## DETERMINATION OF BUDGET AMOUNT USING METHOD OF INFLUENCE OVER TIME BUDGET CALCULATION (SILPA) OF SIKKA DISTRICT GOVERNMENT
Yoseph Darius Purnama Rangga 1 , Henrikus Herdi 2 , Andreas Rengga 3 , Emilianus Eo Kutu Goo 4 1,2,3&4 Universitas Nusa Nipa Maumere E-mail: jo.darius1206@gmail.com 1*

## ABSTRACT
SiLPA was the liaison between the APBD of the previous budget with the APBD next fiscal year. SiLPA will be seen at the end of the fiscal year (31 December) and the start of the New Year (January 1), before the occurrence of regional income activities, in the local Treasury has been available cash that is directly part of  SiLPA  the  previous  year.This  study  aims  to  determine  the  effect  of  Unspent  Funds  (SiLPA)  on  the Determination of the Next Year Budget in the Sikka Regency Government.This study aims to determine the effect  of  Unspent  Funds  (SiLPA)  on  the  Determination  of  the  Next  Year  Budget  in  the  Sikka  Regency Government. This study tried to test empirical facts related to the relationship of SiLPA with Determination of  the  Next  Year  Budget.  Data  analysis  used  statistical  aids  with  correlation  tests  and  simple  linear regression tests. In addition to using statistical tools to conduct testing, this study also used interview models to  relevant  respondents to strengthen data.  The  results  of this  study indicate that  SiLPA has  a very  weak relationship and does not significantly affect the Determination of the Next Year' Budget in Sikka District Government.

## Keywords: SiLPA, Budget Setting

## PENETAPAN JUMLAH ANGGARAN DENGAN MENGGUNAKAN METODE PENGARUH SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SILPA) PADA PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA

## ABSTRAK
SiLPA  merupakan penghubung  antara  APBD tahun  anggaran  sebelumnya dengan  APBD tahun  anggaran berikutnya. SiLPA akan terlihat pada saat berakhirnya tahun anggaran (31 Desember) dan dimulainya tahun angggaran  yang  baru  (1  Januari),  dimana  sebelum  terjadinya  aktivitas  pendapatan  daerah,  di  dalam  kas daerah  telah  tersedia  uang  kas  yang  secara  langsung  merupakan  bagian  dari  SiLPA  tahun  sebelumnya. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  Sisa  Lebih  Perhitungan  Anggaran  (SiLPA)  terhadap Penetapan Jumlah Anggaran Tahun Berikutnya pada Pemerintah Kabupaten Sikka. Penelitian ini berusaha menguji  fakta  empiris  terkait  hubungan  SiLPA  dengan  Penetapan  Jumlah  Anggaran  Tahun  Berikutnya. Analisis data menggunakan bantuan statistik dengan uji korelasional dan uji regresi linear sederhana. Selain menggunakan  alat  bantu  statistik  untuk  melakukan  pengujian,  penelitian  ini  juga  menggunakan  model wawancara kepada responden yang relevan untuk memperkuat data. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa SiLPA memiliki hubungan yang sangat lemah dan tidak berpengaruh signifikan terhadap Penetapan Jumlah Anggaran Tahun Berikutnya pada Pemerintah Kabupaten Sikka.
Kata kunci : SiLPA, Penetapan Anggaran
e-ISSN: 2685-5607

## PENDAHULUAN
Otonomi daerah diselenggarakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah daerah dalam penyelenggaran otonomi daerah diberikan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat  setempat  sesuai  dengan  peraturan perundang–undangan. Aspek penting penyelenggaraan otonomi daerah adalah pengelolaan keuangan daerah dengan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). (Fitroh & Putra, 2016:2).
APBD  dijalankan  setelah  setiap  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  meyusun  Rencana  Kerja Anggaran  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (RKA  SKPD),  dan  dilanjutkan  dengan  Dokumen  Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD). DPA SKPD merupakan pedoman bagi SKPD dalam menjalankan suatu kegiatan,  namun dalam pelaksanaannya  masih memungkinkan terjadinya sisa anggaran atau dalam pemerintahan disebut Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). (Fitroh & Putra, 2016:2).
SiLPA  merupakan  penghubung  antara  APBD  tahun  anggaran  sebelumnya  dengan  APBD  tahun anggaran  berikutnya.  SiLPA  akan  terlihat  pada  saat  berakhirnya  tahun  anggaran  (31  Desember)  dan dimulainya tahun angggaran yang baru (1 Januari), dimana sebelum terjadinya aktivitas pendapatan daerah, di  dalam  kas  daerah  telah  tersedia  uang  kas  yang  secara  langsung  merupakan  bagian  dari  SiLPA  tahun sebelumnya. SiLPA tersebut dimasukkan dalam APBD sebagai sumber penerimaan pembiayaan pada tahun anggaran berikutnya (Simamora, 2014:269).
Tempat penelitiannya dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sikka. Pemerintah Kabupaten Sikka pada tahun 2017 dan 2018 memiliki Penetapan jumlah Anggaran dan SiLPA sebagaimana tertera pada tabel dibawah ini:
Tabel 1. Jumlah Pertumbuhan Penetapan jumlah Anggaran dan SiLPA pada Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2017 dan 2018
Tahun Penetapan Jumlah Anggaran SiLPA Jumlah (Rp) Pertumbuhan (Persen) Jumlah (Rp) Pertumbuhan (Persen) 2017 1.069.191.811.968,46 - 31.849.139.386,09 - 2018 1.190.849.219.386,09 11,37 % 42.349.219.386,09 32,96 %
Sumber: BPKAD Kabupaten Sikka 201 9
Berdasarkan  Tabel  1.  diatas  dapat  dilihat  bahwa  penetapan  jumlah  anggaran  pada  tahun  2017  sebesar Rp.1.069.191.811.968,46  mengalami  peningkatan  pada  tahun  2018  menjadi  Rp.1.190.849.219.386,09  dengan pertumbuhan  sebesar  Rp.121.657.407.417,63  dengan    persentase    11,37%  sedangkan  SiLPA  pada  tahun  2017 sebesar Rp.31.849.139.386,09 mengalami peningkatan  pada  tahun 2018 menjadi Rp.42.389.219.386,09 dengan pertumbuhan sebesar Rp.10.500.080.000,00 dengan persentase 32,96%. SiLPA terjadi kerena keberhasilan dalam melakukan efisiensi anggaran. SiLPA tersebut dimasukkan dalam APBD sebagai sumber penerimaan pembiayaan pada tahun anggaran berikutnya.
Penelitian  yang  berkaitan  dengan  SiLPA  dan  Penetapan  Anggaran  telah  dilakukan  oleh  beberapa peneliti  terdahulu  seperti  :  Saeruddin  (2002),  Marianus  (2005)  dan  Suharna  (2015).  Menurut  Saeruddin (2002)  dalam  penelitian  menunjukkan  hasil  bahwa  selama  tahun  anggaran  1997/1998-2001  rata-rata efektivitas  pendapatan  daerah  95,16%  sedangkan  rata-rata  realisasi  belanja  89,66%.  Hasil  penelitian menunjukkan  rata-rata  kontribusi  sisa  kas  yang  dapat  dijadikan  sumber penerimaan  pada  tahun  anggaran berikutnya  adalah  33,39%  dari  Sisa  Lebih  Perhitungan  anggaran  tahun  lalu,  sehingga  dana  tersebut  tidak dapat  digunakan  sebagai  sumber  penerimaan  pada  anggaran  tahun  berikutnya.  Marianus  (2005)  dalam penelitian  menunjukkan  hasil  bahwa  selama  tahun  anggaran  1999/2000-2003  rata-rata  efektivitas penerimaan daerah 98,08% sedangkan rata-rata realisasi belanja 84,72%. Hasil penelitian menunjukkan rata- rata  kontribusi  sisa  kas  yang  dapat  dijadikan  sumber penerimaan  pada  tahun  anggaran berikutnya  adalah 67,8%  dari  Sisa  Lebih  Perhitungan  anggaran  tahun  lalu,  sehingga  dana  tersebut  tidak  dapat  digunakan sebagai sumber penerimaan pada anggaran tahun berikutnya.
Suharna  (2015)  dalam  penelitian  menunjukkan  hasil  bahwa  komponen  dalam  APBD  Pemerintah Kabupaten Bulungan dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir yakni Tahun Anggaran 2007 sampai dengan Tahun Anggaran 2013 mengalami peningkatan maupun penurunan. Hal tersebut membuktikan bahwa dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir komponen APBD Pemerintah Kabupaten Bulungan Propinsi Kalimantan Utara mengalami perubahan-perubahan yang cukup signifikan.
Dari data Tabel 1 dan dari perbedaan/inkosistensi hasil penelitian/Gap Research diatas, maka penulis ingin  menguji  kembali  hasil  penelitian  terdahulu  dengan  periode  waktu  terbaru  dengan  menguji  kembali Pengaruh  Sisa  Lebih  Perhitungan  Anggaran  (SiLPA)  terhadap  Penetapan  Jumlah  Anggaran  Tahun Berikutnya pada kabupaten yang diteliti yaitu di Kabupaten Sikka dimana novelty/kebaruan dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada tahun pengamatan penelitian yang dilakukan pada tahun 2017
dan  2018,  dimana  tempat  penelitiannya  dilakukan  pada  Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah (BPKAD) Kabupaten Sikka.

## TINJAUAN PUSTAKA
Agency Theory Teori  keagenan  menjelaskan  hubungan  atau  kontrak  antara principal  dan  agent (Anthony  dan Govindarajan,2005). Teori prinsipal-agen menganalisa susunan kontraktual di antara dua atau lebih individu, kelompok atau organisasi. Salah satu pihak (principal) membuat suatu kontrak, baik secara implicit maupun eksplisit, dengan pihak lain (agent) dengan harapan bahwa agen akan bertindak/melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan oleh prinsipal (dalam hal ini pendelegasian wewenang) (Abdullah dan Halim, 2006).
Teori keagenan dapat diterapkan dalam organisasi publik (Lane, 2000). Organisasi sektor publik yang berkaitan  dengan  teori  agensi  ini  adalah  pemerintah  daerah  (eksekutif/agen)  dengan  DPRD (legislatif/prinsipal)  (Halim,  2007).  Teori  keagenan  menjelaskan  bahwa  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam proses  penetapan  anggaran  memiliki  kecenderungan  untuk  memaksimalkan  utilitasnya  melalui pengalokasian  sumber  daya.  Penganggaran  menjadi  mekanisme  terpenting  untuk  pengalokasian  sumber daya, kerena keterbatasan dana yang dimiliki oleh pemerintah. Penganggaran sektor publik merupakan proses tawar menawar antara eksekutif dan legislatif (Abdullah dan asmara, 2006).
Principal-agent model merupakan rerangka analitik yang sangat berguna dalam menjelaskan masalah insentif dalam institusi publik dengan dua kemungkinan kondisi, yakni (1) terdapat beberapa prinsipal dengan masing-masing tujuan dan kepentingan yang tidak koheren dan (2) prinsipal juga bisa berindak tidak sesuai dengan  kepentingan  masyarakat,  tetapi  mengutamakan  kepentingannya  yang  sifatnya  lebih  sempit. Hubungan  keagaenan dalam pemerintah dijalankan berdasarkan peraturan daerah dan bukan semata-  mata hanya  untuk  memenuhi  kepentingan  prinsipal  saja.  Hal  ini  kerena  ada  banyak  hal  yang  perlu dipertimbangkan  dalam  membangun  suatu  daerah.  Jadi  tujuan  prinsipal  harus  mengiringi  tujuan  untuk mengembangkan suatu daerah dan membuat rakyatnya sejahtera (andvig et al , 2001 dalam Halim, 2008). Penerapan teori keagenan pada sektor publik ini sangat penting dilaksanakan agar dapat menganalisa berbagai  komitmen  untuk  kebijakan  yang  berkaitan  dengan  publik  dengan  masalah  kontraktual,  yakni informasi tidak simetris (Abdullah & Halim, 2006). SiLPA terjadi akibat tidak simetrisnya informasi antara eksekutif  dan  legislatif.  SiLPA  berpotensi  menjadikan  berubahnya  struktur  APBD  di  masa  mendatang. SiLPA dapat mempengaruhi struktur penetapan APBD. Penetapan APBD khususnya di pos penerimaan pada SiLPA  akan  menyebabkan  ketergantungannya  APBD  pada  penerimaan  jenis  ini  dan  kurang  optimalnya pertumbuhan APBD kedepan (Fitroh & Putra, 2016).

## Anggaran PendapatAN dan Belanja Daerah  (APBD)
APBD merupakan suatu rencana  kerja  pemerintah  daerah  yang mencakup seluruh pendapatan atau penerimaan dan  belanja  atau  pengeluaran  pemerintah  daerah,  baik  provinsi,  kabupaten,  dan  kota  dalam  rangka  mencapai sasaran  pembangunan  dalam  kurun  waktu  satu  tahun  yang    dinyatakan    dalam  satuan  uang  dan  disetujui  oleh DPRD  dalam  peraturan  perundangan  yang  disebut  Peraturan  Daerah  (Badrudin,  2012).  Halim  (2008) mendefinisikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)  adalah  suatu  anggaran daerah yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut: (1) Adanya rencana kegiatan suatu daerah beserta uraiannya secara rinci; (2) Adanya sumber    penerimaan  yang  merupakan  target  minimal  untuk  menutupi  biaya-biaya  yang  sehubungan  dengan aktivitas-aktivitas  tersebut;  (3)  Adanya  biaya-biaya  yang  merupakan  batas  maksimal  pengeluaran  yang  akan dilaksanakan pada  jenis kegiatan dan proyek yang telah dituangkan dalam bentuk angka periode anggaran, yaitu biasanya 1(satu) tahun.

## Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 1 menyatakan bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran  anggaran  selama  satu  periode  anggaran”.  SiLPA  merupakan  salah  satu  sumber  pembiayaan  yang digunakan  untuk  menutup  defisit  APBD  akibat  dari  usaha  peningkatan  kualitas  pelayanan  dan  kesejahtraan masyarakat.  SiLPA  dapat  digunakan  untuk  mendanai  kelanjutan  kegiatan  yang  belum  selesai  dikerjakan  pada tahun sebelumnya, dan dapat juga digunakan untuk membiayai kegiatan baru yang sebelumnya belum dianggarkan dalam APBD murni (Abdullah dan Halim, 2006).

## Kerangka Pemikiran
Berdasarkan kajian teori dan kajian empiris dari penelitian terdahulu di atas maka peneliti mencoba menguraikan maksud dari penelitian ini kedalam bentuk kerangka pikir sebagai berikut :

## Sumber: data Primer, diolah
Gambar 1. Kerangka Pemikiran

## Hipotesis

## Pengaruh SiLPA Terhadap Penetapan Jumlah Anggaran Tahun Berikutnya
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal  1  menyatakan  bahwa  “Sisa  Lebih  Perhitungan  Anggaran yang selanjutnya  disingkat SiLPA adalah selisih  lebih  realisasi  penerimaan  dan  pengeluaran  anggaran  selama  satu  periode  anggaran”.  SiLPA merupakan  penghubung  antara  APBD  tahun  anggaran  sebelumnya  dengan  APBD  tahun  anggaran berikutnya. SiLPA akan terlihat pada saat berakhirnya tahun anggaran (31 Desember) dan dimulainya tahun angggaran  yang  baru  (1  Januari),  dimana  sebelum  terjadinya  aktivitas  pendapatan  daerah,  di  dalam  kas daerah telah tersedia uang kas yang secara langsung merupakan bagian dari SiLPA tahun sebelumnya. SiLPA tersebut dimasukkan dalam APBD sebagai sumber penerimaan pembiayaan pada tahun anggaran berikutnya. (Simamora, 2014:269).
Suharna  (2015)  dalam  penelitian  menunjukkan  hasil  bahwa  komponen  dalam  APBD  Pemerintah Kabupaten Bulungan dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir yakni Tahun Anggaran 2007 sampai dengan Tahun Anggaran 2013 mengalami peningkatan maupun penurunan. Hal tersebut membuktikan bahwa dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir komponen APBD Pemerintah Kabupaten Bulungan Propinsi Kalimantan Utara  mengalami  perubahan-perubahan  yang  cukup  signifikan.  Perubahan-perubahan  yang  terjadi  baik peningkatan  maupun  penurunan  pada  komponen  APBD  tersebut  berkontribusi  terhadap  besar  kecilnya SiLPA yang dihasilkan.
Fitroh  &  Putra  (2016)  dalam  penelitiannya  menunjukkan  hasil  bahwa  Anggaran  tahun  2011 berhubungan  dengan  SiLPA  tahun  2011,  dan  juga  SiLPA  tahun  2011  berhubungan  signifikan  dengan Anggaran tahun setelahnya yakni 2012. Hasil ini berimplikasi pada penetapan anggaran yang harus secara komprehensif memperhatikan komponen SiLPA juga pada Pemerintah Kota Blitar.
Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  hipotesis  pada  penelitian  ini  adalah:  SiLPA  berpengaruh  terhadap Penetapan Jumlah Anggaran Tahun Berikutnya pada Pemerintah Kabupaten Sikka

## METODE PENELITIAN

## Tempat Dan Waktu Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  pada  Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  (BPKAD)  Kabupaten  Sikka Sedangkan waktu dalam penelitian ini dilakukan selama bulan Juli 2019 sampai November 2019.

## Populasi Dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini  adalah  Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kabupaten Sikka tahun 2017 dan  2018, Sedangkan sampel dalam penelitian  ini  adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  yang  terdiri  dari Data Laporan semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berjumlah 102 SKPD di Pemerintah Kabupaten Sikka tahun 2017 dan 2018. Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampling jenuh dengan jumlah observasi sebanyak 102 SKPD dan tahun pengamatan 2017 dan 2018.

## Prosedur Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini terdiri dari dua (2) yaitu teknik Dokumentasi dan Wawancara.

## Dokumentasi
Dokumen merupakan catatan peristiwa yang  sudah  berlalu.  Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya- karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode  observasi  dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terdiri dari Data Laporan  dari  masing- masing  Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Sikka periode  2017-2018.

## Wawancara
Wawancara  digunakan  sebagai  teknik  pengumpulan  data  apabila  ingin  melakukan  studi  pendahuluan  untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil (Sugiyono, 2017:137). Wawancara ini diambil
Penetapan Jumlah
Anggaran (Y)
SiLPA (X)
untuk memperkuat hasil penelitian secara lebih mendalam dengan pelaku pengelola keuangan daerah yaitu  Badan Pengelolaan  Keuangan  dan Aset Daerah (BPKAD).

## Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
Sisa  Lebih  Perhitungan  Anggaran  (SiLPA)  adalah  selisih  lebih  realisasi  penerimaan  dan  pengeluaran  anggaran selama satu periode anggaran”. SiLPA ini diukur dengan menggunakan skala rasio dimana Nilai SiLPA diambil dari total SiLPA yang terdapat di dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## Penetapan Jumlah Anggaran Tahun Berikutnya
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 104 sampai dengan pasal 116 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa “penetapan APBD terdiri dari tiga bagian, yaitu :  (1)  penyampaian  dan  pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD; (2) evaluasi rancangan peraturan  daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD; (3) penetapan peraturan daerah tentang APBD dan  peraturan kepala    daerah  tentang  penjabaran  APBD“.  Penetapan  jumlah  anggaran  tahun  berikutnya  ini  diukur  dengan menggunakan skala rasio dimana Nilai Penetapan jumlah anggaran tahun  berikutnya harus mempertimbangkan surplus/defisit anggaran tahun sebelumnya yang terdapat di dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## Teknik Analisis Data Analisis Deskriptif
Untuk  menggambarkan  fenomena  yang  terjadi  di  lokasi  peneliitian  maka  teknik  analisis  data  yang  digunakan adalah analisis statistik deskriptif. Analisis deskriptif dilakukan dengan menghitung persepsi responden (Setiaji (2004:74). Formulasi yang digunakan adalah sebagai berikut :
Ps -p = ( 𝑋𝑃𝑠−𝑝 5 )𝑥 100% Keterangan : Ps-p = Kategori persepsi Xps-p = Rata-rata skor untuk persepsi
5  = Skor tertinggi

## Uji Korelasi Pearson Product Moment
Peneliti menggunakan uji Korelasi Pearson Product Moment  adalah  untuk mencari arah dan kekuatan hubungan antara variabel bebas ( X ) dengan variabel tak bebas ( Y ) dan dan data berbentuk interval dan  rasio.

## Analisa Determinasi
Analisa ini dimaksudkan untuk menghitung kontribusi variabel x dalam mempengaruhi variabel y, menggunakan rumus koefisien   determinasi yaitu :
CD = r2 x 100 % Keterangan : CD  = Koefisien determinasi r      = Koefisien Korelasi

## Analisa Regresi Linear Sederhana
Analisis  Regresi  sederhana  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  mengacu  pada  pendapat  Supranto  (2000:171) dimana untuk mengetahui hubungan antara dua variabel yang biasanya cukup tepat dinyatakan dalam suatu garis lurus. Adapun rumus regresi linear sederhana yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagi berikut:
Y’ = a + bX
Keterangan: Y’ = Variabel dependen (nilai yang diprediksikan)
X   = Variabel independen a    = Konstanta (nilai Y’ apabila X = 0) b   = Koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan)

## HASIL DAN PEMBAHASAN Analisis Statistik Deskriptif
Penyajian  statistik  deskriptif  bertujuan  agar  dapat  dilihat  gambaran  dari  data  penelitian  yaitu  minimum, maximum,  mean/rata-rata,  dan  standar  deviasi  dengan  hubungan  antar  variabel  yang  digunakan  dalam penelitian  ini,  antara  lain  variabel  Sisa  Lebih  Perhitungan  Anggaran  (SiLPA)  dan  Penetapan  Jumlah Anggaran Tahun Berikutnya (PJATB). Hasil analisis statistik deskripsi tampak pada tabel 2. berikut ini:
e-ISSN: 2685-5607

## Tabel 2. Statistik Deskriptif
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation SiLPA 102 .00 25,175,514 312,246 2,553,660 PJATB 102 265,700 288,805,841 11,674,992 40,317,328 Valid N (listwise) 102
Sumber: Data primer yang diolah, (2019)

## Uji Korelasi Pearson Product Moment
Adapun hasil uji korelasi peneliti tampilkan pada tabel 3 berikut ini :
Tabel 3. Hasil Uji Korelasi Pearson Product Moment
Ln_SiLPA  Ln_PJATB Ln_SiLPA Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N 1 3 ,171 ,891 3 Ln_PJATB Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N ,171 ,891 3 1

## 102

## Sumber: Data primer yang diolah, (2019)
Berdasarkan tabel 3. diatas, diketahui bahwa hasil analisis dan ketentuan tersebut maka dapat ditarik sebuah  kesimpulan  bahwa  terjadi  hubungan  searah  antara  variabel  SiLPA  dan  Variabel  PJATB,  artinya apabila variabel SiLPA mengalami kenaikan  maka variabel PJATB juga akan mengalami kenaikan. Hal ini dikarenakan Pearson Correlation bernilai 1 dan positif.
Selanjutnya dilakukan penilaian terkait hubungan atau korelasi antara variabel SiLPA dengan PJATB. Tingkat korelasi dan kekuatan hubungan didasarkan pada ketentuan pada tabel 4. berikut ini:

## Tabel 4. Tingkat Korelasi dan Kekuatan Hubungan
No Nilai Korelasi ( r ) Tingkat Hubungan 1 0,00 – 0,199 Sangat Lemah 2 0,20 – 0,399 Lemah 3 0,40 – 0,599 Cukup 4 0,60 – 0,799 Kuat 5 0,80 – 0,1000 Sangat Kuat
Sumber: Siregar (2017 : 252)
Berdasarkan tabel 4. dan hasil SPSS 23 pada tabel 3. Diatas, diketahui bahwa nilai korelasi (r) adalah 0,171 atau 17,1%. Berdasarkan ketentuan pada tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa tingkat hubungan antara  variabel  Sisa  Lebih  Perhitungan  Anggaran  (SiLPA)  dengan  Penetapan  Jumlah  Anggaran  Tahun Berikutnya (PJATB) sangat lemah. Hal ini dikarenakan nilai korelasi (r) berada diantara angka 0,00 – 0,199 yaitu 0,171.

## Analisa Determinasi
Berikut Peneliti Tampilkan Hasil analisa determinasi yang terdapat pada Tabel 5. Dibawah ini :
Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinan (R 2 )
Model R R Square Adjusted R Square  Std. Error of the Estimate  Durbin-Watson 1 ,171 a ,029 -,942 1,16637 2,987 Predictors: (Constant), Ln_SiLPA Dependent Variable: Ln_PJATB
Sumber: Data primer yang diolah, (2019)
Berdasarkan tabel 5. diketahui bahwa hasil pada tabel diatas diperoleh nilai R Square 0,029. Artinya adalah 2,9%  variabel  Penetapan  Jumlah  Anggaran  Tahun  Berikutnya  (PJATB)  dijelaskan  oleh  variabel  SiLPA  dan sisanya sebesar 97,1% dijelaskan oleh variabel yang tidak digunakan dalam penelitian  ini seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Transfer.

## Regresi Linear Sederhana
Berikut Peneliti tampilkan hasil perolehan tingkat signifikan menggunakan bantuan program SPSS pada Tabel 6. Dibawah ini:

## Tabel 6. Hasil perolehan tingkat signifikansi
Model Unstandardized Coefficients  Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta 1(Constant) Ln_SiLPA 23,629 ,084 10,801 ,483 ,171 2,188 ,173 ,273 ,891
a. Dependent Variable: Ln_PJATB Sumber: Data primer yang diolah (2019)
Berdasarkan  tabel  6.  diketahui  bahwa  persamaan  regresi  dari  hasil  pengujian  ini  adalah  sebagai berikut:
Y = 23,629 + 0,084 X + e Dari persamaan regresi berganda tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Konstanta (α) = 23,629 Menunjukkan bahwa jika variabel SiLPA (x) sama  dengan  0,  maka Penetapan Jumlah Anggaran Tahun Berikutnya (PJATB/Y))  sebesar 23,629. 2) Koefisien Regresi SiLPA (x) (β1) = 0,084 menunjukkan bahwa arah hubungan positif antara SiLPA dengan Penetapan Jumlah Anggaran Tahun Berikutnya (PJATB) yaitu jika variabel SiLPA naik sebesar satu satuan maka Penetapan Jumlah Anggaran Tahun Berikutnya (PJATB) naik sebesar sebesar 0,084 dengan asumsi variabel lainnya konstan.

## Uji Hipotesis
H 1 : SiLPA berpengaruh terhadap Penetapan Jumlah Anggaran Tahun Berikutnya pada Pemerintah Kabupaten Sikka. Dengan tingkat kepercayaan 95% (α = 5%). Hasil ini  menunjukkan  bahwa nilai α lebih kecil dari nilai t sign (0,05 < 0,891) dan nilai t sebesar  0,173. Dengan demikian variabel SiLPA tidak berpengaruh terhadap PJATB dan hipotesis ditolak.

## Pembahasan
Sebagaimana  telah  diuraikan  peneliti  pada  bab  diatas  bahwa  adapun  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  apakah  Pengaruh  Sisa  Lebih  Perhitungan  Anggaran  (SiLPA)  terhadap  Penetapan  Jumlah Anggaran Tahun Berikutnya Pada Pemerintah Kabupaten Sikka. Hasil penelitian yang diuraikan sebelumnya, baik dengan statistik deskriptif maupun statistik inferensial. Selanjutnya hasil penelitian ini akan dikaitkan dengan teori-teori yang menjadi landasan, maupun hasil penelitian terdahulu. Maka diuraikan pembahasan hasil penelitian sebagai berikut :

## Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) terhadap Penetapan Jumlah Anggaran Tahun Berikutnya.
SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan  dan  pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SiLPA Tahun  Anggaran  Sebelumnya  sebagaimana  dimaksud  mencakup  pelampauan  penerimaan  PAD,  pelampauan penerimaan  dana  perimbangan,  pelampauan  penerimaan  lain-lain    pendapatan  daerah  yang  sah,  pelampauan penerimaan  pembiayaan,  penghematan  belanja,  kewajiban  kepada  pihak  ketiga  sampai  akhir  tahun  belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006). Selain itu,  SiLPA  terjadi  karena  adanya  anggaran  yang  tidak  dapat  direalisasikan  dalam  periode  anggaran  untuk membiayai pelaksanaan program yang telah ditentukan.
Hasil  analisis  kontribusi  menunjukkan  bahwa  variabel  Sisa  Lebih  Perhitungan  Anggaran  (SiLPA) tidak berpengaruh terhadap Penetapan Jumlah Anggaran Tahun Berikutnya (PJATB). Artinya bahwa SiLPA yang  terjadi  pada  periode  penggunaan  anggaran  tidak  dapat  meningkatkan  PJATB.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  SiLPA  tidak  dapat  menjadi  penghubung  antara  APBD  tahun  anggaran  sebelumnya  dengan  APBD tahun  anggaran  berikutnya.  Tidak  berpengaruhnya  SiLPA  terhadap  Penetapan  Jumlah  Anggaran Tahun Berikutnya adalah akibat dari adanya hubungan positif dan sangat lemah  antara  SiLPA  dengan  Penetapan Jumlah  Anggaran  Tahun  Berikutnya.  Artinya  walaupun  SiLPA  suatu  daerah  naik,  namun  peningkatan tersebut  tidak  mampu  digunakan  sebagai  sumber  Penetapan  Jumlah  Anggaran  Tahun  berikutnya.  Artinya bahwa  SiLPA  tidak  memiliki  kontribusi  terhadap  penerimaan  APBD  tahun berikutnya.  Selain  itu,  tidak berpengaruhnya  SiLPA  dan  terjadinya  hubungan  yang  lemah dikarenakan  SiLPA  pada  APBD  Kabupaten Sikka  hanya  terjadi  pada  3  (tiga)  SKPD  dari  102  SKPD  dengan  jumlah  SiLPA  tahun  2017  sebesar  Rp 31.849.139.386,09 dan jumlah penetapan anggaran tahun 2018 sebesar Rp 1.190.849.219.386,09. Dari nilai tersebut  diketahui  bahwa  terdapat  jarak  yang  besar  antara  SiLPA  tahun  2017  dengan  jumlah  penetapan anggaran  tahun  2018.  Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  SiLPA  memiliki  andil  yang  sangat  kecil  dalam
e-ISSN: 2685-5607
penetapan  anggaran  tahun  2018.  Hasil  penelitian  ini  tidak  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Fitroh  &  Putra (2016)  yang  menunjukkan  hasil  bahwa  Anggaran tahun 2011 berhubungan  dengan  SiLPA tahun 2011, dan juga SiLPA tahun 2011 berhubungan signifikan dengan Anggaran tahun setelahnya yakni 2012. Namun demikian hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Saeruddin (2002) dan  Marianus  (2005)  yang  menyatakan  bahwa  dana  yang  tersedia  pada  Sisa  Lebih  Perhitungan  anggaran tahun  lalu  pada  perhitungan  APBD  Kabupaten  Bantaeng  dan  Kabupaten  Ngada,  tidak  dapat  digunakan sebagai sumber penerimaan pada anggaran tahun berikutnya.
Ketika  APBD  suatu  daerah  dikelola  dengan  baik  berdasarkan  anggaran  berbasis  kinerja  maka    efisiensi anggaran yang dimaksudkan akan tercapai dan SiLPA suatu daerah akan  meningkat. Selain pemerintah daerah, Legislatif  (DPRD)  sebagai  prinsipal  juga  memiliki  tanggungjawab  besar  dalam  penentuan  pola  kebijakan penetapan  dan  penggunaan  anggaran  yang  baik.  Penetapan  jumlah  anggaran  didasarkan  pada  analisis  standar belanja yang didukung dengan pemanfaatan yang didasarkan pada  konsep value for money. Selanjutnya, selain SiLPA, pemerintah daerah  dan legislatif (DPRD) perlu meningkatkan PAD sebagai faktor utama dari penetapan jumlah  anggaran  tahun  berikutnya  selain  memaksimalkan  penggunaan  bantuan  transfer  pemerintah  pusat. Peningkatan PAD akan menjadikan suatu daerah memiliki kemampuan keuangan daerah yang baik dan daerah dapat dikatakan sebagai daerah yang mandiri.

## PENUTUP
Dari hasil analisa data dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut: Hasil pengujian Korelasi Pearson Product  Moment menunjukan  bahwa  variabel  SiLPA  memiliki  tingkat  hubungan  sangat  lemah  terhadap variabel Penetapan Jumlah Anggaran Tahun Berikutnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SiLPA tidak berpengaruh  terhadap  Penetapan  Jumlah  Anggaran  Tahun  Berikutnya  pada  Pemerintah  Kabupaten  Sikka. Adapun saran yang bisa diberikan Bagi Pemerintah Kabupaten Sikka (Eksekutif) adalah harus terus berupaya untuk dapat melaksanakan dan menggunakan anggaran sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik. Ketika anggaran suatu daerah dikelola dengan baik berdasarkan anggaran berbasis kinerja maka efisiensi anggaran yang dimaksudkan akan tercapai dan SiLPA suatu daerah akan meningkat. Selain SiLPA, pemerintah daerah juga perlu meningkatkan PAD sebagai faktor utama dari penetapan jumlah anggaran tahun berikutnya selain memaksimalkan  penggunaan bantuan transfer pemerintah pusat.  Peningkatan PAD akan menjadikan suatu daerah memiliki kemampuan keuangan daerah yang baik dan daerah dapat dikatakan sebagai daerah yang mandiri.  Bagi  DPRD  Kabupaten  Sikka  (Legislatif)  harus  terus  berupaya  untuk  dapat  menentukan  pola kebijakan  penetapan  dan  penggunaan  anggaran  yang  baik,  didasarkan  pada  analisis  standar  belanja  yang didukung  dengan  pemanfaatan  yang didasarkan pada konsep value for money , sehingga efisiensi anggaran dapat  tercapai  dan  SiLPA  akan  meningkat.  Bagi  penelitian  selanjutnya  disarankan  untuk  menambahkan variabel-variabel  lainnya  yang  diduga  mampu  mempengaruhi  Penetapan  Jumlah  Anggaran  Tahun Berikutnya. Variabel tersebut antara lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Transfer.

## DAFTAR RUJUKAN
Abdullah, Syukriy and Halim, Abdul, 2006. Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan (May 1, 2006) . Jurnal Akuntansi Pemerintah, Volume 2, Nomor 2, Hal,: 17-32, Available at
SSRN: https://ssrn.com/abstract=2168571 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2168571Jurnal Akuntansi Pemerintah,2.
-------------------- dan Asmara, J.A. 2006. Perilaku Oportunistik Legislatif Dalam Penganggaran Daerah  - Bukti Empiris atas Aplikasi Agency Theory di Sektor Publik. Simposium Nasional Akuntansi (SNA). Palembang. DOI: 10.2139/ssrn.1709142
Andvig, Jens Chr., Odd-Helge Fjeldstad, Inge Amundsen, Tone Sissener & Tina Søreide. 2001. Corruption A Review of Contemporary Research. Bergen: Chr. Michelsen Institute (CMI Report R 2001:7) 122 p. Web: https://www.cmi.no/publications/861-corruption-a-review-of-contemporary-research
Anthony, R., & Vijay Govindarajan. 2005. Management Control System . Terjemahan Kurniawan Tjakrawala dan Krista. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
Fitroh,  M.,  Dan  Putra.  I.  S., 2016.  “ Pengaruh  Sisa  Lebih  Perhitungan  Anggaran  (Silpa)  Terhadap  Penetapan Jumlah Anggaran Tahun Berikutnya ”. Jurnal PETA. e-ISSN 2528-2581 Vol. 1 No. 1. 1-19 Halim, Abdulah. 2006. Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta : Salemba Empat. ……………….., 2007, Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta : Salemba Empat . 2008. Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Ketiga. Jakarta : Salemba Empat. Lane, Jan-Erik. 2000. The Public Sector – Concepts, Models and Approaches. London: SAGE Publications. DOI: http://dx.doi.org/10.4135/9781446220085  Subject: Public  Administration  (general), Public  & Nonprofit Management
Marianus,  Primus.  2005. Evaluasi  sisa  lebih  perhitungan  anggaran  pada  perhitungan  APBD  Kabupaten Ngada Tahun anggaran 1999/2000-2003. Tesis tidak diterbitkan. Yogyakarta: Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gajah Mada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah . 2006. Jakarta : Kementrian Dalam Negeri. http://hukum.unsrat.ac.id/men/permendagri_13_2006.pdf, Diaskses, 11 November 2019.
Saeruddin,  Muhammad.  (2002). Evaluasi  sisa  lebih  perhitungan  anggaran  pada  perhitungan  APBD Kabupaten  Bantaeng  Sulawesi  Selatan  tahun  anggaran  1997/1998-2001. Tesis  tidak  diterbitkan. Yogyakarta: Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gajah Mada
Simamora, Sihar. 2014. Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan terhadap  Belanja  Daerah: dalam  Persfektif Teoritis.  Jurnal  Riset Akuntansi dan  Bisnis, 14. DOI:https://doi.org/10.30596/jrab.v14i2.419
Siregar, Syofian. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif. (Cetakan Ke-4). Jakarta : Kencana Suharna Iman.    2015. Analisis  Sisa  Lebih  Perhitungan  Anggaran  (SiLPA)    pada APBD  Pemerintah  Kabupaten Bulungan  Provinsi  Kalimantan  Utara  Tahun  Anggaran  2007  s.d.2013 .  Tesis  tidak  diterbitkan. Yogyakarta: Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gajah Mada.