S S E E K K U U R R I I T T A A S S ( ( S S a a h h a a m m , , E E k k o o n n o o m m i i , , K K e e u u a a n n g g a a n n d d a a n n I I n n v v e e s s t t a a s s i i ) )

## Pengaruh Derajat Kontribusi PAD dan Rasio Efesiensi Belanja Modal Terhadap Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
(Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten)
Dewi Nurjana 1 ; Veta Lidya Delimah Pasaribu 2
1-2) .Universitas Pamulang, dewijana93@gmail.com, veta01189@unpam.ac.id ARTICLES INFORMATION ABSTRACT JURNAL SEKURITAS ( Saham, Ekonomi, Keuangan dan Investasi )
Vol.6, No.2, Januari 2023 Halaman  : 109 – 121
© LPPM & Prodi Manajemen UNVERSITAS   PAMULANG
ISSN ( online )  : 2581-2777 ISSN ( print )     : 2581-2696
Keyword : Derajat kontribusi PAD; dan rasio efesiensi belanjaa modal; rasio kemandiriann keuangan

## JEL. Classification:
C33, G21, G24, N15, N25

## Permalink:
DOI: 10.32493/skt.v6i1.23166

## Article info :
Received : November 2022 Revised   : Desember 2022 Accepted : Januari 2023
Licenses :
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

## Contact : PRODI MANAJEMEN UNPAM
JL.Surya Kencana No.1 Pamulang Tangsel – Banten Telp. (021) 7412566, Fax (021) 7412491 Email : sekuritas@unpam.ac.id
Abstrak. Riset ini memiliki tujuan untuk mencari tahu pengaruh derajat  kontribusi  PAD  dan  rasio  efesiensi  belanja a modal terhadap p rasio  kemandirian n keuangan n daerah h pada pemerintah h Kab/Kota a di  Provinsi i Banten  Tahun n 2012- 2021.  Riset  ini  memakai  metode  kuantitatif  dengan  data sekunder  yang  berbentuk  laporan  keuangan.  Pengambilan sampel l menggunakan  metode e sensus s (sampel  jenuh). Analisis  regresi i data a panel l dipilih h sebagai i teknik  analisis data a pada  riset  ini.  Hasil  riset  secara  parsial  membuktikan bahwa  derajat  kontribusi  PAD  memiliki i pengaruh  positif signifikan n terhadap  rasio  kemandirian n keuangan n daerah, rasio  efesiensi  belanja a modal  memiliki  pengaruh  positif  dan signifikan  terhadap p rasio  kemandirian n Keuangan n Daerah. Secara  simultan  hasil  riset    membuktikan  bahwa  derajat kontribusi  PAD  dan  rasio  efesiensi  belanja a modal l memiliki pengaruh h signifikan n terhadap p rasio kemandirian n keuangan daerah
Abstract. This  research  aims  to  find  out  the  effect    of  the degree of pad contribution and the ratio of capital l expenditure efficiency  to o the e ratio o of  regional l financial l independence e in  the  government  of  districts  /  citiesa  in  Banten  Province  in 2012-2021. This research uses quantitative methods and uses sekunder    data  in  the  form  of  reports  of  keuangan.  Sampling using  the  census  method  (saturated  samples).  Panel  data regression  analysis  was  chosen  as  a  data  analysis  technique in  this  study.    The  results  of  the  research  partially  prove  that the  degree  of  pad  contribution  has  a  significant  positive influence  on  the  ratio  of  regional  financial  independence,  the efficiency  ratio  of  capital  expenditure  has  a  positive  and significant  influence  on  the  ratio o of f regional l financial l independence.  Simultaneously,  the  results s of f the  study y proved  that  the  degree  of  PAD  contribution  and  the  capital expenditure  efficiency  ratio  had  a  significant  influence  on  the regional  financial  independence  ratio  of  89.05%  the  regional l financial l independence e ratio o was  influenced  by  the  degree of PAD contribution and the capital expenditure efficiency ratio, and  the  remaining  10.05%  was  influenced  by  other  variables that were not used in the research
S S E E K K U U R R I I T T A A S S ( ( S S a a h h a a m m , , E E k k o o n n o o m m i i , , K K e e u u a a n n g g a a n n d d a a n n I I n n v v e e s s t t a a s s i i ) )

## A. PENDAHULUAN
Pemerintah secara fungsional merupakan sistem, struktur dan organisasi yang bertujuan untuk  mengelola  bangsa  dan  negara.  Keuangan  dan  anggaran  merupakan  bagian  yang perlu  di  atur  oleh  pemerintah.  Sejak  undang-undang  pemerintahan n daerah h (UU No.  32 Tahun  2004)  dan n undang-undang g perimbangan n keuangan n antara a pemerintah h pusat dan  pemerintah h daerah h (UU  No.  33  Tahun  2004)  banyak  perubahan  yang  terjadi  pada tata  kelola  pemerintahan  di  Indonesia.  Namun  permasalahan  yang g masih  terjadi  pada keuangan  daerah  yaitu,  tingkat  ketergantungan  pemerintah  daerah  pada  pendapatan transfer  dari  pemerintah h pusat t dalam m bentuk k DAU  (dana a alokasi i umum)  dan  DAK (dana a alokasi  khusus)  masih  tinggi,  sedangkan  kemampuan  pemerintah  daerah  untuk memaksimalkan pemungutan atas sumber-sumber r pendapatan n asli i daerah h (PAD) masih rendah (Malau & Simarmata, 2020). PAD menjadi pendapatan utama yang diperlukan oleh pemerintah  daerah  agar  dapat  mengurangi  ketergantuangan  fiskal.  Menurut  Sri  Mulyani Indrawati  (Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia)  ketergantungan n daerah h terhadap transfer r keuangan n daerah h dan n dana a desa (TKDD) masih h tinggi. Rata-rata, Anggaran Pendapatan n dan n Belanja a Daerah  (APBD)  bergantung  pada  TKDD  sebesar r 80,1%. Sedangkan kontribusi i Pendapatan n Asli i Daerah (PAD) hanya a berkisar 12,87% (Nugraha, 2019).
Provinsi Banten termasuk provinsi baru di Negara Indonesia yang dibentuk berlandaskan UU  No.  23  Tahun  2000  pada  17  Oktober  2000.  Provinsi  Banten  merupakan  ekspansi  dari Provinsi Jawa Barat. Provinsi banten terbagi menjadi 8 wilayah kab/kota a yaitu u Kab. Lebak, Kab.  Pandeglang,  Kab.  Serang  dan  Kab.  Tangerang,  serta  Kota a Serang,  Kota a Cilegon, Kota a Tangerang g dan  Kota  Tangerang  Selatan.  Setiap  wilayah  kab/kota  mempunyai sumber daya serta kegiatan ekonomi yang tidak sama, sehingga derajat kontribusi PADnya juga berbeda-beda . PAD ialah penghasilan murni yang didapatkan dari wilayahnya sendiri. PAD  berperan  menjadi  tolak  ukur  atas  pencapaian  dari  penyelenggaraan  otonomi  daerah. Pada pemerintah di Provinsi Banten derajat kontribusi PAD masih rendah rata-rata dibawah 30%.  Pada  gambar  1  menyajikan  grafik  pertumbuhan  derajat  Kontribusi  PAD  di  Provinsi Banten periode 2012-2021.

## Sumber: Hasil pengolahan data oleh penulis (2022)
Gambar 1 Grafik Pertumbuhan Derajat Kontribusi PAD Kab/Kota di Provinsi Banten Periode 2012-2021
S S E E K K U U R R I I T T A A S S ( ( S S a a h h a a m m , , E E k k o o n n o o m m i i , , K K e e u u a a n n g g a a n n d d a a n n I I n n v v e e s s t t a a s s i i ) )
Belanja  modal  yaitu  pengeluaran  pemerintah  daerah  yang  digunakan  untuk  pembelian aktiva tetap. Belanja modal dimaksudkan untuk pengadaan fasilitas publik yang manfaatnya dapat di nikmati oleh masyarakat. Pengeluaran belanja modal dialokasikan oleh pemerintah daerah  salah  satunya  untuk  tujuan  pembangunan  infrastruktur  pada  sektor  transpotasi, kesehatan,  pendidikan  dan  sektor-sektor  strategis  lainnya  (Patarai,  2017).  Dengan  adanya infrastruktur  yang  memadai  diharapkan  kegiatan  di  berbagai  sektor  dapat  berjalan  lebih efektif  dan  efisien  serta  produktivitas  masyarakat  semakin  meningkat  sehingga  pada akhirnya  dapat  terjadi  peningkatan  pertumbuhan  ekonomi  pada  daerah  tersebut.  Namun permasalahannya pada realisasi belanja modal sangat rawan terjadi kebocoran, inefesiensi dan  pemborosan,  sehingga  analisis  terhadap  belanja  modal  perlu  dilakukan  untuk  menilai apakah  anggaran  APBD  yang  telah  digunakan  pemerintah  daerah  telah  sesuai  dengan value  for  money .  Realisasi  belanja  modal  di kab/kota  Provinsi  Banten    dapat  dikategorikan tinggi  bahkan  pada  periode  anggaran  2012-2021  setiap  tahun  terdapat  realisasi  belanja modal  yang  melebihi  pagu  anggaran  salah  satunya  terjadi  pada  kota  tangerang  selatan tahun  2014  realisasi  belanja  modalnya  mencapai  450,78%.  Pada  gambar  2  menyajikan grafik pertumbuhan rasio efisiensi i belanja a modal l di Provinsi i Banten periode 2012-2021.

## Sumber: Hasil pengolahan data oleh penulis (2022)
Gambar 2 Grafik Pertumbuhan Rasio Efisiensi Belanja Modal Kab/Kota di Provinsi Banten Tahun 2012-2021
Analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Banten perlu dilakukan untuk menilai tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan otonomi fiskal. Keberhasilan  dari  penerapan  otonomi  fiskal  salah  satunya  ditunjukkan  oleh  rasio kemandirian n keuangan n daerah,  semakin n tinggi i angka a rasio o kemandirian n keuangan daerah h berarti  semakin n kecil t tingkat  ketergatungan  pemerintah  daerah h pada  bantuan keuangan n dari i pemerintah h pusat t maupun  pihak  eksternal,  dengan  demikian  tujuan  dari otonomi  daerah  serta  desentralisasi  fiskal  telah  terwujud  (Mahmudi,  2019).  Rasio kemandirian  keuangan n daerah h di  Kab/Kota a Provinsi i Banten  pada  periode  2012-2021 menunjukkan  perbedaan  yang  cukup  signifikan  antara  wilayah h tangerang g raya a (Kota Tangerang,  Kota  Tangerang g Selatan n dan n Kabupaten n Tangerang)  dengan  wilayah lainnya.  Rasio  kemandirian  keuangan  di  wilayah  tangerang  raya  masuk  kedalam  pola hubungan  partisipatif  sampai  delegatif  (kemampuan  keuangannya  sedang  sampai  dengan tinggi)  sedangkan  pada  daerah  lainnya  masih  konsultif  bahkan  inststruktif  (kemampuan keuangannya rendah bahkan sampai rendah sekali). Rasio kemandirian keuangan daerah di wilayah  tangerang  raya  lebih  tinggi  dikarenakan  wilayah  ini  merupakan  pusat  aktifitas ekonomi  dan  bisnis,  diantaranya  industri  manufaktur,  perdagangan  dan  real  estate. Sedangkan  yang  menyebabkan  rasio  kemandirian  keuangan  daerah  di  wilayah  lainnya rendah  yaitu  karena  pada  daerah  tersebut  masih  didominasi  oleh  sektor  pertanian  dan sektor perkebunan, oleh karena itu PAD yang bisa dihasilkan juga relatif lebih kecil daripada wilayah  yang  menjadi  pusat  kegiatan  ekonomi  dan  bisnis.  Rasio  kemandirian  keuangan daerah  pada  kota  serang  yang  merupakan  Ibukota  Provinsi  Banten  belum  menunjukkan sebagai pusat pemerintahan seperti pada umumnya Ibu kota provinsi di daerah lain (Riyanti
S S E E K K U U R R I I T T A A S S ( ( S S a a h h a a m m , , E E k k o o n n o o m m i i , , K K e e u u a a n n g g a a n n d d a a n n I I n n v v e e s s t t a a s s i i ) )
et al., 2021). Pada gambar 3 menyajikan grafik pertumbuhan rasio o kemandirian n keuangan daerah h di provinsi i banten periode 2012-2021.

## Sumber: Hasil pengolahan data oleh penulis (2022)

## Gambar 3 Grafik Pertumbuhan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kab/Kota di Provinsi Banten Tahun 2012-2021
Dari data yang disajikan pada gambar 3, diketahui bahwa rasio o kemandirian h keuangan daerah h di  Provinsi i Banten  mengalami  fluktuatif.  Rasio  tertinggi  adalah  Kota  Tangerang Selatan  pada  tahun  2017  sebesar  118,36%  dan  rasio  terendah  adalah  Kabupaten Pandeglang pada tahun 2012 sebesar 4,18%.
Riset  ini  bertujuan  untuk  mencari  tahu  pengaruh  derajat  kontribusi  PAD  dan n rasio efesiensi  belanja a modal l secara a parsial l dan  simultan n terhadap p rasio o kemandirian keuangan n daerah h pada  Kab/Kota  di  Provinsi  Banten  Tahun  2012-2021  dengan  rumusan masalah h yang g dapat t dibuat t berdasarkan n uraian n dari    latar r belakang g diatas  yaitu, apakah  derajat  kontribusi  PAD  secara a parsial l memiliki i pengaruh h terhadap p rasio kemandirian n keuangan n daerah,  apakah  rasio  efesiensi  belanja a modal l secara a parsial memiliki i pengaruh h terhadap p rasio kemandirian n keuangan n daerah, serta apakah derajat kontribusi  PAD  dan  rasio  efesiensi  belanja a modal l secara a simultan n memiliki i pengaruh terhadap p rasio kemandirian n keuangan n daerah.

## B. KAJIAN LITERATUR

## Derajat Kontribusi PAD
Pendapatan n asli i daerah h yaitu  penerimaan n yang g berasal l dari i diwilayahnya  sendiri, dan dipungut berdasarkan n peraturan n daerah h (Akhmad, 2019). Pendapatan n asli i daerah yaitu  penerimaan  murni  daerah  dan  fungsinya  merupakan  indikator  atas  pelaksanaan otonomi  daerah  (Putra,  2018).  Derajat  kontribusi  PAD  atau  sering  disebut  dengan  derajat desentralisasi  adalah  rasio  keuangan  yang  digunakan  untuk  mengukur  seberapa  besar proporsi PAD  dari total l pendapatan n daerah, semakin n besar angka derajat kontribusi i PAD menunjukkan semakin tinggi i tingkat t kemampuan pemerintah h daerah dalam melaksanakan desentralisasi i demikian  pula  sebaliknya,  semakin  kecil  angka  derajat  kontibusi  PAD  maka semakin rendah kemempuan pemerintah daerah dalam  melaksanakan desentralisasi. rasio ini  menghitung  perbandingan  antara  jumlah  PAD  dengan  total  penerimaan  daerah (Mahmudi, 2019). Derajat kontribusi PAD dihitung . dengan . rumus . sebagai i berikut:
S S E E K K U U R R I I T T A A S S ( ( S S a a h h a a m m , , E E k k o o n n o o m m i i , , K K e e u u a a n n g g a a n n d d a a n n I I n n v v e e s s t t a a s s i i ) )

## Rasio Efisiensi Belanja Modal
Belanja a modal l merupakan sub belanja a langsung yang dianggarkan pemerintah daerah dalam APBD untuk mendapatkan aktiva tetap diantaranya tanah, gedung g dan n bangunan, mesin n dan n peralatan,  jalan,  irigasi  dan n jaringan n serta a aset t tetap p lainnya a (Putra, 2018).  Belanja  modal  berupa  aktiva  tetap  seperti,  gedung  pemerintahan,  stasiun  KAI, halte/terminal bus, gedung olah raga, pelabuhan, jalan dan jembatan, dan lain sebagainya. Gedung pemerintahan manfaatnya tidak dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat akan  tetapi  diharapkan  dapat  menunjang  efisiensi  dan  efektifitas  kegiatan  pemerintah  dan pelayanan  administrasi  publik  (Patarai,  2017).  Rasio  efisiensi  belanja  modal  adalah  rasio keuangan  yang  digunakan  untuk  mengukur  tingkat  penghematan  anggaran  pada pemerintah. Tidak ada standar baku yang dianggap  baik pada rasio ini karena angka yang dihasilkan  bersifat  relatif,  namun  pemerintah  daerah  dianggap  telah  melakukan  efisiensi anggaran  apabila  rasio  efisiensinya  kurang  dari  100%  (Mahmudi,  2019).  Rasio  efisiensi belanja  modal,  yaitu  rasio  yang  membandingkan  total  realisasi  belanja  modal  dengan  total anggaran belanja modal, rasio ini dihitung dengan rumus sebagai i berikut:

## Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Rasio o kemandirian n keuangan n daerah h menilai  tingkat  ketergantungan n pemerintah daerah  pada  pendanaan n eksternal,  baik  dari i transfer  pemerintah  pusat  maupun  hutang daerah.  Semakin  tinggi  rasio  kemandirian,  semakin  kecil  ketergantungan  daerah  pada bantuan  keuangan  eksternal.  Sebaliknya,  semakin  rendah  rasio  kemandirian,  semakin tergantung  daerah  tersebut  pada  bantuan  keuangan  eksternal  (Patarai,  2017).  Rasio kemandirian keuangan daerah dapat dihitung menggunakan informasi dari laporan realisasi anggaran  yaitu  dengan n cara a membagi  jumlah h pendapatan n asli i daerah h dengan n total transfer  dari i pemerintah h pusat,  pemerintah  provinsi i dan  pinjaman n (Mahmudi,  2019). hubungan  situasional  dalam  pelaksanaan  otonomi  daerah  menurut  Paul  Harsey  dan Kennerth Blancard (Halim, 2002 ; Patarai, 2017) dapat dilihat pada tabel 1.
Tabel 1 Pola Hubungan dan Kemampuan Keuangan Daerah
Sumber: Halim, 2002 ; Patarai, 2017
Rumus  rasio kemandirian keuangan adalah sebagai berikut:
S S E E K K U U R R I I T T A A S S ( ( S S a a h h a a m m , , E E k k o o n n o o m m i i , , K K e e u u a a n n g g a a n n d d a a n n I I n n v v e e s s t t a a s s i i ) )

## Kerangka Berpikir
Gambar 4 Kerangka Berpikir Hipotesis s
Dari kerangka berpikir pada a gambar 4, dapat dibuat hipotesis pada riset ini,yaitu: H1  :  Derajat  kontribusi  PAD  secara a parsial l memiliki i pengaruh h terhadap p rasio kemandirian n keuangan n daerah h H2    :    Rasio  efisiensi  belanja a modal l secara a parsial  memiliki i pengaruh h terhadap p rasio kemandirian n keuangan n daerah h H3  :  Derajat kontribusi PAD dan n rasio efisiensi belanja a modal l secara a simultan memiliki pengaruh terhadap p rasio o kemandirian n keuangan n daerah h

## C. METODOLOGI PENELITIAN
Riset  ini  menggunakan  metode  riset  kuantitatif  untuk  mencari  hubungan  asosiatif  yang bersifat  kausal.  Dalam  riset  ini  digunakan  data  sekuder  berupa  laporan n keuangan pemerintah h daerah h yang g dimana  data a dihimpun  dari  situs  resmi  Direktorat  Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) kementerian keuangan republik Indonesia, diakses melalui tautan http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=5412 .  Populasi  pada  riset  ini  yaitu  seluruh laporan keuangan n pemerintah h daerah h Kab/Kota a di Provinsi i Banten periode 2012-2021 dan  di  dapatkan  80  populasi  (8  Pemda  x  10  tahun).  Sampel  untuk  riset  ini  menggunakan laporan  realisasi  anggaran  (LRA),  laporan  ini  dipilih  karena  LRA  merupakan  laporan  yang pertama  kali  dikeluarkan  oleh  pemerintah  daerah.  pengambilan  sampel  menggunakan metode  sensus  (sample  jenuh)  sehingga  dari  80  populasi  maka  di  dapatkan  80  sampel. Teknik  analisis  data  menggunakan  analisis  regresi  data  panel  dengan  bantuan software microsoft excel 2019 dan eviews 9.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian Hasil Uji Statistik Deskriptif Tabel 2  Hasil Statistik Deskriptif
S S E E K K U U R R I I T T A A S S ( ( S S a a h h a a m m , , E E k k o o n n o o m m i i , , K K e e u u a a n n g g a a n n d d a a n n I I n n v v e e s s t t a a s s i i ) )
Dilihat  dari  tabel  2,  hasil  uji  statistik  deskriptif  variabel  derajat  kontribusi  PAD  (X1) memiliki  nilai  rata-rata  sebesar  27,948000,  variabel  rasio  efisiensi  belanja  modal  (X2) memiliki nilai rata-rata sebesar 99,65775 dan variabel rasio o kemandirian n keuangan daerah (Y) memiliki i nilai i rata-rata sebesar 49,37050.

## Analisis Regresi Data Panel
Pada  analisis s regresi i data a panel l model l regresi i dapat t diestimasi  dengan  3  model yaitu u model l common n effect , model l fixed d effect t dan model l random effect . peneliti harus memilih h model l mana a yang g terbaik k untuk  digunakan  dalam  riset.  Pemilihan n model l dapat  dilakukan  dengan n uji i chow,  uji i hauman  dan  uji i langerange  multiplier (Winarno, 2015).

## Uji Chow
Uji  Chow  dilakukan n untuk k memilih h model l terbaik k antara a common n effect t model dan n fixed d effect t model (Winarno, 2015).

## Tabel 3  Hasil Uji Chow
Sumber: Output Eviews 9 (diolah oleh penulis, 2022)
Dilihat  dari  tabel l 3,  hasil l uji i chow w diperoleh  nilai i probabilitas s ( cross-section n chi- square ) sebesar r 0,0000 lebih h kecil l dari i taraf f signifikansi i α 5% (0,000<0,05), maka a H0 ditolak k dan n H1 . diterima,  artinya  model l terbaik  yang g terpilih  untuk  digunakan n dalam riset adalah h fixed effect t model.

## Uji Hausman
Uji i hausman n dilakukan n untuk k memilih h model l terbaik k antara a fixed d effect t model dan random effect t model l (Winarno, 2015).
Tabel 4 Hasil Uji Hausman
Sumber: Output t Eviews s 9 (diolah oleh penulis, 2022)
Dilihat  dari  tabel  4,  hasil l uji i hausman n diperoleh h nilai i probabilitas s ( cross-section random ) sebesar r 0,2110 lebih h besar dari i taraf signifikansi i α 5% (0,2110 > 0,05), maka H0 diterima a dan n H1 ditolak, artinya a model l terbaik k yang g terpilih h untuk k digunakan n dalam riset t adalah h random m effect t model .
Uji Lagerange Multiplier Uji i Lagrange e multiplier r dilakukan n untuk k menentukan n model l terbaik k antara a random m effect t model l dengan common n effect t model . Hasil dari uji i lagrange e multiplier r merupakan  keputusan  akhir  dari  pemilihan n model l regresi i data a panel l sehingga  model l
S S E E K K U U R R I I T T A A S S ( ( S S a a h h a a m m , , E E k k o o n n o o m m i i , , K K e e u u a a n n g g a a n n d d a a n n I I n n v v e e s s t t a a s s i i ) )
yang g terpilih  pada a uji i lagerange e multiplier r akan  digunakan  untuk  menguji  hipotesis dalam riset (Winarno, 2015).

## Tabel 5 Hasil Lagrange Multiplier test
Sumber: Output Eviews 9 (diolah oleh penulis, 2022)
Dilihat  dari  tabel  5,  hasil l uji i lagerange e multiplier r diperoleh  nilai i probability y Breusch- Pagan n (BP) sebesar r 0,0000 lebih h kecil l dari i taraf f signifikansi i α 5% (0,0000 < 0,05), H0 ditolak k dan n H1 diterima, artinya model terbaik yang g terpilih untuk digunakan n dalam riset adalah random effect model .
Persamaan Regresi Data Panel l Pada  hasil l uji i pemilihan n model l regresi i data a panel l dihasilkan  bahwa  model  terbaik untuk  digunakan  dalam  riset  adalah random  effect  model ,  dan  pada  tabel  5  dapat  dilihat hasil pengolahan random effect model .
Tabel 6 Hasil Uji Analisis Regresi Data Panel ( Random Effect Model )
Sumber: Output Eviews 9 (diolah oleh penulis, 2022)
Berdasarkan n hasil l pengolahan analisis regresi i data a panel l model random effect yang tersaji pada a tabel l 6 dapat t dibentuk k persamaan n regresi i sebagai i berikut:
RKKD  = -29.31222 + 2.393707PADit + 0.118233BMit + Wit
Persamaan  tersebut  dapat  diartikan,  jika  derajat  kontribusi  PAD  dan  rasio  efesiensi belanja a modal l sama dengan nol, maka nilai dari rasio kemandirian keuangan daerah akan sebesar -29,31222, jika nilai derajat kontribusi PAD bertambah satu satuan, sedangkan nilai variabel lainnya di anggap konstan, maka nilai rasio kemandirian n keuangan n daerah h juga akan n meningkat t sebesar r 2,393707 dan jika nilai rasio efesiensi belanja modal bertambah satu  satuan,  sedangkan  nilai  variabel  lainnya  dianggap  konstan,  maka  nilai  dari  rasio kemandirian n keuangan n daerah h juga akan meningkat t sebesar 0,118233.
S S E E K K U U R R I I T T A A S S ( ( S S a a h h a a m m , , E E k k o o n n o o m m i i , , K K e e u u a a n n g g a a n n d d a a n n I I n n v v e e s s t t a a s s i i ) )
Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas
Sumber: Output Eviews 9 (diolah oleh penulis, 2022) Gambar 5 Hasil l Uji i Normalitas
Dilihat dari gambar 5, hasil uji normalitas s diperoleh nilai Probability jarque-Bera sebesar 0,386669  lebih h besar  dari  dari  taraf f signifikansi i α  5%  (0,386669>0,05),  maka a dapat disimpulkan n bahwa a model l regresi i yang g digunakan n untuk k riset ini i terdistribusi i normal. Uji Multikolinearitas s
Tabel 7 Hasil l Uji i Multikolinearitas s
Sumber: Output Eviews 9 (diolah oleh penulis, 2022)
Dilihat dari tabel 7, yang menunjukkan hasil analisis derajat kontribusi PAD (X1) dan rasio efesiensi belanja a Modal l (X2) berturut-turut adalah -0,225993. Nilai koefisien korelasi lebih kecil  dari  0,9  artinya a tidak k terdapat t korelasi i antara a variabel l independen n satu  dengan variabel  independen nn lainnya.  Maka a bisa aa disimpulkan n tidak k terjadinya  masalah multikolinearitas s pada model regresi yang digunakan untuk riset ini. Uji i Heteroskedastisitas s
Tabel 8 Hasil Uji White
Sumber: Output Eviews 9 (diolah oleh penulis, 2022)
Dilihat dari tabel 8, hasil uji white diperoleh nilai i Obs*R-Squared d sebesar 4,610219 dan nilai i Prob. Chi-Square e sebesar 0,4653 lebih h besar r dari i taraf signifikansi i α 5%  , maka
S S E E K K U U R R I I T T A A S S ( ( S S a a h h a a m m , , E E k k o o n n o o m m i i , , K K e e u u a a n n g g a a n n d d a a n n I I n n v v e e s s t t a a s s i i ) )
dapat t disimpulkan n bahwa  tidak  ada a masalah  heteroskedastisitas  pada  model l regresi yang digunakan dalam riset ini.
Uji i Hipotesis
Uji i Koefisien . Determinasi i Tabel 9 Hasil Uji i Koefisien . Determinasi i
Sumber: Output t Eviews 9 (diolah oleh penulis, 2022)
Dilihat dari tabel l 9, hasil l uji i koefisien n determinasi i diperoleh nilai R-Squared d sebesar 0,890509. Hal ini menunjukkan n bahwa a pengaruh derajat kontribusi PAD dan rasio efisiensi belanja modal terhadap rasio kemandirian n keuangan n daerah h adalah sebesar r 0,890509 atau  89,05%,  dan  sisanya a sebesar r 0,109491  atau . 10,95%  dipengaruhi i oleh    variabel- variabel lain yang tidak digunakan dalam riset.
Uji i Parsial l (Uji t)
Tabel 10 Hasil l Uji i Parsial l (Uji t)
Sumber: Output t Eviews 9 (diolah oleh penulis, 2022)
Dilihat dari tabel 10, hasil uji parsial pada variabel derajat kontribusi PAD (X1) diperoleh nilai probabilitas 0,0000 lebih h kecil l dari i tingkat α = 0.05  (0,0000 < 0,05) dan n nilai i t-hitung >  t-tabel l yaitu  24,92866  >  1,99125  maka a H1  (hipotesis  pertama)  diterima,  yang  berarti variabel  derajat  kontribusi  PAD  secara a parsial l memiliki i pengaruh h signifikan n terhadap rasio kemandirian n keuangan n daerah. Dan pada variabel rasio efisiensi belanja modal (X2) diperoleh h nilai i probabilitas s sebesar r 0,0000  lebih h kecil l dari i tingkat  α  =  0.05 (0,0000 < 0,05)  dan n nilai i t-hitung  >  t-tabel l yaitu u 6,533730  >  1,99125  maka a H2  (hipotesis  kedua) diterima,  yang  berarti  variabel  rasio  efisiensi  belanja  modal  secara a parsial l memiliki pengaruh h signifikan n terhadap p rasio o kemandirian n keuangan n daerah.
S S E E K K U U R R I I T T A A S S ( ( S S a a h h a a m m , , E E k k o o n n o o m m i i , , K K e e u u a a n n g g a a n n d d a a n n I I n n v v e e s s t t a a s s i i ) )
Uji i Simultan (Uji i f)
Tabel 11 Hasil l Uji i Simultan (Uji i f)
Sumber: Output Eviews 9 (diolah oleh penulis, 2022)
Dilihat  dari  tabel  11,  hasil  uji  simultan  memperoleh  nilai i f-statistic c sebesar r 313,1270 dan  nilai i prob( F-statistic )  sebesar r 0,000000,  t-hitung  >  t-tabel  (313,1270  >  3,12)  dan  nilai prob( f-statistic )  <  0,05  (0,000000  <  0,05)  maka  H3  (hipotesis  ketiga)  diterima,  yang  berarti variabel derajat kontribusi PAD dan rasio efisiensi belanja a modal secara simultan memiliki pengaruh h signifikan n terhadap p rasio o kemandirian n keuangan n daerah.

## Pembahasan
Pengaruh derajat kontribusi PAD terhadap rasio kemandirian keuangan daerah Dari i pengujian n hipotesis s secara a parsial l yang g telah dilakukan hasilnya membuktikan bahwa derajat kontribusi PAD memiliki i pengaruh h positif f dan n signifikan n terhadap p rasio kemandirian n keuangan n daerah h pada  pemerintah  Kab/Kota  di  Provinsi i Banten  tahun 2012-2021.  Derajat  kontribusi  PAD  memiliki  nilai  koefisien  sebesar  2,393707  yang  berarti apabila  derajat  kontribusi  PAD  mengalami  kenaikan  sebesar r satu u satuan n dan n nilai variabel l lainnya konstan maka variabel rasio kemandirian keuangan daerah akan meningkat sebesar  2,393707.  Jadi  ada  hubungan  positif  antara  derajat  kontribusi  PAD  dengan  rasio kemandirian keuangan daerah dan setiap terjadi kenaikan pada derajat kontribusi PAD akan mengakibatkan peningkatan pada  rasio kemandirian n keuangan n daerah h dan begitu u pula sebaliknya.  Riset t ini  searah  dengan  riset  Setiawan,  dkk  (2021)  yang  menyatakan  bahwa PAD berpengaruh h signifikan n positif f terhadap p kemandirian n keuangan n daerah.
Pengaruh rasio efisiensi belanja modal terhadap rasio kemandirian keuangan daerah Dari i pengujian n hipotesis s secara a parsial l yang g telah dilakukan hasilnya membuktikan bahwa  rasio  efisiensi  belanja  modal  memiliki i pengaruh h positif f dan  signifikan n terhadap rasio  kemandirian n keuangan n daerah h pada a pemerintah  Kab/Kota  di  Provinsi i Banten tahun  2012-2021.  Rasio  efisiensi  belanja  modal  memiliki i nilai i koefisien  sebesar  0,118233 yang berarti i apabila rasio efisiensi belanja modal mengalami kenaikan sebesar r satu satuan dan  nilai i variabel l lainnya a konstan n maka a variabel  rasio  kemandirian  keuangan  daerah akan meningkat sebesar 0,118233. Jadi ada hubungan positif antara rasio efisiensi belanja modal  dengan  rasio  kemandirian  keuangan  daerah  dan  setiap  terjadi  kenaikan  pada  rasio efisiensi belanja modal akan mengakibatkan peningkatan pada  rasio kemandirian keuangan daerah dan begitu pula sebaliknya. Riset ini bertentangan dengan riset  Affifah dan Rahayu (2021)  yang  mengatakan  bahwa a belanja a modal l secara  parsial  tidak k berpengaruh terhadap p tingkat t kemandirian n keuangan n daerah.  Akan  tetapi  riset  ini i sejalan    dengan riset  Defitri  (2020)  yang  mengatakan  bahwa  belanja a modal l berpengaruh  signifikan terhadap p tingkat t kemandirian n keuangan n daerah, namun  pada riset Defitri (2020) belanja modal berpengaruh negatif sedangkan pada riset n ini i belanja modal l berpengaruh positif.
S S E E K K U U R R I I T T A A S S ( ( S S a a h h a a m m , , E E k k o o n n o o m m i i , , K K e e u u a a n n g g a a n n d d a a n n I I n n v v e e s s t t a a s s i i ) )

## Pengaruh  derajat  kontribusi  PAD  dan  rasio  eferiensi  belanja  modal  terhadap  rasio kemandirian keuangan daerah
Dari  hasil  pengujian  hipotesis  secara  simultan  yang  telah  dilakukan  hasilnya membuktikan  bahwa  derajat  kontribusi  PAD  dan  rasio  efisiensi  belanja  modal  secara simultan  memiliki  pengaruh  signifikan  terhadap p rasio o kemandirian n keuangan n daerah pada a pemerintah h Kab/Kota a di  Provinsi i Banten  tahun  2012-2021.  Nilai i R-Squared d sebesar 0,890509 memiliki i arti i bahwa pengaruh variabel derajat kontribusi PAD dan rasio efisiensi  belanja  modal  terhadap  rasio  kemandirian  keuangan  daerah  adalah  sebesar 89,05%,  dan  selebihnya  sebesar  10,95%  dipengaruhi  oleh  variabel  lain  yang  tidak digunakan  dalam  riset.  riset  ini  sejalan  dengan  riset  Malau  dan  Simarmata  (2020)  yang mengatakan  bahwa  PAD  dan  belanja a modal l mempunyai  pengaruh h signifikan n terhadap kemandirian n keuangan n daerah.

## E. KESIMPULAN
Kesimpulan n yang g dapat t di  tarik  dari i riset  ini  yaitu  bahwa  hasil  riset    yang  telah dilakukan  dapat  membuktikan  derajat  kontribusi  PAD  dan  rasio  efisiensi  belanja  modal memiliki  pengaruh  terhadap  rasio  kemandirian n keuangan n daerah h sebesar r 89,05%  dan sisanya  sebesar r 10,95%  dipengaruhi i oleh h variabel l lain n yang g tidak  digunakan  dalam riset  ini.  Hasil  uji  parsial  membuktikan  bahwa  derajat  kontribusi  PAD  memiliki i pengaruh positif f dan signifikan n terhadap p rasio kemandirian n keuangan n daerah, dan rasio efisiensi belanja  modal l memiliki  pengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  rasio  kemandirian keuangan  daerah.  Hasil  uji  simultan  membuktikan  bahwa  derajat  kontribusi  PAD  dan  rasio efisiensi  belanja  modal  secara a simultan n memiliki i pengaruh h signifikan n terhadap  rasio kemandirian n keuangan n daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Akhmad. (2019).  Manajemen  Keuangan  Daerah  Dalam  Era  Otonomi  Daerah.    Yogyakarta:
Pustaka AQ.
Djanegara,  M.  S.  (2017).  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Teori,  Praktik  dan Permasalahan. Bogor: Kesatuan Press.
Ghazali, I. (2017). Analisis Multivariat dan Ekonometrika Teori, Konsep dan Aplikasi Dengan Eviews-10. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Husain,  T.,  &  Sunardi, N.  (2020).  Firm's  Value  Prediction  Based  on  Profitability  Ratios  and Dividend Policy. Finance & Economics Review , 2 (2), 13-26.
Kadim,  A.,  &  Sunardi,  N.  (2022).  Financial  Management  System  (QRIS)  based  on  UTAUT Model  Approach  in  Jabodetabek. International  Journal  of  Artificial  Intelligence Research , 6 (1).
Kadim,  A.,  Sunardi,  N  &  Husain,  T.  (2020).  The  modeling  firm's  value  based  on  financial ratios, intellectual capital and dividend policy. Accounting , 6(5), 859-870.
Mahmudi.  (2019).    Analisis  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daera.  Yogyakarta:  UPP  STIM YKPN.
Patarai, M. I. (2017). Kinerja Keuangan Daerah. Makassar: De La Macca.
Putra, W. (2018). Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah. Depok: Rajawali.
Soentoro, A. (2015).  Cara Mudah Belajar Metodelogi Penelitian Dengan Aplikasi Statistika. Depok: PT Taramedia Bakti Persada.
Sunardi,  N.  (2022).  Liquidity  and  Asset  Growth  on  Telecommunications  Companies Value. Jurnal SEKURITAS (Saham, Ekonomi, Keuangan dan Investasi) , 5 (3), 299-307.
S S E E K K U U R R I I T T A A S S ( ( S S a a h h a a m m , , E E k k o o n n o o m m i i , , K K e e u u a a n n g g a a n n d d a a n n I I n n v v e e s s t t a a s s i i ) )
Winarno, W., W. (2015). Analisis Ekonometrika dan Statistika Dengan Eviews. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Defitri, S. Y. (2020). Pengaruh Belanja Modal Dan Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Fokus Bisnis : Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi , 19 (2), 107 –119. https://doi.org/10.32639/fokusbisnis.v19i2.476
Malau, E. I., & Simarmata, E. P. S. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis (EK&BI) , 3 (2), 332 –337. https://doi.org/10.37600/ekbi.v3i2.196
Nugraha, Y. N. (2019). Ketergantungan Fiskal Daerah Dalam Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal di Indonesia. Diakses pada , 28 .
Riyanti, A. E., Frida, A., & Julia, A. (2021). Pengaruh kemandirian Fisikal, IPM dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas Pendapatan Wilayah di Provinsi Banten Tahun 2013-2019. Prosiding Ilmu Ekonomi; Vol 7, No 1, Prosiding Ilmu Ekonomi (Februari, 2021) , 7 (1), 54 –60.
http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/ekonomi/article/view/25994/pdf
Setiawan, P., Widiyanti, R., Siregar, L. M., Nurhaida, N., & Oktavia, E. (2021). Pengaruh Pad, Dau Dan Dak Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Di Pulau Sumatera Tahun 2010-2016. Jurnal Menara Ekonomi : Penelitian dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi , 7 (1), 44 –53. https://doi.org/10.31869/me.v7i1.2536
Republik  Indonesia.  (2000).  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2000 Tentang Pembentukan Provinsi Banten.
Republik  Indonesia.  (2004).  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
Republik  Indonesia.  (2004).  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  33  Tahun  2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah