## KEBIJAKAN KEJAKSAAN AGUNG RI TENTANG PENGHAPUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI BAWAH 50 JUTA DITINJAU DARI RESTORATIVE JUSTICE
Wahyu Danang Subiantoro 1 , Hari Soeskandi 2 1,2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email: Soeskandihari@gmail.com

## Abstract
The Attorney General's Office of the Republic of Indonesia is a public prosecutor's office located in the capital city of the Republic of Indonesia, which is directly responsible under the president and whose jurisdiction covers the territory of the Republic of Indonesia. The Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia is a state institution that exercises state power, especially in the field of prosecution. As a body that has the authority to enforce law and justice, the prosecutor's office is led by the Attorney General who is elected by and responsible to the president. The Prosecutor's Office as one of the state institutions in law enforcement is required to play a greater role in upholding the rule of law, protecting the  public  interest,  upholding  human  rights,  and  eradicating  corruption,  collusion,  and  napotism. Restorative justice is one of the concepts of law enforcement in the settlement of cases that can be used as an instrument of recovery and has been implemented by the Supreme Court in the form of policy  enforcement,  but  its  implementation  in  the  criminal  justice  system  in  Indonesia  is  still  not optimal.  Restorative  justice  is  an  alternative  for  solving  criminal  cases  which  in  the  mechanism  of criminal justice procedures focus on punishment which is converted into a dialogue and/or mediation process involving the perpetrator and the victim to create an agreement on the settlement of criminal cases that is fair and balanced for the victims and the perpetrators themselves. . Meanwhile, according to the legal perspective, corruption is an act against the law with the intention of enriching oneself and/or  other  people,  both  individuals  and  corporations  that  can  harm  the  state,  such  as  bribery, extortion, embezzlement in office, fraudulent acts, conflicts of interest in procurement, and gratuities. Keywords : Attorney General of the Republic of Indonesia, Policy Regulation (beleidsregel), Restorative Justice

## Abstrak
Kejaksaan  Agung  RI  adalah  lembaga  kejaksaan  yang  berkedudukan  di  Ibu  Kota  Negara  Republik Indonesia,  yang  bertanggung  jawab  secara  langsung  di  bawah  presiden  dan  wilayah  hukumnya meliputi  wilayah  kekuasaan  Negara  Republik  Indonesia.  Kejaksaan  Republik  Indonesia  adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khsususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan  yang  memiliki  wewenang  dalam  penegakan  hukum  dan  keadilan,  kejaksaan  dipimpin  oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada presiden. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga  negara  dalam  penegakan  hukum  yang  dituntut  untuk  lebih  berperan dalam  menegakkan supremasi  hukum,  perlindungan  kepentingan  umum,  penegakan  hak  asasi  manusia,  serta pemberantasan  korupsi,  kolusi,  dan  napotisme.  Keadilan  restoratif  adalah  salah  satu  konsep penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrumen pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan, namun pelaksanaannya dalam  sistem  peradilan  pidana  di  Indonesia  masih  belum  optimal.  Keadilan  restoratif  merupakan alternatif  penyelesaian  perkara  tindak  pidana  yang  dalam  mekanisme  tata  cara  peradilan  pidana berfokus  pada  pemidanaan  yang  diubah  menjadi  proses  dialog  dan/atau mediasi  yang melibatkan pelaku dan korban untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku itu sendiri. Sedangkan menurut perspektif hukum, korupsi sendiri adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain,  baik  perorangan  maupun  korporasi  yang  dapat  merugikan  negara  seperti,  penyuapan,
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
pemerasan,  penggelapan  dalam  jabatan,  perbuatan  curang,  benturan  kepentingan  dalam pengadaan, dan gratifikasi.
Kata  kunci :  Kejaksaan  Agung  Republik  Indonesia,  Peraturan  Kebijakan  (beleidsregel),  Keadilan Restoratif.

## PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  negara  hukum,  yang  dijelaskan  dalam  Pasal  1  ayat  (3)  Undang- Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945. Dalam  hal  ini,  menunjukkan bahwa penyelenggara  sistem  pemerintahan  di  Indonesia  wajib  bertindak  berdasarkan  atas  dasar hukum  ( rechtmatig )  atau  yang  disebut  dengan  keabsahan.  Keabsahan  dalam  Kamus  Besar Bahasa  Indonesia  (KBBI)  adalah  sifat  yang  sah  atau  kesahan.  Menurut  Lauterpacht, pemerintah merupakan syarat yang utama untuk adanya suatu negara.
Salah  satu  lembaga  lembaga  pemerintahan  di  Indonesia  adalah  Kejaksaan  yang mempunyai  fungsi  melaksanakan  kekuasaan  negara,  khususnya  di  bidang  penuntutan. Kejaksaan adalah institusi penegak hukum yang mempunyai tanggung jawab dan wewenang kepada  pihak  eksekutif  (pemerintahan),  kejaksaan  dipimpin  oleh  Jaksa  Agung  yang  dipilih oleh  dan  bertanggung  jawab  kepada  Presiden  Republik  Indonesia.  Kejaksaan  adalah  salah satu penegak hukum yang mempunyai posisi sebagai penuntut umum.[1]
Kejaksaan  sebagai  salah  satu  institusi  negara  dalam  penegak  hukum  yang  dituntut untuk  lebih  berperan  dalam  menegakkan  supremasi  hukum,  perlindungan  kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan napotisme.
Dalam  jenis-jenisnya,  institusi  negara  mempunyai  wewenang  untuk  membuat peraturan perundang-undangan yang salah satunya menurut I Gde Pantja Astawa peraturan negara  atau  keputusan  dalam  arti  luas  dapat  dibagi  menjadi  3  (tiga)  kelompok  yaitu, Peraturan Perundang-Undangan ( wettelijk regeling ), Peraturan Kebijakan ( beleidsregel ), dan Peraturan  Penetapan  ( beschikking ).  Peraturan  Kebijakan  sendiri  ( beleidsregel )  adalah  pada hakikatnya  merupakan  hasil  dari  dan/atau  produk  dari  organ,  badan,  atau  pejabat administrasi dam/atau pemerintah atas dasar penggunaan kewenangan bebas dalam rangka kepentingan umum.
Dalam  perkembangan  hukum  pidana  dikenal  istilah  keadilan  restoratif  ( restorative justice ).  Keadilan  restoratif  adalah  sebuah  prinsip  penegakan  hukum  dalam  penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrumen pemulihan kepada korban. Keadilan restoratif adalah salah  satu  konsep  penghukuman  yang  dijatuhkan  oleh  pengadilan  berdasarkan  pemulihan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
hak  korban,  hukukam  tersebut  bertujuan  untuk  memaksimalkan  keadaan  korban  tindak pidana sebelum terjadinya peristiwa pidana. [2]
Penegakan hukum pada hakikatnya adalah upaya untuk menciptakan keadilan. Proses pemenuhan  rasa  keadilan  masyarakat  melalui  penegakan  hukum  sampai  sekarang  masih menampakkan sistem lama yaitu hukum sebagai alat penindas atau retributive justice . Konsep peradilan  pidana  yang  berdasarkan  keadilan  retributif  cenderung  menganut  sistem pembalasan terhadap pelaku tindak pidana. Di Indonesia dalam penanganan tindak pidana korupsi  sejauh  ini  lebih  mengedepankan  ke  arah  pemidanaan  pelaku  sebagai  bentuk pelaksanaan penindakan, atau dengan kata lain lebih didasarkan ke arah bagaimana pelaku dipidana,  sehingga  orang  lain  tidak  mencontoh  kelakuan  yang  sama  ( shock  therapy ).[3] Sebagai salah satu perkara pidana, penanganan perkara tindak pidana korupsi dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim yang terangkai dalam apa yang disebut dengan Sistem Peradilan Pidana ( Criminal Justice System )[4]
Istilah korupsi sendiri berasal dari Bahasa Latin yakni corruptio , dalam Bahasa Inggris adalah corruption , sedangkan dalam Bahasa Belanda yaitu coruptie , yang mana dari Bahasa Belanda  tersebut  lahirlah  kata  ‘Korupsi’  dalam  Bahasa  Indonesia.  Yang  mana  Negara Indonesia sendiri adalah bekas jajahan Bangsa Belanda yang dijajah sekitar 350 tahun. [5]
Berbicara  tentang  korupsi,  banyak  dari  kalangan  masyarakat  tidak  mempercayai dengan  pejabat  pemerintah  termasuk  penegak  hukum.  Dengan  berbagai  perspektif  atau pandangan  dengan  alasan  banyak  kasus  korupsi  lepas  atau  hukumannya  lebih  ringan  dari tuntutan yang sebenarnya. Dampak yang timbul dari akibat korupsi sangat berbahaya, salah satunya terpuruknya perekonomian nasional.[6]
Pada  problematika  kali  ini,  Peraturan  Kebijakan  yang  dibuat  atau  ditetapkan  oleh Kepala  Kejaksaan  Agung  Republik  Indonesia  yaitu  ST  Barhanuddin  tentang  pelaku  tindak pidana korupsi yang merugikan negara di bawah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dapat diselesaikan dengan hanya mengembalikan uang yang merugikan negara dengan cara keadilan restoratif.
Menariknya,  dalam  Pasal  4  UU  31/1999 jo UU  20/2001  tentang  Tipikor  justru menegaskan  sebaliknya,  bahwa  pengembalian  kerugian  negara  tidak  menghapuskan dipidananya  pelaku  tindak  pidana  korupsi.  Pengembalian  kerugian  negara  tidak  dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari tindakan korupsi. Sebagai penganut double track
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
system , Indonesia sudah seharusnya menempatkan dua jenis sanksi dalam kedudukan yang setara (alternatif dan/atau komulatif), yakni sanksi pidana dan sanksi tindakan.
Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang paling laten, dikarenakan polanya cenderung kolektif dan sifatnya masif. Kini kompleksitas serta tingkatannya telah mencapai tahap yang memperhatinkan, untuk itu dibutuhkan perhatian yang sangat ketat dari berbagai pihak  dalam  menanggulanginya.  Selain  penegak  hukum  seperti  Komisi  Pemberantasan Korupsi  (KPK),  Kejaksaan,  dan  lain  sebagainya,  masyarakat  harus  turut  serta  dalam menanggulangi kejahatan tindak pidana korupsi tersebut.[7]
Pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  di  berbagai  negara  terutama  Indonesia  pada dasarnya untuk menyelamatkan aset negara meskipun dengan menerapkan konsep-konsep yang  berbeda  atau  bervariasi.  Norma-norma  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  harus dibentuk dan diatata dengan baik dan juga kokoh dalam merepresentasikan tujuan tersebut agar penegak hukum dapat seefisien mungkin.[8]
Berdasarkan  uraian  latar  belakarang  atau  pendahuluan  di  atas,  maka  dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:
1. Apakah  peraturan  kebijakan  Kepala  Kejaksaan  Republik  Indonesia  telah  sesuai dengan Restorative Justice ?

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  akan  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum normatif  ( normative  legal  research ),  yaitu  penelitian  hukum  untuk  menemukan  aturan- aturan  hukum,  prinsip-prinsip  hukum,  maupun  doktrin-doktrin  hukum  guna  menjawab  isu hukum  yang  akan dihadapi.  Penelitian  hukum  normatif  adalah  penelitian  objeknya beruoa norma-norma hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum, serta doktrin-doktrin hukum. [9]
Metode pendekatan dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) metode pendekatan yang akan  digunakan,  yaitu  Pendekatan  Undang-Undang  ( Statute  Approach ),  Pendekatan Konseptual  ( Conceptual  Approach ).  Pendekatan  Undang-Undang  adalah  pendekatan  untuk melakukan telaah terhadap semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan Undang-Undang ini berfungsi untuk menunjukkan kepada peneliti untuk mempelajari adakah konstitensi dan kesesuaian antara undang-undang
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
dengan  Undang-Undang  Dasar  atau  suatu  regulasi  dengan  undang-undang.  Bagi  peneliti sangat diperlukan untuk mencari dasar ratio legis dan antologis dari sebuah undang-undang tersebut.  Pendekatan  Konseptual  merupakan  pendekatan  yang  beranjak  pada  pandangan- pandangan  serta  doktirn-doktrin  yang  ada  dalam  ilmu  hukum,  dengan  mempelajari pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin, maka peneliti akan menemukan suatu ide-ide yang melahirkansuatu pengertian-pengertia hukum, konsep-konsep hukum, serta asas-asas hukum yang dapat digunakan sebagai landasan untuk membangun argumantasi hukum dan memecahkan isu yang dihadapi.
Sumber  dan  jenis  bahan  hukum  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang dikerluarkan atau disahkan oleh pihak yang  berwenang  dan  mengikat  secara  umum  dan  berkaitan  dengan  penelitian  yang  akan dilakukan. Menurut Peter Mahmud Marzuki bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang berarti otoritas karena dibentuk oleh pejabat yang berwenang, yang  terdiri  dari  undang-undang,  catatan-catatan  resmi  atau  risalah  dalam  pembuatan perundang-undangan  dan  putusan-putusan  hakim.  Bahan  hukum  primer  yang  digunakan antara lain:
1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  1999  Tentang  Penyelenggaraan  Negara  yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
5. Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2006  Tentang  Pengesahan  United  Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003);
6. Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  Tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum Acara Pidana (KUHAP);
7. Peraturan Militer Nomor PRT/PM/06/1957;
8. Peraturan  Kejaksaan  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2020  Tentang Penyelesaian  Uang  Pengganti  Yang  Diputus  Pengadilan  Berdasarkan  Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
9. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020;
10. Surat  Edaran  Jaksa  Agung  Muda  Tindak  Pidana  Khusus  Nomor: B1113/F/Fd.1/05/2010  tentang  Prioritas  dan  Pencapaian  dalam  Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi;
11. Surat  Keputusan  Direktur  Jenderal  Badan  Peradilan  Umum  Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum.
Bahan  hukum  sekunder  yang  digunakan  adalah  buku-buku  hukum,  skripsi,  tesis, disertai jurnal-jurnal hukum yang terutama di dalam bahan hukum sekunder, selain itu juga terdapat  komentar-komentar  yang  terdapat  dalam  putusan  pengadilan.  Fungsi  dari  bahan hukum  sekunder  adalah  memberikan  peneliti  semacam  petunjuk  sebagai  arah  kemana  ia akan melangkah.
Bahan  hukum  tersier  merupakan  bahan  hukum  yang  memberikan  petunjuk  yang menjelaskan kata yang terdapat dalam bahan hukum primer dan juga sekunder. Contohnya, adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus-kamus hukum, serta ensiklopedia, dan lain sebagainya
Teknik pengumpulan bahan hukum, bahan hukum primer dikumpulkan dengan cara menginventarisasi  dan  mengkategorikan  peraturan  perundang-undangan  yang  ada.  Teknik interventarisasi dilakukan dengan mencari bahan hukum primer peraturan yang relevan bagi peneliti  ini  pada  lembaran  negara  dan  tambahan  lembaran  negara,  serta  di  website  resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Adapun teknik kategorisasi dilakukan dengan memilih secara  hirarki  peraturan  perundang-undangan  tersebut  sehingga  dapat  memudahkan penelitian ini.
Bahan hukum sekunder dan tersier yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan  metode  studi  kepustakaan  dengan  menggunakan  kartu  catatan,  diinterventarisasi, dan  dibuatkan  ikhtisar  ringkasan  yang  memuat  aslinya.  Secara  garis  besar  pokok-pokok gagasan yang memuat pandapat asli sebagai pemegang hak cipta yang meliputi nama penulis,
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
tahun  penerbitan  dan  lain  sebagainya.  Peneliti  juga  mencari  dalam  metode  internet pengumpulan bahan hukum secara daring.
Teknik analisis bahan hukum, setelah bahan hukum dikumpulkan peneliti melakukan analisis terhadap semua bahan hukum yang ada. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis normatif yakni teknik analisis yang dilakukan dengan cara menjelaskan menganalisis, dan mensistematisasi seluruh bahan hukum primer dengan menggunakan konsep, teori dan prinsip yang ada di dalam bahan hukum sekunder dan tersier. Metode hukum yang digunakan dalam teknik analisis ini adalah metode penafsiran dan metode penemuan hukum dengan logika  deduktif  sehingga  menghasilkan  jawaban  dan/atau  kesimpulan  dan  perspektif terhadap rumusan masalah atau isu hukum yang ada.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Istilah korupsi sendiri berasal dari Bahasa Latin yakni corruptio , dalam Bahasa Inggris adalah corruption ,  sedangkan  dalam  Bahasa  Belanda  yaitu coruptie ,  yakni  dari  Bahasa Belanda  tersebut  lahirlah  kata  ‘Korupsi’  dalam  Bahasa  Indonesia.  Yang  mana  Negara Indonesia sendiri bekas jajahan Bangsa Belanda yang dijajah sekitar 350 tahun [5]
Akan  tetapi  korupsi  mempunyai  beberapa  macam  jenis,  menurut  Beveniste  dalam Suyatno Korupsi didefinisikan dalam 4 jenis yaitu sebagai berikut: (1) Discretionery Corruption , ialah  korupsi  yang  dilakukan  karena  adanya  kebebasan  dalam  menentukan  kebijakan, sekalipun  nampaknya bersifat  sah,  bukanlah praktik-praktik  yang  dapat  diterima  oleh para anggota  organisasi;  (2) Illegal  Corruption ,  ialah  suatu  jenis  tindakan  yang  bermaksud mengacaukan  bahasa  atau  maksud-maksud  hukum,  peraturan  atau  regulasi  hukum;  (3) Mercenery  Corruption ,  ialah  jenis  tindakan  korupsi  yang  dimaksud  untuk  memperoleh keuntungan  pribadi,  melalui  penyalahgunaan  wewenang  dan  kekuasaan;  (4) Ideologi Corruption ,  ialah  jenis  korupsi  ilegal  maupun  discretionery  yang dimaksud  untuk  mengejar tujuan kelompok [10]
Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang- Undang  No.  20  Tahun  2001  tentang  Pemberantasan  Tipikor.  Berdasarkan  pasal-pasal tersebut, korupsi sendiri dirumuskan ke dalam 30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi, yang  mana pasal-pasal tersebut telah menerangkan  secara terperinci  mengenai perbuatan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
yang bisa dikenakan sanksi pidana terhadap pelaku tipikor. Ke 30 bentuk atau jenis tipikor tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut: (1) Kerugian keuangan negara; (2) Suap-menyuap; (3) Penggelapan dalam jabatan; (4) Pemerasan; (5) Perbuatan curang; (6) Bentuk kepentingan dalam pengadaan; (7) Gratifikasi.
Di  Indonesia  kasus  korupsi  mempunyai  sejarah  yang  sangat  panjang  dan  lika-liku sampai  dengan  saat  ini.  Berbagai  upaya  pemberantasan  korupsi  direncanakan  di  setiap periode  pemerintahan.  Dalam  sejarah,  bahwa  pemberantasan  korupsi  di  Indonesia  secara yuridis baru dimulai pada tahun 1957, dengan keluarnya Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957,  yang  dikenal  dengan  peraturan  tentang  Pemberantasan  Korupsi, peraturan tersebut dibuat oleh penguasa militer pada waktu itu. Secara kualitatif, dampak negatif yang diakibatkan dari korupsi adalah mengurangi pendapatan dari sektor publik dan meningkatkan pembelanjaan atau pengeluaran pemerintah untuk sektor publik.[11]
Tidak  dapat  dipungkiri,  bahwa  korupsi  adalah  musuh  yang  nyata  bagi  kemajuan bangsa maupun negara-negara di dunia terutama Indonesia. Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan bahwa potensi kerugian keuangan negara akibat korupsi sendiri di Indonesia  pada  tahun  2021  terdapat  553  kasus  dengan  tersangka  1.173  tersangka  dengan potensi  kerugian negara  mencapai  Rp29,438 triliun  rupiah.  Angka  tersebut  meningkat  dari tahun sebelumnya, angka tersebut juga merupakan yang terbesar dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.
Besarnya  kerugian  negara  diakibatkan  oleh  beberapa  perkara,  diantaranya  oleh beberapa perkara yaitu, korupsi Jiwasraya Rp16 triliun rupiah, serta korupsi tekstil PT. Fleming Indo Batam sebesar Rp1,6 triliun rupiah
Tabel 1.

## Hasil Statistik Naratif
No Tahun Nilai 1 2017 1,8 Triliun Rupiah 2 2018 1,079 Triliun Rupiah 3 2019 6,925 Triliun Rupiah 4 2020 18,173 Triliun Rupiah 5 2021 29,438 Triliun Rupiah
Negara  Indonesia  termasuk  negara  yang  berlandaskan  hukum  ( rechtstaat ),  hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945  yang  menyatakan  ‘Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum’.  Maka  seluruh  bentuk pemerintahannya harus berlandaskan hukum, dan wajib ditaati oleh rakyat maupun pejabat pemerintahannya itu sendiri. Rechtstaat berasal dari eropa yang berlandaskan pada sistem Eropa Kontinental atau yang sering disebut dengan Civil Law .
Sistem  sendiri  berasal  dari  Bahasa  Yunani  ‘ systema ’  yang  dapat  dia rtikan  sebagai keseluruhan yang terdiri dari macam-macam bagian. Prof. Subekti, S.H., menyatakan sistem adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian- bagian yang berkaitan satu dengan yang lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu penulisan untuk mencapai suatu tujuan.
Dalam suatu sistem yang baik, tidak boleh terdapat suatu pertentangan antara bagian- bagian.  Selain  itu  juga  tidak  boleh  terjadi  duplikasi  atau  tumpang  tindih  di  antara  bagian- bagian  itu.  Suatu  sistem  mengandung  beberapa  asas  yang  menjadi  pedoman  dalam pembentukannya.
Salah  satu  sistem  hukum  di  Indonesia  adalah  Hukum  Pidana.  Istilah  hukum  pidana mulai  digunakan  pada  zaman  Jepang  sebagai  terjemahan  dari  Bahasa  Belanda  yaitu ‘ strafrecht ’. Straf yang berarti pidana, dan recht yang berarti hukum atau hukuman. Kata recht sendiri  mempunyai  dua  makna  dalam  arti  objektif  dan  subjektif.  Dalam  arti  objektif  yaitu hukum, sedangkan dalam arti subjektif yang berarti hak. Maka dengan demikian makna dari strafrecht sendiri dalam arti subjektif adalah hak negara untuk memidana atau menjatuhkan pidana kepada seseorang atau kelompok yang melanggar undang-undang atau Ius Puniendi . Sedangkan dalam arti objektif sendiri adalah sejumlah peraturan yang mengandung larangan- larangan atau suatu keharusan yang terdapat sanksi bagi pelanggar atau Ius Poenale . Hukum pidana  terbagi  menjadi  dua  yaitu,  Hukum  Pidana  Materiel  atau materieele  strafrecht atau Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  dan  Hukum  Pidana  Formil  atau formele strafrecht atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Tentang pengertian hukum acara pidana, menurut pendapat dari pakar hukum senior di  Indonesia  yaitu  Wirjino  Prodjodikoro  yang  juga  adalah  mantan  dari  Ketua  Mahkamah Agung. Beliau memaparkan bahwa hukum acara pidana itu berhubungan erat dengan adanya hukum  pidana,  dan  hukum  acara  pidana  adalah  merupakan  suatu  rangkaian  peraturan-
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
peraturan  yang  memuat  cara  begaimana  badan  hukum  pemerintahan  berkuasa  seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan guna mencapai keadilan, kesejahteraan bernegara dan bermasyarakat.
Terkait  dengan  hal  ini,  Van  Bemmelen  mengemukakan  adanya  3  (tiga)  fungsi  dari hukum  acara  pidana  yaitu,  mencari  dan  menemukan  kebenaran  materiel,  pemberian keputusan oleh hakim, dan pelaksanaan keputusan hakim.
Selanjutnya Prof. Dr. Andi Hamzah mengemukakan bahwa tujuan acara pidana untuk mencari kebenaran materiel itu hanyalah merupakan tujuan antara dan bukan tujuan akhir, sedangkan  tujuan  akhirnya  adalah  tercapainya  ketertiban,  ketentraman,  keadilan,  dan kesejahteraan.
Dalam peraturan kebijakan yang dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Agung RI tersebut tentang mengadili pelaku tipikor di bawah 50 juta tidak di pidana atau tidak di pidana penjara dan diadili melalui keadilan restoratif jelas sangat bertentangan dengan Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 pada Pasal 5 ayat (1) huruf (c), yang mana tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2,5 juta rupiah.
Hal penting yang perlu mendapatkan perhatian khsus dalam pemberantasan tindak pidana  korupsi  adalah  pengembalian  aset  kerugian  negara  yang  disebabkan  oleh  pelaku tindak  pidana  korupsi  yang  artinya  keberhasilan  penegak  hukum  dalam  menindak  tegas pelaku  tindak  pidana  korupsi  untuk  mengembalikan  aset  kerugian  negara  dan  tidak menghilangkan terpidana penjaranya pelaku korupsi tersebut. Disamping itu, tindak pidana korupsi juga digolongkan sebagai kejahatan kerah putih ( white collar crime ) karena pelakunya sebagian besar adalah orang-orang berintelektual dan memiliki pengaruh dalam kekuasaan pemerintahan.[12]
Arah  peradilan  pidana  di  Indonesia  pada  saat  ini  mengalami  pergesaran  dari  yang sebelumnya yaitu retributif menjadi restoratif rehabilitatif atau daad dader strafrecht atau model keseimbangan kepentingan. Dapat dilihat dari tema di atas maka tulisan ini pusarannya terletak pada dua hal penting yaitu, pertama penegakan hukum peradilan pidana dan kedua keadilan restoratif.[13]
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Prinsip  keadilan  restoratif  ( restorative  justice )  adalah  salah  satu  prinsip  penegakan hukum  dalam  penyelesaian  perkara  yang  dapat  dijadikan  instrumen  pemulihan  dan  sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk permberlakuan kebijakan.[14]
Keadilan restoratif merupakan cara alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam  mekanisme  tata  cara  peradilan  pidana  berfokus  pada  pemidanaan  yang  diubah menjadi  proses  dialog  dan  mediasi  yang  melibatkan  pelaku,  korban,  keluarga  korban,  dan pihak yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesempatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Ruang lingkupnya berlaku dan wajib dipedomani oleh  seluruh  pengadilan  negeri  di  Indonesia.  Pedoman  ini  digunakan  dalam  penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif dalam tindak pidana ringan.
Besarnya  biaya  dalam  penanganan  tindak  pidana  korupsi  seringkali  menjadi  dan menambah masalah dalam pengeluaran keuangan negara terlebih lagi jika korupsi tersebut memiliki  kerugian  atau  yang  dikorupsi  berjumlah  kecil.  Terkait  dengan  sistem  peradilan pidana, Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penagak hukum yang berwenang melakukan penuntutan juga sebagai filter dalam mengadili perkara ( dominus litis ) karena hanya institusi kejaksaan yang dapat menentukan sebuah perkara dapat diajukan ke pengadilan.[15]
Setahun setelah berdirinya Pengadilan Tipikor di Indonesia, pada tahun 2010, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus mengeluarkan Surat Edaran Nomor: B11113/F/Fd.1/05/2010, perihal Prioritas dan Pencapaian dalam Penanganan Perkara Tipikor yang berisikan mengenai tentang penanganan perkara yang bersifat big fish dan still going on dan  menedepankan  kesadaran  pengembalian  kerugian  negara  ( restorative  justice ).  Surat edaran tersebut merupakan sebuah bentuk diskresi dari pihak Kejaksaan karena keterbatasan waktu, personil, alat, dana, dan lain sebagainya.
Karena  dalam  perkembangan  hukum  pidana  di  Indonesia  selama  ini  menerapkan keadilan  retributif  ( retributive  justice )  yang  mana  orientasi  keadilan  ditujukan  kepada pelanggar sehingga tidak memberikan tempat terhadap perlindungan terhadap korban.[16] Dalam  hal  ini  Kejaksaan  Republik  Indonesia  sebagai  lembaga  penegak  hukum  dalam menerapkan keadilan yang berwenang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan bertanggung jawab menurut saluran hierarki. Dalam hal lain, Perja RI No. 15 Tahun 2020 juga memuat  mengenai  pembatasan  pelaksanaan  keadilan  restoratif,  sehingga  tidak  hanya
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
sebagai  kesepakatan  perdamaian  karena  akan  terjebak  pada  fungsi  secara  prosedur  saja sehingga kebenaran materiel dan keadilan tidak tercapai.
Penerapan  konsep  keadilan  retributif  saat  ini  tidak  mampu  mengembalikan  aset kerugian  negara  yang  disebabkan  oleh  pelaku  tindak  pidana  korupsi  oleh  karena  itu penerapan  keadilan  restoratif  dilakukan  oleh  kejaksaan  yang  mana  tertuang  dalam  Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus. Akan tetapi masih banyak Kejaksaan Tinggi yang menolak  menerapkan  surat  edaran  tersebut,  karena  konsep  keadilan  restoratif  digunakan dan/atau diterapkan dalam tindak pidana ringan.[17]
Salah satu tujuan dari hukum pidana adalah sebagai pranata sosial yang mencangkup beberapa hal, yaitu sebagai bagian dari reaksi sosial terhadap pelanggar norma-norma yang berlaku, mencerminkan nilai, merupakan reafirmasi simbolis atas pelanggaran, dan sebagai bentuk dari konsekuansi pelanggaran itu sendiri.[18]

## KESIMPULAN
Kesimpulan  yang  dapat  kita  ambil  dari  tulisan  atau  artikel  atau  jurnal  di  atas  maka dapat  penulis  simpulkan  bahwa  dalam  Peraturan  Kebijakan  Kejaksaan  Agung  RI  tentang penerapan  konsep  keadilan  restoratif  ( restoratif  justice )  dalam  menghilangkan  pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana korupsi di bawah Rp50 juta rupiah tidak sesuai dengan konsep  keadilan  restoratif  dan  peraturan  perundang-undangan  yang  ada.  Karena  pada hakikatnya, konsep keadilan restoratif diterapkan kepada pelaku tindak pidana ringan.

## DAFTAR PUSTAKA
Maman  Budiman,  “Implementasi  Prinsip  Restorative  Justice  dalam  Penghentian Penuntutan  Perkara  Korupsi  Oleh  Kejaksaan  Republik  Indonesia,” Syntax  Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia , vol. 7, no. 2, 2022.
M. Alvi Syahrin, “Penerapan Prinsip Keadilan Restor atif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu,” Majalah Hukum Nasional , 2018.
Ali Habib, “Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara,” Corruptio , vol. 1, no. 1, p. 1, Sep. 2020, doi: 10.25041/corruptio.v1i1.2069.
Yuda  Musatajab  and  Mulyadi  A.  Tajuddin,  “Uang  Pengganti  Sebagai  Alternatif Pengembalian  Kerugian  Negara  Dalam  Perkara  Tindak  Pidana  Korupsi,” Jurnal Restorative Justice , vol. 2, no. 1, 2018.
Wicipto Setiadi, “Korupsi Di Indonesia,” pp. 29 September– 08 November, 2018.
Ruslin, “Dampak dan Upaya Pemberantasan Serta Pengawasan Korupsi di Indonesia,” vol. 1, no. 2, 2017.
Rustono Farady Marta, “Konsolidasi Gerakan Anti Korupsi Berbasis Akademisi Melalui Jurnal Integritas da n ACS 2018,” Jurnal Pengabdian dan Kewirausahaan , vol. 3, no. 1, pp. 25 – 30, 2019.
Rida Ista Sitepu and Yusona Piadi, “Implementasi Restoratif Justice dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi,” 2019.
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Normatif . 2010.
Lasmauli Noverita Simarmata, “Korupsi Sekarang dan Yang Akan Datang,” vol. 11, no. 2, 2021.
Rida  Ista  Sitepu  and  Rudi  Hermawan,  “Pendekatan  Restorative  Justice  Dalam Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,” Jurnal  Rechten:  Riset  Hukum  dan  Hak Asasi Manusia , vol. 1, no. 3, 2019.
Darmawati, “Pengembalian Aset Kerugian Negara Perkara Korupsi Dalam Pemikiran Ius Constituendum,” Restorative Justice , vol. 4, no. 2, 2020.
Hariman Satria, “Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana,” Jurnal Media Hukum , vol. 25, no. 1, 2018, doi: 10.18196/jmh.2018.0107.111-123. Surat  Keputusan  Direktur  Jenderal  Badan  Peradilan  Umum,  “Pedoman  Restorative Justice,” 2020.
Salsabila  and  Slamet  Tri  Wahyudi,  “Peran  Kejaksaan  Dalam  Penye lesaian  Perkara Tindak Pidana Korupsi Menggunakan Pendekatan Restorative Justice,” Masalah- Masalah Hukum , vol. 51, no. 1, 2022, doi: 10.14710/mmh.51.1.2022.61-70. Andri  Kristanto,  “Kajian  Peraturan  Jaksa  Agung  Nomor  15  Tahun  2020  Tentang Penghentian  P enuntutan  Berdasarkan  Keadilan Restoratif,”  vol.  7,  no.  2022, pp. 180 – 193, 2022.
Helena Hestaria, Made Sugi Hartono, and Muhamad Jodi Setianto, “Tinjauan Yuridis Penerapan  Prinsip  Restorative  Justice  Terhadap  Tindak  Pidana  Korupsi  Dalam Rangka Penyela matan Keuangan Negara,” Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum , vol. 5, 2022. Pardomuan  Gultom,  “Analisis  Sosiologi  Hukum  Terhadap  Kemungkinan  Dapat Diterapkannya  Restorative  Justice  dalam  Perkara  Tindak  Pidana  Korupsi  di Indonesia,” Jurnal  Hukum  dan  Kemasyarakatan  Al-Hikmah ,  vol.  3,  no.  1,  2022,
[Online]. Available: https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-2020-korupsi-