Journal of Natural Resources and Environmental Management
9 (4): 882-892. http://dx.doi.org/10.29244/jpsl.9.4.882-892 E-ISSN: 2460-5824
http://journal.ipb.ac.id/index.php/jpsl

## Dapatkah  Pembayaran  Jasa  Lingkungan  Mencegah  Deforestasi  dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat?: Pelajaran dari Hutan Desa Laman Satong, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat
Can Payment for Environment Services avoid Deforestation and Increase Wellbeing?: a Lesson Learned from Laman Satong Village Forest, Ketapang District, West Kalimantan Province
Cahyo Nugroho a , Jatna Supriatna b , Ahmad Kusworo c a Program Studi Ilmu Lingkungan Sekolah Ilmu Lingkungan, Universitas Indonesia, Telp. +6281380014700
b Program Studi Ilmu Lingkungan Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia; Departemen Biologi FMIPA Universitas Indonesia; Research Center for Climate Change (RCCC) Universitas Indonesia
c Fauna & Flora International Indonesia Programme, Jakarta
Article Info: Received: 09 - 05 - 2018 Accepted: 06 - 05 - 2019

## Keywords:
Payment for environment services, REDD+, village forest, deforestation, wellbeing.

## Corresponding Author:
Cahyo Nugroho Program Studi Ilmu Lingkungan Sekolah Ilmu Lingkungan, Universitas Indonesia; Tel. +6281380014700 Email: nugroho.cahyo@gmail.com
Abstract : In order to reduce deforestation, the Government of Indonesia has introduced  several  initiativies,  including  a  Hutan  Desa  (village  forest) program  to  bring  local  communities  to  become  actor  in  the  forest management.  The  Reduced  Emissions  from  Deforestation  and  Forest Degradation plus (REDD+) and Payment for Environmental Services (PES) scheme  for  the  hutan  desa  is  one  of  the  alternative  scheme  to  provide economic incentives  for their effort to manage their forest sustainably. This study aims to evaluate the impact of the initiation of REDD+ and PES funds for  hutan  desa  to  deforestation  and  community  wellbeing.  The  impact  to deforestation  is  measured  through  quantitative  approach  by  comparing quantitatively forest cover on 1070ha of village forest through satelite image analysis.  The  impact  to  community  wellbeing  is  measured  through participatory  wellbeing  assessment  involving  30  informants  during  a  focus group discussion. An attribution to the variables are conducted qualitatively by in-depth interviews to 25 key informants. The result shows eventhough the benefit provided by the initiation of REDD+ and PES (the money) is much less than  the  opportunity  cost,  the  community  is  still  accepting  the  scheme  and succeeds reducing deforestation. However, the benefit is not sufficient enough yet to improve community wellbeing.

## How to cite (CSE Style 8 th Edition):
Nugroho  C,  Supriatna  J,  Kusworo  A.  2019.  dapatkah  pembayaran  jasa  lingkungan  mencegah  deforestasi  dan  meningkatkan kesejahteraan masyarakat?: pelajaran dari hutan desa laman satong, kabupaten ketapang, kalimantan barat. JPSL 9 (4): 882-892. http://dx.doi.org/10.29244/jpsl.9.4.882-892.

## PENDAHULUAN
Ketidakberlanjutan pengelolaan sektor kehutanan tidak hanya diindikasikan oleh deforestasi namun juga disebabkan fakta bahwa masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan masih miskin atau keadaan ekonomi yang  memprihatinkan  (Rositah  2006;  Departemen  Kehutanan  dan  Badan  Pusat  Statistik  2007).  Masyarakat selama ini seperti dilupakan, padahal mereka adalah aktor yang sangat penting dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Program hutan desa memberikan kesempatan masyarakat melalui hak kelola untuk mengelola hutan mereka, sekaligus membuktikan bahwa mereka mampu menjaga hutan secara berkelanjutan (Peraturan Menteri Kehutanan P. 89/2014 tentang Hutan Desa). Skema Reduced Emission from Deforestation and Forest
Degradation  plus (REDD+)  dan  Pembayaran  Jasa  Lingkungan  (PJL)  untuk  hutan  desa  adalah  salah  satu alternatif usaha untuk memberikan insentif secara ekonomi terhadap program hutan desa. Salah satu desa yang telah  mendapatkan  manfaat  skema  tersebut  adalah  Desa  Laman  Satong,  Kabupaten  Ketapang,  Kalimantan Barat.
Skema pembayaran jasa lingkungan (PJL) untuk REDD+ dinilai sebagai instrumen yang efektif dengan biaya yang efisien (Wunder 2009; Yayasan  Resource Development Center 2009; Bond et al . 2009). Skema PJL  dapat  didefinisikan  sebagai  sebuah  sistem  yang  transparan  untuk  penyediaan  jasa  lingkungan  melalui pembayaran bersyarat pada penyedia jasa secara sukarela (Tacconi 2012). Skema PJL sebagai produk hukum lingkungan  mengacu  pada  UU  32  tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup. Skema tersebut adalah instrumen ekonomi dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup di Indonesia (pasal 43 ayat 3).
Beberapa  studi  menunjukkan  bahwa  insentif  ekonomi  melalui  skema  PJL  dapat  memberikan  dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berbeda derajatnya di beberapa tapak yang diteliti (Bond et al . 2009; Wunder 2009; Tacconi et al. 2013; Kaczan et al. 2013; Lapeyrea et al. 2015). Bond et al. (2009) dan Wunder (2009) menilai bahwa skema PJL untuk REDD+ memiliki peran yang penting untuk mengurangi alih fungsi dan kerusakan hutan.
Studi  lain  menunjukkan  bahwa  skema  PJL  dengan  derajat  yang  berbeda-beda  di  beberapa  kasus berdampak terhadap (i) modal fisik dan finansial, (ii) modal manusia ( human capital ), (iii) modal sosial, dan (iv) modal alam (Leimona dan Joshi 2009; Tacconi et al. 2013). Dampak yang dimaksud dapat berupa dampak positif  maupun  dampak  negatif.  Dampak  negatif  yang  muncul  adalah  rasa  ketidakadilan  dalam  membagi manfaat  PJL  (Tacconi et  al. 2013).  Kegagalan  dalam  membagi  manfaat  merupakan  ancaman  keberlanjutan skema ini (Torpey-Saboe et al. 2015). Skema PJL di beberapa tapak menunjukkan bahwa skema ini mampu meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  secara  tidak  langsung  melalui  kegiatan  pemberdayaan  masyarakat (Leimona dan Joshi 2009).
Perumusan  masalah  untuk  riset  ini  adalah  inisiasi  skema  REDD+  dan  PJL  untuk  hutan  desa  telah diterapkan  di  Desa  Laman  Satong,  namun  dampak  inisiasi  skema  tersebut  terhadap  deforestasi  dan kesejahteraan masyarakat belum dievaluasi. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, pertanyaan riset adalah: (i) bagaimana inisiasi skema REDD+ dan PJL berdampak terhadap deforestasi yang diukur dari tutupan hutan, (ii) bagaimana inisiasi skema REDD+ dan PJL berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

## METODE

## Lokasi dan Waktu Penelitian
Riset dilakukan di Dusun Manjau Desa Laman Satong Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang Propinsi Kalimantan Barat. Lokasi riset dipilih karena merupakan lokasi hutan desa pertama di Indonesia yang mendapatkan insentif dari inisiasi skema REDD+ dan PJL.
Hutan  Desa  Laman  Satong  seluas  1,070  ha  terletak  di  sebelah  selatan  dari  Taman  Nasional  Gunung Palung dan Gunung Tarak dan sebelah utara dari perkebunan kelapa sawit dan konsesi tambang bauksit. Hutan Desa ini terletak di 101.9 o -101.8 o bujur timur dan di 2.2 o -2.3 o lintang selatan, dengan ketinggian berada dari 1-400  m di  atas  permukaan  laut.  Hampir  sebagian  besar  area  terletak  di  kelerengan  landai  antara  0.5-30%, sebagian kecil berada di kelerengan curam 40-53% (FFI 2012).
Di dalam area ini terdapat beberapa anak sungai. Sebagian anak sungai tersebut mengalir ke arah utara menuju Sungai Siduk, sebagian lainnya mengarah ke arah selatan menuju Sungai Kuala Satong. Sungai Siduk dan Sungai Kuala Satong merupakan bagian dari daerah aliran Sungai Pawan. Di dalam hutan terdapat mata air sebagai sumber utama air bersih bagi masyarakat.
Waktu  riset  dilakukan  selama  beberapa  tahap.  Tahap  pertama  di  lakukan  di  bulan  April  2015  untuk mendapatkan  data  terkait  dengan  deforestasi  dan  degradasi  hutan.  Pengambilan  data  melalui Focus  Group Discussion (FGD)  baru  dapat  dilakukan  pada  bulan  Oktober  2015  disebabkan  oleh  asap  di  sekitar  lokasi,

## Nugroho C, Supriatna J, Kusworo A
kebakaran besar hutan Kalimantan. Tahap terakhir dilakukan di bulan Maret 2016 untuk memverifikasi data yang telah diperoleh pada pengambilan data sebelumnya sekaligus memberikan atribusi terhadap variabel yang diteliti.

## Deskripsi Masyarakat Desa Laman Satong
Afiff et  al .  (2011)  mengidentifikasi  Masyarakat  Desa  Laman  Satong  sebagian  besar  beretnis  Dayak, sebagian kecil lainnya berasal dari Etnis Melayu, Jawa, dan Cina. Sebagian besar masyarakat memeluk agama Kristen Katolik, sebagian lainnya merupakan pemeluk agama Kristen Protestan, Islam dan Budha. Para warga yang beretnis Dayak dan Cina identik dengan Agama Kristen Katolik, Protestan dan Budha, sedangkan Etnis Melayu dan Jawa identik dengan Agama Islam.
Komposisi penduduk berdasarkan gender hampir seimbang yaitu penduduk laki-laki berjumlah 1,405 dan perempuan  sebanyak  1,278  jiwa  (BPS  Kabupaten  Ketapang  2014).  Ada  pun  rata-rata  warga  memiliki  latar belakang  pendidikan  terakhir  Sekolah  Dasar  dan  SMP.  Relatif  rendahnya  latar  belakang  pendidikan  warga Desa Laman Satong disebabkan karena terlambatnya pembangunan gedung sekolah tingkat lanjutan di desa ini (Afiff et al . 2010).
Mata pencaharian utama masyarakat adalah peladang. Hadirnya perusahaan tambang batu dan perusahaan kelapa  sawit  mengakibatkan  terjadi  perubahan  dalam  sistem  mata  pencaharian  mereka.  Pandangan  tentang jenis pekerjaan yang dapat memberikan penghasilan dalam tempo singkat, seperti menjadi buruh upah harian di perkebunan kelapa sawit atau perusahaan tambang batu menggeser etos kerja berladang yang merupakan sumber mata pencaharian yang membutuhkan waktu yang relatif lama untuk dapat menikmati hasilnya (Afiff et al. 2010).

## Deskripsi Skema REDD+ dan PJL
Inisiasi skema REDD+ dan PJL untuk hutan desa adalah inisiasi skema pembayaran kepada masyarakat atas kinerja mereka mencegah deforestasi dan degradasi hutan untuk menjaga jasa lingkungan berupa cadangan karbon di area hutan desa mereka. Pembayaran kepada masyarakat dirancang berdasarkan kinerja masyarakat dalam menjaga tutupan hutan. Jika masyarakat mampu menjaga tutupan hutan sesuai dengan kesepakatan yang dibuat  bersama  antara  pembeli  jasa  lingkungan  dan  penyedia  jasa  lingkungan  (masyarakat),  maka  pihak fasilitator membayarkan sejumlah uang untuk masyarakat.  Pembeli yang dimaksud dalam inisiasi skema ini adalah  donor  pemberi  bantuan  ( grant )  yang  menyetujui  pembayaran  kepada  masyarakat  melalui  lembaga pendamping.
Nilai kontrak yang dibuat antara masyarakat dan pembeli tergantung kepada besarnya ketersediaan dana dari  donor/pembeli.  Ketersediaan  dana  tersebut  digunakan  untuk  membeli  sertifikat  karbon  yang  tersedia berdasarkan standar plan vivo (planvivo.org). Karbon yang berhasil disertifikasi sesuai standar plan vivo untuk hutan desa ini adalah 4,258 tCO 2 e (FFI, 2012). Di tahun pertama, dana yang tersedia hanya mampu membeli 710 tCO 2 e dari total 4,258 ton atau setara dengan 16.6 % dari total tCO 2 e tersedia. Di tahun kedua terjual 1,065 tCO 2 e atau setara dengan 25% dari total tCO 2 e. Artinya 75% dari ton CO 2 e yang tersedia belum dapat terjual. Periode pertama implementasi inisiasi skema REDD+ dan PJL untuk hutan desa di Desa Laman Satong dimulai  di  bulan  Mei  2013  sampai  dengan  April  2014  (selanjutnya  disebut  periode  2013/2014).  Periode tersebut  disebut  sebagai  periode  persiapan  pembayaran.  Semua  aktivitas  pengeloaan  hutan  dan  pelatihan sepenuhnya dibiayai oleh lembaga pendamping. Nilai kontrak yang disepakati adalah Rp. 100 juta apabila di akhir  periode  masyarakat  berhasil  menjaga  hutannya.  Dalam  periode  pertama  ini,  masyarakat  diberikan insentif dibayarkan 100%. Pembayaran dibagi dalam 2 tahap yaitu di Rp. 50 juta di bulan April 2014 dan Rp. 50  juta  di  bulan  November  2014.  Periode  kedua  dilaksanakan  dari  bulan  April  2014  sampai  dengan  Maret 2015 (selanjutnya disebut sebagai periode 2014/2015) dengan nilai kontrak Rp. 150 juta.

## Metode Pengumpulan Data
Metode  pengumpulan  data  dilakukan  secara  komparatif  membandingkan  data  tutupan  hutan  dan  hasil participatory wellbeing asessment (PWA) sebelum dan selama skema (intervensi) berjalan. Data tutupan hutan meliputi: (i) data titik dan poligon hutan yang terbuka, (ii) citra satelit secara historis dari tahun 2013 dan 2014, (iii)  data  verifikasi ground  check .  Data  kesejahteraan  masyarakat  meliputi:  (i)  data  jumlah  rumah/keluarga yang  berada  di  kelompok  miskin,  sedang,  atau  kaya,  yang  diperoleh  melalui Participatory  Wellbeing Assesment (PWA).  Data  PWA  diperoleh  dari  data  PWA  tahun  2013  dan  PWA  tahun  2015  yang  dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD).

## Metode Analisis Data
Riset  dilakukan  dengan  pendekatan  kuantitatif  yaitu  membandingkan  secara  kuantitatif  tutupan  hutan seluas 1070 ha sebelum dan selama skema berjalan. Tutupan hutan dibagi berdasarkan SNI 7645-2010 (BSN 2010) tentang klasifikasi penutupan lahan dengan penyesuaian, yaitu:
a) Hutan  Campuran  Rapat  (HCR):  Hutan  yang  tumbuh  berkembang  pada  habitat  lahan  kering  yang  telah mengalami intervensi manusia dengan kerapatan > 70%.
b) Hutan Campuran Sedang (HCS): Hutan yang tumbuh berkembang pada habitat lahan kering yang telah mengalami intervensi manusia dengan kerapatan 41% - 70%.
c) Hutan  Campuran  Jarang  (HCJ):  Hutan  yang  tumbuh  berkembang  pada  habitat  lahan  kering  yang  telah mengalami intervensi manusia dengan kerapatan kurang dari 41% sampai 10%
d) Semak Belukar (SB): Kawasan lahan kering yang telah ditumbuhi berbagai vegetasi alami heterogen dan homogen  yang  tingkat  kerapatannya  jarang  hingga  rapat.  Kawasan  tersebut  didominasi  vegetasi  rendah (alami). Biasanya kawasan bekas hutan dan tidak menampakkan lagi bekas tebangan.
e) Lahan  terbuka  /  Daerah  tak  bervegetasi  (LT):  Lahan  tanpa  tutupan  vegetasi  baik  yang  bersifat  alami maupun artifisial.
Riset juga membandingkan hasil participatory wellbeing asessment (PWA) sebelum dan selama skema ini  berjalan  untuk  mengukur  kesejahteraan  masyarakat  melalui focus  group  discussion (FGD) dari  30 narasumber.  PWA  dipilih  untuk  memberikan  kebebasan  bagi  masyarakat  untuk  menentukan  kriteria kesejahteraan  secara mandiri. Data kuantitatif hasil dari  FGD tahun 2015 selanjutnya dibandingkan dengan data FGD di tahun 2013 sebelum intervensi  dilakukan.  Analisis dampak dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan wawancara mendalam terhadap 25 narasumber kunci.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil

## Tutupan Hutan
Hutan  Desa  Laman  Satong  dibagi  menjadi  2  zona  yaitu  Zona  Lindung  dan  Zona  Pemanfaatan.  Zona Lindung seluas 700 ha adalah zona yang disepakati bersama oleh masyarakat sebagai zona yang tidak boleh ada  aktivitas  penebangan.  Zona  Pemanfaatan  seluas  370  ha  adalah  zona  yang  disepakati  bersama  oleh masyarakat untuk dapat melakukan kegiatan agroforestri.
Hasil  analisis  citra  menunjukkan  telah  terjadi  pembukaan  hutan  baik  di  Zona  Lindung  maupun  Zona Pemanfaatan  seperti  dalam  Tabel  1.  Perhitungan  citra  satelit  menunjukkan  bahwa  telah  terjadi  deforestasi bersih  ( net  deforestation )  sebesar  -198.33  ha  di  Zona  Lindung  dan  -105.39  di  Zona  Pemanfaatan.  Nilai deforestasi negatif menunjukkan bahwa terjadi peningkatan tutupan hutan ( forest gain ) di hutan desa tersebut. Pergerakan dari masing-masing kelas tutupan hutan digambarkan dalam bentuk Matriks Gambar 1 dan Gambar 2, yaitu masing-masing di Zona Lindung dan Zona Pemanfaaatan.
Tabel 1 Perubahan Tutupan Hutan Sebelum dan Selama Intervensi. Tutupan hutan Laman Satong Luas di Tahun 2013 (ha) Luas di Tahun 2014 (ha) Perubahan Luas (ha) Zona Lindung Hutan Campuran Rapat (HCR) 60 134 +74 Hutan Campuran Sedang (HCS) 354 359 +5 Hutan Campuran Jarang (HCJ) 123 100 -23 Semak Belukar (SB) 162 105 -57 Lahan Terbuka (LT) 1 1 0 Sub Total 700 700 Zona Pemanfaatan HCR 5 30.78 +26 HCS 168 187.74 +20 HCJ 62 56.61 -6 SB 127 80.46 -47 LT 7 14.49 +7 Tubuh Air 0 0 0 Sub Total 370 370 Total 1 070 1 070
Di Zona Lindung (Tabel 1), luas deforestasi dihitung dari konversi hutan menjadi Semak Belukar (SB) dan Lahan Terbuka (LT).  Telah terjadi pembukaan Hutan Campuran Sedang (HCS) sebesar 14.76 ha menjadi SB dan 0.54 ha menjadi LT. Hutan Campuran Jarang (HCJ) juga mengalami konversi sebesar 12.69 ha menjadi SB dan 0.27 ha menjadi LT. Total Deforestasi di Zona Lindung adalah 28.26 ha. Degradasi hutan dihitung dari penurunan tutupan hutan dari Hutan Campuran Rapat (HCR) menjadi Hutan Campuran Sedang (HCS) sebesar 2.16  ha  ditambah  dengan  penurunan  HCS  menjadi  Hutan  Campuran  Jarang  (HCJ)  sebesar  14.85  ha.  Total degradasi hutan sebesar 17.01 ha.
Peningkatan tutupan hutan dihitung dari peningkatan tutupan Hutan Campuran Sedang (HCS) menjadi Hutan Campuran Rapat (HCR) sebesar 76.23 ha, Hutan Campuran Jarang (HCJ) menjadi  Hutan Campuran Sedang  (HCS)  sebesar  82.53  ha  ditambah  dengan  Semak  Belukar  (SB)  menjadi  HCS  sebesar  26.73  ha  dan menjadi HCJ sebesar 58.14 ha. Total peningkatan tutupan hutan di Zona Lindung sebesar 243.6 ha. Dengan menggunakan  perhitungan  yang  sama  dengan  di  Zona  Lindung,  di  Zona  Pemanfaatan  pun  telah  terjadi deforestasi,  degradasi,  dan  peningkatan  tutupan  hutan  (Tabel  3).  Deforestasi  sebesar  13.2  ha  dihitung  dari besarnya konversi hutan menjadi Semak Belukar (SB) dan Lahan Terbuka (LT). Konversi tersebut meliputi perubahan  tutupan  hutan  dari  Hutan  Campuran  Rapat  (HCR)  menjadi  SB,  Hutan  Campuran  Sedang  (HCS) menjadi SB dan LT, dan Hutan Campuran Jarang (HCJ) menjadi SB dan LT.
Degradasi  hutan  sebesar  10.7  ha  dihitung  dari  penurunan  tutupan  hutan.  Penurunan  tersebut  meliputi penurunan HCR menjadi HCS dan HCJ, dan penurunan dari HCS menjadi HCJ. Peningkatan tutupan hutan sebesar 120 ha di Zona Pemanfaatan dihitung dari total peningkatan tutupan hutan yang terjadi di HCS, HCJ, dan  SB.  Tutupan  hutan  di  HCS  meningkat  sebesar  26.46  ha  menjadi  HCR.  Tutupan  hutan  HCJ  meningkat menjadi  HCR  sebesar  0.09  ha  dan  menjadi  HCS  sebesar  40.68  ha.  Tutupan  hutan  SB  juga  mengalami peningkatan menjadi 0.09 ha menjadi HCR, 21.78 ha menjadi HCS, dan 31.05 ha menjadi HCJ.
Tabel 2 Matriks Pergerakan Kelas Tutupan Hutan di Zona Lindung Hutan Desa.
Perubahan Area Lindung dari\menjadi HCR HCS HCJ SB LT Tubuh Air  Total Perubahan Hektar HCR 2.16 0 0 0 0 28.26  Deforestasi HCS 76.23 14.85 14.76  0.54 0 17.01  Degradasi Hutan HCJ 0 82.53 12.69  0.27 0 243.6  Peningkatan Tutupan Hutan SB 0 26.73 58.14 0.63 0 LT 0 0 0 0.99 0 Tubuh Air 0 0 0 0 0
Tabel 3 Matriks Pergerakan Kelas Tutupan Hutan di Zona Pemanfaatan Hutan Desa.
Perubahan Zona Pemanfaatan dari\menjadi HCR HCS HCJ SB LT Tubuh Air  Total Perubahan Hektar HCR 0.9 0.09 0.09 0 0 13.2  Deforestasi HCS 26.46 9.72 4.05  3.42 0 10.7  Degradasi Hutan HCJ 0.09  40.68 5.04  0.63 0 120  Peningkatan Tutupan Hutan SB 0.09  21.78  31.05 4.14 0 LT 0 0 0 0.99 0 Tubuh Air 0 0 0 0 0

## Kesejahteraan Masyarakat
Penentuan kriteria kesejahteraan ditentukan oleh peserta pertemuan dalam bentuk focus group discussion (FGD) di tingkat RT dengan melihat kondisi riil di lingkungan rumah tangga. Kesejahteraan masyarakat dibagi ke dalam 3 kelompok yaitu  kelompok miskin, kelompok sedang dan kelompok kaya. Ada  8 indikator yang teridentifikasi di antaranya: (1) Perumahan, (2) Listrik, (3). Elektronik dan transportasi, (4) Kepemilikan tanah, (5) Kebun, (6) Pekerjaan, (7) Penghasilan, (8) Fasilitas MCK. Kriteria masing-masing indikator ditunjukkan dalam Tabel 4.
Tabel 4 Indikator Tingkat Kesejahteraan yang dibuat berdasarkan Participatory Wellbeing Indikator Miskin Sedang Kaya Perumahan Dinding bambu atau papan, atap daun, lantai papan, rata-rata bangunan 4x6 m 2 . Terdiri dari dapur, ruang tamu, kamar tidur.
Atap seng atau Genteng, dinding papan, lantai Papan. Bangunan 6x9 m 2 . Terdiri dari dapur, ruang tamu, kamar tidur 2-3 buah.
Atap seng, dinding semen, lantai porselen. Bangunan 6x12 m 2 .
Punya ruang Dapur, ruang tamu, ruang makan, kamar tidur 3-4 buah. Berlantai 1 atau  2.
Indikator Miskin Sedang Kaya Listrik Menyambung listrik dari tetangga, menggunakan pelita ketika mati lampu Memiliki sambungan listrik  sendiri 450 kWh, dan  menggunakan lilin ketika mati lampu Memiliki sambungan listrik sendiri 900 kWh, memberikan tumpangan listrik kepada tetangga, dan memiliki Genset sendiri yang digunakan ketika mati lampu Elektronik  & Transportasi Radio, sepeda TV, Sepeda Motor Kulkas, TV, Sepeda, Sepeda Motor, Mobil Kepemilikan Tanah Maksimal 5 ha/ keluarga  5-10 ha/keluarga Lebih dari 10 ha/keluarga Kebun Maksimal 2 ha berupa kebun buah dan kebun karet 2-7 ha berupa kebun buah dan kebun karet 7 ha lebih berupa kebun buah, kebun karet, dan gaharu Pekerjaan Buruh kasar, petani, harian lepas, menoreh karet, berburu Karyawan harian tetap, guru/PNS, buruh sawit Karyawan harian Tetap, pengusaha Penghasilan Kurang dari 1.2 juta/bulan 1.2-5 juta/bulan Lebih dari 5 juta /bulan Fasilitas MCK Tidak punya WC di dalam rumah WC di dalam rumah; Dinding berupa papan WC dan Lantai dari porselen
Hasil  penilaian  PWA  di  tahun  2015  selanjutnya  dibandingkan  dengan  PWA  di  tahun  2013.  Hasil perbandingan ditampilkan dalam Gambar 1. Gambar 1 menggambarkan adanya peralihan  kelompok miskin menuju kelompok sedang hampir di semua RT.  Untuk melihat lebih dalam perubahan pada kelompok miskin, peneliti menganalisis perubahan tersebut dalam Tabel 5.
*) Sumber: Hutabarat & Rachmansah (2013) telah diolah kembali **) Hasil PWA oleh peneliti di tahun 2015
Gambar 1 Pergerakan Perubahan Kelompok Miskin, Sedang, dan Kaya di tiap RT
Perhitungan  dalam  tabel  3  menunjukkan  bahwa  telah  terjadi  peningkatan  kesejahteraan  dari  kelompok miskin sebesar 47.46%. Namun demikian berdasarkan hasil wawancara mendalam terhadap tokoh masyarakat, tokoh  pemuda,  dan  penerima  manfaat  yang  diuji  validitasnya  dengan  menggunakan  teknik  triangulasi, perubahan kelompok miskin menuju kelompok sedang disebabkan oleh intervensi lain yang berjalan paralel dengan inisiasi skema REDD+ dan PJL, yaitu program bedah rumah.
Tabel 5 Perubahan Jumlah Masyarakat Miskin Lokasi (RT) Tahun 2013 (jumlah keluarga)*) Tahun 2015 (jumlah keluarga)**)  Selisih Persentase Pengurangan (%) RT 1 27 12 15 55.56 RT 2 11 3 8 72.73 RT 3 7 5 2 28.57 RT 4 7 7 0 - RT 5 0 0 0 - RT 6 7 4 3 42.86 Total 59 31 28 47.46
*) Sumber: Hutabarat & Rachmansah (2013) telah diolah kembali **) Hasil PWA oleh peneliti di tahun 2015

## Pembahasan

## Tutupan Hutan
Meskipun terdapat deforestasi dan degradasi di Hutan Desa Laman Satong, namun variabel tutupan hutan mengalami peningkatan ( forest gain ) sebagai dampak intervensi inisiasi skema REDD+ dan PJL diterapkan di hutan desa. Hasil riset melalui wawancara mendalam dan observasi di lapangan menunjukkan bahwa intervensi inisiasi  skema  REDD+PJL  berdampak  mengurangi  deforestasi  secara  langsung  melalui  penggunaan  dana untuk patroli dan rehabilitasi lahan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian inisiasi skema REDD+PJL yang  dilakukan  oleh  Bond et  al .  (2009)  dan  Wunder  (2009)  yang  menilai  bahwa  inisiasi  skema  PJL  untuk REDD+  memiliki  peran  yang  penting  untuk  mengurangi  alih  fungsi  dan  kerusakan  hutan.  Kemampuan masyarakat  dalam  mengelola  hutan  tersebut  menunjukkan  bahwa  secara  kelembagaan,  Lembaga  Pengelola Hutan  Desa  (LPHD)  telah  mampu  menjalankan  fungsi  pengelolaan  sumberdaya  manusia  untuk  kegiatan konservasi secara mandiri.
Meskipun nilai pembayaran yang diterima oleh masyarakat relatif kecil dibandingkan dengan kesempatan yang  hilang  ( opportunity  cost )  apabila  hutan  dibuka,  masyarakat  masih  bersedia  menerima  pembayaran tersebut  untuk  berbagai  kegiatan  yang  disepakati  bersama.  Keberterimaan  masyarakat  terhadap  nilai pembayaran yang kecil berbeda dengan penelitian yang dilakuakn oleh van Noordwijk dan Leimona, (2010) yang menyatakan bahwa pembayaran jasa lingkungan sangat ditentukan oleh besarnya uang pengganti yang hilang. Berdasarkan perhitungan nilai kontrak yang disepakati antara pembeli jasa lingkungan dan masyarakat, pemilik lahan akan mendapatkan kurang lebih Rp. 330 ribu per 2 tahun terakhir. Angka tersebut sangat kecil dibandingkan dengan perladangan yang biasa mereka lakukan. Jika berladang padi mereka dapat menghasilkan Rp. 400 ribu/bulan (Afiff et al . 2011).
Keberterimaan masyarakat terhadap skema inisiasi ini tidak didorong oleh perhitungan kesempatan yang hilang,  namun  didorong  oleh  faktor  persamaan  kepentingan  untuk  melindungi  sumber  air  sebagai  jasa lingkungan.  Sebanyak  100%  narasumber  menyatakan  bahwa  mereka  akan  tetap  menjaga  hutannya  karena alasan sumber air ini.
Faktor lain yang mendorong keberterimaan masyarakat adalah karena masyarakat tidak lagi sepenuhnya mengandalkan perladangan, namun seperti diidentifikasi oleh Afiff et al . (2012), mata pencaharian masyarakat

## Nugroho C, Supriatna J, Kusworo A
mulai  berpindah  dari  berladang  ke  mata  pencaharian  lain  seperti  menjadi  karyawan  perusahaan  sawit  dan bertani  menetap.  Masyarakat  menjadikan  lahan  berladang  mereka  sebagai  kebun  buah-buahan  yang  dapat dipanen sebagai penghasilan tambahan.
Selain  dampak  positif,  skema  ini  juga  memunculkan  potensi  ancaman  keberlanjutan  berupa  konflik internal. Konflik muncul dari ketidakpuasan pemilik lahan yang menguasai dan mengelola agroforestri di zona pemanfaatan  seluas  39%  dari  total  hutan  desa.  Ketidakpuasan  pemilik  lahan  adalah  tentang  bagaimana seharusnya uang yang diterima oleh LPHD dimanfaatkan oleh para pemilik lahan. Sebesar 56% narasumber menilai bahwa dana belum dikelola secara transparan terutama terkait dengan pemanfaatan uang untuk pemilik lahan agar dapat dibagi secara individual. Keinginan para pemilik lahan untuk mendapatkan pembagian secara individu imbalan tersebut mendukung studi PJL di tapak yang lain yang dilakukan oleh Kaczan et al. (2013) yang  menyatakan  bahwa  keberhasilan  pengurangan  deforestasi  disebabkan  mekanisme  pemberian  imbalan PJL dalam bentuk tunai dan non tunai lebih menarik bagi pemilik lahan secara individual dibandingkan dalam bentuk pembayaran tunai dalam group. Jika pola individual ini terus berlanjut maka keberlanjutan skema ini sangat ditentukan oleh individu bukan lagi oleh komunal.

## Kesejahteraan Masyarakat
Ditinjau  dari  aspek  ekonomi,  hasil  riset  menunjukkan  bahwa  penggunaan  dana  skema  ini  belum memberikan dampak kesejahteraan terhadap masyarakat. Waktu pengukuran yang singkat yaitu 2 tahun sejak dimulainya  inisiasi  skema  REDD+ dan  PJL menjadi  sebab  mengapa  dampak  terhadap  kesejahteraan  belum dapat  terukur.  Selain  itu  terbatasnya  nilai  uang  yang  diterima  oleh  masyarakat  menjadi  alasan  penundaan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
Nilai kontrak yang ada saat ini belum dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat untuk kegiatan pengembangan ekonomi masyarakat. Dari total 150 juta rupiah uang yang diterima oleh masyarakat di tahun ke-2,  masyarakat  menyepakati  23%  dari  total  yaitu  sebesar  Rp.  34  500  000  untuk  kegiatan  pengembangan ekonomi.  Nilai  tersebut  dirasakan  oleh  masyarakat  sangat  kecil  untuk  memulai  usaha  ekonomi  sehingga mereka menabung terlebih dahulu alokasi pembiayaan tersebut untuk dimanfaatkan ketika sudah dirasa cukup.
Peluang  masyarakat  untuk  mendapatkan  dana  yang  lebih  besar  dari  skema  REDD+  dan  PJL  sangat tergantung dengan ketersediaan dana baik melalui pendanaan hibah maupun pasar karbon sukarela. Dengan perhitungan  ketersediaan  total  4  258  tCO 2 e  dapat  terjual  sepenuhnya  dengan  harga  per  ton  USD  14,  maka potensi penerimaan adalah sebesar USD 59 612 00. Dengan kurs Rp. 13,000, maka potensi dana yang dapat digunakan setiap tahunnya adalah sebesar Rp. 774 996 000.
Meskipun  dampak  positif  yang  diukur  dari  tingkat  kesejahteraan  belum  dapat  terukur,  skema  tersebut telah memberikan dampak positif secara sosial berupa pemberdayaan kelompok ibu-ibu, tersedianya bantuan untuk  kelompok  miskin,  ketersediaan  sumber  air  bersih,  peningkatan  pengetahuan  masyarakat,  tersedianya lapangan pekerjaan sebagai tenaga kerja patroli, terbantunya masyarakat dari kebakaran karena adanya patroli, dan  memberikan  kebanggaan  bagi  masyarakat  karena  telah  menjadi  contoh  keberhasilan  pengelolaan  hutan berkelanjutan.  Dampak  positif  tersebut  menunjukkan  bahwa  masyarakat  mampu  mengelola  dana  inisiasi skema PJL melalui mekanisme pembagian manfaat ( benefit sharing ) untuk kegiatan sosial. Meskipun dampak positif telah dirasakan secara sosial, skema ini juga menimbulkan dampak negatif yaitu potensi konflik sosial yang berawal dari kecurigaan pengelolaan keuangan.

## SIMPULAN
Variabel  tutupan  hutan  mengalami  peningkatan  ( forest  gain )  selama  intervensi  inisiasi  skema  REDD+ dan  PJL  diterapkan  di  hutan  desa.  Inisiasi  skema  tersebut  memberikan  pendanaan  yang  memadai  untuk kegiatan  pengamanan  area  hutan  dan  rehabilitasi  area  melalui  penanaman  pohon  buah-buahan.  Namun demikian persoalan belum disepakatinya mekanisme pembagian imbalan uang untuk pemilik lahan menjadi
ancaman terhadap tutupan hutan karena para pemilik lahan merasa tidak mendapatkan pengganti kesempatan yang hilang ( opportunity cost ) dari tidak diperbolehkannya membuka lahan.
Variabel kesejahteraan masyarakat belum dapat diukur dari intervensi inisiasi skema REDD+ dan PJL. Faktor penting mengapa variabel ini belum bisa diukur adalah waktu pengukuran yang singkat yaitu 2 tahun dari inisiasi skema ini mulai diterapkan dan nilai uang yang tidak memadai menurut masyarakat untuk memulai kegiatan pemberdayaan ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA
[BPS] Badan Pusat Statistik Kabupaten Ketapang. 2014. Kecamatan Matan Hilir Utara dalam angka 2014 . Ketapang : BPS.
[BSN]  Badan  Standardisasi  Nasional.  2010. SNI  7645:2010  tentang  Klasifikasi  penutup  lahan.  Badan Standardisasi Nasional. Jakarta : Badan Standardisasi Nasional.
[FFI] Fauna & Flora International. 2012. Plan Vivo Project Idea Note (PIN): Community Forest Ecosystem Services, Indonesia. Jakarta : Fauna & Flora International.
[FFI] Fauna & Flora International. 2015. Plan Vivo annual report 2015: Laman Satong Village Forest Carbon Project. Jakarta : Fauna & Flora International
Afiff S, Purwanto SA, Utami S, Haryono, Nugroho AC, Rokhdian AD. 2011. Kajian sosial dan kelembagaan terkait dengan pengelolaan hutan dalam Skema REDD di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat . Jakarta : Pusat Kajian Antropologi, FISIP, Universitas Indonesia.
Bond  I,  Grieg-Gran  M,  Wertz-Kanounnikoff  S,  Hazlewood  P,  Wunder  S,  Angelson  A.  2009. Incentives  to sustain forest ecosystem services: a review and lessons for REDD. London (UK), Bogor. Washington : International Institute for Environment and Development, London, UK with CIFOR, Bogor, Indonesia, and World Resources Institute, Washington D.C., USA.
Departemen  Kehutanan  dan  Badan  Pusat  Statistik.  2007. Identifikasi  Desa  dalam  Kawasan  Hutan .  2007. Jakarta : Departemen Kehutanan dan Badan Pusat Statistik.
Hutabarat  J,  Rachmansah  A.  2013. Community  forest  ecosystem  service  V.1.3.  (intervention:  avoided deforestation  and  forest  conservation  on  mineral  soil) .  Plan  Vivo  Technical  Specification.  Jakarta  : Fauna & Flora International.
Kaczan D, Swallow M, Adamowicz V. 2013. Designing a payments for ecosystem services (PES) program to reduce deforestation in Tanzania: An assessment of payment approaches. Ecol Econ . 95: 20-30.
Lapeyrea R, Pirardb R, Leimona B. 2015. Payments for environmental services in Indonesia: What if economic signals were lost in translation? Land Use Policy . 46: 283-291.
Leimona B, Joshi L. 2009. Can rewards for environmental services benefit the poor? Lessons from Asia. Int J Commons . 3: 82-107.
Pemerintah  Indonesia.  2009. Undang-Undang  No.  32  tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup . Jakarta: Sekretariat Negara.
Pemerintah Indonesia. 2014. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.89/Menhut-II/2014 Tentang Hutan Desa . Jakarta: Kementerian Kehutanan.
Rositah E. 2006. Governance Brief: Kemiskinan Masyarakat Desa sekitar  Hutan dan Penanggulangannya . Bogor : CIFOR.
Tacconi L, Mahanty S, Suich H. 2013. The Livelihood Impacts of Payments for Environmental Services and Implications for REDD+. Soc Natur Resour . 26 (6): 733-744.
Tacconi L. 2012. Redefining Payments for Environmental Services. Ecol Econ . 73: 29-36.
Torpey-Saboe N, Andersson K, Mwangi E, Persha L, Salk CW. 2015. Benefit Sharing Among Local Resource Users: The Role of Property Rights. World Dev . 72: 408-418.

## Nugroho C, Supriatna J, Kusworo A
Wunder S. 2009. Can payments for environmental services reduce deforestation and forest degradation? D i dalam A. w.-K. Angelsen. 2009. Realising REDD+: National strategy and policy options (hlm 213-224). Bogor : CIFOR.
Yayasan  Resource  Development  Center.  2009. Peluang  Pemanfaatan  Potensi  Karbon  Hutan  Dalam  Isu Perubahan Iklim. Jakarta: Forest Governance and Multistakeholder Forestry Programme (MFP) II.