Vol 19 No 3 Januari 2022

## TINDAK PIDANA BERKEDOK INVESTASI DITINJAU DARI KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA
Oleh:
Surya Trisna Rupilu
Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Surabaya
rupilusurya@gmail.com

## ABSTRAK
Dibalik maraknya  bisnis  investasi berlatar belakang sebagai bisnis  yang  berbasiskan Multi Level Marketing (MLM), belakangan juga banyak di salahgunakan oleh beberapa pihak dengan cara  menipu dalam  meraup  keuntungan sebesar-besarnya. Penipuan  investasi dengan iming-iming  imbalan  berupa  hasil  tinggi  dalam  waktu  singkat  marak  terjadi  di  Indonesia. Penawaran program  investasi  keuangan, investasi oleh perusahaan atau orang yang mengaku sebagai  agen  produk  investasi  internasional.  Korban  biasanya  diiming-imingi  dengan  bonus besar.  Kasus  yang  dibahas  dalam  skripsi  ini,  dapat  fakta  bahwa  pelaku  penipuan  berkedok investasi  tidak  dijerat  Pasal  378  KUHP  padahal  unsur-unsurnya  telah  terpenuhi.  Untuk  itu perlu diketahui lebih lanjut apakah terhadap pelaku penipuan yang membujuk korban melalui brosur  investasi dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 378 KUHP. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pelaku  penipuan  melalui  brosur  investasi  dapat dikenakan  pertanggungjawaban  pidana  karena  memenuhi  unsur-unsur  pidana  yang  berupa kesalahan  yaitu, sifat melawan hukum, di mana pelaku terbukti  telah  melanggar unsur-unsur Pasal 378 KUHP, pelaku dinyatakan dapat bertanggung jawab karena telah dianggap dewasa oleh  undang-undang,  serta  sehat  secara  jasmani  dan  rohani  dan  tidak  kurang  satu  apapun, pelaku  terbukti  melakukan  sebuah  bentuk  kesalahan  yang  berupa  kesengajaan,  dan  pelaku tidak  berada  dalam  bawah  paksaan,  tidak  dalam  keadaan  terancam  atau  melakukan pembelaan,  dan  bukan  karena  ada  perintah  jabatan,  maka  dari  itu  pelaku  dinyatakan  tidak memiliki alasan pemaaf atas perbuatanya tersebut.
Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku Penipuan, Investasi, Pasal 378 KUHP Abstract – Despite the vast spreading of multi  level marketing-based investment, reports on financial fraud in such investment have also been made. The investment fraud committed  by promising high benefits in a very short time of investment has  been escalating in Indonesia. Most  of  investment  programs  are  run  by  either  companies  or  individuals  who  claim themselves as the agents of international investment companies. The victim of the investment fraud  are  generally  guaranteed  with  tremendous  bonuses  if  they  invest  their  money  in  the program. In this fraud case, the perpetrators of the investment fraud are never been alleged through Article 378 of the Criminal Law Acts, while what those people have violated the laws. Therefore,  this  study  investigated  whether  the  perpetrators  of  the  investment  fraud  can  be legally charged for crime penalties as they violate Arcticle 378 of the Criminal Law Acts. The result of the study revealed that the investment perpetratorscan possibly be charged to commit crimes  as  what  they  do  obviously  violates  matters  in  Article  378  of  the  Criminal  Law  Acts, which  are  violating  the  law.  The  criminals  can  be  convicted  as  they  are  considered  to  be adults  by  law,  healthy  both  mentally  and  physically,  proven  to  commit  planned  crimes,  and not under sombody’s threat or pressure to commit the crimes. Based on all those matters, the perpetrators of investment fraud are not given justification for their crimes.
Keywords: Crime penalties, perpetrators of fraud, investment, Article 378 of Criminal Law Acts

## A. PENDAHULUAN
Istilah investasi berasal dari bahasa Latin, yaitu investire (memakai), sedangkan dalam bahasa  Inggris,  disebut  dengan investment ,  yang  diartikan  bahwa  “penanaman  modal  yang dilakukan oleh investor, baik investor asing maupun domestik dalam berbagai bidang terbuka untuk  investasi,  dengan  tujuan  untuk  memperoleh  keuntungan”. 1 Investasi  sendiri  dibagi menjadi dua macam, yaitu investasi asing dan domestik. Investasi asing merupakan investasi yang  bersumber  dari  pembiayaan  luar  negeri.  Sementara  itu,  investasi  domestik  merupakan investasi  yang  bersumber  dari  pembiayaan  dalam  negeri.  Investasi  itu  digunakan  untuk perkembangan  usaha  yang  terbuka  untuk  investasi  dan  tujuannya  untuk  memperoleh keuntungan,  contohnya  seperti Multi  Level  Marketing (yang  selanjutnya  disingkat  dengan MLM).
MLM  saat  ini  merupakan  bisnis  yang  cukup  disukai  oleh  banyak  orang  termasuk  di Negara Indonesia. 2 Banyak produk dari perusahaan yang menggunakan sistem MLM sebagai cara untuk memasarkan produknya ke konsumen. Tidak semua produk yang dipasarkan lewat sistem MLM dapat sukses dan diterima oleh masyarakat karena banyak faktor seperti produk, harga, distribusi dan promosi yang menentukan keberhasilan suatu produk dan sistem.
Namun dibalik maraknya investasi ini, belakangan juga banyak di salah gunakan oleh beberapa  pihak  dengan  cara  menipu  dalam  meraup  keuntungan  sebesar-besarnya.  Penipuan investasi dengan iming-iming imbalan berupa hasil tinggi dalam waktu singkat marak terjadi di  Indonesia.  Penawaran  program  investasi  keuangan,  investasi  oleh  perusahaan  atau  orang yang  mengaku  sebagai  agen produk  investasi  internasional.  Korban biasanya diiming-imingi dengan bonus besar.
Terkait  dengan  masalah  tersebut,  dikemukakan  kasus  yang  dimulai  pada  saat  HY tertarik  untuk  mengikuti  program  investasi  yang  telah  ditawarkan  oleh  HW  melalui  brosur berupa beberapa produk penjualan Barang Elektronik dan Kendaraan Bermotor, namun untuk mengikuti  program  tersebut  HY  harus  mentransferkan  sejumlah  uang  ke  rekening  pribadi milik  HW  melalui  bank  B  dan  bank  Dn.  Selama  10  (sepuluh)  hari  setelah  penyetoran,  HY
1 Salim dan Budi Sutrisno, Hukum Investasi di Indonesia, RajaGrafindo, Jakarta, 2008, h. 33.
2 Organisasi.Org  Komunitas  dan  Perpustakaan  Online  Indonesia, Rahasia  dampak  buruk  bisnis  MLM Multi Level Marketing/Sisi dan Efek Negatif MLM , http://Organisasi.Org/rahasia-dampak-buruk-bisnis-mlm- multi-level-marketing-sisi-efek-negatif-mlm, diakses pada 23 September 2012
Vol 19 No 3 Januari 2022
tidak  menerima  barang  yang  dimaksud  serta  janji  keuntungan  yang  diberikan  oleh  HW. Melalui  tipu  muslihat  ataupun  rangkaian  kebohongan  HW  menjanjikan  bahwa  seluruh kerugian  HY  akan  ditanggung  oleh  HW  melalui  program  SG  dan  menemui  HNY  dengan harapan  kerugian HY dapat dikembalikan. Merasa dirugikan dan tidak ada jawaban ataupun realisasi  dari  HW,  akhirnya  HY  melaporkan  HW  ke  pihak  kepolisian  untuk  diproses  lebih lanjut.

## B. METODE PENELITIAN
Untuk  menjawab  permasalahan  yang  telah  dirumuskan,  metode  penelitian  yang digunakan  berupa  penelitian  hukum  yuridis  normatif,  yaitu  merupakan  penelitian  yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai acuan utamanya, dalam hal  ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.  Pendekatan  yang dipergunakan adalah “Statute Approach ” dan  “ Conceptual  Approach” . Statute  Approach adalah pendekatan  yang dilakukan  dengan  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  yang  berlaku  terkait dengan  permasalahan  yang  akan  dibahas. Conceptual  Approach adalah  pendekatan  yang dilakukan  oleh  peneliti  dengan  cara  membahas  pendapat  para  sarjana  sebagai  landasan pendukung.  Penelitian  ini  menggunakan  bahan  hukum  primer,  dan  sekunder  yang  diperoleh dari  inventarisasi,  selanjutnya  bahan  hukum  tersebut  akan  diklasifikasikan  menurut  obyek penelitian,  yang dalam hal  ini berkaitan dengan  materi  yang dibahas  yaitu  tentang penipuan berkedok investasi, serta pada akhirnya bahan-bahan hukum tersebut disistematisasikan. Pada langkah analisis, guna memperoleh suatu jawaban maka akan digunakan penalaran deduktif, serta dalam menjawab permasalahan tersebut digunakan penafsiran sistematis.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Di dalam hukum pidana terdapat salah satu kaidah atau norma hukum yang berlaku di Negara  Indonesia,  yang berisi perintah  atau  larangan dan  mengandung ancaman  sanksi bagi siapa saja  yang melanggarnya, maka dapat dipahami bahwa hukum pidana merupakan  salah satu  hukum  yang  berlaku  di  suatu  negara  seperti  halnya  Indonesia,  yang  mengatur  tindakan yang dilarang, dengan disertai sanksi.
Hukum  Pidana  juga  berpokok  pada  perbuatan  yang  dapat  dipidana  (tindak  pidana), kesalahan  dan  pidana  atau  sanksi.  Pendapat  dari  POMPE,  sebagaimana  dikutip  oleh Lamintang yang menyatakan bahwa:
Strafbaar  feit ”  itu  secara  teori  dapat  dirumuskan  sebagai  “suatu  pelanggaran  norma (gangguan  terhadap  tertib  hukum)  yang  dengan  sengaja  ataupun  tidak  dengan  sengaja telah  dilakukan  oleh  seorang  pelaku,  di  mana  penjatuhan  hukuman  terhadap  pelaku
Vol 19 No 3 Januari 2022
tersebut  adalah  perlu  demi  terpeliharanya  tertib  hukum  dan  terjaminnya  kepentingan umum 3
KUHP  juga  mengenal  berbagai  macam  kategori  tindak  pidana  antara  lain  kejahatan terhadap  “harta  benda,  nyawa,  kehormatan  orang,  kesusilaan,  kedudukan  negara  dan presiden”. Terkait dengan  tindak pidana terhadap harta benda, dikenal adanya tindak pidana pencurian, pemerasan dan pengancaman, penggelapan, penipuan, merugikan orang berpiutang dan berhak, penghancuran dan perusakan barang, pemudahan ( begunstiging ).
Terjadinya tindak Pidana penggelapan dalam kasus ini  diawali dengan adanya tindak pidana penipuan  yang dilakukan oleh HW. Ketentuan Pasal 378 KUHP menentukan:
Barang siapa dengan  maksud hendak menguntungkan diri  sendiri atau orang  lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan  tipu  muslihat,  maupun  dengan  karangan  perkataan-perkataan  bohong,  membujuk orang  supaya  memberikan  sesuatu  barang  kepadanya,  atau  membuat  utang  maupun menghapuskan  piutang,  dihukum  karena  penipuan,  dengan  hukuman  penjara  selama- lamanya empat tahun.
Unsur-unsur Pasal 378 KUHP tersebut adalah:
Unsur pertama, barang siapa; unsur pertama ini terkait dengan kasus ini, barang siapa adalah HW. Unsur kedua, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain; merujuk pada Pasal 378 KUHP di bab sebelumnya tentang pengertian yang dimaksud hendak menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  adalah  si  pembuat/pelaku  atau  orang  lain menikmati hasil perbuatannya baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan melawan hak atau melawan hukum dalam hal  ini  yaitu tidak berhak atau bertentangan dengan hukum. Secara umum di dalam bisnis MLM, orang yang mendapatkan banyak anggota atau yang rajin membeli barang akan mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Dapat dijelaskan bahwa ini  tujuan  utama  HW  adalah  mendapatkan  atau  mencari  keuntungan  berupa  materi.  Dengan semakin banyak setoran yang dibayarkan oleh HY kepada HW, maka HW akan mendapatkan keuntungan dari setoran tersebut.
Unsur ketiga, dengan melawan hukum; terkait dalam kasus ini yang dimaksud adalah suatu  perbuatan  dikatakan  melawan  hukum  materiil  apabila  perbuatan  tersebut  bertentangan dengan kepatutan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat. HW menjanjikan keuntungan sebesar RP. 1.600.000,00 dalan jangka  waktu yang telah ditentukan. HY mengikuti program investasi dengan  cara pembelian  sepeda motor Sanex type Venus dengan harga per unit Rp. 4.400.000,00. HW juga menjanjikan bahwa apabila dalam waktu 10 hari barang tersebut tidak
3 Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia , Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997,  h. 182
Vol 19 No 3 Januari 2022
diambil  maka  akan  dibeli  kembali  dengan  harga  Rp.  6.000.000,00  per  unitnya.  Keuntungan yang dijanjikan HW berasal dari selisih harga pembelian dan harga jual kembali produk motor tersebut.  Untuk  membuat  HY  makin  percaya  akan  program  tersebut,  HW  menggunakan selebaran brosur yang bertuliskan “Raih Keuntungan Berlibat Ganda” dan menyatakan bahwa program  ini  lebih  menguntungkan  dari  program  MLM  lainnya  serta  telah  banyak  berhasil dengan  program  tersebut.  Nilai  dari  kepatutan  yang  ada  di  masyarakat,  keuntungan  yang dijanjikan dalam  investasi tersebut sangat tidak wajar. Suatu keuntungan bersifat tidak  wajar atau tidak patut menurut pergaulan masyarakat dapat terjadi, apabila keuntungan ini diperoleh karena penggunaan alat-alat penggerak atau pembujuk yang dipergunakan untuk memperoleh keuntungan-keuntungan  itu. Hal  ini terpenuhi  karena tindakan  yang terlarang  secara  lengkap dirumuskan  dalam  salah  satu  dari  unsur  kesengajaan,  yaitu  menggerakkan  orang  lain  untuk menyerahkan sesuatu barang. Dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan pula HW menjanjikan  bahwa  seluruh  kerugian  HY  akan  ditanggung  oleh  HW  melalui  program  baru bernama  SG  dan  menemui  HNY  di  Singapura  dengan  harapan  kerugian  HY  dapat dikembalikan,  di  samping  itu  HW  bukanlah  agen  dari  program  tersebut  tetapi  member  dan korban  penipuan  seperti  HY,  karena  tidak  mau  dirugikan  akhirnya  HW  tetap  mengiklankan brosur tersebut  kepada HY dengan  tujuan agar uang HW kembali. Sesuai dengan penjelasan di atas maka kasus ini memenuhi unsur melawan hukum.
Unsur  ke  empat,  membujuk  supaya  memberikan  sesuatu  barang  kepadanya,  atau membuat  utang  maupun  menghapus  piutang;  sesuai  dengan  uraian  unsur  ketiga  di  atas, akhirnya HY tertarik untuk mengikuti program tersebut. HW meminta HY untuk mentransfer uang  miliknya  ke  rekening  pribadi  milik  HW,  sehingga  HY  tergerak  untuk  menyerahkan suatu  barang  berupa  uang  miliknya  dengan  mentransfer  melalui  ATM  Bank  B  ke  rekening Bank B dengan Nomor: 385002xxxx atas nama atau rekening HW sebanyak 7 (tujuh) kali dan melalui  rekening  Bank  Dn  dengan  No:  2945xxxx,  sebanyak  8  (delapan)  kali.  Berdasarkan penjelasan  tersebut  maka  proses  penipuan  baru  dapat  tejadi  manakala  HY  yang  telah digerakkan hatinya tersebut melakukan perbuatan yang diminta oleh HW.
Menurut  hukum,  untuk  menyatakan  bersalah  tidaknya  HW,  semua  unsur  dari  pasal yang  didakwakan  harus  terpenuhi/terbukti.  Salah  satu  unsur  dari  pasal  tersebut  tidak terpenuhi, menyebabkan HW dinyatakan tidak bersalah dan harus dibebaskan atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum ( Ontslag van recht versvolging ).
Suatu  perbuatan  dapat  dikategorikan  penipuan  terkait  dengan  ketentuan  Pasal  378 KUHP, menurut Soesilo bahwa pekerjaan seseorang penipu adalah:
a. membujuk  orang  supaya  memberikan  barang,  membuat  utang  atau  menghapuskan piutang;
b. maksud  pembujukan  itu  ialah  hendak  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain dengan melawan hak;
c. membujuknya itu dengan memakai:
1. nama palsu atau keadaan palsu atau
2. akal cerdik (tipu muslihat) atau
3. karangan perkataan bohong. 4
apabila  korban  penipuan baru dapat terjadi  manakala  korban  yang  telah digerakkan hatinya tersebut melakukan perbuatan yang diminta oleh pelaku. Di dalam penjelasan unsur Pasal 378 KUHP sebelumnya, tergeraknya HY untuk melakukan transfer dana kepada HW melalui bank B  dan  Bank  Dn  dikarenakan  adanya  sebuah  upaya  yang  melawan  hukum  dengan  perkataan bohong  serta  tipu  muslihat    dengan  janji  keuntungan  yang  besar    dalam  jangka  waktu  yang singkat, di mana  keuntungan tersebut jika dilihat dari  kepatutan  yang berlaku di  masyarakat sangat di luar kewajaran.
Menurut  konsep  hukum  pidana,  seseorang  yang  melakukan  perbuatan  yang bertentangan dengan aturan hukum pidana dapat saja tidak dijatuhi sanksi pidana. Hal tersebut dikarenakan  untuk  dapat  dipidananya  seseorang  tersebut,maka  orang  tersebut  harus memenuhi  unsur-unsur  pertanggungjawaban  pidana  yang  berdasarkan  pada  asas  kesalahan (principle of culbability). Hal tersebut sesuai dengan pendapat Sianturi, bahwa:
Terdakwa  akan  dipidana  atau  dibebaskan.  Jika  ia  dipidana,  harus  ternyata  bahwa tindakan  yang  dilakukan  itu  bersifat  melawan  hukum  dan  terdakwa  mampu bertanggungjawab.  Kemampuan  tersebut  memperlihatkan  kesalahan  dari  petindak  yang berbentuk  kesengajaan  atau  kealpaan.  Artinya  tindakan  tersebut  tercela  dan  tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut. 5
Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  HW  telah  dinyatakan  melanggar  tindak  pidana penipuan.  Menurut  moeljatno  suatu  perbuatan  dapat  dipertanggungjawabakan  apabila memenuhi unsur-unsur kesalahan yang berupa:
a. melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum).
b. di atas umur tertentu mampu bertanggung jawab.
c. mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
d. tidak adanya alasan pemaaf. 6
4 Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal , Politeia, Bogor, 1988,  h. 261
5 Sianturi, Asas-Asas  Hukum  Pidana  Di  Indonesia  Dan  penerapannya ,  Alumni  AHM-PTHM,  Jakarta, 1986, h. 250
6 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana , Rineka Cipta, Jakarta, 2002, h. 177
Vol 19 No 3 Januari 2022
Dimana dalam kasus ini perbuatan HW tersebut dapat di jabarkan sebagai berikut:
1. Melakukan  perbuatan  pidana  (sifat  melawan  hukum);  dalam  hal  ini  HW  telah melanggar:
Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya:
a. barang siapa; HW telah berumur 51 tahun, dan memiliki pekerjaan swasta.
b. dengan  maksud  hendak  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain;  dengan semakin  banyak  setoran  yang  dibayarkan  oleh  HY  kepada  HW,  maka  HW  akan mendapatkan keuntungan dari setoran tersebut.
c. melawan  hukum;  dengan  tipu  muslihat  ataupun  rangkaian  kebohongan  HW menjanjikan  bahwa  seluruh  kerugian  HY  akan  di  tanggung  oleh  HW  melalui program baru dan menemui HNY di Singapura.
d. membujuk  supaya  memberikan  sesuatu  barang  kepadanya,  atau  membuat  utang maupun  menghapus  piutang;  HY  tertarik  untuk  mengikuti  program  tersebut  dan HW meminta HY untuk mentransferkan ke rekening pribadi milik HW
2. Di  atas  umur  tertentu  mampu  bertanggungjawab;  terkait  dengan  kasus  ini,  HW  yang telah  berumur  51  tahun  memiliki  akal  (batin)  jiwa  beserta  fungsinya  masih  berjalan normal, maka HW dianggap mampu untuk mempertanggungjawab perbuatannya.
3. Mempunyai suatu bentuk  kesalahan yang berupa kesengajaan atau  kealpaan; merujuk pada  bentuk  kesengajaan,  jenis  kesengajaan  yang  dilakukan  oleh  HW  adalah kesengajaan  sebagai  maksud  ( opzet  als  oogmerk ).  Hal  tersebut  dikarenakan  HW berkehendak  agar  HY  mentransfer  sejumlah  uang  sebagai  syarat  untuk  mengikuti program  tersebut  ke  rekening  pribadi  milik  HW,  kemudian  oleh  HW  uang  tersebut dipergunakan keperluan lain untuk kepentingan pribadi HW.
4. Tidak  adanya  alasan  pemaaf;  terkait  dalam  kasus  ini  HW  melakukan  perbuatan tersebut  tidak  atas  daya  paksa  (Pasal  48  KUHP),  pembelaan  yang  melampaui  batas (Pasal 49 (2) KUHP), atau perintah jabatan (Pasal 51 (2) KUHP) melainkan kehendak dari HW sendiri.
Berdasarkan  penjelasan  di atas,  HW  dalam  hal ini  dapat  dikenakan pertanggungjawaban pidana karena telah memenuhi unsur-unsur kesalahan.

## D. KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  pembahasan  pada  bab  sebelumnya,  disimpulkan  bahwa  perbuatan  HW yang  melakukan  tindak  pidana  berkedok  investasi  dapat  dikenakan  pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 378 KUHP karena HW telah memenuhi unsur-unsur kesalahan, yaitu:
1. Melakukan  perbuatan  pidana  (sifat  melawan  hukum).  HW  dalam  hal  ini  telah melanggar:
Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya:
a. barang siapa; HW telah berumur 51 tahun, dan memiliki pekerjaan swasta.
b. dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang  lain; tujuan utama HW  adalah  mendapatkan  atau  mencari  keuntungan  berupa  materi  untuk  dirinya sendiri.
c. melawan hukum; HW melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum yaitu HW menggunakan rangkaian kata bohong kepada HY.
d. membujuk  supaya  memberikan  sesuatu  barang  kepadanya,  atau  membuat  utang maupun  menghapus  piutang;  tindakan  HW  yang  berupaya  menggerakkan  HY untuk mentransfer sejumlah uang ke rekening pribadi milik HW.
2. Di atas umur tertentu mampu bertanggungjawab
HW  yang  berumur  51  tahun  dan  akal  (batin)  jiwa  beserta  fungsinya  masih  berjalan normal, mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatannya.
3. Mempunyai  suatu  bentuk  kesalahan  yang  berupa  kesengajaan  ( dolus )  atau  kealpaan ( lalai )
HW  dengan  sengaja  telah  melakukan  perbuatan  yang  merugikan  orang  lain  dan mengetahui akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya.
4. Tidak adanya alasan pemaaf.
Tidak  ada  alasan  pemaaf  atas  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  HW,  karena  HW melakukan  perbuatan  tersebut  tidak  atas  daya  paksa  (Pasal  48  KUHP),  pembelaan yang  melampaui  batas  (Pasal  49  (2)  KUHP)  atau  perintah  jabatan  (Pasal  51  (2) KUHP) melainkan kehendak dari HW sendiri.

## SARAN
Berdasarkan uraian simpulan tersebut di atas, seharusnya pihak penegak hukum lebih teliti  dalam  menyidik  maupun  memutus  sebuah  perkara,  sehingga  keadalian  dapat  di tegakkan, dengan adanya  penelitian ini di harapkan kedepanya menjadi sebuah pelajaran bagi masyarakat  agar  lebih  berhati-hati  kedepanya,  jangan  gampang  terbujuk  dengan  janji  yang
Vol 19 No 3 Januari 2022
ditawarkan  dengan  hasil  yang  menggiurkan  oleh  iming-iming  keuntungan  besar  dan  tidak terburu-buru dalam menginvestasikan harta bendanya, agar kasus-kasus penipuan serupa tidak terjadi lagi.

## DAFTAR BACAAN
Buku:
Lamintang, Dasar-Dasar  Hukum  Pidana  Indonesia ,  Citra  Aditya  Bakti,  Bandung, 1997
Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana . Rineka Cipta, Jakarta, 2002
Salim  dan  Budi  Sutrisno, Hukum  Investasi  di  Indonesia, RajaGrafindo,  Jakarta, 2008
Sianturi, Asas-Asas  Hukum  Pidana  Di  Indonesia  Dan  penerapannya ,  Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1986
Soesilo, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  Serta  Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal , Politeia, Bogor, 1988
Artikel:
Organisasi.Org  Komunitas  dan  Perpustakaan  Online  Indonesia, Rahasia  dampak buruk  bisnis  MLM  Multi  Level  Marketing/Sisi  dan  Efek  Negatif  MLM , http://Organisasi.Org/rahasia-dampak-buruk-bisnis-mlm-multi-level-marketing- sisi-efek-negatif-mlm, diakses pada 23 September 2012