ISSN Print   : 2721-5318
ISSN Online: 2721 - 8759 Editorial Office : Faculty of Law, Jambi University, Jalan Lintas Sumatera, Jambi 36122, Indonesia.
zaaken@unja.ac.id
http://online-journal.unja.ac.id/zaaken
Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Usaha Dalam Konsep Business To Customer Melalui Transaksi Elektronik
Efraim Batubara efraimbara9@gmail.com
Umar Hasan umarhasan@unja.ac.id
Windarto windarto@unja.ac.id

## Fakultas Hukum Universitas Jambi

## Abstract
This  research  aims  to  find  out  how  the  responsibility  of  business  actors  towards  consumers  is regulated  in  the  event  of  a  dispute  and  to  find  out  and  analyze  the  conflicts  contained  in  the regulations  regarding  dispute  resolution  between  consumers  and  business  actors  at  the Consumer  Dispute  Resolution  Agency.  The  method  used  in  this  thesis  is  normative  juridical research with a conceptual approach, laws and interpretation according to language using legal materials in the form of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The results of this  research  are: 1)  Whereas  from  a  juridical  perspective,  the  legal  responsibility  of  business actors  towards  consumers  in  the  event  of  a  dispute  has  indeed  been  regulated  in  statutory regulations, so that this can be used as a basis if you want to resolve a dispute. 2) That there is a conflict  that  occurs  in  the  regulations  regarding  dispute  resolution  between  consumers  and business actors. In Article 54 of the Law, it is stated that the decision is final and binding from the Consumer Dispute Resolution Agency, which actually conflicts with the provisions in Article 56 which states that parties can make objections to the decision. The objection in question is to make an appeal to the District Court and cassation to the Supreme Court. So if this is maintained it will cause consumer protection efforts to be less than optimal.
Keywords : Legal Responsibility; Business Actors; Business To Customer
Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagamana pengaturan tentang pertanggungjawaban  pelaku  usaha  terhadap  konsumen  jika  terjadi  sengketa  serta  untuk mengetahui dan menganalisis konflik yang terdapat dalam peraturan mengenai penyelesaian sengketa  antara  konsumen  dan  pelaku  usaha  di  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen. Metode  yang  digunakan  dalam  skripsi  ini  adalah  penelitian  yuridis  normatif  dengan pendekatan konsep, undang-undang, serta penafsiran menurut bahasa dengan menggunakan bahan hukum berupa Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adapun  hasil  dari  penelitian  ini  adalah  yakni  :  1)  Bahwa  dari  segi  yuridis, pertanggungjawaban  hukum  pelaku  usaha  terhadap  konsumen  bilamana  terdapat  sengketa memang  telah  diatur  di  dalam  peraturan  perundang-undangan,  sehingga  hal  ini  dapat
dijadikan sebagai dasar jika ingin menyelesaikan suatu sengketa. 2) Bahwa terdapat konflik yang terjadi pada pengaturan mengenai penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Pada pasal 54 Undang-undang tersebut dikatakan putusan bersifat final dan mengikat dari  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  justru  berbenturan  dengan  ketentuan  pada Pasal 56 yang  berisikan bahwa antar pihak dapat melakukan upaya keberatan atas putusan tersebut.  Adapun  keberatan  yang  dimaksud  adalah  dengan  melakukan  upaya  banding  pada Pengadian  Negeri  dan  Kasasi  pada  Mahkamah  Agung.  Sehingga  jika  hal  ini  dipertahankan maka akan menyebabkan upaya perlindungan konsumen menjadi tidak optimal. Kata Kunci : Pertanggungjawaban Hukum; Pelaku Usaha; Business To Customer

## A. Pendahuluan
Sektor  bisnis  telah  melihat  inovasi  sebagai  hasil  dari  kemajuan  teknologi  ini,  yang memberikan fleksibilitas penerapan yang lebih besar pada semua aktivitas perusahaan. Salah satu  contoh  bagaimana  sektor  bisnis  telah  menggunakan  teknologi  dan  internet  sebagai saluran  transaksi  untuk  membangun  dan  memperluas  nilai  perusahaan  adalah pengembangan  perusahaan  melalui  perdagangan  daring  atau  yang  biasa  disebut  sebagai Electronic  Commerce  (E-Commerce). 1 “Transaksi  perdagangan  saat  ini,  yang  biasa  dikenal dengan perdagangan elektronik atau transaksi elektronik modern (perdangangan jarak jauh melalui internet), telah berkembang dari aktivitas yang  dulunya hanya terbatas pada teknik tradisional di mana pelaku bisnis dan pembeli bertemu secara langsung secara fisik”.
Perdagangan  antara  pelaku  usaha  dengan  konsumen (business  to  consumer) dan perdagangan  antara  pelaku  usaha  dengan  pelaku  usaha  lainnya (business  to  business) merupakan salah satu bentuk dari adanya e-commerce .  Sistem komunikasi internet bisnis ke bisnis ialah sistem yang menghubungkan individu-individu di dunia bisnis yang terlibat dalam kegiatan  yang  bertujuan  menjalankan  bisnis  dengan  profesional  bisnis  lainnya.  Sedangkan “ business  to  customer (B2C)  adalah  kegiatan  perdangangan  melalui  koneksi  internet  dan terkomputerisasi  dalam  penyediaan  barang  atau  jasa  secara  langsung  kepada  konsumen”. Praktik  penjual  yang  menjual  barang  atau  jasa  kepada  pelanggan  melalui  internet  dikenal sebagai  “ business  to  customer ”.  Adapun  ciri-cirinya  yaitu  dapat  diakses  oleh  masyarakat umum,  dimana  informasi  dibagikan  secara  luas,  menawarkan  layanan  umum  yang memungkinkan  sejumlah  besar  individu  untuk  menggunakan  mekanisme  tersebut,  dan menyediakan layanan sebagai respons terhadap permintaan pelanggan.
Setiap transaksi yang terjadi berdasarkan konsep Business to Customer tidak memerlukan
1 Aprilia  Pitri,  Umar  Hasan,  Ageng  Triganda  “Perlindungan  Hak  Reseller  Online  Shop  Terkait Perbuatan  Melawan  Hukum  Dengan  Cara  Pembatalan  Sepihak  Yang  Dilakukan  Oleh  Konsumen”, Jurnal Zaaken: Journal of Civil and Bussiness Law, Volume 3, No. 2, 2022, hlm. 268
perantara. Jadi, konsep ini hanya mengenal pihak pelaku usaha dan pihak konsumen.  “Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum  yang  didirikan  dan  berkedudukan  atau  melakukan  kegiatan  dalam  wilayah  hukum Negara  Republik  Indonesia,  baik  sendiri  maupun  bersama-sama  melalui  suatu  perjanjian untuk menyelenggarakan kegiatan usaha di berbagai sektor ekonomi adalah defenisi pelaku usaha sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang  Perlindungan  Konsumen.  Selanjutnya,  setiap  orang  pemakai  barang  dan/atau  jasa yang  tersedia  dalam  masyarakat,  baik  bagi  kepentingan  diri  sendiri,  keluarga,  orang  lain, maupun  makhluk  hidup  lain  dan  tidak  diperdagangkan  disebut  sebagai  konsumen  sesuai dengan  yang  dimaksudkan  dalam  Pasal  1  Ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Agar konsumen terlindungi dari masalah maka mekanisme perdagangan  diharapkan  dapat  memberikan  perlindungan  hukum  yang  dapat  mencegah seseorang terlibat permasalahan dalam jual beli. 2
Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  merupakan sumber Protection law bagi konsumen terhadap model Business to Customer (B2C) Indonesia. Ungkapan  “Perlindungan  konsumen  adalah  segala  upaya  menjamin  kepastian  hukum  untuk memberikan perlindungan kepada konsumen” muncul dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Pembeli/konsumen dilindungi secara hukum saat melakukan transaksi komersial produk atau jasa berdasarkan aturan tersebut di atas.  Mengenai  BAB  III,  Undang-undang  tersebut  mengatur  jelas  tentang  hak  dan  tanggung jawab  masing-masing  pihak,  yang  harus  dipenuhi  oleh  para  pihak  tersebut  dengan  sebaik- baiknya.  Selanjutnya,  apabila  terjadi  perbedaan  pendapat  antara  pelaku  usaha  dengan pelanggan, maka BAB X yang mengatur tentang Penyelesaian Sengketa, mengatur mengenai proses penyelesaian sengketa. Pasal 45 ayat (1) UUPK menjelaskan bahwa lembaga peradilan umum  berwenang  menyelesaikan  sengketa  melalui  pengadilan,  sedangkan  institusi  yang bertanggung  jawab  menyelesaikan  permasalahan  pada  pembeli/konsumen  yaitu  melalui Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK)  yang  berwenang  menyelesaikan permasalahan  di  luar  lembaga  peradilan.  Selanjutnya  pada  pasal  45  Ayat  (2)  UUPK, penanganan  perselisihan  pembeli/konsumen  dapat  dilaksanakan  di  luar  pengadilan  (sering disebuat sebagai mediasi) atau melalui sistem peradilan, tergantung pada keputusan sukarela
2 Aditya Murdani “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jual Beli Online Ditinjau Dari Undang- Undang No. 8 Tahun 1999”, Jurnal Seminar Nasional Hukum dan Pancasila , Volume 1, 2014, hlm. 10
para pihak.
Pasal  54  UUPK  ayat  (3)  cukup  jelas  mengemukakan  dimana  keputusan  BPSK  adalah berisfat inkracht (final)  dan  mempunyai  kekuatan hukum  tetap.  Penjelasan Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  mengartikan  “final  dan  mengikat” artinya  tidak  ada  proses  banding  atau  kasasi  dalam  lembaga  penyelesaian  perselisihan konsumen.  Sebaliknya,  pada  Pasal 56 ayat  (2) disebutkan para  pihak  mempunyai  waktu  14 hari sejak tanggal pemberitahuan putusan BPSK untuk dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri.
Terdapat  inkonsistensi  sejumlah  pasal  UU  Perlindungan  Konsumen  berdasarkan justifikasi  yang  diberikan.  Secara  khusus  disebutkan  putusan  Badan  Penyelesaian  Sengketa Konsumen  bersifat  mengikat  dan  dapat  dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  54. Sebaliknya,  Pasal  56  UU  ini  memberikan  opsi  kepada  pihak-pihak  untuk  mengajukan keberatan ke pengadilan Negeri. Hal ini jelas menimbulkan ambiguitas dalam undang-undang. Masyarakat,  khususnya  konsumen  yang  melakukan  transaksi  komersial  dengan  pelaku korporasi,  tentu  akan  dirugikan  dengan  adanya  aturan  hukum  yang  saling  bertentangan terkait  penyelesaian  perselisihan,  yang  bisa  mengakibatkan  dampak  hukum.  Seperti  contoh pada  Putusan  Pengadilan  Negeri  Bukittinggi  Nomor  24/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN.Bkt  yang membatalkan  putusan  Badan  Penyelesaian  Sengketa        Konsumen  (BPSK)  Bukittinggi  atas upaya hukum keberatan oleh pemohon yang merupakan pelaku usaha. Di samping itu, dalam sistem  hukum  yang  berlaku  pada  masa  ini  istilah  "keberatan"  tidak  dikenal  sehingga  akan menyebabkan adanya kebingungan dan pandangan berbeda. Keberatan tersebut tidak dapat disamakan  dengan  tuntutan  hukum  yang  baru  atau  usaha  perlawanan,  terlebih  juga  istilah keberatan jarang dipakai dalam hukum acara yang berlaku. Jika dikaitkan dengan ketentuan bahwa  pengadilan  negeri  yang  menerima  keberatan  harus  mengeluarkan  keputusan  dalam jangka waktu maksimal 21 hari, maka tidak mungkin istilah keberatan dianalogikan sebagai upaya gugatan baru ataupun upaya perlawanan. Karena tindakan atau gugatan hukum baru memerlukan waktu yang panjang dan sangat formal. 3 Oleh karena itu, kita dapat memahami perlawanan  para  pihak  terhadap  putusan  BPSK  yang  mereka  ajukan  ke  pengadilan  negeri sebagai  cara  untuk  mengajukan  banding.  Hal  ini  memperjelas  perselisihan  dalam  Undang- Undang Perlindungan Konsumen
3 Susanti  Adi  Nugroho, Proses  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen, Kencana  Prenada  Media,  Jakarta, 2011, hlm. 261

## B. Pembahasan
1. Pengaturan  Penjualan  Dengan  Sistem Business  To  Customer di  Dalam  Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.
Di  Indonesia,  terdapat  sistem  hukum  yang  kuat  yang  mengatur  setiap  tindakan  dan perilaku  sosial.  Hal  yang  sama  juga  berlaku  dalam  urusan  bisnis  yang  dilakukan  setiap masyarakat.  Pengaturan  transaksi  usaha  antara  pelaku  usaha  dan  konsumen  akan memastikan keseimbangan hak dan kewajiban di antara mereka. Oleh karena itu, diharapkan bahwa  dengan  mencapai  keseimbangan  antara  konsumen  dan  pelaku  usaha,  keadaan  yang kondusif bagi masyarakat akan tercipta.
Pada  dasarnya,  terdapat  hubungan  yang  terus  menerus  dan  berkesinambungan  antara produsen  (penghasil  barang  atau  jasa)  dan  konsumen  (mereka  yang  memanfaatkan  barang atau jasa tersebut untuk keperluan pribadi atau keluarga mereka). Hubungan tersebut terjadi karena keduanya benar-benar saling mengkehendaki dan mempunyai tingkat ketergantungan yang  cukup  tinggi.  Peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  saat  ini  di  Indonesia  telah mengatur  tentang  transaksi  yang  dilakukan  oleh  konsumen  dan  pelaku  usaha.  Semua peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia  bersumber  dari  UUD  1945  yang  dalam  hal  ini mengamanatkan  pembangunan  nasional  dengan  tujuan  membangun  masyarakat  yang sejahtera dan berkeadilan. Transaksi bisnis online atau e-commerce pada dasarnya juga telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.
Saat  ini,  model-model  baru  penawaran  barang  dan  persyaratan  kontrak  dalam  untuk transaksi online menggunakan ide Business to Customer secara normatif diperbolehkan oleh peraturan  perundang-undangan,  khususnya  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata (KUHPerdata).  Menurut  Pasal  1320  KUHPerdata,  ditentukan  suatu  perjanjian  harus memenuhi empat syarat agar sah, yakni: (1) sepakat mereka yang mengikat dirinya; (2) cakap untuk  membuat suatu  perjanjian;  (3) mengenai satu  hal  tertentu;  dan  (4) suatu sebab  yang halal.  Dua  syarat  pertama  disebut  syarat subjektif  karena  berkaitan  dengan  orang  (subyek) atau pihak yang mengadakan perjanjian. Sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif karena berkaitan dengan subjek hubungan hukum dan perbuatan hukum para pihak. Media  yang  digunakan  dalam  transaksi  jual  beli  tradisional  dan  online  ( e-commerce )  hanya memiliki sedikit perbedaan. Transaksi konvensional melibatkan pertemuan tatap muka antar para pihak, namun transaksi online menggunakan media elektronik yang terhubung dengan
internet.
Oleh karena itu, peraturan yang mengatur jual beli barang dalam transaksi online masih berlaku.  Pasal  1457  Buku  III  KUH  Perdata  (KUHPerdata)  menyatakan  bahwa:  “Suatu Perjanjian  yang  mana  pihak  yang  satu  mengikatkan  diri  untuk  menyerahkan  suatu  barang, dan  pihak  yang  lain  membayar  harga  yang  dijanjikan”.  Dari  pengertian  di  atas,  dapat disimpulkan  bahwa  jual  beli  merupakan  suatu  kesepakatan  bersama,  sebagaimana  dapat disimpulkan  dari  definisi  yang  diberikan  di  atas.  Ketika  pembeli  setuju  untuk  membayar sejumlah  uang  tertentu  sebagai  imbalan  atas  penyerahan  kepemilikan  barang  oleh  penjual, maka  hak  kepemilikan  penjual  atas  barang  apa  pun  akan  dialihkan  kepada  pembeli  atau konsumen. Lebih lanjut, Pasal 1491 KUH Perdata mengatur tentang tanggung jawab penjual sehubungan  dengan  pembelian,  antara  lain  menjamin  barangnya  aman  dan  terjamin  serta tidak ada cacat tersembunyi yang dapat menimbulkan tuntutan pembatalan.
Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  Nomor  8  Tahun  1999  memuat  persyaratan hukum  yang  berkaitan  dengan  perlindungan  konsumen  dalam  transaksi  elektronik  atau e- commerce .  Pelaku  usaha  mempunyai  kewajiban  terhadap  konsumen  dan  batasan-batasan terkait hak-hak konsumen yang harus ditegakkan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.  Selain  mengatur  kewajiban  pelaku  usaha  terhadap  konsumen,  peraturan perundang-undangan ini juga mengatur hak-hak yang dimiliki konsumen. Hal ini merupakan upaya untuk menjaga hak-hak konsumen tanpa mengorbankan hak-hak pelaku usaha. Uraian mengenai  hak-hak  konsumen  dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen  terdapat  pada  Pasal  4.  Sedangkan  dalam  pasal  7  mengatur kewajiban-kewajiban  yang  wajib  dilakukan  oleh  pelaku  usaha  dalam  setiap  kegiatan penjualan.  Komponen  hukum  perlindungan  konsumen  yang  khusus  berhubungan  dengan konsumen  dalam  rangka  transaksi e-commerce adalah  yang  mengatur  tentang  kewajiban pelaku usaha dan perbuatan yang dilarang. Pasal 8 hingga 17 Undang-Undang Perlindungan Konsumen  mengatur  banyak  aspek  larangan  terhadap  pelaku  usaha.  Apabila  ketentuan tersebut dapat dibuktikan dilanggar oleh produk dan/atau jasa yang diperdagangkan secara online, maka pelaku usaha tersebut telah melanggar hak daripada konsumen. Seperti contoh penggunaan iklan yang menipu atau menyesatkan untuk mengelabui konsumen agar percaya bahwa barang atau jasa yang mereka beli dalam kondisi baik adalah tindakan ilegal, padahal
kenyataannya tidak. 4
E-commerce atau  perdagangan  yang  dilakukan  melalui  sarana  elektronik,  mencakup transaksi  elektronik.  Berdasarkan  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  yang  dimaksud  eengan  transaksi  elektronik adalah  perbuatan  hukum  yang  melibatkan  komputer  dan/atau  media  elektronik  lainnya. Penggunaan  media  elektronik  sebagai  sarana  untuk  transaksi  jual  beli  diserahkan  pada kebebasan para pihak untuk menentukannya, tergantung pada ketentuan perjanjian penjual- pembeli. Hal senada juga diatur dalam Pasal 19 UU ITE, yang menyatakan bahwa “Pihak yang melakukan  Transaksi  Elektronik  wajib  menggunakan  Sistem  Elektronik  yang  disepakati”. Transaksi  jual  beli  barang  yang  dilakukan  secara  elektronik  dianggap  sah  dan  mengikat secara  hukum  para  pihak,  sepanjang  kontrak  elektronik  itu  memenuhi  syarat-syarat  suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata.

## 2. Pertanggungjawaban  Hukum  Terhadap  Pelaku  Usaha  di  Dalam  Penyelesaian Sengketa Konsumen
Undang- Undang Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  yang  disahkan pada  tanggal  20  April  1999  dan  mulai  berlaku  setahun  kemudian,  telah  memberikan pengaruh  yang  luar  biasa  terhadap  perkembangan  sistem  hukum  Indonesia.  Dengan demikian,  tujuan  hukum  dalam  lingkungan  ekonomi  yaitu,  untuk  menciptakan  pasar  dan perekonomian yang kompetitif menjadi semakin jelas. Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen,  perlindungan  konsumen  adalah  melakukan  segala upaya yang diperlukan  untuk menjamin  kejelasan  hukum  sehingga  konsumen  terlindungi.  Cakupan  perlindungan konsumen itu dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu:
1. Perlindungan  terhadap  potensi  produk  yang  dikirimkan  ke  konsumen  tidak  sesuai dengan ketentuan perjanjian.
2. Perlindungan  terhadap  pemaksaan  syarat  dan  ketentuan  yang  tidak  masuk  akal kepada konsumen. 5
Perlindungan hukum konsumen terbagi menjadi dua kategori. Pertama yaitu no conflict
4 Az.  Nasution,  “Revolusi  Teknologi  Dalam  Transaksi  Bisnis  Melalui  Internet”, Jurnal  Keadilan, Volume I No.3 September 2001, hlm. 28.
5 Alfina Maharani, Adnand Darya, “Fungsi Perlindungan Konsumen dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen di Indonesia: Perlindungan, Konsumen dan Pelaku Usaha (Literature Review)”, Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi , Volume 2, No. 6, 2021, hlm. 660.
(pre-purchase), apabila  tidak  terdapat  konflik  atau  tidak  ada  pertentangan,  maka  dapat dilakukan dengan dua cara yaitu legislation , di mana perlindungan hukum dilakukan dengan cara  merancang  dan  menetapkan  pelbagai  peraturan  perundang-undangan. Voluntary  self regulation, di  mana  perlindungan  konsumen  dilakukan  melalui  perancangan  penetapan peraturan  oleh  pelaku  usaha  sendiri  secara  sukarela (voluntary) dalam  perusahaannya. Kedua, konflik yang timbul antara konsumen dengan pelaku usaha dapat diselesaikan melalui sistem  hukum  ( litigation )  sehingga  memberikan  perlindungan  hukum  bagi  konsumen.  Opsi terakhir  adalah  mengajukan  perkara  ke  pengadilan  atau  ke  Badan  Penyelesaian  Sengketa Konsumen (BPSK). 6
Pada  hakikatnya  tujuan  penyelesaian  sengketa  konsumen  adalah  untuk  mewujudkan perdamaian guna menenangkan pihak-pihak yang bersengketa.  Dua upaya hukum yang dapat dilakukan para pihak apabila terjadi perselisihan konsumen adalah melalui nonlitigasi (di luar pengadilan)  dan  litigasi  (di  dalam  pengadilan).  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen (BPSK)  merupakan  organisasi  yang  menangani  sengketa  non-litigasi  di  luar  pengadilan. 7 Namun  penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  bukan  suatu  yang  harus  dilakukan  atau dilaksanakan  terlebih  dahulu.  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  bukan  merupakan lembaga peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang  menyebutkan bahwa “Kekuasaan  kehakiman  dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan  badan  peradilan  yang  berada  di  bawahnya  dalam  lingkungan  peradilan  umum, lingkungan  peradilan  agama,  lingkungan  peradilan  militer,  lingkungan  peradilan  tata  usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.
Tujuan  utama  dibentuknya  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  adalah  untuk melindungi konsumen dan pelaku korporasi dengan mengembangkan kerangka perlindungan konsumen yang memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi kedua belah pihak sekaligus memuat  aspek  kepastian  hukum.  Dengan  alternatif  metode  penyelesaian  sengketa  di  luar pengadilan  yang  berlandaskan  konsep  cepat,  mudah,  dan  terjangkau,  Badan  Penyelesaian Sengketa  Konsumen  diharapkan  dapat  mengatasi  berbagai  kendala  proses  peradilan  yang sering  kali  memerlukan  prosedur  yang  panjang,  formal,  dan  berbelit-belit.  Secara  umum,
6 Johanes  Gunawan,  “Pembentukan  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  Terhadap  PT.  PLN Sebagai Lembaga Pelayan Umum”, Pro Justitia, Jurnal Hukum Triwulan Universitas Katolik Parahyangan, Tahun 19 Nomor 4, Oktober 2001.
7 Mia  Hadiati,  Mariske  Myeke  Tampi.  “Efektivitas  mediasi  dalam  penyelesaian  sengketa  konsumen oleh badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) di D.K.I Jakarta”. Jurnal Hukum Prioris . Vol. 6. No. 1 Tahun 2017. hlm. 70.
konsumen  dan  pelaku  usaha  yang  terlibat  memilih  cara  penyelesaian  permasalahannya  di Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen. 8 Ada  tiga  pilihan  penyelesaian  sengketa  BPSK: arbitrase, mediasi, dan konsiliasi.
Suatu  permasalahan  perdata  dapat  diselesaikan  melalui  arbitrase  di  luar  pengadilan biasa dengan menggunakan perjanjian arbitrase yang telah disepakati para pihak. Sebaliknya, mediasi  merupakan  proses  yang  fleksibel  dan  tidak  mengikat  untuk  menyelesaikan perselisihan.  Hal  ini  melibatkan  keterlibatan  mediator,  yang  berfungsi  sebagai  pihak  ketiga yang  objektif  dan  memberikan  bantuan  para  pihak  menegosiasikan  penyelesaian  atau kesepakatan.  Konsiliasi  adalah  satu  metode  alternatif  penyelesaian  permasalahan  di  luar ranah  pengadilan  yang  dapat  dimanfaatkan  oleh  pihak-pihak  yang  memiliki  perbedaan pendapat.  Dengan  mempertemukan  pihak-pihak  yang  bersengketa,  maka  konsiliasi  dapat dipahami  sebagai  suatu  cara  untuk  menyelesaikan  permasalahan  konsumen  dimana  para pihak  sendiri  yang  memutuskan  bagaimana  cara  melanjutkannya.  Sebagai  pengadilan konsumen yang khusus ( small claim court ), BPSK dimaksudkan untuk menjawab permintaan masyarakat  akan  proses  hukum  yang  cepat,  mudah,  dan  terjangkau.  Oleh  karena  itu, pendekatan  ini  hanya  menangani  kasus-kasus  dengan  kerugian  yang  kecil.  Pemeriksaan  itu dilakukan oleh hakim tunggal, dan tidak boleh ada orang ketiga (pengacara) yang hadir penuh mewakili para pihak yang bersengketa.
Setelah  menyelesaikan  permasalahan  konsumen  melalui  konsiliasi,  mediasi,  atau arbitrase,  BPSK  diberikan  kewenangan  untuk  mengambil  keputusan  dalam  menyelesaikan perselisihan  konsumen  di  luar  pengadilan.  Menurut  Pasal  54  ayat  (3)  Undang-Undang Perlindungan  Konsumen,  “Keputusan  BPSK  bersifat  final  dan  mengikat,”  artinya  putusan tersebut tidak dapat dibatalkan melalui upaya hukum lanjutan. Dengan demikian, keputusan tersebut bersifat final dan mengikat. Istilah "final" berarti penyelesaian dan kesimpulan dari penyelesaian  sengketa  ini.  Sesuai  penjelasan  Undang-Undang,  keputusan  dianggap  final karena tidak ada upaya banding atau kasasi lagi di badan penyelesaian sengketa konsumen. Sedangkan  kata  “mengikat”  mempunyai  arti paksaan  dan  sesuatu  yang  harus dipenuhi  oleh
8 Jayanto,  Efektivitas  Putusan  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  Bersifat  Final  dan  Mengikat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan Pengadilan Negeri Karawang  Nomor  45/PDT.SUS-BPSK/2022/PN  KWG)”, Jurnal  Hukum  Adigama .  Volume  5,  Nomor  2, 2022. hlm. 767
orang  yang  diwajibkan  melakukannya. 9 Untuk  memberikan  kejelasan  hukum  kepada konsumen  yang  terkena  dampak,  undang-undang  ini  diberlakukan.  Selain  itu,  berdasarkan Pasal  54,  pelaku  usaha  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  atas  perbuatannya  yang merugikan konsumen.
Mengingat keputusan BPSK bersifat definitif dan dapat dilaksanakan, maka perselisihan tersebut  dianggap  telah  selesai.  Namun  dalam  praktiknya,  undang-undang  perlindungan konsumen  justru  memberikan  ruang  bagi  pelaku  usaha  untuk  menggugat  putusan  tersebut atau mengajukan tuntutan hukum lanjutan berupa keberatan ke Pengadilan Negeri. Pasal 56 Ayat  (2)  UUPK  menyebutkan  para  pihak  mempunyai  waktu  14  hari  sejak  menerima pemberitahuan  putusan  BPSK  untuk  mengajukan  keberatan  ke  Pengadilan  Negeri.  Dengan kata  lain,  pelaku  usaha  mempunyai  kemungkinan  untuk  mencoba  upaya  keberatan  atas keputusan BPSK. Dengan demikian, mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri atas putusan BPSK sama saja dengan mengajukan banding formal terhadap putusan BPSK. Menurut Ahmad Miru  dan  Sutarman  Yodo,  adanya  peluang  untuk  mengajukan  keberatan  terhadap  putusan BPSK ke pengadilan memiliki hakekat yang sama dengan upaya hukum banding banding atas putusan BPSK. Keduanya “menganulir sifat final dan mengikat” dari putusan BPSK. 10
Pada akhirnya diputuskan bahwa hal tersebut tidak mencerminkan kepastian hukum dan jelas-jelas  menimbulkan  kontradiksi.  Mahkamah  Agung  memerintahkan  PERMA  Nomor  1 tahun 2006 sebagai upaya hukum sementara untuk membakukan pemahaman penerapan UU Perlindungan Konsumen, meskipun hanya sementara. Lahirnya PERMA Nomor 1 Tahun 2006 ini  dilatarbelakangi  oleh  kurangnya  peraturan  prosedural  yang  jelas  di  pengadilan  negeri untuk  mengajukan  keberatan  terhadap  keputusan  BPSK  dan  untuk  melakukan  peninjauan yang  efisien  atas  keberatan  tersebut,  serta  fakta  bahwa  para  pihak  mungkin  akan  kesulitan untuk  mengajukan  keberatan  di  pengadilan  negeri  karena  kurangnya  peraturan. 11 Namun demikian, banyak pasal dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2006 yang masih bertentangan dengan UUPK  sehingga  bertentangan  dengan  asas  hukum lex  superiori  derogat  legi  inferiori. 12
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  kepastian  hukum  menurut  Van  Apeldoorn  sebagai
9 Rahman,  A.  “Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  Melalui  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen (BPSK) Kota Serang”. Jurnal Ilmu Hukum .Vol.2 No.1, Tahun 2018. hlm. 23.
10 Hulman Panjaitan, “Hukum Perlindungan Konsumen”. Jala Permata Aksara, 2021, hlm. 224.
11 Yussy  Adelina  Mannas,  “Upaya  Keberatan  atas  Putusan  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen Ditinjau  dari  Hukum  Acara  dan  Undang-undang  Perlindungan  Konsumen”, Jurnal  Hukum  Acara  Perdata , Volume 1, Nomor 1, 2015, hlm. 97 12 Ibid, hlm. 108
kepastian  dalam  suatu  undang-undang  tidak  terwujud  dalam  penyelesaian  sengketa konsumen menurut BPSK. Demikian pula dengan teori kepastian hukum menurut Indroharto yang  berpendapat  bahwa  dalam  hal  kepastian  norma  hukum,  mengharuskan  hukum  harus objektif  yang  berkaitan  dengan  kepastian  norma hukum  tak  tercipta  dalam aturan normatif penyelesaian sengketa melalui BPSK.
Selain  itu,  salah  satu  permasalahan  yang  diangkat  dalam  Undang-Undang  ini  adalah istilah keberatan. Para pihak yang tidak setuju dengan keputusan BPSK diberikan ruang untuk mengajukan  keberatan.  Pada  kenyataannya,  bidang  hukum  acara  perdata  tidak  mengenal istilah  keberatan.  Karena  tidak  adanya  aturan  dalam  hal  ini,  hakim  pengadilan  negeri  yang menangani  keberatan  terhadap  putusan  BPSK  kesulitan  menentukan  apakah  pengajuan keberatan  tersebut  termasuk  banding,  tuntutan,  atau  permohonan.  Sedangkan  selama  ini proses pemeriksaan perkara di pengadilan negeri hanya berbentuk gugatan dan permohonan. Namun  demikian,  perlu  diingat  bahwa  Pasal  6  ayat  (2)  PERMA  Nomor  1  Tahun  2006 menyatakan  bahwa  pemeriksaan  keberatan  hanya  dapat  dilakukan  berdasarkan  keputusan BPSK dan berkas perkara, yang mana hal ini memiliki kemiripan dengan hukum banding.
Penafsiran mengenai apa yang dimaksud dengan “keberatan” terhadap penetapan BPSK dalam  Pasal  56  ayat  2  putusan  tersebut  menimbulkan  permasalahan  dalam  hal  ini.  Belum jelas apakah “pengajuan keberatan” tersebut dimaknai sebagai bentuk banding atau sebagai pengajuan gugatan baru karena tidak ada ketentuan yang mengatur tentang bagaimana dan apa yang menjadi prosedur untuk mengajukan keberatan terhadap keputusan BPSK ini. Pihak yang  tidak  setuju  dengan  keputusan  tersebut  dapat  mengajukan  “keberatan”  ke  pengadilan negeri  tempat  konsumen  berada.  Selain  itu,  tidak  mungkin  untuk  secara  sungguh-sungguh menggugat putusan BPSK yang diperoleh melalui konsiliasi dan mediasi. Hal ini dikarenakan pihak-pihak yang  terlibat dalam konflik justru menangani sendiri penyelesaian sengketanya melalui  konsiliasi  atau  mediasi.  Sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  Pasal  5  Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12.2001 tentang Pelaksanaan Tugas  dan  Wewenang  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen,  pihak  yang  terlibat  dalam konflik  menyelesaikan  sengketa  secara  sendiri  oleh  para  pihak  yang  bersengketa  dengan didampingi  oleh  majelis  yang  bertindak  pasif  sebagai  konsiliator.  Di  samping  penyelesaian sengketa konsumen, mediasi juga dilakukan oleh pihak-pihak yang bertikai dengan bantuan majelis yang berperan sebagai mediator.
Peradilan  Umum  bertugas  menyelesaikan  sengketa  melalui  pengadilan,  sedangkan
lembaga  BPSK  berwenang  untuk  penyelesaian  sengketa  diluar  pengadilan  seperti  mediasi, konsiliasi, atau arbitrase. Putusan BPSK secara teori merupakan keputusan final dan mengikat sesuai  dengan  Pasal  54 Ayat  (3)  UUPK,  artinya  tidak  memerlukan  upaya  hukum  tambahan. Pemeriksaan atas perselisihan tersebut otomatis berakhir dengan dikeluarkannya keputusan oleh  BPSK.  Keputusan  akhir  harus  diserahkan  dan  dilaksanakan  oleh  pihak-pihak  yang bersengketa. Pasal selanjutnya justru menyatakan bahwa pihak yang berkeberatan terhadap putusan  BPSK  dapat  mengajukan  upaya  “keberatan”  ke  Pengadilan  Negeri. 13 Hal  ini menunjukkan adanya kontradiksi konstruksi UUPK terhadap putusan BPSK. Oleh karena itu, pelaku  usaha  mempunyai  opsi  untuk  menggugat  putusan  BPSK  di  pengadilan  negeri. Kemampuan  untuk  mengajukan  keberatan  akan  memperlemah  motivasi  pihak  konsumen untuk duduk dalam perundingan untuk menyelesaikan sengketanya di luar pengadilan. 14
Berdasarkan  penafsiran  bahwa  keberatan  terhadap  putusan  arbitrase  BPSK  sebagai suatu upaya hukum banding, maka dipertegas terlebih dahulu bahwa upaya hukum banding adalah  upaya  yang  diberikan  undang-undang  untuk  mengajukan  perkaranya  kepada pengadilan yang lebih tinggi untuk dimintakan pemeriksaan ulangan atas putusan pengadilan tingkat pertama. 15 Secara hukum, keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen harus dianggap  sebagai  keputusan  badan  arbitrase  jika  para  pihak  telah  memutuskan  untuk menggunakan arbitrase untuk menyelesaikan perselisihan mereka di sana. Artinya, keberatan terhadap  putusan  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  harus  diperiksa  dan dipertimbangkan sehubungan dengan keberatan terhadap putusan lembaga arbitrase, dengan memastikan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan Nomor 30 Tahun 1999 tetap diperhatikan dalam penerapan peraturan perundang-undangan tersebut. Oleh karena itu, hal ini  bersifat pactum  de  compremittendo ,  artinya  para  pihak  telah  sepakat  bahwa  sengketa tersebut  akan  diselesaikan  berdasarkan  arbitrase,  apabila  para  pihak  telah  memilih penyelesaian  sengketa  konsumen  di  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  melalui arbitrase. Dengan kata lain, para pihak sepakat untuk melepaskan yurisdiksi pengadilan atas segala  permasalahan  yang  mungkin  timbul  dan  menyerahkan  sepenuhnya  kepada kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
13 Susanti Adi Nugroho, Loc. Cit.
14 Tami  Rusli,  “Keterbatasan  Badan  Penyelesaian  Sengketa Konsumen  Dalam  Penyelesaian  Sengketa Konsumen”. Jurnal Masalah-Masalah Hukum , Jilid 43, 2014. Hlm.236
15 Retnowulan  Sutantio  dan  Iskandar  Oerip  Kartawinata,, Hukum  Acara  Perdata  Dalam  Teori  dan Praktek, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm. 148
Kejelasan  BPSK  terganggu  oleh  adanya  Pasal  54  ayat  (3)  dan  56  ayat  (2)  dalam  upaya memberikan  perlindungan  terhadap  sengketa  yang  timbul  dalam  proses  transaksi  yang melibatkan pelaku usaha dan pembeli/konsumen. Hal ini mencakup persepsi konsumen tidak dapat  menjadi  lebih  percaya  bahwa  sengketa  mereka  akan  diselesaikan  dengan  sebaik mungkin  jika  pada  akhirnya  sengketa  mereka  pada  akhirnya  harus  diurus  juga  dalam pengadilan.  Tujuan  mendasar  BPSK  yang  selama  ini  diyakini  sebagai  sarana  penyelesaian sengketa  yang  sederhana,  cepat,  dan  efektif  bagi  nasabah  ternyata  dilanggar  oleh  beberapa ketentuan yang saling bertentangan. BPSK yang merupakan lembaga peradilan gugatan kecil (small  claim  court)  yang  mempunyai  sifat  efisien  waktu  dan  murah  menjadikan keberadaannya  semakin  dipertanyakan. 16 Hal  ini  disebabkan  pelaku  usaha  yang  keberatan dengan putusan BPSK dapat memperpanjang permasalahan sengketanya melalui Pengadilan Negeri atau sampai melalui Mahkamah Agung.
Melalui  proses  hukum  yang  dipercepat,  penyelesaian  sengketa  di  Badan  Penyelesaian Sengketa  Konsumen  bertujuan  untuk  mencapai  kesepakatan  mengenai  bentuk  tanggung jawab  dan  besaran  ganti  rugi  (kompensasi)  atas  tindakan  pelaku  usaha  tertentu  terhadap konsumen sekaligus menjamin bahwa kerugian yang ditimbulkannya tidak akan terjadi. tidak terjadi lagi. Dengan adanya peraturan mengenai kemungkinan pelaku usaha untuk melakukan keberatan  ke  pengadilan  negeri  memberikan  peluang  bagi  pelaku  usaha  yang  telah diputuskan  bersalah  untuk  menghindari  semua  kesepakatan  mengenai  tanggung  jawabnya seperti ganti  rugi maupun  sanksi  administratif  yang  ditetapkan  BPSK. Terlebih  pelanggaran pelaku  usaha  terhadap  kewajiban  dan  larangan-larangan  yang  ditetapkan  dalam  Undang- Undang Perlindungan Konsumen, tidak diimbangi dengan penegakan hukum yang maksimal dan pengenaan sanksi sebagai efek jera.

## C. Kesimpulan
Berdasarkan  analisis  dan  pembahasan  di  atas,  artikel  ini  menyimpulkan  bahwa Pengaturan  tentang  e-commerce,  khususnya  yang  berkaitan  dengan  konsep (business  to customer) telah dubuat secara khsuus dalam sistem hukum di Indonesia. Salah satu kerangka hukum yang berkaitan dengan semakin berkembangnya kegiatan transaksi jual beli berbasis
16 Varel, Suherman. “Problematika Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terkait Kepastian Hukum Terhadap  Keputusan  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen”. Justitia:  Jurnal  Ilmu  Hukum  dan Humaniora . Vol. 8 No. 6 Tahun 2021, hlm. 1436
teknologi  adalah Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen.  Di  era  demokrasi  ekonomi  yang berlandaskan  Pancasila  dan  UUD  1945,  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen  dengan  segala  ketentuannya  merupakan  wujud  nyata  tujuan pemerintah  untuk  menciptakan  masyarakat  yang  adil  dan  sejahtera  serta  berkeadilan ekonomi  dan  spiritual.  Untuk  mendapatkan  kepastian  hukum,  konsumen  harus  dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
Artikel  ini  juga  menyimpulkan  bahwa  Pertanggungjawaban  hukum  pelaku  usaha terhadap konsumen di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen secara teori bertujuan untuk  melindungi  hak  dan  kepentingan  konsumen.  akan  tetapi  masih  ada  beberapa  bagian yang bertentangan yang membuat perlindungan yang diberikan oleh undang-undang tersebut kurang  memadai.  Pelaku  usaha  mempunyai  peluang  berdasarkan  Pasal  56  untuk  mencoba menolak keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Padahal, Pasal 54 ayat 3 sangat jelas  menyatakan  bahwa  putusan  BPSK  bersifat  final  dan  dapat  dilaksanakan.  Artinya  akan mempengaruhi  putusan  BPSK  tentang  kewajiban  apa  saja  yang  dimiliki  pelaku  usaha terhadap konsumen. Sehingga dapat dikatakan konsumen dalam hal ini selalu berada dalam posisi yang lemah.

## Daftar Pustaka Artikel/Buku/Laporan
Aditya  Murdani  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen  Jual  Beli  Online  Ditinjau  Dari Undang-Undang  No.  8  Tahun  1999”, Jurnal  Seminar  Nasional  Hukum  dan  Pancasila , Volume 1, 2014.
Alfina  Maharani,  Adnand  Darya,  “Fungsi  Perlindungan  Konsumen  dan  Peran  Lembaga Perlindungan  Konsumen  di  Indonesia:  Perlindungan,  Konsumen  dan  Pelaku  Usaha (Literature  Review)”, Jurnal  Ekonomi  Manajemen  Sistem  Informasi ,  Volume  2,  Nomor  6, 2021.
Aprilia  Pitri,  Umar  Hasan,  Ageng  Triganda  “Perlindungan  Hak  Reseller  Online  Shop  Terkait Perbuatan  Melawan  Hukum  Dengan  Cara  Pembatalan  Sepihak  Yang  Dilakukan  Oleh Konsumen”, Jurnal Zaaken: Journal of Civil and Bussiness Law , Volume 3, Nomor 2, 2022.
Az. Nasution, “Revolusi Teknologi Dalam Transaksi Bisnis Melalui Internet”, Jurnal Keadilan , Volume I, Nomor 3, 2001.
Hulman Panjaitan, “Hukum Perlindungan Konsumen”. Jala Permata Aksara, 2021.
Jayanto,  Efektivitas  Putusan  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  Bersifat  Final  dan Mengikat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 45/PDT.SUS-BPSK/2022/PN KWG)”, Jurnal
Hukum Adigama . Volume 5, Nomor 2, 2022.
Johanes  Gunawan,  “Pembentukan  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  Terhadap  PT. PLN  Sebagai  Lembaga  Pelayan  Umum”,  Pro  Justitia, Jurnal  Hukum  Triwulan  Universitas Katolik Parahyangan , Voume 19, Nomor 4, 2001.
Mia  Hadiati,  Mariske  Myeke  Tampi.  “Efektivitas  mediasi  dalam  penyelesaian  sengketa konsumen oleh badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) di D.K.I Jakarta”. Jurnal Hukum Prioris . Volume 6, Nomor 1, 2017.
Rahman,  A.  “Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  Melalui  Badan  Penyelesaian  Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Serang”. Jurnal Ilmu Hukum .Volume 2, Nomor 1, 2018.
Retnowulan  Sutantio  dan  Iskandar  Oerip  Kartawinata, “Hukum  Acara  Perdata  Dalam  Teori dan Praktek”, Mandar Maju, 2005
Susanti  Adi  Nugroho, “Proses  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen,  Kencana  Prenada  Media”, Jakarta, 2011.
Tami  Rusli,  “Keterbatasan  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  Dalam  Penyelesaian Sengketa Konsumen”. Jurnal Masalah-Masalah Hukum , Jilid 43, 2014.
Varel, Suherman. “Problematika Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terkait Kepastian Hukum  Terhadap  Keputusan  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen”.  Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora. Volume 8, Nomor 6, 2021.
Yussy  Adelina  Mannas,  “Upaya  Keberatan  atas  Putusan  Badan  Penyelesaian  Sengketa Konsumen  Ditinjau  dari  Hukum  Acara  dan  Undang-undang  Perlindungan  Konsumen”, Jurnal Hukum Acara Perdata, Volume 1, Nomor 1, 2015.

## Peraturan dan Putusan Hukum
Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Republik  Indonesia.  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2006  tentang  Tata  Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
Republik  Indonesia.  Pengadilan  Negeri  Bukittinggi,  Putusan  Nomor  24/Pdt.Sus- BPSK/2015/PN.Bkt perihal perkara sengketa konsumen.