## PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM PENDAMPINGAN HUKUM MASYARAKAT MISKIN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus LBH Advokasi Peduli Bangsa Kabupaten Maros)
Fadhel Muhammad, 1 A. Qadir Gassing, 2 Nurfaika Ishak 3 123 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: mfadhel163@gmail.com

## Abstrak
Pokok  masalah  penelitian  adalah  bagaimana  peranan  LBH  Advokasi  Peduli  Bangsa  dalam pendampingan  hukum  terhadap  masyarakat  miskin  perspektif  hukum  Islam.  Penelitian  ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah Pendekatan syar’i dan Perundang-Undangan. Sumber data penelitian ini yang menjadi informan adalah Muhammad Achyar  dan  Muhammad  Najir  Husain.  Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah observasi.  Instrumen  penelitian  yang  digunakan  untuk  memperoleh  data-data  yaitu  laptop, handphone, pedoman wawancara. Teknik pengolahan data secara induktif yaitu analisa bertitik tolak pada data bersifat  khusus.Hasil penelitian kedudukan hukum sesuai dengan UU No 16 Tahun  2011  merupakan  penyempurnaan  peraturan-peraturan  sebelumnya  yang  mengenai Bantuan Hukum. Sedangkan jika tidak melaksanakan kewajibannya dikenakan sanksi Pasal 7 ayat 1 UU No 18 Tahun 2003. Serta pemberian bantuan hukum  menurut pandangan hukum Islam  yaitu  Islam  adalah  agama  yang  menjunjung  tinggi  keadilan.  Implikasi  penelitian  ini pemerintah  dan  masyarakat  harus  memperhatikan  dan  mendukung  LBH  dalam  perannya memberikan pembinaan hukum kepada masyarakat yang membawa hal baik untuk masyarakat luas.
Kata Kunci: Lembaga Bantuan Hukum; Pendampingan Hukum; Hukum Islam.

## Abstract
Main research problem how the role of LBH Advocacy Cares for Nation legal assistance to poor from perspective of Islamic law. This research is classified as qualitative with the research approach  used  is  the  syar'i  approach  and  legislation.  Sources  of  data  this  study  became informants  were  Achyar  and  Najir.  Data  collection  method  used  observation.  Research instruments used obtain the data are laptops, cellphones, interview. Data processing technique is inductive, Analysis based on specific data. Results of research on legal status accordance with Law No. 16 of 2011 are improvements to previous regulations regarding Legal Aid.   If they dont carry out their obligations, there subject to sanctions in Article 7 of Law No. 18 of 2003. As well providing legal assistance according the view Islamic law, Islam is religion that upholds justice. Implication this research is that government, society must pay attention to and support LBH its role in providing legal guidance to community that brings good things wider community.
Keywords: Legal Aid Institutions; Legal Assistance; Islamic Law.
Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam Pendampingan Hukum Masyarakat Miskin Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus LBH Advokasi Peduli Bangsa Kabupaten Maros)
Fadhel Muhammad, A. Qadir Gassing, Nurfaika Ishak

## A. Pendahuluan
Saling  membantu  adalah  sesuatu  yang  diperintahkan  Allah  SWT.  Sudah  menjadi keharusan kita sebagai seorang muslim dan masyarakat Indonesia. Tidak hanya dalam hal agama dan negara, namun juga tokoh adat yang menganjurkan untuk saling membantu, termasuk istilah Abulo Sibitang yang artinya gotong royong dan tolong menolong.
Manusia sudah ada jauh sebelum itu, tepatnya di zaman nabi Adam. Dia pun mendapatkan pasangan  hidup  bernama  Hawa  yang  menjadi  pendamping  hidupnya.  Baik  untuk membantunya  secara  material  maupun  spiritual.  Pada  prinsipnya  manusia  juga  hidup dengan  dua  kedudukan  bermasyarakat,  pertama  kedudukan  sosial  tidak  mempengaruhi proses  kehidupan,  yaitu  masyarakat  sebagai  individu  tetapi  sebagai  kedudukan  sosial. Kedua,  masyarakat  sebagai  makhluk  yang  ragu-ragu  telah  menunjukkan  dengan  jelas bahwa manusia sebagai masyarakat tidak dapat hidup tidak dengan bantuan orang lain.
Dikarenakan,  tolong  menolong  adalah  hal  yang  sangat  penting  dan  hal  yang  sangat dibutuhkan oleh seluruh umat manusia akan tetapi saya hanya mengangkat konteks tolong benolong pada lingkup hukum. Akan tetapi aku tidak hanya melihat segi saling menolong itu saja, tapi juga dari segi kemamfaatan hukum dan keadilan hukum juga sebagaimana yang dijelaskan di QS al-Nisa:135 Allah swt berfirman:
اًّيِن َ غ  ْن ُ كَّي ْ ن ِا ۚ  َنْيِب َر ْ ق َ ا ْ لا َو  ِنْي َدِلاَوْلا ِو َ ا ْم ُ ك ِس ُ فْن َ ا ىٰٓلَع  ْو َ ل َو ِ ه ِ لِلّ َءۤا َد َه ُش  ِط ْس ِق ْ لاِب  َنْي ِما َّو َ ق اْوُن ْو ُ ك ا ْوُن َم ٰ ا  َنْي ِذ َّ لا اَهُّي َ آٰي َ ن ْو ُ ل َم ْعَت اَمِب َ نا َ ك َ ه لِلّا َّ نِا َ ف  ا ْو ُض ِر ْعُت ْوَا اٗٓ وْلَت  ْنِاَو ۚ اْوُل ِد ْعَت  ْن َ ا ى ٰٓو َه ْ لا او ُعِب َّ تَت ا َ ل َ ف ۗاَم ِهِب ى ٰ ل ْو َ ا ُ ه لِلّا َ ف ا ًرْي ِق َ ف   ْو َ ا ا ًرْيِب َخ “Wahai  orang-orang  yang  beriman,  jadilah  kamu  penegak  keadilan,  menjadi  saksi karena  Allah,  walaupun  terhadap  dirimu  sndiri  atau  terhadap  ibu  bapak  dan  kaum kerabatmu.  Jika  dia  (yang  terdakwa)  kaya  ataupun  miskin,  maka  Allah  lebih  tahu kemaslahatan  (kebaikan).  Maka  janganlah  kamu  mengikuti  nafsu  karena  ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah maha mengetahui terhadap segala apa yang kamu kerjakan.” 1
Dalam ayat tersebut di atas, kita diperintahkan untuk bersungguh-sungguh menegakkan
1 Kementerian  Agama  Republik  Indonesia, Al-Qur’an  dan  Terjemahnya ,  Cet.  V;  Bandung:  Syamil Qur’an, 2009, Q.S. al-Nisa: 135 hlm 100.
Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam Pendampingan Hukum Masyarakat Miskin Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus LBH Advokasi Peduli Bangsa Kabupaten Maros)
Fadhel Muhammad, A. Qadir Gassing, Nurfaika Ishak
keadilan di antara seluruh umat manusia, menjadi saksi yang benar karena Allah, tanpa diskriminasi,  bahkan terhadap diri sendiri atau terhadap orang-orang yang sangat  dekat dengan Anda, seperti ibumu dan ayah dan kerabatmu. Kita juga diperintahkan untuk tidak membiarkan latar belakang terdakwa, kaya atau miskin, mempengaruhi kita atau membuat kita  merasa  kasihan  padanya,  karena  hal  ini  dapat  menghalangi  kita  untuk  berbuat adilJangan biarkan hawa nafsu menuntun Anda untuk membuat penilaian yang tidak adil atau pernyataan palsu sebagai saksi karena Anda ingin menyimpang dari kebenaran. Jika Anda menggunakan bahasa yang terpelintir dan memberikan kesaksian palsu, Anda harus menyadari bahwa Allah maha mengetahui dan teliti dalam segala hal yang kita lakukan.
Tolong-menolong terwujud sebagai sistem ide. Tatanan nilai yang mencakup:
1. Nilai terkoordinasi, merupakan bentuk perbuatan yang baik berdasarkan aturan-aturan yang  berlaku  demi  kelangsungan  hidup  dalam  bermayarakat.  Hal  tersebut  juga dilakukan dalam masyarakat bugis dalam kaitannya dengan tolong menolong.
2. Nilai  kesetiaan,  dalam  hubungannya  dengan  manusia  selalu  hidup  bersama,  sangat dipengaruhi oleh apa yang disebut dengan loyalitas sosial. Dorongan manusia untuk hidup selalu berkelompok, loyalitas sosial itu dibina sejak lahir sampai usia yang tidak dapat  ditentukan.  Loyalitas  sosial  akan  selalu  menampakan  dirinya  dalam  berbagai bentuk. Nilai loyalitas adalah sebagai pengabdian atau senang memberi dan menerima kepada seseorang, kelompok atau masyarakat  yang menyebabkan adanya hubungan timbal  balik  yang  harmonis.  Loyalitas  sosial  sebagai  produk  dari  proses  sosialisasi tumbuh seirama dengan perkembangan tingkah laku kelompok. Orang yang setia akan selalu  saling  memenuhi  harapan-harapan  kedua  belah  pihak.  Langgengnya  sebuah rumah tangga antara suami dengan isteri saling  memenuhi  harapan harapan dengan baik. Demikian pula antara perusahaan dengan konsumen harus ada loyalitas.
3. Nilai  sama  rata,  konformitas  sebagai  suatu  bentuk  pengaruh  sosial  dimana  individu mengubah  sikap  dan  tingkah  lakunya  agar  sesuai  dengan  norma  sosial.  Selain  itu konformitas merupakan sikap sukarela sebagai tendensi keyakinan yang ditunjukkan melalui perilaku dengan tujuan penyesuaian diri terhadap individu lain.
4. Nilai  bersama,  dalam  manusia  akan  selalu  berkelompok  dan  bermasyarakat  dalam menjalani kehidupannya. Manusia yang hidup berkelompok atau bermasyarakat juga
Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam Pendampingan Hukum Masyarakat Miskin Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus LBH Advokasi Peduli Bangsa Kabupaten Maros)
Fadhel Muhammad, A. Qadir Gassing, Nurfaika Ishak
tidak  akan  dapat  hidup  dengan  sempurna  jika  tidak  dilandaskan  pada  nila-nilai kebersamaan  untuk  saling  berbagi,  begitu  juga  halnya  dalam  kegiatan  tolong menolong pada pernikahan etnis Bugis. 2
Lembaga  Bantuan  Hukum  (LBH)  merupakan  salah  satu  pemberi  bantuan  hukum sebagaimana yang diatur pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No 16 Tahun 2011 yang berbunyi: “Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum berdasarkan undang- undang ini.” 3
Bantuan  hukum  adalah  layanan  hukum  gratis  yang  ditawarkan  kepada  klien  penyedia bantuan  hukum.  Setiap  orang  atau  kelompok  orang  miskin  yang  tidak  mampu melaksanakan hak asasi  manusia yang hakiki secara memadai  dan mandiri,  seperti hak atas  pangan,  sandang,  perawatan  kesehatan,  pendidikan,  pekerjaan,  dan  usaha,  adalah penerima bantuan hukum. Bantuan hukum ditawarkan kepada mereka yang membutuhkan dan memiliki masalah hukum. Bantuan hukum tersedia untuk proses perdata, pidana, dan administrasi  negara  yang  berlitigasi  dan  non-litigasi.  Bantuan  hukum  mencakup penggunaan  surat  kuasa,  serta  mendampingi,  mewakili,  membela,  dan  terlibat  dalam proses hukum lainnya atas nama mereka yang menerimanya. Pemberian bantuan hukum dilakukan oleh organisasi yang menawarkan dan telah memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. Berbadan hukum
2. Terakreditasi oleh UU No. 16 tahun 2011
3. Memiliki tempat atau secretariat tepat
4. Memiliki pengurus
5. Memiliki program bantuan hukum.
Masalah hukum di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain sistem peradilan yang lemah, aparat hukum yang disfungsional, penegakan hukum yang tidak konsisten, campur tangan politik, dan produk hukum yang tidak relevan. Situasi ini diperparah oleh kurangnya pengetahuan dan pemahaman umum tentang hukum di masyarakat. Bantuan
2 Muhammad Sabri, “Eksistensi Nilai Tolong Menolong (Assitulu-Tulungeng) Pada Proses Pernikahan Etnis Bugis”, Jurnal Kelisanan Sastra dan Budaya , 2 No. 2 2019, hlm 6-7.
3 https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-advokat-dengan-lembaga-bantuan-hukum- lt5dd288eab690c. diakses pada tanggal 15 januari 2022 pada jam 20:31 WITA.
Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam Pendampingan Hukum Masyarakat Miskin Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus LBH Advokasi Peduli Bangsa Kabupaten Maros)
Fadhel Muhammad, A. Qadir Gassing, Nurfaika Ishak
hukum  merupakan  hak  masyarakat  miskin  yang  dapat  diakses  secara  gratis,  sehingga setiap  orang  memiliki  akses  terhadap  pelayanan  hukum,  namun  kesadaran  dan pemahaman  hukum  masyarakat  masih  rendah.  Hal  ini  dapat  berupa  ketidaktahuan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, Sebagai perpanjangan dari persamaan hak di depan hukum, orang kaya atau kaya dapat mempekerjakan advokat, sedangkan  fakir miskin  yang tidak mampu membayar  advokat  tetap dapat  memperoleh bantuan hukum. Karena membutuhkan pembelaan semua orang, tanpa memandang ras, warna kulit, atau warna kulit, serta tanpa memandang agama, budaya, atau status sosial ekonomi, profesi advokat benar-benar dipandang sebagai profesi yang mulia.
Gambaran perkembangan yang dilakukan oleh negara-negara tersebut ditunjukkan dengan berdirinya  lembaga-lembaga  bantuan  hukum  di  negara-negara  berkembang  selama sepuluh  tahun  terakhir.  Kesan  instan  adalah  bahwa  hukum  tidak  selalu  berpihak  pada kepentingan  rakyat  dan  keadaan  saat  ini  menghalangi  rakyat  untuk  memperoleh  status subjek  hukum  yang  memiliki  hak  dan  kewajiban.  Ketika  hukum  tidak  melayani kepentingan  rakyat,  selalu  ada  ketegangan  antara  politisi  dan,  di  satu  sisi,  kelompok- kelompok  sosial  yang  menjadi  sasaran  penegakan  hukum.  Organisasi  atau  kelompok bantuan hukum lahir sebagai akibat dari konflik antara pembuat undang-undang dengan kelas sosial yang menjadi korban penegakan hukum. 4
Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 yang mengatur tentang Bantuan Hukum, yang  menerima  bantuan  hukum  harus  perorangan  atau  kelompok  yang  berpenghasilan rendah.  Sebelum  Undang-Undang  Bantuan  Hukum  ini  diundangkan,  Koalisi  Bantuan Hukum (KUBAH) mengusulkan agar pengertian penerima bantuan hukum juga mencakup orang  perseorangan  atau  kelompok  yang  terpinggirkan  karena  suatu  kebijakan  publik, orang perseorangan atau kelompok yang memiliki hak sipil dan politik, masyarakat adat. komunitas  perempuan,  dan  individu  penyandang  disabilitas  sehingga  menjadi  korban pelanggaran hak-hak dasar. 5
4 Paul  S.  Baut, Bantuan  Hukum  di  Negara  Bekembang,  Yayasan  Lembaga  Bantuan  Hukum Indonesia, Jakarta, 1990, h. 7.
5 Mochtar Kusumaatmadja, Panduan Bantuan Hukum di Indonesia, Bandung; Bina cipta,1975, h. 7.
Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam Pendampingan Hukum Masyarakat Miskin Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus LBH Advokasi Peduli Bangsa Kabupaten Maros)
Fadhel Muhammad, A. Qadir Gassing, Nurfaika Ishak
Sangat  penting  untuk  menawarkan  baik  bantuan  nyata  maupun  bentuk  dukungan  lain, seperti bantuan hukum, kepada mereka yang secara ekonomi terpinggirkan atau dianggap miskin yang dijelaskan dalam QS al-Nisa: 58 Allah swt berfirman:
ْم ُ ك ُظ ِعَي اَّم ِعِن َ ه لِلّا َّ ن ِا ۗ ِل ْد َعْلا ِب اْوُم ُ ك ْح َ ت ْ ن َ ا  ِساَّنلا  َنْيَب ْمُت ْم َ ك َح ا َذ ِا َو ۙا َهِل ْهَا ىٰٓلِا  ِتٰنٰمَاْلا اوُّد َؤُت  ْن َ ا ْم ُ كُر ُم ْ أَي َ ه لِلّا َّ ن ِا ا ًرْي ِصَب ۢا ًعْي ِم َس َ نا َ ك َ ه لِلّا َّ ن ِا  ۗ   هِب “Sesungguhnya  Allah  menyuruh  kamu  menyampaikan  amanat  kepada  yang  berhak menerimanya,  dan  (menyuruh  kamu)  apabila  menetapkan  hukum  di  antara  manusia supaya  kamu  menetapkan  dengan  adil.  Sesungguhnya  Allah  memberi  pengajaran  yang sebaik-baiknya  kepadamu.  Sesungguhnya  Allah  adalah  Maha  mendengar  lagi  Maha melihat.” 6
Jangan  abaikan  banyak  petunjuk  yang  dipercayakan  kepada  Anda  untuk  disampaikan kepada pemiliknya karena Allah telah memerintahkan kita untuk mematuhi mereka. Itu adalah  petunjuk  terbaik  yang  Allah  berikan  kepada  kita  sebagai  pengikut-Nya  dan mengarahkan  kita,  Dia  memerintahkan  kita  untuk  menyelesaikan  perselisihan  di  antara individu  dengan  cara  yang  adil  dan  tidak  memihak.  Allah  Yang  Maha  Mendengar ucapanmu, Maha Melihat segala aktivitasmu, Maha Mengetahui.
LBH Advokasi Peduli Bangsa adalah salah satu lembaga bantuan hukum yang berada di Kecamatan  Mandai,  Kabupaten  Maros  yang  mana  tugasnya  sama  dengan  LBH  pada umumnya.  Sebagaimana  dikutip  dari  sebuah  buku  lembaga  bantuan  hukum  adalah lembaga  yang  di  bentuk  untuk  membantu  masyarakat  yang  kurang  mampu.  Dua  tokoh penting yaitu S. Tasrif, S.H. dan Adnan Buyung Nasution, S.H. S. Tasrif dalam sebuah artikel  yang  ditulisnya  di  harian  pelopor  baru  tanggal  16  Juli  1968  menjelaskan  bahwa bantuan hukum bagi si miskin merupakan satu aspek cita-cita dari rule of the law .
Dimana berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2011 Pasal 6 ayat 2 tentang bantuan hukum, memberikan tugas dan wewenang sebagai berikut:
1. Menyusun dan menetapkan kebijakan penyelengaraan bantuan hukum.
2. Menyusun dan menetapkan standar bantuan hukum berdasarkan asas-asas pemberian bantuan hukum.
3. Menyusun anggaran bantuan hukum.
6 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya , Q.S. al-Nisa: 58 hlm 87.
Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam Pendampingan Hukum Masyarakat Miskin Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus LBH Advokasi Peduli Bangsa Kabupaten Maros)
Fadhel Muhammad, A. Qadir Gassing, Nurfaika Ishak
4. Mengelolah bantuan hukum secara efektif efesien, transparan, dan akuntabel.
5. Menyusun dan menyampaikan laporan penyelengaraan bantuan hukum kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada setiap akhir tahun anggaran. 7
Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 Pasal 2 tentang bantuan hukum dilaksanakan  atas  asas  Keadilan,  persamaan  kedudukan  di  dalam  hukum,  keterbukaan, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. 8
Namun  demikian,  masih  banyak  masyarakat  berpenghasilan  rendah  yang  tidak mengetahui keberadaan lembaga bantuan hukum dan cara mengajukannya. Sedikit orang yang  mengetahui  tentang  bantuan  hukum,  tetapi  hal  ini  bukan  karena  kurangnya pengetahuan tentang lembaga bantuan hukum; melainkan karena kurangnya pemahaman tentang arti penting bantuan hukum serta sulitnya mengakses lembaga bantuan hukum dari lokasi  yang  juga  membutuhkan  bantuan  hukum.  Padahal,  satu-satunya  yang  dihasilkan adalah teori segitiga terbalik di mana hukum mengarah ke bawah dan menumpuk, yang sangat  jauh  dari  premis  agama  bahwa  semua  orang  sama  di  hadapan  Tuhan  dan diselaraskan dengan keadilan.
Karena  fakta  bahwa  keadilan  adalah  ide  yang  dideklarasikan,  keadilan  tidak  dapat direpresentasikan  secara  memadai  dalam  satu  pernyataan.  Perspektif  seseorang  tentang keadilan dapat berkisar dari tingkat pemahaman mereka hingga negara. 9 Keadilan adalah suatu hal yang paling mendasar yang harus ada dalam institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran dalam sistem pemikiran. Suatu hukum dan intuisi meskipun terlihat efisien jika tidak  memiliki  nilai  keadilan  maka  harus  dirombak  ulang  bahkan  bisa  dihapuskan. Sebagai  kebijakan  utama  umat  manusia,  kebenaran  dan  keadilan  tidak  dapat  diganggu gugat. 10
7 Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2011, Tentang Bantuan Hukum, hlm 2.
8 Lembaga  Bantuan  Hukum, Sejarah  Bantuan  Hukum : Buku  Lembaga  Bantuan  Hukum  Indonesia (Jakarta: LBH, 2014), hlm 1.
9 Michael Tomy, “Diskursus keadilan dalam pasal 24 peraturan daerah kota Surabaya Nomor 23 tahun 2012 tentang kepariwisataan”, Surabaya (2017), h. 402.
10 Siska, Hisbullah, dan Kusnadi Umar, “Nilai-Nilai Keadilan Dalam Ketetapan MPR-RI Persfektif Siyasah Syar’iyyah”, Jurnal Siyasatuna Vol. 2 No. 2 (2021), h 458.
Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam Pendampingan Hukum Masyarakat Miskin Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus LBH Advokasi Peduli Bangsa Kabupaten Maros)
Fadhel Muhammad, A. Qadir Gassing, Nurfaika Ishak
Prinsip keadilan orientasinya kepada terjaganya hubungan yang harmonis dengan sesama manusia. Seorang pengusaha yang memiliki jiwa keadilan mampu menempatkan sesuatu menurut  porsinya  masing-masing.  Hakikat  keadilan  bukan  hanya  ditujukan  kepada manusia,  akan  tetapi  secara  universal  berlaku  baik  untuk  hewan  maupun  untuk lingkungan. 11
Bagi  masyarakat  miskin  hukum  itu  barang  yang  mahal  dan  mereka  pun  merasa  tidak memiliki  kebutuhan  untuk  hak-hak  mereka  dijamin  oleh  hukum.  Masyarakat  miskin adalah pengecualian dari hukum yang menurut mereka seringkali tidak adil dan menutup kesempatan  mereka  untuk  meningkatkan  taraf  hidup  mereka  dan  ini  terjadi  di  hampir kebanyakan  negara  berkembang  dan  miskin  di  dunia.  Kemiskinan  adalah  tingkat kehidupan  di  bawah  standar  minimum  yang  ditentukan  berdasarkan  kebutuhan  dasar pangan, memungkinkan masyarakat untuk bekerja dan hidup berdasarkan kebutuhan beras dan kebutuhan gizi. 12

## B. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode jenis penelitian hukum empiris dengan menganalisis dan menjelaskan informasi  yang berkaitan dengan situasi  saat  ini, sikap  dan keyakinan masyarakat,  konflik  antara  dua  atau  lebih  situasi,  hubungan  antara  faktor-faktor  yang muncul, perbedaan antara fakta dan dampaknya terhadap suatu kondisi, dll.  Pendekatan penelitian  yang  digunakan  adalah  pendekatan  sosiologis.  Teknik  pengumpulan  data penelitian  menggunakan  metode  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi.    Sedangkan analisis  data  menggunakan  analisis  deskriptif.  Metode  analisis  ini  digunakan  dalam penelitian untuk menggambarkan karakteristik bidang penelitian, informan dan distribusi faktor dari masing-masing variabel.
11 Mahmudah Mulia Muhammad, “Social Entrepreneurship Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah”. Jurnal El-Iqtishady Vol 2 No. 2 (2020), h 72.
12 Khaerul Padhli dan Asni, Pengaruh Kemiskinan Terhadap Pengalaman Syari’at Islam di Desa Gunung Silanu, Jurnal Qadauna , Vol. 2 No. 3 (2021) : h. 466.
Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam Pendampingan Hukum Masyarakat Miskin Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus LBH Advokasi Peduli Bangsa Kabupaten Maros)
Fadhel Muhammad, A. Qadir Gassing, Nurfaika Ishak

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Kedudukan  Hukum  LBH  Advokasi  Peduli  Bangsa  Sebagai  Perannya  Dalam Pemberian Bantuan Hukum
Sistem hukum Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya persamaan dihadapan  hukum  ( equality  before  the  law ),  sehingga  dalam  pasal  27  ayat  1  Undang- Undang Dasar 1945 disebutkan ”Setiap Warga Negara sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” salah satu upaya untuk mewujudkan keadilan atau kesamaan  kedudukan dalam  hukum  yaitu dengan  adanya  bantuan hukum bagi setiap warga Negara yang terlibat dalam kasus hukum, akan tetapi pada kenyataannya bantuan hukum hanya mampu dirasakan oleh orang yang mampu saja. Untuk mengatasi masalah  tersebut  pemerintah  telah  mengeluarkan  undang-undang  yang  mengatur mengenai bantuan hukum yang secara cuma-cuma ( Legal aid ) yaitu Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Undang- Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat serta peraturan perundang-undangan lainnya.
Menurut  ketentuan  yang  diatur  dalam  undang-undang,  seorang  advokat  atau  penasihat hukum  diharuskan  menawarkan  bantuan  hukum  gratis  kepada  populasi  yang  kurang terlayani.  Kemudian,  apabila  advokat  tidak  dapat  memenuhi  tugasnya  sebagai  pemberi bantuan  hukum,  akan  dikenakan  sanksi  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku. 13
Asas accusatoir yang menunjukkan bahwa seorang terdakwa yang diperiksa di pengadilan bukan  lagi  sebagai  objek  pemeriksaan  melainkan  subjek,  merupakan  salah  satu  konsep kunci  yang  diterima  oleh  KUHAP  dan  diwujudkan  oleh  Lembaga  Bantuan  Hukum. Prinsip accusatoir telah  menunjukkan  pemeriksaan  terbuka  bahwa  siapa  pun  dapat berpartisipasi  atau  mengamati.  Sedangkan  hakim  berada  di  atas  semua  pihak  untuk menyelesaikan perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan pidana yang
13 Frans Hendra Winarta, Bantuan Hukum di Indonesia . Jakarta: Elex Media Komputindo. 2011 hlm 71.
Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam Pendampingan Hukum Masyarakat Miskin Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus LBH Advokasi Peduli Bangsa Kabupaten Maros)
Fadhel Muhammad, A. Qadir Gassing, Nurfaika Ishak
bersangkutan, baik terdakwa maupun penuntut umum mempunyai hak yang sama. 14
Dalam perkembangan LBH di Indonesia, demi untuk menjamin adanya kepastian hukum, pemerintah mengadangkan Peraturan Tertulis yang mengatur mengenai LBH antara lain:
a. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
c. Peraturan Pemerintah No 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma.
d. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
Undang-Undang  No  16  Tahun  2011  merupakan  penyempurnaan  peraturan-peraturan sebelumnya yang mengatur mengenai Bantuan Hukum, dalam Undang-Undang ini diatur mengenai Ruang Lingkup Bantuan Hukum, Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Hak dan Kewajiban  pemberi  dan  penerima  Bantuan  Hukum,  dan  Pendanaan  Lembaga  Bantuan Hukum.  Advokat  sebagai  Pemberi  Bantuan  Hukum  wajib  memberikan  bantuan  hukum secara cuma-cuma menurut ketentuan Undang-Undang No 16 Tahun 2011 yaitu Pasal 4 yang  mengatur  mengenai  ruang  lingkup,  Pasal  6  yang  mengatur  mengenai penyelenggaraan bantuan hukum, Pasal 9 yang mengatur mengenai hak pemberi bantuan hukum, Pasal 10 yang mengatur mengenai kewajiban pemberi bantuan hukum, Pasal 12 yang  mengatur  mengenai  hak  penerima  bantuan  hukum,  Pasal  13  yang  mengatur mengenai  kewajiban  penerima  bantuan  hukum,  dan  juga  Pasal  16  yang  mengatur mengenai pendanaan bantuan hukum.
Sedangkan jika tidak melaksanakan kewajiban tersebut akan dikenakan sanksi Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No 18 Tahun 2003 yang berbunyi:
a. Teguran lisan
b. Teguran tulisan
c. Pemberhentian profesinya selama 3 sampai 12 bulan
d. Pemberhentian tetap dari profesinya. 15
14 H. Rusli Muhamad, Hukum Acara Pidana Kontemporer . Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007. hlm 18.
15 Republik Indonesia, “Undang-undang No. 18 Tahun 2003, Tentang Advokat”, hlm 2.
Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam Pendampingan Hukum Masyarakat Miskin Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus LBH Advokasi Peduli Bangsa Kabupaten Maros)
Fadhel Muhammad, A. Qadir Gassing, Nurfaika Ishak
Menurut seorang responden yang bernama Muhammad Achyar, S.H. Selaku direktur atau ketua  DPC  LBH  Advokasi  Peduli  Bangsa  Kabupaten  maros  mengatakan  bahwa  “ LBH Advokasi  peduli  bangsa  adalah  lembaga  bantuan  hukum  yang  dimana  memiliki kedudukan hukum yang sesuai dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2011 yang dimana telah mengatur Ruang Lingkup Bantuan Hukum, Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Hak dan  Kewajiban  pemberi  dan  penerima  Bantuan  Hukum,  dan  Pendanaan  Lembaga Bantuan Hukum ” 16
Adapun visi dari LBH Advokasi Peduli Bangsa adalah “Menjadi satu-satunya organisasi advokat yang berkualitas, profesional, religius dengan menjunjung tinggi kode etik, dan fokus pada masa depan.” Sedangkan misinya:
a. Membina, memperluas, dan menyebarkan nilai-nilai kedaulatan bangsa dan individu.
b. Meningkatkan profesionalisme, pengetahuan, dan keterampilan anggota.
c. Keadilan sosial untuk semua lapisan masyarakat dan hukum demokrasi.
d. Menegakkan  supremasi  hukum,  mewujudkan  prinsip-prinsipnya,  melindungi  hak asasi  manusia,  kebenaran,  dan  keadilan,  serta  meningkatkan  pemahaman  publik tentang hukum dan memberi individu alat yang mereka butuhkan untuk menggunakan hak hukum mereka.
e. Perwakilan  hukum  gratis  bagi  mereka  yang  mencari  keadilan  yang  tidak  dapat mengikuti  hukum,  dan  partisipasi  aktif  dalam  pembaruan  dan  pembuatan  undang- undang nasional. 17
2. Pandangan  Hukum  Islam  Mengenai  Pemberian  Bantuan  Hukum  Terhadap Masyarakat Kurang Mampu
Islam  adalah  agama  yang  sangat  menunjung  tinggi  keadilan,  termasuk  keadilan  dalam penegakan hukum. Hukum Islam ditegakkan untuk melindungi lima hal, yaitu:
a. melindungi agama
16 Muhammad  achyar (43  tahun),  Direktur  DPC  LBH  Advokasi  Peduli  Bangsa, Wawancara ,  Maros, 9 Juni 2022.
17 Muhammad Nhajir Husain (26 Tahun), Wakil Ketua DPC LBH Advokasi Peduli Bangsa,
Wawancara , 9 Juni 2022.
Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam Pendampingan Hukum Masyarakat Miskin Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus LBH Advokasi Peduli Bangsa Kabupaten Maros)
Fadhel Muhammad, A. Qadir Gassing, Nurfaika Ishak
b. melindungi jiwa
c. melindungi keturunan
d. melindungi akal
e. melindungi harta benda.
Pada hakekatnya pihak-pihak yang berkonflik telah menerima bantuan hukum sejak lama. Praktek menawarkan bantuan hukum telah didokumentasikan dalam sejarah pengadilan Islam kembali ke masa pra-Islam. Meskipun tidak ada sistem hukum formal pada saat itu, perselisihan  tentang  hak  milik,  hak  waris,  dan  hak-hak  lainnya  kadang-kadang diselesaikan dengan bantuan seorang mediator atau wasit yang dipilih oleh masing-masing pihak yang bertikai.  Menurut peristiwa saat  itu, mereka yang terpilih  menjadi mediator pada saat itu memiliki kemampuan dan keunggulan khusus di bidang tertentu.
Adapun  dalam  hukum  Islam,  Kata  Arab  untuk  pengacara,  al-mahami,  dapat  digunakan untuk  menerjemahkan  istilah  advokat  dan  pengacara.  Menurut  hukum  Islam,  penerima perwakilan hukum disebut sebagai "al-wali fial-khusumah" atau "al-mahami", yang dalam bahasa Arab berarti "pelindung" atau "pembela" di pengadilan.
Dasar  hukum  adanya  pemberian  kuasa  hukum  dalam  berperkara  tercakup  dalam  dasar hukum  perwakilan  secara  umum,  antara  lain  dalam  surah  Al  Maidah  Ayat  2  yang berbunyi:
اْوُن َوا َعَت َو ى َ لَع ِ رِب ْ لا ى ٰو ْ ق َّ تلا َو ا َ ل َو اْوُن َوا َعَت ى َ لَع ِم ْ ث ِا ْ لا ِنا َو ْد ُعْلاَو او ُ قَّتا َو َ ه لِلّا ۗ َّ ن ِا َ ه لِلّا ُدْي ِد َش ِبا َ ق ِع ْ لا
“Saling Menolonglah kamu dalam melakukan kebajikan dan taqwa. Dan jangan saling menolong pada perbuatan yang dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah SWT. Sebenarnya siksaan Allah SWT sangatlah pedih.” 18
Makna dari surah di atas mengajarkan kepada umat Islam kebaikan yang dikerjakan secara bersama  akan  berdampak  lebih  besar  pula.  Sebab,  pekerjaan  yang  dilakerjakan  dengan gotong  royong  mempunyai  spirit  kebersamaan  yang  kuat,  hingga  dampaknya  tersebut semakin  cepat  menyebar  luas juga  menegaskan  bahwa  sikap  saling  tolong  menolong merupakan  pondasi  dalam  membangun  kerukunan  hubungan  antar  entitas  masyarakat. Karena,  tolong  menolong  mencerminkan  segala  perilaku  yang  memberi  manfaat  pada
18 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya . hlm 168.
Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam Pendampingan Hukum Masyarakat Miskin Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus LBH Advokasi Peduli Bangsa Kabupaten Maros)
Fadhel Muhammad, A. Qadir Gassing, Nurfaika Ishak
orang  lain.  Yakni,  saling  membantu  untuk  meringankan  beban  orang  lain  dengan melakukan suatu tindakan nyata.
Begitupun di  dalam bantuan hukum  dimana advokat  atau orang-orang yang berwenang memberikan bantuan kepada Masyarakat yang membutuhkan karena yakin dan percaya banyak bahwa kita sebagai Manusia pasti memerlukan adanya bantuan orang lain karena kita  juga  sebagai  makhluk  sosial.  Dengan  adanya  lembaga  bantuan  hukum  ini  dengan memberikan  bantuan  kepada  masyarakat  yang  membutuhkan  dan  terutama  masyarakat yang kurang mampu yang membutuhkan keadilan.
Persyaratan  perwakilan  pada  umumnya  sama  dengan  standar  perwakilan  sebagai perwakilan hukum. Menurut ulama fiqh Wahbah az-Zuhaili yang berbasis di Damaskus, ada syarat-syarat hukum yang berlaku bagi orang yang memberikan kuasa (al-muwakkil), orang  yang  menerimanya  (al-perwakilan),  dan  bahkan  keadaan  atau  bendanya.  yang diperbolehkan  (al-  muwakkal).  Pertama,  surat  kuasa  (al  muwakkil)  harus  memenuhi persyaratan yang tercantum di bawah ini:
a. Pemberi  kuasa  (al  muwakkil)  harus  terkait  dengan  materi  yang  diperkarakan,  atau secara hukum berhak atas perkara yang dikuasakannya.
b. Tidak boleh seorang gila atau anak kecil karena tergolong belum/tidak berakal, kecuali dalam  hal  yang  berkaitan  dengan  perolehan  manfaat  semata-mata,  seperti  menjadi wakil untuk menerima pemberian, dan sebagainya.
c. Pemberi  kuasa  (al  muwakkil)  harus  orang  yang  bebas  mengeluarkan  pendapat  atau merdeka, cakap dalam bertindak, dan rela menguasakan perkaranya kepada orang lain. Pendapat  ini  disepakati  oleh  jumhur  ulama  fikih.  Bahkan  Imam  Abu  Hanifah menambahkan bahwa tidak sah berwakil tanpa rida dari pihak yang berperkara.
Sedangkan syarat-syarat yang harus dimiliki oleh penerima kuasa (alwakil), diantaranya adalah sebagai berikut:
a. Berakal, tidak gila atau anak kecil, dan bebas dalam mengeluarkan pendapat.
b. Mengetahui pokok perkara (ahli dalam berperkara),
c. Mengetahui tipuan-tipuan yang bisa memutarbalikkan fakta atau bukti. Persyaratan ini diperlukan  karena  ia  mewakili  kepentingan  orang  yang  mempunyai  perkara  dan  ia
Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam Pendampingan Hukum Masyarakat Miskin Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus LBH Advokasi Peduli Bangsa Kabupaten Maros)
Fadhel Muhammad, A. Qadir Gassing, Nurfaika Ishak
harus  ahli  dalam  memberikan  berbagai  pertimbangan  Antara  pemberi  kuasa  dan penerima kuasa diisyaratkan adanya kerelaan.

## D. Penutup
Peran  lembaga  bantuan  hukum  dapat  membawa  pengaruh  besar  bagi  pencari  keadilan terutama  kepada  masyarakat  yang  kurang  mampu  dan  membutuhkan  bantuan  hukum dikarenakan dengan adanya lembaga bantuan hukum dapat membantu masyarakat miskin dan pencari keadilan untuk menangani sebuah kasus, Lembaga bantuan hukum Advokasi peduli bangsa adalah lembaga bantuan hukum yang didirikan langsung oleh KAI (Kongres Advokat  Indonesia) yang dimana didirikan dengan tujuan untuk  membantu  masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan hukum dan juga menjadikan lembaga bantuan hukum ini  menjadi  lembaga  yang  memberikan  pemahaman  hukum  kepada  masyarakat  yang masih buta mengenai hukum.
Lembaga bantuan hukum Advokasi Peduli Bangsa menunjukkan kedudukan hukum yang dimana  sesuai  dengan  UU  No  16  Tahun  2011  merupakan  penyempurnaan  peraturan- peraturan  sebelumnya  yang  mengatur  mengenai  Bantuan  Hukum,  dalam  UU  ini  diatur mengenai Ruang Lingkup Bantuan Hukum, Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Hak dan Kewajiban  pemberi  dan  penerima  Bantuan  Hukum,  dan  Pendanaan  Lembaga  Bantuan Hukum,  sedangkan  jika  tidak  melaksanakan  kewajiban  tersebut  akan  dikenakan  sanksi Pasal  7  ayat  1  UU  No  18  Tahun  2003.  Serta  pemberian  bantuan  hukum    menurut pandangan  hukum  Islam  yang  dimana  Islam  adalah  agama  yang  menjunjung  tinggi keadilan. Hukum Islam ditegakkan untuk melindungi agama, jiwa, keturunan, akal, dan juga  harta  benda.  Dasar  hukum  adanya  pemberian  kuasa  hukum  dalam  berperkara tercakup dalam dasar hukum perwakilan secara umum yang dimana terdapat pada surah Al-Maidah ayat 2.
Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam Pendampingan Hukum Masyarakat Miskin Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus LBH Advokasi Peduli Bangsa Kabupaten Maros)
Fadhel Muhammad, A. Qadir Gassing, Nurfaika Ishak

## Daftar Pustaka
Frans Hendra Winarta, Bantuan Hukum di Indonesia . Jakarta: Elex Media Komputindo. 2011 Lembaga  Bantuan  Hukum, Sejarah  Bantuan  Hukum : Buku  Lembaga  Bantuan  Hukum Indonesia (Jakarta: LBH, 2014).
Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya .
Mochtar Kusumaatmadja, Panduan Bantuan Hukum di Indonesia, Bandung; Bina cipta,1975.
Michael Tomy, “Diskursus keadilan dalam pasal 24 peraturan daerah kota Surabaya Nomor 23 tahun 2012 tentang kepariwisataan”, Surabaya (2017)
Paul  S.  Baut, Bantuan  Hukum  di  Negara  Bekembang,  Yayasan  Lembaga  Bantuan  Hukum Indonesia, Jakarta, 1990.
Rusli Muhamad, Hukum Acara Pidana Kontemporer . Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007 Sabri  Muhammad,  “Eksistensi  Nilai  Tolong  Menolong  (Assitulu-Tulungeng)  Pada  Proses Pernikahan Etnis Bugis”, Jurnal Kelisanan Sastra dan Budaya , 2 No. 2 2019, hlm 6-7
Siska,  Hisbullah,  dan  Kusnadi  Umar,  “Nilai-Nilai  Keadilan  Dalam  Ketetapan  MPR-RI Persfektif Siyasah Syar’iyyah”, Jurnal Siyasatuna Vol. 2 No. 2 (2021), h 458
Mahmudah  Mulia  Muhammad,  “Social  Entrepreneurship  Mewujudkan  Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah”. Jurnal El-Iqtishady Vol 2 No. 2 (2020), h 72
Khaerul Padhli dan Asni, Pengaruh Kemiskinan Terhadap Pengalaman Syari’at Islam di Desa Gunung Silanu, Jurnal Qadauna , Vol. 2 No. 3 (2021) : h. 466
Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2011, Tentang Bantuan Hukum, hlm 2.
Republik Indonesia, “Undang-undang No. 18 Tahun 2003, Tentang Advokat”, hlm 2 https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-advokat-dengan-lembaga-bantuan-hukum- lt5dd288eab690c. diakses pada tanggal 15 januari 2022 pada jam 20:31 WITA.
Muhammad  achyar  (43  tahun),  Direktur  DPC  LBH  Advokasi  Peduli  Bangsa, Wawancara , Maros, 9 Juni 2022.
Muhammad  Nhajir  Husain  (26  Tahun),  Wakil  Ketua  DPC  LBH  Advokasi  Peduli  Bangsa, Wawancara , 9 Juni 2022