## TANGGUNG JAWAB HUKUM DOKTER TERHADAP KESALAHAN DIAGNOSIS PENYAKIT KEPADA PASIEN

## DOCTOR'S LEGAL RESPONSIBILITY FOR MISDIAGNOSIS OF DISEASE TO PATIENTS

## Dian Mauli
Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H. Abdul Moeloek monalisamauli@yahoo.com

## Abstrak
Terjadinya  ikatan  antara  pasien  dan  dokternya  bermula  ketika  pasien  meminta  bantuan dokter  mengenai  kesehatannya.  Hubungan  demikian  dikenal  dengan  kontrak  teraupetik.  Tidak dapat  disangkal  bahwa  selalu  akan  terjadi  sengketa  antara  dokter  dan  pasiennya.  Dalam penelitian  ini  ditemukan  beberapa  masalah  diantaranya,  yang  pertama  mengenai  indikator- indikator yang berimbas pada terjadinya kesalahan diagnosis oleh dokter, lalu yang kedua adalah dasar  hukum  penuntutan  terhadap  dokter  jika  kesalahan  diagnosis  terjadi.  Dan  dengan  itu didapat hasil penelitian sebagai berikut: yang pertama, ditemukan prosedur penegakan diagnosis yaitu;  anamnesis,  pemeriksaaan  fisik,  pemeriksaan  penunjang  dan  diagnosis,  selain  itu ditemukan  indikator  yang  berimbas  pada  terjadinya  kesalahan  diagnosis  seperti,  kurangnya kuantitas tenaga medis pada tempat-tempat pelayanan kesehatan serta tidak lengkapnya fasilitas pemeriksaan  penunjang.  Menurut  data  yang  diambil  dari  salah  satu  Puskesmas  di  Lampung Utara tercatat, bahkan tidak memiliki dokter dan fasilitas lain, hal ini tentu bertentangan dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 75 Tahun 2014, yang  menyebutkan bahwa setiap Puskesmas harus  memiliki  minimal  2  dokter.  Temuan  yang  kedua,  adalah  bahwa  dokter  yang  melakukan kesalahan  diagnosis  harus  bertanggung  jawab  berdasarkan  Kode  Etik  Kedokteran  Indonesia (KODEKI)  dan  Undang-Undang  Nomor  29  Tahun  2004  Tentang  Praktek  Kedokteran. Tanggung jawab dokter ini berupa tanggung jawab etis dan tanggung jawab disiplin.
Kata Kunci: Kesalahan, Diagnosis, Tanggung Jawab.

## Abstract
The  bond  between  the  patient  and  the  doctor  starts  when  the  patient  asks  the  doctor  for  help regarding his health. This relationship is known as a therapeutic contract. There is no denying that  there  will  always  be  disputes  between  doctors  and  patients.  In  this  study  found  several problems including, first about the indicators that impact on the occurrence of misdiagnosis by doctors, then the second is the legal basis for prosecution of doctors if a misdiagnosis occurs. And with that the results of the study are as follows: first, the diagnosis is found; history taking, physical  examination,  supporting  examination  and  diagnosis,  in  addition  it  was  found indicators  that  impacted  the  occurrence  of  misdiagnosis  such  as,  lack  of  quantity  of  medical personnel in health service places and incomplete supporting examination facilities. According to data taken from one of the Puskesmas in North Lampung, it does not even have a doctor and other facilities, this is certainly contrary to Minister of Health Regulation No. 75 of 2014, which states that each Puskesmas must have at least 2 doctors. The second finding, is that doctors who make  misdiagnoses  must  be  held  responsible  based  on  the  Indonesian  Medical  Ethics  Code (KODEKI)  and  Law  Number  29  Year  2004  Regarding  Medical  Practices.  This  doctor's responsibility is in the form of ethical responsibilities and disciplinary responsibilities.
Keywords: Error, Diagnosis, Responsibility.
Volume  2  Nomor  1, Januari-Juni  2018:  hlm.  33-42. Magister Ilmu  Hukum,  Fakultas  Hukum,  Universitas  Lampung,  Bandar Lampung, Lampung, Indonesia. E-ISSN: 2598-3105 P-ISSN: 2723-2581 http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/cepalo
Cara  Mengutip (How  to  Cite): Dian  Mauli,  “Tanggung  Jawab  Hukum  Dokter  Terhadap Kesalahan Diagnosis Penyakit Kepada Pasien ”, Jurnal Cepalo , 2 (1), (2018): 33-42.
DOI: https://doi.org/10.25041/cepalo.v2no1.1760

## A. Pendahuluan
Seorang  dokter  mempunyai  tanggung  jawab  profesi  dan  etika  yang  dilahirkan  dari hubungan-hubungan  antara  pasien  dan  dokter  dalam  bidang  kesehatan,  hubungan  ini  dibagi dua  jenis,  yaitu  hubungan  ikatan terapeutik dan  hubungan  yang  ada akibat  peraturan  undang- undang  mengatur  hal  tersebut.  Ikatan/hubungan  ini  kemudian  menghasilkan  suatu  bentuk tanggung  jawab  seorang  dokter  yang  berupa  tanggung  jawab  secara  proesi  dan  eti.ka.  Jika dokter  melakukan  tindakan-tindakan  melawan  hukum,  maka  dapat  dilakukan  penuntutan hukum  untuknya  baik  di  bidang  peradilan  perdata,  peradilan  pidana  maupun  peradilan administratif.  Sedangkan  apabila  dokter  melakukan  pelanggaran  kode  etik  maka  dokter tersebut harus dituntut secara hukum pada Pengadilan Etik yang diselenggarakan oleh Majelis Kehormatan  Etika  Kedokteran  dan  Pengadilan  Displin  yang  diselenggarakan  oleh  Majelis Kehormatan  Disiplin  Kedokteran  Indonesia  Maka  dari  itu,  seorang  dokter  harus  bekerja dibawah  peraturan  perundang-  undangan  dan  standar  profesi  yang  telah  ditentukan  termasuk Kode etik yang harus mereka patuhi. Ini merupakan hal yang sangat krusial, hal ini disebabkan karena  dalam  sengketa  mengenai  pelayanan  kesehatan  oleh  dokter,  maka  perlu  diperhatikam apakah  dokter  tersebut  telah  bekerja  sesuai  aturan  atau  tidak,  jika  terbukti  terjadi ketidaksesuaian  yang  menyebabkan  terjadi  kesalahan  diagnosis,  maka  seorang  dokter  dapat dinyatakan melakukan melpraktek.
Kesalahan  diagnosis  ini  adalah  termasuk  dalam  kelalaian  tindakan  medis.  Seorang  yang lalai  adalah  mereka  yang  bertindak  tidak  peduli  dan  tidak  memperhatikan  tindakannya  yang berakibat kerugian atau cedera kepada oramg lain, namun jika kelalaian itu adalah hal-hal yang masih  dianggap  ringan/  tidak  merugikan  secara berat,  maka  kelalaian  tersebut  tidak  berakibat hukum  apapun  ( De  minisis  not    curat  lex  principle ).  Tetapi,  jika  kelalaian  tersebut mengakibatkan kerugian terhadap benda dan/atau keselamatan jiwa seseorang,  maka kelalaiam itu  dapat  dikatakan  tindak  pidana, 1 yaitu  antara  dokter  dan  pasiennya  dalam  pelayanan kesehatan.
Sengketa  pasien  atau  keluarganya  dan  Rumah  sakit  maupun  pekerja  rumah  sakit  (tenaga kesehatan) dalam hal sarana dan fasilitas pelayanan kesehatan disebut sengketa medik. Hal ini akan  semakin  sulit  dan  bertele-tele  jika  sengketa  tersebut  tersebar  dan  dimuat  dalam  berita, sayangnya  sering  terjadi  kesulitan  dalam  pembuktian  fakta  hukum  karena  kurangnya pengetahuan  hukum  dari  aparat,  penggunaan  pasal  yang  tidak  konsisten  serta  penggerseran ranah  pengadilan.Hasil  akhir  daripada  pelayanaan  kesehatan  yang  tidak  sesuai  hukum  serta kelalaian  tenaga  kesehatan  adalah  objek  yang  sering  dipersengketakan.  Padahal  berdasarkan hukum  kesehatan  tenaga  kesehatan  hanya  bertanggung  jawab  atas  upaya  yang  dilakukan ( Inspaning Verbinntenis ) dan tidak menjamin hasil akhir ( Resultalte Verbinntenis ). 2
Kesalahan  diagnosis  bisa  saja  terjadi,  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  dokter  juga  manusia yang  melakukan  kesalahan,  namun  kesalahan,  kekeliruan  apalagi  kelalaian  yang  telah diperbuat  harus  tetap  dipertanggungjawabkan  oleh  dokter.  Kesalahan-kesalahan  pelaksana pelayan  kesehatan yang  menyebabkan ketidakpuasan pasien atau keluarga pasien, belakangan ini sering diberitakan di berbagai media masa. Penuntutan yang dilakukan pasien atau keluarga pasien  terhadap  tenaga  kesehatan  termasuk  dokter,  mengakibatkan  diterapkannya defensive medicine yang malah merugikan pasien itu sendiri. Lalu, perlu digaris bawahi, bahwa layanan kesehatan  yang  berakibat  terjadi  kecacatan  bahkan  kematian,  tidak  dapat  secara  langsung termasuk dalam kategori malpraktik.
1 Dalmy Iskandar, Rumah Sakit, Tenaga Kesehatan dan Pasien, Jakarta: Sinar Grafika, (1998),  hlm
2 M. Nasser, Sengketa Medis Dalam Pelayanan Kesehatan , (2011), Ari Yunanto & Helmi, Hukum Pidana Malpraktik Medik , Yogyakarta: Andi Offset, (2010), hlm. 3.
Penelitian  mengenai  tanggung  jawab  hukum  dokter  mengenai  kesalahan  diagnosis  adalah termasuk  dalam  jenis  penelitian  normatif  atau  jenis  penelitian  yang  menggunakan  data sekunder  melalui  pendekatan  konseptual,  maksudnya  penelitian  ini  meneliti  berbagai  teori, asas  hukum  serta  aturan-aturan  yang  berlaku  berkaitan  dengan  topik  yang  diangkat  didalam penelitian ini.

## B. Pembahasan

## 1. Keadaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama di Lampung Utara
Lampung  Utara  adalah  merupakan  satu  dari  15  Kab/Kota  yang  ada  di  Provinsi  Lampung .Kotabumi  adalah  ibukota  dari  Lampung  Utara  berada  sekitar  ±110km  dari  Bandarlampung. Secara  administrasi,  luas  wilayah  Lampung  Utara  adalah  2.  725,35  Km 2 terdiri  dari  23 Kecamatan  dan  247  Kelurahan.  Letak  geografis  Kabupaten  Lampung  Utara  berada  di  arah Utara-Selatan  4 . 34 ,- 5 . 06 , LS,  104 . 40 , -LT  dan  105 , 08 ’ BT,  dengan  luas  areal  daratan  seluas 272.563 Ha (7,72%) dari luas wilayah Provinsi Lampung). Data-Data yang ditemukan mengenai fasilitas pelayanan kesehatan di Lampung Utara, ialah sebagai berikut:.
a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan
1) Fasilitas Kesehatan Dasar.
2) Fasilitas Kesehatan Lainnya
3) Fasilitas Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat.
b. Kuantitas Tenaga Kesehatan
Jumlah  dokter dan perawat di Lampung Utara dalam 2016 tercatat ada 1.475 orang terbagi dalam 12 jenis ketenagaan. Menurut data yang didapat, jumlah tenaga kesehatan yang bekerja di Puskesmas sejumlah 971 dan tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit sejumlah 504 tenaga kesehatan.  Rasio  tenaga  kesehatan  masih  jauh  dari  target  nasional,  tercatat  untuk  per  100.ribu penduduk yang mendiami Lampung Utara dalam 2016. Sedangkan rasio jumlah dokter (umum, spesialis, gigi) per100 ribu penduduk yang mendiami Lampung utara dalam 5 tahun belakangan ini  terbukti  tidak  mencapai  target.  Fakta  dan  data-data  ini  membuktikan  bahwa  perlu  ada tanggapan  lebih  Pemda  Lampung  Utara  dalam  rangka  penambahan  tenaga  kesehatan  untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
2. Tanggung  Jawab  Dokter  Serta  Indikator  yang  Menyebabkan  Tejadinya  Kesalahan Diagonosis
a. Definisi Diagnosis
Diagnosis  merupakan  prosedur  yang  dilakukan  dokter  untuk  menentukan  suatu  kondisi pasiennya. 3 Diagnosis juga diartikan sebagai hasil dari evaluasi yang telah dilakukanIndikator diagnosis  dilakukan  dalam  beberapa  cara  yaitu  dengan  pemeriksaan  fisik,  tes  laboratorium, atau  sejenisnya,  serta  pemanfaatan  teknologi  komputer  berupa  program  yang  telah  dirancang khusus  dalam  proses  penilaian.  Penentuan  penyakit  pasien  adalah  fungsi  utama  dari dilakukannya  diagnosis  terhadap  pasien  yang  melalu  beberapa  tahapan  pemeriksaan,  mulai dari  anamnesis,  pemeriksaan  fisik  sampai  pada  pemeriksaan  penunjang  lainnya.  Kewenangan dokter  (umum,spesialis  maupun  dokter  gigi)  yang  terdaftar  surat  tanda  registrasi  dalam melakukan tugas sesuai dengan kompetensinya menurut Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No 29 Tahun 2009 tentang Praktek Kedokteran adalah sebagai berikut:
1) Melakukan interview dengan pasiennya mengenai kondisi pasien tersebut
2) Melakukan pemeriksaan fisik mapun mental
3) Menimbang apakah pemeriksaan tambahan dibutuhkan atau tidak
4) Membacakan diagnosa pasien
5) Memutuskan jadwal serta metode pemeriksaan pasien
6) Melakukan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi;
3 https://putririnriani.wordpress.com/2014/01/15/pengertian-diagnosis-prognosis-mendengar- danmendengarkan/
7) Menulis resep obat dan alat kesehatan;
8) Menerbitkan surat keterangan dokter atau dokter gigi;
9) Menyimpan obat dalam jumlah dan jenis yang diizinkan;
10) Meracik dan menyerahkan obat kepada pasien, bagi yang praktik di daerah terpencil yang tidak ada apotik.

## b. Kesalahan Diagnosis
Kesalahan  diagnosis  merupakan  kesalahan  medis  yang  terjadi  selepas  prosedur  diagnosis dan  pemeriksaan  intensif  yang  di  lakukan  terhadap  pasien  oleh  seorang  dokter. 4 Sedangkan untuk  dikategorikan  sebagai  malpraktik,  kelalaian  yang  dilakukan  seorang  dokter  dalam melakukan diagnosis harus terlebih dulu di perhatikan apakah dokter tersebut telah menjalankan tugasnya  berdasarkan  Standar  Profesi  yang  dimiliknya  Atau  bahkan  jika  dokter  yang bersangkutan  terbukti  melakukan  kesalahan  dalam  mendiagnosis,  tetapi  tindakan  medik  yang dilakukan  sesuai  dengan  peraturan,maka  hal  tersebut  bukanlah  termasuk  tindakan  malpraktek medik/kelalaian medik .5
Atau  bahkan  jika  dokter  yang  bersangkutan  terbukti  melakukan  kesalahan  dalam mendiagnosis, tetapi tindakan medik yang dilakukan sesuai dengan peraturan,maka hal tersebut bukanlah termasuk tindakan malpraktek medik/kelalaian medik. 6 Sesuai dengan bahasan diatas, maka  ditentukan  bahwa  dokter  harus  memperhatikan  beberapa  aturan-aturan  dalam melaksanakan tugasnya, aturan-aturan itu meliputi:
1) Peraturan Perundang-Undangan:
a) Pasal 50 UU NO 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran:
- Memperoleh perlindungan hukum sepanjang  melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional.
- Memberikan    pelayanan    medis  menurut  standar  profesi  dan  standar  prosedur operasional.
b) Pasal 24 ayat 1 UU NO 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan: Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  23  harus  memenuhi  ketentuan  kode  etik,  standar  profesi,  hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.
c) Pasal  1  UU  No  36  Tahun  2004  Tentang  Tenaga  Kesehatan  Ayat  (14):  Standar  Prosedur Operasional  adalah  suatu  perangkat  instruksi/langkah-langkah  yang  dibakukan  untuk menyelesaikan  proses  kerja  rutin  tertentu  dengan  memberikan  langkah  yang  benar  dan terbaik  berdasarkan  konsensus  bersama  untuk  melaksanakan  berbagai  kegiatan  dan  fungsi pelayanan yang dibuat oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan berdasarkan Standar Profesi.
2) Kode Etik Kedokteran Indonesia (“KODEKI”):
Pasal  1:  Setiap  dokter  harus  menjunjung  tinggi,  menghayati  dan  mengamalkan  sumpah dokter
Pasal 2: Seorang  dokter harus senantiasa berupaya melaksanakan profesinya sesuai dengan standar profesi yang tertinggi Pasal 6: Setiap dokter harus senantiasa berhati-hati dalam  mengumumkan dan  menerapkan setiap  penemuan  teknik  atau  pengobatan  baru  yang  belum  diuji  kebenarannya  dan  hal-hal yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat Pasal  10:  Setiap  dokter  wajib  bersikap  tulus  ikhlas  dan  mempergunakan  segala  ilmu  dan keterampilan nya untuk kepentingan pasien. Dalam hal ini ia tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan  atau  pengobatan,  maka  atas  persetujuan  pasien,  ia  wajib  merujuk  pasien kepada dokter yang mempunyai keahlian dalam penyakit tersebut.
Pasal  11:  dokter  harus  memberikan  kesempatan  kepada  pasien  agar  senantiasa  dapat berhubungan  dengan  keluarga  dan  penasehatnya  dalam  beribadat  dan  atau  dalam  masalah lainnya.
4 http://kamuskesehatan.com/arti/Salah-diagnosis/.
5 www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5203cbfe5f6aa/langkah-hukum-jika-dokter-salahdiagnosis
6 www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5203cbfe5f6aa/langkah-hukum-jika-dokter-salahdiagnosis

## 3) Standar Profesi Kedokteran
Seorang dokter harus melaksanakan kewajibannya sebagai tenaga kesehatan berdasarkan tiga peraturan yang telah disebutkan diatas, dapat disimpulkan bahwa tidak semua kesalahan atas perbuatan  medik  dokter  tersebut  dapat  diklasifikasikan  dalam  malpraktek  medik. 7 Didefinisikan  dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  Standard  profesi  diartikan  sebagai keahlian  dasar  yang  wajib  dikuasai  oleh  pelaku  profesi  dalam  melakukan  tugasnya  pada masyarakat  luas,  standar  ini  dirancang  langsung  oleh  Organisasi  keprofesian.  Lebih  jauh dinyatakan  oleh  Bapak  M.Fakih  dalam  seminar  nasional,  bahwa  akan  di  tiadakan  sebuah kesalahan atas tindakan kesehatan apabila ada: 8
a) Risiko  dalam  pengobatan  yaitu  resiko  yang  melekat , risiko  akibat  reaksi  alergik,  risiko komplikasi yang timbul dalam tubuh pasien akibat dari pengobatan tersebut.
b) Kesalahan pemeriksaan klinis
c) Terjadi sebuah Kecelakaan Medis
d) Risiko  yang  telah  diketahui  sebelumnya  oleh  Pasien,  Resiko  ini  cenderung  besar  dan berbahaya
e) Kelalaian yang dibuat sendiri oleh pasien
Dalam  menentukan  sebuah  kesalahan  diagnosis  akibat  dari  tindakan  dokter  merupakan malpraktik medik, dapat dilihat melalui standar yang telah ditentukan, dibawah ini: 9
1) Harus ditentukan apakah dokter yang bersangkutan memenuhi unsur kelalaian, dalam hal ini dokter  dituntut  untuk  bekerja  seteliti  mungkin  dalam  rangka  menghindari  terjadinya kesalahan  diagnosis  sebagai  akibat  dari  ketidaktelitiannya,  contohnya  kesalahan  dalam membaca hasil pemeriksaan pasiennya.
2) Tindakan-tindakan dokter dalam melaksanakan tugasnya haruslah sesuai dengan  ilmu medis. Hal  ini  penting  sebagai  pembuktian  tindakan  dokter  bahwa  mereka  telah  melakukan malpraktik.
3) Keahlian secara rata-rata yang dimiliki tenaga medis dalam kategori yang serupa
4) Terjadi dalam kondisi yang serupa
5) Pengupayaan  tindakan  medik  harus  sejalan  lurus  dengan  maksud  aktual  suatu  perbuatan medis tersebut.
Leenen membagi  lima  kriteria  pengujian  terhadap  tindakan  dokter  untuk  menentukan apakah  seorang  dokter  telah  terbukti  melakukan  kesalahan,  kelalaian  medik  atau  malpraktek, yang dikutip pleh Fred Ameln, yaitu: 10
1) Tindakan  dokter  yang  harus  dilakukan  secara  teliti/saksama  ( zorgvildig  hendelen )  dan tidak  lalai  ( culpa ).  Apabila  seoraang  dokter  terbukti  tidak  teliti  dan  tidak  berhati-hati, maka ia telah memenuhi unsur kelalaian; dan apabila ia sangat tidak hati-hati, ia memenuhi unsur culpa  lata;
2) Tindakan  dokter  terhadap  pasiennya  harus  serasi  dengan  ukuran  ilmu  medik  ( volgens  de medische standard);
3) Kemampuan rata-rata ( overage ) dibanding kategori keahlian medis yang sama (gemiddelde bewaamheid van gelijke medische categorie);
4) Terjadi dalam kondisi yang serupa (gelijke omstandigheden);
5) Suatu  upaya  yang  proporsional  dan  memiliki  tujuan  akhir  yang  nyata  akan  tindakan tersebut.
c. Indikator-Indikator Yang Berimbas Pada Terjadinya Kesalahan Diagnosis
Dokter  mempunyai  wewenang  dalam  melakukan  praktik  sesuai  dengan  kompetensi  dan
7 Ibid
8 M. Fakih, “Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan Dalam Melakukan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan” , Seminar Nasional Universitas Gajah Mada, (2017).
9 http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol10135/kesalahan-diagnosis-dokter- tergolongmalpraktek-atau- kelalaian-medikkah.
10 Fred Ameln, Kapita Selekta Hukum Kedokteran, Jakarta: Grafikatama Jaya, (1991), hlm. 87.
pendidikan mereka, wewenang ini tercantum dalam surat tanda registrasi berdasarkan Pasal 35 (1) Undang-Undang Praktek Kedokteran. Wewenang yang dimiliki dokter yakni:
1) Melakukan interview dengan pasiennya mengenai kondisi pasien tersebut
2) Melakukan pemeriksaan fisik mapun mental
3) Menimbang apakah pemeriksaan tambahan dibutuhkan atau tidak
4) Membacakan diagnosa pasien
5) Memutuskan jadwal serta metode pemeriksaan pasien
Berdasarkan  hal  tersebut  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  wewenang  seoraang  dokter  atau dokter  gigi  salah  satunya  adalah  mendiagnosis  pasiennya.  Terlihat  bahwa  peran  tenaga  dokter sangatlah penting, maka kecakapan medik tenaga dokter tentu akan berpengaruh besar terhadap kesuksesan pelaksanaan diagnosis terhadap pasien. Dibawaah ini adalah tahapan-tahapan dalam melakukan diagnosis, yaitu: 11
1) Anamnesa
Adalah proses  wawancara oleh  dokter atau tenaga  medis yang  lain  kepada pasien  dan atau keluarga  pasien  dalam  rangka  menggali  informasi  tentang  penyakit  pasien  sesuai  dengan peraturan yang berlaku
2) Pemeriksaan tubuh/Fisik pasien
Adalah prosedur pelaksanaan pemeriksaan untuk mengetahui kondisi pasien secara konkret
3) Pemeriksaan Penunjang Pemeriksaan  penunjang  dilakukan  untuk  menentukan  diagnosis  penyakit  penderita.
Pemeriksaan  penunjang  ini  biasanya  dilakukan  apabila  tindakan-  tindakan  medis  di  atas belum  dapat  memastikan  diagnosis  suatu  penyakit  yang  diderita  pasien  sehingga  dianggap perlu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
4) Diagnosis
Diagnosis adalah penetapan jenis penyakit tertentu berdasarkan analisis hasil anamnesis dan pemeriksaan  yang  cermat . Sumber  lain  menyatakan  bahwa  diagnosis  juga  merupakan pengenalan  sifat-sifat  penyakit  atau  kondisi  tertentu  untuk  membedakan  satu  penyakit  dari penyakit yang lain .12
Indikator  lain  yang  dapat  mempengaruhi  hasil  diagnosis  adalah  pemeriksaan  penunjang. Pemeriksaan  ini  biasanya  dilakukan  apabila  tindakan-tindakan  medis  yang  disebutkan  diatas belum  mampu  menghasilkan  diagnosis  suatu  penyakit  yang  diderita  pasien,  sehingga  perlu dilakukan  pemeriksaan  lebih  lanjut  atas  indikasi  tertentu  dalam  memperoleh  keterangan  yang lebih menyeluruh. Berdasarkan hal diatas dapat disimpulkan pemeriksaan ini bertujuan untuk:
1) Diagnosa pasien ( Diagnostik)
2) Pengobatan tertentu pada pasien sesuai kondisinya ( Terapeutik)
3) Pemeriksaan lanjutan ( Rontgent, USG dll)

## d. Tanggung Jawab Hukum oleh Dokter Atas Kesalahan Diagnosisnya
Sebelum dijelaskan lebih lanjut mengenai tanggung jawab hukum dokter. Perlu disampaikan secara umum memgenai definisi tanggung jawab itu sendiri. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab diartikan sebagai keharusan  dalam  melaksanakan sesuatu  yang  juga berjalan lurus dengan kewajiban menanggung segala perbuatannya tersebut secara penuh. Yang sesuai  dengan bahasan penelitian  ini, maka tanggung jawab dokter diartikan sebagai keharusan menanggung kesalahan sebagai akibat dari tindakan medis yang dilakukannya (baik sengaja atau tidak).
1) Tanggungjawab dokter dalam bidang hukum perdata
a) Karena Wanprestasi
Pengertian wanprestasi ialah  suatu  keadaan  dimana  seseorang  tidak  memenuhi
11 http://www.medrec07.com/2014/12/pengertian-anamnesa-pemeriksaan-fisik- pemeriksaanpenunjang-diagnosis- prognosis-terapi-tindakan-medis.html
12 https://putririnriani.wordpress.com/2014/01/15/pengertian-diagnosis-prognosis-mendengar- danmendengarkan/
kewajibannya  yang  didasarkan  pada  suatu  perjanjian  atau  kontrak.  Pada  dasarnya pertanggungjawaban perdata itu bertujuan untuk memperoleh ganti rugi atas kerugian yang diderita  oleh  pasien  akibat  adanya wanprestasi atau  perbuatan  melawan  hukum  dari tindakan  dokter.  Menurut  ilmu  hukum  perdata,  seseorang  dapat  dianggap  melakukan wanprestasi apabila:  Tidak  melakukan  apa  yang  disanggupi  akan  dilakukan,  Terlambat dalam  melakukan  hal  yang  telah  ia  janjikan  sebelumnya,  atau  perbuatannya  tidak  sesuai dengan  apa  yang  sudah  diperjanjikan,serta  melakukan  sesuatu  yang  menurut  perjanjian dianggal sebuah pelanggaran.
b) Tanggungjawab dalam Hukum Perdata akibuat melawan hukum ( onrechtmatige daad ) Tanggungjawab  sebagai  akibat  dari  melawan  hukum  adalah    salah    satu  bentuk pertanggungjawaban  hukum  menurut  hukum  perdata. Berdasarkan  KUH  Perdata tepatnya pada  Pasal  1365  sampai  dengan  Pasal  1367,  Perbuatan  Melawan  Hukum  dibedakan menjadi tiga, yaitu:
- Kesengajaan melakukan perbuatan melawan hukum
- Ketidaksengajaan (tidak ada kesalahan) dalam melakukan perbuatan melawan hukum
- Kelalaian yang menyebabkan terjadinya perbuatan melawan hukum
2) Tanggung jawab dokter dalam bidang hukum pidana
Seiring dengan semakin meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, dalam perkembangan selanjutnya  timbul  permasalahan  tanggung  jawab  pidana  seorang  dokter,  khususnya  yang menyangkut  dengan  kelalaian,  hal  mana  dilandaskan  pada  teori-teori  kesalahan  dalam  hukum pidana.  Tanggung  jawab  pidana  di  sini  timbul  bila  pertama-tama  dapat  dibuktikan  adanya kesalahan  profesional,  misalnya  kesalahan  dalam  diagnosa  atau  kesalahan  dalam  cara-cara pengobatan  atau  perawatan. Suatu  perbuatan  dapat  dikategorikan  sebagai criminal  malpractice apabila  memenuhi  rumusan  delik  pidana  yaitu:  Perbuatan  tersebut  harus  merupakan  perbuatan tercela  dan  dilakukan  sikap  batin  yang  salah  yaitu  berupa  kesengajaan,  kecerobohan  atau kelapaan.  Kesalahan  atau  kelalaian  tenaga  kesehatan  dapat  terjadi  di  bidang  hukum  pidana, diatur antara lain  dalam: Pasal 263, 267, 294 ayat (2), 299, 304, 322, 344, 347, 348, 349, 351, 359, 360, 361, 531 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Ada  perbedaan  penting  antara  tindak  pidana  biasa  dengan  ‘tindak  pidana  medis’.  Pada tindak  pidana  biasa  yang  terutama  diperhatikan  adalah  ‘akibatnya’,  sedangkan  pada  tindak pidana  medis  adalah  ‘penyebabnya’.  Walaupun  berakibat  fatal,  tetapi  jika  tidak  ada  unsur kelalaian  atau  kesalahan  maka  dokternya  tidak  dapat  dipersalahkan.  Beberapa  contoh  dari criminal  malpractice yang  berupa  kesengajaan  adalah  melakukan  aborsi  tanpa  indikasi  medis, membocorkan rahasia kedokteran, tidak melakukan pertolongan seseorang yang dalam keadaan emergency ,  melakukan eutanasia, menerbitkan  surat  keterangan  dokter  yang  tidak  benar, membuat visum  et  repertum yang  tidak  benar  dan  memberikan  keterangan  yang  tidak  benar  di sidang pengadilan dalam kapasitas sebagai ahli.
3) Tanggungjawab dalam bidang hukum administrasi
Dikatakan pelanggaran administrative malpractic e jika dokter melanggar hukum tata usaha negara.  Contoh  tindakan  dokter  yang  dikategorikan  sebagai administrative  malpractice adalah menjalankan  praktek  tanpa  ijin,  melakukan  tindakan  medis  yang  tidak  sesuai  dengan  ijin  yang dimiliki,  melakukan  praktek  dengan  menggunakan  ijin  yang  sudah  daluwarsa  dan  tidak membuat rekam medis. Pasal 11 Undang-Undang No. 6 Tahun 1963, sanksi administratif dapat dijatuhkan  terhadap  dokter  yang  melalaikan  kewajiban,  melakukan  suatu  hal  yang  seharusnya tidak  boleh  diperbuat  oleh  seorang  dokter,  baik  mengingat  sumpah  jabatannya  maupun mengingat sumpah sebagai dokter, mengabaikan sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh dokter dan melanggar ketentuan menurut atau berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1963.
3. Ketentuan Hukum Dalam Hal Menuntut Dokter Akibat Kesalahan Diagnosis yang dilakukannya
a. Tanggung Jawab Etis
Seorang  dokter  harus  berperilaku  sesuai  kode  etik  yang  diatur  dalam  Surat  Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 434/SK/X Tahun 1983 tentang Kode Etik Kedokteran Indonesia dan Sumpah  Dokter  Didalamnya  telah  diatur  jenis-jenis  pelanggaran  etik  murni  dan  pelanggaran etik  yang  sekaligus  melanggar  hukum.  Maka  untuk  lebih  memperjelas,  berikut  dipaparkan beberapa  contoh  pelanggaran  etik  murni  maupun  pelanggaran  etikolegal  (pelanggaran  etik disertai pelanggaran hukum), yaitu:
1) Perbuatan Melanggar Etika Murni
a) Meminta Imbalan secara illegal dan berlebihan dari keluarga pasien
b) Mengalihkan pasien tanpa ada izin terlebih dahulu dar keluarga pasien
c) Bersikap arogan/memuji diri secara berlebihan dimuka pasien
d) Pendidikan kedokteran yang dienyam tidak sesuai dengan profesinya sebagai dokter
e) Menyampingkan kesehatan dirinya (dokter) sendiri
2) Perbuatan melanggar etikolegal
a) Dokter Melayani Pasien tidak sesuai standard yang ditentukan
b) Membuat surat keterangan illegal/palsu
c) Aborrtus Provokatus
d) Menyebarkan secara umum dan tidak bertanggung jawab mengenai pekerjaan dokter

## b. Tanggungjawab Disiplin
Tanggung  Jawab  Disiplin  diatur  dalam  Pasal  69  Ayat  (3)  Undang-Undang  Praktik Kedokteran tanggung jawab disiplin yang dimaksud adalah berupa:
1) Pemberian peringatan tertulis
2) Rekomendasi pencabutan Surat Tanda Registrasi atau Surat Ijin Praktek.
3) Kewajiban  mengikuti  pendidikan  dan  pelatihan  institusi  pendidikan  kedokteran  atau kedokteran gigi.

## c. Tanggung Jawab Pidana
Tanggung  Jawab  Pidana  seorang  dokter  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  29  Tahun 2004  Tentang  Praktek  Kedokteran,  terdapat  enam  pasal  yang  menjelaskan  mengenai  tindak pidana pada bidang kesehatan, antara lain:
1) Tindak pidana praktek kedokteran tanpa Surat Tanda Registrasi (STR) (Pasal 75)
2) Tindak pidana praktek kedokteran tanpa Surat Ijin Praktek (SIP) (Pasal 76)
3) Tindak  pidana  menggunakan  identitas  gelar  atau  bentuk  lain  yang  menimbulkan  kesan dokter yang memiliki STR dan SIP (Pasal 77)
4) Tindak pidana menggunakan alat, metode pelayanan kesehatan yang menimbulkan kesan dokter yang memiliki STR dan SIP (Pasal 78)
5) Tindak  pidana  dokter  praktek  yang  tidak  memasang  papan  nama,  tidak  membuat  rekam medis  dan  tidak  berdasarkan  Standar  Profesi  (Pasal  79)  6)  Tindak  pidana memperkerjakan dokter tanpa SIP (Pasal 80)

## C. Penutup
1. Kesimpulan
Sesuai dengan pembahasan yang dipaparkan diatas, maka dapat disimpulkan:
a. Terdapat beberapa hal yang menjadi indikator terjadinya kesalahan diagnosis, diantaranya kuantitas jumlah tenaga kesehatan yang masih dibawah target, sarana kesehatan tambahan yang  sangat  kurang,  hal  ini  terbukti  dari  data  yang  didapat  di  Lampung  Utara  yang memiliki tenaga kesehatan  yang belum sesuai target sesuai peraturan yang belaku,  bahkan ada beberapa tempat pelayanan kesehatan tidak memiliki dokter sama sekali. Ketersediaan
sarana  pemeriksaan  tambahan  pun  belum  memadai,  seperti  kurangnya  fasilitas  Rontgent, USG dan lain sebagainya.
b. Dalam  melakukan  tugasnya,  dokter  tidak  luput  dari  kesalahan,  contohnya  kesalahan diagnosis.  Jika  hal  ini  terjadi  maka  dokter  dapat  dituntut  dengan  dasar  hukum  dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, standard profesi, SOP maupun KODEKI.

## 2. Saran
Terdapat  saran-saran  yang  didapat  setelah  pemaparan  diatas  yang  sejalan  dengan  pokok bahasan, yaitu:
a. Seperti  yang  tertera  pada  data,  Pemerintah  Kabupaten  Lampung  Utara  harus  memberikan perhatian  khusus  dalam  rangka  penambahan  jumlah  Tenaga  Kesehatan  (dokter)  serta melengkapi  fasilitas  guna  pemeriksaan  penunjang  dalam  meminimalisir  terjadinya kesalahan diagnosis pasien
b. Berdasarkan  penjelasan  dalam  penelitian  ini  mengenai  peraturan  perundang-  undangan, seorang  dokter  dituntut  untuk  melaksanakan  tugasnya  termasuk  dalam  hal  mendiagnosis pasian  harus  sesuai  dengan  kode  etik  kedokteran,  standar  profesi  dan  standar  prosedur operasional.

## Daftar Pustaka
A. Buku Ari Yunanto & Helmi. (2010). Hukum Pidana Malpraktik Medik . Yogyakarta: Andi Offset. Dalmy, Iskandar. (1998). Rumah Sakit, Tenaga Kesehatan dan Pasien, Jakarta: Sinar Grafika, Iskandar, Dalmy. (1998). Rumah Sakit, Tenaga Kesehatan dan Pasien. Jakarta: Sinar Grafika. M. Nasser SpKK.D.Law. (2011). Sengketa Medis Dalam Pelayanan Kesehatan . Soemitro, Ronny Hanitijo. (1985). Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Balai Aksara.

## B. Peraturan Hukum
Undang-  Undang  Nomor  36  Tahun  2004  Tentang  Tenaga  Kesehatan  Kode  Etik  Kedokteran Indonesia (“KODEKI”)
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Praktek Kedokteran Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
C. Internet dan Makalah http://kamuskesehatan.com/arti/Salah-diagnosis/. http://www.medrec07.com/2014/12/pengertian-anamnesa-pemeriksaan- fisikpemeriksaan- penunjang-diagnosis-prognosis-terapi-tindakan- medis.html
https://putririnriani.wordpress.com/2014/01/15/pengertian-diagnosis- prognosismendengar-dan- mendengarkan/
M. Fakih, “Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan Dalam Melakukan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan”, Seminar Nasional Universitas Gadjah Mada, 2017.