INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 94-107 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Penerapan Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Indonesia
Pardomuan Aris Suranta Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia Email: aris_poerba@yahoo.co.id

## Abstrak
Keberadaan  UU  ITE  yang  seharusnya  melindungi  kebebasan  ekspresi  justru  bermasalah  dengan sejumlah pasal karet yang digunakan untuk mempidanakan pihak lain yang dinilai melakukan tindak pencemaran nama baik. Tindak pidana pencemaran nama baik dapat diselesaikan dengan pendekatan restorative justice dengan asas mengedepankan asas ultimum remedium sebagai ganti hukuman pidana penjara Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan restorative justice terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan menggunakan  pendekatan  restorative  justice  dan  kemanfaatan  hukum.  Penelitian  ini  menunjukkan bahwa  penanganan tindak  pidana  pencemaran  nama  baik  sebaiknya  menghindari hukuman  pidana penjara karena dapat dianggap sebagai pembatasan kebebasan manusia, terutama untuk pelanggaran ringan.  Sebagai  gantinya,  pendekatan  restorative  justice  di  Indonesia  dapat  dipertimbangkan, memprioritaskan  pemulihan  hubungan  antara  pelaku  dan  korban  dalam  masyarakat  di  masa mendatang.  Namun,  penerapan  restorative  justice  perlu  integritas  elemen  penegak  hukum  yang terpadu,  dan  harus  mengikuti  pedoman  yang  diatur  dalam  Peraturan  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 untuk memastikan efektivitas dan keadilan dalam menangani  tindak pidana pencemaran nama baik.
Kata Kunci: Kebebasan Berekspresi, Restorative Justice, Pencemaran Nama Baik, Polri, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

## Abstract
The existence of the ITE Law, which is supposed to protect freedom of expression, is in fact problematic with a number of rubber articles being used to convict other parties deemed to have committed acts of defamation. The criminal act of defamation can be resolved with a restorative justice approach with the principle of prioritizing the principle of ultimum remedium in lieu of imprisonment. This study aims to  analyze  the  application  of  restorative  justice  to  perpetrators  of  criminal  acts  of  defamation  in Indonesia.  This study uses a normative juridical method and uses a restorative justice approach and legal  benefits.  This  research  suggests  that  the  handling  of  criminal  defamation  should  avoid imprisonment as it can be considered a restriction of human freedom, especially for minor offenses. Instead, a restorative justice approach in Indonesia can be considered, prioritizing the restoration of the  relationship  between  the  offender  and  the  victim  in  the  future  society.  However,  the implementation of restorative justice needs the integrity of integrated law enforcement elements, and should follow the guidelines set out in the Indonesian National Police Regulation No. 8 of 2021 to ensure effectiveness and fairness in dealing with defamation crimes.
Keywords: Freedom of Expression, Defamation, Electronic Information and Transaction Law, Polri, Restorative Justice

## PENDAHULUAN
Berdasarkan  amandemen  keempat  UUD  1945  (UUD  1945)  pada  pasal  1  ayat  (3) menyatakan  bahwa  negara  Indonesia  adalah  negara  hukum.  Berdasarkan  pernyataan tersebut, maka segala aspek kehidupan di negeri ini diatur oleh aturan hukum dan norma hukum baik dalam bidang ekonomi, sosial, budaya politik, dan lain-lain (Arifin dan Muthia, 2019).  Segala  tindakan  masyarakat  diatur  oleh  norma  dan  aturan  guna  meminimalisir timbulnya  permasalahan  antara  individu  dan  kelompok  dan  segala  permasalahan  yang timbul dalam kehidupan masyarakat harus diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku (Aryansyah et al., 2022)
Dalam  dunia  kriminal,  terdapat  norma  hukum  yang  melindungi  kepentingan masyarakat  umum  negara  Indonesia  yang  telah  dikodifikasikan,  yaitu  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP). Tidak dapat dipungkiri bahwa meskipun telah ada aturan dan  norma  yang  mengatur,  namun  pada  kenyataannya  masih  banyak  kejahatan  dan pelanggaran yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Ditambah dengan perkembangan teknologi khususnya di bidang informasi juga memudahkan untuk melakukan kejahatan di dunia  maya  dengan  modus  operandi  yang  canggih  sehingga  sulit  untuk  dikendalikan (Ningrum et al., 2019:241).
Para  ahli  komunikasi  sependapat  bahwa  era  modern  saat  ini  ditandai  dengan  era informasi  (Wuryantai,  2013).  Era  informasi  ini  ditandai  dengan  tingginya  intensitas
pertukaran dan penggunaan teknologi informasi. Ini mengartikan bahwa informasi adalah urat nadi yang menopang keputusan politik, sosial dan bisnis dan tentunya menyebabkan masyarakat  mulai  terbuka  terhadap  perkembangan  teknologi  informasi.  Pada  dasarnya teknologi  itu  baik,  namun  seiring  dengan  perkembangannya  juga  membawa  dampak negatif bagi masyarakat luas akibat penyalahgunaan teknologi (Sepima et al., 2021).
Pengaturan  hukum  terhadap  tindak  pidana  pencemaran  nama  baik  lainnya  diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan beberapa Undang-Undang khusus lainnya. Jika melihat penjelasan KUHP, pencemaran nama baik dikategorikan sebagai penghinaan dan  penodaan  terhadap  seseorang  (Jayananda  dkk,  2021).  Fitnah  dikategorikan  sebagai menghina  dan  menodai  nama  dan  kehormatan  seseorang.  Sejauh  ini,  ukuran  suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik terhadap orang lain masih  belum  jelas  karena  masih  banyak  faktor  yang  harus  dikaji  lebih  lanjut  (Lumenta, 2020:2).
Seseorang akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya jika perbuatannya itu melawan hukum dan menimbulkan kerugian. Seseorang dimintai pertanggungjawaban atas  perbuatannya  jika  perbuatannya  itu  melawan  hukum  dan  menimbulkan  kerugian. Pertanggungjawaban  pidana  berupa  sanksi  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi pelakunya.
Bila  melihat  dari  sisi  korban,  seringkali  putusan  pidana  yang  dijatuhkan  tidak memulihkan kondisi korban. Menurut Bagir Manan, penegakan hukum di Indonesia masih dapat dikatakan sebagai “ Communis Opinio Doctorum ”, artinya penegakan hukum saat ini dianggap  gagal  mencapai  tujuan  yang  disyaratkan  oleh  hukum  (Arafat,  2017).  Hal  ini memicu  tuntutan  reformasi  hukum  pidana  dari  solusi  alternatif  hingga  menemukan alternatif hukuman. Adapun untuk saat ini terdapat salah satu alternatif penyelesaian tindak pidana yang biasa dikenal dengan pendekatan keadilan restoratif.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas  dapat  dikatakan  bahwa  pencemaran  nama  baik merupakan  salah  satu  tindak  pidana  yang  diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana (KUHP) yang termasuk dalam delik aduan. Berbeda dengan delik biasa yang justru tergolong  mengganggu  kepentingan  umum  sehingga  negara  yang  menentukan penuntutannyadari pelaku. Perbedaan inilah yang membuat proses penyelesaian perkara biasa  dan  pengaduan  berbeda.  Perkara  berdasarkan  pengaduan  dapat  menggunakan pendekatan  restorative  justice  sebagai  alternatif  penyelesaian  perkara  yang menitikberatkan  pada  penyelesaian  yang  adil  dan  menitikberatkan  pada  restorative
(pemulihan)  kembali  ke  keadaan  semula  bukan  pada  retributive  (pembalasan).  Dengan menggunakan pendekatan restorative justice dalam kasus pencemaran nama baik sebagai bentuk implementasi dan menjunjung tinggi prinsip ultimum remedium (Nuros, 2022).
Dari  latar  belakang  masalah  ini,  penelitian  ini  menjadi  penting  pada  tujuan penyelesaian  tindak  pidana  pencemaran  nama  baik  melalui  teknologi  informasi  dengan pendekatan  keadilan  restoratif  yang  diharapkan  dapat  memenuhi  nilai  kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum dalam masyarakat serta mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila yang senantiasa mengutamakan musyawarah dalam masyarakat.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan atau aturan atau norma dalam hukum positif. Metode yuridis normatif juga disebut sebagai penelitian doktrinal yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis dalam buku, maupun hukum yang diputuskan hakim melalui proses pengadilan (Amiruddin dan Asikin, 2016:118).
Penulisan  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  pendekatan  penelitian  konseptual (conceptual  approach)  dan  pendekatan  Undang-Undang(statute  approach)  (Jaya, 2020:1886). Pendekatan konseptual digunakan berkenaan dengan teori-teori yuridis yang berkaitan penerapan restorative justice terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik  sedangkan  pendekatan  perUndang-Undangan  digunakan  berkenaan  dengan peraturan  hukum  yang  mengatur  penanganan  tindak  pidana  berdasarkan  keadilan restoratif, dalam hal ini yakni Peraturan Kepolisian Negara Nomor 8 Tahun 2021.  Teknik analisis  data  yang  digunakan  adalah  kualitatif.  Menurut  Sunaryati  Hartono,  pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang membahas mengenai cara-cara menganalisis terhadap data yang dikumpulkan dilakukan dengan cara-cara atau analisis atau penafsiran hukum yang  dikenal,  seperti  penafsiran  otentik,  penafsiran  menurut  tata  bahasa,  penafsiran berdasarkan  sejarah  perUndang-Undangan,  penafsiran  sistematis,  penafsiran  sosiologi, penafsiran teleologis, penafsiran fungsional, ataupun penafsiran futuristik (Hartono, 1994).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dinamika Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat di Indonesia
Perlindungan  atas  HAM  saat  ini  menjadi  sorotan  penting  ketika  semakin  mutakhir teknologi  informatika  saat  ini.  Kehadiran  media  sosial  sebagai  ruang  publik  baru  yang digunakan  masyarakat  untuk  mengakomodir  kebutuhan  akan  pengakuan  sosial.  Media sosial  adalah  tempat  audiens  dapat  berinteraksi  melalui  banyak  saluran,  membawa
percakapan mereka ke era baru ruang publik (Zysset, 2019). Ini berkaitan dengan penegakan hak warga negara tidak hanya untuk  mengekspresikan  pandangan apa pun, tetapi  juga untuk memiliki akses ke seluruh pandangan yang diungkapkan oleh orang lain (Hamilton dan Ole Pors, 2003).
Kebebasan berekspresi dan berpendapat di Indonesia, disertai dengan akses informasi dan komunikasi melalui internet dan media sosial, mengubah komunikasi antar manusia. Menurut data yang dikutip dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, per tahun 2020, pengguna internet di Indonesia mencapai 175,5 juta orang, dengan persentase 65,3% dari total  penduduk  di  Indonesia  (Departemen  Penerangan  dan  Perpustakaan  Universitas Airlangga,  2020).  Banyaknya  pengguna  media  sosial  dan  internet  di  Indonesia mengakibatkan terjadinya pergeseran fungsi dan peran komunitas internet atau netizen itu sendiri.  Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  masyarakat  di  era  revolusi  industri  4.0  telah membentuk pola komunikasi dan membentuk era masyarakat informasi yang interaktif dan dinamis (Departemen Penerangan dan Perpustakaan Universitas Airlangga, 2020).
Di Indonesia, terdapat 800.000 situs yang terindikasi menyebarkan berita bohong dan ujaran  kebencian  .Komnas  HAM  mencatat  selama  2020-2021  terdapat  44  kasus  terkait kebebasan berpendapat dan berekspresi. Angka tersebut berasal dari 29 kasus pengaduan masyarakat dan 15 kasus pemantauan media yang dilakukan oleh Tim Pemantau Situasi Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat.
Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  mengatur  penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam penggunaan teknologi informasi, salah satunya bagi perseorangan yang menggunakan media teknologi informasi seperti media sosial sebagai media penyampaian pesan kritik yang melawan pemerintah. Ketentuan yang mengatur hal tersebut antara lain Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (2), Pasal 45A ayat (2), dan Pasal 45 ayat (3)  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan laporan dari lembaga Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet ) yang bertajuk “Laporan Situasi  Hak- Hak  Digital  2021”  terdapat  224  orang  yang  dituntut  dengan  pasal  UU  ITE sepanjang 2017-2021 (Alifah, 2022).

## Gambar 1. Grafik Korban Kriminalisasi UU ITE Tahun 2017-2021

## Sumber: Goodstats.id, 2022
Dalam laporan SAFEnet, dijelaskan bahwa tren pada tahun 2021 turun dibandingkan dengan  tahun  sebelumnya.  Setidaknya  terdapat  30  kasus  pemidanaan  dengan  total  38 korban  kriminalisasi.  Jumlah  tersebut  turun  dari  84  orang  korban  pada  2020  (Alifah 2022).Meskipun  mengalami  penurunan,  SAFEnet  menilai  hal  tersebut  tidak  serta-merta menunjukkan perbaikan dalam hak kebebasan berpendapat sebab jika dilihat melalui latar belakang korban kriminalisasi dengan UU ITE, paling banyak merujuk kepada para pembela hak asasi manusia (HAM) yang paling banyak menyuarakan kritik public (Alifah, 2022).

## Hukum Pidana Tindak Pencemaran Nama Baik
Pencemaran nama baik menurut Pasal 310 KUHP adalah perbuatan menyerang nama baik seseorang  dengan menuduh  sesuatu yang  jelas-jelas  dimaksudkan untuk diketahui umum  (Aryansyah  dkk  2022,  34).Ini  termasuk  dalam  bentuk  tulisan  dan  gambar  yang disiarkan, diperlihatkan, dan dipasang di depan umum. Pencemaran nama baik telah diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang disebut ITE. Dalam KUHPpencemaran nama baik terdapat dalam pasal 310 sampai dengan pasal 321. KUHP membagi pencemaran nama baik menjadi 6 macam, yaitu:
a. Penodaan Agama Pasal 310 ayat (1)
Untuk dapat dihukum dalam pasal ini menurut R. Soesilo, penghinaan harus dilakukan dengan menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu agar diketahui banyak orang. Perbuatan tersebut tidak harus haram, hanya perbuatan biasa yang memalukan.
b. Penodaan Agama Pasal 310 ayat (2)
Seseorang dapat dituntut berdasarkan pasal ini jika melakukan penghinaan melalui tulisan atau gambar. Hal ini dijelaskan dalam pasal 310 ayat (2) KUHP.
c. Fitnah, paragraf 311
Perbuatan  dalam  Pasal  310  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  KUHP  tidak  dapat  dipidana,  jika didakwa membela kepentingan umum atau terpaksa membela kepentingan sendiri. Jika hal
tersebut  terjadi,  maka  hakim  akan  melakukan  pemeriksaan  apakah  benar  terdakwa melakukan pencemaran nama baik karena membela kepentingan umum atau membela diri.
d. Penghinaan Ringan, paragraf 315
Hinaan ringan adalah hinaan berupa kata-kata menyakitkan yang dilakukan di depan umum.  Kata-kata  menyakitkan  ini  seperti  anjing,  bajingan,  jalang,  dan  kata-kata menyakitkan lainnya. Penghinaan ringan ini juga dapat dilakukan dengan tindakan seperti meludahi muka, memegang kepala dan membuka topi bagi orang Indonesia.
e. Berita Palsu Penghinaan Paragraf 317
Orang  yang  dapat  dipidana  dalam  pasal  ini  adalah  mereka  yang  dengan  sengaja menyampaikan surat pengaduan palsu tentang orang kepada penegak hukum. Selain itu, perintah untuk menulis surat pengaduan palsu yang berakibat mencemarkan nama baik dan nama baik juga termasuk dalam Pasal 317 KUHP.
f. Tuduhan fitnah, paragraf 318
Orang yang dengan sengaja melakukan yang menyebabkan orang lain terlibat dalam tindak pidana, itu tidak benar. Misalnya, menempatkan barang bukti hasil tindak pidana pada orang lain sehingga orang tersebut dituduh melakukan tindak pidana.
Berdasarkan  pasal  27  ayat  (3)  UU  ITE  dan  juga  Pasal  310  KUHP  yang  dapat dikategorikan  sebagai  tindak  pidana  pencemaran  nama  baik  termasuk  di  media  sosial. Perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja, tanpa izin, agar diketahui oleh masyarakat dan  juga  ditujukan  untuk  mencemarkan  nama  baik  seseorang.  Padahal, pertanggungjawaban  pidana  mengarah  pada  pemidanaan  seorang  pelaku  jika  ia  telah melakukan  pelanggaran  dan  memenuhi  unsur-unsur  yang  ditentukan  dalam  Undang- Undang.  (Kanter dan Sianturi, 2002).
Menurut Simons, pengertian kemampuan bertanggungjawab (Muladi dan Priyatno, 2015)  dapat  diartikan  sebagai  keadaan  psikologis  sedemikian  rupa  yang  membenarkan penerapan  suatu  tindakan  pidana,  baik  dilihat  dari  sudut  pandang  umum  kemampuan orang tersebut. Selanjutnya seseorang mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat, yaitu jika  ia  mampu  mengetahui  atau  menyadari  bahwa  perbuatannya  bertentangan  dengan hukum dan ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan keadaan.
Pertanggungjawaban  pidana  tentunya  tidak  dapat  dipisahkan  dari  unsur pertanggungjawaban,  yaitu  kesanggupan  untuk  bertanggung  jawab,  adanya  kesalahan yang  dilakukan,  dan  tidak  adanya  alasan.  Seseorang  yang  dapat  dimintai pertanggungjawaban  atas  perbuatannya  haruslah  memang  orang  yang  mempunyai kemampuan  untuk  bertanggung  jawab  dan  telah  jelas  melakukan  kesalahan  dimana pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas kesalahan dan tidak ada alasan-alasan
tertentu yang  dapat  dijadikan alasan yang dapat meniadakan kesalahan yang ada  pada pelakunya  sehingga  setelah  memenuhi  unsur-unsur  tersebut,  seseorang  dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya.
Penerapan Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Pencemaran nama baik dalam satu dasawarsa terakhir telah menjadi permasalahan serius bagi demokrasi dan kebebasan berekspresi dan berpendapat yang mengacu pada Hak  Asasi  Manusia.  Pencemaran  nama  baik  secara  verbal  langsung  dan  terkhususnya melalui  media  elektronik  menimbulkan  persoalan  hukum  ketika  merusak  reputasi  atau merugikan  seseorang.  Khususnya  media  elektronik  (media  sosial)  yang  menjadi  media untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara online dan memungkinkan setiap orang  untuk  saling  berinteraksi  tanpa  dibatasi  oleh  ruang  dan  waktu  seringkali  terjadi penyimpangan dalam penggunaan media sosial. Media sosial justru menjadi sarana untuk menyerang kehormatan atau nama baik pihak seperti melalui facebook, instagram, twitter, blog, whatsapp, tiktokdan sebagainya. Delik penghinaan yang diatur dalam KUHP maupun UU ITE merupakan delik aduan yang hanya dapat diproses oleh Undang-Undang jika ada laporan atau pengaduan dari korban delik penghinaan. Hal ini diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 50/PUU/VI/2008 yang menyatakan bahwaPasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum dasar dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP sebagai  delik  genus  yang  mensyaratkan  gugatan  dituntut,  juga  harus  diperlakukan terhadap perbuatan dilarang dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE sehingga Pasal a quo harus juga dimaknai sebagai delik yang menuntut gugatan diadili di depan pengadilan.
Pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang mengatur tentang pencemaran nama baik di media sosial terdapat dua unsur pokok dalam pasal ini yakni unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur  subyektif  pasal  UU  ITE  adalah  unsur  kesalahan  yang  disengaja  sedangkan  unsur obyektif pasal tersebut adalah perbuatan menyebarluaskan dan atau mentransmisikan dan/ atau membuat dokumen elektronik yang tidak menyenangkan dan/atau isi yang berarti penghinaan.  UU  ITE  menekankan  pertanggungjawaban  pidana  pelaku  sebagai  faktor subyektif  yaitu  pada  kesalahan  yang  disengaja  dari  mereka  yang  melakukan  perbuatan tersebut dalam Pasal 27-36 UU ITE.
Dalam  membuktikannya  perbuatan  pencemaran  nama  baik,  maka  isi  dan  konteks merupakan  bagian  yang  sangat  penting  untuk  dipahami.  Pencemaran  atau  perusakan nama baik seseorang hanya dapat dinilai oleh yang bersangkutan.
Pelaksanaan Restorative  Justice  Pada  Penyidik  Polri  Berdasarkan  Peraturan  Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021
Berkembangnya sistem peradilan pidana dari konsep keadilan retributif ke keadilan restoratif juga mempengaruhi para penegak hukum dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawabnya. Seperti halnya Kepolisian Negara Republik Indonesia yang padagilirannya menyebabkan tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap  pelaksanaan  tugas  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  yang  semakin meningkat dan lebih berorientasi pada masyarakat yang dilayani-nya. Perubahan model penyidikan dari murni punitif (punishing) menjadi restoratif, tidak lepas dari kewenangan diskresi  Polri.  Istilah  diskresi  yang  dikaitkan  dengan  kepolisian  dikenal  dengan  istilah “diskresi  polisi”,  yang  berarti  suatu  kewenangan  yang  melekat  pada  kepolisian  untuk bertindak berdasarkan kebijaksanaan dan penilaiannya sendiri dalam menjalankan fungsi kepolisian.
Hal itu tertuang dalam Pasal 16 ayat (1) huruf l dan Pasal 16 ayat (2) UUUndang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, bahwa, pertama, Pasal 16 ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 2 Tahun  2002  di  mana  dalam  rangka  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 13 dan Pasal 14 di bidang peradilan pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang;  kedua,  Pasal  16  ayat  (2)  UU  No.2  Tahun  2002  di  mana  tindakan  lain sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  l  merupakan  tindakan  penyidikan  dan penyidikan  yang  dilakukan  apabila  memenuhi  persyaratan  sebagai  berikut,  (a)  tidak bertentangan  dengan  aturan  hukum;  (b)  selaras  dengan  kewajiban  hukum  yang mengharuskan  tindakan  tersebut  dilakukan;  (c)  harus  patut,  masuk  akal,  dan  termasuk dalam  lingkungan  jabatannya;  (d)  pertimbangan  yang  layak  berdasarkan  keadaan  yang memaksa; (e) menghormati hak asasi manusia.
Terkait diskresi polisi, tidak ada batasan dalam tindakan diskresi tersebut. Penilaian yang diyakini anggota Polri dalam bertindak (diskresi), sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi  konkrit  yang  memerlukan  tindakan  dimana  setiap  individu  berbeda-beda tergantung pengalaman, pengetahuan, kecerdasan dan moralitas. Dirumuskan pula dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, bahwa demi kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut pertimbangannya sendiri
Ada  hubungan  erat  antara  tindakan  diskresi  dan  proses  keadilan  restoratif.  Oleh karena itu, penguatan pemahaman anggota Polri terhadap konsep keadilan restoratif perlu dibarengi dengan  penguatan pemahaman anggota Polri terhadap konsep  diskresi  Polri. Secara  sederhana  pengertian  konsep  diskresi  kepolisian  adalah  mengetahui  bahwa
kewenangan  anggota  Polri  untuk  memilih  keputusan  dari  berbagai  tindakan  dalam mengakhiri  perkara  pidana  yang  ditanganinya  untuk  kepentingan  umum,  sedangkan keadilan  restoratif  secara  sederhana  dapat  dipahami  sebagai  filosofi  pemidanaan  yang menempatkan korban pada titik sentral dalam mengakhiri perkara pidana melalui diversi, guna  mencegah  agar  pelaku  kejahatan  tidak  dirampas  kebebasannya.Untuk  menjamin keseragaman  penerapan  keadilan  restoratif  di  lingkungan  Kepolisian,  maka  diterbitkan Peraturan  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  (Polri)  Nomor  8  Tahun  2021  tentang Penanganan  Tindak  Pidana  Berdasarkan Restorative  Justice  yang  dicatat  dalam  Berita Negara Republik Indonesia Nomor 947 Tahun 2021.
Peraturan  Kepolisian  adalah  semua  peraturan  yang  dikeluarkan  Kepolisian  Negara Republik Indonesiadalam rangka menjaga ketertiban dan menjamin keamanan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan tersebut wajib dilaksanakan oleh seluruh  anggota  Kepolisian  tanpa  kecuali.  Penanganan  tindak  pidana  berdasarkan restorative justice  oleh Kepolisian berdasarkan Peraturan Polisi Nomor 8 Tahun 2021 harus memenuhi  syarat  umum  dan  syarat  khusus.  Syarat  umum  penanganan  tindak  pidana berdasarkan keadilan restoratif meliputi syarat materiil dan formil. Persyaratan materiilnya sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  Pasal  4  huruf  a  antara  lain,  (a)  tidak  menimbulkan keresahan dan/ atau penolakan; (b) tidak berdampak pada konflik sosial; (c) tidak berpotensi memecah  belah  bangsa;  (d)  bukan  radikalisme  dan  separatisme;  (e)  bukan  pelaku mengulangi tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan; (f) bukan merupakan kejahatan terorisme,  kejahatan  terhadap  keamanan  negara,  kejahatan  korupsi,  dan  kejahatan terhadap nyawa orang (Polri, 2021:4).
Persyaratan umum penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif yang berupa  syarat  formil  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  Pasal  4  huruf  antara  lain;  (a) perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba; (b) pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba (Polri 2021, 5) . Dalam Pasal 6 ayat (2) juga diatur dengan bunyi, “perdamaian sebagaimana di maksud pada ayat (1)huruf a, yakni dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak”. Terkait pemenuhan hak -hak korban dan tanggung jawab pelaku  juga  diatur  dalam  pasal  ini  pada  ayat  (1)  huruf  b  yang  dapat  berupa,  (a) mengembalikan barang; (b) mengganti kerugian; (c) menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; (d) mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana (Polri, 2021:5).
Selain persyaratan umum, terdapat juga persyaratan khusus yang menjadi persyaratan tambahan untuk tindak pidana lainnya dalam penerapan keadilan restorative. Salah satunya
adalah  persyaratan  khusus  penanganan  tindak  pidana  berdasarkan  keadilan  restoratif terhadap  tindak  pidana  informasi  dan  transaksi  elektronik.  Persyaratan  khusus  pada penanganan pidana ITE ini tertuang pada Pasal 7 huruf a mencakup antara lain, (a) pelaku tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yang menyebarkan konten ilegal; (b) pelaku bersedia menghapus konten yang telah diunggah; (c) pelaku menyampaikan permohonan maaf  melalui  video  yang  di  unggah  di  media  sosial  disertai  dengan  permIntaan  untuk menghapus  konten  yang  telah  menyebar;  (d)  pelaku  bersedia  bekerja  sama  dengan penyidik Polri untuk melakukan penyelidikan lanjutan (Polri, 2021:6).
Peraturan  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2021  juga memberikan  rincian  tata  cara  penyelesaian  tindak  pidana  ringan  berdasarkan  keadilan restoratif. Penyelesaian tindak pidana ringan berdasarkan keadilan restoratif sesuai Pasal 11 Perpol  8/2021  dilakukan  terhadap  (a)  laporan  atau  pengaduan;  atau  (b)  menemukan langsung adanya  dugaan tindak  pidana (Polri, 2021:7). Di sini, laporan atau  pengaduan yang dimaksud adalah laporan atau pengaduan sebelum adanya laporan polisi. Tata cara yang  diatur  dalam  pelaksanaan  keadilan  restoratif  sesuai  Peraturan  Kepolisian  Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 dimulai dengan surat permohonan dibuat oleh pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, atau pihak lain yang terkait yang diajukan secara tertulis kepada Kepala Kepolisian Resor dan Kepala Kepolisian Sektor.
Mengenai  penghentian  penyelidikan  atau  penyidikan,  dilakukan  berdasarkan  Surat Perintah  Penghentian  Penyelidikan/Penyidikan  dan  Surat  Keputusan  Penghentian Penyelidikan/Penyidikan  yang  didahului  dengan  Pernyataan  Perdamaian (Akta  Dading), serta penyelesaian perselisihan antara para pihak yang berperkara (pihak pelapor) dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor serta wakil tokoh masyarakat yang diketahui  oleh  atasan  penyidik.  Meskipun  didahului  dengan  Pernyataan  Damai (Akta Dading), namun penyelesaian tindak pidana berdasarkan restorative justice di lingkungan Polri tidak dapat dikatakan sebagai penyelesaian tindak pidana secara damai melainkan berdasarkan restorative justice.
Dalam hal tindak pidana pencemaran nama baik khususnya melalui media sosial, tata pelaksanaan keadilan restoratif dalam menyelesaikan perkara oleh Polri dilakukan dalam beberapa  langkah.  Langkah  pertama  yang  dilakukan  adalah  Bareskrim  (Badan  Reserse Kriminal) diberi kesempatan pertama untuk melakukan pembinaan terhadap hal-hal krusial yang harus diselesaikan mengenai tindak pidana tersebut..
Langkah ketiga adalah dalam penyelesaian perkara pencemaran nama baik, salah satu aspek  krusialnya  adalah  mempertimbangkan  secara  cermat  sudut  pandang  pihak-pihak yang terkena  dampak, baik korban maupun terlapor.Pada sesi awal, Ketua Unit Reserse
Kriminal yang berperan sebagai pemimpin rapat, memberikan kesempatan kepada korban untuk  mengutarakan  maksudnya.  Dalam  persidangan,  Kabareskrim  memimpin  sebagai ketua sidang. Sebagai alat bukti yang diajukan, diserahkan surat perdamaian antara pelaku (terlapor) dengan pelapor, dan disahkan dengan stempel.
Langkah  keempat    adalah  mendengarkan  saran  dan  pendapat  dari  peserta  yang terlibat dalam penyelesaian masalah pencemaran nama baik melalui keadilan restoratif. Pasca Bareskrim menyampaikan hasil penyidikan, pihak-pihak yang terlibat yaitu pelapor dan  terlapor  sudah  menyampaikan  pandangannya.  Mereka  juga  menyampaikan  surat konsiliasi dan pernyataan terlapor yang menyatakan komitmennya untuk tidak melakukan tindakan.Selain  itu,  surat  pencabutan  laporan  pengaduan  telah  disiapkan  dan  diperiksa secara menyeluruh keakuratan dan keabsahannya. Selanjutnya, Kabareskrim memberikan kesempatan kepada seluruh peserta yang hadir, termasuk para ahli pidana yang diundang untuk menyampaikan pendapatnya mengenai layak tidaknya penerapan keadilan restoratif. Langkah ini mempunyai arti penting sebagai keputusan apakah akan melanjutkan keadilan restoratif yangdidasarkan pada suara terbanyak atau konsensus di antara para pihak yang hadir.
Langkah kelima yang dilakukan Polri adalah memutuskan hasil penyelesaian perkara dalam keadilan restoratif. Kabareskrim yang bertindak sebagai ketua rapat penyelesaian keadilan restoratif kembali menyampaikan pertanyaan kepada kedua pihak yang terlibat, yaitu  pelapor  (korban)  dan  terlapor  (pelaku)  untuk  memastikan  apakah  kesepakatan mereka dicapai secara sukarela atau karena paksaan. Selain itu,surat perdamaian dibuat di atas kertas bermaterai resmi dan diketahui oleh pihak ketiga yang diundang.
Mengacu pada pelaksanaan keadilan restoratif yang dilakukan penyidik Polri dalam penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik, dapat dianalisis beberapa aspek pokok yang terkait dengan tujuan hukum. Pertama, terciptanya keadilan bagi korban dan pelaku pencemaran  nama  baik.  Dengan restorative  justice,  hak  dari  korban  dan  pelaku  tetap dijamin dalam hukum.

## SIMPULAN
Penerapan  restorative  justice  dalam  tindak  pidana  pencemaran  nama  baik  di Indonesia  mencakup  dua  kesimpulan  pokok  yaitu  pertama  terkait  Tindak  pidana pencemaran  nama  baik  merupakan  tindak  pidana  ringan  sehingga  tidak  harus menggunakan  pendekatan  litigasi  dengan  pemberian  sanksi  yakni  hukuman  pidana penjara. Hal ini patut dipahami sebab pidana penjara merupakan bentuk perampasan kebebasan manusia terutama untuk pelanggaran hukum dengan kategori tindak pidana
ringan  dan  penerapan  sanksi  hukum  pidana  juga  tidak  selalu  menyelesaikan permasalahan karena  sanksi pidana tidak mencakup pemulihan keadilan yang  dirusak oleh tindak pidana pencemaran nama baik.
Kedua yaitu Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 menjadi  pedoman  penyelesaian  tindak  pidana  ringan  berdasarkan  keadilan  restoratif. Dalam peraturan ini diatur persyaratan materiil, formil dan khusus serta mekanisme atau tata cara penyelesaian tindak pidana ringan yang mencakup pencemaran nama baik serta mekanisme penghentian penyelidikan atau penyidikan dan pengawasan yang dijalankan oleh penyidik Polri.

## DAFTAR PUSTAKA
Arifin, Syamsul. (2011) ‘ Falsafah Hukum ’, Medan, Uniba Press.
Atmasasmita,  R.  (2012) ‘ Teori  Hukum  Integratif:  Rekonstruksi  Terhadap  Teori  Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif ’, Yogyakarta, Genta Publishing.
.Hartono,  Sunaryati.  (1994) ‘ Penelitian  Hukum  di  Indonesia  Pada  Akhir  Abad  ke-20 ’, Bandung, Alumni.
Jackson,  R.  (2006) ‘ Sistem  Pelaksanaan  Pidana  Penjara  di  Indonesia ’, Bandung,  Refika Aditama.
Kanter,  E.Y.,  and  S.R.  Sianturi.  (2002) ‘ Asas-Asas  Hukum  Pidana  dan  Penerapannya ’,
Jakarta, Storia Grafika.
Masna, Nuros, S. (2022) ‘ Pendekatan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial sebagai Implementasi Asas Ultimum Remedium ’,
Surabaya, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.
Anindyajati, Titis. (2021) ‘ Limitation of the Right to Freedom of Speech on the Indonesian Constitutional Court Consideration ’, Indonesian Law Journal, 14(1).
Arafat, Y. (2017) ‘ Penyelesaian Perkara Delik Aduan Dengan Perspektif Restorative Justice ’, Borneo Law Review, 1(2).
Aryansyah, Budi Parmono, and Muhibbin. (2022) ‘ Criminal Responsibility of Defamation under the Indonesian Criminal Law ’, International Journal of Law, Environment, and Natural Resource, 2(1).
Hamilton, S., and Ole Pors, N. (2003) ‘ Freedom of Access to Information and Freedom of Expression: the Internet as A Tool For Global Social Inclusion ’, Library Management, 24(8).
Jayananda, I. M. V., Sugiartha, I. N. G., and Widiantara, M. M. (2021) ‘ Analisis Tentang Pencemaran Nama Baik dan Penyalahgunaan Hak Kebebasan Berpendapat di Media
Sosial ’, Jurnal Analogi Hukum, 3(2).
.  Muladi  and  Dwidja  Priyatno.  (2015) ‘ Quoting  from  Simons,  Corporate  Criminal Responsibility ’, Jakarta, Prenada Media.
Sepima, A., Siregar, G., and Siregar, S. A. (2021) ‘ Penegakan Hukum Ujaran Kebencian di Republik Indonesia ’, Jurnal Retentum, 2(1).
. (2019) ‘Undang -Undang Informasi Elektronik ’, Jurnal Gagasan Hukum, Vol. 1.
Wuryantai,  A.  E.  W.  (2013) ‘ Digitalisasi  Masyarakat:  Menilik  Kekuatan  dan  Kelemahan Dinamika Era Informasi Digital dan Masyarakat Informasi ’, Jurnal Ilmu Komunikasi, 1(2).
Zysset, A. (2019) ‘ Freedom of Expression, The Right To Vote, and Proportionality at the European  Court  Of  Human  Rights:  An  Internal  Critique ’, International  Journal  of Constitutional Law, 7(1).
Departemen  Informasi  dan  Perpustakaan  Universitas  Airlangga.  (2020) ‘ Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat serta Regulasi yang Mengaturnya dalam Masyarakat Informasi  di  Indonesia ’, Retrieved  from  https://dip.fisip.unair.ac.id/kebebasan- berekspresi-dan-berpendapat-serta-regulasi-yang-mengaturnya-dalam- masyarakat-informasi-di-indonesia/.