Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 15 November 2022,Reviewed 23 November 2022,Publish 30 November 2022(712-728)

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SMART KAMPUNG DI KABUPATEN BANYUWANGI
Gede Gusta Ardiyasa 1 , Ety Rahayu 2
Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia 1,2
E-mail: gustadiaz95@gmail.com

## ABSTRAK
Berdasarkan  data  dari  Kemendes,  saat  ini  dari  34  Provinsi  yang  ada  di Indonesia,  masih  terdapat  11  Provinsi,  69  Kabupaten,  dan  17.626  desa  yang masih dalam kategori tertinggal dan 3.536 desa dalam kategori sangat tertinggal. Hal  ini  menandakan  masih  banyaknya  desa  tertinggal  dan  sangat  tertinggal  di Indonesia.  Banyuwangi  melalui  implementasi  kebijakan  smart  kampunya  telah mampu  membawa  189  Desanya  ke  dalam  kategori  desa  Maju  dan  Mandiri. Tujuan  penelitian  ini  adalah  melihat  bagaimana  Implementasi  Kebijakan  Smart Kampung yang berjalan di Kabupaten Banyuwangi dan juga melihat faktor-faktor apa yang mendukung keberhasilan Kebijakan Smart Kampung. Metode penelitian yang  digunakan  adalah  kualitatif  dengan  jenis  penelitian  deskriptif  seperti  yang dikemukakan  Newman  (2016).  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa Implementasi  Kebijakan  Smart  Kampung  di  Kabupaten  Banyuwangi  berjalan dengan baik. Implementasi kebijakan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor internal  tetapi  juga  oleh  faktor-faktor  eksternal.  Faktor  Internal  yaitu  empat syarat  penting  dalam  pencapaian  keberhasilan  sebuah  implementasi  kebijakan menurut George C.E. III yaitu: Communication (komunikasi), Resources (sumber daya),  Dispositions  (disposisi/perilaku)  dan  Bureaucratic  Structure  (struktur birokrasi).  Sedangkan  faktor  sksternalnya  adalah  partisipasi  masyarakat  desa, dukungan tokoh masyarakat dan dukungan stake holder.
Kata  Kunci : Implementasi  Kebijakan,  Smart  Kampung,  Faktor  Internal,  Faktor Eksternal.

## ABSTRACT
Based  on  data  from  the  Ministry  of  Villages,  currently  out  of  34  provinces  in Indonesia, there are still 11 provinces, 69 regencies, and 17,626 villages that are still  in  the  underdeveloped  category  and  3,536  villages  in  the  very underdeveloped category. This indicates that there are still many underdeveloped and  very  underdeveloped  villages  in  Indonesia.  Banyuwangi  through  the implementation  of  its  Smart  Village  Policy  has  been  able  to  bring  189  villages into the category of Advanced and Independent villages. The purpose of this study is  to  see  how  the  implementation  of  the  Smart  Kampung  Policy  is  running  in Banyuwangi  Regency  and  also  to  see  what  factors  support  the  success  of  the Smart Kampung Policy. The research method used is qualitative with the type of descriptive  research  as  proposed  by  Newman  (2016).  The  results  of  this  study
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 15 November 2022,Reviewed 23 November 2022,Publish 30 November 2022(712-728)
indicate  that  the  implementation  of  the  Smart  Kampung  Policy  in  Banyuwangi Regency  is  going  well.  Policy  implementation  is  not  only  influenced  by  internal factors  but  also  by  external  factors.  Internal  factors  are  four  important requirements  in  achieving  the  success  of  a  policy  implementationaccording  to George  C.E.  III,  namely:  Communication,  Resources,  Dispositions  and Bureaucratic  Structure.  While  the  external  factors  are  village  community participation, community leader support and stake holders support.
Keywords : Policy Implementation, Smart Kampung, Internal Factors, External Factor.

## PENDAHULUAN
Saat ini dari 34 Provinsi yang ada di  Indonesia,  masih  terdapat  11 Provinsi, 69 Kabupten dan 17.626 desa yang  masih  dalam  kategori  tertinggal dan  3.536  desa  dalam  kategori  sangat tertinggal  (IDM  Kemendes  2019).
Keadaan ini berbanding terbalik dengan  Kabupaten  Banyuwangi.  Dari data Kemendes, Kabupaten Banyuwangi mengalami kenaikan yang cukup  signifikan  dari  tahun  2017 hingga  tahun  2022.  Berdasarkan  data terbaru Kemendes pada tahun 2022 ini, sebanyak  189  desa  di  Kabupaten Banyuwangi  telah  dinyatakan  sebagai desa  kategori  maju  dan  mandiri. Kabupaten  Banyuwangi  telah  meraih beberapa penghargaan sejak diterapkanya kebijakan smart kampung.  Pada  tahun  2021  Kabupaten Banyuwangi meraih penghargaan Nasional yang diberikan oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia (AWDI) 2021. Banyuwangi  juga  menyabet  juara  1 kategori  Desa  Wisata  Alam  Berbasis Digital, tidak
hanya  itu  saja,  Banyuwangi mendapatkan penghargaan sebagai salah  satu  dari  3  daerah  percontohan Asean  Smart  City  Network (ASCN)  di Indonesia. Tentunya hal ini tidak lepas dari  Implementasi  Kebijakan  Smart Kampung telah diterapkan di desa-desa di Banyuwangi sejak tahun 2016.
Saat  ini  salah  satu  konsep  yang banyak  digunakan  Pemerintah  daerah dalam melakukan perencanaan transformasi  di  daerahnya  adalah konsep Smart  City . Smart  city adalah sebuah  konsep  pembangunan  wilayah yang  menggabungkan  unsur  digital,
lingkungan dan sosial untuk membentuk peningkatan ekonomi, pemberdayaan masyarakat untuk mewujudakan  kehidupan  yang  nyaman (PUPR, 2015). Berbeda dengan Pemerintah  Kabupaten  Banyuwangi, sejalan  dengan  Konsep  Nawacita  yang di  intruksikan  oleh  Presiden  Repubik Indonesia, Bapak Joko Widodo, Pemerintah  Kabupaten  Banyuwangi yang  dipimpin  oleh  Bapak  Bupati Abdulah Azwar Anas, telah menterjemahkan intruksi tersebut dengan  menyelenggarakan  Kebijakan Smart Kampung sejak tahun 2016 yang
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 15 November 2022,Reviewed 23 November 2022,Publish 30 November 2022(712-728)
menjadikan  desa  sebagai  basis  dari pengembangan dan pemberdayaan masyarakat bukan melalui kota. Dalam  UU  No.  6  Tahun  2014 tentang  Desa  berbunyi,  pembangunan perdesaan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Percepatan  pembangunan  melalui  desa desa  mandiri  dan  pembangunan  yang kaitanya  dengan  ekonomi  lokal,  antara desa  dan  kota  melalui  kawasan perdesaan  dilakukan  dalam  upaya mengurangi  kesenjangan  antara  desa dan  kota.  Kesejahteraan  sosial  sebagai suatu  kondisi  terpenuhinya  kebutuhan material,  spiritual,  dan  sosial  warga negara  agar  dapat  hidup  layak  dan mampu  mengembangkan  diri  sehingga dapat  melaksanakan  fungsi  sosialnya sebagaimana  Undang-Undang  Nomor 11  Tahun  2009  merupakan  cita-cita ideal  yang  ingin  dicapai  oleh  Negara.
Untuk itu, Negara selaku lembaga yang mewakili masyarakat untuk mengangkat kesejahteraan seluruh warganya tersebut, sebagaimana konsep  kolektifitas  yang  diungkapkan Midgley (1995:182), berkewajiban untuk  melakukan  upaya  kesejahteraan sosial  yang  terarah,  terpadu  dan berkelanjutan guna memastikan kebijakan  kesejahteraan  sosial  dapat diimplementasikan dengan baik. Konsep Smart City yang diadopsi oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi  pada  tahun  2016  ini, kemudian dikembangkan di
wilayahnya  sebagai  salah  kebijakan strategis untuk mengatasi permasalahan
yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi dan juga sebagai sarana dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat  Banyuwangi,  terhusus  di daerah perdesaan. Konsep yang dikembangkan  di  Banyuwangi  ini dikemas  dengan  sebutan  “Smart Kampung”.  Smart  Kampung  dibentuk sebagai upaya pencepatan pembangunan dan peningkatan kesejahtaraan masyarakat di Kabupaten Banyuwangi  melalui  desa.  Dalam
Perturan  Bupati  No.  18  Tahun  2016 yang  telah  diubah  menjadi  Peraturan Bupati  No.  60  Tahun  2017  tentamg Penerapan Masterplan Smart  City Melalui  Banyuwangi  Smart  Kampung, bahwa  Kebijakan  Smart  Kampung dilaksanakan sebagai upaya pengembangan dan pemberdayaan masyarakat  untuk  melakukan  sesuatu secara cerdas/pintar/bijak dalam mengatasi berbagai permasalahan dengan  kemampuan  sumber  daya  yang tersedia  dengan  efisien  di  suatu wilayah  yang  dihuni  oleh  masyarakat yang membentuk komunitas sendiri Smart  kampung  bukan  hanya
tergantung pada transformasi tekhnologi  saja,  tapi  lebih  penting adalah upaya dalam mendorong pengembangan kampung-kampung dan memberdayakan masyarakatnya menjadi  lebih  baik  untuk  peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Kebijakan srmat kampung ini membentuk desain desa supaya memiliki  kerangka  kebijakan  yang terintegrasi yaitu memadukan
pelayanan  publik,  pengembangan  dan
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 15 November 2022,Reviewed 23 November 2022,Publish 30 November 2022(712-728)
pemberdayaan  massyarakat  melalui bidang  ekonomi  produktif,  kreatif, sosial  budaya,  peningkatan  layanan publik serta upaya pengentasan kemiskinan dengan memanfaatkan penggunaan  teknologi  informasi  dan komunikasi. Banyuwangi tidak dibangun  untuk  tumbuh  menjadi  kota metropolitan seperti Jakarta atau Surabaya.  Namun  dibangun  dengan tetap melestarikan budaya dan kearifan lokal  masyarakat  untuk  mewujudkan kota  yang  humanis  sebagai  warna pembangunan Banyuwangi Smart Kampung.  Beberapa  indikator  yang harus  dipenuhi  agar  menjadi  Desa Smart Kampung antara lain penyediaan internet/wifi  di  ruang  publik  desa, kantor desa ramah anak, lansia, difabel dan ibu hamil/menyusui, serta pelayanan publik berbasis       digital.
Kebupaten Banyuwangi memiliki 189  desa,  dimana  melalui  Peraturan Bupati  Banyuwangi  Nomor  18  Tahun 2016  yang  kemudian  diubah  ke Peraturan  Bupati  Nomor  60  Tahun 2017,  mengamanatkan  untuk  semua desa  terintegrasi  dengan  Kebijakan Smart  Kampung.  Dari  awal  berjalanya kebijakan  ini  hanya  terdapat  23  desa yang  dijadikan piloting  project Smart Kampung.  Seiring  dengan  berjalanya waktu  dan  komintmen  serius  dari
Pemerintah.  Kabupaten  Banyuwangi dalam melakukan percapatan pembangunan  di  daerahnya,  hingga pada  tahun  2021  dari  189  desa  yang ada,  telah  terintegrasi  semua  dengan Smart Kampung. Dari  segi  pelayanan  publik, Kebijakan Smart Kampung ini menjadikan  pelayanan  bisa  berjalan langsung pada level desa, sehingga jika melakukan  kepegurusan  surat  ataupun ijin masyarakat tidak perlu datang jauh- jauh ke kota untuk melakukan kepengurusanya.  Hal  ini  bisa  di selesaikan  di  level  desa  saja  sehingga meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pelayanan yang dapat
dilakukan  di  level  desa  antara  lain: pembuatan  akta  kelahiran,  pembuatan akta  kematian,  SPM,  SKCK,  Surat keterangan  Usaha,  NPWP,  SIUP,  Ijin Keramaian,  Ijin  TKI,  Beda  Nama,  Ket Status,  Nikah,  Pengantar  KTP  dan  KK dan  lain-lain.  Dari  sisi  pembangunan sosial  kebijakan  Bupati  Banyuwangi melalui  Kebijakan  Smart  Kampung  ini telah  mewadahi  beberapa  aspek  dari pembangunan  sosial  yaitu  peningkatan keualitas masyarakat pada sektor kesehatan melalui pelayanan kesehatan yang  baik,  peningkatan  pendidikan masyarakat melalui
pelayanan pendidikan yang baik dan mengentasan serta penanggulangan masalah-masalah kemiskinan,  yang  merupakan  bagian dari  7  (tujuh)  dimensi  yang  ada  pada Smart Kampung.
Keberhasilan  usaha  pemerintah Kabupaten Banyuwnagi dalam menerapkan Kebijakan Smart Kampung  mendorong  peneliti  untuk melihat bagaimana Implementasi
Kebijakan  Smart  Kampung  yang  telah dilakukan  oleh  Pemerintah  Kabupaten Banyuwangi  tersebut.  Keberhasilan
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 15 November 2022,Reviewed 23 November 2022,Publish 30 November 2022(712-728)
tersebut  tentunya  tak  luput  dari  faktor yang mendorongnya.
George  C.E. III  (1980)  telah melakukan  pengembangan  pada  model implementasi  kebijakan  yang  ada dengan perspektif top-down . Kemudian George  C.E.  III  (1980)  menyebutnya dengan direct  and  indirect  impact
implementation .  George  C.  Edward  III mengelompokkan  keberhasilan  suatu Implementasi kebijakan menjadi empat (4) variable, dianntaraya:
1. Comunnication
2. Resource
3. Dispositions
4. Bereauratic Strucrure
Keempat variabel di atas berinteraksi  dan  bertindak  satu  sama lain secara bersamaan dalam membantu maupun menghalangi suatu implementasi kebijakan. Oleh sebab itu pemahaman tersebut tidak boleh terpisah  satu  sama  lainya.  Keempat veriabel  tersebut  merupakan  faktor internal dalam Implementasi kebijakan. Implementasi  kebijakan  juga  akan diteliti  dengan  melihat  beberapa  faktor eksternal,  sebagaimana  dikemukakan oleh Grindle (1980) bahwasanya keberhasilan  implementasi  kebijakan dipengaruhi  oleh  dua  variabel  besar yaitu  isi  kebijakan (content  of  policy ) dan  lingkungan  implementasi  ( context of implementation ).
Implementasi  Kebijakan  Smart
Kampung di Kabupaten Banyuwangi di tandai  dengan  semakin  membaiknya kualitas  pelayanan  publik,  layanan kesehatan,  layanan  pendidikan  serta munculnya  berbagai  macam  mata pencaharian  di  desa-desa  Kabupaten Banyuwangi.  Dari  fenomena  tesebut maka  diperlukanya  suatu  penelitian untuk  melihat  secara  detail  bagaimana
Implementasi Kebijakan Smart Kampung  yang  berjalan  dari  tahun 2016 hingga saat ini.
Berdasarkan uraian tersebut maka penulis  anggap  perlu  adanya  analisis mendalam  menganai  Kebijakan  Smart Kampung  dengan  rumusan  masalah, yaitu:
Bagaimana Implementasi Kebijakan Smart Kampung yang berjalan  di  Kabupaten  Banyuwangi? dan faktor-faktor apakah yang mendukung  keberhasilan  Implementasi Kebijakan Smart Kampung di Kabupaten Banyuwangi.

## KAJIAN PUSTAKA
Kebijakan publik merupakan suatu  hasil  dari  pada  proses  yang dijalankan pada suatu sistem pemerintahan  suatu  negara  yang  berisi langkah-langkah konkrit yang dilakukan  oleh  pemerintah  dalam
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 15 November 2022,Reviewed 23 November 2022,Publish 30 November 2022(712-728)
penyelenggaraan negara baik itu dilaksanakan  oleh  birokrat  maupun oleh aparatur pemerintahan. Pfitner dan Pesthus, Riant Nugroho (2004) mengungkapkan bahwa kebijakan publik  merupakan  rangkaian  kegiatan yang  di  buat  oleh  para  lembaga perwakilan  politik  yang  bersinggungan atau  berkenaan  dengan  impelemtasi kebijakan  publik.  Sedangkan  Peters
(1993) Mendefinisikan bahwa kebijakan  publik  merupakan  studi kebijakan  yang  memiliki  kepercayaan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan  oleh  pemerintah  memiiki pengaruh besar pada kehidupan masyarakat atau warga negaranya, baik kegiatan  yang  dilakukan  melalui  agen maupun kegaitan-kegiatan yang dilakukan secara langsung. George  C.E.  III  (1980)  telah
melakukan  pengembangan  pada  model implementasi  kebijakan  yang  ada dengan perspektif top-down . Kemudian George  C.E.  III  (1980)  menyebutnya dengan direct  and  indirect  impact implementation .  Model  Implementasi kebijakan dari George C.E. III merupakan model implementasi kebijakan yang paling cocok digunakan dalam  penganalisis  penelitian  ini, karena  model  Implementasi  kebijakan dari George C.E. III memetakan secara spesifik  dan  komprehensif  terkait dengan  variabel-variabel  pendukung dari keberhasilan implementasi kebijakan  itu  sendiri.  George  C. Edward III mengelompokkan keberhasilan suatu implementasi kebijakan  menjadi  empat  (4)  variable,
diantaranya: resource (sumber  daya), communication (komunikasi), dispositions (disposisi), dan bureaucratics structure (strukutur birokrasi). Sedangkan Implemenntasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn  (1975)  adalah  sebuah  tindakan yang  dilakukan  oleh  para  pejabat pemerintah, para kelompok
pemerintah,  para  individu  ataupun swasta  dalam  pencapaian  tujuan  yang telah  diputuskan  dalam  pengambilan kebijakan.  Dalam  hal  ini  proses implementasi  dipengaruhi  oleh  dua  (2) faktor  yaitu  tingkat  perubahan  dan konsensus tujuan.
Implementasi kebijakan  sendiri  menurut  Van  Meter dan  Van  Horn  (1975)  merupakan penerapan  dari  pelaksanaan  suatu kebijakan  dalam  rangka  pencapaian kinerja dan pencapaian tujuan, sehingga implementasi kebijakan menjadi bagian dalam menghubungkan beberapa  vaiabel  secara  linier  mulai dari  implementator,  kebijakan  publik dan  kinerja  dari  pada  kebijakan  publik itu  sendiri.  Van  Meter  dan  Van  Horn (1975)  menyatakan  terdapat  empat  (4) variabel yang mempengaruhi implemteasi  kebijakan  publik,  yaitu: sumber daya, karakteristik agen pelaksana,  komunikasi  antar  organisasi dan  aktivitas  pelaksana,  ukuran  dan tujuan  kebijakan,  sikap  dan  disposisi para pelaksana serta lingkungan, sosial, politik dan ekonomi.
Kebijakan Smart Kampung muncul  pada  tahun  2016  ketika beberapa  kota  di  Indonesia  mulai
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 15 November 2022,Reviewed 23 November 2022,Publish 30 November 2022(712-728)
merapkan  Program Smart  City pada daerahnya.  Secara  harfiah Smart  City sendiri artiya kota pintar yang merupakan suatu konsep implementasi, penerapan dan pengembangan teknologi  yang  dilakukan  di  suatu daerah  sebagai  suatu  integrasi  yang kompleks  antara  berbagai  macam sistem  yang  ada  didalamnya. Smart City sendiri  memiliki  tujuan  yaitu membentuk  tata  kekola  kota  yang teintegrasi  baik  dari  berbagai  sektor seperti: sosial, perekonomian, lingkungan, sumberdaya, dan manajemen  jaringan  digital  perkotaan. Sedangkan United  Nation berpendapat bahwa  tujuan Smart  City adalah  untuk menciptakan tata kota yang sustainable baik  dari  bidang  sosial,  ekonomi maupun lingkungan. Konsep  Smart  Kampung/Smart City  merupakan  satu  kesatuan  yang tidak dapat terlepaskan dari pengembangan  konsep Smart  City .
Konsep  Smart  kampung, Smart  village maupun Smart  City cenderung  sama,
perbedaanya  hanya  pada  letak  wilayah pelaksanaanya. Pelaksanaan Smart
Kampung  atau Smart  Village berbasis di  desa,  dimana  masyarakat  desa  yang berada  dalam  suatu  komunitas  bisa mengatasi permasalahan
wilayah dengan  memanfaatkan  potensi  sumber daya  yang  dimilikinya  secara  cerdas, bijak,  dan  efisien  tanpa  meninggalkan adat-istiadat dan budaya setempat, serta norma-norma yang berlaku.
Smart  Kampung/ Smart  Village dibentuk  sebagai  upaya  pencepatan pembangunan di Kabupaten
Banyuwangi  melalui  desa.  Dalam Perturan  Bupati  No.  18  Tahun  2016,
Program Smart Kampung dilaksanakan sebagai  upaya  pengembangan  dan pemberdayaan masyarakat untuk melakukan sesuatu secara cerdas/pintar/bijak  dalam  mengatasi berbagai permasalahan dengan kemampuan sumber daya yang tersedia dengan  efisien  di  suatu  wilayah  yang dihuni oleh masyarakat yang membentuk  komunitas  sendiri  dengan tatanan  kehidupan  yang  terkait  dengan adat  istiadat  setempat  dan  norma- norma  yang  berlaku  didalamnya  yang dimuat.  Smart  kampung  bukan  hanya tergantung pada transformasi teknologi saja,  tapi  yang  lebih  penting  adalah upaya untuk mendorong pengembangan kampung-kampung dan memberdayaan masyarakatnya menjadi lebih baik untuk peningkatan kesejahteraan masyarkaatnya. Pemerintah Kabupaten Banyuangi telah mengembangkan Kebijakan Program Smart Kampung ini sejak tahun 2016, dan dengan diterapkanya program ini pada di 2022 telah  menjadikan  89  kampung/desa  di Banyuwangi  menjadi  desa  dengan status Desa Mandiri (Kemendes 2022).
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 15 November 2022,Reviewed 23 November 2022,Publish 30 November 2022(712-728)
Pemberdayaan dan pengembangan ekonomi kreatif dalam rangka pengentasan  kemiskinan,  peningkatan kesehatan  dan  pendidikan  penduduk melalui pengintegrasian sistem teknologi  infomasi  berbasis  fiber  optik adalah  inti  dari  smart  kampung.  Pada awal pembentukan Smart Kampung ini hanya  terdapat  23  desa  yang  menjadi pilot project , namun saat ini sudah 189 desa  (semua  desa)  sudah  terintegrasi dengan Porgram Smart Kampung. Kebijakan Smart Kampung memiliki  beberapa  tujuan,  diantaranya adalah  membentuk  program  kerja  dari OPD  yang  tepat  sasaran  melalui pengsinergian secara efektif dan efisien,  memberdayakan  masyarakat dengan  cara  meningkatkan  pastisipasi masyarakat  dalam  berbagai  kegiatan ekonomi  produktif,  ekonomi  kreatif dan pelakasaan program kerja kabupaten, mempermudah dan mendekatkan  pelayanan  hingga  ke level pemerintahan terendah, mensuport secara penuh dalam peningaktan dari fungsi-fungsi pemerintah  level  desa,  peningkatan dalam  melayani  masyarakat,  tidak hanya  di  level  kabupaten/kota  yang telah biasa dilakukan, namun pelayanan  langsung  bisa  dirasakan hingga  masyarakat  pinggiran  serta pengentasan kemiskinan.
Dari  beberapa  tujuan  Smart Kampung  di  atas,  salah  satu  tujuanya adalah  memberdayakan  masyarakat melalui  berbagai  kegiatan  ekonomi produktif dan ekonomi kreatif. bagaimana pemerintah Kabupaten
Banyuwangi bisa membedayakan masyarakat  desa  dengan  ekonomi digital  dalam  membentuk  lapangan kerja  baru  baru  masyarakat  disana. Tidak  hanya  itu,  Kebijakan  smart kampung telah mewadahi semua program kerja dari Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Beberapa dimensi  yang  menjadi  prioritas  dari smart  kampung  adalah:  Pemberdayaan Ekonomi,  Pelayanan  Publik  Berbasis Teknologi Informasi, Pelayanan Kesehatan, Pelayanan Pendidikan, Penggulangan  Kemiskinan,  Informasi Publik dan Tata Kelola Keungan Desa. Semua lini dalam urusan Pemerintahan di Kabupaten Banyuwangi  telah  terakomodir  melalui Kebijakan  Smart  Kampung.  Berbagai kegiatan  yang  dilakukan  di  level  desa dilaksanakan secara terpadu dan bersinergis dengan baik. Dengan pemberlakukan Kebijakan Smart Kampung ini bisa meminimalisir adanya  tumpang  tindih  pelaksanaan program-program  yang  telah  disusun oleh Pemerintah.
Di  Era  Covid-19  ini  Kebijakan Smart  Kampung  sangat  membantu dalam  hal  pengentasan  kemiskinan  di desa-desa diseluruh kabupaten Banyuwangi.  Salah  satu  dimensi  yang paling berpenggaruh adalah Pemberdayaan  Ekonomi  masyarakat, Pelayanan Kesehatan, Pelayanan Pendidikan dan Penanggulangan Kemiskinan. Pemberdayaan masyarakat melalui Kebijakan Program Smart  Kampung  khususya  di  beberapa
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 15 November 2022,Reviewed 23 November 2022,Publish 30 November 2022(712-728)
desa  di  Kabupaten  Banyuwangi  di tandai  dengan  munculnya  berbagai macam mata pencaharian di desa, mata pencaharian masyarakat di desa saat ini bukan  hanya  bertani,  tapi  lebih bervariasi,  mulai  menjadi  pembatik, membuka  warung  kopi  kekinian  dan digital  marketing.  Ada  juga  yang memproduksi  film  pendek  di  desa  tapi bercita  rasa  internasional  dan  dengan adanya  Kebijakan  Smart  Kampung  ini masyarakat  Kabupaten  Banyuwangi bisa memasuki akses digital marketing. Penduduk  desa  sudah  bisa  memasuki akses  pasar  dengan  internet  yang  telah masuk ke desa mereka. Seperti contoh: pemasaran home stay-home stay warga yang  sudah  ada  di  aplikasi  seperti traveloka,  tiket.com,  agoda  dan  lain- lain,  sehingga  masyarakat  luar  kota maupun macanegara yang ingin menginap  di  home  stay-home  stay masyarakat bisa termudahkan aksesnya.  Dengan  adanya  Kebijakan Smart  Kampung  ini,  masyarakat  desa yang  awalnya  tidak  melek  digital menjadi melek digital dan bisa memanfaatkanya  untuk  akses  digital marketing.    Hal  ini  menjadikan kehidupan  warga  desa  mulai  berubuah kearah yang lebih maju.

## METODE
Metode Pendekatan yang digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu pendekatan kualitatif. Neuman (2014:203-211) mengungkapkan pendekatan kualitatif sebagai
pendekatan    induktif,  dimana  peneliti mengukur  dan  membuat  konsep  baru
secara bersamaan dengan pengumpulan data. Konseptualisasi dilakukan sebagai proses  pembentukan  definisi  teoritis yang  koheren.  Memberikan  gambaran secara  rinci  berjalanya  suatu  program dan tidak hanya terfocus pada keluaran atau  hasilnya  saja.  Metode  penelitian kualitatif  dinilai  cocok  karena  bisa menggabarkan  secara  rinci  dan  jelas dari pada proses Implementasi Kebijakan Smart Kampung yang terjadi di Banyuwangi. Sedangkan jenis penelitian  yang  dilakukan  peneliti adalah  jenis  penelitian  deskriptif, dimana penelitian secara detail memberikan  penyajian  terkait  latar hubungan  sosial  dan  juga  detail situasinya dilapangan (Neuman, 2014). Dalam  penentuan  informan,  penelitian ini  menerapkan  purposive  sampling. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui penelitian ini berupa wawancara, observasi dan kajian dokumen-dokumen yang terkait dengan pelaksanaan program.
Dalam  penelitian  kualitatif  ini, analisa  data  menggunakan  pendekatan induktif,  dimana  menurut  Neuman (2014:203)  adalah  mencoba  untuk melihat  kejadian  dan  fenomena  nyata yang  ada  lalu  ditarik  menjadi  konsep- konsep  yang  lebih  abstrak.  dalam analisis data peneliti dapat
menggunakan  coding  yang  merupakan tag  atau  label  untuk  menetapkan  unit makna  dari  data  mentah  yang  telah dikumpulkan  peneliti.  Setelah  itu,  data coding dari hasil wawancara mendalam yang  telah  didapatkan  peneliti  tersebut dianalisis  melalui  tiga  tahapan.  Tiga
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 15 November 2022,Reviewed 23 November 2022,Publish 30 November 2022(712-728)
tahapan  coding  tersebut  yang  dilalui peneliti,  yaitu open  coding,  axial coding , dan selective coding .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sebagaimana  yang  diungkapkan oleh  George  C.E.  III,  dimana  George C.E.  III  telah  menatapkan  ada  empat (4)  syarat  atau  variabel  penting  dalam pencapaian  keberhasilan  implementasi kebijakan, yaitu:
Communication
(komunikasi), Resources (sumber daya) Dispositions (disposisi/perilaku)  dan Bureaucratic Structure (struktur birokrasi).  Dari  4  variabel  tersebut, dapat  dilihat  bahwa  Implementasi kebijakan smart kampung di Kabupaten Banyuwangi  telah  terlaksana  dengan baik.  Mulai  dari  komunikasi  yang secara  baik  telah  di  bangun  sejak  awal kebijakan  akan  di  bentuk,  kemudian ketersediaan sumberdaya yang mencukupi  dan  mumpuni  pada  setiap OPD pelaksana smart kampung, disposisi/perilaku  dari  pada  pelaksana kebijakan  yang  sesuai  dengan  arahan kebijakan  serta  struktur  birokrasi  yang sesuai dengan SOP dan juga fregmentasi  dilapangan.  Implementasi kebijakan  tidak  hanya  tergantung  dari faktor-faktor  di  atas  (faktor  internal)
tapi  juga  terkait  erat  dangan  faktor eksternal.
Faktor esternal yang dimaksud  adalah  situasi  di  sekitar pelaksanana kebijakan. Dalam implementasi kebijakan smart kampung ini ditemukan faktor
eksternal  dari  pelaksanaan  kebijakan ini  adalah  partisipasi  masyarakat, dukungan  tokoh  masyarakat  dan  juga
dukungan dari stake holder terkait. Dari obserbvasi  dan  wawancara  yang  telah dilakukan,  kebijakan  smart  kampung telah  mendapatkan  dukungan  baik  itu dari  masyarakat  maupun  stake  holder, sehingga implementasi kebijakan smart kampung  sampai  saat  ini  berjalan dengan baik.
Empat Syarat/Variabel Keberhasilan Implementasi Kebijakan (Faktor Internal) 1. Resources (sumber daya) Resources (sumber
daya), menurut  George  C.E  III  sumberdaya merupakan  hal  yang  sangat  penting, karena  sebagus  apapun  kebijakan  yang di  bentuk  akan  sia-sia  dan  hanya  akan menjadi  rencana  saja  jika  tidak  ada sumber daya manusia atau sumber daya pendukung untuk menjalankan kebijakan  tersebut.  George  C.  Edward
III  juga  menyatakan  bawasnaya  jika para implementor atau pelaksana kebijakan  kekurangan  sumber-sumber yang  digunakan  dalam  menjalankan suatu kebijakan, maka kebijakan tersebut  akan  kurang  efektif  dalam penerapanya. Meskipun dalam penerapanya telah dilakukan
komunikasi  yang  jelas,  akurat  dan konsisten  Sumberdaya  (staf)  pelaksana pada  kebijakan  smart  kampung  telah terbentuk  secara  baik.  Setiap  OPD memiliki  sumber  daya  manusia  yang mumpuni.  Setiap  OPD  memiliki  tim- tim  pelaksana  pada  kebijakan  smart kampung, sehingga pelaksanaan implementasi  smart  kampung  tidak tumpang  tindih  dan  sesuai  dengan tupoksi  yang  akan  dijalankanya.  Tidak
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 15 November 2022,Reviewed 23 November 2022,Publish 30 November 2022(712-728)
hanya  sumber  daya  manusia  (staf) pelaksana  pada  OPD,  sumber  daya manusia  (staf)  pelaksana  juga  ada  di level  kecamatan  dan  juga  di  desa-desa seluruh Kabupaten Banyuwangi. Setiap kecamatan minimal ada 3 staf pelaksana  yang  menangani  hal-hal terkait dengan smart kampung. Sedangkan  di  desa-desa  diharuskan minimal  ada  juga  2  staf  pelaksana, sebagai operator yang bisa mengoperasikan  dan  mengerti  sistem smart  kampung  yang  telah  di  instal  di desa-desa di seluruh kabupaten Banyuwangi.  Pada  variabel  sumber daya manusia (staf) pelaksana kebijakan  impelentasi  smart  kampung telah  mencukupi  dan  terkelola  dengan baik  hingga  ke  level-level  desa sehingga  pelaksanaan  implementasi kebijakan smart kampung dapat berjalan dengan baik hingga saat ini.
2. Communication (Komunikasi) Variabel  ke  dua  yang  juga penting  dalam  implementasi  kebijakan adalah Communication (komunikasi), dalam pengimplementasian suatu kebijakan  sangatlah  penting  karena berkenaan langsung dengan publik dan organisasi.  Di  Kabuapten  Banyuwangi sendiri sejak awal pengimplementasian kebijakan smart kampung ini komunikasi  telah  dilakukan  dengan baik.  Bappeda  (Badan  Perencanaan Pembangunan Daerah) sebagai koordinator pelaksanaan kebijakan smart kampung yang mengkomunikasian  berbagai  persiapan dalam  penyusunan  kebijakan  smart kampung ini, tentunya dengan
pelimpahan kewenangan yang diberikan  oleh  Bupati.  Komunikasi yang dibangun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berjalan  dengan  baik  dengan  beberapa Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD) yang  ada  di  Kabupaten  Banyuwangi. Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD) yang  menangangi  smart  kampung antara  lain  adalah  Bappeda  (Badan Perencanaan  Pembangunan  Daerah),
DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa), Dinas Kominfo (Komunikasi dan Informatika), Sekteriat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Bagian Hukum).
Komunikasi  yang  dilakukan  pun  tidak hanya  dengan  OPD  yang  ada  di banyuwangi,  namun  juga  melibatkan stake  holder  yang  ada  seperti  PT  PLN dan  PT  Telkom.  Komunikasi  yang dijalin dengan baik sejak awal tentunya mudahkan dalam implementasi kebijakan  smart  kampung  dan  berjalan dengan baik hingga saat ini.
3. Dispositions (disposisi/perilaku) Edward  III  menyatakan  bahwa sikap  yang  positif  dan  baik  dari  para pelaksana  terhadap  suatu  kebijakan menandakan mereka memberikan suatu dukungan  yang  mendorong  mereka bisa  menunaikan  kewajiban  dengan baik  dan  juga  sesuai  dengan  keinginan para  pembuat  kebijakan.  Demikian sebaliknya, jika perspektif atau perilaku para pelaksana berbeda dengan  para  pembuat  keputusan,  maka proses  implementasi  suatu  kebijakan akan  menjadi  sulit.  Implementasi kebijakan  bisa  berhasil  jika  dilakukan
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 15 November 2022,Reviewed 23 November 2022,Publish 30 November 2022(712-728)
manajemen disposisi yang baik. Disposisi  merupakan  variable  ke  tiga (3)  yang  juga  sangat  penting  perannya dalam keberhasilan implementasi kebijakan.  Disposisi  ketersediaan  dari bawahan  atau  implementator  dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan yang  sudah  dikeluarkan  sangatlah penting. Kominten dari pada implementator sangat penting disamping  juga  kecakapan  dan  skill dalam  pelaksanaanya.  Beberapa  hal penting  yang  harus  dicermati  pada variabel  disposisi  adalah  tekait  dengan pengangkatan  birokrat,  pemberlakun insentif  dan  efek  daipada  disposisi  itu sendiri.  Pemilihan  dan  pengangkatan personil  yang  akan  melaksanakan kebijakan haruslah tepat. Pengangkatan yang  dilakukan  haruslah  pada  orang- orang  yang  memiliki  dedikasi  tinggi kepada  kebijakan-kebijakan  yang  telah ditetapkan  oleh  pimpinan,  supaya  bisa mengawalnya  dengan  baik.  Jika  tidak melakukan penggangkatan pada orang- orang  yang  berkompeten  dan  memiliki dedikasi tinggi atau melakukan penganggatan dengan tidak berdasarkan  komptensi  yang  dimiliki, maka  di  khawatirkan  akan  terjadi  in sub  koordinasi  (perlawanan)  kepada pejabat tinggi diatasnya atau terjadinya hambatan-hambatan  nyata  terhadap kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. Pengangkatan birokrat pada implementasi kebijakan smart kampung sudah sesuai. Terbukti dengan  para  Kepala  OPD  melakukan pemilihan  dan  pengangkatan  personil yang  akan  melaksanakan  kebijakan
adalah  orang  tepat  dan  sesuai  dengan keilmuan  yang  dimilikinya.  Mereka juga orang-orang yang memiliki dedikasi  tinggi  kepada  kebijakan- kebijakan  yang  telah  ditetapkan  oleh pimpinan.  Hal  yang  perlu  dicermati berikutnya  dalam  disposisi  adalah pemberian insentif. Dari hasil penelitian lapangan yang telah
dilakukan  di  beberapa  desa  yang tersebar  di  Kabupaten  Banyuwangi,  di antaranya di kepala desa sambi mulyo, desa karang bendo dan desa rogojampi, didapatkan infomasi bawasanya insentif adalah hal yang sangat penting dalam  mendukung  suksesya  kebijakan smart kampung, karena dengan insentif itulah  para  staf  pelaksana  (operator) sistem smart kampung bisa mendapatkan  motivasi  tambahan  atau bisa mendapatkan semangat yang lebih sehingg mereka lebih bisa menjalankan tanggung  jawab  mereka  dengan  baik. Insentif tersebut diberikan setiap bulanya  kepada  para  operator  tersebut. Insentif  yang  diberikan  di  ambil  dari anggaran yang ada di Dana Desa (DD) dan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD). Pemberian  insentif  pada  Implementasi Kebijakan  Smart  Kampung  ini  sudah berjalan sampai saat ini.
Jika  impelementor  atau  pegawai tidak melaksanakan disposisi atau sikap pelaksana dengan baik atas apa yang di perintahkan oleh atasanya, maka barang  tentu  akan  menjadikan  masalah dan  hambatan-hambatan  nyata  bagi implementasi  kebijakan.  Karena  itu pengangkatan  dan  pemilihan  terharap impelementor atau pelaksana kebijakan
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 15 November 2022,Reviewed 23 November 2022,Publish 30 November 2022(712-728)
haruslah  orang-orang  yang  memiliki dedikasi  dan  antusiasme  yang  tinggi terhadap kabijakan-kebijakan yang telah  diusulkan.  Dalam  penelitian lapangan  yang  telah  dilakukan  di beberapa desa di Kabupaten Banyuwangi,  terlihat  para  pelaksana kebijakan  smart  kampung  hingga  ke level  desa  berjalan  dengan  baik.
Operator-operator  yang  berkerja  di desa-desa  dalam  pengoperasian  sistem smart kampung juga melakukan tugasnya  dengan  sangat  baik.  Karema sejak awal sudah dilakukan penunjukan orang  yang  tepat  sesuai  dengan kemampuanya.  Selain  itu  juga terdapat intervensi  dalam  bentuk  pemberian insentif,  sehingga  bisa  membuat  staf pelaksana teknis menjadi lebih semangat  dan  memiliki  motivasi  lebih dalam  menjalankan  tugas-tugasnya. Sehingga efek disposisi yang ditimbulkan bernilai positif. 4. BureaucraticsStructure (struktur birokrasi) Struktur birokrasi sangat menunjang terealisasi dan terlaksananya  kebijakan  yang  ada. Tanpa  struktur  birokrasi  yang  jelas maka  implementor  atau  pelaksana kebijakan akan kesulitan dalam pelaksanaan kebijakan yang ada,
walaupun sumber daya untuk melaksanakan  kebijakan  tersedia  dan juga  para  implementor  atau  pelaksana kebijakan  memiliki  atusiasme  dan kemampuan  yang  mumpuni  dalam melaksanakan  kebijakan,  hal  ini  akan tetap  sulit  terlkasana  dengan  baik. Menurut  Edward  C  III,  sebagai
pelaksana  dalam  suatu  kebijakan, birokrasi  harus  bisa  mendukung  secara penuh  atas  kebijakan-kebijakan  yang telah  ditetapkan  melalui  koordinasi yang baik. Terdapat dua (2) karakteristik yang bisa memacu kinerja dari  struktur  birokrasi  atau  organisasi, yaitu: melakukan SOP (Standart Operasional Prosedur) dengan baik dan melaksanakan fregmentasi. Pada penerapan implementasi kebijakan smart  kampung  ini,  SOP  (Standart Operasional  Prosedur)  khususnya  di bidang pelayanan dalam smart kampung,  sudah  terlaksana  dengan baik di desa-desa. Salah satunya adalah SOP  yang  ada  di  desa  cluring.  Desa cluring  mengeluarkan  SOP  pelayanan, dimana  terdapat  14  jenis  pelayanan dengan  SOP  yang  jelas  dan  bisa terlaksana dengan baik.
Sedangkan pada pelaksanaan fragmentasinya,  hasil  observasi  dan wawancara  melihat  bahwa  penyebaran tanggung  jawab  aktivitas-aktivitas  atau kegiatan-kegiatan pegawai pada beberapa  unit  kerja,  sedari  awal perencanaan  kebijakan  smart  kampung ini  telah  terlaksana  dengan  baik  dan rapi. Dari awal Bupati telah melimpahkan  kewenangnya  kepada Bappeda Kabupaten Banyuwangi sebagai koordinator pelaksana
kebijakan  smart  kampung  dan  bisa membagi  tanggung  jawab  kepada setiap OPD teknis untuk melaksanakan kebijakan  smart  kampung  ini  dengan baik.  Dinas  PMD  sebagai  OPD  yang mengani  terkait  aparatur  desa,  Dinas Kominfo sebangai OPD yang
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 15 November 2022,Reviewed 23 November 2022,Publish 30 November 2022(712-728)
menangani  terkait  sistem  dan  juga jaringan smart kampung, Bagian Hukum  Setda  Kabupaten  Banyuwnagi sebagai  OPD  yang  mengeluarkan perbub  smart  kampung,  kecamatan sebagai penanggung jawab dan koordinator  desa-desa  di  wilayahnya, kemudian  desa  memiliki  tanggung jawab  pelaksanaan  smart  kampung langsung  ke  masyarakat  dan  juga menempatkan  staf  desanya  ke  dalam bidang-bidang  yang  dinilai  sesuai dengan  kemampuan  mereka.  Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan fragmentasi yang dilakukan  dalam  rangka  penyebaran tanggung  jawab  aktivitas-aktivitas  atau kegiatan  pegawai  pada  beberapa  unit kerja  dakam  implementasi  kebijakan smart  kampung  ini  telah  berjalan dengan  baik.  Baik  itu  di  level kabupaten  maupun  di  level  desa, sehingga Implementasi kebijakan smart kampung  dapat  berjalan  dengan  baik dan lancar hingga saat ini. Faktor Eksternal Implementasi Kebijakan Smart Kampung Implementasi  kebijakan  smart kampung  ini  juga  ada  dikungan  dari pihak luar yang berperan, dalam hal ini adalah faktor eksternal dalam implementasi kebijakan smart kampung.  Dari  hasil  penelitian  yang telah  dilakukan  terdapat  beberapa faktor  eksternal  yang  berpengaruh terhadap  pelaksanaan  implementasi kebijakan smart kampung, yaitu: partisipasi  masyarakat  desa,  dukungan tokoh  masyrakat  dan  dukungan  stake holder.  Dari  ketiga  faktor  eksternal
tersebut  cukup  memberikan  pengaruh yang  signifikan  terharap  kesuksesan implementasi kebijakan smart kampung. Melalui partisipasi masyarakat,  Implementasi  Kebijakan Smart  Kampung  bisa  memberikan dampak positif pada kemajuan ekonomi  yang  ada  di  masyarakat, khususnya masyarakat di daerah pedesaan.  Masyarakat  yang  dulu  sama sekali  tidak  mengenal  ekonomi  digital kini  mengerti  dan  melakukan  berbagai pemasaran  produk  melalui  ekonomi digital. Saat ini berbagai olahan produk baik  itu  makanan,  kerajinan  maupun home  stay,  sudah  bisa  dipasarkan  oleh penduduk  desa  melalui  akses  internet. Pemasangan 10.000 titik WIFI di desa- desa  mempercepat  penduduk  untuk masuk  kedalam  akses market secara digital. Partisipasi masyarakat sangatlah  penting  dalam  suksesnya implementasi kebijakan smart kampung  ini.  Dalam  observasi  dan wawancara  yang  dilakukan,  partisipasi masyarakat ada berbagai macam bentuknya  seperti:  saat  ini  masyarakat sudah bisa memasarkan produk kerajinan secara online melalui berbagai  platform  digital,  masyarakat memasarkan home  stay mereka  secara digital melalui platform digital traveloka,  tiket.com,  booking.com  dan lain-lain,  serta  masyarakat  juga  bisa memasarkan  produk  makanan  secara online melalui platform digital banyuwangimall.com  dan  banyak  lagi.
Masyarakat yang dulunya hanya menjual  berbagai  macam  produknya secara  konvensioal,  namun  dengan
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 15 November 2022,Reviewed 23 November 2022,Publish 30 November 2022(712-728)
adanya  implementasi  kebijakan  smart kampung  ini,  masyarakat  desa  bisa memasarkan berbagai produknya secara ekonomi digital. Tokoh masyarakat memiliki peranan penting dalam tatanan kehidupan  masyarakat  desa,  sehingga setiap  kebijakan  yang  di  ambil  harus menyertakan  tokoh  masyarakat  dalam setiap pengambilan keputusanya.
Seperti  yang  kita  ketahui  bawasanya sampai  saat  ini  di  desa-desa  selalu ada
tomas  (tokoh  masyarakat)  yang  juga memegang  peranan  penting  dalam bermasyarakat  di  desa.  Dukungan  dari tokoh masyarakat dinilai penting terhadap sukses tidaknya suatu implementasi  kebijakan.  Terkhusus dalam  implementasi  kebijakan  smart kampung  ini,  dari  observasi  dan wawancara yang telah dilakukan dengan  beberapa  tokoh  masyarakat yang  ada  di  desa  sejauh ini  para  tokoh masyarakat mendukung kebijakan smart  kampung  ini  dan  mereka  sangat welcome dari  pertama  kali  kebijakan ini diterapkan, sehingga pengimplementasian  kebijakan  smart kampung  ini  berjalan  dengan  baik hingga saat ini.
Faktor  eksternal  ke  tiga  adalah dukungan  dari stake  holder .  Sukses tidaknya  implementasi  suatu  kebijakan tidak  hanya  dari  dukungan  dari pemerintah  dan  juga  masyaraktnya, namun  juga  ada  dikungan  dari stake holder yang  berperan. Stake  holder yang  berperan  dalam  implementasi kebijakan smart kampung ini adalah PT Telkom dan juga PLN dan mendukung
jalanya smart kampung sampai saat ini. PT Telkom berkerjasama dengan dinas kominfo  kabupaten  banyuwangi  dalam penyediaan perangkat infrastruktur jaringan  fiber  untuk  pemasangan WIFI
hingga ke desa-desa terluar di Kabupaten Banyuwangi. Sedangkan PT PLN  memastikan  bahwa  desa-desa terluar  di  Kabupaten  Banyuwangi tersebut  telah  teraliri  listrik  dengan baik dan lancar setiap harinya.

## KESIMPULAN
Berkaitan dengan tujuan penelitian  yang  telah  dilakukan,  maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Implementasi Kebijakan Smart Kampung Banyuwangi, berjalan dengan baik dan berhasil. Karena pada pelaksanaanya  telah  memenuhi  4 variabel kesuksesan pelaksanaan Implementasi Kebijakan (Faktor Internal).  Dimana  Komunikasi,  sudah terjalin dengan baik, baik itu komunikasi  antar  pelaksana  kebijakan maupun komunikasi pelakana kebijakan  dengan  stake  holder  terkait. Sumber daya (staf) pelaksana mencukupi  dan  memadahi,  Informasi yang  diterima  oleh  staf  tersampaikan dengan  baik,  pembagian  kewenangan berjalan  dengan  baik  dan  fasilitas pendukung  kebijakan  smart  kampung juga  mencukupi  dan  memadahi  dan baik.  Kemudian  disposisi  juga  telah dilakukan  dengan  baik.  Mulai  dari pengangkatan  birokrat  yang  dilipih dengan  baik  berdasarkan  kemampuan, pemberian insentif yang juga diterapkan  sehingga  memberikan  rasa
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 15 November 2022,Reviewed 23 November 2022,Publish 30 November 2022(712-728)
semangat  pada  staf  dan  efek  disposisi yang  ditimbulkan  bernilai  positif. Kemudian yang terakhir adalah struktur birokrasi,  dimana  struktur  birokrasi
Kebijakan Smart Kampung pada penerapan  dilapangan  berjalan  dengan baik.  Mulai  dari  pemberlakuan  SOP hingga  pelaksanaan  fragmentasi  ke unit-unit  kerja  hingga  ke  desa  sudah diterapkan dengan baik.
Selain faktor internal di atas, ada juga  faktor  eskternal  yang  mendukung keberhasilan  dan  kegagalan  dalam Implementasi Kebijakan Smart Kampung.  Terdapat  3  faktor  eksternal, yaitu:  Partisipasi  Masyarakat  Desa, Dukungan  Tokoh  Masyarakat  dan
Dukungan Stake  Holder .  Partisipasi masyarakat  desa  memiliki  andil  dalam keberhasilan  ataupun  kegagalan  suatu implementasi kebijakan. Karena, ketika suatu kebijakan tidak ada partisipasi/sumbangsih masyarakat dalam  menjalankanya  maka  kebijakan tersebut tidak akan berjalan sebagaimana  yang  diharapkan.  Dalam penelitian  dilapangan  yang  didapatkan, partisipasi masyarakat dalam kebijakan smart  kampung  sangat  baik.  Saat  ini masyarakat desa di Kabuapten
Banyuwangi  sudah  bisa  melakukan pemasaran home  stay secara  digital,
sudah  bisa  memasarkan  kerajinan  khas Banyuwangi  secara online dan  juga sudah  memasarkan  produk  makanan dan  minuman  olahan  secara online
juga.  Dukungan  Tokoh  Masyarakat juga  memiliki  peran  penting  di  dalam masyarakat desa, karena tokoh masyarakat  memiliki  suara  tersendiri
dalam  masyarakat  desa.  Jika  tidak mendapat dukungan oleh tokoh masyarakat, maka implementasi kebijakan  tidak  akan  berjalan  dengan lancar. Dalam penelitian lapangan yang didapatkan,  tokoh  masyarakat  desa  di Banyuwangi mendukung adanya kebijakan  smart  kampung,  sehingga pengimplementasian  kebijakan  smart kampung  ini  berjalan  dengan  lancar hingga  saat  ini,  dan  yang  terakkhir adalah dukungan stake holder . Dimana stake holder juga memiliki andil dalam berhasil atau gagalnya suatu kebijakan. Melalui  penelitian  lapangan  yang didapatkan, dalam pengimplementasian kebijakan smart kampung ini terdapat 2 stake  holder yang  memiliki  peranan yang  signifikan,  yaitu  PT  Telkom  dan PT  PLN.  PT  Telkom  mensuport  dari pemasangan fiber optik hingga ke desa- desa terluar di Banyuwangi, sedangkan PT PLN mensuport listik dan memastikan  listrik  tersalurkan  dengan baik  hingga  ke  desa-desa  terluar  di Kabupaten Banyuwangi.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Edwards III.,George C., 1980. Implementing Public Policy, Congressional  Quarterly  Press. Washington DC Grindle, Merilee S. (1980). Politics and Policy  Implementation  in  The Third World. Princnton University Press: New Jersey Midgley, James. (1995). Social Development: The
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 15 November 2022,Reviewed 23 November 2022,Publish 30 November 2022(712-728)
Developmental  Perspective  in Social Welfare. Sage Publication. Neuman, W. L. (2014). Social Research  Methods:  Qualitative and Quantitative  Approaches.
Person Education Limited.
PUPR.  (2015). Kajian  Pengembangan Smart  City  di  Indonesia .  Jakarta: Direktorat Jenderal Penataan
Ruang  Kementerian  Pekerjaan Umum. Penelitian/Jurnal Abdal.  (2015).  KEBIJAKAN  PUBLIK (Memahami  Konsep  Kebijakan Publik). Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian  Kepada  Masyarakat UIN Sunan Gunung Djati Bandung Fitrianti, Anisa Ana. (2021). Efektivitas Kebijakan Smart Kampung  Di  Desa  Ketapang Kabupaten  Banyuwangi.  Journal of Governance Innovation Volume 3, Number 1, Maret 2021 (P-ISSN)  2656-6273,  (E-ISSN) 657-1714 DOI Number10.36636/jogivv3i1.438 Kosamtun, Siti. (2017). Inovasi  Pelayanan  Publik  Melalui Penerapan  Smart  Kampung  di Kabupaten  Banyuwangi.  Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Mariyam,  Siti.  (2018).  Implementasi Perbub No.18 Tahun 2016
Tentang Integrasi Pelayanan Smart Kampung. Surabaya: Universitas  Islam  Negeri  (UIN) Sunan Ampel Mahardika,  P.A.  (2018).  Implementasi Kebijakan Smart Kampung Bidang Pelayanan Publik Di Desa Kampung  Anyar.  Malang:  FIA.
Universitas Brawijaya.
The  Policy  Implementation  Process:  A
Conceptual  Framework,  Donald S.  Van  Meter  and  Carl  E.  Van Horn  Administration  &  Society 1975 6: 445. DOI: 10.1177/009539977500600404 Peraturan Pemerintah Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2016 tentang Desa
Peraturan  Bupati  Banyuwangi  Nomor 18  Tahun  2006  tentang  Integrasi Kebijakan  Kerja      Berbasis Desa/Kelurahan  Melalui  Smart Kampung
Peraturan  Bupati  Banyuwangi  Nomor
Peraturan  Bupati  Nomor  No.  60 Tahun  2017  tentang  Tentang Penerapan Masterplan Smart City Melalui Banyuwangi Smart KampungBudiarjo, Miriam. (2008). Dasar-Dasar Ilmu Politik .  Jakarta;  PT.  Gramedia Pustaka Utama