## TANGGAPAN MASYARAKAT TERHADAP KETERLIBATAN
KAUM PEREMPUAN DALAM POLITIK (SUATU PENELITIAN PADA GAMPONG PANGO RAYA KEC. ULEE KARENG KATO BANDA ACEH)

## Halik

## Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Universitas Jabal Ghafur Sigli

## ABSTRAK
Keterlibatan  kaum  perempuan  dalam  politik  sesungguhnya  merupakan  sebuah  proses  yang perjalanannya  sangat  panjang.  Sebab  itu  tidak  lepas  dari  adanya  paham  patriarki  yang melahirkan  konstruksi  sosial  dan  kultural,  dengannya  menempatkan  kaum  laki-laki  pada  posisi yang superior dan kaum perempuan pada posisi yang lebih lemah. Dalam pemahaman tersebut, menjalar  kesegala  bidang  termasuk  dalam  pembagian  kerja,  dalam  hal  ini  kerja  publik  dan domestik.  Pada  ranah  politik  merupakan  dunianya  laki-laki  sedangkan  pada  ranah  domestik sudah  merupakan  dunianya  perempuan.  Oleh  sebab  itu  lahirlah  persepsi  yang  dialamatkan kepada  kaum  perempuan  tidak  mampu  menduduki  pada  ranah  politik  apa  lagi  sampai  menjadi pemimpin  pada  lembaga.  Tentu  saja  pernyataan  ini  dipertajam  dengan  adanya  doktrin  bahwa kaum perempuan tidak pantas menjadi pemimpin walaupun ia pandai. Sebab itu latar belakang ini  peneliti  sangat  tertarik  untuk  meneliti  tentang  tanggapan  masyarakat  terhadap  keterlibatan kaum perempuan dalam politik. Adapun tujuan penelitian ini, mengetahui tanggapan masyarakat terhadap  keterlibatan  kaum  perempuan  dalam  politik,  mengetahui  hambatan  apa  saja  yang dialami  kaum  perempuan  dalam  politik,  penelitian  ini  dilaksanakan  di  Gampong  Pango  Raya Kecamatan  Ulee  Kareng  Kota  Banda  Aceh.  Pendekatan  metode  deskriptif-kualitatif  yang digunakan,  instrumen  pengumpulan  data  melalui  observasi  dan  indeef  interview.    Populasi penelitian  ini  masyarakat  Gampong  Pango  Raya  Kecamatan  Ulee  Kareng  Banda  Aceh, menggunakan  sampel  sebanyak  40  orang  yang  terdiri  dari  20  orang  laki-laki  dan  20  orang perempuan  dengan  model  purpose  sampling.  Adapun  hasil  penelitian  yang  diperoleh menunjukan  bahwa  masyarakat  Gampong  Pango  Raya  Kecamatan  Ulee  Kareng  Banda  Aceh sangat  mendukung  keikutsertaan  kaum  perempuan  dalam  politik.  Keikutsertaan  kaum perempuan  dalam  berpolitik  akan  sangat  membantu  dalam  menyuarakan  aspirasi  kaum perempuan  lainnya,  walaupun  terdapat  sejumlah  kendala  yang  dialami  misalnya  bagi  mereka yang  sudah  menikah  tidak  mendapatkan  izin  dari  suami,  selain  itu tingkat  pendidikan  yang rendah,  lemahnya  dukungan  dari  pihak  keluarga,  dan  persepsi  negatif  masyarakat  terhadap keikutsertaan kaum perempuan dalam politik serta kaum perempuan itu sendiri minatnya rendah.
Kata kunci: Masyarakat, Perempuan, Politik.

## Latar Belakang Masalah
Dewasa  ini  perkembangan  kehidupan masyarakat  Indonesia  pasca  reformasi  20 tahun  lalu  berkembang  sangat  signifikan. Hal  ini  dapat  disadari  dengan  munculnya berbagai perkem-bangan baru yang membawa  perubahan  secara  signifikan dalam tatanan kehidupan masyarakat. Perubahan  mendasar  dan  mencolok  dapat
dilihat dari sejumlah persepsi yang disalurkan melalui ranah dunia politik. Oleh sebab  itu,  salah  satu  perkembanganyang dihadapi  oleh  masyarakat  dalam  bidang politik adalah  tampilnya  kaum  perempuan dalam panggung politik. Seperti kita ketahui bahwa  dalam  dunia  politik  yang  awalnya lebih  dominan  adalah  laki-laki yang mengapresiasikan pandangan politiknya
dalam  masyarakat,  sebab  dalam  ketentuan perundang-undangan  yang  baru,  kaum perempuan  dapat  ikut  serta  terjun  dalam dunia  perpolitikan.  Asshiddiqie  (2015:105), mengemukakan  bahwa  masalah  pendidikan adalah  masalah  yang  sangat  penting. Sebagaimana tujuan negara dalam pembukaan  UUD  1945  yang  menyebutkan bahwa tujuan bangsa Indonesia adalah untuk mencerdaskan  anak  bangsa,  salah  satunya melalui  sektor  pendidikan.  Peranan  kaum perempuan  sebagai  bagian  dari  warga masyarakatyang dapat dilihat sebagai penopang dalam hidup berpolitik.
Untuk  itu  Aceh  adalah  salah  satu provinsi  dalam wilayah  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  yang  mempunyai  kedu- dukan khusus dengan diberikannya otonomi yang  bersifat  seluas-luasnya.  Implementasi pen-erapan  otonomi  dapat  dilihat  dari berlakunya UU No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan  Aceh.  Dalam  UU  tersebut Pasal  75,  menye-butkan  bahwa  perempuan dapat  terlibat  lang-sung  dalam  dunia  politik dengan  perwakilan  sebanyak  30%,  dan perempuanjuga dapat ikut dalam kepengurusanpartaidenganketer-wakilannya sebayak  30%.  Tidak  hanya  itu,  data  30% keikutsertaan perempuan juga berlaku dalam pendirian dan kepengurusan partai politik di tingkat pusat maupun daerah. Di samping itu dalam  pendirian  sebuah  partai  politik  harus menyerap sedikitnya 30% kaum perempuan. Pernyataan ini dipertegas lagi dalam pasal 2 UU  partai  politikno.  2  tahun  2008  tentang pem-bentukan  partai  politik.  Dimana  dalam UU inijuga menyebutkan bahwa pendiri dan pembentukan  partai  politik  menyertakan 30% keterwakilan perempuan.
Demikianjuga, dalam
Undang-
Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang Pemilihan Umum,Undang-Undang ini membuka  peluang  bagi  kaum  perempuan melalui  Pasal  65  Ayat  1  yang  menyebutkan bahwa  partai politik”  dapat”  mencalonkan 30%  perempuan  sebagai  calon  anggota legislatif.  Oleh  sebab  itu,  UU  No.12  Tahun 2003  tentang  Pemilihan  Umum  kemudian disempurnakan  menjadi  UU  No.10  Tahun 2008  tentang  Pemilihan  Umum  yang
menjadi  landasan  hukum  pemilihan  umum 2009.  Pasal  53  UU  No.10  Tahun  2008 kembali  memuat  kuota  30%  calon  legislatif perempuan,  ditambah  dengan  pasal  55  ayat 2 yang mencantumkan sistem zipper atau di setiap  tiga  orang  bakal  calon  terdapat sekurang-kurangnya satu orang perempuan.
Adanya  ruang  inilah  sebenarnya  yang menjadi  awal  bangkitnya  perjuangan  bagi partisipasi  perempuan  dalam  bidang  politik. Dan  sekiranya  proses  ini  akan  menjadi bagian  penting  dari  perubahan.  Maka diharapkan agar anggota legislatif yang peka terhadap problem-problem perempuan, akan membantu  untuk  peningkatan  kesejahteraan hidup  kaum  perempuan  nantinya.  Karena masih banyak agenda perempuan yang harus diperjuangkan.Persoalan kemiskinan, kesehatan, pendidikan perempuan dan kekerasan  terhadap  perempuan  harus  tetap diperjuangkan  jalan  keluarnya.  Sebenarnya keterwakilan  perempuan  diparlemen  dapat dikatakan  kebutuhan  yang  mendesak.  Hal ini dapat dilihat nyata dari target 30% calon legeslatif  perempuan  yang  belum  tercapai. Dukungan  perempuan  diparlemen  harus pula  diikuti  dengan  dukungan  partai  politik terhadap  akses  perempuan  didalamnya  agar suara  yang  berpihak  pada  perempuan  lebih banyak terdengar.
Kesadaranperempuandalam  kehidupan politikdanbagaimana menyuarakan kepenting-an  mereka  menjadi  hal  yang sangat dibutuhkan. Untuk itulah masyarakat perempuan dituntut untuk bisa berpartisipasi aktif  di  dalam  ranah  politik,  baik  tingkat lokal  maupun  nasional.  Keterlibatan  politik perempuan khususnya  dalam  kepengurusan organisasi  sosial  politik  pada  DPD  tiap provinsi sampai saat ini masih relatif sedikit bila dibandingkan dengan laki-laki. Struktur kepengurusannya  masih  tetap  didomi-nasi oleh  kaum  laki-laki.  Hal  ini  disebabkan karena  kaum  perempuan  belum  memahami hak-hak  mereka  dalam  bidang  politik, termasukbagaimana cara menyuarakan kebutuhan mereka. Sehingga dengan demikian memberikan indikasi bahwa perempuan  memiliki  minat  relatif  kecil dalam  struktur  politik  formal.  Hal  ini  tentu
dapat menimbulkan berbagai macam tanggapan  yang  keluar  dari  masyarakat terhadap  kualitas  perempuan  dalam  politik. Keraguan terhadap perempuan dalam berpolitik  juga  menjadi  persoalan  utama, meskipun disisi lainnya dapat dilihat sebagai kemajuan dalam membawa perubahan.
Berdasarkan  permasalahan  tersebut  di atas, peneliti sangat tertarik untuk
melaksanakan  penelitian  yang  diberi  tema: Tanggapan Masyarakat Terhadap
Keterlibatan Kaum PerempuanDalam Politik Pada  Gampong  Pango  Raya  Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  permasalahan  tersebut  di atas,  maka  dapat  dirumuskan  beberapa masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana  tanggapan  masyarakat  Gam- pong  Pango  Raya  Kecamatan  Ulee Kareng Banda Aceh terhadap keterlibat- an kaum perempuan dalam berpolitik?
2. Apa  saja  kendala-kendala  yang  dialami kaum  perempuan  dalam  berpolitik  di Gampong  Pango  Raya  Kecamatan  Ulee Kareng Banda Aceh?

## Tujuan Penelitian
Adapun  tujuan  penelitian  ini  yang ingin dicapai adalah sebagai sebagai berikut: 1. Untuk mengatahui tanggapan masyarakat  Gampong  Pango  Raya Kecamatan  Ulee  Kareng  Banda  Aceh terhadap  keterlibatan  kaum  perempuan dalam berpolitik.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang alami kaum perempuan dalam berpolitik di  Gampong  Pango  Raya  Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh.

## Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk  menambah  pengetahuan  bagi peneliti  terkait  tanggapan  masyarakat terhadap  keterlibatan  kaum  perempuan berpolitik  serta  akan  menjadi  bahan rujukan awal bagi penelitian lanjutan.
2. Untuk  memperkaya  khazanah  keilmuan umum  dan  menjadi  literatur  baru  bagi kepustakaan  Universitas  Jabal  Ghafur Sigli.
3. Untuk  menjadi  masukan  bagi  kaum perempuan,  khususnya  yang  ikut  serta berkecimpung dalam dunia politik.

## Landasan Teoritis
1. Pengertian Tanggapan Masyarakat Adalah  manusia  merupakan  makhluk yang  memiliki  keinginan  untuk  menyatu dengan sesamanya serta alam lingkungan di sekitarnya,  menggunakan  pikiran,  naluri, perasaan, keinginan dan sebagainya. Manusia  memberi  reaksi  dan  melakukan interaksi dengan lingkungannya. Pola interaksi  sosial  dihasilkan  oleh  hubungan yang berkesinambungan dalam suatu masyarakat.  Istilah  masyarakat  berasal  dari bahasa  arab  “syaraka”  yang  berarti  ikut serta,  berpartisipasi,  atau  “musyaraka”  yang berarti  saling  bergaul.  Di  dalam  bahasa inggris  dipakai  istilah  “society”,  yang sebelumnya  berasal  dari  bahasa  latin “socius”,  berarti  “kawan”.  Masyarakat berasal  dari  kata  musyarak  (arab),  yang artinya  bersama-sama,  kemudian  berubah menjadi masyarakat, yang artinya berkumpul  bersama,  hidup  bersama  dengan saling berhubungan dan saling mempengaruhi,  selanjutnya  mendapatkan kesepakatanmenjadi masyarakat (Indonesia). Masyarakat  adalah  sekumpulan  individu (manusia)  yang  terikat  oleh  pemikiran, perasaan  dan  system  (aturan)  yang  sama. Masyarakat  juga  dapat  diartikan  sebagai sejumlah  manusia  yang  terikat  oleh  suatu kebudayaan  yang  mereka  anggap  sama meskipun memiliki latar belakang kepribadian yang berbeda dimana, didalamnya  adanya  unsur  kekeluargaan, persatuan,  kesatuan  dan  tanggungjawab. Steinmentz,  seorang  ahli  sosiologi  Belanda memberikan  batasan  tentang  masyarakat sebagai  kelompok  manusia  yang  terbesar yang meliputi pengelompokan-penge- lompokan  manusia  yang  lebih  kecil  yang mem-punyai  penghubungerat  dan teratur pengertian  ini  menunjukkan  bahwa  suatu
masyarakat  men-cakup  kelompok  manusia yang kecil sampai dengan yang sangat besar, termasuk negara.
Menurut  Basrowi  (2015:38-40),  pen- gertian  masyarakat  menurut  para  ahli:  a) Menurut  John  Lewis  Gillin  dan  John  Philip Gillin bahwa masyarakat itu adalah kelompok  manusia  yang  terbesar  yang mempunyai  kebiasaan,  tradisi,  sikap  dan perasaan  persatuan  yang  sama.  Masyarakat itu  meliputi  pengelom-pokan  yang  lebih kecil.  Pengertian  ini  menunjukkan  bahwa masyarakat  itu  meliputi  kelompok  manusia yang  kecil  sampai  dengan  kelompok manusia  dalam  suatu  masyarakat  yang sangat  besar,  seperti  suatu  Negara.  Seperti diketahui,  suatu  Negara  juga  memiliki kebiasaan,  tradisi,  sikap,  dan  perasaan persatuan  yang  sama  dan  keteraturan.  b)
Menurut Auguste Comte (1896) mengatakan,  bahwa  masyarakat  adalah kelompok-kelompok makhluk hidup dengan realita-realita baru yang berkembang menurut pola perkembangan yang tersendiri. Masyarakat  dapat  membentuk  kepribadian yang  khas  bagi  manusia,  sehingga  tanpa adanya  kelompok,  manusia  yang  dengan atau  sendirinya  bertalian  secara  golongan besar atau kecil dari beberapa manusia, yang dengan  atau  sendirinya  bertalian  secara golongan dan mempunyai pengaruh kebatinan satu sama lain. c) Koentjaraningrat  (1980:160),  merumuskan definisi masyarakat sebagai berikut: masyarakat  adalah  kesatuan  hidup  manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat  tertentu  yang  bersifat  kontinu  dan yang  terikat  oleh  suatu  rasa  identitas bersama  dan  d)  Menurut  Selo  Sumardjan masyarakat  adalah  orang-orang  yang  hidup bersama  dan  menghasilkan  kebudayaan. Jadi,  Masyarakat  adalah  sejumlah  manusia yang  merupakan  satu  kesatuan  golongan yang  berhubungan  tetap  dan  mempunyai kepentingan  yang  sama.  Seperti;  sekolah, keluarga,  perkumpulan,  Negara semua adalah masyarakat. Tanggapan adalah bayangan  atau  kesan  dari  pada  apa  yang pernah  kita  amati.  Tanggapan  masyarakat adalah suatu bentuk penilaian yang
diberikan  oleh  masyarakat  terhadap  sesuatu yang  ingin  dinilai.  Menurut  Arikunto; menilai adalah mengambil keputusan terhadap  sesuatu  dengan  baik,  penilaian yang bersifat kuantitatif. Sedangkan penilaian  menurut  Mahrens  adalah  suatu pertimbangn  professional  atau  proses  yang memungkinkan  seseorang  untuk  membuat suatu pertimbangan mengenai nilai sesuatu. 2. Pengertian Perempuan
Perempuan  adalah  lawan  jenis  dari laki-laki yang memiliki peran, tingkah laku, emosional  dan  secara  biologis  memiliki perbe-daan dengan laki-laki seperti, perbedaan bentuk tubuh dan lain sebagainya. Selain itu perempuan juga dapat diartikan  sebagai  wanita  yang  juga  berarti kaum  hawa,  seseorang  yang  mempunyai watak  dan  sifat  yang  lembut  dan  wajib dilindungi oleh laki-laki.
3. Pengertian Politik.
Bahwa  secara  etimologis,  politik berasal  dari  kata  Yunani  polis  yang  berarti kota  atau  negara  kota.  Kemudian  arti  itu berkembang  menjadi  polites  yang  berarti warganegara,  politeia  yang  berarti  semua yang  berhubungan  dengan  negara,  politika yang  berarti  pemerintah-an  negara  dan politikos  yang  berarti  kewarga-negaraan. Aristoteles  (384-322  SM)  dapat  dianggap sebagai  orang  pertama  yang  memper- kenalkan kata politik melalui pengamatannya  tentang  manusia  yang  ia sebut  zoon  politikon.  Dengan  istilah  itu  ia ingin menjelaskan bahwa hakikat kehidupan sosial adalah politik dan interaksi antara dua orang atau lebih sudah pasti akan melibatkan  hubungan  politik.  Aristoteles melihat politik sebagai kecenderungan alami dan tidak dapat dihindari manusia, misalnya ketika  ia  mencoba  untuk  menentukan posisinya  dalam  masyarakat,  ketika  ia berusaha  meraih  kesejahteraan  pribadi,  dan ketika  ia  berupaya  memengaruhi  orang  lain agar  menerima  panda-ngannya.  Aristoteles berkesimpulan bahwa usaha memaksimalkan  kemampuan  individu  dan mencapai  bentuk  kehidupan  sosial  yang tinggi  adalah  melalui  interaksi  politik dengan  orang  lain.  Interaksi  itu  terjadi  di
dalam  suatu  kelem-bagaan  yang  dirancang untuk  memecahkan  konflik  sosial  dan membentuk tujuan negara. Dengan demikian kata  politik  menunjukkan  suatu  aspek kehidupan,  yaitu  kehidupan  politik  yang lazim  dimaknai  sebagai  kehidupan  yang menyangkut  segi-segi  kekuasaan  dengan unsur-unsurnya:  negara  (state),  kekuasaan (power),  pengambilan  keputusan  (decision making), kebijakan (policy), dan pembagian (distribution) atau alokasi (allocation).
Pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik  (politics)  adalah  bermacam-macam kegiatan  dalam  suatu  sistem  politik  (atau negara) yang menyangkut proses menentukan  tujuan-tujuan  dari  sistem  itu dan melaksanakantujuan-tujuan itu.
Pengambilan  keputusan  (decision  making) mengenai  apakah  yang  menjadi  tujuan  dari sistem  politik  itu  menyangkut  seleksi terhadap beberapa alternatif dan penyusunan skala  prioritas  dari  tujuan-tujuan  yang  telah dipilih.  Sedangkan  untuk  melaksanakan tujuan-tujuan itu perlu ditentukan kebijakan- kebijakan  umum  (public  policies)  yang menyangkut  pengaturan  dan  pembagian (distribution)  atau  alokasi  (allocation)  dari sumber-sumber (resources) yang ada. Untuk bisa berperan aktif melaksanakan kebijakan- kebijakan  itu,  perlu  memiliki  kekuasaan (power)  dan  kewenangan  (authority)  yang akan  digunakan  baik  untuk  membina kerjasama  maupun  untuk  menyelesai-kan konflik  yang  mungkin  timbul  dalam  proses itu. Cara-cara yang digunakan dapat bersifat meyakinkan  (persuasive)  dan  jika  perlu bersifat  paksaan  (coercion).  Tanpa  unsur paksaan,  kebijakan  itu  hanya  merupakan perumusan  keinginan  (statement  of  intent) belaka.  Politik  merupakan  upaya  atau  cara untuk memperoleh sesuatu yang dikehendaki.  Namun  banyak  pula  yang beranggapan  bahwa  politik  tidak  hanya berkisar  di  lingkungan  kekuasaan  negara atau  tindakan-tindakan  yang  dilaksanakan oleh  peng-uasa  negara.  Dalam  beberapa aspek kehidupan, manusia sering melakukan
tindakan  politik,  baik  politik  dagang, budaya,  sosial,  maupun  dalam  aspek kehidupan  lainnya.  Demikianlah  politik selalu menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat (public goals) dan bukan tujuan  pribadi  seseorang  (private  goals). Politik menyangkut kegiatan berbagai kelompok,  termasuk  partai  politik  dan kegiatan-kegiatan perseorangan (individu).
4. Partisipasi Politik
Partisipasi merupakan salah satu aspek penting  dalam  sistim  demokrasi,  bahkan yang mendasari demokrasi adalah nilai-nilai partisi-pasi. Karena partisipasi adalah keikutsertaan  warga  negara  biasa  dalam mem-pengaruhi  proses  pembuatan  dan pelaksanaan  keputusan  politik.  Handoyo Eko  (2013:  248-250)  Partisipasi  politik adalah kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil  bagian  dalam  proses  pemilihan penguasa  baik  secara  langsung  atau  tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan  umum.  Hungtington  dan  Nelsen (1994  :  6)  berpendapat  bahwa  :  partisipasi politik  merupa-kan  kegiatan  warga  Negara yang  bertindak  sebagai  pribadi-pribadi dengan maksud untuk mempengaruhi pembuatan  keputusan  pem-erintah,  dan partisipasi  dapat  bersifat  individual  atau kelompok. Wiener dan Huntigton (1994: 10) menekankan  sifat  sukarela  dari  partisipasi dan  mengemukakan  “menjadi  anggota organi-sasi atau menghadiri rapat umum atas perintah pemerintah, tidak termasuk partisipasi  politik”.  Dari  pengertian  ini maka, partisipasi dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh para aktivis perempuan pada hakekatnya  adalah  usaha  menggali  dan memberdayakan potensi-potensi yang dimiliki  oleh  perempuan.  Secara  umum partisipasi  tidak  hanya  pada  bidang  politik akan  tetapi  dalam  segala  bidang  kehidupan perempuan mempunyai hak dan kewajibannya untuk ikut serta atau berpartisipasi  aktif,  hanya  saja  karena selama  ini  terjadi  kesenjangan  antara  kaum laki-laki  dan  perempuan  yang  diakibatkan oleh  produk-produk  kebijakan  yang  bias
gender.  Sehingga  dibutuhkan  perjuangan keras  dan  holisticdari  segenap  perempuan dalam  segala  lini,  terlebih  pada  lini  politik, karena  sangat  berpengaruh  terhadap  produk kebijakan.
Lester  dalam  bukunya “Political Participation”,  menyebutkan  adanya  dua orientasi dalam partisipasi politik berhubungan  dengan  proses politik yaitu: partisipasi  politik  yang  berhubungan  pada output  proses  politik  (disebut  partisipasi pasif) dan pada input proses politik (disebut partisipasi  aktif),  dimana  aktivitas  individu atau  kelompok  yang  berkenaan  dengan masukan-masukanproses pembuatan kebijakan.  Dalam  partisipasi  politik  berlaku proses-proses  politik  yang  harus  difahami dan  diikuti,  baik  laki-laki  atau  perempuan. Yang  dikatakan  oleh  Easton,  proses  politik adalah  merupakan  interaksi  di  antara lembaga-lembaga  pemerintahan  kelompok- kelompok sosial. Hal ini menunjukkan tidak hanya  aktivitas  yang  ada  pada  tingkat  elit tetapi  melihat  sudut  pandang  yang  lebih pluralistic  yang  menyertakan  analisis  pada aktivitas-aktivitas  berbagai  kelompok  yang terorganisir  di  luar  pemerintahan  dengan memberikan  penekanan  pada  individu- individu,  kepentingan-kepentingan  bersama dan  nilai  normatif.  Sehinga  berpartisipasi tidak sekedar ikut – ikutan tanpa tujuan dan arah  yang  jelas  bagi  setiap  anggota  akan tetapi  dalam  proses  partisipasi  keterlibatan secara aktif mental, emosi dan prilaku untuk memperoleh sesuatu yang diharapkan menjadi bagian yang penting.

## Metodologi Penelitian
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian deskriptif  kualitatif,  yaitu:  suatu  penelitian yang  menggambarkan suatu  fenomena  yang terjadi dalam masyarakat. Sudjana (1989:52) men-jelaskan bahwa”  Metode deskriptif digunakan  apabila  penelitian  bertujuan untuk  menjelaskan  dan  menafsirkan  suatu peristiwa atau kejadian pada masa sekarang. Selain itu menurut Surahmad (1980) metode deskriptif adalah menunjukkan dan
menafsirkan  data  yang  ada,  misalnya tentang situasi yang diambil suatu hubungan dengan  kesehatan,  pandangan,  sikap  yang nampak  atau  tentang  suatu  proses  yang sedang  berkerja,  kelainan  yang  sedang muncul, kecenderungan yang sedang nampak, perten-tangan yang sedang meruncing dan sebagainya. 2. Populasi dan Sampel. Populasi
merupakankeseluruhan objek dari  suatu  penelitian.  Dalam  suatu penelitian  yang  tersusun  dan  terencana dengan  baik  dan  sistematis,  penetapan populasi  merupakan  suatu  keharusan  yang harus diperhatikan di dalam suatu penelitian. Kesimpulan  dari  suatu  pen-elitian  biasanya tidak  hanya  dibatasi  pada  orang-orang  yang diselidiki,  tetapi  juga  berlaku  pada  orang- orang  tidak  termasuk  menjadi  subjek peneliti  dan inilah  yang  dinamakan  dengan populasi.  Adapun  sampel,  menurutHadi (1989:70)  bahwa:”  sebagai  individu  yang diselidiki  tersebut  disebut  sampel  atau contoh,  sedangkan  semua  individu  untuk siapa  kenyataan-kenyataan  diperoleh  dari sampel  itu  hendak  digeneralisasikan  disebut populasi.”  Dengan  demikian  yang  menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat  yang  bertempat  tinggal  di Gampong  Pango  Raya  Kecamatan  Ulee Kareng  Banda  Aceh  yang  sudah  memiliki hak  pilih  dengan  jumlah  1400  orang. Sedangkan  penelitian  ini  ditetapkan  sample sebanyak  40  orang  masyarakat  yang  sudah mempunyai  hak  pilih,  yang  diambil  secara purposive sampling yang diperkirakan dapat mewakili  populasi  dan  dianggap  lebih resprentatif. Seperti yang dikatakan Surahmad  (1984:89) ,”  sampe l merupakan bagian  dari  populasi  yang  menjadi  subjek penelitian  dan  yang  diperkirakan  dapat mewakili  populasi  secara  seluruhan,  jika populasinya  banyak,  maka  pengambilan sampel  dilakukan  dengan  tektis  yang  tepat dan jika populasinya sedikit, maka pengambilan sampel disarankan seluruhnya, dengan demikian disebut penelitian populasi”.
3. Tehnik Pengumpulan Data
Untuk  mendapatkan  data  yang  valid peneliti  menggunakan  teknik:  a)  Observasi, menurut  Narbuko  (2003:70)  observasi merupakan  alat  pengumpulan  data  yang dilakukan  dengan  mengamati  dan  mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki,  dengan  demikian  penulis  dapat menghasilkan  data  yang  valid,  dan  b) Wawancara, selanjutnya Narbuko mengatakan bahwa wawancara adalah suatu proses  tanya  jawab  dalam  penelitian  yang berlangsung  secara  lisan,  dimana  dua  orang atau  lebih  bertatap  muka  mendengarkan secara  langsung  informasi-informasi  atau keterangan-keteranngan  tertentu.  Dalam  hal ini  penulis  lakukan  dengan  pihak  yang terkait  serta  pihak  yang  berhubungan  dan berkompeten untuk mendukung hasil penelitian ini.
4. Lokasi Penelitian.
Penelitian  ini  dilaksanakan  pada Gampong  Pango  Raya  Kecamatan  Ulee Kareng Banda Aceh.
5. Metode Pengolahan Data.
Adapun  data  yang  diperoleh  dengan menggunakan metode observasi dan wawancara, data  tersebut  diolah  dan dianalisis  dengan  menggunakan  rumusan analisis  naratif  komparatif,  yaitu:  analisis dengan  menggunakan  kata-kata  yang  logis setelah  mendapat  data  dilapangan  dan setelah  diolah,  kemudian  data  tersebut dipadukan dengan teori yang telah dikemukakan oleh para ahli tersebut di atas. Menurut Arikunto (2003:236) istilah komparatif  adalah  menemukan  persamaan- persamaan dan perbedaan-perbedaan tentang benda-benda, orang, prosedur kerja, ide dan lain-lain. Dapat juga membandingkan persamaan  pandangan  dan  perubahan- perubahan  pandangan  orang,  group,  atau negara  terhadap  negara,  terhadap  kasus, terhadap  peristiwa  atau  terhadap  ide-ide, dalam  kaitan  dengan  penelitian  ini,  hasil olahan dari penelitian ini akan mendeskripsikan tentang tanggapan masyarakat
Gampong Pango Raya
Kecamatan  Ulee  Kareng  Banda  Aceh terhadap  keterlibatan  kaum  perempuan
dalam  politik  dan  kendala-kendala  yang dialami kaum perempuan dalam berpolitik.

## Hasil Penelitian
Sehubungan dengan penelitian tanggapan  masyarakat  terhadap  keterlibatan kaum  perempuan  dalam  politik  yang berfokus  pada  masyarakat  Gampong  Pango Raya Kota Banda Aceh, dapat disajikan data yang  terkumpul  melalui  wawancara  sebagai berikut:    data  yang  diperoleh  dapat dijelaskan  bahwa  responden  diambil  dari dua  jenis  kelamin  yaitu,  20  orang  laki-laki dan  20  orang  perempuan.  Dapat  di-katakan bahwa  sesuai  dengan  teori.  Dilihat  dari sudut  sampelnya,  maka  sesuai  dengan mekanisme random sampling. Dalam melaku-kan  penelitian,  peneliti  diundang oleh kepala desa untuk melakukan wawancara kepada warganya pada saat desa tersebut melakukan aktivitas bersama. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara  dengan  mendatangi  rumah- rumah  warga  atau  penduduk, kios  serta Masjid  yang ada di daerah tersebut. Berikut ini merupakan petikan wawancara masyarakat  yang  bertempat  tinggal  di Gampong  Pango  Raya  Kecamatan  Ulee Kareng berkenaan dengan tanggapan masyarakat  terhadap  keterlibatan  kaum perempuan dalam politik.
1) Pada saat peneliti mewawancarai responden dengan menanyakan pengetahuan  mereka  tentang  politik, masyarakat  mulai  terlihat  ketakutan. Sebagian dari responden langsung mengatakan bahwa mereka tidak mau di- wawancarai.    Namun  ada  jugasebagian masyarakat yang bersedia untuk diwawan-carai.  Mereka  yang  enggan untuk  diwawan-carai  ternyata  merasa takut  membicarakan  politik.  Mereka mengatakan bahwa mereka takut ditangkap  kalau  membicarakan  politik. Hal  ini  diketahui  setelah  peneliti menanyakan  alasan  mereka  untuk  tidak mau  diwawancarai. Namun  setelah peneliti menjelaskan bahwa hasil wawancara  ini  hanya  akan  dicantumkan dalam  skripsi  peneliti  dan  tidak  ada
kaitannya  dengan  pihak  lainnya  maka, masyarakat mulai bersedia untuk diwawan-carai.Berdasarkan hasil
wawancara  peneliti  dengan  responden dapat  disimpulkan  bahwa  hampir  rata- rata  masyarakat  Gampong  Pango  Raya Kecamatan  Ulee  Kareng  tahu  tentang politik.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  hasil wawancara  peneliti  dengan  responden, dari 40 orang masyarakat yang dijadikan sampel ada 4 orang yang tidak tahu sama sekali tentang politik. Mereka umumnya tidak  melanjutkan  lagi  pendidikannya kejenjang  yang  lebih  tinggi  dan  yang tidak  punya  kegiatan  lain  setelah menyelesaikan  pendidikannya  ataupun tidak menyelesaikan pendidikannya. Sedangkan masyarakat yang tahu
tentang  politik  adalah  mereka  yang memiliki pekerjaan sebagai PNS,
swasta,  wiraswasta  dan  IRT.  Menurut mereka  politik  itu  adalah  suatu  proses, taktik  atau  cara  yang  digunakan  oleh seseorang untuk memperoleh kekuasaan. Karena dengan kekuasaan inilah mereka yang  duduk  dipemerintahan  dan  akan memperjuangkan  nasib  rakyatnya,  tanpa adanya kekuasaan, seseorang tidak dapat berbuat apa-apa.
2) Responden terlihat sangat nyakin dengan jawaban  yang  diberikannya  pada  saat peneliti  menanyakan  siapa  saja  menurut responden  yang  berhak  terlibat  dalam politik. Hasil penelitian menggambarkan bahwa  menurut  masyarakat  yang  ada  di Gampong  Pango  Raya  semua  orang berhak  terlibat  dalam  politik,  baik  itu laki-laki  maupun  perempuan  tanpa  ada pengecualian,  asalkan  orang  tersebut sudah  cukup  umur,  mengerti  tentang politik,  memiliki  harapan  dan  tujuan untuk  membangun  masyarakat  kedepan, memiliki  wawasan  yang  luas,  mau memperhatikan rakyat, memperjuangkan rakyat dan menampung aspirasi rakyat.
3) Peneliti melihat responden sangat bangga  dalam  menyebutkan  jumlah perempuan yang terlibat dalam politik di Gampong  Pango  Raya.  Mereka  terlihat sangat  bersemangatdalam  menceritakan
kegiatan  yang  diadakan  oleh  mereka (kaum  perempuan)  yang  terlibat  dalam politikuntuk  masyarakat  yang  ada  di Gampong  Pango  Raya.  Dari  responden, penulis  mendapatkan  informasi  bahwa kaum perempuan Gampong Pango Raya ada  10  sampai  20  orangyang  terlibat dalam  politik.  Tiga  di  antaranya  pernah mencalonkan  diri  menjadi  caleg  namun tidak terpilih. Satu dari PPP dan dua dari PKS. Sedangkan  lainnya  hanya  sebagai anggota partai. Seperti partai PPP, PKS, PAN  dan  partai  Demokrat.  Anggota- amggota partai inilah yang banyak terjun ke dalam masyarakat untuk mengadakan kegiatan-kegiatan seperti mengajari masyarakat memasak dan menjahit. Dan ini  dilakukan  hanya  pada  saat  hampir- hampir  pemilu  saja.  Setelah  itu,  tidak ada lagi kegiatan semacam ini.
4) Dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan penulis  menunjukkan  bahwa,  menurut pendapat  masyarakat  Gampong  Pango Raya  akan  sangat  bagus  apabila  ada perempuan  yang  ikut  berkecimpung dalam  dunia  politik.  Hal  ini  sangat membantu kaum perempuan pada umumnya  untuk  menyuarakan  aspirasi kaum  perempuan  lainnya.  Selain  untuk menambah  wawasan  perempuan  itu sendiri,  dengan  adanya  perempuan  yang terlibat  dalam  dunia  politik  juga  akan memperlihatkan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Sehingga tidak ada lagi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dimata masyarakat.  Apalagi  kalau  perempuan tersebut bisa membawa suatu perubahan bagi  masyarakatnya.  Meskipun para responden  menjawab  demikian,  namun ada  2  orang  responden  khususnya  kaum laki-laki terlihat kurang setuju perempuan  ikut  terlibat  dalam  politik. Hal  ini  dapat  dilihat  dari  jawaban mereka  yang  mengatakan  bahwa  boleh- boleh  saja  perempuan  ikut  berpolitik asalkan  tidak  melupakan  kewajibannya sebagai  istri  dan  sebagai  ibu  bagi  anak- anaknya.
5) Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis  menunjukkan  bahwa,  menurut masyarakat  Gampong  Pango  Rayaperan perempuan  di  bidang  politik  masih sangat  kurang.  Hal  ini bisa  dilihat  dari jatah  yang  diberikan  sebanyak  30  % hanya  beberapa  persen  saja  yang terpenuhi.  Buktinya  dapat  dilihat  dari banyaknya kaum perempuan yang mencalonkan  diri  sebagai  caleg  namun tidak terpilih di dalam pemilu. Selain itu, masyarakat  lebih  percaya  bahwa  laki- laki  lebih  baik  menjadi  pemimpin dibandingkan perempuan. Sehingga muncul persepsi bahwa perempuakesempatann hanya pantas ada dirumah  untuk  mengurus  keluarganya. Responden  perempuan  terlihat  sangat kecewa dengan keadaan politik sekarang. Meskipun jatah untuk
perempuan  telah  diberikan  sebanyak
30%, tetap saja lebih banyak kaum laki- laki yang terpilih dalam pemilu. Menurut mereka  hal  ini  sangatlah  tidak  adil  bagi kaum perempuan.
6) Dari  hasil  penelitian  menunjukkan bahwa ada  beberapa  factor yang mendorong  perempuan  ikut  terlibat dalam  politik.  Faktor-faktor  tersebut antara lain:
a. Faktor social,seperti pergaulan. Pergaulan  perempuan  pada  masa sekarang  berbeda  dengan  pergaulan perempuan  pada  zaman  dahulu. Pergaulan  perempuan  pada  zaman sekarang sudah lebih maju
dibandingkan  pada  zaman  dahulu sehingga, hal inilah yang mendorong perempuan untuk menunjukkan kepada  masyarakat  bahwa  mereka juga  mampu  melakukan  sesuatu  hal yang dapat memberikan suatu pencerahan  atau  perubahan  bagi masyarakat.
b. Faktor  ekonomi.  Perempuan  ikut terlibat  dalam  politik  karena  mereka memiliki  perekonomian  yang  cukup
sehingga  mereka  dapat  melakukan sesuatu.  Seperti  halnya  mencetak spanduk, baju dan membuat
kampaye didaerah-daerah. c. Faktor  pendidikan,  mereka  ingin mengaplikasikan  ilmu  yang  sudah ada dan mengembangkan kemampuan  mereka  di  bidang  yang mereka kuasai.
d. Faktor gender, dalam artian perempuan  juga  memiliki  hak  yang sama dengan laki-laki. Jadi tidak ada lagi  perbedaan  hak  antara  kaum perempuan  dan  kaum  laki-laki. Karena  pada  kenyataannya  mereka juga ada yang mempunyai kebutuhan dan  potensi  yang  sama  dalam  dunia politik.
e. Faktor
lingkungan, keadaan masyarakat  yang  memprihatinkan sehingga  memicu  seseorang  ingin melakukan perubahan untuk masyarakatnya.
f. Faktor  kesejahteraan  perempuan, dimana  selama  ini  kesejahteraan perempuan belum semua terpenuhi.
g. Faktor  turun  temurun,  misalnya dalam  keluarga  selalu  ada  yang  ikut berkecimpung dalam dunia politik.
7) Dari  hasil  penelitian  dapat  dirumuskan beberapa alasan mengapa kaum perempuankurang relative terlibat dalam politik.  Alasan-alasan  tersebut  antara lain kurangnya pengetahuan, perempuan masih  belum  berani  berada  didepan pablik,  karena  pandangan  masyarakat yang  menganggap  kaum  perempuan kurang  baik  ada  dalam  dunia  politik, peran perempuan kurang dominan ketimbang  peran  laki-laki,  kurangnya kesempatan untuk terjun ke dalam dunia politik,  karena  faktor  adat  dan  budaya kita yang sudah turun temurun cenderung menempatkan posisi perempuan  dibelakang  laki-laki  serta tingginya  pemikiran  kalau  perempuan itu  hanya  sebagai  pengurus  rumah tangga saja.
8) Dari  hasil  penelitian  menunjukkan bahwa,kendala-kendala
yang
menghambat  perempuan  ikut  berpolitik adalah bagi mereka yang sudah menikah tidak  mendapatkan  izin  dari  suami, tingkat  pendidikan  yang  rendah, tidak adanya  dukungan  dari  pihak  keluarga maupun  lingkungannya,  kurang  adanya kesempatan, pandangan masyarakat yang  tidak  baik  terhadap  perempuan yang  ikut  berkecimpung  dalam  dunia politik  serta  rendahnya  minat  dari perempuan  itu  sendiri.  Beberapa  orang dari  responden  juga  mengatakan  bahwa kebanyakan  dari  masyarakat  melihat politikdari  sudut  yang  kejam.  Dalam artian, setiap orang  yang terjun kedalam politik  kerap  kali  menghalalkan  segala
cara untuk dapat memenuhi keinginannya. Sedangkan perempuan itu sendiri sangat identik dengan kelembutan  jadi,  menurut  responden perempuan  yang  terlibat  dalam  politik akan menjadi buruk dimata masyarakatnya.
9) Dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan penulis menunjukkan bahwa adapun cara yang  dapat  diambil  oleh  perempuan yang  terlibat  dalam  aktifitas  politik dalam mengatur rumah tangga danaktifitas  politiknya  adalah  dengan cara membagi waktu antara keluarga dan politik-nya. Namun tidak tertutup kemungkinan juga bagi perempuan yang berkecimpung dalam dunia politik untuk memperkerjakan orang (pembantu) untuk  mengurus  rumah  dan  anaknya. Hal  ini  kebanyakan  terjadi,  bahkan mereka  yang  hanya  bekerja  di  kantor saja  banyak yang  mempekerjakan  orang di  rumah-nya.  Apa  lagi  bagi  mereka yang  terjun  ke  dalam  dunia  politik. Namun  hampir  rata-rata  dari  responden laki-laki  mengatakan  hal  inilah  yang membuat  mereka  tidak  ingin  para istrinya  terlibat  dalam  politik.  Karena bukan  tidak  mungkin  hal-hal  yang  tidak diinginkan  oleh  para  suani  akan  terjadi apabila  istri  mereka  ikut  berkecimpung dalam  dunia  politik.  Misalnya  saja, karena sibuk mengurus politiknya mereka  akan  terlambat  pulang  kerumah. Sehingga lama-kelamaan hubungan
antara  si  ibu  dengan  si  anak  akan menjadi semakin jauh. Hal ini disebabkan  karena  sianak  sudah  kurang mendapat perhatian dari si ibu.
10) Dari  hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  keterlibatan  kaum  perempuan dalam  politik  pada  tahun  ini  mulai mengalami kemajuan dibandingkan tahun  yang  lalu.  Hal  ini  dapat  diketahui dari  responden  yang  mengatakan  bahwa pada  tahun  yang  lalu  tidak  ada  satu perempuan  pun  ikut  terjun  dalam  dunia politik.  Namun  pada  tahun  ini  sudah mulai  nampak  ada  kemajuan  meskipun pada akhirnya tidak terpilih dan beberapa  orang  lainnya  hanya  menjadi anggota  dari  partai  saja.  Para  responden terlihat  senang  dengan  kemajuan  yang terjadi  akhir-akhir  ini.  Sehingga  dengan demikian  perempuan  tidak  perlu  merasa takut  lagi  untuk  melakukan  suatu perubahan, baik itu untuk dirinya sendiri maupun untuk masyarakat sekitarnya.
11) Berdasarkanhasil penelitian menunjukkan bahwa, dukungan keluarga terhadap  keterlibatan  kaum  perempuan dalam dunia politik masih sangat kurang meskipun ada sebagian yang mendukung.  Hal  ini  disebabkan  karena kurangnya  informasi  yang  diterima  oleh pihak keluarga. Kalau pun ada salah satu anggota  keluarga  perempuan  mereka yang  terlibat  dalam  politik,  mereka hanya  akan  memilihnya  saja  namun tidak  mendukung  aktifitasnya.  Mereka masih  menganggap  bahwa  berpolitik itu bukan pekerjaan perempuan. Jadi, urusan  politik  lebih  baik  diserahkan kepada kaum laki-laki. Karena merekalah  yang  lebih  banyak  tahu  dan lebih pantas menjadi seorang pemimpin. Responden  juga  mengatakan  bahwa, bagaimana  keluarga  bisa  mendukung anak perempuannya berkecimpung dalam dunia politik. Sementara kenyatannya  justru  kaum  perempuan  itu sendiri  lebih  percaya  kepada  kaum  laki- laki ketimbang kaum perempuan.
12) Fakta lain menunjukkan bahwa perhatian  dan  konstribusi  perempuan yang  terlibat  dalam  politik  kepada masyarakat  ada  namun  masih  kurang. Biasanya  kalaupun  ada  konstribusi mereka  lebih  memilih-milih  beberapa orang saja, itupun hanya dilaku-kan pada
saat  kampanye-kampanye  saja  setelah itu  tidak  ada  lagi.  Konstribusi  lain  yang ditunjukan  oleh  kaum  perempuan  yang ikut  terlibat  dalam  politik  terhadap masyarakat hanyalah berupa keterlibatan mereka dalam pembagian sembako, baju dan kain sarung.

## Pembahasan
Dari hasil penelitian di atas ditemukan deskripsi bahwa pendapat masyarakat Gampong  Pango  Raya  Kecamatan  Ulee Kareng  Banda  Aceh  akan  sangat  baik apabila  ada  perempuan  yang  ikut  serta berkecimpung  dalam  dunia  politik.  Tentu saja  hal  ini  sangat  membantu  kaum perempuan pada umumnya untuk menyuarakan  aspirasi  kaum  perempuan lainnya.  Sejalan  dengan  hal  tersebut  juga menambah  wawasan  perempuan  itu  sendiri, dengan  adanya  perempuan  yang  turut terlibat  dalam  dunia  politik  juga  akan memperlihatkan  kesetaraan  gender  antara laki-laki  dan  perempuan  tersendiri.  Sebab itu  tidak  ada  lagi  perbedaan  pandangan antara  laki-laki  dan  perempuan  di  mata masyarakat.  Hal  ini  tampak  bagus  apabila perempuantersebut mampu membawa suatuperubahan bagi masyarakatnya.
Dewasa  ini,  politik  yang  kini  tengah menjadi  agenda  utama  dalam  wacana masyarakat, telah memberikan warna tersendiri  terhadaptatanan  pemerintahan  di negara kita.  Hal ini menjadi daya tarik bagi sekelompok orang termasukkaum perempuan  yang  ingin  berkiprah  pada bidang  politik.  Perempuan  sebagai  kaum yang  dipresentasikan  sebagai  seorang  ibu dan istri, telah dapat membuktikan kemampuannya  dalam  seluruh  kegiatan politik  dan  pemerintahan  di  negara  ini. Ketertarikan  dan  keterlibatan  perempuan dalam bidang politik saat ini sepertinya telah menjadi  suatu  keharusan  sebab  akses, kontrol  dan  partisipasi  perempuan  dalam berbagai tindakan maupun dalam pengambilan  suatu  keputusan  merupakan salah  satu  hak  asasi  manusia.  Hal  ini  tidak dapat  dipungkiri,  keter-wakilan  perempuan dalam  proses  pesta demokrasi  di  negara Indonesia  telah  mendapat-kan  kedudukan yang  cukup  tinggi,  meskipun  secara  politis posisi mereka masih minoritas.
Adanya  beberapa  kendala  terhadap eksistensi  dan  kedudukan  perempuan  di
dunia  politik  menyebabkan  sulitnya  akses bagi kaum perempuan untuk dapat berkiprah lebih  jauh  dan  mendapatkan  kedudukan yang  setara  dengan  kaum  laki-laki.  Salah satu  penyebabnya  adalah  masalah  gender antara perempuan dan laki-laki. Perkembangan  posisi  dan  peran  politik wanita  Indonesia  amatlah  lamban.  Secara kualitatif,  wanita  Indonesia  belum  secara proporsional mempengaruhi
dan menentukan  proses  dan  kebijakan  politik  di Indonesia.
Sebagaimana  yang  telah  diketahui bahwa  perjalanan  perjuangan  keadilan terhadap kesetaraan gender selama ini, telah membukti-kan bahwa  politik  itu  terbuka bagi  siapa  saja,  dan  merupakanperwujudan atas  kesadaran,  kekuatan,  dan  kemampuan serta adanya kesem-patan untuk mendapatkan  semua  itu.  Siapa  pun  yang peduli  pada  keadilan  gender  selayaknya paham  bahwa memberikan”  kesempatan” khu-sus bagi perempuan memang perlu, tapi akan kehilangan maknanya jika tak diimbangi  dengan  usaha  tekun  membangun kesadarandan kekuatan politik bagi kalangan  perempuan.Dengan  diberikannya kesempatan  dan  usaha  tekun  itulah,  akan terjadi transformasi perempu-an Indonesia.
Sehingga dalam hal ini, kaum perempuan  dapat  menunjukkan  kemampuan dan citranya dalam dunia polik, tanpa harus mengesamping-kan  identitas  dan  fungsinya dalam  rumah  tangga,  baik  sebagai  seorang istri bagi suaminya, maupun sebagai seorang ibu bagi anak-anaknya.
Menurut  Prabawati,  pada  prinsipnya semuaorang setuju bahwa bentuk pemerintahan  yang  demokratis  merupakan bentuk  yang  paling  ideal  dan  didambakan oleh  rakyat.  Kata  demokrasi  sendiri  dapat diartikan sebagai se-buah pemerintahan dari, oleh  dan  untuk  rakyat.  Dengan  demikian, rakyatlah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam proses pemerintahan. Pemimpin  merupakan  pemegang  mandat yang  harus  tunduk  kepada  suara  rakyat melalui  wakil-wakil  mereka  yang  duduk dalam kursi legislatif. Untuk itu masyarakat dapat  dikatakan  demo-kratis  jika  dalam kehidupannya menghargai hak asasi manusia  secara  adil  dan  setara,  mengakui untuk memajukankebebasannya.Penghargaan
terhadap  hak  yang  adil  dan  setara  tersebut men-cerminkan adanya penghargaan terhadap  perbe-daan-perbedaan  yang  ada, khususnya  terhadap  kelompok-kelompok minoritas. Karena itu juga mencakup adanya jaminan  partisipasi  politik  bagi  semua warga.  Partisipasi  dalam  sistem  politik merupakan  tugas  yang  kompleks  dan menantang,  khususnya  bagi  sektor-sektor masyarakat  yang  secara  tradisional  yang termar-jinalkan.  Perempuan  mewakili  salah satu  kelompok  yang  dirugikan  sebagai akibat  dari  peran-peran  yang  diterjemahkan secara  sosial  dan  budaya  serta  hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam ranah- ranah produktif, dan politik.
Sementara kendala-kendala yang meng-hambat  perempuan  ikut  berpolitik adalah  bagi  mereka  yang  sudah  menikah tidak  mendapatkan  izin  dari  suami,  tingkat pendidikan  yang  rendah,  tidak  adanya dukungan  dari  pihak  keluarga  maupun lingkungannya, kurang adanya ke-sempatan, pandangan  masyarakat  yang  tidak  baik terhadap  perempuan  yang  ikut  berke- cimpung dalam dunia politik serta rendahnya minat dari perempuan itu sendiri. Perempuan  sebagai  salah  satu  kelompok minoritas  sampai  saat  ini  masih  berada dalam posisi  subordinat  dibanding  laki-laki. Meskipun  secara  kuantitatif  mereka  lebih banyak  tetapi  hal  ini  tidak  berarti  ada jaminan  terhadap  hak-hak  mereka.  Faktor budaya  merupakan  salah  satu  penghambat bagi  perempuan  untuk  tampil  dalam  forum publik.  Kuatnya peran  laki-laki  dalam kehidupan  publik  sangat  menentukan  setiap keputusan-keputusan yang diambil meskipun itu menyangkut ke-hidupan perempuan.  Hal  ini  menempatkan  posisi perempuan semakin termarginalkan, terutama  dalam  partisipasi  politik  semata- mata  karena  mereka  adalah  perempuan. Inilah  yang  disebut  sebagai  diskriminasi berbasis gender.
Adapun  hambatan  yang  datang  dari diri perempuan adalah budaya patriarki yang sudah  mengakar  dalam  diri  seseorang.  Ini harus  diselesaikan  melalui  pendidikan  kritis dan  advo kasi.  “Hambatan -hambatan  tidak
datang  dari  undang-undang  dan  kultur  di masyarakat,  tapi  juga  pelanggaran  the  right to  stand  atau  hak  untuk  menjadi  kandidat,” Selain itu, ketidak-adilan dalam kesempatan pendidikan juga menjadi kendala perempuan masuk dalam dunia politik. Syarat pendidikan kandidat menjadi batu sandungan perempuan terpilih
berkecimpung  masuk  dalam  partai  politik. Padahal  kita  tahu,  laki-laki  dan  perempuan memiliki  kesenjangan  dalam  pendidikan. Pendidikan  pun  bukan  jaminan  seseorang akan  peduli  pada  masalah  kesejahteraan perempuan.
Partisipasi politikperempuan merupakansalah satu prasyarat
terlaksananya  demokrasi.  Karena  tidak  ada demokrasi  yang  sesungguhnya  jika  masih terdapat  pengingkaran  kesetaraan  antara laki-laki dan perempuan sehingga ber-akibat ‘tersingkirnya’  perempuan  dari  gelang -gang politik.  Kehidupan  demokrasi  yang  sejati adalah  kehidupan  dimana  semua  anggota masyarakat  mendapat  kesempatan  yang sama  untuk  bersuara  dan  didengar.  Peran politik  sangat  penting  untuk  mendorong kebijakan yang  berkeadilan  sosial,  terutama yang berkaitan dengan kehidupan perempuan.  Sementara  me-lalui  kebijakan, hukum dapat berlaku melin-dungi kepentingan kaum perempuan dari ber-bagai bentuk  kekerasan  baik  domestik  maupun publik. Seharusnya memikirkan kepentingan masyarakat umum dimana demokrasi sebagai sarana pencapaian kekuasaan.

## Kesimpulan.
1. Tentu  saja  secara  umum  masyarakat Gampong  Pango  Raya  Kecamatan  Ulee Kareng  Banda  Aceh  sangat  mendukung perempuan yang ikut serta
berkecimpung  dalam  dunia  politik. Sebab menurut mereka, adanya perempuan  yang  ber-kecimpung  dalam dunia  politik  akan  sangat  membantu kaum  perempuan  dalam  menyuarakan aspirasi kaum perempuan lainnya. Selain untuk  men-ambah  wawasan  perempuan itu  sendiri,  dengan  adanya  perempuan yang  terlibat  dalam  dunia  politik  juga
akan memper-lihatkan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan.
Sehingga tidak ada lagi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dimata
masyarakat.  Apalagi  kalau  perempuan tersebut bisa membawa suatu perubahan bagi masyarakatnya.
2. Kendala-kendala yang menghambat perempuan  ikut  dalam  berpolitik  adalah bagi  mereka  yang  sudah  menikah  tidak mendapatkan  izin  dari  suami,  tingkat pendidikan  yang  rendah,  tidak  adanya dukungan  dari  pihak  keluarga  maupun lingkungannya, kurang adanya kesempat-an,  pandangan  masyarakat yang  tidak  baik  terhadap  perempuan yang  ikut  berkecimpung  dalam  dunia politik  serta  rendahnya  minat  dari perempuan itu sendiri.

## Saran-Saran
Atas dasar kesimpulan tersebut di atas, maka ada beberapa saran dari peneliti, yang diperuntukan  kepada  masyarakat  Gampong Pango Raya Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh sebagai berikut: a. Kepadatokoh perempuan yang mempunyai keinginan untuk ikut berkecimpung  dalam  dunia  politik,  agar dapat  meningkatkan  pengetahuan  dan wawasannya terkait dengan bidang yang diminatinya, dan juga diharapkan kepada keluarga  dapat  men-dukung  penuh anggota keluarganya yang punyai keinginan  dalam  dunia  politik  untuk membawa hasil yang positif.
b. Kepada  pemerintah  kiranya  di  masa yang  akan  datang  lebih  mendorong  dan mem-perhatikan keterwakilan kaum perempuan dalam dunia politik, sebagaimana dalam pasal 75 UU No. 11 Tahun  2006  tentang  Pemerintahan  Aceh hal ini mendasari bahwa kaum perempuan  dapat  terlibat  langsung dalam dunia politik dengan keterwakilan 30%  dalam  pendirian  dan kepengurusan partai  ditingkat  pusat  maupun  ditingkat daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Al  Afghani,  Sa’id,  2016,  Pemimpin  Wanita
Di Kancah Politik, Surabaya: Pustaka Pelajar dan Pustaka LP2IF.
Asshiddiqie,  Jimly,  2015.  Konstitusi  dan Ketatanegaraan Indonesia
Kontemporer, Bekasi: The Biography Institute. Azwar, Saifuddin, 2012, Prosedur Penelitian Suatu Praktek, Jakarta: Rineka Cipta. Basrowi,Dr. M.S, 2015, Pengantar
Sosiologi,  Ciawi-Bogor:  Ghalian Indonesia. Bodiarjdo, Mariam, 2016, Dasar-Dasar Ilmu Politik,Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama. Cangara,  Hafied,  Prof.  Dr, M.  Sc,  2014,
KomunikasiPolitik, Jakarta: Rajawali Pers.
David  E.  After  ,2012),  Pengantar  Analisis Politik. Jakarta: Rajawali.
Suzanne  Infeld  Keller,  2014,  Penguasa  dan Kelompok Elit: Peranan Elit Penentu Dalam  Masyarakat  Modern,  Jakarta: Rajawali.
Duverger,  Maurice,  2013,  Sosiologi  Politik,
Jakarta, PT Raja Grafindo Persada. Farida, Anik, dan Mulia, Siti Musdah, 2015,
Perempuan  dan  Politik,  Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Jurnal Perempuan edisi 34 2014, Politik dan Keterwakilan  Perempuan,  Jakarat: Yayasan Jurnal Perempuan.
Kartika, Sofia 2016, Perempuan dan politik, Jakarta:Yayasan Jurnal Perempuan. Katjasungkana,  Nursyabani,  2011,  Potret Perempuan: Tinjauan
Politik,
Ekonomi,  Hukum,  di  Zaman  Orde Baru, Yogyakarta: PSW Univ. Muhamadiyah dan Pustaka Pelajar.
Lexy  J.  Moelong.  2012.  Metode  Penelitian Kualitatif.  Bandung:  PT.  Remaja Rosda Karya.
Maran,  Rafael  Raga,  2011,  Pengantar Sosiologi Politik, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
Murniati,  Nunuk  P,  2014, Getar  Gender,
Magelang: Indonesia Tera.
Noerdin,  Edriana,  2015,  Politik  Identitas Perempuan  Aceh,  Jakarta:  Women Research Institute.
Rush,  Althoff,  2012,  Sosiologi  Politik, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Sutarti,  Nurul,  dkk,  2014,  Menyibak  Tabir Perempuan  Berpolitik,  Surakarta: Yayasan Krida Paramita Surakarta.
Widyani,  Soetjipto,  Ani,  2015,  Politik Perempuan  Bukan  Gerhana;  Jakarta: Kompas.