Program Studi Magister Ilmu Hukum

## UPAYA PEMERINTAH DALAM MELINDUNGI KAIN TAPIS DAN SIGER LAMPUNG SEBAGAI EKSPRESI BUDAYA TRADSIONAL
Nenny Dwi Ariani 1 , Kholis Roisah 2 Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro r_kholis@yahoo.com

## ABSTRAK
Kain  Tapis  dan Siger  bagi  Masyarakat  Adat  Lampung  bersifat  sakral  dan  berfungsi  sebagai busana  adat  yang  penggunaannya  bersifat  khusus,  namun  saat  ini  telah  terjadi  desakralisasi  terhadap Kain  Tapis  dan  Siger  Lampung.  Penelitian  ini  berfokus  pada  urgensi  Kain  Tapis  dan  Siger  mendapat perlindungan hukum, kebijakan yang telah dilakukan Pemerintah Daerah dalam melindungi Kain Tapis dan Siger,  dan  kebijakan  ideal  dalam  melindungi  Kain  Tapis  dan  Siger.  Metode  penelitian  menggunakan pendekatan socio-legal research, pengumpulan data melalui wawancara dan pengamatan. Hasil penelitian menunjukan  bahwa    Perlindungan  Kain  Tapis  dan  Siger  sangat  urgen  baik  ditinjau  secara  filosofis, sosiologis dan yuridis; Kebijakan Pemerintah Daerah di Provinsi Lampung melakukan optimalisasi terhadap Peraturan  Daerah  yang  terkait  dan  membuat  Rancangan  Peraturan  Daerah  tentang  Perlindungan Kekayaan Intelektual tahun 2015. Kendalanya berupa aspek substansi, struktur dan kultur; Kebijakan Ideal  yang  dilakukan  yaitu    membuat  Peraturan  Daerah  Provinsi  Lampung  dan  Peraturan  Daerah Kabupaten  atau  Kota  yang  substansinya  berisi  ketentuan  khusus  tentang  Kain  Tapis  dan  Siger  serta membuat peraturan pelaksana berupa Peraturan Gubernur, Bupati dan  Walikota.

## Kata Kunci: Perlindungan; Tapis dan Siger; Upaya Pemerintah Daerah
2 Penulis Kedua, Penulis Korespondensi
Program Studi Magister Ilmu Hukum

## Pendahuluan
Keanekaragaman  suku  bangsa  di Indonesia 3 menyebabkan  adanya  berbagai  macam kreasi  intelektual  yang  diciptakan  oleh  leluhur bangsa dalam ruang lingkup seni, sastra dan ilmu pengetahuan yang terwujud dalam berbagai bentuk produk yang berbasis budaya dari masing-masing suku bangsa tersebut. Salah satu wujud nyata dari hasil  pemikiran  dan  ide  kreatif  leluhur  bangsa Indonesia  yang  dituangkan  dalam  bentuk  karya seni  adalah  Kain  Tapis  dan  Siger  Lampung.  Kain Tapis  bagi  Masyarakat  Adat  Lampung  memiliki makna  simbolis  sebagai  lambang  kesucian  yang dapat  melindungi  pemakainya  dari  segala  kotoran dari  luar.  Selain  itu  dalam  pemakaiannya  Kain Tapis  juga  melambangkan  status  sosial pemakainya. Pada setiap Upacara Perkawinan Adat mempelai  wanita  diwajibkan  menggunakan  kain Tapis  dan  Siger  dalam  bentuk  tertentu  sebagai  ciri bagi Masyarakat Adat dan Kasta dari mempelai yang bersangkutan.
Masyarakat Adat Lampung terdiri dari dua kelompok  besar  yaitu:  (1)  masyarakat  beradat Pepadun; (2) masyarakat beradat Saibatin. 4 Apabila
3 Menurut Koentjaraningrat bahwa terdapat lebih kurang 900 suku  bangsa  yang  tersebar  di  34  provinsi  di  Indonesia, Koentjaraningrat  dalam  Sudarmanto, “Produk  Kategori Indikasi Gopgrafis Potensi Kekayaan Intelektual Masyarakat Indonesia”. (Depok:  Lembaga  Pengkajian  Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), halaman 110.
4 Rita  Laslubiati  Puspawijaya,  2014.  Peranan  Pemerintah Daerah  Kabupaten  Tulang  Bawang  Dalam  Memberikan Perlindungan  Hukum  Terhadap  Kain  Maduaro  Yang
dilihat  dari  aspek  wilayah/  teritorial  ternyata  suatu kelompok masyarakat adat berada di lebih dari satu kabupaten di Provinsi Lampung.
Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa Kain  Tapis dan Siger Lampung merupakan salah satu  hasil  karya  leluhur  Bangsa  Indonesia  yang merupakan Ekspresi Budaya Tradisional 5 sebagai bagian  dari  Hak Kekayaan Intelektual  (HKI) yang harus dilindungi secara hukum, mengingat karya- karya  intelektual  tersebut  selain  mencerminkan keanekaragaman  budaya  bangsa,  juga  terdapat nilai-nilai kesakralan yang terkandung di dalamnya yang sampai saat ini tetap diakui dan dipatuhi oleh masyarakat  adat  Lampung, 6 di  samping mempunyai nilai ekonomi tinggi.
Memiliki  Potensi  Indikasi  Geografis  (Tesis),  Universitas Lampung halaman 4 – 5.
5 Ekspresi Budaya Tradisional adalah karya intelektual dalam bidang  seni,  termasuk  ekspresi  sastra  yang  mengandung unsur  karakteristik  warisan  tradisional  yang  dihasilkan, dikembangkan,  dan  dipelihara  oleh  komunitas  atau masyarakat tertentu, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1  angka  2  Rancangan  Undang-Undang  tentang Perlindungan  dan  Pemanfaatan  Kekayaan  Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional. Pengertian  lain  tentang Ekspresi Budaya Tradisional yaitu “karya  intelektual  dalam  bidang  seni,  termasuk  ekspresi sastra  yang  mengandung  unsur  karakteristik  warisan tradisional  yang  dihasilkan,  dikembangkan  dan  dipelihara oleh  kustodiannya.”,  dikutip  dari http://kebudayaan. kemdikbud.go.id/ diakses pada 06-07-2015.
6 Kain  Tapis  dan  Siger  Lampung  dikatakan  sebagai  Hak Kekayaan  Intelektual  (HKI),  mengingat pada  dasarnya konsep  HKI  sendiri  merupakan  bentuk  penghargaan  hasil kreativitas manusia,  baik  dalam  bentuk  penemuan- penemuan (inventions) maupun  hasil karya cipta dan seni (art  and  literary  work),  terutama  ketika  hasil  kreativitas  itu digunakan  untuk  tujuan  komersial.  Kepemilikannya  bukan terhadap barangnya melainkan terhadap hasil kemampuan dan  kreativitas  intelektual  manusianya,  yaitu  diantaranya berupa  ide  atau  gagasan.  Kholis  Roisah, Dinamika Perlindungan  HKI  Indonesia  Dalam  Tatanan  Global: Pembaharuan  Hukum  Kekayaan  Intelektual  Berkarakter
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Apabila dikaitkan dengan perlindungan HKI, kondisi  dimana  suatu  masyarakat  adat  mendiami lebih  dari  satu  kabupaten,  menimbulkan  suatu problematika tersendiri. Sebagai contoh dikarenakan masyarakat  adat  Pepadun  yang  berada  di  banyak kabupaten,  maka  problematika  yang  timbul  yaitu tidak  ada  kabupaten  yang  mengkhususkan perhatiannya  terhadap  keberadaan  kain  Tapis  dan Siger sebagai karya budaya para leluhur Masyarakat Adat Lampung. Akibatnya sampai saat ini kain Tapis dan  Siger  belum  mendapat  perlindungan  hukum secara  khusus,  ini  disebabkan  di  satu  sisi  masing- masing  pemerintah  kabupaten  tidak  ada  yang merasa sebagai pihak yang bertanggungjawab untuk melindungi keberadaan kain Tapis dan Siger sebagai perlengkapan upacara Perkawinan Adat Lampung, di sisi  lain  pemerintah  Provinsi  Lampung  juga  belum melindunginya. 7
Pentingnya  perlindungan  hukum  terhadap kain  Tapis  dan  Siger  Lampung,  dikarenakan saat ini pandangan masyarakat terhadap kain Tapis dan Siger  hanya  sebatas  karya  seni  tradisional  yang memiliki  nilai  ekonomis  tinggi.  Hal  ini  terlihat  dari banyaknya  motif  kain  Tapis  yang  diproduksi  oleh
Indonesia,  (Semarang:  Pustaka  Magister,  2013),  halaman 7.
7 Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Indra  Jamal  Nur salah  seorang  staf  pada  Dinas  Pariwisata  dan  Ekonomi Kreatif  Lampung  pada  tanggal  8  Oktober  2015,  bahwa sampai  saat  ini  beberapa  bentuk  hasil  budaya  leluhur masyarakat  Lampung  bukan  didaftarkan  di  Ditjen  KI  akan tetapi  didaftarkan  di  Kemendikbud  sebagai  “Budaya  Tak Benda”,  yaitu  Tapis  didaftarkan  pada  tahun  2013,  Siger Pengunten,  Tari  Melinting,  Lamban  Pesagi,  Muaya, Gamolan  didaftarkan  pada  tahun  2014.  Sedangkan  pada tahun  2015  yang  didaftarkan  yaitu:  Seruit,  Gulai  Taboh, Cakak Pepadun, Sekura Cakak Buah, dan Sulam Usus.
para pengrajin hanya untuk diperdagangkan tanpa memperhatikan  nilai-nilai  filosofis  yang  terdapat  di kain  Tapis  tersebut.  Begitu  juga  pemaknaan terhadap Siger hanya sebatas ciri khas masyarakat Lampung  sehingga  pembuatannya  tanpa memperhatikan  simbol-simbol  khusus  Masyarakat Adat Lampung. Hal ini terlihat pada lambang Siger yang dipasang di setiap toko di Bandar Lampung 8 dimana bentuknya berbeda-beda tanpa memperhatikan  ketentuan  bahwa  bentuk  Siger Masyarakat  Adat  Pepadun  berlekuk  sembilan, sedangkan  pada  Masyarakat  Adat  Saibatin berlekuk tujuh.
Adanya perubahan  pemaknaan  baik terhadap  kain  Tapis  maupun  Siger  Lampung tersebut  akan  berdampak  hilangnya  penghargaan dan  rasa  memiliki  terhadap  hasil  karya  budaya tradisional  masyarakat  Lampung  khususnya  oleh generasi  muda  Lampung.  Hasil  karya  budaya leluhur  masyarakat  Lampung  tersebut  hanya dipandang  sebagai  hasil  karya  seni  yang  bernilai ekonomis,  tanpa  memperhatikan  nilai-nilai kesakralannya. 9 Cara  pandang  seperti  ini  rentan untuk terjadinya pengambilan Hak Cipta atas kain Tapis  dan  Siger  oleh  pihak  lain,  apalagi  saat  ini
8 Hal ini berkaitan dengan instruksi Walikota Bandar Lampung agar di setiap Toko/Ruko yang berada di pinggir jalan raya di Bandar Lampung diwajibkan  untuk memasang lambang Siger.
9 Saat ini motif-motif Kain Tapis digunakan untuk kepentingan fashion, bahkan sepatu wanita dibalut dengan Kain Tapis, SKH. Radar Lampung, Sepatu Keren Berbalut Tapis, tgl. 05-10-2015.
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Volume 12, Nomor 1, Tahun 2016
kain Tapis telah tembus pasar luar negeri. 10 Upaya perlindungan hukum harus segera dilakukan oleh pemerintah  Indonesia,  jangan  sampai  hasil  karya warisan  budaya  bangsa  tersebut  diakui  negara atau  pihak  lain,  seperti yang  pernah  dialami  oleh Bangsa  Indonesia  yaitu  kasus  klaim  Pengetahuan Tradisional 11 dan Ekspresi Budaya Tradisional (PT dan  EBT)  Indonesia  oleh  Malaysia. 12 Untuk  itu berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Undang- Undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta (UU  Hak  Cipta),  mewajibkan  kepada negara termasuk pemerintah daerah untuk menginventarisasi,  menjaga,  dan  memelihara Ekspresi  Budaya  Tradisional. Permasalahan  dalam tulisan ini yaitu: (1) Mengapa kain Tapis dan Siger Lampung  sebagai Ekspresi  Budaya  Tradisional perlu  mendapat  perlindungan  hukum;  (2) Bagaimanakah  upaya  Pemerintah  Daerah  di Provinsi Lampung dalam melindungi kain Tapis dan Siger  dan  apa  saja  faktor-faktor  penghambatnya;
10 Lampung  Post,  25  Juni  2009.  Dikutip  dari http://ulunlampung.blogspot.com/2013 diakses  pada  27- 07-2015.
11 Pengetahuan Tradisional adalah karya intelektual di bidang pengetahuan  dan  teknologi  yang  mengandung  unsur karakteristik  warisan  tradisional yang  dihasilkan, dikembangkan,  dan  dipelihara  oleh  komunitas  atau masyarakat  tertentu,  sebagaimana  dirumuskan  dalam Pasal  1  angka  1  Rancangan  Undang-Undang  tentang Perlindungan  dan  Pemanfaatan  Kekayaan  Intelektual Pengetahuan  Tradisional  dan  Ekspresi  Budaya Tradisional.
12 Dalam sebuah iklan di Discovery Channel dalam Enigmatic Malaysia,  ditayangkan  Tari  Pendet,  Wayang,  dan  Reog Ponorogo  diklaim  merupakan  kekayaan  tradisional Malaysia.  Padahal  sejatinya  ketiganya  merupakan Ekspresi  Budaya  Tradisional  Indonesia.  Pengaturan mengenai kekayaan intelektual berupa PT dan EBT juga telah  menjadi  isu  hukum  di  dunia  Internasional. http://download.portalgaruda.org/article  diakses pada 18- 08-2015.
(3)  Bagaimanakah  upaya  ideal  yang  harus dilakukan  oleh  Pemerintah  Daerah  di  Provinsi Lampung  dalam  melindungi  kain  Tapis  dan  Siger sebagai Ekspresi Budaya Tradisional.

## Metode Penelitian
Metode  pendekatan  yang  digunakan berupa  yuridis  normatif  dan  yuridis  empiris. Pendekatan  yuridis  normatif  dilakukan  dengan mempelajari  asas-asas  hukum,  norma-norma dalam  peraturan  perundang-undangan,  pendapat ahli  hukum,  dan  bahan  kepustakaan  hukum  dan non-hukum. Sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan  dengan  melihat  kenyataan-kenyataan hukum  yang  ada  di  lapangan  yang  berupa  sikap, perilaku,  dan  pendapat  hukum para  subjek penelitian  tentang  pokok  permasalahan  dalam penelitian ini.
Jenis  data  yang  digunakan  adalah  data primer  dan  data  sekunder 13 .  Pengumpulan  data menggunakan  dua  instrumen,  yaitu:  wawancara dan studi dokumentasi hukum. Teknik analisis data menggunakan model  Strauss  dan  Corbin 14 yaitu dengan menganalisa data semenjak peneliti berada di  lapangan  berupa  (1) open  coding, (2) axial coding, (3) selective  coding. Selain  itu  juga
13 Mukti  Fajar  dan  Yulianto  Achmad, Dualisme  Penelitian Hukum Normatif dan Empiris (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), halaman 156 – 158.
14 Basrowi  &  Suwandi, Memahami  Penelitian  Kualitatif, (Jakarta:Penerbit PT. Rineka Cipta, 2008),  hlm. 206. Lihat A.  Straus  and    Corbin,  J.  Busir, Qualitative  Research: Grounded  Theory  Procedure  and  Techniques,  (London: Sage Publication, 1990),  halaman 19.
Program Studi Magister Ilmu Hukum
mengikuti  model  interaktif sebagaimana  yang dikemukakan oleh Matthew B. Miles & A. Michael Huberman dimana peneliti bergerak dalam 3 (tiga) siklus  yaitu  reduksi  data,  penyajian  data,  dan penarikan  kesimpulan  dalam  suatu  jalinan  dalam rangka  membangun  analisis  data  yang komprehensif. 15

## Pembahasan

## A.  Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Kain Tapis dan Siger Lampung Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional
Perlindungan  hukum  terhadap  kain  Tapis dan  Siger  sangat  pening  baik  dilihat  dari  aspek filosofis,  sosiologis  dan  yuridis.  Secara  filosofis berkaitan  dengan  adanya  corak/motif  pada  kain Tapis dan Siger yaitu selain terdapat nilai seni, juga terdapat  simbol-simbol  yang  melambangkan pandangan hidup seseorang atau Masyarakat Adat Lampung    sebagai  konsep  dasar  mengenai kehidupan yang dicita-citakan, disamping nilai-nilai kesakralannya. Siger pun memiliki makna simbolik yaitu  jumlah  lekukannya  melambangkan  jumlah marga  dalam  adat  Pepadun  atau  jumlah adoq (gelar  adat)  pada  adat  Saibatin.  Seiring perkembangan  zaman,  ternyata  kain  Tapis  juga mengalami  perkembangan  dan  perubahan,  baik pada  aspek  makna  simbolis-filosofis  yang
15 Sugiyono,. Metode  Penelitian  Kuantitatif,    Kualitatif  dan R&D, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), halaman 246 – 247.
terkandung dalam kain, maupun pada bentuk fisik dan  ragam  motifnya.  Perubahan  makna  simbolis- filosofis motif kain Tapis merupakan perubahan hal yang  paling  esensial.  Jika  pada awalnya pembuatan  motif  disesuaikan  dengan  keperluan- keperluan adat yang spesifik atau mengungkapkan pesan-pesan  tertentu,  maka  saat  ini  motif  Kain Tapis  hanya  dilihat  dari  aspek  keindahannya semata. 16 Siger  merupakan  simbol  khas  Provinsi Lampung.  Siger  yang  menjadi  lambang  Lampung saat  ini  merupakan  simbolisasi  sifat feminin.  Bagi Masyarakat Lampung, Perempuan sangat berperan dalam segala kegiatan, khususnya dalam kegiatan rumah  tangga. 17 Sedangkan  nilai  kesakralan  yang terdapat  pada  Siger  yaitu  banyaknya  gerigi  lancip berlekuk 9 juga sebagai lambang sembilan sungai yang  mengalir  di  Daerah  Lampung. 18 Secara sosiologis urgensi  perlindungan  terhadap  kain Tapis  dan  Siger  Lampung  yaitu  berkaitan  dengan adanya  fungsi  kain  Tapis  dan  Siger  secara empiris/faktual di Masyarakat Adat Lampung sejak zaman dahulu sampai sekarang. Saat ini kain Tapis masih digunakan oleh Masyarakat Adat Lampung, hal  ini  terlihat  pada  acara-acara  yang  bernuansa adat, para keluarga punyimbang dalam hal ini istri dan anak-anaknya menggunakan kain Tapis sesuai dengan strata kepunyimbangannya atau kedudukannya  di  dalam  masyarakat,  baik  itu
16 Ardee,http://www.indonesiakaya.com/kanal/detail/siger- simbolisasi-status-dan-identitas-masyarakat-lampung. diakses pada 01-09-2015.
17 https://id.wikipedia.org/wiki/Siger, diakses pada 06-11-2015.
18 http://sikamala.com/2010/08/08/penjelasan-tentang-isi-dan- arti-lambang-daerah-lampung/ diakses pada 06-11-2015.
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Punyimbang  Marga,  Punyimbang  Tiyuh,  atau Punyimbang Suku. Kain Tapis dalam adat budaya masyarakat  Lampung  biasanya  dipergunakan dalam  beberapa  keperluan,  yaitu  sebagai kain/pakaian  resmi  penari  wanita  dan  sebagai hiasan  pada  upacara  adat. 19 Pemakaian  Tapis pada acara adat selalu disesuaikan dengan derajat pemakai dan acara adat yang didatangi, misalnya pada acara Perkawinan dan Cakak Pepadun, Tapis yang dipakai adalah Jung Sarat, Raja Medal, Raja Tunggal,  Dewasano,  Limar  Sekebar,  Ratu  Tulang Bawang, Cucuk Semako. Pada acara Cangget dan Menerima  Tamu,  Tapis  yang  dipakai  adalah Bintang Perak, Tapis Balak, Pucuk Rebung, Lawek Linau, dan Kibang.
Sedangkan  Siger  merupakan  mahkota khas Lampung yang merupakan simbol keagungan Budaya  Lampung  yang  dikenakan  oleh  Kebayan (Pengantin)  dan  Bangsawan  Lampung.  Sigokh dikenakan  saat  Tayuhan  seperti  Pernikahan  dan acara  Adat  lainnya.  Siger  sebagai  simbol masyarakat  Lampung  digunakan  pada  berbagai upacara-upacara  adat  terutama  Upacara  Adat Begawi.  Siger  dipakai  sebagai  mahkota  pengatin dan sebagai mahkota para penari tarian tradisional Lampung  seperti tari Sembah  Sigeh  Penguten. 20
Saat ini kain Tapis dan Siger masih digunakan oleh Masyarakat  Adat  Lampung  dalam  berbagai  acara adat  seperti  pernikahan,  hitanan,  kematian  dan
19 Lampung  Post,  25  Juni  2009,  diakses  di http://ulunlampung.blogspot.com/2013
20 http://www.kamusq.com/2012/11/siger-lampung- pengertian-dan definisi.html, diakses pada 06-11-2015.
acara pertemuan tokoh adat, walau pun jumlahnya sangat terbatas dikarenakan biaya penyelenggaraannya  mahal. Mengingat  secara empiris kain Tapis dan Siger Lampung masih eksis di tengah-tengah  masyarakat  Lampung, maka  sudah seharusnya  keberadaan  kain  Tapis  dan  Siger Lampung  tersebut  sebagai  EBT  untuk  segera mendapat  perlindungan  hukum  oleh  Pemerintah Daerah  di  Provinsi  melalui  pembuatan  suatu kebijakan yang tertuang di dalam sebuah Peraturan Daerah baik di tingkat Provinsi Lampung, maupun di  tingkat  Kabupaten  dan  Kota  se  Provinsi Lampung.
Sedangkan  secara  yuridis  perlunya perlindungan terhadap  kain  Tapis  dan  Siger Lampung berkaitan dengan adanya ketentuan yang mengatur  secara  khusus  tentang  eksistensi  kain Tapis  dan  Siger  di  masyarakat  Lampung,  baik bentuk  peraturan  perundang-undangan  di  tingkat nasional,  maupun  di  tingkat  Provinsi  Lampung. Peraturan  perundang-undangan  tingkat  nasional yang  menjadi  payung  hukum  perlindungan terhadap  kain  Tapis  dan  Siger  Lampung  adalah Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang Hak  Cipta,  khususnya  ketentuan  Pasal  38  yang mengatur  tentang  Ekspresi  Budaya  Tradisional (EBT). Kain  Tapis  dan  Siger  Lampung  dikatakan sebagai Ekspresi Budaya Tradisional karena pada motif/corak yang ada pada kain Tapis, serta bentuk dan lambang pada Siger selain terdapat nilai seni, juga  terdapat simbol-simbol  yang  mengandung makna filosofis yang dianut masyarakat Lampung.
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Hal ini sejalan dengan pengertian Ekspresi Budaya Tradisional yaitu  “karya  intelektual  dalam  bidang seni,  termasuk  ekspresi  sastra  yang  mengandung unsur  karakteristik  warisan  tradisional  yang dihasilkan,  dikembangkan  dan  dipelihara  oleh kustodiannya”. 21
Di tingkat daerah, sampai saat ini belum ada Peraturan  Daerah  (Perda)  baik  di  tingkat  Provinsi Lampung maupun di tingkat Kabupaten dan Kota di Provinsi  Lampung  yang  mengatur  secara khusus tentang  eksistensi  kain  Tapis  dan  Siger  Lampung.
Produk legislasi daerah di Lampung yang digunakan sebagai  upaya  melindungi  dan  melestarikan  kain Tapis  dan  Siger  saat  ini  dipandang  belum  dapat dijadikan dasar hukum untuk melindungi keberadaan kain Tapis dan Siger. Produk legislasi tersebut yaitu : (1)  Peraturan  Daerah  Provinsi  Lampung  Nomor  2 Tahun  2008  tentang  Pemeliharaan  Kebudayaan Lampung;  (2)  Peraturan  Daerah  Provinsi  Lampung Nomor  5  Tahun  2012  tentang  Penyelenggaraan Pendidikan  Berbasis  Agama  dan  Budaya;  (3) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2013  tentang  Kelembagaan  Masyarakat  Adat Lampung,  dan  (4)  Peraturan  Daerah  Provinsi Lampung  Nomor 27  Tahun  2014  tentang Arsitektur Bangunan Gedung Berornamen Lampung.
Berdasarkan uraian di atas, oleh karena saat ini  belum  ada  Peraturan  Daerah  di  tingkat  Provinsi Lampung maupun di tingkat Kabupaten dan Kota se- Provinsi  Lampung  yang  mengatur  secara  khusus
21 Dikutip  dari http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/,  diakses pada 06-07-2015.
tentang  eksistensi  kain  Tapis  dan  Siger,  maka keberadaan  Peraturan Daerah  sebagai  bentuk perlindungan secara yuridis terhadap kain Tapis dan Siger Lampung dirasakan sudah sangat mendesak. Keberadaan  Perda  tersebut  di  Provinsi  Lampung akan  berfungsi  sebagai  dasar  hukum  untuk melindungi  dan  melestarikan  kain  Tapis  dan  Siger yang  merupakan  salah  satu  bentuk  peninggalan leluhur  bangsa  khususnya  masyarakat  Lampung yang bersifat ekspresi budaya tradisional.

## B.    Upaya  Pemerintah  Daerah  di  Provinsi Lampung Dalam Melindungi Kain Tapis dan
Siger, serta Faktor-Faktor Kendalanya
Upaya  Pemerintah  Daerah  di  Provinsi Lampung dalam melindungi kain Tapis dan Siger berupa kebijakan secara hukum dan non-hukum. Bentuk  kebijakan  secara  hukum  berupa:  (1) Membuat  dan  memberlakukan  Peraturan  Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung; (2)  Mewajibkan  motif  kain Tapis  dan  Siger  sebagai  unsur  dekoratif  dan elemen  bangunan  gedung  berornamen Lampung,  sebagaimana  diatur  di  dalam Peraturan  Daerah  Provinsi  Lampung  Nomor  27 Tahun  2014  tentang  Arsitektur  Bangunan Gedung  Berornamen  Lampung;  (3)  Membuat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan Kekayaan Intelektual tahun 2015.
Sedangkan  kebijakan  non-hukum yaitu mengadakan  dan  mendukung  acara-acara  atau
Program Studi Magister Ilmu Hukum
kegiatan-kegiatan yang bernuansa budaya Lampung seperti:  (a)  menggelar  acara  Karnaval  Budaya Lampung  dan  Tapis  Carnival  V  di  halaman  Mahan Agung  (rumah  dinas  Gubernur  Lampung)  pada tanggal 30 Agustus 2015; 22 (b) membangun Menara Siger  sebagai  ‘ikon’ khas Provinsi Lampung yang berada tepat di titik 0 km Pulau Sumatera yaitu di lahan  dekat  Pelabuhan  Penyeberangan  Kapal Ferry Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan; (c) mendukung  acara  penggunaan  kain  Tapis  pada acara  tertentu  seperti  dalam  ajang  Miss Supranational  2015  di  Polandia  dimana  Putri Indonesia Pariwisata 2015 Gresya Amanda memakai tapis Lampung, dan di ajang Miss Universe 2015 di Las  Vegas  Nevada  Amerika  Serikat  dimana  Putri Indonesia 2015 Anindya Kusuma Putri menggunakan busana  bermaterikan  Tapis  Lampung. 23 Adanya dukungan terhadap kegiatan tersebut di atas, hal ini dikarenakan    acara  semacam  itu  dapat    menjadi sarana  untuk  melestarikan    kain  Tapis  dan  Siger Lampung melalui kegiatan promosi budaya.
Sedangkan  upaya  Pemerintah  Daerah Kabupaten  dan  Kota  di  Provinsi  Lampung  dalam melindungi kain Tapis dan Siger, berdasarkan hasil penelitian  tidak  ditemukan  dalam  bentuk  kebijakan legislasi.  Hal  ini  dapat  diketahui  bahwa  belum  ada kabupaten/kota  di  Provinsi  Lampung  yang  memiliki Peraturan  Daerah    (Perda)  yang  berkaitan  dengan upaya perlindungan dan pelestarian kain Tapis dan
22 SKH. Koran Editor, Festival Krakatau 2015 Menuju Destinasi Wisata Dunia, tgl. 31-08-2015.
23 SKH. Radar Lampung, Tapis Lampung ke Miss Universe, tgl. 27-11-2015.
Siger. Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang melindungi dan melestarikan kain Tapis dan Siger  dilakukan  dengan  mengadakan  kegiatan- kegiatan  seperti  Festival  Adat  Mego  Pak,  acara Begawi  Adat,  dan  acara  Pemberian  Gelar  Adat kepada para  tokoh  daerah  dan  nasional. 24 Sedangkan upaya Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung dalam rangka melindungi dan melestarikan kain  Tapis  dan  Siger  yaitu  membangun  beberapa monumen/tugu  pengantin.  Tugu  Pengantin  adat Pepadun  berada  di    Perempatan  Jalan  Dr.  Susilo Bandar Lampung, Tugu Pengantin Saibatin berada di Pertigaan  Jalan  Ahmad  Yani  Bandar  Lampung, sedangkan  Tugu  Siger  berada  di  Taman  Jalan Hasanudin  Bandar  Lampung. Kini  siger  bukan hanya  digunakan  sebagai  mahkota  pada  acara adat  Suku  Lampung,  namun juga  telah  menjadi icon berupa  hiasan  dan  lambang  kebanggaan Provinsi  Lampung,  ini  dapat  dilihat  seperti  di kabupaten  Lampung  Selatan,  tepatnya  di  dekat pelabuhan  Bakauheni  telah  dibangun  sebuah menara  berbentuk  siger  dengan  nama  Menara Siger,  di  kabupaten-kabupaten  lain  pun  banyak menggunakan siger sebagai hiasan pada tugu-tugu dan kantor-kantor pemerintahan dan perusahaan. 25 Selain itu pada setiap kantor Bupati dan Walikota di Provinsi  Lampung  selalu  ada    Ruang Pertemuan/Rapat  yang diberi nama Tapis dan Siger, begitu juga selalu terdapat ornamen yang bercirikan
24 Ibid.
25 Nurwan Gawoh, Asal Usul (Sejarah) Siger Lampung, http://nurwangawoh.blogspot.com/ 2012/ 03/ siger- lampung.html, diakses tgl.  30-7-15
Program Studi Magister Ilmu Hukum
budaya Lampung khususnya motif Tapis dan Siger. Adanya  kebijakan  penggunaan  nama  Tapis  dan Siger  seperti  tersebut  di  atas  berkaitan  dengan adanya Perda Provinsi Lampung No. 27 Tahun 2014 tentang  Arsitektur  Bangunan  Gedung  Berornamen Lampung,  yang  mewajibkan  pada  setiap  bangunan milik  pemerintah    baik  pusat  maupun  daerah  di Provinsi Lampung harus terdapat elemen bangunan yang berbentuk Siger dan unsur dekoratif berbentuk motif Tapis. Upaya Pemda Kabupaten dan Kota yang lain dalam  melindungi dan melestarikan kain Tapis yaitu seperti Pemkab Pringsewu yang mengadakan pelatihan kerajinan kain Tapis Lukis Khas Pringsewu di Pekon Ambarawa Barat Pringsewu pada tanggal 6 Agustus 2015. 26 Sedangkan Pemkab Tulang Bawang Barat  mengundang  Tim  Desainer  Batik  Khas Indonesia  pada  tanggal  18  Agustus  2015  untuk memilih corak dan motif Tapis yang akan dipatenkan menjadi batik khas Tuba Barat. 27
Faktor  kendala  pelaksanaan  kebijakan Pemerintah  Daerah  di  Provinsi  Lampung  dalam melindungi Kain Tapis dan Siger yakni berkaitan aspek  substansi,  struktur  dan  kultur  hukum masyarakat  Lampung.  Secara  substansi  hukum bentuk  kendalanya  yaitu  saat  ini  kebijakan Pemerintah  Daerah  Provinsi  Lampung yang secara  tidak  langsung  berkaitan  dengan perlindungan  kain  Tapis  dan  Siger  terdapat  di dalam  Peraturan  Daerah  (Perda)  Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008
26 SKH. Radar Lampung, Pelatihan Kerajinan Tapis, tgl.     07- 08-2015.
tentang  Pemeliharaan  Kebudayaan  Lampung dan    Perda  Pemerintah  Daerah  Provinsi Lampung  Nomor    Nomor    27  Tahun  2014 tentang Arsitektur Bangunan Gedung Berornamen Lampung. Kedua peraturan daerah tersebut  tidak  secara  khusus  mengatur mengenai  eksistensi  kain  Tapis  dan  Siger Lampung,  melainkan  hanya  berkaitan  dengan upaya  pelestarian  budaya  Lampung  secara keseluruhan.  Sedangkan di  lingkungan pemerintah  daerah  Kabupaten  dan  Kota  yang ada  di  Provinsi  Lampung  juga  belum  memiliki peraturan  daerah  yang  mengatur  tentang  kain Tapis  dan  Siger  tersebut.  Konsekuensi  yang timbul dengan kondisi seperti itu yaitu walau pun ada  berbagai  upaya yang  telah  dilakukan  oleh Pemerintah  Daerah  baik  Provinsi  maupun Kabupaten  dan  Kota  untuk  melindungi keberadaan kain Tapis dan Siger, namun di sisi lain masih ditemukan adanya tindakan atau sikap sebagian anggota masyarakat di Lampung yang menggunakan  dan memanfaatkan  kain  Tapis dan  Siger  tidak  pada  tempatnya  yang  semata- mata  dilihat  dari  kepentingan  ekonomis,  seperti kain Tapis digunakan untuk penutup sepatu, tas dan lain sebagainya.
Kondisi  di  atas  telah  direspon  oleh Pemerintah  Daerah  Provinsi  Lampung  bersama- sama  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD) Lampung  dengan  cara  mengajukan  Rancangan Peraturan  Daerah  (Raperda)  Provinsi  Lampung tentang  Perlindungan  Kekayaan  Intelektual  dan
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Raperda  tentang  Pelestarian  Warisan  Budaya Lampung,  walaupun  telah  diusulkan  sejak  tahun 2014  namun  hingga  saat  ini  belum  juga  disahkan menjadi  Peraturan  Daerah. 28 Faktor  Struktur
Hukum  yakni  belum  adanya  lembaga  tertentu yang mempunyai tugas khusus untuk melindungi budaya  Lampung,  khusus  kain  Tapis  dan  Siger sebagai  peralatan  perkawinan  adat.  Saat  ini lembaga  yang  melaksanakan  kegiatan  yang berkaitan  dengan  budaya  Lampung  baik  di tingkat  provinsi  maupun  kabupaten  dan  kota dalam praktiknya adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta lembaga swasta yang bernama Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda). Namun koordinasi diantara kedua lembaga  ini  dipandang  masih  kurang,  hal  ini dapat  diketahui  bahwa  kegiatan-kegiatan  yang dilaksanakan  oleh  pihak  Dekranasda  Provinsi Lampung  yang  tidak  atau  belum  dilaporkan kepada pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung. 29
Sedangkan  faktor  budaya  hukum  yaitu adanya sikap sebagian penduduk asli Lampung yang tidak  lagi  mempertahankan  penggunaan  kain  Tapis dan Siger dengan motif tertentu  yang semata-mata untuk kepentingan upacara adat, serta hanya dipakai oleh  orang-orang  tertentu  saja.  Sikap  seperti  ini sebagai    pengaruh  heterogenitas  masyarakat Lampung  di  samping  adanya  pengaruh
28 Sekretariat  DPRD  Lampung, Daftar  Tunggakan  Raperda Provinsi Lampung, 2015.
29 Indra Jamal Nur selaku  Pejabat di  Dinas  Pariwisata dan Ekonomi  Kreatif  Provinsi  Lampung,  wawancara  tgl.  8-10- 2015.
perkembangan  zaman,  yaitu  lebih  mementingkan untuk  kepentingan  model  (fashion)  dan  ekonomi semata.

## C.  Kebijakan  Ideal  Pemerintah  Daerah  di Provinsi  Lampung  Dalam  Melindungi  Kain Tapis dan Siger
Kebijakan  ideal  untuk  melindungin  kain Tapis  dan  Siger  yakni  berupa  kebijakan  khusus yang dituangkan  di  dalam  Peraturan  Daerah Provinsi  Lampung  dan  Peraturan  Daerah  serta Peraturan  Kepala  Daerah  Kabupaten/Kota  di Provinsi  Lampung.  Kebijakan  melalui  Perda Provinsi  Lampung  yang  substansinya  harus berisikan: (a)  Kain Tapis dengan motif-motif tertentu dan  Siger  sebagai  perlengkapan  Upacara  Adat Lampung  yang  digunakan  oleh  Masyarakat  Adat Lintas  Kabupaten  dimiliki  oleh  Pemerintah  Daerah Provinsi Lampung; (b) terhadap kain Tapis dengan motif-motif  umum  bukan  untuk  Upacara  Adat Lampung menjadi milik Pemerintah Kabupaten atau kota  tempat asal  kain  Tapis  tersebut;  (c)  membuat larangan  dengan  menerapkan  sanksi  administrasi, perdata,  atau    pidana  terhadap  perbuatan  yang menggunakan  kain  Tapis  dengan    motif-motif tertentu di luar kepentingan Upacara Adat Lampung; (d) dalam rangka perlindungan dan pelestarian kain Tapis  dan  Siger,  Pemerintah  Daerah  baik  Provinsi maupun  Kabupaten  dan  Kota  di  Provinsi  Lampung agar  mengoptimalkan  peran  serta  Lembaga Masyarakat Adat Lampung sebagaimana yang diatur
Program Studi Magister Ilmu Hukum
dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung  Nomor 5  Tahun  2013  tentang  Kelembagaan  Masyarakat Adat  Lampung;  (e)  untuk  meningkatkan perekonomian  masyarakat  Lampung  pada umumnya, maka terhadap kain Tapis dengan  motif- motif  yang  umum  dapat  digunakan  untuk kepentingan di luar Upacara Adat dengan ketentuan apabila  penggunaannya  untuk  kepentingan  bisnis maka  harus  membayar  royalti  kepada  Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota tempat asal kain Tapis yang bersangkutan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain  itu  jika  memungkinkan  Pemerintah Daerah  Provinsi,  untuk  memanfaatkan  jenis-jenis Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI)  yang  dapat disesuaikan  dengan  karakteristik  Ekspresi  Budaya Trdisional (EBT). Setidaknya ada 3 (tiga) jenis HKI yang  dapat  digunakan  untuk  keperluan  ini,  yaitu Merek, Indikasi Geografis dan Rahasia Dagang.
Sedangkan  kebijakan  melalui  Peraturan Daerah  dan  Peraturan  Kepala  Daerah Kabupaten/Kota berkaitan dengan otonomi daerah diwujudkan  bahwa Pemerintah  Daerah  Kabupaten atau  Kota  hanya  berwenang  untuk  mengkoordinir pemanfaatan  dan  pelestarian  kain  Tapis  dan  Siger Lampung  yang  diatur  secara  khusus  dalam  Perda Kabupaten/Kota.  Di  dalam  Perda  tersebut  diatur tentang  kewenangan  Pemerintah  Kabupaten/Kota untuk  mengatur  pemanfaatan  dan  pelestarian  kain Tapis dan Siger. Pengertian pemanfaatan termasuk juga  upaya  Pemerintah  Kabupaten/Kota  untuk mendukung  para  pengrajin  kain  Tapis  untuk melakukan pengembangan kain Tapis Kreasi untuk
kepentingan  ekonomi  masyarakat.  Sehubungan dengan  itu  dituntut  adanya  kebijakan  Pemerintah Kabupaten/Kota diantaranya  adalah  mematenkan hak  cipta  atas  kain  Tapis  Kreasi,  sosialisasi  kain tapis,  dan  eksplorasi  nilai  ekonomis  kain  Tapis. Berkaitan  dengan  hal-hal  di  atas,  perlu  adanya kebijakan dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk: Pertama, mencatatkan hak cipta Kain Tapis Kreasi. Kedua,  Sosialisasi  Kain  Tapis  dalam berbagai  bentuk  kegiatan.  Minimnya  referensi tentang  Kain  Tapis  ternyata  juga  pararel  dengan minimnya  orang-orang  Lampung,  khususnya generasi  mudanya  yang  mengetahui  kain  ini. Kondisi ini  tentu  cukup  memprihatinkan  dan berbahaya terhadap kelangsungan eksistensi Kain Tapis  dan  Siger.  Oleh  karena  itu,  perlu  segera dilakukan  sosialisasi,  khususnya  kepada  siswa- siswa sekolah. Misalnya dengan menjadikan Kain Tapis sebagai salah satu  mata pelajaran muatan lokal.  Melalui  cara  ini,  para  siswa  tidak  hanya mengetahui bentuk formal (fisik) Kain Tapis, tetapi juga  nilai-nilai  yang  dikandungnya. 30 Ketiga,  agar masyarakat  mempunyai  ketertarikan  untuk melestarikan  dan  mengembangkan  Kain  Tapis, maka  keberadaan  Kain  Tapis  harus  memberikan manfaat  bagi  peningkatan  kesehjateraan masyarakat.  Oleh  karena  itu  pemerintah  daerah kabupaten dan lembaga terkait harus bekerjasama untuk menciptakan lingkungan usaha yang kondusif
30 Fachruddin M. Dani, Eksistensi Tenun dan Motif Tradisional Lampung http://fachruddin54. blogspot.com/2012/11/normal-0-false-false-false.html,
diakses pada 30-07-2015.
Program Studi Magister Ilmu Hukum
dan  memberikan  kemudahan  dalam  bidang produksi, permodalan, distribusi, dan pemasaran. 31
Untuk  mengoperasionalkan  kebijakan-kebijakan sebagaimana  tersebut  di  atas,  maka  diperlukan adanya  peraturan lebih  lanjut  berupa  Peraturan Kepala Daerah dalam hal ini Peraturan Bupati dan Peraturan Walikota.

## Simpulan dan Saran

## Simpulan
Urgensi  Perlindungan  Hukum  Terhadap Kain  Tapis  dan  Siger  Lampung  Sebagai  Ekspresi Budaya  Tradisional  secara  filosofis  berkaitan dengan corak/motif yang ada pada kain Tapis dan Siger  selain  mengandung  nilai  seni,  nilai kesakralan,  juga  terdapat  simbol-simbol  yang melambangkan konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan. Secara sosiologis, sampai saat ini  kain  Tapis  dan  Siger  masih  digunakan  oleh Masyarakat  Adat  Lampung.  Sedangkan  secara yuridis  sampai  saat  ini  Peraturan  Daerah  baik  di tingkat  Provinsi  Lampung,  maupun  di  tingkat Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Lampung belum  ada  yang  mengatur  secara  komprehensif tentang eksistensi kain Tapis dan Siger Lampung.
Upaya  Pemerintah  Daerah  di  Provinsi Lampung  dalam  melindungi  kain  Tapis  dan  Siger dilakukan  secara  hukum  dan  non-hukum.  Secara yuridis  diwujudkan  dengan  cara:  1)  Membuat  dan
memberlakukan  Peraturan  Daerah  Nomor  2  Tahun 2008  tentang Pemeliharaan  Kebudayaan  Lampung; 2)  Menjadikan  motif  kain  Tapis  dan  Siger sebagai  unsur  dekoratif  dan  elemen bangunan gedung  berornamen  Lampung,  3)  Membuat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan  Kekayaan  Intelektual  tahun  2015. Kendala  yang  dihadapi  yaitu  di  Provinsi Lampung  belum  ada  Peraturan  Daerah  yang secara  komprehensif  mengatur  tentang  kain Tapis  dan  Siger,  belum  ada  lembaga/instansi yang  mempunyai  tugas  secara  khusus melakukan  kegiatan  yang  berkaitan  dengan perlindungan  dan  pelestarian  kain  Tapis  dan Siger, adanya  sikap  bagi  sebagian  penduduk  Asli Lampung  yang tidak secara  kaku  mempertahankan pola-pola hidup yang berlaku di kalangannya.
Kebijakan  Ideal  Pemerintah  Daerah  di Provinsi  Lampung  dalam  melindungi    kain  Tapis dan  Siger  yaitu  dalam  bentuk  1)  Kebijakan pembuatan  Peraturan  Daerah  Provinsi  Lampung yang  substansi  memberikan  kewenangan  kepada Pemerintah Daerah Provinsi mengatur penggunaan Tapis  dan  Siger  antar  Pemerintah  Kabupaten  di ProvinsiLampung; 2) Kebijakan  pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten dan Kota Se-Provinsi Lampung yaitu mencatatkan Hak Cipta Kain Tapis Kreasi,  mensosialisasikan  kain  Tapis  dan  Siger dalam  berbagai  bentuk  kegiatan  agar  masyarakat mempunyai  ketertarikan  untuk  melestarikan  dan mengembangkan  kain  Tapis  dan  Siger.  Untuk mengoperasionalkan  kebijakan-kebijakan  di  atas,
Program Studi Magister Ilmu Hukum
maka  diperlukan  adanya  peraturan  lebih  lanjut berupa  Peraturan  Kepala  Daerah  dalam  hal  ini Peraturan Bupati dan Peraturan Walikota.

## Saran
Pemerintah  Daerah  Provinsi  Lampung perlu  melakukan  pembahasan  ulang terhadap Rencana  Peraturan  Daerah  (Raperda)  tentang Perlindungan  Kekayaan  Intelektual  agar  mengatur secara  khusus  tentang  eksistensi  kain  Tapis  dan Siger Lampung. Selain itu Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi  Lampung  untuk  meningkatkan  kegiatan Sosialisasi  dan  mengoptimalkan  peran  Lembaga Masyarakat  Adat  Lampung  dalam  melindungi  dan melestarikan kain Tapis dan Siger Lampung.

## Daftar Pustaka

## A.  Straus  and    Corbin,  J.  Busir, Qualitative
Research:  Grounded  Theory  Procedure and Techniques, (London: Sage
Publication, 1990).
Basrowi  &  Suwandi, Memahami  Penelitian
Kualitatif, (Jakarta:Penerbit  PT.  Rineka Cipta, 2008).
Fajar,  Mukti  dan  Achmad,  Yulianto. Dualisme Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Empiris (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
Puspawijaya,  Rita  Laslubiati, Peranan  Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Dalam
Memberikan Perlindungan
Hukum Terhadap  Kain  Maduaro  Yang  Memiliki Potensi  Indikasi  Geografis
(Tesis),
Universitas Lampung, 2014.
Roisah,  Kholis. Dinamika Perlindungan  HKI Indonesia  Dalam  Tatanan  Global: Pembaharuan Hukum Kekayaan Intelektual Berkarakter Indonesia, (Semarang: Pustaka Magister, 2013).
Sinuraya,  Esther  Helena  dan  Wahyuningsih,  Eko.
Katalog Kain Tapis Koleksi Museum Negeri Propinsi Lampung “Ruwai Jurai” (Pemerintah  Propinsi  Lampung  Dinas Pendidikan Propinsi UPTD Museum Negeri Propinsi  Lampung  “Ruwa  Jurai”:  Bandar Lampung, 2005).
Sudarmanto, “Produk  Kategori  Indikasi  Gopgrafis
Potensi Kekayaan Intelektual Masyarakat  Indonesia”. (Depok: Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005).
Sugiyono,. Metode Penelitian Kuantitatif,  Kualitatif dan  R&D, (Bandung:  Remaja Rosdakarya, 2009).
Ardee,http://www.indonesiakaya.com/kanal/detail/si ger-simbolisasi-status-dan-identitas- masyarakat-lampung.
Dani,  Fachruddin  M. Eksistensi  Tenun  dan  Motif
Tradisional
Lampung
Program Studi Magister Ilmu Hukum
http://fachruddin54.blogspot.com/2012/11/no rmal-0-false-false-false.html.
Gawoh,  Nurwan, Asal  Usul  (Sejarah)  Siger
Lampung, http://nurwangawoh.blogspot.com/
2012/ 03/ siger-lampung.html.
SKH.  Radar  Lampung, Sepatu  Keren  Berbalut
Tapis, tgl. 05-10-2015.
Lampung  Post,  25  Juni  2009.  Dikutip  dari http://ulunlampung.blogspot.com/2013.
SKH. Koran Editor, Festival Krakatau 2015 Menuju
Destinasi Wisata Dunia, tgl. 31-08-2015.
SKH. Radar Lampung, Tapis Lampung ke Miss
Universe, tgl. 27-11-2015.
SKH. Radar Lampung, Pelatihan Kerajinan
Tapis,tgl. 7-8-2015.
SKH. Radar Lampung, Batik Khas, tgl. 19-08-2015.
Sekretariat  DPRD  Lampung, Daftar  Tunggakan
Raperda Provinsi Lampung, 2015.
Indra  Jamal  Nur  selaku  Pejabat  di    Dinas
Pariwisata  dan  Ekonomi  Kreatif Provinsi
Lampung.
http://download.portalgaruda.org/article. http://kebudayaan. kemdikbud.go.id/. https://id.wikipedia.org/wiki/Siger. http://sikamala.com/2010/08/08/penjelasan- tentang-isi-dan-arti-lambang-daerah- lampung/
Lampung  Post,  25  Juni  2009,  diakses  di
http://ulunlampung.blogspot.com/2013
http://www.kamusq.com/2012/11/siger-lampung- pengertian-dan definisi.html. http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/