ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 7 Number 1 (February-April 2024), pp.100-109            Amalia Ramadhani Rachmad, Susi Hardjati DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.328 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT DALAM PELAYANAN PINDAH KELUAR KOTA/KABUPATEN ATAU PROVINSI DI KELURAHAN BONGKARAN SURABAYA
Amalia Ramadhani Rachmad 1 , Susi Hardjati 2
Universitas Pembangunan Nasional ‘’ Veteran ’’ Jawa Timur Correspondet author : ramadhanialeea@gmail.com Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

## Abstract
Surabaya  is  the  provincial  capital  and  one  of  the  largest  cities  in  Indonesia.  Because  of  its high  migration  flow,  immigrants  and  migrants  in  Surabaya  require  population  administration services.  In  compliance  with  Presidential  Regulation  Number  6  of  2001,  the  Surabaya  City Population  and  Civil  Registration  Service,  which  organized  population  administration (adminduk),  implemented  e-government  by  offering  a  variety  of  conveniences,  including administrative  service  innovations  like  e-Klampid,  which  later  became  Klampid  New Generation  (KNG).  The  purpose  of  this  study  is  to  investigate  how  e-government  is  being implemented  in  provinces,  cities,  and  districts  with  innovative  programs  like  Bongkaran Village, and Surabaya City's Klampid New Generation (KNG) program. Researchers employ qualitative approaches in their work; these methods are qualitative and descriptive in nature. The PAN Ministerial Decree No. 63 of 2003, which addresses the Principles of Public Services, is the  theoretical  foundation  for  this  study.  The  result  of  the  research  found  that  Bongkaran Subdistrict's  e-government  implementation,  which  utilizes  the  KNG  program  for  inter- city/regency  or provincial  transfer services,  is  performing well  in  terms  of  service procedure, cost, time, officer competency, facilities, and infrastructure indicators.

## Keywords:  e-Government;  Implementation;  Klampid  New  Generation  (KNG);  Moving  Out Services

## Abstrak
Selaku  penyelenggara  administrasi  kependudukan  (adminduk),  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil  Kota  Surabaya  sesuai  dengan  Peraturan  Presiden  Nomor  6  Tahun  2001 melakukan  implementasi  e-government  dengan  menghadirkan  berbagai  kemudahan seperti  inovasi  pelayanan  administrasi  seperti  e-Klampid  yang  berevolusi  menjadi  Klampid New  Generation  (KNG).  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  dapat  mengetahui implementasi  e-government  pada  pelayanan  pindah  keluar  antar  kota/kabupaten  atau provinsi  dengan  adanya  inovasi  berupa  program  Klampid  New  Generation  (KNG)  yang  di implementasikan  pada  Kelurahan  Bongkaran  Kota  Surabaya.  Peneliti  menggunakan  jenis penelitian  metode  kualitatif,  untuk  metode  yang  digunakan  adalah  kualitatif  dengan pendekatan  deskriptif.  Penelitian  ini  menggunakan  teori  Keputusan  Menteri  PAN  No.  63 Tahun  2003  yang  membahas  mengenai  Prinsip-Prinsip  Pelayanan  Publik.  Hasil  penelitian menunjukkan implementasi e-government dengan adanya program KNG pada pelayanan pindah  keluar  antar  kota/kabupaten  atau  provinsi  di  Kelurahan  Bongkaran  sudah  dalam kategori  baik  pada  indikator  prosedur  pelayanan,  biaya  pelayanan,  waktu  pelayanan, produk pelayanan, kompetensi petugas pelayanan, dan sarana dan prasarana.
Kata  Kunci:  e-Government;  Implementasi,  Klampid  New  Generation  (KNG);  Pelayanan Pindah Keluar
Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index Journal Publicuho is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 1 (February-April 2024) pp.100-109 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.328

## PENDAHULUAN
Kota Surabaya sebagai ibu kota provinsi Jawa Timur adalah salah satu kota terbesar di  Indonesia  yang  meliputi  31  Kecamatan  dan  154  Desa/Kelurahan  dengan  jumlah penduduk  yang  mencapai  3.157.126  pada  tahun  2020,  hal  ini  yang  menjadikan  kota Surabaya  sebagai  pusat  perekonomian  di  Jawa  Timur.  Oleh  karena  itu  terdapat  berbagai permasalahan  karena  kota  Surabaya  dihadapkan  dengan  berbagai  latar  belakang masyarakat  yang  berbeda-beda,  hal  itu  menjadi  tantangan  tersendiri  bagi  pelayan  publik sebagai  penjembatan  antara  birokrasi  pemerintahan  dengan  masyarakat  khususnya  pada upaya  pemenuhan  hak-hak  sipil  seperti  yang  menjadi  tanggung  jawab  Disdukcapil  Kota Surabaya. Pemerintah Daerah Surabaya sebagai organisasi pemerintahan yang berwenang mengatur dan menata Surabaya tentunya tidak tinggal diam dalam menghadapi berbagai masalah yang muncul di Surabaya.
Masalah  utama  yang  dihadapi  oleh  pemerintah  kota  Surabaya  menjalankan kewajibannya dalam upaya pemenuhan hak-hak sipil warga Surabaya adalah pandangan buruk  administrasi  kependudukan  di  mata  masyarakat  kota  Surabaya.  Masyarakat beranggapan  bahwa  pelayanan  administrasi  kependudukan  terkesan  berbelit-belit,  hal  itu yang semakin mendukung banyaknya calo karena antrian yang panjang. Masalah lainnya yang  dihadapi  oleh  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  kota  Surabaya  adalah pertambahan jumlah penduduk yang meningkat setiap tahun sehingga dapat berpengaruh terhadap  jumlah  permintaan  pelayanan  administrasi  kependudukan,  sehingga  beban pemerintah  akan  terus  bertambah  jika  tidak  ada  langkah  perubahan  yang  diambil  agar pelayanan administrasi kependudukan bisa dilaksanakan dengan seefektif mungkin.
Menurut  Dwiyanto  (2006:56)    yang  dikutip  dari  La  Ode  Muhammad  Elwan.  (2019) bahwa pemberian pelayanan publik oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat (publik) merupakan  perwujudan  dan  fungsi  aparatur  negara  sebagai  pelayan    masyarakat  (abdi), disamping  sebagai  abdi  negara.  Dalam  konteks  ini  masyarakatlah  sebagai  aktor  utama (pelaku)  pembangunan,  sedangkan  pemerintah  berkewajiban  untuk  mengarahkan, membimbing  serta  menciptakan  suasana  yang  menunjang  kegiatan-kegiatan  dari masyarakat  tersebut.  Pada  kondisi  ini  aparatur  negara  dituntut  untuk  lebih  mampu memperbaiki  kinerjanya  (pelayanan  prima)  dan  diharapkan  lebih  mampu  merumuskan konsep atau menciptakan iklim yang kondusif, sehingga sumber daya pembangunan dapat menjadi  pendorong  percepatan  terwujudnya  masyarakat  yang  mandiri  dan  sejahtera. Pelayanan  yang  telah  menunjuk  kepada  aturan  formal  dianggap  telah  memenuhi  sendi- sendi  pelayanan  yang  baik  dan  aparat  pelayanan  dianggap  telah  konsisten  dalam menerapkan aturan hukum pelayanan. (Muhammad Elwan, 2019)
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 7 Number 1 (February-April 2024), pp.100-109            Amalia Ramadhani Rachmad, Susi Hardjati DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.328 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Seiring  dengan  perkembangan  teknologi,  pemerintah  terus  berinovasi  untuk memperbaiki pelayanan administrasi kependudukan agar dapat memudahkan masyarakat dalam pemenuhan hak-hak sipil mereka. Seperti inovasi pelayanan publik berbasis teknologi digital  yang  mulai  dikembangkan  sejak  adanya  penerapan  pemerintah  berbasis  digital  di Indonesia  atau  yang  biasa  disebut  sebagai  e-government.  Mengacu  pada  praktik memberikan pelayanan publik kepada warga negara dan individu lain dalam suatu negara atau wilayah melalui penggunaan alat komunikasi teknologi seperti komputer dan internet. E-Government menciptakan  kemungkinan-kemungkinan  baru  bagi  warga  negara  untuk menerima  layanan  pemerintah  dengan  lebih  cepat  dan  nyaman. E-Government secara konvensional dipahami sebagai hal yang berpusat pada operasional pemerintahan. Namun, e-Government  tidak  berarti  perubahan  dalam  cara  pemerintah  berinteraksi  dengan masyarakat. Masyarakat masih memiliki akses terhadap pusat layanan, percakapan telepon untuk mendapatkan layanan pemerintah, dan penulisan surat dalam konsep e-government. Oleh karena itu, e-gov merupakan penerapan teknologi informasi yang dapat mempererat hubungan  dengan  pemerintahan  dan  pihak lain  sesuai  dengan  fungsinya.  Kesimpulannya, tujuan  e-Government  adalah  mewujudkan  pengelolaan  pemerintahan  berbasis  TIK (Teknologi  Informasi  dan  Komputer).  guna  meningkatkan  taraf  pelayanan  publik  hingga menjadi lebih efektif dan efisien.
Saat  ini  pemerintah  kota  Surabaya  terus  melakukan  perbaikan  diantaranya  adalah inovasi  pelayanan  kependudukan  seperti  Klampid  New  Generation  (KNG),  inovasi  ini  terus mengalami  kemajuan  selama  bertahun-tahun,  hingga  saat  ini.  Sistem  pengajuan permohonan  administrasi  kependudukan  juga  dipermudah  karena  masyarakat  bisa langsung  datang  ke  kantor  kelurahan  domisili,  balai  RW  atau  bahkan  bisa  langsung mengurus  secara  mandiri  lewat  web  atau  aplikasi.  Hal  ini  sesuai  dengan  permasalahan antrian  panjang  dan  berbelit  yang  menjadi  masalah  utama  bagi  pemerintah,  karena pelayanan administrasi kependudukan saat ini bisa diakses dimana saja, tidak perlu datang jauh-jauh ke pusat pelayanan.
Telah  diatur  pada  peraturan  hukum  yaitu  Undang-Unndang  Nomor  23  Tahun  2006 pasal  15  ayat  (1)  Yang  menjelaskan  mengenai  Warga  Negara  Indonesia  (WNI)  yang melakukan  imigrasi  maupun  bentuk  kepindahan  lainnya  wajib  melapor  pada  instansi pelaksana  daerah  di  kota/kabupaten  asal  agar  bisa  mendapat  Surat  Keterangan  Pindah yang nantinya akan menjadi persyaratan wajib di kota tujuan dalam mengurus kepindahan. Kepindahan penduduk seperti yang dijabarkan pada Permendagri No. 108 Tahun 2019 yang membahas  mengenai  pelaksanaan  Kepindahan,  dijelaskan  dalam  peraturan  tersebut bahwa  SKP  sebagai  surat  yang  wajib  dimiliki  bagi  WNI  yang  hendak  pindah  ke kota/kabupaten  atau  provinsi  lain,  wajib  mengurus  Surat  Keterangan  Pindah  yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari kota asal. Sedangkan untuk

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 1 (February-April 2024) pp.100-109 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.328
kepindahan dalam kota seperti yang tercantum pada Perwali Kota Surabaya No. 10 Tahun 2022  yang  membahas  mengenai  metode  penerapan  adminduk  (Administrasi Kependudukan) disebutkan bahwa ada dua perpindahan penduduk berbeda, antara lain: perpindahan  dalam  kota  dan  perpindahan  luar  kota.  Pemohon  hanya  perlu  memenuhi persyaratan dokumentasi di daerah asal untuk dapat melakukan perpindahan dalam kota, khususnya  perpindahan  penduduk  yang  terjadi  antar  kota/kabupaten/provinsi  diluar Surabaya.  Sementara  itu,  pindah  datang  di  dalam  wilayah  kabupaten,  kota,  atau  provinsi dengan  tujuan  tetap  berada  di  sana.  Untuk  itu  tidak  diperlukan  penyerahan  Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI) dari tempat asal.
Layanan  pindah  keluar  diperlukan  oleh  warga  yang  hendak  mengurus  Surat Keterangan  Pindah  Warga  Negara  Indonesia  (SKPWNI)  yang  merupakan  dokumen  utama dalam  permohonan  kepindahan  di  kota/kabupaten  tujuan  pindah.  Dalam  proses  ini, adanya  e-government  sangat  membantu  karena  penyajian  data  kependudukan  dapat diakses  dengan  cepat,  baik  oleh  warga  maupun  petugas  layanan  administrasi kependudukan pada Kelurahan dan Kecamatan yang telah bersinergi dengan Kementerian Dalam  Negeri  yang  menjadi  penanggung  jawab  urusan  pemerintahan  dalam  negeri sehingga sudah dapat dipastikan keakuratan database penduduk dan menjadi data pusat bagi  seluruh  administrasi  kependudukan  di  Indonesia.  Hal  tersebut  juga  dianggap  efektif karena dalam layanan Pindah Keluar, penerbitan SKPWNI tidak memakan waktu yang lama.

## METODE
Penelitian  Implementasi  E-government  pada  Klampid  New  Generation  dalam  Pelayanan Pindah Keluar Antar Kota/Kabupaten Atau Provinsi di Kelurahan Bongkaran yang dilakukan peneliti  dengan  metode  kualitatif  memiliki  pendekatan  deskriptif.  Peneliti  melalukan penelitian di wilayah Kelurahan Bongkaran Surabaya dalam kurun waktu 4 bulan pada bulan Oktober hingga Desember 2023.
Teknik  pengumpulan  data  yang  peneliti  lakukan  adalah  observasi  (pengamatan)  dengan cara  secara  langsung  melakukan  pelayanan  administrasi  kependudukan  kepada  warga Kelurahan Bongkaran sebagai sumber data primer dalam penelitian ini. Sedangkan sumber data sekunder didapatkan penulis melalui artikel dan jurnal yang berasosiasi dengan inovasi program   Klampid  New  Generation  khususnya  pada  pelayanan  Pindah  Keluar  Antar Kota/Kabupaten  Atau  Provinsi.  Penelitian  ini  menggunakan  teori  Keputusan  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 63 Tahun 2003 tentang Prinsip- Prinsip Pelayanan Publik yang terdiri dari enam indikator:
1. Prosedur Pelayanan
2. Biaya Pelayanan
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 7 Number 1 (February-April 2024), pp.100-109            Amalia Ramadhani Rachmad, Susi Hardjati DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.328 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
3. Waktu Pelayanan
4. Produk Pelayanan
5. Kompetensi  Petugas Pelayanan
6. Sarana dan Prasarana
Data  yang  diperoleh  selanjutnya  dianalisis  secara  kualitatif  dengan  model  interaktif  dan berlangsung secara terus menerus sampai datanya jenuh, dimulai dari pengumpulan data, reduksi  data,  penyajian  data  dan  kesimpulan  Miles,  Huberman  &  Saldaña  (2014)  dalam (Elwan  et  al.,  2022).  yaitu  data  dianalisis  menggunakan  beberapa  langkah,  yaitu menganalisis  data  dengan  tiga  langkah:  kondensasi  data,  penyajian  data  (data  display), dan  penarikan  kesimpulan  atau  verifikasi  (penarikan  kesimpulan  dan  verifikasi).  Kondensasi data  mengacu  pada  proses  pemilihan,  pemfokusan,  penyederhanaan,  abstraksi,  dan transformasi data. (La Ode Muhammad Elwan et al., 2022)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sejak munculnya Inpres No. 3 Tahun 2003 yang membahas mengenai Kebijakan dan Strategi  Nasional hadir beberapa  inovasi  digitalisasi,  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya memperkenalkan e-Klampid sebagai bentuk awal dari adanya  e-government.  Produk  inovasi  tersebut  terus  berinovasi  sehingga  menjadi  aplikasi Klampid New Generation (KNG) yang saat ini digunakan oleh petugas administrasi di seluruh lapisan struktur pemberi layanan administrasi kependudukan seperti Kelurahan, Kecamatan, dan  petugas  administrasi  pada  Siola.  Hal  ini  juga  yang  menandakan  bahwa  dengan adanya  Klampid  New  Generation  ini  dapat  mengurangi  jumlah  antrian  yang  memusat  di Siola Mall Pelayanan Publik karena pengurusan administrasi kependudukan bisa dilakukan di kantor  Kelurahan  setempat,  hal  itu  juga  dapat  menjadi  pemecah  permasalahan  calo karena  dengan  adanya  Klampid  New  Generation  kini  masyarakat  bisa  melakukan pengurusan administrasi kependudukan melalui handphone secara mandiri.
Penerapan  e-governement  memiliki  target  untuk  dapat  mewujudkan  penggunaan teknologi  digital  secara  efektif  oleh  pegawai  negeri  untuk  mendorong  tata  pemerintahan yang transparan dan baik.. Banyak cara yang diupayakan pemerintah dalam penerapan e- government,  seperti  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Surabaya  selaku penyedia  layanan  administrasi  kependudukan  di  Kota  Surabaya  memiliki  tujuan terbentuknya Surabaya sebagai Smart City terutama dalam bidang pelayanan administrasi kependudukan.  Wulansari  &  Inayati  (2019)  menyatakan  bahwa  masyarakat  umum merupakan  pemangku  kepentingan  utama  dalam  inisiatif  e-Government.  Namun  karena sebagian  besar  proyek  e-Government  hanya  menggunakan  teknologi  untuk  mengubah layanan  tradisional  seperti  informasi,  fokus  pada  peran  masyarakat  dalam  penelitian  e- Government masih relatif jarang.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 1 (February-April 2024) pp.100-109 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.328
Program e-Klampid yang dahulunya berupa website kini telah berkembang menjadi aplikasi mobile bernama Klampid New Generation (KNG) yang dapat diunduh melalui smartphone Android.  Pada  tanggal  1  Juli  2022,  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil (Dispendukcapil)  Kota  Surabaya  meluncurkan  Klampid  New  Generation  (KNG)  sebagai upaya  untuk  semakin  memudahkan  pelayanan  administrasi  kependudukan  (adminduk). Setelah sebelumnya pada tahun 2015 e-Klampid, sebagai produk e-Kios atau Kios Elektronik yang dinilai kurang mobile. Pada evolusinya menjadi KNG ini juga semakin banyak layanan kependudukan yang bisa diakses secara online sehingga sangat memudahkan warga dan juga  mendorong  adanya  program  Kalimasada  (Kawasan  Lingkungan  Masyarakat  Sadar Adminduk) karena aksesnya yang mudah sehingga di jaman yang serba modern dan digital ini warga bisa mengajukan permohonan kependudukan dari manapun tempat yang dapat mengakses  internet.  Dengan  menggunakan  konsep Garbage  In  Garbage  Out  ( GIGO), warga  dan  petugas  layanan  administrasi  kependudukan  secara  mandiri  mengoperasikan aplikasi atau portal Klampid New Generation. Gagasan ini menekankan bahwa keakuratan data  yang  dimasukkan  oleh  operator  penginput  data  menentukan  berhasil  atau  tidaknya suatu  permohonan  pelayanan  administrasi  kependudukan.  Oleh  karena  itu,  diperlukan ketelitian tingkat tinggi untuk mencegah kesalahan input data yang dapat mengakibatkan kegagalan  dalam  pengajuan  layanan  administrasi  kependudukan.  Elemen  penting  lainnya dalam  keberhasilan  layanan  ini  adalah  kebenaran  informasi  dan  dokumentasi  yang diberikan oleh pemohon.
Untuk  menyelesaikan  penelitian  Implementasi  E-government  pada  Klampid  New Generation  dalam  Pelayanan  Pindah  Keluar  Antar  Kota/Kabupaten  Atau  Provinsi  di Kelurahan Bongkaran, berikut langkah yang peneliti lakukan yaitu dengan melalui beberapa indikator yang memiliki pedoman Standar Pelayanan Publik yang ditetapkan oleh Keputusan MENPAN  No.  63  Tahun  2003  yang  menjadi  Standar  Pelayanan  Publik,  adapun  beberapa indikator sebagai berikut:

## Prosedur Pelayanan
Proses atau prosedur kerja yang saling berhubungan yang menunjukkan tahapan berbeda dan  langkah-langkah  yang  perlu  diikuti  untuk  menyelesaikan  suatu  layanan. Prosedur pelayanan  yang  dilakukan  oleh  petugas  administrasi  kependudukan  di  Kelurahan Bongkaran  sudah  berjalan  baik  karena  cukup  sederhana  dan  informatif,  kerja  sama  yang terjadi  antara  petugas  dan  warga  selaku  pemohon  administrasi  juga  terjalin  dengan  baik karena  keduanya  mampu  berkoordinasi  dengan  lancar  sehingga  prosedur  layanan  sesuai dengan prosedur pelayanan yang ditetapkan oleh Standar Pelayanan Publik.
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 7 Number 1 (February-April 2024), pp.100-109            Amalia Ramadhani Rachmad, Susi Hardjati DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.328 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## Biaya Pelayanan
Tarif yang diminta ketika memproses data kependudukan atau jumlah yang diputuskan oleh pejabat  yang  berwenang  sesuai  dengan  ketentuan  hukum,  dikenal  juga  sebagai  biaya pelayanan.  Biaya  yang  diminta  dalam  mengurus  administrasi  kependudukan  adalah  nol rupiah atau gratis. Sebagai kewajiban dan hak dari warga, pemerintah kota Surabaya tidak memungut biaya untuk pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat.

## Waktu Penyelesaian
Waktu  penyelesaian  yang  cepat  menandakan  bahwa  pelayanan  dilakukan  dengan  baik sesuai  dengan  prosedur  pelayanan  menurut  Standar  Pelayanan  Publik.  Hal  ini  juga menandakan  bahwa  pelayanan  yang  diberikan  tidak  rumit  dan  penetapan  SOP  yang berlaku juga sudah berhasil. SOP merupakan Standar Operasional Prosedur yang merupakan instrumen  yang  diperlukan  dalam  pemberian  pelayanan  dengan  tujuan  agar  pelayanan mampu diberikan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran berdasarkan standar baku yang sudah  ditetapkan.   Penyelesaian  data  administrasi  kependudukan  yang  sudah  diajukan  di Kelurahan  Bongkaran  sepenuhnya  menjadi  tanggung  jawab  verifikator  Dispendukcapil, sehingga  waktu  permohonan  bervariatif  bergantung  kepada  verifikasi  yang  diberikan  oleh petugas terkait.

## Produk Pelayanan
Semua  produk  yang  ditawarkan  dan  menjadi  hasil  dari  pengajuan  Pindah  Keluar  sesuai dengan  kebijakan  yang  telah  ditetapkan.  Adapun  produk  pelayanan  Pindah  Keluar  yang ditawarkan  yaitu  Surat  Keterangan  Pindah  Warga  Negara  Indonesia  (SKPWNI)  dan  Kartu Keluarga terbaru jika ada anggota keluarga sisa yang tidak pindah.

## Kompetensi Petugas Pelayanan
Pelayanan  yang  diberikan  oleh  petugas  sudah  terlaksana  dengan  baik,  karena  petugas sudah  kompeten  dan  profesional  dalam  penyelenggaran  pelayanan  administrasi kependudukan.  Hal  tersebut  tercapai  karena  petugas  dianggap  mampu  menyelesaikan permasalahan  warga  dengan  baik,  bertanggung  jawab,  dan  masyarakat  sebagai pemohon administrasi kependudukan juga merasa sangat terbantu oleh petugas yang telah informatif dan ramah.

## Sarana dan Prasarana
Prasarana  dan  Sarana  mengacu  pada  alat  yang  digunakan  dan  dapat  diakses  ketika memberikan  pelayanan.  Pemerintah  telah  menyediakan  sarana  dan  prasarana  tersebut kepada masyarakat untuk mempermudah proses pengajuan dokumen kependudukan. Fasilitas sarana dan prasarana yang terdapat di Kelurahan Bongkaran yaitu komputer, sound system,  kertas  ukuran  A4  dan  F4,  alat  tulis,  printer,  dan  jaringan  internet  yang  memadai. Fasilitas-fasilitas  tersebut  dianggap  sangat  membantu  pelaksanaan  pelayanan  administrasi secara efisien dan efektif.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 1 (February-April 2024) pp.100-109 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.328
Dampak  Positif  Pelaksanaan  e-government  pada  Klampid  New  Generation  dalam pelayanan  pindah  keluar  antar  Kota/Kabupaten  atau  Provinsi  di  Kelurahan  Bongkaran Surabaya
Implementasi  e-government  pada  penyelenggaraan  administrasi  kependudukan  di Kelurahan  Bongkaran  memberikan  perubahan  dan  dampak  yang  signifikan.  Sebelum adanya  Klampid  New  Generation  (KNG),  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota Surabaya  sebagai  penyelenggara  pelayanan  administrasi  kependudukan  untuk  seluruh warga Surabaya meluncurkan e-Klampid, namun pada tahun 2022 terjadi pembaharuan e- Klampid yang dirilis dengan nama Klampid New Generation. Inovasi ini hadir sebagai upaya perbaikan  dari  e-Klampid  dan  pemecah  permasalahan  yang  sering  terjadi  di  pelayanan administrasi  kependudukan  yaitu  antrian  yang  panjang,  proses  pelayanan  yang  tidak  jelas dan rumit sehingga membuat warga sebagai pemohon administrasi banyak menghabiskan banyak  waktu,  tenaga  dan  biaya  untuk  pemenuhan  berkas-berkas  yang  diperlukan. Berbagai permasalahan yang terjadi selama menahun tersebut membuat citra pengurusan administrasi  kependudukan  menjadi  tidak  bagus  di  mata  masyarakat  dan  muncul  calo sebagai  jalan  keluar  bagi  masyarakat.  Dari  berbagai  permasalahan  diatas,  penerapan  e- government  berupa  Klampid  New  Generation  (KNG)  memiliki  beberapa  dampak  antara lain:
1. Inovasi  Klampid  New  Generation  (KNG)  yang  berupa  web dan  aplikasi  bisa  diakses secara mandiri, hal ini bisa mengurangi adanya calo dalam pengurusan administrasi kependudukan.
2. Kemudahan  informasi  yang  terdapat  dalam  Klampid  New  Generation  (KNG) membuat warga tidak bingung karena sudah tercantum secara sistematis dan jelas.
3. Untuk  warga  yang  tidak  memiliki  perangkat  yang  mendukung  untuk  mengakses Klampid  New  Generation  (KNG)  bisa  datang  ke  Kelurahan  domisili  untuk  dibantu petugas  adminduk  dalam  pengajuan  permohonan  administrasi  kependudukan, sehingga  tidak  perlu  datang  ke  Mal  Pelayanan  Publik  seperti  sebelum  adanya Klampid New Generation (KNG) hadir.
4. Warga sebagai pemohon bisa memantau status permohonan melalui QR Code yang ada di KITIR (Tanda Pengurusan Dokumen).
5. Semua  dokumen  kependudukan  kecuali  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP)  dan  Karti Identitas  Anak(KIA)  bisa  secara  langsung  didownload  dari  KITIR  dan  di  print  secara mandiri, sehingga warga memiliki dua jenis dokumen yaitu softfile dan hardfile.
Klampid  New  Generation  (KNG)  sebagai  bentuk  nyata  dari  penerapan  e-government dengan  memaksimalkan  kehadiran  teknologi  informasi  dan  komunikasi  menghadirkan berbagai  kemudahan  akses  dengan  memanfaatkan  teknologi  internet,  sehingga  warga
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 7 Number 1 (February-April 2024), pp.100-109            Amalia Ramadhani Rachmad, Susi Hardjati DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.328 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
yang  membutuhkan  Surat  Keterangan  Pindah  Warga  Negara  Indonesia  (SKPWNI)  sebagai persyaratan  pengurusan  dokumen  adminduk  di  kota  tujuan  pindah  bisa  dengan  mudah m elakukan pengajuan permohonan pada layanan ‘Pindah Keluar’.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh  peneliti,  dapat  disimpulkan  bahwa implementasi  e-government  pada  Klampid  New  Generation  (KNG)  karna  sudah  sesuai dengan  Standar  Pelayanan  Publik,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  sudah dilaksanakan  secara  efektif.  Masyarakat  juga  puas  dan  merasa  sangat  terbantu  dengan pelayanan  yang  telah  diberikan.  Hal  ini  dapat  disimpulkan  melalui  protokol  layanan  yang ditetapkan dengan baik, waktu yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai pemohon Surat Keterangan Pindah (SKPWNI), tarif dan biaya yang berlaku adalah gratis karena pemerintah tidak  membebankan  biaya  apapun  atau  tidak  memunngut  biaya  apapun,  produk pelayanan  berupa  Surat  Keterangan  Pindah  Warga  Negara  Indonesia  (SKPWNI)  dan  Kartu Keluarga yang dihasilkan, sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan sudah dianggap memadai,  kompetensi  petugas  administrasi  di  Kelurahan  Bongkaran  yang  kompeten  pada bidangnya karena pelayanan yang efektif dan efisien.

## DAFTAR PUSTAKA
Arif,  L.,  &  Afrita,  K.  I.  (2023).  Implementasi  E-Government  Melalui  Klampid  New  Generation (KNG)  Pada  Pelayanan  Administrasi  Kependudukan  Pindah  Keluar  Antar Kota/Kabupaten Atau Provinsi Di Kota Surabaya. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan.
Arif,  L.,  &  Riyadiana,  N.  (2023).  Pendampingan  Pelaksanaan  Permohonan  Mandiri  Terkait Administrasin  Kependudukan  Pada  Aplikasi  KNG  (Klampid  New  Generation)  Di Kelurahan Simomulyo. Cakrawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global.
Firdasari,  K.  A.,  &  Hardjati,  S.  (2023).  Optimalisasi  Masyarakat  Sadar  Administrasi Kependudukan  Bagi  Warga  Pindah  Datang  di  Kelurahan  Panjangjiwo.  Jurnal  Ilmiah Wahana Pendidikan
Izdihar, A. M., & Ismail, H. (2023). Efektifitas Pelayanan Akta Kelahiran Melalui Portal Klampid New  Generation  di  Kelurahan  Ujung  Surabaya.  PRAJA  observer:  Jurnal  Penelitian Administrasi Publik.
La  Ode  Muhammad  Elwan,  Muhammad  Yusuf,  &  La  Ode  Herman  Halika.  (2022).  MINING POLICY  CONFLICT:  Recruitment  of  Local  Workers  in  Morosi  Industrial  Estate,  Konawe Regency, Southeast Sulawesi. Journal Publicuho , 5 (3), 626 – 642.
https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.18
Muhammad Elwan, L. O. (2019). PROBLEM BIROKRASI DALAM MENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUNA. Journal Publicuho . https://doi.org/10.35817/jpu.v2i2.7223
Napitupulu,  D.  (2015).  Kajian  faktor  sukses  implementasi  e-government  studi  kasus: Pemerintah Kota Bogor. Jurnal Sistem Informasi.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 1 (February-April 2024) pp.100-109 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.328
Putri,  A.  (2023).    Inovasi  Pelayanan  Jemput  Bola  Administrasi  Kependudukan  (Adminduk) Melalui Balai Rw Di Kelurahan Bongkaran. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Ramayanti, W. A., & Hariyoko, Y. (2023). Optimalisasi Pelayanan Kartu Identitas Anak Melalui Klampid  New  Generation  Di  Kelurahan  Medokan  Semampir  Kota  Surabaya.  ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin.
Republik  Indonesia  (2001).  Instruksi  Presiden  Nomor  6  Tahun  2001  tentang  Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia. Jakarta.
Republik Indonesia. (2006). Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 15 ayat (1). Jakarta.
Republik  Indonesia  (2003). Keputusan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan Reformasi  Birokrasi  Nomor  63  Tahun  2003  tentang  Prinsip-Prinsip  Pelayanan  Publik. Jakarta.
Republik Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 1 No. 17. Jakarta.
Republik Indonesia. (2003). Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. Jakarta.
Sea,  Y.  A.,  Novaria,  R.,  &  Wahyudi,  E.  (2023).  Inovasi  Program  Klampid  New  Generation Sebagai  Perwujudan  Pelayanan  Prima  Kepada  Masyarakat  (Studi  Kasus  pada Program Kartu Identitas Anak di Kelurahan Baratajaya Kota Surabaya). Madika: Jurnal Politik dan Governance
Shafira,  A.,  &  Kurniasiwi,  A.  (2021).  Implementasi  E-Government  dalam  upaya  peningkatan pelayanan  berbasis  online  di  Kabupaten  Kulon  Progo.  Caraka  Prabu:  Jurnal  Ilmu Pemerintahan.
Tarantika, H. V., & Megawati, S. (2022). Evaluasi Layanan Kawin, Lahir, Mati, Pindah, Datang (KLAMPID)  pada  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kota  Surabaya.  Jurnal Publika.
Wulansari,  A.,  &  Inayati,  I.  (2019).  Faktor-faktor  kematangan  implementasi  e-government yang  berorientasi  kepada  masyarakat.  Register:  Jurnal  Ilmiah  Teknologi  Sistem Informasi.