## KOMUNIKASI DIPONEGORO DAN POST-TRUTH ERA PROPAGANDA KLASIK JAWA
Verdy Firmantoro, Anang Sujoko, Antoni
Program Studi S2 Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya verdyfirmantorotaa@yahoo.co.id
anangsujoko@ub.ac.id ant_ui@yahoo.com Abstract
This study is manifestation of a non-Western perspective communication research. The  dominance  of  western  perspective  in  communication  studies  encourages  the development  of contextual non-Western communication with  the  source  from  historical  and socio-cultural  as  a  grounded  alternative  perspective.  This  study  is  aims  to  read  the  era  by examining  the historical traces  of  Prince Diponegoro and post-truth practices that occurred during  the  Javanese  classical  propaganda era  around  the  late  18th  century  and  early  19th century.  This  study  uses  historiography  method  through  literature  review  of  historical  texts related to Prince Diponegoro and social history at that time. The results of this study reveal the fields of production of reality that are influenced by the colonial culture and the practice of de-islamization that separates the local wisdom of the Palace and tradition of the Javanese society. The intersection of Prince Diponegoro’s resistance to the amoral values implies the creation of a negative construction of Prince Diponegoro as a rebel figure who only wants to gain power in the land of Java. The clarity of reading historical reality is important in order to avoid a factual twist as a whole of civilization.
Keywords: Pangeran Diponegoro, Post-Truth,
Colonial Communication, non- Western Perspective, Identity

## Abstrak
Studi ini sebagai manifestasi penelitian komunikasi perspektif non-Western. Dominasi perspektif Barat ( Western ) dalam studi komunikasi mendorong dikembangkannya komunikasi non-Western yang  bersifat  kontekstual  dengan  bersumber  dari  sejarah  dan  sosio  kultural sebagai perspektif alternatif  yang  membumi. Penelitian ini bertujuan untuk membaca zaman dengan menelaah jejak historis Pangeran Diponegoro dan praktik post-truth yang terjadi pada masa propaganda klasik Jawa sekitar akhir abad 18 dan awal abad 19. Studi ini menggunakan metode historiografi melalui telaah pustaka atas teks-teks sejarah berkaitan dengan Pangeran Diponegoro  dan  sejarah  sosial  di  zamannya.  Hasil  penelitian  ini  mengungkapkan  medan- medan  produksi  realitas  yang  dipengaruhi  oleh  kulturalisasi  budaya  kolonial  dan  praktik deislamisasi  yang  memisahkan  kearifan  lokal  keraton  dan  tradisi  masyarakat  Jawa. Persinggungan  perlawanan  Pangeran  Diponegoro  atas  nilai-nilai  amoral  berimplikasi penciptaan konstruksi negatif terhadap Pangeran Diponegoro sebagai figur pemberontak yang hanya ingin mencapai kekuasaan di tanah Jawa. Kejernihan membaca realitas historis penting dilakukan agar tidak terjadi pemutar balikkan fakta sebagai keutuhan peradaban.
Kata  Kunci:  Pangeran  Diponegoro, Post-Truth ,  Komunikasi  Kolonial,  Perspektif non- Western, Identitas

## PENDAHULUAN
Sejak tahun 2016 hingga berlangsung saat ini, terdapat diskusi  yang sangat  populer  mempersoalkan  praktik kebenaran.  Kebenaran  dalam  situasi  ini tidak  hanya  diperbincangkan  dalam  ranah faktual  semata,  melainkan  menjurus  ke ruang dilematis yang justru mempertanyakan  hakikat  kebenaran  itu sendiri. Produksi kebenaran menjadi paradoks  dalam  ruang  publik.  Bahkan Kamus Besar Oxford sangat memerhatikan fenomena ini dan telah memasukkan secara khusus  klausul  istilah  “ Post-Truth ”  dalam rangka  melabeli  kondisi  tersebut.  Gleb Tsipursky  pada  tahun  2017  merilis  tulisan bertopik Towards  A  Post-Lies  Future: Fighting  "Alternative  Facts"  and  "Post- Truth"  Politics .  Tulisan  ini  menampilkan anomali-anomali  realitas  sebagai  sebuah entitas  yang  dikondisikan  menjadi  benar ( truth by design ).
Tulisan  Tsipursky  tidak  lepas dengan latar fenomena sensasional abad 21 yang mengantarkan Donald Trump menjadi presiden negara adikuasa Amerika
Serikat. Hasil ini cukup membuat masyarakat  dunia  tercengang  bahkan seolah  tidak  percaya  atas  kemenangan Donald  Trump.  Anehnya,  media  besar sekaliber  New  York  Times  dan  berbagai lembaga  polling  dunia  melakukan  analisa yang  tidak  akurat  dengan  menempatkan Hilary Clinton  sebagai  pemenang. Kondisi ini  menjadi  salah  satu  contoh  kasus  utama yang  dinisbatkan  mewakili Post-Truth. Post-Truth diartikan sebagai suatu keadaan yang menggambarkan bahwa fakta objektif hanya  memiliki  dampak  yang  kecil  dalam memengaruhi  opini  publik,  fakta  objektif kalah dengan pengaruh emosi dan kepercayaan  personal  (Mekelberg,  2016).
Kondisi ini mengakibatkan produksi kebenaran  bersifat  tidak  pasti  dan  sarat subjektivitas  yang  cenderung  tunduk  pada rezim kekuasaan.
Hiruk pikuk pertarungan kebenaran tidak  saja  terjadi  di  Amerika  Serikat, bangsa  Indonesia  saat  ini  pun  juga mengalami  kondisi  yang  sama.  Kebenaran menjadi  wilayah  artifisial  yang  setiap pihak  mempunyai  cara  memproduksi kebenarannya masing-masing. Kasus-kasus yang terjadi di  ibukota Jakarta, seperti  pro kontra  terkait  penistaan  agama  yang melibatkan  figur  gubernur  DKI  Jakarta Basuki
Tcahaya
Purnama juga menunjukkan  bahwa  setiap  golongan merasa  memiliki  kebenaran.  Selanjutnya melalui
perkembangan teknologi komunikasi, masing-masing golongan mempunyai  kuasa  dalam  memengaruhi opini publik. Kebenaran tidak lagi ditentukan  oleh  fakta-fakta  objektif,  tetapi faktor emosional yang bersifat massal akan jauh  berpengaruh  dalam  menggiring  opini publik untuk mempercayai suatu kebenaran daripada kebenaran yang lainnya. Jika dikembalikan dalam konsepsi Tsipursky tentang Post-Truth, tentu penjabaran  pasca  kebenaran  tidak  lepas dari  aspek  politis.  Komunikasi  politik menjadi  salah  satu  pondasi  penting  dalam mengonstruksi realitas kebenaran. Komunikasi  politik  sebagai  mekanisme untuk mengoordinasi kebenaran agar dapat diterima secara menyeluruh oleh khalayak.
Berbicara  komunikasi  politik  dan post-truth mengarahkan kita pada perbincangan  era  propaganda  klasik  Jawa masa  Pangeran  Diponegoro  yang  terjadi pada  akhir  abad  18  sampai  awal  abad  19. Fenomena post-truth terjadi dengan melibatkan  pertarungan  kebenaran  yang dikonstruksi  oleh  Pangeran  Diponegoro bersama komunitas santri melawan
konstruksi kebenaran  yang diciptakan oleh kolonial. Masing-masing konstruksi kebenaran  tersebut  memiliki  kepentingan dalam  rangka  melegitimasi  pengaruhnya dalam  menggiring  opini  publik.  Oleh karena  itu,  mendiskusikan post-truth yang terjadi  dewasa  ini  tidak  dapat  dilepaskan dari  pengalaman  kita  dalam  kesejarahan Nusantara.
Akar  sejarah  komunikasi  politik Nusantara sangatlah panjang, salah satunya periode  Pangeran  Diponegoro  pada  tahun 1785-1855. Kita dapat menemukan fenomena  praktik  komunikasi  politik  yang dilakukan Pangeran Diponegoro. Komunikasi  politik  dilakukan  dengan berbagai  pihak,  termasuk  dengan  kolonial. Salah satunya, komunikasi politik Pangeran Diponegoro melalui surat tulisan tangan  berbahasa  Jawa  Ngoko  yang  berisi ungkapan  kekecewaan  terhadap  Jenderal Mayor  Cleerens  atas  pengingkarannya terkait  pembebasan  Pangeran  Diponegoro dari  tawanan  kolonial  Belanda  (Sagimun, 1965).  Rezim  kolonial  memiliki  otoritas yang  besar  terhadap  penentuan  jalur kebenaran yang sesuai dengan kepentingannya dalam rangka melangenggakan kekuasaan (status quo).
Proyeksi post-truth dan komunikasi politik Pangeran Diponegoro terjadi dalam ruang,  waktu  dan  konteks  abad  18  akhir sampai  abad  19  awal.  Jika  kita  melihat fenomena post-truth dan  komunikasi politik  di  atas  abad  19  hingga  yang berkembang  saat  ini,  dengan  berbagai bentuk  dan  media  yang  digunakan,  tentu berbeda  dengan  era  Pangeran  Diponegoro atau  era-era  klasik  sebelumnya.  Ketika belum  berkembang  teknologi-teknologi komunikasi  modern  seperti  saat  ini. Padahal, penggunaan media-media kontemporer  saat  ini  dianggap  justru sangat  menentukan  strategi  komunikasi
politik dan menciptakan realitas kebenaran. McNair  (2003)  dalam  karyanya An Introduction  to  Political  Communication pada  bagian Political  in  the  Age  of Mediation ,  menjelaskan  bahwa  media sebagai aspek yang krusial dalam mekanisme komunikasi politik.
Beberapa tulisan telah melegitimasi jejak  Pangeran  Diponegoro  sebagai  figur yang  penting,  seperti  tulisan  Charles  van der  Plas  yang  menyebut  sosok  Pangeran Diponegoro  sebagai  sumber  inspirasi perjuangan kemerdekaan ( source of inspiration struggle for independence ) dan tulisan Djajeng Pratomo yang menggambarkan figur Pangeran
Diponegoro sebagai pahlawan pembebasan masyarakat  Indonesia  ( the  hero  of  liberty of  the  Indonesian  people )  (Kroef,  1949). Namun,  dualitas  konstruksi  kebenaran mengarahkan seolah realitas bersifat ganda,  di  satu  sisi  bangsa  Indonesia menempatkan Pangeran Diponegoro sebagai  pahlawan  ( hero ),  di  sisi  lain persilangan persepsi mendudukkan Pangeran Diponegoro sebagai pemberontak ( rebel ) dalam narasi kolonial.
Membaca kembali komunikasi politik  Pangeran  Diponegoro  menjadi penting di saat berbagai macam pergeseran terjadi  dalam  bidang  komunikasi  politik dan  kajian  komunikasi  politik  didominasi perspektif Barat. Kajian komunikasi politik Pangeran  Diponegoro  dalam  konsepsi  ini sebagai  sarana  untuk  mengembangkan kajian komunikasi politik dalam perspektif non-Barat  ( non-Western ).  Konsepsi post- truth di era Pangeran Diponegoro mengejawantahkan praktik-praktik propaganda  sebagai  bentuk  komunikasi politik yang terjadi di Nusantara. Fenomena post-truth tidak hanya dapat kita temui  saat  ini  saja,  melainkan  era
perjuangan  masa  Pangeran  Diponegoro juga  mengalami  kondisi  yang  relevan dengan praktik kekinian.

## TINJAUAN PUSTAKA
Post-Truth dan Perubahan Sosial
Oxford Dictionaries
mencantumkan post-truth menjadi  kosa kata baru untuk memaknai situasi kebenaran sebagai sebuah anomali realitas. Post-truth menjadi  konsepsi  populer  yang merujuk pada pemisahan kebenaran dengan  fakta yang  objektif.  Secara akademis belum banyak ditemukan penggunaan istilah post-truth dalam diskusi  ilmiah.  Kondisi post-truth saat  ini telah  mewabah  di  berbagai  bidang,  baik politik,  komersial  atau  bisnis  juga  media (Mekelberg,  2016).  Dalam  realitas  politik, menempatkan  fakta-fakta  objektif  sebagai sebuah  narasi  tunggal  kebenaran  dianggap tidak  relevan.  Selain  itu,  berkembangnya media sosial juga semakin besar menumbuhkan  produksi  dan  praktik  yang mengarah  ke post-truth sebagai  bentuk terciptanya  berita-berita hoax yang  sangat jauh  dari  fakta  objektifnya,  namun  dapat memengaruhi opini publik secara kuat.
Post-truth memiliki keterkaitan dengan perubahan sosial.  Perubahan sosial menjadi sebuah keniscayaan dalam praktik kemasyarakatan.  Teori-teori  komunikasi justru  bukanlah  sesuatu  yang  terpisah dengan  realitas  praktik  dalam  aspek perubahan sosial di masyarakat, melainkan justru sebagai bagian
penting kemasyarakatan tersebut.
“ Communication  theory  is  not only  about  society;  it  is  also  in society  and  contributes  to  the evolution  of  the  communication practices  that  constitute  society,
thereby participating in processes  of  social  change.
Communication  theory  does  not arise as a pure scientific invention used to explain society. Rather,  communication  theory already  exists  implicitly  within cultural practices before it is ever formally  written  down  as  theory. Changing ideas about communication  have  contributed to processes of social change, not only  as  tools  for  facilitating change  but  as  essential  elements of social change ” (Craig, 2013, h. 5-7).
Teori-teori komunikasi dalam keterkaitannya  dengan  perubahan  sosial tidak  dapat  ditempatkan  secara  terpisah dengan masyarakat. Komunikasi dalam hal ini  bukan  hanya  sebagai  alat  konseptual yang  menjelaskan  masyarakat,  melainkan justru  berada  dalam  satu  kesatuan  entitas masyarakat tersebut. Penekanan perubahan perspektif dalam pemahaman ini menunjukkan bahwa kehadiran komunikasi untuk perubahan sosial tidak cukup di level teknis  yang  cenderung  mekanis,  namun perlu  melibatkan  praktik  kultural  yang berkontribusi terhadap berlangsungnya perubahan sosial itu sendiri. Bahkan dalam tulisannya A  Cultural  Approach  to
Communication , James W. Carey mengutip  gagasan  John  Dewey  yang menyebutkan  “ society  exist  not  only  by transmission,  by  communication,  but  it may fairly be said to exist in transmission, in communication (Dewey, 1916 dikutip di Carey,  2009,  h.  11-12).  Berkembangnya perspektif  dengan  pandangan  sosiokultural seperti  ini,  kemudian  mempertanyakan dominasi  pandangan  awal  komunikasi yang  dinilai  lebih  mengarah  pada  model transmisi yang linier.
Pergeseran  perspektif  komunikasi dari  model  objektif  ke  model  konstruksi menandai  dinamika  perkembangan  kajian komunikasi.  “ Communication  received explicit  attention  in  the  context  of  studies on the adoption and diffusion of innovation that  dominated  in  the  field  in  the  1940- 1970  period.  Since  then,  our  theoritical understanding  of  both  innovation  and communication  has  changed  markedly” (Leeuwis  &  Aarts,  2010,  h.  1).  Besarnya pengaruh kajian positivistik melalui model objektif  dengan  riset-riset  kuantitatif  dan pendekatan  difusi  inovasi,  mengantarkan kajian  komunikasi  untuk  perubahan  sosial bersifat top-down. Namun,  seiring  dengan kritik dan munculnya pendekatan- pendekatan alternatif dalam riset komunikasi,  merubah  arah  perspektif komunikasi  mulai  akhir  abad  20  hingga masuk abad 21 sudah berkembang ke arah model  konstruksi  yang  lebih  holistik  dan kompleks.
Perkembangan kajian komunikasi  yang  mengarah  pada  model konstruksi menjadi sarana teoritis mengembangkan  perspektif non-Western atau Asia. Hal ini seperti yang dikemukakan  Robert  T.  Craig  dalam konferensinya  di  Universitas  Indonesia tahun  2010  yang  menyarankan  adanya upaya dewesternisasi untuk mengembangkan  pendekatan  Asia  dalam studi-studi komunikasi (Craig, 2013).

## Komunikasi Politik dalam Perspektif
non-Western
Akar  kajian  komunikasi  politik dapat  dipahami  dari  beberapa  literatur pendukung berasal dari Barat yang ditandai dengan  lahirnya  kajian  komunikasi  politik terkait  isu  propaganda  oleh  Harrold  D. Lasswell. Perkembangan kajian komunikasi politik semakin meluas seiring
dengan  berkembangnya  isu-isu  politik dalam  bidang  komunikasi.  Merespon kajian komunikasi politik Barat, akar studi perspektif  kajian non-Western tidak  dapat dilepaskan  dari  pengaruh  Barat  termasuk bidang komunikasi politik. Studi komunikasi politik pertama kali muncul di Hongkong  dan  China  pada  tahun  1980an yang  mengangkat  studi  tentang  interaksi antara  media  dan  negara  terutama  terkait pengaruh  media  terhadap  formasi  opini publik (Chan, 1992a).
Secara khusus para ilmuwan perpektif non-Western menyadari  bahwa kajian  yang  dilahirkan  dalam  kerangka perspektif  Barat  dengan non-Western memiliki perbedaan  yang mendasar terkait cara pandang dalam memahami fenomena. Perbedaan ini terkait konteks budaya  yang relatif  berbeda  antara  Asia  atau  Afrika ( non-Western )  dengan  Amerika  dan  Eropa ( Western ).  Bahkan  hampir  tiga  dekade yang  lalu,  Menon  (1988)  menyatakan perlunya  melakukan  pengujian  kembali teori-teori  Barat  dengan  melihat  konsteks budaya  dan  tradisi  Asia.  Kerangka  Barat dalam  pandangan  riset-riset non-Western dianggap terlalu menyederhanakan persoalan  dengan  melihat  mekanisme komunikasi  hanya  pada  tataran  yang mekanis,  belum  memandang  secara  utuh terkait  sisi  sosial  dan  humanistik.  Bahkan Chu  (1988)  menilai  riset  komunikasi  yang dilakukan  Barat  berfokus  pada  konsepsi manusia  yang  cenderung  memiliki  budaya individu, sehingga mengarahkan pendekatan  pada  aspek  statistik  atau kuantitatif dalam mengukur sebuah realitas. Chu memandang bahwa meskipun metodologi  yang  dilakukan  Barat  sangat ketat  dan  sistematis,  namun  mekanisme riset  tersebut  dianggap  tidak  mewakili faktor sosial dan budaya secara
komprehensif.  Hal  ini  tentu  menjadi  kriik dalam  pendekatan  Barat  yang  mendistorsi budaya  tidak  menjadi  bagian  variabel utama  dalam  menghasilkan  rumusan  teori maupun riset yang dihasilkannya.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode historiografi sebagai bagian riset kualitatif. Metode ini mengadopsi dari penelitian dan penulisan dalam studi sejarah. Historiografi adalah metode untuk melakukan  penelitian  sejarah  atau  metode untuk  mengumpulkan  dan  menganalisis bukti  sejarah  (Neuman,  2013:  526). Sejarah  sebagai  suatu  fenomena  empiris menjadi  objek  kajian  dalam  penelitian lintas  disiplin  ilmu  dan  melalui  riset  ini dapat  diidentifikasi  temuan-temuan  atau data-data masa lalu
Fenomena  empiris  terkait  dengan Pangeran  Diponegoro  dalam  riset  ini ditempatkan  sebagai  sebuah  teks  sejarah. Melalui  kajian  teks  sejarah  tersebut, penelitian ini dibangun menggunakan nalar berpikir  dalam  perspektif  konstruktivis. Meaning are constructed by human beings as  they  engage  with  the  world  they  are interpreting (Crotty,  1998,  dikutip  di Creswell,  2012:  9).  Peneliti  dalam  posisi ini  menggunakan  data-data  sejarah  terkait Pangeran  Diponegoro  dan  melakukan analisis historis dalam pendekatan kualitatif.  Konstruksi  pengetahuan  dalam hal  ini  didasari  oleh  latar  budaya,  politik, termasuk pengalaman sosial dalam memaknai  sumber  kontekstualitas  yang terjadi baik di masa lampau dan masa kini. Penelitian  ini  menggunakan  basis  data teks-teks  sosial  seperti  Babad  Diponegoro sebagai karya klasik Pangeran Diponegoro yang  menjadi  memori  kolektif  masa  lalu ( recollection ) dan  hasil  penelitian  para
peneliti  terkait  sejarah  berkaitan  dengan jejak Pangeran Diponegoro.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Diponegoro dalam Memori Kolektif Nusantara dan Implikasi Post-Truth dalam Propaganda Klasik Jawa
Belajar mengenai komunikasi politik mengangantarkan kita untuk mempelajari  kembali  salah  satu  sejarah Nusantara  yang  mencatat  kiprah  seorang Pangeran Diponegoro. Pangeran
Diponegoro merupakan salah satu pahlawan  nasional  Indonesia.  Sumbangsih dan dedikasinya untuk mengawal perjuangan  rakyat  dalam  perang  Jawa menjadikan sosoknya sebagai ikon penting bangsa.  Bahkan  figur  Diponegoro  dijuluki sebagai  “Singa  Jawa”.  Historisitas  yang mencoba  menguraikan  jejaknya  semakin melegitimasi  bahwa  peran  Diponegoro tidak  dapat  dipandang  sebelah  mata, terutama menyoal prinsip-prinsip komunikasi politik yang telah dilakukannya.
Melalui  buku  berjudul  Takdir, karya  Peter  Carey  pada  tahun  2014  yang menarasikan
riwayat
Pangeran Diponegoro,  kita  dapat  membaca  lebih mendalam sosoknya. Pangeran Diponegoro merupakan anak Sultan Hamengku
Buwono  III  dengan  istri  selir  ( garwa ampeyan ) yakni Raden Ayu
Mangkorowati. Pangeran Diponegoro lahir pada  tanggal  11  November  1785,  dengan nama  kecil  Raden  Mas  Mustahar  (Carey, 2014).  Darah  istana  atau  keraton  mengalir dalam pribadi Diponegoro melalui genealogi  biologisnya  yang  terhubung dengan  Sultan  Hamengku  Buwono  II maupun Sultan Hamengku Buwono I.
Sebelum  terjadi  peristiwa  perang Jawa yang melibatkan aktivitas perlawanan Diponegoro  terhadap  kolonial,  rezim kolonial  telah  banyak  menciptakan  friksi- friksi  di  lingkungana  keraton.  Dalam catatan Carey (2014), orientasi kepentingan pihak kolonial dalam menguasai Jawa dilakukan dengan berbagai cara sebagai manifestasi propaganda
menciptakan realitas kebenaran ala kolonial, antara lain:
1. Kulturalisasi budaya populer Barat
2. Komersialisasi  Jawa  melalui  kebijakan “ wingewest”
3. Deislamisasi  dan  praktik  penangkapan ulama
Kedatangan bangsa kolonial Belanda di tanah Jawa memengaruhi iklim kebudayaan  Jawa  terutama  yang  berpusat di  keraton.  Kulturalisasi  budaya  populer bangsa  kolonial  menjadi  tren  di  kalangan inti  pemangku  kekuasaan.  Pemimpin  yang notabene  menjadi  panutan  rakyat  justru melakukan  praktik-praktik  kebudayaan baru  yang  dianggap  tidak  wajar  dalam sudut padang kepribadian komunitas masyarakat yang berbudaya Jawa. Hegemoni  budaya  populer  Barat  semakin mengonstruksi bentuk-bentuk budaya kolonial  yang  justru  ditempatkan  sebagai budaya elit. Sementara aspek, komersialisasi dilakukan dengan
menerapkan sistem perpajakan dan menyewakan  aset-aset  lokal  kepada  pihak kolonial  dan  asing  secara  sewenang- wenang.  Bukan  hanya  itu,  kekuasaan kolonial semakin besar dengan meminggirkan  peran-peran  ulama  tanah Jawa, seperti  Kyai  Murmo  yang ditangkap dan kemudian diasingkan karena dianggap berafiliasi dengan Diponegoro.

## Konstruksi Realitas dalam Perspektif Hikayat Tanah Hindia
Babad Diponegoro menjadi sumber yang  penting  dalam  memahami  dan mengeksplorasi  lebih  lanjut  pengetahuan terkait Diponegoro. Di kalangan sejarawan,  perpedaan  pandangan  terjadi dalam  melihat  babad.  Di  satu  sisi  para pakar  sejarah  menganggap  babad  sebagai sumber penting dalam rangka merekonstruksi  sejarah  masa  lalu,  namun di sisi lain beberapa sejarawan menganggap  babad  bukan  sebagai  sumber sejarah.  Penulis  dalam  pandangan  ini mengikuti  jalur  yang  menempatkan  babad sebagai  bagian  sumber  sejarah  yang  dapat dimanfaatkan untuk mengkristalisasi pengetahuan  lokal  sebuah  entitas  realitas yang  terjadi  di  masa  silam.  Pandangan  ini didukung  dengan  paparan  yang  ditulis Nancy  K.  Florida  dalam  disertasinya  yang mengutip tulisan Zoetmolder, menyebutkan bahwa “ in modern usage, the noun  babad  denotes  Javanese  accounts  of the  past,  or  "histories." The  root  "babad," a  verb  which  dates  from  Old  Javanese texts, means "to clear (a piece of forest), to open  (new  land  for  human  settlement )” (Florida,  1990,  h.  58).  Selain  itu,  dalam kajian  komunikasi  pandangan  ini  juga dikuatkan  melalui  perspektif non-Western yang melibatkan teks klasik sebagai bahan investigasi melihat konsep-konsep
komunikasi  masa  lampau  (Dissanayake, 2003). Maka, pendekatan-pendekatan berbasis  budaya  yang  cukup  banyak didapatkan  di  Asia  termasuk  Nusantara, mengarahkan  babad  menjadi  salah  satu sumber  yang  penting  diperhatikan  dan diperlukan  pemaknaan  secara  mendalam untuk membaca teks simbolik tersebut.
Konstruksi negatif terhadap Pangeran Diponegoro sebagai upaya
pengaburan identitas dilakukan oleh Belanda. Dalam buku klasik Hikajat Tanah Hindia, disebutkan bahwa Pangeran Diponegoro  sebagai  aktor  pemberontak yang  hanya  ingin  mencapai  kekuasaan  di tanah Jawa.
“Bermoela,  maka  Pangeran  Dipâ Negara  menaroeh  djoega  dendam dalam hatinja, sebab pada sangkanja  Gouvernement  koerang mengendahkan  akan  dia,  maka terbitlah  niatnja  dalam  hatinja hendak  doerhaka.  Moela2  iapoen bertapa  dan  berziarah  kapada tempat jang keramat akan membesarkan  namanja  kapada orang Djawa, sambil bermoeafakat  dengan  beberapa orang besar dan dengan beberapa orang oelema.
Arkian,  maka  pada  soeatoe  hari Pangeran  Dipä  Negara  dengan
raajatnja menjerang negeri Djogja, tetapi tiada dapat masoek, sebab  itoe  dikepoengnja  negeri itoe;  maka  orang  Djawa  makin lama bertambah banjak berkoempoel  dengan  Pangeran jang  doerhaka.  Maka  tatkala balatantara  Belanda  kembali  dari pada poelau Selebes, baroe negeri Djogja lepas dari pada moesoeh.
Maka sia-sialah Gouverneur- Generaal  mentjoba  mendamaikan
Pangeran  Dipä  Negara,  sebab Pangeran itoe hendak naik Soeltan segala  orang  Islam  di  poelau
Djawa” (Biegman, 1894: 100) Pernyataan-pernyataan ini berusaha menyudutkan Pangeran Diponegoro. Konstruksi akan kebenaran ditarik ke pihak kolonial yang berusaha memberikan gambaran  bahwa  Belanda  ( Gouvernement) menjadi  aktor  protagonis  yang  seolah
menengahi perselisihan perebutan kekuasaan  dalam  tubuh  keraton.  Pihak Belanda memanfaatkan kekacauan suasana yang tengah dialami keraton dengan upaya divide  et  impera (politik  pecah  belah). Belanda dalam hal ini memainkan identitas ganda, dengan seolah-olah menjadi penengah  (mediator)  di  satu  sisi,  tetapi secara strategis mengeksploitasi kekuasaan di  tanah  Jawa  dengan  menjadi  provokator. Pangeran  Diponegoro  dinisbatkan  sebagai seorang  yang  durhaka,  karena  menyerang daerahnya  sendiri.  Pihak Gouverneur- Generaal dinarasikan  sebagai  pihak  yang memiliki  kehormatan  dengan  berupaya mendamaikan  Pangeran  Diponegoro  yang dikonstruksi sebagai orang yang menginginkan tahta
kesultanan Yogyakarta.

## Komunikasi  Kolonial  dan  Keretakan Identitas Sosial
Kajian  komunikasi  ini  berkaitan dengan dampak praktik kolonialisasi dalam menciptakan  masyarakat  baru.  Faktor rezim  tertentu  atau  kuasa  politik  menjadi poin utama dalam memengaruhi terjadinya perubahan  sosial.  Konstruksi  identitas dipengaruhi berbagai faktor yang menyertainya. Konstruksi identitas bersifat dinamis,  baik  menuju  ke  arah  konformitas maupun  mengarah  ke  arah  konstruksi identitas  semu.  Sebuah  identitas  dapat dirusak  maupun  dibangun  menjadi  intisari kajian dalam penjelasan ini.
Kohesivitas  identitas  tidak  akan mampu  bertahan  jika  praktik  rezim  yang berkuasa  lebih  besar  dalam  melakukan propaganda  identitas.  Identitas  cenderung bersifat top  down, yang  diprakarsai  oleh kelompok-kelompok  penguasa.  Diaspora identitas  memungkinkan  terjadi  di  tengah kerancuan dalam mempertahankan

## JURNAL NOMOSLECA
identitas  lama  dan  pengaruh  kuasa-kuasa rezim  peletak  dasar-dasar  baru  dalam mempopulerkan  budaya  baru  sebagai identitas baru  yang dianggap  “lebih baik”. Praktik kolonialisasi yang dilakukan Belanda di zaman Diponegoro dimobilisasi dalam  membangun  identitas  baru  yang bersifat  Eropasentris.  Berbagai  wahana menjadi  medan  pertarungan  identitas tersebut.
Adopsi  identitas  menjadi  dilema dalam  menciptakan  identitas.  Perduksian nilai-nilai  dan  budaya  lama  digantikan dengan  nilai-nilai  dan  budaya  baru  hasil adopsi  mengarah  pada  praktik  peniadaan identitas  lama  dan  memosisikan  identitas baru  sebagai  subjek  peradaban.  Peran kolonial mampu meakukan berbagai segregasi  di  berbagai  sektor,  baik  budaya, politik, spiritual, nasionalisme, dll. Kontestasi  konstruksi  identitas  menjadi medan  perjuangan  yang  mempertemukan antara  kelompok  dominan  dan  marjinal. Kelompok dominan melakukan propaganda  identitas  agar  dapat  diterima oleh  publik  secara  luas  sebagai  bentuk legitimasi  sosial.  Pembentukan  identitas yang sampai ke level legitimasi oleh publik ini  yang  menjadi  identitas  sosial  dalam sebuah  entitas  masyarakat.  Sementara identitas yang tidak diterima atau dikondisikan  untuk  tidak  konformis  bagi masyarakat tersebut akan semakin menjadi subkultur  yang  terus  memprivat  dan mengecil.
Banyak  pandangan  mengemukakan bahwa  praktik  homogenisasi  terjadi  atas pengaruh  global  atau  kekuasaan  ke  arah lokal  atau  publik.  Pandangan  seperti  itu sudah  mulai  ditinggalkan,  seperti  yang dikemukakan oleh Racing (1995 dikutip di Dayan,  1998)  bahwa  kelompok  subkultur atau  yang selalu diidentikkan di  area lokal menjadi  sekedar  objek  saja,  namun
menurutnya  pandangan  tersebut  tidak dianggap  relevan  karena  yang  lokal  juga dapat menjadi aktor atau subjek perubahan sosial itu sendiri. Otonomi dan komunalitas sosial dapat terbentuk diakibatkan oleh ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat di masa Diponegoro. Berbagai individu dan kelompok  membangun  kekuatan  jaringan publik yang kemudian melakukan perlawanan  atas  kolonialisai  tersebut. Upaya rekonstruksi identitas yang terancam tergerus dilakukan oleh
Diponegoro  dengan  berbagai  hal,  seperti pemebentukan  komunitas  santri,  literasi dan dakwah keagamaan, maupun penggunaan media lain dalam
membangkitkan kesadaran identitas bersama  “kekitaan”  termasuk  memainkan peran  sentral  dalam  konstelasi  gerakan semesta  dalam  bentuk  perang  Jawa  atau perang Diponegoro.
Praktik divide  et  impera justru dilakukan kolonial dalam rangka membelah kesatuan identitas yang terbangun di Jawa. Propaganda ini berhasil dengan  membesarkan  kekuasaan  Belanda atas  Jawa.  Kolonialisasi  dilakukan  dari pusat  keraton  sampai  berdampak  ke masyarakat  luas.  Keraton  yang  dianggap sebagai  pusat  peradaban  justru  dikooptasi dengan  prtaktik-raktik  budaya  amoral  dan melepas  kuasa  budayanya  sendiri  untuk digantikan  dengan  budaya  asing  yang dianggap  lebih  superior.  Kulturalisasi berdampak  pada  pembentukan  identitas sosial.
Proses pembentukan identitas melewati  beberapa  proses.  Dayan  (1998) menyebutkan identitas sebagai proses yang melampui  tiga  hal,  yakni  produksi,
konfrontasi dan adopsi. Upaya memertahankan  identitas  akan  mengalami pasang  surut.  Representasi  identitas  sosial
menjadi bagian realitas masyarakat dengan mengetahui  siapa  dirinya  dan  ke  mana orientasi yang dimilikinya. Praktik kolonialisasi  mampu  menggusur  budaya dan  nilai  yang  telah  hidup  ajeg  dalam masyarakat  menjadi  bersifat  kebarat- baratan, seperti bangga mengenakan pakaian-pakaian  Belanda  yang  dianggap lebih  terhormat  daripada  pakaian  Jawa, minum-minuman  keras  sebagai  budaya komunal,  lokalisasi  dan  pengembangan praktik  prostitusi.  Menurut  Dayyan  (1998) komunitas  minoritas  cenderung  dikontrol oleh  mayoritas  dan  mengikuti  segala konsekuensi  yang  terjadi  di  dalamnya. Identitas sebagai sebuah proses pengadopsian  telah  menjadi  budaya  baru sebagai identitas sosial di masyarakat Jawa era  klasik  dulu.  Budaya-budaya  Barat berhasil  diinternalisasi  menjadi  identitas privat  dan  sampai  akhirnya  menjadi identitas  sosial.  Perubahan  sosial  terjadi akibat praktik: kulturalisasi budaya populer Barat/ kolonial, komersialisasi Jawa melalui  kebijakan  “ wingewest” ,  maupun deislamisasi  dan  praktik  penangkapan ulama  yang  menjauhkan  keraton  berpisah dengan nilai-nilai adiluhungnya.
Berikut adalah beberapa dokumentasi historis
yang menjadi
identitas sosial Jawa klasik era Diponegoro dengan  menggunakan  atribut-atribut  dan perangai Belanda, seperti:
Sultan Hamengkubuwono IV dengan bangga menggunakan pakaian militer Belanda (Carey, 2013)
Residen Nuhuys van Burgst, sebagai tokoh yang memengaruhi peringai keraton dan masyarakat Jawa dengan kultur Barat (Carey, 2013)
Melalui  berbagai  pengaruh  dari Belanda,  berbagai  budaya  baru  khas kolonial  masuk  dan  menjadi  identitas bersama di kalangan keraton.
Tercerabutnya  akar  keraton  dari  dimensi budaya
lokalnya, melambangkan penggerusan budaya tradisional oleh budaya  populer  yang  sebenarnya  sebagai budaya asing yang baru masuk. Konstruksi identitas  sosial  tidak  terjadi  begitu  saja melainkan  melibatkan  mekanisme  politik dan pertarungan ideologi dalam memengaruhi atmosfer kehidupan masyarakat  menjadi  bagian  pendukung komunitas kolonial. Sementara itu, catatan historis  atas  terjadinya  perang  Diponegoro sebagai bentuk upaya rekonstruksi identitas  yang menjadi  penanda perubahan sosial.

## PENUTUP

## Simpulan dan Saran
Historisitas membaca jejak
Nusantara  memproyeksikan  figur-figur luhur  sebagai  memori  kolektif  bangsa termasuk  Pangeran  Diponegoro.  Masa kolonial  menjadi  salah  satu  momen bersejarah  saat  narasi  identitas  menjadi medan  kontestasi  antara  lokal  di  satu  sisi dan  kolonial  di  sisi  lain. Post-truth dalam sejarah Jawa telah memberi catatan penting yang  berkaitan  dengan  relasi  ideologis praktik propaganda kolonial yang menghegemoni konstruksi kultural masyarakat  Jawa.  Konstruksi  realitas relatif sulit tampil secara alamiah terutama berkaitan dengan sejarah kekuasaan,
karena
kecenderungan kepentingan oposisional  yang  selalu  menyertai  dan bersifat kontradiktif. Melalui tragedi historis, setiap figur perubahan memungkinkan  bertindak  ganda,  menjadi
pahlawan  sekaligus  di  saat  yang  sama dikonstruksi  sebagai  pengkhianat.  Praktik komunikasi  menjadi  wahana  pertarungan identitas.  Rezim  kolonial  menunjukkan kuasa-kuasa segregasional yang mencerabut  tatanan  identitas  lama  yang disubkulturkan  dengan  tatanan  populer yang  ahistoris.  Komunikasi  Diponegoro menjadi refleksi kultural melawan propaganda  kolonial  yang  berkonsekuensi menstimulus retaknya identitas sosial.
Penjernihan  secara  edukatif  perlu dilakukan dalam membaca sejarah sebagai praktik
komunikasi peradaban. Komunikasi menjembatani khasanah pengetahuan  di  masa  silam  agar  dapat terhubung  dengan  pemikiran-pemikiran manusia  modern  di  masa  kini.  Pelestarian terhadap
memori-memori kolektif kebangsaan memberikan pembelajaran kritis yang dalam konteks ini menunjukkan praktik  propaganda  sebagai  kontestasi wacana  kebenaran.  Melalui  telaah  ini mendorong  untuk  dilakukan  penelitian- penelitian  konstruktif  melalui  pendekatan sejarah ( communication history ) khususnya dan  komunikasi  dalam  perspektif non- Western pada umumnya sebagai perspektif alternatif mengembangkan komunikasi keindonesiaan atau kenusantaraan.

## DAFTAR PUSTAKA
Biegman,  G.  J.  F. Hikajat  Tanah  Hindia . Batawi: Kon Instituut Taal-Land En xxxxxxVolkenkundeNed Indie.
Carey, J. W. 2009. A Cultural Approach to Communication. Journal of
Communication  and  Media  Studies Collection , 11-28.
Carey, P. 2013. Menghadapi Zaman Edan:
Etnisitas  &  Globalisasi  di  Jawa Tengah-Selatan pada Era Gelombang Globalisasi Kedua
(1750-150), Teladan Pangeran
Diponegoro  (1785-1855):  Suatu Warisan  dan  Suatu  Tantangan  bagi Bangsa  Indonesia. Summer  School
Lecture  for  the  ICRS ,  Yogyakarta.
26 Juni 2013.
Carey, P. 2014. Takdir - Riwayat Pangeran Diponegoro. Jakarta: Kompas Gramedia.
Craig, R. T. 2013. Communication Theory and  Social  Change. Journal  of Communication  &  Social  Change ,
1 (1), 5-18. Chan,  J.  M.  1992a.  Communication research in Hong Kong: Problematics, Discoveries and Directions. Asian Journal of
Communication , 2, 134–167.
Chu,  G.  C.  1988.  In  search  of  an  Asian perspective of communication theory.  Dalam  W.  Disssanayake (Ed). Communication  Theory:  The
Asian  Perspective (h.  204–210).
Singapura: AMIC.
Creswell,  J.  W.  2012. Research  Design:
Qualitative, Quantitative, And
Mixed Methods Approaches Second Edition . New York: Sage
Publication.
Dayan,  D.  1998.  Particularistic  Media  and
Diasporic  Communications.  In  T.
Liebes  and  J.  Curran  (Ed). Media,
Ritual  and  Identity (h.  103-113).
London: Routledge. Dipanegara,  P.  1832. Babad  Dipanegara . Penerjemah:  Gunawan,  Apriyanto, Nana,  Yeri,  Isidora.  Yogyakarta: NARASI.
Dissanayake,  W.  2003.  Asian  Approaches
to Human Communication: Retrospect and Prospect. Intercultural Communication
Studies , XII (4): 17–37.
Florida. 1990. Writing The Past, Inscribing The Future: Exile And Prophecy In An  Historical  Text  Of  Nineteenth- Century Java. Dissertation. Cornell University.
Kroef,  J.M.  1949.  Prince  Diponegoro:
Progenitor of Indonesian
Nationalism.  Journal  of  The  Far Eastern Quarterly, 8 (4), 424-450.
McNair,  Brian.  2003. An  Introduction  to Political  Communication,  ed.  3rd , London: Routledge. Mekelberg,  Y.  2016. Is  Post-Truth  The Only  Truth  Left  In  Public  Life?. Journal of Al Arabiya.
Neuman, W. L. 2013. Metodologi
Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif  dan  Kuantitatif  Edisi  7. Penerjemah: Edina T. Sofia.
Jakarta: Indeks. Sagimun, M. D. 1965. Pahlawan Dipanegara  Berdjuang .  Jakarta:
Gunung Agung.
Tsipursky,  G.  2017.  Towards  A  Post-Lies
Future:Fighting "Alternative
Facts"  And  "Post-Truth". Journal of The Humanist , 77 (2), 12-15.