil yang  sesuai dari  target yang diharapkan atau belum. Berdasarkan data  sekunder,  pada  gambar  4 ditemui bahwa hasil capaian realisasi yang  diterima  oleh  KPP  lima  tahun terakhir  sejak  tahun  2017,  tidak mengalami perkembangan yang signifikan.  Walaupun  jumlah  hasil yang dicapai terus mengalami perbaikan secara perlahan.

## b.  Efisiensi (Efficiency)
Efisiensi  mengacu  kepada  seberapa besar jumlah usaha yang diperlukan dalam menghasilkan tingkat capaian yang  diinginkan.  CRM  terbukti mampu  mempermudah  kinerja  yang dilakukan  oleh  petugas  pajak  dalam melakukan  fungsi  pengawasan.  AR sebagai  petugas  pajak  yang  terjun langsung
dalam pelaksanaan pengawasan merasakan adanya
kemudahan  dan  percepatan  kinerja setelah  diberlakukannya  CRM  di lingkungan  KPP  Pratama  Jakarta Cakung.  Kemudahan  dan  waktu yang  lebih  efektif,  dan  bisa  lebih terfokus pada kategori-kategori level risiko tertentu terlebih dahulu dengan jumlah  yang  lebih  kecil,  dengan tingkat risiko yang sama pada setiap kuadrannya.
c. Perataan (Adequacy)
Yang  perlu  diperhatikan  dalam indikator  pemerataan  ialah  pihak yang  terlibat  didalamnya,  yaitu  WP Badan,  serta  petugas  pajak.  Dengan diterapkannya CRM, tentu memunculkan pemerataan dalam hal pengawasan yaitu munculnya kuadran-kuadran  level  kepatuhan yang  ditempati  setiap  WP,  dengan begitu  setiap  WP  dengan  level berbeda  akan  mendapatkan  priortias
pengawasan  yang  berbeda.  Hal  ini dilakukan  sampai  semua  WP  pada setiap level mendapatkan pengawasan yang sesuai. Meningkatnya  penerimaan  pajak tentu  tidak  terlepas  juga  dari  peran yang dilakukan petugas pajak terutama  AR  dalam  melaksanakan tugasnya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, AR telah mendapatkan  tunjangan  serta  gaji yang telah diatur dalam Perpres. AR juga memiliki motivasi untuk meningkatkan  penerimaan  pajak pada KPP Pratama Jakarta cakung.

## d.  Kecukupan (Equity)
Indikator kecukupan ialah tercapainya  penerimaan  pajak  dari target pada lingkungan KPP ataupun masalah  kepatuhan  lainnya  seperti respon  atas  SP2DK  dari  KPP terhadap  wajib  pajak.  Penerapan model CRM fungsi pengawasan pada KPP  Pratama  Jakarta  Cakung, dikatakan belum mencapai kecukupan  bila  masih  terdapat kesenjangan  yang  jauh  dari  data target  penerimaan  dengan  realisasi yang  didapatkan  pada  lingkungan KPP.  Bila  dilihat  dari  berbagai permasalahan  yang  dihadapi  oleh KPP  Pratama  Cakung,  dinyatakan bahwa  dengan  adanya  CRM  sangan membantu  AR  dalam  melakukan fungsi pengawasan dan fokus terhadap prioritas WP yang ditentukan,  walaupun  CRM  hanya salah satu dari sekian tools atau alat penunjang yang membantu
permasalahan yang terjadi dilingkungan  KPP.  Dan  evaluasi pergerakan kepatuhan WP dilakukan oleh  pusat  dan  proses  WP  menuju compliance/patuh membutuhkan proses yang tidak cepat.
e.  Responsivitas (Responsiveness) Responsivitas mengukur apakah suatu kebijakan yang dapat
memberikan  pemenuhan  kebutuhan, dan  kepentingan  kelompok  tertentu. Berdasarkan  wawancara  yang  telah dilakukan  Bersama  Dengan  AR Strategis,  WP  yang  mendapatkan SP2DK memiliki
tingkat responsivitas  hampir  100%.  Hal  ini menjadi  salah  satu  acuan  tepat sasaran yang didapatkan dari pelaksanaan fungsi pengawasan dengan  CRM  dilingkungan  KPP Pratama Jakarta Cakung.

## f. Ketepatan (Appropriateness)
Berkaitan  dengan  kebijakan  yang dijalankan  apakah  menghasilkan output  atau  hasil  yang  bernilai.  Hal ini  dikaitkan  dengan  penerimaan pajak tahun 2020 hingga 2021, tahun setelah  diadakannya  CRM.  Segi rasio kepatuhan juga menjadi
penilaian apakah CRM telah memberikan kontribusi yang besar di dalam lingkungan KPP.
Realisasi penerimaan pajak yang dicapai oleh KPP Pratama Jakarta Cakung masih terbilang sangat jauh dari target penerimaan,  namun  angka  tersebut  terus meningkat  walaupun  sempat  mengalami penurunan  penerimaan  di  tahun  2020 akibat  pandemi.    Berdasarkan  penelitian yang dilakukan, didapati bahwa peningkatan  rasio  kepatuhan  tidak  dapat dinilai  secara  mudah,  melainkan  data tersebut  sudah  dikaji  dan  dievalusi  oleh pusat.

## Kesimpulan dan Saran

## Kesimpulan
Mekanisme penerapan CRM pada lingkungan KPP dilakukan secara terpusat  oleh  DJP,  data  terolah  secara terintegrasi  dan membentuk  sebuah Peta Risiko  Kepatuhan  berdasarkan  beberapa kriteria dan penilaian yang telah ditentukan  oleh  DJP.  Peta  menampilkan sembilan  kuadran  risiko.  Kemudian, didistribusikan  kepada  beberapa  kepala
seksi  pengawasan  serta  AR  yang dibawahi  untuk  dilakukan  pengawasan dan analisa lebih lanjut dengan tools lain. Proses pengawasan dilakukan berdasarkan WP prioritas untuk dipantau lebih dalam,  kemudian berlanjut menuju risiko terendah. Jadi, setiap WP memiliki hak sama dalam pengawasan.  CRM pada KPP  Pratama  Jakarta  Cakung  terbukti membawa dampak positif yang langsung dirasakan  oleh  petugas  pajak  terutama AR  dalam  mempermudah  kegiatan pengawasannya. Namun, pada
kenyataannya, realisasi penerimaan pajak yang didapat dari tahun 2020 hingga 2021 masih  jauh  memenuhi  target  yang diharapkan.  Hal  ini  menunjukan  bahwa setiap  aspek,  komponen  ataupun  fungsi yang  ada  dalam  CRM  perlu  berjalan secara seimbang, terutama dalam meningkatkan kesadaran dari WP Badan.

## Saran
Beberapa  hal  dapat  direkomndasikan sebagai berikut.
a.  KPP  harus  mengkaji  lebih  dalam mengenai indikator
yang menyebabkan  ketidakpatuhan  WP Badan  dalam  melaporkan  pajaknya. Mengingat  masih  jauhnya  capaian pada KPP Pratama Jakarta Cakung. b.  Diharapkan adanya peningkatan setiap  fungsi  pada  komponen  CRM yang  saling  berjalan  lurus  dan seimbang.
c.  Diharapkan adanya peningkatan keterampilan AR serta petugas pajak lainnya dalam memaksimalkan
business  Intelegent yang  disediakan DJP.

## Daftar Pustaka
Astuti,  T.,  &  Gunadi.  (2021).  Analisis pemeriksaan  pajak  dengan  model compliance risk management
(CRM) dalam meningkatkan penerimaan pajak pada KPP Pratama Senen. Syntax  Literate:  Jurnal Ilmiah  Indonesia ,  6  (P–Issn:  2541- 0849  E-Issn:  2548-1398),  1004–
1061. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.3 6418/syntax-literate.v6i2.2188 Diamendia,  T.,  &  Setyowati,  M.  S.
(2021). Analisis Kebijakan Compliance Risk Management Berbasis  Machine  Learning  Pada Direktorat Jenderal Pajak. Indonesian Treasury Review , Vol 6, No.3, 289–298. Implementasi Compliance Risk Management dan Business Intelligence,  Pub.  L.  No.  Se-
39/Pj/2021 (2019). Effendi,  U.  (2014). Asas  Manajemen .
Rajawali Pers.
Fahmi,
I. (2013). Manajemen
Kepemimpinan  Teori  dan  Aplikasi.
Vol. Cetakan Kedua. Cv Alfabeta.
Gunadi.  (2013). Panduan  Komprehensif Pajak  Penghasilan .  Bee  Media Indonesia.
Mardiasmo.  (2016). Perpajakan (Edisi Revisi). Cv Andi Offser.
Miles, M., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis A  Methods  Sourcebook (Third Edition). SAGE Publications, Inc.
OECD. (2004). Compliance Risk Management: Managing and Improving Tax Compliance. https://www.oecd.org/tax/administra tion/33818656.pdf
Sugiyono.  (2018). Metode  Penelitian Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D .
Bandung: Alfabeta.
Sumarsan, T. (2017). Perpajakan Indonesia . Indeks. Surat  Edaran  Dirjen  Pajak  Nomor  SE-
39/PJ/2021.
Surat Edaran Nomor SE-05/PJ/2022.
UU RI No. 15 Tahun 2017, Pub. L. No.
UU RI Nomor 15 tahun 2017 (2017). William  N.  Dunn.  (2017). Public  Policy
Analysis:  An  Integrated  Approach (Sixth edition). Routledge.