URGENSI PEMBENTUKAN NATIONAL ASSET MANAGEMENT CREDIT DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET BANK BUMN

## Agnes Pembriarni Nuryuaningdiah
Subdit Bantuan Hukum Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 31 Jakarta Pusat 10210 agnes.pembriarni@gmail.com

## Abstract
Regulations for eliminating bad debts of state-owned banks that do not have to go through the Committee of State Receivables Management should make state-owned banks free to resolve bad loans. However, the directors of state-owned banks are still worried when they have to take steps to  eliminate  bad  debts  through  the General  Meeting  of  Shareholders  mechanism because  they risk opposing law enforcement officials with the paradigm that as part of state finances, state- owned bank credit write-offs should also follow the rules for eliminating state assets. Therefore, it requires a non-performing loan settlement mechanism that has wider scope for flexibility but is within  the  corridors  of  applicable  regulations.  One  of  the  ways  that  can  be  taken  is  by establishing a National Asset Management Credit, which is an independent institution with the authority to take over and restore non-performing loans in the form of funding for the banking restructuring program.
Keywords: National Asset Management Credit; Bad Debts; State-Owned Bank

## Abstrak
Pengaturan  penghapusan  kredit  macet  Bank  BUMN  yang  tidak  harus  melalui  Panitia  Urusan Piutang  Negara  seharusnya  membuat  Bank  BUMN  leluasa  untuk  menyelesaikan  kredit  macet. Namun  direksi Bank BUMN  masih  risau  ketika harus  mengambil langkah penghapusan  kredit macet melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham karena berisiko berseberangan dengan Aparat  Penegak  Hukum  dengan  paradigma  bahwa  sebagai  bagian  dari  keuangan  negara  maka sudah semestinya penghapusan kredit Bank BUMN  juga mengikuti  aturan dalam  penghapusan kekayaan negara. Karena itu dibutuhkan mekanisme penyelesaian kredit macet yang mempunyai ruang gerak lebih luas untuk fleksibilitas namun dalam koridor ketentuan yang berlaku. Dalam penelitian  ini  dikemukakan  salah  satu  cara  yang  dapat  ditempuh  adalah  dengan  pembentukan National  Asset  Management  Credit yaitu  lembaga  independen  berwenang  mengambil  alih  dan menyehatkan kredit bermasalah dalam bentuk pendanaan program restrukturisasi perbankan.
Kata  Kunci: National  Asset  Management  Credit; Kredit  Macet;  Bank  Badan  Usaha  Milik Negara

## A. Pendahuluan
Kredit  macet  menjadi  satu  salah  satu risiko  yang  harus  dihadapi  oleh  bank  tidak terkecuali Bank Badan Usaha Milik Negara (Bank  BUMN).  Fungsi  intermediasi  atau pemberian  kredit  merupakan  aktivitas  bank yang  paling  utama  dalam  menghasilkan
keuntungan  namun  juga  memberikan  risiko yang  terbesar  kepada  bank  (Siringoringo, 2017).
Dalam  Rapat  Dengar  Pendapat  antara Kementerian  Badan  Usaha  Milik  Negara, Himpunan  Bank  Milik  Negara,  dan  Komisi VI  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan Perwakilan  Rakyat  menyoroti  tingginya
jumlah  hapus  buku  di  masing-masing  Bank Badan  Usaha  Milik  Negara.  Bank  Rakyat Indonesia mencatat jumlah hapus buku pada semester pertama Tahun 2018 sebesar Rp5,6 triliun  dengan  pemulihan  kredit  ( recovery rate )  sebesar  Rp2,4  triliun,    Bank  Negara Indonesia  mencatatkan  jumlah  hapus  buku sebesar  Rp  4,2  triliun  dengan  pemulihan kredit  Rp1,047  triliun  dan  Bank  Mandiri pada kuartal kedua Tahun 2018 mencatatkan nilai  hapus  buku  mencapai  Rp2,76  triliun (Rivi  Satrianegara,  n.d.);  apalagi  dengan pandemi virus corona yang masih berlangsung di  seluruh dunia, tak terkecuali di  Indonesia  yang  turut  berdampak  pada perekonomian  khususnya  menimbulkan kenaikan  jumlah  kredit  bermasalah  di Himpunan  Bank  Milik  Negara  (Himbara). Tercatat  kenaikan  rasio  kredit  bermasalah selama pandemi virus corona, per Juni 2020 mencapai  3,11  persen  atau  meningkat dibandingkan  Mei  2020,  3,01  persen  (CNN Indonesia, n.d.)
Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-
Undang  Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara,
penghapusan  kredit  macet  pada  Bank BUMN  harus  melalui  Panitia  Urusan Piutang  Negara.  Keharusan  Bank  BUMN dalam  penghapusan  kredit  tak  tertagih melalui Panitia Urusan Piutang Negara tidak terlepas  dari  status  kekayaan  Badan  Usaha Milik  Negara  yang  merupakan  bagian  dari keuangan  negara  yang  dipisahkan.  Status kekayaan Badan Usaha Milik Negara dalam keuangan negara merupakan sebuah diskursus  yang  sampai  sekarang  masih menjadi perdebatan karena adanya tumpang- tindih  peraturan  mengenai  definisi  dan lingkup  keuangan  negara  termasuk  pada ketentuan  penghapusan  kredit  tak  tertagih pada bank-bank Badan Usaha Milik Negara.
Sebagai derivat over regulated peraturan  mengenai  definisi  dan  lingkup keuangan  negara  khususnya  pada  ketentuan penghapusan  kredit  tak  tertagih  pada  Bank BUMN  dengan  mekanisme  Panitia  Urusan Piutang  Negara,  prosedur  penghapusan kredit  macet  pada  Bank  BUMN  menjadi terlalu  birokratis  dan  tidak  ekspansif  dalam
menyalurkan kredit yang bertujuan mengembangkan kinerja korporasi
(Simatupang,  2005).  Terhadap  hal  ini Mahkamah  Konstitusi  telah  memutus perkara  Nomor  77/PUU-IX/2011,  yang menyatakan  bahwa  penghapusan  kredit macet  pada  Bank  BUMN  tidak  harus melalui  Panitia  Urusan  Piutang  Negara. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi  berpendapat  bahwa  ketentuan penyerahan  kredit  Bank  BUMN    pada Panitia  Urusan  Piutang  Negara  telah menimbulkan perlakuan yang berbeda antara debitur  Bank  BUMN  dengan  debitur  bank selain  Bank  BUMN  sehingga  bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia1945.
Namun  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor  77/PUU-IX/2011  dan  Peraturan Pemerintah  Nomor  35  Tahun  2017  tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor  14  Tahun  2005  tentang  Tata  Cara Penghapusan Kredit Negara/Daerah ternyata belum cukup untuk mengakomodir tindakan direksi Bank BUMN ketika harus mengambil  langkah  penghapusan  kredit macet  melalui  mekanisme  Rapat  Umum Pemegang  Saham.  Kerisauan  direksi  Bank BUMN untuk mengambil langkah penghapusan  kredit  macet  tersebut  karena enggan  berseberangan  dengan  Aparat Penegak Hukum.
Hal ini  karena belum adanya kesamaan pandangan serta kesepakatan terkait implementasi dan legalitas Putusan
Mahkamah  Konstitusi  tersebut  terkait keleluasaan mekanisme pelaksanaan penyelesaian  piutang  Bank  BUMN  dengan tetap  mengutamakan  prinsip  kehati-hatian. Para penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan  KPK)  masih  berpegang  teguh  pada paradigma  bahwa  sebagai  bagian  dari keuangan  negara,  maka  sudah  semestinya penghapusan  kredit  Bank  BUMN  juga mengikuti  kaidah-kaidah  yang  berlaku dalam  penghapusan  kekayaan.  Menurut pandangan  Aparat  Penegak  Hukum  dalam hal  pertanggungjawaban      pidana,  termasuk potensi  timbulnya  tindak  pidana  dalam penghapusan  kredit  macet  pada  bank
BUMN,  mereka  akan  tetap  menggunakan salah satu doktrin dalam hukum pidana yaitu de  autonomie  van  het  Materiele  Strafrecht . Berdasarkan  doktrin  ini,  hukum  pidana dianggap memiliki otonomi untuk memberikan  pengertian  berbeda  dengan pengertian yang terdapat dalam cabang ilmu hukum  lainnya.  Dengan  demikian,  untuk menentukan  apakah  suatu  perbuatan  dapat dikualifisir sebagai tindak pidana atau tidak, termasuk  penghapusan  kredit  tak  tertagih oleh  Bank  BUMN,  parameter  yang digunakan  adalah  ada  tidaknya  atau terpenuhi  tidaknya  unsur-unsur  pidana dalam perbuatan tersebut (Muhasan, 2017).
Menurut  Henrikus  Renjaan  penegakan prinsip  pengambilan  keputusan  bisnis  yang umum  berlaku  bagi  sebuah  badan  hukum berbentuk perseroan terbatas harus ditegakkan  kembali.  Negara  sebaiknya memberikan  kemandirian  penuh  pada direksi  terkait  kebijakan  restrukturisasi  dan penyelesaian  kredit  bermasalah  yang menjadi beban bank BUMN selama ini. Jika prinsip kemandirian direksi dan prinsip good corporate  governance dapat  ditegakkan dengan  benar  maka  tidak seorang pun  risau terhadap  risiko  kebijakan  korporasi  terkait penghapusan piutang bank BUMN (Renjaan, 2017). Erman Rajagukguk menilai kredit macet yang  dialami  suatu  bank  sebagai  kreditur mungkin  terjadi  karena  dua  hal  yakni kekuranghati-hatian  dan  ketidakcukupan agunan.  Untuk  itu,  sebelum  memberikan kredit  kepada debitur,  ada  5  hal yang  harus diperhatikan  berdasarkan  prinsip  5C,   yakni character (watak) ,  capacity (kemampuan mengembalikan  pinjaman) ,  capital (modal) , collateral (agunan)  dan condition  of economy (prospek  usaha  dari  nasabah debitur). Terjadinya  kredit  macet,  lanjut Erman,  tidak  bisa  dimasukkan  ke  dalam kerugian  negara.  Meskipun  berangkat  dari kekuranghati-hatian  pihak  bank,  kredit macet  menjadi  urusan  pihak  bank  yang bersangkutan.  Apalagi,  kredit  selalu  diikuti dengan  agunan  dan  adanya  perjanjian merupakan  urusan  perdata  (Rajagukguk, n.d.).
Topik  tentang  sistem  penyelesaian kredit  bermasalah  oleh  Bank  BUMN  telah dibahas  dalam  beberapa  penelitian.  Salah satunya  yaitu  Penyisihan  Penghapusan Aktiva  Produktif  yang  wajib  dibentuk  oleh Bank  oleh  Husaeri  Priyatna.  Namun dikatakan  dalam  penelitian  tersebut  apabila pembentukan penyisihan penghapusan aktiva  produktif  ini  semakin  besar  karena meningkatnya  kredit  bermasalah,  maka risiko  kerugian  tidak  dapat  dihindari  oleh bank (Husaeri, 2016).
Oleh  karena  itu  dibutuhkan  sistem penyelesaian  kredit macet  yang  mempunyai ruang  gerak  lebih  luas  untuk  fleksibilitas namun  tetap  sesuai  dengan  ketentuan  yang berlaku  karena  Bank  BUMN  mempunyai peranan  penting  dalam  penyelenggaraan perekonomian  nasional  guna  mewujudkan kesejahteraan masyarakat, diperlukan dukungan  bersama  dari  semua  pihak  untuk mengoptimalkan  peran  Bank  BUMN tersebut.
Studi  ini  akan  membahas  apa  dan bagaimana  langkah  perbaikan  yang  dapat dilakukan  terhadap  sistem  penyelesaian kredit  bermasalah  yang  dihapusbukukan atau  dihapus  tagih  oleh  Bank  BUMN? Akhirnya, artikel ini memberikan rekomendasi penanganan penyelesaian kredit  bermasalah  pada  Bank  BUMN  di Indonesia  dengan  pembentukan National Asset  Management  Credit setelah  Badan Penyehatan  Perbankan Nasional  dibubarkan melalui  Keputusan  Presiden  Nomor  15 Tahun 2004.

## B. Pembahasan
1. Diskursus Pemisahan Kekayaan

## Negara dalam Bank BUMN
Menurut  Pasal  1  angka  1  Undang- Undang  Nomor  19  Tahun  2003  tentang Badan  Usaha  Milik  Negara,  Badan  Usaha Milik  Negara  adalah  badan  usaha  yang seluruh  atau  sebagian  besar  modalnya dimiliki  oleh  negara  melalui  penyertaan secara langsung  yang berasal  dari kekayaan negara  yang  dipisahkan.  Dalam  Pasal  1 angka  2  Undang-Undang  Badan  Usaha
Milik  Negara  Perusahaan  Perseroan,  yang selanjutnya  disebut  Persero,  adalah  Badan Usaha  Milik  Negara  yang  bentuknya Perseroan  Terbatas  yang  modalnya  terbagi dalam  saham  yang  seluruh  atau  paling sedikitnya  51%  (lima  puluh  satu  persen) sahamnya  dimiliki  oleh  Negara  Republik Indonesia  yang  tujuan  utamanya  mengejar keuntungan, sedangkan
Perusahaan Perseroan Terbuka, yang selanjutnya disebut
Persero Terbuka, adalah Persero yang modal dan jumlah  pemegang  sahamnya  memenuhi kriteria tertentu atau Persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan Pasal  1  angka  3  peraturan  perundang- undangan di bidang pasal modal.
Saat  ini  terdapat  empat  Bank  Badan Usaha  Milik  Negara  Persero  Terbuka  di Indonesia  yaitu  PT  Bank  Mandiri  (Persero) Tbk,  PT  Bank  Negara  Indonesia  (Persero) Tbk,  PT  Bank  Rakyat  Indonesia  (Persero) Tbk,  dan  PT  Bank  Tabungan  Negara (Persero)  Tbk  (Kementerian  BUMN,  n.d.). Terhadap  Persero  berlaku  segala  ketentuan dan  prinsip-prinsip  yang  berlaku  bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal  11  dan  34  Undang-Undang  Nomor  1 tahun  1995  jo  Undang-Undang  Nomor  40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Badan  Usaha  Milik  Negara  berbentuk Persero  diharapkan  dapat  menjalankan kegiatan  usahanya  secara  mandiri  oleh karena  itu  dibutuhkan  proses  pengambilan keputusan  bisnis  yang  fleksibel.  Namun  di sisi  lain  sebagai  perusahaan  yang  seluruh sahamnya  atau  paling  sedikit  51  persen dimiliki  oleh  negara,  status  kemandirian tersebut  selalu  menimbulkan  berbagai perdebatan  yang  masih  terus  berlangsung sampai sekarang. Hal  ini  tidak  terlepas  dari keberadaan  beberapa  peraturan  perundang- undangan yang memberikan definisi berbeda terkait  status  keuangan  negara  atas  Badan Usaha Milik Negara.
Pasal  1  angka  1  Undang-Undang Nomor  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan Negara, keuangan negara adalah semua hak dan  kewajiban  negara  yang  dapat  dinilai dengan  uang,  serta  segala  sesuatu  baik berupa  uang  maupun  berupa  barang  yang
dapat  dijadikan  milik  negara  berhubung dengan  pelaksanaan  hak  dan  kewajiban tersebut.  Keuangan  negara  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  2  huruf  g  meliputi kekayaan  negara/kekayaan  daerah  yang dikelola sendiri  atau oleh  pihak lain  berupa uang,  surat  berharga,  piutang,  barang,  serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk  kekayaan  yang  dipisahkan  pada perusahaan  negara/perusahaan  daerah  dan dalam  Pasal  2  huruf  i  meliputi  kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan  fasilitas  yang  diberikan pemerintah. Erman Radjagukguk berpendapat kekayaan  Badan  Usaha  Milik  Negara Persero  maupun  kekayaan  Badan  Usaha Milik  Negara  Perum  sebagai  badan  hukum bukanlah  menjadi  bagian  dari  kekayaan negara.  Pasalnya  kekayaan  negara  yang dipisahkan  di  dalam  Badan  Usaha  Milik Negara  hanya  berbentuk  saham.  Artinya, kekayaan  Badan  Usaha  Milik  menjadi kekayaan negara. Kekayaan yang dipisahkan tersebut  dalam  Badan  Usaha  Milik  Negara adalah  lahirnya  berbentuk  saham  yang dimiliki  oleh  negara,  bukan  harta  kekayaan Badan Usaha Milik Negara tersebut (Erman Rajagukguk,  n.d.). Menurut  Arifin  P  Soeria Atmadja  pengertian  pemisahan  kekayaan negara berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang- Undang  Nomor  19  Tahun  2003  tentang Badan Usaha Milik Negara mempunyai  arti sebagai  berikut:  “Yang  dimaksud  dengan dipisahkan  adalah  pemisahan  kekayaan negara  dari  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Negara untuk dijadikan modal pada BUMN  untuk  selanjutnya  pembinaan  dan pengelolaannya  didasarkan  pada  prinsip- prinsip  perusahaan  yang  sehat”  (Arifin  P. Soeria  Atmadja,  2009).  Menurut  teori transformasi  Arifin  P  Soeria  Atmadja  pada pokoknya  uang  yang  dipisahkan  dari Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara sebagai  saham  pada  Persero,  kedudukan negara  bukan  lagi  sebagai  badan  hukum publik tetapi sebagai pemegang saham biasa dan  uang  yang  dipisahkan  tersebut  bukan uang negara lagi (Abdul Latif, 2014).
Berdasarkan  definisi-definisi  tersebut dapat  terlihat  bahwa  terdapat  perbedaan penafsiran  terhadap  kekayaan  negara  yang dipisahkan,  dari  kalangan  praktisi  hukum banyak  yang  berpendapat  bahwa  kekayaan negara  yang  dipisahkan tersebut  merupakan kekayaan  milik  perusahaan  perseroan, namun  sebagian  lain  berpendapat  bahwa kekayaan  tersebut  merupakan  kekayaan milik  negara  karena  bersumber  dari keuangan negara.
2. Permasalahan Tata Cara Penghapusan  Kredit  Macet  Pada Bank BUMN Berdasarkan Putusan Mahkamah
Konstitusi  Nomor  77/PUU-IX/2011  yang menyatakan bahwa kredit atau piutang Bank Badan  Usaha  Milik  Negara  bukan merupakan  piutang  negara  dan  adanya ketentuan  Pasal  I  dan  Pasal  II  Peraturan Pemerintah  Nomor  33  Tahun  2006  tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14  Tahun  2005  Tentang  Tata  Cara
Penghapusan Piutang Negara/Daerah Pengurusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah,  berarti  ketentuan  mengenai hal-hal terkait dengan kebijakan penyelesaian  kredit  yaitu  restrukturisasi maupun  penghapusan  kredit  macet  Bank
Badan  Usaha  Milik  Negara  mengikuti mekanisme Undang-Undang Perseroan Terbatas.  Program  hapus  buku  dan  hapus tagih  dapat  dilakukan  setelah  mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagai  pemegang  kekuasaan  tertinggi  di dalam sebuah Perseroan Terbatas sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan Terbatas  yang  mekanismenya  diatur  dalam Pasal  75  hingga  Pasal  91  Undang-Undang Perseroan  Terbatas  dan  Pasal  14  Undang- Undang  Nomor  19  Tahun  2003  tentang Badan Usaha Milik Negara.
Menurut  Ridwan  Khairandy  dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006, maka piutang Badan Usaha Milik Negara Persero tidak dapat dikategorikan  sebagai  piutang  negara  tetapi piutang  Badan  Usaha  Milik  Negara  itu
sendiri.  Oleh  karena  piutang  merupakan bagian  dari  kekayaan  perseroan,  maka keseluruhan  kekayaan  yang  dimiliki  Badan Usaha  Milik  Negara  (termasuk  piutang Badan  Usaha  Milik  Negara)  adalah kekayaan  Badan  Usaha  Milik  Negara  itu sendiri  dan  bukan  lagi  tergolong  Kekayaan Negara. Meskipun demikian, khusus saham- saham  Badan  Usaha  Milik  Negara  yang dimiliki oleh negara tetap dapat digolongkan sebagai  Kekayaan  Negara  (Khairandy, 2009). Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017  tentang  Perubahan  Kedua  atas Peraturan  Pemerintah  Nomor  14  Tahun 2005  Tentang  Tata  Cara  Penghapusan Piutang  Negara/Daerah  Pengurusan  Piutang Perusahaan Negara/Daerahpun masih belum secara  tegas  mengatur  tentang  mekanisme penghapusan  piutang  bagi  perusahaan negara/daerah, dalam hal ini termasuk Bank BUMN.  Tidak adanya prosedur operasional standar  secara  tegas  terkait  mekanisme penghapusan  kredit  macet  bagi  Bank BUMN  adalah  akibat  dari  perdebatan berlarut-larut  tentang  keuangan  negara.  Di satu sisi ingin memberikan keleluasaan bagi bank  Badan  Usaha  Milik  Negara  dalam mengelola  penyelesaian kredit  macet  sesuai aturan  korporasi,  namun  di  sisi  lain  ingin menjaga potensi terjadinya kerugian negara.
Potensi  terjadinya  kerugian  negara dapat  terjadi  misalnya  dalam  hal  debitur melakukan  praktik  permufakatan  jahat dengan cara  mempailitkan  diri  baik  melalui permohonan  sendiri  maupun  pengajuan gugatan  oleh  kreditur  guna  menghindari tagihan  dari  Bank  BUMN,  atau  bisa  juga terjadi  terdapat  suatu  Perseroan  memang sengaja  dibuat  untuk  melakukan  pengajuan hutang dengan  maksud  untuk  tidak  dilunasi melalui  proses  pengajuan  pailit.  Pasalnya praktik  dugaan  korupsi  dalam  pemberian fasilitas  kredit  oleh  Bank  BUMN  yang berujung  pada  kredit  macet  kerap  terjadi  di Indonesia menggunakan modus aset pemohon kredit  tidak  sesuai  dengan jumlah pinjaman  yang  diajukan,  bahkan  tidak sedikit  aset  pemohon  adalah  aset  fiktif namun  dibuat  seakan  memiliki  aset
perusahaan  yang  luar  biasa  (Redaksi  FIN, n.d.).
Belum  adanya  aturan  khusus  tentang prosedur
operasional standar terkait mekanisme  penghapusan  kredit  macet  bagi Bank  BUMN,  boleh  jadi  karena  memang pemerintah  dan  DPR  sama-sama  merasa berada di ‘persimpangan jalan’. Di satu sisi ingin  memberikan  fleksibilitas  kepada direksi  Bank  BUMN  dalam    mengelola keuangan    perusahaan  melalui  penundukan diri  pada  rezim  korporasi,  namun  di  sisi lainnya  ingin  agar  pengelolaan  keuangan perusaahaan yang notabene adalah keuangan negara dapat dilaksanakan  secara   hati-hati ( prudent ) guna menghindari potensi terjadinya  kerugian  negara,  baik  yang disebabkan oleh karena
kelalaian ( negligance ),  kecerobohan  ( recklessness ) atau  bahkan  kesengajaan  ( moral  hazard ) dari pihak-pihak tertentu (Muhasan, 2017). Kasus-kasus  Bantuan  Likuiditas  Bank Indonesia cukup sebagai pelajaran mengenai pengelolaan  kredit  macet  dan  tidak  layak dijadikan model untuk Bank BUMN. Model yang  pas  untuk  Bank  BUMN  adalah  bank yang  konservatif  mengelola  piutang,  yang tidak menyuap debitur dengan haircut , yang menempuh  jalur  hukum  dan  yang  tidak pernah  menghapus  kredit  macet  tanpa persetujuan  karena  penghapusan  kredit macet  menghilangkan  potensi  pemulihan kerugian  akibat  pembebanan  biaya  piutang tak tertagih (BPKP, 2006) .
Pembentukan komisi pengawas
( Oversight  Committee) oleh  pemerintah untuk  memastikan  pelaksanaan good corporate  governance dalam  pengurusan kredit  macet  bank  BUMN  diharapkan menjadi penyempurnaan dalam penyelesaian kredit  bermasalah.  Hal  ini  dapat  dilihat dengan  terbitnya  Peraturan  Bank  Indonesia Nomor  8/4/PBI/2006  yang  diperbarui  oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/2006 tentang  Pelaksanaan Good  Corporate Governance yang mewajibkan Bank Umum untuk  membentuk Komite  Pemantau  Risiko (Aditya,  2017).  Namun  komite  tersebut hanya  sebatas  memberikan  konsultasi kepada Himpunan Bank Milik Negara dalam
proses  pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah Nomor  33  Tahun  2006  tentang  piutang negara/daerah (Muslih, 2019).
3. Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Bank BUMN dengan Pembentukan National Asset Management Credit Kecenderungan peningkatan kredit bermasalah  Bank  BUMN  kembali  muncul pada Tahun 2019, pinjaman macet Duniatex Group  melibatkan  PT  Bank  Mandiri (persero)  Tbk,  PT  Bank  Negara  Indonesia (persero)    Tbk,  dan  PT  Bank  Rakyat Indonesia  (persero)  Tbk.  Bank  Mandiri tercatat memberikan pinjaman hingga Rp2,6 triliun, Bank Rakyat Indonesia Rp733 miliar dan  Bank  Negara  Indonesia  tercatat menyalurkan  kredit  sekitar  Rp156  miliar. Kasus gagal bayar ini secara tidak langsung telah menaikkan risiko kredit macet di Bank BUMN  tersebut.  Apalagi  dengan  pandemi virus  corona  yang  masih  berlangsung  di seluruh  dunia,  tak  terkecuali  di  Indonesia yang  turut  berdampak  pada  perekonomian khususnya  menimbulkan  kenaikan  jumlah kredit  bermasalah di Himpunan Bank Milik Negara  (Himbara).  Tercatat  kenaikan  rasio kredit  bermasalah  selama  pandemi  virus corona, per Juni 2020 mencapai 3,11 persen atau  meningkat  dibandingkan  Mei  2020, 3,01 persen (CNN Indonesia, n.d.).
Restrukturisasi  dan  penghapusan  kredit macet  merupakan  tindakan  yang  sudah lazim  dilakukan  di  kalangan  perbankan untuk  menurunkan  rasio  kredit  bermasalah agar  tingkat  kesehatan  bank  tetap  terjaga dengan  baik.  Penghapusan  terhadap  kredit macet  adalah  bagian  tak  terpisahkan  dari manajemen risiko penyaluran kredit perbankan. Penghapusan kredit macet terdiri atas  dua  tahap  yaitu:  hapus  buku (penghapusan  bersyarat)  dan  hapus  tagih (penghapusan  mutlak).  Pada  tahap  pertama, bank  akan  melakukan  hapus  buku  dengan cara  mengeluarkan  semua  portofolio  kredit macet  dari  pembukuan  bank,  namun  bank tetap  akan  melakukan  upaya  penagihan kepada  debitur.  Jika  program  hapus  buku tetap  tidak  berhasil  mengembalikan  uang
kredit,  maka  bank  dapat  membuat  program hapus  tagih  sehingga  bank  tidak  perlu melakukan upaya penagihan kepada debitur. Selanjutnya  jika  program  hapus  tagih ternyata tetap tidak berhasil mengembalikan uang  kredit  yang  ditargetkan,  maka  bank dapat  melakukan  penyelesaian  kredit melalui  jalur  litigasi  (pengadilan)  maupun jalur  nonlitigasi  (di  luar  pengadilan) (Hariyani, 2010).
Program  hapus  buku  dan  hapus  tagih terhadap  kredit  macet  yang  ada  di  bank umum,  baik  di  bank  swasta  maupun  Bank BUMN secara umum diatur dalam Peraturan Bank  Indonesia  Nomor  14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum dan  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kualitas Aset  Bank  Umum  untuk  Mendorong Pertumbuhan Sektor Perumahan dan Peningkatan  Devisa.  Dalam  Pasal  8  ayat  2 Undang-Undang  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992 tentang  Perbankan,  Undang-Undang  Nomor 10  Tahun  1998  masing-masing  bank  harus mempunyai pedoman perkreditan.
Program  hapus  buku  dan  hapus  tagih juga  harus  terlebih  dahulu  disetujui  oleh Rapat  Umum  Pemegang  Saham  sebagai pemegang  kekuasaan  tertinggi  di  dalam sebuah  Perseroan  Terbatas.  Pelaksanaan hapus  buku  dan  hapus  tagih  harus  selalu didasari  oleh  hasil  keputusan  Rapat  Umum Pemegang Saham sesuai mekanisme korporasi.  Direksi  bank  pada  awalnya mengajukan  usulan  sejumlah  portofolio kredit  macet  yang  akan  dihapus  buku  dan atau  dihapus  tagih  kepada  Rapat  Umum Pemegang Saham untuk dimintakan persetujuan. Dalam Pasal 37 ayat (3) huruf a Undang-Undang Perbankan Pemegang saham  mayoritas  sangat  menentukan  hasil keputusan  Rapat  Umum  Pemegang  Saham. Khusus  bagi  Bank  BUMN,  hasil  keputusan Rapat  Umum  Pemegang  Saham  sangat dipengaruhi  oleh  kebijakan  Pemerintah selaku  pemegang  saham  mayoritas  di  Bank BUMN.
Selain  program  hapus  buku  dan  hapus tagih,  terdapat  alternatif  lain  dalam penyelesaian kredit bermasalah yaitu dengan cara penjualan kredit  bermasalah. Alternatif ini  dapat  menjadi  salah  satu  cara  yang  bisa diambil bank untuk menurunkan rasio kredit bermasalah.  Namun  berbeda  dengan  bank swasta,  pilihan  penjualan  kredit  bermasalah di  Bank  BUMN  agak  berbeda.  Penjualan kredit bermasalah di Bank BUMN ini harus memenuhi  dua  aturan  dalam  Pasal  3 Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik Indonesia Nomor 82/PMK. 06/2019 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian, dan
Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah. Pertama tidak boleh dilakukan  penghapusan  penagihan  dan kedua  adalah  tidak  ada  diskon  pokok.  Hal ini  dikaitkan  dengan  penyelamatan  uang negara. Masih  terdapat  pandangan  dari Badan  Pemeriksa  Keuangan  dan  Kejaksaan Agung  bahwa  dasar  hukum  hapus-buku berupa  Peraturan  Pemerintah  dan  Peraturan Bank  Indonesia  kurang  kuat,  karena dianggap kontradiksi dengan peraturan yang lebih  tinggi  yaitu  Undang-Undang    tentang Keuangan  Negara  terkait  definisi  Kekayaan Negara (Sudjana, 2018).
Jika  dibandingkan  dengan  di  negara lain,  praktik  penjualan  kredit  bermasalah sudah  biasa  dilakukan  di  negara  lain. Contohnya  di  Korea  Selatan  dan  Tiongkok. Korea  Selatan  mempunyai Korea  Asset Management
Corporation (KAMCO). Lembaga  ini  bertugas  dalam  upaya penyehatan  korporasi  dan  membangkitkan perekonomian. KAMCO memfasilitasi proses restrukturisasi dan membantu mengembangkan  pasar  keuangan.  KAMCO dalam  menangani  kredit  bermasalah  dapat menurunkan rasio kredit bermasalah dengan membuat kredit bermasalah tersebut menjadi surat  berharga  yang  bisa  diperjualbelikan dan  menyelesaikan  banyak  aset  bermasalah melalui  sejumlah  metode  termasuk  dengan menerbitkan  surat  berharga  berbasis  aset (Korea  Asset  Management  Corporation,
n.d.)
Tiongkok  juga  memiliki  lembaga  yang serupa  dengan  KAMCO,  yaitu Cinda  Asset
Management  Corporation .  Lembaga  ini merupakan  perusahaan  manajemen  aset untuk  mengatasi  risiko  keuangan  dan menjaga  stabilitas  sistem  keuangan  serta untuk  memfasilitasi  restrukturisasi  bank milik  negara  dan  perusahaan  di  Tiongkok. Selain  bergerak  sebagai National  Asset
Management
Credit , Cinda menjadi perusahaan  manajemen  aset  keuangan pertama di Tiongkok yang terdaftar di pasar modal  internasional.  Bisnis  utama  Cinda meliputi  manajemen  aset  bermasalah, keuangan  investasi  dan  manajemen  aset, serta  layanan  keuangan  (Cinda  Asset Management, n.d.)
Di  Indonesia,  Pemerintah  juga  pernah membentuk  Badan  Penyehatan  Perbankan Nasional dengan Keputusan Presiden Nomor 27  Tahun  1998  dengan  tugas  pokok penyehatan  perbankan,  penyelesaian  aset bermasalah dan mengupayakan
pengembalian  uang  negara  yang  tersalur pada  sektor  perbankan.  Badan  Penyehatan
Perbankan Nasional mempunyai divisi Asset Management  Credit yang  menangani  kredit bermasalah  dari  bank-bank  yang  ditutup atau  diambil  pemerintah  namun  Badan Penyehatan  Perbankan  Nasional  telah dibubarkan  dengan  Keputusan  Presiden Nomor 15 Tahun 2004.
Meskipun  Pasal  3  ayat  (1)  huruf  c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9  Tahun  2016  tentang  Pencegahan  dan Penanganan  Krisis  Sistem  Keuangan  telah mengatur pencegahan dan penanganan krisis sistem  keuangan  yang  meliputi  penanganan permasalahan  bank sistemik ,  baik  dalam kondisi  stabilitas  sistem  keuangan  normal maupun  kondisi  krisis,  tetaplah  dibutuhkan suatu  upaya  agar  penanganan  masalah perbankan  khususnya  Bank  BUMN  tidak menggunakan  pendanaan  anggaran  negara dan mampu merespons krisis secara mandiri.
Salah  satu  cara  yang  dapat  ditempuh adalah  dengan  pembentukan National  Asset Management  Credit serupa  KAMCO  dan Cinda  untuk  menyelesaikan  permasalahan kredit bermasalah.
National Asset
Management Credit adalah entitas pengelola kredit  bermasalah  di  perbankan  khususnya
untuk  Bank  BUMN. National  Asset
Management
Credit nantinya akan mengambil  alih  dan  menyehatkan  kredit bermasalah  dalam  bentuk  pendanaan program  restrukturisasi  perbankan.  Bank- bank  khususnya  Bank  BUMN  akan mendapatkan  program  restrukturisasi  dari National  Asset  Management  Credit ini dengan  membayar  iuran  dengan  besaran tertentu setiap tahun seperti dana penjaminan  simpanan  bank  yang  terdaftar sebagai anggota Lembaga Penjamin Simpanan. Pemerintah  perlu  menyusun  suatu Undang-Undang yang mengamanatkan pembentukan National  Asset  Management Credit sebagai  lembaga  pengelola  kredit bermasalah  di  perbankan  khususnya  untuk Bank BUMN. Berdasarkan Undang-Undang tersebut National Asset Management  Credit adalah  lembaga  independen  yang  berfungsi mengambil  alih  dan  menyehatkan  kredit bermasalah  dalam  bentuk  pendanaan program  restrukturisasi  perbankan  sesuai kewenangannya dibentuk.
Dalam  perkembangan  hukum  tata negara,  lembaga  independen  dikategorikan sebagai  lembaga  yang  terpisah  dari  cabang kekuasaan  lain.  Mulai  dari  lembaga  yang menjadi  independen  atas  lembaga  negara lainnya  dan  menjalankan  fungsi  tertentu secara permanen ( state independent agencies ),  hanya  bersifat  menunjang  ( state auxiliary  agencies ),  dapat  membentuk aturan  sendiri  ( self  regulatory  agencies ), melakukan  fungsi  pengawasan  tertentu ( independent supervisory agencies ), maupun lembaga yang menjalankan fungsi campuran antara  regulatif,  administratif,  pengawasan, dan penegakan hukum sekaligus (Ashidiqie, 2009).
Menurut  Mahfud  M.D.  pada  dasarnya politik  hukum  adalah  garis  kebijakan  resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan  pembuatan  hukum  baru  maupun dalam pergantian hukum lama dalam rangka mencapai tujuan Negara (MD, 2009). Politik hukum  sangat  erat  kaitannya  dengan pembentukan National  Asset  Management Credit sebagai  bentuk legal  policy yang
dikeluarkan  oleh  pembentuk  kebijakan dengan pilihan membuat lembaga independen. Bentuk National Asset Management Credit seperti ini belum diatur dalam  peraturan  perundangan  di  Indonesia, oleh  karena  itu  diperlukan  aturan  agar kegiatan National Asset Management Credit menjadi jelas.
National  Asset  Management  Credit dibentuk  sebagai  lembaga  pemerintah  yang tidak berbentuk departemen dan
berkedudukan  langsung  di  bawah  Presiden, mempunyai pelaksanaan tugas yang spesifik serta menjadi perpanjangan tangan pemerintah  pusat.  Jadi National  Asset Management Credit ini merupakan lembaga negara  yang  bersifat  menunjang  ( auxiliary bodies )  yang  melayani  atau  menunjang lembaga  negara  utama.  Kedudukannya dibuat  dengan  dasar  hukum beleid pemerintah  digolongkan  dalam  lembaga negara eksekutif (Sumantri, 2007).
Salah  satu  yang  perlu  diatur  dalam Undang-Undang  pembentukan National
Asset Management Credit adalah pengaturan mengenai praktik penjualan kredit bermasalah menjadi surat berharga yang bisa diperjualbelikan seperti yang dilakukan oleh KAMCO.  Praktik  tersebut  tidak  dapat diterapkan  di  Indonesia  karena  berbenturan dengan  Pasal  14  ayat  (1)  Peraturan  Bank Indonesia  Nomor  14/15  /PBI/2012  tentang Penilaian  Kualitas  Aset  Bank  Umum  yang menyatakan  bahwa  kualitas  surat  berharga yang  diakui  berdasarkan  nilai  pasar ditetapkan memiliki kualitas lancar sepanjang memenuhi persyaratan aktif yang salah  satunya  adalah  diperdagangkan  di Bursa Efek diIndonesia.
Namun  jika  pemerintah  tidak  ingin membuat National  Asset  Management Credit sebagai lembaga independen tersendiri  maka  pilihannya  dapat  dilakukan dengan memberikan penugasan penyelesaian permasalahan  kredit  bermasalah  Bank BUMN tersebut kepada Perusahaan Pengelola  Aset.  Perusahaan  Pengelola  Aset adalah Perseroan yang didirikan berdasarkan Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  Tahun 2004  dengan  tugas  utama  untuk  mengelola
aset-aset  eks  Badan  Penyehatan  Perbankan Nasional  baik  aset  kredit,  saham  maupun properti,  dan  diperluas  dengan  ketentuan Pemerintah  No.  61  Tahun  2008  tanggal  4 September  2008  yaitu  pengelolaan  aset  eks Badan  Penyehatan  Perbankan  Nasional, restrukturisasi  dan/atau  revitalisasi  Badan Usaha  Milik  Negara,  kegiatan  investasi; serta kegiatan pengelolaan aset Badan Usaha Milik Negara (PPA, 2020).
Saat  ini  perbedaan  berbeda  dengan KAMCO  dan  Cinda,  Perusahaan  Pengelola Aset  hanya  merupakan pengelola distressed asset di  perbankan  yang  diputuskan  secara business  to  business dengan  bank  terkait sehingga  dana  yang  digunakan  Perusahaan Pengelola  Aset  untuk  mengambil  alih  dan menyehatkan  aset  bermasalah  ditanggung oleh  Perusahaan  Pengelola  Aset  dari  kas perusahaan,  maupun  dana  dari  pasar  modal serta  pinjaman  dari  bank,  sedangkan  dana operasional National  Asset  Management Credit seperti  KAMCO  dan  Cinda didapatkan
dari iuran program
restrukturisasi  yang  dibayarkan  oleh  bak penerima jasa restrukturisasi dengan membayar  iuran  dengan  besaran  tertentu setiap  tahun  seperti  dana  penjaminan simpanan  bank  yang  terdaftar  sebagai anggota  Lembaga  Penjamin  Simpanan (Widhiyanto, 2019).
Mendasarkan  pada  hal  tersebut,  maka dibutuhkan  dasar  hukum  yang  jelas  terkait kewenangan  Lembaga National  Asset Management  Credit dalam  penanganan program  restrukturisasi  kredit  bermasalah pada Bank BUMN dan mengenai iuran yang akan  dipungut,  baik National  Asset Management  Credit akan  dibentuk  sebagai lembaga  independen  tersendiri  atau  dengan memaksimalkan fungsi Perusahaan Pengelola  Aset  yang  telah  ada . Sejauh  ini meski optimisme terhadap industri
perbankan jauh lebih kuat untuk menghadapi  krisis,  namun  jika  melihat peningkatan kredit bermasalah Bank BUMN seperti  yang  telah  disebutkan  di  atas,  tak berlebihan  bahwa  urgensi  pembentukan Lembaga National  Asset  Management Credit menjadi diperlukan.
C. Simpulan Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 menyatakan bahwa kredit atau piutang Bank
BUMN  bukan  merupakan  piutang  negara namun  Peraturan  Pemerintah  Nomor  35 Tahun  2017  tentang  Perubahan  Kedua  atas Peraturan  Pemerintah  Nomor  14  Tahun 2005  tentang  Tata  Cara  Penghapusan Piutang  Negara/Daerah  Pengurusan  Piutang Perusahaan  Negara/Daerah  masih  belum secara  tegas  mengatur  tentang  mekanisme penghapusan  piutang  bagi  perusahaan negara/daerah.  Hal  ini  tidak  terlepas  dari keberadaan  beberapa  peraturan  perundang- undangan yang memberikan definisi berbeda terkait  status  keuangan  negara  atas  Badan Usaha Milik Negara.
Meskipun  pilihan  penjualan  kredit bermasalah  dapat  menjadi  salah  satu  cara yang  bisa  diambil  bank  untuk  menurunkan rasio  kredit  bermasalah,  namun  berbeda dengan  bank  swasta,  penjualan  kredit bermasalah  di  Bank BUMN  harus memenuhi  aturan  dalam  Peraturan  Menteri Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor 82/PMK.  06/2019  tentang  Tata  Cara Pengajuan Usulan, Penelitian, Dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah  yaitu  tidak  boleh  dilakukan penghapusan  penagihan  dan  kedua  adalah tidak  ada  diskon  pokok  karena  dianggap kontradiksi dengan Undang-Undang  tentang Keuangan Negara.
Salah  satu  cara  yang  dapat  ditempuh adalah  dengan  pembentukan  lembaga independen berupa National Asset
Management  Credit yaitu  entitas  pengelola kredit  bermasalah  di  perbankan  khususnya
Bank  BUMN.  Diperlukan  pembuatan  dasar hukum  supaya  kegiatan National  Asset Management  Credit menjadi  jelas,  seperti aturan yang memperbolehkan kredit bermasalah  tersebut  diubah  menjadi  surat berharga  yang  bisa  diperjualbelikan  dan aturan  pungutan  premi  restrukturisasi  oleh lembaga  ini.  Sejauh  ini  meski  optimisme terhadap  industri  perbankan  jauh  lebih  kuat untuk  menghadapi  krisis,  namun  jika melihat peningkatan kredit bermasalah bank
Badan  Usaha  Milik  Negara  akhir-akhir  ini, maka tidak berlebihan urgensi pembentukan Lembaga National  Asset  Management Credit menjadi diperlukan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Latif.  (2014). Hukum  Administrasi dalam  Praktik  Tindak  Pidana  Korupsi . Jakarta: Prenada Media Group.
Aditya,  O.  (2017).  Penerapan  Manajemen Risiko Perusahaan dan Nilai Perusahaan di  Sektor  Konstruksi  dan  Properti. Esensi:  Jurnal  Bisnis  Dan  Manajemen ,
7 (2),
167–180. http://doi.org/10.15408/ess.v7i2.4981
Arifin P. Soeria Atmadja. (2009). Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum: Teori, Kritik,  dan  Praktik .  Jakarta:  PT. Rajagrafindo Persada.
Ashidiqie, J. (2009). Pengantar Ilmu Hukum Tata  Negara .  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada.
BPKP.  (2006).  Diskursus  Antikorupsi  pada Bank BUMN. Retrieved from http://www.bpkp.go.id/berita/read/1836/
9145/Diskursus-Antikorupsi-pada-
Bank-BUMN.bpkp
Cinda  Asset  Management.  (n.d.).  Corporate Governance overview.
CNN  Indonesia.  (n.d.).  LPS  Waspadai
Kenaikan  Kredit  Bermasalah  Selama Corona. Retrieved
from https://www.cnnindonesia.com/ekonomi /20200826174041-78-539631/lps- waspadai-kenaikan-kredit-bermasalah- selama-corona
Erman  Rajagukguk.  (n.d.).  Kekayaan BUMN  Bukan  Bagian  Keuangan Negara.
Hariyani,  I.  (2010). Restrukturisasi  dan Penghapusan  Kredit  Macet .  Jakarta: PT.  Elex  Media  Komputindo  Kompas Gramedia.
Husaeri, P. (2016). Penyisihan Penghapusan
Aktiva  Produktif  (PPAP)  Yang  Wajib Dibentuk  Oleh  Bank. AKURAT|Jurnal Ilmiah Akuntansi .
Kementerian BUMN. (n.d.). Daftar BUMN.
Khairandy,  R.  (2009).  KORUPSI  DI
BADAN  USAHA  MILIK  NEGARA KHUSUSNYA PERUSAHAAN PERSEROAN: SUATU KAJIAN ATAS MAKNA KEKAYAAN NEGARA YANG DIPISAHKAN DAN KEUANGAN  NEGARA. JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM . http://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss 1.art5
Korea  Asset  Management  Corporation.
(n.d.). Overview, Korea Asset Management Corporation.
MD, M. (2009). Politik Hukum di Indonesia . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Muhasan, I. (2017). Mekanisme
Penghapusan  Kredit  Macet  Pada  Bank- Bank  BUMN(Antara  Rezim  Korporasi vs  Rezim  Keuangan  Negara). Jurnal Manajemen Keuangan Publik , 1 .
PPA.  (2020).  Tentang  PPA.  Retrieved from https://www.ptppa.com/about-us.php
Rajagukguk,  E.  (n.d.). Kekayaan  BUMN Bukan Bagian Keuangan Negara .
Redaksi FIN. (n.d.). Bank Plat Merah Ajang Kredit Macet.
Renjaan, H. (2017). Pentingnya
Implementasi Prinsip Kemandirian
Direksi  terhadap  Prinsip  Penghapusan Piutang  Bank  BUMN  di  Indonesia. Retrieved from https://ugm.ac.id/id/berita/15206- direksi-bank-bumn-belum-berani- hapus-piutang-kredit-bermasalah
Rivi  Satrianegara.  (n.d.).  DPR  Pertanyakan Tingginya Hapus Buku Bank BUMN.
Simatupang,  D.  P.  N.  (2005). Determinasi Kebijakan Anggaran Negara Indonesia: Study  Yuridis .  Jakarta:  Papas  Sinar Sinanti.
Siringoringo,  R.  (2017).  Analisis  Fungsi Intermediasi Perbankan Indonesia (Studi Kasus Bank Umum Konvensional  yang  Tercatat  di  BEI Periode  2012-2016). Jurnal  Inspirasi Bisnis Dan Manajemen . http://doi.org/10.33603/jibm.v1i2.865
Sudjana.  (2018).  Kebijakan  Kredit  Yang Dihapusbukukan  Atau  Dihapus  tagih oleh  Bank  BUMN  dalam  Perspektif Kepastian  Hukum. Jurnal  Ilmiah Kebijakan Hukum .
Sumantri,  S.  (2007). Lembaga  Negara  dan State  Auxiliary  Bodies  dalam  Sistem Ketatanegaraan  Menurut  UUD  1945 . Surabaya:  Badan  Pembinaan  Hukum Nasional  bekerjasama  dengan  Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
Widhiyanto, F. (2019). Menilik Potensi PPA Naik Pangkat Jadi National AMC.