DOI: https://doi.org/10.31933/jimt.v2i6 Received: 7 April  2021 , Revised: 7 Mei 2021, Publish: 20 Juli 2021

## HUBUNGAN ANTARA PENDIDIKAN, JAM KERJA, DAN USIA TERHADAP HUKUM TENAGA KERJA
Windi Suarni 1 , Annisa Nurul Audri 2
1) Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Mercu Buana Jakarta, email: windisuarn8@gmail.com
2 Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Mercu Buana Jakarta, email: annisaaudri@gmail.com
Corresponding Author: Windi Suarni 1
Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana hubungan Pendidikan, jam kerja ,dan usia pada hukum tenaga kerja.. Metode penulisan artikel ilmiah ini adalah dengan metode kualitatif dan studi jurnal yang relevan serta Mengkaji Buku-buku sesuai dengan teori yang di bahas khusunya pada hukum tenaga kerja. Disamping itu menganalisis artikel-artikel ilmiah yang  bereputasi  dan  juga  artikel  ilmiah  dari  jurnal  yang  belum  bereputasi.  Untuk menyelesaikan  pokok  permasalahan.  Dari  hasil  penelitian  ini  dapat  desimpulkan  bahwa  1) Pendidikan  Memiliki  Hubungan  terhadap  Hukum  Tenaga  Kerja;  2)  Jam  Kerja  Memiliki Hubungan terhadap Hukum Tenaga Kerja; dan 3) Usia memiliki hubungan terhadap Hukum Tenaga Kerja.
Kata Kunci : Hukum Tenaga Kerja, Pendidikan, Jam Kerja , dan Usia

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang Masalah.
Pada konsiderans huruf d Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa:“Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak- hak  dasar  pekerja/buruh  dan  menjamin  kesamaan  kesempatan  serta  perlakuan  tanpa diskriminasi  atas  dasar  apapun  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  pekerja/buruh  dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha”.
Hal  tersebut  dipertegas  pada  Pasal  6  Undang-Undang  No.  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan: “setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha”. Maka setiap pekerja berhak memperoleh perlakuan yang  sama  tanpa  perbedaan  dari  pengusaha,  tinggal  bagaimana  pengusaha  dalam merealisasikannya  .  Baik  dari  mulai  pekerja  itu  diterima  sebagai  pekerja  sampai  dengan penempatan dan pada masa pekerja melaksanakan pekerjaan di perusahaan.
Menurut  Undang-UndangNomor  20  Tahun  2003,  pendidikan  adalah  usaha  sadar  dan terencana  untuk  mewujudkan  suasana  belajar  dan  proses  pembelajaran  agar  peserta  didik secara  aktif  mengembangkan  potensi  dirinya  untuk  memiliki  kekuatan  spiritual
keagamaan,pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan  dirinya,  masyarakat,  Seorang  pekerja  yang  berpendidikan  dan  memiliki keterampilan akan lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan di suatu perusahaan.
Undang-Undang  No.13  tahun 2003  tentang  Ketenagakerjaan,  khususnya  pasal  77 sampai  dengan pasal  85.  Pasal  77  ayat 1,  Undang-Undang  No.13/2003 mewajibkan setiap pengusaha  untuk  melaksanakan  ketentuan  jam  kerja. Suatu perusahaan sudah menetapkan jam kerja seorang pekerja sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu selama 1 hari 7- 8 jam dan jika pekerja berkerja melebih jam tersebut maka dia dianggap lembur.
Menurut Depnakertrans Tahun 2006 pengertian tenaga kerja ada 2 yaitu, Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.  Dan Setiap orang laki -laki atau wanita yang berumur 15 tahun ke atas yang sedang dalam dan atau akan melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di  luar  hubungan  kerja  guna  menghasilkan  barang  atau  jasa  untuk  memenuhi  kebutuhan masyarakat. Usia memiliki kaitan dengan hukum ternaga kerja dan hukum Pendidikan karna pada hukum seorang  yang memiliki latar belakang Pendidikan  yang tinggi  dan ketrampilan, pekerja tersebut dapat dengan mudah mendapatkan pekerjaan dan pengaruh usia pada hukum tersebut yang mana seorang anak dibawah 15 tahun tidak boleh bekerja karna memang belum waktunya.  Karna  pada  dasarnya  ada  yang  berusia  dibawah  15  tahun  belum  memiliki  sikap kedewasaan  yang sempurna, oleh karna itu pendidik,  dan usia saling berkaitan pada hukum tenaga  kerja  yang  berlaku.  Artikel  ini  membahas  hubungan  Pendidikan,  jam  kerja,  dan  usia terhadap hukum tenaga kerja, suatu studi literatur Hukum Keternagakerjaan

## Rumusan Masalah.
1. Apakah  Hubungan  Pendidikan  memiliki  hubungan  dan  berpengaruh  terhadap  Hukum Tenaga Kerja ?
2. Apakah Hubungan Pengalaman Kerja memiliki hubungan dan berpengaruh terhadap Hukum Tenaga Keja ?
3. Apakah Hubungan Usia memiliki hubungan dan berpengaruh terhadap hukum tenaga kerja?

## KAJIAN TEORI

## Hukum Keternagakerjaan

## 1. Undang-Undang Keternagakerjaan
Hukum ketenagakerjaan di Indonesia diatur di dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang  Ketenagakerjaan.  Hukum  ketenagakerjaan  mengatur  tentang  segala  hal  yang berhubungan  dengan  tenaga  kerja  pada  waktu  sebelum,  selama,  dan  sesudah  kerja. Tujuan dari dibentuknya hukum ketenagakerjaan adalah untuk :
 memberdayakan  dan  mendayagunakan  tenaga  kerja  secara  optimal  dan manusiawi;
 mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan  tenaga  kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah;
 memberikan  perlindungan  kepada  tenaga  kerja  dalam  mewujudkan kesejahteraan; dan
 meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya
Selain  itu,  hukum  ketenagakerjaan  juga  mengatur  hubungan  antara  tenaga  kerja dengan  pengusaha.  Hubungan  kerja  terjadi  karena  adanya  perjanjian  kerja  antara pengusaha dan pekerja/buruh. Hubungan kerja terdiri dari dua macam yaitu hubungan kerja  berdasarkan  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu  (PKWT)  dan  hubungan  kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Perjanjian kerja yang dibuat  tersebut  dapat  dilakukan  secara  tertulis  atau  lisan.  Perjanjian  kerja  yang dipersyaratkan secara tertulis  harus dilaksanakan  sesuai  dengan peraturan  perundang undangan yang berlaku. Mengenai hubungan kerja tersebut diatur di Bab IX Pasal 50- 66 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perjanjian kerja  yang dibentuk antara pengusaha dan pekerja/buruh haruslah berlandaskan dan sesuai dengan substansi dari  UU  No.  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  dan  peraturan  hukum  lainnya yang terkait.
Di  dalam  menjalankan  aktivitas  perusahaan,  pengusaha  mempunyai  kewajiban untuk  memenuhi  hak dari setiap pekerja. Hak  pekerja tersebut  diantaranya  yaitu hak untuk  mendapatkan  perlakuan  yang  sama  tanpa  diskriminasi  atas  dasar  apapun,  hak untuk  mengembangkan  kompetensi  kerja,  hak  untuk  beribadah  menurut  agama  dan kepercayaannya,  hak  untuk  mendapatkan  upah  atau  penghasilan  yang  sesuai  dengan harkat  dan  martabat  manusia,   hak  untuk  mendapatkan  perlindungan,  kesejahteraan, kesehatan, dan keselamatan kerja.
Apabila  pekerja  merasa  bahwa  hak-haknya  yang  dilindungi  dan  diatur  di  dalam UU  No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut merasa tidak terpenuhi dan diabaikan  oleh  pengusaha  maka  hal  tersebut  akan  dapat  menyebabkan  perselisihan- perselisihan tertentu antara pengusaha dan pekerja. Jika perselisihan itu terjadi, maka peraturan  hukum  di  Indonesia  telah  mengaturnya  di  dalam  UU  No.  2  Tahun  2004 tentang  Penyelesaian  Perselisihan  Hubungan  Industrial.  Perselisihan  Hubungan Industrial  adalah  perbedaan  pendapat  yang  mengakibatkan  pertentangan  antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu  perusahaan.  Setiap  bentuk  perselisihan  tersebut  memiliki  cara  atau  prosedur tersendiri  untuk  menyelesaikannya  baik  itu  melalui  perundingan  bipartit,  mediasi, konsiliasi, arbitrase, atau diselesaikan di Pengadilan Hubungan Industrial.
2. Peraturan-peraturan terkait Ketenagakerjaan:
 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
 Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh
 Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial
 Undang-Undang No.     39 Tahun 200 tentang     Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
 Undang-Undang No. 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan ILO Convention No. 81 Concerning Labour Inspection in Industry and Commerce (Konvensi ILO No. 81 Mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan)
 Undang-Undang  No.  1  Tahun  2000  tentang       Pengesahan  ILO  Convention No.182 Concerning the Prohibition and Immediate Action for Elimination of the Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO No.182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak)
 Undang-Undang  No.  21  Tahun  1999  tentang  Pengesahan  ILO  Convention  No. 111  concerning  Discrimination  in  Respect  of  Employment  and  Occupation (Konvensi  ILO  mengenai  Diskriminasi  dalam  Pekerjaan  dan  Jabatan) Undang-Undang No. 20 Tahun 1999     Pengesahan tentang ILO Convention No. 138  concerning  Minimum  Age  for  Admission  to  Employment  (Konvensi  ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja)
 Undang-Undang No.     19 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 105  concerning  the  Abolition  of  Forced  Labour  (Konvensi  ILO  mengenai Penghapusan Kerja Paksa)
 Peraturan  Pemerintah  No.  46  Tahun  2015  tentang  Penyelenggaraan  Program Jaminan Hari Tua
 Peraturan  Pemerintah  No.  45  Tahun  2015   tentang  Penyelenggaraan  Program Jaminan Pensiun
 Peraturan Pemerintah     No. 44 Tahun 2015 tentang     Penyelenggaraan Program Jaminan Kerja Dan Jaminan Kematian
 Peraturan Pemerintah     No. 4 Tahun 2015 tentang     Pelaksanaan Pengawasan Terhadap  Penyelenggaraan  Penempatan  Dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja Indonesia Di Luar Negeri
 Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2014 tentang  Penggunaan Tenaga Kerja Asing Serta Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping
 Peraturan  Presiden  No.  111  Tahun  2013  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan
 Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan
 Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
 Peraturan  Presiden  No.  64  Tahun  2011  tentang  Pemeriksaan  Kesehatan  dan Psikologi Calon Tenaga Kerja Indonesia
 Peraturan Presiden No. 45 Tahun 2013 tentang Koordinasi Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia
 Peraturan Presiden No.12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan

## 3. konsekuensi hukum yang timbul dari kesepakatan kerja
Perjanjian  kerja  yang  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum sehingga dianggap tidak pernah ada.  Syarat  sahnya  perjanjian  kerja  diatur  dalam  Pasal  52  Undang-Undang  No.  13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, berbunyi:
“Pasal 52”
1) Perjanjian kerja dibuat atas dasar:
 kesepakatan kedua belah pihak;
 kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
 adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan
 pekerjaan  yang  diperjanjikan  tidak  bertentangan  dengan  ketertiban  umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2) Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dapat dibatalkan.
3) Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d batal demi hukum.”
Pasal  52  ayat  (3)  di  atas  telah  jelas  menyatakan  perjanjian  kerja  yang  dibuat bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengakibatkan perjanjian kerja tersebut batal demi hukum.
Dikaitkan  dengan  kasus  Anda,  jelas  perjanjian  kerja  yang  Anda  buat  dengan perusahaan  itu  batal  demi  hukum.  Perlu  diingat,  yang  batal  itu  bisa  perjanjiannya sebagai satu kesatuan atau bisa juga yang batal hanya pasal-pasal atau ketentuan dalam perjanjian yang bertentangan dengan UU saja. Batal demi hukum berarti perjanjian itu dianggap tidak pernah ada. Sehingga acuannya kembali lagi kepada apa yang sudah diatur dalam UU.
Sebagai  contoh,  Pasal  90  ayat  (1)  UU  Ketenagakerjaan  mengatakan  pengusaha dilarang  membayar  upah  di  bawah  upah  minimum.  Upah  minimum  tahun  2016 berdasarkan  Peraturan  Gubernur  DKI  Jakarta  No.  230  tahun  2015  adalah  Rp. 3.100.000,-. Namun dalam perjanjian kerja, ada pasal/ketentuan yang mengatur bahwa upah  anda  hanya  2.500.00,-..  dalam  konteks  ini,  pasal  yang  mengatur  upah  anda 2.500.000,- tersebut jelas bertentangan dengan UU sehingga batal demi hukum, dan wajib  merujuk  kembali  kepada  ketentuan  sebagaimana  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan yaitu  Rp. 3.100.00,-
Berdasarkan dasar hukum tersebut Anda bisa menyampaikan ke perusahaan agar menyesuaikan  ketentuan-ketentuan  yang  ada  di  dalam  perjanjian  kerja  dengan  UU yang berlaku sehingga hak-hak Anda sebagai karyawan tidak dilanggar. Jika tidak ada kesepakatan  antara  Anda  (karyawan)  dan  pengusaha  terkait  hal  ini,  Anda  bisa mengajukan  gugatan  ke  Pengadilan  Hubungan  Industrial  atas  dasar  gugatan perselisihan hak dan meminta agar perjanjian kerja tersebut disesuaikan dengan UU atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kesimpulan, perjanjian kerja  yang bertentangan dengan UU berakibat perjanjian tersebut batal demi hukum sehingga dianggap tidak pernah ada.Seharusnya yang perlu diatur  dalam  perjanjian  kerja  itu  adalah  hal-hal  yang  belum  diatur  dalam  UU.  Jika sudah diatur secara tegas dalam UU, tidak diijinkan adanya penyimpangan lagi kecuali jika penyimpangan itu jelas dibolehkan oleh UU.
4. mengetahui hak dan kewajiban Pekerja / Buruh dan Majikan / Pengusaha
 Buruh / Pekerja
Sebagai  pemilik  perusahaan,  kadang  Anda  terlalu  fokus  kepada  kewajiban pekerja  dan  apa  yang  harus  mereka  berikan  kepada  perusahaan.  Bagi  Anda, yang paling penting pekerja menerima kompensasi berupa upah sesuai jam kerja mereka.  Sementara  Divisi  HR  sebaliknya,  lebih  cenderung  pada  hak-hak pekerja daripada ‘hak’ perusahaan sebagai pemberi kerja. Ketimpangan antara hak  dan  kewajiban  pekerja  ini  seharusnya  tidak  menjadi  masalah,
karena Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sudah mengaturnya dengan selaras.:
Sementara itu, pekerja juga memiliki kewajiban, antara lain:
Bab
Pasal (Ayat) Bunyi XI Hubungan Industrial 102 (2) Dalam  melaksanakan  hubungan  industrial,  pekerja/buruh  dan serikat  pekerja/serikat  buruhnya  mempunyai  fungsi  menjalankan pekerjaan  sesuai  dengan  kewajibannya,  menjaga  ketertiban  demi kelangsungan  produksi,  menyalurkan  aspirasi  secara  demokratis,
mengembangkan  keterampilan,  dan  keahliannya  serta  ikut memajukan  perusahaan  dan  memperjuangkan  kesejahteraan anggota beserta keluarganya. 126 (1)  Pengusaha,  serikat  pekerja/serikat  buruh  dan  pekerja/buruh wajib  melaksanakan  ketentuan  yang  ada  dalam  perjanjian  kerja bersama. (2)  Pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh  wajib memberitahukan  isi  perjanjian  kerja  bersama  atau  perubahannya kepada seluruh pekerja/ buruh. 136 (1) Penyelesaian  perselisihan hubungan  industrial  wajib dilaksanakan oleh pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh secara musyawarah untuk mufakat. 140 (1) Sekurang-kurangnya  dalam  waktu  7  (tujuh)  hari  kerja  sebelum mogok kerja dilaksanakan, pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh wajib memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha  dan  instansi  yang  bertanggung  jawab  di  bidang ketenagakerjaan setempat.
Meskipun  dalam  perundang-undangan hak  karyawan tampak  lebih  banyak daripada kewajiban  karyawan,  bukan  berarti  karyawan  tidak  wajib  menaati  aturan perusahaan.  Pemberi  kerja  diperbolehkan  membuat  peraturan  sendiri  selama  tidak menyalahi UU Ketenagakerjaan. Status tenaga kerja pada sebuah perusahaan bukanlah ‘robot’  yang  tidak  memiliki  aspirasi  atau  opini,  sehingga  Divisi  HR  memiliki  tugas untuk  memfasilitasi  adanya  diskusi  dan  pembuatan  perjanjian  kerja  yang  seimbang antara tenaga kerja dan perusahaan.
tugas  yang  telah  diberikan,  ia  berhak  atas pengupahan yang  adil, pemenuhan jaminan sosial, dan waktu istirahat. Pekerja/pun juga berkewajiban membayar  pajak  penghasilan sesuai  aturan  yang  berlaku.  Untuk memudahkan pengelolaan administrasi SDM, sebaiknya Divisi HR menggunakan HRIS seperti Gadjian.  Dengan  fitur  seperti  Catatan  Absensi,  Pola
Kerja, Penggajian  &  THR,  hingga Kelola Cuti  Karyawan;  perusahaan  dapat  lebih memastikan terpenuhinya hak dan kewajiban pekerja.

##  Majikan / Pengusaha

## Hak dan Kewajiban Pengusaha
Selain pekerja, pemberi kerja juga wajib untuk memahami aturan yang berlaku pada Undang-undang ketenagakerjaan. Pada dasarnya, Undang-undang Ketenagakerjaan sendiri merupakan aturan baku untuk kedua belah pihak, baik dengan  pengusaha  maupun  karyawan.  Dengan  mengetahui  aturan  ini, kemungkinan  untuk  terjadinya  konflik  dalam  hubungan  industrial  (antara pekerja dan pemberi kerja) dapat dihindari. Sebenarnya sampai sejauh mana sih hak dan kewajiban pengusaha terhadap pekerjanya berdasarkan peraturan yang berlaku?  Berikut  ini  adalah  beberapa  hak  dan  kewajiban  pengusaha  yang mungkin harus kamu ketahui: Hak Pengusaha
 Hak atas perlakuan yang hormat dari pekerja
 Berhak melaksanakan tata tertib kerja yang telah dibuat oleh pengusaha
 Hak sepenuhnya atas hasil kerja pekerja
 Berhak  atas  ditaatinya  aturan  kerja  oleh  pekerja,  termasuk  pemberian sanksi
Kewajiban Pengusaha
 Memberikan  ijin  kepada  pekerja  untuk  beristirahat  dan  menjalankan kewajibannya menurut agamanya masing-masing
 Dilarang  memperkerjakan  pekerja  lebih  dari  9  jam  sehari/melebihi  40 jam seminggu, kecuali ada izin penyimpangan tersebut.
 Tidak boleh mengadakan diskriminasi upah laki/laki dan perempuan
 Bagi  perusahaan  yang  memperkerjakan  25  pekerja  atau  lebih  wajib membuat peraturan perusahaan
 Diwaajibkan membayar upah pekerja pada saat istirahat/libur pada hari libur resmi
 Wajib mengikut sertakan pekerja dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

## Pendidikan
1. DefinisiPendidikan
Menurut  Undang-UndangNomor  20  Tahun  2003,  pendidikan  adalah  usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta  didik  secara  aktif  mengembangkan  potensi  dirinya  untuk  memiliki  kekuatan spiritual  keagamaan,pengendalian  diri,  kepribadian,  kecerdasan,  akhlak  mulia,  serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
Pendidikan  yaitu  tuntunan  di  dalam  hidup  tumbuhnya  anak-anak.  Adapun maksudnya pendidikan  yaitu, menuntun segala kekuatan kodrat  yang ada pada anak- anak  itu,  agar  mereka  sebagai  manusia  dan  sebagai  anggota  masyarakat  dapatlah
mencapai  keselamatan  dankebahagiaan  yang  setinggi-tingginya(Siswoyo,2007:19). Dari  beberapa pengertian di  atas, maka dapat  disimpulkan bahwa  Pendidikan  adalah suatu  usaha  yang  dilakukan  secara  sadar  dan  sengaja  untuk  mengubah  tingkah  laku manusia,  baik  secara  individu  maupun  kelompok  untuk  mendewasakan  manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.

## 2. Jenjang Pendidikan
Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan  Nasional  Bab  VI  Pasal  14-19,  jenjang  pendidikan  di  Indonesia  adalah sebagai berikut :
 Pendidikan Dasar
Pendidikan  dasar  merupakan  jenjang  paling  dasar  pendidikan  di Indonesia  yang  mendasari  pendidikanmenengah  Anak  usia  7  –15  tahun diwajibkan  mengikuti  pendidikan  dasar.  Bentuk  pendidikan  dasar  adalah Sekolah Dasar (SD/MI) dan SMP/MTs.
 Pendidikan Menengah
Pendidikan  menengah  merupakan  lanjutan  dari  jenjang  pendidikan dasar.Pendidikan  menengah  diselenggarakan  selama  3  tahun  dan  terdiri  atas Sekolah Menengah Umum dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
 Pendidikan Tinggi
Pendidikan  tinggi  merupakan  jenjang  pendidikan  setelah  pendidikan menengah  yang  mencakup  program  pendidikan  diploma,  sarjana,  magister, spesialis,  dan  doktor  yang  diselenggarakan  oleh  perguruan  tinggi.Pendidikan tinggi  diselenggarakan  untuk  menyiapkan  peserta  didik  menjadi  anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkkan, atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi atau kesenian
.Jenjang pendidikan tersebut adalah jenjang pendidikan yang secara resmi dan wajib diikuti oleh peserta didik dalam jalur pendidikan formal, tetapi ada tahap pendidikan yang  tidak  wajib  dilaksanakan  yaitu  pendidikan  anak  usia  dini  sebelum  mengikuti pendidikan dasar. Pedidikan Anak Usia Dini antara lain adalah Taman Kanak-kanak (TK), dan Raudatful Atfal (RA) yang berada di bawah naungan Departemen Agama

## Jam Kerja

## Pengertian Jam Kerja
Jam Kerja adalah waktu   untuk   melakukan   pekerjaan,   dapat dilaksanakan  siang hari  dan/atau  malam  hari.  Jam  Kerja  bagi  para pekerja  di  sektor  swasta  diatur  dalam Undang-Undang  No.13  tahun 2003  tentang  Ketenagakerjaan,  khususnya  pasal  77  sampai dengan  pasal    85.    Pasal    77    ayat  1,    Undang-Undang    No.13/2003  mewajibkan  setiap pengusaha  untuk  melaksanakan  ketentuan  jam  kerja.  Ketentuan jam  kerja  ini  telah  diatur dalam  2  sistem  seperti  yang  telas  disebutkan diatas yaitu:
 7 jam kerja dalam 1 hari atau 40 jam kerja dalam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1minggu; atau
 8 jam kerja dalam 1 hari atau 40 jam kerja dalam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu.
Pada  kedua  sistem  jam  kerja  tersebut  juga  diberikan  batasan  jam kerja  yaitu  40 (empat  puluh)  jam  dalam  1  (satu)  minggu.  Apabila melebihi  dari  ketentuan  waktu  kerja tersebut,  maka  waktu  kerja  biasa dianggap  masuk  sebagai  waktu  kerja  lembur  sehingga pekerja/buruh berhak  atas  upah  lembur.  Akan  tetapi,  ketentuan  waktu  kerja  tersebut tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu seperti misalnya pekerjaan  di  pengeboran minyak  lepas  pantai,  sopir  angkutan  jarak jauh,   penerbangan   jarak   jauh,   pekerjaan dikapal   (laut),   atau penebangan hutan.
Kenaikan   tingkat   upah   berarti   penambahan   pendapatan.   dengan status  ekonomi yang  lebih  tinggi,  seseorang  akan  cenderung  untuk meningkatkan  konsumsi  dan  menikmati waktu  senggang  lebih  banyak, yang  mengurangi  jam  kerja  (income  effect). Di  pihak  lain kenaikkan tingkat upah juga berarti waktu menjadi lebih mahal

## Usia
Menurut  Moekijad  (1992:36)  menyatakan  faktor  usia  yang  dimiliki  pekerja  sangat berpengaruh  sekali  dalam  menjalankan  aktivitas  kerjanya,  sebagai  contoh  hal  ini  bisa  kita ketahui pada jenis golongan pelopor. Golongan pelopor usianya antara 25-40 tahun. Golongan pelopor ini memiliki ciri adalah berpikiran maju, pandai, pengetahuan luas,usahanya rata-rata maju, penghasilan tinggi, kaya dan memiliki produktifitas yang tinggi. Sifat keistimewaannya adalah selalu ingin tahu dan aktif menggali pengetahuan sebanyak-banyaknya. Tetapi mereka kurang memperdulikan orang-orang disekitarnya, tidak aktif menyebar luaskan pengetahuan dan pengalamannya. Sedangkan golongan usia tua antara umur 45 tahun hingga 60 tahun ke atas biasanya cenderung statis. Kelompok ini biasanya dimasukan pada golongan penerimaan akhir dan memiliki ciri adalah keadaannya kurang mampu, sifatnya kurang giat untuk hal -hal baru.
Menurut Mulyadi (2003 : 59) tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja (berusia 15-64  tahun)  atau  jumlah  seluruh  penduduk  dalam  suatu  negara  yang  dapat  memproduksi barang dan jasa jika ada permintaanterhadap tenaga mereka, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam  aktivitas  tersebut.  Menurut  Depnakertrans  Tahun  2006  pengertian  tenaga  kerja  ada  2 yaitu,
 Setiap orang yg mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.
 Setiap orang laki -laki atau wanita yang berumur 15 tahun ke atas yang sedang dalam dan atau akan melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Berdasarkan  beberapa  pendapat  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  usia  pekerja  yang produktif yaitu antara 15-40 tahun karena golongan usia tersebut memiliki ciri berpikiran maju, pengetahuan luas serta memiliki sifat ingin tahu yang tinggi, dan sedangkan usia di atas 40 -60 tahun ke atas sudah dikatakan usia tua atau tidak produktif lagi karena usia tersebut cenderung statis.

## METODE PENELITIAN
Metode  penulisan  artikel  ilmiah  ini  adalah  dengan  metode  kualitatif  dan  studi  jurnal yang  relevan  serta  Mengkaji  Buku-buku  sesuai  dengan  teori  yang  di  bahas  khusunya  pada hukum  tenaga  kerja.  Disamping  itu  menganalisis  artikel-artikel  ilmiah  yang  bereputasi  dan juga  artikel  ilmiah  dari  jurnal  yang  belum  bereputasi.  Untuk  menyesesaikan  pokok permasalahan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hubungan Pendidikan terhadap Hukum Tenaga Kerja
Tingkat pendidikan akan mengubah sikap dan cara berpikir ke arah  yang lebih baik, dan juga tingkat  kesadaran  yang tinggi  yang akan memberikan kesadaran lebih tinggi  seseorang khususnya  karyawan  serta  memudahkan  untuk  pengembangan  diri,  dan  dengan  makin tingginya  tingkat  pendidikan  karyawan  tersebut  akan  mendapat  wewenang  serta  tanggung jawab yang lebih besar dalam suatu perusahaan dimana mereka bekerja.
Menurut  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003,  730endidikan  adalah  usaha  sadar  dan terencana  untuk  mewujudkan  suasana  belajar  dan  proses  pembelajaran  agar  peserta  didik secara  aktif  mengembangkan  potensi  dirinya  untuk  memiliki  kekuatan  spiritual keagamaan,pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
Seorang  pekerja  yang  berpendidikan  tinggi  serta  memiliki  ketrampilan  sesuai    dengan bidangnya, ia akan mudah mendapatkan pekerjaan karna perusahan banyak memilih pekerja berdasarkan  Pendidikan  dan  keterampilan.  Dibandingkan  dengan  seorang  pekerja  yang memiliki Pendidikan rendah seperti lulusan SD/SMP yang biasanya memiliki pekerjaan tidak tetap dan bergaji kecil.

## Hubungan Jam Kerja terhadap Hukum Tenaga Kerja.
Jam kerja yang dimiliki setiap pekerja berbeda tergantung dengan perkerjaan yang mereka lakukan. Seperti bekerja disebuah perusahaan yang menetapkan jam kerja dalam 1 hari hanya 7-8 jam dan perminggu 40 jam.
Hal itu tedapat pada undang-undang yang berlaku Kerja  bagi  para pekerja  di  sektor  swasta diatur    dalam    Undang-Undang    No.13    tahun  2003    tentang    Ketenagakerjaan,    khususnya pasal    77    sampai    dengan  pasal    85.    Pasal    77    ayat  1,    Undang-Undang    No.13/2003 mewajibkan setiap  pengusaha  untuk  melaksanakan  ketentuan  jam  kerja. Pada kedua sistem jam kerja tersebut juga diberikan batasan jam kerja yaitu 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu.  Apabila  melebihi  dari  ketentuan  waktu  kerja  tersebut,  maka  waktu  kerja  biasa dianggap masuk sebagai waktu kerja lembur sehingga pekerja/buruh berhak atas upah lembur.
Jadi Jam kerja suatu pekerja memiliki hubungan terhadap hukum tenaga kerja yang diamana telah diterangkan pada UU No 13 Tahun 2003.

## Hubungan Usia terhadap Hukum Tenaga Kerja
Menurut  Moekijad  (1992:36)  menyatakan  faktor  usia  yang  dimiliki  pekerja  sangat berpengaruh  sekali  dalam  menjalankan  aktivitas  kerjanya,  sebagai  contoh  hal  ini  bisa  kita ketahui pada jenis golongan pelopor. Golongan pelopor usianya antara 25-40 tahun. Dimana hal  itu  berarti  seorang  pekerja  dikatakan  layak  untuk  mendapatkan  pekerjaan  jika  sudah memasuki usia tersebut. Akan tetapi di Indonesia terdapat hukum tenaga kerja yang mebatasi usia minimal seseorang berkerja.
Negara  Republik  Indonesia  yang  berdasarkan  Pencasila  dan  Undang-Undang  Dasar 1945  adalah  negara  hukum  yang  menjunjung  tinggi  harkat  dan    martabat  manusia  sehingga anak  sebagai  generasi  penerus  bangsa  wajib  memperoleh  jaminan  perlindungan  agar  dapat tumbuh dan berkembang secara  sehat dan wajar, baik jasmani dan rohani,
Pada UU No 20 Tahun 1999 Pasal 3 ayat 1 yang berbunyi “ Usia   Minimum   untuk diperbolehkan   bekerja   di   setiap   jenis   pekerjaan,   yang   karena   sifat   atau   keadaan lingkungan  tempat  pekerjaan  itu  dilakukan  dapat  membahayakan  kesehatan,  keselamatan, atau  moral  orang  muda, tidak boleh kurang dari 18 tahun.” Yang berarti usia berpengaruh terhadap hukum tenaga kerja, yang dimana seseorang yang belum berusia 18 tahun keatas tidak diperbolehkan berkerja.

## Conceptual Framework
Berdasarkan rumusan masalah penulisan artikel ini dan kajian studi literature review baik dari buku dan artikel yang relevan, maka di perolah rerangka artikel ini seperti di bawah ini.

## HUBUNGAN ANTARA HUKUM TENEGA KERJA : PENDIDIKAN,JAM KERJA DAN USIA
Gambar 1: Conceptual Framework
Berdasarkan Kajian teori dan review hasil dari artikel yang relevan serta gambar dari conceptual framework, maka:  Pendidikan,Pengalaman Kerja dan Usia berpengaruh terhadap Hukum Tenaga Kerja.
Selain dari tiga itu yang mempengaruhi Hukum Tenaga Kerja , masih banyak variabel lain yang mempengaruhinya diantaranya adalah:
a) Upah
: (Atik Widiastuti,2018)
b) Pengalaman Kerja : (Atik Widiastuti,2018) Jam Kerja (X2)
Usia (X3) Hukum Tenaga Kerja (Y) Pendidikan (X1)

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan rumusan artikel dan pembahasan maka dapat di di rumuskan hipotesis untuk riset selanjutnya:
1. Pendidikan memiliki hubungan terhadap Hukum Tenega Kerja.
2. Jam kerja memiliki hubungan terhadap Hukum Tenaga Kerja.
3. Usia memiliki hubungan terhadap Hukum Tenaga Kerja.

## Saran
Bersdasarkan  Kesimpulan  di  atas,  maka  saran  pada  artikel  ini  adalah  bahwa  masih banyak  factor  lain  yang  mempengaruhi  Hukum  Tenaga  Kerja,  selain  dari  Pendidikan,Jam Kerja, dan Usia pada semua tipe dan level organisasi atau perusahaan, oleh karena itu masih di  perlukan  kajian  yang  lebih  lanjut  untuk  mencari  faktor-faktor  lain  apa  saja  yang  dapat memepengaruhi Hukum Tenaga Kerja selain Pndidikan,Jam kerja dan Usia yang di teliti pada arikel ini. Faktor lain tersebut seperti Upah dan Pengalaman Kerja

## DAFTAR RUJUKAN
Amron & Taufik Imran.2009. Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh TerhadapProdutivitasTenagaKerjaPada Outlet Telekomunikasi Seluler Kota
Makassar.JurnalSekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nobel Indonesia.
Agus, MT. 1992. Manajemen Sumber Daya Manusia,Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Amstrong,  Michael,  dan  Helen  Murlis.  1994.  Reward  Management  Handbook  of Remuneration Strategy & Practice third edition.Engelwood Lift: Prentice –Hall, Inc.
Arfida, BR, MS. 2003. Ekonomi Sumber Daya Manusia.Jakarta: Ghalia Indonesia.
Benita,  RA.  2003.  Identifikasi  Faktor  -Faktor  yang  Mempengaruhi  Terhadap  Produktivitas Tenaga Kerja sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Nusantara X / Tenaga Kerja Study kasus  karyarwan PKWT bag pengolahan PTP persero PG, Toelangan sidoarjo,Skripsi. Fak Ekonomi. Universitas Brawijaya.
Dajan, Anto. 1996. Pengantar Metode Statistik. Jilid 2. Edisi Kedelapan belas. Jakarta: LP3ES.
Fakultas Psikologi. 2005. Psikologi Industri dan Organisasi. Universitas Airlangga Herawati,  Nur  dan  Hadi  Sasana.  2013.  Analisis  Pengaruh  Pendidikan,  Upah,  Pengalaman Kerja,  Jenis  Kelamin,  dan  Umur  terhadap  Produktivitas  Tenaga  Kerja  Industri Shuttlecock  Kota  Tegal.  Diponegoro  Journal  of  Economics.  Volume  2,  Nomor  4, halaman 1-8.
Mangkunegara.  2002.Manajemen  Sumber  Daya  Manusia  Perusahaan.  Cetakan  ke  empat. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Martoyo, Susilo. 1990. Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi 2 Cetakan Pertama.Jakarta:
Bumi Aksara
Moekijat. 1993. Sistem Akuntansi. Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPFE, YKPN. Mulyadi, S. 2003. Ekonomi Sumber Daya Manusia.Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Simanjuntak, J. Payaman.1998.Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia,, Jakarta:  FEUI ( Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia)
Todaro, M.P. danSmith, S.C. 2006. Pembangunan Ekonomi. Jilid I Edisi Kesembilan. Haris Munandar (penerjemah). Jakarta: Erlangga.