## KAJIAN HUKUM TERHADAP PEMANFAATAN RUANG KAWASAN LINDUNG DI KOTA MAKASSAR

## Legal Study of the Utilization of City Protected Area Space in Makassar

## Arkam
Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik dan Konservasi Universitas Muhammadiyah Berau
*Email: arkam@umberau.ac.id
Diterima: 10 September 2023/Disetujui: 05 Desember 2023

## ABSTRAK
Penelitian  ini  membahas  mengenai  ketentuan  hukum  terhadap  pemanfaatan  ruang  kawasan  lindung  dan  pidana penyalahgunaan  pemanfaatan  ruang  kawasan  lindung.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  ketentuan  hukum  dan pidana  penyalahgunaan  pemanfaatan  ruang  kawasan  lindung  di  Kota  Makassar.  Penelitian  menggunakan  metode  Yuridis Normatif  dengan  mengkaji  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  tentang  penataan  ruang  nasional  dan  daerah.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  pemanfaatan  ruang  kawasan  lindung  menekankan  aspek  perlindungan  dan  pelestarian lingkungan. Tindak pidana dalam Perda No. 4 Tahun 2015 tentang RTRW Kota Makassar adalah pelanggaran, bertentangan dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  diatasnya.  Tindak  pidana  yang  dimaksudkan  dikategorikan  sebagai kejahatan  dengan  implikasi  hukumnya  adalah  pidana  penjara  dan  denda  dengan  ancaman  maksimal,  dan  dapat  pula dikenakan  pidana  tambahan.  Rekomendasi  penelitian  menekankan  perlunya  petunjuk  teknis  terkait  bentuk  dan  jenis pemanfaatan ruang yang dapat dikembangkan pada kawasan lindung. Disarankan untuk dilakukan revisi Perda RTRW Kota Makassar.
Kata Kunci : Kajian Hukum, Pemanfaatan Ruang, Kawasan Lindung, Makassar

## ABSTRACT
This research discusses legal provisions regarding the use  of protected area space and criminal abuse of use of protected area  space.  This  research  aims  to  determine  the  legal  and  criminal  provisions  for  misuse  of  protected  area  space  in Makassar  City.  The  research  uses  the  Normative  Juridical  method  by  examining  the  provisions  of  laws  and  regulations regarding  national  and  regional  spatial  planning.  The  research  results  show  that  the  use  of  protected  area  space emphasizes  aspects  of  environmental  protection  and  preservation.  Criminal  acts  in  Regional  Regulation  no.  4  of  2015 concerning  Makassar  City  RTRW  is  a  violation,  contrary  to  the  provisions  of  the  laws  above.  The  crime  in  question  is categorized as a crime with the legal implications of imprisonment and a maximum fine, and additional penalties may also be imposed. Research recommendations emphasize the need for technical guidance regarding the forms and types of space use  that  can  be  developed  in  protected  areas.  It  is  recommended  that  the  Makassar  City  RTRW  Regional  Regulation  be revised.
Keywords: Legal Studies, Space Utilization, Protected Areas
This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## 1.   PENDAHULUAN
Perencanaan  tata  ruang  wilayah  menjadi  salah  satu  isu dalam  dinamika  perkembangan  kota  saat  ini.  Dinamika tersebut diikuti pula dengan pertumbuhan penduduk, sehingga perencanaan tata ruang menjadi hal yang penting, maka setiap wilayah  provinsi,  kota/kabupaten  harus  mempunyai  aturan hukum  yang  menjadi  pedoman  dalam  penataan  ruangnya. Dinamika perkotaan juga timbul akibat dari rencana tata ruang kota yang tidak dapat diwujudkan secara kongkret, serta tidak konsistennya  pemerintah  ataupun  pemerintah  daerah  sebagai pembuat  kebijakan  dalam  menjalankan  pembangunan.
Beberapa  hal  menimbulkan  permasalahan  dalam  penataan ruang (Tarigan, Putri, dan Budhiartie, 2021).
Negara  yang  diberi  wewenang  dalam  pengaturan pemanfaatan  ruang,  sehingga  menjadi  suatu  keharusan  bagi pemerintah  dan  pemerintah  daerah  sesuai  kewenangannya untuk  melakukan  perencanaan,  pengaturan,  dan  pengelolaan atas  bumi,  air,  dan  kekayaan  alam  dengan  ketentuan  untuk kemakmuran masyarakat tanpa mengurangi atau mengabaikan hak-hak masyarakat. Peranan negara hendaknya mengoptimalkan  seluruh  potensi  wilayah  untuk  mencapai

## Indonesian Journal of Legality of Law
e-ISSN :  2477-197X https://postgraduate.universitasbosowa.ac.id/
Kajian Hukum Terhadap Pemanfaatan Ruang Kawasan Lindung di Kota Makassar (Arkam)
kemakmuran  rakyat  melalui  penyelenggaraan  penataan  ruang (Tarigan, 2021).
Kota Makassar dengan luas 175,77 km 2 yang meliputi 15 wilayah  kecamatan  dan  153  kelurahan,  dengan  jumlah penduduknya  sebanyak  1.427.619  jiwa,  tingkat  kepadatan 8.122  jiwa/km 2 ,  serta  laju  pertumbuhannya  mencapai  0,26 persen  pertahun.  Angka  pertumbuhan  penduduk  tersebut berkolerasi  erat  dengan  pemanfaatan  ruang.  Berbagai permasalahan  yang  terjadi  seperti  kesembrawutan  lalulintas, kekumuhan kawasan perkotaan, polusi dan pencemaran udara, termasuk  bencana  alam  menjadi  cerminan  atas  kondisi lingkungan  saat  ini.  Salah  satu  penyebab  terjadinya  kondisi tersebut adalah adanya indikasi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Makassar Tahun 2015-2035.  Sebagaimana  tertuang  dalam  Pasal  44,  bahwa kawasan  lindung  terdiri  dari  kawasan  yang  memberikan perlindungan  terhadap  kawasan  bawahannya,  kawasan perlindungan  setempat,  kawasan  suaka  alam,  kawasan pelestarian  alam,  dan  kawasan  cagar  budaya,  kawasan  rawan bencana  alam,  kawasan  lindung  geologi,  kawasan  lindung lainnya,  dan  ruang  terbuka  hijau  (RTH).  Dari  arahan penetapan  kawasan  lindung  tersebut  diidentifikasikan  bahwa penyalahgunaan  pemanfaatan  ruang  pada  kawasan  lindung didominasi  pada  kawasan  perlindungan  setempat  dan  RTH. Pada  kawasan  sempadan  pantai,  sungai,  dan  danau/waduk berkembang  bangunan-bangunan  hunian  maupun  bangunan lainnya, sementara itu pada RTH publik diindikasikan adanya alih  fungsi  ruang  untuk  kegiatan  budi  daya  seperti  bangunan komersil,  hunian,  maupun  privatisasi  terhadap  RTH  publik. Berdasarkan data luas RTH eksisting 1.468,69 hektar, padahal seharusnya luas RTH publik minimal 3.515,40 hektar. Dengan kondisi  tersebut  RTH  yang  ada  tetap  dipertahankan  dan bahkan  ditambah  luasannya  sehingga  mencapai  standar kebutuhan  luas  RTH  publik  minimal  20%  dari  luas  wilayah kota.  Sementara  itu  pada  kawasan  sempadan  sungai  terdapat bangunan-bangunan  liar  yang  tidak  memiliki  izin  bangunan sehingga  berdampak  pada  permasalahan  kekumuhan  bahkan berpotensi terjadinya bencana alam.
Teori  hukum  negara  modern  menegaskan  bahwa  tugas negara bukan hanya sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat  semata,  akan  tetapi  berkewajiban  mewujudkan kesejahteraan  masyarakat.  Sejalan  dengan  teori  tersebut, Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 alinea ke IV mengatakan bahwa “Negara memajukan kesejahteraan umum, dan  mencerdaskan  kehidupan  bangsa.”  Guna  mewujudkan cita-cita  hukum  negara  tersebut,  maka  didalam  Pasal  33  ayat (3)  UUD  1945  diatur  bahwa  “bumi,  dan  air,  dan  kekayaan alam  yang  terkandung  didalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) tersebut menunjukkan bahwa pemerintah  memiliki kewenangan  untuk menguasai,  mengatur  dan  menyelenggarakan,  mengelola  dan mengawasi penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pemanfaatan  ruang  untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran rakyat  (Arba,  2017).  Selanjutnya  dikatakan  bahwa  untuk mewujudkan  konsepsi  hukum  sebagaimana  dimaksudkan didalam  Pasal  33  ayat  (3)  UUD  1945  tersebut  diatas,  maka Pemerintah  membentuk  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Didalam UUPA,  Pasal  2  mengatur  dan  memberikan  kewenangan
kepada  negara  sebagai  organisasi  kekuasaan  sesuai  dengan amanat  Pasal  33  ayat  (3)  UUD  1945  untuk  menguasai, mengatur  dan  menyelenggarakan,  mengelola  dan  mengawasi penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pemanfaatan bumi, air,  ruang  angkasa  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung didalamnya  untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat. Selanjutnya  Pasal  14  UUPA  yang  mewajibkan  kepada pemerintah  untuk  melakukan  perencanaan  penyediaan, peruntukan,  penggunaan  dan  pemanfaatan  bumi,  air,  ruang angkasa  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  didalamnya untuk  kepentingan  bangsa  dan  negara  dan  kepentingan masyarakat  bangsa  Indonesia.  Atas  dasar  perintah  Pasal  14 UUPA tersebut maka pemerintah membentuk undang-undang penataan  ruang.  Peraturan  perundang-undangan  penataan ruang  dibentuk  untuk  memberikan  landasan  hukum  bagi pemerintah,  pemerintah  daerah,  dan  masyarakat  dalam penataan ruang.
Menurut  Simamora  dan  Sarjono  (2022)  dalam  hasil kajiannya  memberikan  pandangan  bahwa  ruang  merupakan salah  satu  komponen  penting  dalam  pembangunan  dan pengembangan  suatu  wilayah.  Bahkan  dalam  praktiknya kemudian, ruang sangat  menentukan berhasil tidaknya proses pembangunan suatu wilayah. Kesalahan dalam penataan ruang dapat  menyebabkan  terjadinya  konflik  antara  wilayah  yang memiliki kepentingan yang saling bertentangan. Jika penataan ruang  tidak  memperhatikan  prinsip-prinsip  kelestarian lingkungan,  dapat  terjadi  kerusakan  lingkungan  seperti pencemaran,  kerusakan  ekosistem,  dan  hilangnya  habitat alami.  Pada  sisi  lain  juga  apabila  terjadi  kesalahan  dalam penataan  ruang  dapat  menyebabkan  terjadinya  konflik  antara berbagai  pemangku  kepentingan,  seperti  konflik  antara pengembang dan masyarakat lokal.
Sugianto  dalam  Simamora  dan  Sarjono  (2022) mengemukakan  pandangannya  tentang  rencana  tata  ruang wilayah  yang  terencana  berkaitan  erat  dengan  pemanfaatan ruang,  memberikan  wadah  pemaknaan  mengenai  hal-hal seperti (1) pola pengelolaan tata guna tanah, air, udara dan tata guna  lainnya  sesuai  dengan  asas  rencana  tata  ruang  wilayah yang  sudah  ada,  dan  (2)  segala  ketentuan  mengenai  pola pengelolaan  tata  guna  tanah,  air,  udara  dan  tata  guna  lainnya harus  diatur  oleh  negara  dan  direalisasikan  sesuai  dengan Peraturan  Pemerintah  yang  ada  serta  dijalankan  secara konsisten dan berkesinambungan. Pandangan lain dikemukakan  oleh  Barong  dalam  Simamora  dan  Sarjono (2022)  menguraikan  bahwa  sesungguhnya  perencanaan  tata ruang  suatu  wilayah  mencakup  perencanaan  struktural  dan pola  pemanfaatan  ruang  yang  meliputi  tata  guna  tanah,  air, udara dan tata guna sumber daya alam lainnya. Nurhadi dalam Simamora  dan  Sarjono  (2022)  memberikan  argumentasinya dengan menyebutkan bahwa sesungguhnya rencana tata ruang wilayah  tidak  terlepas  dari  konsep  lingkungan  hidup  yang mengisyaratkan  bahwa  setiap  kegiatan  pembangunan  harus dapat dipertanggungjawabkan pengelolaan dan
penanganannya. Pramuji dan Putri (2020) dalam penelitiannya menjelaskan  mengenai  penegakan  hukum  penataan  ruang. Penegakan  hukum  dilakukan  bila  terjadi  pelanggaran pemanfaatan  ruang.  Pelanggaran  pemanfaatan  ruang  dapat diketahui  dari  (a)  adanya  laporan/pengaduan  dari  masyarakat secara tertulis/lisan, (b) temuan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) penataan ruang, (c) hasil pengawasan teknis atau
pengawasan  khusus,  (d)  hasil  audit  tata  ruang,  (e)  hasil pengawasan,  pengamatan,  penelitian  atau  pemeriksaan  atas dugaan  adanya  tindak  pidana  bidang  penataan  ruang,  dan  (f) tertangkap  tangan  oleh  PPNS  penataan  ruang.  Selanjutnya Pramuji  dan  Putri  (2020)  mengemukakan  bahwa  penegakan hukum  tata  ruang  dilakukan  atas  adanya  pelanggaran pemanfaatan ruang. Dalam Pasal 61 UU. No. 26 Tahun 2007 tentang  Penataan  Ruang  atau  disingkat  dengan  UUPR, disebutkan bahwa setiap orang wajib (a) menaati rencana tata ruang  yang  telah  ditetapkan,  (b)  memanfaatkan  ruang  sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang, (c)  mematuhi  ketentuan  yang  ditetapkan  dalam  persyaratan izin  pemanfaatan  ruang,  dan  (d)  memberikan  akses  terhadap kawasan  yang  oleh  ketentuan  peraturan  perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
Teori  hukum  pembangunan  yang  berasal  dari  Mochtar Kusumaatmadja yang menyatakan bahwa hukum adalah suatu alat  untuk  memelihara  ketertiban  dalam  masyarakat.  Sifat hukum  pada  dasarnya  adalah  konservatif,  artinya  hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Pandangan  yang  kolot  tentang  hukum  yang  menitikberatkan fungsi  pemeliharaan  ketertiban  dalam  arti  statis,  dan menekankan sifat konservatif dari hukum, menganggap bahwa hukum  tidak  dapat  memainkan  suatu  peranan  yang  berarti dalam  proses  pembaharuan  (Muhammad,  2014).  Prihardiati (2021) menguraikan pandangan terhadap teori tentang hukum pembangunan yang dicetuskan oleh Mochtar Kusumaatmadja, bahwa pengertian hukum sebagai sarana lebih luas dari hukum sebagai  alat  karena  (1)  di  Indonesia  peranan  perundang- undangan dalam proses pembaharuan  hukum lebih  menonjol, misalnya  jika  dibandingkan  dengan  Amerika  Serikat  yang menempatkan  yurisprudensi  (khususnya  putusan the  supreme court) pada  tempat  lebih  penting,  (2)  konsep  hukum  sebagai “alat”  akan  mengakibatkan  hasil  yang  tidak  jauh  berbeda dengan  penerapan  “legisme”  sebagaimana  pernah  diadakan pada zaman Hindia Belanda, dan di Indonesia ada sikap yang menunjukkan kepekaan masyarakat untuk menolak penerapan konsep  seperti  itu,  dan  (3)  apabila  “hukum”  disini  termasuk juga hukum internasional, maka konsep hukum sebagai sarana pembaharuan  masyarakat  sudah  diterapkan  jauh  sebelum konsep  ini  diterima  secara  resmi  sebagai  landasan  kebijakan hukum  nasional.  Sayuti  (2013)  menjelaskan  mengenai  teori hukum pembangunan hasil pemikiran Mochtar Kusumaatmadja,  yang  kemudian  dikenal  dengan  sebutan Mazhab  UNPAD,  intinya  berbicara  pada  masalah  arti  hukum dan  fungsinya  dalam  masyarakat,  hukum  sebagai  kaidah sosial,  hukum  dan  kekuasaan,  hukum  dan  nilai-nilai  sosial, dan  hukum  sebagai  sarana  (alat)  pembaharuan  masyarakat. Selanjutnya  Sayuti  (2013)  menguraikan  pandangan  Mochtar Kusumatmadja  mengenai  hukum  dan  kekuasaan  merupakan bagian  yang  tak  terpisahkan.  Hukum  memerlukan  kekuasaan bagi  pelaksanaannya,  sebaliknya  kekuasaan  itu  sendiri ditentukan batas-batasnya oleh hukum.
Menurut Moeljatno dalam Wahyuni (2017) memberikan pengertian mengenai hukum pidana, adalah merupakan bagian dari  keseluruhan  hukum  yang  berlaku  didalam  suatu  negara, yang  mengadakan  aturan-aturan  dan  dasar-dasar  untuk menentukan  perbuatan  yang  tidak  diperbolehkan  untuk dilakukan  dan  yang  dilarang  beserta  ancaman  atau  sanksi berupa  pidana  tertentu  untuk  siapa  yang  melanggar  larangan itu.  Menurut  Mustafa  dan  Ruben  dalam  Wahyuni  (2017) bahwa  hukum  pidana  adalah  peraturan  hukum  mengenai pidana.  Sudarsono  dalam  Sriwidodo  (2019)  memberikan pandangan  bahwa  hukum  pidana  merupakan  hal  yang
mengatur  tentang  pelanggaran  serta  kejahatan  terhadap kepentingan  umum  dan  perbuatan  itu  diancam  dengan hukuman  pidana  yang  merupakan  suatu  penderitaan. Moeljatno dalam Wahyuni (2017) mengemukakan bahwa arti asal  kata  straf  adalah  hukuman  yang  merupakan  istilah  yang konvensional,  sementara  itu  istilah  inkonvensionalnya  yaitu pidana.  Pidana  berasal  dari  kata  straf  (Belanda),  yang  pada dasarnya  dapat  dikatakan  sebagai  penderitaan  (nestapa)  yang sengaja  dikenakan  atau  dijatuhkan  kepada  seseorang  yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Saleh dalam Wahyuni  (2017)  menjelaskan  letak  perbedaan  antara  istilah hukuman  dan  pidana,  bahwa  pidana  harus  berdasarkan ketentuan  formal  atau  ketentuan  undang-undang  (pidana), sedangkan  hukuman  lebih  luas  pengertiannya,  didasarkan pada kepatutan, kesopanan, kesusilaan, dan kebiasaan. Kedua istilah ini juga mempunyai persamaan, yaitu keduanya berlatar belakang  tata  nilai  (value),  baik  dan  tidak  baik,  sopan  dan tidak  sopan,  diperbolehkan  dan  dilarang.  Pidana  adalah sebuah konsep dalam bidang hukum pidana, yang masih perlu penjelasan  lebih  lanjut  untuk  memahami  arti  dan  hakikatnya. Pidana  adalah  reaksi  atas  delik,  dan  ini  berwujud  suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu. Chazawi dalam Wahyuni (2017) mengatakan bahwa pidana adalah suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan  oleh  negara  pada  seseorang  atau beberapa  orang  sebagai  akibat  hukum  (sanksi)  baginya  atas perbuatannya  yang  telah  melanggar  larangan  hukum  pidana. Sudarto  dalam  Wahyuni  (2017)  mengatakan  bahwa  pidana adalah  salah  satu  dari  sekian  sanksi  yang  bertujuan  untuk menegakkan  berlakunya  norma.  Pelanggaran  norma  yang berlaku  dalam  masyarakat  menimbulkan  perasaan  tidak senang  yang  dinyatakan  dalam  pemberian  sanksi  tersebut. Sanksi pidana adalah salah satu alat yang sangat efektif untuk digunakan  dalam  menanggulangi  kejahatan,  akan  tetapi pidana  tidaklah  menjadi  alat  satu-satunya,  sehingga  apabila diperlukan,  maka  dapat  dikombinasikan  dengan  upaya  sosial. Untuk  itu  perlu  diatur  fungsi  hukum  sanksi  pidana  dengan prinsip ultimum remedium.
Menurut  Sudarto  dalam  Wahyuni  (2017)  bahwa  hakikat sanksi  pidana  mengandung  unsur-unsur  atau  ciri-ciri  sebagai berikut  (a)  pidana  pada  hakikatnya  merupakan  suatu pengenaan  penderitaan  atau  nestapa  atau  akibat-akibat  lain yang  tidak  menyenangkan,  (b)  pidana  diberikan  dengan sengaja  oleh  orang  atau  badan  yang  mempunyai  kekuasaan (oleh  yang  berwenang),  dan  (c)  pidana  dikenakan  kepada seseorang  yang  telah  melakukan  tindak  pidana  menurut undang-undang.
Soekanto  dalam  Wahyuni  (2017)  menjelaskan  bahwa hukuman  merupakan  sanksi  atas  pelanggaran  terhadap  suatu ketentuan hukum. Pidana lebih memperjelas pada sanksi yang dijatuhkan  terhadap  pelanggaran  hukum  pidana.  Pada dasarnya  hukum  pidana  mempunyai  sanksi  yang  negatif, sehingga  dengan  sistem  sanksi  yang  negatif  tersebut berkembang  suatu  argumentasi  bahwa  pidana  hendaknya diterapkan  jika  upaya  hukum  lain  sudah  tidak  memadai. Dalam  tatanan  hukum  mengenal  adanya  asas  ultimum remedium.  Sudikno  Mertokusumo  mengartikan  bahwa ultimum  remedium  sebagai  alat  terakhir  (Mertokusumo, 2009).  Artinya  bahwa  sanksi  pidana  dapat  digunakan  apabila sanksi-sanksi  yang  lain  sudah  tidak  dapat  memberikan  efek jera  bagi  pelakunya.  Ketentuan  sanksi  pidana  dalam  suatu undang-undang  diberlakukan  sebagai  sanksi  yang  terakhir setelah sanksi administratif maupun sanksi perdata tidak dapat ditempuh lagi. Upaya ini ditujukan agar dalam proses hukum
Kajian Hukum Terhadap Pemanfaatan Ruang Kawasan Lindung di Kota Makassar (Arkam)
pidana yang cukup panjang, korban maupun pelaku kejahatan dapat  memperoleh  keadilan  dan  memberikan  kepastian hukum.
Sriwidodo  (2019)  mengatakan  bahwa  teori  relatif  atau teori tujuan, bertitik tolak pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk  menegakkan  tata  tertib  dalam  masyarakat.  Yang menjadi  tujuan  adalah  tata  tertib  masyarakat  dan  untuk menegakkan  tata  tertib  itu  diperlukan  pidana.  Sebagaimana diketahui bahwa tujuan utama pemidanaan ialah mempertahankan ketertiban masyarakat, melindungi kepentingan pribadi maupun publik dan mempertahankan tata tertib  hukum  dan  tertib  sosial  dalam  masyarakat.  Teori  ini mencari  dasar  hukum  pidana  dalam  menyelenggarakan  tertib masyarakat  dan  akibatnya  yaitu  tujuan  untuk  prevensi terjadinya  kejahatan.  Menurut  Muladi  dalam  Sriwidodo (2019) tentang teori tujuan bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan  atas  kesalahan  pelaku  tetapi  sarana  mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan  masyarakat.  Sanksi  ditekankan  pada  tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.
Menurut  Sriwidodo  (2019)  bahwa  dari  teori  relatif  ini muncul  tujuan  pemidanaan  sebagai  sarana  pencegahan,  baik pencegahan  khusus  (speciale  preventie)  yang  ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (general preventie) yang  ditujukan  ke  masyarakat.  Teori  relatif  ini  berasas  pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu preventif, detterence, dan reformatif.  Tujuan  preventif  (prevention)  untuk  melindungi masyarakat  dengan  menempatkan  pelaku  kejahatan  terpisah dari  masyarakat.  Tujuan  menakuti  (detterence)  untuk menimbulkan  rasa  takut  melakukan  kejahatan,  baik  bagi individual  pelaku  agar  tidak  mengulangi  perbuatannya, maupun  bagi  publik  sebagai  langkah  panjang.  Sedangkan tujuan perubahan (reformation) untuk mengubah sifat jahat si pelaku  dengan  dilakukannya  pembinaan  dan  pengawasan, sehingga  nantinya  dapat  kembali  melanjutkan  kebiasaan hidupnya  sehari-hari  sebagai  manusia  yang  sesuai  dengan nilai-nilai  yang  ada  di  masyarakat.  Menurut  teori  ini  suatu kejahatan  tidak  mutlak  harus  diikuti  dengan  suatu  pidana. Untuk ini, tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, tetapi harus dipersoalkan  perlu  dan  manfaatnya  suatu  pidana  bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri. Tidaklah saja dilihat pada masa lampau, tetapi juga pada masa depan.
Menurut  Leonard  dalam  Sriwidodo  (2019)  teori  relatif pemidanaan  bertujuan  mencegah  dan  mengurangi  kejahatan. Pidana  harus  dimaksudkan  untuk  mengubah  tingkah  laku penjahat  dan  orang  lain  yang  berpotensi  atau  cenderung melakukan kejahatan. Tujuan pidana adalah tertib masyarakat, dan  untuk  menegakkan  tata  tertib  masyarakat  itu  diperlukan pidana. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan  atau  pengimbalan  kepada  orang  yang  telah melakukan  suatu  tindak  pidana,  tetapi  mempunyai  tujuan- tujuan tertentu  yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai  nilai,  tetapi  hanya  sebagai  sarana  untuk melindungi  kepentingan  masyarakat.  Dasar  pembenaran pidana  terletak  pada  tujuannya,  yaitu  untuk  mengurangi frekuensi  kejahatan.  Pidana  dijatuhkan  bukan  karena  orang membuat  kejahatan,  melainkan  supaya  orang  jangan melakukan  kejahatan.  Sehingga  teori  ini  sering  juga  disebut teori  tujuan (utilitarian  theory). Hamel  dalam  Sriwidodo (2019)  menunjukkan  bahwa  prevensi  khusus  suatu  pidana
ialah (a) pidana harus memuat suatu unsur menakutkan supaya mencegah penjahat  yang  mempunyai kesempatan  untuk tidak melaksanakan  niat  buruknya,  (b)  pidana  harus  mempunyai unsur  memperbaiki  terpidana,  (c)  pidana  mempunyai  unsur membinasakan  penjahat  yang  tidak  mungkin  diperbaiki,  dan (d)  tujuan  satu-satunya  suatu  pidana  ialah  mempertahankan tata tertib hukum.

## 2. METODE
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif, yang  mengkaji  ketentuan  hukum  dan  pidana  terhadap penyalahgunaan  pemanfaatan  ruang  pada  kawasan  berfungsi lindung. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar. Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  studi  kepustakaan terhadap  bahan  hukum  primer,  hukum  sekunder,  maupun hukum tersier dan/atau non hukum. Penelusuran bahan hukum dilakukan  dengan  membaca,  melihat,  maupun  penelusuran bahan  hukum  melalui  media  internet  atau website .  Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif yang bersifat preskriptif  dengan  mengenai  benar  atau  salah  atau  apa  yang seharusnya  menurut  hukum  terhadap  fakta  atau  peristiwa hukum yang terjadi dari hasil penelitian ini.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Wilayah  Kota  Makassar  secara  administrasi  terdiri  dari 15  kecamatan  dan  153  kelurahan,  dengan  luas  175,77  Km 2 . Jika dilihat dari luas  wilayah, maka Kecamatan Biringkanaya merupakan  wilayah  paling  luas  yaitu  48,22  km 2 atau  sekitar 27%,  dan  kecamatan  paling  kecil  adalah  Kecamatan Kepulauan  Sangkarrang  yaitu  seluas  1,54  km 2 atau  sekitar 0,88%.
Tabel 1. Wilayah Administrasi Kota Makassar No. Kecamatan Jumlah Kelurahan Luas Wilayah Km 2 Persen 1. Mariso 9 1,82 1,04 2. Mamajang 13 2,25 1,28 3. Tamalate 11 20,21 11,50 4. Rappocini 11 9,23 5,25 5. Makassar 14 2,52 1,43 6. Ujung Pandang 10 2,63 1,50 7. Wajo 8 1,99 1,13 8. Bontoala 12 2,10 1,19 9. Ujung Tanah 9 4,40 2,50 10. Kep. Sangkarrang 3 1,54 0,88 11. Tallo 15 5,83 3,32 12. Panakkukang 11 17,05 9,70 13. Manggala 8 24,14 13,73 14. Biringkanaya 11 48,22 27,43 15. Tamalanrea 8 31,84 18,11 Jumlah 153 175,77 100,00
Gambar 1. Peta Administrasi Wilayah Kota Makassar
Rencana  pola  ruang  wilayah  Kota  Makassar  merupakan rencana distribusi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budi daya. Rencana pola ruang wilayah kota berfungsi (a)  sebagai  alokasi  ruang  untuk  berbagai  kegiatan  sosial ekonomi  masyarakat  dan  kegiatan  pelestarian  lingkungan dalam  wilayah  kota,  (b)  mengatur  keseimbangan  dan keserasian  peruntukan  ruang,  (c)  sebagai  dasar  penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk 20 tahun, (d) sebagai dasar pemberian izin pemanfaatan ruang pada wilayah kota.
Gambar 2. Peta Rencana Pola Ruang Wilayah Kota Makassar
Hasil identifikasi terhadap pelanggaran terhadap pemanfaatan  ruang  pada  kawasan  lindung  berdasarkan  Perda No.  4 Tahun  2015  tentang  RTRW  Kota  Makassar,  Pasal  129 berupa  pemanfaatan  ruang  yang  tidak  sesuai  dengan  arahan rencana  tata  ruang  yang  telah  ditetapkan,  meliputi  (1) pemanfaatan  ruang  dengan  izin  pemanfaatan  ruang  di  lokasi yang  tidak  sesuai  dengan  arahan  peruntukannya,  (2) pemanfaatan  ruang  tanpa  izin  pemanfaatan  ruang  di  suatu lokasi  yang  sesuai  dengan  arahan  rencana  peruntukannya, dan/atau (3) pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang pada  suatu  lokasi  yang  tidak  sesuai  peruntukannya.  Dari bentuk-bentuk  pelanggaran  terhadap  pemanfaatan  ruang sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  129,  jika  dihubungkan dengan kondisi pemanfaatan ruang pada kawasan lindung saat ini  terlihat  bahwa  pada  beberapa  lokasi  yang  ditetapkan sebagai  kawasan  lindung,  telah  mengalami  perubahan  fungsi untuk  kegiatan  budi  daya.  Hasil  telaah  dengan  menggunakan pendekatan  kasus  pada  kawasan  lindung  yang  ditetapkan
sebagai  RTH,  disimpulkan  bahwa  zona  RTH  tersebut dimanfaatkan dengan izin dan tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya.
Berdasarkan tipologi RTH yang ditetapkan sebagaimana tertuang dalam Lampiran III Perda No. 4 Tahun 2015 tentang RTRW  Kota  Makassar,  dapat  ditunjukkan  pada  beberapa lokasi  yang  diidentifikasi  terjadinya  pelanggaran  terhadap pemanfaatan ruang RTH sebagaimana diatur dalam Pasal 129.
Tabel 2.
Bentuk Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Kawasan Lindung
Fungsi RTH di Kota Makassar, Tahun 2023 No Jenis RTH Pemanfaatan Ruang Saat Ini Lokasi 1. RTH Taman Perumahan & Komersil Kec. Panakkukang 2. RTH Taman Perumahan & Komersil Kec. Tamalate 3. RTH Taman Perumahan & Komersil Kec. Manggala 4. RTH Taman Perumahan & Komersil Kec. Rappocini 5. Jalur Hijau Perumahan & Komersil Kec. Biringkanaya 6. Jalur Hijau Perumahan & Komersil Kec. Biringkanaya 7. RTH Taman Komersil Kec. Ujung Pandang 8. RTH Taman Komersil Kec. Ujung Tanah
Hasil  identifikasi  melalui  citra  satelit google  maps menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap pemanfaatan ruang pada  kawasan  lindung  RTH  beralih  fungsi  menjadi  kegiatan budi  daya,  didominasi  oleh  kegiatan  untuk  bangunan komersil.  Beberapa  lokasi  yang  ditetapkan  sebagai  RTH, namun  saat  ini  berubah  fungsi  menjadi  kegiatan  budi  daya, seperti ditunjukkan pada gambar dibawah ini.
Gambar  diatas  menunjukkan  bahwa  telah  terjadi pelanggaran  pemanfaatan  ruang  dengan  memanfaatkan  RTH termasuk  sempadan  sungai  untuk  kegiatan  budi  daya  seperti komersil dan perumahan. Alih fungsi RTH terjadi ketika lahan yang  semula  ditujukan  untuk  RTH  digunakan  untuk kepentingan  lain.  Pelanggaran  pemanfaatan  ruang  tersebut disebabkan oleh beberapa faktor:
a) Pelanggaran  terhadap  rencana  tata  ruang  yang terjadi  jarang  sekali  dikenakan  teguran,  paksaan (enforcement), apalagi sanksi;
b) Masih  ada  masyarakat  yang  tidak  mengetahui peraturan  tata  ruang  yang  berlaku  sehingga melakukan pelanggaran;
c) Faktor sosial budaya masyarakat sangat berpengaruh terhadap keberadaan tata ruang;
Gambar 3. Lokasi RTH Taman Kota di Koridor Jl. Urip Gambar 4. Lokasi RTH Taman Kota (Lapangan Karebosi) Gambar 5. Lokasi RTH/Sempadan Sungai Tallo Gambar 6. Lokasi RTH Pemakaman (Pekuburan Pannara)
Kajian Hukum Terhadap Pemanfaatan Ruang Kawasan Lindung di Kota Makassar (Arkam)
d) Implementasi  rencana  tata  ruang  wilayah  yang tidak  konsisten,  belum  jelasnya  mekanisme pengendalian  pemanfaatan  ruang  serta  lemahnya penegakan  hukum  juga  jadi  faktor  lain  yang memicu pelanggaran penataan ruang; dan
e) Kurangnya pengawasan dari pihak berwenang juga dapat  memicu  terjadinya  pelanggaran  pemanfaatan ruang.
Ketentuan  pokok  pengaturan  dalam  UUPR,  Pasal  17 huruf  a,  sebagaimana  telah  diubah  dengan  UU.  No.  6  Tahun 2023  tentang  Penetapan  Perppu  UU.  No.  2  Tahun  2022 tentang  Cipta  Kerja  menjadi  Undang-Undang,  Pasal  17, beberapa ketentuan dalam UUPR diubah, salah satunya adalah ketentuan Pasal 17 UUPR sehingga berbunyi ayat (1) huruf b, muatan  rencana  tata  ruang  termasuk  rencana  pola  ruang. Selanjutnya  pada  ayat  (3)  berbunyi  rencana  pola  ruang diklasifikasikan  menjadi  peruntukan  kawasan  lindung  dan peruntukan  kawasan  budi  daya,  dan  pada  ayat  (4)  berbunyi bahwa  peruntukan  kawasan  lindung  dan  kawasan  budi  daya meliputi  peruntukan  ruang  untuk  kegiatan  pelestarian lingkungan,  sosial,  budaya,  ekonomi,  pertahanan  dan keamanan.
Pengaturan  pemanfaatan  ruang  yang  menjadi  kewajiban bagi  setiap  orang,  telah  diatur  dalam  Pasal  61  UU.  No.  26 Tahun  2007  tentang  Penataan  Ruang  sebagaimana  telah diubah  dengan  UU.  No.  6  Tahun  2023  tentang  Penetapan Perppu  UU.  No.  2  Tahun  2022  tentang  Cipta  Kerja  menjadi Undang-Undang,  pada  Pasal  17  beberapa  ketentuan  dalam UUPR  diubah,  salah  satu  pasal  yang  diubah  adalah  Pasal  61 yang  terkait  dengan  pemanfaatan  ruang,  sehingga  ketentuan tersebut  berbunyi  bahwa  setiap  orang  wajib  menaati  rencana tata  ruang  yang  telah  ditetapkan,  memanfaatkan  atau menggunakan  ruang  sesuai  dengan  rencana  tata  ruang, mematuhi atau menaati ketentuan yang telah ditetapkan dalam persyaratan  kesesuaian  kegiatan  pemanfaatan  ruang,  serta memberikan  akses  terhadap  kawasan  yang  oleh  ketentuan peraturan  perundang-undangan  dinyatakan  sebagai  milik umum.  Selanjutnya  dalam  Pasal  62  dinyatakan  bahwa  setiap orang  yang  tidak  menaati  atau  mematuhi  rencana  tata  ruang yang  telah  ditetapkan  yang  mengakibatkan  terjadinya perubahan fungsi ruang, maka dikenai sanksi administratif.
Menurut  Yustia  dan  Fatimah  (2019)  menyatakan  bahwa ruang  lingkup  pengaturan  sanksi  terhadap  jenis  pelanggaran hukum  penataan  ruang,  termasuk  pengaturan  penegakan hukumnya.  Dalam  penegakan  hukum  tata  ruang  ini  dibagi menjadi  empat  kelompok  hukum  yaitu  hukum  administrasi, hukum  perdata,  hukum  tata  usaha  negara  dan  hukum  pidana. Ketentuan sanksi yang diatur dalam UUPR dari aspek hukum administrasi  tersurat  dalam  Pasal  62 juncto Pasal  63  UUPR. Selanjutnya menurut Yustia dan Fatimah (2019) dikemukakan bahwa  secara  teori  hukum,  tujuan  sanksi  administratif  ini bukanlah memberikan nestapa namun untuk mengembalikannya  ke  keadaan  semula.  Sasaran  dari  sanksi administratif  bukan  bagi  pelaku  pelanggaran  tapi  ditujukan kepada  kegiatan  yang  melanggar.  Disini  dapat  dilihat  bahwa sanksi  administratif  ini  ditujukan  untuk  mengembalikan keadaan  yang  salah  menjadi  kembali  seperti  semula  dengan menitikberatkan pada kegiatannya dan konsistensi dengan izin yang  diminta  untuk  kegiatan  tersebut.  Disamping  sanksi administratif, maka berlaku pula sanksi secara hukum perdata dan  tata  usaha  negara  yang  diatur  didalam  Pasal  66 juncto
Pasal  67,  dan  yang  terakhir  adalah  sanksi  pidana.  Ketentuan pidana  dalam  UUPR  mengatur  tujuh  pasal  tentang  sanksi pidana,  termasuk  satu  pasal  yang  mengatur  proses penyidikannya.  Ketentuan  mengenai  sanksi  pidana  dapat dilihat  didalam  ketentuan  Bab  XI,  sedangkan  pengaturan mengenai  proses  penyidikannya  dapat  dilihat  didalam ketentuan Bab X.
Pengaturan tentang pemanfaatan ruang kawasan lindung nasional  yang  diatur  dalam  PP.  No.  26  Tahun  2008  tentang RTRW Nasional sebagaimana telah diubah dengan PP. No. 13 Tahun  2017  tentang  Perubahan  PP.  No.  26  Tahun  2008 tentang  RTRW  Nasional,  terdapat  pada  Pasal  51,  meliputi kawasan  yang  memberikan  perlindungan  terhadap  kawasan bawahannya,  kawasan  perlindungan  setempat,  kawasan konservasi,  kawasan  lindung  geologi,  dan  kawasan  lindung lainnya.  Sementara  itu  arahan  pengendalian  pemanfaatan ruang  wilayah  nasional  diatur  dalam  Pasal  9  sampai  106  PP. No.  26  Tahun  2008  tentang  RTRW  Nasional  sebagaimana telah  diubah  dengan  PP.  No.  13  Tahun  2017  tentang Perubahan  PP.  No.  26  Tahun  2008  tentang  RTRW  Nasional, yang  secara  substansi  menekankan  pentingnya  perlindungan terhadap  kawasan  yang  berfungsi  lindung  dengan  mengatur pemanfaatan ruang secara ketat pada kawasan lindung melalui peraturan  zonasi.  Beberapa  ketentuan  umum  zonasi  yang ditetapkan  pada  kawasan  lindung,  seperti  pemanfaatan kawasan  lindung  untuk  kegiatan  budi  daya  tanpa  merubah bentang alam, serta pendirian bangunan pada kawasan lindung dibatasi  hanya  untuk  menunjang  kegiatan  setiap  fungsi  yang diemban oleh kawasan lindung tersebut.
Arahan  sanksi  dalam  PP.  No.  26  Tahun  2008  tentang RTRW  Nasional  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan PP. No. 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional, tertuang dalam Pasal 120 yang merupakan acuan dalam pengenaan sanksi terhadap:
a) Pemanfaatan  ruang  yang  tidak  sesuai  dengan rencana  struktur  ruang  dan  pola  ruang  wilayah nasional;
b) Pelanggaran  ketentuan  arahan  peratuan  zonasi sistem nasional;
c) Pemanfaatan  ruang  tanpa  izin  pemanfaatan  ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Nasional;
d) Pemanfaatan  ruang  tidak  sesuai  dengan  izin pemanfaatan  ruang  yang  diterbitkan  berdasarkan RTRW Nasional;
e) Pelanggaran  ketentuan  yang  ditetapkan  dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Nasional;
f) Pemanfataan  ruang  yang  menghalangi  akses terhadap  kawasan  yang  oleh  peraturan  perundang- undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
g) Pemanfaatan  ruang  dengan  izin  yang  diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.
Berdasarkan  ketentuan  pemanfaatan  ruang  yang  diatur dalam  PP.  No.  26  Tahun  2008  tentang  RTRW  Nasional sebagaimana  telah  diubah  dengan  PP.  No.  13  Tahun  2017 tentang  Perubahan  PP.  No.  26  Tahun  2008  tentang  RTRW Nasional,  sebagaimana  dijelaskan  diatas,  dapat  disimpulkan bahwa  pemanfaatan  ruang  pada  kawasan  lindung  diatur sedemikian  rupa  dalam  rangka  perlindungan  terhadap keseimbangan  fungsi  lingkungan  hidup  melalui  pengaturan pemanfaatan ruang lindung dan budi daya, serta pengendalian
pemanfaatan  ruang  melalui  peraturan  zonasi  dan  pengenaan sanksi.
Dalam penyelenggaraan penatagunaan tanah di kawasan lindung,  harus  memerhatikan  pokok-pokok  sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 PP. No. 16 Tahun 2004, antara lain:
a) Pengendalian  pemanfaatan  tanah  di  kawasan lindung  harus  dilakukan  dengan  memperhatikan kelestarian fungsi dan keberadaan kawasan lindung;
b) Pemanfaatan tanah di kawasan lindung hanya dapat dilakukan  untuk  kepentingan  umum  yang  tidak dapat dihindarkan;
c) Pemanfaatan  tanah  di  kawasan  lindung  harus memperhatikan  kepentingan  masyarakat  setempat dan kelestarian lingkungan hidup; dan
d) Pemanfaatan  tanah  di  kawasan  lindung  harus memperhatikan  kaidah-kaidah  tata  ruang  dan  tata guna tanah.
Pasal  13  ayat  (1)  PP.  No.  16  Tahun  2004  tentang Penatagunaan  Tanah,  menyataakan  bahwa  “Penggunaan  dan pemanfaatan  tanah  di  kawasan  lindung  atau  kawasan  budi daya  harus  sesuai  dengan  fungsi  kawasan  dalam  RTRW.” Selanjutnya  pada  ayat  (2)  berbunyi  “Penggunaan  dan pemanfaatan tanah di kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada  ayat  (1)  tidak  boleh  mengganggu  fungsi  alam,  tidak mengubah  bentang  alam  dan  ekosistem  alami”.  Pasal  15 menyatakan  bahwa  penggunaan  dan  pemanfaatan  tanah  pada pulau-pulau  kecil  dan  bidang-bidang  tanah  yang  berada  di sempadan pantai, sempadan danau, sempadan waduk, dan atau sempadan  sungai,  harus  memperhatikan  (a)  kepentingan umum, dan (b) keterbatasan daya dukung, pembangunan yang berkelanjutan,  keterkaitan  ekosistem,  keanekaragaman  hayati serta  kelestarian  fungsi  lingkungan.  Pasal  18  menyatakan bahwa  pemanfaatan  tanah  dalam  kawasan  lindung  dapat ditingkatkan  untuk  kepentingan  pendidikan,  penelitian  dan pengembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  dan ekowisata apabila tidak mengganggu fungsi lindung.
Berdasarkan ketentuan penatagunaan tanah sebagaimana dirumuskan  dalam  PP.  No.  16  Tahun  2004  tentang Penatagunaan Tanah tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa setiap  aktivitas  yang  berkaitan  dengan  pemanfaatan  ruang pada  kawasan  yang  telah  ditetapkan  fungsinya  sebagai kawasan  lindung  dalam  arahan  rencana  tata  ruang  wilayah, tidak  boleh  mengganggu  fungsi  perlindungan  dan  pelestarian alam  sesuai  dengan  fungsi  utama  kawasan  lindung  yaitu melindungi  kelestarian  lingkungan  hidup  yang  mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
Pada  penjelasan  Pasal  198  ayat  (4)  PP.  No.  21  Tahun 2021  tentang  Penyelenggaraan  Penataan  Ruang,  dijelaskan bahwa  pengenaan  sanksi  administratif  dapat  dikenakan dengan  cara  langsung,  bertahap,  dan/atau  kumulatif.  Yang dimaksud dengan pengenaan  sanksi secara "langsung" adalah pengenaan  sanksi  yang  menunjuk  salah  satu  atau  beberapa sanksi  secara  langsung  setelah  peringatan  tertulis.  Pengenaan sanksi  secara  "bertahap"  adalah  pengenaan  sanksi  yang diberikan  secara  bertahap  dari  sanksi  ringan  ke  sanksi  berat. Pengenaan  sanksi  "kumulatif"  adalah  pengenaan  sanksi  yang diberikan  dengan  lebih  dari  satu  jenis  sanksi  yang dimaksudkan  agar  pihak  pelanggar  tiaat  mengulangi perbuatannya.
Perbuatan  tidak  menaati  rencana  tata  ruang  yang  telah ditetapkan  yang  mengakibatkan  perubahan  fungsi  ruang  dan tidak  mematuhi  ketentuan  pemanfaatan  ruang  dalam  rencana tata  ruang  meliputi  pemanfaatan  ruang  yang  tidak  memiliki kesesuaian kegiatan pemanfaaran ruang, dan/atau
pernanfaatan  ruang  yang  tidak  mematuhi  ketentuan  dalam muatan  kesesuaian  kegiatan  pemanfaatan  ruang.  Pengenaan sanksi  administrasi  terhadap  pelanggaran  pemanfaatan  ruang dikenakan berdasarkan kriteria (a) besar atau kecilnya dampak yang  ditimbulkan  akibat  pelanggaran  pemanfaatan  ruang,  (b) nilai  manfaat  pengenaan  sanksi  yang  diberikan  terhadap pemanfaatan  ruang,  dan/atau  c)  kerugian  publik  yang ditimbulkan akibat pelanggaran pemanfaatan ruang. Pada PP. No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, khususnya  pada  Pasal  195  disebutkan  mengenai  jenis  sanksi administrasi  dikenakan  berupa  peringatan  tertulis,  denda administratif,  penghentian  sementara  kegiatan,  penghentian sementara  pelayanan  umum,  penutupan  lokasi,  pencabutan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, pembatalan kesesuaian  pemanfaatan  ruang,  pembongkaran  bangunan, dan/atau pemulihan fungsi ruang.
Pemanfaatan  ruang  pada  kawasan  lindung  di  Kota Makassar diatur dalam Perda Provinsi Sulawesi Selatan No. 3 Tahun  2022,  dan  Perda  Kota  Makassar  No.  4  Tahun  2015. Dalam  konteks  hukum  penataan  ruang,  jika  dilihat  dari  tata urutan  pengaturan  sanksi  yang  diatur  pada  kedua  Perda tersebut,  sanksi  pidana  dalam  Perda  ini  menerapkan  prinsip ultimum  remedium bagi  pelanggaran  pemanfaatan  ruang. Berdasarkan  konsep  hukum  pidana  dengan  prinsip ultimum remedium ,  jika  dihubungkan  dengan  pidana  terhadap pelanggaran tata ruang, sebagaimana tertuang dalam Pasal 127 Perda  No.  4  Tahun  2015  tentang  RTRW  Kota  Makassar, disebutkan  bahwa  “Setiap  orang  yang  melanggar  ketentuan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  126,  dikenai  sanksi administratif”.  Pelanggaran  terhadap  kewajiban  yang dimaksudkan  dalam  Pasal  126  tersebut  terdiri  atas  (1) mentaati  rencana  tata  ruang  yang  telah  ditetapkan,  (2) memanfaatkan  ruang  sesuai  dengan  izin  pemanfaatan  ruang diberikan,  (3)  mematuhi  ketentuan  yang  ditetapkan  dalam persyaratan  izin  pemanfaatan  ruang,  dan  (4)  memberikan akses  terhadap  kawasan  yang  oleh  ketentuan  peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
Dari  uraian  tersebut  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa penerapan  sanksi  pidana  dalam  penegakan  hukum  tata  ruang di  Kota  Makassar  menganut  prinsip ultimum  remedium .  Hal ini  dipertegas  lagi  dengan  ketentuan  Pasal  142  ayat  (1)  yang menyatakan  bahwa  “Setiap  orang  yang  melanggar  ketentuan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  126  dapat  dikenakan sanksi  pidana  berdasarkan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan. Makna dari prasa “dapat dikenakan sanksi pidana” dalam ayat ini, jika mengacu pada hukum pidana, kata "dapat" sering  digunakan  untuk  mengindikasikan  bahwa  suatu tindakan  atau  konsekuensi  mungkin  terjadi,  tetapi  tidak diwajibkan.  Ini  menunjukkan  bahwa  pihak  yang  berwenang memiliki diskresi atau kebebasan untuk memutuskan tindakan yang akan diambil berdasarkan situasi yang ada.
Pemanfaatan  ruang  pada  kawasan  lindung  di  Kota Makassar  diatur  dalam  Perda  No.  3  Tahun  2022  tentang RTRW  Provinsi  Sulawesi  Selatan,  dan  Perda  No.  4  Tahun 2015  tentang  RTRW  Kota  Makassar.  Pemanfaatan  ruang kawasan  lindung  penting  untuk  diatur  mengenai  sanksi  bagi yang  melanggar  terhadap  fungsi  lindung  yang  telah ditetapkan.  Pengaturan  terhadap  pemanfaatan  ruang  kawasan lindung  dari  kedua  Perda  tersebut  diatas  mengacu  pada UUPR.  Pengaturan  pemanfaatan  ruang  kawasan  lindung tersebut sesuai dengan kewenangan masing-masing Pemerintah Daerah.
Ketentuan  pidana  pemanfaatan  ruang  kawasan  lindung Kota Makassar diatur dalam Perda No. 3 Tahun 2022 tentang
RTRW  Provinsi  Sulawesi  Selatan,  Pasal  156,  dinyatakan bahwa  setiap  orang  yang  melakukan  pelanggaran  terhadap rencana  tata  ruang  yang  telah  ditetapkan,  diancam  pidana sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan dibidang  penataan  ruang.  Ancaman  pidana  sebagaimana dimaksudkan  dalam  Pasal  156  tersebut  diatas,  jika dihubungkan dengan UUPR sebagaimana telah diubah dengan UU.  No.  6  Tahun  2023  tentang  Penetapan  Perppu  No.  2 Tahun  2022  tentang  Cipta  Kerja  menjadi  Undang-Undang, maka  ancaman  pidana  yang  dimaksudkan  dalam  Perda tersebut  mengacu  pada  pasal-pasal  pemidanaan  dalam undang-undang  tersebut,  yaitu  Pasal  69,  Pasal  70,  Pasal  71, Pasal 73, dan pasal 74.
Sementara  itu  pada  Perda  No.  4  Tahun  2015  tentang RTRW  Kota  Makassar,  ketentuan  pidana  diatur  pada  Pasal 142  ayat  (1)  berbunyi  “Setiap  orang  yang  melanggar ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  126  dapat dikenakan  sanksi  pidana  berdasarkan  ketentuan  peraturan perundang-undangan”. Pada ayat (2) dinyatakan bahwa tindak pidana  yang  dimaksudkan  dalam  peraturan  daerah  ini  adalah pelanggaran.  Selanjutnya  ketentuan  yang  dimaksudkan  pada Pasal  126  yaitu  mengenai  kewajiban  masyarakat  dalam penataan  ruang  wilayah  terdiri  atas  (1)  mentaati  rencana  tata ruang  yang  telah  ditetapkan,  (2)  memanfaatkan  ruang  sesuai dengan  izin  pemanfaatan  ruang  diberikan,  (3)  mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan  ruang,  dan  (4)  memberikan  akses  terhadap kawasan  yang  oleh  ketentuan  peraturan  perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
Pendapat  yang  dikemukakan  oleh  Purwoleksono,  D.E (2018:  20-21),  bahwa  jenis  tindak  pidana  dan  implikasinya yaitu  tindak  pidana  kejahatan  maka  jenis  pidananya  adalah pidana  penjara,  sedangkan  tindak  pidana  pelanggaran  maka jenis  pidananya  adalah  pidana  denda.  Pendapat  yang  sama juga  dikemukakan  oleh  Wahyuni,  F  (2017:  55) bahwa  tindak pidana  menurut  sistem  KUHP,  dibedakan  antara  kejahatan yang  dimuat  dalam  buku  II  dan  pelanggaran  yang  dimuat dalam  buku  III.  Dari  pendapat  tersebut,  jika  dihubungkan dengan  pelanggaran  terhadap  kewajiban  masyarakat  dalam penataan  ruang  wilayah  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 126 Perda No. 4 Tahun 2015 tentang RTRW Kota Makassar, dapat dipidana denda sesuai dengan UUPR sebagaimana telah diubah  dengan  UU.  No.  6  Tahun  2023  tentang  Penetapan Perppu  No.  2  Tahun  2022  tentang  Cipta  Kerja  menjadi Undang-Undang,  pada  Pasal  69, Pasal  70, Pasal  71, Pasal  72 (dihapus),  Pasal  73,  dan  Pasal  74,  maka  tindak  pidana  yang dimaksudkan  pada  Perda  Kota  Makassar  No.  4  Tahun  2015, Pasal  142  ayat  (2)  dinyatakan  bahwa  tindak  pidana  yang dimaksud  pada  ayat  (1)  adalah  pelanggaran,  bertentangan dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  diatasnya. Oleh karena itu tindak pidana yang dimaksudkan dikategorikan  sebagai  kejahatan  dengan  implikasi  hukumnya adalah  pidana  penjara  dengan  ancaman  maksimal,  pidana denda  dengan  ancaman  maksimal,  dan  selain  itu  dapat  pula dikenakan pidana tambahan bagi korporasi berupa pencabutan perizinan berusaha, dan/atau pencabutan status badan hukum.
Pertentangan  jenis  tindak  pidana  dan  implikasinya sebagaimana  dijelaskan  diatas,  jika  mengacu  pada  prinsip- prinsip  dalam  hierarki  peraturan  perundang-undangan dinyatakan  bahwa  hukum  yang  lebih  tinggi  tingkatannya didahulukan  keberlakuannya  daripada  hukum  yang  lebih
rendah (lex  superior  derogat  legi  inferiori). Ataupun dikatakan  bahwa peraturan  perundang-undangan  yang  lebih tinggi mengalahkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah (Purwoleksono, D.E. 2018). Jika dihubungkan dengan hirarki  perundang-undangan  penataan  ruang,  maka  ketentuan pidana  yang  tertuang  pada  Perda  No.  4  Tahun  2015  tentang RTRW  Kota  Makassar,  Pasal  142  ayat  (2),  tidak mempunyai kekuatan  berlaku  atau  batal  demi  hukum.  Oleh  karena  itu dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan pemanfaatan ruang berfungsi RTH di Kota Makassar mengacu pada  Pasal  69,  Pasal  70,  Pasal  71,  Pasal  72  (dihapus),  Pasal 73,  Pasal  74  UUPR  sebagaimana  telah  diubah  dengan  UU. No.  6  Tahun  2023  tentang  Penetapan  Perppu  No.  2  Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

## 4.    KESIMPULAN DAN SARAN
Hasil  penelitian  dan  pembahasan  dapat  disimpulkan bahwa  pemanfaatan  ruang  kawasan  lindung  secara  hierarki diatur  dalam  RTRW  Nasional,  RTRW  Provinsi,  dan  RTRW Kab/Kota.  Pokok  pengaturannya  menekankan  pada  aspek perlindungan  dan  pelestarian  lingkungan.  Pidana  terhadap penyalahgunaan pemanfaatan  ruang kawasan lindung di Kota Makassar  menganut  asas ultimum  remedium. Tindak  pidana terhadap pelanggaran Perda No. 4 Tahun 2015 tentang RTRW Kota Makassar, bertentangan dengan UUPR, jika dihubungkan  dengan  ancaman  pidananya  yaitu  pidana penjara, pidana denda, dan pidana tambahan dengan ancaman maksimal.
Saran  perlu  petunjuk  teknis  terkait  bentuk  dan  jenis pemanfaatan  ruang  yang  dapat  dikembangkan  pada  kawasan lindung.  Disarankan  untuk  dilakukan  revisi  Perda  RTRW Kota  Makassar.  Perlu  dilakukan  penelitian  lanjutan  secara empiris  terkait  efektivitas  sanksi  pidana  untuk  mencegah penyalahgunaan fungsi ruang kawasan lindung di perkotaan.

## 5.    DAFTAR PUSTAKA
Arba.  (2017).  Hukum  Tata  Ruang  dan  Tata  Guna  Tanah. Jakarta: Sinar Grafika.
Hasimi,  S.,  Rahayu,  Y.S.,  dan  Zulkarnaen,  I.  (2022). Penegakan sanksi dalam penataan ruang guna mewujudkan  Pembangunan  yang  Berkelanjutan  di Indonesia.  Mendapo  Journal  of  Administration  of  Law, 3(1).
Heryanti,  F.  (2022).  Merisik  Pengenaan  Sanksi  Izin Pemanfaatan Ruang Terhadap Alih Fungsi Lahan Dalam Penataan Ruang.” Jurnal Yustitia, 23(2).
Muhammad,  R.A.  (2013).  Konsepsi  Qanun  Aceh  Sebagai Manifestasi Keragaman Hukum Indonesia Guna
Antisipasi Disintegrasi Nasional Dalam Rangka Memperkuat  negara  Kesatuan  Republik  Indonesia. Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.
Pramuji,  S.E,  dan  Putri,  V.S.  (2020).  Meninjau  Efektivitas Penegakan  Hukum  Penataan  Ruang  Dalam  Rangka Mewujudkan  Tertib  Tata  Ruang.  Jurnal  Pertanahan, 10(1).
Prihardiati,  RR.L.A.  (2021).  Teori  Hukum  Pembangunan Antara Das Sein dan Das Sollen” Hermeneutika. 5(1).
Purwoleksono,  D.E.  (2018).  Hukum  Pidana  Untaian Pemikiran Surabaya: Airlangga University Press.
Sayuti,  (2013).  Arah  Kebijakan  Pembentukan  Hukum Kedepan  (Pendekatan  Teori  Hukum  Pembangunan, Teori Hukum Progresif, dan Teori Hukum Integratif) Al- Risalah JISH, 13(2).
Simamora,  J,  dan  Sarjono,  A.G.A.  (2022).  Urgensi  Regulasi
Penataan Ruang
Dalam Rangka Perwujudan Pembangunan  Berkelanjutan  di  Indonesia.  Nommensen Journal of Legal Opinion (NJLO), 03(1).
Sriwidodo, J. (2019). Kajian Hukum Pidana Indonesia “Teori dan Praktek”. Jakarta: Kepel Press.
Wahyuni,  F.,  (2017).  Dasar-Dasar  Hukum  Pidana  di Indonesia. Tembilahan: Nusantara Persada Utama.
Wicaksono,  I,  A.,  dan  Najicha  U.,  (2021).  Penerapan  Asas Ultimum  Remedium  Dalam  Penegakan  Hukum  di Bidang  Lingkungan  Hidup.  Pagaruyuang  Law  Journal, 5(1).
Widodo,  H., dan  Perwitasari,  D.  (2019).  Hukum  Tata  Ruang.
Surabaya: Unesa University Press.
Yustia,  R.D.A.  dan  Fatimah,  U.D.  (2019).  Strategi Penggabungan  Sanksi  Bagi  Pelanggaran  Hukum  Tata Ruang  Dalam  Rangka  Pemulihan  Pemanfaatan  Ruang. Jurnal Litigasi, 20(1).