## PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TURUT SERTA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA BERDASARKAN PASAL 56 KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)  DAN
UPAYA HUKUM UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN
Oleh :
Muhamad Faisal Ruslan Dani Durahman Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana

## ABSTRAK
Pembunuhan dan pembunuhan direncanakan tentu memiliki actor utama dan actor pembantu dalam mensukseskan niat kejinya  itu, hukuman bagi actor utama dengan  actor  pembantu  tentu  di  bedakan  dari  segi  hukumnya  karna  actor  utama yang  memiliki  permasalahan  dengan  korban  serta  sudah  di  atur  dalam  Pasal  55 dan Pasal 56 KUHP. Pasal 55 KUHP (turut melakukan) disini adalah actor utama yang  memiliki  permasalahan  dengan  korban,  sedangkan  Pasal  56  (membantu melakukan)  disini  adalah  orang  yang  mengetahui  dan  di  mintai  bantuan  untuk memberikan  kesempatan  suatu  tindak  kejahatan  itu  tanpa  mencegah.  Dalam  hal ini  yang  membantu  melakukan  diberikan  sepertiga  hukuman  dari  yang  turut melakukan jika yang membantu melakukan memenuhi unsur Pasal 56 KUHP.
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  kualitatif  dengan  sistematika penelitian  hukum  yuridis-normatif,  dimana  penelitian  hukum  yang  dilakukan dengan  cara  pendekatan  normative  terhadap  sumber  hukum  seperti  Pasal  338 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  tentang  pembunuhan  dan  340  Kitab UndangUndang  Hukum  Pidana  tentang  pembunuhan  berencana.  Data  kasus diperoleh dari Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor
6/Pid.B/2020/PN.Bms  tentang  pembunuhan  berencana,  serta  literature  dan  teori pendukung  kajian  tindak  pidana  pembunuhan  berencana  di  Indonesia.  Penelitian diarahkan  terhadap  asas-asas  hukum,  sistematika  hukum,  dan  taraf  sinkronisasi vertical  dan  horizontal  untuk  mencari  berbagai  hubungan  hukum  terhadap Penerapan pemidanaan delik Pembunuhan Berencana di Indonesia.
Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  pembunuhan  berencana  di  Indonesia adalah  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  banyak  orang  dan  memiliki  pelaku utama  sebagai  otak  perenanaan  serta  pelaku  pembantu,  hukuman  di  bedakan sepertiga hukumanya jika sudah sesuai dengan unsr Pasal, jika pelaku utama dan pelaku  pembantu  di  samakan  hukuman  nya  jelas  melanggar  norma  hukum  yang berlaku di Indonesia dan bagi salah satu pihak merasa di rugikan. Mengacu pada Pasal 55 KUHP dan 56 KUHP, pada akhirnya perlu adanya kesadaran pada pihak yang dirugikan guna mempertahankan hukum yang adil dan damai sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di Indonesia. Kata Kunci : pembunuhan,hukuman,pelaku pembantu

## PENDAHULUAN
Allah  SWT  menciptakan  manusia  sebagai  makhluk  yang  bernyawa  serta hidup  dengan  kebebasan  yang  sudah  di  atur  hak-hak  nya  oleh  peraturan  yang
mengikat, manusia diciptakan bentuk dari keturunan Nabi Muhammad SAW dan tidak  bisa  di  rampas  hak  hidupnya  oleh  manusia  lainya  dengan  cara  melakukan pembunuhan  karna  sudah  diatur  dari  segi  Hukum  yang  berlaku  di  setiap  Negara dan tidak di perkenankan di dalam Agama.
Law  enforcement  itself  must  be  interpreted  in  the  framework  of  three concepts,  namely  the  total  enforcement  concept  which  demands  that  all  values behind the legal norm are enforced without exception, a full enforcement concept which realizes that the concept the total needs to be limited by procedural law and so  on  for  the  protection  of  individual  interests  and  the  concept  of  actual  law enforcement which emerged after it was believed that there was discretion in law enforcement  due  to  limitations,  both  relating  to  facilities  and  infrastructure, quality  of  human  resources,  quality  of  legislation  and  lack  of  community participation  ( Penegakan  hukum  harus  dimaknai  dalam  kerangka  tiga  konsep, yaitu  konsep  penegakan  total  yang  menuntut  agar  semua  nilai  di  balik  norma hukum ditegakkan tanpa kecuali, konsep penegakan penuh yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi oleh hukum acara. dan seterusnya untuk perlindungan kepentingan  individu  dan  konsep  penegakan  hukum  aktual  yang  muncul  setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan, baik yang berkaitan  dengan  sarana  dan  prasarana,  kualitas  sumber  daya  manusia,  kualitas peraturan perundang-undangan maupun kekurangan. partisipasi masyarakat
Pembunuhan dan pembunuhan direncanakan tentu memiliki actor utama dan actor pembantu dalam mensukseskan niat kejinya itu, hukuman bagi actor utama dengan  actor  pembantu  tentu  di  bedakan  dari  segi  hukumnya  karna  actor  utama yang  memiliki  permasalahan  dengan  korban  serta  sudah  di  atur  dalam  Pasal  55 dan Pasal 56 KUHP.
Pasal  55  KUHP  (turut  melakukan)  disini  adalah  actor  utama  yang  memiliki permasalahan  dengan  korban,  sedangkan  Pasal  56  (membantu  melakukan)  disini adalah  orang  yang  mengetahui  dan  di  mintai  bantuan  untuk  memberikan kesempatan  suatu  tindak  kejahatan  itu  tanpa  mencegah.  Dalam  hal  ini  yang membantu  melakukan  diberikan  sepertiga  hukuman  dari  yang  turut  melakukan jika yang membantu melakukan memenuhi unsur Pasal 56 KUHP.
Terdakwa  dijatuhi  hukuman  seumur  hidup  dalam  persidangan  rabu,  6  mei 2020. Ketua majelis hakim mengatakan semua Terdakwa dijatuhi vonis hukuman penjara  seumur  hidup  karena  melanggar  Pasal  340  KUHP  tentang  pembunuhan berencana.  Kedua  Terdakwa  dinyatakan  melanggar  Pasal  56  ayat  2  kitab undangundang  Hukum  Pidana,  Pasal  363  ayat  (1)  ke-4  Kitab  Undang  –  undang Hukum Pidana, sedangkan terdakwa yang turut membantu mendapatkan hukuman sama dengan aktor utama disini kesenjangan pemberian hukuman yang keliru dari mata hukum.
Korban  yang  dibunuh  sejak  tanggal  9  oktober  2014  dan  di  temukan  pada tanggal  24  agustus  2019.  Jasadnya  dikubur  dihalaman  belakang  rumah  saksi Misem.  Dari  hasil  autopsi  ada  4  jenazah  ditemukan  identifikasi  yang  spesifik dengan  memberikan  semua  data  korban  meninggal  karena  benda  tumpul  di kepala.   Kasus di atas yang melibatkan Mimin Saminah Als Minah binti Supardi (Alm),  Irvan  Firmansyah  als  Ipan  bin  Moh.Jupri  (dilakukan  penuntutan  secara
terpisah),  &  Achmad  Samputra  als  Putra  bin  Moh.  Jupri  (dilakukan  penuntutan secara  terpisah)  sebagai  terdakwa  pembunuhan  4  orang  korban  yaitu  Sugijono, Heri,  Supratno,  dan  Vivin  merupakan  pembunuhan  berencana  yang  disertai dengan tindak pidana lain. Jika melihat rumusan Pasal 340 dalam KUHP”.
Penjelasan  unsur  unsur  tindak  pidana  yang  terdapat  dalam  Pasal  340  KUHP di  atas,  kasus  pembunuhan  yang  mejerat  terdakwa Mimin  Saminah  Als  Minah binti  Supardi  (Alm),  Irvan  Firmansyah  als  Ipan  bin  Moh.Jupri  (dilakukan penuntutan  secara  terpisah),  &  Achmad  Samputra  als  Putra  bin  Moh.Jupri (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah terpenuhi seluruh unsur pembunuhan berencana.  Namun  pada  putusan  yang  dikeluarkan  hakim  terdakwa  divonis hukuman penjara seumur hidup.
Jika  dilihat  dari  kronologis  kasus  dalam  putusan  No.  6/Pid.B/2020/PN.Bms dilihat terdakwa atas nama Mimin Saminah als Minah binti Supardi (Alm) adalah sebagai pelaku pendukung dalam pembunuhan berencana ini, dan bisa di katakan memenuhi  unsur  Pasal  56  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana    yang  beriisi “dengan  sengaja”  memberikan  kesempatan  untuk  melakukan  pembunuhan tersebut tapi tidak dengan tindakan ikut serta membunuh hanya saja menjadi suatu pendukung  untuk  mengsukseskan  pembunahan  dan  bisa  di  vonis  1/3  dari  pelaku utama  yang memiliki  otak dan ikut serta dalam  melakukan pembunuhan  yang di rencanakan.  Berdasarkan  fokus  penelitian  tersebut,  maka  pertanyaan  penelitian yang peneliti susun  adalah sebagai  berikut :  Bagaimana penerapan sanksi pidana bagi pelaku turut serta tindak pidana Pembunuhan Berencana berdasarkan dengan Pasal 56 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) ?  DANBagaimanakah upaya hukum yang harus dilakukan untuk mendapatkan rasa keadilan pelaku turut serta tindak pidana pembunuhan berencana ?

## PEMBAHASAN  DAN DISKUSI
Dakwaan  Jaksa  penuntut  umum  yang  terdapat  dalam  Putusan Pengadilan  Negeri  Banyumas  Nomor  6/Pid.B/2020/PN.Bms  sudah  jelas bahwa  telah  terjadi  Pembunuhan  Berencana  yang  mengakibatkan  4  orang menjadi korban yaitu keluarganya sendiri. Dakwaan yang di pakai oleh Jaksa Penuntut  Umum  yaitu  dakwaan  Alternatif  dan  bersifat  mengecualikan dakwaan pada lapisan lainya. Jika dilihat dari Kronologis kasus pembunuhan berencana  ini  jelas  pelaku  yang  telah  di  vonis  oleh  hakim  adalah  Tersangka pada  Putusan  Pengadilan  Negeri  Banyumas  Nomor  6/Pid.B/2020/PN.Bms bersalah  membantu  pelaku  utama  meng  sukseskan  rencana  Pembunuhan berencana di banyumas.
Tindak  pidana  Pembunuhan  Berencana  yang  memberatkan,  sesuai dengan  Pasal  340  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  memberikan hukuman paling lama seumur hidup atau hukum mati, namun pada hakikatnya di  lihat  dari  hal  yang  memberatkan  dan  meringankan  pelaku  pembunuhan berenca.  Pelaku  pembunuhan  berencana  sesuai  dengan  Pasal  340  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disini bersifat memberatkan serta bisa di lihat dari  kronologis  kasus  diatas  bahwa  Pelaku  pembunuhan  ini  adalah  Pelaku Pembantu Pembunuhan berencana.
Pelaku Pembantu Tindak Pidana Pembunuhan Berencana disini  bisa di sesuaikan  dengan  Pasal  56  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  yang dimana  Pasal  56  KUHP  menjelaskan  bahwa  pelaku  pembantu  yang  dengan sengaja  memberi  bantuan  pada  waktu  kejahatan  dilakukkan,  mereka  yang sengaja  memberi  kesempatan,  sarana  atau  keterangan  untuk  melakukan kejahatan.  Artinya  dalam  putusan  Pengadilan  Negeri  Banyumas  Nomor 6/Pid.B/2020/PN.Bms  disini  Terdakwa  Mimin  Saminah  sesuai  dengan kronologis  kasus  disini  adalah  pelaku  pembantu  yang  dimana  seharusnya  di berikan  Potongan  satu  pertiga  potongan  penjara.  Namun  pada  kenyataanya, terdakwa  di  vonis  oleh  hakim  Pengadilan  Negeri  Banyumas  sama  seperti Pelaku  Utama  yang  memiliki  otak  rencana  Pembunuhan  ini  dengan  Seumur Hidup  penjara,  Pelaku  Pembantu  disini  bersifat  tidak  mengetahui  motif  apa yang  ingin  dilakukan  oleh  pelaku  utama  yang  mengakibatkan  sanksi  pidana sama dengan pelaku pembantu, dari segi empiris ini jelas tidak adil karna jika kita  melihat  dari  asas  kepastian  hukum  terdakwa  Pelaku  Pembantu  disini harus di berikan Potongan sepertiga dari hukuman pelaku Utama.
Pembunuhan dibedakan menjadi 2 menurut segi hukum yang berlaku di Indonesia,  yaitu  Pembunuhan  biasa  Pasal  338  Kitab  Undang  –  Undang Hukum  Pidana  dan  Pembunuhan  Berencana  dengan  memberatkan  Pasal  340 Kitab  Undang  –  Undang  Hukum  Pidana  Junto  Pasal  56  Kitab  Undang  – Undang  Hukum  Pidana.  Dari  kasus  ini  pelaku  Mimin  Saminah  menjadi Pelaku  Pembantu  yang  seharusnya  di  bedakan  hukumannya  dengan  pelaku utama dalam vonis majelis hakim Pengadilan Negeri Banyumas.
Jika  dilihat  dari  segi  putusan  hakim  yang  memberikan  vonis  terhadap Terdakwa Pelaku Pembantu Pembunuhan Berencana disini jelas sangat tidak memnuhi  prinsip  hukum  yang  berlakuu,  jika  hakim  memberikan  vonis sepertiga dari Pelaku Utama hakim disini menerapkan Asas kepastian hukum yang  seharusnya  di  berikan  kepada  Pelaku  Pembantu.  Dari  konsiderans putusan hakim yang sudah disimpulkan bahwa hal yang memberatkan hakim karna  disini  satu  darah  sehingga  hakim  memberikan  hukuman  terhadap pelaku  pembantu  Pembunuhan  Berencana,  seharusnya  hakim  bersifat  netral sesuai apa yang meringankan sehingga cacat hukum disini tidak di berlakukan oleh siapapun.
Pasal  56  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  disini  sudah mennjadikan  Alternatif  terhadap  Hakim  Pengadilan  Negeri  Banyumas  untuk tegas  memberikan  integiritas  dalam  memutus  suatu  perkara  Pembunuhan Berencana  yang  Memberatkan  seperti  kasus  Putusan  Pengadilan  Nomor 6/Pid.B/2020/PN.Bms tersebut.
Kronologis  kasus  hakim  seharusnya  mengetahui  dan  membedakan putusan itu dengan demikian hal, karna sudah jelas di dalam kronologis Kasus Putusan Pengadilan Nomor 6/Pid.B/2020/PN.Bms  disini  terdakwa atas  nama Mimin  Saminah  sudah  melarang  Pelaku  Utama  untuk  melakukan  Tindak Pidana Pembunuhan, Namun pada dasarnya Pelaku Utama disini tidak terima karna Pelaku Pembantu disini adalah Orang Tua dari Pelaku Utama dan tetap diluar kendali terdakwa selaku Pelaku Pembantu.
Kejadian  ini  mengakibatkan  meninggalnya  4  Korban  dengan  hasil visum yang dilakukan pihak penyidikan, di beratkan karna korban di temukan selama  5  tahun  lamanya  setelah  saksi  menemukan  tengkorak  korban  di belakang  halaman  rumah,  sehingga  hakim  berpendapat  bahwa  pembunuhan ini  sengaja  dan  di  hilangkan  jejak  pembunuhan  maka  harus  di  beratkan hukumanya  dan  disamakan  dengan  pelaku  Utama  hukuman  yang  diberikan hakim.
2. Upaya hukum yang harus dilakukan untuk mendapatkan rasa keadilan pelaku turut serta tindak pembunuhan berencana
Keadilan  adalah  tolak  ukur  memperlakukan  manusia  sebagaimana mestinya,  sebab  keadilan  itu  perlu  di  tegakan  dalam  ruang  lingkup  kecil maupun  besar  sehingga  akan  menimbulkan  dampak  positif  terhadap  orang banyak ketika memperlakukan keadilan sebagaimana mestinya.
Pada saat ini keadilan di dalam bangsa Indonesia perlu di tegakan untuk kemaslahatan  Masyarakat  Indonesia  dan  meningkatkan  kepercayaan  Hukum dari  Masyarakat  terhadap  system  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia,  hal  ini sering  terjadi  ketidak  sinambungan  terhadap  system  hukum  dengan  hukum yang  berlaku  maka  dari  itu  timbulah  ketidak  percayaan  dari  masyarakat terhadap  penegak  Hukum  dan  system  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia. Dalam  hal  ini  keadilan  perlu  ditegakan  bagi  Pelaku  Tindak  Pidana Pembunuhan  Berencana,  jika  melihat  dari  system  yang  berlaku  di  Indonesia itu  Kepastian  Hukum  seharusnya  dalam  Tindak  Pidana  Pembunuhan Berencana Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan bahwa Pelaku Pembantu Tindak Pidana  Pembunuhan  Berencana  dilihat  dari  kepastian  hukum  itu  hukumanya di  kurangin  sepertiga  hukuman  dari  pelaku  utama,  dan  di  dukung  dengan unsur  Pasal  56  KUHP  sudah  terpenuhi  terhadap  Pelaku  Pembantu  Tindak Pidana Pembunuhan  Berencana. Namun  pada kenyataanya di  dalam Putusan Akhir Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 6/Pid.B/2020/PN.Bms mengadili terdakwa  Pelaku  Pembantu  Tindak  Pidana  Pembunuhan  dengan  hukuman Penjara seumur hidup sama dengan pelaku utama. Perbedaan di rasakan pada Putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Selatan  Nomor  55/Pid.B/2020/PN  Jkt.sel ketika pelaku pembantu satu darah yang terdakwa pelaku pembantu nya itu di berikan  hukuman  sepertiga  hukuman  penjara  dari  pelaku  utama.  Rasa keadilan  terhadap  pelaku  pembantu  di  putusan  pengadilan  Banyumas  disini tidak  di  berikan  oleh  hakim  yang  memutus  kasus  tersebut  sehingga kepercayaan  hukum  terhadap  integritas  hakim  di  pertanyakan  serta  kinerja kepastian hukum di Indonesia ini tidak di berlakukan secara maksimal.
Keadilan itu harus di tegakan karna system keadilan sangat berpengaruh terhadap  ideologi  bangsa  Indonesia,  sehingga  akan  meningkatkan kepercayaan masyarakat ketika terbentur dengan rasa nyaman, keadilan dapat di pergunakan dan dikatakan berhasil di pergunakan di dalam system hukum positif  yang  berlaku  yaitu  dengan  semua  belah  pihak  menerima  putusan hakim dan tidak ada upaya hukum yang dianggap merugikan salah satu pihak, serta  hakim  harus  memutus  suatu  perkara  itu  dengan  lihat  kepastian  hukum
yang berlaku di dukung oleh unsur unsur Pasal dalam tindak pidana tersebut terpenuhi.
Jika  dirasa  salah  satu  pihak  dalam  putusan  Pengadilan  Negeri  tidak mendapatkan  rasa  Adil  di  dalam  hukuman  Hakim,  pihak  yang  dirasa dirugikan  bisa  meneruskan  putusan  tersebut  dengan  proses  hukum  yang berlaku. Proses hukum yang berlaku ketika salah satu pihak merasa dirugikan dan tidak sesuai dengan apa yang seharusnya, pihak tersebut bisa meneruskan putusan ini kepada Upaya Hukum sesuai prosedur yang berlaku.
Putusan  Pengadilan  Negeri  Banyumas  Nomor  6/Pid.B/2020/PN.Bms terdakwa  merasa  tidak  adanya  rasa  adil  bagi  pelaku  tindak  pidana pembunuhan  berencana  ini,  karna  di  dalam  dakwaan  jaksa  penuntut  umum menerengkan bahwa terdakwa disini di kenakan Pasal 340 KUHP jo pasal 56 KUHP  tetapi  hakim tidak menginahkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hal ini  membuat  Penasihat  Hukum  dan  terdakwa  tidak  di  berikan  rasa  Keadilan terhadap  terdakwa.  Proses  untuk  menuangkan  rasa  ketidak  adilan  dari  salah satu  pihak  sesuai  dengan  proses  hukum  yang  berlaku  yaitu  dengan  cara melakukan proses Upaya Hukum.
Ketika  proses  upaya  hukum  dari  tingkat  pertama  di  dalam  Putusan Akhir  Pengadilan  Negeri  di  anggap  tidak  memiliki  rasa  adil,  terdakwa  di perbolehkan  mengajukan  Upaya  Hukum  proses  ini  di  angkat  kepada  proses Banding yang dilakukan di Pengadilan Tinggi, tingkatan ini dilakukan ketika salah satu  pihak dirasa  masih dirugikan pada saat  tingkatan pertama putusan pengadilan negeri, sehingga pihak yang di rugikan tersebut akan mendapatkan jawaban yang jelas ketika merasa tidak adil.

## PENUTUP
Penerapan  hukum  bagi  pelaku  turut  serta  Tindak  Pidana  Pembunuhan Berencana  yang  dilakukan  satu  keluarga  dalam  putusan  Pengadilan  Negeri Banyumas  Nomor  6/Pid.B/2020/PN.Bms  pada  tanggal  27  April  2020  dianggap tidak sesuai diberikan oleh hakim dengan memvonis Tersangka dengan hukuman penjara  Seumur  Hidup  karna  pelaku  disini  menyembunyikan  kasus  tersebut hingga  berlarut  larut  tahun  lamanya  sehingga  di  anggap  bersalah  melakukan Tindak  Pidana  Pembunuhan  Berencana  yang  mengakibatkan  4  (empat)  korban jiwa meninggal di tempat dan mayat korban di kubur di belakang halaman rumah oleh pelaku lainnya. Dilihat dari kronologosi kasus terdakwa disini hanya sebagai pembantu  seharusnya  di  dalam  putusan  pengadilan  terdakwa  disini  di  kenakan Pasal 340 KUHP jo Pasal 56 KUHP seusai dengan dakwaan yang diberikan Jaksa Penuntut  Umum  tetapi  pada  kenyataanya  Hakim  tidak  memberikan  hukuman terdakwa  dengan  Pasal  tersebut.  Sehingga  seharusnya  hakim  disini  memberikan hukuman terhadap terdakwa pelaku pembantu  itu sepertiga dari hukuman pelaku utama sesuai dengan Pasal 56 KUHP pelaku pembantu Pembunuhan Berencana.
Pemenuhan rasa Keadilan terhadap pelaku pembantu pembunuhan berencana, atas tedakwa Pelaku pembantu Pembunuhan Berencana disini menjadikan patokan bagi  hakim  meberikan  hukuman  yang  sesuai  dengan  apa  perbuatan  terdakwa. Rasa keadilan di dalam proses Putusan Pengadilan sering terjadi salah satu pihak merasa dirugikan hal ini dapat menjadi dampak bagi proses penegakan hukum di
Indonesia.  Hal  yang  harus  di  tempuh  ketika  salah  satu  pihak  dirasa  tidak merasakan rasa adil yaitu dengan cara lanjutan proses Upaya Hukum, guna untuk mendaptkan  rasa  adil  di  dalam  proses  pengadilan  tidak  bisa  menyalahkan  hakim ada  prosedur  yang  berlaku  bagi  para  pihak  yang  tidak  merasakan  keadilan tersebut. Proses Upaya Hukum yang harus di tempuh yaitu dengan cara terdakwa yang di damping oleh Penasihat Hukum melakukan Banding di tingkat Pengadilan Tinggi  untuk  mendapatkan  apa  yang  di  inginkan  dari  proses  penegakan  hukum yang berlangsung.

## DAFTAR PUSTAKA
Adami  Chazawi, Pelajaran  Hukum  Pidana  Bagian  Dua ,  Jakarta  :  PT.  Raja Grafindo Persada, 2002.
A.Z.  Abidin  dan  A.  Hamzah, Bentuk-bentuk  Khusus  Perwujudan  Delik (percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitersier , Sumber Ilmu Jaya, Jakarta,2002.
Chairul  Huda, Dari  Tindak  Pidana  Tanpa  kesalahan  Menuju  Kepada  Tiada Pertanggung  jawab  Pidana  Tanpa  Kesalahan ,  Cetakan  ke-2,  Jakarta, Kecana, 2006.
E.Y.Kanter  dan  S.R.Sianturi, Asas-asas  Hukum  Pidana  di  Indonesia  dan Penerapannya , (Jakarta:Storia Grafika,2012).
Hernawati, R., Dani, D., & Dini, R. (2021). The concept of islamic law in law enforcement profession ethics . Journal of Legal Ethical and Regulatory Issues, 24(S1),
Hanafi,  Mahrus, Sistem  Pertanggung  Jawaban  Pidana, cetakan  Pertama,
Jakrta, Rajawali Pers, 2015.
Jan Remmelink, Hukum Pidana , PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
Jhon Rawls, Teori Keadilan , German, November, 2015.