## Analisis Terhadap Pembagian Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Perdata Dan Hukum Islam
Anang Hadi Kurniawan 1 , Ade Darmawan Basri 2

## Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email : hadiza289@gmail.com

## Abstrak
Hukum  waris  merupakan  ketentuan-ketentuan  yang  mengatur  nasib  kekayaan  orang setelah pemiliknya meninggal dunia. Secara umum sistem pewarisan atau pembagian warisan itu  dapat  dilakukan  dengan  menggunakan  tiga  cara  yaitu  menggunakan  hukum  barat  BW (Burgerlijk  Wetboek) ,  hukum  Islam  dan  hukum  adat.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  pembagian  harta  warisan  ditinjau  dari  hukum  perdata  dan  hukum  islam. Pembagian harta warisan ditinjau dari hukum perdata yaitu satu banding satu untuk laki-laki dan perempuan (1:1) seperti pasal 852 KUHPerdata yaitu anak-anak dan keturunannya sama kedudukannya  dalam  mewaris  itu  sehingga  tidak  dipersoalkan  apakah  mereka  laki-laki  atau perempuan, tertua atau termuda. Apabila mewaris atau diri sendiri maka masing-masing akan mendapatkan bagian yang sama, sedangkan apabila mereka mewaris dengan pengganti maka pembagian  itu  berlangsung  pancang  demi  pancang  serta  Pembagian  harta  warisan  ditinjau dari  hukum  Islam  yaitu  laki-laki  dan  perempuan  sudah  berbeda  bagiannya  yaitu  laki-laki mendapat bagian dua dan perempuan mendapat bagian satu (2:1) Sebab laki-laki apabila dia menikah,  maka  harta  warisan  yang  dia  peroleh  dari  orang  tuanya  akan  digunakan  untuk membayar  mahar  dan  menafkahi  istri  dan  anaknya,  sementara  anak  perempuan  jika  dia menikah,  maka  harta  warisan  yang  diperoleh  dari  orang  tuanya  tidak  terpakai  karena  dia mendapat nafkah dan mahar dari suaminya.

## Kata Kunci: Hukum Waris, Hukum Waris KUHPerdata, Hukum Waris Islam

## Abstract
Inheritance  law  is  the  provisions  that  govern  the  fate  of  a  person's  wealth  after  their  owner dies.  In  general,  the  inheritance  system  or  division  of  inheritance  can  be  done  using  three ways, namely using western law BW (Burgerlijk Wetboek), Islamic law and customary law. This study aims to determine the distribution of inheritance in terms of civil law and Islamic law. Distribution of inheritance in terms of civil law is one to one for men and women (1: 1) as  in  article  852  of  the  Civil  Code,  namely  children  and  their  descendants  are  equal  in position so that it does not matter whether they are male or female, the oldest or the youngest. If  they  inherit  or  themselves,  each  will  get  the  same  share,  whereas  if  they  inherit  with  a substitute, the division will take place for stakes and the distribution of inheritance in terms of Islamic  law,  namely  men  and  women  have  different  parts,  namely  men  get  part  two  and woman  gets  part  one  (2:  1)  For  a  man  when  he  marries,  the  inheritance  he  gets  from  his parents will be used to pay the dowry and support his wife and children, while the daughter if he marries, the inheritance which he obtained from his parents is not used because he gets a living and a dowry from her husband.
Keywords: Civil Code Inheritance Law, Inheritance Law, Islamic Inheritance Law

## Pendahuluan
Dalam  membicarakan  tentang  pewarisan  yang  menjadi  permasalahan  adalah  jika orang tersebut meninggal dunia dengan meninggalkan harta yang lazim disebut harta warisan, dengan cara apa kita hendak menyelesaikan atau membagi harta warisan tersebut, hukum apa yang  akan  kita  terapkan  dalam  penyelesaian  harta  warisan  itu  serta  bagaimana  pengurusan dan  kelanjutan  hak-hak  dan  kewajiban-kewajiban  seseorang  yang  meninggal  dunia  itu. Penyelesaian  hak-hak  dan  kewajiban-kewajiban  sebagai  akibat  meninggalnya  seseorang, diatur oleh hukum waris.
Hukum  perdata  ( Burgerlijk  Wethboek )  mengatur  tentang  waris.  Dalam  hukum  waris BW  (perdata)  suatu  pewarisan  terdapat  tiga  unsur  penting,  yaitu  :  (1)  adanya  orang  yang meninggal dunia selaku pewaris, (2) adanya ahli waris dan, (3) adanya harta kekayaan yang ditinggalkan.  Yang  dimaksud  dengan  pewaris  adalah  orang  yang  meninggal  dunia  dengan meninggalkan  harta  kekayaan.  Sedangkan  yang  dimaksud  dengan  ahli  waris  adalah  orang- orang yang menggantikan kedudukan si pewaris dalam bidang hukum harta kekayaan, karena meninggalnya si pewaris. Selanjutnya yang dimaksud dengan warisan adalah harta kekayaan yang  dapat  berupa aktiva (aset)  atau pasiva (kewajiban)  dari  si  pewaris  yang  berpindah kepada para ahli waris. 1
Dalam hukum waris Islam, penempatan seseorang menjadi ahli waris didasarkan pada adanya perkawinan, hubungan darah, dan memerdekakan hambat (saat ini sudah tidak banyak dibahas  lagi  kecuali  dalam  fiqh  konvensional).  Adanya  perkawinan  akan  menimbulkan  hak waris antara suami dan istri, sedangkan hubungan darah akan menyebabkan hak mendapatkan waris bagi kedua orang tua dan anak-anak. Jika ahli waris ada maka yang menjadi ahli waris hanyalah suami atau istri, anak, ibu, dan bapak. Perbedaan yang menonjol dari hukum waris lainnya, dalam hukum Islam adalah bagian anak perempuan mendapatkan setengah dari anak laki-laki.
Waktu  terbukanya  pembagian  harta  warisan  menurut  sistem  hukum  waris  BW  sama dengan  sistem  hukum  waris  Islam,  yaitu  apabila  seseorang  telah  meninggal  dunia.  Keadaan ini  disebabkan  peristiwa  waris  dan  mewarisi  berfungsi  menggantikan  kedudukan  seseorang yang telah meninggal dunia dalam memiliki harta benda. 2
Berdasarkan  uraian  diatas  dapat  diketahui  hukum  kewarisan  Islam  mempunyai ketentuan tersendiri yang mengatur hal tersebut. Di lain sisi, kewarisan Kitab Undang-undang Hukum  Perdata  pun  juga  mengatur  hal  yang  sama  pula.  Oleh  karena itu  penulis  membahas mengenai  pembagian  harta  warisan  dengan  tujuan  untuk  mengetahui  pembagian  harta warisan ditinjau dari hukum perdata dan hukum Islam.

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  ini  jika  dilihat  dari  sudut  jenisnya,  maka  penelitian  ini  dapat digolongkan  kepada  penelitian  normatif.  Penelitian  normatif  adalah  suatu  penelitian  yang
1 J. Satrio, Hukum Waris (Bandung: Penerbit Alumni, 1992), 34
2 Asni  Zubair,  ‘ Praktik  Pembagian  Harta  Warisan  Masyarakat  Di  Kelurahan  Macanang  Kecamatan  Tanete Riattang Barat ’ (2014) 1 Al-Risalah Jurnal Hukum Keluarga Islam , 39 .
membahas  tentang  asas-asas  hukum,  sistematika  hukum,  taraf  sinkronisasi  hukum,  sejarah hukum dan perbandingan hukum.
Pendekatan yang penulis lakukan ini berdasarkan peraturan perundang-undangan dan teori-teori yang berkaitan dengan masalah pembagian harta waris berdasarkan hukum Islam dan Kitab Undang- undang Hukum Perdata yang di atur dalam Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
Pendekatan Undang-undang ( statute approach ) dilakukan dengan menganalisa semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam  pendekatan  perundang-undangan  ditunjukkan  untuk  mempelajari  kesesuaian  dan konsistensi  antara  satu  undang-undang  dengan  undang-undang  lainnya  atau  antara  undang- undang  dengan  undang-undang  dasar  atau  antara  regulasi  dengan  peraturan  perundang- undangan.
Pendekatan Konseptual ( conceptual approach ) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan  dan  doktrin-doktrin  yang  berkembang  didalam  ilmu  hukum.  Penulis akan  menemukan  ide-ide  yang  melahirkan  pengertian-pengertian  hukum,  konsep-konsep hukum,  dan  asas-asas  hukum  yang  relevan  dengan  isu  yang  dihadapi.  Pemahaman  akan pandangan-pandangan  dan  doktrin-doktrin  tersebut  merupakan  sandaran  bagi  penulis  dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.
Bahan  hukum  primer,  yaitu  bahan-bahan  hukum  yang  mengikat  yang  dapat  terdiri dari:  Kitab Undang-Undang  Hukum Perdata, Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum Islam dan bahan hukum lainnya dan bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum  yang  memberikan  penjelasan  bahan  hukum  primer,  yaitu  yang  dapat  berupa rancangan  Undang-Undang,  hasil-hasil  penelitian,  hasil  karya  ilmiah  dari  kalangan  hukum dan lainnya.

## Pembahasan

## Pembagian Harta Warisan Ditinjau dari Hukum Perdata
Dalam  KUHPerdata  yang  dimaksud  dengan  ahli  waris adalah  para  anggota  keluarga sedarah  yang  sah  maupun  diluar  perkawinan  serta  suami  dan  istri  yang  hidup  diluar perkawinan serta suami dan istri  yang hidup terlama (Pasal 832 KUHPerdata). 3 Selanjutnya pada  (Pasal  833  KUHPerdata)  disebutkan  bahwa  sekalian  ahli  waris  dengan  sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang yang meninggal  dunia.  Menurut  kitab  undang-undang  hukum  perdata  ada  dua  cara  untuk mendapatkan warisan, yaitu: 4 ahli waris yang ditentukan undang-undang dan ahli waris yang ditentukan surat wasiat.
Ahli  waris  adalah  orang  yang  berhak  menerima  warisan,  sebagaimana  yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ahli waris ini diatur didalam
3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , (Jakarta: Wipress, 2007), 195 .
4 Emeliana Krisnawati, Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetbook (BW) , Bandung: CV. Utomo, 2006,2.
(Pasal 832 KUHPerdata) menurut undang-undang yang berhak menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar nikah, suami atau isteri yang hidup terlama. 5
Besarnya ( Legitieme portie ) adalah sebagai berikut: menurut Pasal 914 KUHPerdata: (1)  Bila  hanya  seorang  anak  bagian  mutlaknya  adalah  ½  (setengah)  dari  bagian  yang  harus diterimanya  (2)  Bila  dua  orang  anak  bagian  mutlaknya  2/3  (dua  pertiga)  dari  apa  yang seharusnya  diwarisi  oleh  masing-masing  (3)  Tiga  orang  anak  atau  lebih  yang  ditinggalkan bagian  mutlak  dari  masing-masing  anak  adalah  ¾  (tiga  perempat)  bagian  yang  sedianya masing-masing mereka terima menurut undang-undang.
Surat  wasiat  ( testamen )  merupakan  suatu  pernyataan  tentang  apa  yang  dikehendaki setelah  ia  meninggal  dunia. 6 Sifat  utama  surat  wasiat  adalah  mempunyai  kekuatan  berlaku setelah  pembuat  surat  wasiat  meninggal  dunia  dan  tidak  dapat  ditarik  kembali.  Ahli  waris menurut  surat  wasiat  jumlahnya  tidak  tentu  sebab  bergantung  pada  kehendak  si  pembuat wasiat.
Ahli  waris  menurut  wasiat  adalah  ahli  waris  yang  menerima  warisan  karena  adanya wasiat  ( testamen )  dari  pewaris  kepada  ahli  waris  yang  dituangkannya  dalan  surat  wasiat. Dalam  (Pasal  875  KUHPerdata)  dijelaskan  surat  wasiat  ( testamen )  adalah  suatu  akta  yang memuat  pernyataan  seseorang  tentang  apa  yang  dikehendakinya  akan  terjadi  setelah  ia meninggal dunia, dan olehnya dicabut kembali.
Seorang  ahli  waris  dapat  menolak  warisan  yang  terbuka  baginya.  Terjadinya penolakan dihitung sejak hari si pewaris meninggal dunia, jadi berlaku surut (Pasal 1047) dan bagian Legitieme  Portie nya  juga  akan  hilang.  Ahli  waris  yang  menolak  warisan  berarti melepaskan pertanggung jawabannya sebagai ahli waris dan tidak menerima pembagian harta peninggalan.

## Pembagian Harta Warisan Ditinjau dari Hukum Waris Islam
Apabila dicermati, hukum waris Islam membagi ahli waris menjadi dua macam yaitu: (1) Ahli waris Nasabiyah yaitu ahli waris yang hubungan kekeluargaannya timbul karena ada hubungan  darah.  Maka  sebab  nasab  menunjukkan  hubungan  kekeluargaan  antara  pewaris dengan ahli waris dan (2) Ahli waris sababiyah yaitu hubungan kewarisan yang timbul karena sebab perkawinan yang sah dan memerdekakan hamba sahaya atau karena perjanjian tolong menolong.
Adapun  besar  kecilnya  bagian  yang  diterima  bagi  masing-masing  ahli  waris  dapat dijabarkan  sebagai  berikut.  Pembagian  harta  waris  dalam  Islam  telah  ditentukan  dalam  Al- Qur’an surat an-Nisa’ secara gamblang dan dapat disimpulkan bahwa ada 6 tipe persentase pembagian harta waris, yaitu ada pihak yang mendapatkan setengah (1/2),  seperempat (1/4), seperdelapan (1/8), dua pertiga (2/3), sepertiga (1/3), dan seperenam (1/6). 7
Mengenai surat al-Nisa’ ayat 11, Sayyid Quṭb memberikan penjelasannya dalam tafsir Fī  Ẓilāl  al-Qur’an,  tentang  makna li  ażżakari  mislu  ḥaẓẓ  al-unṡayain, ketika  seseorang meninggal  dunia  tidak  memiliki  ahli  waris  kecuali  anak-anaknya  saja,  laki-laki  dan
5 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , (Jakarta: Wipress, 2007), 199 .
6 Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata , (Jakarta: Intermasa, 1985), 78.
7 Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, Hukum Waris Islam , (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 24.
perempuan,  maka  pewarisnya  mengambil  semua  harta  peninggalannya.  Dengan  prinsip  2:1 yakni anak laki-laki mendapatkan dua bagian dan anak perempuan mendapatkan satu bagian. 8 Yang menjadi masalah terhadap ayat tersebut adalah ketentuan bagian waris laki-laki dan  perempuan  dua  berbanding  satu.  Mengapa  al-Qur’ān  memberikan  hak  waris  kepada perempuan  separuh  dari  bagian  laki-laki?  Apakah  ini  bentuk  diskriminasi  Islam  terhadap perempuan?
Terhadap  ayat  ini  Sayyid  Quṭb  berpendapat  bahwa  kalimat  ini  tidak  berarti merendahkan  salah  satu  jenis  kelamin,  tetapi  terkait  dengan  keseimbangan  dan  keadilan antara  beban  yang  dipikul  oleh  laki-laki  dan  perempuan  baik  dalam  urusan  rumah  tangga maupun  kemasyarakatan.  Laki-laki  setelah  menikah  akan  menanggung  segala  nafkah  anak dan istrinya. Sedangkan perempuan sebelum dan sesudah menikah hanya mengurusi dirinya sendiri, bahkan menjadi tanggungan orang lain. 9
Persamaannya apabila dihubungkan antara sistem hukum waris menurut Islam dengan sistem kewarisan menurut KUHPerdata, baik menurut KUHPerdata maupun menurut hukum kewarisan Islam sama-sama menganut sistem kewarisan individual, artinya sejak terbukanya waris  (meninggalnya  pewaris)  harta  warisan  dapat  dibagi-bagi  pemilikannya  antara  ahli waris.  Tiap  ahli  waris  berhak  menuntut  bagian  warisan  yang  menjadi  haknya.  Jadi  sistem kewarisan yang dianut oleh KUH Perdata adalah sistem kewarisan individu bilateral.
Sedangkan  perbedaannya  adalah  terletak  pada  saat  pewaris  meninggal  dunia,  maka harta tersebut harus dikurangi dulu pengeluaran-pengeluaran antara lain apakah harta tersebut sudah  dikeluarkan  zakatnya,  kemudian  dikurangi  untuk  membayar  hutang  atau  merawat jenazahnya  dulu,  setelah  bersih,  baru  dibagi  kepada  ahli  waris,  sedangkan  menurut KUHPerdata  tidak  mengenal  hal  tersebut,  perbedaan  selanjutnya  adalah  terletak  pada  besar dan  kecilnya  bagian  yang  diterima  para ahli  waris  masing-masing,  yang  menurut  ketentuan KUHPerdata  semua  bagian  ahli  waris  adalah  sama,  tidak  membedakan  apakah  anak,  atau saudara, atau ibu dan lain-lain, semua sama rata, sedangkan menurut hukum Islam dibedakan bagian antara ahli waris yang satu dengan yang ahli waris yang lain.

## Kesimpulan
Kesimpulan  pada  artikel  ini  adalah  sebagai  berikut:  (1)  Pembagian  harta  warisan ditinjau  dari  hukum  perdata  yaitu  satu  banding  satu  untuk  laki-laki  dan  perempuan  (1:1) seperti pasal 852 KUHPerdata yaitu anak-anak dan keturunannya sama kedudukannya dalam mewaris itu sehingga tidak dipersoalkan apakah mereka laki-laki atau perempuan, tertua atau termuda.  Apabila  mewaris  atau  diri  sendiri  maka  masing-masing  akan  mendapatkan  bagian yang  sama,  sedangkan  apabila  mereka  mewaris  dengan  pengganti  maka  pembagian  itu berlangsung pancang demi pancang. (2) Pembagian harta warisan ditinjau dari hukum Islam yaitu laki-laki dan perempuan sudah berbeda bagiannya yaitu laki-laki mendapat bagian dua dan perempuan mendapat bagian satu (2:1) Sebab laki-laki apabila dia menikah, maka harta warisan  yang  dia  peroleh  dari  orang  tuanya  akan  digunakan  untuk  membayar  mahar  dan menafkahi  istri  dan  anaknya,  sementara  anak  perempuan  jika  dia  menikah,  maka  harta
8 Sayyid Quṭb, Tafsir Fī Ẓilāl al-Qur’ān, h. 260.
9 Sayyid Quṭb, Tafsir Fī Ẓilāl al-Qur’ān, h. 261.
warisan  yang  diperoleh  dari  orang  tuanya  tidak  terpakai  karena  dia  mendapat  nafkah  dan mahar dari suaminya.
Daftar Pustaka:

## Buku
------------------, 2007, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , Wipress: Jakarta.
Emeliana  Krisnawati,  2006, Hukum  Waris  Menurut  Burgerlijk  Wetbook  (BW) ,  CV.  Utomo: Bandung.
J. Satrio, 1992, Hukum Waris , Penerbit Alumni: Bandung. Sayyid Qutb, 1967. Tafsir Fī Ẓilāl al-Qur’ān, Jilid 4. Beirut: Dar al-Iḥyā’ al-ṭurāṡ al-‘Arābi. Subekti, 1985, Pokok-pokok Hukum Perdata , Intermasa: Jakarta.
Suhrawardi  K.  Lubis  dan  Komis  Simanjuntak,  2008, Hukum  Waris  Islam ,  Sinar  Grafika: Jakarta.
Jurnal
Asni Zubair, 2014, “ Praktik Pembagian Harta Warisan Masyarakat Di Kelurahan Macanang Kecamatan  Tanete  Riattang  Barat ”,  1  Al-Risalah  Jurnal  Hukum  Keluarga Islam.