## KOMPETENSI PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM MEMELIHARA HARMONI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI JAKARTA SELATAN

## Siti Mukzizatin
Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama siti_mukjizatin@ymail.com
https://doi.org/10.36052/andragogi.v8i1.113 Diterima: 05 April 2020   |   Disetujui: 15  Juni 2020  |   Dipublikasikan: 30 Juni 2020

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  mengetahui  Kompetensi  Penyuluh  Agama  Islam  dalam  memelihara  harmoni  Kerukunan Umat Beragama di Jakarta Selatan. Penelitian  lapangan (Field Research) bersifat eksploratif menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Mengambil lokus di wilayah Jakarta Selatan. Data diambil melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan survey dalam bentuk kuisioner kepada penyuluh Agama Islam di wilayah Jakarta Selatan. Data diolah secara deskriptif analisis induktif, yaitu dibangun berdasarkan pada hal-hal khusus dan  menuju  pada  kesimpulan  umum.  Hasil  penelitian  menunjukkan:  (1)  Kompetensi  Penyuluh  agama  Islam  di wilayah Jakarta Selatan sudah memiliki persepsi dan pemahaman yang benar dalam membangun wawasan ( world view ) tentang pluralitas dan multi etnis (multikultur) serta sikap dan kerjasama yang proaktif ketika mengelola konflik dengan mendayagunakan kearifan lokal dan meminimalisir perbedaan. (2) Intoleransi di Jakarta  dalam banyak survey menjadi  tantangan  bagi  penyuluh Agama dalam membangun  hubungan  sosial  dengan kelompok binaan,  sehingga  penafsiran  teks-teks  keagamaan  yang  mengarah  pada truth  claim menganggap  diri  atau kelompoknya paling benar bisa di minimalisir. (3) Bimbingan dan penyuluhan yang kontinu dan dialog lintas iman secara berkala menjadi modal sosial untuk mencari titik temu dan solusi potensi konflik atau kekerasan antar umat beragama atau internal umat beragama.
Kata Kunci: Kompetensi, Bimbingan, Penyuluhan, Kerukunan.

## Abstract
[COMPETENCY  OF  ISLAMIC  RELIGIOUS  INSTRUCTORS  IN  MAINTAINING  HARMONY  IN  RELIGIOUS COMMUNITIES IN SOUTH JAKARTA] This study aims to determine the Competency of Islamic Religious Instructors in maintaining harmony in Religious Communities in South Jakarta. This studi is a Field research using descriptive analytical  methods  and  qualitative  approaches  take  locus  in  the  South  Jakarta  area.  The  Data  was  collected through interviews and surveys in the form of questionnaires to religious instructors in South Jakarta. The data is processed  by  inductive  analysis,  which  uses  the  logic  of    built  based  on  specific  things  and  leads  to  general conclusions. The results showed: (1) The competence of Islamic religious instructors in the South Jakarta region already had the right perception and understanding in building insight (world view) on plurality and multi-ethnicity (multicultural) as well as proactive attitudes and cooperation when managing conflicts by utilizing local wisdom and minimizing differences. (2) Intolerance in Jakarta in many surveys becomes a challenge for religious instructors in building social relations with fostered groups, so that the interpretation of religious texts that lead to truth claims considers themselves to be the most correct can be minimized. (3) Continuous guidance and counseling, and periodic interfaith dialogue become social capital to find common ground and solutions for potential conflicts or violence between religious communities or internal religious communities.
Keywords: Competency, Guidance, Counseling, Harmony
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

## PENDAHULUAN
onsep  Penyuluhan  Agama  lebih khusus  dibandingkan  dengan konsep dakwah meskipun memiliki kesamaan dengan dakwah  sebagaimana  disampaikan Omar (2004) bahwa ada beberapa istilah yang hampir sama  dengan  terminologi  dakwah  diantaranya adalah:  Penerangan,  pendidikan,  Pengajaran dan indoktrinasi.
Dalam  dinamikanya,  penyuluhan  agama dikaitkan  juga  dengan  kegiatan  layanan bimbingan  atau  konseling  (counseling),  yang bermakna  sebagai  suatu  bentuk  hubungan antara  klien  dengan  konselor  yang  memiliki pengalaman  yang  cukup  memadai  bagi pemecahan  problema  yang  berhubungan dengan  perkembangan  seseorang  dan  tentang cara  untuk  memperlancar  perkembangan tersebut  di  satu  pihak  dan  klien  dipihak  lain yang  sedang  menghadapi  kesulitan,  dalam upaya mencapai solusi dan menemukan potensi dirinya ke arah perkembangan yang diinginkan Williamson dalam Arifin (1996 ). Hal yang sama juga dikemukakan oleh Mubarak (2001 ) bahwa penyuluhan  agama  dapat  difahami  sebagai usaha  memberikan  bantuan  yang  bersifat psikologis,  mental  spiritual,  kepada  seseorang atau sekelompok orang yang sedang mengalami kesulitan  lahir  batin  dalam  kehidupannya, dengan  menggunakan  metode/pendekatan agama, yakni dengan membangkitkan kekuatan getaran  batin  (iman)  di  dalam  dirinya  agar mampu mengatasi masalah yang dihadapinya. Kegiatan  penyuluhan  keagamaan  di Indonesia memiliki fungsi yang sangat strategis mengingat  bahwa Indonesia  adalah  “negara beragama”  meski  bukan  “negara  agama”. Hal ini  sesuai  dengan  sila  pertama  dari  Pancasila “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Karena itu, agama mendapatkan  perhatian  serius  agar  tercipta kedamaian  dan  ketentraman  dan  untuk menghindarkan kesalahpahaman ajaran agama, mencegah  konflik  internal  atau  antar  umat beragama.
Untuk penguatan fungsi penyuluhan agama maka diterbitkanlah Keputusan Presiden Nomor 87  Tahun  1999  tentang  Rumpun  Jabatan Fungsional  PNS  yang  antara  lain  menetapkan bahwa  penyuluh  agama  adalah  jabatan
fungsional  pegawai  negeri  yang  termasuk dalam  rumpun  jabatan  keagamaan.  Kepres  ini kemudian  diikuti  dengan  dikeluarkannya Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang
Pengawasan Pembangunan dan
Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Nomor 54/KEP/MK.WASPAN/ 9/1999 tentang Jabatan Fungsional  Penyuluh  Agama  dan  Angka
Kreditnya. Dalam Keputusan tersebut, dijelaskan  beberapa  hal  terkait  definisi  dan tugas  penyuluh,  rumpun  jabatan,  kedudukan, dan  tugas  pokok,  bidang  dan  unsur  kegiatan, jenjang  jabatan dan pangkat, rincian kegiatan dan  unsur  yang  dinilai  dalam  angka  kredit, penilaian dan penetapan angka kredit.
Dalam  operasionalisasinya,  penyuluhan agama diperlukan untuk menghadirkan perubahan nyata di masyarakat berbangsa dan bernegara. Tentu perubahan yang dimaksudkan bukan  merupakan  perubahan  semu  apalagi perubahan  yang  dipaksakan  sehingga  tidak akan berdampak dalam jangka panjang.
Penyuluh  Agama  mendapatkan  perhatian dari  pemerintah  mengingat  fungsi  dan tugasnya  yang  strategis  dalam  pembangunan bangsa.  Penyuluh  Agama  yang  keberadaannya hingga  dipelosok  tanah  air  memiliki  peran penting dan secara aktif menciptakan suasana batin  yang  tentram  dan  rukun  hingga  akar rumput.
Pelayanan  keagamaan  menjadi  komitmen pemerintah,  negara  hadir  dalam  upaya pemenuhan  hak  dan  perlindungan  dalam memeluk dan meyakini agama. Oleh karenanya, setiap  warga  negara  mempunyai  hak  untuk menginternalisasi ajaran agama sesuai dengan keyakinannya.
Tidak  dapat  dipungkiri  ranah  agama  dan keagamaan seringkali mengalami friksi disebabkan  perbedaan  paradigma  dalam melihat  persoalan  agama.  Dinamika  sosial masyarakat  merupakan  satu  helaan  nafas dengan  kehidupan  antar  umat  beragama, karena  secara  inheren  masyarakat  Indonesia menempatkan  religiusitas  sebagai  urusan utama  sehingga  menyatu  dengan  kehidupan sosial.
Secara  faktual  Indonesia  sebagai  bangsa yang majemuk baik dari etnis, suku, bahasa dan stratifikasi sosial jika tidak dikelola dengan baik berpotensi menjadi hal yang destruktif. Konflik

## K
yang  terjadi menunjukkan  betapa  pemahaman agama menjadi salah satu penyebab munculnya konflik. Agama yang idealnya menjadi perekat sosial  nyatanya  menjadi  bagian  faktor  pemicu konflik. Peristiwa kerusuhan yang terkait SARA hingga kini masih menjadi Ancaman dan bahaya latent.
Jakarta sebagai ibukota memiliki masyarakat  yang  heterogen  dan  tingkat keragaman  yang  tinggi,  didalamnya  berdiam berbagai  suku,  agama,  ras,  etnis,  bahasa  dan budaya.  Sebagai  ibukota  Negara  menjadi etalase  toleransi  kehidupan  antar  masyarakat, namun dilapangan masih banyak ditemui aksi- aksi intoleran akibat dari pengaruh pilkada dan pilpres  dan  ditenggarai  kurangnya  peran pemerintah daerah.
Setara  Institute  merilis,  hasil  penelitian yang  sangat  mengejutkan,  mengukur  praktek toleransi  di  94  kota  Indonesia  tahun  2018 dengan  judul  “Jakarta  Masih  Masuk  dalam  10 Kota  dengan  Nilai  Toleransi  Rendah".  hasil penelitian  ini,  terdapat  empat  aspek  yang diukur,  yaitu  regulasi  pemerintah  kota, tindakan  pemerintah,  regulasi  sosial,  dan demografi agama ( http://setara- institute.org/indeks-kota-toleran-tahun- 2017 ).
Atas  dasar  fenomena  di  atas,  kerukunan antar  umat  beragama  dan  intern  umat beragama  menjadi  pilar  penting    untuk memelihara  harmoni  kehidupan  keagamaan dan  Penyuluh  Agama  sebagai  “perpanjangan tangan  negara”  mempunyai  tanggung  jawab untuk  mengokohkan  persatuan  dalam  bingkai kebhinekaan.  Fenomena  ini  sangat  menarik untuk  di  teliti  agar  mendapatkan  gambaran tentang  kompetensi  penyuluh  Agama  di  DKI Jakarta dalam menginternalisasikan kerukunan Umat  untuk  memelihara  harmoni  kehidupan keagamaan.
Ruang  lingkup  penelitian  adalah  wilayah Jakarta  Selatan  dengan  pertimbangan  bahwa heterogenitas  masyarakat  Jakarta  Selatan sebagai miniatur Jakarta, semua suku bangsa, agama,  kepercayaan,  budaya,  kelas  sosial ekonomi dan  keragaman  latar pendidkan dan mata  pencahariannya.  Hubungan  antar  umat beragama  terkadang  mengalami  ketegangan dan  potensial  terjadi  disharmoni.  Selanjutnya, permasalahan dalam penelitian ini mempunyai
beberapa  karakter,  berkontribusi  signifikan, serta  dapat  didukung  dengan  data  empiris, serta sesuai dengan kemampuan dan keinginan penulis.
Berdasarkan  permasalahan  tersebut,  perlu dilakukan  penelitian  mengenai  Kompetensi Penyuluh Agama  sebagai ujung tombak dalam membangun kesadaran harmoni masyarakat di wilayah  Jakarta  Selatan.  Judul  penelitian “Kompetensi  Penyuluh  Agama  Islam  Dalam Memelihara  Kerukunan  Umat  Beragama  di Jakarta Selatan”. Penelitian ini akan
mengeksplorasi      Materi  dan  metode Penyuluhan yang berkaitan dengan  Kerukunan Umat  Beragama  dan  Pelaksanaan  bimbingan dan  Penyuluhan  di  wilayah  Binaan  Penyuluh agama di Jakarta Selatan.
Penelitian  ini  dibatasi  pada  bagaimana kompetensi penyuluh Agama dalam memelihara harmoni Kerukunan umat beragama, materi dan metode  penyuluhan  yang  berkaitan  dengan kerukunan  umat  beragama  dan  upaya bimbingan  dan  penyuluhan  Agama  dalam penguatan  toleransi  antar  dan  intern  umat untuk merekatkan Kerukunan Umat Beragama?
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kompetensi  penyuluh  Agama  Islam  di  Jakarta Selatan dalam memperkuat harmoni kehidupan keagamaan  dan  pelayanan  Keagamaan  yang berkeadilan  dan  merata  tentang  Kerukunan Umat  Beragama  yang  berkaitan  dengan  isu intoleransi di DKI Jakarta.

## Kajian Teoretis
1. Fungsi dan Peran Penyuluh Agama
Sebagaimana  dipaparkan  oleh  Misra  ada empat hal yang harus diwujudkan dalam setiap Penyuluhan pembangunan adalah : Menghargai sesama  secara  manusiawi,  Bebas  dari  tirani, dan  Kehidupan  masyarakat  yang  memiliki “ sense  of  belonging ”  yang  tinggi.  Hampir serupa,  Todaro  (diacu  dalam  Ndraha), menyebutkan  terjadinya  suatu  pembangunan bila mampu memenuhi   kebutuhan   dasar  ( life sustenance ), menjadi   manusia  ( self-esteem ), dan  memiliki  ( freedom  from  servitude ). Berdasarkan  hal  tersebut  dapat  disimpulkan bahwa pembangunan selain harus mewujudkan ketersediaan  fisik  juga  menyiapkan  mental manusianya  agar  menjadi  manusia  seutuhnya ( Misra, 1991 ).
Konsep  dakwah  memiliki  cakupan  dan dimensi  yang  lebih  luas  bila  dibandingkan dengan konsep penyuluhan agama. Hal ini bisa kita  telusuri  mulai  dari  pengertian  dakwah menurut  bahasa    yang  berarti  ajakan,  seruan, panggilan,  undangan  ( Omar,  2004 ).  Maupun secara istilah, di mana dakwah menurut Hasyimi (1994 ) adalah mengajak umat untuk meyakini dan  mengamalkan  akidah  dan  syariah  Islam yang  terlebih  dahulu  diyakini  dan  diamalkan oleh  pendakwah  itu  sendiri.  Menurut Amin (2008 ),  dakwah  adalah  aktivitas  yang dilakukan  secara  sadar  dan  sistematis  dalam rangka  menyampaikan  pesan-pesan  agama Islam dan menjalankannya dengan baik, dalam kehidupan individual maupun masyarakat untuk mencapai  kebahagiaan manusia  baik  di  dunia maupun  di  akhirat  dengan  menggunakan berbagai media dan metode tertentu.
Dalam  konteks  keagamaan,  penyuluhan agama  dilakukan  oleh  berbagai  agama  yang dianut di Indonesia, di mana juru penerangsuatu agama memberikan penerangan kepada    umatnya  yang  membutuhkan bimbingan hidup agar sesuai dengan tujuan dari agama yang dianutnya tersebut. Dalam agama Kristen dikenal dengan nama missi dan zending, dalam  agama  Buddha  disebut  menebar kabajikan dan lain sebagainya.
Agama  sebagai  “ guidance” pemeluknya untuk  dapat  hidup  berdampingan  secara mutualisme menjadi satu tarikan nafas dengan dinamika sosial kemasyarakatan dalam kehidupan  antar  umat  beragama  karena penduduk Indonesia menempatkan relegiusitas sebagai  urusan  utama  sehingga  menyatu dengan kehidupan sosial. Sebagaimana Firman Allah dalam Q.S. Ali Imran/3:104.
ْْن ُ ك َت ْ ل َو ْ ْْم ُ كْن ِّ م ْ ْ ة َّم ُ ا ْ ْ َ ن ْو ُع ْدَّي ْ ى َ ل ِّا ْْ ِّْرْي َخْلا ْ ْ َ ن ْو ُر ُم ْ أَي َو ْْ ْ ِّف ْو ُر ْع َم ْ لاِّب ْ ْ َ ن ْو َهْنَي َو ْ ِّْن َع ْ ِّْر َ كْن ُم ْ لا ْ ْ ْ َْكِٕىٰۤلو ُ ا َو ْ ُْم ُه ْ ْ َ ن ْو ُح ِّل ْ ف ُم ْ لا ْ ْ( ل ٰ ا ْ نارمع / 3 ْ: 104 ) ْ
“ Dan  hendaklah  di  antara  kamu  ada  segolongan orang  yang  menyeru  kepada  kebajikan,  menyuruh (berbuat)  yang  makruf,  dan  mencegah  dari  yang mungkar.  Dan  mereka  itulah  orang-orang  yang beruntung ”
Ranah  Agama  dan  keberagamaan  menjadi instrumen  penting  menyangkut  kemaslahatan berbangsa dan bernegara baik dibidang sosial, ekonomi,  budaya,  bahkan  ranah  politik. Meskipun  tidak  dapat  dipungkiri  seringkali mengalami  kontroversi  karena  perbedaan paradigma  dalam  melihat  persoalan  agama. Sebagaimana  Firman  Allah  dalam  Q.S.  An- Nahl/16: 125:
ُْعْد ُ ا ْ ى ٰ ل ِّا ْْ ِّْلْيِّب َس ْ َْكِّ ب َر ْ ِّْة َم ْ ك ِّح ْ لاِّب ْ َْم ْ لا َو ِّْة َظ ِّع ْو ْ ِّْةَن َسَح ْ لا ْ ْْم ُه ْ ل ِّدا َج َو ْ ْْي ِّت َّ لاِّب ْْ َْي ِّه ْ ْ ُن َس ْح َ ا ْ ْ َّ ن ِّا ْْ َْكَّبَر ْ َْو ُه ْ ُْم َ لْع َ ا ْ ْْن َمِّب ْ ْ َّ ل َض ْ ْْن َع ْ ْ هِّلْيِّب َس ْ َْو ُه َو ْ ُْم َ لْع َ ا ْ َْنْي ِّدَت ْه ُم ْ لاِّب ْ ْْ( لحنلا / 16 ْ: 125 ) ْ
“Serulah  (manusia)  kepada  jalan  Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik.  Sesungguhnya  Tuhanmu,  Dialah  yang lebih  mengetahui  siapa  yang  sesat  dari  jalan- Nya  dan  Dialah  yang  lebih  mengetahui  siapa yang mendapat petunjuk”
Masyarakat yang masih menjunjung tinggi norma  dan  tradisi  (kearifan  lokal)  disinyalir mempunyai tingkat kohesi yang tinggi. Schmitt menjelaskan  kohesi  sosial  dipandang  sebagai karakter  masyarakat  dalam  kaitannya  dengan hubungan  antara  individu,  kelompok,  dan lembaga-lembaga asosiasi dan proses pengembangan  masyarakat  yang  sedang berlangsung  nilai-nilai  bersama,  tantangan bersama  dan  kesempatan  yang  setara  dalam masyarakat berdasarkan sikap percaya, harapan dan interaksi timbal balik di antara masyarakat. Dalam  penjelasannya  lebih  lanjut  Schmitt mengatakan  kohesi  sosial  dipandang  sebagai karakter  masyarakat  yang  berkaitan  dengan hubungan  antara  unit-unit  sosial  seperti individu,  kelompok,  dan  lembaga-lembaga asosiasi,  selain  itu  kohesi  sosial  bermakna proses pengembangan masyarakat yang sedang berlangsung  meliputi  nilai-nilai  kebersamaan, tantangan dan kesempatan yang setara dalam masyarakat    berdasarkan  sikap  percaya, harapan di antara masyarakat ( Schmitt, 2002 ). Dalam  tulisan  ini  akan  diuraikan  terlebih dahulu istilah-istilah yang berhubungan dengan judul  penelitian  mengenai:  “Kompetensi

## Penyuluh  Agama  Islam  Dalam  Memelihara
Harmoni Kerukunan Umat Beragama di Jakarta

## Selatan”.
Kompetensi merupakan suatu konsep yang berhubungan  dengan  pekerjaan  seseorang. Sekurangnya ada dua kelompok definisi terkait kompetensi  ini.  Pertama,  bahwa  kompetensi dibangun  dari  karakteristik  seseorang  yang dipersiapkan  untuk  menjalankan  pekerjaan (baik  tugas  maupun  tuntutan  profesi)  secara efektif,  dan  efisien  sehingga  tolok  ukurnya berupa kesiapan kerja seseorang menjadi unsur yang dominan. Hal ini sebagaimana
disampaikan  oleh Spencer  &  Spencer  (1993) , Imran  dan  Ganang  (1999)  diacu  dalam Winaryanto, Sahirul, & Yunasaf (2011) maupun Culp, McKee, & Nestor (2007) .
Kedua,  memberikan  penekanan  khusus bahwa  kompetensi  terdiri  dari  perpaduan berbagai  unsur  seperti  karakteristik  personal, pengetahuan,  sikap  dan  keterampilan  yang sangat dibutuhkan seseorang dalam melakukan pekerjaannya. definisi kedua ini didukung oleh Klausmeier  &  Goodwin  (1966),  Stone  dan Beiber  (1997),  Cooper  &  Graham  (2001), Wisher diacu dalam Kurniawan dan Jahi (2005), Lucia dan Lepsinger 1999 diacu dalam Marius et al.(2007), D.W. Sue dan Davis Sue 2008 diacu dalam  Minami  (2009), Namdar,  Rada,  & Karamidehkordi (2010) . Kompetensi seseorang menurut Spencer & Spencer  (1993) memiliki  lima  karakteristik, yaitu  :  Motives,  Traits,  Self  concept, Knowledge,  dan  Skill.  Dari  ke  lima  aspek tersebut,  pengetahuan  (knowledge)  dan keterampilan  (skill)  sifatnya  dapat  dilihat (visible) dan mudah dikembangkan. Sedangkan konsep  diri  (self  concept),  watak  (traits)  dan motif (motives) sifatnya tidak tampak (hidden) dan lebih sulit untuk dikembangkan.
Brewerton (2004) diacu dalam Rutherford (2004) menjelaskan  seseorang  tidak  hanya menggunakan  satu  buah  kompetensi  dalam satu kurun waktu, namun dapat menggunakan beragam  kompetensi  secara  serempak  yang merupakan  kombinasi  antara  kompetensi khusus  dan  kompetensi  kunci.  Menurutnya, kompetensi terbagi dalam dua kelompok besar, yaitu Specific  competencies (kompetensi khusus)  dan Key  competencies (kompetensi kunci).
Kompetensi  menurut  Suhendra  adalah “suatu  kegiatan  yang  berkesinambungan,
dinamis, secara sinergis mendorong
keterlibatan  semua  potensi  yang  ada  secara evolutif  dengan  keterlibatan semua  potensi”
( Suhendra, 2006 ). Kompetensi dapat
didefinisikan  sebagai  pengetahuan,  sikap, keterampilan, karakteristik pribadi yang sangat penting  guna  mencapai  keberhasilan  dalam suatu pekerjaan. Kompetensi adalah merupakan suatu  sifat  yang  dihubungkan  dengan  kriteria efektivitas atau kinerja yang sangat baik dalam suatu  pekerjaan    ( Spencer  &  Spencer,  1993 ). Spencer (1993) menyatakan bahwa kompetensi merupakan  karakter  dan  selamanya  ada  pada kepribadian  seseorang  dan  dapat  diprediksi tingkah  laku  dan  performance  pada  semua situasi  dan job  tasks. Hal  ini  diperkuat  oleh
Bergerhenegouwen dan Marshall yang menyatakan bahwa kompetensi merupakan hal yang paling sulit ditiru, dikarenakan karakteristiknya  yang  memang  berbeda  dan spesifik  bagi  masing-masing  individu.  Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa kompetensi
Penyuluh Agama merupakan cerminan kepribadian  seseorang  baik  berupa  sikap, pengetahuan  dan  keterampilan  yang  dimiliki sehingga  dapat  memprediksikan  kinerja  atau performanya.
Dengan demikian, konsep dasar
kompetensi adalah kemampuan individu  yang terdiri  dari  pengetahuan,  keterampilan,  sikap, motivasi,    pendidikan,  bidang  keahlian  dan pengalaman yang dipersiapkan untuk menghadapi  pekerjaannya  secara  efektif  dan efisien. Beberapa definisi terkait penyuluh disebutkan dalam perundang-undangan.
Sebagaimana  dalam  peraturan  menteri  sosial No. 10 tahun 2014 tentang penyuluhan sosial, definisi penyuluh sosial adalah seseorang yang mempunyai  tanggung  jawab  dan  wewenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan sosial bidang  penyelenggaraan  kesejahteraan  sosial. Dalam Peraturan Menpan RB No. 3 Tahun 2014 tentang  Jabatan  Fungsional  Penyuluh  hukum dan  angka  kreditnya  definisi  penyuluh  Hukum adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas,  tanggung  jawab,  wewenang,  dan  hak secara  penuh  untuk  melakukan  kegiatan penyuluhan hukum.
Undang-Undang  No.  16  Tahun  2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan menyebutkan bahwa penyuluh  pertanian,  perikanan  dan  kehutanan adalah  pegawai  negeri  sipil  yang  selanjutnya disebut  penyuluh yang diberi tugas, tanggung jawab,  wewenang,  dan  hak  secara  penuh  oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup  pertanian,  perikanan,  atau  kehutanan untuk melakukan kegiatan penyuluhan. Keputusan  Menkowasbangpan  No.  54  tahun 1999  tentang  Jabatan  Fungsional  Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya, Penyuluh Agama adalah  Penyuluh  Agama  Fungsional  dan Penyuluh  Agama  honorer.  Penyuluh  Agama Fungsional  merupakan  Pegawai  Negeri  Sipil yang  diberi  tugas,  tanggungjawab,  wewenang dan  hak  secara  penuh  oleh  pejabat  yang berwenang  untuk  melaksanakan  bimbingan atau  penyuluhan  agama  dan  pembangunan kepada masyarakat melalui bahasa agama. Dari  beberapa  definisi  tersebut  nampak jelas seluruh  penyuluh memiliki bidang  khusus sebagai  bidang  garapannya,  kecuali  penyuluh agama  yang  umum.  Kekhususannya  hanya dibatasi  pada  pendekatannya  saja  dalam memberikan  penyuluhan  yaitu  menggunakan bahasa  agama.  Ini  jelas  di  satu  sisi menguntungkan  karena  dapat  bertugas  di berbagai  bidang,  namun  di  sisi  lain memberatkan akibat ketidakjelasan dari konsep maupun  operasionalisasinya.  Hal  mana  hanya bisa diatasi dengan perincian tugas selengkap- lengkapnya  dalam  peraturan  di  bawahnya (misalnya peraturan menteri dan seterusnya). Sebagai  bentuk  peran  formal,  penyuluh agama  fungsional  dibagi  menjadi  2  (tiga) klasifikasi,  yaitu:  penyuluh  agama  terampil (pengangkatan dengan latar belakang pendidikan  setara  diploma)  dan  penyuluh agama  ahli  (pengangkatan  dengan  latar belakang pendidikan setara sarjana). Sebagaimana  keputusan  Menkowasbangpan No. 54 tahun 1999 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh  Agama  dan  Angka  Kreditnya  (pasal 6), penyuluh agama terampil terbagi menjadi 3 jenis, yaitu ;
1.  Penyuluh agama pelaksana,
2.  Penyuluh agama pelaksana lanjutan, dan 3.  Penyuluh agama penyelia.
Dalam pasal yang sama disebutkan bahwa penyuluh  agama  ahli  terbagi  menjadi  3  jenis, yaitu:
1.  Penyuluh agama muda,
2.  Penyuluh agama madya, dan
3.  Penyuluh agama utama. Pengklasifikasian  pada  penyuluh  agama fungsional ini ditujukan untuk memberikan arah orientasi  pembinaan  dan  cakupan  sasaran penyuluhan.Tujuan  akhirnya  agar  dapat diwujudkan  pembinaan  yang  holistik  dan terarah kepada masyarakat.
Penyuluh  Agama  adalah  merupakan Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan pada instansi pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama,  dengan  tugas  pokok  melaksanakan bimbingan penyuluhan keagamaan dan pembangunan  melalui  bahasa  agama  kepada masyarakat.
Harmoni  adalah  keselarasan.  Dalam beberapa  bahasa,harmoni  disebut armonía (Spanyol  &  Italia), harmonie (Perancis  dan Jerman), zusammenklang (Jerman).  Dalam kamus  besar  bahasa  indonesia  harmoni merupakan  kesamaan  rasa,  aksi,  gagasan  dan minat;  selaras;  dan  serasi  ( Asry,  Hakim,
Ruhana, & Khalikin, 2013 ).
Istilah  “kerukunan”  dalam  Kamus  Besar Bahasa  Indonesia  yang  diterbitkan  oleh Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan, diartikan  sebagai  “hidup  bersama  dalam masyarakat dengan  “kesatuan  hati”  dan “bersepakat” untuk tidak melakukan perselisihan  dan  pertengkaran”.  Kerukunan adalah  istilah  yang  ber makna  “baik”  dan “damai”.  Intinya,  hidup  bersama  dalam masyarakat  dengan  “kesatuan  hati”  dan “bersepakat” untuk tidak menciptaka n perselisihan dan pertengkaran.
Dalam pasal 1 angka (1) peraturan bersama
Menteri Agama dan Menteri Dalam No. 9 dan 8 Tahun  2006  tentang  Pedoman  Pelaksanaan tugas  Kepala  Daerah/  Wakil  Kepala  Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama,  pemberdayaan  forum  kerukunan umat  beragama,  dan  pendirian  rumah  ibadat dinyatakan bahwa: Kerukunan umat beragama adalah hubungan sesama umat beragama yang dilandasi  toleransi,  saling  pengertian,  saling menghormati,  menghargai  kesetaraan  dalam pengamalan  ajaran  agamanya  dan  kerjasama
dalam  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa dan  bernegara  berdasarkan  Pancasila  dan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945. Mencermati pengertian kerukunan umat beragama, tampaknya peraturan  bersama  di  atas  mengingatkan kepada  bangsa  Indonesia  bahwa  kondisi  ideal kerukunan  umat  beragama,  bukan  hanya tercapainya suasana batin yang penuh toleransi antar umat beragama, tetapi yang lebih utama adalah bagaimana bisa saling bekerjasama.
Kerukunan  Umat  Beragama  merupakan kondisi  dimana  antar  umat  beragama  dapat saling menerima, saling menghormati keyakinan  masing-masing,  saling  tolong menolong,  dan  bekerjasama  dalam  mencapai tujuan  bersama.  Hal  ini,  mengingatkan  bahwa kondisi ideal kerukunan umat beragama, bukan hanya  tercapainya  suasana  batin  yang  penuh toleransi  antar  umat  beragama,  tetapi  yang lebih  penting  adalah  bagaimana  mereka  bisa saling  bekerjasama.  Kerukunan  bukan  hanya berlaku  dalam  dunia  pergaulan.  Namun Kerukunan  antar  umat  beragama  adalah  cara untuk  mempertemukan,  mengatur  hubungan antara  orang  yang  tidak  seagama  atau  antara golongan  umat  beragama  dalam  kehidupan sosial kemasyarakatan.

## 2. Operasional Tugas dan Fungsi Penyuluh Agama
Dalam  operasionalisasinya,  penyuluhan agama diperlukan untuk menghadirkan perubahan nyata di masyarakat berbangsa dan bernegara. Tentu perubahan yang dimaksudkan bukan  merupakan  perubahan  semu  apalagi perubahan  yang  dipaksakan  sehingga  tidak akan berdampak dalam jangka panjang. Selain itu perlu kiranya  mewujudkan mental  manusia yang  memanusiakan  manusia,  menghargai potensi pengembangan diri, mampu bekerjasama,  mandiri,  dan  berkelanjutan menuju masyarakat sejahtera lahir dan bathin.
Kegiatan  bimbingan  dan  penyuluhan isemakin  tumbuh  subur  dalam  masyarakat sehingga  timbul  badan-badan  atau  organisasi pembinaan rohani baik secara struktural resmi maupun  tidak  resmi  yang  kemudian  dikenal dengan  nama  Binroh,  Babinrohis,  Bintal, Rawatan  Rohani  dan  sebagainya.  Dengan demikian, semakin meluaslah kegiatan
penyuluhan  ini  bukan  hanya  terhadap pembinaan  umat  Islam  saja,  namun  meluas kepada  umat  agama  yang  lain.  Kegiatan pembinaan  rohani  ini  kemudian  meningkat kepada  pembinaan  karyawan  dan  keluarganya yang  diselenggarakan  baik  di  kantor-kantor maupun  komplek-komplek  perumahan,  di rumah-rumah para pejabat, di pendopo maupun tempat  lainnya.  (Departemen  Agama  Kantor Wilayah  Jawa  Barat  2009).  Kini  kegiatan penyuluhan  sudah  menjadi  kebutuhan  bagi masyarakat,  terutama  untuk  meningkatkan pengamalan agama yang bersentuhan langsung dengan aktifitas hidup sehari-hari.
Dengan  demikian,  tugas  penyuluh  agama bukan semata-mata melaksanakan penyuluhan agama  dalam  arti  sempit  berupa  pengajian, akan  tetapi  seluruh  kegiatan  penerangan  baik berupa bimbingan maupun penerangan berbagai program pembangunan. Tugas pokok bimbingan  dan  penyuluhan  sesungguhnya memiliki  keterkaitan  erat  dengan  peran penyuluh  agama  di  masyarakat  dengan kompetensi yang diharapkan sesuai kebutuhan kelayan.
Adapun  fungsi  penyuluh  agama  di antaranya  meliputi  membimbing  umat  dalam menjalankan  ajaran  agama,  menyampaikan gagasan-gagasan pembangunan kepada masyarakat  dengan  bahasa  agama,  serta meningkatkan  kehidupan  umat  beragama (Departemen  Agama  Kantor  Wilayah  Provinsi Jawa  Barat,  2009b).  Secara  ringkas  dapat dikemukakan  bahwa  fungsi  penyuluh  agama selama  ini  diarahkan  untuk  peningkatan kualitas  internal  umat  beragama,  menjadi penyambung suara pemerintah kepada masyarakat  di  bidang  keagamaan  dan  secara eksternal  ikut  berkontribusi  dalam  menjaga kerukunan umat beragama.
Peran  penyuluh  agama  dalam  prakteknya tidaklah  bersifat  tunggal  yaitu  hanya  sebagai motivator  pembangunan,  namun  juga  meluas ke  berbagai  peran  strategis  lainnya.  Pada awalnya peran penyuluh sebagai penerang bagi masyarakat, namun seiring kebutuhan, berkembang antaranya sebagai; analis, advisor, advokator, dan inovator ( Santopolo & Gallaher,
1967 ).
Lebih kompleks lagi kontribusi
pembangunan  mengharuskan  penyuluh  agama
untuk  dapat  berperan  sebagai  perencana program (dari sebagai manajer program sampai ke  tahapan  evaluasinya  ( Swanson,  Bentz,  & Sofranko, 1997 ), fasilitator dan pendidik ( Ife, 2002 ),  Agen  perubahan,  perantara,  pendidik, tenaga  ahli,  perencana  sosial,  advokat  dan sebagai  aktivis  ( Adi,  2003 ),  sebagai  fasilitor, pendidik,  utusan,  teknikal  ( Nasdian,  2003 ), katalis,  pemberi  solusi,  penolong  proses  dan penghubung  sumberdaya  ( Valera,  Martinez,  & Plopino,  1987 )  pengembangan  kebutuhan sebagai  agen  perubahan  bertugas  untuk menggerakkan masyarakat melakukan perubahan  dan  membina  hubungan  dengan masyarakat sasaran binaan ( Lippitt , Watson, & Westley,  1958 ),  serta  berbagai  peran  lainnya baik  yang  berkaitan  dengan  administrasi, konten,  program,  sumber  daya  maupun berkaitan dengan kelayan.
Melaksanakan penyuluhan agama merupakan  salah  satu  tugas  pokok  penyuluh agama.  Dalam  hal  ini  penyuluh  agama memberikan  layanan  penyuluhan  tatap  muka kepada  kelompok  binaannya  baik  kelompok binaan  masyarakat  umum  maupun  kelompok binaan  khusus  yang  telah  menjadi  kelompok binaan  tetapnya.Tugas  yang  lainnya  yaitu memberikan  bimbingan  konsultasi  baik  teknis maupun  non  teknis  kepada  personal  dan organisasional.

## 3. Penelitian Terdahulu yang Relevan
Lembaga  Ilmu  Pengetahuan  Indonesia (LIPI)  melalui  Kedeputian  Bidang  Ilmu Pengetahuan  Sosial  dan  Kemanusiaan  (IPSK) selama  tahun  2018 melakukan  penelitian tentang intoleransi dan radikalisme di sembilan provinsi  di  Indonesia.  Temuan  tersebut menunjukkan  intoleransi  terhadap  kelompok agama  dan  etnik  yang  berbeda  lebih  banyak terjadi  dalam  kehidupan  politik  dalam kehidupan  sehari-hari. Sebagai  contoh  adalah penggunaan isu-isu keagamaan dalam kontestasi  politik  di  sejumlah  daerah. Survey dilakukan untuk mengukur bagaimana identifikasi  agama  dan  etnik  berpengaruh terhadap  intoleransi  dan  radikalisme  dengan menggunakan  beberapa  variabel,  seperti perasaan  terancam,  fanatisme  keagamaan, ketidakpercayaan,  penggunaan  media  sosial,
tingkat sekularisasi, dan status sosial dan latar belakang ekonomi.
Hasil Survei Wahid Foundation menemukan sejumlah data yang dinilai cukup mengkhawatirkan. Dari total 1.520 responden, sebanyak 59,9 persen memiliki kelompok yang dibenci, responden adalah umat Islam berusia di atas 17 tahun atau sudah menikah dan survey menggunakan  metode  random  sampling dengan  margin  error  sebesar  2,6  persen  dan tingkat  keyakinan  95  persen  .  Kelompok  yang dibenci meliputi mereka yang berlatarbelakang agama  non  muslim,  kelompok  tionghoa, komunis,  dan  lainnya.  Sebanyak  7,7  persen yang bersedia melakukan tindakan radikal bila ada kesempatan dan sebanyak 0,4 persen justru pernah  melakukan  tindakan  radikal.  Penyebab terjadinya intoleransi dan radikalisme di tubuh umat  Islam  Indonesia  selain  ideologi  ialah alienasi dalam sektor sosial dan ekonomi.
Setara Institute bekerjasama dengan UKP- PIP  atas  94  kota,  10  kota  mendapatkan  skor toleransi  terendah,  yaitu  DKI  Jakarta  dengan skor  2,30,  Banda  Aceh  2,90,  Bogor  3,05, Cilegon  3,20,  Depok  3,30,  Yogyakarta  3,40, Banjarmasin  3,55,  Makassar  3,65,  Padang 3,75,  dan  Mataram  3,78.  Berdasarkan  kajian yang  menilai  enam  parameter,  yakni  Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah (RPJMD),  kebijakan  diskriminatif,  tindakan nyata pemerintah kota, pernyataan pemerintah kota, peristiwa pelanggaran kebebasan beragama  atau  berkeyakinan,  dan  demografi penduduk berdasarkan agama tahun 2010, DKI Jakarta  berada  diposisi  paling  buncit  dengan skor  2,30  dari  angka  tertinggi  7.  DKI  Jakarta mendapatkan  skor  toleransi  terendah  karena sepanjang  November  2016  sampai  Oktober 2017  setidaknya  ada  14  peristiwa  yang berhubungan  dengan  pelanggaran  kebebasan beragama dan berkeyakinan yang terjadi di Ibu Kota.  DKI  turun  dari  peringkat  65  dalam  IKT tahun  2015,  menjadi  peringkat  94  atau  skor terendah  pada  IKT  tahun  2017,  hal  itu disebabkan penguatan intoleransi dan politisasi identitas  keagamaan.  Penduduk  Jakarta  juga diberikan  image  menjadi  penduduk  intoleran karena relasi sosial yang buruk.
Memperbaiki relasi sosial untuk memelihara harmoni  dan  masalah  toleransi  menjadi pekerjaan  rumah  terutama  bagi  Penyuluh
agama  terkait  dengan  tugas  dan  fungsinya memberikan  penguatan  kerukunan  kehidupan keagamaan  dan  layanan  keagamaan  yang  adil dan merata.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  bersifat  eksploratif  dan deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Menurut  Bogdan dan Taylor (1975), pendekatan  kualitatif  merupakan  prosedur penelitian  yang  menghasilkan  data  deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang- orang  dan  prilaku  yang  dapat  diamati (Moleong, 1991). Analisis data yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  logika  induktif, yaitu  menggunakan  logika  berpikir  di  mana silogisme  dibangun  berdasarkan  pada  hal-hal khusus  atau  data  di  lapangan  dan  bermuara pada  kesimpulan  umum  (Bungin,  2011). Prosedur  penelitian  ini  dilaksanakan  untuk memperoleh  gambaran  tentang  kompetensi penyuluh  Agama  di  wilayah  Jakarta    Selatan dalam  memelihara  harmoni  kerukunan  umat. Secara  spesifik  penelitian  ini  akan  menelaah beberapa  variabel  pada  kompetensi  penyuluh Agama Islam dalam bimbingan dan penyuluhan untuk  penguatan  dan  internalisasi  toleransi antar  dan  intern  umat  beragama  dalam merekatkan Kerukunan Umat Beragama terkait dengan  isu  intoleran  masyarakat  DKI  Jakarta. penelitian  ini  dimaksudkan  untuk  memahami fenomena  yang  terjadi  pada  subjek  penelitian dengan  cara  mendeskripsikan  kompetensi Penyuluh  Agama  dalam  salah  satu  tugas  dan Fungsinya memelihara harmoni dan mencegah sikap  intoleran  sehingga  diharapkan  tercipta kondisi ideal kerukunan umat beragama.
Dalam  melihat  fenomena  intoleransi  dan potensi disharmoni di wilayah Jakarta Selatan, penelitian ini menggunakan teori Kohesi sosial yang  memiliki  dua  dimensi  cakupan  yaitu: Dimensi pertama; ketidaksetaraan yang berupa praktik  diskriminasi  berdasarkan  Ras,  gender, umur,  strata  sosial,  etnis,  disabilitas  dan kebangsaan.  Eksklusi  sosial  juga  termasuk didalamnya,  hal  ini  dapat  berupa  kemiskinan (eksklusi  dari  partisipasi  bidang  ekonomi), marginalisasi  sosial    (eksklusi  dari  patisipasi kegiatan sosial atau organisasi sosial). Dimensi Kedua; modal sosial yang fokus pada penguatan hubungan sosial, interaksi, relasi, kearifan lokal
dan  aspek  lain  yang  dikategorikan  sebagai modal  sosial  dalam  masyarakat  ( Heyneman, 2005 ).
Sumber  penelitian  berupa  sumber  data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer,  merupakan  hasil  observasi, in-depth interview, Angket/survey , dokumentasi  dari Pokjaluh  DKI  Jakarta  dan  materi  penyuluhan terkait  dengan  kerukunan  Umat  Beragama. Informan  pada  komunitas  Penyuluh  PNS  yang terdiri dari; Penyuluh Pertama, Penyuluh Muda, Penyuluh  Madya,  Ketua  Pokjaluh  dan  institusi pembina  di  Kanwil  Kementerian  Agama  DKI Jakarta.  Adapun  sumber  data  sekunder menggunakan  beberapa  buku,  jurnal  dan majalah  serta  berita-berita  yang  ada  di  surat kabar  yang  terkait  dengan  isu  yang  akan diteliti.
Studi Dokumentasi dilakukan di awal  saat proses  dan  pasca  pengumpulan  data  lapangan sebagai  pengayaan  bagi  temuan  lapangan. Perubahan  selama  ada  di  lapangan  sangat dimungkinkan  selaras  dengan  perkembangan permasalahan yang terjadi.
Pengumpulan Data berfokus pada “persepsi”, “sikap” dan “kerjasama”, dijelaskan melalui  beberapa  indikator  yaitu  Toleransi, Kesetaraan  dan  kerjasama  yang  dirumuskan melalui item-item pertanyaan dalam kuesioner. Penggunaan  kuesioner  sebagai  instrumen dalam  mengumpulkan  data  tentang  kohesi sosial  dan  modal  sosial  ( Social  Capital )  serta modal manusianya ( Human Capital ). Data akan diklasifikasi  ke  dalam  tiga  variabel,  yang kemudian dirinci ke dalam iten-item pertanyaan. Masing-masing variabel ini kemudian diurutkan secara rangking ke dalam lima  tingkatan,  yaitu  dari  yang  paling  tidak rukun  sampai  pada  yang  harmonis.  Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah:
a. Observasi Observasi  dilakukan  untuk  mengamati secara  langsung  kegiatan  Bimbingan  dan Penyuluhan serta kesesuaiannya dengan materi tentang  kerukunan  beragama  dan  interaksi antara  Penyuluh  dengan  masyarakat  binaan. Observasi  ini  diarahkan  untuk  memahami setting Religious Social  engineering serta kondisi  sosial  masyarakatnya.  Begitu  juga dengan memahami kondisi sosiologis masyarakat  yang  beragam  yang  terjadi  di
tengah-tengah  masyarakat,  serta  memahami kemungkinan-kemungkinan  terjadinya  konflik sosial  yang  bisa  jadi  disebabkan  oleh pemahaman  teologis  yang  berbeda  dan implikasi-implikasinya dalam konteks
penyuluhan agama di masyarakat.
b. Wawancara wawancara mendalam (in-depth interview) Untuk  mendapatkan  informasi  dari  informan. Teknik  wawancara  tak  terstruktur  merupakan teknik wawancara yang dipilih dalam penelitian ini.  Teknik  pengumpulan  data  dengan wawancara  tak  terstruktur,  menurut  Deddy Mulyana  (2002),  wawancara  tak  terstruktur memungkinkan informan dapat mendefinisikan diri  dan  lingkungannya  dengan  menggunakan istilah-istilahnya sendiri tentu saja berdasarkan struktur sosial dan pemahaman keagamaan dan keragaman  latar.  Model  ini  relevan  dengan penelitian yang dilaksanakan.
c. Survey Survey/angket  dilakukan  dengan  metode Purposive Sampling, ditentukan kelayakan yang menjadi  sampel,  agar  objektif  ditentukan berdasar populasi jumlah penyuluh dan sebaran penduduk. Diharapkan dengan metode ini akan diperoleh akurasi data.
d.   Dokumentasi Melengkapi  berbagai  teknik  diatas,  studi dokumentasi  diperlukan  terutama  untuk memperkaya  landasan-landasan  teoretis dan eksplorasi  data  masa  lalu  yang  berkaitan dengan  tema  dalam  penelitian  ini.  Yaitu, pengumpulan  data  berdasarkan  dokumen tertulis berupa materi penyuluhan, regulasi atau kebijakan  tertentu.  Kaitannya  dengan  fokus penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk mengungkapkan data tentang implementasi  pembinaan  dan  bimbingan penyuluhan dan implikasinya terhadap interaksi masyarakat di DKI Jakarta.
Prosedur  analisis  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  mengacu  pada prosedur  analisis  data Miles  &  Hubermen,
(1992) . Menurut Milles dan Hubermen, analisis data dalam  penelitian  kualitatif,  secara umum dimulai sejak pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.  Dalam  prosedur  ini  sekaligus mencerminkan  komponen-komponen  analisis
yang  bersifat  interaktif.  Kegiatan  analisis selama  pengumpulan  data  dimaksud,  untuk menetapkan  fokus  di  lapangan,  menyusun temuan  sementara,  pembuatan  rencana pengumpulan data berikutnya, pengembangan pernyataan-pernyataan analitis dan penetapan sasaran-sasaran  data  berikutnya.  Kemudian dari  pengumpulan  data (data  collection) tersebut,  direduksi (data  reduction) sebagai upaya  pemilihan  pemusatan  perhatian  pada penyederhanaan,  dan  mendiskripsikan  data- data lapangan.
Dalam  proses  reduksi  data,  dilakukan pemilihan  atau  pemetaan  dengan  membuat kategori-kategori  berdasarkan  permasalahan yang  diteliti.  Langkah  selanjutnya  menyajikan informasi  atau  data  yang  disusun  untuk penarikan  kesimpulan.  Kesimpulan-kesimpulan juga  di  verifikasi  selama  kegiatan  penelitian berlangsung  di  lapangan,  sehingga  akan  jelas bagaimana  karakteristik  data  tersebut  secara valid.
Persepsi, sikap dan kerjasama tiga dimensi ini  dilakukan  pembobotan,  mulai  dari  yang paling  rendah  sampai  yang  paling  tinggi. Responden  diminta  untuk  memilih  salah  satu dari 4 jawaban. Jawaban tersebut diberi nomor secara  berurut  mulai  dari  no.1  sampai  no.4. keempat  jawaban  yang  ada  tentu  saja  tidak memperlihatkan  arti  apa-apa  bagi  responden selain  bahwa  mereka  diminta  untuk  memilih satu  saja  jawaban  yang  dirasa  sesuai  dengan pandangan, pendapat dan persepsi mereka.
Penomoran  jawaban  tersebut  sekaligus memberikan  bobot,  yang  mengindikasikan potensi  kerukunan  pada  diri  para  responden. Ketiga  dimensi  di  atas  bisa  menggambarkan kecenderungan-kecenderungan dalam kaitannya dengan kerukunan hidup beragama. “Persepsi”  dalam  hal  ini  berkaitan  dengan penilaian  pemeluk  suatu  agama  terhadap pemeluk  agama  lainnya  dalam  berbagai  segi kehidupan  sosial  mereka.  Persepsi  ini disamping  dipengaruhi  oleh  unsur-unsur  yang bersifat  normatif,  seperti  pemahaman  agama, juga dipengaruhi  oleh  event-event sosial  yang mengelilingi kehidupan mereka. Sementara itu “sikap”  dan  “kerjasama”  adalah  unsur -unsur yang  berkaitan  dengan  tindakan  sosial masyarakat  beragama.  Ketiganya  dijadikan
sebagai  indikator  kerukunan,  yaitu  toleransi, solidaritas dan kerjasama.
Selain  ketiga  dimensi  kerukunan  di  atas, survei  ini  juga  mengidentifikasi  identitas responden,  ari  sisi  pengetahuan  yang  dimiliki responden.  Variable  lainnya  berkaitan  dengan pengetahuan  responden  tentang  hal-hal  yang berkaitan  dengan  kehidupan  antarumat beragama.  Selain  itu,  juga  mengeksplor pengetahuan  tentang  pemahaman  ajaran agama responden dalam hal hubungan mereka dengan umat yang berasal dari agama lain.
Dengan cara ini diharapkan bisa tergambar pola  hubungan.  Hubungan  yang  dimaksud berkaitan dengan tingkat keintiman ( intimacy ) atau  bahkan  sebaliknya  kebencian  yang menyertainya.  Dengan  kata  lain,  kerukunan hubungan antarumat beragama ini akan diukur melalui  seberapa  jauh  para  pemeluk  agama menentukan jarak sosial mereka terhadap para pemeluk  agama  lainnya.  Apakah  hubungan antar pemeluk agama tersebut berjalan normal dalam  artian  tidak  disertai  adanya prejudice atau bahkan kebencian atau sikap lainnya yang bisa  memunculkan  ketegangan  atau  bahkan konflik.  Dalam  bahasa  yang  lebih  sederhana, penelitian  survei  ini  melihat  sejauhmana keharmonisan menyertai hubungan mereka.

## TEMUAN DAN PEMBAHASAN
1. Temuan
a. Profil  Kementerian  Agama  Kota  Jakarta Selatan
Jakarta  Selatan  terletak  pada  106’22’42 Bujur  Timur  (BT)  s.d.  106’58’18  BT,  dan 5’19’12  Lintang  Selatan  (LS).  Luas  Wilayah sesuai dengan Keputusan Gubernur KDKI Nomor 1815  tahun  1989  adalah  145,37  km2  atau 22,41% dari luas DKI Jakarta. Terbagi menjadi 10  kecamatan  dan  65  kelurahan,  berada  di belahan  selatan  banjir  kanal,  dengan  batas wilayah sebagai berikut:
• Sebelah  Utara:  Banjir  Kanal  Jl.  Jend. Sudirman Kec. Tanah Abang, Jl. Kebayoran lama dan Kebun Jeruk.
• Sebelah Timur: Kali Ciliwung
• Sebelah  Selatan:  Berbatasan  dengan  kota Administrasi Depok dan Kota Tangerang
• Sebelah Barat: Berbatasan dengan Kecamatan  Ciledug,  Kota  Administrasi Tangerang
Topografi  Wilayah  Jakarta  Selatan  pada umumnya  dapat  dikategorikan  sebagai  daerah perbukitan  rendah  dengan  tingkat  kemiringan 0,25%. Ketinggian tanah rata-rata mencapai 5- 50 meter di atas permukaan laut. Pada wilayah bagian  selatan,  banjir  kanal  relatif  merupakan daerah  perbukitan  jika  dibandingkan  dengan wilayah bagian utara.
Kota  Jakarta  Selatan  terdiri  dari  10 kecamatan dengan jumlah penduduk
2.141.941  jiwa,  yang  terdiri  dari  1.077.327 jiwa  dengan  jenis  kelamin  laki-laki  dan
1.064.614 jiwa perempuan.
Jumlah  penduduk  terpadat  berada  di Kecamatan Jagakarsa dengan jumlah penduduk 345.176  jiwa  dan  yang  terjarang  adalah Kecamatan Setiabudi dengan jumlah penduduk 134.936 jiwa.
Tabel  1.  Jumlah  Penduduk  menurut  Pemeluk Agama Agama Jumlah % Islam 1.763.888 83.25 Katholik 140.083 6.54 Protestan 127.231 5.94 Budha 28.488 1.33 Hindu 82.251 3.84 Jumlah 2.141.941 100.00
Data  pegawai  yang  ada  di  lingkungan Kantor  Kementerian  Agama  Kota  Jakarta Selatan  berdasarkan  Jabatan  Struktural  dan Fungsional sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.
Tabel  2.  Data  Pegawai  Kementerian  Agama Kota Jakarta Selatan
Jabatan Jumlah Pejabat Struktural 22 Jabatan Fungsional Tertentu - Guru 1.567 - Arsiparis 1 - Pengawas 36 - Analis Kepegawaian 1 - Penyuluh Agama 41 - Penghulu 46 - Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa 4 Jabatan Fungsional Umum 407 Jumlah 2.135 b. Tugas dan Fungsi Kementerian Agama Kota
Jakarta Selatan
Kantor  Kementerian  Agama  mempunyai tugas  melaksanakan  tugas  dan  fungsi Kementerian Agama dalam wilayah
kabupaten/kota  berdasarkan  kebijakan  Kepala Kantor  Wilayah  Kementerian  Agama  provinsi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tabel  3.  Data  Penyuluh  Agama  Islam  PNS Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan
Kecamatan Jml Pendidikan Jenis Kelamin S1/S2 SLTA L P Kebayoran Baru 4 4 - 4 - Kebayoran Lama 5 5 - 2 3 Setia Budi 5 3 - 1 2 Mampang 2 2 - 1 1 Tebet 4 4 - 2 2 Cilandak 6 6 - 1 5 Pasar Minggu 2 2 - 2 - Pancoran 5 5 - 4 1 Pesanggrahan 6 5 1 2 4 Jagakarsa 5 5 0 2 4 Jumlah 43 42 1 24 19
Tabel  4.  Data  Penyuluh  Agama  Islam  PNS  dan Non PNS/Honorer Kota Jakarta Selatan
Kecamatan Penyuluh PNS Honorer Tebet 4 18 Mampang Prapatan 2 18 Pasar Minggu 2 18 Kebayoran Baru 4 18 Kebayoran Lama 5 18 Setiabudi 3 18 Cilandak 6 18 Pancoran 5 18 Jagakarsa 5 18 Pesanggrahan 6 18 Jumlah 43 180 Tabel 5. Data Lembaga Keagamaan dan Yayasan Islam Kota Jakarta Selatan
Kecamatan Jenis Lembaga MT TPQ OI PA YI
Tebet 195 85 4 1 10 Mampang Prapatan 223 64 9 22 24 Pasar Minggu 238 113 7 22 33 Kebayoran Baru 43 55 5 - 11 Kebayoran Lama 259 77 16 - 54 Setiabudi 102 50 13 6 17
Cilandak 154 76 10 4 24
Pancoran 91 70 12 4 23 Jagakarsa 325 138 16 1 29 Pesanggrahan 180 75 4 4 13 Jumlah 1810 803 96 44 248 Keterangan: MT :  Majelis Taklim TPQ : Taman Pendidikan Al Qur’an
OI :  Ormas Islam
PA :  Panti Asuhan
YI :   Yayasan Islam

## 2. Pembahasan
Puslitbang  Bimas  Agama  Dan  Layanan Keagamaan  Badan  Litbang  melakukan  survei nasional  Kerukunan  Umat  Beragama  tahun 2019  dengan  3  indikator  sebagai  instrumen pengukuran  yaitu  Toleransi,  Kesetaraan  dan kerjasama.  Survei  dilakukan  di  33  Provinsi menunjukkan  bahwa  Indeks  rata-rata  nasional tahun 2019 sebesar 73,83 rentang skor 0-100. Angka  itu  terdiri  dari  tiga  indikator,  yaitu indikator  toleransi  dengan  skor  72,37, kesetaraan  73,72,  dan  kerja  sama  75,40.  . Angka  ini  meningkat  jika  dibanding  hasil perolehan  tahun  lalu  yaitu  70,90  tapi  masih rendah  jika  dibanding  perolehan  indeks  tahun 2015 yaitu 75,36.
Kementerian Agama mencatat skor Indeks
Kerukunan  Umat  Beragama  (KUB)  DKI  Jakarta hanya 71,3, di bawah rata-rata nasional 73,83. Dengan angka itu Jakarta berada di urutan ke- 27  dalam  pemeringkatan  Indeks  KUB.  Selain DKI,  Kemenag  menyebut  ada  17  provinsi lainnya yang memiliki skor Indeks KUB di bawah rata-rata.  Mereka  adalah  Jawa  Timur  73,7, Kalimantan  Timur  73,6,  Gorontalo  73,2, Kepulauan Bangka Belitung 73,1, dan Lampung 73,1.
Kerukunan  Umat  Beragama  di    Jakarta berada  di  bawah  indeks  rata-rata  nasional, meskipun  hasil  survei  ini  masih  bisa  dikritisi namun  setidaknya  Jakarta  sebagai  Barometer Nasional  menjadi  perhatian  kita  bersama. Kompetensi penyuluh agama sangat dibutuhkan untuk berkontribusi menginternalisasikan harmoni dan relasi antar umat beragama. Kompetensi  Penyuluh  sangat  dipengaruhi oleh jam terbang, nilai-nilai yang diyakini serta konsep diri yang bersumber dari ajaran agama, sehingga menjadi faktor dominan.
Persepsi  dalam  hal  ini  berkaitan  dengan perspektif  penyuluh  terhadap  kondisi  Jakarta dan dinamikanya sebagai kota yang majemuk, multikultur dan plural sehingga potensi menjadi kota  yang  kapanpun  bisa  mengalami  konflik terbuka  antar  umat  dan  golongan  meskipun pemicunya karena politisasi agama atau ujaran kebencian. Dalam dimensi ini Penilaian pemeluk suatu agama terhadap pemeluk agama lainnya
dipengaruhi  oleh  unsur-unsur  yang  bersifat normatif,  seperti  ajaran  agama  dan    Konsep memahami  keberagamaan  dalam  kehidupan sosial.
Sikap  menunjukkan  pendirian  yang diperlihatkan  oleh  para  penyuluh  baik  itu terhadap  penyampaian  materi,  relasi  sosial ataupun  respon  terhadap  pemeluk  agama laiinnya.  Aspek  ini  menggambarkan  apa  yang dilakukan  berupa  tindakan  nyata  penyuluh agama terhadap fakta sosial dan problem sosial yang  sangat  komplek  di  wilayah  binaannya. Dalam  penelitian  ini  yang  sikap  diungkapkan melalui pernyataan-pernyataan.
Kerjasama  adalah  toleransi  yang  bersifat aktif,  terutama  pada  aspek  hubungan  sosial penyuluh  agama  pada  pola  relasi  antara pemeluk  agama  yang  berbeda.  Jadi  kalau persepsi  lebih  pada  tindakan  kedalam  yang belum  nyata  sedangkan  kerjasama  adalah realitas hubungan sosial.
Hasil  survei  yang  dilakukan  kepada penyuluh agama di wilayah Kantor Kementerian Agama Jakarta Selatan  dikategorikan dalam 4 aspek yaitu:
a. Aspek  Kompetensi  Penyuluh  tentang Kerukunan Umat Beragama
1) Masa Kerja menjadi Penyuluh Agama

## Grafik 1. Masa Kerja Penyuluh
2) Pelayanan  Bimbingan  dan  Penyuluh  di Wilayah Binaan
a) Menentukan  metode  penyuluhan  langkah pertama  yang  harus  dilakukan  dengan memilih metode dan media yang tepat
Grafik 2. Respon terhadap 2)a)
b) Kerukunan Umat Beragama (KUB) menjadi salah  satu  materi  penyuluhan,  namun masih ada konflik terbuka antar umat. Hal ini disebabkan pasifnya penyuluh memberikan bimbingan dan penyuluhan
Grafik 3. Respon terhadap 2) b)
c) Pelayanan  keagamaan  menjadi  komitmen pemerintah, namun negara hadir setengah hati  dalam  upaya  pemenuhan  hak  dan perlindungan dalam memeluk dan meyakini agama
Grafik 4. Respon terhadap 2) c)
3) Mengelola Konflik
Apakah  ada  kebijakan  /  peraturan  pemerintah
tentang Pendirian Rumah Ibadah
Grafik 5. Respon terhadap 3)
Catatan tentang Karakteristik Responden:
• Sebaran  Responden  Penyuluh  Agama Bukan  Hanya  PNS  namun  Penyuluh  Non PNS  masuk  dalam  Cakupan  Survei  karena kedua  kategori  tersebut  bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk 2.4% 16.7% 35.7% 45.2% Sangat Setuju Setuju Kurang Setuju Tidak Setuju 12 8 11 9 2 1 s.d 5 Tahun 5 s.d 10
Tahun 10 s.d 15 Tahun 15 s.d 20 Tahun 20 sd 25 Tahun 0 3 6 9 12 15 Tahun 47.6% 50.0% 2.4% Sangat Setuju Setuju Kurang Setuju Tidak Setuju 11.9% 35.7% 21.4% 28.6% 2.4% Sangat Setuju Setuju Kurang Setuju Tidak Setuju Tidak Menjawab 90.5% 9.5% Tidak Ada Ada Kurang Mengetahui TIdak Menjawab
menginternalisasikan relasi harmonis
Kerukunan Umat Beragama. Namun dalam penelitian  ini  hanya  di  fokuskan  pada penyuluh PNS.
b. Aspek Persepsi
1) Jakarta  berpotensi  menjadi  kota  yang rentan  pada  konflik  terbuka  antar  umat berbeda agama.
a) Jakarta  berpotensi  menjadi  kota  yang mengalami  konflik  terbuka  antarumat berbeda agama
Grafik 6. Respon terhadap 1) a)
b) Jakarta  sebagai  Ibukota  menggambarkan pluralitas dari segi suku, etnis dan budaya, problem toleransi sangat krusial Grafik 7. Respon terhadap 1) b)
c) Apakah di wilayah (provinsi) tempat anda tinggal  pernah  ada  konflik  terbuka  antar umat berbeda agama

## Grafik 8. Respon terhadap 1) c)
2) Jakarta  menjadi  kota  intoleran,  hal  ini disebabkan  oleh  politisasi  agama  dan ujaran kebencian
a) Jakarta  menjadi  kota  intoleran  yang disebabkan  oleh  politisasi  agama  dan ujaran kebencian
Grafik 9. Respon terhadap 2) a) b) Kebijakan / Peraturan Pemerintah tentang Pendirian Rumah Ibadah sudah tersosialisasi dengan baik Grafik 10. Respon terhadap 2) b) 3) Bagaimana hubungan antar umat beragama di wilayah anda
a) Kekuatan  nilai-nilai  agama  tereduksi  oleh politik sesaat dan kepentingan ini merobek rajutan kerukunan umat di Jakarta Grafik 2.c.1
23.8% 28.6% 47.6% Kurang Setuju Sangat Setuju Tidak Setuju Kurang Setuju 26.2% 57.1% 9.5% 7.1% Sangat Setuju Setuju Kurang Setuju Tidak Setuju 14.3% 81.0% 4.8% Ada Tidak Ada Kurang Mengetahui Tidak Menjawab
16.7% 14.3% 31.0% 35.7% 2.4% 0 2 4 6 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 Kurang Setuju Sangat Setuju Setuju Tidak Setuju Tidak Menjawab 21.4% 50.0% 23.8% 4.8% Sangat Setuju Setuju Kurang Setuju Tidak Setuju 16.7% 61.9% 19.0% 2.4% Kurang Setuju Sangat Setuju Setuju Tidak Setuju
Tidak Menjawab

## c.2. Bagaimana hubungan antar umat
beragama di wilayah anda tinggal
Grafik 2.c.2
c. Aspek Sikap
1) Penyuluh  belum  maksimal  menghadirkan perubahan  nyata  di  masyarakat  dan  akar rumput  suasana  batin  yang  tenteram  dan rukun
a) Penyuluhan  agama  diperlukan  untuk menghadirkan perubahan nyata di
masyarakat  berbangsa  dan  bernegara namun  peran  penting  untuk  secara  aktif menciptakan  suasana  batin  yang  tentram dan rukun hingga akar rumput masih belum maksimal dan dipertanyakan
Grafik c.1)a)
b) Semakin tinggi
intensitas konflik keagamaan  pada  sebuah  komunitas  umat beragama menandakan kualitas kerukunan keagamaan  pada  komunitas  tersebut semakin rendah
Grafik c.1)b)
2) Apakah  ada  kearifan  lokal  yang  bisa menyatukan dalam konfigurasi masyarakat plural.
a)  Dalam masyarakat di wilayah anda, apakah ada  aturan  atau  pepatah  (kearifan  lokal) yang bisa menyatukan masyarakat meskipun berbeda agama Grafik c.2)a)
d. Aspek Kerjasama
1) Kerjasama  antar  tokoh  umat  beragama sering  gagal  karena  ego  sektoral  dan fanatisme agama
a) Kerjasama  antara  tokoh  berbeda  agama untuk menjaga umat beragama agar tidak terjadi konflik sangat penting namun sering gagal karena ego sektoral.
19.0% 54.8% 26.2% 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 Tidak Baik Kurang Baik Cukup Baik Baik Sangat Baik 33.3% 16.7% 33.3% 16.7% Kurang Setuju Sangat Setuju Setuju Tidak Setuju
2.4% 19.0% 66.7% 9.5% 2.4% Kurang Setuju Sangat Setuju Setuju Tidak Setuju Tidak Menjawab 14.3% 66.7% 14.3% 4.8% 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 Tidak Ada Ada Kurang Mengetahui TIdak Menjawab
Grafik d.1)a)
b) Apakah  ada  kerjasama  antara  tokoh berbeda  agama  untuk  menjaga  umat beragama agar tidak terjadi konflik
Grafik d.1)b)

## PENUTUP
1. Simpulan Kompetensi  Penyuluh  Agama  dalam memelihara harmoni kerukunan sudah memiliki persepsi  dan  pemahaman  yang  benar  pada ajaran agama dan norma  ( world view ) dalam membangun  wawasan  tentang  pluralitas  dan multi  etnis  (multikulur).  Sikap  dalam berinteraksi  atau  relasi  sosial  yang  proaktif ketika mengelola konflik dan mendayagunakan kearifan  lokal  untuk  meminimalisir  perbedaan menjadi  kompetensi  sosial  yang  harus  selalu diasah.
Faktor  Intoleransi  akibat  dari  penafsiran teks-teks keagamaan secara literal dan radikal serta mengarah pada masyarakat yang terjebak pada truth  claim ,  menganggap  diri  atau
kelompoknya  sendiri  yang  paling  benar  dan menyalahkan  hasil  penafsiran  orang  lain menjadi  tantangan  tersendiri  bagi  penyuluh dalam  membangun  hubungan  sosial  dengan kelompok  sasaran  binaan.  Pada  tataran  ini pengayaan materi dan metode penyuluhan yang berkaitan  dengan  kerukunan  umat  beragama sangat  diperlukan  variasi  dan  aplikasi  yang bersifat keteladanan.
Frekuensi bimbingan dan penyuluhan yang terkait  dengan  hal-hal  yang  di  picu  oleh masalah  berlatar  belakang  agama  antara  lain konflik  atau    kekerasan  antar  umat  beragama atau internal umat beragama karena perbedaan keyakinan  atau  akidah,  pendirian  tempat ibadah  dan  penggunaan  simbol-simbol  untuk kepentingan  tertentu  sehingga  menimbulkan reaksi  bahkan  penolakan,  tak  jarang  ada perlawanan  dari  kelompok  lain,  menyisakan masalah  seperti  api  dalam  sekam,  sehingga bimbingan  dan  penyuluhan  harus  kontinu  dan massif.

## 2. Rekomendasi
Pusdiklat sebagai penyelenggara Pelatihan harus memfasilitasi para Penyuluh baik PNS dan Non  PNS  melalui  Pelatihan  substantif Kerukunan  Umat  Beragama  dan  Moderasi Beragama  dalam  upaya  peningkatan  kualitas Penyuluh dan peningkatan kompetensi bimbingan Penyuluhan. Kepada pemerintah,
khususnya Kementerian  Agama  dan  Pemerintah  Daerah Provinsi  DKI  Jakarta  selaku  pemegang kebijakan, agar dapat memberi perhatian serius terhadap  peningkatan  Kompetensi  Penyuluh sebagai  ujung  tombak  dan  garda  terdepan untuk  internalisasi  sikap  toleransi,  kesetaraan dan kerjasama antar umat beragama dan intern umat beragama.
Dukungan  berupa  dana  operasional  bagi penyuluh yang memadai terutama di wilayah 3 T ( Tertinggal, Terdepan, Terluar ) dan potensial terjadi intoleran dan rawan konflik.
Perlu  secara  masif  dan  berkala  diadakan Dialog  Keagamaan  yang  mengusung  tema Ketahanan  bangsa  dalam  perspektif  agama- agama lintas iman untuk mencari titik temu dan membangun kebersamaan dalam keragaman.
0.0 50.0 100.0 Kurang Setuju Sangat Setuju Setuju Tidak Setuju 11.9% 16.7% 54.8% 16.7% 9.5% 78.6% 11.9% 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 Tidak Ada Ada Kurang Mengetahui
TIdak Menjawab

## DAFTAR PUSTAKA
Adi, I. (2003). Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas : Pengantar pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Amin, S. M. (2008). Rekonstruksi Pemikiran Dakwah Islam. Jakarta: Amzah.
Arifin, M. (1996). Teori-teori Konseling Umum dan Agama. Jakarta: Golden Terrayon Press.
Arifin, M. (1997). Psikologi Dakwah Suatu Pengantar. Jakarta: Bumi Aksara.
Asry, M., Hakim, B., Ruhana, A., & Khalikin, A. (2013). Masyarakat Membangun Harmoni: Resolusi Konflik dan Bina Damai Etnorelijius di Indonesia. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan.
Bidang Pendidikan Agama Islam pada Masyarakat dan Pemberdayaan Masjid. (2010). Pedoman dan Petunjuk Teknis Penyuluh Agama Islam Fungsional Jilid I& II. Bandung: Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat.
Culp, K., McKee, R. K., & Nestor, P. (2007, Desember). Identifying Volunteer Core Competencies : Regional Differences. Jurnal of Extension, 45 (6). Retrieved September 11, 2011, from http://www.joe.org/joe/2007-december/ a3.php
Hasjmy. (1994). Dustur Dakwah Menurut Al Qur’an. Jakarta: Bulan Bintang.
Heyneman, S. P. (2005). Introduction to this special issue on organisation and social organitasion. Peabody Journal of Education, 80 (4).
Hidayatulloh, M. T. (2014). Strategi Peningkatan Kompetensi Penyuluh Agama Islam di Tiga Daerah Provinsi Jawa Barat. Bogor: Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
Ife, J. (2002). Community Development : Community Based Alternatives in Age of Globalisation (2 ed.). Malaysia: Longman.
Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 574 tahun 1999 dan Nomor 178 tahun 1999 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya. (1999).
Keputusan Menteri Agama Nomor 516 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya. (2003).
Kurniawan, R., & Jahi, A. (2005, September). Kompetensi Penyuluh Pertanian di Tujuh Kecamatan di Kabupaten Bekasi Jawa Barat. Jurnal Penyuluhan, 1 (1).
Lawang, R. M. (2004). Kapita Sosial dalam Prespektif Sosiologi: Suatu Pengantar. Depok: Fisip UI.
Lippitt , R., Watson, J., & Westley, B. (1958). The Dynamics of Planned Change. New York: Harcourt, Brace &
World, Inc.
Marius, J. A., Sumardjo, Slamet, M., & Asngari, P. S. (2007, September). Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Penyuluh terhadap Kompetensi Penyuluh di Nusa Tenggara Timur. Jurnal Penyuluhan, 3 (2).
Miles, B. M., & Hubermen, M. (1992). Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru. Jakarta: UIP.
Misra, R. P. (1991). The Changing Perception of Development Problems. Singapore: Maruzen Asia.
Mubarak, A. (2000). Konseling agama Teori dan Kasus. Jakarta: Bina Rena Pariwara.
Mubarak, A. (2001). Psikologi Qur’ani Suatu Pengantar. Jakarta: Bumi Aksara.
Mulyana, D. (2002). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Namdar, R., Rada, G. P., & Karamidehkordi, E. (2010). Professional Competencies Needed by Agricultural and Extension Program Evaluation Staff and Managers of Iranian Ministry of Agriculture. Journal of International Agricultural and Extension Education . Retrieved September 15, 2019, from http://wwww.aiaee.org/attahments/476Gholamreza%20pezeskhkirad.pf
Nasdian, F. T. (2003). Pengembangan Masyarakat. Bogor: Departemen Ilmu- Ilmu Sosial Ekonomi Fakultas Pertanian IPB.
Omar, M. T. (2004). Islam dan Dakwah. Jakarta: Zakia Islami Press.
Rutherford, J. (2004). Key Competencies in the New Zealand Curriculum: A Snapshot of Consultation. Retrieved September 28, 2019, from http://nzcurriculum.tki.org.nz/content/download/826/5907/file/consult- snapshot.doc
Santopolo, F. A., & Gallaher, J. A. (1967). Perspectives on Agent Roles. Journal of Cooperative Extension . Retrieved Februari 3, 2012, from http://www.joe.org/joe/1967winter/1967-4-a3.pdf
Schmitt, R. B. (2002). Considering Sosial Cohesion in Quality of Life Assesment: Concept and Measurement. Sosial Indicator Research, 58 .
Spencer, L. M., & Spencer, S. M. (1993). Competence at Work: Model for Superior Competence Performance. New York: John Wiley & Sns. Inc.
Swanson, B. E., Bentz, R. P., & Sofranko, A. J. (1997). Improving Agricultural Extension. Roma: FAO.
Valera, J. B., Martinez, V. A., & Plopino, R. F. (1987). An Introduction to Extension Delivery Systems. Manila: Island Publishing House. Inc.
Winaryanto, S., Sahirul, A., & Yunasaf, U. (2011). Kajian Tingkat Kompetensi Profesional Penyuluh Bidang Peternakan di Kabupaten Bandung Barat. Retrieved September 28, 2018, from http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2011/08/kajian-Tingkat-Kompetensi.doc