## TINDAK PIDANA EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI BENTUK KEKERASAN MENURUT HUKUM PERLINDUNGAN ANAK
Siti Novriannisya 1 , Fadli Andi Natsif 2
1,2 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

## novyhsn5@gmail.com

## Abstrak
Anak  sebagai  generasi  penerus  bangsa  diberikan  perlindungan  yang  khusus,  baik  oleh  dunia  maupun  negara. Namun  kondisi  anak  dewasa  ini  begitu  memprihatinkan.  Anak  dieksploitasi  dan  dimanfaakan  untuk memperoleh  keuntungan,  baik  oleh  orang  tua  maupun  orang  dewasa  lainnya.  Terkait  dengan  kasus  tersebut, maka  penelitian  ini  dilakukan  untuk  mendeskripsikan  bentuk  dan  jenis  pidana  eksploitasi  anak  yang  dinilai sebagai  bentuk  kekerasan  sesuai  dengan  hukum  perlindungan  anak  dan  meninjau  peraturan  hukum  terkait dengan perlindungan anak khususnya tindak eksploitasi  anak. Penelitian ini  merupakan penelitian kepustakaan dengan  menggunakan  metode  kualitatif  yang  disajikan  dalam  bentuk  deskriptif  analisis.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan bahwa bentuk  dan jenis pidana eksploitasi  anak menurut hukum  perlindungan anak di  Indonesia meliputi eksploitasi ekonomi dan eksploitasi seksual. Serta aturan hukum terkait perlindungan anak khususnya UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak belum efektif dalam penerapannya sehingga diperlukan pengharmonisasian terkait aturan yang satu dengan aturan yang lainnya.
Kata Kunci: Eksploitasi anak, kekerasan anak, perlindungan hukum.

## Abstract
Chidren as the next  generation of  the nation are  given special protection, both  by the world  and by the state. However, the condition of children today is so alarming. Their energy are exploited for profit both by parents and  other  adults.  In  this  case,  this  research  was  conducted  to  describe  the  forms  and  types  of  criminal exploitation  of  children  which  were  considered  as  form  of  violence  in  accordance  with  the  law  on  children protection and to review legal regulation related to child protection, especially child exploitation. This research is a library research using qualitative methods presented in the form of descriptive analysis. The resuts of this study indicate that the forms and types of criminal exploitation of children according to child protection law in Indonesia  include  economic  exploitation  and  sexual  exploitation.  As  well  as  legal  rules  related  to  child protection,  especially  Law  Number  35  of  2014  concerning  Child  Protection,  have  not  been  effective  in  their implementation, so that harmonization is needed related to one rule with another.
Keywords: Child exploitation, child abuse, law protection.

## PENDAHULUAN
Di  daIam  IsIam  diterangkan  bahwa  Agama  IsIam  memeIihara  keturunan,  agar  jangan sampai  tersia-sia,  jangan  didustakan  dan  jangan  dipaIsukan.  IsIam  menetapkan  bahwa ketentuan  keturunan  menjadi  hak  anak,  anak  akan  menangkis”  penghinaan,  atau  musibah terIantar, yang mungkin menimpa dirinya. 1
Islam memiliki misi sebagai agama rahmah, kasih sayang, damai, kesetaraan dan saling menghargai  sehingga  justifikasi  terhadap  ego  sektoral,  ekslusifitas,  kekerasan,  diskriminatif tidak akan pernah ditemukan dalam ajaran Islam termasuk dalam hukum Islam. Hukum Islam yang bersumber dari al-Qur’an dan Hadis mengakomodir misi tersebut sehingga pemahaman
1 Devi  Seftia  Rini, Perlindungan  Hukum  Hak  Anak  Sebagai  Korban  Eksploitasi  Ekonomi  Dalam Perspektif  Hukum  Pidana  di  Indonesia  Dikaitkan  Dengan  Hukum Islam ,  JOM  Fakultas  Hukum,  Vol.III  No.2, 2016, hal.2
hukum Islam itu sendiri tidak bisa dipahami secara parsial tetapi sepatutnya dipahami secara komprehensif dan substantif. 2
Pada  hakekatnya  manusia  menginginkan  kebahagiaan,  kesejahteraan,  kedamaian, kemanan,  dan  ketentraman,  itu  selalu  menacarinya  untuk  diri  dan  anak-anaknya  sungguh menyedihkan  dan  merugi  bila  anak-anak  menjadi  korban  kesengsaraan  dan  kesialan,  dalam hal ini baik pelajar maupun orang yang buta huruf, kafir maupun muslim, penjahat maupun orang  yang  teraniaya,  sama  saja.  Sebab  harapan  dan  impian  yang  terdapat  pada  hati  dan keinginan  yang  terdetik  pada  pikiran,  semuanya  mencari  kebahagiaan  untuk  diri  dan keluarganya 3
Perlindungan anak dalam hal upaya memelihara jiwa (hifzh al-nafzh) , tidak fokus hanya menjaga dari sisi fisik jasmaninya saja namun, perlu perlindungan anak dari aspek keturunan, agar  anak  tersebut  jelas  asal  keturunannya  darimana,  sehingga  pengembangan  ke  depannya anak itu tahu siapa orang tuanya. Karena kondisi saat ini, ada orang-orang tertentu terhadap pemleiharaan  anak  kadang  mengacaukan  dari  sisi  agamanya,  tidak  memberikan  informasi siapa orang tuanya, makanya sebagai umat Islam bukan saja menjaga dari sisi agama, namun hal yang paling utama adalah menjaga keturunan dari anak tersebut 4
Anak  merupakan  aset  keIuarga  dan  agama  yang  sekaIigus  cerminan  masa  depan negara, karena keIak anak Iah yang akan menjadi generasi penerus bangsa, maka anak juga dapat dianggap sebagai aset negara sehingga berhak untuk mendapatkan perIindungan untuk menghindari adanya pengabaian dari pihak-pihak tertentu.
Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2002 tentang Perlindungan  Anak  menyebutkan  bahwa anak  ialah orang  yang  berada  di  bawah  18  (delapan  belas)  tahun,  termasuk  anak  yang  masih  dalam kandungan.  Dalam  Pasal  46  KUHP  anak  didefenisikan  sebagai  seseorang  yang  umurnya belum mencapai 16 tahun. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, anak ialah orang yang berusia 8 (delapan) tahun tetapi di bawah 18 tahun atau belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin.
2 Kasjim  Salenda, Hukum  Islam  Sebagai  Role  Model  Islam  Nusantara ,  Jurnal  al-Ulum  Vol.16  No.1, 2016, hal.230-231
3 Jumadi, Upaya  Pendidikan  Islam  Dalam  Mewujudkan  Keluarga  Sakinah (sebuah  Tesis,  Pascasarjana UIN Alauddin Makassar), 2014, hal. 4
4 Muh. Fachrur Razy Mahka, Eksistensi Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan  Anak  (P2tp2a)  Dalam  Penanganan  Tindak  Kekerasan  Terhadap  Anak  Di  Kabupaten  Gowa  (Perspektif Hifz Al-Nafzh) , Jurnal Al-Qadau Vol.7 No.2, 2020, hal.47
Perbedaan  yang  mendasar  dari  segi  kemampuan  bertanggung  jawab  anatara  anak  dan orang dewasa ketika melakukan tindak pidana, juga diilhami oIeh prinsip penghukuman yang harus  mengutamakan  kepentingan  terbaik  bagi  anak (the  best  interest  of  the  child) dan mengenakan pidana penjara sebagai upaya terakhir (ultimum remidium). ” 5
Kesimpulan  yang  dapat  ditarik  dari  pengertian  anak  dalam  beberapa  peraturan perundang-undangan  yang ada  adalah  bahwa  anak merupakan  orang  yang  berusia  di  bawah 18  tahun  dan  dilindungi  oleh  negara,  tetapi  menjadi  tanggung  jawab  orang  tua  atau  orang- orang  yang  bertanggung  jawab  dalam  melindungi  hak-hak  tersebut.  Penentuan  usia  anak merupakan  mutan  yang  penting  dalam  perkara  pidana  dan  dapat  dijadikan  dasar  untuk menentukan apakah seseorang merupakan pelaku atau korban tindak pidana, tentunya hal ini terkait dengan hukum formil dan materiil dalam melaksanakan hukum pidana.
Status  anak  dinilai  menjadi  posisi  yang  sangat  strategis  yang  dapat  menentukan  masa depan negara dan telah diakui oleh dunia. Oleh karena itu, kesepakatan internasional tentang hak-hak  anak  didasarkan  pada  Konvensi  Hak-Hak  Anak  yang  kemudian  diratifikasi  oleh negara-negara anggota PBB termasuk Indonesia. Artinya, dengan adanya perjanjian tersebut telah menjadi instrument terkait perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya dalam memberikan  perlindungan  dan  menetapkan  status  anak  sebagai  orang  yang  hak  asasinya dilindungi.  Oleh  karena  itu,  sebagai  pribadi  yang  bermartabat,  hak  setiap  anak  harus dijunjung dan dilindungi. Selain itu, karena hal ini ialah masalah terkait dengan kemanusiaan, tentunya  harus  dilandasi  ileh  prinsip  kesetaraan  kepada  seluruh  negara  sebagai  bentuk pemeliharaan dan perdamaian internasional.
Menurut  ketentuan  Undang-Undang  Perlindungan  Anak,  selain  hak  atas  hidup  dan berkembang,  anak  juga  berhak  untuk  dihargai  atau  dihormati  dalam  berpartisipasi  dan mengemukakan  pendapatnya.  Tujuan  dari  hak  ini  adalah  untuk  memberikan  kebebasan kepada  anak  untuk  menentukan  sendiri  apa  yang  dianggap  berdampak  pada  kehidupannya. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, anak berhak  atas  pengasuhan  dan  perlindungan,  baik  di  dalam  kandungan  maupun  dalam lingkungan masyarakat yang diyakini dapat menghambat dan membahayakan perkembangannya. Oleh karena itu, orang pertama yang harus bertanggung jawab ialah orang tua, karena orang tua merupakan orang terdekat anak. Sehingga orang tua harus bekerja keras untuk mewujudkan kesejahteraan anak-anaknya, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.
5 Rasdianah, Prinsip  Dan  Syarat  Penjatuhan  Hukuman  Bagi  Anak  Berkonflik Hukum,  Jurnal Jurisprudentie Vol. 4 No.2, 2017, hal.160.
Upaya  perlindungan  hak-hak  anak  merupakan  perwujudan  dari  keadilan,  kepentingan dan  kepastian  hukum.  Selain  itu,  setidaknya  di  bawah  perlindungan  yang  diberikan  oleh negara, sudah jelas dinyatakan bahwa anak memiliki hak inherennya sendiri dan perlu lebih spesifik dalam memastikan bahwa anak dilindungi dari perspektif sosial dan hukum. Sesuai dengan  kemampuannya  untuk  tumbuh  dan  berkembang,  serta  beradaptasi  dengan lingkungannya sesuai dengan martabatnya, maka instrument perlindungan terhadap anak ini menjadi salah satu bentuk pemberian kebebasan dan hak asasi kepada anak.
Pelanggaran  terhadap  hukum  pidana  yang  yang  berlaku  secara  nasional,  termasuk pelanggaran  hukum  yang  menetapkan  penyelewengan  kekuasaan  sebagai  kejahatan. Pelanggaran  yang  dimaksudkan  adalah  kerugian  dan  penderitaan  individual  maupun kelompok  orang,  termasuk  kerugian  psikis  dan  mental,  kerugian  ekonomi  atau  pelemahan pemenuhan hak-hak dasar yang diakibatkan oleh tindakan atau kelalaian yang dipersalahkan kepada negara. 6
Eksploitasi daIam kamus besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pendayagunaan atau pengusahaan. 7 Secara  garis  besar,  eksploitasi  dapat  diartikan  sebagai  pemanfaatan  dengan cara memeras orang lain, yaitu perilaku yang tidak terpuji untuk menguntungkan diri sendiri. Jika  eksploitasi  termasuk  dalam  bentuk  upaya  menambah  potensi,  maka  eksploitasi  dapat dimanfaatkan untuk merealisasikan pemenuhan kepentingan.
Mengenai  pengertian  eksploitasi  anak,  dapat  diartikan  bahwa  eksploitasi  anak  ialah perilaku  sewenang-wenang  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  atau  orang  dewasa,  bertujuan untuk memperoleh keuntungan tanpa memperhatikan hak yang melekat pada anak. Padahal, menurut  Undang-Undang  Perlindungan  Anak,  eksploitasi  anak  ialah  tindakan  pemanfaatan anak  baik  secara  ekonomi  maupun  seksual,  menempatkan  anak  untuk  melakukan  dan membiarkan  atau  menyuruh  anak  melakukan  tindakan  yang  dapat  menguntungkan  diri pelaku. Oleh karena itu, dapat dijelaskan bahwa ekploitasi terhadap anak merupakan tindakan yang tidak terpuji karena menggunakan kemauan sendiri.
Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan  bahwa  eksploitasi  anak  merupakan  perbuatan yang  tidak  terpuji  karena  perampasan  hak  anak  termasuk  dalam  perampasan  hak  anak. Dimana  anak-anak  membutuhkan  pengasuhan  orang  tua,  berhak  mendapatkan  pendidikan yang  layak  dan  memiliki  waktu  untuk  bermain  dengan  teman-teman  sebayanya  serta
6 Syamsuddin  Radjab, Perbedaan  Rezim  HAM  dan  Rezim  Pidana ,  Jurnal  Al-Daulah  Vol.3  No.2,  2014, hal.155
7 Li hat Kamus Besar Bahasa Indonesia, https://kbbi.web.id . Diakses pada tangga I 8 Juni 2020 (puku I 20.15)
mengembangkan  minat  dan  bakat  mereka.  Tidak  hanya  itu,  eksploitasi  terhadap  anak  jelas berampak  pada  aspek  fisik  dan  psikis  anak  yang  pada  akhirnya akan  berdampak pada  masa depannya.
Di  Indonesia,  fenomena  anak  jalanan  merupakan  persoalan  yang  kompleks.  Beberapa hal  yang  terjadi  justru  mengkhawatirkan,  seperti  anak  yang  dipaksa  mengemis,  mengamen, bahkan anak diperdagangkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Yang lebih mengkhawatirkan  lagi,  anak-anak  yang  harusnya  bersekolah  malah  berada  di  jalan  dan bekerja,  dimana  untuk  sebagian  orang,  keberadaan  mereka  dianggap  masalah  yang  besar. Namun nasib mereka belum mendapat perhatian yang serius. Dengan kata lain, fenomena ini menunjukkan  bahwa  perlindungan  anak  selama  ini  tidak  menjamin  anak  mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sama sesuai dengan kebutuhannya.
Dalam  situs  resmi  UNICEF  Indonesia  tertulis  bahwa  anak  harus  mendapatkan perlindungan  secara  komprehensif  dari  adanya  kekerasan,  eksploitasi  dan  permasalahan lainnya. 8 Perlindungan terhadap anak ini merupakan sesuatu yang kompleks dan memerlukan komponen saling berkaitan satu sama lain. 9 Oleh karena itu, dalam melindungi hak-hak anak diperlukan peran pemerintah dan orang tua dalam memberikan kesejateraan bagi anak.
Dalam  hal  pelajaran  hukum  perlindungan  anak,  memang  dua  komponen,  ialah  orang tua dan pemerintah sangat dibutuhkan kepeduliannya demi terpenuhinya hak-hak anak seperti yang tercantum dalam UU yang terkait dengan dimensi perlindungan anak. 10 Tidak hanya itu, peran  institusi  juga  diperlukan  untuk  memberikan  penegakan  hukum  dan  perlindungn  bagi anak  khususnya  anak  yang  telah  dieksploitasi.  Lantas  mengapa  masalah  terkait  eksploitasi anak ini masih sering terjadi.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka rumusan masaIah yang akan diangkat dalam tulisan  ini  yakni:  Bagaimana  bentuk  dan  jenis  pidana  ekspIoitasi  anak  yang  diniIai  sebagai bentuk  kekerasan  sesuai  dengan  hukum  perIindungan  anak  dan  impIementasi  peraturan hukum terkait dengan perIindungan anak khususnya tindak ekpIoitasi anak?
8 The  Significance  of  Chi I d Protection  Systems:  Key  Findings from  a Strategic  Mapping  Exercise  in six province
of Indonesia, UNICEF
Indonesia, http://www.unicef.org/indonesia/Issue_Brief_CP_Systems_Mapping_in_Indonesia.pdf .
9 Mutiara  Natasya  Rizky, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Korban  Eksploitasi  Seksual  Komersial Melalui Media Sosial, Jurnal Media Iuris Vol.2 No.2, 2019, hal.199
10 Fad I i Andi Natsif, Ketika Hukum Berbicara (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), ha I .98

## METODE PENELITIAN
Peneltian ini menggunakan metode kepustakaan atau library research. Metode I ibrary research adaIah mempeIajari sumber-sumber atau bahan-bahan tertuIis yang dapat dijadikan bahan  daIam  penuIisan  skripsi  ini.  Berupa  rujukan  beberapa  buku,  wacana  yang dikemukakan oIeh pendapat para sarjana ekonomi dan hukum yang sudah mempunyai nama besar dibidangnya, koran dan majaIah 11
Penelitian  ini  juga  menggunakan  teknik  analisis  kualitatif.  Pene I itian  kua I itatif  ada I ah jenis  pene I itian  yang  menghasi I kan  penemuan-penemuan  yang  tidak  dapat  dicapai  dengan menggunakan  prosedur  statistik  dengan  cara  kuantifikasinya. 12 Dengan  demikian,  dapat diartikan  bahwa  pene I itin  kua I itatif  merupakan  metode  pene I itian  yang  menekankan  pada aspek  teo I ogis  atau  meteodo I ogis  untuk  mempero I eh  pemahaman  yang  menda I am  dengan ber I andaskan pada fi I safat postpositivisme.
Kemudian  menggunakan  pendekatan  deskriptif  analisis.  Data  diperoleh  melalui  riset pustaka  dari  beberapa  literatur,  seperti  buku,  pendapat  para  sarjana  dan  ahli  hukum,  koran dan majalah, serta artikel terkait dengan permasalahan. Kemudian menganalisis data tersebut menggunakan teknik analisis kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Bentuk  dan  Jenis  Pidana  Eksploitasi  Anak  Yang  Dianggap  Sebagai  Bentuk Kekerasan Menurut Hukum Perlindungan Anak
Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  yang  telah  mengkonvensi  Hak-Hak  Terhadap Anak, namun pada kenyataannya tidak sepenuhnya melindungi anak. kita bisa melihat bahwa masih  banyak  kasus  kekerasan  dan  diskriminasi  terhadap  anak.  artinya,  pengaturan  hukum dan upaya pemerintah dan swasta melalui lembaga perlindungan anak belum tentu membuat pelaku dan korban sadar akan hak dan kewajibannya.
Pengertian  penganiayaan  secara  umum,  tindak  pidana  penganiayaan  merupakan perbuatan  yang  dilakukan  terhadap  tubuh  pada  KUHP  yang  disebut  juga  sebagai “penganiayaan”.  Dibentuknya  peraturan mengenai  kejahatan  terhadap  tubuh  serta  kejahatan terhadap nyawa manusia yang bertujuan untuk memberikan perlindungan untuk kepentingan hukum atau tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari
11 Bambang Sunggono, Metode Pene I itian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997) ha I .41 12 Danu Eko Agustinova, Memahami Metode Pene I itian Kua I itatif (Yogyakarta: Ca I pu I is, 2015), ha I .10
tubuh  yang  mengakibatkan  luka  atau  sakit,  bahkan  luka  tersebut  dapat  menyebabkan kematian. 13
Secara  umum,  UU  Nasional  tidak  memberikan  defenisi  khusus  tentang kekerasan/perlakuan  salah  dan  eksploitasi  anak.  Jenis  kejahatan  bahkan  tidak  dapat ditentukan,  sehingga  sulit  untuk  mengukur  kejahatan  terhadap  anak  karena  lemahnya  unsur atau  karakteristik  kejahatan.  Sementara  itu,  dari  segi  hukum  pidana,  unsur-unsur  kejahatan (terpidana)  sangat  penting  untuk  memastikan  bahwa  pelaku  memiliki  sertifikasi  hukum  dan dihukum karena melakukan tindak pidana terhadap anak.
Menurut para ahli kriminologi, “kekerasan” yang mengakibatkan terjadinya kerusakan adalah  kekerasan  yang  bertentangan  dengan  hukum.  Oleh  karena  itu,  kekerasan  merupakan kejahatan.  Berdasarkan  pengertian  inilah  sehingga  kasus-kasus  kekerasan  terhadap perempuan dalam rumah tangga dijaring dengan pasal-pasal KUHP tentang kejahatan. 14
Saat  ini  di  Indonesia,  khususnya  di  kota-kota  besar,  eksploitasi  anak  merupakan masalah  yang  kompleks.  Pertumbuhan  anak  terhambat  karena  terpaksa  harus  membiasakan diri  melakukan  hal-hal  yang  bermanfaat  bagi  penerima  manfaat.  Yang  mengkhawatirkan, kegiatan tersebut bisa dilakukan langsung di lingkungan anak.
“MuncuInya  periIaku  ekspIoitatif  terhadap  anak  baik  oIeh  orang  tua  maupun  pihak manapun  bertentangan  dengan  Undang-Undang  RepubIik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2002 Tentang  PerIindungan  Anak  sebagaimana  yang  tercantum  daIam  PasaI  88  menjeIaskan bahwa  : ”setiap  orang  yang  mengeksp I oitasi  ekonomi  atau  seksua I anak  dengan  maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang I ain, dipidana dengan pidana penjara pa I ing I ama  10  (sepu I uh)  tahun  dan/  atau  denda  pa I ing  banyak  Rp.200.000.000  (dua  ratus  juta rupiah). ” Oleh karena itu, dalam proses pelaksanaan hak-hak anak perlu dilakukan penguatan pembangunan sistem dan struktur yang kondusif bagi hak-hak anak sesuai dengan reformasi hukum dan upaya penghapusan eksploitatif terhadap anak.
Undang-Undang  Perlindungan  Anak  membatasi  eksploitasi  itu  sendiri  ke  dalam  dua jenis, yakni eksploitasi ekonomi dan eksploitasi seksual. Sejalan dengan hal tersebut, bentuk eksploitasi  anak  yang  marak  terjadi  di  Indonesia  juga  berupa  eksploitasi  ekonomi  dan eksploitasi seksual. Pelaksanaan eksploitasi ekonomi, ialah anak dijadikan sebagai pengemis,
13 Kasjim  Salenda, Beban  Pembuktian  Visum  et  Repertum  Dalam  Penanganan  Kasus  Tindak  Pidana Penganiayaan di Kota Makassar , Jurnal Alauddin Law Develompent (ALDEV) Vol.1 No.2, Agustus 2019, hal. 6
14 Muhammad  Anis, Pembinaan  Anak  Tanpa  Kekerasan  Menurut  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun 2014  tentang  Perlindungan  Anak  (Studi  Kasus  di  Kelurahan  Cambaya  Kecamatan  Ujung  Tanah  Kota Makassar) , Jurnal Al-Qadau Vol.5 No.1, Juni 2018, hal.135
pengamen jalanan, pedagang dan lain sebagainya. Tetapi beberapa dari mereka juga bekerja agar  dapat  membantu  orang  tua  dan  memenuhi  kebutuhannya  sendiri.  Artinya,  mereka bekerja  atas  dasar  kesadaran  pribadi,  tetapi  kebanyakan  karena  perintah  dan  paksaan  orang tua  mereka  yang  dimana  orang  tuanya  tidak  bekerja.  Hal  ini  tentunya  melanggar  hak-hak dasar yang harus dimiliki anak.
Adapun eksploitasi yang dilakukan oleh orang tua biasanya dilakukan secara sadar atau tanpa  kepuasan,  sehingga  anak  perlu  dilindungi.  Peran  masyarakat  dalam  membimbing, membina dan melindungi anak dari kekerasan perlu dilakukan melalui lembaga perlindungan anak,  lembaga  keagamaan,  lembaga  swadaya  masyarakat,  organisasi  kemasyarakatan, organisasi  sosial,  media  massa  atau  lembaga  pendidikan.  Perlindungan  anak  juga  harus dilakukan sesuai dengan hukum dan kebijakan.
Kegiatan  eksploitasi  ekonomi  yang  dilakukan  oleh  orang  tua  kepada  anak  tidak  serta merta  terselesaikan.  Karena  dianggap  sebagai  hal  yang  lumrah  ketika  orang  tua  menyuruh anak  untuk  bekerja.  Dari  pengakuan  yang  disampaikan  oleh  Polsek  Panakkukang  Kota Makassar dan Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Makassar, mislanya,  bahwa  beberapa  kasus  eksploitasi  anak  di  kota  Makassar  hanya  sebatas  sampai pada  pemeriksaan  tersangka.  Hal  tersebut  diakui  karena  sulitnya  menentukan  unsur  dan sanksi  pidananya  sendiri  (Metro  TV:  2019). 15 Pasalnya,  UU  PA  tidak  serta  merta memberikan kejelasan dan spesifik terkait siapa saja yang  bisa dijerat sebagai pelaku tindak eksploitasi  anak.  Oleh  karena  tidak  adanya  kejelasan  dalam  UU  PA,  maka  kasus  tersebut akhirnya tidak terselesaikan atau kadang vonisnya lebih ringan.
Eksploitasi  merupakan  masalah  sosial  yang  masih  kurang  mendapatkan  perhatian masyarakat., karena eksploitasi dianggap sebagai fenomena kebetulan dan wajar yang terjadi dalam  sebuah  keluarga  tertentu  dengan  masalah  psikologi  dan  masalah  ekonomi.  Dalam kaitan  ini,  ekploitasi  anak  merupakan  tindak  pidana  kekerasan  dan  pelanggaran  hak  anak sehingga harus dilindungi. Dibandingkan dengan kasus kekerasan lainnya, tindakan ini sangat mengganggu dan membebani anak.
Menurut  penulis,  tidak  hanya  mengacu  pada  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014 tentang  Perlindungan  Anak.  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (selanjutnya  disebut  UUPKDRT)  juga  bisa  dijadikan acuan.  Undang-Undang  tersebut  juga  bersifat  spesifik  dan  juga  dapat  memberikan perlindungan  dalam  lingkup  keluarga.  Hal  ini  didasarkan  pada  kenyataan  bahwa  orang  tua
15 https://metrotvnews.com/play/k8oC4Ryq-pengungkapan-kasus-eksploitasi-anak-di-makassar .
adalah  keluarga  dari  anak  tersebut  sehingga  penuli  pada  akhirnya  meyakini  bahwa UUPKDRT  dapat  digunakan  sebagai  acuan  untuk  menentukan  sanksi  pidana  terhadap eksploitasi  anak  oleh  orang  tua  maka  pada  akhirnya  anak  tersebut  akan  terlibat  dalam pekerjaan tersebut.
Dalam  UU  PKDRT  itu  sendiri,  ada  4  jenis  kekerasan  yang  ingin  dihapuskan,  yakni kekerasan  fisik,  kekerasan  psikis,  kekerasan  seksual,  dan  penelantararan  rumah  tangga. Berdasarkan  hasil  analisis  penulis,  unsur  paksaan  yang  dilakukan  oleh  orang  tua  dalam mengeksploitasi  anaknya,  dianggap  sebagai  kekerasan  psikis  terhadap  anak.  Dimana  anak dipaksa  untuk  melakukan  suatu  pekerjaan  yang  seharusnya  belum  bisa  untuk  mereka kerjakan  di  usianya,  yang  akhirnya  menimbulkan  perasaan  tertekan  dalam  diri  anak  dan selanjutnya  dengan  terpaksa  melakukan  pekerjaan  yang  diperintahkan  oleh  orang  tuanya. Oleh  karena  itu,  penulis  berpendapat  bahwa  UU  PKDRT  bisa  dijadikan  acuan  dalam memberantas  tindak  pidana  eksploitasi  anak  yang  dilakukan  oleh  orang  tua.  Sesuai  dengan pasal 7 UU PKDRT:
“ Kekerasan  psikis  adalah  perbuatan  yang  mengakibatkan  ketakutan,  hilangnya  rasa percaya  diri,  hilangnya  kemampuan  untuk  bertindak,  rasa  tidak  berdaya,  dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. ” 16
Jika  meIihat  semua  haI  itu,  tentunya  seIain  mengaIami  kerugian  yang  akan  berakibat jangka  panjang,  anak-anak  tersebut  jua  akan  sangat  rentan  terhadap  kekerasan,  ekspIoitasi tenaga  dan  ekonomi.  Anak-anak  mengaIami  periIaku  ini  dengan  mudah  karena  mereka biasanya tidak memiIiki rincian pekerjaan yang diIakukan berdasarkan usia mereka.
Bentuk  eksploitasi  selanjutnya  ialah  eksploitasi  seksual.  Mengenai  kasus  eksploitasi seksual komersial anak melalui media sosial, dimana anak dijadikan pelaku film porno untuk mendapatkan  keuntungan  materi.  Kemudian  berdasarkan  prinsip  “ lex  systematic  specialis ”, Undnag-undang  yang  digunakan  untuk  menetapkan  perbuatan  tersebut,  ialah  UU Perlindungan  Anak  karena  undang-undang  tersebut  lebih  spesifik  dari  undang-undang lainnya. Kehkhususannya ialah, pertamá; UU Perlindungan Anak secara khusus memberikan perlindungan  bagi  korban  tindak  pidana.  Kedua;  hukum  pidana  memiliki  keadilan  dan kepentingan yang lebih besar daripada undang-undang khusus lainnya, karena dalam undang- undang ini anak yang menjadi korban mendapat perlindungan yang lebih. Sedangkan dalam Undang-undang lainnya hanya mencakup gugatan dan tidak mengatur hak-hak anak sebagai korban.
16 Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 7
Perbedaan  Persetubuhan,  Pemerkosaan,  dan  PencabuIan,  yang  membedakan persetubuhan  dengan  tindak  pidana  pemerkosaan  iaIah  apabiIa  perbuatan  tersebut  didasari atas  dasar  bujukan  atau  rayuan  sehingga  orang  tersebut  mau  meIakukan  hubungan  intim maka perbuatan tersebut dikategorikan sebagai bentuk tindak pidana persetubuhan sedangkan apabiIa perbuatan tersebut didasari atas dasar memaksa,mengancam maka perbuatan tersebut dikategorikan  sebagai  bentuk  tindak  pidana  pemerkosaan.  PencabuIan  daIam  kamus  besar Bahasa Indonesia adaIah proses, cara, perbuatan mencabuIi”. 17
Di Indonesia, aturan hukum terkait pelrindungan anak yang menjadi korban eksploitasi seksual  komersial  tertuang  dalam  Undang-Undang  Nomor  34  Tahun  2014  tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan  Korban.  Selain  itu  diatur  juga  dalam  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang selanjutnya disebut PTPPO.
Mislanya,  Pasal  1  angka  8  UU  PTPPO  menjelaskan  tentang  eksploitasi  seksual terhadap anak. Mengklaim bahwa eksploitasi seksual adalah segala bentuk eksploitasi organ seksual  korban  atau  organ  lainnya,  termasuk  prostitusi  dan  amoralitas  seksual.  Selain  itu, undang-undang  tersebut  juga  memperjelas  ketentuan  lain  terkait  sanksi  pidana  eksploitasi anak. disebutkan bahwa setiap orang yang mengadopsi anak dengan menjanjikan eksploitasi lebih lanjut akan dikenakan sanksi pidana. Artinya UU PTPPO juga merupakan sarana untuk melindungi anak dari eksploitasi, terutama eksploitasi seksual yang terjadi pada anak.
Sebagaimana  dapat  dilihat  dari  uraian  di atas,  kasus  eksploitasi  seksual terhadap anak dapat  dikaitkan  dengan  lebih  dari  satu  ketentuan  hukum  yang  sama  spesifiknya.  Jika  dua aturan  tertentu  bertentangan,  maka  akan  timbul  pertanyaan  tentang  bagaimana  menerapkan aturan  ini.  Sehingga  untuk  menentukan  hal  tersebut,  akan  diambil  asas  yang  lebih  spesifik atau  asas systematische  specialiteit ,  yaitu  klausul  pidana  ditambahkan  ke  klausul  pidana khusus yang ada.
Banyak kasus eksploitasi ekonomi anak oleh orang tua yang tidak terselesaikan karena tidak adanya laporan mengenai hal ini dan izin dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) atau  badan  pelayanan  sosial  setempat.  Penegakan  hukum  belum  tentu  memberikan perlindungan, karena kerancuan dari unsur, delik dan regulasi mana yang dapat menjeratnya. Sementara itu, dalam hal eksploitasi seksual, tindakan dan penegakan hukum harus tegas dan
17 Andi  Mahfud  Arya  Wardana,  Jumadi  dan  St.  Nurjannah, Tinjauan  Yuridis  Tindak  Pidana Persetubuhan  Dengan  kekerasan,  Ancaman  Kekerasan,  dan  Tipu  Mus I ihat  Terhadap  Anak  (Studi  Putusan No.74/Pid.Sus/2018/PN.Mrs) , A I auddin I aw Deve I opment (A I DEV) Vo I ume 1 Nomor 2, Agustus 2019, ha I .13
jelas. Karena korban tidak hanya mengalami luka fisik tetapi juga luka psikis, maka tindakan penegak  hukum  harus  dilakukan  secara  tegas  untuk  menghalangi  pelaku  dan  memberikan perlindungan khusus kepada korban.
Defenisi  tindak  pidana  eksploitasi  anak  dalam  UU  Perlindungan  Anak  masih  sangat abstrak.  Rumusan  bentuk  dan  jenis  perilaku  eksploitatif  serta  unsur  eksploitasi  anak  masih belum jelas. Oleh karena itu, menurut pendapat penulis, eksploitasi anak harus didefenisikan dengan  lebih  spesifik  sehingga  ketika  unsur-unsur  tersebut  terpenuhi,  siapapun  yang melakukan  tindak  pidana  eksploitasi  dapat  dihukum,  baik  eksploitasi  ekonomi  maupun eksploitasi  seksual.  Karena  dengan  definisi  yang  ada,  menimbulkan  pertanyaan.  Apa  yang membedakan  eksploitasi  seksual  dengan  kekersan  terhadap  anak?  serta  siapa  yang  bisa bertindak sebagai pelaku eksploitasi? apakah eksploitasi yang dilakukan oleh orang tua dapat dijerat  sanksi  sesuai  dengan  UU  Perlindungan  Anak?  Demikian  pula  halnya  dengan eksploitasi seksual yang masih perlu dielaborasi agar memiliki makna yang berbeda dengan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

## B. Implementasi  Peraturan  Hukum  Terkait  Perlindungan  Anak  Khususnya  Tindak Pidana Eksploitasi Anak
Negara memiliki kewajiban ( state obligation) kepada warganya untuk menghormati (to respect) , melindungi (to protect) , dan memenuhi (to fulfill) hak asasi setiap warganya. Dalam sejarah pemerintahan Orde Baru kondisi hak asasi manusia (HAM) sangat diabaikan bahkan kekuasaannya  dibangun  di  atas  pondasi  pembunuhan  massal (mass  killing) terhadap  lawan- lawan  politiknya  dalam  kasus  tragedi  kemanusiaan  1965-1966.  Jutaan  manusia  kehilangan nyawa,  penahanan  tanpa  proses  peradilan,  dan  stigmatisasi  yang  menyebabkan  anak keturunan  mereka  yang  dicap  “PKI”  kehilangan  hak-hak  sipil  politik  maupun  ekonomi, sosial,  dan  budaya.  Bahkan  demi  mempertahankan  kekuasaan  telah  terjadi  berbagai pelanggaran  HAM  berat  sebagaimana  hasil  penyidikan  Komnas  HAM.  Eksploitasi, despotisme,  deparpolisasi,  dan  deideologisasi  merupakan  rangkaian  kebijakan  untuk melanggengkan kekuasaan dengan dukungan militer sebagai instrument refresifnya. 18
Isu  HAM  merupakan  isu  universal  dan  tidak  dibatasi  oleh  batas  wilayah,  oleh  karena itu  setiap  negara  harus  memberikan  perlindungan  HAM  dengan  membentuk  berbagai instrument  dan  institusi  perlindungan  HAM.  Di  era  reformasi  pasca  rezim  orde  baru, Indonesia  sebagai  negara  hukum  dan  telah  merumuskan  berbagai  instrument  dan  lembaga
18 Syamsuddin Radjab, Reformasi dan Nasib Pelanggaran HAM , sumber : www.kompasiana.com/amp/syamsuddinradjab/reformasi-dan-nasib-pelanggaran- ham_55209244a33311b14646d072 (diakses pada tanggal 27 Januari 2021, pukul 19.30 WITA)
perlindungan  hak  asasi  manusia.  Hal  ini  terlihat  dari  hasil  amandemen  UUD  1945  bahwa amandemen  tersebut  secara  jelas  mengatur  pasal  tersendiri  tentang  prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia.
Bila  negara  berhasil  memenuhi  kewajibannya  dengan  pelaksanaan  dan  peningkatan HAM dengan baik, tentu negara tersebut dapat dikatakan sebagai negara demokratis (negara hukum),  namun  sebaliknya,  bila  negara  gagal  memenuhi  kewajibannya,  yang  terjadi  adalah pelanggaran  pengabaian  hak  asasi  manusia.  Karena  negara  yang  melaksanakan  kewajiban untuk  menghormati,  melindungi  dan  memenuhi  hak  asasi  manusia,  negara  pula  lah  yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM. 19
Segala  tindakan  pemerintahan  harus  didasarkan  atas  peraturan  perundang-undangan yang  sah  dan  tertulis.  Peraturan  perundang-undangan  tersebut  harus  ada  berlaku  terlebih dahulu  atau  mendahului  perbuatan  yang  dilakukan.  Dengan  demikian,  setiap  perbuatan administratif  harus  didasarkan  atas  aturan  atau rules  and  procedures . 20 Pada  intinya,  sarana untuk mengontrol pemerintahan adalah hukum dan objek atau sasaran yang akan dilindungi ialah  rakyat  (warga  sipil).  Dengan  demikian  konsep  negara  hukum  sangat  erat  kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap HAM. Bahkan substansi negara hukum adalah adanya jaminan perlindungan hukum terhadap HAM 21
Pada  hakikatnya,  terhadap  semua  kegiatan  penyelenggaraan  pembangunan  senantiasa berwawasan hukum. Segala dinamika kehidupan kenegeraan haruslah didasarkan atas hukum sebagai pegangan utama, bukan politik atau ekonomi semata. 22
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  konsep  negara  hukum pada intinya memberikan penekanan dijaminnya pelaksanaan pemerintahan suatu negara dari tindakan  sewenang-wenang  pemerintah.  Sarana  untuk  mengontrol  tindakan  pemerintah tersebut  adalah  hukum  dan  objek  atau  sasaran  yang  akan  dilindungi  ialah  rakyat  (warga negara).  Perwujudan  negara  hukum  secara  nyata  dalam  kehidupan  berbangsa  dan bernegara akan membawa konsekuensi bahwa perlindungan hukum di suatu negara telah ada. 23
19 Syamsuddin  Radjab, Perbedaan Rezim HAM dan Rezim Pidana , Jurnal  Al-Daulah Vol.3 No.2, 2014, hal.155
20 Jumadi, Memahami Konsep Konstitusionalisme Indonesia , Jurnal Jurisprudentie Vol.3 No.2, Desember 2016, hal.118
21 Fadli  Andi  Natsif, Perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Perspektif  Negara  Hukum  Indonesia , Jurnal Al-Risalah Vol.19 No.1, 2019, hal.154
22 Jumadi, Negara Hukum dan Pembangunan Nasional Berwawasan Hukum , Jurnal Jurisprudentie Vol.4 No.1, Juni 2017, hal.72
23 Fadli  Andi  Natsif, Perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Perspektif  Negara  Hukum  Indonesia , Jurnal al-Risalah Vol.19 No.1, Mei 2019, hal.155
Perlindungan  anak  sebenarnya  telah  dimasukkan  ke  dalam  undang-undang  nasional, dan  undang-undang  lainnya;  KUHPerdata,  HUHP  dan  banyak  undang-undang  yang  terkait dengan perlindungan anak. Secara internasional, sejak  tahun 1989, masyarakat internasional telah  merumuskan  instrument  hukum,  yaitu  Konvensi  Hak-Hak  Anak.  Konvensi  Hak-Hak Anak  menjelaskan  hak-hak  anak  secara  rinci  dan  bertahap.  Karena  konvensi  tersebut memposisikan  anak  sebagai  diri  mereka  sendiri  dan  hak  sebagai  bagian  dari  kemanusiaan, maka dipandang perlu bekerjsama oleh berbagai pihak untuk dapat mewujudkan amanat yang tertuang di dalam KHA.
Di  Indonesia  sendiri,  terdapat  banyak  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur kehidupan  masyarakat.  Namun  seringkali  terjadi  ketidakabsahan  hukum  dalam pelaksanaannya dan masih banyak terjadi perbuatan melawan hukum dan manipulasi hukum. Salah satu regulasi yang dianggap belum efektif yakni UU Perlindungan Anak.
Berasarkan fakta di lapangan, meskipun undang-undang secara jelas telah memberikan perlindungan  hukum  terkait  hak-hak  anak,  namun  ternyata  masih  banyak  anak-anak  yang belum  terlindungi  haknya.  Keadaan  anak  yang  demikian,  harus  menjadi  fokus  utama pemerintah  dan  masyarakat.  Fakta  lain  menunjukkan  bahwa  kesejahteraan  anak  saat  ini sepertinya  tidak  memenuhi  harapan.  Seperti  yang  kita  ketahui  bersama,  masih  banyak  anak yang  menjadi  korban  kejahatan  yang  dilakukan  oleh  orang  dewasa  dan  mirisnya  lagi perbuatan tersebut kebanyakan terjadi dan dilakukan oleh orang tua anak itu sendiri.
Asisten  Deputi  Perlindungan  Anak  dari  Kekerasan  dan  Eksploitasi  Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Valentina Ginting menyampaikan bahwa ada  lebih  dari  3.296    anak  perempuan  dan  1.319  anak  laki-laki  yang  menjadi  korban kekerasan  selama  rentang  waktu  tahun  per  Juli  2020.  Dimana  jumlah  tersebut mengindikasikan  1.111  anak  yang  mengalami  kekerasan  fisik,  979  anak  yang  mengalami kekerasan  psikis,  2.556  anak  menderita  kekerasan  seksual,  68  anak  yang  menjadi  korban eksploitasi,  73  anak  yang  menjadi  korban  perdagangan  orang,  dan  346  anak  yang  menjadi korban  penelantaran.  Dan  lebih  mengejutkannya  lagi  ialah  sekitar  58,80%  kasus  kekerasan terhadap  perempuan  dan  anak  itu  terjadi  di  dalam  rumah  tangga  (sumber:  VOA  Indonesia 2020).
Meskipun  undang-undang  secara  jelas  mengatur  bentuk-bentuk  ekploitasi  anak, kemiskinan  selalu  dianggap  sebagai  salah  satu  penyebab  utama  eksploitasi  anak.  banyak orang tua yang masih memanfaatkan kelemahan anak untuk kemudian dieksplotasi. Padahal mencari  nafkah  itu  adalah  tanggung  jawab  orang  tua.  Kurangnya  kebutuhan  dasar,  biaya sekolah dan bahkan hutang mungkin menjadi alasan utama orang tua mempekerjakan anak.
Hak-hak anak yang disebutkan daIam dokumen hukum tentang perIindungan hak anak masih beIum cukup efektif untuk menghiIangkan keadaan yang kurang menguntungkan bagi anak.  Faktanya,  masih  ada  permasaIahan  anak  daIam  tatanan  dunia  dan  periIaku  hidup masyarakat. Nyatanya, situasi ini tidak hanya meIanda Indonesia, tapi hampir seIuruh dunia.
Seperti  haInya  anak-anak  di  beIahan  dunia  Iain,  anak-anak  di  Indonesia  juga mengaIami  kasus  ekspIoitasi.  Tetapi  banyak  kasus  ekspIoitasi  yang  tidak  diungkap  karena tidak  dianggap  sebagai  suatu  kekerasan  dan  tidak  ada  pihak  yang  menganggapnya  sebagai sebuah  masaIah.  MisaInya  pada  kasus  ekspIoitasi  ekonomi  yang  diIakukan  oIeh  orang  tua, biasanya  haI  tersebut  dianggap  normaI,  karena  dianggap  sebagai  cara  mendidik  anak. TerIepas  dari  itu,  orang  tua  memiIiki  otoritas  atau  hak  penuh  terhadap  anaknya.  Bahkan daIam masyarakat, norma sosiaI dan budaya tidak dapat meIindungi atau menghormati anak.
Meskipun ekspIoitasi teIah secara tegas diIarang oIeh undang-undang, nyatanya masih banyak  kasus,  seperti:  bayi  yang  diajak  orang  tuanya  mengemis  di  perempatan  rambu  IaIu Iintas,  buruh  pabrik,  pedagang  pengedar  mengemis,  mondar-mandir,  dan  parahnya  tidak sedikit  orang  tua  yang  menyuruh  dan  memerintahkan  untuk  memaksa  anak  di  bawah  umur untuk  bekerja  sebagai  TKW  dan  TKI,  dan  Iain  sebagainya.  Begitupun  dengan  Undang- Undang  Nomor  34  Tahun  2014  tentang  PerIindungan  Anak  cukup  terperinci,  tetapi  pada kenyataannya beIum cukup mampu untuk mengatasi tindak ekspIoitasi yang terjadi terhadap anak, haI ini bisa diIihat dari presentase anak yang terekspIoitasi.
Hakim  selaku  penyelenggara  negara  di  bidang  yudikatif  secara  yuridis  dan konstitusional  wajib    memberikan  perlindungan  hukum  dan  keadilan  melalui putusan/penetapannya  kepada  pencari  keadilan  secara  proporsional  sesuai  dengan kebutuhannya  baik  dari  aspek fisical  custady maupun legal  custady . 24 Putusan/penetapan hakim pada hakekatnya hanyalah memilih skala prioritas dari sekian banyak alternatif fakta hukum dan akibatnya pada setiap kasus yang dihadapi. 25
Dari  hasil  penelitian  penulis,  eskploitasi  anak  dalam  UU  Perlindungan  Anak mengadopsi pendekatan double track , yakni pelarangan atau perbuatan yang dilarang dengan ancaman  hukuman  dirumuskan  secara  terpisah.  Oleh  karena  itu,  sulit  bagi  aparat  penegak hukum  untuk  menentukan  tindakan  yang  dilarang  dengan  sanksi  yang  akan  diberikan  jika mengacu  pada  UU  Perlindungan  Anak  itu  saja.  Artinya  regulasi  yang  berlaku  masih  belum
24 Kasjim Salenda, Implementasi Asas Dispensasi Kawin Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Palu Perspektif Maslahah , Jurnal Diskursus Islam Vol.6 No.2, Agustus 2018, hal.218
25 Kasjim Salenda, Implementasi Asas Dispensasi Kawin Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Palu Perspektif Maslahah , Jurnal Diskursus Islam Vol.6 No.2, Agustus 2018, hal.218.
jelas dan masih menjadi kendala bagi aparat penegak hukum untuk memberikan sanksi atau menyelesaikan kasus eksploitasi anak yang telah masuk ke pengadilan.
Kemudian,  penuIis  juga  berpendapat  bahwa  meningkatnya  ekspIoitasi  terhadap  anak diyakini disebabkan oIeh UU PA yang tidak memberikan sanksi yang memadai bagi peIaku tindak pidana ekspIoitasi anak, sehingga peIaku ekspIoitasi anak kurang memperduIikan dan menganggap  Iemah  sanksi  yang  ada  daIam  UU  PA.  OIeh  karena  itu,  perIu  untuk  dikaji kembaIi  tentang  sanksi  pidana  terkait  ekspIoitasi  anak  daIam  Undang-Undang  Nomor  35 tahun 2014 tentang PerIindungan Anak. Atas dasar tersebut, kemudian penuIis sangat tertarik untuk mengkaji terkait ekspIoitasi anak.
Di  Indonesia,  fenomena  ekspIoitasi  anak  akan  terus  terjadi  apabiIa  tidak  adanya partisipasi keIuarga, masyarkat dan negara untuk memerangi ekspIoitasi anak di Indonesia.

## KESIMPULAN
1. Bentuk dan jenis tindak pidana ekspIoitasi yang banyak terjadi pada anak Indonesia iaIah ekspIoitasi ekonomi dan ekspIoitasi seksuaI. EkspIoitasi ekonomi berupa, anak dijadikan pengemis,  pengamen,  penjuaI  asongan,  dan  pekerjaan  di  jaIan  Iainnya.  SeIain  itu, biasanya anak juga dijadikan sebagi buruh dengan waktu kerja yang seperti dipaksakan. SeIanjutnya, ekspIoitasi seksuaI. Banyak anak yang seksuaIitasnya dimanfaatkan, seperti misaInya  pada  ekspIoitasi  seksuaI  komersiaI  anak  (ESKA).  Anak  sebagai  generasi bangsa  harus  mendapatkan  perIakuan  yang  Iayak  dan  diIindungi  dari  pihak-pihak  yang akan merugikan serta mengahambat tumbuh kemabang mereka. OIeh karenanya, segaIa bentuk  dan  jenis  tindak  pidana  ekspIotasi  anak  harus  segera  dihapuskan  dan  dijeIaskan Iebih spesifik Iagi terkait unsur-unsurnya.
2. Implementasi  peraturan  hukum  terkait  perlindungan anak  dari  tindak  pidana eksploitasi beIum  efektif  daIam  mencegah  eskpIoitasi  anak.  KonstektuaIisasi  dari  peraturan  yang ada  dianggap  perIu  adanya  pengharmonisasian  antara  UU  PA  itu  sendiri  dengan peraturan perundang-undangan lainnya terkait perlindungan anak khususnya UU PTPPO dan  UU  PKDRT  agar  terus  berkembang  sesuai  dengan  reaIitas  sosiaI  yang  ada.  HaI tersebut  disebabkan  oIeh  berbagai  kendaIa  di  Iapangan.  Diantaranya  niIai-niIai  sejarah, tradisi, kebiasaan, Iingkungan sosiaI, budaya masyarakat yang tersusun dari tingkah Iaku biasa,  dan  niIai-niIai  sosiaI  Iainnya,  serta  sistem  pengawasan  yang  Iemah  yang diterapkan oIeh oknum-oknum terkait. Sehingga, baik peIaku maupun korban ekspIoitasi anak tidak memahami peran, hak serta kewajibannya masing-masing.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustinova,  Danu  Eko.  2015. Memahami  Metode  PeneIitian  Kualitatif .  Yogyakarta: Calpulis.
Anis,  Muhammad.  2018. Pembinaan  Anak  Tanpa  Kekerasan  Menurut  Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak  (Studi  Kasus  di  Kelurahan Cambaya Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar) . Jurnal Al-Qadau Vol.5 No.1.
https://metrotvnews.com/play/k8oC4Ryq-pengungkapan-kasus-eksploitasi-anak-di-makassar .
Jumadi.  2014. Upaya  Pendidikan  Islam  Dalam  Mewujudkan  Keluarga  Sakinah (sebuah Tesis, Pascasarjana UIN Alauddin Makassar).
Jumadi. 2016. Memahami Konsep Konstitusionalisme Indonesia . Jurnal Jurisprudentie Vol.3 No.2.
Jumadi.  2017. Negara  Hukum  dan  Pembangunan  Nasional  Berwawasan  Hukum .  Jurnal Jurisprudentie Vol.4 No.1.
Kamus Besar Bahasa Indonesia, https://kbbi.web.id . Diakses pada tanggal 8 Juni 2020 (pukul 20.15)
Mahka,  Muh.  Fachrur  Razy.  2020. Eksistensi  Lembaga  Pusat  Pelayanan  Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2tp2a) Dalam Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Gowa (Perspektif Hifz Al-Nafzh) . Jurnal Al-Qadau Vol.7 No.2.
Natsif, Fadli Andi. 2018. Ketika Hukum Berbicara . Jakarta: Prenadamedia Group.
Natsif, Fadli Andi. 2019. Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia . Jurnal Al-Risalah Vol.19 No.1.
Nurjannah, St, Andi Mahfud Arya Wardana, Jumadi. 2019. Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan  Dengan  kekerasan,  Ancaman  Kekerasan,  dan  Tipu  MusIihat  Terhadap Anak  (Studi  Putusan  No.74/Pid.Sus/2018/PN.Mrs) .  AIauddin  Iaw  DeveIopment (AIDEV) VoIume 1 Nomor 2.
NURLAELAH,  MALOKO,  M.  T.,  FUADY,  M.  I.  N.,  MULIYONO,  A.,  &  RAYA,  M.  Y. The Effect of the Investigative Report Learning Model on Student’s Perception of Anti- Corruption Behavior Development.
Nurlaelah.  (2020).  Aplikasi  Model  Quantum  Teaching  Dalam  Meningkatkan  Motivasi  dan Capaian Pembelajaran Siswa. Jurnal Inspiratif Pendidikan, Vol. 9 (1), pp. 152-167.
Akbar,  R.,  Rasyid,  C.  A.,  &  Fuady,  M.  I.  N.  (2021).  UNDANG-UNDANG  MINERBA UNTUK KEPENTINGAN RAKYAT ATAU PEMERINTAH?. Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum , 15 (2), 253-262.
Raya,  M.  Y.,  Aryani,  M.,  Hidayat,  T.,  &  Fuady,  M.  I.  N.  (2021).  Government  Policy  in Establishing Halal Certification Bodies is Based on SNI ISO/IEC 17065: 2012.
Hamsir, M. I. N. F. (2021). Relation of the Covid-19 Pandemic and Perpetrators in Indonesia: A Qualitative Analysis. Hong Kong Journal of Social Sciences .
Nurlaelah. (2018). Internalisasi Nilai-Nilai Humanistik Pada Generasi Milenial. Proceedings The Third International Conference on Education and Regional Development (ICERD).
Radjab,  Syamsuddin.  2014. Perbedaan  Rezim  HAM  dan  Rezim  Pidana .  Jurnal  Al-Daulah Vol.3 No.2.
Radjab, Syamsuddin. Reformasi dan Nasib Pelanggaran HAM , sumber : www.kompasiana.com/amp/syamsuddinradjab/reformasi-dan-nasib-pelanggaran- ham_55209244a33311b14646d072 (diakses pada tanggal 27 Januari 2021, pukul 19.30 WITA)
Rasdianah.  2017. Prinsip  Dan  Syarat  Penjatuhan  Hukuman  Bagi  Anak  Berkonflik  Hukum . Jurnal Jurisprudentie Vol. 4 No.2.
Rini,  Devi  Seftia.  2016. Perlindungan  Hukum  Hak  Anak  Sebagai  Korban  Eksploitasi Ekonomi  Dalam  Perspektif  Hukum  Pidana  di  Indonesia  Dikaitkan  Dengan  Hukum Islam . JOM Fakultas Hukum Vol.III No.2.
Rizky,  Mutiara  Natasya.  2019. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Korban  Eksploitasi Seksual Komersial Melalui Media Sosial . Jurnal Media Iuris Vol.2 No.2.
Salenda, Kasjim. 2016. Hukum Islam Sebagai Role Model Islam Nusantara . Jurnal al-Ulum Vol.16 No.1, 2016, hal.230-231
Salenda, Kasjim. 2018. Implementasi Asas Dispensasi Kawin Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Palu Perspektif Maslahah . Jurnal Diskursus Islam Vol.6 No.2.
Salenda,  Kasjim.  2019. Beban  Pembuktian  Visum  et  Repertum  Dalam  Penanganan  Kasus Tindak  Pidana  Penganiayaan  di  Kota  Makassar .  Jurnal  Alauddin  Law  Develompent (ALDEV) Vol.1 No.2.
Sunggono, Bambang. 1997. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo
The  Significance  of  ChiId  Protection  Systems:  Key  Findings  from  a  Strategic  Mapping Exercise in six province of Indonesia, UNICEF Indonesia, http://www.unicef.org/indonesia/Issue_Brief_CP_Systems_Mapping_in_Indonesia.pdf .