DOI: Naskah Masuk: Revisi akhir: Diterima:

## PERLINDUNGAN HAK KEPERDATAAN PENGHAYAT SABULUNGAN DI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

## PROTECTIONS OF CIVIL RIGHTS OF SABULUNGAN BELIEVERS IN MENTAWAI ISLANDS REGENCY
Ulya Atsani, Hidayati Fitri, Nurhikma, Roni Efendi Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Batusangkar E-mail: ulyaatsani@iainbatusangkar.ac.id ; hidayatifitri@iainbatusangkar.ac.id ; nurhikma@iainbatusangkar. ac.id ; roniefendi@iainbatusangkar.ac.id

## ABSTRACT
The decision of the Constitutional Court No. 97 / PUU-XIV / 2016 is the utmost recognition  of local beliefs outside of the six official religions and is intended to ensure legal certainty for the existence of local beliefs within the framework of diversity. However, the legal facts are not available yet. The followers of the Sabulungan local believe in Mentawai Island have not yet received the guarantee of legal security as intended by the decision of the constitutional court.  They are still restricted to exercise their civil rights because they do not belong to one of six recognized religions of Indonesia. To uncover these legal facts, the authors apply empirical legal research. The findings show that, first,  only eight out of twenty tree services in the Population and Civil Registry Office are available for Sabulungan followers. Second,  two of the three financial institutions have granted civil rights protection to the Sabulungan followers  to use banking facilities. Whereas another bank still has not guaranteed civil rights for Sabulungan followers because the bank’s system does not support this.
Keywords: Sabulungan, local beliefs, Mentawai, civil rights protections.

## ABSTRAK
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 merupakan puncak tertinggi pengakuan atas kepercayaan lokal di luar  enam agama resmi dan seharusnya menjadi jaminan kepastian hukum keberadaan kepercayaan lokal dalam bingkai kebhinekaan di Indonesia. Namun, fakta hukum yang terjadi tidak demikian karena penganut kepercayaan lokal Sabulungan di Kabupaten Kepulauan Mentawai belum mendapatkan jaminan kepastian hukum sebagaimana dikehendaki oleh putusan MK tersebut.  Mereka masih terkendala dalam pemenuhan hak keperdataan hanya karena tidak menganut satu dari enam agama resmi di Indonesia. Untuk mengungkap fakta hukum tersebut, peneliti ini menggunakan penelitian hukum yuridis empiris. Hasilnya menunjukkan bahwa hanya delapan dari 23 jenis layanan di Dinas Dukcapil yang berhubungan dengan masyarakat penghayat kepercayaan Sabulungan. Kemudian,  dua  dari tiga Lembaga Keuangan yang telah memberikan perlindungan hak keperdataan kepada penghayat Sabulungan untuk menggunakan fasilitas perbankan. Sementara itu,  salah satu bank lainnya belum memberikan pemenuhan hak keperdataan bagi penganut Sabulungan karena sistem pada bank tersebut tidak mendukung.
Kata Kunci: hak keperdataan, Sabulungan, kepercayaan, agama resmi, Mentawai.

## PENDAHULUAN
Ubi societas ibi ius merupakan adagium yang mendeskripsikan entitas masyarakat dan regulasi (Ulya Atsani, 2021) sebagai patokan dalam hidup dan kehidupan masyarakat suatu negara. Regulasi yang dimaksud baik tumbuh dengan sendirinya sebagai hukum tidak tertulis (Anton Soemarman, 2003) maupun dibuat oleh negara
melalui pemerintah sebagai otoritas tertinggi (the supreme political authority) (Efendi, 2019) yang harus dipatuhi, baik oleh pembuat hukum maupun masyarakat,  tanpa membedakan golongan, ras, dan suku (Muhammad Sadi Is dan Sobandi, 2020)
Kehidupan berkelompok tidak akan berjalan harmonis tanpa hadirnya negara dan
hukum untuk mengaturnya. Krena itu, lahir ide negara hukum sebagai bentuk negara ideal bagi manusia agar terjamin perlindungan hak setiap warga negara. Eksistensi negara begitu urgent karena ketidakhadiran negara akan membuat tidak terwujudnya komunitas manusia sebagai suatu kelompok. Rosseau berpendapat bahwa negara menjadi satu-satunya wujud komunal dalam berinteraksi sosial dan dipercaya membentuk manusia menjadi zoon politicon dan mengantarkan pada suatu pemikiran negara adalah wujud dari komunal kehidupan yang lebih tinggi daripada wujud kehidupan berkelompok lainnya (Muhammad Sadi Is dan Sobandi, 2020)
Urgensi negara bagi masyarakat relevan dengan tujuan bangsa Indonesia dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memberikan jaminan atas keadilan sosial. Hal ini memuat paradigma dan sikap bangsa terhadap pemenuhan serta perlindungan hak asasi manusia (HAM) yang bersumber dari ajaran agama dan kepercayaan, nilai moral universal, serta nilai luhur budaya bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (Muhmmad Farhan, 2020).
HAM merupakan arus utama peradaban dunia. Capaian tersebut adalah klimaks pergerakan kemanusiaan yang muncul dari awal peradaban, baik pada tataran konsep maupun praktik sosial. Pemikiran tentang HAM dapat ditelusuri sejak masa Yunani Kuno, baik sebagai orientasi utama kehidupan sosial maupun sebagai hak untuk bebas dari penindasan (Al Araf dkk, 2010). HAM merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, n.d.).
Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Nomor 97/PUU-XIV/2016  menerangkan bahwa salah satu hak yang harus dilindungi oleh negara adalah hak beragama. Menganut agama atau
kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan hak konstitusional (constitutional rights) warga negara, bukan pemberian negara. Hak dasar untuk menganut agama, yang di dalamnya mencakup hak untuk menganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah bagian dari hak asasi manusia dalam kelompok hak sipil dan politik. Artinya, hak untuk menganut agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan salah satu hak yang diturunkan dari atau bersumber pada hak alamiah dan hak ini melekat pada setiap orang karena hak tersebut bukan pemberian negara. Di Indonesia, pernyataan ini bukan sekadar doktrin melainkan telah menjadi norma dalam hukum dasar (konstitusi), sehingga mengikat seluruh kekuasaan negara dan warga negara. Hal itu telah ditetapkan dalam Pasal 28E UUD 1945:
1.  Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
2.  Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
Pasal 29 Ayat (2)
Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing- masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.
Apabila norma hukum dasar di atas dihubungkan secara sistematis, terdapat dua poin penting, Pertama, Pasal 28E Ayat (1) dan Ayat (2) UUD 1945 merupakan bagian dari Bab XA yang terkait dengan hak asasi manusia, sedangkan Pasal 29 merupakan isi dari Bab XI terkait dengan agama. Dengan demikian, Pasal 28E Ayat (1) dan Ayat (2) berisi pengakuan terhadap hak setiap manusia untuk memeluk agama dan hak untuk meyakini kepercayaan. Pengakuan tersebut membawa implikasi bahwa memeluk agama dan meyakini kepercayaan merupakan hak yang melekat pada setiap orang. Sebagai konsekuensinya, Pasal 29 UUD 1945 muncul dengan rumusan sebagaimana tersebut
di atas, artinya Pasal 28E Ayat (1) dan Ayat (2) merupakan pengakuan konstitusi terhadap hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi siapa pun, sedangkan Pasal 29 merupakan penegasan atas peran yang harus dilakukan oleh negara untuk menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan keyakinan yang dianutnya.
Berdasarkan uraian di atas, Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa hak ini adalah bagian dalam kelompok hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (non derogable rights). Lebih jauh, karena hak beragama dan menganut kepercayaan sebagai bagian dari hak asasi manusia sekaligus sebagai hak konstitusional, maka timbul kewajiban atau tanggung jawab bagi negara, terutama pemerintah untuk menghormati , melindungi, dan memenuhi hak tersebut.
Konstitusi menempatkan agama berkaitan dengan kepercayaan dan agama adalah kepercayaan itu sendiri. Hanya saja, dengan membaca dan memahami keberadaan Pasal 28E Ayat (1) dan (2) UUD 1945, agama dan kepercayaan sangat mungkin dipahami sebagai dua hal yang berbeda meskipun keduanya sama- sama diakui eksistensinya.
Kebebasan beragama dan menganut kepercayaan telah diatur dalam Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang
Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama secara resmi yang hanya mengakui enam agama, yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan      Konghucu. Pernyataan ini telah menjadi pemahaman umum dan memunculkan anggapan bahwa agama-agama di luar itu dipandang bukanlah sebagai agama yang diakui. Pemahaman ini kemudian      diadopsi ke dalam produk legislasi dan praktik birokrasi. Pemahaman seperti itu membawa implikasi lebih jauh pada pengecualian hak-hak kewarganegaraan para penganut agama yang dipandang tidak diakui, yaitu mulai dari minimnya pengakuan persamaan kedudukan di muka hukum dan pemerintahan, diskriminasi pelayanan publik, pembatasan hak beragama, bahkan sampai memunculkan intoleransi di tengah-tengah masyarakat (Ulya Atsani, 2021)
Salah satu bukti empiris yang memperlihatkan terjadinya diskriminasi terhadap kepercayaan di luar agama yang diakui adalah kepercayaan Sabulungan di Kabupaten    Kepulauan Mentawai. Kornelius Glossanto (2019: 2) dalam tesisnya menyatakan bahwa Sabulungan merupakan kepercayaan lokal masyarakat Mentawai yang mengakui keberadaan dan pengaruh roh-roh alam sebagai keselarasan manusia dan lingkungannya. Pada tahun 1954 terjadi peristiwa pelarangan terhadap ajaran Sabulungan yang dikenal dengan rekomendasi rapat tiga agama. Peristiwa
Tabel 1
Agama Penduduk Kabupaten Kepulauan Mentawai
ini tidak dapat dilepaskan dari upaya negara melakukan penertiban terhadap agama sebagai bentuk pengakuan terhadap sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Akibatnya, pada waktu itu pemerintah melakukan pelarangan terhadao penganut kepercayaan Sabulungan ,  bahkan dengan kekerasan karena Sabulungan dianggap dan dicitrakan sebagai ajaran primitif dan bertentangan dengan Pancasila.
Setelah lebih dari enam dekade pascaperistiwa rapat tiga agama tahun 1954, kepercayaan lokal Sabulungan tidak benar-benar hilang dari diri orang Mentawai. Tabel 1 menunjukkan data agama yang dianut oleh penduduk Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2020.
Pada tabel 1 tampak bahwa masih ada 172 jiwa yang memilih untuk menganut agama dan kepercayaan sesuai dengan keyakinan mereka dengan terminologi penganut kepercayaan lokal Sabulungan. Bukti empiris telah terjadinya diskriminasi terhadap penganut kepercayaan Sabulungan adalah terjadinya peristiwa pelanggaran terhadap kepercayaan Sabulungan yang dikenal dengan rapat rekomendasi tiga agama. Rapat tiga agama sendiri muncul dengan latar belakang program pemerintah pascakemerdekaan yang bertujuan untuk menyatukan suku-suku dari seluruh nusantara dalam kelompok sosial dan budaya yang bersifat nasional. Pelarangan Arat Sabulugan oleh pemerintah pada tahun 1954 bukan karena kepercayaan tersebut mengandung unsur ajaran sesat atau juga bukan merupakan sempalan dari agama resmi yang diakui negara. Pelarangan itu karena ketakutan pemerintah pada saat itu yang memandang sistem kepercayaan Arat Sabulungan berpotensi mengancam kestabilan negara kesatuan (Ulya Atsani, 2021).
Rapat digelar di tiap-tiap kecamatan menjelang lahirnya tiga keputusan yang sekaligus semakin membenamkan Arat Sabulungan. Ketiga keputusan tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, agama Sabulungan harus dihapuskan dengan paksa dengan pertolongan polisi. Kedua, dalam tempo tiga bulan masyarakat diberi kebebasan untuk memilih agama Kristen atau Islam bagi penduduk asli atau penganut
Arat Sabulungan. Ketiga, kalau dalam tempo tersebut tidak juga memilih, maka semua alat-alat pemujaan/ritual Arat Sabulungan harus dibakar polisi dan penganut kepercayaan Arat Sabulungan diancam dijatuhi hukuman. Ancaman dan pemaksaan tersebut membuat orang Mentawai takut untuk melaksanakan ritual kepercayaan mereka. Namun, orang Mentawai yang tinggal di bagian Siberut masih mempertahankan kepercayaannya dengan gigih, sedangkan  di wilayah lain mengalami pelunturan kepercayaan mereka pada Arat Sabulungan.
Eksistensi penganut aliran penghayat kepercayaan ini perlu mendapatkan perlindungan dalam pemenuhan hak keperdataan agar tidak terjadi diskriminasi, baik dari pemeluk agama lain maupun negara. Salah satu upaya yang dilakukan oleh penghayat kepercayaan lokal adalah mengajukan permohonan uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya ditulis UU Adminduk) yang diajukan oleh warga kepercayaan dari komunitas Merapu di Sumba Timur, Pulau Sumba. Para pemohon adalah salah satu dari 21.000 orang penganut kepercayaan lokal dan 40.000 orang di antaranya yang terlanggar hak atas layanan kependudukannya. Para pemohon menilai ketentuan di dalam UU Adminduk itu dinilai tidak mampu memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak yang sama kepada penganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa atau penghayat selaku warga negara. Selama ini, para penghayat kepercayaan, mengalami diskriminasi dalam mengakses layanan publik karena kolom agama dalam Kartu Keluarga dan KTP mereka dikosongkan (Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016: 6).
Oleh karena itu, untuk menjamin terpenuhinya hak asasi manusia atas kebebasan beragama dan beribadah sesuai dengan kepercayaan serta wujud dari toleransi antarumat beragama, secara implisit Mahkamah Konstitusi memberikan jaminan dan legitimasi terhadap para penganut aliran penghayat kepercayaan di Indonesia melalui Putusannya Nomor 97/PUU-XIV/2016. Putusan ini berkaitan dengan hasil uji materi terhadap  Pasal 61 Ayat (1) dan (2), serta Pasal 64 ayat (1) dan (5) Undang-Undang      Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
Kedua pasal itu mengatur ketentuan pengosongan kolom agama pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Putusan MK tersebut seyogyanya dapat dijadikan sebagai sumber hukum yang menjadi payung atas keberadaan kelompok penganut aliran kepercayaan dan hak keperdataan yang melekat sebagai warga negara. Namun, dari wawancara awal dengan DRH sebagai seorang Notaris di Kabupaten Kepulauan Mentawai ditemukan fakta hukum bahwa masyarakat penganut kepercayaan Sabulungan di Kabupaten Mentawai terkendala dalam hal pemenuhan hak keperdataan yang disebabkan oleh kepercayaan yang dianut. Hak keperdataan yang dimaksud meliputi pemanfaatan fasilitas perbankan, seperti fasilitas kredit, pembiayaan, serta fasilitas tabungan (Wawancara, 1 Maret 2021).
Pascaputusan MK, legal identity penghayat kepercayaan lokal Sabulungan seharusnya sudah mendapat pengakuan yang sama dengan penganut agama resmi lainnya, Putusan MK harusnya mampu memberikan legalitas atas identitas penghayat Sabulungan sehingga penganut kepercayaan lokal memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan sebagaimana dikehendaki asas equality before the law yang secara konstitusional telah dituangkan dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 bahwa semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.  Kemudian,  hal itu dipertegas dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
Namun, fakta hukumnya tidak demikian. Para penghayat kepercayaan lokal Sabulungan di Kepulauan Mentawai mengalami kesulitan dalam mendapatkan hak-hak dasar lain yang dijamin konstitusi, seperti hak memperoleh jaminan pendidikan, pekerjaan, kesehatan, jaminan sosial, sulitnya mendapatkan akta kelahiran, kartu keluarga, buku nikah, proses pemakaman, hingga sulitnya diterima di tempat kerja karena kolom agamanya kosong yang berakibat aliran
penghayat/kepercayaan dituding tidak beragama (ateis).
Artinya, masih terjadi diskriminasi pada penganut kepercayaan Sabulungan, bukan sekadar pemenuhan hak keperdataan terhadap penghayat Sabulungan, tetapi juga berkaitan penyetaraan agama dengan kepercayaan lokal. Karena itu, permasalahan tersebut perlu untuk dibahas secara lebih komprehensif dan mendasar guna mengidentifikasi dan menganalisis pemenuhan hak keperdataan penghayat kepercayaan lokal Sabulungan di Kabupaten Kepulauan Mentawai pascaputusan Mahkamah Konstitusi.
Tulisan ini berdasarkan penelitian hukum yuridis empiris (socio-legal research). Penelitian ini dilakukan dengan mengonfirmasi ketentuan hukum dan hak asasi manusia dengan pemenuhan hak-hak keperdataan terhadap penganut kepercayaan Sabulungan di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Data dipeoleh melalui penelitian lapangan. Sumber data utama dalam penelitian ini di antaranya diperoleh dari  wawancara dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Mentawai; Kepala Cabang Bank Nagari Kabupaten Kepulauan Mentawai; Kepala Cabang Bank Negara Indonesia Kabupaten Kepulauan Mentawai; Kepala Cabang Bank Rakyat Indonesia Kabupaten Kepulauan Mentawai; seorang Notaris, Bapak Aprijon, S.H.I.; Kepala Desa Sikabaluan,  Kecamatan Siberut Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai; dan Sekretaris Desa Madobag, Kecamatan Siberut Selatan,  Kabupaten Kepulauan Mentawai.

## ARAT SABULUNGAN SEBAGAI KEPERCAYAAN ASLI ORANG
MENTAWAI Arat  Sabulungan adalah kepercayaan asli orang Mentawai di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia, teristimewa orang Sakuddei di Pulau Siberut. Berdasarkan pemaknaan semantisnya dalam bahasa, arat berarti ‘adat’, sa berarti ‘sekitar’, dan bulungan berarti ‘daun.’  Sebutan Sabulungan lahir karena acara ritual para penganut kepercayaan itu selalu menggunakan dedaunan yang dipercaya bisa menjadi perantara hubungan manusia dengan Tuhan yang disebut dengan Ulau Manua .
Pada awalnya, istilah arat tidak dipergunakan dan nama yang lebih sering dipakai adalah punen yang memiliki arti ‘kegiatan, upacara, atau pesta.’  Seiring berjalannya waktu, diperkenalkan istilah arat pada era 1950-an untuk menyebut kepercayaan ini. Jadi, kata arat mewakili kepercayaan atau ideologi, sedangkan punen lebih sering mengacu pada perayaan seremonial dan upacara (Ulya Atsani, 2021).
Kepercayaan ini berasal dari ajaran nenek moyang orang Mentawai yang berisi seperangkat nilai tentang aturan hidup orang Mentawai. Arat Sabulungan mengandung filosofi kehidupan orang Mentawai. Arat juga dianggap sebagai warisan suci dan menjadi norma kehidupan, baik  pribadi, di keluarga maupun uma (klan) . Karena itu, arat bagi orang Mentawai adalah keselarasan dengan dunia dan pemersatu dengan uma . Keselarasan dengan alam mencakup keselarasan hidup antara manusia dengan manusia di masyarakat, manusia dengan alam, makhluk hidup (tumbuhan dan hewan), benda mati, peristiwa alam, dan hubungan interpersonal dengan roh gaib. Arat sebagai aturan-aturan yang berasal dari nenek moyang dianggap aturan yang sangat penting dalam kehidupan orang Mentawai, terutama bagi mereka yang masih terikat dalam kehidupan komunal uma. Uma menjadi pusat dalam berbagai praktik ritual kelompok dan menjadi hal penting dalam kehidupan orang Mentawai.
Arat Sabulungan mengajarkan adanya keseimbangan antara alam dan manusia. Artinya, manusia sudah semestinya memperlakukan alam dan seisinya seperti tumbuh-tumbuhan, air, dan hewan seperti mereka memperlakukan dirinya sendiri. Ajaran mengenai keseimbangan manusia dan alam terefleksi dari bagaimana alam dimaknai oleh penganutnya. Alam dianggap sebagai tempat bersemayamnya para dewa sehingga harus dihormati. Jika sikap hormat itu tidak ada, maka manusia akan ditimpa malapetaka. Pemahaman orang Mentawai mengenai alam lingkungan dan jagat raya tidak berasal dari cerita dongeng, tetapi dari kisah yang benar-benar pernah terjadi.
Pada zaman dahulu, Arat  Sabulungan menjadi patokan norma untuk mengatur hubungan antara manusia dan alam serta dalam hubungan batin dengan Tuhan. Dari sini, kemudian
terjalin sikap hormat orang Mentawai terhadap alam. Jika alam dirusak, maka pemiliknya yang memiliki kekuatan sangat besar pun akan mengirim bencana. Pelanggaran terhadap aturan pun akan berakibat hukuman. Hukuman ini ditentukan melalui musyawarah di uma . Jika ada satu orang yang melanggar, maka seluruh anggota masyarakat juga dianggap akan terkena dampaknya (Ulya Atsani, 2021).
Dalam kepercayaan Arat  Sabulungan , diyakini bahwa roh leluhur nenek moyang yang disebut Ketsat adalah zat yang memiliki kesaktian. Selain itu, dipercaya bahwa roh terkandung dalam setiap objek yang ada di dunia, baik itu benda mati maupun makhluk hidup. Roh ini terpisah dari jasad yang berkeliaran secara bebas di alam luas. Pemahaman ini berbeda dengan agama-agama Samawi yang dominan di Indonesia dewasa ini yang meyakini bahwa roh hanya terdapat pada makhluk hidup. Arat Sabulungan mengajarkan bahwa bukan manusia saja yang memiliki jiwa. Roh setiap objek di dunia dipercaya menempati seluruh ruang di alam semesta, baik itu di darat, laut, dan udara. Gagasan mengenai roh dan jiwa adalah hal yang berbeda.  Jiwa dapat berdiam di dalam tubuh manusia yang sudah meninggal dunia meski rohnya sudah pergi (Ulya Atsani, 2021).
Persoalan dari sistem informasi administrasi kependudukan berawal ketika penganut aliran kepercayaan merasa bahwa pengosongan kolom agama pada kartu identitas penduduk elektronik (e-KTP) yang diterbitkan berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah menimbulkan dampak buruk terhadap pelaksanaan hak-hak dasar mereka dalam memperoleh akses  layanan umum, seperti pernikahan, kelahiran, pekerjaan, dan pemakaman  (Albariansyah, 2017: 4791). Di samping itu,  juga berdampak terhadap hak keperdataan lainnya, seperti pemanfaatan fasilitas perbankan serta kebebasan dalam berkontrak.
Menempatkan kebebasan beragama sebagai hak konstitusional warga negara adalah konsekuensi negara hukum sebagaimana secara eksplisit dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Pemaknaan atas frasa negara  hukum tersebut bahwa berjalannya suatu negara harus
bernafaskan pada peraturan-peraturan sebagai command  of  the  law  giver yang memberikan jaminan atas kepastian hukum. Peraturan tersebut meliputi kebebasan beragama dan beribadah sesuai dengan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat.
Dari enam agama resmi sebagaimana ditetapkan melalui PNPS Nomor 1 Tahun 1965, negara juga mengakui keberadaan masyarakat adat yang beribadah berdasarkan kepercayaan lokal atau local belief. Kepastian hukum atas kepercayaan lokal tersebut dapat ditemukan dalam berbagai regulasi di antaranya Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 bahwa negara Indonesia mengakui keberadaan masyarakat hukum adat beserta kearifan lokalnya . Kemudian, Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of constitution juga menetapkan konstitusionalitas masyarakat adat yang beribadah sesuai dengan kepercayaan lokal melalui putusannya Nomor 97/PUU- XIV/2016.
Putusan tersebut juga berlaku sebagai legal substance yang dijadikan sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka,  berdasarkan putusan tersebut hendaknya tidak ada lagi diskriminasi di segala aspek kehidupan masyarakat yang menganut kepercayaan lokal yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, termasuk penganut kepercayaan Arat  Sabulungan di Kabupaten Kepulauan Mentawai.  Hingga kini mereka masih menyimpan kekayaan budaya yang terus terwariskan secara turun-temurun, termasuk kepercayaan yang dianutnya, yaitu kepercayaan Arat Sabulungan .

## PEMENUHAN HAK KEPERDATAAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN ARAT SABULUNGAN OLEH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (DUKCAPIL) DI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
Kehadiran negara sangat diharapkan oleh penghayat kepercayaan lokal Arat Sabulungan di Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam pemenuhan hak-hak mereka sebagai warga
negara yang tidak dapat diderogasi hanya karena persoalan kepercayaan. Selain hak-hak konstitusional, negara juga harus melakukan pemenuhan terhadap hak keperdataan penghayat kepercayaan Arat  Sabulungan di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Berikut bentuk keikutsertaan negara dalam pemenuhan hak keperdataan penghayat kepercayaan Sabulungan di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pemenuhan Hak Keperdataan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Muhammad Irsal, S.Pd., M.Si. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tanggal 1 Juli 2021, bahwa di samping kepercayaan lokal Sabulungan juga terdapat kepercayaan Baha’i di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Masyarakat penghayat kedua kepercayaan tersebut masih eksis hingga saat ini. Khusus kepercayaan Baha’I, mereka meminta secara eksplisit untuk dituliskan dalam kolom agama pada Kartu Tanda Penduduk. Tentu hal ini tidak dapat dilakukan  karena terkendala pada regulasi sebagai payung hukum bagi Dinas Dukcapil untuk melakukan pemenuhannya.
Setelah ditetapkannya Putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) mempunyai dasar untuk memberikan pemenuhan hak masyarakat penghayat kepercayaan lokal untuk data kependudukan dengan Kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana tertera pada tampilan sistem DUKCAPIL sebagai berikut (Gambar 1).
Dengan adanya pembaharuan dalam sistem Dinas Dukcapil terkait pilihan agama yang akan diisikan pada kolom KTP, Dinas Dukcapil telah responsif terhadap putusan MK sebagai upaya pemenuhan hak masyarakat Penghayat Kepercayaan Lokal Sabulungan . Kemudian, dalam sistem pelayanan kependudukan di Dinas Dukcapil terdapat 23 jenis pelayanan dokumen kependudukan yang telah tersedia di dalam aplikasi.
Berdasarkan data tersebut, teridentifikasi ada delapan jenis pelayanan Dinas Dukcapil yang terkualifikasi sebagai pemenuhan hak keperdataan
kepada masyarakat secara umum maupun kepada penganut  kepercayaan lokal Sabulungan , yaitu:
a. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan
b. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian c. Akta Kelahiran
d. Akta Kematian
e. Akta Perkawinan
f. Akta Perceraian
g. Akta Pengangkatan Anak h. Akta Pengesahan Anak Karena itu, masih ada banyak layanan lain yang belum memenuhi hak keperdataan penganut kepercayaan lokal Sabulungan .

## PEMENUHAN HAK KEPERDATAAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN ARAT SABULUNGAN OLEH LEMBAGA PERBANKAN
Penjelasan pemenuhan hak keperdataan bagi penganut kepercayaan Sabulungan di Kabupaten Kepulauan Mentawai oleh Lembaga Keuangan Bank dalam tulisan ini dianalisis melalui hubungan hukum tentang pemanfaatan fasilitas perbankan, seperti deposito, tabungan, kredit, atau pembiayaan nasabah lainnya. Artinya, lembaga perbankan dituntut melakukan pemenuhan hak keperdataan terhadap warga negara tanpa terkecuali untuk menggunakan fasilitas
perbankan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang. Maka, setelah ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No 97/PUU- XIV/2016 yang berlaku sebagai umbera act memberikan jaminan kepastian hukum bagi para penganut kepercayaan lokal setara dengan agama. Dengan demikian, jika dokumen kependudukan telah mengakomodasi keberadaan  penganut kepercayaan lokal dalam kolom KTP, maka pihak perbankan seharusnya juga dalam persepsi yang sama untuk memberikan pemenuhan hak keperdataan berupa fasilitas perbankan kepada penganut kepercayaan lokal Sabulungan di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
Untuk mengetahui pemenuhan hak keperdataan bagi penganut kepercayaan lokal Sabulungan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, berikut data yang telah dihimpun dari lembaga perbankan, yaitu Bank Nagari Cabang Mentawai, Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Kas Kabupaten Kepulauan Mentawai, Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Mentawai.

## Bank Nagari Cabang Mentawai
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bagian Keuangan dan Kas Bank Nagari Mentawai pada 1 Juli 2021, Bank Nagari pada dasarnya telah merespons Putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan jaminan akan
Gambar 1 Sumber: Dinas Dukcapil Kab. Kepulauan Mentawai
konstitusionalitas penghayat kepercayaan lokal, termasuk Arat Sabulungan di Kabupaten Kepulaun Mentawai. Respons positif ditunjukkan Bank Nagari dengan melakukan penyempurnaan pada sistem internal. Penyempurnaan ini dengan menambahkan pilihan agama dalam sistem yang semula hanya mengakomodasi  enam  agama resmi saja,  yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu, kemudian ditambah dengan kepercayaan lokal.
Pemenuhan hak keperdataan dapat diberikan oleh Bank Nagari kepada calon nasabah yang menganut kepercayaan lokal Sabulungan sepanjang calon nasabah memenuhi persyaratan administratif berupa e-KTP yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta persyaratan internal perbankan lainnya. E-KTP merupakan dokumen kependudukan yang umum untuk dijadikan syarat administrative karena dalam e-KTP telah dikonstruksi sesuai dengan kebutuhan perbankan. Pihak bank hanya cukup menginput NIK dalam e-KTP calon nasabah sehingga  pihak bank sudah dapat mengakses seluruh data lainnya, termasuk data agama atau kepercayaan.
Dengan begitu, Bank Nagari akan memberikan hak keperdataan kepada masyarakat penganut kepercayaan lokal Sabulungan sebagai calon nasabah sepanjang telah mencukupi syarat administratif dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan dalam memanfaatkan fasilitas perbankan serta peraturan tambahan lainnya, seperti analis kredit 5 C, (Capital, Carracter, Capacity, Collateral and Condition ).
Berikut tampilan pada sistem perbankan Bank Nagari terhadap penghayat Sabulungan yang akan memanfaatkan fasilitas perbankan (Gambar 2).

## Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Kas Kabupaten Kepulauan Mentawai
Pemenuhan hak keperdataan terhadap penghayat kepercayaan lokal Sabulungan di Kabupaten Kepulauan Mentawai juga dapat dilihat pada Bank Negara Indonesia BNI). Sejak ditetapkan Putusan Mahkamah Konstitusi, Bank BNI juga mengakomodasi sepenuhnya calon nasabah tanpa membedakan kepercayaan yang dianutnya . Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Taufan, selaku Customer Service Bank BNI Kantor Kas Tuapejat, pada 5 Juli 2021 diketahui bahwa terhitung pada tahun 2019 ada tiga nasabah dan tahun 2020 ada satu nasabah yang menganut kepercayaan lokal Sabulungan . Ini merupakan novum atas pemenuhan hak keperdataan kepada penghayat kepercayaan lokal Sabulungan oleh Bank BNI di Kabupaten Kepulauan Mentawai dan ini berlaku secara nasional dalam memberikan fasilitas perbankan terhadap kepercayaan lokal lainnya. Peneliti juga memperoleh tampilan pada sistem perbankan Bank BNI dalam pemenuhan hak keperdataan penganut kepercayaan lokal Sabulungan maupun kepercayaan lainnya dalam pemanfaatan hak keperdataan sebagai mana tampak di bawah ini (Gambar 3).
Gambar 2. (Sumber: Bank Nagari Cabang Mentawai)

## Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Mentawai
Bank BRI sebagai Bank BUMN telah menyebar ke seluruh penjuru negeri mulai dari kota hingga ke pelosok nusantara. Begitu juga keberadaan Bank BRI di Kabupaten Kepulauan Mentawai juga telah menyebar dengan baik di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai, meliputi Pulau Sipora, Pulau Siberut,  dan Pulau Sikakap. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Metrozze, S.H., selaku Account Officer Bank BRI, diketahui bahwa sejak awal dalam sistem perbankan BRI telah difasilitasi dengan pilihan agama, yang meliputi enam agama resmi dan satu  pilihan lainnya. Pilihan lainnya ini adalah aplikasi untuk calon nasabah yang tidak memeluk satu dari enam agama resmi. Ketika petugas Customer Service melayani nasabah yang tidak memeluk agama resmi atau penganut kepercayaan lokal, petugas Customer Service dapat memilih
menu agama lainnya dan dilanjutkan dengan mengetik secara manual kepercayaan yang dianut oleh calon nasabah. Langkah selanjutnya petugas Customer Service mengklik LANJUT pada menu yang tersedia pada aplikasi, namun proses tidak dapat dilanjutkan. Artinya, terdapat kendala bagi penghayat kepercayaan lokal untuk menggunakan jasa perbankan pada Bank BRI. Berikut adalah tampilan pada sistem aplikasi perbankan Bank BRI (Gambar 4).

## PEMENUHAN HAK KEPERDATAAN DALAM KEBEBASAN BERKONTRAK BAGI PENGHAYAT KEPERCAYAAN LOKAL SABULUNGAN
Penghayat kepercayaan lokal Sabulungan adalah sekelompok orang yang hidup bersama dalam suatu komunitas terorganisasi di wilayah
Gambar 3. (Sumber: Bank BNI Mentawai)
Gambar 4. (Sumber: Bank BRI Mentawai)
administratif Kabupaten Kepulauan Mentawai. Sebagai makhluk sosial, penghayat kepercayaan Sabulungan dalam hidup dan kehidupan selalu berinteraksi antara satu dengan lainnya. Artinya, banyak timbul hubungan hukum baru di masyarakat di mana hal itu muncul karena adanya kebutuhan yang mendesak, terutama yang berkaitan dengan bidang sosial dan ekonomi. Agar hubungan hukum itu tidak menimbulkan konflik, berbagai hal yang mengatur hubungan hukum itu diwadahi dalam suatu perjanjian.
Perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih (Pasal 1313 KUHPerdata). Suatu perjanjian sah apabila dilakukan oleh subjek hukum yang telah cakap hukum serta memenuhi asas-asas serta syarat sahnya perjanjian (Doni Rachvi Hendra, 2021). Menurut Roni Efendi dan Hebby Rahmatul Utamy (2020), asas dan syarat sahnya perjanjian adalah sebagai berikut.

## Asas-Asas Perjanjian
1. Asas Konsensualisme, asas ini dapat dikemukakan dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang mensyaratkan adanya kesepakatan sebagai sahnya suatu perjanjian. Meskipun demikian, perlu diperhatikan bahwa terhadap asas konsensualisme terdapat pengecualian, yaitu dalam perjanjian riil dan perjanjian formil yang mensyaratkan adanya penyerahan atau memenuhi bentuk tertentu yang disyaratkan oleh undang-undang.
2.  Asas Pacta  Sunservanda , dasar teoritik mengikatnya kontrak bagi para pihak yang umumnya dianut di negara-negara civil law dipengaruhi oleh hukum kanonik. Hukum kanonik dimulai dari disiplin penitisial bahwa setiap janji itu mengikat. Dari sinilah kemudian lahir prinsip pacta sunt servanda . Menurut asas ini, kesepakatan para pihak itu mengikat sebagaimana layaknya undang- undang bagai para pihak yang membuatnya.
3.  Asas Kebebasan berkontrak, yaitu Asas kebebasan berkontrak merupakan tiang dari sistem hukum perdata, khususnya hukum perikatan yang diatur Buku III KUHPerdata.
Bahkan menurut Rutten, hukum perdata, khususnya hukum perjanjian, seluruhnya didasarkan pada asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak yang dianut hukum Indonesia tidak lepas kaitannya dengan Sistem Terbuka yang dianut Buku III KUHPerdata merupakan hukum pelengkap yang boleh dikesampingkan oleh para pihak yang membuat perjanjian. Dengan asas kebebasan berkontrak orang dapat menciptakan perjanjian-perjanjian baru yang dikenal dalam Perjanjian Bernama dan isinya menyimpang dari Perjanjian Bernama yang diatur oleh undang-undang.
4.  Asas Kepatutan, yang berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian, pengaturan asas ini ditegaskan dalam Pasal 1339 KUHPerdata, yaitu perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.
5.  Asas Keseimbangan, yaitu suatu asas yang dimaksudkan untuk menyelaraskan pranata-paranata hukum dan asas-asas pokok hukum perjanjian yang dikenal di dalam KUHPerdata berdasarkan pemikiran dan latar belakang individualisme pada satu pihak dan cara pikir bangsa Indonesia pada pihak lain.

## Syarat Sahnya Perjanjian
Dalam Pasal 1320 KUHPerdata telah ditentukan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
1. Kesepakatan para pihak
2.   Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3.   Suatu hal tertentu
4.   Suatu sebab yang halal.

## Unsur Perjanjian
1. Essentialia, unsur yang sangat esensi/ penting dalam suatu perjanjian yang harus ada. Bagian ini merupakan sifat yang harus ada
di dalam perjanjian, sifat yang menentukan atau menyebabkan perjanjian itu tercipta.
2.     Naturalia, untuk perjanjian yang sewajarnya ada jika tidak dikesampingkan oleh kedua belah pihak.
3.    Accidentalia, unsur perjanjian yang ada jika dikehendaki oleh kedua belah pihak.
Dari uraian di atas, jelas bahwa KUHPerdata tidak mengatur subjek hukum dalam perikatan yang ditentukan berdasarkan agama atau kepercayaan yang dianut oleh para pihak. Sepanjang syarat sahnya perjanjian terpenuhi, perjanjian yang dibentuk dapat diberlakukan serta berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya. Dengan demikian, aliran penghayat Sabulungan sebagai suatu kepercayaan sebagian masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai tidak dapat dijadikan sebagai alasan oleh Notaris untuk menolak dalam membuat suatu perikatan.
Hal ini didasarkan pada asas preferensi yang dianut oleh suatu negara hukum,  yakni equality before the law, yang mengajarkan hak dan kewajiban masyarakat itu sama di hadapan hukum tanpa harus dibedakan status sosial, agama, pangkat, jabatan, dan sebagainya. Di samping itu, Mahkamah Konstitusi melalui putusannya telah menjamin konstitusionalitas keberadaan penghayat kepercayaan setara dengan agama. Sekalipun putusan MK nomor 97/PUU- XIV/2016 ini tidak menyebutkan secara eksplisit aliran Sabulungan , tetapi putusan MK tersebut berlaku secara integral sebagai payung hukum bagi masyarakat penghayat aliran kepercayaan termasuk di dalamnya adalah kepercayaan lokal Sabulungan .
Maka, dengan tidak menerima penghayat kepercayaan dalam membuat hubungan hukum melalui perikatan, berarti Notaris telah melakukan penderogasian terhadap hak asasi manusia yang telah ditetapkan secara konstitusional melalui UUD 1945 serta bertentangan dengan Undang- Undang Jabatan Notaris. Position of Notary is regulated in Law of the Republic of Indonesia No 30 of 2004 on Notary Position as amended by Law of the Republic of Indonesia No 2 of 2014 on Amendment Law of the Republic of Indonesia No 30 of 2004 on Amendment to Law of the Republic
of  Indonesia  Number  30  of  2004  on  Notary Position (then referred to as UUJN). Article 1 of the UUJN states that a Notary is authorized to make an authentic deed as long as the making of certain authentic deed is not specific to other public  officials.  The  making  of  an  authentic deed by a Notary, not only because it is required by laws and regulations, but also because it is desired by the related parties to ensure the rights and obligations of the parties for certainty, order and legal protection for related parties as well as for society as a whole (Meilisa Fitri Harahap dan Roni Efendi, 2020).

## PENUTUP
Melalui Putusan MK Nomor 97/PUU- XIV/2016, secara implisit Mahkamah Konstitusi memberikan jaminan dan legitimasi terhadap para penganut aliran penghayat kepercayaan di Indonesia. Pascaputusan MK ini ternyata hak keperdataan penghayat kepercayaan telah direspons positif oleh berbagai instansi dan lembaga keuangan, termasuk di wilayah administratif Kabupaten Kepulauan Mentawai.

## Pemenuhan Hak Keperdataan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Tentang Pengujian Terhadap Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Mentawai telah memberikan pemenuhan hak-hak keperdataan kepada penghayat kepercayaan Arat  Sabulungan . Dari 23 jenis layanan yang ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Mentawai,  teridentifikasi ada delapan  jenis layanan yang yang berhubungan dengan masyarakat penghayat kepercayaan Arat  Sabulungan dan Baha’i . Pelayanan hak keperdataan yang diberikan dapat dibuktikan dengan adanya tampilan sistem Disdukcapil yang memperlihatkan bahwa telah disediakannya pilihan pada kolom agama terhadap penghayat kepercayaan Sabulungan dengan tulisan “Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa”.

## Pemenuhan Hak Keperdataan oleh Lembaga Keuangan
1.   Bank Nagari Cabang Mentawai
Putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan jaminan akan konstitusionalitas penghayat kepercayaan lokal, termasuk Sabulungan di Kabupaten Kepulauan Mentawai telah direspons secara positif oleh Bank Nagari yang ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Penyempurnaan pada sistem internal dilakukan dengan cara menambahkan pilihan agama dalam sistem yang semula hanya mengakomodasi enam agama resmi saja, yaitu  Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu, kemudian ditambah dengan “Kepercayaan Lokal.” Pemenuhan hak keperdataan telah diberikan oleh Bank Nagari terhadap calon nasabah yang menganut kepercayaan lokal Sabulungan sepanjang calon nasabah memenuhi persyaratan administratif.
2. Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Kas Mentawai
PT. Bank Negara Indonesia telah memberikan fasilitas layanan perbankan terhadap penghayat kepercayaan lokal Arat Sabulungan .  Pada tahun 2019 ada tiga orang nasabah dan  tahun 2020 ada satu orang nasabah yang datang dan diberikan hak keperdataannya tanpa adanya tindakan diskriminasi. Sistem yang digunakan juga telah mendukung untuk dipenuhinya hak keperdataan karena telah ada pilihan pada kolom agama. Selain enam agama resmi  pada sistem ini juga ada pilihan “Ajaran Lainnya” bagi calon nasabah penghayat kepercayaan lokal. 3. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Mentawai
Ada kendala bagi penghayat kepercayaan lokal untuk menggunakan jasa perbankan di Bank BRI. Sebenarnya, ada pilihan untuk penghayat kepercayaan lokal. Namun, costumer  service tidak bisa melanjutkan input data berikutnya sehingga hak keperdataan penghayat kepercayaan lokal tidak dapat terpenuhi.
Gambaran penganut kepercayaan lokal Arat Sabulungan di Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan contoh kecil dari ratusan kelompok penghayat kepercayaan lokal “asli Indonesia,” yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia dan
memiliki persoalan terkait aktualisasi diri sebagai warga negara Republik Indonesia.  Beberapa di antaranya adalah masyarakat adat Bayan Sasak di Lombok, warga Marapu di Sumba, Suku Kajang Ammatoa dan Penganut Towani Tolatang di Sulawesi Selatan, Penganut Parmalim di Sumatera Utara, penganut Sedulur Sikep/ Samin di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, dan sebagainya  yang mungkin mempunyai masalah yang sama.

## DAFTAR PUSTAKA
Al Araf dkk. (2010). Menggugat Hukuman Mati di Indonesia . Imparsial Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Anton Soemarman. (2003). Hukum Adat Perspektif Sekarang  dan  Mendatang . Jakarta: Adicita Karya Nusa.
Efendi, R. (2019). Konstitusionalitas Masa Tunggu
Eksekusi bagi Terpidana Mati dalam Sistem Pemidanaan. Jurnal Konstitusi , 16 (2), 296–332. https://doi.org/10.31078/jk1625
Gomgom T.P. Siregar,  dkk. (2020). Kebangkitan Hak- Hak Sipil Penghayat Kepercayaan Permalim Pasca Pasal 61 Ayat (1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Di Kota
Medan. Jurnal Rectum , 2 (2), 75–84.
Meilisa Fitri Harahap dan Roni Efendi. (2020).
Ombudsman of the Republic of Indonesia Supervision of Notary Supervisory Council.
Nurani , 20 (1), 129–146.
Muhammad Sadi Is dan Sobandi. (2020). Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia . Jakarta: Ken- cana.
Muhmmad Farhan,  dkk. (2020). Implementasi Surat
Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Pada Pengadilan Agama Sawahlunto. Jurnal Imiah Syariah IAIN BatusangkarJurnal Ilmiah Syariah , 19 (2), 245–263.
Roni Efendi, H. R. (2020). Perspektif ius naturale terhadap Upaya Penyelesaian Wanprestasi pada Lembaga Pembiyaan Konsumen. Dalam Serina Untar (ed.), Perspektif Ius Naturale terhadap Upaya Penyelesaian Wanprestasi pada Lem - baga  Pembiayaan  Konsumen (pp. 1–17). Jakarta: Universitas Tarumanegara. Soejono Soekanto. (2012). Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: UI Press. Soejono Soekanto dan Sri Mamudji. (2011). Penelitian Hukum Normatif . Jakarta: Rajawali Pers. Sumardi Suryabrata. (1998). Metode  Penelitian . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Taufiq  El  Rahman,    dkk.  (2011). Asas  Kebebasan Berkontrak dan Asas Kepribadian dalam Kontrak-Kontrak Outsourcing . Mimbar Hukum , 23 (3), 583–596. Ulya Atsani,  dkk. (2021). Perlindungan  Hak Keperdataan Penghayat Sabulungan Sebagai Penganut Kepercayaan di Luar Agama Resmi di Kabupaten Kepulauan Mentawai .
Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. (n.d.). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia .