## PEMIKIRAN IBNU QAYYIM AL-JAUZIYAH TERHADAP PARADIGMA PERUBAHAN HUKUM
Rizal Darwis
Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo rizaldarwis@iaingorontalo.ac.id

## Abstract
This paper aims to explore the thought of Ibn Qayyim al-Jauziyah about the change of law. Ibn Qayyim al-Jauziyah in his legal thought gave the tremendous space for ijtihad in responding the change as an unavoidable reality. The paradigm of law change is inseparable from times, places, situations, intentions and customs factors. Ibn Qayyim al-Jauziyah’s law change theory is “a renaissance” concept in Islamic legal thought. This implies that Islamic law is a dynamic law, responsive and adaptable to the demands of change. The implications of al-Jauziyah’s law change theory to society are in order to achieve the benefit for society as the objective of the law itself.
Keywords: Islamic law, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, legal thought

## Abstrak
Tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi pemikiran Ibnu Qayyum al-Jauziyah tentang perubahan hukum. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam pemikiran hukumnya memberikan ruang seluas-luasnya terhadap pintu ijtihad dalam merespon perubahan sebagai sebuah realitas yang tidak bisa dihindari. Paradigma perubahan hukum itu tidak terlepas dari faktor zaman, tempat, situasi, niat dan adat. Teori perubahan hukum Ibnu Qayyim al-Jauziyah merupakan konsep pembaharuan pemikiran hukum Islam. Hal ini berarti hukum Islam adalah hukum yang dinamis, responsif dan adaptabilitas terhadap tuntutan perubahan. Implikasi teori perubahan hukum al-Jauziyah
pada masyarakat adalah dalam rangka tercapainya kemaslahatan masyarakat sebagaimana tujuan hukum itu sendiri.
Kata Kunci: Hukum Islam, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, pemikiran hukum

## Pendahuluan
Hukum Islam merupakan sistem hukum yang diyakini mempunyai kebenaran universal. Universalitas tersebut tampak pada daya adaptatifnya yang melampaui batas-batas wilayah dan zaman. Hukum Islam senantiasa aktual seiring perkembangan peradaban manusia dan perubahan zaman. Dalam kerangka ini, hukum Islam mesti diyakini sebagai tata nilai dan tata aturan yang diproyeksikan untuk menjadi solusi atas problematika hidup manusia dengan segala persoalan yang melingkupinya.
Hukum Islam yang secara dogmatis teologis bersumber dari wahyu Allah swt. semata-mata diperuntukkan bagi manusia agar dapat menjalani kehidupannya secara beradab. Artinya bahwa Allah swt. sama sekali tidak mempunyai kepentingan sedikit pun terhadap hukum Islam. Ketentuan-ketentuan hukum Islam ditetapkan Allah swt. demi kemaslahatan hidup manusia, sehingga beban hukum ( taklif ) hanya terdapat dan berlaku bagi manusia ( mukallaf ). Kewajiban, perintah, larangan, ketentuan halal, haram dan sebagaianya hanya berlaku bagi manusia semata. 1
Kaitannya dengan tuntutan perubahan sosial dewasa ini, hukum Islam harus mampu memberikan jawaban yang memuaskan bagi kebutuhan manusia.Hukum Islam harus terlibat secara langsung dalam memecahkan persoalan manusia dalam ranah globalisasi. Artinya, konsepsi hukum Islam harus lebih dekat kepada manusia dan menjadikannya hukum Islam membumi pada diri manusia.
1 Rahmatunnair, “Responsibilitas Hukum Islam di Tengah Perubahan Sosial,” Makalah , disampaikan pada kajian Rutin FKI Ulul Albab STAIN Watampone tanggal 16 Mei 2009.
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 05  Nomor 1
Kehidupan manusia di bumi senantiasa mengalami perubahan, sehingga hukum Islam harus selalu diinterpretasikan agar tetap menemukan konteksnya dalam kehidupan manusia yang senantiasa dinamis. Ketakutan dan ketidakmampuan menginterpretasikan hukum Islam sesuai dengan perubahan zaman dipandang sebagai ancaman bagi kelangsungan dan eksistensi hukum Islam di tengah arus perubahan dewasa ini.Bahkan ketidakberanian melakukan perubahan hukum merupakan  pembunuhan  karakter  hukum  Islam  yang  fleksibel dan dinamis.
Argumen  teologis  filosofis  yang  mendasari  perlunya melakukan perubahan hukum Islam, di antaranya: Pertama , hukum Islam menganut teori perubahan demi terciptanya perbaikan dan kemajuan manusia dalam mewujudkan kemaslahatan. Doktrin perubahan ini tampak dalam pesan Alquran yang menyebutkan “Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu sendiri mengubah dirinya” (QS Ar-Rad/13: 11). Kedua , epistemologi pemikiran hukum Islam tidak mempertentangkan antara ketentuan normatif dalam teks suci dengan realitas sosial masyarakat. Dalam hukum Islam, terdapat dialektika antara teks hukum dengan realitas sosial yang diformulasi dalam istilah ijtihad. Idealitas hukum Islam dan realitas sosial adalah dua variabel yang tidak terpisahkan dalam konsep ijtihad. 2
Dalam konteks tersebut, perubahan hukum Islam berdasarkan pertimbangan perubahan sosial adalah sesuatu yang niscaya, bahkan keharusan. Dikatakan demikian karena merealisasi idealitas hukum Islam tidak boleh dilepaskan dari realitas sosial kehidupan manusia yang menjadi obyek dari idealitas hukum. Kenyataan kehidupan sosial manusia harus diajak berdialog untuk memproyeksikan sebuah perubahan formulasi hukum Islam, sehingga pada gilirannya terbangun suatu formulasi pemikiran hukum Islam yang diterima oleh
2 Rahmatunnair, Dialektika Hukum Islam: Antara Teks dan Realitas , Makalah, disampaikan pada Pelatihan Epistemologi PMII Cabang Bone pada tanggal 7 Maret 2009 di Kampus STAIN Watampone.
realitas kemanusiaan yang sangat produktif menciptakan perubahan yang signifikan.
Durkheim sebagai dikutip Sukanto menyatakan hukum itu  adalah  refleksi  dari  solidaritas  sosial  masyarakat,  baik  itu bersifat mekanis maupun organis. Solidaritas mekanis ini pada masyarakat sederhana dan homogen di mana ikatan warganya didasarkan atas hubungan-hubungan pribadi serta tujuan yang sama. Sedangkan solidaritas organis pada masyarakat heterogen dengan pembagian kerja yang kompleks. 3 Pitirin Sorokin menjelaskan pula bahwa perkembangan hukum dan gejala-gejala sosial sesuai dengan tahapan-tahapan yang dilalui dan berkembang di masyarakat. Nilai tersebut yaitu ideational (kebenaran absolut dari Tuhan), sensate (pengalaman), dan idealistic (wahyu dan pengalaman). Kesemuanya merespon perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat. 4
Arnold M. Rose mengemukakan bahwa terjadinya perubahan-perubahan sosial di masyarakat dikarenakan adanya penemuan-penemuan  di  bidang  teknologi,  konflik  antara kebudayaan dan gerakan sosial. Lebih lanjut dijelaskan William F. Ogbun bahwa penemuan di bidang teknologi adalah faktor utama terjadinya perubahan sosial dikarenakan mempunyai daya kembang yang kuat; adanya pembauran dua kebudayaan yang berbeda, dan timbulnya gerakan sosial dikarenakan adanya ketidakpuasan terhadap bidang kehidupan sosial, sehingga timbul keadaan tidak tenteram. 5
Pandangan Durkheim dan Rose di atas menunjukkan bahwa segala perubahan yang terjadi di masyarakat akan mempengaruhi sistem sosial masyarakat tersebut, baik itu nilai, sikap dan pola perilakunya. Artinya suatu perubahan di bidang tertentu akan mempengaruhi bidang-bidang lainnya, termasuk
3 Soerjono Soekanto, Sosiologi: Suatu Pengantar (Jakarta: RajaGrafindo, 2009), h. 155.
4 Pitirim A. Sorokin, Contemporary Sociologial Teories (New York: Harper and Brothers, 1928), h.739.
5 Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 110.
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 05  Nomor 1
dalam bidang hukum itu sendiri, di mana hukum lebih merupakan akibat dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hukum di sini menjadi sebuah sistem yang terbuka untuk dijadikan terobosan terhadap kajian untuk bertoleransi dengan unsur-unsur lan yang  berada  di  luarnya  dengan  memfleksibelkan  perubahan- perubahan sosial yang terjadi di masyarakat.
Di sisi lain, para ahli lain berpendapat bahwa perubahan sosial terjadi disebabkan adanya perubahan dalam unsur-unsur yang mempertahankan keseimbangan masyarakat, baik itu perubahan  dalam  unsur-unsur  geografis,  biologis,  ekonomis, atau kebudayaan. Ada pula yang berpendapat bahwa perubahan- perubahan sosial bersifat periodik dan non periodik. 6
Nampak  bahwa  para  sosiologis,  filosof,  sejarawan,  dan ekonom telah berusaha membuat rumusan tentang prinsip dan hukum terhadap perubahan sosial, di mana mereka mengatakan terjadinya perubahan-perubahan sosial wajar timbul  dari  pergaulan  hidup  manusia.  Ulama  fikih  dan  ushul pun tidak ketinggalan mengemukakan pandangannya dalam memahami hukum, dan pada gilirannya melahirkan perbedaan teori perubahan hukum. Dalam implementasinya, hukum yang telah ditetapkan ulama fikih bisa berubah dengan merujuk pada hukum  yang  ditetapkan  ulama  ushul.  Salah  satu  ulama  fikih tersebut adalah Ibnu Qayyim al-Jauziyah merumuskan teori tentang perubahan hukum dan selanjutnya akan dieksplorasi dalam tulisan ini.

## Biografi Singkat Ibnu Qayyim
Ibn Qayyim al-Jauziyah bernama lengkap Abu Abdullah Syamsuddin Muhammad bin Abu Bakar bin Ayyub bin Saad al- Damasyqy al-Jauziyah. Beliau dilahirkan pada tahun 691 H/1292 M dan wafat pada tahun 751 H/1350 M. 7 Beliau adalah seorang
6 Soerjono Soekanto, Sosiologi: Suatu Pengantar , h. 263.
7 Mengenai tahun wafatnya terdapat perbedaan. Dalam kitab Dar al- Ma’arif al-Islamiyah disebutkan bahwa beliau meninggal pada tahun 1356 M. Sementara dalam kitab I’lam al-Muwaqi’in disebutkan tahun meninggalnya pada
pemikir,  ahli  fikih  yang  bermazhab  Hanbali,  mengusai  filsafat, hadis, sejarah, dan ilmu kalam.
Ibn Qayyim banyak menimbah ilmu dari beberapa ulama besar, seperti Ali Shihab al-Nablisi al-Qabir, Ibn Taimiyah dan kepada ulama-ulama lainnya. Adapun  murid-muridnya seperti Ibnu  Katsir,  al-Hafidz  Zainuddin  Abu  al-Fariz  Abdurrahman, Syamsuddin Muhammad bin Abd Qahhar al-Nablisi, Ibn al-Hadi dan lain-lainnya. Dalam kesehariannya, Ibn Qayyim dikenal sebagai seorang wara’, tekun beribadah dan berpendirian teguh. 8
Dalam perjalanan hidupnya, Ibn Qayyim dan gurunya Ibn Taimiyah pernah dimasukkan dalam penjara disebabkan mengharamkan haji ke masjid Ibrahim.Beliau terkenal berpegang teguh dalam membela kemurnian Alquran dan hadis. Ibnu Qayyim  juga  menantang  keras  berbagai  paham  sufi  yang bertentangan dengan Alquran  dan hadis, seperti konsep wahdatul wujud, ittihad dan hulul . Menurutnya, paham-paham tersebut lebih banyak menggunakan konsepsi akal, dan tidak jelas rujukan sumbernya. 9 Pendapatnya dipandang cukup tegas karena tidak saja bersifat kritis terhadap berbagai aliran, namun juga sering terjadi  perbedaan  pendapat  dengan  ulama-ulama  fikih  mazhab Hanbali.
Ibnu Qayyim berada pada periode keenam dalam pembagian tasyri. Pada periode ini ditandai dengan meluasnya fanatisme dan taklid kepada imam yang empat.Di sini beliau sebagai sosok pemikir dan pembaharu yangberusaha mengajak kembali berpegang teguh kepada Alquran dan al-Sunnah sebagaimana yang dilakukan oleh para ulama salaf. Beliau juga mengajak  dalam  bidang  fikih,  ilmu  kalam,  dan  tasawuf  untuk meninggalkan perbedaan dan pertikaian aliran, mengajak kebebasan berpikir dan memahami jiwa syariah dan menjauhi taklid. Beliau menolak paham fanatik dan taklid dengan membuka
1350 M.
8 Abdul Mun’im al-Hifny, Mausu’at  al-Sufiyah (Cet I; Kairo: Dar ar- Rasyad, 1992), h. 333
9 Abdillah F. Hasan, Tokoh-tokoh Mashur Dunia Islam (Cet. I; Surabaya: Jawara, 2004), h. 227
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 05  Nomor 1
pintu ijtihad dan kebebasan berpikir. 10
Dalam hal melahirkan karya-karya ilmiah berupa kitab, maka beliau adalah seorang penulis produktif. Misalnya mengenai tauhid, seperti Syifa  al-Alil  fi  Masail  al-Qadha  wa  al- Qadar dan Ar-Ruh . Dalam masalah  fikih dan ushul fikih, seperti I’lam al-Muwaqqi’in, Bayan ad-Dalil ala Istiqna al-Musabaqat ‘an at- Tahlil . Dalam ilmu tasawuf, seperti Iddat as-Sabirin, dan Al-Fawaid .
Dalam ilmu sejarah, seperti Akhbar an-Nisa, dan Zaad al-Ma’ad , serta masih banyak lagi karya-karya lainnya. 11

## Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyah tentang Perubahan Hukum
Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah bahwa perubahan hukum terjadi karena perubahan fatwa. Sedangkan perubahan fatwa terjadi perubahan aspek-aspek yang mengitari hukum itu. Dalam kitabnya I’lam al-Muwaqqi’in , al-Jauziyah mengatakan:
لاوحلأاو ةنكملأاو ةنمزلأا بسبح اهفلاتخاو ،ىوتفلا يرغت
12 دئاوعلاو تاينلاو “Perubahan fatwa dan adanya perbedaan hukum tentangnya disebabkan faktor zaman, faktor tempat, faktor situasi, faktor niat, dan faktor adat.”
Landasan teori pandangan al-Jauziyah tentang perubahan hukumpada prinsipnyamengacu hakikat syari’at Islam yang senantiasa berorientasi kemaslahatan manusia. Syari’at dihadirkan di bumi melalui Rasulullah bertujuan untuk mewujudkan keadilan hukum, kemaslahatan, dan kebajikan. Oleh karena itu, setiap ketentuan atau aturan hukum yang tidak memenuhi asas keadilan, dipandang bertentangan dengan syari’at Islam. 13
10 Departemen Agama RI, Ensiklopedi Islam di Indonesia (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depag RI, 1992 ), h. 403-405.
11 Departemen Agama RI, Ensiklopedi Islam di Indonesia , h. 405.
12 Ibnu Qayyim al-Jauziyah, I’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rab al-‘Alamin, Juz III (Bairut: Dar al-Fikr, t.th), h. 14.
13 Ibnu Qayyim al-Jauziyah, I’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rab al-‘Alamin, h. 2.
Dengan demikian, dapat dipahami bahwa perubahan hukum menurut al-Jauziyah terjadi karena perubahan kemaslahatan.
Kemaslahatan sebagai substansi syari’atmengalami perbedaan seiring dengan perbedaan zaman, tempat, situasi, niat dan adat. Itu artinya bahwa terjadinya perbedaan zaman, tempat, situasi, niat dan adat, menjadi legitimasi dan alasan bagi terjadinya perubahan hukum. Pandangan al-Jauziyah menunjukkan bahwa syari’at Islam bersifat fleksibel dan adaptif dalam merespon setiap perubahan dan perkembangan. Sejatinya, al-Jauziyah berpendapat bahwa hukum Islam dapat ditafsir dan diterjemahkan sesuai konteks sosial umat.
Eksplorasi lebih jauh tentang faktor-faktor perubah dalam hukum Islam menurut al-Jauziyah, sebagai berikut:

## 1. Faktor Zaman
Ketika Nabi Muhammad saw. berada di Mekkah, kemungkaran tidak langsung diubah karena pertimbangan zaman. Akan tetapi, setelah fath al-Makkah dan umat Islam meraih kemenangan, maka segala kemungkaran dapat diubah. 14 Mencegah kemungkaran dalam hukum Islam adalah kewajiban bagi umat Islam, akan tetapi Mekkah di zaman itu belum memungkinkan dilakukan perubahan karena belum berada dalam situasi aman. Ketika Islam datang, masyarakat Mekkah berada dalam zaman kebodohan (jahiliyah), kemungkaran, dan berbagai kejahatan lainnya merajalela di tengah-tengah masyarakat. Dalam keadaan demikian, hukum Islam tidak dapat dipaksakan untuk diterapkan, tetapi melalui berbagai proses yang cukup panjang. 15
Kaitannya dengan perubahan hukum, al-Jauziyah menunjukkan pada kasus pelarangan khamar yang dilakukan secara bertahap dengan proses yang panjang. Dalam hal ini, pelarangan terhadap khamar dimulai dengan menyatakan bahwa khamar itu  merupakan  kebiasaan  orang-orang  kafir  (QS al-Nahl/16: 67). Dilanjutkan dengan menyatakan bahwa khamar
14 Ibnu Qayyim al-Jauziyah, I’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rab al-‘Alamin, h. 16.
15 Ibnu Qayyim al-Jauziyah, I’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rab al-‘Alamin, h. 16.
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 05  Nomor 1
itu terdapat manfaat dan mudharat, namun mudharatnya lebih besar daripada unsur manfaatnya (QS al-Baqarah/2: 291). Tahap berikutnya adalah pelarangan mengerjakan shalat dalam keadaan mabuk (QS al-Nisa/4: 43). Tahap terakhir adalah penegasan bahwa meminum khamar dan perbuatan-perbuatan tercela lainnya harus dijauhi (QS al-Maidah/5: 90).

## 2. Faktor Tempat
Al-Jauziyah menjelaskan bahwa Nabi Muhammad saw. melarang memotong tangan musuh dalam medan perang. Larangan ini diberlakukan oleh karena peperangan tersebut terjadi di wilayah musuh. 16 Hal ini berarti bahwa segala ketentuan hukum yang ditetapkan oleh syari’at pada suatu wilayah, tidak dapat dipaksakan pemberlakuannya di wilayah lain. Dengan demikian, perbedaan tempat dapat berimplikasi pada terjadinya perbedaan dan perubahan hukum.
Pengaruh faktor tempat bagi terjadinya perubahan hukum, juga tampak dalam penjelasan al-Jauziyah tentang kewajiban zakat  fitrah  berdasarkan  makanan  pokok  dari  penduduk  suatu tempat. Nabi saw. menetapkan zakat fitrah berupa satu gantang kurma atau satu gantang gandum atau satu gantang anggur kering atau satu gantang keju bagi penduduk kota Madinah. Hal tersebut ditetapkan oleh Nabi Muhammad saw. berdasarkan bahwa jenis makanan yang telah disebutkan merupakan menu utama bagi penduduk Madinah. Adapun penduduk kota lainnya yang makanan pokoknya selain yang telah disebutkan, maka kewajiban bagi penduduk yang ada di kota tersebut untuk mengeluarkan zakatnya berdasarkan makanan pokok yang mereka konsumsi. Sebagaimana jika suatu daerah makanan pokok tersebut berupa jagung atau beras atau buah tin atau lainnya berupa biji-bijian, maka kewajiban bagi penduduknya untuk mengeluarkan zakatnya dari jenis makanan utamanya tersebut. Begitu juga halnya jika makanan utama tersebut berupa susu atau daging atau ikan, maka zakat fitrah yang wajib dikeluarkan oleh
16 Ibnu Qayyim al-Jauziyah, I’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rab al-‘Alamin, h. 17.
penduduk daerah tersebut sesuai dengan makanan utamanya tersebut. 17
Berdasarkan hal tersebut, maka menurut Ibnu Qayyim dibolehkan  pula  mengeluarkan  zakat  fitrah  berupa  makanan pokok apa saja sesuai dengan apa yang berlaku pada masyarakat setempat. Makanan pokok masyarakat Mekkah seperti gandum ketika itu, berbeda dengan makanan pokok bangsa Indonesia, yakni beras.

## 3. Faktor Situasi
Ibnu Qayyim mengkisahkan bahwa ‘Umar bin al-Khattāb tidak mem-berlakukan hukum potong tangan bagi pencuri dalam musim paceklik. 18 Sejalan dengan apa yang dikisahkan Ibnu Qayyim ini, Abbas Mahmud Akkad men-jelaskan lebih lanjut bahwa tindakan Umar yang tidak menjatuhkan hukuman kepada pelaku pencuriaan tersebut pada dasarnya tidak meninggalkan nash karena pelaku pencurian tersebut melakukannya secara terpaksa sebagai bagian dari tuntutan kelangsungan hidup dan keselamatan dari bencana kelaparan. Dengan demikian, pelaku pencurian tersebut dianggap sebagai orang yang tidak berdosa dengan perbuatannya tersebut. 19
Perilaku mencuri oleh seorang pencuri yang karena kelaparan yang tidak tertahankan menyebabkannya melakukan tindakan terlarang oleh agama. Namun, dalam situasi yang mengharuskannya melakukan hal tersebut, tindakan yang tidak terpuji yang terpaksa dilakukaknnya merupakan prilaku yang dapat di tolerir oleh syariat Islam, karena prilaku tersebut dilakukannya dalam rangka menjaga jiwa yang merupakan salah satu unsur dari maqasid as-syar’i . Begitu pula dalam kaidah ushul “darurat membolehkan melakukan yang terlarang” yang dibuat oleh para ulama sebagai salah satu pertimbangan dalam menetapkan
17 Ibnu Qayyim al-Jauziyah, I’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rab al-‘Alamin, h. 9-10.
18 Ibnu Qayyim al-Jauziyah, I’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rab al-‘Alamin, h. 22.
19 Abbas Mahmud Akkad, At-Tafkir Faridah Islamiyah (Kairo: Nahdhah Masri. t.th.), h. 100.
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 05  Nomor 1
hukum. Tentu, kaidah ini ditetapkan bukan dengan tujuan sebagai hiasan belaka, tetapi untuk digunakan sebagaimana mestinya. Dengan demikian tindakan Umar tersebut merupakan langkah yang tepat dalam penegakan hukum Islam.

## 4. Faktor Niat
Niat adalah “ هلعفب انرتقم لعف دصق ” 20 ( menyengajakan untuk berbuat sesuatu disertai/berbarengan dengan perbuatannya ). Kaitannya teori perubahan hukum dengan masalah niat, Ibnu Qayyim mengangkat kasus yang berkisar pada peristiwa dimana seorang suami mengatakan kepada istrinya “jika aku mengizinkanmu keluar menuju kamar mandi, maka jatuhlah talakmu.” Oleh karena sesuatu dan lain hal, istrinya membutuhkan kamar mandi tersebut, maka berkatalah suaminya “keluarlah”. 21 Oleh sebagian masyarakat menganggap bahwa jatuhlah talak bagi sang istri hanya dengan kata “keluarlah”. Sang suami kemudian mempertanyakan hal tersebut kepada seorang mufti. Jawaban sang mufti menegaskan bahwa talak telah jatuh kepada sang istri dengan perkataan “keluarlah” dari sang suami. 22
Keputusan mufti tersebut, oleh Ibnu Qayyim dianggap sebagai suatu kebodohan karena kata “keluarlah” bukan dimaksudkan oleh sang suami tersebut sebagai izin. Tindakan mufti yang menceraikan suami dari istrinya tersebut adalah hal yang tidak diizinkan oleh Allah swt. dan Rasul-Nya. Begitu pula tidak diperbolehkan oleh para imam. 23 Kasus yang dihadapi oleh Ibnu Qayyim ini, merupakan gambaran hukum bahwa ketetapan hukum tidak boleh mengindahkan niat dari pelaku hukum. Hal tersebut menunjukkan bahwa posisi niat dalam sistim hukum Islam menempati kedudukan penting yang mampu merubah suatu hukum yang telah ditetapkan.
20 Muhammad  Ismāil  al-Kahlāni, Subul  al-Salām  min  Adillat  al-Ahkām (Bairut: Dar al-Fikr, 1979), h. 26.
21 Ibnu Qayyim al-Jauziyah, I’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rab al-‘Alamin, h. 44.
22 Ibnu Qayyim al-Jauziyah, I’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rab al-‘Alamin, h. 44.
23 Ibnu Qayyim al-Jauziyah, I’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rab al-‘Alamin, h. 44.
78 Rizal Darwis

## 5. Faktor Adat
Bagi Ibnu Qayyim, faktor adat sama halnya dengan ‘urf yang termasuk salah satu faktor dapat merubah hukum. Dicontohkan dengan orang yang bersumpah untuk tidak mengendarai “dabbah”. Dimana di daerah tersebut lafadz “dabbah” sesuai dengan ‘ urf (adat) yang berlaku diartikan dengan keledai. Olehnya itu, sumpahnya hanya berlaku untuk tidak mengendarai hewan yang bernama keledai. Adapun jika orang tersebut mengendarai kuda atau onta, maka tidak ada konsekuensi hukum baginya. 24 Begitu pula sebaliknya, jika yang dimaksud “dabbah” sesuai dengan ‘ urf (adat) pada daerah lainnya adalah kuda, maka sumpahnya tersebut hanya berlaku untuk hewan kendaraan yang bernama kuda. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan hukum selalu mempertimbangkan ‘ urf (adat) suatu daerah.
Lebih lanjut menurut Ibnu Qayyim, jika seseorang mendatangimu dari daerah yang berlainan denganmu dan meminta keputusan hukum, maka tanyakanlah tentang ‘ urf (adat) yang berlaku di daerahnya dan berilah keputusan hukum berdasarkan ‘ urf (adat) yang berlaku di daerahnya bukan berdasarkan ‘ urf (adat) yang berlaku di daerahmu. 25 Demikian juga halnya seorang mufti tidak dibolehkan mengeluarkan fatwa berdasarkan ‘ urf (adat) yang terjadi pada zaman yang telah berlalu. 26 Dari uraian teori perubahan hukum yang terkait dengan adat tersebut, maka seorang penegak hukum hendaklah selalu mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan suatu hukum. Ini juga berarti bahwa seorang mufti, pembuat dan penegak hukum harus berwawasan luas dan mengetahui aspek-aspek yang berpengaruh dalam penetapan hukum.
24 Ibnu Qayyim al-Jauziyah, I’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rab al-‘Alamin, h. 43.
25 Ibnu Qayyim al-Jauziyah, I’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rab al-‘Alamin, h. 67. Bandingkan Muhammad Said al-‘Asymawy, Jauhar al-Islam (Cet III; Kairo: Sina, 1993), h. 29.
26 Nadiyah Syarif al-Umry, Ijtihad  fi  al-Islam,  Ushuluhu,  Ahkamuhu,
Afatuhu (Cet.I; Beirut: Muasasah ar-Risalah, 2001 ), h. 246.
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 05  Nomor 1

## Teori Perubahan Hukum Ibnu Qayyim dan Implikasinya Pada Masyarakat
Adanya perubahan hukum sebagaimana yang dikemukakan Ibnu Qayyim, sesungguhnya berdasar pada realitas kehidupan masyarakat yang selalu berubah-ubah. Setiap masa dari generasi ke generasi tidak sama dengan masa yang dihadapi oleh generasi sebelum dan sesudahnya, sehingga perubahan hukum tidak dapat terhindarkan.
Di sisi lain, adanya perubahan hukum tersebut sesungguhnya sejalan dengan misi ajaran Islam yang senantiasa selalu relevan dengan situasi dan kondisi masyarakat, atau dalam istilah lain al-Islām shālih li kulli zaman wa makān . Masalah-masalah yang dimaksudkan tersebut untuk saat ini bisa saja terjadi dalam bidang ekonomi, seperti bunga bank dan asuransi. Di bidang kemasyarakatan seperti gerakan emansipasi wanita yang sedikit banyaknya berdampak pada kehidupan rumah tangga. Di bidang politik seperti kebebasan pers dan kebebasan membentuk partai, serta beroposisi terhadap pemerintah.
Esensi perubahan hukum yang disebutkan, pada dasarnya merupakan bahagian kecil dari sekian banyak permasalahan yang konsensus hukumnya bisa saja berbeda pada zaman, tempat, kondisi yang berlainan. Untuk itu, diperlukan suatu usaha yang keras dalam rangka menyelaraskan realitas kehidupan dengan hukum Islam yang bersumber dan berlandaskan nash Alquran dan Sunnah.
Disadari bahwa banyak di antara masalah-masalah yang timbul pada masa sekarang ini belum didapati solusi hukumnya pada khasanah fikih klasik. Begitu juga, ada masalah yang oleh ulama-ulama terdahulu telah menetapkan konsensus hukumnya sehingga  dianggap  final,  namun  relitasnya  berkata  lain  sejalan dengan perkembangan zaman, tempat dan situasi. Oleh karena itu, pintu ijtihad harus senantiasa dibuka dalam rangka merealisasikan syariat Islam sebagai syariat yang sesuai untuk tiap zaman dan tempat. 27
27 Definisi  Ijtihad  menurut ushuliyyin adalah pengerahan segala
Kemajuan sains dan teknologi yang dihadapi masyarakat dewasa ini merupakan indikasi suatu kemajuan yang pesat bagi dunia. Oleh karena itu, umat Islam dewasa dihadapkan pada bermacam-macam tantangan global dan permasalahan baru yang belum pernah dibahas oleh ulama terdahulu.Sebagai implikasinya, maka permasalahan baru yang dihadapi harus dijawab melalui lembaga Ijtihad. Ijtihad harus digalakkan sebagai sarana pengkajian hukum Islam.
Dengan melihat kenyataan tersebut, maka ijtihad merupakan suatu keharusan yang mesti dilakukan sekaligus merupakan hal darurat yang tidak bisa dihindari. Suatu keharusan karena dilandasi oleh nash seperti jawaban yang diutarakan oleh Muaz bin Jabal ketika ditanya oleh Rasulullah saw. tentang tindakan yang harus dilakukannya sebagai hakim di Yaman. Begitu pula ijtihad merupakan hal yang darurat berdasarkan kenyataan dan realita yang terjadi pada zaman sekarang ini. Dengan adanya ijtihad, maka perubahan hukum bisa saja terjadi di tengah-tengah masyarakat.
Tentunya perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat bisa disebabkan oleh faktor dari dalam ( intern ) masyarakat itu sendiri dan faktor dari luar ( ekstern ) masyarakat. Faktor dari dalam ( intern ) bisa berupa berkurang dan bertambahnya penduduk, adanya penemuan baru, revolusi manusia, munculnya pertentangan dan lain sebagainya. Sedangkan faktor dari luar ( ekstern ) bisa berupa lingkungan alam, pengaruh kebudayaan masyarakat lain, terjadinya peperangan dalam masyarakat dan lain sebagainya.
Sarjono Soekanto mengemukakan bahwa Arnold M. Rose membagi 3 bentuk teori dalam perubahan hukum, yaitu:
kemampuan yang dilakukan oleh seorang mujtahid untuk mengetahui hukum- hukum syariah dengan jalan istinbath. Lihat Abdul Karim Zaedan, Al-Wajiz fi  Ushul  al-Fiqh (Cet  II;  Bairūt  :  Muassasah  al-  Risālah,  1987),  h.  401.  Definisi ijtihad tidak terlepas dari perbedaan para ahli fikih untuk melihat perbedaan tersebut, maka rujuk pada: Nadiyah Syarif al-‘Umry, Ijtihad fi al-Islam, Ushuluhu, Ahkamuhu, Afatuhu, h. 19-28. Lihat pula Muhammad Faraj Salim, Al-Wajiz  fi Ushul al-Fiqh (Cet II : Kairo : al-Iman, 1965), h. 291.
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 05  Nomor 1
(1) adanya perubahan hukum dalam masyarakat disebabkan adanya penemuan-penemuan di bidang teknologi; (2) adanya konflik  antara  kebudayaan,  dan  (3)  munculnya  gerakan sosial. Lebih lanjut dijelaskan oleh William F. Ogburn bahwa penemuan-penemuan di bidang teknologi adalah faktor utama yang menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan sosial. Penemuan baru mempunyai daya berkembang yang kuat dan pesat; menyangkut konflik kebudayaan dikarenakan adanya dua budaya yang saling bersinggungan dan bertemu dalam sebuah masyarakat yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat; sedangkan adanya gerakan sosial dikarenakan adanya ketidakpuasan sekelompok orang atau masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu, sehingga melahirkan gerakan yang menyebabkan ketidakamanan dan ketenteraman dalam masyarakat. Gerakan inilah yang menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan sosial dalam masyarakat. 28
Namun adanya perubahan-perubahan sosial yang juga menyebabkan perubahan hukum tidak selamanya bersamaan berlangsung. Pada keadaan tertentu, perkembangan hukum mungkin tertinggal oleh perkembangan kebudayaan suatu masyarakat, ataukah bisa sebaliknya. Kejadian ini menggambarkan ketidakseimbangan pada masyarakat yang nantinya mengakibatkan kepincangan-kepincangan.Hukum pada hakekatnya disusun, disahkan dan diterapkan oleh bahagian kecil masyarakat yang memiliki kekuasaan dan kewenangan, yang bisa berimbas pada sebuah kepentingan politik.Oleh sebab itu, kaidah hukum dan kaidah perubahan sosial adalah dua komponen yang tidak bisa dihindarkan dalam sebuah tatanan masyarakat.
Friedman Lawrence sebagaimana dikutip Taneko pernah menyebutkan bahwa fungsi hukum 29 dalam kehidupan bermasyarakat antara lain:
28 Soerjono Soekanto, Sosiologi: Suatu Pengantar, h. 110.
29 Soleman B. Toneko, Struktur dan Proses Sosial (Cet. II; Jakarta:
RajaGrafindo Persada, 1993), h. 37.

## 1. Hukum sebagai alat pengawasan/pengendalian sosial ( social
control )
Hukum sebagai alat pengawasan atau alat pengendalian sosial berperan memaksa masyarakat agar berperilaku sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Di sini sebagai pengendalian sosial, maka hukum dapat bersifat preventif (pencegahan terhadap perilaku yang menyimpang), dan bersifat represif (mengembalikan keserasian yang terganggu).
2. Hukum sebagai alat penyelesaian sengketa ( dispute settlement )
Manusia sebagai makhluk sosial yang menjalani kehidupan bersama-sama tidak bisa menghindari terjadinya gesekan dan benturan yang mengakibatkan percekcokan dan pertikaian. Di sinilah fungsi hukum berperan sebagai alat penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa dalam masyarakat dapat dilakukan baik secara sendiri melalui bantuan orang lain di sekitarnya (musyawarah mufakat), maupun melalui lembaga hukum (peradilan).
3. Hukum  sebagai  alat  rekayasa  sosial  ( social engginering,
redistributive, innovative )
Kehidupan masyarakat senantiasa berkembang dan mengalami perubahan. Perubahan-perubahan ini bisa dikarenakan faktor kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ataukah faktor budaya dalam masyarakat. Kaitannya dengan hukum adalah menjadi alat untuk mengubah masyarakat ke suatu tujuan yang diinginkan bersama, di mana bisa diarahkan untuk mengubah pola-pola tertentu dalam suatu masyarakat. Dalam arti bisa mengokohkan suatu kebiasaan untuk lebih diyakini dan ditaati, ataukah menghilangkan suatu kebiasaan yang tidak sesuai lagi dengan kondisi masyarakat, ataukah membentuk suatu kondisi baru yang lebih sesuai dengan kondisi masyarakat tertentu.
Pada intinya ketiga bentuk fungsi hukum di atas adalah berperan untuk memberikan petunjuk kepada masyarakat
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 05  Nomor 1
untuk bagaimana harus bertingkah laku, dengan melihat mana sesuatu yang dibolehkan oleh hukum dan mana sesuatu yang tidak dibolehkan oleh hukum. Keberadaan hukum di sini dikarenakan sifat dan watak hukum adalah mengatur tingkah laku manusia, baik dengan cara memerintah maupun cara melarang.
Pandangan Ibnu Qayyim nampak sejalan dengan pandangan Durkheim, Rose dan Lawrence bahwa adanya perubahan hukum dikarenakan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat, baik itu sebab dari dalam masyarakat itu sendiri, maupun dari luar masyarakat. Perubahan sosial dan perubahan hukum bisa berlangsung bersama-sama dan bisa tidak selalu berlangsung bersama. Dengan kata lain, dalam keadaan tertentu perkembangan hukum mungkin tertinggal oleh perkembangan unsur lainnya. Hal ini berimbas antara kaidah hukum dan kaidah sosial tidak bisa terhindarkan dalam sebuah masyarakat.
Faktor amkinah (tempat) , al-azminah (zaman), al-ahwal (keadaan), al-niat (niat/kemauan), dan al-awaid (adat) sebagai sesuatu yang dapat mempengaruhi dan mengubah paradigma hukum, sehingga hukum itu bisa tetap dinamis, responsif dan adaptabilitas yang tinggi terhadap tuntutan perubahan- perubahan sosial yang terjadi di masyarakat.
Di sini hukum adalah sebuah kesatuan norma yang mengatur obyek hukum (masyarakat), dimana masyarakat harus selalu terbuka terhadap suatu perkembangan. Pada posisi ini, hukum tidak boleh stagnan dan statis sehingga akan menimbulkan kehidupan masyarakat menjadi konstan (tetap). Hukum diharapkan akan selalu mengikuti perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat. Tentunya konteks perubahan hukum dan perubahan sosial yang diciptakan dalam proses maupun hasil merupakan penggabungan identitas dan regularities ( human agency ) dengan proses perubahan sosial ke dalam analisis hukum terkait substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum itu sendiri, sehingga hukum di sini bisa menjadi alat pengawasan sosial, perekayasa sosial, dan alat penyelesaian sengketa sebagaimana pandangan Lawrence tentang fungsi hukum itu sendiri.
Kaitannya dengan hukum Islam itu sendiri tidak terlepas dari posisi ijtihad sebagai dalil hukum yang mengawal keuniversalitas Islam sebagai ajaran agama yang shālih  li  kulli zaman wa makān . Alquran dan hadis Nabi saw sebagai sumber- sumber hukum normatif tekstual sangatlah terbatas jumlahnya, sementara kasus-kasus baru yang terjadi di masyarakat terkait bidang hukum tidak terbatas jumlahnya. Di sinilah peran agama sebagai pengawal perubahan sosial untuk kemaslahatan umat Islam itu sendiri.
Keberadaan ulama sebagai pewaris para Nabi sangat berperan dalam menggali dan menetapkan sebuah status hukum dalam mencermati perubahan-perubahan sosial yang terjadi di  masyarakat.  Ibnu  Qayyim  adalah  salah  satu  ulama  fikih yang dengan teori perubahan hukumnya telah merumuskan pendekatan dan metodologi hukum sesuai dengan konteks yang melingkupinya dalam merespon perubahan-perubahan sosial di masyararakat dengan menjadikan al-amkinah (tempat) , al-azminah (zaman), al-ahwal (keadaan), al-niat (niat/kemauan), dan al-awaid (adat) sebagai faktor-faktor pengubah hukum dalam masyarakat.

## Kesimpulan
Ibnu Qayyim adalah pakar hukum Islam yang pemikirannya sangat kritis, pendapatnya dapat diterima dan diterapkan di era kontemporer. Pemikiran dan pendapatnya yang menonjol adalah teorinya tentang perubahan hukum. Menurutnya ada lima faktor yang memungkinkan terjadinya perubahan hukum, yakni al-amkinah (tempat) , al-azminah (zaman), al-ahwal (keadaan),
al-niat (niat/kemauan), dan al-awaid (adat). Kelima faktor ini, kelihatannya dapat ditujukan dalam upaya mensosialisasikan penegakan hukum di Indonesia.
Merujuk pada teori perubahan hukum yang dirumuskan Ibnu Qayyim, maka dirasakan implikasinya di tengah-tengah masyarakat era kontemporer, yakni perlunya usaha yang sungguh- sungguh melakukan ijtihad. Dengan usaha ijtihad, maka hukum Islam menjadi fleksibel dan sejalan dengan misi ajarannya sebagai
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 05  Nomor 1
rahmatan lil ‘alamin , sehingga implikasi positifnya di tengah- tengah masyarakat benar-benar dapat tersosialisasi dengan baik, dan agar hukum Islam dapat membawa rahmat kepada seluruh alam.

## Daftar Pustaka
Akkad, Abbas Mahmud. Al-Tafkir Faridah Islamiyah. Kairo: Nahdhah Masri. t.th. al-‘Asymawy, Muhammad Said. Jauhar al-Islam. Cet III; Kairo: Sina, 1993.
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya. Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur’an, 1992.
________. Ensiklopedi Islam di Indonesia. Jakarta: Direktorat Jenderal Pem-binaan Kelembagaan Agama Islam Depag RI, 1992.
Hasan, Abdillah F. Tokoh-tokoh Mashur Dunia Islam. Cet. I; Surabaya: Jawara, 2004.
Al-Hifny, Abdul Mun’im. Mausu’at al-Sufiyah. Cet I; Kairo: Dar ar-
Rasyad, 1992.
Ibnu Qayyim al-Jauziyah, I’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rab al-‘Alamin,
juz III. Bairūt: Dar al-Fikr, t.th.
Al-Kahlani,  Muhammad  Ismāil. Subul al-Salam min Adillat al-
Ahkam. Bairut: Dar al-Fikr, 1979.
Rahmatunnair. “ Responsibilitas Hukum Islam di Tengah Perubahan Sosial.” Makalah , disampaikan pada Kajian Rutin FKI Ulul Albab STAIN Watampone, tanggal 16 Mei 2009.
________. “Dialektika Hukum Islam: Antara Teks dan Realitas.” Makalah disampaikan pada Pelatihan Epistemologi PMII Cabang Bone pada tanggal 7 Maret 2009 di Kampus STAIN Watampone.
Salim, Muhammad Faraj. Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh . Cet. II; Kairo: al-Iman, 1965.
Soekanto, Soerjono. Sosiologi: Suatu Pengantar . Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2009.
_________. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum . Jakarta: Rajawali Press,
2012.
Sorokin, Pitirim A. Contemporary Sociologial Teories . New York:
Harper and Brother, 1928.
Toneko, Soleman B. Struktur dan Proses Sosial . Cet. II; Jakarta:
RajaGrafindo Persada, 1993.
‘Umry, Nadiyah Syarif. Ijtihad  fi  al-Islam,  Ushuluhu,  Ahkamuhu,
Afatuhu. Cet.I; Beirut: Muasasah ar-Risalah, 2001.
Zaedan, Abdul Karim. Al-Wajiz  fi  Ushul  al-Fiqh Cet. II; Bairut: Muassasah al-Risalah, 1987.
Zuhrah, Abu. Ushul al-Fiqh . Mesir: Dar al-Fikr al-Arabiy, t.th.