JSiI | Jurnal Sistem Informasi | Vol. 8 | No. 2 | September 2021 | 150-157

## PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN PEREDARAN HASIL HUTAN
Marleni Anike 1 , Imen Fattu 2
1,2 Jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik Informatika STIKOM Artha Buana Kupang Jln. Samratulangi 3 No 1, Oesapa Barat, Kelapa Lima, Walikota, Nusa Tenggara Timur
1 rypy03lny@gmail.com
2 if1998@gmail.com
Abstrak  - Aplikasi p4H2 merupakan  model aplikasi website  yang khusus dikembangkan untuk KPH Wilayah Kota Kupang. Dimana cikal bakal dikembangkannya aplikasi ini adalah KPH Wilayah Kota Kupang merupakan salah satu instansi pemerintah yang bertanggung jawab untuk  melaksanakan  pelayanan  publik  perizinan  peredaran  hasil  hutan  di  Kota  Kupang  dalam  rangka  upaya  pemenuhan  kebutuhan masyarakat  maupun  dalam  rangka  pelaksanaan  peraturan  perundang-undangan.  Guna  memaksimalkan  efektifitas  kerja,  proses  perizinan peredaran hasil hutan maka dikembangkanlah aplikasi ini untuk memangkas waktu, tenaga serta biaya baik petugas maupun pemohon. Untuk mengembangkan  aplikasi  digunakan  PHP,  XAMPP,  Bootstrap  4.  Perancangan  sistemnya  secara  terstruktur  yakni  mendeskripsikan Flowchart, ERD, HIPO, Diagram konteks arah pengembangan sistem digunakan metode SDLC. Hasil yang diperoleh melalui ujicoba dengan petugas bahwa aplikasi ini sangat memudahkan pekerjaan mereka dapat mengurangi biaya dan waktu baik petugas maupun pemohon. Proses memasukkan dan  menampilkan  data menjadi lebih cepat dan efektif. Untuk  fungsi aksi pada setiap form berhasil sesuai dengan fungsinya masing-masing. Maka, secara keseluruhan aplikasi berhasil dikembangkan sesuai dengan kebutuhan petugas.
Kata Kunci : Aplikasi Website, PHP, Terstruktur, Bootstrap4, SDLC, KPH Wilayah Kota Kupang

## I. P ENDAHULUAN
Konsep welfare state atau negara kesejahteraan dianut oleh Negara  Indonesia  [1]  diekspresikan  dalam  pembukaan  UUD 1945  [2]  bahwa  sesungguhnya  kemerdekaan  itu  ialah  hak segala  bangsa  [3]  dalam  istilah  umum  merdeka  yakni  layak mendapatkan  kesejahteraan.  Sejahtera  dalam  keadaan  baik, makmur,  sehat  damai  dalam  kebijakan  sosial  yang  menunjuk kepada  jangkauan  pelayanan  untuk  memenuhi  kebutuhan masyarakat.  Usaha dan daya dimaksimalkan oleh pemerintah termasuk  mengkaji  reformasi  birokrasi  dalam  rangka membangun  sistem  administrasi  untuk  melayani  kepentingan rakyat    [4].  Menurut  [5]  pelayanan  publik  bertujuan  untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memberikan kepuasan  dalam  pelayanan,  transparan  yakni  pelayanan bersifat  terbuka,  mudah  dan  dapat  diakses  oleh  semua  pihak yang membutuhkan. Pada prinsipnya implementasi pelayanan publik  diemban  atau  menjadi  tanggung  jawab  Instansi Pemerintah  Pusat,  Daerah,  Lingkungan  Badan  Usaha  Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah.
Pembentukan  Kesatuan  Pengelolaan  Hutan  (KPH) merupakan  amanat  yang  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah
No.  6  Tahun  2007  dan  Peraturan  Pemerintah  No.  3  Tahun 2008  tentang  Tata  Hutan  dan  Penyusunan  Rencana Pengelolaan Hutan ditingkat daerah dengan fungsi pokok dan peruntukkannya  dapat  dikelolah  secara  efisien  dan  lestari. Keberadaan  KPH  memiliki  peran  yang  strategis  sebagai penyelenggara  pengelolaan  hutan  di  lapangan  atau  di  tingkat tapak yang harus dapat memastikan bahwa pengelolaan hutan dilakukan secara lestari sesuai dengan fungsinya. Operasionalisasi  KPH  saat  ini      menjadi  sebuah  kebutuhan pemerintah  dan  pemerintah  daerah  sebagai  pengurus  sumber daya  hutan  sesuai  mandat  Undang-Undang  dimana  hutan dikuasai  oleh  negara  dan  harus  dikelola  secara  lestari  untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Sesuai  dengan  Surat  Keputusan  Menteri  Kehutanan Nomor:  SK.  591/Menhut-VII/2010  tanggal  19  Oktober  2010, telah  ditetapkan  Wilayah  Kesatuan  Pengelolaan  Hutan Lindung  (KPHL)  dan  Kesatuan  Pengelolaan  Hutan  Produksi (KPHP) Provinsi NTT seluas ± 1.247.962 Ha terbagi menjadi menjadi 13 unit KPHL seluas ± 689.609 Ha dan 9 unit KPHP seluas  ±  558.353  Ha.    Gubernur  NTT  dengan  surat  Nomor BU.522/34/Dishut/2017  tanggal  14  Juni  2017  mengusulkan perubahan penetapan Wilayah KPH Provinsi NTT menjadi 13
JSiI | Jurnal Sistem Informasi | Vol. 8 | No. 2 | September 2021 | 150-157
Perencanaan Sistem
Analisis Sistem Desain Sistem Implementasi Sistem Perawatan Sistem
unit  KPHL  dan  9  unit  KPHP  sehingga  terhadap  usulan Gubernur  NTT  tersebut  Direktur  Jenderal  Planologi Kehutanan  dan  Tata  Lingkungan  dengan  Surat  Nomor S.1506/PKTL/REN/PLA.0/11/2017 tanggal 6 November 2017 menetapkan  KPHL  dan  KPHP  Provinsi  NTT  seluas  ± 1.132.925  hektar  dibagi  kedalam  22  unit  KPH  yang  terdiri dari  13  unit  KPHL  seluas  ±  593.809  Ha  dan  9  unit  KPHP seluas  ±  539.116  Ha  dan  telah  ditetapkan  dengan  Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.664/MENLHK/SETJEN/PLA.0 /11/2017 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan  Pengelolaan  Hutan  Produksi  Provinsi  Nusa Tenggara  Timur.  Dalam  Lampiran  Surat  keputusan  tersebut Kota  Kupang  ditetapkan  sebagai  KPHL  Unit  XVIII  dengan fungsi  kawasan  hutan  lindung  seluas  ±  1.440  Ha  dan  Hutan Produksi seluas ± 59 Ha.
Untuk  mengelolah  hasil  hutan  di  Kota  Kupang masyarakat membutuhkan persetujuan dari KPH wilayah Kota Kupang  dalam  bentuk  surat  izin  peredaran  agar  hasil  hutan dapat  di  edarkan  secara  legal  melalui  urutan  prosedur  yang berlaku  yaitu:  1).  Masyarakat  mengajukan  permohonan  ke KPH  wilayah  Kota  Kupang  untuk  melakukan  pengecekan lokasi  tumbuh  pohon  (SPCL),  2).  Diterbitkan  Surat  Tugas KPH  wilayah  Kota  Kupang  untuk  melakukan  pengecekan lokasi  tempat  tumbuh  pohon,  3).  Masyarakat  mengajukan permohonan ke KPH wilayah Kota Kupang untuk melakukan pengecekan lokasi dan  hasil penebangan pohon (SPCVP), 4). Diterbitkan  Surat  tugas  KPH  wilayah  Kota  Kupang  untuk melakukan  pengecekan  lokasi  dan  hasil  penebangan  pohon, 5). Masyarakat membuat nota angkutan untuk dikirim ke KPH wilayah Kota Kupang, 6). Petugas KPH wilayah Kota Kupang menerbitkan  berita  acara  dokumen  nota  angkutan  sebagai bukti  bahwa  hasil  hutan  tersebut  telah  digunakan,    Namun pelayanan izin di KPH wilayah Kota Kupang sering terhambat oleh karena jalur komunikasi antara petugas maupun pemohon terbatas  oleh  jarak,  ketidaksiapan  dokumen  sehingga  harus bolak  balik,  keterbatasan  petugas  apabila  petugas  yang menangani tidak berada ditempat sehingga proses pengecekan dokumen  maupun  lokasi  sering  terhambat  mengakibatkan terlambat dan dapat menumpuk. Seiring dengan perkembangan  teknologi  saat  ini,  khususnya  pada  bidang website sebagai  media  informasi  yang  menawarkan  berbagai kemudahan  dalam  menyajikan  informasi  [6].  Kecepatan  dan kenyamanan  merupakan  dampak  positif    dengan  adanya internet. Website lebih  mudah  diakses  oleh  masyarakat  di berbagai daerah hanya dengan menggunakan internet.
Pelayanan  publik  perizinan  peredaran  hasil  hutan  di KPH wilayah Kota Kupang yang masih bersifat konvensional dan  belum  memanfaatkan  secara  aktif  kemajuan  teknologi informasi mengakibatkan ketidakefektifan penggunaan tenaga, biaya  dan  waktu,  Oleh  karena  itu  dibuatlah  aplikasi website “Pelayanan  Publik  Perizinan  Peredaran  Hasil  hutan  p4H2  di KPH wilayah Kota Kupang”  yang dapat membantu pelayanan izin  di  KPH  wilayah  Kota  Kupang,  guna  memaksimalkan
efektivitas  kerja  dari  KPH  wilayah  Kota  Kupang  serta  untuk memudahkan proses perizinan peredaran hasil hutan.
Orisinalitas  riset  ini  terpaut  dalam  kajian  kepustakaan menurut  [7]  dalam  penelitian  yang  telah  dilakukannya  Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai  Timur belum  menyelenggarakan pelayanan  perizinan  yang  optimal  sehingga  diterapkan  pola pelayanan  terpadu  dan  mendapatkan  apresiasi  dikalangan pengusaha bergerak dibidang rehabilitasi hutan dan penggunaan  lahan  karena  tidak  melalui  jalur  birokrasi  yang rumit.  Lain  halnya  di  Kabupaten  Banyuwangi  bahwa  telah dibentuk  Badan  Pelayanan  Perizinan  Terpadu  namun  proses perizinan  dan  non  perizinan  belumlah  efektif  dan  efisien  [8], Perum  Perhutani  KPH  Semarang  telah  mengembangkan sebuah aplikasi GIS dengan proses overlay untuk memetakan sumber  daya  hutan  dan  perencanaan  reboisasi  hutan  [9] sedangkan  Perum  Perhutani  KPH  Saradan  juga  telah dikembangkan  sebuah  sistem  informasi  berbasis  web  untuk mengelola lahan kawasan hutan yang dapat memudahkan dan membantu  dalam  pencatataan  dan  laporan  data  pesanggem [10].  KPH  Randublatung  Kabupaten  Blora  mengembangkan aplikasi  informasi  Pemetaan  hutan  berdasarkan  klasifikasi potensi  hutan  lindung  untuk  mengetahui  letak  lokasi  hutan lindung,  memberikan  informasi  wilayah  hutan,  serta  letak lokasi  hutan  [11],[12]  mengembangkan  GIS  bertujuan  untuk mengetahui perubahan tutupan lahan dan penyebab terjadinya perubahan tersebut.

## II. M ETODOLOGI P ENELITIAN
Penelitian  yang  dikembangkan  ini  mengambil  suatu pendekatan  metodologi  penelitian  pengembangan  perangkat lunak  model  konsevatif  namun  masih  layak  untuk  digunakan yakni  model  SDLC  menurut  [13]  metode  ini  tepat  digunakan dalam  merekayasa  sistem  dan  perangkat  lunak  yakni mengubah  sistem,  model  serta  merancang  sistem  komputer dan  konten  informasi  didalamnya  sedangkan  menurut  [14] SDLC  merupakan  siklus  hidup  klasik  yang  menggunakan pendekatan  pengembangan  perangkat  lunak  dengan  bersifat sistematis  dan  berurutan.  Pada  umumnya  model  ini  masih sangat relevan untuk digunakan sehingga implementasi SDLC dalam  penelitian  ini  dikembangkan  agar  mengarahkan bagaimana  langkah  demi  langkah  untuk  penyelesaian pengembangan  website  p4H2  dimulai  dari  langkah  1). Perencanaan  Sistem;  2).  Analisis  Sistem;  3).  Desain  Sistem; 4).  Implementasi  Sistem;  5).  Perawatan  Sistem.  Untuk  lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 1 berikut.
JSiI | Jurnal Sistem Informasi | Vol. 8 | No. 2 | September 2021 | 150-157

## Gambar 1. Model SDLC Yang Digunakan
Pada  Gambar  1  mendeskripsikan  secara  umum  tahap demi tahap proses pengembangan suatu perangkat lunak yang akan  dikembangkan.  Untuk  lebih  jelasnya  dapat  diuraikan sebagai berikut.

## 1) Perencanaan Sistem
Sebagai  awal  dalam  melaksanakan  penelitian  ini,  kami melakukan  tahap  perencanaan  yang  dikelompokkan  menjadi dua  bagian  yakni  perencanaan  pengumpulan  data  jangka pendek  dan  jangka  menengah.  Pada  jangka  pendek  kami melakukan  pengumpulan  data  yang  meliputi  observasi langsung,  wawancara  sehingga  diperoleh  informasi  bahwa KPH  Wilayah  Kota  Kupang    membutuhkan  sebuah  aplikasi untuk menangani secara administrasi perizinan peredaran hasil hutan.  Sedangkan  untuk  perencanaan  jangka  menengah apabila informasi yang dikumpulkan masih kurang, kami akan kembali untuk mengumpulkannya serta melakukan pengkajian secara  empiris  dengan  mengumpulkan  data-data  karya  ilmiah berupa jurnal, prosiding. Kemudian kami merencanakan/mengestimasi  waktu  yang  akan  diselesaikan untuk  pengumpulan  data,  analisis,  mendesain/koding  dan perawatan sistem.

## 2) Analisis Sistem
Setelah  informasi  dikumpulkan  dan  dikelolah  menjadi data,  tahap  selanjutnya  menganalisis  kebutuhan  sistem.  Pada dasarnya  kebutuhan  dalam  pengembangan  sistem  secara umum terbagi atas tiga bagian yakni,

## a. Kebutuhan Pengguna
Pengguna  dalam  penelitian  ini  dibagi  menjadi  dua yakni  pengguna  sebagai admin dan  pengguna  sebagai user (pemohon).  Kebutuhan admin adalah  bagaimana  cara  bisa berkomunikasi  dengan  sistem  maka  dibuatlah interface. Fasilitas admin 1). Memasukkan data user 2). Memasukkan berkas  3).  Memasukkan  nota  dan  4).  Memasukkan  surah KPH. Sedangkat fasilitas user 1). Memasukkan data user 2). Memasukkan  SPCL  3).  Memasukkan  SPCVP  dan  4). Memasukkan nota.

## b. Kebutuhan Perangkat Lunak
Fase  analisis  sistem  untuk  spesifikasi  kebutuhan perangkat lunak dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini.
T ABEL I
S PESIFIKASI KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK P 4 H 2 DALAM TABEL No   Nama PL Kegunaan 1 Sistem Operasi Win 10 Ultimate Memberikan  layanan  konfigurasi perangkat keras terhadap perangkat lunak  yang  akan  diakses  oleh pengguna
2 Sublime Text Editor  dari  bahasa  pemrograman
PHP untuk melakukan pengelolaan konten didalam aplikasi server 3 Cascading Style Sheet Untuk membuat halaman web yang dapat  beradaptasi  dengan  berbagai macam ukuran layar 4 Hypertext Markup Language (HTML) Bahasa pemrograman yang fleksibel  yang  mendukung  Java, VB,  C  dan  sebagainya.  Digunakan untuk  mengembangkan  aplikasi berbasis web 5 Hypertext Preprocessor (PHP) Server  side yang  dirancang  untuk aplikasi berbasis web 6 XAMPP Sebagai server yang berdiri sendiri
( localhost ) 7 Microsoft Visio Digunakan untuk mendesain perancang sistem 8 Browser
Digunakan untuk mengakses database  baik  secara  lokal  maupun non-lokal 9
Bootstrap 4 Digunakan untuk membuat aplikasi website  agar  dapat  menyesuaikan dengan ukuran layar monitor apapun.

## c. Kebutuhan Perangkat Keras
Terakhir  dari  fase  analisis  adalah  menentukan spesifikasi kebutuhan perangkat keras  yang akan digunakan dalam  penelitian  ini,  untuk  jelasnya  dapat  diuraikan  pada Tabel 2 berikut.
T ABEL II S PESIFIKASI KEBUTUHAN PERANGKAT KERAS P 4 H 2 DALAM TABEL No   Nama PL Kegunaan 1 Processor AMD A9-9425 Radeon R5 Sebagai penggerak untuk menjalankan perintah dan mengatur alur kerja p4H2 2 Memori 8 Gb Ram Media  untuk  menyimpan  data sistem 3 Printer Epson L3110 Media untuk mencetak laporan 4 Monitor 14inch Perangkat  keras  ini  sebagai  media untuk menampilkan interface sistem agar pengguna dapat berinteraksi.

## 3) Desain Sistem
Fase  ketiga  dalam  proses  pengembangan  sistem  model SDLC  adalah  mendesain  sistem,  dimana  pada  penelitian  ini didesain beberapa fitur yakni :

## a. HIPO
Pada Gambar 2 berikut ini mendeskripsikan hirarki sistem,  pada  level  kedua  terdapat  Data  Master,  Data Transaksi  dan  View  Data.  Level  ketiga input  data  user,
JSiI | Jurnal Sistem Informasi | Vol. 8 | No. 2 | September 2021 | 150-157
input  spcl,  input  spcvp,  input  nota,  input  surat  KPH,  input berkas, view berkas, view spcl, view spcvp, view nota, view surat KPH.
Gambar 2. HIPO p4H2

## b. Diagram Konteks
Gambar  3  berikut  ini  mendeskripsikan  alur  kerja sistem  dengan  dua  pengguna  yakni admin dan user (Pemohon).  Dari  gambar  tersebut  dapat  dijelaskan  bahwa admin melakukan input data user, data  berkas, input nota dan input surat  KPH  ke  sistem  serta admin dapat  melihat data user, berkas,  SPCL,  SPCVP,  nota,  dan  surat  KPH. Sedangkan user dapat  melakukan input data user, SPCL, SPCVP,  nota  ke  sistem.  Dapat  melihat  data user, berkas, SPCL, SPCVP, nota dan surat KPH.
Gambar 3. Diagram Konteks p4H2
c. ERD
Perancangan  sistem entitas  relationship  diagram (ERD) merupakan  gambaran  relasi  pada  sistem  yang  dalam penelitian  ini  dapat  dideskripsikan  sebagai  berikut  bahwa dapat dijelaskan bahwa satu spcl memiliki satu berkas yakni pada  tabel  dengan  inisial  nama  yakni  tbl_berkas  dengan kd_berkas sebagai primary key dan pada tabel dengan inisial nama  yakni  tbl_spcl,  kd_spcl  sebagai primary  key. Satu spcvp  memiliki  satu  berkas  yakni  pada  tabel  dengan  inisial nama tbl_berkas dengan kd_berkas sebagai primary key dan pada tabel dengan inisial nama tbl_spcvp, kd_spcvp sebagai primary  key. Satu  nota  memiliki  satu  berkas  yakni  pada
tabel  dengan  inisial  nama  tbl_berkas  dengan  kd_berkas sebagai primary  key dan  pada  tabel  dengan  inisial  nama tbl_nota,  kd_nota  sebagai primary  key. Satu  surat  memiliki satu berkas yakni pada tabel dengan inisial nama tbl_berkas dengan  kd_berkas  sebagai primary  key dan  pada  tabel dengan inisial nama tbl_surat, kd_surat sebagai primary key. Dari  uraian  tersebut  dapat  dilihat  perancangan  ERD  pada Gambar 4 berikut.
Gambar 4. ERD p4H2
d. Desain Antarmuka , diantaranya adalah :
 Halaman Login
Pada Gambar 5 berikut ini merupakan perancangan halaman user dengan  tampilan  untuk  masuk  ke  sistem user harus memasukkan “Username” dan “Password” yang benar apabila  salah  maka  sistem  akan  menampilkan  proses  login salah.
Gambar 5. Desain Tampilan Login
JSiI | Jurnal Sistem Informasi | Vol. 8 | No. 2 | September 2021 | 150-157

##  Halaman Dashboard
Pada  Gambar  6  mendeskripsikan  perancangan tampilan  menu  utama  atau dashboard yang  dapat  dilihat pada gambar berikut ini.
Gambar 6. Desain Halaman Dashboard

##  Halaman Surat KPH
Pada  Gambar  7  mendeskripsikan  perancangan halaman  surat  KPH,  admin  dapat  mengelolah  isi form dengan menambahkan, mengubah dan menghapus data surat KPH.  Sedangkan user hanya  dapat  melihat  data  surat  tidak bisa  mengelolah  isinya,  dapat  dilihat  pada  gambar  berikut ini.

## Gambar 7. Desain Halaman Surat KPH
 Halaman Berkas
Pada Gambar 8 menunjukkan perancangan halaman  berkas,  dimana  admin  dapat  menambahkan, mengubah dan menghapus data surat. Sedangkan user hanya dapat  melihat  isi form berkas.  Dapat  dilihat  pada  gambar berikut.
Gambar 8. Desain Halaman Berkas
 Halaman SPCL
Pada Gambar 9 menunjukkan perancangan halaman  SPCL,  dimana user dapat  menambahkan, mengubah  dan  menghapus  data  SPCL.  Sedangkan  admin hanya  dapat  melihat  isi form SPCL.  Dapat  dilihat  pada gambar berikut.

## Gambar 9. Desain Halaman SPCL

##  Halaman SPCVP
Pada  Gambar  10  mendeskripsikan  perancangan halaman  SPCVP,  dimana user dapat  menambahkan, mengubah  dan  menghapus  data  SPCVP.  Sedangkan  admin hanya  dapat  melihat  isi form SPCVP.  Dapat  dilihat  pada gambar berikut.

## Gambar 10. Desain Halaman SPCVP

##  Halaman Nota Angkutan
Pada  Gambar  11  mendeskripsikan  perancangan halaman  nota  angkutan,  dimana user maupun  admin  dapat menambahkan,  mengubah  dan  menghapus  data  nota angkutan. Dapat dilihat pada gambar berikut.
JSiI | Jurnal Sistem Informasi | Vol. 8 | No. 2 | September 2021 | 150-157

## Gambar 11. Desain Halaman Nota Angkutan

## 4) Implementasi Sistem
Langkah  keempat  model  SDCL  adalah  melakukan penerapan  terhadap  perancangan  sistem  yang  telah  dibuat terlebih  dahulu  (lihat  bagian  Desain  Sistem  dan  Desain Antarmuka).  Pada  penelitian  ini  implementasi  sistem  secara detail dapat dilihat pada bagian III Hasil.

## 5) Perawatan Sistem
Langkah terakhir model SDLC adalah perawatan sistem, langkah  ini  diimplementasikan  pada  pengembangan  sistem p4H2 apabila sistem mengalami error dalam bentuk apapun.

## III. H ASIL DAN P EMBAHASAN
Pada  fase keempat  metode  SDLC  pada  penelitian  ini, untuk  mengakses  aplikasi  sistem  p4H2  baik  admin  dan user harus  terlebih  dahulu  menyiapkan browser .  Kemudian halaman  login  akan  ditampilkan  seperti  pada  Gambar  12. Sedangkan  untuk user baru  terdapat  halaman  daftar  seperti pada  Gambar  13  dengan  harus  mengisi  terlebih  dahulu informasi pribadi yakni  : Nama lengkap, NIK, Jenis Kelamin, Alamat kemudian memilih Daftar.
Gambar 12. Implementasi Tampilan Login
Gambar 13. Implementasi Tampilan Daftar User
Setelah  proses  login  berhasil,  sistem  akan  menampilkan tampilan dashboard merupakan  pusat  kontrol  panel  dengan fungsi  mengatur  semua  alur  kerja  dalam  situs. Dashboard ditampilkan  pada  halaman  awal  situs  yang  terkait  dengan database yang  memungkinkan  admin  maupun user dapat mengakses halaman lainnya sesuai dengan hak akses masing- masing. Dapat ditunjukkan pada Gambar 14 berikut ini.

## Gambar 14. Implementasi Tampilan Dashboard
Pada  halaman dashboard tersedia  fasilitas  informasi berkas  KPH,  surat  KPH,  SPCL,  SPCVP,  dan  nota  angkutan. Untuk  tampilan  pada form halaman  surat  KPH  berisi informasi jumlah dan jenis surat berita acara dengan hak akses dapat  mengunggah  surat,  mencari,  mengubah,  melihat  dan menghapus  yang  dapat  dikerjakan  oleh  admin.  Dapat  dilihat pada Gambar 15 berikut.

## Gambar 15. Implementasi Tampilan Surat KPH
Pada  Gambar  16  berikut  mendeskripsikan  tampilan secara  eskplisit  bahwa user memiliki  hak  akses  untuk mengelolah informasi berupa mengunggah, mencari,
JSiI | Jurnal Sistem Informasi | Vol. 8 | No. 2 | September 2021 | 150-157
mengubah,  melihat  dan  menghapus  informasi.  Pada  tampilan tersebut  pula  diinformasikan  No  Surat,  Nama  Lengkap,  Jenis Kelamin, No. Telp, Username, Alamat, dan Lampiran sebagai data  SPCL  demikian  juga  untuk  Gambar  17  berikut  ini menampilkan informasi SPCVP dan Gambar 18 menampilkan informasi nota angkutan, serupa dengan Gambar 16.

## Gambar 16. Implementasi Tampilan SPCL

## Gambar 17. Implementasi Tampilan SPCVP

## Gambar 18. Implementasi Tampilan Nota Angkutan
Adapun  hasil  dari  penelitian  ini  berupa  pengembangan aplikasi    berbasis  website  untuk  memudahkan  petugas  KPH Wilayah  Kota  Kupang  dalam  menerbitkan  surat  peredaran hasil  hutan.  Dimana  sebelumnya  pemohon  harus  mendatangi kantor  KPH  dengan  membawa  serta  semua  kelengkapan administrasi  setelah  itu  melakukan  pengajuan  permohonan
untuk  dilakukan  pengecekan  lokasi  tumbuh  (SPCL), kemudian  petugas  melaporkan  kondisi/keadaan,  apabila semua  sudah  memenuhi  prosedural  maka  Surat  Tugas dikeluarkan  untuk  dilakukan  pengecekan  lokasi  tempat tumbuh pohon, kemudian pemohon mengajukan kembali surat permohonan  untuk  pengecekan  lokasi  dan  hasil  penebangan pohon  (SPCVP),  lalu  diterbitkanlah  Surat  Tugas  untuk melakukan  pengecekan  lokasi  dan  hasil  penebangan  pohon dan  pemohon  membuat  nota  angkutan  untuk  diserahkan kepada  petugas  KPH.  Petugas  KPH  menerbitkan  berita  acara dokumen nota angkutan sebagai bukti bahwa hasil hutan telah digunakan. Dari alur/proses yang konvensional tersebut, maka dibuatkanlah sebuah sistem berbasis website agar pemohon/ user dapat  melengkapi  berkas  permohonan  tanpa harus  mendatangi  kantor  KPH,  bisa  diakses  langsung  dari tempat tinggal masing-masing. Demikian pula petugas apabila berhalangan/tidak  hadir  dikantor  bisa  mengecek  apabila terdapat  permohonan  untuk  peredaran  hasil  hutan.  Pada Gambar  19  berikut  ini  merupakan  tampilan  halaman  berkas, dimana petugas/ user akan mengecek kelengkapan berkas dari pemohon  terdiri  atas  Surat  KPH,  SPCL,  SPCVP,  Nota Angkutan,  File  berisi  keterangan  Pemohon,  Tanggal permohonan/waktu  menggungah  dokumen,  dan  Berkas  untuk menampilkan  dokumen  lampiran.  Sedangkan  hak  akses petugas  adalah  dapat  melakukan  pencarian,  melihat, mengubah dan menghapus dokumen.
Gambar 19. Implementasi Tampilan Halaman Berkas

## IV. K ESIMPULAN
Melalui tahap demi tahap penerapan model pengembangan sistem SDLC hasil yang diperoleh sangat baik adanya karena seluruh  proses/alur  pada  sistem  mengadopsi  kondisi  yang terjadi di KPH Wilayah Kota Kupang yang diimplementasikan  kedalam  bentuk form  form. Setelah diadakan  ujicoba  dengan  petugas,  bahwa  aplikasi  ini  sangat memudahkan  pekerjaan  mereka  dapat  mengurangi  biaya  dan waktu  baik  petugas  maupun  pemohon.  Proses  untuk memasukkan  dan  menampilkan  data  menjadi  lebih  cepat  dan
JSiI | Jurnal Sistem Informasi | Vol. 8 | No. 2 | September 2021 | 150-157
efektif.  Untuk  fungsi  aksi  pada  setiap form berhasil  dibuat sesuai  dengan  fungsinya  masing-masing.  Maka,  secara keselurahan  pengembangan  aplikasi  p4H2  ini  berhasil dikembangkan dengan baik sesuai dengan kebutuhan petugas.

## U CAPAN T ERIMA K ASIH
Terima  kasih  disampaikan  kepada  KPH  Wilayah  Kota Kupang  yang  telah  mengizinkan  kami  untuk  melakukan penelitian  sehingga  aplikasi  ini  dapat  dikembangkan.  Terima kasih juga kami sampaikan kepada Pimpinan STIKOM Artha Buana  Kupang  yang  mengizinkan  kami  untuk  melakukan penelitian
R EFERENSI
[1] Z. A. M. Di et al. , “Indonesia merupakan negara,” vol. 5, no. 8, pp. 1–11, 2016.
[2] N.  R.  Yunus,  “Aktualisasi  Welfare  State  Terhadap Kehidupan Bernegara Dalam Dimensi,” Mizan J. Ilmu Syariah. , vol. 3, no. 2, pp. 253–276, 2015.
[3] O.  Sukmana,  “Konsep  dan  Desain  Negara Kesejahteraan ( Welfare State ) Pendahuluan Dewasa ini , wacana mengenai negara kesejahteraan ( welfare state  )  menjadi  didefinisikan  sebagai  suatu  negara dimana  pemerintahan  negara  dianggap  bertanggung jawab dalam  menjamin standa,” Sospol , vol. 2, no. 1, pp. 103–122, 2016.
[4] Yusriadi and Misnawati,  “Reformasi Birokrasi dalam Pelayanan  Publik  (Studi  Pelayanan  Terpadu  Satu Pintu),” J. Ilm. Ilmu Adm. Publik , vol. 7, pp. 99–108, 2017.
[5] S. Suhartoyo, “Implementasi Fungsi Pelayanan Publik dalam  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (PTSP),” Adm. Law  Gov.  J. ,  vol.  2,  no.  1,  pp.  143–154,  2019,  doi: 10.14710/alj.v2i1.143-154.
[6] Y.  Trimarsiah  and  M.  Arafat,  “ANALISIS  DAN PERANCANGAN WEBSITE SEBAGAI SARANA,”
J. Ilm. MATRIK , vol. 19, no. 1, pp. 1–10, 2017.
[7] D. Wahyudi, “Pelayanan Perizinan Bidang KehutananPada Kantor Dinas Kehutanan
DiKabupaten Kutai Timur,” Paradigma , vol. 3, no. 3, pp. 2252–4266, 2014.
[8] F.  Hidayat,  B.  S.  Sunarko,  P.  Magister,  and  I.
Administrasi,  “IMPLEMENTASI  PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU (PTSP): PENDELEGASIAN  KEWENANGAN  SETENGAH HATI  (Studi  terhadap  Penyelenggaraan  PTSP  di Badan  Pelayanan  Perizinan  Terpadu  Kabupaten Banyuwangi),” vol. 18, no. 1, pp. 144–163, 2018.
[9] S. HENDRI, “Sistem Informasi Geografis (SIG) Hasil
Sumber  Daya  Hutan  Dan  Reboisasi  Di  Wilayah Perum  Perhutani  KPH  Semarang,” UDINUS  Repos. , 2014.
[10] A.  Pahlevi,  “Sistem  Informasi  Pengelolaan  Lahan Kawasan  Hutan  Berbasis  Web,” DoubleClick  J. Comput. Inf. Technol. , vol. 2, no. 1, p. 16, 2018, doi:
10.25273/doubleclick.v2i1.3215.
[11] T.  D.  Pamuji,  “Sistem  Informasi  Geografi  (  Sig  ) Pemetaan Hutan Menurut Klasifikasi Sebagai Potensi Hutan  Lindung  Di  Kabupaten  Blora,” J.  Chem.  Inf. Model. , vol. 53, no. 9, pp. 1689–1699, 2013.
[12] H.  Hutagaol,  “Analisis  Tutupan  Lahan  Di  Wilayah Kerja  Kesatuan  Pengelolaan  Hutan  (KPH)  Sintang Utara Menggunakan Sistem Informasi Geografis Ria,” PIPER , vol. 15, no. 29, pp. 224–233, 2019.
[13] S. B. Hartono, “Pengembangan Sistem Informasi Arus Kas  Dengan  Metode  Sdlc  (System  Development  Life Cycle) Pada Madin Al-Junnah,” ISOQUANT  J. Ekon. Manaj.  dan  Akunt. ,  vol.  4,  no.  1,  p.  1,  2020,  doi: 10.24269/iso.v4i1.337.
[14] I. W. Eka, P. Putra, I. G. M. Darmawiguna, and I. M. Gede,  “Pengembangan  Aplikasi  Android :  Classroom Schedule  and  Activity  Information  Menggunakan  Qr Code,” vol. 5, 2016.