Jurnal Akuntansi AKTIVA, Vol. 4, No. 2, 2023
ANALISIS EFEKTIVITAS SISTEM PENGELOLAAN BANTUAN DANA HIBAH PADA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAHAN KOTA SUKABUMI
Alya Putri Sisilia 1* , Elan Eriswanto 2
1* Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Jawa Barat 43113, Indonesia
2 Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Jawa Barat 43113, Indonesia
alyasisiliaa@gmail.com 1 , elaneriswanto@ummi.ac.id 2

## ABSTRACT
This  study  aims  to  analyze  and  determine  the  system  and  effectiveness  of  the  management  of  grant assistance and budget realization. The grant management system consists of 3 (three), namely submission, disbursement,  and  accountability  reporting.  In  this  study,  researchers  used  descriptive  qualitative methods. This research data uses primary data from interviews with managers and grant recipients, and schooner data is sourced from supporting data. From the results of research conducted by researchers, researchers  analyzed  that  this  grant  management  system  has  been  effective,  Because  each  system  has implemented a system in accordance with Peraturan Wali  Kota and Undang-Undang what applies. For budget realization, there are remaining funds in 2021 and 2022, in 2021 funds were realized by 99.3% and in 2022 they were realized by 94%.
Keywords : System Of Submission, Disbursement, Accountability, Budget Realization

## ABSTRAK
Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis dan mengetahui sistem dan kefektifan dari pengelolaan bantuan dana hibah serta realisasi anggarannya. Sistem pengelolaan bantuan dana hibah terdiri dari 3 (tiga) yaitu  pengajuan,  pencairan,  dan  pelaporan  pertanggungjawaban.  Dalam  penelitian  ini,  peneliti menggunakan  metode  kualitatif  desktiptif.  Data  penelitian  ini  menggunakan  data  primer  dari  hasil wawancara kepada pengelola dan penerima hibah, dan data sekuner bersumber dari data pendukung. Dari hasil  penelitian  yang  dilakukan  peneliti,  peneliti  menganalisis  bahwa  sistem  pengelolaan  dana  hibah  ini sudah  efektif,  karena  setiap  sistem  sudah  menerapkan  sistem  sesuai  dengan  Peraturan  Wali  Kota  dan Undang-Undang  yang  berlaku.  Untuk  realisasi  anggaran  terdapat  sisa  dana  pada  tahun  2021  dan  2022, pada tahun 2021 dana terealisasi sebesar 99,3% dan pada tahun 2022 terealisasi sebesar 94%.
Kata kunci : Sistem Pengajuan, Pencairan, Pertanggungjawaban, Realisasi Anggaran

## PENDAHULUAN
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Dalam APBD dijelaskan program dan kegiatan yang akan diselenggarakan setiap tahun yang  dirinci  berdasarkan  fungsi  dan  jenis  belanja.  Program  dan  kegiatan  dalam  penyelanggaraan  fungsi pemerintah  daerah  salah  satunya  dengan  menganggarkan  belanja  daerah  dalam  bentuk  Bantuan  Hibah. Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan jasa yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang  mengikat  untuk  menunjang  peningkatan  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  yang  menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Penganggaran  belanja  hibah  dianggarkan  pada  SKPD  terkait  dan  dirinci  menurut  objek,  rincian objek,dan  sub  rincian  pada  program,  kegiatan  dan  sub  kegiatan  sesuai  dengan  tugas  dan  fungsi  SKPD terkait.  Pengelolaan  data  untuk  penganggaran  ini  membutuhkan  data  yang  cukup  banyak,  sehingga pemerintah daerah melakukan pengusulan  sistem komputerisasi  untuk mengolah data  agar lebih  efektif, serta setiap penerima manfaat hibah harus memiliki akun terlebih dahulu (Radar). Dalam penyaluran dana hibah harus ada beberapa tahap untuk sampai ke tahap pencairan. Walikota berdasarkan peraturan daerah tentang  APBD  dan  peraturan  walikota  tentang  penyusunan  APBD,  dengan  keputusan  walikota memutuskan  penerima  hibah,  siapa  yang  berhak  menerima  hibah,  serta  besarnya  uang  dan  jenis  barang atau jasa yang akan dihibahkan.
Standar  efektivitas  pengelolaan  bantuan  dana  hibah  berkaitan  erat  dengan  kelangsungan  setiap sistemnya. Sistem dalam pengelolaan dana hibah ini harus berjalan dengan sebagaimana mestinya, hal ini yang menjadi penilaian bahwa sistem sudah berjalan dengan efektif. Ukuran keefektifan pengelolaan ini jika pemenuhan dalam sistem pengajuan, pemenuhan sistem pencairan, pemenuhan sistem pelaporan sudah terlaksana dengan baik dan benar.
Grafik 1. Anggaran Dana Hibah

## Sumber : Data Olahan
Penerima  Bantuan  Hibah  harus  mempertanggung  jawabkan  bantuan  yang  diberikan  oleh pemerintah  kota  kepada  individu,  keluarga  atau  kelompok  masyarakat  secara  formil  dan  materil  dalam bentuk  surat  yang  dimana  mereka  memberikan  penjelasan  atau  informasi  atas  penggunaan  hibah  yang diterimanya.  Proses  yang  akan  dilalui  dalam  pengelolaan  dana  hibah  ini  yaitu  mulai  dari  pengajuan, pencairan, pertanggungjawaban. Tidak semua pengelolaan dana hibah di setiap organisasi/instansi berjalan dengan efektif.
Penelitian  terdahulu  yang  meneliti  tentang  pengelolaan  dana  hibah  dilakukan  oleh  (  Janet.  W Litualy  :  2021  )  memaparkan  bahwa  sistem  pengelolaan  dana  hibah  Bawaslu  Kabupaten  Maluku  Barat Daya  berjalan  sesuai  dengan  prosedur  yang  ditetapkan  alur  mekanisme  penerimaan  dana  hibah  dari

## Anggaran Dana Hibah
Rp4.000.000.000,00
Rp3.500.000.000,00 Rp3.000.000.000,00 Rp2.500.000.000,00 Rp2.000.000.000,00 Rp1.500.000.000,00 Rp1.000.000.000,00 Rp500.000.000,00
Rp-
2021 2022
Belanja hibah kepada Badan, Lembaga yang bersifat nirlaba, Sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan Perundang-Undangan Belanja hibah kepada Badan, Lembaga yang bersifat nirlaba, Sukarela dan sosial yang telah memiliki  surat keterangan terdaftar
pemerintahan  juga  sesuia  dengan  peraturan  yang  telah  ditetapkan.  Pada  tahun  penelitian  anggaran  Rp 1.000.000.000,- terealisasi di akhir tahun sebesar Rp 998.667.600,- . perbedaan yang ada pada penelitian ini dan penelitian terdahulu ialah masalah yang ada dalam penelitian masing-masing.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan sistem pengelolaan bantuan dana hibah, untuk mengetahui  sistem  laporan  pertanggungjawaban  dana  bantuan  hibah,  serta  untuk  mengetahui  laporan realisasi anggaran bantuan dana hibah pada bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Pemerintahan Kota Sukabumi.

## KAJIAN LITERATUR Teori Efektivitas
Menurut  Steer  (Annisa  :  2020  :  15)  Efektivitas  adalah  mengerjakan  sesuai  dengan  alurat,  tepat  waktu, obyektif, dan menyeluruh sesuai dengan tujuan organisasi. Setiap organisasi didirikan atau dibentuk untuk mengejar efektivitas, karena eksistensi dan pertumbuhan yang bersangkutan dapat mengemban misi dan melaksanakan tugasnya dengan tingkat ketangguhan yang tinggi. Gibson dalam Zaidan Nawami (Yusrizal : 2014 : 19) mengatakan bahwa efektivitas memiliki 3 (tiga) tingkatan yaitu :
1. Efektivitas Individu
2. Efektivitas Kelompok
3. Efektivitas Organisasi terdari dari Efektivitas Individu dan Kelompok
Adapun kriteria dan indikator dari pada efektivitas menurut Richard M, Steers dalam (Fardan : 2018 : 25) yaitu sebagai berikut :
1. Pencapaian Target, maksud dari pencapaian target diartikan sejauh mana target dapat ditetapkan organisasi dapat terealisasikan dengan baik.
2. Kemampuan  Adaptasi  (Fleksibelitas),  Keberhasilan  suatu  organisasi  dilihat  dari  sejauh  mana organisasi  dapat  menyesuaikan  diri  dengan  perubahan-perubahan  yang  terjadi  baik  dari  dalam organisasi dan luar organisasi.
3. Kepuasan  kerja,  Suatu  kondisi  yang  dirasakan  oleh  seluruh  anggota  organisasi  yang  mampu memberikan  kenyamanan  dan  motivasi  bagi  peningkatan  kinerja  organisasi.  Adapun  menjadi fokus elemen ini adalah antara pekerjaan dan kesesuaian imbalan atau sistem insentif.
4. Tanggung Jawab Organisasi, Dapat melaksanakan mandat yang telah diembannya sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat sebelumnya, dan bisa menghadapi serta menyelesaikan masalah yang terjadi dengan pekerjaannya.

## Sistem
Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan  aliran  informasi,  materi,  atau  energi  untuk  mencapai  suatu  tujuan.  Dalam  sistem  terdapat karakteristik atau sifat-sifat tertentu yag mencirikan bahwa hal tersebut bisa dikatakan sebagai suatu sistem yaitu :
1. Komponen sistem ( Components System )
2. Batas sistem ( Boundary System )
3. Lingkungan luar sistem ( Environment System )
4. Penghubung sistem ( Interface System )
5. Masukan sistem ( Input System )
6. Pengolahan sistem ( Processing System )
7. Keluaran sistem ( Output System )
8. Sasaran sistem ( Objective ) dan Tujuan ( Goals )
Dalam sistem terdapat suatu model yang dibentuk dan akan mewakili sebuah objek dan entitas. Terdapat beberapa jenis model sistem, yaitu :
1. Model Fisik
2. Model Naratif
3. Model Grafik
4. Model Matematika

## Dana Hibah
Menurut  Peraturan  Wali  Kota  Sukabumi  Tahun  2021  Nomor  3  tentang  Tata  Cara  Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung Jawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan  Bantuan  Sosial,  mengatakan  bahwa  Hibah  adalah  bantuan  berupa  uang,  barang,  dan/atau  jasa  yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten kota lain, masyarakat, dan  badan  usaha  dalam  negeri  atau  luar  negeri  yang  tidak  mengikat  untuk  menunjang  peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjad kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pemberian hibah tentunya harus memenuhi kriteria paling sedikit :
1. Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan
2. Bersifat tidak wajib, tidak mengikat
3. Tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran kecuali :
a. Kepada  pemerintah  pusat  dalam  rangka  mendukung  penyelanggaraan  pemerintah  daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
b. Ditentukan lain oleh peraturan Perundang-Undangan
4. Memenuhi persyaratan penerima hibah
Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2018, belanja hibah dianggarkan dari APBD berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh kepala daerah. Pedoman ini mengatur tentang pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dalam pemberian hibah, penting bagi penerima hibah  untuk mendapatkan  manfaat  dari  hak  yang  dialihkan  kepada  mereka.  Selain  itu,  harta  yang  diberikan  sebagai hibah sebaiknya tidak memiliki keterikatan dengan pihak lain melalui perjanjian. Hibah dapat diberikan kepada :
1. Hibah kepada Pemerintah Pusat
2. Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya
3. Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara
4. Hibah kepada Badan Usaha Miliki Daerah
5. Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat
6. Hibah kepada Partai Politik
Menurut Pasal 46 hinggal Pasal 48 dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, bahwa hibah termasuk kedalam Pendapatan Daerah yang sah. Hibah termasuk dalam donasi yang diberikan oleh pihak lain  secara  sukarela,  tanpa  mengikat,  tanpa  didasarkan  pada  perhitungan  khusus,  dan  tanpa  adanya konsekuensi  pengeluaran  atau  pengurangan  kewajiban  bagi  penerima  atau  pemberi,  serta  tidak menyebabkan biaya ekonomi yang tinggi.
Hibah  dibagi  menjadi  tiga  komponen  utama,  yaitu  hibah  berdasarkan  bentuknya,  hibah berdasarkan jenisnya, dan hibah berdasarkan sumbernya. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 99/PMK.05/2017 mengenai Administrasi Pengelolaan Hibah. Berikut adalah komponen hibah :
1. Bentuk Hibah
Hibah  dapat  diklasifikasikan  berdasarkan  bentuknya  menjadi  tiga  jenis,  yaitu  hibah  uang,  hibah barang atau jasa, dan hibah surat berharga.
2. Jenis Hibah
Terdapat dua jenis hibah, yaitu hibah direncanakan dan hibah langsung, yang dibedakan berdasarkan cara  pelaksanaannya.  Hibah  direncanakan  melibatkan  mekanisme  perencanaan,  sedangkan  hibah langsung tidak melibatkan mekanisme perencanaan.
3. Sumber Hibah
Berdasarkan sumbernya, bantuan dana terdiri dari bantuan dana dalam negeri dan bantuan dana luar negeri.

## Pengelolaan Dana Hibah
Pengelolaan dana hibah adalah proses  administratif dan operasional  yang dilakukan oleh  suatu lembaga atau organisasi untuk mengatur dan mengawasi penggunaan dana hibah yang diterima. Pengelolaan dana hibah melibatkan berbagai langkah untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan dengan tepat sesuai dengan tujuan hibah yang ditetapkan. Beberapa langkah yang akan terlibat dalam pengelolaan dana hibah, meliputi :
1. Perencanaan
Tahap perencanaan melibatkan penentuan tujuan dana hibah, penilaian kebutuhan dan prioritas, serta pengembangan rencana tindakan untuk mencapai tujuan tersebut.
2. Penawaran dan Seleksi
Jika dana hibah merupakan hasil dari program hibah yang bersifat kompetitif, proses penawaran dan seleksi akan dilakukan.
3. Pelaksanaan
Tahap pelaksanaan melibatkan implementasi rencana kerja yang telah disetujui. Penerima hibah akan menjalankan  kegiatan  yang  sesuai  dengan  tujuan  yang  ditetapkan  dan  menggunakan  dana  sesuai dengan anggaran yang telah disepakati.
4. Pelaporan
Penerima  hibah  biasanya  diminta  untuk  menyusun  laporan  kemajuan  atau  laporan  akhir  yang menjelaskan hasil yang telah dicapai, penggunaan dana, serta dampak yang telah terjadi.
5. Audit dan Akuntabilitas
Dana hibah sering kali tunduk pada audit untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan dengan tepat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Proses  pengelolaan  dana  hibah  dapat  bervariasi  tergantung  pada  kebijakan  dan  peraturan  yang berlaku  di  masing-masing  lembaga  atau  organisasi  pemberi  hibah.  Namun,  secara  umum,  ada  beberapa tahapan umum yang sering terjadi dalam pengelolaan dana hibah. Berikut adalah tahapan-tahapan tersebut:
1. Persiapan proposal
2. Penilaian proposal
3. Penandatanganan perjanjian
4. Pelaksanaan proyek/program
5. Pelaporan dan pertanggungjawaban
6. Evaluasi dan audit
7. Penutupan proyek/program
Tujuan dari pengelolaan dana hibah yaitu untuk mencapai transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam penggunaan dana yang diberikan.

## METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif. Metode Kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting); disebut juga sebagai metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya; disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisnya lebih bersifat kualitatif (Sugiyono, 2019).

## Variabel Penelitian
Penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan 2 (dua) jenis variabel yaitu sebagai berikut :
1. Variabel Independek (X)
Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas (X) ialah “efektivitas”.
2. Variabel Dependen (Y) Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat (Y) ialah “pengelolaan bantuan dana hibah”.

## Operasional Variabel
Tabel 1. Operasional Variabel Sumber : Data Olahan Variabel Definisi Dimensi/Indikator Pengelolaan Bantuan Dana Hibah Suatu rangkaian proses yang dilakukan dengan baik untuk terciptanya prosedur penyaluran bantuan dana hibah yang sesuai dengan aturan yang berlaku.  Sistem Pengajuan Dana Hibah
 Sistem Pencairan Dana Hibah
 Sistem Pelaporan
Pertanggung jawaban
Dana Hibah

## Populasi dan Sampel
Di  dalam  penelitian  kualitatif  tidak  mengenal  populasi  maupun  sampel,  hal  ini  didasarkan  pada  sifat penelitian kualitatif yang berasal dari fenomena atau situasi sosial atau sekelompok orang bahkan kasus.

## Gambar 1. Situasi Sosial
Tempat  penelitian  ini  akan  dilakukan  di  Sekretariat  Daerah  Kota  Sukabumi  pada  Bagian Kesejahteraan Rakyat. Informan yang akan dilakukan dalam penelitian ini yaitu Sekretariat Daerah bagian Kesejahteraan  Rakyat  selaku  pengelola  bantuan  hibah,  Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Pendapatan Daerah selaku pengelola pencairan dana hibah, Bappeda selaku perencana penganggaran dana hibah, dan penerima  bantuan  dana  hibah  yang  dimana  tujuan  nya  untuk  melengkapi  informasi  dalam  proses pengumpulan data. Aktivitas pengelolaan dana hibah ini lah yang akan diteliti oleh peneliti yang dimana nantinya akan dianalisis dan menghasilkan jawaban sesuai dengan masalah yang diteliti.

## Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini harus ada data yang mendukung penelitian, untuk mendapatan data yang diperlukan maka penulis melakukan pengumpulan data dengan teknik sebagai berikut :
1. Observasi
2. Wawancara
3. Dokumentasi
4. Triangulasi

## Teknik Analisis Data
Ada beberapa teknik analisis data dalam penelitian yang sedang dilakukan, yaitu sebagai berikut :
1. Pengumpulan Data
2. Reduksi Data
3. Penampilan Data
4. Penarikan Kesimpulan

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sistem Pengelolaan Bantuan Dana Hibah
Gambar 2. Flowchart Sistem Pengajuan Bantuan Dana Hibah Sumber : Data Olahan
Alur sistem pengajuan hibah berawal dari pimpinan Badan / Lembaga membuat akun yang ada pada SIPD (Sistem  Informasi  Pemerintah  Daerah)  dengan  melengkapi  data.  Akun  yang  dibuat  lalu  di  verifikasi kelengkapannya oleh TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Bappeda, setelah diverifikasi pemohon hibah membuat proposal pengajuan (Latar belakang, Maksud dan tujuan, Rincian rencana kegiatan, serta rencana  penggunaan  dana  hibah).  Proposal  pengajuan  ini  di  verifikasi  ulang  oleh  Bappeda  untuk diserahkan  kepada  SKPD  (Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah).  SKPD  terkait  melakukan  verifikasi  dan observasi ke tempat pemohon lalu TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) melakukan verifikasi akhir untuk penetapan RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah).
sistem  pengajuan  dalam  pengelolaan  dana  hibah  pada  Bagian  Kesejahteraan  Rakyat  sudah melakukan setiap alurnya sesuai dengan peraturan Wali Kota yang sudah disosialisasikan kepada pelaku- pelaku  yang  bersangkutan.  Dalam  sistem  pengajuan  ini  perlu  adanya  koordinasi,  proses,  peraturan  dan menyesuaikan permasalahan yang terjadi. Permasalahan yang terjadi dalam sistem ini yaitu tidak semua pemohon dana menerima dana hibah, karena dilihat dari kemampuan keuangan pemerintah daerah. Sistem pengajuan  ini  bisa  dikatakan  efektif,  karena  sudah  setiap  pelaku  sudah  menjalankan  setiap  alur  sesuai dengan Peraturan Wali Kota serta Undang – Undang yang berlaku.

## Gambar 3. Flowchart Sistem Pencairan Bantuan Dana Hibah Sumber : Data Olahan
Alur dari sistem pencairan hibah berawal dari penerima hibah membuat proposal pencairan yang berisikan rincian  jelas  rencana  penggunaan  anggaran,  lalu  SKPD  terkait  selaku  verifikator  mengajukan  surat permohonan pencairan kepada Kepala Daerah untuk dibuatkan disposisi. SKPD terkait menindak lanjuti disposisi Kepala Daerah, dengan membuat list administrasi untuk mengetahui terpenuhi atau tidaknya, jika terpenuhi SKPD terkair membuat NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) yang memuat ; Pemberi dan penerima  hibah  ,  Tujuan  pemberian  hibah,  Besaran  dan  rincian  ibah  yang  akan  diterima,  Hak  dan kewajiban, Tata cara penyaluran/penyerahan hibah, Tata cara pelaporan hibah, Untuk di tandatangan oleh Kepala  SKPD dan  Penerima  Hibah.  Jika  hasil  verifikasi  lengkap,  maka  SKPD  menyiapkan  SPM  (Surat Perintah  Membayar)  untuk  ditandatangani  oleh  penerima  hibah  dan  Kepala  SKPD  terkait.  SPM  beserta kelengkapan dokumen diajukan kepada BPKPD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah) untuk  diterbitkan  SP2D  (Surat  Perintah  Pencairan  Dana)  untuk  penerima  hibah  yang  akan  di  cairkan melalui bank persepsi yang telah ditunjuk.
Dari  hasil  observasi  dan  wawancara  terhadap  setiap  pelaku  pencairan,  bahwa  sistem  ini  sudah efektif, karena sistem ini juga  setiap alurnya  sesuai dengan peraturan Wali Kota dan Undang  – Undang yang  berlaku.  Sistem  pencairan  dana  hibah  ini  bisa  dikatakan  efektif  karena  setiap  sistem  berjalan sebagaimana mestinya, serta tidak ada penyimpangan, ataupun masalah didalamnya. Dalam pencairan dana
hibah  disalurkan  secara  non  tunai,  penyaluran  menggunakan  sistem  perbankan  yang  tujuannya  agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti adanya pungutan liar, serta penyaluran melalui sistem perbankan  diharapkan  dapat  meningkatkan  transparansi  dalam  program  bantuan  dana  hibah  sehingga mudah dikontrol dan mengurangi adanya penyimpangan. Berdasarkan  hasil penelitian, sistem pencairan dana hibah ini bisa dikatakan efektif karena setiap sistem berjalan sebagaimana mestinya, serta tidak ada penyimpangan, ataupun masalah didalamnya.

## Sistem Pelaporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana Hibah

## Gambar 4. Flowchart Sistem Pelaporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana Hibah Sumber : Data Olahan
Alur dari sistem pelaporan pertanggungjawaban ini berawal dari penerima  hibah menyampaikan rincian penggunaan  dana  kepada  Walikota  melalui  SKPD.  Lalu  hibah  dicatat  sebagai  objek  belanja  hibah,  lalu Salinan  pertanggungjawaban  yang  berisikan  ;  Laporan  pertanggungjawaban  penggunaan  hibah,  Surat pernyataan  tanggung  jawab  bahwa  hibah  yang  di  terima  telah  digunakan  sesuai  NPHD,  Bukti-bukti pengeluaran  yang  lengkap  dan  sah  sesuai  peraturan  Perundang-Undangan  bagi  penerima  hibah,  serta Dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan, disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku objek  pemeriksaan.format  laporan  pertanggungjawaban  dan  surat  pernyataan  tercantuk  salam  lampiran Peraturan Wali Kota.
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dalam sistem pelaporan pertanggungjawaban terdapat adanya  permasalahan  yaitu  penerima  hibah  tidak  tepat  waktu  dalam  melakukan  pelaporan pertanggungjawaban kepada SKPD terkait dalam hal Bagian Kesejahteraan Rakyat Kota Sukabumi yang dimana hal ini menjadi permasalahan Kesra setiap tahunnya. Hal yang dilakukan dalam permasalahan ini pihak  Kesra  akan  membuatkan  surat  pemberitahuan  yang  dimana  jika  surat  tersebut  masih  tidak  bisa membuat  penerima  hibah  patuh  dan  sadar,  maka  pihak  Kesra  akan  turun  langsung  ke  lapangan  untuk mengingatkan  penerima  hibah  untuk  patuh  terhadap  peraturan  yang  berlaku.  Sistem  ini  bisa  dikatakan efektif  karena  permasalahan  yang  terjadi  selalu  diatasi  dengan  baik  oleh  pihak  Kesra,  sehingga  setiap penerima hibah tetap melaporkan pertanggungjawabannya.

## Realisasi Anggaran Bantuan Dana Hibah
Tabel II. Realisasi Anggaran Bantuan Dana Hibah Keterangan 2021 2022 Belanja hibah kepada Badan, Lembaga yang bersifat
nirlaba,  Sukarela  dan  sosial yang  dibentuk  berdasarkan peraturan Perundang  – Undangan. Rp 582.800.000 Rp 742.800.000
Belanja hibah kepada Badan,
Lembaga yang bersifat nirlaba,  Sukarela  dan  sosial yang telah memiliki  surat keterangan terdaftar. Rp 2.010.685.370 Rp 3.391.085.370 Jumlah Pagu Anggaran Rp 2.593.485.370 Rp 4.133.885.370 Realisasi Rp 2.577.485.370 Rp 3.909.385.370 Sisa Dana Rp 16.000.000 Rp 224.500.000 % 99,3% 94,5%

## Sumber : Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Sukabumi
Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat  dilihat  bahwa  pada  tahun  2021  pagu  anggaran  sebesar  Rp. 2.593.485.370,- realisasi anggaran Rp. 2.577.485.370.- maka anggaran yang terelasisasi 99,3%. Serta, pada tahun  2022  pagu  anggaran  sebesar  Rp.  4.133.885.370.-  realisasi  anggaram  Rp.  3.909.385.370.-  maka anggaran  yang  terealisasi  94,5%.  Dari data  tersebut  pada  tahun  2021  dan  2022  anggaran  untuk  bantuan dana hibah sudah terealisasikan dengan baik. Berdasarkan penjelasan hasil wawancara dari pengelola dana hibah  Kesra,  bahwa  anggaran  yang  sudah  dianggarkan  harus  teralisasi  penuh  karena  sudah mengindetifikasi  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  prioritas.  Dana  yang  tidak  terealisasipun  atau  tidak digunakan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan maka akan dikembalikan kepada Pemerintah Daerah. Berdasarkan data hasil penelitian, dapat dilihat bahwa realisasi setiap tahun berjalan dengan baik. Setiap tahun lebih dari 90% anggaran terealisasikan untuk program bantuan dana hibah, yang dimana tentunya ini menjadi penilaian utama dalam melihat kefektifan dan kesuksesan suatu program.

## KESIMPULAN Sistem Pengelolaan Bantuan Dana Hibah
Berdasarkan hasil penelitian sistem pengelolaan bantuan dana hibah keduanya sudah bisa dikatakan efektif, dikarenakan kedua sistem ini sudah menerapkan sistem sesuai dengan Peraturan Wali Kota dan Undang- Undang yang berlaku. permasalahan dari sistem pengajuan ialah tidak semua pemohon hibah mendapatkan dana hibah tersebut dikarenakan melihat kondisi keuangan pemerintah. Sistem pencairan dana hibah mulai dari tahun 2021 s/d sekarang tidak ada masalah dalam pengelolaannya.

## Sistem Pelaporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana Hibah
Sistem pelaporan pertanggungjawaban mempunyai permasalahan yaitu penerima hibah tidak tepat waktu dalam  melaporkan  pertanggungjawaban  penggunaan  dana  tersebut,  yang  dimana  hal  ini  menjadi permasalahan yang setiap tahun terjadi sehingga pihak Kesra harus menindak lanjuti permasalahan, dengan cara membuat surat pemberitahuan serta turun langsung ke lapangan untuk mengingatkan penerima hibah untuk  kewajibannya  melaporkan  pertanggungjawaban  penggunaan  dana.  Namun,  hal  ini  selalu  teratasi oleh pihak Kesra sehingga sistem pelaporan pertanggungjawaban bisa dikatakan efektif.

## Laporan Realisasi Anggaran Bantuan Dana Hibah
Pagu  anggaran  dana  hibah  pada  tahun  2021  sebesar  Rp.  2.593.485.370,-  realisasi  anggaran  Rp. 2.577.485.370.-  maka  anggaran  yang  terelasisasi  99,3%.  Serta,  pada  tahun  2022  pagu  anggaran  sebesar Rp.  4.133.885.370.-  realisasi  anggaram  Rp.  3.909.385.370.-  maka  anggaran  yang  terealisasi  94,5%. Permasalahan  anggaran  tidak  terealisasi  penuh,  dikarenakan  terkadang  pihak  penerima  hibah  ada  yang tidak  mencairkan  dana  tersebut.  Pihak  Kesra  tentunya  akan  mengusahakan  semaksimal  mungkin  agar program bantuan dana hibah dilakukan dengan tepat sasaran.

## DAFTAR LITERATUR
Andhyni, Y. R. (2018). Sistem Informasi Pengelolaan Data Bantuan Hibah Di Kesra Setda Kabupaten Buton. Barkah,  A. .,  & Nasuti, J.  (2022). View of Evaluasi Efektivitas Sistem Pengendalian Internal dalam  Prsedur  Hibah pada Biro Kesra Sumatera Utara.
Destriesa,  A.  (2021).  Evaluasi  Penyaluran  Dana  Hibah  Pada  Badan Pengelolaan  Pendapatan  Keuangan Dan  Aset Daerah Kabupaten Magelang. Perpustakaan Universitas Gajah Mada.
Dewi,  N.  L.  P.  P.  (2020).  Evaluasi  Sistem  Pengendalian  Intern  Pengelolaan  Dana  Hibah  Pada  Komite  Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Gianyar.
K  Ishak,  &  S  Amalia.  (2020). View  of Pengaruh  Sistem  Pengendalian  Internal  Dan  Akuntabilitas  Terhadap Pengelolaan Penyaluran Dana Hibah.
Manajemen, F., Dalam, P., Pertanggung, L., Keuangan, J., Hibah, B., Kesra, B., Utara, S., Fachrezi, H. A., Indah, A., &  Nasution,  L.  (2023).  Fungsi  Manajemen  Pengawasan  Dalam  Laporan  Pertanggung  Jawaban  Keuangan Bantuan  Hibah  Biro  Kesra  Sumatera  Utara. Jurnal  Manajemen  Akuntansi  (JUMSI) , 3 (1),  729–734. https://doi.org/10.36987/JUMSI Mentari P Manopo, Felly T.C Pioh, & Via E. Rungkat. (2018). View of I pteks Evaluasi Efektivitas Prosedur Pencairan Dana Hibah Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
Pengelolaan, A., Pelaporan, D., Hibah, D., Di, B., Maluku, K., Daya, B., Litualy, J. W., Leunupun, E. G., Killay, T.,
Akuntansi,  J., Ekonomi,  F.,  &  Bisnis,  D. (2021). Analisis  Pengelolaan,  Pertanggungjawaban,  dan  Pelaporan Dana Hibah Bawaslu Di Kab. Maluku Barat Daya. Kupna Akuntansi: Kumpulan Artikel Akuntansi , 1 (2), 60– 73. peraturan.bpk.go.id.  (2009).  UU  No.  11  Tahun  2009  tentang  Kesejahteraan  Sosial  [JDIH  BPK  RI]. peraturan.bpk.go.id. (2021a). PERWALI Kota Sukabumi No. 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah [JDIH BPK RI].
peraturan.bpk.go.id.  (2021b).  PERWALI  Kota  Sukabumi  No.  3  Tahun  2021  tentang  Tata  Cara  Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial [JDIH BPK RI].
radarsukabumi.com.  (2022).  Penerima  Hibah  Bansos  Harus  Usulkan  Program  Lewat  SIPD  |  Radar  Sukabumi. Rahayu,  A.  B.  (2022). View  of Implementasi  Kebijakan  Belanja  Hibah  (Studi  Kasus  Pada  Bagian  Kesejahteraan Rakyat Di Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis).
Runtuwarouw,  M.  Y.,  Ilat,  V.,  &  Lambey,  L.  (2019).  Analisa  Akuntabilitas  Belanja  Hibah  pada  Pemerintah  Kota Manado. Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing “Goodwill,” 10 (2), 89–98.
https://doi.org/10.35800/JJS.V10I2.24976
Smirnov, V. A. (2020). Effectiveness of Grant Support for Russian Socially-Oriented Non-Profit Organizations (the Case  of  the  Presidential  Grants  Fundation). Sotsiologicheskie  Issledovaniya , 2020 (9),  79–89. https://doi.org/10.31857/S013216250009619-3
Sugiyono. (2019a). Metode Penelitian Kuantatif Kualitatif dan R&D (sugiyono (ed.); 2nd ed., Vol. 2). ALFABETA. Suwartiningsih,  R.,  &  Juwono,  V.  (2021).  Policy  Implementation  of  Management  of  Rehabilitation  and Reconstruction Grants Fund (Study in Pidie Jaya District and Pidie District in Aceh Province). Proceedings of the  Asia-Pacific  Research  in  Social  Sciences  and  Humanities  Universitas  Indonesia  Conference  (APRISH 2019) , 558 (Aprish 2019), 273–276. https://doi.org/10.2991/assehr.k.210531.034