Available At : http://journal.uhamka.ac.id/index.php/jpi

## PENGAWASAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI MADRASAH (STUDI KASUS DI MTS WIHDATUL FIKRI KABUPATEN BANDUNG)
Ace Somantri 1 , Mochamad Fadlani Salam 2
Universitas Muhammadiyah Bandung Email: acesomantri78@gmail.com Hp. 08170246405

## Abstract
Funding and accountability have always been a major problem in financial management of education in Indonesia. The purpose of this research is to know the financial management of education at MTs. Wihdatul Fikri on the aspect of funding sources and accountability of Madrasah. This research was a qualitative research using a case study method. The data collection techniques used in this study were documentation and in-depth interview. The results showed that 1) MTs. Wihdatul Fikri relied on tuition fees on BOS from government (the government fund from 2014 to 2016 was Rp. 207,850,000); 2) from 2014 to 2016 other sources of funds received by MTs. Wihdatul Fikri only came from IP (Indonesian Power) and individuals which was lower than those from government (Rp. 69,200,000); 3)  the  accountability  of MTs. Wihdatul Fikri was low because there was no transparency in the report of madrasah accountability, either related to BOS funds or other funds from IP.

## Keywords: financial management of education, funding sources, accountability

## Abstrak
Sumber dana dan akuntabilitas selalu menjadi masalah utama dalam manajemen pembiayaan di sekolah atau madrasah di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolalaan pembiayaan pendidikan di MTs. Wihdatul Fikri pada aspek penerimaan sumber dana dan laporan pertanggungjawaban madrasah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus (case study). Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah studi  dokumentasi dan wawancara  mendalam (in-depth interview) .  Hasil penelitian menunjukkan bahwa;  1) MTs. Wihdatul Fikri masih menggantungkan biaya pendidikan pada Bantuan Operasional Sekolah  (BOS) dari pemerintah  (bantuan pemerintah tahun 2014 – 2016 mencapai Rp. 207.850.000,-); 2) sejak tahun 2014 hingga 2016 sumber dana lain yang diterima MTs. Wihdatul Fikri hanya berasal dari IP ( Indonesian Power ) dan perorangan dengan jumlah yang lebih kecil daripada bantuan pemerintah (Rp. 69.200.000); 3) akuntabilitas MTs. Wihdatul Fikri tergolong rendah karena tidak ada transparansi dalam laporan pertanggungjawaban madrasah, baik terkait dana BOS atau dana bantuan lain dari IP.
Kata kunci:  pengelolaan,  pembiayaan  pendidikan, sumber dana, akuntabilitas.
Available At : http://journal.uhamka.ac.id/index.php/jpi

## PENDAHULUAN
Pendidikan di Indonesia masih jauh dari kata berkualitas. Hal ini tidak terlepas dari berbagai persoalan yang masih dihadapi oleh pendidikan di Indonesia. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia, yaitu: 1) rendahnya kualitas sarana fisik; 2) rendahnya kualitas guru di indonesia; 3) rendahnya kesejahteraan  guru; 4) rendahnya prestasi siswa; 5) rendahnya kesempatan pemerataan pendidikan; 6) rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan; 7) mahalnya biaya pendidikan bermutu (Partini, 2016). Dari sekian faktor ini, biaya atau dana pendidikan menjadi faktor utama yang menjadi penghambat dalam peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.
Menurut Hasbullah, persoalan dana merupakan persoalan yang paling krusial dalam perbaikan dan pembangunan sistem pendidikan di Indonesia, dan dana juga merupakan salah satu syarat atau unsur yang sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan pendidikan (Hasbullah, 2006).  Proses  penyelenggaran  pendidikan di suatu sekolah atau madrasah  akan berjalan dengan baik apabila ditopang oleh pengelolan keuangan dan pembiayaan yang baik. Komponen keuangan dan pembiayaan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan proses belajar mengajar di sekolah bersama komponen-komponen lain (Mulyono, 2010).
Pengelolaan pembiayaan pendidikan di sekolah meliputi tiga hal, yaitu: 1) financing, menyangkut dari mana sumber pembiayaan diperoleh, 2) budgeting, bagaimana dana pendidikan dialokasikan, dan  3) accountability, bagaimana anggaran yang diperoleh digunakan dan dipertanggungjawabkan (Hasbullah, 2006). Sumber dana bagi lembaga pendidikan sudah diatur dalam PP No 48 Tahun 2008  Tentang Pendanaan Pendidikan Pasal 2 ayat  1, yaitu pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi: a) penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat; b) peserta didik, orang tua atau wali peserta didik; dan c) pihak lain selain yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan. Menurut Dadang Suhardan, dkk., sumber biaya pendidikan antara lain: 1) pemerintah seperti APBN dan APBD; 2) sekolah (iuran siswa); 3) masyarakat (sumbangan); 4) dunia bisnis (perusahaan), dan 5) hibah (Dadang Suhardan, 2012).
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh OECD (the Organisation for Economic Co- operation and Development) terhadap sejumlah kepala sekolah mengenai sumber dana sekolah, baik swasta ataupun negeri, dari 65 negara (termasuk Indonesia) menunjukkan bahwa 85% sumber dana sekolah diperoleh dari anggaran pemerintah, 10% dari orang tua siswa, 2% dari
Available At : http://journal.uhamka.ac.id/index.php/jpi
donatur, dan 2% dari sumber lain (OECD). Dengan kata lain, Indonesia juga termasuk negara yang lembaga-lembaga pendidikannya sangat menggantungkan sumber pembiayaan pendidikan dari anggaran pemerintah. Padahal, pada era Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) saat ini, sekolah atau madrasah diberikan kewenangan untuk mencari dan memanfaatkan berbagai sumber dana dari selain pemerintah karena anggaran pendidikan dari pemerintah masih jauh dari cukup untuk membangun pendidikan yang merata dan berkualitas di seluruh Indonesia.
Selain persoalan sumber dana sekolah, persoalan lain yang dihadapi sekolah dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan adalah akuntabilitas (accountability) . Sistem pembiayaan di sekolah masih tidak transparan. Ini terjadi karena mekanisme akuntabilitas sekolah belum bisa berjalan secara efektif, sehingga terdapat banyak celah bagi terjadinya korupsi anggaran pembiayaan pendidikan  (Wibowo, 2013).  Pada tingkat sekolah, sistem pengawasan pembiayaan dan laporan pertanggungjawaban tidak dilaksanakan secara profesional, tetapi hanya untuk memenuhi tuntutan administrasi sekolah.
Dalam dunia pendidikan Islam sendiri, terdapat beberapa hambatan yang menyebabkan madrasah masih dipandang “sebelah mata” apabila dibandingkan sekolah umum lainnya. Hambatan-hamabatan tersebut antara lain: 1) hambatan manajerial: praktek kepemimpinan di madrasah sering menunjukkan model tradisional, yakni kepemimpinan paternalistik, feodalistik dan karismatik; 2) hambatan SDM: Profesionalisme Pengawas, Kepala Madrasah dan Guru; 3) hambatan ekonomis: pemerintah (Kementerian Agama) memiliki dana pendidikan yang terbatas sementara jumlah madrasah sangat banyak; dan 4) hambatan paradigma Entrepreneurship & pengembangan usaha produktif: pola pikir penyelenggara sekolah/madrasah perlu dirubah dalam mengelola dana pendidikan. Efisiensi yang bertumpu pada cost effectiveness semestinya dapat menjadi prinsip kerja pengelola dana pendidikan (Nurmal, 2012).
Berdasarkan berbagai persoalan pendidikan di atas, peneliti merasa perlu untuk melakukan suatu penelitian terkait tentang pengelolaan pembiayaan pendidikan, khususnya lembaga pendidikan Islam. Madrasah Tsanawiyah Wihdatul Fikri merupakan satu-satunya lembaga pendidikan Islam swasta yang lokasinya terletak di Kamojang, daerah perbatasan Bandung  –  Garut (Bandung Selatan). Sebagai lembaga pendidikan swasta tentunya MTs. Wihdatul Fikri dituntut untuk bisa mengelola pembiayaan pendidikan secara mandiri dan tidak terlalu menggantungkan sumber pembiyaan ke pemerintah. Apalagi, dengan jumlah siswa yang tidak terlalu banyak, yaitu berjumlah 60 siswa pada tahun 2016/2017, tentunya biaya pendidikan dari pemerintah pusat berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak terlalu
Available At : http://journal.uhamka.ac.id/index.php/jpi
besar, yaitu sekitar Rp. 60.000.000,- selama setahun. Dalam hal ini, MTs. Wihdatul Fikri bisa mengadakan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan lain yang bisa menjadi sumber dana tambahan pembiayaan pendidikan. Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sumber dana yang diperoleh MTs. Wihdatul Fikri serta sistem pelaporan yang di terapkan di lembaga tersebut.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah studi kasus tunggal yang fokusnya adalah pada permasalahan sumber dana dan akuntabilitas Madrasah.
Agar data-data yang didapatkan penelitian ini memadai, digunakan beberapa teknik pengumpulan data: Pertama studi dokumenter, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik.  Metode dokumenter dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data yang berasal dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tujuan dan fokus penelitian, yaitu data tentang sumber dana dan laporan kegiatan/keuangan Madrasah.
Kedua wawancara; dalam penelitian ini digunakan wawancara mendalam (indepth interview) kepada key informan yang terlibat langsung dalam proses manajemen pembiayaan MTs. Wihdatul Fikri, yaitu Kepala Madrasah dan Bendahara. Wawancara dikembangkan dengan sifat terbuka dan terstruktur. Hal ini akan memungkinkan peneliti untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang hal-hal yang akan diteliti, juga menciptakan suasana yang nyaman, santai sekaligus dapat menyesuaikan pertanyaan dengan konteks aktual saat wawancara berlangsung, bahkan dapat menghasilkan berbagai pertanyaan yang lebih kompleks, namun tetap fleksibel tergantung pada perkembangan dan situasi wawancara.
Dalam penelitian ini,  sumber data dikelompokkan menjadi  dua bentuk data: Pertama data primer, yaitu data utama yang akan diolah dan dianalisa yang bersumber dari dokumentasi pembiayaan madrasah seperti RAKM, laporan pertanggungjawaban, dan buku rekening Madrasah. Kedua data sekunder, yaitu data pelengkap yang masih ada hubungan dan kaitan dengan penelitian yang dimaksud. Data sekunder berupa  hasil wawancara dari pihak yang terkait secara langsung dengan permasalahan penelitian sebagai penguat dari data primer.
Available At : http://journal.uhamka.ac.id/index.php/jpi

## HASIL PENELITIAN

## Kondisi Real Objek Penelitian
Mts. Wihdatul Fikri merupakan lembaga pendidikan Islam swasta yang berlokasi di Sirna Jaya Kamojang Desa Laksana Kec. Ibun Kab. Bandung. Sejak awal berdiri pada tahun 2009, Mts. Wihdatul Fikri tidak pernah memiliki donatur tetap terkait dengan pengembangan Madrasah. Saat ini, Mts. Wihdatul Fikri memiliki satu bangunan Madrasah yang terdiri dari tiga lokal/kelas, satu kantor Madrasah, satu perpustakaan, dan tiga MCK. Bangunan tersebut seluas 200 m 2 yang berdiri di atas sebidang tanah seluas 2042 m 2 . Baik tanah ataupun bangunan Madrasah diperoleh melalui hasil swadaya masyarakat, sumbangan para guru, bantuan dari pemerintah daerah, dan dana hibah dari perusahaan di sekitar Madrasah.
Di daerah Kamojang sendiri, terdapat dua perusahaan BUMN, yaitu Pertamina dan IP (Indonesian Power). Kedua perusahaan tersebut memiliki program peduli pendidikan berupa bantuan biaya atau sarana pendidikan terhadap sejumlah lembaga pendidikan sekitar. Pada situs resmi Pertamina, yaitu www.pertamina.com, disebutkan bahwa melalui program “Pertamina Peduli Pendidikan” CSR Pertamina melakukan program pemberdayaan dan sinergis untuk kemajuan pendidikan masyakat serta kontribusi peningkatan akses pendidikan di unit-unit operasi Pertamina.  Sedangkan  IP (Indonesian Power)  menunjukkan kepedulian terhadap pendidikan sekitar melalui Surat Edaran Direksi (SE) dengan nomor 7.E/012/IP/2014 perihal Pemberian Bantuan Sosial Perusahaan. SE tersebut merupakan turunan atau aplikasi dari SK Inpower Care yang bertujuan untuk prosedur pemberian bantuan, baik berupa bantuan uang, barang maupun jasa peminjaman fasilitas perusahaan. SE tersebut juga merupakan perwujudan dari tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.
Sejauh ini, Mts. Wihdatul Fikri sudah melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan bantuan sumber dana dari kedua perusahaan tersebut. Namun demikian, bantuan yang diberikan kedua perusahaan tersebut masih jauh dari kata cukup untuk operasional kegiatan Madrasah dalam meningkatkan kualitas pendiidikan Madrasah.

## Sumber Dana
Sebagai lembaga pendidikan Islam swasta, Mts. Wihdatul Fikri masih menggantungkan sumber dana dari pemerintah. Sejak tahun 2014 hingga tahun 2016, sumber dana dari yang diperoleh dari selain pemerintah lebih kecil dari dana BOS. Di bawah ini merupakan jumlah sumber dana yang diperoleh Mts. Wihdatul Fikri dari tahun 2014 hingga tahun 2016.
Available At : http://journal.uhamka.ac.id/index.php/jpi
Tabel 1. Sumber dana Mts. Wihdatul Fikri tahun 2014 s.d 2016
No.  Tahun Sumber dana Pemerintah Pertamina Indonesian Power (IP) Lain-lain 1  2014 Rp. 39.390.000,- - Rp. 36.100.000,-  Rp. 3.000.000,- 2  2015 Rp. 51.960.000,- - Rp. 23.100.000,- - 3  2016 Rp. 116.500.000,- - Rp. 7.000.000,- -

## Sumber: Laporan Keuangan Madrasah dan Buku Rekening Madrasah
Sumber dana yang dari pemerintah terdiri dari BOS yang diterima secara rutin oleh madrasah setiap periode tertentu serta bantuan lain yang sifatnya tidak tetap. Pada tahun 2014, ada tiga macam BOS yang diterima oleh Madrasah, yaitu BOS pusat, BOS propinsi, dan BOS kabupaten. Masing-masing BOS tersebut berbeda periode dalam penyaluran dananya. Jika BOS pusat disalurkan setiap tiga bulan, BOS propinsi setiap semester dan BOS kabupaten disalurkan setiap akhir tahun. Pada tahun 2015 dan 2016, bantuan BOS hanya ada dua macam, yaitu BOS pusat dan BOS kabupaten. Bantuan lain dari pemerintah selain BOS adalah berupa bantuan dana untuk kelengkapan sarana prasarana, yaitu untuk pembelian perangkat elektronik sebagai sarana pendukung pembelajaran berupa laptop dan infokus pada tahun 2016.

## Tabel 2. Rincian dana bantuan pemerintah
No.  Tahun Bantuan pemerintah Total BOS Pusat BOS Prov. BOS Kab. Lain-lain 1 2014 29.820.000,- 5.610.000,- 3.960.000,- - 39.390.000,- 2 2015 48.000.000,- - 3.960.000,- - 51.960.000,- 3 2016 60.000.000,- - 4.500.000,- 52.000.000,- 116.500.000,- Total 207.850.000,-
Sumber: Laporan Keuangan Madrasah 2014 s.d. 2016
Sedangkan sumber dana lain (non-pemerintah) yang diperoleh oleh Madrasah hanya berasal dari Indonesian Power (IP) dan swadaya masyarakat. Pertamina sebagai salah satu perusahaan yang lokasinya berdekatan dengan Madrasah tidak pernah memberikan bantuan berupa dana pendidikan, melainkan hanya berupa sarana prasarana, seperti bangku, lemari, meja, dll. Madrasah hanya memperoleh bantuan dana dari Indonesian Power (IP) dan swadaya masyarakat. Namun demikian, berbanding terbalik dengan bantuan dari pemerintah, bantuan dari Indonesian Power (IP) dari tahun 2014 hingga tahun 2016 semakin berkurang. Besaran bantuan yang disalurkan ke pihak Madrasah tergantung proposal acara atau kegiatan pendidikan yang diajukan ke pihak Indonesian Power (IP). Dengan kata lain, jumlah dana yang diterima
Available At : http://journal.uhamka.ac.id/index.php/jpi
oleh pihak Madrasah bertahap dan tidak sama setiap tahunnya bergantung pada program kegiatan Madrasah.
Tabel 3. Rincian dana dari non-pemerintah dan kegiatan madrasah
No.  Tahun Bantuan non-Pemerintah Kegiatan Jumlah Sumber 1 2014 500.000,- I P - Transportasi PORSENI (April) 2 28.500.000,- I P - Pembuatan MCK Madrasah (Juli) 3 3.000.000,- Masyarakat - Pembelian kaos olah raga siswa (Juli) 4 5.680.000,- I P - tidak dijelaskan 5 1.420.000,- I P - Pembuatan papan nama (Desember) 6 2015 3.900.000,- I P - Transportasi PORSENI (Maret) 7 7.500.000,- I P - tidak dijelaskan 8 11.700.000,- I P - Pembelian meja dan kursi (Agustus) 9 2016 3.000.000,- I P - Penyelenggaraan UN (Februari) 10 4.000.000,- I P - Transportasi PORSENI (April) Total 69.200.000,-
Sumber: Buku Rekening Madrasah dan Wawancara Kepala Madrasah

## Sistem Laporan Madrasah
Pihak penyelenggara pendidikan MTs. Wihdatul Fikri, dalam hal ini kepala Madrasah, tidak pernah menyusun laporan pertanggungjawaban yang berisi tentang laporan kegiatan dan laporan keuangan, baik tahunan atau bahkan untuk satu periode masa jabatan secara utuh, untuk dipertanggungjawabkan di depan para penyelenggara pendidikan lainnya. Bentuk laporan yang disusun oleh kepala Madrasah hanya berupa laporan kegiatan sederhana yang berisi tentang penggunaan dana BOS, bukan berupa laporan pertanggungjawaban yang berisi tentang implementasi program Madrasah yang direncanakan pada awal tahun.
Laporan  yang disusun oleh kepala Madrasah hanya untuk melaksanakan aturan pemerintah tentang laporan penggunaan dana BOS. Laporan ini tidak langung disetorkan ke pemerintah tanpa ada keterbukaan atau transparansi terhadap pengelola Madrasah lainnya. Karena dana BOS pusat disalurkan tiap triwulan (empat kali dalam setahun) maka laporannya disusun pada bulan selanjutnya. Laporan BOS pertama (Januari - Maret) disusun pada bulan April, Laporan BOS kedua (April - Juni) disusun pada bulan Juli, Laporan BOS ketiga (Juli - September) disusun pada bulan Oktober, dan Laporan BOS keempat (Okober -  Desember) disusun pada bulan Januari. Sedangkan untuk BOS kabupaten dan BOS provinsi (terakhir tahun 2014), laporannya disusun sekali yaitu pada akhir tahun.
Available At : http://journal.uhamka.ac.id/index.php/jpi
Dana lain yang dimiliki oleh Madrasah, seperti dana yang berasal dari Indonesian Power, tidak pernah tercatat dalam suatu bentuk laporan. Hal ini disebabkan oleh pihak Indonesian Power yang tidak meminta laporan kegiatan dan pembiayaan terkait dana yang disalurkan ke pihak Madrasah. Dalam hal ini, pihak Indonesian Power hanya meminta surat “Ucapan Terima Kasih” sebagai bukti pemberian dana bantuan tersebut. Dari pihak Madrasah sendiri tidak memiliki peraturan atau inisiatif untuk membuat laporan penggunaan dana hibah sebagai bentuk akuntabilitas Madrasah.
Buruknya sistem laporan keuangan disebabkan oleh strukur kelembagaan yang tidak baik. Sebagai lembaga pendidikan swasta yang berada di bawah naungan Yayasan, terdapat beberapa jabatan pengelola Madrasah yang juga menjabat sebagai pengelola Yayasan. Dengan adanya overlap jabatan seperti ini, timbul anggapan bahwa laporan pertanggung jawaban pihak Madrasah kepada pihak Yayasan tidak diperlukan kembali karena  pengelolanya sama.
Sistem pengawasan pembiayaan yang seharusnya dilakukan oleh para stakeholders, baik itu pihak Yayasan ataupun Komite Madrasah, tidak bisa terealisasi dengan baik, sehingga tidak ada transparansi dalam pengelolaan keuagan Madrasah.

## PEMBAHASAN

## Sumber Dana Madrasah
Penelitian pengenai dana bantuan untuk pendidikan juga dilakukan oleh Colleen Fahy dalam jurnal internasional yang berjudul Education Funding in Massachusetts: The Effects of Aid Modifications on Vertical and Horizontal Equity. Kajian ini memberikan pandangan mendalam mengenai dana bantuan untuk sekolah yang digunakan untuk tahun 2004 hingga 2009. Dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan untuk mengukur dampak dari modifikasi bantuan pada ekuitas vertikal dan horisontal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik kabupaten seperti kekayaan masyarakat dan sistem sekolah daerah dapat meningkatkan besarnya bantuan yang diberikan. Bantuan dana sekolah tersebut juga memberikan dampak bagi siswa sekolah dasar yang masih belum memiliki kemampuan yang baik dalam mata pelajaran. Sekolah meningkatkan kompetensi siswa dari dana bantuan sekolah (Fahy, 2011).
Jika dibandingkan antara penelitian yang dilakukan oleh Colleen  Fahy  dengan penelitian yang dilakukan di MTs.  Wihdatul Fikri memiliki persamaan dan perbedaan. Keduanya sama-sama membahas mengenai dana sekolah yang berupa dana bantuan dari pihak luar. Hanya saja dana bantuan yang dibahas oleh Colleen  Fahy adalah dana bantuan yang berasal dari masyarakat. Sedangkan penelitian yang dilakukan di MTs. Wihadatul Fikri adalah
Available At : http://journal.uhamka.ac.id/index.php/jpi
dana bantuan yang diterima dari pemerintah dan non pemerintah (perusahaan dan masyarakat sekitar).
Berkaitan dengan bantuan dana dari non pemerintah, MTs. Wihdatul Fikri bisa memanfaatkan keberadaan dua perusahaan BUMN di daerah Kamojang. Dalam sebuah Artikel yang ditulis oleh Ahmad Juhaidi yang berjudul Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Madrasah, Madrasah berpeluang untuk mendapatkan dana CSR, dengan memperhatikan beberapa hal di antaranya; 1) lokasi madrasah terkena dampak langsung dari perusahaan, 2) melibatkan diri dalam program CSR dan 3) adanya akuntabilitas/jaminan transparansi pengelolaan keuangan. Artikel tersebut menunjukkan bahwa terdapat dua hal yang idealnya menjadi fokus perhatian dalam mendapatkan bantuan dana dari program CSR perusahaan untuk madrasah adalah, yaitu: Pertama, metode  penetapan alokasi dan distribusi dana CSR pada sebuah madrasah berdasarkan jumlah siswa yang berasal dari desa terdampak. Metode ini dapat mendorong kompetisi antar sekolah/madrasah untuk meningkatkan jumlah siswa dari desa terdampak dengan meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah/madrasah tersebut. Model ini memprioritaskan siswa-siswa desa dari desa terdampak yang selama ini tidak menjadi dasar dalam penetapan distribusi dan alokasi program CSR.  Distribusi dan alokasi pada sebuah madrasah idealnya didasarkan pada jumlah siswa dari desa terdampak yang terdaftar madrasah tersebut. Semakin banyak siswa dari desa terdampak, semakin besar pula dana CSR dari perusahaan.
Kedua, keterlibatan pihak Madrasah dalam perencanaan program CSR pendidikan yang idealnya dilakukan sepenuhnya oleh pihak madrasah. Dengan demikian, kebutuhan riil siswa akan dapat terakomodasi. Perspektif manajemen berbasis madrasah memberikan otonomi yang sangat luas bagi madrasah dalam proses perencanaan di madrasahnya. Bagaimana pun madrasah lebih memahami persoalan apa saja yang menghambat proses belajar di lembaga mereka. Pada umumnya, keterlibatan madrasah dalam proses perencanaan program CSR sangat sedikit (Junaidi, 2012).

## Pengawasan dan Akuntabilitas Madrasah
Selain sumber pendanaan, hal lain yang menjadi perhatian terkait manajaemen dan kualiatas pendidikan di sekolah adalah akuntabilitas sekolah. Menurut Husaini Usman, akuntabilitas pendidikan di suatu sekolah dapat meningkatkan mutunya. Melalui akuntabilitas pendidikan, masyarakat, pemerintah, dan stakeholders memperoleh kepuasan; karena dengan melaksanakan akuntabilitas pendidikan sekolah telah memberikan transparansi terkait apa saja
Available At : http://journal.uhamka.ac.id/index.php/jpi
yang akan dilakukan, telah dilakukan, maupun segala hal yang berkaitan dengan kegiatan dan keuangan sekolah (Usman, 2013).
Ma and Hou yang dikutip oleh Ahmad Junaidi menyebutkan bahwa Dalam perspektif baru, akuntabilitas membawa dua konotasi: answerability dan enforcement . Answerability adalah kewajiban dari pengelola untuk menginformasikan publik dan menjelaskan atau menjustifikasi apa rencana yang sedang dikerjakan atau yang telah dikerjakan. Answerability memiliki dua elemen yaitu informasi dan justifikasi. Tanpa informasi yang terbuka  atau transparan  dalam kegiatannya, organisasi atau pemerintah sangat sulit untuk akuntabel. Enforcement merupakan kemampuan organisasi untuk memberikan sanksi terhadap yang lalai dalam melakukan tugas dan memberikan penghargaan kepada mereka yang telah bekerja dengan baik  (Junaidi, 2012). Akuntabilitas menjadi faktor pendorong kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan. Di MTs. Wihadatul Fikri, akuntabilitas Madrasah masih belum nampak dengan tidak ditemukannya transparansi pada laporan keuangan, baik keuangan yang berasal dari bantuan pemerintah ataupun non pemerintah.
Penelitian yang dilakukan Tilaar dan Nugroho di sejumlah lembaga pendidikan di Jembrana Bali menunjukkan bahwa di SMPN IV Mendoyo, Jembrana mampu menunjukkan tata kelola yang baik (good governance) dengan meningkatkan akuntabilitas manajemen sekolah melalui pengembangan transparansi. Temuan di sekolah tersebut memperlihatkan bahwa transparansi dilaksanakan dengan maksimal, dengan cara memasang papan pengumuman di sebelah Kantor Kepala Sekolah tentang penatalaksanaan keuangan sekolah (Nugroho, 2016).
Adapun mengenai pengawasan ( Controling ), Matin menjelaskah bahwa pengawasan adalah suatu kegiatan melihat, meperhatikan, memonitor, memeriksa, menilai dan melaporkan pelaksaan suatu program kerja yang telah direncanakan dengan tujuan agar kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang tertuang dalam perencanaan. Pengawasan penggunaan anggaran pendidikan terdiri dari kegiatan memonitor, memeriksa, menilai, dan melaporkan merupakan kegiatan yang sistemik dan sitematik. Sistemik dikarenakan kegiatan pengawasan penggunaan anggaran pendidikan tidak boleh dilakukan dengan memilih atau memilah salah satu atau beberpa kegiatan saja dari kegiatan itu akan tetapi harus mencakup semua kegiatan pengawasan tersebut. Sistematis berati bahwa kegiatan pengawasan penggunaan anggaran pendidikan harus dilakukan secara berurutan, dimulai dari kegiatan memonitor, memeriksa dan menilai, sampai kepada kegiatan memberikan laporan penggunaan anggaran kepada pihak terkait guna menyiapkan pembuatan kebijakan lebih lanjut (Susiana, 2016).
Available At : http://journal.uhamka.ac.id/index.php/jpi
Menurut  Sagala,  pengawasan yang dilakukan adalah kegiatan penilaian apakah manajemen keuangan  pada  sekolah sudah berjalan dengan baik atau belum. Pelaksanaan pengawasan dilakukan dalam upaya melakukan perbaikan di masa yang akan datang (Sagala, 2011).
Kemudian  Fattah  menjelaskan bahwa, proses pengawasan terdiri dari tiga kegiatan pokok, yaitu: (1) memantau ( monitoring ); (2) menilai; dan (3) melaporkan hasil-hasil temuan, kegiatan atau monitoring dilakukan terhadap kinerja aktual ( actual performance ), baik dalam proses maupun hasilnya. Dalam proses pengawasan terdapat unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam proses pengawasan yaitu (Fattah, 2009):
1. Unsur proses, yaitu usaha yang bersifat kontinu terhadap suatu tindakan yang dimiliki dari pelaksanaan suatu rencana sampai dengan hasil akhir yang diharapkan;
2. Unsur adanya objek pengawasan, yaitu sesuatu yang menjadi sasaran pengawasan, baik penerimaan maupun pengeluaran;
3. Ukuran atau standarisasi dari pengawasan
4. Teknik-teknik pengawasan

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen pembiayaan Madrasah di MTs. Wihdatul Fikri masih kurang baik. Hal ini ditunjukkan dari: Pertama, MTs. Wihdatul Fikri mengalami kesulitan dalam memperoleh sumber dana pendidikan. Dalam hal ini, MTs. Wihdatul Fikri mendapatkan sebagian besar dana pendidikan hanya dari pemerintah, yaitu melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS). MTs. Wihdatul Fikri belum bisa memanfaatkan keberadaan dua peruasahaan BUMN, yaitu Pertamina dan Indonesian Power, dalam memperoleh bantuan dana tambahan.
Kedua, sistem laporan pertanggungjawaban yang diterapkan di MTs. Wihdatul Fikri tidak menunjukkan akuntabilitas Madrasah. Tidak ada transparansi dalam laporan pertanggungjawaban yang disusun oleh Kepala Madrasah.  Laporan tersebut hanya berupa laporan penggunaan dana BOS yang disetorkan kepada pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan kegiatan Madrasah yang dirancang dalam rencana Madrasah pada awal tahun serta penggunaan dana dari non pemerintah tidak disusun dalam suatu laporan pertanggungjawaban.
Available At : http://journal.uhamka.ac.id/index.php/jpi

## DAFTAR PUSTAKA
Fahy, Colleen. 2011. Education Funding in Massachusetts: The Effects of Aid Modifications on Vertical and Horizontal Equity. Journal of Education Finance Vol. 36, No. 3. University of Illinois Press. pp. 217-243. Diunduh dari Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23018094
Fattah, Nanang. 2009. “ Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan ”,  Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Hasbullah. 2006. Otonomi Pendidikan; Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
Junaidi, Ahmad. 2012. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Madrasah. Jurnal Pendidikan Islam. Vol. XVII No. 3. UIN SGD. pp. 449 –  462. Diunduh dari http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jpi/article/view/529
Mulyono. 2010. Konsep Pembiayaan Pendidikan. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media Group.
Nurmal, Ifnaldi. Problematika Pendidikan Islam di Indonesia. sebuah artikel online yang ditulis pada tanggal 11 Desember 2012 dan diakses pada tanggal 3 Mei 2017 dari http://ifnaldi.staincurup.ac.id/?p=5
OECD. 2012. Public and Private Schools: How  Management and Funding Relate to their Socio-economic Profile . OECD-Publishing.
Sagala, Syaiful. 2011. “ Manajemen Strategik Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan ”, Bandung: Alfabeta.
Suhardan, Dadang, dkk. 2012. Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan, Bandung: Alfabeta.
Susiana, Pola Pengelolaan Pembiayaan Madrasah Ibtidaiyah Swasta (Studi Kasus Di MIS Al- Jihad Sunggal Kabupaten Deli Serdang)”, Jurnal Manajemen  Pendidikan Indonesia , No.1, 8, (April 2016).
Tilaar & Nugroho, Riant. 2016. Kebijakan Pendidikan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Tri Pratini, Terpuruknya Kualitas Pendidikan di Indonesia, sebuah artikel online yang ditulis pada tanggal 22 Maret 2016 dan diakses pada tanggal 5 Januari 2016 dari http://www.kompasiana.com/tripratini3/terpuruknya-kualitas-pendidikan-di-indonesia
Usman, Husaini. 2013. Manajemen, Teori, Praktek dan Riset Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara.
Wibowo, Agus. 2013. Akuntabilitas Pendidikan; Upaya Meningkatkan Mutu dan Citra Sekolah.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.