Page 500
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat       ISSN: 2088-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                     ISSN: 2715-9671 (Online)

## PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DALAM MENJAGA TINGKAT RASIO KEMANDIRIAN DAERAH DI KOTA CILEGON TAHUN 2018-2020
Sapitri 1 , Khaerul Umam 2 , Abdal 3
UIN Sunan Gunung Djati Bandung fitrioke556@gmail.com 1 , umam@uinsgd.ac.id 2 , abdal@uinsgd.ac.id 3

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengelolaan  keuangan  Pendapatan    Asli  Daerah dalam Menjaga Tingkat Rasio Kemandirian  Daerah Kota Cilegon Tahun2018-2020. Penelitian ini  menggunakan  data  sekunder  yang  diperoleh  dari  Badan  Pengelola  Keuangan  Daerah (BPKAD),  sebagai  perangkat  daerah  yang  berwenang  mengelola  keuangan  daerah  Kota Cilegon.  Teori  yang  digunakan  dari  Baldric  Siregar  terdiri  dari  Perencanaan  Keuangan, Pelaksanaan Keuangan, Dan Pelaporan Keuangan dengan menggunakan rumus dari Halim yaitu Rasio  Kemandirian  Keuangan  Daerah,  Rasio  Efektivitas,  dan  Rasio  Efisensi.  Hasil  kajian menyimpulkan  bahwa  penerimaan  Kota  Cilegon  menggunakan  sistem  informasi  untuk mempermudah dalam pelaksaaan dan pelaporan Keuangan daerah PAD meskipun Kota Cilegon masih bergantung pada dana transfer (baik dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat), namun  telah  melakukan  upaya  peningkatan  Kemandirian  daerah  berdasarkan  persentase  rata- rata  pertumbuhan  PAD  sebesar  39,41%.  Berdasarkan  rasio  efektivitas,  Sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  kinerja  keuangan  Pemerintah  Kota  Cilegon  selama  3  tahun  (2018-2020) cukup baik meskipun mengalami fluktuasi pertahun.
Kata Kunci ; Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Keuangan, Rasio

## ABSTRACT
This study aims to determine the financial management of Regional Original Income (PAD)  in Maintaining the Ratio of Regional Independence of Cilegon City in 2018-2020. This study uses secondary  data  obtained  from  the  Regional  FinancialManagement  Agency  (BPKAD),  as  the regional apparatus authorized to manage regional finances ofCilegon City. The theory used by Baldric  Siregar  consists  of  Financial  Planning,  Financial  Implementation,  and  Financial Reporting  using  the  Halim  formula,  namely  the  Regional  Financial  Independence  Ratio, Effectiveness  Ratio,  and  Efficiency  Ratio.  The  results  of  the  study  concluded  that  the  City  of Cilegon  uses  an  information  system  to  facilitate  the  implementation  and  reporting  of  PAD regional finance, although Cilegon City still relies on transfer funds (both from the Provincial Government and Central Government), but has made efforts to increase regional independence based on the average percentage growth PAD is 39.41%. Based on the effectiveness ratio, So it can  be  concluded  that  the  financial  performance  of  the  Cilegon  City  Government  for  3  years (2018-2020) is quite good even though it fluctuates per year.
Keywords ; Planning, Implementation, Reporting, Financial, Regional

## PENDAHULUAN
Keberhasilan  dari  sebuah  otonomi  daerah  pastinya  yang  akan  diperhatikan  yakni kemandirian  keuangan  bagi  masing-masing  daerah  otonom  khususnya  dalam membiayai pengelolaan pengeluaran secara rutin untuk suatu keberlangsungan kegiatan
Page 501
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat       ISSN: 2088-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                     ISSN: 2715-9671 (Online)
yang dilakukan oleh daerah, sehingga bantuan dansumbangan pemerintah pusat/provinsi dapat  digunakan  untuk  meningkatkan  pembangunan  dan  lain-lain  yang  dibutuhkan masyarakat.  Namun  bagaimana  jika  sebuah  bantuan  dari  pusat  justru  lebih  tinggi  dari pada Pendapatan Asli Daerah di daerah tersebut?apakah  ini  baik bagi keberlangsungan kemandirian  daerah  dalam  membiayai  kebutuhan-kebutuhan  daerah  atau  justru sebaliknya dimana suatu daerah dapat dianggap kurang  mandiri karena Pendaatan  Asli Daerah nya yang rendah.
Bersadarkan  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  Tantang  Keuangan Negarayang  memberikan  amanat  bahwa  Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja  Daerah (APBD)  harus  disusun  berdasarkan  anggran  berbasis  kinerja  yang  merupakann gabungan  antara  sistem  penganggaran  dengan  suatu  sistem  akuntabilitas  kinerja. Anggran  berbasis  kinerja  ini  pada  dasarnya  dapat  dimaknai  sebagai  suatu  sistem penyusunan anggaran dalam suatu daerah yang pencapaian kinerja atau hasillah sebagai orintasinya.Sedangkan  menurut  (Yoyo  Sudaryo,  dkk.  (2017;103)    menjelskan  bahwa dengan adanya suatu otonomi daerah dan desentralisasi keuangan pemerintah pada saat ini,  maka  pemerintah  daerah  akan  di  tuntut  agar  dapat  mandiri  dalam  melaksanakan pengelola  keuangannya.  Otonomi  daerah  sendiri  adalahsuatu  pemebian  hak  kepada daerah  otonom  untuk  melakukan  pengaturanpemerintahannya  yang  berdasarkan keinginan  suatu  masyarakat  itu  sendiri  yang  tentunya  harus  mengacu  kepada  Perpu ataupun  Undang-Undang  yang  berlaku  dinegara.Begitupun  dengan  Kota  Cilegon  yang juga  melakukan  suatu  otonomi  daerah  dimana  pemerintah  yang  ada  di  Kota  Cilegon mempunya  kewenangan  untuk  dapat  mengelola  keuangan  daerahnya  sendiri  secara mandiri  baik  itu  berbentuk  uang  maupun  barang  yang  tentunya  dapat  dinilai  dengan uang serta dalam rangka menyelenggraan otonomi derah tersebut.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan Daerah  merupakan dinamika dalam perkembangan Pemerintahan Daerah dalam rangka menjawab  permasalahan  yang  terjadi  pada  Pemerintahan  Daerah.  Berdasarkan ketentuan  Pasal  285  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang Pemerintahan Daerah , 2014 yang menjelaskan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari  Pendapatan  asli  daerah  yang  didalamnya  terdapat  pula  hasil  dari  adanya penerimaan  Pajak  daerah,  Retribusi  daerah,  Hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang dipisahkan,  Lain-lain  pendapatan  asli  daerah  yang  sah.  Selain  itu  ada  pula  Pendapatan transfer  dan  Lain-lain  pendapatan  daerah  yang  sah.  Dan  semua  itu  dilimpahkan tanggung  jawabanya  kepada  pemerintahan  daerah  untuk  mengurus  dan  mengatur pengelolaan  keuangannya  sendiri  baik  itu  dalam  pemungutan  ataupun  pendayagunaan suatu pajak, retribusi, dll yang tentunya berdasarkan UU yang berlaku.
Sedangkan  menurut  Abdul  Halim,  (2016:330)  menjelaskan  bahwa  Pengelolaan keuangan  daerah  merupakan  semua  kegiatan  yang  terdiri  dari  perencanaan,
Page 502
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat       ISSN: 2088-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                     ISSN: 2715-9671 (Online)
pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan,  pertanggungjawaban,  dan  pengawasan keuangan  daerah.  Pengelolaan  keuangan  daerah  terdiri  atas  pengurusan  umum  dan pengurusan khusus.Pengurusan umum berkaitan dengan APBD, sedangkan pengurusan khusus berkaitan dengan barang inventaris daerah
Dalam  penulisan  ini  peneliti  menggunakan  teori  pengelolaan  keuangan  menurut Baldric  Siregar  (2015:11)  dimana  mengemukakan  beberapa  dimensi  pengelolaan keuangan yaitu;
1. Perencanaan  keuangan,  Perencanaan  keuangan  dalam  suatu  darah  tentunya  dimulai dengan  suatu  perencanaan  pembangunan  daerah  baik  itu  jangka  panjang  selama  20 Tahun, ataupun jangka menenngahyaitu5tahun, serta Jangka pendek yaitu 1 tahun.
2. Pelaksanaan  keuangan  merupakan  suatupenyajikan  laporan  keuangan  daerah  dalam bentuk  pertanggungjawaban  pengelolaan  keuanganbaik  itu  publik  ataupun  daerah mengenai  mengenai  laporan  posisi  keuangan  serta  transaksi-  transaksi  yang dilakukan oleh suatu pemerintahan.
3. Pelaporan  Keuangan  merupakan  merupakan  suatu  wujut  pertanggungjawaban keuangan baik  itu publik ataupun daerah agar terciptanya suatu pelaporan keuangan yang transparansi yang akuntabel sesuai dengan harapan dalam leporan keuangan.
Dalam  Meningkatkan  PAD  menjadi  suatu  modal  keberhasilan  dalam pembangunan  daerah  karena  dari  sini  kita  bisa  melihat  dan  mennetukan  kapasitas daerah sudah sejauh mana dalam menjalankan kegiatan atau program dengan biaya dari pemerintahan  daerah  itu  sendiri  tanpa  andil  pemerintahan  pusat  didalamnya  baik  itu dalam  segi  pelayanan  ataupun  pembangunan,  dimana  Semakin  tinggi  pendapata  Asli Daerah  dibandingaan  dengan  pendapata  daerah  maka  dapat  dikatakan  semain  tinggi pula kemandirian daerah tersebut.
Begitupula  dengan  Kota  Cilegon  yang  mengalami  rendahnya  Pendapatan  Asli Daerah,  Berdasarkan  data  dari  Kota  Cilegon  ternyata  masih  belum  optimalnya  dalam perencanaan keuangan dearah di Kota Cilegon mengenai pajak daerah yang mengalami penurunan pada setiap tahunnya yakni sebesar Rp. 532,55 Miliyar pada tahun 2019 dan menurun  pada tahun  2020  yakni  hanya  sebesar  Rp.  513,87  Miliyar,  dan  retribusi  yang diterima  oleh  koa  cilegon  juga  cenderung  menurun  yakni  sebesar  12,78  Milyar, dibandingkan  dengan  tahun  lalu  sebesar  Rp.  16,41  Miliyar,  maka  dari  itu  pelaksanaan dan pelaporan keuangan daerah kurang dalam merealisasikan anggaran keuangan sudah diberikan  dari  pemerintah  daerah  menyebabkan  rendahnya  pendapatan  asli  daerah. Berikut ini adalah langkah-langkah  yang dilakukan untuk mengkatkan Pendapatan Asli Daerah yaitu; melakukan pengulangan data kembali terhadap wajib pajak, dalam upaya meningkatkan  pendapatan  pajak  daerah  di  Kota  Cilegon,  Melakukakan  kerjasama dengan  pihak  swasta/LSM  agar  Kota  Cilegon  mampu  dalam  pengelolaan  pemungutan
Page 503
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat       ISSN: 2088-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                     ISSN: 2715-9671 (Online)
pajak daerah, dan  melakukan berbagai perbaikan  manajemen pengelolaan pajak daerah di Kota Cilegon.
Menurut  Halim  (2016:5)  menjelaskan  bahwa  tingkat  kemandirian  keuangan daerah  harus  lebih  besar  nilainya  dikarenakan  jika  kemandirian  keuangan  daerah  yang lebih  tinggi  maka  ketergantungan  pada  pemerintah  pusat  dan  provinsi  terhadap  dana otomatis  semakin  mengecil  dengan  begitu  pemerintah  daerah  tersebut  mampu mengelaola pemerintahannya secara mandiri. Dan berkaitan dengan segala pembiayaan yang  dilakukan  Kota  Cilegon  penyusunan  Anggaran  dan  Belanja  Daerah  yang  ditulis dalam  Laporan  Realisasi  Anggaran  yang  memaparkan  seluruh  laporan  baik  itu pendapatan daerah, belanja daerah  maupun segala pembiayaan  yang dibuat pada setiap periode anggaran, Laporan Keuangan Daerah ini digunakan untuk memberikan laporan keuangan  dari  pemerintah  daerah  Kota  Cilegon  kepada  pemerintah  pusat.  Berkenaan apa  yang  menjadi  tingkat  kemandirian  keuangan  pemerintah  daerah  menurut  Halim (2016:5)  untuk  mengukur  tingkat  kemandirian  kuangan  pemerintah  kita  harus menganalisa dan menghitung menggunakan rasio sebagai berikut:
1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Untuk menganalisa dan melakukan pengitungan rasio ini kita harus membagi jumlah dari  PAD  dengan  jumlah  Pendapatan  Transfer  yang  didapat  dari  pemerintah  pusat ataupun  pinjaman  yang  dilakuan  suatu  daerah.  Dari  hasil  ini  akan  diperoleh  nilai rasio,  dan  ketika  nilai  rasionya  lebih  besar  maka  hal  ini  menunjukan  bahwa  besar pula  kemandirian  kuangan  derahnya  untuk  melaksakan  segala  kegiatan  atau program-program pemerintahannya.
2. Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah Jika  untuk  mengetahui  keefektifitasanPAD  kita  bisa  menganalisa  serta  mengitung dengan  cara  membagi  anatara  Realisasi  PAD  dengan  Target  penerimaan  PAD,  dari pembagian  ini  kita  akan  mengetahui  ketika  nilai  rasionya  besar  maka  menunjukan bahwa kinerja dalam pemerintahan akan semakin baik atau semakin efektif.
3. Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah
Cara  agar  mengetahui  nilai  efisiensi  ini  yaitu  dengan  menganalisa  dan  melakukan perhitungan  membagi antara  jumlah  realisasi  belanja dengan anggaran belanja  yang didapat oleh pemerintah daerah.ketika nilai rasio semakin rendah maka menunjukan bahwa kinerja dalam pemerintahan akan semakin efisien.
Kota Cilegon  berada di Provinsi Banten, dan  letak dari  Kota Cilegon  ini terletak di Ujung Barat Laut  Pulau Jawa  tepi  Selat Sunda. Dulunya kota ini  adalah bagian dari wilayah Kabupaten Serang yang kemudian saat ini ditingkatkan statusnya menjadi kota administratif,  dan  kota  ini  ditetapkan  menjadi  kotamadya  atau  kota  pada  tanggal  20 April 1999. Cilegon  merupakan kota Industri karena  Cilegon merupakan pusat industri di  kawasan  Provinsi  Banten  bagian  Barat,  kemudian  Kota  Cilegon  ini  dilintasi  jalan
Page 504
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat       ISSN: 2088-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                     ISSN: 2715-9671 (Online)
negara  lintas  Jakarta-Merak,  dan  dilalui  jalur  kereta  api  Jakarta-Merak.  Secara administratif  Kota  Cilegon  ini  memiliki  batas-batas  wilayah  yaitu  jika  dari  Sebelah Utara  Kota  Cilegon  berbatasan  dengan  Kecamatan  Bojonegara  (Kabupaten  Serang). Kemudian  Sebelah  Barat:  Kota  Cilegon  Berbatasan  dengan  Selat  Sunda.  Sedangkan Sebelah Selatan Kota Cilegon  berbatasan dengan  berbagai kecamatan yaitu Kecamatan Anyer dan Kecamatan Mancak (Kabupaten Serang).
Kemandirian  keuangan  pemerintah  daerah  kota  Cilegon  dianalisa  dan  dihitung berdasarkan  Anggaran  Pemerintah  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  yang  disusun  dalam Laporan  Realiasi  Anggran  (LRA)  selam  tiga  tahun,  dari  tahun  2018-2020  dengan menggunakan Metode Analisis Rasio yang sudah dijelaskan di atas. Berikut ditampilkan hasil perhitungan masing-masing dari berbagai analisis rasio:
Pertama,  untuk  mengetahui  sejauhmana  kemandirian  keuangan  di  Kota  Cilegon peneliti  menggunakan  penghitungan  rasio  kemandirian  keuangan  daerah,  yaitu menghitung  ini  menggunakan  Pendapatan  Asli  Daerah  dan  Realisasi  Transfer  dari pemerintah  pusat/provinsi  ataupun  pinjaman  sesuai  dengan  rumus  yang  sudah dijelaskan  di  atas,  dengan  menggunakan  data  dari  Laporan  Realisasi  Pemerintah  di sajikan dalam bentuk tabel dan gambar diagram di bawah ini:
Tabel 1.1 Kemandirian Keuangan Daerah Kota Cilegon Tahun 2019-2020 NO Tahun PAD (Miliyar) DP RKD (%) KK PH 1 2018 683,60 1.699,78 40,21 Rendah Konsultatif 2 2019 701,37 1.834,39 38,23 Rendah Konsultatif 3 2020 727,10 1.844,54 39,41 Rendah Konsultatif Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Cilegon (diolah peneliti)
Dari  tabel  di  atas  menjelaskan  bahwa  Pendapatan  Asli  Daerah  merupakan  suatu kesatuan  dengan  Dana  Perimbangan  dalam  suatu  pendapatan  daerah,  untuk  melihat apakah kemandirian keuangan dalam suatu daerah  baik rendah ataupun tidaknya dapat menggunakan  Rasio  Kemandirian  Daerah  (RKD)  pada  tabel  di  atas,    dan  dengan menghitung dengann cara pembagian seusuai dengan rumus yang ada di atas maka kita akan  melihat  bagaimana  Kemampuan  Keuangan  Daearah  (KK)  itu  sendiri  dalam membiayai  kegiatan-kegiatan  pemerintahannya,  sehingga  nantinya  akan  dapat  dilihat pula  sejauh  mana  pemerintahan  daerah  masih  sangat  bergantung  terhadap  kemampuan bantuan  pemerintahan  pusat  dan  provinsi  atau  tidak,  yang  nantinya  akan  membentuk pola  hubungan  (PH)  antara  pemerintah  pusat  dengan  pemerintah  daerah.  Untuk mengetahui  sejauh  mana  kemandirian  keuangan  daerah  ini  dapat  dihitung  yang  mana
Page 505
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat       ISSN: 2088-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                     ISSN: 2715-9671 (Online)
caranya  membandingkan  antara  penerimaan  PAD  dibagi  dengan  jumlah  pendapatan transfer dari pemerintah pusat serta pinjaman daerah.
Dari tabel di atas  juga menunjukan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kota Cilegon  pada  tahun  2018  hanya  sekitar  40,21%,  dan  pada  tahun  2019  mengalami kenaikan  menjadi  38,23%  sedangkan  pada  tahun  2020  rasio  kemandirian  kembali mengalami peningkatan sekitar 39,41%, dan dari nilai rasio kemandirian tersebut dapat diketahui  bahwa  selama  tiga  tahun  ini  nilai  rasio  kemandirian  keuangan  pemerintah Kota Cilegon masih rendah, dan termasuk ke dalam kriteria Konsultif, dimana Konsultif merupakan  suatu  pola  hubungan  dimana  peran  pemerintaha  pusat  yang  masih  tinggi dibandingkan  kemandirian  Pemerintah  Kota  Cilegon  sendiri.  Dapat  dikatakan  hal  ini dipengaruhi  oleh  belum  maksimalnya  pengelolaan  Pendapatan  asli  daerah.  Untuk menghitus  rasio  kemandirian  daerah  penulis  akan  menggunakan  rumus  serta penghitungan sebagai berikut;

## 𝑷𝑨𝑫
𝐏𝐞𝐧𝐝𝐚𝐟𝐭𝐚𝐫𝐚𝐧 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬𝐟𝐞𝐫 𝐏𝐮𝐬𝐚𝐭, 𝐏𝐫𝐨𝐯𝐢𝐧𝐬𝐢 𝐝𝐚𝐧 𝐏𝐢𝐧𝐣𝐚𝐦𝐚𝐧 𝑿 𝟏𝟎𝟎%
Adapun  hasil  perhitungan  rasio  kemandirian  keuangan  daerah  Kota  Cilegon  pada tahun 2018-2020 sebagai berikut :
𝟐𝟎𝟏𝟖        𝑲𝑬 = 𝟔𝟖𝟑, 𝟔𝟎
𝟏, 𝟔𝟗𝟗, 𝟕𝟖 𝑿 𝟏𝟎𝟎% 𝑲𝑬 = 𝟎, 𝟎𝟎𝟒𝟎𝟐𝟏𝟔𝟗𝟔𝟗𝟑 𝑲𝑬 = 𝟒𝟎, 𝟐𝟏% 𝟐𝟎𝟏𝟗        𝑲𝑬 = 𝟕𝟎𝟏, 𝟑𝟕 𝟏. 𝟖𝟑𝟒, 𝟑𝟗 𝑿 𝟏𝟎𝟎% 𝑲𝑬 = 𝟎, 𝟎𝟎𝟑𝟖𝟐𝟑𝟒𝟓𝟎𝟖𝟓 𝑲𝑬 = 𝟑𝟖, 𝟐𝟑% 𝟐𝟎𝟐𝟎        𝑲𝑬 = 𝟕𝟐𝟕, 𝟏𝟎 𝟏, 𝟖𝟒𝟒, 𝟓𝟕 𝑿 𝟏𝟎𝟎%

## 𝑲𝑬 = 𝟑𝟗𝟒, 𝟏𝟖𝟒𝟎𝟏𝟎𝟑𝟔𝟔
𝑲𝑬 = 𝟑𝟗, 𝟒𝟏%
Dapat  diketahui  bahwa  pada  tahun  2018  Pendapatan  Asli  Daerah  mencapai Rp.683,60  milyar,  sedangkan  pendapatan  transfer  pemerintah  pusat/provinsi  sekitar Rp.1.699,78  Milyar  sehingga  didapatkan  hasil  dengan  nilai  persentase  rasio kemandirian  keuangan  daerah  Kota  Cilegon  pada  tahun  2018  sebesar  40,21%, sedangkan  pada  tahun  selanjutnya  yaitu  pada  2019  berdasarkan  data  yang  berasal  dari
Page 506
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat       ISSN: 2088-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                     ISSN: 2715-9671 (Online)
Laporan  Realisasi  Anggaran  nilai  realisasi  Pendapatan  Asli  Daerahnya  sekitar  Rp. 701,37  Milyar  dan  nilai  dana  transfer  pemerintah  pusat/provinsi  sekitar  Rp.1.834,39 Milyar, dengan hasil yang didapat menunjukan nilai persentase 38,23%, lalu kemudian pada tahun 2020 realisasi pendapatan asli daerah yang dicapai adalah sekitar Rp. 727,10 Milyar  dan  pendapatan  transfernya  Rp.1.844,54  Milyar  dengan  nilai  persentase  rasio yang dihasilkan adalah 39,41%. Sehingga dapat di ketahui bahwa ternyata kemandirian keuangan  Kota  Cilegon  masih  rendah,  adapun  pola  hubungan  antara  pusat  dan  daerah Kabupaten Cianjur termasuk pada kriteria konsultuf.
Kedua,  Rasio  Efektifitas  akan  bisa  menujukan  kemampuan  dari  suatu  daerah dalam  merealisasikan  PAD  yang  telah  direncanakan  dibandingkan  dengan  target  yang telah  ditetapkan.  Begitu  pula  dengan  yang  dipaparkan  dalam  tabel  dan  diagram  di bawah ini untuk mengetahui sejauh manakan keefektifitasan Pendapatan Asli Daerah di Kota  Cilegon,  peneliti  menggunakan  perhitungan  Rasio  Efektifitas  Pendapatan  Asli Daerah, yaitu menghitung Rasio tersebut menggunakan Realisasi Penerimaan PAD dan Target Penerimaan PAD, dengan menggunakan data LRA di sajikan dalam bentuk tabel dan gambar diagram di bawah ini:
Tabel 1.3 Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kota Cilegon Tahun 2018-2020 No Tahun Realisasi Penerimaan PAD (Miliyar) Target Penerimaan PAD (Miliyar) RE % KP 1 2018 578,34 683,60 84 Kurang Efektif 2 2019 634,80 701,37 90 Efektif 3 2020 717,40 727,10 98 Efektif Sumber: Laporan Realisasi Anggarab (LRA) Kota Cilegon (diolah peneliti)
Dalam  menghitung rasio efektifitas ada  beberapa  langkah-langkah  yang petaman yaitu  menganalisa  dan  mengidentifikasi  data  anggaran  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) dari  Laporan  Realisasi  Anggaran  Kota  Cilegon  Tahun  2018-20.  Kemudian  baru  kita bisa  menghitung  berapa  rasio  efektivitas  Pendapatan  Asli  Daerah  berdasarkan  masing- masing tahun anggaran tersebut dan dengan dengan  melihat berapa realiasi penerimaan PAD dan taget penerimaan PAD Daerah di kota Cilegon.
Berikut merupakan perhitungan rasio efektivitas keuangan daerahpada tahun 2018- 2020 adalah sebagai berikut:
𝑹𝒂𝒔𝒊𝒐 𝑬𝒇𝒆𝒌𝒕𝒊𝒇𝒊𝒕𝒂𝒔 = 𝐑𝐞𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐬𝐢 𝐏𝐞𝐧𝐞𝐫𝐢𝐦𝐚𝐚𝐧 𝐏𝐀𝐃
𝐓𝐚𝐫𝐠𝐞𝐭 𝐏𝐞𝐧𝐞𝐫𝐢𝐦𝐚𝐚𝐧 𝐏𝐀𝐃 𝑿 𝟏𝟎𝟎%
Page 507
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat       ISSN: 2088-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                     ISSN: 2715-9671 (Online)
𝟐𝟎𝟏𝟖           𝑹𝑬 = 𝟓𝟕𝟖, 𝟑𝟒 𝟔𝟖𝟑, 𝟔𝟎 𝑿 𝟏𝟎𝟎% 𝑹𝑬 = 𝟎, 𝟎𝟎𝟖𝟒𝟔𝟎𝟐𝟏𝟎𝟔𝟓 𝑹𝑬 = 𝟖𝟒% 𝟐𝟎𝟏𝟗        𝑹𝑬 = 𝟔𝟑𝟒, 𝟖𝟎 𝟕𝟎𝟏, 𝟑𝟕 𝑿 𝟏𝟎𝟎% 𝑹𝑬 = 𝟎, 𝟎𝟎𝟗𝟎𝟓𝟎𝟖𝟓𝟕𝟔𝟏 𝑹𝑬 = 𝟗𝟎% 𝟐𝟎𝟐𝟎          𝑹𝑬 = 𝟕𝟏𝟕, 𝟒𝟎 𝟕𝟐𝟕, 𝟏𝟎 𝑿 𝟏𝟎𝟎%

## 𝑹𝑬 = 𝟎, 𝟗𝟖𝟔𝟔𝟓𝟗𝟑𝟑𝟏𝟓𝟗 𝑹𝑬 = 𝟗𝟖%
Dari tabel dan perhitungan mengenai efektifitas pendapatan asli daerah di atas kita dapat  melihat  bahwa  tangkat  kefektifitasan  Kota  Cilgeon  pada  tahun  2018  rasio efektifitas  Kota  Cilegon  sebsar  84%,  dengan  nilai  ini  menggambarkan  pencapaian Pendapatan  Asli  Dearah  (PAD)  tahun  2018  dapat  dikatakan  tidak  mampu  melebihi target yang ditentukan yaitu sebesar Rp.683,60 Miliyar sedangkan Realisasi Pendapatan Asli  Dearah  pada  tahun  2018  yaitu  sebesar  Rp.578,34  Miliyar  sedangkan  target  yang ditetapkan  sebesar  Rp.683,60  Miliyr,  akarena  nilai  ini  juga  dapat  dikatakan  kinerja kuangan  Kota  Cilegon  kurang  efektif  berdasarkan  kriteria  Rasio  Pendapatan  Asli Daerah karena berada dalam kisaran 60%-80%.  Kemudian pada tahun berikutnya 2019 dan 2020 rasio efektifitas Kota Cilegon  mengalami peningkatan sebesar 90% dan 98% dan dapat dikatakn bahwa pada tahun tersebut PAD di Kota Cilegon berhasil mencapai target  yang  ditelah  ditetapkan  dengan  berhasil  merealisasikan  Pendapatan  Asli  Daerah sebesar Rp. 634,80 dan Rp. 717,40 Milyar, karena hal  ini pula dapat dikatakan  behwa kinerja  keuangan  Kota  Cilegon  pada  tahun  2019  dan  2020  dikatakan  efektif  karena berada dikisaran 90%-100% dalam kriteria Rasio Efekeifitas Pendapatan Asli Daerah.
Ketiga,  Kinerja  Pemrintah  Daerah  akan  dapat  dikatakan  efisien  jika  peerintahan dalam  suatu  daerah  tersebut  berhasil  mengeluarkan  biaya  seminimal  mungkin  dalam melaksanakan  kegiatan-kegiatan  pemerintahannya.  Dari  tabel  dan  gambar  diagram dibawah ini dapat kita ketahui seberapa efisien PAD Kota Cilegon tahun 2018-2020.
Tabel 1.5 Efisiensi Pendapatan Asli DaerahKota CilegonTahun 2018-2020 NO TAHUN Realisasi Belanja Daerah (Miliyar) Anggaran Belanja Daerah (Miliyar) RE %
KP
Sapitri, Cs: Pengelolaan Keuangan Pendapatan Asli Daerah …. Page 508
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat       ISSN: 2088-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                     ISSN: 2715-9671 (Online)
1 2018 1.590,09 1.990,1 79,00 Cukup Efisien 2 2019 1.823,31 1.998,0 91,25 Kurang Efisien 3 2020 1.557,54 2.025,84 94,24 Kurang Efisien Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Cilegon (diolah peneliti)
Dalam  menghitung  rasio  efisiensi  ada  beberapa  langkah-langkah  yang  petaman yaitu  menganalisa  dan  mengidentifikasi  data  Anggran  Belanja  Daerah  dan  berapa Realisasi  Belanja  Daerah  dari  Laporan  Realisasi  Anggaran  Kota  Cilegon  Tahun  2018- 20. Kemudian baru kita bisa menghitung berapa Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah berdasarkan  masing-masing  tahun  anggaran  tersebut,  kriteria  rasio  efisiensi  yang menunjukan jika semakin rendah biaya yang dibelanjakan atau dikeluarkan dalam suatu daerah  maka  dapat  semakin  efisien,  begitupun  sebaliknya  jika  semakin  tinggi  biaya yang  dibelanjakan  atau  dikeluarkan  dalam  suatu  daerah  maka  dapat  dikategorikan bahwa  PAD  dalam  daerah  tersebut  tidak  efisien.  Dan  di  bawah  ini  merupakan perhitungan  dan  kriteria  rasio  Efektifitas  Pendapatan  Asli  Daerah  keuangan  daerah, Adapun rumus dari Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:
𝑹𝒂𝒔𝒊𝒐 𝑬𝒇𝒊𝒔𝒊𝒆𝒏𝒔𝒊 = 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐑𝐞𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐬𝐢 𝐁𝐞𝐥𝐚𝐧𝐣𝐚 𝐃𝐞𝐫𝐚𝐡
𝐀𝐧𝐠𝐠𝐚𝐫𝐚𝐧 𝐁𝐞𝐥𝐚𝐧𝐣𝐚 𝐃𝐞𝐫𝐚𝐡
𝑿 𝟏𝟎𝟎%
Berdasarkan  hasil  perhitungan  rasio  efektivitas  keuangan  daerahpada  tahun  2018- 2020 adalah sebagai berikut :
𝟐𝟎𝟏𝟖        𝑹𝒆𝒇 = 𝟏, 𝟓𝟗𝟎, 𝟎𝟗 𝟏, 𝟗𝟗𝟎, 𝟏 𝑿 𝟏𝟎𝟎% 𝑹𝒆𝒇 = 𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟕𝟗𝟗𝟎𝟎𝟎𝟏 𝑹𝒆𝒇 = 𝟕𝟗, 𝟎𝟎% 𝟐𝟎𝟏𝟗        𝑹𝒆𝒇 = 𝟏, 𝟖𝟐𝟑, 𝟑𝟏 𝟏, 𝟗𝟗𝟖, 𝟎 𝑿 𝟏𝟎𝟎% 𝑹𝒆𝒇 = 𝟎, 𝟗𝟏𝟐𝟓𝟔𝟕𝟓𝟔𝟕𝟓𝟕 𝑹𝒆𝒇 = 𝟗𝟏, 𝟐𝟓% 𝟐𝟎𝟐𝟎        𝑹𝒆𝒇 = 𝟏, 𝟓𝟓𝟕, 𝟓𝟒
𝟐, 𝟎𝟐𝟓, 𝟖𝟒 𝑿 𝟏𝟎𝟎%

## 𝑹𝒆𝒇 = 𝟎, 𝟗𝟒𝟐𝟒𝟑𝟔𝟔𝟑𝟎𝟕𝟗
𝑹𝒆𝒇 = 𝟗𝟒, 𝟐𝟒%
Berdasarkan  perhitungan  di  atas  bahwa  efisiensi  keuangan  Kota  Cilegon  pada tahun  2018  hanya  berkisar  79,00%,  kemudian  pada  tahun  2019  sekitar  91,25%,  dan
Page 509
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat       ISSN: 2088-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                     ISSN: 2715-9671 (Online)
pada  tahun  2020  masih  sama  hanya  sebesar  94,24%,  dengan  ini  maka  rasio  efisiensi keuangan  Kota  Cilegon  Kurang  Efisien.  Hal  ini  disebabkan  oleh  perbandingan output dan input yang  tidak  seimbang,  kita  ketahui  bahwa  belanja  Kota  Cilegon  lebih  besar dari  pada  pendapatan  asli  daerah  itu  sendiri,  sehingga  pemerintah  Kota  Cilegon dianggap masih belum efisien dalam kinerja keuangan daerahnya sesuai dengan kriteria Rasio Efisiensi di bawah ini.
Tabel 1.6 Kriteria Rasio Efisiensi Rasio Efektifitas Kriteria Penelian <60% Sangat efisien 60%-80% Efisien 80%-90% Cukup efisien 90%-100% Kurang efisien >100% Tidak efiien Sumber: Halim (2016)
Dapat dilihat bahwa dari tabel di atas bahwa kefisiensian PAD Kota Cilegon pada tahun  2018  rasio  efisiensi  PAD  Kota  Cilegon  meraih  angka  sebesar  79,00%  dengan peroleh  nilai  ini  dapat  dkatakan  bahwa  kinerja  keuangan  Kota  Cilegon  cukup  efisien dan  menunjukan  bahwa  Kota  Cilegon  cukup  berhasil  dalam  menekan  biaya  yang dikelurkan  karena  berada  dirasio  efisiensi  pendapatan  asli  daerah  dikisaran  60%-80%. Sedangkan  pada  tahun  2019  dan  2020  rasio  efisiensi  Pendapatan  Asli  Daerah  Kota Cilegon mengalami peningkataan yaitu sebesar 92,67% dan 94,24 dan dengan perolehan nilai  ini  menunjukan  bahwa  Kinerja  keuangan  Kota  Cilegon  berdasarkan  efisiensi Pendaptan  Asli  Daerah  tahun  ini  dikatakan  kurang  efisien,  karena  rasio  efisiensi Pendapatan  Asli  Daerah  mencapai  90%-100%  hal  ini  melihatkan  bahwa  Kota  Cilegon dalam  memperoleh  Pendapatan  Asli  Daerah  kurang  berhasil  menekan  biaya  yang dikeluarkan.
Untuk  Penelitian  terdahulu,  Penulis  menganalisa  penelitian  oleh  Ricko  Musfikri (2021)  yaitu  dengan  judul “Kemandirian  Keuangan  Kabupaten  Cianjur  Tahun Anggaran 2016-2018” tujuan dari penelitian adalah ingin mengetahui seberapa mandiri keuangan  di  Kabupaten  Cianjur  dengan  menggunkan  RKD  Kabupaten  Cianjur  tahun anggaran  2016-2018  dan  ternyata  tingkat  kemandirian  keuangan  daerah  Kabupaten Cianjur masih termasuk ke dalam kriteria rendah sekali. Hasil dari perhitungan RKDnya yaitu  sebesar 19%, 22%, 23%  menunjukan pola hubungan  yang  masih  intruktif karena hanya  mencapai  0-25%  dalam  perhitungannnya  itu  artinya  peranan  dari  pemerintah pusat masih  mendominasi dari pada pemerintah daerah  Kabupaten  Cianjur,  dan kaerna hal  ini  daerah  dinilai  tidak  mampu  dalam  melaksanakan  otonomi  daerah  secara keuangan.
Sapitri, Cs: Pengelolaan Keuangan Pendapatan Asli Daerah …. Page 510
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat       ISSN: 2088-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                     ISSN: 2715-9671 (Online)
Selain  melihat  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Ricko  Musfikri  (2021),  peneliti juga  menggunakan  penelitian  yang  diteliti  oleh  Vitriatie  Nuzullestary  dan  Euis Mulyaningsih  (2021)  yang  berjudul “Kinerja  Pengelolaan  Keuangan  Dan  Tingkat Kemandirian Pemerintah Kota Cilegon Berdasarkan Anggaran Pendatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2015-2019”. Dan hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa Kota Cilegon pada tahun tersebut dikatakan masih lebih banyak berasal dari Pemerintah Provinsi/Pusat  dengan  berdasarkan  rasio  kemandirian  daerah  sebesar  41,13%,  53,07%, 38,16%,  35,48%,  dan  35,93%  selama  5  tahun  terhitung  dari  tahun  2015  sampai  tahun 2019.  Itu  artinya  Pemerintah  Kota  Cilegon  belum  mandiri  dalam  membiayai  segala pelaksanaan setiap kegiatan pemerintahannya
Berdasarakan pemaparan penelitian terdahulu  yang sudah diuraikan di  atas  maka yang  membedakan  penelitian  di  atas  dengan  yang  penulis  lakukan  (novelty)  penulis akan  menggunakan  teori  pengelolaan  keuangan  yang  sudah  dijelaskan  sebelumnya untuk meningktkan PAD yang dikemukaan oleh Baldric Siregar (2015).
Berdasarkan permasalahan di atas mengenai pengelolaan Pendapatan Asli daerah yang  rendah  sehingga  menyebabkan  rendahnya  rasio  kemandirian  keuangan  daerah  di Kota  Cilegon.  Berdasarkan  hal  tersebut,  untuk  mengetahui  bagaimana  kemampuan Pemerintah  Kota  Cilegon  dalam  mengelola  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  maka penelitian ini perlu dilakukan.

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  penulis  menggunakan  metode  deskriptif  dengan  pendekatan kualitatif  dari  Sugiyono  (2018:34)  metode  ini  relevan  dengan  masalah  dan  tujuan penelitian  dengan  memberikan  deskripsi  atas  kejadian  yang  terjadi  secara  lebih  rinci dan sesuai kebenaran terhadap pengelolaan keuangan PAD dalam menjaga tingkat rasio kemandirian  daerah  di  Kota  Cilegon.  Pengumpulan  data  yang  akan  dilakukan  oleh peneliti  dalam  tulisan  ini  menggunakan  sumber  data  primer  berupa  wawancara  secara langsung, serta sumber data skunder dari Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020, dan studi  Literatur  yang  relevan.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  peneliti  yaitu salah  satunya  akan  melakukan  wawancara  secara  langsung  pada  salah  satu  Kepala Bidang Akuntansi dan  Kepala Bidang Pajak di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Cilegon.
Adapun sampel yang peneliti gunakan adalah - purposive sampling, dimana sampel ini  digunakan  untuk  memenuhi  kriteria  tertentu  dan  untuk  mengambil  sampel  dengan ketentuan  tertentu.Sampel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  tingkat Kemandirian  Keuangan  Daetah  Kota  Cilegon  Tahun  2019-2020.  Dalam  tulisan  ini peneliti  juga  menggunakan  suatu  analisis  yang  mengacu  fakta  yang  didapatkan, Setelahnya  yaitu  dikembangkan  menjadi  hipotesis.  Selain  itu,  analisis  data  pada penelitian  kualitatif  dilaksanakan  mulai  dari  Sebelum  masuk  lapangan,  Sepanjang  di
Page 511
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat       ISSN: 2088-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                     ISSN: 2715-9671 (Online)
lapangan dan Sesudah beres di lapangan. Proposisi yang ada pada penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pengelolaan keuangan daerah dalam meningkatkan PAD untuk  menjaga  tingkat  rasio  kemandirian  di  Kota  Cilegon  dengan  menganalisa perencanaan,  pelaksanaan,  dan  pelaporan  pengelolaan  keuangan  daerah    menurut Baldric  Siregar  (2015)  dan  menggunakan    rumus  Kemandirian  Keuangan  Daerah dengan  mengitung  Rasio Kemandirian Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi PAD.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian  ini  ingin  menggambarkan  bagaimana  pengelolaan  keuangan Pendapatan  Asli  Daerah  serta  kemandirian  Keuangan  Daerah  di  Kota  Cilegon.  Karena kemandirian  keuangan  pada  suatu  daerah  merupakan  suatu  kemampuan  daerah  dalam membiayai  kegiatannya  secara  mandiri  baik  itu  penyelenggaraan  pemerintahan, pembangunan daerah dan sebagainya. Dalam tulisan  ini peneliti  ingin  menggambarkan bagaimana  usaha  yang  dilakukan  pemerintah  daerah  Kota  Cilegon  dalam  hal kemandirian  keuangan  daerahnya,  dengan  itu  peneliti  melakukan  penelitian  dengan terbatas  dalam  hal  ini  peneliti  melakukan  penelitian  di  Badan  Pengelolaan  Keuangan dan Aset Daerah Kota Cilegon. Dalam penelitian ini peneliti menganalisis pengelolaan keuangan pendapatan asli daerah (PAD) dengan mengambil 3 dimensi menurut Baldric Siregar  (2015)  yaitu:  Perencanaan  Keuangan,  pelaksanaan  keuangan,  dan  pelaporan Keuangan  sekaligus  sebagai  indikatornya.  Dengan  menggunakan  rumus  kemandirian keuangan  daerah,  efisiensi  dan  efektivitas  keuangan  daerah  untuk  dapat  menganalisis bagaimana perencanaan, pelaksanaan serta pelaporan keuangan daerah di Kota Cilegon. Uraian  hasil  penelitian  ini  tentunya  didasarkan  kepada  fokus  penelitian  yang  telah ditentukan sebelumnya.

## Perencanaan Keuangan
Prosedur  pada  pengelolaan  keungan  asset  dan  daerah  dalam  rangkamerancang Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  yaitu  terlebih  dahulu  melihat  Anggaran  tahun sebelumnya,  kemudian  yang  kedua  baru  eksentifikasi  sama  infntifikasi  kemungkinan- kemungkunan  pendapatan  asli  daerah  atu  katakanlah  potensi-potensi  PAD  yang  baru. Perencanaan keuangan di BPKAD diKota Cilegon memang menggunakan suatu sistem informasi  dari  pusat  yaitu  suatu  aplikasi  pengembang  dari  kemendagri  diperuntukan untuk  melakukan  kolaborasi  dengan  selruh  daerah  yaitu  SIMDA  (Sistem  Informasi Manajemen  Daerah)  dimana  sistem  informasi  ini  bisa  diakses  pada  website https://dppkdcilegon.wordpress.com/category/simda/ yang dimaksudkan untuk membantu  pegelolaan  keuangan  daerah  baik  ditingkat  SKPKD  (entitas  pelaporan) ataupun SKPD (entitas akuntansi)  mulai dari pelaksanaan hingga pertanggungjawaban. Semua  ini dilakukan untuk seluruh  masyarakat dari  Sabang sampai  Merauke agar  bisa
Page 512
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat       ISSN: 2088-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                     ISSN: 2715-9671 (Online)
menjangkau  satu  aplikasi  yang  dapat  mempermudah  dalam  pengaksesan  masyarakat, untuk lebih jelasnya terdapat gambar halaman website SIMDA di bawah ini;
Gambar 1 Sistem Informasi Manajaemen Daerah Kota Cilegon

## Sumber: Website Simda Kota Cilegon
Untuk perencanaan pengelolaan keuangan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah  Kota  Cilegon  sendiri  selalu  akan  menyesuaikan  target  pendatan-pendataan dengan target  belanja untuk mengurangi defisit anggran di setiap tahunnya, agar setiap pendapatan  dan  pengeluaran  bisa  terkontrol  secara  langsung  oleh  pihak  yang  nantinya akan  bertanggung  jawab  untuk  mengelolanya.  Dari  seluruh  rangkaian  perencanaan pengelolaan  keuangan  Pendapatan  Asli  Daerah  Kota  Cilegon  yang  sebenarnya  sudah berusaha  untuk  dapat  memberikan  suatu  pelayanan  yang  baik  bagi  masyarakat  dengan menggunakan sistem visi misinya yang bagus namun aplikasi informasi yang digunakan dilapangan  belum  berjalan  lancar.  Melakukan  kolaborasi  dengan  berbagai  pihak  sudah baik  meskipun  hal  itu  belum  seluruhnya  berjalan  dengan  sesuai  harapan,  hal  itu dikarenakan  aplikasi  yang  digunakan  dilapangan  belum  terlalu  lancer  dikarenakan aplikasi  dari  Kemendagri  dan  SIMDA  masih  terbilang  belum  lama  digunakan,  oleh karena  itu  masih  perlu  banyak  perbaikan-perbaikan  yang  dapat  membuat  aplikasi tersebut bisa Matang untuk digunakan baik bagi pengelola maupun masyarakat banyak.

## Pelaksanaan Keuangan
Seluruh  pemerintah  daerah  yang  ada  di  Indonesia  sudah  pasti  mengarah  pada perbaikan-perbaikan dalam setiap ada kekeliruan. Karena banyak aspek juga dari pusat salah  satunya  dalam  pelaksanaan  keuangan  mulai  dari  bagaimana  melakukan perencanaan yang baik hingga pada tiba waktunya seluruh program atau kegiatan yang telah  direncanakan  sebelumnya  dapat  dilaksakan.  Tentunya  di  Badan  Pengelola Keungan  dan  Aset  Daerah  Kota  Cilegon  dan  pemerintah  kota  Cilegon  sendiri  sudah menjalankan  tugas  dan  fungsi  sesuai  dengan  keahlian  bidang  masing-masing,  hal  itu digambarkan  dengan  latar  belakangan  pendidikan  setiap  pegawai  yang  bekerja  dan bertanggung jawab di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Cilegon yaitu yaitu  berlatar  belakang  pendidikan  atau  keahlian  bidang  ekonomi  agar  dapat  sesuai dengan output atau  capaian  targetnya.  Pada  tahun  2020  Indonesia  mengalami  wabah
Page 513
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat       ISSN: 2088-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                     ISSN: 2715-9671 (Online)
virus  Covid-19  yang  tentu  berdamapak  pada  realisasi  pendapatan  asli  daerah  (PAD) Kota  Cilegon  dan  oleh  karena  itu  para  wajib  pajak  meminta  penurunan  pembayaran pajak  seperti  hotel  dan  pajak  restoran  yang  memang  mengalami  penurunana  yang signifikan seperti data di bawah ini:

## Tabel 7
Realisasi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Kota Cilegon Tahun 2018-2020 Tahun Pajak Hotel (Milyar) Pajak Restoran (Milyar) 2018 10,875 23,883 2019 11,251 32,119 2020 6,610 21,725
Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Cilegon (diolah peneliti)
Dari hasil wawancara dan analisis dari peneliti diketahui bahwa laju pertumbuhan Pajak  Hotel  dan  Pajak  Restoran  di  Kota  Cilegon  meraih  jumlah  realisasi  Pajak  Hotel terhadap Pajak Daerah kota Cilegon adalah sebesar 10,875 Milyar pada tahun 2018, dan 11,251  Milyar  ditahun  2019,  dan  kemudian  semakin  menurun  ditahun  2020  hanya mencapai  6,610  Milyar.  dan  untuk  realisasi  Pajak  Restoran  terhadap  Pajak  Daerah adalah  sebesar  23,883  Miliyar  pada  tahun  2018,  dan  32,119  Milyar  ditahun  2019, kemudian  21,725  Milyar  ditahun  2020.  Dan  dapat  diketahui  bahwa  dari  tahun  2018 sampai  dengan  tahun  2020  menunjukan  bahwa  laju  pertumbuhan  Pajak  Restoran  dan PAD di Kota Cilegon  menunjukan penurunan atau tren negatif dalam kurun tiga tahun terakhir. Untuk tetap menjaga kesinambungan dalam penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran, PAD dan PD Kota Cilegon maka harus dilakukan penempatan pegawai pada bidang yang sesuai dan pemberian sanksi tegas kepada pegawai yang tidak disiplin, dan harus  selalu update terhadap  kondisi  yang  ada  di  lapangan.  Dan  berdasarkan  Hasil wawancara  mengenai  upaya   Pemerintah  Kota  Cilegon  untuk  dapat  menanggulangi penurunan  PAD  Kota  Cilegon  mengelurakan  kebijakan-kebijakan,  salah  satunya  yaitu memberikan keringanan kepada wajib pajak  hotel dan restoran dalam kondisi pandemi dan  memberikan  kebebasan  dalam  pembayaran  denda  pajak  bagi  pihak  hotel  dan restoran  yang  tentunya  disesuaikan  dengan  kondisi  dan  persyaratan  tertentu  sehingga PAD Kota Cilegon dari sektor pajak daerah tetap berjalan dan mampu memenuhi target yang  telah  ditentukan  sebagaimana  mestinya  untuk  terus  dapat  bertahan  sampai pandemi usai.
Dalam  pelaksanaan  pengelolaan  keuangan  terkait  Pendapatan  Asli  Daerah  di BPKAD  Kota  Cilegon  pada  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  hingga  saat  ini  masih diarahkan  ke  NON  TUNAI.  Sesuai  Dengan  ketentuan  Peraturan  Wali  Kota  Cilegon Nomor  20  Tahun  2018  tentang  Sistem  Pembayaran  Non-Tunai  Anggaran  Pendapatan
Page 514
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat       ISSN: 2088-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                     ISSN: 2715-9671 (Online)
dan  Belanja  Daerah  di  Lingkungan  Pemerintah  Kota  Cilegon.  Hal  tersebut  untuk mendukung  percepatan  implementasi  transaksi  non  tunai  pembayaran  Pajak  Daerah, sebagai contoh di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang telah  menetapkan  Standar  Operasional  Prosedur  Pembayaran  Pajak  Daerah  dan Retribusi  Daerah  (Pajak  Hotel,  Pajak  Restoran,  Pajak  Hiburan,  Pajak  Reklame,  Pajak Penerangan  Jalan,  Pajak  Mineral  bukan  Logam  dan  Batuan,  Pajak  Sarang  Burung Walet, BPHTB, dan Retribusi Sewa Tanah dan Rumah Dinas) secara online. Dalam hal pembayaran pajak daerah sudah dapat dilakukan secara Non Tunai baik melalui Internet Banking,  ATM,  Bank  Transfer  dan  Cek/Bilyet  Giro  yang  bekerjasama  dengan  Bank BPD  Jawa  Tengah.  Adapun  Standar  Operasional  Prosedur  Pembayaran  Pajak  Daerah dan  Retribusi  Daerah  (Pajak  Hotel,  Pajak  Restoran,  Pajak  Hiburan,  Pajak  Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Sarang Burung Walet,  BPHTB,  dan  Retribusi  Sewa  Tanah  dan  Rumah  Dinas)  secara online dapat dilihat sebagaimana file terlampir.
Hal ini dikarenakan adanya suatu dorongan dari pusat untuk mengurangi cashless dan  peredaran  transaksi  tunai,  jadi  semua  digitalisasi  saat  ini  masih  berupa  non  tunai, seperti  QRIS  (Quick  Response  Indonesian  Standart)  yang  merupakan  suatu  projek Diperinda  yang  masih  dicanangan  hingga  saat  ini  berupa  standarisasi  pembayaran menggunakan  metode  QR  Code  dari  Bank  Indonesia  yang  bertujuan  untuk mempermudaah  pembayaran  digital  dan  pembayaran  nontunai  dapat  diawasi  dari  satu pintu saja. Untuk Standart Operational Prosedurnya sendiri terdapat batas waktu dimana penerimaan  1x24  jam  sudah  masuk  transferan,  hal  ini  dikarenakan  untuk  mengurangi pengendapan  keuangan  di  bendahara.Kemudian  pelaksaan  keuangan  dalam  hal pendapatan tentunya 100% telah dikelola oleh bidang pajak daerah. Bidang pajak sudah banyak  bekerjasama  dengan  terutama  khususnya  dengan  bank  Jabar  yang  memberikan fasilitas  untuk  kemudahan-kemudahan  dalam  target  maksimal  pengelolaan  pajak. Contohnya  Tap  In  Box  untuk  memonitor  kemungkinan-kemungkinan  penerima  pajak hotel,  restoran,dan  lain-lain.  Hal  ini  diperuntukan  untuk  mengurangi  kebocoran- kebocoran keuanga.

## Pelaporan Keuangan
Pada  Badan  Pengelola  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kota  Cilegon  sendiri  sudah melakukan  kerjasama  dengan  BPKP  (Badan  Pengawas  dan  Keuangan)  diperuntukan untuk  menyusun  laporan  keuangan  seefisien  mungkin.Dimana  dari  modul-modul penatausahaan  itu  secara  otomatis  dapat  ditarik  untuk  pelaporan  keuangan.  Dan pelaporan keuangan yang merupakan output dari segala sistem daan prosedur yang yang ada  karena  dengan  sistem  yang  ada,  karena  itu  sudah  pasti  lebih  efektif  dibanding dengan manual.
Sapitri, Cs: Pengelolaan Keuangan Pendapatan Asli Daerah …. Page 515
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat       ISSN: 2088-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                     ISSN: 2715-9671 (Online)
Pelaporan  keuangan  baik  mengenai  pajak  daerah,  retribusi  daerah,  ataupun pendapatan-pendapatan  yang  lainnya  nantinya  Badan  Pengelola  Keuangan  dan  Aset Daerah  Berkewajiban  untuk  memberikan  laporan  pertengahan  tahun  (semester)  untuk disampaikan  kepada  pusat  dan  dibahas  juga  dengan  Dewan  untuk  dapat  dievalusi  apa saja pencapaian-pencapain dan target  apakah sudah sesuai dengan rencana atau belum. Laporan  bulanan  itu  juga  dilaporkan  kepada  Kememtrian  Keuangan  dan  Kementrian Dalam  Negeri.  Dan  sebelum  itu  akan  diaudit  terlebih  dahulu  oleh  BPKP.  Setelah seluruh  anggaran,  pendapatan,  dan  segalanya  sudah  dibahas  bersama  dan  Jika  sampai akhir tahun berjalan sesuai rencana maka bisa diterima tapi jika terdapat kendala diluar rencana  maka  dana-dana  yang  dianggarkan  bisa  dialihkan  ke  kegiatan  yang  lain  agar lebih bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.
Kemudian  untuk  pertanggungjawaban  sendiri  Badan  Pengelola  Keuangan  dan Aset  Daerah  Kota  Cilegon  berkewajiban  untuk  membuat  laporan  keuangan  mencakup Lapotan  Realisasi  Anggaran,  Laporaan  Operasional,  Laporan  Arus  Kas,  Laporan Perubahan SAL, Laporan Perubahan Equitas dan Catatan Laporan Keuangan. Sebelum itu semua diserahkan ke BPK untuk direview ekpektorat dan diaudit oleh BPK. Menurut undang-undang  batas  penyampaian  laporan  keuangan  tahun  anggran  berkenaan  itu setelah  3  bulan  tahun  anggran  terakhir  (31  Maret),  Dan  kemudian  diperiksa  oleh  BPK selama  30-60  hari  untuk  mendapatkan  laporan  Final  An  Audit.  Dan  setelah  ini  baru akan  dibahas  pertanggungjawabnya  kepada  dewan  untuk  APBD  yang  akan  dilihat hasilnya  secara  tidak  langsung,  yaitu  melalui  unit  teknis  biasanya  ada  bidang  yang mempunyai akses keterbukaan seperti Kominfo melalui medianya seperti website.
Meskipun  pemerintah  daerah  telah  merancang  sedemikan  rupa  untuk  membuat seluruh  sistem  dapat  berjalan  dengan  lancar  demi  kepentingan  masyarakat  banyak namun tetap terdapat adanya hambatan dimana pemerintah daerah dalam menyelesaikan informasiterkait  pengelolaan  keuangan  daerah  dengan  menggunakan  sistem informasikeuangan  daerah  yang  berbasis  teknologi  sekarang  ini  belum  bisa  digunakan dengan sempurna contohnya seperti Apikasi BPKP dari SIMDA.
Berkaitan dengan hal ini juga rendahnya Pendapatan Asli Daerah di Kota Cilegon yang  oleh  karena  itu  dapat  dikatakan  bahwa  Kota  Cilegon  kurang  mandiri  dalam melaksanakan  pengelolaan  keuangan  ada  beberapa  faktor  yang  pertama  mungkin selama 3 tahun kebelakang ini mengalami adanya Pandemi CoviD-19 rasanya mungkin memang tidak langsung dirasakan di tahun pertama namun akan baru terasa di 2 tahun setelahnya. Dimana pencapaian-pencapaian yang sudah diprogramkan masih rendah dan tidak mencapai target.Dan untuk PAD sendiri itu yang bersifat official dari masyarakat seperti  pajak  khususnya  diretribusi  itu  berkenaannya  langsung  dengan  masyarakat. Misalkan retribusi parkir langsung namun karena ada pandemi menjadikan lebih banyak di dalam rumah, pajak restoran karena adanya pandemi pendapatan jadi menurun karena
Page 516
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat       ISSN: 2088-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                     ISSN: 2715-9671 (Online)
orang  tidak  makan  di  restoran,  Dan  di  Kota  Cilegon  juga  memang  masih  mendapat transfer pusat yang porsinya masih lebih besar dan itu menjadikan Kota Cilegon sendiri mungkin kurang mandiri dalam pengelolaan keuangan.
Berkenaan  apa  yang  menjadi  tingkat  kemandirian  keuangan  pemerintah  daera menurut  Halim  (2016)  untuk  mengukur  tingkat  kemandirian  kuangan  pemerintah  kita harus menganalisa dan menghitung menggunakan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah seperti  yang  sudaah  dipaparkan  perhitungannya  di  atas  dan  dapat  diketahui  hasilnya yaitu  berdasarkan  pemaparan  perhitungan  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  hasil  dari  rasio yang telah dilakukan perhitungan di atas mengenai analisis rasio kemandirian keuangan daerah,  efektivitas  dan  efisiensi  keuangan  daerah.  Dapat  dijelaskan  bahwa  tingkat kemandirian  keuangan  Kota  Cilegon  termasuk  ke  dalam  kriteria  rendah  sekali  dengan persentase rasio di  bawah 25%, sedangkan untuk efektivitas keuangannya termasuk ke dalam kriteria efektif dengan perolehan persentase di atas 90%. Namun demikian tetapi dalam  hal  efisiensi  keuangannya  masih  dalam  kriteria  kurang  efisien,  dengan  angka perolehan  persentasenya  di  atas  90%,  hal  ini  dipengaruhi  oleh  pengeluaran  dan penerimaan  daerah  yang  tidak  seimbang.  Terwujudnya  kemandirian  keuangan  daerah tentunya apabila PAD lebih besar dari pada pendapatan yang diberikan oleh pemerintah pusat.  Hal  ini  dapat  dilihat  bahwa  Kota  Cilegon  pendapatan  Asli  Daerahnya  masih sangat  kecil  jika  dibandingkan  dengan  dana  perimbangan  dari  pemerintah  pusat, sehingga  menjadikan  Kota  Cilegon  belum  bisa  mandiri  dalam  segi  keuangannya  dan masih sangat tergantung terhadap bantuan pemerintah pusat.

## SIMPULAN
Berdasarkan  analisis  data  dan  hasil  penelitian  tentang  Pengelolaan  Keuangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Menjaga Tingkat Rasio Kemandirian Daerah Di Kota  Cilegon  Tahun  2018-2020,  maka  diperoleh  beberapa  kesimpulan  bahwa Perencanaan  keuangan  di  BPKAD  di  Kota  Cilegon  dari  rata-rata  rasio  kemandirian, rasio  efektivitas,  dan  rasio  efisiensi  Kota  Cilegon  masih  bergantung  pada  transfer pemerintah  provinsi/pusat  dan  dianggap  masih  belum  efisien  dalam  kinerja  keuangan daerahnya  Berkaitan  dengan  hal  ini  juga  rendahnya  Pendapatan  Asli  Daerah  di  Kota Cilegon  yang  oleh  karena  itu  dapat  dikatakan  bahwa  Kota  Cilegon  kurang  mandiri dalam  melaksanakan  pengelolaan  keuangan  hal  ini  disebabkan  oleh  beberapa  faktor yang  pertama  selama  3  tahun  kebelakang  ini  mnegalami  adanya  Pandemi  CoviD-19 rasanya mungkin memang tidak langsung dirasakan di tahun pertama namun akan baru terasa di 2 tahun setelahnya. Dimana pencapaian-pencapaian yang sudah diprogramkan masih  rendah  dan  tidak  mencapai  target.  Walaupun  dengan  begitu  pemerintah  Kota Cilegon  harus  dapat  lebih  bisa  memperbaiki  keuangan  daerah  dengan  kebijakan- kebijakan  yang  sekiranya  dapat  membantu  dalam  pembiayaan-pembiayaan  yang
Page 517
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat       ISSN: 2088-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                     ISSN: 2715-9671 (Online)
dibutuhkan  daerah  secara  mendiri  tanpa  terlalu  adanya  ketergantungan  dengan pemerintah pusat.

## DAFTAR PUSTAKA
Baldric, Siregar. (2015). Akuntansi Sektor Publik . Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Managemen YKPN.
Halim, Abdul., Muhamad Syam Kusufi. (2016). Akuntansi Sektor Publik . Jakarta: Salemba Empat.
Sugiyono. (2018). Metode Penelitian . Bandung: ALFABETA.
Yoyo, Sudaryo., Devyanthi Sjarif.,  dan Nunung Ayu Sofiyanti. (2017). Keuangan Di Era Otonomi Daerah . Yogyakarta: ANDI.
Musfikri, Ricko. (2021). Kemandirian Keuangan Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2016-2018 . UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
Nuzullestary, V. dan Mulyaningsih, E. (2021). Kinerja Pengelolaan Keuangan Dan Tingkat Kemandirian Pemerintah Kota Cilegon Berdasarkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2015-2019 . Jurnal Vitriatie .
16 (1), 44–58.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tantang Keuangan Negara. (2003). https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/43017/uu-no-17-tahun-2003
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah . (2014). https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014
Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  Tentang  Perimbangan  Keuangan  antara Pemrintah Pusat dengan Pemerintah Dearah . (2004). https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40770/uu-no-33-tahun-2004.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah . (2004). https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40768/uu-no-32-tahun-2004
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2019  Tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah.
(2019)
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/103888/pp-no-12-tahun-2019
LRA. (2018). Rancangan strategis LRA . Kota Cilegon.
LRA. (2019). Rancangan strategis LRA . Kota Cilegon.
LRA. (2020). Rancangan strategis LRA . Kota Cilegon.
LKPJ. (2020). Rancangan strategis LKPJ . Kota Cilegon.