## IMPLEMENTASI KEARIFAN LOKAL DALAM PENEGAKAN HUKUM POSITIF INDONESIA TERHADAP PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KALIMANTAN TENGAH
Implementation of Local Wisdom in Indonesia's Positive Law Enforcement Against Forest and Land Burning in Central Kalimantan

## Juriyah 1
Kumpiady Widen 2
Heriamariaty 3
Hendrik Segah 4
* Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Ilmu Lingkungan, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia
2 Universitas Palangka Raya, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia
3 Universitas Palangka Raya, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia
4 Universitas Palangka Raya, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia
*email : juriyahsadjid@gmail.com

## Abstrak
Kebakaran hutan dan lahan  (Karhutla) merupakan salah satu permasalahan  hukum  terkait  pemanfaatan  sumberdaya  alam  yang melibatkan  Masyarakat  Adat  kearifan  lokal  dalam  mengelolah  lahan untuk pertanian dan kasus pembakaran hutan dapat dilihat dari tradisi masyarakat  yang  masih  dipertahankan  dan  diwariskan  dari  leluhur mereka,  seperti  Tokoh  adat  sangat  berperan  penting  dalam  proses hingga  tahapan-tahapan  pengelolaan  lahan  dimana  tokoh  adat  akan melakukan ritual terlebih dahulu sebelum melakukan proses pembukaan lahan kemudian membaca mantra-mantra khusus setelah itu melakukan pembukaan lahan. Sehingga pada proses ini masyarakat masih mengacu pada  tradisi  yang  telah  menjadi  pengontrol  pada  setiap  aktivitas pembukaan  dan  pengelolaan  lahan  untuk  pertanian  masyarakat,  serta tindakan dan aturan hukum masyarakat adat juga masih digunakan dalam hal kasus pembakaran lahan.
Hal  ini  yang  melatarbelakangi  peneliti  tentang  implementasi kearifan  lokal  dalam  penegakan  hukum  positif  Indonesia  terhadap Pembakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. Data survei yang berasal dari penelitian ini akan berkontribusi pada peraturan-peraturan pemerintah  di  Kalimantan  Tengah.  Tujuan  dari  penelitian  ini  yaitu Mengidentifikasi kategori pembakaran hutan dan lahan yang diakui oleh hukum adat berdasarkan kearifan lokal di Kalimantan Tengah. Kata Kunci: Hukum Adat 1 Hukum Positif 2 Pembakaran 3 Hutan 4 Lahan 5 Keywords :
Customary law 1
Positive law 2 burning 3 forest 4 land 5

## Abstract
Forest and land fires (Karhutla) are one of the legal issues related to the use of  natural  resources  involving  Indigenous  Peoples  with  local  wisdom  in managing land for agriculture and cases of forest burning can be seen from community  traditions  that  are  still  maintained  and  inherited  from  their ancestors, such as traditional leaders who play a very important role. It is important in the process and stages of land management where traditional leaders will perform a ritual first before carrying out the land clearing process and then recite special mantras after clearing the land. So that in this process the community still refers to the traditions that have become the controller in all land clearing and management activities for community agriculture, as well as the actions and legal rules of customary communities are also still used in cases of land burning.
This is the background for researchers regarding the implementation of local wisdom in enforcing Indonesia's positive laws against forest and land burning in Central Kalimantan. Survey data derived from this research will contribute to government regulations in Central Kalimantan. The aim of this research is to  identify  categories  of  forest  and  land  burning  that  are  recognized  by customary law based on local wisdom in Central Kalimantan.
©2024  The  Authors.  Published  by  Institute  for  Research  and  Community  Services  Universitas  Muhammadiyah Palangkaraya.  This  is  Open  Access  article  under  the  CC-BY-SA  License  (http://creativecommons.org/licenses/by- sa/4.0/).

## PENDAHULUAN
Sejak tahun 1945 Indonesia secara formil telah  mendeklarasikan  diri  sebagai  negara hukum.  Hal  ini  termuat  dalam  Penjelasan Undang-Undang  Dasar  1945  pra-amandemen yang  dengan  tegas  tertulis  “Indonesia  adalah negara  yang  berdasarkan  hukum  dan  bukan negara  yang  berdasarkan  kekuasaan  belaka”. Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen dalam  Pasal  1  ayat  (3)  yang  menetapkan “Negara  Indonesia  adalah  Negara  Hukum” (Asshiddiqie, 2009).
Hukum  suatu  bangsa  sesungguhnya merupakan  pencerminan  kehidupan  sosial bangsa  itu  sendiri  (Rahardjo,  1986).  Apabila berbicara  tentang  hukum  di  Indonesia,  maka yang terlintas dalam pemikiran subjek hukum akan langsung bertujuan pada Undang-Undang, peraturan perundang-undangan atau peraturan tertulis  lainnya.  Padahal  sebenarnya,  hukum memiliki banyak aspek dan terdiri dari banyak komponen atau unsur-unsur yang lain. Aspek atau unsur mana yang dianggap paling penting tergantung  dari  falsafah  hukum  yang  dianut oleh  sistem  hukum  yang  bersangkutan  (Aedi, 2019).
Dalam  Hukum  Positif  Indonesia, rumusan  Norma  Pembakarana  Hutan  dan Lahan  dapat  dicermati  berdasarkan  Undang- undang  Pasal  50  Nomor  41  Tahun  1999 tentang Kehutanan,  sebagaimana telah diubah dengan Paragraf 4 Pasal 36 angka 17  UU No. 11  tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja.  Adapun sanksi pidana yaitu : Setiap orang yang dengan sengaja  melanggar  ketentuan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  50  ayat  (1)  diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Pasal 78 ayat (1)  UU No 41 Th 1999 tentang Kehutanan  sebagaimana  telah  diubah  dengan Paragraf 4 Pasal 36 angka 19  UU No. 11 tahun 2020  tentang  Cipta  Kerja.  Undang-Undang Perkebunan  Nomor  29  Tahun  2014  juga mengatur  tentang  larangan  membuka  lahan dengan  cara  membakar.  Larangan  tersebut tercantum  pada  pasal  56  ayat  1.  Sementara, sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar aturan tersebut  terancam  Pasal  108  dalam  Undang-
undang Perkebunan menyatakan setiap Pelaku Usaha  Perkebunan  yang  membuka  dan/atau mengolah  lahan  dengan    cara  membakar sebagaimana  dimaksud    dalam    Pasal  56  ayat (1)  dipidana  dengan  pidana  penjara  lama  10 (sepuluh)  tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp 10.000.000.000,00  (sepuluh  miliar  rupiah). Selanjutnya,  Undang-Undang  Pengelolaan Lingkungan  Hidup  juga    menyatakan pembukaan  lahan  dengan  cara  membakar hutan  merupakan  pelanggaran.  Larangan tersebut diatur dalam Pasal 69 ayat (2) huruf h Undang-undang tentang Pengelolaan lingkungan  hidup  yang menyatakan“ setiap orang  dilarang  melakukan    perbuatan melakukan  pembukaan  lahan  dengan  cara membakar”.  Namun, pada  ayat  Pasal  ayat  2 menjelaskan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh-sungguh  kearifan  lokal  di  daerah masing-masing.  Kearifan  lokal  yang  dimaksud yaitu  pembakaran  lahan  dengan  luas  lahan maksimal 2 hektare  per  kepala keluarga untuk ditanami  tanaman  jenis  varietas  lokal  dan dikelilingi  oleh  sekat  bakar  sebagai  pencegah penjalaran  api  ke  wilayah  sekelilingnya. Sehingga,  pembukaan  lahan  dengan  cara membakar diperbolehkan dengan persyaratan tertentu  Sanksi    bagi    pelaku    pembakaran lahan    sesuai  Pasal  108  Undang-Undang Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  yaitu  diancam pidana penjara paling singkat  tiga  tahun  dan paling lama 10 tahun serta denda antara Rp 3- 10  miliar.  Perundang-undangan  menyatakan secara tegas pembakaran  lahan  dapat diancam pidana  penjara  dan  denda  hingga  Rp10 miliar rupiah.
Kebakaran  hutan  dan  lahan  (Karhutla) merupakan  salah  satu  permasalahan  hukum terkait  pemanfaatan  sumberdaya  alam  yang melibatkan  Masyarakat  Adat  (Akbar,  2011; Pasai, 2020). Pada periode bulan Januari hingga Oktober  2021  luas  Karhutla  di  Kalimantan Tengah telah mencapai 642,84 ha, dengan titik hot  spot  (HS)  sebanyak  2.375  titik  (Multi Media  Center  Provinsi  Kalimantan  Tengah, 2021). Menurut Kementrian Lingkungan Hidup dan  Kehutanan,  luas  karhutla  di  Kalimantan Tengah  pada  periode  2015-2021  hampir
Juriyah, Kumpiady Widen, Heriamariaty dan Hendrik Segah.Implementasi Kearifan Lokal Dalam Penegakan Hukum Positif Indonesia Terhadap Pembakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan Tengah
mencapai 1 juta hektar, terluas kedua setelah provinsi  Sumatera  Selatan.  Kasus  kebakaran hutan  di  Provinsi  Kalimantan  Tengah mendapatkan  perhatian  yang  serius  dari pemerintah  karena  provinsi  ini  memiliki  luas lahan  dengan  kerawanan  kebakaran  kategori Tinggi  dan  Sangat  Tinggi  terbesar,  yaitu mencapai  7.868.657  hektar  atau  sekitar  34% dari  luas  areal  dengan  kerawanan  kebakaran Tinggi dan Sangat Tinggi di Kalimantan. Untuk pengendalian Karhutla di areal dengan tingkat kerawanan  sangat  tinggi  pemerintah  telah mengganggarkan  dana  sebesar  Rp  174,25 trilyun atau 10% dari total APBN Indonesia TA 2021 (Drasospolino, 2022).
Hal  ini  yang  melatarbelakangi  peneliti tentang  implementasi  kearifan  lokal  dalam penegakan  hukum  positif  Indonesia  terhadap Pembakaran  hutan  dan  lahan  di  Kalimantan Tengah.  Data  survei  yang  berasal  dari penelitian  ini  akan  berkontribusi  pada peraturan-peraturan pemerintah di Kalimantan Tengah. Tujuan dari penelitian ini yaitu  Mengidentifikasi  kategori  pembakaran hutan dan lahan yang diakui oleh hukum adat berdasarkan  kearifan  lokal  di  Kalimantan Tengah.

## METODOLOGI
Penelitian  ini  dilaksanakan  mulai  bulan September  2023  sampai  April  2024  di Kalimantan Tengah. Objek yang diamati adalah masyarakat (Damang, Mantir, dan Masyarakat). Untuk  memudahkan  pengumpulan  data dilakukan dengan metode purposive sampling di 2 (dua) wilayah di kalimantan Tengah meliputi Kab. Gunung Mas, dan Kab. Murung Raya. Alat dan  bahan  yang digunakan  pada  penelitian  ini meliputi : kuisoner atau panduan wawancara, dokumen  keputusan  atas  perkara  Karhutla, tape recorder, alat tulis, dan alat dokumentasi. Adapun  alur  penelitian  ini  adalah  melakukan observasi  lapangan,  penentuan  masyarakat yang di teliti, kemudian melakukan wawancara. Peneliti menggunakan teknik wawancara yang bersifat  semi  terstruktur.  Selain  itu,  peneliti juga  menggunakan  teknik  rekaman  dalam pengumpulan data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## a. Aturan  Adat  Dalam  Penyiapan Lahan Pertanian
Berdasarkan  hasil  penelitian  tentang aturan adat dalam penyiapakan lahan pertanian adalah Sebagian besar masyarakat, damang dan mantir  menjawab  harus  memiliki  identitas lahan  dan  tahan  di  wilayah  tersebut.  Artinya mereka telah memiliki tempat/lahan ini, maka mereka  harus  menanam  di  lahan  mereka sendiri.  Apabila  orang  lain  menanam  di  lahan mereka,  maka  harus  meminta  ijin  terlebih dahulu.  Adapun  langkah – langkah  ketika masyarakat,  damang,  mantir  akan  membuka lahan  untuk  pertanian  sebelum  membuka lahan, para tokoh adat menentukan hari baik untuk  membuka  lahan  tersebut.  Dalam penentuan  hari  baik  ini,  biasanya  tokoh  adat melakukan musyawarah. Menurut (Kamarudin A,  2022),  menyebutkan  bahwa  rumah musyawarah  merupakan  salah  satu  sarana terpenting yang merupakan simbol masyarakat adat yang mana di bangunan berkaitan dengan adat  istiadat  yang  berlangsung.  Menurut informasi  yang  disampaikan  oleh  responden dalam proses aturan adat ini diterapkan dalam pratik  sehari-hari  adalah  proses  penebangan yang  pertama  dilakukan  yaitu  penebangan pohon-pohon  kecil,  setelah  itu  penebangan pohon-pohon  besar  yang  dilakukan  serta dilanjutkan dengan memotong ranting-ranting kayu  setelah  proses  penebangan  selesai  lalu proses  pembakaran  kemudian  pembersihan. Peran  dari  tokoh  adat  dalam  menerapkan aturan  adat  untuk  penyiapan  lahan  adalah sangat  penting,  karena  berkaitan  dengan aturan-aturan adat yang berlaku di desa/wilayah tersebut.
(Imran  Nasution  et  al.,  2020), menyatakan  kearifan  lokal  membuka  lahan dengan  cara  membakar  di  Kalimantan  Barat dilaksanakan  dengan  teknik  nataki.  Teknik nataki  biasanya  dilakukan  bersama-sama  oleh satu  kelompok  masyarakat.  Caranya  dengan merobohkan pepohonan, belukar, atau ilalang di sekeliling lahan yang hendak dibakar. Lebar batas  api  itu  antara  tiga  hingga  lima  meter.
Nataki  diperlukan  agar  api  tidak  menyambar lahan  di  luar  kawasan  yang  hendak  dibuka untuk bertani. Setelah dirobohkan, ilalang atau belukar  biasanya  disapu  ke  arah  lahan  yang hendak dibakar. Itu dilakukan supaya batas api itu  benar-benar  bersih.  Pekerjaan  itu  tidak mudah  karena  pembersihan  batas  api  harus dilakukan  di  sekeliling  lahan.  Padahal,  lahan yang  dibuka  kadang  kala  hingga  beberapa hektar  sekaligus  dan  dikerjakan  secara bersama-sama oleh beberapa petani sekaligus. Setelah batas api bersih, mereka baru memulai membakar lahan

## b. Sanksi Bagi Pelanggar Aturan Adat
Berdasarkan  hasil  penelitian  dari beberapa  responden  menjawab  untuk  sanksi pelanggar aturan adat yaitu menyatakan bahwa semua  harus  sesuai  dengan  undang-undang desa/aturan adat, dan berlaku untuk semua yang melanggar  di  desa/wilayah  tersebut.  Hal  ini untuk mempermudah para damang dan mantir dalam  proses  keadilan  apabila  ada  masyarakat yang melanggar aturan di Desa. (Andani et al., 2023),  menyatakan  bahwa  lembaga  adat merupakan  pihak  yang  berwenang  dan bertanggung  jawab  untuk  melaksanakan  dan menegakan aturan  hukum adat di  setiap desa. Penegakan  sanksi  adat  terhadap  pelanggar secara  keseluruhan  diterima  oleh  masyarakat adat.  Salah  satu  contoh  pelaksanaannya  di lapangan adalah masyarakat diwilayah kabupaten  Seluma  yang  enggan  untuk melaksanakan ketentuan dan sanksi hukum adat tersebut.  Hal  ini  yang  sering  timbul  dalam  hal pengakuan hak kepemilikan hak atas tanah.

## c. Persepsi  Atas  Tindakan  Hukum Terhadap Masyarakat Adat
Hasil wawancara penelitian dari beberapa  responden  tentang  persepsi  atas tindakan  hukum  terhadap  masyarakat  adat dalam konteks  yaitu  kasus  pembakaran  lahan menyatakan  akan  selalu  menaati  dan  hormat terhadap  aturan  hukum  adat  yang  berlaku  di desa/wilayah  tersebut  dalam  hal  pembakaran lahan di kawasan masyarakat adat. Adapun dari
hasil  wawancara  kepada  masyarakat  mereka menyetujui  aturan-aturan  hukum  adat  yang telah  dibuat  oleh  nenek  moyang  mereka sehingga  memudahkan  para  petugas  hukum untuk  melakukan  pelaksanaan  hukum  adat yang  ada  di  Desa/wilayah  (Kab.  Gumas,  dan Kab. Murung Raya). Akan tetapi apabila terjadi pelanggaran  maka  akan  dikenakan  tindakan hukum  yang  telah  diatur  oleh  desa  maupun pihak  terkait  seperti  pemerintah,  (Rawls,  J., 2017),  menyatakan  bahwa  penegakan  hukum keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan  dua  prinsip  keadilan,  yaitu memberikan  hak  dan  kesempatan  yang  sama atas  kebebasan  dasar  yang  paling  luas  seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu  mengatur  kembali  kesenjangan  social ekonomi  yang  terjadi  sehingga  dapat memberikan  keuntungan  yang  bersifat  timbal balik  bagi  setiap  orang,  baik  mereka  yang berasal  dari  kelompok  beruntung  maupun tidak beruntung.

## d. Relasi  Hukum  Adat  dan  Hukum Positif  Dalam  Kasus  Pembakaran Lahan
Hasil  penelitian  dari  relasi  hukum  adat dan  hukum  positif  dalam  kasus  pembakaran lahan yaitu menjawab “iya”, karena disebabkan beberapa  factor  yang  berpengaruh  terhadap kasus  pembakaran  lahan  dan  ada  juga  yang menjawab  “tidak” dikarenakan  banyakan masyarakat  ketidaktahuan  dalam  masalah hukum  positif  pembakaran  lahan. (Aslati  & Silawati,  2019) ,  menyatakan  kebakaran  atau pembakaran  hutan  dan  lahan  menimbulkan dampak  terhadap  kerusakan  lingkungan  tidak hanya  sekedar  musnahnya  ekosistem  tapi kabut  asap  yang  ditimbulkannya  menjadi monster yang merusak kehidupan. Pembakaran  hutan  atau  lahan  merupakan kejahatan  yang  harus  diperangi  secara komprehensif  oleh  setiap  pihak.  Salah  satu
Juriyah, Kumpiady Widen, Heriamariaty dan Hendrik Segah.Implementasi Kearifan Lokal Dalam Penegakan Hukum Positif Indonesia Terhadap Pembakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan Tengah
upaya  untuk  membalas  pelaku  pembakaran hutan  atau  lahan  adalah  dengan  mengenakan hukuman  pidana  penjara  dan  denda semaksimal mungkin, untuk membuat jera dan menjadi  pelajaran  bagi  yang  melakukan perbuatan tersebut.
Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab,  pelaksana  pemerintahan  di  Indonesia terdapat  regulasi  hukum  sebagai  legalitas dalam melaksanakan pemerintahan. Begitu juga terhadap  pengelolaan  Hutan  dan  lahan  di Indonesia.  Dalam  pengolaan  hutan  dan  lahan pada prinsipnya harus transparan, partisipatif, akuntabel  dan  koordinatif,  artinya  dalam pengelolaannya  harus  ditujukan  kepada kemanfaatan  bagi  publik,  hal  itu  tercermin dalam aturan perundang-undangan (Rizky et al , 2021) sebagai berikut :
1.  Undang-undang  Nomor  41/1999  tentang Kehutanan,  bahwa  terdapat  dua  status  hutan yakni hutan Negara dan hutan hak. Hanya saja dalam undang-undang ini tidak di rinci tentang hutan  adat,  maka  pada  akhirnya  hutan  adat dikelola oleh pemerintah.
2.  Undang-Undang  Nomor  26/2007,  tentang penataan  ruang,  yaitu  ditujukan  untuk mewujudkan  ruang  wilayah  Nasional  yang aman,  nyaman,  produktif  dan  berkelanjutan. Didalam  undang-undang  ini  yang  mendasar adalah  mewujudkan  sebuah  keterpaduan  dan keserasian  pemanfaatan  ruang  pada  berbagai sector  sehingga  pelaksanaan  penataan  ruang yang  konsisten  dan  mampu  meminimalisir konflik  dan  meningkatkan  keterpaduan  antar sektor wilayah.
3.  Undang-Undang  Nomo r. 14/2008,  tentang keterbukaan  informasi  Publik  dalam  hal pengelolaan  hutan  maka  informasi  kehutanan dapat  diperoleh  dan  merupakan  hak masyarakat  yang  diatur  lewat  badan  public yang  bertugas  mengurusi  penelolaan  hutan. Kemudia  dari UU  Ini  lahir Permenhut No.  2 tahun  2010  terkait  system  informasi kehutanan dan Permenhut No. 7 tahun 2011 tentang  pelayanan  informasi  public  dilingkup kementrian Kehutanan.
4.  Undang-undang  Nomor  32/2009  tentang perlindungan dan penglolaan lingkungan hidup, dalam  hubungannya  dengan  tata  kelola  hutan dan  lahan  maka  UU  ini  men y inggung  tentang kebakaran  hutan  yang  mana  melalui  UU  ini memberikan kewenangan kepada kementerian lingkungan  hidup  untuk  menentukan  kriteria baku terkait kerusakan lingkungan.
Setelah  jelas  Undang-undang  yang  mengatur tentang  pengelolaan  Hutan  dan  Lahan  maka terdapat  sanksi  hukum  jika  terdapat pelanggaran terhadap Undang-undang tersebut adalah sebagai berikut:
1. Pasal 187 KUHP
a.  Barang  siapa  dengan  sengaja  menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam:
b. Pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika  karena  perbuatan  tersebut  di  atas timbul bahaya umum bagi barang
c. Pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika  karena  perbuatan  tersebut  di  atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain
d.  Pidana  penjara  seumur  hidup  atau  selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika  karena  perbuatan  tersebut  di  atas timbul  bahaya  bagi  nyawa  orang  lain  dan meng- akibatkan orang mati.
2.  Pasal  189  KUHP  Barang  siapa  pada  waktu ada atau akan ada kebakaran, dengan sengaja dan  melawan  hukum  menyembunyikan  atau membikin  tak  dapat  dipakai  perkakas- perkakas  atau  alat-alat  pemadam  api  atau dengan  cara  apa  pun  merintangi  atau menghalang-halangi  pekerjaan  memadamkan api,  diancam  dengan  pidana  penjara  paling lama tujuh tahun. Disamping pasal-pasal yang sudah  ditetapkan  didalam  KUHP  maka terdapat  Undang-undang  yang  mengatur tentang sanksi bagi pelaku pembakaran Hutan dan  Lahan  terdapat  dalam  Undang  Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan:
1)  Pasal  50  ayat  (3)  huruf  d  :  menyatakan bahwa  setiap  orang  dilarang  membakar hutan
2)  Pasal  78  ayat  (3)  :  Barang  siapa  dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15  (lima  belas)  tahun  dan  denda  paling
banyak  Rp.  5.000.000.000,00  (lima  milyar rupiah).
3)  Pasal  78  ayat  (4)  :  Barang  siapa  karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana  dimaksud  dalam  4)  Pasal  50 ayat  (3)  huruf  d,  diancam  dengan  pidana penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun  dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan diatas maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa kearifan  lokal  dalam  mengelolah  lahan untuk pertanian dan kasus pembakaran hutan dapat dilihat dari tradisi masyarakat yang masih dipertahankan  dan  diwariskan  dari  leluhur mereka,  seperti  Tokoh  adat  sangat  berperan penting dalam proses hingga tahapan-tahapan pengelolaan  lahan  dimana  tokoh  adat  akan melakukan  ritual  terlebih  dahulu  sebelum melakukan proses pembukaan lahan kemudian membaca  mantra-mantra  khusus  setelah  itu melakukan  pembukaan  lahan.  Sehingga  pada proses  ini  masyarakat  masih  mengacu  pada tradisi  yang  telah  menjadi  pengontrol  pada setiap  aktivitas  pembukaan  dan  pengelolaan lahan  untuk  pertanian  masyarakat,  serta tindakan  dan  aturan  hukum  masyarakat  adat juga  masih  digunakan  dalam  hal  kasus pembakaran lahan.

## REFERENSI

## Aedi, A. U. 2019. Penyelesaian Tindak Pidana
Ringan  Melalui  Kearifan  Lokal  Dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional. Jurnal RechtsVinding , 8(1), 113-126.
Akbar,  A.,  2011.  Studi  kearifan  lokal penggunaan  api  persiapan  lahan:  studi kasus  di  hutan  Mawas,  Kalimantan Tengah. Jurnal  Penelitian  Sosial  dan Ekonomi Kehutanan , 8 (3), pp.211-230.
Ali  Imran  dan  Taupiqurrahman.  2020.  Peran Kearifan Lokal Masyarakat Membuka Lahan  dengan  Cara  Membakar
sebagai Upaya Mencegah Kebakaran Hutan  dan  Lahan.  Jurnal  Esensi Hukum.Vol 2 No 1, Hal 1-15
Asmawati  Kamarudin,  Hernita  Pasongli, Ramdani  Salam,  Eva  Marthinu,  Riski Nuri  Amelia.  2022.  Kearifan  Lokal Masyarakat Dalam Mengelolah Lahan Pertanian  Di  Kelurahan  Gurabunga Kota  Tidore  Kepulauan.  Jurnal Geocivic. Vol 5 No 1
Aslati & Silawati, 2019. Korelasi Hukum Pidana Islam  Dengan  Hukum  Positif Indonesia  Tentang  Sanksi  Terhadap Pembakaran  Hutan  dan  Lahan  Studi Terhadap  Fenomena  Kebakaran Hutan  dan  Lahan  di  Provinsi  Riau. Journal  For  Southeast  Asian  Islamic Studies . Vol 15 No 1.
Asshiddiqie, J. 2009. Komentar Atas Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945.  Sinar  Grafika. Jakarta.

## Drasospolino.  2022.  Indonesia’s  FOLU  Net
Sink  2030  Bidang  Pengelolaan  Hutan Lestari.  Materi  Paparan  Sosialisasi Rencana Operasional Indonesia’s
FOLU Net Sink 2030. Palangka Raya, 3 Agustus 2022.
Meliya  Andani,  Hendy  Sasta  Putra,  Miko Ardinata,Rangga  Jayanuarto,  2023. Pelaksanaan  Sanksi  Adat  Serawai Terhadap  Pelaku  Penggarap  Tanah Ulayat  Berdasarkan  Hukum  Adat Sebagai  Hukum  Positif  di  Indonesia. Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam
Multi  Media  Center  Provinsi  Kalimantan Tengah.  2021.  Perkembangan  Luas Karhutla dan Titik Hot Spot di Kalteng. Palangka Raya. Diakses dari: https://mmc.kalteng.go.id/berita/read/3
5989/perkembangan-luas-karhutla- dan-titik-hot-spot-di- kalteng#:~:text=MMCKalteng%20%E2 %80%93%20Palangka%20Raya%20%E2
Juriyah, Kumpiady Widen, Heriamariaty dan Hendrik Segah.Implementasi Kearifan Lokal Dalam Penegakan Hukum Positif Indonesia Terhadap Pembakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan Tengah
%80%93%20Perkembangan%20terkini, dengan%20tanggal%2021%20Oktober %202021., 30 Agutus 2021, pkl17.20.
Pasai, M., 2020. Dampak kebakaran hutan dan penegakan hukum. Jurnal Pahlawan , 3 (1), pp.36-46.
Rawls, J., 2017. A theory of justice. In Applied Ethics (pp. 21-29). Routledge.
Rizky,  F.K.,  Shahreiza,  D.  and  Alhayyan,  R., 2021.  Penyuluhan  Hukum  Larangan Membuka  Lahan  Dengan  Membakar Berdasarkan  Peraturan  Perundang- Undangan Terkait Di Desa Lau Damak Sumatera
Utara. Community
Development  Journal:  Jurnal  Pengabdian Masyarakat , 2 (3), pp.1052-1059.
UU  RI.  (1999).  Undang-Undang  RI  tentang Kehutanan.
UU  RI.  (2014).  Undang-Undang  RI  tentang Perkebunan.
.