Penarikan Retribusi Parkir dalam Prespektif Normatif, Yuridis, dan Sosiologi Hukum Islam

## Feriyanto
Alumnus Program Studi Muamalat dan Mahasiswa Magister Hukum Islam Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Email :feriyantolaw@gmail.com Abstrak
Parkir  merupakan  suatu  prasarana  yang  terkait  dengan banyak  pihak  dan  di dalamnya  terdapat  suatu  akad (perjanjian).  Perjanjian  tersebut  dapat  kita  lihat  dari  adanya karcis parkir. Selain itu, parkir juga merupakan kebutuhan dan fasilitas  yang  sangat  penting.  Namun,  tarif  parkir  sering  kali menjadi  permasalahan.  Penelitian  ini  berbentuk  penelitian lapangan (field  research), dengan  objek  penelitian  di  taman parkir  Plaza  Sriwedani  Yogyakarta.  Penulisan  ini  bertujuan untuk  mendalami  lebih  lanjut  tentang  bagaimana  praktik penggunaan  klausul  baku  dalam  penarikan  retribusi  parkir ditinjau  dalam  prespektif  normatif,  yuridis,  dan  sosiologi hukum  Islam.  Dalam  kajian  normatif,  praktik  sewa  menyewa (ijārah)  lahan  parkir  tidak  sah  menurut  syara’,  karena  akad ijārahyang  digunakan  dalam  transaksi  parkir  bertentangan dengan salah satu prinsip muamalah dan asas-asas akad serta ada salah satu syarat-syarat keabsahan akad (syurū ṭ a ṣ - ṣ i ḥḥ a ḥ ) yang  belum  terpenuhi.  Dalam  kajian  yuridis,  penggunaan klausul  baku  yang  dipakai  tidak  sah  menurut  hukum,  karena klausul baku yang ditetapkan bertentangan dengan Perda Kota Yogyakarta  No.  20  tahun  2009  Pasal  (8)  ayat  (1)  poin  (7), bertentangan dengan anggaran dasar paguyuban yaitu; Pasal (5)  ayat  (2),  bertentangan  dengan  Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal (8), ayat (1) poin (a) dan Pasal (18) ayat (2). Tinjauan sosiologi hukum Islam  terhadap  pelaksanaan  perparkiran  yang  menggunakan klausul baku yang bertentangan dengan Perda adalah sebuah reflek  masyarakat  terhadap  suatu  kebutuhan  yang  tidak dibarengi  dengan  sosialisasi  akan  pentingnya  kesadaran hukum dalam masyarakat dan juga ketidaktahuan masyarakat terhadap  aturan  penggunaan  klausul  baku  serta  kurangnya
238

## pemahaman  masyarakat  tentang  hukum  yuridis  dan  hukum
Islam.
Kata  Kunci :  Retribusi  parkir,  perspektif  normatif,  yuridis, sosiologi hukum Islam
A.Pendahuluan
Parkir  adalah  keadaan  kendaraan  berhenti  atau  tidak bergerak  untuk  beberapa  saat  dan  ditinggalkan  pengemudinya serta  tidak  bersifat  sementara 1 .Karena  parkir  merupakan keadaan  berhentinya  kendaraan  untuk  beberapa  saat,  maka pelayanan  parkir,  kenyamanan  parkir,  dan  tarif  parkir  harus diperhatikan.  Pada  tempat-tempat  pusat  keramaian,  parkir merupakan  kebutuhan  dan  fasilitas  yang  sangat  penting  serta tarif  parkir  yang  sering  kali  menjadi  permasalahan.
Permasalahan tersebut seharusnya menjadi perhatian pemerintah  daerah,  mengingat  bahwa  pemerintah  daerah mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir.
Parkir sebenarnya merupakan suatu prasarana yang terkait dengan  banyak  pihak  dan  di  dalamnya  terdapat  suatu  akad (perjanjian). Dalam perjanjian parkir terdapat para pihak. Pihak yang pertama menerima dan memberi tempat untuk kendaraan parkir,  menjaga  kendaraan  tersebut,  dan  mengembalikannya sama  seperti  wujud  semula  sebagaimana  kendaraan  tersebut diserahkan  oleh  pemiliknya.  Sedangkan  pihak  kedua  adalah pemilik  kendaraan  yang  harus  menbayar  sejumlah  tarif  parkir yang  tertera  pada  karcis  parkir.  Perjanjan  antara  kedua  pihak dapat dilihat dari adanya karcis parkir yang diberikan oleh pihak pengelola jasa parkir kepada pihak pengguna jasa parkir, hal ini dianggap sebagai bukti adanya perjanjian tersebut.
Dalam  Islam, seseorang  atau  lebih  yang  telah  melakukan akad  (perjanjian)  maka  kedua  beleh  pihak  atau  lebih  harus melaksanakannya  sesuai  dengan  apa  yang  diperjanjikan. Perjanjian  tersebut  bisa  melalui  perbuatan  atau  ucapan  sesuai dengan ‘urf (kebiasaan) sekitar. Dalam al-Qur’an telah dijelaskan bahwa suatu akad yang telah disepakati harus dilaksanakan, hal itu berdasarkan firman Allah yang berbunyi:
1 Perda kota Yogyakarta tentang retribusi tempat khusus parkir Pasal (1) ayat (7).
Artinya: Hai  orang-orang  yang  beriman,  penuhilah akad-akad  itu.  Dihalalkan  bagimu  binatang  ternak, kecuali  yang  akan  dibacakan  kepadamu.  (Yang demikian  itu)  dengan  tidak  menghalalkan  berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya  Allah  menetapkan  hukum-hukum menurut yang di kehendaki-Nya 2 .
Demikan juga dalam firman Allah SWT yang berbunyi:
Artinya: (Bukan  demikian),  sebenarnya  siapa  yang menepati  janji  (yang  dibuat)nya  dan  bertakwa, maka  sesungguhnya  Allah  menyukai  orang-orang yang bertakwa 3 .
Beberapa contoh  penyimpangan  yang  dilakukan  oleh pengelola jasa parkir untuk menghindari kewajiban menanggung segala  macam  kelalaian,  dimana  pengelola  jasa  parkir memberlakukan  klausul  baku  secara  tersendiri.  Misalnya,  pada bagian  kertas  karcis  parkir  terdapat  ketentuan  apabila  karcis parkir  hilang  akan  dikenakan  denda  atau  biaya  sebesar Rp. 15.000,00 dan segala kerusakan serta kehilangan atas kendaraan yang  diparkirkan  termasuk  barang-barangnya  adalah  tanggung jawab pemilik kendaraan dan tidak ada penggantian apapun.
Kasus  yang  terjadi  di  taman  parkir  Plaza  Sriwedani Yogyakarta,  pengelola parkir  menetapkan  klausul  baku tersendiri  dalam  penarikan  retribusi  parkir  yang  tercantum dalam karcis. Klausul baku yang ditetapkan pengelola jasa parkir adalah  penggunaan  sistem  bebas  jam  bagi  setiap  pemilik
2 Al-Maidah (5) ayat  1.
3 Ali-Imran (3) ayat 76.
240
kendaraan  bermotor  yang  hendak  memarkirkan  kendaraannya. Pengenaan tarif retribusi parkir dengan sistem bebas jam adalah sebesar  Rp.  2000,00  yang  artinya  berapapun  jangka  waktu pengguna jasa parkir memarkirkan kendaraannya baik sebentar maupun  lama  mereka  tetap  dibebankan  untuk  membayar  tarif retribusi parkir sebesar Rp.2000,00.
Kontrak baku  adalah  suatu  bentuk  kontrak  yang  memuat suatu  syarat-syarat  tertentu  dan  dibuat  hanya  oleh  satu  pihak. Kontrak  baku  mempunyai  arti  sama  dengan  perjanjian  adhesi yang sifatnya bergantung pada salah satu pihak apakah berminat melakukan  kontrak  atau  membatalkannya
4 .  Klausul  dalam kontrak baku pada umumnya memihak ataupun menguntungkan  salah  satu  pihak  saja.  Hal  itu  dapat  terjadi karena penyusunan kontraknya hanya dilakukan oleh salah satu pihak. Pihak tersebut adalah pihak yang mempunyai kedudukan dan  posisi  tawar  menawar  yang  lebih  kuat.  Kontrak  standar (baku) yang ditetapkan di Indonesia didasarkan asas kebebasan berkontrak  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  (1338)  ayat  (1) KUHPer,  yaitu  semua  persetujuan  yang  dibuat  secara  sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Adapun  persetujuan  yang  dimaksud  dengan  dibuat  secara  sah adalah  segala  persetujuan  yang  memenuhi  syarat-syarat  sah sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  (1320)  KUHPer,  yaitu  sepakat mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal 5 . Dalam hukum  Islam,  suatu  kontrak  disebut  juga  dengan akad  (perjanjian),  dianggap  sah  apabila  memenuhi  rukun  akad dan syarat akad. Syarat akad meliputi; syarat terbentuknya akad, syarat  keabsahan  akad,  syarat  berlakunya  akibat  hukum  akad, dan syarat mengikatnya akad 6 . Akad juga terbentuk karena ada unsur-unsur  atau  rukun-rukun  yang  membentuknya.  Menurut ahli-ahli  hukum  Islam  kontemporer.  Rukun  yang  membentuk akad  itu  ada  empat  yaitu;  para  pihak  yang  membuat  akad  ( al- ‘āqidain ), pernyataan kehendak para pihak ( ṣ igatul ‘aqd ), objek
4 Wawan  Muhwan  Hariri, Hukum  Perikatan  Dilengkapi  Hukum Perikatan dalam Islam , (Bandung: CV. Pustaka Setia Cet. Ke-10,2011), hlm.
341.
5 Ibid ., hlm. 333-334.
6 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat , cet. Ke-2 (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 95.
Az Zarqa’, Vol. 9, No. 2, Desember 2017
akad ( ma ḥ allul-‘aqd ), dan tujuan akad ( mau ḍ u’ al-‘aqd ) 7 . Setiap akad  mempunyai  akibat  hukum,  yaitu  tercapainya  tujuan  yang diinginkan  dari  dua  pihak,  seperti  adanya  perpindahan kepemilikan  atau  kewajiban  setelah  terjadinya  akad.  Apabila seseorang  telah  melakukan  perbuatan  hukum  dan  melanggar hukum maka pelakunya akan dijatuhi sanksi 8 . Akad yang  digunakan  dalam  transaksi  parkir  adalah  akad ijarah.  Akad  ijarah  adalah  akad  sewa-menyewa  untuk pengambilan  suatu  kemanfaatan  yang  mubah  dalam  waktu tertentu  dengan  adanya  pengganti  atau  upah,  secara  umum terdapat dua jenis akad ijarah yaitu ijarah manfaat ( al-ijārah ‘ala al-manfa’ah )  dan  ijarah  yang  bersifat  pekerjaan  ( al-ijārah  ‘ala al-a’mal ) 9 .  Dengan  melihat  macam-macam  ijarah,  jelas  praktik parkir  termasuk  ijarah  manfaat  ( al-ijārah  ‘ala  al-manfa’ah ). Dimana mu’jir adalah pihak yang mempunyai lahan atau tempat parkir dan musta’jir adalah pihal yang membutuhkan lahan atau tempat  parkir  untuk  memarkirkan  kendaraannya.  Dalam  akad ini mu’jir mendapatkan  imbalan  sesuai  aturan  yang  berlaku sementara musta’jir mendapatkan  manfaat  atas  lahan  atau tempat  parkir  tersebut.  Seiring  perkembangan  zaman,  praktik ijarah  menggunakan  klausul  baku  atau  perjanjian  baku  yang digunakan untuk menaikkan penarikan tarif. Dikatakan bersifat baku karena perjanjian maupun klausulnya tersebut tidak dapat dan  tidak  mungkin  dinegosiasikan  atau  ditawar  menawar  oleh pihak lain 10 . Akibatnya perjanjian ini akan cenderung merugikan pada salah satu pihak.
Sementara  itu,  untuk  memecahkan  persoalan  penggunaan klausul  baku  dalam  penarikan  tarif  parkir,  perlu  melihat berbagai  aspek permasalahan  yang  terjadi  dalam  suatu masyarakat, dan ini membutuhkan teori sosiologi hukum Islam. Sosiologi  hukum  menurut  Soerjono  Soekanto  adalah  suatu cabang  ilmu  pengetahuan  secara  analitis  dan  empiris mempelajari  hubungan  timbal  balik  antara  hukum  dengan
7 Ibid ., hlm. 96.
8 Chairuman  Pasaribu  dan  Suhrawardi  K.  Lubis, Hukum  Perjanjian dalam Islam , (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 2.
9 M.  Yazid  Afandi, Fiqh  Muamalah  dan  Implementasinya  dalam Lembaga Keuangan Syari’ah , cet.ke-1 (Yogyakarta: Logung Pustaka,  2009), hlm.187-188.
10 Gunawan  Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum  Tentang Perlindungan Konsumen , (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm. 53.
Az Zarqa’, Vol. 9, No. 2, Desember 2017
242
gejala-gejala  sosial  lainnya 11 .  Maksudnya  sejauh  mana  hukum mempengaruhi  tingkah  laku  sosial  dan  pengaruh  tingkah  laku sosial  terhadap  pembentukan  hukum.  Apabila  pendekatan  ini diterapkan  dalam  kajian  hukum  Islam,  maka  tinjauan  hukum Islam  secara  sosiologis  dapat  dilihat  pada  pengaruh  hukum Islam  pada  perubahan  masyarakat  muslim,  dan  sebaliknya perubahan  masyarakat  muslim terhadap  perkembangan  hukum Islam 12 . Penerapan  hukum  Islam  dalam  segala  aspek  kehidupan merupakan  upaya  pemahaman  terhadap  agama  itu  sendiri. Hukum Islam (fikih syari’ah) tidak saja berfungsi sebagai hukum sekular,  tetapi  juga  berfungsi  sebagai  nilai-nilai  normatif.  Ia secara  teoritis  berkaitan  dengan  segenap  aspek  kehidupan  dan merupakan satu-satunya pranata sosial dalam Islam yang dapat memberikan  legitimasi  terhadap perubahan-perubahan  yang dikehendaki  dalam  penyelarasan  antara  ajaran  Islam  dan dinamika  sosial.  Aspek  kehidupan  sosial  masyarakat  yang senantiasa  dinamis  dipengaruhi  oleh  waktu  dan  tempat  sangat diperhatikan oleh Islam, yaitu dengan mengangkat sebagai salah satu  dasar  pembentukan  hukum  Islam  itu  sendiri.  Sejalan dengan  sosiologi  hukum,  sesuatu  yang  telah  dikenal  oleh masyarakat  serta  telah  menjadi  kebiasaan  dikalangan  mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan yang dikenal dengan al- ‘urf dan dapat dijadikan dalil dalam penetapan hukum Islam. Kaidah  hukum  Islam  bertujuan  untuk  mewujudkan kemaslahatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya 13 .

## B.Pembahasan
1. Praktik Penarikan Retribusi Parkir Parkir  merupakan  elemen  penting  dalam  sistem transportasi  di  kawasan  perkotaan  yang  perlu  pengaturan  dan pengawasan  dalam  penggunaannya.  Perparkiran  yang  efisien dapat menciptakan lalu lintas yang tertib serta lancar. Kegiatan perparkiran yang ada di kawasan perkotaan salah satunya adalah kegiatan  perparkiran  yang  dilakukan  di  taman  parkir  Plaza
11 Zainuddin  Ali, Sosiologi  Hukum ,  (Jakarta:  Sinar  Grafika  Cet,  Ke-1, 2006), hlm.1.
12 Sudirman  Tebba, Sosiologi  Hukum  Islam ,  (  Yogyakarta:  UII  Press, 2005), hlm.1.
13 Abdul Wahab Khallaf, Ushul Fiqh Kaidah Hukum Islam , alih bahasa Faiz Muttaqin, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 291.
Sriwedani Yogyakarta. Kegiatan perparkiran di taman parkir ini, pada  umumnya  dimulai  dari  pukul  09:00  s/d  20:00  WIB. Kegiatan perparkiran ini dilakukan dalam tujuh hari kerja, yang dimulai  dari  hari  Senin  sampai  dengan  hari  Minggu  dengan pembagian  kerja  dalam  tiga shift yaitu  09:00  s/d  13:00,  13:00 s/d 16:00, dan 16:00 s/d 20:00. Dalam operasional per shift nya setiap pengelola jasa parkir memperoleh uang Rp. 25.000,00 s/d Rp. 60.000,00 tergantung pada  tingkat  ramainya  pengunjung 14 .  Dalam  kesehariannya pengelola jasa parkir selalu siap siaga menunggu pengguna jasa parkir  datang.  Ketika  pengguna jasa  parkir  datang,  pengelola jasa  parkir  mengarahkan,  menata,  serta  mengambilkan kendaraan  pada  saat  pengguna  jasa  parkir  akan  meninggalkan area  parkir  dengan  terlebih  dahulu  membayar  biaya  parkir sebesar  Rp.  2.000,00.  Selain  itu,  pengelola  jasa  parkir  juga memberikan  dua  karcis  pada  pengguna  jasa  parkir.  Satu  karcis diletakkan  di  kendaraan  pengguna  jasa  parkir  dan  satu  karcis diberikan  kepada  pengguna  jasa  parkir  sebagai  syarat  untuk mengambil  kendaraan  yang  diparkirkan  tersebut.  Ketika  karcis tersebut hilang maka  pengguna jasa  parkir  harus menunjukkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sebagai syarat pengganti untuk mengambil kendaraan. Namun, jika pengguna jasa parkir tidak  dapat  menunjukkan  STNK  maka  pengguna  jasa  parkir harus menunggu sampai proses perparkiran selesai.
Pengguna  jasa  parkir  yang  telah  diberi  karcis  diharuskan membayar biaya parkir dengan nominal sebagaimana tercantum dalam  karcis  yang  diberikan.  Nominal  yang  tercantum  dalam karcis  adalah  Rp.  2.000,00  dengan  klausul  baku  bebas  jam. Klausul baku tersebut mempunyai arti bahwa berapapun jangka waktu  pengguna  jasa  parkir  memarkirkan  kendaraannya,  baik dalam  waktu  yang  lama  maupun  sebentar  mereka  dibebankan untuk membayar tarif parkir sesuai yang tertera pada karcis.
1. Pemahaman dan Alasan Pengelola Jasa Parkir dan Pengguna Jasa  Parkir  Terhadap  Penarikan  Retribusi  Parkir  yang Mengandung Klausul Baku. Pemahaman  seorang  pelaku  usaha  terhadap  usahanya merupakan  hal  yang  sangat  penting,  dalam  hal  ini  yaitu mengenai  pemahaman pelaku  usaha  terhadap  aturan-aturan
14 Hasil  wawancara  dengan  pengelola  jasa  parkir  pada  tanggal  28 Oktober 2015.
Az Zarqa’, Vol. 9, No. 2, Desember 2017
244
yang berlaku berkaitan dengan usahanya. Selain itu, pemahaman pengguna  jasa  atau  produk  terhadap  transaksi  yang  akan dilakukannya  juga  merupakan  salah  satu  hal  yang  tidak  kalah penting. Pelaku usaha dan pengguna jasa atau produk mendapat perlindungan hukum. Perlindungan terhadap para pelaku usaha dapat  dilihat  dari  adanya  jaminan  yang  diberikan  oleh pemerintah  terhadap  pelaku  usaha  atau  aktivitas  usaha  yang mereka  jalankan  dan  perlindungan  terhadap  aset-aset  usaha mereka.  Demikian  juga  dengan  perlindungan  yang  harus dirasakan oleh para pengguna jasa atau produk yang disediakan oleh para pelaku usaha 15 . Pemahaman pengelola jasa parkir dan pengguna jasa parkir terhadap  penarikan  retribusi  parkir  dengan  menggunakan klausul baku berbeda-beda. Sebagian besar pengelola jasa parkir dan pengguna jasa parkir menganggap penarikan retribusi parkir ini  sebagaimna  penarikan  retribusi  parkir  biasa.  Pengelola  jasa parkir  dan  pengguna  jasa  parkir  beranggapan  demikian  karena sudah terbiasa dengan praktik tersebut dan rata-rata tarif parkir di  kota  Yogyakarta  yang  dibebankan  kepada  pengguna  jasa parkir  sebesar  Rp.  2.000,00  sehingga  membuat  para  pelaku yang terlibat dalam perparkiran itu tidak merasa dirugikan. Hal ini  dibuktikan  dengan  tidak  adanya  pembahasan  terhadap penarikan  retribusi  parkir  yang  menggunakan  klausul  baku bebas  jam.  Namun  sebaliknya,  sebagian  kecil  pengelola  jasa parkir  dan  pengguna  jasa  parkir  yang  memandang  negatif terhadap  penarikan  retribusi  parkir  yang  menggunakan  klausul baku  adalah  mereka  yang  mengetahui  peraturan.  Menurut pengelola  jasa  parkir  dan  pengguna  jasa  parkir  penarikan retribusi parkir tidak sejalan dengan Perda No. 20 Tahun 2009 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.
Pengguna  jasa  parkir  menyatakan  bahwasanya  mereka telah  sepakat  bahwa  penarikan  retribusi  parkir  dengan  klausul baku  tidak  sah  apabila  bertentangan  dengan  peraturan  daerah. Pengguna jasa parkir memandang penggunaan klausul baku sah apabila sejalan dengan peraturan dan atau perundang-undangan yang  berlaku.  Meskipun  demikian,  praktik  penggunaan  klausul baku dalam penarikan retribusi parkir masih banyak dijumpai di taman parkir Plaza Sriwedani kota Yogyakarta.
15 Johan  Arifin,  dkk., Perlindungan  Hukum  Nasabah  Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah , (Semarang: Walisongo Press, 2010), hlm. 17.
Az Zarqa’, Vol. 9, No. 2, Desember 2017
Alasan  pihak  pengelola  jasa  parkir  melakukan  praktik penarikan  retribusi  parkir  dengan  menggunakan  klausul  baku bebas  jam  karena  penarikan  tarif  retribusi  parkir  di  tempat- tempat  yang  ada  di  kota  Yogyakarta  rata-rata  2.000  rupiah, peraturan  daerah  kota  Yogyakarta  No.  20  Tahun  2009  sangat sulit dilakukan di taman parkir ini sebab sistem yang digunakan sistem  manual  meskipun  pernah  dilakukan  dengan menggunakan  sistem  komputer  dari  Dinas  Perhubungan  akan tetapi  pelaksanaannya  tidak  efektif  oleh  pengelola  jasa  parkir, akan  merugikan  para  pelanggan  khususnya  para  pemilik  kios dan  karyawan  di  lokasi  sekitar  taman  parkir,  pengelola  jasa parkir  tidak  mau  repot  dan  mereka  hanya  menjalankan  tugas mereka sebagai juru parkir untuk hal mengenai sistem penarikan dan hal yang berkaitan diserahkan kepada pengurus paguyuban, dan  penggunaan  klausul  baku  bebas  jam  ini  memberikan keuntungan yang lebih dibandingkan dengan penarikan retribusi yang  tidak  menggunakan  klausul  baku  atau  sesuai  dengan peraturan daerah.
Sedangkan alasan pengguna jasa parkir melakukan praktik penarikan  retribusi  parkir  yang  mengandung  klausul  baku karena  sebagian  besar  dari  mereka  menganggap  bahwa penarikan  tarif  parkir  retribusi  parkir  di  kota  Yogyakarta  rata- rata  2.000  rupiah,  mereka  tidak  mengetahui  aturan  yang mengatur tentang besaran tarif retribusi parkir di tempat khusus parkir  dan  tidak  mengetahui  bahwa  penggunaan  klausul  baku bebas jam tersebut tidak sesuai dengan peraturan Perda 16 .
2. Prespektif Normatif
Islam  sebagai  ajaran  agama  yang  sempurna  memberi pedoman  hidup  kepada  seluruh  umat  manusia  yang  mencakup segala  aspek  aqidah,  ibadah,  akhlak,  dan  kehidupan bermasyarakat.  Manusia  merupakan  makhluk  sosial,  yaitu makhluk  yang  berkodrat  hidup  dalam  masyarakat.  Dalam hidupnya, manusia selalu berhubungan antara satu dengan yang lain  dan  itu  dilakukan  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidupnya 17 . Hubungan  dan  pergaulan  manusia  antar  satu  dengan  yang lainnya  akan  menimbulkan  berbagai  macam  ikatan  dalam
16 Hasil  wawancara  dengan  pengelola  jasa  parkir  dan  pengguna  jasa parkir pada tanggal 22 s/d 28 Oktober 2015.
17 Ahmad  Azhar  Basyir, Asas-asas  Hukum  Muamalat ,  edisi  revisi,
(Yogyakarta: FH UII, 1993), hlm. 11.
246
masyarakat,  seperti  halnya  praktik  perparkiran.  Praktik perparkiran merupakan salah satu bentuk mu’amalah yang tidak asing dikalangan masyarakat.
Dalam  kajian  fikih  Islam,  akad  yang  digunakan  dalam transaksi  parkir  adalah  akad ijārah .  Akad  ijarah  adalah  akad sewa  menyewa  untuk  pengambilan  suatu  kemanfaatan  yang mubah  dalam  waktu  tertentu  dengan  adanya  pengganti  atau upah.  Akad  ijarah  yang  digunakan  dalam  praktik  parkir  adalah ijarah  manfaat  ( al-ijārah  ‘ala  al-manfa’ah ).  Dimana mu’jir (pengelola jasa parkir) adalah pihak yang mempunyai lahan atau tempat parkir dan musta’jir (pengguna jasa parkir) adalah pihak yang  membutuhkan  lahan  atau  tempat  parkir  untuk memarkirkan  kendaraannya.  Dalam  akad  ini mu’jir mendapatkan  imbalan  sesuai  aturan  yang  berlaku  sementara musta’jir mendapatkan  manfaat  atas  lahan  atau  tempat  parkir tersebut. Subjek  akad  ( al-‘aqidain )  dalam  praktik  parkir  ini adalah pengelola jasa parkir dan pengguna jasa parkir. Objeknya ( ma’qud  alaih )  adalah  lahan  parkir, sighat (ijab/qabul)nya adalah  dengan adanya serah terima karcis. Selanjutnya diakhiri dengan adanya pembayaran upah ( ujrah ). Dari  praktik  yang  ada,  akad ijārah yang  digunakan  dalam transaksi  parkir  ini  bertentangan  dengan  salah  satu  prinsip muamalah  yaitu;  muamalah  dilakukan  dilaksanakan  dengan memelihara nilai keadilan,
menghindari unsur-unsur penganiayaan, dan unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan 18 . Selain itu, akad ini juga melanggar salah satu asas- asas  akad  yaitu;  asas  amanah;  yang  dimaksud  dalam  asas  ini adalah  bahwas  masing-masing  pihak  melakukan  akad  haruslah beritikad  baik dalam  bertransaksi  dengan  pihak  lainnya  dan tidak  dibenarkan  mengeksploitasi  ketidaktahuan  mitranya 19 . Pada prinsipnya kedua hal yang dilanggar dalam akad ini adalah sama  yaitu;  pengelola  parkir  memanfaatkan  ketidaktahuan pengguna  jasa  parkir  untuk  mengambil  keuntungan.  Kemudian jika  dihubungkan  dengan  rukun-rukun  dan  syarat-syarat  akad secara umum, ada salah satu dari syarat-syarat keabsahan akad yang belum terpenuhi, yaitu; bahwa penyerahan objek akad tidak
18 Ibid ., hlm.15. 19 M.  Yazid  Afandi, Fiqh  Muamalah  dan  Implementasinya  dalam Lembaga Keuangan Syari’ah , cet. Ke-1 (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 49.
Az Zarqa’, Vol. 9, No. 2, Desember 2017
menimbulkan  kerugian  dan  apabila  menimbulkan  kerugian maka  akad  fasid 20 .  Padahal  jelas  bahwa  dengan  adanya penggunaan  klausul  baku  dalam  praktik  parkir  di  taman  parkir tersebut,  ada  salah  satu  pihak  yang  dirugikan  yaitu;  pengguna jasa  parkir.  Dikatakan  demikian  karena  pengguna jasa  parkir harus  membayar  tarif  parkir  yang  lebih  mahal  dari  pada  yang seharusnya.  Dengan  adanya  fakta-fakta  yang  ada,  jelas  praktik parkir tersebut dilarang atau haram dalam  ajaran Islam karena bertentangan dengan syara’.
3. Prespektif Yuridis
Penerimaan  pemerintah  daerah  selain  dari  pajak  daerah dan  bagi  hasil  pajak  pusat  yang  diperuntukkan  ke  pemerintah daerah  adalah  dari  retribusi  daerah.  Objek  retribusi  menjadi salah  satu  penerimaan  tambahan  bagi  pemerintah  daerah khususnya  pemerintah  daerah kota  Yogyakarta  adalah  retribusi tempat  khusus  parkir.  Retribusi  tempat  khusus  parkir  ini, menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Yogyakarta.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  daerah  membuat peraturan  yang  mengatur  tentang  tempat  khusus  parkir  yang dituangkan  dalam  Perda.  Perda  tersebut  adalah  Perda  kota Yogyakarta No. 20 tahun 2009 tentang Retribusi Tempat Parkir. Dengan  adanya  perda  tersebut,  secara  tidak  langsung  semua ketentuan  tentang  penyelenggaraan  perparkiran  tempat  khusus parkir yang ada di kota Yogyakarta harus sejalan dengan aturan tersebut  dan  aturan-aturan  lain  yang  berkaitan  dengan  aturan tersebut.
Dalam  Perda  tersebut  diatur  tentang  beberapa  hal  yang berhubungan  dengan  tempat  khusus  parkir,  termasuk  di dalamnya  mengatur  tentang  besaran  tarif  retribusi  parkir. Mengenai  besaran  tarif  di  tempat  khusus  parkir,  di  atur  dalam Perda  kota  Yogyakarta  No.  20 tahun  2009  Pasal  (8)  ayat  (1). Dalam perda tersebut , jelas dapat dipahami bahwa tarif retribusi parkir  untuk  sepeda  motor  adalah  sebesar  Rp.  1.000,00  untuk dua jam pertama parkir, dan untuk penambahan setiap jam akan dikenakan  biaya  tembahan  50%  dari  tarif  atau  sebesar  Rp. 500,00.  Namun  kasus  yang  terjadi  di  tempat  parkir  di Yogyakarta ini, pengelola jasa parkir memberikan tarif retribusi
20 Syamsul  Anwar, Hukum  Perjanjian  Syari’ah  Studi  tentang  Teori Akad dalam Fikih Muamalat , Cet ke-2 (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 100.
248
parkir  sebesar  Rp.  2.000,00  dan  menetapkan  klausul  baku tersendiri  dalam  penarikan  retribusi  parkir  yang  tercantum dalam  karcis.  Klausul  baku  yang  diterapkan  pengelola  parkir adalah penggunaan sistem bebas jam bagi setiap pengguna jasa parkir.
Penggunaan klausul baku tersebut menyimpang dari Perda dan  merugikan  salah  satu  pihak.  Karena  klausul  baku  yang digunakan  bertentangan  dengan  Perda  No.  20  tahun  2009 tentang  Retribusi  Tempat  Khusus  Parkir  khususnya  Pasal  (8) ayat  (1)  poin  (7)  yang  berisi  tentang  pengenaan  besaran  tarif retribusi  parkir  yang  bersifat  progresif 21 untuk  sepeda  motor. Selain itu, penggunaan klausul baku tersebut juga bertentangan dengan  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  No.  8  Tahun 1999  Pasal  (8)  ayat  (1)  poin  (a)  yang  berbumyi:  “  Pelaku  usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang  dipersyaratkan  dan  ketentuan  perundang-undangan”. Praktik parkir yang digunakan juga merugikan salah satu pihak karena berdasarkan hasil wawancara langsung dengan pengguna jasa  parkir,  sebagian  besar  mengatakan  bahwa  mereka memarkirkan kendaraannya untuk jangka waktu yang tidak lebih dari dua jam bahkan ada yang tidak membutuhkan waktu yang lebih dari satu jam.
Dari  fakta  diatas  jelas  terdapat  salah  satu  pihak  yang dirugikan  dengan  penggunaan  klausul  baku  tersebut.  Pihak pengguna  jasa  parkir  dirugikan  karena  mereka  memarkirkan kendaraan  dalam  jangka  waktu  kurang  dari  dua  jam  yang seharusnya  berdasarkan  Perda  No.  20  Tahun  2009  dikenakan tarif  Rp.  1.000,00.  Akan  tetapi  dengan  adanya  klausul  baku bebas jam tersebut pengguna parkir dikenakan tarif sebesar Rp. 2.000,00.  Penggunaan  klausul  baku  bebas  jam  tersebut bertentangan  dengan  Perda  dan  secara  tidak  langsung  juga bertentangan  dengan  Anggaran  Dasar.  Anggaran  dasar  yang dilanggar  yaitu  anggaran dasar  paguyuban  Pasal  (5)  ayat  (2) yang  berbunyi  :  “  Membentuk  dan  membangun  usaha-usaha yang  mengarah  pada  kemandirian  organisasi  yang  dapat membawa  manfaat  dan  berguna  untuk  kemandirian  organisasi asalkan  tidak  bertentangan  dengan  Undang-Undang  atau Peraturan Pemerintah yang berlaku di Republik Indonesia”.
21 Biaya parkir berbanding lurus dengan durasi parkir.
Az Zarqa’, Vol. 9, No. 2, Desember 2017
Adapun  prinsip-prinsip  perlindungan  konsumen  dalam hubungannya dengan eksistensi hukum kontrak baku ditentukan dalam  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  Nomor  8 Tahun  1999  dalam  Bab  V  Pasal  (18)  tentang  Ketentuan Pencantuman  Klausula  Baku 22 .  Dengan  melihat  beberapa prinsip-prinsip perlindungan konsumen jelas bahwa penggunaan  klausul  baku  bebas  jam  yang  tercantum  dalam karcis yang terjadi di taman parkir ini batal demi hukum karena sejalan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8
Tahun  1999  Pasal  (18)  ayat  (2)  yaitu;  karcis  tidak  dapat  dibaca secara  jelas  dan  terdapat  suatu  pengungkapan  yang  sulit dimengerti.  Hal  itu  membuat  pelaku  usaha  atau  dalam  hal  ini pengelola  jasa  parkir  wajib  menyesuaikan  dengan  prinsip- prinsip tersebut.
4. Prespektik Sosiologi Hukum Islam Fungsi  hukum  adalah  sebagai  sosial  kontrol  dan juga  alat untuk  mengubah  masyarakat.  Alat  pengubah  masyarakat  yang dimaksud  oleh  Pound,  dianalogikan  sebagai  suatu  proses mekanik.  Hal  ini  terlihat  dengan  perkembangan  dan  transaksi bisnis  yang  memperkenalkan  nilai  dan  norma  baru.  Peran  “ pengubah” tersebut dipegang oleh hakim melalui “interprestasi” dalam  mengadili  kasus  yang  dihadapinya  secara  seimbang ( balance ) 23 . Hukum  sebagai  sosial  kontrol  dan  alat  pengubah masyarakat tampaknya tidak terjadi di taman parkir ini, karena setelah  adanya  Perda  yang  mengatur  tentang  retribusi  tempat khusus parkir maupun Undang-Undang perlindungan konsumen dan  anggaran  dasar  paguyuban  khususnya  yang  mengatur tentang usaha. Aturan-aturan tersebut tidak dilaksanakan. Tidak dilaksanakannya  Perda  kota  Yogyakarta  No.  20  tahun  2009 dikarenakan beberapa alasan yaitu; kurangnya kesadaran hukum dalam  masyarakat,  kurangnya  pengetahuan  masyarakat, kurangnya  pengawasan  dan  kontrol  dari  dinas  perhubungan tentang praktik perparkiran, dan tidak adanya sanksi yang tegas bagi  para  pengelola  jasa  parkir  yang  melakukan  praktik
22 Wawan  Muhwan  Hariri, Hukum  Perikatan  Dilengkapi  Hukum Perikatan dalam Islam , Cet ke-10 (Bandung: CV. Pustaka Setia , 2011), hlm. 347-348. 23 Zainudin Ali, Filsafat Hukum , (Jakarta: Sinar Grafika,2006), hlm. 91.
250
perparkiran  yang  bertentangan  dengan  undang-undang  yang berlaku.
Sosiologi hukum menurut Soerjono Soekanto adalah suatu cabang  ilmu  pengetahuan  secara  analitis  dan  empiris mempelajari  hubungan  timbal  balik  antara  hukum  dengan gejala-gejala  sosial  lainnya 24 .  Berkaitan  dengan  persoalan penarikan retribusi parkir yang mengandung klausul baku yang bertentangan  dengan  undang-undang  sepertinya  menjadi kebiasaan yang berlangsung terus menerus. Mengenai persoalan ini, tidak ada perhatian yang serius dari pemerintah. Sementara itu, dari sisi masyarakat seperti tidak memperdulikan persoalan ini.  Aturan  yang  pemerintah  tetapkan  tentang  retribusi  tempat khusus  parkir  dirasa  belum  cukup  untuk  menjadikan  pengelola jasa  parkir  sadar  untuk  menerapkan  aturan  tersebut.  Dengan demikian, perlu ada upaya lain yang harus dilakukan pemerintah untuk  menumbuhkan  kesadaran  hukum  bagi  pengelola  jasa parkir.  Sehingga  pengelola  jasa  parkir  menghentikan  praktik tersebut karena merugikan pihak pengguna jasa parkir.
Tinjauan  sosiologi  hukum  Islam  dapat  dilihat  pada pengaruh hukum Islam terhadap perubahan masyarakat musil di taman  parkir  ini,  dan  sebaliknya  pengaruh  masyarakat  muslim di  taman  parkir  terhadap  perkembangan  hukum  Islam. Hubungan  timbal  balik  ini  dapat  dilihat  pada  orientasi masyarakat  muslim  yang  berubah  disebabkan  oleh  ketentuan baru  dalam  hukum  Islam.  Perubahan  tersebut  yaitu  perubahan orientasi masyarakat muslim dari urusan ibadah kepada urusan muamalat.  Penerapan  pendekatan  sosiologi  dalam  studi  Islam dapat  dilihat  dari  pengaruh  hukum  Islam  terhadap  masyarakat dan perubahan masyarakat dan juga tingkat pengamalan agama masyarakat. Studi Islam dengan pendekatan sosiologi juga dapat mengevaluasi pola penyebaran agama dan seberapa jauh ajaran agama  tersebut  diamalkan  oleh  masyarakat.  Sejalan  dengan sosiologi  hukum  sesuatu  yang  telah  dikenal  masyarakat  telah menjadi  kebiasaan  dikalangan  mereka  baik  berupa  perkataan maupun  perbuatan  yang  dikenal  dengan al-‘urf yang  dapat dijadikan  dalil  dalam  penetapan  hukum  Islam.  Dengan pengamatan  atau survey masyarakat  dipelajari  kebiasaan  yang
24 Zainudin  Ali, Sosiologi  Hukum ,  Cet  ke-1,  (Jakarta:  Sinar  Grafika,
2006), hlm.1.
dilakukan  masyarakat  dan  seberapa  jauh  kebiasaan  tersebut sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya.
Pada  kenyataannya  kebiasaan-kebiasaan  yang  terjadi dalam masyarakat khususnya dalam hal praktik perparkiran ini, bertentangan  dengan syara’ dan  aturan  yang  berlaku.  Dalam undang-undang  positif  manusia, ‘urf bertentangan  dengan dengan undang-undang umum tidak diakui  dan ‘urf ini  disebut ‘urf  fasid .  Adapun ‘urf yang  rusak,  tidak  diharuskan memeliharanya,  karena  memeliharanya  itu  berarti  menentang dalil syara’ atau  membatalkan  dalil syara’ 25 .  Terjadinya  ‘urf fasid  ini,  disebabkan  karena  kurangnya  kesadaran  hukum masyarakat  dan  kurangnya  pemahaman  masyarakat  tentang hukum  yuridis  dan  hukum  Islam  serta  aturan  penggunaan klausul baku. Hal itu terjadi karena dakwah atau pengajian tidak pernah  dilakukan.  Selain  itu,  tidak  adanya  pelopor  dari  tokoh agama  dan  atau  tokoh  masyarakat  setempat  yang  melakukan pembahasan  tentang  praktik perparkiran  yang  sesuai  dengan aturan hukum.
Penutup
Dalam  kajian  normatif,  praktik  sewa  menyewa  ( ijārah ) lahan parkir tidak sah menurut syara’, karena akad ijārah yang digunakan dalam transaksi parkir ini bertentangan dengan salah satu  prinsip  muamalah yaitu;  muamalat  dilaksanakan  dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, dan unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Selain itu, juga melanggar salah satu asas akad yaitu asas  amanah.  Dalam  kajian  yuridis,  penggunaan  klausul  baku dalam  penarikan  retribusi  tarif  parkir  di  taman  parkir  plaza Sriwedani kota Yogyakarta ini tidak sah menurut hukum. Karena klausul  baku  yang  ditetapkan  bertentangan  dengan  Perda  kota Yogyakarta  No.  20  tahun  2009  Pasal  (8)  ayat  (1)  poin  (7). Penggunaan  klausul  baku  juga  bertentangan  dengan  anggaran dasar paguyuban yaitu Pasal (5) ayat (2). Selain itu, penggunaan klausul  baku  juga  bertentangan  dengan  Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999 Pasal (8) ayat (1) dan Pasal (18) ayat (2).
25 Rachmat  Syafe’i, Ilmu  Ushul  Fiqih ,  Cet.  Ke-IV,  (Bandung:  Pustaka Setia, 2010), hlm. 130.
Az Zarqa’, Vol. 9, No. 2, Desember 2017
252
Tinjauan  sosiologi  hukum  Islam  terhadap  pelaksanaan perparkiran yang menggunakan klausul baku yang bertentangan dengan  perundang-undangan  adalah  sebuah  reflek  masyarakat terhadap  suatu kebutuhan yang tidak dibarengi sosialisasi  akan pentingnya  kesadaran  hukum  dalam  masyarakat  dan  juga ketidaktahuan masyarakat terhadap aturan  penggunaan klausul baku  serta  kurangnya  pemahaman  masyarakat  tentang  hukum yuridis  dan  hukum  Islam.  Hal  itu  terjadi  karena  dakwah  atau pengajian  tidak  pernah  dilakukan.  Selain  itu, tidak  adanya pelopor dari tokoh agama atau tokoh masyarakat setempat yang melakukan pembahasan tentang praktik perparkiran yang sesuai dengan  aturan  hukum.  Hal  ini  menyebabkan  praktik  tersebut menjadi  kebiasaan  yang  berlangsung  terus  menerus,  meskipun kebiasaan  tersebut  merupakan  kebiasaan  yang  bertentangan dengan syara’ ( ‘urf  fasid ).  Adapun ‘urf  fasid diharuskan  untuk ditinggalkan, karena memeliharanya itu berarti menentang dalil syara’ atau membatalkan dalil syara’ . Pemerintah  seharusnya  memberikan  pengetahuan  dan pemahaman  terhadap  hukum  melalui  sosialisasi  yang  teratur baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung,  agar  masyarakat khususnya  para  pelanggar  hukum  mengetahui  manfaat dibuatnya  suatu  hukum.  Pemerintah  seharusnya  melakukan pengawasan  dan  pengontrolan  terhadap  pelaksanaan  sebuah peraturan  perundang-undangan,  kemudian  memberikan  sanksi tegas  kepada  para  pelanggarnya.  Perlu  diberikan  sanksi  yang tegas kepada para pengelola jasa parkir yang melakukan praktik perparkiran tidak  sesuai  dengan peraturan dan undang-undang yang  berlaku.  Hendaklah  para  tokoh  agama  atau  tokoh masyarakat,  agar  lebih  memberikan  pengarahan  atau  informasi mengenai hukum Islam terutama dalam bidang ijārah atau sewa- menyewa  dalam  Islam  dan  juga  menambah  wawasan pembahasan  dengan  mengaitkan  sesuai  dengan  fenomena  yang terjadi  saat  ini.  Sehingga  wawasan  masyarakat  tentang  agama juga  mengalami  perkembangan  seiring  dengan  perkembangan teknologi  dan  informasi.  Begitu  juga  dalam  bermu’amalat  yang baik dan benar sesuai dengan yang dianjurkan dalam al-Qur’an dan Hadits.
Az Zarqa’, Vol. 9, No. 2, Desember 2017
253
Daftar Pustaka Departemen Agama RI, “Al-Qur’an dan Terjemahannya 30 juz”, Semarang: CV.
Toha Putra, 1998).
Afandi,  Yazid, Fiqh  Muamalah  dan  Implementasinya  dalam Lembaga Keuangan Syari’ah,  cet.  Ke-1 ,  Yogyakarta:
Logung Pustaka, 2009. Ahmad Yani, Gunawan  Widjaja,
Hukum  tentang  Perlindungan
Konsumen , Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2000.
Ali, Zainudin, Filsafat Hukum , Jakarta : Sinar Grafika, 2006.
Ali,  Zainudin, Sosiologi  Hukum ,  cet.  Ke-1,  Jakarta  :  Sinar Grafika, 2006. Anwar, Syamsul, Hukum Perjanjian Syariah studi tentang Teori
Akad dalan Fikih Muamalat,  cet.  Ke-2 ,  Jakarta  :
Rajawali Press, 2010. Arifin,  Johan  dkk., Perlindungan  Hukum  Nasabah  Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah , Semarang: Walisongo Press, 2010.
Basyir, AhmadAzhar, Asas-asas Hukum Muamalat , ed. Revisi  , Yogyakarta: FH UII, 1993. Hariri, Wawan Muhwan, Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam,  cet.  Ke-10 ,  Bandung  :  CV.
Pustaka Setia, 2011. Khallaf,  Abdul  Wahab, Ushul  Fiqih  Kaidan  Hukum  Islam,  alih bahasa Faiq Muttaqin , Jakarta : Pustaka Amani, 2002. Suhrawadi  K.  Lubis,  Chairuman  Pasaribu,  Hukum Perjanjian dalam Islam , Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
Soekamto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta : UI Press, 1986. Syafe’i,  Rachmat, Ilmu  Ushul  Fiqih,  cet.  Ke-IV ,  Bandung  : Pustaka Setia, 2010.
Tebba,  Sudirman, Sosiologi  Hukum  Islam ,  Yogyakarta:  UII Press, 2005. Undang-Undang  No.  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen.
Peraturan  Daerah  kota  Yogyakarta  No.  20 Tahun  2009  tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.
Anggaran Dasar Paguyuban Parkir