## HAK ASUH ANAK AKIBAT CERAI GUGAT DALAM PERKARA NOMOR 0915/Pdft.G/2017/PA.Bgr

## Arnengsih, Ramdani Wahyu Sururie, Mohammad Sar’an
Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia E-Mail: arnengsih10@gmail.com

## Abstract
This  research  is  motivated  by  the  existence  of  an  Application  for  Divorce  Claims  in  Bogor Religious  Court  ruling  as  an  Applicant  filing  for  Claims  Divorce  and  Child  Custody.  The Plaintiff as a mother filed a lawsuit to the Bogor Religious Court so that Child Custody fell on the Plaintiff. But the Defendant as the father is suing back, that the child custody holder is his father  because  his  mother  does  not  reflect  as  a  good  mother.  Then  the  Board  of  Judges  of  the Bogor  Religious  Court  rejected  the  Plaintiff's  claim  and  granted  the  Defendant's  claim  to establish custody of the child at the Defendant until the child is 14 years old provided that the plaintiff  is  given  access  to  meet  the  child.  This  study  aims  to  determine  the  legal  basis  of  the Panel of Judges, the method of finding the Panel of Judges in child custody cases. The results of this  study  are:  1.  The  consideration  of  the  panel  of  judges  granted  the  Defendant's  lawsuit because he saw from the facts in the trial and based on the evidence submitted by the parties and looked  at  the  benefit  of  the  child.  2.  Judges  use  the  method  of  legal  construction  in  legal discovery, namely the method of law enforcement (rechtsvervjnings). In this method, the judge can rule out articles that are deemed incompatible with the facts at this time.
Keywords: Child Custody, Considerations, Decisions

## Abstrak
Penelitian  ini  dilatar  belakangi  adanya  Permohonan  Cerai  Gugat  putusan  PA  Bogor sebagai  Pemohon  mengajukan  Cerai  Gugat  dan  Hak  Asuh  Anak.  Penggugat  sebagai ibu mengajukan gugatan ke PA Bogor agar Hak Asuh Anak jatuh kepada Penggugat. Tetapi Tergugat sebagai ayah menggugat balik bahwasannya pemegang hak asuh anak adalah  ayahnya  karena  ibunya  bukan  ibu  yang  baik  dan  tidak  mencerminkan  cara hidup  ibu  yang  baik.  Kemudian  Majelis  Hakim  Pengadilan  Agama  Bogor  menolak gugatan  Penggugat  dan  mengabulkan  gugatan  Tergugat  menetapkan  hak  asuh  anak berada  pada  Tergugat  hingga  anak  tersebut  berusia  14  tahun  dengan  ketentuan penggugat  diberi  akses  bisa  bertemu  dengan  anak.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui landasan hukum Majelis Hakim, Metode penemuan Majelis Hakim dalam perkara  hak  asuh  anak.  Hasil  penelitian  ini  adalah:  1.  Pertimbangan  majelis  hakim mengabulkan gugatan Tergugat karena melihat dari fakta yang ada di persidangan dan berlandaskan  pada  pembuktian  yang  diajukan  oleh  para  pihak  dan  melihat  kepada kemaslahatan  anak.  2. Hakim  menggunakan  metode  konstruksi  hukum  dalam  penemuan hukumnya, yaitu metode pengkongkretan hukum (rechtsvervjnings). Dalam metode ini, hakim dapat menyampingkan pasal yang sudah dianggap tidak sesuai dengan fakta pada saat ini.
Kata Kunci: Hak Asuh Anak, Pertimbangan, Putusan

## PENDAHULUAN
Manusia  diciptakan  ke  dunia  untuk  mengabdikan  diri  kepada  Allah  SWT  yang merupakan bentuk dari hubungan habluminallah, dan diberi tugas untuk mengelola bumi dan segala  isinya  yang  merupakan  bentuk  adanya  hubungan habluminannas. Dan  juga mencerminkan  adanya  bentuk  hubungan  sosial  yang  mengharuskan  manusia  untuk bermasyarakat  dalam  mempertahankan  hidup  selalu  berusaha  untuk  memenuhi  kebutuhan hidupnya.
Kebutuhan  pergaulan  yang  sah  di  dunia  dalam  rangka  melahirkan  keturunan  lewat perkawinan ,  telah  ditetapkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  pasal  1  ayat  1 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. 1
Akad  Perkawinan  dalam  hukum  Islam  bukanlah  perkara  perdata  semata,  melainkan ikatan  suci ( miitsaqan  galidhzan )  yang  terkait  dengan  keyakinan  dan  keimanan  kepada Allah . 2 Di  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  ditegaskan  bahwa  perkawinan  sebagai  akad  yang  sangat kuat  ( miitsaqan  ghalidzan )  untuk  mentaati  perintah  Allah  dan  pelaksannannya  merupakan ibadah sesuai dengan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam. 3
Dalam Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Pasal  39  bahwa:  Perceraian  hanya  bisa dilakukan  di  depan  sidang  Pengadilan  setelah  Pengadilan  yang  bersangkutan  berusaha mendamaikan  kedua  belah  pihak.  Pasal  115  Kompilasi  Hukum  Islam  menegasakan  bahwa: Perceraian  hanya  dapat  dilakukan  di  depan  sidang  Pengadilan  Agama  setelah  Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
Secara  umum  kewenangan  Peradilan  Agama  sebagaimana  Pasal  49  Undang-Undang Nomor  3  Tahun  2006  yang  isi  dan  pasalnya  tidak  di  ubah  dalam  Undang-Undang  Nomor  50 Tahun  2009  adalah  meliputi:  memeriksa,  memutus,  dan  menyelesaikan  perkara-perkara  di tingkat pertama antara orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah dan ekonomi syari’ah. 4
Diantara  perkara  yang  disebutkan  di  atas,  maka  bidang  perdata  perkawinan merupakan salah satu perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 49 ayat 2 bahwa perkawinan memiliki 22 jenis perkara, salah satunya yaitu mengenai pemeliharaan anak atau pengasuhan anak yakni terdapat pada pasal 11, 12, dan 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
Anak  adalah  seorang  yang  belum  berusia  18  (delapan  belas)  tahun,  termasuk anak  yang  masih  dalam  kandungan. 5 Sedangkan  menurut  Kompilasi  Hukum  Islam,
1 Subekti, Undang-Undang Hukum Perdata , 2001. h.157
2 Amiur  Nurdin  dan  Azhari  Akmal  Tarigan  , Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesi a  ( Studi  Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI ) (Jakarta : Kencana, 2004), h. 206.
3 Beni Ahmad Saebani dan Encep Taufiqurrahman, Pengantar Ilmu Fiqih (Bandung: Pustaka Setia, 2015) , h. 143.
4 Ahmad  Mujahidin, Prosedur  Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syari’ah  di  Indonesia, (Bogor,  Ghalia Indonesia, 2010). h. 16.
5 Undang-Uundang N0. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak (Bandung: PT. Citra Umbara, 2003), h. 4.
anak  adalah  orang  yang  belum  genap  21  tahun  dan  belum  pernah  menikah  dan karenanya belum mampu untuk berdiri sendiri.
Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak bahwa: 1.  Orang  tua  berkewajiban  dan  bertanggung  jawab  untuk:  a)  mengasuh,  memelihara, mendidik  dan  melindungi  anak;  b)  menumbuh  kembangkan  anak  sesuai  dengan  ke- mampuan,  bakat  dan  minatnya;  dan  c)  mencegah  terjadinya  perkawinan  pada  usia anak-anak.
Pendidikan terbaik yang dapat didapatkan oleh seorang anak adalah berasal dari kedua  orang  tuanya,  dengan  memberikan  kasih  sayang  dan  cinta,  serta  memberikan pendidikan  yang  baik  agar  anak  tumbuh  subur  dengan  jasmani  yang  sehat,  cerdas, berakhlakul karimah dan memilliki perasaan yang halus. 6
Berdasarkan  Pasal  41  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  bahwa pemeliharaan  anak  atau  penguasaan  anak  merupakan  salah  satu  perkara  di  bidang perkawinan yang berkenaan dengan “akibat” yang timbul dari perceraian. 7
Dalam Kompilasi Hukum Islam mengatur lebih rinci tentang pemeliharaan anak yaitu dalam pasal 105 sebagai berikut dalam hal terjadinya perceraian: a). pemeliharaan anak  yang  belum mumayyiz atau  belum  berumur  12  tahun  adalah  hak  ibunya;  b). pemeliharaan  yang  sudah mumayyiz diserahkan  kepada  anak  untuk  memilih  diantara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya; c). Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya.
Sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tetang perkawinan mengatur dalam pasal 45 bahwa: a. kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya; b. kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku  sampai  anak  itu  kawin  atau  dapat  berdiri  sendiri.  Kewajiban  berlaku  terus meskipun kedua orang tua putus.
Adapun  dalam  realita  yang  terjadi  di  Pengadilan  Agama  Bogor  yaitu  adanya perselisihan  dalam  keluarga  yang  mengakibatkan  perceraian  yang  berdamapak  pada hak pengasuhan anak ( hadhanah ) seperti dalam Putusan Nomor 0915/Pdt.G/2017/PA.Bgr tanggal 27 Februari 2017. Namun dalam perkara ini hak asuh anak itu jatuh kepada bapak bukan kepada ibu.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif ( legal research ), metode ini digunakan  terhadap  penelitian  teks  peraturan  perundang-undangan  dan  putusan pengadilan yang telah inkracht, metode analisis yang digunakan peneliti adalah analisis
6 Muhammad  Bagir  Fiqh  Praktis  II: Menurut  Al-Qur’an,  Al-Sunnah,  dan  Pendapat  para Ualama (Bandung: Karisma, 2008), h. 237.
7 M.  Yahya  Harahap, kedudukan  Kewenangan  dan  Acara  Peradilan  Agama (Jakarta:  Sinar  Grafika, 2003). h. 143.
isi ( content analysis ).
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  peneliti  adalah  studi  dokumentasi, dan  studi  kepustakaan.  1.  Studi  dokumentasi  yaitu  mendatangi  Pengadilan  Agama Bogor untuk meminta salinan putusan, selain itu ada juga studi dokumentsi dilakukan terhadap  dokumen  penunjang  putusan,  baik  berupa  peraturan  perundang-undangan maupun  dokumen-dokumen  yang  sudah  ada  terhadap  perkara  yang  diteliti.  2. pengumpulan data penelitian ini dilakukan melalui metode studi pustaka dengan cara melakukan pengolahan data yang diambil dari berbagai literatur atau buku-buku serta jurnal  yang  ditulis  oleh  para  ahli,  guna  mendapatkan  landasan  teoritis  tentang permasalahan  yang  dikaji,  yakni  tentang  pemeliharaan  anak  setelah  terjadinya perceraian.  Studi  kepustakaan  ini  dimaksudkan  untuk  memperkuat  kebenaran  hasil penelitian dengan cara mencari konsep-konsep yang ada relefensinya dengan masalah yang  diteliti.  Hal  ini  sesuai  dengan  pendapat  Surachmad 8 bahwa  perlengkapan penelitian bila tidak ditunjang dengan kepustakaan tidak sempurna.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Hadhanah  berasal  dari  bahasa  Arab  yang  berarti:  Hal  memelihara,  mendidik, mengatur, mengurus segala kepentingan atau urusan anak-anak yang belum mumayyiz (belum  dapat  membedakan  baik  dan  buruknya  sesuatu  atau  tindakan  bagi  dirinya). Sedangkan menurut bahasa berarti meletakkan sesuatu di dekat tulang rusuk atau di pangkuan,  karena  ibu  waktu  menyusukan  anaknya  meletakkan  anak  itu  di  pang- kuannya,  seakan-akan  ibu  di  saat  itu  melindungi  dan  memelihara  anaknya  sehingga “ hadhanah ”  dijadikan  istilah  yang  maksudnya:  pendidikan  dan  pemeliharaan  anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu. 9
Dalam  istilah  fiqh  digunakan  dua  kata  namun  ditujukan  untuk  untuk  maksud yang  sama  yaitu kafalah dan hadhanah. Yang  dimaksud  dengan hadhanah atau kaffalah dalam  arti  sederhana  ialah  “pemeliharaan”atau  “pengasuhan”.  Dalam  arti  yang  lebih lengkap  adalah  pemeliharaan  anak  yang  masih  kecil  setelah  terjadinya  putus  perka- winan. Hal ini dibicarakan dalam fiqh, secara praktis antara suami dan istri telah ter- jadi perpisahan sedangkan anak-anak memerlukan bantuan ayah atau ibunya. 10
Para fukaha mendefinisikan hadhanah sebagai berikut: 11
a. Ulama  Hanafiyah  mendefinisikan hadhanah sebagai  usaha  mendidik  anak  yang
8 Winaro Surachmad, Pengantar Penelitian Ilmiah ; dasar, metoda, teknik . Tarsito: (Bandung Zakaria ahmad al-barry, 1982) h. 251.
9 Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat ( Jakarta: PT Raja Grapindo, 2013), h. 215.
10 Amir  Syaripuddin, Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia (Jakarta:  Pernada  Medua  Group, 2006), h. 328.
11 Huzaemah Tahido Yanggo, Fikih Perempuan Kontemporer (Bandung: Ghalia Indonesia, 2010), h. 182-183.
dilakukan oleh orang yang mempunyai hak mengasuh.
b. Menurut  Ulama  Syafi’  iyah, hadhanah ialah  mendidik  orang  yang  tidak  dapat mengurus  dirinya  dengan  apa  yang  bermaslahat  baginya  dan  memeliharanya dari  apa  yang  membahayakannya,  meskipun  orang  tersebut  telah  dewasa, seperti membantu dalam hal membersihkan jasadnya, mencucikan pakaiannya, meminyaki  rambutnya,  dan  lain-lainnya,  demikian  pula  menggendonng  anak dalam buaian dan mengayun-ayunkannya supaya dapat tidur.
Pendapat  yang  dikemukakan  oleh  ulama  syafii’iyah  itu  hampir  sama  dengan apa  yang  diyakini  oleh  kelompok  ulama  Malikiyah  dan    Hanabilah.  Namun,  dalam kelompok ulama Hanafiyah dapat ditemukan pembagian urusan yang terkait dengan anak  kecil,  yaitu  satu  bagian  diberikan  kepada  wali  anak  tersebut  dan  sebagian  lagi pengasuh dengan tugasnya untuk mendidik.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa masalah hadhanah adalah masalah menjaga,  memelihara,  mengasuh,  memimpin,  mendidik,  dan  mengatur  hal  tentang anak  yang  belum  bisa  menjaga,  mengatur  dan  mengurus  dirinya  sendiri.  Yang berkenaan dengan masalah hadhanah ini terjadi jika suami isteri bercerai dan keduanya memiliki  anak  namun  anak  itu  belum mumayyiz atau  belum  cukup  umur  untuk menguasai kemaslahatan dirinya, maka istri atau ibu anak tersebut yang lebih berhak menjadi pengasuh hingga anak tersebut dapat mengerti akan kemaslahatan dirinya.
Penelitian ini berdasarkan pada putusan PA Bogor No. 0915/Pdt.G/2017/PA.Bgr. Adapun duduk perkaranya secara garis besar adalah sebagai berikut:
1. Bahwa Majelis Hakim untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR. Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat di depan sidang, bahkan Penggugat  dan  Tergugat  telah  menempuh  proses  mediasi  sesuai  ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 sebgaimana telah diubah dengan PERMA Nomor 1  Tahun  2016  dengan  Mediator  Drs.  H.  Djedjen  Zaenuddin,  SH.  MH.  Namun upaya damai tersebut tidak berhasil.
2. Bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah  kehendak  Penggugat untuk  menjadi  pemegang  hak  asuh  anak  ( hadhanah )  terhadap  anak  tersebut dimana  anak  tersebut  telah  berada  dalam  pemeliharaan  ditetapkan  kepada Tergugat (Ayahnya).
3. Bahwa  dalam  gugatannya  Penggugat  memohon  agar  anak  Penggugat  dan Tergugat  yang  lahir  tanggal  19  Februaru  2013  ditetapkan  berada  dalam pengasuhan  dan  pemeliharaan  ( hadhanah )  Penggugat  nafkah  anak  dan  biaya pendidikan anak tersebut dibebankan kepada Tergugat setiap bulannya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
4. Bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat tentang pemeliharaan anak tersebut,  Penggugat  telah  menyerahkan  buktu  tertulis  berupa  P.2  sera  saksi- saksi.
5. Bahwa  terhadap  gugatan  Penggugat  tentang  pemeliharaan  anak  Penggugat tersebut,  Majelis  Hakim  mempertimbangkan  sebagai  berikut:  Bahwa  Majelis Hakim  berpendapat  bahwa  anak  bukan  merupakan  objek  hukum  yang  bisa dialihkan  keberadaannya  dan  bukan  dieksekusi  akibat  dari  suatu  keputusan pengadilan,  karena  peralihan  tempat  tinggal  akan  menjadi  masalah  tersendiri buat  anak  lebih-lebih  anak  Penggugat  Rekonvensi  dan  Tergugat  Rekonvensi dalam  keadaan  kurang  sehat  dan  dalam  masa  terapi  dan  Menurut  Majelis Hakim  anak  adalah  subjek  hukum  yang  perlu  diperhatikan  dan  dilindungi kebutuhan hidup dan hajatnya.”
6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai  sekarang anak Penggugat  dan  Tergugat  yang  lahir  tanggal  19  Februari  2013  tinggal  bersama dan diurus oleh Tergugat.
7. Bahwa  berdasarkan  bukti  T.31  dan  T.32  diperoleh  fakta  bahwa  perkembangan anak Penggugat dan Tergugat sekarang ini dalam kondisi membaik.
8. Bahwa  saksi  pertama  dan  saksi  kedua  yang  dihadirkan  baik  oleh  Tergugat menerangkan bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah dan anak dalam asuhan  Tergugat  sampai  dengan  sekarang  kondisi  anak  dalam  keadaan  sehat dan perkembangnnya baik dan tidak terlantar.
9. Bahwa  sebagaimana  telah  dipertimbangkan  bahwa  selama  Penggugat  dan Tergugat  berpisah,  dan  selama  itu  pula  anak  tinggal  bersamaTergugat  dalam keadaan  yang  nyaman  dan  perkembangan  kesehatan  yang  terus  membaik  dan bagus.
10. Bahwa Majelis Hakim berpendapat dan sejalan dengan kehendak dari undang- undang  tentang  perlindungan  anak  bahwa  kewajiban  pengasuhan  anak haruslah  didasarkan  demi  kepentingan  anak  bukan  demi  kepentingan  orang tuanya.
11. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat  bahwa  gugatan  Penggugat  mengenai  kuasa  pengasuhan  anak Penggugat dan Tergugat yang lahir tanggal 19 Februari 2013 patut ditolak  dan akan dituangkan dalam diktum amar putusan ini.”
Adapun  amar  putusan  PA  Bogor  Nomor  0915/Pdt.G/2017/PA.Bgr:  DALAM KONVENSI:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian.
2. Menjatuhkan  talak  satu  bain  Sughra  Tergugat  (Xxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxx  bin xxxxxxxxx bin Xxxxxx xxx) terhadap Ppenggugat (Xxxxxxxx xxxx Binti Xxxxxxx).
3. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selebihnya. DALAM REKONVENSI
4. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi
5. Menetapkan  kuasa  pengasuhan  anak  bernama  Xxxxxxxx  xxxxxx  bin  Xxxxxxx xxxxx,  laki-laki,  lahir  tanggal  19  Februari  2013  berada  pada  Penggugat
Rekonvensi  hingga  anak  tersebut  berusia  14  (empat  belas)  tahun  dengan ketentuan Tergugat Rekonvensi diberi akses bisa bertemu dengan anak tersebut. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:
Membebankan  Penggugat  Konvensi/Tergugat  Rekonvensi  untuk  membayar biaya perkara sebesar Rp. 461. 000,- ( Empat ratus enam puluh satu ribu).

## Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tentang Hak Asuh Anak Akibat Cerai Gugat Dalam Perkara Nomor 0915/Pdt.G/2017/PA.Bgr
Adapun pertimbangan hukum Majelis Hakim PA Bogor adalah sebagai berikut: Pertimbangan hukum dalam rekonvensi:
1. Bahwa Majelis Hakim untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR. Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat di depan sidang, bahkan Penggugat  dan  Tergugat  telah  menempuh  proses  mediasi  sesuai  ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 sebgaimana telah diubah dengan PERMA Nomor 1  Tahun  2016  dengan  Mediator  Drs.  H.  Djedjen  Zaenuddin,  SH.  MH.  Namun upaya damai tersebut tidak berhasil.
2. Bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah  kehendak  Penggugat untuk  menjadi  pemegang  hak  asuh  anak  ( hadhanah )  terhadap  anak  tersebut dimana  anak  tersebut  telah  berada  dalam  pemeliharaan  ditetapkan  kepada Tergugat (Ayahnya).
3. Bahwa  dalam  gugatannya  Penggugat  memohon  agar  anak  Penggugat  dan Tergugat  yang  lahir  tanggal  19  Februaru  2013  ditetapkan  berada  dalam pengasuhan  dan  pemeliharaan  ( hadhanah )  Penggugat  nafkah  anak  dan  biaya pendidikan anak tersebut dibebankan kepada Tergugat setiap bulannya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
4. Bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat tentang pemeliharaan anak tersebut,  Penggugat  telah  menyerahkan  buktu  tertulis  berupa  P.2  sera  saksi- saksi.
5. Bahwa  terhadap  gugatan  Penggugat  tentang  pemeliharaan  anak  Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
Bahwa  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  anak  bukan  merupakan  objek  hukum yang  bisa  dialihkan  keberadaannya  dan  bukan  dieksekusi  akibat  dari  suatu keputusan  pengadilan,  karena  peralihan  tempat  tinggal  akan  menjadi masalah tersendiri  buat  anak  lebih-lebih  anak  Penggugat  Rekonvensi  dan  Tergugat Rekonvensi  dalam  keadaan  kurang  sehat  dan  dalam  masa  terapi  dan  Menurut Majelis  Hakim  anak  adalah  subjek  hukum  yang  perlu  diperhatikan  dan dilindungi kebutuhan hidup dan hajatnya. ”
6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai  sekarang anak Penggugat  dan  Tergugat  yang  lahir  tanggal  19  Februari  2013  tinggal  bersama
dan diurus oleh Tergugat.
7. Bahwa  berdasarkan  bukti  T.31  dan  T.32  diperoleh  fakta  bahwa  perkembangan anak Penggugat dan Tergugat sekarang ini dalam kondisi membaik.
8. Bahwa  saksi  pertama  dan  saksi  kedua  yang  dihadirkan  baik  oleh  Tergugat menerangkan bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah dan anak dalam asuhan  Tergugat  sampai  dengan  sekarang  kondisi  anak  dalam  keadaan  sehat dan perkembangnnya baik dan tidak terlantar.
9. Bahwa  sebagaimana  telah  dipertimbangkan  bahwa  selama  Penggugat  dan Tergugat  berpisah,  dan  selama  itu  pula  anak  tinggal  bersamaTergugat  dalam keadaan  yang  nyaman  dan  perkembangan  kesehatan  yang  terus  membaik  dan bagus.
10.Bahwa Majelis Hakim berpendapat dan sejalan dengan kehendak dari undang- undang  tentang  perlindungan  anak  bahwa  kewajiban  pengasuhan  anak haruslah  didasarkan  demi  kepentingan  anak  bukan  demi  kepentingan  orang tuanya.
11.Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat  bahwa  gugatan  Penggugat  mengenai  kuasa  pengasuhan  anak Penggugat dan Tergugat yang lahir tanggal 19 Februari 2013 patut ditolak  dan akan dituangkan dalam diktum amar putusan ini.
Pertimbangan hukum dalam Konvensi
1. Bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  rekonvensi  adalah  sebagaimana  tersebut diatas;
2. Bahwa  apa  yang  menjadi  pertimbangan  dalam  konvensi  menjadi  dasar  dalam pertimbangan rekonvensi.
3. Bahwa  Tergugat  yang  di  maksudkan  yaitu  Penggugat  Rekonvensi  telah membuktikan  dalam  persidangannya  bahwasannya  Penggugat  yaitu  Tergugat Konvensi  telah  melakukan  perselingkuhan  dengan  bukti-bukti  yaitu:  Fotokopi percakapan  Penggugat  Via  Whatsaap,  telah  dinazegelen  Pos  dan  dicocokan dengan  aslinya.  Bukti  T.5,  Fotokopi  lembaran  rajah/isim,  telah  dinajegelen  Pos dan dicocokan dengan aslinya, bukti T.6, Fotokopi hasil tracking nomor ponsel (XL) Penggugat yang telah di non aktifkan,  bukti  T. 20, Fotokopi  capture akun facbook an, bukti T. 27, Fotokopi gambar diduga Penggugat dengan pria pemilik akun  Facebook  an,  bukti  T.  28,  Rekaman  suara  pengakuan  anak  tentang perselingkuhan Penggugat, bukti T. 33, Rekaman kesaksian anak saat dibawa ke Bandung dalam rangka muallaf dan nikah sirri dengan pria Jepang, bukti T. 34, Rekaman pengakuan anak istri sedang tidur bersama pria Jepang, bukti RT. 35, Rekaman suara istri dengan selingkuhannya pria Jepang, bukti T.  36.
4. Bahwa  dalam  jawaban  dan  dupliknya  Penggugat  Rekonvensi  menuntut  agar anak  Penggugat  Rekonvensi  dan  Tergugat  Rekonvensi  yang  lahir  tanggal  19
Februari 2013 berada dalam pengasuhan dan perawatan Penggugat Rekonvensi tanpa  mengurangi  hak  Tergugat  Rekonvensi  bisa  berjumpa  dengan  anak tersebut  atas  sepengetahuan  Penggugat  Rekonvensi  sepanjang  tidak mengganggu aktifitas rutin anak tersebut.
5. Bahwa  terlebih  dahulu  Majelis  Hakim  perlu  menjelaskan  tinjauan  dari  sudut hukum  Islam  mengenai  pemeliharaan  anak  karena  Penggugat  dan  Tergugat beragama Islam yang memiliki prinsip bahwa anak adalah amanah dan  titipan dari  Allah  SWT,  kepada  suami  istri/ayah  ibunya  dan  anak  mempunyai  hak untuk  dilindungi  baik  keselamatan  agamanya,  hartanya  maupun  jiwa  raganya oleh  kedua  orangtuanya  lah  yang  paling  bertanggung  jawab  terhadap keselamatan  anaknya  dunia  akherat  dan  melindungi  mereka  dari  hal-hal  yang tidak baik. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT surat At-Tahrim ayat 6:
Artinya:  “Wahai  orang-orang  yang  beriman,  lindungilah  dirimu  dan keluargamu dari api neraka”:
Dan salah satu anggota keluarga inti adalah anak, oleh karena itu kedua orang tua hendaknya memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anak- anaknya, agar mereka  tumbuh  menjadi  anak  yang  sehat,  baik  jasmani  maupun  rohani,  dan berakhlakul  karimah  serta  memiliki  intelegensi  yang  tinggi,  anak  dapat membuat  senang  hati  kedua  rang  tuanya,  mana  kala  nak  tersebut  berbakti kepada  mereka,  serta  taat  dalam  menjalankan  ibadahnya.  Namun  anak  juga dapat  membuat  susah  kedua  orang  tuanya  manakala  anak  tersebut  tidak berbakti kepadanya, serta tidak taat beribadah, sehingga  kedua orang tua wajib untuk  memelihara  dan  mendidik  anak-anak  mereka  dengan  sebaik-baiknya (vide Pasal 45 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam).
6. Bahwa  berdasarkan  Pasal  1  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 tentang  Perlindungan  Anak  adalah  segala  kegiatan  untuk  menjamin  dan melindungi anak dan  hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi  secara  optimal  sesuai  harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta mendapat  perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi,  sehingga  hak  dan kewajiban anak dalam Undang-undang ini untuk melindungi anak sangat lebih diutamakan,  dimana  hal  ini  tetap  harus  dilakukan  meskipun  diantara  ibu  atau ayahnya  terjadi  perceraian,  namun  dalam  hal  memutuskan  terhadap  pilihan anak harus melihat untuk kemslahatan anaktersebut yang dalam hal ini bukan hanya kemaslahatan dunianya saja akan tetapi juga kemaslahatan akhiratnya.
7. Bahwa  berdasarkan  Pasal  41  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  apabila terjadi  perceraian,  anak  tetap  harus  terlindungi  dan  kedua  orang  tuanya (Penggugat) dan (Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik  anaknya  semata-mata  demi  kepentingan  anak,  bukan  demi kepentingan  orang  tua  atau  salah  satu  dari  orangtuanya  (Penggugat)  atau
(Tergugat).
8. Bahwa secara normative penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, selengkapnya berbunyi sebagai  berikut:  “Dalam  hal  terjadinya  perceraian:  pemeliharaan  anak  yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena itu  pada dasarnya hak  ibu (Penggugat) lebih dominan  untuk memelihara  anak yang  belum  berusia  12  tahun,  sesuai  dengan  hadits  Rasulullah  SAW  yang artinya:  “Barang  siapa  memisahkan  antara  seorang  ibu  dengan  anaknya,  maka Allah  SWT  akan  memisahkan  antara  dia  dengan  kekasih-kekasihnya  pada  hari kiamat” (H.R. Tirmidzi dan Ibnu Majah).
9. Bahwa  penyimpangan  atau  pengecualian  ketentuan  Pasal  105  Kompilasi Hukum  Islam  diatas  dapat  dibenarkan  dengan  memahami  secara  a  contrario (mafhum mukhalafah) ketentuan yang diatur dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentag  Perlindungan  Anak,  selengkapnya berbunyi  sebagai  berikut:  (1)  Orang  tua  berkewajiban  dan  bertanggung  jawab untuk: a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi ana; b. menumbuh kembangkan  anak  sesuai  dengan  kemampuan,  bakat  dan  minatnya;  dan  c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak; (2) Dalam hal orang tua tidak  ada  atau  tidak  diketahui  keberadaannya,  atau  karena  satu  sebab,  tidak dapat  melaksanakan  kewajiban  dan  tanggung  jawab  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  tersebut  diatas  dapat  dicabut  kekuasaannya  karena  sangat melalaikan  kewajibannya  terhadap  anak  dan  berkelakuan  buruk  sekali  (Vide Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974).
10. Bahwa  selain  memahami  secara a  contrario (mafhum  mukhalafah)  ketentuan diatas,  Undang-undang  ini  juga  memberi  jalan  beralihnya  kuasa  pengasuhan anak  dari  ibu  (Penggugat)  kepada  ayah  (Tergugat)  karena  faktor  demi kepentingan  anak  yang  berkenaan  dengan  pertumbuhan  mental  spiritual sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  13  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 tentang  Perlindungan  anak,  selengkapnya  berbunyi  sebagai  berikut:  (1)  setiap anak  selama  dalam  pengasuhan  orang  tua,  wali  atau  pihak  manapun  yang bertanggung  jawab  atas  pengasuhan,  berhak  mendapat  perlindungan  dari perlakuan:  a.  diskriminasi;  b.  eksploitasi  baik  ekonomi  maupun  sosial;  c. penelantaran;  d.  kekejaman,  kekerasan,  dan  penganiayaan;  e.  ketidakadilan;  f. perlakuan  salah  lainnya;  (2)  Dalam  hal  orang  tua,  wali  atau  pengasuh  anak melakukan  segala  bentuk  perlakuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal tersebut diatas, maka pelaku dikenakan pemberatan hukum.
11. Bahwa  berdasarkan  Buku  II  Edisi  Revisi  2013  halam  156  huruf  (b)  berbunyi: “Pemeliharaan  anak  yang  belum  berusia  12  tahun  dapat  dialihkan  kepada ayahnya  apabila  ibu  dianggap  tidak  cakap,  mengabaikan  mempunyai  prilaku
buruk  yang  akan  menghambat  pertumbuhan  jasmani,  rohani,  kecerdasan intelektual dan agama si anak” dan ketentuan Pasal 7 huruf (a) Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2003  tentang  Perlindungan  anak  yakni  “setiap  anak  berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”.

## Metode  Penemuan  Hukum  Hakim  tentang  Hak  Asuh  Anak  Akibat  Cerai  Gugat Dalam Perkara Nomor  0915/Pdt.G/2017/PA.Bgr
Hakim  menggunakan  metode  konstruksi  hukum  dalam  penemuan  hukumnya, yaitu  metode  pengkongkretan  hukum  (rechtsvervjnings).  Dalam  metode  ini,  hakim dapat menyampingkan pasal yang sudah dianggap tidak sesuai dengan fakta pada saat ini.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  maka  dapat  diambil  kesimpulan:  Pertimbangan Majelis  Hakim  Pengadilan  Agama  Bogor  dalam  pertimbangan  hukumnya  terhadap perkara Nomor 0915/Pdt.G/2017/PA.Bgr tentang penetapan hak asuh anak akibat cerai gugat  adalah,  bahwa  majelis  hakim  berpendapat  dan  sejalan  dengan  kehendak  dari undang-undang  tentang  perlindungan  anak  bahwa  kewajiban  pengasuhan  anak haruslah  didasarkan  demi  kepentingan  anak  dan  bukan  demi  kepentingan  orang tuanya. Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 13 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Metode  penemuan  hukum  yang  digunakan  Majelis  Hakim  dalam  memutus perkara  hak  asuh  anak  ( Hadhanah )  ini  ialah  konstruksi  hukum.  Kontruksi  hukum dilkukan dengan penalaran logis oleh hakim untuk mengembangkan suatu ketentuan dalam  undang-undang.  Hakim  dalam  metode  penemuan  hukum  ini  diberikan  lebih kekuasaannya dalam berijtihad. Konstruksi hukum yang dijadikan dasar dalam hal ini adalah  pengkonkritan  hukum  ( rechtservijnings )  dalam  arti  penghalusan  hukum, penyempurnaan  sistem  hukum  oleh  hakim,  yakni  ketika  sistem  Undang-Undang tersebut tidak dapat menyelesaikan masalah secara adil dan sesuai dengan kenyataan sosial. Dalam penghalusan hukum ini, hakim dapat memutus dengan menyampaikan suatu  hukum  dalam  perkara  ini  yaitu  pasal  105  KHI  karena  hakim  menilai  Pasal tersebut  tidak  relevan  dengan  fakta  riil  yang  ditemukan  hakim  dalam  persidangan karena  apabila  ketentuan  tersebut  dijalankan  maka  perkara  tersebut  tidak terselesaikan secara adil atau tidak sesuai dengan kenyataan di dalam masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad Mujahidin. 2010. Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah di Indonesia.
Bogor: Ghalia Indonesia
Amir Syaripuddin. 2006. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia . Jakarta: Pernada Medua Group
Amiur Nurdin dan Azhari Akmal Tarigan. 2004. Hukum Perdata Islam di Indonesi a ( Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI ). Jakarta: Kencana.
Beni Ahmad Saebani dan Encep Taufiqurrahman. 2015. Pengantar Ilmu Fiqih. Bandung:
Pustaka Setia.
Huzaemah Tahido Yanggo. 2010. Fikih Perempuan Kontemporer. Bandung: Ghalia Indonesia.
M. Yahya Harahap. 2003. Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama. Jakarta: Sinar Grafika.
Muhammad Bagir. 2008. Fiqh Praktis II: Menurut Al-Qur’an, Al-Sunnah, dan Pendapat para Ualama . Bandung: Karisma.
Subekti. 2001. Undang-Undang Hukum Perdata.
Tihami dan Sohari Sahrani. 2013. Fikih Munakahat. Jakarta: PT Raja Grapindo.
Undang-Undang N0. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak. Bandung: PT. Citra Umbara.
Winaro Surachmad. 1982. Pengantar Penelitian Ilmiah ; Dasar, Metoda, Teknik . Tarsito:
Bandung Zakaria Ahmad Al-Barry.