POLITIK HUKUM PERUBAHAN STATUS DARI PEMERINTAHAN KELURAHAN MENJADI PEMERINTAHAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
Hendro Agus Sutanto 1 , Lukman Hakim 2 , Fatkhurohman 3

## ABSTRAK
Adanya  isu  perubahan  status  dari  pemerintahan  kelurahan  menjadi  pemerintahan  desa,  memberikan perhatian  khusus bagi penulis untuk  mengambil tema tersebut.  Adapun  tujuan penelitian  tersebut adalah 1) untuk  mengetahui  dinamika  perjalanan  kebijakan-kebijakan  pemerintahan  desa  di  Indonesia  sebelum berlakunya  UU  No.  6  Tahun  2014  tentang  Desa;  2)  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  politik  hukum perubahan status dari pemerintahan kelurahan menjadi pemerintahan desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Dalam penelitian ini  menghasilkan,  Pertama,  permintaan  perubahan  status  pemerintahan  kelurahan  menjadi  desa  memiliki maksud bahwasannya agar wilayah kelurahan bisa merubah statusnya menjadi desa sehingga dapat memiliki otonomi dan dana desa dari pusat. Kedua, politik hukum pembentukan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menunjukkan  adanya  suatu  kesadaran  dan  komitmen  politik  yang  sangat  tinggi  untuk  menempatkan  dan memfokuskan  desa  sebagai  sendi-sendi  negara  yang  sangat  penting  dalam  rangka  mempercepat  dan mendukung pemerintahan diatasnya.
Kata Kunci : Politik Hukum, Perubahan Status, Kelurahan, Desa

## ABSTRACT
The existence of the issue of changing the status of the village government to the village government, pays special attention to the author to take this theme. The aims of this research are 1) to find out the dynamics of  the  journey  of  village  government  policies  in  Indonesia  before  the  enactment  of  Law  no.  6  of  2014 concerning  Villages;  2)  to  find  out  and  analyze  the  legal  politics  of  changing  the  status  of  the  kelurahan government to the village government based on Law no. 6 of 2014 concerning Villages. The research method used is a normative juridical research method. In this study, firstly, the request for a change in the status of the kelurahan government to a village has the intention that the kelurahan area can change its status to become a  village  so  that  it  can  have  autonomy  and  village  funds  from  the  center.  Second,  the  legal  politics  of  the formation of Law no. 6 of 2014 concerning Villages shows that there is a very high political awareness and commitment to place and focus on villages as very important elements of the state in order to accelerate and support the government above them.
Keywords: Legal Politics, Status Change, Kelurahan, Village

## PENDAHULUAN
Negara  Republik  Indonesia  sebagai negara  Kesatuan  menganut  asas  desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi  daerah.  Karena  itu,  Pasal  18  Undang- Undang  dasar  1945  antara  lain  menyatakan
1 Mahasiswa Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Univ. Widyagama Malang
2 Dosen Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Univ. Widyagama Malang
3 Dosen Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Univ. Widyagama Malang
bahwa pembagian Daerah Indonesia atas daerah besar  dan  kecil  dengan  bentuk  dan  susunan pemerintahannya  ditetapkan  dengan  undang- undang.  Dalam  penjelasan  tersebut,  antara  lain dikemukakan  bahwa  “oleh  karena  Negara Indonesia  suatu eenheidsstaat ,  maka  Indonesia tidak akan mempunyai daerah dalam
lingkungannya yang bersifat staat juga. 4 Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah propinsi dan daerah propinsi akan dibagi dalam daerah yang lebih  kecil.  Di  daerah-daerah  yang  bersifat otonom ( Streek en locale rechtgemeenschappen ) atau bersifat administrasi belaka, semua menurut aturan  yang  akan  ditetapkn  dengan  undang- undang.” 5 Di  daerah-daerah  yang  bersifat otonom  akan  diadakan  Badan  Perwakilan Daerah.  Oleh  karena  itu,  di  daerah  pun pemerintahan akan bersendi atas permusyawaratan.
Reformasi  tahun  1998  telah  merubah sistem  Pemerintahan  di Indonesia,  pola penyelenggaraan  Pemerintahan  yang  sentralis dan  terpusat  bergeser  menjadi  Pemerintahan desentralis. 6 21  tahun  sudah  berjalannya desentralisasi  ini,  Pemerintah  dinilai  telah berhasil menata Pemerintahan. Keberhasilan ini terlihat  dari  ditegakkannya  tiga  prinsip  yang menjadi  semangat  birokrasi  yakni  transparansi, akuntabilitas  dan  partisipasi  publik.  Hal  ini terbukti  cukup  efektif  menjadikan  semangat desentralisasi dalam merencanakan dan membentuk pembangunan di Indonesia. Desentralisasi  dimaknai  sebagai  pemberian otonomi seluas-luasnya, artiannya daerah diberikan kewenangan mengatur dan mengurus semua  urusan  Pemerintahan  di  luar  yang menjadi  urusan  Pemerintahan  Pusat.  Dengan konsep  desentralisasi  ini,  daerah  memiliki kewenangan  membuat  dan  merencanakan kebijakan  dalam  hal  pemberian  pelayanan, peningkatan partisipasi, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat, yang pada akhirnya bertujuan  untuk  peningkatan  kesejahtraan rakyat.  Harapanya  dengan  kewenangan  yang diberikan,  Pemerintahan  daerah  lebih  bisa mengelola  dan  memanfaatkan  potensi  sumber daya  derah,  sehingga  kemandirian  dalam  hal
4 HAW.  Widjaja, “Otonomi  Desa  Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh” , (Jakarta, 2010), hal. 1.
5 Ibid .
6 Okparizan, et.  al., Kewenangan  Kelurahan Pasca  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014
pembangunan daerah di Indonesia bisa terwujud.
Dengan  menganut  asas  desentralisasi, maka  pemerintahan  telah  mencerminkan  nilai- nilai  yang  demokratis  dalam  suatu  negara, karena  sebagian  kewenangan  pemerintah  pusat telah  diserahkan  kepada  pemerintah  daerah, sehingga  bisa  aktif  dalam  menanggapi  hal-hal yang berkaitan erat dengan kehidupan rakyat di daerah. 7 Pemerintahan Desentralisasi merupakan  hakikat  dari  Otonomi  Daerah. Desentralisasi  dan  otonomi  daerah  yang berlangsung  sejak  1  Januari  2001  adalah  suatu peristiwa yang menimbulkan perubahan mendasar  pada  hubungan  antara  pemerintah pusat dan daerah. Sesuai dengan ketentuan Pasal 18A ayat (1) UUD 1945. Desentralisasi sendiri merupakan penyerahan sebagian urusan pemerintahan  dari  permerintahan  pusat  kepada pemerintah  daerah  dan  kemudian  menjadi urusan rumah tangga daerah. 8 Dalam menyelenggarakan  pemerintahannya,  daerah  di Indonesia  terdiri  atas  beberapa  daerah/wilayah provinsi  dan  setiap  daerah/wilayah  provinsi terdiri  atas  beberapa  daerah  kabupaten/kota. Selanjutnya  dalam  tiap  daerah  kabupaten/kota terdapat  suatu  pemerintahan  terendah  yang disebut Desa dan Kelurahan.
Desa  merupakan  kesatuan  masyarakat hukum  yang  memiliki  batas  wilayah  yang berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus urusan  pemerintahan.  Kepentingan  masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul,  dan/atau  tradisional  yang  diakui  dan dihormati  dalam  sistem  pemerintahan  Negara Republik Indonesia. Dalam ketentuan Pasal 18B UUD 1945 menyebutkan:
1. Negara  mengakui  dan  menghormati satuan-satuan  pemerintahan  daerah yang  bersifat  khusus  atau  bersifat
Tentang Pemerintahan Daerah , Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 1 No. 2 Februari 2017, hal. 52.
7 D. Juliantara, et.al.  “Desentralisasi Kerakyatan  Gagasan  dan  Praksis ”,  (Bantul,  2006),
hal. 55.
8 Inu  Kencana  Syafiie, “Sistem  Pemerintahan Indonesia” , (Jakarta, 2011), hal. 55.
istimewa yang diatur dengan undang- undang.
2. Negara  mengakui  dan  menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat  beserta  hak-hak  tradisionalnya sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai dengan  perkembangan  masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik  Indonesia,  yang  diatur dalam Undang-Undang. Meskipun  keberadaan  desa  diakui  dan dihormati  dalam  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia tidak menutup kemungkinan kedudukan  desa  dapat  dihapuskan  berdasarkan Undang-Undang  Nomor  6  tahun  2014  tentang Desa  dalam  ketentuan  Pasal  14  menjelaskan bahwa:
“Pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa  menjadi  kelurahan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  8,  Pasal  9,  Pasal 10,  dan  Pasal  11  atau  kelurahan  menjadi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan dalam Peraturan Daerah.”
Selain desa, kelurahan juga merupakan instansi pemerintahan  terkecil  dari  daerah  dimana kelurahan  merupakan  perangkat  kecamatan yang dipimpin oleh lurah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada camat.
Seiring  perkembangan  masyarakat  yang semakin  maju  maka  status  desa  dapat  diubah menjadi  kelurahan.  Dengan  adanya  perubahan status  desa  menjadi  kelurahan  berarti  ada  pula campur  tangan  dari  pemerintah  daerah  dalam mengelola  Kelurahan  dalam  hak  kekayaan maupun  pendanaan,  sesuai  dengan  ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah Pasal 201 yakni:
1. Pendanaan  sebagai  akibat  perubahan status desa menjadi kelurahan dibebankan pada APBD kebupaten/kota.
2. Dalam  hal  desa  berubah  statusnya menjadi kelurahan, kekayaannya
9 Amin  Suprihatini, “Pemerintahan  Desa  dan Kelurahan” , (Klaten, Cempaka Putih), hal. 18.
menjadi kekayaan daerah dan dikelola oleh kelurahan yang bersangkutan.
Sedangkan  pada  ketentuan  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah Pasal 372 yakni:
1. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi  dan  Pemerintah  Daerah kabupaten/kota  dapat  menugaskan sebagian  Urusan  Pemerintahan  yang menjadi kewenangannya kepada
Desa.
2. Pendanaan untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan kepada Desa oleh Pemerintah Pusat dibebankan kepada APBN.
3. Pendanaan untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan kepada Desa oleh Pemerintah Daerah Provinsi dibebankan kepada APBD provinsi. 4. Pendanaan untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan kepada Desa oleh Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota dibebankan kepada APBD kabupaten/kota.
Ditetapkannya status desa menjadi kelurahan,  yang  awalnya  desa  merupakan kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki batas-batas  wilayah  yang  berwenang  untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam  sistem  pemerintahan  Indonesia  berubah menjadi  wilayah  kerja  lurah  sebagai  perangkat daerah  kabupaten/kota  dalam  wilayah  kerja kecamatan. 9 Tata pemerintahan desa itu banyak ditemui  dengan  cirinya  yang  masih  tradisional, baik dalam pemilihan Kepala Desanya, maupun dalam hal kepemimpinan desa yang dijalankan. Artinya, pembagian tugas dan wewenang dalam pemerintahan  desa  lebih  banyak  berpusat  pada figur  Kepala  desa.  Segala  aspek  kehidupan  di
dalam  desa  bermuara  ditangannya,  mulai  dari persoalan-persoalan yang dihadapi warga desanya.
Bentuk  kepemimpinan  sedemikian  ini jelas tidak lagi sesuai dengan situasi dan kondisi yang  ada  sebagai  suatu  desa  yang  jika  desa itu berada  dalam  wilayah  administratif  kota. Sebagai  gugusan  terendah  dalam  organisasi pemerintahan  yang  langsung  dibawah  camat, khususnya  di  kota-kota,  maka  desa  dituntut untuk menyesuaikan diri dengan irama kehidupan  pemerintahan  yang  melingkupinya. Tak  jauh  berbeda  dengan  kabupaten,  banyak juga pemerintahan terkecil ini yang menginginkan  status  pemerintahan  desanya dirubah  menjadi  kelurahan,  karena  status kelurahan  ini  menandakan  bahwa  daerah tersebut  akan  menjadi  daerah  maju.  Dalam susunan disuatu daerah, dapat dikatakan daerah berkembang atau mungkin maju itu dikarenakan pemerintahan  terkecilnya  sudah  mengantongi status  kelurahan.  Serta  alasan  lain  dari perubahan  status  ini  dikarenakan  para  pejabat desa  menginginkan  dirinya  menjadi  Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Seiring  berjalannya  waktu,  serta  seiring kebijakan-kebijakan  baru  atau  diperbaharui dibuat,  akhir-akhir  ini  banyak  sekali  kelurahan yang  ingin  diubah  statusnya  menjadi  desa.  Hal ini berbanding terbalik dengan tren zaman dulu saat  banyak  desa  meminta  perubahan  status menjadi  kelurahan.  Saat  ini,  ada  pemerintahan kelurahan yang statusnya ingin diubah menjadi pemerintahan desa, seperti yang diberitakan oleh Tempo.co pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 lalu, 10 bahwa  dalam  setahun  terakhir  (2016) kelurahan-kelurahan di tingkat kota madya ingin diubah  statusnya  menjadi  desa.  Penyebabnya adalah  ada  rasa  cemburu  dari  kelurahan  pada desa  bahwasannya  desa  diberi  dana  alokasi
10 Putra  Prima  Perdana,  “ Banyak  Kelurahan Ingin  Diubah  Statusnya  Menjadi  Desa ”,  di  akses melalui  www.nasional.tempo.co  ,  pada  tanggal  4 Februari 2019, pukul 17.00 wib.
11 Ida  ayu  Made  Sadnyari,  “ 16  Kelurahan  Di Badung  Lolos  Verifikasi  AdministrasiJadi  Desa ”, diakses  melalui  www.bali.tribunnews.com  ,  pada tanggal 4 Februari 2019, pukul 17.30 wib.
sangat besar karena desa adalah daerah otonom sedangkan  kelurahan  tidak  dapat  karena merupakan perangkat daerah. Lalu pada tanggal 12 Juni 2017, Tribun-Bali.com juga memberitakan  bahwasannya  ada  kelurahan  di Kabupaten Badung yang mengajukan perubahan status  untuk  jadi  desa,  dan  disebutkan bahwasannya sudah ada 16 kelurahan yang telah lulus  verifikasi  administrasi.  Menurut  Kepala Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan  Desa  (BPMD-PD)  Kabupaten Badung,  Putu  Gede  Sridana  menyebutkan bahwa  “secara  administratif  dan  teknis,  16 kelurahan  yang  diajukan  perubahan  statusnya menjadi desa itu sudah memenuhi syarat seperti yang  diatur  dalam  Permendagri  No.  1  tahun 2017.  Tim  dari  Kabupaten  sudah  turun  untuk melakukan  verifikasi  atas  dokumen-dokumen yang diajukan, dan melihat keadaan di lapangan. Bahkan,  kajian  akademis  dari  Universitas Udayana  juga  menyatakan  16  kelurahan  itu layak  berubah  status  menjadi  desa.” 11 Selanjutnya,  yang  diberitakan  pula  oleh Progress.id  pada  5  September  2018 12 bahwa sudah  tercatat  ada  3  kelurahan  di  Kabupaten Kepahiang  yang  warganya  menginginkan perubahan  status  kelurahan  menjadi  desa.  Tiga kelurahan  itu  adalah  Kelurahan  Keban  Agung Kecamatan Bermani Ilir, Kelurahan Tangsi Baru Kecamatan Kabawetan dan Kelurahan Ujan Mas Kecamatan  Ujan  Mas.  Keinginan  perubahan status itu dipicu kecemburuan warga kelurahan yang tidak mendapat bantuan pusat seperti desa yang memiliki ADD dan DD.
Berikutnya  pada  Pasal  12  undang-Undang Nomor  6  tahun  2014  tentang  Desa  juga menyebutkan  bahwasannya  kelurahan  dapat merubah statusnya menjadi desa. Sebuah animo besar  apabila  kelurahan  dirubah  statusnya menjadi  desa,  karena  jika  dipahami  betul-betul
12 No  Name, Soal  Kelurahan  Jadi  Desa,  Ini  2 Kabupaten  yang  juga  berjuang  ubah  status kelurahan , diakses melaluihttps://kepahiang.progres.id/berita/birokrasi/ soal-kelurahan-jadi-desa-ini-2-kabupaten-yang-juga- berjuang-ubah-status-kelurahan.html,  pada  tanggal 21 Agustus 2019 pukul 20.00 wib.
maka sebenarnya status kelurahan ini menunjukkan  sebuah  wilayah  desa  yang  sudah maju.  Namun  jika  faktanya  memang  ada, bahwasannya ada kelurahan yang ingin dirubah statusnya  menjadi  desa.  Dari  segi  pemahaman tersebut,  sangat  jelas  bahwasannya  pasti  ada sesuatu  yang  mendorong  perubahan  status  ini, dari  latar  belakang  yang  ada  perubahan  status tersebut dipicu adanya dana desa dari pusat yang tidak didapatkan oleh Kelurahan. Namun apakah ada alasan lain selain dana desa?. Maka dari itu, berdasarkan identifikasi latar belakang tersebut, penulis  tertarik  melakukan  penelitian  lebih lanjut  dalam  suatu  karya  ilmiah  tesis  dengan mengambil judul “Politik Hukum Perubahan Status Dari Pemerintahan Kelurahan Menjadi  Pemerintahan  Desa  Berdasarkan Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 Tentang Desa.”
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka  diperoleh  perumusan  masalah  sebagai berikut: mengapa  dilakukan  perubahan  status dari  Pemerintahan  Kelurahan  ke  Pemerintahan Desa  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun  2014  tentang  Desa?;  dan  tujuan  apakah yang  akan  diperoleh  dengan  dirubahnya  status dari  Pemerintahan  Kelurahan  ke  Pemerintahan Desa?.  Sejalan  dengan  rumusan  masalah  yang akan  diteliti,  maka  tujuan  dari  penelitian  ini adalah  untuk  mengetahui  alasan  dilakukannya perubahan  status  dari  Pemerintahan  Kelurahan ke  Pemerintahan  Desa  serta  untuk  membahas dan  memberikan  penjelasan  perihal  tujuan diperolehnya perubahan status dari Pemerintahan Kelurahan menjadi Pemerintahan Desa.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah metode  penelitian  yuridis  normatif.  Penelitian ini  hanya  ditujukan  pada  peraturan-peraturan tertulis  sehingga  penelitian  ini  sangat  erat hubungannya  dengan  kepustakaan.  Metode pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan
13 Irfan Ridwan Maksum , “ Kelurahan Kembali Jadi  Desa ”,  dalam  situs  www.researchgate.net dipublikasikan  pada  17  Oktober  2018  dan  diakses
perundang-undangan. Analisis penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif  kualitatif,  yang  merupakan  suatu metode  untuk  memperoleh  gambaran  singkat mengenai  suatu  permasalahan  yang  dibahas berdasarkan  analisis  yang  diuji  melalui  norma- norma dan kaidah-kaidah hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya dapat  diperoleh  gambaran  dari  permasalahan yang  ada  mengenai  fakta,  gejala  yang ditimbulkan  dalam  perubahan  status  dari kelurahan menjadi desa.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Alasan Dilakukannya Perubahan Status dari  Pemerintahan  Kelurahan  menjadi Pemerintahan Desa
Hingga  detik  ini,  animo  masyarakat  di kelurahan  di  berbagai  lokasi  di  Indonesia menginginkan perubahan status menjadi Pemerintahan desa, apalagi menyusul diterapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, di mana salah satu pasalnya mengatur hal tersebut. Animo tersebut didorong oleh  faktor  utama  adanya  dana  desa  di  era berlakunya  UU  Desa  karena  desa  memiliki otonomi  dalam  pengelolaannya. 13 Berbeda daripada  kelurahan  yang  sejak  awal  diatur sebagai perangkat pemerintah daerah. Fakta ini seolah  mampu  merontokkan  asumsi  lama mengenai desa-desa di Indonesia dengan segala atribut kehidupannya, terutama ihwal nilai-nilai sosial-budaya  yang  baik  secara  akademik maupun  perilaku  empiris  telah  diyakini  bahwa desa adalah paguyuban. 14
Semarak  pemekaran  kelurahan  menjadi desa  adalah  imbas  penerapan  otonomi  daerah. Lewat  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004 tentang Pemerintah Daerah, mekanisme pemekaran itu dipermudah dengan menetapkan keputusan  pemekaran  cukup  lewat  peraturan daerah (perda). Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri)  Nomor  66  Tahun  2011  yang diteken  pada  2011  mencatat  jumlah  desa  di
melalui  Google  pada  16  April  2019,  pukul  19.30 WIB.
14 Ibid.
Indonesia  sebanyak  69.249  desa.  Sedangkan Permendagri  Nomor  18  Tahun  2013  mencatat jumlah  desa  sebanyak  72.944.  Artinya,  dalam dua  tahun  saja,  jumlah  desa  di  Indonesia bertambah  3.695  desa.  Pemerintahan  Presiden Susilo  Bambang  Yudhoyono  (2004-2014) memang  beberapa  kali  menyetop  pemekaran daerah  melalui  moratorium.  Namun,  itu  tidak mencegah keinginan daerah untuk memekarkan diri.  Usulan  untuk  menciptakan  provinsi, kabupaten,  kelurahan,  serta  desa  baru  tetap bermunculan.  Ada  yang  ditolak.  Ada  yang dikabulkan. Yang jelas, pada 2015, Permendagri Nomor 56 Tahun 2015 mencatat ada 74.754 desa di  Indonesia.  Dengan  demikian,  pada  periode 2011-2013,  desa  di  Indonesia  bertambah  1.810 desa. 15
Sebenarnya jika melihat sejarah terdahulu, banyak  sekali  Pemerintahan  Desa  ingin mengubah  statusnya  menjadi  Pemerintahan Kelurahan.  Namun,  dalam  berjalannya  waktu, ternyata  banyak  Pemerintahan  Kelurahan  yang menginginkan merubah statusnya kembali pada Pemerintahan  Desa.  Sependek  pengamatan penulis, hal ini dikarenakan adanya ketidakadilan pemerintahan pusat dalam membuat  kebijakan  yakni  Pemerintahan  Desa mendapatkan  Dana  langsung  dari  pusat.  Hal inilah  salah  satu  yang  menjadi  alasan  ingin kembalinya  status  Pemerintahan  Kelurahan menjadi Pemerintahan Desa ( Kelurahan coming back to be Desa ). Perubahan status tersebut jelas menjadi sebuah dorongan dari alasan yang ada, sebagaimana hal-hal lain pula yang melatarbelakangi dalam pelaksanaan perubahan status tersebut.
Sebagai informasi, berikut adalah perbedaan  antara  Pemerintahan  Kelurahan  dan Pemerintahan  Desa  yang  akan  di  jelaskan didalam tabel sebagai berikut:
a. Desa, dipimpin oleh Kepala Desa, Status
Pemimpin adalah Non-PNS, Pengangkatan  pemimpin  dengan  cara
Pilkades,  masa  jabatan  maksimal  2
15 Husein Abdulsalam, “Saat Banyak Kelurahan Ingin Jadi Desa Demi Dapat Dana Desa”, dalam situs www.tirto.id dipublikasikan pada 24 Maret 2019 dan
periode,  sumber  dana  didapat  dari APBN.
b. Kelurahan,  dipimpin  oleh  Lurah  yang diangkat atau ditunjuk oleh Bupati/Walikota dengan status PNS, dan masa  jabatannya  adalah  tidak  terbatas hingga  adanya  penunjukkan  lurah pengganti,  sedangkan  sumber  dana berasal dari APBD.
Selanjutnya  perihal  perubahan  status Pemerintahan,  sampai  detik  ini,  banyak  sekali permintaan  perubahan  status  Pemerintahan Kelurahan  menjadi  Pemerintahan  Desa  yang diajukan  oleh  Pemerintahan  Kelurahan,  salah satunya  seperti  pada  Kelurahan  Baleharjo, Kecamatan  Pacitan,  Kabupaten  Pacitan,  Jawa Timur.  Mereka  berpendapat  bahwa  “apabila Baleharjo  ditetapkan  sebagai  desa,  aset-aset yang selama ini dikuasai pemerintah kabupaten (Pemkab) kembali dikelola secara mandiri oleh masyarakat  Baleharjo.  Sedangkan  Juni  2019, warga  Baleharjo  lainnya,  mengatakan  peluang meningkatkan  perekonomian  warga  terbuka lebar  bila  Baleharjo  menjadi  desa  sebab  bakal mendapat kucuran Dana Desa”. 16
Kewenangan  untuk  mengubah  status kelurahan  menjadi  desa  ada  di  pemda kabupaten/kota, berdasarkan usulan yang diputuskan oleh musyawarah forum komunikasi kelurahan. Bila bupati atau walikota menyetujui usulan  perubahan  status  itu,  ia  mesti  membuat rancangan  peraturan  daerah  (raperda).  Raperda ini  juga  harus  dibahas  dan  disetujui  DPRD kabupaten/kota.  Setelah  dua  lembaga  itu bersepakat,  raperda  disampaikan  ke  gubernur untuk dievaluasi.
Status kelurahan menjadi desa diatur dalam Pasal  12  UU  No.  6  Tahun  2014  tentang  Desa. Syarat  dan  ketentuan  lebih  rinci  mengenai mekanisme  pengubahan  status  itu,  kemudian, diatur  dalam  Permendagri  No.  1  Tahun  2017 tentang Penataan Desa. Pada Pasal 12 dijelaskan sebagai berikut:
diakses  melalui  Google  pada  16  April  2019  pukul 19.45 WIB.
16 Ibid.
a. Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota dapat  mengubah  status  Kelurahan menjadi  Desa  berdasarkan  prakarsa masyarakat  dan  memenuhi  persyaratan yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
b. Kelurahan yang berubah status menjadi Desa,  sarana  dan  prasarana  menjadi milik Desa dan dikelola oleh Desa yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat Desa.
c. Pendanaan  perubahan  status  kelurahan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Dari  Pasal  12  tersebut,  sudah  jelas  bahwa amanat  Pasal  tersebut  memberikan  jalan  bagi kelurahan  yang  ingin  mengubah  statusnya menjadi  desa.  Namun  disisi  lain  perubahan status  tersebut  malah  sebenarnya  membuat kemunduran  terhadap  kelurahan.  Yang  mana status  desa  yang  diinginkan  sebenarnya  adalah wilayah  yang  belum  bisa  berkembang  seperti Kelurahan, sehingga Pemerintah Pusat memberikan  dana  desa  demi  pembangunan wilayah desa agar bisa maju.
Menurut Guru Besar Universitas Indonesia, Irfan Ridwan Maksum menjelaskan bahwa: 17 “Dampak kembalinya kelurahan menjadi desa  dapat  berjenjang  ditingkat  desa  itu sendiri  dan  di  wilayah  yang  lebih  besar, bahkan  sampai  skala  nasional.  Di  level desa  tentu  berubah  kembali  tatakelola internal, yang tadinya sangat administratif dipaksa  kembali  bermain  politik  dengan sejumlah tambahan pragamatisme karena adanya  dana  desa.  Pada  wilayah  yang belum berkembang jadi perkotaan lantaran  UU  No  22/1999  telah  dipaksa diubah  jadi  kelurahan,  kemungkinan  tak memiliki  dampak  negatif  lebih  besar ketimbang yang dipaksa kembali jadi desa sementara  sudah  bercirikan  perkotaan secara  empiris.  Namun,  tetap  saja  di
17 Irfan Ridwan Maksum, Op. Cit , pada tanggal 16 April 2019 pukul 20.00 wib.
wilayah-wilayah itu tumbuh nilai pragmatisme dan tumbuh subur pemburu rente  dana  desa.  Di  level  kabupaten, bahkan provinsi, terjadi dinamika merespons apa yang terjadi di tingkat akar rumput  tersebut.  Budaya  patron-klien semakin  kokoh  karena  sokongan  negara, baik  provinsi  maupun  kabupaten/kota  di mana desa-desa itu berada dapat menjadi faktor  pemelihara.  Di  level  nasional, APBN pos dana desa mengalami tekanan naik  terus-menerus  untuk  dikucurkan  ke desa-desa. Sejumlah elite penentu kebijakan
nasional dapat menggunakannya  untuk  menjaga  status quo.  Dengan  memanfaatkan  dana  desa dan  tata  kelola  desa,  diharapkan  dapat menaikkan  pamor  dan  merebut  hati masyarakat yang sebagian besar tinggal di desa. Harus dipikirkan bagaimana membendung  pragmatisme  dan  pemburu rente masif ini. Salah satu jalan, merevisi ketentuan Pasal 12 UU No 6/2014 agar tak memperbolehkan  kembalinya  kelurahan menjadi desa.. Ini belum termasuk adanya animo masyarakat desa untuk memekarkan  desanya  karena  dorongan itu. Karena itu, revisi pasal ini tergolong mendesak”
Dari  penjelasan  tersebut  menunjukkan bahwasannya perubahan status yang diinginkan hanya karena ingin mendapatkan dana desa bagi kelurahan  juga.  Banyak  para  kelurahan  yang menganggap  bahwasannya  pemerintah  pusat tidak  memberi  keadilan  yang  merata  untuk membangun  komponen  terkecilnya  yakni  Desa dan juga Kelurahan.
Perihal  yang  melatarbelakangi  adanya keinginan  perubahan  status  dari  kelurahan menjadi pemerintahan desa yakni salah satunya adalah  adanya  dana  desa  yang  mana  dana  dari Pemerintahan  Pusat  dan  dana  tersebut  hanya diperuntukkan  pada  Desa  saja.  Sehingga Kelurahan  merasa  di  anak  tirikan  dengan  tidak diberi  dana  tersebut.  penjelasan  dana  desa
tersebut dituangkan pada Pasal 72 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni:
(1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  71  ayat  (2) bersumber dari:
a. Pendapatan  asli  Desa 18 terdiri  atas hasil usaha 19 ,  hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain- lain pendapatan asli Desa;
b. Alokasi  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Negara 20 ;
c. Bagian  dari  hasil  pajak  daerah  dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
d. Alokasi  dana  Desa  yang  merupakan bagian  dari  dana  perimbangan  yang diterima Kabupaten/Kota;
e. Bantuan  keuangan  dari  Anggaran
Pendapatan  dan  Belanja  Daerah Provinsi  dan  Anggaran  Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; f. Hibah  dan  sumbangan  yang  tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
g. Lain-lain  pendapatan  Desa  yang
sah. 21
Selanjutnya pada ayat (2) dijelaskan bahwa: “Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  b bersumber  dari  Belanja  Pusat  dengan mengefektifkan  program  yang  berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.”
Pasal  tersebut  menunjukkan  bahwasannya dana  desa  memang  diperuntukkan  untuk  desa sebagai  pembangunan  desa  yang  merata  dan berkeadilan.  Seperti  halnya,  pemberian  dana desa  diharapkan  dapat  membangun  desa  agar
18 Yang  dimaksud  dengan  “pendapatan  asli  desa” adalah  pendapatan  yang  berasal  dari  kewenangan  desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal desa. Lihat penjelasan Pasal 72 ayat (1) huruf a UU No. 6 Tahun 2014.
19 Yang dimaksud “hasil usaha” termasuk juga hasil dari BUM Desa dan tanah bengkok.
20 Yang dimaksud “Anggaran bersumber dari APBD tersebut”  adalah  anggaran  yang  diperuntukkan  bagi  Desa dan  Desa  Adat  yang  ditransfer  melalui  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Kabupaten/Kota  yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan
desa  bisa  lebih  berkembang  dan  mengimbangi desa-desa ditempat lainnya.
Kemunculan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD) menjadi  isu  yang  sangat  menarik  dalam panggung  kampanye  pemilihan  legislatif  dan pemilihan  presiden  2014  mengingat  UU  No.  6 Tahun  2014  lahir  di  Tahun  politik.  Pada perdebatan  presiden  tahun  2014,  kedua  calon menjanjikan  anggaran  desa  sebesar  1  miliar sampai 1,4 miliar tiap desa. Tentu bagi beberapa desa  di  Indonesia  yang  berjumlah  lebih  dari 74.754  desa,  jumlah  rupiah  yang  akan dikucurkan tersebut bisa dibilang bukan jumlah yang  kecil.  Jika  benar  satu  desa  akan mendapatkan  kucuran  dana  1  miliar  rupiah, maka harus dialokasikan dana APBN sekitar 73 triliun untuk desa. Kucuran dana yang besar ke desa  tentu  akan  berpengaruh  besar  pada perubahan wajah desa. Tidak saja infrastruktur, tetapi  program-program  penguatan  ketahanan ekonomi  masyarakat  juga  bisa  dikembangkan. Desa  akan  menjadi  basis  pembangunan.  Desa akan  menjadi  wilayah  otonomi  yang  terkait langsung dengan kehidupan warga.
Namun  demikian,  Pemerintah  memang sudah  menetapkan  keputusan  tersebut  dengan penuh pertimbangan, tetapi dampak yang timbul kini  juga  mengakibatkan  pemerintah  harus berfikir dua kali perihal pemberian dana desa ini. Karena  semakin  banyak  kelurahan  yang mengajukan dirinya agar statusnya dapat diubah menjadi  pemerintahan  desa.  Sasaran  daripada dana  desa  tersebut  adalah  untuk  membiayai penyelenggaraan  pemerintahan,  pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan serta  diprioritaskan  untuk  pembangunan  dan pemberdayaan  masyarakat.  Tujuan  dari  dana desa tersebut ialah: 22
pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Lihat penjelasan Pasal 72 ayat (1) huruf b UU No. 6 Tahun 2014.
21 Yang dimaksud dengan “lain-lain pendapatan Desa yang  sah”  adalah  antara  lain  pendapatan  sebagai  hasil kerjasama  dengan  pihak  ketiga  dan  bantuan  perusahaan yang berlokasi di Desa. Lihat penjelasan Pasal 72 ayat (1) huruf g UU No. 6 Tahun 2014.
22 Lihat pada laman utama website www.djpk.kemenkeu.go.id.
a. Meningkatkan pelayanan publik di desa;
b. Mengentaskan kemiskinan;
c. Memajukan perekonomian masyarakat;
d. Mengatasi  kesenjangan  pembangunan antar desa; dan
e. Memperkuat  masyarakat  desa  sebagai subjek dari pembangunan.
Mengingat  kedudukan,  kewenangan,  dan keuangan Desa yang semakin kuat, penyelenggaraan Pemerintahan Desa diharapkan lebih  akuntabel  yang  didukung  dengan  sistem pengawasan dan keseimbangan antara pemerintahan desa dan lembaga desa. Lembaga desa, khususnya BPD yang dalam kedudukannya mempunyai fungsi penting dalam menyiapkan  kebijakan  pemerintahan  desa bersama kepala desa, harus mempunyai visi dan misi  yang  sama  dengan  kepala  desa  sehingga BPD tidak dapat menjatuhkan Kepala Desa yang dipilih secara demokratis oleh masyarakat desa.
Ditegaskan  pula  dalam  UU  No.  6  Tahun 2014  pada  Pasal  71,  keuangan  desa  adalah semua  hak  dan  kewajiban  desa  yang  dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang  dan  barang  yang  berhubungan  dengan pelaksanaan  hak  dan  kewajiban  desa.  Hak  dan kewajiban desa tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa.
Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara  bersumber  dari  Belanja  Pusat  dengan mengefektifkan  program  yang  berbasis  Desa secara  merata  dan  berkeadilan. 23 Bagi  hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota  paling  sedikit  10%  (sepuluh persen)  dari  pajak  dan  dari  retribusi  daerah. 24 Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  paling  sedikit  10% (sepuluh  persen)  dari  dana  perimbangan  yang diterima oleh Kabupaten/Kota dalam Anggaran
23 Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke desa ditentukan 10% dari dan  di  luar  dana  transfer  daerah  secara  bertahap. Anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan  Belanja  Negara  dihitung  berdasarkan  jumlah Desa  dan  dialokasikan  dengan  memperhatikan jumlah  penduduk,  angka  kemiskinan,  luas  wilayah, dan  tingkat  kesulitan  geografis  dalam  rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK). 25 Dalam  rangka  pengelolaan  keuangan  desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan  kepada  perangkat  Desa  yang ditunjuk.  Bagi  Kabupaten/Kota  yang  tidak memberikan  alokasi  dana  desa,  pemerintah dapat  melakukan  penundaan  atau  pemotongan sebesar  alokasi  dana  perimbangan  setelah dikurangi  DAK  yang  seharusnya  disalurkan  ke desa. 26
Di dalam PP No. 43 Tahun 2014 Pasal 95 menegaskan,  Pemerintah  mengalokasikan  dana Desa dalam APBN setiap tahun anggaran yang diperuntukkan  untuk  desa  yang  ditransfer melalui  APBD  Kabupaten/Kota. 27 Adapun ketentuan  mengenai  pengalokasian  Dana  Desa akan  diatur  tersendiri  dalam  PP  No.  60  Tahun 2014 tentang Dana Desa.
Menurut  Direktur  Jenderal  Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani, ada dua tahap penyaluran  dana  desa  sebelum  diterima  oleh desa masing-masing. Anggaran desa sebesar 20 triliun  pada  RAPBN  perubahan  2015  akan ditransfer  langsung  oleh  Kemenkeu  kepada pemerintah  kabupaten/kota.  Nanti  bupati  atau walikota  yang  membagi  dana  tersebut  ke desanya.  Mekanisme  penyaluran  dana  tersebut sesuai  dengan  PP  No.  60  Tahun  2014  tentang Dana  Desa  yang  bersumber  dari  APBN. Menurut PP tersebut pada Pasal 15 ayat (1) dan (2),  dana  desa  disalurkan  oleh  pemerintah kepada  kabupaten/kota.  Penyaluran  dana  desa dilakukan  dengan  cara  pemindahbukuan  dari Rekening  Kas  Umum  Negara  (RKUN)  ke Rekening  Kas  Umum  Daerah  (RKUD). Penyaluran dana desa dilakukan dari RKUD ke rekening  desa  setelah  APBDesa  ditetapkan. Kepala  daerah  harus  menerbitkan  peraturan
pembangunan  Desa.  Lihat  penjelasan  Pasal  72  ayat (2) UU No. 6 Tahun 2014.
24 Lihat Pasal 72 ayat (3) UU No. 6 Tahun 2014.
25 Lihat Pasal 72 ayat (4) UU No. 6 Tahun 2014
26 Lihat Pasal 72 ayat (6) UU No. 6 Tahun 2014
27 Ni’matul  Huda, Hukum  Pemerintahan  Desa “dalam  Konstitusi  Indonesia  sejak  kemerdekaan hingga era reformasi ” (Malang, 2015), hal. 231.
bupati/walikota  untuk  pembagian  dana  desa tersebut.
2. Tujuan Perubahan Status dari Pemerintahan Kelurahan menjadi

## Pemerintahan Desa
Dalam  perspektif  politik  hukum,  lahirnya Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang Desa  adalah  buah  pergulatan  politik  yang panjang,  sekaligus  pergulatan  pemikiran  untuk menjadikan  desa  sebagai  basis  pembangunan kualitas kehidupan. Tarik ulur utama perdebatan tentang  desa  adalah  pada  kewenangannya, antara tersentralisasi atau desentralisasi. Kelahiran  UU  No.  6  Tahun  2014  merupakan kristalisasi  dari  kehendak  politik  di  parlemen yang hendak menghadapi Pemilu Legislatif dan Pemilu  Presiden  2014.  UU  Desa  yang  lahir  di tahun politik, sangat mungkin menjadi komoditas  politik,  karena  melalui  UU  Desa partai-partai politik ingin meraup suara pemilih di  pedesaan,  sehingga  tuntutan  masyarakat  dan aparatur  desa  dapat  terakomodir  di  dalamnya. Partai-partai bersaing mencari simpati masyarakat  di  desa  dengan  mengkampanyekan bahwa UU Desa adalah buah perjuangan partai- partai  tersebut.  dan  menjadi  wajar  kalau kemudian perangkat desa segera menuntut janji kampanye  tersebut  untuk  diimplementasikan pada tahun 2015.
Terlepas  dari  pertarungan  politik  dalam Pemilu 2014, dengan lahirnya UU No. 6 Tahun 2014  masyarakat  di  desa  telah  mendapatkan payung  hukum  yang  lebih  kuat  dibandingkan pengaturan  desa  di  dalam  UU  No.  22  Tahun 1999 maupun UU No. 32 Tahun 2004. Memang tidak dapat dinaifkan, pandangan sebagian besar masyarakat  terhadap  UU  Desa  tersebut  lebih tertuju  kepada  alokasi  dana  desa  yang  sangat besar.  Padahal  isi  dari  UU  Desa  tidak  hanya mengatur perihal dana desa, tetapi mencakup hal yang  sangat  luas, tetapi  perdebatan di  berbagai media  seolah  hanya  fokus  pada  nilai  besaran anggaran desa saja.
Dengan  memberikan  pembahasan  yang lebih  rinci  terhadap  politik  hukum  permintaan perubahan  status  dari  pemerintahan  kelurahan menjadi  kelurahan  desa,  sepatutnya  harus meneliti  UU  No.  6  Tahun  2014  tentang  Desa.
Sebagaimana  yang  telah  dijelaskan  pada rumusan  masalah  pertama  bahwasannya  ada suatu  hal  yang  menarik  sehingga  pemerintahan kelurahan banyak yang mengajukan permintaan untuk merubah statusnya menjadi pemerintahan desa.
Pembentuk  Undang-Undang  Desa  merasa perlu  untuk  mencantumkan  poin  penting  yang perlu  dijelaskan  selain  dasar  Pemikiran,  asas pengaturan,  dan  materi  muatan.  Tujuan  ini sebenarnya  berhubungan  dengan  pentingnya pengaturan Desa dengan undang-undang tersendiri.  Tujuan  ini  dilandasi  Pemikiran pembentuk  undang-undang  agar  UU  Desa diselaraskan dengan konstitusi, yaitu ‘penjabaran  lebih  lanjut  Pasal  18  ayat  (7)  dan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.
Tujuan  ditetapkannya  pengaturan  desa dalam  UU  No.  6  Tahun  2014,  sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 UU No. 6 Tahun 2014, merupakan penjabaran daripada ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni:
a. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
b. Memberikan pengakuan serta penghormatan atas desa yang sudah ada dengan  keberagamannya  sebelum  dan sesudah  terbentuknya  Negara  Kesatuan Repulik Indonesia;
c. Mendorong  prakarsa,  gerakan,  dan partisipasi  masyarakat  Desa  untuk pengembangan  potensi  dan  Aset  Desa guna kesejahteraan bersama;
d. Melestarikan  dan  memajukan  adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa;
e. Membentuk  Pemerintahan  Desa  yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggungjawab;
f. Meningkatkan  pelayanan  publik  bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
g. Meningkatkan  ketahanan  sosial  budaya masyarakat  desa  guna  mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara  kesatuan  sosial  sebagai bagian  dari ketahanan nasional;
h. Memajukan  perekonomian  masyarakat desa  serta  mengatasi  kesenjangan pembangunan nasional; dan
i. Memperkuat  masyarakat  desa  sebagai subjek pembangunan. Sebagaimana
dinyatakan dalam konsiderans UU No. 6 Tahun 2014, bahwa Desa memiliki  hak  asal-usul  dan  hak  tradisional dalam  mengatur  dan  mengurus  kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita  kemerdekaan  berdasarkan  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945.  Dalam  perjalanan  ketatanegaraan Republik  Indonesia,  Desa  telah  berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju,  mandiri  dan  demokrasi  sehingga  dapat menciptakan  landasan  yang kuat  dalam melaksanakan  pemerintahan  dan  pembangunan menuju  masyarakat  yang  adil,  makmur  dan sejahtera.
Untuk  mengetahui  tujuan  daripada  alasan perubahan status tersebut perlu dicermati dengan menganalisis  tujuan  dari  keinginan  tersebut. Dari  penelitian  dan  pembahasan  yang  telah dijabarkan  diatas,  penulis  menemukan  2  (dua) alasan utama tentang perubahan status tersebut, yakni  perihal  kewenangan perihal  otonomi  dan dana  desa.  Dari  kedua  alasan  tersebut memberikan  gambaran  bahwa  adanya  iri  hati dari Kelurahan terhadap desa.
Berbicara kewenangan dari sebuah otonomi,  kewenangan  memungkinkan  Desa mempunyai  kesempatan  dan  tanggungjawab mengatur rumah tangganya sendiri dan kepentingan masyarakat setempat, yang sekaligus akan menjadi bingkai bagi desa untuk membuat  perencanaan  lokal.  Perencanaan  desa akan  memberikan  keleluasaan  dan  kesempatan bagi  desa  untuk  menggali  inisiatif  lokal (gagasan,  kehendak  dan  kemauan  lokal),  yang kemudian  dilembagakan  menjadi  kebijakan, program dan kegiatan dalam bidang
pemerintahan dan pembangunan desa. Kemandirian  itu  sama  dengan  otonomi  desa, gagasan  otonomi  desa  sebenarnya  mempunyai relevansi (tujuan dan manfat) sebagai berikut:
a. Memperkuat  kemandirian  desa  sebagai basis kemandirian NKRI;
b. Memperkuat posisi desa sebagai subyek pembangunan;
c. Mendekatkan perencanaan pembangunan ke masyarakat;
d. Memperbaiki  pelayanan  publik  dan pemeratan pembangunan;
e. Menciptakan efisiensi pembiayaan pembangunan  yang  sesuai  dengan kebutuhan lokal;
f. Menggairahkan  ekonomi  lokal  dan penghidupan masyarakat desa;
g. Memberikan kepercayaan, tanggungjawab  dan  tangtangan  bagi desa  untuk  membangkitkan  prakarsa dan potensi desa;
h. Menempa kapasitas desa dengan
mengelola pemerintahan dan
pembangunan;
i. Membuka  arena  pembelajaran  yang sangat  berharga  bagi  pemerintah  desa, lembaga-lembaga desa dan masyarakat;
j. Merangsang tumbuhnya partisipasi masyarakat lokal.
Desa-desa  yang  beragam  di  seluruh Indonesia sejak dulu merupakan basis penghidupan masyarakat setempat, yang notabene mempunyai otonomi dalam mengelola tatakuasa dan tatakelola atas penduduk, pranata lokal dan sumberdaya ekonomi.
Selanjutnya alasan berikutnya yakni tentang  dana  desa,  yang  mana  ditinjau  dari  isu kesejahteraan  yakni  mencakup  penyediaan layanan  dasar  (pangan,  papan,  pendidikan  dan kesehatan)  dan  pengembangan  ekonomi  desa yang  berbasis  pada  potensi  lokal.  Kemandirian dan  demokrasi  desa  merupakan  alat  dan  peta jalan  untuk  mencapai  kesejahteraan  desa. Desentralisasi memungkinkan alokasi sumberdaya  kepada  desa,  dan  demokrasi memungkinkan  pengelolaan  sumberdaya  desa berpihak  pada  rakyat  desa.  Hak  desa  untuk mengelola sumberdaya alam, misalnya,
merupakan  modal  yang  sangat  berharga  bagi ekonomi  masyarakat  desa.  Demikian  juga dengan Alokasi Dana Desa (ADD) atau disebut pula dana desa dari pusat memberikan manfaat untuk  menopang  fungsi  desa  dalam  penyedian layanan dasar warga desa. Namun, kesejahteraan masyarakat desa yang lebih optimal tentu tidak mungkin mampu dicakup oleh pemerintah desa semata,  karena  itu  dibutuhkan  juga  kebijakan pemerintah yang responsif dan partisipatif, yang berorientasi pada perbaikan pelayanan dasar dan pengembangan ekonomi lokal.

## KESIMPULAN
Politik  hukum  pembentukan  UU  No.  6 Tahun  2014  tentang  Desa  ini  menunjukkan adanya  suatu  kesadaran  dan  komitmen  politik yang  sangat  tinggi  untuk  menempatkan  dan memfokuskan  desa  sebagai  sendi-sendi  negara yang sangat penting dalam rangka mempercepat dan mendukung pemerintahan diatasnya. Secara filosofis, pembentukan undang-undang tersebut akan  menempatkan  desa  sebagai  susunan pemerintahan yang terdepan dalam penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  yang langsung  berhadapan  dengan  masyarakat,  serta jika  dipahami  secara  sosiologis  maka  berbagai aspek  yang  menjadi  permasalahan  krusial masyarakat  di  desa  akan  segera  dapat  lebih difokuskan  untuk  ditangani.  Dengan  demikian, sebenarnya kedudukan pemerintah pusat dalam UU tersebut menunjukkan lebih fokus membangun  desa  dengan  memberi  dana  desa dalam  pengembangan  desa-desa  yang  terbilang belum dapat menjadi desa berkembang.
Permintaan perubahan status Pemerintahan Kelurahan menjadi Pemerintahan Desa memiliki maksud bahwasannya adanya ketimpangan yang terjadi  antara  kelurahan  dan  desa.  Dari  segi otonomi dan dana desa, desa mendapatkan dan memiliki hal tersebut, berbeda dengan kelurahan yang  kewenangan  daripada  otonomi  tersebut dibatasi  karena  diatur  dan  ditentukan  oleh kecamatan.  Sedangkan  dana  desa,  dana  desa yang  dikucurkan  untuk  desa  dari  pemerintahan pusat  hanya  tertuju  dpada  desa,  sedangkan kelurahan tidak demikian. Dengan tujuan bahwa
kelurahan juga mendapatkan dana desa tersebut dan memiliki otonomi yang sama dengan desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Dirdjosisworo,  Soedjono.  2014. Pengantar Ilmu  Hukum .  Jakarta:  PT.  RajaGrafindo Persada
Hanitijo  Soemitro,  Ronny.  1990. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri . Bandung
Huda,  Ni’matul.  2015, Hukum  Pemerintahan Desa  “dalam  Konstitusi  Indonesia  sejak kemerdekaan  hingga  era  reformasi ” , Malang: Setara Press.
Juliantara,  D.  et.al.  2006,  “ Desentralisasi Kerakyatan Gagasan dan Praksis ”, Bantul.
Marzuki,  Peter  Mahmud.  2005. Penelitian Hukum . Jakarta
Suratman.  2012. Metode  Penelitian  Hukum . Bandung: Alfabeta Syafiie, Inu Kencana. 2011” Sistem Pemerintahan Indonesia ”, Jakarta
Widjaja,  HAW.  2010,  “ Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh ”, Jakarta.

## Perundang-undangan:

## Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia
Tahun 1945
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang Desa
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun 2014 tentang Dana Desa
Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa

## Browsing:
Irfan  Ridwan  Maksum,  “Kelurahan  Kembali
Jadi Desa”, dalam situs www.researchgate.net dipublikasikan pada
17  Oktober  2018  dan  diakses  melalui Google  pada  16  April  2019,  pukul  19.30 WIB.
Okparizan, et. al., Kewenangan Kelurahan Pasca Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 1 No. 2 Februari 2017, hal. 52.
Amin  Suprihatini,  “Pemerintahan  Desa  dan Kelurahan”,  (Klaten,  Cempaka  Putih). Putra  Prima  Perdana,  “Banyak  Kelurahan Ingin Diubah Statusnya Menjadi Desa”, di akses  melalui  www.nasional.tempo.co  , pada tanggal 4 Februari 2019, pukul 17.00 wib.
Husein  Abdulsalam,  “Saat  Banyak  Kelurahan Ingin  Jadi  Desa  Demi  Dapat  Dana  Desa”, dalam  situs  www.tirto.id  dipublikasikan pada  24  Maret  2019  dan  diakses  melalui Google  pada  16  April  2019  pukul  19.45 WIB.
www.djpk.kemenkeu.go.id.
No  Name, Soal  Kelurahan  Jadi  Desa,  Ini  2 Kabupaten yang juga berjuang ubah status kelurahan , diakses melaluihttps://kepahiang.progres.id/berita/ birokrasi/soal-kelurahan-jadi-desa-ini-2- kabupaten-yang-juga-berjuang-ubah- status-kelurahan.html,  pada  tanggal  21 Agustus 2019 pukul 20.00 wib.
Putra Prima Perdana, “ Banyak Kelurahan Ingin Diubah Statusnya Menjadi Desa ”, di akses melalui  www.nasional.tempo.co  ,  pada tanggal 4 Februari 2019, pukul 17.00 wib.
Ida  ayu  Made  Sadnyari,  “16  Kelurahan  Di Badung  Lolos  Verifikasi  AdministrasiJadi Desa”, diakses melalui www.bali.tribunnews.com , pada tanggal 4 Februari 2019, pukul 17.30 wib.