AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 3(1), 2023: 41-59 doi: 10.36701/al-khiyar.v3i1.939
Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Sawah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Pakkanna, Kecamatan Tanasitolo,

## AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam
Journal homepage: https://journal.stiba.ac.id/index.php/khiyar/index
Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Sawah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Pakkanna, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo)
Profit Sharing System of Ricefield Management in the Islamic Law Perspective
(Case Study of Pakkanna Village, Tanasitolo District, Wajo Regency)
Khaerul Aqbar a , Azwar b , Ihwan Wahid Minu c , Muh. Arfah Herwin d
a Sekolah Tiggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: khaerul@stiba.ac.id
b Sekolah Tiggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: azwar@stiba.ac.id
c Sekolah Tiggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: ihwanwahid@stiba.ac.id
d Sekolah Tiggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: muh.arfah@gmail.com
A R T I C L E  I N F O

## A B S T R A C T
Article history: Received: 1 May 2023 Revised: 15 May 2023 Accepted: 15 May 2023 Published: 19 May 2023 This  study  aims  to  find  out  the  review  of  Islamic  law  regarding  the implementation  of  profit  sharing  in  the  management  of  rice  fields  in Pakkanna Village, Tanasitolo District, Wajo Regency. The type of research used is qualitative research in the form of field research with a normative and  social  approach.  The  results  showed  that  the  cooperative  system  for managing ricefields in Pakkanna Village used a profit-sharing system called the maruma system, in which the land owner gave his ricefields to cultivators to work on, while the seeds came from farmers. The distribution is 2:1, where 2  parts  are  for  sharecroppers  and  1  part  is  for  landowners.  Contract agreements  are  only  made  verbally,  because  of  mutual  trust.  The  profit- sharing  system  in  Pakkanna  Village,  in  Islamic  law,  has  met  the requirements  because  the  contract  is  based  on  the  Qur'an  and  hadith.  In addition, this contract has become a custom that does not conflict with syara' and law, so the use of the profit sharing system is permissible. Keywords: profii-sharing, ricefield, Pakkanna Village, Islamic Law

## A B S T R A K
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  tinjauan  hukum  Islam  tentang pelaksanaan  bagi  hasil  dalam  pengelolaan  sawah  di  Desa  Pakkanna,
Kecamatan  Tanasitolo,  Kabupaten  Wajo.  Jenis  penelitian  yang  digunakan adalah  penelitian  kualitatif  dalam  bentuk  penelitian  lapangan  ( field research )  dengan  pendekatan  normatif  dan  sosial.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  sistem  kerja  sama  pengelolaan  sawah  di  Desa Pakkanna  menggunakan  sistem  bagi  hasil  yang  disebut  sistem maruma
dimana  pemilik  lahan  memberikan  sawahnya  kepada  penggarap  untuk digarap,  sedangkan  benihnya  berasal  dari  petani.  Adapun  pembagiannya, yakni 2:1, dimana 2 untuk petani penggarap dan 1 untuk pemilik lahan. Akad perjanjian hanya dilakukan secara lisan, karena adanya rasa saling percaya. Sistem  bagi  hasil  yang  ada  di  Desa  Pakkanna,  dalam  hukum  Islam,  telah memenuhi syarat karena akadnya berdasarkan Al-Qur’an dan hadis. Selain itu, akad ini sudah menjadi adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syara’ dan  hukum,  sehingga  penggunaan  sistem  bagi  hasil  tersebut diperbolehkan.

## How to cite:
Khaerul Aqbar, Azwar, Ihwan Wahid Minu, Muh. Arfah Herwin, “Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Sawah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Pakkanna, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo)”, AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam 3, No. 1 (2023): 41-59. doi: 10.36701/al-khiyar.v3i1.939.
AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 3(1), 2023: 41-59 doi: 10.36701/al-khiyar.v3i1.939
Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Sawah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Pakkanna, Kecamatan Tanasitolo,

## PENDAHULUAN
Kabupaten Wajo merupakan salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan yang bersifat agraris dan tanahnya terkenal subur. Hampir 50% dari total tenaga kerja bekerja di sektor pertanian.  Sektor  pertanian  dan  pedesaan  memiliki  peran  yang  sangat  strategis  dalam pembangunan nasional. Melihat pentingnya sektor pertanian dan pedesaan, selain sebagai mata pencaharian andalan  bagi sebagian besar penduduk, sektor pertanian dan pedesaan juga  mampu  meningkatkan  sumbangan  kepada  Produk  Domestik  Bruto  (PDB), memberikan  kontribusi  terhadap  ekspor  (devisa),  bahkan  ketika  terjadi  krisis  moneter, sektor pertanian dan pedesaan mampu menjadi penyangga perekonomian nasional. 1
Islam sebagai ajaran yang mengajarkan kehidupan yang seimbang antara material dan  spiritual,  dunia  dan  akhirat 2 ,  memberikan  perhatian  yang  sangat  besar  terhadap kegiatan  pertanian  dan  cabangnya.  Perhatian  tersebut  terlihat  dari  banyaknya  ayat  Al- Qur’an dan hadis yang menggambarkan kehidupan Rasulullah saw. dan para sahabatnya yang berkaitan dengan pertanian. Dengan demikian, kegiatan pertanian dalam Islam harus ditujukan untuk meyakini adanya Allah swt. dan mengagungkan kebesarannya.
Di dalam kitab al-Halāl wa al-Harām fi al-Islām , Yusuf Qaradhawi menyebutkan bahwa  Allah  telah  menyiapkan  bumi  untuk  tumbuh-tumbuhan  dan  penghasilan.  Oleh karena itu,  Allah menjadikan bumi itu żalul (mudah dijelajajahi) dan bisaṭ (hamparan) dimana  hal  tersebut  merupakan  nikmat  yang  harus  diingat  dan  disyukuri.  Allah  swt. berfirman dalam Q.S. al-Hijr/15: 19,
ٍءايَش ِ لُك انِم اَها يِف اَنا تَ ب ْۢ انَاَو َيِساَوَر اَها يِف اَنا يَقالَاَو اَهنٰادَدَم َضارَالْاَو ٍناوُزاوَّم Terjemahnya: Dan  kami  telah  menghamparkan  bumi  dan  Kami  pancangkan  padanya  gunung- gunung serta Kami tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran. 3
Tanah atau lahan adalah hal yang penting dalam sektor pertanian. Pertanian harus mendapatkan  perhatian  karena  melalui  pertanian  manusia  dapat  memenuhi  kebutuhan hidupnya  terutama  dalam  hal  mendapatkan  makanan. 4 Pertanian  juga  sangat  penting keberadaannya dalam masyarakat. Ajaran Islam mengatur praktik-praktiknya agar sesuai dengan  syariat.  Selain  itu,  Islam  juga  menganjurkan  apabila  seseorang  memiliki  tanah atau  lahan  pertanian  maka  ia  harus  memanfaatkannya  dan  mengolahnya.  Pengolahan lahan pertanian tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara sebagaimana yang telah diajarkan  oleh  Islam  seperti  halnya  dengan  cara  diolah  sendiri  oleh  yang  punya  atau dengan  cara  dipinjamkan  kepada  orang  lain  untuk  dikelola  dengan  menggunakan  bagi hasil.  Hal  ini  dilakukan  karena  dalam  masyarakat  ada  sebagian  di  antara  mereka  yang mempunyai lahan pertanian, tetapi tidak mempunyai kemampuan bertani, baik dalam segi modal  maupun  dalam  segi  kemampuan  tenaga.  Ada  juga  sebagian  yang  lainnya  yang tidak  memiliki  apapun,  tetapi  mempunyai  tenaga  untuk  bertani.  Agar  tidak  ada  tanah pertanian  yang  menganggur,  maka  Islam  mengharuskan  kepada  setiap  pemilik  lahan
1 Soekartwi, Agribisnis  Teori  dan  Aplikasinya (Jakarta:  PT  Raja  Grafindo  Persada,  2001), h.10.
2 Rosmita,  Rosmita,  Muhammad  Taufan  Djafri,  Maryam  Mooduto,  and  Nasaruddin  Nasaruddin.  2022. “Hukum Jual Beli Buah Langsat Dengan Sistem Jizāf (Studi Kasus Di Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan)”. AL-KHIYAR:  Jurnal  Bidang  Muamalah  Dan  Ekonomi  Islam 2  (2),  141-55.  https://doi.org/10.36701/al- khiyar.v2i2.648.
3 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Terjemahnya dan Tajwid (Cet. I; Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2014), h. 263.
4 Izzudin khatib al-Tamim, Bisnis Islami (Jakarta: Fikahari Aneska, 1992), h.56.
AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 3(1), 2023: 41-59 doi: 10.36701/al-khiyar.v3i1.939
Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Sawah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Pakkanna, Kecamatan Tanasitolo,
untuk  memanfaatkannya  sendiri.  Jika  pemilik  tidak  dapat  mengerjakan  dengan kemampuannya sendiri, maka pengelolaannya dapat diserahkan kepada orang lain yang lebih ahli dalam pertanian.
Bagi  hasil  merupakan  suatu  bentuk  kerja  sama  antara  pemilik  lahan  atau  modal dengan pekerja. 5 Munculnya perjanjian ini dikarenakan adanya petani pemilik lahan yang tidak  memiliki  keahlian  dalam  bercocok  tanam  atau  tidak  memiliki  kesempatan  untuk mengelola suatu jenis pertanian tersebut, dan terkadang juga perjanjian itu muncul karena adanya  pekerja  atau  penggarap  yang  memiliki  keahlian  dalam  mengelola  suatu  jenis usaha  pertanian,  namun  tidak  memiliki  lahan  atau  modal  untuk  bercocok  tanam.  Oleh karena itu, petani melakukan suatu perjanjian bagi hasil, selain untuk mencari keuntungan antara  kedua  belah  pihak  juga  untuk  saling  mempererat  tali  persaudaraan  dan  tolong menolong diantara mereka. Islam mensyariatkan kerja sama ini sebagai upaya atau bukti saling bertalian dan tolong-menolong antara kedua belah pihak.
Islam mempunyai solusi memanfaatkan lahan pertanian dengan sistem yang lebih menunjukkan nilai-nilai keadilan bagi kedua belah pihak, yakni dengan cara kerja sama bagi  hasil 6 yang  menggunakan  sistem muzāra’ah,  mukhābarah ,  dan musāqāh yang merupakan contoh kerja sama di bidang pertanian Islam. Muzāra’ah merupakan sebuah akad  kerja  sama  pengolahan  tanah  pertanian  antara  pemilik  tanah  dengan  penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan  dipelihara  dengan  imbalan  bagian  tertentu  (persentase)  dari  hasil  panen. 7 Dalam muzāra’ah, pada  umumnya  benih  disediakan  oleh  pemilik  lahan  dan  pengelola  tanah hanya bertanggung jawab atas perawatan dan pengelolaan.
Dalam  hal  pembagian  hasil,  harus  ditetapkan  ketentuan  secara  konkrit  mengenai bagian yang akan didapatkan oleh pemilik lahan dan bagian yang akan didapatkan oleh petani  penggarap.  Misalnya,  pembagian  hasil  itu  ditentukan  apabila  biaya  ditanggung bersama-sama, maka bagian yang didapatkan antara petani pemilik modal dan penggarap masing-masing  mendapatkan  seperdua  ( al-musyārakah ). 8 Demikian  juga,  apabila penggarap  yang  menanggung  biaya  (benih  dari  si  penggarap),  maka  penggarap mendapatkan  dua  bagian  dan  pemilik  lahan  hanya  mendapatkan  satu  bagian  ( al- muḍārabah ). 9 Sebaliknya,  apabila  semua  biaya  ditanggung  oleh  pemilik  lahan,  maka pemilik  lahan  atau  modal  mendapatkan  dua  bagian  dan  penggarap  lahan  mendapatkan satu,  dalam  hal  ini  penggarap  hanya  bertanggung  jawab  atas  masalah  pengairan  atau penyiraman ( al-musāqāh ). 10
Perjanjian  bagi  hasil  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  pedesaan  pada  umumnya adalah  atas  kemauan  bersama  (pemilik  lahan  dan  penggarap),  dengan  tujuan  saling tolong-menolong  antara  petani,  dan  perjanjian  bagi  hasil  tanah  pertanian  yang  berlaku didalam  masyarakat  umumnya,  dilakukan  secara  lisan  dan  atas  dasar  saling  percaya kepada sesama anggota masyarakat. 11 Demikian juga perjanjian bagi hasil yang terjadi di
5 Mubyarto, Pengantar Ilmu Pertanian , h. 34.
6 Aswanto Muhammad Takwi Hede, Azwar Azwar, Akhmad Hanafi Dain Yunta, and Muhammad Hudzaifah.  2022.  “Praktik  Kerja  Sama  Bagi  Hasil  Ternak  Kambing  (Kambi’)  Perspektif  Hukum  Islam (Studi  Kasus  Desa  Tangru  Kecamatan  Malua  Kabupaten  Enrekang)”. AL-KHIYAR:  Jurnal  Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam 2 (2), 170-84. https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v2i2.655.
7 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 99
8 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah, h. 90.
9 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah, h. 99.
10 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah, h. 100.
11 A.P  Parlindungan,  Undang-Undang  Bagi  Hasil  di  Indonesia,  (Bandung,  CV.  Mandar  Maju, 1991), h. 2.
AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 3(1), 2023: 41-59 doi: 10.36701/al-khiyar.v3i1.939
Desa  Pakkanna,  Kecamatan  Tanasitolo,  Kabupaten  Wajo,  pada  umumnya  dilakukan secara lisan dan atas dasar saling percaya kepada sesama anggota masyarakat. Adapun sistem  bagi  hasil  yang  dilakukan  masyarakat  Desa  Pakkanna  adalah  tergantung  dari kesepakatan  bersama  menurut  adat  kebiasaan  setempat  yang  berlaku  secara  turun- temurun.  Mereka  tidak  mengetahui  apakah  perjanjian  yang  dilakukan  itu  sudah  sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Intinya, mereka hanya menganut sistem bagi hasil yang telah berlaku pada masyarakat umumnya berlaku pada masyarakat berdasarkan perjanjian yang telah disepakati bersama. Bagi petani, berlahan sempit dan sistem bagi hasil tersebut dinilai  lebih  menguntungkan  dibanding  sistem  sewa,  karena  resiko  usaha  yang  dapat disebabkan  oleh  kegagalan  tidak  hanya  ditanggung  oleh  petani  penggarap,  tetapi ditanggung pula oleh petani pemilik lahan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, menarik untuk melihat lebih jauh bagaimana sistem bagi hasil pengelolaan sawah perspektif yang terjadi di Desa Pakkanna dalam perspektif hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan  dengan  tujuan  yaitu  untuk  mengetahui  tinjauan  hukum  Islam  tentang pelaksanaan  bagi  hasil  dalam  pengelolaan  sawah  di  Desa  Pakkanna,  Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo.
Penelitian  ini  menggunakan  beberapa  referensi  dari  berbagai  buku,  artikel  dan hasil penelitian yang telah ada sebelumnya dalam memperkaya dan mendukung analisis yang dilakukan, di antaranya:
Buku karya Wahbah al-Zuhailī dengan judul al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu 12 , dimana buku ini membahas aturan-aturan syariah islamiyyah yang disandarkan kepada dalil-dalil yang shahih baik dari Al-Qur’an, al-Sunnah , maupun akal. Oleh sebab itu, kitab ini  tidak  hanya  membahas  fikih  sunnah  saja  atau  membahas  fikih  berasaskan  logika semata. Selain itu karya ini juga mempunyai keistimewaan dalam hal mencakup materi- materi fikih dari semua mazhab, dengan disertai proses penyimpulan hukum ( istinbāṭ al- ahkām ) dari sumber-sumber hukum Islam baik yang naqli maupun aqli (Al-Qur’an, al- Sunnah , dan juga ijtihad akal yang didasarkan kepada prinsip umum dan semangat tasyri’ yang otentik). Pada buku ini juga membahas tentang jenis-jenis bagi hasil dalam Islam.
Kitab Bidāyat  al-Mujtahid  wa  Nihāyat  al-Muqtasid 13 yang  ditulis  oleh Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Rusyd al-Qurtubi.  Pada kitab ini, dibahas sejumlah  masalah  yang  dibutuhkan  para  penuntut  ilmu.  Kitab  ini  mengupas  tuntas argumentasi dan pandangan aliran-aliran fikih, baik aliran tekstualis rasionalis, terhitung sejak  zaman  sahabat  hingga  abad  sekitar  abad  ke-11  M.  Dilihat  dari  sistematika pembahasannya,  kitab  ini  diawali  dengan  penjelasan  dan  pemaparan  hukum-hukum syar’i disertai dengan penyebab timbulnya perbedaan pendapat dikalangan ulama. Hal ini dilakukan Ibnu Rusyd agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami konsep pemikiran para aliran mazhab itu sendiri. Buku ini juga membahas tentang bagi hasil musāqāh.
Penelitian  oleh  Ayu  Mandaleka  dengan  judul  “Tinjauan  Hukum  Islam  Tentang Pelaksanaan  Bagi  Hasil  dalam  Pengelolaan  Kelapa  Sawit  antara  PT.  Karya  Canggih Mandiri Utama (KCMU) dan Pemilik Tanah” 14 . Kesimpulan penelitian ini adalah kerja sama bagi hasil antara PT. Karyacanggih Mandiriutama dengan pemilik tanah menurut hukum Islam termasuk kerja sama bagi hasil muzāra’ah , dimana kerja sama pengolahan
12 Wahbah al-Zuhailī, al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu , Juz 6 (Damaskus: Dar Al-Fikr,1986).
13 Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Rusyd al-Qurtubi , Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtasid , Juz 4 (Cet, 1; Kairo: Dār al-Hadits, 1425 H/2014 M).
14 Dyah  Ayu  Mandaleka,  “Tinjauan  Hukum  Islam  Tentang  Pelaksanaan  Bagi  Hasil  dalam Pengelolaan Kelapa Sawit antara PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU) dan Pemilik Tanah.” Skripsi (Lampung: Fak. Syari’ah UIN Raden Intan Lampung, 2018).
AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 3(1), 2023: 41-59 doi: 10.36701/al-khiyar.v3i1.939
pertanian  dilakukan  antara  pemilik  lahan  dan  penggarap  yang  benihnya  berasal  dari pemilik tanah. Adapun yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah dari segi objeknya dimana penelitian ini mengambil objek kelapa sawit.
Penelitian oleh Shania Verra Nita dengan judul “Kajian Muzāra’ah dan Musāqāh (Hukum Bagi Hasil Pertanian dalam Islam)”. 15 Penelitian tersebut berisi tentang faktor- faktor yang melatarbelakangi kerja sama penggarapan lahan, pendapatan pemilik lahan dengan petani penggarap, serta kesesuaian hukum muzāra’ah dan musāqāh dalam kajian hukum Islam. Penelitian ini juga menunjukkan adanya kesesuaian sistem atau cara kerja sama  bagi  hasil  pertanian  dengan  aturan  fikih  Islam.  Adapun  yang  membedakan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian ini hanya menjelaskan dua jenis sistem  bagi  hasil  yakni muzāra’ah dan musāqāh ,  adapun  penelitian  ini  mencakup muzāra’ah , mukhābarah , dan musāqāh .
Penelitian  oleh  Ana  Liana  Wahyuningrum  dan  Darwanto  dengan  judul “Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad Mukhābarah”. 16 Hasil penelitian tersebut menunjukkan  bahwa  petani  penggarap  dan  pemilik  lahan  lebih  memilih  bagi  hasil daripada  sewa.  Pelaksanaan  kerja  sama  bagi  hasil  di  Desa  Brakas  merupakan  akad mukhābarah dalam  hukum  Islam,  tetapi  dalam  praktiknya  belum  sepenuhnya  sesuai dengan  konsep  Islam.  Adapun  penelitian  ini  hanya  menjelaskan  sistem  bagi  hasil mukhābarah .
Penelitian  oleh  Ulil  Amri  dengan  judul  “Praktik  Hasil  Pertanian  (sawal)  dalam perspektif Ekonomi Islam (Studi Masyarakat Petani di Desa Palece Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar)”. 17 Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa praktik bagi  hasil  pertanian  yang  diterapkan  masyarakat    petani  di  Desa  Palace,  tidaklah bertentangan dengan konsep ekonomi Islam, walaupun mereka melakukan perjanjian dan kesepakatan  tidak  dilakukan  dalam  bentuk  tulisan,  hal  tersebut  dipengaruhi  oleh  rasa kepercayaan  bersama  dan  rasa  kekeluargaan  sebagai  bentuk  tanggung  jawab  sosial. Adapun penelitian ini membahas secara khusus dalam konteks hukum ekonomi Islam.
Secara  teoretis,  hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  berguna  sebagai  upaya menambah  wawasan  ilmu  pengetahuan  bagi  penulis  serta  memberikan  pemahaman kepada  masyarakat  tentang  praktik  pelaksanaan  bagi  hasil  yang  sesuai  dengan  hukum islam  dalam  pengelolaan  sawah  antara  petani  dan  pemilik  tanah.  Sementara  secara praktis, diharapkan dapat menjadi solusi terhadap permasalahan dalam pelaksanaan bagi hasil dalam pengelolaan sawah antara petani dan pemilik tanah.
Jenis  penelitian yang digunakan pada penelitian ini  adalah penelitian kualitatif. Penelitian  kualitatif  adalah  suatu  proses  penelitian  dan  pemahaman  yang  berdasarkan pada  metode  yang  menyelidiki  suatu  fenomena  sosial  dan  masalah  manusia. 18 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi ke lapangan, wawancara, dan analisis dari bahan-bahan tertulis sebagai sumber utama. Menurut Eko Sugiarto, penelitian kualitatif adalah  jenis  penelitian  yang  temuannya  tidak  diperoleh  dari  data  statistic  atau  bentuk hitungan lainnya akan tetapi data diperoleh dari data deskriptif yang umumnya berbentuk
15 Shania  Verra  Nita,  “Kajian Muzāra’ah dan Musāqāh (Hukum  Bagi  Hasil  Pertanian  Dalam Islam)”, Jurnal Qawanin 4 no. 2 (2020).
16 Ana  Liana  Wahyuningrum,  Darwanto,  “Penerapan  Bagi  Hasil  Maro  Perspektif  Akad Mukhābarah”, Tawazun: Journal of Sharia Economic Law 3 no. 1 (2020).
17 Ulil  Amri,  “Praktik  Bagi  Hasil  Pertanian  ( Sawal )  dalam  Perspektif  Ekonomi  Islam  (Studi Masyarakat Petani di Desa Palace Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar)”, Skripsi (Makassar: Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Alauddin, 2018).
18 Iskandar, Metodologi Penelitian Kualitatif , (Jakarta: Gaung Persada, 2009), h. 11.
AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 3(1), 2023: 41-59 doi: 10.36701/al-khiyar.v3i1.939
Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Sawah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Pakkanna, Kecamatan Tanasitolo,
kata-kata,  gambar-gambar,  atau  rekaman  dengan  memanfaatkan  diri  peneliti  sebagai instrument kunci. 19
Untuk memperoleh data yang diperlukan, peneliti menggunakan bentuk penelitian lapangan ( field research ), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara penulis langsung ke  lapangan  untuk  mendapatkan  data  primer  melalui  pengamatan  langsung  dan wawancara dengan pihak yang melakukan kerja sama bagi hasil. Adapun mengenai lokasi yang  dituju  sebagai  tempat  melakukan  penelitian  yakni  di  Desa  Pakkanna,  Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo.
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa pendekatan, di antaranya, yaitu: 20
1. Pendekatan normatif, adalah studi Islam yang menggunakan pendekatan terkait hal- hal yang menyangkut halal-haram, salah-benar, boleh tidak boleh, berpahala-berdosa yang semua ajarannya terkandung dalam nash . 21
2. Pendekatan  sosial,  yaitu  pendekatan  yang  mempelajari  struktur  sosial  dan  proses- proses sosial, terutama di dalamnya perubahan-perubahan sosial. 22
Ada dua jenis sumber data yang digunakan dalam dalam penelitian ini, yaitu:
1. Data primer adalah data yang diambil dari sumber pertama di lapangan. 23 Dalam hal ini yang menjadi sumber pertama adalah petani dan pemilik tanah yang ada di Desa Pakkanna Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo.
2. Data  sekunder  adalah  sumber  data  yang  diperoleh  dengan  cara  membaca, mempelajari,  dan  memahami  melalui  media  lain  yang  bersumber  dari  literature, buku-buku, serta dokumen perusahaan. 24
Adapun data menurut Suharsimi Arikunto  dikatakan bahwa sumber data dibagi menjadi tiga macam, yakni: 25
1. Person .  Sumber  data  yang  berupa  orang,  yaitu:  kepala  Desa,  aparatur  Desa  (dari bagian perangkat Desa), Ustaz (dari bagian tokoh agama), serta petani atau pekerja kebun (dari bagian masyarakat), dan lain-lain.
2. Place. Sumber  data  yang  berupa  tempat  (tanah  sawah  atau  kebun)  yang  ada  di lingkungan Desa Pakkanna Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo.
3. Paper. Sumber  data  yang  berupa  simbol.  Misal:  gambaran  atau  profil  desa,  latar belakang  masyarakat,  dan  analisis  lingkungan  penelitian  serta  data  yang  relevan dengan bentuk praktik bagi hasil atau kajian terhadap bagi hasil tersebut.
Teknik pengumpulan data merupakan bagian instrumen pengumpulan data yang menentukan  berhasil  atau  tidaknya  suatu  penelitian.  Suatu  metode  yang  merupakan strategi yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitiannya.  Pada  penelitian  kualitatif  biasanya  menggunakan  3  tahapan,  yaitu:
19 Eko Sugiarto, Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis , (Yogyakarta: Suaka Media, 2015).
20 Khaerul  Aqbar,  dkk.,  “Hukum  Jual  Beli  Online  Dengan  Sistem  Pre  Order  Dalam  Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Toko Online Nashrah Store)”, Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam 2 no. 2 (2021).
21 Khairuddin Nasution, Pengantar Studi Islam , (Yogyakarta: Academia, 2009).
22 Pius A Partanto, Kamus Ilmiah Populer, (Surabaya: Arkola, 1994), h. 719.
23 Burhan  Bungin, Metodologi  Penelitian  Sosial  dan  Ekonomi, (Jakarta:  Prenada  Media  Group, 2013), h 128.
24 Sugiyono, Metode  Penelitian  Kuantitatif  Kualitatif  dan  R&D ,  (Bandung:  Alfabeta,  2009),  h. 225.
25 Suharsimi  Arikunto,  Prosedur Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktik ,  (Jakarta:  Rineka  Cipta, 1996), h. 172.
AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 3(1), 2023: 41-59 doi: 10.36701/al-khiyar.v3i1.939
Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Sawah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Pakkanna, Kecamatan Tanasitolo,
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 26
1. Tahap  observasi,  dimana  dilakukan  untuk  memperoleh  gambaran  yang  bersifat umum  dan  relatif  menyeluruh,  tentang  apa  yang  tercakup  di  dalam  fokus permasalahan yang akan diteliti.
2. Tahap wawancara, tahapan ini juga disebut tahap interview. Ada beberapa macam wawancara yakni pertama, wawancara sistematik adalah wawancara yang dilakukan dengan pewawancara mempersiapkan terlebih dahulu pedoman tertulis tentang apa yang hendak ditanyakan kepada responden. Pedoman wawancara tersebut digunakan oleh  pewawancara  sebagai  alur  yang  harus  diikuti,  mulai  dari  awal  sampai  akhir wawancara,  karena  biasanya  pedoman  tersebut  disusun  sedemikian  rupa  sehingga merupakan sederetan daftar pertanyaan, dimulai dari hal-hal yang mudah sampai hal- hal  yang  lebih  kompleks.  Kedua,  wawancara  terarah  adalah  wawancara  yang dilakukan  secara  bebas,  tetapi  kebebasan  ini  tatap  tidak  terlepas  dari  pokok permasalahan yang akan ditanyakan kepada responden dan telah dipersiapkan oleh pewawancara  sebelumnya.  Namun  yang  jelas,  metode  ini  lebih  mudah  dilakukan pewawancara  yang  berpengalaman  ketimbang  pewawancara  pemula,  karena membutuhkan  skill  yang  bernilai  lebih  daripada  wawancara  sistematik.  Ketiga wawancara  mendalam,  biasanya  wawancara  ini  digunakan  bersamaan  dengan metode  observasi  partisipasi,  pada  penggunaan  metode  ini  biasanya  pewawancara diharuskan  hidup  bersama-sama  responden  dalam  waktu  yang  relatif  lama. Wawancara ini dilakukan tanpa menggunakan pedoman (guide) tertentu dan semua pertanyaan sifatnya spontan sesuai dengan apa yang dilihat, didengar dan dirasakan pada saat wawancara bersama responden. 27
3. Tahap  dokumentasi,  yaitu  tahapan  yang  ditempuh  dengan  mengambil  beberapa dokumen,  file  yang  diambil  atau  dari  pihak  pemerintah,  serta  mengumpulkan beberapa rekaman suara, video, atau foto dari hasil wawancara dengan pelaku praktik bagi hasil.

## PEMBAHASAN

## Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Desa Pakkanna merupakan salah satu desa yang ada di wilayah Kabupaten Wajo yang terletak pada posisi 40936° lintang selatan dan 1200241° bujur timur, merupakan daerah  yang  terletak  bagian  selatan  dari  Kecamatan  Tanasitolo.  Batas  wilayah  Desa Pakkanna adalah sebagai berikut:
a. Sebelah utara : Desa Nepo Kecamatan Tanasitolo b. Sebelah selatan : Desa Assorajang Kecamatan Tanasitolo c. Sebelah timur : Desa Ujung Baru Kecamatan Tanasitolo
d. Sebelah barat : Danau Tempe
Jumlah penduduk Desa Pakkanna yaitu sebanyak 4.086 jiwa. Laki-laki sebanyak 1.899  orang,  dan  perempuan  sebanyak  2.187  dengan  persentase  7’00%  dari  jumlah penduduk Kecamatan Tanasitolo. Luas wilayahnya adalah 4,23 km² atau 2,74 km² dari luas wilayah Kecamatan Tanasitolo dengan rincian penggunaan lahan terdiri dari sawah 82 ha, kebun dan ladang 102 ha. Dan sementara lahan kosong sebanyak 239 ha. Jumlah
26 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D , h. 228.
27 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi , h. 129-137.
AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 3(1), 2023: 41-59 doi: 10.36701/al-khiyar.v3i1.939
Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Sawah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Pakkanna, Kecamatan Tanasitolo,
dusun yang ada di Desa Pakkanna terdiri atas 2 dusun yaitu dusun Impa-Impa dan dusun Tanete. Desa Pakkanna mempunyai potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berbeda-beda meskipun perbedaan itu relatif kecil, sehingga pemanfaatan sumber- sumber yang ada relatif sama untuk menunjang pertumbuhan perekonomian di wilayah tersebut. 28

## Sistem Kerja Sama Pengelolaan Sawah  di  Desa Pakkanna Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo
Pada  umumnya  sistem  kerja  sama  pengelolaan  sawah  yang  terjadi  di  Desa Pakkanna  Kecamatan  Tanasitolo  Kabupaten  Wajo  yaitu  dikenal  dengan  nama  sistem maruma. Sebagai  petani  mereka  menggarap  sawah/lahan  untuk  ditanami,  hal  tersebut merupakan  aktivitas  pertanian  yang  biasa  dilakukan  oleh  masyarakat  desa  Pakkanna. Kerja  sama  pengelolaan  lahan  pertanian  dengan  sistem maruma merupakan  salah  satu model kerja sama yang banyak digunakan oleh masyarakat di desa Pakkanna, karena ada masyarakat  yang  memiliki  banyak  lahan  namun  tidak  memiliki  cukup  tenaga  untuk menggarap lahannya, ada pula yang memiliki lahan pertanian tetapi tidak terampil dalam mengelolanya, dari hal tersebut muncullah kerja sama pengelolaan sawah dengan sistem maruma antara pemilik lahan dan penggarap sawah.

## Bentuk perjanjian antara pemilik lahan dengan petani penggarap
Sistem kerja sama pengelolaan sawah di desa Pakkanna masih dilakukan secara tradisional  antara  pemilik  lahan  dan  petani  penggarap  dimana  ketika  akan  membuka lahan,  pemilik  lahan  memberitahukan  langsung  kepada  penggarap  untuk  dikelola sawahnya. Akad kerja sama antara mereka dilakukan secara lisan yang berdasarkan adat kebiasaan masyarakat di desa tersebut dan kepercayaan antara satu sama lain tidak secara tertulis.
Menurut ustaz Syahrir:
“Untuk  masalah  akad  sebaiknya  dilakukan  secara  tertulis  untuk  mencegah pertengkaran  dikemudian  hari  karena  kadang-kadang  orang  lupa  jika  tidak  ada yang tertulis. Namun, jika tidak tertulis maka akadnya juga sudah sah”. 29 Kemudian ditambahkan:
“Adapun dalil pensyariatan penulisan akad bukan termasuk hal yang wajib dan Ketika  tidak  dilaksanakan  maka  tidak  sah  akadnya.  Akad  tetap  sah,  namun  ini menyelisihi sunnah.” 30
Sistem kerja sama yang dilakukan di desa Pakkanna adalah dimana pemilik sawah menyerahkan lahannya kepada penggarap untuk digarap dengan perjanjian bahwa biaya yang  dikeluarkan  untuk  menggarap  sawah  tersebut  ditanggung  oleh  si  petani  atau penggarap sawah. Dalam kerja sama ini batas waktu yang ditentukan yaitu satu sampai dua  kali  panen  dalam  satu  tahun  kerna  kerja  sama  yang  dilakukan  masyarakat  di  desa Pakkanna berlangsung sudah lama maka sudah menjadi alasan bagi masyarakat bahwa kerja  sama  antara  penggarap  dan  pemilik  sawah  adalah  saling  membutuhkan.  Hal  ini terjadi karena adanya kebutuhan antara pemilik sawah dan penggarap sawah yang pada
28 Badan Pusat Statistik Kabupaten Wajo, Kecamatan Tanasitolo Dalam Angka (Wajo: Badan Pusat Statistik Kabupaten Wajo, 2020)
29 Ustaz Muhammad Syahrir, Dewan Syariah Wahdah Islamiyah Bidang Muamalah, Wawancara penulis 21 Juli 2022.
30 Ustaz Muhammad Syahrir, Dewan Syariah Wahdah Islamiyah Bidang Muamalah, Wawancara penulis 21 Juli 2022.
AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 3(1), 2023: 41-59 doi: 10.36701/al-khiyar.v3i1.939
umumnya tidak memiliki sawah untuk digarap sebagai lahan pertanian untuk menanam padi.  Para  pemilik  sawah  yang  masih  mempunyai  lahan  kosong  mereka  tidak  mampu menggarapanya sendiri maka pemilik sawah meminta kepada penggarap untuk mengelola sawahnya  sebagai  lahan  yang  produktif  kemudian  ditanami  padi  dengan  imbalan  dari hasil panen.
Sebagaimana dikatakan oleh pemilik sawah Hermansyah, bahwa: “Saya punya sawah dikasih sama orang tua, tapi tidak ada keahlianku kerjaki jadi kusuruh orang lain kerja itu sawahku, semua kebutuhan ditanggung sendiri oleh petani, kita tunggu mami waktu panenna, nanti nakasimi bagianta”. 31
Artinya:
“Saya  mempunyai  sawah  pemberian  orang  tua,  tetapi  saya  tidak  memiliki keahlian  dalam  mengelolanya  maka  saya  suruh  orang  lain  untuk  menggarap sawah saya, semua kebutuhan ditanggung oleh petani, saya tinggal tunggu waktu panennya, nanti dibagi bagian saya”.
Menurut  bapak  Hermansyah  karena  tidak  memiliki  keahlian  dalam  mengelola lahan  pertaniannya  maka  ia  memanggil  orang  lain  untuk  mengelolanya  dan  semua kebutuhan petani ditanggung sendiri oleh petani.
Berdasarkan wawancara di atas bahwa praktik sistem kerja sama yang ada di desa Pakkanna adalah model kerja sama antara pemilik lahan dengan petani penggarap di mana pemilik sawah tidak memiliki keahlian dalam mengelola sawahnya. Jadi, pemilik lahan membutuhkan petani penggarap untuk mengurus lahannya dengan ketentuan semua biaya mulai  dari  membuka  lahan  sampai  panen  ditanggung  oleh  penggarap.  Mengenai kesepakatan dilakukan secara lisan dan saling percaya.
Jadi bentuk perjanjian antara petani dan pemilik lahan yang dilakukan secara lisan dan saling percaya sudah sah dalam hukum Islam karena sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat  desa  Pakkanna  sebagaimana  dalam  kaidah al-ādatu  muhakkamah .  Adapun mengenai  dalil  yang  mengharuskan  penulisan  akad  kerja  sama  adalah  bukan  hal  yang wajib namun hanya menyelisihi sunnah.

## Isi perjanjian antara pemilik lahan dan penggarap
Perjanjian dilakukan sebagaimana kebiasaan yang berlaku di desa Pakkanna dari dulu sampai sekarang. Awal mula pemilik lahan yang tidak menggarap sawahnya atau tidak  memiliki  keahlian  dalam  mengolahnya  mendatangi  para  petani  penggarap  yang biasanya pandai dalam mengolah lahan pertanian. Kemudian pemilik lahan menawarkan kepada petani untuk menggarap sawahnya.
Sebagaimana yang dikatakan bapak Ambo Alang: “Makkeda funna galung’e walokko gulukku ta umai, lokiga. I jawabni iyye ko tapercayai makka rekeng loki malekka wumai”. 32
Artinya:
“Pemilik  lahan  mengatakan  saya  berikan  sawahku  untuk  kamu  garap,  apakah bapak mau. Dijawab iya kalau bapak percaya sama saya untuk saya garap”.
Menurut  bapak  Ambo  Alang  ketika  pemilik  sawah  datang  kepada  kami  dan menawarkan  sawahnya  untuk  di  garap,  kita  jawab  asalkan  bapak  percaya  sama  kami, maka kami terima.
31 Hermansyah, Pemilik sawah di desa Pakkanna, Wawancara penulis 22 Juni 2022
32 Ambo Alang, Petani penggarap sawah di desa Pakkanna, Wawancara penulis 22 Juni 2022.
AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 3(1), 2023: 41-59 doi: 10.36701/al-khiyar.v3i1.939
Jika  penggarap  setuju  maka  hal  tersebut  sudah  dianggap  sebagai  perjanjian menurut  masyarakat  di  Desa  Pakkanna,  perjanjian  tersebut  dilakukan  secara  lisan  dan tanpa  dilakukan  tertulis  karena  kebiasaan  yang  mereka  lakukan  seperti  itu  dengan memegang prinsip saling percaya antara pemilik sawah dan penggarap.
Untuk  jangka  waktu  tidak  dibatasi  oleh  pemilik  sawah  dengan  makna  terserah penggarap  mau  mengelola  sawah  tersebut  sampai  kapan.  Dengan  kata  lain,  karena perjanjian tidak dibatasi maka perjanjian bisa berakhir kapan saja.
Pemilik  sawah  membuat  kesepakatan  bahwa  seluruh  biaya  penggarapan  sawah ditanggung  oleh  penggarap  mulai  dari  penanaman,  pembelian  pupuk,  pembelian  obat, sampai  proses  panen  serta  seluruh  biaya  pengelolaan  ditanggung  oleh  penggarap.  Dan saat tiba masa panen hasil panen tersebut dibagi dua antara pemilik sawah dan penggarap.
Jadi isi perjanjian yang dilakukan antara pemilik lahan dengan petani penggarap di desa Pakkanna adalah yang menanggung semua biaya kebutuhan pengelolaan sawah adalah petani penggarap. Dan ini sudah sesuai dengan syariat Islam.

## Proses pelaksanaan dalam mengelola pertanian
Adapun proses atau langkah-langkah mengelola pertanian sebagai berikut: 33
Pembukaan lahan, yaitu proses pembersihan lahan pertanian yang akan ditanami oleh  penggarap  dengan  cara  mencabuti  atau  memotong  rumput  yang  ada.  Biasanya penggarap menggunakan cangkul untuk mencangkul tanah agar nanti tanah tidak keras saat akan ditanami, hal ini dilakukan sebelum datang musim hujan.
Penyiapan  benih,  setelah  dirasa  air  hujan  cukup  membasahi  sawah  sehingga mudah  ditanami,  penggarap  menyiapkan  bibit  atau  benih.  Biasanya  penggarap membelinya dari toko pertanian, atau bagi penggarap yang tidak mempunyai modal bisa berhutang benih kepada pemilik toko pertanian dan akan dibayar setelah panen.
Penanaman  benih,  setelah  benih  siap  ditanam  penggarap  menaburkan  benih  ke satu petak kecil sawah yang sudah dicangkul dan diisi air, setelah itu benih akan dibiarkan tumbuh sampai berumur 30 hari atau sampai di rasa padi yang masih kecil tersebut bisa berdiri sendiri dan tidak roboh saat terkena angin.
Penanaman padi, proses selanjutnya setelah padi siap ditanam yaitu pencabutan padi  dari  tanah  yang  kecil  tadi  lalu  penggarap  menanam  padi  ke  seluruh  sawah  yang digarap.
Pemberian pupuk, setelah penanaman selang 30 hari padi akan diberi pupuk oleh penggarap,  dan  selang  30  hari  dari  pemberian  pupuk  pertanam  padi  juga  harus  diberi pupuk kembali agar padi cepat besar dan agar padi terhindar dari gangguan hama biasanya masyarakat menggunakan obat. Jika penggarap tidak mempunyai biaya untuk membeli obat biasanya penggarap berhutang obat kepada pemilik toko dan akan dibayar pada saat panen tiba.
Perawatan padi, selain diberi pupuk dan obat padi juga harus dirawat dengan baik agar  cepat  panen,  biasanya  penggarap  memperkerjakan  buruh  tani  untuk  mencabuti rumput  liar  yang  tumbuh  di  sekitar  padi  agar  rumput  tidak  menghambat  proses pertumbuhan padi.
Panen,  setelah  padi  tumbuh  dengan  baik  dan  berbuah,  padi  akan  siap  untuk dipanen. Biasanya memerlukan waktu tiga bulan dari penanaman padi sampai padi siap dipanen.  Pada  saat  padi  siap  di  panen  maka  pemilik  sawahlah  yang  akan  memanggil pemilik mobil pemanen padi untuk memanen sawahnya.
33 Julistia Bobihoe, Pengelolaan Tanaman Terpadu (PPT) Padi Sawah, (Jambi: Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jambi, 2007), h. 3-5.
AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 3(1), 2023: 41-59 doi: 10.36701/al-khiyar.v3i1.939
Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Sawah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Pakkanna, Kecamatan Tanasitolo,
Kabupaten Wajo

## Pembagian hasil dalam pengelolaan sawah
Kerja sama yang ada di desa Pakkanna melibatkan dua pihak, yaitu pemilik sawah dan pihak pengelola/penggarap sawah. Sistem maruma yang ada di desa Pakkanna pada praktiknya  semua  biaya  ditanggung  oleh  penggarap  sawah.  Panen  yang  terjadi  pada umumnya  sebanyak  satu  sampai  dua  kali  dalam  setahun.  Ketika  melakukan  perjanjian kerja kesepakatan bagi hasil di awal yang ditentukan oleh pemilik sawah dan penggarap sawah dengan pembagian 1/3 untuk pemilik sawah dan 2/3 untuk penggarap sawah.
Sebagaimana dikatakan oleh pemilik sawah Hermansyah, bahwa: “Kalau sistem pengelolaan sawah yang ada di desa Pakkanna saya sebagai pemilik sawah waleng bawangmi galung ku tau laingnge alenapi jamai nasaba de yissengi majjama galung’e, yako perjanjianna saya terima hasil panen setiap musim panen dengan hasil pembagiannya saya bagi dua”. 34
Artinya:
“Kalau sistem pengelolaan sawah yang ada di desa Pakkanna saya sebagai pemilik sawah memberikan sawah saya kepada orang lain untuk digarap karena saya tidak memiliki keahlian dalam menggarapnya, adapun perjanjiannya saya terima hasill panen setiap musim panen dengan hasil pembagian dibagi dua”.
Menurut bapak Hermansyah sebagai pemilik sawah, dia memberikan sawahnya kepada  orang  lain  untuk  dikelola  karena  dia  tidak  memiliki  keahlian  dalam  bidang pertanian. Adapun perjanjian bagi hasilnya diterima setiap selesai panen dengan dibagi dua dengan petani penggarap.
Dalam melakukan kerja sama yang melibatkan dua pihak antara pemilik sawah dan  ada  pula  sebagai  pihak  petani  penggarap  adalah  orang  yang  mengelola  lahan pertanian orang lain yang mempunyai keahlian di bidanganya.
Sebagaimana yang dikatakan oleh penggarap sawah Ambo Alang, bahwa: “Iyya kasi paggalungmi jamakku, jadi ero penghasilanku pole galungna mi tau we ujamaa,  yenaro  sabanna  ujama  galunna  tauwe,  tapi  sininna  ongkosona  iyya maneng tanggung i, mulai bibitna, pupukna, dan lainna. Jadi ako panen ni ubage ni sibawa punna galungnge”. 35
Artinya:
“Saya bekerja sebagai petani, jadi penghasilan saya dari menggarap sawah milik orang lain. Adapun semua biaya pengelolaan saya tanggung sendiri, mulai  dari biobit,  pupuk  dan  lainnya.  Jadi  Ketika  panen  saya  bagi  dua  dengan  pemilik sawah”.
Menurut  Ambo  Alang  yang  berprofesi  sebagai  petani  penggarap  sawah penghasilan  yang  dia  dapatkan  berasal  dari  menggarap  sawah  orang  lain  dan  semua kebutuhan pertanian mulai dari bibit, pupuk dan lain-lainnya dia tanggung sendiri. Dan ketika selesai panen, dibagi hasilnya dengan pemilik sawah.
Masyarakat desa Pakkanna dalam sistem bagi hasil yang diterapkan memiliki dua bentuk yaitu dengan membaginya langsung dengan bentuk gabah dan kedua dengan cara gabah dijual terlebih dahulu kemudian uang hasil penjualan gabah tersebut akan dibagi. Tetapi pada umumnya masyarakat desa Pakkanna menggunakan bentuk pembagian yang
34 Hermansyah, Pemilik sawah di desa Pakkanna, Wawancara penulis 22 Juni 2022
35 Ambo Alang, Petani penggarap sawah di desa Pakkanna, Wawancara penulis 22 Juni 2022.
AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 3(1), 2023: 41-59 doi: 10.36701/al-khiyar.v3i1.939
pertama yaitu langsung membagi dua gabah antara pemilik sawah dan penggarap sawah. Dengan  perjanjian  awal  2/3  untuk  penggarap  dan  1/3  untuk  pemilik  sawah.  Adapun contohnya bila saat panen apabila mengikuti perjanjian awal jika dihasilkan 12 karung gabah  dibagi  dua  yaitu  penggarap  mendapatkan  8  karung  dan  pemilik  sawah mendapatkan 4 karung. Namun, kadangkala pada saat panen tiba ada pemilik sawah yang membagi  gabah dengan  penggarap dengan pembagian 50%-50% yaitu 6  karung untuk penggarap dan 6 karung untuk pemilik sawah.
Menurut bapak Ambo Alang:
“Yefa  to  mabbage  yakko  pura  manenni  messu  hargana  pupuk,  obat  e  siba lainge”. 36
Artinya:
“Adapun pembagiannya dilakukan setelah semua biaya pengeluaran harga pupuk, racun dan lainnya”.
Menurut ustaz Syahrir:
“Pembagian  bagi  hasil  itu  nisbahnya  atau  persentasenya  itu  juga  dikembalikan kepada kesepakatan, tidak ada aturan baku harus 50:50, 2:1, 2:3. Tidak ada aturan seperti  itu, apa yang mereka sepakati dari awal  apakah 50:50,  2:1  ini tidak ada masalah. 37
Jadi pembagian hasil pengelolaan sawah di desa Pakkanna sudah sesuai perspektif Islam karena sudah ditetapkan di awal akad.

## Ketika terjadi gagal panen
Kerja  sama  dalam  pengelolaan  sawah  tidak  selamanya  hasil  yang  didapatkan sesuai  dengan  apa  yang  menjadi  harapan.  Kadang  terjadi  kegagalan  panen  yang disebabkan karena adanya beberapa faktor seperti musim kemarau yang berkepanjangan, air yang sulit mengalir ke sawah, atau hal lainnya. Ketika terjadi gagal panen kerugian ditanggung oleh penggarap sawah dan pemilik sawah.
Sebagaimana yang dikatakan Ambo Alang:
“Ako gagal peneng i, fada-fadaki rogi, faggalunge rugi tenaga funna tanah e rugi lahan”. 38
Artinya:
Ketika  gagal  panen,  semuanya  rugi,  petani  rugi  tenaga  dan  pemilik  lahan  rugi lahan”.
Menurut  bapak  Ambo  Alang,  ketika  terjadi  gagal  panen  maka  kerugian ditanggung kedua belah pihak, petani rugi tenaga dan pemilik lahan rugi lahan.
Sebagaimana yang dikatakan ustaz Syahrir: “Ini  adalah  konsekuensi  dari muzāra’ah , muzāra’ah adalah  bagian  dari mudharabah (bagi hasil) yang dimana Ketika yang disepakati di awal bahwasanya lahan  ini  akan  digarap  akan  dibiayai  oleh  petani,  ketika  terjadi  misalnya  gagal panen kemudian petaninya merugi itu kerugiannya dia yang tanggung. Begitu pula dengan sebaliknya Ketika mereka sepakat diawal dananya ini ditanggung pemilik sawah,  kapan  terjadi  gagal  panen  maka  kerugian  itu  hanya  ditanggung  oleh
36 Ambo Alang, Petani penggarap sawah di desa Pakkanna, Wawancara penulis 22 Juni 2022.
37 Ustaz Muhammad Syahrir, Dewan Syariah Wahdah Islamiyah Bidang Muamalah, Wawancara penulis 21 Juli 2022.
38 Ambo Alang, Petani penggarap sawah di desa Pakkanna, Wawancara penulis 22 Juni 2022.
AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 3(1), 2023: 41-59 doi: 10.36701/al-khiyar.v3i1.939
Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Sawah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Pakkanna, Kecamatan Tanasitolo,
pemilik  sawah.  Makanya  dari  awal  harus  diperjelas  akadnya  siapa  yang menanggung biaya tersebut”. 39
Berakhirnya perjanjian bagi hasil pada masyarakat di desa Pakkanna Kecamatan Tanasitolo  dalam  akad  kerja  sama  yang  disertai  bagi  hasil  mayoritas  tidak  ditentukan karena masih merujuk pada adat kebiasaan setempat, namun terkadang hal tersebut ada juga  ditentukan  jangka  waktunya.  Apabila  penggarap  sudah  tidak  mampu  lagi  untuk menggarap lahan pertanian yang diberikannya untuk dikelola dari pemilik sawah maka perjanjian telah putus dengan sendirinya, karena  diserahkannya kembali  lahan tersebut kepada pemilik sawah ataukah pemilik lahan ingin kembali mengambil lahannya.
Sebagaimana yang dikatakan petani penggarap Ambo Alang bahwa: “Yefa nafaja ako funnana melo malai galungnna, nasaba meja batena majjama. Deto wedding i tahan de melo yabberang nasaba funnana tauwe”. 40 Artinya:
“Berakhirnya  perjanjian  Ketika  pemilik  lahan  mengambil  sawahnya,  karena pengelolaannya kurang baik. Tidak boleh ditahan, karena dia yang punya”.
Menurut  bapak  Ambo  Alang  perjanjian  batal  kalau  pemilik  lahan  ingin mengambil  kembali  lahannya  karena  mungkin  pengelolaannya  kurang  baik,  maka  kita tidak boleh menolak karena memang milik orang lain.
Jadi ketika terjadi gagal panen, kerugian ditanggung oleh petani penggarap atau pemilik lahan yang membiayai pengelolaan ini di awal akad. Dan ini sudah sesuai dengan hukum Islam.

## Perspektif  Hukum  Islam  Tentang  Sistem  Bagi  Hasil  Pengelolaan  Sawah  di  Desa Pakkanna Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo
Hukum  Islam  memberikan  peluang  bagi  masyarakat  untuk  melakukan  suatu inovasi terhadap kegiatan Muamalah yang mereka butuhkan dalam kehidupan sehari-hari, dengan  syarat  bahwa  bentuk  dari  kegiatan  Muamalah  ini  tidak  bertentangan  dengan prinsip-prinsip yang sudah ditentukan oleh hukum islam. Jenis dan bentuk dari kegiatan Muamalah  yang  dilaksanakan  oleh  masyarakat  sejak  zaman  dahulu  sampai  sekarang, dengan perkembangan kebutuhan dan pengetahuan masyarakat itu sendiri.
Seperti  yang  telah  kita  ketahui  bahwa  ajaran  Islam  sangat  mendorong  umatnya untuk  saling  tolong  menolong  ( mutual  help ),  saling  bertanggung  jawab  dan  saling menanggung  satu  dengan  yang  lainnya  atas  musibah  yang  diderita  saudaranya  agar tercipta kehidupan yang  harmonis.  Salah satu  bentuk  kerja sama antara pemilik modal dengan seseorang adalah bagi hasil, yang dilandasi oleh rasa tolong menolong, sebab ada orang yang mempunyai modal, tetapi tidak mempunyai keahlian dalam menjalankan roda perusahaan.  Ada  juga  orang  yang  mempunyai  modal  dan  keahlian,  tetapi  tidak mempunyai  waktu.  Sebaliknya  ada  orang  yang  mempunyai  keahlian  dan  waktu,  tetapi tidak mempunyai modal. Dengan demikian, apabila ada kerja sama dalam menjalankan roda perekonomian, maka kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan modal dan skill (keterampilan) dipadukan menjadi satu.
Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat dapat melakukan kegiatanya sendiri dan ada juga yang kerja sama dengan orang lain. Berkaitan dengan kegiatan  dengan orang lain, harus ada imbalan dalam bentuk upah (hasil), seperti dalam sistem bagi hasil.
39 Ustaz Muhammad Syahrir, Dewan Syariah Wahdah Islamiyah Bidang Muamalah, Wawancara penulis 21 Juli 2022.
40 Ambo Alang, Petani penggarap sawah di desa Pakkanna, Wawancara penulis 22 Juni 2022.
AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 3(1), 2023: 41-59 doi: 10.36701/al-khiyar.v3i1.939
Tanah  merupakan  suatu  faktor  produksi  yang  dapat  mempengaruhi  hasil  dari pertanian, untuk mendapatkan hasil pertanian yang baik terkait dengan beberapa faktor yang mendukung yaitu: tanah, modal dan tenaga kerja. Pentingnya faktor produksi tanah bukan hanya dilihat dari segi kesuburan tanah, macam-macam lahan (sawah, tegalan dan sebagainya)  dan  lahan  pertanian  berdasarkan  pada  tinggi  tempat  yaitu  dataran  pantai, rendah dan dataran tinggi.
Seorang  muslim  yang  memiliki  tanah  pertanian  maka  dia  harus  memanfaatkan tanah tersebut dengan bercocok tanam. Karena Rasulullah saw. melarang disia-siakannya harta,  sebab  dengan  dikosongkannya  tanah  pertanian  itu  sama  halnya  dengan menghilangkan nikmat dan membuang-buang harta.
Dengan  demikian  bagi  hasil  dalam Muzāra’ah merupakan  suatu  bentuk pengelolahan lahan pertanian dengan sistim bagi hasil antara pemilik lahan pertanian dan petani  penggarap  yang  pembagianya  sesuai  kesepakatan  bersama  (pemilik  lahan  dan petani penggarap).
Bagi hasil suatu jenis kerja sama antara pekerja dan pemilik tanah, terkadang si pekerja  memiliki  kemahiran  di  dalam  mengelolah  tanah  sedangkan  dia  tidak  memiliki tanah.  Dan  terkadang  ada  pemilik  tanah  yang  tidak  mempunyai  kemampuan  bercocok tanam, maka dari itu islam mensyariatkan kerja sama seperti ini sebagai upaya atau bukti pertalian kedua belah pihak.
Sistem  bagi  hasil  yang  banyak  digunakan  oleh  masyarakat  Pakkanna  adalah sistem maruma, di mana pemilik lahan hanya menyediakan lahan sedangkan bibit, pupuk, obat-obatan dan alat-alat pertanian disediakan oleh petani. Dan ada juga pemilik lahan yang menyediakan bibi, pupuk, obat-obatan dan alat-alat pertanian dalam pengerjaanya. Dari  hasil  pertanian  yang  didapat  akan  dibagi  dua  setelah  dari  hasil  panen  tersebut dipotong  biaya  benih,  pupuk,  dan  obat-obatan  sebagai  pengganti  penyediaan  dan  hal tersebut tidak membatalkan akad karena sudah menjadi kesepakatan kedua belah pihak (petani penggarap dan pemilik lahan) pada awal akad perjanjian.
Pembagian  hasil  panen  padi  di  Desa  Pakkanna  sudah  sesuai  dengan  pendapat Imam Syafi’i yaitu bibit yang disediakan bolah dari pemilik lahan dan boleh juga dari petani penggarap. Begitu juga dengan pelaksanaan penggarapan lahan pertanian di Desa Pakkanna dimana modal dan bibit berasal dari petani penggarap maupun pemilik lahan, tetapi yang sering terjadi di desa Pakkanna bibit dan biaya penggarapan berasal dari petani dan  pembagian  hasilnya  sesuai  dengan  kesepakatan  bersama  antara  pemilik  lahan  dan petani penggarap.
Dalam Muzāra’ah semua syarat-syarat yang pengurusanya tidak jelas dan dapat menyebabkan  perselisihan  atau  hilangnya  berbagai  pihak  dianggap  terlarang.  Bentuk- bentuk  pengelolahan  yang  terlarang  oleh  Rasulullah  saw.  yaitu  manakala  tidak seorangpun  yang  mempunyai  kepandaian  dan  kesadaran  tentang  yang  benar  dan  yang salah lalu menganggapnya itu dibolehkan karena itulah yang akan membahayakan hak- hak petani.
اَهِايِْراَتَ ىَلَع ٌلايِلَد ُّلُدَي انأ   لْإ ِةَحَبالْا ِةَلَماَعُلما افْ ُلاصَلأا
41
Artinya:
“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.
41 Muhammad ibn Abi Bakri ibn Ayyub ibn Sa’ad ibn Hariz ad-Damasqi al-Jauziyyah, I’lamul Muwaqi’in , Juz 1 (Bairut: Dar Kutub Alamiyah, 1991), h. 344.
AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 3(1), 2023: 41-59 doi: 10.36701/al-khiyar.v3i1.939
Maksud  kaidah  ini  adalah  bahwa  dalam  setiap  muamalah  dan  transaksi,  pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama, dan lain-lain, kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudaratan, tipuan, dan riba.
Dalam  Hukum  Islam  bagi  hasil  pertanian  dilakukan  atas  dasar  kesepakatan bersama  diantara  kedua  belah  pihak  dengan  tidak  ada  yang  dirugikan,  rela  sama  rela diantara kedua belah pihak dan tidak mendzalimi masing-masing yang melakukan akad Muzāra’ah .
Melakukan  transaksi  kerja  sama  mengacu  kepada  tiga  prinsip  syariat  yang dibolehkan yaitu:
1. Kehalalan  setiap  transaksi  ekonomi  baik  dari  segi  mendapatkan  atau menghasilkan barang dan jasa.
Allah swt. Berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 275
ِ رلا َناوُلُكاَيَ َنايِذَّلَا
ِا آْاوُلاَق امَُّنَِٰبا َكِلهذ  ِِّۗ سَمالا َنِم ُنهطايَّشلا ُهُطَّبَخَتَ ي ايِذَّلا ُماوُقَ ي اَمَك  َّلِْا َناوُماوُقَ ي  َلْ اوهب
اََّنَّ هَء ۤاَج انَمَف ِّۗاوهبِ رلا َمَّرَحَو َعايَ بالا ُه للّا َّلَحَاَو ۘاوهبِ رلا ُلاثِم ُعايَ بالا ٌةَظِعاوَم انِ م هِ بَّر َ تا ناَف ىهه هَلَ ف اَم َِّۗفَلَس هُرامَاَو َلِا ِه للّا ِّۗ انَمَو َداَع ُاَف َناوُدِلهخ اَها يِف امُه ۚ ِراَّنلا ُبهحاصَا َكِٕى ۤ هلو
Terjemahnya:
“Orang-orang  yang  memakan  (bertransaksi  dengan)  riba  tidak  dapat  berdiri, kecuali  seperti  orang  yang  berdiri  sempoyongan  karena  kesurupan  setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya  (terserah)  kepada  Allah.  Siapa  yang  mengulangi  (transaksi  riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”. 42
Menurut ustaz Muhammad Syahrir: “Kehalalan transaksi maksudnya adalah transaksi itu tidak bertentangan dengan syariat Islam atau sesuai dengan jalur-jalur yang telah ditetapkan Islam”. 43
Sistem  kerja  sama  bagi  hasil  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  Pakkanna  sudah sesuai dengan hukum Islam karena tidak bertentangan dengan syariat Islam.
a. Bentuk perjanjian antara pemilik lahan dengan petani penggarap. Sistem kerja sama  yang  dilakukan  di  desa  Pakkanna  masih  dilakukan  secara  tradisional dimana ketika akan membuka lahan, pemilik lahan memberitahukan langsung kepada penggarap untuk dikelola sawahnya. Akad kerja sama antara mereka dilakukan secara lisan yang berdasarkan adat kebiasaan, walaupun akadnya tidak tertulis namun akadnya tetap sah menurut hukum Islam.
b. Isi perjanjian antara pemilik lahan dan petani penggarap. Pemilik sawah atau lahan  membuat  kesepakatan  bahwa  seluruh  biaya  penggarapan  sawah ditanggung oleh petani penggarap mulai dari penanaman, pembelian pupuk, penyemprotan  racun  hama  sampai  proses  panen  serta  seluruh  biaya pengelolaan  ditanggung  oleh  penggarap.  Dan  saat  tiba  masa  panen,  hasil panen tersebut dibagi dua antara pemilik sawah dan petani peanggarap, dan ini  sudah  sesuai  dengan  akad muzāra’ah bahwasanya  semua  biaya ditanggung oleh petani penggarap.
42 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjamah dan Tajwid , h. 47.
43 Ustaz Muhammad Syahrir, Dewan Syariah Wahdah Islamiyah Bidang Muamalah, Wawancara penulis 21 Juli 2022.
AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 3(1), 2023: 41-59 doi: 10.36701/al-khiyar.v3i1.939
c. Proses  pelaksanaan  dalam  mengelola  pertanian.  Proses  pengelolaan  sawah mulai dari pembukaan lahan, penyiapan benih, penanaman benih, penanaman padi, pemberian pupuk, perawatan padi dan panen semuanya dikerjakan oleh petani penggarap sesuai dengan akad muzāra’ah yang telah disepakati diawal perjanjian sehingga sudah sesuai dengan syariat.
d. Pembagian  hasil  dalam  pengelolaan  sawah.  Pembagian  hasil  dilakukan setelah panen selesai dan pembagiannya bisa dalam bentuk gabah atau bisa juga dalam bentuk uang. Tetapi pada umumnya masyarakat desa Pakkanna langsung  membagi  dua  gabah  antara  pemilik  sawah  dan  petani  penggarap dengan  pembagian  2:1  atau  1/3  untuk  pemilk  lahan  2/3  untuk  petani penggarap sesuai akad muzāra’ah yang telah ditentukan diawal perjanjian.
e. Ketika  terjadi  gagal  panen.  Sesuai  dengan  kesepakatan  diawal  akad  bahwa semua  biaya  ditanggung  oleh  petani  penggarap,  maka  katika  terjadi  gagal panen maka hanya petani penggarap yang menanggung kerugiannya dan ini sesuai dengan akad muzāra’ah .
2. Suka sama suka
Keridaan  dalam  transaksi  merupakan  suatu  prinsip,  oleh  karena  itu  transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridaan kedua belah pihak. Sebagai menurut Ibnu Taimiyah
ِفْ ُهاَمَزَ تالا اَم ُهُتَجيِتَنَو ِنايَدِقاَعَ تُمالا ىَضِر ِداقَعالا  ِفْ ُلاصَالأا
ِدُقاَعَّ تلا
44
Artinya:
“Hukum asal dalam transaksi adalah keridaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan”.
Tidak  sah  suatu  akad  apabila  salah  satu  pihak  dalam  keadaan  terpaksa  atau dipaksa atau juga merasa tertipu. Bisa terjadi pada waktu akad sudah saling meridai, tetapi kemudian  salah  satu  pihak  merasa  tertipu,  artinya  hilang  keridhaannya,  maka  akad tersebut bisa batal.
Kekuatan utama pengerakan ekonomi Islam adalah kerja sama seorang muslim, baik  sebagai  pembeli,  penjual,  penerima  upah  dan  sebagainya  harus  berpegang  pada tuntunan Allah swt.
Allah swt. berfirman Q.S. An-Nisa/4: 29. انَع ًةَراَِتِ َناوُكَت انَا َّْٓلِْا ِلِطاَبالِبا امُكَنا يَ ب امُكَلاَوامَا آْاوُلُكاَتَ  َلْ ااوُ نَمها َنايِذَّلا اَهُّ يَْٓهيٰ ِّۗ امُكَسُفا نَا آْاوُلُ تاقَ ت  َلَْو ِّۗ امُكانِ م ٍضاَرَ ت
اًمايِحَر امُكِب َناَك َه للّا َّنِا
Terjemahnya:
“Wahai  orang-orang yang beriman, janganlah kamu  memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama  suka  di  antara  kamu.  Janganlah  kamu  membunuh  dirimu.  Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. 45
Bagi  hasil  yang  dilakukan  oleh  pemilik  lahan  dan  petani  penggarap  di  desa Pakkanna  dilakukan  suka  sama  suka  sebagaimana  yang  dikatakan  oleh  salah  satu masyarakat Pakkanna bahwa pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada untuk digarap karena telah mempercayai dan menyukai sistem pembagian hasil yang dilakukan.
44 Ahmad bin Muhammad al-Zarqa, Syarh al-Qawaid al-Fiqhiyyah , (Damaskus: Dār al-Qalam, 1409 H/1989 M), h. 482.
45 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjamah dan Tajwid , h. 122.
AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 3(1), 2023: 41-59 doi: 10.36701/al-khiyar.v3i1.939
a. Bentuk perjanjian antara pemilik sawah dan petani penggrap Akad kerja sama antara pemilik lahan dan petani penggarap dilakukan secara lisan  yang  berdasarkan  adat  kebiasaan  masyarakat  di  desa  Pakkanna  dan kepercayaan serta suka sama suka (rida) antara satu sama lain.
b. Isi perjanjian antara pemilik lahan dan petani penggarap. Perjanjian dilakukan sebagaimana kebiasaan yang berlaku di desa Pakkanna yaitu  saling  rida  atau  suka  sama  suka  antara  pemilik  lahan  dan  petani penggarap dimana semua biaya ditanggung oleh petani penggarap.
c. Proses pelaksanaan dalam mengelola pertanian Dalam  pengelolaan  pertanian,  semuanya  dilakukan  oleh  petani  penggarap dikarenakan  diawal  perjanjian  sudah  disebutkan  dan  keduanyapun  rida  atas hal tersebut.
d. Pembagian hasil dalam pengelolaan sawah. Ketika selesai panen, maka pembagian hasil akan dilakukan antara petani dan pemilik lahan dengan pembagian 2:1. Adapun pembagian 2:1 tersebut sudah disepakati di awal perjanjian dan keduanya rida dengan hal tersebut.
e. Ketika terjadi gagal panen. Ketika  terjadi  gagal  panen,  maka  semua  kerugian  biaya  ditangguang  oleh petani sesuai dengan akad diawal dan petanipun rida dengan hal tersebut.
3. Tidak menzalimi
Firman Allah swt. Q.S. Al-Baqarah/2: 281.
ِ دَؤُ يالَ ف اًضاعَ ب امُكُضاعَ ب َنِمَا انِاَفِّۗ ٌةَضاوُ باقَّم ٌنههِرَف اًبِتاَك ااوُدَِتِ اَلََّو ٍرَفَس ىهلَع امُتا نُك انِاَو
هَتَ ناَمَا َنُِتُاؤا ىِذَّلا َّتَ يالَو َه للّا ِق ِّۗ هَّبَر َلَْو اوُمُتاكَت ِّۗ َةَداَهَّشلا انَمَو اَهامُتاكَّي هَّنِاَف ٌِثها ُبالَ ق هِّۗ ُه للّاَو اَِبِ َناوُلَماعَ ت ٌمايِلَع
Terjemahnya:
“Jika  kamu  dalam  perjalanan,  sedangkan  kamu  tidak  mendapatkan  seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya  (utangnya)  dan  hendaklah  dia  bertakwa  kepada  Allah,  Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya,  sesungguhnya  hatinya  berdosa.  Allah  Maha  Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. 46
Kerja sama bagi hasil di desa Pakkanna yang dilakukan petani dan pemilik lahan dianggap  sesuai  syariat  karena  tidak  ada  unsur  kezaliman  di  dalamnya  yang mengakibatkan salah satu pihak mengalami kerugian.
a. Bentuk perjanjian antara pemilik sawah dan petani penggarap. Perjanjian  bagi  hasil  yang  dilakukan  pemilik  sawah  dan  petani  di  desa Pakkanna secara lisan sudah berlangsung lama dengan aturan-aturan tersendiri tanpa menzalimi salah satu pihak.
b. Isi perjanjian antara pemilik lahan dan petani penggarap. Semua  biaya  pengelolaan  ditanggung  oleh  petani  sesuai  dengan  akad  kerja sama yang dilakukan diawal selama tidak menzalimi petani.
c. Proses pelaksanaan dalam mengelola pertanian. Semua  kegiatan  pengelolaan  dikerjakan  oleh  petani  penggarap  sesuai kesepakatan tanpa menzalimi petani tersebut.
d. Pembagian hasil dalam pengelolaan sawah.
46 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjamah dan Tajwid , h. 47.
AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 3(1), 2023: 41-59 doi: 10.36701/al-khiyar.v3i1.939
Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Sawah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Pakkanna, Kecamatan Tanasitolo,
Pembagian hasil dengan perbandingan 2:1 telah disepakati oleh pemilik lahan dan petani penggarap tanpa adanya salah satu  pihak yang merasa dirugikan atau dizalimi.
e. Ketika terjadi gagal panen. Salah  satu  konsekuensi  yang  akan  dihadapi  dalam  kerja  sama  pengelolaan sawah adalah terjadinya gagal panen. Dan ketika hal itu terjadi maka semua kerugian biaya ditanggung oleh petani penggarap sesuai akad yang disebutkan diawal tanpa menzalimi salah satu pihak.
Pada hukum Islam, akad muzāra’ah dapat dibolehkan berdasarkan Al-Qur’an dan Hadis,  dengan  pembagian  hasil  separuh,  sepertiga,  seperempat  atau  tergantung kesepakatan  bersama  antara  kedua  belah  pihak  (pemilik  lahan  dan  petani  penggarap). Ditambah  dengan  fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  NO:  91/DSN-MUI/IV/2014  tentang Pembiayaan Sindikasi  bahwa  akad muzāra’ah adalah akad kerja sama usaha pertanian antara  pemilik  lahan  dan  pengelola  (penggarap),  di  mana  benih  tanaman  berasal  dari pemilik lahan;  hasil pertanian dibagi antara pemilik dan penggarap sesuai  nisbah yang disepakati.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  dan  pembahasan,  dapat  disimpulkan  beberapa  hal sebagai berikut:
Pertama,  sistem  kerja  sama  pengelolaan  sawah  di  desa  Pakkanna  Kecamatan Tansitolo Kabupaten Wajo menggunakan sistem bagi hasil, yaitu sistem maruma , dimana pemilik  lahan  memberikan  sawahnya  kepada  penggarap  untuk  digarap,  sedangkan benihnya berasal dari petani. Adapun pembagiannya, yakni 2:1, dimana 2 bagian untuk petani  penggarap  dan  1  bagian  untuk  pemilik  lahan.  Akad  perjanjian  hanya  dilakukan secara lisan, hal tersebut dilakukan karena adanya rasa saling percaya.
Kedua,  sistem  bagi  hasil  yang  ada  di  Desa  Pakkanna  Kecamatan  Tanasitolo Kabupaten  Wajo,  dalam  hukum  Islam  telah  memenuhi  syarat  karena  akadnya berdasarkan Al-Qur’an dan hadis. Selain itu, sistem in sudah menjadi adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syara dan hukum, maka penggunaan sistem bagi hasil tersebut diperbolehkan.

## DAFTAR PUSTAKA
A.P  Parlindungan. Undang-Undang  Bagi  Hasil  di  Indonesia .  Bandung,  CV.  Mandar Maju, 1991.
Ambo Alang, Petani penggarap sawah di Desa Pakkanna, Wawancara, 2022. Amri, Ulil. “Praktik Bagi Hasil Pertanian ( Sawal ) dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Masyarakat  Petani  di  Desa  Palace  Kecamatan  Limboro  Kabupaten  Polewali Mandar)”, Skripsi (Makassar: Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Alauddin, 2018. Antonio, Muhammad Syafi’i. Bank Syari’ah . Jakarta: Gema Insani, 2001.
Aqbar,  Khaerul.,  dkk.  “Hukum  Jual  Beli  Online  Dengan  Sistem  Pre  Order  Dalam Perspektif  Hukum  Islam  (Studi  Kasus  Toko  Online  Nashrah  Store)”, Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam 2 no. 2 (2021). Arikunto,  Suharsimi.  Prosedur Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktik .  Jakarta:  Rineka Cipta, 1996.
Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Wajo. Kecamatan  Tanasitolo  Dalam  Angka .  Wajo:
Badan Pusat Statistik Kabupaten Wajo, 2020.
AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 3(1), 2023: 41-59 doi: 10.36701/al-khiyar.v3i1.939
Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Sawah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Pakkanna, Kecamatan Tanasitolo,
Bobihoe,  Julistia. Pengelolaan  Tanaman  Terpadu  (PPT)  Padi  Sawah. Jambi:  Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jambi, 2007.
Bungin,  Burhan. Metodologi  Penelitian  Sosial  dan  Ekonomi. Jakarta:  Prenada  Media Group, 2013.
Hede,  Aswanto  Muhammad  Takwi,  Azwar  Azwar,  Akhmad  Hanafi  Dain  Yunta,  and Muhammad Hudzaifah.  2022. “Praktik Kerja Sama Bagi  Hasil Ternak Kambing (Kambi’) Perspektif Hukum  Islam  (Studi  Kasus  Desa Tangru Kecamatan Malua Kabupaten  Enrekang)”. AL-KHIYAR:  Jurnal  Bidang  Muamalah  Dan  Ekonomi Islam 2 (2), 170-84. https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v2i2.655.
Hermansyah, Pemilik sawah di Desa Pakkanna, Wawancara, 2022. Iskandar. Metodologi Penelitian Kualitatif . Jakarta: Gaung Persada, 2009. al-Jauziyyah,  Muhammad  ibn  Abi  Bakri  ibn  Ayyub  ibn  Sa’ad  ibn  Hariz  ad-Damasqi.
I’lamul Muwaqi’in , Juz 1. Bairut: Dar Kutub Alamiyah, 1991.
Kementerian  Agama  Republik  Indonesia. Al-Qur’an  Terjemahnya  dan  Tajwid .  Cet.  I; Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2014.
Mandaleka, Dyah Ayu. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Bagi Hasil dalam Pengelolaan Kelapa Sawit antara PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU) dan Pemilik  Tanah”, Skripsi (Lampung:  Fak.  Syari’ah  UIN  Raden  Intan  Lampung, 2018.
Mubyarto .  Pengantar Ilmu Pertanian . Jakarta: Erlangga, 1985.
Muhammad Syahrir, Dewan Syariah Wahdah Islamiyah Bidang Muamalah, Wawancara, 2022.
Nasution, Khairuddin. Pengantar Studi Islam. Yogyakarta: Academia, 2009. Nita,  Shania  Verra.  “Kajian Muzāra’ah dan Musāqāh (Hukum  Bagi  Hasil  Pertanian Dalam Islam)”, Jurnal Qawanin 4 no. 2 (2020).
Partanto, Pius A. Kamus Ilmiah Populer . Surabaya: Arkola, 1994. al-Qurtubi , Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Rusyd. Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtasid , Juz 4. Cet, 1; Kairo: Dār al-Hadits, 1425 H/2014 M. Rosmita,  Rosmita,  Muhammad  Taufan  Djafri,  Maryam  Mooduto,  and  Nasaruddin Nasaruddin.  2022.  “Hukum  Jual  Beli  Buah  Langsat  Dengan  Sistem  Jizāf  (Studi Kasus  Di  Posigadan  Kabupaten  Bolaang  Mongondow  Selatan)”. AL-KHIYAR:
Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam 2 (2), 141-55. https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v2i2.648.
Soekartwi. Agribisnis Teori dan Aplikasinya. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,  2001. Sugiarto, Eko. Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis . Yogyakarta: Suaka Media, 2015.
Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D . Bandung: Alfabeta, 2009. al-Tamim, Izzudin Khatib. Bisnis Islami. Jakarta: Fikahari Aneska, 1992.
Wahyuningrum, Ana Liana , dan Darwanto. “Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad
Mukhābarah”, Tawazun: Journal of Sharia Economic Law 3 no. 1 (2020). al-Zarqa,  Ahmad  bin  Muhammad. Syarh  al-Qawaid  al-Fiqhiyyah .  Damaskus:  Dār  al- Qalam, 1409 H/1989 M.
al-Zuhailī,  Wahbah. Al-Fiqhu  al-Islāmī  wa  Adillatuhu ,  Juz  6.  Damaskus:  Dar  Al- Fikr,1986.