## ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PENCURIAN
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Trg)
Oleh : Asal Beriman Waruwu Universitas Darma Agung, Medan E-mail: asalberimanwaruwu@gmail.com

## ABSTRACT
The judge's consideration is one of the most important aspects in determining the realization of  the value of  a judge's  decision  that  contains justice and  contains legal  certainty, besides that it also contains benefits for the parties concerned so that the judge's considerations must be handled carefully, well, and carefully. Observing the judge's decision in cases of criminal acts  committed  by  children.  The  judge's  decision  will  affect  the  next  life  of  the  child concerned,  therefore  the  judge  must  be  absolutely  sure  that  the  decision  taken  will  be  a strong  basis  for  returning  and  leading  the  child  to  a  good  future  to  develop  himself  as  a responsible  citizen.  .  The  formulation  of  the  problem  in  this  study,  first,  how  is  the  judge's consideration  of  children  who  commit  the  crime  of  theft  based  on  Decision  Number: 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN  Trg?,  secondly  how  is  the  application  of  sanctions  and  legal analysis  of  children  who  commit  the  crime  of  theft  based  on  Decision  Number  1/Pid.Sus- Anak/2019/PN Trg?, third, what efforts can be made to prevent children from committing the crime  of  theft  and  their  prevention.  This  type  of  research  is  a  normative  legal  approach method.  The  nature  of  this  research  is  descriptive  in  accordance  with  the  problems  and objectives of the research. The nature of this research is descriptive in accordance with the problems and objectives of the research. The results showed that the judge's consideration in making  a  decision  on  the  crime  of  theft  committed  by  a  child  in  the  decision  Number: 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN-Trg, based on several considerations, namely: The judge examined and  handed  down  the  decision  based  on  the  indictment.  After  that,  the  judge  will  first withdraw the facts in the trial that arise and are a cumulative conclusion from the statements of the witnesses, the statements of the accused, and the evidence. The crime of theft based on Decision  Number:  1/PID.SUS-ANAK/2019/PN-Trg  is  subject  to  sanctions  by  the  court  with imprisonment at the Special Child Development Institute (LPKA). The judge's consideration in imposing a sentence in the form of action against the defendants is appropriate. Because the  decision  can  make  improvements  in  this  case  self-improvement  for  the  defendants  who are classified as minors (Between 12 Years and 18 Years). Considering that children are an asset of the life of the nation and state, they still need guidance and education as well as the ability to work to support their lives in the future. Efforts to prevent acts of theft by children can  be  done  by  creating  jobs,  improving  children's  education  and  creating  a  good environment.  Meanwhile, the prevention of  acts  of  theft  by children can be carried out  in  a preventive and reprisive manner. Repressive efforts or actions are carried out based on the applicable  laws  and  regulations.  Efforts  that  are  repressive  in  nature  by  carrying  out according to the Criminal Justice System (SPP).
Keywords: Crime Of Theft, Children And Judge's Decision

## ABSTRAK
Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai  dari  suatu  putusan  hakim  yang  mengandung  keadilan  dan  mengandung  kepastian hukum,  di  samping  itu  juga  mengandung  manfaat  bagi  para  pihak  yang  bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Mencermati putusan hakim  yang dalam  perkara tindak pidana  yang dilakukan oleh anak. Putusan hakim akan  mempengaruhi  kehidupan  selanjutnya  dari  anak  yang  bersangkutan,  oleh  sebab  itu hakim  harus  benar-benar  yakin  bahwa  putusan  yang  diambil  akan  dapat  menjadi  salah  satu dasar  yang  kuat  untuk  mengembalikan  dan  mengantar  anak  menuju  masa  depan  yang  baik untuk  mengembangkan  dirinya  sebagai  warga  yang  bertanggung  jawab.    Rumusan  masalah dalam penelitian ini, pertama bagaimana pertimbangan hakim terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian berdasarkan Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Trg?, kedua bagaimaan  penerapan  sanksi  dan  analisis  hukum  terhadap  anak  yang  melakukan  tindak pidana pencurian berdasarkan Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Trg?, ketiga , upaya- upaya  apa  yang  dapat  dilakukan  untuk  mencegah  anak  melakukan  tindak  pidana  pencurian dan  penanggulangannya.    Jenis  penelitian  adalah  metode  pendekatan  hukum  normatif.  Sifat penelitian  ini  adalah  bersifat  deskriptif  sesuai  dengan  masalah  dan  tujuan  dalam  penelitian. Sifat  penelitian  ini  adalah  bersifat  deskriptif  sesuai  dengan  masalah  dan  tujuan  dalam penelitian.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan putusan  pada  tindak  pidana  pencurian  yang  dilakukan  oleh  anak  dalam  putusan  Nomor  : 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN-Trg, berdasarkan beberapa pertimbangan yaitu : Hakim memeriksa dan  menjatuhkan  putusan  berpedoman  pada  surat  dakwaan.  Setelah  itu  hakim  dahulu  akan menarik  fakta-fakta  dalam  persidangan  yang  timbul  dan  merupakan  kosklusi  komulatif  dari keterangan  para  saksi,  keterangan  terdakwa,  dan  barang  bukti.  Tindak  pidana  pencurian berdasarkan  Putusan  Nomor  :  1/PID.SUS-ANAK/2019/PN-Trg  dikenakan  sanksi  oleh pengadilan  dengan  pidana  penjara  di  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  (LPKA). Pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan  pidana  berupa  tindakan  terhadap  para  terdakwa, sudah tepat. Karena putusan tersebut dapat menjadikan perbaikan dalam hal ini perbaikan diri bagi  para  terdakwa  yang  tergolong  masih  Anak  (Antara  12  Tahun  dengan  18  Tahun). Mengingat  anak  merupakan  aset  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  maka  masih memerlukan  bimbingan  dan  pendidikan  serta  kemampuan  kerja  demi  menunjang kehidupannya kelak. Upaya mencegah tindakan pencurian oleh anak dapat dilakukan dengan mencitaptakan  lapangan  kerja,  meningkatkan  pendidikan  anak  dan  menciptakan  lingkungan yang baik.  Sedangkan penanggulangan tindakan pencurian oleh anak dapat dilakukan secara preventif  dan  upaya  reprsif.  Upaya  atau  tindakan  represif  dilakukan  berdasarkan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku.  Upaya  yang  bersifat  represif  dengan  cara  melakukan sesuai Sistem Peradilan Pidana (SPP).
Kata Kunci :  Tindak Pidana Pencurian, Anak Dan Putusan Hakim

## 1. PENDAHULUAN
Pertimbangan  hakim  merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan  terwujudnya  nilai  dari  suatu putusan hakim yang mengandung keadilan ( ex  aequo  et  bono )  dan  mengandung kepastian  hukum,  di  samping  itu  juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim  ini  harus  disikapi  dengan  teliti,
baik,  dan  cermat.  ”Apabila  pertimbangan hakim  tidak  teliti,  baik,  dan  cermat,  maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan
oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung”. Hakim  dalam  pemeriksaan  suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan
pertimbangan  dalam  memutus  perkara. Pembuktian  merupakan  tahap  yang  paling penting dalam pemeriksaan di persidangan.  Pembuktian  bertujuan  untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta  yang  diajukan  itu  benar- benar  terjadi,  guna  mendapatkan  putusan hakim  yang  benar  dan  adil.  ”Hakim  tidak dapat  menjatuhkan  suatu  putusan  sebelum nyata  baginya  bahwa  peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenaranya, sehingga nampak adanya  hubungan  hukum  antara  para pihak”.
Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan  hakim  hendaknya  juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut : a.  Pokok  persoalan  dan  hal-hal  yang diakui  atau  dalil-dalil  yang  tidak disangkal.
b.  Adanya analisis secara  yuridis terhadap putusan  segala  aspek  menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
c.  Adanya  semua  bagian  dari  petitum
Penggugat
harus
dipertimbangkan/diadili secara satu demi  satu  sehingga  hakim  dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya  tuntutan  tersebut dalam amar putusan.
Jimly Asshidiqie
mengatakan bahwa  “Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  adalah  negara  yang  berdasarkan hukum (rechsstaat) dan bukan negara atas
kekuasaan ( machhsstaat ),
maka kedudukan  hukum  harus  ditempatkan  di atas  segala-segalanya.  Setiap  perbuatan harus  sesuai  dengan  aturan  hukum  tanpa terkecuali”.
Hukum mengatur masyarakat secara  patut  dan  bermanfaat  dengan menempatkan apa yang diharuskan ataupun yang diperbolehkan dan sebaliknya. Hukum dapat mengkualifikasikan sesuatu perbuatan
sesuai dengan hukum atau mendiskualifikasikan  sebagai  melawan hukum.  Perbuatan  yang  sesuai  dengan
hukum tidak merupakan masalah dan tidak perlu  dipersoalkan,  yang  menjadi  masalah ialah  perbuatan  yang  melawan  hukum. Bahkan  yang  diperhatikan  dan  dianggap oleh  hukum  ialah  justru  perbuatan  yang disebut  terakhir  ini,  baik  perbuatan melawan  hukum  yang  sungguh-sungguh terjadi (onrecht in actu) maupun perbuatan hukum yang  mungkin akan  terjadi (onrecht  in  potentie) .  “Perhatian  dan penggarapan perbuatan inilah yang merupakan  penegakan  hukum.  Terhadap perbuatan  yang  melawan  hukum  tersedia sanksi”.
Oleh  karena  itu,  hukum  bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah  laku  dan  karena  itu  pula  hukum berupa norma. Hukum yang berupa norma dikenal  dengan  sebutan  norma  hukum, dimana  hukum  mengikatkan  diri  pada masyarakat  sebagai  tempat  bekerjanya hukum tersebut.
Tindak pidana merupakan pengertian  dasar  dalam  hukum  pidana (yuridis normatif ). Kejahatan atau perbuatan  jahat  bisa  diartikan  secara yuridis  atau  kriminologis.  Kejahatan  atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah  perbuatan  seperti  yang  terwujud in abstracto dalam peraturan pidana. Perbuatan  Pidana  adalah  perbuatan  yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana  disertai  ancaman  (sanksi)  yang berupa  pidana  tertentu  bagi  barang  siapa yang  melanggar  larangan  tersebut.  Unsur- unsur tindak pidana : ”a. Perbuatan Manusia b. Memenuhi rumusan Undang-Undang c. Bersifat melawan hukum”
Strafbaar  Feit adalah  kelakuan ( Hendeling )  yang  diancam  dengan  pidana yang  bersifat  melawan  hukum,  yang berhubungan  dengan  kesalahan  dan  yang dilakukan  oleh  orang  yang  mampu bertanggung  jawab.  Unsur-unsur  tindak pidana:
a.  Unsur  Obyektif  :  Perbuatan  orang, Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu mungkin  ada  keadaan  tertentu  yang menyertai perbuatan itu.
b.  Unsur  Subyektif  :  Orang  yang  mampu bertanggung  jawab,  Adanya  kesalahan ( Dolus  atau  Culpa ).  Kesalahan  ini dapat  berhubungan  dengan  akibat  dari perbuatan atau keadaan mana perbuatan itu dilakukan.
Dalam kehidupan sehari-hari, manusia  tidak  bisa  lepas  dari  nilai  dan norma  yang  berlaku  dimasyarakat,  baik masyarakat  yang  berada  di  perkotaan maupun  masyarakat  yang  berada  di pedesaan. Apabila semua anggota masyarakat  mentaati  norma  dan  nilai tersebut, maka kehidupan masyarakat akan tentram,  aman  dan  damai.  Namun  pada kenyataannya,  sebagian  dari  anggota masyarakat ada yang melakukan pelanggaran-pelanggaran  terhadap  norma dan  nilai  yang  berlaku  dalam  masyarakat dikenal dengan istilah penyimpang sosial.
Hukum  pidana  menurut  Natangsa Surbakti  menyatakan  bahwa  hukum  dapat dibedakan  menjadi  “hukum  pidana  umum dan  hukum  pidana  khusus”.    Sementara itu, menurut
Bambang
Waluyo berpendapat  bahwa  “sebagai  pengaruh kemajuan iptek, kemajuan budaya, perkembangan pembangunan pada umumnya  bukan  hanya  orang  dewasa, tetapi  anak-anak  juga  terjebak  melanggar norma terutama norma hukum”.
Pembicaraan  tentang  anak  dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti  sepanjang  sejarah  kehidupan, karena  anak  adalah  generasi  penerus bangsa  dan  penerus  pembangunan,  yaitu generasi  yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan  suatu  Negara,  tidak  terkecuali Indonesia.  Perlindungan  anak  Indonesia berarti  ”melindungi  potensi  sumber  daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya,  menuju  masyarakat  yang  adil dan makmur, materil  spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945”.
Anak  merupakan  harapan  bangsa dan  apabila  sudah  sampai  saatnya  akan menggantikan generasi tua dalam melanjutkan roda kehidupan negara,
dengan demikian anak perlu dibina dengan baik  agar  mereka  tidak  salah  dalam hidupnya  kelak.  Setiap  komponen  bangsa, baik  pemerintah  maupun  non  pemerintah memiliki  kewajiban  untuk  secara  serius memberi  perhatian  terhadap  pertumbuhan dan  perkembangan  anak.  ”Komponen- komponen yang harus melakukan pembinaan terhadap anak adalah orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah”.
Selanjutnya,  dalam  berbagai  hal, upaya pembinaan dan perlindungan tersebut  diharapkan  pada  permasalahan dan  tantangan  dalam  masyarakat  dan kadang-kadang  dijumpai  penyimpangan perilaku  dikalangan  anak,  bahkan  lebih dari  itu  terdapat  anak  yang  melakukan perbuatan melanggar hukum tanpa mengenal  status  sosial  dan  ekonomi. Ketentuan  hukum  khusus  tentang  anak yang  melakukan  tindak  pidana  diatur dalam Undang-Undang  No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak kemudian dicabut  diganti  dengan  Undang-Undang No.  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak.
Pembedaan  perlakuannya  terletak pada hukum acara dan ancaman pidananya,  terletak  pada  hukum  acara  dan ancaman pidananya. “Pembedaan itu lebih ditujukan untuk memberikan perlindungan dan  pengayoman  terhadap  anak  dalam menyongsong  masa  depannya  yang  masih panjang, serta memberi kesempatan kepada anak agar setelah melalui pembinaan  akan  memperoleh  jati  dirinya untuk  menjadi  manusia  yang  mandiri, bertanggungjawab  dan  berguna  bagi  diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara”. Penyelesaian  perkara  anak,  hakim wajib  mempertimbangkan  laporan  hasil penelitian masyarakat  yang dihimpun oleh pembimbing  kemasyarakatan  mengenai data  pribadi  ataupun  keluarga  dari  anak yang  bersangkutan.  Dengan  adanya  hasil laporan  itu,  diharapkan  hakim  dapat memperoleh  gambaran  yang  tepat  untuk memberikan  putusan  yang  seadil-adilnya bagi  anak  yang  bersangkutan.  “Putusan hakim  akan  mempengaruhi  kehidupan
selanjutnya  dari  anak  yang  bersangkutan, oleh  sebab  itu  hakim  harus  benar-benar yakin  bahwa  putusan  yang  diambil  akan dapat  menjadi  salah  satu  dasar  yang  kuat untuk mengembalikan dan mengantar anak menuju  masa  depan  yang  baik  untuk mengembangkan  dirinya  sebagai  warga yang  bertanggung  jawab  bagi  kehidupan keluarga, bangsa, dan negara”.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang masalah di atas, penulis tertarik mengambil  judul  penelitian  :  “ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM

## DALAM
PERKARA

## PENCURIAN
YANG  DILAKUKAN  OLEH  ANAK (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Trg)
2. TINJAUAN PUSTAKA

## 1. Tindak Pidana dan Pemidanaan
a. Tindak Pidana
Tindak  pidana  menurut  Simons adalah  “perbuatan  salah  dan  melawan hukum yang diancam pidana dan dilakukan seorang yang
mampu bertanggungjawab”.
Rumusan Simons
merupakan rumusan yang lengkap, yang meliputi:
” 1). diancam dengan pidana oleh hukum,
2). bertentangan dengan hukum,
3). dilakukan oleh orang yang bersalah,
4).  orang  itu  dipandang  bertanggung jawab atas perbuatannya”.
b. Pemidanaan
Pidana  adalah  penderitaan  yang sengaja  dibebankam  kepada  orang  yang melakukan  perbuatan  yang  memenuhi syarat-syarat  tertentu.  di  Indonesia,  suatu pidana  diatur  dalam  sebuah  Undang- undang  hukum pidana, yang  mana berfungsi dalam mengatur tindakan pidana dan pidana yang terjadi dalam masyarakat, sehingga  tercipta  tata  kehidupan  yang tentram  dan  selaras  dengan  aturan  hukum yang ada.
Penanganan  kasus  anak  pelaku tindak  pidana  dengan  jumlah  dan  bentuk beragam,  diperlukan  usaha  negara  untuk menetapkan undang-undang peradilan anak  yaitu  Undang-undang  Nomor  3
Tahun  1997  Tentang  Pengadilan  Anak. Setelah lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun  1997  Tentang  Pengadilan  Anak terdapat beberapa perbedaan dalam ketentuan  tentang  penanganan  kejahatan yang dilakukan oleh anak, yaitu perlakuan khusus  terhadap  anak  pelaku  tindak pidana, di antaranya:
1.   Hakim, Penuntut Umum, Penyidik dan Penasihat  hukum  dan  petugas  lainya dalam sidang anak tidak memakai toga atau pakaian dinas.
2.   Sidang anak dilakukan secara tertutup.
3.   Hakim  sidang  anak  adalah  hakim khusus.
4.   Perkara  akan  diputus  oleh  hakim tunggal.
5.   Adanya peran pembimbing permasyarakatan  dalam  sidang  perkara anak.
6.   Penyidik terhadap anak nakal
dilakukan oleh penyidik khusus.
7.   Penyidik  wajib  memeriksa  dalam suasana kekeluargaan dan wajib dirahasiakan.
8.   Penahanan  dilakukan  setelah  dengan sungguh-sungguh  mempertimbangkan kepentingan anak.
9.  Penempatan  tahanan  anak  di  ruang khusus anak.
10. Selama anak ditahan, kebutuhan jasmani,  rohani,  dan  sosial  anak  harus dipenuhi.
11. Setiap  anak  sejak  saat  ditangkap  atau ditahan  berhak  mendapat  bantuan hukum.
2. Pengertian Pencurian Pencurian  menurut  Pasal  362 KUHP  ialah  perbuatan  mengambil  suatu barang  yang  seluruhnya  atau  sebagian kepunyaan  orang  lain  dengan  maksud untuk  memiliki  secara  melawan  hukum.
Pasal 362 KUHP menyatakan :
“Barang  siapa  mengambil  barang  sesuatu yang seluruhnya, atau sebagian kepunyaan orang  lain,  dengan  maksud  untuk  dimiliki secara  melawan  hukum,  diancam  karena pencurian,  dengan  pidana  penjara  paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp. 900,00 (sembilan ratus rupiah)”
Dalam  pasal  di  atas  terdapat  unsur-unsur sebagai berikut :
”a.  perbuatan mengambil tanpa ijin, b.   yang diambil haruslah suatu barang,
c.   barang  tersebut  harus  seluruhnya  atau sebagian kepunyaan orang lain,
d.   harus  dilakukan  dengan  maksud  untuk memiliki  barang  itu  dengan  sengaja melawan hukum”.
Berikut  ini  akan  dijelaskan  secara jelas masing-masing unsur-unsur dari delik pencurian  mengalami  berbagai  penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat.
1)  Unsur mengambil:
Mengambil dapat diartikan memindahkan barang dari tempat semula  ke  tempat  lain.  Ini  berarti membawa  barang  di  bawah  kekuasaan yang  nyata.  Perbuatan  mengambil berarti  perbuatan  yang  mengakibatkan barang  dibawah  yang  melakukan  atau yang  mengakibatkan  barang  berada  di luar  kekuasaan  pemiliknya.  Tetapi  hal ini  tidak  selalu  demikian,  sehingga tidak  perlu  disertai  akibat  dilepaskan dari kekuasaan pemilik.
2)  Unsur barang: Adapun pengertian barang telah mengalami  proses  perkembangannya. Dari  arti  barang  yang  berjudul  menjadi setiap barang  yang menjadi  bagian dari kekayaan.  Semula  barang  ditafsirkan sebagai  barang-barang  yang  berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak)  tetapi  kemudian  ditafsirkan sebagai  setiap  bagian  dari  harta  benda seseorang.
3)  Unsur dengan maksud: Istilah  ini  terwujud  dalam  kehendak keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum.
4)  Unsur untuk memiliki Memiliki bagi diri sendiri adalah setiap perbuatan  penguasaan  atas  barang tersebut,  melakukan  tindakan  atas barang  itu  seakan-akan  pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Maksud  memiliki  barang  bagi  diri sendiri  itu  berwujud  dalam  berbagai
jenis perbuatan. Yaitu menjual, memakai,  memberikan  kepada  orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya, dan sebagainya. Pendeknya  setiap  penggunaan  atas barang  yang  dilakukan  pelaku  seakan- akan  pemilik  sedangkan  ia  bukan pemiliknya.  Maksud  memiliki  barang tersebut  tidak  perlu  terlaksana  cukup apabila  maksud  itu  ada  meskipun barang itu belum sempat dipergunakan, atau  sedak  terungkap  terlebih  dulu, karena kejahatan pencurian telah selesai terlaksananya  perbuatan  mengambil barang.
5)  Unsur melawan hukum Perbuatan  memiliki  yang  dikehendaki tanpa  hak  atau  kekuasaan  sendiri  dari pelaku,  pelaku  harus  sadar  bahwa barang yang diambil adalah milik orang lain.
3. Pengertian Anak Secara  nasional definisi  anak menurut perundang-undangan, di antaranya menjelaskan anak adalah seorang  yang  belum  mencapai  usia  21 tahun  atau  belum  menikah.  Ada  yang mengatakan  anak  adalah  seseorang  yang belum  berusia  18  tahun,  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak, ”anak adalah seseorang  yang  belum  berusia  18  tahun dan  bahkan  masih  di  dalam  kandungan”, sedangkan  Undang-Undang  Nomor  3 Tahun  1997  tentang  Pengadilan  Anak, ”anak  orang  yang  dalam  perkara  anak nakal  telah  mencapai  usia  8  tahun  tetapi belum  mencapai  usia  18  tahun  dan  belum pernah menikah”.  Menurut Marlina, ”anak adalah manusia yang belum mencapai usia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan dan belum menikah”.

## 3. METODE PENELITIAN
1. Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  adalah  metode pendekatan hukum normatif yaitu penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan cara  meneliti  bahan-bahan  pustaka  dan mencari asas-asas hukum yang
menyangkut
substansi peraturan perundang-undangan.
2. Sifat Penelitian
Sifat  penelitian  ini  adalah  bersifat deskriptif  sesuai  dengan  masalah  dan tujuan  dalam  penelitian.    Jenis  penelitian hukum  yang  akan  dipergunakan  dalam penelitian  ini  adalah  penelitian  yuridis normatif yaitu penelitian dengan mempergunakan  data  sekunder  berupa bahan-bahan  pustaka,  dilengkapi  dengan menganalisa implementasinya di lapangan. Masalah  yang  diteliti  dikaitkan  dengan pemahaman  tentang  peraturan-peraturan perundang-undangan  atau  kaidah  hukum yang berlaku. Jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah memahami dan membahas  serta  menggambarkan  tentang sistem  hukum,  sinkronisasi  hukum  secara horizontal dan vertikal.
3. Sumber Data
Data  yang  dipergunakan  dalam penelitian skripsi ini adalah data sekunder. Adapun  data  sekunder  yang  dimaksudkan penulis adalah sebagai berikut : a.  Bahan  hukum  primer,  yaitu  bahan hukum yangmempunyai kekuatan hukum mengikat yang terdiri dari:
1)  Undang-Undang Dasar 1945;
2)  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
3)  Studi  Putusan  Pengadilan  Negeri Nomor  :  1/Pid.Sus-Anak/2019/PN- Trg
b.  Bahan  hukum  sekunder,  yaitu  bahan- bahan hukum yang memberikan penjelasan  mengenai  bahan  hukum primer,  seperti  kamus  hukum,  buku- buku  yang  relevan  dengan  penelitian ini.
c.  Bahan  hukum  tersier,  yaitu  bahan-
bahan hukum yang memberikan petunjuk  maupun  penjelasan  terhadap bahan  hukum  primer  dan  sekunder, seperti  kamus  hukum,  kamus  bahasa Inggris  dan  bahan  lain  yang  relevan dengan penelitian ini.
4. Teknik Pengumpulan Data
Metode  pengumpulan  data  yang dipergunakan  dalam  penelitian  skripsi  ini
adalah  penelitian  kepustakaan  ( Library Research ) yakni penelitian terhadap literatur-literatur untuk  memperoleh bahan teoritis  ilmiah  yang  dapat  digunakan sebagai  dasar  analisis  terhadap  substansi pembahasan  dalam  penulisan  skripsi. Tujuan  penelitian  kepustakaan  ( Library Research )  ini  adalah  untuk  memperoleh data-data sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangn,  buku,  majalah,  surat kabar,  situs  internet,  maupun  bacaan lainnya yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.
5. Analisa Data Data  yang  telah  dikumpulkan, dikelompokkan,  diseleksi  dan  selanjutnya dianalisis  dengan  menggunakan  metode deskriptif kualitatif dengan cara menginterpretasikan data berdasarkan teori-teori  hukum,  peraturan  perundang- undangan dan pengertian hukum.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Upaya-Upaya Mencegah Anak Melakukan  Tindak  Pidana  Pencurian Dan Penanggulangannya A.  Faktor-Faktor yang Mendasari Pelaku Pencurian Kendaraan

## Bermotor
Rata-rata  anak  yang  melakukan curanmor  karena  alasan  faktor  foya-foya yaitu  demi  membeli  suatu  barang  yang diinginkan  dan  hasil  dari  motor  curian tersebut  digunakan  untuk  berjudi.  Selain itu faktor kedua adalah untuk ekonomi dan ajakan  teman.  Adapun  faktor  ekonomi yang  menjadi  alasan  merekan  melakukan curanmor adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka karena mayoritas keluarga  mereka  berekonomi  rendah, sedangkan faktor ajakan teman merupakan faktor  yang  sulit  mereka  tolak  karena merupakan bagian dari lingkungan pergaulan  mereka  yang  merupakan  faktor yang  mudah  membuat  mereka  terjerumus dalam  hal  yang  negatif.  Faktor  lain-lain disini adalah masalah hutang piutang yang menyebabkan  mereka  melakukan  aksi curanmor untuk membayar hutang.
Selain faktor diatas, faktor anak melakukan  curanmor  dapat  digolongkan menjadi  2  bagian  yaitu  faktor  intern  dan faktor ekstern. Faktor intern terdiri dari :
a) Faktor Intelegencia
Intelegencia adalah kecerdasan seorang  anak.  Anak-anak  delinquent  pada umumnya  mempunyai intelegencia  verbal lebih  rendah  dan  ketinggalan  dalam pencapaian  hasil-hasil  skolastik  (prestasi sekolah  rendah).  Dengan  kecerdasan  yang rendah  dan  wawasan  sosial  yang  kurang tajam,  mereka  mudah  sekali  terseret  oleh ajakan  buruk  menjadi  delinkuen  jahat (kenakalan remaja).
b) Faktor Usia
Faktor  usia  adalah  faktor  yang paling  penting  dalam  sebuah  penyebab terjadinya kejahatan. Pada saat usia remaja kondisi psikologis anak memiliki karakteristik yang labil, sulit dikendalikan, melawan dan memberontak, memiliki rasa ingin  tahu  yang  tinggi,  agresif  dan  mudah terangsang  oleh  hal  yang  menyebakan anak melakukan tindakan kriminal.
c) Faktor Kelamin
Adanya  perbedaan  jenis  kelamin, mengkibatkan  pula  terjadinya  perbedaan tidak  hanya  dalam  segi  kuantitasnya kenakalan  semata-mata  akan  tetapi  juga segi  kualitas  kenakalannya.  Faktor  laki- laki  lebih  sering  melakukan  tindak  pidana karena  masa-masa  pubertasnya  itu  dia tidak bisa mengendalikan diri dan pikirannya,  jika  dilihat  dari  kedudukan anak dalam keluarga, anak laki-laki sering diutamakan,  lebih  dimanja,  dan  segala kebutuhannya  terpenuhi.  Disisi  lain  anak laki-laki  memiliki  pergaulan  sosialnya yang  luas  dan  dibebaskan  dari  orang tuanya,  karena  dianggap  anak  laki-laki memiliki  fisik  dan  mental  yang  lebih  kuat dibandingkan anak perempuan.
d) Faktor Kedudukan Anak dalam Keluarga Yang dimaksud dengan kedudukan anak  adalah  kedudukan  seorang  anak dalam keluarga menurut urutan kelahirannya,  misalnya  anak  pertama, kedua,  dan  seterusnya  ataupun  anak
tunggal.  Kebanyakan  anak  tunggal  sangat dimanjakan  oleh  orang  tuanya  dengan pengawasan  yang  luar  biasa,  pemenuhan kebutuhan  yang  berlebih-lebihan  dan segala  permintaannya  dikabulkan,  apabila suatu  ketika  keinginanya  tidak  dikabulkan oleh orang tuanya, akhirnya mengakibatkan anak frustasi dan cenderung mudah berbuat kriminal.
e) Faktor Ekonomi
Salah  satu  teori  dan  yang  paling banyak  dianut  orang  adalah  bahwa kejahatan timbul karena kemiskinan. Teori ini  dianut  oleh  para  penganut  Marx,  para social  workers (dahulu),  dan  kaum humanitarian. 6 Wiliam Bonger berpendapat bahwa kemiskinan
mendorong pada kejahatan. Struktur kapitalis  menghasilkan  konflik-konflik yang  tak  terhitung  jumlahnya.  Terlebih lagi orang-orang miskin  ini minum di luar batas  yang  mengakibatkan  timbulnya kejahatan  secara  tidak  langsung.  Keadaan ekonomi  yang  sulit  yang  dihadapi  saat  ini membawa pengaruh besar pada meningkatnya  angka  pengangguran  dan kejahatan-kejahatan konvensional
khususnya  pencurian.  Hal  ini  semakin diperburuk  dengan  adanya  golongan- golongan dalam suatu masyarakat. Golongan-golongan yang dimaksud adalah adanya golongan masyarakat kelas ekonomi  menengah  ke  atas  dan  golongan kelas ekonomi menengah ke bawah. Hasrat ingin  memiliki  dari  golongan  masyarakat kelas  ekonomi  menengah  ke  bawah semakin bangkit karena seringnya dipertontonkan berbagai macam kemewahan  dan  kemudahan  yang  dimiliki oleh  golongan  masyarakat  kelas  ekonomi menengah  ke  atas  sehingga  menimbulkan banyaknya tindak pidana pencurian khususnya yang dilakukan oleh anak-anak. Faktor  ekstern  adalah  faktor  atau dorongan  yang  lahir  dari  luar  diri  anak.
Faktor ini terdiri dari :
a. Faktor Lingkungan Keluarga
Keluarga  yang  dapat  menjadi sebuah terjadinya delinquency dapat berupa keluarga yang tidak normal ( broken
home )  dan  keadaan  jumlah  anggota keluarga  yang  kurang  menguntungkan. Broken  home pada  prinsipnya  struktur keluarga tersebut  sudah  tidak lengkap lagi yang  disebabkan  adanya  salah  satu  dari kedua  orang  tua  atau  kedua  orang  tuanya meninggal  dunia,  perceraian  orang  tua, salah  satu  dari  kedua  orang  tua  atau keduanya  tidak  hadir  secara  kontinyu dalam tenggang waktu lama. b. Faktor Pendidikan
Latar  belakang  pendidikan  yang rendah  merupakan  faktor  anak  melakukan kejahatan, anak yang seharusnya merasakan  suka  duka  di  bangku  sekolah justru  harus  berhenti  sekolah  sehingga membuat  mental  anak  menjadi  semakin labil  dan  mudah  sekali  tersinggung. Keadaan  inilah  yang  menyebabkan  anak melakukan perbuatan pidana karena merasa  berbeda  dengan  anak  seusianya yang  sekolah,  merasa  minder  dan  agak malu untuk bergaul dengan anak seusianya yang sekolah.
c. Faktor Pergaulan Anak Harus disadari betapa besar pengaruh yang dimainkan oleh lingkungan pergaulan anak, terutama sekali disebabkan  oleh  konteks  kulturalnya. Dalam  situasi  sosial yang  semakin longgar,  anak-anak  kemudian  menjauhkan diri  dari  keluarganya  untuk  kemudian menegakkan eksistensi dirinya yang diangap tersisih dan terancam. Mereka lalu memasuki  satu  unit  keluarga  baru  dengan sub  kultural  baru  yang  sudah  delinkuen sifatnya.  Dengan  demikian,  anak  mudah dipengaruhi oleh berbagai tekanan pergaulan yang semuanya memberi pengaruh  yang  menekan  dan  memaksa pada pembentukan perilaku buruk.
d. Faktor Media Masa
Keinginan  atau  kehendak  yang tertanam  pada  diri  anak  untuk  berbuat jahat kadang-kadang timbul karena pengaruh  bacaan,  gambar-gambar  dan film.  Upaya  yang  dapat  dilakukan  adalah dengan  cara  mengadakan  sensor  film berkualitas  buruk  dan  mengarahkan  anak
pada tontonan yang lebih menitik beratkan pada aspek pendidikan.
B.  Upaya-Upaya Mencegah Anak Melakukan Tindak Pidana Pencurian Upaya-upaya yang harus dilakukan untuk  mencegah  anak  melakukan  tindak pidana pencurian yaitu : 1. Menciptakan lapangan kerja Pelaku mencuri kendaraan bermotor dikarenakan oleh faktor ekonomi,  pelaku  berkata  bahwa  pelaku mencuri  dikarenakan  terlilit  hutang  tidak bisa  membayarnya  dan  belum  lagi keluarga  pelaku  sulit  untuk  memenuhi kebutuhan  sehari-hari  untuk  hidup,oleh karena  permasalahan  pelaku  dalam  faktor ekonomi  itu  pelaku  melakukan  pencurian kendaraan bermotor. Sebagaimana diketahui,  manusia  tidak  dapat  terlepas dari  tuntutan  pemenuhan  kebutuhan  demi kelangsungan  kehidupannya,  sementara penghasilan  untuk  memenuhi  kebutuhan tersebut  tidak  ada.  Dengan  keadaan  yang demikian,  maka  menyebabkan  mereka mengambil jalan  pintas  agar  dapat memenuhi  kebutuhan  hidupnya  dengan melakukan perbuatan melawan hukum.
2. Meningkatkan tingkat pendidikan anak Seseorang mempunyai tingkat pendidikan  yang  baik,  maka  sudah  tentu orang  tersebut  dengan  mudah  dapat menyesuaikan dirinya dengan keadaan dan perkembangan  masyarakat.  Akan  tetapi sebaliknya jika tingkat pendidikan seseorang  itu  rendah,  maka  dia  tidak sanggup  untuk  berbuat  dan  melakukan sesuatu  maupun  mengikuti  perkembangan masyarakat. Bila rendahnya tingkat pendidikan seseorang tersebut, maka orang yang  bersangkutan  tidak  mampu  untuk mencari  dan  menemukan  jalan  yang terbaik  dan  tidak  terkecuali  melakukan tindakan-tindakan  yang  menyimpang  dan bertentangan  dengan  aturan-aturan  hukum yang berlaku.
Bila  rendahnya  tingkat  pendidikan seseorang  tersebut,  maka  orang  yang bersangkutan  tidak  mampu  untuk  mencari dan  menemukan  jalan  yang  terbaik  dan
tidak  terkecuali  melakukan  tindakan- tindakan yang menyimpang dan
bertentangan  dengan  aturan-aturan  hukum yang  berlaku.  Peranan  pendidikan  akan sangat
berpengaruh menumbuhkan perilaku  yang  rasional  dan  menurunkan atau mengurangi bertindak secara irasional (emosional).
3. Menciptakan Lingkungan yang Baik Baik buruknya tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan  pergaulan,  apabila  bergaul dengan orang baik maka perbuatan mereka pasti akan baik pula mengikuti pergaulannya  di  lingkungan  itu,  dan apabila  bergaul  dengan  orang  yang  suka melakukan  perbuatan  buruk  maka  besar kemungkinan  akan  dipengaruhinya  serta ikut melakukan perbuatan buruk itu.
Seseorang  dapat  menjadi  pelaku kejahatan tidak hanya berasal dari lingkungan keluarga miskin tetapi ada juga berasal  dari  lingkungan  keluarga  kaya dimana  ada  rasa  kurang  puas  memiliki, agar  kekayaannya  semakin  bertambah. Pada  umumnya  orang  melakukan  tindak pidana  itu  berasal  dari  lingkungan  yang tidak baik.
Terjadinya tindak pidana pencurian yang  dilakukan  oleh  seseorang  tersebut salah  satu  penyebabnya  adalah  faktor lingkungan  atau  pergaulan  orang  tersebut dengan  masyarakat  sekitarnya.  Tindak pidana merupakan suatu gejala sosial yang tidak  berdiri  sendiri  melainkan  adanya korelasi  dengan  berbagai  perkembangan kehidupan sosial, ekonomi, hukum maupun  teknologi  serta  perkembangan yang  lain  sebagai  akibat  yang  negatif  dari setiap  kemajuan  atau  perubahan  sosial dalam  masyarakat,  jadi  faktor  masyarakat dan lingkunganlah yang sangat berpengaruh  terhadap  seseorang  dalam hubungannya  dengan  tindak  pidana  yang dia  lakukan  karena  tindak  pidana  itu bersumber dari masyarakat dan masyarakat itu  sendiri  yang  akan  menanggung akibatnya  baik  langsung  maupun  tidak langsung.  Oleh  karena  itu  untuk  mencari sebab-sebab  dari  tindak  pidana  adalah  di
dalam kehidupan masyarakat dan lingkungan itu sendiri. C.  Penanggulangan Tindak Pidana
Pencurian  yang  Dilakukan  Oleh Anak Penanggulangan  merupakan  suatu pencegahan yang berguna untuk meminimalisir atas kejadian atau perbuatan  yang  telah  terjadi  agar  tidak terjadi  lagi  perbuatan  tersebut.  Terdapat  2 (dua)  upaya  penanggulangan  terhadap tindak  pidana  pencurian  sepeda  motor yang  dilakukan  oleh  anak  di  bawah  umur yang harus dilakukan yaitu upaya preventif dan upaya reprsif.
Tindakan  preventif  dalam  usaha menanggulangi  kejahatan  adalah  suatu usaha  untuk  menghindari  kejahatan  jauh sebelum  rencana  kejahatan  itu  terjadi  atau terlaksana.  Tindakan  preventif  ini  adalah berupa memberikan kesibukan yang berarti kepada  anak-anak,  yaitu  selain  dari memasukkannya  ke  dalam  pendidikan yang  wajib  baginya  juga  memasukkannya kepada kegiatan ekstrakulikuler di sekolah-sekolah, kursus-kursus keterampilan,  pendidikan  keagamaan  dan lain-lain.  Setelah  jasmani  si  anak  dibina dan diarahkan sedimikian rupa, rohani dan jiwanya harus pula diisi dengan pendidikan  akhlak  dan  agama.  Agama adalah  ajaran  yang  paling  tinggi,  yang tidak  ada  bandingannya,  karena  ajarannya langsung  dari  Tuhan,  melalui  para  rasul- rasul-Nya.  Ajaran  agama  memberikan perintah-perintah  dan  larangan-larangan, yang  mudah  diterima  oleh  akal  pikiran manusia,  setiap  manusia  atau  pemeluknya yang  melanggar  larangan-larangan-Nya akan mendapatkan dosa, dan yang melaksanakan  perintah-perintahnya  akan mendapatkan pahala.
Tindakan  preventif  ini  diharapkan, akan dapat mengurangi timbulnya kejahatan-kejahatan  baru,  setidak-tidaknya akan  bisa  memperkecil  pelaku-pelakunya. Tetapi  usaha-usaha  preventif  itu  pada kenyataannya tidak mudah, oleh karena itu tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah  umur  itu  sendiri  cukup  kompleks
dan berkembang, dipengaruhi oleh berbagai  faktor  yang  sama  dengan  yang lain saling berkaitan.
Adapun
upaya-upaya pananggulangan  preventif  yang  dapat dilakukan antara lain :
1.  Melakukan sosialisasi kepada orang tua dan  melakukan  sosialisasi  ke  sekolah- sekolah.
2.  Menciptakan bermacam-macam kesibukan  dan  kesempatan  rekreasi bagi  anak-anak  puber  dan  untuk menyalurkan energinya
3.  Menciptakan  tempat  olahraga  umum untuk  menyalurkan  hobi  dan  waktu luang bagi anak-anak.
4.  Penyitaan terhadap buku-buku, majalah,  gambar,  video  yang  berbau kriminalitas.
5.  Memberi perhatian khusus bagi murid- murid yang terlihat memiliki kenakalan yang melebihi batas wajar.
Upaya atau tindakan represif dilakukan oleh pihak yang berwajib dalam hal  ini  adalah  apabila  suatu  tindak  pidana yang  dilakukan  oleh  anak  di  bawah  umur telah  terjadi.  Seorang  anak  yang  telah melakukan perbuatan tindak pidana diambil  tindakan  oleh  polisi  berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Upaya  yang  bersifat  represif  atau kuratif  dimaksudkan  sebagai  kegiatan untuk  menekan  (menghapus,  menindas) dan usaha anak-anak dibawah umur untuk tidak mengulangi perbuatannya dan kemudian membawa mereka ke jalan yang benar. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan  efek  jera  kepada  pelaku curanmor  yaitu  anak-anak.  Usaha  tersebut antara lain :
1.  Melakukan  penyidikan  dan  penindakan sesuai  dengan  Sistem  Peradilan  Pidana (SPP).
2.  Membina  si  anak  yang  melakukan tindak  pidana,  pendekatan restorative justice ; Mengusut atau memeriksa anak sampai ke Pengadilan.
3.  Mengawasi  anak  yang  diputuskan  di Pengadilan  untuk  diserahkan  kembali kepada orang tuanya;
4.  Mengadakan  pendekatan  dengan  pihak keluarga  atau  dengan  orang  tua  agar dapat membimbing anak untuk menghindari  terulangnya  tindak  pidana serupa.

## 5. SIMPULAN

## A.  Simpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan  yang  telah  diuraikan  di  atas, maka  peneliti  dapat  menarik  kesimpulan sebagai berikut:
1.  Dalam  memutuskan  perkara  tindak pidana  pencurian  yang  dilakukan  oleh anak dalam putusan Nomor : 1/Pid.Sus- Anak/2019/PN-MDN, hakim melakukan  pertimbangan  berdasarkan pada  surat  dakwaan.  Setelah  itu  hakim dahulu  akan  menarik  fakta-fakta  dalam persidangan yang timbul dan merupakan  kosklusi  komulatif  dari keterangan  para  saksi,  keterangan terdakwa, dan barang bukti.
2.  Penerapan sanksi tindak pidana pencurian berdasarkan Putusan Nomor :
1/PID.SUS-ANAK/2019/PN-Trg dilakukan  oleh  pengadilan  dengan pidana  penjara  di  Lembaga  Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Sebagai analisis hukumnya  hakim  dalam  menjatuhkan pidana  berupa  tindakan  terhadap  para terdakwa,  sudah  tepat.  Karena  putusan tersebut  dapat  menjadikan  perbaikan dalam  hal  ini  perbaikan  diri  bagi  para terdakwa  yang  tergolong  masih  Anak (Antara  12  Tahun  dengan  18  Tahun). Mengingat anak merupakan aset kehidupan  berbangsa  dan  bernegara maka  masih  memerlukan  bimbingan dan  pendidikan  serta  kemampuan  kerja demi menunjang kehidupannya kelak.
3.  Upaya-upaya  yang  dilakukan  untuk mencegah tindakan pencurian oleh anak dapat  dilakukan  dengan  mencitaptakan lapangan kerja, meningkatkan
pendidikan  anak  dan  menciptakan lingkungan  yang  baik.    Sedangkan
penanggulangan  tindakan  pencurian oleh  anak  dapat  dilakukan  secara preventif dan upaya reprsif. Upaya atau tindakan represif dilakukan berdasarkan peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.  Upaya  yang  bersifat  represif dengan  cara  melakukan  sesuai  Sistem Peradilan Pidana (SPP).
B.  Saran
1.  Dalam penerapan hukum pidana terhadap  delik  pencurian  dalam  hal  ini anak  sebagai  pelaku,  hakim  harus mampu  memberikan  efek  yang  dapat menimbulkan  perbaikan  diri  terhadap diri  anak  tersebut.  Dan  juga  dapat memberikan efek  bagi  terdakwa dalam hal  ini  anak  agar  tidak  mengulangi kembali  perbuatannya.  Serta  mampu memberikan  efek  pencegahan  bagi masyarakat  lain  agar  takut  untuk melakukan tindak pidana pencurian.
2.  Hakim  dalam  menjatuhkan  putusan seharusnya  tidak  hanya  berorientasi kepada pelaku tindak pidana melainkan juga  perlu  difikirkan  sejauh  mana dampak perbuatan pelaku tersebut buat para korban.
3.  Peranan  orang  tua  harus  ditingkatkan, guna  membangun  moral  anak  agar tidak melakukan perbuatan yang tergolong melanggar nilai-nilai kemanusiaan.

## 6. DAFTAR PUSTAKA A. Buku-Buku
Abdullah  Mustafa  dan  Ruben  Achmad,
2004. Intisari  Hukum  Pidana , Jakarta : Ghalia Indonesia.
Anwar  Moch,  1994. Hukum  Pidana Bagian Khusus , Bandung: Alumni.
Arto  Mukti,  2004, Praktek  Perkara Perdata pada Pengadilan , Cetakan Kelima.    Yogyakarta  :  Pustaka Pelajar.
Asshidiqie  Jimly,  2006, Konstitusi  dan
Konstitusionalisme Indonesia . Jakarta  :  Sekretariat  Jenderal  dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. Effendi  Erdianto,  2010, Hukum  Pidana Indonesia Suatu Pengantar , Bandung : Refika Aditama.
Erdianto,  2010, Pokok-Pokok  Hukum Pidana , Pekanbaru : Alaf Riau. Gultom  Maidin,  2012, Perlindungan
Hukum terhadap Anak dan
Perempuan ,  Bandung:  PT  Refika Aditama.
Hamzah  Andi,  2004, Asas-Asas  Hukum Pidan  (Edisi  Revisi), Jakarta  : Rineka Cipta.
Hamzah Andi, 2005. Hukum Acara Pidana
Indonesia , Jakarta : Sinar Grafika. Hamzah Andi, Asas-asas Hukum Pidana, 2008. Jakarta: Rineka Cipta.
Kancil  C.S.T.,  1989, Pengantar  Ilmu
Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka. Kartanegara Satochid, 1998. Hukum Pidana Kumpulan Kuliah , Jakarta : Balai Lektur Mahasiswa.
Lamintang    P.A.F  dan  Theo  Lamintang,
2009, Delik-Delik Khusus, Jakarta :
Sinar Grafika.
Marlina,  2009. Peradilan  Pidana  Anak  di Indonesia, Bandung: Refika Aditama.
Marpaung  Leden,  2005, Asas  dan  Teori Praktek  Hukum  Pidana, Jakarta  :
Sinar Grafika. Moeljatno, 2002. Asas-Asas Hukum
Pidana, Jakarta : Rineka Cipta.
Nashriana,  2011, Perlindungan  Hukum Pidana  Bagi  Anak  Di  Indonesia ,
Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
Samosir  Djisman,  1990, Hukum  Pidana Indonesia, Bandung  :  CV.  Sinar Baru.
Sanggono  Bambang,  2013. Metodologi Penelitian  Hukum .  Jakarta  :  PT. Rajawali.
Setiawan  Marwan,  2015, Karakteristik Kriminalitas  Anak  dan  Remaja , Bogor: Ghalia Indonesia.
Soekanto  Soerjono,  2006. Pengantar Penelitian  Hukum ,    Jakarta:  UI Press.
Soesilo  R.,  1995. Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana, Bogor : Poloteia. Sudarto,  1986, Kapita  Selekta  Hukum Pidana . Bandung : Alumni. Sughandi R., 1980, Kitab Undang-Undang Hukum  Pidana, Surabaya  :  Usaha Nasional. Surbakti  Natangsa,  2005, Buku  Pegangan Kuliah  Hukum  Pidana  Khusus , Surakarta : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah.
Sutedjo  Wagiati,  2006, Hukum  Pidana Anak , Bandung: Refika Aditama.
Waluyo  Bambang,  2004, Pidana  Dan Pemidanaan , Jakarta:
Sinar
Grafika.

## B. Perundang-Undangan
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 Tentang Perlindungan Anak Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1997 tentang Peradilan Anak