JURNAL ILMU ADMINISTRSI NEGARA (AsIAN)                                  ISSN : 2338-9567 VOL. 08 NO. 02 (September 2020)

## Analisis Peran Stakeholders Dalam Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal Di Pulau Penyengat Provinsi Kepulauan Riau
Riska Destiana 1 , Kismartini 2 , Tri Yuningsih 3
¹Mahasiswa Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, Jl .ImamBardjo SH No.3-5 Semarang
²³Dosen Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, Jl .Imam Bardjo SH No.3-5 Semarang

## Abstract
Pulau Penyengat is designated as a leading area for halal tourism development. The development of halal  tourism  on  Pulau  Penyengat  requires  cooperation  and  support  from  many  parties.  The  less optimal role of stakeholders in tourism development cooperation makes the reason for the importance of this research being carried out. The purpose of this research is to identify the stakeholders involved, analyze  the  roles  of  stakeholders,  analyze  the  relationships  between  stakeholders,  and  analyze supporting  and  inhibiting  factors.  The  method  uses  a  qualitative  descriptive  approach,  with  data collection techniques combining online interviews, documentation and observations. The results show that  the  development  of  the  island's  halal  tourism  destinations  involves  stakeholders  with  the pentahelix concept, consisting of academics, business, community, government and mass media. There are 38 stakeholders involved and classified into primary, key and secondary stakeholders. The role of stakeholders  is  reflected  in  the  roles  of  policy  creators,  coordinators,  facilitators,  implementers  and accelerators.  The  relationship  between  stakeholders  is  seen  from  the  form  and  activities.  Value  and communication are supporting factors in the development of halal tourism destinations, and trust and policies are inhibiting factors. The suggestions conveyed are the issuance of halal tourism regulations, the  formation  of  a  special  tourism  agency  for  Pulau  Penyengat  ,increased  coordination  between stakeholders, increasing the role of academic and community stakeholders, improving halal tourism support facilities, and promoting halal tourism through digital channels.
Keywords : Halal tourism, Stakeholders, Tourism Development

## Abstrak
Pulau  Penyengat  ditunjuk  sebagai  kawasan  unggulan  pengembangan  pariwisata  halal. Pengembangan  pariwisata  halal  di  Pulau  Penyengat  membutuhkan  kerjasama  dan  dukungan  dari banyak  pihak.  Kurang  optimalnya  peran  stakeholders  dalam  kerjasama  pengembangan  pariwisata menjadikan alasan pentingnya penelitian ini dilakukan. Tujuan penelitian ini  untuk mengidentifikasi stakeholders  yang  terlibat,  menganalisis  peran  stakeholders,  menganalisis  hubungan  antar stakeholders,  dan  menganalisis  faktor  pendukung  dan  penghambat.  Metode    menggunakan pendekatan  deskriptif  kualitatif,  dengan  teknik  pengumpulan  data  menggabungkan  wawancara secara  daring,  dokumentasi  dan  observasi.Hasil  penelitian  menunjukkan    bahwa  pengembangan destinasi  pariwisata  halal  Pulau  Penyengat  melibatkan  stakeholders  dengan  konsep  pentahelix, terdiri  dari  akademisi,  bisnis,  komunitas,  pemerintah  dan  media  massa.  Terdapat  38  stakeholders yang  terlibat  dan  diklasifikasikan  ke  dalam  stakeholders  primer,  kunci  dan  sekunder.  Peran stakeholders  tercermin  dalam  peran  policy  creator,  koordinator,  fasilitator,  implementor  dan akselerator. Hubungan antar stakeholders dilihat dari bentuk dan aktivitasnya. Nilai dan komunikasi menjadi faktor pendukung dalam pengembangan destinasi pariwisata halal, serta kepercayaan dan kebijakan  menjadi  faktor  penghambatnya.  Saran  yang  disampaikan  adalah  penerbitan  regulasi
pariwisata halal, pembentukan badan khusus wisata Pulau Penyengat, peningkatan koordinasi antar stakeholders,  peningkatan  peran  stakeholders  akademisi  dan  komunitas,  perbaikan  fasilitas pendukung pariwisata halal, dan promosi pariwisata halal melalui saluran digital.
Kata Kunci : Pariwisata halal,Stakeholders, Pengembangan Pariwisata
PENDAHULUAN Dikutip dari www.kemenpar.go.id,  Kementerian Pariwisata  melaporkan  penetapan Indonesia berdasarkan Global Muslim Travel  Index (GMTI)  2019  menjadi tujuan  wisata  halal  terbaik  dunia  di 2019. Pulau Penyengat menjadi salah satu  kawasan  unggulan  wisata  halal yang tercantum dalam Design Strategis  dan  Rencana  Aksi  (DSRA) Pengembangan  Destinasi  Pariwisata
Halal  di  Provinsi  Kepulauan  Riau 2018-2019.  Pulau  Penyengat,  yang terletak  di  wilayah  administrasi Pemerintah  Kota  Tanjungpinang, dipilih  menjadi  salah  satu  destinasi unggulan dikarenakan kekayaan budayanya.  Kementerian  Pariwisata telah  menunjuk  Pulau  Penyengat menjadi pilot project destinasi wisata halal di Kepulauan Riau dan dianggap dapat mendorong percepatan pengembangan pariwisata halal dengan  kelebihan  letak  Kepulauan Riau  yang  strategis  sebagai  pintu masuk wisatawan mancanegara (https://www.indonesiatravel.news/ pariwisata/pulau-penyengat-jadi- pilot-project-wisata-halal/). Alonso  (2015)  menyatakan bahwa  pengembangan  pariwisata yang berkelanjutan erat hubungannya  dengan  keterlibatan stakeholders . Penguatan peran stakeholders dalam  pengembangan pariwisata memberikan dampak jangka panjang dalam aspek ekonomi, ekologi  dan  sosial  kultural  (Firdaus, 2015). Keterlibatan peran stakeholders menghasilkan perencanaan strategi pariwisata yang diterima  dengan  baik,  menghindari konflik yang timbul selama implementasi kebijakan dan menyatukan  mereka  yang  secara langsung  dan  tidak  langsung  terlibat dalam pariwisata (Wanner, 2019). Hubungan  dan  koordinasi berbagai  peran stakeholders dalam suatu  destinasi  membentuk  produk wisata  yang  berkualitas  dan  citra destinasi  yang  mudah  dikenali, mencapai keunggulan dan daya saing jangka  panjang,  serta  pengembangan destinasi  wisata  yang  berkelanjutan (Miočić,  2016).  Dengan  beberapa alasan  itulah  peran stakeholders dianggap penting dalam pengembangan  pariwisata,  karena selain  menghasilkan  perencanaan strategi pariwisata yang merepresentasikan banyak kepentingan,  peran stakeholders juga dapat menciptakan sistem pengelolaan  pariwisata  yang  efektif dan  mewujudkan  pariwisata  yang berkelanjutan. Pulau Penyengat sebagai kawasan  wisata  masih  menghadapi masalah  mengenai  sarana  dan prasarana, khususnya dalam pelaksanaan  konsep pariwisata  halal. Persoalan mengenai minimnya
sarana  dan  parasarana  pendukung pariwisata  di  Pulau  Penyengat
*) Penulis Korespondensi E-mail : destiana.riska1812@gmail.com
disinggung dalam sejumlah penelitian,  dan  disimpulkan  menjadi salah satu kendala dalam pengembangan  pariwisata  di  Pulau Penyengat  (Ismandianto  et  al,  2019; Persari et al, 2018; Zahra, 2019). Dan informasi dari laman haluankepri.com,  diketahui  bahwa hanya  60  produsen  kelompok  usaha rumah makan dan kue yang memiliki sertifikat  halal  terhitung  17  Juni 2019. Pemerintah Kota Tanjungpinang  sampai  saat  ini  juga belum menerbitkan regulasi mengenai  pariwisata  halal  di  Pulau Penyengat. Judissseno (2017) menyebutkan  bahwa  pemerintah harus menetapkan kerangka kebijakan  pembangunan  pariwisata agar  pihak  swasta  memiliki  pijakan dan landasan jika ingin berpartisipasi dalam pembangunan pariwisata. Pemerintah setempat tampaknya juga masih belum sepenuhnya  melibatkan  masyarakat dalam  proses  pengambilan  kebijakan pengembangan  pariwisata,  sehingga masyarakat  menganggap  aspirasi mereka  kurang  diperhatikan  (Zahra (2019). Perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan masyarakat setempat dalam pengelolaan  pariwisata  disinyalir sebagai penyebab bentuk pengelolaan  pariwisata  yang  tidak menjaring  aspirasi  dari  masyarakat serta kurang melihat potensi
keterlibatan  masyarakat  di  destinasi wisata  (Yulianty,  2005).  Hambatan lain dalam pengembangan pariwisata Pulau  Penyengat  adalah  komunikasi antar  pemerintah  dan  pengelola belum  maksimal.  Model  komunikasi pemerintahan  dalam  pengembangan pariwisata  Pulau  Penyengat  belum melibatkan  semua  unsur  terkait (Ismandianto,  2019).  Pangestoeti
(2016) dan Persari (2018) menemukan  bahwa  implementasi kebijakan mengenai destinasi
pariwisata di Pulau Penyengat belum optimal,  dikarenakan  masih  adanya faktor  penghambat  seperti  belum optimal  sinergitas  dan  kemitraan. Belum  optimalnya  proses  koordinasi yang terjadi di antara seluruh instansi terkait  mengakibatkan  pelaksanaan kegiatan  pelestarian  yang  belum terarah dengan baik.
Dari  beberapa  penelitian  yang disebutkan  di  atas  pengembangan pariwisata  di  Pulau  Penyengat memiliki  hambatan  dalam  aspek peran  dan  kerjasama  para  pihak terkait  yang  selama  ini  kurang koordinasi  dan  sinergitas,  sehingga tujuan  pengelolaan  objek  wisata belum  bisa  berjalan  searah  dan mendapatkan  hasil  yang  maksimal dalam  peningkatan  citra  serta  angka kunjungan wisatawan. Selain fasilitas pendukung  pariwisata  yang  masih belum  dapat  dikatakan  layak  dan baik,  partisipasi  masyarakat  dalam kegiatan  kepariwisataan  juga  masih rendah.  Pengembangan  destinasi pariwisata halal membutuhkan kerjasama  antar  seluruh stakeholders yang  terkait.  Melihat  fenomena  di atas,  bahwa  masalah  penelitian berupa  peran stakeholders yang terlibat dalam pengembangan destinasi  pariwisata  halal  di  Pulau Penyengat  Provinsi  Kepulauan  Riau belum  optimal,  sehingga  penelitian ini  menjawab  pertanyaan  sebagai berikut:
a. Siapa  yang  menjadi stakeholders dalam  pengembangan  destinasi pariwisata halal di Pulau Penyengat  Provinsi  Kepulauan Riau? b. Bagaimana  peran stakeholders yang terlibat dalam pengembangan destinasi pariwisata halal di Pulau Penyengat  Provinsi  Kepulauan Riau? c. Bagaimana hubungan antara stakeholders yang  terlibat  dalam
pengembangan destinasi pariwisata halal di Pulau Penyengat  Provinsi  Kepulauan Riau? d. Faktor-faktor apa yang mendukung  dan  menghambat peran stakeholders yang  terlibat dalam  pengembangan  destinasi pariwisata halal di Pulau Penyengat  Provinsi  Kepulauan Riau? METODE PENELITIAN Penelitian  ini  menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Pemilihan Pulau Penyengat sebagai  lokasi  penelitian  karena
Pulau  Penyengat  ditunjuk  oleh Kementerian  Pariwisata  menjadi salah  satu  destinasi  wisata  unggulan dan pilot  project pengembangan pariwisata halal di Provinsi Kepulauan Riau. Data yang digunakan adalah  data  primer  (data  dari informan)  dan  data  sekunder  (buku- buku pustaka, catatan-catatan ilmiah, jurnal ilmiah serta laporan, arsip atau dokumen lainnya). Penentuan Informan menggunakan teknik purposive dan teknik snowball . Pengumpulan  data  dilakukan  dengan cara  wawancara  secara daring dan/atau  telepon,  dokumentasi  dan observasi). Penelitian ini
menggunakan  model  analisis  data dari  Miles  dan  Huberman  (dalam Sugiyono,  2011),  yaitu  analisis interaktif  dengan  langkah-langkah reduksi  data,  penyajian  data  dan menarik  kesimpulan.  Validitas  data menggunakan teknik triangulasi sumber,  yaitu  mengumpulkan  data sejenis  dari  beberapa  sumber  data yang berbeda (Moleong, 2017).

## HASIL DAN DISKUSI/ANALISIS
Berdasarkan letak geografisnya  Pulau  Penyengat  relatif dekat  dengan  Kota  Tanjungpinang sebagai  pintu  gerbang  pariwisata
Pulau  Penyengat,  hanya  berjarak  2 km dari Kota Tanjungpinang, Provinsi
Kepulauan Riau. Secara administratif, Pulau  Penyengat  merupakan  salah satu kelurahan di Kecamatan Tanjungpinang  Kota.  Memiliki  luas lahan  94  hektar,  Pulau  Penyengat terbagi menjadi enam kampung yaitu Kampung  Jambat,  Kampung  Balik Kota,  Kampung  Datuk,  Kampung Baru, Kampung Bulang dan Kampung Ladi.  Pulau  Penyengat  merupakan wilayah  pengembangan  wisata  yang berbasis  wisata  budaya  dan  wisata religi.  Pulau  Penyengat  memiliki berbagai macam peninggalan bersejarah  antara  lain  makam- makam para raja seperti Raja Ali Haji, Mesjid Raya Sultan Riau yang terbuat dari  putih  telur  sebagai  perekat bangunan dan benteng pertahanan di Bukit Kursi. Pariwisata Pulau Penyengat  yang  mengangkat  wisata budaya  didukung  dengan  Keputusan Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan Nomor 112/M/2018 tentang Kawasan Cagar Budaya Pulau Penyengat  Sebagai  Kawasan  Cagar Budaya Peringkat Nasional. Pengembangan  wisata  budaya  juga diperkuat  dengan  Peraturan  Daerah Kota  Tanjungpinang  Nomor  8  Tahun 2018  tentang  Pengelolaan  Wisata Budaya Pulau Penyengat. Identifikasi Stakeholders Model Pentahelix Stakeholders dalam pengembangan  destinasi  pariwisata halal  di  Pulau  Penyengat  Provinsi Kepulauan  Riau  dilihat  berdasarkan model pentahelix terdiri dari:
1. Akademisi
Sekolah  Tinggi  Ilmu  Sosial  dan Ilmu  Politik  (Stisipol)  Raja  Haji, Universitas  Maritim  Raja  Ali  Haji (UMRAH)  dan  Universitas  Gajah Mada (UGM).
2. Bisnis
Perhimpunan  Hotel  dan  Restoran Indonesia  (PHRI)  Tanjungpinang,

## Association  of  the  Indonesian
Tours and Travel Agencies (ASITA) Tanjungpinang, Himpunan Pramuwisata  Indonesia  (HPI) Tanjungpinang,  Asosiasi  Kuliner Rumahan,  Bank  Indonesia,  PT.
Pelabuhan Indonesia I (Pelindo 1) dan  Al  Ahmadi Enterprenuership
Center Batam. 3. Pemerintah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang, Dinas Perdagangan  dan  Perindustrian Kota Tanjungpinang, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Tanjungpinang,  Dinas  Kesehatan Kota Tanjungpinang, Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang,  Dinas  Pekerjaan Umum  dan  Penataan  Ruang  Kota Tanjungpinang, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Tanjungpinang, Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan  Kebakaran  Kota Tanjungpinang, Dinas Perhubungan  Provinsi  Kepulauan Riau,  Kementerian  Agama  Kantor Wilayah Provinsi Kepulauan Riau, dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang. 4. Komunitas Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)  Pulau  Penyengat, Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI) Kepulauan Riau, Lembaga Pengkajian  Pangan,  Obat-obatan dan  Kosmetika  Majelis  Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Kepulauan  Riau,  Lembaga  Adat Melayu (LAM) Provinsi Kepulauan Riau,  Yayasan  Indera  Sakti,
Yayasan  Aksi  Bangun  Negeri, Komunitas  Blogger,  Komunitas Fotografi,  dan  Generasi  Pesona Indonesia (Genpi) Tanjungpinang.
5. Media massa Radio  Republik  Indonesia  (RRI) Tanjungpinang, Batam Pos, Tanjungpinang Pos, Tribun Batam, Antara Kepri, Metro Kepri, TV  TPI,  dan  Kepri  Cyber  School (KCS) TV. Stakeholders yang  terlibat dalam pengembangan destinasi pariwisata  halal  di  Pulau  Penyengat terdiri  dari  lima  elemen,  yaitu Akademisi, Bisnis, Pemerintah, Komunitas  dan  Media  Massa.  Hal  ini sejalan  dengan  hasil  penelitian  oleh Yuniningsih (2018) yang menyimpulkan bahwa model kemitraan  kebijakan  pengembangan pariwisata  di  Kota  Tanjungpinang dikategorikan  menggunakan  model Pentahelix, karena  melibatkan  lima elemen  yaitu:  Akademisi,  Bisnis,
Community,  Government  dan  Media Massa  (ABCGM).  Pulau  Penyengat merupakan  salah  satu  kelurahan  di Kota Tanjungpinang, sehingga terdapat  kesamaan  model  pelibatan lima elemen aktor dalam pengembangan pariwisata. Kategori Stakeholders 1. Stakeholders Primer Dinas  Kebudayaan  dan Pariwisata  Kota  Tanjungpinang sebagai leading sector pengembangan destinasi pariwisata halal di Pulau Penyengat termasuk dalam s takeholders primer karena dampak dari penerapan kebijakan pengembangan  pariwisata  halal akan  dirasakan  sebagai  bentuk pelaksanaan  fungsi  implementasi kebijakan pariwisata. Dinas Kebudayaan  dan  Pariwisata  Kota Tanjungpinang harus selalu dilibatkan  dalam  setiap  tahapan kebijakan  pariwisata  halal  karena memiliki  kekuatan  yang  besar untuk mengakses berbagai sumberdaya  yang  diperlukan dalam  pengembangan  pariwisata
halal.  Dalam  proyek  pariwisata berkelanjutan  dengan  beberapa stakeholders ,  ditemukan  bahwa stakeholders dengan  akses  ke sumber  daya  adalah  pusat  dalam pengembangan  proyek  dengan kekuatan  dan  legitimasi  tertinggi (Longart, 2017).
2. Stakeholders Kunci Stakeholders kunci di dalam tahap perumusan kebijakan  adalah  pihak  Eksekutif yang diwakili Walikota Tanjungpinang dan pihak Legislatif  yang  diwakili  DPRD Kota  Tanjungpinang.  Dan  yang menjadi stakeholders kunci  pada tahap  implementasi  kebijakan adalah  Dinas  Kebudayaan  dan
Pariwisata  Kota  Tanjungpinang. Stakeholders kunci meliputi cabang eksekutif pemerintah sesuai  dengan  hierarki,  cabang legislatif,  dan  lembaga  pelaksana program  pembangunan  (Putera and Suharto dalam Sari, 2017). Dengan  kewenangan  legal dalam  pengambilan  keputusan, Walikota Tanjungpinang dan DPRD  Kota  Tanjungpinang  harus memiliki  kepemimpinan  kuat. Longart (2017) menemukan bahwa  program  dengan  berbagai stakeholders ,  yang  tujuan  dan perannya sangat berbeda, membutuhkan kepemimpinan yang  lebih  kuat  dan  manajemen stakeholders .  Semua stakeholders harus  diinformasikan  tentang peran dan keterlibatan stakeholders lainnya. Ini  karena legitimasi  dapat  dipertanyakan atau  peran stakeholders yang berpartisipasi lainnya dapat diabaikan.  Weerts dan Sandmann (dalam Longart, 2017) menemukan bahwa kepemimpinan  yang  kuat  adalah faktor  kunci  untuk  keterlibatan masyarakat. 3. Stakeholders Sekunder Badan Perencanaan, Penelitian  dan  Pengembangan Kota Tanjungpinang, Kementerian Agama  Kantor  Wilayah  Provinsi Kepulauan  Riau,  MUI  Kepulauan Riau, LPPOM MUI Kepulauan Riau, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang,  Dinas  Koperasi dan  UMKM  Kota  Tanjungpinang, Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang, Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang,  Dinas  Pekerjaan Umum  dan  Penataan  Ruang  Kota Tanjungpinang, Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan  Kebakaran  Kota Tanjungpinang, Dinas Perhubungan  Provinsi  Kepulauan Riau, Pokdarwis Pulau Penyengat, PHRI Tanjungpinang, ASITA Tanjungpinang, HPI Tanjungpinang,  Asosiasi  Kuliner Rumahan,  Stisipol  Raja  Haji, UMRAH,  UGM,  Bank  Indonesia, Pelindo 1, Al Ahmadi Enterprenuership  Center Batam, LAM  Provinsi  Kepulauan  Riau, Yayasan  Indera  Sakti,  Yayasan Aksi  Bangun  Negeri,  Komunitas Blogger,  Komunitas  Fotografi, Genpi Tanjungpinang, RRI Tanjungpinang, Batam Pos, Tanjungpinang Pos, Tribun Batam, Antara Kepri, Metro Kepri, TV TPI, dan KCS TV. Kelompok kritik, LSM profesional,  organisasi  sosial,  dan lembaga  keuangan  internasional dikategorikan  sebagai  pemangku kepentingan  sekunder  (Putera and Suharto dalam Sari, 2017). Crosby (dalam Iqbal, 2007) menyatakan  ada  beberapa  faktor yang dapat dijadikan acuan dalam menilai  pengaruh stakeholders sekunder,  yaitu  :  anggaran  dan pengawasan; kekuasaan dan
kepemimpinan; pengawasan terhadap  sumber  daya  strategis; keberadaan tenaga-tenaga spesialis; dan kemampuan negosiasi. Stakeholders perlu dilibatkan  untuk  meningkatkan kualitas  dan  efektivitas  kebijakan melalui  pengetahuan  mereka, dengan  demikian  komunikasi yang kuat antara stakeholders dan otoritas  setempat  diperlukan (Olovsson, 2012).
Peran Stakeholders
a. Policy Creator
Pengembangan pariwisata
halal  di  Kota  Tanjungpinang  belum didukung  dengan  terbitnya  regulasi yang  mengatur  penyelenggaraan segmen  pariwisata  halal.  Sebagai dampak dari Kementerian Pariwisata yang juga belum menerbitkan regulasi  yang  mengatur  proses pengembangan pariwisata halal, sehingga proses pengembangan pariwisata  halal  selama  ini  di  Kota
Tanjungpinang  mengacu  pada  DSRA Pengembangan  Destinasi  Pariwisata Halal  Kepulauan  Riau  yang  telah disepakati  sebelumnya  melalui  FGD. Walikota  Tanjungpinang,  DPRD  Kota Tanjungpinang,  Dinas  Kebudayaan dan  Pariwisata  Kota  Tanjungpinang dan  Badan  Perencanaan,  Penelitian dan  Pengembangan  (Barenlitbang) Kota
Tanjungpinang merupakan stakeholders yang  terlibat  dalam pengembangan pariwisata halal Pulau  Penyengat  yang  berperan sebagai policy creator . Belum diterbitkannya regulasi pengembangan  destinasi  pariwisata halal Pulau Penyengat mengindikasikan bahwa peran Walikota  Tanjungpinang  sebagai policy  creator belum  dilaksanakan secara optimal. Berdasarkan uraian di atas  dapat  dilihat  bahwa  peran stakeholders sebagai policy  creator belum  berjalan  secara  maksimal. Regulasi  pengembangan  pariwisata
halal  yang  memuat  prinsip-prinsip penyelenggaraan  pariwisata  halal secara terperinci akan menjadi acuan dan  payung  hukum  yang  kuat  untuk pelaku  industri  wisata  menerapkan konsep wisata halal ini. Brokaj (2014) menyatakan bahwa pemerintah daerah harus menyediakan lingkungan  yang  memungkinkan  dan mendorong sektor swasta, masyarakat  lokal,  wisatawan,  dan stakeholders lainnya untuk menanggapi masalah pariwisata secara  berkelanjutan. Hal  ini  dapat dicapai  dengan  menetapkan  dan menerapkan  serangkaian  kebijakan untuk pengembangan dan pengelolaan pariwisata, disusun bersama  dengan  pihak  lain.  Prinsip- prinsip  pembangunan  berkelanjutan menekankan  pada  tekad  lokal  dan implementasi kebijakan dan tindakan. Keberlanjutan harus diupayakan  melalui  adopsi  kebijakan pariwisata,  mengingat  pentingnya sektor  publik  (di  tingkat  negara bagian,  regional  dan  kota)  dalam pengembangan  pariwisata  (Martini, 2015). Manajemen pariwisata dengan demikian  harus  diintegrasikan  ke dalam  proses  perencanaan  wilayah dan  dimasukkan  dalam  kerangka legislatif suatu wilayah.
b. Koordinator Stakeholders yang menjalankan perannya sebagai koordinator  dalam  pengembangan destinasi  pariwisata  halal  di  Pulau
Penyengat  adalah  Dinas  Kebudayaan dan  Pariwisata  Kota  Tanjungpinang. Upaya  koordinasi stakeholders yang terlibat dilakukan melalui pertemuan yang  mengundang stakeholders dari pihak pemerintah, bisnis dan asosiasi/komunitas. Dalam pertemuan tersebut dipaparkan rencana  pengembangan  pariwisata halal Tanjungpinang yang menjadikan Pulau Penyengat menjadi
destinasi  wisata  halal  unggulan dengan  potensi  wisata  budaya,  religi dan  sejarahnya.  Koordinasi  dengan stakeholders pariwisata halal dilanjutkan melalui forum pertemuan setiap  tiga  bulan  sekali,  dan komunikasi  informal  yang  banyak dilakukan  melalui  grup Whatsapp . Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang sebagai koordinator dalam pengembangan  destinasi  pariwisata halal  di  Pulau  Penyengat  belum berjalan  secara  optimal.  Koordinasi terhadap seluruh pemangku kepentingan pengembangan destinasi pariwisata  halal  di  Pulau  Penyengat belum dilaksanakan secara menyeluruh karena terdapat stakeholders yang  belum  menjalin kerjasama  dan  komunikasi,  serta belum  adanya  penyatuan  komitmen secara  tertulis  agar  kerjasama  yang dilakukan berjalan sesuai dengan hak dan  kewajiban.  Judisseno  (2017) menjelaskan bahwa koordinator bidang  pariwisata  dituntut  untuk memiliki kemampuan sebagai berikut:
1. Having  a  global  picture ,  yaitu kemampuan  untuk  memahami visi  jangka  panjang  dari  semua elemen yang dipimpinnya
2. Setting  a  common  goal ,  yaitu kemampuan untuk memilah mana di  antara  elemen  tersebut  yang dapat  dijadikan  roda  penggerak utama  yang  dapat  memicu pergerakan lainnya.
3. Knowing  your  team  and  defining team  roles ,  yaitu  kemampuan untuk mengetahui kekuatan spesifik dari masing-masing elemen  di  dalam  menjalankan tugasnya. 4. Planning , yaitu kemampuan menyusun tugas pokok dan fungsi elemen  lengkap  dengan  alokasi waktu,  biaya,  dan  target  capaian
yang  perlu  ditinjau  ulang  secara berkala
5. Communicating and disseminating , yaitu kemampuan untuk mengkomunikasikan dan menyebarkan  semua  program yang sudah disusun menjadi suatu aksi  yang  dapat  dilakukan  oleh semua elemen tanpa keraguan.
6. Reviewing  and  controlling ,  yaitu kemampuan untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan  jika  terjadi  suatu  hal  di luar perencanaan dengan mempersiapkan skenario pilihan.
c. Fasilitator
Stakeholders yang  terlibat dalam pengembangan destinasi pariwisata halal Pulau Penyengat dan berperan  sebagai  fasilitator  adalah Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata Kota Tanjungpinang, Dinas Perdagangan  dan  Perindustrian  Kota Tanjungpinang,  Dinas  Koperasi  dan UMKM  Kota  Tanjungpinang,  Dinas
Kesehatan Kota Tanjungpinang, Dinas Perhubungan  Kota  Tanjungpinang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  Kota  Tanjungpinang,  Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan  Kebakaran  Kota Tanjungpinang,  Dinas  Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau, Kementerian  Agama  Kantor  Wilayah Provinsi  Kepulauan  Riau,  MUI Kepulauan Riau, LPPOM MUI Kepulauan  Riau.  Pengembangan  dari aspek  fasilitas  umum  yang  ramah wisatawan  Muslim  dilakukan  oleh
Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata Kota  Tanjungpinang.  Melalui  Dana Alokasi  Khusus  (DAK)  tahun  2019, Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata Kota Tanjungpinang telah menyelesaikan pembangunan mushola  di  Balai  Adat  Pulau Penyengat, food court makanan halal, dan  pusat  oleh-oleh  di  Pulau Penyengat.  Dinas  Perhubungan  Kota
Tanjungpinang dan Dinas Perhubungan  Provinsi  Kepulauan Riau  menjadi stakeholders yang berperan  sebagai  fasilitator  dalam penyediaan  akses  menuju  Pulau Penyengat.  Peran  Dinas  Pekerjaan Umum  dan  Penataan  Ruang  Kota Tanjungpinang  dalam  mendukung pengembangan  pariwisata  halal  di Pulau  Penyengat  dapat  dilihat  dari penyediaan air bersih dan pembuatan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Pulau Penyengat. Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang sangat  membantu  para  pengusaha kuliner di Pulau Penyengat yang akan memproses  sertifikat  BPOM  untuk penjaminan  keamanan  dan  mutu produk  yang  mereka  hasilkan.  Dinas Perdagangan  dan  Perindustrian  Kota Tanjungpinang,  bekerjasama  sama dengan  Kementerian  Agama  dan LPPOM  MUI,  memiliki  program  kerja tahunan  pemberian  fasilitasi  proses sertifikat halal bagi UMKM. Pembinaan UMKM oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Tanjungpinang  dapat  dilihat  dari aspek pembinaan manajemen, pengembangan  pasar  produk  UMKM serta  fasilitasi  modal  usaha.  Peran
Satuan  Polisi  Pamong  Praja  dan Penanggulangan  Kebakaran  Kota Tanjungpinang  dijalankan  melalui satuan  tugas  khusus  pariwisata  yang belum  lama  terbentuk,  di  bawah kepemimpinan Kepala Seksi Operasional, dengan melakukan penjagaan  objek  wisata.  Badan
Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal membentuk  perwakilan  di  daerah, salah  satunya  dalam  bentuk  Satuan Tugas (Satgas) di bawah Kementerian
Agama  Kanwil  Kepulauan  Riau. Satgas  yang  berada  di  bawah Kementerian Agama Kanwil Kepulauan  Riau  berperan  sebagai fasilitator  penerbitan  sertifikat  halal untuk  produk  makanan  minuman dalam pengembangan destinasi pariwisata  halal  di  Pulau  Penyengat. Peran  yang  dijalankan  oleh  LPPOM MUI dalam mendukung pengembangan  destinasi  pariwisata halal  Pulau  Penyengat  dilihat  dari keterlibatan  LPPOM  MUI  dalam pemeriksaan kualitas kehalalan suatu produk.  S takeholders yang  berperan sebagai fasilitator dalam pengembangan  destinasi  pariwisata halal di Pulau Penyengat menunjukkan  keterlibatannya  sesuai dengan  tugas  pokok  dan  fungsinya masing-masing. Dilihat dari stakeholders yang  berperan  sebagai fasilitator, sebagian besar merupakan bagian  dari  pemerintah  atau  sektor publik,  walaupun  ada  juga  yang berasal  dari  elemen  komunitas karena  menjadi  kesatuan  fungsi dengan salah satu stakeholders sektor publik. Stakeholders yang  berperan sebagai  fasilitator  akan  menyediakan fasilitas  pendukung  dan  menfasilitasi proses  pengembangan  pariwisata halal sesuai dengan fungsinya masing-masing.  Sebagaimana  yang disebutkan  bahwa  peran  sektor publik  dalam  manajemen  destinasi wisata  (Niekerk,  2014)  adalah sebagai  berikut:  memimpin  dan koordinasi;
menciptakan dan memelihara  lingkungan  destinasi wisata  yang  sesuai;  pemasaran  dan promosi;  identifikasi  elemen-elemen destinasi  wisata;  perencanaan  dan penelitian; kemitraan dan pembangunan tim; hubungan masyarakat;  pengembangan  produk; sektor publik sebagai pelanggan/pembeli; menciptakan jaringan untuk keterlibatan stakeholders. Lingkungan  destinasi wisata yang sesuai untuk pengembangan pariwisata halal harus  didukung  oleh  kesediaan infrastruktur pariwisata. Implementor Peran  Dinas  Kebudayaan  dan Pariwisata Kota Tanjungpinang
sebagai implementor dalam pengembangan  destinasi  pariwisata halal  Pulau  Penyengat  dapat  dilihat dari kegiatan promosi dan penyediaan fasilitas pendukung. Kegiatan promosi wisata halal banyak dilakukan  melalui  media  digital seperti  facebook  dan  instagram. Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata Kota Tanjungpinang tidak memanfaatkan website sebagai  alat pemasaran  wisata  Pulau  Penyengat. Hal  ini  dapat  dilihat  dengan  kondisi website yang  tidak  dapat  diakses. Padahal  penelitian  Wu  (2018) menunjukkan kegunaan website pariwisata  sebagai  aspek  penting dalam  membentuk  citra  destinasi wisata  yang  baik,  dimana website pariwisata dapat menyediakan informasi yang berlimpah, menunjukkan  foto  tempat  wisata yang menarik, dan tentunya menjalankan fungsi penjualan. Pokdarwis  Pulau  Penyengat  sebagai komunitas lokal pengembangan wisata  melakukan  upaya  pemasaran melalui facebook,  instagram dan youtube .  Citra  destinasi  wisata  halal unggulan  Pulau  Penyengat  belum diangkat  sebagai highlight dalam menarik  wisatawan  untuk  datang berkunjung. Padahal pemasaran digital mempengaruhi industri pariwisata  dengan  dominan  karena kemudahan  akses  ke  informasi terkait  penawaran  terbaik  yang tersedia  bagi  konsumen  (Gupta, 2019).  Pokdarwis  juga  melakukan kegiatan  sosialisasi  ke  masyarakat mengenai  nilai-nilai  Sapta  Pesona yang  merupakan  jabaran  konsep Sadar  Wisata  yang  terkait  dengan dukungan  dan  peran  masyarakat sebagai  tuan  rumah  dalam  upaya untuk  menciptakan  lingkungan  dan suasana  kondusif  yang  mampu mendorong tumbuh dan berkembangnya  industri  pariwisata, melalui  perwujudan  unsur  aman,
tertib, bersih, sejuk, indah, ramah dan unsur  kenangan.  Penduduk  setempat di destinasi wisata memainkan peran penting  untuk  meningkatkan  citra wisatawan Muslim dan citra destinasi wisata  secara  keseluruhan  (Han, 2019). PHRI  Tanjungpinang  sebagai koordinator  pengusaha  hotel  dan restoran  yang  ada  di  Tanjungpinang, memberikan masukan dan ide kepada pemerintah setempat mengenai standar halal yang diterapkan di hotel dan  restoran.  Masih  minimnya  hotel dan  restoran  di  Tanjungpinang  yang memiliki  sertifikat  halal  menjadi tantangan tersendiri untuk pengembangan  wisata  halal  ini. Begitu  juga  dengan  restoran  di Tanjungpinang  yang  masih  minim jumlah  dalam  kepemilikan  sertifikat halal.  Razzaq,  Hall,  &  Prayag  (2016) menyebutkan bahwa wisatawan Muslim cenderung memilih akomodasi  Syariah  yang  memiliki atribut-atribut  seperti  ketersediaan makanan  halal,  kepantasan  seragam staf  hotel,  tidak  adanya  gambar berkonten  pornografi,  tidak  tersedia minuman beralkohol, informasi mesjid  terdekat  untuk  pelaksanaan sholat  Jumat,  ruang  pertemuan dengan fasilitas beribadah. Ketersediaan  makanan  halal  di destinasi wisata memungkinkan wisatawan  Muslim  untuk  menikmati kuliner  khas  setempat  sesuai  dengan keyakinan  mereka  dan  tentunya  juga akan  memotivasi  mereka  untuk mengunjungi destinasi wisata tersebut  (Battour,  2016).ASITA  saat ini masih pada tahap mengidentifikasi  pasar  wisata  halal untuk dikembangkan dan didistribusikan  ke  calon  wisatawan dengan  targetnya  adalah  wisatawan dari  suku  Melayu  di  Malaysia  dan Singapura. ASITA belum menyediakan  paket  wisata  halal Pulau  Penyengat  secara  khusus. Karena Pulau Penyengat mengangkat
wisata  religi  dan  budayanya,  maka paket  wisata  yang  disediakan  baru menawarkan  hal  tersebut.  Belum optimalnya peran ASITA dikarenakan masih  dalam  tahap  menciptakan paket wisata yang dapat menjangkau pasar  wisatawan  lebih  luas  (Muslim dan  non  Muslm)  namun  tetap memegang  teguh  norma  agama  dan norma  budaya  setempat.  ASITA menilai  bahwa  atraksi  wisata  yang kini  hadir  di  Pulau  Penyengat  masih kurang “menjual” (http://rri.co.id/post/berita/633187 /budaya_dan_wisata/asita_festival_pu lau_penyengat_belum_bisa_dijual.htm
l).  Agen  perjalanan  menargetkan kunjungan wisatawan Muslim dengan menyesuaikan  elemen  dalam  paket wisata  halal  seperti  ketersediaan makanan  halal,  rencana  perjalanan yang  dibangun  berdasarkan  waktu sholat,  kunjungan  ke  masjid  dan pemandu  wisata  Muslim  (Battour,
2016).Dari perkumpulan pramuwisata  Tanjungpinang,  HPI Tanjungpinang menyampaikan masukan kepada pemerintah setempat mengenai kebutuhan wisatawan selama berwisata di Pulau Penyengat  yang  belum  terakomodir, serta masukan mengenai pengembangan kapasitas SDM pramuwisata di Tanjungpinang. Peran  HPI  sangat  penting  dalam mengedukasi wisatawan yang
berkunjung  terutama  mengenai  etika berpakaian  dan  bersikap  selama berkunjung di Pulau Penyengat.
d. Akselerator Hasil wawancara dapat dilihat bahwa  peran  akademisi  lokal  dalam pengembangan pariwisata halal belum optimal. Akademisi di Tanjungpinang selama ini berkontribusi dalam bidang pariwisata  secara  umum  melalui beberapa  kegiatan,  namun  tidak dalam penyusunan
kebijakan
pengembangan pariwisata. UGM menjadi  salah  satu  universitas  yang berperan dalam pengembangan pariwisata  di  Pulau  Penyengat melalui  kegiatan  Kuliah  Kerja  Nyata Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat  (KKN-PPM)  tahun  2018, dengan melaksanakan Deklarasi Warga  Pulau  Penyengat  bertema “Penyengat Kampung Kite, Penyengat Warisan Kite” (https://scs- cel.kkn.ugm.ac.id/2018/12/17/ugm- kkn-ppm-students-raise-the-tourism- potential-of-penyengat-island/). Diharapkan dengan keberadaan perguruan  tinggi  akan  memberikan kontribusi  langsung  dalam  evaluasi program  pembangunan  daerah  dan perencanaan  pembangunan  daerah yang  bersinergi  dengan  masyarakat; dan  secara  tidak  langsung  dapat membantu  memberikan  pelatihan- pelatihan  dan  sumbangan  pemikiran dalam  proses  pengelolaan  suatu destinasi  (Magnadi,  2011).  Media massa  berperan  sebagai  perantara dalam  penyampaian  informais  dari pemerintah kepada masyarakat mengenai penyelenggaraan pariwisata  halal  di  Pulau  Penyengat. Media  massa  menjadi  mediator antara pariwisata dan masyarakat. Pilihan  destinasi  wisata bergantung  pada  informasi  yang didapatkan dari media massaPembangunan  citra  yang  baik dan  menarik  bagi  destinasi  wisata halal  di  Pulau  Penyengat  melalui media massa akan menjadi penggerak bagi  ketertarikan  calon  wisatawan untuk  berkunjung.  Pengembangan pariwisata dan media massa mengacu pada semua kegiatan seperti pengembangan keterampilan, penyediaan  lapangan  kerja  dan pemasaran produk pariwisata melalui  berbagai  saluran  media massa  sehingga  wisatawan  dapat mengetahui  tentang  potensi  wisata yang dimiliki (Enemuo , 2015).
Keterlibatan private  sector dalam kepariwisataan sangat tegantung pada komitmen pemerintah  daerah  maupun  pusat dalam mempersiapkan berbagai infrastruktur pariwisata sebagai modal  dasar  yang  menunjukkan adanya keseriusan pemerintah untuk membangun suatu destinasi pariwisata (Judisseno, 2017). Keterlibatan  Bank  Indonesia,  Pelindo 1  dan  Al  Ahmadi  Enterprenuership Center,  yang  berasal  dari  kalangan swasta atau bisnis, dalam pengembangan  destinasi  pariwisata halal di Pulau Penyengat diwujudkan dalam bentuk kontribusi, baik berupa bantuan sponsor, dukungan infrastruktur,  ide  maupun  gagasan.
Stakeholders yang  berperan  sebagai akselerator  ini  memiliki  kepedulian yang  besar  dalam  pengembangan pariwisata  halal  di  Pulau  Penyengat, namun  tidak  memiliki  kepentingan secara  langsung  dan  pengaruh  besar dalam kebijakan pengembangan tersebut.  Begitu  pun  yang  terjadi dengan stakeholders yang berasal dari elemen  komunitas  seperti  Lembaga Adat Melayu (LAM) Provinsi Kepulauan  Riau,  Yayasan  Indera Sakti,  Yayasan  Aksi  Bangun  Negeri. Djakfar  (2017)  menyebutkan  bahwa Mahathir Mohammad pernah mengajukan  tiga  kiat  memajukan wisata halal berdasarkan pengamatannya di negaranya sendiri, yaitu  mengedepankan  dan  menjaga nilai-nilai  Islami  dan  kearifan  lokal; mengadopsi  hal-hal  yang  baik  dari sistem  dan  standar  yang  didominasi peradaban  Barat;  dan  menjalankan konsep
dan market-oriented . Komunitas fotografi terutama berperan besar dalam mempromosikan  destinasi  wisata halal  Pulau  Penyengat  melalui  hasil fotonya  di  laman  media  sosial.
Keterlibatan komunitas fotografi juga dapat  dilihat  dalam  peran  serta
komunitas  sebagai  peserta  proses  uji coba dan dokumentasi produk wisata Pulau Penyengat yang diselenggarakan  tahun  lalu.  Begitu juga  dengan  komunitas  blogger  di Tanjungpinang  yang  terlibat  dalam promosi  pariwisata  halal  Pulau Penyengat. Komunitas blogger memberikan  kontribusinya  melalui tulisan-tulisan di blog yang berkiatan dengan  Pulau  Penyengat,  misalnya mengenai  penginapan  di  Pulau Penyengat,  destinasi  wisatanya,  dan mengunggah  foto-foto  spot  menarik di  Pulau  Penyengat.  Berdasarkan hasil  wawancara  diketahui  bahwa Pemerintah Daerah belum melibatkan  komunitas  blogger dalam upaya pengembangan destinasi pariwisata halal Pulau Penyengat.
Hubungan Antar Stakeholders Di lihat dari Bentuk a.Individual Evaluations Hubungan  yang  terjadi  antara individu stakeholders yang  terlibat dalam pengembangan destinasi pariwisata  halal  Pulau  Penyengat ditunjukkan melalui hubungan individu  yang  berasal  dari  organisasi yang berbeda, sebagai contoh hubungan  antara  Kepala  Dinas Kebudayaan  dan  Pariwisata  Kota Tanjungpinang, Kepala Bidang Destinasi  Dinas  Kebudayaan  dan Pariwisata Kota Tanjungpinang dengan  akademisi  UMRAH.  Dalam hubungan  yang  bersifat  informal  ini, terjadi komunikasi mengenai perkembangan  pariwisata  halal  di Tanjungpinang,  khususnya  Pulau Penyengat.  Kepedulian  akademisi terhadap  perkembangan  pariwisata ditunjukkan  dengan  komunikasi  dan hubungan  baik  yang  terjaga  dengan pihak  pemerintah.  Komunikasi  yang dilakukan
individu-individu stakeholders ini merupakan salah satu perwujudan untuk menjalin hubungan yang saling
menguntungkan  untuk stakeholders secara  organisasi,  dan  tentunya mewujudkan  tujuan  bersama  untuk pengembangan pariwisata halal. Selain  meningkatkan  kesejahteraan pribadi, hubungan interpersonal yang positif antara para stakeholders dalam kolaboratif  dapat  berkontribusi  pada berbagai  hasil  bermanfaat  lainnya.
Secara umum, semakin baik hubungan antar individu dalam suatu kelompok,  semakin  besar  potensi kolaboratif  mereka  dan  semakin efektif  kinerja  kelompok  mereka (Pero, 2007).
b.Transfer Material Resources Waligo  (2013)  mengamati bahwa  implementasi  yang  muncul dari pariwisata berkelanjutan didorong oleh kemitraan stakeholders , yang menyiratkan bahwa implementasi pariwisata berkelanjutan sebagian besar tergantung pada keterlibatan stakeholders yang  efektif.  Salah  satu bentuk  keterlibatan stakeholders dalam pengembangan destinasi pariwisata  halal  di  Pulau  Penyengat adalah  dalam  bentuk  hubungan transaksi  berupa  transaksi  bisnis yang  di  dalamnya  terdapat  barang yang ditukar,
diperjualbelikan,
ataupun  dipinjamkan.  Hubungan  ini dapat  terlihat  dalam  hubungan  yang terjalin  antara  LPPOM  MUI  dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tanjungpinang. Hubungan kerjasama di antara dua organisasi ini bertujuan untuk menerbitkan sertifikat  halal  gratis  untuk  pelaku UMKM yang dibiayai oleh APBD Kota Tanjungpinang.  Dalam  hal  ini  terjadi transfer  barang  berupa  sertifikat halal  dari  LPPOM  MUI  kepada Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui  Dinas  Perindustrian  dan Perdagangan  Kota  Tanjungpinang untuk  selanjutnya  diberikan  secara gratis  kepada  UMKM.  Hubungan tersebut  sesuai  dengan  teori  yang
dikemukakan  oleh  Galaskiewicz  and Marsden (dalam Pratama, 2018) yang menyatakan  jenis  hubungan  ini melibatkan  transaksi  bisnis  berupa barang,  yang  di  dalamnya  terdapat kegiatan  pertukaran,  peminjaman dan  pembelian  sebuah  produk  atau barang.
c.Transfer Non-Material Hubungan ini merupakan hubungan stakeholders dalam pengembangan  destinasi  pariwisata halal  di  Pulau  Penyengat  yang berwujud pertukaran informasi melalui komunikasi antar stakeholders .  Pertukaran  informasi dapat  terjadi  dengan  komunikasi secara interaksi fisik maupun komunikasi  melalui  media.  Bentuk hubungan  ini  terjadi  di  seluruh stakeholders yang  terlibat  dalam pengembangan  destinasi  pariwisata halal  di  Pulau  Penyengat.  Pertukaran informasi  dijalin  dengan  cukup intens,  walaupun  koordinasi  untuk menyatukan  seluruh  informasi  dari stakeholders belum  berjalan  optimal. Semakin tinggi intensitas berinteraksi di  antara  satu  individu  dengan individu  lain,  maka  informasi  yang dipertukarkan  semakin  banyak  pula (Hertanto  &  Safitri  dalam  Bakti, 2020).  Dinas  Kebudayaan  dan Pariwisata Kota Tanjungpinang merupakan  pusat  informasi  dalam pengembangan  destinasi  pariwisata halal  di  Pulau  Penyengat.  Sebagai pusat  informasi,  sebagian  besar pengetahuan  dalam  penyelenggaraan pariwisata  halal  berada  di  Dinas Kebudayaan  dan  Pariwisata  Kota Tanjungpinang.  Oleh  karena  itu, Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata Kota  Tanjungpinang  harus  memiliki pola  komunikasi  efektif  agar  seluruh informasi  mengenai  wisata  halal dapat  diakses  dan  diterima  oleh stakeholders yang terlibat.
Di lihat dari Interaction
Interaksi  merupakan  sebuah hubungan  yang  melibatkan  interaksi fisik  di  antara  aktor  pada  waktu  dan tempat yang sama, seperti pertemuan, percakapan, dan lain-lain. Hubungan interaksi dalam pengembangan  destinasi  pariwisata halal di Pulau Penyengat dapat dilihat dari  beberapa  pertemuan  yang dilakukan  oleh stakeholders secara formal  maupun  informal.  Proses interaksi  ini  sangat  penting  untuk mengkomunikasikan  masalah  yang menghambat dan gagasan baru untuk mendukung  pengembangan  destinasi pariwisata  halal. Stakeholders sering hidup  secara  berdampingan  tetapi tidak berinteraksi satu sama lain, dan kurangnya  keterlibatan stakeholders dapat merusak upaya pengembangan pariwisata (Nyaupane, 2009). Komunikasi  menjadi  elemen  penting dalam  proses  interaksi stakeholders pengembangan  destinasi  pariwisata halal  Pulau  Penyengat.  Dalam  proses interaksi  kualitas  komunikasi  harus terus  diperhatikan  agar  informasi yang  disampaikan  dapat  diterima dengan  baik.  Interaksi  di  antara stakeholders yang  terlibat  akan memunculkan  ide,  gagasan  dan masukan untuk pengembangan pariwisata.  Hal  ini  terjadi  akibat  dari pertukaran informasi antar stakeholders sehingga  hasil  olahan informasi dapat berkembang menjadi ide baru untuk meningkatkan kualitas proses  pengembangan  pariwisata halal.
Di lihat dari Movement Hubungan yang berupa bentuk perpindahan stakeholders ini  dapat dilihat  dari  hubungan  perpindahan kewenangan  penerbitan  sertifikat halal  berdasarkan  Undang  Undang Nomor  33  Tahun  2014  tentang Jaminan Produk Halal yang sebelumnya  ada  di  LPPOM  MUI Provinsi  Kepulauan  Riau,  namun
sekarang  kewenangannya  berada  di Badan Penyelenggara Jaminan Produk  Halal  (BPJPH),  salah  satunya dalam  bentuk  Satuan  Tugas  (Satgas) di bawah Kementerian Agama Kanwil Kepulauan Riau. Dengan perpindahan kewenangan dari LPPOM MUI kepada BPJPJ  maka  koordinasi  Disperindag untuk pengurusan pemberkasan syarat  sertifikat  halal  juga  berpindah ke Satgas BPJPH di bawah Kementerian Agama Kanwil Kepulauan  Riau.  Pejabat  pemerintah harus  memiliki  kompetensi  berbasis pengetahuan  untuk  merencanakan dan  mengimplementasikan  strategi, dan  berdasarkan  keahlian  mereka, memiliki  pengaruh  besar  pada pengambilan keputusan politik (Komppula,  2016). Kepercayaan  juga menjadi  kunci  dalam  hubungan  yang baru  ini.  Perpindahan  kewenangan tentunya  akan  menciptakan  sebuah hubungan  baru  di  antara  dua stakeholders .  Penelitian  Waayers (2012) menegaskan bahwa keberhasilan  kolaborasi  bergantung pada  membangun  kemitraan  dan kepercayaan, mengakui saling ketergantungan,  menghasilkan  visi dan tujuan bersama dan komitmen di antara  para stakeholders dalam proses terstruktur.
Di lihat dari Formal Roles Hubungan  ini  juga  dapat dilihat  pada  kewenangan  BPJPH melalui Satgas di Kementerian Agama Kanwil  Kepulauan  Riau  mendesak para  pelaku  usaha  kuliner,  baik  itu pelaku UMKM maupun yang terwakili dalam  PHRI  dan  Asosiasi  Kuliner Rumahan,  untuk  memiliki  sertifikat halal  untuk  produk  mereka.  Di destinasi  wisata,  kekuasaan  dapat diberikan  untuk  mengorganisir  para stakeholders serta menengahi perselisihan  atau  mencegah  potensi konflik (Beritelli & Laesser, 2011). Kekuatan stakeholders ditentukan  oleh  seberapa  banyak
sumber daya yang dimiliki stakeholders daripada  sejauh  mana stakeholders memiliki jaringan sendiri (Tiew et al., 2015). Perspektif ketergantungan sumber daya menunjukkan  bahwa stakeholders harus mengakses 'sumber' kekuasaan untuk mengerahkan kekuasaan (Tiew et  al.,  2015). Berdasarkan  Undang Undang  Nomor  33  Tahun  2014 tentang  Jaminan  Produk  Halal disebutkan  bahwa  produk  yang masuk,  beredar,  dan  diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Dengan sifat kepemilikan  sertifikat  halal  yang wajib  bagi  seluruh  pemilik  usaha kuliner,  maka  pemerintah  melalui lembaga  resmi  yang  ditunjuk  berhak memberikan  tekanan  bagi  seluruh kelompok sasaran kebijakan tersebut untuk memenuhi kewajiban tersebut.
Di lihat dari Kinship Kinerja destinasi wisata tergantung  pada  hubungan  antara berbagai  pelaku  komponen  ini,  tidak hanya  pada  karakteristik  masing- masing  (Presenza,  2010).  Hubungan kinship merupakan  bentuk  hubungan kekeluargaan di antara para stakeholders yang  terlibat  dalam pengembangan  destinasi  pariwisata halal  Pulau  Penyengat.  Driscoll  dan Starik (dalam Jamal, 2009) memperluas  model  identifikasi  dan arti  penting stakeholders yang dikembangkan  oleh  Mitchell  et  al. dengan  merekonseptualisasi  atribut pemangku  kepentingan  kekuasaan, legitimasi  dan  urgensi,  serta  dengan mengembangkan  atribut  pemangku kepentingan keempat: kedekatan. Hubungan  kekeluargaan dapat  dilihat  dalam  pola  hubungan yang  terjadi  di  antara  pengurus Pokdarwis  Pulau  Penyengat  dan pengurus  Yayasan  Indera  Sakti.
Yayasan  Indera  Sakti  berbentuk yayasan  keluarga  dengan  pengurus yang merupakan anggota keluarga/kerabat. Raja Malik Hafrizal juga tercatat dalam struktur organisasi Pokdarwis Pulau Penyengat dan berkedudukan sebagai Penasehat.  Dari  penjelasan  tersebut dapat  dilihat  bahwa  masih  terdapat hubungan  kekeluargaan  di  antara kepengurusan Pokdarwis Pulau Penyengat  dengan  Yayasan  Indera Sakti. Hubungan kekeluargaan seperti ini  tentunya  memiliki dampak positif dan juga negatif. Hubungan kekeluargaan tersebut dapat meningkatkan  hubungan  kerjasama di  antara  kedua  organisasi  tersebut, namun juga rawan konflik kepentingan. Aktivitas Di lihat dari Kerjasama Proses kerjasama terjadi ketika  di  antara  individu  atau kelompok menyadari adanya kepentingan dan ancaman yang sama. Kerjasama  antar stakeholders yang terlibat dalam pengembangan destinasi  pariwisata  halal  Pulau Penyengat sebagian besar merupakan hubungan  kerjasama  atas  dasar tupoksi,  aturan  kelembagaan,  serta kesamaan  visi  dan  misi  suatu lembaga,  instansi  dan  kelompok masyarakat. Junaid (2019) berpandangan  bahwa  kesuksesan pemasaran  destinasi  wisata  tidak terlepas  dari  bagaimana  suatu stakeholders menjalankan  kolaborasi atau bekerja secara bersama mencapai  tujuan  yang  diharapkan. Kerjasama  antara  Dinas  Kebudayaan dan  Pariwisata  Kota  Tanjungpinang dengan  Pokdarwis  Pulau  Penyengat melahirkan  delapan  paket  wisata Pulau  Penyengat,  yang  tentunya menjadi alat promosi pariwisata halal Pulau  Penyengat  kepada  wisatawan, karena  dalam  paket  wisata  tersebut mengandung  konten  wisata  religi yang mengajak wisatawan merasakan langsung kehidupan Muslim setempat dengan adat budaya yang
menyertainya. Kinerja destinasi wisata  tergantung  pada  hubungan antara berbagai pelaku komponen ini, tidak  hanya  pada  karakteristik masing-masing (Presenza, 2010). Komunikasi dan Koordinas Hubungan  komunikasi  antara stakeholders terjadi  pada  seluruh kegiatan  pengembangan  destinasi pariwisata  halal  Pulau  Penyengat. Walaupun  kegiatan  pengembangan destinasi  pariwisata  halal  Pulau Penyengat  masih  dalam  tahap perencanaan,  namun  komunikasi terus  dilakukan  dengan stakeholders yang  terlibat.  Menurut  Tubbs  dan Moss (dalam Bakti, 2020), komunikasi  dikatakan  efektif  apabila menimbulkan pengertian, kesenangan,  pengaruh  pada  sikap, hubungan  yang  baik,  dan  tindakan. Komunikasi  yang  terjalin  di  antara para stakeholders pengembangan destinasi  pariwisata  halal  Pulau Penyengat berdampak pada hubungan kerjasama yang baik dalam melaksanakan  fungsinya  masing- masing.  Dari  sejumlah  hubungan komunikasi terjalin, ternyata hubungan komunikasi Dinas Kebudayaan  dan  Pariwisata  Kota Tanjungpinang  dengan  beberapa stakeholders masih  cukup  minim,
seperti pihak akademisi, LPPOM MUI, komunitas blogger, komunitas fotografi,  Yayasan  Indera  Sakti, Yayasan Aksi Bangun Negeri. Komunikasi stakeholders yang disebut  sebelumnya  ini  kurang optimal  dalam  hubungannya  dengan pihak leading  sector ,  namun  mereka tetap  melakukan  komunikasi  dengan stakeholders lainnya untuk mendukung  pariwisata  halal  Pulau Penyengat. Penelitian Holladay (2017) menunjukkan bahwa kekuatan  jaringan  hubungan  di antara organisasi-organisasi stakeholders agak  lemah  disebabkan oleh meskipun
organisasi
stakeholders dapat  berkomunikasi dan berkoordinasi di seluruh jaringan,  mereka  mungkin  tidak melakukannya. Belum  ada  koordinasi  yang membentuk komitmen bersama, sinergitas  kegiatan  dan  penyatuan persepsi  antara  seluruh stakeholders untuk  pengembangan  pariwisata halal  Pulau  Penyengat.  Koordinasi  di antara  instansi  pemerintah  masih kurang  optimal  dikarenakan  masih adanya  egosentris  kelembagaan  dan perbedaan pemahaman antar lembaga.  Salah satu tantangan  dalam koordinasi  adalah  bahwa  para stakeholders memiliki  tujuan  yang bertentangan satu sama lain (Olovsson,  2012). Meskipun  para stakeholders memiliki  kegiatan  dan tujuan untuk memaksimalkan keuntungan mereka sendiri, konsumen  (pengunjung,  investor, penduduk)  menilai  sebuah  kota sebagai satu entitas, dan akan menilai kota tersebut sesuai dengan seberapa baik para stakeholders dapat menyediakan  apa  yang  menjadi kebutuhan individu. Koordinasi dalam pengembangan destinasi pariwisata  halal  Pulau  Penyengat belum  berjalan  secara  maksimal. Unsur-unsur komunitas yang menjadi penggerak  pariwisata  di  level  bawah justru berinisiatif menciptakan agenda  atau  kegiatan  sendiri-sendiri untuk mendukung pelaksanaan wisata  halal  di  Pulau  Penyengat. Dalam koordinasi, organisasi pariwisata yang otonom menyelaraskan kegiatan, mensponsori  acara  tertentu,  atau memberikan layanan yang ditargetkan  untuk  mencapai  tujuan yang  sesuai. Dalam  kolaborasi,  para pihak  bekerja  secara  kolektif  melalui strategi  bersama. Dalam  jaringan strategis, semua organisasi pariwisata  yang  terlibat  dalam jaringan  memiliki  visi  bersama  dan
mengambil  orientasi  sistem  untuk mencapai  tujuan  kelompok  melalui strategi  yang  konsisten  dan  upaya bersama (Wang, 2007).
Faktor Pendukung 1.Nilai Nilai  individual  diwujudkan melalui peran kepemimpinan Walikota  sebagai  penggerak  dalam pengembangan  destinasi  pariwisata halal di Kota Tanjungpinang, khususnya Pulau Penyengat. Kepemimpinan  yang  baik  sangat penting untuk koordinasi yang sukses (Olovsson,  2012). Nilai  organisasi yang  dikembangkan  pada  hubungan kerjasama stakeholders dalam pengembangan  destinasi  pariwisata halal  Pulau  Penyengat  dicerminkan dalam nilai organisasi masing-masing institusi  yang  dapat  mendukung pengembangan  destinasi  pariwisata halal Pulau Penyengat. Secara keseluruhan,  pariwisata  yang  kuat dapat mendorong pertumbuhan ekonomi  suatu  negara  seperti  halnya pariwisata  halal. Sebagai  contoh, Ghani (dalam Rasul, 2019) menyatakan  bahwa  pertumbuhan ekonomi  Malaysia  telah  secara signifikan  terangkat  oleh  industri pariwisata  halal.  Hal  ini  sejalan dengan  nilai  kepentingan  umum dengan sasaran kesejahteraan masyarakat  terutama  di  daerah sekitar objek wisata yang dikembangkan. Nilai legalitas yang mendukung aspek kerjasama stakeholders didasari  atas  Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Usaha Pariwisata  Kota  Tanjungpinang  dan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 8 Tahun 2018 tentang  Pengelolaan  Wisata  Budaya Pulau  Penyengat.  Pariwisata  yang berkelanjutan harus diupayakan melalui  adopsi  kebijakan  pariwisata,
mengingat  pentingnya  sektor  publik (di  tingkat  negara  bagian,  regional dan  kota)  dalam  pengembangan pariwisata  (Martini,  2015).  Nilai profesionalitas mencerminkan kemampuan  dan  komitmen  individu yang  melaksanakan  kebijakan  terkait pada pengembangan destinasi pariwisata  halal  Pulau  Penyengat. Pejabat  pemerintah  harus  memiliki kompetensi  berbasis  pengetahuan untuk merencanakan dan mengimplementasikan  strategi,  dan berdasarkan keahlian mereka, mereka  mungkin  sering  memiliki pengaruh  besar  pada  pengambilan keputusan politik (Komppula, 2016). 2.Komunikasi Komunikasi yang efektif menjadi salah satu pendukung dalam hubungan  kerjasama  di  antara stakeholders yang  terlibat  dalam pengembangan  destinasi  pariwisata halal di Pulau Penyengat. Komunikasi dalam  kegiatan  pariwisata  sangat penting  karena  dengan  komunikasi dapat  membangun  pengetahuan, perasaan, keinginan, dan keikutsertaan orang untuk mengunjungi  objek  wisata  di  suatu daerah.  Komunikasi  yang  efektif dapat  membangun  hubungan  baik, menyelesaikan  perbedaan  pendapat, dan  dapat  mengatasi  konflik  (Hijrah, 2017).  Hubungan  komunikasi  dalam pengembangan  destinasi  pariwisata halal di Pulau Penyengat terjalin oleh semua stakeholders yang  terlibat. Seluruh stakeholders secara  aktif melakukan  komunikasi  terutama antara stakeholders yang  memiliki hubungan kerjasama dan pelaksanaan  koordinasi.  Membangun komunikasi  dapat  mengakibatkan terpenuhinya  kebutuhan  emosional, intelektual,  dan  hubungan  yang harmonis dengan orang lain (Mudjiono, 2012).

## Faktor Penghambat
1.Kepercayaan Faktor  kepercayaan  menjadi salah satu penghambat dalam pengembangan  destinasi  pariwisata halal  di  Pulau  Penyengat.  Hubungan antara  beberapa stakeholders yang terjalin  masih  memiliki  peluang timbulnya  rasa  kurang  percaya  di antara stakeholders , walaupun stakeholders sudah menjalankan tugas  dan  peran  sesuai  dengan fungsinya. Pada pengembangan pariwisata  halal  Pulau  Penyengat, kurangnya kepercayaan pada hubungan kerjasama antara stakeholders timbul  akibat  tidak adanya  koordinasi,  sinergi  serta komando  dari leading  sector untuk penyelenggaraan  pariwisata  halal  di kalangan  komunitas  penggiat  wisata.
Padahal  strategi  destinasi  pariwisata berkelanjutan  membutuhkan  praktik membangun  konsensus  kolaboratif dan inklusif, dimana dipertimbangkan dimensi kepercayaan (Presenza, 2010). Kepercayaan dipupuk oleh komitmen, dengan  berbagi  informasi  dan keahlian serta dengan mengkonsolidasikan hubungan antara para pihak. 2.Kebijakan Pengembangan destinasi pariwisata halal di Kota Tanjungpinang,  khususnya  Pulau Penyengat,  belum  didukung  oleh regulasi yang mengatur penyelenggaraan  wisata  halal  ini. Absennya keberadaan regulasi mengenai  pariwisata  halal  di  level nasional dan di tingkat lokal menjadi hambatan  bagi  pelaku  industri pariwisata untuk menerapkan konsep pariwisata  ini.  Hal  tersebut  juga menjadi  salah  satu  penyebab  belum optimalnya  hubungan  kerjasama  di
antara para stakeholders yang terlibat dalam  pengembangan  pariwisata halal  Pulau  Penyengat.  Judissseno (2017) menyebutkan bahwa pemerintah harus menetapkan kerangka  kebijakan  pembangunan pariwisata agar pihak swasta memiliki  pijakan  dan  landasan  jika ingin berpartisipasi dalam pembangunan pariwisata. Keterlibatan  pemerintah  lebih  pada aspek  pembuatan  kebijakan  yang mendorong pertumbuhan dan semaksimal  mungkin  menghapus berbagai hambatan birokrasi. Melihat pernyataan  tersebut,  dapat  dilihat bahwa dalam pengembangan destinasi  pariwisata  halal  di  Pulau Penyengat,  pihak  pemerintah  belum menjalankan perannya dalam pembuatan kebijakan untuk pengembangan destinasi wisata halal di Pulau Penyengat.

## KESIMPULAN
Dari  hasil  penelitian  dapat disimpulkan  bahwa  berdasarkan konsep pentahelix,  stakeholders yang terlibat dalam pengembangan destinasi  pariwisata  halal  di  Pulau Penyengat terdiri  dari Akademisi, Bisnis,  Pemerintah,  Komunitas  dan Media Massa. Identifikasi stakeholders berdasarkan  kategori stakeholders, terdiri dari Stakeholders
Primer, Stakeholders Kunci,  dan Stakeholders Sekunder. Peran stakeholders yang  terlibat  dalam pengembangan  destinasi  pariwisata halal  di  Pulau  Penyengat  ada Policy creator , Koordinator, Fasilitator,
Implementor  dan  Akselerator.  Dari sekian  peran  ,  peran policy  creator belum  optimal  dibuktikan  dengan belum diterbitkannya peraturan mengenai  pariwisata  halal  di  Kota Tanjungpinang.  Peran  koordinator juga  belum  optimal  karena  tidak adanya koordinasi seluruh stakeholders oleh Disbudpar.
Peran  PHRI  dan  ASITA  juga belum optimal karena masih mencari konsep terbaik penerapan pariwisata halal  untuk  penginapan  dan  paket wisata.Hubungan  antara stakeholders yang  terlibat  dalam  pengembangan destinasi  pariwisata  halal  di  Pulau Penyengat  dilihat  dari  bentuk  dan aktivitasnya. Berdasarkan bentuknya, hubungan antar stakeholders ditemukan  dalam  tujuh  bentuk  yaitu individual evaluations, transfer material  resources,  transfer  non- material, interaction, movement, formal  roles, dan kinship. Sedangkan berdasarkan  aktivitasnya,  hubungan stakeholders ditemukan  dalam  tiga jenis  yaitu  kerjasama,  komunikasi dan  koordinasi.Faktor  pendukung dalam pengembangan destinasi pariwisata  halal  di  Pulau  Penyengat antara  lain  nilai  individual  dalam peran  Walikota  sebagai  penggerak kegiatan  pengembangan  destinasi pariwisata  halal;  nilai  profesionalitas ditunjukkan oleh kemampuan stakeholders menjalankan  perannya sesuai  tugas  dan  fungsinya;  nilai kepentingan umum untuk kesejahteraan masyarakat; dan
komunikasi  terjalin  pada  seluruh hubungan  antar stakeholders yang terlibat.  Faktor  penghambat  antara lain belum adanya kebijakan mengenai  pariwisata  halal;  akibat belum  adanya  koordinasi  secara menyeluruh  dari leading  sector , muncul  sikap  kurang  percaya  di kalangan  penggiat  wisata;  belum adanya badan khusus yang mengelola wisata  di  Pulau  Penyengat;  fasilitas pendukung  pariwisata  halal  belum tersedia  secara  optimal;  promosi pariwisata  halal  melalui  saluran digital  belum  dilakukan  secara maksimal. Rekomendasi yang disampaikan adalah Pemerintah Daerah  sebaiknya  segera  membuat regulasi  pengembangan  pariwisata
halal,  pembentukan  badan  khusus untuk  pengelolaan  wisata  Pulau Penyengat harus segera ditindaklanjuti, meningkatkan intensitas  dan  kualitas  komunikasi serta  koordinasi  antar stakeholders, peningkatan  peran  akademisi  lokal dan  komunitas  yang  fokus  pada pelestarian  nilai  budaya  dan  adat istiadat  Melayu,  peningkatan  kualitas fasilitas  pendukung  pariwisata  halal, peningkatan promosi pariwisata halal melalui saluran digital.

## REFERENSI
Alonso,  A.  D.,  &  Nyanjom,  J.  (2015). Current  Issues  in  Tourism  Local stakeholders  ,  role  and  tourism development . 3500 (December). https://doi.org/10.1080/13683 500.2015.1078782 Amalyah,  R.,  Hakim,  L.,  Administrasi, F.  I.,  &  Brawijaya,  U.  (2016). Peran  stakeholder  pariwisata dalam  pengembangan  pulau samalona sebagai destinasi wisata bahari . 37 (1), 158–163.
Aribowo, H., Wirapraja, A., & Putra, Y.
D. (2018). Implementasi Kolaborasi  Model  Pentahelix Dalam  Rangka  Mengembangkan Potensi  Pariwisata  Di  Jawa Timur Serta Meningkatkan Perekonomian  Domestik. Jurnal Mebis  (Manajemen  Dan  Bisnis) , 3 (1), 31–38. https://doi.org/10.33005/mebis .v3i1.21 Battour,  M.,  &  Ismail,  M.  N.  (2016). Halal tourism: Concepts, practises,  challenges  and  future. Tourism Management Perspectives , 19 , 150–154. https://doi.org/10.1016/j.tmp.2 015.12.008 Beritelli,  P.  (2011).  Cooperation among  prominent  actors  in  a tourist  destination. Annals  of Tourism  Research , 38 (2),  607–
629. https://doi.org/10.1016/j.annals .2010.11.015
Bregoli,  I.,  &  Del  Chiappa,  G.  (2013). Coordinating relationships among  destination  stakeholders:
Evidence  from  edinburgh  (UK). Tourism  Analysis , 18 (2),  145– 155. https://doi.org/10.3727/10835 4213X13645733247657
Djakfar,  M.  (2017). Pariwisata  Halal Perspektif  Multidimensi  Peta
Jalan  Menuju  Pengembangan Akademik  &  Industri  Halal  di Indonesia .  Malang:  UIN-Maliki Press.
Enemuo,  O.  B.,  &  Amaechi,  B.  (2015). The  Role  of  Mass  Media  in Tourism  Development  in  Abia State. Journal of Tourism, Hospitality and Sports , 11 (2013), 44–50. Retrieved from http://www.iiste.org/Journals/i ndex.php/JTHS/article/view/24 693/25295
Galvão,  A.,  Mascarenhas,  C.,  Gouveia
Rodrigues,  R.,  Marques,  C.  S.,  & Leal,  C.  T.  (2017).  A  quadruple helix model of entrepreneurship, innovation and stages of economic  development. Review of  International  Business  and Strategy , 27 (2), 261–282. https://doi.org/10.1108/RIBS- 01-2017-0003 Handayani, F., & Warsono, H. (2017). Analisis Peran  Stakeholders Dalam  Pengembangan  Objek Wisata  Pantai  Karang  Jahe  Di Kabupaten  Rembang. Journal  of Public  Policy  and  Management UNDIP , 06 , 1–13. Retrieved from https://media.neliti.com/media/ publications/183052-ID- analisis-peran-stakeholders- dalam-pengem.pdf Harto,  S.,  &  Penyengat,  P.  (2019).
MODEL KOMUNIKASI PEMERINTAHAN  KOTA  TANJUNG
PINANG . 21–34. Henderson,  J.  C.  (2016).  Halal  food,
certification  and  halal  tourism:
Insights  from  Malaysia  and Singapore. Tourism  Management
Perspectives , 19 , 160–164. https://doi.org/10.1016/j.tmp.2 015.12.006 Jeaheng,  Y.,  Al-Ansi,  A.,  &  Han,  H. (2019).  Halal-friendly  hotels: impact of halal-friendly attributes  on  guest  purchase behaviors  in  the  Thailand  hotel industry. Journal  of  Travel  and Tourism  Marketing , 36 (6),  729– 746.
https://doi.org/10.1080/10548 408.2019.1631940 Jesus,  C.,  &  Franco,  M.  (2016). Cooperation networks in tourism:  A  study  of  hotels  and rural  tourism  establishments  in an  inland  region  of  Portugal. Journal of Hospitality and Tourism  Management , 29 ,  165– 175. https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2
016.07.005 Judisseno,  R.  K.  (2017). Aktivitas  dan Kompleksitas Kepariwisataan Suatu Tinjauan Tentang Kebijakan Pengembangan Kepariwisataan . Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Komppula,  R.  (2016).  The  role  of different stakeholders in destination development. Tourism  Review , 71 (1),  67–76. https://doi.org/10.1108/TR-06- 2015-0030
Longart,  P.,  Wickens, E.,  Ocaña,  W., & Llugsha, V. (2017). A stakeholder analysis  of  a  service  learning project for tourism development in An Ecuadorian Rural Community. Journal of Hospitality,  Leisure,  Sport  and Tourism  Education , 20 (April),
87–100.
https://doi.org/10.1016/j.jhlste.

## 2017.04.002
Muhyi,  H.  A.,  &  Chan,  A.  (2017). The
Penta  Helix  Collaboration  Model in Developing Centers of Flagship Industry  in  Bandung  City . 6 (1),
412–417.
Nurfatriani, F., Darusman, D.,
Nurrochmat,  D.  R.,  Yustika,  A.  E.,
Penelitian, P., & Iklim, P. (2015).
(  Stakeholder  Analysis  in  Green Fiscal  Policy  Transformation  ) . 105–124. Oktavia,  S.,  &  .  S.  (2015).  Hubungan Peran Stakeholders Dengan Partisipasi  Masyarakat  Dalam Program Agropolitan Desa Karacak  Kecamatan  Leuwiliang Kabupaten Bogor. Sodality: Jurnal  Sosiologi  Pedesaan , 1 (3), 231–246. https://doi.org/10.22500/sodali ty.v1i3.9407 Persari, D., Heriyanto, M., & Yuliani, F. (2018).  Implementasi  Strategi Pengembangan  Kepariwisataan. JIANA  (Jurnal  Ilmu  Administrasi Negara) , 15 (1), 104–109.
Pjerotic,  L.  (2017).  Stakeholder cooperation  in  implementation of  the  sustainable  development concept:  Montenegrin  tourist destinations. Journal of International Studies , 10 (2), 148– 157.
https://doi.org/10.14254/2071- 8330.2017/10-2/11 Pratama, R. (2018). Analisis Pemetaan  Jejaring  Stakeholder Pariwisata  di  kota  Batu  Dengan Menggunakan  Metode  Social Network  Analysis  (SNA). Jurnal Administrasi  Bisnis  (JAB) , 54 (1), 179–188.
Pratiwi, S. R., Dida, S., & Sjafirah, N. A. (2018).  Strategi  Komunikasi dalam  Membangun  Awareness Wisata  Halal  di  Kota  Bandung. Jurnal  Kajian  Komunikasi , 6 (1),
78. https://doi.org/10.24198/jkk.v6
i1.12985
Razzaq,  S.,  Hall,  C.  M.,  &  Prayag,  G.
(2016).  The  capacity  of  New Zealand  to  accommodate  the halal  tourism  market  -  Or  not. Tourism Management Perspectives , 18 , 92–97. https://doi.org/10.1016/j.tmp.2 016.01.008 Samori,  Z.,  Md  Salleh, N.  Z.,  &  Khalid, M.  M.  (2016).  Current  trends  on Halal  tourism:  Cases  on  selected Asian countries. Tourism Management  Perspectives , 19 , 131–136.
https://doi.org/10.1016/j.tmp.2
015.12.011 Sugiyono.  (2011). Metode  Penelitian Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R&D . Bandung: Penerbit Alfabeta. Waligo, V. M., Clarke, J., & Hawkins, R. (2013). Implementing sustainable  tourism:  A  multi- stakeholder involvement management framework. Tourism  Management , 36 ,  342– 353.
https://doi.org/10.1016/j.tourm an.2012.10.008 Widodo, M. L., Soekmadi, R., & Arifin, H. S. (2018). Analisis Stakeholders Dalam Pengembangan  Ekowisata  Di Taman  Nasional  Betung  Kerihun Kabupaten  Kapuas  Hulu. Jurnal Pengelolaan  Sumberdaya  Alam Dan  Lingkungan  (Journal  of Natural Resources and Environmental Management) , 8 (1), 55–61. https://doi.org/10.29244/jpsl.8. 1.55-61 Yulianty,  M.,  Teknik,  M.,  Kota,  P.,
Sarjana,  P.  P.,  &  Diponegoro,  U. (2005). Partisipasi  masyarakat dalam  memelihara  benda  cagar budaya  di  pulau  penyengat sebagai upaya pelestarian warisan budaya melayu . Yuniningsih,  T.  (2018). Ringkasan
Disertasi “Analisis Jaringan Aktor dalam  Implementasi  Kebijakan Pengembangan  Pariwisata  Kota Semarang.” Yuniningsih,  T.  &  S.  S.  (2018). Model
Kemitraan Dalam  Kebijakan
Pengembangan  Pariwisata  Di Kota  Tanjung  Pinang  Provinsi Kepulauan Riau .
Dokumen Desain  Strategis  dan  Rencana  Aksi (DSRA)  Pengembangan  Destinasi Pariwisata  Halal  Kepulauan  Riau tahun 2018-2019 Mastercard-CrescentRating
Global Muslim Travel Index 2019 Undang  Undang  Nomor  33  Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
Website http://www.kemenpar.go.id/post/sia ran-pers-indonesia-ditetapkan- sebagai-destinasi-wisata-halal- terbaik-dunia-2019 http://www.halalmui.org/mui14/ind ex.php/main/detil_page/59/25 070 http://indonesia.crossborder.co.id/p ulau-penyengat-jadi-pilot- project-wisata-halal/
( https://www.republika.co.id/ berita/dunia-islam/islam- nusantara/19/03/08/po1lou 458-permen-pariwisata-halal- ditargetkan-rampung-tahun- ini ). ( https://www.indonesiatravel.news/ pariwisata/pulau-penyengat- jadi-pilot-project-wisata- halal/ ). https://www.hariankepri.com/hanya -60restoran-bakery-dan-cake- yang-bersertifikat-halal-di- tanjungpinang/
( http://rri.co.id/post/berita/633187 /budaya_dan_wisata/asita_festi val_pulau_penyengat_belum_bis a_dijual.html ).
https://scs- cel.kkn.ugm.ac.id/2018/12/17 /ugm-kkn-ppm-students-raise- the-tourism-potential-of- penyengat-island/