Akibat Hukum Nikah Siri Terhadap Hak Anak Dan Isteri Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam
Dinda Ediningsih Dwi Utami dinda.ediningsihdwiutami@yahoo.co.id
Taufik Yahya taufikyahya@unja.ac.id
Fakultas Hukum Universitas Jambi
Article History: Submitted : 28 September 2021; Accepted: 14 Juni 2022; Published: 15 Juni 2022

## Abstract
The  aims  of  this  study  are  to:  1)  find  out  and  analyze  how  the  responsibility  of  parents towards  children  from  unregistered  marriages  is  seen  from  the  Compilation  of  Islamic Law;  2)  find  out  and  analyze  the  legal  consequences  of  the  rights  of  children  and  wives from unregistered marriage in terms of the Compilation of Islamic Law. Research methods. This  type  of  research  is  normative  juridical.  The  research  approach,  namely,  the Legislative  Approach  (Statute  approach)  and  the  Conceptual  Approach  (Conceptual Approach). Research result. 1) Parental Responsibilities Towards Children of Siri Marriage in Review From the Compilation of Islamic Law. a) Responsibility for the birth certificate, because  it  is  a  certificate  resulting  from  the  civil  registration  of  a  person's  birth.  b) Responsibility  for  Inheritance  Rights.  Children  born  from  unregistered  marriages  or  in civil  law  are  called  children  out  of  wedlock,  because  their  mothers  cannot  prove  their marriage certificates. 2) The legal consequences of the rights of children and wives from unregistered marriages are reviewed from the Compilation of Islamic Law. As a result of the  child  being  unable  to  obtain  a  birth  certificate,  it  can  be  seen  from  the request  for  a birth  certificate  submitted  to  the  civil  registry  office.  Meanwhile,  due  to  the  law  of unregistered marriage for the wife, the wife is not considered a legal wife.

## Abstrak
Tujuan    penelitian    ini    adalah    untuk:  1)  mengetahui  dan  menganalisis  bagaimanakah tanggung jawab orang tua terhadap anak dari nikah siri di ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam; 2) mengetahui dan menganalisis bagaimanakah  akibat hukum terhadap hak anak dan  isteri  dari  nikah  siri  ditinjau  dari  Kompilasi  Hukum  Islam.  Metode  Penelitian.  Tipe penelitian  dalam  ini  adalah  yuridis  normatif.  Pendekatan  penelitian,  yaitu,  Pendekatan Perundang-undangan  ( Statute  approach )  dan  Pendekatan  Konseptual  ( Conseptual Approach ). Hasil penelitian. 1) Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak dari Nikah siri di  Tinjau  Dari  Kompilasi  Hukum  Islam. a)  Tanggung  jawab  terhadap  akta  kelahiran, karena  adalah  akta  hasil  pencatatan  sipil  dari  hasil  peristiwa  kelahiran  seseorang.  b) Tanggung Jawab Terhadap Hak Warisan. Anak yang lahir dari hasil nikah siri atau dalam
Volume 3 Nomor 2 Juni 2022 Halaman 228 - 245
Editorial Office : Faculty of Law, Jambi University, Jalan Lintas Sumatera, Jambi 36122, Indonesia.
zaaken@unja.ac.id http://online-journal.unja.ac.id/zaaken
ISSN Print   : 2721-5318 ISSN Online: 2721-8759
hukum  perdata  disebut  dengan  anak  diluar  nikah,  karena  ibunya  tidak  dapat membuktikan  akta  pernikahannya.  2)    Akibat  hukum  terhadap  hak  anak  dan  isteri  dari nikah  siri  ditinjau  dari  Kompilasi  Hukum  Islam.  Akibat  terhadap  anak  adalah  anak  tidak dapat  mengurus akta kelahiran, hal itu bisa dilihat dari permohonan akta kelahiran yang diajukan kepada kantor catatan sipil. Sedangkan akibat hukum perkawinan siri bagi isteri, Isteri tidak dianggap sebagai isteri sah.
Kata Kunci: Akibat, Hukum, Nikas Siri, Hak Anak, Isteri, Kompilasi Hukum Islam .

## A. PENDAHULUAN
Perkawinan  bertujuan  untuk  melanjutkan  sejarah  manusia,  karena  keturunan yang  baik  harus  dilalui  dengan  perkawinan  yang  sah  menurut  norma  yang  berlaku. 1 Adapun  mengenai  norma  yang  berlaku  untuk  perkawinan  adalah  berdasarkan  norma agama  yang  diatur  di  dalam  KHI  (Kompilasi  Hukum  Islam),  sedangkan  norma  hukum beracuan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya umat Islam, pernikahan yang dilakukan oleh anggota masyarakat yang tidak dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Akad nikah dilaksanakan oleh pihak keluarga pengantin  pria  bersama  pengantin  wanita,  tanpa  dihadiri  oleh  pejabat  KUA Departemen  Agama  RI.  Hal  ini  biasanya,  terjadi  dikalangan  anggota  masyarakat  yang ingin berpoligami atau yang ingin beristeri lebih dari satu secara diam-diam agar tidak diketahui  oleh  pihak  isteri  dan  atau  anak-anak  dari  si  suami.  Sebab  acapkali  seorang laki-laki  merahasiakan  dan  menutup-nutupi  dari  isteri  resminya  dan  menempatkan wanita  (isteri)  dirumah  lain.  Menurut  Hasan,    Pernikahan  ini  bertentangan  dengan Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  yang  mengharuskan seorang suami apabila ingin beristeri lebih dari satu, harus mendapat persetujuan dari isterinya atau isteri-isterinya. 2
Nikah  siri  bisa  dikatakan  sebagai  bentuk  pernikahan  yang  dilakukan  hanya berdasarkan  aturan  (hukum)  Agama  dan  atau  adat  istiadat,  tetapi  tidak  diumumkan pada  khalayak  umum,  dan  juga  tidak  dicatatkan  secara  resmi  pada  kantor  pegawai pencatat  nikah,  yaitu  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  bagi  yang  beragama  Islam  dan Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi beragama yang non Islam. 3 Undang-Undang No 1 tahun 1974  di  BAB  I    Pasal  2  ayat  (2)  menerangkan  tentang  pencatatan  perkawinan,  yang
1 Muthiah,  A, Hukum  Islam  Dinamika  Seputar  Hukum  Keluarga .  Pustaka  Baru  Press. Yogyakarta, 2017, hlm. 75.
2 Hadikusuma, Hukum  Perkawinan  Indonesia  menurut  Perundangan,  Hukum  Adat,  Hukum Agama . Mandar Maju. Bandung, 2010, hlm. 109.
3 Happy Susanto, Nikah Siri Apa Untungnya, Transmedia Pustaka, Jakarta, 2007, hlm. 22.
berbunyi : “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
Menurut    Sudarsono,  mengatakan  bahwa  Pasal  2  ayat  (2)  Undang-Undang Nomor  1  Thn  1974  menitik  beratkan  kepada  adanya  pencatatan  perkawinan  yang secara  rinci  diatur  di  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Bab II, yakni :
Pasal 2
1) Pencatatan  perkawinan dari mereka yang melangsungkan   perkawinannya menurut    agama  Islam  dilakukan  oleh  Pegawai  Pencatat  sebagaimana dimaksud  dalam  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  1954  tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
2) Pencatatan  perkawinan dari mereka yang melangsungkan  perkawinannya menurut agamanya  dan kepercayaannya itu  selain agama Islam, dilakukan oleh  pegawai  Pencatat  perkawinan  pada  kantor  catatan  sipil  sebagaimana dimaksud  dalam  berbagai  perundang-undangan  mengenai  pencatatan perkawinan.
3) Dengan  tidak  mengurangi  ketentuan-ketentuan  yang  khusus  berlaku  bagi tata  cara  pencatatan  perkawinan  berdasarkan  berbagai  peraturan  yang berlaku, tatacara pencatatan perkwinan dilakukan sebagaimana ditentukaan  dalam  Pasal  3  sampai  dengan  Pasal  9  Peraturan  Pemerintah ini. 4
Perkawinan  yang  dilakukan  di  luar  pengawasan  Pegawai  Pencatat    Nikah kendatipun sah, namun di anggap tidak mempunyai kekuatan hukum. Untuk itu untuk memperoleh  kekuatan  hukum,  demi  kemaslahatan,  sekaligus  untuk  mencegah kemungkinan  dampak  negatif  yang  ditimbulkan  oleh  perkawinan  itu,  maka  secara normatif  perlu  dilakukan  dihadapan  dan  di  bawah  pengawasan  Pegawai  Pencatat Nikah.
Seperti halnya telah tertulis pada  Kompilasi Hukum Islam, di Pasal 5 dan Pasal 6 sebagai berikut :
Pasal 5
1) Agar  terjamin  ketertiban  perkawinan  bagi  masyarakat  Islam  setiap perkawinan harus dicatat.
2) Pencatatan  perkawinan  tersebut  pada  ayat  (1),  dilakukan  oleh  Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954.
Pasal 6
4 Sudarsono, Hukum Kekeluargaan Nasional, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 165
1) Untuk  memenuhi  ketentuan  dalam  Pasal  5,  setiap  perkawinan  harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.
Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  pada  dasarnya  diperlukan  untuk  menyatukan hukum  terapan  di  Peradilan  Agama.  Sebagai  suatu  naskah  yang  di  susun  dengan mempertimbangkan pendapat-pendapat ulama dari berbagai madzhab, KHI di pandang sebagai unifikasi (penyatuan hukum dalam hukum islam)  madzhab. 5
Menurut  Wasman  mengatakan,  bahwa,  dalam  kasus  nikah  siri,  apabila  dalam pernikahan siri itu menghasilkan keturunan (anak), bagaimana dampak yang dirasakan anak dan istrinya.
1. Dilihat dari norma hukum anak hasil nikah siri itu bisa di bilang seperti anak hasil  hubungan  di  luar  nikah  karena  tidak  dicatat  di  Negara.  Sebagai buktinya  dalam  akte  kelahiran  nama  ayahnya  tidak  tercantum,  hanya tercantum nama ibunya.
2. Dilihat dari segi  Agama pernikahan siri itu  pernikahan itu  bisa disebut sah, namun  kadang  hal  ini  di  manfaatkan  oleh  pihak  yang  tidak  bertanggung jawab  karena  ketidaktahuan  pihak  wanita  sehingga  pihak suami  dari  nikah siri ini sering kali lepas tangan  dari tanggung jawab menjadi suami karena memang pernikahanya tidak sah di mata hukum. 6
Hal tersebut dapat diketahui bahwa karena di dalam akte tidak tercantum nama sang  ayah,  maka  tidak  adanya  tanggung  jawab  atas  hak  waris  dan  biaya  hidup  untuk sang  anak  dan  istri  yang  di  wajibkan  sang  ayah.    Selain  itu,  karena  nikah  siri  tidak dicatat  dalam  pencatatan  nikah  di  KUA  maka  dapat  menimbulkan  kemudharatan, kerugian, atau penderitaan kepada salah satu  atau para pihak yang ada di dalam ikatan perkawinan itu. 7
Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  Pasal  100  menyatakan  bahwa  anak  yang  lahir diluar  perkawinan  hanya  mempunyai  nasab  dengan  ibunya  dan  keluarga  ibunya artinya  Pasal  43  ayat  (1)  Undang-Undang  Perkawinan  dan  Pasal  dan  pasal  100  KHI, menjelaskan  bahwa  apabila  anak  lahir  di  luar  perkawinan  yang  sah  maka  hubungan keperdataan  hanya  ada  pada  ibunya  dan  keluarga  ibunya,  karenanya  untuk memberikan  perlindungan  hukum  bagi  anak  yang lahir di  luar  nikah  karena  zina  dan
5 Jazun, Legislasi Hukum Islam Di Indonesia, Citra Aditya Karya, Bandung, 2005, hlm. 432.
6 Wasman, Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia: Perbandingan  Fiqih  dan  Hukum  Positif, Yogyakarta, Teras, 2011, hlm. 37.
7 Yoga  Kurniawan,  Hukum  Perkawinan  Siri  dan  Implikasinya  Terhadap  Anak  dan  Isteri  (studi Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomot 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 5 ayat (1). Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018, hlm. 5.
http://eprints.ums.ac.id/9974/1/C100060146.pdf
sejenisnya  maka  MUI  telah  memberikan  solusi  hukumnya.  Pertama,  dengan menjatuhkan  ta’zir  kepada laki-laki tersebut  berupa  kewajiban mencukupi kebutuhan anak  tersebut  yang  bentuk  dan  kadarnya  diserahkan  kepada  ulil  amri  (pihak  yang berwenang  menetapkan  hukuman)  Kedua,  dengan  memberikan  harta  setelah  ia meninggal melalui wasiat wajibah. 8
Anak  yang  dilahirkan  dari  perkawinan  siri  yang  menjadikan  status  hukumnya menjadi  anak  luar  kawin,  menurut  Hukum  Islam  menimbulkan  akibat  hukum  yaitu hanya  akan  mempunyai  hubungan  saling  mewaris  dengan  ibu  serta  keluarga  ibunya (sesuai dengan Pasal 186 KHI)
Hubungan  keperdataan  anak  kepada  bapaknya  (baik  bapak  biologisnya meskipun yang bukan bapak biologisnya) yang dijelaskan dalam Pasal-Pasal Kompilasi Hukum Islam mulai dari Pasal 99 sampai dengan Pasal 103
Untuk adanya pengakuan terhadap anak yang dilahirkan akibat perkawinan siri setelah  adanya  itsbat  nikah,  juga  belum  diatur  dalam  peraturan  perundangan- undangan  terutama  dalam  KHI  sebagai  dasar  masyarakat  yang  beragama  Islam, sehingga masih terdapat kekaburan dalam pelaksanaannya.
Sebelum  keluarnya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  46/PUU-VIII/2020, kedudukan  anak  akibat  perkawinan  siri  hanya  mempunyai  hubungan  keperdataan dengan  ibu  dan  keluarga  ibunya.  Setelah  munculnya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII/2010 yang memaparkan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan  menafsirkan  bahwa  anak  yang  terlahir  di  luar  perkawinan  selain mempunyai  hubungan  perdata  dengan  ibunya  dan  keluarga  ibunya  juga  mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya dan keluarga ayahnya. Hal ini dibuktikan  dengan melakukan test DNA yang menurut hukum terhadap anak untuk membuktikan apakah anak mempunyai hubungan darah dengan ayahnya”.
Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:
1) Perkawinan  hanya  dapat  dibuktikan  dengan  Akta  Nikah  yang  dibuat  oleh Pegawai Pencatat Nikah
2) Dalam  hal  perkawinan  tidak  dapat  dibuktikan  dengan  Akta  Nikah,  dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
3) Itsbat  nikah  yang  dapat  diajukan  ke  Pengadilan  Agama  terbatas  mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
8 Sari  Pusvita  “Keperdataan  Anak  Diluar  Nikah  Dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  dan Implikasinya  Terhadap  Harta  Warisan”, Jurnal Studi  dan  Penelitian  Hukum  Islam,  Vol.1,  No.2,  2018,
Ulul Albab. https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/ 123456789/16915/ 05.2%20
bab%202.pdf?sequence=5&isAllowed=y
b. Hilangnya akta nikah;
c. Adanya  keraguan  tentang  sah  atau  tidaknya  salah  satu  syarat perkawinan;
d. Adanya  perkawinan  yang  terjadi  sebelum  berlakunya  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
e. Perkawinan  yang  dilakukan  oleh  mereka  yang  tidak  mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
4) Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak  mereka,  wali  nikah  dan  pihak  yang  berkepentingan  dengan perkawinan itu
Nikah  siri  memiliki  dampak  yang  negatif  bagi  status  anak  yang  dilahirkan  di mata  hukum,  yakni  anak  yang  dilahirkan  dianggap  sebagai  anak  yang  tidak  sah. Sehingga  anak  mempunyai  hubungan  perdata  dengan  ibu  dan  keluarga  ibu.  Artinya bahwa  si  anak  tidak  mempunyai  hubungan  hukum  terhadap  ayahnya.  Di  dalam  akta kelahirnya  hanya  dicantumkan  nama  ibu  yang  melahirkannya.  Keterangan  sebagai anak luar nikah secara sosial dan psikologis bagi si anak. Dan juga permasalahan bagi isteri  yang  nikah  siri  juga  mempunyai  dampak  negatif  yaitu  tidak  berhak  untuk mendapat harta warisan dan juga tidak berhak untuk mendapatkan nafkah jika sudah bercerai.  Maka  yang  menjadi  isu  hukum  dalam  permasalahan  ini  adalah  terjadinya terjadinya kekaburan hukum (norma yang kabur).

## B. METODE PENELITIAN
1. Tipe Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yuridis  normatif.  Adapun  menurut Bahder Johan Nasution menjelaskan sebagai berikut:
“Tipe  penelitian  Yuridis  Normatif    atau  pengkajian  ilmu  hukum  normatif. Kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta- fakta sosial, sebab ilmu hukum  normatif tidak  mengenal  data  atau  fakta sosial yang  dikenal  hanya  bahan  hukum,  jadi  untuk  menjelaskan  hukum  atau  untuk mencari  makna  dan  memberi  nilai  akan  hukum  tersebut  hanya  digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif.” 9
Penelitian  yuridis  normatif  adalah  penelitian  kepustakaan  yang  meneliti bahan  pustaka  atau  data  sekunder  dan  data  primer  dengan  mempelajari  sumber- sumber  atau  bahan  tertulis  berupa  buku-buku,  artikel,  koran  dan  majalah  dengan membaca, menafsirkan, membandingkan serta menerjemahkan dari berbagai sumber yang  berhubungan  dengan    akibat  hukum  nikah  siri  terhadap  hak  anak  dan  isteri ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam.
9 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum , Mandar Maju, Bandung. 2008, hlm 86- 88.
2. Pendekatan Penelitian
Dalam  pendekatan  hukum  (yuridis  normatif)  terdapat  beberapa  pendekatan penelitian,  yaitu;  1)  pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach );  2) pendekatan  perbandingan  ( comparative  approach );  3)  pendekatan  konseptual ( conceptual  approach );  4)  pendekatan  historis  ( historical  aproach )  dan  pendekatan komparative  ( comparative  aproach ). 10 Penelitian  hukum  normatif  dalam  skripsi  ini digunakan  tipe  penelitian  pendekatan  undang-undang (statute  approach) ,  dan pendekatan konseptual (conceptual approach) .

## C. PEMBAHASAN
1. Tanggung  Jawab  Orang  Tua  dan  Akibat  Hukum  Terhadap  Hak  Anak  Nikah Siri Dalam  Kompilasi Hukum Islam
Suatu  perkawinan  yang  tidak  mengikuti  prosedur  atau  aturan  yang  telah  ada akan  membawa  akibat  hukum  bagi  perkawinan  itu  sendiri.  Pentingnya  pencatatan perkawinan    yaitu  mempunyai  akibat  penting  dalam  hubungan  suami  isteri  yang terkait  dengan  hubungan  suami  isteri  yang  melahirkan  hak  dan  kewajiban,  terutama hubungan  antara  orang  tua  dengan  anak-anaknya  yang  dilahirkan  dari  perkawinan mereka.
Anak yang lahir dari nikah siri hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan`  keluarga  ibu  sebagaimana  dijelaskan  dalam  Pasal  42  dan  43  Undang-Undang Perkawinan.  Sedangkan    hubungan  perdata  dengan  ayahnya  tidak  ada.    Hal  ini mengandung arti bahwa, anak tidak dapat menuntut hak-haknya dari ayah.
Pencatatan  perkawinan  mempunyai  fungsi  sebagai  alat  bukti  terjadinya perkawinan  yang  merupakan  suatu  pengakuan  sahnya  perkawinan  oleh  negara. Pencatatan perkawinan merupakan hal yang penting sebagai bukti telah dilangsungkan suatu  perkawinan  juga  mempunyai  tujuan  untuk  mewujudkan  kepastian  hukum  dan pembuktian  sehingga  dengan  dilakukan  pencatatan  peristiwa  perkawinan    telah menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi orang lain dan masyarakat.
Nikah siri membawa dampak negatif bagi anak-anak yang dilahirkan, terutama tentang    pemenuhan  hak-hak  anak.  Anak  yang  lahir  dari  nikah  siri  yang  hanya mempunyai hubungan perdata saja dengan orang tuanya. Orang tua akan bertanggung jawab terhadap anak dari hasil nikah siri, yaitu:
a. Tanggung Jawab Akta Kelahiran
10 Ibid ., hlm. 133.
Akta kelahiran adalah akta hasil pencatatan sipil dari hasil peristiwa kelahiran seseorang. Pentingnya akta kelahiran merupakan bukti dan sebagai identitas seorang anak  lahir,  sebagai  data  dasar  bagi  pemerintah  untuk  bukti  awal  kewarganegaraan dan  identitas  diri  pertama  yang  dimiliki  seorang  anak.  Dengan  Akta  kelahiran  anak dapat  menuntut  kepada  orang  tuanya  misalnya  jika  terjadi  perceraian,  anak  –anak dari  perkawinan  mereka  dapat  menuntut  kepada  orang  tuanya  untuk  memenuhi kebutuhannya.  Akta  kelahiran  juga  merupakan  bukti  yang  sangat  kuat  bagi  anak untuk  mendapatkan  hak  waris  dari  orang  tuanya  dan  juga  untuk  mencegah pemalsuan  umur,  perkawinan  di  bawah  umur,  tindak  kekerasan  terhadap  anak, perdagangan  anak,  mencegah  adopsi  ilegal  dan  eksploitasi  seksual.  Akta  kelahiran secara  yuridis  untuk  mendapat  perlindungan,  kesejahteraan,  pendidikan,  tempat tinggal dan hak-hak lainnya sebagai warga negara Indonesia lazimnya.
Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kota  Jambi,  jika  anak  yang  lahir  dari perkawinan  di  bawah  tangan  dan  dari  perkawinan  orangtuanya  tidak  memiliki  akta perkawinan,  maka  dalam  akta  kelahiran  anak  tersebut  hanya  dicantumkan  nama ibunya  saja.    Pemohon  membawa  surat  pengantar  dari  kelurahan,  surat  kelahiran anak baik dari bidan atau rumah sakit, foto copy kartu penduduk orang tua dan kartu keluarga orang tua si anak.
Anak yang lahir dari nikah siri, karena orang tuanya tidak memiliki akta nikah, sehingga  sampai  anak-anaknya  dewasa  tidak  mempunyai  akta  kelahiran.  Akta kelahiran  anak  yang  merupakan  jaminan  identitas  dan  status  anak  dalam  keluarga untuk menghindari hal-hal negatif yang muncul nanti.
Agar  anak-anak  mereka yang lahir akibat nikah siri  mendapat pengakuan dari negara dan mendapatkan hak-haknya sebagaimana dengan hak-hak anak yang nikah secara  resmi  maka  perlu  dilakukan  Itshbat  nikah  atau  nikah  ulang  untuk mendapatkan  bukti  akta  perkawinan. Dengan melakukan  isthbat nikah  selain anak- anak  hasil  dari  nikah  siri  mendapat  status  sebagai  mana  dari  anak-anak  yang  nikah secara  resmi  selain  dapat  nama  orang  tua  ayah  dalam  akte  kelahiran  anak  tersebut juga mendapat hak-hak lain termasuk hak mewarisi dan orang tuanya (ayahnya).
Itshbat nikah salah satu tujuannya adalah untuk mendapatkan akta nikah yang digunakan  untuk  mengambil  surat  akta  kelahiran  anak,  sekaligus    digunakan  untuk mendapat  hak  kesehatan  dari  bapaknya.  Untuk  mendapat  kartu  jaminan  kesehatan, sebagaimana  anak  seorang  pegawai  negeri  sipil  lainya.  Tetapi  hak  tersebut  tidak dapat  dilakukan  karena  perkawinan  orang  tuanya  dilakukan  secara  sembunyi-
sembuyi  atau  tidak  secara  resmi  sebagaimana  perkawinan  yang  diakui  oleh  negara. Serta untuk mendapatkan hak-hak lainnya perdata lainnya.

## b. Tanggung Jawab Terhadap Hak Warisan
Hubungan  anak  dari  nikah  siri  dengan  seseorang  yang  dianggap  sebagai ayahnya dan keluarganya dianggap tidak ada, sehingga dalam hal ini tidak ada hukum waris  antara  keduanya.    Anak  yang  lahir  dari  hasil  nikah  siri  atau  dalam  hukum perdata  disebut  dengan  anak  diluar  nikah,  karena  ibunya  tidak  dapat  membuktikan akta pernikahannya.  Status hak waris anak luar kawin dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa  anak  tersebut  hanya  berhak  mewaris  dari  ibunya  dan  keluarga  ibunya demikian juga sebaliknya. Sedangkan, terhadap ayah biologisnya anak tersebut sama sekali  tidak  ada  hubungan  hukum  sehingga  tidak  menimbulkan  hubungan    saling mewaris.
Untuk mendapatkan atau memperoleh hak-hak keperdataan terhadap anak dari nikah siri dilakukan dengan:
1. Mengajukan  permohonan  kepada  Pengadilan  Agama  untuk  melakukan  isbat nikah.  Tujuannya  adalah  untuk  mengesahkan  perkawinannya  dan  untuk mendapatkan akte nikah.
2. Melakukan perkawinan ulang layaknya perkawinan menurut agama Islam.
3. Dapat mengajukan kepada Pengadilan Agama, dengan membawa bukti-bukti yang  lengkap  dan  dengan    melakukan  test  DNA  untuk  dapat  membuktikan asal-usul anak.
Itsbat  nikah  tersebut  dalam  permohonannya meminta agar  Pengadilan  Agama menetapkan  sah  perkawinan  yang  telah  berlangsung.  Pengadilan  setelah  meniliti berdasarkan  alat  bukti  dapat  mengabulkan  permohonan  tersebut.  Penetapan  itsbat nikah  dilatarbelakangi  karena  perkawinan  dilakukan  tidak  dihadapan  Pejabat Pencatat  Nikah,  sehingga  tidak  dicatatkan  dan  tidak  dapat  dibuktikaan  adanya perkawinan tersebut dengan akta perkawinan.
Status  anak  dari  hasil  nikah  siri,  setelah  Keluarnya  Putusan  MK  No. 46/PUU/2010  dalam  Pasal  43  ayat  (1)  UU  No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan, yang  menyatakan  Anak  yang  dilahirkan  dari    nikah  siri  (perkawinan  di  bawah tangan)  mempunyai  hubungan  perdata  dengan  ibunya  dan  keluarga  ibunya. Sedangkan  dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu
pengetahuan  dan  teknologi  dan/atau  alat  bukti  lain  menurut  hukum  mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. 11
Apabila  merujuk  ke  Pasal  2  ayat  (2)  Tiap-tiap  Perkawinan  dicatat  menurut peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  maka  perkawinan  di  bawah  tangan tersebut  tidak  sah  menurut  Undang-Undang  yang  berlaku  karena  secara administrasinya nikah siri tidak didaftarkan oleh lembaga yang berwenang menurut ketentuan  Undang-Undang  yang  berlaku.  Dengan  adanya  Putusan  MK  No.46/PUU- VIII/2010 menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang  menyatakan”Anak yang dilahirkan dari perkawinan di karena nikah siri hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
Maka  dengan  keluarnya  Putusan  MK  No.  46/PUU-VIII/2010  tujuannya  hanya untuk  melindungi  status  anak  dan  tidak  untuk  melindungi  status  perkawinannya. Sebagaimana diketahui anak yang lahir  akibat nikah siri hanya mempunyai hubungan nasab, hak dan kewajiban nafkah serta hak dan hubungan kewarisan dengan ibunya serta keluarga ibunya saja, tidak dengan ayah/bapak alami (genetiknya).
Hak  keperdataan  anak  akibat  nikah  siri  menjadikan  anak  luar  kawin  sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum ( persona in judicio ) dalam perkara kewarisan di pengadilan dan berhak memperoleh harta warisan ayah biologisnya apabila si anak tersebut  dapat  membuktikannya  menurut  hukum.    Hubungan  dan  kedudukan  anak akibat nikah siri sangat merugikan  bagi sianak, karena untuk menentukan kejelasan status hukumnya terhadap dirinya.
Anak yang lahir dari akibat nikah siri hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya  atau  keluarga  ibunya.    Hal  ini  sebagaimana  disebutkan  dalam    Kompilasi Hukum  Islam mengenai waris yaitu  Pasal  186  yang  menentukan “anak yang lahir di luar  perkawinan  hanya  mempunyai  hubungan  saling  mewaris  dengan  ibunya  dan keluarga dari pihak ibunya, artinya anak yang lahir dari nikah siri hanya mewaris dari ibunya saja.
Hak-hak keperdataan anak dari nikah siri:
1. Anak  yang  dilahirkan  dari  nikah  siri,  selain  dianggap  anak  tidak  sah,  juga hanya  mempunyai  hubungan  perdata  dengan  ibu  atau  keluarga  ibunya (sebagaimana  dijelaskan  dalam  Pasal  42  dan  Pasal  43  KUHPerdata).  Dan hubungan secara perdata tidak ada.
11 Fitria  Olivia,  “Akibat  Hukum  Terhadap  Anak  Hasil  Perkawinan  Siri” lex Jurnalica, Volume  11  Nomor  2,  Agustus  2014.  https://ejurnal.esaunggul.ac.id/ index.php/Lex/article/view/981
2. Anak tidak berhak mendapatkan nafkah dan warisan. Anak yang dilahirkan dari nikah siri tidak berhak mendapat nafkah dan warisan dari ayahnya.
Terhadap  anak  yang  lahir  dari  hasil  nikah  siri  yang  hanya  mempunyai hubungan  perdata  saja  dengan  ibunya.  Dalam  pelaksanaan  hak-hak  keperdataan termasuk untuk memperoleh akta kelahiran anak. Untuk mendapatkan akta kelahiran diperlukan  salah  satu  syarat  adalah  akta  nikah  orang  tuanya.  Karena  nikah  siri merupakan  perkawinan  yang  tidak  ada  pencatatan  menurut  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku,  sehingga  secara  hukum  perkawinan  tersebut  tidak  pernah ada, karena tidak memiliki bukti outentik. Akibat hukum lainnya adalah pihak isteri, anak dan keluarga lainnya dari pihak isteri tidak dapat menuntut hak-haknya secara hukum  kepada  suami  dan  bahkan  anak  dari  hasil  perkawinan  tersebut  tidak  dapat menggunakan akte kelahirannya dengan menggunakan nama ayahnya sebagai orang tuanya.
Hukum  Islam  meletakkan  status  anak  dari  hasil  perkawinan  siri  tersebut seimbang  dengan  anak  sah,  karena  perkawinan  siri  merupakan  perkawinan  yang disahkan  secara  Islam  dan  telah  memenuhi  rukun  maupun  syarat  sah diberlakukannya suatu perkawinan. Oleh sebab itu, anak dari perkawinan siri berhak memperoleh bagian harta warisan dari pihak ibu maupun ayahnya sesuai ketentuan yang berlaku. 12
Meskipun anak hasil perkawinan siri dihitung anak sah menurut hukum Islam, namun  kelemahan  yang  terdapat  dalam  praktik  waris  terletak  pada  tidak  adanya kekuatan  hukum  karena  tidak  adanya  pencatatan  di  Kantor  Urusan  Agama.  Oleh karena  itu,  maka  apabila  terjadi  perselisihan  terutama  akibat  warisan,  hanya  dapat diselesaikan  melalui  jalur  kekeluargaan.  Untuk  melindungi  hak-hak  anak  hasil perkawinan  siri,  orang  tua  dapat  melakukan  itsbat  nikah  agar  pasangan  suami  istri yang  melakukan  perkawinan  siri  akan  mendapatkan  akta  pernikahan  dan pernikahannya  dianggap  sah  di  depan  hukum  dan  terpenuhinya  perlindungan  bagi suami istri tersebut begitupula dengan anaknya.
12 Iqbal  Refah  Erbakan  ,  Moh.  Muhibbin  ,  Ahmad  Bastomi,  Kedudukan  Hak  Waris  Anak  Dari Pernikahan Siri Menurut UU NO. 16 TAHUN 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam. Fakultas Hukum Universitas Islam Malang. http://riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/download/9414/7728#:~:text=Kedudukan%20anak%20dari
%20perkawinan%20siri%20menurut%20hukum%20Islam%20yaitu%20anak,hak%20sebagai%20anak% 20termasuk%20hak
2. Akibat  hukum  terhadap  hak  anak  dan  isteri  dari  nikah  siri  ditinjau  dari Kompilasi Hukum Islam
Kedudukan  anak  menurut  hukum  Islam  sebagaimana  yang  termuat  dalam Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  memiliki  pandangan  yang  sama  dengan  Undang- Undang perkawinan, karena Pasal 100 KHI mengandung rumusan yang tidak berbeda dengan  Pasal  43  ayat  (1)  Undang-Undang  perkawinan  Tahun  1974,  dimana  seorang anak  diluar  kawin  hanya  memiliki  hubungan  nasab  dengan  ibunya  dan  keluarga ibunya.
Selanjutnya  dalam  Pasal  103  Kompilasi  Hukum  Islam  menjelaskan  asal  usul anak  hanya  dapat  dibuktikan  dengan  dengan  akta  kelahiran  atau  alat  bukti  lainnya. Sedangkan  anak  dari  pernikahan  siri  tidak  mempunyai  akta  kelahiran  karena pernikahan orangtuanya yang tidak tercatat di kantor catatan sipil dan kantor urusan agama.
Anak  yang lahir dari nikah siri, menurut Pasal 42 dan 43 hanya mempunyai hubungan  perdata  dengan  ibu  dan  keluarga  ibunya  saja,  begitupula  dengan  hak warisnya. Hal ini menimbulkan ketidak adilan bagi si ibu dan anaknya karena untuk membenihkan anak tersebut dalam rahim ibunya pasti ada peran dari pihak laki-laki sebagai  ayah  biologisnya.  Syarat  seorang  anak  luar  kawin  untuk  bisa  mendapatkan hak  waris  dari  orang  tua  biologisnya  menurut  Pasal  872  KUHPerdata  adalah  jika  ia telah diakuioleh orang tua biologisnya.
Akibat hukum yang lain dari nikah siri  terhadap anak adalah anak tidak dapat mengurus  akta  kelahiran.  hal  itu  bisa  dilihat  dari  permohonan  akta  kelahiran  yang diajukan  kepada  kantor  catatan  sipil.  Bila  tidak  dapat  menunjukan  akta  nikah orangtua si anak tersebut, maka didalam akta kelahiran anak itu statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, tidak tertulis nama ayah kandungnya dan hanya tertulis ibu kandungnya  saja.    Keterangan  berupa  status  sebagai  anak  luar  nikah  dan  tidak tercatatnya  nama  siayah  akan  berdampak  sangat  mendalam  secara  sosial  dan psikologis bagi si anak dan ibunya.
Ketidak  jelasan  status  si  anak  di  muka  hukum,  mengakibatkan  hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa  anak  tersebut  adalah  anak  kandungnya.    Akibat  lebih  jauh  dari  perkawinan yang tidak tercatat adalah anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah, biaya pendidikan, ataupun warisan dari ayahnya. Anak yang lahir  diluar  perkawinan  atau    sebagai  akibat  hubungan  suami  istri  yang  tidak  sah,
hanya  mempunyai  hubungan  nasab,  hak  dan  kewajiban  nafkah  serta  hak  dan hubungan  kewarisan  dengan  ibunya  serta  keluarga  ibunya  saja,  tidak  dengan ayah/bapak  alami   (genetiknya),  kecuali  ayahnya tetap  mau  bertanggung  jawab  dan tetap mendasarkan hak dan kewajibannya menurut hukum Islam.
Kedudukan  isteri  dalam  nikah  siri  menurut  hukum  positif  atau  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga dalam Kompilasi Hukum Islam.  Bahwa  karena    nikah  siri  tidak  dikenal  dan  tidak  diakui  dalam  negara,  maka perkawinan tersebut tidak  mempunyai hak perlindungan hukum. Hak isteri maupun suami  dapat  dilindungi  oleh  Undang-Undang  setelah  memiliki  Alat  bukti    otentik tentang perkawinannya.
Dalam Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam menyatakam bahwa:
“Setiap  perkawinan  harus  dilangsungkan  dihadapan  dan  dibawah  pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.”
Sehingga  nikah  siri  tidak  memiliki  kekuatan  hukum  karena  perkawinannya tidak  catat  atau  tidak  dilangsungkan  dihadapan  Pegawai  Pencatat  Nikah.  Nikah    siri bahkan    anggap  sebagai  suatu  pelanggaran,  sebagaimana  terdapat  dalam  Pasal  45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.  .
Akibat hukum yang lain dari nikah siri terhadap anak adalah anak tidak dapat mengurus  akta  kelahiran,  hal  itu  bisa  dilihat  dari  permohonan  akta  kelahiran  yang diajukan  kepada  kantor  catatan  sipil.  Bila  tidak  dapat  menunjukan  akta  nikah orangtua  si  anak  tersebut.  Di  dalam  akta  kelahiran  anak  itu  statusnya  dianggap sebagai anak luar nikah, tidak tertulis nama ayah kandungnya dan hanya tertulis ibu kandungnya  saja.  Keterangan  berupa  status  sebagai  anak  luar  nikah  dan  tidak tercatatnya nama si ayah akan berdampak sangat dalam secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya. Sebagai anak yang dianggap lahir diluar perkawinan yang sah dari  kedua  orang  tuanya,  bisa  saja  mendapatkan  akta  kelahiran  melalui  pencatatan kelahiran.  Hanya  saja,  di  dalam  akta  kelahiran  tersebut  hanya  tercantum  nama ibunya.  Jika  ingin  mencantumkan  nama  ayahnya  juga  dalam  akta  kelahiran, diperlukan  penetapan  pengadilan  sebagai  bentuk  pengakuan  anak  tersebut  oleh ayahnya.  Ketidakjelasan  status  si  anak  di  muka  hukum,  mengakibatkan  hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya.
Salah  satu  masalah  yang  paling  krusial  dalam  perkawinan  siri  adalah bilamana  rumah  tangga  yang  dilakoni  suami  isteri  itu  telah  melahirkan  keturunan
(anak).  Dampak  negatifnya  berujung  pada  si  anak.  Paling  tidak  anak-anak  kurang mendapat  perlakuan  yang  semestinya  dibanding  dengan  anak-anak  dari  keluarga yang  resmi.  Secara  syariat  islam,  hubungan  anak  dengan  ayah  dan  ibunya  tidak masalah tetapi bila dihadapkan dengan hukum Negara hubungan keperdataan dengan ayah  biologisnya  tidak  diakui.  Derita  sianak  semakin  bertambah  bila  ayah  dan keluarga  ayahnya  tidak  mengakui  dan  hanya  diakui  oleh  ibu  dan  keluarga  ibunya sehingga  fasilitas  pendukung  hidupnya  terputus.  Apalagi  bila  ibunya  telah ditinggalkan atau dicerai ayahnya, semua hak ibu dan anaknya tidak didapat kecuali ada kesadaran dari ayahnya untuk menjalankan ketentuan agama.
Akibat hukum perkawinan siri bagi isteri, Isteri tidak dianggap sebagai isteri sah.  Seorang  isteri  juga  tidak  berhak  atas  nafkah  dari  suaminya,  tidak  berhak  atas warisan  jika  suaminya  telah  meninggal  dunia,  dan  isteri  tersebut  tidak  berhak  atas harta    gono-gini  jika  terjadi  perceraian,  karena  secara  hukum  perkawinan  tersebut dianggap  tidak  pernah  terjadi.  Kemudian  akibat  hukum  perkawinan  siri  bagi  anak adalah,  anak  yang  dilahirkan  dari  perkawinan  siri  hanya  mempunyai  hubungan perdata  dengan  ibunya  dan  keluarga  ibunya.  Anak  mempunyai  hak  dan  kewajiban dinafkahi  serta  hak  dan  kewajiban  kewarisan  dengan  ibunya  dan  keluarga  ibunya saja. Seorang anak yang dilahirkan dari perkawinan siri juga tidak akan mendapatkan warisan jika ayahnya meninggal dunia, tidak mempunyai akta kelahiran.
D. PENUTUP
1. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  diuraikan  di  bab  pembahasan,  maka dapat dapat penulis simbulkan, yaitu:
a. Tanggung  Jawab  Orang  Tua  Terhadap  Anak  dari  Nikah  Siri  di  Tinjau  Dari Kompilasi  Hukum  Islam.  Anak  yang  lahir  dari  nikah  siri  yang  hanya  mempunyai hubungan  perdata saja  dengan  orang  tuanya.  Orang  tua  akan  bertanggung  jawab terhadap  anak  dari  hasil  nikah  siri,  yaitu:1)  Tanggung  dengan  administrasi  anak yang  dimulai  dari  Akta  Kelahiran.  Akta  kelahiran  merupakan  bukti  dan  sebagai identitas  seorang  anak  lahir.  2)  Tanggung  Jawab  Terhadap  Hak  Warisan.  Status hak  waris  anak  luar  kawin  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  bahwa  anak  tersebut hanya berhak mewaris dari ibunya dan keluarga ibunya demikian juga sebaliknya. Sedangkan,  terhadap  ayah  biologisnya  anak  tersebut  sama  sekali  tidak  ada hubungan hukum sehingga tidak menimbulkan hubungan  saling mewarisi.
b. Akibat hukum terhadap hak anak dan isteri dari nikah siri ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam. Anak tidak dapat  mengurus akta kelahiran. Hal itu bisa dilihat dari
permohonan  akta  kelahiran  yang  diajukan  kepada  kantor  catatan  sipil.  Bila  tidak dapat  menunjukan  akta  nikah  orangtua  si  anak  tersebut,  maka  didalam  akta kelahiran anak itu statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, tidak tertulis nama ayah  kandungnya  dan  hanya  tertulis  ibu  kandungnya  saja.    Keterangan  berupa status sebagai anak luar nikah dan tidak tercatatnya nama siayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya.
2. Saran
a. Untuk  adanya  kepastian  hukum,  maka  perkawinan  harus  dilakukan  sesuai dengan  Undang-Undang  Perkawinan.  Tujuannya  adalah  untuk  memberi kepasOrang tua tetap bertanggung jawab terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan di bawah tangan dengan cara meminta Dinas Kependudukan dan Catatan  Sipil  mengeluarkan  Akta  Kelahiran  bagi  anak-anaknya  sebagai  bukti identitas  awal  seorang  anak  dan  memberi  hak  waris  kepada  anaknya  sesuai dengan hukum yang berlaku.
b. Harusnya  bagi  perempuan  tidak  mudah  untuk  melakukan  nikah  siri,  karena akan berkaitan dengan status dalam perkawinan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
A.  Hamid  S.  At-Tamimi,  Kedudukan  Kompilasi  Hukum  Islam  dalam  Sistem  Hukum Nasional:  Suatu  Tinjauan  dari  Sudut  Teori  Perundang-undangan  Indonesia, dalam  Amrul  Ahmad,  Dimensi  Hukum  Islam  dalam  Sistem  Hukum  Nasional, Gema Insani Press, Cet. Ke-2 Jakarta, 1996,
Abd. Ghazali, Piqh Munakahat, Cet. I Bogor; Pranada Media, 2003
Achmad Ahli, Menguak Tabir Hukum , Ghalia Indonesia, Jakarta,  2008
Amir Syarifudin, Hukum Kewarisan Islam, Cet. II, Jakarta, Prenada Media, 2005
Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum , Mandar Maju, Bandung. 2008
Beni Ahmad Saebani, Fiqih Munakahat 1 , Pustaka Setia, Bandung, 2009
Cik  Hasan  Bishri, Kompilasi  Hukum  Islam  dan  Peradilan  Agama  dalam  Sistem  Hukum Nasional , logos, Cet. Ke-2. Jakarta, 1999
D.Y  Witanto, Hukum  Keluarga  Hak  dan  Kedudukan  Anak  Luar  Kawin, Jakarta  Prestasi Putska, 2012
Dewani Romli, Fiqih Munahat , Fakultas Syariah IAIN Raden Intan, Lampung, 2009
Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari, Memahami dan Memahami Hukum , Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010
H.  Abdurrahman, Kompilasi  Hukum  Islam  Di  Indonesia ,  CV  Akademika  Pressindo, Jakarta, 2010
Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama . Mandar Maju. Bandung, 2010
Happy Susanto, Nikah Siri Apa Untungnya, Transmedia Pustaka, Jakarta, 2007
Hilman  Hadikusuma, Hukum  Perkawinan  Indonesia, Menurut  Perundangan,  Hukum Adat, Hukum Agama, Mandar Maju, Bandung, 2007
Jazun, Legislasi Hukum Islam Di Indonesia, Citra Aditya Karya, Bandung, 2005
Jayadi,  A. Fenomena  Nikah  Siri  Perspektif  Makna  Pelaku  Siri, Putra  Media  Nusantara, Surabaya, 2012
Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern , Graha Ilmu, Jakarta, 2011
Martiman Prodjohamijojo, Hukum Perkawinan Indonesia, cet-II, Jakarta, Indonesia Legal Center Publihsing, 2007
Moh. Idris Ramulyo, Akibat Yuridis dari Perkawinan Dibawah tangan, Majalah Hukum dan Pembangunan, Jakarta, 1982
Mubarok  Jaih, Modernisasi  Hukum  Perkawinan  di  Indonesia ,  Pustaka  Bani,  Bandung, Quraisy, 2005
Muthiah,  A, Hukum  Islam  Dinamika  Seputar  Hukum  Keluarga .  Pustaka  Baru  Press. Yogyakarta, 2017
Muhammad Syaifuddin, dkk, Hukum Perceraian, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
Oemarsalim, Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia, cet-IV, Jakarta, 2006
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Kencana Penada Media Grup, Jakarta, 2010
_______, Pengantar Ilmu Hukum , Kencana, Jakarta, 2008
Riduan  Syahrani, Rangkuman  Intisari  Ilmu  Hukum ,  Penerbit  Citra  Aditya  Bakti,
Bandung, 1999
Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
Subekti, Hukum Undang-Undang Hukum Perdata, 2010
Subhan Nur, Dampak Pernikahan Bawah Tangan (Nikah Siri) , Jakarta, Kencana, 1999.
Soekidjo Notoatmojo, Etika dan Hukum Kesehatan , Rineka Cipta, Jakarta, 2010
Sudarsono, Hukum Kekeluargaan Nasional, RINEKA CIPTA, Jakarta, 1991
Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2012
Titik Triwulan dan Shinta Febrian, Perlindungan Hukum bagi Pasien , Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010
Titik Triwulan Tuti, Hukum Perkawinan di Indonesia , Jakarta, Grafika,   2006
Wasman, Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia: Perbandingan  Fiqih  dan  Hukum Positif, Yogyakarta, Teras, 2011
Zainal Asikin dkk, Pengantar Hukum Perusahaan , Prenadamedia Group, 2016
Zuhdi, Nikah  Siri,  Nikah  Di  Bawah  Tangan  dan  Status  Anaknya  Menurut  Hukum  Islam dan  Hukum  Positif, Mimbar  Hukum,  No.  28  Thn.  VII.  Jakarta,  Alhikmah  & Ditbinbapera Islam, 1996.

## Jurnal
Sari Pusvita “Keperdataan Anak Diluar Nikah Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya  Terhadap  Harta  Warisan”, Jurnal Studi  dan  Penelitian  Hukum Islam, Vol.1, No.2, 2018, Ulul Albab. https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/16915/05.2%20bab%2 02.pdf?sequence=5&isAllowed=y
Fitria  Olivia,  “Akibat  Hukum  Terhadap  Anak  Hasil  Perkawinan  Siri” lex  Jurnalica, Volume  11  Nomor  2,  Agustus  2014,  hlm.  9.  https://ejurnal.esaunggul.ac.id/ index.php/Lex/article/view/981

## Tesis/Artikel
Juliani, “Akibat Hukum dari Suatu Perkawinan yang tidak didaftarkan Menurut Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974”, Tesis Sekolah Pasca Sarjana USU, 2002, hlm.20.
Yoga Kurniawan,  Hukum Perkawinan Siri  dan  Implikasinya Terhadap  Anak dan  Isteri (studi  Pasal  2  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomot  1  Tahun  1974  dan  Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 5 ayat  (1). Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018, hlm. 5. http://eprints.ums.ac.id/9974/1/C100060146.pdf
Iqbal  Refah  Erbakan  ,  Moh.  Muhibbin  ,  Ahmad  Bastomi,  Kedudukan  Hak  Waris  Anak Dari Pernikahan Siri Menurut UU NO. 16 TAHUN 2019 Tentang Perubahan Atas UU  No.  1  Tahun  1974  dan  Hukum  Islam.  Fakultas  Hukum  Universitas  Islam Malang. http://riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/download/9414/7728#:~:text= Kedudukan%20anak%20dari%20perkawinan%20siri%20menurut%20hukum %20Islam%20yaitu%20anak,hak%20sebagai%20anak%20termasuk%20hak

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
______,  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Kompilasi Hukum Islam (KHI)