## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 8 No. 1 Januari 2024 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.58258/jisip.v7i1.5609/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index
Keberhasilan Praktik Anggota Legislatif Perempuan Etnis Tionghoa Di Indonesia Pasca Orde Baru
Adeline Ilissa Widjaya 1 , Phil. Aditya Perdana 2 Universitas Indonesia Pasca Sarjana Ilmu Politik
Article Info Abstract Article history: Received : 10 October 2023 Published : 25 November 2023 Diskriminasi terhadap perempuan etnis Tionghoa mencapai puncaknya pada peristiwa Mei  1998.  Menurut  Walujono,  kekuasaan  Soeharto  yang  berujung  pada  krisis ekonomi di Indonesia pada masa orde baru membuat masyarakat mengkambinghitamkan  etnis  Tionghoa  sebagai  pelaku  dari  krisis  tersebut.  Toko mereka dirampok, dijarah, dibakar, dan banyak wanita etnis Tionghoa yang berujung diperkosa dan dibunuh. Representasi identitas korban di media menekankan pada ciri perempuan  muda,  non-muslim,  non  pribumi,  Tionghoa,  dan  kaya.  Hikmawati menambahkan, pemerkosaan tersebut bertujuan untuk menghancurkan komunitas asal si  ‘perempuan’  karena  melihat  perempuan  sebagai  simbol  kehormatan  suatu kelompok. Seksualitas perempuan dianggap bukan miliknya sendiri dan otoritasnya, namun milik komunitasnya, yaitu ayah atau suaminya. Metode penelitian yang akan digunakan  adalah  kualitatif,  di  mana  peneliti  akan  berusaha  mendeskripsikan  dan menggambarkan data dan informasi yang diperoleh terkait dengan permasalahan yang sedang  diteliti.  Menurut  Creswell,  metode  penelitian  kualitatif  adalah  suatu pendekatan  yang  mengeksplor  dan  memahami  maksud  dari  seorang  individu  atau kelompok terkait suatu fenomena dan masalah sosial tertentu. Pendekatan ini dipilih karena  dapat  mengeksplorasi  sebuah  fenomena  tertentu,  khususnya  terhadap keberhasilan  anggota  legislatif  perempuan  etnis  Tionghoa  di  Indonesia  pasca  Orde Baru.  Pada  kasus  keberhasilan  anggota  legislatif  perempuan  etnis  Tionghoa  di Indonesia masa Orde Baru, ditemukan persamaan dan perbedaan strategi kampanye dan faktor keberhasilan Theresia Megawati Wijaya dalam periode pertamanya sebagai Anggota  DPRD  Kota  Tangerang  dibandingkan  dengan  Me  Hoa  dalam mempertahankan  jabatannya  selama  3  periode  sebagai  Anggota  DPRD  Bangka Tengah.  Pada  awalnya,  baik  Theresia  Megawati  Wijaya  maupun  Me  Hoa  sebagai seorang perempuan etnis Tionghoa sama – sama bisa berhasil karena memiliki modal sosial,  modal  budaya,  dan  modal  simbolik  yang  kuat  dibandingkan  modal ekonominya.

## Keywords:
Keberhasilan, Legislatif, Perempuan, Pasca Orde Baru
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Adeline Ilissa Widjaya Universitas Indonesia

## 1. PENDAHULUAN
Perempuan  etnis  Tionghoa  sejarahnya  mengalami  diskriminasi  berlapis,  yaitu diskriminasi ras dan gender pada masa Orde Baru. Diskriminasi ras terjadi karena mereka berasal dari etnis Tionghoa, yang pada masa itu diberlakukan kebijakan asimilasi melalui Instruksi  Presiden  No.  14  tahun  tentang  Agama,  Kepercayaan,  dan  Adat  Istiadat  Cina (INPRES  14/1967).  Menurut  Suryadinata,  kebijakan  asimilasi  terhadap  etnis  Tionghoa adalah yang paling radikal di Asia Tenggara, di mana pemerintah melenyapkan tiga pilar penopang masyarakat dan identitas Tionghoa, yaitu sekolah Cina, pers Cina (media massa), dan  asosiasi  –  asosiasi  etnis  Tionghoa.  Etnis  Tionghoa  selama  Orde  Baru  hanya diperbolehkan  mengembangkan  ekonomi  negara  dan  kesejahteraannya  sendiri,  namun dimarjinalkan dan didiskriminasi di seluruh aspek sosialnya: budaya, bahasa, politik, masuk ke universitas negeri, pelayanan sosial, hingga pekerjaan publik. Diskriminasi kedua adalah diskriminasi  gender.  Menurut  Suryakusuma,  pemerintahan  pada  masa  Orde  baru menyebarkan ideologi ‘ibuisme negara’. Sebuah ideologi gender yang membentuk proses ‘domestikasi’ perempuan baik secara sosial, politik, dan ekonomi. Dalam paham tersebut,
kaum  perempuan  diwajibkan  untuk  melayani  suami,  anak,  keluarga,  masyarakat,  negara. Pada  akhirnya,  kebijakan  asimilasi  yang  diberlakukan  oleh  pemerintah  terhadap  etnis Tionghoa  dan  ideologi  ibuisme mendepolitisasi  perempuan  etnis  Tionghoa  di  Indonesia selama Orde Baru.
Diskriminasi terhadap perempuan etnis Tionghoa mencapai puncaknya pada peristiwa Mei 1998. Menurut Walujono, kekuasaan Soeharto yang berujung pada krisis ekonomi di Indonesia  pada  masa  orde  baru  membuat  masyarakat  mengkambinghitamkan  etnis Tionghoa sebagai pelaku dari krisis tersebut. Toko mereka dirampok, dijarah, dibakar, dan banyak wanita etnis Tionghoa yang berujung diperkosa dan dibunuh. Representasi identitas korban  di  media  menekankan  pada  ciri  perempuan  muda,  non-muslim,  non  pribumi, Tionghoa,  dan  kaya.  Hikmawati  menambahkan,  pemerkosaan  tersebut  bertujuan  untuk menghancurkan komunitas asal si ‘perempuan’ karena melihat perempuan sebagai simbol kehormatan suatu kelompok. Seksualitas perempuan dianggap bukan miliknya sendiri dan otoritasnya, namun milik komunitasnya, yaitu ayah atau suaminya.
Peristiwa tersebut kemudian melengserkan pemerintahan Soeharto dan masa reformasi dimulai. Pemerintah mengatasi diskriminasi ras terhadap etnis Tionghoa melalui pencabutan INPRES  14/1967  yang  kemudian  diperkuat  dengan  ratifikasi  Konvensi  Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi berbasis Ras yang diperkuat dengan UU No.  40  tahun  2008.  Sampai  saat  ini,  kebijakan  –  kebijakan  tersebut  mengatasi  isu diskriminasi ras etnis Tionghoa secara formil di Indonesia, dan membuka peluang bagi etnis Tionghoa  di  ranah  politik  Indonesia.  Setidaknya  ditemukan  100  kandidat  etnis  Tionghoa pada Pemilu 2004, 213 kandidat pada Pemilu 2009, dan 315 kandidat pada Pemilu 2014 di tingkat nasional dan daerah. Melalui Kompas.com, dari 560 anggota DPR RI periode 2009- 2014 mencatat setidaknya terdapat 14 orang berasal dari keturunan Tionghoa. Di sisi lain, diskriminasi isu gender sendiri juga mengalami banyak reformasi hukum. Undang – undang pemilu dan partai politik sendiri semakin berkembang dan mendukung kebijakan afirmasi 30% untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam parlemen hingga saat ini.
Kebijakan  –  kebijakan  tersebut  tentunya  membuka  peluang  bagi  perempuan  etnis Tionghoa untuk maju sebagai calon legislatif di Indonesia pasca Orde Baru. Sampai saat ini, ditemukan sejumlah perempuan etnis Tionghoa yang aktif di ranah politik hingga berhasil menjadi caleg terpilih pasca Orde Baru. Sebagai contoh, Me Hoa, sebagai Anggota DPRD Bangka  Tengah  periode  2009-2014  dan  2014-2019,  kemudian  menjabat  sebagai  Ketua DPRD  Bangka  Tengah  periode  2019-2024,  Tjhai  Cui  Mie,  berhasil  menjadi  Walikota Singkawang  periode  2017-2022  setelah  2  periode  sebelumnya  telah  menjabat  sebagai Anggota  DPRD  dan  Ketua  DPRD  Kota  Singkawang,  disusul  oleh  Cen  Sui  Lan  sebagai anggota  komisi  V  DPR,  pengganti  Ansar  Ahmad  yang  mencalonkan  diri  sebagai  Calon Gubernur  Kepri  di  Pilkada  2020,  dan  juga  Theresia  Megawati  Wijaya  yang  berhasil menjabat sebagai Anggota DPRD Kota Tangerang periode 2019-2024.
Pasca Orde Baru, perempuan etnis Tionghoa yang terpilih menjadi caleg menarik untuk diteliti,  mengingat  bahwa  mereka  berasal  dari  kelompok  minoritas  yang  sejarahnya mengalami diskriminasi berlapis pada masa Orde Baru. Studi - studi mengenai kelompok minoritas perempuan ataupun etnis Tionghoa sebelumnya hanya berfokus pada salah satu isu  saja,  antara  isu  gender  atau  isu  ras.  Studi  mengenai  isu  gender  hanya  berfokus  pada ‘perempuan’ itu sendiri, sementara studi mengenai isu ras etnis Tionghoa hanya berfokus pada  kelompok  Tionghoa  itu  sendiri  secara  umum.  Sementara  itu,  belum  ada  studi  yang berfokus pada isu gender dan isu ras terhadap caleg perempuan Etnis Tionghoa di Indonesia pasca Orde Baru. Studi kasus penelitian ini memilih Me Hoa, perempuan Etnis Tionghoa dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( “PDIP” ) yang telah berhasil mempertahankan jabatannya  sebagai  Anggota  DPRD  Kabupaten  Bangka  Tengah  selama  2  periode,  yaitu periode  2009-2014  dan  periode  2014-2019,  kemudian  menjadi  ketua  Anggota  DPRD
Bangka Tengah di periode ketiganya, periode 2019-2024, dan Theresia Megawati Wijaya, seorang perempuan etnis Tionghoa yang tidak pernah terjun ke dunia politik, baru tergabung dalam Partai Solidaritas Indonesia ( “PSI” ) di akhir tahun 2017, namun langsung berhasil pada pencalonan pertamanya di periode pemilu 2019. Maka dari itu, penelitian kali ini akan berfokus pada  bagaimana keberhasilan caleg perempuan etnis  Tionghoa terjadi, sehingga mereka  berhasil  memperoleh  dukungan  suara  menjadi  caleg  terpilih  meski  berasal  dari kelompok  minoritas  yang  sejarahnya  mengalami  diskriminasi  berlapis.  Penelitian  kali  ini juga  akan  dikaji  dengan  meninjau  isu  gender  dan  isu  ras,  karena  kedua  isu  tersebut merupakan  identitas  perempuan  etnis  Tionghoa  yang  akan  menghasilkan  strategi pemenangan dengan karakteristik dan ciri tertentu.

## 2. KERANGKA TEORI
Penelitian  kali  ini  akan  dianalisa  menggunakan  teori  praktik  milik  Pierre  Bordieu. Bordieu menyatakan sebuah rumus teori praktik sosial, yang terdiri dari (Habitus x Modal) + Ranah = Praktik. Habitus menurut Bordie adalah sebuah sistem perilaku dan disposisi yang relatif permanen dan berpindah dari satu objek ke objek lainnya, yang secara simultan mengintegrasikan  antara  seluruh  penglamaan  sebelumnya  dari  cara  individu  melihat  dan menilai  benda  dengan  tindakan.  Bordieu  dalam  Takwin  mengatakan,  habitus  dapat dikatakan sebagai sebuah ketidaksadaran kultural, yaitu sebuah pengaruh sejarah yang tak sadar dianggap alamiah. Habitus bukan bawaan, bukan kategori, bukan ide, namun produk sejarah  yang  terbentuk  setelah  manusia  lahir  dan  berinteraksi  dengan  masyarakat  dalma ruang  dan  waktu  tertentu.  Habitus  merupakan  sebuah  hasil  proses  pembelajaran,  lewat pengasuhan, permainaan, pendidikan dala arti luas, sehingga tak disadari, pembelajaran itu terjadi secara halus, tampil sebagai hal wajar, sehingga seolah – olah adalah sesuatu yang alamiah, seakan ‘sudah dari sananya.’
Menurut Takwin, habitus kemudian mendasari ranah yang merupakan “jaringan relasi antara posisi – posisi objektif dalam suatu tatanan sosial, yang hadir terpisah dari kesadaran dan kehendak individul.” Ranah dapat diartikan sebagai sebuah hubungan terstruktur dan tanpa disadari mengatur posisi – posisi individu dan kelompok dalam tatanan masyarakat yang  terbentuk  secara  spontan.  Ranah  diartikan  oleh  Bordieu  dalam  menggambarkan kondisi masyarakat yang terstruktur dan dinamis, dengan daya – daya yang dikandungnya. Ranah yang kemudian mengisi ruang sosial dan mengacu pada keseluruhan konsepsi tentang dunia sosial.
Menurut Bordieu, posisi individu terletak di ruang sosial yang tidak didefinisikan oleh kelas,  tetapi  oleh  jumlah  modal  dengan  berbagai  macam  jenis  dan  jumlah  yang  dapat dipertanggungjawabkan,  yaitu  modal  sosial,  modal  ekonomi,  dan  modal  budaya.  Dalam suatu  ranah,  ada  pertaruhan  kekuatan  antara  orang  yang  memiliki  banyak  modal,  dengan orang  yang  tidak  memiliki  banyak  modal.  Menurut  Takwin,  modal  sendiri  merupakan sebuah  konsentrasi  kekuatan,  yang  beroperasi  di  dalam  ranah.  Setiap  ranah  menuntut individu, untuk memiliki modal khusus agar bisa hidup baik dan bertahan di dalamnya.
Dalam  penelitian  kali  ini,  teori  Bordieu  diharapkan  dapat  menjelaskan  bagaimana perempuan  etnis  Tionghoa  di  ranah  politik  Indonesia  pasca  Orde  Baru  mengalami ‘pertarungan sosial’ dalam masa kontestasi antar caleg saat kampanye pemilu. Peneliti ingin melihat  bagaimana  relasi  antara  habitus  dan  ranah  politik  yang  dialami  perempuan  etnis Tionghoa  harus  mereka  hadapi,  dengan  modal  –  modal  yang  mereka  miliki.  Dengan menganalisa habitus, ranah, dan modal perempuan etnis Tionghoa, sebuah praktik terhadap strategi  kampanye  dan  faktor  pendukung  maupun  penghambat  tertentu  akan  ditemukan dalam perjalanan keberhasilan mereka menjadi anggota legislatif terpilih di Indonesia pasca Orde  Baru.  Rumus  Bordieu  peneliti  lihat  mampu  untuk  menganalisa  praktik  perempuan
etnis  Tionghoa  di  ranah  politik  dalam  menghadapi  habitus  tertentu  dengan  modal  yang mereka miliki.

## 3. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang akan digunakan adalah kualitatif, di mana peneliti akan berusaha mendeskripsikan  dan  menggambarkan  data  dan  informasi  yang  diperoleh  terkait  dengan permasalahan yang  sedang diteliti. Menurut  Creswell, metode penelitian kualitatif adalah suatu  pendekatan  yang  mengeksplor  dan  memahami  maksud  dari  seorang  individu  atau kelompok terkait suatu fenomena dan masalah sosial tertentu. Pendekatan ini dipilih karena dapat mengeksplorasi sebuah fenomena tertentu, khususnya terhadap keberhasilan anggota legislatif perempuan etnis Tionghoa di Indonesia pasca Orde Baru.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian  kali  ini  akan  fokus  membandingkan  2  Anggota  DPRD  perempuan  etnis Tionghoa  yang  berhasil  di  ranah  politik  Indonesia  pasca  Orde  Baru,  yaitu  Theresia Megawati Wijaya dan Me Hoa. Theresia Megawati Wijaya adalah seorang perempuan etnis Tionghoa  dengan  pengalaman  politik  yang  minim  namun  berhasil  menjabat  sebagai Anggota DPRD Kota Tangerang di pencalonan periode pertamanya, periode pemilu 2019. Me Hoa adalah seorang perempuan etnis Tionghoa pertama yang berhasil menjabat sebagai Ketua  Anggota  DPRD  Bangka  Tengah  di  periode  ketiganya  pada  tahun  2019,  setelah sebelumnya berhasil mempertahankan jabatannya sebagai seorang Anggota DPRD Bangka Tengah selama periode 2009-2014 dan periode 2014-2019. Terhadap kedua narasumber ini, peneliti akan menggali strategi pemenangan, faktor keberhasilan, modal, habitus, dan ranah yang  mereka  alami  dalam  mencapai  keberhasilan  mereka  sebagai  caleg  terpilih.  Peneliti akan  memaparkan  perbandingan  temuan  penelitian  terhadap  keberhasilan  Theresia Megawati Wijaya dalam pencalonan pertamanya sebagai caleg perempuan etnis Tionghoa dan keberhasilan Me Hoa mempertahankan  jabatannya selama 3 periode sebagai anggota legislatif perempuan etnis Tionghoa di Indonesia pasca orde baru.
A. Strategi Kampanye Perempuan Etnis Tionghoa sebagai Caleg Terpilih di Indonesia pasca Orde Baru
Strategi kampanye yang dilakukan oleh Theresia Megawati Wijaya dan dinilai paling efektif  adalah  strategi  blusukan.  Ia  melakukan  blusukan  kepada  kelompok  etnis Tionghoa, agama Kristen, dan perempuan seperti ibu – ibu PKK yang ia jadikan sebagai modal awal untuk mendekati kelompok – kelompok tersebut karena identitas serupa. Hal ini kemudian dikonfirmasi dari jawaban pemilihnya, yang mengakui bahwa memang ada harapan  secara  khusus  dari  kelompok  etnis  Tionghoa  agar  dapat  lebih  dijangkau  oleh pemerintah. Pemilih tertarik karena persamaan identitas agama Kristen, etnis Tionghoa, dan perempuan dengan Theresia Megawati Wijaya, yang mana pada pemilu 2019 tidak ada  kandidat  lain  dengan  identitas  –  identitas  tersebut.  Terhadap  pencalonan  pertama kalinya, ia dan tim tidak menjual janji – janji atau hasil kinerjanya dalam ranah politik karena  ia  tidak  memiliki  latar  belakang  politik  sama  sekali.  Namun,  ia  berhasil memperoleh  4.350  suara  dalam  pencalonan  pertama  kalinya,  dan  diakuinya  mayoritas suara  berasal  dari  masyarakat  yang  memiliki  persamaan  identitas  dengan  dirinya,  dan yang paling kuat ia rasa dari kelompok agama, kelompok etnis Tionghoa, baru kelompok perempuan karena dinilai paling general.
Strategi yang serupa ternyata juga ditemukan di dalam strategi pemenangan Me Hoa. Strategi yang dinilai paling efektif oleh Me Hoa selama 3 periode adalah blusukan. Yang membedakan  hanyalah,  di  periode  pertama  identitas  perempuan  etnis  Tionghoa  itu berperan penting dan menjadi daya tarik tersendiri bagi pemilih, di mana keterwakilan kelompok dan etnis Tionghoa dinilai kurang, serta tidak ditemukan caleg yang beridentias
perempuan  etnis  Tionghoa.  Di  periode  awal  juga  ditemukan  bahwa  identitas  agama Katolik  yang  ia  miliki  cukup  berpengaruh  untuk  menarik  perhatian  pemilih  dari masyarakat  dengan  agama  yang  sama.  Persamaan  etnis,  gender,  dan  agama  itu  paling berpengaruh pada strategi kampanye periode pertama Me Hoa, karena ada harapan dari pemilih untuk memiliki wakil rakyat  dari identitas yang sama dengan dirinya. Strategi tersebut memberikan 1.496 suara untuk Me Hoa di periode pertamanya. Bagaimanapun, pada periode kedua dan ketiga, identitas ini dinilai tidak terlalu berpengaruh lagi terhadap strategi  kampanye  Me  Hoa.  Me  Hoa  banyak  didukung  karena  hasil  kinerjanya  yang membuat elektabilitas dan popularitasnya meningkat.  Di periode keduanya, ia berhasil memperoleh  1.808  suara.  Di  periode  ketiganya,  ia  berhasil  memperoleh  2.855  dengan strategi kampanye yang masih sama, namun banyak ditujukan kepada anak muda atau pemilih  pemula.  Periode  kedua  dan  ketiga  diikuti  dengan  strategi  kampanye online, melalui media sosial yang ia miliki. Ternyata strategi kampanye online ini dinilai cukup berhasil untuk meningkatkan aksesabilitas pemilih dengan dirinya sekaligus transparansi hasil kinerja Me Hoa kepada publik, yang berujung pada pemberian dukungan suara dari masyarakat untuk periode kepemimpinan Me Hoa selanjutnya.
Kesimpulannya,  baik  Theresia  Megawati  Wijaya  dan  juga  Me  Hoa  di  awal periodenya  menggunakan  identitas  perempuan,  etnis  Tionghoa,  dan  juga  persamaan agama  untuk  mendapatkan  dukungan  dari  pemilih  dengan  identitas  serupa.  Lama kelamaan, identitas itu tidak lagi berpengaruh di strategi kampanyenya, dan dibuktikan dari periode kedua dan ketiga Me Hoa. Strategi blusukan yang sama masih dilakukan, namun  ditambah  dengan  peningkatan  elektabilitas  dan  popularitas  karena  kinerjanya yang dinilai baik oleh masyarakat. Akhirnya, untuk mempertahankan jabatannya ia justru memperoleh semakin banyak dukungan suara dari pemilih dengan identitas yang berbeda dengan  dirinya  di  periode  –  periode  selanjutnya.  Identitas  perempuan  etnis  Tionghoa sangat  berpengaruh  di  awal  periode,  namun  kinerja,  elektabilitas,  dan  popularitas  lah yang berpengaruh untuk mempertahankan jabatan dan menambah dukungan suara dari pemilih  dengan  identitas  yang  semakin  luas  di  dalam  strategi  pemenangan  periode berikutnya.
B. Faktor Penghambat dan Pendukung Perempuan Etnis Tionghoa sebagai Anggota Legislatif di Indonesia pasca Orde Baru
Sebagai  seorang  perempuan  etnis  Tionghoa  Kristen,  persamaan  dan  keberbedaan gender,  etnis,  ataupun  agama  bisa  menjadi  faktor  penghambat  sekaligus  faktor pendukung  terhadap  keberhasilan  Theresia  Megawati  Wijaya.  Identitas  –  identitas tersebut  merupakan  identitas  kelompok  minoritas,  yang  mana  segmentasi  pemilih  bisa menjadi  terlalu  sempit.  Namun  di  sisi  lain,  karena  minimnya  perwakilan  politik  dari kelompok minoritas tersebut, ‘market’ pemilihnya tetap ada, dan jika dikumpulkan bisa memberikan suara yang cukup untuk mendukung keterpilihan dirinya. Faktor hambatan lainnya adalah budaya patriarki yang meremehkan kepemimpinan perempuan, di tambah lagi Theresia Megawati Wijaya tidak memiliki track record politik sama sekali. Di sisi lain, masih ditemukan pemilih yang beridentitas etnis Tionghoa-pun masih dirasa bersifat apatis terhadap pemerintahan, akibat politik yang tertutup di era Soeharto. Jadi masih ada kecurigaan  antar  pemilih  etnis  Tionghoa  dengan  caleg  etnis  Tionghoa  yang  terjun  ke politik dan/atau masuk ke pemerintahan. Selain itu, faktor penghambat juga dirasa dari pesaing  dengan  modal  ekonomi  yang  kuat  dan  juga  adanya  ideologi  agama  lain  yang tidak mau dipimpin oleh pemimpin dengan identitas yang berbeda.
Bagaimanapun  cara  Theresia  Megawati  Wijaya  untuk  mengatasi  hambatan  – hambatan  tersebut  adalah  menggunakan  strategi  yang  berbeda  –  beda  ketika  turun  ke target pemilih dengan identitas yang serupa dengan dirinya. Sebagaimana ia katakan:
“Tergantung  market  apa  yang  ingin  kita  datangi  waktu  kita  kampanye.  Misalkan  kita datang  ke  suatu  market  yang  lebih  mayoritas  pemilihnya  adalah  terkait  latar  belakang agama yang sama, otomatis yang kita jual disana adalah keimanan yang sama antara kita dengan pemilih. Saat kita berpilih ke pemilih yang latar belakang karena etnik yang sama, etnik itu yang kita jual. Dan ada yang di wilayah tertentu yang, maaf ya, mayoritasnya muslim dan mereka merasa bahwa perempuan itu tidak pantas memimpin kita tidak bisa menjual  juga  terkait  keperempuannya,  tapi  mungkin  kita  bisa touch secara  naluri perempuannya secara umum.”
Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  faktor  penghambat  yang  dialami  oleh  Theresia Megawati  Wijaya  dapat  juga  dijadikan  faktor  pendukung  terhadap  keterpilihannya, asalkan ia dengan tim-nya mampu menyusun strategi yang berbeda – beda, sesuai dengan market  yang  ia  tuju  pada  masa  kampanye,  yang  kembali  disesuaikan  dengan  identitas yang serupa dengan yang ia miliki baik itu dari persamaan etnis, persamaan agama, dan persamaan gender.
Terhadap straategi kampanye Me Hoa, ditemukan beberapa faktor pendukung dan  penghambat  di  periode  pertama,  kedua,  dan  juga  ketiganya.  Pada  periode pertamanya, faktor penghambat Me Hoa adalah adanya hambatan eksternal dari budaya patriarki  yang  melihat  perempuan  tidak  seharusnya  menjadi  pemimpin,  sehingga masyarakat meragukan kinerja Me Hoa sebagai seorang perempuan dan etnis Tionghoa, yang berasal dari kelompok minoritas. Selain itu, ada juga hambatan ideologi agama dari masyarakat  yang  melihat  bahwa  dari  keyakinannya  tidak  seharusnya  mereka  dipimpin oleh  pemimpin  perempuan,  apalagi  yang  berasal  agama  yang  berbeda.  Pada  periode pertamanya,  Me  Hoa  juga  belum  memiliki  pengalaman  apapun,  sehingga  faktor  latar belakangnya  yang  belum  memiliki  pengalaman  politik  apapun  membuat  tidak  adanya kinerja yang bisa dinilai untuk meyakinkan masyarakat memilih dirinya. Bagaimanapun, identitasnya  sebagai  perempuan  etnis  Tionghoa  ternyata  menjadi  faktor  pendukung  di awal periode periode keterpilihannya. Identitasnya yang berasal dari kelompok minoritas, baik  dari  sisi  etnis,  gender,  dan  agama  menjadi  peluang  bahwa  keterwakilan  dari kelompok  –  kelompok  tersebut menantikan  Me  Hoa  agar  bisa  duduk  menjadi  anggota dewan Bangka Tengah.
Faktor  hambatan  lain  yang  juga  selalu  dirasa  ada  sejak  periode  pertama,  kedua, hingga ketiga adalah kuatnya modal ekonomi yang dimiliki oleh pesaing Me Hoa, apalagi kejadian – kejadian seperti ‘serangan fajar’ atau money politic masih ditemukan terjadi di Bangka Tengah. Hal ini turut menjadi hambatan bagi Me Hoa karena ia dinilai tidak memiliki  modal  ekonomi  yang  kuat  dibandingkan  dengan  lawan  politiknya. Bagaimanapun,  Me  Hoa  dan  tim  melihat  bahwa  hambatan  –  hambatan  tersebut  dapat diatasi  dengan  menunjukkan  kepada  masyarakat  bagaimana  kinerja  Me  Hoa  yang terbukti sangat baik setelah menjabat sebagai anggota dewan. Akhirnya faktor – faktor hambatan di atas tidak lagi terlalu berpengaruh terutama dalam pencalonan periode kedua dan  ketiganya.  Kinerja  Me  Hoa  membuat  elektabilitas  dan  popularitas  Me  Hoa  terus meningkat,  sehingga  modal  sosial  yang  Me  Hoa  miliki  terus  menguat  hingga membuatnya  bisa  bertahan  sampai  3  periode,  bahkan  berhasil  menjabat  sebagai  Ketua DPRD Bangka Tengah perempuan etnis Tionghoa yang pertama di Bangka Tengah pada periode ketiganya. Pada akhirnya, dukungan suara yang Me Hoa miliki juga semakin luas karena  masyarakat  yang  semakin  terbuka  dan  sudah  merasakan  langsung  kinerjanya. Akhirnya, pemilih dengan identitas berbeda mau memberikan suaranya untuk Me Hoa di periode – periode selanjutnya.
Kesimpulannya,  baik  Theresia  Megawati  Wijaya  ataupun  Me  Hoa  sama  –  sama menjumpai hambatan  yang  serupa di  awal  periode. Faktor penghambat tersebut  antara
lain  adalah  kuatnya  budaya  patriarki,  anggapan  ideologi  agama  lain  yang  meragukan kepemimpinan dari agama berbeda, dan berasal dari etnis, gender, maupun agama dari kelompok  minoritas  di  Indonesia  sehingga  diragukan  kapabilitasnya  sebagai  wakil masyarakat.  Namun,  identitas  tersebut  sekaligus  menjadi  faktor  pendukung  untuk keterpilihan  keduanya,  dikarenakan  masyarakat  dari  kelompok  –  kelompok  minoritas tersebut  juga  merindukan  adanya  keterwakilan  dengan  identitas  yang  serupa  dengan dirinya. Hasilnya, identitas perempuan etnis Tionghoa yang berasal dari agama Kristen dan/atau  Katolik  memiliki  daya  tarik  sendiri  di  mata  masyarakat.  Hanya  saja,  yang membedakan  adalah  Me  Hoa  di  periode  kedua  dan  ketiga  faktor  pendukungnya dibuktikan  melalui  elektabilitas  dan  popularitasnya  yang  meningkat,  karena  ia  tekah memiliki track  record kinerja  yang  baik  di  mata  masyarakat.  Hal  itulah  yang  menjadi faktor pendukung  utama  untuk  mempertahankan jabatan Me  Hoa di  periode  – periode selanjutnya,  hingga  berhasil  menjadi  Ketua  Anggota  DPRD  Bangka  Tengah  pertama yang berasal dari identitas perempuan Etnis Tionghoa.

## C. Analisa  Teori  Praktik  Pierre  Bordieu  terhadap  Keberhasilan  Anggota  Legislatif Perempuan Etnis Tionghoa di Indonesia pasca Orde Baru
Habitus yang dialami oleh  Theresia Megawati Wijaya dan Me  hoa adalah kuatnya budaya patriarki yang mendominasi institusi DPRD dan minimnya jumlah etnis Tionghoa yang  berhasil  di  politik  Indonesia.  Habitus  tersebut  terbentuk  karena  kelompok perempuan  dan  etnis  Tionghoa  yang  sejarahnya  pada  masa  Orde  Baru  dijauhkan  dari sistem politik di Indonesia. Akhirnya, diskriminasi berlapis dialami oleh perempuan etnis Tionghoa  pada  masa  Orde  Baru,  di  mana  mereka  diskriminasi  secara  ras  dan  gender. Diskriminasi  ras  terjadi  karena  pemerintah  pada  masa  Orde  Baru  memberlakukan kebijakan  asimilasi  dan  etnis  Tionghoa  hanya  diperbolehkan  untuk  mengembangkan perekonomian negara dan dirinya sendiri, tetapi didiskriminasi dari aspek lainnya dalam negara. Diskriminasi gender terjadi karena adanya ideologi ‘ibuisme’ yang menempatkan perempuan  berada  di  ranah  domestik  dan  dieksklusikan  dari  ranah  publik  terhadap pembangunan  negara.  Hal  ini  membuat  jumlah  perwakilan  etnis  Tionghoa  perempuan sampai saat ini masih minim di parlemen.
Habitus tersebut yang membuat kuatnya budaya patriarki dan minimnya keterwakilan etnis Tionghoa sampai saat ini. Sudah dinilai sebuah hal yang wajar dan ‘dari sananya’ apabila  perempuan  sudah  seharusnya  berada  di  wilayah  domestik,  dan  etnis  Tionghoa berkarir  di  bidang  ekonomi  dan  bukan  politik.  Untuk  melawan  habitus  tersebut,  yang dilakukan oleh Me Hoa dan Theresia Megawati justru menjual identitas perempuan Etnis Tionghoa  sebagai  daya  tarik  yang  membedakan  mereka  dengan  caleg  lainnya,  agar memperoleh dukungan suara dari kelompok masyarakat dengan identitas serupa.
Menghadapi habitus tersebut, Theresia Megawati Wijaya maupun Me Hoa mengatur strategi  dalam  penggunaan  modal  sosial,  modal  ekonomi,  modal  budaya  dan  simbolik yang mereka miliki. Baik Theresia Megawati Wijaya maupun Me Hoa di awal periodenya memiliki  modal  sosial  yang  paling  kuat,  yang  berasal  dari  kelompok  sosial  dengan identitas yang serupa dengan dirinya. Theresia Megawati Wijaya mendapat modal sosial paling kuat dari kelompok etnis Tionghoa, seperti kelompok Cina Benteng dan kelompok Paguyuban  Sosial  Marga  Tionghoa  Indonesia  ( “PSMTI” )  yang  ada  di  Tangerang, kelompok  agama  dari  komunitas  gereja  GKY  Cimone  tempat  ia  beribadah,  dan  dari kelompok perempuan seperti ibu – ibu PKK, kelompok arisan, dan ibu– ibu posyandu di Kota Tangerang. Sedangkan  untuk  Me  Hoa, di  awal  periode ia  juga  mendapat banyak dukungan  dari  kelompok  etnis  Tionghoa  melalui  blusukan  ke  rumah  –  rumah  yang memang mayoritasnya ditinggali oleh keturunan Tionghoa di Bangka Tengah, dukungan dari gereja katolik tempat ia beribadah, dan juga kelompok perempuan seperti ibu – ibu
kelompok  arisan  dan  kelompok  pengajian.  Yang  membedakan  modal  sosial  diantara keduanya barulah di periode kedua dan ketiga Me Hoa, karena kinerjanya dan strategi kampanye online yang  ia  lakukan  dinilai  berhasil  meningkatkan  elektabilitas  dan popularitasnya. Akhirnya, Me Hoa berhasil memperoleh dukungan dari masyarakat yang berbeda  identitas  dengan  dirinya.  Di  periode  ketiganya,  ia  juga  mendapat  banyak dukungan  kelompok  anak  muda  seperti  kelompok  Organisasi  Pemuda  Katolik  yang kemudian mendulang suara cukup banyak di periode terakhirnya.
Modal budaya yang dimiliki oleh Theresia Megawati Wijaya dan Me Hoa juga adalah budaya  etnis  Tionghoa  dan  agama  yang  mereka  miliki,  sehingga  menjadi  daya  tarik tersendiri untuk kelompok Tionghoa dan kelompok agama Kristen/Katolik yang selama ini merasa tidak memiliki perwakilan di parlemen karena merasa berasal dari kelompok minoritas di Indonesia. Modal budaya ini kemudian juga didukung oleh modal simbolik yang  dimiliki  oleh  keduanya,  yaitu  simbol  sebagai  seorang  perempuan  dengan kepemimpinan yang baik untuk menjadi wakil rakyat. Masih minim juga untuk seorang perempuan  bisa  berhasil  di  ranah  politik  Indonesia,  apalagi  yang  berasal  dari  etnis Tionghoa dan agama Kristen/Katolik. Uniknya, modal simbolik yang dimiliki Theresia Megawati  Wijaya  berada  di  namanya,  di  mana  nama  ‘Theresia’  sebagai  simbol  dari kelompok minoritas agama Kristen/Katolik, nama ‘Megawati’ sebagai simbol nama yang nasionalis, dan nama ‘Wijaya’ sebagai simbol nama dari keturunan etnis Tionghoa. Hal tersebut dirasa sangat membantu keterpilihannya di pencalonan pertamanya, mengingat dari ratusan calon yang ada di dapil 1 Kota Tangerang tentu saja membuat pemilih tidak benar – benar bisa memahami latar belakang tiap anggota calon, apalagi di kertas suara hanya  ada  ‘nama’  saja.  Sedangkan  untuk  Me  hoa,  dalam  penelitian  ditemukan  bahwa simbol ‘nasionalis’ dilekatkan oleh masyarakat terhadap dirinya, karena kinerjanya yang baik  sehingga  ia  dijuluki  sebagai  ‘Megawati’-nya  Bangka,  dan/atau  ‘Srikandi’-nya Bangka. Selain itu, beberapa pemilih melihat partai PDIP adalah titisan dari Bung Karno, sehingga  simbol  ‘nasionalis’  dari  Bung  Karno  itulah  yang  melekat  pada  kader  PDIP, termasuk Me Hoa yang diusung oleh partai tersebut.
Pada  akhirnya,  modal  sosial,  budaya,  dan  simbolik  ini  yang  dirasa  sangat  kuat dibandingkan  modal  ekonomi  yang  mereka  miliki.  Baik  Theresia  dan  Me  Hoa menyampaikan  bahwa  mereka  tidak  memiliki  modal  ekonomi  yang  kuat,  sehingga kuatnya modal sosial, budaya, dan simbolik itu sangat diperlukan untuk menekan cost politic yang  harus  mereka  keluarkan.  Selain  itu,  mereka  juga  menggunakan  strategi tandem dengan caleg anggota DPR RI dari partai politik yang sama pada saat kampanye, jadi kampanye dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kampanye yang sebagian besar berasal  dari  modal  ekonomi  caleg  anggota  DPR  RI  tersebut.  Strategi  tandem  yang dilakukan  oleh  Theresia  Megawati  Wijaya  dari  partai  PSI  ditandemkan  bersamaan dengan  caleg  DPR  RI  Isyana  Bagus  Oka,  sedangkan  Me  Hoa  dari  partai  PDIP ditandemkan bersamaan dengan caleg DPR RI Rudianto Tjen pada saat kampanye.
Strategi  penggunaan  modal  seperti  yang  dipaparkan  tersebut  yang  membedakan mereka dengan caleg lainnya. Baik caleg etnis Tionghoa laki – laki atau caleg laki – laki pada  umumnya,    mereka  cenderung  memiliki  modal  ekonomi  yang  kuat.  Sebuah penelitian  yang  dilakukan  oleh  Sinaga,  menemukan  bahwa  terjadinya  persaingan mobilisasi suara di Dapil Sumut 1 antar sesama caleg Tionghoa dikarenakan kota medan terkenal  sebagai  ‘kota  bisnis’.  Caleg  terpilih  sampai  saat  ini  adalah  laki  -  laki  etnis Tionghoa, karena bmereka anyak terlibat dalam aktivitas ekonomi swasta sejak era Orde Baru. Pasca Orde Baru, caleg laki - laki etnis Tionghoa membentuk jaringan patronase bisnis  kontestasi  antara  caleg  idealis  dengan  caleg  non-idealis.  Sedangkan,  dalam penelitian, ditemukan bahwa perempuan etnis Tionghoa sejak masa  Orde Baru sampai saat ini memang tidak memiliki modal ekonomi yang kuat. Sehingga hubungan antara
caleg  terpilih  dengan  pemilihpun  tidak  membentuk  jaringan  patronase  bisnis,  dan  Me Hoa  ataupun  Theresia  Megawati Wijaya  pun setelah  terpilih  kinerjanya  berfokus  pada ranah  sosial,  seperti  kesehatan  dan  pendidikan.  Salah  satu  pemilih  Me  Hoa  juga mengatakan bahwa caleg terpilih etnis Tionghoa laki – laki memang cenderung fokus ke pembangunan ekonomi daerah Bangka, karena latar belakangnya yang adalah pengusaha kontraktor.
Sementara  itu,  yang  membedakan  perempuan  Etnis  Tionghoa  dengan  perempuan pada  umumnya  berada  di  modal  sosial  dan  budaya  yang  mereka  miliki.  Mayoritas perempuan  yang  berada  di  parlemen  biasanya  tidak  berasal  dari  perempuan  keturunan Etnis  Tionghoa.  Jadi  modal  budaya  etnis  Tionghoa  tersebut  mendukung  modal  sosial yang  akan  mereka  dapatkan.  Sebagai  contoh,  Theresia  Megawati  Wijaya  dalam wawancaranya melihat bahwa perempuan non-Tionghoa kebanyakan memiliki dukungan kuat dari latar belakang keluarga caleg tersebut yang sudah lama berada di ranah politik Indonesia  dan/atau  caleg  perempuan ustadzah yang  target  pemilihnya  memang  dari agama islam. Berbeda dengan Theresia Megawati Wijaya ataupun Me Hoa yang memang tidak memiliki latar belakang ataupun keluarga politik sama sekali, ditambah berasal dari agama minoritas yaitu agama Kristen/Katolik, sehingga target pemilihnya-pun berbeda, namun  dari  kelompok  –  kelompok  dengan  persamaan  identitas  etnis,  agama,  maupun gender  tersebut  ternyata  cukup  untuk  memberikan  mereka  kursi  anggota  legislatif  di Indonesia pasca Orde Baru. Dengan begitu, perbedaan – perbedaan tersebut justru adalah modal yang kuat bagi perempuan Etnis Tionghoa untuk berhasil menjadi caleg terpilih di Indonesia pasca orde baru.
Bordieu  melihat  bahwa  ‘ranah’  merupakan  ‘arena’  perjuangan  sumber  daya,  baik individu,  institusi,  agen,  yang  mencoba  membedakan  dirinya  dengan  lain  dalam mendapatkan modal di ranah tersebut. Dalam hal ini, ranah yang dimasuki oleh Theresia Megawati Wjiaya dan Me Hoa sebagai perempuan etnis Tionghoa adalah ranah politik di Indonesia pasca Orde Baru, di kota Tangerang maupun Bangka Tengah. Di dalam ranah politik tersebut, mereka harus membedakan antara dirinya dengan pesaing lain dengan menggunakan modal – modal yang mereka miliki.
Bordieu  juga  mengatakan  bahwa  ranah  merupakan  sebuah  ranah  kekuatan  yang secara  parsial  bersifat  otonom,  merupakan  suatu  ranah  yang  didalamnya  berlangsung perjuangan posisi – posisi. Perjuangan yang dimaksud adalah mentransformasi ataupun mempertahankan  ranah  kekuatan  yang  kemudian  ditentukan  oleh  pembagian  modal khusus  bagi  para  aktor  yang  berlokasi  dalam  ranah  tersebut.  Ketika  posisi  tersebut dicapai, mereka dapat berinteraksi dengan habitus, untuk menghasilkan postur berbeda atau  efek  tersendiri  dalam  ranah  tersebut.  Perempuan  etnis  Tionghoa  masuk  ke  dalam ranah  kekuatan  politik,  di  mana  mereka  berjuang  untuk  mendapatkan  posisi  dalam parlemen sebagai keterwakilan kelompok minoritas, baik itu etnis Tionghoa, perempuan, ataupun  agamanya.  Ketika  mereka  berhasil  dalam  perjuangannya  mempertahankan ‘ranah kekuatan’ yang mereka dapatkan, dalam hal ini adalah jabatan sebagai anggota laeislatif,  barulah  mereka  dapat  mentransfomrasi  dan  melakukan  ‘sesuatu’  di  ranah politik  Indonesia  dengan  modal  di  habitus  yang  mereka  miliki.  Ditemukan  dalam penelitian bahwa kuatnya modal sosial, modal budaya, dan modal sosial yang mendukung mereka  menjadi  caleg  terpilih  akhirnya  membantu  di  dalam  kinerja  mereka  untuk membawa  perubahan  dalam  bidang  sosial  seperti  pendidikan,  kesehatan,  penanganan masalah  KDRT  perempuan,  dan  tentunya  meningkatkan  peran  dan  keterwakilan kelompok minoritas baik dari sisi etnis Tionghoa, agama Kristen/Katolik, dan perempuan di Indonesia.
Dari pemaparan di atas, rumusan teori praktik Bordieu, (Habitus x Modal) + Ranah = Praktik, dapat menganalisa keberhasilan anggota legislatif perempuan etnis Tionghoa
di Indonesia pasca Orde Baru. Praktik yang dilakukan oleh Theresia Megawati Wijaya dan Me Hoa adalah menjadi seorang anggota legislatif daerah perempuan etnis Tionghoa ketika  mereka  berhasil  mengatasi  habitus  struktur  sosial  politik  yang  selama  ini didominasi  oleh  budaya  patriarki  dan  anggota  legislatif  yang  mayoritasnya  non- Tionghoa. Dalam hal ini, modal yang dapat mengatasi habitus tersebut di dalam ranah politik Indonesia adalah kuatnya modal sosial, modal budaya, dan modal simbolik yang mereka miliki. Kuatnya ketiga modal tersbut menjadi nilai tersendiri yang membedakan perempuan etnis Tionghoa dengan caleg non-Tionghoa ataupun laki – laki etnis Tionghoa lainnya,  yang  cenderung  memiliki  modal  ekonomi  lebih  kuat  ataupun  modal  sosial, budaya,  dan  simbolik  yang  berbeda.  Setelah  mereka  terpilih,  mereka  dapat mempraktikkan peran mereka sebagai anggota legislatif perempuan etnis Tionghoa yang berhasil  terpilih  kemudian  mempertahankan  jabatannya  dengan  membuktikan  hasil kinerja  mereka  kepada  masyarakat,  serta  membawa  keterwakilan  dan  perubahan  bagi kelompok pendukungnya.

## 5. PENUTUP
Pada kasus keberhasilan anggota legislatif perempuan etnis Tionghoa di Indonesia masa Orde Baru, ditemukan persamaan dan perbedaan strategi kampanye dan faktor keberhasilan Theresia  Megawati  Wijaya  dalam  periode  pertamanya  sebagai  Anggota  DPRD  Kota Tangerang  dibandingkan  dengan  Me  Hoa  dalam  mempertahankan  jabatannya  selama  3 periode sebagai  Anggota DPRD Bangka Tengah. Pada awalnya, baik Theresia Megawati Wijaya  maupun  Me  Hoa  sebagai  seorang  perempuan  etnis  Tionghoa  sama  –  sama  bisa berhasil  karena  memiliki  modal  sosial,  modal  budaya,  dan  modal  simbolik  yang  kuat dibandingkan  modal  ekonominya.  Dalam  strategi  kampanyenya,  keduanya  sama  –  sama melakukan dan menilai strategi blusukan kepada pemilih dengan identitas serupa merupakan strategi yang paling efektif di awal periode keterpilihannya, mengingat bahwa mereka tidak memiliki kinerja ataupun latar belakang politik apapun yang bisa dinilai oleh masyarakat. Namun, bagi Theresia Megawati Wijaya, faktor identitas yang paling berpengaruh adalah persamaan identitas etnis dan agama, baru identitas gender. Sedangkan, bagi Me Hoa, faktor identitas persamaan etnis Tionghoa dan gender yang paling berpengaruh di awal periodenya, baru identitas agama, namun tidak lagi terlalu berpengaruh di periode kedua dan ketiganya. Dalam periode kedua dan ketiganya, kinerja Me Hoa yang meningkatkan elektabilitas dan popularitas  beliau  untuk  berhasil  mempertahankan  jabatannya  di  ranah  politik  Indonesia. Elektabilitas  dan  popularitas  beliau  yang  semakin  tinggi  juga  membuat  suara  yang  ia dapatkan semakin meluas dan berasal dari pemilih berbeda identitas dengan dirinya.
Teori  praktik  Pierre  Bordieu  dapat  memperkuat  strategi  pemenangan  dan  faktor keberhasilan  anggota  legislatif  perempuan  etnis  Tionghoa  di  Indonesia  pasca  Orde  Baru. Rumusan  teori  praktik  Pierre  Bordieu, (Habitus  x  Modal)  +  Ranah  =  Praktik mampu menunjukkan bagaimana habitus struktur politik yang didominasi oleh laki – laki dan non- Tionghoa dapat dihadapi perempuan etnis Tionghoa dengan menggunakan modal - modal yang mereka miliki untuk bersaing dalam pemilu daerah di ranah politik Indonesia. Teori tersebut juga menunjukkan bahwa modal sosial, modal budaya, dan modal simbolik yang dimiliki  perempuan  etnis  Tionghoa  cukup  kuat  sehingga  dapat  menggantikan  modal ekonomi  yang  minim  mereka  miliki  untuk  bertarung  dalam  kontestasi  politik  di  daerah pemilihannya.  Penelitian  di  atas  menunjukkan  bahwa  rumusan  Pierre  Bordieu  berhasil menjelaskan bagaimana keberhasilan anggota legislatif perempuan Etnis Tionghoa terjadi di Indonesia pasca Orde Baru.

## 6. REFERENSI
Harker, Setijadi et al. (Habitus x Modal) + Ranah = Praktik. Yogyakarta: Jalasutra. 2009.
Creswell,  John  W.  Research  Design:  Qualitative,  Quantitativ,  and  Mixed  Methods Approaches. Sage Publications: California. 2014.
Hikmawati, Chandra Linsa. Opresi Berlapis Perempuan etnis Tionghoa: Pemerkosaan Massal  Terhadap  Perempuan  etnis  Tionghoa  dalam  Tragedi  Mei  1998  di  Jakarta.  Jurnal Politik Vol.2, Februari 2017.
Komisi Pemilihan Umum Bangka Tengah.
Kompas.com. Keturunan China mulai tampil, 31 Januari 2011, diakses pada tanggal 20 Januari
2023,
https://nasional.kompas.com/read/2011/01/31/02371831/twitter.com?page=all Pusat Data Informasi Politik 2019. https://pemilu2019.id/. Redaksi. Cen Sui Lan Anggota DPR RI, Perempuan Tionghoa Pertama dari Kepri yang Menembus Senayan. suaraserumpun.com. 10 Maret 2021, diakses pada tanggal 4 Juni 2021, https://suaraserumpun.com/2021/03/10/cen- sui-lan-anggota-dpr-ri-perempuan- tionghoa-pertama-dari-kepri-yang-menembus-senayan/
Setijadi, Charlotte. Ethnic Chinese in Contemporary Indonesia: Changing Identity Politics and the Paradox of Sinification. Yusof Ishak Institute, 17 Maret 2016.
Sinaga, Rudi Salam dan Adam. Fragmentasi Politik dan Habitus: Kasus Persaingan Sesama Calon Legislatif etnis tionghoa di Tiga Pemilu. Jurnal Ilmu Politik POLITIKA. Vol. 12 No.
2. 2021.
Suryadinata, Leo. Etnis Tionghoa dan Pembangunan Bangsa. Jakarta: LP3ES. 1999. Suryakusuma, Julia. Ibuisme Negara: Konstruksi Soial Keperempuanan Orde Baru. Depok: Komunitas Bambu. 2021.
Walujono, Amanda. Diskriminasi Etnis Tionghoa di Indonesia dan Persepsi Kebangsaan, Scripps Senior Tesis. Kertas 508.