## OTORITAS WILAYATUL HISBAH DALAM PEMERINTAHAN
(Suatu Kajian terhadap Penegakan dan Pengawasan Hukum Islam di Aceh)
Asnawi Abdullah & Safriadi Safriadi@iainlhokseumawe.ac.id

## Abstract
This research wants to discuss about “wilayatul hisbah” authority in government. A review of the enforcement and supervision of law in Aceh. In this study, the authors use the library research (library research), and data collection is done by reviewing the literature that relates to wilayatul hisbah and other books related to the discussion of this study as a secondary material, so that the pattern is in the  form  of  qualitative.  In  addition,  the  analysis  by  the  writer  is  descriptive analysis. From the results of this study found the conclusion that the authorities Wilayatul  Hisbah  (WH)  in  government  in  a  historical  perspective  covering prevent unjust enjoining enforcement and supervision. Wilayatul Hisbah (WH) is  one of the judiciary in the government  system,  and is  an official  institution established by the government of the Islamic state. Hisbah region oversees things seem  (Zahir)  and  already ma'ruf in  the  community. In addition  to  overseeing, Hisbah region also has the authority to sentence those who violated the Shari'ah. While authorities Wilayatul Hisbah (WH) in the context of the Aceh government can be detailed as follows: first, To supervise the implementation and violations of laws and regulations in the field of Islamic Shari'ah, both friendly, spiritual guidance and advocacy against any person based on preliminary evidence worth is alleged to have violated the laws and regulations in the field of Islamic shariah. Third, Slate advised, prevent and prohibit any person who should presumably have been, are or will be in violation of the laws and regulations in the field of Islamic Shari'ah. fourth,  Bestows case a violation of legislation in the field of Islamic Shari'ah to investigator.
Keyword: Wilayatul Hisbah, Authority, Monitoring and Enforcement, Government.

## A. Pendahuluan
Dalam perjalanan hukum di Aceh, memiliki berbagai keistimewaan yang diberikan  oleh  pihak  pemerintah  pusat  berupa  otonomi  khusus  untuk  bisa menjalankan  syariat  Islam,  di  mana  masyarakat  Aceh  dilegitimasikan  untuk memberlakukan hukum Islam (syariah) dalam kehidupan sehari-hari. Kebijakan ini kemudian melahirkan berbagai sistem dan aturan yang baru serta mekanisme pelaksanaannya masing-masing. Dengan undang-undang nomor 44 tahun 1999 tentang daerah Istimewa Aceh dan undang-undang nomor 18 tahun 2001 tentang otonomi  khusus,  Aceh  resmi  memberlakukan  hukum  Islam  dalam  kehidupan sehari-hari  masyarakatnya.  Kemudian  lagi  disusul  oleh  Qanun  Provinsi  NAD No. 10 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam bidang ‘Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam, telah mengharuskan bagi masyarakat Aceh untuk menjalankan syariat  Islam  sebagai  landasan  hukum  dalam  menata  kehidupan. 1 Kemudian diperkuat  lagi  dengan  lahirnya  UU  No.  11  tahun  2006  tentang  Pemerintahan Aceh, termasuk otonomi khusus pelaksanaan syariat islam yang akan menjadi hukum  di  Aceh. 2 Dengan  lahirnya  seperangkat  undang-undang  dan  qanun tersebut menunjukkan betapa animo masyarakat Aceh dan dukungan pemerintah untuk melaksanakan syariat Islam.
Penetapan  syariat  Islam  pada  dasarnya  bertujuan  untuk  menciptakan kemaslahatan. 3 Oleh  karena  demikian,  dalam  penerapannya  (syariat Islam/hukum)  agar  mencapai  kemaslahatan  diperlukan  lembaga  untuk penegakannya.  Karena  tanpa  lembaga  (al-qadha)  tersebut,  hukum-hukum  itu tidak  dapat  diterapkan,  yang  kemudian  lembaga  tersebut  dinamakan  dengan Wilayatul  Hisbah.  Wilayatul  Hisbah  adalah  badan  yang  ditugasi  untuk
1 Rusjdi  Ali  Muhammad, Revitalisasi  Syari’at  Islam  di  Aceh,  Problem,  Solusi  dan Implementasi (Menuju Pelaksanaan Hukum Islam di Nanggroe Aceh Darussalam), (Diterbitkan Atas Kerjasama IAIN Ar-Raniry  Banda Aceh dan Logos Wacana Ilmu, 2003), Cet. I, hal. xiv. Dari  pandangan  Prof.  Rusjdi  dapat  dipahami  bahwa  menurutnya  sudah  menganggap  dengan adanya Wilayatul Hisbah  sudah dapat menciptakan ketentraman dalam masyarakat.
2 Alyasa  Abubakar,  Wilayatul Hisbah:  Polisi  Pamong  Praja  Dengan  Kewenangan Khusus di Aceh, (Banda Aceh; Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, 2009), Cet. I, hal. 35-36.
3 Manna’ Khalil al-Qaththan, al-Tasyri’ wa al-Fiqh al-Islam, (Mesir: Dar al-Fikr, t.t), hal. 89
memantau  pelaksanaan  hukum  Islam  di  wilayah  Aceh  khususnya  berkenaan dengan terealisasinya qanun-qanun syari’at Islam 4 .
Inisiatif  untuk  membentuk  lembaga  Wilayatul  Hisbah  dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh saat ini bukan tanpa alasan dan latar historis yang  kosong,  akan  tetapi  ide  itu  murni  berangkat  dari  eksistensi  lembaga  ini dalam struktur pemerintahan dan sistem penegakan hukum pada pemerintahan Islam  di  masa  lalu,  baik  pada  periode  awal,  periode  keemasan,  dan  periode kemunduran  Islam.  Karena  itu,  manakala  syariat  Islam  diformalkan  di  Aceh, maka visi utamanya sebagaimana visi diutusnya Muhammad, yaitu menegakkan akhlak  (moral).  Dari  visi  ini  muncul  prinsip  amar  ma’ruf  nahi  munkar.  Dan Wilayatul Hisbah adalah wujud dari asas dan prinsip tersebut.
Maka  melihat  kenyataan  diatas,  penulis  dalam  tulisan  ini  menelusuri lebih  jauh  mengenai  posisi  Wilayatul  Hisbah  sebagai  penegak  hukum  dalam sistem pemerintahan.

## B. Landasan Teoriris
Secara etimologis, Wilayatul Hisbah berasal dari dua kata, “ al-Wilayah dan al-hisbah . Kata Al-Wilayah adalah bentuk masdar dari yang makna dasarnya menguasai, mengurus, memerintah, dan menolong. Sementara, kata al-Hisbah (kasrah ha) menurut bahasa berasal dari kata dengan berbagai bentuk masdar.
Kata ini memiliki variasi makna sesuai dengan konteksnya:
1. Menentang ,
2. Menguji,
3. Menertibkan (mengurus) dan mengawasi,
4. Perhitungan/perhatian. 5
Sedangkan secara terminologis, hisbah menurut Abu Hasan al-Mawardi, dan  disempurnakan  oleh  ulama-ulama  sesudahnya  seperti  al-Syaizari,  Ibn  al-
4 Anton Widiyanto, dkk, Menyorot Nanggroe , (Aceh Tengah, Yayasan PeNa Arraniry Press, 2007), hal. 5
5 Ibn Manzur, Lisan al-‘Arab , (Beirut: Dar al-Sadir, t,th.).
Ukhwah, al-Ghazali, Ibn Khaldun, dan Ibn Taymiyyah, hisbah ialah menyuruh kepada  kebaikan  jika terbukti  kebaikan  ditinggalkan  (tidak  dikerjakan),  dan melarang dari kemungkaran jika terbukti kemungkaran dikerjakan. 6
Menurut  al-Farakhi,  Wilayatul  Hisbah  yaitu  menyuruh  berbuat  baik apabila nyata perbuatan itu ditinggalkan, dan melarang berbuat mungkar apabila nyata perbuatan itu dikerjakan. 7 Ini mengindikasikan wilayah hisbah merupakan jabatan  keagamaan  yang  mencakup  menyuruh  berbuat  baik  dan  melarang berbuat  mungkar,  di  mana  kewenangan  ini  merupakan  kewajiban  untuk menegakkan  atau  melaksanakan  bagi  orang  tertentu  yang  diyakini  bahwa  ia mampu  untuk  melaksanakan  hal  tersebut.  Definisi  ini  merujuk  kepada  teori dalam teks kitab. Namun  apabila melihat kepada pengertian yang dirumuskan oleh qanun syari’at Islam, Wilayatul Hisbah adalah badan yang ditugasi untuk memantau  pelaksanaan  hukum  Islam  di  wilayah  Aceh  khususnya  berkenaan dengan terealisasinya qanun-qanun syari’at Islam.
Melihat  kepada  pengertian  dari  wilayatul  hisbah,  maka  lembaga  ini masuk ke dalam wilayah eksekutif. Dimana wilayah kekuasan eksekutif berbeda dengan legeslatif dan yudikatif. Pemisahan kekuasaan ini disebut dengan trias politika.  Trias  Politika  adalah  suatu  prinsip  normatif  bahwa  kekuasaan- kekuasaan  ini  sebaiknya  tidak  diserahkan  kepada  orang  yang  sama  untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. 8
Ajaran Trias  Politica diajarkan  oleh  pemikir  Inggris  yaitu  John  Locke dan pemikir Perancis yaitu de Montesquieu. Menurut ajarannya tersebut :
1.)      Badan Legislatif, yaitu badan yang bertugas membentuk undang-undang
6 Al-Mawardi, al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayah al-Diniyyah , Cet. III,
(Mesir:Matba‘at Mustafa al-Babi al-Halabi, 1973) h. 240.
7 Abu  Ya’la  Muhammad  Ibn  al-Husein  al-Farakhi, Al-Ahkam  al-Sulthaniyah, (Mesir: Dar al-Fikr, TT), hal. 320.
8 Miriam  Budiardjo. Dasar-Dasar  Ilmu  Politik. (Jakarta:  Gramedia  Pustaka  Utama, 1992), h.151
2.)      Badan  Eksekutif,  yaitu  badan  yang  bertugas  melaksanakan  undang- undang
3.)      Badan  Yudikatif,  yaitu  badan  yang  bertugas  mengawasi  pelaksanaan Undang-undang, memeriksa dan mengadilinya. 9
Indonesia  juga  menerapkan  teori  tentang  Trias  Politica,  namun  sistem penerapannya  berbeda  ini  disesuaikan  dengan  konteks  sosial-politik  di Indonesia.  Jika  dalam  konsep  asli  “Trias  Politica”  menghendaki  pemisahan kekuasaan  (sparation  of  power),  Indonesia  memodifikasi  menjadi  pembagian kekuasaan  (devision  of  power  or  distribution  of  power)  tanpa  menghilangkan esensi-esensi  dasar  teori  itu,  seperti  perlunya  kontrol  terhadap  kekuasaan eksekutif dan lain-lain. 10
Badan  eksekutif  adalah  lembaga  yang  melaksanakan  undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif. Badan ini memiliki ruang lingkup tugas dan fungsi yang luas serta perangkat institusi pendukung dalam berbagai aspek dan keahlian yang dapat memberi dukungan bagi percepatan pelayanan masyarakat dan  pencapaian  tujuan  pembangunan  nasional.  Badan  eksekutif  di  Indonesia dikepalai  oleh  seorang  Presiden  yang  dibantu  oleh  wakil  presiden  dan  para menteri di Kabinet.
Tugas  badan  eksekutif  menurut  Trias  Politika  hanya  terbatas  pada melaksanakan  kebijaksanaan  dan  undang-undang  yang  telah  ditetapkan  oleh badan  legislatif.  Namun  dalam  pelaksanaannya  dewasa  ini,  wewenang  badan eksekutif jauh lebih luas daripada hanya melaksanakan undang-undang. Seperti yang  terjadi  di  Indonesia  dimana  badan  eksekutif  juga  terlibat  dalam  proses legislasi.
Karena  penyelenggaraan  kesejahteraan  rakyat  merupakan  tugas  pokok dari setiap Negara, apalagi jika tergolong Negara kesejahteraan (Welfare State), maka  kegiatan  badan  eksekutif  mempengaruhi  semua  aspek  kehidupan
9 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar..., h. 152
10 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar ..., h.151
masyarakat  meliputi  pendidikan,  pelayanan  kesehatan,  perumahan,  pekerjaan, dan lain sebagainya.
Kekuasaan badan eksekutif mencakup beberapa bidang yaitu : 11
1. Diplomatik,  yaitu  menyelenggarakan  hubungan  diplomatik  dengan Negara-negara lain.
2. Administratif,  yaitu  malaksanakan  undang-undang  serta  peraturan  lain dan menyelenggarakan administrasi Negara.
3. Militer, yaitu mengatur angkatan bersenjata, menyelenggarakan perang serta keamanan dan pertahanan Negara.
4. Yudikatif, yaitu memberi grasi, amnesty, dan sebagainya.
5. Legislatif,  yaitu  merencanakan  undang-undang  dan  membimbingnya dalam badan perwakilan rakyat sampai menjadi undang-undang.
Ada  tiga  otoritas  penegakan  Hukum  yang  disebutkan  dalam  kitab As-
Siyasatusy Syar’iyyah diuraikan yaitu:
1. Wilayatul  Qadha yaitu  lembaga  atau  badan  yang  berwenang  untuk menyelesaikan sengketa sesama rakyat atau
badan arbitrase (perdamaian)
2. Wilayatul  Mazhalim yaitu  lembaga  atau  badan  yang  berwenang menyelesaikan  sengketa  ketataniagaan  negara  serta  sengketa  antara pejabat dengan rakyat atau antara bangsawan dengan rakyat jelata (dalam istilah yudikatif sekarang disebut PTUN)
3. Wilayatul Hisbah yaitu badan pemberi ingat dan badan pengawas. Atau yang  berwenang  mengingat  anggota  masyarakat  tentang  aturan-aturan yang  harus  di  ikuti,  cara  menggunakan  dan  mentaati  peraturan  serta tindakan yang harus dihindari karena pertentangan dengan peraturan.
11 Ditulis oleh Rismawan Djoko, Fungsi Eksekutif, di poskan pada halaman http://rismawanjoko.blogspot.co.id/2012/10/fungsi-badan-eksekutif.html.

## C. Pembahasan
1. Kedudukan  Wilayatul  Hisbah  dalam  pemerintah  menurut Perspektif Sejarah
Negara  telah  diperintahkan  agar  melembagakan  ketetapan-ketetapan untuk mengawasi penerapan kewajiban amar ma’ruf nahi munkar. Hal ini dapat dilihat pada masa rasulullah di samping memperhatikan akhlak yang mulia, Nabi saw  juga  memperhatikan  pelembagaan  penegakan  dan  pelestarian  dengan memerintahkan  setiap  orang  untuk  melaksanakan  amar  ma’ruf  nahi  munkar. Dalam  sejumlah  hadist  nabi  diriwayatkan  selalu  menekankan  peran  ini  bagi setiap  muslim.  Beliau  sendiri,  seringkali  melakukan  inspeksi  pasar  untuk meninjau apakah para pedagang melakukan kecurangan atau tidak, setiap  kali beliau  menemukan  orang  yang  melakukan  kecurangan,  beliau  pasti melarangnya.  Tugas  ini  beliau  emban  baik  dalam  kapasitasnya  sebagai  nabi maupun sebagai kepala Negara. Dalam hal ini nabi disebut sebagai al-Muhtasib pertama  dalam  sejarah  Islam.  Selanjutnya,  ketika  tugas-tugas  pribadi  beliau semakin bertambah, beliau menunjuk sahabat Sa’ad ibn al-‘Ash ibn Umayyah sebagai  al-Muhtasib  di  Makkah  dan  Umar  Bin  Khattab  di  Madinah.Tindakan Rasulullah Saw Dalam Mendelegasikan Tugas Al-Hisbah kepada para sahabat dianggap oleh ulama’ fiqh sebagai cikal bakal Wilayah al-Hisbah. Oleh sebab itu,  mereka  berpendapat  bahwa  yang  dilakukan  rasulullah  saw  terhadap pelanggar  kasus  al-Hisbah  kepada  sahabat  memberikan  isyarat  bahwa  kasus- kasus  yang  terkait  dengan  amar  ma’ruf  nahi  munkar  perlu  ditangani  secara serius. 12
Penanganan kasus  al-Hisbah di  zaman Abu Bakar as-Siddiq (573-634) tetap  berjalan  sebagaimana  yang  dilakukan  Rasulullah  SAW,  sekalipun kadangkadang didelegasikan kepada Umar bin Khattab (581-644). Pada zaman Umar bin Khattab sebagai khalifah, pembagian wewenang peradilan secara tegas mulai  dilakukan.  Untuk  Wilayah  al-Hisbah,  umar  bin  khattab  menunjuk
12 http://id.shvoong.com/social-sciences/education/2168873-pengertian-wilayah-al- hisbah/#ixzz27lRlLrnm
beberapa orang al-Muhtasib, antara lain Sa’ad bin Yazid, Abdullah bin Utbah, dan Umm Asy- Syifa’ (wanita) yan disebut terakhir sebagai al-Muhtasibah untuk mengawasi para pedagang di pasar Madinah. Secara umum lembaga Wilayah al- Hisbah  berlanjut  hingga  pada  masa  dinasti  Umayyah  (661-750),  Wilayah  al- Hisbah  pada  periode  ini  sudah  menjadi  satu  lembaga  khusus  dari  lembaga peradilan  yang  ada  dengan  kewenangan  mengatur  dan  mengontrol  pasar  dari perbuatan-perbuatan  yang  tidak  sesuai  dengan  syari’at  Islam.  Setelah  Daulah Islamiyah runtuh dan digantikan oleh Daulah Abbasiyah dari kurun waktu 750 M – 1225 M (132 H – 656 H), keberadaan lembaga ini pada periode Abbasiyah sudah melembaga seperti lembaga pemerintahan lainnya, yang secara struktural berada di bawah lembaga peradilan (qadla’) Demikian pula, Wilayah al-Hisbah menjadi departemen penting selama kekuasaan dinasti Fatimiyah, Ayyub, dan Utmaniyah.  Di  India,  meski  departemen  Wilayah  al-Hisbah  yang  resmi  tidak ada, namun selama masa kesultanan, al-Muhtasib dan qadli sama-sama ditunjuk setiap kali ada wilayah baru yang dikuasai oleh Negara. Dinasti Moghul merasa tidak  nyaman  dengan  adanya  lembaga  al-Hisbah  karena  rendahnya  moral mereka  sendiri,  dan  lalu  mengganti  al-Hisbah  dengan  Kotwal  yang  memiliki yuridiksi lebih terbatas dari pada yuridiksi al-Muhtasib.
Lembaga Wilayah al-Hisbah masih tetap populer sepanjang sejarah umat Islam, meski dinamakan berbeda-beda di berbagai tempat. Misalnya, provinsi- provinsi timur dan barat Baghdad, petugas pelaksanaannya disebut al-Muhtasib, di Afrika Utara disebut Shahib al-Suq, di Turki disebut Muhtasib Aghasi dan di India disebut  Kotwal.  Jadi  dapat  penulis simpulkan bahwa Wilayah al-Hisbah merupakan  salah  satu  lembaga  peradilan  dalam  sistem  pemerintahan,  yang memiliki kewenangan untuk menegakkan amar ma’ruf nahi munkar.

## 2. Otoritas Wilayatul Hisbah dalam Pemerintahan Aceh
Wilayatul Hisbah (WH) merupakan sebuah lembaga resmi negara yang dibentuk pemerintah dan diatur dalam qanun tentang keberadaan dan lembaran kerjanya  yaitu  untuk  melakukan  peringatan  dan  pengawasan  terhadap
masyarakat. kedudukan lembaga ini sebagai lembaga dakwah yang secara isnten dari  waktu  ke  waktu  melakukan  peringatan  terhadap  masyarakat  agar meninggalkan  kemaksiatan  dan  berhenti  melakukan  kerusakan.  Keberadaan lembaga  ini  kemudian  diperkuat  dengan  aturan  dan  undang-undang  sehingga dalam bertindak memiliki dasar yuridis yang jelas.
Seiring pemberlakuan undang-undang Republik Indonesia No 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan provinsi daerah istimewa Aceh dan UU Republik Indonesia No 18 tahun 2001 tentang otonomi Khusus bagi provinsi Nanggroe Aceh Darussalam serta PERDA No 5 tahun 2000 tentang pelaksanaan Syari’at Islam maka terbentuklah sebuah lembaga WH yang dikuatkan dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam No 01 tahun 2004 tentang  organisasi  dan  tata  kerja  Wilayatul  Hisbah  yang  keberadaannya diharapkan  untuk  mengawasi  pelaksanaan  Syari’at  Islam  di  Nanggroe  Aceh Darussalam.  Di  samping  itu  untuk  memperkuat  pengawasannya  di  lapangan dibentuk pula Muhtasib-Muhtasib gampong yang terdiri dari tuha peut gampong dan  tokoh-tokoh  muda  sebagai Wilayatul  Qura yang  bekerja  secara  suka  rela ditingkat  gampong  masing-masing,  lembaga  ini  diharapkan  bisa  bekerja mengawasi pelaksanaan Syari’at Islam di tingkat yang paling rendah dan satu hubungan  yang  bersifat  koordinatif,  konsultatif  dan  komunikatif  dengan Wilayatul Hisbah yang bertugas di kecamatan dan Kabupaten.
Di  dalam  keputusan  Gubernur  NAD  No  01  tahun  2004  tentang kewenangan pembentukan Organisasi WH dijelaskan : 13
Waliyatul Hisbah mempunyai tiga kelompok tugas.
1.   Tugas pokok Wilayatul Hisbah yaitu :
a. Melakukan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  dan  pelanggaran peraturan perundang undangan di bidang Syariat Islam
13 Rusjdi Ali Muhammad, Revitalisasi…, hal. 136
b. Melakukan pembinaan dan advokasi spritual terhadap setiap orang yang berdasarkan bukti permulaan patut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam
c. Pada  saat  tugas  pembinaan  mulai  dilakukan  Muhtasib  (sebutan  WH) perlu  memberitahukan  hal  itu  kepada  penyidik  terdekat  atau  kepada keuchik/Kepala Gampong dan keluarga pelaku
d. Melimpahkan  perkara  pelanggaran  peraturan  perundang-undangan  di bidang Syariat Islam kepada penyidik
2.   Tugas yang berhubungan dengan pengawasan meliputi :
a. Memberitahukan  kepada  masyarakat  tentang  adanya  peraturan perundang- undangan di bidang Syariat Islam
b. Menemukan  adanya  perbuatan  pelanggaran  terhadap  ketentuan Syariat       Islam
3.   Tugas yang berhubungan dengan pembinaan meliputi :
a. Menegur memperingatkan dan menasehati seseorang yang patut di duga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Syariat Islam
b. Berupaya  untuk  menghentikan  kegiatan/perbuatan  yang  patut  diduga telah melanggar peraturan perundangan di bidang Syariat Islam
c. Menyelesaikan  perkara  pelanggaran  tersebut  melalui  rapat  Adat Gampong
d. Memberitahukan  pihak  terkait  tentang  adanya  dugaan  telah  terjadi penyalahgunaan izin penggunaan suatu tempat atau sarana
Sesuai dengan keputusan Gubernur Nomor 01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan  Tata  kerja  Wilayatul  Hisbah  berwenang  dalam  penanganan  setiap pelanggaran  dan  pembinaan  Syariat  Islam  di  Provinsi  Nanggroe  Aceh Darussalam, wewenang tersebut tertuang dalam pasal 5 keputusan tersebut yaitu :
a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan dan perundang- undangan di bidang Syariat Islam
b. Menegur, menasehati, mencegah dan melarang setiap orang yang patut diduga  telah  sedang  atau  akan  melakukan  pelanggaran  terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam
Setelah kehadiran Undang-Undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006  kedudukan  WH  menjadi  lebih  jelas.  Kalau  sebelumnya  keberadaan  WH hanya berdasarkan Qanun Aceh, maka dalam undang-undang ini  WH dianggap sebagai  bagian  dari  SATPOL  PP  dan  diberi  nama Polisi  Wilayatul Hisbah. Pengaturan  tentang  kewenangan,  tugas,  dan  jenjang  kepangkatan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional. Secara nasional,  tugas  penegakan  peraturan  daerah  dibebankan  kepada  SATPOL  PP sesuai  dengan jenjangnya masing-masing. Artinya Qanun Provinsi  ditegakkan oleh Satpol PP Provinsi sedang Qanun kabupaten/kota ditegakkan oleh Satpol PP kabupaten/kota. Sedang tugas penyidikan atas pelanggaran PERDA menjadi tugas/kewenangan  PPNS  sesuai  dengan  jenjangnya  masing-masing.  Dengan demikian Polisi WH hanya berwenang melakukan sosialisasi, pengawasan dan pembinaan qanun syari’at Islam dan tidak berwenang melakukan penyidikan.
Menurut  Undang-Undang  Pemerintahan  Aceh  Nomor  11  Tahun  2006, otonomi  khusus  yang  diberikan  kepada  Aceh,  termasuk  pelaksanaan  Syari’at Islam  (yang  akan  menjadi  hukum  Aceh)  adalah  kewenangan  Provinsi  dan dilaksanakan  melalui  Qanun  Provinsi  (Aceh).  Qanun  kabupaten/kota  tidak berwenang mengatur pelaksanaan Syari’at Islam (otonomi khusus) kecuali atas perintah  Qanun  Provinsi.  Sedang  tugas  dan  kewenangan  penyidikan  atas pelanggaran  Qanun  Provinsi  menurut  Undang-Undang  Pemerintahan  Aceh Nomor 11 Tahun 2006 dibebankan kepada PPNS Provinsi dan Penyidik Polisi, bukan  hanya  kepada  PPNS.  Dengan  demikian  Polisi  WH  baru  berwenang
melakukan penyidikan kalau telah memenuhi syarat dan sudah diangkat sebagai PPNS, sesuai dengan peraturan yang berlaku secara nasional. 14
Dengan  dibentuknya  WH  di  provinsi  Aceh,  maka  setidaknya  Aceh adalah  negeri  keempat  di  dunia  Islam  yang  membentuk  sebuah  lembaga pemerintahan dengan tugas utama mengawasi pelaksanaan Syariat Islam. Ketiga negara  lainnya  adalah  Terengganu-Malaysia,  Arab  Saudi  berdasarkan  Surat Keputusan  Kerajaan  Arab  Saudi  tanggal  3  september  1396H,  dan  Maroko dengan UU Nomor 22 tahun 1982.
Aceh menjadi daerah yang unik dengan membentuk dan mengembangkan  kembali  institusi  keislaman  yang  nyaris  punah  ini.  Untuk Aceh,  hirarki  struktural  WH  berada  di  bawah  Dinas  Syariat  Islam.  Tugas utamanya  adalah  mengawasi  pelaksanaan  syariat  Islam  oleh  masyarakat. Posisinya  sebagai  “jantung”  dalam  Dinas  Syariat  Islam  sangat  menentukan keberhasilan atau kegagalan Dinas ini menegakkan syariat. Untuk itu landasan hukum tersendiri yang jelas yang mengatur tugas dan wewenang institusi hisbah sangat  diperlukan  di  samping  tekad  yang  kuat  dari  petugas  WH  menegakkan syariat.
Pembentukan institusi ini adalah sangat positif dan perlu dukungan padu semua pihak. Kunci  kesuksesan WH nantinya akan terlihat ketika masyarakat dengan  kesadaran  keagamaan  yang  tinggi  terwujud.  Yaitu  masyarakat  dengan standar  moral  yang  tinggi,  keunggulan  akhlak,  dan  menaati  perkara-perkara yang  sudah  diwajibkan  atau  dilarang  oleh  syari'at.  Tetapi,  ketika  maksiat kembali  merajalela,  perbuatan  amoral  merebak,  masyarakat  berlaku  curang, menipu,  dan  memakan  riba  dalam  berdagang,  maka  jelas,  WH  tidak  berperan dengan sempurna. WH, juga aparat pemerintah lainnya telah gagal menegakkan syari’at.
14 Petikan  dari  Undang-Undang  Pemerintahan  Aceh  Nomor  11  Tahun  2006  tentang otonomi khusus
Untuk  kontek  Aceh,  wewenang  wilayatul  hisbah  sebagaimana  yang diatur dalam UU No. 11/06 memberi izin kepada gubernur dan bupati/walikota untuk membentuk satuan wilayatul hisbah sebagaimana yang diatur dalam pasal 244  pada  angka  2  disebutkan  ”Gubernur,  bupati/walikota  dalam  menegakkan qanun Syar’iyah dalam pelaksanaan syariat Islam dapat membentuk unit Polisi Wilayatul Hisbah sebagai Satuan Polisi Pamong Praja. 15
Dalam penetapan hukuman WH tidak berwenang, tetapi satuan ini hanya berhak  menginterogasi  dan  mengumpulkan  bukti-bukti  dan  saksi,  kemudian membawanya kepengadilan, kemudian hakimlah yang memutuskan bagaimana bentuk hukuman yang akan diberikan kepada orang tersebut. Namun dalam hal ini  ada  pengecualian  di  mana  wilayatul  hisbah  juga  dapat  memberi  hukuman yaitu kepada pelaku tindak pidana kecil yang perlu penyelesaian cepat.
Masalah  lain  yang  menjadi  fokus  tugas  wilayatul  hisbah  adalah menyangkut dengan perekonomian dan perdagangan, WH dalam hal ini bertugas untuk  mengawasi  pasar  agar  tidak  terjadi  kecurangan  seperti  tindakan manipulasi ataupun monopoli. Selanjutnya juga mengawasi dari praktek mafia pasar yang memanfaatkan kaum lemah demi keuntungan dirinya, maka hal ini sangat perlu diantisipasi oleh wilayatul hisbah.

## D. Penutup
Otoritas Wilayatul Hisbah (WH) dalam pemerintahan dalam perspektif sejarah  meliputi  penegakan  amar  makruf  nahi  mungkar  dan  pengawasan. Wilayatul Hisbah (WH) merupakan salah satu lembaga peradilan dalam sistem pemerintahan,  dan  merupakan  lembaga  resmi  yang  dibentuk  oleh  pemerintah negara Islam. Wilayah Hisbah bertugas mengawasi hal-hal yang tampak (zahir) dan sudah ma’ruf di kalangan masyarakat.  Yaitu perkara-perkara umum yang tidak  ada  perselisihan  ulama  tentang  kewajiban  melaksanakannya  ataupun meninggalkannya, atau sering juga disebut perkara-perkara yang sudah menjadi
15 Alyasa Abubakar, Wilayatul Hisbah …, h. 4.
‘uruf  (adat)  dalam  keseharian  masyarakat.  Di  samping  mengawasi,  Wilayah Hisbah juga mempunyai wewenang menjatuhkan hukuman kepada orang-orang yang terbukti melanggar syari’at.
Otoritas  Wilayatul  Hisbah  (WH)  dalam  konstek  pemerintah  Aceh dibebankan tugas sebagai berikut:
1) Melakukan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  dan  pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Syari’at Islam
2) Melakukan pembinaan dan advokasi spiritual terhadap setiap orang yang berdasarkan bukti permulaan patut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang syari’at Islam
3) Menegur menasehati, mencegah dan melarang setiap orang yang patut di duga telah, sedang atau akan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Syari’at Islam
4) Melimpahkan  perkara  pelanggaran  peraturan  perundang-undangan  di bidang Syari’at Islam ke penyidik.
Apabila dibandingkan dengan otoritas Wilayatul Hisbah yang diterapkan pada  masa  khalifah  dan  dinasti  Islam  dengan  otoritas  Wilayatul  Hisbah  yang diterapkan oleh pemerintah Aceh sangat jelas perbedaan dan penerapannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Abu  Ya’la  Muhammad  Ibn  al-Husein  al-Farakhi, Al-Ahkam  al- Sulthaniyah, (Mesir: Dar al-Fikr, TT)
Al-Mawardi, al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayah al-Diniyyah , Cet.

## III, (Mesir:Matba‘at Mustafa al-Babi al-Halabi, 1973)
Alyasa  Abubakar,  Wilayatul Hisbah:  Polisi  Pamong  Praja  Dengan Kewenangan Khusus di Aceh, (Banda Aceh; Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, 2009) Anton Widiyanto,  dkk, Menyorot Nanggroe , (Aceh Tengah, Yayasan PeNa Arraniry Press, 2007)
H.A Basiq Djalil, peradilan Islam , (Jakarta : AMZAH 2012)
Ibn Manzur, Lisan al-‘Arab , (Beirut: Dar al-Sadir, t,th.)
Manna’ Khalil al-Qaththan, al-Tasyri’ wa al-Fiqh al-Islam (Mesir: Dar al-Fikr, t.t)
Miriam  Budiardjo. Dasar-Dasar  Ilmu  Politik. (Jakarta:  Gramedia Pustaka Utama, 1992),
Rusjdi Ali Muhammad, Revitalisasi Syari’at Islam di Aceh, Problem, Solusi dan Implementasi (Menuju Pelaksanaan Hukum Islam di Nanggroe Aceh Darussalam), (Diterbitkan Atas Kerjasama  IAIN  Ar-Raniry   Banda Aceh  dan Logos Wacana Ilmu, 2003