## PRAKTIK PENGHINDARAN PAJAK DAN MANAJEMEN LABA
SEBELUM DAN SAAT PANDEMI COVID-19
Hudzaifah Nur Azzahro Universitas Stikubank Hudzaifahna@gmail.com
Sartika Wulandari Universitas Stikubank Sartika_wulan@edu.unisbank.ac.id

## ABSTRACT
The Covid-19 Pandemic has caused Indonesian’s Economy weak. The Government seeks to restore the national economy with various facilities, such as tax incentives. This conditions will affect the practice of tax avoidance and earnings management. This  study  aims  to  determine  the  differences  in  tax  avoidance  and  earnings management  practice  before  and  after  Covid-19  pandemic.  This  study  used quantitative  data  sourced  from  the  company’s  annual  financial  statements.  The population used is healthcare companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX)  in  the  2019-2020.  The  sample  was  determined  by  purposive  sampling technique  using  several  criteria  and  then  resulted  in  30  samples  from  15 healthcare companies. The method used in this study is wilcoxon non-parametic test using Eviews 12. The results of this study conclude that there is no difference in tax avoidance practices before and during the Covid-19 pandemic. Meanwhile, the  level  of  earnings  management  behavior  during  the  Covid-19  pandemic  was lower than the earnings management before the Covid-19 pandemic.

## Keywords: Covid-19, Earnings Management, Tax Avoidance

## ABSTRAK
Pandemi  Covid-19  menyebabkan  lemahnya  kondisi  perekonomian  Indonesia. Pemerintah berupaya untuk memulihkan perekonomian nasional dengan berbagai fasilitas,  seperti  insentif  pajak.  Kondisi  perekonomian  yang  lemah  dan  adanya insentif pajak akan berpengaruh pada praktik penghindaran pajak dan manajemen laba  perusahaan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  perbedaan  perilaku penghindaran  pajak  serta  manajemen  laba  sebelum  dan  saat  pandemi  Covid-19. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif yang bersumber dari laporan keuangan tahunan perusahaan. Populasi  yang digunakan yaitu perusahaan sektor kesehatan pada  Bursa  Efek  Indonesia  (BEI)  tahun  2019-2020.  Pemilihan  sampel menggunakan teknik purposive sampling  dengan menggunakan beberapa kriteria dan  diperoleh  sebanyak  30  sampel  dari  15  perusahaan  sektor  kesehatan.  Metode yang  digunakan  dalam  pengujian  ini  yaitu wilcoxon  non-parametic teks menggunakan alat bantu Eviews 12. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa tidak  ada  perbedaan  praktik  penghindaran  pajak  sebelum  maupun  saat  pandemi Covid-19.  Sedangkan,  perilaku  manajemen  laba  saat  pandemi  Covid-19  lebih
rendah daripada sebelum pandemi Covid-19.
Kata kunci : Covid-19, Manajemen Laba, Penghindaran Pajak

## PENDAHULUAN
Pada  11  Maret  2020,  World  Health  Organization  (WHO)  telah  mengumumkan bahwa saat ini global tengah menghadapi pandemi Corona Virus Infectious Disease 2019  atau  Covid-19  (Liu  et.al.,  2020).  Pandemi  Covid-19  dianggap  sangat berbahaya  karena  penyebarannya  yang  sangat  cepat,  jumlah  kasus  yang  banyak, serta tingkat kematiannya yang tinggi (Nurul Aeni, 2021). Saat ini, sudah hampir tiga  tahun  Indonesia  dilanda  pandemi  Covid-19  dengan  total  infeksi  sebanyak 6.475.672  dan  jumlah  kematian  sebesar  158.475  per  25  Oktober  2022 (covid19.go.id, 2022). Tingginya penyebaran dan jumlah kasus yang ada, Covid- 19 telah mengubah sosial ekonomi global secara drastis dan perekonomian global yang mulanya optimis membaik menuju resesi (Kementerian Keuangan RI, 2021a). Salah  satu  dampak  akibat  pandemi  Covid-19  di  Indonesia  adalah  pelemahan ekonomi  yang  ditunjukkan  dengan  minusnya  pertumbuhan  ekonomi  nasional sebesar  -5,3%  YoY  pada  triwulan  II  tahun  2020  (Kementerian  Keuangan  RI, 2021b). Menanggapi  kondisi  tersebut, pemerintah merespon dengan memberikan insentif  berupa  insentif  perpajakan  kepada  masyarakat  untuk  menjaga kelangsungan  usahanya  dan  meminimalisasi  pemutusan  hubungan  kerja. Pemberian  insentif  pajak  diatur  pada  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 23/PMK.03/2020  tentang  Insentif  Pajak  Untuk  Wajib  Pajak  Terdampak  Wabah Virus Covid-19 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri  Keuangan  Nomor  3/PMK.03/2022  tentang  Insentif  Pajak  Untuk  Wajib Pajak  Terdampak  Pandemi Corona  Virus  Disease 2019.  Beberapa  insentif perpajakan  yang  diberikan  oleh  pemerintah  antara  lain  Pajak  Penghasilan  (PPh) Pasal  21  ditanggung  pemerintah  (DTP),  pembebasan  pemungutan  PPh  Pasal  22, pengurangan angsuran PPh Pasal 25, insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PPh Final  PP  23  Tahun  2018  DTP,  dan  PPh  Final  jasa  konstruksi  DTP  (Direktorat Jenderal  Pajak,  2022).  Pada  25  November  2020,  Menteri  Keuangan  Republik Indonesia,  Sri  Mulyani  Indrawati  menjelaskan  bahwa  sudah  lebih  dari  451.026 Wajib  Pajak  Badan  telah  mengajukan  permohonan  pemanfaatan  fasilitas  insentif
pajak dan 214.097 dari permohonan tersebut telah disetujui oleh Direktur Jenderal Pajak  (Nordiansyah,  2020).  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  pemberian  insentif perpajakan tersebut mendapatkan respon positif dari masyarakat. Namun disisi lain, pemberian  insentif  perpajakan  dapat  dimanfaatkan  perusahaan  dalam  rangka menghindari  pengenaan  pajak  pada  masa  pandemi  Covid-19  dimana  fasilitas tersebut masih berlaku (Firmansyah & Ardiansyah, 2020). Menurut (Fauzan et al., 2019), penghindaran pajak merupakan cara untuk menghindari pajak yang terutang yang  legal  tanpa  melanggar  Undang-Undang  dan  ketentuan  perpajakan  yang berlaku.  Hal  ini  dilakukan  oleh  Wajib  Pajak  dengan  memanfaatkan  celah-celah peraturan  perpajakan  yang  telah  ada  sebelumnya  sehingga  tidak  terdapat  unsur pidana yang dikenakan. Pemberian insentif perpajakan sebagai bentuk pemulihan ekonomi  nasional  di  masa  pandemi  Covid-19,  memberikan  peluang  bagi masyarakat  untuk  mengurangi  beban  pajak  terutangnya.  Namun,  walaupun  telah diberlakukannya  insentif  pajak  sebagai  bentuk  kepedulian  pemerintah,  praktik penghindaran  pajak  justru  semakin  meningkat.  Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian yang dilakukan oleh (Barid & Wulandari, 2021) dan (Suhaidar et al., 2021) yang menyatakan bahwa terdapat peningkatan praktik penghindaran pajak saat pandemi Covid-19  karena  pemberian  insentif  pajak  dipandang  sebagai  celah  bagi  Wajib Pajak  dalam  melakukan  praktik  penghindaran  pajak  demi  keberlangsungan usahanya. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh (Firmansyah & Ardiansyah, 2020), (Ardiany et al., 2022), dan (Oktaviani et al., 2022), menjelaskan bahwa tidak terdapat perbedaan praktik penghindaran pajak yang terjadi baik sebelum pandemi maupun  ketika  pandemi  Covid-19.  Manajemen  laba  merupakan  metode  yang digunakan oleh manajer untuk mempengaruhi jumlah laba secara sistematis dengan menggunakan  prosedur  dan  kebijakan  akuntansi  tertentu  dalam  rangka memaksimalkan keuntungan serta nilai perusahaan (Scott, 2015). Perusahaan akan menyesuaikan  nilai  laba  yang  ada  dengan  target  yang  ingin  dicapainya  melalui manajemen laba. Kondisi perekonomian yang lemah dan tidak menentu pada masa pandemi Covid-19 memberikan tekanan kepada perusahaan untuk berupaya lebih besar agar laba yang diharapkan dapat tercapai. Hal ini berdampak pada tindakan manajemen dalam melakukan manajemen laba sehingga kinerja perusahaan dinilai baik  dan  berkelanjutan  oleh  pemangku  kepentingan  (Azizah,  2021).  Selain  itu,
dengan  adanya  berbagai  kesulitan  yang  muncul  pada  masa  pandemi,  maka  akan memicu  kemungkinan  manajemen  untuk  memanfaatkan  kebijakan  akrual  dalam menyusun  laporan  keuangan  yang  menyebabkan  nilai discretionary  accrual di masa  pandemi  Covid-19  berbeda  dengan  periode  sebelumnya  (Ramdani  et  al., 2022).  Hal  ini  sesuai  dengan  hasil  penelitian  (Azizah,  2021)  dan  (Hariadi  & Kristanto,  2021)  yang  menjelaskan  bahwa  pandemi  Covid-19  menyebabkan perbedaan  manajemen  laba  yang  dilakukan  oleh  perusahaan.  Menurut  (Azizah, 2021), perusahaan cenderung menurunkan praktik manajemen labanya saat masa pandemi  Covid-19.  Sedangkan  menurut  (Hariadi  &  Kristanto,  2021),  semakin tinggi  dampak  pandemi  Covid-19  pada  perusahaan,  maka  semakin  agresif  pula tingkat manajemen laba perusahaan. Di sisi lain, hasil penelitian (Ramdani et al., 2022), (Ardiany et al., 2022), serta (Firmansyah & Ardiansyah, 2020), menjelaskan bahwa tidak terdapat perbedaan manajemen laba yang dilakukan perusahaan pada masa  sebelum  dan  saat  pandemi  Covid-19.  Pada  tahun  2020,  di  saat  lemahnya kondisi  perekonomian  sebagai  akibat  pandemi  Covid-19  secara  keseluruhan, perusahaan  yang  terdaftar  pada  Bursa  Efek  Indonesia  dengan  kategori  sektor kesehatan mengalami rata-rata peningkatan pendapatan sebesar 6% seiring dengan naiknya kesadaran masyarakat  terhadap kesehatan (Bursa Efek  Indonesia, 2022). Selain itu, beberapa perusahaan sektor kesehatan yang ditunjuk oleh Pemerintah, diberikan  fasilitas  perpajakan  berupa  insentif  pajak  sebagai  bentuk  dalam mendukung  penanggulangan  Covid-19.  Hal  ini  menyebabkan  besarnya kemungkinan  praktik  penghindaran  pajak  dan  manajemen  laba  yang  dilakukan perusahaan  pada  kondisi  dan  kebijakan  selama  masa  pandemi.  Oleh  karena  itu, tujuan  dari  penelitian  ini  yaitu  untuk  mengamati  penghindaran  pajak  dan manajemen laba yang terjadi pada perusahaan sektor kesehatan sebelum dan saat pandemi Covid-19.

## TELAAH LITERATUR

## Agency Theory
Agency  Theory menggambarkan  hubungan  kontraktual  yang  melibatkan  manajer perusahaan sebagai agent dengan pemangku kepentingan sebagai principal (Jensen & Meckling, 1976). Sebagai agen, manajer perusahaan lebih mengetahui informasi
internal dan memiliki kewenangan untuk memenuhi kepentingan pribadi daripada kepentingan  pihak  lain.  Hal  ini  tentunya  tidak  sesuai  dengan  tujuan  dari  para pemangku kepentingan yang menginginkan pengembalian sumber daya yang telah diberikan  menjadi  prioritas  utama,  sehingga  perbedaan  kepentingan  ini  akan menimbulkan suatu masalah yang biasa disebut dengan masalah keagenan. Masalah keagenan dapat timbul pada hubungan antara pemerintah dan Wajib Pajak dalam memandang  kepentingan  mengenai  pajak  sehingga  menyebabkan  terjadinya praktik  penghindaran  pajak  dalam  rangka  mengurangi  beban  pajak  terutangnya. Selain itu, masalah keagenan juga dapat timbul dalam hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham ataupun debitur. Perusahaan akan menampilkan hal-hal baik pada laporan keuangan melalui manajemen laba, sedangkan pemegang saham dan debitur membutuhkan laporan keuangan yang menunjukkan kondisi nyata dari perusahaan untuk menghindari kemungkinan kerugian yang akan diterimanya.

## Penghindaran Pajak
Penghindaran pajak merupakan usaha yang dilakukan dalam rangka minimalisasi serta efisiensi beban pajak dengan menghindari pengenaan pajak dan mengarahkan kepada  transaksi  yang  bukan  merupakan  objek  pajak  (Yohan  &  Pradipta,  2019). Penghindaran  pajak  adalah  penurunan  pajak  dengan  strategi  penghematan  pajak yang sah hingga tidak sah sesuai hukum dan agresivitasnya ditentukan oleh pihak yang  menguasai  (Hanlon  &  Heitzman,  2010).  Perilaku  penghindaran  pajak dilakukan  dengan  merupakan  hal  yang  legal  karena  tidak  melanggar  ketentuan perundang-undangan.  Penghindaran  pajak  dilakukan  dengan  cara  memanfaatkan celah ataupun kelemahan peraturan perundang-undangan dan ketentuan perpajakan saat  ini  sedang  berlaku.  Pandemi  Covid-19  menyebabkan  perbedaan  kondisi perekonomian  yang  berpengaruh  pada  laba  yang  diterima  dan  pajak  yang dibayarkan  perusahaan.  Menanggapi  hal  itu,  dalam  rangka  Pemulihan  Ekonomi Nasional  (PEN),    pemerintah  memberikan  fasilitas  berupa  insentif  pajak  kepada pelaku  usaha.  Namun,  pemberian  insentif  pajak  dapat  menjadi  celah  yang  dapat digunakan Wajib Pajak dalam melakukan penghindaran pajak. Pada masa pandemi Covid-19,  perusahaan  akan  menganggap  bahwa  pajak  yang  dibayarkan  akan mengurangi laba yang diterimanya sehingga akan menganggu cash flow usahanya. Selain  itu,  dengan  adanya Work  From  Home (WFH),  proses  pengawasan
pemanfaatan insentif perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah akan berkurang karena  tingginya  permohonan  yang  dilakukan  oleh  Wajib  Pajak  dan  singkatnya batas  waktu  penelitian  yang  telah  ditentukan  (Firmansyah  &  Ardiansyah,  2020). Hal  ini  selaras    dengan  hasil  penelitian  (Suhaidar  et  al.,  2020)  dan  (Barid  & Wulandari,  2021)  yang  menjelaskan  bahwa  terdapat  peningkatan  penghindaran pajak pada masa pandemi Covid-19, maka hipotesis yang dirumuskan yaitu:
𝐇 𝟏 :  Terdapat  perbedaan  praktik  penghindaran  pajak  sebelum  dan  saat pandemi Covid-19

## Manajemen Laba
Manajemen  laba  merupakan  metode  yang  digunakan  oleh  manajemen  untuk mempengaruhi jumlah laba secara sistematis dengan menggunakan prosedur dan kebijakan akuntansi tertentu dalam rangka memaksimalkan keuntungan serta nilai perusahaan (Scott, 2015). Dengan wewenang yang dimiliki, manajer dapat memilih kebijakan  akuntansi  mana  yang  akan  diterapkan  untuk  menunjukkan  kinerja terbaiknya  melalui  laporan  keuangan  perusahaan.  Selain  itu,  munculnya kepentingan  dari  manajer  untuk  melakukan  manajemen  laba  demi  kepentingan pribadinya. Semakin tinggi nilai laba, maka semakin baik kinerja manajer, sehingga semakin  sering  perusahaan  melakukan  manajemen  laba,  maka  semakin  besar masalah agensi yang terjadi antara manajer perusahaan dan stakeholder . Lemahnya kondisi  perekonomian  memberikan  tekanan  kepada  perusahaan  untuk  mencapai target  labanya. Di sisi  lain,  masih terdapat  kewajiban gaji karyawan dan  kontrak utang  yang  harus  dilunasinya.  Hal  ini  akan  memicu  manajer  untuk  melakukan manajemen laba dengan memanfaatkan kebijakan akrual dalam menyusun laporan keuangan yang menyebabkan nilai discretionary accrual di masa pandemi Covid- 19  berbeda  dari  sebelumnya  (Ramdani  et  al.,  2022).  Hal  ini  sesuai  dengan  hasil penelitian (Azizah, 2021) dan (Hariadi & Kristanto, 2021) yang menjelaskan bahwa pandemi  Covid-19  menyebabkan  perbedaan  praktik  manajemen  laba  yang dilakukan  oleh  perusahaan. Berdasarkan  uraian  di  atas  dan  hasil  penelitian sebelumnya, sehingga hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut:
𝐇 𝟐 : Terdapat perbedaan praktik manajemen laba sebelum dan saat pandemi Covid-19

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan data sekunder berupa  laporan  keuangan  perusahaan.  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah perusahaan  sektor  kesehatan  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  (BEI).  Data laporan  keuangan  yang  digunakan  bersumber  dari  www.idx.co.id.  Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling untuk mendapatkan sampel sesuai kriteria yang telah ditentukan. Kriteria dalam pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu: 1) Perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di BEI selama tahun 2019- 2020, 2) Perusahaan sektor kesehatan yang menerbitkan laporan keuangan tahunan secara  lengkap  selama  periode  2019-2020,  3)  Perusahaan  sektor  kesehatan  yang tidak  mengalami  kerugian  selama  periode  2019-2020.  Berdasarkan  teknik pengambilan  sampel  tersebut,  diperolah  lima  belas  perusahaan  sektor  kesehatan, dengan  sampel  penelitian  sebanyak  30  (15  x  2  tahun).  Pengujian  variabel penghindaran pajak dan manajemen laba pada penelitian ini menggunakan analisisa statistika deskriptif dan uji wilcoxon non-parametic test dengan menggunakan alat bantu  aplikasi  Eviews  versi  12.  Penghindaran  pajak  dalam  penelitian  ini menggunakan  perhitungan Effective  Tax  Rate (ETR)  yang  dihitung  dengan membandingkan jumlah beban pajak terutang dan pendapatan sebelum pajaknya. ETR  berbanding  terbalik  dengan  tindakan  penghindaran  pajak,  dimana semakin tinggi praktik penghindaran pajak maka semakin rendah nilai ETR. Rendahnya nilai ETR  menggambarkan  tingginya  praktik  penghindaran  pajak  yang  ditunjukkan dengan  rendahnya  beban  pajak  perusahaan  dalam  periode  yang  bersangkutan (Firmansyah & Ardiansyah, 2020).

## 𝐄𝐓𝐑 = 𝐁𝐞𝐛𝐚𝐧 𝐏𝐚𝐣𝐚𝐤 𝐏𝐞𝐧𝐠𝐡𝐚𝐬𝐢𝐥𝐚𝐧 𝐋𝐚𝐛𝐚 𝐒𝐞𝐛𝐞𝐥𝐮𝐦 𝐏𝐚𝐣𝐚𝐤
Sementara, pengukuran praktik manajemen laba dalam penelitian ini menggunakan perhitungan Discretionary Accruals (DA) pada modified jones model seperti yang digunakan  dalam  penelitian  (Azizah,  2021).  Nilai Discretionary  Accruals dapat didapatkan melalui beberapa tahapan sebagai berikut.
a. Menghitung Total Accrual dengan rumus:
TAC it =NI it − CFO it
b. Mengitung nilai Accruals diestimasi dengan persamaan regresi Ordinary Least Square (OLS):
TAC it A it-1 =β 1 ( 1 A it-1 ) +β 2 ( ∆REV it A it-1 ) +β 3 ( PPE it A it-1 ) +ε
c. Setelah  mendapatkan  nilai  koefisien  dari  masing-masing  variabel  melalui persamaan  regresi,  maka  langkah  selanjutnya  yaitu  menghitung Non- Discretionary Accruals dengan rumus:
NDA it =β 1 ( 1 A it-1 ) +β 2 ( ∆REV it − ∆REC it A it-1 ) +β 3 ( PPE it A it-1 )
d. Menentukan nilai Discretionary Accruals dengan rumus:
DA it = TAC it A it-1 − NDA it
Keterangan:
𝐓𝐀𝐂 𝐢𝐭 : Total Accruals perusahaan (i) pada periode (t) 𝐍𝐈 𝐢𝐭 : Net Income yang diterima perusahaan (i) pada periode (t) 𝐂𝐅𝐎 𝐢𝐭 : Aliran kas dari aktivitas operasi perusahaan (i) pada periode (t) 𝐀 𝐢𝐭−𝟏 : Total assets yang dimiliki perusahaan (i) pada periode (t-1) 𝐑𝐄𝐕 𝐢𝐭
: Revenue yang diterima perusahaan (i) pada periode (t) 𝐑𝐄𝐕 𝐢𝐭−𝟏 : Revenue yang diterima perusahaan perusahaan (i) periode (t-1) 𝐏𝐏𝐄 𝐢𝐭 : Total fixed assets yang dimiliki perusahaan (i) pada periode t
𝐍𝐃𝐀 𝐢𝐭 : Non-Discretionary Accruals perusahaan (i) pada periode (t) 𝐑𝐄𝐂 𝐢𝐭 : Receivable yang dimiliki perusahaan (i) pada periode (t) 𝐑𝐄𝐂 𝐢𝐭−𝟏 : Receivable yang dimiliki perusahaan (i) pada periode (t-1) 𝐃𝐀 𝐢𝐭
: Discretionary Accruals perusahaan (i) pada periode (t)
Hasil  dari  perhitungan discretionary  accruals dapat  bernilai  positif  dan  negatif. Apabila discretionary  accruals bernilai  negatif,  maka  perusahaan  memilih melakukan manajemen laba dengan cara menurunkan jumlah laba yang diterimanya (Khanifah et al., 2020). Sedangkan apabila discretionary accruals bernilai positif, maka  perusahaan  memilih  melakukan  manajemen  laba  dengan  cara  menaikkan jumlah labanya. Semakin tinggi nilai discretionary accruals menunjukkan semakin agresif  perusahaan  melakukan  manajemen  laba  dalam  mencapai  target  yang diinginkannya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Statistik Deskriptif
Tabel 1. Statistik Deskriptik Variabel Penghindaran Pajak
Saat Covid-19 Sebelum Covid-19 Mean 0,325269 0,309459 Median 0,240596 0,253706 Maximum 0,998340 0,646708 Minimum 0,207418 0,183050 Std. Dev. 0,225878 0,137551 Observation 15 15
Sumber: Output Eviews, 2022
Hasil  perhitungan  statistika  deskriptif  menunjukkan  nilai  rata-rata  praktik penghindaran pajak perusahaan sektor kesehatan sebelum pandemi dan saat terjadi pandemi  Covid-19  sebesar  0,309459  dan  0,325269.  Hal  tersebut  menunjukkan tidak ada perbedaan secara signifikan tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan baik sebelum pandemi Covid-19 ataupun saat pandemi terjadi.

## Tabel 2. Statistik Deskriptik Variabel Manajemen Laba
Saat Covid-19 Sebelum Covid-19 Mean -0,009240 0,031236 Median -0,005690 0,002963 Maximum 0,014363 0,369518 Minimum -0,049093 -0,023017 Std. Dev. 0,017966 0,095109 Observation 15 15
Sumber: Output Eviews, 2022
Hasil perhitungan statistika deskriptif menunjukkan nilai rata-rata manajemen laba perusahaan sektor kesehatan sebelum dan saat pandemi Covid-19 sebesar 0,031236 dan  -0,009240.  Dari  hasil  tersebut,  menunjukkan  adanya  perbedaan  praktik manajemen laba yang dilakukan perusahaan sektor kesehatan saat pandemi Covid-
19.  Nilai  rata-rata  yang  lebih  kecil  menjelaskan  bahwa  berkurangnya  intensitas manajemen  laba  yang  dilakukan  perusahaan  pada  masa  pandemi.  Selain  itu, perubahan arah manajemen laba dari positif menuju negatif menunjukkan bahwa adanya  perubahan  preferensi  yang  dilakukan  perusahaan  dari  menaikkan  laba menjadi  menurunkan nilai laba yang diterimanya.

## Uji Normalitas Data
Berdasarkan  hasil  uji  normalitas,  baik  data  variabel  penghindaran  pajak  dan manajemen  laba  dinyatakan  tidak  terdistribusi  normal  karena  nilai  probabilitas Jarque-Bera sebesar 0.000000. Data dapat dikatakan terdistribusi normal, apabila nilai  probabilitasnya  ≥  0,05. Dalam hal  data tidak terdistribusi  dengan normal, maka alternatif pengujian hipotesis  dapat  menggunakan non parametic test yaitu dengan uji wilcoxon.

## Uji Wilcoxon
Pada  penelitian  ini  digunakan  uji  wilcoxon  yang  merupakan  bentuk  pengujian statistika  non  parametik.  Pengujian  ini  dilakukan  pada  semua  sampel  yang  ada untuk  membandingkan  perilaku  penghindaran  pajak  serta  manajemen  laba  pada saat sebelum dan selama pandemi Covid-19. Berdasarkan uji wilcoxon, diperoleh hasil pengujian sebagai berikut:
Tabel 3. Uji Wilcoxon Variabel Penghindaran Pajak
Metode df Nilai Probabilitas Wilcoxon/Mann-Whitney 0.663649 0.5069 Wilcoxon/Mann-Whitney (tie-adj) 0.663649 0.5069 Med. Chi-square 1 3.333333 0.0679 Adj. Med. Chi-square 1 2.133333 0.1441 Kruskal-Wallis 1 0.468387 0.4937 Kruskal-Wallis (tie-adj) 1 0.468387 0.4937 Van der Waerden 1 0.098001 0.7542
Sumber: Output Eviews, 2022
Pada tabel uji wilcoxon di atas, diketahui nilai probabilitas wilcoxon/mann-whitney sebesar  sebesar  0,5069  >  0,05,  sehingga H 1 ditolak.  Nilai  probabilitas
wilcoxon/mann-whitney diatas 0,05 menunjukkan tidak terdapat perbedaan praktik penghindaran pajak yang signifikan yang terjadi sebelum dan saat pandemi Covid- 19.  Maka  dapat  diartikan  bahwa  tidak  ada  pengaruh  kondisi  pandemi  terhadap perilaku penghindaran pajak yang ada.
Tabel 4. Uji Wilcoxon Variabel Manajemen Laba Metode df Nilai Probabilitas Wilcoxon/Mann-Whitney 2.281294 0.0225 Wilcoxon/Mann-Whitney (tie-adj) 2.281294 0.0225 Med. Chi-square 1 3.333333 0.0679 Adj. Med. Chi-square 1 2.133333 0.1441 Kruskal-Wallis 1 5.299355 0.0213 Kruskal-Wallis (tie-adj) 1 5.299355 0.0213 Van der Waerden 1 5.845721 0.0156
Sumber: Output Eviews, 2022
Pada tabel uji wilcoxon variabel manajemen laba di atas, diketahui nilai probabilitas wilcoxon/mann-whitney  sebesar  sebesar  0,0225  <  0,05,  maka H 2 diterima.  Nilai probabilitas  wilcoxon/mann-whitney  dibawah  0,05  menunjukkan  terdapat perbedaan praktik manajemen laba yang signifikan pada waktu sebelum pandemi dan  saat  pandemi  Covid-19.  Dengan  demikian  dapat  diartikan  bahwa  kondisi pandemi  Covid-19  mempengaruhi  praktik  manajemen  laba  yang  dilakukan  oleh perusahaan.
Perbedaan praktik penghindaran pajak sebelum dan saat pandemi Covid-19. Berdasarkan  hasil  pengujian  yang  membuktikan  bahwa H 1 ditolak,  maka  tidak terdapat  perbedaan  tingkat  penghindaran  pajak  yang  dilakukan  oleh  perusahaan sektor kesehatan sebelum dan saat pandemi Covid-19. Hal ini juga tercermin dari nilai rata-rata variabel penghindaran pajak yang tidak jauh berbeda nilainya antara dua  periode  tersebut.  Meskipun  insentif  pajak  yang  diberikan  pemerintah  dapat memberikan  celah  bagi  manajer  untuk  mengurangi  beban  pajaknya  selama pandemi,  kondisi  tersebut  tidak  memicu  manajer  untuk  meningkatkan penghindaran  pajaknya.  Pemanfaatan  insentif  pajak  yang  dapat  dilakukan  oleh perusahaan sektor Kesehatan antara lain: insentif PPh Pasal 21 DTP, insentif PPN
dan PPN impor bagi  industri farmasi  produksi  vaksin  dan/atau obat  memperoleh surat  rekomendasi  BNPB  hingga  Kementerian  Kesehatan,  pembebasan  dari pemungutan  dan/atau  PPh  Pasal  22  Impor  bagi  perusahaan  industri  farmasi produksi  vaksin  dan/atau  obat  yang  memperoleh  surat  rekomendasi  dari Kementerian Kesehatan, hingga insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25 telah dapat membantu perusahaan mengelola cashflow nya pada masa pandemi Covid-19. Selain  itu,  penurunan  tarif  PPh  Badan  bagi  Wajib  Pajak  Dalam  Negeri  yang berbentuk  Perseroan  Terbuka  sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.03/2020, mulai Tahun Pajak 2020 telah dapat dimanfaatkan oleh Wajib  Pajak  Badan  untuk  mengurangi  beban  pajaknya  sehingga  tidak  memicu peningkatan  praktik  penghindaran  pajak  perusahaan.  Pemberlakuan Work  From Home (WFH)  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)  juga  tidak  menjadikan penghalang  bagi  DJP  untuk  melakukan  pengawasan  mendalam  terhadap  Wajib Pajaknya, terutama Wajib Pajak yang memanfaatkan insentif pajak. Wajib Pajak yang memanfaatkan insentif pajak akan dilakukan pemantauan kebenaran data dan informasi  perpajakannya. Kesalahan dan kecurangan dalam pemanfaatan  insentif pajak  nantinya  akan  ditindaklanjuti  oleh  pegawai  DJP  dengan  Surat  Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan, penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP), hingga pemeriksaan tujuan lain dan/atau pengujian kepatuhan untuk  memastikan kebenaran Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Wajib Pajak. Kondisi ini tentunya dapat  memberikan  pertimbangan  bagi  Wajib  Pajak  untuk  tidak  memanfaatkan insentif pajak sebagai celah melakukan tindakan penghindaran pajak karena adanya konsekuensi sanksi perpajakan yang harus ditanggung pada masa depan. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Firmansyah & Ardiansyah, 2020), (Ardiany et al., 2022), dan (Oktaviani et al., 2022), yang menjelaskan bahwa tidak terdapat perbedaan tingkat penghindaran pajak sebelum dan saat pandemi Covid- 19.
Perbedaan praktik manajemen laba sebelum dan saat pandemi Covid-19.
Berdasarkan hasil pengujian yang menyatakan bahwa H 2 diterima, maka terdapat perbedaan  praktik  manajemen  laba  sebelum  dan  saat  pandemi  Covid-19.  Hal  ini dapat  ditunjukkan  dari  besarnya  nilai  rata-rata  manajemen  laba  yang  dilakukan
perusahaan. Nilai manajemen laba yang dilakukan perusahaan pada masa sebelum pandemi  cenderung  lebih  tinggi  daripada  saat  pandemi  Covid-19,  yang  berarti terdapat penurunan rata-rata aktivitas manajemen laba yang dilakukan perusahaan. Selain  itu,  pada  saat  pandemi  Covid-19  terdapat  kecenderungan  perusahaan melakukan  manajemen  laba  dengan  cara  menurunkan  nilai  laba  yang dilaporkannya. Pandemi Covid-19 yang dimulai pada awal tahun 2020 memberikan dampak  pada  lemahnya  kondisi  perekonomian  hingga  terjadinya  resesi.  Kondisi tersebut  nampaknya  sudah  dipahami  oleh  para  pemegang  saham  dan  investor, sehingga laporan keuangan yang menggambarkan kondisi  perusahaan yang tidak menguntungkan dapat dimengerti (Azizah, 2021). Hal ini dapat menjadikan alasan manajer perusahaan untuk mengurangi tingkat manajemen laba yang dilakukannya dengan  pertimbangan  pemakluman  dari  para  pemangku  kepentingan  terutama investor dan kreditur. Selanjutnya pemanfaatan insentif pajak berupa insentif PPN, PPh Pasal 22, dan PPh Pasal 25 yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan sektor kesehatan  menyebabkan  kecenderungan  praktik  manajemen  laba  berkurang dikarenakan  perusahaan  tidak  perlu  lagi  merekayasa  labanya  untuk  mengurangi beban  pajaknya.  Selain  itu,  pemanfaatan  insentif  pajak  PPh  21  DTP  akan mengurangi  kecenderungan  manajer  melakukan  manajemen  laba  untuk kepentingan  pribadinya  karena  pajak  yang  dikenakan  atas  penghasilannya  telah ditanggung pemerintah, sehingga pegawai akan menerima penghasilan penuh tanpa ada potongan pajak. Praktik manajemen laba dengan menurunkan nilai laba yang dilaporkan  menyajikan  laporan  keuangan  yang  lebih  dapat  dimengerti  oleh pemangku kepentingan karena mengurangi kecurigaan dari investor, kreditur, dan auditor terhadap rekayasa laba yang dilakukan perusahaan saat pandemi Covid-19. Dengan menurunnya praktik manjemen laba, maka kualitas dari laporan keuangan perusahaan akan meningkat sehingga memberikan informasi keuangan yang lebih baik  untuk  pengambilan  keputusan  bagi stakeholder .  Hal  ini  sejalan  dengan penelitian yang dilakukan oleh Azizah (2021), yang menyatakan bahwa  pandemi Covid-19 menyebakan perbedaan praktik manajemen laba yang dilakukan, dimana kecenderungan perusahaan melakukan manajemen laba di saat pandemi lebih kecil daripada sebelum pandemi Covid-19.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan praktik penghindaran pajak sebelum dan saat pandemi Covid- 19.  Pemanfaatan  insentif  pajak  dan  penurunan  tarif  PPh  Badan  memberikan keuntungan  bagi  perusahaan  dalam  mengelola cashflow nya  sehingga  tidak meningkatkan perilaku penghindaran pajak. Selain itu, pemberlakukan WFH pada masa pandemi tidak menghalangi DJP untuk melakukan pengawasan kepada Wajib Pajak sehingga menjadi pertimbangan bagi Wajib Pajak untuk tidak memanfaatkan insentif pajak sebagai celah melakukan tindakan penghindaran pajak karena adanya konsekuensi  sanksi  perpajakan  yang  akan  ditanggungnya.  Selanjutnya,  terdapat penurunan praktik manajemen laba sebelum dan  saat  pandemi Covid-19.  Hal  ini terjadi  karena  adanya  pemakluman  dari  pemangku  kepentingan  tentang  kondisi perekonomian yang lemah saat Covid-19. Selain itu pemanfaatan berbagai macam insentif  perpajakan  memberikan  keuntungan  bagi  perusahaan  sehingga menurunkan  kecenderungan  perusahaan  untuk  melakukan  manajemen  laba. Keterbatasan pada penelitian ini yaitu hanya membahas tentang penghindaran pajak dan  manajemen  laba  sebelum  dan  selama  pandemi  Covid-19  pada  perusahaan sektor  kesehatan,  sehingga  tidak  dapat  menggambarkan  kondisi  keseluruhan perusahaan di  Indonesia.  Berikutnya, penggunaan periode penelitian yang terlalu sempit  menyebabkan  terbatasnya  data  yang  diperoleh.  Untuk  selanjutnya, disarankan peneliti selanjutnya untuk menambah variabel penelitian terkait perilaku penghindaran pajak dan manajemen laba perusahaan dalam periode yang lebih luas dan  sektor  perusahaan  yang  lebih  beragam  yang  nantinya  dapat  meningkatkan kualitas penelitian di masa depan.

## DAFTAR PUSTAKA
Aeni,  N.  (2021).  Pandemi  COVID-19:  Dampak  Kesehatan,  Ekonomi,  &  Sosial. Jurnal Litbang: Media Informasi, Penelitian, Pengembangan, dan IPTEK,
17(1) , 17-34. doi:https://doi.org/10.33658/jl.v17i1.249
Ardiany,  Y.,  Herfina,  M.,  &  Putri,  S.  Y.  (2022).  Differences  in  Earning Management  and  Tax  Avoidance  Before  and  During  the  Covid-19 Pandemic (Case Study on Companies Affected by Pandemic). Proceedings of the Eighth Padang International Conference On Economics Education,
Economics, Business and Management, Accounting and Entrepreneurship (PICEEBA-8 2021) (pp. 169-175). Atlantis Press.
Azizah,  W.  (2021).  Covid-19  In  Indonesia:  Analysis  Of  Differences  Earnings Management  In  The  First  Quarter. Jurnal  Akuntansi,  11(1) ,  23-32. doi:https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.11.1.23-32
Barid,  F.  M.,  &  Wulandari,  S.  (2021).  Praktik  Penghindaran  Pajak  Sebelum  dan Setelah  Pandemi. Jurnal  Riset  Akuntansi  &  Perpajakan,  8(02) ,  217-234. doi:https://doi.org/10.35838/jrap.2021.008.02.17
Direktorat Jenderal Pajak. (2022). Direktorat Jenderal Pajak Tanggap COVID-19 . Retrieved from https://pajak.go.id/id/covid19
Fauzan,  Ayu,  D.,  &  Nurharjanti,  N.  N.  (2019).  The  Effect  of  Audit  Committee, Leverage,  Return  on  Assets,  Company  Size,  and  Sales  Growth  on  Tax Avoidance. Riset  Akuntansi  Dan  Keuangan  Indonesia,  4(3) ,  171-185. doi:10.23917/reaksi.v4i3.9338
Firmansyah,  A.,  &  Ardiansyah,  R.  (2020).  Bagaimana  Praktik  Manajemen  Laba dan  Penghindaran  Pajak  Sebelum  dan  Setelah  Pandemi  Covid19  di Indonesia? Bina Ekonomi, 24(2) , 31-51.
doi:https://doi.org/10.26593/be.v24i1.5075.87-106
Hanlon,  M.,  &  Heitzman,  S.  (2010).  A  Review  of  Tax  Research. Journal  of Accounting and Economics, 50(2-3) , 127-178.
doi:https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.09.002
Hariadi, K. E., & Kristanto, A. B. (2022). The Impact of COVID-19 Pandemic and Earnings  Management:  Does  the  History  of  Managerial  Ability  Have  a Role? JURNAL  AKSI  (Akuntansi  dan  Sistem  Informasi) ,  197-210. doi:https://doi.org/10.32486/aksi.v7i2.422
Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency  costs  and  ownership  structure. Journal  of  Financial  Economics, 3(4) , 305-360. doi:https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X Kementerian Keuangan. (2021a). Pengaruh Covid-19 Atas Kondisi Sosial Ekonomi Global 2020 . Retrieved from
https://pen.kemenkeu.go.id/in/page/sosialekonomiglobal
Kementerian Keuangan. (2021b). Pengaruh Covid-19 Atas Kondisi Sosial Ekonomi di Indonesia . Retrieved from
https://pen.kemenkeu.go.id/in/page/pengaruhcovid
Khanifah,  Yuyetta,  E.  N.,  &  Sa'diyah,  E.  (2020).  Analisis  Komparatif  Tingkat Manajemen Laba Berbasis Akrual dan Riil pada Perusahaan Industri Dasar dan Kimia yang Tergabung dalam Indeks Saham Syari’ah Indonesia (ISSI). Jurnal Bisnis dan Ekonomi, 27(1) , 69-88.
Liu,  Y.-C.,  Kuo,  R.-L.,  &  Shih,  S.-R.  (2020).  COVID-19:  The  first  documented coronavirus  pandemic  in  history. Biomedical  Journal,  43(4) ,  328-333. doi:10.1016/j.bj.2020.04.007
Nordiansyah,  E.  (2020,  December  3). Lebih  dari  451  Ribu  Pengusaha  Minta Insentif Pajak, Berapa yang Disetujui? Retrieved from https://www.medcom.id/ekonomi/makro/nbwlQwxk-lebih-dari-451-ribu- pengusaha-minta-insentif-pajak-berapa-yang-disetujui
Oktaviani, R. M., Lukito, P. C., Zulaikha, & Yuyetta, E. N. (2022). The Trend of Tax  Avoidance:  Evidence  from  Manufacturing  Companies  in  Indonesia. The  Journal  of  Asian  Finance,  Economics,  and  Business,  9(2) ,  169-175. doi:10.13106/jafeb.2022.vol9.no2.0169
Pemerintah  Indonesia.  (2022). Peta  Sebaran  Covid-19 .  Retrieved  from https://covid19.go.id/id/peta-sebaran
Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  110/PMK.  03/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020  Tentang  Insentif  Pajak  Untuk  Wajib  Pajak  Terdampak Pandemi  Corona  Virus  Disease  2019 . (2020).  Retrieved  from https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2020- 08/pmk%20110%202020.pdf
Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  23/PMK.  03/2020
Tentang  Insentif  Pajak  Untuk  Wajib  Pajak  Terdampak  Wabah  Virus Corona. (2020). Retrieved from https://jdih.kemenkeu.go.id/FullText/2020/23~PMK.03~2020Per.pd Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/PMK.03/2022 Tentang Insentif  Pajak  Untuk  Wajib  Pajak  Terdampak  Pandemi  Corona  Virus Disease 2019. (2022). Retrieved from https://jdih.kemenkeu.go.id/download/76782de4-b55e-4e39-865d- 6f197e45ab6e/3_PMK.03_2022Per.pdf. Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  44/PMK.  03/2020 Tentang  Insentif  Pajak  Untuk  Wajib  Pajak  Terdampak  Pandemi  Corona Virus Disease 2019. (2020). Retrieved from https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Home/Details/137005/Pmk-No-44pmk032020 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 86/PMK.03/2020 Tentang Insentif  Pajak  Untuk  Wajib  Pajak  Terdampak  Pandemi  Corona  Virus Disease 2019. (2020). Retrieved from
https://pajak.go.id/sites/default/files/2020-
07/PMK%20No.%2086%20Th%202020.pdf
Ramdani, R. F., Pratomo, D., & Zuliansyah, A. (2022). Pengaruh Pandemic Covid- 19  Terhadap  Perilaku  Manajemen  Laba  (Studi  Empiris  Pada  Perusahaan
Sub Sektor Hotel, Pariwisata, Restoran, dan Retail). Jurnal Akuntansi dan Pajak, 23(1) , 1-9. doi:http://dx.doi.org/10.29040/jap.v23i1.5049
Scott,  W.  (2015). Financial  accounting  theory.  7th  edition. Toronto  Pearson Education Limited.