Pembangunan  nasional  bertujuan  untuk mewujudkan  suatu  masyarakat  yang  adil dan  makmur  yang  merata  secara  material dan spiritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945. Pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi ini diharuskan dapat mendukung tumbuh dan berkembangnya  dunia  usaha,  sehingga mampu  menghasilkan  beraneka  ragam produk dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Perkembangan arus globalisasi telah membawa  banyak  perubahan  dalam  hal berbagai bidang kehidupan, terutama dalam lalu lintas perdagangan yang kian kompleks permasalahannya. Dalam berbagai fenomena  aspek  hukum  menjadi  sesuatu yang  krusial  karena  tuntutan  berbagai
kebutuhan  yang  mengedepankan  aspek legal.  Hal  ini  tentunya  akan  semakin menarik  karena  trend  pasar  global semakin kencang. Perdagangan merupakan  faktor  yang  sangat  penting bagi setiap negara. Oleh karena itu, sangat diperlukan  perlindungan  rahasia  dagang untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan di bidang perdagangan.
Dunia  usaha  yang  penuh  dengan persaingan  telah  mendorong  para  pelaku usaha untuk terus meningkatkan usahanya,  baik  dalam  hal  peningkatan pendapatan perusahaan maupun dalam hal peningkatan pelayanan terhadap konsumennya. Peningkatan pelayanan kepada  konsumen  bertujuan  agar  barang yang diproduksi perusahaan dapat diminati oleh konsumen. Untuk meningkatkan  pelayanan  ini,  akhirnya

## Peningkatan Pemahaman Pemilik Usaha Mengenai Pelaksanaan Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang
SUHENDRO 1 ; DEVIE RACHMAT A.H.R 2 ; ADE PRATIWI SUSANTY 3
Universitas Lancang Kuning Jln. Yos Sudarso KM 08 Rumbai Telp. (0761) 52581 E-mail : adepratiwi.fh.unilak@gmail.com
Abstract : The problem found in this service to business owners is the lack of understanding of business owners regarding the implementation of legal protection for trade secrets based on Law  Number  30  of  2000  concerning  Trade  Secrets.  The  solution  offered  in  this  service activity is to increase the understanding of business owners regarding the implementation of legal protection for trade secrets based on Law Number 30 of 2000 concerning Trade Secrets. The  method  for  carrying  out this  community  service  activity  is  to  use  lecture,  dialogue  and discussion  methods  in the  context of  legal counseling on  increasing public understanding of the  implementation  of  protection  of  trade  secret  laws  based  on  Law  Number  30  of  2000 concerning  Trade  Secrets.  Partner  participation  in  community  service  activities  is  the Chairperson of the Indonesian Women's Entrepreneurs Association (IWAPI) Pekanbaru City, contributing  to  providing  a  place  along  with  supporting  facilities  for  the  implementation  of activities and presenting IWAPI mothers as participants. The target outputs from this service to business owners are scientific articles that have been submitted to national journals that are not accredited, as well as part of the Tri Dharma implementation of tertiary institutions. The conclusion  is that this activity  has  been  successfully carried out and the  benefits can  be  felt directly  by  the  participants.  This  can  be  seen  from  the  answers  of  the  participants  in  the questionnaire given after the activity was carried out. After the activity was carried out, 88% of participants answered that they already knew the material presented. The suggestion is that activities with this theme should be carried out continuously to business owners.
Keywords: Law, Intellectual Property Rights, Trade Secrets

## Peningkatan Pemahaman Pemilik Usaha Mengenai Pelaksanaan Perlindungan Hukum Rahasia
Dagang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang
(Suhendro; Devie Rachmat A.H.R; Ade Pratiwi Susanty)
202
suatu perusahaan termotivasi untuk membuat  produk-produk  baru.  Pembuatan produk-produk  baru  yang  lahir  dari  suatu pemikiran dan ide-ide ini dianggap berharga sehingga perlu dilindungi. Perlindungan ini ditujukan untuk menghindari  informasi  yang  berharga dimanfaatkan oleh kompetitor dari perusahaan tersebut untuk saling menjatuhkan.  Perlindungan  yang  diberikan adalah dalam bentuk perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI). HKI dipandang  sebagai  aset  yang  berharga  dari perusahaan karena dengan adanya perlindungan  HKI  ini  berarti  memberikan hak  ekslusif  bagi  pemegang  hak  untuk memanfaatkan, menggunakan, dan memberikan hak tersebut pada pihak lain.
Rahasia Dagang sebagai bagian dari HKI  berada  dalam  posisi  yang  sangat penting  karena  setiap  perusahaan  dalam melaksanakan proses perdagangan memiliki  strategi  dagang  masing-masing yang  tidak  boleh  diketahui  oleh  orang ataupun  perusahaan  lain.  Rahasia  Dagang sebagai  salah  satu  bagian  dari  HKI merupakan  hak  yang  cukup  tinggi  dalam perkembangan  aktivitas  bisnis.  Hal  ini ditandai  dengan  keseriusan  pemerintah dalam  menangani  permasalahan  tersebut sehingga  diundangkannya  Undang-Undang Nomor  30  Tahun  2000  tentang  Rahasia Dagang  yang  mulai  berlaku  sejak  20 September  2000  dengan  dilatarbelakangi oleh  ratifikasi  perjanjian  WTO/TRIP‟s melalui  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 1994 serta diundangkannya Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha  Tidak  Sehat,  yang  menunjukkan bahwa  pokok  pikiran  dari  Undang-Undang Rahasia  Dagang  di  Indonesia  telah  sejalan dengan  pemikiran  TRIP‟s  sebagai  bagian dari perjanjian dalam WTO.
Berkaitan  dalam  era  persaingan bisnis  yang  demikian  ketat  saat  ini, perlindungan  Rahasia  Dagang  merupakan kebutuhan  yang  tidak  dapat  ditawar-tawar lagi,  sebab  ketidakpastian  atas  masalah  ini
dapat  menimbulkan  konsekuensi  makin maraknya  persaingan  tidak  jujur  ( unfair competition )  yang  akan  merusak  iklim bisnis secara keseluruhan.
Khalayak  sasaran  pada  kegiatan pengabdian  kepada  masyarakat  ini  adalah Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI)  Kota  Pekanbaru.  Dari  observasi awal  dan  wawancara  yang  dilakukan dengan  Ketua  IWAPI  Kota  Pekanbaru, diketahui  bahwa  sebagian  besar  pelaku usaha  yang tergabung dalam IWAPI  Kota Pekanbaru  belum  memahami  pentingnya Rahasia  Dagang  yang  berkaitan  dengan usaha  atau  bisnis  yang  sedang  dijalankan karena berhubungan dengan nilai ekonomi yang berguna dalam kegiatan usaha. Oleh karena  itu,  perlu  diadakannya  penyuluhan hukum  dengan  berjudul  “Peningkatan Pemahaman
Masyarakat Mengenai Pelaksanaan Perlindungan
Hukum Rahasia  Dagang  Berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2000  Tentang Rahasia Dagang”.

## METODE
Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian  kepada  masyarakat  ini  adalah dengan  menggunakan  metode  ceramah, dialog, dan diskusi dalam rangka penyuluhan  hukum  tentang  peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pelaksanaan  perlindungan  hukum  Rahasia Dagang berdasarkan Undang-Undang Nomor  30  Tahun  2000  tentang  Rahasia Dagang. Metode pendekatan yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan mitra dalam kegiatan pengabdian  kepada  masyarakat  ini  adalah dengan  melakukan  observasi  awal  ke Kantor  Ikatan  Wanita  Pengusaha  Indonesia (IWAPI)  Kota  Pekanbaru  guna  menggali beberapa  informasi  mengenai  kondisi masyarakat. Setelah itu, melakukan wawancara  dengan  Ketua  IWAPI  Kota Pekanbaru mencari tahu permasalahan yang sering dihadapi oleh masyarakat. Partisipasi mitra  dalam  kegiatan  pengabdian  kepada masyarakat  ini  yaitu  Ketua  Ikatan  Wanita
Peningkatan Pemahaman Pemilik Usaha Mengenai Pelaksanaan Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang (Suhendro; Devie Rachmat A.H.R; Ade Pratiwi Susanty)
203 Pengusaha Indonesia (IWAPI) Kota
Pekanbaru berkontribusi menyediakan tempat  beserta  fasilitas  penunjang  untuk pelaksanaan  kegiatan  dan  menghadirkan anggotanya sebagai peserta kegiatan. Evaluasi  pelaksanaan  kegiatan  dilakukan dengan  membagikan  kuisioner  sebelum  dan sesudah kegiatan dilaksanakan untuk mengukur  tingkat  pengetahuan  masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengabdian  kepada  masyarakat  ini  diukur dari jawaban masyarakat pada kuisioner yang diberikan  sesudah  pelaksanaan  kegiatan, serta  antusias  peserta  yang  mengikuti kegiatan  dan  banyaknya  pertanyaan  yang diajukan oleh para peserta.
Gambar 1: Dokumentasi kegiatan Penyuluhan Hukum kepada IWAPI Kota Pekanbaru

## HASIL
Kegiatan  ini  dilaksanakan  pada  hari Senin  tanggal  13  Januari  2020,  dimulai  jam 14.00 WIB, bertempat di  aula rumah makan Pondok Baung IWAPI. Pelaksanaan penyuluhan  hukum  menggunakan  metode ceramah dan dialog. Sesi pertama menggunakan  metode  ceramah.  Pemateri menyampaikan  materi  dalam  bentuk  slide power point tentang Peningkatan
Pemahaman Pemilik Usaha Mengenai Pelaksanaan  Perlindungan  Hukum  Rahasia Dagang Berdasarkan
Undang-Undang Nomor  30  Tahun  2000  Tentang  Rahasia Dagang.  Peserta  menyimak  materi  yang disampaikan pemateri. Peserta terlebih dahulu diberikan  kuisioner dengan beberapa pertanyaan  tentang  Rahasia  Dagang,  baru kemudian peserta mendapatkan materi
penyuluhan.  Jawaban  yang  benar  pada kuisioner  itu  terdapat  pada  materi  yang disampaikan  oleh  pemateri.  Tujuan  dari pemberian  kuisioner  di  awal  penyampaian materi adalah untuk mengukur pengetahuan peserta.
Evaluasi  penyuluhan  menggunakan metode  kuisioner  berjumlah  40  (empat puluh).  Tim  penyuluhan  menyebar  40 (empat puluh) kuisioner kepada peserta dan peserta menjawab pertanyaan dalam kuisioner  itu  dengan  cara  melingkari jawaban  yang  benar.  Kuisioner  dibagi  dua kali,  yaitu  sebelum  dan  sesudah  materi disampaikan.  Tujuannya  adalah  untuk mengetahui peningkatan pemahaman peserta  pada  saat  materi  sebelum  dan sesudah  disampaikan.  Kuisioner  pertama diawali  dengan  pertanyaan  tentang  apa yang  dimaksud  dengan  undang-undang Rahasia  Dagang.  Pilihan  jawaban  atas pertanyaan  tersebut  adalah  (A)  30  Tahun 1999  dan  (B)  30  Tahun  2000,  hanya  25% (dua puluh lima persen)  perserta menjawab dengan benar. Peserta banyak yang beranggapan  bahwa  yang  undang-undang tentang  Rahasia  Dagang  adalah  Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  1999,  hal  ini terlihat  dari  hasil  kuisioner  dimana  hampir 75%  (tujuh  puluh  lima  persen)  peserta menjawab  pilihan  A.  Jawaban  yang  benar untuk pertanyaan ini adalah B.
Pertanyaan  kedua  adalah  untuk mengukur  pengetahuan  peserta  tentang alasan  diperlukannya  Rahasia  Dagang. Pilihan  jawaban  atas  pertanyaan  ini  adalah (A)  Mendapat  perlindungan  informasi bersifat  rahasia  dan  nilai  ekonomi  dan  (B) Hanya  sebagai  syarat  formalitas  saja. Jawaban  yang  benar  adalah  (A)  Sumber informasi  resmi  untuk  semua  pihak  yang berkepentingan. Lebih dari setengah peserta yang  menjawab  benar  untuk  pertanyaan yang  kedua  tersebut,  dilihat  dari  hasil kuisioner  56%  (lima  puluh  enam  persen) peserta  yang  menjawab  hanya  sebagai syarat formalitas saja.
Pertanyaan selajutnya adalah tentang  hak  pemilik  Rahasia  Dagang.

## Peningkatan Pemahaman Pemilik Usaha Mengenai Pelaksanaan Perlindungan Hukum Rahasia
Dagang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang
(Suhendro; Devie Rachmat A.H.R; Ade Pratiwi Susanty)
204
Pilihan  jawaban  untuk  pertanyaan  ini  adalah (A)  Menggunakan  sendiri  Rahasia  Dagang dan  memberikan  Lisensi  dan  (B)  Bebas menggunakan rahasia dagang.  Jawaban  yang benar  adalah  (A).  Hanya  31%  (tiga  puluh satu  persen)  peserta  yang  menjawab  dengan benar.  Sebanyak  69%  (enam  puluh  persen) peserta  berpendapat  bahwa  hak  dari  pemilik Rahasia  Dagang  bisa  memberikan  secara bebas kepada orang lain. Jawaban yang benar seharusnya  adalah  hak  dari  pemegang Rahasia  Dagang  yaitu  menggunakan  sendiri Rahasia Dagang dan  memberikan Lisensi.
Pertanyaan  berikutnya  dari  kuisioner yang  dibagikan  kepada  peserta  adalah menyangkut  tentang  pengalihan  hak  dan lisensi  Rahasia  Dagang.  Pilihan  jawabannya adalah  (A)  Secara  sukarela  dan  (B) Pewarisan,  hibah,  wasiat,  dan  perjanjian tertulis.  Jawaban  yang  benar  adalah  (B) Pewarisan,  hibah,  wasiat,  dan  perjanjian tertulis. Hanya 27% (dua puluh tujuh persen) peserta  yang  menjawab  salah.  Adapun  hak Rahasia Dagang dapat beralih atau dialihkan dengan  cara  pewarisan,  hibah,  wasiat,  dan perjanjian  tertulis.  Segala  bentuk  pengalihan hak  Rahasia  Dagang  wajib  dicatatkan  pada Direktorat  Jenderal  HKI  dengan  membayar biaya.  Pengalihan  hak  Rahasia  Dagang  yang tidak  dicatatkan  pada  Direktorat  Jenderal HKI  tidak  berakibat  hukum  pada  pihak ketiga.  Selain  itu,  pengalihan  hak  Rahasia Dagang  diumumkan  dalam  Berita  Resmi Rahasia Dagang.
Pertanyaan terakhir yang dicantumkan  dalam  kuisioner  mengenai penyelesaian  sengketa  Rahasia  Dagang. Jawaban  yang  disediakan  untuk  pertanyaan ini (A) Pengambilan suara terbanyak dan (B) Gugatan  ganti  rugi  dan/atau  penghentian semua  perbuatan.  Sebanyak  63%  (enam puluh  tiga  persen)  peserta  menjawab  dengan benar.  Adapun  yang  dimaksud  dengan „alternatif  penyelesaian  sengketa‟  adalah negosiasi,  mediasi,  konsiliasi,  dan  cara  lain yang  dipilih  oleh  para  pihak  sesuai  dengan undang-undang yang berlaku.
Secara keseluruhan, tingkat pengetahuan dan pemahaman peserta
terhadap  Rahasia  Dagang  masih  rendah, masih banyak peserta yang belum memahami  pentingnya  Rahasia  Dagang terkait  dengan  usaha  yang  sedang  dijalani oleh  para  pemilik  usaha.  Pertanyaan  yang memperoleh  persentase  jawaban  benar tertinggi  tidak  lebih  dari  69%  (enam  puluh persen)  untuk  kuisioner  nomor  4  (empat) dan  5  (lima),  dan  jawaban  salah  tertinggi sebesar  75%  (tujuh  puluh  lima  persen) untuk kuisioner nomor 1 (satu).

## PEMBAHASAN
Peningkatan  pengetahuan  peserta kegiatan  tentang  peningkatan  pemahaman mengenai pelaksanaan perlindungan hukum Rahasia  Dagang  dapat  diukur  setelah dilakukan  penyuluhan  hukum.  Kuisioner yang diberikan sebelum penyuluhan hukum,  diberikan  kembali  kepada  peserta kegiatan  untuk  diukur  perbedaan  sebelum dan  sesudah  kegiatan  dilakukan.  Setelah pemberian materi dan penyuluhan dilakukan,  terjadi  peningkatan  pengetahuan peserta.  Hal  ini  dikarenakan  peserta menyimak  dengan  baik  materi  yang diberikan  pada  saat  penyuluhan  sehingga pada umumnya peserta pada saat menjawab kuisioner sudah mengetahui jawabannya.
Hasil menunjukkan bahwa pemahaman  peserta  mencapai  di  atas  80% (delapan  puluh  persen)  dari  5  (lima) pertanyaan  kuisioner.  Jawaban  yang  benar paling  tinggi  88%  (delapan  puluh  persen) pada  pertanyaan  kuisioner  4  (empat)  dan  5 (lima),  sedangkan  jawaban  benar  yang paling  rendah  63%  (enam  puluh  tiga persen) pada pertanyaan kuisioner 1 (satu). Solusi  yang  ditawarkan  dalam  kegiatan  ini dapat  dijadikan  sebagai  landasan  dalam menyelesaikan  persoalan  yang  dihadapi para  pelaku  usaha  di  Kota  Pekanbaru, dalam  hal  ini  yaitu  Ikatan  Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Kota Pekanbaru: 1) Terhadap permasalahan mitra yang terkait dengan minimnya pengetahuan mitra  tentang  pelaksanaan  perlindungan hukum  Rahasia  Dagang.  2)  Terhadap permasalahan  mitra  yang  terkait  dengan
Peningkatan Pemahaman Pemilik Usaha Mengenai Pelaksanaan Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang (Suhendro; Devie Rachmat A.H.R; Ade Pratiwi Susanty)
kurangnya  pemahaman  mitra  terkait  alasan diperlukannya  Rahasia  Dagang  dan  cara pengalihan  Rahasia  Dagang  kepada  orang lain.
Pelaksanaan  kegiatan  pengabdian  ini telah  mencapai  target  yang  direncanakan pada  point  1  sampai  point  2  di  atas.  Pada point  1,  mengatasi  ketidaktahuan  mitra  telah dilakukan kegiatan penyuluhan hukum tentang perlindungan hukum Rahasia Dagang. Berdasarkan pengakuan mitra dalam kegiatan,  mereka  jadi  lebih  memahami  arti pentingnya  Rahasia  Dagang  terkait  dengan usaha  yang  mereka  miliki.  Pada  point  2, terkait dengan kurangnya pemahaman peserta tentang alasan diperlukannya Rahasia Dagang dalam usaha mereka cara pengalihan Rahasia Dagang kepada orang lain, pemateri telah melakukan dialog kepada mitra dengan memberikan pengetahuan yang benar tentang masalah Rahasia Dagang.
Pengabdian  kepada  pemilik  usaha mengenai  perlindungan  hukum  Rahasia Dagang direspon secara positif oleh khalayak sasaran.  Antusiasme  khalayak  sasaran  cukup besar. Hal ini dapat dilihat cukup banyaknya yang  menyampaikan  pertanyaan  seputar Rahasia  Dagang.  Tercatat  selama  kegiatan pengabdian  ini  berlangsung,  ada  3  (tiga) pertanyaan  yang  diajukan  oleh  khalayak sasaran, yaitu sebagai berikut:
Salah  seorang  anggota  IWAPI  Kota Pekanbaru  menanyakan  mengenai  lingkup Rahasia  Dagang  atau  hal-hal  apa  saja  yang dilindungi dalam Rahasia Dagang. Pertanyaan  ini  kemudian  dijawab  oleh  tim pengabdian  bahwa  berdasarkan  Pasal  2 Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2000 menyatakan  “Lingkup  perlindungan  Rahasia Dagang  meliputi  metode  produksi,  metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi  lain  di  bidang  teknologi  dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum”.
Pertanyaan berikutnya mengenai makna memberikan lisensi kepada pihak lain atau melarang pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang atau mengungkapkan Rahasia  Dagang  itu  kepada  pihak  ketiga
untuk  kepentingan  yang  bersifat  komersial. Pertanyaan ini dijawab oleh tim pengabdian bahwa lisensi merupakan izin yang diberikan  oleh  pemegang  hak  Rahasia Dagang  kepada  pihak  lain  melalui  suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan  pengalihan  hak)  untuk  menikmati manfaat  ekonomi  dari  suatu  Rahasia Dagang  yang  diberi  perlindungan  dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu.
Pertanyaan  berikutnya  mengenai tujuan makna pelanggaran terhadap Rahasia Dagang.  Pertanyaan  ini  dijawab  oleh  tim pengabdian  bahwa  pelanggaran  Rahasia Dagang  juga  terjadi  apabila  seseorang dengan  sengaja  mengungkapkan  Rahasia Dagang,  mengingkari  kesepakatan  atau mengingkari  kewajiban  tertulis  atau  tidak tertulis  untuk  menjaga  Rahasia  Dagang yang  bersangkutan.  Seseorang  dianggap melanggar  Rahasia  Dagang  pihak  lain apabila  ia  memperoleh  atau  menguasai Rahasia  Dagang  tersebut  dengan  cara  yang bertentangan  dengan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.

## SIMPULAN
Pelaksanan  kegiatan  pengabdian kepada  pemilik  usaha  tentang  pelaksanaan perlindungan  hukum  Rahasia  Dagang kepada  anggota  IWAPI  Kota  Pekanbaru setelah  dilakukan  ceramah,  tanya  jawab, dan  penyebaran  kuisioner  sebelum  dan setelah  ceramah  telah  terlaksana  dengan baik. Hal ini terbukti dengan meningkatnya pengetahuan  dan  pemahaman  anggota IWAPI  Kota  Pekanbaru  yang  menjadi peserta  pada  kegiatan  tersebut  mengenai Rahasia  Dagang,  hak  dari  pemegang Rahasia Dagang, serta penyelesaian sengketa terkait Rahasia Dagang. Pengabdian  kepada  pemilik  usaha  ini  juga telah  disambut  dengan  baik  oleh  pemilik usaha,  khususnya  anggota  IWAPI  Kota Pekanbaru,  dengan  tingginya  antusias peserta  penyuluhan  dalam  menanggapi materi  yang  disampaikan  oleh  tim  dosen pada kegiatan tersebut. Sebaiknya pengabdian  kepada  pemilik  usaha  dengan

## Peningkatan Pemahaman Pemilik Usaha Mengenai Pelaksanaan Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang
(Suhendro; Devie Rachmat A.H.R; Ade Pratiwi Susanty)
206
tema  ini  dapat  ditindaklanjuti  dengan pengabdian  berikutnya  yang  bermuatan  tata cara  teknis  pendaftaran  Rahasia  Dagang sehingga  peserta  lebih  paham  mengenai  hal- hal  yang  diperlukan  dalam  pendaftaran Rahasia  Dagang  terkait  usaha  yang  sedang dijalaninya.  Perlu  adanya  kerja  sama kemitraan  yang  baik  antara  Fakultas  Hukum Universitas  Lancang  Kuning  dan  IWAPI Kota  Pekanbaru  serta  Pemerintah  Kota Pekanbaru  maupun  institusi  lainnya  dalam peningkatan  pemahaman  khalayak  sasaran mengenai hukum.

## DAFTAR RUJUKAN
Ade  Pratiwi  Susanty  dan  Andrew  Shandy Utama,  2019,  “Perlindungan  Hukum terhadap Produk Makanan Khas
Daerah di Kota Pekanbaru Berdasarkan
Undang-Undang  Nomor  30  Tahun
2000 tentang Rahasia Dagang”, Jurnal Ilmu  Hukum ,  Vol.  8,  No.  1,  Hal.  101-
117.
Adrian  Sutedi,  2009, Hak  atas  Kekayaan
Intelektual , Jakarta: Sinar Grafika.
Hermansyah,  2008, Pokok-pokok  Hukum
Persaingan Usaha di Indonesia ,
Jakarta: Kencana Prenada Media
Group.
Rachmadi  Usman,  2003, Hukum  Hak  atas Kekayaan
Intelektual , Bandung:
Alumni.
Syahriyah  Semaun,  2011,  “Perlindungan Hukum  terhadap  Rahasia  Dagang”, Jurnal  Diktum ,  Vol.  9,  No.  1,  Hal.  30- 42.