Korespondensi: Universitas Sriwijaya Jl. Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 I ndralaya, OI, Sumatera Selatan 30662 E-mail: rizkimaharani456@gmail.com
VOLUME 5 NOMOR 2  2021   | E-ISSN : 2581-2424  |  P-ISSN : 2597-3657 |  Website : journal.undiknas.ac.id

## PENGELOLAAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI BIRO HUMAS DAN PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
Rizki Maharani 1 , Martina 2 , Ermanovida 3
Universitas Sriwijaya 123
rizkimaharani456@gmail.com
Received : 4 September 2021 | Reviewed: 17 September 2021 | Accepted: 24 September 2021

## ABSTRAK
Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Tambahan Penghasilan Pegawai di Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini  menggunakan metode  deskriptif  kualitatif,  sedangkan  untuk  teknik  pengumpulan  data  menggunakan  teknik wawancara mendalam, dokumentasi, dan observasi. Pembahasannya diarahkan untuk mengetahui fakta yang sebenarnya bagaimana pengelolaan tersebut dilaksanakan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pengelolaan Tambahan Penghasilan Pegawai di Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan kurang baik. Hal tersebut dikarenakan hanya dua aspek pengelolaan oleh Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang dalam teorinya sudah baik, tetapi seluruh aspek tidak diterapkan dengan baik. Empat aspek pengelolaan yakni: Perencanaan, Pengorganisasian, Pengarahan, dan Pengawasan, hanya aspek Perencanaan dan Pengorganisasian yang  dilaksanakan dengan cukup baik  tetapi  belum  maksimal oleh  Biro  Humas  dan  Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
Kata kunci: Pengelolaan, Tambahan Penghasilan Pegawai.

## ABSTRACT
The purpose of the study is to determine how the management of the Income Supplement Employees in Public Relations and Protocol Bureau of the Regional Secretariat of South Sumatra Province.  This research uses a qualitative descriptive method, while for eng ineering data collection using in-depth interview techniques, documentation, and observations. His discussion is directed to find out the true facts of how the management is implemented. These results indicate that the Management of the Income Supplement Employees in the Public Relations and Protocol Bureau of the Regional Secretariat of South Sumatra Province unfavorable. That is because only two aspects of the management by the Public Relations and Protocol Bureau of the Regional Secretariat of South Sumatra Province which in theory is good, but the whole aspect is not implemented properly. Four aspects of the management: Planning, Organizing, Directing, and Controlling, the  only aspect of  Planning and Organizing performed
reasonably well but has not been maximized by the Public Relations and Protocol Bureau of the Regional Secretariat of South Sumatra Province.
Keywords: Management, Employee Income Supplement

## PENDAHULUAN
Pegawai    merupakan    salah    satu    tenaga    pemerintahan    yang    mempunyai    peran sebagai    faktor    penentu    keberhasilan    tujuan    organisasi,  karena    pegawai    langsung bersinggungan    dengan   masyarakat    untuk   memberikan    pelayanan.  Kinerja  para  pegawai harus  selalu  ditingkatkan,  maka  dari  itu  untuk memiliki  sumber  daya manusia  yang  sesuai dengan  kebutuhan,  salah  satu  upaya  yang  dilakukan  adalah  dengan  memberikan  perhatian berupa  penghargaan  pada  pegawai.  Suatu  upaya  untuk  mencapai    tujuan    organisasi, dibutuhkan  sumber  daya  manusia   yang  berkualitas.
Gubernur  Sumatera  Selatan  dengan    memberikan    tambahan  penghasilan  pegawai terhadap  para  pegawai yang  telah  diamanatkan  dalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 4 Tahun  2013 tentang Tambahan  Penghasilan  Pegawai Negeri  Sipil  dan Calon  Pegawai Negeri  Sipil  di  lingkungan  pemerintah  Provinsi  Sumatera  Selatan.  Tambahan  Penghasilan Pegawai adalah tambahan penghasilan  yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri  Sipil  oleh  Pemerintah  Provinsi  Sumatera  Selatan di luar  gaji  dan tunjangan, dalam rangka  meningkatkan kesejahteraan umum pegawai berdasarkan peraturan perundang- undangan.
Tambahan  penghasilan  pegawai  diberikan  berdasarkan  jumlah  kehadiran  masing - masing  pegawai  sesuai  dengan  rekap  absensi fingerprint setiap  bulan.  Pegawai  yang  lupa mengabsen  saat datang dan  pulang  kerja,  tetapi  yang  bersangkutan  memang  bekerja  penuh, maka yang bersangkutan melalui  atasan langsung membuat surat pernyataan. Surat pernyataan tersebut paling  banyak 3 (tiga) kali  dalam 1 (satu) bulan. fingerprint dapat mengajukan Surat Pernyataan (SP).
Data  absensi fingerprint yang  didapat  dari  lapangan  menunjukkan  ada  beberapa pegawai yang mengajukan  Surat Pernyataan (SP) lebih  dari 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) bulan lebih  dari  3 (tiga)  kali  pengajuan  SP  dan hampir  seluruh  pengajuan  SP  dit erima oleh  atasan meskipun  lebih  dari  3  (tiga)  kali,  sehingga  jumlah  tambahan  penghasilan  pegawainya  tetap dibayar penuh.
Kejanggalan pada pelaksanaan Tambahan  Penghasilan Pegawai ini merujuk  pada sistem pengelolaan  Tambahan  Penghasilan  Pegawai itu sendiri, karena manajemen  atau pengelolaan pasti  akan  mempengaruhi  jalannya  program  dan  hasil  akhirnya,  yakni  tercapainya  tujuan program.
Pada  penelitian  ini  menggunakan  fungsi  manajemen  (Terry,  2013)  yaitu  (1) perencanaan  ( planning )  yaitu  sebagai  dasar  pemikiran  dari  tujuan  dan  penyusunan langkah-langkah  yang  akan  dipakai  untuk  mencapai  tujuan,  (2)  pengorganisasian ( organization ) yaitu sebagai cara untuk mengumpulkan orang-orang dan menempatkan mereka  menurut  kemampuan  dan  keahliannya  dalam  pekerjaan  yang  sudah direncanakan, (3) pengarahan ( actuating ) adalah tindakan, arahan, karena sesuatu tidak akan  terjadi  tanpa  melalui  tindakan,  dan  (4)  pengawasan  ( controlling )  dimaksudkan untuk  melaksanakan  penilaian  dan  koreksi  terhadap  proses  pekerjaan  yang  sedang berlangsung (Torang, 2013).

## KAJIAN TEORI
Pengelolaan
Pengeloaan menurut George R. Terry  (dalam Herlambang,  2013) adalah proses yang khas  terdiri  dari  tindakan planning,  organizing,  actuating, dan controlling yang penggunaannya secara ilmu dan seni untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sedangkan John D. Millet  (dalam Herlambang,  2013) mengemukakan  bahwa pengelolaan  adalah proses memimpin  dan  melancarkan  pekerjaan  dari  orang  yang  teroganisir  secara  formal  untuk mencapai tujuan. Disimpulkan  bahwa pengelolaan  bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan  tetapi  merupakan  rangkaian  kegiatan  yang  meliputi  fungsi-fungsi  manajemen,  untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

## POAC (Planning, Organizing, Actuating,Controlling)
Pada penelitian  ini  menggunakan  fungsi  manajemen  dari  George  R.  Terry  yaitu  (1) perencanaan  ( planning )  yaitu sebagai  dasar pemikiran  dari  tujuan dan penyusunan  langkah- langkah yang akan dipakai untuk mencapai  tujuan, (2) pengorganisasian  ( organization )  yaitu sebagai  cara  untuk  mengumpulkan  orang-orang  dan  menempatkan  mereka  menurut kemampuan  dan  keahliannya  dalam  pekerjaan  yang  sudah  direncanakan,  (3)  pengarahan ( actuating )  adalah tindakan, arahan, karena sesuatu tidak akan terjadi tanpa melalui  tindakan, dan  (4)  pengawasan  ( controlling )  dimaksudkan  untuk  melaksanakan  penilaian  dan  koreksi terhadap proses pekerjaan yang sedang berlangsung (Torang,  2013)
Teori  tersebut  adalah  fungsi-fungsi  manajemen,  alasan  pemilihan  teori  pengelolaan tersebut karena manajemen adalah bagian dari teori administrasi.  POAC berdasarkan pendapat Terry  telah  mencakup  seluruh  proses  dalam  kegiatan  pengelolaan,  mulai  dari  perencanaan sampai  evaluasi  pelaksanaan  program,  sehingga  dapat  mengukur  pengelolaan  tambahan penghasilan  pegawai  di  Biro  Humas  dan  Protokol  Sekretariat  Daerah  Provinsi  Sumatera Selatan.

## METODE PENELITIAN
Agar    penelitian    ini    lebih    terarah  serta    sesuai    dengan   tujuan    yang  diinginkan, penulis  menggunakan pendekatan  kualitatif  untuk  mengolah data-data  yang  diperoleh  dari lokasi  penelitian,   dimana  data  menurut Sugiyono (2012)   merupakan   data yang berbentuk kata, kalimat,  skema  dan gambar.    Variabel    dalam   penelitian    ini  terdiri    dari   4    (empat) dimensi    yaitu  perencanaan,  pengorganisasian,  pengarahan  dan  pengawasan.  Pada dimensi perencanaan  ada 3 (tiga) indikator, yakni  Penyusunan perangkat pelaksana  TPP,  tujuan TPP, dan persiapan pelaksanaan TPP. Dimensi pengorganisasian  ada 2 (dua) indikator, yakni standar operasional  prosedur  pelaksanaan  dan  pihak  yang  terlibat  dalam  pelaksanaan.  Dimensi pengarahan  ada 2 (dua)  indikator, yakni  komunikasi  dari atasan  ke pegawai  dan pembagian tugas.  Dimensi  terakhir  pengawasan  ada 2 (dua)  indikator,  yakni  sasaran  yang  diawasi  dan pihak yang terlibat dalam pengawasan.
Teknik   pengumpulan   data  dalam penelitian   ini   melalui:   (1)  Observasi,  dilakukan untuk  mengumpulkan    data dengan  cara    melakukan   pengamatan  terhadap   kegiatan  oleh sumber  penelitian  dengan    tujuan    mendapatkan    gambaran  serta    informasi    yang    jelas mengenai pengelolaan tambahan penghasilan pegawai di Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah  Provinsi  Sumatera  Selatan.  (2)  Wawancara,  adapun    pengertian    wawancara    ialah proses  memperoleh   data  atau  keterangan untuk  mencapai   tujuan  penelitian   yang dicapai melalui   kegiatan  komunikasi  verbal  berupa  percakapapan. (3)  Metode dokumentasi,  yaitu pengumpulan  data berupa foto atau media elektronik  lainnya seperti  rekaman   serta  melalui bahanbahan  tertulis  lainnya  seperti  laporan, gambar,  peraturan-peraturan,  dan  lain-lain.
Teknik  analisis  data melalui  beberapa  tahapan  yaitu: (1) Reduksi  data,  dimana  hasil wawancara  yang telah  didapat itu kemudian  dipahami  makna    apa   yang    dimaksud   dalam
wawancara  tersebut. (2)  Penyajian  data, bisa dilakukan dalam bentuk uraian  singkat, bagan, hubungan  antar  kategori, flowchart dan sejenisnya.  Dalam  penyajian  data dalam  penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif. (3) Penarikan kesimpulan, dalam penlitian kualitatif merupakan  temuan baru yang sebelumnya  belum pernah ada. Temuan  dapat berupa deskripsi atau  gambaran  suatu  objek  yang  sebelumnya  masing  remang-remang  atau  gelap  sehingga diteliti menjadi jelas.

## PEMBAHASAN

## A. Perencanaan

## 1. Penyusunan Perangkat Pelaksana TPP
Penyusunan  perangkat  daerah selaku  pelaksana  tambahan  penghasilan  pegawai  telah diatur langsung  di dalam  Peraturan  Gubernur  Provinsi  Sumatera  Selatan  No. 4  Tahun  2013 sejak peraturan tersebut di berlakukan, termasuk Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan selaku  perangkat  pelaksana  tambahan  penghasilan  pegawai.  Sekretariat  Daerah  Provinsi Sumatera  Selatan  juga  memberi  tanggung  jawab  terhadap  Biro  Humas  dan Protokol  untuk mendata hal yang berhubungan dengan tambahan penghasilan pegawai setiap bulannya.

## 2. Tujuan TPP
a. Meningkatkan Kinerja Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Kinerja  Pegawai  Negeri  Sipil  cukup  meningkat  setelah  berlakunya  tambahan penghasilan  pegawai.  Tambahan  penghasilan  pegawai  tidak  sepenuhnya  dapat meningkatkan  kinerja  dan produktivitas  pegawai  tetapi  setidaknya  dapat merubah kebiasaan  buruk pegawai  yang  terjadi pada sebelum  adanya tambahan  penghasilan pegawai.

## b. Meningkatkan Kualitas Layanan Pada Masyarakat
Tujuan  tambahan  penghasilan  pegawai  untuk  meningkatkan  kualitas  layanan  pada masyarakat  sangat  tepat, karena  masyarakat  sangat  peka  terhadap  penilaian  kualitas pelayanan  pemerintah.  Pelayanan  kepada  masyarakat  semakin  meningkat  berarti kinerja  pegawai juga meningkat dan pandangan masyarakat terhadap Biro Humas dan Protokol juga akan baik.

## c. Meningkatkan Kesejahteraan PNS dan CPNS
Tambahan  penghasilan  pegawai  dalam  tujuannya  untuk  mensejahterakan  Pegawai Negeri  Sipil  dan  Calon  Pegawai  Negeri  Sipil  cukup  berhasil,  tetapi  saat  tambahan penghasilan  pegawai  tidak dibayar  tepat waktu  pegawai  mengaku  kesejahteraannya berkurang  karena  tambahan  penghasilan  pegawai sangat  mempengaruhi  kesejahteran pegawai.

## 3. Persiapan Pelaksanaan TPP
a. Kriteria pegawai yang diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai
Perencanaan  penentuan  kriteria-kriteria  pegawai  yang  berhak  menerima  Tambahan Penghasilan  Pegawai  sudah  sangat  jelas.  Kriteria-kriteria  yang  dibuat  juga  telah direncanakan secara  matang sehingga  tidak ada pihak yang dirugikan dan merugikan, namun dalam hal implementasinya  masih belum sesuai kriteria-kriteria  tersebut.
b. Pengalokasian Anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai
Perencanaan pengalokasian dana anggaran tambahan penghasilan pegawai sudah cukup baik  dan  jelas,  karena  sejak  peraturan  di  terbitkan  telah  tertera  penjelasan  bahwa anggaran  akan  menyesuaikan  dengan keadaan  keuangan  Provinsi  Sumatera  Selatan, sehingga  seharusnya  pegawai  dapat memaklumi  jika  tambahan  penghasilan  pegawai diturunkan atau dinaikkan.

## c. Penyediaan Alat Absen Fingerprint
Perencanaan  penyediaan  mesin fingerprint disediakan  oleh  Biro  Umum  dan Perlengkapan. Penyediaan jumlah mesin fingerprint sebanyak 10 (sepuluh)  yang telah disesuaikan  dengan kebutuhan  pegawai.  Mesin fingerprint disebar  di setiap  biro,  di dekat  pintu  masuk  dan  diantara  biro-biro  untuk  memudahkan  pegawai  untuk mengabsen.

## B. Pengorganisasian

## 1. Standar Operasional  Prosedur pelaksanaan
Proses  pengorganisasian  penentuan  Standar  Operasional  Prosedur  pelaksanaan Tambahan  Penghasilan  Pegawai berdasarkan  SK Gubernur  Sumsel  No. 762/KPTS/  BKD.I/ 2014  Tanggal  17  Desember  2014  Tentang  Petunjuk  Teknis  Pemberian  Tambahan Penghasilan  (TPP)  PNS dan  CPNS. Standar pelaksanaan  yang  berlaku  diharapakan  dapat dipatuhi dengan baik oleh  seluruh  pelaksana  tambahan penghasilan  pegawai, namun  dalam pelaksanaan  belum maksimal  terutama konsistensi  pegawai dan atasan masih  sangat rendah untuk mematuhi peraturan yang berlaku.

## 2. Pihak yang Terlibat dalam Pelaksanaan
a. Pengawas Jalannya Tambahan Penghasilan Pegawai
Pengawas jalannya tambahan penghasilan pegawai adalah atasan langsung dari masing- masing  pegawai,  tetapi  secara  tidak langsung  pegawai  dapat saling  mengawasi  saat proses pelaksanaan tambahan penghasilan  pegawai tersebut.

## b. Pelaksana Program TPP
Pengorganisasian  pihak yang terkait dalam mengelola  tambahan penghasilan  pegawai di Biro  Humas  dan Protokol adalah  kepala  Biro  Humas  dan  Protokol,  kepala-kepala bagian, kepala-kepala  sub bagian,  dan seluruh  pegawai. Atasan memerintahakan  agar pegawai-pegawainya  dapat  bekerjasama  dalam  proses  pelaksanaan  tambahan penghasilan pegawai, serta pegawai dapat bekerjasama dengan atasan untuk mengatasi kendala-kendala yang ada dalam proses pelaksanaan.

## c. Pemelihara Alat Absen Fingerprint
Seluruh  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  menggunakan  mesin fingerprint harus  ikut memelihara  mesin fingerprint .  Penanganan  dari masalah-masalah  yang  terjadi dalam penggunaan mesin fingerprint akan ditangani oleh Biro Umum dan Perlengkapan yang berwenang langsung.
C. Pengarahan
1. Pengarahan dari Atasan ke Pegawai
a. Partisipasi  Pengambilan Keputusan dan Tindakan
Pengarahan  yang  diberikan  oleh  kepala  biro  tentang  pengambilan  keputusan  dan tindakan telah diperintahkan kepada kepala bagian dan kepala sub bagian. Pengambilan keputusan  yang  diambil  oleh  kepala  bagian  dan  kepala  sub  bagian  juga mempertimbangkan  pendapat pegawai.

## b. Memotivasi  Pegawai
Motivasi dari atasan kepada pegawainya di Biro Humas dan Protokol belum dilakukan secara  optimal.  Minimnya  waktu untuk berdiskusi  dengan atasan juga masih  menjadi permasalahan  yang  dirasakan  oleh  pegawai.  Pegawai  tetap  mengharapkan  adanya motivasi-motivasi  yang diberikan oleh atasan agar terjalin hubungan yang semakin baik serta akan berpengaruh dalam peningkatan kinerjanya.

## 2. Pembagian Tugas
a. Atasan Sebagai Pengawas Jalannya Tambahan Penghasilan Pegawai
Pengawas  memiliki  beberapa  tugas  untuk  dijalankan  dan  di  pertanggungjawabkan. Ketujuh poin tersebut telah dijalankan  meskipun  belum  sepenuhnya  dapat dijalankan secara  rutin  karena  kendala  internal  bukan  karena  pihak  pengawas  yang  tidak menjalankan  tugasnya.

## b. Seluruh  PNS  dan  CPNS  Sebagai  Pelaksana  Program  Tambahan  Penghasilan Pegawai
Informasi  yang  diberikan  untuk  pelaksana  tambahan  penghasilan  pegawai  masih rendah, selain  itu Sekretariat Daerah  Provinsi  Sumatera  Selatan dan Biro  Humas dan Protokol  juga  tidak memberikan  sosialisasi  tentang  tambahan  penghasilan  pegawai ketika  mulai  di  terapkan,  sehingga  masih  ada  pegawai  yang  dinilai  belum  paham tentang apa yang harusnya mereka laksanakan.

## D. Pengawasan
1. Sasaran pengawasan
a. Seluruh  PNS dan CPNS Biro  Humas  dan Protokol  Sekretariat  Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Pengawasan dilakukan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil  di  Biro  Humas  dan  Protokol.  Pegawai  diawasi  oleh  atasan  masing-masing, termasuk kepala sub bagian dan kepala bagian.

## b. Alat Absen Fingerprint
Pegawai  Biro  Humas  dan  protokol  hanya  mengawasi  mesin fingerprint saat menggunakan  mesin fingerprint tersebut,  jika  terjadi  kendala  teknis  pegawai  Biro Humas dan Protokol akan segera melapor kepada Biro Umum dan Perlengkapan.
2. Pihak yang terlibat  dalam Pengawasan
a. Metode Pengawasan Yang Diterapkan
Metode  pengawasan  yang  diterapkan  pada  pelaksanaan  tambahan  penghasilan pegawai di Biro Humas dan Protokol adalah metode pengawasan campuran, dimana pengawas  dapat  mengawasi  secara  langsung  dan  tidak  langsung.  Pengawasan langsung  yakni  pengawas  mengamati,  meneliti,   memeriksa,  mengecek   sendiri    di tempat  pekerjaan,  dan  menerima laporan-laporan   secara  langsung  dari  pelaksana.
Pengawasan  secara  tidak  langsung  pengawas  mempelajari  laporan-laporan  yang diterima  dari  pelaksana    baik    lisan    maupun    tulisan,  dan mempelajari    pendapat pegawai.
b. Kendala Dalam Pengawasan
Kendala  yang  terjadi  dalam  pengawasan  adalah  rentannya  mesin fingerprint mengalami  permasalahan  teknis, kelalaian  pegawai dalam pengurusan lampiran  data administrasi yang bersangkutan dengan absensi, dan kurang tegasnya pihak pengawas dalam mengawasi dan menegakkan aturan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian,  disimpulkan  bahwa 1)  Perencanaan  dalam  pengelolaan tambahan  penghasilan  pegawai  di  Biro  Humas  dan  Protokol  Sekretariat  Daerah  Provinsi Sumatera Selatan sudah baik, hal ini dapat dilihat dari peraturan yang sudah sangat tepat untuk diberlakukan,  namun  dalam  pelaksanaan  tidak  semua  hal  dalam  perencanaan  diterapkan dengan baik.  2) Pengorganisasian  dalam pengelolaan  tambahan  penghasilan  pegawai di Biro Humas  dan Protokol Sekretariat  Daerah Provinsi  Sumatera  Selatan cukup  baik, tetapi dalam pelaksanaannya  yang  sesuai  dengan standar operasional  prosedur masih  belum  baik,  hal  ini dikarenakan kurangnya kesadaran seluruh pegawai untuk mematuhi peraturan. 3) Pengarahan dalam  pengelolaan  tambahan  penghasilan  pegawai  di  Biro  Humas  dan Protokol  Sekretariat Daerah  Provinsi  Sumatera  Selatan  belum  cukup  baik,  karena  komunikasi  pegawai  dengan atasan  masih  kurang  baik,  sehingga  menjadi  salah  satu faktor  pegawai  kurang  disiplin  dan semangat dalam bekerja. 4) Pengawasan dalam pengelolaan tambahan penghasilan  pegawai di Biro  Humas  dan Protokol  Sekretariat  Daerah  Provinsi  Sumatera  Selatan  belum  cukup  baik, karena  kurangnya  ketegasan  pihak  pengawas  dalam  mengawasi  dan  rendahnya  tingkat konsistensi pengawas dalam memberlakukan sanksi-sanksi.  Kesimpulan berdasarkan beberapa poin  uraian  di atas adalah  Pengelolaan  Tambahan  Penghasilan  Pegawai  di Biro  Humas  dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan kurang baik.
Rekomendasi  yang  peneliti  berikan  adalah  sebaiknya  diadakan  peninjauan  ulang mengenai  pelaksanaan  tambahan  penghasilan  pegawai  dengan  dilakukannya  evaluasi pelaksanaan,  pihak  pengawas  bersikap  lebih  tegas  dalam  mengawasi  dan  konsisten  dalam pemberlakuan  aturan  dan  dalam  pengambilan  keputusan  mengenai  sanksi,  meningkatkan komunkasi  antara  atasan  dan  pegawainya  dalam  bentuk  diskusi  yang  baik  dalam  sebuah pengambilan keputusan. Atasan dapat melakukan pertemuan yang dijadwalkan dengan seluruh pegawainya  untuk  berdiskusi  mengenai  kendala-kendala  kerja  dan  evaluasi  kerja  serta pemecahan  masalahnya.  Terakhir,  pentingnya  pemberian  motivasi  kepada  pegawai  dapat dengan  mengundang  motivator  atau  pemberian  motivasi  berbentuk  materil,  sehingga mendorong semangat kerja pegawai.

## DAFTAR PUSTAKA
Kutipan Buku :
Herlambang, S. (2013). Pengantar Manajemen . Gosyen Publishing.
Sugiyono. (2012). Metode Penelitian  Administrasi .  Alfabeta.
Terry,  G. (2013). Prinsip-Prinsip  Manajemen . Bumi Aksara.
Torang, S. (2013). Organisasi & Manajemen. Alfabeta.
Peraturan Gubernur Sumsel No. 4 tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan CPNS dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
SK Gubernur  Nomor 762/KPTS/BKD.I/ 2014 Tanggal  17 Desember  2014 Tentang Petunjuk Teknis  Pemberian Tambahan  Penghasilan (TPP) PNS dan CPNS
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil  Negara.
Peraturan    Menteri    Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006  tentang  Pedoman  Pengelolaan Keuangan daerah.