Vol. 04  No. 2  Desember  2018 e-ISSN : 2460-2345, p-ISSN: 2442-6997 Web: jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/F

## INTEGRASI POLITIK HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA

## PEMBERITAAN PALSU ( HOAX ) DI INDONESIA

## KHOIRUDDIN MANAHAN SIREGAR
IAIN Padangsidimpuan idinmanahan99@gmail.com

## Abstract
The spread of false news (hoax) is currently widespread in various media. Both print and online media, starting from the spread of someone through broadcast messages, print media, online media, and other mass media. Sadly, most of the people easily believe in the existence of false news (hoax) without finding out the real truth. Hoax news is fake news that is being falsified or reversed from the real reality. This research was conducted to find out how the response and actions  of  the  government  in  the  spread  of  hoax  and  criminal  acts  should  be appropriate for disseminating hoax through their legal politics. This research is expected  that  the  general  public  users  of  social  media,  especially  among academics,  can  be  more  systematic  in  processing  information  and  sorting  out reliable information.
Keywords : False News (Hoax), Criminal Act, and Politics of Law

## Abstrak
Penyebaran  pemberitaan  palsu  ( hoax) sekarang  ini  sedang  marak  tersebar  di berbagai  media.  Baik  itu  media  cetak  maupun  media  online,  mulai  dari penyebaran  seseorang  lewat broadcast  message ,  media  cetak,  media  online, maupun media massa lainnya.  Mirisnya, kebanyakan dari masyarakat mudah percaya dengan adanya pemberitaan palsu ( hoax ) tersebut tanpa mencari tahu kebenaran yang sebenarnya. Berita hoax adalah berita palsu yang diada-adakan atau  diputar  balikkan  dari  realitas  sesungguhnya.  Penelitian  ini  dilakukan untuk  mengetahui  bagaimana  respon  maupun  tindakan  pemerintah  dalam penyebaran hoax dan  tindak  pidana  yang  sepantasnya  untuk  penyebar hoax melalui  politik  hukumnya.  Penelitian  ini  diharapkan  agar  masyarakat  umum pengguna  media  sosial  terutama  di  kalangan  akademisi  agar  bisa  lebih sistematis  dalam  mengolah  informasi  dan  memilah  informasi  yang  bisa dipercaya.
Kata kunci : Pemberitaan Palsu (hoax), Tindak Pidana, Politik Hukum

## PENDAHULUAN
Teknologi dan hukum merupakan dua unsur yang saling mempengaruhi satu  sama  lain  dan  kedua  hal  tersebut  juga  dapat  mempengaruhi  masyarakat. Heidegger telah berpendapat bahwa di satu sisi teknologi dapat kita lihat sebagai sarana dalam mencapai suatu tujuan tertentu dan di sisi lain teknologi juga dapat dilhat  sebagai  aktivitas  manusiawi.  Jadi,  pada  dasarnya  sifat  saling
Vol. 04  No. 2 Desember  2018
mempengaruhi  antara  teknologi  dan  hukum  tersebut  dapat  kita  lihat  bahwa setiap  teknologi  dikembangkan  untuk  memenuhi  kebutuhan  tertentu  dan melalui  teknologi  itu  diberikan  suatu  manfaat  dan  layanan  bagi  manusia termasuk untuk meningkatkan koefisien dan keefektivitasan kerja. Hukum juga merupakan batasan-batasan dalam bertingkah laku dan terhadap pelanggarannya  dikenakan  sanksi  yang  memaksa  oleh  otoritas  tertinggi  dalam suatu negara. 1
Dengan  lajunya  perkembangan  teknologi  pada  zaman  milenial  seperti sekarang  ini  terkadang  perkembangan  teknologi  tersebut  juga  banyak  di  salah gunakan  oleh  oknum-oknum  yang  tidak  bertanggung  jawab  sehingga  memberi dampak negatif terhadap ketertiban umum di dalam kehidupan bermasyarakat. Memang tidak selamanya dengan majunya perkembangan ilmu teknologi dalam bidang-bidang  pengetahuan  memberikan  dampak-dampak  yang  negatif  tetapi ada  juga  dampak  positifnya.  Salah  satunya  telah  mempercepat  arus  informasi keseluruh penjuru dunia.
Oleh  karena  itu  adapun  tulisan  ini  di  tulis  bertujuan  untuk  memahami upaya  pemerintah  dalam  mengeluarkan  kebijakan  terhadap  pemberitaan  palsu yang marak terjadi tersebar di dunia maya yang dimana terkadang pemberitaan palsu  tersebut  menimbulkan  konflik  yang  berefek  perpecahan  di  berbagai kalangan  masyarakat sehingga  akibat beberapa doktrin  yang tersebar luas dari pemberitaan palsu ( hoax ).

## KAJIAN TEORI DAN PEMBAHASAN
Berita Palsu ( Hoax )
Menurut KBBI,  Hoaks  mengandung  makna  berita  bohong,  berita  tidak bersumber. 2 Menurut  Silverman  hoaks  merupakan  sebagai  rangkaian  informasi yang memang sengaja disesatkan, namun ‚dijual‛ sebagai kebenaran. 3 Menurut Werme  dalam  Ireton  dan    Posetti Fake  news sebagai  berita  palsu  yang mengandung  informasi  yang  sengaja  menyesatkan  orang  dan  memiliki  agenda
1 Josua  Sitompul, Cyberspace,  cybercrimes,  cyberlaw:  tinjauan  aspek  hukum  pidana (Tatanusa, 2012), hlm. 32.
2 ‚Hasil  Pencarian  -  KBBI  Daring,‛  https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hoaks,  KBBI Kemendikbud, 25 November 2018, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hoaks.
3 Craig Silverman, ‚Lies, Damn Lies and Viral Content,‛ Columbia Journalism Review , 2015, 1–149, https://doi.org/10.7916/D8Q81RHH.
politik  tertentu. 4 Hoaks  bukan  sekedar misleading alias  menyesatkan, informasi dalam fake  news juga  tidak  memiliki  landasan  faktual,  namun  disajikan  seolah- olah sebagai serangkaian fakta. 5 Selanjutnya menurut Nasution 6 berita hoax itu hampir sama dengan perbuatan al-qazf , dimana al-qazf pada dasarnya merupakan pemberitaan  bohong  yang  dilakukan  seseorang  kepada  orang  lain. Jadi  dapat dimaknai  bahwa  berita  Hoaks  ini  adalah  berita  yang  tidak  memiliki  landasan atau bukti yang jelas sehingga bisa menyesatkan.
Menteri  Komunikasi  dan  Informatika pernah  mengungkapkan  bahwa hoaks  dan  media  sosial  seperti vicious  circle ,  atau  lingkaran  setan.  Dari  situ langkah pencegahan mulai gencar dilakukan. Termasuk
oleh Facebook dan Twitter sebagai  pemilik  platform  yang  membuat  tim  khusus untuk  meminimalisasi  keberadaannya.  Ditambah  lagi  dengan  kemunculan media  abal-abal  yang  sama  sekali  tak  menerapkan  standar  jurnalisme.  Peran media  profesional  yang  seharusnya  membawa  kecerahan  dalam  sebuah persoalan yang simpang siur di masyarakat semakin lama semakin tergerus.

## Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemberitaan Palsu ( Hoax)
Penegakan  hukum  dalam  bahasa  Inggris  disebut Law  Enforcement atau dalam bahasa Belanda yaitu Rechtshandhaving artinya pengawasan ( controle ) yang berarti  suatu  pengawasan  pemerintah  untuk  ditaatinya  suatu  peraturan  yang sejajar  dengan  penyidikan  dalam hukum  pidana,  serta  penerapan (atau  dengan ancaman)  penggunaan  instrumen  administratif,  kepidanaan,  atau  keperdataan dicapailah  penataan  ketentuan  hukum  dan  peraturan  yang  berlaku  umum  dan individual.
Penegakan  hukum  merupakan  suatu  proses  untuk  mewujudkan  tujuan- tujuan hukum  menjadi kenyataan,  maka  proses  tersebut harus  melibatkan  para pembuat  dan  pelaksana  hukum,  dan  juga  masyarakatnya.  Hukum  tidak  hanya mengukuhkan  pola-pola  perilaku  yang  telah  ada,  namun  berorientasi  kepada
4 Ireton, C & Julie Posetti. 2018. Jurnalism, ‘Fake News’ & Disinformation: Handbook for Jurnalism Education and Training. France: UNESCO http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002655/265552E.pdf. Diakses tanggal 2018-11-25 5 Hunt  Allcott  dan  Matthew  Gentzkow,  ‚Social  Media  and  Fake  News  in  the  2016
Election,‛ Journal of Economic Perspectives
31, no. 2 (Mei 2017): 211–36,
https://doi.org/10.1257/jep.31.2.211.
6 Muhammad  Arsad  Nasution,  ‚Hoax  Sebagai  Bentuk  Hudud  Menurut  Hukum  Islam,‛ Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi 3, no. 1 (2017): 16–32.
Vol. 04  No. 2 Desember  2018
penciptaan pola-pola perilaku baru. Penegakan hukum bukan merupakan suatu proses logis semata, melainkan syarat dengan keterlibatan manusia di dalamnya.
Penegakan  Hukum  merupakan  suatu  tugas  eksekutif  dalam  struktur kelembagaan  negara  yang  modern,  dan  dilaksanakan  oleh  birokrasi  dari eksekutif  dimaksud,  atau  yang  disebut  sebagai  birokrasi  penegakan  hukum. Eksekutif tersebut dengan birokrasinya merupakan suatu bagian dari mata rantai untuk  mewujudkan  rencana  yang  sudah  tercantum  dalam  peraturan  (hukum) sesuai dengan bidang-bidang yang akan ditangani ( welfare state ). Oleh karena itu dalam rangka  kemajuan  teknologi  komputer  dan  kemajuan  teknologi  informasi masalah  penegakan  hukum  harus  mendapat  prioritas. 7 Penegakan  hukum adalah  suatu  rangkaian  langkah  yang  dilakukan  aparat  penegak  hukum  dalam melakukan penindakan hukum terhadap tiap pelanggaran yang terjadi. 8 Berikut beberapa  defenisi  yang  dikemukakan  beberapa  para  ahli  sarjana  mengenai pengertian  penegakan  hukum.  Pertama  Satjipto  Rahardjo  yang  menyatakan bahwa dinamika hukum itu mengikuti pola ‚tantangan dan jawaban‛ (challange and response). Hukum itu dirancang berdasarkan asumsi-asumsi tertentu, yang kita  sebut  sebagai  keadaan  normal.  Normalisasi  itulah  yang  dipakai  sebagai bahan  untuk  menyusun  sekalian  kelengkapan  suatu  bangsa  dalam  berhukum, seperti susunan institut-institut hukum, kewenangan, prosedur, dan sebagainya. Maka,  manakala  keadaan  normal  itu  tidak  lagi  ada,  hukum  tidak  lagi  dapat bertahan  lebih  lama  dengan  cara  hukum  yang  lama. 9 Selain  itu  beliau  juga berpendapat  bahwa  pada  umumnya  masyarakat  masih  terpaku  dengan  cara penegakan  hukum  yang  konvensional,  memiliki  kultur  yang  liberal  juga  dan hanya menguntungkan sebagian jumlah kecil orang di atas penderitaan banyak orang.  Untuk  mengatasi  ketidakseimbangan  dan  ketidakadilan  itu,  dapat dilakukan  suatu  langkah  yang  tegas  ( affirmative action ).  Langkah  tegas  itu  yaitu dapat  dilakukan  dengan  menciptakan  suatu  kultur  penegakan  hukum  yang berbeda,  sebutlah  kultur  kolektif  yaitu  mengubah  kultur  individual  menjadi kolektif dalam penegakan hukum memang bukan suatu hal yang mudah. 10
7 ‚Pengertian Penegakan Hukum,‛ SUDUT HUKUM TM (blog), diakses 22 November 2018, https://www.suduthukum.com/2016/10/pengertian-penegakan-hukum.html.
8 Bayubroto  (2009)  ,  defenisi  penegakan  hukum,  http://ejournal.uajy.ac.id,  diakses  pada tanggal 22 November 2018 22.49 wib
9 Sabian  Utsman, Menuju  Penegakan  Hukum  Responsif,  Cetakan  I (Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 6.
10 Bayubroto (2009) , defenisi penegakan hukum....,
Pendapat  selanjutnya  menurut  Soerjono  Soekanto  dimana  penegakan hukum  adalah  segala  kegiatan  menyerasikan  hubungan  nilai-nilai  yang terjabarkan  dalam  kaidah-kaidah,  pandangan-pandangan  yang  mantap  dan mengejawantahkannya  (mewujudkan  /  melaksanakan  serta  memanifestasikan) dalam  sikap,  tindak  sebagai  serangkaian  penjabaran  nilai  tahap  akhir  untuk menciptakan kedamaian dan keadilan dalam pergaulan hidup.
Pendapat  berikutnya  diambil  dari  Koesnadi  Hardjasoemantri  yang mengemukakan bahwa, penegakan hukum adalah suatu kewajiban setiap orang atau seluruh masyarakat dan untuk hal tersebut kewajiban menjadi suatu syarat yang  mutlak,  karena  masyarakat  bukan  penonton  dalam  bagaimana  suatu hukum  ditegakkan,  akantetapi  setiap  orang  atau  seluruh  masyarakat  tersebut ikut  serta  berperan  dalam  penegakan hukum  itu. 11 Sebagaimana  pendapat  para sarjana hukum terdahulu, hukum harus mampu mengendalikan perkembangan masyarakat  ‚ law  as  a  tool  of  social  enginering ‛,  termasuk  di  dalamnya  adalah kehidupan  politiknya.  Wajar    jika  secara  idologis  mereka  meletakkan  hukum sebagai  pemandu  dan  penentu  arah  perjalanan  masyarakat,  karena  memang pada dasarnya hukum difungsikan untuk menjamin ketertiban dan melindungi kepentingan masyarakatnya.
Upaya untuk menghadirkan suatu perangkat hukum yang sesuai dengan perkembangan dunia informasi dan telekomunikasi  menjadi sesuatu yang tidak bisa  ditawar-tawar  lagi.  Pemerintah  Indonesia  sendiri  melalui  Kementrian Informasi  dan  Komunikasi  yang  bekerja  dengan  seluruh  stakeholder  (individu atau kelompok yang memiliki kepentingan terhadap keputusan serta organisasi) dan  pihak  Universitas  berupaya  untuk  mewujudkan  asa  itu.  Akhirnya  melalui pembahasan  yang  begitu  ‚alot‛,  sebuah  undang-undang  yang  secara  khusus menyoal  dan  membahas  permasalahan  informasi  dan  transaksi  elektronik diundangkan  pada  21  April  2008  yang  kemudian  dikenal  dengan  Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 12
Pada perkembangannya hingga sekarang Undang-Undang tersebut telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik yang sudah diberlakukan di dalam masyarakat sampai sekarang.
11 Bayubroto (2009) , defenisi penegakan hukum....,
12 Maskun, Kejahatan Siber Cyber Crime Suatu Pengantar (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 27.
Dalam  Undang-Undang  tersebut  diatas  maka  akan  ditegakkan  dengan pasal ini yaitu Pasal 45 A ayat (1) bahwa :
Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  menyebarkan  berita bohong  dan  menyesatkan  yang  mengakibatkan  kerugian  konsumen dalam  Transaksi  Elektronik  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  28  ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)‛. 13
Adapun  bunyi  Pasal  28  ayat  (1)  bahwa  ‚Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan tanpa  hak  menyebarkan  berita  bohong  dan  menyesatkan  yang mengakibatkan  kerugian  konsumen  dalam  Transaksi  Elektronik‛. 14 Tidak hanya  itu,  pasal  mengenai  kasus  berita  bohong  tersebut  juga  dapat ditegakkan dengan pasal 378 KUHP bahwa:
Barang  siapa  dengan  maksud  hendak  menguntungkan  diri  sendiri atau  orang  lain  dengan  melawan  hak,  baik  dengan  memakai  nama palsu  atau  keadaan  palsu,  baik  dengan  akal  dan  tipu  muslihat, maupun  dengan  karangan  perkataan-perkataan  bohong,  membujuk orang  supaya  memberikan  sesuatu  barang,  membuat  utang  atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun‛. 15

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan melihat objek kajiannya tentang  upaya  pemerintah  dalam  menanggulangi  berita  Hoax  yang  ada  di Indonesia. Sumber datanya adalah buku-buku terkait dengan hukum dan tindak pidana,  artikel-artikel  yang  terkait  dengan  kebijakan  pemerintah,  artikel-artikel tentang berita hoax, dan buku terkait lainnya. Data dianalisis melalui klasifikasi dan  interpretasi  temuan  penelitian  sehingga  diperoleh  kesimpulan  yang menyeluruh dari penelitian yang dilakukan ini.
13 Tim JDIH Biro Hukum Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, ‚Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tanggal 25 November 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektonik,‛  JDIH  KOMINFO,  diakses  25
November 2018,
https://jdih.kominfo.go.id/produk_hukum/view/id/555/t/undangundang+nomor+19+tahun+2016+ta nggal+25+november+2016.
14 RI, ‚Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan
Transaksi Elektronik,‛
jdih.kemenkeu.go.id,
diakses 25 Oktober 2018,
https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2008/11tahun2008uu.htm.
15 RI,  ‚Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana,‛  Web,  diakses  24  November  2018, http://hukum.unsrat.ac.id/uu/kuhpidana.htm.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Usaha Pemerintah dalam Menanggulangi Penyebaran Berita Palsu ( Hoax )
Pemerintah sudah harus mulai serius menangani penyebaran berita hoax ini.  Revisi  UU  ITE  yang  baru  saja  berlaku  sebenarnya  dapat  menjadi  landasan hukum untuk menjerat tidak hanya pembuat berita hoax, tetapi juga mereka yang menyebarkannya. Namun ancaman pidana ini kurang efisien karena penyebaran berita hoax sudah  sangat  masif  dan  dilakukan  hampir  oleh  seluruh  masyarakat pengguna internet. Lalu bagaimana pemerintah menyikapi hal ini, ada beberapa langkah  yang  dapat  dilakukan,  yaitu: 16 Pertama, pemerintah  bisa  mengambil peran  sebagai  penengah  dalam  waktu  sesegera mungkin,  dalam hal  ini sebagai verifikator,  baik  lewat  akun  resmi  pemerintah  maupun  akun  yang  bisa  diajak bekerja  sama.  Setiap  berita hoax dan  palsu  yang  menyerang  kebijakan  sebuah instansi, tidak lagi memerlukan waktu lama untuk diklarifikasi. Klarifikasi tidak hanya  dalam  bentuk  teks,  tetapi  juga  dalam  bentuk  grafis  maupun  video  yang diproduksi  dalam  waktu  singkat  dan  didistribusikan  lewat  jalur  tradisional maupun media sosial atau situs resmi.
Kedua, pemerintah  melakukan  pendekatan  terhadap  akun-akun berpengaruh,  memberikan  pengertian  sejauh  mana  bahaya  isu-isu  liar  yang berkembang  di  media  sosial  bekerja  sebagai  penggiring  opini,  sehingga  akun- akun  berpengaruh  ini  bisa  dalam  bentuk  akun  personal  asli  maupun  akun kelompok. Ketiga, bekerja  sama  dengan  Google  untuk  menghapus  konten hoax dari  mesin  pencari  mereka.  Dengan  kondisi  Google  pajak,  seharusnya pemerintah bisa melakukan proses lobi dengan posisi lebih kuat. Apalagi banyak web  dan  blog  penyebar  konten hoax memakai platform berbasis blogspot atau blogger milik Google. Keempat, pemerintah  membuat  satu  situs  atau  aplikasi resmi  yang  bisa  menjelaskan  pada  masyarakat  mana  saja  situs  yang  berbahaya untuk  dibuka,  karena  kontennya  yang hoax, atau  berita-berita  apa  saja  yang ternyata tidak benar. Ini menjadi rujukan utama bagi masyarakat.   Terakhir, dengan melibatkan  masyarakat  umum  secara  langsung  dengan  membuat  suatu komunitas yang bertujuan untuk memerangi hoax karena peran serta masyarakat juga  dibutuhkan  bagi  pemerintah  dalam  persoalan  ini.  Komunitas  ini  dapat
16 Liputan612  Jan  2017  dan  18:00  Wib,  ‚OPINI:  Apa  yang  Bisa  Dilakukan  Pemerintah
Menangani Berita Hoax?,‛ liputan6.com, diakses 25 November 2018,
https://www.liputan6.com/tekno/read/2824422/opini-apa-yang-bisa-dilakukan-pemerintah- menangani-berita-hoax.
membantu pemerintah dengan cara melaporkan berita-berita hoax yang beredar dan menyampaikan kebenaran atas suatu berita hoax.
Upaya  Pemerintah  menerapkan  sistem  pemblokiran  untuk  menertibkan situs  dan  akun  di  media  sosial  yang  menyebarkan  berita  palsu.  Dalam  kasus yang  lebih  serius,  pemerintah  menggunakan  dasar  hukum  Undang-Undang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (UU  ITE)  untuk  menggiring  para  penyebar konten  berita  palsu  ke  meja  hijau.  Tidak  hanya  itu,  Badan  Siber  dan  Sandi Negara (BSSN) dibentuk untuk memerangi berita palsu di media sosial, bekerja sama  dengan  Badan  Intelijen  Negara  (BIN)  dan  POLRI.  Apabila  dikaitkan dengan  agama  Islam  dimana  al-Qur’an  sebagai  panduannya,  jelas  dalam  Islam diatur tentang orang yang menyebarkan berita palsu, sebagaimana disampaikan oleh  Nasution 17 bahwa  hukuman  yang  diberlakukan  bagi  para  penyebar  berita palasu  adalah hudud 80 kali jilid atau hukuman dera. Demikian kerasnya Silam mengatur  tentang  kebohongan,  karena  kebohongan  akan  berakibat  buruk  bagi semua pihak.
Kementerian  Komunikasi  dan  Informasi  (Kemenkominfo)  juga meluncurkan  gerakan  Masyarakat  Anti  Hoaks  untuk  mengajak  seluruh  elemen masyarakat  waspada  terhadap  berita  palsu.  Menurut  laporan  yang  dirilis SAFEnet,  sejumlah  perusahaan  media  seperti  Google  dan  Facebook  juga  digaet oleh  pemerintah  untuk  membantu  mengatasi  penyebaran  konten  berbahaya, termasuk  pornografi  dan hoax .  Indonesia  bukan  satu-satunya  negara  yang menghadapi  fenomena  ini.  Negara-negara  di  kawasan  Asia  Tenggara  lainnya juga memiliki caranya sendiri-sendiri untuk memberantas berita palsu. 18
Oleh  karena  itu  tetaplah  bijak  ketika  menggunakan  internet.  Jangan mudah percaya dan menyerap mentah-mentah berita yang ada di media. Periksa kembali  kebenaran  suatu  berita  dengan  membandingkannya  dari  sumber  lain, dan jangan sebarkan ulang apabila dirasa berita itu tidak benar. Segera lapor jika menemukan berita hoax agar dapat ditindaklanjuti. Anggaplah internet itu sama dengan  dunia  nyata  yang  mana  ada  etika-etika  kebaikan  yang  harus  dipatuhi. Pengguna internet bisa melaporkan hoax tersebut melalui sarana yang tersedia di masing-masing  media.  Untuk  Facebook,  gunakan  fitur  Report  Status  dan
17 Nasution, ‚HOAX SEBAGAI BENTUK HUDUD MENURUT HUKUM ISLAM.‛
18 CNN  Indonesia  RBC,  ‚Upaya  Negara  Perangi  Penyebaran  Berita  Palsu,‛  teknologi, diakses  25  November  2018,  https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180623085115-185- 308291/upaya-negara-perangi-penyebaran-berita-palsu.
kategorikan  informasi hoax sebagai hatespeech/harrasment/rude/threatening ,  atau kategori lain yang sesuai. Jika ada banyak aduan dari netizen, biasanya Facebook akan menghapus status tersebut. Untuk Google, bisa menggunakan fitur feedback untuk  melaporkan  situs  dari  hasil  pencarian  apabila  mengandung  informasi palsu.  Twitter  memiliki  fitur Report  Tweet untuk  melaporkan  twit  yang  negatif, demikian juga dengan Instagram. Pengguna internet dapat mengadukan konten negatif  ke  Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika  dengan  melayangkan  e- mail ke alamat aduankonten@mail.kominfo.go.id. 19
Peranan Politik Hukum untuk Menanggulangi Tindak Pidana Pemberitaan Palsu ( Hoax ) di Indonesia
Hukum  sebagai  alat  untuk  mengubah  masyarakat,  dalam  arti  bahwa hukum dipergunakan sebagai suatu alat oleh agent of change. Agent of change atau pelopor  perubahan  adalah  seseorang  atau  kelompok  orang  yang  mendapatkan kepercayaan  dari  masyarakat  sebagai  pemimpin  lembaga  kemasyarakatan. Pelopor perubahan memimpin masyarakat dalam mengubah sistem sosial dan di dalam melaksanakan hal itu langsung tersangkut dalam tekanan-tekanan untuk mengadakan  perubahan,  dan  bahkan  mungkin  menyebabkan  perubahan- perubahan  pula  pada  lembaga  kemasyarakatan  lainnya. 20 Menurut  Van Apeldoorn  tujuan  hukum  ialah  mengatur  tata  tertib  masyarakat  secara  damai dan  adil.  Perdamaian  diantara  manusia  dipertahankan  oleh  hukum  dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia tertentu, kehormatan, kemerdekaan,  jiwa,  harta  dan  sebagainya  terhadap  yang  merugikannya. Kepentingan  dari  perorangan  dan  kepentingan  golongan  manusia  selalu bertentangan satu sama lain.
Memahami kenyataan itu, Philippe Nonet dan Philip Selznick kemudian mencoba  memasukkan  unsur-unsur  dan  pengaruh  ilmu  sosial  ke  dalam  ilmu hukum  dengan  menggunakan  strategi  ilmu  sosial.  Ada  perspektif  ilmu  sosial yang harus diperhatikan untuk bekerjanya hukum secara keseluruhan sehingga hukum  tidak  hanya  mengandung  unsur  pemaksaan  dan  penindasan. Pendekatan  ilmu  sosial  memperlakukan  pengalaman  hukum  sebagai  sesuatu
19 M. Ravii Marwan dan Ahyad, ‚Analisis Penyebaran Berita Hoax Di Indonesia,‛ Jurnal Ilmu Komunikasi Universitas Gunadarma , diakses 25 November 2018,
http://ravii.staff.gunadarma.ac.id/.
20 marwan Dan Ahyad, ‚Analisis Penyebaran Berita Hoax Di Indonesia.‛
Vol. 04  No. 2 Desember  2018
yang  berubah-ubah  dan  kontekstual.  Nonet  dan  Selznick  beranggapan,  bahwa hukum  represif,  otonom,  dan  responsif  bukan  saja  merupakan  tipe-tipe hukum yang  berbeda  tetapi  dalam  beberapa  hal  juga  merupakan  tahapan-tahapan evolusi  dalam  hubungan  hukum  dengan  tertib  sosial  dan  tertib  politik.  Dan menyebut  tahapan-tahapan  evolusi  tersebut  sebagai  model  perkembangan ( developmental model ).
Istilah  ‚politik‛  diambil  dari  bahasa  Belanda politiek atau  dapat  juga diambil  dari  bahasa  Inggris policy . 21 Berpijak  dari  kedua  istilah  tersebut,  maka istilah  ‚politik‛  dapat  diidentikkan  dengan  istilah  ‚kebijakan‛.  Oleh  karena  itu istilah  ‚politik  hukum  pidana‛  dapat  pula  dikatakan  dengan  istilah  ‚kebijakan hukum pidana‛, atau sering pula dikenal dengan istilah penal policy , criminal law policy atau strafrechtspolitiek .
Di  dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  politik  diartikan  sebagai  ilmu pengetahuan  mengenai  ketatanegaraan  atau  kenegaraan  (sistem  pemerintahan, dasar-dasar  pemerintahan);  segala  urusan  dan  tindakan  (kebijaksanaan,  siasat dan  sebagainya)  mengenai  pemerintahan  negara;  kebijakan;  cara  bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah. 22
Berkaitan dengan hal tersebut, khususnya dalam hubungan antara politik dan  hukum  Soehardjo  Sastro  Soehardjo  menyatakan:  Saya  berpendapat  bahwa politik dan hukum itu merupakan pasangan. Hukum pasti didasari oleh politik, karena hukum itu dibentuk oleh negara sebagai lembaga politik  yang tertinggi. Sebaliknya  politik  baru  mempunyai  wujud  apabila  sudah  dirumuskan  dalam bentuk hukum. Hubungan antara keduanya adalah timbal balik, apabila politik itu  adalah  lambang  kekuasaan  atau Macht dan  rumusan-rumusan  norma  itu dilambangkan  dengan  hukum  atau Recht maka  hubungan  antara  keduanya  itu adalah  seperti  yang  dilukiskan  dalam  ungkapan Machtsbildende  Wirkung  des rechts,  das  Rechtsbildende  Wirkung  des  Machts ,  atau  kalau  diterjemahkan  dalam bahasa  Indonesia:  Politiklah  yang  membentuk  hukum  dan  hukumlah  yang memberikan wujud pada politik. 23
21 St.  Harum  Pudjiarto, Memahami  Politik  Hukum  di  Indonesia (Jakarta:  Grafindo  Persada, 1996), hlm. 17.
22 Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (Jakarta), Kamus besar bahasa Indonesia , vol. Cet. ketiga, Seri BP 3658 (Jakarta: Balai Pustaka, 990), hlm. 549,
https://www.worldcat.org/title/kamus-besar-bahasa-indonesia/oclc/785835740.
23 Soehardjo Sastro, ‚Makalah Bahan Kuliah S2,‛ t.t., hlm. 3.
Berkaitan  dengan  politik  kriminal  Soehardjo  Sastro  Soehardjo menyatakan:  Politik  hukum  bertugas  meneliti  perubahan  mana  yang  perlu diadakan  terhadap  hukum  yang  ada  agar  supaya  memenuhi  kebutuhan- kebutuhan  baru  didalam  kehidupan  bermasyarakat.  Politik  hukum  tersebut meneruskan  arah  perkembangan  tertib  hukum.  Dari  Jus  Constitutum  menuju pada Jus Constituendum. 24
Dari  pernyataan  diatas,  berarti  politik  memberikan  pengakuan  pada hukum.  Hukum  dijadikan  sebagai  sarana  untuk  mencapai  tujuan  tertentu,  atau dengan  kata  lain  hukum  dijadikan  sarana  politik  ( means  of  political  engineering ). Hukum  diartikan  sebagai  suatu  kategori  politik  dan  sebagai  alat  untuk menegakkan kehidupan bersama secara adil, dalam masyarakat yang dituju oleh hukum.
Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  Soehardjo  Sastro  Soehardjo  menyatakan: Politik  hukum  tidak  berhenti  setelah  dikeluarkan  undang-undang,  tetapi  justru disinilah baru mulai timbul persoalan-persoalan. Baik yang sudah diperkirakan atau  diperhitungkan  sejak  semula,  maupun  masalah-masalah  lain  yang  timbul dengan  tidak  diduga-duga.  Tiap  undang-undang  menentukan  jangka  waktu yang  lama  untuk  dapat  memberikan  kesimpulan  seberapa  jauh  tujuan  politik hukum  undang-undang  tersebut  telah  tercapai.  Jika  hasilnya  diperkirakan  sulit untuk dicapai, apakah perlu diadakan perubahan atau penyesuaian seperlunya. 25 Senada dengan hal diatas Andi Hamzah menyatakan: Dalam pengertian formal  politik  hukum  hanya  mencakup  satu  tahap  saja  yaitu  menuangkan kebijakan  pemerintah  dalam  bentuk  produk  hukum  atau  disebut  Legislative drafting,  sedangkan  dalam  pengertian  materiil  politik  hukum  mencakup legislative drafting, legal executing, dan legal review . 26
Dalam  kaitan  dengan  hal  tersebut,  politik  hukum  harus  dipandang sebagai  politik  hukum  dalam  arti  yang  luas  atau  materil,  yakni  tidak  hanya berakhir  pada  dikeluarkannya  suatu  undang-undang,  tetapi  dimulai  saat dibuatnya  suatu  undang-undang,  pelaksanaannya  sampai  pada  penyesuaian atau perubahan seperlunya, yang pada akhirnya akan dicapai tujuan dari politik itu, yang tidak lain juga merupakan tujuan hukum itu sendiri.
Sejalan dengan hal diatas, Sudarto menyatakan bahwa politik hukum adalah:
24 Sastro, ‚Makalah Bahan Kuliah S2,‛ hlm. 2.
25 Sastro, ‚Makalah Bahan Kuliah S2,‛hlm. 15-16.
26 Andi Hamzah, Hukum Pidana Politik (Jakarta: Pradjnya Paramita, 1987), hlm. 24.
a. Usaha  untuk  mewujudkan  peraturan-peraturan  yang  baik  sesuai  dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
b. Kebijakan  suatu  negara  melalui  badan-badan  yang  berwenang  untuk menetapkan peraturan-peratuan yang dikehendaki yang diperkirakan dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. 27
Berpijak dari pengertian diatas, Sudarto menyatakan bahwa melaksanakan  ‚politik  hukum  pidana‛  berarti  mengadakan  pemilihan  untuk mencapai  hasil  perundang-undangan  pidana  yang  paling  baik  dalam  arti memenuhi  syarat  keadilan  dan  daya  guna.  Dalam  kesempatan  yang  lain, Soedarto menyatakan bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti ‚usaha mewujudkan  peraturan  perundang-undangan  pidana  yang  sesuai  dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. 28 Sejalan  dengan  hal  tersebut  pendapat  Mulder  menyatakan  bahwa Srafrechtspolitiek ialah garis kebijakan untuk menentukan:
a. Seberapa  jauh  ketentuan-ketentuan  pidana  yang  berlaku  perlu  dirubah  atau diperbaharui.
b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
c. Cara  bagaimana  penyidikan,  penuntutan,  peradilan  dan  pelaksanaan  pidana harus dilaksanakan. 29
Usaha  penanggulangan  kejahatan  dengan  hukum  pidana  merupakan bagian  dari  usaha  penegakan  hukum.  Oleh  karena  itu,  dapat  pula  dikatakan bahwa  politik  hukum  pidana  merupakan  bagian  dari  kebijakan  penegakan hukum ( law enforcement policy ). Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana  intinya  juga  merupakan  bagian  dari  usaha  perlindungan  masyarakat ( social welfare ), yakni segala usaha untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat.
Berpijak  dari  pernyataan  diatas,  politik  hukum  pidana  mencakup  ruang lingkup  kebijakan  yang  sangat  luas,  yang  meliputi  bidang  hukum  pidana materiil, bidang hukum pidana formal dan bidang hukum pelaksanaan pidana. Politik hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari pembaharuan hukum pidana
27 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 159.
28 Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1983), hlm. 93 dan 109.
29 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana (Bandung: Alumni, 1991), hlm. 7.
yang  berintikan  tiga  tahap,  yakni  tahap  formulasi,  tahap  aplikasi,  dan  tahap eksekusi.
Dari  apa  yang  dinyatakan  diatas  dapat  dikatakan  bahwa  pendekatan yang  rasional  memang  merupakan  pendekatan  yang  seharusnya  melekat  pada setiap  langkah  kebijakan,  sebagaimana  yang  ditegaskan  oleh  Sudarto  bahwa dalam  melaksanakan  politik  hukum  orang  mengadakan  penilaian  dan melakukan  pilihan  dari  sekian  banyak  alternatif  yang  dihadapi.  Sementara menurut  Monica 30 menemukan  bahwa  pemerintah  telah  melakukan  beberapa usaha  dalam  rangka  menanggulangi  penyebaran  berita hoax ini,  yakni  melalui cara  pre-emtif  yaitu  penanaman  nilai/norma  terhadap  seseorang,.  Selain  itu dilakukan  juga  cara  preventif  yang  merupakan  tindak  lanjut  dari  upaya  pre- emtif  yang  masih  dalam  tataran  pencegahan  sebelum  terjadinya  kejahatan. Upaya  terakhir  yang  dilakukan  adalah  cara  refresif  yaitu  upaya  pinal  setelah tindak  pidana  terjadi  mulai  dari  penyidikan,  penuntutan  dan  sidang dipengadilan.  Hal  ini  tentu  merupakan  upaya  yang  sudah  cukup  baik  juga dalam rangka penyebaran berita bohong tersebut.
Pelaksanaan lebih lanjut adalah melalui politik hukum untuk melahirkan suatu ius  constitutum terhadap  tindak  pidana  melalui  berbagai  media  yang  di lahirkan  oleh  perkembangan  teknologi  tersebut  berdasarkan  Undang-Undang Nomor  19  Tahun  2016    Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  yang menjadi ius constitutum sampai sekarang ini dan ditegakkan melalui pasal 45 A ayat  1  sebagai  dimaksudkan  pasal  28  ayat  1  menjadi ius  constituendum dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.
Dari  segi  perkembangan  diubahnya  Undang-Undang  No.11  Tahun  2008 yang  sebelumnya  sebagai  ius  constitutum  untuk  mengatur  terhadap  tindak pidana pemberitaan palsu ( hoax ) telah digantikan oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang berlaku hingga sampai sekarang ini. Sebagai ius constitutum yang berlaku  sekarang ini menegaskan bahwa peranan politik hukum terhadap pengaturan hukum terhadap tindak pidana penyebaran berita palsu ( hoax ) sudah bejalan  dengan  baik  karena  telah  menjawab  urgensi  perubahan  pengaturan hukum  terhadap  tindak  pidana  penyebaran  berita  palsu  yang  di  atur sebelumnya oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.
30 Dona  Raisa  Monica,  ‚Upaya  Kepolisian  Dalam  Penanggulangan  Tindak  Pidana Penyebaran Hoax,‛ Jurnal Poenale 5, no. 2 (2017),
http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/pidana/article/view/1201.

## PENUTUP
Usaha  pemerintah  untuk  menanggulangi  tindak  pidana  pemberitaan palsu  ( hoax )  di  Indonesia  adalah  Pemerintah  Indonesia  sendiri  melalui Kementerian Informasi dan Komunikasi yang bekerja dengan seluruh stakeholder (individu  atau  kelompok  yang  memiliki  kepentingan  terhadap  keputusan  serta organisasi)  dan  pihak  Universitas  berupaya  untuk  mewujudkan  pengaturan hukum  terhadap  tindak  pidana  penyebaran  berita  palsu.  Hal  ini  dilakukan sebagai  tindak  lanjut  dari  dikeluarkannya  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun 2016  Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik    sebagai  dasar  hukum menggiring bagi siapa saja yang terlibat dalam penyebaran berita palsu ( hoax) ke meja persidangan dan menerapkan sistem pemblokiran untuk menertibkan situs dan akun di media sosial  yang menyebarkan berita palsu . Selanjutnya, peranan politik  hukum  sebagai agent  of  change untuk  menanggulangi  tindak  pidana pemberitaan  palsu  (hoax)  di  Indonesia  dapat  dilihat  dari  perubahan  Undang Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektonik  digantikan dengan  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016    Tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik    yang  ditegakkan  melalui  pasal  45  A  ayat  1  sebagai dimaksudkan  pasal  28  ayat  1    yang  menjadi  constituendum  dari    Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2008  sehingga  dilirik  dari  arahnya  perubahan  telah menjawab  urgensi  penyempurnaan  hukum  melalui  politik  hukum  yang dikeluarkan oleh pemerintah sudah berjalan dengan baik.
Untuk  mengatasi  hal  tersebut  maka  pemerintah  harus  dengan  tegas melarang  atau  pun  menindak  siapapun  yang  menyebar  luaskan    berita  palsu ataupun  mempertontonkan  secara  langsung  yang  tidak  relevan  di  berbagai media  sosial  maupun  di  stasiun  televisi  maupun  pemerintah  maupun  swasta. Ketidak relevanan yang di konsumsi oleh publik masyarakat sebagaimana dalam pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) menegaskan pemerintah wajib mencegah penyebar luasan  informasi  yang  tidak  relevan  yang  di  larang  oleh  ketentuan  peraturan perundang-undangan.  Dilihat  dari  integrasi  politik  hukum  yang  keluarkan pemerintah  terhadap  tindak  pidana  pemberitaan  palsu  sudah  benar  tetapi berbanding  terbalik  dengan  integrasi  pemerintah  dalam  menegakkan  hukum tersebut semoga kedepan pemerintah lebih tegas lagi dalam menindak siapapun yang berbuat ataupun yang mempertontonkan hal-hal tidak relevan.

## DAFTAR PUSTAKA
Allcott, Hunt, dan Matthew Gentzkow. ‚Social Media and Fake News in the 2016 Election.‛ Journal  of  Economic  Perspectives 31,  no.  2  (Mei  2017):  211–36. https://doi.org/10.1257/jep.31.2.211.
Hamzah, Andi. Hukum Pidana Politik . Jakarta: Pradjnya Paramita, 1987.
‚Hasil  Pencarian  -  KBBI  Daring.‛  Https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hoaks.
KBBI Kemendikbud, 25 November 2018. https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hoaks.
Jan  2017,  Liputan612,  dan  18:00  Wib.  ‚OPINI:  Apa  yang  Bisa  Dilakukan Pemerintah  Menangani  Berita  Hoax?‛  liputan6.com.  Diakses  25 November  2018.  https://www.liputan6.com/tekno/read/2824422/opini- apa-yang-bisa-dilakukan-pemerintah-menangani-berita-hoax.
Marwan,  M.  Ravii,  dan  Ahyad.  ‚ANALISIS  PENYEBARAN  BERITA  HOAX  DI INDONESIA.‛ Jurnal  Ilmu  Komunikasi  Universitas  Gunadarma .  Diakses  25 November 2018. http://ravii.staff.gunadarma.ac.id/.
Maskun. Kejahatan Siber Cyber Crime Suatu Pengantar . Jakarta: Kencana, 2013.
Monica, Dona Raisa. ‚Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyebaran Hoax.‛ Jurnal Poenale 5, no. 2 (2017).
http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/pidana/article/view/1201.
Nasution, Muhammad Arsad. ‚HOAX SEBAGAI BENTUK HUDUD MENURUT HUKUM  ISLAM.‛ Yurisprudentia:  Jurnal  Hukum  Ekonomi 3,  no.  1  (2017): 16–32.
Nawawi Arief, Barda. Kebijakan Hukum Pidana . Bandung: Alumni, 1991.
‚Pengertian  Penegakan  Hukum.‛ SUDUT  HUKUM TM (blog).  Diakses  22
November 2018. https://www.suduthukum.com/2016/10/pengertian- penegakan-hukum.html.
Pudjiarto,  St.  Harum. Memahami  Politik  Hukum  di  Indonesia .  Jakarta:  Grafindo Persada, 1996.
Pusat  Pembinaan  dan  Pengembangan  Bahasa  (Jakarta). Kamus  besar  bahasa Indonesia .  Vol.  Cet.  ketiga.  Seri  BP  3658.  Jakarta:  Balai  Pustaka,  990. https://www.worldcat.org/title/kamus-besar-bahasa-
indonesia/oclc/785835740.
Vol. 04  No. 2 Desember  2018
RBC,  CNN  Indonesia.  ‚Upaya  Negara  Perangi  Penyebaran  Berita  Palsu.‛ teknologi. Diakses 25 November 2018.
https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180623085115-185- 308291/upaya-negara-perangi-penyebaran-berita-palsu.
RI.  ‚Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana.‛  Web.  Diakses  24  November  2018. http://hukum.unsrat.ac.id/uu/kuhpidana.htm.
———.  ‚UNDANG-UNDANG  REPUBLIK  INDONESIA  NOMOR  11  TAHUN 2008  TENTANG  INFORMASI  DAN  TRANSAKSI  ELEKTRONIK.‛ jdih.kemenkeu.go.id. Diakses 25 Oktober 2018.
https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2008/11tahun2008uu.htm.
RI, Tim JDIH Biro Hukum Kementerian Komunikasi dan Informatika. ‚Undang-
Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tanggal  25  November  2016  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektonik.‛  JDIH  KOMINFO.  Diakses  25 November
2018.
https://jdih.kominfo.go.id/produk_hukum/view/id/555/t/undangundang+ nomor+19+tahun+2016+tanggal+25+november+2016.
Sastro, Soehardjo. ‚Makalah Bahan Kuliah S2,‛ t.t.
Silverman,  Craig.  ‚Lies,  Damn  Lies  and  Viral  Content.‛ Columbia  Journalism Review , 2015, 1–149. https://doi.org/10.7916/D8Q81RHH.
Sitompul,  Josua. Cyberspace,  cybercrimes,  cyberlaw:  tinjauan  aspek  hukum  pidana . Tatanusa, 2012.
Sudarto. Hukum dan Hukum Pidana . Bandung: Alumni, 1981.
———. Hukum  Pidana  dan  Perkembangan  Masyarakat .  Bandung:  Sinar  Baru Algensindo, 1983.
Utsman,  Sabian. Menuju  Penegakan  Hukum  Responsif,  Cetakan  I .  Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.