## Implementasi Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Samarinda)
Ratih Dwi Anggraini Puspitaningtyas Krisnowo 1 , Sintya Rosi Juniarni 2 Uratihpuspita@uwgm.ac.id, Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Indonesia 1 sintyarosi27@gmail.com, Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Indonesia 2

## Abstract

## Background:
Talking about Restorative Justice and diversion approach as stipulated in Law Number 11 0f 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, Avoiding stigmatization of child facing the law is a form  of substance and the main goal is to keep children away rom the judicial process, with the hope children can return and be accepted in social environment reasonably.  Many cases Involving children, both children as perpetrator, children as victim and  children  as  witnesses  make  the  restorative  justice  process  through  diversion  an  action  that  must  be  done considering the importance of child protection and the involvement and role of  all parties to find solutions in the overcoming problems so that things can go well, produce good decisions and agree not be retaliate against each other.

## Research Method:
The author takes the location of the research in the Samarinda District Court, the research method is empirical juridical  using  primary  legal  materials  through  legislation,  case  approach  and  statute  approach  and  qualitative analysis.

## Findings:
The settlement of cases of all children facing the law in the Samarinda District Court is mostly resolved using or litigation. This happens because the reason that the case of the child facing the law is not qualified Conclusion:
The confusion that occurs is caused by 5 factors, legal factors themselves, factors of  understanding and knowledge of the law, fasilities factors, factors of society and cultura factors.
Keywords: Implementation; Diversion; Child.

## Abstrak

## Latar Belakang:
Berbicara  tentang  keadian  restoratif  dan  diversi  sebagaimana  yang  diatur  daam  UU  Nomor  11  Tahun  2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum adalah suatu bentuk substansi dan tujuan utama guna menjauhkan anak dari proses peradilan dengan harapan anak bisa kembali dan diterima dalam lingkungan sosial secara wajar. Banyaknya kasus yang  melibatkan anak, baik anak  sebagai  korban  dan/  atau  status  saksi  menjadikan  proses  keadilan  restoratif  melalui  diversi  merupakan tindakan  yang wajib dilakukan  mengingat pentingnya perlindungan terhadap anak dan keterlibatan  serta peran serta  dari  semua  pihak  guna  mencari  solusi  dalam  mengatasi  masalah  agar  segala  sesuatunya  dapat  berjalan dengan baik, menghasilkan keputusan yang baik serta bersepakat untuk tidak membalas satu sama lain.

## Metode Penelitian:
Penulis mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Samarinda, metode penelitian adalah yuridis empiris dengan  menggunakan  bahan  hukum  primer  Peraturan  Perundang  -  Undangan,  Metode  pedekatan  kasus  ( Case Approach ) dan pendekatan perundang – undangan ( statute approach ) serta Tenik analisa kualitatif.

## Hasil Penelitian:
Penyelesaian perkara dari seluruh perkara anak yang berhadapan dengan hukum di Pengadian Negeri Samarinda lebih  banyak diselesaikan dengan  menggunakan atau secara  litigasi. Hal tersebut terjadi karena  alasan perkara anak yang berhadapan dengan hukum tersebut tidak memenuhi syarat.

## Kesimpulan:
Kendala yang terjadi disebabkan 5 faktor yakni faktor hukum itu sendiri, pemahaman dan pengetahuan hukum, sarana dan fasilitas, faktor masyarakat serta faktor kebudayaan.
Kata Kunci: Implementasi; Diversi; Anak.
DOI : - Received :  July 2022 Accepted :  July 2022 Published :  August 2022 Copyright Notice : Authors  retain  copyright  and  grant  the  journal  right  of  first  publication with  the work  simultaneously  licensed  under  a Creative  Commons  Attribution  4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.

## 1. PENDAHULUAN
Anak adalah karunia serta amanah  yang  diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa  yang mana dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak pada dasarnya  sedang  menjajaki  dan  berproses  dalam  tumbuh  kembangnya  yang  belum  matang sempurna  baik  fisik,  psikis  maupun  sosial.  Pada  masa  perkembangan  dan  pertumbuhannya, anak  sangatlah  rentan  akan  gangguan  –  gangguan  baik  dari  faktor  internal  maupun  faktor eksternal,  oleh  karenanya  diperlukan  jaminan  guna  memberikan  perlindungan  dan  jaminan terhadap keberlangsungan hidupanak.
Anak  peranan  khusus  dalam  keberlangsungan  bangsa  dan  negara  dikemudian  hari, karenanya setiap anak sangatlah perlu mendapatkan kesempatan dan kebebasan yang  seluas – luasnya agar dapat berkembang dan tumbuh secara optimal baik dari segi fisik, mental, sosial serta  memiliki  akhlak  yang  mulia.  Perlunya  upaya  perlindungan  guna  memberikan  jaminan serta kesejahteraan terhadap hak – hak anak serta perlakuan tanpa diskriminasi.
Pasal  28B  Undang  –  Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  atau disingkat UUD 1945 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan  diskriminasi.  Hak  –  hak  tersebut  perlu  dilakukan  agar  masing  –  masing  anak  dapat dilindungi dan diperlakukan dengan adil, dapat bersekolah dengan tenang, tumbuh sehat serta didengar  pendapatnya,  karenanya  peranan  negara  penting  untuk  pemenuhan  hak  –  hak tersebut. 1
Namun dalam kehidupan sehari – hari, tidak setiap anak memiliki dan dan mendapatkan kesempatan akan kehidupan yang layang dalam peaksanan tumbuh kembangnya. Ketika anak
1 Lihat Pasal 28B Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

## Implementasi Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum
(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Samarinda)
Ratih Dwi Anggraini Puspitaningtyas Krisnowo, Sintya Rosi Juniarni
berada  dalam  situasi  dan  lingkungan  yang  kurang  baik  hal  tersebut  bisa  berakibat  pada perkembangan kepribadiannya. Berusia muda, keadaan emosi yang belum matang atau masih labil  membuat  dan  menjadikan  mereka  mudah  melakukan  kejahatan  atau  perbuatan  tidak terpuji lainnya.
Anak  yang  melakukan  kejahatan  atau  yang  melakukan  tindakan  kriminal  biasanya sangat dipengaruhi oleh faktor – faktor lain yang ada di luar dari anak tersebut. Faktor – faktor tersebut  adalah  pergaulan,  teman  berkumpul  dan  bermain  serta  pendidikan.  Proses  melihat, mendengar kemudian meniru merupakan proses awal anak melakukan tindak pidana, ataupun karena  pengaruh  tidak  baik  dan  negatif  dari  orang  yang  sudah  dewasa  yang  berada  di lingkungan tinggalnya.
Anak  yang  melakukan  tindak  pidana,  melawan  serta  melakukan  pelanggaran  hukum pada dasarnya tidak layak untuk berikan hukuman apalagi kemudian dipenjara. Pembinaan dan bimbingan merupakan tindakan yang pantas sehingga bisa menjadikan mereka lebih baik lagi dan  tumbuh  serta  berkembang  denan  dan  seperti  anak  normal  lainnya.  Dalam  artian  tidak semua  permasalahan  yang  menjadikan  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana  atau  anak  yang berhadapan  dengan  hukum  bisa  dihukum  dan  diperlakukan  layaknya  hukum  kepada  orang dewasa.
Salah satu solusi yang bisa digunakan dalam penyelesaian pada anak yang berhadapan dengan hukum ialah sebagaimana yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  yakni  dengan  upaya  diversi.  Memberikan  aternatif dalam penyelesaian ketika anak berhadapan dengan hukum tanpa harus menyelesaikan melalui sidang formal atau persidangan formal menjadikan bagian dari pendekatan yang berkeadilan demi kepentingan yang terbaik bagi anak serta mempertimbangkan pula keadilan bagi korban atau biasa disebut dengan restorative justice.
Diversi  merupakan  proses  awal  yang  harus  dilalui  dan  ditempuh  bagi  anak  yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku tindak pidana ataupun sebagai korban. Dalam tingkat  peradilan,  diversi  diakukan  dalam  musyawarah  oleh  para  pihak  guna  mencari penyelesaian atau solusi terkait tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Jika antara para pihak telah bersepakat, maka Ketua Pengadilan akan mengesahkan Penetapan tentang Kesepakatan Diversi. Tetapi apabila dalam musyawarah diversi antara para pihak tidak tercapai kesepakatan dan  mufakat,  maka  proses  penyelesaiannya  akan  dilanjutkan  dan  diteruskan  ke  tahap berikutnya yakni proses persidangan anak.
Upaya untuk mendahulukan dan mengutamakan kepentingan terbaik untuk anak adalah dengan  menyelenggarakan  penyelesaian  perkara  di  luar  persidangan  yang  tujuannya  ialah untuk dapat menyelesaikan konflik serta permasalahan yang terjadi akibat tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Saat korban dan pelaku telah bersepakat  untuk berdamai maka dengan sendirinya akan membebaskan dari rasa bersalah pada anak yang berhadapn dengan hukum.
Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 6 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, Tujuan dari Upaya diversi adalah untuk : 2
a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses persidangan;
c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan;
e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.
Sudarto  mengatakan  bahwa  kegiatan  pemerikasaan  yang  dilakukakn  oleh  aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, serta pejabat lainnya diandaskan pada prinsip demi kepentingan anak atau melihat apa yang terbaik untuk kesejahteraan anak yang bersangkutan dengan tanpa mengurangi kepedulian dan perhatian kepada kepentingan masyarakat. 3
Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  4  Tahun  2014  Tentang  Pedoman  Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak menyatakan bahwa diversi dapat dilakukan dalam hal dan terhadap tindak pidana yang dilakukan anak dengan ancaman pidana dibawah 7 (tujuh ) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Diversi menegaskan tentang materi penting yang terkandung dalam Perma No. 4 Tahun 2014 yakni berkaitan dengan usia anak, yang mana diversi akan diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi  beum  berumur  18  (delapan  belas)  tahun  atau  telah  berumur  12  (dua  belas)  tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
Selain itu, pengaturan penting lain dari diversi sesuai dengan Perma No. 14 Tahun 2014 ialah mengenai kewajiban hakim mengupayakan diversi dalam perkara anak yang berhadapan dengan  hukum  yang  didakwa  meakukan  tindak  pidana  dengan  ancaman  penjara  dibawah  7 tahun ataupun lebih dari 7 tahun.
Pengadilan  yang  juga  merupakan  salah  satu  bagian  dari  komponen  sistem  peradilan pidana  anak  merupakan  tempat  berjalan  serta  berlangsungnya  proses  peradilan,  sedangkan
2 Lihat Pasal 6 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.
3 Setya Wahyudi, 2009, Penegakan Peradilan Pidana Anak Dengan Pendekatan Hukum Progresif Dalam Rangka Perlindungan Anak, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 9 Nomor 1.

## Implementasi Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum
(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Samarinda)
Ratih Dwi Anggraini Puspitaningtyas Krisnowo, Sintya Rosi Juniarni
terkait dengan kewenangan mengadili berada pada lembaga kehakiman.  Hakim yang diberikan tugas untuk menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum haruslah seorang hakim anak.
Selain  itu,  penyelesain  perkara  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  di  pengadilan negeri  merupakan  tahapan  terakhir  dari  anak  yang  berhadapab  dengan  hukum  dapat diupayakan diversi sebelum anak tersebut masuk ke proses persidangan. Tahapan diversi yang di  pengadilan  negeri  akan  menjadi  penentu  kasus  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum tersebur berakhir dengan diversi atau masuk dalam proses persidangan.
Persidangan perkara anak di Pengadilan Negeri Samarinda dalam kurun waktu  antara Bulan  Januari  sampai  dengan  Desember  2021  terdapat  10  (sepuluh)  perkara  tindak  pidana pencurian yang dilakukan oleh anak – anak. Penyelesaian perkara tersebut sampai pada tahap persidangan  dikarenakan  para  pihak  tidak  mencapai  mufakat  dalam  musyawarah  diversi. Berkaitan  dengan  hal  tersebut  di  atas,  tulisan  ini  akan  mengkaji  lebih  lanjut  tentang implementasi  atau  penerapan  diversi  serta  kendala  yang  dialami    daam  penyelesaian  tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang berhadapan dengan hukum.

## 2. METODE PENELITIAN
Penulis  mengambil  lokasi  penelitian  di  Pengadilan  Negeri  Samarinda,  metode penelitian dalam tulisan ini adalah yuridis empiris dengan menggunakan bahan hukum primer ialah  Peraturan  Perundang  –  Undangan  dan  bahan  hukum  sekunder  diperoleh  dari  artikel, makalah serta jurnal yang membahas tentang diversi. Metode pedekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah  pendekatan  kasus  ( Case  Approach )  digunakan  dalam  memperoleh  data tentang kronologi dari suatu peristiwa pidana anak, pasal yang didakwakan serta sanksi yang dijatuhkan  dan  perundang  –  undangan  ( statute  approach )  digunakan  guna  memperoleh keterangan  akan  penerapan  hukum  diversi  terhadap  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum berdasarkan  peraturan  perundang  –  undangan.  Tenik  analisa  data  menggunakan  teknik  data kualitatif.

## 3. PEMBAHASAN

## 3.1. Implementasi Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di
Pengadilan Negeri Samarinda.
Di  Pengadilan  Negeri  Samarinda  jumlah  perkara  anak  yang  berhadapan  dengan hukum  tahun  2021  sekitar  33  kasus.  Dari  sekian jumlah  perkara anak  yang  berhadapan dengan  hukum  yang  ditangani  oleh  Pengadilan  Negeri  Samarinda,  tidak  semua  perkara yang melibatkan anak yang beradapan dengan hukum dapat diselesaikan melalui proses
diversi.  Berdasarkan  wawancara  penulis  dengan  Hakim  Anak  pada  Pengadilan  Negeri Samarinda menyatakan bahwa proses diversi pada perkara anak yang berhadapan dengan hukum  hanya  dapat  dilakukan  jika  telah  memenuhi  syarat  yang  telah  diatur  dalam peraturan perundang – undangan yakni tindak pidana yang dilakukan ancaman pidananya tidak  lebih  dari  7  (tujuh)  tahun  dan  bukan  merupakan  pengulangan  tindak  pidana (Residivis).
Sebagaimana  yang  tertuang  dalam  penjelasan  Undang  –  Undang  Nomor  11  Tahun  2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak : 4
Keadilan Restoratif merupakan proses Diversi yang mana dalam prosesnya semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu secara bersama – sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan  melibatkan  korban,  anak,  masyarakat  dalam  mencari  solusi  untuk  memperbaiki, rekonsiliasi dan menentrakan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Perkara anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di Pengadian Pidana Anak yang berada di lingkungan  Peradian  Umum.  Namun,  sebelum  masuk  proses  peradilan,  para  penegak hukum,  keluarga  dan  masyarakat  wajib  mengupayakan  proses  diversi  berdasarkan pendekatan keadilan Restoratif.
Dari  penjelasan  tersebut  di  atas  dapatlah  disimpulkan  bahwasanya  diversi  akan  berjalan  dan terlaksana apabila semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana hadir dan secara bersama – sama mencari solusi guna perbaikan dan kepentingan anak dikemudian hari.
Jika merujuk pada ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak “ Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan Orang Tua/ walinya, Korban dan Orang Tua/ Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan Pendekatan Keadilan Restoratif “. 5 Merujuk pada ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam  Proses  Penyelesaian  Perkara  Yang  melibatkan  Anak  (Anak  Berhadapan  dengan  Hukum) terlebih dahulu haruslah diupayakan untuk melaksanakan Proses Diversi, namun jika dalam Proses tersebut  tidak  berhasil  atau  gagal  memenuhi  kesepakatan  barulah  proses  penyelesaian  perkara tersebut dilaksanakan dengan proses litigasi.
Penyelesaian perkara dari seluruh perkara anak yang berhadapan dengan hukum di Pengadian Negeri  Samarinda  terutama  Tahun  2021  lebih  banyak  diselesaikan  dengan  menggunakan  atau secara litigasi. Dari data yang didapat penulis melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)
4 Lihat Penjelasan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak
5 Lihat Ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

## Implementasi Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum
(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Samarinda)
Ratih Dwi Anggraini Puspitaningtyas Krisnowo, Sintya Rosi Juniarni
Pengadilan  Negeri  Samarinda,  terdapat  33  kasus  Anak  Berhadapan  dengan  Hukum.  Perkara Pencurian  12  Kasus,  Perkara  Narkotika  7  Kasus,  Perkara  Perlindungan  Anak  11  Kasus,  Perkara Pengeroyokan  1  Kasus,  Perkara  Kepemilikan  Senjata  Api  1  Kasus. 6 Dari  beberapa  pekara  yang melibatkan Anak Berhadapan dengan Hukum memang tidak semua bisa diselesain dengan diversi, Perkara  Pencurian  salah  satunya  adalah  perkara  yang  dapat  diselesaikan  melalui  proses  diversi. Penyelesaian perkara secara litigasi dilakukan karena Proses Diversi gagal mencapai kesepakatan sebagaimana mestinya dan para pihak yang terlibat tidak hadir tanpa alasan yang jelas.
Dalam  pelaksanaan  proses  diversi,  pihak  –  pihak  yang  harus  hadir  ialah  pihak  pelaku  dan keluarga  pelaku,  pihak  Bapas  untuk  mendampingi  pelaku  serta  pekerja  sosial  profesional  yang mendampingi korban adalah anak – anak. Perkara anak yang memenuhi syarat yang diatur dalam ketentuan diversi ialah ancaman pidana kurang dari 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan  tindak pidana  pengulangan.  Tetapi,  selain  itu  pihak  dari  korban  dan  keluarga  korban  tentunya  harus menyetujui upaya diversi ini. Karena tanpa persetujuan korban tidak mungkin proses diversi dapat dilaksanakan.
Kenyataan yang terjadi, dalam pelaksanaannya korban tidak menghendaki jika pekara tersebut dalam  proses  penyelesaiannya  dilaksanakan  dengan  diversi,  anggapan  dari  pihak  korban  ialah hukuman yang adil dalam artian perbuatan yan dilakukan oleh pelaku harus diproses sampai dengan kepersidangan sehingga harapan korban untuk memberikan efek jera kepada pelaku bisa terlaksana.
Namun adapun faktor lain yang juga menyebabkan proses diversi tidak berhasil, hal tersebut terjadi karena tidak adanya titik temu yang dalam artian bahwa tidak tercapainya kata mufakat atau kesepakatan dikarenakan pihak korban meminta pihak dari pelaku membayar uang dengan nominal yang sangat besar namun dari pihak pelaku tidak menyanggupi permintaan dari korban. Ketentuan Pasal  11  Undang  –  Undang  Nomor  12  Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak menyatakan bahwasanya salah satu hasil dari kesepakatan diversi ialah dalam bentuk perdamaian dengan  atau  tanpa  ganti  kerugian. 7 Tetapi    jika  kesepakatan  perdamaian  dengan  ganti  kerugian dipilih namun satu sisi justru memberatkan pelaku dan keluarga sehingga mau tidak mau menerima saja jika memang proses diversi tidak tercapai atau tidak ada kesepakatan dan melanjutkan perkara ke persidangan mengingat nominal uang yang diminta oleh korban sedangkan pelaku hanya berasal dari keluarga sederhana.
Selain itu, hal lain yang menyebabkan pelaksanaan proses diversi gagal di Pengadilan Negeri Samarinda ialah karena salah satu pihak atau para pihak tidak hadir pada saat pelaksanaan proses diversi. Seperti yang terjadi, dalam perkara anak  yang berhadapan dengan hukum pada dasarnya anak sebagai pelaku wajib di dampingi oleh orang tua ataupun wali yang sah, namun saat pelaksaan orang  tua  ataupun  wali  yang  sah  dari  pelaku  anak  tidak  hadir.  Hal  demikian  juga  membatalkan
6 Sistem Informasi  Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Samarinda.
7 Lihat 11 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
proses  diversi.  Kemudian  setelah  ditetapkan  tanggal  dan  waktu  pelaksanaan  proses  diversi  atas perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku atau anak yang berhadapan dengan hukum, korban tidak  hadir  tanpa  keterangan  yang  jelas  atas  kendala  apa  yang  menyebabkan  korban  tidak  hadir, maka proses diversi juga akan gagal. Begitu pula jika pihak – pihak lain baik dari segi pelaku anak, korban dan saksi serta pihak lain yang seharusnya menjadi bagian dalam proses diversi tidak hadir tanpa keterangan yang jelas atas ketidakhadirannya juga membuat proses diversi gagal.
Kemudian dalam ketentuan Pasal 13 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, salah satu hal yang juga membuat proses diversi yang awalnya berhasil tapi kemudian akan berlanjut ke proses peradilan ialah karena Kesepakatan diversi tidak dilaksanakan, 8 hal yang seharusnya bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan kesepakatan namun pada akhirnya justru tidak terlaksana dengan baik  hanya karena  tidak  komitmennya salah satu pihak dan  sudah pasti akan berdampak terhadap perkara yang sedang dihadapi Anak.
Hakim anak serta Pengadilan Negeri Samarinda telah mengupayakan proses diversi dalam setiap perkara  yang  melibatkan  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana  ataupun  korban  anak  dari  tindak pidana.
Sebagaimana  yang  tertuang  dalam  Pasal  6  Undang  –  Undang  Nomor  11  Tahun  2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Diversi Bertujuan : 9
a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
b. Menyelesaikan Perkara Anak di luar proses peradilan;
c. Menghindarkan Anak dari perampasan Kemerdekaan;
d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.
Tujuan diversi sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 6 Pasal 6 Undang – Undang Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  sudah  berupaya  dan dilaksanakan,  namun  dalam  pelaksanaannya  belum  sepenuhnya  berhasil  mengingat adanya hal – hal yang membatalkan dan mengagalkan proses diversi dalam penyelesaian perkara yang mana anak sebagai pelaku tindak pidana atau anak yang berhadapan dengan hukum  serta  anak  sebagai  korban  dari  tindak  pidana.  Pada  saat  berlangsungnya persidangan, Hakim Anak juga sudah sangat aktif mengarahkan kedua belah pihak untuk melakukan  dan  melaksanakan  proses  diversi  dalam  penyelesaiannya  guna  mencapai perdamaian antara Korban dan Anak, menyelesaikan Perkara Anak di luar proses peradilan serta menghindarkan Anak dari perampasan Kemerdekaan. Hakimpun juga memberikan gambaran  terkait  akibat  putusan  dan  lain  sebagainya  kepada  pihak  korban,  namun
8 Ibid. Pasal 13
9 Ibid. Pasal 6

## Implementasi Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum
(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Samarinda)
Ratih Dwi Anggraini Puspitaningtyas Krisnowo, Sintya Rosi Juniarni
seringkali pihak korban tidak mau tau, tidak peduli dan tetap ingin melanjutkan perkara tersebut ke proses persidangan. Kadangkala, ada rasa puas dari pihak korban jika perkara tersebut lanjut sampai dengan proses persidangan, adapula pula yang beranggapan bahwa hukum yang adil ialah ketika pelaku dihukum yang dalam kaitannya ini adalah anak yang berhadapan dengan hukum tersebut diadili di muka persidangan.

## 3.2. Kendala Yang Di Hadapi dalam Proses Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan
Dengan Hukum di Pengadilan Negeri Samarinda.
Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan  Pidana Anak.  Pendekatan restoratif dalam  pidana anak wajib diakukan dalam penyelesain perkara anak, hal ini menunjukkan akan jaminan serta perlindungan atas semua kepentingan anak sehingga terhindar dari segala efek buruk yang ada dalam pemidanaan yang lebih mengedepankan keadilan distributif. Keadilan restoratif yang merupakan bentuk penyelesain perkara akan diwujudkan dalam bentuk diversi.
Soerjono  Soekamto  berpendapat  bahwa  masalah  pokok  dalam  penegakan  hukum terletak pada faktor – faktor yang mempengaruhinya yakni : 10
1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum;
3. Faktor sarana atau fasiitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat;
5. Faktor kebudayaan.
Dari 5 faktor yang mempengaruhi  penegakan hukum menurut Soerjono Soekamto jika dikaitkan dalam penulisan ini  yakni :
a) Faktor hukumnya sendiri;
Pancasila  merupakan  Ideologi  Bangsa  Indonesia,  karenanya  daam membuat hukum tidaklah boleh bertentangan dengan Ideologi tersebut. Undang –  undang  haruslah  dibuat  sesuai  dengan  kondisi  dan  situasi  serta  keadaan masyarakat,  oleh  karena  ittu,  para  penyusun  Undang  –  Undang  haruslah menyesuaikan  ketentuan  dalam  membuat  peraturan  perundang  –undangan. Sejak Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 Pengadilan Anak diubah menjadi Undang  –  Undang  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak,  lahirlah  dan  terjadilah  perubahan  pemikiran  dan  pemahaman  hukum
10 Soerjono Soekanto, 2005, Faktor – Faktor Yang Mempengruhi Penegakan Hukum , Jakarta, PT. Raja Grafindo.
dalam  sistem  peradilan  anak  yang  dahulu  bersifat  absolute  dan  masih mengutamakan  dan  mengedepankan  bahwa  setiap  perbuatan  pidana  haruslah dibalas dengan perbuatan yang setimpal tidak sesuai dan bertentangan dengan perkembangan  hukum  di  masyarakat  karena  belumnya  memberikan  rasa  adil bagi Anak.
Keberadaan  dan  lahirnya  Undang  –  Undang  Nomor  11  Tahun  2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan peluang kepada Anak yang berhadapan  dengan  hukum  untuk  secara  bersama  –  sama  dengan  melibatkan pelaku,  korban,  keluarga  pelaku/  korban  dan  pihak  –  pihak  lain  yang  terkait mencari  penyelesaian  yang  adil  agar  Anak  bisa  kembali  berkontribusi  dan berpartisipasi  dalam  masyarakat  tanpa  diskriminasi  dan  niat  untuk pembalasanha  ini  yang  biasa  disebut  sebagai  pendekatan  Keadilan  Restoratif. Selain itu,  keadilan  restoratif  juga  mempunyai  tujuan  mengangkat  harkat  dan martabat  anak  karena  pada  dasarnya  setiap  anak  mempunyai  hak  untuk mendapatkan perlindungan, yang bukan hanya selalu menekankan pada sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, melainkan sebagai sarana untuk kesejahteraan anak.
b) Faktor penegak hukum;
Faktor  penegak  hukum  disini  dikaitkan  dengan  pengetahuan  dan pemahaman tentang hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 Undang – Undang  Nomor  11  tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak. Pemahaman dan pengetahuan hukum yang berbeda – beda dari penegak hukum dipengaruhi  oeh  perkara  yang  juga  berbeda  –  beda tetapi  walaupun  demikian tujuan utamanya adalah kepentingan anak.
Beragamnya  jenis  perkara  yang  mana  melibatkan  anak  berhadapan dengan  hukum  di  Pengadilan  Negeri  Samarinda  membuat  pemahaman  dan pengetahuan dalam setiap prosesnya juga berbeda – beda. Proses diversi yang selayaknya  dilaksanakan  ketika  anak  berhadapan  dengan  hukum  tidak  serta merta  bisa  terlaksana  walaupun  Hakim  anak  sudah  mengupayakan  proses diversi tersebut terjadi. Kegagalan proses diversi juga kadangkala dipengaruhi oleh  faktor  –  faktor  lain  yang  berada  diluar  kendali  dan  keinginan  penegak hukum.

## Implementasi Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum
(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Samarinda)
Ratih Dwi Anggraini Puspitaningtyas Krisnowo, Sintya Rosi Juniarni
Setiap keputusan yang diambil dalam menyelesaikan perkara anak yang berhadapan  dengan  hukum  tentunya  berbeda,  pemahaman  dan  pengetahuan hukum dari penegak hukum tentunya akan melihat dari jenis tindak pidana yang dilakukan  oleh  anak.  Putusan  yang  dijatuhkan  tentunya  akan  banyak pertimbangan  mengingat  putusan  tersebut  mengutamakan  kepetingan  dan  hal yang terbaik bagi anak.
Penegak hukum sendiri merupakam pihak  yang langsung terlibat dalam proses penegakan hukum, oleh karenanya dalam menjalankan tugasnya haruslah sesuai  dengan  peran  dan  dilaksanakan  dengan  sebaik  –  baiknya  dan  penuh tanggung  jawab  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Peraturan  perundang  – undangan. Selain itu, penegak hukum juga dituntut dan wajib mengedepankan profesionalisme,  kepastian  dan  keadilan  hukum  agar  bisa  memberikan keputusan yang layak dan berguna bagi masyarakat.
c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
Faktor  sarana  atau  fasilitas  juga  merupakan  bagian  yang  penting  dalam proses  penegakan  hukum.  Sarana  atau  fasilitas  dimaksud  disini  ialah  tenaga manusia  yang  terampil,  berpendidikan,  peralatan  yang  memadai,  organisasi yang baik, keuangan yang cukup dan lain sebagainya. Tanpa sarana dan fasilitas sudah pasti penegakan hukum tidak akan berjalan lancar.
Sejauh ini sarana atau fasilitas di Pengadilan Negeri Samarinda sudah tersedia  dan  dalam  proses  penyelesaian  perkara  juga  sudah  difungsikan  dan dipergunakan  dengan  baik  serta  tenaga  yang  berkompeten  dibidangnya  juga sudah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.
Alangkah lebih baik menganut jalan pemikiran menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto 11 yakni :
1. Yang tidak ada – diadakan yang baru dibetulkan;
2. Yang rusak atau salah – dipebaiki atau dibetulkan;
3. Yang kurang – ditambah;
4. Yang macet – dilancarkan;
5. Yang mundur atau merosot – dimajukan atau ditingkatkan
11 Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1982, Perihal Kaidah Hukum, Bandung, Alumni.
d) Faktor masyarakat;
Pengaruh  dari  masyarakat  dalam  proses  penegakan  hukum  sangatlah besar,  hal  itu  terjadi  karena  proses  penegakan  hukum  berawal  dari  keinginan masyarakat  untuk  mencari  kedamaian. 12 Penegak  hukum  pun juga  merupakan bagian dan berasal dari masyarakat serta bertugas untuk mencapai kedamaian daam masyarakat yang merupakan tujuannya.
Selain dari pada itu, ada kalanya dalam upaya penyelesaian dengan jalur perdamaian  dan  kekeluragaan  yang  dilakukan  oleh  penegak  hukum  justru mendapat dan menjadi repon negatif dari masyarakat. Pandangan yang saat ini masih sangat melekat di masyarakat ialah apabila seseorang melakukan tindak pidana siapapun itu baik orang dewasa maupun anak  – anak haruslah dijatuhi sanksi dan hukuman pidana dan bila dipandang perlu sanksi yang diberikan juga berat agar menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana.
Masyarakat  beranggapan  bahwa  dengan  dihukum  dan  dimasukkan  ke dalam  penjara  merupakan  langkah  yang  benar  dan  tepat  bagi  anak  yang melakukan tindak pidana. Dominasi masyarakat akan pemikiran harus dihukum apapun  perbuatan  nya  masih  dalam  konteks  pemahaman  hukum  lama, seharusnya masyarakat lebih berperan serta guna penyelesaian dengan cara yang terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
e) Faktor kebudayaan.
Nilai  –  nilai  yang  mendasari  hukum,  nilai  yang  konsepnya  abstrak mengenai apa sehingga diikuti dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari merupakan konsep dasar dari Kebudayaan/ sistem hukum. Pasangan nilai yang berperan dalam hukum adalah : 13
1. Nilai keteriban dan nilai keamanan;
2. Nilai jasmani/ kebendaan dan niai rohani/ keakhlakan;
3. Nilai kelanggengan/ konservatisme dan nilai kebaruan/ inovatisme. Kebudayaan  menurut  Soerjono  Soekanto  berfungsi  mengatur  agar manusia  dapat  mengerti  bagaimana  seharusnya  bersikap,  bertindak,  serta berbuat ketika berhadapan dengan orang lain.
12 Dikutip dari Jurnal  Mega  Wardani Dkk, 2014, Perma Nomor 14 Tahun 2014 Sebagai Optimalisasi Efisiensi Peradilan Pidana Anak. Junal Penelitian Hukum, Volume 1 Nomor 3.
13 Opcit. Soerjono Soekanto.
Implementasi Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Samarinda)
Ratih Dwi Anggraini Puspitaningtyas Krisnowo, Sintya Rosi Juniarni

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa :
1. Implementasi Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di Pengadilan Negeri  Samarinda  pada  dasarnya  sudah  diupayakan  dalam  proses  penyelesaiannya. Hanya saja yang terjadi proses diversi dinyatakan gagal dikarenakan beberapa hal yakni anak yang berhadapan dengan hukum tidak didampingi oleh orang tua atau wali yang sah, korban dan saksi tidak hadir pada proses diversi sesuai dengan tanggal dan waktu yang ditetapkan oleh Hakim tanpa memberikan alasan dan keterangan ketidakhadiran serta tidak bisa dipenuhinya keinginan dari korban dan keluarga korban terkait jumlah nominal uang yang diminta yang dirasa cukup besar oleh anak yang berhadapan dengan hukum  serta  keluarga  mengingat  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  merupakan anak dari keluarga yang sederhana.
2. Kendala  Yang  Di  Hadapi  dalam  Proses  Diversi  Terhadap  Anak  Yang  Berhadapan Dengan  Hukum  di  Pengadilan  Negeri  Samarinda  ialah  terdiri  dari  5  faktor  yakni pertama faktor Hukumnya Sendiri yakni berkaitan dengan perubahan atas kententuan Undang  –  Undang  yang  digunakan  dalam  peradilan  anak  yang  awalnya  belum memberikan rasa keadilan terhadap anak dan ketika digantikan undang – undang baru dengan konsep pendekatan keadilan restoratif justru memberikan kesempatan bagi anak yang  berhadapan  dengan  hukum  mendapatkan  keadilan  sebagaimana  sestinya  dan tanpa  diskriminasi,  faktor  kedua  yakni  penegak  hukum  yang  dikaitkan  dengan pemahaman dan penetahuan hukum dari perkara anak yang berhadapan dengan hukum yang pada dasarnya perkara berbeda – beda, pertimbangan dalam setiap putusan terkait perkara  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  pastinya  juga  berbeda.  Faktor  ketiga adalah sarana dan fasilitas yang mana disini mempunyai pengaruh penting dalam proses penegakan  hukum  yang  melibatkan  anak  yaang  mana  dalam  proses  penyelasaian perkara  terhadap  anak  haruslah  menggunakan  fasilitas  dan  sarana  yag  berdeda  dari orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Oleh sebab itu, keberadaan sarana dan fasilitas penunjang yang membedakan antara anak dan dewasa dalam proses peradilan adalah hal paling tepat memngingat juga harus mengedepankan rasa aman dan nyaman pada  anak.  Keempat  ialah  faktor  masyarakat  adalah  aktor  yang  pengaruh  dan dampaknya  sangat  besar,  karena  berawal  dari  keinginan  masyarakat  untuk  mencari kedamaian  dan  paradigma  dari  masyarakat  terkait  siapapun  yang  melakukan  tindak
pidana  baik  dewasa  maupun  anak  sudah  selayaknya  dihukum  dan  menerima  sanksi sesuai  dengan  perbuatan  yang  dilakukannya.  Dan  faktor  yang  kelima  adalah  faktor kebudayaan  Nilai  –  nilai  yang  mendasari  hukum,  nilai  yang  konsepnya  abstrak mengenai  apa  sehingga  diikuti  dan  apa  yang  dianggap  buruk  sehingga  dihindari merupakan konsep dasar dari Kebudayaan/ sistem hukum.

## 5. REFERENSI

## Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
Marlina, 2009, Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice , Medan, Refika Aditama
Marzuki,  Peter  Mahmid,  2015, (Edisi  Revisi)  Penelitian  Hukum, Jakarta,  Prenada  Media Mulyadi,  Lilik, 2014, Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia , Bandung, PT. Alumni.
Nasir, Jamil, 2013, Anak Bukan Untuk Dihukum , Jakarta, Sinar Grafika
Nasriana, 2012, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia , Jakarta, Rajawali Pers
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradian Pidana Anak
Soekanto,  Soerjomo,  2005, Faktor  –  Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum, Jakarta, PT.  Raja Grafindo
Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Siste Peradilan Pidana Anak Undang  Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Wahyudi,  Setya,  2009, Penegakan  Peradilan  Pidana  Anak  Dengan  Pendekatan  Hukum Progresif  Dalam  Rangka  Perlindungan  Anak ,  Jurnal  Dinamika  Hukum,  Volume  9 Nomor 1.
Wahyudi,  Setya,  2011, Lmpementasi  Ide  Diversi  Dalam  Pembaharuan  Sistem  Peradilan Pidana Anak Di Indonesia , Yogyakarta, Genta Publishing
Wardani,  Mega  Dkk,  2014, Perma  Nomor  4  Tahun  2014  Sebagai  Optimalisasi  Efisiensi Peradian Pidana Anak , Jurnal Penelitian Hukum, Volume 1 Nomor 3.