Lembaga Penellitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 24, No 2 (2024): Juli, 1077-1086 DOI: 10.33087/jiubj.v24i2.4711

## Peran Imigrasi dalam Perkembangan Migrasi di Indonesia
Andhika Putra Asmara Kamajaya, Abi Detrianto Rakasiwi, Arthur Cornelius Edgar Politeknik Imigrasi
Correspondence: asmarajaya2299@gmail.com, abidetrianto17@gmail.com, corneliusbangun23@gmail.com
Abstrak. Penelitian  ini  memberikan  telaah  yang  komprehensif  mengenai  pola  migrasi  di  Indonesia,  yang mencakup  pergerakan  historis  dan  modern  dan  peran  Keimigrasian  Indonesia  dalam  hal  ini.  Artikel  ini mencakup berbagai topik, termasuk migrasi pada masa kolonial, migrasi tenaga kerja pada akhir tahun 1900-an dan  masa  kini,  serta  kesulitan  yang  dihadapi  oleh  para  pencari  suaka  yang  melewati  wilayah  tersebut  dan pengaruhnya  terhadap  pemerintah  daerah  dan  koordinasi.  Penggunaan  metode  pengumpulan  data  termasuk pemeriksaan buku-buku atau dokumen-dokumen biasanya dikategorikan sebagai metodologi kualitatif. Tujuan utama  dari  upaya  pengumpulan  data  ini  adalah  untuk  mengumpulkan  informasi  terkait  secara  sistematis  yang akan  digunakan  untuk  memperkuat  variabel  dan  indikator  penelitian.  Pemerintah  Indonesia  memandang Indonesia  terutama  sebagai  lokasi  transit  bagi  para  pengungsi,  dan  bukan  sebagai  tempat  pemukiman  jangka panjang.  Hal  ini  mengimplikasikan  bahwa  langkah-langkah  yang  ada  saat  ini  tidak  memberikan  perlindungan jangka  panjang  yang  memadai  bagi  para  pengungsi.  Kurangnya  undang-undang  dan  peraturan  yang  jelas  di Indonesia terkait pengungsi menyebabkan tidak adanya hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya yang krusial bagi populasi yang rentan ini.
Kata kunci : pola migrasi, hukum dan regulasi imigrasi.
Abstract.  This  paper  provides  a  comprehensive  overview  of  migration  patterns  in  Indonesia,  covering  both historical and modern movements. It covers a range of topics, including colonial migration, labor migration in the late 1900s and the present, as well as the difficulties faced by asylum seekers passing through the region and the effect on local government and coordination. The use of data collection methods including the examination of  books  or  documents  is  usually  categorized  as  a  qualitative  methodology.  The  main  purpose  of  this  data collection  effort  is  to  systematically  gather  pertinent  information  that  will  be  used  to  strengthen  the  research variables  and  indicators.  The  Indonesian  government  views  Indonesia  primarily  as  a  transit  location  for refugees,  and  not  as  a  long-term  settlement  site.  This  implies  that  current  measures  do  not  provide  adequate long-term  protection  for  refugees.  The  lack  of  clear  laws  and  regulations  in  Indonesia  regarding  refugees results in the absence of crucial social, economic, and cultural rights for this vulnerable population.
Keywords : migration patterns, law and regulation of immigration .

## PENDAHULUAN
Indonesia, negara dengan jumlah penduduk  terbesar  keempat  di  dunia,  telah menjadi  sumber  migrasi  tenaga  kerja  yang signifikan selama bertahun-tahun. Para pekerjanya  telah  tersebar  ke  berbagai  tujuan  di kawasan Asia Pasifik dan sekitarnya (Crouch & Missbach, 2013). Lanskap budaya yang beragam dan  lokasinya  yang  strategis  di  sepanjang  rute perdagangan  dan  transportasi  yang  signifikan, negara  ini  secara  bertahap  mengambil  peran sebagai  transit  dan  tujuan  bagi  para  migran belakangan  ini.  Para  pembuat  kebijakan  di Indonesia  telah  membuat  kemajuan  penting dalam melindungi pekerja migran di luar negeri. Namun,  negara  ini  masih  menghadapi  kesulitan terkait  dengan  identitas  migrasi  yang  saling bertentangan, termasuk kebutuhan untuk mengatasi  masalah  seperti  perlindungan  korban perdagangan orang dan pencari suaka.
Migrasi dan mobilitas memainkan peran penting  dalam  membentuk  budaya  Indonesia yang  beragam  dan  populasi  negara  yang berjumlah  267  juta  jiwa.  Negara  ini  terdiri  dari kepulauan  vulkanik  yang  terdiri  dari  lebih  dari 17.000  pulau,  yang  sangat  bervariasi  dalam  hal ukuran,  topografi,  dan  pola  cuaca.  Adanya tingkat  perjalanan  musiman  antar  pulau  dan migrasi  internal  yang  signifikan  sering  kali menjadi faktor penting bagi kemajuan, keberhasilan  ekonomi,  dan  kadang-kadang bahkan  kelangsungan  hidup  di  wilayah  Cincin Api.  Penelitian  ini  menyajikan  analisis  pola migrasi di Indonesia, dengan mengkaji pergerakan  historis  dan  kontemporer.  Penelitian ini mencakup berbagai aspek seperti migrasi era kolonial,  migrasi  tenaga  kerja  pada  akhir  tahun 1900-an  dan  saat  ini,  serta  tantangan  yang ditimbulkan oleh para pencari suaka yang transit
di  wilayah  ini  dan  dampaknya  terhadap  tata kelola dan koordinasi regional.

## METODE
Metode  pengumpulan  data  melalui literatur atau dokumen umumnya diklasifikasikan sebagai teknik kualitatif. Tujuan dari  pengumpulan  data  ini  adalah  untuk mengumpulkan  informasi  dan  mendukung variabel dan indikator penelitian. Hal ini dicapai dengan  menganalisis  isi  teks.  Penelitian  ini melibatkan  penelitian  literatur  atau  dokumen untuk mengeksplorasi topik. Teknik pengumpulan  data  yang  dipilih  untuk  penelitian ini  adalah  analisis  literatur  dan  dokumen.  Para peneliti  menganggap  keduanya  sebagai  sumber informasi  yang  paling  dapat  diandalkan  dan akurat untuk penelitian ini (Saukani et al., 2020) Penggunaan  peraturan  perundang-undangan, seperti  dokumen,  tidak  memerlukan  penjelasan yang  panjang  lebar.  Dokumen  hukum  resmi, seperti  catatan  pengadilan,  undang-undang,  dan peraturan,  merupakan  sumber  data  berharga yang  sering  digunakan  dalam  berbagai  upaya penelitian hukum. Pengguna memperoleh dokumen yang terkait dengan CSPU dari media sosial,  termasuk  undang-undang,  peraturan provinsi,  dan  peraturan  kota/kabupaten  yang relevan dengan penelitian ini.
Analisis data dilakukan dengan mengamati  informasi  dengan  cermat  dan menggunakan  materi  yang  terkumpul  untuk menentukan  poin-poin  utama  pembahasan. Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk meningkatkan  pemahaman  terhadap  data  dan kemudian mengkomunikasikan temuan penelitian  kepada  pembaca  atau  orang  lain. Sumber  data  dianalisis  melalui  analisis  literatur dan  dokumen,  dan  informasi  yang  dihasilkan diinterpretasikan. Data dikumpulkan dan kemudian  digabungkan  dengan  bahan-bahan yang  diperoleh  dari  diskusi  dan  dokumen. Analisis  difokuskan  pada  bagaimana  pola migrasi  di  indonesia.  Diskusi  dan  analisis literatur yang relevan dilakukan untuk mendapatkan  wawasan  tentang  aturan  hukum dan  analisis  pola  migrasi  di  indonesia.  Penulis melakukan analisis terhadap penelitian terdahulu untuk  melengkapi  penelitian  ini.  Kontribusi penulis  terhadap  tubuh  pengetahuan  cukup signifikan sebagai hasil dari penelitian ini.

## HASIL
Jembatan Antara Dunia
Terletak  secara  strategis  di  tengah- tengah  bentangan  luas  Samudra  Hindia  dan Pasifik,  negara  kepulauan  Indonesia  menempati posisi  penting  di  sepanjang  beberapa  rute perdagangan  yang  ramai  dan  signifikan  secara ekonomi  (Priasto,  2015).  Selat  Malaka,  yang menghubungkan  wilayah-wilayah  makmur  di Timur Tengah dan Asia Timur, melintasi negara maritim  ini,  menjadikannya  pusat  perdagangan transnasional yang tak tergantikan. Perlu dicatat bahwa  sejarah  Indonesia  yang  kaya  akan perdagangan  lintas  batas  sudah  ada  sebelum republik  ini  berdiri  pada  tahun  1945,  sehingga menggarisbawahi  warisan  abadi  Indonesia sebagai pemain penting dalam arena perdagangan  global.  Sepanjang  abad  ke-16  dan seterusnya,  nusantara  yang  terkenal  dengan sumber  daya  alamnya  yang  melimpah  namun memiliki  kepadatan  penduduk  yang  relatif rendah  ini  memiliki  daya  tarik  bagi  beragam orang,  termasuk  para  pedagang,  pedagang, tentara,  misionaris,  penjelajah,  dan  petualang, yang  kesemuanya  terdorong  oleh  keinginan untuk  meningkatkan  taraf  hidup  dan  prospek yang  lebih  baik.  Dalam  catatan  sejarah perdagangan,  sangat  penting  untuk  menyoroti daya pikat dan daya tarik yang tak terbantahkan dari perdagangan rempah-rempah yang menggiurkan,  yang  diikuti  dengan  penanaman tanaman pangan dan ekstraksi mineral berharga, yang diberikan kepada berbagai masyarakat dan wilayah.  Kegiatan  ekonomi  ini,  yang  ditandai dengan  profitabilitas  dan  keinginan  yang  sangat besar,  memikat  perhatian  dan  ambisi  berbagai negara  dan  individu,  meninggalkan  jejak  yang tak  terhapuskan  dalam  lintasan  perdagangan global  dan  perkembangan  berbagai  peradaban. Pendirian  Perusahaan  Hindia  Timur  Belanda ( Vereenigde  Oost-Indische  Compagnie atau VOC) pada awal abad ke-17 menandai titik balik yang  signifikan  dalam  sejarah  perdagangan global.  Dengan  tujuan  utama  memonopoli  dan mengatur  perdagangan  di  Hindia  Timur,  VOC muncul  sebagai  kekuatan  yang  tangguh  di wilayah  tersebut.  Namun,  baru  pada  pergantian abad ke-19, pemerintah Belanda, yang menyadari  potensi  besar  dan  nilai  strategis  dari kepemilikan  perusahaan,  memutuskan  untuk menasionalisasinya. Tindakan nasionalisasi yang dilakukan  pada  tahun  1800  ini  menjadi  momen penting  yang  semakin  mengukuhkan  pengaruh dan kekuasaan pemerintah Belanda atas wilayah-wilayah  yang  sebelumnya  dikuasai VOC.
Selain  penjajah  Belanda,  ada  berbagai kelompok  pendatang  lain  yang  memainkan peran  penting  dalam  konteks  sejarah  yang sedang  dibahas.  Penting  untuk  diketahui  bahwa Belanda  bukanlah  satu-satunya  aktor  dalam proses  migrasi  selama  periode  ini.  Selama periode sejarah yang membentang dari pertengahan  tahun  1800-an  hingga  pertengahan tahun  1900-an,  sebuah  fenomena  penting muncul  sebagai  hasil  dari  berbagai  faktor  yang membentuk  lanskap  global.  Salah  satu  faktor tersebut  adalah  peresmian  Terusan  Suez  pada tahun 1869, yang berfungsi sebagai pengembangan  penting  dalam  infrastruktur maritim, yang memfasilitasi peningkatan konektivitas  dan  rute  perdagangan.  Bersamaan dengan itu, munculnya pelayaran uap merevolusi  industri  transportasi,  menawarkan peluang  yang  belum  pernah  ada  sebelumnya bagi  individu  yang  mencari  cakrawala  baru. Dengan latar belakang ini, gerakan migrasi yang signifikan  terjadi,  yang  berasal  dari  wilayah Hadhramaut,  yang  saat  ini  termasuk  dalam perbatasan  Yaman.  Arus  migrasi  ini  menjadi saksi  masuknya  sejumlah  besar  orang  yang memulai  perjalanan  ke  kepulauan  Indonesia, tertarik  oleh  prospek  dan  kemungkinan  yang menanti  mereka  di  negeri  yang  jauh  ini. Pembukaan  Terusan  Suez,  sebuah  prestasi teknik yang monumental, merevolusi perdagangan  global  dengan  menyediakan  jalur langsung  dan  efisien  antara  Laut  Mediterania dan  Laut  Merah.  Aksesibilitas  yang  baru ditemukan  ke  rute  maritim  ini  tidak  hanya mempercepat  pergerakan  barang  tetapi  juga memfasilitasi  pergerakan  orang  melintasi  jarak yang  sangat  jauh.  Oleh  karena  itu,  orang-orang yang berasal dari wilayah Hadhramaut, didorong oleh semangat petualangan dan keinginan untuk mencapai kemakmuran ekonomi, memanfaatkan kesempatan  yang  diberikan  oleh  peresmian Terusan  Suez  dan  memulai  pelayaran  yang transformatif ke kepulauan Indonesia. Munculnya pelayaran uap semakin mempercepat tren  migrasi  ini,  karena  menawarkan  kecepatan dan  efisiensi  yang  belum  pernah  terjadi sebelumnya dalam transportasi maritim. Revolusi  kapal  bertenaga  uap  Masuknya  para migran  selama  periode  ini  mencakup  beragam individu, tidak hanya terdiri dari para pengkhotbah  dan  guru,  tetapi  juga  pedagang rempah-rempah  dan  pedagang  kain.  Terlepas dari  terjadinya  perkawinan  campur  dan  tingkat asimilasi  tertentu,  patut  dicatat  bahwa  para pendatang  Cina  dan  Arab,  serta  generasi
berikutnya,  telah  berhasil  melestarikan  warisan budaya  mereka  yang  berbeda.  Fenomena  ini terutama  terlihat  pada  komunitas  diaspora tertentu,  yang  terus  menunjukkan  manifestasi yang  lebih  nyata  dari  tradisi  budaya  mereka, bahkan bertahan di masa kontemporer.
Setelah  puncak  Perang  Dunia  II, Kerajaan Belanda memulai upaya bersama untuk menegaskan kembali kekuasaannya atas kepemilikan  kolonialnya  di  wilayah  tersebut. Namun,  terlepas  dari  usaha  kerasnya,  Belanda menghadapi  tantangan  yang  tidak  dapat  diatasi dalam  upayanya  untuk  menjajah  kembali,  dan pada akhirnya menyerah pada perlawanan hebat yang  ditimbulkan  oleh  angkatan  bersenjata republik  yang  baru  saja  lahir.  Setelah  puncak Perang  Kemerdekaan  Indonesia  pada  tahun 1949,  sekitar  300.000  orang  Belanda,  disertai dengan  keluarga  Indo-Belanda,  dipulangkan  ke tanah  air  mereka,  Belanda.  Bersama  dengan kelompok  individu  tersebut,  terdapat  sekitar 12.500  prajurit  gagah  berani  yang  berasal  dari Kepulauan  Maluku,  yang  dengan  gagah  berani bertempur  di  bawah  bendera  Belanda.  Para prajurit  yang  gagah  berani  ini,  didorong  oleh cita-cita  yang  kuat,  mendambakan  terwujudnya sebuah negara Maluku yang merdeka, yang telah dijanjikan oleh Belanda kepada  mereka. Sebagian  kecil  dari  komunitas  Eurasia  yang tersisa,  yang  biasa  disebut  sebagai  "Indos", memilih  untuk  memperoleh  kewarganegaraan Indonesia,  sementara  dalam  periode  sepuluh tahun  berikutnya,  sebagian  besar  penduduk Belanda meninggalkan wilayah tersebut.
Setelah  puncak  Perang  Dunia  II, Kerajaan Belanda memulai upaya bersama untuk menegaskan kembali kekuasaannya atas wilayah jajahannya  yang  terletak  di  wilayah  tersebut. Namun, terlepas dari usaha keras mereka, pihak berwenang Belanda menghadapi tantangan yang tidak  dapat  diatasi  dalam  upaya  mereka  untuk melakukan  rekolonisasi,  dan  pada  akhirnya menyerah  pada  perlawanan  tangguh  yang ditimbulkan  oleh  angkatan  bersenjata  republik yang  baru  saja  lahir.  Setelah  puncak  Perang Kemerdekaan  Indonesia  pada  tahun  1949, sejumlah  besar  warga  negara  Belanda,  yang terdiri  dari  sekitar  300.000  orang,  bersama dengan  keluarga  Indo-Belanda  mereka,  menjadi sasaran  proses  repatriasi,  di  mana  mereka direlokasi  ke  negara  asalnya,  Belanda.  Selain kelompok  individu  yang  disebutkan  di  atas, perlu  dicatat  bahwa  sebuah  kontingen  yang terdiri  dari  sekitar  12.500  prajurit  gagah  berani yang  berasal  dari  Kepulauan  Maluku,  yang
dengan  gagah  berani  bertempur  di  bawah  panji Belanda, memulai perjalanan ini dengan cita-cita yang  kuat  untuk  merebut  kembali  negara Maluku  yang  telah  lama  ditunggu-tunggu  dan sangat dinanti-nantikan, sebuah janji yang dibuat dengan  sungguh-sungguh  oleh  Belanda  kepada mereka.  Sebagian  kecil  dari  penduduk  Eurasia yang tersisa, yang biasa disebut sebagai "Indos", memilih  untuk  memperoleh  kewarganegaraan Indonesia,  sementara  dalam  kurun  waktu sepuluh  tahun  kemudian,  mayoritas  penduduk Belanda meninggalkan wilayah tersebut.
Pada  pertengahan  abad  ke-20,  tepatnya pada  tahun  1950-an,  sebuah  fenomena  sejarah yang signifikan terjadi, ditandai dengan terjadinya  dua  eksodus  besar-besaran.  Migrasi massal  yang  terjadi  dalam  kurun  waktu  tertentu ini  membawa  implikasi  yang  mendalam  dan meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam lanskap  sosial-politik  pada  masa  itu.  Dalam sebuah langkah besar dan konsekuen, pemerintah yang baru saja terbentuk melakukan pengusiran  terhadap  sejumlah  besar,  sekitar 50.000  warga  negara  Belanda  yang  berada  di dalam wilayah yurisdiksinya. Tindakan tegas ini disertai  dengan  penyitaan  bisnis  dan  properti mereka,  sehingga  secara  signifikan  mengubah lanskap  sosial-ekonomi  individu  yang  terkena dampak  dan  komunitas  yang  lebih  luas.  Pada akhir dekade ini, sejumlah besar orang Tionghoa Indonesia,  yang  jumlahnya  melebihi  102.000 orang,  memutuskan  untuk  bermigrasi  ke Tiongkok.  Migrasi  ini  terutama  dimotivasi  oleh ketidakpastian  hukum  dan  praktik  diskriminasi yang lazim terjadi di masyarakat Indonesia pada saat  itu.  Akibatnya,  orang-orang  ini  terpaksa meninggalkan  barang-barang  pribadi  mereka secara  paksa  ketika  mereka  memulai  perjalanan mereka ke tanah leluhur mereka.
Selama  masa  rezim  otoriter  Orde  Baru, yang berlangsung  dari  tahun  1966  hingga  1998, sebuah  fenomena  penting  muncul  di  mana  para pembangkang  politik  dan  pemimpin  yang berasal  dari  berbagai  gerakan  kemerdekaan  di wilayah  pinggiran  Aceh,  Timor  Timur,  dan Papua  Barat  memilih  untuk  meninggalkan Indonesia  untuk  melanjutkan  upaya  politik mereka  di  pengasingan.  Sebagai  konsekuensi dari  tindakan  pembalasan  militer  Indonesia dalam menanggapi gerakan-gerakan kemerdekaan  tersebut,  sejumlah  besar  warga sipil  Aceh,  Papua,  dan  Timor  Leste  terpaksa mengungsi  ke  negara-negara  tetangga.  Orang- orang ini, didorong oleh situasi mengerikan yang terjadi  di  daerah  asal  mereka  selama  konflik
bersenjata,  memulai  perjalanan  yang  sulit  yang membawa  mereka  ke  negara-negara  seperti Malaysia,  Papua  Nugini,  Australia,  dan  bahkan ke tempat yang lebih jauh lagi.

## Orang Indonesia yang Bekerja di Luar Negeri
Sejarah  migrasi  tenaga  kerja  Indonesia ke  negara  lain,  baik  secara  sukarela  maupun dipaksa,  telah  berlangsung  dalam  kurun  waktu yang  cukup  lama  (Lyons,  2013)  Di  masa  lalu, tujuan  utama  para  migran  adalah  Semenanjung Malaya, yang terletak di seberang Selat Malaka. Namun,  selama  masa  penjajahan  Belanda, muncul tujuan tambahan untuk sejumlah migran, termasuk  Suriname  (Belanda)  dan  Kaledonia Baru (Prancis). Pada tahun 1970-an, pemerintah Indonesia  mengambil  langkah-langkah  proaktif untuk  mempromosikan  migrasi  tenaga  kerja internasional  untuk  mengatasi  surplus  tenaga kerja dan menghasilkan mata uang asing. Hal ini menyebabkan  peningkatan  yang  signifikan dalam  cakupan  migrasi  yang  diperpanjang selama  periode  tersebut.  Mayoritas  pekerja migran  memilih  untuk  bermigrasi  ke  negara- negara  di  kawasan  Asia  Pasifik  dan  Teluk Persia.  Malaysia  dan  Arab  Saudi  secara konsisten  menjadi  pilihan  utama,  kecuali  pada periode  singkat  ketika  pemerintah  Indonesia melarang  perekrutan  tenaga  kerja  ke  negara- negara  tersebut.  Ketidakstabilan  ekonomi  yang diakibatkan  oleh  krisis  keuangan  Asia  tahun 1997  menjadi  pendorong  bagi  banyak  orang Indonesia  untuk  mencari  peluang  kerja  di  luar negeri.
Proporsi  perempuan  di  banyak  negara Asia  yang  menjadi  sumber  tenaga  kerja  migran berketerampilan rendah
mengalami pertumbuhan  yang  signifikan  sejak  tahun  1970- an. Seiring berjalannya waktu, jumlah perempuan melampaui jumlah laki-laki (Wardhani  et  al.,  2018).  Selama  periode  2006 hingga  2007,  sebagian  besar  pekerja  migran berketerampilan  rendah  dari  Indonesia  adalah perempuan.  Secara  khusus,  69  persen  dari pekerja  perempuan  ini  dipekerjakan  di  berbagai negara  termasuk  Hong  Kong  SAR,  Malaysia, Singapura,  dan  Timur  Tengah.  Mayoritas pekerja migran perempuan cenderung bekerja di sektor  pembantu  rumah  tangga,  perawat,  dan sektor-sektor lain yang biasanya tidak dilindungi oleh undang-undang ketenagakerjaan dan hubungan  kerja.  Kerentanan  pekerja  rumah tangga  meningkat  karena  mereka  tinggal  dan bekerja  di  dalam  rumah  majikan,  sehingga menimbulkan tantangan khusus dalam
memastikan  perlindungan  mereka  terhadap pelecehan dan eksploitasi.
Menurut  Bank  Dunia,  pada  tahun  2016, sekitar  9  juta  orang  Indonesia  dipekerjakan  di luar  negeri,  yang  merupakan  hampir  7  persen dari jumlah tenaga kerja di Indonesia. Perkiraan yang  diberikan  mungkin  tidak  secara  akurat
mencerminkan  jumlah  pekerja  migran  yang sebenarnya  karena  adanya  pekerja  tidak  resmi yang  tidak  terdeteksi.  Selain  itu,  bahkan  untuk pekerja Indonesia yang resmi, tidak ada otoritas terpusat  yang  mengumpulkan  data  tentang jumlah mereka di semua negara tujuan.

## Tabel 1
Jumlah Pekerja yang Bermigrasi ke Luar Negeri Occupation 2013 2014 2015 2016 2017 Domestic worker 163,318 133,390 52,328 45,309 92,158 Caregiver 48,188 49,069 44,941 54,160 44,033 Operator 46,799 38,836 35,187 32,411 31,367 Plantation worker 47,598 47,790 38,526 30,834 26,470 Subtotal 512,168 429,827 275,736 233,848 261,820
Sumber: data olahan
Data  menunjukkan  bahwa  remitansi mulai  meningkat  seiring  dengan  peningkatan jumlah  pekerja  yang  bermigrasi  ke  luar  negeri. Pada tahun 2017, remitansi ini menyumbang 0,8 persen dari PDB negara, seperti yang ditunjukkan  pada  Tabel  2.  Namun,  ada  juga kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang dilaporkan.  Calon  pekerja  migran  mencari "majikan  yang  baik"  yang  akan  memberikan upah  yang  adil  dan  memperlakukan  mereka dengan hormat, tanpa membuat mereka mengalami pelecehan dalam bentuk apa pun. Di masa  lalu,  para  pejabat  Indonesia  menyarankan para  buruh  migran  yang  akan  berangkat  untuk
menanggung  perlakuan  di  bawah  standar. Namun,  telah  terjadi  pergeseran  penting  dalam pendekatan pemerintah dalam menangani kebutuhan  pekerja  sejak  rezim  otoriter  Orde Baru berakhir pada tahun 1998. Pemerintah telah mengambil  langkah-langkah  untuk  menanggapi kemarahan  publik  terkait  kekerasan  fisik  dan eksekusi  hukum  terhadap  pekerja  migran. Langkah-langkah  ini  termasuk  menangguhkan perekrutan  ke  negara-negara  tertentu,  seperti Malaysia  pada  tahun  2009  (yang  kemudian dicabut  pada  tahun  2011),  dan  bahkan menangguhkan  perekrutan  ke  seluruh  wilayah, seperti Timur Tengah pada tahun 2015.
Sumber: data olahan
Gambar 1 Remitansi dari Pekerja Migran
Biaya  perekrutan  yang  dibayarkan  oleh pekerja  migran  Indonesia  untuk  bekerja  di  luar negeri  relatif  tinggi  dibandingkan  dengan penghasilan mereka.  Di  Hong  Kong,  upah  yang tinggi  disertai  dengan  beban  keuangan  yang signifikan bagi pekerja rumah tangga Indonesia.
Para pekerja ini diharuskan untuk mengalokasikan  sebagian  besar,  berkisar  antara 60  persen  hingga  70  persen,  dari  pendapatan mereka  untuk  biaya  perekrutan  dalam  lima hingga  tujuh  bulan  pertama  mereka  bekerja. Menurut  hukum  Indonesia,  biaya  penempatan
pekerja diperbolehkan karena pemerintah belum meratifikasi Konvensi Organisasi Buruh Internasional  (ILO)  tentang  Agen  Tenaga  Kerja Swasta  tahun  1998,  yang  melarang  biaya tersebut.  Pada  umumnya,  laki-laki  membayar biaya penempatan di muka, sedangkan perempuan  cenderung  membayarnya  setelah mereka mulai bekerja, baik melalui pembayaran langsung  (seperti  yang  terjadi  di  Hong  Kong) atau  melalui  pemotongan  gaji  (seperti  yang terjadi  di  Malaysia  dan  Singapura).  Mayoritas gaji mereka di tahun pertama bekerja sering kali dialokasikan  untuk  membayar  cicilan  dan potongan, yang dapat menunda dampak pembangunan yang diinginkan.
Pada tahun 2017, Presiden Joko Widodo menerapkan langkah-langkah untuk memanfaatkan  peluang  ekonomi,  politik,  dan sosial  yang  dihadirkan  oleh  sejumlah  besar orang  Indonesia  yang  tinggal  di  luar  negeri, termasuk  mereka  yang  telah  melepaskan kewarganegaraan Indonesia. Diaspora Indonesia telah  secara  aktif  mengadvokasi  berbagai perubahan legislatif, seperti penerapan kewarganegaraan ganda, perwakilan di parlemen,  hak  kepemilikan  properti,  dan pengakuan  konstitusional.  Peraturan  Presiden No.  76/2017  diberlakukan  untuk  menetapkan Kartu Diaspora, sebuah kebijakan yang memberikan  hak-hak  tertentu  kepada  warga Indonesia  yang  tinggal  di  luar  negeri,  termasuk visa  jangka  panjang  dan  hak  kepemilikan properti.

## Mahasiswa Internasional dan Orang Yang Akan Menikah
Indonesia  dikenal  sebagai  negara  yang berkontribusi terhadap emigrasi, termasuk melalui pergerakan pelajar internasional. Australia secara tradisional telah menjadi pilihan utama  bagi  orang  Indonesia  untuk  mengejar gelar  sarjana  karena  beberapa  faktor  seperti jaraknya  yang  dekat,  sistem  pendidikan  yang bereputasi  baik,  dan  ketersediaan  pengajaran dalam  bahasa  Inggris.  Pada  tahun  2016,  jumlah pelajar  Indonesia  yang  belajar  di  Australia hampir  mencapai  20.000  orang.  Menurut  data, Amerika  Serikat  menduduki  peringkat  kedua sebagai  negara  tujuan  yang  paling  diminati, dengan  Malaysia  berada  di  belakangnya. Menurut  data  yang  ada,  hanya  7  persen  dari tenaga  kerja  Indonesia  yang  memiliki  gelar sarjana.  Namun,  Bank  Dunia  memperkirakan bahwa  proporsi  ini  perlu  ditingkatkan  tiga  kali lipat di tahun-tahun mendatang untuk memenuhi
permintaan pasar kerja di Indonesia. Rendahnya jumlah orang yang menempuh pendidikan tinggi dapat dikaitkan dengan terbatasnya ketersediaan opsi  dukungan  finansial  seperti  beasiswa  atau pinjaman mahasiswa. Pada tahun 2016, pemerintah Indonesia memberikan 2.577 beasiswa untuk studi pascasarjana di luar negeri dalam jumlah yang relatif rendah.
Migrasi  untuk  menikah  merupakan fenomena  umum  di  kalangan  masyarakat Indonesia,  terutama  di  daerah-daerah  berbahasa Mandarin  di  seluruh  wilayah  Asia  Pasifik. Perempuan  Indonesia  keturunan  Tionghoa  yang berasal  dari  latar  belakang  ekonomi  kurang mampu  di  provinsi  Kalimantan  Barat  secara khusus  ditargetkan  dan  didaftarkan  untuk menikah dengan pria kelas pekerja yang tinggal di  Hong  Kong  dan  Taiwan.  Dari  tahun  1994 hingga  2000,  pemerintah  Taiwan  memberikan rata-rata  2.800  visa  tinggal  kepada  pasangan Indonesia.  Para  perempuan  terkadang  menjadi korban  perdagangan  orang,  di  mana  mereka dipaksa  untuk  bekerja  di  toko  milik  suami mereka  atau  terlibat  dalam  pekerjaan  seks  yang bertentangan dengan keinginan mereka. Penerapan pembatasan imigrasi telah mengakibatkan peningkatan kompleksitas seputar pernikahan komersial bagi individu yang bepergian  ke  Singapura.  Akibatnya,  beberapa calon suami memilih untuk melakukan perjalanan  singkat  dengan  kapal  ke  pulau-pulau di Indonesia untuk bertemu kembali dengan istri mereka. Penting untuk dicatat bahwa praktik ini juga  telah  dikaitkan  dengan  kasus-kasus pariwisata seks.
Pengungsi  dan  pencari  suaka  Indonesia mewakili  kelompok  yang  berbeda  dalam populasi  migran  yang  lebih  besar  yang meninggalkan  negara  asal  mereka.  Selama konflik  bersenjata  antara  militer  Indonesia  dan Gerakan  Aceh Merdeka  dari tahun  1976  hingga 2004,  anggota  kelompok  etnis  Aceh  mencari perlindungan  internasional  di  negara  tetangga, Malaysia, Amerika Serikat, Swedia, dan negara- negara  lain.  Migrasi  ratusan  orang  Kristen Tionghoa-Indonesia ke Amerika Serikat merupakan  konsekuensi  dari  kerusuhan  anti- Tionghoa  yang  terjadi  pada  tahun  1998.  Perlu dicatat  bahwa,  di  bawah  pemerintahan  Trump, puluhan  orang  ini  menghadapi  kemungkinan deportasi. Pada tahun 2006, pemerintah Australia mengambil keputusan untuk memberikan  perlindungan  internasional  kepada 42 pengungsi Indonesia dari Papua. Tindakan ini memiliki  dampak  yang  signifikan  terhadap
hubungan antara Indonesia dan Australia, karena Presiden  Indonesia  meminta  Perdana  Menteri Australia  untuk  mengembalikan  para  pengungsi tersebut.  Selain  Ahmadiyah  di  Hong  Kong,  ada kelompok  minoritas  teraniaya  lainnya  yang mencari suaka di wilayah tersebut.
Meningkatnya  jumlah  orang  Indonesia yang bepergian ke luar negeri untuk liburan dan perjalanan bisnis singkat dapat dikaitkan dengan penurunan  tingkat  kemiskinan  di  daerah pedesaan  dan  perkotaan  di  Indonesia.  Tren  ini didorong  oleh  perubahan  administratif  dan infrastruktur  yang  signifikan  di  Indonesia. Pendirian Air Asia pada tahun 1996 memfasilitasi koneksi berbagai kota di Indonesia ke  pusatnya  di  Malaysia  dan  memperluas jangkauannya ke lebih dari 130 destinasi di lebih dari  20  negara.  Pemerintah  Indonesia  telah menerapkan langkah-langkah untuk meningkatkan  perjalanan  internasional  dengan memperluas bandara domestik dan merampingkan proses aplikasi paspor. Pada Juni 2018,  tercatat  bahwa  orang  Indonesia  memiliki hak  istimewa  untuk  bepergian  ke  56  negara tanpa  memerlukan  visa.  Namun,  penting  untuk dicatat  bahwa  mereka  terus  menghadapi tantangan dan biaya yang signifikan ketika harus
mengajukan  permohonan  visa  untuk  negara- negara lain, termasuk Australia dan Uni Eropa.

## Imigrasi ke Indonesia Hari Ini
Indonesia  menarik  pekerja  migran berketerampilan tinggi, dan pemerintah mengizinkan  tenaga  kerja  asing  hanya  untuk pekerjaan yang membutuhkan kualifikasi khusus,  pengalaman  kerja,  dan  keahlian  yang tidak  tersedia  di  pasar  tenaga  kerja  lokal. Penurunan  jumlah  imigran  yang  bekerja  secara legal  sebagai  guru  bahasa  Inggris,  manajer senior,  dan  profesional  lainnya  dalam  beberapa tahun terakhir dapat dikaitkan dengan penerapan kebijakan pemerintah yang lebih ketat. Indonesia menarik sejumlah besar pekerja asing berketerampilan  rendah  yang  tidak  sah,  dengan kehadiran  yang  signifikan  dari  Cina.  Isu sentimen  anti-Tiongkok  telah  diperkuat  oleh sikap  tegas  pemerintah  Indonesia  terhadap Tiongkok  di  Laut  Cina  Selatan,  yang  mengarah pada politisasi dan sensasionalisasi. Klaim palsu bahwa  ada  lebih  dari  10  juta  pekerja  Tiongkok di  Indonesia,  yang  mengambil  pekerjaan  yang seharusnya  dapat  dilakukan  oleh  penduduk lokal,  telah  menimbulkan  protes  publik  yang signifikan.

## Tabel 2 Jumlah Imigrasi ke Indonesia
Country 2012 2013 2014 2015 2016 China 16,731 14,371 16.328 17,515 21,271 Japan 12,803 11,081 10,838 12,653 12,490 South Korea 8,190 9,075 8,172 7,590 8,424 India 5,923 6,047 4,981 5,900 5,059 Malaysia 5,330 4,962 4,022 4,305 4,138 United States 4,644 2,197 2,658 3,731 2,812 Thailand 4,146 1,841 1,002 3,557 2,394 Australia 3,644 3,376 2,664 3,069 2,483 Philippines 3,588 2,601 2,670 3,126 3,428 United Kingdom 3,292 2,631 2,227 2,531 2,252 Total (all countries) 72,427 68,957 68,762 69,025 74,183
Sumber: data olahan
Selain itu, perlu dicatat bahwa Indonesia menjadi  tempat  perlindungan  bagi  orang-orang asing  yang  menjadi  korban  perdagangan  orang, dengan  fokus  utama  pada  nelayan  yang  berasal dari  Myanmar,  Kamboja,  Laos,  dan  Thailand. Pada  awal  tahun  2015,  Amnesty  International (2015) pemerintah turun tangan untuk menyelamatkan  sekitar  1.200  nelayan  yang terdampar  di  Ambon  dan  Benjina,  dua  lokasi terpencil  di  wilayah  timur  Indonesia.  Orang- orang  ini  telah  mengalami  kondisi  yang
menyerupai  perbudakan.  Biasanya,  orang-orang yang berada dalam situasi ini dikirim kembali ke negara asalnya tanpa menerima kompensasi atau restitusi  dalam  bentuk  apa  pun.  Perdagangan seks  mempengaruhi  sejumlah  besar  perempuan asing,  dengan  fokus  utama  pada  mereka  yang berasal  dari  Eropa  Timur,  Thailand,  Vietnam, dan Cina. Pemerintah Indonesia secara konsisten telah melakukan deportasi terhadap para migran gelap  yang  ditangkap.  Pada  tahun  2016, sebanyak  7.787  orang  telah  dideportasi,  dan
jumlah  ini  meningkat  menjadi  11.307  orang pada tahun 2017.
Pada  tahun  2016,  jumlah  mahasiswa asing  yang  terdaftar  di  institusi  pendidikan Indonesia adalah sekitar 5.700 orang. Universitas-universitas  di  Indonesia  memiliki daya  tarik  yang  kuat  bagi  para  pelajar  yang mahir berbahasa  Indonesia  atau  bahasa  Melayu, termasuk  individu-individu  dari  Timor  Leste (yang dulunya merupakan bagian dari Indonesia hingga  tahun  2000)  dan  komunitas  Melayu  di Thailand  Selatan.  Jumlah  yang  disebutkan  di atas  jauh  lebih  rendah  dibandingkan  dengan jumlah  mahasiswa  internasional  di  Singapura dan  Malaysia,  serta  orang  Indonesia  yang menempuh pendidikan di luar negeri. Selain itu, perlu  dicatat  bahwa  ada  perjanjian  bilateral antara Australia dan Indonesia, yang dibuat pada tahun  2009,  yang  mengizinkan  individu  muda berusia antara 18 dan 30 tahun dari kedua negara untuk  terlibat  dalam  periode  dua  tahun  bekerja dan melakukan perjalanan di negara tuan rumah. Permintaan pekerja Indonesia di Australia secara konsisten melebihi  kuota yang tersedia.  Tingkat adopsi awal visa ini di kalangan warga Australia masih sangat rendah.
Iklim  tropis  Indonesia  membuatnya menjadi  tujuan  yang  diminati  oleh  para pensiunan yang mencari ketenangan dari daerah yang  lebih  dingin.  Pada  tahun  1998,  Indonesia menerapkan  program  visa  pensiunan  yang dirancang  khusus  untuk  individu  berusia  55 tahun  ke  atas,  yang  memiliki  pendapatan tahunan  minimal  US$18.000  dari  pensiun  atau investasi.  Para  pensiunan,  meskipun  memiliki berbagai  keistimewaan,  diwajibkan  membayar pajak  atas  penghasilan  yang  diperoleh  dari  luar negeri  dan  tidak  diizinkan  untuk  bekerja. Indonesia  tidak  termasuk  dalam  sepuluh  besar negara  tujuan  pensiun  di  luar  negeri,  berbeda dengan  Malaysia.  Pada  tahun  2017,  jumlah wisatawan  asing  yang  berkunjung  ke  Indonesia adalah  sekitar  14  juta,  yang  masih  jauh  dari target  Kementerian  Pariwisata  sebesar  15  juta. Dalam  upaya  untuk  merangsang  pariwisata, Indonesia telah menerapkan strategi memberikan  visa  bebas  visa  kunjungan  kepada warga  negara  dari  lebih  dari  140  negara  untuk tujuan pariwisata. Perlu dicatat bahwa visa yang dapat  diperpanjang  juga  tersedia  dengan  biaya US$35. Mayoritas wisatawan mematuhi peraturan  dan  tinggal  selama  maksimal  30  hari. Namun, ada sebagian kecil individu yang terlibat dalam  kegiatan  kerja,  seperti  konsultasi, pelaporan, atau usaha artistik, menggunakan visa
bisnis  multi-entry  tanpa  memperoleh  izin  kerja yang diperlukan.

## Kebijakan Migrasi Utama dan Perdebatan yang Sedang Berlangsung
Media dan literatur akademis di Indonesia  banyak  mendokumentasikan  risiko dan  konsekuensi  yang  dihadapi  oleh  para pekerja migran yang rentan dan berketerampilan rendah  di  luar  negeri.  Pada  tahun  2012, pemerintah Indonesia mengambil langkah untuk mengatasi  masalah  ini  dengan  meratifikasi Konvensi Internasional PBB tahun 1990 tentang Perlindungan  Hak-Hak  Seluruh  Pekerja  Migran dan  Anggota  Keluarganya (ICRMW).  Konvensi ini  memberikan  berbagai  hak  hukum  bagi  para pekerja  migran,  bahkan  bagi  mereka  yang tinggal  dan  bekerja  dalam  kondisi  yang  tidak tetap. Pemerintah Indonesia membuat perubahan signifikan  pada  tahun  2017  dengan  mengganti UU  No.  39/2004  tentang  Penempatan  dan Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia  di  Luar Negeri  dengan  UU  No.  18/2017  tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Undang- undang  sebelumnya  gagal  melindungi  hak-hak pekerja  migran  secara  memadai,  karena  lebih memprioritaskan  pengelolaan  proses  perekrutan daripada  perlindungan  mereka  (Harijanti,  2017) Menurut  undang-undang  yang  lebih  baru, tanggung  jawab  untuk  menyediakan  pelatihan kejuruan  pra-keberangkatan  dan  menempatkan pekerja telah bergeser dari perusahaan swasta ke pemerintah  daerah.  Tujuan  dari  perubahan  ini adalah  untuk  mengatur  perusahaan  perekrutan swasta  yang  membebankan  biaya  yang  cukup besar kepada para migran, sehingga menciptakan  situasi  di  mana  para  pekerja memiliki kewajiban finansial terhadap perusahaan-perusahaan  tersebut  sampai  mereka melunasi  hutang  mereka.  Namun,  perlu  dicatat bahwa  beberapa  pengamat  telah  menyoroti terbatasnya tingkat perlindungan yang diberikan kepada  pekerja  migran  dalam  undang-undang yang  baru,  terutama  dalam  kaitannya  dengan isu-isu  seperti  eksploitasi  dan  perbudakan modern.
Dua perubahan legislatif yang signifikan di  era  pasca-Orde  Baru  yang  berimplikasi  pada buruh migran adalah Undang-Undang Kewarganegaraan  No.  6/2006  dan  Undang- Undang  Keimigrasian  No.  6/2011.  Pengesahan UU  Kewarganegaraan  yang  baru  pada  tahun 2006 oleh Indonesia mengakibatkan pencabutan UU tahun 1958 sebelumnya. Indonesia mempertahankan penerapan prinsip jus
sanguinis,  yang  memberikan  kewarganegaraan berdasarkan  status  kewarganegaraan  salah  satu atau kedua orang tua. Penerapan undang-undang yang  baru  telah  menghasilkan  pembentukan versi terbatas dari kewarganegaraan ganda, yang bertujuan  untuk  meningkatkan  perlindungan bagi  anak-anak  yang  memiliki  orang  tua  dari negara  yang  berbeda.  Keluarga  binasional  terus menyatakan  ketidakpuasan  mereka  terhadap kebijakan yang ada saat ini, dan menganggapnya tidak  memadai.  Mereka  menyerukan  revisi terhadap  undang-undang  tahun  2006  yang  ada untuk  memberikan  kewarganegaraan  ganda secara penuh.
Selain itu, perlu dicatat bahwa Indonesia telah  mengimplementasikan  Undang-Undang baru  tentang  Keimigrasian  No.  6/2011  sebagai pengganti  undang-undang  sebelumnya  dari tahun  1992.  Undang-undang  tahun  2011 diimplementasikan dengan tujuan untuk memfasilitasi  proses  bagi  orang  asing  yang memenuhi syarat untuk memperoleh izin tinggal permanen.  Undang-undang  ini  menguraikan ketentuan-ketentuan yang bertujuan untuk meningkatkan  koordinasi  antara  polisi  dan penyelidik imigrasi, serta meningkatkan penanganan pelanggaran imigrasi seperti penyelundupan manusia dan perdagangan manusia. Dalam perkembangan yang signifikan, parlemen  Indonesia  meratifikasi  dua  konvensi internasional  tentang  kejahatan  terorganisir  dan penyelundupan manusia, yang menandai langkah penting yang diambil oleh negara ini.
Negara  Penerima  Migran  Paksa  yang  Enggan Menerima Migran Paksa
Indonesia  telah  mengalami  arus  masuk yang signifikan dari para pengungsi dan pencari suaka selama beberapa dekade terakhir, terutama karena lokasi geografisnya yang menguntungkan di  persimpangan  Asia  dan  Australia.  Garis pantai  yang  luas,  yang  membentang  sekitar 34.000  mil,  menimbulkan  tantangan  bagi  upaya patroli  yang  efisien,  yang  memungkinkan individu  untuk  menyeberang  tanpa  terdeteksi oleh  pihak  berwenang.  Aksesibilitas  Indonesia yang mudah dijangkau dengan kapal menjadikannya tujuan yang sangat diminati oleh para  pencari  suaka  dari  negara-negara  tetangga seperti  Vietnam,  Myanmar,  dan  Sri  Lanka. Kedatangan  para  pengungsi  Indocina  setelah Perang Vietnam memiliki dampak yang signifikan dalam membentuk pendekatan pemerintah terhadap kelompok-kelompok pengungsi.  Sekitar  200.000  pengungsi  Indocina
berhasil  dimukimkan  kembali  ke  berbagai negara ketiga selama periode 1975 hingga Maret 1979.  Pada  bulan  Juni  1979,  terdapat  sekitar 43.000 "manusia perahu" Vietnam dan Kamboja yang  masih  berada  di  Indonesia.  UNHCR  telah membuat komitmen untuk memberikan dukungan  keuangan  untuk  semua  biaya  yang berkaitan  dengan  pusat-pusat  pengungsian  di Pulau  Galang,  yang  mencakup  kebutuhan  dasar seperti  makanan,  pendidikan,  dan  perawatan kesehatan.
Setelah  kepergian  pengungsi  Vietnam terakhir  dari  Kamp  Pengungsian  Galang  pada pertengahan  tahun  1990-an,  gelombang  pencari suaka  berikutnya  mulai  berdatangan,  terutama terdiri dari individu-individu dari Afganistan dan Iran. Individu pertama yang mencari perlindungan  UNHCR  di  Indonesia  pada  tahun 1996.  Karena  konflik  yang  sedang  berlangsung di  Timur  Tengah,  minat  terhadap  Indonesia sebagai  negara  tujuan  meningkat.  Ketertarikan ini  terutama  didorong  oleh  beberapa  faktor seperti  persyaratan  masuk  yang  relatif  lebih mudah,  biaya  hidup  yang  terjangkau,  dan potensi  untuk  menggunakan  penyelundup  asal Indonesia  sebagai  sarana  untuk  mencapai Australia.  Dari  tahun  1996  hingga  pertengahan 2013,  sejumlah  besar  pencari  suaka,  sekitar 58.000  orang,  melakukan  perjalanan  melalui Indonesia  dan  kemudian  menumpang  perahu untuk mencapai Australia. Di sisi lain, Australia memukimkan  kembali  sekitar  2.000  pengungsi dalam  kurun  waktu  yang  sama.  Pada  bulan  Juli 2013,  Australia  menerapkan  kebijakan  untuk mengatasi  masalah  pencari  suaka  yang  datang dengan  perahu.  Kebijakan  ini  mencakup pencegatan  orang-orang  ini  dan  menampung mereka  di  pusat-pusat  pemrosesan  lepas  pantai yang  terletak  di  Pulau  Manus  (Papua  Nugini) dan  Nauru.  Sebagai  bagian  dari  kebijakan  ini, orang-orang  ini  tidak  diizinkan  untuk  mencari suaka  di  Australia.  Tujuan  di  balik  pendekatan ini  adalah  untuk  mencegah  migrasi  lebih  lanjut dengan  cara  memberikan  efek  jera.  Selain  itu, penting untuk dicatat bahwa Australia menerapkan  Operasi  Perbatasan  Kedaulatan pada  bulan  September  2013,  yang  melibatkan militerisasi pendekatan mereka. Sebagai hasilnya,  Australia  mulai  mengarahkan  kapal- kapal  yang  membawa  individu  yang  mencari suaka  ke  negara-negara  seperti  Indonesia, Vietnam,  dan  Sri  Lanka.  Penerapan  kebijakan pencegahan  ini  telah  menyebabkan  penurunan yang  nyata  dalam  frekuensi  upaya  perjalanan
perahu  yang  tidak  teratur  dari  Indonesia  ke Australia.
Penanganan  pengungsi  yang  masuk  ke Indonesia  sebagian  besar  tidak  berubah  sejak kedatangan  orang-orang  Indocina.  Perspektif pemerintah  adalah  bahwa  Indonesia  lebih berperan  sebagai  negara  transit  daripada  negara tujuan, yang berakibat pada kurangnya perlindungan pengungsi secara permanen. Pengingkaran Indonesia terhadap hak-hak sosial, ekonomi,  dan  budaya  yang  penting  bagi  para pengungsi masih terus berlanjut karena ketiadaan  kerangka  hukum  yang  komprehensif dan kebijakan-kebijakan pengungsi yang relevan.  Akibatnya,  negara  ini  bergantung  pada organisasi  pihak  ketiga  seperti  UNHCR  dan Organisasi  Internasional  untuk  Migrasi  (IOM) untuk  memikul  tanggung  jawab  atas  individu- individu  ini.  Negara  ini  bukan  merupakan penandatangan Konvensi Pengungsi Internasional tahun 1951 dan kecil kemungkinannya  untuk  menjadi  penandatangan di  masa  depan.  Prospek  integrasi  mereka  ke dalam  masyarakat  Indonesia  sangat  menantang, karena  para  pengungsi  menghadapi  hambatan yang  signifikan  untuk  terlibat  dalam  kegiatan sosial dan ekonomi.

## SIMPULAN
Setelah  Belanda  tiba,  kelompok  migran lain  juga  datang  dan  memiliki  peran  penting dalam  sejarah  yang  sedang  kita  bicarakan. Penting  untuk  diketahui  bahwa  bukan  hanya orang Belanda yang terlibat dalam migrasi pada masa itu. Di masa lalu, antara tahun 1800-an dan 1900-an,  sesuatu  yang  penting  terjadi  karena berbagai hal yang mempengaruhi seluruh dunia. Salah  satu  hal  yang  terjadi  adalah  pembukaan Terusan  Suez  pada  tahun  1869.  Ini  adalah  hal yang  besar  karena  memudahkan  kapal  untuk melakukan  perjalanan  dan  berdagang  satu  sama lain. Selain itu, penting juga untuk menyebutkan bahwa  Indonesia  telah  menjadi  tempat  yang aman bagi orang-orang yang telah diperdagangkan  dari  negara  lain,  terutama  para nelayan  dari  Myanmar,  Kamboja,  Laos,  dan Thailand.  Pada  awal  tahun  2015.  Indonesia memiliki  undang-undang  imigrasi  baru  (No. 6/2011)  yang  menggantikan  undang-undang lama  dari  tahun  1992.  Hal  ini  terkait  dengan kebijakan  migrasi  utama  dan  perdebatan  yang sedang berlangsung. Undang-undang tahun 2011 dibuat  untuk  membantu  orang  asing  yang memenuhi  syarat  untuk  mendapatkan  izin tinggal permanen dengan lebih mudah.
Indonesia  adalah  tempat  yang  populer  bagi orang-orang  yang  mencari  perlindungan  dari negara-negara tetangga seperti Vietnam, Myanmar,  dan  Sri  Lanka  karena  mudah dijangkau  dengan  perahu.  Cara  Indonesia menangani  pengungsi  yang  datang  sebagian besar  tetap  sama  sejak  orang-orang  Indocina tiba.  Pemerintah  menganggap  Indonesia  lebih sebagai  tempat  persinggahan  para  pengungsi, bukan  sebagai  tempat  tinggal  permanen.  Ini berarti  tidak  ada  perlindungan  jangka  panjang yang cukup bagi para pengungsi. Indonesia tidak memberikan  hak-hak  sosial,  ekonomi,  dan budaya yang penting bagi para pengungsi karena mereka  tidak  memiliki  hukum  dan  kebijakan yang jelas untuk pengungsi.

## DAFTAR PUSTAKA
Amnesty  International.  2015. Deadly  Journeys. The  Refugee  and  Trafficking  Crisis  in Southeast Asia . 41.
Crouch,  M.,  &  Missbach,  A.  2013.  Trials  of People  Smugglers  in  Indonesia:  2007- 2012. Centre for Indonesian Law, Islam and Society: Policy Papers , 1–54. Harijanti,  S.  D.  2017. Report  on  Citizenship Law:  Indonesia .  Global  Citizenship Observatory
Lyons,  M.  F.  and  L.  2013.  Outsourcing  Border Security:  NGO  Involvement  in  the Monitoring,  Processing  and  Assistance of  Indonesian  Nationals  Returning Illegally  by  Sea. JSTOR , 35 (2),  215– 234.
Priasto,  A.  2015.  Summary  of  Indonesia  ’  S.
ADB Papers on Indonesia , 02 (4), 1–6.
Saukani,  M.  N.  M.,  Nurdin,  I.,  &  Aji,  R.  H.  S.
2020.  The  Influence  of  Human  Capital and  Welfare  on  the  Quality  of Democracy  in  Indonesia. Jurnal  Cita Hukum , 8 (3), 567–588.
Wardhani,  B.,  Faisal,  M.  D.,  &  Paramita,  T.  D.
2018. Migrasi dan Transnasionalisme di Pasifik  Selatan .  Airlangga  University Press.