## DAMPAK PERILAKU EKONOMI MASYARAKAT TERHADAP GANTI RUGI PENGADAAN TANAH TOL CIPALI UNTUK KEPENTINGAN UMUM

## Sugianto dan Leiliya
Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam
Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon email:  sugiantolkbh@yahoo.co.id dan leliya12@yahoo.co.id

## Abstract
The  public  interest  included  the  nation  and  the  state  interest  and  then  the  common  interest, rights of land can be repealed with give proper compensation which is agree with law. One of them  land  acquisition  for  public  interest  such  as  Cipali  Road  Project  as  policy  instruments was  decided  Sales  Value  of  Taxable  Object  as  basic  calculation  compesation  land acquisition.  The  result  of  research  is  in  the  construction  of  Cipali  Tollroad  (Cirebon- Palimanan)  Cirebon  Regency  because  the  construction  of  Cipali  Tollroad  is  the  public interest  as  “two  sides  of  a  coin”  certainly  there  are  two  problems  or  impact  result  from Cipali  Tollroad  that  are:  1)  Positive  Impact:  their  excursions  in  the  region  of  the  exit  of Cipali  Tollroad  (Cirebon,  Kuningan,  Majalengka)  can  be  increase;  attract  investment industry  sector  in  districts  which  be  passed  tollroad;  distribution  of  goods  is  faster,  so  the price  of  goods  is  cheaper  and  inflation  also  is  lower;  the  price  of  soil  is  increased significantly, can be absorb labor in the business sector;. 2) Negative Impact: makes people who sell/attempted in along the pantura stripe is suffer a financial loss and bankruptcy; the emergency  of  bad  debts  for  bank  customer  in  along  the  pantura  stripe  “in  the  outside  of Cipali Tollroad”; society who be running a business in along the pantura stripe as is Cipali Tollroad moved into crowded place/area in the stripe of Tol Cipali (Cirebon-Palimanan).
Keywords: Economic Behavior, Compensation, and Public Interest.

## Abstrak
Kepentingan  umum,  termasuk  kepentingan  bangsa  dan  negara  serta  kepentingan  bersama, hak-hak  atas  tanah  dapat  dicabut  dengan  memberi  ganti  kerugian  yang  layak  dan  sesuai dengan tata cara  yang diatur dalam undang-undang. Salah satunya pengadaan tanah untuk Kepentingan  Umum  yaitu  Proyek  jalan  tol  Cipali,  sebagai  instrumen  kebijakan  telah menetapkan  NJOP  (Nilai  Jual  Obyek  Pajak)    sebagai  dasar  perhitungan  kompensasi pengadaan  tanah.  Hasil  Penelitian  ini  adalah  dalam  Pembangunan  jalan  Tol  Cipali (Cirebon-Palimanan) Kabupaten Cirebon karena Pembangunan Jalan Tol Cipali merupakan Kepentingan Umum seperti “dua sisi mata uang “ tentunya ada dua problem atau  dampak akibat tol Cipali yaitu; 1) Dampak Positif: Adanya kunjungan wisata diwilayah pintu keluar tol  Cipali  (Cirebon,  Kuningan,  Majalengka)  dapat  meningkat;  Menarik  investasi  sektor industri  dikabupaten  -  kabupaten  yang  terlalui  jalan  tol;  Distribusi  barang  lebih  lancar ,sehingga harga barang lebih murah  dan inflasipun rendah; Harga tanah meningkat tajam, dapat  menyerap  tenaga  kerja  pada  sektor  sektor  dunia  usaha;  2)  Dampak  Negatif: Menjadikan  masyarakat  yang  berjualan/usaha  disepanjang  jalan  pantura  rugi  dan  gulung tikar atau  bangkrut; Munculnya kredit macet  bagi  nasabah Bank disepanjang jalur pantura “diluar  Tol  Cipali”;  Masyarakat  yang  berusaha  disepanjang  jalur  pantura  dengan  adanya Tol Cipali “Pindah ke tempat/kawasan yang ramai di jalur Tol Cipali (Cirebon-Palimanan).
Kata Kunci : Perilaku Ekonomi, Ganti Rugi, dan Kepentingan Umum.

## PENDAHULUAN
Betapa  pentingnya  fungsi  bumi,  air,  dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya  dalam  pembangunan  nasional untuk  mewujudkan  masyarakat  yang  adil dan makmur.Untuk mewujudkan hal tersebut  perlu  dilakukan  kegiatan-kegiatan pembangunan, yang mana bagi penyelenggaraanpembangunan  fisik  selalu diperlukan tanah. 1
Persoalan  yang    mengemuka  saat  ini adalah  negara,  dalam  hal  ini  pemerintah, untuk  menjalankan  proyek  infrastruktur dengan  cepat,  mudah,  murah,  dan  tidak menimbulkan konflik atau sengketa pertanahan.  Salah  satu  kendala  lambatnya pemenuhan target-target pembangunan infrastruktur adalah ketersediaan lahan. Jika lahan  itu  menjadi  milik  warga  atau kelembagaan,  cara  yang  bisa  ditempuh adalah  dengan  penguasaan  lahan  melalui pembelian oleh pemerintah. 2
Dalam  banyak  kasus,  sudah  sering muncul  masyarakat  yang  terkena  dampak dari    pengadaan  tanah  menjadi  korban, standar hidup mereka tidak membaik, justru sebaliknya,  yaitu:  turun,  terpuruk,  miskin dan  kemudian  hidup  dalam  kondisi  tidak layak,  tentunya  hal  itu  tidak  kehendaki karena dalam pembangunan nasional, sejatinya semua kekayaan sumber daya alam dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia  harus dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kepentingan  masyarakat  umum,  bukan untuk keuntungan segelintir orang saja. 3
Dalam    Pasal  27  ayat  (2)  UUD  1945 merupakan  ukuran  yang  penting  dalam menentukan batas toleransi pengesampingan atau  pencabutan  hak  milik  perseorangan demi kepentingan umum, yaitu bahwa tidak seorang  warga  negara  pun  boleh  dikurangi atau  dicabut  hak  miliknya  atas  tanah,
1 Boedi  Harsono, Hukum  Agraria (Jakarta: Djambatan. 1962) hal 164.
2 Sudjarwo  Marsoem  at  all, Gnti  Untung  pengadaan Tanah  Memetakan  Solusi  StrategisPembanguan Infrastruktur  Di  Indonesia (Jakarta:  Renebook, 2015), 20.
3 Djuhaendah  Hasan, Makalah  Aspek  Hukum Ekonomi dalam Pengadaan Tanah untuk
Kepentingan Pembanguanan (Jakarta:2006), 14.
apabila karena pengurangan atau pencabutan  hak  miliknya  itu  ia  akan kehilangan  pekerjaan  atau  penghidupannya yang layak, atau sangat dikurangi kemampuan dan kemungkinan untuk menikmati penghidupan dan pekerjaan yang layak. 4
Kepentingan umum, termasuk kepentingan  bangsa  dan  negara  serta kepentingan  bersama,  hak-hak  atas  tanah dapat  dicabut  dengan  memberi  ganti kerugian  yang  layak  dan  sesuai  dengan  tata cara  yang  diatur  dalam  undang-undang. Salah  satunya  pengadaan  tanah  untuk Kepentingan  Umum  Yaitu  Proyek  jalan  tol Cipali      itu,  sebagai  instrumen  kebijakan telah  menetapkan  NJOP  (Nilai  Jual  Obyek Pajak) sebagai dasar perhitungan kompensasi  pengadaan  tanah.  NJOP  juga menjadi  rujukan  utama  dalam  proses negosisasi  dan  musyawarah  penetapan  nilai kompensasi dengan para pemilik tanah.
Berdasarkan  urain  di  atas,  muncul beberapa pertanyaan yang hendak dijelaskan lebih  lanjut  dalam  penelitian  kali  ini,  yaitu pertama , bagaimana dampak perilakuekonomi  masyarakat terhadap ganti rugi  pengadaan  tanah  Tol  Cipali  untuk kepentingan  umum?  Dan kedua ,  bagaimana peran Badan Pertanahan Nasional (BPN)dalam  pengadaan  tanah  Tol  Cipali untuk kepentingan umum?

## KERANGKA TEORI
Dalam  UUD  1945  Pasal  27  ayat  (2) merupakan  ukuran  yang  penting  dalam menentukan batas toleransi pengesampingan atau  pencabutan  hak  milik  perseorangan demi kepentingan umum; yaitu bahwa tidak seorang  warga  negara  pun  boleh  dikurangi atau  dicabut  hak  miliknya  atas  tanah, apabila karena pengurangan atau pencabutan  hak  miliknya  itu  ia  akan kehilangan  pekerjaan  atau  penghidupannya yang layak, atau sangat dikurangi kemampuan dan kemungkinan untuk menikmati penghidupan dan pekerjaan yang
4 Sunaryati  Hartono, Hukum  Pembangunan Ekonomi Pembangunan Indonesia (Bandung:
Binacipta. 1988),134-135.
layak.  Sehingga  apabila  ternyata  bahwa tidak ada jalan lain dari pada mencabut hak milik  perseorangan  itu,  maka  warga  negara yang  dicabut  atau  dikurangi  hak  miliknya harus diganti hak sedemikian rupa, sehingga ia  akan  terjamin  kembali  haknya  atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. 5
Perlu diketahui bahwa untuk kepentingan  umum,  termasuk  kepentingan bangsa  dan  negara  serta  kepentingan bersama,  hak-hak  atas  tanah  dapat  dicabut dengan  memberi  ganti  kerugian  yang  layak dan  sesuai  dengan  tata  cara  yang  diatur dalam undang-undang. Salah satunya Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum  yaitu  proyek  jalan  tol  Cipali  itu,
berbagai instrumen kebijakan telah menetapkan NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak) sebagai  dasar  perhitungan  kompensasi pengadaan  tanah.  NJOP  juga  menjadi rujukan  utama  dalam  proses  negosisasi  dan musyawarah  penetapan  nilai  kompensasi dengan para pemilik tanah. 6

## METODE PENELITIAN Pendekatan Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan kualitatif,  menginvestigasi  dan  memahami fenomena  seperti  apa  yang  terjadi  mengapa terjadi  dan  bagaimana  terjadinya,  sekaligus memahami  suatu  situasi  social,  peristiwa, peran  interaksi.  Hal  ini  dikarenakan  pada penelitian ini peneliti menggunakan berbagai  sumber  data,  teori,  metode,  dan investigator  agar  informasi  yang  disajikan konsisten.
Pengumpulan  data  dalam  penelitian kualitatif  kualitas  riset  sangat  tergantung pada  kualitas  dan  kelengkapan  data  yang dihasilkan. Pertanyan yang selalu dpperhatikan  dalam  pengumpulan  data adalah  apa,  siapa,  dimana,  kapan,  dan bagaimana.  dalam  penelitian  ini  digunakan
5 Sunaryati  Hartono, Hukum  Pembangunan Ekonomi Pembangunan Indonesia (Bandung: Binacipta, 1988), 134-135
6 Sudjarwo  Marsoem  at  all, Gnti  Untung pengadaan  Tanah  Memetakan  Solusi  Strategis Pembanguan  Infrastruktur  Di  Indonesia (Jakarta: Renebook, 2015), 102
teknik  pengumpulan  data  yaitu  wawancara, observasi dan analisis dokumen.

## Fokus Penelitian
Fokus  penelitian  yang  dibahas  dalam penelitian  ini  adalah  dampak  perilaku ekonomi  masyarakat  terhadap  ganti  rugi pengadaan tanah tol cipali untuk kepentingan  umum.  Untuk  menghindari terlalu  meluasnya  masalah  yang  dibahas maka  fokus  masalah  penelitian  dibatasi hanya  sampai  pada:  1)  Dampak  perilaku ekonomi  masyarakat  terhadap  ganti  rugi pengadaan tanah tol cipali untuk kepentingan  umum.  Dan  2)  Peran  Badan Pertanahan  Nasional  dalam  pengadan  tanah tol cipali untuk kepentingan umum.

## Data dan Sumber Data Penelitian

## 1. Data primer
Sumber ini diperoleh penulis dengan terjun  langsung  ke  objek  penelitian  serta informasi-informasi  yang  didapat  di  lokasi penelitian. Penelitian lapangan adalah penelitian  dengan  cara  terjun  langsung  ke lapangan  untuk  memperoleh  data  yang diperlukan  dengan  jalan  wawancara,  yaitu pengumpulan  data  dengan  melaksanakan tanya  jawab  langsung  dengan  responden yaitu  Kepala  Sub  Bagian  Pemerintahan Desa/Kelurahan Kabupaten Cirebon, Kepala Badan  Kesatuan  Bangsa  Dan  Perlindungan Masyarakat  Kabupaten  Cirebon,  Camat Ciwaringin  Kabupaten  Cirebon,    Kepala kantor    Badan  Pertanahan  Nasional  Kota, Kepala  Kantor  Badan  Pertanahan  Nasional Kabupaten    Cirebon,  Kepala  Dinas  Bina Marga Kabupaten Cirebon  dan  Masyarakat Desa Ciwaringin.
2. Data sekunder /teoritik
Sumber  ini  diperoleh  dari  buku  atau pustaka serta literatur lainnya yang berhubungan  dengan  pokok  permasalahan dampak  perilaku  ekonomi  masyarakat terhadap  ganti  rugi  pengadaan  tanah  tol cipali  untuk  kepentingan  umum.  Penelitian kepustakaan  adalah  penelitian  dengan  cara membaca dan mempelajari data-data tertulis yang  berupa  kitab  perundang-undangan, buku-buku, majalah-majalah, makalah- makalah,  kliping,  dan  surat  kabar-surat
kabar  yang  berkaitan  dengan  permasalahan yang akan diteliti.

## Teknik Pengumpulan Data
Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan cara sebagai berikut, yaitu:
1. Wawancara
Wawancara  merupakan  suatu  proses interaksi dan komunikasi semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi. Dalam penelitian ini wawancara  dilakukan  langsung  dengan Kepala  Sub  Bagian  Pemerintahan  Desa  / Kelurahan  Kabupaten  Cirebon,  Kepala Badan  Kesatuan  Bangsa  Dan  Perlindungan Masyarakat  Kabupaten  Cirebon,  Camat Ciwaringin  Kabupaten  Cirebon,    Kepala kantor    Badan  Pertanahan  Nasional  Kota, Kepala  Kantor  Badan  Pertanahan  Nasional Kabupaten    Cirebon,  Kepala  Dinas  Bina Marga Kabupaten Cirebon  dan  Masyarakat Desa Ciwaringin.
2. Dokumentasi Dokumentasi yaitu data-data yang diperoleh dari  dokumen-dokumen  yang  ada  di Kabupaten,  Kecamatan, Desa.
3. Kepustakaan Yaitu  teknik  pengumpulan  data untuk  mencari  konsep-konsep  yang  ada relevansinya dengan topik pembahasan yang akan  dteliti  yakni  internet,  brosur,  buku- buku,  dan  dokumen  lainnya  yang  ada  di kabupaten, kecamatan, desa.

## Teknik Penentuan Sampel
Penentuan sampel dilakukan dengan teknik non  random  sampling ,  yaitu  tidak memberikan  kesempatan  yang  sama  kepada setiap  individu  untuk  menjadi  anggota sampel.  Bentuk  metode non  random sampling yang akan dipakai adalah “ Purposive  Sampling ”.  Dalam purposive sampling ini “peneliti menggunakan pertimbangannya  sendiri  dengan  bekal pengetahuan  yang  cukup  tentang  populasi untuk memilih anggota-anggota sampel”.
Ukuran yang digunakan dalam penentuan  sampel  adalah  klasifikasi  jumlah skore variabel lemah suatu desa berdasarkan buku  petunjuk  penentuan  desa yang diperoleh dari Kepala Sub Bagian
Pemerintahan  Desa/Kelurahan  Kabupaten Cirebon      yang  dikategorikan  desa  yang masyarakatnya  terkena  pembebasan  tanah untuk  pengadaan  tanah  Tol  Cipali.  Desa- desa tersebut adalah Desa Ciwaringin, Desa Babakan, Desa Budur, Desa Gala Gamba.
Adapun cara menentukan populasi dan sampel  adalah  sebagai  berikut, pertama , populasi  adalah  keseluruhan  objek  yang akan diteliti yaitu Dampak Perilaku Ekonomi  Masyarakat  Terhadap  Ganti  Rugi Pengadaan tanah Tol Copali Untuk Kepentingan  Umum.    Populasi  dalam penelitian ini menyangkut 1 Kecamatan dan 4  Desa.  Dan kedua ,  sampel  adalah  bagian dari  kumpulan  obyek  penelitian  yang dipelajari dan diamati. Sampel juga merupakan  bagian  dari  populasi  yang  akan diteliti dan yang dianggap dapat menggambarkan populasi.
Menurut
Arikunto,  “untuk  sekedar  ancer-ancer  maka apabila  populasinya  kurang  dari  100,  lebih baik  diambil  semua  sehingga  penelitiannya merupakan  penelitian  populasi,  selanjutnya jika  jumlah  subjeknya  lebih  besar  dapat diambil  antara  10-15%  atau  20-25%  atau lebih”. Adapun sampel  dalam penelitian ini menggunakan random  sampling ,  yaitu  10% sehingga  sampel  yang  diteliti  sebanyak1 Kecamatan dan 4 Desa.
Responden  yang  diharapkan  dapat memberikan  data  yang  dibutuhkan  adalah sebagai  berikut;  1)  Kepala  Dinas  Bina
MargaKabupaten Cirebon. 2) Kepala Badan
Kesatuan Bangsa dan perlindungan masyarakat    Kabupaten  Cirebon.  3)  Kepala Kantor Badan Pertanahan
Nasional
Kabupaten  Cirebon.  4)  Kepala  Kantor Badan  Pertanahan  Nasional  Kota  Cirebon. 5) Camat Ciwaringin di Kabupaten Cirebon.  6)  Masyarakat  yang  terkena pengadaan  tanah  Tol  Cipali  meliputi; Masyarakat  Desa  Ciwaringin,  Masyarakat Desa Babakan, Masyarakat Desa Budur, dan Masyarakat Desa Gala .

## Teknik Analisis Data
Teknik  analisa  data  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah teknik analisa kualitatif dengan  mengumpulkan  data-data  yang diperoleh kemudian dideskripsikan sehingga
dapat memberikan gambaran umum tentang Danpak  Perilaku  Ekonomi  Masyarakat Terhadap  Pengadaan  Tanah  Tol  Cipali Untuk Kepentingan Umum.

## DAMPAK PERILAKU EKONOMI
MASYARAKAT  TERHADAP  GANTI RUGI  PENGADAAN  TANAH  TOL

## CIPALI UNTUK KEPENTINGAN UMUM
Kecamatan  ciwaringin  sebagai  salah  satu wilayah  hukum    Pemerintah  Daerah Kabupaten Cirebon yang membawahi delapan  (8)  desa  yaitu  Desa  Ciwaringin,
Desa Babakan, Desa
Budur, Desa
Galagamba,  Desa  Gintung  Ranjeng,  Desa Gintung Kidul, Desa Gintung Tengah, Desa Bringin.  Kecamatan  Ciwaringin  adalah salah satu  tempat  yang terkena pembebasan tanah    untuk  pengadaan  tol  cipali  dan  dari kedelapan  desa  tersebut  yang  tanah  hak milik masyarakat dan hak milik desa dilepas untuk  pengadaan  tol  cipali  adalah  meliputi empat (4) desa yaitu Desa Ciwaringin, Desa Budur, Desa Galagamba, Desa babakan.
Berdasar  hasil  wawancara  dengan Sahrini  warga  Desa  Ciwaringin  yang  tanah hak miliknya  berposisi strategis dekat jalan raya  sehingga  mempunyai  nilai  ekonomis yang  tinggi,  tanah  tersebut  dilepas  untuk pengadaan  tol  cipali  untuk  kepentingan umum  bahwa  pembebasan  tanah  yang  telah dilakukan  pemerintah  terhadap  tanah  hak miliknya  menikmati  ganti  untung  atau berdampak  positif  dikarenakan  hasil  dari ganti  untung  yang  diperolehnya  dapat digunakan  kembali  untuk  modal  usaha  dan untuk membeli sebuah rumah layak huni.
Hal  yang  berbeda  dialami  oleh Kusnadi Warga Desa
Galagamba
Kecamatan  Ciwaringin  tanah  sawah  hak miliknya  yang  terkena  pembebasan  tanah untuk pembanguan tol cipaliuntuk kepentingan  umum  mengalami  kerugian (Ganti  Rugi)  atau  berdampak  negatif dikarenakan  tanah  sawah  yang  dilepas hanya sebagain dengan posisi yang merugikannya,  karena  sebagian  sisa  tanah yang  telah  dilepas  mempunyai  peta  tanah sawah  yang  mengerucut  sehingga  menjadi tidak produktif dan juga tidak memiliki nilai
dijual  dikarenakan  tidak  memiliki  nilai ekonomis.
Menurut  Aditya  Arif  Maulana  selaku Kasubag  Pemerintahan  Desa  Kabupaten Cirebon bahwa selain Tanah Milik Masyarakat  tersebut  terdapat  pula  tanah desa  yang  dilepas  untuk  pengadaan  tanah dalam rangka pembangunan jalan Tol Cipali yaitu  dalam  bentuk  tanah  sawah,  tanah pangonan, tanah lapang. Dalam penggantian atau proses ganti rugi oleh pemerintah untuk tanah  desa  yang  dilihat  3  aspek  penilaian, yaitu pertama ,  luas  lahan; kedua ,  nilai produktif  pertanian;  dan ketiga ,  nilai ekonomi.
Dalam pengadaan tanah untuk Kepentingan Umum dalam hal ini Pembangunan Jalan Tol Cipali (Cikampek - Palimanan)  dalam  Undang-Undang  No  2 Tahun  2012  yang  di  tiundak  lanjuti  dalam Peraturan  P  emerintah  No.  71  Tahun  2012 dalam pasal 30  ditegaskan  bahwa tidak ada dampak terhadap masyarakat karena dilakukan  terlebih  dahulu  ada  musyawah antara masyarakat dengan Pemerintah dalam hal  ini  Panitia  Pengadaan  tanah  untuk kepentingan umum yang di bentuk Gubernur  sebagai  Unsur  Pemerintah  Pusat yang ada di Daerah Propinsi Jawa Barat.
Dampak  terhadap  masyarakat  adanya pembebasan  tanah  untuk  pembangunan pengadaan jalan Tol Cipali, karena masyarakat yang terkena sasaran pembangunan  pengadaan    jalan  Tol  Cipali di berikan hak Konsultasi Publik  selama 30 (tiga puluh) hari dalam  hal  pemberian  ganti rugi  yang  layak  sesuai  yang  di  sepakati kedua  belah  pihak  yang  dilakukan  antara masyarakat  dengan  Pemerintah  tentang besaran  Ganti  rugi  tanah  pengganti  atau dalam  bentuk  Uang,  dengan  hal  tersebut masyarakat tidak di rugikan selama dilakukan  ada  kesepakatan  sesuai  yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun  2012  dalam  pasal  33  dengan ketentuan  sebagai  berikut  :-  Penilaian besarnya ganti kerugian dilakukan oleh team penilai  dalam  bentuk  tanah  Pengganti, Ruang  atas  tanah  dan  bawah  tanah, Bangunan,  tanaman,  benda  yang  berkaitan
dengan tanah dan kerugian lain   yang dapat di nilai.
Dalam  Pembangunan  jalan  Tol  Cipali (Cirebon-Palimanan)  Kabupaten  Cirebon karena Pembangunan Tol Cipali merupakan Kepentingan  Umum  seperti  “dua  sisi  mata uang”  tentunya  ada  dua  Problem  atau dampak  akibat  tol  Cipali  yaitu pertama , dampak Positif, meliputi; 1) adanya kunjungan wisata diwilayah pintu keluar tol
Cipali (Cirebon-Cirebon, Kuningan, Majalengka)  dapat  meningkat,  2)  menarik investasi  sektor  industri  dikabupaten  - kabupaten    yang  terlalui  jalan  tol,  3) distribusi  barang  lebih  lancar,  sehingga harga  barang  lebih  murah    dan  inflasipun rendah,  4)  harga  tanah  meningkat  tajam, dapat  menyerap  tenaga  kerja  pada  sektor sektor dunia usaha.
Dan kedua , dampak Negatif, meliputi; 1) menjadikan masyarakat yang berjualan/usaha  disepanjang  jalan  pantura rugi  dan  gulung  tikar  atau  bangkrut,  2) munculnya kredit macet  bagi  nasabah  Bank disepanjang  jalur  pantura  “diluar  Tol Cipali”,  3)  masyarakat  yang  berusaha disepanjang  jalur  pantura  dengan  adanya Tol Cipali “Pindah ke tempat/kawasan yang ramai  di  jalur  Tol  Cipali  (Cirebon  - Palimanan).

## Peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam  Pengadaan  Tanah  Tanah  Tol Cipali untuk Kepentingan Umum
Peran  BPN  dalam  Pengadaan  Tanah  untuk Kepentingan Umum.Dalam Undang- Undang Nomor 2 tahun 2012 Pasal 1 angka 14  Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN) sebagai  lembaga/Instansi  Pemerintah  yang menyelenggarakan  urusan  Pemerintahan dibidang  Pertanahan  yang  ditindak  lanjuti dalam  Peraturan  Presiden  (Perpres)  Nomor 20  tahun  2015  Pasal  3  huruf  (n)  salah satunya mempunyai tugas fungsi pengkajian dan  penanganan  masalah,  sengketa,  perkara dan  konflik  di  bidang  pertanahan.  Tugas pokok dan fungsi Deputi Bidang Pengkajian dan  Penanganan  Sengketa  dan  Konflik Pertanahan  dalam  perumusan  kebijakan teknis di bidang pengkajian dan penanganan sengketa  dan  konflik  pertanahan  disertai
pengkajian  dan  pemetaan  secara  sistematis berbagai  masalah,  sengketa  dan  konflik pertanahan  secara  hukum  dan  secara Musyawarah, penanganan perkara pertanahan, pelaksanaan alternatif penyelesaian  masalah,  sengketa  dan  konflik pertanahan melalui bentuk mediasi, fasilitasi dan  lainnya,  pelaksanaan  putusan-putusan lembaga  peradilan  yang  berkaitan  dengan pertanahan untuk penyiapan pembatalan dan penghentian  hubungan  hukum  antara  orang dan/atau  badan  hukum  dengan  tanah  sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.
Berdasarkan  Keputusan  Kepala  BPN- RI Nomor 34 Tahun 2007 disusun Petunjuk Teknis Penanganan dan Pengaduan masalah pertanahan.Salah satu  fungsi  Deputi Bidang Pengkajian  dan  Penanganan  Sengketa  dan Konflik Pertanahan adalah menyelenggarakan pengkajian dan
pemetaan secara sistematis berbagai masalah, sengketa dan konflik pertanahan.
Berkaitan  dengan  fungsi  BPN  dalam hal  penyelesaian  sengketa  pertanahan, dalam  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan umum” yaitu Pembangunan Jalan Tol Cipali (Cirebon- Palimanan) sepertinya keberadaan sistem pengelolaan pengaduan (SPP) sebagai prasyarat terwujudnya sistem penyelesaian  sengketa  yang  efektif  dengan mensyaratkan  sebagai  berikut;  1)  Definisi tentang  subyek  pengadu.  2)  Penegasan bahwa  pengaduan  merupakan  hak  setiap orang dan didasarkan pada asas praduga tak bersalah. 3) Tersedianya tata cara penanggapan  pengaduan.  4)  Mekanisme verifikasi  yang  bersifat  transparan  dan akuntabel. 5) Adanya batas waktu penyelesaian  pengaduan.  6)  Dijaminnya akses  publik  terhadap  informasi  tentang proses dan hasil kerja pengelola pengaduan. 7)  Kewajiban  instansi  penerima  pengaduan untuk  memfasilitasi  penyelesaian  sengketa melalui  Alternative  Dispute  Resolution (ADR)  apabila  hasilnya  layak  untuk ditindaklanjuti.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan Judiansyah  Selaku  Kepala  Sub  Seksi Pengadaan tanah pemerintah Badan Pertanahan  Nasional  Kabupaten  Cirebon
dan diperkuat Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Pengadaan Tanah serta Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2012 tentang Pengadaan Tanah
bagi Pembangunan  untuk  Kepentingan  Umum. Dalam  hal  ini  untuk  pengadaan  tol  cipali menyangkut  kepentingan  umum  mencakup empat  tahap,  yaitu pertama ,  perencanaan, pada  tahap  perencanaan  meliputi  sosialisasi kepada  masyarakat  tentang  perencanaan pembangunan untuk kepentingan umum dan pendataan awal objek yang terkena pengadaan  tanah,  status  tanah,  luas  tanah dan diakhiri  dengan pembuatan berita acara kesepakatan  dengan  masyarakat  untuk penetapan lokasi.
Kedua , persiapan, pada tahap persiapan meliputi kegiatan sebagai berikut; 1)  musyawarah  Ganti  Rugi,  2)  pengukuran, 3)  pendataan  masing-masing  tanah,  4) bangunan,  5)  tanaman,  6)  bangunan  yang bernilai, 7) persetujuan Ganti Rugi
Ketiga ,  pelaksanaan,  pada  tahap pelaksanaan  terdapat  kegiatan  pembayaran ganti  rugi  yang  diikuti  dengan  pelepasan Hak Atas Tanah (HAT) kepemilikkan tanah oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Dan keempat ,  penyerahan  Hasil,  pada tahap penyerahan hasil terdapat berita acara hasil  persiapan  pembebasan  tanah  untuk kepentingan umum yang kemudian diserahkan  ke  pihak  yang  terkait  dan berkepentingan yaitu Jasa Marga.
Pada  tahap  pengadaan  tanah  tersebut BPN  Kabupaten  Cirebon  berperan  dengan beberapa  pihak  terkait  yaitu:  1)  Pemerintah Daerah  Kebupaten  Cirebon  (Pemda),  2) Dinas  Pekerjaan  Umum  (PU),  3)  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), 4) Dinas Cipta Karya, 5) Camat, 6) Lurah/ Kepala Desa/ Kuwu

## KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat  diambil  2 (dua)  kesimpulan,  yaitu pertama ,  dalam proses  pengadaan  tanah  bagi  pembangunan untuk kepentingan umum melalui pembebasan  tanah    dilaksanakan  tidak hanya  dengan  cara  musyawarah  dan pelepasan  hak  tapi  dapat  ditempuh  dengan menerapkan  solusi  aspek  hukum,  solusi
aspek  penilaian  aset.  Apabila  dengan berbagai  cara  telah  ditempuh  dan  tidak terjadi
kesepakatan sedangkan
pembangunan
sangat
dibutuhkan, pencabutan  hak  atas  tanah  menjadi  pilihan terakhir  yang  diatur  dalam  UU  No.  2  tahun 2012  yang  ditindak  lanjuti  dalam  PP  71 tahun  2012  tentang  pengadaan  tanah  bagi pembangunan  untuk  kepentingan  umum. Proses  penyelesaian  sengketa  pertanahan selain melalui Pengadilan Umum juga dapat ditempuh  melalui  Alternatif  Penyelesaian Sengketa  (APS)  melalui  proses  Negosisasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase. Selain itu adanya Lembaga atau Institusi penyelesaian sengketa seperti Badan Pertanahan
Nasional, Lembaga Peradilan dalam penyelesaian  sengketa  melalui  upaya Land Reform. Pengadaan  tanah untuk kepentingan kepentingan umum dalam hal ini pembangunan  Jalan  Tol  Cipali  (Cirebon  - Palimanan) dilakukan dengan cara pembebasan  tanah  oleh  pemerintah  dengan memberikan  ganti  rugi  kepada  warga masyarakat  yang  berhak.    Nilai  kompensasi dari  Nilai  Jual  Obyek  Pajak,  dibedakan antara  status  kepemilikan  hak  atas  tanah yang  bersertifikat  dengan  yang  tidak bersertifikat.
Dan kedua ,  peran  Badan  Pertanahan Nasional  dalam  pengadaan  tanah  untuk kepentingan  umum  dalam  Undang-Undang Nomor  2  tahun  2012  pasal  1  angka  14 Badan Pertanahan Nasional sebagai lembaga atau instansi pemerintah yang yang menyelenggarakan  urusan  pemerintah  di bidang  pertanahan  yang  ditindaklanjuti dalam  Peraturan Presiden  Nomor 20 Tahun 2015  pasal  3  huruf  (n)    salah  satunya memiliki  tugas  dan  fungsi    pengkajian  dan penanganan  masalah  sengketa  di  bidang pertanahan, disamping itu Badan Pertanahan Nasional  juga  berperan  dalam  pelaksanaan tahapan pengadaan tanah untuk pembangunan  tol  cipali  dalam  tahap perencanaan, tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap penyerahan hasil.

## DAFTAR PUSTAKA
Aprillia,  et.all. Pembangunan  Berbasis Masyarakat . Bandung: Alfabet, 2014.
Harsono,  Budi. Hukum  Agraria .  Jakarta: Djambatan, 1962.
Hasan, Djuhaendah. M akalah: Aspek Hukum  Ekonomi  dalam  Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Pembanguanan . Jakarta: ttp., 2006.
Mardikanto,  Totok,  et.all. Pemberdayaan Masyarakat . Bandung:
Alfabeta,
2013.
Mohammad Hatta, Hukum Tanah Nasional , Media Abadi, Yogyakarta, 2014.
Bab-bab tentang Perolehan  dan  Hapusnya  Hak  Atas
Tanah. Yogyakarta: Liberty, 2014. Mudakir  Iskandarsyah. Pembebasan  Tanah
untuk Pembanguan Kepentingan Umum .  Jakarta:  Permata  Aksara,
2015. Nasution, S. dan Thomas M. Buku Penuntun Membuat  Thesis,  Skripsi,  Disertasi, Makalah. Jakarta: Bumi Aksara, 1994. Peter,  Hagul. Pembangunan  Desa  dan Lembaga Swadaya Masyarakat . Jakarta: CV. Rajawali, 1985. Sastramiharja  Zaenal  Arifin. Pendekatan Pembangunan Pedesaan, Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 1995.
Simarmata,  Dj.  A. Ekonomi  Pertanahan  di Indonesia ,  Rajawali  press,  Jakarta: Rajawali Press, 2007.
Sujarwo  Marsoem,  at  all. Gnti  Untung pengadaan  Tanah  Memetakan  Solusi
Strategis Pembanguan Infrastruktur di
Indonesia . Jakarta: Renebook, 2015. Sumardjono,  Maria.  S.  W. Pedoman
Pembuatan
Usulan Penelitian, Yogyakarta: ttp., 1989.
Sunaryati  Hartono. Hukum  Pembangunan Ekonomi  Pembangunan  Indonesia . Bandung: Binacipta, 1988.
Syarief, Elza. Menuntaskan Sengketa Tanah. Jakarta: PT. Gramedia, 2012.
Usman Sunyoto. Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
Wiradi, Gunawan. Reforma Agraria Perjalanan Belum Berakhir . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000. Waty Suwarty Hartono. Hukum Lingkungan . Jakarta: UIJ, 2011.