licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/
Perizinan Sempadan Sungai Terhadap Usaha Rumah Makan Terapung erlawanan Pihak Ketiga Pemegang Sertifikat Hak Pakai Atas Sita Eksekusi Tanah Sriwedari The Significanity of Academic Manuscripts Dignity on Legal Products Widya Dwi Erika Idham Khalik 1 , Abrar Saleng 2 , Andi Syahwiah A.Sapiddin 3 Azmi Hawari Sunny 1 , Artaji 2 , Betty Rubiati 3 Muhammad Ramadhana Alfaris 1 , Sulthon Miladiyanto 2 1 Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, widyaerika141@gmail.com 2 Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Indonesia 3 Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Indonesia 1 Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran, azmi18004@mail.unpad.ac.id 2 Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia 3 Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia 1 Faculty of Law, Universitas Widya Gama, Malang, Indonesia, ramadhanaalfaris@yahoo.com 2 Faculty of Law, Universitas Widya Gama, Malang, Indonesia

## ABSTRACT
MANUSCRIPT INFO This study aims to analyze the arrangements related to the utilization of the river riparian which is used as a restaurant business in the Tello Baru Sub-
District, Makassar City and to analyze the form of government supervision of the implementation of river riparian utilization permits in the Tello Baru Sub- District, Makassar City. This research is an empirical research, where the data is  qualified  as  primary  and  secondary  data.  Primary  data  was  obtained through  interviews,  and  secondary  data  was  obtained  through  literature studies.  The  data  collected  is  then  processed  using  a  qualitative  analysis approach.The  results  of  the  study  show  that  the  utilization  of  river  banks which are used as a restaurant business in Tello Baru Village, Makassar City is not  in  accordance  with  the  Decree  of  the  Minister  of  PUPR  Number 1559/KPTS/M/2020 which states that river banks can only be used for certain activities  and  certain  buildings,  which  include:  Buildings  natural  resources infrastructure, bridge and wharf facilities, gas and drinking water pipelines, electrical and telecommunication cable stretches, other activities as long as they do not interfere with the function of the river, including activities to plant vegetables,  and  electricity  buildings.  So  that  the  use  of  the  Tello  River opportunity for floating restaurant activities can be said to not realize orderly spatial  planning.  And  then  the  form  of  government  supervision  of  the implementation  of  river  riparian  utilization  permits  in  Tello  Baru  Village, Makassar  City  is  felt  to  be  lacking,  in  this  case  the  Pompengan  Jeneberang River  Basin Center (BBWS)  as the vanguard of the Ministry of PUPR as the guardian of Law No. 17 of 2019 concerning Water Resources is considered to be  still  not  active  in  monitoring  the  abuse  of  the  Tello  River  border  area resulting  in  violations  of  the  use  of  the  river  border.  as  it  is  now.  The Pompengan Jeneberang River Basin Center (BBWS) is considered to be lacking in  coordination  and  cooperation  with  the  City  Government  and  Village Governments through which the Tello River passes.
Manuscript History:
Received: 2023-04-06
Accepted: 2023-09-10
Corresponding Author: Widya Dwi Erika Idham Khalik, widyaerika141@gmail.com Keywords : License; Utilization; River Border; Restaurant
Widya Yuridika: Jurnal Hukum is L icensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0
International License Layout Version: v.6.2023 Cite this paper Khalik,  W.  D.,  Saleng,  A.,  &  Sapiddin,  A.  S.  (2023). Perizinan  Sempadan  Sungai  Terhadap  Usaha  Rumah Makan Terapung. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 6(3).

## PENDAHULUAN
Dalam kehidupan sehari-hari, sebagai subjek hukum tidak terlepas dengan istilah perizinan.  Sebagai  contoh,  izin  mendirikan  bangunan,  izin  usaha,  izin  lingkungan,  izin mengemudi kendaraan dan masih banyak lagi istilah perizinan. Dalam hukum administrasi,
izin  sebagai  instrument  penting  dalam  pengelolaan  lingkungan  hidup,  khususnya  yang berhubungan dengan usaha dan kegiatan lingkungan hidup. 1
Izin  ( verguning) sebagai  perkenaan  atau  izin  dari  pemerintah  yang  disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki. 2 Perizinan sebagai  bagian  dari  pengendali  pemanfaatan  ruang  merupakan  salah  satu  instrumen hukum administrasi pemerintah yang sangat penting dalam mewujudkan penataan ruang kota agar berjalan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disebut RTRW.
Khususnya  di  daerah  sungai,  yang  terkadang  dimanfaatakan  untuk  usaha  rumah makan terapung serta pembangunan rumah hunian yang melanggar garis sempadan sungai tentunya  hal  ini  dapat  memberikan  dampak  kepada  lingkungan  hidup  serta  dapat mengakibatkan banjir di wilayah tersebut. Pengertian sungai bisa didapatkan dalam Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai, memuat aturan bahwa: 3
“Sungai adalah alur wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air didalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan”
Secara horizontal pengaturan garis sempadan sungai lebih khusus diatur pada Pasal 1  angka  (10)  Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  Nomor 28/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau, yang  selanjutnya  disebut  Permen  PUPR  28/PRT/M/2015,  memuat  aturan  bahwa 4 ,  “Garis sempadan sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai”
Perairan sungai merupakan tempat yang memiliki peran penting bagi mahluk hidup. 5 Perilaku  masyarakat  terbentuk  dari  kondisi  lingkungan  sekitar,  sebaliknya  kondisi lingkungan  juga  dipengaruhi  oleh  perilaku  masyarakat  terhadap  lingkungan.  Semakin bertambahnya  jumlah  penduduk,  kurangnya  daerah  serapan  air,  dan  semakin bertambahnya  permukiman  di  pinggiran  sungai  menyebabkan  kondisi  sungai  mengalami banyak penurunan kualitas mutu air. Penurunan kualitas mutu air ini disebabkan oleh pola aktivitas  masyarakat  pinggiran  sungai,  antara  lain  pemanfaatan  sungai  sebagai  tempat pembuangan limbah, baik limbah rumah tangga, limbah industri 6 maupun yang terjadi pada penelitian ini adalah masyarakat yang melakukan pembangunan di daerah sempadan sungai dan membuat usaha rumah makan di daerah bantaran sungai tello Kota Makassar.
Sungai tello adalah sungai yang membelah kota Makassar yang memiliki panjang 10 Kilometer  (Km),  sungai  ini  bermuara  di  selat  Makassar  dan  sungai  ini  melewati  tiga Kabupaten/Kota yaitu Kota Makassar, Kabupaten Gowa dan Kabupaten Maros. 7 Sungai Tello merupakan  kawasan  strategis  provinsi  yang  sebagaimana  telah  diatur  pada  Pasal  64 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan  Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata
1 Zulkifli Aspan, 2021, Amdal, Izin Lingkungan, Dan Penegakan Hukum Lingkungan, Mega Cakrawala, Yogyakarta, Hal 61
2 Ridwan HR, 2006, Hukum Administrasi Negara, Radjagrafindo Persada, Jakarta, Hal 198
3 Lihat Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai
4 Pasal 1 angka (10) Permen PUPR 28/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau
5 Suparjo, Mustofa Niti, 2009, “ Kondisi Pencemaran Perairan Sun gai Babon Semarang”, Jurnal Saintek Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Diponegoro, Vol. 4. No. 2. Januari 2009, Hal. 38
6 Gita Saputri, Antari Ayuning Arsi, 2019, “Pemanfaatan Sungai Langkap sebagai Tempat Pembuangan Limbah Rumag Tangga di Kabupaten Purbalingga”, Jurnal IJSED, Universitas Negeri Semarang, Vol.1 No. 1, Januari-Juni 2019, hal. 38
7 https://id.wikipedia.org/wiki/Sungai_Tallo diakses pada tanggal 4 Oktober 2022
Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041.
Sungai Tello khususnya yang berada di kawasan perumahan dan permukiman BTN Citra  Tello  Kota  Makassar,  yang  dimana  peneliti  telah  melakukan  pra  penelitian  dengan menemukan  adanya  temuan  penyimpangan  pembangunan  rumah  yang  melanggar sempadan sungai. Sebagaimana, pra penelitian yang dilakukan peneliti di kawasan sungai tello yang berada di BTN Citra Tello Kota Makassar adalah sungai tidak bertanggul didalam kawasan perkotaan dan terhadap garis sempadan sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan  telah  diatur  pada  Pasal  5  Permen  PUPR  28/PRT/ M/2015  Tentang  Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau, memuat aturan bahwa: 8 “Garis  sempadan  pada  sung ai  tidak  bertanggul  di  dalam  kawasan  perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, ditentukan:
a. paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter;
b. paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter; dan
c. paling sedikit berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 (dua puluh) meter.”
Selaras  dengan  yang  akan  diteliti  maka  ditemukan  temuan  adanya  pelanggaran sempadan sungai dan melakukan usaha rumah makan terapung pada kawasan bantaran sungai tello Kota Makassar.

## Gambar 1 : Lokasi BTN Citra Tello Kota Makassar
Pada  gambar  1  di  atas  mengenai  lokasi  BTN  Citra  Tello  Kota  Makassar,  yang menunjukkan  adanya  pelanggaran  pembangunan  terhadap  garis  sempadan  sungai  tello Kota  Makassar  terhadap  penyimpagan  izin  usaha  rumah  makan  terapung  dan penyimpangan  izin  mendirikan  bangunan  (yang  selanjut nya  disebut  “IMB”)  pada  di kawasan sekitar sungai tello. Kurangnya kesadaran masyarakat sekitar sungai tello akan
8 Pasal 5 Permen PUPR 28/PRT/ M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau
pentingnya  pelestarian  lingkungan,  sehingga  menyebabkan  mereka  kurang  peduli terhadap  lingkungan  sekitarnya.  Pembuangan  limbah  langsung  ke  sungai  menjadi  bukti bahwa  masih  rendahnya  peranan  masyarakat  atas  pelestarian  lingkungan.  Fenomena pembuangan limbah ke sungai juga terjadi di permukiman masyarakat pinggiran Sungai Tello  Kota  Makassar.  Jika  penelitian-  penelitian  sebelumnya  menjelaskan  bahwa permukiman yang terdapat di pinggiran sungai pada umumnya merupakan permukiman masyarakat miskin, maka permukiman di pinggiran Sungai Tello Kota Makassar Khususnya yang  berada  di  kawasan  BTN  Citra  Tello  Makassar  berbeda  kondisinya,  karena  justru merupakan permukiman penduduk dengan ekonomi menengah ke atas.
Aktivitas  pembuangan  limbah  ke  sungai  oleh  masyarakat  setempat  sangat memengaruhi  kondisi  Sungai  Tello  Kota  Makassar.  Pada  musim  hujan,  kebiasaan masyarakat  membuang  limbah  ke  sungai  ini  tidak  terlalu  menimbulkan  masalah  bagi masyarakat  pinggiran  Sungai  Tello  karena  limbah  yang  dibuang  ke  sungai  bisa  hanyut dibawa arus sungai. Kebiasaan membuang limbah ke sungai ini baru menjadi masalah bagi masyarakat pinggiran Sungai Tello ketika musim kemarau. Pada musim kemarau aliran air sungai sangat kecil, sehingga limbah yang masyarakat buang ke sungai tidak bisa hanyut dan  menimbulkan  bau  busuk  serta  merusak  pemandangan  sungai  dan  tercatat  tiap tahunannya  di  kawasan  Sungai  Tello  Khususnya  di  BTN  Citra  Tello  mengalami  bencana banjir. 9 Perilaku  masyarakat  yang  membuang  limbah  rumah  tangga  ke  sungai  ini  sudah berlangsung  selama  bertahun-tahun.  Tidak  hanya  itu  masyarakat  juga  membuka  suatu usaha  rumah  makan  terapung  yang  mengakibatkan  limbah  rumah  makan  terapung tersebut akan hanyut ke Sungai Tello.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  merumuskan  mengenai  pengaturan  terkait pemanfaatan sempadan sungai dan bentuk pengawasan pemerintah daerah Kota Makassar dalam  penerbitan  izin  di  kawasan  sempadan  sungai  tello.  Oleh  karena  itu,  peneliti memandang perlu untuk mengkaji lebih lanjut mengenai pengaturan terkait pemanfaatan sempadan sungai, serta mengkaji bentuk pengawasan pemerintah daerah Kota Makassar dalam penerbitan izin di kawasan sempadan Sungai Tello.

## METODE
Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang meneliti data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat. 10 Penelitian ini dilakukan di kantor Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang dan Rumah Makan Terapung (RMT). Lokasi ini dipilih peneliti karena permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini bisa dijawab oleh pihak-pihak terkait yang penulis sebutkan di atas.
Jenis  dan  sumber  data  ada  dua,  pertama  Data  primer  adalah  data  yang  diperoleh peneliti  secara  langsung  berupa  hasil  wawancara.  Data  Sekunder  berasal  dari  dokumen- dokumen  yang  menunjang  pembahasan  pada  penelitian  ini.  Teknik  pengumpulan  data dalam penelitian ini menggunakan dua yaitu, pertama penelitian lapangan dengan metode wawancara.  Adapun  narasumbernya  sebagai  berikut:  pihak  yang  mewakili  kantor  Besar Wilayah  Sungai  (BBWS)  Pompengan  Jeneberang,  pengelola  dari  Rumah  Makan  terapung (RMT)  dan  masyarakat  umum  di  sekitar  lokasi  rumah  makan.  Kedua  penellitian  ini merupakan  jenis  penelitian  kepustakaan  atau library ,  penulis  melakukan  pengkajian  dan mengolah  data-data  yang  tersebut  dalam  peraturan  perundangan-undangan,  jurnal  dan kajian-kajian ilmiah serta buku-buku yang berkaitan dengan latar belakang permasalahan, termasuk dapat mengumpulkan data melalui media elektronik dan media-media informasi
9 Wawancara dengan salah satu warga BTN Citra Tello Kota Makassar pada tanggal 13 Januari 2023
10 Irwansyah, 2020, Penelitian Hukum (Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel) , Yogyakarta, Topoffset. Percetakan, Hal. 43.
lainnya.  Keseluruhan  data  yang  dikumpulkan  dari  penelitian  ini,  selanjutnya  dilakukan analisis  dengan  menggunakan  metode  analisis  kualitatif.  Analisis  data  terakhir  dengan memberikan  kesimpulan  dan  saran  mengenai  apa  yang  seharusnya  dilakukan  terhadap permasalahan hukum tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaturan  Terkait  Pemanfaatan  Sempadan  Sungai  Yang  Dijadikan  Usaha  Rumah Makan Di Kelurahan Tello Baru Kota Makassar
Kelurahan Tello Baru merupakan salah satu dari 11 (sebelas) Kelurahan yang berada dalam wilayah Kecamatan Panakkuang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Di Kelurahan Tello Baru  ini  terdapat  5.306  jumlah  warga,  terdapat  2.107  bangunan/pemukiman  kategori rumah sehat dan terdapat 29 bangunan/pemukiman kategori rumah kurang sehat. 11
Kota  adalah  kawasan  hunian  dengan  jumlah  penduduk  relatif  besar,  tempat  kerja penduduk yang intensitasnya tinggi serta merupakan tempat pelayanan umum. Kedudukan aktifitas  ekonomi  sangat  penting  karena  sering kali  menjadi  basis perkembangan  sebuah kota.  Adanya  berbagai  kegiatan  ekonomi  dalam  suatu  kawasan  menjadi  potensi perkembangan kawasan tersebut pada masa berikutnya.
Kondisi saat ini telah terjadi pemanfaatan sempadan Sungai Tello di Jalan BTN Citra Tello Permai RW 11 RT 6, Kelurahan Tello Baru, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar yang  dijadikan  usaha  rumah  makan.  Rumah  makan  dan  café  ini  diberi  nama  Restoran Terapung  Mandiri  (RTM)  dan  telah  beroperasi  sejak  tahun  2020.  Adapun  usaha  rumah makan ini adalah inisiasi masyarakat yang bermukim di sekitar Sungai Tello yang tepatnya berada di BTN Citra Tello Permai.
Gambar 2 : Rumah Makan Terapung Yang berada Di Sempadan Sungai
Tello Yang berada Di Kelurahan Tello Baru Kota Makassar
Permasalahan tersebut di atas mengindikasikan belum efektifnya pengendalian dan pengawasan  pemanfaatan  ruang  di  daerah  sempadan  Sungai  Tello  terhadap  ketentuan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Perlindungan  terhadap  pemanfaatan sempadan  sungai  yang  tidak  sesuai  itu  dilakukan  untuk  melindungi  sungai  dari  kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai.
11 https://dasawisma.pkk.makassarkota.go.id/rekap/kelurahan/ Diakses pada tanggal 5 Maret 2023
Menururt  Tim  Rekomtek  Balai  Besar  Wilayah  Sungai  (BBWS)  Pompengan Jeneberang 12 menyatakan terkait pemanfaatan sempadan Sungai Tello yang dijadikan usaha rumah makan terapung bahwa Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang tidak mengetahui hal tersebut, bahwa belum pernah ada permohonan berusaha dari pihak pengelola  rumah  makan  terapung  tersebut  sehingga  pemanfaatan  sempadan  sungai tersebut dikatakan illegal karena tidak memiliki izin berusaha.
Sedangkan  menurut  salah  seorang  pengelola  Restoran  Terapung  Mandiri  (RTM) 13 bahwa adanya usaha rumah makan tersebut berdasarkan keinginan kelompok masyarakat setempat  demi  menunjang  ekonomi  mereka  yang  awalnya  membentuk  koperasi, selanjutnya  membuka  usaha  rumah  makan  yang  memberdayakan  anggota  koperasi  yang merupakan  masyarakat  setempat.  Mengenai  izin  usaha  rumah  makan  atau  izin  lainnya memang diakuinya tidak memiliki izin dari instansi manapun, tetapi usaha rumah makan terapung tersebut telah diketahui oleh pemerintah setempat (RT/RW, Lurah, Camat) bahkan sampai  Walikota  Makassar  telah  mengetahui  keberadaan  usaha  rumah  makan  terapung tersebut.
Balai  Besar  Wilayah  Sungai  (BBWS)  mempunyai  tugas  melaksanakan  pengelolaan sumber  daya  air  di  wilayah  sungai  yang  meliputi  perencanaan,  pelaksanaan  konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan  air  lainnya,  irigasi,  rawa,  tambak,  air  tanah,  dan  air  baku  serta  pengelolaan drainase utama perkotaan. 14
Selanjutnya  menururt  Tim  Rekomtek  Balai  Besar  Wilayah  Sungai  (BBWS) Pompengan  Jeneberang 15 menyatakan  bahwa  Direktorat  Jenderal  Sumber  Daya Air mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perudang-undangan.
Sedangkan  menurut  Penyidik  Balai  Besar  Wilayah  Sungai  (BBWS)  Pompengan Jeneberang 16 menyatakan bahwa tugas dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang  adalah  melaksanakan  pengelolaan  sumber  daya  air  di  wilayah  sungai  yang meliputi  perencanaan,  pelaksanaan  konstruksi,  operasi  dan  pemeliharaan  dalam  rangka konservasi  dan  pendayagunaan  sumber  daya  air  dan  pengendalian  daya  rusak  air  pada sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak,  air  tanah,  dan  air  baku  serta  pengelolaan  drainase  utama  perkotaan.  Dan  dalam rangka mendukung peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi serta penyesuaian tugas dan fungsi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat perlu  dilakukan  penyempurnaan  organisasi  Unit  Pelaksana  Teknis  di  Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Pemanfaatan kawasan sepadan sungai, umumnya mengalami kecenderungan tidak terkontrolnya  persebaran  bangunan  pada  daerah  aliran  sungai  yang  berdampak  pada penurunan  kualitas  sungai.  Selain  itu  masyarakat  yang  menempati  bantaran  sungai, umumnya  membuang  sampah  dan  limbah  rumah  tangga  langsung  ke  badan  air  sungai. Padahal,  sungai  merupakan  salah  satu sumber air  bersih yang  penting dalam  kehidupan. Manfaat  sungai  antara  lain  adalah  sebagai  tempat  budidaya  ikan,  drainase  makro  kota,
12 Wawancara dengan Tim Rekomtek BBWS Pompengan pada tanggal 2 Maret 2023
13 Wawancara dengan salah seorang pengelola Restoran Terapung Mandiri (RTM) pada tanggal 4 Maret 2023
14 Pasal 19 Peraturan Menteri PUPR No.  20/PRT/M/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Kementerian PUPR
15 Wawancara dengan Tim Rekomtek BBWS Pompengan pada tanggal 2 Maret 2023
16 Wawancara dengan Penyidik BBWS Pompengan pada tanggal 2 Maret 2023
tempat  rekreasi,  pengairan,  sumber  air  baku  bagi  PDAM.  Akan  tetapi  keberadaan  sungai tersebut  akan  sangat  berbahaya  jika  tidak  dilakukan  pengendalian  serta  pengawasan pembangunan  pada  sempadan  sungai  dan  badan  sungai  karena  dapat  menyebabkan terjadinya  penyempitan  badan  sungai,  bahkan  bisa  menimbulkan  bahaya-bahaya  lain seperti banjir, erosi, sedimentasi.
Daerah sempadan mencakup daerah bantaran sungai yaitu bagian dari badan sungai yang  hanya  tergenang  air  pada  musim  hujan  dan  daerah  sempadan  yang  berada  di  luar bantaran  yaitu  daerah  yang  menampung luapan  air  sungai  di  musim  hujan  dan  memiliki kelembaban  tanah  yang  lebih  tinggi  dibandingkan  kelembaban  tanah  pada  ekosistem daratan.
Menurut penulis setelah melakukan penelitian di lokasi tempat usaha rumah makan terapung  tersebut,  masyarakat  sepertinya  kurang  memahami  aturan  atau  ketentuan mengenai  pemanfaatan  sempadan  sungai.  Sebagian  besar  dari  masyarakat  sekitar  rumah makan  terapung  tidak  mendapat  sebaran  informasi  dari  proses  sosialisasi  pihak  terkait menyangkut kebijakan pemanfaatan ruang kawasan sempadan Sungai Tello di Kelurahan Tello  Baru  Kota  Makassar.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  saluran  komunikasi  belum sepenuhnya dijalankan secara optimal dari pihak terkait, yaitu pihak Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang.
Sejalan  dengan  yang  penulis  sampaikan  di  atas,  menurut  salah  seorang  pengelola Restoran Terapung Mandiri (RTM) 17 bahwa kebijakan mengenai pengaturan pemanfaatan ruang di kawasan sepadan sungai tello di lingkungan Kelurahan Tello Baru belum pernah disosialisasikan  secara langsung kepada  masyarakat.  Dan  menurutnya  malah  keberadaan rumah  makan  terapung  di  sekitar  kawasan  sempadan  Sungai  Tello  telah  mendatangkan keuntungan ekonomi bagi masyarakat setempat, yang mana seharusnya mendapat bantuan atau dorongan dari pemerintah supaya masyarakat setempat bisa mandiri secara ekonomi dan menciptakan lapangan kerja.
Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang selaku garda terdepan Kementerian PUPR sebagai pengawal undang-undang nomor 17 tahun 2019 tentang sumber daya air menghadapi permasalahan utama yang dihadapi karena banyaknya pemanfaatan sempadan  sungai  yang  tidak  sesuai  dengan  peruntukannya  dan  melanggar  batas  garis sempadan  yang  telah  ditetapkan.  Sehingga  ketika  didapati  ada  pemanfaatan  sempadan sungai  yang  tidak  sesuai  dengan  peruntukannya  tentunya  Balai  Besar  Wilayah  Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang akan mengambil tindakan penerbitan.
Menurut  Penyidik  Balai  Besar  Wilayah  Sungai  (BBWS)  Pompengan  Jeneberang 18 untuk kasus pemanfaatan sempadan sungai tello yang dijadikan tempat usaha rumah makan, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang akan segera mengambil sikap karena  berdasarkan  Keputusan  Menteri  PUPR  Nomor  1559/KPTS/M/2020  bahwa sempadan  sungai  hanya  dapat  dimanfaatkan  untuk  kegiatan  tertentu  dan  bangunan tertentu, yang meliputi: bangunan prasarana SDA, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, kegiatan lain sepanjang tidak menganggu  fungsi  sungai,  antara  lain  kegiatab  menanam  tanaman  sayur-mayur  dan bangunan ketenaga listrikan. Sehingga pemanfaatan sempadan sungai tello yang berada di Kelurahan  Tello  baru  yang  telah  dijadikan  tempat  usaha  rumah  makan  terapung  dapat dikatakan belum mewujudkan tertib tata ruang, yang mana akan segera dilakukan tindakan.
17 Wawancara dengan pengelola Restoran Terapung Mandiri (RTM)pada tanggal 4 Maret 2023
18 Wawancara dengan Penyidik BBWS Pompengan pada tanggal 2 Maret 2023
Selanjutnya  menurut  Penyidik  Balai  Besar  Wilayah  Sungai  (BBWS)  Pompengan Jeneberang 19 bahwa tindakan yang dimaksud yang akan dilakukan oleh tim pemantauan dan pengawasan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang adalah tindakan yang bersifat preventif persuasive, pertama tim pengawas akan melakukan peninjauan ke lokasi  rumah  makan  terapung  tersebut  dan  akan  dilakukan  pertemuan  serta  sosialisasi dengan  pihak  pengelola  rumah  makan  terapung,  serta  dinas-dinas  terkait  dampak  dari pemanfaatan sempadan sungai yang tidak memiliki izin tersebut. Dan jika tindakan tersebut tidak  berhasil,  maka  oleh  tim  pemantauan  dan  pengawasan  Balai  Besar  Wilayah  Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang dapat memberikan/mengeluarkan sanksi terhadap usaha rumah makan terapung tersebut. Adapun jenis-jenis sanksi yang bisa diberikan/dikeluarkan oleh  Balai  Besar  Wilayah  Sungai  (BBWS)  Pompengan  Jeneberang  terhadap  pelanggaran pemanfaatan sungai adalah dapat berupa peringatan tertulis, denda, hingga pembongkaran bangunan.
Walaupun  perundang-undangan  dengan  jelas  telah  melarang  pemanfaatan sempadan  sungai  untuk  bangunan  atau  tempat  usaha,  tetapi  dalam  kenyataannya pelanggaran terhadap pemanfaatan ruang di daerah sempadan sungai masih tetap terjadi dan  berlangsung  hingga  sekarang.  Pengaturan  pemanfaatan  sempadan  Sungai  Tello  di Kelurahan  Tello  Baru  Kota  Makassar  merupakan  upaya  perlindungan  terhadap  kawasan sempadan  sungai  yang  ditujukan  untuk  melindungi  sungai  dari  kegiatan  yang  dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan  aliran  sungai.  Itu  semua  dilakukan  mengingat  pentingnya  pelestarian sempadan Sungai Tello di Kelurahan Tello Baru Kota Makassar

## Bentuk Pengawasan Pemerintah Terhadap Pelaksanaan Izin Pemanfaatan Sempadan Sungai Di Kelurahan Tello Baru Kota Makassar
Pertumbuhan  penduduk  yang  pesat  mengakibatkan  perbandingan  antara  jumlah penduduk dengan ketersediaan lahan tidak seimbang khususnya permukiman.dan tempat usaha. Keadaan tersebut mendorong penduduk untuk merambah kawasan-kawasan lindung seperti kawasan sempadan sungai untuk dijadikan lahan permukiman dan lahan berusaha. Kawasan sempadan sungai yang dimanfaatkan tidak dengan kaidah-kaidah konservasi maka akan  rentan  terhadap  erosi  dan  tanah  longsor  yang  pada  gilirannya  akan  meningkatkan muatan sedimen di sungai bagian hilir. Sungai juga merupakan sistem drainasi alam. Untuk menjaga keseimbangan alam, sungai harus dijaga habitatnya sehingga garis batas sempadan sungai sangat diperlukan.
Menurut  Penyidik  Balai  Besar  Wilayah  Sungai  (BBWS)  Pompengan  Jeneberang 20 menyatakan  bahwa  berdasarkan  Keputusan  Menteri  PUPR  Nomor  1559/KPTS/M/2020 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Pada Ruas Sungai Tello Kota Makassar KM 0 – KM  21  Dan  Ruas  Sungai  Tello  Di  Kabupaten  Maros  KM  22 – KM  24  Di  Wilayah  Sungai Jeneberang,  sempadan  sungai  hanya  dapat  dimanfaatkan  untuk  kegiatan  tertentu  dan bangunan tertentu, yang meliputi:
1. Bangunan prasarana SDA;
2. Fasilitas jembatan dan dermaga;
3. Jalur pipa gas dan air minum;
4. Rentangan kabel listrik dan telekomunikasi;
5. Kegiatan  lain  sepanjang  tidak  menganggu  fungsi  sungai,  antara  lain  kegiatan menanam tanaman sayur-mayur; dan
6. Bangunan ketenaga listrikan.
7.
19 Ibid.
20 Wawancara dengan Penyidik BBWS Pompengan pada tanggal 2 Maret 2023

## Gambar 3 : Bagan Struktur Organisasi Tim Pemantauan dan Pengawasan pada Pengguna Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air
Pengawasan  dapat  diartikan  sebagai  proses  untuk  menjamin  bahwa  tujuan organisasi  dan  manajemen  tercapai.  Ini  berkenaan  dengan  cara-cara  membuat  kegiatan- kegiatan  sesuai  yang  di  rencanakan  dengan  instruksi  yang  telah  diberikan  dan  dengan prinsip-prinsip  yang  telah  digariskan.  Pengawasan  yang  dijelaskan  Robert  J.  M  Ockler berikut ini telah menjelaskan unsur-unsur esensial proses pengawasan yaitu suatu usaha sistematika  untuk  menetapkan  standar  pelaksanaan  dan  tujuan-tujuan  perencanaan merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. 21
Menurut Bagir Manan sebagaimana dikutip oleh Hanif Nurcholis, menjelaskan bahwa hubungan  antara  pemerintah  pusat  dengan  pemerintah  daerah  sesuai  dengan  UUD  1945 adalah  hubungan  yang  desentralistik.  Artinya  bahwa  hubungan  antara  pemerintah  pusat dan  pemerintah  daerah  adalah  hubungan  antara  dua  badan  hukum  yang  diatur  dalam undang-undang terdesentralisasi, tidak semata-mata hubungan antara atasan dan bawahan. Dengan demikian pengawasan terhadap pemerintahan daerah dalam sistem pemerintahan Indonesia lebih ditujukan untuk memperkua t otonomi daerah, bukan untuk ”mengekang” dan ”membatasi”. Selanjutnya, pengawasan yang dikemukakan oleh Victor M. Situmorang, pengawasan  adalah  setiap  usaha  dan  tindakan  dalam  rangka  mengetahui  sejauh  mana pelaksanaan  tugas  yang  dilaksanakan  menurut  ketentuan  dan  sasaran  yang  hendak dicapai. 22
Pengawasan  dalam suatu  organisasi  mempunyai  peranan  penting  untuk  mencapai tujuan  yang  sudah  ditetapkan  semula.  Apabila  pengawasan  ini  tidak  dilakukan, kemungkinan  akan  terjadi  penyimpangan  dan  kesalahan  terus  menerus  sehingga  akan mengalami  kesulitan  untuk  memperbaikinya.  Oleh  karena  itu  untuk  menjamin  dan mengusahakan agar semua pelaksanaan dapat berlangsung serta berhasil sesuai dengan apa yang direncanakan di perlukan pengawasan agar tujuan tercapai sesuai dengan yang telah ditetapkan.
Sempadan  sungai  adalah  zona  penyangga  antara  ekosistem  perairan  (sungai)  dan daratan.  Kawasan  sempadan  sungai  juga  merupakan  kawasan  lindung  tepi  sungai  yang menjadi satu kesatuan dengan sungai. Sempadan sungai memiliki peran penting  dan juga sebagai penentu dari aliran sungai itu sendiri. Karena daerah aliran sungai merupakan suatu sistem dinamis dengan karakteristik yang spesifik dan ditentukan oleh ruang, luas, bentuk,
21 Hani Handoko, 1999, Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia , PT Rafika Aditama, Jakarta, Hal. 360.
22 Makmur, 2011, Efektifitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan, PT. Rafika Aditama, Bandung, Hal. 176

## PEMBINA
Kepala Balai
Tim Pemantauan & Pengawasan BBWS Pompengan Jeneberang Tim Korwas PPNS Polda Sulsel Sekretariat
ketercapain dan lintasannya. Karakter tersebut mengaharuskan adanya sempadan sungai yang sesuai atau tepat guna untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. 23
Menurut Aminuddin Ilmar, istilah wewenang seringkali disepadankan dengan istilah kekuasaan.  Padahal  menurutnya,  istilah  kekuasaan  tidaklah  identik  dengan  istilah wewenang.  Kata  wewenang  berasal  dari  kata authority (Inggris)  dan gezag (Belanda), sedangkan istilah kekuasaan berasal dari kata power (Inggris) dan macht (Belanda). Kedua istilah tersebut memiliki makna dan pengertian yang berbeda, sehingga dalam penempatan kedua istilah tersebut haruslah dilakukan secara cermat dan hati-hati. 24 Kewenangan yang diperoleh  suatu  jabatan  mempunyai  sumber  asalnya,  sementara  didalam  hukum administrasi wewenang bisa diperoleh secara Atribusi, Delegasi dan Mandat. 25
Pemanfaatan sempadan sungai berserta pemanfaatan sumber daya air (SDA) dimana perizinannya  merupakan  tanggung  jawab  Balai  Besar  Wilayah  Sungai  (BBWS)  dalam penerbitannya. Dalam hal perizinan tersebut tentunya Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) telah  mengeluarkan  aturan  dan  syarat  yang  mesti  dipenuhi  oleh  para  pihak-pihak  yang bertindak sebagai pemohon.
Menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  15  Tahun  2010  tentang  Penyelenggaraan Penataan Ruang; dalam pemanfaatan ruang setiap orang wajib memiliki izin pemanfaatan ruang. Izin pemanfaatan ruang dapat berupa :
a. Izin Prinsip.
Izin  prinsip  adalah  surat  izin  yang  diberikan  pemerintah/pemerintah  daerah untuk  menyatakan  suatu  kegiatan  secara  prinsip  diperkenankan  untuk diselenggarakan atau beroperasi.
b. Izin Lokasi. Izin lokasi adalah izin yang diberikan kepada pemohon untuk memperoleh ruang yang  diperlukan  dalam  rangka  melakukan  aktivitasnya.  Izin  lokasi  diperlukan untuk pemanfaatan ruang lebih dari satu Ha untuk kegiatan bukan pertanian, dan lebih dari 25 Ha untuk kegiatan pertanian.
c. Izin  Tata  Ruang/Blok  Plan  adalah  izin  teknis  tentang  tata  bangunan  dan  tata lingkungan  yang  diberikan  oleh  Pemerintah  Daerah  kepada  badan  usaha  atau perorangan untuk menata wujud struktur dan pola penggunaan ruang.
d. Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Izin Mendirikan Bangunan merupakan dasar dalam mendirikan bangunan dalam rangka pemanfaatan ruang. IMB diberikan berdasarkan peraturan zonasi sebagai dasar bagi pemegang izin untuk mendirikan bangunan sesuai fungsi yang telah ditetapkan,  dan  rencan  ateknis  bangunan  gedung  yang  telah  disetujui  oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.
e. Izin  lainnya  berdasarkan  ketentuan  perundang-undangan  (antara  lain  Izin Perubahan Pemanfaatan Ruang, Izin Gangguan).
Menururt  Tim  Rekomtek  Balai  Besar  Wilayah  Sungai  (BBWS)  Pompengan Jeneberang 26 bahwa  di  Kota  Makassar  instansi  yang  berwenang  menerbitkan  semua perizinan pembangunan adalah Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP). Penerbitan perizinan  yang  dipusatkan  hanya  pada  satu  instansi  membutuhkan  koordinasi  yang  baik dengan  instansi  lain,  yaitu  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah,  Badan  Pertanahan Nasional,  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Tata  Ruang.  Dalam  kaitannya  dengan  pemanfaatan
23 Risha Oktavyana Djibran, 2020, Tinjauan Yuridis Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Di Sempadan Sungai, NOVUM : JURNAL HUKUM Volume 7 Nomor 4, Oktober 2020, Hal. 103
24 Aminuddin Ilmar, 2013, Hukum Tata Pemerintahan, Identitas Universitas Hasanuddin, Makassar, Hal.
114
25 Herlien Budiono, 2007, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, Bandung, Citra Aditya Bakti, Hal. 58
26 Wawancara dengan Tim Rekomtek BBWS Pompengan pada tanggal 2 Maret 2023
ruang  di  daerah  sempadan  Sungai  Tello  dibutuhkan  rekomendasi  teknis  dari  Balai  Besar Wilayah  Sungai  (BBWS)  Pompengan  Jeneberang.    Balai  Besar  Wilayah  Sungai  (BBWS) Pompengan Jeneberang mempunyai kewenangan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang di daerah sempadan Sungai Tello, tetapi tidak dapat mengeksekusi melalui perizinan dan penertiban karena bukan kewenangannya. Demikian pula jika terjadi pembangunan gedung di  daerah  sempadan  Sungai  Tello,  Balai  Besar  Wilayah  Sungai  (BBWS)  Pompengan Jeneberang tidak berwenang melakukan penindakan hukum.
Adapun  rekomendasi  teknis  (Rekomtek)  yang  akan  dikeluarkan    atau  diterbitkan oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang mempunyai alur pelayanan sebagai berikut:
1. Pemohon mengajukan permohonan Rekomtek;
2. Tim Rekomtek memeriksa kelengkapan dokumen pemohon;
3. Apabila  dokumen  pemohon  dianggap  lengkap,  pemohon  diminta  untuk melakukan pemaparan terkait permohonannya;
4. Apabila dibutuhkan, Tim Rekomtek melakukan tinjauan lapangan;
5. Tim Rekomtek menyususn Draf Rekomtek;
6. Rekomtek ditandatangani;
7. Hasil Rekomtek diserahkan kepada pemohon.
Pengajuan  permohonan  rekomendasi  teknis  (Rekomtek)  untuk  kegiatan pengusahaan sumber daya air dan penggunaan sumber daya air dapat dilakukan oleh :
1. Orang perseorangan yang memiliki identitas hukum;
2. Direktur utama atau pimpinan badan usaha;
3. Penerima  kuasa  dari  direktur  utama  atau  pimpinan  badan  usaha  yang  nama penerima  kuasanya  tercantum  dalam  akte  pendirian  atau  perubahannya  yang dibuktikan dengan surat kuasa;
4. Kepala  cabang  badan  usaha  yang  diangkat  oleh  kantor  pusat  yang  dibuktikan dengan dokumen otentik, atau;
5. Pejabat yang menurut perjanjian kerjasama berhak mewakili badan usaha yang bekerja sama;
6. Pejabat yang ditugaskan oleh instansi pemerintah.
Perizinan merupakan instrument pengendali untuk mewujudkan ketertiban dalam Pengelolaan  Sumber  Daya  Air  melindungi  hak  masyarakat  dalam  pemenuhan  kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat dalam system irigasi yang telah ada serta menjamin hak ulayat masyarakat hukum adat setempat atas hak yang serupa dengan itu.
Selanjutnya  menururt  Tim  Rekomtek  Balai  Besar  Wilayah  Sungai  (BBWS) Pompengan Jeneberang 27 bahwa apabila usaha rumah makan terapung tersebut diberikan sanksi atas pelanggaran garis sempadan Sungai Tello pada dasarnya harus tetap mengikuti ketentuan  yang  berlaku,  yaitu  melalui  tahapan  sebagaimana  ditetapkan  dalam  Undang- undang  Penataan  Ruang.  Namun  demikian  langkah  pemberian  sanksi  harus  dibarengi dengan pendekatan kepada masyarakat melalui negosiasi untuk mencari penyelesaian yang sama-sama  menguntungkan  ( win-win  solution )  sejauh  masih  memungkinkan.  Antara  lain dengan  berkoordinasi  dengan  Pemerintah  Kota  Makassar  atau  Dinas  terkait  untuk menyediakan lahan pengganti kepada usaha rumah makan terapung tersebut dan menata kembali  bangunan-bangunan  (apabila  ada)  di  sepanjang  tepi  Sungai  Tello  dengan menetapkan  daerah  sempadan  sungai  sesuai  rencana  tata  ruang  sehingga  kawasan  tepi Sungai Tello menjadi kawasan yang tertib, sehat, indah dan taat pada peraturan.
Menurut  penulis  bahwa  walaupun  peraturan  perundang-undangan  dengan  jelas telah  melarang  pemanfaatan  sempadan  sungai  untuk  bangunan  ataupun  kegiatan  tempat usaha rumah makan, tetapi dalam kenyataannya pelanggaran terhadap pemanfaatan ruang
27 Wawancara dengan Tim Rekomtek BBWS Pompengan pada tanggal 2 Maret 2023
di daerah sempadan sungai masih tetap terjadi dan berlangsung hingga sekarang. Hal ini antara  lain  disebabkan  karena  lemahnya  pengendalian  dan  pengawasan  yang  dilakukan pemerintah, dalam hal ini sebagai pengelola sempadan sungai adalah Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang yang berwenang mengelola Sungai Tello.

## PENUTUP
Pemanfaatan  sempadan  sungai  yang  dijadikan  usaha  rumah  makan  di  Kelurahan Tello  Baru  Kota  Makassar  tidak  sesuai  dengan  Keputusan  Menteri  PUPR  Nomor 1559/KPTS/M/2020 yang menyatakan sempadan sungai hanya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan tertentu dan bangunan tertentu, yang meliputi : Bangunan prasarana SDA, Fasilitas jembatan  dan  dermaga,  Jalur  pipa  gas  dan  air  minum,  Rentangan  kabel  listrik  dan telekomunikasi, Kegiatan lain sepanjang tidak menganggu fungsi sungai, antara lain kegiatan menanam tanaman sayur-mayur, dan Bangunan ketenaga listrikan. Sehingga pemanfaatan sempatan  Sungai  Tello  untuk  kegiatan  rumah  makan  terapung  dapat  dikatakan  tidak mewujudkan  tertib  tata  ruang.  Adapun  bentuk  pengawasan  Pemerintah  terhadap pelaksanaan  izin  pemanfaatan  sempadan  sungai  di  Kelurahan  Tello  Baru  Kota  Makassar dirasakan masih kurang, dalam hal ini pihak Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang selaku garda terdepan Kementerian PUPR sebagai pengawal Undang-Undang No 17  Tahun  2019  Tentang  Sumber  Daya  Air  dinilai  masih  kurang  aktif  dalam  melakukan pemantauan  terhadap  penyalahgunaan  kawasan  sempadan  Sungai  Tello  sehingga  terjadi pelanggaran pemanfaatan sempadan sungai seperti sekarang. Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang dinilai kurang dalam melakukan koordinasi dan kerjasama kepada Pemerintah Kota dan Pemerintah Desa yang dilalui Sungai Tello.
Penulis mengusulkan perlunya pihak Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang untuk lebih sering melakukan penyuluhan dan sosialisasi tentang pemanfaatan sempadan  sungai  yang  benar  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku  kepada  masyarakat luas. Selanjutnya perlunya juga Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang untuk  lebih  intens  didalam  melakukan  pemantauan  terhadap  penyalahgunaan  kawasan sempadan dan intens dalam melakukan koordinasi dan kerjasama kepada Pemerintah Kota dan Pemerintah Kelurahan/Desa yang dilalui Sungai Tello.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Hani Handoko. (1999). Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia . Jakarta: PT Rafika Aditama.
Herlien Budion. (2007). Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Iswandir. (2012). Dasar-Dasar Proses Pengawasan Dalam Organisasi . Jakarta: Media.
Irwansyah. (2013). Aspek Hukum Audit Lingkungan . Jakarta: YAPMA.
________. (2020). Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
Makmur. (2011). Efektivitas Kebijakan Pengawasan. Bandung: Refika Aditama.
Ridwan HR. (2008). Hukum Administrasi Negara . Rajawali Pers. Jakarta
Zulkifli Aspan. (2021). AMDAL Izin Lingkungan dan Penegakkan Hukum Lingkungan. Mega Cakrawala. Yogyakarta.

## Artikel Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah
Aminuddin  Ilmar.  (2013). Hukum  Tata  Pemerintahan, Identitas  Universitas  Hasanuddin. Makassar.
A.M. Yunus Wahid. (1992). peralihan fungsi lahan pertanian menjadi bukan pertanian sebagai fenomena tata ruang. Makalah-lingkungan dan tata ruang. PPS UGM Yogyakarta.
Suparjo. Mustofa Niti. (2009). Kondisi Pencemaran Perairan Sungai Babon Semarang. Jurnal Saintek Perikanan. Volume. 4. Nomor 2. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Diponegoro.
Gita Saputri. Antari Ayuning Arsi. 2019. Pemanfaatan Sungai Langkap sebagai Tempat Pembuangan Limbah Rumag Tangga di Kabupaten Purbalingga. Jurnal IJSED. Volume 1. Nomor 1. Universitas Negeri Semarang.
Risha Oktavyana Djibran. 2020. Tinjauan Yuridis Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Di Sempadan Sungai. NOVUM : JURNAL HUKUM Volume 7 Nomor 4, Oktober 2020.
Website
https://dasawisma.pkk.makassarkota.go.id/rekap/kelurahan/
https://www.gurugeografi.id/2017/09/faktor-perkebangan-kota diindonesia.html https://inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian- pengawasan
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/izin

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai
Peraturan Menteri PUPR Nomor 28/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau
Peraturan Menteri PUPR No.  20/PRT/M/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Kementerian PUPR
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041