## JIUBJ

## Akuntabilitas Masjid Berdasarkan Isak 35 di Wilayah Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas

## Sully Kemala Octisari*, Tjahjani Murdijaningsih, Haina Idam Suworo
Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Wijayakusuma Purwokerto *Correspondence email: kemalaoct@gmail.com
Abstrak. Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  akuntabilitas  dan  kesesuaian  pelaporan  keuangan  lembaga  masjid  di wilayah  kecamatan  Kedungbanteng  dengan  ISAK  35.  Penelitian  ini  menggunakan  14  sampel  masjid  yang  berada  di  wilayah kecamatan  Kedungbanteng.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  metode  kualitatif  deskriptif.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  takmir  (pengurus)  masjid  di  wilayah  kecamatan  Kedungbanteng  telah  mengelola  keuangan  masjid  secara akuntabel sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Pencatatan dilakukan dengan baik walaupun masih sederhana. Mengenai Interpretasi  Standar  Akuntansi  Keuangan  (ISAK)  35  pengurus  masjid  belum  melakukan  pencatatan  berdasarkan  standar  yang telah  dikeluarkan  oleh  Ikatan  Akuntan  Indonesia  (IAI)  tersebut.  Belum  diterapkannya  standar  tersebut  dikarenakan  standar tersebut diakui belum pernah terdengar dan diperkenalkan pada pengurus Masjid.
Kata kunci : Akuntabilitas; Keuangan Masjid; ISAK 35
Abstract.  The  purpose  of  this  study  was  to  determine  the  accountability  and  suitability  of  the  financial  reporting  of  mosques institutions in the Kedungbanteng sub-district with ISAK 35. This study   used 14 samples  of mosques in the Kedungbanteng sub- district.  The  method  used  in  this  research  is  descriptive  qualitative  method.  The  results  of  this  study  indicate  that  the  Takmir (management)  of  the  mosque  in  the  Keungbanteng  sub-district  has  managed  the  mosque’s  finances  accountably  according  to predermined  criteria.  Record  keeping  is  done  well  even  though  it  is  still  simple.  Regarding  the  Interpretation  of  Financial Accounting Standards (ISAK) 35 mosque administrators have not  kept records based on the standards issued by the Indonesian Institute of Accountants (IAI). The standard has not  been applied because it is admittedly unheard of  and introduced to mosque administrators.

## Keywords: Accountability; Mosque Finance; ISAK 35

## PENDAHULUAN
Berdasarkan tujuannya, organisasi dapat dibedakan  menjadi  dua  yaitu  organisasi  yang  bertujuan mencari  keuntungan “profit  oriented ”  dan  organisasi yang  tidak  bertujuan  mencari  keuntungan  “ non  profit oriented ”.  Organisasi  nirlaba  adalah  organisasi  yang memiliki  sasaran  pokok  untuk  suatu  tujuan  yang  tidak komersil, tanpa ada maksud untuk mencari laba, Pontoh (2013). Karakteristik organisasi nonlaba berbeda dengan organisasi  yang  berorientasi  mencari  keuntungan  (laba). Perbedaan  yang  mendasar  yaitu  terletak  pada  perolehan sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas  operasinya.  Layaknya  suatu  perusahaan, tranparansi  dan  akuntanbilitas  sangat  diperlukan  dalam organisasi  nirlaba.  Untuk  mempertanggung  jawabkan kinerja oganisasi, diharapkan transparansi dan akuntabilitas  diterapkan  agar  para  donatur  mengetahui sumber daya yang diberikan, digunakan dengan baik.
Masjid  merupakan  salah  satu  contoh  lembaga organisasi  nirlaba  di  bidang  keagamaan.  Berbagai aktivitas  yang  ada  di  masjid,  tentu  saja  masjid mendapatkan  sumber  dana  yang  dapat  berasal  dari donatur,  infaq,  kotak  amal  atau  lainnya.  Menurut Andarsari  (2016),  penyajian  laporan  keuangan  pada masjid  biasanya  hanya  dibuat  penerimaan  dan pengeluaran  kas  tanpa  memperlihatkan  jumlah  aset  apa saja yang dipunyai oleh masjid, sehingga informasi yang
diberikan  kepada  para  pemakai  laporan  keuangan  yaitu donatur  masjid  tidak  sesuai  apa  yang  terlihat  karena kelemahan dalam sistem pencatatan laporan keuangannya.  Maka  penerapan  sistem  keuangan  yang baik  akan  memberikan  jawaban  yang  tepat  atas ketidakpercayaan masyarakat terhadap organisasi masjid dan takmir/pengurusnya.
Akuntabilitas  publik  yaitu  kewajiban  penerima tanggung  jawab  untuk  mengelola,  melaporkan  dan mengungkapkan  segala  aktivitas  dan  kegiatan  yang berkaitan  dengan  penggunaan  sumber  daya  publik, (Nurjannah,  2018).  Suginam  (2020)  menjelaskan akuntabilitas  merupakan  prinsip  yang  menjamin  bahwa setiap  kegiatan  suatu  entitas  atau  perorangan  dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat. Akuntabilitas publik terdiri atas, akuntabilitas  vertikal  yang  merupakan  akuntabilitas kepada  otoritas  yang  lebih  tinggi,  dan  akuntabilitas horizontal,  merupakan  akuntabilitas  kepada  publik secara  luas  atau  terhadap  sesama  lembaga  lainnya  yang tidak  memiliki  hubungan  atasan  bawahan  (Sochimin, 2016).
Praktik  akuntansi  sebagai  instrumen  transparansi dan  akuntabilitas  di  masjid  masih  kurang  mendapatkan perhatian  khusus.  Padahal,  praktik  akuntabilitas  dan keterbukaan (transparansi) pada masjid diperlukan untuk
Sully  Kemala  Octisari.,  Akuntabilitas  Masjid  Berdasarkan  Isak  35  di  Wilayah  Kecamatan  Kedungbanteng,  Kabupaten Banyumas
melakukan pembenahan administrasi termasuk publikasi dan pertanggungjawaban laporan keuangan.
Pengurus  masjid  merupakan  satu  kesatuan organisasi  yang  harus  bekerja  sama  dalam  menjalankan semua  kegiatan  yang  ada.  Dalam  hali  ini,  bendahara masjid memiliki tugas dan peranan yang lebih mengenai pengelolaan  keuangan  dan  harus  memberikan  laporan keuangan kepada pengurus lain serta pemberi dana. Pada entitas  publik,  akuntabilitas  dan  transparansi  menjadi penting  untuk  bertahan  dan  memaksimalkan  perannya karena  keduanya  merupakan  kontrol  sebuah  organisasi. Menurut  Nurjannah  (2018),  akuntabilitas  akan  semakin membaik  jika  didukung  oleh  suatu  sistem  akuntansi yang  menghasilkan  informasi  yang  tepat  waktu,  akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Standar  akuntansi  untuk  penyusunan  pelaporan keuangan  pada  entitas  nonlaba  telah  diatur  dan ditetapkan oleh IAI pada tahun 2009 melalui Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45. PSAK 45 mengalami  proses  revisi  tahun  2011  sebelum  akhirnya digantikan oleh Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan  (ISAK)  Nomor  35  tentang  Pelaporan Keuangan  Entitas  Nonlaba  pada  tahun  2018.  ISAK  35 mengungkapkan  bahwa  organisasi  nonlaba  merupakan suatu instansi yang aktivitias utamanya tidak berorientasi mencari  laba  namun  bukan  berarti  tidak  menghasilkan laba  (nirlaba).  Menurut  ISAK  35,  laporan  keuangan entitas  nonlaba  meliputi  laporan  posisi  keuangan, laporan penghasilan  komprehensif, laporan arus kas dan catatan  atas  laporan  keuangan.  Dengan  adanya pengelolaan  kas  yang  baik,  kita  dapat  menyediakan informasi kepada para donatur maupun pada pihak-pihak lain yang berkepentingan.
Penelitian ini bertujuan untuk menjawab bagaimana  akuntabilitas  dan  penerapan  pelaporan keuangan yang dillakukan masjid di wilayah Kecamatan Kedungbanteng,  apakah  sudah  akuntabel  dan  sesuai dengan  standar  akuntansi  entitas  nirlaba  yang  diatur dalam ISAK 35.

## METODE Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  ini  adalah  menggunakan  metode deskriptif  kualitatif.  Menurut  Bungin  (2008),  penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan  berbagai  kondisi,  berbagai  situasi,  atau berbagai  fenomena  realitas  sosial  yang  ada  di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik  realitas  itu  ke  permukaan  sebagai  suatu  ciri, karakter,  sifat,  model,  tanda,  atau  gambaran  tentang kondisi, situasi maupun fenomena tertentu.

## Populasi dan Sampel
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh masjid  yang  ada  di  wilayah  kecamatan  Kedungbanteng yang  berjumlah  53  Masjid  Jami  (Masjid  utama). Populasi  ini  diambil  dari  situs  resmi  Sistem  Informasi Masjid Kementrian Agama Republik  Indonesia (SIMAS
KEMENAG)  tahun  2020.  Untuk  pengambilan  sampel dalam  penelitian  ini  yaitu  dengan  pemakaian  kuota  dan teknik Probability sampling dengan Purposive sampling. Jumlah  Masjid  yang  akan  dijadikan  sampel  sebanyak  1 Masjid  tiap  desa.  Peneliti  menetapkan  mengambil  1 masjid untuk menjadi sampel penelitian dari  setiap desa berdasarkan data luas tanah serta bangunan yang terbesar dan  memiliki  berbagai  macam  kegiatan  lain  yang dilaksanakan  selain  untuk  kegiatan  solat  fardhu, sehingga  sampel  dalam  penelitian  ini  dapat  dikatakan aktif.
Data  dalam  penelitian  ini    akan  dikumpulkan melalui  teknis  pengumpulan  data  dilokasi  penelitian dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

## Teknik Analisis Data

## Pengumpulan Data
Tahap  ini  peneliti  mengumpulkan  data  dengan mencatat  hasil  wawancara  dan  observasi  yang  telah dilakukan di Masjid yang menjadi sampel.

## Reduksi Data
Pada tahapan ini peneliti merangkum, mendeskripsikan  dan  memilih  data  atau  informasi  yang diperoleh  dari  responden  pihak  masjid,  kemudian memfokuskan berdasarkan masalah yang akan diungkapkan  yaitu  tentang  akuntabilitas  dan  penerapan laporan  keuangan  organisasi  nirlaba  berdasarkan  ISAK 35.

## Penyajian Data
Penyajian  data  merupakan  informasi  yang muemungkinkan  kesimpulan  riset  dilakukan.  Dalam  hal ini  penyajian  data  yang  disajikan  peneliti  menggunakan metode  interpretif.  Diawali  dengan  menejelaskan rumusan  masalah  dengan  persepsi  informan  sebagai pengantar  mengenai  pertanyaan  yang  diajukan  oleh peneliti.  Data  yang  di  peroleh  yang  bererhubungan dengan  rumusan  masalah  akan  dijelaskan  terlebih dahulu.    Kemudian  data-data  tersebut  dihubungkan dengan  teori  untuk  bisa  menjawab  rumusan  masalah. Karena  penelitian  ini  menggunakan  metode  interpretif, maka  penyajian  hanya  sebatas  pemaparan  antara  data yang diperoleh dengan teori untuk menjawab permasalahan.

## Penarikan Kesimpulan
Proses  ini  dilakukan  selama  penelitian  ini berlangsung  dan  setelah  terkumpulnya  data-data  yang diperlukan.  Setelah  semua  data  yang  diperlukan  sudah memadai,  maka  dapat  dilakukan  analisis  sehingga  dapat ditarik  kesimpulan  sementara  dan  setelah  semua  data lengkap maka dapat ditarik kesimpulan akhir. Penarikan kesimpulan  dilakukan  secara  bertahap,  yang  pertama menyusun simpulan sementara, tetapi dengan bertambahnya data maka perlu dilakukan verifikasi data, yaitu  dengan  cara  mempelajari  kembali  data-data  yang
Sully  Kemala  Octisari.,  Akuntabilitas  Masjid  Berdasarkan  Isak  35  di  Wilayah  Kecamatan  Kedungbanteng,  Kabupaten Banyumas
ada.  Kedua,  menarik  simpulan  akhir  setelah  kegiatan selesai.  Penarikan  kesimpulan  dilakukan  dengan  jalan membandingkan kesesuain pernyataan responden dengan kriteria akuntabilitas yang sudah ditentukan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengumpulan  data  penelitian yang  berupa wawancara  dilakukan  setelah  menetapkan  14  masjid terpilih  dan  dilakukan  kepada  14  informan  pada  masjid di  wilayah  kecamatan  Kedungbanteng  yang  telah ditetapkan  menjadi  sampel  penelitian.  Wawancara  ini dilaksanakan  dengan  cara  mendatangi  secara  langsung
setiap  informan  dan  ada  pula  yang  melalui  komunikasi jarak  jauh  via  telepon  ataupun  aplikasi  whatsapp. Informan  dalam  penelitian  ini  memiliki  karakteristik yang  tidak  sama.  Dijelaskan  berdasarkan  jabatannya  di dalam  organisasi  masjid,  1  informan  merupakan  takmir aktif  yang  mengelola  keseluruhan  masjid,  1  informan merupakan  ketua  takmir  dan  12  lainnya  merupakan bendahara  masjid.  Kriteria  akuntabilitas  sektor  publik dirujuk  dari  penelitian  milik  Aman,  Al-Shabail  dan Mohammed  (2013).  Rangkuman  hasil  wawancara  dapat dilhat di tabel dibawah ini:
Tabel 1. Rangkuman Hasil Wawancara Aspek Kriteria Indikator Temuan Akuntabilitas Transparansi Adanya publikasi dana kas masjid Sebagian  besar  masjid  di  wilayah  kecamatan kedungbanteng  sudah  melakukan  publikasi  dana kas masjid baik secara langsung maupun tertulis, meskipun tidak secara berkala. Pertanggung Jawaban Adanya pencatatan dana kas yang dilakukan masjid Sebagian  besar  masjid  di  wilayah  kecamatan Kedungbanteng telah membuat pencatatan sederhana terkait dana kas masuk maupun keluar Pengendalian Penggunaan dana kas dengan baik Sebagian  besar  masjid  di  wilayah  kecamatan Kedungbanteng  telah  melakukan  pengendalian dana kas secara baik dengan pengalokasian dana masjid secara jelas Tanggung Jawab Kesanggupan atas tugas yang diemban Sebagian  besar  pengurus  masjid  di  wilayah kecamatan  Kedungbanteng  dipilih  tanpa  ada paksaan  dan  telah  melakukan  tugasnya  dengan baik Responsivitas Daya tanggap masjid terhadap harapan jama'ah dan masyarakat Sebagian  besar  pengurus  masjid  berupaya memenuhi  saran  dan  kritik  yang  telah  diberikan oleh jama’ah dan masyarakat ISAK 35 Ada 5 bentuk laporan keuangan yang dibentuk Adanya Kesesuain bentuk catatan laporan keuangan dengan standar ISAK 35 Sebagian  besar  masjid  di  wilayah  kecamatan Kedungbanteng belum menerapkan ISAK 35 dan masih berupa pencatatan yang sederhana
Berdasarkan  hasil  temuan  yang  peneliti  dapatkan dari  hasil  wawancara  dengan  informan,  dapat  diketahui bahwa  sebagian  besar  masjid  di  wilayah  kecamatan Kedungbanteng sudah akuntabel tetapi dalam pencatatan laporan  keuangan  yang  dibuat  belum  sesuai  dengan standar ISAK 35.

## Akuntabilitas Masjid di Wilayah Kecamatan Kedungbanteng

## Transparansi
Berdasarkan  kutipan  wawancara  yang  telah peneliti  lakukan  dengan  beberapa  takmir  masjid  di wilayah  kecamatan  Kedungbanteng,  diketahui  bahwa masjid  di  kecamatan  Kedungbanteng  rata-rata  telah bersifat  transparansi  dalam  pelaporan  keuangannya  dan diperoleh  data  bahwa  masjid  di  wilayah  kecamatan Kedungbanteng  telah  menerapkan  transparansi  laporan keuangan  ke  sesama  anggota  takmir  (pengurus)  Masjid yang  dilakukan  berkala  tetapi  tidak  terjadwal.  Bentuk transparansi  kepada  masyarakat  selaku  pemberi  dana yang  dilakukan  yaitu  secara  lisan  pada  saat  menjelang
solat  Jum’at  dan  secara  tertulis  di  papan  pengumuman yang tersedia.

## Pertanggungjawaban
Takmir  masjid  yang  menjadi  sampel  dalam penelitian ini telah melakukan bentuk
pertanggungjawaban dibuktikan dengan adanya pencatatan  disertai  arisp  berupa  nota  yang  dilakukan oleh bendahara masjid. Untuk alur pencatatan pengeluaran  dan  pemasukan  rata-rata  di  masjid  yang berada  di  wilayah  kecamatan  Kedungbanteng  adalah sebagai berikut:
a. Dana  dari  kotak  amal  dihimpun  secara  periodik (biasanya  satu  minggu  sekali  pada  hari  Jum’at), kemudian dicatat jumlahnya.
b. Donatur  menyerahkan  uangnya  kepada  pengurus masjid,  jika  bukan  bendahara  yang  menerima,  maka pengurus  yang  menerima  menyerahkan  kepada bendahara  masjid  terlebih  dahulu,  lalu  bendahara mencatat nama dan jumlahnya.
c. Setiap  kas  yang  digunakan,  menyerahkan  bon pembelian kepada bendahara kemudian dicatat.
Sully  Kemala  Octisari.,  Akuntabilitas  Masjid  Berdasarkan  Isak  35  di  Wilayah  Kecamatan  Kedungbanteng,  Kabupaten Banyumas
d. Pada  akhir  bulan,  kas  yang  masuk  baik  dari  kotak amal  maupun  sumbangan  donatur  dijumlahkan kemudian dikurangi dengan pengeluaran.
e. Bentuk pencatatan yang dilakukan, bersifat sederhana (Debet, Kredit, Saldo).

## Pengendalian
Dalam  hal  entitas  publik  khususnya  di  sini yaitu organisasi masjid,  dapat dikatakan bahwa rata- rata  masjid  di  kecamatan  Kedungbanteng  telah melakukan  pengendalian  kas  masjid  secara  baik dengan  pengalokasian  dana  masjid  yang  diperoleh dari masyarakat ataupun Jama’ah secara jelas. Dapat dikategorikan sebagai pengeluaran rutin dan pengeluaran tidak rutin. Pengeluaran rutin merupakan pengeluaran  yang  dikeluarkan  untuk  operasional yang  selalu  ada  setiap  bulan,  seperti  pembayaran honor  petugas  masjid  (sebagai  petugas  kebersihan, membayar  gaji  satpam  yang  berjaga  pada  saat  solat Jum’at),  uang  transport  khotib,  pembayaran  listrik, air.
Sedangkan  pengeluaran  tidak  rutin  merupakan pengeluaran  yang  dikeluarkan  tidak  selalu  ada  tiap bulannya.  Dana  yang  digunakan  diambil  secara spontan  dari  kas  yang  ada  karena  ada  kegiatan masjid, seperti  untuk perayaan hari besar  Islam yang diadakan setiap tahun.

## Tanggungjawab
Berdasarkan  hasil  wawancara,  dapat  disimpulkan bahwa  takmir  (khususnya  bendahara)  masjid  yang berada  di  wilayah  kecamatan  Kedungbanteng  telah melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik dibuktikan dengan:
a. Takmir  (bendahara)  dipilih  langsung  oleh  Jama’ah ataupun secara sukarela mengajukan diri.
b. Takmir  (bendahara)  telah  melakukan  tugasnya  yaitu mengumpulkan dan melakukan pencatatan kas masuk ataupun keluar.
c. Anggota takmir telah melakukan manajemen pengelolaan  masjid  secara  baik  dibuktikan  dengan ketersediaan  fasilitas  penunjang  ibadah  lainnya seperti  ketersediaan  toilet,  tempat  wudhu,  mukena dan lainnya.

## Responsivitas
Dari  hasil  wawancara  yang  telah  peneliti  lakukan dengan  beberapa  informan,  dapat  dikatakan  bahwa masjid  di  wilayah  kecamatan  Kedungbanteng  terbukti responsiv  dengan  saran  dan  kritik  yang  diberikan  oleh jama’ah  dan  masyarakat  dibuktikan  dengan  anggota takmir  mendengar  dengan  baik  saran  dan  kritik  yang diberikan  oleh  jama’ah  dan  berupaya  memenuhi keinginan jama’ah atau masyarakat tersebut.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan  analisa  dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Masjid  di  wilayah  kecamatan  Kedungbanteng  sudah akuntabel dalam pengelolaan keuangannya Ditetapkannya  kesimpulan  akhir  ini  dilakukan peneliti  setelah  membandingkan  kembali  kriteria akuntabilitas  yang  sudah  ditetapkan  dengan  hasil wawancara  yang  diperoleh  mengenai  perolehan sumber  dana  masjid  yang  dikelola  dengan  baik (dibuktikan  adanya  ketersediaan  fasilitas  yang memadai  guna  menunjang  kegiatan  ibadah)  serta pelaksanaan  informasi  keadaan  keuangan  masjid yang  dilakukan  rutin  oleh  takmir  kepada  masyarakat selaku pemberi sumber dana. Namun, pempublikasian  rutin  yang  dilaksanakan  ke  sesama anggota  takmir  (pengurus)  masjid  masih  jarang dilakukan karena sudah dianggap cukup pada laporan yang disampaikan sebelum pelaksanaan solat Jum’at. Pengalokasian  dana  guna  melakukan  pemeliharaan masjid,  untuk  pendanaan  yang  bersifat  rutin  maupun tidak  rutin  pun  tidak  lepas  dari  ketersediaan  takmir masjid  yang  secara  sukarela  mereka  lakukan  tanpa menerima  ataupun  mengharapkan  timbal  balik  atas apa yang mereka telah laksanakan.
2. Masjid  di  wilayah  kecamatan  Kedungbanteng  belum menerapkan  ISAK  35  dalam  pembuatan  laporan keuangan
Penerapan  Interpretasi  Standar  Akuntasi  Keuangan (ISAK) No 35 mengenai penyajian laporan keuangan entitas  berorientasi  nonlaba  (dalam  hal  ini  masjid) belum  diterapkan  masjid  di  wilayah  kecamatan Kedungbanteng.  Dikarenakan  bendahara  masjid  juga mengaku istilah tersebut asing bagi mereka dan yang terpenting  adalah  sistemnya  masyarakat  saling percaya  kepada  pengelola  selaku  yang  bertugas. Walaupun  belum  adanya  penerapan  standar  laporan keuangan  yang  telah  dibentuk  oleh  Ikatan  Akuntan Indonesia  (IAI),  namun  secara  umum  tujuan penyusunan laporan keuangan masjid yang berada di wilayah  kecamatan  Kedungbanteng  ini  telah  tercapai meskipun  masih  ada  informasi-informasi  tertentu belum jelas. Selain itu, pengelolaan keuangan masjid juga  telah  menyajikan  laporan  keuangannya  baik dengan  sistem  manual  maupun  bantuan  Microsoft Excel  sehingga  laporan  keuangan  yang  dihasilkan sudah rinci.

## DAFTAR PUSTAKA
Andarsari,  P.  R.  (2016).  Laporan  Keuangan  Organisasi nirlaba  (lembaga  masjid).  EKONIKA  Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri, 1(2).
Aman,  A.,  Al-Shbail,  T.  A.,  &  Mohammed,  Z.  (2013).
Enhancing  public  organizations  accountability through  E-Government  systems.  International Journal  of  Conceptions  on  Management  and Social Sciences, 1(1), 15-21.
Sully  Kemala  Octisari.,  Akuntabilitas  Masjid  Berdasarkan  Isak  35  di  Wilayah  Kecamatan  Kedungbanteng,  Kabupaten Banyumas
Bungin,  B.  (2008).  Analisis  data  penelitian  kualitatif.
Jakarta: Raja Grafindo Persada
Indonesia,  I.  A.  (2018).  Interpretasi  Standar  Akuntansi
Keuangan  (ISAK)  No.  35  tentang  penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba. Jakarta: IFAC.
Indonesia,  I.  A.  (2009).  Pernyataan  Standar  Akuntansi Keuangan  (PSAK)  No.  45  Tentang  Standar Akuntansi Untuk Entitas Nirlaba. Jakarta: IFAC. Indonesia,  I.  A.  (2011).  Pernyataan  Standar  Akuntansi Keuangan  (PSAK)  No.  45  Tentang  Standar Akuntansi Untuk Entitas Nirlaba. Jakarta: IFAC. Nurjannah,  N.  (2018). Akuntabilitas  dan  Pengelolaan Keuangan  Masjid:  PSAK  No.  45  tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba (Doctoral dissertation,  Universitas  Islam  Negeri  Alauddin Makassar).
Pontoh,  W.  (2013).  Akuntansi  konsep  dan  praktik.
Penerbitan Halaman Moeka. Jakarta Barat. Sochimin,  S.  (2016).  Manajemen  Keuangan  Masjid
Berbasis  Pemberdayaan  Ekonomi  Umat.  el-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam, 4(1), 119-150.
Suginam,  S.  (2020).  Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana Zakat Berbasis Teknologi Informasi Pada
Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). ARBITRASE: Journal  of  Economics  and  Accounting, 1(1),  86- 89. www.simas.kemenag.go.id