## Pengaruh   Pendapatan,  Pengetahuan Dan Kerentanan Penyakit Terhadap Willingness To Pay (WTP) Premi Jaminan Kesehatan Pada Pekerja Sektor Informal
Anom Dwi Prakoso

## Abstract
Background:  The  Indonesian  Government's  target  of  Universal  Coverage  or  100%  Health  Insurance participation by 2019 failed to be achieved, even until the end of October 2020. The failure of universal coverage resulted  in  BPJS  Health's  finances  getting  worse  after  experiencing  a  deficit.  Informal  sector  workers  are  the most dominant sector that has not participated in the Health Insurance scheme, totaling 30,487,891 workers. Low income,  uncertain  each  month  and  the  increase  in  contributions  resulted  in  a  decrease  in  Willingness  to  pay Health Insurance contributions.
Research  purposes:  The  purpose  of  this  study  is  to  analyze  the  effect  of  income,  knowledge  and  disease susceptibility to the willingness to pay (WTP) of health insurance contributions to informal sector workers. Method:  This  cross-sectional  research  was  conducted  in  Kudus  Regency,  Central  Java  in  January-February 2020. Sampling used purposive sampling with a total of 200 informal sector workers who had not yet participated in  BPJS  Kesehatan.  The  dependent  variable  is  willingness  to  pay.  The  independent  variables  are  income, knowledge  and  disease  susceptibility.  Data  collection  using  a  questionnaire  and  data  analysis  with  logistic regression.
Result: Willingness To Pay health insurance contributions for informal sector workers increased in income ≥Rp 2,218,451 (b = 2.02; 95% CI = 1.01-3.55; p = 0.044), high knowledge (b = 4.64; 95% CI = 2.36-8.31; p <0.001), high disease susceptibility (b = 3.01; 95% CI = 0.26-5.75; p = 0.031).
Conclusion: Income, knowledge and disease vulnerability have a significant effect on the willingness to pay of health insurance contributions for informal sector workers.
Key words: Universal Health Coverage; Willingness To Pay; Health Insurance; informal sector workers.

## Abstrak
Latar  belakang: Target  Pemerintah  Indonesia  tentang  Cakupan  Semesta  atau  100%  kepesertaaan  Jaminan Kesehatan  pada  tahun  2019  gagal  tercapai,  bahkan  sampai  akhir  Oktober  2020.  Kegagalan  cakupan  semesta mengakibatkan Keuangan BPJS Kesehatan semakin terpuruk setelah mengalami defisit. Pekerja sektor informal menjadi sektor paling dominan yang belum mengikuti skema Jaminan Kesehatan sebanyak 30.487.891 pekerja. Pendapatan  rendah,  tidak  pasti  tiap  bulannya  serta  ditambah  kenaikan  premi  mengakibatkan  menurunnya kesediaan membayar ( willingness to pay ) premi Jaminan Kesehatan.
Tujuan Penelitian: Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis pengaruh  pendapatan,  pengetahuan dan kerentanan penyakit terhadap willingness to pay (WTP) premi Jaminan Kesehatan pada pekerja sektor informal. Metode: Penelitian cross  sectional dilakukan  di  Kabupaten  Kudus,  Jawa  Tengah  pada  bulan  Januari-Februari 2020. Pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan jumlah 200 pekerja sektor informal yang belum menjadi peserta BPJS Kesehatan. Variabel dependen yaitu willingness to pay . Variabel independen yaitu pendapatan, pengetahuan dan kerentanan penyakit. Pengumpulan data menggunakan kuesioner dan analisis data dengan regresi logistik.
Hasil:  Willingness to pay premi Jaminan Kesehatan pada pekerja sektor informal meningkat pada pendapatan ≥Rp  2,218,451  (b=2.02;  CI  95%=  1.01-3.55;  p=0.044),  pengetahuan  tinggi  (b=4.64;  CI  95%=  2.36-8.31; p<0.001), kerentanan penyakit tinggi (b= 3.01; CI 95%= 0.26-5.75; p=0.031).
Kesimpulan: Pendapatan,  pengetahuan  dan  kerentanan  penyakit  memiliki  pengaruh  signifikan  terhadap willingness to pay premi Jaminan Kesehatan  pada pekerja sektor informal.
Kata kunci: Cakupan Semesta; Willingness To Pay ; Jaminan Kesehatan; pekerja sektor informal.
DOI : 10.24903/kujkm.v7i1.1166 Received :  November 2020 Accepted :  November 2020 Published :  June 2021
anomdwiprakoso@gmail.com, Universitas Medika Suherman, Indonesia

## Copyright Notice
This work is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International License. P-ISSN: 2477-1880  E-ISSN: 2502-6623

## PENDAHULUAN
Universal Health Coverage (UHC) merupakan salah satu target dari Sustainable  Development  Goals  (SDGs) yang bertujuan untuk mewujudkan terpenuhinya  hak  akses  ke  pelayanan kesehatan kepada semua orang, menghindarkan  risiko  jatuh  miskin  akibat pengobatan  penyakit  katastropik  dan penyakit  dengan  tindakan  operasi  yang membutuhkan  finansial  tinggi  (Hogan et al ., 2018). Amanat Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat 1 dan 3 serta  Pasal  34  ayat  1,  2,  3  adalah  untuk menjamin  kesehatan  dan  jaminan  sosial bagi  seluruh  warga  Negara  (Pemerintah Indonesia, 1945). Sebagai tindak lanjut hal tesebut, dibentuklah Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) untuk memberikan jaminan  terpenuhinya  kebutuhan  dasar hidup  yang  layak  bagi  setiap  peserta  dan atau  anggota  keluarganya  (Pemerintah Indonesia, 2004).
Sejalan  dengan  Progam  Indonesia Sehat pilar ketiga yaitu Jaminan Kesehatan yang bersifat wajib dan mencakup seluruh penduduk  Indonesia,  maka  dibentuk  suatu badan  hukum  yang  diberi  nama  Badan Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (BPJS) pada tahun 2013. BPJS merupakan bentuk
tindak  lanjut  dari  SJSN  yang  berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan menggunakan prinsip  asuransi  sosial  yaitu kepesertaan  yang  bersifat  wajib,  besaran premi  berdasarkan  persentase  pendapatan dan semua anggota mendapatkan pelayanan kesehatan yang sama (Pemerintah Indonesia, 2004).
Dengan  mulai  diberlakukannya BPJS  kesehatan  pada  bertepatan  pada  1 Januari  2014,  maka  sesuai  intruksi perundangan-undangan setiap Warga Negara  Indonesia  wajib  mendaftarkan  diri dan  anggota  keluarganya  pada  BPJS Kesehatan.  Tetapi,  target  Pemerintah Indonesia  bahwa  seluruh  warga  Negara menjadi  peserta  BPJS  Kesehatan  pada tahun  2019  gagal  terealisasi.  Bahkan sampai  dengan  akhir  Oktober  2020, cakupan  kepesertaan  masih  jauh  dari harapan.
Salah  satu  yang  menjadi  penyebab adalah banyaknya pekerja yang bergerak di sektor  informal  yang  belum  mendaftarkan diri  sebagai  peserta  BPJS  karena  belum mau  dan  belum  mampu  membayar  premi secara  rutin  perbulan  untuk  dirinya  dan keluarganya (Dewan  Jaminan  Sosial Nasional, 2020). Mengingat laju
pertambahan  penduduk  serta  angkatan kerja  yang  demikian  besar  dibandingkan dengan  penciptaan  lapangan  kerja,  sektor informal  memegang  peranan  berarti  di Indonesia serta secara nyata menggambarkan  taraf  ekonomi  dan  taraf kehidupan  sosial  sebagian  besar  rakyat Indonesia dikarenakan mayoritas pekerja di Indonesia  bergerak  di  sektor  Informal (Dedy et a l., 2019).
Jumlah penduduk Indonesia diperkirakan sekitar 267 juta jiwa. Cakupan kepesertaan  Jaminan  Kesehatan  secara nasional per oktober 2020 mencapai 82.6% atau  222,435,719  jiwa.  Artinya  masih terdapat  sekitar  45  juta  jiwa  yang  belum mendaftarkan  diri  ke  BPJS  Kesehatan. Dilaporkan  oleh  Dewan  Jaminan  Sosial Nasional  (DJSN)  terdapat  pertumbuhan negatif  dari  jumlah  kepesertaan  tahun sebelumnya  yaitu  sejumlah  -214,163  jiwa serta  sebanyak  25,054,532  jiwa  status kepesertanyaannya tidak aktif.
Berdasarkan  data  Badan  Pusat Statistik,  (2020),  total  jumlah  pekerja sektor  informal  di  Indonesia  70.49  juta jiwa.  Sedangkan  menurut  DJSN,  jumlah pekerja  di  sektor  informal  atau  Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang tidak masuk  dalam  skema  PBI  sejumlah 30.487.891.  Artinya  sebanyak  53.1%  atau sejumlah 16,193,597 pekerja sektor
informal  tidak  aktif  membayar  premi (Dewan Jaminan Sosial Nasional, 2020).
Menurut data DJSN, Jumlah kepesertaan progam JKN per agustus 2020 di Jawa Tengah mencapai 81.87 % dengan 28,642,960 jiwa dari total jumlah penduduk sejumlah 34,940,078 jiwa. Artinya, terdapat  6,297,118  penduduk  yang  belum terdaftar sebagai peserta di BPJS Kesehatan. Sektor informal masih menjadi yang  paling  dominan  belum  terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.
Sebanyak  10.52  juta  orang  (58.49 %) penduduk bekerja pada sektor informal. Diketahui dari total pekerja sektor informal di  Jawa  Tegah,  hanya  3,802,209  (36%) pekerja  informal  yang  sudah  terdaftar menjadi  peserta  BPJS  Kesehatan  (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2020; Dewan Jaminan Sosial Nasional, 2020) .
Berdasarkan  data  BPS  Kabupaten Kudus  didukung  hasil  survei  awal  yang diperoleh dari BPJS Kesehatan Kabupaten Kudus,  sebanyak  827,911  jiwa  dari  total penduduk  sekitar  877,920  jiwa  sudah terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan. Artinya terdapat sekitar 50,000 jiwa  belum  berpartisipasi  pada  progam Jaminan  Kesehatan.  Diketahui  jumlah pekerja  sektor  informal  yang  belum mengikuti  progam  jaminan  kesehatan sejumlah  31,127  orang.  Sedangkan  total pekerja  sektor  informal  di  Kabupaten
Kudus  sejumlah  81,531  orang.  (Badan Pusat  Statistik  Kabupaten  Kudus,  2018; BPJS  Kesehatan  Kantor  Cabang  Kudus,

## 2019).
Tabel  1  Perubahan  Tarif  Iuran  Jaminan Kesehatan  bagi  Peserta  Pekerja  Bukan  Penerima
Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Kelas I: Rp 80,000 Kelas I: Rp 160,000 Kelas II: Rp 51,000 Kelas II: Rp 110,000
Kelas III: Rp 25,500 Kelas III: Rp 42,000
Berdasarkan  tabel  perubahan  tarif iuran  jaminan  kesehatan  diatas,  dapat diketahui  bahwa  tarif  BPJS  Kesehatan mengalami  kenaikan  signifikan  di  setiap manfaat  pelayanan  di  semua  kelas  ruang perawatan.  Pada  kelas  I  mengalami kenaikan  sebesar  Rp  80,000  atau  100%, kelas  II  mengalami  kenaikan  59,000  atau 115%, dan kelas III  sebesar 16,500. Tetapi besaran iuran di ruang perawatan kelas III sejumlah 16,500 ditanggung oleh Pemerintah  Pusat  sebagai  bantuan  iuran kepada  peserta  PBPU  dan  BP  sesuai  yang tertera di pasal 34 ayat 1,2,3 pada Peraturan Presiden  Nomor  64  Tahun  2020.  Hal  ini berarti  tarif  iuran  jaminan  kesehatan  yang dibayarkan  peserta  untuk  kelas  III  tetap yaitu sejumlah Rp 25,500.
Biaya  yang  dikeluarkan  untuk investasi  kesehatan  dalam  hal  ini  yaitu biaya  iuran  Jaminan  Kesehatan  per  bulan menjadi  beban  tambahan  bagi  pekerja sektor informal dengan pendapatan rendah
dan  tidak  pasti  tiap  bulannya.  Banyak pekerja    yang  tergolong  rentan  miskin dengan  pendapatan  harian  minim  tetapi tidak  tercover  dalam  skema  Penerima Bantuan Iuran (PBI). Hal ini menjadi salah satu  penyebab  mengapa  pekerja  di  sektor informal banyak yang belum mau mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatann dan belum mau jika diharuskan untuk membayar premi sebesar Rp 25,000 per bulan secara rutin.
Banyaknya pekerja sektor informal yang belum menjadi peserta BPJS Kesehatan  menjadi  salah  satu  penyebab tidak  berjalannya  subsidi  silang  antara orang  sehat  kepada  orang  sakit  dan memperburuk  keuangan  BPJS  Kesehatan yang mengalami defisit anggaran. Tingginya  keengganan  pekerja  informal untuk  mendaftarkan  diri  sebagai  peserta BPJS Kesehatan dikarenakan belum memiliki kemamuan membayar ( willingness  to  pay )  premi  secara  rutin diantaranya  dipengaruhi  oleh  pendapatan, pengetahuan  dan  kerentanan  penyakit  dari pekerja informal.
Menurut  penelitian  Aryani  & Muqorrobin,  (2013)  menyatakan  bahwa pendapatan  berpengaruh  positif  terhadap willingness  to  pay iuran  peserta  BPJS Kesehatan  Kelas  III  untuk  peningkatan pelayanan  kesehatan.  Semakin  tinggi pendapatan seseorang, maka tingkat
harapan mendapatkan pelayanan yang baik akan  meningkat  juga  sehingga  membayar tambahan  untuk  peningkatan  pelayanan kesehatan.
Berdasarkan penelitian Kado et al .,
(2020)  Pengetahuan  yang  baik  tentang
CBHI ( Community-Based Health Insurance ) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesediaan untuk membayar iuran skema Asuransi Kesehatan Berbasis Komunitas Pedesaan di Distrik Gemmachis, Ethiopia Timur.
Status kesehatan seseorang memengaruhi  kesediaan  untuk  membayar
perawatan  kesehatan  swasta  di  China. Orang  yang  merasa  status  kesehatannya semakin  kurang  karena  semakin  tua, semakin  besar  tingkat  pendaftarannya  dan semakin  tinggi  pula  kesediaan  untuk membayar  perawatan  kesehatan  (Wang, 2019).
Berdasarkan  paparan  data  diatas, tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh pendapatan, pengetahuan  dan  kerentanan  penyakit terhadap willingness  to  pay (WTP)  premi Jaminan  Kesehatan  pada  pekerja  sektor informal.

## METODE
1.  Desain Penelitian
Desain  penelitian  yang  digunakan  adalah analitik  observasional  dengan  pendekatan cross sectional . Penelitian dilaksanakan di Kabupaten  Kudus,  Jawa  tengah  pada Januari-Februari 2020. 2.  Populasi dan Sampel Populasi  yang  digunakan  dalam  subjek penelitian  ini  yaitu  semua  pekerja  sektor informal yang belum menjadi peserta BPJS Kesehatan  di  Kabupaten  Kudus  sejumlah 31,127 orang. Adapun jumlah sampel yang digunakan  adalah  200  pekerja  sektor informal yang belum menjadi peserta BPJS Kesehatan  di  Kabupaten  Kudus.  Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. 3.  Variabel Penelitian
Variabel  dependen  dalam  penelitian  ini adalah kemauan membayar ( willingness to pay ).  Sedangkan  variabel  independen dalam  penelitian  ini  adalah  pengetahuan, pendapatan, dan kerentanan penyakit. 4.  Definisi Operasional Variabel Pendapatan  adalah  upah  rata-rata  yang diterima  subjek  penelitian  setelah  bekerja dalam  kurun  waktu  satu  bulan  pada  saat bulan penelitian. Alat ukur yang digunakan adalah  kuesioner.  Kode  1  =  Tinggi  (≥Rp 2,218,451), 0 = Rendah (<Rp 2,218,451). Pengetahuan adalah segala sesuatu berkaitan  informasi  berkaitan  dengan jaminan kesehatan nasional yang diketahui dan  disadari.  Alat  ukur  yang  digunakan kuesioner.  Skala  data  kontinu,  untuk keperluan  analisis  data  diubah  menjadi
Kesmas Uwigama : Jurnal Kesehatan Masyarakat P-ISSN 2460-0350, E-ISSN  2477-5819 June 2021, Vol. 7 No. 1
dikotomi. Kode 1 (tinggi) jika skor ≥ Mean/
Median , kode 0 (rendah) jika skor < Mean/ Median .
Kerentanan  penyakit  adalah  penilaian positif  atau  negatif  individu  tentang  risiko untuk sakit dan menderita sakit. Alat ukur yang  digunakan  kuesioner.  Skala  data kontinu,  untuk  keperluan  analisis  data diubah  menjadi  dikotomi.  Kode  1  (tinggi) jika skor ≥ Mean/ Median , kode 0 (rendah) jika skor < Mean/ Median .
Willingness to pay adalah kemauan pekerja sektor  informal    membayar  premi  BPJS kelas III sebesar Rp 25,500 secara rutin tiap bulan. Alat ukur yang digunakan kuesioner. Skala  data  kontinu,  untuk  keperluan analisis  data  diubah  menjadi  dikotomi. Kode 1 Mau membayar (Rp 25,500), kode 0 Belum mau membayar  (<Rp 25,500). 5. Analisis Data
Analisis  univariat  menjelaskan  tentang gambaran  umum  data  penelitian  dan dilakukan  pada  masing-masing  variabel penelitian, yaitu: pengetahuan, pendapatan, dan  persepsi  kerentanan,  didiskripsikan dalam n dan %.
Analisis bivariat digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen (pengetahuan, pendapatan,  dan  persepsi  kerentanan) terhadap  variabel  dependen  (kemauan membayar/ willingness to pay ). Uji statistik chi-square dan perhitungan odds ratio (OR) dengan  tingkat  kepercayaan/  confident interval (CI) sebesar 95%.
Analisis  multivariat  digunakan  untuk melihat  pengaruh  lebih  dari  satu  variabel independen.  Metode  yang  digunakan  pada penelitian ini adalah analisis regresi logistik dengan menggunakan Stata 13.

## HASIL
1. Analisis Univariat
Deskripsi variabel penelitian secara univariat  distribusi subjek  penelitian berdasarkan masing-masing variabel
penelitian.
Kesmas Uwigama : Jurnal Kesehatan Masyarakat
P-ISSN 2460-0350, E-ISSN  2477-5819 June 2021, Vol. 7 No. 1 Tabel 2 Karakteristik sampel data kategorikal Variabel Frekue nsi (n) Persentase (%) Pendapatan Rendah (<Rp 2,218,451) Tinggi  (≥ Rp 2,218,451) 95 105 47.5 52.5 Pengetahuan Rendah Tinggi 80 120 40.0 60.0 Persepsi kerentanan Rendah Tinggi 84 116 42.0 58.0 Willingnes To Pay (WTP) Mau  Membayar    (Rp 25,500) Belum  Mau  Membayar (<Rp 25,500) 83 117 41.5 58.5
Berdasarkan  Tabel  1  menunjukkan  bahwa pekerja  sektor  informal  yang  berpen- dapatan rendah (kurang dari Upah Minimum  Kota  (UMK)  Kabupaten  Kudus atau  (<Rp  2,218,451)  sebanyak  95  orang (47.5%), sedangkan pekerja sektor informal yang berpendapatan tinggi  (lebih dari Upah Minimum  Kota  (UMK)  Kabupaten  Kudus atau  <Rp  2,218,451)  sebanyak  105  orang (52.5%).
Pekerja  sektor  informal  dengan pengetahuan rendah sebanyak  80 (40.0%), sedangkan  pekerja  sektor  informal  yang berpengetahuan  tinggi    sebanyak  120 (60.0%).
Pekerja  sektor  informal  dengan kerentanan  penyakit  terhadap  penyakitnya rendah  sebanyak  84  (42.0%),  sedangkan pekerja sektor informal dengan kerentanan penyakitterhadap penyakitnya tinggi sebanyak 116 (58.0%).
Pekerja  sektor  informal  yang  mau membayar premi Jaminan Kesehatan kelas III  (Rp  25,500)    sebanyak  83  (41.5%), sedangkan  pekerja  sektor  informal  yang belum  mau  membayar  premi  Jaminan Kesehatan kelas III (<Rp 25,500) sebanyak 117 (58.5%).
2. Analisis Bivariat
Analisis secara bivariat menjelaskan tentang  pengaruh  masing-masing  variabel independen  terhadap  variabel  dependen (partisipasi  pekerja  sektor  informal  pada progam  JKN),  metode  yang  digunakan adalah uji chi-square.
Tabel 3 Analisis bivariat pendapatan, pengetahuan dan kerentanan penyakit terhadap willingness to pay (WTP) premi
BPJS Kesehatan kelas III
Variabel Independen willingness to pay Total OR p Mau Belum Mau N % N % N % Pendapatan Rendah (<Rp 2,218,451) 46 48.4 49 51.6 95 100 2.22 0.005 Tinggi (≥Rp 2,218,451) 71 67.6 34 32.4 105 100
Kesmas Uwigama : Jurnal Kesehatan Masyarakat P-ISSN 2460-0350, E-ISSN  2477-5819 June 2021, Vol. 7 No. 1 Pengetahuan Rendah 29 36.2 51 63.8 80 100 4.83 <0.001 Tinggi 88 73.4 32 26.6 120 100 Persepsi Kerentanan Rendah 38 45.2 46 54.8 84 100 2.58 0.001 Tinggi 79 68.1 37 31.9 116 100
Tabel 2 menunjukkan bahwa pekerja sektor informal  dengan  pendapatan  tinggi  atau (≥Rp 2,218,451) meningkatkan willingness to pay (OR=2.22; p=0.005). Pekerja sektor informal dengan pengetahuan tinggi meningkatkan willingness  to  pay (OR= 4.83;  p<0.001).  Pekerja  sektor  informal dengan kerentanan penyakit tinggi
meningkatkan willingness to pay (OR=2.58; p=0.001).
3. Analisis Multivariat
Analisis  multivariat  digunakan  untuk melihat  pengaruh  lebih  dari  satu  variabel independen.  Metode yang digunakan pada penelitian  ini  adalah  analisis  regresi logistik.
Tabel 4
Analisis regresi logistik pendapatan, pengetahuan dan kerentanan penyakitterhadap willingness to pay (WTP) premi BPJS Kesehatan kelas III
Variabel Independen Koefisien regresi (b) CI 95% P Batas Bawah Batas Atas Pendapatan (tinggi) 2.02 1.01 3.55 0.044 Pengetahuan (tinggi) 4.64 2.36 8.31 <0.001 Kerentanan penyakit (tinggi) 2.53 1.19 3.21 0.012 N obervasi = 200
Log likelihood = -116.14 p<0.001
Berdasarkan tabel diatas, pendapatan pekerja sektor informal memiliki  pengaruh  signifikan  terhadap willingness  to  pay/ kemauan  membayar premi  BPJS  Kesehatan  kelas  III.  Pekerja sektor  informal  dengan  pendapatan  tinggi atau  ≥UMK  (Rp  2,218,451)  memiliki kemungkinan untuk mau membayar  premi BPJS  Kesehatan  kelas  III  secara  rutin sebesar Rp 25,500 sebanyak 2.02 kali lebih
tinggi dibandingkan yang memiliki pendapatan  rendah  atau  <UMK  (Rp 2,218,451)  dengan  nilai  statistik    (b=2.02; CI 95%= 1.01 hingga 3.55; p=0.044).
Pekerja  sektor  informal  dengan pengetahuan tinggi memiliki kemungkinan untuk  mau  membayar    premi  BPJS Kesehatan kelas III secara rutin sebesar Rp 25,500    sebanyak  4.64  kali  lebih  tinggi dibandingkan yang berpengetahuan rendah.
Kesmas Uwigama : Jurnal Kesehatan Masyarakat P-ISSN 2460-0350, E-ISSN  2477-5819 June 2021, Vol. 7 No. 1
Diketahui pengetahuan memiliki pengaruh yang  signifikan willingness  to  pay pada pekerja  sektor  informal  dengan  nilai statistik    (b=4.64;  CI  95%=  2.36  hingga 8.31; p<0.001).
Kerentanan penyakit memiliki pengaruh signifikan terhadap willingness to pay .  Pekerja  sektor  informal  dengan kerentanan penyakit tinggi memiliki kemungkinan untuk mau membayar  premi BPJS  Kesehatan  kelas  III  secara  rutin sebesar Rp 25,500 sebanyak 2.53 kali lebih tinggi dibandingkan yang memiliki kerentanan  penyakit  rendah  (b=2.53;  CI 95%= 1.19 hingga 3.21; p=0.012).
PEMBAHASAN
a. Pengaruh pendapatan terhadap willingness  to  pay  (WTP)  premi

## BPJS Kesehatan kelas III
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan bahwa  pendapatan  memiliki  pengaruh terhadap willingness  to  pay premi  BPJS Kesehatan kelas III. Pekerja informal yang memiliki  pendapatan  tinggi  atau  ≥Rp 2,218,451  meningkatkan  kemungkinan untuk  bersedia  membayar  premi  sebesar 25.5000 secara rutin sebesar 2.02 kali lebih tinggi dibandingkan dengan pekerja informal memiliki pendapatan rendah atau <Rp 2,218,451.
Aryani  dan  Muqorrobin,  (2013) menyatakan  bahwa  tingkat  pendapatan mempengaruhi secara positif dan signifikan
terhadap willingness to pay BPJS Kesehatan  Kelas  III  terhadap  kenaikan mutu pelayanan kesehatan. Bila pemasukan seorang bertambah, maka WTP juga bakal bertambah  dengan  anggapan  aspek  lain dianggap konstan ( ceteris paribus ). Semakin meningkatnya pemasukan seorang, maka harga yang bertambah tidak bakal  menjadi  beban  untuk  dirinya sehingga  Dia  akan  lebih  rela  membayar ekstra  iuran  untuk  kenaikan  pelayanan kesehatan.
Sejalan dengan penelitian (Marzuki, et  al .,  (2017)  menunjukkan bahwa  jika  penghasilan  yang  dapat dihasilkan  seseorang  rendah,  maka  orang tersebut  lebih  memperioritaskan  untuk biaya kebutuhan sehari-hari serta mengesampingkan pembayaran iuran pelayanan kesehatan.  Minyihun, et al .
(2019)  menunjukkan  jika  status  kekayaan secara  signifikan  berhubungan  dengan kesediaan untuk membayar asuransi kesehatan  pada  rumah  tangga  pedesaan  di Distrik  Bugna,  Ethiopia  Timur  Laut  (b= 5.55; 95% CI = 4.19 - 6.90). Rumah tangga yang  tergolong  status  kekayaannya  tinggi meningkatkan kesediaan membayar asuransi 5.55 kali lebih tinggi dibandingkan rumah  tangga  dengan  status  kekayaan rendah.
Sejalan Thi et al ., (2018)
Pendapatan rumah tangga secara signifikan
Kesmas Uwigama : Jurnal Kesehatan Masyarakat P-ISSN 2460-0350, E-ISSN  2477-5819 June 2021, Vol. 7 No. 1
mempengaruhi kesediaan untuk membayar asuransi kesehatan sosial berbasis keluarga untuk pekerja informal di Vietnam. Rumah tangga  dengan  pendapatan  menengah  dan tinggi  bersedia  membayar  lebih  tinggi biaya  premi  asuransi  kesehatan  sosial. Pendapatan rumah tangga bulanan berpengaruh  positif  dan  signifikan  secara statistik terhadap WTP dalam penelitian ini. Pekerja informal dengan pendapatan tinggi meningkatkan  0.32  kali  lebih  tinggi  untuk bersedia  membayar  asuransi  kesehatan sosial    dibandingkan  pendapatan  rendah, sedangkan, pendapatan menengah meningkatkan 0.25 kali.Koefisien pendapatan yang positif sesuai dengan teori permintaan  dalam  ilmu  ekonomi  bahwa harus ada hubungan positif antara pendapatan dan WTP.
b. Pengaruh  pengetahuan  terhadap
willingness  to  pay  premi  BPJS

## Kesehatan kelas III
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa pengetahuan  memiliki  pengaruh  terhadap willingness  to  pay premi  BPJS  Kesehatan kelas  III.  Pekerja  informal  yang  memiliki pengetahuan tinggi meningkatkan kemungkinan  2.02  kali  lebih  tinggi  untuk bersedia  membayar  premi  sebesar  Rp 25.500 secara rutin tiap bulan dibandingkan dengan pekerja informal memiliki pengetahuan rendah.
Menurut Myint, (2019) menyatakan bahwa  pengetahuan    yang  baik  memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesediaan membayar premi asuransi kesehatan  di  Myanmar.  Lebih  dari  90% sampel  SSS  ( Social  Security  Scheme )  dan 75%  sampel  umum  dengan  pengetahuan baik  bersedia  membayar  premi  asuransi kesehatan  (p-value  0.001).  Penting  untuk meningkatkan  tingkat  pengetahuan  semua kelompok populasi untuk memperluas SSS atau  memulai  skema  asuransi  kesehatan baru. Bagi penerima manfaat, pengetahuan tentang asuransi kesehatan seperti apa yang dicakup, layanan mana yang gratis, layanan tambahan mana yang mungkin menyebabkan  pembayaran  langsung,  cara mengakses  perawatan  kesehatan  di  bawah asuransi, dan layanan mana yang memenuhi syarat.
Pengetahuan  dasar  tentang  prinsip- prinsip  asuransi  memengaruhi  kesediaan untuk membayar Community Health Insurance (CHI)  di  Uganda.  Pengetahuan tentang prinsip CHI berperan positif dalam membentuk  rata-rata  0.7  kali  lebih  tinggi terhadap  kesediaan  rumah  tangga  untuk membayar  CHI  (Biggeri et  al .,  2018).
Kepala  rumah  tangga  yang  berpendidikan tinggi  memiliki  pengetahuan  yang  lebih baik tentang keuntungan melakukan pembayaran  asuransi  secara  teratur  untuk menghindari risiko pengeluaran medis yang
Kesmas Uwigama : Jurnal Kesehatan Masyarakat P-ISSN 2460-0350, E-ISSN  2477-5819 June 2021, Vol. 7 No. 1
besar  pada  saat  sakit.      (Minyihun  et  al., 2019).
Pengetahuan  yang  baik  tentang CBHI (Community Based Health
Insurance) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesediaan untuk membayar iuran skema Asuransi Kesehatan Berbasis  Komunitas  Pedesaan  di  Distrik Gemmachis,  Ethiopia  Timur  (OR  =  2.3, 95%  CI:  1.5,  3.6).  Partisipan  dengan pengetahuan baik meningkatkan kemungkinan  2.3  kali  lebih  tinggi  untuk bersedia membayar iuran CBHI dibandingkan partisipan dengan pengetahuan kurang (Kado et al ., 2020).
c. Pengaruh kerentanan penyakit terhadap  willingness  to  pay  (WTP) premi BPJS Kesehatan kelas III
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa kerentanan  penyakit  memiliki  pengaruh terhadap willingness  to  pay premi  BPJS Kesehatan kelas III. Pekerja informal yang memiliki kerentanan penyakit tinggi meningkatkan kemungkinan 2.02 kali lebih tinggi untuk bersedia membayar premi Rp 25.500 secara rutin tiap bulan dibandingkan dengan pekerja informal memiliki kerentanan penyakit rendah
Status kesehatan seseorang memengaruhi  kesediaan  untuk  membayar perawatan  kesehatan  swasta  di  China. Orang  yang  merasa  status  kesehatannya semakin  kurang  karena  semakin  tua,
semakin  besar  tingkat  pendaftarannya  dan semakin  tinggi  pula  kesediaan  untuk membayar  perawatan  kesehatan  (Wang, 2019).
Minyihun et al ., (2019) menyatakan bahwa riwayat sakit dalam 3 bulan terakhir berpengaruh  signifikan  terhadap  WTP asuransi  kesehatan  berbasis  komunitas (CBHI)  di  Distrik  Bugna,  Ethiopia  Timur Laut  (b=  2,52;  95%  CI  =  1,29-3,75). Individu  yang  merasa  perlu  menghindari risiko  lebih  mungkin  untuk  mendaftar asuransi  kesehatan  untuk  menghindarkan dari  pengeluaran  yang  lebih  banyak  saat sakit.  Diketahui  Rumah  tangga  yang memiliki  riwayat  sakit  dalam  rumah tangganya  memiliki  WTP  2.5  USD  lebih banyak  dari  pada  counterfaktual,  dengan variabel lain tetap ( ceteris paribus ).
Sejalan  dengan  penelitian  He, (2017)  menunjukkan  bahwa  risiko  sakit memengaruhi  warga  Hong  Kong  untuk bersedia  berlangganan  asuransi  kesehatan swasta  sukarela  dalam  ekonomi  medis campuran.  status  kesehatan  yang  sangat buruk menunjukkan minat yang lebih kuat untuk berlangganan dengan tingkat signifikansi  lebih  meningkat  dibanding status  kesehatan  baik,  sedang  bahkan buruk.
Sejalan  dengan  penelitian  Kado et al ., (2020) bahwa partisipan yang mempunyai  riwayat  sakit  dalam  setahun
Kesmas Uwigama : Jurnal Kesehatan Masyarakat
P-ISSN 2460-0350, E-ISSN  2477-5819 June 2021, Vol. 7 No. 1
terakhir meningkatkan kemungkinan kesediaan  untuk  membayar  iuran  skema Asuransi  Kesehatan  Berbasis  Komunitas Pedesaan  di  Distrik  Gemmachis,  Ethiopia Timur  dibandingkan  partisipan  yang  tidak
memiliki  riwayat  sakit.  Diketahui  riwayat sakit  dalam  setahun  terakhir  memiliki pengaruh  yang  signifikan  terhadap  WTP CBHI  di Distrik Gemmachis (AOR = 3.1, 95% CI, 1.9-5.2).

## REFERENSI
Aryani, M.  A., & Muqorrobin, M. (2013).
Determinan Willingness To Pay(Wtp) Iuran  Peserta  Bpjs  Kesehatan. Jurnal Ekonomi  Dan  Studi  Pembangunan , 14 (April),  44–57.  Retrieved  From Https://Media.Neliti.Com/Media/Publ ications/77951-Id-Determinan- Willingness-To-Pay-Wtp-Iuran.Pdf Badan  Pusat  Statistik.  (2020). Keadaan Ketenagakerjaan  Indonesia  Februari 2020 . Jakarta. Retrieved From Https://Www.Bps.Go.Id/Pressrelease/ Download.Html?Nrbvfeve=Mty3mg
%3d%3d&Sdfs=Ldjfdifsdjkfahi&Tw oadfnoarfeauf=Mjaymc0xms0ymsax mjowntownq%3d%3d
Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Kudus.
(2018). Kudus  Dalam  Angka  2018 . Retrieved
From Https://Kuduskab.Bps.Go.Id/Publicati on/2018/08/16/7812ae46f6b77cf56e2 2b1f5/Kabupaten-Kudus-Dalam- Angka-2018.Html Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Jawa Tengah. (2020). Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah  Februari  2020 .  Semarang.
Retrieved From Https://Jateng.Bps.Go.Id/Pressrelease /Download.Html?Nrbvfeve=Mtiwna
%3d%3d&Sdfs=Ldjfdifsdjkfahi&Tw oadfnoarfeauf=Mjaymc0xms0ymsax mto0njoznq%3d%3d Biggeri,  M.,  Nannini,  M.,  &  Putoto,  G.
(2018).  Assessing  The  Feasibility  Of Community  Health  Insurance  In
Uganda: A Mixed-Methods Exploratory  Analysis. Social  Science &  Medicine , 03 (200),  145–155. Https://Doi.Org/10.1016/J.Socscimed .2018.01.027
Bpjs  Kesehatan  Kantor  Cabang  Kudus. (2019). Data  Cakupan  Kepesertaan Jaminan  Kesehatan  Di  Kabupaten Kudus Per Oktober 2019 . Kudus.
Dedy, I. P., Hardy, K., Luh, N., Ari, G., &
Yudha,  N.  (2019).  Kemauan  Dan
Kemampuan  Membayar  (  Ability  - Willingness To Pay ) Dalam Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Pada Sektor Informal
Pedagang  Pasar  Tradisional  Di  Kota Denpasar  2017  J  .  Kes-Terpadu  – Oktober 2018, 2 (2), 96–100.
Dewan  Jaminan  Sosial  Nasional.  (2020).
Cakupan Kepesertaan 2020. Retrieved From
Http://Sismonev.Djsn.Go.Id/Kepesert aan/
He,  A.  J.  (2017).  Introducing  Voluntary Private  Health  Insurance  In  A  Mixed Medical  Economy :  Are  Hong  Kong Citizens  Willing  To  Subscribe ? Bmc Health Services Research , 17 (1), 603. Https://Doi.Org/10.1186/S12913- 017-2559-7
Hogan, D. R., Stevens, G. A., Hosseinpoor, A. R., &  Boerma, T. (2018). Articles
Monitoring Universal Health
Coverage  Within  The  Sustainable Development  Goals :  Development And  Baseline  Data  For  An  Index  Of Essential Health Services. The Lancet Global  Health , 6 (2),  E152–E168. Https://Doi.Org/10.1016/S2214- 109x(17)30472-2
Kado,  A.,  Merga,  B.  T.,  Adem,  H.  A., Dessie,  Y.,  &  Geda,  B.  (2020). Willingness  To  Pay  For  Community- Based  Health  Insurance  Scheme  And Associated  Factors  Among  Rural Communities  In  Gemmachis  District,
Kesmas Uwigama : Jurnal Kesehatan Masyarakat P-ISSN 2460-0350, E-ISSN  2477-5819 June 2021, Vol. 7 No. 1
Eastern  Ethiopia. Clinicoeconomics And Outcomes Research , 23 (12), 609– 618.
Https://Doi.Org/10.2147/Ceor.S2664
97
Marzuki,  D.  S.,  Muh.  Yusri  Abadi,  D.,
Arifin,  M.  A.,  Rahmadani,  S.,  & Fajrin,  M.  Al.  (2017).  Analisis Kemampuan Membayar Dan Kemauan Membayar Peserta Pbpu Jkn Di Kecamatan Tamalate Kota Makassar, 102–113.
Minyihun,  A.,  Gebregziabher,  M.  G.,  & Gelaw, Y. A.  (2019). Willingness  To Pay  For  Community  ‑  Based  Health
Insurance  And  Associated  Factors
Among  Rural  Households  Of  Bugna
District  ,  Northeast  Ethiopia. Bmc
Research Notes , 12 (1), 1–7.
Https://Doi.Org/10.1186/S13104-
019-4091-9
Myint,  C.  Y.  (2019).  Health  Insurance  In Myanmar : Knowledge , Perceptions ,
And  Preferences  Of  Social  Security Scheme Members And General Adult Population. The International Journal Of Health Planning And Management , 34 (01), 346–369. Https://Doi.Org/10.1002/Hpm.2643
Pemerintah  Indonesia.  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945.  (1945).  Retrieved  From Http://Jdih.Pom.Go.Id/Uud1945.Pdf Pemerintah  Indonesia.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004  Tentang  Sistem  Jaminan  Sosial Nasional  (2004).  Retrieved  From Http://Www.Jkn.Kemkes.Go.Id/Attac hment/Unduhan/Uu  No.  40  Tahun 2004 Tentang Sjsn.Pdf
Thi, N., Nga, T., Fitzgerald, G., & Dunne,
M.  P.  (2018).  Family-Based  Social
Health Insurance For Informal
Workers In Vietnam : Willingness To Pay  And  Its  Determinants. Asia Pacific  Journal  Of  Public  Health , 30 (6), 512–520. Https://Doi.Org/10.1177/1010539518 799785 Wang, Y. (2019). Status Of Public – Private Partnership Recognition And
Willingness To Pay For Private Health Care  In  China. The  International
Journal  Of  Health  Planning  And
Management , 34 (02), 1–12. Https://Doi.Org/10.1002/Hpm.2757