Volume 18, Nomor 2, 2019; pp. 82–91 https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/wacana_ekonomi ISSN Print: 1978-4007 and ISSN Online: 2655-9943
Dipublikasi: 01 September 2019

## Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial pada Tax Avoidance dengan Kualitas Audit sebagai Variabel Pemoderasi

## Adisti Maharani Krisna
Akademi Keuangan dan Perbankan (AKABA), Bali, Indonesia
*mdisti195@gmail.com
How to cite (in APA style):
Krisna,  A,  M.  (2019).  Pengaruh  Kepemilikan  Institusional  dan  Kepemilikan  Manajerial  pada  Tax  Avoidance  dengan Kualitas Audit sebagai Variabel Pemoderasi. Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi) , 18 (2), pp.82-91. http://dx.doi.org/10.22225/we.18.2.1162.82-91
Abstract - Tax avoidance will be very possible if there is motivation possessed by managers to avoid actual tax debt payments through the application of tax policies in the case of financial report bookkeeping so as to make the  tax  expense  value  as  minimal  as  possible  in  financial  reporting.  Increasing  institutional  ownership  will reduce  the  behavior  of  managers  who  want  to  do  tax  avoidance.  In  addition,  managerial  ownership  is considered to assist supervision in making decisions regarding accounting policies. An auditor is neutral, and the  company  assumes  that  they  are  able  to  report  and  even  find  possible  irregularities  in  the  financial statements.  The  aims  of  this  research  is  regarding  the  discovery  of  empirical  evidence  on  the  influence  of institutional  ownership  and  managerial  ownership  on  tax  avoidance  is  moderated  by  audit  quality.  The observation period used in the  research is the  period of 2012-2016, the  research sample  of 296 observation companies. ETR is used as a measurement of tax avoidance. Measurement of audit quality is chosen from the auditor  used  whether  or  not  part  of  the  Big  Four  KAP.  Where  institutional  ownership  and  managerial ownership use the proportion of ownership. Moderated Regression Analysis is used to test the interaction of the moderating effects of variables in the research. The results show that institutional ownership negatively affects tax  avoidance,  but  managerial  ownership  has  no  effect.  Furthermore,  audit  quality  is  able  to  moderate  the influence  of  institutional  ownership  on  tax  avoidance  and  be  able  to  moderate  the  relationship  between managerial ownership and tax avoidance.
Keywords: Audit quality; institutional ownership; managerial ownership; tax avoidance
Abstrak -  Tax  avoidance  akan  sangat  mungkin  terlaksana  apabila  ada  motivasi  yang  dimiliki  oleh  manajer untuuk  melakukan  penghindaran  pembayaran  utang  pajak  sebenarnya  lewat  penerapan  kebijakan  perpajakan dalam hal pembukuan laporan keuangan sehingga dapat membuat nilai beban pajak seminimal mungkin dalam pelaporan  keuangan.  Peningkatan  kepemilikan  institusional  akan  mengurangi  perilakua  manajer  yang  ingin melakukan  tax  avoidance.  Selain  itu,  kepemilikan  manajerial  dianggap  membantu  pengawasan  dalam pengambilan  keputusan  mengenai  kebijakan  akuntansi.  Seorang  auditor  bersifat  netral,  dan  perusahaan berasumsi bahwa mereka mampu melaporkan bahkan menemukan kemungkinan ketidakwajaran dalam laporan keuangan.  Tujuan  utama  dari  penelitian  ini  mengenai  penemuan  bukti  empiris  atas  pengaruh  kepemilikan institusional  dan  kepemilikan  manajerial  pada  tax  avoidance  deegan  dimoderasi  oleh  kualitas  audit.  Periode amatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  adalah  periode  tahun  2012-2016,  sampel  penelitian  sebesar  296 perusahaan amatan. ETR digunakan sebagai pengukuran tax avoidance. Pengukuran kualitas audit dilihar dari auditor  yang  digunakan  apakah  bagian  KAP  Big  Four  atau  tidak..  Dimana  kepemilikan  institusional  dan kepemilikan manajerial menggunakan proporsi kepemilikan. Moderated Regression Analysis digunakan untuk uji interkasi pengaruh moderasi variabel dalam penelitian. Hasil menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh  negatif  pada  tax  avoidance,  akan  tetapi  kepemilikan  manajerial  tidak  berpengaruh.  Selanjutnya, kualitas  audit  mampu  memoderasi  pengaruh  kepemilikan  institusional  pada  tax  avoidance  dan  mampu memoderasi hubungan antara kepemilikan manajerial dan tax avoidance.
Kata kunci: Kualitas audit; kepemilikan institusional; kepemilikan manajer ial; tax avoidance
CC-BY-SA 4.0 License © Copyright 2019, ISSN 1978-4007, E-ISSN 2655-9943

## 1.  PENDAHULUAN
Bagi  Negara,  pajak  merupakan  sumber  penerimaan  yang  utama.  Pemungutan  kewajiban perpajakan dilakukan oleh negara, yang secara wajib dibayar oleh masyarakat, dan digunakan untuk mengatur  berbagai  kebijakan  sosial  dan  ekonomi  yang  akan  diterapkan  Negara  serta  hasil pemungutan  pajak  dipergunakan  seluas-luasnya  unruk  kemakmuran  rakyat  Indonesia.  Atas  dasar prinsip  tersebut  sebagai  wajib  pajak  badan  maupun  perorangan  wajib  melunasi  kewajiban perpajakannya dengan patuh dan sukarelah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.
Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi), 18 (2) 2019, 83
Berdasarkan informasi yang disajikan Badan Pusat Statistik (2018) , Indonesia termasuk Lower Middle Income Country , Negara dalam kelompok ini biasanya memiliki tax ratio antara 19 persen – 26 persen. Kawasan Asia memiliki nilai mean tax ratio antara 17 persen sampai dengan 21 persen. Namun, di Negara maju seperti Islandia, Perancis, Italia, dan Jerman memiliki nilai mean tax ratio di atas 40 persen. Rendahnya tingkat tax ratio di Indonesia menunjukkan masih rendahnya kepatuhan wajib  pajak.  Hal  ini  mengindikasikan  masih  tingginya  perilaku tax  avoidance oleh  wajib  pajak perorangan maupun wajib pajak badan di Indonesia (V. R. Putri & Putra, 2017) . Tax  Avoidance diartikan  sebagai  cara-cara  yang  dilakukan  pihak  manajemen  untuk mengecilkan jumlah kewajiban utang pajak yang harus dilunasi oleh perusahaan (Lanis & Richard- son,  2012) . Tax  avoidance merupakan  perilaku  manajemen  yang  memanipulasi  PKP  (Pendapatan Kena  Pajak),  perilaku  ini  direncanakan  melalui tax  planning yang  masih  bersifat  legal,  sedangkan perilaku  perencanaan  yang  berlebihan  hingga  menunjukkan  kesan  pelaggaran  hukum  atau  ilegal disebut  dengan  tindakan tax  evasion. Meskipun  tidak  melakukan  pelanggaran  atas  hukum perpajakan, pihak-pihak pengguna laporan keuangan, tax avoidance merupakan praktik meminimal- kan pembayaran pajak, yang tidak dapat diterima. Tax avoidance secara langsung berdampak pada tergerusnya basis pajak, yang mengakibatkan berkurangnya jumlah pajak yang seharusnya diterima oleh negara.
Tax  avoidance merupakan  salah  satu  upaya  yang  dilakukan  perusahaan  untuk  menghindari jumlah  pajak  yang  dibayar.  Di  Indonesia,  akivitas tax  avoidance sangat  memungkinkan  untukdil- akukan karena sistem perpajakan yang dianut adalah self assessment . Sistem pembayaran pajak self assessment memberikan  kewenangan  kepada  wajib  pajak  untuk  melakukan  perhitungan, pembayaran,  dan  pelaporan  atas  pajak  terutang.  Ada  banyak  faktor  yang  menjadi  alasan  utama terjadinya tax  avoidance ,  dalam  penelitian  ini  fokus  utama  faktor  yang  akan  mempengaruhi tax avoidance adalah kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial.
Keputusan  untuk  melakukan  penghindaran  pajak  berhubungan  dengan  struktur  kepemilikan perusahaan.  Menurut (Shien,  2006) kepemilikan  oleh  pemerintah,  institusi  keuangan,  berbadan hukum,  institusi  luar  negeri,  dana  perwakilan  merupakan  perusahaan  yang  digolongkan  struktur kepemilikan perusahaan berupa kepemilikan institusional. Tambahan pengertian yang diberikan oleh (Hanum  &  Zulaikha,  2013) menyatakan  bahwa  apapun  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  pemegang saham  institusi  cenderung  membantu  menurunkan  efek  penghindaran  pajak  demi  kepentingan pemegang saham pribadi. Hal ini dikarenakan pemegang saham institusi dapat melakukan intervensi kepada  manajemen  perusahaan,  diasumsikan  manajemen  perusahaan  berperilaku  oportunistik  yang memiliki  tujuan  meminimalisasi  jumlah  utang  pajak  perusahaan  untuk  meningkatkan  kekayaan pribadi mereka. Pada penelitian (Cahyono, Andini, & Raharjo, 2016; Feranika, 2016; Khan, Sriniva- san,  &  Tan,  2016;  Laily,  2017;  Mahulae,  Pratomo,  &  Nurbaiti,  2016) menemukan  bahwa kepemilikan  institusional  bepengaruh  signifikan  terhadap  perilaku tax  avoidance. Namun,  hasil penelitian tersebut berbanding terbalik dengan penelitian yang dipublikasikan oleh (Annisa & Kurni- asih, 2012; Diantari & Ulupui, 2016; Khoirunnisa, 2015; Putranti & Setiawanta, 2015; P. A. Putri, Zaitul,  &  Herawati,  2014) yang  menyatakan  bahwa  kepemilikan  institusional  tidak  memiliki pengaruh signifikan atas perilaku tax avoidance .
Kepemilikan  saham  oleh  pihak  manajemen  perusahaan  disebut  dengan  kepemilikan manajerial.  Kepemilikan  manajerial  diharapkan  menyelaraskan  kepentingan  manajer  dan kepentingan  pemegang  saham,  dengan  kepemilikan  saham  oleh  pihak  manajemen  diharapkan manajer  perusahaan  dapat  merasakan  langsung  hasil  dari  keputusan  yang  diambil  dan  merasakan langsung  resiko.  Apabila  keputusan  tersebut  diambil berdasarkan  laporan  keuangan  yang  disajikan oleh pihak manajemen, manajer perusahaan bisa merasakan langsung konsekuensi dari tindakannya atas  pembuatan  laporan  keuangan.  Kepemilikan  manajerial  dilihat  dari  presentase  saham  yang dimiliki  oleh  dewan  direksi  dan  manajemen.  Manajemen  cenderung  bekerja  dengan  lebih mementingkan  kepentingan  perusahaan  dibandingkan  kepentingan  pribadi  dengan  proporsi kepemilikan manajerial yang semakin besar, hal ini membuat resiko asimetri informasi atas laporan keuangan  yang  disajikan  semakin  kecil  di  mata  kreditur (Asmawati  &  Amanah,  2013).  Namun dibantah oleh penelitian (Hartadinata & Tjaraka, 2013) yang menyatakan bahwa dengan kepemilikan manajerial yang tinggi akan meningkatkan prilaku keagresifan pajak.
Penelitian sebelumnya telah banyak membahas mengenai pengaruh kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial pada tax avoidance , namun hasil yang ditemukan masih inkonsisten. Hal ini yang menjadi dasar peneliti menambah variabel yang nantinya akan memperkuat atau memper-
Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi), 18 (2) 2019, 84
lemah pengaruh langsung kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial pada tax avoidance . Laporan  audit  yang  berkualitas  adalah  ketika  seorang  auditor  menilai  kewajaran  laporan keuangan  yang  disajikan  oleh  klien,  auditor  tersebut  mampu  mendeteksi  adanya  kecurangan  atau human  error pada  laporan  keuangan  yang  disajikan  oleh  pihak auditee. Menurut (Dewi  &  Jati, 2014) kualitas  audit  yang  baik  adalah  ketika  laporan  audit  yang  dibuat  oleh  auditor  tidak  hanya menemukan  kecurangan  atau  kesalahan  dalam  laporan  keuangan,  tetapi  juga  kemampuan  auditor menyampaikan ketidakwajaran yang ditemukannya dalam laporan keuangang yang diauditnya. Pada masa audit seorang auditor harus memegang teguh prinsip transparansi, yang merupakan bagian dari good corporate governance . Dalam hal ini transparansi yang dapat ditunjukkan oleh auditor pada pemegang saham dengan  menyampaikan hal-hal sensiitif terkait apapun yang berhubungan dengan pendapatan  dan  beban  yang  disajikan  dalam  laporan  keuangan  yang  akhirnya  akan  mempengaruhi utang  pajak  perusahaan.  Menurut (Sartoni,  2010) peningkatkan  transapransi  laporan  keuangan khususnya dalam bidang perpajakan merupakan tuntutan utama oleh otoritas publik, yang ditujukan pada  manajemen  perusahaan,  sehingga  para  pemegang  saham  memperoleh  informasi  kondisi perusahaan yang sebenarnya baik dilihat dari laba ekonomi (pajak) maupun laba akuntansi (laporan keuangan).  Adanya  asumsi  implikasi  prilaku  manajemen  perusahaan  yang  cenderung  melakukan penghindaran pajak, sehingga kualitas laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor berkualitas menjadi sarana pengambilan kebijakan yang lebih tepat. Maka dari itu, kualitas audit digunakan se- bagai variabel moderasi dalam penelitian ini.
Alasan tax  avoidance menjadi  faktor  penelitian  yang  menarik  adalah  penelitian  mengenai perilaku seseorang dengan profesinya menduduki posisi sebagai manajer dimana bertanggung jawab bukan  hanya  kepada  perusahaan  dan  publik  akan  tetapi  juga  bertanggung  jawab  kepada  dirinya sendiri,  hal  inilah  yang  kemungkinan  mendorong  timbulnya  motivasi  oleh  wajib  pajak  untuk melaporan  laporan  keuangan  tidak  sesuai  dengan  kondisi  perusahaan  yang  sebernarnya.  Namun hingga saat ini inkonsistensi hasil penelitian atas tax avoidance tidak jarang ditemukan, dan adanya research gap atas pengaruh tersebut yang menjadi dua faktor utama dijalankannya penelitian ini. Auditor memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan, dalam hal ini auditor tidak berhak untuk membenarkan ataupun menyalahkan laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan, auditor hanya memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan yang disajikan. Penilaian kewajaran atas laporan keuangan tersebut berdasarkan laporan keuangan tahunan ( annual report ) yang disajikan oleh perusahaan yang dibuat oleh manajemen perusahaan, dimana hasil  audit  atas  laporan  keuangan  akan  dipublikasikan  pada  publik.  Dalam  kondisi  ini  auditor ditempatkan sebagai pihak eksternal yang sifatnya netral yang dapat menjadi penengah antara pihak agent (perusahaan)  dan  pihak principal (pemerintah).Kualitas  auditor  akan  memberikan  interaksi atas  pengaruh  langsung  kepemilikan  institusional  dan  kepemilikan  manajerial  pada tax  avoidance . Adanya  auditor  diharapkan  mampu  mengurangi asimetry informasi  yang  mungkin  terjadi  atau bahkan mengurangi perilaku penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

## 2.  KAJIAN PUSTAKA

## 2.1 Theory Planned of Behaviour
Theory of Planned Behavior menjelaskan bahwa niat berperilaku dapat menimbulkan perilaku yang akan dilakukan oleh individu (Ajzen, 1991) . Prinsip dasar penggunaan teori ini adalah asumsi bahwa niat yang dimiliki seseorang akan memutuskan perilaku yang akan dia ambil, dimana semakin tinggi  niat  seseorang  untuk  mencoba  berinisiatif  melakukan  suatu  hal  maka  semakin  besar kemungkinan perilaku berdasarkan niat tersebut. Teori ini menjelaskan pengaruh-pengaruh motiva- sional  terhadap  perilaku  yang  bukan  dibawah  kendali  atau  kemauan  individu  sendiri. Kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial merupakan faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan oleh  individu  secara  personal  yang  akhirnya  menentukan  sikap  akhir  individu  dalam  memutuskan prilaku tax  avoidance .  Pada  dasarnya  teori  ini  mengasumsikan  bahwa  manusia  adalah  seorang mahluk  yang  paling  rasional,  maka  dalam  bertingkah  laku  maupun  berperilaku  manusia menggunakan  informasi  yang  telah  tersedia  secara  sistematis  yang  terhubung  dengan  motivasi- motivas eskternal di lingkungan sekitarnya. Manusia seringkali telah memikirkan konsekuensi yang akan  dia  terima  berdasarkan  tindakan  yang  menjadi  dasar  niat  perilaku  tersebut,  sebelum memutuskan berperilaku baik atau buruk, faktor-faktor motivasional yang terbentuk secara sistematis
Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi), 18 (2) 2019, 85
tersebut akan mempengaruhi niatan untuk berprilaku.

## 2.2 Teori Keagenan
Teori agensi merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara principals dan agents. Asumsi  utama  dalam  teori  agensi  bahwa  semua  manusia  bertindak  dengan  mendahulukan kepentingan  pribadinya.  Dalam  penelitian  ini  pemerintah  diasumsikan  sebagai principal dimana perusahaan  diasumsikan  sebagai agent. Perusahaan  diasumsikan  lebih  mengedepankan  hasil keuangan  yang  bertambah  atau  perluasan investasi  perusahaan,  yang  tentunya  pengenaan  pajaknya akan  meningkat,  sedangkan  pemerintah  diasumsikan  mengawasi  dengan  ketat  setiap  penerimaan pajak  yang  merupakan  kewajiban  perusahaan-perusahaan  tersebut.  Pemerintah  sebagai principal yang mengharapkan kesadaran setiap warganya untuk memenuhi kewajiban membayar pajak sehing- ga  dapat  menggunakan  uang  pajak  tersebut  untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyatnya,  se- dangkan  warga  negara  sebagai agent dimana  mereka  mengharapkan  membayar  pajak  sekecil- kecilnya  dengan  menghindari  pajak  ( tax  avoidance )  baik  secara  legal  maupun  illegal  untuk mendapatkan keuntungan pribadi sebesar-besarnya.

## 2.3 Kepemilikan Institusional
Kepemilikan  institusional  selain  dianggap  sebagai  pihak  yang  paling  berpengaruh  ketika perusahaan  harus  memutuskan  kebijakan,  dalam  struktur  kepemilikan juga  memiliki  peran  penting sebagai pengawas jalannya operasional perusahaan. Selain itu, kepemilikan institusiona memiliki hak untuk  memberikan  wewenang  kepada  manajemen  untuk  melakukan  profesinya  berdasarkan kebijakan keuangan perusahaan yang telah diputuskan. (Sari & Martani, 2010) mengartikan bahwa kepemilikan institusional adalah proporsi kepemilikan saham oleh lembaga, lembaga yang dimaksud disini contohnya perusahaan dana pensiun dan perusahaan asuransi). Proporsi saham  yang dimiliki oleh  lembaga  seperti  yang  telah  disebutkan  diukur  dengan  prosentase  kepemilikan  yang  dapat dihitung di akhir tahun laporan keuangan. Hubungan yang melekat antara kepemilikan institusional dengan  fungsi  pengawasan  atau monitoring adalah  adanya  asumsi  bahwa  pihak  institusi  memiliki keinginan  untuk  mengawasi  perilaku  manajemen  dengan  lebih  baik  dibandingkan  dengan  investor internal  (individual). Source  of  power yang  dimiliki  oleh  kepemilikan  institusi  dapat  menjadi  dua mata  bagian  yang  berbeda,  dapat  sebagai  pendukung  tindakan  yang  dilakukan  manajemen  jika menguntungkan  perusahaan  secara  umum,  dan  juga  menjadi  ancaman  utama  bagi  keberadaan manajemen  apabila  dianggap  merugikan  perusahaan  karena  lebih  mementingkan  keinginan pribadinya.

## 2.4 Kepemilikan Manajerial
Struktur  kepemilikan  perusahaan  yang  di  dalamnya  ada  proporsi  kepemilikan  oleh  pihak manajemen  disebut  dengan  kepemilikan  manajerial.  Adanya  kepemilikan  oleh  pihak  manajemen diharapkan mampu menyelaraskan kepentingan antara pihak manajemen dan kepentingan pemegang saham.  Hal  ini  dikarenakan  dengan  kepemillikan  saham  oleh  pihak  manajemen,  manajemen  akan merasakan  risiko  langsung  yang  dapat  ditimbulkan  dari  keputusan  kebijakan  akuntansi  yang  dia lakukan,  manajer  ikut  merasakan  manfaat  atas  keuntungan  ataupun  resiko  atas  kerugian  dari keputusan  yang  dikerjakannya.  Selain  itu,  kepemilikan  manajerial  cara  perusahaan  memberikan kompensasi  pada  karyawannya.  Maka  kepemilikan  saham  oleh  manajer,  maka  diharapkan  manajer dapat bertindak sesuai harapan atau keinginan para principal karena manajer akan termotivasi untuk melakukan tindakan yang menguntungkan perusahaan dibandingkan kepentingan pribadinya.

## 2.5 Tax Avoidance
Kesadaran  masyarakat  dalam  melaksanakan  kewajiban  perpajakannya  menjadi  kunci  keber- hasilan  sebuah  negara  dalam  mengelola  perpajakan. (Hanafi  &  Harto,  2014) menyatakan  bahwa praktik tax avoidance adalah cara yang digunakan perusahaan untuk menghindarai pajak secara legal dengan  meminimalkan  pajak  terutangnya  tanpa  melakukan  pelanggaran  atas  peraturan  perundang- undangan pajak. Tax avoidance adalah cara untuk menghindari pembayaran pajak secara legal yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan cara mengurangi jumlah pajak terutangnya tanpa melanggar per- aturan perpajakan atau dengan istilah lainnya mencari kelemahan peraturan (Hanafi & Harto, 2014) . Menurut (Lim, 2011) mendefinisikan tax avoidance sebagai penghematan pajak yang timbul dengan memanfaatkan  ketentuan  perpajakan  yang  dilakukan  secara  legal  untuk  meminimalkan  kewajiban pajak.  Umunya  cara-cara  yang  dilakukan  oleh  pihak  manajemen  untuk  melakukan  penghindaran
Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi), 18 (2) 2019, 86
pajak  melalui  skema  transaksi  akuntansi  yang  komplek  dan  dirancang  sedemikian  rupa  secara massive dan  sistematis,  dan  umunya  hanya  dapat  dilakukan  oleh  perusahaan  besar,  yang transaksinya  memang  kompleks  dan  variatif.  Hal  inilah  yang  menjadi  dasar  tindakan  penghindara pajak  atau tax  avoidance bukanlah  tindakan  yang  etis  dilakukan  dimana  perusahaan  besar  dapat membayar  pajak  yang  lebih  sedikit  dibandingkan  perusahaan  kecil.  Akibat  kondisi  ini  mendorong timbulnya  keengganan  wajib  pajak  untuk  melunasi  kewajiban  perpajakan  dan  akan  berakibat  pada penerimaan Negara yang sumber utamanya adalah pajak.

## 2.6 Kualitas Audit
Kualitas  audit  dapat  diartikan  dimana  kemungkinan  seorang  auditor  untuk  menemukan  dan mendeteksi  adanya  pelanggaran  dalam  sistem  akuntansi  maupun  laporan  keuangan  yang  disajikan kliennya dan melaporkan penemuannya tersebut pada pihak manajemen. Kemapuan dan kecakapan auditor  dalam  mendeteksi  kesalahan  material  serta  independensi  auditor  ketika  menjalankan  tugas audit  merupakan  faktor  penting  yang  menentukan  kualitas  audit  seorang  auditor.  Auditor  sebagai pihak netral diharapkan mampu menentukan tingkat materialitas yang tepat untuk mendeteksi adanya ketidakcocokan  antara  Prinsip  Akuntansi  yang  Berlaku  Umum  dengan  laporan  keuangan  yang disajikan oleh pihak manajemen. KAP yang besar memiliki auditor yang lebih berpengalaman dan cakap  dalam  menilai  kewajaran  laporan  keuangan,  sehingga  auditor  yang  masuk  bagian  KAP The Big Four memiliki kualitas laporan keuangan auditan yang lebih berkualitas dibanding KAP di luar bagian The  Big  Four .  Auditor  kualitas  tinggi  cenderung  lebih  tepat  mendeteksi  praktek  akuntansi yang  tidak  tepat  dan  nilainya  bersifat  material  serta  melaporkannya  kepada  pihak-pihak  yang membutuhkan,  auditor  kualitas  tinggi  juga  lebih  tepat  menentukan  salah  saji  material  jika dibandingkan  dengan  auditor  dengan  kualitas  rendah,  sehingga  kualitas  audit  yang  tinggi  lebih mampu menghambar praktek tax avoidance .
2.7 Hipotesis
H 1 : Kepemilikan institusional pada tax avoidance . H 2 : Kepemilikan manajerial pada tax avoidance .
H 3 : Kepemilikan institusional pada tax avoidance dengan dimoderasi oleh kualitas audit. H 4 : Kepemilikan manajerial pada tax avoidace dengan dimoderasi oleh kualitas audit.

## 3.  METODE
Periode  amatan  dalam  penelitian  ini  adalah  tahun  2012-2016,  perusahaan  yang  digunakan adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Purposive sampling digunakan sebagai teknik penentuan sampel, alasannya untuk menemukan sampel yang lebih represntatif atas penelitian yang  sedang  dilakukan  sehingga  hasil  penelitiannya  sesuai  dengan  kriteria  yang  ditentukan  oleh peneliti.  Empat  syarat  utama  yang  digunakan  oleh  peneliti  untuk  menentukan  sampel  penelitian dengan periode amatan yang telah ditentukan adalah 1) seluruh perusahaan manufaktur terdaftar oleh BEI  untuk  periode  tahun  2012-2016;  2)  perusahaan  manufaktur  yang  tidak  mengalami delisting periode  tahun  2012  sampai  2016;  3)  perusahaan  manufaktur  yang  menyampaikan  laporan  tahunan secara  lengkap  periode  tahun  2012  sampai  2016;  4)  perusahaan  manufaktur  yang  menyampaikan laporan tahunan dalam mata uang Rupiah periode tahun 2012 sampai 2016.
Analisis  regresi  linear  berganda  digunakan  untuk  menguji  model  1  yaitu  pengaruh  langsung faktor X (kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial) terhadap faktor Y ( tax avoidance ). Selanjutnya dilakukan pengujian model 2 dengan teknik moderated regression analysis (MRA) untuk menguji interaksi variabel moderator (kualitas audit) atas pengaruh langsung dalam model 1 (Ghoza- li, 2016).

## 4.  HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengujian  Model  1  dilakukan  untuk  menguji  pengaruh  langsung  variabel  X 1 (kepemilikan institusional)  dan  X 2 (kepemilikan  manajerial)  terhadap  variabel  Y  ( tax  avoidance ),  pengujian  ini menggunakan  teknik  analisis  regresi  linear  berganda.  Hasil  pengujian  ditunjukkan  pada  Tabel  1 sebagai berikut:
Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi), 18 (2) 2019, 87
Berdasarkan Tabel diatas ditunjukkan hasil beta beta unstandardized KI bernilai negatif sebe- sar  0,04  diikuti  dengan  nilai  signifikansi  0,047  lebih  kecil  dari  α  =  0,05  yang  berarti  bahwa kepemilikan institusional secara parsial berpengaruh pada tax avoidance . Kepemilikan institusional dalam  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  kepemilikan  institusional  berpengaruh  negatif  signifikan pada penghindaran pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Merysylthalia dan Lasmana (2013) . Keberadaan struktur kepemilikan institusional tersebut mengindikasikan adan- ya tekanan dari pihak institusinal kepada manajemen perusahaan untuk tidak  melakukan kebijakan pajak  agresif.  Perusahaan  memiliki  tanggung  jawab  kepada  pemegang  saham,  maka  pemilik  insti- tusional  yang  juga  bertanggung  jawab  kepada  publik  memastikan  bahwa  manajemen  perusahaan membuat  keputusan  yang  tidak  merugikan  kelangsungan  hidup  perusahaan  jangka  panjang. Melakukan  pembayaran  atas  utang  pajak  yang  sesungguhnya  tanpa  berusaha  meminimalkan  beban pajak  saat tax  planning ,  membuat  perusahaan  terhindar  dari  kecenderungan  mencapai  perilaku tax evasion, maka  dengan  demikian  kelangsungan  hidup  perusahaan  akan  lebih  terjamin  dan  tidak terkendala masalah hukum atau segala hal yang sifatnya ilegal dan berhubungan dengan pajak.
Variabel KM  bernilai  negatif  yaitu  sebesar 0,015 dengan  nilai signifikansi  0,108  lebih besat dari  α  =  0,05  yang  berarti  bahwa  secara  parsial  KM  tidak  berpengaruh  pad a  tax  avoidance . Kepemilikan manajerial dapat dilihat dari konsentrasi kepemilikan atau presentase saham yang dimil- iki oleh dewan direksi dan manajemen. Perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini, walau- pun  memiliki  kepemilikan  manajerial  yang  cukup  tidak  menghilangkan  sepenuhnya  perilaku  opor- tunistik yang dimiliki oleh manajer. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian milik Hanafi dan Harto (2014); Kurniaty (2016); serta Budiarti (2017) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajeri- al tidak berpengaruh pada tax avoidance . Alasan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh pada tax avoidance adalah  probabilitas  perbedaan  jenis  sampel  perusahaan  yang  ditentukan  oleh  peneliti sebagai dasar perhitungan statistik dalam penelitian ini. Perusahaan dengan jenis sektor industri man- ufaktur yang berbeda akan mempengaruhi tindakan penghindaran pajak perusahaan
Hasil penelitian menunjukkan nilai signifikansi F sebesar 0,029 lebih kecil dari α = 0,05 yang berarti model yang digunakan dalam penelitian ini telah layak ( fit ). Hal ini menunjukkan bahwa KI, KM, dan KA, secara bersama-sama mampu memprediksi atau menjelaskan tax avoidance . Besarnya nilai Adjusted R Square adala 0,522. Hal tersebut menunjukkan bahwa tax avoidance dapat dijelas- kan oleh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan kualitas audit sebesar 52,2 persen, sedangkan sisanya 47,8 persen dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model penelitian.
Tabel 1. Hasil Uji Regresi Linear Berganda Unstandardized coefficients T Sig. B (Constant) 0,330 7,861 0,000 KI -0,204 -0,728 0,047 KM -0,015 -0,162 0,108 KA 0,002 0,064 0,294 Sig. F 0,029 Adjusted R Square 0,522 Sumber: Data diolah, 2018 Tabel 2. Hasil Uji MRA Unstandardize d coefficients T Sig. B (Constant) 0.031 5.114 0.000 KI*KA 0.141 0.058 0.045 KM*KA 0.012 0.888 0.036 Sig. F 0,043 Adjusted R Square 0,518 Sumber: Data diolah, 2018
Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi), 18 (2) 2019, 88
Tabel di atas menunjukkan hasil bahwa H 3 dan H 4 - diterima. Kualitas audit dikatakan mampu memberikan  pengaruh  yaitu  memperkuat  hubungan  kepemilikan  institusional  pada tax  avoidance , dan juga memoderasi pengaruh kepemilikan manajerial pada tax avoidance .
Perusahaan dengan struktur kepemilikan institusional yang cukup tinggi akan berdampak baik pada kegiatan operasional perusahaan karena pihak insitusional dianggap ikut mengawasi operasion- al perusahaan sehingga kinerja perusahaan lebih efektif dan efisien bagi para shareholder termasuk dalam  penentuan  kebijakan  perusahaannya.  Ketika  perusahaan  akan  melakukan  investasi pertimbangan  dasar  yang  digunakan  adalah  informasi  yang  disajikan  dari  laporan  keuangan  yang telah diaudit sebelumnya. Semakin baik kualitas audit yang disajikan maka semakin tepat informasi yang  disajikan  oleh  laporan  keuangan  tersebut.  Perusahaan  yang  diaudit  oleh  KAP The  Big  Four cenderung menghindari perilaku penghindaran pajak legal (tax avoidance) karena jika KAP The Big Four dapat  memberikan informasi bahwa laporan  keuangan  perusahaan tersebut  disajikan  secara tidak wajar atau disclaimer .
Pengawasan yang ketat dari pemilik institusional diselaraskan dengan audit atas laporan keu- angan oleh KAP The Big Four, membuat manajemen perusahaan lebih berhati-hati dalam pembuatan laporan  keuangan.  Perilaku  oportunistik  yang  dimiliki  manajemen  cenderung  akan  berkurang  dan lebih mengedepankan kepentingan perusahaan. Semakin kuat yang dialkukan pemilikn institusional diperkuat  dengan  semakin  berkualitas  audit  yang  dilakukan  maka  semakin  menurunkan kecenderungan  perilaku  manajemen  internal  perusahaan  yang  berniat  melakukan  kecurangan  keu- angan  termasuk  penghindaran  pajak.  Jadi,  perusahaan  yang  memiliki  kepemilikan  insitusional dengan kualitas audit laporan keuangan yang baik cenderung perilaku penghindaran pajaknya secara legal karena adanya tanggung jawab perusahaan dengan melakukan pelaporan keuangan yang baik kepada pemegang saham dan pemilik perusahaan.
Kepemilikan  manajerial  dilihat  dari  prosentase  saham  yang  dimiliki  oleh  manajemen perusahaan. Apabila kepemilikan oleh pihak manajemen lebih besar maka diasumsikan manajer yang merupakan  bagian  dari  manajemen  akan  lebih  giat  berkonsentrasi  bekerja  untuk  kepentingan pemegang  saham.  Hal  ini  dikarenakan  manajemen  merupakan  bagian  dari  pemegang  saham  itu sendiri,  sehingga return dan risk akan  dia  rasakan  langsung  berdasarkan  keputusan  kebijakan akuntansi yang dia pilih. Menurut agency theory , manajer yang demikian memiliki tanggung jawab yang  cukup  besar.  Manajer  harus  mengoptimalkan  laba  perusahaan  yang  nantinya  akan  disajikan pada  laporan  keuangan  dan  harus  dilaporkan  kepada  pemilik  perusahaan.  Adanya  tanggung  jawab yang besar, manajer menginginkan imbalan yang besar juga.
Dalam penelitian ini, kepemilikan manajerial yang tinggi tidak mampu meminimalkan prilaku penghindaran  pajak.  Keinginan  manajer  akan  imbalan  dikarenan tanggung  jawab  yang  dibebankan padanya tinggi, menyebabkan perilaku oportunistik manajer tidak hilang sepenuhnya. Manajer perus- ahaan tidak  memikirkan  keberlangsungan  hidup  perusahaan  ke  depannya  apabila  tersandung  kasus terkait masalah perpajakan.
Adanya kualitas audit akan menurunkan pengaruh hubungan langsung kepemilikan manajerial pada tax  avoidance ,  dan  akan  menyelaraskan  kepentingan  manajemen  dan  pemegang  saham,  dan juga  akan  mendorong  pihak  manajer  untuk  bertindak  selaras  dengan  keingian  pemegang  saham dengan meningkatkan kinerja dan tanggung jawab dalam mencapai visi dan misi perusahaan (Imanta & Satwiko, 2011).

## 5.  SIMPULAN
Perusahaan  dengan  kepemilikan  institusional  yang  tinggi  akan menurunkan praktik penghindaran pajak. Semakin kecil kepemilikan oleh pihak institusi maka akan semakin  memudahkan  praktik tax  avoidance. Selain  keadaan  yang  telah  dipaparkan  tersebut, penelitian  ini  menemukan  bahwa  kepemilikan  manajerial  tidak  mempengaruhi tax  avoidance ,  ada kondisi dimana seberapapun tingginya kepemilikan oleh manajemen atau seberapa jauh keterlibatan manajemen dalam pengambilan kebijakan keuangan hal itu tidak memberikan perubahan lebih baik atau lebih buruk atas praktik tax avoidance yang mungkin terjadi pada perusahaan tersebut. Diduga ada faktor-faktor yang lebih berpengaruh pada tax avoidance atas perusahaan yang dijadikan sampel
Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi), 18 (2) 2019, 89
dalam penelitian ini dibandingkan kepemilikan manajerial.
Kualitas audit memperkuat pengaruh kepemilikan institusional pada tax avoidance . KAP The Big  Four diasumsikan  mampu  mendeteksi  praktek tax  avoidance yang  terjadi  dalam  perusahaan. Apabila  kepemilikan  oleh  lembaga  institusi  tinggi  maka  akan  mengurangi  perilaku  manajer  yang mementingkan  kepentingan  pribadinya  dibandingkan  kepentingan  perusahaan,  perilaku  manajer oportunistik ini yang dapat mendorongnya terjadinya tax avoidance. Adanya audit laporan keuangan oleh  KAP The  Big  Four membuat  manajemen  lebih  berhat-hati  dalam  melakukan  tindakan  yang mungkin merugikan perusahaan sehingga kualitas audit yang baik dengan kepemilikan institusional yang tinggi akan mengurangi kemungkinan tindakan tax avoidance . Menurut agency  theory ,  manajer  yang  mengelola  perusahaan  mempunyai  tanggung  jawab yang cukup besar. Manajer yang demikiann dituntut untuk dapat mengoptimalkan profit perusahaan dan  berkewajiban  untuk  melaporkannya  kepada  pemilik  perusahaan.  Tanggung  jawab  yang  besar mendorong  keinginan  manajer  untuk  memperoleh  dan  menginginkan  imbalan  yang  besar. Tax avoidance yang  dilakukan  perusahaan  bukan  merupakan  suatu  kebetulan,  keputusan  untuk melakukan  penghindaran  pajak  merupakan  kebijakan  perusahaan.  Kualitas  audit  yang  baik  dapat memperkuat  hubungan  antara  kepemilikan  manajerial  pada tax  avoidance ,  audit  yang  berkualitas mampu  mengurangi  perilaku tax  avoidance yang  mungkin  dilakukan  oleh  manajemen  meskipun kepemilikan oleh manajemen tidak dapat mempengaruhi praktik ax avoidance tersebut.
Beberapa  keterbatasan  yang  dapat  disampaikan  oleh  peneliti  dalam  penelitian  ini  dan diharapkan adanya pengembangan konsep lanjutan dan perbaikan atas beberapa hal yang merupakan bagian keterbatasan dalam penelitian ini, sehingga nantinya penelitian ini berguna bagi pihak-pihak yang  membutuhkan  atau  bahkan  berguna  bagi  para  peneliti  selanjutnya.  Ada  beberapa  saran  yang dapat disampaikan peneliti adalah, (1) penekanan erlunya bagi manajemen perusahaan untuk mem- berikan  perhatian  khusus  terhadap  fenomena tax  avoidance dalam  kaitannya  dengan  struktur kepemilikan  dan  dapat  diawasi  dengan good  corporate  governance yang  baik.;  (2)  penekanan  bagi peneliti  selanjutnya  agar  penelitian  yang  khusus  dilakukan  dan  ditujukan  dalam  rangka  mengem- bangkan  model  pengukuran  pengelolaan  penghindaran  pajak  yang  lebih  tepat,  misalkan  terbagi  ke dalam masing-masing industri. Karakteristik industri yang berbeda akan mempengaruhi pengelolaan pajak dan dapat dimasukkan ke dalam model pengukuran. Dengan pengembangan model penelitian per masing-masing industri akan dapat mengidentifikasi perbedaan pola penerapan kebijakan pajak di tiap industri; (3) Penelitian selanjutnya diharapkan mengikutsertakan variabel independent lainnya untuk melihat variabel mana yang memberikan pengaruh paling signifikan terhadap tax avoidance , contohnya mekanisme-mekanisme dalam good corporate governance seperti dewan komisaris, frek- uensi pertemuan komite audit, dan ukuran perusahaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes , 50 (2), 179–211. Retrieved from https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T
Annisa,  N.  A.,  &  Kurniasih,  L.  (2012).  Pengaruh  Corporate  Governance  Terhadap  Tax  Avoidance. Jurnal Akuntansi Dan Auditing , 8 (2), 123–136. Retrieved from https://doi.org/10.14710/jaa.8.2.123-136
Asmawati, & Amanah, L. (2013). Pengaruh Struktture Kepemilikan, Keputusan Keuangan Terhadap Nilai Pe- rusahaan: Profitabilitas Sebagai Variabel Moderating. Jurnal Ilmu & Riset A kuntansi. Sekolah Ting- gi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) .
Cahyono, D. D., Andini, R., & Raharjo, K. (2016). Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan (Size), Leverage (Der) Dan Profitabilitas (Roa) Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Perbankan Yang Listing Bei Periode Tahun 2011-2013. Journal  Of  Accounting  Universitas  Padjajaran , 2 (2),  31–48.  Retrieved  from  https:// www.google.com/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwj04KGhpJrjAhUJQ48KHUi8CWkQFj ACegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fjurnal.unpand.ac.id%2Findex.php%2FAKS%2Farticle% 2Fdownload%2F462%2F448&usg=AOvVaw0EoEKwenypjPKj93JyN_b2
Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi), 18 (2) 2019, 90
Dewi, N. N. K., & Jati, I. K. (2014). Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, Dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada Tax Avoidance Di Bursa Efek Indonesia. E-Journal Akuntansi Universitas  Udayana , 6 (2),  249–260.  Retrieved  from  https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/ article/view/7929
Diantari, P. R., & Ulupui, I. A. (2016). Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, Dan Proporsi Kepemilikan  Institusional  Terhadap  Tax  Avoidance. E-Jurnal  Akuntansi  Universitas  Udayana , 16 (1), 702–732. Retrieved from https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/20664
Feranika,  A.  (2016).  Pengaruh  Kepemilikan  Institusional,  Dewan  Komisaris  Independen,  Kualitas  Audit, Komite  Audit,  Karakter  Eksekutif,  Dan  Leverage  Terhadap  Tax  Avoidance  (Studi  Empiris  Pada Perusahaan  Manufaktur  di  Bursa  Efek  Indonesia  dengan  Tahun  Pengamatan  2010-2014). Jurnal Akuntansi  &  Keuangan  Magister  Ilmu  Akuntansi  Universitas  Jambi , 1 (4).  Retrieved  from  https:// online-journal.unja.ac.id/jaku/article/view/3180
Ghozali,  I.  (2016). Aplikasi  A nalisis  Multivariate  dengan  Program  IBM  SPSS  19  edisi  5 .  Semarang:  Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Hanafi, U., & Harto, P. (2014). Analisis Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Saham Eksekutif dan Preferensi  Risiko  Eksekutif  Terhadap  Penghindaran  Pajak  Perusahaan. Diponegoro  Journal  of  Ac- counting , 3 (2).
Hanum, H. R., & Zulaikha. (2013). Pengaruh Karakteristik Corporate Governance terhadap Effective Tax Rate. Diponegoro  Journal  of  Accounting , 2 (2),  1–10.  Retrieved  from  https://media.neliti.com/media/ publications/253917-none-eb365f0a.pdf
Hartadinata, O. S., & Tjaraka, H. (2013). Analisis Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kebijakan Hutang, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Aggressiveness Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indo- nesia  Periode  Tahun  2008-2010. Jurnal  Ekonomi  Dan  Bisnis  Airlangga , 23 (3),  48–59.  Retrieved from http://dx.doi.org/10.20473/jeba.V23I32013.4517
Imanta, D., & Satwiko, R. (2011). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepemilikan Manajerial. Jurnal Bisnis Dan Akuntansi , 13 (1), 67–80.
Khan, M., Srinivasan, S., & Tan, L. (2016). Institutional Ownership and Corporate Tax Avoidance: New Evi- dence. SSRN. Retrieved from http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2779809
Khoirunnisa. (2015). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia . Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Lampung.
LAILY, N. (2017). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Proporsi Dewan Komisaris,Leverage, Ukuran Perus- ahaan Dan Return On Asset Terhadap Penghindaran pajak Pada Perusahaan Manufaktur . Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya.
Lanis, R., & Richardson, G. (2012). Corporate social responsibility and tax aggressiveness: a test of legitimacy theory. Accounting,  A uditing  &  Accountability  Journal , 26 (1),  75–100.  Retrieved  from  http:// dx.doi.org/10.1108/09513571311285621
Lim,  Y.  D.  (2011).  Tax  avoidance,  cost  of  debt  and  shareholder  activism:  Evidence  from  Korea. Journal  of Banking & Finance , 35 , 456–470.
Mahulae, E. E., Pratomo, D., & Nurbaiti, A. (2016). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Mana- jerial Dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance (studi Pada Perusahaan Otomotif Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2014). EProceedings of Management , 3 (2).
Putranti,  A.  S.,  &  Setiawanta,  Y.  (2015).  Pengaruh  Kepemilikan  Institusional,  Struktur  Dewan  Komisaris, Kualitas Audit Dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance. Universitas Dian Nuswantoro Reposito- ry . Retrieved from http://eprints.dinus.ac.id/17695/1/jurnal_15209.pdf
Putri, P. A., Zaitul, & Herawati. (2014). Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Dan Pengungkapan Cor-
Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi), 18 (2) 2019, 91
porate  Social  Responsibility  Terhadap Tax Avoidance. Jurnal Fakultas Ekonomi  Universitas Bung Hatta , 5 (1). Retrieved from http://ejurnal.bunghatta.ac.id/index.php?
journal=JFEK&page=article&op=view&path%5B%5D=3590
Putri,  V.  R.,  &  Putra,  B.  I.  (2017).  Pengaruh  Leverage,  Profitability,  Ukuran  Perusahaan  Dan  Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber Daya , 19 (1), 1–11. Retrieved from https://www.google.com/url? sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjb36nan5rjAhWUTX0KHQNEC- gQFjAAegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fjournals.ums.ac.id%2Findex.php%2Fdayasaing%
2Farticle%2Fdownload%2F5100%2F3402&usg=AOvVaw0rSjDnshE0eLJ4fqlZ2Bv-
Sari, D. S., & Martani, D. (2010). Karakteristik Kepemilikan Perusahaan, Corporate Governance, dan Tindakan Pajak Agresif. In Simposium Nasional A kuntansi X III .
Sartoni,  N.  (2010).  Effects  of  Strategic  Tax  Behaviors  on  Corporate  Governance. SSRN  Electronic  Journal . Retrieved from 10.2139/ssrn.1358930
Shien. (2006). Financial Accounting Theory 3th editon . Pearson Prentice Hall.