ISSN: 2087-8117
Vol. 12., No. 1, Juli 2020

## Pemimpin Redaksi
Saifuddin
Redaktur Pelaksana Ratnasari Fajariya Abidin
Tim Redaksi Abdul Mujib Abdul Mughits
Fakhri Husein
Widyarini
Zusiana Elly Triantini
Afif Muhammad A.Hashfi Luthfi
Wardatul Fitri Redaktur Ahli
Syamsul Anwar Hamim Ilyas Moch. Sodik Kholid Zulfa Syafaul Mudawam
Tata Usaha/Distributor Trisnawati
Diterbitkan oleh: Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

## Alamat Redaksi
Prodi HES Lt. 3 Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 website: http://ejournal.uin- suka.ac.id/syariah/azzarqa
Jurnal Az Zarqa’ merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang dibentuk pada tanggal 1 Desember 2010. Jurnal ini dimaksudkan sebagai wadah untuk menuangkan, men share dan mempublikasikan hasil kajian- kajian hukum Islam khususnya hukum bisnis Islam. Jurnal ini sudah Open Journal System (OJS).

## Jurnal Hukum Bisnis Islam
ISSN: 2087-8117 Vol. 12, No. 1, Juli 2020

## Pemimpin Redaksi
Saifuddin
Redaktur Pelaksana
Ratnasari Fajariya Abidin
Tim Redaksi Abdul Mujib
Abdul Mughits
Fakhri Husein
Widyarini Zusiana Elly Triantini
Afif Muhammad
A. Hashfi Luthfi
Wardatul Fitri
Redaktur Ahli Syamsul Anwar Hamim Ilyas Moch. Sodik Kholid Zulfa
Syafaul Mudawam Tata Usaha/Distributor Trisnawati
Diterbitkan oleh: Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat Redaksi Prodi HES Lt. 3 Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 website: http://ejournal.uin-suka. ac.id/syariah/azzarqa
Jurnal Az Zarqa’
merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang dibentuk pada tanggal 1 Desember 2010. Jurnal ini dimaksudkan sebagai wadah untuk menuangkan, menshare dan mempublikasikan hasil kajian- kajian hukum Islam khususnya hukum bisnis Islam. Jurnal ini sudah Open Journal System (OJS).

## Daftar Isi
Akad Mudarabah dalam Transaksi Asuransi
Syamsul Alam
1-18
Griya Take Over dalam Perbankan Syari’ah
(Studi Kasus PT. Bank BNI Syari’ah Kantor Cabang Yogyakarta) Dhaifina Fitriani
19-41 Sistem Penjaminan Pembiayaan Modal Usaha Mikro Di BMT Khairul Ambiya 43-64
Signifikansi Screening System pada Pasar Modal Syariah di Indonesia Sugiono 65-85 Tanah Terlantar Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam Surur Roiqoh 87-104 Peran Dewan Pengawas Syari’ah dalam Shariah Governance di Lembaga Keuangan Syariah Muhammad Munir 105-117 Keuangan Syariah & Realitas Masyarakat: Babak Baru Sistem Perbankan Syariah di Indonesia Fitri Raya 119-140 Margin pada Pembiayaan My Ihram di BFI Finance Syariah Yogyakarta Ali Ummar Ritonga 141-158 Eksistensi Bank Non Syari’ah di Aceh
Pasca Pengundangan Qanun Nomor 11 Tahun 2018
tentang Lembaga Keuangan Syari’ah
Redha Maulana
159-179
Praktik Investasi Emas Secara Angsuran di PT. Pegadaian
Ariful Mufti 181-206 Pemasaran Wisata Halal di Indonesia Pasca Covid-19 Widyarini 207-235
Redha Maulana: Eksistensi Bank Non Syari’ah…
Eksistensi Bank Non Syari’ah di Aceh Pasca Pengundangan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari’ah

## Redha Maulana
Magister Hukum Bisnis Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta Email: Redasicucoenek@gmail.com

## Abstrak
Perekonomian  merupakan  salah  satu  aspek  penting dalam  sebuah  negara  atau  satu  daerah,  dengan  adanya perekonomian yang baik maka terciptanya kesejahteraan dan kemakmuran  bagi  masyarakat.  Dalam  hal  ini,  pemerintah pusat maupun daerah harus memberikan perhatian khusus dalam mengelola hasil kekayaan menjadi lebih baik, seperti mengurangi angka kemiskinan, utang negara, dan eksploitasi sumber  daya  alam  juga  sumber  daya  manusia.  Dari  34 Provinsi yang terdapat di Indonesia, tidak semua daerah yang memiliki  sistem  perekonomian  yang  baik,  termasuk  dalam mengeksploitasi  kekayaan  alam  dan  manusia,  maka  dari itu  diperlukan  aturan  khusus  yang  mengatur  pengelolaan keuangan  yang  baik  seperti  Provinsi  Aceh.  Aceh  memiliki dana otonomi khusus yang diperoleh pada setiap tahunnya, akan tetapi tidak menjauhkan Aceh dari tingkat kemiskinan yang tinggi. Hal ini menjadi tugas penting bagi pemerintah Aceh  dalam  mengelola  keuangannya,  baik  itu  dari  otsus (otonomi  khusus)  maupun  dari  pendapatan  asli  daerah. Dalam  mengelola  keuangan  tersebut,  tentunya  lembaga- lembaga  keuangan  memiliki  peran  yang  sangat  signifikan, terutama yang berada dalam naungan pemerintahan Aceh. Demi terwujudnya lembaga keuangan yang sehat dan dapat meningkatkan perekonomian Aceh ke arah yang lebih baik.
Kata kunci: Eksistensi, Bank Non Syariah, Qanun Aceh

## A. Pendahuluan
Selama  kurang  lebih  32  tahun,  kita  menyadari  bahwa perkembangan ekonomi di Indonesia sangat menurun. Akibatnya, dalam  perkembangan  di  bidang  ekonomi  tersebut,  munculah berbagai isu dan persoalan hukum berskala nasional. Oleh karena itu,  sewajarnya  pemerintah  harus  berbenah  dalam  menghadapi perkembangan ekonomi yang semakin maju. Pemerintah sebelumnya sudah membuat sebuah kebijakan dalam hal mengantisipasi isu-isu tersebut, seperti membuat sistem di bidang keuangan, moneter, dan perbankan. Laju pertumbuhan ekonomi dan  gerak  pembangunan  suatu  daerah,  lembaga  keuangan tumbuh dengan berbagai alternatif jasa yang ditawarkan. Salah satu lembaga keuangan yang sangat diminati sampai saat ini adalah perbankan.
Adapun  perbankan  itu  sendiri  terbagi  kepada  dua,  yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syari’ah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu intas pembayaran. Sedangkan bank perkreditan rakyat yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 1
Pengembangan sistem perbankan syari’ah di Indonesia dilakukan dalam kerangka dual-banking system atau sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API),  untuk  menghadirkan  alternatif  jasa  perbankan  yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Secara bersama- sama,  sistem  perbankan  syari’ah  dan  perbankan  konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor- sektor perekonomian nasional.
Adapun ketentuan yang mengatur tentang perbankan syari’ah tertuang dalam undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan  Syari’ah  yang  terbit  tanggal  16  juli  2008,  dengan adanya aturan tersebut, maka perkembangan industri perbankan syari’ah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi
1 Rachmadi  Usman, Aspek-Aspek  Hukum  Perbankan  di  Indonesia ,
(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 63.
Redha Maulana: Eksistensi Bank Non Syari’ah…
lebih baik. Melalui perkembangan yang signifikan, dengan rata- rata pertumbuhan aset mencapai lebih 65% pertahun dalam lima tahun  terakhir,  menjadi  bukti  bahwa  peran  industri  perbankan syari’ah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin baik. 2 Hal ini mendapat dukungan penuh dari bank Indonesia dalam mewujudkan perbankan syari’ah yang modern, yang bersifat universal,  terbuka  bagi  seluruh  masyarakat  Indonesia  tanpa terkecuali. Sebuah sistem perbankan yang menghadirkan bentuk- bentuk aplikatif dari konsep ekonomi syari’ah yang dirumuskan secara  bijaksana,  dalam  konteks  kekinian  permasalahan  yang sedang  dihadapi  oleh  bangsa  Indonesia,  dan  dengan  tetap memperhatikan kondisi Sosio-Kultural (letak suatu wilayah atau negara berdasarkan keadaan sosial dan budaya daerah yang bersangkutan terhadap daerah di sekelilingnya).
Tulisan ini melihat eksistensi bank non syariah pasca pengundangan qanun? Penulis beragumen bahwa pengundangan qanun bank syariah tidak memiliki efek atau pengaruh terhadap bank-bank konvensional atau non syariah, karena masih banyak masyarakat yang menyimpan dan melakukan transaksi di bank konvensional. Selain itu, pengaruh dari kehadiran qanun tentang lembaga keuangan syari’ah belum menghadirkan perubahan bagi perekonomian menjadi lebih baik kedepan.

## B.  Temuan dan Pembahasan

## 1.  Pengertian Lembaga Keuangan
Menurut  SK  Menkeu  RI  No.  792  Tahun  1990,  lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan, melakukan perhimpunan dan peyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan. 3
Meski dalam peraturan tersebut lembaga keuangan diutamakan untuk membiayai investasi perusahaan namun tidak berarti membatasi kegiatan pembiayaan lembaga keuangan. Dalam kenyataannya,  kegiatan  usaha  lembaga  keuangan  bisa diperuntukkan  bagi  investasi  perusahaan,  kegiatan  konsumsi, dan kegiatan distribusi barang dan jasa.
2 https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Bank-Syariah.aspx, di akses pada kamis, 17 oktober 2019, pukul 14.30 WIB.
3 Himpunan  Perundang-Undangan  Perbankan  Syari’ah (Jakarta:
Indonesia Legal Center Publising, 2009), hlm. 89.
Menurut  Dahlan  Siamat, 4 lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan atau  tagihan  dibandingkan  dengan  aset  nonfinansial  atau  aset riil. Lembaga keuangan memberikan pembiayaan/kredit kepada nasabah dan menanamkan dananya dalam surat-surat berharga. Disamping  itu,  lembaga  keuangan  juga  menawarkan  berbagai jasa keuangan antara lain menawarkan berbagai jenis tabungan, proteksi,  asuransi,  program  pensiun,  penyediaan  sistem pembayaran dan mekanisme transfer dana.
Kasmir  mendefinisikan  lembaga  keuangan  adalah  setiap perusahaan  yang  bergerak  di  bidang  keuangan,  menghimpun dana,  menyalurkan  dana  atau  kedua-duanya,  artinya  kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan selalu berkaitan dengan bidang keuangan, apakah kegiatannya hanya menghimpun dana atau bahkan kedua-duanya yakni menghimpun dan menyalurkan dana. 5 Adapun pandangan lembaga keuangan menurut Abdulkadir Muhammad adalah badan usaha yang mempunyai kekayaan dalam bentuk aset keuangan (finansial assets). Kekayaan berupa aset keuangan ini digunakan untuk menjalankan usaha di bidang jasa  keuangan,  baik  penyediaan  dana  untuk  membiayai  usaha produktif  dan  kebutuhan  konsumtif,  maupun  jasa  keuangan bukan pembiayaan. 6
Dari berbagai pendapat di atas dapat dipahami bahwa lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan bidang keuangan. Kegiatan usaha lembaga keuangan dapat berupa menghimpun dana dengan berbagai skema atau melakukan kegiatan menghimpun dana dan  menyalurkan  dana  sekaligus,  dimana  kegiatan  usaha lembaga keuangan diperuntukkan investasi perusahaan, kegiatan konsumsi dan kegiatan distribusi barang dan jasa. Sesuai dengan sistem keuangan yang ada maka dalam operasionalnya lembaga keuangan dapat berbentuk lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syari’ah. Lembaga keuangan terbagi kepada
4 Karnaen A Perwataatmaja dan Hendri Tanjung, Bank Syari’ah: Teori, Praktik dan Peranannya, (Jakarta: Clestial Publishing, 2007), hlm. 39 5 Kasmir, Manajemen  Perbankan ,  (Jakarta:  Rajawali  Grafindo,  2009), hlm. 10.
6 Abdulkadir  Muhammad, Lembaga  Keuangan  dan  Pembiayaan, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2004), hlm. 8
Redha Maulana: Eksistensi Bank Non Syari’ah…
dua,  yaitu  Lembaga  Keuangan  Bank  dan  Non-Bank. 7 Keduanya memiliki fungsi dan kelembagaan yang berbeda.
a.  Lembaga Keuangan Bank (depositor)
Pengertian bank menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk- bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
Tata perbankan di Indonesia: 1)  Bank Sentral (Central Bank)
Adalah bank milik pemerintah yang mengatur, menjaga, dan  memelihara  kestabilan  nilai  mata  uang  negaranya, membimbing  pelaksanaan  kebijakan  moneter,  serta mengkoordinasi,  membina,  dan  mengawasi  semua perbankan.
2)  Bank Umum (Comersial Bank) Adalah lembaga yang menjalankan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
Struktur perbankan di Indonesia terdiri atas BU (Bank Umum) dan BPR (Bank Perkreditan Rakyat). Perbedaan antara keduanya adalah dalam hal hal kegiatan operasionalnya. BPR tidak dapat menciptakan uang giral dan memiliki jangkauan dan kegiatan operasional yang terbatas. Fungsi-fungsi utama bank adalah:
a)  Menghimpun dana masyarakat dalam bentuk apapun.
b)  Menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk kredit.
c)  Melancarkan transaksi perdagangan dan peredaran uang.
b.  Lembaga Keuangan Non-bank (nondepositor)
Lembaga keuangan Non-Bank adalah badan usaha yang  melakukan  kegiatan  di  bidang  keuangan,  secara langsung  ataupun  tidak  langsung,  menghimpun  dana  dari masyarakatdan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk kegiatan produktif. Kegiatan lembaga keuangan Non- Bank difokuskan pada salah satu kegiatan keuangan saja.
7 Hidayat.  A, Mengenal  Sistem  Ekonomi  Islam ,  (Yogyakarta:  Pustaka Insan Madani, 2009), hlm. 17
Lembaga keuangan non-bank di Indonesia terdiri dari beberapa bentuk yaitu: 8
1)  Modal  Ventura:  adalah  badan  usaha  yang  melakukan usaha pembiayaan dan penyertaan modal dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu.
2)  Anjak piutang: adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang dan tagihan jagka pendek suatu perusahaan dari transaksi prdagangan dalam atau luar negeri.
3)  Asuransi:  perjanjian  antara  dua  pihak  atau  lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung,  dengan  menerima  premi  asuransi  untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian,  kerusakan,  atau  kehilangan  keuntungan  yang diharapkan.
4)  Dana pensiun: merupakan suatu lembaga atau badan hukum yang mengelola program pensiun dengan tujuan untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan suatu perusahaan terutama yang telah pensiun.
5)  Pegadaian: adalah lembaga yang memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan menahan suatu barang sebagai jaminan pinjaman.
6)  Pasar Modal: adalah pasar yang memperjualbelikan berbagai instrumen keuangan (sekuritas) jangka panjang, baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri yang diterbitkan oleh perusahaan swasta.
7)  Pasar uang: adalah pasar yang menyediakan pembiayaan jangka  pendek  (kurang  dari  1  tahun),  pasar  uang  tidak mempunyai tempat fisik seperti pasar modal.
8)  Reksadana: adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manager investasi, seperti saham, obligasi.
Lembaga Keuangan Syari’ah Non-Bank tidak banyak memiliki perbedaan dengan Lembaga Keuangan Konvensional, hanya
8 Roifatus Syauqoti dan Mohammad Ghozali, “Sistem Lembaga Keuangan Syari’ah dan Lembaga Keuangan Konvensional”, Jurnal Analisis , hlm. 18.
Redha Maulana: Eksistensi Bank Non Syari’ah…
saja dalam Lembaga Keuangan Syari’ah memiliki 1 lembaga yang  tidak  dimiliki  oleh  bank  konvensional,  yaitu  Baitul Maal wa Tamwil (BMT). Lembaga Baitul Maal wat Tamwil adalah sebuah produk tang lebih mengarah kepada usaha pengumpulan  dan  penyaluran  dana  yang  non  profit  seperti zakat,  infaq,  dan  shadaqah.  Selain  itu,  prinsip  yang  tidak sama antara Lembaga Keuangan konvensional adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syari’ah.
c.  Bentuk Lembaga Keuangan Syari’ah Lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan menarik uang dari masyaraat dan menyalurkannya kedalam masyarakat. 9 Adapun pengertian lembaga keuangan lebih jelasnya dapat dilihat dalam SK Menteri Keuangan No. Kep. 729/MK/12/1970 tanggal 7 Desember 1970 Pasal 1 .a. 10 Adapun pandangan lembaga keuangan menurut Abdulkadir Muhammad adalah badan usaha yang mempunyai kekayaan dalam bentuk aset keuangan (finansial assets). Kekayaan berupa aset keuangan ini digunakan untuk menjalankan usaha di bidang jasa keuangan,  baik  penyediaan  dana  untuk  membiayai  usaha produktif dan kebutuhan konsumtif, maupun jasa keuangan bukan pembiayaan. 11 Salah satu kegiatan usaha dari sekian banyak lembaga keuangan yang paling dominan dan sering dilakukan oleh pelaku ekonomi adalah perbankan.

## 2.  Bank Syari’ah
Bank syari’ah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya  berdasarkan  prinsip  syari’ah.  Secara  filosofis  bank syari’ah  adalah  bank  yang  aktifitasnya  meninggalkan  masalah riba,  berdimensi  keadilan  dan  pemerataan,  dilakukan  dengan cara  bagi  hasil,  adanya  pemberlakuan  jaminan,  menciptakan
9 Neni Sri Imaniyati, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia , (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), hlm. 2. 10 Ibid.
11 Abdulkadir  Muhammad, Lembaga  Keuangan  dan  Pembiayaan, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2004), hlm. 8.
kebersamaan, persaingan secara sehat, adanya dewan pengawas syari’ah,  dan  tidak  terlepas  dari  ketentuan-ketentuanAl-Qur’an dan Hadis. 12
Ketentuan tersebut diperkuat dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah pada tanggal 16 juli 2008. Dalam Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 disebutkan bahwa perbankan syari’ah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syari’ah dan unit usaha syari’ah, menyangkut kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. 13
Sedangkan bank syari’ah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syari’ah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syari’ah dan bank pembiayaan rakyat syari’ah. 14 Dengan disahkannya undang-undang tersebut, diharapkan  akan  semakin  menarik  minat  pelaku  ekonomi, sehingga perkembangan ekonomi syari’ah di Indonesia semakin baik apalagi didukung oleh penduduk Indonesia yang mayoritas menganut agama Islam.

## a.  Karakteristik bank Syari’ah
Karakteristik Bank Syari’ah seperti dikemukakan oleh Nurul Ichsan Hasan adalah:
1)  Lembaga keuangan syari’ah harus bersih dari semua bentuk riba dan mu’amalah yang dilarang syari’ah
2) Mengarahkan segala kemampuan pada pertambahan (tammiyah) dengan jalan pengembangan modal (istithmar) tidak dengan jalan hutang (qard) yang memberi keuntungan.
3)  Mengikat pengembangan ekonomi dengan pertumbuhan sosial.
4)  Mengumpulkan harta yang menganggur dan menyerahkannya kepada aktivitas istithmar dan pengelolaan dengan target pembiayaan  proyek-proyek  perdagangan,  industri  dan pertanian.
12 Ahmad Wardi Muslich. Fiqh Muamalah, (Jakarta; Amzah, 2010), hlm. 510. 13 Pasal 1 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah.
14 Pasal 1 (ayat 7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah.
5) Memudahkan sarana pembayaran dan memperlancar gerakan pertukaran perdagangan langsung.
6)  Menghidupkan tatanan zakat dengan membuat lembaga zakat dalam bank sendiri yang mengumpulkan hasil zakat bank tersebut. 15

## b.  Legalitas Perbankan Syari’ah di Indonesia
Eksistensi  perbankan  Syari’ah  di  Indonesia  adalah  legal, sebab keberadaannya telah memiliki dasar hukum terutama dalam kegiatan usahanya. Pada dasarnya ada tiga hal yang dapat dijadikan landasan hukum bagi perbankan syari’ah, yaitu: Pertama, Undang-Undang dan Peraturan Bank Indonesia. Kedua, fatwa Dewan Syari’ah Nasional. Ketiga, ketentuan peraturan perundang-undangan konvensional lainnya. 16
1)  Undang-Undang dan Peraturan Bank Indonesia Dasar hukum utama bagi operasional Perbankan Syari’ah pada saat ini adalah UU Perbankan Syari’ah, Peraturan Bank Indonesia  (PBI)  tentang  Perbankan  Syari’ah,  antara  lain: PBI  No.  11/3/PBI/2009  tentang  Bank  Perkreditan  Rakyat berdasarkan Prinsip Syari’ah serta Surat Edaran Bank Indonesia  (SEBI)  yang  terkait,  yaitu  masing-masing  No. 11/9/DPBS tanggal 7 April 2009 perihal Bank Umum Syari’ah dan No. 11/34/DPBS tanggal 21 Desember 2009 perihal Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah. 17
2)  Peran Dewan Syari’ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Setelah disahkannya Undang-undang Nomor 10 tahun 1998
tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan No. 10 Tahun 1998), kegiatan dan pengembangan ekonomi dan keuangan syari’ah semakin  giat  dilaksanakan,  bahkan  dalam  UU  Perbankan No. 10 Tahun 1998 telah memuat ketentuan tentang aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip syari’ah. Hal ini yang kemudian mempengaruhi pertumbuhan pesat aktivitas perekonomian yang berasaskan prinsip syari’ah, termasuk yang mendorong
15 Nurul Ichsan Hasan, Perbankan Syari’ah, (Jakarta; Press Group, 2014), hlm. 159. 16 A. Wangsawidjaja. Z. Pembiayaan Bank Syari’ah, (Jakarta; Gramedia Pustaka Utara, 2012), hlm. 19.
17 Ibid ., hlm. 19.
berdirinya beberapa lembaga keuangan syari’ah. 18
Perkembangan pesat lembaga keuangan syari’ah tersebut memerlukan regulasi yang berkaitan dengan kesesuaian operasional lembaga keuangan syari’ah dengan prinsip- prinsip  syari’ah.  Dalam  hal  ini,  Bank  Indonesia  (BI)  dan kementrian keuangan tidak dapat melaksanakan otoritasnya di  bidang  syari’ah,  maka  dari  itu  muncullah  gagasan  untuk membentuk lembaga DSN-MUI.
DSN-MUI adalah lembaga yang dibentuk oleh MUI yang secara struktural berada dibawah MUI dan bertugas menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan ekonomi syari’ah,  baik  yang  berhubungan  langsung  dengan  lembaga keuangan syari’ah ataupun lainnya. 19
Peran MUI dan DSN MUI dalam kegiatan perbankan syariah telah terlegitimasi dalam ketentuan perundang undangan nasional, yang tercermin dalam ketentuan Pasal 1 ayat (12) UUPS 21 Tahun 2008: “prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memilik i kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah”. Kemudian secara ekplisit,  lembaga  MUI  disebut  dalam  ketentuan  Pasal  26 ayat (2) UUPS 21 Tahun 2008: “prinsip syariah sebagaimana dimaksud ayat satu difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia”, dan Pasal 32 ayat (2): “Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia”. Dalam menyikapi perkembangan perbankan syariah yang signifikan di  Indonesia,  maka  dibutuhkan  suatu  pra  ngkat  peraturan perundang undangan yang dapat memberikan kepastian hukum,  selain  itu  diperlukan  juga  fatwa  dari  lembaga  yang memiliki  komptensi  tersebut,  mengingat  peran  fatwa  yang sangat strategis dalam mengisi kekosongan hukum formal di dalam undang-undang atau semacamnya.
3)  Islam dan Lembaga Keuangan Syari’ah Lembaga keuangan syari’ah adalah lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syari’ah.
18 Mohammad  Zamroni,  jurnal PERAN DSN-MUI DALAM KEGIATAN PERBANKAN SYARI’AH, 2018, hlm. 50.
19 Ibid .
Redha Maulana: Eksistensi Bank Non Syari’ah…
Implementasi prinsip syari’ah inilah yang menjadi pembeda utama dengan lembaga keuangan konvensional. Pada intinya prinsip tersebut mengacu kepada syari’ah Islam yang berpedoman utama kepada Al-Qur’an dan Hadis. Islam telah mengatur konsep yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal baik dalam hubungan dengan Sang Pencipta (HablumminAllah) maupun dalam hubungan sesama manusia (Hablumminannas) . Oleh karena itu, setiap kegiatan lembaga keuangan yang dikhawatirkan menyimpang dari tuntutan agama harus dihindari. 20
Di dalam Al-Qur’an tidak disebutkan lembaga keuangan secara  eksplisit.  Namun,  penekanan  tentang  konsep organisasi sebagaimana organisasi keuangan telah terdapat dalam Al-Qur’an. Konsep dasar kerjasama muamalah dengan berbagai cabang-cabang kegiatannya mendapat perhatian yang cukup banyak dalam Al-Qur’an. Dalam sistem politik misalnya dijumpai istilah qoum untuk menunjukkan adanya kelompok sosial yang berinteraksi satu dengan yang lain. Konsep  tentang  sistem  organisasi  tersebut,  juga  dijumpai dalam organisasi modern. 21
Pedoman lembaga keuangan syari’ah dalam beroperasi adalah  Al-Qur’an  surat  al-Baqarah  ayat  275  tentang menjauhkan diri dari unsur riba dan menerapkan sistem bagi hasil dalam perdagangan.
ُنٰ َطۡي َّشلٱ ُه ُطَّبَخَتَي يِ َّ لٱ ُموُقَي اَمَك
َّ لِإ َنوُموُقَي َ ل ْاٰوَبِّرلٱ َنو ُلُكۡأَي َنيِ َّلٱ
َمَّرَحَو َعۡيَ
ۡ لٱ ُ َّللٱ  َّلَح َ أَو  ْۗاٰوَبِّرلٱ ُلۡثِم ُعۡيَ ۡلٱ اَمَّنِإ ْآوُلاَق ۡمُهَّنَأِب  َكِلَٰذ ۚ ِّسَمۡلٱ َنِم َ لِإ ٓۥُهُرۡم َ أَو  َفَلَس اَم ۥُهَلَف ٰ َهَتنٱَف ۦِهِّبَّر نِّم ٞةَظِعۡوَم ۥُهَءٓاَج نَمَف  ْۚاٰوَبِّرلٱ
٢٧٥  َنو ُِلٰ َخ اَهيِف ۡمُه ِۖرا َّ لنٱ  ُبٰ َح ۡص َ أ  َكِئٰٓ َلْوُأَف َد َع ۡنَمَو ۖ َِّللٱ
Artinya: Orang-orang  yang  Makan  (mengambil)  riba tidak  dapat  berdiri  melainkan  seperti  berdirinya  orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan  mereka  yang  demikian  itu,  adalah  disebabkan
20 Suhrawardi  K.  Lubis, Hukum  Ekonomi  Islam ,  (Jakarta:Sinar  Grafika Cet. III, 2004), hlm. 34. 21 Ibid., hlm. 35
mereka  berkata  (berpendapat),  Sesungguhnya  jual  beli itu  sama  dengan  riba,  Padahal  Allah  telah  menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai  kepadanya  larangan  dari  Tuhannya,  lalu  terus berhenti  (dari  mengambil  riba),  Maka  baginya  apa  yang telah  diambilnya  dahulu  (sebelum  datang  larangan);  dan urusannya  (terserah)  kepada  Allah.  orang  yang  kembali (mengambil  riba),  Maka  orang  itu  adalah  penghuni- penghuni  neraka;  mereka  kekal  di  dalamnya. (QS. Al- Baqarah: 275).
Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa Allah menyuruh hamba-Nya agar tidak mengambil hak yang bukan miliknya, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Oleh  karena  itu,  lembaga  keuangan  syari’ah  mempunyai falsafah dasar melakukan kegiatan usahanya yaitu mencari keridhaan Allah demi memperoleh kebijakan di dunia dan di akhirat.

## 3.  Proses Pembuatan Qanun Aceh
Sebelum membahas lebih lanjut mengenai sejarah
pembentukan qanun Aceh, terlebih dahulu penulis
mendeskripsikan  bagaimana  posisi  qanun  Aceh  dalam  hierarki peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang- Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan, jenis dan hierarki peraturang perundang- undangan adalah sebagai berikut: 22
a.  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.
b.  Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
c.  Undang-Undang/Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-
Undang.
d.  Peraturan Pemerintah.
e.  Peraturan Presiden.
f.  Peraturan Daerah Provinsi, dan g.  Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
22 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan Pasal 7 ayat (1).
Redha Maulana: Eksistensi Bank Non Syari’ah…
Sementara  itu,  Pasal  8  ayat  (1)  menyebutkan,  bahwa:  Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis  Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat, Dewan  Perwakilan  Daerah,  Mahkamah  Agung,  Mahkamah Konstitusi,  Badan  Pemeriksa  Keuangan,  Komisi  Yudisial,  Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah  Undang-Undang,  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
Berdasarkan  dua  pasal  tersebut  di  atas,  kedudukan  qanun sama dengan peraturan daerah atau lazim disebut perda syariah. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11  Tahun  2006  tentang  Pemerintahan  Aceh,  yaitu  “Qanun adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan dan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Provinsi Ace”. 23
Adapun term qanun itu sendiri, secara etimologi bahwa qanun berasal dari bahasa Yunani yang diadaptasi dalam bahasa Arab melalui  bahasa  Suryani  yang  berarti  alat  pengukur,  kemudian berarti kaidah. Dalam bahasa Arab kata kerja qanun adalah Qanna yang artinya membuat hukum. 24 Menurut Al-Najjar dan Abdulllah Mabruk yang dikutip oleh Jabbar Sabil, bahwa secara terminologi kata qanun yaitu kumpulan kaedah yang mengatur hubungan masyarakat dimana jika diperlukan seseorang akan dipaksa oleh pemerintah untuk mengikuti aturan tersebut. 25 Sementara  itu, Al-Yasa’  Abu  Bakar  juga  memberikan  definisi  serupa  dengan undang-undang  pemerintahan  Aceh  bahwa  qanun  merupakan peraturan yang setingkat dengan peraturan pemerintah untuk melaksanakan otonomi khusus di Aceh.
23 Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2006  tentang  Pemerintahan  Aceh, Pasal 1.
24 Dikutip Ridwan, “Positivisasi Hukum Pidana Islam (Analisis atas Qanun No: 14/2003 Tentang Khalwat/Mesum Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam), Jurnal Al Manahij, Vol. 8:2 (Desember 2014), hlm. 7.
25 Jabbar Sabil, Peran Ulama Dalam Taqnin Di Aceh , Jurnal Transformasi Administrasi, Vol. 02. No. 01. Tahun 2012, hlm. 201.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  bahwa  pertanyaan  yang sering muncul dikalangan para sarjana adalah mengapa peraturan syariah di Aceh di rancang dalam bentuk qanun? Dalam naskah “Memorandum of Understanding Between the Goverment of the Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement” di Helsinki, Firlandia pada tanggal 15 Agustus 2005 (atau lazim disebut MoU Helsinki), bahwa dalam Klausul 1.1.6. disebutkan “Kanun disusun untuk Aceh dengan menghormati tradisi sejarah dan adat istiadat rakyat Aceh”. 26
Diskusi  mengenai  qanun  di  Aceh,  oleh  para  sarjana  kerap kali dikaitkan dengan konteks sejarah. Dalam catatan A. Hajsmy menunjukkan, bahwa eksistensi qanun di Aceh pertama di bentuk pada era pemerintahan Iskandar Muda (1607-1636), dimana yang mempeloporinya adalah Putri Kamaliah atau dikenal dengan nama Putroe Phang melalui pembentukan lembaga Majelis Mahkamah Rakyat (MRR) atau saat ini dikenal dengan lembaga legislatif. 27 Oleh  karena  itu,  setiap  produk  MRR  disebut  sebagai produk putri pahang, sebagaimana yang tercantum dalam Hadih Maja, yaitu:
“Adat bak Poteu Meurehom Hukom bak Syiah Kuala Kanun bak Putroe Phang Reusam bak Laksamana Hukom ngon Adat Lagee zat ngon sifeut”. 28
Dalam materi pembuatan qanun yang di muat dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara pembentukan Qanun terdapat beberapa perbedaan dengan materi muatan perundang- undangan yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam Pasal 3 Qanun Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara  Pembentukan  Qanun  disebutkan,  materi  muatan  qanun mengandung asas sebagai berikut:
26 Lihat Memorandun of Understanding Between the Goverment of the Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement, Klausul 1.1.6.
27 A. Hajsmy, Wanita Aceh dalam Pemerintahan dan Peperangan (Banda Aceh: Yayasan Pendidikan A. Hajsmy, 1993), hlm. 8. 28 Ibid., hlm. 9.
a. Keislaman b. Kebenaran c. Kemanfaatan d. Pengayoman e. Kemanusiaan f. Kebangsaan g. Kekeluargaan h.  Karakteristik Aceh i. Keanekaragaman j. Keadilan k. Non-Diskriminasi
l.  Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan m.  Ketertiban dan kepastian hukum
n.  Keseimbangan, keserasian, kesetaraan, dan keselarasan.
Sedangkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwasannya materi muatan perundang-undangan mencerminkan asas:
a. Pengayoman b. Kemanusiaan c. Kebangsaan d. Kekeluargaan e. Kenusantaraan f.  Bhinneka Tunggal Ika g. Keadilan
h.  Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan i.  Ketertiban dan kepastian hukum j.  Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
Dari dua materi muatan perundang-undangan tersebut terdapat  perbedaan.  Dalam  qanun  Aceh  diberikan  beberapa tambahan, salah satunya adalah asas keislaman yang merupakan wujud dari keistimewaan Aceh. Dengan adanya asas-asas di atas maka terbentuknya beberapa qanun yang berlandaskan pada Al- Qur’an dan Hadits.
Asas keislaman yang menjadi persoalan penting dalam pembuatan qanun di Aceh menyebabkan banyak muncul pro dan kontra terhadap produk legislatif di Aceh. Terutama pada landasan
yuridis sebuah qanun yang menjadikan Al-Qur’an sebagai bagian dari landasan yuridisnya. 29
Qanun Aceh tidak hanya mencakup tentang ibadah antara manusia dengan Tuhannya ( hablum  minallah ),  tetapi  juga termasuk antara manusia dengan manusia (hablum  minannas) seperti halnya kegiatan muamalah sesama masyarakat. Banyak qanun yang telah ditetapkan di Aceh, salah satu qanun yang baru disahkan  oleh  pemerintah  Aceh  yaitu  qanun  nomor  11  tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari’ah (LKS). Qanun ini berisi tentang setiap lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh harus menganut prinsip-prinsip syari’ah dan diberi tempo dalam jangka waktu tiga tahun kedepan. Dalam hal ini, qanun tersebut merupakan  turunan  dari  qanun  nomor  8  tahun  2014  tentang Penerapan Syari’at Islam.
Pada qanun Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penerapan Syari’at Islam terdapat empat poin disebutkan yaitu: 30
a.  Lembaga Keuangan yang akan beroperasi di Aceh harus berdasarkan prinsip syari’ah.
b.  Lembaga Keuangan konvensional yang sudah beroperasi di Aceh harus membuka Unit Usaha Syari’ah (UUS).
c.  Transaksi keuangan pemerintahan Aceh dan pemerintahan Kabupaten/Kota  wajib  melalui  proses  Lembaga  Keuangan Syari’ah.
d.  Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Keuangan Syari’ah diatur dalam qanun Aceh.
Qanun Aceh terus mengalami perkembangan dan perubahan seiring dengan kondisi masyarakat Aceh saat ini. Salah satu peraturan baru yang disahkan oleh pemerintah Aceh adalah Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Adapun qanun tersebut tertera pada Pasal 2 yaitu: 31
29 Terhadap  beberapa  qanun  Aceh  yang  mengatur  tentang Pelaksanaan Syari’at  Islam,  Khamar,Maisir  dan  Khamar ,  yang  mana  qanun-qanun tersebut menggunakanAl-Qur’an Al-Hadis sebagai landasan yuridisnya.
30 Qanun  Nomor  8  Tahun2014,  Pasal  21  Ayat1-4  Tentang  Lembaga Keuangan Syari’ah.
31 Qanun Aceh Nomor 11 Pasal (2) Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syari’ah.
1)  Lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh berdasarkan prinsip syari’ah.
2)  Aqad keuangan di Aceh menggunakan prinsip syari’ah. Lembaga keuangan syari’ah berasaskan:
a. Keadilan b. Amanah c. Persaudaraan d. Keuntungan e. Transparansi f. Kemandirian g. Kerjasama h. Kemudahan i. Keterbukaan j. Keberlanjutan k. Universal
Adapun tujuan pembentukan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 adalah:
a.  Demi mewujudkan perekonomian Aceh yang Islami b.  Menjadi penggerak dan pendorong pertumbuhan pereko- nomian Aceh
c.  Menghimpun,  dan  memberikan  dukungan  pendanaan  serta menjalankan fungsi lembaga keuangan berdasarkan prinsip syari’ah
d.  Menjalankan fungsi sosial lainnya termasuk memanfaatkan harta agama untuk kemaslahatan umat berdasarkan prinsip syari’ah
e.  Mendorong peningkatan pendapatan asli Aceh
f.  Meningkatkan akses pendanaan dan usaha bagi masyarakat g. Membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat, dan
h.  Membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. 32
Dapat disimpulkan bahwa qanun tersebut mewajibkan setiap lembaga keuangan yang berada dibawah pemerintah Aceh harus beroperasi dengan menganut sistem syari’ah secara penuh. Qanun
32 Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keungan Syariah, Pasal 5.
ini menekankan kepada seluruh lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh untuk mengakuisisi sistemnya dari konvensional ke syari’ah dalam tenggang waktu 3 tahun kedepan terhitung sejak disahkannya qanun tersebut. Bank sebagai lembaga yang bekerja berdasarkan kepercayaan masyarakat, memiliki peran dan posisi yang sangat strategis dalam pembangunan nasional dan Aceh khususnya. Sebagai lembaga perantara keuangan masyarakat (finansial  intermediary), bank menjadi media perantara pihak- pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus  of  fouds) dengan pihak-pihak yang memerlukan dana (lack of fouds) . 33
Di  Indonesia,  lembaga  perbankan  memiliki  misi  dan  fungsi sebagai agen pembangunan (agent of development), yaitu sebagi lembaga yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. 34 Bukan hanya perbankan yang sudah mengakusisi sistemnya  kedalam  syari’ah,  tetapi  Bank  Perkreditan  Rakyat Syari’ah (BPRS) mulai menunjukkan eksistensinya dalam perekonomian masyarakat Aceh.
Keberadaan perbankan syari’ah maupun bank perkreditan rakyat syariah sebagai lembaga keuangan yang berbasis syariah merupakan salah satu program pemerintah Aceh dalam penegakan syariat  Islam  secara  kaffah,  dan  sebagian  besar  masyarakat Indonesia,  terutama  umat  Islam  yang  ingin  menjalankan perekonomian secara baik dan jelas.

## C.   Penutup
Qanun Aceh merupakan salah satu keistimewaan yang diberikan oleh Indonesia dalam menjalankan roda pemerintahannya sendiri, termasuk dalam menjalankan syari’at Islam, otonomi khusus dan dalam mengekploitasi kekayaan alam. Banyak sudah qanun yang disahkan oleh pemerintah Aceh, mulai dari  khakwat,  maisir,  dan  lain  sebagainya.  Salah  satu  qanun Aceh  yang  baru  disahkan  adalah  qanun  nomor  11  tahun  2018 tentang Lembaga keuangan Syari’ah. Qanun nomor 11 tahun 2018
33 Muhammad  Djumhana, Hukum  Perbankan  di  Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2000), hlm. 67. 34 Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998.
Redha Maulana: Eksistensi Bank Non Syari’ah…
merupakan  turunan  dari  qanun  nomor  8  tahun  2014  tentang pelaksanaan syari’at Islam.

## Pada qanun Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penerapan Syari’at
Islam terdapat tiga poin disebutkan yaitu:
a.  Lembaga Keuangan yang akan beroperasi di Aceh harus berdasarkan prinsip syari’ah.
b.  Lembaga Keuangan konvensional yang sudah beroperasi di Aceh harus membuka Unit Usaha Syari’ah (UUS).
c.  Transaksi keuangan pemerintahan Aceh dan pemerintahan Kabupaten/Kota  wajib  melalui  proses  Lembaga  Keuangan Syari’ah.
Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Keuangan Syari’ah diatur  dalam  qanun  Aceh.  Lembaga  keuangan  syari’ah  yang diterapkan dalam qanun tersebut merupakan proses pelaksanaan syari’at yang diharapkan oleh pemerintah Aceh, agar terwujudnya kehidupan perekonomian Aceh yang lebih baik kedepannya. Saat ini  Aceh  merupakan  provinsi  termiskin  di  Sumatra,  hanya  satu tingkat lebih baik dari bengkulu dan menduduki peringkat ke enam dari seluruh provinsi di Indonesia. Hal ini menjadi tugas dari setiap lembaga keuangan yang berada di bawah pemerintahan Aceh untuk mengakuisisi sistemnya dari konvensional kedalam sistem dengan menggunakan prinsip syari’ah.

## Daftar Pustaka
Djumhana,  Muhammad, Hukum  Perbankan  di  Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2000.
Hasan, Nurul Ichsan, Perbankan Syari’ah, Jakarta; Press Group,
2014.
Hidayat.  A, Mengenal  Sistem  Ekonomi  Islam ,  Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2009.
Himpunan Perundang-Undangan Perbankan Syari’ah , Jakarta: Indonesia Legal Center Publising, 2009.
https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Bank- Syariah.aspx,  di  akses  pada  kamis,  17  oktober  2019,  pukul 14.30 WIB.
Imaniyati , Neni  Sri, Pengantar  Hukum  Perbankan  Indonesia , Bandung: PT Refika Aditama, 2010.
Kasmir, Manajemen  Perbankan ,  Jakarta:  Rajawali  Grafindo,
2009.
Lubis,  Suhrawardi  K., Hukum  Ekonomi  Islam ,  Jakarta:  Sinar Grafika, 2004.
Mohammad Zamroni, “Peran Dsn-Mui Dalam Kegiatan Perbankan Syari’ah”, Jurnal (2018).
Muhammad, Abdulkadir, Lembaga Keuangan dan Pembiayaan, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2004.
Muslich, Ahmad Wardi, Fiqh Muamalah, Jakarta; Amzah, 2010.

## Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembuatan
Qanun.
Ridwan,  Positivisasi  Hukum  Pidana  Islam  (Analisis  atas  Qanun No.  14/2003  Tentang  Khalwat/Mesum  Provinsi  Nanggroe
Aceh Darussalam.
Roifatus Syauqoti dan Mohammad Ghozali, Jurnal Analisis Sistem Lembaga  Keuangan  Syari’ah  dan  Lembaga  Keuangan Konvensional .
Sabil,  Jabbar,  “Peran  Ulama  Dalam  Taqnin  Di  Aceh”, Jurnal Transformasi Administrasi, Vol. 02: 01, (2012).
Tanjung, Hendri, dan Karnaen A Perwataatmaja, Bank Syari’ah: Teori, Praktik dan Peranannya , Jakarta: Clestial Publishing, 2007.
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbubahan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
Usman, Rachmadi, Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia ,
Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
Wangsawidjaja. Z. Pembiayaan Bank Syari’ah, Jakarta; Gramedia Pustaka Utara, 2012.

## Submission
Naskah  yang  dikirim  ke  redaksi Az  Zarqa’ akan  dipertimbangkan  untuk dimuat jika memenuhi kriteria sebagai berikut.
1. Judul berkaitan dengan kajian hukum bisnis Islam.
2. Nama  penulis  naskah  (tanpa  gelar  akademik,  disertai  dengan instansi/perguruan  tinggi,  alamat  yang  bisa  dihubungi,  alamat  email  untuk korespondensi)
3. Abstrak  yang  terdiri  dari  hanya  satu  paragraph,  satu  spasi  antara  100-150 dalam bahasa Indonesia.
4. Mencantumkan kata kunci ( key words )
5. Naskah  bersifat  ilmiah  dan  dapat  menggunakan  bahasa  Indonesia,  Arab, Inggris atau asing lainnya.
6. Mencantumkan  referensi  lengkap  dengan  model footnote (catatan  kaki)  dan disertai daftar pustaka.
7. Diketik spasi ganda (2 spasi) program MS Word dengan panjang naskah 15- 30 halaman kwarto.
8. Menyertakan naskah asli (print out) satu buah dengan disertai soft file naskah diserahkan  langsung  ke  kantor  redaksi  atau  dikirimkan  via  email: azzarqa.uinsuka@gmail.com
Contoh model catatan kaki:
1 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah , (Jakarta: Rajawali Press, 2007), hlm.
15.
2 Ibid., hlm. 19.
3 Syamsul Anwar, Hukum …, hlm. 21-29.
Daftar pustaka ditulis secara alfabetis, contoh:

## Daftar Pustaka
Kamali,  Mohammad  Hashim, Islamic  Commercial  Law:  An  Analysis  of  Futures  and Options , Cambridge, UK: The Islamic Texts Society, 2000.
Edwards,  Paul, The  Encyclopedia  of  Philosophy ,  Vol.  III,  New  York:  Macmillan Publishing Co., Inc. and The Free Press, 1967.
Muhammad,  Muhammad  ‘Abd  al-Jawad, Buhus  fi  al-Syari’ah  al-Islamiyyah  wa  al- Qanun , Iskandariyah: Munsya’ah al-Ma’arif, 1977.
merupakan  jurnal  ilmiah  yang  diterbitkan  oleh  Prodi Hukum  Ekonomi  Syariah  Fakultas  Syari’ah  dan Hukum  UIN  Sunan  Kalijaga  Yogyakarta  yang dibentuk  pada  tanggal  1  Desember  2010.  Jurnal  ini dimaksudkan  sebagai  wadah  untuk  menuangkan,  men share dan  mempublikasikan hasil kajian-kajian hukum Islam khususnya hukum bisnis Islam.