Volume 7 Nomor 5, Tahun 2024 e-ISSN : 2597-5234

## PENGARUH PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2022

## THE INFLUENCE OF ACCOUNTABILITY, TRANSPARENCY, AND REGIONAL FINANCIAL MANAGEMENT ON THE FINANCIAL PERFORMANCE OF THE KARAWANG REGIONAL GOVERNMENT IN 2022
Yunanti Eva Mandasari 1* , Tubagus Ahmad Darojat 2 ; Nunung Nurhasanah 3

## Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Singaperbangsa Karawang
yunantievamandasari@gmail.com 1 , tubagusahmaddarojat@fe.unsika.ac.id 2 ; nunungnurhasanah@feb.unsika.ac.id 3

## ABSTRACT
This  research  aims  to  determine  and  analyze  the  influence  of  financial  performance  on  3 SKPDs, namely the Secretariat of the Karawang Regency People's Representative Council, the Karawang Regency Regional Inspectorate and the Karawang Regency Regional Financial and Asset Management Agency in 2022 in terms of regional financial management, accountability and transparency. The sample used in this research was 3 SKPD employees with a total of 99 out of a total population of 187 employees. The data analysis method used is a descriptive verification method using primary data types and an analysis method using path analysis. The results of research on correlation analysis show that there is a significant relationship between regional financial management and accountability but has a low level of relationship, there is a  significant  relationship  between  accountability  and  transparency  but  has  a  low  level  of relationship and there is no significant but positive relationship between regional financial management with transparency because it has a very low level of relationship. Meanwhile, the results of path analysis research show that regional financial management partially influences the  regional  financial  performance  of  Karawang  Regency  because  it  has  an  influence  of 13.64%, accountability partially influences the regional financial performance of Karawang Regency  because  it  has  an  influence  of  5.63%  and  transparency  partially  influences  the regional financial performance of Karawang Regency because it has an influence of 8.55%. Based on the overall results, it shows that regional financial management, accountability and transparency  simultaneously  influence  the  regional  financial  performance  of  Karawang Regency because it amounts to 27.8% while the remaining 72.2% is the contribution of other variables not studied (ԑ).
Keywords : financial management, accountability, transparency, financial performance

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kinerja keuangan pada 3 SKPD yaitu Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Karawang, Inspektorat Daerah Kabupaten  Karawang  dan  Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten Karawang tahun 2022 dilihat dari pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pegawai 3 SKPD dengan jumlah 99 dari total  populasi  sebanyak  187  pegawai.  Metode  analisis  data  yang  digunakan  adalah  metode deskriptif verifikatif dengan menggunakan jenis data primer dan metode analisis menggunakan analisis jalur. Hasil penelitian pada analisis korelasi menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang  signifikan  antara  pengelolaan  keuangan  daerah  dengan  akuntabilitas  namun  memiliki tingkat hubungan yang rendah, terdapat hubungan yang signifikan antara akuntabilitas dengan transparansi namun memiliki tingkat hubungan yang rendah dan tidak terdapat hubungan yang
signifikan  namun  positif  antara  pengelolaan  keuangan  daerah  dengan  transparansi  karena memiliki  tingkat  hubungan  yang  sangat  rendah.  Sedangkan  hasil  penelitian  analisis  jalur diperoleh  bahwa  pengelolaan  keuangan  daerah  secara  parsial  berpengaruh  terhadap  kinerja keuangan  daerah  Kabupaten  Karawang  karena  memiliki  pengaruh  sebesar  13,64%, akuntabilitas  secara  parsial  berpengaruh  terhadap  kinerja  keuangan  daerah  Kabupaten Karawang  karena  memiliki  pengaruh  sebesar  5,63%  dan  transparansi  secara  parsial berpengaruh  terhadap  kinerja  keuangan  daerah  Kabupaten  Karawang  karena  memiliki pengaruh  sebesar  8,55%.  Berdasarkan  hasil  secara  keseluruhan  menunjukan  bahwa pengelolaan  keuangan  daerah,  akuntabilitas  dan  transparansi  secara  simultan  berpengaruh terhadap  kinerja  keuangan  daerah  Kabupaten  Karawang  karena  sebesar  27,8%  sedangkan sisanya 72,2% merupakan konstribusi variabel lain yang tidak diteliti (ԑ).
Kata Kunci : pengelolaan keuangan, akuntabilitas, transparansi, kinerja keuangan

## PENDAHULUAN
Organisasi  sektor  publik,  salah  satunya pemerintah,  adalah  organisasi  yang  berusaha memberikan pelayanan publik terbaik. Karena pelayanan  publik  memengaruhi  banyak  aspek yang menyangkut kehidupan masyarakat yang sangat  luas  maka  tuntutan  masyarakat  untuk penyelenggaraan  pelayanan  publik  yang  lebih baik  semakin  kuat.  Secara  visual,  kualitas pelayanan  publik  yang  diberikan  pemerintah saat  ini  masih  jauh  dari  harapan  masyarakat. Hal itu nampak terlihat dari keluhan masyarakat yang  sering  bermunculan  terhadap  berbagai jenis  pelayanan  publik.  Pasalnya  masyarakat pengguna pelayanan publik seringkali mengeluh  tentang  persyaratan  yang  tidak sederhana  dengan  waktu  proses  pelayanan seringkali tidak dapat dipastikan serta terkesan berbelit-belit  dalam  prosesnya.  Dengan demikian bahwa penting bagi setiap organisasi, terutama  di  sektor  pemerintahan,  untuk menerapkan  tata  kelola  yang  baik  agar organisasi  publik  berkembang  dengan  baik karena dengan tata kelola yang baik, organisasi dapat dapat lebih berkembang lagi.
Kinerja  pemerintah  daerah  merupakan gambaran  pencapaian  dari  kegiatan,  program atau  kebijakan  sebagai  perwujduan  sasaran, tujuan,  misi  dan  visi  organisasi  (Mahsun; Edowai, 2021). Pemerintah dikatakan mempunyai  kinerja  baik  jika  mereka  mampu mengelola  pemerintahan  sehingga  dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Metode  untuk  menilai  kinerja  keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan  daerahnya  adalah  analisis  keuangan terhadap  APBD  yang  telah  ditetapkan  dan dilaksanakan.
Kinerja keuangan daerah juga dipengaruhi oleh pengelolaan keuangan daerah
(Suryani & Robinsyah, 2022) secara akuntabel dan  transparan,  sehingga  penilaian  kinerja dapat  menunjukkan  kondisi  yang  ideal. Akuntabilitas  mengacu  pada  kewajiban penyedia  penyelenggaraan  kegiatan  publik untuk  dapat  menjawab  segala  hal  tentang langkah-langkah  dari  semua  keputusan  dan proses  yang  dilakukan,  serta  bertanggung jawab  atas  hasil  kinerjanya  (Edowati et  al ., 2021).  Dan  Pemberian  informasi  keuangan yang  transparan  dan  jujur  kepada  masyarakat dianggap sebagai transparansi karena masyarakat  memiliki  hak  untuk  mengetahui secara  terbuka  dan  menyeluruh  tentang tanggung  jawab  pemerintah  dalam  mengelola sumber  daya  yang  dapat  diandalkan  serta kepatuhannya terhadap hukum (Edowati et al. , 2021).
Pemerintah Daerah Kabupaten
Karawang  merupakan  salah  satu  dari  27 pemerintahan  daerah  di  Provinsi  Jawa  Barat, banyak  masyarakat  Kabupaten  Karawang berasumsi  bahwa  Kabupaten  Karawang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup  besar  untuk  membiayai  APBD  nya. Berdasarkan dari Laporan Keuangan
Pemerintah  Kabupaten  Karawang  TA  2019- 2023,  dapat  diketahui  bahwa  Realisasi Pendapatan  Daerah  Pemerintah  Kabupaten Karawang  Tahun  2019  -  2023  sebesar  Rp. 24.003.793.889.362,- dengan rata-rata pertahun sebesar  Rp.4.800.758.777.872,-  dan  Belanja Daerah  Pemerintah  Kabupaten  Karawang sebesar  Rp.23.523.089.395.214,-  dengan  rata- rata pertahun sebesar Rp. 4.704.617.879.043,-. Hasil  tersebut  menunjukan  bahwa  99,98% pendapatan daerah mampu mencukupi belanja daerah pada setiap tahunnya dan hanya tersisa sebesar  0,02%  atau  Rp.96.140.898.830,-. Namun,  dengan  pendapatan  sebesar  tersebut
Pemerintah  Kabupaten  Karawang  tetap mendapatkan kritikan dari publik atas beberapa kebijakan yang dianggap tidak sejalan dengan visi  dan  misi  Kabupaten  Karawang.  Hal  ini dapat  dilihat  dari  pembangunan  infrastruktur yang tidak merata, jalan yang rusak, bangunan sekolah  yang  rusak  ambruk,  rumah  warga roboh,  pengangguran  yang  belum  tertangani, dan  banyak  keluhan  lainnya  dari  warga. Namun, menurut Badan Pemeriksaan Keuangan  Republik  Indonesia  (BPK-RI), pengelolaan keuangan pemerintah daerah baik, jelas,  dan  akuntabel.  Meskipun  Kabupaten Karawang dapat mencapai dan mempertahankan opini audit dari BPK dengan penilaian maksimal, atau WTP, selama 8 tahun berturut-turut.  Namun,  sangat  disayangkan bahwa masih banyak temuan yang menunjukkan bahwa ada penyelewengan dana yang  dilakukan.  Berdasarkan  Laporan  hasil pemeriksaan  BPK  RI  Tahun  Anggaran  2022, yang  dirilis  pada  15  Mei  2023,  menunjukkan bahwa  sebanyak  460  paket  pekerjaan  dari belanja  modal  Jalan  Irigasi  dan  Jaringan  (JIJ) pada  Dinas  PUPR  Karawang  tidak  memenuhi persyaratan.  Temuan  ini  didukung  oleh  hasil audit  Laporan  Realisasi  Anggaran  (LRA)  TA 2022,  yang  menunjukkan  realisasi  belanja modal  JIJ  sebesar  97,57%  dari  anggaran. Dimana, Realisasi belanja tersebut naik sebesar 7,62% dibanding realisasi TA 2021. Selain itu, anggaran Belanja Modal JIJ TA 2022 tersebut dikelola  oleh  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan Penataan  Ruang  (PUPR)  hanya  terealisasi sebesar  97,52%  yang  diantaranya  digunakan untuk  melaksanakan  pekerjaan  Bidang  Jalan dan  Jembatan  serta  Bidang  Sumber  Daya  Air (SDA) (www.bpk.go.id/, 2024).
Pengelolaan  keuangan  daerah  yang berorientasi  pada  kinerja  menunjukkan  bahwa ada  hubungan  antara  sasaran  straregis  yang ingin dicapai dan jumlah dana yang disediakan. Oleh  karena  itu,  dapat  diasumsikan  bahwa pengelolaan  keuangan  daerah  yang  efektif berkontribusi  pada  peningkatan  kinerja  suatu organisasi atau lembaga (Suryana et al. , 2017; darma,  2019;  Juliarti,  2019).  Namun,  ini bertentangan  dengan  temuan  penelitian  oleh (Veronica et  al .,  2020;  Agustina  &  Saifanur, 2020;  Nurhaeda  &  Tenriola,  2022),  yang menemukan bahwa kinerja keuangan pemerintah  daerah  tidak  terpengaruh  oleh pengelolaan keuangan daerah.
Kinerja organisasi publik dari perspektif birokrasi,  atau  kelompok  sasaran  atau
pengguna  jasa  organisasi  publik,  kita  dapat lebih  memahami  konsep  kinerja  keuangan organisasi  publik.  Menurut  (Darma,  2019; Juliarti,  2019;  Jatmiko,  2019;  Nurhaeda  & Tenriola,  2022),  penerapan  berbagai  aturan perundang-undangan  yang  ada  yang  berkaitan dengan  konsep  akuntabilitas,  pengelolaan keuangan,  dan  transparansi  diharapkan  dapat menghasilkan  pengelolaan  keuangan  daerah yang  lebih  baik  dan  berpihak  kepada  rakyat. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut tentang pengelolaan  keuangan  daerah,  akuntabilitas, dan  transparansi  harus  dilakukan  untuk mengetahui  seberapa  besar  dampaknya terhadap  kinerja  keuangan,  khususnya  pada Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Karawang. Studi  ini  akan  disebut  sebagai  " Pengaruh
Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, Dan Transparansi Terhadap
Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2022 ".

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam  bentuk  kuantitatif.  Penelitian  ini menggunakan  data  primer  karena  teknik pengumpulan  data  menggunakan  kuesioner. Dimana,  jumlah  populasi  yang  digunakan dalam penelitian ini sebanyak 187 orang dari 3 SKPD  Kabupaten  Karawang  dengan  teknik penentuan  sampling  menggunakan purposive sampling ,  sehingga  diperoleh  jumlah  sampel sebanyak  99  orang  pegawai.  Teknik  analisis data  yang  digunakan  adalah  analisis  jalur. Pengujian hipotesis menggunakan Uji t dengan taraf kesalahan α = 0,05.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Profil Responden
Profil  responden  dalam  penelitian  ini terbagi  dalam  lima  karakteristik  berdasarkan jenis kelamin, umur, pendidikan terakhir, lama bekerja  dan  jabatan  dalam  pekerjaan.  Dimana hasilnya  menunjukan  bahwa mayoritas berjenis kelamin laki-laki sebanyak 52 atau 53%  berusia  antara  25,1  –  40  tahun sebanyak  41  atau  41%  dengan  tingkat pendidikan  terakhir  S1  sebanyak  31  atau 31% dan sudah bekerja selama 3,1 – 6 tahun sebanyak  44  atau  44%  serta  memiliki jabatan  dalam  bekerja  sebagai  fungsional umum sebanyak 29 atau 29%.

## Analisis Deskriptif Variabel Penelitian
Adapun  rekapitulasi  hasil  tanggapan  99 responden pada variabel pengelolaan keuangan daerah,  akuntabilitas,  transparansi  dan  kinerja keuangan  dapat  dilihat  dalam  tabel  di  bawah ini.
Tabel 1. Hasil Analisis Deskriptif Masing- Masing Variabel Penelitian

## Sumber : Data Diolah, 2024
Berdasarkan  pada  tabel  1  di  atas  dapat diketahui bahwa variabel pengelolaan keuangan  daerah  dengan  nilai  skor  rata-rata sebesar  381,2  berada  pada  kategori  jawaban setuju karena berada pada rentang nilai antara 336,6 sampai 415,8. Posisi nilai skor rata-rata tersebut  dapat  diartikan  bahwa  pengelolaan keuangan  daerah  pada  tiga  SKPD,  yaitu Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten  Karawang,  Inspektorat  Daerah Kabupaten Karawang, dan Badan Pengelolaan
Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten Karawang  dipersepsikan  dengan  baik  oleh responden, kemudian pada variabel akuntabilitas dengan nilai skor rata-rata sebesar 414,1  berada  pada  kategori  jawaban  setuju karena  berada  pada  rentang  nilai  antara  336,6 sampai 415,8. Posisi nilai skor rata-rata tersebut dapat  diartikan  bahwa  akuntabilitas  pada  tiga SKPD,  yaitu  Sekretariat  Dewan  Perwakilan Rakyat  Kabupaten  Karawang,  Inspektorat
Daerah  Kabupaten  Karawang,  dan  Badan Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah Kabupaten  Karawang  dipersepsikan  dengan baik oleh responden sedangkan untuk variabel transparansi dengan nilai skor rata-rata sebesar 406,9  berada  pada  kategori  jawaban  setuju karena  berada  pada  rentang  nilai  antara  336,6 sampai 415,8. Posisi nilai skor rata-rata tersebut dapat  diartikan  bahwa  transparansi  pada  tiga SKPD,  yaitu  Sekretariat  Dewan  Perwakilan Rakyat  Kabupaten  Karawang,  Inspektorat Daerah  Kabupaten  Karawang,  dan  Badan Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah Kabupaten  Karawang  dipersepsikan  dengan baik oleh responden dan pada variabel kinerja keuangan  daerah  dengan  nilai  skor  rata-rata sebesar  410,9  berada  pada  kategori  jawaban setuju karena berada pada rentang nilai antara 336,6 sampai 415,8. Posisi nilai skor rata-rata tersebut  dapat  diartikan  bahwa  kinerja keuangan  daerah  pada  tiga  SKPD,  yaitu Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten  Karawang,  Inspektorat  Daerah
Kabupaten Karawang, dan Badan Pengelolaan Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten Karawang  dipersepsikan  dengan  baik  oleh responden.

## Analisis Verifikatif Dan Uji Hipotesis Analisis Korelasi
Tabel 2 Hasil Analisis Korelasi No Korelasi Nilai Koefesien Korelasi Interval Koefesien Korelasi Tingkat Hubungan 1 Pengelolaan  keuangan daerah dengan Akuntabilitas 0,241 0,20 - 0,399 Rendah 2 Akuntabilitas dengan Transparansi 0,249 0,20 - 0,399 Rendah 3 Pengelolaan  Keuangan daerah dengan Transparansi 0,159 0,00 - 0,199 Sangat Rendah

## Sumber : Data Diolah, 2024
Berdasarkan  hasil  tersebut,  maka  nilai korelasi  antar  variabel  X i dapat  digambarkan sebagai berikut:
Gambar 1. Nilai Korelasi Antar Variabel Bebas Sumber : Data Diolah, 2024

## Analisis Jalur
Tabel 2 Hasil Analisis Jalur
Sumber : Data Diolah, 2024 Keterangan:
1. Nilai  koefesien  jalur  antara  pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja keuangan daerah  yaitu  sebesar  0,330  sehingga diperoleh persamaan Y=0,330.X 1 .
2. Nilai  koefesien  jalur  antara  akuntabilitas terhadap  kinerja  keuangan  daerah  yaitu sebesar 0,185 sehingga diperoleh persamaan Y=0,185.X 2 .
3. Nilai  koefesien  jalur  antara  transparansi terhadap  kinerja  keuangan  daerah  yaitu sebesar 0,243 sehingga diperoleh persamaan Y=0,243.X 3 .
Dari  hasil  tersebut,  diperoleh  persamaan sebagai berikut:
Y = (0,330.X 1 ) + (0,185). X 2 + (0,243). X 3 +ԑ
Pengaruh Parsial dan Simultan 1. Berdasarkan hasil analisis diperoleh bahwa besarnya pengaruh secara parsial pengelolaan  keuangan  daerah  terhadap kinerja  keuangan  daerah  yaitu  0,1364  atau sebesar 13,64%.
2. Berdasarkan hasil analisis diperoleh bahwa besarnya pengaruh secara parsial akuntabilitas  terhadap  kinerja  keuangan daerah yaitu 0,0563 atau sebesar 5,63%.
3. Berdasarkan hasil analisis diperoleh bahwa besarnya pengaruh secara parsial transparansi  terhadap  kinerja  keuangan daerah yaitu 0,0855 atau sebesar 8,55%.
4. Berdasarkan hasil analisis diperoleh bahwa besarnya pengaruh secara simultan pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja keuangan daerah  yaitu  0,2781  atau  sebesar  27,81% sedangkan  sisanya  72,2%  merupakan konstribusi  variabel  lain  yang  tidak  diteliti (ԑ).

## Uji Hipotesis Hipotesis Korelasi Antar Variabel Bebas
Adapun  hasil  pengujian  hipotesis korelasi dalam penelitian ini yaitu:
1. Terdapat  hubungan  antara  pengelolaan keuangan  daerah  dengan  akuntabilitas, karena  t hitung (2,446)  >  t tabel (1,985)  pada tingkat kesalahan 5% dengan db = n – 2 = 99 – 2 = 97. Hasil ini memberikan arti bahwa semakin baik pengelolaan keuangan daerah yang  dilakukan  oleh  3  SKPD  yaitu Sekretariat  Dewan  Perwakilan  Rakyat Kabupaten  Karawang,  Inspektorat  Daerah Kabupaten Karawang, dan Badan
Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah Kabupaten  Karawang,  maka  akan  dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah.  Hasil  ini  didukung  oleh  pendapat (Mardiasmo,  2004)  dan  hasil  penelitian (Kromen et  al. ,  2023)  bahwa  tata  kelola APBD  merupakan  kerangka  yang  lengkap yang  terdiri  dari  pertanggungjawaban, transparansi, dan tata kelola keuangan, yang memungkinkan  untuk  memaksimalkan kinerja  keuangan  pemerintah  daerah. Menurut Mardiasmo (2004, dalam Kroeman et  al. ,  2023),  tata  kelola  yang  baik  adalah syarat untuk keberhasilan sistem akuntabilitas keuangan organisasi. Menurut penjelasan ini, tata kelola keuangan daerah, yang  diwakili  oleh  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Daerah  (APBD),  berada  di tempat  yang  tepat  selama  penerapan manajemen  pemerintah  yang  terpercaya. Selain  belanja  daerah,  APBD  juga  terkait dengan pendapatan daerah karena mencakup  dana  alokasi  umum  untuk mempengaruhi  sumber  pendapatan  asli daerah (Ramadhan, 2012).
2. terdapat  hubungan  antara  akuntabilitas dengan  transparansi  karena  t hitung (2,532)  > t tabel (1,985)  pada  tingkat  kesalahan  5% dengan db = n – 2 = 99 – 2 = 97. Hasil ini memberikan  arti  bahwa  semakin  baik akuntabilitas laporan keuangan daerah yang dilakukan  oleh  3  SKPD  yaitu  Sekretariat Dewan  Perwakilan  Rakyat  Kabupaten Karawang,  Inspektorat  Daerah  Kabupaten Karawang, dan Badan Pengelolaan Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten Karawang, maka akan dapat meningkatkan transparansi  sehingga  publik  akan  dengan mudah  mendapatkan  informasi  dari  SKPD tersebut.  Hal  ini  sejalan  dengan  pendapat Mahmudi (2010) bahwa agen (pemerintah)
Coefficients a Model
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Correlations Collinearity
Statistics
B Std. Error Beta Zero- order Parti al Part Toler
ance VIF 1 (Constant) 9.057 5.226 1.733 .086 Pengelolaan Keuangan Daerah .260 .056 .330 4.630 .000 .342  .429  .397 .933 1.072 Akuntabilitas .172 .083 .185 2.063 .042 .320  .207  .177 .915 1.093 Transparansi .205 .074 .243 2.782 .007 .246  .274  .239 .968 1.033
a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Daerah
bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya  dan  melaporkan  kepada  pemberi mandat  (prinsipal)  tentang  segala  sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya  publik.  Karena  itu,  pemerintah  harus memberikan  akses  publik  ke  informasi tentang  pengelolaan  sumber  daya  publik kepada  pihak  yang  membutuhkannya (Tamara & Konde, 2016; Alfarizi, 2020).
3. Tidak terdapat hubungan antara pengelolaan keuangan  daerah  dengan  transparansi karena  t hitung (1,586)  <  t tabel (1,985)  pada tingkat kesalahan 5% dengan db = n – 2 = 99 – 2 = 97. Hasil ini didukung oleh (Aliyah, 2012;  Fajaruddin,  2020)  bahwa  baik pemerintah daerah maupun SKPD di bawah pemerintah daerah nampaknya belum dapat melakukan  perbaikan  dalam  penyajian pelaporan keuangan daerah. Tidak terdapat hubungan  antara  pengelolaan  keuangan daerah  dengan  transparansi  disebabkan masih terjadinya tindakan-tindakan penyimpangan  baik  yang  dilaksanakan secara  organisasional  maupun  individual seperti dalam tahapan perencanaan, pembahasan dan pelaksanaan anggaran di 3 SKPD  yang  dijadikan  objek  penelitian  ini kurang transparan.

## Hipotesis Pengaruh Parsial
1. Berdasarkan  hasil  analisis  dengan  tingkat signifikan (α) = 5%, degree of freedom (df) = (n-2) = 99 – 2 = 97 diperoleh t tabel = 1,985.
Dimana hasil analisis diperoleh bahwa t hitung memiliki  nilai  4,630  dengan  nilai  Sig. Sebesar  0,000.  Berdasarkan  hasil  analisis tersebut,  menunjukan  bahwa  nilai  sig.
(0,000)  <  α  (0,05)  dan  t hitung (4,630)  >  t tabel (1,985)  maka  H o tolak.  Dengan  demikian dapat  disimpulkan  bahwa  pengelolaan keuangan daerah secara parsial berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Hasil ini didukung  dengan  hasil  kajian  yang  telah dilakukan  oleh  ((Suryana et  al. ,  2017;
Darma,  2019;  Juliarti,  2019)  bahwa pengelolaan  keuangan  daerah  yang  efektif berkontribusi  pada  peningkatan  kinerja suatu  organisasi  atau  lembaga.  Namun berbeda dengan hasil penelitian (Veronica et al. ,  2020;  Agustina  &  Saifanur,  2020;
Nurhaeda  &  Tenriola,  2022)  menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah tidak terpengaruh oleh pengelolaan keuangan daerah.
2. Berdasarkan  hasil  analisis  dengan  tingkat signifikan (α) = 5%, degree of freedom (df) = (n-2) = 99 – 2 = 97 diperoleh t tabel = 1,985. Dimana hasil analisis diperoleh bahwa t hitung memiliki  nilai  2,063  dengan  nilai  Sig. Sebesar  0,042.  Berdasarkan  hasil  analisis tersebut,  menunjukan  bahwa  nilai  sig. (0,042)  <  α  (0,05)  dan  t hitung (2,063)  >  t tabel (1,985)  maka  H o tolak.  Dengan  demikian dapat  disimpulkan  bahwa  akuntabilitaas secara parsial berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Hasil ini didukung dengan hasil  kajian  yang  telah  dilakukan  oleh (Khairi,  Y.  D.,  &  Meiranto,  W.,  2021; Auditya,  L.,  Husaini,  &  Lismawati,  2021; Rantepulung, O., Ratang, W., & Mollet, J. A.,  2023)  bahwa  ada  korelasi  positif  dan signifikan  antara  akuntabilitas  pengelolaan keuangan  dan  kinerja  pemerintah  daerah, konsep  ini  menekankan  bahwa  laporan keuangan  pemerintah  sebagai  wujud pertanggungjawaban pemerintah atas pengelolaan  pemerintah  (kinerjanya)  harus dapat memberikan informasi yang dibutuhkan  para  pemakainya  (Jefri,  2018; Auditya,  Husaini  &  Lismawati,  2021). Namun,  nyatanya  hal  ini  bertentangan dengan  temuan  penelitian  sebelumnya (Jitmau et  al. ,  2017;  Astuti,  2013).
Rendanya pengaruh akuntabilitas menunjukan  bahwa  masih  lemahnya komitmen  dan  dukungan  pimpinan  serta keterbatasan kapasitas SDM yang menangani  Sistem  AKIP.  Selain  itu  belum terintegrasinya  berbagai  peraturan  tentang Sistem  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah (AKIP), dan belum terbangunnya  sistem  informasi  kinerja  di berbagai  instansi  pemerintah.  Padahal, akuntabilitas  merupakan  konsep  yang muncul  dalam  paradigma governance . Konsep  tersebut  menekankan  pentingnya peran  masyarakat  dalam  mencapai  tata kelola pemerintahan yang baik.
3. Berdasarkan  hasil  analisis  dengan  tingkat signifikan (α) = 5%, degree of freedom (df) = (n-2) = 99 – 2 = 97 diperoleh t tabel = 1,985. Dimana hasil analisis diperoleh bahwa t hitung memiliki  nilai  2,782  dengan  nilai  Sig. Sebesar  0,007.  Berdasarkan  hasil  analisis tersebut,  menunjukan  bahwa  nilai  sig. (0,007)  <  α  (0,05)  dan  t hitung (2,782)  >  t tabel (1,985)  maka  H o tolak.  Dengan  demikian dapat  disimpulkan  bahwa  transparansi secara parsial berpengaruh terhadap kinerja
keuangan daerah. Hasil ini didukung dengan hasil  kajian  yang  telah  dilakukan  oleh (Zhao,  2017;  Schillemans  &  Bjurstrøm, 2019; Jeriansyah, W., & Mappanyukki, R., 2020).  Namun,  berbeda  dengan  temuan penelitian (Astuti, 2013; Laoli, 2019), tidak ada hubungan antara transparansi pengelolaan  keuangan  daerah  dan  kinerja pemerintah. Rendanya pengaruh
transparansi  menunjukan  bahwa  pelayanan publik  belum  berkualitas  yang  disebabkan masalah SDM, baik menyangkut komitmen pimpinan, kualitas dan moralitas SDM serta sistem  birokrasi  yang  diterapkan  pada  3 SKPD  yaitu  yaitu  Sekretariat  Dewan Perwakilan  Rakyat  Kabupaten  Karawang, Inspektorat  Daerah  Kabupaten  Karawang, dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  Kabupaten  Karawang.  Sikap pemerintah  yang  kurang  transparan  akan berdampak pada semakin tingginya tingkat keterjadian  korupsi  di  pemerintah  daerah karena transparansi dapat membuat pemerintah lebih percaya diri saat membuat kebijakan, dan memberikan publik kesempatan  untuk  ikut  serta  dalam prosesnya.

## Hipotesis Pengaruh Simultan
Berdasarkan hasil analisi dengan tingkat signifikan (α) = 5 %, degree of freedom (df) = (n-4)  =  99  –  4  =  95,  diperoleh  F tabel =  2,47. Berdasarkan  hasil  analisis  diperoleh  bahwa besaran nilai F hitung yaitu sebesar 13,607 dengan nilai  Sig.  0,000.  Berdasarkan  hasil  analisis tersebut, menunjukan bahwa nilai Sig. (0,000) <  α  (0,05)  dan  F hitung (13,607)  >  F tabel (2,47) maka  H o ditolak.  Dengan  demikian  dapat disimpulkan  bahwa  pengelolaan  keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi berpengaruh  secara  simultan  terhadap  kinerja keuangan daerah Kabupaten Karawang, sebab pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi  adalah  variabel-variabel  yang dapat  meningkatkan  kinerja  keuangan  daerah Kabupaten  Karawang  dalam  suatu  organisasi Pemerintahan. Hasil ini sesuai dengan pendapat (Mardasimo, 2019) bahwa dari sudut pandang birokrasi,  produktifitas,  kualitas  layanan, responsivitas, responsibilitas, akuntabilitas dan persamaan pelayanan memiliki keterkaitan erat dengan  kinerja  keuangan  organisasi  publik. Serta  didukung  juga  dengan  hasil  kajian  yang telah  dilakukan  oleh  peneliti  terdahulu  yaitu
(Darma,  2019;  Juliarti,  2019,  Jatmiko,  2019; Nurhaeda & Tenriola, 2022).

## PENUTUP Kesimpulan
Berdasarkan  analisis  dan  pembahasaan yang ada, dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Terdapat  hubungan  yang  signifikan  antara pengelolaan  keuangan  daerah  dengan akuntabilitas  namun  memiliki  tingkat hubungan yang rendah.
2. Terdapat  hubungan  yang  signifikan  antara akuntabilitas  dengan  transparansi  namun memiliki tingkat hubungan yang rendah.
3. Tidak  terdapat  hubungan  yang  signifikan namun positif antara pengelolaan keuangan daerah dengan transparansi karena memiliki tingkat hubungan yang sangat rendah.
4. Pengelolaan keuangan daerah secara parsial berpengaruh  terhadap  kinerja  keuangan daerah  Kabupaten  Karawang  karena memiliki pengaruh sebesar 13,64%.
5. Akuntabilitas  secara  parsial  berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten  Karawang  karena  memiliki pengaruh sebesar 5,63%. 6. Transparansi  secara  parsial  berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah
Kabupaten  Karawang  karena  memiliki pengaruh sebesar 8,55%.
7. Pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi secara simultan berpengaruh  terhadap  kinerja  keuangan daerah Kabupaten Karawang karena sebesar 27,8% sedangkan sisanya 72,2% merupakan konstribusi  variabel  lain  yang  tidak  diteliti (ԑ).

## Saran
Berdasarkan  dari  keterbatasan  hasil penelitian  yang  telah  dilakukan,  maka  ada beberapa  saran  yang  dapat  dipertimbangkan yaitu :
1. Adanya  pengelolaan  keuangan  yang  baik yang  sesuai  dengan  prinsip  akuntabilitas yang  lebih  baik  lagi,  karena  jika  keuangan daerah  dikelola  secara  bertanggung  jawab dapat  membuat  dana-dana  yang  tersedia dapat  dimanfaatkan  sebaik  mungkin, sehingga akan berdampak pada kesejahteraan  masyarakat  dan  menunjang peningkatan perekonomian Masyarakat.
2. Bagi  3  SKPD  Kabupaten  Karawang  lebih memperhatikan  prinsip-prinsip  yang  dapat menunjang  tata  kelola  pemerintahan  yang
baik dan menerapkannya dalam pengelolaan anggaran  dengan  memberikan  bimbingan dan  pelatihan  secara  berkala  kepada pegawai  SKPD  Kabupaten  Karawang tentang administrasi pengelolaan anggaran.
3. Bagi  3  SKPD  Kabupaten  Karawang  lebih meningkatkan sosialisasi maupun penyuluhan  terkait  dengan  peraturan  yang diharuskan pemerintah agar mempertanggungjawabkan laporan keuangannya  agar  menciptakan  laporan keuangan yang berkualitas dan
meningkatkan  kesadaran  agar  terciptanya laporkan  keuangan  yang  transparan,  serta melaporkan  laporan  keuangan  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan pemerintah.
4. Untuk mengatasi masalah dalam pengelolaan keuangan daerah yang terjadi di 3  SKPD  Kabupaten  Karawang,  khususnya dalam  segi  pelaksanaan,  sebaiknya  proses pelaksanaan belanja modal lebih ditingkatkan  dengan  cara  pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah lebih di awasi oleh  DPRD  agar  seluruh  kegiatan  yang dilaksanakan  dapat  mencapai  tujuan  yang telah  ditetapkan,  serta  masyarakat  dapat merasakan  dampak  dari  kegiatan  yang dilaksanakan  oleh  SKPD  Kabupaten Karawang.
5. Untuk mengatasi masalah penerapan Good Governance , khususnya dalam segi penuntasan  kasus  korupsi,  kolusi  dan nepotisme.  Sebaiknya  proses  penerapan supremasi hukum pada 3 SKPD Kabupaten Karawang lebih di perketat dan bagi pelaku di  beri  hukum  yang  setimpal  untuk memberikan efek jera.
6. Untuk  mengatasi  masalah  kinerja  3  SKPD Kabupaten  Karawang,  sebaiknya  proses pelaksanaan  kegiatan  lebih  di  tingkatkan dengan cara pemimpin harus memonitoring setiap  perencanaan  dan  pelaksanaan program  kerja  agar  sesuai  dengan  jadwal pelaksanaan  kegiatan  dan  tidak  ada  lagi kegiatan yang tidak terjadwal.
7. Timpangnya  hasil  yang  diperoleh  dalam penelitian  ini,  maka  bagi  penelitian selanjutnya dapat meggunakan variabel lain dengan  jumlah  sampel  yang  berbeda  agar dapat  mengetahui  kinerja  keuangan  daerah secara  menyeluruh.  Dan  bagi  penelitian selanjutnya  disarankan  mempertimbangkan variabel  lain  sebagai  variabel  moderator yang  dapat  memperkuat  hubungan  antara
bahwa  pengelolaan  keuangan  daerah, akuntabilitas  dan  transparansi  terhadap kinerja keuangan daerah tersebut. Variabel- variabel  lain  yang  bisa  dipertimbangkan sebagai  variabel intervening misalnya belanja pemerintah, independent financing , opini  BPK,  rasio  pajak,  rasio  retribusi, SILPA  dan  lain  sebagainya.  Adapun pemilihan variabel-variabel tersebut karena hubungannya  dengan  kinerja  keuangan daerah  yang  didukung  oleh  sejumlah  teori serta  dengan  menggunakan  alat  analisis yang berbeda.

## DAFTAR PUSTAKA
Auditya,  L.,  Husaini,  &  Lismawati.  (2021). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja  Pemerintah  Daerah. Jurnal
Fairness , 4 (1), 87–96. https://doi.org/10.35965/jbm.v4i1.1184.
Darma,  N.  D.  A.  (2019).  Analisis  pengaruh pengelolaan
keuangan daerah, akuntabilitas  dan  transparansi  terhadap kinerja  keuangan  pemerintah. Jurnal Studi  Akuntansi  Dan  Keuangan , 2 (3),
149–162.
Darwis, H., Ohorella, R. W. U., & Zainuddin, Z. (2022).
Transparency and accountability  of  regional  financial management:  Accessibility  of  financial statements as a moderation. International  Journal  of  Research  in
Business and Social Science
(2147-  4478) , 11 (9),  243–249. https://doi.org/10.20525/ijrbs.v11i9.206 6.
Jeriansyah,  W.,  &  Mappanyukki,  R.  (2020). The  Effect  of  Accountability  and Transparency  of  Regional  Financial Management  on  Local  Government Performance. International  Journal  of Asian  Social  Science , 10 (12),  721–729. https://doi.org/10.18488/journal.1.2020. 1012.721.729.
Khairi,  Y.  D.,  &  Meiranto,  W.  (2021).
Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah
Terhadap  Kinerja  Pemerintah  Daerah (Studi  Empiris  Pada  Pemerintahan Daerah  Kabupaten  Solok). Diponegoro Journal  of  Accounting , 10 (4),  1–9. http://ejournal- s1.undip.ac.id/index.php/accounting.
Kromen,  M.  L.  B.,  Manafe,  H.  A.,  & Perseveranda,  M.  .  (2023).  Pengaruh sistem  akuntansi  keuangan  daerah, aksesibilitas  laporan  keuangan,  dan pengendalian
internal terhadap akuntabilitas  pengelolaan  keuangan daerah  (suatu  kajian  studi  literatur manajemen  keuangan  daerah). Jurnal Ilmu  Manajemen  Terapan , 4 (4),  460–
468.
Nurhaeda, A., & Tenriola, A. (2022). Pengaruh
Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntanbilitas, dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah  Kabupaten  Sinjai. Tangible Journal , 7 (2), 161–170. https://doi.org/10.53654/tangible.v7i2.3
04.
Purnama,  F.,  &  Nadirsyah.  (2022).  Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap  Kinerja  Pemerintah  Daerah Pada  Kabupaten  Aceh  Barat  Daya.
Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Ekonomi Akuntansi  (JIMEKA) , 27 (2),  58–66. http://117.74.115.107/index.php/jemasi/ article/view/537.
Rantepulung, O., Ratang, W., & Mollet, J. A. (2023).  Pengaruh  Akuntabilitas  Dan
Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah  Daerah  Dimediasi  Oleh Pengawasan Keuangan Pada Pemerintah
Daerah  Provinsi  Riau. Jurnal  Kajian Ekonomi  &  Keuangan  Daerah , 8 (2), 108–133.
Riswanto, N. (2016). Analysis of Accountability  and  Transparency  of Financial  Management on Local Government  Jember. Artikel  Ilmiah Mahasiswa , 1–7.
https://repository.unej.ac.id/bitstream/ha ndle/123456789/75336/NATAK
RISWANTO.pdf?sequence=1&isAllow ed=y.
Sudiantini, D., Suryadinata, A., Rahayu, A. S., Aprilia, A. B., & Lestari, A. D. (2023). Ruang  Lingkup  Manajemen  Keuangan Scope Of Financial Management. Jurnal Kajian Dan Penelitian Umum , 1 (3), 60– 65. https://doi.org/10.47861/jkpu-
nalanda.v1i3.196.
Ulya,  C.,  &  Astuti,  E.  B.  (2020).  Analisis Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Daerah Terhadap  Kinerja  Organisasi  Perangkat
Daerah  (Studi  Pada  Badan  Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kab Tegal, Bumd  Kab  Tegal,  Ikatan  Profesi Notariat  Kab  Tegal,  Camat  Dan  Lurah Kab  Tegal). AKSES:  Jurnal  Ekonomi Dan Bisnis , 13 (2), 63–79. https://doi.org/10.31942/akses.v13i2.32 42.
Widajatun,  V.  W.,  &  Kristiastuti,  F.  (2020). The  Effect  of  Regional  Financial Supervision, Accountability and Transparency  of  Regional  Financial Management on Local Government Performance. Budapest International Research  and  Critics  Institute  (BIRCI-
Journal):  Humanities  and  Social  Sciences ,
3 (4), 2966–2974. https://doi.org/10.33258/birci.v3i4.1319