Putri Ananda Saka & Zidan Abdul Jabar Saka

## RESPON PEREMPUAN MILENIAL DALAM WACANA LEGALISASI POLIGAMI DI ACEH

## Putri Ananda Saka
IAS Foundation Yogyakarta, Indonesia putriananda.sakasiregar@gmail.com
Zidan Abdul Jabar Saka
Universitas Malikussaleh Lhokseumawe, Indonesia zidanabduljabarsaka10@gmail.com

## ABSTRAK
Wacana  legalisasi  poligami  di  Aceh  yang  tertuang  dalam  Qanun Keluarga  menjadi  salah  satu  isu  yang  menuai  pro-kontra  di  kalangan masyarakat.  Bagi  para  pengusung  dan  mereka  yang  setuju,  legalisasi poligami dinilai mampu meminimalisir praktek nikah sirri dan poligami ilegal.  Namun  bagi  mereka  yang  kontra  merasa  bahwa  wacana  ini  tak menjadi  jalan  keluar  yang  efektif  dan  justru  melahirkan  problema- problema baru. Penelitian ini berfokus pada masalah perihal tanggapan perempuan  milenial  Aceh  dan  keterlibatan  mereka  dalam  wacana legalisasi  poligami  di  Aceh.  Melalui  pendekatan  kualitatif  dan  studi pustaka  yang  dianalisis  melalui  teori  politik  gender  dan  segenap konsepsi,  diperoleh  hasil  penelitian:  1)  75  %  informan  menolak  keras wacana legalisasi poligami di Aceh karena menilai rencana ini tak akan mampu menuntaskan problema pernikahan siri maupun menjamin hak- hak  perempuan  dan  anak  sebagaimana  yang  dijanjikan.  Legalisasi poligami  dianggap  justru  menormalisasi  poligami  dan  ini  kian mendistorsi  posisi  perempuan  di  dalam  keluarga,  2)  Keterlibatan perempuan  dalam  birokrasi  dan  pengambilan  keputusan,  terlebih milenial,  masih  sangat  minim  sehingga  dalam  hal  keterlibatan  mereka dalam wacana legalisasi poligami di Aceh masih sangat kurang.
Kata Kunci: Wacana, Legalisasi Poligami, Perempuan Milenial, Aceh, Politik Gender
Volume 4, Nomor 2, Desember 2023, 82-94 e-ISSN: 2776-4532   |   p-ISSN: 2798-0073 DOI: 10.53491/porosonim.v4i2.727
http://e-journal.iainfmpapua.ac.id/index.php/porosonim
Lisensi Internasional Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0.

## ABSTRACT
The  discourse  on  the  legalization  of  polygamy  in  Aceh,  which  is contained in the Family Qanun, has become one of the issues that has generated  pros  and  cons  among  the  community.  For  the  proponents and  those  who  agree,  legalizing  polygamy  is  considered  capable  of minimizing the practice of nikah sirri and illegal polygamy. However, those who oppose it feel that this discourse is not an effective solution and  instead  creates  new  problems.  This  research  focuses  on  the responses  of  Acehnese  millennial  women  and  their  involvement  in  the discourse  of  legalizing  polygamy  in  Aceh.  Through  a  qualitative approach and literature study analyzed through gender politics theory and  all  conceptions,  the  research  results  were  obtained:  1)  75%  of informants  strongly  rejected  the  discourse  on  legalizing  polygamy  in Aceh because they considered that this plan would not be able to solve the  problem  of  siri  marriage  or  guarantee  the  rights  of  women  and children  as  promised.  Legalization  of  polygamy  is  considered  to normalize polygamy and this further distorts the position of women in the family, 2) The involvement of women in bureaucracy and decision- making, especially millennials, is still very minimal, so in terms of their involvement  in  the  discourse  of  legalizing  polygamy  in  Aceh,  it  is  still very lacking.
Keywords: Discourse, Legalization of Polygamy, Millennial Women, Aceh, Gender Politics

## A. PENDAHULUAN
Wacana  legalisasi  poligami  yang  sempat  dikeluarkan  oleh  Pemerintah Aceh  pada  tahun  2019  memicu  berbagai  respon  baik  pro  maupun  kontra. Penerimaan  dilandasi  oleh  fungsi  legalitas  yang  dinilai  mampu  meminimalisir angka pernikahan siri. Ketika poligami dilegalkan maka posisi hukum anak dan isteri  diatur  secara  jelas  sehingga  pelanggaran-pelanggaran  dalam  pernikahan poligami juga  bisa  diminamilisir  (Sohuturon,  2019). Sementara itu,  penolakan dilatarbelakangi  oleh  skeptisisme  masyarakat  akan  tercapainya  tujuan  yang dirancang  sebagaimana  yang  termuat  dalam  pemberitaan-pemberitaan. Pengesahan  poligami  justru  dinilai  berpotensi  semakin  melemahkan  posisi perempuan di dalam keluarga (Hidayatullah & Kertopati, 2019). Hal ini sejalan dengan apa yang disebutkan aktivis perempuan Aceh bernama Azharul Husna yang  menyebut  bahwa  wacana  penetapan  regulasi  poligami  tidak  diperlukan karena sudah ada aturan islam dan undang-undang perkawinan yang mengatur (Farizi,  2019).  Wacana  melegalkan  poligami  dianggap  tidak  menjadi  jalan keluar atas permasalahan nikah sirri justru menjadi legitimasi atas pemenuhan syahwat laki-laki untuk beristeri banyak (Mukti, 2015).
Penelusuran  penulis  terhadap  studi-studi  terdahulu  mengenai  poligami sebagian  besar  didominasi  oleh  studi-studi  yang  melihat  poligami  dalam perspektif  kultural  dan  hukum  islam.  Tiga  kecenderungan  pun  ditemui. Pertama, studi yang menitikberatkan pada deksripsi mengenai praktek poligami dalam  perpektif  gender  dan  feminisme  (Chusnayaini,  2017;  Amone,  2020; Hasan et al., 2022). Kedua, studi-studi yang berfokus pada bagaimana poligami
Putri Ananda Saka & Zidan Abdul Jabar Saka
dipandang dan diatur dalam hukum islam (Danial, 2023; Ma’u, 2023; Widiani, 2022).  Ketiga,  studi-studi  yang  secara  khusus  berbicara  mengenai  implikasi praktek poligami terhadap anak di dalam keluarga (Al-Sharfi et al., 2016; Arthi & Fenske, 2018; Khasawneh et al., 2011). Melihat pola studi yang ada tersebut, belum  banyak  ditemui  studi  yang  secara  khusus  melihat  legitimasi  hukum negara  dalam  mengatur  praktek  poligami.  Terkhusus  mengenai  respon terhadap rencana penetapan hukum poligami tersebut.
Poligami  merupakan  bagian  dari  klasifikasi  sistem  pernikahan  secara mendasar  yang  dibedakan  ke  dalam  dua  tipe  eksklusif  berdasarkan  jumlah pasangannya  di  mana  monogami  merupakan  pernikahan  dengan  hanya  satu pasangan  dalam  satu  waktu  dan  poligami  sendiri  adalah  pernikahan  dengan beberapa  pasangan  dalam  satu  waktu  (Fortunato,  2015).  Poligami  pada dasarnya  bermakna  sebuah  pernikahan  dengan  lebih  dari  satu  pasangan (Sayyidah  et  al.,  2021).  Poligami  sendiri  terbagi  ke  dalam  dua  istilah  yakni poligini  untuk  praktek  poligami  yang  dilakukan  seorang  laki-laki  dengan banyak isteri dan poliandri yang dilakukan seorang perempuan dengan banyak suami (Hermanto,  2017).  Hanya  saja,  lebih  umum  menemukan  praktek pernikahan  laki-laki  dengan  banyak  isteri  untuk  menyebut  konsep  poligami (Hasan  et  al.,  2022;  Lenon,  2022). Terutama  dalam  masyarakat  muslim  yang hanya memperbolehkan laki-laki dengan banyak isteri (Galieva, 2021).
Defenisi  umum  mengenai  poligami  sebagai  sistem  perkawinan  yang umum  dilakukan  laki-laki  terhadap  banyak  isteri  memposisikan  perempuan menjadi  kaum  yang  rentan  dan  menentang  keras  poligami  (Maulida  et  al., 2022).  Hal  tersebut tidak terlepas  dari  praktek-praktek  poligami  yang  ditemui yang  memang  cenderung  memposisikan  perempuan  dalam  posisi terdiskriminasi (Boulos, 2021; Nurhidayatuloh et al., 2018). Jika dibandingkan dengan  pernikahan  monogami,  diskriminasi  dan  kekerasan  terhadap perempuan lebih banyak ditemui terjadi pada pernikahan poligami (Seligson & McCants, 2022). Bahkan anak dari hasil perkawinan poligami pun rentan tidak memperoleh  pemenuhan  atas  hak-haknya  (Damarsari  et  al.,  2021).  Namun demikian,  dalam  syariat  islam  poligami  diatur  secara  jelas  sebagai  praktek pernikahan  yang  dibolehkan  selama  dilakukan  sesuai  dengan  hukum-hukum islam. Kebolehan ini setidaknya tercantum jelas dalam Al- Qur’an surat an- Nisa’ ayat 3 dan 129 (Makrum, 2016).
Bicara soal rencana legalisasi poligami maka perlu memposisikan konsep legalisasi di dalam tulisan ini. Secara harfiah, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia,  legalisasi  merupakan  pengesahan  menurut  undang-undang  atau hukum. Jika meminjam ide Abbott dkk, “legalisasi” mengacu pada se rangkaian karakteristik tertentu yang mungkin (atau mungkin tidak) dimiliki oleh sebuah institusi  (Abbot  et  al.,  2007).  Keberadaan  asas  legalitas  merupakan  landasan yang  mendasar  terkait  penerapan  pemidanaan  dalam  hukum  (Weitzer,  2022). Hal  ini  senada  dengan  apa  yang  termaktub  di  dalam  Kitab  Undang-Undang Pidana  pada  pasal  1  ayat  (1).  Aceh,  sebagai  daerah  yang  menerapkan syari’at Islam  tentu  menjadikan  asas  legalitas  dalam  pembentukan  Qanun  sebagai landasan  utama.  Ini  berarti  bahwa  dalam  merancang  atau  membentuk  suatu Qanun baru, perlu untuk merujuk pada ketentuan hukum yang ada diatasnya — dalam  hal  ini  hukum  Indonesia.  Sehingga  dalam  urusan  perihal  legalisasi poligami  yang  diwacanakan  akan  masuk  sebagai  poin  baru  di  dalam  Qanun
Keluarga mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975 yang mengatur mengenai perkawinan dan praktek poligami. Berdasarkan  pemaparan  di  atas,  tulisan  ini  bertujuan  untuk memaparkan  tanggapan  sekaligus  keterlibatan  perempuan  milenial  dalam wacana  legalisasi  poligami  di  Aceh.  Sejauh  cakupan  referensi  yang  ditemui, masih begitu minim bahkan nyaris tidak ada riset yang secara khusus menelisik keterkaitan  perempuan  milenial  dengan  praktek  poligami  di  Aceh.  Mereka biasanya  dimunculkan  bersamaan  dengan  perempuan-perempuan  dari kelompok  umur  berbeda — umumnya  yang  lebih  tua  dan  memiliki  pengalaman langsung  dengan  poligami — dan  tak  jarang  perempuan-perempuan  muda  ini tidak begitu didengar tanggapannya atau bahkan dilibatkan secara aktif dalam kegiatan-kegiatan  pengambilan  keputusan.  Padahal  perempuan  milenial — mereka  yang  berada  pada  kelompok  usia  antara  20  hingga  40  tahun  atau mereka  yang  lahir  antara  tahun  1980-2000  (Stout  et  al.,  2017),  adalah kelompok  umur  yang  saat  ini  sedang  dihadapkan  pada  momen  menuju pernikahan atau sedang mengalaminya.
Berlandaskan pada posisi perempuan milenial Aceh terkait isu pelegalan poligami  tersebut  maka  menjadi  penting  untuk  secara  khusus  mengambil kategorisasi  ini  dalam  melihat  fenomena  poligami  yang  terjadi  di  Aceh — terutama  terkait  wacana  legalisasinya  yang  sempat  ramai  dibincangkan beberapa  tahun  terakhir  hingga  detik  ini.  Sejalan  dengan  itu,  tulisan  ini  ingin menjawab dua pertanyaan penting. Pertama, bagaimana tanggapan perempuan milenial  Aceh  mengenai  wacana  legalisasi  poligami  di  Aceh?  Deskripsi mengenai  respon  perempuan  milineal  Aceh  baik  yang  bersifat  pro  maupun kontra  akan  dimuat  sebagai  jawaban  atas  pertanyaan  ini.  Data  ini  juga  dapat menjadi  salah  satu  dasar  dalam  pengambilan  keputusan  terkait  legalisasi poligami.  Kedua,  pertanyaan  terkait  bagaimana  keterlibatan  perempuan milenial  Aceh  dalam  wacana  legalisasi  poligami  di  Aceh?  Data-data  mengenai sejauh mana perempuan milenial Aceh terlibat, baik dalam proses penyusunan rancangan wacana hingga keputusan penetapan legalitas poligami akan menjadi poin-poin penting yang menjawab pertanyaan ini.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  dengan  teknik pengumpulan  data  di  antaranya,  observasi,  wawancara  dan  studi  literatur. Observasi  dilakukan  melalui  pengamatan  terhadap  pemberitaan  media  terkait wacana  legalisasi  poligami.  Sementara  wawancara  yang  bertujuan  untuk mendapatkan data di tangan pertama dilakukan secara daring melalui pengisian kuesioner berbasis Google Form. Bersama dengan dua teknik pengumpulan di atas,  data  berikutnya  juga  dipertajam  penemuannya  lewat  studi  literatur terhadap  beberapa  bahan  bacaan,  baik  buku, ebook, jurnal,  majalah,  artikel online yang  relevan.  Adapun  jumlah  informan  di  dalam  penelitian  ini  adalah sebanyak  20  orang yang  memenuhi  kriteria:  1)  perempuan  milenial  Aceh (20- 40  tahun)  yang  menetap  di  Aceh,  2)  memiliki  wawasan  yang  cukup  tentang wacana legalisasi poligami di  Aceh, 3) terlibat langsung dalam isu yang diteliti baik itu sebagai bagian dari praktek poligami, aktif terlibat dalam menyuarakan tanggapan,  atau  bahkan  terlibat  dalam  wacana  legalisasi  poligami.  Temuan selanjutnya  dianalisis  dengan  mengacu  pada  landasan  teoretis  dan  segenap konsepsi.
Putri Ananda Saka & Zidan Abdul Jabar Saka

## B. WACANA LEGALISASI POLIGAMI DAN PRO-KONTRA DI MEDIA
Rencana Pemerintah Aceh untuk melegalkan pernikahan poligami diatur dalam  Rancangan  Qanun  Hukum  Keluarga  yang  digodok  oleh  Komisi  VII Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Rencana pengesahan tersebut melalui serangkaian  prosesi  yang  diawali  dengan  proses  konsultasi  draf  rancangan qanun  ke  pihak  Kementerian  Agama  (Kemenag)  dan  Kementerian Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  (Kemen  PPPA)  di  Jakarta (Bakri,  2019).  Dalam  pandangan  islam,  poligami  merupakan  praktek pernikahan  yang  dibolehkan  yang  syarat-syarat  dan  alasan-alasan dibolehkannya  merupakan  hasil  ijtihad  para  ulama  dalam  lingkup  kajian  fiqh. Sehingga tak menutup kemungkinan untuk ditransformasikan ke dalam hukum positif  sebagai  hukum  islam  yang  bercorak  lokal  dan  disesuaikan  dengan kebutuhan  kondisi  hukum  masyarakat  islam  setempat  (Reza  Fitra  Ardhian  et al., 2015), seperti di Indonesia umumnya dan di Aceh khususnya.
Wacana legalisasi yang sempat ramai diberitakan pada 2019 lalu agaknya merupakan  satu  upaya  yang  dilakukan  pemerintah  daerah  melalui  badan eksekutif  guna  memasukkan  poligami  sebagai  urusan  yang  diakui  legalitasnya dan  diatur  secara  sah  oleh  pemerintah.  Poligami  tidak  dimaksudkan  untuk berdiri  sendiri  sebagai  sebuah  qanun  melainkan  berada  pada  satu  bab  khusus yang  diatur  di  dalam  qanun  hukum  keluarga.  Adapun  tujuannya  menurut Dewan  Perwakilan  Rakyat  Aceh  (DPRA)  adalah  untuk  menyelamatkan perempuan  dan  anak  dari  rentannya  mereka  menjadi  korban  pernikahan  siri yang  marak terjadi  di  Aceh  (CNN, 2019). Pernikahan  tanpa  legitimasi  di  Aceh bukanlah  persoalan  baru  karena  diketahui  setidaknya  terdapat  22  ribu pasangan tanpa surat nikah (siri) di Aceh (Fasya, 2018). Namun demikian, isu mengenai  wacana  legalisasi  poligami  yang  telah  ramai  diberitakan  media tersebut akhirnya menuai beragam respon dari berbagai kalangan masyarakat. Pro-kontra tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut.
Tabel 1. Pro-Kontra di Media atas Wacana Legalisasi Poligami
Pro Kontra
Sumber: regional.kompas.com
Sumber: suara.com
Sumber: ajnn.net Sumber: suara.com
Sumber: genpi.co
Sumber: kompas.com
Dari  tabel  1  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  rencana  pengesahan  poligami menuai  pro  kontra  yang  begitu  massif  terekam  melalui  media  pemberitaan. Pihak-pihak  yang  menyetujui  rencana  legalisasi  tersebut  didominasi  oleh pemegang  kebijakan  dan  tokoh  masyarakat  seperti  kalangan  ulama,  politisi yang  menjabat  sebagai  anggota  DPR  Aceh,  dan  ketua  MPU  Aceh  yang keseluruhannya  merupakan  laki-laki.  Sementara  itu,  pihak-pihak  yang menentang  keras  rencana  pengesahan  praktek  poligami  hadir  dari  kalangan perempuan.  Akademisi  perempuan,  aktivis  perempuan,  hingga  politisi perempuan  yang  berkecimpung  dalam  dunia  perpolitikan  Aceh  merasa keberatan  dengan  rencana  legalisasi  poligami.  Menurut  mereka,  pengesahan poligami justru tidak menjadi solusi atas permasalahan yang disebutkan DPRA Aceh sebagai landasan dari dibentuknya rancangan tersebut, yakni pernikahan siri.  Dibolehkannya  poligami  secara  hukum  negara  tidak  menjamin  akan menekan  angka  pernikahan  siri,  termasuk  hak-hak  perempuan  dan  anak  yang belum tentu akan terpenuhi melalui kebijakan tersebut.
Alasan  penolakan  tidak  terlepas  dari  fakta  bahwa  aturan  mengenai poligami  sudah  diatur  dalam  UU  No.  1  Tahun  1974.  Dimasukkannya  lagi poligami ke dalam qanun tidaklah memberi dampak signifikan, justru menurut Komisioner  Komnas  Perempuan,  pencatatan  pernikahan  yang  perlu  dibenahi bukan  melegalisasi  wacana  poligami  yang  bertedensi  menghadirkan  problema baru  karena  berbedanya  antara  masalah  dan  penyelesaian  yang  ditempuh
Putri Ananda Saka & Zidan Abdul Jabar Saka
(Monza, 2019). Suara senada juga terdengar dari pegiat organisasi Balai Syura Ureung Inong Aceh yang menyebut bahwa praktek poligami sebenarnya hanya akan  mendiskreditkan  perempuan  dan  membuka  kesempatan  bagi  laki-laki untuk  menggalakkan  tradisi  memiliki  isteri  lebih  dari  satu  (Hidayatullah  & Kertopati, 2019).

## C. TANGGAPAN  PEREMPUAN  MILENIAL  ACEH  MENGENAI WACANA LEGALISASI POLIGAMI DI ACEH
Sebanyak  14  orang  dari  20  informan  menyebut  keberatan  mereka  atas wacana  legalisasi  poligami  di  Aceh.  Sementara  dua  orang  tak  memberi komentar  setuju  atau  tidak  setuju  dan  sisanya  yakni  sebanyak  empat  orang mengatakan  pengesahan  poligami  di  Aceh  sah-sah  saja.  Mereka  yang  dengan terang-terangan menyebut keberatannya beralasan bahwa pengesahan tersebut justru  menjauhi  syariat  pada  aspek  realisasinya.  Poligami  secara  agama memang tidak dilarang, tetapi seringkali laki-laki menjadikan poligami sebagai ajang  melancarkan  nafsu  duniawi  mereka  alih-alih  menjalankan  syariat.  Jika sudah  begini,  tak  jarang  perempuan  menjadi  pihak  yang  lagi-lagi  dirugikan. Wacana  pelegalan  ini  diniscayakan  untuk  melindungi  hak-hak  perempuan tetapi  para  informan  yang  notabene  kalangan  perempuan  milenial  Aceh  ini mengaku ragu. Mereka tidak bisa menjamin pemerintah Aceh akan sepenuhnya berhasil  mengontrol  jalannya  poligami  sesuai  syariat.  Terlebih  masih  banyak persoalan  dari  aspek  lainnya  yang  dirasa  lebih  penting  dan  mendesak untuk ditangani  bagi  pemerintahan  Aceh.  Menurut  mereka,  pelegalan  poligami bukanlah  suatu  wacana  yang  harus  dan  segera  untuk  dilakukan  dari  segi urgensi nya. Hal ini senada dengan kutipan wawancara berikut:
“ Tidak  setuju.  Melegalisasikan  poligami  hanya  akan  menambah  angka ekploitasi  terhadap  perempuan.  Pada  kenyataan  di  lapangan  poligami menyebabkan  istri  dan  anak  terlantar  karena  suami  yang  tidak  bisa bertanggungjawab sebagai kepala keluarga. Ingin melindungi perempuan tidak  harus  dengan  melegalisasi  poligami. ”  (Wawancara  dengan  Ria Maulidar,  29  tahun,  Guru  PNS,  Kecamatan  Matang  Geulumpang  Dua, Kabupaten Bireun).
Pernyataan  di  atas  juga  senada  dengan  apa  yang  diutarakan  seorang perempuan  milenial  asal  Aceh  Tengah — Suris  Sintia  Dewi  Saragih — yang mengungkapkan  keberatannya  karena  memang  pengaplikasian  poligami  di lapangan  ma sih  sangat  “jauh  panggang  dari  api”.  Menurutnya,  jika  wacana tersebut  direalisasikan  hanya  akan  menguntungkan  pihak  laki-laki  dan mindistorsi  posisi  maupun  peran  perempuan  yang  sebenarnya  memiliki kedudukan  setara  dengan  laki-laki  sebagai  makhluk  Tuhan.  Perempuan dimaknai  informan  di  sini  senada  dengan  hasil  penelitian  (Mengistu  et  al., 2022)  yang  mendeskripsikan  temuannya  mengenai  dampak  psikologis  dan ekonomi  yang  dihadapi  perempuan-perempuan  dipoligami.  Poligami menimbulkan gangguan psikologis pada perempuan yang dimadu seperti stress, masalah amarah, ketidakpercayaan, tekanan emosional, kesepian, kehampaan, ketidakbahagiaan, hingga kurangnya keintiman dengan suami. Perempuan yang dipoligami  cenderung  memperoleh  perlakuan  tidak  adil  hingga  mengalami
pelecehan  dan  kekerasan  baik,  verbal,  fisik  maupun  emosional  (Narti  &  SM, 2022). Belum lagi permasalahan ekonomi tidak terpenuhi yang kerap dihadapi para  perempuan  yang  dipoligami.  Persoalan  ekonomi  dalam  poligami  ini  juga tercermin dari potongan wawancara berikut:
“ Pada  saat  mengetahui  wacana  legalisasi  poligami  mungkin  hampir semua  perempuan  tidak  setuju,  termasuk  saya.  Meskipun  belum menikah  namun  membayangkan  poligami  sebagai  sesuatu  yang  legal mungkin  sangat  menyakiti  perempuan  yang  menjadi  istri  pertama namun  jika  suami  dapat  berlaku  adil  sah  saja  melakukan  poligami  tapi berlaku  adil  di  sini  sangatlah  sulit  untuk  dipenuhi.  Mungkin  bagi  para penguasa,  legalisasi  poligami  sangat  menguntungkan  dan  bisa  saja dilakukan karena jika dilihat dari segi materi mereka dapat mencukupi. Namun  untuk  kalangan  menengah  ke  bawah  praktek  poligami  ini mungkin  sulit  untuk  dijalani  sementara  banyak  laki-laki  yang menginginkan perempuan lebih dari satu terlepas dari kesanggupan dia memenuhi  dari  segi  materi  dan  khawatirnya  malah  terjadi  hal-hal  yang tidak  diinginkan  yang  semestinya  dihindari  dan  ujung-ujungnya merugikan  kaum  perempuan. ”  (Wawan cara  dengan  Rahmazani,  26 Tahun,  Mahasiswi  S2, Gampong Blang  Malo,  Kecamatan  Tangse Kabupaten Pidie).
Pemahaman  soal  ‘adil’  yang  dibahas di  wawancara  di  atas juga  agaknya menjadi  persoalan  yang  membuat  sebagian  perempuan  ragu  dengan dilegalkannya poligami. Konsep adil dalam poligami masih kabur. Tak ada yang benar-benar bisa mempraktekkan adil dalam sebenar-benarnya adil — terutama adil dalam agama islam yang menjadi landasan dari poligami yang dimaksud di sini.  Poin  inilah  yang  beberapa  kali  juga  ditekankan  oleh  para  informan  yang menyebut  dirinya  tidak  pro  begitu  pun  tak  kontra  pada  legalisasi  poligami. Menurut  mereka  setuju  tidak  setuju  tergantung  pada  komitmen  laki-laki  yang siap berlaku adil atau tidak. Tapi kembali lagi, adil yang dimaksud tidaklah adil di awal saja lalu da lam prakteknya seiring waktu “adil” te rsebut tergerus hingga tak  lagi  tampak.  Ujung-ujungnya,  perempuan  yang  kena  dampaknya.  Bahkan bagi  mereka  yang  setuju  pun  turut  menambahkan  catatan  penting  mengenai keharusan  suami  bersikap  adil  pada  isteri-isterinya  ini. Statement ini  tampak dari  kutipan  wawancara  dengan  salah  seorang  perempuan  milenial  Aceh  yang merupakan  seorang influencer dan  menyampaikan  pendapat  setujunya  pada legalisasi poligami:
“Saya setuju, tapi asal yang mengajukan poligami benar-benar mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku ya sah-sah saja, dari pada terjadi zina. Tapi ya begitu, pihak berwenang harus benar-benar memfilter mana yang memang  harus  dan  layak  diberi  izin  berpoligami  atau  dia  yang  hanya nafsu  belaka. ”  (Wawancara  dengan  Lailissa’adah,  27  tahun,  Mahasiswi sekaligus influencer Aceh, Paya Bujok Tunong, Kota Langsa).
Pendapat  setuju influencer milenial  Aceh  tersebut  menunjukkan  bahwa memang legalisasi wacana poligami juga mendapat reaksi positif dari kalangan perempuan  muda  Aceh.  Terutama  karena  tujuan  utamanya  yang  ingin meminimalisir  poligami  illegal  dan  memposisikan  poligami  di  bawah pengawasan  pemerintah  sehingga  jelas  aturan  mainnya.  Hanya  saja,  masih
Putri Ananda Saka & Zidan Abdul Jabar Saka
lebih  banyak  kalangan  yang  tidak  sepakat.  Jika  mengaitkan  soal  ini  dengan budaya  lama  di  Aceh  yang  cenderung  menormalisasi  praktek  poligami — entah legal atau ilegal — nyatanya poligami di mata perempuan milenial Aceh saat ini cenderung  negatif.  Pergeseran  ini  senada  dengan  penelitian  etnografi antropolog (Sa’ar,  2007) yang  meneliti  poligami  muslim  di  antara  perempuan Palestina di Israel. Menurut temuannya, poligami merupakan praktek menurun yang  diterima  tetapi  lambat  laun  pandangan  perempuan  Palestina  terhadap praktek  poligami  berubah  negatif.  Poligami  di  anggap  kuno  dan  primitif sehingga laki-lak i yang sudah menikah dianggap sebagai calon pasangan “kelas dua” d ibanding laki-laki yang belum menikah. Hal  yang  sama  juga  ditemui  pada  kasus  di  Aceh  dewasa  ini.  Poligami tidak lagi dipandang sebagai bagian dari budaya di mana dahulu adalah lumrah bagi  laki-laki  untuk  memiliki  banyak  isteri.  Terlebih  dengan  latar  belakang kultur  masyarakat  Aceh  yang  dekat  dengan  nilai-nilai  islam,  poligami  tidak dipandang sebagai sesuatu yang menyalahi aturan agama dan kultural. Namun demikian,  seiring  berjalannya  waktu  praktek  ini  mulai  dipandang  secara beragam  tak  terkecuali  secara  negatif.  Hal  ini  setidaknya  tampak  dari  reaksi kontra  yang  mendominasi  pada  wacana  legalisasi  poligami  dan  respon  dari perempuan  milenial  Aceh  yang  menganggap  bahwa  wacana  tersebut  sama sekali tidak memenuhi kebutuhan dan hak-hak mereka.

## D. KETERLIBATAN  PEREMPUAN  MILENIAL  ACEH  DALAM WACANA LEGALISASI POLIGAMI DI ACEH
Seratus persen informan di dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa informasi  terkait  wacana  legalisasi  poligami  mereka  terima  melalui  media. Mereka  sama  sekali  tidak  dilibatkan  atau  pun  melibatkan  diri  dalam perancangan  wacana  tersebut  secara  langsung  karena  memang  dalam perumusan  suatu  rencana  atau  wacana  sudah  ada  pihak-pihak  yang  berperan dan  memiliki  tanggung  jawab  di  dalamnya.  Namun,  seluruh informan  sepakat bahwa  setidaknya  perlu  untuk  melibatkan  mereka  sebagai  perempuan  untuk didengar suara dan pendapatnya terkait wacana yang hendak diusung. Apalagi dalam  hal  ini,  legalisasi  poligami  adalah  sebuah  rencana  yang  akan  sangat berdampak  bagi  kaum  perempuan.  Akan  sangat  timpang  jika  dalam merumuskan  dan  melegalkan  wacana  semacam  ini,  sama  sekali  meniadakan kehadiran perempuan.
Sepanjang penulis melakukan riset pustaka, tidak ditemui data pasti yang menunjukkan keterlibatan perempuan atau dalam hal ini adalah politikus atau pejabat  lokal  perempuan  yang  secara  aktif  berperan  di  dalam  perumusan wacana legalisasi poligami. Pihak pemerintah yang menjadi pengusung wacana ini hanya diwakili oleh para laki-laki — yang senantiasa menyampaikan maksud dan  tujuan  kebijakan  ini  secara  positif.  Hal  ini  setidaknya  terlihat  dalam paparan  wawancara  pemberitaan-pemberitaan  dengan  pihak-pihak  yag bertanggungjawab  atas  rencana  legalisasi  poligami,  di  mana  kesemuanya merupakan  laki-laki  (lihat  tabel  1).  Adapun  partisipasi  perempuan  dalam  isu legalisasi poligami yang terekam di media justru bersifat kontradiktif. Politikus perempuan,  Sukariani,  yang  merupakan  Anggota  DPRK  Subulussalam menyampaikan  penolakan  tegasnya  pada  wacana  legalisasi  poligami  lewat
sebuah  wawancara  dengan  media  (Raharjo,  2019).  Menurutnya  poligami memang  tidak  dilarang  dan  diakui  di  dalam  agama,  namun  ia  pribadi beranggapan  bahwa  pelegalan  poligami  pun  tak  akan  memberi  efek  perbaikan dalam  prakteknya.  Perempuan  dan  anak  akan  tetap  mendapati  ketidakadilan. Hal senada juga disampaikan oleh Syamsidar, seorang aktivis perempuan Aceh berikut ini:
“ Jadi  di  sini  jangan  asal  wacana-wacana  saja,  akan  tetapi  sebelum mengeluarkan  wacana  itu  lakukan  dulu  penelitian  akademisinya.  Apa dampak yang akan terjadi ke depan? Jika suami asik sibuk kawin, maka istri  dan  anak  di  rumah  tidak  akan  pernah  terurus  lagi.  Apalagi  yang ekonominnya pas-pasan. Jangan gunakan kewenangan seenaknya, tanpa memikirkan  masyarakat  banyak  dan  persoalan  yang  akan  terjadi  ke depan.” (Sarina,
https://www.ajnn.net/news/wacana-legalkan- poligami-pengamat-perempuan-ini-keputusan-yang-egois/amp.html, diakses 12 Juni 2021).
Dari  serangkaian  tanggapan  informan  dan  temuan  literatur  berupa wawancara  media,  secara  keseluruhan  menunjukkan  bahwa  memang perempuan — terutama  perempuan  milenial  Aceh — tidak  diberi  ruang  atau kesempatan  untuk  menyampaikan  sudut  pandang  dan  pemikirannya  terkait wacana  legalisasi  poligami.  Hal-hal  yang  bersifat  birokrasi  masih  didominasi oleh kaum laki-laki di mana baik secara jumlah maupun keterlibatan aktif pun perempuan  tak  benar-benar  hadir.  Pandangan  patriarki  masih  begitu  kuat mengakar seolah menjadi legitimasi atas budaya patriarki itu sendiri. Sehingga, perempuan  tidak memperoleh  peran untuk  mengaktualisasikan  dirinya  sejajar dengan laki-laki (Bardall et al., 2020). Padahal isu yang sedang dibahas sedikit banyak  berbicara  mengenai  perempuan  dan  ketertinggalan  perempuan  dalam partisipasinya di ranah politik semacam ini berpotensi pada lahirnya kebijakan- kebijakan terhadap perempuan yang bersifat bias. Perempuan perlu dihadirkan dan  partisipasinya  ditingkatkan,  tidak  hanya  dalam  isu-isu  yang  menyoal perempuan, namun juga dalam pembangunan secara umum.
Selain  meningkatkan  peran  perempuan,  perlu  pula  untuk  merombak pandangan  patriarki  yang  masih begitu  mendasar  di  Aceh.  Legalisasi  poligami mungkin  masih  menjadi  sebuah  wacana  yang  dinilai  belum  ideal  untuk ditetapkan  saat  ini,  mengingat  masih  banyaknya  bias  dan  keraguan  kalangan perempuan  akan  efektifnya  kebijakan  tersebut.  Budaya  patriarki  pada masyarakat Aceh yang tak jarang masih memposisikan perempuan sebagai the second  class perlu  dibenahi  terlebih  dahulu  sebelum  melegalisasi  poligami. Perencanaan  legalisasi  poligami  yang  merupakan  bagian  dari  ranah  politik diasumsikan  sebagai  sesuatu  yang  berada  pada  tataran  publik  yang  mana  ini berarti mendekati posisi laki-laki ketimbang perempuan yang dianggap berada di ranah privat (Abdullah, 2003). Padahal dalam prosesi masuknya perempuan ke domain publi k sendiri, ada “biaya ideologis” yang ha rus dibayar perempuan. Sehingga  tak  jarang  gerakan-gerakan  feminis  yang  mengharapkan  perempuan untuk  menembus  biner  ini  berakhir  pada  angka-angka  partisipasi  perempuan semata yang pada gilirannya tidak memberi basis penting bagi tawar-menawar kekuasaan yang ditujukan untuk menyelamatkan posisi perempuan.
Putri Ananda Saka & Zidan Abdul Jabar Saka

## E. KESIMPULAN
Wacana pengesahan atas praktek poligami di Aceh ternyata mengundang respon  penolakan  keras  dari  kalangan  perempuan  milenial  Aceh.  Sebagian besar  dari  mereka  menganggap  bahwa  rencana  tersebut  bukan  merupakan sebuah jalan keluar atas isu sosial perkawinan sirih sebagaimana yang disebut- sebut  sebagai  landasan  atas  dikeluarkannya  wacana  tersebut.  Legalisasi poligami  justru  menghadirkan  problema-problema  baru  yang  semakin menindas perempuan. Hak-hak perempuan dan anak sebagai kelompok riskan dalam  praktek  poligami  tidak  benar-benar  akan  mampu  terjamin  meski poligami  dilegalkan.  Bahkan  perempuan  milenial  Aceh  menganggap  bahwa poligami  akan  menjadi  suatu  tradisi  karena  posisinya  yang  telah  dilegalkan secara  hukum.  Hal  tersebut  pada  gilirannya  melegitimasi  posisi  perempuan yang semakin terdistorsi di dalam keluarga.
Lebih  jauh  lagi,  ramainya  pembicaraan  mengenai  wacana  legalisasi poligami  ternyata  berpengaruh  pada  bagaimana  sudut  pandang  perempuan Aceh,  terutama  kalangan  milenial,  dalam  memandang  praktek  poligami menjadi berubah. Jauh sebelum hari ini, poligami yang secara kultural di Aceh dipandang sebagai praktek pernikahan yang lumrah dan diterima karena tidak bertentangan  secara  syariat  Islam,  justru  kini  dipandang  sebaliknya.  Poligami kini  dianggap  kuno  dan  primitif  sehingga  sebagian  besar  perempuan  milenial Aceh  sepakat  untuk  bermonogami  dan  mengkategorikan  laki-laki  beristri sebagai laki- laki “kelas dua” atau bahkan tidak memasukkannya dalam kriteria ideal  calon  suami.  Selain  itu,  keterlibatan  perempuan  dalam  wacana  legalisasi poligami di Aceh dinilai masih sangat kurang. Perempuan secara umum masih berada pada posisi yang miris jika bicara mengenai birokrasi  dan pengambilan keputusan, apalagi kalangan milenial.

## REFERENSI

## Buku
Abbot,  K.  W.,  Keohane,  R.  O.,  Moravcsik,  A.,  Slaughter,  A.-M.,  &  Snidal,  D. (2007).  The  Concept  of  Legalization  (2000). International  Law  and International Relations . Cambridge University Press Abdullah,  I.  (2003). Sangkan  Paran  Gender (F.  H.T  (ed.);  1st  ed.).  Pusat Penelitian Kependudukan UGM Fasya, T. K. (2018). Melawan Takdir Kelam: Pengalaman Pelayanan Terpadu Itsbat Nikah di Pedalaman Aceh . Mahara Publishing

## Jurnal dan lainnya
Ardhian,  R.  F.,  Anugrah,  S.,  &  Bima,  S.  (2016).  Poligami  dalam  Hukum  Islam dan  Hukum  Positif  Indonesia  Serta  Urgensi  Pemberian  Izin  Poligam  di Pengadilan Agama. Privat Law, 3 (2), 100-107
Al-Sharfi,  M.,  Pfeffer,  K.,  &  Miller,  K.  A.  (2016).  The  Effects  of  Polygamy  on Children  and  Adolescents:  a  Systematic  Review. Journal  of  Family Studies , 22 (3), 272 – 286
Amone,  C.  (2020).  Polygamy  as  a  Dominant  Pattern  of  Sexual Pairing  Among the Acholi of Uganda. Sexuality & Culture , 24 (3), 733 – 748 Arthi,  V.,  &  Fenske,  J.  (2018).  Polygamy  and  Child  Mortality:  Historical  and Modern  Evidence from  Nigeria’s  Igbo. Review  of  Economics  of  the Household , 16 (1), 97 – 141 Bakri. (2019). Aceh Akan Legalkan Poligami. serambinews.com Bardall,  G.,  Bjarnegård,  E.,  & Piscopo,  J.  M.  (2020).  How  is Political  Violence Gendered? Disentangling Motives, Forms, and Impacts. Political Studies Boulos,  S.  (2021).  National  Inte rests  Versus  Women’s  Rights:  The  Case  of Polygamy Among the Bedouin Community in Israel. Women & Criminal Justice , 31 (1), 53 – 76 Chusnayaini,  A.  S.  (2017).  Dynamics  of  Tunisian  Polygamy  Law  in  Gender Perspective. JURISDICTIE
CNN,  T.  R.  (2019).  DPR  Aceh  Sebut  Legalisasi  Poligami  untuk  Selamatkan Perempuan. cnnindonesia.com .
Damarsari, B. P., Handoko, W., & Lumbanraja, A. D. (2021). Penerapan Nilai- Nilai  Hukum  Progresif  Terhadap  Pandangan  Hakim  Pada  Hak  Anak Hasil Poligami Tanpa Izin. Notarius , 14 (1), 194 – 205 Danial,  D.  (2023).  Polygamy  in  Perspective  of  Islamic  Law  Hermeneutics. Al- Istinbath: Jurnal Hukum Islam , 8 (1), 53-74 Farizi, S. Al. (2019). Risiko Besar Legalisasi Poligami. news.detik.com Fortunato,  L.  (2015).  Evolution  of  Marriage  Systems. International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences (pp. 611 – 619). Elsevier Galieva,  G.  I.  (2021).  Polygamy  as  a  Form  of  Marriage:  Based  on  Sociological Research. KnE Social Sciences
Hasan, H., Jahar, A. S., Umar, N., & Abdullah, I. (2022). Polygamy: Uncovering the Effect of Patriarchal Ideology on Gender-Biased Interpretation. HTS Teologiese Studies/Theological Studies , 78 (4), 1-9 Hermanto,  A.  (2017).  Islam,  Poligami  dan  Perlindungan  Kaum  Perempuan.
KALAM , 10 (2), 165-186
Hidayatullah,  &  Kertopati,  L.  (2019).  Polemik  Rancangan  Qanun  Poligami  di Aceh. bbc.com
Khasawneh, O. M., Hijazi, A. H. Y., & Salman, N. H. (2011). Polygamy and Its Impact on the Upbringing of Children: A Jordanian Perspective. Journal of Comparative Family Studies , 42 (4), 563 – 577 Lenon,  S.  (2022).  Polygamy,  State  Racism,  and  the  Return  of  Barbarism:  The Coloniality  of  Evolutionary  Psychology. Studies  in  Social  Justice , 16 (1), 143 – 161 Ma’u, D. H. (2023). The Harmonization of Polygamy Between Islamic Law and Legal Law in Indonesia. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam , 7 (2), 669-686
Makrum,  M.  (2016).  Poligami  dalam  Perspektif  Al-Quran. MAGHZA:  Jurnal Ilmu Al- Qur’an dan Tafsir , 1 (2), 35-50
Maulida, N. R., Perdana, A. P., & Widyanti, E. (2022). The Importance of Family Law  Against  Women  in  Polygamy. AURELIA:  Jurnal  Penelitian  Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia, 1 (2), 277-281 Mengistu,  N.,  et.al.  (2022).  Stressful  Life  Experience  of  the  First  Married Women  in  Polygamous  Families  in  Gedeo  Zone,  South  Ethiopia:  a qualitative study, 2021. BMC Psychology
Putri Ananda Saka & Zidan Abdul Jabar Saka
Monza,  L.  A.  (2019,  July  9).  Komnas  Perempuan  Kritik  Poligami,  Berikut  5 Pasal Rancang Qanun. tempo.com
Mukti,  H.  (2015,  August  10).  Aturan  Poligami  Kemhan  Ibarat  Legalisasi Syahwat. cnnindonesia.com Narti, S., & SM, A. E. (2022). Gender-Based Violence Against Polygamy Women (Ethnomethodology  Study  on  Polygamous  Families  in  Lubuk  Durian Village,  Kerkap  District,  North  Bengkulu  Regency). Legal  Brief , 11 (5), 3466 – 3475
Nurhidayatuloh, N., Febrian, F., Romsan, A., Yahanan, A., Sardi, M., & Zuhro,
F. (2018). Forsaking Equality: Examine Indonesia’s State Responsibility On  Polygamy  To  The  Marriage  Rights  In  Cedaw. Jurnal  Dinamika Hukum , 18 (2), 182-193
Raharjo,  D.  B.  (2019).  Politikus  Cantik  Ini  Tak  Setuju  Legalisasi  Poligami  di Aceh, Ini Alasannya. suara.com Sa’ar, A. (2007). Maneuvering between State, Nation, and T radition: Palestinian Women  in  Israel  Make  Creative  Applications  of  Polygyny. Journal  of Anthropological Research , 63 (4), 515 – 536 Sayyidah,  S.,  Rahman,  I.  K.,  &  Ramly,  A.  T.  (2021).  Konsep  Keadilan  dalam Poligami Menurut Agama Islam. Diversity: Jurnal Ilmiah Pascasarjana ,
1 (1), 20-33
Seligson,  D.,  &  McCants,  A.  E.  C.  (2022).  Polygamy,  the  Commodification  of Women, and Underdevelopment. Social Science History Sohuturon,  M.  (2019).  Banyak  Nikah  Siri,  Alasan  Pemprov  Aceh  Legalkan Poligami. cnnindonesia.com Stout,  K.,  Montague,  I.,  &  Shmulsky,  R.  (2017). Millennial  Generation Perceptions Surrounding the Wood Products Industry Weitzer,  R.  (2022).  Criminalization,  Decriminalization,  and  Legalization. Sex for Sale . Routledge Widiani,  A.  K.  H.  D.  (2022).  Socio-Juridical  Analysis  on  Polygamy Requirements  in  the  Compilation  of  Islamic  Law  (KHI). Al- ’Adalah ,
19 (1), 195 – 222