I Wayan Edi Setyawan 1 , I Made Widhyana 2 (2014), Pembangunan Berwawasan Budaya di Kota Denpasar, Vol. 14 (1) Pp. 01-08

## PEMBANGUNAN BERWAWASAN BUDAYA DI KOTA DENPASAR
Dewa Putu Suamba 1 , Edi Nurdiantoro 2
1 Jurusan Pendidikan Geografi, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Indonesia
2 Jurusan Pendidikan Geografi, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Indonesia

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembangunan infrastruktur di Kota Denpasar, dampak pembangunan terhadap alih fungsi lahan, dan pembangunan  berwawasan  budaya  di  Kota  Denpasar. Metode  yang digunakan  adalah  deskriptif  kualitatif  yaitu  dengan  memberikan  deskripsi secara  rinci  mengenai  karkateristik  objek  wisata  kajian.  Hasil  dari  kajian tersebut adalah . Kota Denpasar adalah salah satu kota yang merupakan pusat perkembangan dan pertumbuhan  perekonomian  masyarakat  di  Bali,  dengan  tingkat  perkembangan  sarana transportasi yang sangat tinggi. Upaya penambahan panjang jalan di Kota Denpasar belum dapat memecahkan  permasalahan  transportasi  dalam  kota  secara  optimal,  bahkan  menambah permasalahan  lain  yang  memberikan  pengaruh-pengaruh  bagi  tata  ruang  fisik  kota,  terutama pada penggunaan lahan (land use) dan morfologi kota Atas dasar pertimbangan ekonomi atau finansial,  banyak  lahan-lahan  pertanian  dikonversi  menjadi  penggunaan  non  pertanian (pemukiman,  perkantoran,  dan  sarana  lainnya).  Penurunan  luas  lahan  pertanian  khususnya sawah menjadi penggunaan non pertanian seperti pemukiman tentu akan menimbulkan berbagai konsekuensi ekologis, di antaranya menurunkan ruang terbuka hijau dan berkurangnya daerah resapan air hujan. Peranan sektor-sektor yang lain seperti sektor pariwisata, seni dan budaya sangat  menunjang  laju  pertumbuhan  pembangunan  di  Kota  Denpasar  apalagi  Kota  Denpasar mencanangkan  diri  sebagai  Kota  berwawasan  budaya.  Dengan  sendirinya  peningkatan  dan pelestarian budaya perlu dipertahankan.

## 1. Pendahuluan
Kota Denpasar yang dahulu hanya sebagai wilayah karesidenan di bagian selatan Pulau Bali, kini telah berkembang menjadi kota besar. Apa yang menyebabkan Kota Denpasar dapat berkembang pesat hingga dapat dikatakan kota besar saat ini? Pertama, cikal bakal Kota Denpasar merupakan daerah penghubung daerah barat bagian selatan Pulau Bali dan daerah timur bagian selatan  Pulau  Bali.  Sehingga  Kota  Denpasar  letaknya  strategis  secara  ekonomi.  Kedua,  laju urbanisasi yang meningkat pasca Puputan Badung, meningkat pada tahun 1970-an,  dan tahun 1990-an.  Ketiga,  dua  faktor  di  atas  menjadikan  Denpasar  semakin  banyak  memiliki  faktor pemikat,  yang  muncul  dan  dimunculkan  terutama  oleh  praktek-praktek  modernisasi (nasionalisasi) dalam berbagai aspek kehidupan. Pada akhirnya mendorong masyarakat di luar Denpasar menikmati bersama arus kehidupan modern, dengan dalih utama mengubah kehidupan untuk menjadi lebih baik (Nyoman Wijaya, 2001) Setelah status Denpasar menjadi kota besar, akan lebih banyak masalah yang dihadapinya. Pertama, penataan ruang kota yang didesain untuk menghadapi  modernisasi,  bertambahnya  penduduk,  dan  citra  pariwisata  Bali  yang  terkenal. Kedua, masalah kependudukan, baik urbanisasi maupun limpahan penduduk transmigrasi dari
Keywords: Pembangunan, Berwawasan,  Budaya, Denpasar
daerah lain beserta perangkat aturannya yang selalu menjadi masalah sosial utama kota besar. Ketiga, masalah lingkungan yang sering dihadapi seperti sampah, kualitas udara, sumber air yang layak untuk kehidupan, kebutuhan konsumsi bahan bakar, listrik dan pemukiman yang layak.
Permasalahan  pembangunan  yang  timbul  di  kota  Denpasar  diantaranya  masalah  alih fungsi  lahan  sawah  menjadi  permukiman,  kemacetan  lalu  lintas,  sampah  yang  menimbulkan rawan  bencana  banjir.  Konsumsi  penduduk  dimungkinkan  terus  meningkat  seiruing bertambahnya  jumlah  penduduk,  artinya  dimungkinkan  pula  volume  dan  keragaman  sampah yang  dihasilkan  juga  meningkat.  Jika  Kota  Denpasar  hanya  mengandalkan  kesadaran masyarakatnya  sepenuhnya,  mungkin  suatu  hal  yang  sulit  terwujud.  Maka  tumpuan  harapan terbesar  untuk  mengelola  dan  mengolah  sampah  hanya  pada  lembaga-lembaga  pemerintah, lembaga  swasta  atau  lemabaga  kemasyarakatan  yang  peduli  menangani  sampah.  Persoalan menangani  sampah  di  Kota  Denpasar  tidak  hanya  saol  mengumnpulkan,  mengangkut, memisahkan  jenis  sampah  dan  didaur  ulang  kembali,  tetapi  juga  terus  menerus  menggugah kesadaran masyarakat yang sudah terlanjur sibuk dengan urusan ekonomi baik lewat dharma wacana,  khutbah-khutbah,  media  massa,  dan  tokoh-tokoh  masyarakat  yang  langsung  terjun menangani sampah.Jika ingin Kota Denpasar kembali menjadi kota budaya, tetapi dengan bentuk yang disesuaikan dengan jamannya, maka seluruh komponen masyarakat Kota Denpasar harus bekerja  sama,  bekerja  bersama-sama  dalam  menangani  masalah  sampah.  Sinergi  kesadaran masyarakat dan kerja keras di lapangan yang dilakukan lembaga yang peduli terhadap persoalan sampah  memungkinkan  Kota  Denpasar  menjadi  kota  budaya.  Adapun tujuan  dari  makalah  ini adalah sebagai berikut:
1. Mengetahui pembangunan infrastruktur di Kota Denpasar.
2. Mengetahui dampak pembangunan terhadap alih fungsi lahan di Kota Denpasar.
3. Mengetahui arahan pembangunan berwawasan budaya di Kota Denpasar.

## 2. Metode
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa deskriptif kualitatif yaitu dengan cara memberikan gambaran secara rinci mengenai objek wisata lokasi penelitian dengan mengacu pada hasil literasi referensi yang memiliki keterkaitan dengan topik kajian dan observasi langsung pada lokasi penelitian.

## 3. Hasil dan Pembahasan
A. Pembangunan Infrastruktur di Kota Denpasar Menurut Wikipedia Kota Denpasar berada pada ketinggian 0-75 meter dari permukaan laut,  terletak  pada  posisi  8°35‟31”  sampai  8°44‟49”  Lintang  Selatan  dan  115°00‟23”  sampai 115°16‟27” Bujur Timur. Sementara luas wilayah Kota Denpasar 127,78 km² atau 2,18% dari luas wilayah Provinsi Bali. Dari penggunaan tanahnya, 2.768 Ha merupakan tanah sawah, 10.001 Ha merupakan tanah kering dan sisanya seluas 9 Ha adalah tanah lainnya. Tingkat curah hujan rata- rata  sebesar  244  mm  per  bulan,  dengan  curah  hujan  yang  cukup  tinggi  terjadi  pada  bulan Desember.  Sedangkan  suhu  udara  rata-rata  sekitar  29.8°  C  dengan  rata-rata  terendah  sekitar 24.3° C. Sungai Badung merupakan salah satu sungai yang membelah Kota Denpasar, sungai ini bermuara  di  Teluk  Benoa.  Kota  Denpasar  adalah  salah  satu  kota  yang  merupakan  pusat perkembangan  dan  pertumbuhan  perekonomian  masyarakat  di  Bali,  dengan  tingkat perkembangan  sarana  transportasi  yang  sangat  tinggi.  Menurut  Wikipedia  prosentase  jumlah penambahan kendaraan bermotor tiap tahunnya (29,2%) tidak sebanding dengan daya dukung jaringan infrastruktur terutama jaringan jalan (4,68%), sehingga hal ini menimbulkan kemacetan lalu  lintas  pada  ruas-ruas  jalan  utama  kota  Denpasar.  Pemerintah  kota  mengupayakan  solusi untuk mengatasi masalah ini antara lain dengan membangun jalan lingkar baru di luar pusat kota Denpasar  .  Upaya  penambahan  panjang  jalan  di  Kota  Denpasar  belum  dapat  memecahkan permasalahan  transportasi  dalam  kota  secara  optimal,  bahkan  menambah  permasalahan  lain yang  memberikan  pengaruh-pengaruh  bagi  tata  ruang  fisik  kota,  terutama  pada  penggunaan lahan (land use) dan morfologi kota.
Pembangunan  pariwisata  berpengaruh  kuat  terhadap  perubahan  struktur  dan peningkatan  perekonomian  di  Kota  Denpasar.  Namun  struktur  perekonomian  Kota  Denpasar sedikit berbeda bila dibandingkan dengan struktur perekonomian Provinsi Bali pada umumnya, dengan  menempatkan  sektor  perdagangan,  hotel  dan  restoran  mendominasi  pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Denpasar. Ikut pula mendongkrak ekonomi Kota Denpasar adalah produksi barang kerajinan berupa barang kerajinan untuk cinderamata, seperti ukiran  dan  patung.  Namun  industri  kerajinan  ini  tengah  mengalami  tekanan,  selain  karena dampak krisis dan persaingan antar daerah, tekanan lain berasal dari persaingan antar negara berkembang Asia lainnya seperti Vietnam, Thailand, India, Malaysia dan Cina. Negara pesaing ini lebih  memaksimalkan  besarnya  skala  produksi  dengan  memanfaatkan  teknologi  industri, sedangkan di Kota Denpasar industri kerajinan ini masih mempertahankan keterampilan tangan ( hand made ) sehingga menjadi kendala pada pemenuhan kuantitas produksinya. Perkembangan  pariwisata  dan  daya  tarik  pulau  Bali,  secara  tidak  langsung  telah mendorong  kemajuan  pembangunan  di  Kota  Denpasar.  Pada  tahun  2000,  jumlah  wisatawan mancanegara  yang  datang  berkunjung  mencapai  1.413.513  orang,  dan  menempatkan  jumlah wisatawan  terbanyak  dari  Jepang  kemudian  disusul  dari  Australia,  Taiwan,  Eropa,  Inggris, Amerika,  Singapura  dan  Malaysia.  Kebijakan  pengembangan  pariwisata  di  Kota  Denpasar menitikberatkan  pada  pariwasata  budaya  berwawasan  lingkungan.  Sebagai  salah  satu  sentra pengembangan pariwisata, Kota Denpasar menjadi barometer bagi kemajuan pariwisata di Bali, hal  ini  dapat  dilihat  dengan  munculnya  berbagai  hotel  berbintang  sebagai  sarana  menunjang aktifitas  pariwisata  tersebut.  Pantai  Sanur  merupakan  salah  satu  kawasan  wisata  pantai  yang ramai dikunjungi. Sementara Lapangan Puputan merupakan kawasan ruang terbuka hijau di Kota Denpasar sekaligus berfungsi sebagai paru-paru kota. Secara administratif pemerintahan kota ini terdiri dari 4 kecamatan, 43 desa atau kelurahan dengan 209 dusun. Saat ini pemerintah Kota Denpasar  telah  mengembangkan  berbagai  inovasi  dalam  meningkatkan  layanan  kepada masyarakatnya, di antara mulai membenahi sistem administrasi kependudukannya
Kota  Denpasar  telah  memiliki  sarana  pelayanan  kesehatan  yang  baik  di  Provinsi  Bali, terdapat 3 rumah sakit milik pemerintah diantaranya RSUP Sanglah Denpasar, RSUD Wangaya dan RSAD Udayana serta 13 buah rumah sakit swasta.  Sementara dalam rangka meningkatkan pemerataan  pelayanan  kesehatan  kepada  masyarakatnya,  pemerintah  Kota  Denpasar  telah membangun 10 buah Puskesmas dan 26 buah puskesmas pembantu, dengan rasio puskesmas per 100.000  penduduk  adalah  1,7.  Di  Kota  Denpasar  telah  berdiri  beberapa  perguruan  tinggi diantaranya  Institut  Seni  Indonesia  Denpasar.  Untuk  melayani  kebutuhan  air  bersih  bagi masyarakat  Kota  Denpasar,  dilayani  oleh  PDAM  Kota  Denpasar,  dan  sampai  tahun  2003  telah dapat  melayani  64.82  %  penduduknya.  Sumber  air  baku  PDAM  Kota  Denpasar  adalah  air permukaan  dan  sumur  dalam  yang  pengolahannya  mengunakan  Instalasi  Pengolahan  Air Lengkap (IPAL). Sedangkan sistem pengalirannya mengunakan sistem gravitasi dan pemompaan. Dalam  penanganan  masalah  sampah,  pemerintah  Kota  Denpasar  memanfaatkan  Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah di Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan seluas 40 Ha. Dari  data  tahun  2002,  jumlah  timbulan  sampah  Kota  Denpasar  adalah  sebanyak  127.750  m³, sebagian besar adalah sampah domestik yang mencapai 71.14 %. Namun volume sampah yang telah  tertangani  baru  sebanyak  1.904  m³,  sehingga  banyaknya  sampah  yang  belum  terlayani adalah  125.846  m³  atau  98.5  %.  Mengatasi  hal  tersebut  pemerintah  kota  dengan  masyarakat menerapkan sistem swakelola guna mengatasi masalah penumpukan sampah di TPA tersebut. Pelabuhan  Benoa  merupakan  pintu  masuk  ke  Kota  Denpasar  melalui  jalur  laut  dan  saat  ini dikelola  oleh  PT  Pelindo  III.]Pelabuhan  ini  berada  sekitar  10  km  dari  pusat  kota,  dan  telah beroperasi sejak dari tahun 1924. Sarana transportasi darat di Kota Denpasar terutama untuk angkutan kota saat ini sudah mulai tidak efektif dan efisien, sampai tahun 2010 hanya 30 % yang masih  beroperasi,  seiring  dengan  berkurangnya  minat  masyarakat  untuk  mengunakan  jasa angkutan  tersebut,  yang  diperkirakan  hanya  sekitar  3  %  dari  total  jumlah  penduduknya. Sementara  pertumbuhan  kepemilikan  kendaraan  pribadi  terus  meningkat  menjadi  11  %  per tahunnya, dan tidak sebanding dengan pembangunan jalan baru. Sehingga terjadi kemacetan di Kota Denpasar tidak dapat dihindari. Klub utama sepakbola Perseden Denpasar merupakan klub
sepakbola kebanggaan masyarakat  Kota Denpasar, dan menjadikan Stadion Ngurah Rai sebagai markas dan tempat pertandingan laga kandang.
Sementara seni dan budaya di Kota Denpasar secara garis besar identik dengan seni dan budaya Bali umumnya, walau di sini telah terjadi interaksi perpaduan dengan budaya lain seiring dengan kedatangan para wisatawan dari berbagai kalangan. Namun nilai tradisional yang dijiwai oleh  ritual-ritual  agama  Hindu  masih  kental  mewarnai  kota  ini.  Peranan  Adat  Bali  masih mengakar pada masyarakat Kota Denpasar, Adat Bali yang dimaksud meliputi, nilai, norma dan perilaku  dalam  masyarakat  umumnya  pada  sistem  kekeluargaan  patrilineal.  Namun  seiring zaman beberapa hukum adat yang berlaku mulai dipertentangkan oleh masyarakatnya, terutama dalam masalah gender dan pewarisan.
Pemerintah  Kota  Denpasar  memiliki  stasiun  radio  penyiaran,  bernama  RPKD  (Radio Pemerintah  Kota  Denpasar)  yang  didirikan  tahun  2002,  pada  frekuensi  91.45  FM.  Radio  ini ditujukan  kepada  layanan  informasi  lalu  lintas  guna  menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jalan di Kota Denpasar. Bali TV merupakan stasiun TV swasta di Kota Denpasar, dan masih satu kelompok usaha dengan Bali Post, Denpasar Post, dan Radio Global. Beberapa surat kabar yang menjadikan Kota Denpasar sebagai pusat penerbitannya antara lain Radar Bali dan Warta Bali. Sementara beberapa stasiun radio penyiaran yang ada di kota ini antara lain Radio Gema Merdeka, Radio Aneka Rama dan sebagainya. Sebagai bagian dari Indonesia, Kota Denpasar sebagai ibukota Provinsi Bali juga sangat rawan terhadap bencana baik yang diakibatkan oleh alam,  non  alam  maupun  ulah  manusia.  Secara  demokratis  jumlah  penduduk  yang  besar dibandingkan  dengan  luas  wilayah  menjadikan  Kota  Denpasar  sebagai  Kota  yang  padat  dan sangat heterogen. Menurut data yang ada saat ini ada lebih kurang 27 etnis/suku yang ada di Kota Denpasar. Heterogenitas ini bisa juga menjadi ancaman baik dalam skala kecil maupun besar dan dapat mengganggu kondusifitas wilayah jika tidak dikelola dengan baik. Kasus-kasus yang terjadi di Poso, Maluku, Sampit dan berbagai daerah lain di Indonesia harus dijadikan sebagai pelajaran yang  berharga.  Masalah  premanisme  juga  patut  dicermati  sehingga  kondusifitas  wilayah  akan tetap terjaga. Secara geografis dan demografis, Kota Denpasar sering mengalami bencana seperti banjir, gempa bumi baik vulkanik maupun tektonik, tsunami, erosi/abraasi pantai, angin kencang, tanah longsor, kebakaran, pencemaran lingkungan, konflik sosial, terorisme dan wabah penyakit. Dilain pihak asset-aset berupa sumber daya manusia dan sarana prasarana Kota Denpasar perlu dilindungi  untuk  menciptakan  rasa  aman  dan  nyaman  sekaligus  meningkatkan  daya  tahan terhadap ancaman dan resiko bencana. Penetapan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 pada tanggal  26  April  2007  diharapkan  mampu  menutupi  segala  kelemahan  tersebut,  sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan secara optimal.
Implikasi terbentuknya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 adalah berupa perubahan paradigma  penanggulangan  terhadap  bencana  dari  responsif  menjadi  penekanan  pada  proses mitigasi  sehingga  “Mindset”  para  pelaksana  pembangunan  diharapkan  membuat  perencanaan pembangunan yang berwawasan aman bencana. Implikasi lain adalah bahwa setiap Pemerintah Kabupaten  /  Kota  /  Provinsi  diharapkan  mengkaji  lagi  sercara  holistic  program-program pembangunan yang dilakukan selama ini misalnya sistim tata ruang, dan lain-lain. Sebagai bagian dari kewajiban terhadap Undang-undang tersebut, maka Pemerintah Kota juga telah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Denpasar yang diimplementasikan melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tanggal 4 Desember 2008. Lembaga baru ini diberikan kewenangan  sepenuhnya  untuk  menangani  kebencanaan  dalam  arti  luas  sehingga  Lembaga teknis  lain  seperti  Pemadam  Kebakaran  (PMK)  dilikuidasi  dan  masuk  di  dalamnya.  Rencana Strategis (Renstra) pun harus dibuat untuk dipedomani selama kurun waktu 5 tahun ke depan. Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah  Kota  Denpasar  adalah  merupakan  Satuan  Kerja Perangkat  Daerah  (SKPD)  yang  sesuai  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2007  tentang Penanggulangan  Bencana  dan  Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan Daerah wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra-SKPD).

## B. Alih Fungsi Lahan Sebagai Dampak Pembangunan di Kota Denpasar
Pesatnya pembangunan di berbagai bidang dan semakin bertambahnya jumlah penduduk Kota  Denpasar  dari  tahun  ke  tahun  menyebabkan  semakin  banyaknya  kebutuhan  lahan  baik untuk kebutuhan pembangunan di berbagai sektor maupun untuk tempat tinggal. Oleh karena itu, terjadi perebutan penggunaan lahan terutama di sekotor pertanian dan non pertanian. Atas dasar pertimbangan  ekonomi  atau  finansial,  banyak  lahan-lahan  pertanian  dikonversi  menjadi penggunaan non pertanian (pemukiman, perkantoran, dan sarana lainnya). Penurunan luas lahan pertanian khususnya sawah menjadi penggunaan non pertanian seperti pemukiman tentu akan menimbulkan berbagai konsekuensi ekologis, di antaranya menurunkan ruang terbuka hijau dan berkurangnya  daerah  resapan  air  hujan.  Dampak  dari  penuruna  ruang  terbuka  hijau  adalah meningkatnya kadar CO2 di udara sehingga temperatur udara di Kota Denpasar menjadi semakin panas.  Sementara  berkurangnya  daerah  resapan  akan  berakibat  terjadinya  banjir  karena sebagian besar air hujan akan mengalami run-off dibandingkan dengan yang terinfiltrasi ke dalam tanah. Berkurangnya potensi air tanah juga merupakan konsekuensi dari berkurangnya daerah resapan air hujan. Pertambahan jumlah penduduk dari tahun ke tahun di satu sisi memerlukan ketersediaan  sumber  daya  lahan  yang  semakin  banyak.  Sementara  di  sisi  lain,  pertambahan jumlah penduduk sendiri akan menurunkan kualitas dan kuantitas sumberdaya lahan tersebut serta berbagai konsekuensi yang ditimbulkan.  Hal ini dapat menimbulkan krisis ekologis apabila tidak  ditangani  secara  serius,  sistematis,  dan  berkesinambungan.  Dalam  hubungannya  dengan pemanfaatan  dan  konservasi  lahan  terutama  lahan  pertanian  ke  non  pertanian  khususnya pemukiman,  respon  Pemerintah  Kota  Denpasar  yang  telah  diambil  adalah  menutup  izin pembangunan  perumahan.  Mempercepat  perizinan  dalam  pembuatan  bangunan  dengan melengkapi IMB (Izin Mendirikan Bangunan) sehingga ekses yang ditimbulkan dari perubahan fungsi lahan tersebut dapat ditangani dengan baik. Dari 8 jenis penggunaan lahan yang ada di Kota Denpasar, penggunaan lahan sawah dan pemukiman merupakan 2 penggunaan lahan yang selalu mengalami  perubahan  setiap  tahun.  Sementara  penggunaan  lahan  yang  lain  tidak  selalu mengalami perubahan dan perubahan yang terjadi pun tidak terlalu signifikan.
Penggunaan  lahan  sawah  dari  tahun  ke  tahun  mengalami  pengurangan,  sedangkan pemukiman terus mengalami peningkatan. Perubahan luasan sawah dan pemukiman dari tahun 2001 sampai tahun 2007 selalu mengalami fluktuasi. Penurunan jumlah sawah dan peningkatan jumlah pemukiman paling drastis terjadi dari tahun peralihan tahun 2001 dan 2002. Pada kisaran waktu  tersebut  terjadi  penurunan  luas  sawah  sebesar  149  ha  atau  4,92%.  Sementara  luas pemukiman meningkat sebesar 293 ha atau 3,98%. Perubahan luas sawah dan pemukiman yang cukup signifikan juga terjadi pada kisaran tahun 2005 dan 2006. Luas sawah pada selang waktu tersebut  mengalami  penurunan  sebanyak  51  ha  (1,84%),  sedangkan  pemukiman  bertambah sebesar 117 ha (1,52%). Sementara pada selang waktu 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, dan 2006/2007, penurunan luas sawah per tahun masing-masing 26 ha (0,90%), 42 ha (1,47%), 46 ha (1,63%), dan 10 ha (0,37%), sedangkan peningkatan luas pemukiman per tahun pada kurun waktu yang sama berturut-turut 17 ha (0,22%), 11 ha (0,14%), 35 ha (0,46%), dan 16 ha (0,20%). Terjadinya  perubahan  penggunaan  lahan  secara  umum  dapat  disebabkan  karena  adanya perubahan  rencana  tata  ruang  wilayah,  adanya  kebijaksanaan  arah  pembangunan  dan  karena mekanisme  pasar.  Pada  masa  lampau  yang  terjadi  adalah  lebih  banyak  karena  dua  hal  yang terakhir,  karena  kurangnya  pengertian  masyarakat  maupun  aparat  pemerintah  mengenai  tata ruang  wilayah,  atau  rencana  tata  ruang  wilayah  yang  sulit  diwujudkan.  Sejalan  dengan kebijaksanaan pembangunan yang menekankan kepada aspek pertumbuhan melalui kemudahan fasilitas investasi, baik kepada investor lokal maupun luar negeri dalam penyediaan tanahnya, maka perubahan penggunaan tanah dari pertanian ke nonpertanian terjadi secara meluas. Secara khusus, lahan yang paling rentan terhadap alih fungsi adalah sawah. Hal tersebut telah dirasakan oleh  Kelurahan  Panjer,  yang  terletak  di  wilayah  selatan  Kota  Denpasar.  Beberapa  faktor  yang mendorong perubahan penggunaan lahan sawah Kelurahan Panjer antara lain:
1.  Ketersediaan  agroekosistem  dominan  sawah Kepadatan penduduk  di  Kelurahan  Panjer pada tahun 1980-an yang mempunyai agroekosistem dominan sawah pada umumnya jauh lebih tinggi dibandingkan  agroekosistem  lahan  kering,  sehingga  tekanan  penduduk  atas  lahan  juga  lebih tinggi seiring dengan perkembangan zaman yang menuntut perkembangan bidang infrastruktur.
2. Daerah pesawahan Panjer yang lokasinya berada di daerah perkotaan Seperti yang kita ketahui bersama, Kelurahan Panjer adalah salah satu Kelurahan yang terletak di Kota Denpasar, tepatnya di Kecamatan Denpasar Selatan. Seiring dengan perkembangan Kota Denpasar, Kelurahan Panjer yang  termasuk  salah  satu  bagian  wilayahnya  pun  mendapatkan  imbasnya.  Maka  terjadilah peralihan  lahan  sawah  menjadi  lahan  non  sawah  secara  besar-besaran  di  kawasan  ini  yang tercatat dimulai pada tahun 1990an.
3.  Kelurahan  Panjer  yang  terletak  di  daerah  bertopografi  datar Pembangunan  prasarana  dan sarana , kawasan industri, dan sebagainya cenderung berlangsung cepat di wilayah bertopografi datar, dimana pada wilayah dengan topografi seperti itu ekosistem pertaniannya dominan areal persawahan. Jika ditinjau dari topografi, keadaan medan Kota Denpasar secara umum miring ke arah  selatan  dengan  ketinggian  berkisar  antara  0-75  meter  diatas  permukaan  laut.  Keadaan topografi  yang  strategis  ini  sangat  mendukung  terjadinya  pembangunan  di  kawasan  ini  dan terjadilah peralihan lahan persawahan di Kelurahan Panjer.
4. Lemahnya peraturan perundang-undangan alih funsi lahan Beberapa peraturan perundang- undangan  alih  fungsi  lahan  pertanian  yang  ada  memiliki  berbagai  kelemahan.  Kelemahan- kelemahan tersebut antara lain: a. Obyek lahan pertanian yang dilindungi dari proses alih fungsi ditetapkan berdasarkan kondisi fisik lahan, padahal kondisi fisik lahan tersebut relative mudah direkayasa,  sehingga  alih  fungsi  lahan  dapat  berlangsung  tanpa  melanggar  peraturan  yang berlaku. b. Peraturan yang ada cenderung bersifat himbauan dan tidak dilengkapi sanksi yang jelas, baik yang menyangkut dimensi maupun pihak yang dikenai sanksi. c. Jika terjadi alih fungsi lahan pertanian yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka sulit ditelusuri pihak mana  yang  paling  bertanggung  jawab,  mengingat  izin  alih  fungsi  lahan  merupakan  keputusan kolektif berbagai instansi. d. Peraturan perundangan-undangan yang berlaku kadangkala bersifat paradoksal  dan  dualistik.  Di  satu  sisi  bermaksud  untuk  melindungi  alih  fungsi  lahan  sawah, namun di sisi lainnya pemerintah cenderung mendorong pertumbuhan industri yang basisnya membutuhkan lahan. 5. Kurangnya keterlibatan petani Panjer Belum banyak dilibatkannya petani sebagai pemilik lahan dan pelaku dalam kelembagaan lokal secara aktif dalam berbagai upaya pengendalian alih fungsi lahan pertanian. Hal ini akan mendorong ketimpangan persepsi antara kedua pihak yang terlibat, sehingga akan memperbesar kecenderungan aliih fungsi  lahan oleh salah  satu  pihak.  6.  Belum  terbangunnya  komitmen,  perbaikan  sistem  koordinasi,  dan pengembangan  kompetensi  lembaga-lembaga  formal  dalam  menangani  alih  fungsi  lahan pertanian Kelurahan Panjer.

## C. Arahan Pembangunan Berwawasan Budaya di Kota Denpasar
Pembangunan  Kota  Denpasar  diarahkan  untuk  tetap  mempertahankan  tingkat  laju pertumbuhan  perekonomian  yang  tinggi  serta  meningkatkan  pemerataannya  dengan  struktur perekonomian yang mantap. Peranan sektor-sektor yang lain seperti sektor pariwisata, seni dan budaya  sangat  menunjang  laju  pertumbuhan  pembangunan  di  Kota  Denpasar  apalagi  Kota Denpasar mencanangkan diri sebagai Kota berwawasan budaya. Dengan sendirinya peningkatan dan pelestarian budaya perlu dipertahankan. Kota Denpasar merupakan daerah yang memiliki potensi yang cukup tinggi di bidang kepariwisataan dengan didukung oleh kondisi alam, kondisi sosial budaya, serta dunia usaha. Kota Denpasar merupakan Kota Serba Sentra serta sebagai Ibu Kota Propinsi Bali. Dalam pengembangan Pembangunan Kepariwisataan di Kota Denpasar masih terdapat  beberapa  kendala  seperti  masalah  kemacetan  lalu  lintas,  kependudukan,  kebersihan, dan ketertiban umum. Di samping itu pula belum terkelolanya secara baik sebagian obyek wisata dan dukungan kekhasan daerah sebagai daya tarik wisatawan. Namun demikian, pembangunan kepariwisataan  merupakan  hal  yang  mendapat  perhatian  dan  disiasati  agar  pembangunan Kepariwisataan  Kota  Denpasar  yang  merupakan  sektor  andalan  dan  unggulan  mampu mewujudkan pariwisata peduli rakyat. Pembangunan Kota Denpasar yang berwawasan budaya adalah pembangunan seluruh aspek, bidang dan sektor kehidupan kota secara holistik, terpadu dan  berkelanjutan  yaitu  dengan  menempatkan  kebudayaan  Bali  yang  dijiwai  agama  Hindu sebagai potensi dasar yang melandasi segala gerak dan langkah pembangunan, melalui proses dan cara  yang  arif,  partisipatif  dan  bersandarkan  moral,  etika  dan  manusiawi  serta  untuk
mewujudkan  kesejahteraan  lahir  bathin  yang  berlandaskan  jati  diri,  kualitas  dan  keharkatan dalam  segenap  kehidupan  manusia  dan  masyarakat.  Wawasan  budaya  menempatkan kebudayaan  dalam  kategori  dasar  atau  asasi  yaitu  berfungsi  sebagai  potensi  dasar, cara/pendekatan  serta  sebagai  tujuan.  Sebagai  potensi  dasar  unsur-unsur  kebudayaan  Bali bersifat khas, unggul dan menyiratkan nilai-nilai luhur yang sangat perlu dikedepankan. Unsur- unsur tersebut mencakup : Pura, Puri, Arsitektur Bali, Kesenian Daerah, Upacara, Hukum Adat, konsepsi-konsepsi budaya serta unsur-unsur yang lainnya.
Sedangkan  sebagai  cara  atau  pendekatan,  terkristalisasi  bahwa  hakikat  pendekatan kebudayaan  mengutamakan  hal-hal  yang  prinsipil  seperti  menghormati  kebersamaan, menghargai segala bentuk pendapat. Secara singkat cara atau pendekatan yang dimaksud harus mengutamakan subjektifitas, partisipatif, objektivitas serta dilandasi kearifan, moral, etika secara manusiawi.  Sebagai  tujuan,  orientasi  diarahkan  pada  kesejahteraan  yang  seimbang dan  serasi sesuai  dengan  amanat  Tri  Hita  Karana  yaitu  keserasian  hubungan  manusia  dengan  Tuhan, manusia  dengan  manusia  dan  manusia  dengan  lingkungannya.  Pembangunan  Denpasar  yang berwawasan  budaya  yang  dilandasi  Tri  Hita  Karana  akan  menghadapi  berbagai  hambatan diantaranya kesemrawutan tata ruang dengan kecenderungan ketersesakan yang makin tinggi yang menimbulkan tekanan ekologis yang berat terhadap kehidupan manusia, masyarakat dan kebudayaan serta kondisi kehidupan warga kota yang heterogen dan kompleks baik mengenai kepadatan demografis maupun keragaman etnis, ras dan agama. Dengan kondisi warga kota yang heterogen dan kompleks ini akan berpengaruh terhadap lingkungan Kota Denpasar. Dalam hal ini kecendrungan akan timbulnya gangguan lingkungan baik itu kebersihan, keindahan, keamanan serta  keasriannya.  Lingkungan  yang  bersih  akan  membawa  dampak  yang  positif  terhadap ketenangan dan kenyamanan serta keasrian lingkungan itu sendiri. Namun sebaliknya apabila lingkungan yang kotor, kumuh dan jorok akan membawa dampak negatif terhadap lingkungan. Berpijak dari hal tersebut kita sebagai warga Kota Denpasar hendaknya menjaga kebersihan dan keasrian kota. Setiap orang wajib menjaga kebersihan umum, setiap sampah atau limbah harus dibuang  pada  tempat-tempat  pembuangan  sampah  atau  limbah  yang  telah  ditentukan,  tanpa mengurangi  kewajiban  di  setiap  perusahaan  baik  itu  bengkel,  pabrik,  restoran,  catering  serta perusahaan  lainnya  untuk  menyediakan  bak-bak  atau  tangki  sebagai  tempat  penampungan limbah  perusahaan  mereka  menurut  tata  cara  yang  berlaku  untuk  mencegah  pencemaran lingkungan.
Begitu pula di setiap bangunan seperti rumah, kantor, hotel, sekolah maupun bangunan lainnya wajib menyediakan tempat sampah sebagai tempat penampungan sampah harian yang dihasilkannya dan bertanggung jawab atas kebersihan dari sampah-sampah yang berceceran di jalan atau halaman sekitar bangunan. Bahkan setiap pedagang tentengan ataupun bergerobak/ pedagang kaki lima harus dilengkapi dengan tempat sampah yang seimbang dengan sampah yang dihasilkan setiap harinya. Di pinggir jalan  ataupun ditempat-tempat keramaian umum lainnya ditempatkan kotak-kotak sampah guna menampung sampah-sampah kecil dari orang-orang yang berlalu lalang di tempat itu, yang telah disediakan oleh Pemerintah Kota. Tugas mengumpulkan sampah yang ada ditempat-tempat umum dilaksanakan oleh petugas kebersihan yang selanjutnya di angkut ke tempat pembuangan akhir (TPA).

## 5. Simpulan dan Saran
Kota  Denpasar  adalah  salah  satu  kota  yang  merupakan  pusat  perkembangan  dan pertumbuhan  perekonomian  masyarakat  di  Bali,  dengan  tingkat  perkembangan  sarana transportasi yang sangat tinggi. Pemerintah kota mengupayakan solusi untuk mengatasi masalah ini  antara  lain  dengan  membangun  jalan  lingkar  baru  di  luar  pusat  kota  Denpasar  .  Upaya penambahan  panjang  jalan  di  Kota  Denpasar  belum  dapat  memecahkan  permasalahan transportasi dalam kota secara optimal, bahkan menambah permasalahan lain yang memberikan pengaruh-pengaruh bagi tata ruang fisik kota, terutama pada penggunaan lahan (land use) dan morfologi kota Pesatnya pembangunan di berbagai bidang dan semakin bertambahnya jumlah penduduk Kota Denpasar dari tahun ke tahun menyebabkan semakin banyaknya kebutuhan lahan baik  untuk  kebutuhan  pembangunan  di  berbagai  sektor  maupun  untuk  tempat  tinggal.  Oleh
karena itu, terjadi perebutan penggunaan lahan terutama di sekotor pertanian dan non pertanian. Atas  dasar  pertimbangan  ekonomi  atau  finansial,  banyak  lahan-lahan  pertanian  dikonversi menjadi penggunaan non pertanian (pemukiman, perkantoran, dan sarana lainnya). Penurunan luas lahan pertanian khususnya sawah menjadi penggunaan non pertanian seperti pemukiman tentu  akan  menimbulkan  berbagai  konsekuensi  ekologis,  di  antaranya  menurunkan  ruang terbuka hijau dan berkurangnya daerah resapan air hujan. Pembangunan irastruktur jalan yang kurang menyebabkan masalah kemacetan lalu lintas yang diakibatkan oleh banyaknya kendaraan bermotor yang melebihi kapasitas jalan. Masalah sampah juga menjadi masalah yang serius di kota  ini.  Pembangunan  Kota  Denpasar  diarahkan  untuk  tetap  mempertahankan  tingkat  laju pertumbuhan  perekonomian  yang  tinggi  serta  meningkatkan  pemerataannya  dengan  struktur perekonomian yang mantap. Peranan sektor-sektor yang lain seperti sektor pariwisata, seni dan budaya  sangat  menunjang  laju  pertumbuhan  pembangunan  di  Kota  Denpasar  apalagi  Kota Denpasar mencanangkan diri sebagai Kota berwawasan budaya. Dengan sendirinya peningkatan dan pelestarian budaya perlu dipertahankan.
Masalah  pembangunan  sebenarnya  adalah  masalah  lintas  sektor  dan  lintas  daerah sehingga diperlukan adanya kerjasama yang baik, sistematis, dan berkesinambungan antar dinas yang terkait dan antar pemerintah kabupaten/kota. Beberapa saran terkait dengan permasalahan pembangunan infrastruktur di kota denpasar adalah disini peran pemerintah sangat diperlukan dalam perencanaan (planning) tata ruang kota, pengeluaran kebijakan dan penegakan peraturan yang berlaku.

## Daftar Pustaka
http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Denpasar.
Dinas  Tata  Kota,  2008.  Draft  Laporan  Identifikasi  Kawasan  Pemukiman  Padat/Kumuh  dan Pembuatan  Design  Engeering  Detail  (DED)  Pemukiman  Padat/Kumuh  di  Kecamatan Denpasar Timur, Denpasar Selatan, Denpasar Barat dan Denpasar Utara Kota Denpasar. Denpasar.
Pemerintah Kota Denpasar, 2008. Laporan Status Lingkungan Hidup Kota Denpasar. Denpasar.