## Al-Mizan
ISSN  1907-0985  E ISSN 2442-8256 Volume 12 Nomor 1  Juni  2016 Halaman http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am

## FAT W A DALAM PEMIKIRAN HUKUM ISLAM
No v a E ff enty Muhammad
Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo
Email: no v a.alhakim @yahoo.com

## Abstract
Fatwa is a product of Islamic legal thought which gives answers to the questions of law determined by the mufti. The answer given by the mufti can only verbally, but usually in written form. Philosophically, giving fatwa means gave the law of God to man. Therefore, one must know what the mufti delivered and to be a famous person's right, good behavior and credible, both words and deeds. Although the fatwa is not binding, but factually fatwa play an important role and occupies a strategic position in the treasures of the dynamics of Islamic law globally mainly in various parts of the Islamic world. Institutions such as the MUI fatwa in Indonesia, Nahdlatul Ulama Bahtsul Masa'il (hereinafter referred to as
NU) and Muhammadiyah Legal Affairs Committee.
Keywords: Fatwa, Islamic Law

## Abstrak
Fatwa adalah produk pemikiran hukum Islam yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang berketetapan hukum oleh mu f ti. Jawaban yang diberikan oleh mu f ti dapat saja secara lisan, akan tetapi la z imnya dalam bentuk tertulis. Secara f iloso f is, memberi f atwa berarti menyampaikan hukum Allah kepada manusia. Karena itu, seseorang mu f ti harus mengetahui apa yang disampaikan dan harus orang yang terkenal benar, baik tingkah lakunya dan kredibel, baik perkataan maupun perbuatannya. Meskipun f atwa tidak mengikat, namun secara f aktual f atwa memainkan peran penting dan menempati posisi strategis dalam
No v a E ff enty Muhammad
http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am
kha z anah dinamika hukum Islam secara global terutama diberbagai belahan dunia Islam. Lembaga f atwa di Indonesia seperti MUI, Bahtsul Masa ’ il Nahdlatul Ulama (selanjutnya disebut NU) dan Majelis Tarjih Muhammadiyah.
Kata Kunci: Fatwa, Hukum Islam

## A. Pendahuluan
Fatwa adalah salah satu jenis produk pemikiran hukum Islam. 1 Fatwa berarti jawaban atas pertanyaan, atau “ hasil ijtihad ” atau ketetapan hukum. 2 Yaitu ketetapan hukum tentang sesuatu masalah atau
peristiwa yang dinyatakan oleh seorang mujtahid, sebagai hasil ijtihadnya. Secara etimologis, f atwa berasal dari bahasa Arab dari kata a f tâ, yang berarti petuah, nasihat, dan jawaban pertanyaan hukum. 3 Menurut al-Fâyûmî dan al-Jurjânî, terma f atwa berasal dari kata Arab al- f atâ dan al- f utyâ. Al- f atâ berarti pemuda yang kuat. Itu berarti, seorang mu f ti sebagai pemberi f atwa harus kuat menghadapi pertanyaan yang diajukan seseorang atau kelompok dengan jawaban yang baru dengan argumentasi-argumentasi yang kuat. 4 Al- f utyâ, berarti jawaban terhadap sesuatu yang problematik ( musykil) dalam bidang hukum. 5
Menurut Amir Syari f uddin, kata f atwa berasal dari kata i f tâ ’ yang berasal dari kata a f tâ ’ yang berarti memberikan penjelasan. Yaitu usaha memberikan penjelasan tentang hukum syara ’ oleh ahlinya kepada
1 Menurut M. Atho ’ Mud z har ada empat jenis produk pemikiran hukum Islam, yaitu peraturan perundangan di negeri muslim, keputusan pengadilan, kitab f ikih dan f atwa- f atwa ulama. M. Atho ’ Mud z har, Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), h. 127. 2 Tim Penulis Departemen Agama, A Muin dkk., Ushul Fi q h II ( Q aidah - Q aidah lstinbath dan Ijtihad) (Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depag, 1986), h. 172.
3 Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam (Cet III ; Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoe v e, 1994) h. 6. 4 Al-Fâyûmî, Al-Mi s } b âh } al-Mun î r f î Ghar î b al-Syar h } al-Kab î r li al- R â f i ’ î ( Kairo: Majba ’ ah al-Amiriyah, 1965), h. 2. 5 ‘ Alî bin Muh } ammad Abû H } asan al-Jurjânî, Al-Ta ’ r î f â t (Beirût: Dâr al-Kutub al- ‘ Ilmiyyh), h. 32.

## Fatwa dalam Pemikiran Hukum Islam
JurnalAlMizanVolume12Nomor1Juni2016ISSN19070985EISSN24428256
orang yang belum mengetahuinya. 6 Hal ini dikarenakan f atwa yang diberikan oleh seorang ulama di satu tempat tentang suatu masalah mungkin berbeda dengan f atwa ulama lain di tempat yang sama. Fatwa cenderung bersi f at dinamis karena merupakan respon atau tanggapan terhadap perkembangan baru yang sedang dihadapi si peminta f atwa. Boleh jadi isi f atwa tersebut belum tentu dinamis tetapi paling tidak bersi f at responsi f . Orang yang mempunyai otoritas memberikan f atwa disebut seorang mu f ti, biasanya adalah para ulama yang kredibel dibidang hukum Islam, dengan
berbagai persyaratan yang
mengindikasikan keilmuan dan kompetensi yang dimiliki oleh ulama yang ahli f atwa tersebut.
Selain dinamis dan responsi f , f atwa juga bersi f at tidak mengikat. Karena itu, al-Syât } ibî mende f inisikan f atwa sebagai keterangan- keterangan tentang hukum syara ’ yang tidak mengikat untuk diikuti. 7 Dalam terminologi usul f ikih, f atwa dimaknai sebagai pendapat yang dikemukakan seorang mujtahid atau f akih sebagai jawaban yang diajukan oleh peminta f atwa dalam suatu kasus yang si f atnya tidak mengikat. 8 Fatwa juga dimaknai sebagai pendapat mengenai suatu hukum dalam Islam yang merupakan tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta f atwa dan jawaban tersebut tidak mempunyai daya ikat bagi si peminta f atwa baik si peminta f atwa tersebut perorangan, lembaga, maupun masyarakat luas. 9 Menurut Hasbi Ash Shiddie q y, f atwa adalah jawaban atas pertanyaan yang tidak begitu jelas hukumnya. 10
Secara f iloso f is, memberi f atwa berarti menyampaikan hukum Allah kepada manusia. Karena itu, seseorang mu f ti harus mengetahui apa yang disampaikan dan harus orang yang terkenal benar, baik tingkah lakunya dan kredibel, baik perkataan maupun perbuatannya. Seorang mu f ti adalah orang yang dipercayakan kepadanya hukum-hukum Allah
6 Amir Syari f uddin, Ushul Fi q h, Jilid 2 (Jakarta: Logos W acana Ilmu, 2001), h. 429.
7 Muh } ammad Abû al-Aj f ân, F î Fat â w â al-Im â m al-Syât } ibî (Tunis: Najh lî al- W ardiyah, t.th.), h. 67. 8 Abdul A z i z Dahlan, et all., Ensiklopedi Hukum Islam, Vol. 2 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoe v e, 1996), h. 326.
9 Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam , h. 6. 10 Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddie q y, Peradilan dan Hukum Acara Islam
(Semarang: Pustaka Ri z ki Putra, 1997), h. 86.
152
No v a E ff enty Muhammad
http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am
untuk disampaikan kepada manusia. Allah sendiri manamakan dirinya dengan mu f ti. 11
Menurut Ibnu Man z} ûr (w. 711/1311), f atwa adalah penjelasan masalah hukum yang problematik ; berasal dari kata al- f atâ, yang berarti anak muda belia yang baru tumbuh dan kuat. Jadi seakan-akan f atwa adalah menjelaskan suatu masalah yang baru timbul dan tidak ada hukum mengenainya sebelumnya. Kata a f tâ (memberi f atwa) berarti
ah } dasa h } ukman (menciptakan hukum baru yang belum ada sebelumnya). 12 Sebagai suatu istilah, f atwa adalah jawaban hukum yang diberikan oleh mu f ti mengenai suatu masalah konkret yang ditanyakan oleh seorang penanya yang disebut musta f tî. Dalam at-Ta ‘ âri f , al- Manâwî (w. 1031/1622) mende f inisikan f atwa sebagai, “ penjelasan kepada penanya tentang hukum kasus yang ditanyakan ” . 13
Jawaban yang diberikan oleh mu f ti dapat saja secara lisan, akan tetapi la z imnya dalam bentuk tertulis. Beberapa mu f ti menyediakan waktu di rumahnya sore hari di mana para musta f tî (peminta f atwa) mendatanginya dan meminta f atwa mengenai suatu kasus kemudian pulang. 14 Fatwa lisan sering juga bisa disampaikan melalui telepon. Misalnya manajemen suatu lembaga keuangan Islam menanyakan kepada Dewan Pertimbangan Syariah (DPS) mengenai suatu kegiatan
dari segi hukum syariah. Umpamanya seorang calon nasabah mengajukan permohonan pembiayaan untuk suatu kegiatan usaha dagang. Setelah diteliti kelayakannya, diketahui bahwa calon nasabah, bersangkutan, selain melakukan kegiatan usaha dagang yang untuknya ia mengajukan permohonan pembiayaan, juga melakukan kegiatan rentenir di kampungnya yang diketahui dari in f ormasi masyarakat di kampung tersebut. Manajemen lembaga keuangan Islam bersangkutan menanyakan kepada DPS apakah dari segi syariah calon nasabah tersebut dapat diberi pembiayaan dari lembaga keuangan Islam atau tidak, hal itu karena dikhawatirkan timbul kesan bahwa lembaga keuangan Islam mendanai seorang yang menjalankan kegiatan rentenir yang dilarang dalam syariah. Setelah menanyakan dan mendiskusikan
11 Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddie q y, Peradilan dan Hukum Acara Islam, h. 86. 12 Ibn Man z} ûr, Lisân al- ‘ Arab, Vol. X V (Beirût: Dâr S } âdir, t.t.), h. 147-148.
13 Al-Manâwî, at-Ta ‘ âri f (Beirût: Dâr al-Fikr al-Mu ’ âs } ir, 1410 H), h. 550.
14 Messick, “ Media Mu f tis: Radio Fatwas in Yemen, ” in ILI, h. 312.
153

## Fatwa dalam Pemikiran Hukum Islam
melalui telepon secara panjang lebar permasalahannya, DPS bersangkutan memberikan jawaban ( f atwa) dari segi syariah terhadap kasus tersebut. 15
Dalam hal pertanyaan yang diajukan musta f tî disampaikan secara tertulis, maka surat pertanyaan tersebut dinamakan ru q’ ah al- isti f tâ ’ dan surat jawaban tertulis yang disampaikan oleh mu f ti dinamakan ru q’ ah al- f atwâ. 16 Menurut Syamsul Anwar, surat jawaban
mu f ti itu biasanya berisi dua hal, yaitu (1) pertanyaan yang diajukan oleh musta f tî mengenai suatu kasus, dan (2) berisi jawaban sang mu f ti atas masalah yang ditanyakan. Jawaban sendiri memuat penjelasan pengertian (de f inisi) mengenai masalah yang di f atwakan, dalil-dalil yang digunakan dan amar f atwa. Akan tetapi sering pula jawaban tersebut amat singkat sehingga hanya berisi amar f atwa saja dengan sedikit argumen. Singkat atau kompleksnya argumen suatu f atwa sangat tergantung kepada sasaran atau peminta f atwa. Bilamana f atwa diminta oleh orang awam atau biasa, f atwa biasanya lebih sederhana dan ringkas. Akan tetapi bilamana diminta oleh suatu instansi atau orang terpelajar atau f atwa itu dimaksudkan untuk menunjukkan sikap resmi lembaga yang mengeluarkannya, maka biasanya argumen f atwa sangat kompleks dan detail. Pertanyaan yang dimuat kembali dalam surat f atwa ( ru q’ ah al- f atwâ) terkadang diringkas sedemikian rupa dan tidak dimuat seutuhnya, terutama apabila pertanyaan itu berisi uraian panjang. 17
Format f atwa tidak selalu berbentuk tanya-jawab sebagaimana yang la z im ditemukan. Dalam banyak kasus, terutama di Indonesia, f ormat f atwa sering mengikuti bentuk surat keputusan. Dalam surat f atwa yang demikian, f atwanya diberi nomor dan terkadang juga judul, kemudian diikuti dengan konsideran dan diakhiri dengan amar f atwa sendiri. Konsideran memuat pertimbangan-pertimbangan mengapa f atwa itu dikeluarkan, argumen-argumen bagi amar f atwa tersebut serta
15 Meskipun kewenangan memberikan f atwa untuk suatu produk LKS ada pada Dewan Pengawas Syariah (DSN) dan DPS tidak memberikan f atwa, namun dalam praktik f atwa harus dilakukan paling tidak untuk menentukan apakah kegiatan tertentu sesuai dengan amar f atwa DSN atau tidak.
16 Halla q , “ From Fatwâs to Furû ’ : Growth and Change in Islamic Substanti v e Law ” , Islamic Law and Society, 1, no. 1 (1994): h. 31.
17 Syamsul Anwar, Studi Hukum Islam Kontemporer (Jakarta: RM Books, 2007), h. 301.
No v a E ff enty Muhammad
http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am
landasan yuridis syar ’ i f atwa bersangkutan. Format f atwa seperti ini biasanya dikeluarkan oleh suatu lembaga yang melibatkan sejumlah mu f ti secara kolekti f dan karena itu f atwa tersebut lebih terlihat resmi. Dengan demikian surat f atwa ( ru q’ ah al- f atwâ) jenis ini tidak memuat pertanyaan musta f tî, dan memang barangkali f atwa itu dikeluarkan tidak karena adanya suatu pertanyaan khusus langsung yang diajukan penanya kepada mu f ti, melainkan mungkin dikeluarkan atas inisiati f para mu f ti sendiri setelah melihat adanya banyak pertanyaan di tengah-tengah masyarakat mengenai masalah bersangkutan. Fatwa- f atwa Dewan
Syariah Nasional (DSN) mengambil bentuk ini sebagaimana dapat dilihat dalam Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional. 18 Demikian pula f atwa- f atwa Majelis Ulama Indonesia yang diputuskan dalam
Musyawarah Nasional (Munas) institusi ini, misalnya f atwa Munas VII tahun 2005. 19 Fatwa lain yang mengikuti f ormat surat keputusan ini adalah f atwa- f atwa dari Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syara ’ ,
suatu lembaga yang pernah ada pada Kementerian (kemudian Departemen) Kesehatan R.1. 20
Fatwa- f atwa yang dikeluarkan oleh seorang mu f ti kemudian dikumpulkan oleh sang mu f ti bersangkutan sendiri atau oleh muridnya atau juga oleh orang lain. Dengan demikian materi f atwa tersebut segera menjadi doktrin hukum substanti f Islam ( f ikih). Dalam penghimpunan f atwa tersebut digunakan berbagai metode. Ada yang menghimpun f atwa- f atwa tersebut secara utuh tanpa editing dan peringkasan sehingga dengan begitu kumpulan tersebut menjadi suatu kumpulan f atwa orisinal dan utuh di mana pertanyaan dan jawabannya dituliskan kurang lebih secara apa adanya. Himpunan f atwa- f atwa dengan metode ini ada yang berupa himpunan f atwa seoarang mu f ti saja dan ada yang berupa himpunan f atwa sejumlah mu f ti. Himpunan f atwa Ibnu Rusyd (w.
18 Sebagian f atwa DSN telah diterbitkan dalam Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional untuk Lembaga Keuangan Syariah, edisi ke-2 (Jakarta: DSN MUI dan BI, 2003).
19 Lihat Majlis Ulama Indonesia, Fatwa Munas VII Majelis Ulama Indonesia (Jakarta: Majlis Ulama Indonesia, 2005).
20 Lihat misalnya Fatwa Madjelis Pertimbangan Kesehatan dan Sjara ’ Kementerian Kesehatan R.I. No. 4/1955 tentang Bedah Majat, dan Fatwa Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syara ’ Departemen Kesehatan R.I. No. 2CV1973 tentang Kremasi (Pembakaran Mayat).
155

## Fatwa dalam Pemikiran Hukum Islam
520/1126) 21 dan himpunan f atwa Ibnu Taimiyyah (w. 728/1328) 22 merupakan himpunan f atwa seorang mu f ti tunggal. Sementara himpunan f atwa ulama-ulama A f rika dan Andalusia yang dikumpulkan oleh al- W ansyarîsî (w. 914/ 1508) 23 dan himpunan f atwa- f atwa oleh al- ‘ Alamî 24 adalah himpunan beberapa atau sejumlah mu f ti.
Metode lain penghimpunan f atwa adalah melakukan editing, peringkasan dan pemilihan materi sehingga himpunan tersebut lebih nampak sebagi sebuah himpunan f ikih dan tidak begitu nampak sebagai f atwa, meskipun sesungguhnya materinya adalah hasil f atwa. Contoh yang termasuk kategori ini adalah kitab al-Fatâwâ al- ‘ Alamkîriyyah yang lebih dikenal dengan nama al-Fatâwâ al-Hindiyyah hasil himpunan f atwa yang dikompilasi oleh sejumlah 40 orang ulama India pada abad ke-17 di bawah super v isi asy-Syaikh Ni z} âm (w. 1089/1679) 25 dan kitab al-Fatâwâ al-Khâwâniyyah atau dikenal juga dengan Fatâwâ Q adîkhân yang dihimpun oleh al-Au z ajandî (w. 592/1195). 26 Dengan demikian nampak bahwa f atwa segera menemukan jalannya ke dalam kitab-kitab f ikih dan materi-materi karya f ikih secara cukup substansial berasal dari himpunan f atwa. 27
B. Sejarah Perkembangan Fatwa
Secara historis, praktek i f tâ ’ (pemberian f atwa) telah dilakukan oleh Nabi saw. Beliau adalah mu f ti pertama dan utama. Pada masa Nabi saw., berbagai pertanyaan menyangkut persoalan agama dan lebih khusus bidang hukum ditanyakan langsung kepada Nabi saw. Pertanyaan-pertanyaan tersebut ada yang dijawab melalui turunnya wahyu Allah dan ada yang dijawab melalui hadis Rasulullah. Dalam al- Q uran, pertanyaan-pertanyaan tersebut mengambil bentuk “ mereka
21 Ibn Rusyd, Fatâwâ Ibn Rusydi, 3 Jilid, (Beirût: Dâr al-Garb al-Islâmî, 1987).
22 Ibn Taimiyyah, Fatâwâ Ibn Taimiyyah, diedit oleh ‘ Abdur-Rahm } ân an-Najdî (T.tp.: Maktabah Ibn Taimiyyah, t.th.).
23 Al- W ansyarîsî, al-Mi ’ yâr al-Mugrib wa al-Jâmi '’ al-Mu ’ rib ’ an Fatâwâ ‘ Ulamâ ’ A f ri q iyyah wa al-Andalus wa al-Maghrib (Beirût: Dâr al-Garb al-Islâmî, 1401/1981).
24 Al- ‘ Alamî, Kitâb an-Nawâ z il, 3 Jilid (Rabat: W i z ârah al-Au q â f wa asy- Syu ’ ûn al-Islâmiyyah, 1983). 25 Ni z} âm dkk., al-Fatâwâ al-Hindiyyah, 6 Jilid (Beirût: Dâr al-Ma ’ ri f ah li at-T } ibâ ’ ah wa an-Nasyr, 1393/1973).
26 Al-Au z ajandî, al-Fatâwâ al-Khaniyyah, dicetak pada margin asy-Syaikh Ni z} âm dkk.
27 Syamsul Anwar, Studi Hukum Islam Kontemporer, h. 301.
156
No v a E ff enty Muhammad
http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am
bertanya kepadamu ” ( yas ’ alûnaka), seperti dalam pertanyaan mengenai bulan sabit ( Q .S. al-Ba q arah, 2:189), khamar dan judi ( Q .S. al-Ba q arah, 2: 219), makanan yang halal ( Q .S. al-Mâidah, 5:4), rampasan perang ( Q .S. al-An f âl, 8:1). Jawaban al- Q uran atas pertanyaan tersebut bahwa bulan sabit itu merupakan tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadah) haji ; khamar dan judi merupakan dosa besar dan kemudaratan lebih besar dari keman f aatannya ; haid itu adalah kotoran, karena itu, tidak boleh menyetubuhi istri di waktu haid ; makanan yang dihalalkan adalah makanan yang baik dan hewan yang disembelih dengan menyebut nama Allah ; makanan ahlul Kitâb adalah halal untuk umat Islam. Demikian pula sebaliknya ; dan harta rampasan perang adalah untuk Allah dan Rasul-Nya.
Kecuali itu, pertanyaan tersebut ada yang bentuk ” yasta f tûnaka ” (mereka meminta f atwa kepadamu } ), seperti dalam permintaan f atwa mengenai para wanita ( Q .S. al-Nisâ ’ ,4: 127) dan al-kalâlah ( Q .S. al- Nisâ ’ ,4: 176). Jawaban al- Q uran atas pertanyaan pertama bahwa para wanita dan anak yatim serta para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang dipandang lemah. Allah menyuruh kamu supaya kamu mengurus anak yatim secara adil. Sementara jawaban atas pertanyaan kedua bahwa jika seseorang meninggal dunia dan tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan) jika ia tidak mempunyai anak, tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang perempuan.
Pertanyaan kepada Nabi saw. dalam bentuk ” yas ’ alûnaka ” dan ” yasta f tûnaka ” juga terdapat dalam hadis. Imam al-Tirmi z i
meriwayatkan bahwa seorang bertanya kepada Rasulullah saw: “ Sungguh bila saya makan daging pasti saya berkeliaran mencari wanita dan diriku dikuasai oleh na f su seksku, maka aku haramkan kepada diriku untuk makan daging ” . 28 Atas pertanyaan dan pernyataan ini, turun surat
28 Abû Dâwud, Sunan Abî Dâwud, h. 221.
157

## Fatwa dalam Pemikiran Hukum Islam
JurnalAlMizanVolume12Nomor1Juni2016ISSN19070985EISSN24428256
al-Mâidah ayat 87-88 memberi jawaban: “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagimu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah re z ekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada- Nya ” .
Ibnu Q ayyim al-Jaw z iyyah, dalam ’ Ilâm al-Muwa qq i ’ în menyebutkan bahwa Abû Mûsâ al-Asy ’ arî bertanya kepada Nabi saw. tentang bi q a ’ dan mi z r. Bi q a ’ dan mi z r adalah minuman keras yang diproduksi di Yaman. Yang disebut pertama berasal dari madu yang disimpan sampai keras (rasanya). Sedangkan yang kedua, berasal dari jagung dan tepung gandum yang disimpan sampai keras (rasanya). Atas pertanyaan ini, Nabi saw. menjawab: ” Setiap yang memabukkan haram ” . 29 T } âri q ibn Sa ’ îd pernah bertanya kepada Nabi saw. tentang khamar. Nabi saw. kemudian melarang untuk membuatnya. T } âri q menjawab: “ Saya membuatnya hanya untuk obat ” . Nabi saw. menjawab: “ Sesungguhnya khamar itu bukan obat melainkan penyakit “ . 30 Seseorang bertanya kepada Nabi saw. tentang orang yang berperang karena keberanian, karena meluapkan kemarahan dan karena riya ’ . Manakah di antara mereka yang berada di jalan Allah? Nabi saw. menjawab: “ Siapa yang berperang agar kalimat Allah unggul, maka ia berada di jalan Allah ” . 31
Setelah Nabi saw., para sahabat melanjutkan tradisi i f tâ ’ , sehingga lahirlah apa yang disebut f atwa sahabat. Tentu yang dihadapi para sahabat jauh lebih kompleks dibandingkan dengan kondisi Nabi saw. Banyak persoalan yang berkaitan dengan hukum yang belum ada ketentuannya dalam al- Q uran dan sunnah sehingga para sahabat melakukan ijtihad. Ijtihad adalah usaha sungguh-sungguh dari kalangan ahli hukum Islam yang bertolak dari maksud-maksud ( ma q âsid) al- Q ur ’ an dan sunnah untuk sampai pada ketentuan hukum syara ’ . 32
29 Abî Abdillâh Muh } ammad ibn Ismâ ’ îl Ibrâhîm al-Imâm al-Bukhârî, S } ah } îh } al- Bukhârî, Ju z II (Istanbul: al-Maktabah al-Islâmiyah, 1979), h. 157.
30 Al-Bukhârî, S } ah } îh } al-Bukhârî, Ju z II, h. 281. 31 Al-Bukhârî, S } ah } îh } al-Bukhârî, Ju z II, h. 817.
32 Abû H } âmid al-Gha z âlî, Al-Must } as }f â min ‘ Ilm al-Us } ûl, Jilid II (Beirût: Dâr Ih } yâ al-Turâs \ al- ‘ Arabî, 1324 H), h. 350.
158
No v a E ff enty Muhammad
http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am
Keniscayaan ijtihad tersebut didasarkan atas riwayat yang bersumber dari Mu ’ â z\ ibn Jabal. Bahwa Mu ’ â z\ ibn Jabal dipercaya oleh Rasulullah untuk menjadi wakil pemerintah dan wali di daerah Yaman. Mu ’ â z\ dengan tegas mengatakan kepada Nabi bahwa ia akan memutus perkara berdasarkan al- Q ur an dan sunnah. Jika tidak menemukan dalam kedua sumber tersebut, ia akan memutuskan berdasarkan pendapatnya melalui ijtihad. Sikap ini dipuji oleh Nabi sendiri. 33 Dalam riwayat lain disebutkan bahwa suatu waktu Rasulullah memberi kepercayaan kepada ‘ Amar ibn ‘ Âs } untuk memutus perkara. ‘ Amar lalu bertanya: “ Apakah ia pantas berijtihad sedangkan engkau masih ada? Rasulullah menjawab: ” Ya ” . 34 Dalam hadis dari ‘ Amar ibn ‘ Âs } bahwa ia mendengar Nabi bersabda: “ Apabila hakim memerintah/memutus/ menghukum, lalu ia berijtihad dan betul, maka ia mempunyai dua pahala. Dan apabila ia memerintah/memutus/menghukum, lalu ia berijtihad dan salah dalam ijtihad, maka ia mempunyai satu pahala ” . 35
Hadis di atas merupakan landasan teologis bagi keharusan berijtihad, termasuk di dalamnya ber f atwa ( i f tâ ’ ). Para sahabat adalah mu f ti utama setelah Nabi saw. Itu terjadi pada abad pertama hijriah. Menurut Halla q , pada masa abad pertama hijriah kegiatan f atwa yang berkisar tentang hukum melibatkan tidak kurang dari 130 sahabat nabi sebagai mu f ti. 36 Diantara para sahabat tersebut ada 7 (tujuh) sahabat sebagai mu f ti terkemuka yakni ‘ Umar ibn al-Khat } t } âb, ‘ Alî ibn Abi T } âlib, ‘ Abdullâh ibn Mas ’ ûd, ‘ Âisyah, Z aid ibn S \ âbit, ‘ Abdullâh ibn ‘ Abbâs dan ‘ Abdullâh ibn ‘ Umar. 37 Mannâ ’ al- Q at } t } an menambahkan selain tujuh sahabat tersebut ada dua lagi yaitu Sa ’ îd ibn Musayyab dan ‘ Urwah ibn Z ubair. 38 Dari kalangan tabi ’ in, mu f ti terkemuka antara lain selain ‘ Abdullâh ibn ‘ Umar ibn al-Khat } t } âb, Sulaimân ibn Yasar, Al- Q âsim ibn Muh } ammad ibn Abû Bakar, Na ff , Ibnu S } ah } ab al- Z} uhrî,
33 Abû Dâwud, Sunan Abî Dâwud, h. 300. 34 Ta q iyuddin Abû al-Ba q â ’ , Al-Kaukab al-Munîr (Mesir: Mat } ba ’ ah Sunnah al- Muh } ammadiyah, 1372 H), h. 299. 35 Abû Dâwud, Sunan Abî Dâwud, h. 268. 36 W all B. Halla q , “ From Fatwas to Furu ’ : Growth and Change in Islamic Substanti v e Law ” , Islamic Law and Society, 1, no. 1 (1994): h. 29-65.
37 Ibnu Q ayyim al-Jaw z iyyah, ’ Ilâm al-Muwa qq i ’ în ‘ an Rabb al-Âlamîn, Ju z I (Beirût: Dâr al-Jail, 1973 M), h. 12.
38 Mannâ ’ al- Q at } t } ân, Al-Tasyrî ‘ wa al-Fi q h al-Islâmî: Târikhan wa Manhajan (Mesir: Dâr al-Ma ’ âri f , 1989), h. 91-184.
159

## Fatwa dalam Pemikiran Hukum Islam
Mujâhid ibn Jabbâr, ‘ Ikrimah, At } â ’ ibn Abi Rabah, H } asan al-Bas } rî, Muh } ammad ibn Sirîn, ‘ Umar ibn ‘ Abdul ‘ A z î z dan T } aus ibn Kisan. 39
Dengan demikian, nampak bahwa sepeninggal Nabi saw kegiatan pemberian f atwa semakin berkembang karena perkembangan agama Islam dan masyarakat Muslim yang semakin meluas dan kompleks di mana banyak kasus-kasus baru timbul dan mengundang masyarakat untuk bertanya mengenai ketentuan hukumnya. Kegiatan f atwa terus berkembang sepanjang z aman klasik dan tengah Islam hingga z aman modem baik secara kuantitati f maupun kualitati f . Pada z aman modern f atwa tidak hanya disampaikan secara indi v idual kepada penanya, melainkan untuk penyebarannya digunakan berbagai media komunikasi yang tersedia seperti radio, 40 surat kabar, 41 majalah, 42 bahkan internet, 43 sehingga penyebaran f atwa menjadi lebih luas dan tidak hanya dibaca oleh pemintanya tetapi juga dapat diakses oleh pembaca lain. Selain itu pada z aman modern f atwa, di samping dilakukan oleh mu f ti perorangan, juga dikeluarkan oleh institusi yang melibatkan mu f ti-mu f ti secara kolekti f ( jamâ ’ î). Fatwa- f atwa Majelis Ulama Indonesia, 44 f atwa- f atwa Dewan Syariah Nasional (DSN), 45 dan f atwa- f atwa Majelis Tarjih dan
39 W all B. Halla q , “ From Fatwas to Furu ’ : Growth and Change in Islamic Substanti v e Law ” , h. 29-65.
40 Mengenai penyebaran f atwa melalui radio lihat tulisan Messick, “ Media Mu f tis: Radio Fatwas: in Yemen, ” dalam ILI, h. 310-320.
41 Usta z Asjmuni Abdurrahman, mantan guru besar pada Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga dan salah seorang ulama Muhammadiyah, mempunyai rubrik f atwa “ Pak Asjmuni Menjawab ” pada Harian Kedaulatan Rakyat di Yogyakarta pada halaman 3 yang terbit setiap hari Kamis.
42 Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah mempunyai rubrik f atwa khusus dan terbit dua minggu satu kali dalam Majalah Suara Muhammadiyah.
43 W ahbah al- Z uhaili, salah seorang ulama terkemuka saat ini dari Suriah, menerbitkan f atwanya melalui website dengan alamat http:// www. z uhayli.net 44 Sebagian f atwa Majelis Ulama Indonesia telah dihimpun dalam Himpunan Keputusan dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Jakarta: Sekretariat MUI, t.t.). Beberapa yang lain belum diterbitkan. Selain itu bisa dilihat pula kumpulan Fatwa MUNAS W Majelis Ulama Indonesia tahun 2005.
45 Sebagian f atwa DSN telah diterbitkan dalam Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional untuk Lembaga Keuangan Syariah, edisi ke-2,(Jakarta: DSN MUI dan BI, 2003).
160
No v a E ff enty Muhammad
http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am
Tajdid Muhammadiyah 46 adalah f atwa- f atwa institusional dan melibatkan mu f ti kolekti f .
Dari perjalanan panjang kegiatan i f tâ ’ selama berabad-abad dan di berbagai tempat dihasilkan ratusan jilid himpunan f atwa. H } âjjî Khalî f ah (w. 1067/1658) menyebutkan buku-buku f atwa yang terbit dalam lingkungan berbagai ma z hab hingga z amannya sejumlah tidak kurang dari 160 judul, 47 dan ‘ Umar al-Jidi menyebutkan sekitar 80 judul buku tentang f atwa dalam ma z hab Mâlikî. 48 Di antara himpunan f atwa yang terkenal dan berasal dari z aman tengah adalah himpunan f atwa Ibnu Taimiyyah yang deterbitkan dengan judul Fatâwâ Ibn Taimiyyah, 49 dan di z aman modern ini terdapat himpunan f atwa Dâr al-I f tâ ’ di Kairo sebanyak 130 v olume lebih yang merekam f atwa institusi tersebut selama lebih satu abad sejak tahun 1895. 50
Meskipun himpunan f atwa amat besar sekali yang lahir sepanjang sejarah dan di berbagai tempat dalam dunia Islam, namun studi kritis mengenai f atwa jarang atau hampir tidak dilakukan oleh sarjana-sarjana Muslim. Memang terdapat uraian dalam bagian akhir karya-karya usul f ikih tentang f atwa dan juga dalam suatu genre yang dikenal dengan adab al-mu f tî, 51 namun uraian tersebut lebih diarahkan kepada pembahasan petunjuk untuk melakukan f atwa dan kode etik bagi
46 Sebagian Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid telah dibukukan dalam publikasi Majelis Tarjih dan Tajdid dengan judul Tanya Jawab Agama, 5 Jilid (Yogyakarta: Penerbit Suara Muhammadiyah, antara tahun 1992-2006).
47 H } âjjî Khalî f ah, Kasy f al- Z un û n, Jilid II (Beirût: Dâr al-Kutub al- ‘ Ilmiyyah, 1413/1992), h. 1283 dst. 48 Dikutip oleh Halla q , “ From Fatwas to Furu ’ : Growth and Change in Islamic Substanti v e Law ” , h. 35, catatan kaki no. 37. 49 Ibn Taimiyyah, Majm û ’ al-Fat â w â (Riyâd } : Mat } âbi ’ ar-Riyâd } , 1381/1961).
50 Pilihan dari himpunan f atwa ini diterbitkan antara tahun 1982-1993 dengan judul Fatâwâ Islâmiyyah di bawah super v isi Jâdd al-H } a qq ‘ Alî Jâdd al-H } a qq yang menjadi Mu f ti Negara untuk periode 1978-1982 dan kemudian menjadi Syaikh al- A z har. Studi tentang f atwa Dâr al-I f tâ ’ ini dilakukan oleh Jakob Sko v gaard-Petersen dalam karyanya De f ining Islam f or the Egyptian State: Mu f tis and Fatw â s o f the D â r al-I f tâ ’ (Leiden/New York/Koln: Brill, 1997).
51 Beberapa contoh literatur dari jenis ini dapat disebutkan, misalnya, Ah } mad Ibn H } amdân al- H } arrânî, S } i f ah al-Fatwâ (Beirût: al-Maktab al-Islâmî, 1397 H) ; al-Nawawî, Adab al-Fatwâ wa al-Mu f tî wa al-Musta f tî (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1468 H) ; al- Syahra z ûrî, Adab al-Mu f tî wa al-Musta f tî (Beirût: Maktabah al- ‘ Ulûm wa al- H } ikam/ ‘ Alam al-Kutub, 1407 H).
161

## Fatwa dalam Pemikiran Hukum Islam
JurnalAlMizanVolume12Nomor1Juni2016ISSN19070985EISSN24428256
para mu f ti dan musta f tî (peminta f atwa). Bagi kebanyakan orang muslim, f atwa lebih banyak dilihat sebagai sumber hukum agama yang dipedomani dalam kehidupan sehari-hari. Fatwa sebagai rekaman pergulatan masyarakat dan sumber sejarah sosial umat yang memproduksinya belum banyak disadari. 52
C. Lembaga-Lembaga Fatwa di Indonesia
Selain MUI, terdapat lembaga f atwa lainnya, seperti Bahtsul Masa ’ il Nahdlatul Ulama (selanjutnya disebut NU) dan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Bahtsul Masa ’ il NU merupakan salah satu lajnah (komisi) dalam organisasi NU yang ber f ungsi melaksanakan program organisasi di bidang hukum. 53 Komisi ini merupakan f orum diskusi Syuriah (eksekuti f pelaksana) dalam menetapkan hukum suatu masalah. Komisi terpenting dalam lembaga NU ini ber f ungsi sebagai f orum pengkajian hukum yang menghimpun, membahas berbagai masalah keagamaan dan memecahkan masalah-masalah yang menuntut kepastian hukum. 54 Dalam musyawarah alim ulama Syuriah NU tingkat nasional ditegaskan bahwa komisi Bahtsul Masa ’ il mempunyai tugas amat penting. Yaitu selain meneliti, membahas dan memilih jawaban yang rele v an dari pendapat-pendapat ma z hab, juga menetapkan keputusan untuk masalah yang memerlukan hukum. Keputusan tersebut merupakan f atwa sebagai bimbingan bagi warga NU dalam mengamalkan agama sesuai dengan f aham ahlussunnah waljama ’ ah. 55
Secara historis, Bahtsul Masa ’ il lahir jauh sebelum MUI terbentuk. Menurut K.H. Sahal Mah f udh, f orum Bahsul Masail telah ada sebelum NU berdiri. Saat itu sudah ada tradisi diskusi di kalangan pesantren yang melibatkan kiai dan santri yang hasilnya diterbitkan dalam bulletin LINO ( Lailatul Ijtima ’ Nahdlatul Oelama). Selain
52 Syamsul Anwar, Studi Hukum Islam Kontemporer, h. 299.
53 Selain Lajnah Bahtsul Masa ’ il al-Diniyyah , NU juga mempunyai beberapa lajnah lain diantaranya Lajnah Falakiyah (Lembaga Falak), Lajnah al-Ta ’ li f wa an-Nasyr (Lembaga Penerbitan dan Publikasi), Lajnah Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (LAKPESDAM), Lajnah W a qf iyyah (Lembaga waka f ), Lajnah Penyuluhan dan Bantuan Hukum, Lajnah Z akat, In f ak, dan Sedekah. Lihat Abdul A z i z Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, Vol. III, h. 346.
54 Abdul A z i z Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, Vol. I, h. 175. 55 Abdul A z i z Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, Vol. I, h. 175.
No v a E ff enty Muhammad
http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am
memuat Bahtsul Masa ’ il, LINO juga menjadi ajang diskusi interakti f jarak jauh antar para ulama. Seorang kiai menulis kemudian ditanggapi kiai lain. Demikian seterusnya. Karena itu, tidak jarang terjadi polemik diantara para ulama (kiai). Misalnya polemik antara Kiai Murtadlo dari Tuban dengan Kiai Mah f udh dari Jawa Tengah tentang hukum menerjemahkan khutbah jumat ke dalam bahasa Jawa. Pada saat itu, khutbah biasa dilakukan dalam bahasa Arab. Menurut Kiai Murtadlo tidak diperbolehkan khutbah jumat diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa dan harus menggunakan bahasa Arab. Sedangkan kiai Mah f udh memperbolehkan menerjemahkan khutbah dalam bahasa Jawa. 56 Namun secara permanen keberadaan lembaga Bahsul Masail diperkuat dengan rekomendasi hasil keputusan Muktamar NU ke-28 di Pondok Pesantren al-Munawwir, Krapyak, Yogyakarta, tanggal 26-28 Nopember 1989.
Salah satu keputusan terpenting dalam muktamar tersebut adalah lahirnya rekomendasi kepada PBNU (Pengurus Besar NU) untuk membentuk Lajnah Bahtsul Masa ’ il Diniyyah yang bersi f at permanen dengan tujuan membahas masalah-masalah yang mau q u f dan masalah- masalah wâ q i ’ iyyah yang harus segera mendapatkan kepastian hukumnya. Keputusan hasil Muktamar ke-28 tersebut kemudian dilanjutkan dalam keputusan Munas Alim Ulama di Bandar Lampung pada tanggal 21-25 Januari 1992, tentang sistem pengambilan keputusan hukum dalam Bahtsul Masa ’ il di lingkungan NU. 57
Sejak lahirnya organisasi NU 31 Januari 1926 di Surabaya, hampir semua keputusan Muktamar NU merupakan f atwa ulama NU terhadap berbagai persoalan aktual yang dimintai jawabannya oleh warga NU atau masyarakat umum pada masanya. Sebab, ada juga f atwa hukum yang dibahas dalam f orum lain di kalangan NU, Misalnya f atwa yang dihasilkan oleh keputusan Kon f erensi Besar Pengurus Besar Syuriah NU ke-1 di Jakarta tahun 1960, kemudian Keputusan Rapat
Dewan Partai Nahdatul Ulama (PNU) di Salatiga pada 25 Oktober 1961, tentang perempuan menjadi kepala desa, keputusan Munas Alim Ulama di Kaliurang Yogyakarta, tanggal 30 Agustus 1981, tentang bayi tabung,
56 Sahal Mah f udh, “ Bahsul Masail dan Istinbath Hukum NU: Sebuah Catatan Pendek ” dalam Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukatamar, Munas dan Konber Nahdlatul Ulama 1926-1999 M (Surabaya: Lajnah Ta ’ li f W an Nasyr (LTN) NU Jatim, 2005), h. x-xi.
57 Sahal Mah f udh, “ Bahsul Masail dan Istinbath Hukum NU: Sebuah Catatan Pendek ” dalam Solusi Problematika, h. 467.
163

## Fatwa dalam Pemikiran Hukum Islam
JurnalAlMizanVolume12Nomor1Juni2016ISSN19070985EISSN24428256
cangkok mata, ginjal, jantung dan sebagainya, dan beberapa keputusan Bahtsul Masa ’ il Diniyyah NU lainnya. 58
Proses penetapan hukum dalam Bahtsul Masa ’ il diawali dengan in v entarisasi dan kemudian disebarkan kepada ulama anggota Syuriah NU dan ulama pimpinan pesantren yang ada di bawah naungan NU. Selanjutnya ulama Syuriah melakukan penelitian terhadap pendapat- pendapat ulama ma z hab, melalui kitab-kitab klasik Islam, mengadakan diskusi pendahuluan dengan ulama dan ahli yang dianggap memiliki otoritas terhadap masalah yang dihadapi dan terakhir pengambilan ketetapan hukum. Dalam f orum ini semua masukan dari ulama dan ahli serta pemikiran ulama klasik dijadikan pertimbangan. 59 Pada umumnya ulama Syuriah lebih banyak merujuk pada pendapat ulama ma z hab
Syâ f i ’ î, dibandingkan dengan ulama ma z hab lainnya. Menurut mereka ma z hab Syâ f i ’ î, lebih sesuai dengan kondisi budaya, sosial, dan geogra f is Indonesia. Oleh sebab itu, masalah-masalah yang timbul di Indonesia lebih dahulu dikaitkan dengan pendapat ulama ma z hab Syâ f i ’ î. Jika pendapat ulama ma z hab Syâ f i ’ î tidak tersedia, maka pendapat ulama ma z hab lain diambil sejauh masih dalam lingkungan ma z hab empat (ma z hab Syâ f i ’ î, Mâlikî, H } anbalî, dan H } ana f î). Meskipun selalu dirujuk kepada pendapat ulama, kondisi masyarakat selalu dijadikan bahan pertimbangan. 60
Kecenderungan memilih ma z hab dapat dilihat dari kitab-kitab rujukan yang dipakai oleh Lajnah Bahtsul Masa ’ il. Selama lebih setengah abad sejak lahirnya NU (31 Januari 1926), kitab-kitab re f erensi Komisi Bahtsul Masa ’ il adalah kitab-kitab yang beraliran ma z hab Syâ f i ’ î. 61 Diantaranya I ’ ânah al- T } âlibîn karya Sayyid Abu Bakar Syatta, seorang ulama pengikut setia ma z hab Syâ f i ’ î. Kitab ini menjadi rujukan penting dan sering dijadikan re f erensi pokok bagi ulama syuriah NU. Jika dalam kitab ini tidak ditemukan jawaban dari masalah yang dihadapi, maka kitab-kitab lain dipakai sebagai rujukan sejauh masih beraliran ma z hab Syâ f i ’ î. Secara umum, kitab yang dirujuk dalam
58 Sahal Mah f udh, “ Bahsul Masail dan Istinbath Hukum NU: Sebuah Catatan Pendek ” dalam Solusi Problematika, h. 467.
59 Abdul A z i z Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, Vol. I, h. 175. 60 Abdul A z i z Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, Vol. I, h. 175. 61 Abdul A z i z Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, Vol. I, h. 175.
No v a E ff enty Muhammad
http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am
pengambilan keputusan hukum adalah kitab standar, yang disebut dengan al-kutub al-mu ’ tabarât.
Dalam berma z hab, dua cara yang ditempuh yaitu q awlî dan manhajî. Cara yang disebut pertama dengan mengikuti pendapat- pendapat yang sudah ‘ jadi ’ . Sedangkan cara kedua dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun oleh imam ma z hab. Karena itu, dibedakan pendapat antara imam pendiri ma z hab dengan ulama yang mengikuti ma z hab tertentu. Misalnya Imam al- Syâ f i ’ î adalah pendiri aliran Syâ f i ’ iyyah, sementara Imam al-Gha z âlî adalah ulama yang mengikuti aliran Syâ f i ’ î. Pendapat imam ma z hab disebut q awl, sedangkan pendapat ulama ma z hab disebut wajah. Jika ulama berbeda pendapat tentang hukum tertentu, ulama sesudahnya dapat melakukan ta q rîr jamâ ’ î, yaitu upaya secara kolekti f untuk menetapkan pilihan terhadap satu antara beberapa q awl atau wajah. 62
Prosedur pengambilan keputusan hukum baik q awl maupun wajah dilakukan (a) apabila masalah atau pertanyaan telah terdapat jawabannya dalam kitab-kitab standard dan dalam kitab-kitab tersebut hanya terdapat satu q awl atau wajah, maka q awl atau wajah tersebut dapat digunakan sebagai jawaban atau keputusan ; (b) apabila masalah atau pertanyaan telah terdapat jawabannya dalam kitab-kitab standard ; akan tetapi dalam kitab kitab tersebut terdapat beberapa q awl atau wajah, maka yang dilakukan adalah ta q rîr jamâ ’ î, untuk menentukan pilihan salah satu q awl. Prosedur pemilihan salah satu pendapat dilakukan dengan cara mengambil pendapat yang lebih mashlahat atau yang lebih kuat, atau sedapat mungkin melakukan pemilihan pendapat dengan mempertimbangkan tingkatan sebagai berikut:
1. Pendapat yang disepakati oleh al-Syakhânî (Imam Nawawî dan Râ f i ’ î). 2. Pendapat yang dipegangi oleh al-Nawawî saja.
3. Pendapat yang dipegangi oleh al- Râ f i ’ î saja. 4. Pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama. 5. Pendapat ulama yang terpandai.
62 Jaih Mubarak, Metodologi Ijtihad Hukum Islam (Yogyakarta: UII Press, 2002), h. 180.
165
Fatwa dalam Pemikiran Hukum Islam
6. Pendapat ulama yang paling wara ’ . 63
Dalam mengeluarkan hukum syara dari dalilnya ( istinbât } hukum), Bahtsul Masa ’ il menggunakan metode atau kaidah-kaidah us } ûliyyah (usul f ikih) dan kaidah-kaidah f i q hiyyah ( f ikih). Sedangkan dalam berijtihad ditempuh metode ilh } â q , yaitu mempersamakan hukum suatu kasus masalah yang dijawab oleh ulama (dalam kitab-kitab standard) terhadap masalah atau kasus yang serupa yang telah dijawab oleh ulama. Dengan kata lain, pendapat ulama yang sudah jadi menjadi “ pokok ” dan kasus atau masalah yang belum ada rukunnya disebut “ cabang ” (dalam konteks q iyas yang didalamnya terdapat unsur atau rukun). 64 Dengan ungkapan lain, ilh } â q ditempuh jika masalah atau pertanyaan tidak terdapat jawabannya sama sekali dalam kitab-kitab standard (baik q awl maupun wajah). Mereka yang melakukan ilh } â q adalah ulama (ahli) secara jamâ ’ î (kolekti f ). Ilh } â q dilakukan dengan memperhatikan mulh } a q bih, mulh } a q ilayh, wajh al-ilh } â q . Jika cara ilh } â q tidak dimungkinkan dilakukan, maka langkah yang ditempuh adalah istinbath secara kolekti f dengan prosedur berma z hab secara manhajî oleh para ahlinya. 65 Dengan demikian, istinbât } hukum merupakan alternati f terakhir, yaitu ia dapat dilakukan apabila suatu masalah atau pertanyaan tidak terdapat jawabannya dalam kitab-kitab standard sehingga tidak ada peluang untuk melakukan pemilihan pendapat dan tidak memungkinkan (ulama) untuk melakukan ilh } â q karena tidak ada mulh } a q bih dan wajh al-ilh } â q . Istinbât } dilakukan secara jamâ ’ î dengan mempraktekkan (mengaplikasikan) kaidah usul dan kaidah f ikih.
Adapun Majlis Tarjih adalah lembaga f atwa di bawah naungan Muhammadiyah. Lembaga ini secara khusus membahas dan mengkaji persoalan-persoalan yang berkaitan dengan ajaran Islam. Kata tarjîh } diambil dari bahasa Arab yang berarti “ menguatkan salah satu dari dalil- dalil yang bertentangan ” . Akan tetapi, dalam organisasi Muhammadiyah lembaga ini dimaksudkan sebagai suatu lembaga ijtihad yang ber f ungsi tidak hanya memilih dan menguatkan salah satu pendapat yang ada
63 Jaih Mubarak, Metodologi Ijtihad Hukum Islam, h. 180 ; Lihat juga keputusan Muktamar NU pertama tahun 1926, dalam Sahal Mah f udh, Solusi Problematika Aktual
Hukum Islam, Keputusan Mukatamar, Munas dan Konber Nahdlatul Ulama I926-1999 M, h. 3. 64 Jaih Mubarak, Metodologi Ijtihad Hukum Islam, h. 181. 65 Jaih Mubarak, Metodologi Ijtihad Hukum Islam, h. 181.
No v a E ff enty Muhammad
http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am
dalam f ikih, tetapi juga secara khusus mengkaji berbagai hukum Islam yang dihadapi umat Islam, mulai dari persoalan klasik sampai kontemporer.
Secara historis, kemunculan Majelis Tarjih Muhammadiyah merupakan implikasi dari Muktamar Muhammadiyah ke-16 pada tahun 1927 di Pekalongan, Jawa Tengah. K.H. Mas Mansur (1896-1946), salah
seorang tokoh Muhammadiyah pada saat itu mengusulkan agar Muhammadiyah membentuk sebuah lembaga khusus guna mengkaji persoalan-persoalan hukum Islam, yang akan dipedomani oleh warga Muhammadiyah pada khususnya, dan masyarakat Islam Indonesia pada umumnya. Muktamar menerima usul K.H Mas Mansur tersebut dan
menyetujui pendirian lembaga tersebut dengan nama Majelis Tarjih. Keputusan ini kemudian disahkan pada Muktamar Muhammadiyah ke- 17 pada tahun 1928 di Yogyakarta, sekaligus menunjuk K.H. Mas Mansur sebagai ketuanya. 66
Pada mulanya Majelis Tarjih lebih banyak mencurahkan
perhatian pada persoalan-persoalan khila f iyah dalam masalah ibadah, seperti perlu atau tidaknya membaca doa q unut dalam salat subuh dan apakah perlu tala f u z} al-niyyât dalam memulai salat. Sampai tahun 1953 Majelis Tarjih Muhammadiyah baru membahas dan mengkaji persoalan- persoalan khila f iyah yang menyangkut persoalan ibadah, mulai dari persoalan bersuci sampai persoalan haji dan beberapa masalah praktis yang berhubungan dengan warga Muhammadiyah, seperti batas aurat bagi laki-laki dan sebaliknya. Tahun 1954-1955 pokok bahasannya mulai berkembang yaitu mengkaji sumber ajaran Islam secara global yang sebenarnya telah dirintis sejak tahun 1935. Kemudian pada tahun 1960 Majelis Tarjih Muhammadiyah, sesuai dengan hasil Muktamar Muhammadiyah di Pekalongan, lembaga f atwa tersebut mulai membahas berbagai persoalan hukum kontemporer sesuai dengan dinamika perkembangan hukum Islam di Indonesia. Majelis Tarjih mulai membahas persoalan hukum kontemporer, baik yang telah dibahas oleh ulama klasik, maupun yang sama sekali belum terjadi dan belum dibahas di z aman klasik. Sejak tahun 1968-1989, pembahasan Majelis Tarjih Muhammadiyah mulai terpusat pada berbagai persoalan kontemporer, khususnya yang berkaitan dengan dengan berbagai persoalan sosial
66 Abdul A z i z Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, Vol. III, h. 1064.
167

## Fatwa dalam Pemikiran Hukum Islam
JurnalAlMizanVolume12Nomor1Juni2016ISSN19070985EISSN24428256
seperti transplantasi organ tubuh, asuransi, operasi plastik, aborsi, KB, bayi tabung dan lain-lainnya. 67 Dalam membahas suatu masalah Majelis Tarjih Muhammadiyah juga melibatkan berbagai ahli yang terkait dengan persoalan yang dibahas. Misalnya dalam pembahasan persoalan hukum yang berkaitan dengan dunia kedokteran, Majelis tarjih
melibatkan para ahli kedokteran atau ahli medis.
Majelis Tarjih Muhammadiyah mempunyai tugas pokok sesuai dengan Q aidah Lajnah Tarjih pada pasal 2 disebutkan bahwa tugas pokok Majelis Tarjih Muhammadiyah antara lain: (1) menyelidiki dan memahami ilmu agama Islam untuk memperoleh kemurniannya, (2) menyusun tuntunan akidah, akhlak, ibadah dan muamalah duniawi, (3) memberi “f atwa ” dan nasihat baik atas permintaan maupun atas inisiati f
Majelis Tarjih Muhammadiyah sendiri jika dipandang perlu, (4) menyalurkan perbedaan pendapat/paham dalam bidang keagamaan kearah yang lebih maslahat, (5) mempertinggi mutu ulama, dan (6) hal- hal lain dalam bidang keagamaan yang ditugaskan oleh PP-
Muhammadiyah. 68 Tugas pokok ini diemban oleh mereka yang memiliki kuali f ikasi tertentu tanpa membedakan ulama laki-laki dan perempuan.
Kuali f ikasi yang dimaksud adalah kemampuan bertarjih atau kemampuan untuk melakukan kegiatan ijtihad. Untuk memenuhi kuali f ikasi tersebut, diupayakan pendidikan khusus ke-tarjih-an yang pelaksanaannya dilimpahkan pada PP-Pemuda Muhammadiyah. Atas dasar ini antara lain PP-Pemuda Muhammadiyah telah beberapa kali latihan kader tarjîh } . Disamping itu, yang lebih khusus ditempuh dengan mengadakan pendidikan khusus yang disebut Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah (PTUM). Sedangkan dalam perspekti f struktur organisasi Majelis Tarjih Muhammadiyah adalah satu lembaga dibidang keagamaan yang dibentuk pada tingkat pusat, wilayah (propinsi), dan daerah (kabupaten). 69
67 Abdul A z i z Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, Vol. III, h. 1064. 68 Abdul A z i z Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, Vol. III, h. 1064.
69 Majelis Tarjih Muhammadiyah terdiri atas sekurang-kurangnya 9 orang, dengan susunan ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara dan anggota. Untuk tingkat wilayah sekurang-kurangnya 7 orang, dan untuk tingkat daerah sekurang 5 orang. Struktur organisasi untuk tingkat wilayah dan daerah prinsipnya sama dengan struktur yang ada di tingkat pusat, dengan penyesuaian berdasarkan kebutuhan dan kemampuan setempat. Anggota Majelis Tarjih diangkat dan ditetapkan oleh PP Muhammadiyah dan anggota Lajnah Tarjih Pusat (untuk muktamar) diangkat
168
No v a E ff enty Muhammad
http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am
Majelis tarjih Muhammadiyah mempunyai beberapa prinsip menetapkan hukum. Majelis Tarjih Pusat telah menetapkan beberapa
dasar yang menjadi pedoman dalam menetapkan suatu hukum:
a. Merujuk terutama kepada al- Q ur ’ an dan sunnah (hadis sahih) ber istidlâl ; b. Menetapkan suatu keputusan dalam musyawarah ; c. Tidak terikat pada suatu ma z hab f ikih, tetapi menjadikan pendapat imam ma z hab sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum sepanjang sesuai dengan jiwa al- Q ur ’ an dan sunnah ; d. Terbuka, toleran dan tidak menganggap bahwa hanya keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah yang paling benar ; e. Menggunakan hanya dalil-dalil yang mutawatir (hadis mutawatir) dalam masalah akidah (tauhid) ; f . Tidak menolak ijmak sahabat sebagai dasar keputusan ; g. Menggunakan cara al-jam ’ u wa al-taw f î q (kompromi dalil) jika | menemukan dalil yang mengandung ta ’ ârud } (pertentangan secara z} âhir, ta ’ ârud } al-adillah), dan melakukan tarjîh } (menguatkan salah satu dalil) kalau tidak bisa menempuh cara tersebut ; h. Menggunakan asas sad al-d z arî ’ ah (menolak segala jalan yang
membawa kepada kemudaratan) untuk menghindari adanya f itnah ; i. Menggunakan dalil dalam menetapkan suatu hukum secara komprehensi f , utuh, bulat tidak terpisah-pisah. 70
j. Mentakhsis dalil-dalil al- Q ur ’ an (dikhususkan) dengan hadis âh } âd, kecuali dalam bidang a q idah ; k. Menggunakan prinsip al-taysîr (kemudahan) dalam mengamalkan ajaran Islam ; l. Menggunakan akal untuk memahami ibadah yang ketentuannya diperolah dalam al- Q ur ’ an dan sunnah (sepanjang mengetahui latar belakang dan tujuannnya) meskipun ideal bersi f at nisbi (relati f ),
oleh PP-Muhammadiyah atas dasar usulan dari Pimpinan W ilayah Muhammadiyah (P W -Muhammadiyah) dan untuk masing-masing wilayah sekurang-kurangnya 1 orang dan sebanyak-banyaknya 10 orang. Sedangkan untuk anggota Majelis Tarjih di tingkat wilayah diangkat dan ditetapkan oleh P W -Muhammadiyah atas dasar usulan dari pimpinan daerah Muhammadiyah (PD-Muhammadiyah), berjumlah sekurang- kurangnya 10 orang. Abdul A z i z Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, Vol. III, h. 1064.
70 Abdul A z i z Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, Vol. III, h. 1064.
169

## Fatwa dalam Pemikiran Hukum Islam
JurnalAlMizanVolume12Nomor1Juni2016ISSN19070985EISSN24428256
sehingga prinsip mendahulukan nas } s } di atas akal bersi f at f leksibel dalam menghadapi perubahan situasi dan kondisi. 71
m. Menggunakan akal demi tercapainya kemaslahatan umat dalam hal- hal yang termasuk al-umûr al-dunyawiyah (persoalan-persoalan duniawi yang tidak termasuk tugas Nabi Muhammad SA W ) ; n. Menerima paham sahabat untuk memehami nas yang musytarak ; o. Mendahulukan makna z} âhir ( nas } s } dan z} âhir) dari takwil dan menerima takwil para sahabat dalam masalah a q idah ; p. Menempuh cara ijtihad yang meliputi ijtihad bayânî, ijtihad q iyâsî, dan ijtihad istis } lâh } î. 72
Dalam menggunakan hadis sebagai landasan hukum: (a)
menetapkan bahwa hadis maw q û f (hadis yang terputus sanadnya) tidak dapat dijadikan hujjah, kecuali jika hadis itu dihukumkan mar f û ’ (sanadnya bersambung kepada Nabi saw.), (b) hadis mursal s } ah } âbî dapat dijadikan hujjah apabila dijumpai indikasi yang menunjukkan persambungan sanadnya (periwayatannya), (c) hadis mursal tâbi ’ î tidak dapat dijadikan hujjah, kecuali ada indikasi yang menujukkan adanya persambungan sanadnya kepada Nabi SA W , (d) hadis d } a ’ î f yang saling menguatkan tidak dapat dijadikan hujjah, kecuali jika jalur periwayatannya banyak dan tidak bertentangan dengan al- Q ur ’ an, (e) perawi hadis (mengemukakan kecacatan perawi) dan ( f ) periwayatan oleh orang yang melakukan tadlîs (menyembunyikan cacat hadis, mudallis) dapat diterima apabila ada petunjuk bahwa hadis itu muttasil (sanadnya bersambung sampai kepada Nabi saw.). 73
Kini sebutan Majlis Tarjih berubah menjadi Manhaj Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam (MT-PPI). Perubahan setelah mendapat masukan-masukan dalam beberapa Musyawarah Nasional MT-PPI,
71 Abdul A z i z Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, Vol. III, h. 1064.
72 Ijtihad bayânî yaitu ijtihad terhadap nas } s } yang mujmal (samar, mujmal dan mubayyan), baik karena makna la f al yang dimaksudkan belum jelas maupun karena la f al itu mengandung makna ganda, arti musytarak, mutasyabihat, atau kurang atau karena adanya dalil yang bertentangan. Sedangkan ijtihad q iyâsî, yaitu menyamakan hukum yang telah ditentukan oleh nash terhadap kasus yang hukumnya tidak ditentukan oleh nas atas dasar kesamaan illat kedua kasus tersebut. Sementara, ijtihad istis } lâh } î, yaitu menetapkan hukum atas dasar kemaslahatan terhadap kasus yang hukumnya tidak ditentukan secara khusus oleh nas, melainkan ditetapkan atas dasar ‘ illat. Abdul A z i z Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid III, h. 1064.
73 Abdul A z i z Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid III, h. 1064
No v a E ff enty Muhammad
http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am
terutama dua Munas terakhir, yaitu Munas MT-PPI di Malang dan Jakarta. Pada Munas Tarjih di Jakarta tersebut ditetapkan Manhaj Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam, sebagai ganti dari nama Majlis Tarjih. 74 Itu berarti lembaga ini membidangi dua hal: manhaj ijtihad hukum dan manhaj pengembangan pemikiran Islam.
Dalam penetapan hukum, MT-PPI menjadikan al- Q uran dan al- sunnah al-ma q bûlât sebagai sumber hukum. Obyek ijtihad yang dilakukan adalah masalah-masalah yang terdapat dalam dalil z} annî ; dan masalah-masalah yang secara eksplisit tidak terdapat dalam al- Q ur ’ an dan as-sunnah. Dalam proses ijtihad dilakukan metode, pendekatan dan teknik penyimpulan hukum. Metode ijtihad (MT-PPI) adalah metode bayânî (semantik), ta ’ lîlî (rasional) dan istis } lâh } î ( f iloso f is). Metode bayânî (semantik) adalah metode istinbât } hukum yang menekankan kepada pendekatan kebahasaan. Sedangkan metode ta ’ lîlî (rasional) adalah metode istinbât } hukum yang menekankan kepada pendekatan ber f ikir logis (nalar). Sementara metode istis } lâh } î ( f iloso f is) adalah metode istinbât } hukum dengan menekankan kepada pendekatan kemashlahatan sebagai pertimbangan dalam penyimpulan hukum. 75
Sedangkan pendekatan MT-PPI dalam berijtihad adalah pendekatan sejarah ( târikhiyah),
sosiologi, antropologi, dan hermeneutika. Sementara teknik yang digunakan dalam berijtihad adalah ijmak, kias, mas } âlih } mursalat, dan al- ’ ur f . Bila terjadi pertentangan beberapa dalil yang masing-masing menunjukkan ketentuan hukum yang berbeda-beda ( ta ’ ârud } al-adillat), maka langkah yang ditempuh adalah (a) al-jam ’ u wa al-taw f î q , yaitu menerima semua dalil yang walaupun secara eksplisit terdapat pertentangan. Sedangkan untuk kebutuhan praktis, MT-PPI mempersilahkan umatnya untuk memilih salah satu dalil tersebut. (b) al-tarjîh } , yaitu memilih dalil yang lebih kuat untuk diamalkan dan meninggalkan dalil yang lebih lemah.
74 Masukan manhaj MT-PPI datang dari para ahli dalam Munas Tarjih XX IV di UMM Malang Tanggal 29 Januari 2000 saat mereka menyampaiakan makalahnya. Antara lain makalah H. Said Agil Husin al-Munawar, “ Metodologi (Manhaj) Tarjih Muhammadiyah: Kritik dan “ Konstruksi ”; Al Yasa Abu Bakar, “ Metodologi (Manhaj) Tarjih Muhammadiyah: Kritik dan Rekonstruksi ”; Suyoto, “ Strategi Gerakan Muhammadiyah: Pilihan di antara Stabilitas dan Perubahan ” , dan Achmad Jainuri, “ Strategi Gerakan Tajdid dan Pengembangan Pemikiran Islam ” . 75 Jaih Mubarak, Metodologi Ijtihad Hukum Islam, h. 176.
171

## Fatwa dalam Pemikiran Hukum Islam
(c) al-naskh, yaitu mengamalkan dalil yang munculnya lebih akhir. (d) al-tawa qq u f , yaitu menghentikan penelitian terhadap dalil yang dipakai dengan cara mencari dalil baru. 76
Dalam melakukan tarjîh } terhadap nash, MT-PPI memperhatikan aspek sanada dan matan. Tarjih terhadap sanad dilakukan dengan memperhatikan aspek kualitas dan kuantitas rawi, bentuk dan si f at periwayatan, dan sighat penerimaan dan pemberian hadits ( kay f iyyât al- tahammul wa al- ’ ada). Sedangkan tarjih terhadap matan dilakukan dengan memperhatikan bentuk matan yang bersi f at cegahan ( sighat al- nahyî). Bentuk lebih diutamakan dari pada matan yang menggunakan bentuk perintah ( sighat al-amr). Hal lain yang diperhatikan adalah matan yang menggunakan bentuk khusus ( sighat al-khâs } ). Bentuk khusus ( sighat al-khâs } ). lebih diutamakan atas matan yang digunakan bentuk umum ( sighat al- ‘ âmm). 77
Uraian diatas menunjukkan bahwa secara komparati f masing- masing lembaga f atwa baik Bahsul Masail dan Majelis Tarjih mempunyai konsep yang berbeda dalam ijtihadnya. Bahsul Masail sebagai lembaga f atwa Nahdlatul Ulama, mempunyai dasar-dasar pengambilan hukum yang khas, yakni mengedepankan pelestarian tradisi empat ma z hab dalam f ikih Islam terutama ma z hab Syâ f i ’ î. Sedangkan majelis Tarjih Muhammadiyah lebih mengutamakan ijtihad langsung dengan merujuk pada pengkajian langsung dari sumber ajaran Islam yaitu al- Q ur ’ an dan hadis, dan menempatkan pendapat imam ma z hab sebagai pertimbangan dalam penetapan hukum, tanpa terikat pada ma z hab tertentu.
Perbedaan metodologi pengambilan hukum dalam penetapan f atwa- f atwa yang dikembangkan oleh lembaga f atwa Bahsul Masail dan Majelis Tarjih, sebenarnya lebih merepresentasikan perbedaan mendasar di antara organisasi induknya yaitu Muhammadiyah dan NU. Pendirian Muhammadiyah pada tahun 1912 dan Nahdlatul Ulama, tahun 1926 menandai diakuinya dua haluan yang berbeda dalam teologi dan ajaran agama Islam. Menurut M. Atho ’ Mud z har perbedaan tersebut sesungguhnya mewakili perbedaan antara dua kelompok yakni kelompok re f ormis dan konser v ati f . Muhammadiyah yang dipengaruhi oleh
76 Jaih Mubarak, Metodologi Ijtihad Hukum Islam, h. 177. 77 Jaih Mubarak, Metodologi Ijtihad Hukum Islam, h. 177.
No v a E ff enty Muhammad
http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am
anjuran-anjuran pembaru Mesir, Muhammad Abduh dan gerakan W ahabi di Arab Saudi, bertujuan memajukan pengajaran Islam dan membangun badan-badan pendidikan modern, mesjid-mesjid, rumah- rumah yatim-piatu, menerbitkan buku-buku dan brosur-brosur tentang Islam serta membicarakan soal-soal keagamaan. Pembentukan Muhammadiyah sebagian juga telah didorong oleh kebutuhan untuk bersaing menghadapi para penyebar agama Kristen, yang didukung oleh pemerintah Kolonial Belanda. Dari segi agama dimaksudkan untuk melakukan pemurnian Islam dari tindakan-tindakan bid ’ ah dan khura f at dengan jalan kembali kepada al- Q ur ’ an dan as-sunnah. Dalam hal yang berkaitan dengan hukum Islam Muhammadiyah menganjurkan keluwesan untuk memilih salah satu dari empat ma z hab dari pada hanya terpaku pada ma z hab Syâ f i ’ î. 78
Anjuran Muhammadiyah tersebut mendapatkan dukungan kaum muslimin diperkotaan dan kaum pedagang, akan tetapi bertentangan dengan kedudukan Nahdatul Ulama (NU) yang cenderung memperoleh dukungan penduduk daerah pedalaman yang biasanya berkumpul di sekeliling tokoh su f i setempat yang berwibawa dan mempunyai ajaran yang campur baur. Banyak pemimpin su f i yang memegang pimpinan Nahdatul Ulama setempat dan juga membuka pesantren-pesantren sebagai pusat pengajaran dan penulisan kitab-kitab agama Islam. Dengan demikian di lingkungan NU terdapat usaha menggabungkan skripturalisme dan sinkterisme sekaligus dan hasilnya adalah aliran konser v ati f yang berlawanan dengan aliran pembaruan Muhammadiyah. Meskipun sejak tahun 1970-an jarak pemisah antara dua kubu itu mulai menciut karena NU sedikit demi sedikit memodernisasi diri, namun perbedaan masih tampak jelas antara kubu Muhmadiyah maupun NU. 79
Meskipun demikian, dua lembaga f atwa di kalangan NU (Bahtsul Masa ’ il) dan Muhammadiyah (Majelis Tarjih) merupakan dua lembaga f atwa yang mempunyai otoritas tertentu dalam mengeluarkan f atwa dan berpengaruh dalam memberikan penjelasan yang dibutuhkan oleh masyarakat umum, dengan tingkat kepercayaan yang tinggi di kalangan komunitas NU dan Muhammadiyah bahkan masyarakat muslim pada umumnya.
78 M. Atho ’ Mud z har, Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi
tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988 (Jakarta: INIS, 1993), h. 24.
79 M. Atho ’ Mud z har, Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia , h. 25.
173

## D. Kesimpulan
Fatwa adalah jawaban hukum secara responsi f atas realitas dari seorang mu f ti. Mu f ti (pemberi f atwa). Mu f tî adalah seorang pemberi f atwa. Fatwa dikeluarkan dan diberikan oleh mereka yang memiliki otoritas dibidang hukum. M usta f ti (peminta f atwa). Fatwa tidak dikeluarkan kecuali berdasarkan pertanyaan yang diajukan baik secara indi v idu maupun lembaga (seperti permintaan pemerintah tentang kepastian hukum atas suatu masalah hukum tertentu). Itu berarti f atwa bersi f at responsi f . Manhaj (metodologi f atwa). Seorang mu f ti baik indi v idu maupun kolekti f menggunakan metode, prosedur dan pendekatan dalam penetapan f atwa. Tegasnya, penetapan f atwa baik indi v idu maupun kelokti f menggunakan metode tertentu dalam meng- istinbât } (penetapan hukum).

## DAFTAR PUSTAKA
Aj f ân, Muh } ammad Abû. Fî Fatâwâ al-Imâm al-Syât } ibî. Tunis: Najh lî al- W ardiyah, t.th.
Al-Alamî, Kitâb an-Nawâ z il, 3 Jilid. Rabat: W i z ârah al-Au q â f wa asy- Syu ’ ûn al-Islâmiyyah, 1983.
Anwar, Syamsul. Studi Hukum Islam Kontemporer . Jakarta: RM Books, 2007.
Ba q â ’ , Ta q iyuddin Abû. Al-Kaukab al-Munîr. Mesir: Mat } ba ’ ah Sunnah al-Muh } ammadiyah, 1372 H.
Al-Bukhârî, Abî Abdillâh Muh } ammad ibn Ismâ ’ îl Ibrâhîm al-Imâm. S } ah } îh } al-Bukhârî, Ju z II. Istanbul: al-Maktabah al-Islâmiyah, 1979.
Dahlan, Abdul A z i z , et.al. Ensiklopedi Hukum Islam, Vol. II, III. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoe v e, 1996.
174
No v a E ff enty Muhammad
http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am
Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam. Cet III ; Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoe v e, 1994.
Al-Fâyûmî. Al-Mis } bâh } al-Munîr f î Gharîb al-Syarh } al-Kabîr li al-Râ f i ’ î.
Kairo: Majba ’ ah al-Amiriyah, 1965.
Al-Gha z âlî, Abû H } âmid. Al-Must } as }f â min ‘ Ilm al-Us } ûl, Jilid II. Beirût:
Dâr Ih } yâ al-Turâs \ al- ‘ Arabî, 1324 H.
Halla q , W all B. “ From Fatwas to Furu ’ : Growth and Change in Islamic
Substanti v e Law ” , Islamic Law and Society, 1, No. 1, 1994.
Halla q . “ From Fatwâs to Furû ’ : Growth and Change in Islamic Substanti v e Law ” , Islamic Law and Society, 1, No. 1 (1994.
Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional untuk Lembaga Keuangan Syariah, Edisi 2. Jakarta: DSN MUI dan BI, 2003.
Ibn Man z} ûr. Lisân al- ‘ Arab, Vol. X V. Beirût: Dâr S } âdir, t.th.
Ibn Rusyd. Fatâwâ Ibn Rusydi, 3 Jilid. Beirût: Dâr al-Garb al-Islâmî,
1987.
Ibn Taimiyyah. Fatâwâ Ibn Taimiyyah, diedit oleh ‘ Abdur-Rahm } ân an- Najdî. T.tp.: Maktabah Ibn Taimiyyah, t.th..
Ibn Taimiyyah. Majmû ’ al-Fatâwâ. Riyâd } : Mat } âbi ’ ar-Riyâd } , 1381/1961.
Al-Jaw z iyyah, Ibnu Q ayyim. ’ Ilâm al-Muwa qq i ’ în ‘ an Rabb al-Âlamîn,
Ju z I. Beirût: Dâr al-Jail, 1973 M.
Al-Jurjânî, ‘ Alî bin Muh } ammad Abû H } asan. Al-Ta ’ rî f ât. Beirût: Dâr al- Kutub al- ‘ Ilmiyyah.
Khalî f ah, H } âjjî. Kasy f al- Z unûn, Jilid II. Beirût: Dâr al-Kutub al- ‘ Ilmiyyah, 1413/1992.
Mah f udh, Sahal. “ Bahsul Masail dan Istinbath Hukum NU: Sebuah Catatan Pendek ” dalam Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukatamar, Munas dan Konber Nahdlatul Ulama
175

## Fatwa dalam Pemikiran Hukum Islam
1926-1999 M. Surabaya: Lajnah Ta ’ li f W an Nasyr (LTN) NU Jatim, 2005.
Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. Tanya Jawab Agama, 5 Jilid. Yogyakarta: Penerbit Suara Muhammadiyah, antara tahun 1992- 2006.
Majlis Ulama Indonesia, Fatwa Munas VII Majelis Ulama Indonesia .
Jakarta: Majlis Ulama Indonesia, 2005.
Al-Manâwî, At-Ta ‘ âri f . Beirût: Dâr al-Fikr al-Mu ’ âs } ir, 1410 H.
Mubarak, Jaih. Metodologi Ijtihad Hukum Islam. Yogyakarta: UII Press, 2002.
Mud z har, M. Atho ’ . Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988.
Jakarta: INIS, 1993.
Mud z har, M. Atho ’ . Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi. Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.
Al-Ni z} âm dkk. Al-Fatâwâ al-Hindiyyah, 6 Jilid. Beirût: Dâr al-Ma ’ ri f ah li at-T } ibâ ’ ah wa an-Nasyr, 1393/1973.
Petersen, Jakob Sko v gaard. De f ining Islam f or the Egyptian State: Mu f tis and Fatwâs o f the Dâr al-I f tâ ’ . Leiden/New York/Koln: Brill, 1997.
Al- Q at } t } ân, Mannâ ’ . Al-Tasyrî ‘ wa al-Fi q h al-Islâmî: Târikhan wa Manhajan. Mesir: Dâr al-Ma ’ âri f , 1989.
Ash-Shiddie q y, Teungku Muhammad Hasbi. Peradilan dan Hukum Acara Islam. Semarang: Pustaka Ri z ki Putra, 1997.
Syari f uddin, Amir. Ushul Fi q h. Jilid 2. Jakarta: Logos W acana Ilmu, 2001.
176
No v a E ff enty Muhammad
http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am
Tim Penulis Departemen Agama, A Muin dkk. Ushul Fi q h II ( Q aidah- Q aidah lstinbath dan Ijtihad). Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depag, 1986.
Tim Penyusun. Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional untuk Lembaga Keuangan Syariah, Ed. 2. Jakarta: DSN MUI dan BI, 2003.
Al- W ansyarîsî, al-Mi ’ yâr al-Mugrib wa al-Jâmi '’ al-Mu ’ rib ’ an Fatâwâ ‘ Ulamâ ’ A f ri q iyyah wa al-Andalus wa al-Maghrib. Beirût: Dâr al- Garb al-Islâmî, 1401/1981.