## Overview Penyediaan Kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Air Berdasarkan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN)

## Hendra Ardi Kurniawan, Jaka Windarta
Magister Energi, Sekolah Pascasarjana, Universitas Diponegoro;
Email  : hendra@students.undip.ac.id (H.A.K), jakawindarta@lecturer.undip.ac.id (J.W);
Abstrak :  Seperti  terlampir  pada  Rencana  Umum  Energi  Nasional  (RUEN),  peran  EBT  ditargetkan minimal  sebesar  23%  dari  total  kebutuhan  energi  pada  Tahun  2025.  Secara  khusus,  penelitian  ini membahas  mengenai pemantauan penyediaan kapasitas pembangkit Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) guna untuk mendukung bauran energi sebesar 23%. Overview yang dilakukan melibatkan dua sumber data sebagai data sekunder yang berasal dari data pemodelan RUEN dan BPS. Pengumpulan data  dilakukan  yang  kemudian  dilanjutkan  dengan  perbandingan  antara  ketersediaan  kapasitas aktual  dengan  pemodelan  RUEN.  Secara  keseluruhan,  pencapaian  aktual  penyediaan  pembangkit PLTA  memiliki  gap  sebesar  3%  dari  RUEN  dimana  Provinsi  Kalimantan  Barat  menunjukkan penyediaan  kapasitas  pembangkit  tertinggi  berdasaran  RUEN  sebesar  234,27  MW  dari  perencanaan 2,2  MW  sedangkan  Provinsi  Aceh  menunjukkan  provinsi  yang  memiliki  progres  paling  rendah  jika dibandingkan  dengan  provinsi  lain  yakni  sebesar  2,64  MW  dari  perencanaan  128,4  MW.  Studi lanjutan perlu dilakukan sebagai justifikasi dari setiap kemajuan dan/atau keterlambatan penyediaan yang disetiap wilayah sehingga dapat digunakan sebagai lesson learned untuk provinsi lain.
Kata Kunci : RUEN, PLTA, Kapasitas Pembangkitan

## 1. Pendahuluan
Rencana  Umum  Energi  Nasional  (RUEN)  merupakan  hasil  dari  amat  Undang-Undang  (UU) Nomor  30  Tahun  2017  yang  meliputi  lingkup  energi.  RUEN  berisikan  kebijakan  Pemerintah  Pusat yang  mengatur  rencana  pengelolaan  energi  tingkat  nasional  yang  merupakan  pejabaran  dan perencanaan  pelaksanaan  dari  Kebijakan  Energi  Nasional  (KEN)  yang  berisikan  pemodelan kebutuhan-pasokan  hingga  2025  serta  strategi  untuk  mencapai  sasaran  tersebut.  RUEN  bertindak merupakan  pedoman  dalam  pengelolaan  energi  nasional  sebagai  usaha  untuk  mewujudkan kemandirian  energi  dan  ketahanan  energi  nasional.  RUEN  juga  digunakan  sebagai  acuan  dalam penyusunan  Rencana  Umum  Energi  Daerah  (RUED).  Paradigma  kebijakan  energi  tidak  lagi menjadikan  sumber  daya  energi  menjadi  komoditas  ekspor  namun  bertindak  sebagai  modal pembangunan  nasional.  Untuk  mendukung  terlaksananya  tujuan  tersebut,  diperlukan  berbagai terobosan  yang  telah  terlampir  sesuai  dalam  RUEN  yang  terdiri  dari  5  Bab  dan  ditunjukkan  pada Tabel 1 (Widyaningsih, 2017).
Vol. 2, No. 3, pp 133 – 143 doi: 10.14710/jebt.2021.10045
Tabel 1. Sistematika RUEN (Widyaningsih, 2017) BAB Keterangan Substansi BAB I Pendahuluan Latar Belakang BAB II Kondisi  Energi  Nasional  Saat ini  dan  Ekspektasi  Masa Mendatang - Isu dan permasalahan umum terkait energi. - Kondisi  ekonomi  dan  energi  saat  ini  dan  ke depan (Indikator sosio-ekonomi, indicator energi, dan indicator lingkungan).
- Hasil pemodelan kebutuhan dan pasokan energi, serta dampak emisi GRK tahun 2015-2050. BAB III Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Energi Nasional Menjabarkan  Visi,  Misi,  Tujuan,  dan  Sasaran  yang terdapat dalam KEN BAB IV Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Energi Nasional - Kebijakan  strategi,  program,  dan  kegiatan unggulan untuk mencapai sasaran KEN (ringkasan dari Lampiran Matriks Program). - Rencana  indikatif  pengembangan  energi  per provinsi/wilayah. BAB V Penutup Kesimpulan LAMPIRAN Matriks Program - Rincian  detail  kebijakan,  strategi,  program  dan kegiatan  yang  akan  dilakukan  berdasarkan  PP No. 79/2014 tetang KEN. - Mencantumkan  Kementerian  Negara/Lembaga
yang bertanggung  jawab  dan  instrument kebijakan yang diperlukan.
Pada  Bab  II  RUEN  dijelaskan  mengenai  kondisi  energi  nasional  saat  ini  dan  ekspektasi mendatang,  secara  garis  besar  kondisi  energi  nasional  memiliki  beberapa  isu  dan  permasalahan energi sebagai berikut:
1) Sumber  daya  energi  masih  diperlakukan  sebagai  komoditas  sebagai  sumber  devisa  belum sebagai modal pembangunan.
2) Penurunan produksi dan gejolak harga minyak.
3) Akses dan infrastruktur yang terbatas.
4) Ketergantungan akan impor bahan bakar (BBM dan LPG).
5) Harga EBT yang belum kompetitif.
6) Pemanfaatan EBT yang rendah.
7) Pemanfaatan energi yang belum efisien.
8) Penelitian, pengembangan, dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terbatas.
9) Kondisi geopolitik.
10) Ketidaktersediaan cadangan penyangga energi.
Masih pada Bab yang sama juga dijelaskan terkait kondisi energi nasional saat ini dimana asumsi dasar ( key assumption ) ditetapkan sebagai dasar perencanaan energi. Sehingga dengan adanya asumsi dasar tersebut dapat tercapai satu diantara beberapa sasaran yakni tercapainya bauran energi primer yang optimal. Dalam sasaran tersebut, proporsi EBT pada bauran energi primer adalah paling sedikit
Vol. 2, No. 3, pp 133 – 143 doi: 10.14710/jebt.2021.10045
sebesar 23% pada tahun 2025 dan 31% pada tahun 2050. Detail bauran energi terlampir pada Tabel 2. Dengan  adanya  target  tersebut  diharapkan  dapat  menggeser  dominasi  energi  bahan  bakar  fosil dimana dapat dilakukan dengan optimalisasi penggunaan energi baru terbarukan (Windarti, 2014).
Tabel 2.
Distribusi Target Bauran Energi Primer 2025 dan 2050 (Widyaningsih, 2017)
No. Sasaran KEN Target bauran energi (%) 2025 2050 1  EBT >23% >31% 2  Minyak Bumi <25% <20% 3  Batu Bara >30% >25% 4  Gas Bumi >22% >24%

## 2. Potensi Sumber Daya Energi Primer Air
Pembangkitan  energi  yang  menggunakan  air  merupakan  pembangkitan  energi  yang memanfaatkan  adanya  energi  potensial  dan  kinetik  dari  aliran  air.  Kondisi  aliran  air  yang  dapat dimanfaatkan  sebagai  sumber  energi  adalah  memiliki  kapasitas  aliran  dengan  ketinggian  tertentu (Fachri et al., 2019). Pemanfaatan dari PLTA dapat memberikan nilai positif yang berantai pada lintas sektor yaitu pemanfaatan energi air, pelestarian daerah aliran sungai, dan menjaga keberlangsungan pasokan air baik bagi PLTA maupun irigasi (Astro et al., 2020).
Besaran potensi pembangkitan listrik tenaga air adalah sebesar 75.000 MW dimana baru 9% dari potensi  tersebut  yang  telah  dimanfaatkan  baik  dalam  pembangkit  skala  kecil  maupun  besar (Erinofiardi  et  al.,  2017).  Sebagai  pembanding,  potensi  tenaga  air  di  negara  bekas  Uni  Soviet  yang mencapai  98.000  MW  dengan  jumlah  bendungan  sekitar  500  buah  dengan  keseluruhan  kapasitas terpasang  PLTA  66.000  MW  atau  sekitar  67  persen  dari  potensi  yang  tersedia  (Ratnata  et  al.,  2013). Berdasarkan  data  potensi  energi  terbarukan  Indonesia  tahun  2015,  potensi  energi  air  menduduki peringkat  kedua  setelah  surya  dengan  besar  potensi  75.000  MW.  Secara  detail  potensi  energi terbarukan Indonesia tahun 2015 dijelaskan pada Tabel 3.
Tabel 3. Potensi Energi Terbarukan Indonesia (Widyaningsih, 2017) No. Jenis Energi Potensi Used 1  Panas Bumi 29.544 MW 4,9% 2  Air 75.091 MW 6,4% 3  Mini & Mikro Hidro 19.385 MW 1,0% 4  Bioenergi 32.654 MW 5,1% 5  Surya 207.898 MW 0,04% 6  Angin 60.647 MW 0,01% 7  Laut 17.989 MW 0,002% Total 443.208 MW 1,9%
Besaran  potensi  energi  air  sebesar  75.000  MW  terdistribusi  pada  wilayah  di  Indonesia  dengan potensi  terbesar  berada  di  Provinsi  Papua  sebesar  22.371  MW.  Secara  detail  potensi  tenaga  air  per wilayah dijelaskan pada Tabel 4.
Vol. 2, No. 3, pp 133 – 143 doi: 10.14710/jebt.2021.10045

## Tabel 4.
Distribusi Potensi Tenaga Air Per Wilayah No. Wilayah/Provinsi Potensi (MW) 1  Papua 22.371 2  Kalsel, Kalteng, Kaltim 16.844 3  Sulses, Sultra 6.340 4  Aceh 5.062 5  Kalimantan Barat 4.737 6  Sulut, Sulteng 3.967 7  Sumatera Utara 3.808 8  Sumatera Barat, Riau 3.607 9  Sumsel, Bengkulu, Jambi, Lampung 3.102 10  Jawa Barat 2.861 11  Jawa Tengah 813 12  Bali, NTB, NTT 624 13  Jawa Timur 525 14  Maluku 430 TOTAL 75.091
Berdasarkan data pada tabel  4, dapat terlihat bahwa  potensi tenaga air pada  wilayah luar Jawa mendominasi  potensi  yang  ada  sehingga  pembangkitan  listrik  diluar  pulau  Jawa  akan  didominasi oleh PLTA (Wahid, 2006).

## 3. Arah dan Kebijakan Pengembangan Potensi Sumber Daya Energi Primer Air
Pemerintah  melalui  RUEN  yang  telah  disahkan  telah  mencanangkan  perencanaan  energi khususnya  pada  energi  primer  EBT.  Secara  garis  besar,  keseimbangan  sisi  kebutuhan  dan  pasokan energi pada bauran EBT tahun 2025 adalah paling sedikit sebesar 23% dan 2050 sebesar 31%. Secara khusus pada energi air, pengembangan tenaga air diproyeksikan mencapai 18 GW pada 2025 dan 38 GW pada 2050 atau sebesar 51% dari 75 GW. Pada kebijakan yang ditetapkan, juga telah dimodelkan pengembangan listrik tenaga  air pada tahun 2015  – 2050. Adapun detail pemodelan pengembangan PLTA ditunjukkan pada Gambar 1.
Untuk  mendukung  pencapaian  dari  target  yang  telah  dicanangkan,  pemerintah  mengeluarkan beberapa kebijakan yang telah tercantum dalam RUEN. Beberapa studi telah melakukan studi terkait permasalahan  pengembangan  energi  terbarukan,  dimana  satu  diantara  studi  menyatakan  bahwa kebijakan  yang  telah  dikeluarkan  oleh  pemerintah  masih  kurang  memberikan  dampak,  dimana kebijakan  tarif  listrik  yang  seharusnya  mampu  mendorong  perkembangan  energi  terbarukan  tidak menjadi  prioritas  (Notosudjono  et  al.,  2016).  Biaya  operasi  PLTA  jika  dibandingkan  dengan pembangkit EBT lain memiliki biaya operasi dibawah BPP Nasional, sedangkan PLTP, dan PLTS rata- rata biaya operasinya berada di atas BPP Nasional. Sesuai dengan Permen ESDM No. 50 Tahun 2017 dimana  pemerintah  menetapkan  harga  patokan  tertinggi  sebesar  85%  (PLTS,  PLTB,  PLTBM)  dan 100% (PLTA, PLTS, PLTP) dari BPP Nasional. Adanya kebijakan tersebut memungkinkan PLN selaku pembeli  dari  listrik  EBT  dapat  melakukan  penghematan  sebesar  6,1  s/d  8,7  trilyun  rupiah  (Dalimi, 2018).
Vol. 2, No. 3, pp 133 – 143 doi: 10.14710/jebt.2021.10045
Gambar 1. Pemodelan Pengembangan PLTA berdasarkan RUEN 2015-2050

## 4. Overview Pengembangan Potensi Sumber Daya Energi Primer Air 2015 – 2019
Overview  terhadap  penyediaan  kapasitas  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Air  berdasarkan  Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) perlu untuk dilakukan guna memastikan pelaksanaan dari rencana yang  telah  direncanakan  dapat  terlaksana  sesuai  dengan  pemodelan.  Metodologi  yang  dilakukan adalah  dengan  melalukan  perbandingan  data  antara  pemodelan  pengembangan  PLTA  berdasarkan RUEN dengan  aktual kapasitas terpasang  Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) menurut provinsi. Gambar 2 menunjukkan diagram alir overview yang dilakukan.
Gambar 2. Diagram Alir Overview Pengembangan PLTA 2015-2050
Dalam overview yang dilakukan, pembahasan dibatasi hanya pada periode waktu yaitu 2015  – 2025. Hal ini didasari oleh ketersediaan data pemodelan RUEN detail hanya tersedia sampai dengan tahun  2025,  selain  itu  data  pembanding  yang  dapat  dikumpulkan  hanya  hingga  tahun  2019.  Pada Tabel 5 dan Gambar 3 dijelaskan hasil plot antara pemodelan RUEN dan aktual kapasitas terpasang pembangkit.  Berdasarkan  gambar  tersebut,  kapasitas  terpasang  pembangkit  sampai  dengan  tahun 2019  cenderung  sesuai  dengan  pemodelan  yang  telah  direncanakan,  dimana  rata-rata  besaran  gap antara RUEN dan aktual sebesar 3% untuk tahun 2015-2019.
4.827 4.872 4.929 5.104 5.468 5.615 5.945 6.584 8.456 10.037 17.987 21.989 29.995 38.000 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2040 2050 K a pa sit a s P em ba ng k it ( M W) Tahun
Vol. 2, No. 3, pp 133 – 143 doi: 10.14710/jebt.2021.10045

## Tabel 5.
Perbandingan Kapasitas PLTA Terpasang dan RUEN Tahun 2015 – 2019 No. Provinsi Kapasitas PLTA (MW) 2015 2016 2017 2018 2019 Aktual  RUEN  Aktual  RUEN  Aktual  RUEN  Aktual  RUEN  Aktual  RUEN 1 Jawa Barat 947,00  1.991,9  947,36  1.991,9  1.999,26  2.038,9  1.985,36  2.038,9  1.983,86  2.148,9 2 Sulawesi Selatan 155,42 521,6 161,60 521,6 162,90 521,6 585,27 521,6 586,07 521,6 3 Sumatera Utara  1.026,00  922,5  1.026,00  967,5  1.078,50  967,5  1.036,50  967,5  1.036,30  1.204,0 4 Papua 4,46 3,9 24,46 3,9 25,13 3,9 24,60 3,9 25,13 3,9 5 Aceh 2,62 2,4 2,62 2,4 2,42 12,4 2,42 110,4 2,64 128,4 6 Nusa Tenggara Timur 4,88 - 5,28 - 5,18 - 5,28 - 5,28 - 7 Sulawesi Barat 6,18 - - - - - - - - - 8 Jawa Tengah 310,07 306,8 310,48 306,8 310,97 306,8 310,00 306,8 322,14 306,8 9 Kalimantan Timur - - - - - - - - - - 10 Jawa Timur 1.301,22  293,2  1.302,13  293,2 309,85 293,2 293,35 293,2 293,35 293,2 11  Sulawesi Tengah  234,35 195,0 235,95 195,0 235,95 195,0 235,95 195,0 235,95 195,0 12 Sumatera Barat 0,66 254,2 0,66 254,2 0,66 254,2 0,66 254,2 243,00 254,2 13 Jambi - - - - - - - - - - 14 Papua Barat 2,00 2,0 5,13 2,0 4,46 2,0 5,13 2,0 4,66 2,0 15 Bengkulu 1,60 248,0 1,60 248,0 1,60 248,0 13,60 269,0 13,60 269,0 16  Kalimantan Barat 2,03 2,2 2,03 2,2 2,02 2,2 234,26 2,2 234,27 2,2 17  Kalimantan Utara - - - - - - - - - - 18 Sulawesi Tenggara 4,15 1,6 4,15 1,6 4,10 1,6 0,50 1,6 0,50 1,6 19 Kalimantan Selatan 30,00 30,0 30,00 30,0 30,00 30,0 30,00 30,0 30,00 30,0 20 Sulawesi Utara 56,38 51,4 56,38 51,4 56,38 51,4 5,25 51,4 5,25 51,4 21 Lampung - - - - - - 56,00 56,0 56,00 56,0 22 Riau - - - - - - - - - - 23 Nusa Tenggara Barat 2,00 - 2,02 - 2,02 - 2,02 - 2,02 - 24 Maluku - - - - - - - - - - 25  Sumatera Selatan  620,15 - 620,23 - 620,42 - 608,42 - 608,42 - 26 D.I. Yogyakarta 0,32 - 0,18 - - - - - - - 27 Gorontalo 1,20 - 1,20 - 1,20 - 1,20 - 1,20 - 4.712,69  4.826,7  4.739,46  4.871,7  4.853,02  4.928,7  5.435,77  5.103,7  5.689,64  5.468,2
Vol. 2, No. 3, pp 133 – 143 doi: 10.14710/jebt.2021.10045
Gambar 3. Plot Kapasitas PLTA Hasil Pemodelan RUEN dan Aktual 2015-2019
Penjabaran  lebih  lanjut  dilakukan  dengan  melakukan  overview  pada  masing-masing wilayah/provinsi  berdasarkan  pemodelan  RUEN  dan  aktual.  Pengelompokan  provinsi  berdasarkan indikasi  rencana  penyediaan  kapasitas  PLTA  2015-2025  RUEN  dikelompokkan  menjadi  24  provinsi, tidak  adanya  keterangan  pada  10  provinsi  lainnya  menyebabkan  provinsi  yang  tidak  terdapat  pada daftar RUEN tidak dapat dilakukan perbandingan (Badan Pusat Statistik, 2020).
1) Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi yang memiliki potensi energi air sebesar 2.861 MW dengan  kapasitas  terpasang  saat  ini  sebesar  1.983,86  MW  atau  sebesar  69,34%  dari  potensi yang  ada.  Kapasitas  terpasang  pembangkit  sampai  dengan  tahun  2019  memiliki  rata-rata besaran  gap  antara  RUEN  dan  aktual  sebesar  -23%  dimana  ketertinggalan  penyediaan pembangkitan terus terjadi pada tahun 2015-2019.
2) Provinsi  Sulawesi  Selatan  merupakan  provinsi  yang  memiliki  potensi  energi  air  sebesar 6.340 MW dimana potensi tersebut  merupakan  gabungan  antara provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara dengan kapasitas terpasang saat ini sebesar 586,57 MW atau sebesar 9,24%  dari  potensi  yang  ada.  Kapasitas  terpasang  pembangkit  sampai  dengan  tahun  2019 memiliki rata-rata besaran gap antara RUEN dan aktual sebesar -37% dimana ketertinggalan penyediaan  pembangkitan  terdapat  pada  tahun  2015-2017,  sedangkan  pada  tahun  2018 kapasitas pembangkitan telah mendekati rencana  RUEN dimana terdapat gap sebesar 12% dan stabil hingga tahun 2019.
3) Provinsi Sumatera Utara merupakan provinsi yang memiliki potensi energi air sebesar 3.808 MW  dengan  kapasitas  terpasang  saat  ini  sebesar  1.036,3  MW  atau  sebesar  27,21%  dari potensi  yang  ada.  Kapasitas  terpasang  pembangkit  sampai  dengan  tahun  2019  memiliki rata-rata  besaran  gap  antara  RUEN  dan  aktual  sebesar  4%  dimana  ketertinggalan penyediaan pembangkitan terdapat pada tahun 2019 sebesar -14%.
4) Provinsi  Papua  merupakan  provinsi  yang  memiliki  potensi  energi  air  sebesar  22.371  MW dimana  potensi  tersebut  merupakan  gabungan  antara  provinsi  Papua  dan  Papua  Barat dengan kapasitas terpasang saat ini sebesar 29,79 MW atau sebesar 0,112% dari potensi yang
4.826,7 4.871,7 4.928,7 5.103,7 5.468,2 4712,69 4739,46
4853,02
5435,77 5689,64 -2% -3% -2% 6% 4% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 2015 2016 2017 2018 2019 K a pa sit a s P em ba ng k it ( M W) Tahun RUEN Aktual Gap
Vol. 2, No. 3, pp 133 – 143 doi: 10.14710/jebt.2021.10045
ada. Kapasitas terpasang pembangkit sampai dengan tahun 2019 memiliki rata-rata besaran gap  antara  RUEN  dan  aktual  sebesar  432%  dimana  tidak  terdapat  ketertinggalan penyediaan pembangkitan selama 2015-2019.
5) Provinsi  Aceh  merupakan  provinsi  yang  memiliki  potensi  energi  air  sebesar  5.062  MW dengan kapasitas terpasang saat ini sebesar 2,64 MW atau sebesar 0,052% dari potensi yang ada. Kapasitas terpasang pembangkit sampai dengan tahun 2019 memiliki rata-rata besaran gap  antara  RUEN  dan  aktual  sebesar  -52%  dimana  terdapat  ketertinggalan  penyediaan pembangkitan selama 2017-2019.
6) Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  merupakan  provinsi  yang  memiliki  potensi  energi  air sebesar  624  MW  dimana  potensi  tersebut  merupakan  gabungan  antara  provinsi  Bali  dan Nusa  Tenggara  Barat  dengan  kapasitas  terpasang  saat  ini  sebesar  5,28  MW  atau  sebesar 0,846% dari potensi yang ada. Kapasitas terpasang pembangkit sampai dengan tahun 2019 selalu berada lebih besar dari RUEN.
7) Kapasitas terpasang pembangkit pada Sulawesi Barat sempat mengalami kondisi lebih dari yang rencanakan, namun pada tahun 2016-2019 kapasitas kembali menjadi 0.
8) Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi yang memiliki potensi energi air sebesar 813 MW dengan  kapasitas  terpasang  saat  ini  sebesar  322,14  MW  atau  sebesar  39,62%  dari  potensi yang  ada.  Kapasitas  terpasang  pembangkit  sampai  dengan  tahun  2019  memiliki  rata-rata besaran  gap  antara  RUEN  dan  aktual  sebesar  2%  dimana  tidak  terdapat  ketertinggalan penyediaan pembangkitan selama 2015-2019.
9) Kapasitas PLTA di Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan data RUEN dan aktual, kondisi pada tahun 2015-2019 menunjukkan 0 MW.
10) Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi yang memiliki potensi energi air sebesar 525 MW dengan  kapasitas  terpasang  saat  ini  sebesar  293,35  MW  atau  sebesar  55,88%  dari  potensi yang  ada.  Kapasitas  terpasang  pembangkit  sampai  dengan  tahun  2019  memiliki  rata-rata besaran  gap  antara  RUEN  dan  aktual  sebesar  139%  dimana  tidak  terdapat  ketertinggalan penyediaan pembangkitan selama 2015-2019.
11) Provinsi  Sulawesi  Tengah  merupakan  provinsi  yang  memiliki  potensi  energi  air  sebesar 3.967 MW dimana potensi tersebut merupakan gabungan antara provinsi Sulawesi Tengah dan  Sulawesi  Utara  dengan  kapasitas  terpasang  saat  ini  sebesar  235,95  MW  atau  sebesar 5,95% dari potensi yang ada. Kapasitas terpasang pembangkit pada Sulawesi Tengah berada diatas rencana RUEN pada tahun 2016-2019 dengan rata-rata besaran gap antara RUEN dan aktual sebesar 21%.
12) Provinsi Sumatera Barat merupakan provinsi yang memiliki potensi energi air sebesar 3.607 MW  dimana  potensi  tersebut  merupakan  gabungan  antara  provinsi  Sumatera  Barat  dan Riau  dengan  kapasitas  terpasang  saat  ini  sebesar  243  MW  atau  sebesar  6,74%  dari  potensi yang  ada.  Kapasitas  terpasang  pembangkit  sampai  dengan  tahun  2019  memiliki  rata-rata besaran  gap  antara  RUEN  dan  aktual  sebesar  -81%  dimana  terdapat  keterlambatan  pada tahun 2015-2018, kemudian terdapat peningkatan pada tahun 2019.
13) Kapasitas PLTA di Provinsi Jambi berdasarkan data RUEN dan aktual, kondisi pada tahun 2015-2019 menunjukkan 0 MW.
14) Provinsi  Papua  Barat  merupakan  provinsi  yang  memiliki  potensi  energi  air  22.371  MW dimana  potensi  tersebut  merupakan  gabungan  antara  provinsi  Papua  dan  Papua  Barat
Vol. 2, No. 3, pp 133 – 143 doi: 10.14710/jebt.2021.10045
dengan kapasitas terpasang saat ini sebesar 4,66 MW atau sebesar 0,021% dari potensi yang ada. Kapasitas terpasang pembangkit sampai dengan tahun 2019 memiliki rata-rata besaran gap  antara  RUEN  dan  aktual  sebesar  114%  dimana  tidak  terdapat  ketertinggalan penyediaan pembangkitan selama 2016-2019.
15) Provinsi Bengkulu merupakan provinsi yang memiliki potensi energi air sebesar 3.102 MW dimana  potensi  tersebut  merupakan  gabungan  antara  provinsi  Jambi,  Bengkulu,  Lampung dan  Sumatera  Selatan  dengan  kapasitas  terpasang  saat  ini  sebesar  13,6  MW  atau  sebesar 0,438%  dari  potensi  yang  ada.  Kapasitas  pembangkit  pada  provinsi  Bengkulu  berada dibawah  dari  RUEN  di  sepanjang  2015-2019.  Kapasitas  terpasang  pembangkit  sampai dengan tahun 2019 memiliki rata-rata besaran gap antara RUEN dan aktual sebesar -98%.
16) Provinsi  Kalimantan  Barat  merupakan  provinsi  yang  memiliki  potensi  energi  air  sebesar 4.737  MW  dengan  kapasitas  terpasang  saat  ini  sebesar  234,27 MW  atau  sebesar  4,94%  dari potensi  yang  ada.  Kapasitas  pembangkitan  menunjukkan  peningkatan  sejak  tahun  2018 dengan rata-rata besar gap antara RUEN dan aktual sebesar 4.215%.
17) Kapasitas PLTA di Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan data RUEN dan aktual, kondisi pada tahun 2015-2019 menunjukkan 0 MW.
18) Provinsi  Sulawesi  Tenggara  merupakan  provinsi  yang  memiliki  potensi  energi  air  sebesar 6.340 MW dimana potensi tersebut  merupakan  gabungan  antara provinsi Sulawesi Selatan dan  Sulawesi  Tenggara  dengan  kapasitas  terpasang  saat  ini  sebesar  0,5  MW  atau  sebesar 0,008% dari potensi yang ada.  Kapasitas terpasang pembangkit sampai dengan tahun 2019 memiliki rata-rata besaran gap antara RUEN dan aktual sebesar 68% dimana tidak terdapat ketertinggalan penyediaan pembangkitan selama 2016-2019.
19) Provinsi  Kalimantan  Selatan  merupakan  provinsi  yang  memiliki  potensi  energi air  sebesar 16.844  MW  dimana  potensi  tersebut  merupakan  gabungan  antara  provinsi  Kalimantan Selatan  dan  Kalimantan  Tengah  dengan  kapasitas  terpasang  saat  ini  sebesar  30  MW  atau sebesar  0,178%  dari  potensi  yang  ada.  Kapasitas  terpasang  pembangkit  sampai  dengan tahun  2019  memiliki  rata-rata  besaran  gap  antara  RUEN  dan  aktual  menunjukkan  0% dimana ketersediaan pembangkit telah sesuai dengan yang direncanakan.
20) Provinsi Sulawesi Utara merupakan provinsi yang memiliki potensi energi air sebesar 3.967 MW  dimana  potensi  tersebut  merupakan  gabungan  antara  provinsi  Sulawesi  Tengah  dan Sulawesi  Utara  dengan  kapasitas  terpasang  saat  ini  sebesar  5,25  MW  atau  sebesar  0,132% dari  potensi  yang  ada.  PLTA  pada  Sulawesi  Utara  menunjukkan  kondisi  lebih  tinggi  dari RUEN yang direncakan pada tahun 2015-2017 yang kemudian mengalami penurunan pada tahun 2018 yang kemudian stabil hingga tahun 2019. Secara keseluruhan, gap pada Sulawesi Utara menunjukkan angka -30% dimana gap terbesar terjadi pada tahun 2018-2019.
21) Provinsi Lampung merupakan provinsi yang memiliki potensi energi air sebesar 3.102 MW dimana  potensi  tersebut  merupakan  gabungan  antara  provinsi  Jambi,  Bengkulu,  Lampung dan Sumatera Selatan dengan kapasitas terpasang saat ini sebesar 56 MW atau sebesar 1,81% dari  potensi  yang  ada.  Kapasitas  pembangkitan  menunjukkan  tren  pembangkitan  yang sesuai  dengan  RUEN  yaitu  sebesar  56  MW.  Pada  tahun  2015-2017  menunjukkan  kondisi  0 MW baik pada RUEN maupun aktual. Gap antara RUEN dan aktual menunjukkan 0% yang dapat  diintepretasikan  bahwa  program  yang  berjalan  telah  sesuai  dengan  yang direncanakan.
Vol. 2, No. 3, pp 133 – 143 doi: 10.14710/jebt.2021.10045
22) Kapasitas  PLTA  di  Provinsi  Riau  berdasarkan  data  RUEN  dan  aktual,  kondisi  pada  tahun 2015-2019 menunjukkan 0 MW.
23) Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan provinsi yang memiliki potensi energi air sebesar 624  MW  dimana  potensi  tersebut  merupakan  gabungan  antara  provinsi  Bali  dan  Nusa Tenggara  Timur dengan kapasitas  terpasang saat ini sebesar 2,02 MW atau sebesar 0,324% dari  potensi  yang  ada.  Kapasitas  terpasang  pembangkit  sampai  dengan  tahun  2019  selalu berada lebih besar dari RUEN.
24) Kapasitas  PLTA  di  Provinsi  Maluku  berdasarkan  data  RUEN  dan  aktual,  kondisi  pada tahun 2015-2019 menunjukkan 0 MW.

## 5. Kesimpulan
Secara  keseluruhan  kondisi  pembangkitan  PLTA  berdasarkan  pemodelan  RUEN  dan  kondisi aktual  menunjukkan  progres  yang  baik,  dimana  gap  antara  RUEN  dan  aktual  menunjukkan  gap sebesar 3% lebih besar dari RUEN atau sebesar 221,44 MW.
Overview  lebih  lanjut  dilakukan  pada  masing-masing  wilayah/provinsi  dimana  progres pelaksanaan  program  berdasarkan  RUEN  menunjukkan  progres  tinggi  pada  Provinsi  Kalimantan Barat  yakni  sebesar  234,27  MW  dari  perencanaan  2,2  MW  sedangkan  Provinsi  Aceh  menunjukkan provinsi yang memiliki progres paling rendah jika dibandingkan dengan provinsi lain yakni sebesar 2,64 MW dari perencanaan 128,4 MW.
Studi lebih lanjut diperlukan untuk mengetahui kondisi atau perkembangan yang menyebabkan keterlambatan  pada  setiap  provinsi  sehingga  dapat  digunakan  sebagai lesson  learned bagi  provinsi lain.

## Daftar Pustaka
Astro,  R.  B.,  Doa,  H.,  &  Hendro,  H.  (2020).  Fisika  Kontekstual  Pembangkit  Listrik  Tenaga Mikrohidro.  ORBITA:  Jurnal  Kajian,  Inovasi  Dan  Aplikasi  Pendidikan  Fisika,  6(1),  142. https://doi.org/10.31764/orbita.v6i1.1858
Badan  Pusat  Statistik.  (2020).  Statistik  Listrik  2014-2019.  http://library1.nida.ac.th/termpaper6 /sd/2554/19755.pdf
Dalimi, R. (2018). Analisa Feed-in Tariff Energi Terbarukan Menggunakan Acuan Bpp Setempat Di Indonesia. 5–10.
Erinofiardi, Gokhale, P., Date, A., Akbarzadeh, A., Bismantolo, P., Suryono, A. F., Mainil, A. K., &  Nuramal,  A.  (2017).  A  Review  on  Micro  Hydropower  in  Indonesia.  Energy  Procedia,  110(March), 316–321. https://doi.org/10.1016/j.egypro.2017.03.146
Fachri,  A.,  Triastianti,  R.  D.,  &  Indrawati,  R.  (2019).  Studi  Potensi  Debit  dan  Tinggi  Jatuh  Air pada  Energi  Listrik  Kawasan  Ekowisata  di  Desa  Sriharjo,  Teknik  Energi,  Institut  Teknologi Yogyakarta. 19(1), 1–14.
Notosudjono, D., Suhendi, D., & Wismiana, E. (2016). Permasalahan Dan Solusi Pengembangan Energi Terbarukan Di Indonesia. Proceedings Seminar Nasional Teknik Elektro (FORTEI 2016), 149– 152.
Ratnata, I. W., Surya S, W., & Somantri, M. (2013). Analisis Potensi  Pembangkit Energi Listrik Tenaga  Air  Di  Saluran  Air  Sekitar  Universitas  Pendidikan  Indonesia.  FPTK  Expo  -  UPI,  November 2002, 254–261.
Vol. 2, No. 3, pp 133 – 143 doi: 10.14710/jebt.2021.10045
Wahid,  A.  (2006).  Perbandingan  Biaya  Pembangkitan  Pembangkit  Listrik  di  Indonesia. Pengembangan Sistem Kelistrikan Dalam Menunjang Pembangunan Nasional Jangka Panjang, 58–68.
Widyaningsih, G. A. (2017). Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional. Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, 4(1), 139. https://doi.org/10.38011/jhli.v4i1.53 Windarti,  M.  (2014).  Potensi  Debit  Air  Bendung  Tegal  untuk  Pembangkit  Listrik  Tenaga Mikrohidro  (PLTMH)  dan  Irigasi  di  Desa  Kebonagung  dan  Desa  Sriharjo  Kecamatan  Imogiri Kabupaten Bantul.