## PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG SECARA ONLINE PADA APLIKASI UANGME
Jamhari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM jamhari1303@yahoo.com PL Tobing Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM padimunlumban@iblam.ac.id

## Abstrak
Pinjaman  online  salah  satu  bentuk  financial  technology  (fintech)  merupakan  imbas kemajuan  teknologi.  Layanan  pinjaman  online  metode  memberi  pinjaman  kepada peminjam (borrower) baik individu maupun entitas bisnis dan sebaliknya, peminjam dapat  mengajukan  pinjaman  kepada  pemberi  pinjaman.  Layanan  pinjaman  online menghubungkan  pemberi  pinjaman  dengan  peminjam  secara  online.  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK No. 77 Tahun 2016). POJK No. 77 Tahun 2016  dibentuk  dengan  tujuan  untuk  mendorong  alternatif  pembiayaan  bagi masyarakat  dan  mendukung  pertumbuhan  lembaga  jasa  keuangan  berbasis teknologi  informasi.Penelitian  ini  mengangkat  hubungan  hukum  pinjaman  uang seorang  nasabah  konsumen  dengan  perusahaan  pendanaan    bernama  PT, PT.UangMe  Fintek  Indonesia  yang  dikenal  dengan  aplikasi  UangMe,  dimana hubungan  hukum  itu  semuanya  terjadi  secara  digital.  Rumusan  masalah  pada artikel  ini Bagaimana kepastian hukum pinjam meminjam uang secara online pada aplikasi  Uangme  ?  serta  Bagaimana  perlindungan  hukum  bagi  para  pihak  dalam perjanjian  pinjam  meminjam  uang  secara  online  pada  aplikasi  uangme  ?  Jenis penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  yuridis  normatif  yaitu  suatu  penelitian yang  dilakukan  untuk  menemukan  suatu  aturan  hukum,  prinsip-prinsip  hukum, maupun  dokrin-dokrin  hukum    yang  menjawab  isu  hukum  yang  sedang  dihadapi dan memberikan pemecahan terhadap permasalahan tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa perlindungan hukum dalam pinjam meminjam secara online bersifat  lemah  dengan  diabakanya  peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan No.77/POJK/01/2016  tentang  layanan  pinjam  meminjam  uang  berbasis  teknologi informasi.
Kata kunci : Hukum, Perjanjian, Pinjaman Online

## Gorontalo

## Law Review

## Volume 5 -  NO. 2 – Oktober 2022
E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022

## Abstract
The presence of online loans as a form of financial  technology (fintech) is the impact of  technological  advances.  Online  loan  service  is  a  method  of  providing  loans  to borrowers  (borrowers)  both  individuals  and  business  entities  and  vice  versa, borrowers can apply for loans to lenders. Online loan services  connect lenders with borrowers  online.  Financial  Services  Authority  Regulation  No.  77/POJK.01/2016 concerning Information Technology-Based Lending and Borrowing Services (POJK No. 77  Year  2016).  POJK  No.  77  of  2016  was  formed  with  the  aim  of  encouraging alternative  financing  for  the  community  and  supporting  the  growth  of  information technology-based  financial  service  institutions. This  study  examines  the  legal relationship  of  a  consumer  customer's  money  loan  with  a  funding  company  named PT, PT.UangMe Fintek Indonesia, known as the UangMe application, where all legal relationships  occur  digitally.  The  formulation  of  the  problem  in  this  journal.  How  is the  legal  certainty  of  borrowing  and  borrowing  money  online  on  the  Uangme application?  and  How  is  the  legal  protection  for  the  parties  in  the  online  loan agreement  on  the  Uangme  application?  The  type  of  research  used  is  the  normative juridical method, which is a research conducted to find a rule of law, legal principles, and legal doctrines that answer the legal issues being faced and provide solutions to these  problems.  The  results  of  this  study  indicate  that  legal  protection  in  online lending and borrowing is weak with the regulation of the Financial Services Authority no.  77/POJK/01/2016  regarding  information  technology-based  lending  and borrowing services.

## Keywords: Law, Agreement, Online Loan

## 1. PENDAHULUAN
Perkembangan teknologi  informasi saat  ini membawa pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Berbagai kemudahan dalam menjalankan aktivitas menjadi  keuntungan  yang  diperoleh  manusia  dengan  adanya  teknologi  informasi tersebut.  Salah  satunya  adalah  adanya  kemudahan  di  bidang  finansial  melalui pinjaman  online.  PT  Uangme  Fintek  Indonesia  (selanjutnya  disebut  sebagai “Perusahaan”, “Penyelenggara tergantung konteksnya” atau “UangMe”) merupakan badan  hukum  yang  didirikan  berdasarkan  Hukum  Republik  Indonesia.  Berdiri sebagai  perusahaan  yang  telah  diatur  oleh  dan  dalam  pengawasan  Otoritas  Jasa Keuangan  (“OJK”)  di  Indonesia,  Dengan  Surat  Keputusan  Kep-4/D.05/2021 Perusahaan  menyediakan  layanan  interfacing  sebagai  penghubung  pihak  yang memberikan  pinjaman  dan  pihak  yang  membutuhkan  pinjaman  meliputi pendanaan dari individu, organisasi, maupun badan hukum kepada individu atau badan hukum tertentu (Apikasi uangme.2020).
Perusahaan  ini  adalah  satu  dari  104  perusahaan  penyelenggaraan pendanaan  pinjaman  online  yang  terdftar  di  Otoritas  jasa  keuangan  Republik Indonesia  sebagai  perusahaan  yang  memenuhi  syarat  perjanjian.  Kehadiran pinjaman  online  sebagai  salah  satu  bentuk  financial  technology  (fintech) merupakan  imbas  dari  kemajuan  teknologi  dan  banyak  menawarkan  pinjaman dengan  syarat  dan  ketentuan  lebih  mudah  dan  fleksibel  dibandingkan  dengan lembaga  keuangan  konvensial  seperti  bank.  Selain  itu  juga  pinjaman  online dianggap  cocok  dengan  pasar  di  Indonesia  karena  meskipun  masyarakat  belum memiliki akses keuangan, namun penetrasi kepemilikan dan penggunaan telepon selular sangat tinggi (Rodes Ober Adi Guna Pardosi,Yuliana Primawardani ,2020). Secara  konsepsional,  Layanan  pinjam  meminjam  uang  berbasis  Teknologi Informasi  sangat  membantu  dalam  meningkatkan  akses  masyarakat  terhadap produk jasa keuangan secara online baik dengan berbagai pihak tanpa perlu saling mengenal.keunggulan  utama  dari  Layanan  pinjam  meminjam  uang  berbasis Teknologi  Informasi  antara  lain  tersedianya  dokumen  perjanjian  dalam  bentuk elektronik  secara  online  untuk  keperluan  para  pihak,  tersedianya  kuasa  hukum
untuk  mempermudah  transaksi  secara  online,  penilaian  resiko  terhadap  para pihak  secara  online,  Pengiriman  informasi  tagihan  (collection)  secara  online, penyediaan  informasi  status  pinjamankepada  para  pihak  secara  online,  dan penyediaan escrow account dan virtual account di perbankan kepada para pihak, sehingga  seluruh  pelaksanaan  pembayaran  dana  berlangsung  dalam  sistem perbankan.  Atas  hal  ini,  Layanan  pinjam  meminjam  uang  berbasis  Teknologi Informasi  diharapkan  dapat  memenuhi  kebutuhan  dana  tunai  secara  cepat, mudah, dan efisien, serta meningkatkan daya saing (Triasih, D., Muryati, D. T., & Nuswanto,  A.  H.  2021).  Selain  itu,  Layanan  pinjam  meminjam  uang  berbasis Teknologi Informasi diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk membantu salah  satu  solusi  untuk  membantu  pelaku  usaha  skala  mikro,  Kecil,  Dan menengah  (UMKM)  dalam  memperoleh  akses  pendanaan.akan  tetapi  dalam kenyataan kehadiran layanan peminjaman berbasis teknologi ini bukan tanpa cela yang  banyak  dimanfaatkan  oleh  pihak-pihak  yang  mengambil  manfaat  ditengah- tengah  lemahnya  sistem  yang  mengatur  dan  pengawasan  otoritas.  Masyarakat Indonesia  yang  demikian  besar  dengan  tingkat  pendidikan  dan  kemampuan ekonomi  yang  lemah,  jusru  menjadi  mangsa  dari  para  pemodal  yang  tidak bertanggung  jawab  sebagaimana  data  yang  dirilis  OJK,  Adanya  penomenah pertumbuhnya  secara  pesat  perusahaan  yang  dikenal  dengn  sistem  pinjol  illegal memanfaatkan kesulitan ekonomi masyarakat yang terdampak akibat wabah virus Covid-19. Tercatat dari tahun 2018 hingga 2021, Satgas Waspada Investasi (SWI) telah menemukan sekitar 3.365 pinjol ilegal yang tidak terdaftar di OJK.
Contoh  konkrit  sebagai  objek  penelitian  yang  penulis  temukan  di  lapangan yang  menimbulkan  kerugian  bagi  konsumen/nasabah/debitur  dalam  kasus pinjaman  online  pada  aplikasi  uangme.  Ny  T.  adalah  salah  satu  konsumen  lama pengguna pinjol UangMe  dengan  riwayat  catatan  pinjaman  yang  baik  selama  ini sehingga    ny  T  (Selanjutnya  akan  disebut  sebagai  konsumen  nasabah)  dapat mengajukan    pinjaman    dengan  limit  yang  cukup  besar.    pada  tgl  1  bulan  Juni 2021 ny T meminjam uang sejumlah 3,2 juta rupiah pada aplikasi uangme dengan batas waktu  mengembalikannya sampai tanggal 1 bulan Juli 2021 sebesar Rp3,9 juta.  Akan  tetapi  pada  tanggal  1  bulan  Juli  2021  konsumen  nasabah  kesulitan untuk  membayar  karena  adanya  kebijakan  perusahaan  tempanya  bekerja  yang melakukan  penyesuai  gaji  (berupa  pengurangan)  para  pekerja  yang  disebabkan terjadinya  covid  -19  sehingga  pemerintah  memperlakukan  pembatasan  kegiatan masyarakat atau PPKM.
Nasabah  mengakui  bahwa  dirinya  salah,  dan  dengan  itikad  baik  berusaha tetap  membayar  secara  mencicil  sebesar  Rp200  (Dua  ratus  ribu  rupiah), Konsumen  nasabah  dan  kelurga  mendapatkan  terror  berupa  caci  maki  yang dilakukan  oleh  Debt  Collector  (DC)    aplikasi  uangme  melaluI  telepon.  Karna merasah  malu  dan    tidak  nyaman  akhirnya  Konsumen  nasabah  melakukan berbagai upaya dengan dukungan keluarga membayar ciciclan berikutnya sebesar Rp800  ribu  sesuai  dengan  arahan  dari  DC.  Namun  tidak  berselang  lama  DC meminta  agar  Konsumen  nasabah  setelah  melunasi  sisa  tagihan  sejumlah 3.120.650 selambat-lambatnya pada tanggal 22 Juli 2021. Karena  tekanan terror yang sangat mengganggu kenyamana keluarga dan konsumen nasabah,, akhirnya dengan segala macam daya upaya termasuk pinjam uang kiri kanan pada tanggal 26 Juli 2021 berhasil melunasi sisa tagihanya sebesar Rp3.120.650 sehingga total pembayaran Konsumen nasabah adalah Rp200.000 + Rp800.000 + Rp3.120.650 = Rp4.120.650 sedangkan pinjaman pokoknya adalah sebesar Rp3.200.000 (tiga juta dua  ratus  ribu  rupiah).  Ternyata  meski  pembayaran  sudah  lunas  dan  lebih  30% dari  pinjaman  pokok,  urusan  pinjam  meminjam  Konsumen  nasabah  kepada perusahaan pendana lewat aplikasi UangMe ini belum selesai. Tak berselang lama sejak pelunasan pada tanggal 26 juli 2021, pada awal agustus 2021, kembali DC menghubungi  Konsumen  nasabah  disertai  tekanan  dengan  tuduhan  bahwa hutang  belum  lunas,  yaitu  Konsumen  nasabah  masih  memiliki  tunggakan  dan harus  melunasi  hutangnya.  Konsumen  nasabah  melakukan  complain  ke
perusahaan,  namun  pihak  perusaan  memberikan  tanggapan  bahwa  Konsumen nasabah    masih  memiliki  sisa  hutang  sebesar  Rp400.000  (Empat  ratus  ribu rupiah)  karena  keseluruhan  hutangnya  yang  harus  dikembalikan  adalah  sebesar Rp4.500.000  (Empat  juta  lima  ratus  ribu  rupiah  )  dari  pinjaman  pokok  Rp. 3.200.000  (Tiga  juta  dua  ratus  ribu  rupiah).  Yang  berarti  dalam  hitungan  dua bulan Konsumen nasabah  membayar kelebihan 40% dari pinjaman pokok.
Dalam  kasus  pinjaman  online  ini,  Konsumen  nasabah  bukan  saja  tidak mendapatkan keringanan apapun dalam pengembalian pinjamannya meski dalam kondisi covid-19 yang telah ditetapkan pemerintah sebagai bencana nasionl, yang seyogyanya  ada  kebijakan  yang  memberikan  toleransi  dalam  kelonggaran  baik jadwal  maupun  bunga  yang  dibebaankan  kepada  Konsumen  nasabah  sebagai debitur,  sebagaimana  kebanyakan  orang  yang  mengalami  keterburukan  ekonomi sebagai  dampak  pandemic  covid  19  yang  terus  mengalami  varian  pada  saat  ini, seperti  yang  dialami  oleh  Konsumen  nasabah  yang  harus  menerima  keputusan temptnya bekerja untuk diputuskan hubungan kerja (Nurmantari, N., & Martana, N. 2019). Perusaan pendana aplikasi UangMe justru memanfaatkan situasi genting nasabah  konsumen  dengan  melakukan  tindakan  kekerasan  verbal  lewat percakapan  telpon  yang  menhubungi  tidak  hanya  Konsumen  nasabah  tetapi semua anggota kelurga, dimana permohonan bukan saja tidak dikabulkan namun sengaja  mengulur-ulur  waktu  dalam  memberikan  jawaban  sehinga  terkesan  ada kesengajaan  agar  bung  pinjaman  dari  hari  ke  hari  terus  bertambah,  sehingga penyelesaian  yang  diharapkan  Konsumen  nasabah  tidak  kunjung  usai. Bagaimana kepastian hukum pinjam meminjam uang secara online pada aplikasi uangme  dan  Bagaimana  perlindungan  hukum  bagi  para  pihak  dalam  perjanjian pinjam meminjam uang secara online pada aplikasi uangme?

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  hukum  ini  menggunakan  metode  yuridis  normatif  adalah  yuridis normatif  dimana  hukum  dikonsepkan  sebagai  apa  yang  tertuis  dalam  peraturan perundang-undangan ( law in books ) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma  yang  merupakan  patokan  berperilaku  manusia  yang  dianggap  pantas. Tahap penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan  data yang diperoleh dari studi  kepustakaan  seperti  peraturan  dasar  perundang-undangan  yang  terkait objek penelitian yakni, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No 8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen,  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan  Nomor  77/POJK.01/2016  Tentang  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang Berbasis  Teknologi  Informasi,  Serta  Dokumen-Dokumen  Resmi,  Buku-Buku, Hasil-hasil  Penelitian  Yang  Berwujud  Laporan,  Dan  Jurnal  (Ronny  Hanitijo Soemitro,1998).

## 3. PEMBAHASAN
Kepastian  hukum  layanan  pinjam  meminjam  uang  berbasis  teknologi informasi pada aplikasi uangme
Kepastian  hukum  merupakan  harapan  bagi  pencari  keadilan  terhindar  dari tindakan  sewenang-wenang  aparat  penegak  hukum  yang  terkadang  selalu bersikap  arogan  dalam  menjalankan  tugasnya  sebagai  penegak  hukum.  Adanya kepastian  hukum  masyarakat  akan  tahu  kejelasan  akan  hak  dan  kewajiban menurut  hukum  kepastian  hukum  dalam  bidang  hukum  perjanjian  pinjam meminjam  uang  secara  online  adalah  para  pihak  harus  memperoleh  kepastian mengenai hak dan kewajibanya secara timbal balik
Hal  ini  diwujudkan  dengan  dikeluarkannya  aturan  hukum  sehingga  dapat menjamin  terwujudnya  kepastian  hukum.  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  telah menetapkan aturan mengenai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi  dalam  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  77/POJK.01/2016 Tahun  2016  tentang  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi Informasi  dan  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  19/12/PBI/2017  Tahun  2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (Supardi,2022).
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  77  /POJK.01/2016  tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi ditetapkan sebagai dasar hukum pinjaman online yang mana  dengan  aturan ini seyagyanya menjadi suatu  keniscayaan    konsumen  memperoleh  keamanan  dan  kenyamanan  dalam menjalani  hubungan  hukum  yang  terikat  perjanjian  pinjam  meminjam  secara online  karena  sudah  ada  aturan  hukum  yang  menjadi  aturan  main  dalam menegakan  hak  dan  kewajiban  yang  telah  disepakati  para  pihak  antara meminjamkan/kreditur  dengan  yang  menerima  pinjaman/  debitur  selaku Konsumen  nasabah,  dimana  aturan  main  itu  berupa  peraturan  Otoritas  jasa keuangan  yang  merupakan  lembaga  negara  yang  berfungsi  sebagai  regulator sekaligus  pengawas.  Namun  fakta  dilapangan,  Dalam  Prakteknya,  Konsumen Nasabah  Sering  Menjadi  “Korban”  kesewenang-wenangan  yang  pemberi  pinjaman yang  melakukan  tekanan-tekanan  verbal  yang  membuat  konsumen  menjadi tertekan  karena  intimidasi  dari  para  penagih  yang  dipekerjakan  atau  mewakili pemberi  pinjaman.  Ancaman  demi  ancaman  bukan  saja  diterima  oleh  Konsumen nasabah  tetapi  merembet  kepada  orang-orang  yang  nomor  kontaknya  ada  di memori gaget/telepon genggam Konsumen nasabah, Membuat Konsumen nasabah makin  terintimidai  karena  mendapatkan  serangan  atau  amarah  dari  orang-orang yang  dihubungi  para  penagih  hutang  yang  sesungguhnya  tidak  ada  hubungan apapun dengan perusahaan pemberi pinjaman.
Cara-cara  ini  sengaja  dilakukan  demi  membuat  Konsumen  nasabah semangkin  tertekan  dan  mengikuti  kemauan  dan  tuntutan  maupun  persyaratan yang  ditetapkan  para  penagih  hutang,  hal  semacam  ini  seharusnya  tidak  boleh terjadi  apabila  perusahaan  pemberi  pinjaman  taat  asas  dan  melaksanakan ketentuan  yang  diatur  dalam  dalam  POJK.  Di  sisi  lain,  Pihak  OJK  Sendiri cenderung berlama-lama atau tidak memberikan tanggapan yang serius terhadap pengaduan  konsumen,  dimana  intensitas  tekanan  para  penagih  hutang  yang dilakukan sangat gencar dengan berbagai bentuk intimidasi, Sementara gerak OJK terasa  begitu  lambat  dalam  menanggapi  pengaduan  Konsumen  nasabah  sebagai debitur,  Sehingga  tekanan  para  penagih  hutang  berbanding  terbalik  dengan geraakan  OJK  yang  seharusnya  tanggap  memberi  perlindungan  kepada masyarakat  peminjam  dengan  melakukan  tindakan  yang  tegas  dan  cepat  kepada perusahaan  peminjam  dalam  bentuk  pengawasan  yang  menjadi  kewenangannya. OJK  seharusnya  berfungsi  sebagai  wasit  yang  mengawasi  jalannya  hubungan hukum  antara  perusahaan  pemberi  pinjaman  dengan  konsumen  nasabah  atau masyarakat pemerima pinjaman pada umumnya.
a) Perlindungan  hukum  bagi  para  pihak  dalam  perjanjian  pinjam  meminjam uang secara online pada aplikasi uangme
Pelindungan  hukum  bagi  pengguna  jasa  layanan  pinjaman  online  pada aplikasi uangme
Menurut Philipus M Hadjon, Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat  dan  martabat,  serta  pengakuan  terhadap  hak-hak  asasi  manusia  yang dimliki  oleh  subjek  hukum  berdasarkan  ketentuan  hukum  dari  kesewenagan (Soerjono soekanto,2022).
Hukum  dapat  difungsikan  untuk  mewujudkan  perlindungan  yang  sifatnya tidak  sekedar  adaptif  dan  fleksibel,  melainkan  juga  prediktif  dan  antisipatif. Hukum  dibutuhkan  untuk  mereka  yang  lemah  dan  belum  kuat  secara  sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan  social  (Soerjono soekanto,2022). Menurut  pendapat  Phillipus  M.  Hadjon  bahwa  perlindungan  hukum  bagi  rakyat sebagai  tindakan  pemerintah  yang  bersifat  preventif  dan  represif.  Perlindungan hukum  yang  preventif  bertujuan  untuk  mencegah  terjadinya  sengketa,  yang mengarahkan  tindakan  pemerintah  bersikap  hati-hati  dalam  pengambilan keputusan bedasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penangananya di lembaga peradilan (Soerjono soekanto,2022).
Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum  melalui  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  dipaksakan pelaksanaannya  dengan  suatu  sanksi.  Perlindungan  hukum  dapat  dibedakan menjadi dua, yaitu (Wildan Aeza,2022):

## 1) Perlindungan Hukum Preventif
Perlindungan  yang  diberikan  oleh  pemerintah  dengan  tujuan  untuk mencegah  sebelum  terjadinya  pelanggaran.  Hal  ini  terdapat  dalam  peraturan perundang-undangan  dengan  maksud  untuk  mencegah  suatu  pelanggaran  serta memberikan  rambu-rambu  atau  batasan-batasan  dalam  melakukan  sutu kewajiban.

## 2) Perlindungan Hukum Represif
Perlindungan  hukum  represif  merupakan  perlindungan  akhir  berupa sanksi  seperti  denda,  penjara,  dan  hukuman  tambahan  yang  diberikan  apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 3 Menyebutkan : AYAT  I  : Setiap  orang  dilahirkan  bebas  dengan  harkat  dan  martabat  manusia yang  sama  dan  sederajat  serta  dikaruniai  akal  dan  hati  murni  untuk hidup  bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara  dalam  semangat persaudaraan.
AYAT  2  : Setiap  orang  berhak  atas  pengakuan,  jaminan,  perlindungan  dan perlakuan  asasi  hukum  yang  adil  serta  mendapat  kepastian  hukum dan  perlakuan  yang  sama  di  depan  hukum  Maka  dalam  pernyataan tersebut,  dapat  ditarik  kesimpulan  mengenai  perlindungan  data pribadi merupakan hak (privacy rights) yang dimiliki setiap orang yang harus dilindung oleh negara, dimana dalam privacy rights setiap orang memilki hak untuk menutup atau merahasiakan hal-hal yang sifatnya pribadi
AYAT  3  : Setiap  orang  berhak  atas  perlindungan  hak  manusia  dan  kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 19 Menyebutkan : Ayat  (1) :    Tiada  suatu  pelanggaran  atau  kejahatan  apapun  diancam  dengan hukuman perampasan seluruh harta kekayaan milik yang bersalah.
Ayat (2) : Tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan  berdasarkan  atas  alasan ketidakmampuan  untuk  memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang
Meskipun  menurut  UU  ini,  Konsumen    tidak  bisa  dikenakan  hukum pidana,  namun  ada  beberapa  sanksi    yang  bisa  menjerat  konsumen  bila  tidak dapat  membayar pinjaman online tepat waktu seperti:

## Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)
Dari  perspektif  UUPK,  hubungandebitur  sebagai  konsumen  nasabah  dan dengan  lembaga  pemberi  dana  cq.managemen  UangMe  dapat  dimasukkan  dalam pengertian  hubungan  Konsumen  dengan  pelaku  usaha  dengan  pemanfatan  jasa beredar  di  masyarakat  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  1  UUPK.  Dengan kedudukan    managemen  UangMe  sebagai  pelaku  usaha  yakni  penyedia  jasa pinjaman,  maka  semua  ketentuan  yang  memuat  hak  dan  kewajiban  serta perbuatan  yang  dilarang  dalam  UUPK  yaitu  pasal  8  sampai  pasal  17  berlaku terhadap pelaku usaha.
Dalam permasalahan yang menjadi  objek penelitian   dalam jurnal ini  unsur kepastian hukum yang menjadi ruh dari perlindungan konsumen justru diabaikan oleh  pelaku  usaha,  yakni  secara  sepihak  melakukan  perubahan-perubahan terhadap  nominal  utang  baik  pinjaman  pokok  maupun  nominal  pengembalian dengan  menaikkan  bunga  secara  sepihak  tanpa  menjelaskan  rumus
perhitungannya. Karakter penjanjian yang bersifat online tanpa pembakuan dalam bentuk  tertulis  atau  hard  copy  membuat  pelaku  usaha  leluasa  melakukan intimidasi  dengan  menggunakan  jasa  pihak  ketiga  atau  orang  dalam  sendiri melalui  hubungan  telepon  yang  tidak  saja  tertuju  kepada  debitur  sendiri melainkan melebar kepada semua orang yang ada dalam kontak telepon genggam debitur. Kelemahan mendasar debitur adalah karena tidak memiliki bukti apapun yang  berhubungan  dengan  janji  tentang  hak  dan  kewajiban,  sehingga  Kreditur sangan  leluasa  menekan  konsumen  nasabah  karena  konsumen  tidak  memiliki akses  membawa  permasalahan  kepada  otoritas  yang  berwenang  dalam  hal  ini OJK.  Bahkan  andaikan  pun  Konsumen  nasabah  sebagai  debitur  berhasil menyampaikan kepada OJK, tetap saja  OJK tidak bisa segera bertindak memberi perlindungan  karena  tidak  ada  batasan  waktu  yang  sementara  Kreditur  terus menerus  dengan  leluasa  menghubungi  nasabah  dan  orang-orang  dilingkungan nomor  kontaknya.  Hal  ini  membuat  nasabah  kehilangan  kenyamanan  dan ketenteraman  batin  sehingga  dengan  terpaksa  mengikuti  kemauan  Kreditur sebagaimana dialami Ny. T.
Apabila  berpegang  kepada  UUPK  dengan  kemampuan  membuktikan  apa yang  dilakukan  oleh  jasa  penagih  yang  dipakai  UangMe  sesungguhnya  masuk dalam  kategori  perbuatan  yang  dilarang  yang  tidak  saja  dapat  dituntut  secara perdata  tetapi  ada  sanksi    pidana  apabila  perbuatan  yang  dilarangdalam  pasal  8 sampai dengan pasal 17 UUPK  dilakukan oleh Pelaku Usaha. Dengan tegas UUPK mengatur  pelanggaran  tersebut  dalam  pasal  62  UUPK  dengan  ancaman  sanksi yang  sangat  keras  yaitu  pidana  penjara  paling  lama    5  (lima)  tahun  atau  denda sebanyak-banyaknya  Rp.2.000.000.000,-  (dua  milyar)  rupiah.  Sayagnya, Konsumen    nasabah  sebagai  debitur  tidak  dapat  menjangkau  kepada  jaminan perlindungan  hukum  yang  disediuakan  UUPK  karena  kurangnya  instrument hukum yang dapat dimanfaatkan terutama soal akses menjangkau keadilan.

## 1. Status pada SLIK OJK
Ketika  konsumen  tidak  dapat  membayar  pinjaman online tepat  pada waktunya,  secara  otomatis  status  konsumen  pada  layanan  SLIK  OJK  akan berubah. Jika saat pembayaran pinjaman lancar akan mendapatkan status “kredit lancar”,  untuk  konsumen  yang  tidak  dapat  bayar  tepat  waktu  atau    tidak membayar pinjaman online akan mendapatkan status “kredit macet”. Status akan diunggah oleh penyedia layanan pinjaman online di Sistem Informasi Debitur (SID) OJK  dan  dapat  dilihat  oleh  seluruh  bank  dan  penyedia  layanan  pinjaman. Sehingga,  bagi  konsumen  yang  bermasalah  akan  kesulitan  untuk  mendapatkan pinjaman di kemudian hari.

## 2. Denda dan bunga yang terus menumpuk
Meski  tidak  membayar  pinjaman online ,  bukan  berarti  bunga  dari pinjaman  itu  akan  berhenti  dengan  sendirinya.  Sebaliknya,  bunga  tersebut  akan terus  bertambah  dan  membuat  pinjaman  yang  sebelumnya  semangkin menumpuk.  Terlebih  jika  penyedia  pinjaman  tersebut  menerapkan  denda  atas keterlambatan pembayaran maka jumlah uang yang harus konsumen  kembalikan akan semakin besar pula.

## Perlindungan hukum bagi penyedian pinjaman online pada aplikasi uangme
Pendanaan  dan  pinjaman  yang  ditempatkan  di  rekening  UangMe  adalah tidak  dan  tidak  akan  dianggap  sebagai  simpanan  yang  diselenggarakan  oleh Perusahaan  seperti  diatur  dalam  Peraturan  Perundang-Undangan  tentang Perbankan  di  Indonesia.  Perusahaan  atau  setiap  Direktur,  Pegawai,  Karyawan, Wakil,  Afiliasi,  atau  Agen-Agennya  tidak  memiliki  tanggung  jawab  terkait  dengan setiap  gangguan  atau  masalah  yang  terjadi  atau  yang  dianggap  terjadi  yang disebabkan  oleh  minimnya  persiapan  atau  publikasi  dari  materi  yang  tercantum pada  situs  Perusahaan  Setiap  transaksi  dan  kegiatan  pinjam  meminjam  atau pelaksanaan  kesepakatan  mengenai  pinjam  meminjam  antara  atau  yang melibatkan Penyelenggara, Pemberi Pinjaman, dan/atau Penerima Pinjaman wajib dilakukan  melalui  escrow  account  dan  virtual  account  sebagaimana  yang
diwajibkan berdasarkan Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan
Nomor 77/POJK.01/2016  tentang  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi Informasi  dan  pelanggaran  atau  ketidakpatuhan  terhadap  ketentuan  tersebut merupakan  bukti  telah  terjadinya  pelanggaran  hukum  oleh  Penyelenggara sehingga  Penyelenggara  wajib  menanggung  ganti  rugi  yang  diderita  oleh  masing- masing  Pengguna  sebagai  akibat  langsung  dari  pelanggaran  hukum  tersebut  di atas  tanpa  mengurangi  hak  Pengguna  yang  menderita  kerugian  menurut  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

## 4. KESIMPULAN
Perlu  pengawasan  kembali  tentang  penerapan  ketetapan  peraturan  Otoritas Jasa  Keuangan  Nomor  77  /POJK.01/2016  tentang  Layanan  Pinjam  Meminjam Uang  Berbasis  Teknologi  Informasi  online  agar  benar-benar  dapat  terlaksana sebagaimana mestinya. Menurut UU HAM Pasal 19 Tahun 1999 konsumen  tidak bisa  dikenakan  hukum  pidana,  namun  ada  beberapa  sanksi    yang  bisa  menjerat konsumen bila tidak dapat  membayar pinjaman online tepat waktu seperti: status pada  slik  ojk  dan  denda  dan  bunga  yang  terus  menumpuk.  Dengan  banyaknya diterima  pengaduan  dari  konsumen  yang  semangkin  hari  semangkin    bertambah saran saya agar OJK  membangun kerjasama antara Kominfo, OJK, dan Kepolisian dalam  mengawasi  layanan  pinjaman  online;  peningkatan  literasi  digital masyarakat;  perlunya  aturan  terkait  perlindungan  konsumen  pinjaman  online; dan  perlunya  evaluasi  mekanisme  pendaftaran  perusahaan  layanan  pinjaman online.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Ronny  Hanitijo  Soemitro,  Metodologi  Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri    (Jakarta,:
Ghalia Indonesia, 1998)
Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum ( Bandung PT. Citra Aditya Bakti, 2000). Thomas Arifin, Berani Jadi Pengusaha  Sukses Usaha Dan Raih Pinjaman (Jakarta PT. Gramedia Pustaka Utama, 2018).
Philipus  M.  Hadjon,  Perlindungan  Hukum  Bagi  Rakyat  Indonesia  (Surabaya:Bina Ilmu,1987).
Undang-undang  republik  indonesia  nomor  39  tahun  1999  tentang  hak  asasi manusia hal.7
Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum( Jakarta: Kencana,2008 ). Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum (Bandung: Citra Aditya, 2009).

## Jurnal
Ardiansyah, A., & Harnaida, Sistem Informasi IT Asset Management Berbasis Web Menggunakan  Framework  Codeigniter  Pada  PT.  Aeron  Systems  Indonesia (ASYST).  JUST  IT  :  Jurnal  Sistem  Informasi,  Teknologi  Informasi  dan Komputer, di Jakarta 2018
Ardan  Adhi  Chandra,  “Ada  Lagi  388  Pinjol  Ilegal,  Ini  Daftarnya,”  accessed September 1, 2020, https://finance.detik.com/fintech/4939221/ada-lagi-388- pinjol-ilegal-inidaftarnya.
Nurmantari, N., & Martana, N. (2019). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI  PEMINJAM  DALAM  LAYANAN  APLIKASI  PINJAMAN  ONLINE. Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum, 8 (12), 1-14. Retrieved from https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/50656
Rodes Ober Adi Guna Pardosi,Yuliana Primawardani , desember 2020 ”perlindungan hak  pengguna  layanan  pinjaman  online  dalam  perspektif  hak  asasi manusia” ,jurnal Ham,volume 11 No 3, ,hlm 2.
Triasih,  D.,  Muryati,  D.  T.,  &  Nuswanto,  A.  H.  (2021).  Perlindunga  Hukum  Bagi Konsumen  dalam  Perjanjian  Pinjaman  Online.  Seminar  Nasional  Hukum Universitas Negeri Semarang, 7(2), 591-608. https://doi.org/10.15294/snhunnes.v7i2.732
Internet
Apikasi  uangme.2020.  disclaimer  risiko.  https://www.uangme.id/lender  diakses pada 30 Maret 2022 Pukul 15; 10
Soerjono  soekanto  “Perlindungan  Hukum:  Pengertian  Teori,contoh  ,  dan  cara memperolehnya”,  https  ://  www.  Sudut  hukum.  com  diakses  pada  30 Maret 2022 Pukul 14:18
Supardi,  “ Dasar  Hukum  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi Infomrasi ”, melalui https://www.hukumonline.com, diakses Sabtu, 12 Januari 2022 Pukul 09.00 Wib
Soerjono  Soekanto  “Perlindungan  Hukum:  Penertian  Teori,contoh  ,  dan  cara memperolehnya”, diakses pada 30 Maret 2022 Pukul 14:18