Konsep whole  of  government (WoG)  sebagai  solusi  permasalahan  pencemaran aliran sungai dalam bingkai politik hijau (studi di sungai citarum)

## Adam Diavano
1 Ilmu  Administrasi  Publik,  FISIP  Universitas  Andalas,  Jl.  Limau  Manis,  Limau  Manis,  Kec.  Pauh,  Kota
Padang, Sumatera Barat, Indonesia 25163, Orchid ID: 0000-0001-8564-7759, email: adam.diavano28@gmail.com
*Coressponding author email: adam.diavano28@gmail.com
Artikel info ABSTRAK Received :   18 Februari 2022 Revised : 10 Maret 2022 Accepted  : 30 Maret 2022 Tanpa adanya koordinasi maka permasalahan pencemaran sungai yang bersifat multi  stakeholder  tidak  akan  terselesaikan.  Untuk  menjawab  permasalahan tersebut  muncullah  konsep  Whole  of  Government,  dimana  Whole  of Government  adalah  konsep  yang  berusaha  menyatukan  keseluruhan  elemen dari  pemerintah,  swasta,  dan  masyarakat  untuk  mencapai  sebuah  tujuan. Dengan  karakteristik  tersebut,  dirasa  mampu  untuk  menjawab  permasalahan utama dari pencemaran aliran sungai yaitu koordinasi. Tapi konsep Whole of Government  masih  sangat  sedikit  diterapkan  untuk  menangani  permasalahan pencemaran  aliran  sungai.  Minimnya  pengimplementasian  konsep  Whole  of Government  dalam  menangani  permasalahan  pencemaran  aliran  sungai, diindikasikan terjadi karena partai politik yang ada belum memasukkan Whole of  Government  kedalam  alternatif  cara  untuk  menangani  permasalahan pencemaran  aliran  sungai.  Untuk  itu  kita  dapat  meniru  konsep  Whole  of Government  yang  diterapkan  di  Sungai  Citarum.  Dimana  pemerintah  pusat, pemerintah  daerah,  POLRI,  TNI,  dan  kejaksaan  saling  bersinergi  dan terintegrasi.  Hasilnya  Sungai  Citarum  dapat  keluar  dari  status  tercemar  berat menjadi sedang.
Kata kunci :
Whole of  Government , Pencemaran Sungai, Politik Hijau, Satuan
Tugas, Integrasi Keywords: Whole of Government,River Pollution, Green Politics, The Task Force, Integration Without coordination, from multi- stakeholder river pollution problem will not be resolved. To Resolved these problems, the concept of Whole of Government emerged,  where  whole  of  government  was  a  concept  that  seeks  to  unite  all eleements  of  government,  private  sector  and  society  to  achieve  a  goal.  With these characteristics, it is considered capable to answered the main problems of  the  river  pollution,  namely  coordination.  But  the  concept  of  Whole  of Government was still very little applied to deal with the problems of the river flow  pollution.  The  lack  of  implementation  of  the  Whole  of  Government concept in dealing with river water pollution problems was indicated, because the  existing  political  parties  has  not  included  to  Whole  of  Government  as alternative ways to deal with river water pollution problems. For that, we can imitate  the  Whole  of  Government  concept  which  is  applied  in  the  Citarum River. Where the central government, regional government, POLRI, TNI, and the  prosecutor’s  office  are  to  synergized  and  integrated.  As  a  result,  the Citarum  River  can  go  from  being  heavily  polluted  to  being  moderately polluted.
https://doi.org/10.21009/PLPB.222.03
How  to  Cite :  Diavano.  A.  (2022). Konsep  Whole  of  Government  (WoG)  Sebagai  Solusi  Permasalahan  Pencemaran Aliran  Sungai  Dalam  Bingkai  Politik  Hijau  (Studi  di  Sungai  Citarum) .  Jurnal  Pendidikan  dan  Pembangunan Berkelanjutan. 23(01), 1-9. doi. https://doi.org/10.21009/PLPB.222.03
Copyright © 2022

## JURNAL PENDIDIKAN LINGKUNGAN DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
Journal of Environmental Education and Sustainable

## Development
Volume 23 - Nomor 01, 2022
Available at http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/plpb ISSN : 1411-1829 (print), 2580-9199 (online)

## 2 Jurnal Pendidikan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan - 23(01), 2022

## PENDAHULUAN
Sungai merupakan perairan terbuka yang mengalir dan mendapat masukan dari semua buangan yang berasal dari kegiatan manusia di daerah pemukiman, pertanian dan industri di daerah sekitarnya (Sahabuddin,  Harisuseno  &  Yuliani,  2014).  Masukan  dan  buangan  tersebut  dapat  mengubah  dan merusak  struktur  sungai  seperti  mengurai  kualitas  air  dan  mempersempit  bantaran  sungai  yang disebabkan oleh tumpukan sampah. Menurut statistik lingkungan hidup Indonesia yang dikeluarkan oleh BPS (2020) mengatakan hampir 57,42 % rumah tangga di Indonesia membuang air limbahnya ke  sungai,  air  limbah  rumah  tangga  adalah  air  yang  telah  digunakan  oleh  manusia  untuk  berbagai aktivitasnya  seperti  air  deterjen  sisa  cucian,  air  sabun,  dan  air  tinja  (Supriyanto,  2000).  Kondisi sungai  tersebut  diperparah  lagi  dengan  kebiasaan  masyarakat  yang  hobi/gemar  membuang sampahnya  ke  sungai  yang  mengakibatkan  sungai  tersumbat  (Priambudi  &  Utami,  2020).  Padahal Hadiyiwoto  dalam  Norival  (2018)  sudah  menjelaskan  bahwa  sampah  dapat  menyebabkan pencemaran  udara  yang  disebabkan  bau  yang  tidak  sedap,  dapat  mengurangi  kadar  oksigen,  dapat menimbulkan  gas  beracun  yang  disebabkan  proses  pembusukan,  dapat  menimbulkan  penyakit terutama yang ditularkan dari lalat, tikus atau serangga lainnya, dan merusak estetika dari sungai.
Dengan kondisi diatas wajarlah sungai di  Indonesia dapat dikatakan  tercemar sebab pada tahun 2019  dari  98  sungai  di  Indonesia  54  sungai  berstatus  tercemar  ringan,  6  sungai  cemar  ringan- tercemar  sedang,  dan  38  sungai  berstatus  tercemar  sedang-tercemar  berat  (BPS,  2020).  Kondisi sungai di  Indonesia pada tahun 2019 ternyata tidak lebih baik dari kondisi sungai pada tahun 2018, ini  mengindikasikan  adanya  pertambahan  sungai  yang  tercemar.  Berikut  ini  beberapa  nama  sungai yang  tercemar  di  Indonesia  seperti  Sungai  Ciliwung,  Sungai  Bengawan  Solo,  Sungai  Madiun,  Kali Surabaya,  Sungai  Progo,  Sungai  Krasak,  Sungai  Sudu,  Sungai  Opak,  Sungai  Serang,  dan  Sungai Tinalah, Sungai  Barito,  Sungai  Martapura, Sungai  Citarum, Sungai  Cisadane, dan Sungai  Citanduy (Widhana, 2017).
Berkaca dari kondisi sungai yang ada di Indonesia membuat indeks kualitas air (IKA) Indonesia dapat dikatakan tercemar, sebab terjadi fluktuasi angka dari 53 pada tahun 2015 meningkat menjadi 53,20  pada  tahun  2017  dan  mengalami  penurunan  pada  tahun  2019  menjadi  52,62  (BPS,  2020). Dengan  kualitas  air  yang  tercemar  tentu  akan  berpengaruh  terhadap  aktivitas  manusia,  sebab  air sungai menjadi sumber air bagi manusia untuk aktivitasnya seperti penyuplai air minum, kebutuhan untuk  irigasi,  pendukung kegiatan perikanan, pariwisata dan transportasi  (BPS, 2020). Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran  air,  pemerintah  pusat  maupun  daerah  telah  melakukan  beberapa  usaha  untuk  menjaga kualitas aliran sungai dari pencemaran seperti penetapan baku mutu air limbah, pemantauan kualitas air  pada  sumber  air,  penetapan  daya  tampung  beban  pencemaran,  melakukan  inventarisasi  sumber pencemaran, penetapan persyaratan izin pembuangan air limbah (IPAL), dan melakukan pengawasan penataan.
Tapi  sayangnya  usaha  pemerintah  dalam  mengelola  sumber  daya  air  termasuk  didalamnya adalah  sungai  belum  terkoordinir  dengan  baik.  Menurut  koordinator  Collaborative  Knowledge Network  Indonesia  (CKNet-INA)  UGM  Dr.  Rahchmat  Jayadi  dalam  Humas  UGM  (2009), mengatakan untuk payung hukum tentang pengelolaan sumber daya air sebenarnya sudah ada yaitu Undang  Undang  Nomor  7  Tahun  2004  tentang  sumber  daya  air  tapi  yang  menjadi  masalah  adalah lemahnya  koordinasi  antar  sektor,  kurangnya  pelibatan  masyarakat,  dan  inkonsistensi  penegakan hukum.  Koordinasi  sangat  penting  untuk  diterapkan  terutama  dalam  hal  pengelolaan  sungai,  sebab pengelolaan sungai merupakan tugas dari banyak sektor ( multi stakeholder ) bukan hanya pemerintah tetapi juga masyarakat dan swasta (Mumpuni, Rahayu, & Rini, 2020). Dengan sifat multi stakeholder tersebut  maka perlu  koordinasi  yang  baik,  sebab  fungsi  koordinasi  adalah  menciptakan  hubungan yang harmonis dan dinamis, dalam rangka mencapai tujuan bersama secara cepat, tepat, efisien dan efektif (Waruwu, 2016).
Tapi  pada status  quo saat  ini  koordinasi  tersebut  belum  terciptanya  karena  masih  adanya anggapan bahwa tugas dari pengelolaan sungai hanya sebatas pada KemenLHK ditingkat pusat dan DLH  di  tingkat  daerah,  sehingga  wajarlah  sungai  di  Indonesia  masih  banyak  yang  tercemar dikarenakan  masyarakat  belum  teredukasi  mengenai  pentingnya  menjaga  sungai,  pengawasan  yang lemah, adanya inkonsistensi penegakan hukum, dan kurangnya partisipasi masyarakat. Untuk itu
Konsep Whole of Government (WoG) Sebagai Solusi Permasalahan Pencemaran Aliran Sungai Dalam Bingkai Politik Hijau (Studi di Sungai Citarum)
muncul  sebuah  konsep  yang  mampu  menjawab  tantangan  pengelolaan  sungai  yang  bersifat multi stakeholder, konsep  tersebut  dinamai Whole  of  Government (WoG).  Konsep  ini  terbukti  ampuh menjawab  tantangan  pengelolaan  sungai  yang  bersifat multi  stakeholder, ini  tercermin  dari  sungai citarum  yang  dahulunya  tercemar  berat  sekarang  turun  menjadi  tercemar  sedang  (Republika.co.id, 2020).

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif.

## DESAIN PENELITIAN
Desain  penelitian  ini  menggunakan  studi  kepustakaan.  Studi  pustaka  atau  kepustakaan  dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian ( Zed, 2003).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Definisi dan Konsep Whole of   Government
Menurut  Shergold  &  others  (dalam  Suwarno  dan  Sejati,  2017) Whole  of  Government (WoG) adalah sebuah pendekatan yang menekankan pada kebersamaan dan menghilangkan sekat-sekat antar sektor dengan bentuk pendekatan informal maupun formal. Selain itu Whole of Government (WoG) juga  menekankan  pada  upaya  pengintegrasian  lembaga  pemerintah  dalam  mencapai  tujuan-tujuan bersama  sehingga  tercipta  sebuah  kerjasama  antara stakeholder terkait  dengan  pemerintah  begitu pula  sebaliknya  (USIP  dalam  Suwarno  dan  Sejati,  2017). Whole  of  Government (WoG)  sering  kali disamakan dengan konsep policy integration, policy coherence, cross-cutting policy-making, joined- up  government, dan cross  government tetapi  apabila  dilihat  lebih  jauh  maka  terdapat  perbedaan. Perbedaan antara Whole of Government (WoG) dengan konsep-konsep tadi tampak dari usaha Whole of  Government (WoG)  untuk  menyatukan  keseluruhan  ( whole )  elemen  pemerintahan,  sementara konsep-konsep  tadi  lebih  banyak  menekankan  pada  pencapaian  tujuan,  proses  integrasi  institusi, proses  kebijakan  dan  lainnya,  sehingga  penyatuan  yang  terjadi  hanya  berlaku  pada  sektor-sektor tertentu atau bersifat parsial. (Suwarno dan Sejati, 2017).
Terdapat  beberapa  alasan  mengapa Whole  of  Government (WoG)  harus  diterapkan  seperti  1). adanya  dorongan  dari  publik  untuk  mengintegrasikan  sebuah  kebijakan  dan  semakin  kompleksnya perkembangan  zaman  sehingga  perlu  adanya  integrasi,  2).  untuk  menghilangkan  ego  sektoral  dan menghilangkan  pola  pikir  yang  menganggap  satu  lembaga  pemerintah  lebih superior dari  lembaga lainnya,  dan  3).  untuk  menghindari  disintegrasi  bangsa  yang  dilatarbelakangi  perbedaan  budaya, nilai,  dan  agama.  (Suwano  dan  Sejati,  2017).  Terdapat  beberapa  cara  untuk  menerapkan Whole  of Government (WoG)  seperti  meningkatkan  koordinasi  antar  lembaga  dengan  cara  melakukan pengurangan  lembaga  supaya  mendekati  bentuk  koordinasi  yang  optimal,  membentuk  lembaga koordinasi khusus, membentuk gugus tugas, dan membentuk koalisi sosial (Ghafar, 2018). Bentuk- bentuk  penerapan dari Whole of  Government (WoG) seperti  yang telah disebutkan tadi disesuaikan dengan permasalahan yang hendak dihadapi atau tergantung dari tujuan yang hendak dicapai, karena masing-masing  bentuk Whole  of  Government (WoG)  yang  telah  disebutkan  tadi  memiliki karakteristik  yang  berbeda  satu  sama  lain  seperti  lembaga  koordinasi  khusus  dibuat  dengan  bentuk formal dan permanen, sedangkan  gugus tugas dibuat  dengan bentuk  formal  bersifat  sementara, dan koalisi sosial dibuat dengan bentuk informal (Ghafar, 2018).
2. Best Practice Penerapan Whole of Government Dalam Mengatasi Pencemaran Sungai Berkaca dari penerapan Whole of Government (WoG) yang diterapkan dalam pengelolaan sungai citarum,  dapat  dilihat  bahwa  pola  penerapannya  adalah  membentuk  gugus  tugas  (Satgas),  yang kemudian  satgas  tersebut  membentuk  sebuah  program  yang  dinamai  citarum  harum.  Satuan  tugas (Satgas)  Sungai  Citarum  dibentuk  berlandaskan  pada  Peraturan  Presiden  (PERPRES)  Nomor  15 tahun 2018 tentang percepatan pengendalian pencemaran dan kerusakan daerah aliran sungai

## 4  Jurnal Pendidikan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan - 23(01), 2022
citarum, dimana Satgas dikomandoi oleh Gubernur Jawa Barat dan dibina oleh Menteri Koordinator Bidang  Kemaritiman  dengan  melibatkan  TNI,  POLRI,  kejaksaan  tinggi,  kementerian,  dan  lembaga negara  lainnya  (Satgas  DAS  Citarum,  2019).  Sebagai  tindak  lanjut  dari  Peraturan  Presiden (PERPRES) Nomor 15 Tahun 2018, maka Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membuat Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 5 Tahun 2019 tentang tata kelola pelaksanaan pengendalian pencemaran dan  kerusakan  DAS  Citarum,  didalam  Pergub  tersebut  Satgas  Sungai  Citarum  dapat  membentuk ketua harian, komandan  sektor, sekretariat  satgas, tim  ahli, dan kelompok kerja (Pokja)  yang mana semua struktur tersebut  dibuat sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 15 Tahun 2018 (Satgas DAS Citarum, 2019).
Dari  Peraturan  Presiden  (PERPRES)  Nomor  15  Tahun  2018  dan  Peraturan  Gubernur  (Pergub) Jawa  Barat  Nomor  5  Tahun  2019  yang  telah  disebutkan  sebelumnya,  selain  dapat  melihat  struktur Satgas Sungai Citarum kita juga dapat melihat peran dan fungsi dari struktur Satgas Sungai Citarum tersebut.  Berdasarkan  rencana  aksi  (RENAKSI)  Satgas  Sungai  Citarum  tentang  pengendalian pencemaran  dan  kerusakan  DAS  Citarum  tahun  2019-2025  dapat  dilihat  fungsi  dan  peran  dari masing-masing struktur Satgas Sungai Citarum (Satgas DAS Citarum, 2019) seperti:
1. Pengarah/Pembina bertugas untuk menetapkan kebijakan PPK DAS Citarum secara terintegrasi dan berkelanjutan serta memberikan arahan dalam pelaksanaan tugas Satgas,
2. Komandan  Satgas  bertugas  melaksanakan  arahan  Pengarah  dalam  melaksanakan  PPK  DAS Citarum melalui pelaksanaan operasi secara sinergis dan berkelanjutan,
3. Wakil  Bidang  Pencegahan  dan  Penindakan  Hukum  I  serta  Wakil  Bidang  Pencegahan  dan Penindakan  Hukum  II  bertugas  melaksanakan  pencegahan,  pembinaan  serta  penegakan  hukum bagi oknum yang membuang limbah tidak sesuai baku mutu di Sungai Citarum,
4. Sekretariat Satgas PPK DAS Citarum bertugas mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Satgas dengan  memfasilitasi  seluruh  kegiatan  yang  dilaksanakan  oleh  Satgas  terutama  pelayanan administrasi dan pelaporan,
5. Komando  Sektor  bertugas  untuk  melaksanakan  operasi  penanggulangan  pencemaran  dan kerusakan DAS Citarum di lokus yang ditentukan oleh Satgas,
6. Kelompok Kerja (Pokja) DAS Citarum bertugas untuk menyusun perencanaan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan serta perbaikan Rencana Aksi Citarum,
7. Tim  Ahli  PPK  DAS  Citarum  bertugas  untuk  membantu  pelaksanaan  tugas  Satgas  dengan memberikan pertimbangan dan/atau pandangan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, dan
8. Ketua Harian PPK DAS Citarum bertugas memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat Satgas, Komando Sektor, Pokja dan Tim Ahli PPK DAS Citarum.
Berikut  ini  gambar  dari  struktur  Satgas  Sungai  Citarum  dan  struktur  dari  Pokja  yang  tergabung dalam Satgas Sungai Citarum, melalui gambar ini kita dapat melihat kedudukan, pola pelaporan, dan beban  rentang  kembali  ( span  of  control )  dari  masing-masing  komponen/ stekholder yang  tergabung dalam Satgas Sungai Citarum:
Konsep Whole of Government (WoG) Sebagai Solusi Permasalahan Pencemaran Aliran Sungai Dalam Bingkai Politik Hijau (Studi di Sungai Citarum)
Gambar 1. Struktur Satgas dan Struktur Pokja Satgas Sungai Citarum
Dari struktur diatas tampak bahwa penanganan pengelolaan Sungai Citarum telah menggunakan konsep Whole  of  Government (WoG),  karena  didalam  Satgas  Sungai  Citarum  telah  terdapat keseluruhan  ( whole ) unsur  baik  itu  pemerintah  pusat  (kementerian  &  lembaga  negara),  pemerintah daerah  (forkompinda),  kejaksaan,  TNI,  dan  POLRI.  Dengan  pengintegrasian  seluruh  unsur  tadi membuat  upaya  pemerintah  pusat  maupun  daerah  dapat  berjalan  efektif  dan  efisien  sebab  telah terbentuk  koordinasi  diantara stakeholder ,  selain  itu  dengan  adanya  konsep Whole  of  Government (WoG)  telah  merubah  pola  pendekatan  pengelolaan  sungai  yang  dahulunya  bersifat  sektoral  dan bersifat  kedaerahan  menjadi  satu  kesatuan  ( unity ).  Pada  akhirnya  dengan  adanya  pengintegrasian tersebut  membuat  upaya  pemerintah  untuk  menjaga  kualitas  aliran  sungai  seperti  penetapan  baku mutu  air  limbah,  pemantauan  kualitas  air  pada  sumber  air,  penetapan  daya  tampung  beban pencemaran, melakukan inventarisasi sumber pencemar, penetapan persyaratan izin pembuangan air limbah, dan melakukan pengawasan penataan dapat terlaksana dengan baik. Sehingga kualitas aliran sungai  dapat  terjaga  dari  pencemaran  dan/atau  dapat  diturunkan  tingkat  pencemarannya,  pada akhirnya ketersediaan air untuk berbagai aktivitas manusia mampu tercukupi.

## 6  Jurnal Pendidikan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan - 23(01), 2022

## 3. Hubungan Whole of Government dan Politik Hijau
Lantas  apa  kaitannya Whole  of  Government (WoG)  dengan  politik  hijau,  apabila  kita  melihat secara  harfiah  politik  hijau  adalah  sistem  perpolitikan  yang pro terhadap  isu-isu  lingkungan. Sedangkan menurut Barry dalam Aji (2019) terdapat tiga prinsip utama dari politik hijau antara lain teori  distribusi  (intergenerasional)  keadilan,  komitmen  terhadap  proses  demokratisasi,  dan  usaha untuk  mencapai  keberlangsungan  ekologi.  Apabila  kita  melihat  kembali  fungsi  dari Whole  of Government (WoG) yang disampaikan oleh Suwarsono dan Sejati (2017) maka secara tidak langsung Whole of Government (WoG) sudah mendukung prinsip dari politik hijau itu sendiri, sebab dengan adanya Whole  of  Government (WoG)  dapat  menghilangkan  lembaga  pemerintah  yang  bersifat superior sehingga  terciptalah  sebuah  intergenerasional  keadilan  dimana  kekuasaan  atau  wewenang terbagi  dengan  adil  ke  seluruh  lembaga  pemerintahan.  Selain  itu  dengan  tidak  adanya  lembaga pemerintahan  yang  bersifat superior maka  ruang  untuk dialogue antar stakeholder dapat  terbuka sangat  lebar,  sehingga  komitmen  atas  demokratisasi  dalam  prinsip Whole  of  Government (WoG) sangat  dijunjung  tinggi  sebab  satu  suara/peran  sangat  menentukan  keberhasilan  untuk  mencapai sebuah tujuan.
Permasalahannya  adalah  bagaimana  konsep Whole  of  Government (WoG)  dapat  diterapkan secara  langsung  untuk  menjawab  isu-isu  lingkungan,  sebab  pada status  quo saat  ini  isu-isu lingkungan/ekologi masih dihadapi secara parsial dengan timbulnya satu lembaga pemerintahan yang bersifat superior sehingga  tidak  ada  pengintegrasian  antar stakeholder .  Apabila  konsep Whole  of Government (WoG)  sudah  diterapkan  secara  langsung  untuk  menjawab  isu-isu  lingkungan,  maka barulah  konsep Whole  of  Government (WoG)  dapat  dikatakan  sebagai  bagian  langsung  dari  politik hijau. Konsep Whole of Government (WoG) yang menjadi bagian langsung dari politik hijau terbukti sangat  ampuh  untuk  menjawab  permasalahan  lingkungan,  seperti  yang  telah  diterapkan  di  Sungai Citarum  dengan  membentuk  sebuah  Satgas  yang  didalamnya  terdapat  seluruh  aktor  mulai  dari pemerintah  pusat  sampai  daerah.  Untuk  menerapkan  konsep Whole  of  Government (WoG)  yang menjadi  bagian  langsung  dari  politik  hijau  seperti  yang  telah  diterapkan  di  Sungai  Citarum,  maka kita  membutuhkan  sebuah  partai  yang pro terhadap  isu-isu  lingkungan  sebab  partai  lah  yang  akan membentuk sebuah regulasi di parlemen baik itu di tingkat pusat maupun daerah (Anggono, 2019). Dengan  adanya  regulasi  tersebut  maka  akan  terbentuklah  sebuah  pedoman  untuk  menjawab permasalahan  pencemaran  aliran  sungai  sehingga  kualitas  aliran  sungai  dapat  terjaga  bahkan meningkat.
Ini  sejalan  dengan  Suprawati  (2011)  yang  mengatakan  bahwa  sudah  waktunya  partai  politik  di Indonesia lebih fokus untuk menjawab permasalahan lingkungan dan mendukung isu-isu lingkungan melalui output yang dibentuknya berupa kebijakan/regulasi. Diharapkan partai politik yang ada saat ini  dapat  menggiring  pemikiran  dari  pemangku  kebijakan  dan  masyarakat,  agar  menggunakan metode Whole  of  Government (WoG)  sebagai  jawaban  untuk  menjawab  permasalahan  pencemaran aliran sungai yang bersifat multi stakeholder . Proses tersebut dapat dilakukan disaat proses formulasi kebijakan  karena  pada  tahap  formulasi  kebijakan  terdapat  pemilihan  alternatif  cara  yang  terbaik untuk  menjawab  permasalahan  publik  yang  hendak  diselesaikan,  tentunya  ini  akan  mempengaruhi jalannya proses pembentukan kebijakan berikutnya.
Tapi sayangnya status quo saat ini partai politik hanya sibuk untuk mendefinisikan permasalahan pencemaran aliran sungai saja, setelah permasalahan terdefinisikan partai politik lupa untuk mencari alternatif  cara  yang  terbaik  untuk  menjawab  permasalahan  pencemaran  aliran  sungai  yang  telah didefinisikan.  Hal  ini  akan  berdampak  pada  tahap  implementasi  karena  akan  membuat  proses implementasi  berjalan  lama,  yang  disebabkan  alternatif  cara  yang  diterapkan  kurang  tepat  untuk diterapkan  contohnya  seperti  alternatif  cara  yang  bersifat  parsial  dalam  menjawab  permasalahan, tidak adanya integrasi dari stakeholder terkait, dan kurangnya partisipasi masyarakat. Oleh sebab itu partai  politik  harus  mengusulkan  dan  menggiring  pemikiran stakeholder lain  untuk  menerapkan konsep Whole of Government (WoG) dalam menjawab permasalahan pencemaran aliran sungai yang telah  didefinisikan,  sehingga  partai  politik  tidak  hanya  sibuk  untuk  mendefinisikan  masalah  saja  di tahap formulasi kebijakan.
Untuk memasukkan konsep Whole of Government (WoG) kedalam sebuah alternatif cara untuk menjawab permasalahan pencemaran aliran sungai maka partai politik dapat melakukan beberapa hal
Konsep Whole of Government (WoG) Sebagai Solusi Permasalahan Pencemaran Aliran Sungai Dalam Bingkai Politik Hijau (Studi di Sungai Citarum)
seperti 1). membangun persepsi seluruh stakeholder dengan memberikan pemahaman bahwa konsep Whole  of  Government (WoG)  adalah  sebuah  metode  yang  efektif  dan  efisien  untuk  menjawab permasalahan pencemaran aliran sungai, 2). membuat batasan dalam hal ini adalah penerapan konsep Whole  of  Government (WoG)  untuk  menjawab  permasalahan  pencemaran  aliran  sungai,  dan  3). memobilisasi  dukungan  dengan  mensosialisasikan  konsep Whole  of  Government (WoG)  kepada seluruh  lapisan  masyarakat  tentang  betapa  ampuhnya  konsep Whole  of  Government (WoG)  untuk menjawab  permasalahan  lingkungan  khususnya  sungai  (Maman,  Kartini  &  Yuningsih,  2016) . Berikut ini gambar hubungan Whole of Government (WoG) dengan politik hijau:
Gambar 2. Hubungan Whole of Government (WoG) Dengan Politik

## Hijau

## KESIMPULAN DAN SARAN
Permasalahan lingkungan pada saat ini sangat marak terjadi, terutama permasalahan pencemaran aliran sungai. Mengapa permasalahan pencemaran aliran sungai sangat marak terjadi, karena masih banyak masyarakat  Indonesia  yang membuang air limbahnya ke sungai dan diperparah lagi dengan budaya  membuang  sampah  ke  sungai.  Oleh  sebab  itu  banyak  sungai  di  Indonesia  yang  kondisinya tercemar,  padahal  sungai  bagi  masyarakat  Indonesia  memiliki  peranan  yang  sangat  penting  seperti penyuplai  air  minum,  kebutuhan  untuk  irigasi,  pendukung  kegiatan  perikanan,  pariwisata  dan transportasi.  Sebenarnya  sudah  ada  upaya  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  untuk  menjaga  kualitas aliran  sungai  agar  tidak  tercemar  seperti  penetapan  baku  mutu  air  limbah,  pemantauan  kualitas  air pada  sumber  air,  penetapan  daya  tampung  beban  pencemaran,  melakukan  inventarisasi  sumber pencemar, penetapan persyaratan izin pembuangan air limbah, dan melakukan pengawasan penataan. Tapi  sayangnya  usaha  tersebut  belum  terkoordinir  dengan  baik,  tanpa  adanya  koordinasi  maka permasalahan  pencemaran  aliran  sungai  yang  bersifat multi  stakeholder tidak  akan  terselesaikan. Oleh sebab itu dengan lemahnya koordinasi, sangat wajar sungai di Indonesia banyak yang tercemar hal ini dikarenakan masyarakat belum teredukasi mengenai pentingnya menjaga sungai, pengawasan yang lemah, adanya inkonsistensi penegakan hukum, dan kurangnya partisipasi masyarakat.
Untuk  menjawab  permasalahan  diatas  lahirlah  konsep Whole  of  Government (WoG), Whole  of Government (WoG)  adalah  konsep  yang  berusaha  menyatukan  keseluruhan  elemen  ( Whole )  dari lembaga  pemerintah,  swasta,  dan  masyarakat  atau stakeholder lainnya  untuk  mencapai  sebuah tujuan. Oleh sebab itu konsep Whole of Government (WoG) mampu menjawab permasalahan utama dari  permasalahan  pencemaran  aliran  sungai  yaitu  koordinasi,  sebab  konsep Whole  of  Government (WoG)  mampu  menghilang  ego  sektoral,  menghilangkan  lembaga  yang  bersifat superior, mampu mencegah  disintegrasi  bangsa,  dan  mampu  menjawab  tantangan  zaman.  Sehingga  sungai  tidak tercemar dan bahkan mengalami peningkatan kualitas, tapi sayangnya konsep Whole of Government (WoG) masih sangat sedikit diterapkan untuk menangani permasalahan pencemaran aliran sungai. Minimnya kontribusi dari konsep Whole of Government (WoG) dalam menjawab permasalahan

## 8  Jurnal Pendidikan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan - 23(01), 2022
pencemaran  aliran  sungai,  diindikasikan  terjadi  karena  partai  politik  yang  ada  di  Indonesia  masih terfokus untuk  mendefinisikan permasalahan pencemaran aliran sungai  tanpa memikirkan  alternatif cara  yang  tepat  untuk  menjawab  permasalahan  tersebut.  Oleh  sebab  itu  diharapkan  partai  politik yang  ada  di  Indonesia  dapat  memasukkan  konsep Whole  of  Government (WoG)  sebagai  alternatif cara  yang  terbaik  untuk  menangani  permasalahan  pencemaran  aliran  sungai,  serta  harus  mampu membagi  perhatiannya  tidak  hanya  fokus  terhadap  pendefinisian  masalah  dari  pencemaran  sungai saja  akan  tetapi  juga  fokus  dalam  menentukan  alternatif  cara  yang  terbaik  untuk  menjawab permasalahan pencemaran aliran sungai. Kita dapat meniru bagaimana konsep Whole of Government (WoG)  yang  diterapkan  untuk  menangani  permasalahan  aliran  Sungai  Citarum,  yang  mana pemerintah  pusat  (kementerian  &  lembaga  tinggi  negara),  pemerintah  daerah  Jawa  Barat (forkompinda),  POLRI,  TNI,  dan  kejaksaan  saling  bersinergi  dan  terintegrasi  satu  sama  lain. Hasilnya  adalah  Sungai  Citarum  dapat  memperbaiki  kualitasnya  dari  tercemar  berat  menjadi tercemar sedang. Selain itu diharapkan bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah diharapkan mampu  mereplikasi best  practice dari  penerapan  konsep Whole  of  Government (WoG)  di  Sungai Citarum  kedalam  permasalahan  lingkungan  khususnya  permasalahan  pencemaran  aliran  sungai  di daerah masing-masing.

## DAFTAR PUSTAKA
Aji,  S.  B.  (2019)  “Moratorium  Sawit  Jokowi  dalam  Perspektif  Kebijakan  Pembangunan Berkelanjutan ala Politik Hijau”, Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia , 5(2), pp. 186–207. doi: 10.38011/jhli.v5i2.92.
Anggono,  B.  D.  2019.  Telaah  Peran  Partai  Politik  untuk  Mewujudkan  Peraturan  Perundang-
Undangan yang Berdasarkan Pancasila. Jurnal Konstitusi , 16 (4). pp.695-720 Badan  Pusat  Statistik.  (2020).  Statistik  Lingkungan  Hidup  Indonesia  2020.Jakarta:  Badan  Pusat Statistik
Gafar,  F.A.,  2018.  Analisis  Implementasi  Whole  of  Government  (Wog)  Pelatihan  Dasar  Calon Pegawai Negeri Di Badan Pendidikan dan Pelatihan Jawa Timur. JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi) , 5 (3). pp.151-158 Humas  UGM.  2009.  Koordinasi  Pengelolaan  Sumber  Daya  Air  Masih  Lemah.  Humas  UGM.
Diakses  pada  29  April  2021,  dari  https://www.ugm.ac.id/id/berita/745-koordinasi-pengelolaan- sumber-daya-air-masih-lemah
Maman, M.,  Kartini, D.S.  and Yuningsih,  N.Y.,  2016. Agenda Setting Dalam Proses Pembentukan Kabupaten Bandung Barat. CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan , 2 (1), pp.66-94.
Mumpuni,  A., Rahayu,  P. and Rini, E.F., 2020.  Partisipasi  masyarakat  dalam program  pengelolaan sungai  (Studi  kasus:  Sungai  Pepe,  Sungai  Anyar,  dan  Sungai  Premulung,  Kota  Surakarta). Region: Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif , 15 (1), pp.67-80. Norival,  A.,  2018.  Perilaku  Masyarakat  di  Bagian  Tengah  Batang  Ino  Terhadap  Sampah  di  Nagari Salimpaung Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar. Jurnal Buana , 2 (1), pp.262-262. Republik  Indonesia.  2001.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  82  Tahun  2001  tentang  Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air. Sekretariat Negara: Jakarta Republik  Indonesia.  2018.  Peraturan  Presiden  Nomor  15  Tahun  2018  tentang  Percepatan Pengendalian  Pencemaran  dan  Kerusakan  Daerah  Aliran  Sungai  Citarum.  Sekretariat  Negara: Jakarta
Pemerintah Provinsi Jawa Barat. 2019. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata  Kelola  Pelaksanaan  Pengendalian  Pencemaran  Dan  Kerusakan  Daerah  Aliran  Sungai Citarum. Sekretariat Daerah: Bandung
Priambudi,  H.W.  and  Utami,  T.,  2020.  Upaya  Komunitas  Peduli  Sungai  Dalam  Pelaksanaan Konservasi Sungai Baki  Di Kabupaten Sukoharjo. Journal of Development and Social Change , 3 (2), pp.36-43.
Republika.co.id.  2020.  Status  Citarum  Berubah,  Dari  Tercemar  Berat  Menjadi  Sedang.
Republika.co.id. Diakses pada 29 April 2021, dari
https://www.republika.co.id/berita/q5f5q9430/status-citarum-berubah-dari-tercemar-berat- menjadi-sedang
Konsep Whole of Government (WoG) Sebagai Solusi Permasalahan Pencemaran Aliran Sungai Dalam Bingkai Politik Hijau (Studi di Sungai Citarum)
Sahabuddin,  H.,  Harisuseno,  D.  and  Yuliani,  E.,  2014.  Analisa  status  mutu  air  dan  daya  tampung beban  pencemaran  sungai  wanggu  kota  kendari. Jurnal  Teknik  Pengairan:  Journal  of  Water Resources Engineering , 5 (1), pp.19-28.
Satgas DAS Citarum. (2019). Rencana Aksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum 2019-2025. Pemerintah Provinsi Jawa Barat: Bandung
SUPRATIWI,  S.  2011.  Partai  Politik  &  Politik  Hijau:  Studi  Tentang  Kepedulian  Parpol  Terhadap
Politik Yang Prolingkungan Di Kota Semarang. Politika: Jurnal Ilmu Politik , 2 (1), pp.109-117. Supriyatno,  B.,  2000.  Pengelolaan  air  limbah  yang  berwawasan  lingkungan  suatu  strategi  dan langkah penanganannya. Jurnal Teknologi Lingkungan , 1 (1).
Suwarno, Y., & Sejati, T. A. 2017. Modul Pelatihan Dasar Calon PNS “Whole of Government.” In Lembaga Administrasi Negara. Lembaga Administrasi Negara RI: Jakarta
Waruwu,  K.,  2016.  Strategi  Keberhasilan  Organisasi  Berdasarkan  Program  Organizational Development and Change. Jurnal Ilmu Komunikasi , 14 (1), pp.22-29.
Widhana, Dieqy Hasbi. 2017. Suramnya Mutu Air Sungai Indonesia. Tirto.id. Diakses pada 29 April 2021, dari https://tirto.id/suramnya-mutu-air-sungai-indonesia-cmnr Zed, Mestika 2003. Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia