## UQUBAT DENDA BAGI PEGULANGAN PENCURIAN RINGAN OLEH ANAK-ANAK DI BAWAH UMUR
(Studi Kasus di Gampong Ie Mameh Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya)
Oleh: Muhammad Iqbal & Novia
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Email: iqbal.malang01@gmail.com

## ABSTRAK
Kejahatan  adalah  setiap  perbuatan  yang  anti  sosial,  merugikan,  dan menjengkelkan  masyarakat.  Anak  yang  melakukan  pelanggaran  hukum  lebih banyak disebabkan oleh ketidakmatangan jiwa, teman dan lingkungan sekitarnya Kondisi  ini  juga  di  perkuat  oleh  keinginan  untuk  mencoba  mengekpresikan  jiwa mudanya  untuk  membuktikan  jati  diri  tentang  keberadaannya.  Adapun pertanyaan yang terdapat dalam penelitian ini adalah Apa hukuman bagi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak-anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak,  Bagaimana  penjatuhan  hukuman  bagi  anak yang  melakukan  pengulangan pencurian  ringan  digampong  Ie  Mameh,  Kecamatan  Kuala  Batee,  Kabupaten Aceh  Barat  Daya,  Dengan  mengunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan metode  empiris.  Data  dikumpulkan  dari  data  primer  dan  data  sekunder  data primer  berupa  wawancara  dengan  narasumber  dari  pihak  aparatur  desa sedangan data sekunder yaitu melalui buku-buku yang terkait dengan pembahsan skripsi.  Hasil  penelitian  yang  penulis  temukan  bahwa  dalam  Sistem  Peradilan Pidana  Anak  tidak  diatur  secara  khusus  tentang  bagaimana  sanksi  hukuman terhadap  anak  yang  melakukan  tindak  pidana  pencurian  secara  bersama-sama, dan  menurut  Undang-undang  Perlindungan  Anak,  anak  yang  dibawah perlindungan  anak  menurut  Pasal  7  bukan  merupakan  pengulangan  tindak pidana. Menurut analisis penulis dalam Sistem Peradilan Pidana Anak tidak dijelaskan secara rinci masalah hukuman bagi  pengulangan tindak pidana  terhadap anak dibawah umur  yang  melakukan  tindak  pidana  ,  dan  begitu  juga  dalam  Undang-undang Perlindungan  Anak  yang  terbaru  yaitu  Undang-Undang  No.35  tahun  2014.    Dalam Sistem Peradilan Hukum Adat di Gampong Ie Mameh anak-anak yang melakukan tindak pidana  pencurian  akan  dikenakan  sanksi  pidana  denda,  tidak  ada  perberdaan  antara satu  anak  yang  melakukan  tindak  pidana  pencurian  dengan  sekelompok  anak  yang melakukan  tindak  pidana  pencurian.  Sedangkan  untuk  anak  yang  telah  melakukan pengulangan  tindak  pidana  maka  anak  tersebut  dijatuhi  sanksi  tindakan  yang  tegas. Dalam  Hukum  Islam  anak-anak  yang  melakukan  tindak  pidana  pencurian  hukumannya adalah  hukuman Takzir sedangkan dalam Hukum Pidana Indonesia hukumannya adalah hukuman  penjara  minimal  1/3    dari  hukuman  yang  diberikan  kepada  orang  dewasa. Menurut  analis  penulis  dalam  Hukum  Islam  juga  tidak  mengatur  bagaimana  hukuman bagi  anak-anak  yang  melakukan  pengulangan  tindak  pidana  secara  tertulis  tetapi apabila  terdapat  kasus  yang  sedemikian  maka  hukuman  nya  menjadi  hak  ulil  amri (takzir).
Kata Kunci : pengulangan pencurian oleh anak

## PENDAHULUAN
Kejahatan  merupakan  suatu  persoalan  yang  dialami  manusia  dari  waktu kewaktu.  Mengapa  kejahatan  terjadi  dan  bagaimana  pemberantasannya, merupakan persoalan yang tak henti-hentinya diperdebatkan. Kejahatn merupakan problema  manusia,  Oleh  karena  itu  dimana  ada  manusia  disana    pasti  ada kejahatan.  „ crime  is  eternal  –  as  eternal  as  sociery ”,  demikian  tulis  Frank Tannemaum. 1
Pengertian  kejahatan  secara  yuridisial  berarti  segala  tingkah  laku manusia  yang  dapat  dipidana,  yang  diatur  dalam  hukum  pidana  atau  Kitab Undang-Undang  Hukum Pidana. Pengertian kejahatan secara  yuridisial bukanlah merupakan pengertian yang lengkap. Berbagai sarjana telah berusaha memberikan pengertian tentang kejahatan yang diangap tepat, namun usaha mereka mengalami kegagalan.  Hal  yang  sama  pernah  dilakukan  pula  oleh  para  ahli  hukum  dalam mencari arti hukum sebagaimana dikemukan oleh Immanuel Kant : “ noch Suchen die  yuristen  eine  definision  zu  ihrem  begriffe  von  recht .” 2 Jika  kita  membuka KUHP,  akan  diperoleh  suatu  gambaran  tentang  perbuatan  mana  yang dikualisifikasikan  sebagai  kejahatan  dan  yang  mana  dikualisifikasikan  sebagai pelanggaran.  Mengenai  pengertian  kejahatan  itu  sendiri  kita  tidak  akan menjumpainya  di  dalam  KUHP.  Di  dalam  KUHP  hanya  terdapat  kualisifikasi perbuatan yang dinyatakan sebagai sebuah perbuatan pidana. Perbuatan pidana ini kemudian dibagi kedalam dua klasifikasi, yaitu yang dinamakan dengan kejahatan dan pelanggaran. Perbedaan antara keduanya hanya terdapat pada berat ringannya pidana. Ini tidak berati bahwa seorang yang melakukan perbuatan yang melanggar BUKU  II  KUHP  dikatakan  sebagai  kejahatan.  Untuk  itu  perlu  adanya  putusan hakim yang tetap.
Dari  segi  kriminlogi  setiap  tindakan  atau  perbuatan  tertentu  yang  tidak disetujui masyarakat diartikan sebagai kejahatan. Ini berarti setiap kejahatan tidak harus  dirumuskan  terlebih  dahulu  dalam  suatu  peraturan  hukum  pidana.  Jadi setiap  perbuatan  anti  sosial,  merugikan,  serta  menjengkelkan  masyarakat,  secara kriminologi dapat dikatakan sebagai kejahatan.
1 J.E. Sahetapy, Kausal Kejahatan, Pusat Studi Kriminologi Fakultas Hukum UNAIR. Hlm.1.
2 L.J. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, Hlm.13.
Jadi  kejahatan  adalah  setiap  perbuatan  yang  anti  sosial,  merugikan,  dan menjengkelkan  masyarakat.  Masyarakatlah  yang  menilai  perbuatan  tersebut  baik atau buruk. 3
Pada umumnya kejahatan itu dilakukan oleh orang-orang dewasa namun pada  akhir  abad  ke-19  (1889)  keprihatinan  mulai  melanda  negara-negara  Eropa dan  Amerika,  kriminalisasi  yang  dilakukan  oleh  anak  dan  pemuda  meningkat. Dalam  menghadapi  fenomena  tersebut,  ketika  itu  perlakuan  terhadap  pelaku kriminal  dewasa  disamakan  dengan  pelaku  kriminal  anak,  sehingga  diberbagai Negara  melakukan  usaha-usaha  kearah  perlindungan  anak. 4 Berbicara  mengenai anak  adalah  sangat  penting  karena  anak  merupakan  potensi  nasib  manusia  hari mendatang,  dialah  yang  ikut  berperan  menentukan  sejarah  bangsa  sekaligus cerminan sikap hidup bangsa pada masa mendatang. 5
Kejahatan remaja disebut juga sebagai suatu penyakit dalam masyarakat atau  penyakit  sosial.  Penyakit  sosial  atau  penyakit  masyarakat  adalah  segala bentuk  tingkah  laku  dalam  masyarakat  yang  dianggap  tidak  sesuai,  melangar norma-norma  umum. 6 Salah  satunya  adalah  mereka  (para  remaja)  mencuri barang-barang milik masyarakat. Misalnya seperti yang terjadi di beberapa desa di Abdya, dimana sekelompok anak-anak atau para remaja nekat melakukan aksinya di  kebun-kebun  kelapa  sawit  yang  baru  siap  panen  milik  warga  masyarakat setempat,  mereka  juga  mencuri  binatang-binatang  ternak  milik  warga  seperti  : kambing dan ayam di perdesaan pada Malam hari.
Pada  umumnya  anak  yang  melakukan  pelanggaran  hukum  lebih  banyak disebabkan  oleh  ketidakmatanggan  jiwa,  teman  dan  lingkungan  sekitarnya, Kondisi ini juga di perkuat oleh keingginan untuk mencoba mengekpresikan jiwa mudanya untuk membuktikan jati diri tentang keberadaannya. 7
Dalam hal ini anak-anak tersebut tidak sekali dua kali melakukan aksinya melainkan  telah  berkali-kali,  sehingga  pernah  juga  tertangkap  tangan  oleh  pihak aparat  desa  setempat.  Akan  tetapi  mereka  tidak  pernah  jera  dengan  hal  tersebut
3 Made DarmaWeda. Kriminologi (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada) hlm. 12
4 WagiatiSoetodjo, HUkum Pidana Anak (Bandung : P.T RefikaAditama) hlm. 1.
5 Wagiati Soetodjo, Hukum Pidana Anak.., hlm.15
6 Kartini Kartono, kenakalan remaja  patologi sosial 2 (Jakarta : Raja Grafindo Persada ),  hlm. 3
7 Kartini Kartono, Kenakalan Remaja, Patologi Sosial 2 ..,hlm.4
dan  dari  pihak  aparatur  desa.  Anak-anak  tersebut    diberikan  sanksi  berupa pembayaran denda sesuai harga barang yang mereka ambil dan aparatur desa juga memberikan  sanksi berupa nasehat dan peringatan agar mereka tidak mengulangi perbuatannya,  dan  kemudian  apabila  mereka  masih  mengulanginya  lagi  mereka (anak-anak) langsung diserahkan kepada pihak kepolisian, dalam hal ini menurut pengamatan  masyarakat  setempat  mereka  hanya  mematuhinya  paling  lama maksimal  dua  minggu  dan  kemudian  kembali  beraksi  lagi.  Begitu  juga  desa Trieng  Berumbang  yaitu  desa  yang  berada  di  dekat  Gampong  Ie  Mameh  terkait kasus  pencurian  tersebut  sekelompok  anak  di  bawah  umur  juga  melakukan pencurian  barang-barang  seperti  kambing  dan  mesin  gingset  yang  kemudian  di jual untuk di jadikan uang, anak-anak tersebut tidak hanya melakukan aksinya di desa tempat mereka tinggal tetapi juga di desa lainnya mereka tidak jera dengan sanksi yang di berikan oleh pihak lembaga adat setempat.
Berbeda  halnya  dengan  yang  terjadi  di  desa  tetangga  yaitu  di  gampong Persiapan  Rumah  Panjang,  dimana  sekelompok  anak  di  bawah  umur  juga melakukan  tidak  pidana  pencurian,  mereka  melakukan  aksinya  di  malam  hari  di sebuah  kedai  kelontong  milik  seorang    warga  desa  setempat  meraka  mencuri barang-barang  seperti  kerupuk,  rokok  dan  lain  sebagainya,  tetapi  setelah  di berikan sanksi mereka langsung jera dan tidak lagi mengulangi aksinya tersebut.
Di  dalam  Bab  I  Pasal  1  Undang-undang  Nomor  11  tahun  2012  tentang Sistem pengadilan Anak, dimana dalam Undang-undang tersebut  yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan Hukum adalah  adalah sebagai berikut :
Pasal 1 ayat 2
“Anak yang berkonflik dengan Hukum adalah anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”.
Pasal 1 ayat 3
Mengenai  batas  umur  anak  dalam  Undang-undang  No.11  tahun  2012 tentang  Sistem  Peradilan  Anak  yang  telah  berumur  12  (dua  belas)  tahun  tetapi belum  berumur  18  (delapan  belas)  tahun  yang  di  duga  telah  melakukan  tindak pidana.
Di  dalam  Undang-undang  tersebut  tidak  dijelaskan  jika  anak  tersebut melakukan  tindak  pidana  pencurian  bersama-sama  dengan  kawan-kawan  yang
seumuran  dengannya  ataupun  sebaya  dengannya  dan  telah  mengulangi melakukan perbuatan tersebut setelah adanya putusan dari pihak yang berwenang.

## TINDAK PIDANA RINGAN DALAM QANUN ADAT ISTIADAT ACEH
Dalam  Implementasi  Qanun  No.9  tahun  2008  tentang  Pembinaan Kehidupan  Adat  Istiadat  dan  Qanun  No.10  tahun  2008  tentang  Lembaga  Adat didalam  BAB  VI  penyelesaian  sengketa/perselisihan,  Pasal  13  tentang sengketa/perselisihan adat dan istiadat meliputi:
a. Perselisihan dalam rumah tangga
b. Sengketa antara keluaga yang berkaitan dengan faraidh;
c. Perselisihan antar warga
d. Khalwat muesum
e. Perselisihan antar hak milik
f. Pencurian dalam keluarga (pencurian ringgan)
g. Perselisihan harta seuharekat
h. Pencurian ringan
i. Pencurian ternak peliharaan
j. Pelangaran adat tentang ternak, pertanian dan kehutanaan
k. Persengkataan dilaut
l. Persengketaan dipasar
m. Penganiayaan ringan
n. Pembakaran  hutan  (dalam  skala  kecil  yang  merugikan  komunitas adat)
o. Pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik
p. Pencemaran lingkungan (skala ringgan)
q. Ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman) dan
r. Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan istiadat 8 .
Tindak pidana ringan yang penulis maksudkan pada tulisan karya ilmiah ini terdapat pada poin ke-delapan huruf (h), sebagaimana tercantum dalam Qanun di atas tindak pidana pencurian ringan adalah suatu perbuatan pidana yang dapat
8 Dinas Syariat Islam Aceh Himpunan Undang-Undang Keputusan Presiden Keputusan Mahkamah Agung  R.I Peraturan Daerah/Qanun Instruksi Gubernur Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syariat Islam Edisi Ke-Sebelas, Hlm. 580-581
selesaikan secara adat dan istiadat di Aceh. Adapun penjelasan dari tindak pidana ringan  tidak  terdapat  didalam  qanun  adat  dan  istiadat  Aceh  dikarenakan pengertian  tentang  tindak  pidana  ringan  telah  di  atur  didalam  Undang-Undang yang berada di atas.
Tindak  pidana  merupakan  suatu  pengertian  istilah  yang  mengandung suatu pengertian dasar dalam Ilmu Hukum, sebagai istilah yang kesadaran dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang  abstrak  dari  peristiwa-peristiwa  yang  kongkrit  dalam  lapangan  hukum pidana, sehingga tindak pidana, sehinga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat  ilmiah  dan  ditentukan  dengan  jelas  untuk  dapat  memisahkan  dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.
Pakar  asing  Hukum  Pidana  menggunakan  istilah  Tindak  Pidana  atau perbuatan pidana, dengan istilah.
1. TRAFBAAR FEIT adalah peristiwa pidana .
2. STAAFBARE  HANDLUNG diterjemahkan  dengan  perbuatan  pidana,  yang digunakan oleh para sarjana Hukum Pidana Jerman; dan
3. CRIMINAL ACT diterjemahkan dengan istilah perbuatan kriminal.
Delik  yang  dalam  bahasa  Belanda  disebut Stafbaarfeit ,  terdiri  atas  tiga kata, yaitu Staf , Baardan Feit yang masih-masing memiliki arti:
a) Staf diartikan sebagai tindak pidana dan hukum
b) Baar diartikan sebagai dapat dan boleh,
c) Feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.
Jadi  istilah Starbaarfeit adalah  peristiwa  yang  dapat  dipidana  atau perbuatan  yang  dapat  dipidana.  Sedangkan  delik  dalam  bahasa  asing  disebut Delict yang  artinya  suatu  perbuatan  yang  pelakunya  dapat  dikenakan  hukuman (perbuatan). Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman (pidana).
Tindak  pidana  berarti  suatu  perbuatan  yang  pelakunya  dapat  dikenai hukuman  pidana.  Dan  pelaku  ini  dapat  dikatakan  “subyek”  tindak  pidana. 9
9 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia , ed.3 (Jakarta : Refika Aditama, 2003), hlm.59.
Berbagai  rumusan  pengertian  tindak  pidana  dikemukakan  oleh  para  ahli,  namun hingga  saat  ini  belum  ada  kesepakatan  para  sarjana  tentang  pengertian  tindak pidana  ( stafbaar feit ).  Istilah  tindak  pidana  pada  hakikatnya  merupakan  istilah yang  berasal  dari  terjemahan  kata stafbaarfeit dalam  Bahasa  Belanda.  Beberapa kata  yang  digunakan  untuk  menerjemahkan  kata stafbaarfeit oleh  para  yuris  di Indonesia  antara  lain  tindak  pidana  (Sudarto), delict (Moeljatno),  dan  perbuatan pidana. 10
Menurut moeljadno “tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu  aturan  hukum,  larangan  mana  disertai  ancaman  (sanksi)  yang  berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.”
Untuk  menentukan  adanya  suatu  tindak  pidana,  maka  pada  umum  nya dirumuskan  dalam  Peraturan  Perudang-Undangan  Pidana  tentang  perbuatan- perbuatan  yang  dilarang  dan  disertai  dengan  sanksi.  Dalam  rumusan  tersebut ditemukan  beberapa  unsur  atau  syarat  yang  menjadi ciri  atau  sifat  khas  larangan tadi  sehingan  dengan  jelas  dapat  dibedakan  dari  perbuatan  lain  yang  tidak dilarang.  Perbuatan pidana menunjukkan kepada sifat perbuatan saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilarang.
Jika dihubungkan dengan permasalah tindak pidana anak, maka terhadap anak  yang  telah  melakukan criminal  act selain  perlu  dikaji  sifat  dari perbuatannya,  patut  diuji  pula  masalah  kemampuan  bertanggungjawab.  Dengan demikian,  diperlukan  adanya  kecermatan  bagi  hakim  dalam  menangani  kasus anak  yang  disangka  atau  diduga  telah  melakukan  suatu  tindak  pidana,  untuk menentukan masalah pertanggungjawaban pidananya.
Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana adalah ( stafbaar feit ) adalah:
1. Perbuatan  manusia  ( positif  atau  negative,  berbuat  atau  tidak  berbuat  atau membiarkan ).
2. Diancam dengan pidana ( stafbaar gesteld )
3. Melawan hukum ( onrechtmatig)
4. Dilakukan dengan kesalahan ( met schuld in verband staand )
5. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab ( toerekeningsvatoaar persone ).
10 ISMU Gunadi dan Jonaedi Efendi, op .cit., hlm.36.
Adapun  acara  tindak  pidana  ringan  yang  dimaksud  adalah  acara pemeriksaan  perkara  pidana  atau  kurungan  paling  lama  tiga  bulan  atau  denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah.
Tindak Pidana Ringan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu yang dimuat dalam :
Pasal 203 ayat 1
“Yang  diperiksa  menurut  acara  pemeriksaan  singkat  ialah  perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk  kedalam ketentuan Pasal 250 dan yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan bersifat sederhana.”
Berdasarkan  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI),  anak  adalah manusia  yang  masih  kecil. 11 Dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Udang  No.23  Tahun 2003  Tentang  PerlIndungan  Anak  Menjadi  Undang-Undang,  bahwa  negara menjamin  hak  anak  atas  kelangsungan  hidup,  tumbuh  dan  berkembang,  serta pelindungan  dari  kekerasan  dan  deskriminasi  sebagai  tercantum  dalam  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dalam Hukum  Islam  yang dimaksud dengan anak adalah sabyi , ghulam dan saghir bagi  anak  laki-laki,  dan  sabiyyah, jariyah , sgahirah bagi  anak perempuan,  apa  bila  sudah baligh atau  sudah  datang  bulan  (menstruasi)  maka  ia sudah  dikatagorikan  sudah  cukup  umur.  Jika tanda-tanda tersebut  sudah  nampak berapapun usianya maka ia tidak dikategorikan sebagai anak-anak yang bebas dari pembebanan kewajiban.
Dalam  menetukan  batas  usia baligh ini  terdapat  perbedaan  pendapat dikalangan  mazhab.  Mayoritas  ulama  mengatakan  bahwa  usia baligh untuk dikatakan  seseorang  baru  dewasa  adalah  15  (lima  belas  tahun)  sebagaimana pendapat Mazhab Imam Syafi‟i, Mazhab Hambil dan Mazhab Hanafi. Namun ada juga pendapat dalam mazhab ini yang mengatakan bahwa usia baligh akan berlaku apabila seorang anak itu mencapai usia 18 (lapan belas) tahun. 12
11 Trikurnia Nurhayati, Kamus lengkap Bahasa Indonesia, (Jakarta; Eksa Media) hlm.32.
12 Skripsi Dedi Miswar, Unsur-Unsur Pencurian Menurut Hukum Pidana Islam ..,hlm.57

## BENTUK-BENTUK KEJAHATAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
Perbuatan Anak ( delinkuen )
Menurut Peter C. Kratcoki dan D.kratcoki yang kutip oleh Marlin, Sama halnya  pengertian  anak,  pengertian delinkuen juga  belum  seragam.  Istilah delinkuen berasal  dari delinquency yang  diartikan  dengan  kenakalah  anak, kenakalan  remaja,  kenakalan  pemuda delinkuensi .  Kata delinkuensi atau delinquency dijumpai  bergandengan  dengan  kata juvenile, dikarena delinquency erat  kaitannya  dengan  anak  sedangkan  kata delinquen act  diartikan  perbuatan yang dilanggar norma dasar dari masyarakat. Perbuatan tersebut apabila dilakukan oleh sekelompok anak-anak, maka disebut delinquency mengarah pada pelangaran terhadap  aturan  yang  dibuat  kelompok  sosial  masyarakat  tertentu  bukan  hanya hukum negara saja. 13
Menurut  Anthony  M.Platt  sebagaimana  dikutip  oleh  Marlina  definisi delinquency adalah perbuatan anak yang meliputi (1) perbuatan tindak pidana bila dilakukan  oleh  orang  dewasa,  (2)  perbuatan  yang  melanggar  aturan  negara  atau masyarakat, (3) perilaku yang tidak bermoral yang ganas, pembolosan, perkataan kasar  dan  tidak  senonoh,  tumbuh  dijalanan  dan  pergaulan  dengan  orang  yang tidak baik, yang memungkinkan pengaruh buruk bagi anak di masa depan 14
Dalam  Hukum  Islam  perbuatan  seorang  anak  diangap  belum  atau  tidak mempunyai  akal,  maka  mereka  tidak  mempunyai  kemampuan  berbuat.  Segala tutur kata dan tingkah laku mereka tidak menimbulkan akibat hukum. Andaikata mereka  berbuat  tindak  pidana  membunuh  atau  merusak  hak  milik  orang  lain, mereka  tidak  dikenakan  hukuman  badan  selain  hanya  dikenakan  hukuman  ganti rugi yang berwujud sebagai benda saja. Adapun anak yang telah mumayyiz , yakni anak  yang  sudah  dapat  membedakan  baik  dan  buruknya  suatu  perbuatan  dan mamfaat  atau  tidaknya  perbuatan  itu,  akan  tetapi  pengetahuannya  belum  kuat (anak  yang  sudah  berumur  7  tahun  sampai  15  tahun).  Apabila  anak ghairmumayyiz (anak  yang  belum  mempunyai  kesadaran  dalam  bertindak) melakukan tindak pidana, maka ia tidak dipidana. Ia tidak dijatuhi hukum qishash,
13 Marlina, Ibid.., hlm.37
14 Marlina, Ibid.., hlm.38
bila membunuh tidak dipotong tanganya, bila mencuri tidak pula dihukum ta‟zir, bila  ia  melukai/menganiaya  seseorang.  Akan  tetapi,  dalam  lapangan  Hukum Perdata,  ia  tetap  dimintai  pertanggung  jawaban  lewat  walinya  bila  ia  membuat kerugian  kepada  orang  lain.  Walinyalah  yang  harus  melaksanakan  pertanggung jawaban  perbuatan  yang  dilakukan  oleh anak ghairmumayyiz yang  berada  dalam perwaliannya.  Kemudian  anak  yang  yang  berusia  7-15  tahun  atau  anak  yang dikenal  dengan  anak mumayyiz tidak  dapat  juga  dimintai  pertanggung  jawaban pidana. Misalnya bila ia mencuri ia tidak dapat dijatuhi hukuman potong tangan, bila  membunuh  tidak  dapat  dikenai  hukuman  qishash  akan  tetapi  anak  tersebut dijatuhi pidana  pengajaran.
Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, delinquensi adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan Perundang-undangan maupun menurut peraturan lain yang hidup dan berlaku didalam masyarakat yang bersangkutan.
Soedjono  Dirdjosisworo  sebagaimana  dikutip  oleh  Marlina  mengatakan bahwa kenakalan anak mencakup 3 pengertian, yaitu:
a. Perbuatan  yang  dilakukan  orang  dewasa  merupakan  tindak  pidana (kejahatan),  akan  tetapi  bila  di  lakukan  oleh  anak-anak  yang  belum dewasa  di  katakan delinquency seperti  pencurian,  perampokan  dan pembunuhan.
b. Perbuatan  anak  yang  menyeleweng  dari  norma  kelompok  yang menimbulkan  keonaran  seperti  keributan-keributan,  perkelahian kelompok, dan sebagainya.
c. Anak-anak  yang  hidupnya  membutuhkan  bantuan  dan  perlindungan, seperti anak-anak terlantar, yaitu piatu, dan sebagaimananya, yang jika dibiarkan berkeliaran dapat berkembang menjadi orang-orang jahat. 15
Sementara  itu  ditinjau  dari  sudut  pandang  normatif,  yaitu  berdasarkan ketentuan-ketentuan  hukum  pidana  positif,  maka  bentuk-bentuk  kenakalan  anak dapat di sebut sebagai berikut:
15 Marlina, Ibid.., hlm.40
1. Kejahatan-kejahatan berupa pembunuhan dan penganiayaan.
2. Pencurian, berupa pencurian biasa dan pencurian pengelapan.
3. Pengelapan.
4. Penipuan.
5. Perampasan.
6. Gelandangan.
7. Anak sipil.
8. Penyalah gunaan obat-obat terlarang (narkoba). 16
Banyaknya definisi juvenile delinquency menggambarkan bahwa terhadat pengertian juvenile  delinquency tidak  ada  keseragaman.  Artinya  definisi  yang diberikan oleh setiap ahli tergantung dari sudut mana seseorang memandangnya.
Di  Indonesia  menurut  Undang-undang  No.3  tahun  1997  tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak, pengertian anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut Perundang-undangan maupun peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku  dalam  masyarakat  yang  bersangkutan.  Hal  serupa  dikatakan  Clemens Bartollas  sebagaimana  dikutip  oleh  Marlina,  tindakan  yang  dikenakan  hukum terhadap  anak  yaitu  suatu  tindakan  yang  melanggar  aturan  pemerintah  disuatu tempat. 17

## Pertanggung Jawaban Perbuatan Pidana Anak
Pengertian  pertanggung  jawaban  pidana  dalam  Syari‟at  Islam  ialah pembebanan seseorang dengan hasil (akibat) perbuatan (atau tidak ada perbuatan) yang  dikerjakannya  dengan  kemampuan  sendiri,  dimana  ia  mengetahui  maksud- maksud dan akibat-akibat dari perbuatan itu. 18
Pertanggung jawaban tersebut ditegakkan atas tiga hal, yaitu:
1. Adanya perbuatan yang dilarang
2. Dikerjakan dengan kemampuan sendiri
3. Pembuatannya mengetahui terhadap akibat perbuatan tersebut.
16 http://pendidikan-hukum.blogsport.com/2010/10/pelanggaran-pidana-anak-dalam.html? 1
17 Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Restorative Justice..., hlm.41.
18 A. Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam , (Jakarta: Bulan Bintang), hlm 121.
Kalau ketiga perkara ini terdapat maka terdapat pula pertanggungjawaban  pidana  dan  kalau  tidak  maka  tidak ada  pula pertanggungjawaban pidana.
Dengan  adanya  syarat-syarat  tersebut,  maka  kita  dapat  mengetahui bahwa  yang  bisa  di  bebani  pertanggungjawaban  pidana,  hanya  manusia  yang berakal  pikiran,  dewasa  dan  berkemauan  sendiri.  Kalau  tidak  demikian,  maka tidak  ada  pertanggung  jawaban  pidana  diatas  karena  orang  yang  tidak  berakal pikiran  bukanlah  orang  yang  mengetahi  dan  bukanlah  orang  yang  mempunyai pilihan.  Demikian  pula  orang  yang  belum  mampunyai  kedewasaan  tidak  bisa dikatakan bahwa pengetahuan dan pilihannya telah menjadi sempurna.
Mengenai  asas  kesalahan,  Moeljatno  dan  Roeslan  Saleh,  memisahkan perbuatan  pidana  dengan  pertanggungjawaban  pidana  yang  disebut  ajaran dualisme.
Ajaran  dualisme  memandang  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana ada  dua tahap yang perlu dilakukan, yaitu:
1. Hakim  harus  menayakan,  apakah  terdakwa  telah  melakukan  perbuatan  yang dilarang  oleh  aturan  Undang-undang  dengan  disertai  ancaman  pidana  bagi barang siapa yang melanggar aturan ini.
2. Apakah  pertanyaan  diatas  menghasilkan  suatu  kesimpulan  bahwa  memang terdakwa telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan Undang- undang, maka ditanyakan lebih lanjut, apakah terdakwa dapat dipertangungjawabkan atau tidak mengenai perbuatan  ini.
Dalam istilah fikih perbuatan seseorang disebut juga dengan mahkum fih artinya  perbuatan  yang  orang  mukallaf  yang  dibebani  suatu  hukum  (perbuatan hukum). Telah menjadi ijma‟ seluruh ulama bahwa tidak ada pembebanan selain pada perbuatan. Artinya beban itu erat hubungannya dengan perbuatan mukallaf. Oleh  sebab  itu  apabila  syara‟  mewajibkan  atau  mensunatkan  suatu  perbuatan kepada  seorang  mukallaf,  maka  beban  itu  tak  lain  adalah  perbuatan  yang  harus atau  seyogianya  dikerjakan.  Demikian  juga  apabila  syari‟  mengharamkan  atau memakruhkan  sesuatu,  maka  beban  tersebut  juga  berupa  perbuatan.  Sebab larangan  tersebut  sebenarnya  adalah  menahan  nafsu  dari  melakukan  perbuatan-
perbuatan  yang  haramkan  atau  makruhkan.  Dengan  demikian  seluruh  perintah atau larangan itu adalah bertautan dengan perbuatan orang mukallaf. 19

## Pelaku Jarimah
Mukallaf  adalah  orang  yang  dibebani  hukum  atau  mahkum  „alaih  yaitu yang  kepadanya  diberlakukan  hukuman.  Dalam  studi  hukum,  mukallaf  sering disebut  dengan  subjek  hukum  yaitu  orang  atau  badan  hukum  yang  mampu memikul hak dan kewajiban. Orang mukallaf bila ia mampu mengetahui tuntuntan Allah  SWT  dan  mampu  melaksanakan  tuntutan  tersebut  secara  hukum.  Dua  hal ini  merupakan  syarat  taklif atas  subjek  hukum.  Mengetahui  tuntutan  Allah  SWT bermakna  seseorang  mengetahui  dan  memahami  titah  atau  hukum  Allah berdasarkan  kemampuan  akal.  Akal  merupakan  instrumen  penting  bagi  manusia untuk  memahami  sesuatu  termasuk  agama.  Hal  ini  sejalan  dengan  ungkapan Rasulullah  SAW  yang  artinya,  “agama  itu  didasarkan  pada  akal,  tidak  ada  arti agama bagi orang yang tidak yang tidak berakal”.
Akal  seseorang  tumbuh  dan  berkembang  sesuai  dengan  perkembangan dan  pertumbuhan  fisiknya.  Pembebana  hukum  (taklif)  atas  seseorang  baru berlaku, bila akalnya telah sempurna. Orang akan mencapai k esempurnaan akal, bila  telah  dewasa  atau  baligh,  kecuali  terdapat  kelainan  pada  pertumbuhan akalnya.  Dengan  demikian,  syarat  untuk  mukallaf  atau  subjek  hukum  sebagai pelaku  jarimah  adalah  baliqh  dan  berakal.  Oleh  karena  itu,  bila  syarat  ini  tidak dipenuhi seseorang, maka ia tidak dapat dijatuhi hukuman. Hal ini sejalan dengan ungkapan Rasulullah SAW yang artinya “diangkat kallam (tuntutan) dari tiga hal yaitu  anak-anak  sampai  ia  dewasa,  dari  orang  tidur  sampai  ia  terjaga  dan  dari orang gila sampai ia waras”.
Persyaratan  kedua  bagi Mukallaf adalah  mampu  menerima  beban  taklif atau  beban  hukum  (ahliat)  adalah  kepantasan  menerima  taklif  baik  kepantasan menerima  taklif  baik  kepantasan  mengenai  hukum  dan  kepantasan  untuk menerima  hukum.  Kepantasan  menerima  hukum  disebut ahliyat  al-wujub ,  yaitu kepantasan seorang manusia untuk menerima hak-haknya dan dikenai kewajiban.
19 Muktar Yahya, Facthurrahman Pembinaan Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami bandung: al-maarif, hlm.161
Kepantasan ini berlaku bagi setiap manusia sejak lahir sampai ia meninggal dunia. Contoh  anak  yang  baru  lahir,  di  samping  berhak  secara  pasti  menerima  warisan dari  orang  tuanya,  ia  juga  dikenai  kewajiban  berupa  zakat  fitrah.  Kepantasan menjalankan  hukum  disebut ahliyatal - ada’ kecakapan  menjalankan  hukum. Seseorang  diperhitungkan  segala  tindakannya  baik  berupa  perkatan  dan/atau perbuatannya  menurut  hukum.  Ia  dapat  dimintakan  pertanggung  jawaban  hukum atau  pertanggungjawaban  pidana  terhadap  akibat  perbuatan  atau  tidak  bebuatnya seseorang  dengan  kemampuan  sendiri,  padahal  ia  mengetahui  akibat  dari perbuatannya.
Dengan  demikian  dalam  hukum  jinayah  pertanggungjawaban  pidana didasarkan  pada  tiga  hal  yaitu;  adanya  perbuatan  dilarang,  dikerjakan  dengan kemauan  sendiri  dan  pelakunya  mengetahui  akibat  dari  perbuatan  tersebut.  Bila tiga hal tersebut tidak ada maka tidak ada pertanggungjawaban pidana. 20
Hukuman  yang  merupakan  cara  pembebanan  pertanggungjawaban pidana dimaksud untuk memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, atau dengan perkataan lain adalah sebagai alat menegakkkan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu besar hukuman, harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, yakni  tidak  boleh  melebihi  apa  yang  diperlukan  untuk  melindungi  kepentingan masyarakat  atau  kurang  dari  yang  diperlukan  untuk  menjaukan  akibat-akibat buruk dari perbuatan jarimah.
a. perbuatan anak
Meskipun  perbuatan  melawan  hukum  menjadi  sebab  adannya pertanggungjawaban  pidana,  namun  diperlukan  dua  syarat  bersama-sama  yaitu “mengetahui” ( idrak )  dan  “pilihan”  ( ikhtiar ). 21 Kalau  salah  satu  syarat  tidak  ada maka tidak ada pertanggungjawaban pidana.
Apabila  pertanggungjawaban  pidana  tergantung  kepada  adanya perbuatan  melawan  hukum,  maka  pertanggunggan  tersebut  dapat  bertingkat, menurut  tingkatan  perlawanannya  terhadap  hukum.  Dalam  menentukan  adanya perlawanan hukum maka niatan seseorang pembuat penting artinya sesuai dengan
20 Syahrizal Abas Maqashid al Syriah Dalam Hukum Jinayah Di Aceh (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh) hlm 45.
21 Mukhtar Yahya. Fatchur Rahman , Dasar-Dasar Pembinaan  Hukum Fiqh  Islam.., hlm.368.
perkataan  Nabi  S.A.W. “perbuatan-perbuatan  adalah  kerena  niatnya  dan  bagi seseorang  adalah  apa  yang  diniatkannya” berdasarkan  hadis  tersebut,  maka Syariat  Islam  tidak  melihat  kepada  perbuatan  pidana  semata-semata,  ketika menentukan  adanya  pertanggungjawaban  pidana,  melainkan  kepada  niatnya sipembuat juga. 22
Perbuatan yang melawan hukum adakalanya disengajakan (direncanakan) dan adakalanya kekeliruan, atau dengan perkataan lain adakalanya sengaja  atau  “ kekeliruan ”  (kealpaan).  Kemudian  “ sengaja ”  dibagi  menjadi  dua, yaitu “sengaja ”  yang  direncanakan  “ sengaja ”  biasa;  kekeliruan  dibagi  menjadi dua  pula,  yaitu  “ kekeliruan  benar ”  dan  keadaan  lain  yang  dipersamakan  dengan kekeliruan.  Dengan  demikian  maka  macamnya  perbuatan  yang  melawan  hukum bertingkat-tingkat  menjadi  empat,  dan  selanjutnya  pertanggungjawaban  pidana juga menjadi empat tingkatan pula.
Pertanggungjawab  pidana  mensyaratkan  pelaku  mampu  bertanggung jawab.  Seseorang  yang  tidak  dapat  dikenakan  pertanggungjawaban  pidana  tidak dapat  dimintakan  pertanggungjawaban  pidana.  Berikut  yang  menjadi  pertanyaan adalah  kapan  seseorang  mampu  dikatakan  bertanggung  jawab  dan  apakah ukurannya untuk menyatakan adanya kemampuan bertanggung jawab itu?
KUHP menentukan masalah kemampuan bertanggung jawab dihubungkan dengan Pasal 44 KUHP. Pasal 44 KUHP menentukan “barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau jiwa yang terganngu karena penyakit”.

## Pengulangan pencurian yang dilakukan oleh anak
Berikut  ini  penulis  akan  menguraikan  beberapa  kasus  yang  penulis dapatkan dilapangan.
Kasus I
Seorang  anak  yang  berjenis  kelamin  laki-laki  nekat  melakukan  aksi pencurian disebuah kedai kelontong milik warga desa gampong Ie mameh, kasus tersebut  segera  diketahui  oleh  pemilik  kedai,  pada  saat  anak  tersebut  sedang mengambil  uang  didalam  laci  tempat  penyimpanan,  anak  tersebut  tidak  diproses
22 Ahamad  Mawardi  Muslich, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam ,(Jakarta: Sinar Grafika) hlm.76.
secara hukum melainkan hanya diberi nasehat berupa teguran oleh pemilik kedai tersebut.
Kasus II
Dua orang anak berjenis kelamin laki-laki melakukan pencurian dikebun kelapa  sawit  milik  seorang  warga    yang  bukan  penduduk  gampong  Ie  Mameh, perbuatan  mereka  di  curigai  oleh  pihak  pembeli,  sehingga  karena  curiga  maka pembeli  memberitahukan  kepada  pemilik  kebun  untuk  melihat  apakah  barang tersebut  benar  milik  pemilik  kebun  atau  bukan,  dan  ternyata  setelah  di  cek  oleh pemilik benar bahwa kelapa sawitnya hilang dari kebun, lalu kemudia anak-anak tersebut langsung disidangkan untuk pertanggung jawaban mereka dan para pihak aparatur desa langsung mengambil tindakan, untuk memanggil orang tau si anak, setelah disidang maka orang tuanya membayar uang denda sebanyak dua juta lima ratus ribu rupiah
Kasus III
Tiga  orang  anak  melakukan  aksi  pencurian  seekor  kambing  milik Sekretaris  Desa  Gampong  Ie  Mameh  Kecamatan  Kuala  Batee,  Kabupaten  Aceh Barat Daya, dalam kasus ini anak tersebut diproses dengan menghadirkan aparat kepolisian  upaya  ini  adalah  tindakan  terakir  untuk  menakut-nakuti  anak,  agar tidak mengulanggi perbuatannya, kasus ini tidak diketahui oleh banyak orang dan hanya orang tertentu saja yang hadir didalam peristiwa tersebut.
Dua  orang  anak  melakukan  aksi  pencurian  kelapa  sawit  milik  warga gampong Ie Mameh Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, dalam kasus  ini  salah  satu  dari  anak  tersebut  adalah  anak  dari  pemilik  kebun  kelapa sawit tersebut sedangkan anak yang satunya lagi adalah anak yang pernah mencuri dikedai kelontong milik warga, karena salah satu pelaku adalah anak dari pemilik kebun maka kedua nya tidak diproses secara hukum, melainkan didiamkan saja.
Dari  keempat  kasus  diatas  anak  yang  melakukan  pengulangan  bukanlah semua  anak  dari  yang  terdapat  didalam  kasus,  akan  tetapi  hanya  ada  dua  orang diantaranya  saja,  sedangkan  yang  lainya  hanya  dengan  penjatuhan  sanksi  denda dan peringatan langsung  terlihat efektif dan tidak mengulanginya lagi.
Perbedaan  antara  pengulanga  tindak  pidana  dengan  gabungan  tindak pidana  adalah  sebagai  berikut.  Pada  gabungan  tindak  pidana,  perbuatan  tindak
pidana yang dilakukan oleh pelaku lebih dari satu, dan tindak pidana sebelumnya belum  mendapatkan  putusan  akir.  Adapun  pada  pengulangan  tindak  pidana perbuatan  yang  dilakukan  telah  mendapat  putusan  akir  dan  kemudian  pelaku kembali mengangi aksinya.
Para  pakar  hukum  konvensional  berselisih  paham  tentang  aturan-aturan pokok  (syarat-syarat)  yang  mungkin  adanya  pengulangan  tindak  pidana  menurut sebagian dari mereka pengulanggan tindak pidana bersifat khusus. Artinya tindak pidana  yang  kedua  harus  sejenis  atau  sama  dengan  tindak  pidana  yang  pertama. Karena seseorang baru dikatakan telah melakukan pengulangan tindak pidana jika perbuatan  yang  dilakukan  sebelumnya  adalah  perbuatan  yang  sejenis  atau  sama dengan perbuatan yang dilakukan pertama.
Adapun  menurut  pakar  hukum  konvensional  yang  lain  berpendapat, pengulangan tindak pidana bersifat umum. Artinya kesamaan dan kejenisan tindak pidana  kedua  tidak  diisyaratkan  sehingga  pelaku  tetap  dianggap  melakukan pengulanggan tindak pidana sehingga tindak pidana yang kedua tidak sejenis atau tidak sama dengan tindak pidana yang pertama.
Selain itu para pakar hukum konvensional berselisih pendapat mengenai masa  pengulangan  tindak  pidana.  Sebagian  dari  mereka  berpendapat  bahwa pengulanggan  tindak  pidana  bisa  terjadi  sepanjang  masa,  bagaimanapun selangwaktu  antara  tindak  pidana  yang  pertama  dan  tindak  pidana  yang  kedua. Sebagian  yang  lain  berpendapat  bahwa  antara  kedua  tindak  pidana  tersebut terdapat selang waktu tertentu sehingga tindak pidana yang kedua melebihi selang waktu tersebut, pelaku tidak dianggap melakukan pengulanggan tindak pidana.

## Pengulangan Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Indonesia
Pengulangan  tindak  pidana  telah  diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, didalam buku tersebut hanya menyebutkan sekumpulan perbuatan  pidana  yang  bisa  menimbulkan  kejahatan.  Oleh  karena  itu  aturan tentang  pengulangan  tindak  pidana  tidak  diatur  di  dalam  buku  pertama  karena buku  pertama  mengatur  tentang  aturan  umum  jadi  pengulang  tindak  pidana diletakkan  pada  Buku  Kedua  pada  ketentuan  penutup,    yaitu  Pasal  486,487  dan 488  yang berisi penyebutan beberapa tindak pidana yang menimbulkan beberapa kejahatan.
Ada  dua  syarat  yang  diperlukan  untuk  bisa  dikatakan  seseorang  telah melakukan residivis yaitu sebagai berikut:
- Terhukum harus sudah menjalani seluruh atau sebagian hukuman penjara atau sebagian hukuman penjara atau ia dibebaskan sama sekali dari hukuman itu. Kurungan  preventif  tetap  bias  menimbulkan  pengulangan  kejahatan.  Begitu pula  apabila  terhukum  tidak  menjalani  hukuman  dan  tidak  pula  di  bebaskan asalkan hak untuk melaksanakan hukuman belum abis.
- Masa  pengulangan  tindak  pidana  adalah  lima  tahun  hukuman  karena pengulangan  dapat  ditambah  sepertiganya,  baik  hukuman  penjara  maupun hukuman denda. 23

## Pengulangan Tindak Pidana Dalam Hukum Islam
Telah  disepekati  dalam  Hukum  Islam  bahwa  seseorang  pelaku  tindak pidana harus dijatuhi hukuman yang telah ditetapkan untuk tindak pidana tersebut, tetapi  bila  pelaku  kembali  mengulangi  tindak  pidana  yang  pernah  dilakukannya, hukuman  yang  dijatuhkan  kepadanya  dapat  diperberat.  Apabila  ia  terus mengulangi  tindakan  tersebut  ia  dapat  dijatuhi  hukuman  mati  atau  hukuman penjara  seumur  hidup.  Kewenangan  untuk  menentukan  hukuman  tersebut diserahkan  kepada  penguasa  dengan  memandang  kondisi  tindak  pidana  dan pengaruhnya  terhadap  masyarakat.  Contohnya  tindak  pidana  pencurian  apabila seseorang  mengulangi  tindak  pidana  pencurian  ia  dijatuhi  hukuman  pidana penjara seumur hidup atau sampai ia menampakan taubatnya.
Para  Fuqaha  tidak  membedakan  antara  pengulangan  umum  dan pengulangan  khusus,  juga  antara  pengulangan  sepanjang  masa  dan  pengulangan berselang  waktu.  Perincian  mengenai  pengulangan  tindak  pidana  diatur  oleh penguasa  dengan  memerhatikan  hal-hal  yang  dapat  mewujudkan  kemaslahatan umum.
Pada  umumnya  pengulangan  tindak  pidana  hanya  dilakukan  oleh  orang dewasa,  tetapi  hasil  survey  dilapangan  menunjukan  bahwa  pengulangan  tidak hanya  dilakukan  oleh  orang  dewasa  saja  melaikan  juga  dilakukan  oleh  anak dibawah  umur,  sebenarnya  tindak  pidana  pencurian  tidak  hanya  dilakukan  oleh
23 Asy-Syahid Abdul Qadir Audah, Ensiklo pedia Hukum Pidana Islam.., , jild III, hlm.163
anak-anak  didesa  Ie  Mameh  saja  namun  juga  juga  pernah  dilakukan  oleh  anak- anak  gampongTring  Berumbang,  hal  ini  menjadi  penomena  dikalangan masyarakat tingkat gampong
Anak    yang  melakukan  pencurian  adalah  anak  yang  memang  terkenal akan  kenakalannya,  sering  juga  diduga  melakukan  pencurian  tapi  beberapa diantara  nya  juga  melakukan  tindak  pidana  lain  seperti  perampokan  dijalan,  dan pernah juga tertangkap tanggan oleh pihak Kepolisian, ada dua diantara anak-anak yang  nakal  tersebut  yang  memang  terkenal  akan  kenakalannya,  tetapi  yang  lain hanya  ikut-ikutan  setelah  mendapat  teguran  dari  orang  kampung  dan  diberikan sanksi tindakan,  akhirnya mereka takut dan tidak lagi mengulanginya.

## Pelaksanaan  Hukuman  Bagi  Pengulangan  Tindak  Pidana  Pencurian  Ringan Oleh Anak
Dalam kasus yang terjadi di gampong Ie Mameh Kecamatan Kuala Batee Kabupaten  Aceh  Barat  Daya,  seorang  anak  yang  melakukan  tindak  pidana pencurian  maka  akan  dijatuhi  hukuman  denda,  begitu  juga  dengan  anak  yang melakukan  tindak  pidana  secara  berkelompok.  Perbedaannya,  hukuman  denda yang  dijatuhkan  kepada  anak  tersebut  terletak  pada  cara  pembayaran  denda  itu sendiri,  jika  tindak  pidana  dilakukan  seorang  diri  maka  hukuman  dendanya diganti  oleh  wali  dari  anak  tersebut,  sedangkan  untuk  mereka  yang  melakukan tindak pidana secara berkelompok maka pertanggung jawabannya juga dilakukan oleh wali secara kelompok, untuk anak yang melakukan pengulangan maka aparat penegak  hukum  didesa  tetap  mengambil  jalan  pintas  untuk  kepentingan  masa depan  sianak,  anak  tersebut  diberikan  peringatan  yang  lebih  keras  dari  pada sebelumnya, dan bukan hanya anak-anak yang melakukan tindak pidana saja yang diberikan  peringatan  keras akan tetapi  orang  tua  yang  merupakan  wali  dari  pada sianak  juga  mendapat  teguran  dari  aparat  desa,  semuanya  dilakukan  demi kepentingan dan masa depan sianak.
Dalam  Implementasi  Qanun  No.  9  tahun  2008  tentang  Pembinaan Kehidupan  Adat  Istiadat  dan  Qanun  No.10  tahun  2008  tentang  Lembaga  Adat didalam,  BAB  VI  penyelesaian  sengketa/perselisihan,  Pasal  13  tentang sengketa/perselisihan  adat  dan  istiadat  yang  salah  satunya  meliputi  perkara Pencurian ringan yang terdapat pada poin ke-8 (delapan) huruf (H).
Pada  umunya  proses  penjatuhan  hukuman  biasanya  kepala  desa  melihat dan  memeriksa  terlebih  dahulu  tentang  kewenangan  adat  sebelum  bertindak terhadap  semua  permasalahan  yang  ada  di  gampong  dalam  persidangaan  adat gampong  yang  dipimpin  oleh  pihak  Tuha  Peut  beserta  staf  dan  jajarannya,  tapi untuk permasalahan anak biasanya pertama anak tersebut perkaranya diselesaikan pada  tingkat  kepala  dusun  dan  kepala  dusun  melaporkannya  ke  kepala  desa, khusus untuk anak yang telah melakukan tindak pidana pencurian ringan langsung ditanggani  oleh  kepala  desa  tidak  sampai  kepersidangan  adat  gampong  gunanya untuk  melindungi  identitas  dan  masa  depan  sianak  tetapi  satu  diantaranya memang  terkenal  akan  kenakalannya  sehingga  mempengaruhi  anak-anak  yang lain.  Maka  pada  saat  kasus  nya  tertangkap  tangan    kepala  desa  langsung mengambil tindakan keras  untuk anak-anak tersebut demi masa depan anak.
Dalam  kasus  pencurian  yang  dilakukan  oleh  anak  maka  aparatur  desa memberikan  sanksi  yang  tegas  untuk  anak  agar  anak  tersebut  tidak  lagi mengulangi  perbuatannya.  Adapun  yang  saya  temukan  dilapangan  seorang  anak ataupun  sekelompok  anak  tetap  mendapatkan  hukuman  yang  sama  sesuai kesepakatan bersama tidak ada perbedaan antara satu orang anak yang melakukan tindak pidana dengan sekelompok anak yang melakukan tindak pidana pencurian, dalam hal penjatuhan sanksi pidana maka  apa bila anak tersebut baru pertama kali melakukan  tindak  pidana  maka  akan  dikembalikan  kepada  orang  tua  atau  wali anak,  supaya  anak  tersebut  dapat  dibina  dan  membayar  denda  sesuai  dengan perbuatannya,  tetapi  dalam  hal  pengulangan  tindak  pidana    anak  tersebut  akan dijatuhkan  saksi  pemberatan  dengan  menghadirkan  aparatur  negara  atau  pihak kepolisian    supaya  anak  tersebut  ada  rasa  takut  apabila  tetap  mengulangi  tindak pidana  pencurian  tersebut,  lain  hal  nya  dalam  kasus  dugaan  tindak  pidana pencurian  anak-anak  tersebut  hanya  dipantau  saja  bagaimana  pergaulannya, dengan  siapa  dia  bergaul,  siapa  saja  teman-temannya  dan  tentu  saja  tanpa sepengetahuan sianak. Aparat desa juga tidak langsung menangkap anak tersebut hanya karena terdapat kecurigaan masyarakat sekitar, berbeda dengan anak nakal yang tertangkap tangan yang penulis jelaskan diatas anak tersebut memang nama nya  telah  tercatat  dalam  daftar  anak-anak  yang  terkenal  akan  kenakalannya. Setelah  diadili  oleh  perangkat  adat  yang  kedua  kalinya  Alhamdulillah  menurut
beberapa tokoh  adat  anak tersebut tidak pernah  lagi  terlibat  dalam  kasus  apapun dan memutuskan diri dari jaringan luarnya sianak.

## PENUTUP
Berdasarkan hasil penelitian dari bab-bab sebelumnya maka penulis menyimpulkan:
1. Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  tidak  dijelaskan  secara  rinci  masalah hukuman bagi anak-anak di bawah umur yang melakukan pengulangan tindak pidana,  dan  begitu  juga  dalam  Undang-undang  Perlindungan  Anak  yang terbaru yaitu Undang-Undang No.35 tahun 2014, tidak mengatur secara rinci bagaimana  sanksi  pidana  bagi  pelaku  pengulangan  tindak  pidana  yang dilakukan oleh anak-anak dibawah umur.
2. Dalam  Sistem  Peradilan  Hukum  Adat  Gampong  Ie  Mameh  tidak  ada perbedaan penjatuhan hukuman antara individu dengan kelompok. Sedangkan untuk  anak  yang  telah  melakukan  pengulangan  tindak  pidana  maka  anak tersebut  dijatuhi  sanksi  tindakan  yang  tegas  untuk  menakuti  anak-anak tersebut agar tidak mengulangi perbuatanya dengan cara menghadirkan pihak kepolisian.  Jika  yang  melakukan  tindak  pidana  tersebut  adalah  anak-anak yang  masih  berusia  dibawah  umur  maka  akan  diselesaikan  secara  adat sedangkan untuk orang dewasa langsung diserahkan kepada pihak kepolisian, desa hanya bertugas menangkap para pelaku. Dalam Hukum Islam anak-anak yang  melakukan  tindak  pidana  pencurian  hukumannya  adalah    hukuman Takzir sedangkan  dalam  Hukum  Pidana  Indonesia  hukumannya  adalah hukuman  penjara  minimal  1/3  (sepertiga)  dari  hukuman  yang  diberikan kepada  orang  dewasa.  Sedangkan  dalam  Hukum  Pidana  positif  dan  hukum Adat  Ie  Mameh  tidak  mengatur  hukuman  bagi  anak  yang  melakukan pengulangan  tindak  pidana,  namun  pada  pelaksanaannya  hukuman  hanya diberikan  berupa  denda  dan  apabila  mengulangi  kembali  maka  akan diserahkan kepada aparat penegak hukum
Berdasarkan  kesimpulan  yang  diambil,  maka  penulis  menyarankan sebagai berikut:
1. Agar  pihak  pemerintah  untuk  segera  memperluas  pengaturan  tentang  sistem peradilan  anak  dan  Undang-Undang  Perlindungan  Anak,  karena  terhadap anak  yang  melakukan  tindak  pidana  pencurian  seorang  diri  maupun  secara berkelompok  belum  ada  ketentuannya,  anak  yang  melakukan  tindak  pidana pengulangan juga belum ada ketentuanya.
2. Kepada  orang  tua  penulis  menyarankan  agar  dalam  hal  mendidik  anak-anak orang  tua  untuk  lebih  disiplin  lagi,  menanamakan  nilai-nilai  keagamaan  dan rasa  sosialisasi  yang  tinggi,  mengontrol  apasaja  yang  dilakukan  oleh  anak- anak  diluar  rumah  besama  dengan  teman-temannya,  membatasi  pergaulan sianak  agar  anak  tidak  mudah  terpengaruhi  oleh  lingkungan,  segera  untuk menyadari ciri-ciri yang berubah dari tingkah laku sianak.
3. Bagi aparat desa sanksi yang diberikan kepada anak yang mengulangi tindak pidana  pencurian  sangatlah  efektif  sehingga  anak-anak  tersebut  tidak  lagi melakukan  aksinya  setelah  mendapatkan  hukuman  dari  tindak  pidana  yang dilakukan.
4. Aparat  desa  perlu  melakukan  peningkatan  pembinaan  terhadap  anak-anak yang ada gampong supaya tidak mudah terpengaruhi oleh lingkungan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah) Jakarta: Sinar Grafika 2006.
Asy-syahid Abdul Qadir audah Ensiklopedia Hukum Pidana Islam Jld V, Jakarta:
PT Kharisma Ilmu, 2008
Asy-syahid  Abdul  Qadir  Audah, Ensiklopedia  Hukum  Pidana  Islam  Jld  III , Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2008
Dinas  Syariat  Islam  Aceh,  Qanun  Aceh  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Hukum Jinayah,2015.
Kartini  Kartono, Kenakalan  Remaja,  Patologi  Sosial ,  Jakarta  :  Raja  Grafindo,
2015.
Marlina, Peradilan Pidana Anak dii Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice, Bandung: PT Refika Aditama,2009.
Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta : Bina Aksara,1987.
Muktar  Yahya,  Fathur  Rahman, Dasar-Dasar  Pembinaan  Hukum  Islam , Bandung: P.T Ma‟rif, 1986
Nandang Sambas, Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia , Yogyakarta: Graha Ilmu  2010.
Niniek  Suparni, Eksistensi  pidana  Denda  Dalam  Sistem  Pidana  Dan Pemidanaan, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
R.soesilo, Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  Serta  Komentar- Komentarnya  Lengkap  Pasal  Demi  Pasal ,  Bandung:  Karya Nusantara, 1986.
Rahmat  Hakim, Hukum  Pidana  Islam  (Fiqh  Jinayah), Bandung:  Pustaka  Setia,
2000.
Skripsi  Ari  Mustina  , Analisis  putusan  Hakim  dalam  perkara  pencurian  menurut Hukum  Islam  (studi  terhadap  putusan  Pengadilan  Negeri  Sigli No.144/144/pid.B/2012/PN-SGL) 2014.
Skripsi  Irfan  Fernando, Tinjauan  Yuridis  Sosiologis  Terhadap  Uapaya  Preventif Dan  Penanggulanggan  Kasus  Anak  Pelanggar  Lalulintas  Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Polresta Kota Banda Aceh ) 2017.
Skripsi  Raizah, Efektifitas  penegakan  hukum  bagi  residivis  pencurian  menurut hukum islam (studi kasus di gampong kedai runding kecamatan kluet selatan, kabupaten aceh selatan.