## ANALISIS KINERJA KEUANGAN DALAM MENINGKATKAN KEMANDIRIAN DAERAH
Sitti Retno Faridatussalam Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta srf122@ums.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan dari pemerintahan Kabupaten Karanganyar periode 2014-2018. Metode dalam penelitian ini mengunakan diskriptif kuantitatif dimana data yang digunakan adalah data sekunder. Analisis kinerja keuangan dan kemampuan keuangan ini dilakukan dengan menggunakan analisis rasio seperti derajat desentralisasi fiskal, rasio kemandirian, analisis efektivitas PAD, rasio ketergantungan daerah, growth dan shere. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa rasio tingkat kemandirian keuangan kabupaten karanganyar memiliki hubungan yang konsultatif, di sisi lain pemerintah kabupaten karanganyar sangat efektif dalam merealisasikan pendapatan asli daerahnya.
Kata kunci: kemandirian keuangan daerah,analisis rasio dan kinerja keuangan

## ABSTRACT
The aim of this research is to analyze the financial performance of Karanganyar government in 2014-2018. The method in this research uses quantitative descriptive where the data used are secondary data. The financial performance and financial capacity analysis were carried out using ratio analysis such as fiscal decentralization capacity, independence ratio, effectivity analysis of local own-source revenue, dependency ratio, growth and share. The study concluded that financial independence ratio of Karanganyar regency has a high degree of dependence with the central government,  on the other hand the government of Karanganyar regency was deemed very effective in realizing its own-source revenue.
Keywords: regional financial independence, ratio analysis and financial performance
Latar Belakang
Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing-masing.
Selain itu, salah satu perwujutan pelaksanaan otonomi daerah adalah
desentralisasi. Menurut UU No.32 tahun 2004, definisi  dari  desentralisasi  adalah  penyerahan wewenang pemerintahaan oleh kepada daerah otonom untuk mengatur dan menurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan diberlakukan otonomi daerah, Kabupaten Karanganyar mengemban tanggung jawab untuk menjadi lebih mandiri dalam mengelolah dan meningkatkan kinerja keuangan pemerintahannya yang pada akhirnya akan dipertanggungjawabkan kepada pemerintah pusat bahkan masyarakat kabupten Karanganyar sendiri.
Pelaksannaan  desentralisasi  fisikal  oleh pemerintah daerah yang dibiayai atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Analisis Kinerja Keuangan... (71-76)
(APBD). APBD merupakan cerminan dari program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama periode tertentu. untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah tersebut perlu ditetapkan standar atau acuan kapan suatu daerah dikatakan mandiri, efektif, efisien, dan akuntabel sehingga diperlukan suatu pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai tolak ukur dalam penetapan kebijakan keuangan pada tahun anggaran selanjutnya. Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah menggali ddan mengelolah sumber-sember keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhan guna mendukung berjalanya sistem pemerintahaan, pelayanan kepada masyarakat dengan tidak bergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat. Pemerintah daerah juga memeliki fleksibelitas  dalam  menggunakan  dananya sesuai dengan aturan yang berlaku.
Bentuk dari pengukuran kinerja tersebut adalah dengan melakukan analisis laporan keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya. Analisis laporan keuangan dimaksutkan untuk membantu bagaimana cara memahami laporan keuangan, bagaimana menafirkan  angka-angka  dalam  laporan keuangan, dan bagaimana menggunakan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan.
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam hal ini yang menjadi rumusan permassalahan adalah bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Karanganyar selama lima tahun terakhir (tahun 2014-2018) dengan menggunakan analisis kinerja keuangan ini dilakukan dengan menggunakan analisis rasio seperti derajat desentralisasi fisikal, rasio kemandirian, analisis efektivitas PAD, dan rasio ketergantungan daerah.
Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah selama lima tahun terakhir dengan menggunakan analisis rasio seperti derajat desentralisasi fisikal, rasio
kemandirian, analisis efektivitas PAD, rasio ketergantungan daerah, growth , dan share .

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian berbentuk deskriptif kuantitatif, dimana penelitian ini bertujuan mendeskripsikan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi tertentu atau mencoba menggambar fenomena secara detail.
Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Karanganyar dikarenakan wabah pandemic COVID-19 yang menyebabkan pemerintah melakukan PSBB kepada masyarakat untuk tidak keluar rumah, maka penelitian ini dilakukan dengan mengambil data dari publikasi APBD kabupaten karanganyar.
Penelitian ini menggunakan data kuantitatif sebagai satu-satunya jenis data.Data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka, dapat diukur, dan dilakukan perhitungan serta perlu ditafsirkan terlebih dahulu agarmenjadi informasi.Data yang digunakan dalam penelitian adalah data ABPD Kabupaten Karanganyar dalam angka periode 2014-2018.
Teknik pengumpulan data yang dilakukan penelitian adalah dengan cara seperti melakukan dokumentasi. Teknik dokumentasi ini dilakukan dengan cara mengcopy atau mencatat dokumen- dokumen, arsip-arsip maupun data lain yang yerkait masalah yang diteliti.
Menurut Mahmudi (2010) terdapat beberapa analisis rasio didalam pengukuran pemerintah daerah yang dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD adalah sebagai berikut:
1)  Derajat Desentralisasi Derajat desentralisasi digunakan untuk menggambarkan besarnya campur tangan pemerintah pusat dalam pembangunan daerah, dan menunjukkan tingkat kesiapan pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Formula derajat desentralisasi adalah sebagai berikut (Reksohadiprojo, melalui Pramono.J)
DAYA SAING Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber Daya Vol. 22, No. 2, Desember 2020
Tabel 1. Kriteria Penilaian Derajat Desentralisasi Fiskal Nilai Derajat Desentralisasi Keterangan 0,00 – 10,00 Sangat Kurang 10,01 – 20,00 Kurang 20,01 – 30,00 Sedang 30,01 – 40,00 Cukup 40,01 – 50,00 Baik > 50,00 Sangat Baik
Sumber: Reksohadiprojo (2004)
2)  Rasio Kemandirian
Rasio kemandirian menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi. Formula rasio kemandirian adalah sebagai berikut:

## Tabel 2. Tabel Pola Hubungan dan Tingkat
kemampuan Daerah
Nilai Rasio Kemandirian Kemampuan Keuangan Pola Hubungan 0 - 25 Rendah Sekali Instruktif 25 - 50 Rendah Konsultatif 50 - 75 Sedang Partisipatif 75 - 100 Tinggi Delegkatif Sumber: Paul Hersey dan Kenneth Blanchard dalam Halim 2012

## 3)  Analisis Efektivitas Pendapatan Asli
Daerah
Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Formula efektivitas PAD adalah sebagai berikut:
Tabel 3. Kriteria Penilaian Efektivitas Pengelolahan Keuangan Daerah Prosentase Kinerja Keuangan Kriteria > 100 % Sangat efektif 100% Efektif 90% - 99% Cukup Efektif 75% - 89% Kurang Efektif < 75 % Tidak Efektif Sumber: Mahmudi (2010;142)

## 4)  Rasio Ketergantungan Keuangan
Daerah
Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap penerimaan pusat dan/atau pemerintah propinsi. Berdasarkan kriteria yang dibuat oleh Fisipol UGM yang bekerjasama dengan Badan Litbang Depdagri tahun 1991 (Tan, 2010), maka formula rasio ketergantungan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

## Tabel 4. Penilaian Ketergantungan Keuangan
Daerah Nilai Rasio Ketergantungan Keterangan 0,00 – 10,00 Sangat Rendah 10,01 – 20,00 Rendah 20,01 – 30,00 Sedang 30,01 – 40,00 Cukup 40,01 – 50,00 Tinggi > 50,00 Sangat Tinggi

## Sumber: Badan Litbang Depdagri
5)  Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Analisis ini menggunakan perhitungan kinerja PAD melalui ukuran Grwoth dan Share,  yang  kemudian  diklarifikasikan melalui pemetaan kemampuan keuangan daerah berdasarkan Metode Kuadran.
Analisis Kinerja Keuangan... (71-76)
a)  Growth Untuk mengukur besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Formula growth adalah sebagai berikut:
b)  Share Untuk mengukur seberapa jauh kemampuan daerah membiayai kegiatan rutin dan kegiatan pembangunan serta untuk melihat kapasitas kemampuan keuangan daerah.
Tabel 5. Tabel Peta keuangan Daerah Kuadran II : shere rendah sedangkan growth tinggi
Kuadran I : shere dan growth sama-sama tinggi
Kuadran IV : shere dan growth sama-sama rendah Kuadran III : shere tinggi sedangkan growth rendah
Hasil Dan Pembahasn Rasio derajat desentralisasi Kabupaten Karanganyar relatif rendah, mengalami peningkataan pada tahun 2017 tetapi turun lagi pada tahun 2018. Ini menunjukan bahwa pendapatan asli daerah masih relatif kecil .
Tabel 6. Derajat Desentralisasi Kabupaten Karanganyar 2014-2018 Tahun Derajat Desentralisasi (%) Tingkat Desentralisasi Fisikal 2014 13,32 Kurang 2015 13,92 Kurang 2016 14,97 Kurang 2017 20,31 Sedang 2018 16,23 kurang Sumber: BPPKAD Kabupaten Karanganyar
Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah,pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber yang diperlukan oleh daerah. Berdasarkan Tabel 7, rasio kemandirian Kabupaten Karanganyar relatif kecil sehingga kabupaten karanganyar memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi kepada pemerintah pusat atau pemerintah provinsi dkarenakan jumlah yang membayar pajak dan retribusi sebagai sumber yang diperlukan kecil.

## Tabel 7. Rasio Kemandirian Kabupaten
Karanganyar 2014-2018 Tahun Rasio Kemandirian (%) Pola Hubungan 2014 22,52 Instruktif 2015 24,45 Instruktif 2016 21,67 Instruktif 2017 32,65 Konsultatif 2018 25,88 Konsultatif Sumber: BPPKAD Kabupaten Karanganyar
Analisis  Efektifitas  PAD  Kabupaten Karanganyar, dapat dilihat rasio efektivitas dari table di bawah bahwa pertumbuhan rasio tertinggi ada di tahun 2017 dan yang paling rendah ada pada tahun 2015. Ini menunjukan bahwa pemerintah daerah kabupaten karanganyar dapat merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan.
Tabel 8. Analisis Efektifitas PAD Tahun Presentase Kriteria 2014 110,24 Sangat Efektif 2015 85,68 Kurang Efektif 2016 100,28 Sangat Efektif 2017 104,52 Sangat Efektif 2018 102,93 Sangat Efektif Sumber: BPPKAD Kabupaten Karanganyar Rasio Ketergantungan Daerah Kabupaten Karanganyar, dapat dilihat dari table ratio
DAYA SAING Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber Daya Vol. 22, No. 2, Desember 2020 ketergantungan keuangan daerah sangat tinggi dari tahun ketahun semakin tinggi ini menunjukan bahwa pemerintah daerah kabupaten karanganyar memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi kepada pemerintah pusat.
Tabel 9. Rasio ketergantungan Daerah Kabupaten
Karanganyar 2014-2018 Tahun Presentase Ketergantungan Keuangan Daerah 2014 59,13 Sangat Tinggi 2015 56,25 Sangat Tinggi 2016 69,08 Sangat Tinggi 2017 62,22 Sangat Tinggi 2018 62,71 Sangat Tinggi Sumber: BPPKAD Kabupaten Karanganyar
Tabel 10. Growth dan Share Kabupaten Karanganyar 2014-2018 Tahun Growth (%) Share (%) 2014 33,13 13,37 2015 18,64 14,38 2016 17,93 14,44 2017 37,78 20,08 2018 -17,34 16,62

## Sumber: BPPKAD Kabupaten Karanganyar
Dari tabel di atas growth dan share kabupaten karanganyar dilihat dengan menggunakan peta kemampuan keuangan daerah menunjukan kuadran II pada tahun 2018 growth lebih rendah dibandingkan share. Posisi Kuadran II ini  menunjukkan bahwa kondisi masih belum ideal, akan tetapi menunjukkan bahwa daerah memiliki
kemampuan yang cukup bagus untuk mengembangkan potensi lokalnya, yang berdampak PAD bisa mempunyai andil yang besar dalam APBD.
Penutup Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan yang telah diuraikan kinerja pengelolahan Kabupaten Karanganyar berdasarkan rasio keuangan adalah kurang baik. Pola hubungan kemandirian daerah dalam lima tahun terakhir menunjukan pola hubungan konsulatif dimana peran pemerintah pusat masih lebih dominan daripada pemerintah Kabupaten Karanganyar. Sementara itu efektivitas keuangan daerah baik atau efektif, melampaui target yang telah ditetapkan, namun peningkatan pendapatan asli daerah perlu diperhatikan karena kontribusi pendapatan asli daerah mesih relatif kecil.
Melihat permasalahan yang ada dan dengan memperhatikan hasil dari analisis terhadap rasio pengelolahan keuangan terhadap APBD Kabupaten Karanganyar, maka saran yang mungkin bermanfaat bagi pertumbuhan kekonomi Kabupaten Katanganyar adalah sebagai berikut:
1)  Pemerintah Kabupataen Karanganyar harus mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat yaitu dengan mengoptimalkan potensi sumber pendapatan yang ada.
2)  Pemerintah Kabupaten Karanganyar perlu meningkatkan pembangunan serta penyediaan sarana dan prasarana umum untuk meningkatkan perekonomian dan untuk menarik investor.

## Referensi
Atmoko.C, 2014 , BI : Kajian Regional Untuk Ukur Perekonomian Nasional. Antara News.com Halim, Abdul. 2012 Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah, Salemba Empat, Jakarta.
Mahmudi, 2010, Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Edisi kedua, UPP STIM YKPN, Yogyakarta
Kemenkeu. 2014. APBD 2014 Kab. Karanganyar. http://www.djpk.kemenkeu.go.id/portal/ data/apbd (diakses 3 Juni)
Kemenkeu. 2015 APBD 2015 Kab. Karanganyar. http://www.djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/ apbd (diakses 3 Juni)
Analisis Kinerja Keuangan... (71-76)
Kemenkeu. 2016 APBD 2016 Kab. Karanganyar. http://www.djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/ apbd (diakses 3 Juni)
Kemenkeu. 2017 APBD 2017 Kab. Karanganyar. http://www.djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/ apbd (diakses 3 Juni)
Kemenkeu. 2018 APBD 2018 Kab. Karanganyar. http://www.djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/ apbd (diakses 3 Juni)
Machsum, Mohammad. 2009. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. BPFE, Yogyakarta Moullin, M. 2007. Improving and Evaluating Performance with The Public Sector Scorecard.
International Journal of Productivity and Performance Management. Vol.66 ISS 4pp Pemerintah Kabupaten Karanganyar. 2018.APBD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018. http:// www.karanganyarkab.go.id/tag/apbd/ (diakses 3 Juni )
Pramono,J. 2014. Analisis  Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (studi Kasus pada pemerintah Kota Surakarta). Jurnal Ilmiah Among Makarti. Vol.7 No.13:82-112.
Rahmayati, A, 2016, Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo, tahun 2011-2013. Jurnal Eka Cida. Vol.1 No.1 Maret 2016. ISSN : 2503-3565 e-ISSN: 2503-3689
Ramadhani. F, 2016, Analisis  Kemandirian dan Efektifitas Keuangan Daerah di Kota Tarakan tahun 2010/2015. Jurnal Ekonomi Pembangunan, vol.14, No.01 Juni 2016. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang.
Sandi, I Wayan, Fridayana,2016. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Jambrana Tahun 2010-1014. E-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen. Vol.4 tahun 2016
Sumardi dan Dwi Prasetyani, 2011 , Analisis Kinerja dan Potensi Pendapatan Asli Daerah, Cetakan 1, CakraBooks Solo.
Tan, Syamsudijal , 2010, Perencanaan Pembangunan – Teori dan Implementasi pada Pembangunan Daerah, Fakultas Ekonomi Jambi, Jambi.
Undang-Undang No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemrintah Pusat dan Daerah