## PENGORGANISASIAN PERENCANAAN DESA: KAJIAN DI DESA KALONGSAWAH KECAMATAN JASINGA KABUPATEN BOGOR
Ayi Karyana ( ayi@ut.ac.id ) FISIP - Universitas Terbuka

## ABSTRACT
Development Planning Consultation (Musrenbang) Village is an annual discussion forum of village’s stakeholders to agree on Village Development Work Plan (RKP Village) in the planned budget. This study aims to describe and analyze: 1) formation of Musrenbangdes Organizing Team (TPM), 2) formation of village Musrenbang Team Guide by TPM; 3) preparation of technical implementation village Musrenbang; and 4) a participatory rural assessment and dialogue. Writing method used in this study is descriptive analysis. The study shows, in the process of team formation TPM, the preparation of TPM personnel is the right and depends on the Village Head. TPM in performing their duties do not form a team or guides Working Group (WG), whereas the normative should be formed. The Working Group role and duty are process designer, managing the process from pre-to post-musrenbangdes stage, as the manager of a meeting or discussion forum and as a source of information. In the process of technical preparation through the stages of implementation, Musrenbangdes does not begin with Deliberation Hamlet (Musdus), there is no agenda for preparing the implementation plan of village workshops, Village Representative Body (BPD) does not specifically implement Musrenbangdes agenda. Village Assessment Team was not formed, so there is no village study to compile data / information on the latest village issues.
Organizing musrenbang villages in the Village District Kalongsawah Jasinga Bogor Regency, ranging from the establishment of Village TPM Team Guide/ Working Group, technical preparation and review of the implementation of village meetings in a participatory and dialogical were not implemented optimally.
Keywords: musrenbangdes, organizing, the villages study
Payung hukum untuk pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) diatur dalam Permendagri Nomor  66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Desa yang memuat petunjuk teknis penyelenggaraan musyawarah untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) lima tahunan dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahunan.
Fakta membuktikan selama kajian dilakukan (2010),  kewenangan dan hak yang dimiliki Desa Kalongsawah untuk mengurus desa sesuai dengan aspirasi warga yang hidup di wilayah desa, masih bersifat semu dan terdapat sejumlah permasalahan dalam pelaksanaannya. Faktanya, aspirasi dan kebutuhan masyarakat desa yang sudah dirumuskan melalui pengorganisasian musyawarah desa, tidak banyak yang diakomodir oleh para pengambil kebijakan pada level yang lebih tinggi atau supra sistem dengan alasan keterbatasan anggaran dan atau usulan dari masyarakat desa bukan prioritas pembangunan dan tidak sesuai dengan rencana strategis kabupaten.
Pada pelaksanaannya, pengorganisasian musyawarah desa seringkali belum mencerminkan semangat musyawarah yang bersifat partisipatif dan dialogis, cenderung masih menekankan pada aspek formal administratif dalam artian program wajib dilaksanakan. Implementasi musyawarah desa di Desa Kalongsawah Kecamatan Jasinga, belum dijadikan ajang demokrasi yang mengakar rumput dan bersahabat bagi warga desa, terutama kelompok miskin, perempuan dan petani serta golongan marjinal lainnya dalam menyuarakan aspirasi dan kebutuhannya. Suara kelompok miskin dan marjinal tersingkir dan tidak menjadi perhatian pada saat penetapan prioritas program dan kegiatan pembangunan di desa. Faktor  lain penyebab dan kendala yang dapat diidentifikasi antara lain; eksplorasi kebutuhan di dusun tidak pernah dirumuskan, tidak adanya fasilitator untuk memandu forum-forum perencanaan partisipatif dan inklusif di tingkat rukun warga dan dusun, metodologi musyawarah yang tidak sesuai, kurang kesediaan media bantu, dan kurangnya kapasitas lembaga penyelenggara musyawarah.
Pengorganisasian adalah alat untuk mencapai tujuan. Pengorganisasian Musrenbangdes adalah suatu proses pembentukan kerangka bangunan kegunaan yang teratur untuk acuan aktivitas semua sumberdaya yang ada dalam sistem manajemen desa. Penggunaan kerangka bangunan yang teratur tersebut menekankan pada pencapaian tujuan sistem manajemen desa dan membantu terlaksananya tujuan perencanaan kegiatan musyawarah dan tidak hanya dalam pembuatan tujuan yang nampak tetapi juga dalam menegaskan sumber daya yang akan digunakan untuk mencapai proses dalam visi, misi dan tujuan. Winardi (2003), mendefinisikan pengorganisasian sebagai tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang, hingga mereka dapat bekerja sama secara efisien dan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Sedangkan Siagian (1983), memberikan definisi bahwa pengorganisasian sebagai fungsi organik manajemen pemerintahan adalah keseluruhan proses pengelompokkan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan.
Berdasarkan pengamatan awal dan penjajakan lapangan (grand tourobservation) di Desa Kalongsawah Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor dan latar belakang permasalahan yang diuraikan di atas, masalah utama yang ingin dikaji adalah bagaimana pengorganisasian musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes) di Desa Kalongsawah Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor diselenggarakan.
Dari uraian tersebut ditentukan pengorganisasian empat rumusan kajian sebagai berikut.
1. Pembentukan Tim Penyelenggara Musyawarah (TPM) Desa di Desa Kalongsawah Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor
2. Pembentukan Tim Pemandu Musyawarah Desa oleh TPM di Desa Kalongsawah Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor
3. Persiapan teknis pelaksanaan Musyawarah Desa di Desa Kalongsawah Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor
4. Pengkajian desa secara partisipatif dan dialogis di Desa Kalongsawah Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor.
Dengan demikian, tujuan kajian ini adalah:
1. Untuk memperoleh pengetahuan faktual berupa penjelasan pengorganisasian mengenai pembentukan Tim Penyelenggara Musrenbangdes (TPM), pembentukan Tim Pemandu
Musyawarah Desa oleh TPM, dan Persiapan teknis pelaksanaan Musyawarah Desa di Desa Kalongsawah Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor.
2. Untuk memberikan informasi yang objektif tentang kajian desa secara partisipatif dan dialogis di Desa Kalongsawah Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor.
Dalam kajian ini, data tidak dianalisis dengan angka-angka melainkan dalam bentuk kata- kata, kalimat-kalimat atau paragraf-paragraf yang dinyatakan dalam bentuk narasi yang bersipat deskriptif. Metode kajian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Objek yang dikaji berkenaan dengan pengorganisasian (organizing) Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) berkenaaan dengan empat rumusan kajian.
Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah observasi (pengamatan), wawancara langsung dari sumbernya, meminta jawaban tertulis dan studi dokumentasi. Teknik pengumpulan data ini digunakan dengan harapan dapat saling melengkapi untuk memperoleh data yang diperlukan untuk mencapai tujuan kajian (Moleong, 2004).
Sumber data yang diperlukan diklasifikasikan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer bersumber dari observasi, wawancara dan jawaban tertulis dari semua pihak yang terkait, baik langsung maupun tidak langsung dalam ruang lingkup pelaksanaan Musrenbangdes. Data sekunder diambil dari Kantor Desa Kalongsawah berupa dokumen-dokumen yang relevan, baik catatan- catatan, arsip-arsip yang ada, dan laporan-laporan yang bersangkut paut dengan kajian.
Untuk menguji keakuratan data dan informasi, dilakukan triangulasi yaitu mempelajari gejala dari berbagai sudut dan melakukan pengujian temuan dengan menggunakan berbagai sumber informasi dan  berbagai teknik.Triangulasi yang digunakan berupa teknik pemeriksaan dengan memanfaatkan sumber, metode, konfirmasi dan teori. Menurut Patton (1990), triangulasi antar teori tetap dibutuhkan sebagai penjelasan banding (rival explanation). Ahli lain, Bogdan dan Taylor (1984) mengemukakan, teori memberikan suatu penjelasan atau kerangka kerja penafsiran yang memungkinkan peneliti memberi makna pada kekacauan data  (morass of data)  dan menghubungkan data  dengan kejadian-kejadian dan  latar yang lain.
Berdasarkan seluruh analisis hasil kajian pengorganisasian musrenbangdes di Desa Kalongsawah Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor, dilakukan rekonstruksi dalam bentuk deskripsi, narasi dan argumentasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Analisis Pembentukan Tim Penyelenggara Musyawarah Desa (TPMDes)
Informasi dari informan peserta Musrenbangdes yang diwawancarai pada tanggal 9-10 Oktober 2010 tentang proses penyusunan personil Tim Penyelenggara Musyawarah Desa (TPM), hasilnya adalah pra musrenbangdes tidak dilaksanakan. Tidak ada pembentukan kelompok kerja. Tidak ada pelatihan ataupun simulasi musyawarah desa, dan penyusunan agenda pelaksanaan musrenbangdes.  Dalam hal ini, pemerintah desa sesuai dengan instruksi dari Kecamatan, telah menyiapkan rancangan program yang akan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Untuk menghasilkan perencanaan pembangunan desa yang optimal, seharusnya dalam tahap awal, usulan warga dimusyawarahkan dan digelar dalam suatu forum masyarakat dusun yang disebut  Musyawarah Dusun (Musdus) dan secara partisipatif dilaksanakan oleh pemangku kepentingan (stake holders) Dusun.
Tujuan penyelenggaraan Musyawarah Dusun adalah: (1) menampung dan menetapkan kegiatan prioritas sesuai kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan pada tingkat dibawahnya (RT/RW), (2) menetapkan kegiatan prioritas Dusun yang akan dibiayai melalui alokasi dana Dusun yang berasal dari APBD Kabupaten Bogor maupun sumber pendanaan lain, (3) menetapkan kegiatan prioritas yang akan diajukan untuk dibahas pada forum Musyawarah Desa untuk dibiayai melalui APBD Kabupaten.
Di desa Kalongsawah terdapat 3 (tiga) Dusun. Ketiga Dusun tersebut tidak melaksanakan pertemuan Musyawarah Pembangunan Dusun (Musbangdus). Pertemuan tersebut tidak dilakukan berdasarkan kebiasaan, karena rancangan program sudah dipersiapkan oleh Desa. Alasan lain, jadwal Musrenbangdes pada tahun 2010 bersamaan dengan periode tanam di sawah, sehingga penduduk desa tidak dapat melaksanakan pertemuan Dusun. Kepala Dusun I mengatakan: “Hambatan yang paling sulit pada saat Musbangdus dan Musrenbangdes adalah masalah waktu, sebab warga mempunyai kesibukan masing-masing”.
Ada pernyataan dari warga yang memberikan kesan kekesalan dalam mengikuti pertemuan, Ketua RT. 04/02 mengemukakan: “Dalam setiap musyawarah desa kadang-kadang hadir dan terkadang juga tidak hadir, kemudian pada saat musyawarah tidak bisa hadir karena ada keperluan yang lain, tetapi saya tahu hasil musyawarah desa karena setiap hari selalu ke desa, dengan begitu tahu informasi mengenai musyawarah tersebut; tidak ada tim atau kelompok kerja dalam rapat tersebut …. Sering mengikuti rapat desa, selalu mengajukan pembangunan Jembatan Gantung yang menghubungkan Desa Peuteuy dengan KampungToge, yang sampai sekarang masih menggunakan bambu, tetapi sampai sekarang tidak ditanggapi, padahal jembatan tersebut sangat penting untuk para warga seperti pergi ke pasar, sekolah, mengaji dan sebagainya”.
Dalam tambahan penjelasannya, Ketua RT. 04/02, usulan yang dibawa dari wilayahnya tidak masuk dalam hasil keputusan musrenbangdes. Ketua RT 05/03, mengemukakan hal yang sama: “Tebingan kali Cilutung kondisinya saat ini (2010) sangat membahayakan, apalagi dalam guyuran hujan yang terus-menerus akan mempercepat terjadinya longsor di tebingan tersebut”.
Jika Musyawarah Dusun dilaksanakan, output yang semestinya dihasilkan adalah : (1) Daftar Kegiatan Prioritas (DKP) yang akan dilaksanakan sendiri oleh Dusun yang akan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Dusun (APB-Kampung), serta swadaya gotong-royong masyarakat Dusun, (2) DKP yang akan diusulkan ke Desa untuk dibiayai melalui APBD Kabupaten, dan (3) Daftar nama anggota delegasi yang akan membahas hasil Musyawarah Dusun pada Musrenbangdes.
Secara teoritis, hal-hal yang seharusnya dipersiapkan untuk pelaksanaan Musyawarah Dusun Desa Kalongsawah agar optimal adalah: (1) daftar prioritas masalah pada Dusun dan kelompok-kelompok masyarakat seperti kelompok tani, pendidik, buruh, kalangan pondok pesantren, perempuan, pemuda, dan kelompok lainnya sesuai dengan kondisi dusun, (2) daftar permasalahan Dusun, seperti peta kerawanan, kemiskinan dan pengangguran, (3) dokumen Rencana Pembangunan Jangkan Menengah (RPJM) Dusun dan (4) hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan Dusun pada tahun sebelumnya (2009). Disamping itu, dokumen yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Bogor perlu dievaluasi.
1) formulir yang memudahkan Dusun untuk menyampaikan daftar usulan kegiatan prioritas ke tingkat musyawarah desa
2) hasil evaluasi Pemerintah Kabupaten Bogor dan Desa Kalongsawah terhadap penggunaan anggaran dan belanja dusun tahun sebelumnya dan penggunaan pendanaan lainnya dalam membiayai program pembangunan dusun
3) informasi dari Pemerintah Kabupaten Bogor tentang indikasi jumlah alokasi dana Dusun bantuan pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Bogor yang akan diberikan kepada Dusun untuk tahun anggaran berikutnya.
4) Kegiatan prioritas pembangunan daerah untuk tahun mendatang, yang dirinci berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), pelaksana beserta rencana pendanaannya di desa tempat Dusun berada.
Informasi lain dari informan berkenaan dengan pembentukan Tim Penyelenggara Musrenbang (TPM); informan menyatakan pembentukan TPM merupakan hak prerogatif Kepala Desa, Penyusunan personil TPM sepenuhnya ditetapkan oleh Kepala Desa, hal ini tertuang dalam Berita Acara Desa tertanggal 04 Januari 2010. TPM tidak representatif. Tidak ada keterwakilan perempuan dan keterwakilan elemen warga dalam TPM tersebut.
Dalam hal pembentukan TPM, warga dan peserta Musrenbangdes mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:
“Dengan secara musyawarah dan menunjuk keberwakilan yang mengerti dan memahami pembentukan panitia Musyawarah desa” (Husni/L/53/buruh/SD).
“Dikumpulkan dulu atau di undang desa oleh KADES yaitu RT/RW, tokoh masyarakat alim ulama, lalu oleh Kades pihak Kecamatan, BPD, LPM, disampaikan pada masyarakat yang di undang oleh desa, tentang musrenbang desa, lalu menampung masukan dari masyarakat mana saja pembangunan yang perlu di bangun untuk kepentingan masyarakat yang ada di lingkungannya masing-masing setiap RT atau RWnya. Lalu di tampung dan di agendakan, lalu di bentuk TPM, yaitu ketua, sekretaris, bendahara, yang di ambil dari setiap perwakilan masyarakat (E.Sahrudin H.Z/L/47/BPD/SLTA).
“Diadakan rapat di kantor desa dengan undangan tokoh masyarakat dan tokoh pemuda sesuai dengan peraturan yang berlaku” (Djunaedi/L/58/Kaur Desa/SLTP).
“Yang sudah dikerjakan di desa kami tidak dibentuk dulu tim penyelenggara Musyawarah, yang diundang RT/RW, tokoh-tokoh masyarakat” (Aceng Suhaya/L/56/swasta/SLTA).
“Dilaksanakan dengan cara musyawarah desa yang terdiri dari unsure RT/RW dan tokoh masyarakat lainnya…. Ikut berperan aktif menyuarakan suara perempuan” (Yusuf Kemhay/L/53/PNS/S2).
Pendapat informan tentang keterwakilan perempuan dalam TPM:
“Belum ada perwakilan perempuan” (Abd. Rojik/L/49/wiraswasta/SMP).
“Menurut saya peran perempuan sangat perlu pada saat rapat pembangunan desa dikarenakan sebagian besar selalu mendukung agar Bapak-bapaknya ikut serta dalam membantu pembangunan desa”  (Ibu Ani dari RT. 02).
“Hasil survey perempuan yang datang hanya seorang dalam data, dengan perbandingan laki-laki dan perempuan hampir sama, dikarenakan perempuan berbentur dengan kepentingan keluarga padahal undangan sebanyak 50 orang sudah disebarkan dan yang datang dan tanda tangan hanya 15 orang dan dalam data hanya dicantumkanan 7 poin dari data yang ada dikarenakan keterbatasan data….PKK ada & Posyandu sudah diwakili seorang untuk menandatangani untuk mewakili semua, bidan desa tak hadir tetapi sudah diwakili oleh posyandu dan PKK”  (Udin-Sekdes).
Wakil dari perempuan menyatakan bahwa hadirnya dalam pertemuan, ada kaitan dengan kegiatan posyandu: “Selama tahun 2010 baru ikut rapat 2x saja (rapat RT), dimana pada saat rapat tersebut membahas tentang kesehatan, kebersihan, atau yang hubungannya dengan Posyandu dengan narasumber dari Puskesmas dan Kecamatan khususnya dalam bidang kesehatan dengan dihadiri juga oleh Aparatur Desa” (Ibu Eni dari RT. 01).
Pada hakikatnya Musyawarah Dusun adalah fase kunci dan paling strategis dari seluruh tahapan proses perencanaan pembangunan di desa. Dari musyawarah dusun inilah sebenarnya berbagai masalah dan potensi masyarakat paling bawah dapat digali dari sumbernya secara langsung. Hal yang perlu mendapat perhatian serius dalam Musyawarah Dusun adalah penting untuk menjaga akurasi informasi, proporsionalitas keterlibatan warga, dan tingkat partisipasi warga RT/RW/Dusun.
Di luar musyawarah dusun, dapat dibuka alternatif lain untuk mengeksplorasi masalah yang dihadapi warga, seperti musyawarah-musyawarah kelompok kepentingan, seperti kelompok tani, kelompok posyandu, karang taruna, dan lain-lain. Tujuan ruang alternatif ini dibuka sebagai upaya untuk memastikan bahwa masalah dan potensi masyarakat desa tergali secara komprehensif.
Setelah Musyawarah Dusun, tahap selanjutnya dalam proses pra musrenbangdes, melaksanakan lokakarya desa. Lokakarya Desa adalah serangkaian kegiatan musyawarah untuk menyusun rancangan materi Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) dengan proses pembahasan sebagai berikut:
1) evaluasi terhadap RKPDesa tahun berjalan;
2) melakukan review  RPJMDesa rencana kegiatan tahun berkenaan;
3) evaluasi  rencana  program/kegiatan  di  desa  pada  tahun    berjalan  melalui  analisa  RKPD,  DU APBD, dan atau R/APBD;
4) analisa keadaan darurat/kerawanan;
5) penyusunan desain  kegiatan dan pagu anggaran dalam matrik rencana program dan kegiatan; serta
6) menyusun rancangan Peraturan Kepala Desa tentang RKP Desa.
Peserta lokakarya adalah seluruh anggota Pokja (tim), delegasi dusun, RW, RT dan unsur masyarakat lain yang dianggap kompeten, serta dapat mengundang narasumber sesuai kebutuhan.
Seperti dikemukakan dalam analisis diatas, disamping pelaksanaan musyawarah Dusun/Rukun Warga secara formal tidak dilaksanakan, di Desa Kalongsawah tidak ada agenda penyusunan pelaksanaan rencana Lokakarya Desa. Padahal lokakarya desa adalah forum antar delegasi dusun, sektor, dan kelompok kepentingan desa, yang sangat penting untuk input perencanaan desa berdasarkan kegiatan dan atau bidang yang dibutuhkan masyarakat desa. Lokakarya Desa dimaksudkan untuk menganalisis informasi yang ditemukan dalam Musyawarah Dusun (Musdus). Tahapan ini memerlukan kesabaran, kecermatan, kepekaan, daya kritis dan sikap
pro-aktif warga untuk menjaga agar apa yang menjadi kebutuhan riil warga desa yang diwakili tiap kelompok agar supaya benar-terakomodir. Lokakarya Desa adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan di tingkat Desa untuk membahas perencanaan tahunan desa. Lokakarya desa ini merupakan salah satu bentuk dari fungsi tugas administrator desa. Henry Fayol dalam Sugandha (1991) mengemukakan fungsi administrator berupa pengorganisasian. Pengorganisasian menurutnya: ”...menyangkut penatasusunan kegiatan-kegiatan, penatasusunan material maupun tenaga kerja/pegawai dalam rangka pencapaian tujuan”.

## Analisis Pembentukan Tim Pemandu/Kelompok Kerja Musrenbangdes oleh TPM
Djohani (2008), menjelaskan pemandu sering disebut sebagai fasilitator, berasal dari kata asilis yang artinya mempermudah. Tugas utama pemandu atau fasilitator musrenbang desa adalah mempermudah peserta untuk terlibat secara aktif sehingga musrenbang bisa berjalan dengan baik, dalam pengertian:
1) Proses musrenbangdes benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip musrenbangdes;
2) Hasil  musrenbangdes benar-benar merupakan rencana program dan atau kegiatan pembangunan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengutamakan kepentingan kelompok miskin (marjinal).
Hasil  kajian di Desa Kalongsawah menunjukkan bahwa TPM dalam tugasnya tidak membentuk Tim Pemandu/Pokja Musyawarah Desa. Agenda yang sangat penting dan menentukan kualitas musrenbangdesn diabaikan. Informan mengemukakan pendapatnya tentang tim pemandu/ kelompok kerja ini. Menurut  warga/informan:
“semestinya ada, tim pemandu akan memperlengkapi TPM dan pembentukannya harus lengkap dari semua unsur/bidang yang ada di masyarakat dan pemilihannya harus demokratis. Keterwakilan perempuan sangat penting, sangat dibutuhkan untuk mewakili keterwakilan perempuan di masing-masing kampung/dusun/ RT/RW. Tim pemandu sangat diperlukan dalam Musrenbangdes” (H. Edi/L/59/Wiraswasta/SD.
“Kriteria untuk menyusun personil tim pemandu harus lengkap dari semua unsur yang di masyarakat dan pemilihannya harus demokratis....keterwakilan dari perempuan sangat penting..kalau semua yang ada di dalam masyarakat dapat dikoordinasikan maka diharapkan segala kepentingan di masyarakat desa terpenuhi...” (Aceng Suhaya/L/56/Swasta/SLTA).
“Sangat baik sekali jika diadakan musyawarah, supaya masyarakat dapat memahaminya...sangat membantu sekali jika perempuan diikutsertakan... masyarakat dan pemuda diikut sertakan dalam tim pemandu atau gugus tugas...” (Popi Novianti/P/38/Bidan Desa/D.III). rmanfaat bagi Musrenbangdes..” Cucu Yuningsih/P/38/Bidan Desa/D.III).
“Kriteria untuk menyusun personil tim pemandu menurut saya, semua elemen masyarakat terakomodir di dalam tim ini baik dari sisi ketokohan, profesi, jabatan dalam masyarakat dan dedikasinya yang peduli terhadap pembangunan desanya, setiap pemikiran harus demokratis...” (Abd. Rojik/L/49/ Wiraswasta/SMP).
“Selama ini keputusan dari desa jika ada pemberitahuan dari RT/RW, saya selalu memahami dan menaatinya...tim pemandu apapun sebenarnya saya tidak tahu dalam TPM, tapi memantau kegiatannya. Contoh PAUD berjalan lancar...semua elemen masyarakat dengan adanya tim pemandu dalam kegiatannya akan selalu mengikuti apa yang diperintahkan...” (Dayat Effendi/L/65/Pensiunan PNS/D.II).
Secara singkat dapat dikemukakan, tugas tim pemandu adalah sesuai dengan apa yang menjadi tujuan Musrenbangdes. Pertama, menampung dan menetapkan kegiatan prioritas sesuai kebutuhan warga desa yang diperoleh dari musyawarah perencanaan pada tingkat di bawahnya (Musyawarah Dusun/kelompok). Kedua, menetapkan kegiatan prioritas desa yang akan dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari APBD Kabupaten maupun sumber pendanaan lainnya. Ketiga, menetapkan kegiatan prioritas yang akan diajukan untuk dibahas pada Forum Musrenbang Kecamatan (untuk dibiayai melalui APBD Kabupaten atau APBD Provinsi). Keempat, menetapkan prioritas kegiatan yang akan di biayai oleh PNPM.
Pengorganisasian komposisi TPM agar optimal, sebaiknya didesain secara seimbang, personalnya refresentatif, terdiri dari aparat pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan, unsur perempuan, berbagai latar belakang sektor/bidang (ekonomi, pertanian, kesehatan, lingkungan hidup, pendidikan, pondok pesantren dan lainnya), keberagaman usia (generasi muda, dewasa, tua), dan mewakili wilayah (Dusun/RT/RW). Pengorganisasian tim pemandu sebaiknya dilihat dari kapasitas individu/warga desa berkenaan dengan keterampilan metode/teknik kajian, musrenbang, dan wawasannya mengenai berbagai kebijakan program dan anggaran di Kabupaten, Kecamatan dan Desa.

## Analisis Persiapan Teknis Pelaksanaan Musrenbangdes
Berdasarkan informasi dan dokumen yang didapatkan tim pengkaji, dalam tahapan pelaksanaan Musrenbangdes Kalongsawah, ditemukan:
1) Badan Perwakilan Desa (BPD) tidak melaksanakan secara khusus agenda Musrenbangdes.
2) Pihak Pemerintah Desa Kalongsawah langsung ke agenda rencana pelaksanaan Musrenbangdes.
3) Jadwal dan agenda Musyawarah langsung disusun oleh Pemerintah Desa (Senin, 04 Januari 2010).
4) Ada undangan/penyebaran undangan kepada peserta Musyawarah Desa.
5) Persiapan logistik dilakukan secara internal oleh perangkat desa.
6) Penetapan Perdes Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang disusun pada tahun 2010 mengacu pada PJMDes 2009.
7) Tidak ada sosialisasi agenda Musrenbangdes kepada warga, penduduk tahunya rapat desa biasa.
8) Pengaturan Logistik Musrenbangdes di lakukan oleh Perangkat Desa.
9) Pendanaan Musrenbangdes dilakukan dengan cara penggalangan dana dari warga des a.
Seperti telah dikemukakan, tiga Dusun yang ada di Desa Kalongsawah tidak melaksanakan Musbangdus dan lokakarya desa, oleh karena itu pada acara pelaksanaannya, kebanyakan peserta secara spontan mengajukan usulan program atau kegiatan semata-mata hanya didasarkan kepada pengalaman semata. Masing-masing peserta mengemukakan usulan secara spontan, hanya yang kasat mata saja atau yang terpikir pada saat itu saja, yang kemudian menjadi usulan prioritas RT/RW
atau dusunnya. Hampir sebagian besar peserta tidak mempunyai informasi dan data yang memadai mengenai proses perencanaan, baik perencanaan dusun/RT/RW, perencanaan desa maupun perencanaan tingkat kabupaten.
Abdul Rojik/L/49/Wiraswasta/SMP, salah satu peserta dan warga Desa Kalongsawah mengatakan:
“Musyawarah Dusun/RW sangat penting karena usulan dari masyarakat itu ditampung dari tingkat dusun...Setelah TPM terbentuk Musdus sudah dikerjakan dan dipenuhi, permasalahan sudah tertampung, baru diadakan lokakarya desa...Dari hasil lokakarya desa maka baru Musyawarah Desa...Dalam lokakarya desa semua usulan dari masing- masing Dusun/RW sudah disusun...Saya lihat BPD kurang aktif di Desa, belum kelihatan rapat BPD, Cuma ada satu yang suka mewakilkan Kepala desa kalau Kepala Desa ada halangan...Perdes itu sangat penting, seharusnya segala yang ada di desa masalah bangunan, jembatan, pengairan itu harus dibereskan, sepengetahuan saya pembangunan di desa belum ada perdesnya...logistik Musyawarah Desa dibebankan ke APBD dan APBD Desa.”
Selanjutnya Aceng Suhaya/L/56/Swasta/SLTA, mengemukakan pendapatnya:
“Musyawarah Dusun/RW sangat penting karena dari situlah muncul gagasan/masukan di tingkat bawah yang perlu ditampung baik yang menyangkut potensi, masalah yang ada di Dusun/RW yang bersangkutan...Setelah TPM terbentuk, Musdus sudah berjalan dan semua permasalahan sudah tertampung maka baru diadakan penyusunan lokakarya desa...dari lokakarya desa maka baru kita rencanakan Musyawarah desa...Dalam lokakarya desa semua gagasan, usulan dari masing-masing dusun/RW sudah disusun kemudian dipilah- pilah berdasarkan skala prioritas mana yang masuk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang juga dalam pendanaannya apakah pihak ketiga harus sudah ditetapkan di lokakarya desa juga para peserta Musyawarah harus dihadirkan semua unsur sisi profesinya atau ketokohan dan jabatan dalam masyarakat...saya lihat BPD kurang terorganisir dengan baik, yang aktif hanyalah ketuanya saja dan perlu dibenahi...perdes sangat penting supaya ada kepastian hukum yang harus ditaati oleh semua unsur yang ada di desa, kalau sudah ada payung hukumnya maka para pelaku pembangunan dalam pelaksanaan teknisnya nanti ada pegangan yang pasti..”
Peserta Musrenbangdes ketika di tanya pendapatnya tentang persiapan teknis pelaksanaan musrenbangdes yang diinginkan, masing-masing mengungkapkan keinginannya sebagai berikut :
“Cara mengatasi hambatan dalam mengorganisir Musrenbangdes dilakukan dengan cara musyawarah dengan pimpinan dusun. Dikumpulkan dulu dan di undang desa oleh KADES yaitu RT/RW, tokoh masyarakat, alim ulama, lalu oleh Kades pihak Kecamatan, BPD, LPM, disampaikan pada masyarakat yang di undang oleh desa, tentang Musyawarah desa, lalu menampung masukan dari masyarakat mana saja pembangunan yang perlu di bangun untuk kepentingan masyarakat yang ada di lingkungannya masing-masing setiap RT atau RWnya. Lalu di tampung dan di
agendakan, lalu di bentuk TPM, yaitu ketua, sekretaris, bendahara, yang di ambil dari setiap perwakilan masyarakat” (E. Sahrudin/L/47/BPD/SLTA).
“Diadakan rapat di kantor desa dengan undangan tokoh masyarakat dan tokoh pemuda sesuai dengan peraturan yang berlaku...” (Djunaedi R.M/L/58/Kaur Desa/SLTP). “Saya selaku pendidik bahkan pengawas pembina Gugus, tapi di dalam hal ini belum pernah diundang oleh pihak desa, memang sebaiknya aparat desa mengundang karena khususnya bangunan sekolah, mebeler dan sarana prasarana sekolah masih banyak dibantu pemerintah melalui Musyawarah Desa” (Dayat Efendi/L/65/Pensiunan PNS/D.II)
Dari informasi yang dikemukakan oleh peserta musrenbang dan warga Desa Kalongsawah, dalam tahapan pelaksanaan Musrenbang Desa ditemukan hal-hal sebagai berikut:
1) Pemaparan hanya didominasi oleh pengurus BPD dan aparat Desa, sebagian besar peserta hampir tidak diberikan kesempatan khusus untuk ikut aktif dalam pembicaraan/diskusi. Seharusnya, pemaparan diisi materi yang berkenaan dengan gambaran persoalan desa menurut hasil kajian di Musdus ataupun lokakarya Desa, atau hal-hal yang sesuai dengan urusan/bidang pembangunan Desa Kalongsawah, seperti : (1) rangkuman permasalahan sosial-budaya desa, termasuk ekonomi, pendidikan, dan kesehatan; (2) rangkuman permasalahan infrastruktur desa; (3) rangkuman permasalahan pemerintahan desa.
2) Kepala Desa jarang hadir dalam setiap pertemuan, ada kesan masalah Desa Kalongsawah, ditangani sepenuhnya oleh Sekretaris Desa, jadi tidak ada pemaparan dari Kepala Desa Kalongsawah. Pemaparan dilakukan oleh Sekretaris Desa mengenai : (1) hasil evaluasi RKP- Desa yang sudah berjalan; (2) kerangka prioritas program menurut RPJM Desa; (3) informasi perkiraan ADD tahun berikut.
3) Tidak ditemukan dokumen yang berupa tanggapan dari pihak Kantor Kecamatan Jasinga, mengenai paparan desa yang dihubungkan dengan kebijakan dan prioritas program daerah di wilayah Kecamatan Jasinga. Dokumen yang ditemukan adalah rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) daerah kabupaten bogor tahun 2008 – 2013.
4) Risalah pertemuan/musyawarah yang berisi perumusan pokok-pokok penting hasil pemaparan di atas dan tanggapan/diskusi oleh warga masyarakat, tidak ditemukan, tidak ada di kantor desa.
5) Terdapat dokumen hasil musyawarah desa tentang penyepakatan prioritas masalah/kebutuhan yang ada di Desa Kalongsawah kegiatan untuk RKP-Desa tahun 2010 dengan proses sebagai berikut: (1) pemilahan permasalahan yang menjadi prioritas desa sendiri dan yang menjadi prioritas untuk diusulkan melalui musrenbang kecamatan, (2) rancangan awal RKP-Desa, (3) prioritas permasalahan/kebutuhan daerah yang ada di Desa Kalongsawah.
6) Hasil musyawarah penentuan tim delegasi desa dengan proses: (1) penyampaian/penyepakatan kriteria tim delegasi desa, (2) penentuan calon dari peserta musrenbang desa ke tingkat Kecamatan, dan (3) penyampaian/penyepakatan mandat yang diberikan kepada tim delegasi.
Topik yang menjadi keputusan akhir dan disetujui oleh seluruh peserta Musrenbangdes Kalongsawah, Tahun 2010, adalah:
1) Pengaspalan Kampung Garisul-Parungsapi.
2) Pembanguna MCK.
3) Tebingan Kali Cidurian.
4) Betonisasi Kamung Kalongsari.
5) Betonisasi Kampung Peuteuy.
6) Betonisasi Kampung Garisul.
Secara nyata terlihat bahwa keputusan Musrenbangdes Desa Kalongsawah untuk tahun 2010 lebih menekankan atau terfokus pada pembangunan secara fisik. Di beberapa Desa yang sudah maju seperti yang ditemukan tim pengkaji di Desa Karanggadung Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen dan Desa Ciawitali Kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang, tekanan musrenbang tidak hanya terfokus pada bangunan secara fisik saja tetapi juga masalah kesehatan, terlebih lagi masalah kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak balita.
Kapasitas masyarakat Desa Kalongsawah hanya menjangkau masalah prasarana fisik yang berada di lingkup kampungnya saja, sehingga setiap Musrenbangdes hanya  mampu  mengusulkan perbaikan prasarana fisik di lingkungan sekitar mereka saja. Terlihat bahwa, masyarakat Desa Kalongsawah tidak mampu menyampaikan usulan-usulan sektoral yang lebih luas.
Musrenbangdes di Desa Kalongsawah menurut pengamatan tim pengkaji, dalam pandangan warga desa lebih dikonotasikan pembangunan fisik. Terlihat dari hasil musrenbang tersebut yang akan di bawa ke tingkat Kecamatan. Dari hasil wawancara dengan peserta musrenbang, usulan- usulan program/kegiatan warga desa sebagian besar didominasi rencana pembangunan fisik di sekitar Desa yang dibutuhkan untuk di bangun. Keberhasilan suatu desa, mereka ukur dengan indikasi tersedianya sarana prasarana yang berbentuk bangunan. Hal ini oleh Setia dan Effendi (1996) direkomendasikan kepada supra sistem untuk menjadi perhatian: “Pemerintah memang perlu serius memperbaiki infrastruktur desa, karena hal itu akan meningkatkan akses masyarakat desa pada pelayanan dan pasar akibat jalan dan transportasi yang baik, sehingga produksi masyarakat desa bisa cepat ke pasar”. Pendapat yang dikemukakan tersebut, ternyata menjadi filosofi musrenbangdes di Desa Kalongsawah, bahwa pembangunan infrastruktur desa memang penting diprioritaskan, sedangkan hal lain di luar pembangunan fisik, akan mengikuti sebagai dampak pengiring dari keberhasilan pembangunan  secara fisik.

## Pengkajian Desa Secara Partisipatif dan Dialogis
Kajian permasalahan yang cukup signifikan di Desa Kalongsawah, bukan semata- mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi maupun Pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif dan dialogis Tidak dilakukannya kajian kondisi permasalahan dan potensi desa di Desa Kalongsawah sesuai suara masyarakat, secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran. Musrenbangdes tidak optimal di Desa Kalongsawah, penyebabnya adalah Tim Pengkajian Desa tidak dibentuk, absennya partisipasi warga dalam formulasi dokumen rancangan awal pra musrenbangdes, minimnya persiapan warga ketika hadir dalam musrenbang, kadang-kadang dipaksa hadir oleh perangkat desa untuk menghadiri pertemuan. Jelas, hal ini berpengaruh terhadap kualitas usulan di Musrenbangdes. Musrenbangdes hanya menjadi ajang kaji ulang tahun sebelumnya, PJMDes 2009.
Perencanaan pembangunan di Desa Kalongsawah belum partisipatif. Peran Kepala Desa yang digantikan oleh Sekretaris Desa dan Aparat Desa lainnya, yang mengklaim mewakili aspirasi masyarakat masih mendominasi kekuatan dalam menentukan  kebijakan di arena Musrenbangdes. Istilah partisipasi stakeholders sebenarnya sudah  populer diadopsi oleh pemerintah sebagai sebuah
pendekatan partisipatif dalam pembangunan, termasuk dalam kegiatan perencanaan pembangunan di desa. Di Desa,  istilah itu juga cukup akrab diungkapkan para elite Desa, termasuk diantaranya anggota BPD. Tetapi stakeholders yang terlibat dalam perencanaan pembangunan desa masih berkutat pada hegemoni  aktor  pemerintahan Desa dan lembaga-lembaga formal  di  tingkat Desa (Sekretaris Desa,  BPD,  PKK, LPMD, Dusun, RT, dan  RW). Keterlibatan  organisasi-organisasi sektoral,  organisasi kemasyarakatan  yang  lain,  dan kelompok perempuan masih sangat terbatas. Berdasarkan pengamatan mendalam, hal ini sangat dirasakan di Desa Kalongsawah.
Lemahnya partisipasi warga Desa Kalongsawah merupakan sisi lain dari lemahnya praktik demokrasi  di tingkat desa ini. Terkesan bahwa elite Desa Kalongsawah tidak mempunyai pemahaman yang memadai tentang partisipasi. Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, BPD dan kelengkapan lembaga desa lainnya, partisipasi adalah bentuk dukungan masyarakat terhadap kebijakan pembangunan pemerintah Desa. Pemerintah Desa memobilisasi gotong-royong dan swadaya untuk mendukung pembangunan Desa. Malahan, seperti dikemukakan diatas, penduduk desa dipaksa  untuk menghadiri pertemuan di desa.
Hal lainnya, proses  partisipasi dan dialogis dalam perencanaan di Musrenbangdes di Desa Kalongsawah menghadapi  distorsi dari proyek-proyek tambahan dari sektoral, apakah itu dekonsentrasi maupun tugas pembantuan, misalnya Program Peningkatan Infrastruktur Perdesaan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal. Program Peningkatan Infrastruktur Perdesaan adalah:
1) Peningkatan infrastruktur yang mendukung aksesibilitas, yaitu: jalan dan jembatan perdesaan;
2) Peningkatan infrastruktur yang mendukung produksi pangan, yaitu: irigasi perdesaan;
3) Peningkatan infrastruktur yang mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, yaitu: penyediaan air minum, dan sanitasi perdesaan.
Kegiatan ini dilakukan dapat berbentuk satu infrastruktur atau lebih serta dapat dilaksanakan secara terpadu. Program ini adalah proyek yang tidak menyatu atau terintegrasi dengan musyawarah desa (Musrenbangdes), tetapi merupakan proses tersendiri  dalam suatu forum perencanaan. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat enggan berpartisipasi dalam kegiatan hasil Musrenbangdes, tetapi akan lebih bersemangat berpartisipasi dalam Program Peningkatan Infrastruktur Perdesaan. Warga dan peserta Musrenbangdes menungkapkan bahwa keputusan yang telah ditetapkan dalam Musrenbangdes, tidak ada kejelasan anggaran yang bakal diterima Desa. Sebaliknya Program Peningkatan Infrastruktur Perdesaan, yang sudah berjalan  sejak 1998 hingga sekarang, tampak lebih partisipatif dan  bergairah  karena  proyek ini mampu  memastikan  pagu anggaran yang akan diperoleh oleh Desa.
Peserta Musrenbangdes Kalongsawah tidak mampu mengidentifikasi perkembangan peta masalah serta solusi untuk formulasi kebutuhan warga dan masalah dasar yang dihadapi warga desa, kajian cenderung pengulangan dan masih tetap sama dengan kajian yang sudah dilakukan tahun sebelumnya (2009).
Peserta Musrenbangdes tidak mampu mengkaji substansi isu internal dan eksternal desa yang relevan karena tingkat pendidikan peserta sebagian besar lebih dominan lulusan Sekolah Dasar (SD) sehingga data dan informasi yang tersusun tidak optimal. Di samping itu, warga Desa yang mengikuti atau terlibat untuk pengambilan keputusan dalam Musrenbangdes, dilihat dari jenis pekerjaan dan keberwakilan sangat lemah.
Sebagai akibat dari kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam proses Musrenbangdes Desa Kalongsawah, maka inti entry point dari musrenbang yang sebenarnya yaitu partisipasi aktif warga
dan dialogis tidak terjadi, proses musrenbang masih terjebak dengan aktivitas seremonial yang separuh atau sebagian besar dari waktunya diisi dengan sambutan-sambutan atau pidato-pidato dari Petugas Kecamatan, Kepala Desa, Perangkat Desa, Ketua BPD dan Aparat Sektoral dan didominasi oleh segelintir orang yang aktif saja. Semata-mata proses Musrenbangdes menjadi ajang keberlangsungan musrenbangdes-musrenbangdes sebelumnya. Dengan kata lain, hanya berubah jilid, substansi kajian masih tetap sama.
Menurut Brian Cooksey dan Idris Kikula, (dalam Sitorus. 2007), proses  perencanaan partisipatif dari bawah yang bekerja dalam wilayah yang luas, kondisi sosial yang segmented  dan struktur pemerintahan yang bertingkat- tingkat, cenderung menimbulkan  jebakan  proseduralisme dan  kesulitan representasi. Dalam proses partisipasi, kelompok-kelompok marginal dan perempuan yang hidup  di Desa sangat kurang terwakili dalam perencanaan daerah. Selain itu perencanaan partisipatif yang bertingkat dari bawah memang tidak dihayati dan dilaksanakan  secara otentik dan bermakna atau  murni dan konsekuen,  melainkan hanya prosedur yang  harus dilewati.
Pendapat warga dan peserta Musrenbangdes tentang cara melakukan kajian desa secara partisipatif dan dialogis di desanya, antara lain dikemukakan oleh Husni: “untuk mengetahui kondisi permasalahan dan potensi wilayah harus melalui pencatatan, diteliti dan diusulkan, data dan informasi disusun untuk dimusyawahkan dalam musyawarah". Aceng Suhaya, mengemukakan pendapatnya tentang RPJMDes 2009/2010: “Belum ada kaji ulang RPJMDes tahun lalu, program atau kegiatan yang ditetapkan sebagian besar belum terealisir, RPJMDes 2010 hanya lanjutan dari tahun lalu yang programnya belum terealisasi. Ada beberapa program yang sudah disepakati pada musrenbang tahun sebelumnya pada saat realisasi tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati. Kebutuhan mendesak yang diperlukan masyarakat dan mendesak adalah: (1) sarana pendidikan berupa renovasi SD, Madrasah, Balai Latihan Kerja, (2) sarana umum berupa jalan desa, gorong- gorong, (3) sarana kesehatan antara lain MCK, Posyandu, dan (4) bidang ekonomi  antara lain modal usaha kecil”.
Salah seorang informan, Yayan Kosani menyikapi warga yang berpendidikan tinggi, tetapi tidak pernah hadir dalam pertemuan yang diselenggarakan Kantor Desa Kalongsawah, pendapatnya adalah: “ Masalahnya mereka bekerja di perkantoran sehingga sulit dihubungi, tetapi  baik dan antusias, mereka cukup berpartisipasi.”
Sebagai  prosedur formal, perencanaan dari bawah sebenarnya hanya sebagai alat justifikasi untuk menunjukkan kepada  publik bahwa perencanaan pembangunan yang dilalui oleh pemerintah kabupaten telah berangkat dari bawah (dari Desa) dan melibatkan partisipasi masyarakat. Yang terjadi   sebenarnya adalah perencanaan yang tidak naik ke kabupaten, dan program-program kabupaten yang turun ke Desa ternyata juga tidak mengalami  pemerataan. Banyak Desa yang kecewa karena setiap  tahun membuat perencanaan tetapi ternyata programnya tidak turun. Ungkapan kekecewaan ini diungkapkan oleh Agus Rosid  (RT05/03), yang mengatakan, tebingan kali Cilutung kondisinya saat ini sangat membahayakan, apalagi dalam guyuran hujan yang terus-menerus akan mempercepat terjadinya longsor di tebingan tersebut. Hal ini diperkuat oleh Sekretaris Desa. Pertama, bahwa Tebingan kali Cidurian dalam upaya penyelamatan perkampungan sangat segera untuk direalisasikan. Sampai tahun 2010 berakhir, ternyata belum jelas realisasinya. Perkiraan panjang tebingan ± 450 M,  areal lokasi meliputi RT01/02; 02/02; dan 03/02. Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang terdapat di tebingan kali cidurian tersebut berjumlah 172 KK, dengan jumlah jiwa sebanyak 756 jiwa. Jika tidak segera dilaksanakan penebingan tersebut, warga Desa Kalongsawah yang berada di tepi sungai Cidurian terancam bahaya. Kedua, Tebingan Kali Cilutung
pengerjaan penebingannya diperkirakan ± 100 meter, jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanya 96 KK, dengan jumlah jiwa sebanyak 270 jiwa, yang terancam bahaya. Selanjutnya proyek fisik pembuatan Mandi Cuci Kakus (MCK) di seluruh RW di Desa Kalongsawah. Sedangkan yang sudah teralisasi dalam usulan tahun RPJMDes 2009 (bukan RPJMDes  2010) adalah rehab SDN Kalongsawah VII Kampung Toge Lebak RT 04/02.
Sekdes Desa Kalongsawah menjelaskan, bahwa hasil keputusan musrenbang yang telah ditandangani oleh Camat Kecamatan Jasinga, untuk tahun 2010, yang artinya didanai oleh APBD Kabupaten dan menjadi pagu dalam APBDes Desa Kalong Sawah, belum terealisasi. Apalagi keputusan internal desa, yang jika diidentifikasi, usulan program yang disodorkan warga sangat banyak dan beragam, dampak kritis yang terjadi, kebutuhan-kebutuhan warga tersebut tidak terpenuhi, mengingat dana yang sangat terbatas. Hal ini menurut Sekdes, acap kali menimbulkan konflik dan kesalahpahaman atas usulan dan permasalahan yang tidak terelisasikan tersebut. Keterbatasan atas dana itulah sebenarnya yang menjadi sumber masalah di Desa Kalongsawah. Keterlibatan warga sebenarnya sangat baik, antusias dan aktif. Menurutnya, partisipasi tidak selalu harus dengan mengikuti musrenbangdes, usulan kegiatan dan program yang bermanfaat bagi warga desa dapat diajukan secara tertulis dan direncanakan untuk kepentingan masyarakat Desa Kalong Sawah.
Kepala Desa Kalongsawah memberikan penjelasan cara melakukan kajian kondisi permasalahan dan potensi desa, dimusyawarahkan dengan mufakat bersama-sama masyarakat desa, cara penyusunannya berdasarkan skala prioritas dan skala jangka menengah, serta meneliti dokumen RPJMDes tahun lalu. Selanjutnya, dikatakannya, program yang direncanakan tahun 2009, terealisir satu unit. Berkenaan dengan RPJMDes 2010, dilakukan secara berkelanjutan dari tahun 2009. Program 2009 yang belum terealisasi  adalah pembangunan tebing Cidurian di RW.02. Masalah yang dihadapi Pemerintah Desa Kalongsawah pada Musrenbangdes 2010 berkenaan dengan pendanaan. Pendanaan ini yang menjadi penyebab, tidak dilakukannya tahapan-tahapan yang seharusnya dilaksanakan dalam pengorganisasian Musrenbangdes, mulai dari musyawarah Dusun, lokakarya Desa, pembentukan kelompok kerja (pemandu kegiatan) penyusunan RPJM Desa, maupun musyawarah legislasi Badan Permusyawaratan Desa.
Dalam upaya untuk mengoptimalkan keterlibatan atau partisipasi peserta Musrenbangdes di Desa Kalongsawah, terdapat beberapa kiat yang dapat dilakukan oleh Tim Musrenbangdes, adalah :
1) Lakukan pendekatan pribadi, face to face atau door to door kepada beberapa orang untuk menjelaskan apa dan mengapa dilaksanakan musrenbang desa, serta pentingnya keterlibatan warga semua kalangan;
2) Berikan informasi yang memungkinkan warga tersebut dapat memahami apa yang akan dibahas dalam musrenbang;
3) Lakukan pertemuan dengan kelompok khusus yang biasanya tidak mau hadir dalam forum atau pertemuan desa untuk menggali aspirasinya (misal: kelompok buruh tani, kelompok ibu-ibu, kelompok sektor informal, kelompok pondok pesantren, dan sebagainya);
Identifikasi warga dalam setiap kelompok tersebut untuk menjadi kontak dalam pelibatan kelompoknya. Meyakinkan pentingnya keterlibatan atau partisipasi kepada warga, sangat perlu dilakukan untuk mendorong kelompoknya agar terlibat dalam kegiatan-kegiatan diskusi musrenbang dan forum desa lainnya. Pengorganisasian musrenbangdes merupakan kegiatan yang ditujukan agar desa sebagai suatu sistem atau cara kerjasama berfungsi dengan baik. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Nawawi dan Martini (1994), pengorganisasian bukan organisasi, melainkan unsur
dalam fungsi primer administrasi.. Pengorganisasian adalah rangkaian kegiatan untuk mewujudkan proses kerjasama berfungsi di dalam suatu total sistem, agar bergerak kearah tujuan yang sama. Di dalam total sistem tersebut terdapat subsistem yang berfungsi sebagai elemen-elemen yang saling bertautan satu dengan yang lain, sehingga menjadi satu kesatuan.  Pengorganisasian harus berisi rangkaian kegiatan untuk membuat semua elemen berfungsi sebagai subsistem, yang menggerakkan organisasi sebagai total sistem.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil analisis data dan informasi serta pembahasan maka diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Pengorganisasian musrenbang desa mulai dari pembentukan TPM Desa, Tim Pemandu/Kelompok Kerja, persiapan teknis pelaksanaan musyawarah dan kajian desa secara partisipatif dan dialogis tidak dilaksanakan secara optimal.
2. Pembentukan Tim Penyelenggara Musrenbangdes (TPM) ditentukan oleh Kepala Desa, sehingga para Kepala Dusun yang ada di Desa Kalongsawah berpendapat tidak perlu melaksanakan pertemuan awal Musbangdus. Berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, para Kepala Dusun hanya menyepakati agenda yang sudah dipersiapkan oleh Kantor Desa dan Supra Desa.
3. Tim Pemandu/Kelompok Kerja yang merencanakan proses penyusunan RPJMDes yang dimulai dari sosialisasi terhadap warga, lokakarya desa sampai pelaksanaan Musrenbangdes,  tidak dibentuk, padahal dalam RPJM-Desa 2010 disebutkan ada 14 (empatbelas) program/kegiatan.
4. Persiapan teknis pelaksanaan Musrenbangdes tidak optimal sehingga peserta tidak mempunyai informasi yang komprehensif mengenai proses Musrenbangdes. Peserta Musrenbangdes tidak mampu mengidentifikasi perkembangan peta masalah serta solusi untuk formulasi kebutuhan dan masalah dasar yang dihadapi warga desa, kajian cenderung pengulangan dan masih tetap sama dengan kajian yang sudah dilakukan tahun sebelumnya.
5. Inti dari Musyawarah Desa yaitu partisipasi aktif warga dan dialogis tidak terjadi, proses Musyawarah Desa masih terjebak dengan aktivitas seremonial yang separuh atau sebagian besar dari waktunya diisi dengan sambutan-sambutan atau pidato-pidato dari Perangkat Desa, Ketua BPD dan Aparat dari Kecamatan dan didominasi oleh segelintir orang yang aktif (Ketua BPD dan Perangkat Desa). Pada pelaksanaannya, Musrenbangdes belum mencerminkan semangat   musyawarah yang bersifat partisipatif dan dialogis. Musyawarah Desa belum dapat menjadi ajang yang bersahabat bagi warga masyarakat desa terutama kelompok miskin, perempuan dan petani serta golongan marjinal lainnya dalam menyuarakan aspirasi dan kebutuhannya.
6. Dokumen yang dihasilkan Musrenbangdes 2010 merupakan rekayasa ulang dari data sebelumnya, dalam arti tidak diadakan musrenbangpun laporan dapat dibuat.
Berdasarkan pada kesimpulan tersebut, dikembangkan saran sebagai berikut.
1. Pengorganisasian Musrenbangdes perlu dilakukan mulai dari sosialisasi dan pengkajian desa secara komprehensif bersama seluruh komponen masyarakat desa, termasuk perwakilan kelompok miskin, perempuan dan petani serta golongan marjinal lainnya. Proses pengorganisasian ini mempunyai peran yang sangat penting dan menentukan agar perencanaan desa benar-benar dapat disusun dengan baik dan partisipatif. Melakukan secara taat asas persiapan dan pelaksanaan Musrenbangdes yang berisi kegiatan sosialisasi jadwal dan agenda
musrenbangdes, pertemuan sektoral dan residensial (RT/RW dan sektor), kompilasi hasil pertemuan RT/RW (masalah dan potensi), musyawarah Dusun (Musdus), kompilasi hasil Musdus, lokakarya desa, penyusunan hasil lokakarya desa dan Musrenbangdes. Termasuk persiapan teknis penyelenggaraan musrenbangnya sendiri, mulai dari penyebaran undangan, pemberitahuan secara terbuka, penyiapan tempat, materi, alat dan bahan.
2. Tahap Pelaksanaan Musrenbang dan Penyusunan RPJM Desa seharusnya dilakukan secara optimal (ideal proses), meliputi proses musyawarah bersama warga dan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas draft rancangan awal RPJM Desa, dan menyepakati berbagai hal penting di dalamnya. Ini merupakan proses yang terpenting agar dapat diperoleh kualitas dan legitimasi dokumen perencanaan. Contoh nyata yang harus dilaksanakan, sebelum diadakan Musrenbangdes, diawali dengan Musbangdus (pra musrenbangdes) agar program dan kegiatan yang diusulkan serta ditetapkan sesuai dengan kebutuhan warga nyata pada tahun 2010.
3. Pembentukan Tim Penyelenggara Musrenbangdes (TPM) akan lebih optimal apabila susunan personalianya melibatkan berbagai komponen warga dengan pembagian tugas yang jelas [Ketua, Bendahara, Seksi-seksi (acara, materi, logistik)].
4. Pembentukan Tim Pemandu/Kelompok Kerja Musrenbangdes sesuai program/ kegiatan masing- masing (ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lainnya) sebagai pelaksana kajian desa, penyusun rencana pembangunan desa dan pembuat bahan masukan sangat penting dibentuk agar proses perencanaan desa menjadi optimal. Dalam RPJM-Desa Kalongsawah tahun 2010 terdapat 14 (empatbelas) program kegiatan.
5. Dari pengalaman pertemuan sebelumnya, ketidakmampuan mengkaji substansi isu internal dan eksternal desa yang relevan dengan kebutuhan warga dan desa, karena tingkat pendidikan peserta Musrenbangdes sangat rendah (dominan lulusan SD dan SMP) sehingga peta masalah dan informasi yang tersusun tidak optimal. Untuk itu, warga yang berpendidikan strata dua dan strata tiga dijadikan narasumber musrenbangdes.
6. Dari aspek bahan Materi seperti dokumen RPJMDes maupun RKPD tahun 2010, agar program/kegiatannya terserap secara maksimal, penting bagi masyarakat untuk mendapatkan dokumen tersebut untuk dipelajari oleh warga desa, sehingga warga menjadi mengetahui cara pandang terhadap musrenbang, yang diawali dengan mengerti akan hakikat perencanaan pembangunan desa dalam waktu satu tahun. Salah satu caranya dengan memiliki dokumen- dokumen tersebut yang di buat oleh Pemerintah Desa. Tujuannya agar rekayasa dokumen tidak terjadi lagi dan pengorganisasian musrenbangdes pada tahun-tahun berikutnya secara taat asas dilakukan sesuai prosedur dan benar.

## REFERENSI
Bogdan, R. & Taylor, S. J. (1984). Introduction to qualitative reserach methods: The search for meaning (2 nd ed). New York: John Wiley & Sons. Djohani, R. (2008). Panduan penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan desa. Bandung: The Asia Foundation dan FPPM.
Moleong, L.Y. (2004). Metodologi penelitian kualitatif. Bandung: Remaja Karya. Nawawi, H. & Martini. H. (1994). Ilmu administrasi. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Patton, M. Q. (1990). Qualitative evaluation and research methods. Newbury Park: Sage. Setia, H. & Effendi, A. (1996). Perencanaan pembangunan wilayah dan pedesaan. Prisma. No.
Khusus 25 Tahun (1971-1996) Tahun XXV. Siagian, S.P. (1983). Filsafat administrasi. Jakarta: Gunung Agung. Sitorus, S.B. (2007). Naskah akademik RUU desa. Jakarta: Direktorat Pemerintahan Desa dan
Kelurahan Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Depdagri/Kemdagri.
Sugandha, D. (1991). Administrasi: Strategi, taktik dan teknik penciptaan efisiensi. Jakarta:
Intermedia.
Winardi, J. (2003). Teori organisasi dan pengorganisasian. Jakarta:PT RajaGrafindo Persada.