## Perbandingan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi di Indonesia Sebelum dan Saat Wabah Covid-19
Ulfah Arima RM 1 , Eka Rosalina 2 , Rini Frima 3 , Wiwik Andriani 4
1 Politeknik Negeri Padang – ulfahrm08@gmail.com 2 Politeknik Negeri Padang – ekarosalinapnp5@gmail.com
3 Politeknik Negeri Padang – rinifrima1984@gmail.com 4 Politeknik Negeri Padang – wiwikandriani@pnp.ac.id
Abstrak — This  study  compares  the  provincial  government  budgets'  actualization  in  Indonesia  before  and after  the  COVID-19  pandemic.  In  this  study,  the  years  2018 –2019 are referred to as the years prior to the COVID –19 pandemic and 2020–2021 as the years of the pandemic. According to the provisions of the Joint Decree  of  the  Ministers  of  Home  Affairs  and  Finance  Number  177/PMK.07/2020,  the  realization  of  the provincial government budget is examined from routine spending and capital expenditure. The population for this study is the Indonesian Provincial Government, and the sampling strategy utilized is a saturated sample, which uses the complete population as a sample. As a result, the sample contains 136 data points from 34 provinces that are registered with the BPK in Indonesia.
Keywords — Budget realization, capital expenditure, and routine expenditure.

## 1. PENDAHULUAN
Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1999  yang  kemudian  diperbarui  menjadi  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  menjadi  landasan  program desentralisasi  di  Indonesia.  Desentralisasi  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah pengalihan fungsi pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah  mandiri  berdasarkan  otonomi  daerah.  Perlunya  pengaturan  perimbangan  keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam bentuk sistem keuangan sesuai dengan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah  karena  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  lebih  mengutamakan  pelaksanaan prinsip desentralisasi. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan anggaran yang merinci rencana keuangan pemerintah daerah.  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyetujui Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD),  yaitu  rencana  keuangan  pemerintah daerah  untuk  satu  tahun  anggaran,  sesuai  dengan  peraturan  yang  ditetapkan.  Menurut Pahlevi  &  Setiawan  (2017),  penyerapan  anggaran  merupakan  ukuran  yang  menunjukkan keberhasilan  pemerintah  dalam  menetapkan  anggaran  sebagaimana  yang  dimaksud  atau direncanakan.
Penyerapan  atau  realisasi  merupakan  aktivitas  pemerintah  dalam  memanfaatkan sumber daya ekonomi yang diukur dalam satuan moneter dan disusun berdasarkan kategori tertentu untuk satu periode. Realisasi menjadi gambaran yang ringkas dan menyeluruh terkait pencapaian  aktual  dari  pendapatan,  belanja  dan  pembiayaan  yang  disandingkan  dengan rencana kerja atau anggaran yang telah dibuat sesuai dengan UU No 8 Tahun 2016.  Laporan Realisasi Anggaran (LRA), yaitu laporan yang merinci realisasi anggaran, dapat dilihat secara terbuka.  Laporan  realisasi  anggaran  merinci  sumber  daya  yang  dikelola  pemerintah  daerah dalam  satu  periode  pelaporan,  termasuk  sumber,  alokasi,  dan  penggunaannya  (Lumaku  & Nindiasari,  2023).  Laporan  realisasi  anggaran  merupakan  dokumen  yang  membandingkan perkiraan  anggaran  dengan  realisasi  belanja  pada  tahun  anggaran  tertentu,  mulai  tanggal  1 Januari hingga 31 Desember.
Astiti  &  Mimba  (2016)  berpendapat  bahwa  belanja  rutin  menjadi  faktor  realisasi anggaran pemerintah provinsi di Indonesia. Belanja rutin atau belanja operasional merupakan pengeluaran  atau  belanja  pemerintah  yang  digunakan  untuk  mendukung  kegiatan  rutin pemerintah,  namun  tidak  dapat  meningkatkan  jumlah  aset  pemerintah  daerah.  Umumnya, proporsi  belanja  rutin  mendominasi  belanja  daerah  yaitu  60%  hingga  90%  (Sriningsih  et  al.,
2021). Menurut Rakhman (2019), belanja modal menjadi faktor realisasi anggaran pemerintah provinsi  di  Indonesia. Capital  expenditure merupakan  pengeluran  pemerintah  untuk memperoleh atau  menambah aset  tetap  atau  aset  lainnya,  memberikan  masa  manfaat  lebih dari  satu  tahun  akuntansi.  Proporsi  belanja  modal  dari  belanja  daerah  berkisar  antara  20%- 40%.
Tahun  2020,  Indonesia  ditimpa  wabah  penyakit  yang  disebut  dengan Corona  Virus Disease (Covid-19).  Corona  virus  berasal  dari  Kota  Wuhan,  Cina  dan  menyebar  keseluruh dunia  termasuk  Indonesia.  Corona  memasuki  Indonesia  pada  awal  Maret  2020  yaitu  ketika dua  orang  warga  Indonesia  tertular  corona  virus  dari  warga  Jepang.  Covid-19  memberikan dampak yang begitu besar terutama pada realisasi anggaran pemerintah di Indonesia.  Hal itu terlihat  dengan  keluarnya  Keputusan  Bersama  Menteri  Dalam  Negeri  dan  Keuangan  Nomor 177/PMK.07/2020. Isinya adalah penyesuaian atau realokasi dan memfokuskan kembali pada tiga belanja daerah, yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal yang digunakan  untuk  menangani  pandemi  Covid-19,  seperti  pembelian  peralatan  kesehatan  dan pemberian bantuan sosial bagi korban Covid-19.
Anggaran  belanja  modal  sebelum  dan  selama  pandemi  2015 –2019  dan  2020–21 mengalami  perubahan  yang  signifikan,  menurut  Arifin  (2022).  Berbeda  dengan  temuan Isti’anah  &  Fatimah  (2023)  yang  menyatakan  bahwa  pandemi  Covid-19  tidak  berdampak terhadap  realisasi  anggaran,  terdapat  perubahan  sejak  pandemi  Covid-19  dimulai,  seperti penurunan  kinerja  pemerintah.  Berdasarkan  justifikasi  di  atas,  menarik  bagi  para  akademisi untuk  melakukan  penelitian  dengan  topik  Perbandingan  Realisasi  Anggaran  Pemerintah Provinsi di Indonesia Sebelum dan Pada Masa Pandemi Covid-19.
Teori  keagenan  merupakan  teori  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini.  Teori  keagenan menggambarkan hubungan antara prinsipal dan agen dimana prinsipal mempekerjakan agen untuk  memberikan  suatu  jasa  dan  kemudian  mendelegasikan  wewenang  pengambilan keputusan  kepada  agen  sesuai  dengan  ketentuan  perjanjian  kerjasama.  Jensen  &  Meckling (1976) dan  Eisenhardt (1989) berpendapat bahwa teori  agensi didasarkan pada tiga asumsi, yakni  asumsi  sifat  manusia  yaitu  sifat  manusia  yang  selalu  mementingkan  kepentingan pribadi, asumsi keorganisasian, dan asumsi informasi yaitu asimetri informasi yang diperoleh antara  agen  dengan  prinsipal,  agen  memiliki  informasi  yang  lebih  banyak  daripada  prinsipal sehingga  prinsipal  kesulitan  dalam  mengawasi  agen  yang  bertindak  untuk  menguntungkan dirinya  sendiri.  Jensen  &  Meckling  (1976)  juga  menyatakan  bahwa  teori  agensi  ini  terjadi dalam  sektor  publik  yang  mana  agen  sebagai  pemerintah  daerah  dan  prinsipal  sebagai masyarakat.
Pemerintah  daerah  sebagai  agen  menunjukkan  akuntabilitasnya  dalam  mengatur  sumber daya  yang  dilihat  dari  realisasi  laporan  keuangan  pemerintah  yang  disediakan  untuk masyarakat  sebagai  prinsipal,  sehingga  masyarakat  dapat  mengawasi  kinerja  pemerintah daerah  dalam  melaksanakan  akuntabilitasnya  sehingga  bisa  mengurangi  ketimpangan informasi  yang  terjadi  antara  pemerintah  dengan  rakyat  (Putri,  2017).  Hal  ini  didukung  oleh asumsi teori  keagenan bahwa  agen akan bertindak hati-hati  saat  menerapkan  strategi  untuk meminimalkan  risiko  dan  upaya.  Hal  ini  akan  mengakibatkan  tertundanya  implementasi anggaran dan pelaksanaan strategi di bawah standar, terutama ketika risiko yang lebih tinggi tidak  berhubungan  dengan  peningkatan  manfaat,  dapat  dilihat  pada  lembaga  pemerintah, seperti yang biasanya terjadi (Rakhman, 2019).
Akuntabilitas  pemerintah  atas  pencapaian  kinerja  keuangan  diwujudkan  dalam  bentuk penyajian  laporan  keuangan.  Setiap  tahunnya,  pemerintah  bertugas  mensosialisasikan  data keuangan  kepada  pihak-pihak  yang  berkepentingan  (Mahmudi,  2019).  Dalam  mengambil keputusan bagi pihak-pihak yang menginginkan informasi, masyarakat menuntut transparansi dari  pemerintah,  yaitu  keterbukaan  dalam  pengelolaan  keuangan  negara  (Mahmudi,  2019). Laporan  keuangan  disusun  dengan  tujuan  yang  luas,  artinya  dibuat  secara  sederhana  dan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi setiap orang, meskipun tidak semua pemangku kepentingan  memahami  laporan  tersebut  secara  utuh.  Oleh  karena  itu,  analisis  laporan keuangan diperlukan untuk membantu mereka yang kesulitan memahami laporan keuangan. Analisis  laporan  keuangan  bertujuan  untuk  membantu  pemahaman  laporan  keuangan, interpretasi data numeriknya, evaluasinya, dan penerapan data keuangan dalam pengambilan keputusan.
Menurut  UU  No.  17  Tahun  2003,  anggaran  merupakan  komponen  penting  dari  kegiatan
rutin yang digunakan sebagai alat manajemen, akuntabilitas, dan kebijakan ekonomi. Menurut Halim  (2012),  anggaran  adalah  suatu  rencana  kerja  formal  dan  kuantitatif  yang  memuat usulan  pengeluaran  yang  telah  diperkirakan  untuk  jangka  waktu  tertentu  (Halim,  2012). Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  sebagaimana  ditetapkan  dalam  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 terdiri atas 1) pendapatan daerah, seperti pendapatan asli daerah,  pendapatan  transfer,  dan  lain-lain.  2)  Belanja  daerah  untuk  hal-hal  seperti  belanja operasional  atau  rutin,  belanja  modal,  belanja  transfer,  dan  belanja  diskresi  3)  pembiayaan seperti  pembentukan  dan  pencairan  dana  cadangan,  pembayaran  pokok  pinjaman  dan lainnya.
Menurut  PMK  Nomor  231/PMK.07/2020,  belanja  rutin  merupakan  pengeluaran  dari anggaran untuk mendukung fungsi rutin pemerintahan daerah yang bermanfaat bagi seluruh periode  anggaran.  Belanja  rutin  yang  meliputi  pengeluaran  gaji,  honorarium  pegawai,  dan bentuk kompensasi lainnya yang sering kali tidak memberikan hasil nyata, merupakan belanja yang  dilakukan  secara  terus-menerus  pada  setiap  tahun  anggaran.  Berdasarkan  PP  Nomor 12  Tahun  2019,  belanja  operasi  dipecah  menjadi  beberapa  kategori,  antara  lain  pegawai, produk dan jasa, bunga, hibah, subsidi, dan bantuan sosial.
Dalam  PMK  Nomor  214/PMK.05/2013, capital  expenditure adalah  pengeluaran  dari anggaran pemerintah untuk perolehan aset tetap yang mempunyai masa manfaat lebih lama dari  satu  tahun  buku  dan  bernilai  lebih  dari  nilai  kapitalisasi  minimum.  Pembelian  tanah, pembelian  peralatan dan  mesin,  pembelian  jalan,  irigasi,  dan  jaringan,  serta  pembelian  aset lainnya, semuanya dianggap sebagai belanja modal. Untuk memastikan tidak ada desa yang tertinggal  dalam  hal  pembangunan,  jalan,  atau  jaringan  yang  jauh  dari  perkotaan,  belanja modal diupayakan untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat dan mengembangkan wilayah secara adil hingga ke pelosok.

## Pengembangan Hipotesis Perbedaan Belanja Rutin Pemerintah Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19
Lembaga  daerah  melakukan  pengeluaran  berupa  belanja  rutin  guna  menjaga  kelancaran operasional  pemerintah  untuk  menjalankan  fungsi-fungsi  pemerintah  secara  efektif  dan efisien.  Dana  yang  dialokasikan  untuk  belanja  rutin  digunakan  untuk  membiayai  berbagai kegiatan  rutin  pemerintah  sekaligus  memenuhi  kewajiban  dan  tanggung  jawab  pemerintah terhadap masyarakat dan institusi lainnya. Astiti & Mimba (2016) menyatakan bahwa belanja operasional tidak berpengaruh terhadap keberhasilan  realisasi  keuangan pemerintah daerah. Pemerintah  lebih  fokus  mendistribusikan  belanja  rutin  pada  gaji  pegawai  sehingga  disebut tidak tepat sasaran karena tidak dapat dinikmati secara  sinambung oleh masyarakat banyak. Separuh  pengeluaran  daerah  dialokasikan  untuk  belanja  operasi,  sehingga  berakibat  pada kurangnya  alokasi  belanja  modal  yang  dimanfaatkan  untuk  penyediaan  sarana  prasarana untuk  masyarakat. Oleh  karena  itu, pemerintah perlu  mengalihkan  komposisi  belanja daerah yang mayoritas oleh belanja operasi yang kurang profitabel, namun mengalokasikannya pada pengadaan  pelayanan  publik  di  berbagai  sektor  (Fatimah  et  al.,  2019).  Penegasan  berikut dapat dibuat berdasarkan penjelasan sebelumnya:
H1:  Terdapat  Perbedaan  Pada  Realisasi  Anggaran  Pemerintah  Daerah  yang  ditinjau  dari Belanja Rutin Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19.

## Perbedaan Belanja Modal Pemerintah Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19
Belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan pemerintah untuk menambah aset tetap atau investasi jangka panjang yang diperlukan bisa memberikan manfaat ekonomi dalam jangka  waktu  yang  lebih  lama.  Menurut  Retnowati  (2016), capital  expenditure (capex) berpengaruh  signifikan  pada  pelaksanaan  anggaran  yang  berarti  rasio  efisiensi  yang  tinggi dan  belanja  modal  yang  rendah  menunjukkan  bahwa  anggaran  terealisasikan  dengan  baik. Sejalan  dengan  hasil  Rakhman  (2019),  bahwa  belanja  modal  terhadap  implementasi anggaran  berhubungan  negatif,  semakin  tinggi  rasio  belanja  modal  maka  semakin  rendah pelaksanaan  anggaran.  Pelaksanaan  program  yang  terkait  dengan  belanja  modal membutuhkan  upaya  yang  lebih  dan  memiliki  resiko  yang  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan pelaksanaan  program  terkait  dengan  kegiatan  menggunakan  operasional  anggaran. Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan hipotesis yaitu:
H2:  Terdapat  Perbedaan  Pada  Realisasi  Anggaran  Pemerintah  Daerah  yang  ditinjau  dari Belanja Modal Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  komparatif  dengan  menggunakan  metodologi  kuantitatif  adalah  jenis penelitian ini. Menurut Sugiyono (2016), penelitian komparatif membandingkan keadaan suatu variabel  atau  lebih  dalam  dua  atau  lebih  sampel  yang  berbeda  atau  pada  dua  waktu  yang berbeda.  Metode  kuantitatif  lebih  menekankan  pada  pembuktian  hipotesis.  Pendekatan kuantitatif  bertujuan  untuk  mengukur  suatu  konsep  atau  variabel  sedemikian  rupa  sehingga dapat  dipahami  secara  statistik.  Tujuan  dari  kajian  komparatif  ini  adalah  untuk  mengetahui apakah  terjadi  perbedaan  pada  Realisasi  Anggaran  Pemerintah  Provinsi  Indonesia  sebelum dan selama wabah covid-19, yang ditinjau dari belanja rutin dan belanja modal.
Menurut  Sugiyono  (2016),  istilah  “populasi”  mengacu  pada  wilayah  generalisasi  yang terdiri  dari  item  atau  subjek  dengan  karakteristik  tertentu  yang  dipilih  peneliti  untuk  diselidiki dan selanjutnya diambil kesimpulannya. Populasi dalam  penelitian ini adalah 34 provinsi yang membentuk pemerintahan provinsi di Indonesia pada tahun 2018 hingga 2021. Sampel adalah sebagian dari populasi yang dipilih guna dijadikan representasi dari keutuhan populasi dalam sebuah penelitian. Sampel yang diambil harus dapat mewakili populasi agar kesimpulan yang didapatkan  juga  berlaku  bagi  populasi  (Chandarin,  2017).  Seluruh  anggota  populasi  diambil sebagai  sampel  dengan  menggunakan  metode  sampling  jenuh  sehingga  diperoleh  sampel yang lengkap sebesar 136 data yang berasal dari 34 Provinsi di Indonesia tahun 2018 hingga tahun 2021.
Data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder,  yaitu  data  yang  didapat  secara  tidak langsung  seperti  melalui  orang  lain  atau  dokumen  (Sugiyono,  2016).  Data  sekunder  adalah jenis  data  yang  dikumpulkan  dan  diolah  oleh  pihak  lain  atau  sudah  ada  sebelumnya  untuk tujuan lain. Studi ini menggunakan informasi laporan keuangan pemerintah Provinsi Indonesia yaitu neraca dan laporan realisasi anggaran pemerintah. Data didapat dari situs resmi website BPK yaitu https://www.bpk.go.id/ihps melalui layanan e-PPID pusat.
Indikator  dalam  penelitian  ini adalah  belanja  rutin  dan belanja  modal,  merupakan tolak ukur  untuk  melihat  realisasi  anggaran  pemerintah  provinsi  di  Indonesia.  Belanja  rutin  diukur menggunakan rasio keserasian belanja yaitu perbandingan dari total realisasi belanja operasi dan  pengeluaran  aktual  belanja  daerah.  Setiap  pengguna  atau  pihak  yang  berkepentingan akan diberitahu mengenai laporan alokasi dana belanja daerah untuk belanja operasional.

## Tabel 2.1

## Rumus Belanja Rutin

## Sumber: Mahmudi (2019)
Belanja modal juga diukur menggunakan rasio keserasian belanja yaitu  perbandingan dari total  aktuai belanja  modal  dan pengeluaran belanja daerah. Data belanja modal dimasukkan dalam laporan realisasi anggaran.
Tabel 2.2 Rumus Belanja Modal

## Sumber: Mahmudi (2019)
Analisis  deskriptif,  uji  normalitas,  dan  uji  beda  merupakan  teknik  analisis  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini.  Pengolahan  data  yang  menjelaskan  nilai  rata-rata,  nilai maksimum,  nilai  minimum,  dan  standar  deviasi  dikenal  dengan  istilah  statistik  deskriptif. Statistik  deskriptif  digunakan  untuk  merangkum  faktor-faktor  penelitian  dan  menerjemahkan data ke dalam gaya tabel yang mudah diinterpretasikan.
Prosedur  statistik  yang  disebut  uji  normalitas  diperlukan  untuk  mengetahui  apakah  suatu data  berdistribusi  normal  atau  tidak  (Kurniawati  &  Sucipto,  2023).  Karena  hasil  tes  ini digunakan  untuk  melakukan  tes  lainnya,  maka  tes  tersebut  harus  dilakukan.  Uji  statistik Kolmogorov-Smirnov diterapkan dalam penyelidikan ini. Uji normalitas didasarkan pada asumsi
Rasio Belanja Rutin =
Realisasi Belanja Rutin
Total Pengeluaran Aktual Pemda
Rasio Belanja Modal =
Realisasi Belanja Modal Total Pengeluaran Aktual Pemda
data berdistribusi normal jika hasil signifikan lebih besar dari 0.05. Data dikatakan tidak normal jika nilai signifikansinya kurang dari 0.05.
Uji beda digunakan untuk menguji hipotesis setelah menentukan apakah nilai-nilai tersebut terdistribusi  secara  teratur  atau  tidak. Teknik  statistik  yang  digunakan  untuk  mengetahui  ada tidaknya  perbedaan  yang  signifikan  antara  dua  kelompok  atau  kondisi  atau  lebih  adalah  uji beda.  Uji  perbedaan  digunakan  dalam  penelitian  ini  untuk  mengetahui  apakah  terdapat perbedaan  yang  signifikan  secara  statistik  antar  kelompok  atau  kondisi  yang  dibandingkan pada  variabel  yang diteliti.  Gunakan uji  statistik parametrik,  seperti  uji t  sampel  berpasangan, jika  data  berdistribusi  normal.  Jika  distribusinya  tidak  normal,  gunakan  uji  statistik  non- parametrik, seperti uji bertanda Wilcoxon . Apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka hipotesis  ditolak  artinya  tidak  terdapat  perbedaan  realisasi  anggaran  sebelum  dan  pada  saat pengujian.  Proses  pengambilan  keputusan  ini  sama  untuk  pengujian  parametrik  dan  non- parametrik.

## 3.  HASIL DAN PEMBAHASAN

## Analisis Deskriptif
Studi  ini  menggunakan  variabel  realisasi  anggaran  pemerintah  provinsi  di  Indonesia yang  dianalisis  melalui  2  (dua)  pengukuran  yaitu  belanja  rutin  dan  belanja  modal.  Untuk melakukan pengujian statistik deskriptif pada penelitian ini dibantu dengan aplikasi SPSS versi 25 . Berikut ini merupakan temuan analisis deskriptif dari setiap pengukuran:
Tabel 3.1 Output Analisis Statistik Deskriptif Variabel Periode N Min. Max. Mean Std. Deviation Belanja Rutin Sebelum Pandemi 68 0.394 0.900 0.66328 0.092077 Setelah Pandemi 68 0.343 0.875 0.66818 0.087089 Belanja Modal Sebelum Pandemi 68 0.069 0.289 0.16928 0.053237 Setelah Pandemi 68 0.039 0.303 0.14372 0.060996 Valid N (listwise) 68 Sumber: Data Diolah SPSS 25, 2023
Berdasarkan  tabel  diatas,  nilai  minimal  sebelum  terjadinya  wabah  Covid-19  adalah 0.394 atau 39% pada Provinsi Papua Barat dan nilai maksimum sebesar 90% pada Provinsi Nusa  Tenggara  Timur.  Nilai mean sebesar  0.66328  dan  nilai  baku  deviasi  0.092077,  hal  ini menunjukkan  bahwa  pemerintah  daerah  berhasil  memperkirakan  dengan  akurat  kebutuhan belanja  rutin  dan  mengalokasikan  dana  yang  cukup  untuk  memenuhi  kewajiban  operasional secara konsisten.
Jika dilihat saat covid-19, nilai minimum masih berada pada Provinsi Papua barat yaitu sebesar  0.343  atau  34%  dan  nilai  maksimum  berada  pada  pemerintah  daerah  Provinsi  DKI Jakarta yaitu sebesar 0.875 atau 88%. Sedangkan nilai rata-rata sebanyak 0.66818 dan nilai simpangan  baku  sebesar  0.087089.  Ini  menyiratkan  bahwa  belanja  rutin  pemerintah  daerah cenderung stabil dari waktu ke waktu dan tidak mengalami fluktuasi yang signifikan. Nilai rata- rata belanja rutin mengalami sedikit kenaikan saat covid-19,  Hal ini menunjukkan bagaimana pemerintah  daerah  melakukan  redistribusi  dana  honorarium,  bantuan  sosial,  dan  hibah kepada  kelompok  masyarakat  untuk  bantuan  sosial  kepada  masyarakat  rentan  dan  miskin terdampak COVID-19.
Sebelum  terjadinya  wabah  Covid-19,  variabel  belanja  modal  memiliki  nilai  minimum  di Provinsi  Jawa  Tengah  sebesar  0,069  atau  7%  dan  nilai  maksimum  di  Provinsi  Sulawesi Tenggara  sebesar  0,289  atau  29%.  Dengan  standar  deviasi  sebesar  0,053237  maka  nilai mean  (rata-rata)  sebesar  0.16928.  Bila  angka  rata-ratanya  melebihi  nilai  simpangan  baku,
berarti  demikian  adanya  upaya  pemerintah  daerah  untuk  meningkatkan  investasi  dalam infrasturuktur dan pengembangan daerah.
Dilihat saat pandemi covid-19, nilai minimum masih berada pada Provinsi Jawa Tengah yaitu  sebesar  0.039  atau  4%  dan  nilai  maksimum  sebesar  0.303  atau  30%  pada  Provinsi Papua  Barat.  Nilai mean berjumlah  0.14372  dengan  simpangan  baku  0.060996.  Ini menunjukkan  belanja  modal  cenderung  mengalami  fluktuasi  yang  signifikan  dari  tahun  ke tahun,  disebabkan  oleh  perubahan  kebijakan  pembangunan dan  kondisi  ekonomi  yang  tidak stabil.  Nilai  rata-rata  mengalami  penurunan  saat  wabah  covid-19,  ini  menyatakan  adanya pembatasan  anggaran  yang dilakukan  pemerintah  daerah  sebagai  respon  terhadap  dampak ekonomi  yang  ditimbulkan  pandemi.  Pemerintah  daerah  menunda  proyek  dan  investasi selama  pandemi  ini  karena  mereka  lebih  mementingkan  pengalokasian  sumber  daya  untuk belanja kesehatan, penyediaan jaring pengaman sosial, dan penanganan dampak ekonomi. Uji Asumsi Klasik (Uji Normalitas)
Tabel 3.2 Hasil Pengujian Normalitas Variabel Periode N Assyp. Sig. (2- tailed) Taraf Signifikansi Kesimpulan Belanja Rutin Sebelum Pandemi 68 0.200 0.05 Normal Setelah Pandemi 68 0.001 0.05 Tidak Normal Belanja Modal Sebelum Pandemi 68 0.200 0.05 Normal Setelah Pandemi 68 0.051 0.05 Normal
Sumber: Data Diolah SPSS 25, 2023
Variabel  belanja  modal  mempunyai  distribusi  normal  baik  sebelum  maupun  sesudah pandemi Covid-19 sesuai temuan uji normalitas pada tabel 3.2 di atas, namun variabel belanja rutin  tidak.  Uji  peringkat  bertanda  Wilcoxon  dan  uji  t  sampel  berpasangan  kemudian digunakan  untuk  melakukan  uji  hipotesis  karena  data  mempunyai  distribusi  abnormal  dan normal .

## Uji Hipotesis
Data  ini  akan  diuji  untuk  melihat  apakah  ada  kesenjangan  yang  mencolok  antara  anggaran yang  direalisasikan  oleh  pemerintah  provinsi  di  Indonesia  sebelum  pandemi  Covid-19 dibandingkan dengan keadaan saat pandemi covid-19.
Tabel 3.3
Hasil SPSS Wilcoxon Test Belanja Rutin Variabel Z Nilai Sig. Taraf Sig. Hasil Belanja Rutin Sebelum dan Saat -1.278 0.201 0.05 Tidak Terdapat Perbedaan
Sumber: data diolah penulis, 2023
Asymp. Sig (2-tailed) adalah 0.201, sesuai tabel 3.3 diatas. Mengingat  nilai 0,201 lebih tinggi dari 0.05 (0.201 > 0.05), maka dapat dikatakan bahwa tidak ada perubahan berarti pada belanja  operasi  pemerintah  provinsi  di  Indonesia  sebelum  dan  selama  wabah  Covid-19. Sebelum  adanya  wabah  Covid-19,  belanja  rutin  memiliki  nilai  rata-rata  sebesar  0.6632. Selama  pandemi  mempunyai  nilai  rata-rata  sebesar  0.66818.  Hal  ini  dapat  dilihat  pada pemerintahan  daerah Provinsi Sumatera  Barat  yang  rata-rata  belanja  rutin  pada  tahun 2019 sebesar  70%  dan  tahun  2020  sebesar  70%,  hal  ini  menunjukkan  bahwa  tidak  terdapat perbedaan  realisasi  anggaran  pemerintah  daerah  sebelum  dan  sesudah  pandemi  Covid-19 yang ditinjau dari belanja rutin.
Peningkatan nilai rata-rata belanja rutin yang tidak terlalu tinggi selama wabah Covid-19 menyatakan bahwa  pemerintah  tidak  jauh  berbeda  dalam  merealisasikan  anggaran  sebelum ataupun  saat  pandemi  covid-19.  Belanja  rutin  sebelum  dan  saat  pandemi  memiliki  kenaikan sebesar 0.5%.  Hal  ini  sejalan  dengan  Keputusan  Bersama  Mendagri  dan  Menteri  Keuangan Nomor  177/KMK.07/2020  yang berisi  realokasi anggaran belanja  rutin  yaitu belanja pegawai dan  belanja  jasa  yang  digunakan  untuk  memenuhi  keperluan  semasa  pandemi  yaitu pembelian alat kesehatan dan bantuan sosial untuk masyarakat yang terdampak wabah covid- 19.
Temuan penelitian ini mempunyai konsekuensi terhadap bagaimana pemerintah daerah dapat  menjaga  keseimbangan  dengan  penerimaan  anggaran  guna  menghindari  defisit  dan masalah  keuangan  lainnya.  Belanja  rutin  memungkinkan  pemerintah  daerah  untuk menyediakan  berbagai  layanan  publik  kepada  masyarakat,  seperti  pendidikan,  kesehatan, transportasi,  dan  lain-lain.  Pemerintah  perlu  memastikan  bahwa  belanja  rutin  digunakan dengan efisien dan efektif. Pengelolaan yang baik akan membantu menghindari pemborosan dan memastikan bahwa dana publik digunakan sebaik mungkin. Oleh karena itu, masyarakat mengharapkan akuntabilitas dan transparansi yang tinggi dari pemerintah terkait penggunaan belanja rutin
Tabel 3.4 Hasil SPSS Uji t Belanja Modal Variabel Nilai Sig. Taraf Sig. Hasil Belanja Modal Sebelum dan Saat 0.000 0.05 Terdapat Perbedaan
Sumber: data diolah penulis, 2023
Asymp. Sig (2-tailed) bernilai 0,000 sesuai tabel 3.4 diatas. Karena 0.000 kurang dari 0.05 (0.000 < 0.05), maka dapat disimpulkan bahwa belanja modal sebelum dan selama pandemi Covid-19  berbeda  secara  signifikan.  Sebelum  terjadi  pandemi  Covid-19,  belanja  modal memiliki  nilai  rata-rata  sebesar  0.16928,  sedangkan  selama  pandemi  memiliki  nilai  rata-rata sebesar  0.14372.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  pemerintah  daerah  Provinsi  DKI  Jakarta  yang menunjukkan bahwa terdapat penurunan realisasi anggaran pemerintah sebelum dan selama wabah  covid-19  sebesar  72,53%  disebabkan  adanya refocusing APBD  Tahun  2020  dalam rangka  penanggulangan  wabah  Covid-19.  Namun belanja  modal  mengalami  kenaikan,  salah satunya  pada  daerah  Sumatera  Selatan,  yang  mana  sebelum  pandemi,  realisasi  belanja modal sebesar 0,167 dan saat pandemi mengalami kenaikan menjadi 0.175.
Penyusutan  nilai mean rasio  belanja  modal  masa  wabah  Covid-19  menunjukkan  bahwa pemerintah  daerah  mengalokasikan  dana  anggaran  belanja  selain  belanja  rutin  dan  belanja modal  yang  tidak  dibahas  pada  studi  ini  untuk  menangani  pandemi  Covid-19  seperti  alat kesehatan,  bantuan  sosial  dan  pemulihan  ekonomi.  Hal  ini  menyebabkan  penurunan  relatif dalam  alokasi  belanja  modal.  Sejalan  dengan  Keputusan  Bersama  Mendagri  dan  Menteri Keuangan Nomor 177/KMK.07/2020 yang berisi realokasi anggaran belanja rutin dan belanja modal sebesar 50% untuk penanganan wabah Covid-19.
Temuan  penelitian  ini  berdampak  pada  kemampuan  pemerintah  Indonesia  dalam mengelola  anggarannya  secara  lebih  efektif  dan  efisien  dengan  memprioritaskan  belanja belanja  modal  sesuai  kebutuhan.  Realisasi  belanja  modal  yang  tepat  dan  baik  juga berdampak  pada  peningkatan  infrastruktur  sehingga  berkontribusi  dalam  pembangunan ekonomi dan meningkatkan lapangan pekerjaan
4.  KESIMPULAN
Kesimpulan ini dapat dibuat berdasarkan pembahasan di atas:
1.  Hasil  pengujian  statistik,  diperoleh  bahwa  belanja  rutin  tidak  adanya  perbedaan  sebelum dan  selama  wabah  Covid-19.  Pemerintah  tidak  berbeda  dalam  mengalokasikan  belanja rutin baik sebelum wabah maupun selama wabah Covid-19.
2.  Hasil  pengujian  statistik,  diketahui  bahwa  adanya  perbedaan  belanja  modal  sebelum  dan saat  wabah  Covid-19.  Hal  ini  dikarenakan  adanya  realokasi  belanja  modal  untuk penangangan  wabah  Covid-19  sebesar  50%.  Dengan  demikian,  realisasi  belanja  modal berkurang pada saat wabah Covid-19.
Keterbatasan  dalam  studi  ini  adalah  peneliti  tidak  memasukkan  data  laporan  keuangan pemerintah  daerah  tahun  2022  dikarenakan  belum  dipublikasikan  oleh  BPK.  Keterbatasan lainnya  adalah  peneliti  mengukur  ukuran  pemerintah  hanya  menggunakan logaritma  natural total  aset.  Diharapkan  untuk  penelitian  selanjutnya  memasukkan  variabel  seperti  pendapatan daerah,  belanja  tak  terduga,  kondisi  ekonomi  dan  variabel  lainnya  yang  relevan  dengan realisasi anggaran pemerintah provinsi di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Arifin, S. (2022). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Barat Sebelum Dan Saat Pandemi Tahun 2015-2021. In Braz Dent J. (Vol. 33, Issue 1).
Astiti,  D.  N.  Y.,  &  Mimba,  N.  P.  S.  H.  (2016).  Pengaruh  Belanja  Rutin  Dan  Belanja  Modal  Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana , 14 (3), 1924 – 1950. Chandarin, G. (2017). Metode Riset Akuntansi Pendekatan Kuantitatif . Salemba Empat. Eisenhardt, K. M. (1989). Agency Theory: An Assessment and Review. Academy of Management Review , 14 (1), 57 –74. https://doi.org/Published Online:1 Jan 1989https://doi.org/10.5465/amr.1989.4279003
Fatimah, N. N., Nopiyanti, A., & Mintoyuwono, D. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan
Dana Perimbangan
terhadap Belanja
Daerah. Equity , 22 (2), 197 –214.
https://doi.org/10.34209/equ.v22i2.936 Halim,  A.  (2012). Akuntansi  sector  Publik  Akuntansi  Keuangan  Daerah (Pertama).  Salemba Empat. http://eprints.umm.ac.id/45936/3/BAB II.pdf
Isti’anah,  K.  S.,  &  Fatimah, A.  N.  (2023). Analisis  Dampak  Pandemi  Covid-19  Terhadap  Kinerja Keuangan  Daerah. Transekonomika:  Akuntansi,  Bisnis  Dan  Keuangan , 3 (2),  311 –321. https://doi.org/10.55047/transekonomika.v3i2.388
Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of The Firm : Managerial Behavior, Agency Costs and  Ownership  Structure. Journal of  Financial  Economics  3 , 3 (4),  305 –360. https://doi.org/https://doi.org/10.4159/9780674274051-006 Kurniawati,  R.  O.,  &  Sucipto,  A.  (2023).  Analisis  Perbandingan  Kinerja  Keuangan  Perusahaan Transportasi  Sebelum  dan  Selama  Pandemi  Covid-19. Ekonomi,  Keuangan,  Investasi  Dan Syariah (EKUITAS) , 4 (3), 861 –868. https://doi.org/10.47065/ekuitas.v4i3.2730
Lumaku,  A.  M.,  &  Nindiasari,  A.  D.  (2023).  Analisis  rasio  keuangan  pada  laporan  realisasi anggaran  dinas  kebudayaan  kota  Yogyakarta  tahun  2017-2021. Proceeding  of  National Conference on … , 5 , 207 –211. https://doi.org/10.20885/ncaf.vol5.art24 Mahmudi. (2019). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Edisi Keem).
Pahlevi, A. R., & Setiawan, D. (2017). Apakah Karakteristik Kepala Daerah Berdampak Terhadap Kinerja Pemerintahan? Jurnal
Akuntansi Multiparadigma , 8 (3), 571 –582. https://doi.org/10.18202/jamal.2017.12.7074 Putri, Y. M. (2017). Pengaruh Dukungan Politik, Pendapatan Daerah, Periode Jabatan Dan Belanja Daerah Terhadap Budget Forecast Errors Pemerintah Daerah Di Sumatera. Jurnal Akuntansi , 6 (1), 1 –17. http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/2767
Rakhman, F. (2019). Budget implementation in a risky environment: evidence from the Indonesian public  sector. Asian  Review  of  Accounting , 27 (2),  162 –176.  https://doi.org/10.1108/ARA-01- 2018-0020 Retnowati,  R.  (2016). Analisis  Pengaruh  Tingkat  Kekayaan  Daerah,  Belanja  Daerah,  Ukuran Pemerintah  Daerah,  Leverage  Dan  Intergovernmental  Revenue Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah  Daerah  (Studi  Empiris  Pada  Pemerintah  Daerah/Kota  Se-Jawa  Tengah  2011- 2013) . 147 (March), 11 –40.
Sriningsih,  S.,  Ismiwati,  B.,  &  Sayuti,  M.  (2021). Analisis  Keserasian  Belanja  Modal  Dan  Belanja Operasional Pada Keuangan Daerah Kabupaten Lombok Timur. Kompetitif , 7 (1), 132 –144. Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D . CV Alfabeta.