## UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH REMAJA DI POLRESTA DELI SERDANG

## Dewi Robiyanti
Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) Medan Email: dewirobiyanti071188@gmail.com
ABSTRAK Kata kunci: Upaya,  Penanggulangan, Narkotika, Remaja Tindak  pidana  yang  paling  membahayakan  dikalangan  remaja  adalah penyalahgunaan narkotika. Penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan obat- obatan terlarang dikalangan remaja bukan saja tanggung jawab pemerintah tetapi juga  orang  tua,  masyarakat  dan  aparatur  penegak  hukum  terutama  pihak kepolisian. Jenis penelitian ini adalah empiris dengan pendekatan sosiologis. Data yang  dipakai  adalah  data  primer  dan  sekunder.  Faktor  yang  menyebabkan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh remaja di Polresta Deli Serdang adalah disebabkan faktor internal yang meliputi psikologis, faktor usia, faktor pandangan yang salah dan kurangnya religius dalam diri anak. Selain itu ada juga faktor eksternal yaitu faktor keluarga, faktor ekonomi, faktor lingkungan termasuk media sosial. Upaya yang dilakukan oleh Polresta Deli Serdang dalam menanggulangi  terjadinya  tindak  pidana  penyalahgunaan  narkotika  oleh  remaja adalah dengan upaya preventif yang terdiri dari upaya sosialisasi dan pengawasan, deteksi  dan  penggambaran.  Selain  itu  ada  juga  upaya  secara  represif  dengan melakukan tangkap tangan dan pemberantasan terhadap gembong dan pengedar narkoba dan rehabilitasi. Untuk itu disarankan agar remaja menjauhi narkotika dan Kepolisian di Polresta Deli Serdang harus lebih aktif dalam usaha penaggulangan.

## ABSTRACT
Keywords: Efforts, Countermeasures, Narcotics, Adolescents The most dangerous crime among teenagers is narcotics abuse. Overcoming the abuse  of  narcotics  and  illegal  drugs  among  teenagers  is  not  only  the responsibility  of  the  government  but  also  parents,  the  community  and  law enforcement  officials,  especially  the  police.  This  type  of  research  is  empirical with a sociological approach. The data used are primary and secondary data. Factors that cause the occurrence of criminal acts of drug abuse by teenagers at the Deli Serdang Police are caused by internal factors which include age factors, wrong views and lack of religion in children. In addition there are also external factors, namely family factors, economic factors, environmental factors including social media. Efforts made by the Deli Serdang Police in tackling the occurrence of criminal acts of narcotics abuse by teenagers are preventive efforts consisting of socialization and empowerment efforts to the community. In addition, there are also  repressive  efforts  by  eradicating  drug  kingpins  and  dealers  and rehabilitation. For this reason, it is recommended that teenagers stay away from narcotics and the Police at the Deli Serdang Police must be more active in efforts to overcome them.

## PENDAHULUAN
Masa remaja adalah salah satu fase dalam  kehidupan yang dilalui oleh manusia. Masa ini sering juga disebut masa transisi  perkembangan  antara masa anak-anak dan masa dewasa yang ditandai  dengan  ketidakstabilan  emosi  maupun  kejiwaan  (Hurlock,  1997).  Remaja  pada  masa mengalami krisis yang ditandai dengan kencendrungan munculnya prilaku menyimpang dengan timbulnya keinginan yang sangat tinggi untuk mencoba-coba sesuatu, mengikuti trend dan gaya hidup  serta  bersenang-senang.  Dalam  menghadapi  masa  ini  remaja  sangat  membutuhkan bimbingan dan pengawasan dari keluarga terutama orang tua. Namun dalam kenyataannya, remaja cenderung  salah  dalam  bergaul  sehingga  banyak  melakukan  tindakan  yang  menyimpang  dari norma-norma  yang  berlaku  dalam  masyarakat  seperti  norma  agama,  kesusilaan,  kesopanan maupun  norma  hukum  (Ilham,  1998).  Penyimpangan  tingkah  laku  yang  dilakukan  oleh  remaja yang sering dikenal dengan istilah kenakalan remaja adalah seperti merokok dan tawuran (Nagara, 2000). Tindakan ini juga bisa berkembang kearah kejahatan atau tindak pidana seperti pencurian, perampokan,  pemerkosaan.  Kejahatan  yang  dilakukan  oleh  remaja  semakin  menunjukkan kenaikan  jumlah  dalam  kualitas  kejahatan  yang  dilakukan  dalam  pribadi  maupun  kelompok. Gejala ini akan terus menerus berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi, industrialisasi dan  urbanisasi  (Yudrik,  2011).  Pelaku  kejahatan  diyakini  mempunyai  andil  atas  terjadinya kejahatan,  karena  terjadinya  kejahatan  bukan  semata-mata  perbuatan  yang  ditentang  oleh masyarakat.  Kejahatan  yang  paling  membahayakan  dikalangan  remaja  adalah  penyalahgunaan narkotika.  Banyak  remaja  terjerumus  karena  faktor  dari  lingkungan  seperti  pergaulan  bebas, kurangnya pengawasan orang tua, faktor broken home serta rasa penasaran atau ingin mencoba. Tindakan ini tidak boleh dibiarkan karena remaja adalah harapan orang tua dan generasi penerus bangsa.  Kalau  remaja  telah  rusak  karena  penyalahgunaan  narkotika  maka  itu  berarti  hancurlah masa depan remaja itu sendiri, orang tua maupun negara (Eleanora, 2011).
Penanggulangan  penyalahgunaan  narkotika  dan  obat-obatan  terlarang  dikalangan  remaja bukan saja tanggung jawab pemerintah tetapi  juga orang tua, masyarakat  dan aparatur penegak hukum terutama pihak kepolisian. Pemerintah akhir-akhir ini terus mendorong masyarakat melalui berbagai  kesempatan  untuk  lebih  peduli  terhadap  ancaman  bahaya  nasional  yang  harus ditanggulangi  secara  tuntas  dan  konsepsional.  Bahaya  penyalahgunaan  narkotika  dan  obat-obat terlarang dikalangan remaja merupakan gejala sosial dalam masyarakat yang mempunyai dampak besar terhadap segala aspek kehidupan. Pihak kepolisian harus dapat memberantas tindak pidana penyalahgunaan  narkotika  yang  dimulai  dari  pengedar  hingga  sampai  ke  bandar  narkotika, sehingga  tidak  ada  lagi  yang  menjadi  korban  tindak  pidana  narkotika  dan  dapat  mewujudkan masyarakat yang sehat yang terhindar dari penyalahgunaan narkotika. Khususnya terhadap remaja yang sedang berada dalam fase transisi perkembangan antara masa anak-anak dan masa dewasa yang  dapat  menimbulkan  masa  krisis  (Dwiyanto,  2021),  ditandai  dengan  kencendrungan munculnya  prilaku  menyimpang  dimana  pada  masa  remaja  akan  timbul  keinginan  yang  sangat tinggi  untuk  mencoba-coba  sesuatu,  mengikuti  trend  dan  gaya  hidup,  serta  bersenang-senang
walaupun semua kecendrungan itu wajar-wajar saja. Tetapi hal itu bisa juga memudahkan remaja untuk terdorong menyalahgunakan narkotika. Oleh karena itulah apabila pada masa remaja telah rusak  karena  penyalahgunaan  narkotika,  maka  hancurlah  masa  depan  remaja  tersebut.  Pihak kepolisian  sebagai  aparatur  negara  harus  dapat  memberantas  tindak  pidana  penyalahgunaan narkotika yang dimulai dari pengedar hingga sampai kebandar narkotika, sehingga tidak ada lagi yang menjadi korban tindak pidana narkotika dan dapat mewujudkan masyarakat yang sehat yang terhindar dari penyalahgunaan narkotika.
Kabupaten  Deli  Serdang  adalah  salah  satu  daerah  di  provinsi  Sumatera  Utara  yang pemakaian  narkoba  dikalangan  remaja  cukup  tinggi.  Polresta  Deli  Serdang  berusaha  untuk melakukan  penegakan  hukum  baik  secara  preventif  maupun  represif.  Dalam  upaya  penegakan secara  represif  remaja  pengguna  narkotika  akan  ditangkap  dan  harus  mengikuti  proses  sesuai dengan aturan yang berlaku termasuk didalamnya proses penyidikan (Nuryanto, 2018).

## METODE
Jenis  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  hukum  empiris.  Penelitian  ini  oleh Wignjosoebroto  diistilahkan  dengan  penelitian  hukum  non-doktrinal.  Sementara  Marzuki menyebutnya  dengan  penelitian  sosio  legal  (socio  legal  research).  Disebut  demikian  karena penelitian ini hanya menempatkan hukum sebagai gejala sosial, dalam hal ini hukum dipandang dari segi  luarnya saja.  Penelitian hukum  empiris itu sendiri secara sederhana diartikan sebagai penelitian  yang  mengkaji  dan  menganalisis  tentang  prilaku  individu  atau  masyarakat  dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakan berasal dari data primer, yang diperoleh langsung dari dalam masyarakat (Manalu, 2014). Jadi penelitian ini adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat sedangkan pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan  secara  sosiologis  (Bambang  Yuniarto,  2016).  Lokasi  penelitian  ini  dilakukan  di Polresta Deli Serdang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Faktor  Yang  Menyebabkan  Terjadinya  Tindak  Pidana  Penyalahgunaan  Narkotika  Oleh Remaja di Polresta Deli Serdang
Secara etimologis, kejahatan diartikan sebagai perbuatan atau tindakan jahat, di mana suatu perbuatan dianggap sebagai kejahatan berdasarkan sifat perbuatan tersebut, apabila perbuatan itu merugikan  masyarakat  atau  perorangan  baik  secara  materil,  misalnya  mencuri,  membunuh, merampok,  memperkosa  dan  lain-lain  termasuk  penyalahgunaan  narkotika.  Adanya  perbuatan yang  dibenci  dan  mendapat  reaksi  dari  masyarakat  sebagai  kejahatan.  Tidak  seorangpun menghendaki adanya kejahatan terjadi dalam lingkungan masyarakatnya, karena adanya kejahatan akan  meresahkan  dan  merugikan  kehidupan  masyarakat.  Oleh  karena  itu  kejahatan  harus diberantas  dan  ditanggulangi,  salah  satu  cara  penanggulangan  kejahatan  ini  melalui  penegakan hukum  pidana.  Tidak  seorangpun  menghendaki  adanya  kejahatan  terjadi  dalam  lingkungan masyarakatnya, karena adanya kejahatan akan meresahkan dan merugikan kehidupan masyarakat.
Oleh  karena  itu  kejahatan  harus  diberantas  dan  ditanggulangi,  salah  satu  cara  penanggulangan kejahatan ini melalui penegakan hukum pidana. Sebagaimana pengertian yang diberikan oleh Paul Moedikdo  Moeliono,  bahwa:  “Kejahatan  adalah  perbuatan  pelanggaran  norma  hukum  yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan masyarakat sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan sehingga tidak boleh dibiarkan. Perumusan pengertian kejahatan meliputi semua perbuatan yang melanggar  ketentuan  hukum,  yang  dalam  hal  ini  adalah  hukum  pidana  sebagai  hukum  publik dimana  perbuatan  tersebut  merugikan  baik  si  korban  sebagai  pihak  yang  menderita  secara langsung perbuatan tersebut maupun bagi masyarakat sebagai pihak yang tidak secara langsung menderita perbuatan tersebut karena keamanannya terganggu.
Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika merupakan suatu senyawa zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis bukan psikotropika, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan  kesadaran,  hilangnya  rasa  nyeri  dan  dapat  menimbulkan  ketergantungan,  yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang. Awal mula narkotika ditemukan oleh umat manusia memiliki fungsi pengobatan sebagai obat anti nyeri (pain killer) atau sarana pembiusan, namun dalam penggunaanya (narkotika) dapat menimbulkan efek- efek  disamping  penghilang  rasa  sakit  dan  pembiusan  bagi  penggunanya.  Oleh  karena  itu pemerintah  mengatur  narkotika  dengan  dikeluarkannya  Undang-Undang  No.    35  Tahun  2009 Tentang Narkotika yang menggantikan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika. Tujuan dibuatnya undang-undang tersebut tak lain untuk mengawasi penggunaan dan peredaran narkotika  dalam  masyarakat  serta  untuk  menghindari  penyalahgunaan  narkotika  yang  akan menjadi masalah nasional apabila dibiarkan begitu saja mengingat ada efek dan pengaruh tertentu dalam penggunaan narkotika Narkotika tidak dilarang jika dipergunakan di dalam bidang medis, penelitian dan ilmu pengetahuan. Hal ini mengacu kepada Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika  yang  menyatakan  bahwa  narkotika  dapat  digunakan  untuk  kepentingan  pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun ada pelarangan bagi sebagian narkotika golongan I untuk pelayanan kesehatan sesuai Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dikarenakan efek dari penggunaanya bisa berbahaya bagi tubuh manusia. Selain itu narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan penelitian dan pengetahuan dengan  persetujuan  Menteri  atas  rekomendasi  Kepala  Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan. Dengan  demikian  narkotika  bukan  merupakan  barang  yang  bebas  digunakan  oleh  masyarakat, sebagaimana UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah melarang penggunaan narkotika di luar dari kepentingan pelayanan kesehatan, riset/penelitian dan ilmu pengetahuan. Pada prinsipnya penggunaan di luar kepentingan tersebut dikategorikan sebagai suatu tindak pidana yang disebut sebagai penyalahgunaan narkotika dan diancam dengan hukuman pidana penjara hingga hukuman mati,  tergantung  dari  berat  atau  ringannya  suatu  tindak  pidana  yang  dilakukanya.  Disamping penggunaan yang legal dalam pengobatan, penelitian dan ilmu pengetahuan, tak jarang sering kita jumpai  tentang  penyalahgunaan  (abuse)  narkotika  di  negeri  ini.  Penyalahgunaan  narkotika
biasanya  terjadi  di  kota-kota  besar,  mengingat  di  kota-kota  besar  banyak  sekolah,  universitas, tujuan  wisata,  dan  hiburan  malam  seperti  diskotik,  bar,  dan  klub  malam.  Hal  tersebut  tentunya menarik  wisatawan  untuk  datang  ke  kota-kota  besar,  wisatawan  yang  datang  tak  terkecuali mendatangkan pengaruh buruk terkhusus  peredaran narkoba dikarenakan  banyaknya wisatawan yang  datang.  Hal  tersebut  menjadi  target  peredaran  narkotika,  penyalahgunaan  inilah  yang berbahaya yang akan membawa dampak langsung bagi pelaku atau masyarakat sekitar. Dampak langsung yang akan diterima pelaku penyalahgunaan narkotika akan merasa kecanduan dan efek ketergantungan akan narkotika, mengingat efek samping dari penggunaan narkotika adalah sifat dependensi  atau  ketergantungan.  Apabila  kebutuhan  akan  narkotika  tidak  terpenuhi  maka  akan berdampak  buruk  bagi  pelaku.  Dimana  pelaku  akan  merasakan  sakau  gejala  tubuh  yang  terjadi pemberhentian pemakaian obat secara mendadak atau penurunan dosis obat secara drastis (sakau) untuk memenuhi kebutuhan narkotika bagi dirinya. Selain itu bisa saja pelaku menghalalkan segala cara untuk mendapatkan narkotika tak terkecuali perbuatan kriminal sebagaimana dalam hal ini dampak langsung bagi masyarakat sekitar akan terasa. Pelaku dapat melakukan tindakan-tindakan guna  untuk  mendapatkan  narkotika  yang  termasuk  tindakan  kriminal,  seperti  pencurian, perampokan, bahkan pembunuhan untuk mendapatkan uang guna membeli narkotika. Selain itu dampak  lain  yang  akan  terasa  adalah  pelaku  dijauhi  dari  lingkungan  sekitar  baik  teman  atau keluarga bahkan tetangga dan mendapat stigma negatif atas statusnya sebagai pecandu narkotika.
Dalam wilayah hukum Polresta Deli Serdang tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh remaja cukup tinggi. Adapun faktor yang menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika oleh remaja di Polresta Deli Serdang adalah:
1. Faktor internal
2. Faktor keluarga
3. Faktor ekonomi
4. Faktor pergaulan dan lain lain.
Dalam hal kasus penyalahgunaan narkotika di Polresta Deli Serdang, faktor lingkungan dan media sosial juga sangat berpengaruh besar untuk itu sangat dibutuhkan pengawasan dari orang tua dan juga berharap agar orang tua membimbing anak-anak mereka ke jalan yang benar serta memberikan  pendidikan  agama  yang  kuat,  agar  remaja  tidak  gampang  terpengaruh  untuk melakukan  tindakan  kriminal.  Jenis  narkoba  yang  banyak  digunakan  adalah  jenis  shabu-shabu karena  murah  dan  mudah  untuk  didapatkan.  Remaja  menjadi  sasaran  dari  peredaran  narkotika karena emosi remaja yang masih belum stabil dan selalu ada perasaan ingin mencoba hal-hal baru. Pada  masa  ini  anak  sedang  mencari  jati  diri  sebelum  menginjak  usia  dewasa.  Keadaan  ini bertambah parah dengan kurangnya pengawasan orang tua dan pengaruh lingkungan.
Upaya  Yang  Dilakukan  Oleh  Polresta  Deli  Serdang  Dalam  Menanggulangi  Terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Remaja.
Polresta  Deli  Serdang  bertanggung  jawab  dalam  pemberantasan  tindak  penyalahgunaan narkoba.  Pelaksanaan  tugas  tersebut  dilaksanakan  sesuai  dengan  Undang-Undang  No.  2  Tahun
2002 Tentang Kepolisian. Dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian dinyatakan  bahwa  fungsi  kepolisian  adalah  salah  satu  fungsi  pemerintahan  negara  di  bidang pemeliharaan  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat,  penegakan  hukum,  perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian dinyatakan bahwa tugas-tugas pokok kepolisian adalah: a. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
b. Membina  masyarakat  untuk  meningkatkan  partisipasi  masyarakat,  kesadaran  hukum masyarakat  serta  ketaatan  warga  masyarakat  terhadap  hukum  dan  peraturan  perundang- undangan.
c. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
d. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
e. Melakukan  koordinasi,  pengawasan,  dan  pembinaan  teknis  terhadap  kepolisian  khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
Polisi juga memiliki wewenang dalam melakukan upaya tindakan-tindakan kriminal. Secara umum  masyarakat  mengetahui  hanya  beberapa  point  upaya  polisi  untuk  mengambil  suatu tindakan. Namun dalam Pasal 16 Undang-Undang No. 20 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, dimana wewenang polisi telah diatur sebagaimana cara meyelenggarakan tugasnya, yaitu: melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
a. melarang  setiap  orang  meninggalkan  atau  memasuki  tempat  kejadian  perkara  untuk kepentingan penyidikan
b. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan
c. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
d. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
e. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
f. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
g. mengadakan penghentian penyidikan
h. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum
i. mengajukan  permintaan  secara  langsung  kepada  pejabat  imigrasi  yang  berwenang  di  tempat pemeriksaan  imigrasi  dalam  keadaan  mendesak  atau  mendadak  untuk  mencegah  atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana
j. memberi  petunjuk  dan  bantuan  penyidikan  kepada  penyidik  pegawai  negeri  sipil  serta menerima  hasil  penyidikan  penyidik  pegawai  negeri  sipil  untuk  diserahkan  kepada  penuntut umum
Dalam  penanggulangan  penyalahgunaan  narkotika  dikalangan  remaja,  Kepolisian  pada Polresta Deli Serdang melakukan upaya preventif :
Langkah preventif yang telah dilakukan meliputi a. Sosialisasi
b. Conseling
c. Rehabilitasi medis, agama, sosial.
d. Memberikan motivasi
Dalam  penanganan  bagi  pecandupun  berbeda-beda  dikarenakan  pecandu  narkoba diibaratkan  sebagai  penyakit  yang  sewaktu-waktu  dapat  kambuh.  Melakukan  penanganan  bagi pecandu narkoba, rehabilitasi juga harus menyesuaikan tingkat ketergantungan (dependensi) dari pecandu karena rehabilitasi tidak semata-mata hanya dilakukan untuk membuat pecandu merasa menyesal, namun rehabilitasi harus membuat pelaku benar-benar lepas dari narkoba sebagaimana harus ada efek jera untuk melakukan penyalahgunaan narkoba dalam rehabilitasi.

## KESIMPULAN
Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh remaja di Polresta Deli Serdang adalah karena faktor internal yang meliputi faktor psikologi, rasa ingin tahu, usia, pandangan yang salah dan kurangnya pemahaman terhadap agama. Sedangkan faktor eksternal yaitu faktor keluarga, faktor ekonomi, faktor lingkungan termasuk media sosial. Upaya yang  dilakukan  oleh  Polresta  Deli  Serdang  dalam  menanggulangi  terjadinya  tindak  pidana penyalah  gunaan  narkotika  oleh  remaja  adalah  dengan  upaya  preventif  yang  terdiri  dari  upaya sosialisasi  dan  kegiatan  deteksi,  pengawasan  (monitoring),  pemetaan  dan  penggambaran. Sedangkan upaya represif yaitu melakukan tangkap tangan, pemberantasan terhadap gembong dan pengedar narkoba sampai ke akar-akarnya dan upaya rehabilitasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Bambang Yuniarto, B. Y. (2016). Kedudukan dan Fungsi Polisi dalam Sistem Politik . Deepublish. Dwiyanto, A. (2021). Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik . Ugm Press.
Eleanora,  F.  N.  (2011).  Bahaya  Penyalahgunaan  narkoba  serta  usaha  pencegahan  dan penanggulangannya. Jurnal Hukum , 25 (1), 439–452. Hurlock, E. B. (1997). Psikologi perkembangan: suatu pendekatan sepanjang rentang kehidupan. Ilham, B. (1998). Sistem Hukum Indonesia. Grafindo Persada, Jakarta .
Manalu,  P.  K.  N.  (2014).  Fungsi  Kode  Etik  Profesi  Polisi  Dalam  Rangka  Meningkatkan Profesionalitas Kinerjanya. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum , 1–14. Nagara, A. (2000). Kamus Bahasa Indonesia. Surabaya: Bintang Usaha Jaya . Nuryanto, C. (2018). Penegakan Hukum Oleh Hakim Dalam Putusannya Antara Kepastian Hukum Dan Keadilan. Jurnal Hukum Khaira Ummah , 13 (1), 71–84. Yudrik, J. (2011). Psikologi perkembangan. Jakarta. Kencana .

## This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License