Volume 8
Halaman 389—398 Nomor 3 Desember 2018
BKR (BADAN KEAMANAN RAKYAT): CIKAL BAKAL TENTARA INDONESIA?!
1 Widyo Nugrahanto, Rina Adyawardhina, Budi Gustaman Staf Pengajar Program Studi Sejarah, FIB Universitas Padjadjaran
1 widyo.nugrahanto@unpad.ac.id
Abstrak
Penelitian ini berjudul BKR (Badan Kemanan Rakyat):Cikal Bakal Tentara Indonesia?!. Penelitian ini merupakan interpretasi baru tentang cikal bakal TNI, yang umumnya banyak merujuk pada PETA (Pembela Tanah Air). Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Sejarah.Metode Sejarah memiliki empat tahapan yaitu  Heuristik,  Kritik,  Interpretasi  dan  Historiografi.Sumber-sumber  penelitian  ini menggunakan koran-koran sezaman, majalah sezaman, dan buku. BKR dianggap sebagai cikal bakal TNI didasarkan beberapa sebab. Pertama, atas dasar legalitas formal, PETA telah dibubarkan sehingga BKR adalah satuan militer yang pertama kali dibentuk setelah Indonesia merdeka. BKR selanjutnya melahirkan pembentukan TKR (Tentara Keamanan Rakyat), TKR (Tentara Keselamatan Rakyat), TRI (Tentara Republik Indonesia) dan TNI (Tentara Nasional Indonesia). Kedua, jika PETA dianggap sebagai cikal bakal TNI, maka KNIL dan beberapa satuan keprajuritan diabaikan. Padahal, beberapa bekas perwira KNIL memiliki peran penting di tubuh BKR hingga TNI. Kata kunci: BKR, Tentara, TNI

## Abstract
The main subject this study is BKR –  Indonesian civil defense corps – as origin of Indonesian Military. This study is new interpretation about the origin of TNI (Indonesian National Armed Forces) now. Many opinion refer to PETA as civil defense corps in Japanese occupation era. Study emlpoys a Historical Method, which consists of four stage: Heuristic, Critic, Interpretation, Historiography. The study utilize some sources such as newspaper, magazine,  and  book.  Main  finding  of  this  study  is  PETA  had  dispersed  as  legality  and formally and BKR was formed as the firts corps after Independence of Indonesia. Futhermore, BKR changed to TKR (Tentara Keamanan Rakyat), TKR (Tentara Keselamatan Rakyat), TRI (Tentara Republik Indonesia) until TNI (Tentara Nasional Indonesia). If PETA is considered as origins of Indonesian Military, then it ignore KNIL – a colonial armed forces – and the other  defence  corps.  Even  though  the  eks  KNIL’s  officer  have  important  role  in  military managenment of BKR until TNI.
Keywords : BKR, Military, TNI
I PENDAHULUAN “PETA memiliki peran penting dalam menjaga kemerdekaan Indonesia dan juga perang kemerdekaan. Ketika Belanda dan Sekutu mencoba datang kembali ke Indonesia, tentara PETA mempunyai peran penting. PETA merupakan salah satu bagian dari cikal bakal berdirinya Tentara Nasional Indonesia.” (Kompas.com, 3 Oktober 2018).

## Widyo Nugrahanto, Rina Adyawardhina, Budi Gustaman
PETA (Pembela Tanah Air) cikal bakal TNI. Kalimat itu seringkali terdengar dan tertulis di beberapa buku. Anggapan tersebut tidak salah memang. Sejatinya, PETA memberi kontribusi khusus dalam menumbuhkan jiwa keprajuritan para pemuda Indonesia. PETA pun menjadi wadah awal bagi orang-orang yang nantinya bergulat dalam kemiliteran setelah Indonesia merdeka. Namun demikian, alasan bahwa PETA merupakan cikal bakal TNI bisa disanggah jika melihat legalitas kelembagaannya. PETA yang didirikan pada 3 Oktober 1943 harus dibubarkan Jepang setelah Indonesia merdeka. Selain itu, dengan menjadikan PETA sebagai (satu-satunya)  cikal  bakal  TNI  berarti  menafikan  satuan  keprajuritan  lain  seperti KNIL, Giyugun dan Heiho – yang mana para bekas anggotanya menjadi bagian penting dalam Tentara Nasional Indonesia.
BKR (Badan Keamanan Rakyat) dalam hal ini menjadi penting, karena secara kelembagaan merupakan bentukan legal dari Pemerintah Indonesia, di tengah adanya kekosongan satuan keprajuritan pada awal lahirnya negara Indonesia. Meski anggotanya sebagian besar merupakan bekas tentara PETA, dan dalih pendirian BKR ditujukan untuk penolong keluarga korban perang, tapi di balik itu ada suatu rintisan dan upaya yang terorganisir untuk membentuk satuan ketentaraan. Tulisan ini secara umum melihat sejarah tentara di Indonesia, dengan menitikberatkan pada BKR sebagai inti pembahasan. Interpretasi bahwa BKR adalah cikal bakal TNI merupakan upaya untuk memberagamkan perspektif dalam penulisan sejarah militer di Indonesia.

## II METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah  yang  terdiri  dari  tahapan  heuristik,  kritik,  interpretasi,  dan  historiografi. Tahapan pertama adalah heuristik, yakni kegiatan dalam mencari, menemukan, dan  menghimpun sumber atau jejak-jejak masa lalu. Sumber-sumber penelitian ini didapatkan dari Perpustakaan TNI AD dan Dinas Sejarah TNI AD di Bandung. Adapun sumber yang didapat ialah buku-buku sekunder yang membahas tentang sejarah militer.Selain itu, pencarian sumber dilakukan di Monumen Pers di Surakarta. Dari pencarian ini didapat sumber primer berupa koran-koran sezaman.
Tahapan  kedua  adalah  kritik  atau  verifikasi.  Kritik  ini  dilakukan  pada sumber atau data yang telah dihimpun. Kritik ini dapat dibagi dua, yaitu kritik eksternal yang gunanya untuk menentukan sejauh mana otentisitas sumber, dan kritik internal untuk menguji kredibilitas sumber. Dalam tahapan ini dilakukan pemilahan sumber-sumber menjadi sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber yang berasal dari saksi sejarah ( eyewitness ). Sumber berasal dari seseorang yang menyaksikan, mendengarkan, atau mengalami sendiri peristiwa yang diceritakannya (Garraghan, 1947: 33, Gottchalk, 1975: 35-36, Sjamsuddin, 2007:107). Sumber primer ini berupa arsip atau dokumen. Selain itu, sumber primer itu juga didapatkan dengan mewawancarai beberapa orang saksi atau pelaku yang masih hidup. Sumber-sumber primer tersebut dilengkapi pula oleh koran-koran yang memuat berita-berita yang sezaman dengan peristiwa. Dalam penelitian ini digunakan beberapa sumber primer, seperti koran Soeara  Asia , 24 Agustus 1945, Soeara Merdeka , 10 November 1945, Soeara Rakjat , 16 Oktober 1945, Tjahaja , 21 Agustus 1945 dan Kedaoelatan  Rakjat , 1 November 1945. Digunakan pula beberapa sumber buku primer seperti buku yang dibuat oleh A.H. Nasution dan Tatang Sumarsono
sebagai saksi beberapa peristiwa yang ditulis dalam penelitian ini.Selain sumber primer, digunakan pula sumber sekunder. Sumber sekunder adalah sumber yang berasal dari orang yang tidak menyaksikan sendiri peristiwanya dan bahkan tidak hidup sezaman dengan peristiwa yang diteliti. Sumber sekunder dapat juga berupa sumber yang telah diolah secara ilmiah (Garraghan 1947: 91, Kuntowijoyo, 1995: 96- 97, Sjamsuddin, 2007: 106-107).
Dalam proses kritik,dilakukan pula proses koroborasi. Koroborasi merupakan pembandingan antara suatu sumber dengan sumber lain yang merdeka atau tidak berpihak. Apabila sumber yang berisi data hanya satu saja, maka koroborasi tidak dapat dilakukan. Dalam hal ini berlakulah prinsip Argumentum ex Silentio, yang artinya sumber berisi data itu dianggap sebagai fakta apabila tidak ada kontradiksi (berdiam diri) atau penentangan terhadap data itu (Gottschalk, 1975: 102; Herlina 2008: 35).
Tahap ketiga adalah interpretasi. Dalam interpretasi ini dilakukan dua macam interpretasi yang berbeda, yakni analisis dan sintesis. Pada tahap analisis dilakukan penguraian fakta-fakta, sedangkanpada tahap sintesis ini dilakukan penyatuan fakta-fakta (Kuntowijoyo 1995: 100-105; Herlina, 2008: 36-38). Dalam tahapan interpretasi, langkah utamanya adalah menggabungkan fakta-fakta yang telah ditemukan hingga berurutan secara kronologis.
Tahapan  terakhir  adalah  historiografi.  Historiografi  adalah  tahapan  yang mana fakta-fakta yang telah ditemukan, dituliskan menjadi suatu cerita yang menarik. Pada tahapan ini terjadi suatu penulisan yang utuh dari interpretasi, eksplanasi, sampai pada presentasi atau pemaparan sejarah yang sebenar-benarnya secara bersamaan (Syamsuddin, 2007: 155-156).

## III HASIL DAN BAHASAN 3.1 Embrio Keprajuritan dalam KNIL dan PETA
Lima setelah proklamasi (23 Agustus 1945)secara resmi dibentuk BKR. Pembentukan BKR merupakan upaya pengorganisasian angkatan bersenjata yang dilakukan pemerintah Republik (Kahin, 2013: 204). Pengorganisasian ini merupakan bentuk pengumpulan kembali prajurit-prajurit PETA yang telah dilucuti senjatanya. PETA yang dibentuk Jepang pada 3 Oktober 1943 merupakan satuan tentara yang beranggotakan orang Indonesia untuk tujuan mempertahankan setiap wilayah yang menjadi basis pertahanan Jepang di Indonesia dalam rangka memenangkan Perang Pasifik.Gunseikan  atau  pemerintah  (harian)  militer  Jepang  memberikan  suatu tanggapan dalam pembentukan PETA. Menurutnya,
“Setiap lapisan penduduk di Jawa harus membantu sekuat tenaga pembentukan tentara untuk membela tanah air dengan keyakinan bahwa kemenangan atau kekalahan dalam perang ini akan menentukan bangkit atau hancurnya seluruh rakyat Asia.” (Notosusanto, 1979: 75).
Namun demikian, didirikannya PETA dianggap berbeda oleh kalangan pemimpin Indonesia, seperti Soekarno. PETA menjadi momentum bagi pengenalan aspek- aspek ketentaraan bagi para pemuda.
“Bagiku, ini merupakan suatu kesempatan bagi massa rakyat yang tidak terlatih menjadi tentara yang andal. Untuk pertama kali bangsa Indonesia belajar menggunakan senapan, untuk mempertahankan dirinya sendiri.

## Widyo Nugrahanto, Rina Adyawardhina, Budi Gustaman
Mereka akan diajari disiplin tentara, dilatih perang gerilya, bagaimana menembakkan senapan dalam posisi merangkak, bagaimana merakit granat buatan sendiri dengan menggunakan tempurung yang diisi bensin. Mereka berlatih bagaimana berperang melawan musuh – siapa pun musuh yang mereka hadapi (Soekarno, 2014: 225).
Korps perwira PETA terdiri dari para pejabat, guru, kyai, dan orang-orang Indonesia yang sebelumnya menjadi serdadu kolonial. Pada akhir perang, anggotanya berjumlah 37.000 orang di Jawa, 1.600 di Bali, dan sekitar 20.000 orang di Sumatera (Ricklefs, 2009: 435). Ricklefs (2009: 435) menyebutkan lebih lanjut bahwa disiplin PETA sangat ketat dan ide-ide nasionalis Indonesia dimanfaatkan dalam indoktrinasi. Soekarno dalam otobiografinya menyebutkan bahwa PETA digunakan untuk melawan Belanda atau siapapun yang merintangi kemerdekaan Indonesia. Pasukan PETA sejatinya pro-Indonesia (Soekarno, 2014: 227). Keberpihakan pada perjuangan Indonesia salah satunya diperlihatkan dengan munculnya perlawanan bersenjata yang dilakukan tentara PETA di Blitar yang dipimpin Supriyadi.
“PETA adalah alat vital bagi revolusi kita mendatang. Aku tidak dapat mengorbankan seluruh tentara PETA guna kepentingan beberapa orang. Kalau sekiranya kalian tertangkap, merupakan kewajibanku untuk dengan segala daya menyelamatkan pasukan PETA yang tersisa” (Soekarno, 2014: 232).
PETA sejatinya memang disiapkan sebagai bibit-bibit tentara perjuangan oleh Soekarno. Salah satu tokoh yang merupakan hasil didikan PETA adalah Soedirman. Soedirman merupakan tokoh militer terkemuka pada masa revolusi, meski sebelum menjadi tentara PETA ia hanya menjadi seorang guru sekolah Muhammadiyah (Ricklefs, 2009: 435).
Berbeda dengan PETA di Jawa, cikal bakal tentara nasional di Sumatera secara khusus merujuk pada Giyugun. Gyugun merupakan tentara cadangan yang dihimpun dari pemuda-pemuda Sumatera. Pembentukan ini didasari perubahan strategi perang Jepang yang mengalami kemerosotan di beberapa front pertempuran. Jepang mulai mengonsolidasikan pertahanan di wilayah-wilayah pendudukan (Zed, 2005: 27-28).
Bibit perwira yang kelak akan menjadi tokoh militer penting bukan hanya berasal dari PETA. Beberapa orang Indonesia pernah dididik dalam satuan tentara kolonial bernama KNIL ( (Koninklijk Nederlandsche Indische Leger) yang didirikan sejak 1830 (Matanasi, 2007: 16-17). Oerip Soemohardjo, Didi Kartasasmita, A.H. Nasution. TB Simatupang, dan Alex Kawilarang adalah tokoh-tokoh militer Indonesia yang pernah menjadi prajurit KNIL dan mengenyam pendidikan militer Belanda.
Pemerintah kolonial Belanda membuka pendidikan militer untuk pribumi. Ada tiga jalur pendidikan untuk mencetak perwira KNIL.Pertama, Inlandsche Officieren School yang didirikan di Meester Cornelis, Batavia pada 1852.Pendidikan yang dikhususkan untuk kalangan pribumi ini ditempuh selama 3 tahun.Oerip Soemorhardjo - yang nantinya menjadi kepala staf umum TNI pada masa revolusi - merupakan alumni dari sekolah ini.Saat masih menjadi tentara KNIL, Oerip Soemorhardjo mencapai pangkat tertinggi, yaitu Groot  Mayor atau setara Letnan Kolonel (Matanasi, 2007: 67).
Jalur kedua yaitu melalui KMA ( Koninklijk Militaire Academie (KMA) di Breda, Belanda.Salah seorang alumni KMA yang berkarir di TNI yaitu Didi Kartasasmita. Dalam memoarnya yang berjudul Didi Kartasasmita: Pengabdian bagi Kemerdekaan, ia menuliskan bahwa dirinya mendaftar ke KMA pada usia 20 tahun setelah ia lulus dari HBS ( HoogereBurger  School ) Bandung. Di memoar tersebut, ia juga bercerita tentang proses tes yang harus ia lalui. “Bahan yang diujikan pada waktu testing itu meliputi ujian lisan,wawancara,menunggang kuda, dan beberapa cabang olahraga untuk mengukur kemampuan fisik.” (Sumarsono, 1993: 22).
Jalur perekrutan ketiga ialah akademi militer Breda cabang Bandung yang bernama CORO ( Corps Opleiding tot Reserve Offisieren ).CORO dibuka ketika keadaan Hindia Belanda sedang genting menjelang Perang Dunia II.Dari pendidikan CORO ini lahir perwira-perwira, seperti A.H. Nasution, TB. Simatupang, Alex Kawilarang, Askari, Ahmad Yunus, Mokoginta dan Soeprapto (Matanasi, 2007: 90).
Bibit-bibit tentara alumni KNIL tersebut kadang memiliki pandangan militer yang berbeda dengan prajurit PETA didikan Jepang. Bahkan diantara mereka ada suatu kecurigaan karena perbedaan visi. Misalnya saat pemilihan panglima militer di Yogyakarta pada 12 November 1945. Pada rapat tersebut terdapat perbedaan pendapat soal kandidat penglima militer. para mantan KNIL yang berharap Oerip lahyang  dapat memenangkan pemilihan tersebut.Alasannya,  Oerip adalah tokoh senior yang dianggap mumpuni dan cakap dalam organisasi kemiliteran. Apalagi dia seorang lulusan Sekolah Militer Breda di Belanda. Akan tetapi,pandangan berbeda berkembang dalam pemikiran kalangan mantan PETA yang hadir dalam rapat saat itu. Rupanya mereka masih punya kecurigaan pada perwira-perwira mantan KNIL karena mereka dianggap sebagai perwira didikan Belanda. Oleh karena itu, mereka masih berharap bahwa pengganti Soeprijadi adalah juga mantan PETA (Majalah Tentara Keamanan Rakyat , 10 Januari 1946).
Pandangan serupa juga diperlihatkan Sutan Syahrir dan Mohamad Hatta. Mohamad Hatta dan Soetan Sjahrir yang diangkat sebagai Perdana Menteri tanggal 14 November 1945, berkeberatan untuk mengakui hasil rapat tentara di Yogyakarta tersebut. Hatta dan Sjahrir telah berharap banyak pada Oerip Soemohardjo karena latar belakang pendidikan militernya dari Breda Belanda. Rupanya sebagai orang- orang lulusan lembaga pendidikan tinggi di Belanda, Hatta dan Sjahrir sangat mengerti mutu lembaga pendidikan di Negeri Belanda tersebut, sehingga mereka percaya bahwa Breda sebagai lembaga dimana Oerip Soemohardjo pernah dididik pastilah menghasilkan seorang lulusan yang berkualitas baik. Soekarno kemudian mengambil keputusan untuk mengakui hasil rapat tentara Yogyakarta tersebut. Kurang lebih satu bulan, Soekarno menyakinkan Hatta dan Sjahrir.Akhirnya Sjahrir dan Hatta setuju dengan pemilihan di Yogyakarta tersebut,  asalkan Oerip tetap duduk menjabat sebagai Kepala Staf (Notosusanto, 1991: 43).
Di balik beberapa perbedaan visi tersebut, mantan tentara KNIL dan PETA akhirnya bersatu yang ditandai dengan munculnya dwitunggal, Soedirman sebagai Panglima Besar TKR dan Oerip Soemohardjo sebagai Kepala Staf TKR ( Tentara Keamanan Rakyat, 10 Januari 1946). Secara umum, KNIL dan PETA menjadi wadah bagi tumbuhnya orang-orang yang memiliki jiwa dan sikap kemiliteran profesional, yang hasilnya diwariskan dalam satuan “resmi” badan keamanan Indonesia, yakni BKR (Badan Keamanan Rakyat).

## Widyo Nugrahanto, Rina Adyawardhina, Budi Gustaman

## 3.2 Dari BKR Hingga TNI
Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamirkan pada 17 Agustus 1945, Pemerintahan Indonesia tidak secara langsung membentuk satuan militer. Selang beberapa hari, PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) lebih memilih membentuk suatu badan Penolong Keluarga Korban Perang pada 22 Agustus 1945, yang dikenal dengan nama BKR (Badan Keamanan Rakyat). Alasannya, pembentu- kan tentara kebangsaan cenderung akan memicu serangan dari pihak Jepang dan Sekutu yang telah memiliki kesepaatan untuk mempertahankan Indonesia dalam status quo . Meski sejatinya keputusan pembentukan tentara kebangsaan telah disetu- jui pada rapat PPKI 19 Agustus 1945 ( Tjahaja , 21 Agustus 1945). Perubahan keputu- san tersebut dirasa sangat realistis terkait ukuran kekuatan tentara Indonesia yang masih belum sepadan untuk menghadapi gempuran tentara Jepang dan Sekutu. Upaya diplomasi menjadi langkah yang diambil untuk mendapatkan pengakuan kemerdekaan yang kurang dari seminggu dicetuskan. Soekarno berkata,“Saya telah memikirkan masak-masak situasi Republik kita dalam hubungan dunia internasi- onal. Kita harus punya alat keamanan negara di samping polisi negara, akan tetapi yang bukan tentara.” (Anderson, 2018: 118).
BKR dibentuk bersamaan dengan pembentukan KNI (Komite Nasional Indonesia) dan Partai Nasional Indonesia (PNI) sebagai bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP) ( Tjahaja , 23 Agustus 1945).Dalam pidato pembentukannya pada 23 Agustus 1945, Soekarno mengajak para mantan anggota PETA, Heiho, dan pemuda-pemuda kelaskaran lainnya untuk bergabung dengan BKR serta bersiap diri untuk dipanggil menjadi prajurit tentara Indonesia ( Soeara Asia , 24 Agustus 1945).
BKR atau Badan Keamanan Rakyat tersebut kemudian menjadi suatu wadah berkumpulnya para mantan anggota PETA dan Heiho yang telah dibubarkan oleh Jepang pada tanggal 19-20 Agustus 1945 (Nasution, 1970: 115) - sehubungan dengan menyerahnya Jepang pada Sekutu tanggal 14 Agustus 1945.BKR kemudian berdiri di daerah-daerah karena gerakan spontan dari para mantan PETA dan Heiho yang ada di daerah dalam merespon pidato Soekarno.BKR yang berdiri kemudian menjadi badan-badan yang melakukan revolusi di daerah-daerah (Nasution, 1970: 115).Di dalam BKR terdapat kesatuan keprajuritan darat, laut dan udara. Para mantan Kaigun, Heiho serta para pemuda yang bekerja pada obyek-obyek vital di pelabuhan-pelabuhan maupun pada jawatan-jawatan pelayaran membentuk BKR Penjaga Pantai ( Soeara  Asia, 12 September 1945). Sementara itu, pemuda-pemuda mantan anggota badan penerbangan Belanda dan pemuda-pemuda mantan anggota kesatuan penerbangan Jepang - seperti RikugunKoku Butai, Kaigun Koku Butai dan Nanpo Koku Kabusyiki - membentuk BKR udara (Trihadi, 1981:2). BKR pada dasarnya bukan satuan ketentaraan. Namun demikian, BKR sebagai suatu badan telah melakukan tugas-tugas militer. Ben Anderson (2018: 117- 118) menyebutkan bahwa pembentukan BKR merupakan hasil kompromi antar dua pihak yang memiliki perbedaan pandangan dalam strategi perjuangan. Otto Iskandardinata sebagai kepala Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP) serta beberapa orang yang masih ingin menjalin hubungan baik dengan Jepang, menghendaki pembentukan BKR - yang bukan satuan ketentaraan - dengan maksud untuk menjaga ketertiban umum dari perampokan, pembunuhan, dan anarki sporadis
yang pernah terjadi di beberapa daerah setelah jatuhnya kekuasaan Belanda pada 1942. Bagi mereka, fungsi BKR ialah untuk memperkuat polisi dalam memelihara hukum dan ketertiban, serta memelihara wibawa pemerintah. Sementara di sisi lain, bekas perwira KNIL dan PETA segera menghendaki pembentukan tentara nasional pada saat itu juga.
Keinginan para bekas perwira tersebut kemudian tercapai pada 5 Oktober 1945, setelah BKR diubah menjadi TKR (Tentara Keamanan Rakyat). Pengumuman pembentukan TKR hampir tidak berdampak lebih dari sekedar memberikan nama lain kepada BKR lokal dan kelompok-kelompok bersenjata lainnya (Anderson, 2018: 275). Tujuan Presiden Soekarno membentuk satuan ketentaraan ini ialah untuk memperkuat perasaan keamanan umum (Fattah, 2005: 46). Selain itu, pembentukan tentara dengan nama keamanan rakyat ini dimaksudkan untuk dapat menjadi sebuah pertanda bagi Sekutu maupun Jepang bahwa tentara yang dibentuk oleh Pemerintah Indonesia ini bukan untuk menghadapi musuh yang datang atau menghadapi Sekutu maupun Jepang, tetapi untuk menangani masalah dalam negeri, yaitu keamanan rakyat. Namun, di sisi lain pembentukan kesatuan tentara ini dimaksudkan sebagai spontanitas perlawanan yang hampir terjadi di setiap daerah tanpa adanya kesatuan komando. Hal ini dirasa tidak efisien dan kurang efektif karena memakan banyak korban (Notosusanto, 1991: 40).
Oerip Seoemohardjo diangkat sebagai Kepala Staf Umum TKR dengan pangkat letnan jendral dan ditugaskan untuk membentuk tentara Indonesia (Nasution, 1970: 125). Ia diberi mandat langsung oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta. Selain Oerip memiliki kecakapan militer yang baik, alasan pemilihannya didasari juga oleh kritiknya, “Aneh negara zonder tentara” (Notosusanto, 1991: 40).
Antusiasme pemuda terlihat tatkala Oerip membentuk divisi TKR. Pada awalnya, Oerip Soemohardjo hanya akan membentuk empat divisi saja, yakni tiga di Jawa dan satu di Sumatra. Namun, hal ini urung terjadi karena tingginya antusiasme pemuda yang mendaftar sebagai anggota TKR.Kuota pendaftaran pun diperbanyak. Di Sumatra, anggota TKR banyak berasal dari Barisan Pemuda Republik Indonesia (BPRI) dan Pemuda Indonesia (PI), sedangkan di Jawa banyak berasal dari PETA dan Heiho yang bergabung dalam BKR kemudian menjadi TKR ( Soeara Merdeka , 10 November 1945). Para panglima komandemen tersebut ditetapkan oleh Oerip Soemohardjo dan Moehamad Soeljoadikoesoemo.Mereka adalah sebagai berikut: Komandemen I Jawa barat dipimpin oleh Jenderal Mayor Didi Kartasasmita; Komandemen II Jawa Tengah dipimpin oleh Jenderal Mayor Soeratman; Komandemen III Jawa Timur dipimpin oleh Jenderal Mayor Moehamad; serta Komandemen Sumatra dipimpin oleh Jenderal Mayor Soehardjo Hardjowardojo (Nasution, 1970: 208).
Para anggota TKR mulai masuk ke setiap tingkatan wilayah. Oerip Soemohardjo mengeluarkan perintah kepada TKR untuk menduduki jabatan pamong praja agar dapat menjamin keamanan dan kesejahteraan masyarakat. “Pada tempat-tempat dimana pamongpraja sudah meninggalkan tempat kerjanya atau hilang, mereka segara diganti TKR yang sesuai dengan tingkat dan pangkatnya, misalnya Kepala Desa diganti oleh Komandan Regu, Camat diganti oleh Komandan Seksi (peleton), Wedana diganti oleh Komandan Kompi dan Bupati diganti oleh Komandan Batalyon” ( Kedaoelatan Rakjat , 1 November 1945).

## Widyo Nugrahanto, Rina Adyawardhina, Budi Gustaman
Selain itu para anggota TKR juga menduduki Badan Pekerja Komite Nasional Pusat dan Daerah seperti yang terjadi di Surabaya ( Soeara Rakjat , 16 Oktober 1945). Pada tanggal 6 Oktober 1945, dikeluarkan surat resmi berjudul Maklumat Pemerintah yang isinya mengangkat Soeprijadi sebagai Menteri Keamanan Rakyat - yang berarti sekaligus sebagai Panglima Tentara Keamanan Rakyat (Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, 2000: 17). Soeprijadi yang terkenal karena memimpin perlawanandi Blitar (14 Februari 1945) tersebut, tidak kunjung datang dan menghilang. Posisi Panglima TKR pun masih kosong.
Bersamaan dengan pembentukan divisi-divisi dan komandemen- komandemen didaerah-daerah, pasukan Sekutu telah mengadakan pelucutan senjata di beberapa daerah yang didudukinya. Oleh karena itu, para perwira TKR mendesak pemerintah untuk sesegera mungkin mengisi jabatan Panglima Tentara dan Menteri Keamanan. Pada awalnya, pemerintah tidak menanggapi desakan para perwira TKR tersebut, tetapi karena Oerip Soemohardjo sudah diberi mandat untuk membentuk tentara maka dia atas seizin pemerintah pusat berinisiatif untuk memanggil semua panglima divisi dan resimen TKR untuk sebuah rapat besar.Rapattersebut dilakukan pada tanggal 12 November 1945 di Yogyakarta setelah Jakarta diduduki oleh tentara Sekutu (Tjokropranolo, 1992:64). Menurut Didi Kartasasmita, dalam ketentaraan pada masa itu telah muncul gejala persaingan antara mantan KNIL dan mantan PETA. Ia menduga gejala persaingan itu telah diketahui oleh Oerip Soemohardjo dan pemerintah pusat. Didi menduga persaingan itu menjadi salah satu titik tolak Oerip sebagai kepala MBT (Markas Besar Tentara) menyelenggarakan rapat perwira. Selain itu, ada pula kondisi objektif yang mengharuskan diselenggarakannya rapat itu, yaitu TKR belum memiliki pemimpin tertinggi yang lazim disebut sebagai “Panglima Besar” (Sumarsono,1993: 142-143).
Soedirman akhirnya terpilih. Ia dilantik pada 18 Desember 1945, sebagai Panglima Besar TKR dengan pangkat Jenderal, sedangkan Oerip Soemohardjo dilantik kembali sebagai Kepala Staf dengan pangkat Letnan Jenderal ( Tentara Keamanan Rakyat no 1 tahun I tanggal 10 Januari 1946). Pada akhir tahun 1945, timbul konsep keselamatan untuk merubah konsep keamanan dengan harapan dengan konsep keselamatan tersebut tentara akan lebih memperluas dan memperdalam tugas ketentaraannya (Nasution, 1970: 258). Pemerintah mengabulkan, lalu menerbitkan surat penetapan pada tanggal 8 Januari 1946. Sejak saat itu, nama tentara secara resmi disebut TKR (Tentara Keselamatan Rakyat) (Notosusanto, 1991:43). Begitu juga nama Kementerian Keamanan digantikan menjadi Kementerian Pertahanan (Nasution,1970: 258-259).
Tidak sampai satu bulan, nama satuan militer Indonesia kembali berubah pada 26 Januari 1946. Pemerintah mengeluarkan maklumat pergantian nama Tentara Keselamatan Rakyat menjadi TRI (Tentara Republik Indonesia). Alasannya adalah untuk membentuk kesatuan tentara yang lebih sempurna dengan melihat beberapa contoh dari bangsa lain. Perubahan nama pun kembali terjadi. Pada 7 Juni 1947, Presiden Soekarno menetapkan bahwa sejak 3 Juni 1947 resmi dibentuk TNI (Tentara Nasional Indonesia). Perubahan ini didasari masih banyaknya kekurangan- kekurangan, seperti adanya pemisahan antara TRI dengan badan-badan perjuangan lainnya. Hal ini dianggap sering menimbulkan kesalahpahaman sehingga kurang menguntungkan perjuangan. Badan-badan perjuangan umumnya memiliki haluan sesuai dengan partai politik tempat mereka bernaung. Upaya penyatuan antara TRI
dan badan-badan perjuangan telah diupayakan sejak 15 Mei 1947. Soekarno sebagai presiden membentuk panitia khusus perihal penyatuan tersebut. Proses penyatuan yang bertahap kemudian menghasilkan satu ketentaraan bernama TNI, yang dipimpin oleh Pucuk Pimpinan TNI, Jenderal Soedirman (Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, 2000: 46-48).

## IV PENUTUP
Kajian ini merupakan interpretasi baru perihal cikal bakal TNI yang umumnya mengarah pada PETA (Pembela Tanah Air) yang dibentuk pada masa pendudukan Jepang. Alasan mengapa BKR (Badan Keamanan Rakyat) dirasa lebih tepat disebut sebagai cikal bakal TNI, yakni BKR dibentuk dari adanya kondisi kekosongan badan atau satuan kemiliteran di Indonesia. PETA yang dianggap sebagai cikal bakal TNI ternyata telah dibubarkan setelah Indonesia merdeka. Meski bekas tentara PETA menjadi bagian dari BKR, tetapi mereka tidak berstatus sebagai prajurit saat PETA dibubarkan. BKR dalam hal ini memanggil mereka kembali untuk menjadi satuan keprajuritan. Menganggap PETA sebagai cikal bakal TNI berarti pula mengabaikan KNIL, Heiho dan gyugun sebagai wadah militer yang memang memiliki peran penting sebelum BKR dibentuk. Bahkan, para bekas anggota KNIL, seperti Oerip Soemohardjo menjadi tokoh yang cukup sentral dalam kemiliteran Indonesia, dari BKR, TKR, TRI, hingga TNI. Kajian ini tidak menapikkan PETA sebagai satu badan penting yang menjadi embrio tumbuhnya jiwa-jiwa keprajuritan di Indonesia. Namun, kajian ini ingin memberi interpretasi dan perspektif lain perihal alasan kepantasan BKR sebagai cikal bakal Tentara Nasional Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Adam, Cindy. 2014. Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia . Jakarta: Yayasan Bung Karno Anderson, Benedict. 2018. Revoloesi Pemoeda; Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944-1946) . Serpong: Marjin Kiri Fattah, Abdoel. 2005. Demiliterisasi Tentara; Pasang Surut Politik Militer 1945- 2004 . Yogyakarta: LKiS Garraghan, Gilbert J. 1947. A Guide to Historical Method . New York: Fordham University Press Gottschalk, Louis. 1985. Mengerti Sejarah . Jakarta: UI Press Herlina, Nina.2011. Metode Sejarah . Bandung: Satya Historika. Kahin, George McTuran. 2013. Nasionalisme dan Revolusi Indonesia . Depok: Komunitas Bambu Kuntowijoyo. 2005. Pengantar Ilmu Sejarah . Yogyakarta: Bentang. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia. 2000. Sejarah TNI Jilid 1 (1945-1949). Jakarta. Matanasi, Petrik. 2007. KNIL (Koninklijk Nederlandsche Indische Leger); Bom Waktu Tinggalan Belanda. Jakarta: Media Pressindo Nasution, A.H.1970. TNI Tentara Nasional Indonesia I . Jakarta: Seruling Masa Notosusanto, Nugroho. 1979. Tentara PETA pada jaman pendudukan Jepang di Indonesia . Jakarta: Sinar Harapan. Notosusanto, Nugroho (editor). 1991. Pejuang dan Prajurit . Jakarta: Sinar Harapan.
Widyo Nugrahanto, Rina Adyawardhina, Budi Gustaman
Ricklefs, M.C. 2009. Sejarah Indonesia Modern 1200-2008 . Jakarta: Serambi Sjamsuddin, Helius. 2007. Metodologi Sejarah . Yogyakarta: Ombak Sumarsono, Tatang. 1993. Djenderal  Major  Didi  Kartasasmita:  Pengabdian  Bagi Kemerdekaan dan Lahirnya Organisasi Tentara . Jakarta: Pustaka Jaya Tjokropranolo. 1992. Panglima  Besar  TNI  Jenderal  Soedirman;  Pemimpin  Pendobrak Terakhir  Penjajahan  di  Indonesia,  Kisah  Seorang  Pengawal. Jakarta: PT Surya Persindo. Trihadi. 1981. Sejarah Perkembangan Angkatan Udara . Jakarta: Pusat Sejarah ABRI. Zed, Mestika. 2005. Giyugun Cikal Bakal Tentara Nasional di Sumatera . Jakarta: LP3ES Surat Kabar dan Majalah Kedaoelatan Rakjat , 1 November 1945 Soeara Asia, 12 September 1945 Soeara Asia , 24 Agustus 1945 Soeara Merdeka , 10 November 1945 Soeara Rakjat , 16 Oktober 1945 Tjahaja , 21 Agustus 1945 Tjahaja , 23 Agustus 1945 Tentara Keamanan Rakyat no 1 tahun I tanggal 10 Januari 1946

## Situs
Kompas.com. (2018). “Hari ini dalam sejarah: Tentara PETA Diresmikan, Cikal Bakal TNI”. https://nasional.kompas.com/read/2018/10/03/11124251/ hari-ini-dalam-sejarah-tentara-peta-diresmikan-cikal-bakal-tni, diakses 10 Desember 2018