## Dinamika Masyarakat Eropa dan Globalisasi Politik:
Perspektif Kajian Wilayah 1

## Siswanto

## Abstract
This paper is intended as an attempt to understand the dynamics of European society, related to the issue of globalization, in particular the issue of political globalization. Globalization in political issues in Europe caused to the Democratization of Eastern Europe. Before the wave of democratization, Eastern Europe is the Communist political order and after that into a liberal democracy. The problem is how to learn from the process of political globalization in the region properly. The approach used in this paper is the analysis of the facts and inter-disciplinary study. Achieved the result is an understanding that the event democratization in Eastern Europe is valuable lessons for the nations of the World and the  conclusion  is  that  occurred  democratization  in  Eastern  Europe should became the reference of the process of Indonesia reform.

## Pendahuluan
Sejarah  telah  mencatat  bahwa  masyarakat  Eropa  merupakan  pelopor peradaban  dan  Ilmu  Pengetahuan.  Khususnya  masyarakat  Yunani  kuno, mereka merupakan sekumpulan manusia yang melahirkan filsuf-filsuf besar seperti  Plato,  Aristoteles,  dan  Sokrates.  Mereka  mewariskan  peradaban agung yang sampai sekarang hal itu masih relevan dan mewarnai kehidupan manusia. Mereka telah meletakkan dasar-dasar tatanan pemerintahan yang benar dan sains yang menyejahterakan manusia.
Selain  dari  itu,  masyarakat  Eropa  juga  pernah  mengalami  periode Pencerahan atau Aufklarung yang merubah total kehidupan manusia. Dalam menjalani kehidupan, semula mereka didominaasi oleh kekuasaan, doktrin- doktrin agama, mitos-mitos masyarakat, lalu dengan datangnya era reformasi kemudian  dibimbing  oleh  pandangan-pandangan  ilmu  pengetahuan  dan rasio yang cerdas.
Akibat tumbuhnya ilmu pengetahuan yang digunakan dalam kehidupan ekonomi khususnya sektor industri selanjutnya, Eropa mengalami Revolusi Industri yang telah merubah wajah kehidupan ekonomi dan sosial di sana.
1 Makalah  ini  disampaikan  pada  Seminar  IHT  PSDR-LIPI,  Globalisasi  ditinjau  dari  Kajian Wilayah, tanggal 5 Agustus 2010
Proses produksi dan transportasi yang pada awalnya menggunakan tenaga manusia atau hewan berubah menggunakan tenaga mesin. Akibat  perubahan dalam  faktor  produksi  ini,  efesiensi  dan  jumlah  produksi  mengalami peningkatan secara signifikan.
Sekarang  Eropa  menjadi  salah  satu  kekuatan  ekonomi    dunia  yang disegani  walaupun  baru-baru  ini  mengalami  keguncangan  yang  hebat. Setidaknya  terdapat  segi-tiga  kekuatan  ekonomi  internasional,  yaitu  AS, Jepang, dan Uni Eropa. Tiga pilar ekonomi ini mendominasi tata ekonomi internasional.  Namun  demikian,  terdapat  kekuatan  ekonomi  pengimbang, yaitu Brasil, Rusia, India, dan Cina. Salah satu indikator kuatnya ekonomi Eropa adalah kuatnya mata uang Euro. Mata uang ini merupakan alat pembayaran yang cukup kuat nilainya, walaupun sempat mengalami guncangan akibat krisis ekonomi yang melanda Eropa khususnya Spanyol. Keberadaan negara- negara Eropa juga memiliki posisi yang kuat atau memiliki power yang besar dalam forum WTO. Akibatnya, Eropa menentukan arah perdagangan dunia baik yang menyangkut tarif maupun pasar bebas.
Selanjutnya, Uni Eropa (UE) sebagai  kekuatan  politik yang berpengaruh di dunia. UE adalah negara-negara berdaulat yang berintegrasi karena adanya kesamaan pandangan. Kesamaan pandangan ini pertama diwacanakan oleh Menteri Luar Negeri Prancis, Robert Schuman, pada tanggal 9 Mei 1950 yang mengkhawatirkan  terulangnya  perang  yang  memporakporandakan  Eropa (Perang Dunia ke-2). Wacana ini mendapat dukungan negara-negara Eropa lainnya seperti Jerman, Italia, Belanda, Belanda, Luksemburg. Realisasi dari gagasan ini adalah terbentuknya masyarakat batu bara dan baja Eropa sebagai cikal bakal UE pada tahun 1951 di Paris. UE dan AS dewasa ini boleh dibilang mengontrol  sistem  internasional  Pasca  Perang  Dingin.  Kita  menyaksikan berbagai persoalan didunia melibatkan peran kekuatan negara-negara Eropa atau  UE  untuk  mencapai  penyelesaian.  Misalnya  saja  penyelesaian  konflik Timur  Tengah  melibatkan  kekuatan  Eropa  disamping  kekuatan  AS  dan Rusia.  Pendeknya  Eropa  menjadi  mitra  AS  dalam  menjaga  keamanan  dan perdamaian dunia.
Sementara    itu,  globalisasi  diartikan  sebagai .. pergerakan .. masyarakat, barang,  jasa, informasi, dan ide yang melampau batas-batas negara. (Hodson: 1978,102)  Globalisasi  secara  tidak  langsung  mengurangi  sekat-sekat  antar negara. Berbagai unsur-unsur di atas bergerak dari suatu negara ke negara lain secara bebas dan cepat khususnya informasi. Segala bentuk informasi mudah merambah dari negara ke negara lain.  Jadi, suatu kejadian yang terjadi di suatu negara dengan cepat diketahui di negara  lain. Bahkan, efeknya dapat dirasakan  di  negara  lain.  Seolah-olah  bumi  menjadi  sempit.  Penduduknya merupakan suatu kesatuan yang saling berinteraksi atau berhubungan satu sama lain.
Globalisasi  suatu  fenomena yang  luas, namun  dapat  dibagi  ke  dalam beberapa kategori. Misalnya, globalisasi dibidang ekonomi bisa dilihat dalam isu  perdagangan  bebas.  Rezim  perdagangan  dunia  WTO  membicarakan soal  kebijakan  perdagangan  internasional,  khususnya  perdagangan  bebas. Produk barang dan jasa diharapkan mudah bergerak dari negara lain tampa memperoleh  hambatan  baik  tarif  maupun  non-tarif.  Globalisasi  dibidang politik dan ideologi  bisa dipahami dari berkembang isu demokratisasi dan hak  asasi  manusia.  Semangat  demokratisasi  yang  terjadi  disuatu  kawasan bisa  menular  ke  kawasan  lain.  Isu  demokratisasi  di  Eropa  Timur  dan Tengah (ETT) menumbangkan rejim komunis yang otoriter satu demi satu. Globalisasi  dibidang  budaya  bisa  dikaitkan  dengan  gaya  hidup  yang  ada di suatu kawasan diikuti oleh suatu masyarakat di kawasan lain. Misalnya budaya populer AS diikuti oleh sebagian masyarakat di tempat lain. Hal ini bisa  dilihat  dari  maraknya  masyarakat  menikmati  McDonald,  Coca  Cola, Kintucky Fried Chicken. Mode pakaian bergaya Blue Jeans yang disukai kaum muda AS seperti Levi’s juga disenangi oleh masyarakat di negara lain.
Tulisan  ini  dimaksudkan  sebagai  upaya  untuk  memahami  dinamika masyarakat Eropa  yang terkait dengan isu global dalam hal ini demokratisasi dilihat dari perspektif  Kajian Wilayah. Respon masyarakat Eropa terhadap isu-isu dalam konteks global tersebut menjadi bahan pembelajaran bagi negara lain atau guna mengambil hikmahnya. Segi-segi positif dari masyarakat di negara-negara Eropa bisa menjadi teladan bagi negara lain seperti Indonesia, sebaliknya  segi-segi  negatifnya  justru  menjadi  peringatan  untuk  dapat dihindari. Hal penting agar aspek negatif itu tidak terjadi pada negara kita. Pengalaman  negara  lain  menjadi    penting  sejauh  dapat  memanfaatkanya dengan baik sebagai cermin untuk memperbaiki keadaan.
Eropa  sebagai  kekuatan  dunia  yang  sangat  berpengaruh  sehingga beberapa  permasalahan  yang  melanda  kawasan  itu  perlu  dipahami khususnya  dalam  konteks  globalisasi  dalam  bidang  politik.  Dipenghujung abad ke-20, masyarakat dunia dikejutkan oleh merambatnya demokratisasi ke ETT yang datangnya justru bukan dari Eropa Barat yang terkenal sebagai pelopor  demokrasi,  tetapi  dari  Uni  Soviet  atau  Rusia  yang  sebelumnya dikenal  sebagai  pimpinan  negara  komunis  dengan  tatanan  politik otoriternya. Sehuhubungan dengan hal itu, sebuah pertanyaan  yang relevan untuk  diajukan  yaitu  bagaimana  sebenarnya  masyarakat  Eropa  merespon munculnya isu demokratisasi?

## Studi Wilayah Eropa
Terlebih dahulu perlu dikemukakan yang dimaksud dengan studi wilayah dalam tulisan ini. Studi wilayah di sini adalah studi wilayah internasional atau studi kawasan internasional karena untuk membedakan studi kawasan
yang  di  kembangkan  di  dalam  negeri.  Misalnya,  studi  kawasan  pedesaan, studi kawasan daerah terpencil, studi kawasan daerah tertinggal, dan studi kawasan  daerah  perbatasan  yang  belakangan  ini  ramai  dilakukan,  seperti studi wilayah perbatasan di Kalimantan Barat dan Timur, Papua, dan NTT.
Selanjutnya,  studi  wilayah  disini  diartikan  atau  didefinisikan sebagai  usaha untuk mempelajari, meneliti, dan memahami suatu wilayah internasional  secara  mendalam  dan  bersungguh-sungguh  (Alfian:  1980,1). Berbagai  aspek  kehidupan  masyarakat  yang  ada  di  wilayah  yang  diteliti itu  perlu  dipelajari  secara  cermat.  Dalam  hal  ini,  seseorang  tidak  hanya meneliti  dan  memahami  dari  aspek  politik  saja,  melainkan  juga  dari  segi- segi lain seperti kebudayaan, ekonomi, sejarah, pendidikan, geografi, sosial, militer,  penduduk,  dan  agama.  Kehidupan  masyarakat  tersebut  dipelajari secara komprehensif atau menyeluruh, tidak hanya dari satu aspek saja dari kehidupan  masyarakat  tersebut.  Dengan  demikian,  hasilnya  adalah  suatu hasil kajian atau laporan penelitian yang utuh.
Dalam hal ini, perkembangan studi wilayah internasional berhubungan erat  dengan  perkembangan  ilmu  sosial  dan  kemanusiaan.  Dalam  hal  ini, studi  wilayah  intenasional  mendapat  dukungan  dari  disipin  antropologi, sosiologi, ilmu politik, sejarah, dan ilmu ekonomi. Studi wilayah internasional menggunakan konsep-konsep dari berbagai disiplin ilmu tersebut. Keberadaan studi  wilayah  internasional  sebagai  perspektif  untuk  memahami  suatu kawasan menjadi semakin komprehensif  dan tajam karena memanfaatkan alat bantu analisis dari ilmu sosial dan kemanusiaan. Studi wilayah semakin lama semakin berkembang menjadi suatu kajian yang memiliki arti penting dalam menjelaskan berbagai persoalan di berbagai wilayah.
Berdasarkan  fakta-fakta  di  atas,  kajian  wilayah  dapat  dikatakan suatu  studi  yang  bercirikan  interdisiplin.  Dalam  pendekatan  interdisiplin, masalah  sosial  didekati,  dianalisis  dan  dikaji  dari  berbagai  disiplin  ilmu sosial dan kemanusiaan secara serentak atau dalam waktu yang bersamaan (Sumaatmaja, 1980: 123). Masalah sosial yang kompleks tidak cukup memadai jika hanya dikaji dari satu disiplin ilmu saja. Pendekatan interdiplin menjadi solusi  alternatif  yang  bisa  digunakan  untuk  menjelaskan  masalah-masalah kompleks yang timbul di masyarakat. Misalnya, dinamika masyarakat terkait dengan soal kemiskinan, pendidikan, pengangguran, lingkungan hidup, dan kesehatan.
Studi wilayah Eropa adalah suatu kajian terhadap dinamika sosial yang terjadi di wilayah  Eropa secara keseluruhan dan kajian terhadap dinamika sosial  yang  terjadi  di  negara-negara  Eropa.  Ketika  suatu  kajian  dilakukan terhadap  dinamika  sosial  di  Eropa  secara  keseluhan,  objek  materialnya atau  objek  telaahnya  adalah  persoalan-persoalan  terkait  dengan  kebijakan Uni  Eropa  (UE).    Pembicaraan  soal    wilayah  Eropa  adalah  tidak  realistis jika mengabaikan keberadaan UE sebagai institusi yang  dominan di Eropa
bahkan  di  dunia.  Sedangkan,  suatu  kajian  yang  difokuskan  terhadap persoalan  sosial  di  suatu  negara  Eropa  maka  objek  materialnya  adalah persoalan-persoalan  di  masyarakat  dan  kebijakan  dari  pemerintah  negara tersebut. Kajian ini lebih sempit sifatnya karena diarahkan kepada persoalan- persoalan sosial yang timbul di negara Eropa saja. Dengan demikian, studi wilayah Eropa dimaksudkan untuk melakukan kajian terhadap isu-isu yang timbul  di  kawasan  Eropa  (Kajian  UE)  dan  isu-isu  yang  timbul  di  negara- negara  Eropa.

## Globalisasi Politik
Ada  beragam  globalisasi,  yaitu  globalisasi  ekonomi,  budaya,  dan  politik. Globalisasi  politik  terjadi  ketika  suatu  isu  politik  berubah  menjadi  suatu gerakan politik yang menimbulkan pengaruh politik terhadap tatanan politik yang ada baik ditingkat regional maupun global. Pada dekade 1990-an, Di Eropa sempat terjadi globalisasi politik, yaitu ketika gelombang demokratisasi melanda Eropa Tengah dan Timur (ETT) dan mendorong perubahan tatanan politik disana.
Glasnost dan Perestroika sebagai bola api yang liar. Terpilihnya Presiden Michael  Gorbachev  membawa  perubahan  tidak  hanya  di  Rusia,  namun  di ETT.  Seperti  diketahui,  ETT  merupakan  daerah  pengaruh  Rusia  selama berlangsung Perang Dingin. Rusia menjadikan beberapa negara di wilayah ini  seperti  Polandia,  Rumania,  Hongaria,  Bulgaria,  Ceko,  dan  Slovak penganut  paham  Komunisme.  Namun  demikian,  Presiden  Gorbachev melakukan program Glasnot (keterbukaan) dan Perestroika (restrukturisasi) di Rusia. Program ini membawa perubahan terhadap kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya di Rusia. Bahkan, gaung dari pembaruan ini sampai ke kawasan ETT yang merupakan sekutu Rusia. Gorbachev secara konsekuen mendukung perubahan tatanan sosial politik dan ekonomi di kawasan ini.
Fenomena  ini  dipahami  sebagai  gelombang  demokratisasi  yang menjatuhkan pemerintahan di ETT. Satu demi satu pemerintahan komunis di ETT tumbang karena mendapat tekanan dari rakyatnya yang menuntut pemerintahan  demokratis.  Disamping  itu,  Gorbachev  juga  mengisyaratkan perlu  menerima  aspirasi  rakyat  yang  berkembang  di  ETT.  Peralihan  dari tatanan  komunis  kepada  demokrasi  secara  umum  tidak  terlalu  bergejolak, kecuali  di  Rumania.  Pemerintah  komunis  yang  berkuasa  sendiri  yang melakukan  pembenahan  intenal  untuk  menuju  tatanan  demokrasi.  Di  lain pihak, rakyat menerima transformasi politik ini dengan baik pula sehingga tidak perlu jatuh korban yang terlampau banyak dalam transisi politik ini. Transisi politik ini umumnya tejadi antara tahun 1989 sampai dengan 1991.
Dalam kurun waktu waktu 3 tahun masyarakat yang tinggal di ETT telah merespon isu demokratisasi. Hal ini tidak terlepas dari aspek ekternal yaitu
Gorbachev memberi dukungan politik terhadap gelombang demokratisasi  di wilayah ini. Glasnost dan Perestroika juga  disebarkan ke kawasan ETT sebagai upaya  mendorong  gelombang  demokratisasi.  Berbagai  negara  ETT  yang berada di bawah hegemoni Rusia mau tidak mau mengikuti garis kebijakan tersebut. Sedangkan aspek internalnya adalah perilaku politik masyarakat di ETT yang mendukung kebijakan transformasi politik tersebut secara realistis. Terkesan  terjadi  suatu  kesepakatan  politik  antara  penguasa  dan  rakyat  di ETT, sehingga transisi politik dari tatanan otoriter menuju tatanan demokratis berjalan dengan aman.
Namun  demikian,  gelombang  demokratisasi  bukan  berjalan  tampa masalah.  Demokratisasi  juga  memiliki  kendala-kendala  yang  menghambat demokratisasi  itu  sendiri.  Di  Rusia  ide  pembaruan  mendapat  penolakan dari masyarakat pendukung Komunisme. Mereka adalah kaum konservatif yang  lebih  menyukai  tatanan  Komunisme  atau  Marxisme-Leninisme  tetap menjadi  sistem  politik  di  negaranya.  Kekuatan  masyarakat  Rusia  yang berpaham  demikian  jumlahnya  cukup  signifikan  dan  memiliki  wakil  di Duma yaitu  Parlemen  Rusia.  Salah  satu  peristiwa  yang  cukup  bersejarah ketika  Gorbachev  diculik  dan  dibawa  keluar  kota  Moscow  oleh  sejumlah orang. Hal ini pasti ada kaitannya dengan kekuatan atau para pihak yang anti terhadap  kebijakan-kebijakan  politiknya  atau  pihak-pihak  yang  mengincar posisinya  selaku  pemimpin  negara  adidaya  itu.  Sampai  akhirnya,  Boris Yeltsin menemukan dirinya dan mengamankan atau membawanya kembali ke Moscow. Akhirnya, Yeltsin menggantikan dirinya dan meneruskan upaya pembaruan di negara itu.
Kebijakan  Presiden  Gorbachev  membawa  dampak  signifikan  dalam kehidupan politik Uni Soviet. Uni Soviet berubah menjadi sejumlah negara berdaulat, namun demikian Rusia  menjadi pewaris utama negara adidaya itu.  Negara-negara  baru  muncul  seiring  dengan  bubarnya  Uni  Soviet, misalnya; Georgia, Ukrania, dan sejumlah negara Asia Tengah yang dahulu juga di bawah Soviet seperti Kazakstan, Uzbekistan, Tajikistan, dan lainnya. Pola hubungan sesama bekas Uni Soviet ini sebagian bersifat konflik karena perebutan  wilayah.  Sedangkan  hubungan,  Rusia  dengan  bekas  Uni  Soviet sebagian juga bersifat konflik karena Rusia mendukung sejumlah gerakan- gerakan anti pemerintah di berbagai negara bekas Uni Soviet itu. Di samping itu, hal ini juga dipicu oleh masalah-masalah ekonomi.
Sedangkan,  demokratisasi  di  ETT  dihadapkan  pada  kekuatan  lama yang  berganti  “baju  baru.”  Seperti  di  ketahui,  di  ETT  terjadi  transformasi politik yang dilakukan oleh penguasa komunis sendiri. Partai Komunis yang berkuasa di ETT karena terjadi transformasi menyebut dirinya menjadi Partai Sosialis. Mereka memang mendukung terjadinya perubahan tatanan politik itu, namun demikian sikap-sikap konservatifnya belum sama sekali hilang. Akibatnya, sering terjadi konflik antara kekuatan konservatif yang terdiri dari
sisa-sisa Partai Komunis melawan kekuatan demokratis yang mencerminkan gerakan pembaruan.
Sisa-sisa  kekuatan  komunis  masih  eksis  dalam  kehidupan  politik  di ETT. Dalam suatu pemilu mereka memilih dan menyalurkan aspirasi kepada wakil-wakilnya. Dalam hal ini, mereka memiliki suara dan kekuatan politik, walaupun kekuatannya tidak sekuat saat sebelumnya. Ketika kekuatan politik pro-demokrasi  gagal  dalam  pembangunan,  keberadaan  kekuatan  komunis bukan mustahil menjadi menguat dan bisa mencuri perhatian masyarakat di ETT. Namun demikian, hal ini sebenarnya dipandang positif. Sejauh program- program  mereka  mencerminkan  perubahan  dan  semangat  demokrasi. Keberadaan sisa-sisa kekuatan komunis bisa menjadi penyeimbang kekuatan pro-demokrasi. Akibatnya, diantara kedua kekuatan terjadi saling kontrol dan koreksi yang menyempurnakan kekurangan-kekuarangan satu sama lain.
Bulgaria adalah salah satu negara di ETT yang mengalami transformasi politik. Transformasi di Bulgaria tidak terlepas dari sikap elit politik komunis yang berkuasa. Tudor Zhivkov seorang pemimpin Bulgaria yang memberi ruang  kepada  gelombang  demokratisasi  setelah  berkuasa  secara  otoriter lebih  dari  3  dekade.  Gelombang  demokratisasi  telah  mendorong  Zhivkov mentolerir  demonstrasi  di  Sofia,  Ibukota  Bulgaria.  Zhivkov  sebagai  Sekjen Partai  Komunis  dan  Ketua  Dewan  Negara  mendominasi  struktur  politik di  Bulgaria,  namun  akhirnya  10  November  1989  dia  turun  dari  tampuk kepemimpinan  di  Bulgaria.  Zhivkov  dipandang  sudah  tidak  lagi  cocok dengan tuntutan rakyat Bulgaria yang menginginkan pemimpin yang lebih demokratis. Zhivkov menolak upaya demokratisasi yang tidak sejalan dengan Sosialisme sehingga menimbulkan ketidaksukaan rakyat kepada dirinya.
Selanjutnya, kepemimpinan Zhivkov dilanjutkan oleh Petur Mladenov. Mladenov sebelumnya adalah Menteri Luar Negeri Bulgaria.  Mladenov adalah pemimpin  komunis  yang  mencoba  menampung  semangat  demokratisasi rakyat Bulgaria. Mladenov antara lain membubarkan Polisi Rahasia Bulgaria pada 7 Februari 1990. Polisi Rahasia ini sering berhadapan dengan aktivitis atau para pemimpin demonstran. Kebijakan Madenov mendapat dukungan rakyat Bulgaria, bahkan juga mendapat pujian dari masyarakat internasional khususnya  masyarakat  Eropa.  Langkah  yang  ditempuh  Mladenov  dengan membubarkan  Polisi  Rahasia  ini  dipandang  sejalan  dengan  semangat demokratisasi yang melanda Eropa.
Namun  demikian,  Mladenov  terjebak  pada  tindakan  yang  tidak demokratis. Dia membubarkan demontrasi dengan paksa yaitu  menggunakan Tank  pada  tanggal  18  Desember  1989.  Hal  ini  direkam  oleh  video  dan dijadikan barang bukti bahwa Mladenov tidak konsisten dengan semangat demokratisasi. Karena terbukti bersalah, Mladenov akhirnya pada 1 Agustus 1990 mengundurkan diri dan dia digantikan oleh Zheliu Zhelev pemimpin pertama di Bulgaria yang berasal bukan dari kalangan komunis. Dia adalah
pemimpin the  Union  of  Democratic  Force (UDF)  yang  menjadi  salah  satu kekuatan  penting  dalam  transformasi  di  Bulgaria. Grand  National  Assembly mengangkat Zhelev menjadi Presiden Bulgaria, namun Wakil Presiden ialah Atanas  Semerdjiev,  seorang  Jenderal  dan  tokoh  dari  kalangan  komunis. Nampaknya,  konfigurasi  politik  yang  dibangun  di  era  transisi  adalah keseimbangan antara kekuatan pro-demokrasi dan komunis.
Selanjutnya, dari sisi ekonomi hal penting dari transformasi di Bulgaria adalah kebijakan privatisasi. Privatisasi di Bulgaria bisa dikatakan berjalan lambat. Kondisi ini terkait dengan sikap Partai Sosialis Bulgaria yang bersikap konservatif  dalam  soal  kebijakan  privatisasi  tersebut.  Konsekuensinya,  ini kurang menarik minat para investor dalam dan luar negeri, lalu akibat lebih lanjutnya adalah pertumbuhan ekonomi berjalan lambat. Kebijakan privatisasi di Bulgaria mengarah kepada 1). Arah kebijakan privatisasi untuk perbaikan sektor pertanian, industri kecil, dan perumahan, 2). Sasaran privatisasi usaha kecil  meliputi  mini  market  dan  pompa  bensin,  3).  Konsep  yang  dipakai dalam  privatisasi  adalah one  by  one  privatisation .  Privatisasi  dilakukan  dari perusahaan  kecil,  menengah,  baru  perusahaan  besar.(Schwartz,  1995:  32). Dilain pihak, investor biasanya lebih tertarik kepada perusahaan-perusahaan menengah dan besar.
Program  privatisasi  di  Bulgaria  dihadapkan  pada  beberapa  kendala. Kendala-kendala itu, sebagai berikut:
(1).  Masih  kuatnya  pengaruh  komunis  aatau  kendala  ideologis. Pad  Pemilu  1990  Bulgaria  Sosialis  Party  (BSP)  mendapat  47  %,  the  Union Democratic Force (UDF) mendapat  36, 20 % dan sisanya dibagi sejumlah partai. (Bell:1989,20)  Dengan  demikian,  kekuatan  kubu  sosialis  yang  merupakan renkarnasi kekuatan  komunis masih kuat di Parlemen. Konfigurasi politik ini menjadi kendala dalam program privatisasi karena sikap konservatif BSP.
(2).  Produk hukum yang tidak kondusif  untuk terlaksananya privatisasi atau  disebut  juga  kendala  struktural.  Produk  hukum  yang  mengatur  soal privatisasi  adalah  dekrit  No.  56  tahun  1990  yang  membatasi  modal  asing dalam perbankan di Bulgaria. Modal asing maksimal hanya boleh memiliki saham 50 % di perbankan Bulgaria. Undang-undang Privatisasi tahun 2003 (PPPC  Act)  juga  hampir  sama  semangatnya  dengan  dekrit  tersebut  yaitu penjualan  saham  disuatu  perusahaan  tidak  boleh  melebihi  angka  50  %. Dengan demikian Pemerintah Bulgaria tidak ingin kehilangan kontrol atas peusahaan-perusahaan  di  disana  sehingga  terjadi  pembatasan  atas  peran swasta di berbagai perusahaan. Hal ini membuat investor kurang berminat menanamkan modalnya di sektor perbankan.
Sementara  itu,  Tembok  Berlin  menjadi  sasaran  masyarakat  pejuang demokrasi di Eropa. Tembok Berlin dipandang sebagai simbol dari komunisme. Dengan demikian, Tembok Berlin tidak disukai oleh rakyat Eropa khususnya
rakyat Jerman sehingga mereka terpanggil untuk menjebolnya. Tembok itu mengingatkan  masyarakat  kepada  kekejaman  rejim  komunis.  Disamping itu, Tembok ini dinilai  tidak relevan dengan semangat demokratisasi yang melanda Eropa.
Dari segi historis, Tembok Berlin dibangun tahun 1948 dan pembangunan ini dipandang sebagai awal terbelahnya Eropa secara ideologi. Pembangunan ini boleh dikatakan tanda dimulainya Perang Dingin di Eropa yang kemudian menjalar di berbagai kawasan di dunia. Perang antara komunisme melawan liberalisme. Rusia merasa berkepentingan menguasai Eropa Timur. Negara ini beralasan negara ini tidak ingin kembali mendapat serangan dari Jerman dikemudian hari karena sudah mendapat serangan Jerman sebanyak 2 kali. Kebijakan Rusia ini sebenarnya bertentangan dengan Konferensi Yalta 1945 yang  menjanjikan  masa  depan  kawasan  ETT  akan  ditentukan  oleh  Pemilu yang demokratis. Namun kenyataanya,   Jerman Timur dan negara ETT lainya dijadikan daerah penyangga dari ekspansi Jerman.
Pembangunan  Tembok  Berlin  bukan  hanya  pembagian  atas  wilayah Jerman, tetapi hal ini sebagai fenomena semakin menguatnya konflik antara AS dan Rusia.
Ketegangan  politik  antara  AS  dan  Rusia  sudah  mulai  terjadi  setelah berakhirnya Perang Dunia ke-2. Pemimpin kedua negara saling melontarkan pernyataan  yang  bernada  perumusuhan  karena  adanya  saling  tidak percaya  diantara The  Big  Three (Rusia,  AS,  dan  Inggris).  Misalnya  saja Stalin menyatakan bahwa dunia tidak akan damai sejauh tatanan ekonomi internasional dikuasai oleh Kapitalisme. Pernyataan ini memprovokasi pihak pemimpin AS. Sebaliknya, Presiden Truman meyakini bahwa demokrasi dan kebebasan akan terancam dengan semakin meluasnya ekspansi Komunisme. Pembangunan Tembok Berlin ini juga mencerminkan blokade Rusia terhadap masyarakat  yang  tinggal  di  Jerman  Barat  yang  merupakan  negara  kalah perang  dan  menjadi  daerah  pengaruh  AS  dan  sekutunya.  Wajar  saja  AS dan sekutunya mengambil langkah-langkah pengamanan untuk menembus blokade atau semacam embargo ekonomi kepada masyarakat di kawasan itu. AS  dan  sekutunya  melakukan  suplai  kebutuhan  pokok  untuk  masyarakat Jerman Barat. Upaya penerobosan blokade ini dilakukan dengan pengerahan pesawat  udara  untuk  menerjunkan  berbagai  kebutuhan  pokok  dan  obat- obatan di wilayah Jerman Barat.
Di  lain  pihak,  Jerman  Barat  berada  di  bawah  pengaruh  AS.  Jerman Barat  menerapkan  tatanan  sosial-politik  prinsip-prinsip  demokrasi  liberal. Jerman Barat menetapkan ibukota atau pusat pemerintahannya adalah Bonn. Dalam Perang Dingin, Jerman Barat merupakan bagian penting dari strategi militer  AS.  Di  negara  ini  digelar  sejumlah  peluru  kendali  berhulu  ledak nuklir. Jerman Barat bagian penting dari Containment Policy di Eropa yang tujuannya untuk mencegah meluasnya ekspansi Komunisme. Dalam rangka
melaksanakan Containment  Policy ini  AS  dan  sekutunya  mengembangkan NATO dan Marshall Plan . NATO adalah aliansi militer AS dan negara-negara Eropa Barat, sedangkan Marshall Plan dukungan ekonomi AS kepada Eropa Barat yang hancur karena Perang Dunia ke-2.
Jebolnya  tembol  Berlin  pada  tahun  1989  sebagai  simbol  tumbangnya Komunisme. Masyarakat di Jerman Timur maupun Jerman Barat menjebol Tembok  Berlin  sebagai  upaya  memerangi  simbol-simbol  komunisme  di Jerman. Tembok Berlin dibangun atas keinginan  Rusia yang menjadi simbol pemimpin  komunis  dunia.  Di  samping  itu,  masyarakat  Jerman  Barat  juga ingin kembali bersatu dengan masyarakat Jerman Timur karena selama ini mereka dipisahkan oleh Tembok Berlin. Di era Perang Dingin Tembok Berlin dijaga  dengan  ketat  oleh  pasukan  Jerman  Timur.  Hal  ini  untuk  mencegah menyeberangnya  warga Jerman Timur ke Jerman Barat karena kebutuhan ekonomi.
Dalam hal ini, pihak yang paling berkepentingan adalah warga Jerman Timur. Masyarakat di Jerman Timur kehilangan hak-haknya sebagai individu selama di bawah rejim komunis.  Mereka memandang pendobrakan Tembok Berlin  sebagai  peluang  untuk  mengambalikan  hak-hak  individu  baik  hak politik maupun hak ekonomi. Mencari kehidupan yang lebih baik di Jerman Barat    menjadi  impian  dari  masyrakat  Jerman  Timur.  Bantuan  Pemerinah Jerman  Barat  untuk  menata  kehidupan  mereka  juga  merupakan  sesuatu dambaan.  Warga  Jerman  Timur  tentu  juga  berharap  ingin  hidup  sejahtra seperti  saudara-saudaranya  yang  tinggal  di  Jerman  Barat.  Kondisi  sosial ekonomi dan politik yang sangat berbeda antara kedua negara menjadi alasan penting untuk bergabung  dengan Jerman  Barat.
Masyarakat Eropa meyakini jebolnya Tembok Berlin sebagai kemenangan demokrasi atas tirani. Dalam tatanan komunis, individu tidak memiliki hak- hak politik secara bebas untuk disampaikan kepada pemerintah yang berkuasa. Rakyat tidak bisa mengartikulasikan kepentingan politiknya. Disamping itu, individu-individu  juga  tidak  memiliki  hak  untuk  mengembangkan  usaha- usaha  dibidang  ekonomi  karena  kewenangan  pengelolaan  sektor  ekonomi baik barang maupun jasa berada ditangan pemerintah. Setelah Tembok Berlin jebol,  masyarakat  Berlin  bebas  menyampaikan  aspirasi  politiknya  karena tatanan  sosial-politiknya  menjadi  demokrasi.  Selanjutnya,  kendali  sosial ekonomi berada ditangan Jerman Barat sehingga individu-individu dijamin untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan usahanya di Berlin. Pendeknya, sesudah jebolnya Tembok itu masyarakat Jerman Timur hidup dalam tatanan yang demokratis atau hidup dalam suasana bebas dari ketakutan.

## Catatan Penutup: Mengkaji Eropa untuk  Indonesia
Studi  wilayah  Eropa  adalah  suatu  kajian  terhadap  dinamika  sosial  yang
terjadi di wilayah  Eropa secara keseluruhan  dan kajian terhadap dinamika sosial  yang  terjadi  di  negara-negara  Eropa.  Ketika  suatu  kajian  dilakukan terhadap dinamika sosial di Eropa secara keseluhan, objek materialnya atau objek  telaahnya  adalah  persoalan-persoalan  terkait  dengan  kebijakan  Uni Eropa  (UE).  Sedangkan,  suatu  kajian  yang  difokuskan  terhadap  persoalan sosial  di  suatu  negara  Eropa  maka  objek  materialnya  adalah  persoalan- persoalan  di  masyarakat  dan  kebijakan  dari  pemerintah  negara  tersebut. Kajian  ini  lebih  sempit  sifatnya  karena  diarahkan  kepada  persoalan- persoalan sosial yang timbul di negara Eropa saja. Dengan demikian, studi wilayah Eropa dimaksudkan untuk melakukan kajian terhadap isu-isu yang timbul di kawasan  Eropa (Kajian UE) atau kajian makro dan isu-isu yang timbul di negara-negara  Eropa atau kajian mikro dengan kata lain  Kajian wilayah Eropa terbagi ke dalam dua kategori, yaitu kajian institusional atau kelembagaan dan kajian negara.
Masyarakat Eropa menyikapi isu globalisasi politik atau isu demokratisasi dengan cepat dan  berhasil.  ETT yang tadinya berpaham komunis berubah menjadi  demokratis. Glasnost  dan  Perestroika menjadi  inspirasi  dari demokratisasi  di  ETT.  Terpilihnya  Presiden  Michael  Gorbachev  membawa perubahan tidak hanya di Rusia, namun juga di ETT. Seperti diketahui, ETT merupakan  daerah  pengaruh  Rusia  selama  berlangsung  Perang  Dingin. Rusia menjadikan beberapa negara di wilayah ini seperti Polandia, Rumania, Hongaria, Bulgaria, Ceko, dan Slovak penganut paham Komunisme. Namun demikian,  Presiden  Gorbachev  melakukan  program Glasnot (keterbukaan) dan Perestroika (restrukturisasi) di Rusia. Program ini membawa perubahan terhadap kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya di Rusia. Bahkan, gaung dari pembaruan atau demokratisasi ini sampai ke kawasan ETT yang merupakan sekutu Rusia. Gorbachev secara konsekuen mendukung perubahan tatanan  sosial  politik  dan  ekonomi  di  kawasan  ini  dari  komunis  menjadi demokrasi. Suatu catatan, Uni Soviet atau Rusia yang mengkomuniskan ETT, namun  Rusia  juga  yang  mendemokrasikannya.  Namun  demikian,  peran rakyat di kawasan ini juga besar dalam demokratisasi itu
Demokratisasi  di  EET  menjadi  pembanding  dari  proses  reformasi  di Indonesia. Transformasi di ETT hampir sama dengan reformasi di Indonesia. Namun  demikian,  penegakan  hukum  di  Bulgaria  bagi  mantan  penguasa komunis  yang  bersalah  sungguh-sungguh  ditegakan.  Misalnya  saja  Tudor Zhikov dipenjara selama 9 tahun. Padahal, Zhikov mantan orang nomor 1 (satu)  di  negaranya,  namun  tidak  ada  istilah  diampuni  atau  dimaafkan. Sedangkan di Indonesia Presiden Soeharto dan keluarganya tidak mendapat sangsi hukum atas kesalahan-kesalahannya di waktu yang lalu. Oleh karena itu, Kelemahan dan kelebihan di reformasi di ETT menjadi bahan pelajaran yang berharga untuk menyempurnakan reformasi di Indonesia. l

## Referensi
Alfian.  1990. Permasalahan  Studi  Wilayah  Internasional .  Lembaga  Riset
Kebudayaan Nasional-LIPI.
Bell, John D. 1989. “Bulgaria” dalam Stephen White, Handbook of Recontruction in Eastern Europe and The Soviet Union . London: Longman.
Hodson, Joel. 2000. “Globalization and Nationalism in the United States: A
Historical  Perspective”  dalam  Leo  Suryadinata  (ed.). Nationalism  and Globlalization . Singapura: ISEAS.
Sumaatmaja, Nursid. 1980. Perspektif Studi Sosial . Bandung: Alumni.
Schwartz, Gerd. 1995. “Privatization in Easter Europe” dalam  Paul cook, Et.al
Privatization Policy and Performance. Manchester: Prenctice Hall.
The European Union and Indonesia: Building Closer Relations . Delegation of the European Commission. Jakarta.