Vol. 15, No. 1, Juni 2023
Commodity Hoarding (Ihtikar) in Surah Al-Hashr: Exploring Historical Roots and Reassessing Interpretative Perspectives

## Penimbunan Barang ( ihtikar) dalam Surat al-Hasyr : Upaya Penggalian Sejarah dan Reintrepretasi Pemaknaan

## Ulinnuha Saifullah
UIN Raden Mas Said, Surakarta E-mail: ulinsoesalit@gmail.com
Abstract: Cases of hoarding of goods still often occur even though legal instruments that prohibit hoarding have existed for a long time. Thus, efforts to prevent hoarding are  not  enough  with  legal  instruments  alone.  Joint  efforts  are  needed  to  mitigate hoarding.  In  this  case,  educating  Muslims,  as  adherents  of  the  majority  religion  in Indonesia, regarding Islamic views on the practice of hoarding needs to be presented. This paper aims to examine Islamic law regarding hoarding through the perspective of the Koran. The focus of the Qur'anic verses studied is Al-Hashr verse 7. The research method used is literature research with language, ushul fiqh, and historical approaches.
The results of the study show that Islam Prohibits the act of hoarding goods needed by  society  because  this  action  is  contrary  to  the  principle  of  economic  equity.  The principle of economic equity is the universal value of Surah Al-Hasyr verse 7. Hoarding which is prohibited by Islam is hoarding which is done by withholding the distribution of goods that are needed by the community, so that the price rises, to then be resold when the price has increased. Keywords: Hoarding, Interpretation of Surah Al-Hasyr verse 7, Islamic Law. Abstrak: Kasus  penimbunan  barang  masih  sering  terjadi  padahal  instrumen  hukum yang melarang penimbunan telah ada sejak lama. Dengan demikian, upaya mencegah penimbunan tidak cukup hanya dengan instrumen hukum. Perlu upaya bersama untuk memitigasi terjadinya penimbunan. Dalam hal ini edukasi umat Islam, sebagai pemeluk agama  mayoritas  di  Indonesia,  mengenai  pandangan  Islam  terhadap  praktik penimbunan  perlu  dihadirkan.  Makalah  ini  bertujuan  meneliti  hukum  Islam  tentang penimbunan melalui perspektif Al- Qur’an. Fokus A yat Al- Qur’an yang diteliti adalah surat  Al-Hasyr  ayat  7.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  pustaka dengan  pendekatan  bahasa,  ushul  fikih  dan  sejarah.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa perbuatan menimbun barang yang dibutuhkan oleh masyarakat dilarang oleh Islam,  karena  tindakan  tersebut  bertentangan  dengan  prinsip  pemerataan  ekonomi. Prinsip pemerataan ekonomi adalah nilai universal dari surat Al-Hasyr ayat 7. Tindakan penimbunan  yang  dilarang  oleh  Islam  adalah  penimbunan  yang  dilakukan  dengan menahan distribusi barang yang dibutuhkan masyarakat, supaya harganya naik, untuk kemudian dijual kembali saat harganya telah naik.
Kata Kunci: Ihtikar, Tafsir Surat Al-Hasyr ayat 7, Hukum Islam.
Az- Zarqa’
Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 15, No. 1, Juni 2023

## Pendahuluan
Maret 2020, ketika wabah virus Corona mulai melanda Indonesia, terdapat satu  fenomena  yang  muncul  beriringan  dengan  merebaknya  virus  tersebut,  yaitu fenomena penimbunan masker dan hand sanitizer . Baik masker maupun hand sanitizer merupakan dua alat kesehatan yang banyak diburu masyarakat pada saat itu, sehingga permintaan masyarakat atas masker dan hand sanitizer pun meningkat drastis. Akan tetapi tingginya permintaan masyarakat atas masker dan hand sanitizer dimanfaatkan oleh  sebagian  oknum  untuk  mengambil  keuntungan  setinggi-tingginya,  dengan menimbunnya  sehingga  stok  kedua  produk  tersebut  menipis  kemudian  harganya meningkat tajam.
Kenaikan harga yang teradi pun tidak tanggung-tanggung, mencapai 300% bahkan    1000%.  Di  Jakarta  Barat  misalnya,  satu  box  masker  berisi  50 pieces yang normalnya  berharga  Rp.  20.000,  dijual  dengan  harga  Rp.  300.000.  Kemudian  di Bekasi, hand  sanitizer ukuran  500  milimeter  dibanderol  harga  Rp.  85.000,  padahal sebelum masa pandemi Covid-19, harganya Rp. 25.000. 1
Kelangkaan  masker  dan hand  sanitizer yang  kemudian  diikuti  kenaikan harganya  berdampak  langsung  kepada  masyarakat secara  luas, mereka  jelas sangat dirugikan.  Ada  dua  alasan  terkait  hal  ini, pertama masker  dan hand  sanitizer bisa dikatakan termasuk kebutuhan dasar pada saat pandemi. Kedua alat tersebut sangat dibutuhkan  masyarakat  guna  menahan  laju  penyebaran  virus  Corona.  Kelangkaan dan  kenaikan  harga  kedua  alat  tersebut  mengakibatkan  masyarakat  sulit mendapatkannya. Ini artinya keselamatan masyarakat menjadi terancam. Bahkan di pihak  pemerintah,  berhasil  atau  tidaknya  mengendalikan  wabah  juga  bergantung dengan  ketersediaan  dan  keterjangkauan  harga  masker  dan hand  sanitizer . Kedua kenaikan  harga  tersebut  justru  terjadi  pada  saat  roda  perekonomian  masyarakat tengah macet. Pasar-pasar ditutup, PHK karyawan merajalela, banyak industri yang mati  dan  UKM  gulung  tikar. 2 Keadaan  ini  berdampak  pada  naiknya  angka kemiskinan.  Ditengah  naiknya  angka  kemiskinan,  harga  masker  dan hand  sanitizer yang jelas-jelas dibutuhkan masyarakat justru naik berlipat-lipat. Keadaan ini tentu saja membuat masyarakat yang tengah susah, menjadi semakin menderita, lebih-lebih kelompok masyarakat yang sedari awal telah hidup di bawah garis kemiskinan.
1 https://megapolitan.kompas.com/read/2021/03/02/09434271/setahun-pandemi-covid- 19-saat-penimbun-masker-dibekuk-tujuan-cari-untung?page=all ,  diakses pada Selasa, 18 April 2023 pukul 12.53.
2 https://www.liputan6.com/bisnis/read/4750566/kemnaker-72983-pekerja-kena-phk- selama-pandemi-covid-19 ,  diakses pada Selasa 18 April 2023 pukul 16.47.
Az- Zarqa’ Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 15, No. 1, Juni 2023
Kasus penimbunan terulang kembali pada tahun berikutnya, tahun 2022, kali ini  komoditas  yang  ditimbun  adalah  minyak  goreng.  Penimbunan  tersebut mengakibatkan kelangkaan minyak goreng di pasar dan harganya naik. Harga satu liter minyak goreng di pasar mencapai Rp. 23.142 per liter, lebih tinggi dari harga yang  ditetapkan  pemerintah  yakni  Rp.  14.000  per  liter. 3 Kondisi  ini,  tentu  saja merugikaan masyarakat.
Sebenarnya  pemerintah  selalu  berupaya  untuk  menindak  para  pelaku penimbunan. Infrastruktur hukum yang bisa menjerat pelaku penimbunan juga telah tersedia.  Di  antaranya  UU  Perdagangan  (UU  Nomor  7  Tahun  2014)  dan  UU Persaingan  Usaha  (UU  Nomor  5  Tahun  1999)  yang  mengatur  perlindungan konsumen, serta Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan  Barang  Kebutuhan  Pokok  dan  Barang  Penting. 4 Artinya  langkah konkret kontrol negara untuk menciptakan suasana ekonomi yang kondusif telah ada. Namun  demikian,  faktanya  kasus-kasus  penimbunan  terus  terulang  kembali.  Ini menandakan bahwa implementasi aturan-aturan hukum di atas masih belum efektif. Hal ini, menurut Faisol Soleh disebabkan adanya kesulitan dalam mengidentifikasi korban dan sukarnya mengumpulkan barang bukti. 5 Namun demikian, penulis justru berpendapat  bahwa  perlu  adanya  upaya  bersama  dalam  mencegah  tindak penimbunan.  Baik  aparatur  negara  maupun  masyarakat,  termasuk  para  sarjana keislaman.  Sebab  agama  memiliki  peran  penting  dalam  menjaga  keteraturan kehidupan  sosial. 6 Dalam  konteks  Indonesia,  dimana  mayoritas  penduduknya memeluk agama Islam maka, perlu adanya edukasi kepada umat Islam tentang hukum penimbunan  yang  bersumber  langsung  dari  kitab  suci  agama  Islam  (Al-Quran). Harapannya edukasi tersebut akan memberikan dampak positif kepada kehidupan sosial masyarakat, terutama umat Islam.
Penelitian  tentang  hukum  penimbunan  ( Ihtikar )  dari  sudut  pandang  Islam mendapatkan perhatian yang cukup banyak dari para peneliti, namun tidak demikian dengan  analisis  terhadap  surat  Al-Hasyr  ayat  7.  Penelitian  terhadap  ayat  tersebut masih  terbilang  minim.  Terlebih  lagi  penelitian  yang  melihat ihtikar dari  sudut pandang surat Al-Hasyr ayat 7 masih belum mendapat perhatian.
3 https://www.cnbcindonesia.com/news/20220205110456-4-313079/kabar-buruk-harga- minyak-goreng-bakal-terus-terusan-mahal/2 , diakses pada Jum’at, 21 April 2023 p ukul 20.37.
4 Mohammad Faisol Soleh, “Penimbunan Alat Pelindung Diri Pada Masa Pandemi Covid - 19: Kajian Hukum Pidana Bidang Perlindungan Konsumen” Jurnal Undang: Jurnal Hukum Vol. 3, No. 1, 2020, hlm. 6-13.
5 Ibid hlm. 10.
6 Ahmad Putra, “Konsep Agama Dalam Perspektif Max Weber”, Jurnal AL-ADYAN Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 49.
Az- Zarqa’
Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 15, No. 1, Juni 2023
Penelitian tentang ihtikar didominasi oleh perdebatan mazhab-mazhab fikih abad  pertengahan.  Akibatnya  banyak  yang  terjebak  dalam  karakteristik  fikih  abad tengah yang agraris oriented . 7 Dampaknya, hukum yang lahir pun juga lebih bersifat agraris. Riska Ariska dan Abdul Aziz misalnya menyimpulkan bahwa penimbunan barang  yang  dilarang  oleh  Islam  adalah  penimbunan  makanan  saja.  Sedangkan menimbun barang selain makanan tidak dilarang oleh Islam. 8 Kesimpulan tersebut selain  mempersempit  ruang  lingkup ihtikar juga  memberikan  kesan  bahwa  Islam hanya mementingkan urusan makanan belaka.
Konsekuensi  logisnya  menimbun  BBM  yang  jelas-jelas  dibutuhkan masyarakat  adalah  benar  dalam  pandangan  Islam,  alasannya  BBM  bukanlah makanan,  sehingga  tidak  penting  bagi  Islam.  Padahal  penimbunan  BBM  bisa berakibat fatal bagi perekonomian. Selain terjebak dengan fikih agraris oriented , para peneliti juga tampak memahami hadis tentang larangan ihitikar secara tekstual, tanpa mengamati latar historis yang melingkupi terbitnya hadis tersebut.
Sedangkan  penelitian-penelitian  tentang  surat  Al-Hasyr  ayat  7  terkesan kurang memberikan makna yang komprehensif. Penelitian Faiha Fikriyah misalnya meskipun  pada  kesimpulannya  menekankan  prinsip  distribusi  yang  adil 9 ,  namun penelitian tersebut kurang memberikan perhatian pada aspek makna. Padahal aspek makna  sangat  penting  sebagai  landasan  menelurkan  hukum.  Akibatnya  hasil penelitiaanya berhenti pada sebatas anjuran, tanpa ada konsekuensi hukum fikih yang tegas jika anjuran tersebut dilanggar. Selain itu penulis juga terlalu banyak membahas sistem distribusi, sehingga pendalaman ayatnya justru kurang mendalam.
Penelitian  Muhammad  Fajar  Siddiq  masih  terkesan  kurang  luas  dalam mengkaji aspek maknanya. Pemahaman yang dibangun hanya terbatas pada makna literal dan asbabun nuzul . Akibatnya kandungan makna Surat Al-Hasyr ayat 7 terhalang oleh aspek sejarah, sebab ayat tersebut menerangkan tata kelola harta fai yang adil. Padahal  harta fai sudah  tidak  relevan  pada  abad  ini.  Meski  hasil  penelitiaanya menyatakan  bahwa  ayat  tersebut  mengandung  prinsip  keadilan  ekonomi. 10 Akan tetapi kesimpulan tersebut tidak didasarkan atas kajian yang mendalam.
7 Landy T. Abdurrahman, dkk, SDGs and Islamic Studies: Fiqh Muamalat, Sustuinable
Development, and Maqashid Asy-Syariah , Jurnal Az- Zarqa’, Vol. 14 No 2 2022, hlm. 175.
8 Riska Ariska da n Abdul Aziz, “Penimbunan Barang Perspektif Hukum Ekonomi Islam” Jurnal Al-Mustashfa ” Vol. 3 No. 2, 2015.
9 F aiha Fikriyah, “Distribusi Kekayaan dalam Perspektif Al - Qur’an Surah Al - Hasyr Ayat 7” Jurnal Ulumul Qur’an Vol. 10 No. 10 2022.
10 Muhammad  Fajar  Si ddiq,  “Keadilan  Ekonomi  Menurut  Perspektif  Al - Qur’an”, Skripsi tidak diterbitkan prodi IAT Fakultas Ushuluddin PTIQ Jakarta, 2020.
Az- Zarqa’ Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 15, No. 1, Juni 2023
Berangkat dari fakta-fakta di atas, posisi penelitian ini adalah mengkaji hukum ihtikar yang  relevan  dengan  aktivitas  ekonomi  di  era  modern  yang  tidak  terjebak dalam pemikiran fikih abad pertengahan yang era agraris oriented dan tidak terjebak pula dalam pemahaman hadis yang tekstual. Hukum ihtikar dalam penelitian ini akan ditinjau dari Surat Al-Hasyr ayat 7. Untuk mencapai tujuan tersebut Surat Al-Hasyr ayat 7 meski dikaji dari berbagai sudut pandang.
Penelitian ini merupakan penelitian pustaka. Sumber data penelitian terbagi dalam  dua  kategori  yaitu,  data  primer  dan  data  sekunder.  Data  primer  dalam penelitian  ini  adalah  kitab-kitab  Tafsir  Al- Qur’an,  fikih  dan  sejarah.  Adapun  data sekunder adalah kamus Arab-Indonesia, Kamus Al-Mufradat fi Gharibi Al-Quran dan Kamus Maqayis Al-Lughah .
Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  teknik dokumentasi.  Yaitu  dengan  mengumpulkan  data-data  yang  berasal  dari  sumber- sumber  tertulis.  Selanjutnya  data-data  tersebut  kemudian  dianalisis  sesuai  sudut pandang penulis sesuai fokus penelitian.
Terkahir, penulis menarik kesimpulan berdasarkan data-data yang diperoleh selama  proses  penelitian.  Penarikan  kesimpulan  tersebut  bukan  didasarkan  pada angan-angan  atau  keinginan  peneliti,  melainkan  merupakan  jawaban  atas permasalahan yang diteliti.

## Hasil dan Pembahasan
Pengertian dan Ruang Lingkup Ihtikar
Ihtikar secara  leksikal  merupakan  derivasi  kata ihtakara-yahtakiru-ihtikar yang memiliki makna menahan atau menimbun agar terjual mahal, memborong. Akar kata ihtikar adalah hakara-yahkiru-hakra yang  berarti  bersikap  tidak  baik,  menganiaya, bertindak lalim. 11
Sedangkan  makna ihtikar dalam  terminologi  hukum  Islam  (fikih)  terdapat perbedaan pendapat diantara fuqaha (ahli fikih). Perbedaan pendapat tersebut pada dasarnya  berangkat  dari  perbedaan  pandangan fuqaha mengenai  batasan-batasan tentang perbuatan yang bisa dikategorikan sebagai ihtikar . Berikut penjelasaannya; Pertama menurut mazhab syafi’i, ihtikar adalah menimbun barang yang dibeli (berupa makanan pokok), pada saat harganya tinggi, untuk dijual dengan harga yang lebih tinggi  ketika sangat dibutuhkan oleh masyarakat. 12 Dari pengertian tersebut
11 Ahmad  Warson  Munawwir, Kamus  Al-Munawwir  Arab-Indonesia (Surabaya:  Putaka Progressif, 1997) hlm. 285.
12 Zainuddin  Ahmad  Al-Malibari, Fathul  Mu’in  bi  Syarhi  Qurrati  ‘Ain  bi  Muhimmati  Al -Din (Damaskus, Dar Al-Faija, 2018) hlm. 277.
Az- Zarqa’ Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 15, No. 1, Juni 2023
bisa  difahami  bahwa  menurut  mazhab  syafi’i  suatu  perbuatan  bisa  dikategorikan sebagai ihtikar jika  terdapat  tiga  unsur; Pertama barang  yang  ditimbun  diperoleh melalui mekanisme pasar (jual-beli), bukan diperoleh dengan cara yang lain. 13 Kedua barang  yang  ditimbun  merupakan  makanan  pokok  dan  bahan  penyerta  makanan pokok, seperti daging dan buah-buahan. 14 Ketiga penimbunan tersebut dilakukan saat harga barang tinggi dan bertujuan untuk menunggu naiknya harga karena butuhnya masyarakat atas barang yang ditimbun.
Kedua menurut mazhab hanafi ihtikar adalah membeli makanan atau semacamnya kemudian menahannya sampai harganya naik. 15 Titik temu antara mazhab hanafi dan syafi’i terletak pada tujuan pe nimbunan barang, yaitu untuk menungu harga barang yang ditimbun melambung. Sedangkan perbedaannya terletak pada kategori barang yang ditimbun. Mazhab hanafi tidak mengkhususkan ihtikar pada makanan pokok semata,  melainkan  juga  mencakup  barang-barang  lain  yang  jelas-jelas  dibutuhkan masyarakat. Dengan catatan penimbunan tersebut dilakukan saat kondisi sulit. 16
Ketiga mazhab maliki, berpendapat bahwa ihtikar ialah menahan barang dagangan untuk mencari keuntungan dari gejolak harga pasar. 17 Dalam masalah penimbunan, mazhab  maliki  memiliki  pandangan  yang  sama  dengan  mazhab  hanafi  dalam  hal kategori barang yang ditimbun. Mereka tidak membatasi praktik ihtihar hanya pada makanan  semata,  tetapi  mencakup  juga  segala  macam  barang  yang  dibutuhkan masyarakat.  Dengan  kata  lain,  semua  barang  yang  dibutuhkan  masyarakat  tidak diperkenankan untuk ditimbun. Barangkali yang sedikit membedakan antara hanafi dan  maliki  ialah  adanya  penekanan  dalam  mazhab  maliki  bahwa  menahan  barang hasil produksi sendiri -tidak diperoleh dari jual beli- hingga harga barang tersebut naik, tidak termasuk kategori ihtikar . 18
Keempat mazhab hambali, menurut mazhab ini, ihtikar adalah menahan makanan pokok  saat  kondisi susah,  dan  diperoleh  dari skema  jual-beli,  dengan  tujuan  akan
13 Bakri Usman bin Muhammad Syatha, ‘Ianatu Thalibin (Beirut, Dar Al-Fikri, 1998) Juz 3, hlm. 31.
14 Abu Hamid Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin (Beirut, Dar Al- Ma’rifah, t.t), Juz 2, hlm. 72
15 Tim Penyusun, Al- Mausu’ah Al -Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah (Kuwait, Dar Al-Salasil, 1427 H) Cet. II, Juz 2, hlm. 90. 16 Wahbah Al-Zuhaili, Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu (Damaskus, Dar Al-Fikr, t.t) Cet. IV, Juz 4, hlm. 593.
17 Abdul Walid Sulaiman Al-Baji Al-Qurtubi, Al-Muntaqa Syarh Muwattha, Cet. I (Kairo, Dar Al-Kitab Al-Islami, 1332 H) Juz 5, hlm. 15.   Wahbah Al-Zuhaili, Al-Fiqhu Al- Islami… Juz 4, hlm. 590.
18 Abdul Walid Sulaiman Al-Baji Al-Qurtubi, Al- Muntaqa… Juz 5 hlm. 16.
Az- Zarqa’ Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 15, No. 1, Juni 2023
dijual  ketika  harganya  naik. 19 Pandangan  mazhab  keempat  ini,  sama  dengan pandangan mazhab syafi’i.
Nampaknya mazhab yang membatasi ihtikar pada makanan pokok saja, selain merupakan  karakateristik  fikih  abad  pertengahan  yang  agraris oriented ,  juga merupakan  bentuk  ijtihad  yang  menitikberatkan  pada  tekstual nash hadis 20 tanpa menganalisis  latar  historis  yang  mengiringi  munculnya  hadis  tersebut . Akibatnya, fikih terkesan menjadi produk pemikiran yang hanya bernilai sejarah, kurang relevan di era Modern. Kasus penimbunan masker pada masa pandemi Covid-19 misalnya, sangat  sulit  untuk  tidak  dikategorikan  sebagai  praktik ihtikar .  Ada  dua  hal  yang menjadi poin keberatan yaitu, pertama pada masa pandemi Covid-19, masker adalah kebutuhan  pokok.  Sebab masker  merupakan alat  pelindung  diri  dari  bahaya  virus Corona. Artinya tanpa masker ada resiko nyawa yang mengintai. Dengan demikian masker merupakan bagian dari upaya hifdzun nafsi (menjaga keselamatan nyawa), salah tujuan  dari  syariat  Islam. Kedua penimbunan  masker  menyebabkan  harganya melambung tinggi. Jelas saja, tindakan ini merugikan banyak pihak. Oleh karena itu, mazhab hanafi dan maliki yang tidak membatasi pratik ihtikar pada makanan, lebih sesuai dengan aktivitas ekonomi dan kondisi sosial  di era sekarang.
Dari  uraian  di  atas  ada  beberapa  poin  penting  yang  bisa  dipetik  sebagai langkah  awal  untuk  menelusuri  ayat-ayat ihtikar dan  hukumnya  dalam  Al- Qur’an, yaitu;
1) Makna ihtikar secara  leksikal  memiliki  keterkaitan  dengan  makna ihtikar dalam terminologi  hukum  Islam,  yaitu  bahwa  tindakan  menimbun  barang  yang dibutuhkan masyarakat agar barang tersebut terjual dengan harga yang lebih tinggi pada dasarnya merupakan tindakan yang lalim dan menganiaya orang lain.
2) Pada dasarnya semua mazhab memiliki titik kesamaan dalam pemahaman ihtikar , yaitu  menahan  barang  agar  terjadi  kelangkaan  di  pasar,  kemudian  menjualnya ketika harganya melambung tinggi. Hanya saja mereka berbeda pendapat dalam komoditas barang yang ditimbun.
3) Praktik ihtikar hanya berlaku pada komoditas yang dibutuhkan masyarakat.
4) Menimbun barang tertentu bisa dikategorikan ihtikar jika tindakan tersebut dapat menimbulkan gejolak harga dan kesusahan masyarakat. Misalnya menimbun suatu barang  yang  harganya  sedang  bergejolak  dan  ketersediaannya  di  pasar  tengah
19 Wahbah Al-Zuhaili, Al-Fiqhu Al- Islami… Juz 4, hlm. 591-592.
20 هنم الله ئربو الله نم ئرب دقف   اموي نيعبرأ ماعطلا ركتحا نم lihat Abu Hamid Al-Ghazali, Ihya… Juz 2, hlm. 7 2 .
Az- Zarqa’
Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 15, No. 1, Juni 2023
menipis. 21 Dengan  demikian  jika  penimbunan  dilakukan  pada  saat  pasar  stabil tidak disebut sebagai ihtikar .
5) Menimbun barang yang tidak bertujuan untuk dijual kembali, atau untuk dijual kembali tetapi dengan harga yang tidak naik, tidak termasuk kategori ihtikar . 22
Hukum Ihtikar dalam Al- Qur’a n
Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan bahwa ihtikar merupakan perbuatan zalim  dan ihtikar pada  hakikatnya  merupakan  tindakan  penganiayaan  kepada manusia.  Dengan  demikian ihtikar jelas  sangat  bertentangan  dengan  tujuan utama syariat Islam, yaitu mewujudkan kemaslahatan dalam hidup manusia. 23
Berangkat dari fakta tersebut penulis menemukan bahwa ayat-ayat Al- Qur’an yang dijadikan dasar hukum ihtikar bukanlah ayat-ayat yang secara spesifik membahas hukum ihtikar, melainkan  merupakan  ayat-ayat  Al-Qu r’an  yan g  dibaca  nilai-nilai universalnya.  Dalam  hal  ini  adalah  ayat-ayat  Al- Qur’an  yang  berkaitan  dengan keadilan ekonomi. 24 Nilai universal Al- Qur’an tentang keadilan ekonomi diantaranya terdapat dalam surat Al-Hasyr ayat 7.
َر ىٰلَع ُ هاللّٰ َءۤاَفَا ٓاَم
ِنْبا َو ِنْيِكٰسَمْلا َو ى ٰمٰتَيْلا َو ىٰب ْرُقْلا ىِذِل َو ِل ْوُس َّرلِل َو ِ ه ِ َ فَلِل ى ٰرُقْلا ِلْهَا  ْنِم  ٖهِل ْوُس ُه ْوُذُخَف ُل ْوُس َّرلا ُمُكىٰتٰا ٓاَم َو  ْْۗمُكْنِم ِءۤاَيِنْغَ ْلَا َنْيَب ۢ ًةَل ْوُد َن ْوُكَي  َلَ ْيَك  ِِۙلْيِبَّسلا
َتْناَف ُهْنَع ْمُكى ٰهَن اَم َو ۚا ْوُه
َّنِاْۗ َ هاللّٰ اوُقَّتا َو ِباَقِعْلا ُدْيِدَش َ هاللّٰ .
“Harta rampasan (fai') dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul -Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang- orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman- Nya.” .
21 Wahbah Al-Zuhaili, Al-Fiqhu Al- Islami… Juz 4, hlm. 591- 593, Abdul Walid Sulaiman Al- Baji, Al- Muntaqa… Juz 5 hlm. 16.  Bakri Usman bin Muhammad Syatha, ‘Ianatu Thalibin.. Juz 3, hlm. 31.
22 Zainuddin Ahmad Al-Malibari, Fathul Mu’in… hlm. 277.
23 Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul Fiqh (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2020) hlm. 185.
24 Khu sniati Rafiah, “Nilai -Nilai Universal Al- Qur’an, Studi atas Pemikiran Fazlur Rahman” Jurnal Dialogia Vol. 8 No. 1 Januari 2010, hlm. 21.
Az- Zarqa’ Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 15, No. 1, Juni 2023

## Latar Historis Surat Al-Hasyr
Sebab  turunnya  surat  Al-Hasyr  adalah  peristiwa  pengusiran  yahudi  Bani Nadhir  dari  kampung  halaman  mereka.  Pengusiran  tersebut  dilatarbelakangi  oleh pengkhianatan Bani Nadhir atas perjanjian damai yang telah mereka sepakati bersama Nabi Muhammad. dalam perjanjian damai tersebut terdapat poin untuk tidak saling menyerang antara umat Islam dan Bani Nadhir.
Namun, pasca perang uhud yang berakhir dengan kekalahan kaum muslimin, Bani  Nadhir  berpikir  bahwa  umat  Islam  telah  lemah.  Oleh  karena  itu  mereka merencanakan  penyerangan  kepada  umat  Islam.  Pemuka  Bani  Nadhir,  Ka’ab  bin Asyraf,  bersama  40  orang  kaumnya  datang  kepada  pemimpin  kaum  Quraisy  di Makkah, Abu Sufyan, untuk membuat perjanjian kerjasama memerangi umat Islam. Mengetahui hal itu, Nabi Muhammad segera mengutus Muhammad bin Maslamah untuk membunuh Ka’ab bin Asyraf . Nabi Muhammad juga memerintahkan kaum muslimin untuk mengepung kampung halaman Bani Nadhir. 25 Pengepungan tersebut berlangsung selama enam hari. Dan dalam masa itu, kaum muslimin menghancurkan sumber makanan Bani Nadhir, hingga Bani Nadhir menyadari bahwa mereka tidak mungkin  bisa  bertahan  lebih  lama  lagi.  Pengepungan  tersebut  berakhir  dengan perjanjian damai. Akan tetapi Bani Nadhir harus meninggalkan kampung halaman mereka karena telah berkhianat. 26
Kepergian Bani Nadhir dari kampung halamannya menyisakan harta benda yang  berlimpah.  Surat Al-Hasyr  ini  kemudian  turun  terkait  peristiwa  tersebut  dan bertujuan untuk mengatur pengelolaan harta kekayaan peninggalan Bani Nadhir dan harta  harta fai secara  umum. 27 Lebih  lanjut  Muhammad  Thahir  Ibnu  Asyur menjelaskan bahwa ayat-ayat tersebut hadir untuk menghapuskan kebiasaan bangsa Arab pra-Islam dalam mengelola harta rampasan perang yang lebih mendahulukan para  komandan  pasukan  daripada  memberikannya  kepada  yang  lebih membutuhkan. 28 Pada praktiknya Nabi Muhammad membagi harta peninggalan Bani Nadhir  kepada  para  fakir,  miskin  dan  sahabat  Muhajirin.  Sedangkan  orang-orang Ansar tidak mendapatkan bagian kecuali hanya dua orang saja yaitu, Abu Dujanah dan Sahal bin Hunaif. 29
25 Wahbah Al-Zuhaili, Al-Tafsir Al-Munir , Cet. 1, (Damaskus, Dar Al-Fikr, 1991), Juz 28, hlm. 68.
26 Muhammad Husein Haykal, Hayatu Muhammad, (Beirut, Al-Maktabah Al-Ashriyah, 2015), hlm. 258.
27 Muhammad Thahir Ibnu Asyur, Al-Tahrir wa Al-Tanwir (Tunis, Al-Dar Al-Tunisiyah li Al- Nasr, 1984), Juz 28, hlm. 63.
28 Ibid , hlm. 84.
29 Muhammad Husein Haykal, Hayatu Muhammad… hlm. 259.
Az- Zarqa’
Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 15, No. 1, Juni 2023

## Makna Literal Surat Al-Hasyr: 7
Untuk lebih memahami makna harfiah surat Al-Hasyr ayat 7 ada beberapa poin penting yang perlu dibahas. Poin-poin tersebut yaitu;
( ٖى ٰرُقْلا ِلْهَا  ْنِم هِل ْوُس َر ىٰلَع ُ هاللّٰ َءۤاَفَا ٓاَم ) Makna leksikal afaa-yufiu-ifaatan ( ةءافإ  -  ءيفي  –  ءافأ ) adalah mengembalikan. 30
Kata  dasarnya  adalah faa-yafiu-faian (
ءاف – ءيفي - ائيف )  dari  akar  kata fayaa ( أيف )  yang memiliki makna kembali, bayang-bayang. 31 Sedangkan makna afaa dalam penggalan ayat di atas adalah menjadikan harta kekayaan Bani Nadhir sebagai harta fai. 32
Harta fai dalam terminologi fikih adalah harta yang diperoleh kaum muslimin dari orang-orang non muslim tanpa melalui peperangan seperti jizyah (pajak pribadi), usyur (pajak  perdagangan  sepuluh  persen  dari  orang-orang  kafir harbi ),  dan  harta perjanjian  damai  dengan  orang  non  muslim. 33 Sedangkan  yang  diperoleh  setelah memenangkan  pertempuran  disebut  dengan ghanimah . 34 Dalam  kasus  harta peninggalan  Bani  Nadhir,  harta  benda  yang  mereka  tinggalkan  disebut  sebagai fai karena diperoleh melalui perjanjian damai, tanpa harus berperang.
Sebagian ulama berpendapat bahwa titik perbedaan antara fai dan ghanimah ada pada sifat harta benda tersebut, bukan cara memperolehnya. Fai merupakan harta benda  tidak  bergerak,  seperti  tanah  dan  rumah,  sedangkan ghanimah adalah  harta benda yang bergerak, seperti emas dan senjata. 35 Dalam peristiwa pengusiran Bani Nadhir  harta  benda  paling  berharga  yang  mereka  tinggalkan  adalah  tanah, 36 yang merupakan harta benda tidak bergerak.
Dengan demikian, memberikan pengertian fai dari sisi cara memperolehnya dan  dari  sisi  sifat  hartanya  adalah  sama  benarnya,  jika  pemberian  makna  tersebut didasarkan pada peristiwa pengusiran Bani Nadhir. Artinya kedua pengertian tersebut dimungkinkan  sebagaimana  uraian  di  atas.  Padahal  pengertian  secara  spesifik diperlukan, karena antara fai dan ghanimah terdapat konsekuensi hukum yang berbeda, dalam hal cara pembagiannya. Yakni bahwa fai pengelolaanya sepenuhnya merupakan kewenangan pemimpin, dan wajib dikelola berdasarkan kemaslahatan umat Islam.
30 Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al- Munawwir… hlm. 1080.
31 Al-Raghib  Al-Asfahani, Al-Mufradat  fi  Gharib  Al- Qur’an ,  Cet.  V,  (Kairo,  Maktabah Taufiqiyah, 2018), hlm. 390.
32 Wahbah Al-Zuhaili, Al-Tafsir Al- Munir… hlm. 76.
33 Zakariya Anshari, Fathul Wahab (Beirut, Dar Al-Fikr, 1994), Juz 2, hlm. 29.
34 Muhammad Ali Al-Shabuni, Tafsir Ayat Al-Ahkam, (Kairo, Dar Al-Shabuni, 2007), Juz 2, hlm. 431.
35 Ibid, hlm. 433.
36 Muhammad Husein Haykal, Hayatu Muhammad… hlm. 259.
Az- Zarqa’
Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 15, No. 1, Juni 2023
Sedangkan ghanimah dibagikan kepada para pasukan perang. 37 Oleh karena itu perlu pertimbangan lain untuk memberikan pengertian fai secara lebih spesifik. Dalam hal ini Al-Qurtubi menjelaskan bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan antara fai dan ghanimah dari  sisi  bahasa,  akan  tetapi  terdapat Ijma (kesepakatan)  ulama  bahwa keduanya berbeda dari sisi cara memperolehnya. 38
Makna leksikal fai memberikan isyarat bahwa kekayaan dunia pada hakikatnya adalah milik Allah. Dalam kasus Bani Nadhir, Sejatinya, Allah lah yang mengambil kembali  harta  kekayaan  milikNya  dari  pengelolaan  Bani  Nadhir,  untuk  kemudian diberikan kepada Nabi Muhammad. Oleh karena harta sejatinya milik Allah maka, kekayaan  harus  dikelola  sesuai  aturan-aturan  Allah.  Bahkan  Imam  Asfhani menyatakan  bahwa  harta  kekayaan  disebut  sebagai fai ,  sedang fai pada  dasarnya memiliki  makna  bayangan,  untuk  menunjukkan  bahwa  harta  benda  merupakan bayang-bayang yang bersifat sementara. 39
Dengan demikian makna penggalan ayat ( ٖىرقلا لهأ نم هِل ْوُس َر ىٰلَع ُ هاللّٰ َءۤاَفَا ٓاَم ) adalah  harta  yang  diambil  kembali  oleh  Allah  (sebagai  sang  pemilik  hakiki  atas kekayaan)  dari  penduduk  negeri-negeri  (Bani  Nadhir) , yang  diberikan  kepada Rasulnya (Nabi Muhammad) melalui kaum muslimin tanpa harus bertempur.
( ِءۤاَيِنْغَ ْلَا َنْيَب ۢ ًةَل ْوُد َن ْوُكَي  َلَ ْيَك )
Dulah merupakan derivasi kata ( لاد - لودي - ةل ْوُد و ةل ْوَد و  ةلاَد ) yang memiliki
makna beredar, berputar. 40 Asfihani menyatakan bahwa duulah memiliki makna yang sama dengan daulah. 41 Lebih lanjut Abu Husain Ahmad menjelaskan bahwa duulah dan daulah adalah dua kata yang memiliki makna sama, tetapi penggunaanya berbeda, dulah digunakan  untuk  harta  benda  (beredarnya  harta  benda),  sedangkan daulah digunakan  untuk  peperangan  (beredarnya  peperangan,  kekuasaan).  Baik duulah maupun daulah memiliki dua makna, pertama perpindahan sesuatu dari satu tempat ke tempat yang lain, kedua keadaan yang kendor. 42 Sedangkan menurut Thahir bin Asyur dulah memiliki makna harta kekayaan yang diedarkan orang-orang (berpindah dari satu tangan ke tangan yang lain). 43 Ketiga pandangan di atas bermuara pada titik yang sama yaitu, bahwa duulah adalah perputaran atau peredaran harta kekayaan dari satu orang ke orang lain.
37 M. Said Ramadan Al-Buthi, Fiqhu Al-Sirah, (Damaskus, Dar Al-fikr, 1426 H), hlm. 29. 38 Muhammad Ali Al-Shabuni, T afsir Ayat… hlm. 431.
39 Al-Raghib Al-Asfahani, Al- Mufradat… hlm. 390.
40 Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al- Munawwir… hlm. 433.
41 Ibid, hlm. 180.
42 Abu Husain Ahmad, Maqayisu Al-Lughah , (Kairo, Dar Al-Hadis, 2008), hlm. 305.
43 Muhammad Thahir Ibnu Asyur, Al-Ta hrir… hlm. 85.
Az- Zarqa’
Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 15, No. 1, Juni 2023
Penggalan ayat di atas merupakan illat (alasan) yang mendasari mengapa harta fai mesti dikelola dengan memperhatikan nasib para fakir miskin. Alasannya adalah agar harta fai tidak beredar diantara orang-orang kaya saja, melainkan juga beredar diantara  para  fakir  miskin. 44 Hal  demikian  bertujuan  supaya  terjadi  pemerataan ekonomi diantara umat Islam sehingga dapat mewujudkan kemaslahatan bagi umat Islam.
( ۚا ْوُهَتْناَف ُهْنَع ْمُكى ٰهَن اَم َو ُه ْوُذُخَف ُل ْوُس َّرلا ُمُكىٰتٰا ٓاَم َو ) Uslub (gaya  bahasa)  dalam  penggalan  ayat  tersebut  adalah  gaya  bahasa muqabalah . Yaitu gaya menyampaikan ungkapan dengan menggunakan dua perkataan yang  saling  berlawanan. 45 Dalam  ayat  tersebut  frasa ataakum dan fakhudzuuhu merupakan muqabalah (pembanding) frasa nahaakum dan fantahuu .
Sehingga  frasa ataakum meski secara  leksikal  bermakna  datang akan  tetapi dalam  ayat  tersebut  bermakna  memerintah.  Sebab,  kata ataakum merupakan muqabalah (pembanding) dari kata nahakum yang memiliki arti melarang. Terkait hal ini Al-Qurtubi secara tegas menyatakan bahwa satu-satunya pembanding atau lawan kata larangan adalah perintah. 46 Kemudian frasa fakhudzuhuu yang berarti mengambil, dalam ayat ini ia bermakna melakukan perintah, sebab makna tersebut merupakan pembanding dari makna meninggalkan larangan ( fantahuu ). Dengan demikian maka, makna penggalan ayat tersebut adalah apasaja yang diperintahkan oleh Rasullah maka lakukanlah dan apasaja yang beliau larang maka tinggalkanlah.
Di  sisi  lain  perintah  pada  dasarnya  memiliki  konsekuensi  wajib  dilakukan. Terlebih  lagi,  dalam  ayat  ini,  perintah  itu  disertai  ancaman  akan  siksa  Allah  yang pedih, bagi siapapun yang tidak melaksanakan perintah itu. 47 Sehingga, sangat jelas bahwa  perintah  dalam  ayat  ini,  mengandung  makna  wajib  dilaksanakan.  Dengan demikian, perintah Allah untuk mematuhi instruksi Nabi Muhammad berupa tata kelola harta fai yang adil, yang memperhatikan nasib para fakir miskin, adalah wajib dilaksanakan.  Dalam  makna  yang  lebih  luas,  perintah  untuk  menjaga  pemerataan ekonomi dan menjaga kemaslahatan umat Islam, juga wajib dilaksanakan.
Al-Qasimi  menjelaskan  bahwa  perintah  untuk  mematuhi  instruksi  Nabi Muhammad  dan  meninggalkan  apa  yang  beliau  larang,  dalam  penggalan  ayat  ini, bersifat umum. Artinya meskipun perintah tersebut disampaikan dalam kerangka tata
44 Ibid , hlm. 84. 45 Muhammad  Ahmad  Amin  dan  Muhammad  Muhyidin  Dib, Ulum  Al-Balaghah ,  Cet.  I,
(Tripoli, Al-Muassah Al-Hadisah li Al-Kitab, 2003), hlm. 72.
46 Lihat al-Qurtubi, Al- Jami’ li Ahkam Al - Qur’an (Cairo, Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1964 ),
Juz 18, hlm. 18.
47 Jamaluddin Al-Isnawi, Nihayatu Al-Sul, (Kairo, Dar Al-Taufikiyah li Al-Turast, 2009), Juz 1, hlm. 332-337.
Az- Zarqa’
Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 15, No. 1, Juni 2023
keola harta fai tetapi, perintah tersebut tidak hanya berlaku untuk tata kelola fai dan ekonomi  saja , melainkan  juga  berlaku  untuk  hal-hal  lain. 48 Dengan  demikian melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad dan meninggalkan apa saja yang beliau larang adalah kewajiban bagi umat Islam.

## Makna Historis Surat Al-Hasyr: 7
Makna historis yang penulis maksud adalah kondisi sosial-ekonomi bangsa Arab pada saat pada saat surat Al-Hasyr ayat tujuh ini turun. Penelusuran sejarah ini bertujuan agar pemahaman kita terhadap surat Al-Hasyr ayat tujuh ini tidak terbatas pada sisi kebahasaan dan ruang sejarah yang spesifik ( asbabun nuzul ), melainkan juga dengan melihat ruang lingkup sejarah yang lebih luas. Karena Al- Qur’an tidak bisa dilepaskan dari ruang sejarah yang mengiringi kehadirannya. harapannya pembacaan dan pemahaman kita terhadap surat Al-Hasyr ayat tujuh ini, akan menjadi lebih dalam dan tujuan ( maqasid ) yang ingin dicapai dari turunnya ayat ini akan tersingkap.
Sahabat Nabi Muhammad di kota madinah terbagi dalam dua kelompok yaitu kelompok Muhajirin dan kelompok Ansar. Pengelompokan ini bukan berdasarkan atas  status  sosial  ataupun  kedudukan  mereka  dihadapan  Nabi  Muhammad,  tetapi lebih  didasarkan  pada  daerah  asal  mereka.  Muhajirin  adalah  kelompok  sahabat imigran, yang berasal dari kota Makkah kemudian tinggal di kota Madinah, sedangkan Ansar adalah kelompok sahabat yang merupakan penduduk asli Kota Madinah.
Di  kota  Madinah,  kondisi  ekonomi  sahabat  Muhajirin  berbeda  dengan kondisi ekonomi sahabat Ansar. Sahabat Ansar yang telah lama bermukim di kota Madinah telah memiliki kemapanan ekonomi, sementara Muhajirin tidak memiliki kemapanan  ekonomi,  bahkan  bisa  dikatakan  kondisi  ekonomi  Muhajirin  sangat memprihatinkan. Sebagai gambaran, di kota Madinah sahabat Muhajirin seluruhnya adalah  tunawisma,  mereka  hidup  menumpang  di  rumah-rumah  sahabat  Ansar. 49 Bahkan pernah suatu ketika Hamzah bin Abdul Mutallib, paman Nabi Muhammad, terpaksa meminta makanan kepada Usman bin Affan karena sudah tidak tahan lagi menahan lapar. 50
Sebagai pendatang di kota Madinah, Muhajirin mesti membangun ekonomi dari bawah. Sebab ketika mereka bermigrasi ke kota Madinah, semua kekayaan yang mereka miliki ditinggalkan di kota Makkah. Lebih dari itu, mereka mesti menghadapi kenyataan pahit harta benda yang mereka tinggalkan di Makkah dijarah oleh orang-
48 Jamaluddin  Al-Qasimi, Mahasinu  Al- Taw’wil ,  Cet,  I,  (Beirut,  Dar  Al-Kutub  Al-Ilmiyah, 1418 H), Juz 9, hlm. 186.
49 Ibnu Hisyam, Al-Sirah Al-Nabawiyah , (Kairo, Dar Al-Tauqiyah li Al-Turast, 2013), hlm.
303.
50 Muhammad Husein Haykal, Hayatu Muhammad… hlm. 191.
Az- Zarqa’ Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 15, No. 1, Juni 2023
orang non-muslim Quraisy. Dengan demikian, muhajirin kini menjadi miskin tidak ada lagi kekayaan yang mereka miliki. 51 Kondisi ini, tentu saja mengharuskan mereka membangun kembali ekonomi dari bawah.
Dalam  kondisi  demikian,  Nabi  Muhammad  sepenuhnya  menyadari  bahwa untuk  membangun  kembali  kesejahteraan  ekonomi  sahabat  muhajirin  perlu dilakukan langkah-langkah strategis. Dalam hal ini, langkah yang ditempuh oleh Nabi Muhammad saw adalah membentuk ikatan persaudaraan (muakhaah) antara sahabat muhajirin  dengan  sahabat  ansor.  Ikatan  tersebut  dibangun  dengan  landasan keimanan  dan  saling  membantu  ( muwaasaah ).  Langkah  ini  ditempuh  dengan  dua tujuan, pertama sebagai  fondasi  kesatuan  umat  Islam  di  kota  Madinah, kedua membantu sahabat muhajirin melepaskan diri dari masalah kemiskinan. 52
Sebagai  contoh  Abdurrahman  bin  ‘Auf  dari  kalangan Muhajirin dipersaudarakan oleh Nabi Muhammad dengan Sa’ad bin Rabi’ dari kalangan Ansar. Sa’ad bin Rabi’ menawarkan setengah harta kekayaanya kepada Abdurrahman bin ‘Auf agar dikelola oleh Abdurrahman bin ‘Auf sebagai modal usaha. Adapun sahabat Umar  Bin  Khattab  yang  memiliki  keahlian  bertani  dipersaudarakan  oleh  Nabi Muhammad dengan ‘Itban bin Malik. Seorang petani yang memiliki lahan pertanian dari  golongan  A nsar.  Dalam  hal  ini  Umar  bersama  dengan  ‘Itban  b in  Malik menggarap  lahan  pertanian  milik  ‘Itban.  Sahabat  lainnya  yang  memiliki  keahlian bertani seperti Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib juga melakukan hal yang sama. 53
Ringkasnya  sahabat  Muhajirin  yang  memiliki  keahlian  bertani  bekerjasama menggarap lahan pertanian bersama saudaranya dari golongan ansar, pemilik lahan pertanian. Sementara sahabat Muhajirin yang cakap berdagang mendapatkan bantuan modal dari para pedagang golongan Ansar.
Fakta  tersebut  menunjukkan  bahwa  ikatan  persaudaraan  antara  Muhajirin dan  Ansar  adalah  langkah  strategis  Nabi  Muhammad  untuk  membantu  muhajirin mengentaskan diri dari jeratan kemiskinan. Hal ini juga didukung oleh fakta bahwa dalam  ikatan  persaudaraan  tersebut  terdapat  klausul  untuk  saling  mewarisi  ketika salah  satu  dari  mereka  meninggal  dunia. 54 Fakta  tersebut  merupakan  potret bagaimana  sahabat  Ansar  membantu  sahabat  Muhajirin  membangun  kembali ekonominya.
Disisi lain, fakta tersebut juga menunjukkan ketergantungan ekonomi sahabat Muhajirin kepada sahabat Ansar. Kondisi semacam itu tidak mungkin dipertahankan selamanya.  Memang  benar,  kemiskinan  yang  tengah  menjerat  Muhajirin  tidak mungkin  bisa  dihindari.  Kemiskinan  tersebut  adalah  resiko  yang  harus  mereka
51 Ibid, hlm. 190-191.
52 Muhammad Sa’id Ramadlan Al -Buti, Fiqhu … hlm. 147.
53 Muhammad Husein Haykal, Hayatu… hlm. 190-191.
54 M uhammad Sa’id Ramadlan Al -Buti, Fiqhu… hlm. 147.
Az- Zarqa’ Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 15, No. 1, Juni 2023
tanggung sebagai pengikut Nabi Muhammad. Lagi pula, Ansar juga benar-benar tulus membantu  mereka.  Namun  demikian,  tidak  mungkin  sahabat  Muhajirin  akan selamanya  menggantungkan  hidup  kepada  sahabat  Ansar.  Lahan  pertanian  yang digarap  bersama  antara  Ansar  dan  Muhajirin  misalnya,  sangat  mungkin  akan memunculkan sengketa lahan saat generasi mereka telah berganti. Oleh Karena itu, ketergantungan ekonomi tersebut mesti dihapuskan.
Dengan  demikian,  tujuan  Nabi  Muhammad  lebih  mendahulukan  sahabat Muhajirin  daripada  sahabat  Ansar  dalam  pembagian  harta fai Bani  Nadhir  dapat dipahami.  Alasannya  adalah  untuk  menciptakan  pemerataan  ekonomi  dan menghapuskan ketergantungan ekonomi sahabat Muhajirin kepada sahabat Ansar. Sahabat  Muhajirin  yang  sedang  dalam  kondisi  miskin,  harus  dibantu  untuk melepaskan  diri  dari  kemiskinan.  Dari  kalangan  Ansar  hanya  dua  orang saja  yang mendapat bagian yaitu, Abu Dujanah dan Sahal bin Hunaif. 55 Dua orang tersebut adalah sahabat Ansar yang miskin. Artinya kondisi ekonomi keduanya sama dengan kondisi ekonomi Muhajirin. Langkah yang ditempuh Nabi Muhammad tersebut pada gilirannya berhasil melahirkan kemandirian ekonomi para sahabat Muhajirin. Husein Haykal  mencatat  bahwa  Muhajirin  dan  Ansar  pada  periode  selanjutnya  memiliki tingkat ekonomi yang sama. 56
Disisi  lain  kebijakan  Nabi  Muhammad  membagi  harta fai’ Bani  Nadhir kepada orang-orang yang lebih membutuhkan, bertentangan dengan tradisi bangsa Arab pra Islam dalam mengelola harta rampasan perang. Sebelum datangnya Islam, bangsa Arab lebih mendahulukan komandan perang dalam membagi harta rampasan perang, daripada mendahulukan orang-orang yang lebih membutuhkan.
Setelah  memenangkan  pertempuran,  komandan  perang  (bangsa  Arab  pra Islam) memiliki hak untuk mendapatkan empat hal. Pertama mirba’ yaitu seperempat harta  rampasan  perang  yang  diambil  oleh  komandan  sebelum  harta  rampasan tersebut  dibagikan. Kedua shafaya, harta  benda  yang  nilainya  paling  tinggi. Ketiga nasyithah , harta benda yang ditemukan oleh prajurit selama perjalanan menuju medan tempur. Keempat fudhuli , sisa harta rampasan perang yang tidak bisa dibagi ( impartible ) seperti kuda atau unta yang hanya tersisa satu. 57
Dari penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa surat Al-Hasyr ayat 7  memiliki  dua  makna  historis  (tujuan/ maqasid ); pertama perintah  menciptakan pemerataan ekonomi atau keadilan ekonomi dengan memberi perhatian kepada nasib
55 Ibnu Hisyam, Al-Sirah Al- Nabawiyah… hlm. 614.
56 Muhammad Husein Haykal, Hayatu Muhammad… hlm. 259. 57 Muhammad Thahir Ibnu Asyur, Al-T ahrir… Juz 28. hlm. 85.
Az- Zarqa’
Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 15, No. 1, Juni 2023
fakir  miskin. Kedua menghapus  tradisi  bangsa  Arab  pra  Islam  terkait  pengelolaan harta rampasan perang.
Makna Universal Surat Al-Hasyr: 7 dan Hukum Ihtikar.
Universal memiliki makna umum, berlaku untuk semua orang atau seluruh dunia. 58 Dengan demikian, maka makna universal yang penulis maksud adalah makna yang  berlaku  untuk  umat  manusia  suluruhnya,  tanpa  mengenal  batas  kultur, lingkungan dan zaman. Artinya makna ini selalu sesuai dengan kultur dan lingkungan yang berbeda-beda serta senantiasa selaras dengan perubahan zaman.
Umat  Islam  telah  bersepakat  bahwa  Al- Qur’an  berlaku  dan  selalu  sesuai dengan kultur yang beragam, lingkungan yang berbeda-beda dan zaman yang terus berubah. 59 Ini berarti ajaran Al- Qur’an bersifat universal. Dalam hal ini, tidak ada satupun umat Islam yang berbeda pendapat. Masalahnya adalah, apakah ajaran Al- Qur’an yang bersifat universal tersebut terletak pada makna literalnya?.
Tentu saja, sifat universal Al-Qur ’ an tidak terletak pada makna literalnya. 60
Sebab,  jika  sifat  universal  Al- Qur’an  terletak  pada  makna  literalnya  maka,  makna surat Al-Hasyr ayat 7 ini telah kehilangan relevansinya pada abad ini. Karena makna literal ayat ini adalah penjelasan tentang tata kelola harta fai , sedangkan harta fai sudah tidak  ada  lagi  pada  abad  ini.  Karena  konsep  harta fai hanya  berlaku  dalam sistem khilafah,  bukan  sistem  negara  bangsa.  Dengan  demikian,  makna  literal  ini  justru mencederai sifat universal Al- Qur’an yang selalu selaras dengan perubahan zaman. Oleh  karena  itu,  makna  universal  surat  Al-Hasyr  ayat  tujuh  mesti  dibaca  melalui kacamata yang lain.
Menurut penulis makna universal surat Al-Hasyr ayat 7 terletak pada makna historisnya. Makna tersebut relevan dengan perubahan zaman, perbedaan kultur dan lingkungan. Meskipun demikian bukan berarti makna literal menjadi tidak penting. Makna literal tetap lah penting. Sebab makna dasar surat Al-Hasyr ayat 7 dan bahkan makna  Al- Qur’an  secara  umum,  adalah  makna  literalnya.  Artinya  tidak  mungkin memahami Al- Qur’an tanpa memahami makna harfiah dari ayat -ayat Al- Qur’an.
Sebelumnya  penulis  telah  menjelaskan  bahwa  surat  Al-Hasyr  ayat  tujuh memiliki  dua  makna  historis  yaitu  pemerataan  ekonomi  dan  penghapusan  tradisi bangsa Arab pra Islam dalam mengelola harta rampasan perang. Dari dua makna historis tersebut, makna yang pertama yaitu pemerataan ekonomi atau dengan kata
58 Tim Penyusun, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1784.
59 Khusniati Rafiah, “ Nilai-Nilai Universal Al- Qur’an… hlm. 20.
60 Ibid .
Az- Zarqa’ Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 15, No. 1, Juni 2023
lain keadilan ekonomi adalah makna yang selaras dengan kondisi sosial ekonomi di era sekarang.
Ibnu Asyur menjelaskan bahwa maqasid syariah yang digali dari surat Al-Hasyr ayat 7 adalah keharusan peredaran kekayaan (pemerataan ekonomi) diantara umat Islam  dengan  sistem  yang  ketat,  termasuk  sistem  yang  ketat  dalam  hal  transaksi bisnis. 61 Dalam artian transaksi bisnis mesti dipastikan agar senantiasa berjalan di atas koridor pemerataan ekonomi diantara umat Islam.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  menimbun  barang  yang  dibutuhkan masyarakat sehingga menyebabkan kelangkaan, kenaikan harganya serta merugikan masyarakat umum merupakan tindakan yang dilarang dalam Islam. Karena tindakan tersebut  tidak  sesuai  dengan  prinsip  keadilan  ekonomi  atau  pemerataan  ekonomi yang diperintahkan oleh Al-Qura ’ n.
Perbuatan ihtikar menguntungkan  satu  pihak  saja,  yaitu  pihak muhtakir (penimbun) sementara pihak lain dirugikan. Karena sulit mendapatkan barang yang dibutuhkan  serta  harganya  yang  melambung  tinggi.  Kondisi  ini  hanya menguntungkan  dan  memperkaya muhtakir saja,  sedangkan  pihak  lain  seakan dirampok. Dengan demikian, jelas bahwa tindakan ihtikar berlawanan dengan prinsip pemerataan ekonomi, atau meminjam bahasa Ibnu Asyur praktik bisnis dengan cara ihtikar tidak berjalan di atas koridor pemerataan ekonomi diantara umat Islam.

## Kesimpulan
Berdasarkan uraian tentang seluk beluk ihtikar perspektif empat mazhab dan analisis tekstual dan historis terhadap surat Al-Hasyr ayat ke 7 ada beberapa poin yang bisa ditarik sebagai kesimpulan:
Pertama tindakan  yang  masuk  kategori ihtikar adalah  tindakan  menimbun barang  yang  dibutuhkan  masyarakat  yang  menyebabkan  kelangkaan  dan  naiknya harga, untuk kemudian dijual kembali saat harganya tinggi.
Kedua makna  harfiah  surat  Al-Hasyr  ayat  7  adalah  penjelasan  tentang  tata kelola  harta fai .  Dimana  pembagian  harta fai harus  didasarkan  atas  kepedulian terhadap  nasib  fakir-miskin.  Adapun  makna  historisnya adalah  penjelasan  tentang prinsip pemerataan ekonomi dan penghapusan tradisi bangsa Arab dalam mengelola harta rampasan perang.
Ketiga makna  universal  surat  Al-Hasyr  ayat  7  adalah  prinsip  pemerataan ekonomi atau keadilan ekonomi.
61 Muhammad Thahir Ibnu Asyur, Al- Tahrir… Juz 28. hlm. 85.
Az- Zarqa’
Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 15, No. 1, Juni 2023
Keempat perbuatan ihtikar tidak sesuai dengan prinsip pemerataan ekonomi. Oleh  karena  itu  perbuatan ihtikar adalah  perbuatan  yang  dilarang  (Haram)  dalam Islam.

## Daftar Pustaka
Abdurrahman, Landy T, Ulinnuha S, Ishlahu Darussalam, Sitta A’la Arkham. SDGs and Islamic  Studies:  Fiqh  Muamalat,  Sustuinable  Development,  and  Maqashid  Asy- Syariah , Jurnal Az- Zarqa’, Vol. 14 No 2 2022.
Ahmad, Abu Husain. Maqayisu Al-Lughah , (Kairo, Dar Al-Hadis, 2008).
Amin, Muhammad Ahmad dan Muhammad Muhyidin Dib, Ulum Al-Balaghah , Cet. I, (Tripoli, Al-Muassah Al-Hadisah li Al-Kitab, 2003).
Al-Asfahani, Al-Raghib. Al-Mufradat fi Gharib Al- Qur’an , Cet. V, (Kairo, Maktabah Taufiqiyah, 2018).
Al-Anshari, Zakariya. Fathul Wahab (Beirut, Dar Al-Fikr, 1994), Juz 2. Al-Baji, Abdul Walid Sulaiman. Al-Muntaqa Syarh Muwattha, Cet. I (Kairo, Dar Al- Kitab Al-Islami, 1332 H) Juz 5.
Al-Buthi, M. Said Ramadan. Fiqhu Al-Sirah, (Damaskus, Dar Al-fikr, 1426 H), hlm.
Juz 2.
Al-Ghazali, Abu Hamid. Ihya Ulumuddin (Beirut, Dar Al- Ma’rifah, t.t), Juz 2.
Al-Isnawi,  Jamaluddin. Nihayatu  Al-Sul, (Kairo,  Dar  Al-Taufikiyah  li  Al-Turast, 2009), Juz 1.
Al-Malibari, Zainuddin Ahmad. Fathul Mu’in bi Syarhi Qurrati ‘Ain bi Muhimmati Al - Din (Damaskus, Dar Al-Faija, 2018).
Al-Maliki,  Muhammad  bin  Alwi. al-Qawaid  al-Asasiyah  fi  Ushul  al-Fiqh, (Surabaya: Haiah al-Shafwah al-Malikiyah, t.t).
Al-Qasimi,  Jamaluddin. Mahasinu  Al- Taw’wil ,  Cet,  I,  (Beirut,  Dar  Al-Kutub  Al- Ilmiyah, 1418 H), Juz 9.
Al-Qurtubi, Muhammad bin Ahmad. Al- Jami’ li Ahkam Al - Qur’an (Cairo, Dar al- Kutub al-Misriyyah, 1964 ), Juz 18.
Al-Shabuni, Muhammad Ali. Tafsir Ayat Al-Ahkam, (Kairo, Dar Al-Shabuni, 2007). Al-Zuhaili, Wahbah. Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu (Damaskus, Dar Al-Fikr, t.t)
Cet. IV, Juz 4.
Al-Zuhaili, Wahbah. Al-Tafsir Al-Munir , Cet. 1, (Damaskus, Dar Al-Fikr, 1991), Juz 28.
Asyur,  Muhammad  Thahir  Ibnu. Al-Tahrir  wa  Al-Tanwir (Tunis,  Al-Dar  Al- Tunisiyah li Al-Nasr, 1984), Juz 28.
Az- Zarqa’
Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 15, No. 1, Juni 2023
Firdaus, Rahmat. “Konsep Ihtikar dalam Perspektif Fuqaha dan perbandingannya dengan  konsep  monopoli  persaingan  tidak  sehat  dalam  UU  No.  5  Tahun 1999” Jurnal J-HES Vol. 3 No. 2, 2019.
Haykal, Muhammad Husein. Hayatu Muhammad, (Beirut, Al-Maktabah Al-Ashriyah,
2015).
Hisyam, Ibnu. Al-Sirah Al-Nabawiyah , (Kairo, Dar Al-Tauqiyah li Al-Turast, 2013).
Khalaf, Abdul Wahab. Ilmu Ushul Fiqh (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2020). Munawwir, Ahmad Warson. Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia (Surabaya: Putaka Progressif, 1997).
Putra,  Ahmad.  “Konsep  Agama  Dalam  Perspektif  Max  Weber”, Jurnal  AL- ADYAN Vol. 1, No. 1, 2020.
Rafiah,  Khusniati.  “Nilai -Nilai  Universal  Al- Qur’an,  Studi  atas  Pemikiran  Fazlur Rahman” Jurnal Dialogia Vol. 8 No. 1 Januari 2010.
Syatha, Bakri Usman bin Muhammad. ‘Ianatu Thalibin (Beirut, Dar Al-Fikri, 1998) Juz 3.
Soleh, Mohammad Faisol. “Penimbunan Alat Pelindung Diri Pada Masa Pandemi Covid- 19:  Kajian  Hukum  Pidana  Bidang  Perlindungan  Konsumen” Jurnal Undang: Jurnal Hukum Vol. 3, No. 1, 2020.
Suhendar,  Muh.  “Investasi  dan  Monopoli  Perspektif  Ekonomi  Islam” Jurnal TAHKIM Vol. 17 No. 1 2021.
Tim Penyusun, Al- Mausu’ah Al -Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah (Kuwait, Dar Al-Salasil, 1427
H) Cet. II, Juz 2.
Tim Penyusun, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).
https://megapolitan.kompas.com/read/2021/03/02/09434271/setahun- pandemi-covid-19-saat-penimbun-masker-dibekuk-tujuan-cari- untung?page=all ,  diakses pada Selasa, 18 April 2023 pukul 12.53.
https://www.liputan6.com/bisnis/read/4750566/kemnaker-72983-pekerja-kena- phk-selama-pandemi-covid-19 ,    diakses  pada  Selasa  18  April  2023  pukul 16.47.
https://www.cnbcindonesia.com/news/20220205110456-4-313079/kabar-buruk-
harga-minyak-goreng-bakal-terus-terusan-mahal/2 , diakses  pada  Jum’at,  21 April 2023 pukul 20.37.