Jurnal Notariil, VOL. 1, No. 1, NOVEMBER 2016, 88-108
Available Online at http://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jn
DOI: 10.22225/jn.1.1.109.88-108

## APLIKASI KODE ETIK HAK INGKAR NOTARIS SEBAGAI SAKSI DALAM PERKARA PERDATA DAN PIDANA
Dahlil Marjon Universitas Andalas Marjan_dahlil@yahoo.co.id

## Abstrak
Sebelum membahas lebih lanjut mengenai hak ingkar dan dasar hukum maka terlebih dulu memahami  apa  tujuan  dari  lembaga  kenotariatan,  untuk  memenuhi  alat  bukti  autentik yang sangat dibutuhkan dalam hal menggunakan kepentingan yang timbul karena adanya transaksi dagang yang dilakukan. Lembaga kemasyarakatan yang dikenal sebagai notariat ini  timbul  dari  kebutuhan  dalam  pergaulan  sesama  manusia  yang  menghendaki  adanya bukti  mengenai  hubungan  hukum  keperdataan  yang  ada  dan  terjadi  diantara  mereka suatau lembaga.
Kata Kunci: Kenotariatan, Hak ingkar, Dasar hukum

## Abstract
Before discussing more about the right of refusal and the legal basis of the first to under- stand  what  the  purpose  of  the  institution  notary,  to  meet  authentic  evidence  which  is needed in case arising from commercial transactions conducted. Social institutions, known as the notary arises from the need in the association of fellow human beings who want the evidence regarding the relationship existing civil law and took place between agencies.
Keywords: notary, Right of refusion, legal basis

## 1. PENDAHULUAN
Pasca  disahkannya  Undang-Undang Jabatan  Notaris  yakni  Undang-Undang Nomor  2  tahun  2014  tentang perubahan  Undang-Undang  30  Tahun 2004  tentang  Jabatan  Notaris  (UUJN), peranan  notaris  memasuki  era  baru. Lahirnya  Undang-Undang  Jabatan Notaris  mengakhiri  hampir  2  abad berlakunya  Peraturan  Jabatan  Notaris yaitu Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie (Stb. 1860:3) yang mengatur
mengenai  jabatan  notaris.  Peraturan Jabatan  Notaris  Staatblad  1860  Nomor 3 ini dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan  hukum  dan  kebutuhan masyarakat  Indonesia.  Oleh  karena  itu Peraturan  Jabatan  Notaris  ini  harus diganti  untuk  disesuaikan  dengan kondisi  dan  perkembangan  masyarakat Indonesia.  Lahirnya  Undang-Undang Nomor  2  tahun  2014  tentang perubahan  Undang-Undang  30  Tahun 2004  tentang  Jabatan  Notaris  (UUJN)
merupakan  terobosan  baru  untuk memastikan  bahwa  fungsi  notaris sebagai pejabat umum dapat terlaksana dengan baik.
Notaris  merupakan  salah  satu pejabat  negara  yang  kedudukannya sangat  dibutuhkan  di  masa  sekarang ini.  Di  masa  modern  ini,  masyarakat sudah  banyak  tidak  lagi  mengenal perjanjian  yang  berdasarkan  atas kepercayaan  satu  sama  lain  seperti yang  mereka  kenal  dulu.  Dahulu perjanjian-perjanjian  menurut  hukum adat tidak dibuat dalam bentuk tertulis, dilakukan secara lisan saja, oleh karena adanya  saling  mempercayai.  Tuntut menuntut  boleh  dikatakan  sangat jarang  sekali  terjadi  akibat  tidak dipenuhinya  perjanjian  yang  dilakukan. Oleh karenanya jika timbul perselisihan diantara  mereka  maka  para  pihak hanya  mengajukan  saksi-saksi  yang dapat  membenarkan  atau  menguatkan dalil-dalil  yang  dimajukan  di  muka pers idan gan .  Ole h  k aren a  itu pembuktian dengan saksi dalam hukum adat sangatlah penting.
Berlainan  dengan  sekarang  dimana para  pihak  dalam  membuat  perjanjian
memerlukan  bentuk  tertulis.  Bukti  fisik dari  perjanjian  itu  yang  diperlukan. Oleh  karena  itu  setiap  perjanjian  yang dilakukan  oleh  masyarakat  pasti  akan mengarah  kepada  notaris  sebagai sarana  keabsahan  perjanjian  yang mereka lakukan. Notaris dianggap yang melahirkan  bukti  fisik  dari  perjanjian yang disepakati oleh para pihak. Karena itulah,  kedudukan  notaris  menjadi semakin penting di masa sekarang ini.
Sebagaimana  pejabat  negara  lain yang  mempunyai  wewenang  tersendiri khusus  untuk  pejabat  negara  bidang yang  dimaksud,  maka  notaris  juga memiliki  kewenangan  tersendiri  yang tidak  dimiliki  oleh  pejabat  negara  yang lainnya. Masing-masing pejabat Negara ini  mempunyai  kewenangan  yang berbeda satu sama lain.
Selain  kewenangannya,  para  notaris juga  memiliki  kewajiban  dan  larangan yang  wajib  mereka  patuhi  dalam pelaksanaan  tugas.  Kewenangan, kewajiban  dan  larangan  adalah konsekwensi  logis  dari  adanya  suatu jabatan. Dengan berdasar pada Undang -Undang  Nomor  2  tahun  2014  tentang perubahan  Undang-Undang  30  Tahun
Copyright © 2016 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 1 November 2016, 89
2004  tentang  Jabatan  Notaris  (UUJN), para  notaris  di  Indonesia  wajib  untuk memah ami  apa  y ang  men jadi wewenang dan kewajiban mereka serta larangan  yang  tidak  boleh  dilakukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
Sebagaimana  diketahui  bahwa  Akta Notaris  yang  merupakan  suatu  akta otentik  yang  memiliki  kekuatan pembuktian  lengkap  atau  sempurna dalam  sengketa  hukum  perdata  dapat m e n g a l a m i   p e n u r u n a n   s t a t u s (degradasi) dari kekuatan bukti lengkap dan sempurna menjadi permulaan bukti seperti akta dibawah tangan, dan dapat cacat  hukum  yang  menyebabkan kebatalan  atau  ketidakabsahan  akta tersebut.  Apabila  terjadi  degradasi  dari akta  otentik  menjadi  akta  dibawah tangan atau bahkan batal demi hukum maka  hal  itu  akan  menimbulkan kerugian  bagi  para  pihak.  Oleh karenanya  Notaris  tersebut  dapat digugat  oleh  pihak.  Pihak  yang menderita  kerugian  dapat  menuntut dengan  tuntutan  melakukan  perbuatan melanggar  hukum  ( onrechtmatige daad)  yang  disyaratkan  dalam  pasal 1365  maupun  dalam  pasal  1367  KUH
Perdata  atau  ingkar  janji  atau wanprestasi  menurut  pasal  1234  KUH Perdata.
Sanksi  administrasi  terhadap  Notaris yang  melanggar  ketentuan  peraturan perundang-undangan ada 5 jenis sanksi administrasi  yang  berlakunya  secara berjenjang  yaitu  berupa  :  1.  Teguran lisan,  2.  Teguran  tertulis,  3. P e m b e r h e n t i a n   s e m e n t a r a ,   4 . Pemberhentian  dengan  hormat,  dan  5. P e m b e r h e n t i a n   t i d a k   h o r m a t . Sedangkan  penjatuhan  sanksi  pidana terhadap  Notaris  dapat  dilakukan sepanjan g  me me nuhi  rumusan pelanggaran  yang  tersebut  dalam Undang-Undang  Jabatan  Notaris,  kode etik  jabatan  notaris,  juga  harus memenuhi  unsur-unsur  dalam  KUHP pidana.
Pada dasarnya hak ingkar adalah hak untuk  mengundurkan  diri  dari membe rik an  kes aksian   dimuk a Pengadilan  dalam  masalah  Perdata maupun Pidana. Dalam perkara perdata n o t a r i s   l e b i h   l e l u a s a   u n t u k menggunakan  hak  ingkar  yang diberikan  undang-undang  kepadanya. Istilah  hak  ingkar  ini  merupakan
Copyright © 2016 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 1 November 2016, 90
terjemahan  dari  bahasa  Belanda verschoningsrecht  yang  artinya  adalah hak untuk dibebaskan dari memberikan keterangan  sebagai  saksi  dalam  suatu perkara  perdata  maupun  pidana.  Hak ini merupakan pengecualian dari prinsip umum  bahwa  setiap  orang  yang dipanggil  sebagai  saksi  wajib memberikan kesaksian itu.
Akan  tetapi,  terlepas  dari  itu  semua haruslah  digarisbawahi  bahwa  hak ingkar  adalah  “hak”  bukan  kewajiban. Dengan  pengertian  bahwa  Notaris tetaplah  dihadapkan  pada  akibat hukum  tertentu  apabila  menggunakan atau  tidak  menggunakan  hak  yang telah  diberikan  oleh  undang-undang tersebut. Untuk itulah notaris diberikan kesempatan  terlebih  dahulu  untuk m e m u t u s k a n   a p a k a h   a k a n menggunakan  hak  ingkar  dalam pemberian  suatu  kesaksian  atau  tidak. Jadi  jelas  Undang-undang  meletakkan kewajiban  secara  umum  kepada  setiap orang  yang  cakap  menjadi  saksi  untuk memberikan  kesaksian  di  muka pengadilan,  baik  dalam  proses  perdata maupun pidana.
Tulisan  singkat  ini  akan  mencoba
memahami  ruang  lingkup  hak  ingkar. Hak  ingkar  ini  merupakan  bagian  yang tak  terpisahkan  dari  bagian  kode  etik Notaris.  Undang-Undang  Jabatan Notaris  dalam  penerapannya  pada perkara  perdata  maupun  perkara pidana akan melibatkan notaris sebagai pihak atau sebagai saksi. Disamping itu juga sekaligus untuk menjawab apakah majelis  pengawas  notaris  memiliki kewenangan  untuk  memberikan persetujuan  kepada  hakim  dalam pemanggilan  notaris  sebagai  saksi  dan atau  pengambilan  foto  copy  minuta, surat-surat  lainnya  yang  dilekatkan pada  minuta  akta  dan  protokol  notaris yang  berada  dalam  penyimpanan  atau pengambilan  minuta  akta,  surat  surat yang  dilekatkan  pada  minuta  akta  dan protokol  notaris  dalam  penyimpanan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 Undang-Undang  Nomor  2  tahun  2014 tentang  perubahan  Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Apakah  yang  dimaksud  dengan  hak ingkar  Notaris  dan  dasar  hukum pengaturannya  Sejauhmana  hak  ingkar notaris  sebagai  saksi  dapat  diterapkan
Copyright © 2016 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 1 November 2016, 91
dalam  perkara  perdata  dan  pidana dalam sidang pengadilan?
Apakah  majelis  pengawas  notaris mempunyai  kewenangan  untuk memberikan  izin  kehadiran  Notaris dalam sidang pengadilan ?

## 2. PEMBAHASAN
Sebelum  membahas  lebih  lanjut mengenai hak ingkar dan dasar hukum serta  kewenangan  majelis  pengawas notaris untuk merekomendasikan dapat dipanggilnya  notaris  sebagai  saksi dalam  perkara  perdata  dan  pidana maka  terlebih  dahulu  akan  diuraikan m e n g e n a i   s e j a r a h   m u l a i berkembangnya  notaris  ini.  Sejarah perkembangan  Notaris  ini  penting diketahui  agar  dapat  dipahami bagaimana  sebetulnya  pengaruh  hak ingkar  notaris  tersebut  perlu  dipahami oleh semua pihak, terutama hakim dan penyidik polisi.
Notaris  adalah  sebuah  profesi  yang dapat dilacak balik ke abad ke 2-3 pada masa  Roma  Kuno,  dimana  mereka dikenal  sebagai scribae,  tabellius  atau notarius. Pada masa itu, mereka adalah golongan  orang  yang  mencatat  pidato.
Istilah  notaris  diambil  dari  nama pengabdinya, Notarius,  yang  kemudian menjadi  istilah/titel  bagi  golongan orang  penulis  cepat  atau  stenografer. Notaris  adalah  salah  satu  cabang  dari profesi hukum yang tertua di dunia.
Sekitar  abad  ke  5,  notaris  dianggap sebagai  pejabat  istana.  Di  Italia  utara sebagai  daerah  perdagangan  utama pada abad ke 11 - 12, dikenal Latijnse Notariat,  yaitu  orang  yang  diangkat oleh  penguasa  umum,  dengan  tujuan melayani  kepentingan  masyarakat umum,  dan  boleh  mendapatkan honorarium  atas  jasanya  oleh masyarakat umum.
Latijnse  notariat  ini  murni  berasal dari  Italia  Utara,  bukan  sebagai pengaruh  hukum  Romawi  Kuno.  Pada tahun 1888, terbitlah buku Formularium Tabellionum  oleh  Imerius,  pendiri sekolah  Bologna,  dalam  rangka peringatan  8  abad  sekolah  hukum Bologna.  Berturut-turut  seratus  tahun kemudian  ditebitkan  Summa  Artis Notariae  oleh  Rantero  dari  Perugia, kemudian  pada  abad  ke  13  buku dengan  judul  yang  sama  diterbitkan oleh  Rolandinus  Passegeri.  Ronaldinus
Copyright © 2016 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 1 November 2016, 92
Passegeri  kemudian  juga  menerbitkan Flos  Tamentorum.  Buku-buku  tersebut menjelaskan  definisi  notaris,  fungsi, k e w e n a n g a n   d a n   k e w a j i b a n - kewajibannya.
Sebelum  diperlakukan  Undang- Undang  Nomor  2  tahun  2014  tentang perubahan  Undang-Undang  30  Tahun 2004  tentang  Jabatan  Notaris  (UUJN), Indonesia  masih  mempergunakan  dan memakai  peraturan  Jabatan  Notaris yang  berasal  dari  produk  bangsa Belanda  sebagai  bangsa  penjajah. Pemberlakuan  Peraturan  Jabatan N o t a r i s   b a n g s a   p e n j a j a h   i n i diperkenankan  oleh  Pasal  2  Aturan Peralihan  Undang-Undang  Dasar  1945, yang mengatakan bahwa segala  badan negara  dan  peraturan  yang  ada  masih langsung  berlaku,  selama  belum diadakan  yang  baru  menurut  Undang- Undang Dasar 1945 ini.
Perkembangan  lembaga  notaris  di Indonesia,  mulai  masuk  pada permulaan  abad  ke  17.  Menurut  Jan Pieterszoon Coen 1 di Jacatra  (sekarang Jakarta)  antara  tahun  1617  sampai
1629,  untuk  keperluan  para  penduduk dan  para  pedagang  perlu  mengangkat seorang notaris, yang disebut Notarium Publicum. 2 Sejak  tanggal  27  Agustus 1620  diangkat  notaris  pertama  di Indonesia  yaitu  Melchior  Kerchem, sebagai  sekretaris  College  Van Schepenen (urusan perkapalan kota) di Jakarta  untuk  merangkap  sebagai notaris  yang  berkedudukan  di  Jakarta. Tugas  dari  Melchior  Kerchem  sebagai notaris  dalam  surat  pengangkatannya, yaitu  melayani  dan  melakukan  semua surat  libel  (Smaadschrift)  yang  bahasa Indonesianya  yaitu  tulisan  menghina/ menista, surat wasiat di bawah tangan, persiapan  penerangan,  akta  perjanjian perdagangan,  perjanjian  kawin,  surat wasiat,  dan  akta-akta  lainnya  dan ketentuan-ketentuan  yang  perlu  di Daerah  tingkat  kotapraja 3 .  Setelah pengangkatan  notaris  pertama  jumlah notaris  di  Indonesia  kian  berkembang dan pada tahun 1650 di Batavia hanya ada dua orang notaris yang diangkat.
Menurut  kenyataannya  para  notaris pada  waktu  itu  tidak  mempunyai
Copyright © 2016 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 1 November 2016, 93
1 Jan Pieterszoon Coen adalah juga pimpinan armada Belanda yang mendarat di Indonesia.
2 G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris,(Jakarta: Erlangga, 1983), hal 15
3 Komar Andasasmita, Notaris I, (Bandung: Sumur Bandung, 1981), hal 37
kebebasan  didalam  menjalankan jabatannya,  karena  notaris  pada  masa itu adalah pegawai dari Verenigde Oost Indie  Compagnie  (VOC).  Bahkan  tahun 1632  dikeluarkan  plakat  yang  berisi ketentuan  bahwa  notaris,  sekretaris dan  pejabat  lainnya  dilarang  untuk membuat akta-akta transport, jual beli, surat  wasiat  dan  lain-lain  akta,  jika tidak  mendapat  persetujuan  terlebih dahulu  dari  Gubernur  Jenderal  dan daden van indie dengan ancaman akan kehilangan  jabatannya.  Namun  dalam prakteknya  ketentuan  tersebut  tidak dipatuhi  oleh  pejabat-pejabat  atau notaris yang bersangkutan.
Maksud  dan  tujuan  membawa lembaga  kenotariatan  ke  Indonesia adalah  untuk  memenuhi  kebutuhan akan  alat  bukti  autentik  yang  sangat dibutuhkan  untuk  menggunakan  hal dan  kepentingan  yang  timbul  karena adanya  transaksi  dagang  yang  mereka lakukan.  Lembaga  kenotariatan  di Indonesia pada waktu itu belum dikenal dan  meluas  ke  kota-kota  kecil  bahkan desa-desa  hal  ini  dikarenakan  sebelum perang dunia ke 2 (dua) hampir seluruh notaris  yang  ada  di  Indonesia  pada
waktu  itu  adalah  berkebangsaan B e l a n d a .   S e d a n g k a n   y a n g berkebangsaan Indonesia sangat sedikit j u m l a h n y a ,   l a g i   p u l a   m e re k a mempunyai  kedudukan  di  kota-kota be s ar   s e d an gk an   o r an g - o r an g Indonesia  berada  di  daerah-daerah.  Di samping  itu  tingkat  kesadaran  dan budaya  hukum  masyarakat  Indonesia pada waktu itu suatu  masyarakat yang masih  bersifat  primordial  yang  masih berpegang  teguh  pada  hukum  adat serta  kaidah-kaidah  religius,  lebih-lebih lagi  para  pengasuh  dari  lembaga notiariat  itu  lebih  menitik  beratkan orientasinya pada hukum barat. Semua itu merupakan faktor penghambat yang merugikan  bagi  perkembangan  dan untuk  dikenalnya  lembaga  notariat  ini dengan  cepat  dan  secara  luas dikalangan  masyarakat  yang  justru harus dilayaninya.
Lembaga  kemasyarakatan  yang dikenal sebagai notariat ini  timbul dari kebutuhan  dalam  pergaulan  sesama manusia yang menghendai adanya alat bukti  baginya  mengenai  hubungan hukum keperdataan yang ada dan/atau terjadi  diantara  mereka  suatu  lembaga
Copyright © 2016 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 1 November 2016, 94
dengan  para  pengabdinya  yang ditugaskan  oleh  kekuasaan  umum ( openbaar  gezag)  untuk  dimana  dan apabila  undang-undang  mengharuskan sedemikian  atau  dikehendaki  oleh masyarakat membuat  alat bukti  tertulis yang mempunyai kekuatan autentik.
Saat ini notaris dikenal sebagai orang yang  melayani  masyarakat  untuk membuat akta atau dokumen-dokumen yang  autentik.  Akan  tetapi,  tugas  ini sedikit  berbeda  dengan  yang  dilakoni para notaris pada awal kemunculannya. Saat  kejayaan  bangsa  Romawi,  tidak hanya  ada  kelompok  gladiator  di  sana, tetapi  juga  hidup  sekelompok  orang yang disebut notarius.
Berbicara  mengenai  notaris,  berarti kita  bicara  mengenai  autentisitas dokumen. Hal itulah yang menjadi salah satu  alasan  orang  berkunjung  ke notaris.  Pengakuan  akan  sifat autentisitas  dokumen  tersebut  tidak datang  secara  serta  merta,  tetapi pengakuan baru muncul pada abad ke- 13  (tiga  belas),  sekian  ratus  tahun setelah  kemunculan  jabatan  notaris. Beberapa ratus tahun kemudian barulah
muncul  peraturan  yang  disebut ventosewet. 4
Di  Indonesia,  notaris  bertindak sebagai  pelayan  masyarakat.  Hal  ini karena  notaris  adalah  pejabat  yang diangkat  oleh  pemerintah  untuk melayani  kebutuhan  masyarakat  akan dokumen-dokumen  legal  yang  sah. Meskipun  status  notaris  sebagai pelayan  masyarakat,  jangan  berpikiran bahwa  notaris  menggunakan  pakaian yang  sederhana.  Justru  sebaliknya, notaris  mengenakan  pakaian  yang resmi dan eksklusif guna menunjukkan profesionalisme  dan  keseriusan mereka.
Sebagai  seorang  dengan  jabatan notaris  sudah  seharusnya  orang t e r s e b u t   d a l a m   m e n j a l a n k a n jabatannya  lebih  “diistimewakan” k e d u d u k a n n y a   d a l a m   h u k u m dibandingkan  dengan  orang  lain. Namun  seorang  notaris  di  luar jabatannya adalah orang yang memiliki kedudukan  yang  sama  dengan  orang yang lain (equality before the law). 5
Tentu  saja  ada  beberapa  hal  yang harus  dipenuhi  untuk  menjadi  seorang
Copyright © 2016 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 1 November 2016, 95
4 Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, Ke Notaris, Penerbit Raih Asa Sukses, Jakarta, 2009, hal 23.
5 www.Google search “Harkat dan Martabat Notaris”.co.id
notaris. Tidak mungkin seorang notaris dapat  berpraktek  tanpa  memiliki kemampuan  memadai.  Latar  belakang pendidikan  hukum  merupakan  sebuah keniscayaan. Setelah lulus dari fakultas hukum,  seorang  calon  notaris  wajib mengikuti  kuliah  bidang  kenotariatan atau  menempuh  pendidikan  Strata  2 (dua)  hukum  bidang  kenotariatan. Tidak cukup berbekal pendidikan formil saja  untuk  menjadi  profesi  notaris  di Indonesia.  Syarat  lain  menjadi  calon notaris  di  Indonesia  secara  umum orang  yang  berkewarganegaraan Indonesia. Oleh karena seorang notaris adalah  pejabat  umum  yang  diangkat oleh  negara  untuk  mewakili  negara dalam  pembuatan  akta-akta  autentik yang dibuat berisi hal-hal yang sifatnya rahasia.  Tentu  akan  berbahaya,  jika jabatan  ini  dipegang  oleh  seorang warga  negara  asing.  Bisa–bisa  rahasia negeri ini jatuh ke tangan negara lain.
Menjadi  notaris  yang  baik  dituntut untuk  memiliki  kedewasaan  yang matang. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum  Perdata  (selanjutnya  disingkat KUHPerdata)  bahwa  usia  dewasa seseorang  adalah  21  (duapuluh  satu)
tahun,  tetapi  seseorang  untuk  dapat m e n j a d i   n o t a r i s   b e r d a s a r k a n berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  2 tahun 2014 tentang perubahan Undang -Undang  30  Tahun  2004  tentang  Jab- atan  Notaris  (UUJN)  haruslah  berusia 27 (dua puluh tujuh) tahun.
Di Indonesia para notaris berhimpun dalam  sebuah  wadah  perkumpulan yang bernama Ikatan Notaris Indonesia (yang  selanjutnya  disingkat  INI).  INI merupakan  perkumpulan  notaris  yang legal  dan  sudah  berbadan  hukum sesuai  SK  Menteri  Kehakiman  Replubik Indonesia  tanggal  23  Januari  1995 Nomor C210221.HT.01.06.
Hak ingkar ini mulai diperbincangkan berawal  dengan  ditariknya  seorang notaris  sebagai  salah  satu  tergugat dalam  suatu  perkara  perdata  antara Badan  Penyehatan  Perbankan  Nasional (Kreditur)  selaku  penggugat  dan nasabah  debitur  selaku  tergugat, dengan obyek sengketa adanya 2 (dua) salinan  akta  pengakuan  hutang  yang dibuat  dihadapan  notaris  yang  sama dengan nomor dan tanggal yang sama, namun  substansi  jumlah  hutangnya berbeda  dalam  2  (dua)  salinan  akta
Copyright © 2016 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 1 November 2016, 96
tersebut.  Masing -masing  pihak berpegang  kepada  salinan  akta pengakuan hutangnya. Dalam kasus ini majelis  hakim  melalui  suratnya  kepada majelis  pengawas  notaris  telah meminta  persetujuan  agar  foto  copy minuta  aktanya  dapat  dibawa  oleh notaris  yang  bersangkutan  dalam sidang pengadilan. 6
Selain  kewajiban  untuk  melakukan hal-hal  yang  telah  diatur  dalam  UU, notaris masih memiliki suatu kewajiban lain.  Hal  ini  berhubungan  dengan sumpah/janji notaris yang berisi bahwa notaris akan merahasiakan isi akta dan keterangan  yang  diperoleh  dalam pelaksanaan  jabatan  notaris.  Secara umum,  notaris  wajib  merahasiakan  isi akta  dan  keterangan  yang  diperoleh dalam  pembuatan  akta  notaris,  kecuali diperintahkan  oleh  undang-undang b a h w a   n o t a r i s   t i d a k   w a j i b merahasiakan  dan  memberikan keterangan  yang  diperlukan  yang berkaitan  dengan  akta  tersebut. Dengan  demikian,  hanya  undang-
u n d a n g   s a j a   y a n g   d a p a t memerintahkan notaris untuk membuka rahasia  isi  akta  dan  keterangan/ pernyataan yang  diketahui oleh notaris yang berkaitan dengan pembuatan akta yang dimaksud.
Hal  ini  dikenal  dengan  “kewajiban ingkar”  notaris. 7 Instrumen  untuk ingkar  bagi  notaris  ditegaskan  sebagai salah  satu  kewajiban  notaris  yang disebut dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN, sehingga kewajiban ingkar untuk notaris  melekat  pada  tugas  jabatan notaris.  Kewajiban  ingkar  ini  mutlak harus  dilakukan  dan  dijalankan  oleh notaris,  kecuali  ada  undang-undang y a n g   m e m e r i n t a h k a n   u n t u k menggugurkan  kewajiban  ingkar tersebut.  Kewajiban  untuk  ingkar  ini dapat  dilakukan  dengan  batasan sepanjang  notaris  diperiksa  oleh instansi  mana  saja  yang  berupaya untuk  meminta  pernyataan  atau keterangan  dari  notaris  yang  berkaitan dengan  akta  yang  telah  atau  pernah dibuat  oleh  atau  di  hadapan  notaris
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 1 November 2016, 97
6 Internet,  Pieter  Latumeten, Kesaksian  Notaris  Bukan  Merupakan  Kewajiban  Hukum  Yang  Bersifat  Imperatif Dalam Perkara Perdata, Minggu, 04 April 2010, diunduh tgl 25 Juni 2012.
7 Tan Thong Kie, Buku I Studi Notariat Serba-Serbi Praktek Notaris, PT Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 2000, hal. 67.
yang bersangkutan.
Pasal  1909  Kitab  Undang-undang H u k u m   P e r d a t a   ( K U H P e r d a t a ) mewajibkan  setiap  orang  yang  cakap untuk menjadi saksi, untuk memberikan kesaksian  di  muka  pengadilan.  Pada umumnya  semua  orang  dapat  menjadi saksi,  akan  tetapi  dalam  KUHAP  (Kitab Undang-undang  Hukum  Pidana)  juga mengatur  beberapa  pihak  yang  tidak dapat  menjadi  saksi,  yaitu  dalam  Pasal 168 KUHAP dan Pasal 170 KUHAP.
Pasal  168  KUHAP  memberikan pengecualian  bagi  saksi  yang mempunyai  hubungan  kekeluargaan dengan terdakwa dan dalam Pasal 170 a y a t   ( 1 )   K U H A P   m e m b e r i k a n verschoningsrecht  (hak  mengundurkan diri)  dari  pemberian  kesaksian  bagi mereka  yang  karena  jabatan,  harkat martabat  dan  pekerjaannya  wajib menyimpan rahasia.
Baik menurut Pasal 322 KUHP (Kitab Undang-undang  Hukum  Pidana) maupun  menurut  Pasal  146  HIR  dan 277  RIB  ada  kategori-kategori  orang yang karena jabatan atau pekerjaannya dianggap  sebagai  wajib  penyimpan
rahasia.  Dalam  Pasal  322  KUHP diadakan  sanksi  pidana  terhadap mereka  dari  kategori-kategori  tersebut yang dengan sengaja membuka rahasia itu,  sedangkan  menurut  Pasal  146  HIR dan  Pasal  277  RIB  mereka  boleh menolak  untuk  memberi  kesaksian mengenai rahasia tersebut. 8

## Penerapan Hak Ingkar Notaris
Dalam Perkara Perdata dan Pidana Dalam  praktiknya,  jika  ternyata notaris  sebagai  saksi  atau  tersangka, tergugat,  ataupun  dalam  pemeriksaan oleh  Majelis  Pengawas  Notaris membuka  rahasia  dan  memberikan k e t e r a n g a n / p e r n y a t a a n   y a n g seharusnya  wajib  dirahasiakan, sedangkan  undang-undang  tidak memerintahkannya,  maka  atas pengaduan  pihak  yang  merasa dirugikan dapat menuntut notaris yang bersangkutan.  Dalam  hal  ini,  dapat dikenakan  Pasal  322  ayat  (1)  dan  (2) KUHP, yaitu membongkar rahasia, yang padahal  sebenarnya  notaris  wajib menyimpannya.  Bahkan  sehubungan dengan  perkara  perdata,  yaitu  apabila
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 1 November 2016, 98
8 G.H.S Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Jakarta: Erlangga, 1983,  hal. 4
notaris  berada  dalam  kedudukannya sebagai  saksi,  maka  notaris  dapat meminta  untuk  dibebaskan  dari kewajibannya  untuk  memberikan kesaksian,  karena  jabatannya  menurut undang-undang  diwajibkan  untuk merahasiakannya 9 .
Larangan  notaris  merupakan  suatu tindakan yang dilarang untuk dilakukan oleh notaris. Jika larangan ini dilanggar oleh notaris, maka kepada notaris yang melanggar  akan  dikenakan  sanksi sebagaimana  yang  tersebut  dalam Pasal 85 UUJN.
Kewajiban  bagi  notaris  untuk mengucapkan  sumpah  sebelum menjalankan  jabatannya  sebagai notaris  telah  ada  sejak  dari  dahulu. Dalam  sumpah  jabatan  notaris ditetapkan  bahwa  notaris  berjanji  di bawah  sumpah  untuk  merahasiakan serapat-rapatnya  isi  akta-akta  sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan -peraturan  itu.  Peraturan-peraturan yang dimaksudkan itu adalah peraturan -peraturan  dalam  Undang-Undang Jabatan  Notaris  khususnya  Pasal  16, yang  berisikan  larangan  bagi  notaris
untuk memberikan grosse akta, salinan/ kutipan  atau  memperlihatkan  atau memberitahukan isi akta-aktanya selain kepada  orang-orang  yang  langsung berkepentingan pada akta itu, para ahli warisnya  dan  para  penerima  hak mereka,  kecuali  yang  dalam  hal-hal yang  diatur  dalam  peraturan-peraturan umum.
Pasal  4  Undang-Undang  Jabatan Notaris  menyatakan  lebih  luas,  bahwa kewajiban  merahasiakan  ini  juga meliputi  keterangan  yang  diperoleh notaris  dalam  pelaksanaan  jabatannya. Hal  ini  lebih  karena  jabatan  yang dipangku  oleh  notaris  adalah  jabatan kepercayaan dan justru oleh karena itu seseorang  bersedia  mempercayakan sesuatu kepercayaan kepadanya.
Wajib  menyimpan  atau  memegang rahasia  ini  dapat  diketahui  dari  kode etik profesi. Point ke-5 Sumpah Jabatan Notaris  menyatakan  :  “Bahwa  saya akan merahasiakan serapat-rapatnya isi akta-akta  selaras  dengan  ketentuan- ketentuan  peraturan  ini.”  Etika memberikan  kewajiban  bagi  kaum profesional  hukum  sebagai  aparat  atau
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 1 November 2016, 99
9 R.Soegondo Notodisoerjo, Hukum Notariat di Indonesia, Suatu Penjelasan, 1982, hal. 97-98
pejabat  untuk  menyimpan  rahasia, sehingga  secara  etis  pula  tidak dibenarkan  kaum  profesional  hukum membuka  rahasia  yang  diberitahukan, dipercayakan  dan  diperolehnya,  dari klien 10 .
Notaris  masih  dapat  merahasiakan semua  apa  yang  diberitahukan kepadanya  dalam  jabatannya  tersebut t e r m a s u k   i s i - i s i  a k t a   d e n g a n mempergunakan  hak  yang  diberikan kepadanya  dalam  Pasal  1946  ayat  (3) (Pasal 1909 ayat (3) KUHPerdata (Kitab Undang-undang  Hukum  Perdata))  dan Pasal  148  KUHP  (Pasal  146  ayat  (3) HIR)  untuk  mengundurkan  diri  sebagai saksi  apabila  ia  dipanggil  sebagai  saksi untuk didengar keterangannya di muka pengadilan.
Apabila  notaris  dipanggil  menjadi saksi  di  muka  persidangan  pengadilan, ia  berdasarkan  Pasal  1909  ayat  (2) KUHPerdata  dan  Pasal-pasal  146  HIR dan  227  RIB,  dapat  mempergunakan haknya  untuk  mengundurkan  diri sebagai  saksi,  dengan  jalan  menuntut
penggunaan Verschoningsrecht (dahulu “hak  ingkar”). Verschoningsrecht  (hak mengundurkan  diri)  merupakan pengecualian  terhadap  ketentuan umum  yang  disebut  tadi,  yaitu  bahwa setiap  orang  yang  dipanggil  sebagai saksi, wajib memberikan kesaksian 11 .
Verschoningsrecht  berbeda  dengan wraken,  dalam  kamus  hukum  Yan Pramadya  Puspa, Verschoningsrecht diartikan  sebagai  permohonan  agar dibebaskan  dari,  hak  mengundurkan diri 12 . Sedangkan wraken dalam kamus Belanda  –  Indonesia  Datje  Rahajoekoe diartikan  sebagai  menolak,  menolak sebagai  saksi 13 . Wraken  (hak  ingkar) ada pada pihaknya, penggugat maupun tergugat;  mengingkari  kewenangan hakim yang memeriksa perkara karena m e m p u n y a i   k e p e n t i n g a n   a t a u hubungan  dengan  perkara  yang diperiksanya.  Hak  ingkar  inilah  yang dimaksud  sebagaimana  diatur  dalam Pasal  28  Undang-undang  Pokok Kekuasaan  Kehakiman  Nomor  14 Tahun 1970.
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 1 November 2016, 100
10 Liliana Tedjosaputro, Etika profesi dan Profesi Hukum, Penerbit CV. Aneka Ilmu, Semarang, 2003, hal. 80.
11 Ibid, hal. 120
12 Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, semarang: CV. Aneka Ilmu, 1977, hal. 253.
13 Datje Rahajoe Koesoemah, Kamus Belanda – Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta, 1991, hal. 302.
Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Memberikan Izin Kehadiran Notaris Dalam Sidang

## Pengadilan
Dapatkah notaris dipaksa untuk hadir sebagai  saksi  dalam  perkara  perdata? Apakah  untuk  bertindak  sebagai  saksi, diperlukan  persetujuan  majelis pengawas  notaris  sebagaimana  yang dimaksud  dalam  pasal  66  Undang- Undang  Jabatan  Notaris  ?  Pertanyaan- p e r t a n y a a n   d i a t a s   m e ru p a k a n pertanyaan  yang  sering  muncul  yang memerlukan jawaban.
Majelis  Pengawas  adalah  suatu badan  yang  mempunyai  kewenangan dan  kewajiban  untuk  melaksanakan pembinaan  dan  pengawasan  terhadap Notaris.  Menurut  Pasal  1  ayat  (6) Undang-Undang  Nomor  2  tahun  2014 tentang  perubahan  Undang-Undang  30 Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris (UUJN),  Majelis  Pengawas  Notaris merupakan  suatu  badan  yang  memiliki wewenang  dan  untuk  melakukan pembinaan  dan  pengawasan  terhadap Notaris. 18 Menurut  Pasal  1  ayat  (1) Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak Asasi  Manusia  Republik  Indonesia
Nomor  M.02.PR08.10  Tahun  2004 tentang  Tata  Cara  Pengangkatan Anggota,  Pemberhentian  Anggota, Susunan  Organisasi,  Tata  Kerja  dan Tata  Cara  Pemeriksaan  Majelis Pengawas  Notaris,  Majelis  Pengawas Notaris  adalah  suatu  badan  yang m e m p u n y a i   k e w e n a n g a n   d a n kewajiban  untuk  melaksanakan pengawasan  dan  pembinaan  terhadap Notaris.
Menurut  Peraturan  Menteri  Hukum dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik Indonesia  Nomor  M.02.PR08.10  Tahun 2004  tentang  Tata  Cara  Pengangkatan Anggota,  Pemberhentian  Anggota, Susunan  Organisasi,  Tata  Kerja  dan Tata  Cara  Pemeriksaan  Majelis Pengawas  Notaris,  Majelis  Pengawas Notaris  yaitu  Majelis  Pengawas  yang tugasnya  memberi  pembinaan  dan pengawasan  kepada  notaris  dalam menjalankan  jabatan  profesinya sebagai pejabat umum yang senantiasa meningkatkan  profesionalisme  dan kualitas  kerjanya  sehingga  dapat memberikan  jaminan  kepastian  dan perlindungan  hukum  bagi  penerima jasa Notaris dan masyarakat luas
Copyright © 2016 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 1 November 2016, 101
Menurut  Pasal  1  ayat  (6)  Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik  Indonesia  Nomor:  M.01- HT.03.01  Tahun  2006  tentang  Syarat dan  Tata  Cara  Pengangkatan, Pemindahan  dan  Pemberhentian Notaris,  Majelis  Pengawas  Notaris adalah  suatu  badan  yang  mempunyai kewenangan  dan  kewajiban  untuk me l ak s an a k a n   pe mbi n a an   d an pengawasan terhadap Notaris.
Menurut  Pasal  1  ayat  (7)  Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R e p u b l i k   I n d o n e s i a   N o m o r : M.03.HT.03.10  Tahun  2007  Tentang Pengambilan   Minuta  Akta  dan Pemanggilan  Notaris,  yang  dimaksud dengan  Majelis  Pengawas  Daerah adalah  suatu  badan  yang  mempunyai kewenangan  dan  kewajiban  untuk melaksanakan  pengawasan  dan pembinaan  terhadap  Notaris  yang berkedudukan  di  Kabupaten  atau  kota. Selanjutnya  dalam    Peraturan  Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tersebut  juga  dijelaskan tingkatan-tingkatan  Majelis  Pengawas Notaris .
Dalam  Pasal  68,  Pasal  69  ayat  (1),
Pasal 72 ayat (1) dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang  Nomor  2  tahun  2014 tentang  perubahan  Undang-Undang  30 Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris (UUJN),  disebutkan  bahwa  tingkatan- tingkatan  Majelis  Pengawas  Notaris tersebut meliputi:
1) Majelis  Pengawas  Daerah  Notaris be rke du du k an   di  k ota  atau kabupaten;
2) Majelis  Pengawas  Wilayah  Notaris dibentuk  dan  berkedudukan  di Ibukota Propinsi;
3) Majelis  Pengawas  Pusat  Notaris dibentuk  dan  berkedudukan  di Ibukota  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia
Wewenang Majelis Pengawas Daerah Notaris  berkaitan  dengan  pengambilan Minuta  Akta  dan/  atau  pemanggilan Notaris  baik  sebagai  saksi  maupun sebagai  tersangka    oleh  Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim, yaitu:
1) Prosedur  Pengambilan  Minuta  Akta oleh  Penyidik,  Penuntut  Umum  atau Hakim, dalam Pasal 8 ayat 1, Pasal 9 sampai dengan 11, yaitu:
a) Penyidik,  Penuntut  Umum  atau
Hakim  untuk  kepentingan  proses
Copyright © 2016 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 1 November 2016, 102
peradilan dapat mengambil Minuta Akta  dan/  atau  surat-surat  yang dilekatkan  pada  Minuta  Akta  atau Protokol  Notaris  yang  terdapat dalam  Penyimpanan  Notaris, dengan  meminta  kepada  Notaris y a n g   b e r s an g k u ta n   u n t u k membawa  Minuta  Akta  dan/  atau sutat-surat  yang  dilekatkan  pada Minuta  Akta  atau  Protokol  Notaris y a n g   t e r d a p a t   d a l a m Penyimpanan  Notaris,  dengan s y a r a t   h a r u s   m e g a j u k a n permohonan  tertulis  pada  Majelis Pe n g a w as   D ae r a h   N o t ar is setempat.
b)Majelis  Pengawas  Daerah Notaris  memberikan  persetujuan untuk  pengambilan  Minuta  Akta dan  atau  surat-surat  yang dilekatkan  pada  Minuta  Akta  atau P r o t o k o l   N o t a r i s   d a l a m Penyimpan an  N otaris  oleh Penyidik,  Penuntut  Umum  atau Hakim  untuk  kepentingan  proses peradilan, apabila:
1)Ada  dugaan  tindak  pidana yang  terkait  dengan  Minuta Akta  dan/  atau  surat-surat
yang  dilekatkan  pada  Minuta Akta  atau  Protokol  Notaris dalam penyimpanan Notaris;
2) Belum  gugur  hak  menuntut b e r d a s a r k a n   k e t e n t u a n tentang  daluarsa  peraturan pe run dan g -u n dangan   di bidang pidana;
3) Ada  penyangkalan  keabsahan tanda tangan dari para pihak;
4) Ada  dugaan  pengurangan atau penambahan dari Minuta Akta;
5) A d a   d u g a a n   N o t a r i s me lak u k an   pe mu n du ran tanggal akta.
c. Persetujuan  Majelis  Pengawas Daerah  Notaris  diberikan  setelah mendengar  keterangan  dari Notaris yang bersangkutan;
d. Majelis  Pengawas  Daerah  Notaris tidak  memberikan  persetujuan untuk  pengambilan  Minuta  Akta dan/  atau  surat-surat  yang dilekatkan  pada  Minuta  Akta  atau P r o t o k o l   N o t a r i s   d a l a m penyimpanan  Notaris,  apabila tidak  memenuhi  ketentuan  pada Pasal
Copyright © 2016 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 1 November 2016, 103
c) Majelis  Pengawas  Daerah  Notaris dalam  waktu  paling  lambat  14 ( e m p a t   b e l as )   h a r i   s e j a k permohonan  pengambilan  Minuta Akta  dan/atau  surat-surat  yang dilekatkan  Pada  Minuta  Akta  atau Protokol  Notaris  oleh  Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim harus memberikan  persetujuan  atau tidak  memberikan  persetujuan terhadap pengambilan tersebut;
d) Jika  jangka  waktu  14  (empat belas)  hari  itu  terlampaui  maka Majelis  Pengawas  Daerah  Notaris dianggap menyetujui pengambilan Minuta Akta dan/  atau surat-surat yang dilekatkan pada  Minuta Akta atau Protokol Notaris.
2) Prosedur  Pemanggilan  Notaris  oleh Penyidik,  Penuntut  Umum  atau Hakim  dalam  Pasal  14  sampai dengan Pasal 18:
a) Penyidik,  Penuntut  Umum  atau
Hakim,  untuk  kepentingan  proses peradilan  dapat  memanggil Notaris  sebagai  saksi,  tersangka a t a u   t e r d a k w a   d e n g a n mengajukan  permohonan  tertulis kepada  Majelis  Pengawas  Daerah
Notaris setempat;
b) Majelis  Pengawas  Daerah  Notaris dapat  memberikan  persetujuan pemanggilan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) apabila:
1) Ada  dugaan  tindak  pidana yang berkaitan dengan Minuta Akta  dan  atau  surat-surat yang  dilekatkan  pada  Minuta Akta  atau  Protokol  Notaris y a n g   t e r d a p a t   d a l a m penyimpanan Notaris;
2) B e l u m   g u g u r n y a   h a k m e n u n t u t   b e r d a s a r k a n ketentuan  tentang  daluarsa dalam  peraturan  perundang- undangan dibidang pidana;
c. Majelis  Pengawas  Daerah  Notaris dapat  memberi  persetujuan kepada  Penyidik,  Penuntut  Umum atau  Hakim  setelah  mendengar keterangan  dari  Notaris  yang bersangkutan;
d. Majelis  Pengawas  Daerah  Notaris tidak  memberikan  persetujuan pemanggilan  Notaris  sebagai saksi,  tersangka  atau  terdakwa kepada
Copyright © 2016 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 1 November 2016, 104
1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak  Asasi  Manusia  Republik I n d o n e s i a   N o m o r : M.03.HT.03.10  Tahun  2007 Tentang  Pengambilan    Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris. Pasal 12 ayat (2)
2) Peraturan Menteri Hukum dan
Hak  Asasi  Manusia  Republik I n d o n e s i a   N o m o r : M.03.HT.03.10  Tahun  2007 Tentang  Pengambilan    Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris. Pasal 14 ayat (1)
3) Peraturan Menteri Hukum dan
Hak  Asasi  Manusia  Republik I n d o n e s i a   N o m o r : M.03.HT.03.10  Tahun  2007 Tentang  Pengambilan    Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris. Pasal 15
4) Peraturan Menteri Hukum dan
Hak  Asasi  Manusia  Republik I n d o n e s i a   N o m o r : M.03.HT.03.10  Tahun  2007 Tentang  Pengambilan    Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris.
Pasal 16.
Penyidik,  Penuntut  Umum  atau  Ha-
kim, apabila  tidak memenuhi persyara- tan dalam Pasal 15;
e) Majelis  Pengawas  Daerah  Notaris wajib  memberikan  persetujuan a t a u   t i d a k   m e m b e r i k a n persetujuan  secara  tertulis  dalam jangka  waktu  paling  lambat  14 (e mpat  be las )  hari  s e jak permohonan  secara  tertulis  untuk pemanggilan  Notaris  sebagai saksi,  tersangka  atau  terdakwa yang  diajukan  oleh  Penyidik, Penuntut  Umum  atau  Hakim kepada Majelis Pengawas Notaris;
f)  Jika  jangka  waktu  14  (empat belas) hari terlampaui dan Majelis Pengawas  Daerah  Notaris  tidak memberikan  persetujuan  atau p e n o l a k a n   p e r s e t u j u a n pemanggilan  Notaris  sebagai saksi,  tersangka  atau  terdakwa secara  tertulis  kepada  Penyidik, Penuntut  Umum  atau  Hakim, maka  Majelis  Pengawas  Daerah Notaris  dianggap  menyetujui pemanggilan Notaris.

## 3. SIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  yang
Copyright © 2016 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 1 November 2016, 105
dilakukan  diatas  maka  pada  Bab  III penutup  ini  ada  beberapa  kesimpulan yang diambil yaitu antara lain:
1) Pada dasarnya hak ingkar adalah hak untuk  mengundurkan  diri  dari memberikan  kesaksian  dimuka Pengadilan  dalam  masalah  Perdata maupun  Pidana.  Dalam  perkara perdata  notaris  lebih  leluasa  untuk menggunakan  hak  ingkar  yang d i b e r i k a n   u n d a n g - u n d a n g kepadanya.  Istilah  hak  ingkar  ini merupakan  terjemahan  dari  bahasa Belanda verschoningsrecht    yang artinya adalah hak untuk dibebaskan dari memberikan keterangan sebagai saksi  dalam  suatu  perkara  perdata maupun  pidana.  Hak  ini  merupakan pengecualian  dari  prinsip  umum bahwa  setiap  orang  yang  dipanggil sebagai  saksi  wajib  memberikan kesaksian  itu.  Hak  Ingkar  dapat dilihat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e  UU  No  30  Tahun  2004  tentang Jabatan Notaris.
2) Hak  ingkar  ini  dalam  praktek  masih membingungkan  para  notaris  untuk
menggunakannya. Hal ini disebabkan karena hak ingkar masih berimplikasi
dalam  pelaksanaannya  khususnya dalam  perkara  pidana.  Dalam perkara  pidana  yang  dicari  adalah k e be n aran   materil  se hin gga kehadiran  Notaris  sebagai  saksi sangat diperlukan, berlainan dengan perkara  perdata  yang  mencari kebenaran  formil.  Kehadiran  notaris sudah  dapat  dianggap  ada  dengan dihadirkan  akta  notaris  yang  dibuat oleh notaris yang bersangkutan.
3) Menurut  Peraturan  Menteri  Hukum dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik Indonesia,  pada  dasarnya  Majelis P e n g a w a s   D a e r a h   N o t a r i s mempunyai  kewenangan  untuk Memberikan  Izin  Kehadiran  Notaris Dalam  Sidang  Pengadilan  sepanjang t i d a k   b e r t e n t a n g a n   d e n g a n peraturan dan undang-undang.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terimakasi kepada  Mitra  Bestari  atas  masukan- masukan  yang  telah  diberikan  untuk perbaikan substansi artikel saya ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Ghofur Anshori,  2009, Lembaga Ke- notariatan
Indonesia Perspektif
Copyright © 2016 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 1 November 2016, 106
Hukum dan Etika, Penerbit UII Press, Yogyakarta: Abdul Kadir Muhammad, 2006, Etika Profe- si  Hukum,  Penerbit  PT.  Citra  Aditya Bakti Bandung, Cetakan ke III
A. Kohar,  1984, Hak Ingkar Notaris Disim- posiumkan,  tulisan  dalam  Notaris Berkomunikasi,  Penerbit  Alumni  Ban- dung.
G.H.S.  Lumban  Tobing,  1983, Peraturan Jabatan  Notaris,  Penerbit  Erlangga Jakarta.
Habieb Adjie, 2009, Meneropong Khasanah Notaris  dan  PPAT  Indonesia,  Citra aditya Bakti, Bandung. ___________,  2008, Sanksi  Perdata  dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai  Pejabat  Publik,  Refika Aditama.
___________,  2009, Sekilas  Dunia  Notaris dan  PPAT  Indonesia,  Mandar  Maju, Bandung
H.B.  Sutopo,  1998, Metodologi  Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II, Surakarta Penerbit UNS Press Surakarta.
Ira  Koesoemawati  dan  Yunirman  Rijan, 2009, Ke  Notaris,  Jakarta  :  Raih  Asa Sukses,
Komar  Andasasmita,  1981, Notaris  I,
Penerbit Sumur Bandung.
Liliana  Tedjosaputro,  1991, Malpraktek Notaris dan Hukum Pidana, (Semarang : CV. Agung. Roesnantiti  Prayitno,  1989, Tugas  dan
Tanggung  Jawab  Notaris  Sebagai Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah, Jakarta : Media Notariat INI.
R.  Soegondo,  Notodisoerjo,  1982, Hukum Notariat di Indonesia suatu Penjelasan, Jakarta: Rajawali. Salim  HS,  2006, Hukum Kontrak-Teori dan Teknik  Penyusunan  Kontrak,  Sinar Grafika, Jakarta. Satjipto Raharjo, 1983, Masalah Penegakan Hukum, Bandung : Sinar Baru. Setiawan  Wawwan,  1995, Hak  Ingkar  dari Notaris  dan  Hubungannya  dengan KUHAP  (suatu  kajian  uraian  yang
disajikan  dalam  kongress  INI  di Jakarta.
Soekanto  dan  Muhammad,  2006, Potret Lembaga Pengadilan Indonesia, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Tan  Thong  Kie, Studi  Notariat-Serba  Serbi Praktek  Notaris,  Ichtiar  Baru  Van Hoeve, Jakarta, 2000.

## SUMBER LAIN
Majalah  Renvoi.  edisi  delapan  pulud  dua (Maret).
JURNAL RENVOI MEDIATAMA. 2010. Http//Adln.Lib.unair.ac.id, Lanny Kusumawati, Tanggung Jawab Jabatan Notaris. www. Google search “Harkat dan Martabat
Notaris”.co.id www.wawasanhukum.blogspot.com, Biro Humas dan HLN. Hasbullah, Notaris dan Jaminan Kepastian Hukum, 3 Juli 2007.

## PERUNDANG-UNDANGAN
Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Undang-Undang  Nomor  2  tahun  2014 tentang  perubahan  Undang-Undang Nomor tentang Jabatan Notaris. Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 14 Tahun 1970.
Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  Republik  Indonesia  Nomor M.02.PR08.10  Tahun  2004  tentang Tata  Cara Pengangkatan  Anggota,
Pemberhentian  Anggota,  Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara
Pemeriksaan
Majelis Pengawas Notaris. Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  Republik  Indonesia  Nomor M.02.PR08.10  Tahun  2004  tentang Tata  Cara  Pengangkatan  Anggota,
Pemberhentian  Anggota,  Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris. Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  Republik  Indonesia  Nomor:
Copyright © 2016 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 1 November 2016, 107
M.01-HT.03.01  Tahun  2006  tentang Syarat  dan  Tata  Cara  Pengangkatan, Pemindahan  dan  Pemberhentian Notaris.
Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  Republik  Indonesia  Nomor: M.03.HT.03.10  Tahun  2007  Tentang Pengambilan    Minuta  Akta  dan Pemanggilan Notaris Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  Republik  Indonesia  Nomor:
M.03.HT.03.10  Tahun  2007  Tentang
Pengambilan    Minuta  Akta  dan Pemanggilan Notaris.
Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi
Manusia  Republik  Indonesia  Nomor: M.03.HT.03.10  Tahun  2007  Tentang Pengambilan    Minuta  Akta  dan Pemanggilan Notaris.
Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  Republik  Indonesia  Nomor: M.03.HT.03.10  Tahun  2007  Tentang Pengambilan    Minuta  Akta  dan Pemanggilan Notaris.
Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  Republik  Indonesia  Nomor: M.03.HT.03.10  Tahun  2007  Tentang Pengambilan    Minuta  Akta  dan Pemanggilan Notaris.
Copyright © 2016 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 1 November 2016, 108