…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)

## Partisipasi Masyarakat dalam Revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi
Eivandro Wattimury 1 , Donatus Yamlean 2 1,2 Universitas Kristen Indonesia Maluku E-mail: eivandro.wattimury@gmail.com 1

## Article History:
Received: 10 Juni 2024 Revised: 28 Juni 2024 Accepted: 30 Juni 2024 Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk membahas keterlibatan masyarakat dalam revisi atau perubahan terhadap Undang-Undang Mahakamah Konstitusi. Menggunakan metode penelitiaan Yuridis Normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conseptual approach), dan pendekatan historis (historical approach). Hasil penelitian menunjukan bahwa Prosedur pembentukan Undang-Undang berlaku pula untuk revisi suatu Undang-Undang tak terkecuali Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dengan demikian revisi Undang-Undang juga melalui proses tahapan pembentukan Undang- Undang yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan, yang didalamnya melibatkan partisipasi Masyarakat.
Keywords: Partisipasi, Revisi, Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi
PENDAHULUAN Prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan, menurut Pasal 96 Ayat (1) sampai ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan, diamanatkan untuk melibatkan masyarakat dalam proses pembuatannya. Penegasan pasal tersebut, bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Adapun masukan secara lisan dan/atau tertulis dapat dilakukan melalui; rapat dengar pendapat umum; kunjungan kerja; sosialisasi; dan/atau seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
Masyarakat yang dimaksud di sini adalah orang perseorangan atau kelompok, orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan, dan untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis maka setiap rancangan peraturan perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Hal ini berlaku mutatis mutandis bagi revisi atau perubahan suatu peraturan perundang-undangan Dalam praktiknya, keterlibatan masyarakat bisa dimulai saat akan dibuat suatu undang- undang, akan tetapi juga dapat melibatkan perguruan tinggi. Keterlibatan lainnya adalah saat dilakukan sosialisasi draft Rancangan Undang-Undang (selanjutnya disingkat RUU) oleh Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (selanjutnya disingkat DPR RI) yang membidanginya.
Menurut Lawrence M. Friedman, dalam proses pembentukan undang-undang ini, di dalamnya terdapat tranformasi visi, misi dan nilai yang diinginkan oleh lembaga pembentuk undang-undang dengan masyarakat dalam suatu bentuk aturan hukum. Pembentuk undang- undang sejak awal proses perancangan, telah dituntut agar undang-undang yang dihasilkan
mampu memenuhi berbagai kebutuhan. Pertama, mampu dilaksanakan; kedua, dapat ditegakkan; ketiga, sesuai dengan prinsip-prinsip jaminan hukum dan persamaan hak-hak sasaran yang diatur; dan keempat, mampu menyerap asiprasi masyarakat. Selain berbagai kesulitan tersebut, pembentuk undang-undang berpacu dengan dinamika perkembangan masyarakat yang terus berubah sejalan dengan nilai-nilai yang dianggap baik oleh masyarakt. Jadi, pembentukan undang-undang sebagai bagian dari proses pembentukan sistem hukum yang lebih luas tidaklah statis, tetapi mengalami dinamika perubahan (Arliman, 2017).
Seperti halnya dengan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah mengalami beberapa kali perubahan atau revisi, antara lain demikian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat UU MK).
Sebuah kebijakan yang sempurna idealnya memerlukan kajian yang komprehensif dan melibatkan peran serta partisipasi masyarakat. Sebab, sebuah kebijakan yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, objeknya adalah masyarakat luas. Untuk itu, peran serta partisipasi masyakat seharusnya diperhatikan para pembuat kebijakan ketika membentuk peraturan perundang-undangan di level pemerintah ataupun parlemen (Hidayat, 2022).

## METODE PENELITIAN
Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normative Mukti & Yulianto, (2010) , yakni penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dibangun adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan ( statute approach ), pendekatan konsep ( conseptual approach ), dan pendekatan historis ( historical approach ) (Marzuki, 2017).
HASIL DAN PEMBAHASAN Kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan telah terakomodasi dalam ketentuan hukum positif Pasal 96 Undang- Undang No. 13 Tahun 2022. Partisipasi masyarakat berhubungan dengan keterbukaan oleh pemerintah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 UUPPPUU, yang mengamanatkan bahwa dalam membentuk peraturan perundang- undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, salah satunya yaitu keterbukaan. Dengan dianutnya asas keterbukaan dalam undang- undang tersebut, maka masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Pemberian masukan masyarakat tersebut dilakukan secara daring dan/atau luring.
Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, pada saat ini sudah mulai dikembangkan. Partisipasi yang dilakukan masyarakat sebagai stakeholeders (pemangku kepentingan), dapat dilakukan dengan memberikan masukan secara lisan dan tertulis dalam rangka perencanaan, penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan sesuai dengan tata cara Tata Tertib DPR. Partispasi masyarakat dalam
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
pembahasan rancangan undang-undang juga merupakan wujud penyelenggaraan pemerintahan yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip good governance (pemerintahan yang baik), diantaranya: keterlibatan masyarakat, akuntabilitas, dan transparansi (Santosa, 2001). Demikian juga menurut Rahardjo & Dimyati, (2002) transparansi dan partispasi masyarakat dalam pembentukan perundang-undangan adalah menjaga netralitas. Netralitas maksudnya berarti persamaan, keadilan, dan perlindungan bagi seluruh pihak terutama masyarakat, mencerminkan suasana konflik antar kekuatan dan kepentingan dalam masyarakat. Keputusan dan hasil peran serta mencerminkan kebutuhan dan keinginan masyarakat dan menjadi sumber informasi yang berguna sekaligus merupakan komitmen sistem demokrasi.
Penyerapan aspirasi masyarakat untuk mewujudkan perundang-undangan yang menyejahterakan, dapat dilakukan dengan jalan membuka ruang partisipasi seluruh komponen masyarakat. Sebagaimana yang disebutkan oleh Hestu & Handoyo, (2008) , ruang partisipasi tersebut meliputi:
1. Membuka akses informasi seluruh komponen masyarakat tentang proses penyusunan suatu peraturan perundang-undangan;
2. Merumuskan aturan main ( rule of the game ) khususnya yang menyangkut transparansi penyusunan dan perumusan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Untuk langkah awal pelaksanaan pemantauan, perlu merumuskan secara bersama-sama sebuah prosedur dan tata cara mengakomodir aspirasi masyarakat dalam Pembasahan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat menyusun kode etik sekaligus membentuk Majelis Kehormatan yang susunan keanggotaannya terdiri dari unsur DPR RI, masyarakat, akademisi, dan media massa;
5. Memperluas jaringan kerja sama di kalangan civil society yang selama ini sifatnya melalui ad hoc. Jaringan kerja sama tersebut harus bersifat permanen sekaligus ada pembagian tugas dan tanggung jawab memantau proses perumusan kaidah hukum.
Demikianlah prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam meningkatkan peran serta dan partisipasi aktif oleh masyarakat dalam pembentukan undang-undang. Untuk itu, dalam kerangka normatif tersebut di atas, tentu perlu diimplementasikan dalam tataran praktek. Revisi undang- undang merupakan suatu proses yang kompleks dan melibatkan berbagai pihak, tidak terkecuali dalam konteks revisi UU MK. Partisipasi masyarakat memiliki peran yang krusial dalam memastikan bahwa perubahan hukum mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
Hal ini menjadi dasar bahwa masyarakat juga memiliki peranan penting dalam revisi atau pembentukan UU MK. Mengingat bahwa masyarakat yang akan mengimplementasikan UU ini dan melakukan evaluasi secara terbuka terhadap kinerja Mahkamah Konstitusi secara keseluruhan. Adapun juga beberapa cara secara khusus dan teperinci di mana masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses revisi UU Mahkamah Konstitusi:
1. Konsultasi Publik: Pemerintah atau badan legislatif dapat menyelenggarakan konsultasi publik untuk mendengarkan pandangan dan masukan masyarakat terkait dengan rancangan revisi UU MK. Konsultasi ini dapat melibatkan pertemuan publik, forum diskusi, atau platform online.
2. Hearing Publik: Badan legislatif dapat menyelenggarakan hearing publik untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat, kelompok masyarakat, atau ahli hukum untuk memberikan kesaksian atau pendapat mereka tentang rancangan revisi UU MK.
3. Partisipasi Online: Pemerintah atau badan legislatif dapat menyediakan platform online di mana masyarakat dapat memberikan masukan, mengajukan pertanyaan, atau menyampaikan pendapat mereka terkait dengan revisi UU tersebut.
4. Forum Diskusi dan Dialog: Menyelenggarakan forum diskusi atau dialog yang melibatkan masyarakat umum, organisasi non-pemerintah, dan pihak-pihak terkait untuk membahas isu-isu yang terkait dengan revisi UU MK.
5. Pengumpulan Petisi: Masyarakat dapat mengumpulkan petisi untuk menunjukkan dukungan atau penentangan terhadap suatu perubahan tertentu dalam UU MK.
6. Keterlibatan Kelompok Masyarakat: Organisasi non-pemerintah atau kelompok masyarakat dapat mengorganisir kampanye atau kegiatan advokasi untuk mempengaruhi proses revisi undang-undang dan menyuarakan pandangan mereka.
7. Pendidikan Masyarakat: Pemerintah atau kelompok masyarakat dapat menyelenggarakan program edukasi untuk memberikan informasi tentang revisi UU MK, sehingga masyarakat dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi.
Penting untuk menciptakan mekanisme partisipasi yang transparan dan inklusif sehingga berbagai lapisan masyarakat dapat terlibat. Keterlibatan masyarakat dalam revisi UU MK dapat memastikan bahwa undang-undang tersebut mencerminkan kebutuhan, aspirasi, dan nilai-nilai masyarakat serta menjaga independensi dan efektivitas Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penegak hukum. Partisipasi masyarakat dalam revisi UU MK adalah tonggak demokrasi yang krusial. Melalui berbagai mekanisme seperti konsultasi publik, hearing paripurna, rapat dengar pendapat, dan partisipasi melalui media sosial, masyarakat memiliki kesempatan untuk menyuarakan pendapat mereka dan membentuk hukum yang mencerminkan kebutuhan dan nilai- nilai mereka. Penting untuk mengatasi tantangan seperti aksesibilitas informasi dan representasi yang adil agar partisipasi masyarakat menjadi inklusif dan efektif. Dengan memahami peran mereka dalam proses revisi UU MK, masyarakat dapat membantu menciptakan landasan hukum yang kuat dan adil untuk negara mereka.
Pendapat dari Nonet dan Selznick, bahwa ada hubungan yang signifikan antara sistem pemerintahan sebuah negara dengan hukum yang dianutnya. Maka, dalam sistem pemerintahan yang otoriter, hukum menjadi subordinasi dari politik. Artinya, hukum mengikuti politik. Sehingga, yang dikhawatirkan jika dalam prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan tidak melibatkan masyarakat, maka yang dikhawatirkan adalah peraturan yang dibuat hanyalah sekadar menunjang politik penguasa.
Struktur hukum dapat berkembang dalam kondisi konfigurasi politik apapun dengan ditandai keberhasilan pembuatan kodifikasi dan unifikasi hukum sebagaimana tampak dalam Program Legislasi Nasional. Tetapi pelaksanaan fungsi atau penegakan fungsi hukum cenderung menjadi lemah. Sekalipun produk hukum yang dihasilkan jumlahnya secara kuantitatif meningkat, tetapi substansi dan fungsi hukumnyapun tidak selalu meningkat atau sesuai dengan aspirasi masyarakat. Hal ini terjadi ketidak sinkronan antara struktur hukum dengan fungsi hukum sebagaimana disebut di atas disebabkan oleh karena intervensi atau gangguan dari tindakan- tindakan politik. Hukum kadang tidak (dapat) ditegakkan karena adanya intervensi kekuasaan politik. Konsep konfigurasi politik demokratis dan/atau konsep otoriter ditentukan berdasarkan
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
tiga indikator, yaitu sistem kepartaian dan peranan lembaga perwakilan rakyat atau parlemen, dominasi peranan eksekutif, dan kebebasan pers. Sedangkan konsep hukum responsif/otonom diidentifikasi berdasarkan proses pembuatan hukum, pemberian fungsi hukum, dan kewenangan menafsirkan hukum (Arianto, 2010).
Saat merevisi UU MK yang kemudian menjadi UU No.7 Tahun 2020. RUU MK disahkan menjadi undang-undang hanya dalam waktu 7 hari kerja yakni dimulai dengan persetujuan pembahasan antara DPR dan pemerintah pada 24 Agustus 2020. Kemudian pada 26- 29 Agustus dilakukan rapat tertutup panja untuk membahas daftar inventarisasi masalah (DIM). Lalu, pada 31 Agustus 2020 pengesahan RUU MK dalam pembicaraan tingkat I dan pada 1 September 2020 pengesahan RUU MK menjadi undang-undang dalam rapat paripurna. Sebagian kalangan menilai pengesahan RUU MK menjadi undang-undang bermasalah dari segi prosedural pembentukan peraturan karena mengabaikan ruang partisipasi publik/masyarakat untuk memberi masukan (Sahbani, 2022).
Berdasarkan berita di atas, menurut penulis terdapat kontradiksi, sebab apabila revisi UU MK melewatkan partisipasi masyarakat, maka tidak mengimplementasikan salah satu asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu asas keterbukaan, sehingga dipertanyakan tentang bagaimana legitimasinya. Adapun legitimasi, menurut Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda-Indonesia, kata legitimatie diartikan sebagai pengesahan. Merujukan pada pengertian tersebut, maka legitimasi yang dimaksud di sini adalah pengesahan RUU MK menjadi UU MK (yang direvisi).
Berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, maka RUU disahkan oleh Presiden dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 hari terhitung sejak RUU tersebut disetujui bersama oleh DPR dan Presiden. Dalam hal RUU tersebut tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak RUU tersebut disetujui bersama, RUU tersebut sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan. Dengan kalimat pengesahannya berbunyi: Undang-Undang ini dinyatakan sah berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kalimat pengesahan tersebut harus dibubuhkan pada halaman terakhir undang-undang sebelum pengundangan naskah undang-undang ke dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Sehingga revisi UU MK tetap dianggap sah atau memiliki legitimasi karena proses pengesahan tersebut telah dilakukan dan dapat dilihat pada lembaran sebelum penjelasan. Selain itu, revisi UU MK juga mempunyai kekuatan hukum mengikat, hal ini didasarkan pada Pasal 87 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.
Menurut Lawrence M. Friedman, dalam proses pembentukan undang-undang ini, di dalamnya terdapat tranformasi visi, misi dan nilai yang diinginkan oleh lembaga pembentuk undang-undang dengan masyarakat dalam suatu bentuk aturan hukum. Pembentuk undang- undang sejak awal proses perancangan, telah dituntut agar undang-undang yang dihasilkan mampu memenuhi berbagai kebutuhan. Pertama, mampu dilaksanakan; kedua, dapat ditegakkan; ketiga, sesuai dengan prinsip-prinsip jaminan hukum dan persamaan hak-hak sasaran yang diatur; dan keempat, mampu menyerap asiprasi masyarakat (Arliman, 2017). Berdasarkan pada pendapat Friedman, maka seyogyanya sebuah undang-undang yang dihasilkan dapat berguna dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga undang-undang tersebut dapat dilaksanakan, ditegakkan, dan dapat menjamin hukum serta hak-hak sasaran yang diatur. Dengan adanya pengundangan bagi suatu peraturan perundang-undangan, yaitu dengan
penempatannya di dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, maka peraturan perundang- undangan tersebut dianggap mempunyai daya laku serta daya ikat bagi setiap orang (Soeprapto, 2018) . Dengan demikian kekuatan mengikat dari suatu undang-undang terjadi ketika undang- undang tersebut diundangkan di dalam Lembaran Negara, namun dapat dijumpai tiga jenis dalam pemberlakuan kekuatan mengikatnya yaitu apabila perintah peraturan tersebut berlaku pada tanggal diundangkan, berlaku beberapa waktu setelah diundangkan sesuai dengan perintah undang-undang tersebut, dan berlaku pada tanggal diundangkan namun dalam hal-hal tertentu kekuatan mengikatnya berlaku surut sampai tanggal yang ditetapkan.
KESIMPULAN Prosedur pembentukan Undang-Undang berlaku pula untuk revisi suatu Undang-Undang tak terkecuali Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, haruslah melibatkan Masyarakat sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 pasal 96 Ayat (1) sampai (4), Dimana partisipasi masyarakat dalam pemebentuka peraturan perundang-undangan wujut kongkrit daripada menarik dan mendengarkan aspirasi masyarakat, tidak terkecuali pada revisi undang- undang Mahkama Konstitusi. Sehingga proses revisi tahapan pembentukan Undang-Undang yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan, yang didalamnya melibatkan partisipasi Masyarakat, menjadi penting dalam proses pemebntukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

## DAFTAR REFERENSI
B. Hestu, 2008, Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademis , Penerbit Universitas Atma Jaya, Yogyakarta. Henry Arianto . 2010, Hukum Responsif Dan Penegakan Hukum Di Indonesia , Lex Jurnalica Volume 7 Nomor 2. Laurensius Arliman S, 2017, Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Negara Kesejahteraan Indonesia , Jurnal Politik Pemerintahan, Volume 10, No. 1.
Maria Farida Indrati S, (2020), Ilmu Perundang-Undangan Proses dan Teknik Penyusunan, Yogyakarta, Edisi Revisi, PT Kanisius.
Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Cetakan IV, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Peter Mahmud Marzuki, 2007, Penelitian Hukum , Penerbit Kencana, Jakarta.
Rofiq Hidayat, Pentingnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Kebijakan, https://www.hukumonline.com/berita/a/pentingnya-partisipasi-masyarakat- lt61dbe4558bb38/
Santosa, Mas Achamad, 2001, Good Government dan Hukum Lingkungan , ICEL, Jakarta. Satjipto Rahardjo, 1998, Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah . Muhammadiyah University Press, Surakarta. Sahbani, Agus, 2022, Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan UU Menurut Pandangan MK, https://www.hukumonline.com/berita/a/partisipasi-masyarakat-dalam-pembentukan-uu- menurut-pandangan-mk-lt61fa4a0f548c2/?page=1