PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 01, Januari-Maret 2023, Halaman 1-13 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i1

## KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA MELAKUKAN PEMANTUAN DAN EVALUASI  RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DAERAH  PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Raden Muhammad Mihradi 1 ; Dinalara Dermawati Butar Butar 2 ; Andi  Muhammad Asrun3; Bambang Heriyanto 4 ; Nuradi 5 ; Niki Susanti 6 .
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pakuan 1;2;3;4;5;6.
Jalan Pakuan No. 1 Bogor 16143 E-Mail: rdmihradi@unpak.ac.id Naskah diterima : 20/01/2023, revisi : 25/02/2023, disetujui :03/03/2023.

## ABSTRAK
Tujuan  Penelitian  ini  ialah  untuk  menjelaskan  bahwa  lembaga  negara  Dewan Perwakilan Daerah Republik  Indonesia, lazim disingkat DPD, merupakan lembaga negara hasil  reformasi.  Semangatnya  untuk  memastikan  terakomodasinya  aspirasi  masyarakat daerah  dalam  kebijakan  nasional.  Dalam  pelbagai  publikasi  ilmiah  mengenai  DPD,  kerap mengemuka persoalan-persoalan berikut. Pertama, satu sisi DPD memiliki legitimasi kuat di daerah karena tidak mudah untuk terpilih menjadi anggota DPD mengingat hanya empat orang keanggotannya di setiap provinsi. Di sisi lain, dibandingkan  DPR, kewenangan DPD terbatas.  Hal  ini  menimbulkan  paradoks.  Kedua,  di  publik,  informasi  dan  pemahaman mengenai  tugas  dan  wewenang  DPD  masih  terbatas.  Pemberitaan  media  massa  kurang memberikan porsi memadai menyangkut hal tersebut. Ketiga, terbit UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang  Perubahan  Kedua  UU  Nomor  17  Tahun  2014  tentang  MPR,  DPR,  DPD  dan  DPRD khususnya Pasal 249 ayat (1) huruf j di mana DPD memiliki wewenang dan tugas tambahan (yang tidak diatur di UUD 1945) yaitu “melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah”. Hal ini menimbulkan kontroversi di publik sebab dapat bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016 yang menegaskan  pengujian  Perda,  termasuk  pembatalannya  merupakan  ranah  Mahkamah Agung (MA). Meskipun DPD tidak dapat membatalkan suatu peraturan daerah, namun agak sukar  untuk  melacak  argumentasi  konseptualnya  berkenaan  wewenang  memantau  dan evaluasi  atas  rancangan  peraturan  daerah  maupun  peraturan  daerah.  Tulisan  paper  ini akan  menggali  kewenangan  baru  DPD  menyangkut  pemantauan  dan  evaluasi  atasi rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah serta menguji dengan konsep, konteks dan  relevansi  dengan  teori  perundang-undangan  dan  hukum  positif  menyangkut pembentukan dan pengujian perundang-undangan.
Kata kunci : Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD), kewenangan, reformasi.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 01, Januari-Maret 2023, Halaman 1-13 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i1

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  research  is  to  explain  that  state  institution  of  the  Regional Representative  Council  of  the  Republic  of  Indonesia,  commonly  abbreviated  as  DPD,  is  a reformed  state  institution.  His  passion  is  to  ensure  that  local  people's  aspirations  are accommodated  in  national  policies.  In  various  scientific  publications  regarding  DPD,  the following issues often arise. First, one side of the DPD has strong legitimacy in the regions because it is not easy to be elected as a member of the DPD considering there are only four members in each province. On the other hand, compared to the DPR, the authority of the DPD is  limited.  This  raises  a  paradox.  Second,  in  the  public,  information  and  understanding regarding the duties and authorities of the DPD is still limited. Mass media coverage does not provide sufficient portion regarding this matter. Third, the issuance of Law Number 2 of 2018 concerning the Second Amendment to Law Number 17 of 2014 concerning the MPR, DPR, DPD and DPRD, especially Article 249 paragraph (1) letter j where the DPD has additional powers and  duties  (which  are  not  regulated  in  the  1945  Constitution),  namely  "monitoring  and evaluating draft regional regulations and regional regulations". This has caused controversy in the public because it can conflict with the Constitutional Court Decision Number 56/PUU- XIV/2016 which confirms that reviewing regional regulations, including their annulment, is the  domain  of  the  Supreme  Court  (MA).  Even  though  the  DPD  cannot  cancel  a  regional regulation, it is rather difficult to trace its conceptual arguments regarding the authority to monitor and evaluate draft  regional regulations and  regional regulations. This paper  will explore  the  DPD's  new  authority  regarding  monitoring  and  evaluation  of  draft  regional regulations and regional regulations as well as examining the concept, context and relevance to the theory of legislation and positive law regarding the formation and testing of legislation.
Keywords:  Regional  Representative  Council  of  the  Republic  of  Indonesia  (DPD),  authority, reform.

## A. Pendahuluan
Pembahasan kelembagaan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (lazim disingkat selanjutnya DPD) akan penulis letakan diawali oleh pelbagai kritik terkait demokrasi. Secara garis besar, terdapat kecenderungan demokrasi seakan diarahkan selalu pada konsensus dan harmoni.  Seperti  tidak  terlalu  memberi  ruang  memadai  untuk  perbedaan  dan  seakan menghindari  konflik.  Padahal,  terdapat  pula  konsep  demokrasi  yang  mencoba  mengoreksi soal tersebut. Seperti konsep demokrasi disensus yang dikemukakan oleh Ernesto Laclau dan Chantal  Mouffe.  Bagi  Laclau  dan  Mouffee,  demokrasi  tanpa  konflik  adalah  mustahil.  Bagi mereka, yang penting bukan mengabaikan konflik (dan pluralisme yang memicu konflik) atau antagonisme melainkan bagaimana mengolah konflik/antagonisme dalam bingkai demokrasi. Mengolah  konflik  dalam  demokrasi  mesti  diawali  dengan  mengidentifikasi  kelompok  yang
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 01, Januari-Maret 2023, Halaman 1-13 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i1
bertentangan bukan sebagai ‘musuh’ melainkan ‘lawan’, lebih khusus lagi  ‘lawan bersahaja’ ( friendly  enemy ).  Dengan  identifikasi  demikian,  hal  yang  paling  mungkin  terjadi  adalah pandangan  buruk  tentang  antagonisme/konflik  akan  berkurang  sehingga  diharapkan pluralisme dipandang positif. Selanjutnya Mouffe menjelaskan hubungan antara ‘lawan’ dalam demokrasi  bukanlah  hubungan  permusuhan  melainkan  hubungan  persaingan  ( adversary ). Jadi,  kubu  ‘kita’  dan  ‘kubu’  mereka  pada  hakikinya  saling  mengisi,  melengkapi  dan membutuhkan,  memaknai  eksistensinya  dan  saling  berkontestasi.  Kesemuanya  sama  sama memperjuangkan kebaikan umum ( common good ) dalam masyarakat negara bangsa. Jadi kita dan mereka ada pada common space yakni bonum commune (kebaikan umum). 1 Hal lain dalam praktik  yang  mengkritisi  demokrasi  datang  dari  Jimly  Asshidiqie.  Terdapat  fenomena  di negara  negara  maju  sekalipun,  demokrasi  yang  dikehendaki  tidak  timbul  sempurna  malah yang  lahir  oligarki  dan  plutokrasi  akibat  ketidaksetaraan  kekayaan  dan  pendapatan  yang besar  yang  memungkinkan  bagi  elite  penguasa  ekonomi  dan  korporasi  memengaruhi kebijakan  publik  untuk  keuntungan  mereka  sendiri,  meskipun  harus  bertentangan  dengan preferensi dari mayoritas masyarakat. 2
Diskursus  panjang  lebar  terkait  demokrasi  disensus  dan  fenomena  lainnya  di  atas dimaksudkan untuk memperlihatkan adanya peluang penting dan strategis bagi DPD untuk hadir  berkontribusi  meningkatkan  kapasitas  dan  mutu  demokrasi.  Sebab,  DPD  lahir  dari eksistensi kemajemukan dan perbedaan serta ruang daerah berbicara, sehingga apabila DPD dapat mengkapitalisasi konsep konsep ruang kontestasi kemajemukan untuk menghadirkan kebaikan umum yang lebih baik, menjadi sinergi dalam  meletakan keindonesiaan secara lebih paripurna.
Dari sisi ketatanegaraan, lembaga DPD sendiri dengan status dan kewenangan seperti saat ini  berlaku  merupakan  sesuatu  yang  tergolong  baru.  Sebab,  di  dalam  kelembagaan  negara menurut  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945  (selanjutnya  UUD  1945)  sebelum  perubahan, maka  dalam  konteks  ketatanegaraan,  kita  hanya  mengenal  model  unikameral  menyangkut keberadaan parlemennya. Alasannya, pertama, UUD 1945 mengatur bersamaan antara Majelis Permusyawaratan  Rakyat  Republik  Indonesia  (selanjutnya  disingkat  MPR)  dan  Dewan Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia  (DPR)  dengan  fungsi  yang  sendiri-sendiri  dan dijalankan  sendiri.  Ada  kelembagaan  mirip  DPD  namun  merupakan  bagian  dari  MPR  yaitu Utusan Daerah (lazim disingkat UD). Jadi tidak memiliki kewenangan mandiri. Kedua, terjadi peleburan  karena  anggota  DPR  sekaligus  anggota  MPR.  DPR  memiliki  fungsi  membuat undang-undang  bersama  Presiden.  Sementara  MPR  memiliki  kewenangan  membuat  Garis- Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan memberhentikan Presiden apabila melanggar haluan negara  dalam Sidang Istimewa MPR.  Setidaknya dua alasan ini membuat eksistensi sejenis
1 Boni  Hagens, Demokrasi  Radikal:  Memahami  Paradoks  Demokrasi  Modern  Dalam  Perspektif  Postmarxis-Postmodern Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe , Jakarta: PARRHESIA,2006, hal.94-96.
2 Jimly Asshidiqie, Oligarki dan Totalisterisme Baru , Jakarta: LP3ES, 2022, hal.2.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 01, Januari-Maret 2023, Halaman 1-13 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i1
DPD tidak dikenal masa sebelum perubahan UUD 1945 dan saat itu sistem ketatanegaraan menganut Unikameral. 3
Pasca perubahan UUD  1945, maka  dikenal  lembaga negara DPD.  Pasal 22 D UUD 1945 mengatur  kewenangan  DPD  baik  di  bidang  legislasi,  pengawasan  maupun  anggaran  secara terbatas. Keterbatasan itu nampak dari dua hal. Pertama, sebatas urusan yang terkait seperti otonomi  daerah,  hubungan  pusat  dan  daerah,  perimbangan  keuangan  pusat  dan  daerah. Kedua,  rumusan  pemberian  kewenangannya  yaitu  menggunakan  kata  “dapat”  seperti  pada Pasal  22  D  ayat  (1),  DPD  dapat  mengajukan  kepada  DPR,  rancangan  undang-undang…dan seterusnya, kemudian menggunakan kata “ikut” seperti pada Pasal 22 D ayat (2) di mana DPD ikut membahas rancangan undang-undang..dan seterusnyanya, serta DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan seterusnya. Selain itu secara kelembagaan ketatanegaraan  juga  terdapat  perbedaan  pendapat  di  kalangan  ahli  seperti  yang  menilai bahwa dengan adanya DPD, maka parlemen Indonesia menganut bikameral. Namun ada pula yang berpendapat trikameral. 4
Adapun  yang  menarik  lainnya  dengan  terbitnya  UU  Nomor  2  Tahun  2018  tentang Perubahan Kedua UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD khususnya Pasal 249 ayat (1) huruf j di mana DPD memiliki wewenang dan tugas tambahan (yang tidak diatur di UUD 1945) yaitu “melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah”. Penambahan demikian tentu menarik untuk diperbincangkan lebih mendalam untuk melihat konsekuensi legal atas dinamika demikian.

## B. Metode Penulisan
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian  hukum  yuridis  normatif  untuk meneliti dan mendalami permasalahan yang tertuang dalam tulisan ini. Penulisan ini menggunakan pendekatan perundang- undangan dan konseptual serta sedikit diperdalam dengan perspektif filsafat diikuti dengan pengamatan implementasi secara terbatas.

## C. Hasil dan Pembahasan

## 1. Konsep Dewan Perwakilan Daerah
Dalam  literatur  politik  dan  hukum  tata  negara,  terdapat  banyak  kritik  akan pemerintahan Orde Baru (Orba). Praktik Orba telah menyempitkan politik seakan hanya sebatas tataran  fisik-material saja, sedangkan pada tingkat  kesadaran bangsa kita justru digiring  pada  monokulturalisme  atau  penyeragaman  budaya.  Wacana  politik  atas  nama persatuan  dan  kesatuan  digunakan  sebagai  ideologi  untuk  meredam  konflik.  Ini  untuk
3 Lihat  Mahmuzar, Parlemen  Bikameral  Di  Negara  Kesatuan:  Studi  Konstitusional  Kehadiran  DPD  di  NKRI ,  Bandung: Nusamedia, 2019, hal.155-156.
4 Lihat A Muhammad Asrun, Raden Muhammad Mihradi, dkk, Peran Dewan Perwakilan Daerah Dalam Peningkatan Potensi Daerah Kepulauan , Bogor: UIKA Press, 2022, hal.85.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 01, Januari-Maret 2023, Halaman 1-13 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i1
mengatasi pergolakan daerah dan pertentangan etnik yang akar sesungguhnya berangkat dari ketidakadilan dan kesenjangan sosial yang demikian menganga. 5
Atas  kondisi  di  atas  maka  Orba  mendapat  kritik  keras  sebagai  pemerintahan  yang cenderung sentralistik dan tidak demokratis. Kehidupan politik dan ketatanegaraan saat itu merepresentasikan  kecenderungan  kekuasaan  yang  berfokus  pada  pemerintah  pusat dalam  hal  ini  Presiden.  Disertai  lemahnya  mekanisme  kontrol  dan  imbangi  (checks  and balances) antar kelembagaan negara khususnya DPR terhadap Presiden. 6 Arus  reformasi  menghendaki  perubahan  di  atas.  Struktur  ketatangaraan  diubah. Lembaga  negara  diperkuat  untuk  mengimbangi  kekuasaan  eksekutif.  Dibentuknya  DPD dalam  kerangka  besar  merepsentasikan  semangat  demokrasi  dan  otonomi  daerah. Sementara  DPR  diperkuat  fungsi  legislasi  dan  pengawasan  sehingga  kehidupan ketatanegaraan diharapkan menjadi dinamis dan demokratis.
Gagasan  lembaga  DPD  sendiri  bisa  ditelusuri  secara  historis  dirunut  mulai  zaman Yunani Kuno seiring konsep bikameralisme. Filsuf Yunani Kuno Aristoteles mengemukakan ide  bahwa  kekuasaan  negara  harus  merupakan  konstruksi  gabungan  antara  monarki, aristokrasi dan demokrasi. Unsur monarki terwujud dalam diri raja, aristokrasi diwujudkan dalam dewan penasihat raja dan prinsip demokrasi oleh lembaga permusyawaratan. Ide ini dilanjutkan  di  Romawi  oleh  Polybius  dan  Cicero  terkait  mixed  government  dengan mengemukakan  bahwa  adanya  konsul  sebagai  wujud  monarki,  dewan  senat  mewakili unsur  aristokrasi  dan  dewan  rakyat  mencerminkan  demokrasi.    Model  ini  sebenarnya dimaksudkan untuk memastikan tercegahnya tirani dan terciptanya stabilitas karena saling awas  dan  keseimbangan  antar  kuasa  di  dalam  perwakilan  yang  merepresentasikan setidaknya dua kelas sosial besar yaitu keluarga raja dan kumpulan rakyat biasa. 7 Di masa kontemporer, keperluan parlemen bikameral baik di negara kesatuan maupun federasi terungkap setidaknya melestarikan dua hal yaitu:
(a) Adanya kebutuhan akan perlunya suatu keseimbangan yang lebih stabil antara pihak eksekutif dan legislatif;
(b) Keinginan untuk membuat sistem parlementer berjalan, jika tidak lebih efisien, setidak tidaknya  lebih  lancer  melalui  suatu  majelis  yang  disebut revising  chamber untuk memelihara a careful check on the sometimes hasty decisions of a first chamber . 8 Amerika Serikat sering dijadikan model kesetaraan dan sama kuatnya antara DPR dan DPD. Di sana DPD atau Senat memiliki wewenang setara dengan DPR-nya (atau  disebut House  of  Representatives)  khususnya  di  bidang  legislasi.  Suatu  undang-undang  hanya
5 Kelompok DPD DI MPR RI, Untuk Apa DPD RI, Kelompok DPD di MPR RI , 2007, hal.30-31.
6 A M  uhammad Asrun, Raden Muhammad Mihradi, dkk, Op.Cit , hal..86.
7 Lihat Robert Endi Jaweng, dkk, Mengenal DPD-RI: Sebuah Gambaran Awal,Jakarta : Institute for Local Development, 2005, hal..5-6.
8 John Pieris dan Aryanthi Baramuli, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia: Studi Analisis, Kritik dan Solusi Kajian Hukum dan Politik, Jakarta: Pelangi Cendikia, 2006, hal.37.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 01, Januari-Maret 2023, Halaman 1-13 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i1
dapat disahkan dengan persetujuan DPR dan DPD. Kesetaraan ini dijamin di konstitusi dan diaplikasikan nyata dalam parlemen. 9
Di Spanyol, Senat dalam proses legislasi dapat memveto atau mengusulkan perubahan suatu draft Rancangan Undang-Undang (RUU) yang diajukan DPR. Diberi waktu dua bulan, apakah senat hendak mengubah RUU atau memveto suatu RUU. Ini dijamin pada Pasal 90 Konstitusi Spanyol. 10
Di India, Senat atau disebut Rajya Sabha sebagai parlemen tidak memiliki kewenangan mengawasi. Namun, mempunyai kewenangan khusus dalam masalah konstitusional. Jadi meski  dimaksudkan  kedudukannya  tidak  sama  dengan  DPR  (Lok  Sabha),  namun  masih memberikan kewenangan strategis terkait masalah konstitusional. 11
Demikian  pula  dalam  sistem  bikameral  Inggris  (The  United  Kingdom),  misalnya sekalipun House of Commons (sebagai lower house atau DPR) jauh lebih dominan dalam fungsi  legislasi  dibanding  House  of  Lords  (sebagai  upper  house  atau  DPD),  semua rancangan undang-undang harus melewati dua  kamar yang ada sebelum ditandatangani menjadi undang-undang (all Bills go through both Houses before becoming Acts) oleh Ratu Inggris. Dalam hal penundaan, House of Lords tidak dibenarkan menunda lebih dari dua sesi persidangan parlemen atau lebih dari satu tahun (bills cannot be delayed by the House of Lords for more than two parliamentary sessions, or one calendar year). 12 Secara teoretik, Giovanni Sartori membagi model bikameral menjadi tiga jenis yaitu (1) sistem  bikameral  yang  lemah  (asymmetric  bicameralism/weak  bicameralism/soft bicameralism) yaitu apabila salah satu kamar jauh lebih dominan atas kamar lainnya; (2) sistem bikameral yang simetris atau relatif sama kuat (symmetric bicameralism atau strong bicameralism)  yaitu  apabila  antara  dua  kamarnya  nyaris  sama  kuat;  dan  (3)  perfect bicameralism yaitu apabila kekuatan antara keduanya benar-benar seimbang. 13 Bagaimana  dengan  DPD  Indonesia?  Para  ahli  berbeda  pendapat  dalam  melihat  DPD. Pertama,  terdapat  pandangan  bahwa  Indonesia  masih  unikameral.  Karena  kekuasaan membentuk undang-undang hanya di DPR (Pasal 20 ayat (1) UUD 1945) sementara DPD hanya  pelengkap  fungsi  DPR  (Pasal  22  D  UUD  1945).  Selain  itu,  UUD  1945  tidak menempatkan kedudukan MPR sebagai forum sidang gabungan antara DPR dan DPD. Malah berkedudukan sebagai lembaga mandiri.Ini dikemukakan Abd Rahman dalam disertasinya “Kedudukan dan Fungsi DPD Dalam Sistem Perwakilan  Indonesia”. Kedua, Dahlan Thaib berpandangan di Indonesia terdapat dua kamar parlemen yaitu DPR dan DPD dengan MPR
9 Tamsil Linrung, Penguatan DPD Wujudkan DPD Berdaya , Jakarta: Bibliosmia, 2019, hal.48.
10 Zainal  Arifin  Mochtar  dan  Saldi  Isra, Parlemen  Dua  Kamar:  Anaisis  Perbandingan  Menuju  Sistem  Bikamaral  Efektif , Yogyakarta: Genta Publishing, 2018, hal.83-84.
11 John Pieris dan Aryanthi Baramuli, Dewan Perwakilan…,Op.Cit, hal .75.
12 Saldi Isra, dalam Mustofa Muchdor (Penyunting), Bikameral Bukan Federal , Jakarta: Kelompok DPD di MPR RI, 2006, hal.5.
13 Lihat  Saldi  Isra, Pergeseran  Fungsi  Legislasi:  Menguatnya  Model  Legislasi  Parlementer  Dalam  Sistem  Presidensial Indonesia , Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hal/.235-236.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 01, Januari-Maret 2023, Halaman 1-13 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i1
sebagai nama forum persidangan antara kedua kamar parlemen. Hal ini terbentuk pasca perubahan  UUD  1945.  Menurut  Valina  Singka  Subekti,  lebih  tepat  dinamakan  soft bicameralism karena DPD memiliki fungsi sangat terbatas sebagai akibat kompromi politik F-PDIP  yang  menghendaki  DPD  bukan  sebagai  lembaga  negara  yang  punya  kedudukan sejajar DPR dengan F-PG yang menghendaki DPD lembaga negara sejajar kedudukannya dengan DPR. Namun Putusan MK Nomor 117/PUU-VII/2009 menegaskan bahwa lembaga perwakilan  Indonesia  bukanlah  sistem  bikameral  karena  baik  DPR  maupun  DPD  bukan kamar  dari  MPR.  Ketiga,  pandangan  Jimly  Asshidiqie,  Bagir  Manan  dan  Fatmawati  yang menyebut  sistem  perwakilan  Indonesia  pasca  perubahan  UUD  1945  adalah  trikameral karena  MPR  lembaga  sendiri  disamping  DPR  dan  DPD.  Selain  itu,  MPR  masih  memiliki kewenangan sendiri seperti menetapkan atau mengubah UUD. 14

## 2.   Perdebatan Kewenangan Tambahan DPD
Terbitnya UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang  MPR,  DPR,  DPD  dan  DPRD  khususnya  Pasal  249  ayat  (1)  huruf  j  di  mana  DPD memiliki wewenang dan tugas tambahan (yang tidak diatur di UUD 1945) yaitu “melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah” harus dicermati secara hati hati. Hal ini sejalan dengan sinyal Charles Stamford 15 bahwa terbitnya suatu aturan hukum tidak hanya bisa dipahami sebagai bangunan  teratur  logis rasional, namun  dapat  pula  menciptakan  fenomena  legal  melee.  Konstruksi  legal  melee  adalah merupakan realitas sosial di mana hukum dapat menciptakan ketidakteraturan (disorder) atau kekacauan (chaos) dan konflik.
Pertama,  disadari  atau  tidak,  konsekuensi  penambahan  wewenang  DPD  untuk memantau  dan  mengevaluasi  rancangan  peraturan  daerah  (raperda)  maupun  peraturan daerah  (perda),  maka  pengawasan  suatu  perda  menjadi  semakin  rigid.  Sebab,  eksekutif melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) masih memiliki kewenangan memantau dan mengevaluasi suatu rancangan perda dan perda (klarifikasi) meski sudah tidak bisa lagi membatalkan  perda  (Pasca  Putusan  MK  Nomor  56/PUU-XIV/2016  dan  tertuang  dalam Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015  tentang  Pembentukan  Produk  Hukum  Daerah)  di  mana  hal  serupa  juga  menjadi kewenangan DPD, selain Mahkamah Agung (MA) memiliki wewenang membatalkan perda. Kedua,  proses  hukum  di  daerah,  khususnya  dalam  konteks  perda,  mengalami  proses pelambatan  akibat  tiga  lembaga  (Kemendagri,  DPD  dan  MA)  melakukan  fungsi  fungsi pengawasan perda yang ketat dan bahkan MA bisa membatalkan perda (judicial review). Ketiga, terdapat kompleksitas apabila hasil pemantauan dan evaluasi atas suatu rancangan perda  atau  perda  yang  dilakukan  Kemendagri  dan  DPD  saling  bertentangan.  Sebab,
14 Mahmuzar, Parlemen Bikameral…Op.Cit, hal .189-192.
15 R Muhammad Mihradi. Kebebasan Informasi versus Rahasia Negara . Bogor: Ghalia Indonesia, 2011, hal.108.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 01, Januari-Maret 2023, Halaman 1-13 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i1
menurut Hanif Hardianto dan Ratna Herawati, UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD khususnya Pasal 249 ayat (1) huruf j tidak memberikan solusi apabila pertentangan tersebut terjadi. 16 Hal lain yang perlu diperhatikan, apabila meminjam perspektif Jimly Asshidie, DPD tidak termasuk organ  yang  bisa  melakukan  constitutional  review  maupun  judicial  review.  Sebab, constitutional review selain dilakukan oleh hakim dapat pula dilakukan lembaga lain selain hakim  dan  pengadilan  tergantung  lembaga  mana  UUD  memberikan  kewenangan melakukannya. Nyatanya DPD tidak  diberikan wewenang itu. Demikian pula  jika judicial review  ini  mencakup  legalitas  peraturan  di  bawah  undang-undang  terhadap  undang- undang, ini pun tidak diatur dan diberikan kewenangannya oleh UUD kepada DPD.. 17 Selain  hal  di  atas,  hal  mendasar  lain  yang  perlu  dikaji  menyangkut  penambahan wewenang  DPD  adalah  faktanya  dalam  sistem  ketatanegaraan  Indonesia,  tidak  ada  alur relasi  hukum  antara  DPD  dan  Pemerintah  Daerah.  Sebab,  peran  DPD  memperjuangkan kepentingan  daerah  di  tingkat  pusat.  Bukan  mitra  dari  pihak  pemerintah  daerah  dalam pembentukan produk hukum. Demikian pula pada senyatanya tegas dan jelas bahwa dalam sistem  hukum  Indonesia  yang  dikuatkan  oleh  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 56/PUU-XIV/2016 bahwa pembatalan perda adalah otonomi dari Mahkamah Agung (MA). Jadi,  apabila  DPD  melahirkan  rekomendasi  yang  mengarah  pada  pembatalan  perda misalnya, kembali berpulang pada penilaian MA, apakah perda dimaksud memang layak dibatalkan  oleh  MA  dan  itupun  jika  ada  yang  mengajukan  pada  MA  untuk  diuji  dan  MA memiliki pertimbangan yang serupa dalam konteks pembatalan perda.
Lembaga  DPD  sendiri  untuk  merespon  tugas  tambahan  berdasarkan  UU  Nomor  2 Tahun  2018  maka  dibentuk  Badan  Urusan  Legislasi  Daerah  (BULD).  Badan  ini  dibentuk untuk meminimalisasi rancangan perda dan perda yang bertentangan dengan konstitusi dan  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi.  Selain  itu,  sebagai  kontrol  dan pengawasan  kebijakan  di  daerah,  terlebih  hendak  memastikan  agar  raperda  dan  perda dibentuk sesuai kebutuhan daerah demi meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Dalam catatan Bayu Dwi Anggono, sejauh ini DPD baru melaksanakan kewenangan menyangkut raperda dan perda di atas dalam bentuk melakukan koordinasi dengan kementerian dalam negeri untuk bersinergi dalam pemantauan dan evaluasi atas rancangan perda dan perda. 18 Dapat  diduga,  kewenangan  tambahan  DPD  menyangkut  raperda  dan  perda  tidak  terlalu signifikan  dalam  membantu  mengatasi  persoalan  harmonisasi  peraturan  perundang- undangan khususnya antara perda dan peraturan diatasnya.
16 Hanif  Hardianto dan Ratna Herawati,  “Ambiguitas Hasil Pemantauan dan Evaluasi Dewan Perwakilan Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah”, Jurnal Pandecta, Volume 15 Nomor 1 Juni 2020, hal.106.
17 Lihat Jimly Asshidiqie . Model Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara . Jakarta: Konpres, 2006, hal.2-3.
18 Bayu Dwi Anggono. Pokok-Pokok Pemikiran Penataan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia . Jakarta: Konpress, 2020, hal.241
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 01, Januari-Maret 2023, Halaman 1-13 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i1
Berangkat dari argumentasi di atas. maka terbitnya UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD khususnya Pasal 249 ayat (1) huruf j di mana DPD memiliki wewenang dan tugas tambahan (yang tidak diatur di UUD 1945) yaitu “melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah” bagi penulis salah satu bentuk kompromi dan kompensasi yang  mungkin  dianggap  dapat  memperkuat  DPD  dari  sisi  pemahaman  pembentuk (pembentuk  politik  hukum)  UU  Nomor  2  Tahun  2018  namun  senyatanya  memiliki ambiguitas bila dikontekskan dengan peraturan perundang-undangan lain terkait otonomi daerah maupun hirarki perundang-undangan.
Sebagai  suatu  pisau  analisis,  melacak  argumentasi  penambahan  kewenangan  DPD memantau dan mengevaluasi rancangan perda dan perda di atas tidak dapat dilepaskan dari ajaran Hans Kelsen (yang diadopsi UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya) yang memandang bahwa kaidah hukum merupakan suatu susunan berjenjang dan setiap kaidah hukum yang lebih rendah bersumber dari kaidah yang lebih tinggi (ajaran stufenbau des recht/the hierachy of law). Hans  Kelsen  juga  memaparkan  bahwa  hukum  termasuk  dalam  sistem  norma  dinamik (nomodynamic)  karena  hukum  selalu  dibentuk  dan  dihapus  oleh  lembaga-lembaga  atau otoritas-otoritas yang berwenang membentuknya, sehingga dalam hal ini tidak kita lihat dari  isi  norma  tersebut,  namun  segi  berlakunya  atau  pembentukannya. 19 Dengan memanfaatkan  pendekatan  Hans  Kelsen,  terdapat  keterputusan  ketika  menganalisis wewenang tambahan DPD menyangkut memantau dan mengevaluasi rancangan perda dan perda. Sebab, DPD bukan bagian dari mekanisme yang terbangun selama ini mengontrol produk-produk hukum daerah. Sebab,  desain  pembentuk  konstitusi  tidak menempatkan DPD sebagaimana dimaksud di atas.
Sebenarnya  bagi  penulis  yang  mendesak  dilakukan  justru  dua  hal.  Pertama, perubahan  UUD  1945  yang  menegaskan  kewenangan  DPD  sebagai  lembaga  perwakilan yang  memiliki  kewenangan  setara  dengan  DPR  atau  paling  tidak  dikompensasi  oleh kewenangan  minimal  seperti  dapat  menunda  pengesahan  undang-undang.  Kedua, memperbaiki relasi kerja DPR dan DPD agar kewenangan DPD dalam pembahasan undang- undang  terkait  dioptimalkan  sampai  pembahasan  tingkat  kedua  meski  tidak  sampai  ke persetujuan karena hal tersebut ranah Presiden dan DPR.

## D. Kesimpulan
Penambahan  kewenangan  DPD  dalam  melakukan  pemantauan  dan  evaluasi  atas rancangan  peraturan  daerah  (raperda)  dan  peraturan  daerah  (perda)  berdasarkan  UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR,  DPD  dan  DPRD  khususnya  Pasal  249  ayat  (1)  huruf  j  bagi  penulis  merupakan
19 Ni’matul Huda, Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review , Yogyakarta: UII Press, 2005, hal..49-50.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 01, Januari-Maret 2023, Halaman 1-13 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i1
kompromi  dan  kompensasi  politik  yang  tidak  tepat.  Sebab,  tidak  didukung  oleh  sistem perundang-undangan  dan  sistem  ketatanegaraan  untuk  itu.  Bagi  penulis  jauh  lebih mendesak untuk melakukan perubahan UUD 1945 untuk mempertegas, memperjelas dan mengimbangi kewenangan DPD dengan DPR.
Selain itu kebutuhan memperbaiki relasi DPR dan DPD dalam pembentukan undang- undang  merupakan  keniscayaan.  Sebab  dalam  analisis  penulis,  apabila  DPD  dipaksakan dengan penambahan kewenangan terkait perda di atas, maka apabila diuji di  Mahkamah Konstitusi berpotensi dibatalkan. Hal ini dikarenakan menambahi norma yang tidak diatur dalam  Pasal  22  D  UUD  1945  di  mana  secara  hirarki  norma  tidak  boleh  undang-undang menambahi materi muatan di level konstitusi sesuai dengan asas yang berlaku dalam  UU Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  beserta perubahannya 20

## E. Ucapan Terima Kasih
Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan Senator serta Sekretariat DPD-RI yang telah  memberikan  pencerahan  dan  diskusi  meskipun  dalam  pemikiran  akademik  berbeda pendapat merupakan hal lumrah. Demikian pula kepada Dr. Fitri Ahlan Sjarif, ahli perundang- undangan dari FH-UI atas diskusinya selama ini. Terakhir pada Dekan FH Universitas Pakuan, Dr. Asmak Ul Hosnah serta Ketua Bagian Hukum Pemerintahan Sdr. Nazaruddin Lathif, S.H., M.H., atas bantuan pemikiran dan pencerahan perspektif keilmuan.

## F. Biodata Singkat Penulis
1. R Muhammad Mihradi , merupakan Magister Hukum dari Universitas Tarumanagara dan sedang studi Doktor Hukum di Universitas Jayabaya, mantan Staf Ahli Komite III Dewan Perwakilan Daerah RI dan staf ahli tidak tetap di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota-Kabupaten Bogor serta Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Pakuan.
2. Dinalara  Dermawati  Butar  Butar ,  merupakan  Magister  Hukum  dari  Universitas Tarumagara  dan  sedang  studi  Doktor  Hukum  di  Universitas  Brawijaya.  Praktisi  hukum (advokat), Tenaga Ahli kajian hukum di beberapa Dinas di Kabupaten Bogor dan Pengajar serta Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Pakuan.
3. Andi Muhammad Asrun merupakan Doktor Hukum yang pernah menjadi Asisten Hakim pada  Mahkamah  Konstitusi,  mantan  Anggota  Komisi  Konstitusi,  praktisi  (advokat)  dan Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Pakuan.
4. Alfies  Sihombing ,  Doktor  Hukum  dan  Advokat,  saat  ini  Pengajar  di  S1  dan  S2  Hukum Universitas Pakuan.
20 Terakhir diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 01, Januari-Maret 2023, Halaman 1-13 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i1
5. H  Bambang  Heriyanto ,  Doktor  Hukum  yang  saat  ini  menjabat  Wakil  Ketua  Pengadilan Tinggi  Tata  Usaha  Negara  di  Palembang  dan  Pengajar  di  Fakultas  Hukum  Universitas Pakuan.
6. Nuradi merupakan Doktor Hukum yang pernah menjabat Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian di Kabupaten Bogor, saat ini menjadi Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Pakuan
7. Niki Susanti , mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Pakuan, angkatan 2019 yang sedang menyelesaikan studinya.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 01, Januari-Maret 2023, Halaman 1-13 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i1

## DAFTAR PUSTAKA
A  Muhammad  Asrun,  Raden  Muhammad  Mihradi,  dkk. Peran  Dewan  Perwakilan  Daerah  Dalam Peningkatan Potensi Daerah Kepulauan . Bogor: UIKA Press, 2022.
Arifin Mochtar, Zainal dan Saldi Isra. Parlemen Dua Kamar: Anaisis Perbandingan Menuju Sistem Bikamaral Efektif . Yogyakarta: Genta Publishing, 2018.
Asshidiqie , Jimly. Model  Model  Pengujian  Konstitusional  di  Berbagai  Negara /  Jakarta:  Konpres, 2006.
Asshidiqie, Jimly. Oligarki dan Totalisterisme Baru . Jakarta: LP3ES, 2022.
Dwi  Anggono,  Bayu. Pokok-Pokok  Pemikiran  Penataan  Peraturan  Perundang-undangan  Di Indonesia . Jakarta: Konpress, 2020.
Endi Jaweng, Robert, dkk. Mengenal DPD-RI: Sebuah Gambaran Awal. Jakarta : Institute for Local Development, 2005.
Hagens,  Boni. Demokrasi  Radikal:  Memahami  Paradoks  Demokrasi  Modern  Dalam  Perspektif Postmarxis-Postmodern Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe . Jakarta: PARRHESIA,2006
Hanif  Hardianto  dan  Ratna  Herawati,  “Ambiguitas  Hasil  Pemantauan  dan  Evaluasi  Dewan Perwakilan Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah”, Jurnal Pandecta, Volume 15 Nomor 1 Juni 2020, hal.106.
Huda, Ni’matul. Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review . Yogyakarta: UII Press, 2005. Isra,  Saldi  dalam  Mustofa  Muchdor  (Penyunting). Bikameral  Bukan  Federal .  Jakarta:  Kelompok DPD di MPR RI, 2006.
Isra,  Saldi. Pergeseran  Fungsi  Legislasi:  Menguatnya  Model  Legislasi  Parlementer  Dalam  Sistem Presidensial Indonesia .Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
Kelompok DPD DI MPR RI, Untuk Apa DPD RI, Kelompok DPD di MPR RI , 2007.
Linrung, Tamsil. Penguatan DPD Wujudkan DPD Berdaya . Jakarta: Bibliosmia, 2019.
Mahmuzar. Parlemen Bikameral Di Negara Kesatuan: Studi Konstitusional Kehadiran DPD di NKRI . Bandung: Nusamedia, 2019.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 01, Januari-Maret 2023, Halaman 1-13 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i1
Pieris, John dan Aryanthi Baramuli. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia: Studi Analisis, Kritik dan Solusi Kajian Hukum dan Politik, Jakarta: Pelangi Cendikia, 2006.
R Muhammad Mihradi. Kebebasan Informasi versus Rahasia Negara . Bogor: Ghalia Indonesia, 2011, hal.108.