JIBEKA Jurnal Ilmiah Bisnis dan Ekonomi Asia ISSN 2620-875X (Online) ISSN 0126-1258 (Print) http://jurnal.stie.asia.ac.id
Hal. 53-65
Analisis Faktor Tentang Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malang)
Siti Amerieska Program Studi Akuntansi ,Politeknik Negeri Malang Alamat e-mail: siti.amerieska@polinema.ac.id
Fita Setiati Program Studi Akuntansi,Politeknik Negeri Malang
Imam Mulyono Program Studi Akuntansi,Politeknik Negeri Malang

## Abstract
This study aims to analyze the factors of management of regional property. This research was conducted  by  using  quantitative  descriptive  method.  The  analysis  technique  used  is  factor analysis. Based on the results of the data analysis test, about 33 factors had been explored in asset  management  in  the  local  government  environment.  The  sample  uses  50  respondents, data  analysis  techniques  using  factor  analysis  in  this  research  data  are  grouped  into  6  (six) factors,  namely:  BMD  Planning  and  Procurement  (20.71%),  Usage  and  Utilization  (18.12%), Security  and  Maintenance  (10,05%),  Elimination  (6.29%),  Administration  of  BMD  (5.00%)  and Control  and  Control  (4.89%).  The  results  of  this study  indicate that  of  the  six  factors the most dominant factors are the factors of procurement BMD and BMD, in which this fact is reasonable because  planning  is  very  important  as  a  phase  of  management  to  support  the  control  and supervision  process.  While  other  factors  such  as  a  use  and  utilization  of  asset  could  be  more effective if supported by good administration and periodic maintenance.
Keywords: Regional Property (BMD), Effectiveness

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisa  faktor  -  faktor  pengelolaan  barang  milik  Daerah. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Teknik analisis yang digunakan  yaitu  analisis  faktor.Berdasarkan  hasil  uji  analisa  data  maka  didapatkan  bahwa pengujian terhadap 33 faktor  yang dalam pengelolaan aset  di lingkungan Pemerintah Daerah. Sampel  menggunakan  50  responden,  teknik  analisis  data  menggunakan  analisis  faktor  dalam data penelitian ini dikelompokkan menjadi 6 (enam)  faktor yaitu :Perencanaan dan Pengadaan BMD  (20,71%),  Penggunaan  dan  Pemanfaatan  (18,12%),  Pengamanan  dan  Pemeliharaan (10,05%),  Penghapusan  (6,29%),  Penatausahaan  BMD  (5,00%)  dan  Pengawasan  dan Pengendalian (4,89%). Hasil dari penelitian ini menunjukkan dari keenam faktor tersebut faktor yang  paling  dominan  adalah  faktor  perencanaan  -  pengadaan  BMD  dan  penggunaan  - pemanfaatan  BMD.  Hal  ini  dikarenakan  perencanaan  sangat  penting  dilakukan  guna menunjang  proses  pengendalian  dan  pengawasan.  Sementara  penggunaan  dan  pemanfaatan dapat  dikatakan  efektif  apabila  ditunjang  pula  dengan  penatausahaan  yang  baik  dan pemeliharaan yang berkala.
JIBEKA Jurnal Ilmiah Bisnis dan Ekonomi Asia ISSN 2620-875X (Online) ISSN 0126-1258 (Print) http://jurnal.stie.asia.ac.id
Kata Kunci: Barang milik Daerah, Efektivitas

## I.  Pendahuluan
Peraturan  Pemerintah  Nomor  27 Tahun  2014  menyebutkan  bahwa  Barang  Milik  Daerah (BMD) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun  2010  menyebutkan  bahwa  aset  adalah  sumber  daya  ekonomi  yang  dikuasai  dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau  sosial  di  masa  depan  diharapkan  dapat  diperoleh,  baik  oleh  pemerintah  maupun masyarakat,  serta  dapat  diukur  dalam  satuan  uang,  sosial,  maupun  politik.Bagi  pengguna informasi  akuntansi,  nilai  BMD/aset  yang  tersaji  dalam  laporan  keuangan  pemerintah  akan digunakan untuk menganalisa kondisi keuangan pemerintah. Jika BMD/aset yang sudah rusak dan tidak digunakan lagi atau BMD yang sudah hilang dan tidak dihapuskan namun masih tetap dilaporkan  dalam  laporan  keuangan,  maka  pengambilan  keputusan  yang  didasarkan  pada informasi tersebut tentu tidak tepat. Berkaitan dengan BMD yang sudah rusak atau hilang, salah satu  tindakan  yang  dapat  dilakukan  oleh  pemerintah  terkait  dengan  permasalahan  tersebut adalah tindakan penghapusan BMD (Conway, et.al 2006).
Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah  (BMD)  masih  menjadi  permasalahan  klasik  di lingkungan  Instansi  Pemerintah.  Ketidakpedulian  atas  pentingnya  pengelolaan  dan pemeliharaan  aset  yang  belum  efektif,  dapat  terlihat  dari  catatan  atas  opini  Badan  Pemeriksa Keuangan (BPK) yang hampir setiap tahun masih didominasi oleh masalah pengelolaan BMD. Permasalahan  yang  sering  ditemukan  BPK  berdasarkan  elemen  siklus  pengelelolaan  BMD antara  lain:  1)  belum  komprehensifnya  kerangka  kebijakan,  2)  persepsi  tradisional  yang  tidak mengedepankan  potensi  pemanfaatan  aset  publik  bagi  pemasukan  daerah,  3)  inefisiensi,  4) keterbatasan data, 5) keterbatasan SDM (Mardiasmo, et.al 2012).
Mengingat  pentingnya  Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah  (BMD)  bagi  pemerintah  daerah serta  besarnya  pengeluaran  Negara  terkait  dengan  pengelolaan  BMD  tersebut,  maka  sudah menjadi  keharusan  bagi  Pemerintah  untuk  melakukan  pengelolaan  aset/  barang  milik  daerah secara  professional,  efektif  dan  mengedepankan  aspek-aspek  ekonomis  agar  pengeluaran biaya-biaya dapat tepat sasaran, tepat penggunaan, tepat penerapan dan tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan BMD sebetulnya merupakan bagian yang  tidak  terpisahkan  dari  Manajemen  Keuangan  dan  secara  umum  terkait  dengan adiministrasi pembangunan daerah khususnya yang berkaitan dengan nilai aset, pemanfaatan aset,  pencatatan  nilai  aset  dalam  neraca,  maupun  dalam  penyusunan  prioritas  dalam pembangunan.Permasalahan  aset  menjadi  permasalahan  yang  harus  segera  diatasi,  dimana aset Negara maupun daerah adalah tanggung jawab bersama pemerintah selaku pengelola dan masyarakat sebagai stakeholder (Kaganova & Mckelllar 2006).

## A. Rumusan Masalah
Pengelolaan  Barang  Milik  Daerak  (BMD)    terdiri  dari  beberapa  faktor-faktor  penunjang keberhasilan  pengelolaan  BMD.  Jika  faktor-faktor  tersebut  diketahui  secara  tepat,  maka  pihak pengelola  aset  dapat  mengelola  BMD  secara  efektif.  Yang  menjadi  permasalahan  adalah seberapa  besar  tingkat  efektivitas  faktor-faktor  pengelolaan  BMD  .  Tiap  faktor  terdiri  dari beberapa variabel yang dapat dieksplorasi untuk mengetahui seberapa efektif mengelola BMD.

## B. Tujuan Penelitian
Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa efektif pengelolaan BMD.  Secara  khusus  yang  menjadi  tujuan  penelitian  yaitu  untuk  mengetahui  faktor-faktor
JIBEKA Jurnal Ilmiah Bisnis dan Ekonomi Asia ISSN 2620-875X (Online) ISSN 0126-1258 (Print) http://jurnal.stie.asia.ac.id
Hal. 53-65
Vol. 12, No. 2, Agustus 2018
pengelolaan  Barang  Milik  Daerah  dan  untuk  mengetahui  faktor-faktor  yang  dominan pengelolaan BMD

## C. Tinjauan Pustaka
1.  Pengelolaan Barang Milik Daerah
Terdapat  dua  belas  unsur  dalam  pengelolaan  Barang  Milik  Daerah  yang  tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 yaitu:
a.  Perencanaan kebutuhan barang milik daerah
Perencanaan  kebutuhan  barang  milik  daerah  disusun  dengan  memperhatikan kebutuhan  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  SKPD  serta  ketersediaan  barang  milik daerah  yang  ada.  Perencanaan  kebutuhan  barang  milik  daerah  dilaksanakan  setiap tahun setelah rencana kerja (renja) SKPD ditetapkan. Perencanaan kebutuhan barang milik  daerah  berpedoman  pada  standar  barang,  standar kebutuhan,  dan/atau  standar harga. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah meliputi:
1)  Perencanaan pengadaan barang milik daerah.
2)  Perencanaan pemeliharaan barang milik daerah.
3)  Perencanaan pemanfaatan barang milik daerah.
4)  Perencanaan pemindahtanganan barang milik daerah.
5)  Perencanaan penghapusan barang milik daerah.
b.  Pengadaan
Pengadaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan  dan  terbuka,  bersaing,  adil,  dan  akuntabel.  Pengguna  barang  wajib menyampaikan laporan hasil pengadaan barang milik daerah kepada Gubernur/Bupati/Walikota  melalui  pengelola  barang  milik  daerah  untuk  ditetapkan status  penggunaannya.  Laporan  hasil  pengadaan  barang  milik  daerah  terdiri  dari laporan hasil pengadaan bulanan, semesteran, dan tahunan ( Mardiasmo 2012)
c.  Penggunaan
Gubernur/Bupati/Walikota  menetapkan  status  penggunaan  barang  milik  daerah. Gubernur/Bupati/Walikota  dapat  mendelegasikan  penetapan  status  penggunaan  atas barang  milik  daerah  selain  tanah  dan/atau  bangunan  dengan  kondisi  barang  milik daerah yang tidak mempunyai bukti kepemilikan atau dengan nilai tertentu. Penetapan status  penggunaan  barang  milik  daerah  dilaksanakan  secara  tahunan.  Penggunaan barang milik daerah meliputi:
1)  Penetapan status penggunaan barang milik daerah.
2)  Pengalihan status penggunaan barang milik daerah.
3)  Penggunaan sementara barang milik daerah.
4)  Penetapan status penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain.
d.  Pemanfaatan
Pemanfaatan  barang  milik  daerah  dilaksanakan  oleh  pengelola  barang  dengan persetujuan  Gubernur/Bupati/Walikota  untuk  barang  milik  daerah  yang  berada  dalam penguasaan  pengelola  barang  dan  pengguna  barang  dengan  persetujuan  pengelola barang  untuk  barang  milik  daerah  berupa  sebagian  tanah  dan/atau  bangunan  yang masih  digunakan  oleh  pengguna  barang,  dan  selain  tanah  dan/atau  bangunan. Pemanfaatan  barang  milik  daerah  dapat  dilakukan  sepanjang  tidak  mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah daerah.
Biaya  pemeliharaan  dan  pengamanan  barang  milik  daerah  serta  biaya pelaksanaan  yang  menjadi  objek  pemanfaatan  dibebankan  pada  mitra  pemanfaatan.
JIBEKA Jurnal Ilmiah Bisnis dan Ekonomi Asia ISSN 2620-875X (Online) ISSN 0126-1258 (Print) http://jurnal.stie.asia.ac.id
Hal. 53-65
Vol. 12, No. 2, Agustus 2018
Pendapatan  daerah  dari  pemanfaatan  barang  milik  daerah  merupakan  penerimaan daerah yang wajib disetorkan seluruhnya ke rekening kas umum daerah.
Barang  milik  daerah  yang  menjadi  objek  pemanfaatan  dilarang  dijaminkan  atau digadaikan.  Barang  milik  daerah  yang  merupakan  objek  retribusi  daerah  tidak  dapat dikenakan  sebagai  objek  pemanfaatan  barang  milik  daerah.  Bentuk  pemanfaatan barang milik daerah berupa:
1)  Sewa
Barang milik darah yang dapat disewakan berupa:
a)  Tanah  dan/atau  bangunan  yang  sudah  diserahkan  oleh  pengguna  barang kepada Gubernur/Bupati/Walikota.
b)  Sebagian  tanah  dan/atau  bangunan  yang  masih  digunakan  oleh  pengguna barang.
c)  Selain tanah dan/atau bangunan.
2)  Pinjam pakai
Pinjam  pakai  barang  milik  darah  dilaksanakan  antara  pemerintah  pusat  dan pemerintah  daerah  atau  antar  pemerintah  daerah  rangka  penyelenggara pemerintah. Objek pinjam pakai meliputi barang milik daerah berupa sebagian atau keseluruhan  tanah  dan/atau  bangunan  dan  selain  tanah  dan/atau  bangunan  yang berbeda pada pengelola barang/pengguna barang.
3)  KSP (Kerja Sama Pemanfaatan)
KSP atas barang milik daerah dilaksanakan apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia  dana  dalam  APBD  untuk  memenuhi  biaya  operasional,  pemeliharaan, dan/atau  perbaikan  yang  diperlukan  terhadap  barang  milik  daerah  yang dikerjasamakan.  Mitra  KSP  ditetapkan  melalui  tender,  kecuali  untuk  barang  milik daerah  yang  bersifat  khusus  dapat  dilakukan  penunjukan  langsung.  Pihak  yang dapat menjadi mitra KSP barang milik darah meliputi:
a)  Badan usaha milik negara
b)  Badan usaha milik daerah
c)  Swasta, kecuali perorangan.
4)  BGS (Barang Guna Serah) atau BSG (Barang Serah Guna) Pihak yang dapat melakukan BGS/BSG adalah pengelola barang. Pihak yang dapat menjadi  mitra  BGS/BSG  meliputi:  badan  usaha  milik  negara,  badan  usaha  milik daerah,  swasta  kecuali  perorangan,  dan/atau  badan  hukum  lainnya.  Objek BGS/BSG meliputi:
a)  Barang milik daerah berupa tanah yang berada pada pengelola barang.
b)  Barang milik daerah berupa tanah berada pada pengguna barang.
5)  KSPI (Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur) Objek KSPI atas barang milik daerah meliputi:
a)  Tanah dan/atau bangunan.
b)  Sebagian tanah dan/atau bangunan masih digunakan.
c)  Selain tanah dan/atau bangunan.
e.  Pengamanan dan pemeliharaan Pengamanan barang milik daerah meliputi:
1)  Pengamanan fisik
Pengamanan  fisik  pada  tanah  dilakukan  dengan  memasang  tanda  letak  tanah dengan  membangun  pagar  batas,  memasang  tanda  kepemilikan  tanah,  dan malakukan  penjagaan.Pengamanan  fisik  gedung  dan/atau  bangunan  dilakukan dengan  cara  membangun  pagar  pembatas,  memasang  tanda  kepemilikan, melakukan  tindakan  antisipasi,  pemasangan  closed-circuit  television  (CCTV),  dan
JIBEKA Jurnal Ilmiah Bisnis dan Ekonomi Asia ISSN 2620-875X (Online) ISSN 0126-1258 (Print) http://jurnal.stie.asia.ac.id
Hal. 53-65
menyediakan  satuan  pengamanan.Pengamanan  fisik  kendaraan  dinas  dilakakuan terhadap  kendaraan  perorangan  dinas,  kendaraan  dinas  jabatan,  dan  kendaraan dinas operasional.
2)  Pengamanan administrasi
Pengamanan  administrasi  pada  tanah  dilakukan  dengan  menghimpun,  mencatat, menyimpan,  dan  menatausahakan  dokumen  bukti  kepemilikan  tanah  secara  tertib dan  aman.Pengamanan  adminstrasi  gedung  dan/atau  bangunan  dengan menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan secara tertib dan teratur atas  dokumen.Pengamanan  administrasi  kendaraan  dinas  dilakukan  dengan menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan secara tertib dan teratur atas dokumen.
3)  Pengamanan hukum
Pengamanan hukum dilakukan terhadap tanah yang belum memiliki sertifikat, tanah yang sudah memiliki sertifikat namun belum atas nama pemerintah deareh.Pengamanan  hukum  gedung  dan/atau  bangunan  dengan  cara  melakukan pengurusan  izin  mendirikan  bangunan  (IMB),  dan  mengusulkan  penetapan  status penggunaan.Pengamanan  hukum  kendaraan  dinas  dilakukan  dengan  melakukan pengurusan  semua  dokumen  kepemilikan  kendaraan  bermotor,  melakukan pemrosesan  tuntutan  ganti  rugi  apabila  terjadi  kehilangan  kendaraan  dinas bermotor.
Barang  yang  dipelihara  adalah  barang  milik  daerah  dan/atau  barang  milik  daerah dalam penguasaan pengelola barang/pengguna barang/kuasa pengguna barang. Pengelola barang,  pengguna  barang,  dan  kuasa  pengguna  barang  bertanggung  jawab  atas pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
f.  Penilaian
Penilaian  barang  milik  daerah  dilakukan  dalam  rangka  penyusunan  neraca  pemerintah daerah,  pemanfaatan  dan  pemindahtanganan.  Penilaian  barang  milik  daerah  berupa tanah  dan/atau  bangunan  dalam  rangka  pemanfaatan  atau  pemindahtanganan dilakukan  oleh  penilai  pemerintah,  atau  penilai  publik  yang  telah  ditetapkan  oleh Gubernur/Bupati/Walikota.
g.  Pemindahtanganan
Barang  milik  daerah  yang  tidak  diperlukan  bagi  penyelenggara  tugas  pemerintahan daerah  dapat  dipindahtangankan.  Bentuk  pemindahtanganan  barang  milik  daerah meliputi penjualan, tukar menukar, hibah, atau penyertaan modal pemerintah daerah.
h.  Pemusnahan
Pemusnahan  barang  milik  daerah  dilakukan  apabila  barang  milik  daerah  tidak  dapat digunakan,  tidak  dapat  dimanfaatkan,  dan/atau  tidak  dapat  dipindahtangankan  serta terdapat  alasan  lain  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan. Pemusnahan  dilakukan  dengan  cara  dibakar,  dihancurkan,  ditimbun,  ditenggelamkan, atau cara lain dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
i.  Penghapusan
Penghapusan  barang  milik  daerah  meliputi  penghapusan  dari  daftar  barang  pengguna dan/atau  daftar  barang  kuasa  pengguna,  penghapusan  dari  daftar  barang  pengelola, dan penghapusan dari daftar barang milik daerah.
j.  Penatausahaan
Pengelola  barang  harus  melakukan  pendaftaran  dan  pencatatan  barang  milik  daerah yang  berada  dibawah  penguasaannya  kedalam  daftar  barang  pengelola  menurut penggolongan dan kodefikasi barang. Pengguna barang/kuasa pengguna barang harus melakukan  pendaftaran  dan  pencatatan  barang  milik  daerah  yang  status
JIBEKA Jurnal Ilmiah Bisnis dan Ekonomi Asia ISSN 2620-875X (Online) ISSN 0126-1258 (Print) http://jurnal.stie.asia.ac.id
Hal. 53-65
Vol. 12, No. 2, Agustus 2018
penggunaannya berada pada pengguna barang/kuasa pengguna barang kedalam daftar barang pengguna/daftar barang kuasa pengguna menurut penggolongan dan kodefikasi barang.
Pengguna  barang  melakukan  inventarisasi  barang  milik  daerah  paling  sedikit  satu  kali dalam lima tahun, sedangkan untuk persediaan dilakukan oleh pengguna barang setiap tahun.  Pengelola  barang  melakukan  inventarisasi  barang  milik  daerah  berupa  tanah dan/atau  bangunan  yang  berada  dalam  penguasaannya  paling  sedikit  satu  kali  dalam lima tahun.
Kuasa pengguna barang harus menyusun laporan barang kuasa pengguna semesteran dan  laporan  barang  kuasa  pengguna  tahunan  untuk  disampaikan  kepada  pengguna barang.  Pengelola  barang  harus  menyusun  laporan  barang  pengelola  semesteran  dan laporan barang pengelola tahunan.
k.  Pembinaan, pengendalian, dan pengawasan Menteri  malakukan  pembinaan  pengelolaan  barang  milik  daerah  dan  menetapkan kebijakan  pengelolaan  barang  milik  daerah.  Pengawasan  dan  pengendalian  pengelola barang  milik  daerah  dilakukan  oleh  pengguna  barang  melalui  pemantauan  dan penertiban serta pengelola barang melalui pemantauan dan investigasi.
l.  Ganti rugi dan sanksi
Setiap  kerugian  daerah  akibat  kelalaian,  penyalahgunaan/pelanggaran  hukum  atas pengelolaan barang milik daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Setiap  pihak  yang  mengakibatkan  kerugian daerah,  dapat  dikenakan  sanksi  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
2.  Hipotesis
Faktor  perencanaan  BMD  sangatlah  penting  dilakukan  sebagai    pengendalian  atas pengeluaran yang tidak efisien.Penggunaan dan pemanfaatan juga merupakan hal yang perlu diperhatikan bagi pengelola Barang Milik Daerah, karena permasalahan yang sering terjadi  bahwa  penggunaan  dan  pemanfaatan  tidak  digunakan  sesuai  prosedur  (Haris  et al., 2011).
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas  dan  tinjauan  teori  yang  sudah  dipaparkan,maka hipotesis yang dikemukakan dalam penelitian ini sebagai berikut:
a.  Faktor    perencanaan  BMD,  penggunaan  dan  pemanfaatan,  pengamanan  dan pemeliharaan, penghapusan, penatausahaan dan pengawasan merupakan faktor yang menimbulkan efektifitas pengelolaan BMD
b.  Faktor Penggunanaan dan Pemanfaatanmerupakan faktor-faktor yang paling dominan yang berarti penting dalam mencerminkan efektifitas pengelolaan BMD

## II.  Metode Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  desain  eksploratorik.  Penelitian  ini dilaksanakan  pada  Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Pemerntah.  Untuk  sampel penelitian  ini  yaitu  Kuasa  Pengguna  Barang  (KPB),  Pejabat  Pengadaan  Barang  dan  Jasa (PPTk),  Kassubag  Umum  dan  Logistik,  Pegawai  pada  Bagian  Umum  dan  Badan  Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Malang yang mengelola Barang Milik Negara.
Data  primer  yang  digunakan  yaitu  berasal  dari  hasil  wawancara  yang  dilakukan  pada Kuasa  Pengguna  Barang  (KPB),  Pejabat  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  (PPTk),  Kassubag Umum  dan  Logistik,  Pegawai  pada  Bagian  Umum  dan  Logistik  dan  observasi  lapangan.  Data sekunder  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  laporan  barang milik  Negara  dari  masing- masing  satker.Laporan  yang  dimaksud  yaitu  Laporan  Kondisi  Barang  Milik  Negara  dan  Hasil Rekonsiliasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
JIBEKA Jurnal Ilmiah Bisnis dan Ekonomi Asia ISSN 2620-875X (Online) ISSN 0126-1258 (Print) http://jurnal.stie.asia.ac.id
Hal. 53-65
1.  Teknik Analisis Data Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis faktor, yang  bertujuan untuk  mengidentifikasi,  mengelompokkan  dan  meringkas  faktor-faktor  yang  merupakan dimensi suatu variabel, definisi dan sebuah fenomena tertentu.
2.  Definisi Operasional Variabel
Tabel 1. Definisi Variabel Var Nama Variabel Definisi Operasional X1 Stock Opname Pemeriksaan yang dilakukan secara rutin yaitu tiap semester X2 SBU Patokan Biaya untuk pengganggaran Barang Milik Daerah X3 Harga Satuan nilai yang diberikan pada Barang Milik Daerahsesuai dengan standar X4 Tenaga Kwalifikasi  Tenaga atau staf yang sudah memiliki sertifikat pengadaaan X5 Pengadaan Barang Efisiensi, Efektifitas, tranparan, terbuka, adil dan akuntabel X6 LPSE Sistem pelelangan secara elektronik X7 Penggunaan Aset Aset yang digunakan sesuai dengan peruntukkan. X8 Pengelola Barang Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah X9 Sewa Pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu X10  SOP Pinjam Pakai  Prosedur yang digunakan untuk pinjam pakai Barang Milik Daerah X11  Kepemilikan Status kepemilikan Barang Milik Daerah X12  KIB Kartu Inventaris Barang yang dimiliki X13  Gudang Tempat penyimpanan Barang Milik Daerah X14  Pemeliharaan Upaya pencegahan kerusakan pada Barang Milik Daerah X15  Daftar Pemeliharaan Rincian aset yang telah dilakukan pemeliharaan X16  Laporan Satker selalu menyampaikan hasil pemeliharaan secara berkala kepada Kuasa Pengguna Barang X17  SOP Penyelesaian Kasus Prosedur untuk penanganan kasus yang berhubungan dengan kehilangan, penyerobotan barang milik negara X18  KPKNL Tim penilai Barang Milik Daerah X19  Depresiasi Penyusutan atau penurunan nilai X20  Pemanfaatan Penggunaan Barang Milik Daerah sesuai dengan peruntukan X21  Penghapusan Aset yang telah di keluarkan dari daftar barang X22  Surat Keputusan Dasar hukum penggunaan dan penghapusan aset X23  SOP Penghapusan Prosedur yang digunakan untuk proses penghapusan barang milik daerah X24  Persetujuan Penghapusan Persutujuan dari DJKN atas usulan aset/barang yang akan dihapus X25  Pelelangan Aset/barang yang akan dilakukan proses pelelangan X26  Inventaris Daftar semua fasilitas yang ada di seluruh bagian, termasuk gedung dan isinya X27  Registrasi Pencatatan aset kedalam aplikasi dengan detail
JIBEKA Jurnal Ilmiah Bisnis dan Ekonomi Asia ISSN 2620-875X (Online) ISSN 0126-1258 (Print) http://jurnal.stie.asia.ac.id
Hal. 53-65
X28 Penggolongan Barang Pencatatan aset sesuai dengan kategori dari masing- masing aset yang telah diregistasi X29  Pelaporan Kuasa Pengguna Barang menyusun laporan secara berkala dan berjenjang X30  Bimtek Pengelola Barang Milik Daerah secara rutin mengikuti Pelatihan Barang Milik Daerah X31  Monev Monitoring dan Evaluasi terhadap pengeloaan aset di masing- masing satuan kerja X32  Tupoksi Uraian tugas dan wewenang penggunaan barang X33  Tindak Lanjut LHP  Tindak lanjut atas temuan pengelolaan Barang Milik Daerah oleh Satuan kerja
Teknik analisis data yang dilakukan pada penelitian ini yaitu teknik analisis faktor

## III.  Hasil dan Pembahasan
1.  Penilaian Variabel Yang Layak
Dari  hasil  output  program  SPSS  untuk  data  33  pertanyaan  yang  dijawab  oleh  50, didapatkan hasil sebagai berikut:
KMO and Bartlett’s test. Hasil output menunjukkan angka KMO and Bartlett’s test adalah 0,785 adalah diatas 0,5 dengan signifikansi 0,000 adalah dibawah 0,05 maka variabel dan sampel telah layak untuk dianalisis lebih lanjut.
Tabel 2. Output bagian KMO and Bartletts Test
Kaiser-Menyer-Olkin Measure of Sampling Adequancy Bartletts Test of Sphericity      Approx. Chi.Square df Sig. ,620 81,294 10 ,000
Dari  table  KMO  and  Bartletts  Test  didapat  nilai  KMO  sebesar  0,620.  Ini  berarti  bahwa analisis  Faktor  cukup  tepat  untuk  menganalisis  untuk  menganalisis  matrix  data  yang bersangkutan.
2.  Factoring dan rotasi
Analisis  communalities.  Dilakukan  untuk  mengatahui  variabel  yang  disumbangkan  oleh suatu variabel dengan seluruh variabel lainnya dalam analisis. Bisa juga disebut proporsi atau  bagian  dari  varian  yang  dijelaskan  oleh  common  factor  atau  besarnya  sumbangan suatu faktor terhadap varian seluruh variabel.
Tabel 3:Output bagian Communalities
Faktor  Initial  Extraction  Faktor  Initial  Extraction  Faktor  Initial  Extraction 1
2 3 4 5 6 7 8 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 ,925 ,764 ,844 ,794 ,851 ,734 ,534 ,276 12 13 14 15 16 17 18 19 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 ,311 ,554 ,724 ,458 ,621 ,815 ,429 ,712 23 24 25 26 27 28 29 30 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 ,634 ,578 ,619 ,512 ,627 ,711 ,612 ,712
JIBEKA Jurnal Ilmiah Bisnis dan Ekonomi Asia ISSN 2620-875X (Online) ISSN 0126-1258 (Print) http://jurnal.stie.asia.ac.id
Hal. 53-65
9 10 11 1,000 1,000 1,000 ,691 ,823 ,491 20 21 22 1,000 1,000 1,000 ,694 ,812 ,392 31 32 33 1,000 1,000 1,000 ,723 ,483 ,812
Dari  tabel  communalities  di  atas  maka  pada  kolom  Extrcation  bisa  dijelaskan,  bahwa proporsi  faktor 1 terhadap jumlah seluruh varians adalah sebesar 0,925. Demikian halnya dengan variable lainnya.
Total Variance Explained Pada lampiran 1 dari 33 variabel yang dianalisis ternyata dapat dikelompokkan menjadi 6 faktor, yaitu: faktor 1 ( perencanaan dan pengadaan BMD), faktor  2,  (  penggunaan  dan  pemanfaatan  BMD),  faktor  3  (  pengamanaan  dan pemeliharaan), faktor 4 ( penghapusan BMD), faktor 5 (penatausahaan BMD), dan faktor 6 ( pembinaan, pengawasan dan pengendalian BMD). Eigenvalen yang menunjukkan angka lebih besar dari satu. Dengan demikian keenam faktor tersebut dapat terbentuk.
Factor  Loadings    yaitu  besarnya  korelasi  antara  masing-masing  variabel  dengan faktor 1, faktor 2, faktor 3, faktor 4, faktor 5 dan faktor 6. Penentuan variabel yang masuk masing-masing  faktor  dilakukan  dengan  membandingkan  besaran  korelasi  pada  setiap angka. Angka korelasi di bawah 0,5 menunjukkan indikasi korelasi yang lemah, sedangkan di atas 0,5 berindikasi memiliki korelasi yang tinggi.
Rotated  Component  Matrix  ,  hal  ini  perlu  dilakukan  untuk  memperjelas  variabel mana  yang  masuk  ke  dalam  tiap-tiap  faktor.  Banyak  sekali  faktor  loading  yang  berubah setelah mengalami rotasi menjadi lebih kecil. Pada matrik faktor (pada lampiran2) variabel- variabel yang masuk pada tiap-tiap faktor sebagai berikut: faktor 1: X1, X2, X3, X4, X5, X6; faktor  2:  X7, X8, X9,  X  10,  X11,  X20;  faktor  3:  X12, X13, X14,  X15,  X16, X17,  X18, X19; faktor 4: X21, X22, X23, X24; faktor 5: X25, X26, X27, X28, X29; faktor 6: X30, X31, X32, X33.
3.  Component Transformation Matrix
Tabel 4. Transformation Matrix Component 1 2 3 4 5 6 1 0,671 0,021 0,531 0,297 0,183 0,237 2 -0,382 0,786 0,188 0,321 0,276 -0,071 3 0,176 -0,128 -0,716 0,581 0,367 0,042 4 0,321 0,437 -0,269 0,159 -0,721 -0,356 5 0,276 0,389 -0,327 -0,463 0,073 0,687 6 0,369 0,411 -0,054 -0,441 0,521 -0,607 Extraction Method: Principal Component Analysis

## Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization
Dari  tabel  4  dapat  dijelaskan  bahwa  pada  diagonal  factor  (komponen)  1,2,3  dan  6 jatuh  diatas  angka  0,5  (0,671;  0,786;  -  0,716  dan  -  0,607),  membuktikan  bahwa  keempat faktor  (komponen)  yang  terbentuk  sudah  tepat  karena  mempunyai  korelasi  yang  tinggi. Diagonal komponen 4 dan 5 menunjukkan angka dibawah 0,5 yang menunjukkan terdapat komponen lain pada masing – masing factor yang mempunyai korelasi cukup tinggi.
Dari  analisa  tersebut  diatas,  maka  terbentuknya  Faktor  1,  Faktor  2  dan  Faktor  3 sudah tepat karena mempunyai nilai korelasi yang tinggi. Faktor 4 dan Faktor 5 mempunyai korelasi  yang  rendah  sehingga  masih  ada  korelasi  dengan  faktor  yang  lain.  Sedangkan Faktor 6 sekalipun mempunyai korelasi yang  tinggi (faktor  6 dengan komponen 6), tetapi
JIBEKA Jurnal Ilmiah Bisnis dan Ekonomi Asia ISSN 2620-875X (Online) ISSN 0126-1258 (Print) http://jurnal.stie.asia.ac.id
Hal. 53-65
Vol. 12, No. 2, Agustus 2018
mempunyai korelasi yang  lebih tinggi dengan komponen 5. Dengan demikian, antara faktor 4,5 dan 6 cenderung terjadi interkorelasi.
4.  Menentukan Label Faktor
Setelah faktor-faktor terbentuk,ternyata variabel-variabel yang masuk pada masing- masing faktor tidak sama denganyang diprediksisebelumnya. Diperlukan pemberian nama label  baru    yang  representatif  bagi    variabel-variabel  yang  masuk  didalam masing-masing faktor-faktor  sebagai  berikut:Perencanaan  dan  Pengadaan  BMD  (20,71%),  Penggunaan dan  Pemanfaatan  (18,12%),  Pengamanan  dan  Pemeliharaan  (10,05%),    Penghapusan (6,29%),  Penatausahaan  BMD  (5,00%)  dan  Pengawasan  dan  Pengendalian  (4,89%). Jumlah  varians  tersebut  diatas  kurang  dari  100%,  menunjukkan  masih  tedapat  stimuli efektifitas  pengelolaan  BMD  sebagai  faktor-faktor  lain  yang  belum  terungkap,  yakni  : Hukum dan kebijakan, Perilaku Organisasi.
5.  Pembahasan
a.  Interpretasi Faktor-faktor Semua variabel yang masuk pada tiap-tiap faktor mempunyai korelasi positif, artinya bertambah  besar  bobot  faktor  (loading  factor)  yang  bersangkutan  bertambah  besar pula kefektifan pengelolaan BMD.
b.  Faktor  Perencanaan  dan  Pengadaan  BMD  (20,71%),  faktor  perencanaan  dan pengadaan  BMD  memiliki  hal  penting  yang  dilakukan  karena  mencangkup perencanaan,  pengadaan,  pemeliharaan,  pemanfaatan,  pemindahtanganan  dan penghapusan BMD. Selain itu sebagai pengendalian awal atas tata kelola BMD yang efektif.  Ruang  lingkup  dari  perencanaan  juga  mengacu  pada  pengelolaan  Stock Opname  barang  dengan  faktor  loading  (0,532).  Penentuan  standar  harga  di  dalam penyusuan anggaran BMD perlu dengan bijak dilakukan untuk meminimalisasi bentuk korupsi atas pengadaan BMD hal ini memiliki loading faktor (0,623). Kemudian pada saat  proses  pengadaan  juga  memiliki  andil  bahwa  petugas  ataupun  SDM  yang mengelola haruslah memiliki kompetensi yang sesuai (0,729). Ditunjang pula dengan sistem  tata  kelola  pengadaan  BMD  yang  mengedepankan  transparansi  dan akuntabilitas (0,519) yang diaplikasi dalam sistem elektronik E-Procurement (0,628).
c.  Faktor Penggunaan dan Pemanfaatan(18,12%), faktor penggunaan dan pemanfaatan aset atau BMD dalam pelaksanaannya tidaklah mudah namun memungkinkan untuk dikelola  dengan  baik  jika  memperhatikan  beberapa  hal  berikut  ini:  pertama  adalah efektifitas  penggunaan  aset  dalam  artian  sesuai  peruntukkan  dan  kegunaan  ( 0,712).Kedua  pengelolaan  BMD  yang  memiliki  kejelasan  pengelolaan  seperti  sewa, pinjam pakai, kepemilikan hal ini memiliki loading faktor (0,629).  Pemanfaatan sesuai peruntukkan  juga  memiliki  kontribusi  besar  dalam  pengamanan  dan  pemanfaatan BMD, yakni sebesar 0,682).
d.  Faktor Pengamanan dan Pemeliharaan(10,05%), terjadinya korupsi, dapat dilakukan karena sistem pengamanan dan pemeliharaan BMD yang kurang efektif. Keefektifan pengamanan  BMD  dapat  dilakukan  dengan  berbagai  cara  salahsatunya  adalah menginventarisir  BMD  ke  dalam  Kartu  Inventaris  Barang  (KIB)  (0,529),  tempat penyimpanan  BMD  juga  perlu  diperhitungkan  (0,629)  untuk  mencegah  kerusakan (0,717).Pemeliharaan  BMD  dilakukan  secara  berkala  untuk  pengendalian  dan pengawasan  fisik  BMD  (0,531),  setelah  dilakukan  pengawasan  fisik  maka  perlu dibuat  laporan  pemeliharaan  secara  berkala  (0,619).  Permasalahan  kedua  yang berkaitan  dengan  pengamanan  BMD  adalah  kasus  BMD  yang  hilang,  bahkan berpindahtangan secara ilegal (0,522). Apapun bentuk dari BMD setelah penggunaan dan  pemanfaatan  dilkakukan  inventarisir  apabila  memungkinkan  untuk  dilakukan lelang  sebagai  bentuk  dari  pertanggungjawaban  pengelolaan  BMD  (0,682).  Dalam
JIBEKA Jurnal Ilmiah Bisnis dan Ekonomi Asia ISSN 2620-875X (Online) ISSN 0126-1258 (Print) http://jurnal.stie.asia.ac.id
Hal. 53-65
Vol. 12, No. 2, Agustus 2018
proses  pemeliharaan  BMD  dikeluarkan  sejumlah  biaya  berupa  biaya  penyusutan agar BMD terkelola dengan baik. Pemanfaatan BMD yang umur ekonomisnya sudah habis  atau  bahkan  yang  belum  habis  namun  tidak  dapat  digunakan  kembali  dapat dilakukan dengan pencatatan atas penurunan nilai aset atas BMD tersebut(0,715).
e.  Faktor  Penghapusan  BMD(6,29%)  Penghapusan  BMD  memungkinkan  dilakukan apabila  terjadi  hal  berikut:  seperti  BMD  yang  hilang  fisiknya,  BMD  yang  tidak  dapat digunakan  kembali  namun  umur  ekonomisnya  masih  ada.  Prosedur  yang  dilakukan atas  BMD  tersebut  adalah  dilakukannya  penghapusan,  berikut  yang  dilakukan dengan aset atau BMD dikeluarkan dalam daftar barang (0,672), dasar penggunaan dan  penghapusan  aset  haruslah  memiliki  dasar  kebijakan  dan  hukum  yang  jelas (0,536).  Persetujuan  penghapusan  BMD  dilakukan  oleh  kuasa  pengguna  anggaran dan  diverivikasi  oleh  pejabat  berwenang  yang  mengelola  BMD.  Selanjutnya  dapat dilakukan proses lelang (0,622) yang hasil lelang tersebut akan masuk ke dalam kas pemerintah daerah.
f.  Faktor Penatausahaan BMD (5,00%), penatausahaan aset dilakukan di semua SKPD yang  mana  bertujuan  untuk  mengimplementasikan  kebijakan  atau  sistem  dan prosedur  pengelolaan  BMD  yang  baik.  Penatausahaan  melingkupi  daftar  semua fasilitas  di  seluruh  bagian  (0,623).  Registrasi  pencatatan  aset  atau  BMD  dapat dilakukan    kedalam  aplikasi  SIMAK-BMD  (0,531).  Dalam  pengisian  aplikasi  ini digolongkan  barang  yang  sesuai  dengan  kategori    seperti  KIB  (Kartu  Inventaris Barang  mulai  A  sampai  J)  (0,588)  setelah  itu  dilakuakn  penyusunan  pelaporan penggunaan BMD ( 0,647).
g.  Faktor  Pengawasan  dan  Pengendalian  (4,89%),  pembinaan,  pengawasan  dan pengendalian  BMD  dilakukan  dengan  tujuan  agar  pengeloaan  BMD  selama prosesnya  berjalan  dengan  baik.  Bimbingan  teknis  bagi  SDM  pengelola  BMD  perlu dilakukan untuk menunjang pengetahuan dan meningkatkan kinerja sehingga secara tidak  langsung  efektifitas  pengelolaan  BMD  dapat  dilakukan  dengan  baik  (0,536) (Kaganova  &  Nayyar  2000).  Monitoring  dan  evaluasi  sangat  perlu  dilakuakan terhadapa  aset  yang  digunakan  maupun  dimanfaatkan,  karena  seringkali  apabila Monev  tidak  dilakukan  secara  berkala  akan  berpotensi  BMD  dikelola  secara  tidak efektif  yang  mengakibatkan  kerusakan  bahkan  berpindah  tangan  secara  ilegal (0,597).  Pengawasan  dan  pengendalaian  ini  haruslah  dilakukan  oleh  SDM  yang profesional yang memahami uraian tugas dan wewenang (0,721).Biasanya dilakukan oleh  BPKP  dan  BPK  selaku  auditor  Internal  dan  Eksternal.  Hasil  dari  temuan  atas pengelolaan BMD dilakukan tindak lanjut untuk memperbaiki pengelolaan BMD agar lebih efektif (0,721).
h.  Korelasi  antara  faktor-faktor  efektivitas  pengelolaan  BMD.    Pada  component tranformation  matrix, diagonal factor (component)  4 dan 5 adalah dibawah 0,5  yang menunjukkan  bahwa  korelasinya  tidak  cukup  kuat.  Faktor  4mempunyai  korelasi dengan component 3 (Faktor 4 pada  component 3 korelasinya – 0,716), yang  berarti Faktor4  (pengahapusan  BMD)  mempunyai  korelasi  positif  dengan  Faktor  3 (Pengamanan  dan  Pemeliharaan)  dan  Faktor  5  mempunyai  korelasi  positif  dengan komponen 4 (0,169), yang berarti Faktor 4 (penghapusan BMD) mempunyai korelasi positif dengan Faktor 5 (penatausahaan BMD).
Dari analisatersebutdiatasmenunjukkanbahwa kefektifan pengelolaan BMD dilakukan dengan  perencanaan  dan  pengadaan  yang  baik,  kemudian  ditunjang  dengan penggunaan dan pemanfaatan yang efektif yang meliputi penatausahaan, pengaman dan peomliharaan serta dilakukan pengawasan dan pengendalian.
JIBEKA Jurnal Ilmiah Bisnis dan Ekonomi Asia ISSN 2620-875X (Online) ISSN 0126-1258 (Print) http://jurnal.stie.asia.ac.id
Hal. 53-65
i.  Faktor-faktor Dominan
Keenam faktor tersebut yakni faktor perencanaan dan pengadaan BMD, penggunaan dan pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan BMD, penatausahaan  BMD  dan  Pengawasan  dan  pengendalian  memiliki  karakter  yang berbeda  untuk  mempengaruhi  keefektifan  pengelolaan  BMD.  Dari  keenam  faktor tersebut  faktor  yang  paling  dominan  adalah  faktor  perencanaan  -  pengadaan  BMD dan  penggunaan-pemanfaatan  BMD,  sebenarnya  hal  ini  beralasan  karena perencanaan  sangat  penting  dilakukan  guna  menunjang  proses  pengendalian  dan pengawasan.  Sedangkan  penggunaan  dan  pemanfaatan  dapat  dikatakan  efektif apabila  ditunjang  pula  dengan  penatausahaan  yang  baik  dan  pemeliharaan  yang berkala.

## IV.  Kesimpulan Dan Saran
Berdasarkan  arti  penting  dari  setiap  faktor  yang  mencerminkan  efektivitas  pengelolaan BMD secara berurutan adalah (1) faktor perencanaan - pengadaan BMD, (2) penggunaan dan pemanfaatan BMD, sebenarnya hal ini beralasan karena perencanaan sangat penting dilakukan guna  menunjang  proses  pengendalian  dan  pengawasan.  Sedangkan  penggunaan  dan pemanfaatan  dapat  dikatakan  efektif  apabila  ditunjang  pula  dengan  penatausahaan  yang  baik dan pemeliharaan yang berkala.
Pengelolaan BMD yang efektif sangatlah mutlak diperlukan di seluruh pemerintah daerah guna  menunjang  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik.  Salah  satunya  adalah  dilakukannya pemeliharaan  dan  pengelolaan  aset  yang  efektif.  Aspek-aspek  seperti  sumber  daya  manusia, sistem  teknologi  informasi  untuk  dapat  mengintegrasikan  informasi  pengelolaan  BMD  dalam bentuk  aplikasi  SIMAK  BMD  yang  menginventarisir  BMD  sampai  dengan  pelaporan penggunaan  dan  pemeliharaan  ASET  atau  BMD  merupakan  hal  yang  tidak  dapat  dipisahkan untuk mewujudkan pengelolaan BMD yang efektif.
Saran  bagi  peneliti  selanjutnya  adalah  pengelolaan  BMD  terdiri  dari  beberapa  faktor penunjang  keberhasilan  efektivitas  pengelolaan  BMD.  Badan  Pengelola  Keuangan  dan  Aset Daerah  Kabupaten  Malang  kedepannya  untuk  melakukan  pengelolaan  aset  selain  mengacu pada  faktor-faktor  efektivitas  pengelolaan  BMD,baiknya  juga  mengacu  pada  pengendalian internal.  Karena  sistem  pengendalian  internal  ini  tidak  dapat  dipisahkan  dengan  pengelolaan BMD.  Apabila  dapat  selaras  dilakukan  dengan  baik  maka  pihak  pengelola  BMD  dapat mengelola  BMD  dengan  efektif.  Yang  menjadi  masalah  adalah  seberapa  besar  tingkat efektivitas  faktor  pengelolaan  BMD  tersebut.  Pada  penelitian  ini  terdapat  keterbatasan  yang melihat  faktor-faktor  keberhasilan  BMD  hanya  pada  proses  administratif  pengelolaan  BMD, harapannya  peneliti  selanjutnya  dapat  mencatumkan  faktor  yang  lebih  luas  seperti  perilaku organisasi, aspek sosial budaya pengeloaan BMD dan efektivitas sistem pengendalian internal.

## Daftar Pustaka
Conway, F., Kaganova, O., & McKellar, J. (2006). A “Composite Image” of Central Government Asset  Management  Reforms.  Managing  government  property  assets:  International experiences, 125.
Hanis,  M.  H.,  Trigunarsyah,  B.,  &  Susilawati,  C.  (2011).  The  application  of  public  asset management  in  Indonesian  local  government:  A  case  study  in  South  Sulawesi  province. Journal of Corporate Real Estate, 13(1), 36-47.
JIBEKA Jurnal Ilmiah Bisnis dan Ekonomi Asia ISSN 2620-875X (Online) ISSN 0126-1258 (Print) http://jurnal.stie.asia.ac.id
Hal. 53-65
Vol. 12, No. 2, Agustus 2018
Kaganova,  O.,  &  McKellar,  J.  (2006).  Managing  Government  Property  Assets:  International Experiences: The Urban Insitute.
Kaganova,  O.,  &  Nayyar-Stone,  R.  (2000).  Municipal  real  property  asset  management:  An overview  of  world  experience,  trends  and  financial  implications.  Journal  of  Real  Estate Portfolio Management, 6(4), 307-326. Retrieved from ProQuest Central.
Mardiasmo,  D.  (2012).  State  asset  management  reform  in  Indonesia  :  a  wicked  problem Dissertation/Thesis. Queensland University of Technology.
Mardiasmo,  D.,  Barnes,  P.  H.,  &  Sampford,  C.  (2012).  Why  stagnant?  behind  the  scenes  in Indonesia’s reformed state asset management policies.
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Barang Milik Daerah (BMD)