Analisis Penyusunan Laporan Operasional 0 pada Badan Pengelola 0 Keuangan dan 0 Aset Daerah 0 Kabupaten Lumajang
Sri Ratna Dwi Lestari 1 * , Arik Susbiyani 2 , Ach Syahfudrin Z 3
1,2,3, Jurusan Akuntansi , Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Jember,  Jawa Timur

## A B S T R A K
Permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah  apakah  penyusunan Laporan    Operasional  pada    Badan  Pengelola    Keuangan  dan    Aset Daerah    Kabupaten  Lumajang  telah    sesuai  dengan    PSAP  No.  12 tentang    laporan  Operasional.    Penelitian  ini    bertujuan    untuk mengetahui    kesesuaian    penyusunan    Laporan    Operasional    pada Badan  Pengelola  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten  Lumajang dengan    PSAP  No.  12.    Hasil  penelitian    ini  diharapkan    dapat memberikan    masukan  terutama    dibidang  akuntansi    sektor  publik yang berhubungan  dengan Standar Akuntansi Pemerintahan  Berbasis Akrual. Penelitian  ini dilakukan  pada Badan  Pengelola Keuangan  dan Aset    Daerah  Kabupaten    Lumajang.  Data    dalam  penelitian    ini  yaitu data  sekunder. Data  sekunder yaitu diperoleh  dari Badan  Pengelola Keuangan    dan  Aset    Daerah  Kabupaten    Lumajang  berupa    Laporan Operasional    tahun  anggaran    2016.  Teknik    analisis  data    yang digunakan    adalah  metode    analisis  deskriptif    (Deskriptive    Analisys
Method)  yaitu    suatu  metode    yang  menggambarkan    terlebih  dahulu    mengenai  pencatatan, pengakuan  serta    pelaporan  pendapatan    dan  beban    pada  Badan    Pengelola  Keuangan    dan  Aset Daerah Kabupaten  Lumajang yang  kemudian disesuaikan  dengan PSAP  No. 12  tentang  Laporan Operasional.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa penyusunan  Laporan Operasional  pada Badan Pengelola Keuangan  dan Aset  Daerah Kabupaten  Lumajang telah  sesuai dengan  PSAP No.  12. Hal    ini  dapat    dilihat  dari    pencatatan,  pengakuan    serta  pelaporan    pendapatan  dan    beban  yang telah sesuai  dengan PSAP  No. 12 tentang  Laporan Operasional .

## A B S T R A CT
The problem in this study is whether the preparation of Consolidated Operations in Financial Management Board and Asset accoerdance wiht the PSAP No. 12 Report on Operations. This study aims  to  determine  the  suitability  of  the  preparation  of  Operational  Reports  in  Financial  Management Board  and  Asset  Lumajang  with  PSAP  No.  12.  The  results  of  this  study  are  expected  to  provide inputs,  especially  in  the  field  of  public  sector  accounting  related  to  the  Goverment  Accounting Standarts  Based  Accrual.  This  research  was  conducted  at  the  Financial  Management  Board  and Asset Lumajang. The data in this research is secondary data. Secondary data were obtained from the Finantial Management Board and Asset Lumajang form Activities Report for the fiscal year 2016. The data  analysis  technique  used  is  descriptive  analisis  method  (Deskriptive  Analysis  Method)    is  a method  of  describing  in  advance  regarding  the  recording,  recognition  and  reporting  revenue  and  the load on the Financial Management Board and Asset Lumajang which is then adjusted to a PSAP No. 12  Report  on  Operations.  Research  result  show  that  the  preparation  of  Consolidated  Operations  in Financial Management Board and Asset Lumajang accordance with PSAP No. 12. It can be seen from the recording, recognition an reporting of revenues and expenses in accordance with the PSAP No. 12 Report on Operations.
Copyright © Universitas Pendidikan Ganesha. All rights reserved.
* Corresponding author.
E-mail addresses: sriratdwi@gmail.com (Sri  Ratna Dwi Lestari)

## A R T I C L E I N F O
Article history: Received 30  August 2018 Received in revised form 01 October 2018 Accepted 18 October  2018 Available online 29 November  2018
Kata Kunci: Pendapatan-LO, Beban-LO Keywords: Revennue-LO, 0 Expenses-LO

## 1. Pendahuluan
Perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya diIndonesia semakin pesat dengan adanya era reformasi  dalam  pelaksanaan  kebijakan  pemerintah  dan  desentralisasi  fiskal  yang  menitik  beratkan padapemerintah  daerah.  Pengelolaan  keu-angan  dalam  praktiknya  kini  diwarnai  dengan  adanya fenomena  menguatnya  tuntutan  akuntabilitas  atas  organisasi  publik  baik  dipusat  maupun  didaerah. Bentuk  pertanggungjawaban  penyelengga-raan  pemerintah  sebagai  salah  satu  organisasi  sektor  publik adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawa-ban berupa laporan keuangan.
Menurut  Ratmono  (2015).  Laporan  perasional  yaitu  menyajikan  ikhtisar  sumber  daya  ekonomi yang  menambah  ekuitas  yang  dikelola  oleh  Satuan  Kinerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  untuk  kegiatan penyelenggaraaan  pemerintah  dalam  satu  periode  pelaporan.  Apabila  dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor  24  Tahun  2005,  kejadian  atau  transaksi  hanya  dicatat  jika  kas  telah  diterima  atau  dibayarkan, tetapi pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengharuskan kejadian atau transaksi dicatat pada  periode  terjadinya.  Pencatatan  transaksi  ini  akan  diikhtisarkan  menjadi  sebuah  laporan  keuangan berupa  laporan  operasional.  Penyusunan  laporan  operasional  ini  dilakukan  oleh  semua  SKPD,  tidak terkecuali Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang.
Berdasarkan  standar  akuntansi  pemerintahan  yang  berlaku,  yaitu  Pernyataan  Standar  Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 12 tentang Laporan Operasional. PSAP No. 12 menjelaskan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan pendapatan-LO dan beban, meliputi definisi, pencatatan, pengakuan dan pelaporan pendapatan-LO dan beban selamaa satu periode pelaporan.
Standar  Akuntansi  Pemerintahan  adalah  prinsip-prinsip  akuntansi  yang  diterapkan  dalam menyususn dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang memiliki kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuanagan di Indonesia. SAP diperlukan  untuk  menjamin  konsistensi  dalampelaporan  keuangan  pada  sektor  publik.  Bentuk  dan  isi laporan  pertanggungjawaban  pelaksanaan  APBN/APBD  disusun  dan  disajikan  sesuai  dengan  SAP  yang telah ditempatkan dalam PP No 71 Tahun 2010. (Bastian:2010). Definisi Standar Akuntansi Pemerintahan menurut Indra Bastian (Singkali,2014) menyatakan bahwa “Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam  upaya  meningkatkan  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  di  Indonesia.  Menurut  (Kusumah 2012)  “Dalam  rangka  pertanggungjawaban  pelaksanaan  APBD,  kepala  SKPD  selaku  pengguna  anggaran diharuskan  menyelenggarakan  pencatatan  akuntansi  atas  transaksi  keuangan,  aset,  utang,  dan  ekuitas dana yang berada dalam tanggung jawabnya.
Hasil  wawancara  di  BPKAD  Kabupaten  Lumajang  diketahui  terdapat  kelemahan  dan  masalah ketidakpatuhan tehadap PSAP Nomor 12. Hal tersebut dikarenakan beberapa kebijakan akuntansi terkait pendapatan  dan  beban  pada  Laporan  Operasional  belum  diatur  secara  lengkap  sehingga pertanggungjawaban  dari  suatu  laporan  keuangan  kurang  memberikan  informasi  yang  jelas  dan  tepat akibatnya Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang tidak mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK tahun 2015.
Sesuai  dengan  latar  belakang  diatas,  maka  penulis  tertarik  untuk  melakukan  sebuah  penelitian yang  berjudul  “Analisis  Penyusunan  Laporan  Operasional  pada  Badan  Pengelola  Keuangan  dan  Aset Daerah Kabupaten Lumajang”.

## 2. Metode
Objek  pada  penelitian  ini  adalah 0 Laporan  Operasional  Badan  Pengelola 0 Keuangan  dan  Aset Daerah  Kabupaten  Lumajang  tahun 0 anggaran  2016.  Badan  Pengelola  Keuangan  dan  Aset 0 Daerah Kabupaten  Lumajang  beralamat  di  Jln.  Alun-alun  Utara  No.  7  Kabupaten  Lumajang.  Jenis 0 Penelitian yang 0 digunakan  dalam 0 penelitian 0 ini 0 adalah 0 jenis 0 penelitian  kualitatif  yang 0 merupakan  data-data yang  berupa  informasi  yang  diperoleh  melalui  wawancara  berupa 0 uraian 0 pencatatan, 0 pengakuan 0 dan pelaporan 0 beban  badan  Pengelola  Keuangan  dan  Aset 0 Daerah  Kabupaten  Lumajang.  Sumber  data yang 0 digunakan pada penelitian ini yaitu :  a.  Data 0 primer adalah  data yang diperoleh 0 secara langsung diolah  oleh  peneliti  yakni  data-data 0 yang  diperoleh 0 secara  langsung 0 dari 0 tempat 0 penelitian  seperti data 0 hasil wawancara dengan Kasubid Penyusunan Program dan Keuangan. B. Data sekunder adalah data penelitian  yang  diperoleh  setelah    diolah  oleh  orang  lain.  Data 0 sekunder  dalam  penelitian  ini  meliputi laporan realisasi anggaran, laporan operasional dan struktur organisasi.
Metode 0 pengumpulan  data 0 peneliti-an  ini  yaitu  :  Wawancara 0 dilakukan  melalui  melalui  tanya jawab  secara  langsung  dengan 0 pihak 0 Badan 0 Pengelola 0 Keuangan  dan  Aset 0 Daerah  Kabupaten Lumajang  terkait  denngan  akuntansi  beban  pada  BPKAD  Lumajang  untuk  Tahun  Anggaran  2016.
Dokumentansi melalui teknik pengumpulan data berupa dokumen organisasi yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.
Teknik  Analisis 0 Data pada  penelitian 0 ini  langkah-langkah 0 analisis  data 0 yang  akan dilakukan 0 oleh 0 peneliti 0 adalah sebagai 0 berikut  :  Mengumpulkan 0 data  dan 0 informasi,  Mengumpulkan  data  dan  informasi  mengenai  gambaran umum  Badan  Pengelola  Keuangan  dan  aset  Daerah  Kabupaten  Lumajang,  struktur  organisasi  dan  data terkait  laporan  operasional,  Menelusuri  dan  mengidentifikasi  proses  penyusunan,  pencatatatan, pengakuan  dan  pelaporan  laporan  operasional  terkait  pendapatan  dan  bebann  pada 0 Badan  Pengelola dan 0 Aset  Daerah  Kabupaten  Lumajang,  Membandingkan  pencatatan,  pengakuan  dan  pelaporan laporan 0 operasional  pada 0 Badan  Pengelola  Keuangan 0 dan  Aset  Daerah 0 Kabupaten  Lumajang  dengan PSAP  No  12  yang  mengatur,  Menganalisis  hasil  perbandingan  pencatatan,  pengakuan  dan  pelaporan laporan 0 operasional  pada 0 Badan 0 Pengelola  Keuangan  dan 0 Aset  Daerah  Kabupaten  Lumajang  dengan PSAP No 12 dan Memberikan 0 kesimpulan 0 atas hasil 0 pembahasan.

## 3. Hasil dan Pembahasan
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Lumajang  Perda  Nomor  7  Tahun  2013  tentang  susunan  organisasi dan  tata  kerja  Badan  Pengelola  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten  Lumajang.  Dandijabarkan  dalam Pelaksanaan  PeraturanBupati  Lumajang  Nomor  11  Tahun  2014,  tentang  Penjabaran  Tugas  dan  Fungsi Organisasi Dinas Pengelola  Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang.
Untuk  melaksanakan  tugas  dan  fungsi  Badan  Pengelola  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten Lumajang telah dituangkan dalam rencana kinerja tahunan. Rencana Kinerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2016 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan, sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun 2016. Visi dan Misi BPKAD Kabupaten Lumajang yaitu :“Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Memenuhi Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah”. Misi : Mewujudkan peningkatan kualitas  pengelolaan  keuangan  dan  barang/aset  daerah,  Mewujudkan  pelayanan  dibidang  , Perbendaharaan dan informasi keu-angan barang/aset daerah yang cepat, tepat dan akurat, Mewujudkan peningkatan pendapatan.
Penyusunan Laporan Keuangan pada BPKAD Kabupaten Lumajang Laporan  keuangan  yang  dihasilkan  oleh  BPKAD  Kabupaten  Lumajang  menggunakan  sistem komputerisasi  dengan  menggunakan  aplikasi  Sistem  Informasi  Pengelola  Keuangan  Daerah  (SIPKD). Sebagaimana  program  aplikasi  komputer  yang  lain,  aplikasi  ini  memberikan  banyak  otomatisasi pekerjaan  penyusunan  laporan  keuangan.  Laporan  keuangan  yang  dihasilkan  BPKAD  Kabupaten Lumajang merupakan output (keluaran) dari input (masukan) berupa bukti-bukti transaksi dalam bentuk dokumen  seperti  Surat  Peritah  Pencairan  Dana  Langsung  (SP2D-LS),  Surat  Pertanggung  Jawaban  (SPJ) dan Buku Kas Umum atau formulir lainnya.
Pencatatan Pendapatan Berdasarkan  dokumen  SPJ  Peneri-maan  dan  lampirannya,  PPK-SKPD  mencatat  transaksi pendapatan  dengan  menjurnal  “Kas  di  Bendahara  Penerimaan”  di  Debit  dan  “Akun  Pendapatan  Sesuai Jenisnya” di Kredit. Pencatatan pendapatan tersebut dijelaskan sebagai berikut : Pencatatan pendapatan pajak daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan aset Daerah KabupatenLumajang menggunakan kode JU (jurnalumum) yaitu ketika diterbit-kan Surat Keterangan Pajak Daerah, SKPD telah berhak mengakui pendapatan meski belum diterima pembayaran dari wajib pajak.  Dengan rincian pada tanggal  1/9/2015, BPKAD  menerima      pembayaran  pajak  dari  entitas  yang  dibayarkan  untuk  masa  satu  tahun  kedepan sebesar  Rp.  48.917.3  7.155.  Oleh  karenanya  PPK  SKPD  mengakui  adanya  pendapatan  pajak  LO  dengan menjurnal :

## Tabel 1. PPK SKPD
Tanggal Akun Uraian Akun Debit Kredit 01/9/201 5 1.2.1
2.1.4
Kas 0 di 0 Bendahara Penerimaan
Pendapatan Pajak Daerah 48.917.307.155 48.917.307.155
Pencatatan retribusi menggunakan kode JU (Jurnal Umum) pada saat diterbitkan Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKR), maka SKPD telah berhak mengakui pendapatan meskipun belum diterima. Pembayaran oleh wajib retribusi (earned).
Dengan rincian yaitu pada tanggal 04/2/2016, BPKAD  mengeluarkan  Surat  Keterangan Retribusi Derah atas pemakaian kekayaan daerah dan belum diterima pembayarannya dari wajib retribusi sebesar Rp.  10.000.000.  Berdasarkan  informasi/transaksi  tersebut,  jurnal  yang  dicatat  oleh  PPK-BPKAD Kabupaten Lumajang sehubungan dengan pendapatan retribusi daerah adalah :
Tabel 2 . Retribusi daerah
Tanggal Akun Uraian Akun Debit Kredit0 04/2/2016 1.3.1 2.1.3 Kas di Bendahara Penerimaan Pendapatan Retribusi Daerah
10.000.000
10.000.000
Pendapatan 0 Hasil 0 Pengelolaan 0 Ke-kayaan 0 Daerah 0 yang 0 Dipisahkan Dengan
rincian
yaitu pada
tanggal 01/5/2016,
BPKAD
mendapatkan pendapatan 0 hasil 0 pengelolaan 0 kekayaan  daerah 0 yang  dipisahkan 0 yang  bersumber 0 dari  bagian 0 laba dari pemerintah daerah dan bagian 0 laba dari lembaga keuangan sebesar Rp. 2.955.914.935 Berdasarkan informasi/transaksi  tersebut,  maka  jurnal 0 yang  dicatat  oleh 0 PPK-BPKAD 0 Kabupaten  Lumajang sehunungan dengan pendapatan Hasil pengelolaan kekayaan daerah 0 yang dipisahkan adalah :
Tabel 3. Pengelolaan Kekayaan Daerah
Tanggal Akun Uraian Akun Debit Kredit 01/5/2016 4.1.1 3.2.2 Kas di Bendahara Penerimaan Hasil Pengelolaan 0 Kekayaan  Daerah  yang Dipisahkan 0 2.955.914.935 2.955.914.935

## Pendapatan Asli Daerah Lainnya
Dengan  rincian  yaitu  pada  tanggal  04/6/2016,  BPKAD  mendapatkan  pendapatan  asli  daerah lainnya  yang  bersumber  dari  hasil  penjualan  kekayaan  daerah  yang  tidak  dipisahkan,  jasa  giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah sebesar Rp. 28.596.109.238.
Berdasarkan 0 informasi/transaksi  tersebut,  jurnal 0 yang  dicatat  oleh  PPK-BPKAD 0 Kabupaten Lumajang sehubungan 0 dengan pendapatan Pendapatan Asli Daerah Lainnya adalah :
Tabel 4. PAD
Tanggal Akun Uraian Akun Debit Kredit 04/6/2016 1.3.1 2.1.3 Kas di Bendahara Penerimaan Lain-Lain PAD yang sah 28.596.109.238 28.596.109.238

## Pengakuan Pendapatan
Pengakuan pendapatan
pada 0 Badan
Pengelola 0 Keuangan 0 dan 0 Aset0Daerah 0 Kabupaten Lumajang  yaitu  ketika  :  Timbulnya 0 hak  atas  pendapatan,  kriteria 0 ini 0 dikenal 0 juga 0 dengan 0 earned atauPendapatan 0 direalisasi, 0 yaitu 0 ada-nya  aliran 0 masuk  sumber 0 daya  ekonomi  baik  sudah 0 diterima pembayaran 0 secara tunai 0 ( realized ). Pelaporan Pendapatan Badan Pengelola 0 Keuangan dan Aset 0 Daerah Kabupaten Lumajang  mencatat 0 jumlah Pendapatan Asli  Daerah  sebesar 0 Rp.  80.479.331.328  yang  terdiri  dari  pendapatan  pajak  daerah  sebesar  Rp. 48.917.307.155,  pendapatan  retribusi  daerah  sebesar  Rp.  10.000.000,  pendapatan  hasil 0 pengelolaan kekayaan  daerah  yang 0 dipisahkan 0 sebesar 0 Rp. 0 2.995.914.935  dan  pendapatan 0 asli  daerah lainnya 0 sebesar Rp. 28.596.109.238. Pencatatan 0 Beban
Pada BPKAD Kabupaten Lumajang hanya meemiliki beban pegawai, beban barang dan jasa, beban penyisihan  piutang  dan  beban  penyusutan.  Pencatatan  keempat  beban  ini  dijelaskan  sebagai  berikut  : Pencatatan Beban Pegawai, Pencatatan beban pegawai pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang menggunakan kode JU (Jurnal Umum). Maka jurnal yang dicatat yang berhubungan dengan  beban pegawai pada BPKAD  Kabupaten Lumajang adalah : Pada tanggal 05/8/2016, Bendahara Pengeluaran  menerima  SP2D  atas  pembayaran  gaji  Januari  Rp.  142.893.000  berikut  rinciannya  :  Gaji pokok Rp.120.000.000,  Tunjangan  Keluarga Rp.14.000.000. Tunjangan  Jabatan Rp.8.900.000,  Tunjangan PPh Rp.3.760.000, Tunjangan Beras Rp.9.800.000, Tunjangan PPh Rp.3.370.000. dengan potongan : Iuran Wajib Pegawai Negeri Rp. 12.862.000, Tabungan Pegawai Rp. 625.000, PPh Pasal 213.450.000.
Maka berdasarkan bukti SP2D tersebut, PPK-BPKAD Kabupaten Lumajang mencatat jurnal sebagai berikut :
Tabel 5 . Kas Bendahara
Tanggal 0
Akun 0 Uraian Akun 0 Debit Kredit 0 01/1/2016 3.1.3 0 1.1.1 0 R/K PPKD 0 Kas di 0 Bendahara Pengeluaran 0 142.893.0000 142.893.0000 1.1.1 3.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran 0 R/K PPKD 0 (Saat 0 SP2D 0 di SKPD)
142.893.0000
142.893.0000 9.1.1 Beban 0 Pegawai Kas di Bendahara Pengeluaran 0
(saat 0 dibayarkan kepada 0 pegawai) 142.893.0000 142.893.0000
Pencatatan 0 Beban Barang 0 dan Jasa
Pencatatan  beban  barang  dan  jasa  menggunakan  kode  JU  (jurnalumum)  pada  saat  pembelian barang  dan  jasa  yaitu  ATK.  Sedangkan  penyesuaian  berhubungan  dengan  beban  barang  dan  jasa  pada akhir  periode  akan  terisi  secara  otomatis.  Sebagai  jurnal  yang  dicatat  oleh  PPK-BPKAD  Kabupaten Lumajang  berhubungan  dengan  beban  barang  dan  jasa  yaitu:  Tanggal  31/12/2016,  total  pemakaian barang dan jasa senilai Rp. 12.607.549.030. Berdasarkan stock opname, maka jurnal yang dicatat yaitu :
Tabel 6. Beban Barang Jasa
Tanggal 0 Akun 0 Uraian 0 Akun Debit Kredit 0 31/12/2016 9.1.2 0 1.1.2 Beban 0 barang dan 0 Jasa Persediaan 12.607.549.030 12.607.549.030

## Pencatatan 0 Beban 0 Penyusutan
Aset  tetap  yang  dimiliki  oleh  BPKAD  Kabupaten  Lumajang  berupa  peralatan  dan  mesin,  gedumg dan  bangunan,  jalan  serta  aset  tetap  lainnya.  Perhitungan  beban  penyusutan  pada  BPKAD  Kabupaten Lumajang menggunakan  metode garis  lurus. Penyusutan  dilakukan berdasarkan  harga perolehan  tahun 2016.  Penetapan 0 umur  manfaat 0 aset  tetap 0 pada 0 BPKAD 0 Kabupaten 0 Lumajang  yaitu  :  Peralatan 0 dan mesin 0 dengan  umur 0 ekonomis  5 0 tahun.  Gedung 0 dan 0 bangunan 0 deng-an  umur 0 ekonomis  20 0 tahun. Jalan, 0 irigsi 0 dan 0 jaringan 0 dengan  umur 0 ekonomis  10 0 tahun.  Aset 0 tetap 0 lainnya 0 dengan 0 umur ekonomis 0 5  tahun.  Jurnal 0 yang  dicatat 0 oleh 0 PPK-BPKAD 0 Kabupaten  Lumajang  yang  berhubungan dengan aset 0 tetap yaitu :
Tabel 7. Beban Penyusutan
Tanggal 0 Akun 0 Uraian 0 Akun Debit Kredit 0 31/12/2016 9.1.7 1.3.7 Beban Penyusutan 0 Aset Tetap Akumulasi Penyusutan 1.5581.430.644 1.5581.430.644

## Pencatatan beban penyisihan piutang
Jurnal yang dicatat oleh 0 PPK-BPKAD Kabupaten Lumajang yaitu :
Tabel 8. Beban Penyisihan
Tanggal 0
Akun 0 Uraian 0 Akun Debit Kredit 0 31/12/2016 5.1.8 1.3.8 Beban Penyisihan Piutang Penyisihan Piutang 123.689.325 123.689.325

## Pengakuan 0 Beban
Pengakuan  beban  pada  Badan  Pengelola  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten  Lumajang  yaitu penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang berupa  pengeluaran  atau  timbulnya kewajiban atau  konsumsi aset. Beban BPKAD  Kabupaten Lumajang yaitu  :  Beban  pegawai,  merupakan  beban  yang  berhubungan  dengan  pegawaiyang  ada  di  lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan aset DaerahKabupaten Lumajang yang berupa gaji serta tunjangan, honor serta  tunjangan  lainnya.  Beban 0 barang  dan 0 jasa  yaitu  beban 0 yang 0 berhubungan  dengan  penyediaaan barang 0 dan jasa 0 antara lain
ATK,
pembayaran 0 listrik, air dan 0 telepon. Beban 0 penyusutan 0 yaitu 0 penurunanmanfaat  ekonomi 0 atas  aset 0 tetap  yang  dimiliki 0 oleh  BPKAD Kabupaten  Lumajang.  Beban  penyisihan  piutang,  merupakan  beban  yang  berhubungan  dengan taksiran 0 nilai  piutang 0 yang  kemungkinan  tidak  dapat 0 diterima  pembayarannya 0 dimasa 0 yang 0 akan datang dari 0 entitas lain setiap akhir periode 0 anggaran 0 sesuai 0 perkembangan kualitas piutang.
Pelaporan 0 Beban BPKAD Kabupaten Lumajang mencatat 0 jumlah beban sebesar Rp. 39.898.273.717 yang terdiri dari beban pegawai-LO sebesar Rp. 25.585.604.718, beban barang dan jasa sebesar Rp. 12.607.549.030, beban penyusutan  dan  amortisasi  sebesar  Rp.  1.581.430.644  dan  beban  penyisihan  piutang  sebesar  Rp. 123.689.325. Jumlah 0 defisit dari operasi pada BPKAD 0 Kabupaten Lumajang yang berakhir 31 Desember 2016 yaitu Rp. 40.581.057.610

## 4. Simpulan dan Saran
Penyusunan 0 Laporan  Operasional  pada 0 Badan  Pengelola  Keuangan  dan  aset 0 Daerah  Kabupaten Lumajang untuk 0 tahun  anggaran  2016  telah  sesuai 0 sesuai  dengan 0 PSAP  Nomor  12  yaitu tentang 0 Laporan Operasional. Berdasarkan 0 hasil 0 dan 0 pembahasan 0 penelitian, maka 0 dapat disimpulkan 0 sebagai  berikut 0 :  Penyusunan  Laporan  Operasional  pada  BPKAD  Kabupaten  Lumajang adalah  :  Pencatatan,  pengakuan  dan  pengukuran  Laporan  Operasional  pada  Badan 0 Keuangan  dan 0 Aset Daerah 0 Kabupaten Lumajang :
Berdasarkan 0 kesimpulan diatas, saran yang diberikan sehubungan dengan penelitian 0 ini adalah : Untuk  BPKAD  Kabupaten  Lumajang  untuk  lebih  meningkatkan  kebijakan-kebijakan  akuntansi  yang ditetapkan oleh Pemerintah daerah untuk meingkatkan kualitas 0 Laporan Keuangan yang dihasilkan serta dapat 0 menyajikan 0 Laporan 0 Keuangan  tepat  waktu.  BPKAD  Kabupaten  Lumajang  sebaiknya 0 memberi bimbingan 0 dan  pelatihan  yang  berhubungan  dengan 0 PSAP  Nomor  12.  Untuk  peneliti  selanjutnya disarankan 0 untuk 0 dapat 0 memasuk-an  kota/kabupaten  lain 0 sebagai  pembanding  dalam  menganalisis kesesuaian  penyusunan  Laporan  Operasional 0 sehingga 0 dapat 0 dijadikan  landasan  untuk  menggali penerapan PSAP Nomor 12 pada pemerintah daerah di Indonesia.

## Daftar Rujukan
Achmad Fauzi. 2012. Akuntansi Pemerintah. Jakarta. IN Media
Agoes,  Sukrisno.  2013.  Auditing  (Petunjuk  Praktis  Pemeriksaan  Akuntan  oleh  Akuntan  Publik).  Jakarta. Salemba Empat
Ardiyos. 1996. Kamus Produksi dan Manajemen. Jakarta. Citra Harta Prima Arif, Bahtiar. dkk. 2002. Akuntansi Pemerintahan. Jakarta. Salemba Empat
Arikunto, Suharsimi. 1998. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta. Rineka Cipta.
Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta. Erlangga.
Bastian, Indra. 2010. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar. Jakarta. Erlangga
Bungin,  Burhan.  2008.  Penelitian  Kualitatif;  Komunikasi,  Ekonomi,  Kebijakan  Publik  dan  Ilmu  Ssosial Lainnya. Jakarta. Kencana.
Chabib  Soleh  Dan  Heru  Rochmansyah.  (2010).  Pengelolaan  Keuanagan  dan  Aset  Daerah.  Bandung. Fokusmedia.
Dunia  Firdaus  A. 2010.  Ikhtisar  Lengkap  Pengantar  Akuntansi  Edisi  Ketiga.  Jakarta.  Fakultas  Ekonomi Universitas Indonesia
E.  Kieso,  Donald,  Jerry  J,  Weygendt  and  Teery  D.  Warfield,  2009. Accounting  Principles ,  Edisi  12  by. Salemba Empat
Erlina, Rasdianto. 2013. Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual. Medan. Aksara
Kusumah, A.A. (2012), “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei pada SKPD/OPD Pemerintahan Kota Tasikmalaya)”,  Jurnal Akuntansi, 2.
Nugraheni, Purwaniati dan Subaweh. (2008, April ), “Pengaruh Penerapan SAP Terhadap Kualitas Laporan Keuangan”, Jurnal Ekonomi Bisnis 13(1), 49.
S,  Lalombombuida.,  J,Tinangon.,  H,Wokas.,  (2014).“Penerapan  Akuntansi  Pemerintahan  Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Talaud”, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi, 2(1), 111-121.
Singkali,  Olga  Yani  Fransiska  Dan  Retnaningtyas  Widuri.2014.”Penerapan  Standar  Akuntansi Pemerintahan  Pada  Dinas  Pendapatan  dan  Pengelolaan  Keuangan  Aset  Daerah  (Dppkad) Kabupaten Toraja Utara”. Tax & Accounting Review, Vol 4, No 2, 2014 1