## MASYARAKAT INDONESIA
MAJALAH ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA
NO. AKREDITASI: 21/E/KPT/2018
VOLUME 45
NOMOR 2, DESEMBER 2019

## DAFTAR ISI

## PUSH AND PULL DRIVEN DEVELOPMENT: A PROPOSED DEVELOPMENT PARADIGM FOR WEST PAPUA, INDONESIA
Marlon Arthur Huwae dan Jaap Timmer ................................................................................................121-138

## PEMBANGUNAN DAN STRATEGI BERTAHAN HIDUP MASYARAKAT KEPULAUAN KECIL TERLUAR DI PAPUA, INDONESIA
Irin Oktafiani, I Wayan Suyadnya, dan Triyono ....................................................................................139-157

## KEPUTUSAN MIGRASI PEKERJA MUDA KE KOTA SORONG, PAPUA BARAT
Inayah Hidayati, Ade Latifa, Bayu Setiawan, dan Meirina Ayumi Malamassam ................................158-171

## MIGRANTS AS A PROMINENT ASPECT THREATENING LOCAL PAPUANS
Hatib Abdul Kadir ......................................................................................................................................172-184

## KONTROVERSI REALISASI KURSI AFIRMASI ANGGOTA LEGISLATIF DALAM OTONOMI KHUSUS PAPUA
Ode Jamal dan Yan Dirk Wabiser .............................................................................................................185-193 KRISIS PAPUA DALAM PERNYATAAN PEJABAT NEGARA DI MEDIA DARING:

## ANALISIS TEKSTUAL KONSTRUKSI WACANA KRITIS
Fitria Widiyani Roosinda dan Ariyan Alfraita .........................................................................................194-204

## MEMITOSKAN MITOS: KONSEP LEGALITAS KEPEMILIKAN TANAH ADAT DI KABUPATEN MANOKWARI PROVINSI PAPUA BARAT
Adolof Ronsumbre dan Marlon Arthur Huwae .......................................................................................205-218

## RINGKASAN DISERTASI
THE IMPLEMENTATION OF INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL CERTIFICATION (ISPO): OPPORTUNITY FOR INCLUSION OF PALM OIL SMALLHOLDER IN RIAU PROVINCE
Bondan Widyatmoko ..................................................................................................................................219-228

## TINJAUAN BUKU MEMAHAMI ETNOGRAFI RUANG DAN TEMPAT
Ayu Nova Lissandhi ...................................................................................................................................229-235 TINJAUAN BUKU

## DINAMIKA EKONOMI POLITIK DALAM KEBIJAKAN PERTANIAN DAN PANGAN
Eristya P. Irwanto ......................................................................................................................................236-242

## MASYARAKAT INDONESIA
MAJALAH ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA
NO. AKREDITASI: 21/E/KPT/2018 VOLUME 45 ISSN 0125-9989 E-ISSN 2502-5694
NOMOR 2, DESEMBER 2019

## DDC: 330.9

## Marlon Arthur Huwae dan Jaap Timmer
PUSH AND PULL DRIVEN DEVELOPMENT : SUATU USULAN PARADIGMA PEMBANGUNAN BAGI PAPUA BARAT, INDONESIA

## ABSTRAK
Papua Barat adalah bagian timur Indonesia dengan sejarah panjang tata kelola dan skema pembangunan di bawah Belanda dan pemerintah Indonesia. Gagasan tentang keterbelahan dan keterlambatan jelas dalam pengembangan dan kebijakan yang diberikan oleh Belanda dan pemerintah Indonesia. Keadaan keterbelahan adalah preferensi orang Papua Barat untuk menjadi Papua Barat yang merdeka, dan atau orang Melanesia yang memuncak pada era Belanda atau menjadi bagian integral Indonesia dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gagasan keterlambatan negara terkait dengan penerapan model dan kebijakan pembangunan degan kesan tergesa-gesa yaitu otonomi khusus dan pemekaran di bawah Indonesia dan percepatan model dekolonisasi pembangunan di bawah Belanda. Maka penting untuk merumuskan model alternatif pembangunan dan paradigma yang disebut Push and Pull Driven Development untuk mengembangkan Papua Barat dengan lebih baik.
Kata kunci: paradigma push and pull driven development, Papua Barat

## DDC: 307.7
Irin Oktafiani, I Wayan Suyadnya, dan Triyono
PEMBANGUNAN DAN STRATEGI BERTAHAN HIDUP MASYARAKAT KEPULAUAN KECIL TERLUAR DI PAPUA, INDONESIA

## ABSTRAK
Selama empat dekade terakhir, pengembangan pulau-pulau terluar sejak Orde Baru mengalami kegagalan. Tulisan ini membahas kondisi pembangunan di beberapa pulau kecil terluar di Indonesia Timur saat ini. Tulisan ini memperlihatkan kondisi terbatasnya akses terhadap pembangunan, yang kemudian membentuk strategi bertahan hidup bagi penduduk yang berada di beberapa pulau kecil terluar di Indonesia, yaitu Pulau Liki, Pulau Befondi, Pulau Fani, dan Pulau Brass-fanildo, yang semuanya masuk wilayah Papua. Dengan mempertimbangkan konsep yang diusulkan oleh Harry Jones, pembangunan seharusnya dapat mempertimbangkan tiga unsur dalam kesetaraan yaitu (1) peluang yang sama untuk hidup, (2) perhatian yang sama pada kebutuhan masyarakat, dan (3) meritokrasi. Data penelitian dikumpulkan melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam pada Ekspedisi Nusa Manggala 2018. Dengan menggunakan analisis deskriptif terhadap indikator Indeks Desa Membangun, hasil analisis ini menunjukkan bahwa tiga unsur kesetaraan pembangunan belum terasa di wilayah Indonesia Timur dan pembangunan masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah dan para pemangku kebijakan.
Kata kunci: indeks desa membangun, pembangunan dan strategi bertahan hidup, masyarakat pulau kecil terluar, kesetaraan dalam pembangunan, Indonesia Timur

## DDC: 307.2

## Inayah Hidayati, Ade Latifa, Bayu Setiawan, dan Meirina Ayumi Malamassam

## KEPUTUSAN MIGRASI PEKERJA MUDA KE KOTA SORONG, PAPUA BARAT ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan proses pengambilan keputusan migrasi pekerja muda ke Kota Sorong. Secara umum, penelitian ini akan membahas proses pengambilan keputusan untuk memahami berbagai faktor yang memengaruhi migran, khususnya yang berpendidikan tinggi, bermigrasi ke Kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Para migran berpendidikan tinggi tersebut kemungkinan memiliki berbagai pertimbangan ketika memilih Kota Sorong sebagai daerah tujuan migrasi mereka. Data yang dikumpulkan merupakan data kualitatif dari wawancara dan didukung oleh kajian pustaka. Panduan disusun untuk memfasilitasi wawancara dan menghasilkan pemahaman yang lebih baik tentang perilaku migrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pentingnya memahami migrasi tidak sekedar sebagai suatu proses linear hanya untuk kepentingan ekonomi, namun faktor-faktor non-ekonomi juga berpengaruh dalam pembuatan keputusan migrasi.
Kata kunci: migrasi internal, tenaga kerja migran, proses pengambilan keputusan
DDC: 307.2

## Hatib Abdul Kadir
MIGRAN SEBAGAI ASPEK PENTING YANG MENGANCAM ORANG LOKAL PAPUA

## ABSTRAK
Riset ini mengeksplor migrasi internal orang Indonesia ke Papua. Migrasi internal tersebut dalam dua bentuk. Pertama migrasi yang diinisiasi oleh pemerintah melalui transmigrasi, dan kedua migrasi sukarela dengan keinginan dari migran itu sendiri. Implikasi dari migrasi secara massif dan berkelanjutan ini adalah perubahan demograsi secara signifikan di Papua. Orang lokal Papua menjadi minoritas baik secara jumlah dan akses mereka di ekonomi. Riset ini dilakukan di Sorong Raya, meliputi Kota Sorong dan Kabupaten Sorong. Dua wilayah ini secara signifikan menunjukkan dominasi migrasi di bidang ekonomi dan meminggirkan orang lokal Papua. Riset ini juga melihat response orang Papua terhadap dominasi migran tersebut.
Kata kunci: migrasi, dominasi, ancaman, orang lokal Papua
DDC: 323.1

## Ode Jamal dan Yan Dirk Wabiser KONTROVERSI REALISASI KURSI AFIRMASI ANGGOTA LEGISLATIF DALAM OTONOMI KHUSUS PAPUA

## ABSTRAK
Munculnya muatan afirmasi dalam UU Otsus Papua merupakan suatu perjuangan panjang yang salah satunya dilatar-belakangi oleh rendahnya perwakilan politik dalam rangka kepentingan Orang Asli Papua (OAP). Kondisi ini pun, mendapat perhatian tim asistensi perancang UU Otsus Papua, yang kemudian munculnya pokok pikiran kuota afirmasi ¼ (satu perempat) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) bagi orang asli Papua. Dalam realisasinya, kuotatambahan anggota DPRP tersebut menemui jalan panjang dan kontroversi antara pihak pemerintah, kelompok masyarakat, dan elite politik. Tujuan dari tulisan ini adalah 1) untuk mengetahui latar belakang munculnya kuota tambahan afirmasi ¼ (satu perempat) anggota DPRP bagi orang asli Papua; dan -2) untuk mengetahui dinamika kontroversi isu kuota tambahan afirmasi ¼ (satuperempat) anggota DPRP bagi orang asli Papua pada Pemilihan Umum 2009 dan 2014. Metode penelitian terdiri dari: pendekatan kualitatif, dan studi kasus. Data primer yang digunakan diperoleh dari wawancara mendalam (in-depth interview) kepada sejumlah narasumber. Sedangkan data sekunder diperoleh dari kajian pustaka dan dokumen. Hasil penelitian menyimpulkan, bahwa: 1) latar belakang munculnya kuota tambahan anggota DPRP, merupakan suatu kebijakan afirmasi dalam meningkatkan partisipasi politik orang asli Papua. Harapan dari kebijakan afirmasi ini sebagai suatu bagian penyelesaian kesenjangan dalam rekrutmen politik orang asli Papua, terutama yang terjadi di bawah rezim Orde Baru; dan -2) Penafsiran berbeda tentang muatan UU Otsus Papua, khususnya kuota kursi afirmasi baik pemerintah pusat-daerah, elite politik, dan kelompok masyarakat adalah faktor sulitnya kuota kursi afirmasi ini direalisasikan.
Kata Kunci: otonomi khusus, afirmasi, legislatif

## DDC: 302.2

## Fitria Widiyani Roosinda dan Ariyan Alfraita

## KRISIS PAPUA DALAM PERNYATAAN PEJABAT NEGARA DI MEDIA DARING: ANALISIS TEKSTUAL KONSTRUKSI WACANA KRITIS

## ABSTRAK
Beberapa waktu ini, Indonesia sedang mengalami ancaman disintegrasi bangsa di Papua yang diawali insiden di asrama mahasiswa Papua di Surabaya, dan bentrok mahasiswa Papua dengan warga di Malang, merembet menjadi kerusuhan yang terjadi di kota-kota besar Papua. Sudah barang tentu gejolak nasional semacam ini akan menimbulkan berbagai tanggapan dari banyak pihak, khususnya pemerintah. Penelitian ini menganalisis pernyataan- pernyataan pejabat negara di Indonesia yang berkaitan dengan krisis di Papua yang diberitakan media online. Dengan menggunakan pendekatan analisis wacana kritis van Dijk yang membagi analisis wacana menjadi 3 dimensi, yang pertama dimensi teks, kedua dimensi kognisi sosial dan yang ketiga dimensi konteks/praktik sosial, hasilnya media online Indonesia hanya memiliki perbedaan di level skematik yaitu penekanan poin penting dalam isi berita.
Kata kunci: krisis Papua, media online, pejabat negara
DDC: 398.2

## Adolof Ronsumbre dan Marlon Arthur Huwae

## MEMITOSKAN MITOS: KONSEP LEGALITAS KEPEMILIKAN TANAH ADAT DI KABUPATEN MANOKWARI PROVINSI PAPUA BARAT

## ABSTRAK
Saling klaim kepemilikan atas tanah oleh sejumlah suku menjadi fenomena yang terus terjadi di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat. Tahun 2013 hingga tahun 2019 misalnya, terjadi 32 aksi pemalangan fasilitas publik milik pemerintah daerah dan swasta yang dibangun diatas tanah yang diklaim oleh sejumlah marga dan suku sebagai pemilik tanah yang sah. Masing-masing klen/marga dan suku mengklaim sebagai pemilik yang sah. Legalitas kepemilikan tanah oleh sejumlah suku dan klen/marga, dilakukan dengan mengkonstruksi mitos. Tulisan ini berbasis data fenomena saling klaim tiga suku tentang hak atas atas tanah di kawasan Bandara Udara Rendani Manokwari. Ketiga suku tersebut adalah suku Arfak, Doreri dan Mansim Mansim Borai. Untuk menguatkan klaim kepemilikan tanah, masing-masing memumunculkan mitosnya sendiri. Namun, karena tidak ada kata sepakat, untuk mendapatkan pembayaran ganti rugi atas penggunaan tanah, mitos baru dimunculkan, yakni hak atas tanah adat yang digunakan untuk Bandara Udara Rendani Manokwari bukan milik salah satu suku, melainkan milik ketiga suku:Arfak, Doreri, dan Mansim Borai. Hal itu berarti mitos yang pernah ada dimitoskan lagi sehingga menghasilkan mitos baru. Mitos di produksi untuk menambah fakta tentang legalitas kepemilikan hak atas tanah yang sah oleh sejumlah klen/marga dan suku.
Kata kunci: klaim kepemilikan tanah, memitoskan mitos, legalitas kepemilikan tanah, tanah adat Manokwari
Bondan Widyatmoko RINGKASAN DISERTASI IMPLEMENTASI SERTIFIKASI MINYAK SAWIT BERKELANJUTAN INDONESIA (ISPO): PELUANG INKLUSI BAGI PETANI SAWIT SWADAYA DI PROVINSI RIAU

## ABSTRAK
Disertasi ini meneliti mengenai kesempatan petani kelapa sawit untuk terinklusi ke dalam rantai produksi kelapa sawit  yang  tercipta  melalui  pelaksanaan  sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan sertifikasi ISPO dapat mendorong formalisasi lahan sawit petani swadaya melalui proses enclave . Selain itu, ISPO juga mendorong upaya pencegahan konflik melalui penataan dan penggunaaan lahan dengan penataan penggunaan dan pemanfaatan lahan berdasarkan bukti legal kepemilikan (SHM) dan bukti pengelolaan kebun (STDB). Hal ini mendorong proses inklusi petani sawit swadaya dengan semakin terbukanya akses permodalan, informasi serta terbangunnya sistem keterlacakan produksi sawit di Indonesia. Penelitian disertasi ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan survey rumah tangga petani, wawancara, pengamatan terlibat serta studi pustaka sebagai metode pengumpulan data.
Kata Kunci: implementasi, minyak sawit, berkelanjutan, petani sawit swadaya
Ayu Nova Lissandhi

## TINJAUAN BUKU MEMAHAMI ETNOGRAFI RUANG DAN TEMPAT
Judul Buku: Spatializing Culture Studies: The Ethnography of Space and Place . Penulis: Setha Low (2017). Penerbit: Routledge, New York, USA, Hlm. xviii +263.

## Eristya P. Irwanto

## TINJAUAN BUKU DINAMIKA EKONOMI POLITIK DALAM KEBIJAKAN PERTANIAN DAN PANGAN
Judul Buku: The Political Economy of Agricultural and Food Policies .
Penulis: Johan Swinnen (2018). Penerbit: Palgrave Macmillan, New York, USA, 264 hlm.

## MASYARAKAT INDONESIA
MAJALAH ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA
NO. AKREDITASI: 21/E/KPT/2018 VOLUME 45 ISSN 0125-9989 E-ISSN 2502-5694
NOMOR 2, DESEMBER 2019

## DDC: 330.9

## Marlon Arthur Huwae dan Jaap Timmer

## PUSH AND PULL DRIVEN DEVELOPMENT: A PROPOSED DEVELOPMENT PARADIGM FOR WEST PAPUA, INDONESIA

## ABSTRACT
West Papua is located in the eastern part of Indonesia with a long story of governance and development schemes under the Dutch and Indonesian governments. The notions of state segregation and tardiness were stated obviously in the development and regulations given by the Dutch and Indonesian government. The segregated circumstance was the Papuans’ preferences in order to be an independent West Papua and or the high number of Melanesians in the Dutch era or becomes an integral part of the Republic of Indonesia. Furthermore, the notions of state tardiness in regard to the implementation of development model and policy are related to special autonomy and the creation of new regions under the Indonesian government and the acceleration of the decolonized development model under the Dutch government. It is, therefore, important to formulate an alternative development model and paradigm which is called Push and Pull Driven Development to develop a better West Papua.
Keywords: paradigm, push and pull driven development, West Papua

## DDC: 307.7

## Irin Oktafiani, I Wayan Suyadnya, dan Triyono

## DEVELOPMENT AND ADAPTATION STRATEGY FOR OUTERMOST SMALL ISLAND COMMUNITY IN PAPUA, INDONESIA

## ABSTRACT
Over the last four decades, the development of outer islands since New Order has grown failure. This paper explains the actual condition of some outer islands in East Indonesia which made an adaptation strategy for the peoples regardless of some limited access towards development. By considering the concept proposed by Harry Jones, the development itself should consider three elements of equity to achieve which are, (1) equal life chances, (2) equal concern for people’s needs, and (3) meritocracy. Data were collected by observation and in- depth interviews during Ekspedisi Nusa Manggala 2018. The study was conducted in Liki, Befondo, Fani and Brass-Fanildo Islands, in North Papua, Indonesia. We started the study by using the descriptive analysis towards Village Building Index indicators and drew on varied data sources. The result of analysis denotes that the outer islands is of great concern to be managed and the marginalized development there leads to the emergence of ideological, structural, organizational inequality driven by poor infrastructure and geographical conditions. We conclude that development equity has not happened yet in East Indonesia and still becomes a continuous work for the Indonesian government and stakeholders.
Keywords: Village Building Index, development and adaptation strategy, outermost small island community, de - velopment equity, East Indonesia

## DDC: 307.2
Inayah Hidayati, Ade Latifa, Bayu Setiawan, dan Meirina Ayumi Malamassam

## DECISION OF MIGRATION OF YOUNG WORKFORCE TO SORONG CITY, WEST PAPUA ABSTRACT
This study aims to explain the decision-making process of migration of young workforce to Sorong City. This research will discuss the decision-making process to understand various factors that influence migrants, especially those who are highly educated, migrate to Sorong city, West Papua Province. These highly educated migrants might have various considerations when choosing Sorong City as their migration destination. The data collected is qualitative data from interviews and is supported by a literature review. Guidelines are prepared to facilitate interviews and produce a better understanding of migration behaviour. The results show that the importance of understanding migration is not just a linear process for the sake of the economy, but non-economic factors also influence migration decision making.
Keywords: internal migration, young workforce migrant, decision-making process
DDC: 307.2

## Hatib Abdul Kadir

## MIGRANTS AS A PROMINENT ASPECT THREATENING LOCAL PAPUANS
ABSTRACT This research explores the internal migration of Indonesian people to Papua. Internal migration is considered in two types. First, migration which is initiated by the government through transmigration. Second, voluntary migration in which migrants have their own desire to migrate. The implication of massive and continued migration is a significant demographic change in Papua. Local people in Papua become minorities in terms of numbers and economic accesses. This research was conducted in Sorong Raya encompassing Sorong City and Sorong District. These two regions significantly denotes the dominance of economic migration which marginalizes local Papuans. This research also observed local people in Papua’s responses towards migrants domination.
Keyword: migration, domination, threat, local Papuans

## DDC: 323.1
Ode Jamal dan Yan Dirk Wabiser

## CONTROVERSY ON REALIZATION OF LEGISLATIVE MEMBER AFFIRMATION SEATS IN SPECIAL AUTONOMY FOR PAPUA IN 2009 AND 2014 ELECTIONS

## ABSTRACT
The enactment of an affirmation article in the Papuan Special Autonomy Law (UU Otsus Papua) is a long struggle that is motivated by the lack of political representation for the interest of indigenous Papuans or so-called Orang Asli Papua (OAP). This situation also received attention from the Drafting Assistance Team of UU Otsus Papua. They raised an idea to reserve the affirmative quota in which ¼ (one fourth) of the members of the Papuan People’s Representative Council (DPRP) is for indigenous Papuans. During implementation, the additional quota of DPRP members becomes a controversy for the government, communities, and political elites. This article aims 1) to understand the backgrounds of ¼ (one fourth) additional affirmative quota of DPRP members for indigenous Papuans, and; 2) to find out the dynamics of the controversy over the issue of ¼ (one fourth) additional affirmative quota of DPRP members for indigenous Papuans in the 2009 and 2014 General Elections. The research methods consist of a qualitative approach and a case study. Primary data used in this research were derived from in-depth interviews. On the other hand, secondary data was obtained from a review of literature and documents. The results are: 1) the underlying reason for this additional quota for DPRP members is a part of an affirmative policy to increase the indigenous Papuans’ political participation. This affirmative policy is expected to resolve the gaps in the political recruitment of indigenous Papuans, particularly under the New Order regime dan; 2) the different interpretations of the Papua Special Autonomy Law’s contents, especially regarding the affirmative seat quota for central and local government, political elites, and community, are the main factor that leads this affirmative seat quota difficult to be implemented.
Keywords: special autonomy, affirmation, legislative

## DDC: 302.2

## Fitria Widiyani Roosinda dan Ariyan Alfraita

## STATE OFFICALS’ STATEMENTS N ONLINE MEDIA REGARDING THE CRISIS OF PAPUA: CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS

## ABSTRACT
Recently, Indonesia has been threatened by the disintegration issue in Papua which initially began because of the incident happened in the Papuan students’ dormitory in Surabaya and the clash between Papuan students and citizens in Malang. This situation led to the high-tense chaos that occurred in big cities in Papua and gained multifaceted perspectives and responses from many actors, particularly the government. This research analyzes the statements delivered by the state officials on online media in terms of the crisis in Papua. Utilizing critical discourse analysis, Van Dijk divides discourse analysis into 3 dimensions. First, textual dimension; second, social cognitive dimension, and; third, contextual or social practice dimension. The result is that the online media in Indonesia merely have differences in the schematic level which is the emphasis of important points in news’ contents.
Keywords: crisis of Papua, online media, state officials
DDC: 398.2

## Adolof Ronsumbre dan Marlon Arthur Huwae
MYTHING THE MYTHS: LEGALITY OF CUSTOMARY LAND OWNERSHIP CONCEPT IN MANOKWARI DISTRICT, WEST PAPUA PROVINCE

## ABSTRACT
Mutual claims in land ownership by several tribes are a continuing phenomenon happening in Manokwari Regency, West Papua Province. From 2013 to 2019, for instance, there were 32 actions undertaken to block public facilities owned by local government and private companies which have been built on the land belong to certain tribes or clans. Each tribe or clan claims as to the legal owners of the land. The legality of land ownership done by several clans or tribes is undergone by constructing a myth. This paper is based on the data that shows the mutual claim phenomena of three tribes on land rights in the area of Rendani Manokwari Airport. These three tribes are Arfak, Doreri, and Mansim Mansim Borai. Each tribe generates its own myth to reinforce land ownership claims. However, when there is no agreement, a new myth is raised to obtain compensation for land use. The myth is that the rights of customary land used for the operation of the Rendani Manokwari Airport does not belong to one tribe, but those of Arfak, Doreri, and Mansim Borai. It means that the myths that have existed are resurrected to produce new myths. The myths are produced to add facts regarding the legality of land ownership for some clans and tribes.
Keywords: land ownership claims, myths, the legality of land ownership, Manokwari’s customary land
Bondan Widyatmoko

## DISSERTATION SUMMARY

## THE IMPLEMENTATION OF INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL CERTIFICATION (ISPO): OPPORTUNITY FOR INCLUSION OF PALM OIL SMALLHOLDER IN RIAU PROVINCE

## ABSTRACT
This dissertation examines the opportunities for oil palm farmers to be included in the palm oil production chain which is created through the implementation of the Indonesian Sustainable Palm Oil Certification (ISPO). This research shows that the implementation of ISPO certification can encourage the formalization of palm oil smallholders through the enclave process. In addition, ISPO also encourages efforts to prevent conflicts through arrangement and land use based on the legal evidence of ownership or land certificate (SHM) and Cultivation Registration Receipt (STDB). This encourages the inclusion of palm oil smallholders with the increasing open access to capital and information and the establishment of a traceability system for palm oil production in Indonesia. This dissertation research is a qualitative study using farmer household surveys, interviews, participant observations, and literature studies as data collection methods.
Keyword: implementation, palm oil, sustainable, palm oil smallholder
Ayu Nova Lissandhi

## TINJAUAN BUKU MEMAHAMI ETNOGRAFI RUANG DAN TEMPAT
Judul Buku: Spatializing Culture Studies: The Ethnography of Space and Place . Penulis: Setha Low (2017). Penerbit: Routledge, New York, USA, Hlm. xviii +263.

## Eristya P. Irwanto

## TINJAUAN BUKU DINAMIKA EKONOMI POLITIK DALAM KEBIJAKAN PERTANIAN DAN PANGAN
Judul Buku: The Political Economy of Agricultural and Food Policies .
Penulis: Johan Swinnen (2018). Penerbit: Palgrave Macmillan, New York, USA, 264 hlm.

## TINJAUAN BUKU DINAMIKA EKONOMI POLITIK DALAM KEBIJAKAN PERTANIAN DAN PANGAN
Eristya P. Irwanto Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
E-mail: eristyapuspita@gmail.com
Judul Buku: The Political Economy of Agricultural and Food Policies . Penulis: Johan Swinnen (2018). Penerbit: Palgrave Macmillan, New York, USA, 264 hlm..

## PENGANTAR
Johan Swinnen, seorang profesor ekonomi Bel- gia, berusaha memberikan kontribusi analitik di dalam bukunya mengenai proses ekonomi politik yang mendasari intervensi pemerintah di pasar pertanian dan pangan dengan alasan politik. Se- lain itu, Swinnen mendiskusikan pertanyaan inti mengenai teka-teki fakta dalam literatur ekonomi pembangunan terkait kebijakan pertanian dan pangan,  yakni  “paradoks  pembangunan”  dan “bias anti-perdagangan”.
Pertanian dan pangan telah menjadi subyek intervensi tangan-tangan pemerintah di sebagian besar sejarah di seluruh dunia, baik di negara berkembang maupun di negara maju. Saat ini lebih dari 500 miliar (setengah triliun) dolar AS dihabiskan oleh beberapa pemerintah untuk mendukung petani. Sementara itu, pada saat yang sama beberapa pemerintah memberlakukan peraturan dan pajak yang merugikan petani.
Pertimbangan politik sangat penting untuk memahami kebijakan-kebijakan ini karena hampir semua kebijakan pertanian dan pangan memiliki efek redistributif dan harus melalui lobi serta tekanan dari kelompok-kelompok kepentingan yang digunakan oleh para pembuat keputusan untuk mempengaruhi masyarakat karena alasan ekonomi dan politik. Beberapa kebijakan, seperti tarif impor atau pajak ekspor, memiliki tujuan distribusi yang jelas dan mengurangi kesejahtera- an total dengan memperkenalkan distorsi dalam perekonomian. Kebijakan lain, seperti standar pangan, reformasi tanah, atau investasi publik da- lam penelitian pertanian, seringkali meningkatkan
kesejahteraan total, namun pada saat yang sama juga memiliki efek distribusi. Efek distribusi ini akan memengaruhi preferensi berbagai kelompok kepentingan dan dengan demikian memicu aksi politik dan memengaruhi keputusan kebijakan.

## Sekilas mengenai Ekonomi Politik
Kebangkitan ekonomi politik dimulai pada 1950- an dan 1960-an dan disebut sebagai “ekonomi politik neoklasik” atau “ekonomi politik baru”. Ketika para ekonom mulai menggunakan alat ekonomi mereka untuk menganalisis proses poli- tik dan mempelajari bagaimana resep kebijakan dibuat dan dipengaruhi oleh berbagai faktor sebe- lum mereka menjadi kebijakan publik (atau tidak) (Weingast et al., 1981 dalam Swinnen, 2018). Para ekonom mulai memodelkan bagaimana insentif agen-agen politik dan kendala lembaga-lembaga politik mempengaruhi pengambilan keputusan politik dan efektivitas berbagai jenis agen dalam mempengaruhi hasil dari pengambilan keputusan itu.
Menurut Kamus Ekonomi Palgrave, ekonomi politik berasal dari filsafat moral yang dikem - bangkan pada abad kedelapan belas sebagai studi tentang ekonomi negara, atau politik, sehingga digunakan istilah ekonomi politik. Awalnya, ekonomi politik merupakan studi tentang kondisi di mana produksi atau konsumsi dalam parame- ter terbatas diselenggarakan di negara-negara. Dengan cara itu, ekonomi politik memperluas penekanan ekonomi, yang berasal dari oikos (yang berarti “rumah”) dan nomos (yang berarti “hukum” atau “ketertiban”). Dengan demikian,
ekonomi politik dimaksudkan untuk mengek- spresikan hukum produksi kekayaan di tingkat negara bagian, seperti halnya ekonomi adalah pengaturan rumah.
Hampir pada semua level, politik selalu berjalin dengan ekonomi. Politik memengaruhi hasil-hasil ekonomi dalam beragam cara, mulai dari kemampuan negara untuk menjamin sebuah kerangka tatanan publik dimana hak-hak kepemi- likan dilindungi hingga kemampuan pemerintah untuk membuat aturan ekonomi. Begitu pula sebliknya, bagaimana ekonomi memengaruhi hasil-hasil politik. Partai-partai politik, misalnya, bersaing meraih kekuasaan dengan manjanjikan peningkatan pertumbuhan ekonomi, penurunan inflasi, penanganan kemiskinan, dan sebagainya (Heywood, 2013).
Lima belas tahun terakhir terlihat adanya ke- bangkitan minat dalam ekonomi politik kebijakan pertanian yang dipicu oleh kombinasi faktor yang sama seperti pada 1980-an: data baru, teori baru, dan pertanyaan menarik baru (Swinnen, 2009 dalam Swinnen, 2018). Pertama , keberadaan wawasan umum baru yang penting dan model ekonomi politik dengan implikasi penting bagi ekonomi politik dari distorsi kebijakan perta- nian. Kedua , keberadaan kumpulan data baru tentang variabel kelembagaan dan politik serta kebijakan pertanian dan pangan yang penting, misalnya kontribusi penting Bank Dunia untuk mengukur distorsi terhadap insentif pertanian. Ketiga , keberadaan pertanyaan kunci baru, yakni bagaimana reformasi kelembagaan dan politik pada 1980-an dan 1990-an telah memengaruhi kebijakan pertanian dan reformasi kebijakan.
Selama tiga puluh tahun terakhir, ketidake- fisienan peraturan telah dihilangkan dan refor - masi kebijakan telah dilaksanakan pada pasar pertanian dan pangan yang jauh lebih liberal daripada dekade sebelumnya (Anderson, 2009). Hal ini termasuk pergeseran sebagian besar ne- gara-negara berkembang, dari yang dikendalikan oleh negara ke tata kelola pertanian dan sistem pangan berbasis pasar.
Perputaran di pasar pertanian dan pangan global pada paruh kedua tahun 2000-an juga memicu debat ekonomi dan politik baru tentang kebijakan pertanian dan pangan. Alih-alih subsidi
ekspor dan tarif impor, hambatan ekspor dan plafon harga diperkenalkan untuk mencegah kenaikan harga pangan. Pertanyaan ekonomi politik yang muncul yakni tentang bagaimana dan mengapa kebijakan (dan pemerintah) merespons sedemikian rupa terhadap perubahan di pasar pertanian global, dan terhadap tantangan global baru terkait dengan volatilitas harga pangan serta kegagalan pemerintah untuk merangsang investasi dan pertumbuhan produktivitas di bidang pertanian.

## Mekanisme Ekonomi Politik yang Mendasari Kebijakan Pertanian dan Pangan
Model ekonomi politik dari kebijakan pertanian dan  pangan  sering  menganggap  “produsen”, “konsumen”,  dan  “pembayar  pajak”  sebagai agen utama untuk mempelajari dampak kebi- jakan, insentif politik, dan dampak pada hasil kebijakan. Alasannya yakni untuk menghindari komplikasi yang tidak perlu dalam menurunkan efek kebijakan (secara teoritis) dan tidak adanya informasi terpilah mengenai dampak kebijakan terhadap berbagai agen di dalam ataupun di luar rantai nilai (secara empiris).
Padahal pada kenyataannya, banyak agen yang terpengaruh dan juga berperan dalam melobi pemerintah untuk memperkenalkan atau menghapus kebijakan tertentu. Dalam kebijakan pertanian dan pangan, “agen lain” termasuk pe - masok input (seperti pemilik tanah, perusahaan benih dan agro kimia, atau bank), pedagang, pengolah makanan, perusahaan ritel, kelompok advokasi lingkungan dan makanan, dan sebagai- nya. Agen-agen ini mungkin dipengaruhi secara berbeda oleh kebijakan, tergantung pada sifat kebijakan (misalnya apakah kebijakan tersebut ditargetkan pada komoditas pertanian (mentah) atau komoditas olahan—atau apakah subsidi per- tanian memengaruhi lahan atau faktor produksi lainnya). Sebagai akibatnya, agen-agen yang ber- beda ini kadang-kadang bergabung membentuk koalisi politik dengan petani atau konsumen akhir untuk memengaruhi pembuat kebijakan dalam menetapkan kebijakan publik.
Koalisi politik ini tidak statis. Ada beberapa alasan mengapa koalisi politik dapat berubah:
struktur kekuasaan tradisional dalam rantai nilai dapat berubah dengan beberapa (sub) sektor tumbuh dan yang lainnya menurun seiring dengan perkembangan ekonomi, teknologi baru yang dapat membawa pemain baru ke dalam rantai nilai, dan instrumen kebijakan baru untuk dapat diperkenalkan (atau dipertimbangkan).
Pemain baru dapat muncul karena berbagai alasan. Tumbuhnya kesadaran akan masalah lingkungan meningkatkan lobi oleh organisasi lingkungan. Kemajuan teknologi, seperti biote- knologi dan tanaman yang dimodifikasi secara genetika/ Genetically  Modified (GM), mencip- takan minat pribadi baru dan mengubahnya dari yang lain.
Sifat kebijakan publik mempengaruhi struk tur permainan politik dengan menentukan kemungkinan koalisi, dan sebaliknya. Rantai nilai sederhana diilustrasikan pada Gambar 1.
Gambar 1. Model rantai nilai sederhana. (* Pemilik tanah, organisasi kredit pedesaan, perusahaan asuran- si, perusahaan yang memproses benih, pupuk, bahan kimia pertanian, dll).
Meskipun rantai nilai ini lebih rumit dari- pada dikotomi konsumen, rantai ini masih meng- abaikan banyak masalah rantai nilai potensial lainnya, seperti persaingan antara pakan dan makanan (dan dengan demikian ternak versus tanaman), antara pangan dan penggunaan bahan bakar, kepentingan lingkungan, dan seterusnya. Namun, terlepas dari kesederhanaannya berguna untuk menggambarkan potensi koalisi.
Kebijakan pertanian dan pangan biasanya campur tangan di bagian-bagian tertentu dari rantai nilai. Jenis instrumen yang digunakan dan “lokasi” intervensi memiliki dampak besar pada kemungkinan koalisi politik. Sifat instrumen
kebijakan akan menentukan apakah kepentingan petani dan pengolah atau agen lain sejalan atau tidak (yaitu apakah mereka memiliki kepentingan yang bertentangan dalam menetapkan intervensi kebijakan publik).
Sementara itu, Cardwell et al. (2003) menya- takan bahwa kebijakan pertanian begitu dipoli- tisasi akibat tingginya ketergantungan petani di negara maju pada subsidi, perlindungan, dan keringanan pajak yang diberikan oleh Pemerintah melalui Common Agricultural Policy (CAP) dari Komunitas Eropa. Tingkat pengaruh kebijakan ini dapat dilihat dari fakta bahwa dalam keputusan penanaman dan investasi Uni Eropa oleh petani sering dipengaruhi oleh perkembangan CAP. Petani menjadi sangat bergantung pada subsidi dan sulit bagi mereka untuk melihat bagaimana mereka bisa bertahan hidup tanpa subsidi. Dengan demikian mereka melobi dengan penuh semangat untuk mempertahankan subsidi ini. Kegiatan lobi mereka difasilitasi oleh keberadaan lembaga khusus yang dikhususkan untuk politik pertanian, khususnya departemen atau kementerian perta- nian. Mereka biasanya melihatnya sebagai tugas mereka untuk mempromosikan kepentingan klien mereka, yakni para petani.
Selain institusi politik domestik, struktur tata kelola internasional pun turut memengaruhi ke- bijakan pertanian dan pangan. Pengaruh tersebut dapat mengambil bentuk seperti integrasi per- dagangan bilateral, plurilateral, atau multilateral, serta integrasi regional, ekonomi, dan bahkan politik yang lebih luas. Adanya perubahan struk- tur tata kelola internasional, turut memiliki efek dramatis pada kebijakan pertanian dan pangan.
Perubahan tata kelola mendorong reformasi dari harga yang sangat distorsi dan rezim per- dagangan pada 1980-an menjadi sistem yang jauh lebih liberal pada 1990-an, di mana Putaran Uruguay menginisiasi pendirian Organisasi Perdagangan Dunia/ World Trade Organization (WTO) secara resmi melalui Protokol Marrakesh 15 April 1994. Dalam kaitannya dengan pertanian, tatanan WTO yang baru memperkenalkan disiplin baru yang penting untuk mengatur perdagangan internasional produk pertanian, dengan implikasi besar bagi domestik Cardwell et al. (2003). Efek yang mendistorsi perdagangan dari instrumen
kebijakan pertanian dan pangan tertentu meru- pakan inti dari perjanjian WTO (dan negosiasi mengenai perjanjian di masa depan). Perjanjian WTO membatasi penggunaan langkah-langkah yang menyimpang sementara tindakan yang tidak menyimpang tidak diatur (Tangermann, 1999).
Pertanian adalah ‘masalah paling eksplosif’ selama negosiasi Putaran Uruguay (Odell, 2005). Sebagaimana Clayton Yeutter, mantan Sekretaris Pertanian AS dan pemain kunci dalam negosiasi Putaran Uruguay untuk pertanian, menyatakan, “Kebijakan  perdagangan  pertanian  telah  lama menjadi teka-teki, seringkali tidak dapat dijelas- kan, selalu menjengkelkan, dan sering bertentan- gan dengan kepentingan jangka panjang terbaik dari petani nasional sendiri. Selama setengah abad, telah memberikan lebih banyak distorsi pada sistem perdagangan multilateral daripada segmen lain dari ekonomi global. ... Mengapa begitu banyak negara telah bekerja begitu keras selama bertahun-tahun untuk menghambat per- dagangan pertanian hampir tidak dapat dipaha- mi!” (Bungenberg, et al., 2018).
Masalah terakhir adalah dampak dari lemba- ga keuangan internasional (seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional/ International Monetary Fund (IMF)) dan kondisi kebijakan yang telah mereka tetapkan pada negara-ne- gara berkembang sebagai bagian dari pinjaman mereka.

## Dinamika Intervensi di dalam Kebijakan Pertanian dan Pangan

## a. Paradoks Pembangunan
Studi Bank Dunia yang terkenal mengenai ekonomi politik kebijakan penetapan harga pertanian pada awal 1990-an, Krueger et al. (1992) menyatakan bahwa: “Salah satu fakta gaya kebijakan ekonomi yang paling membingungkan adalah bahwa negara-negara maju mensubsidi petani mereka, sedangkan negara-negara berkem- bang mengenakan pajak kepada mereka: tingkat diskriminasi terhadap pertanian meningkat karena petani merupakan bagian yang lebih besar dari populasi.”
Berkaitan dengan hal tersebut, para pene liti mengobservasi mengenai “paradoks pem      bangunan”
pada paruh kedua abad kedua puluh. Fenomena “paradoks pembangunan” diilustrasikan melalui Angka Nominal Bantuan untuk pertanian/ Nominal Rate of Assistance to Agriculture (NRA), di mana sejak tahun 1950-an hingga 1980-an NRA bernilai sekitar −20% di negara-negara miskin, sementara rata-rata sekitar +30% di negara-negara kaya per- bedaan yang terjadi sebesar 50 poin persentase. NRA meng ukur distorsi yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang menciptakan kesen- jangan antara harga aktual dan harga yang akan ada di bawah pasar bebas. Perbedaan-perbedaan dalam NRA ini dengan demikian mencerminkan perbedaan besar dalam kebijakan pertanian dan pangan antara negara-negara kaya dan miskin. NRA bernilai negatif menyiratkan bahwa petani dikenakan pajak, sementara itu NRA positif yang mencerminkan subsidi petani (dan pajak konsumen). Pengamatan ini disebut sebagai “paradoks pembangunan”. Perbedaan dalam ke - bijakan pertanian antara negara kaya dan miskin yang ditangkap dalam paradoks pembangunan disebabkan oleh perbedaan dalam keseimbangan ekonomi politik yang disebabkan oleh perbedaan struktural dalam kekuatan ekonomi, biaya infor- masi, organisasi politik, dan perubahan dalam struktur tata kelola.
Kekuatan paling mendasar dalam “paradoks pembangunan” adalah pembangunan ekonomi itu sendiri. Perubahan struktural yang menyertai pembangunan ekonomi mengubah biaya ekonomi dan politik serta manfaat kebijakan pertanian dan pangan. Struktur pasar memengaruhi rente yang dihasilkan dan biaya serta manfaat dari distorsi kebijakan ke berbagai kelompok kepentingan, dan dengan demikian insentif untuk kegiatan politik harus dilakukan untuk memengaruhi pemerintah. Biaya dan manfaat ini, pada giliran- nya, menentukan insentif politik pemerintah dan dengan demikian, menyesuaikan keseimbangan politik-ekonomi.
Sebagai akibat dari perubahan struktural perkembangan ekonomi ini, intervensi pemerin- tah yang meningkatkan harga produk pertanian menguntungkan rumah tangga pertanian secara proporsional daripada merugikan rumah tangga non-pertanian dan industrialis di negara-negara kaya daripada di negara miskin. Karena ekonomi
menjadi kurang agraris, biaya politik per unit un- tuk meningkatkan pendapatan pertanian melalui intervensi kebijakan, seperti tarif dan dukungan harga akan berubah ketika oposisi terhadap perlindungan pertanian menurun. Pada saat yang sama permintaan akan perlindungan pertanian meningkat seiring dengan meningkatnya ke- senjangan pendapatan desa-kota. Kombinasi ini menyebabkan pergeseran keseimbangan ekonomi politik dari memungut pajak dari petani ke subsidi petani dengan pertumbuhan ekonomi.

## b. Bias Anti-Perdagangan
Paradoks pembangunan bukanlah satu-satunya fakta yang dapat ditemui di dalam kebijakan pertanian dan pangan, fakta lainnya adalah “bias anti-perdagangan”.  “Bias  anti-perdagangan” biasanya mengacu pada pengamatan bahwa sektor-sektor yang bersaing impor dilindungi oleh pajak impor dan bahwa komoditas yang dapat diekspor telah menerima jauh lebih sedikit dukungan dan, khususnya, di negara-negara mi- skin, telah dikenakan pajak yang sangat berat. Analisis empiris menunjukkan bahwa sekitar 60% dari semua variasi NRA di seluruh negara dan seiring waktu dijelaskan oleh hanya dua variabel: pendapatan per kapita (yang menangkap paradoks pembangunan) dan keunggulan komparatif (yang sebagian menangkap bias anti-perdagangan) (Anderson et al. 2013).
“Bias anti-perdagangan” dapat diilustrasikan melalui nilai NRA rata-rata untuk komoditas pertanian impor dan ekspor, di mana terdapat perbedaan dramatis dalam kebijakan pertanian untuk komoditas yang bersaing impor dan ekspor di antara negara miskin maupun negara kaya. Di negara miskin, komoditas pertanian yang dapat diekspor dikenakan pajak yang tinggi dengan NRA antara −25% dan −35%; sementara sektor-sektor yang bersaing impor dilindungi, dengan NRA antara 5% dan 20%. Sementara itu, di negara kaya, kedua kelompok komoditas per- tanian yang dapat diekspor dan diimpor memiliki nilai NRA positif (mencerminkan perlindungan).
Sepanjang sejarah, instrumen kebijakan perdagangan seperti pajak ekspor dan impor dan subsidi atau pembatasan kuantitatif merupakan kebijakan pertanian dan pangan yang paling
penting (atau bahkan satu-satunya) yang digu- nakan secara global untuk mendistribusikan kem- bali pendapatan antara konsumen dan produsen (Anderson et al. 2013). Namun yang baru-baru ini terjadi, khususnya pada tahun 2007-2012, “bias anti-perdagangan” telah mengambil versi tertentu karena banyak pemerintah menanggapi kenaikan harga pangan di pasar dunia dengan cara mem- batasi, kadang-kadang langsung melarang, ekspor makanan, sehingga memperburuk harga global.

## c.  Peninjauan Kembali Paradoks Pembangunan dan Bias Anti- Perdagangan
Dalam periode 30 tahun antara 1955 dan 1984, Angka Nominal Bantuan untuk pertanian/ Nominal  Rate  of  Assistance  to  Agriculture (NRA) rata-rata sekitar -20% di negara-negara berkembang, sementara rata-rata sekitar 30% di negara-negara berpenghasilan tinggi. Namun, sejak saat itu telah terjadi perubahan dramatis dalam NRA, baik di negara kaya maupun di negara  miskin.  Terdapat  perubahan  signifikan pada nilai NRA di negara-negara berkembang, rata-rata NRA telah meningkat dari sekitar −20% pada 1980-an menjadi sekitar +10% pada 2000- an. Hal ini mengindikasikan perubahan signifikan dalam kebijakan pertanian dan pangan di nega- ra-negara berkembang. Sementara itu, rata-rata NRA memuncak pada akhir 1980-an sekitar 60%, kemudian menurun menjadi sekitar 20% pada 2000-an, yang mengindikasikan pembalikan yang dramatis. Ini berarti bahwa terdapat konvergensi yang signifikan dalam NRA.
Penjelasan mengenai kenaikan NRA di neg- ara-negara berkembang bisa jadi merupakan hasil dari pertumbuhan pendapatan di negara-negara ini yang semakin kuat di banyak negara selama 25 tahun terakhir. Namun, hal ini tidak mampu menjelaskan alasan pengurangan perlindungan pertanian di negara-negara berpenghasilan tinggi karena pendapatan negara-negara ini pun telah tumbuh selama tiga dekade terakhir.
Lebih jauh dijelaskan, pengurangan perpa- jakan pertanian di banyak negara berkembang yang mengalami pertumbuhan pendapatan se- lama beberapa dekade terakhir disebabkan oleh kombinasi faktor ekonomi politik. Pengurangan
kebijakan anti-pertanian dan pangan di nega- ra-negara berkembang selama dekade terakhir telah disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi, oleh pergeseran keseimbangan politik-ekonomi yang disebabkan oleh pertumbuhan yang dise- babkan oleh perubahan struktural, serta oleh perubahan dalam tata kelola dan struktur media. Ketika infrastruktur pedesaan membaik dan biaya komunikasi turun, petani menjadi lebih efektif secara politik.
Selain itu, ketika ekonomi berkembang, per- an perusahaan agribisnis dan makanan berkem- bang dan organisasi yang lebih terkonsentrasi dan bermodal lebih baik ini sering membentuk koa lisi lobi yang kuat dengan kelompok-kelompok kepentingan petani. Pengurangan pajak perta- nian telah diperkuat oleh program penyesuaian struktural yang diberlakukan oleh lembaga inter- nasional dan perubahan dalam struktur media dan lembaga politik. Dalam banyak kasus, pertum- buhan pendapatan bertepatan dengan reformasi politik (demokratisasi) dan dengan pertumbuhan media komersial. Reformasi demokrasi rata-rata memberi manfaat bagi petani di negara-negara berkembang, walaupun di negara-negara seperti Cina telah ada reformasi kebijakan yang penting tanpa liberalisasi politik.
Sementara itu, perubahan tren perlindungan pertanian untuk negara berpenghasilan tinggi terjadi di Australia, Selandia Baru, Eropa Barat dan Eropa Timur. Di Eropa Timur, liberalisasi ekonomi dan politik menghapus banyak subsidi besar untuk pertanian yang ada di bawah rezim Komunis pada 1970-an dan 1980-an. Sistem pertanian dan pangan yang dikelola negara di Uni Soviet dan Eropa Timur menetapkan harga, perdagangan, tingkat produksi, serta organisasi pertanian. Sistem ini menetapkan harga makanan (konsumen) di tingkat rendah dan harga pertanian (produsen) di tingkat tinggi, sehingga mendistorsi insentif di sepanjang rantai makanan.
Setelah jatuhnya Tembok Berlin pada tahun 1989, lembaga-lembaga politik dan ekonomi run- tuh di bagian dunia ini. Salah satu hasilnya adalah harga pangan meningkat dan harga pertanian turun ke tingkat harga pasar, dan indikator perlindungan pertanian turun mendekati 0. Penurunan subsidi secara keseluruhan di Australia dan Selandia Baru
dan subsidi perdagangan yang menyimpang dari UE memainkan peran penting dalam penurunan keseluruhan negara-negara berpenghasilan tinggi

## PENUTUP
Tujuan tinjauan buku ini adalah menganalisis mengenai proses ekonomi politik yang mendasari intervensi pemerintah di pasar pertanian dan pangan karena alasan politik, beserta dinamika yang menyertainya. Melalui buku berjudul The Political Economy of Agricultural and Food Poli- cies ini , Johan Swinnen telah memberikan kontri- busi analitik yang penting pada literatur ekonomi yang menjelaskan penyebab dan konsekuensi intervensi pemerintah di pasar baik untuk output maupun input pertanian, dengan menggunakan alat analisis ekonomi konvensional.
Dibandingkan dengan buku lain yang setema, buku yang ditulis oleh Johan Swinnen ini dirasa unggul dalam penyajian gambaran kondisi koalisi politik selama beberapa dekade terakhir ketika pembangunan ekonomi menyiratkan penurunan relatif dari beberapa sektor dalam rantai nilai dan pertumbuhan lainnya. Kemudian, teknologi dan globalisasi baru telah memperkenalkan pemain baru ke dalam rantai nilai, serta instrumen kebi- jakan baru telah memberikan insentif bagi orang lain untuk bergabung dengan permainan lobi. Sehingga tergambar jelas bagaimana mekanisme ekonomi politik dan dinamika intervensi yang membentuk kebijakan pertanian dan pangan.

## PUSTAKA ACUAN
Anderson, K. 2009. Distortions to Agricultural Incentives: A Global Perspective, 1955–2007 . London/Washington, DC: Palgrave Macmillan and the World Bank.
Anderson, K., Rausser, G.C. & J. Swinnen. 2013. Political Economy of Public Policies: Insights from Distortions to Agricultural and Food Markets. Journal of Economic Literature 51 (2): 423–477.
Bungenberg, M., M. Krajewski, C. Tams, J.P. Terhechte, dan A.R., Ziegler. 2018. European Yearbook of International Economic Law 2017. Switzerland: Springer International Publishing: 99.
Cardwell, M.N., Grossman, M.R., dan Rodgers, C.P. 2003. Agriculture and International Trade:
Law, Policy, and the WTO . Oxon, United Kingdom: CAB International.
Heywood, A. 2013. Politik: Edisi Keempat. Yogya- karta: Pustaka Pelajar: 221
Krueger, A.O., M. Schiff, dan A. Valdes. 1992. The Political Economy of Agricultural Protection in Developing Countries . A World Bank
Comparative Study. Baltimore: Johns Hopkins
University Press: 2.
Odell, J.S. 2005. Chairing a WTO Negotiation. Journal of International Economic Law , Vol. 8, No.2:
437.
Swinnen, J. 2009. The  Growth  of  Agricultural Protection  in  Europe  in  the  19th  and  20th Centuries? The World Economy 32 (11): 1499–1537.
Swinnen, J. 2018. The  Political  Economy  of Agricultural and Food Policies . New York: Palgrave Macmillan: 254 pages. ISBN: 978-1-137-50101-1.
Tangermann, S. 1999. Europe’s Agricultural Policies and the Millennium Round. The World Economy 22 (9): 1155–1178.
Weingast, B.R., K.A. Shepsle, dan C. Johnsen. 1981. The Political Economy of Benefits and Costs: A Neoclassical Approach to Distributive Politics . General Political Economy 89: 642–664.