Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan p-ISSN: 2721-2491 e-ISSN: 2721-2246 Vol. 2, No. 1, Maret 2021
Efektifitas Dana Desa Bagi Pembangunan Desa di Kabupaten Cirebon

## Siti Khumayah
Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, Indonesia mayasiti1718@gmail.com

## Abstrak
Tujuan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pengelolaan dana desa dalam proses pembangunan desa di kabupaten Cirebon khususnya di didesa Kedung Dawa Kecamatan Kedawung. Metode  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  dengan  menggunakan  metode  deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan penggunaannya pun sudah sangat efektif dengan ditunjukkan oleh tepat  sasaran  dari  pengalokasian  dana  seperti  melebarkan  jembatan  dan  sebagainya  yang  berguna untuk  membuka  akses  pemasaran  dan  distribusi  perdagangan  yang  menjadi  tumpuan  mata pencaharian desa setempat sehingga pembangunannya pun meningkat.
Kata kunci : Efektivitas; Dana Desa; Pembangunan

## Pendahuluan
Digulirkannya  Otonomi  Daerah  sejak  Tahun  1999  di  Indonesia  terasa  membawa banyak  sekali  perubahan  disemua  sektor,  salah  satunya  adalah  infrastruktur  di  pusat maupun  daerah.  Indonesia  sendiri  mempunyai  34  provinsi  dan  82.030  desa  (Statistik, 2016)  dan  sebesar  83.184  menurut  Peraturan  Menteri    Dalam  Negeri    No.  56  Tahun 2015  (Monalisa,  Andriyus,  &  Uyun,  2018)  yang  terdiri  dari  74.754  desa  dan  8.430 kelurahan dan  tersebar di tujuh belas ribu lebih kepulauannya.
Dalam  pejalanannya  sistem  sentralistik  kenyataanya  banyak  mendorong  rasa ketidakpuasan  daerah,  hal  ini  dipicu  oleh  kondisi  ketimpangan  pembangunanyang semakin  melebar, Daerah  yang  kaya  akan  sumber  daya  alam malah  menjadi  daerah  yang kondisinya  memperihatinkan  mulai  dari  fasilitas  public  seperti  pendidikan  dan kesehatan (Ananda, 2018).
Program Dana Desa telah diatur didalam Undang Undang Desa No.6 Tahun 2014 yang  didalamnya  mengatur  tentang  kucuran  dana  untuk  desa  sebesar  sepuluh  persen Pendanaan  tata  kelola,  pembangunan,  pengembangan  masyarakat  dan  pemberdayaan  masyarakat dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN) dalam  rangka  meningkatkan  daya saing dan keunggulan desa guna membangun Indonesia seutuhnya.
Pada  tahun  2018,  Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan  Penghitungan  Rincian  Dana  Setiap  Desa  yang  mengacu  pada  letak  geografis, jumlah penduduk, dan angka kematian. Tatacara penganggaran dana desa setiap daerah kabupaten/kota dialokasikan secara adil yang mengacu pada jumlah pemberian minimal yang  merata  untuk  semua  desa,  selanjutnya,  alokasi  dasar  dan  alokasi  formula  akan dihitung  untuk  mengetahui  berapa  jumlah  desa  tertinggal  dan  sangat  tertinggal  yang mempunyai jumlah penduduk miskin tertinggi (Keuangan, 2017).
Pembangunan perdesaan merupakan salah satu bentuk pembangunan daerah, dan pembangunan perdesaan Ini merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan bertujuan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  (Permana,  2016) . Hal  serupa dijelaskan dalam penelitian Aziz, tujuan Rencana Penyaluran  Dana Desa  adalah untuk mewujudkan  pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat  di  seluruh  wilayah  di Indonesia yang paling membutuhkan, terutama di pedesaan (Aziz, 2016).
Padahal  sebaran  pengalokasian  anggaan  di  Pulau  Jawa  masih  mendominasi, Dibandingkan  dengan  pulau  lain  di  Indonesia.  Hal  ini  sesuai  dengan  hasil  penelitian Ferezagia  Pulau  Jawa  memiliki  angka  kemiskinan  paling  rendah  (Ferezagia,  2018), namun  ternyata  wilayah  tertentu  di  Pulau  Jawa  masih  memerlukan  perlakuan  khusus untuk meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pedesaan.
Penanganan  Percepatan  pembangunan  tentu  saja  yang  paling  krusial  adalah ditingkat  desa  karena  dari  sinilah  80  persen  lebih  penduduk  Indonesia  berdiam  dan berhasil  menopang  kokohnya  roda  perekonomian  bangsa,  untuk  itu  melalui  Undang Undang  No.6  Tahun  2014  tentang  Desa  Pemerintah  mempunyai  program  pengentasan kemiskinan  dengan  percepatan  pembangunan  desa  dengan  menggulirkan  dana  desa yang disebutkan bahwa per Pada 2015, desa akan menerima 10% dari APBN, meskipun dari  hal  tersebut  desa  mempunyai  konsekuensi  membuat  laporan  pertanggungjawaban yang diatur dalam Peraturan Menteri No.113 Tahun 2014.
Pula dipertegas penjelasan dari permana bahwa peran desa menjadi sangat penting dalam  mensukseskan  program-program  pengentasan  kemiskinan  dan  pembangunan kesejahteraan  masyarakat,  karena  sebagian  masyarakat  miskin  hidup  dan  tinggal  di lingkungan perdesaan (Permana, 2016).
Dana  Desa  sendiri  bertujuan  untuk  menyediakan  dana  bagi  penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pengembangan masyarakat, dan pemberdayaan  masyarakat  yang  anggarannya  bersumber  dari  pendapatan  dan  belanja negara, penerimaan tersebut ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah daerah  /  kota,  dan  melalui  perencanaan  ini  pemerintah  berencana  dan  bertujuan membuat pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi sehingga tidak ada lagi daerah atau desa miskin di Indonesia (Nafidah & Suryaningtyas, 2016).
Melihat  hal  tersebut  penelitian  akan  berfokus  kepada  hal  yang  berkaitan  dengan pelaksanaan pengguliran dana desa apakah memang efektif ataukah kurang bermanfaat terutama  bagi  desa  dan  penduduk  setempat  mengingat  program  ini  sudah  berjalan sekian tahun dan dan sangat menyedot anggaran belanja negara. Sesuai dengan kajian, Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  caranya  implementasi  pengunaan  anggaran dana  desa  dan  apa  saja  kendala  yang  dihadapinya,  sehingga  akan  ditemukan  apakah penggunaan anggaran dana desa itu sudah efektif atau sebaliknya.

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan kualitatif dengan tujuan untuk menganalisis  secara  komprehensif  dan  mendalam  tentang  keefektifan  dana  desa  bagi pembangunan  khususnya  di  desa  Kedungdawa  Kabupaten  Cirebon  dengan  alasan
terdapat 412 desa dan 12 kecamatan di Kabupaten Cirebon sehingga diambil hanya satu desa  agar  lebih  focus  dan  terarah.  Teknik  pengumpulan  data  observasi  partisipan (observasi  partisipan)  dan  wawancara  mendalam.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan dengan  studi  literatur  atau  literatur;  penelitian  lapangan;  wawancara  observasi; dokumentasi.
Teknik uji validitas data yang digunakan adalah triangulasi yaitu (check, recheck, cross  check)  berbagai  data  yang  diperoleh  dari  sumber  yang  berbeda,  waktu  yang berbeda dengan berbagai cara/Teknik.
Teknik  analisis  data  yang  digunakan  teknik  analisis  data  deskriptif  adalah mendeskripsikan  keadaan  sebenarnya  dari  objek  penelitian  sesuai  dengan  keadaan sebenarnya dari objek penelitian.

## Hasil dan Pembahasan
Pemerintah  Indonesia  berniat  membangun  Indonesia  dari  wilayah  terkecil  ini ditandai  dengan pembangunan yang berawal  dari desa, dengan dikeluarkannya undang undang  desa,  pemerintah  memberikan  kucuran  dana  bagi  desa  untuk  pembngunan infrastruktur  dan  pemberdayaan  sehingga  akan  dapat  meningkatkan  daya  beli  dan kesejahteraan masyarakat.
Dana  desa  sendiri  digunakan  untuk  mendanai  pemerintahan,  pelaksanaan pembangunan, pengembangan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan  daya  saing  dan  keunggulan  desa.  Dana  desa  yang  diberikan  pemerintah semula untuk desa ini berkisar satu milyar tiap desa, untuk tahun pertama desa desa di Kabupaten  Cirebon  mendapatkan  dana  yang  berfariatif,  desa  Kedung  Dawa  sendiri  di Tahun pertama mendapatkan anggaran sekitar 350 juta secara bertahap, yang kemudian nantinya dicairkan kembali di tahun kedua akan diberikan kembali dengan jumlah yang berbeda.
Tujuan lain dari pemberian keuangan desa ini adalah sebagai strategi pemerintah untuk  meningkatkan  inovasi  dan  keunggulan  desa,  adapun  di  Desa  Kedungdawa  dana desa  telah  digunakan  untuk  pengembangan  infrastruktur  seperti  pelebaran  jembatan, pengaspalan jalan, pembangunan sarana desa dan sebagainya.
Berdasarkan  wawancara  dengan  beberapa  warga  setempat,  peneliti  mendapatkan informasi  bahwa  Pembangunan  jembatan  ini  dirasa  sangat  membantu  warga  terutama dalam akses perdagangan ekonomi dengan daerah tetangga, sehingga ekonomi semakin menggeliat  karena  kemudahan  akses  transportasi.  Demikian  juga  dengan  jalan-jalan yang telah dibuat ini memudahkan pedagang dari daerah lain untuk melakukan transaksi dagang  atau  bisnis  ke  desa  Kedungdawa  yang  masyarakatnya  mayoritas  mempunyai mata pencaharian berdagang buah.
Peneliti pun berkesempatan mengambil  data dari  informan kunci  dan pendukung dengan  melakukan  wawancara,  dan  mendapatkan  hasil  bahwa  dana  desa  yang digunakan  ini  tidak  terlepas  dari  kerjasama  yang  baik  antara  desa  dengan  masyarakat, hal  ini  didukung  dengan  partisipasi  masyarakat  dengan  mau  memberikan  sumbangsih pemikiran  dan  ikut  serta  dalam  pengawasan  dan  kontroling  penggunaan  dana  desa.
Sehingga  ditahun  pertama  penggunaan  dana  desa  dapat  meningkatkan  pendapatan masyarakat  setempat,  yang  semula  rata-rata  per  kepala  keluarga  sebelumnya berpenghasilan  kurang  dari  lima  ratus  ribu  perminggu,  setelah  dievaluasi  dengan penyaluran  anggaran  desa  yang  berasal  dari  dana  desa  kemudian  dapat  meningkat perminggu pendapatan penduduk meningkat menjadi lebih dari itu. Pembangunan desa merupakan  pembangunan  yang  digadang  pemerintah  agar  desa  mampu  berdikari  dan mandiri  dengan  percepatan-percepatan  pembangunannya.  Pelaksanaan  penggunaan dana desa yang sudah baik dapat ditingkatkan lagi dengan membuat suatu perencanaan pengembangan  untuk  tahun-tahun  berikutnya.  Dilakukan  evaluasi  berkala  agar penggunaan  yang  sudah  efektif  ini  dapat  beriringan  dengan  efisiensi,  kendala  atau hambatan  dapat  diminimalisir  dengan  terus  melibatkan  keikutsertaan  atau  partisipasi masyarakat dengan terus perduli kepada desanya dan melalui dana desa, desa akan lebih berdaya.

## Kesimpulan
Berdasarkan uraian dan hasil penelitian pada bab diatas, dapat disimpulkan bahwa efektifitas  penggunaan  Dana  desa  di  Desa  Jidawa,  Kecamatan  Kedawung,  Kabupaten Cirebon,  Implementasi  penggunaan  dana  desa  sudah  baik  dilihat  dari  indikator  bahwa terdapat  pertumbuhan  ekonomi  di  Desa  Kedung  Dawa  Kecamatan  Kedawung Kabupaten  Cirebon.  Berbicara  keefektifan  penggunaannya  pun  sudah  sangat  efektif dengan  ditunjukkan  oleh  tepat  sasaran  dari  pengalokasian  dana  seperti  melebarkan jembatan dan sebagainya yang berguna untuk membuka akses pemasaran dan distribusi perdagangan  yang  menjadi  tumpuan  mata  pencaharian  desa  setempat  sehingga pembangunannya  pun  meningkat.  Pelaksanaan  penggunaan  dana  desa  pun  dapat diminimalisir  kendala  seperti  pada  awal  hanya  terdapat  kendala  dalam  pembukuan administrasi pencatatan anggaran.

## BIBLIOGRAFI
Ananda,  C.  F.  (2018). Pembangunan  ekonomi  daerah:  dinamika  dan  strategi pembangunan . Malang: Universitas Brawijaya Press
Aziz,  N.  L.  L.  (2016).  Otonomi  desa  dan  efektivitas  dana  desa. Jurnal  Penelitian Politik , 13 (2), 193–211.
Ferezagia,  D.  V.  (2018).  Analisis  Tingkat  Kemiskinan  di  Indonesia. Jurnal  Sosial Humaniora Terapan , 1 (1).
Keuangan, K. (2017). Buku Saku Dana Desa (Dana Desa untuk Kesejahteraan Rakyat).
Kementerian Keuangan Republik Indonesia . Jakarta.
Monalisa,  M.,  Andriyus,  A.,  &  Uyun,  R.  (2018).  Implementasi  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Nomor  56  Tahun  2015  Tentang  Kode  Dan  Data  Wilayah Administrasi  Pemerintahan  (Studi  Di  Kabupaten  Kampar  Dan  Kabupaten  Rokan Hulu). WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi , 4 (2), 509– 522.
Nafidah,  L.  N.,  &  Suryaningtyas,  M.  (2016).  Akuntabilitas  Pengelolaan  Alokasi  Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat. BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam , 3 (1), 214–239.
Permana,  I.  (2016). IMPLEMENTASI  KEBIJAKAN  DALAM  PENGELOLAAN ALOKASI  DANA  DESA  DI  KECAMATAN  WALED  KABUPATEN  CIREBON . Bandung: UNPAS.
Statistik,  B. P.  (2016).  Badan  Pusat  Statistik  Nasional. Available  on  Http://Www.  Bps. Go. Id . Jakarta.