## Wajah Hukum
Kebijakan Pemberian Vonis Mati Atau Pidana Mati Yang Ada di dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana Ditinjau Dari Formulasi Perspektif Pembaharuan Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

## Ina Malia Putri, Yuniar Rahmatiar, Muhamad Abas
Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang, Indonesia Correspondence: hk19.inaputri@mhs.ubpkarawang.ac.id, yuniar@ubpkarawang.ac.id, muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id
Abstrak. Hukuman  mati adalah  jenis disiplin  yang menarik dan ekspansif, dan diskusi tentang  pro dan kontra dari hukuman mati terus berlanjut hingga hari ini. Pertanyaan apakah hukuman mati harus dipertahankan dalam KUHP  atau  dihapuskan  dalam  sistem  peradilan  tidak  terlepas  dari  reformasi  hukum  pidana  Indonesia, khususnya  melalui  pembentukan  KUHP  Nasional.  Walaupun  sifatnya  berbeda  dengan  yang  digariskan  dalam KUHP, Indonesia akan tetap menggunakan pidana mati, dibuktikan dengan Pembaharuan KUHP  Nasional yang memuat  pidana  mati.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengidentifikasi  formulasi  hukum  kebijakan hukuman mati saat ini dalam hukum pidana Indonesia dan untuk mengkaji formulasi hukum kebijakan hukuman mati yang diinginkan di masa depan di Indonesia. Kajian ini menggunakan teknik subjektif dengan metodologi yang sah dan administratif serta detail eksplorasi  ilmiah  yang tidak diragukan  lagi. Menurut temuan penelitian ini,  hukuman  mati  masih  diatur  oleh  hukum  Indonesia  sebagai  bentuk  utama  dari  hukuman,  sehingga  terjadi kesepakatan antara kelompok pro dan anti hukuman mati. Dalam hukum pidana Indonesia versi baru, perubahan kebijakan pidana hukum mati, pada awal mulanya merupakan pidana pokok yang menjadi pidana alternatif. Ke depan,  hukuman  pidana  mati  akan  menjadi  ekspresi  nyata  hak  asazi  manusia  yang  sejalan  dengan  hukum perspektif nasional dan internasional.
Kata Kunci : Pidana Mati, Pembaharuan Hukum Pidana
Abstract.  Capital  punishment  is  a  compelling  and  expansive  type  of  discipline,  and  the  discussion  about  the upsides and downsides of the death  penalty go on today. The question of whether the death  penalty should  be retained  in  the  Criminal  Code  or  abolished  in  the  justice  system  is  inseparable  from  Indonesia's  reform  of criminal law, particularly through the creation of the Criminal Code. Despite the fact that its nature differs from that  outlined  in  the  Criminal  Code,  Indonesia  will  continue  to  use  the  death  penalty,  as  evidenced  by  the Criminal  Code  Bill,  which  contains  the  death  penalty.  The  purpose  of  this  research  is  to  identify  the  current legal formulation of  death  penalty policies in Indonesian  criminal law and to  examine the desired future legal formulation  of  death  penalty  policies  in  Indonesia. This  study  utilizes  a  subjective  technique  with  a  legitimate and administrative methodology as well as unmistakable scientific exploration details. According to the findings of this study, the death penalty is still regulated by Indonesian law as the primary form of punishment, resulting in  disagreements  between  pro-  and  anti-death  penalty  groups.  In  the  new  version  of  Indonesian  criminal  law, change in death penalty policy, originally a principal punishment to become an alternative punishment . In the future,  the  death  penalty  will  be  a  tangible  expression  of  human  rights  that  is  in  line  with  national  and international perspectives.

## Keywords: Death Penalty, Criminal Law Renewal

## PENDAHULUAN
Menurut  Hans  Kelsen,  tujuan  hukum  adalah  untuk  mewujudkan  keadilan  sosial,  yang  ia definisikan sebagai mewujudkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya. Hukum pidana merupakan salah satu  bahan  jenis  hukum  yang  didalam  nya  mengatur  bagaimana  seharusnya  manusia  hidup  bersama berdampingan  pada  dalam  ruang  public  masyarakat.  Pendampingan  keadilan;  kepastian;  dan keuntungan  bagi  masyarakat  dan  negara  merupakan  tujuan  pengaturan  pidana  yang  esensial  bagi pengaturan  publik,  dan  kemampuan  pengaturan  pidana  adalah  untuk  mengimbangi  (kontrol  sosial). Hal  yang  perlu  dicapai  oleh  peraturan  pidana  adalah  untuk  membuat  kebahagiaan  sebanyak  yang dikatakan  Hans  Kelsen.  Nestepa  merupakan  jaminan  bahwa  seseorang  yang  melakukan  suatu perbuatan akan dituntut oleh negara apabila perbuatan tersebut memenuhi syarat-syarat tertentu.
Ina Malia  Putri  et al.,  Kebijakan Pemberian Vonis Mati Atau Pidana Mati Yang Ada di dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana  Ditinjau  Dari  Formulasi  Perspektif Pembaharuan Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Sanksi,  yang  sifatnya  bervariasi  tergantung  pada  kejahatan  yang  dilakukan,  seringkali merupakan  akibat  dari  konflik  sosial.  hukuman  berupa  rasa  sakit  dan  penderitaan  negara  atas kejahatan yang dilakukan oleh orang yang  dinyatakan bersalah oleh hakim. Pengalaman dirujuk bisa berarti hilangnya otonomi dan kesusahan.
Setiap  putusan  memiliki  tujuan  tertentu  bagi  pelaku,  yaitu  untuk  menjalankan  kewenangan hakim  dengan  mempertimbangkan  berbagai  faktor  sehingga  hasilnya  dapat  sebesar-besarnya  untuk kepentingan  setiap  orang  dan  masyarakat.  Akibatnya,  konsep  tersebut  penuh  dengan  ide-ide pengajaran.  Dalam  menjatuhkan  sanksi  pidana,  perlu  diperhatikan  berat  ringannya  pidana,  tujuan dijatuhkannya pidana, dan cara penjatuhannya 1 .
Jenis  dan  ragam  hukuman  yang  dapat  diberikan  dan  dijatuhkan  kepada  para  pelaku  kejahatan pidana  ditentukan  oleh  Pasal  10  KUHP.  Hukuman  yang  paling  umum,  menurut  Pasal  10  KUHP, adalah  sebagai  berikut:  penahanan,  penolakan,  denda,  dan  hukuman  mati.  Disiplin  ekstra  meliputi: pencabutan  hak  partikular,  pengambilan  perkara,  dan  pengumuman  daripada  putusan  hakim.  Perlu diingat bahwa hukuman yang dapat diartikan sebagai penderitaan, penderitaan, atau kesedihan adalah topik yang sangat sensitif. Hal ini disebabkan subjek sangat erat hubungannya dengan nilai-nilai dan harkat martabat manusia sebagai makhluk ciptaan tuhan yang mulia.
Secara  luas,  aturan  ketentuan  hukum  harus  dapat  ditegakkan,  memiliki  kemampuan  untuk meningkatkan  jumlah  faktor  pemungkin  dan  mengurangi  dampak  hambatan  yang  muncul  selama proses  pengesahan,  terutama  dalam  hal  sanksi  pidana.  Untuk  itu  perlu  dilakukan  peningkatan  faktor pendukung  dan  pengurangan  faktor  penghambat  agar  pelaksanaannya  lebih  optimal.  Hukuman  mati adalah  hukuman  terberat  dalam  sistem  peradilan  pidana  Indonesia.  Pidana  mati  berada  pada  titik tertinggi  dalam  tatanan  pecking  order,  sebenarnya  maksudnya  dalam  kerangka  penegakan  hukum Indonesia,  pidana  mati  adalah  disiplin  yang  paling  ekstrim  dan  paling  tinggi;  Itu  melampaui  semua bentuk  hukuman  lainnya.  Mungkin  diperlukan  lebih  dari  satu  jenis  disiplin,  baik  penjara  berat  atau hukuman mati, untuk berdiri teguh, karena otorisasi pidana memiliki kualitas yang jelas.
Karena KUHP Indonesia saat ini adalah salinan atau warisan dari WvS Belanda ( WetBook Van Strafrech ),  yang  sudah  berlaku  di  Indonesia  pada  sejak  era  Januari  1918  dan  mengatur  aturan  dan memasukkan  hukuman  mati,  mendefinisikan  hukuman  mati  sebagai  hukuman  utama  di  Indonesia sistem  hukum  pidana  bertentangan  dengan  cita-cita  hukum  Indonesia.  terlepas  dari  fakta  bahwa Belanda menghapuskan hukuman mati pada tahun 1982 untuk semua pelanggaran dan hukuman mati untuk "kejahatan adat" pada tahun 1870. situasi di mana bukti baru, atau novum, menunjukkan bahwa terdakwa tidak bersalah. Bentuk hukuman yang paling umum, hukuman mati, memiliki aspek positif dan  negatif.  Karena  persepsi  hukuman  mati  sangat  tergantung  pada  konteks  budaya  dan  pandangan dunia bangsa, penggunaan hukuman mati sebagai sarana pemberantasan kejahatan di Indonesia tidak lepas dari kelebihan dan kekurangannya. Persoalan pidana hukum mati sangat dekat kaitannya dengan konstruksi masyarakat, keadaan politik dan kualitas sosial yang ada dalam masyarakat luas tersebut. 2 Keberadaan hukuman mati merupakan menjadi persoalan yang sangat cukup pelik di Indonesia karena  wujud  persoalan  politik  sekaligus  budaya  dan  agama.  Dalam  kasus-kasus  Ada  perbedaan pendapat  tentang  hukum  mati:  Kelompok  advokasi  hukum  mati  menyatakan  bahwa  penggunaan hukuman mati relatif tidak menyakitkan jika dilakukan dengan benar dan diperlukan untuk menakut- nakuti  dan  mengintimidasi  pelaku  kejahatan.  Namun,  kelompok  anti  hukuman  mati  menegaskan bahwa  hukuman  mati  tidak  efektif  sebagai  pencegah,  dapat  menimbulkan  ketidakadilan,  dan  sangat menyakitkan.
Kejahatan  berat  yang  terjadi  dan  telah  merugikan  masyarakat  secara  keseluruhan  harus disalahkan  atas  adanya  hukuman  mati.  Salah  satu  interpretasi  hukuman  mati  adalah  sebagai komponen  konstruksi  tatanan  sosial.  Ada  keuntungan  dan  kerugian  dari  hukuman  mati,  dan kerugiannya  menunjukkan  bahwa  hal  itu  melanggar  hak  seseorang  untuk  hidup.  Menurut  Jimli Asshiddiki,  nilai-nilai  hak  asazi  manusia  tidak  dapat  di  kurangi  dalam  hal  keadaan  kritis  apa  pun. Namun,  ini  tidak  berarti  bahwa  Negara  menuntut  seseorang  dengan  pelanggaran  berat  hak  asazi manusia, khususnya di bawah hukum internasional, atau bahkan membebaskan mereka atas dasar itu.
1 Arief,  Amelia.  “Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Perspektif Hak  Asasi Manusia Dan Hukum Pidana.” Kosmik Hukum 19 (1): 91–108, 2019.
2 Sahetapy. Pidana Mati Dalam Negara Pancasila, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007,.hlm.37.
Ina Malia  Putri  et al.,  Kebijakan Pemberian Vonis Mati Atau Pidana Mati Yang Ada di dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana  Ditinjau  Dari  Formulasi  Perspektif Pembaharuan Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Ketentuan  ini,  yang  bermuara  pada  hukuman,  menekankan  bahwa  pihak  yang  mencari  keputusan sewenang-wenang  dalam  pengaturan  ini  tidak  boleh  menggunakannya.  Sedangkan  hak  tidak  bersifat mutlak;  sebaliknya,  mereka  dibatasi  oleh  hak-hak  orang  lain.  Khususnya  ketika  hak  asasi  manusia dilanggar, individu harus dituntut.
Menempatkan  pidana  mati  pada  urutan  progresif  paling  tinggi  dengan  alasan  bahwa  pidana mati  saat  ini  tidak  sepenting  sekarang.  Penggunaan  “pidana  mati  sebagai  pidana  pokok”  yang digariskan  dalam  Pasal  10  KUHP  di  Indonesia  mempersulit  proses  penegakan  hukum.  Hal  ini menunjukkan bahwa regulasi Indonesia sebenarnya memandang dan mengizinkan pidana hukum mati di  Indonesia  mengacu    kepada  Pasal  10  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  yang  mengarahkan pidana  hukum  mati  sebagai  suatu  disiplin  yang  esensial.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  masih  banyak pelanggaran  yang  diancam  dengan  pidana  mati,  termasuk  yang  termasuk  dalam  lingkup  undang- undang dan KUHP tetapi berada di luar lingkupnya.
Bentrokan  antara  pertemuan  yang  mendukung  hukuman  pidana  mati  dan  pertemuan  yang memusuhi  hukuman  mati  dan  siklus  eksekusi  yang  menghabiskan  sebagian  besar  hari  dan membentang ke pengadilan yang sebenarnya, ketika hukuman mati dapat diselesaikan, adalah sebuah masalah.  Ini  membutuhkan  perhatian  yang  komprehensif.  Strategi  hukuman  mati  di  Indonesia  dapat diperbaiki  atau  diubah  untuk  mulai  menyelesaikan  masalah  hukuman  mati  di  Indonesia.  bahwa kejahatan  yang  saat  ini  diancam  hukuman  mati,  seperti  terorisme,  korupsi,  kejahatan  narkoba,  dan kejahatan  seksual  terhadap  anak,  bersifat  “massive”,  yang  menandakan  bahwa  kejahatan  tersebut meluas  dan  tidak  peka  terhadap  usia.  dan  membuat  pembedaan  pasal-pasal  mengenai  kejahatan terhadap  anak.  Beberapa  kejahatan  telah  menyebar  ke  seluruh  masyarakat,  di  komunitas  perkotaan besar  serta  di  pedesaan  dan  wilayah  metropolitan.  Oleh  karena  itu,  pelaku  kejahatan  memerlukan hukuman yang berat, termasuk hukuman mati, agar dapat membuat jera orang lain. 3
Bangsa  Indonesia  sangat  membutuhkan  ketentuan  untuk  perumusan  kebijakan  pidana  mati, khususnya  perumusan  kebijakan  pidana  hukum  mati  dalam  peraturan  perundangan-undangan  di Indonesia.  Selain  itu,  usulan  perubahan  hukum  pidana  Indonesia  sejalan  dengan  falsafah  dan legitimasi sosial bangsa Indonesia.
Karena  merupakan  hukum  yang  dikehendaki  oleh  rakyat  Indonesia  (ius  constituendum)  dan bukan  warisan  kolonial,  maka  pembentukan  hukum  pidana  baru  di  Indonesia  merupakan  contoh reformasi  hukum.  Hal  ini  disebabkan  Belanda  mengadopsi  aspek-aspek  positif  progresivisme  pada masa  perintisannya:  tidak  beragama,  penggambaran  ras,  penghormatan  terhadap  kebebasan fundamental,  absolutisme  negara  tanpa  batas,  individualisme,  dan  kekakuan.  Terlihat  jelas  bahwa nilai-nilai  bangsa  Indonesia  bertentangan  dengan  ketuhanan,  gotong  royong,  menghormati kepentingan umum, dan niat untuk mencapai mufakat. 4
Hakim  memberinya  hukuman  mati  dengan  masa  percobaan  sepuluh  tahun  karena penyesalannya  dan  harapannya  untuk  perbaikan  diri  serta  peran  yang  dimainkan  hukuman  dalam kejahatan tersebut. Perlu diingat, dalam hal putusan pengadilan, masa percobaan dalam waktu sepuluh tahun  dimulai  satu  hari  setelah  putusan  menjadi  undang-undang  yang  sangat  lamban.  Dalam  hal terpidana  menunjukkan  sikap  dan  perilaku  terpuji  selama  dalam  masa  percobaan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1),  keputusan  presiden  dapat  mengubah  pidana  mati  menjadi  pidana  penjara seumur hidup setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung.
Penahanan  seumur  waktu  hidup  sebagaimana  disinggung  dalam  ayat  (4)  ditentukan  sejak tanggal  ditetapkannya  penetapan  resmi.  Pidana  hukum  mati  dapat  di  laksanakan  atas  dasar  perintah jika terpidana tidak dapat menunjukkan memperlihatkan sikap dan perilaku terpuji selama dalam masa percobaan yang ditempuh sebagaimana dimaksud yang ada pada ayat (1) dan tidak ada harapan untuk perbaikan atas perintah Jaksa Agung.
Pemikiran  dan  falsafah  masyarakat  negara,  khususnya  Pancasila,  harus  dianut  dalam pemutakhiran  hukum  pidana,  dan  harus  disesuaikan  dengan  arsip  dunia  saat  itu.  Menjamin  agar
3 Jaya, Nyoman Serikat P. Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. Pustaka Rizki Putra. Semarang. 2015. hlm.56
4 Maulidah,  Khilmatin.,  &  Jaya,  Nyoman  Serikat  Putra  Kebijakan  Formulasi  Asas  Permaafan  Hakim Dalam  Upaya  Pemabaharuan  Hukum  Pidana  Nasional. Jurnal  Pembangunan  Hukum  Indonesia, Vol.1,(No.3) pp.281-293, 2019.
Ina Malia  Putri  et al.,  Kebijakan Pemberian Vonis Mati Atau Pidana Mati Yang Ada di dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana  Ditinjau  Dari  Formulasi  Perspektif Pembaharuan Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
peraturan pidana yang dikehendaki dan diunggulkan dilaksanakan sesuai dengan harapan masyarakat. Tujuannya  adalah  menjadikan  hukum  pidana  Indonesia  sebagai  hukum  masa  depan  yang  sejalan dengan  asas  dan  nilai-nilai  kebangsaan  yang  dinyatakan,  berdasarkan  ius  constituendum.  Studi  ini diharapkan  dapat  membedakan  strategi  hukuman  mati  yang  saat  ini  aktif  di  bawah  peraturan Indonesia saat ini dan rencana pendekatan hukuman mati di masa depan sebagai perubahan peraturan pidana Indonesia. Oleh karena itu, setelah diketahui rumusan kebijakannya, maka dapat dikaji dengan menggunakan  teori  reformasi  hukum  pidana.  Teori  ini  berpandangan  bahwa  semua  pembaharuan hukum  harus  berbentuk  undang-undang,  dengan  mempertimbangkan  apa  yang  dianggap  baik  dan benar (nilai) oleh hukum suatu bangsa.
Sebagai  jenis  kejahatan  yang  paling  serius,  situasi  ini  masih  menimbulkan  pro  dan  kontra, sehingga  diperlukan  solusi  konkrit  untuk  mengatasi  masalah  seputar  hukuman  mati  baik  sekarang maupun  di  masa  depan.  Kajian  tentang  hukuman  mati  mutlak  diperlukan.  Studi  ini  mengkaji  jalan tengah  antara  keuntungan  dan  kerugian  hukuman  mati  dalam  perumusan  kebijakan  hukuman  mati sebagai bagian dari reformasi hukum pidana Indonesia. Dalam studi ini, kebijakan  Indonesia tentang hukuman  mati  saat  ini  akan  ditinjau  dan  dikontraskan  dengan  kebijakan  Indonesia  tentang  hukuman mati di masa depan.
Tujuan  penelitian  ini  adalah  agar  perumusan  hukum  pidana  Indonesia  ke  depan  lebih memperhatikan manfaat dan kerugian dari pidana mati. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dan memahami sejauh mana hukum pidana Indonesia memasukkan hukuman mati.
Berdasarkan  pemaparan  latar  belakang  bahwa  dapat  diidentifikasi  permasalahan  antara  lain: Bagaimanakah perubahan Kebijakan Hukuman Mati Indonesia di masa depan berdasarkan “UU No. 1 Tahun  2023  tentang  Kitab  Undang  -  Undang  Hukum  Pidana?  Bagaimana  kepastian  hukum  dengan adanya perubahan hukum pidana mati dalam hukum pidana indonesia?

## METODE
1. Pendekatan penelitian
Pada penelitian tentang kebijakan pemberian vonis mati atau pidana mati yang ada di dalam kitab  undang  -  undang  hukum  pidana  ditinjau  dari  formulasi  perspektif  pembaharuan  undang  - undang  no  1  tahun  2023  tentang  kitab  undang  -  undang  hukum  pidana  menggunakan  suatu metodologi legitimasi regularisasi adalah pemeriksaan yang sah yang diarahkan dengan memeriksa tulisan  luar  biasa  atau  informasi  pilihan  sebagai  alasan  penelitian  dengan  mencari  standar  dan tulisan  yang  berhubungan  dengan  eksplorasi  yang  sedang  dipertimbangkan.  Untuk  situasi  ini, teknik penilaian yang digunakan adalah strategi penilaian kualitas pengatur.
Penelitian  yang  menggunakan  alat-alat  untuk  menggambarkan,  menjelaskan,  menganalisis, dan mengembangkan desain undang-undang hukuman mati disebut sebagai pendekatan hukum dan peraturan  kualitatif.  Pendekatan  rasional,  berorientasi  nilai,  dan  berorientasi  tujuan  digunakan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini strategi penelitian kepustakaan digunakan sebagai teknik pengumpulan  informasi  mengenai  bahan-bahan  sahih  esensial  seperti  peragaan  hukum,  buku  dan hasil ujian.
2. Rancangan kegiatan
Setiap  kali  penelitian  dilakukan  peneliti  merancang  penelitian  untuk  sehingga  mencapai hasil  penelitian  yang  baik.  Perencanaan  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  peneliti  berkaitan  dengan kajian tentang masalah penerapan hukuman mati yang diperhatikan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun  2023  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana,  yaitu  peneliti  melakukan  penelitian  selama  2 bulan  dari  Maret  hingga  Mei  2023.  Perencanaan  kegiatan  dilakukan  untuk  mencapai  hasil  yang maksimal dan penelitian yang berkualitas untuk memberikan dampak positif bagi pembaca.
3. Ruang lingkup atau objek
Ruang  lingkup  dalam  penelitian  ini  terkait  dengan  pemberian  hukuman  mati  ditinjau  dari kebijakan  formulasi  pemberian  hukuman  mati  kitab  undang  -  undang  hukum  terbaru  dengan menganalisis  dengan  ketentuan  menurut  hukum  Undang-Undang  no  1  tahun  2023  yang  berlaku. Sedangkan,  objek  dalam  penelitian  ini  adalah  akibat  hukum  pemberian  vonis  mati  yaitu  akibat hukum yang terdapat di dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Ina Malia  Putri  et al.,  Kebijakan Pemberian Vonis Mati Atau Pidana Mati Yang Ada di dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana  Ditinjau  Dari  Formulasi  Perspektif Pembaharuan Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

## 4. Bahan dan alat utama
Bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder,  dan  bahan  hukum  tersier  merupakan  jenis data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini.  Melalui  pengumpulan  data  penelitian  kepustakaan, pengumpulan  data  sekunder  digunakan  untuk  mengumpulkan  data  yang  diperlukan  untuk melengkapi hasil penelitian. Menulis penelitian digunakan untuk mendapatkan arah pemikiran dan tujuan  eksplorasi,  yang  dilakukan  dengan  membaca,  mengutip  dan  membongkar  perangkat penelitian  sebagai  studi  arsip.  Data  yang  diperoleh  kemudian  dianalisis  secara  kualitatif  dengan menggunakan metode penalaran hukum, yaitu salah  satu cara  untuk mempelajari tanggung jawab ilmiah  dari  perspektif  ilmu  hukum  dalam  kaitannya  dengan  proses  pengambilan  keputusan peradilan, yang mencakup argumentasi dan argumentasi logis sebagai pembenaran putusan.
5. Tempat
Kajian tersebut tentunya berkaitan dengan  analisis masalah itu selalu  terjadi di daerah atau tempat tertentu. Ada masalah di suatu tempat dalam penelitian ini menganalisis situasi di Indonesia dengan mempertimbangkan masalah-masalah tersebut dan terkait dengan hukum yang berlaku.
6. Teknik pengumpulan data
Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  digunakan  untuk  dapat  bisa    memecahkan masalah.  Masalah  yang  berkaitan  dengan  bentuk  penelitian  yang  akan  di  teliti.  Teknik pengumpulan  data  ini  Penelitian  studi  dokumen  digunakan  dalam  penelitian  ini  dari  berbagai dokumen  yang  berkaitan  dengan  peraturan  perundang-undangan.  Adapun  berkaitan  nya  dengan analisis  hukum  normatif,  penulis  menganalisis  pemberian  hukuman  mati  sesuai  dengan  buku- pustaka yang ada kaitan nya dengan kebijakan vonis mati.
7. Definisi operasional variabel penelitian
Definisi  operasional  variabel  penelitian  yaitu  merupakan  bentuk  suatu  penjelasan  yang saling  berkaitan  dengan  istilah  yang  terdapat  ada  di  dalam  judul  penelitian,  sehingga  adapun dengan adanya definisi operasional variabel  penelitian ini, penulis harus dapat memberikan suatu penjelasan  terkait dengan adanya istilah  yang ada di dalam judul penelitian. Daripada itu  definisi operasional variabel penelitian tentang kebijakan pemberian vonis mati atau pidana mati yang ada di  dalam  kitab  undang  -  undang  hukum  pidana  ditinjau  dari  formulasi  perspektif  pembaharuan Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut :
a. Kebijakan
Sanksi pidana pada dasarnya merupakan jaminan pemulihan perbuatan pidana ini, perlu adanya landasan hukum yang memadai untuk menjatuhkan pidana mati atau pidana mati dalam hukum positif  Indonesia,  yang  tidak  merugikan  pihak  manapun.  Segala  upaya  pencegahan  dan penyidikan  terhadap  perbuatan/kejahatan  tersebut  termasuk  dalam  lingkup  hukum  pidana dengan  menggunakan  metode  hukum  pidana  dan  karenanya  merupakan  bagian  dari  kebijakan hukum pidana. 5
b. Vonis Mati atau Pidana mati
Seseorang  dapat  dikatakan  melakukan  kejahatan  jika  perbuatannya  diatur  dengan  undang- undang, sesuai dengan dasar hukum dalam Pasal 1 ayat. (1) KUHP, yang mengatur bahwa tidak ada  perbuatan  yang  dapat  dipidana  kecuali  dengan  kekerasan.  ..  .  ketentuan  pidana  yang  telah ada  sebelum  perbuatan  itu  dilakukan.  Hukuman  mati  adalah  praktik  negara  sebagai  hukuman atas  kejahatan.  Dapat  dikatakan  bahwa  pidana  mati  dijatuhkan  kepada  tertuduh  yang memerintahkan  untuk  dilaksanakan,  dan  perbuatan  menjalankan  pidana  itu  disebut pembunuhan.
Meskipun  hukuman  mati  dimaksudkan  terutama  untuk  perlindungan  masyarakat  untuk  fokus atau  lebih  pada  kepentingan  publik,  penggunaannya  seharusnya  selektif,  bijaksana  dan defensif. 6
c. Formulasi
Penyelesaian  masalah  pidana  mati  di  Indonesia  dapat  dimulai  dengan  mereformulasi  atau reformulasi  kebijakan  pidana  mati  di  Indonesia.  hukum  pidana  harus  bertindak  sesuai  dengan
5 Arief, Barda N. (2008). Kapita Selekta Hukum Pidana . Bandung: Citra Aditya Bakti.hlm.132
6 Barda Nawawi Arief(2005) Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 238.
Ina Malia  Putri  et al.,  Kebijakan Pemberian Vonis Mati Atau Pidana Mati Yang Ada di dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana  Ditinjau  Dari  Formulasi  Perspektif Pembaharuan Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
nilai-nilai  sosial,  hukum  dan  filosofi  bangsa  Indonesia  dengan  mengkampanyekan  reformasi hukum pidana Indonesia. 7
d. Pembaharuan
Pengendalian  pidana  mati  dalam  reformulasi  hukum  pidana  merupakan  upaya  untuk menyesuaikan  pidana  mati  dengan  corak  nilai  sosial  budaya,  agama  bangsa  Indonesia  dengan bertumpu  pada  konsep  keseimbangan,  sehingga  pidana  mati  bersifat  pemidanaan.  Melekat berbeda  dan  agak  terus-menerus  di  bawah  ancaman.  serta  pidana  mati  dari  pidana  pokok  dan pidana mati sebagai upaya terakhir. 8

## 8. Teknik analisis
Mengenai  metode  pencarian  normatif  yang  digunakan  peneliti  dalam  penelitian  ini,  maka analisis  data  yang  digunakan  peneliti  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  cara  sistematik kualitatif,  yaitu  mengungkapkan  data  berupa  kalimat-kalimat  berurutan,  logis,  tanpa  tumpang tindih dan secara efektif. untuk memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Jadi, penelitian ini berfokus pada bentuk kalimat yang berurutan dan mudah dipahami oleh pembaca.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Perubahan  Kebijakan  Formulasi  Pidana  Mati  dalam  Pembaharuan  Hukum  Pidana  Indonesia berdasarkan pada UU No.1 Tahun 2023
Demi  kepentingan  masyarakat  atau  mereka  yang  melakukan  kejahatan  untuk  dilindungi  dari perlakuan sewenang-wenang atau tingkat emosional masyarakat atau khususnya korban, terutama jika hukuman  mati  dibiarkan  begitu  saja,  maka  hukuman  mati  diharapkan  dapat  lebih  baik  dalam menggunakan hukuman mati. analisis yang rasional dan masuk akal tentang semua aspek persidangan dalam mengadili dan putusan dalam memutus suatu perkara.
Pedoman  pembentukan  Pembaharuan  KUHP  nasional  tidak  dapat  dipisahkan  dari  ideologi kebangsaan  atau  ideologi  kehidupan,  serta  kondisi  manusia,  alam,  dan  budaya  bangsa.  Upaya Reformasi  Hukum  Pidana  juga  merupakan  kemajuan  dunia  yang  dirasakan  oleh  masyarakat  awam. Secara  keseluruhan,  "Pedoman  Mengimbangi  Kepentingan  dengan  Sepotong  Ilmu  Pancasila". Akibatnya,  nilai-  nilai  yang  tercantum  ada  dan  terdapat  di  dalam  nya  Pancasila  agar  dimasukkan  ke dalam pasal-pasal KUHP.
Agar  pengaturan  pidana  di  masa  mendatang  terus  mengikuti  kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan inovasi untuk lebih mengembangkannya di arena publik, maka upaya perubahan peraturan pidana di Indonesia  harus  dipusatkan  secara  hati-hati  dan  sungguh-sungguh.  Sesuai  pedoman  sah  yang  sesuai, cara paling umum untuk memperbaiki peraturan pidana  Indonesia harus dilanjutkan secara bertahap. Langkah  awal  yang  penting  dalam  pengaturan  pemolisian  adalah  strategi  pengaturan  pidana  dalam siklus  formal.  Terbentuknya  ahli  hukum  pidana  di  Indonesia  tidak  lepas  dari  perkembangan perencanaan  pidana  mati  dan  hukum  mati  dalam  perubahan  peraturan  pidana  dimasa  yang  akan mendatang.  Para  ahli  hukum  pidana  Indonesia  telah  menunjukkan  bahwa  dukungan  masing-masing pihak terhadap hukuman mati didukung secara hukum.
Saat  mengajukan  permohonan  uji  materi  terhadap  terpidana  mati  terkait  narkoba,  Mahkamah Konstitusi pernah membantah dan menolak penghapusan pidana mati dengan menyatakan bahwa pada pidana  mati  secara  nasional  tidak  bertentangan  atau  bersinggungan  dengan  yang  ada  di  dalam  UUD 1945.  Beberapa  catatan  penting  adalah  sehubungan  dengan  perubahan  peraturan  pidana,  perubahan yang sah dan harmonisasi peraturan dan pedoman hukuman mati, pertimbangan harus diberikan pada rencana, penerapan dan persyaratan hukuman mati dalam kerangka penegakan hukum Indonesia. 9 Yang  dimaksud  dengan  “konsepsi  berimbang”  adalah  gagasan  bahwa  undang-undang  KUHP berangkat  dari  beberapa  pertimbangan.  Gagasan  keseimbangan  yang  dipertanyakan  meliputi: keseimbangan  atau  kesetaraan  mono-dualistik  diantara    nya  "kepentingan  pribadi/swasta"  dan
7 Wibowo,  Heru  Eko.,  &  Rochaeti,  Nur.  (2015)  Kebijakan  Formulasi  Hukum  Pidana  Dalam  Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Dengan Pelaku Anak. Law Reform, Vol.11, (No.2), p. 224.
8 Arief, Barda N. (2012). Pendekatan  Keilmuan dan Pendekatan  Religius, Dalam Rangka  Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia . Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
9 Eleanora, Fransiska N. Eksistensi Pidana Mati dalam Perspektif Hukum Pidana. Jurnal  Ilmiah  Widya, Vol.29, (No.318), p.12. 2012.
Ina Malia  Putri  et al.,  Kebijakan Pemberian Vonis Mati Atau Pidana Mati Yang Ada di dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana  Ditinjau  Dari  Formulasi  Perspektif Pembaharuan Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
"kepentingan  publik/publik".  Keselarasan  antara  keamanan/kepentingan  pelaku  (kemungkinan individualisasi  kriminal)  dan  korban  dari  suatu  kesalahan;  keselarasan  antara  komponen/faktor "objektif"  (aktivitas/keluar)  dan  "abstrak"  (individu/mentalitas  ke  dalam);  konsep "daad-dader strafrecht" .  keseimbangan  dan  kesetaraan  yang  tepat  antara  kriteria  material  dan  formal. Keseimbangan  antara  "keadilan",  "fleksibilitas/elastisitasitas/fleksibel",  dan  "kepastian  hukum". Kesetaraan antara kualitas publik dan kualitas mendunia/global.
Pemanfaatan metodologi yang multi aspek, yang menjadi dasar penjatuhan pidana, merupakan hal  utama  yang  harus  dimasukkan  atau  dirasakan  untuk  memenuhi  kebutuhan  disiplin  dalam Rancangan KUHP yang akan datang. sehingga tujuan hukuman bergeser untuk memperbaiki kerugian sosial  dan  individu.  Untuk  menjaga  kohesi  sosial,  pemidanaan  juga  harus  bertujuan  untuk  menjaga persatuan masyarakat, termasuk menjaga solidaritas masyarakat. 10
Nantinya,  pedoman  hukuman  mati  harus  berarti  menyatukan  tuan  dan  memusuhi  tandan hukuman  mati  sedemikian  rupa  sehingga  menguntungkan  kedua  pemain.  Gagasan  mendasar  tentang keseimbangan, khususnya keseimbangan antara kepentingan pendukung pidana mati dan kepentingan berperang,  akan  menjadi  landasan  pengaturan  pidana  mati  di  masa  mendatang.  Pasal  64  “undang  - undang  No.  1  Tahun  2023  tentang  KUHP”  mengarahkan  poin  (c)  kesalahan  unik  untuk  kesalahan tertentu yang mengatur pengaturan berdasarkan ide keseimbangan ini.
Pasal  98  pembaharuan  KUHP  menyatakan  bahwa  ancaman  pidana  mati  digunakan  sebagai upaya terakhir untuk menghentikan kejahatan dan melindungi masyarakat. Pasal 100 ayat (1) undang- udang  no  1  tahun  2023  tentang  kuhp  nasional  menyebutkan  hakim  dapat  menegakkan  pidana  mati dengan dilakukan nya masa masa percobaan. Demikian pula dinyatakan dalam Pasal 67 bahwa pidana mati  sebagaimana  disinggung  dalam  Pasal  64  huruf  (c)  merupakan  disiplin  yang  unik  yang  terus- menerus  dilemahkan  dengan  pilihan  lain.  Untuk  memastikan  bahwa  hukuman  mati  selalu  diancam dengan alternatif untuk kejahatan tertentu, legislator mengikuti jalur yang digariskan dalam Pasal 64 huruf  (c)  dan  Pasal  67  pembaharuan  KUHP  nasional.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  Indonesia  akan mengatur hukuman mati sebagai jalan tengah di masa depan. Akan tetap mengakui adanya hukuman mati;  namun  agar  Majelis  Hakim  dapat  menentukan  apakah  seseorang  akan  dijatuhi  hukuman  mati atau  penjara  seumur  hidup  selama  sepuluh  tahun,  jika  ;  (a)  terpidana  mati  dapat  menunjukkan penyesalan  dan  juga  ada  harap  an  untuk  perbaikan;  b)  Pekerjaan  yang  dilaporkan  dalam  kesalahan tidak  penting  atau  (c)  ada  alasan  yang  meringankan.  Menurut  pasal  100  ayat  2,  putusan  pengadilan harus memasukkan masa percobaan yang disebutkan dalam ayat 1 selain pidana mati.
Menurut  Pasal  2  Ayat  100,  narapidana  akan  menerima  hukum  mati  atau  masa  percobaan dengan  masa  sepuluh  tahun  lamanya  atau  kurang.  Seseorang  yang  dinyatakan  bersalah  dan  dijatuhi hukum  mati  dengan  acuan  masa  percobaan    dengan  waktu  selama  sepuluh  tahun,  dapat  diubah hukumannya  menjadi  penjara  seumur  hidup  dengan  keputusan  presiden  dengan  persetujuan Mahkamah Agung jika dia baik selama itu.
Penundaan  hukuman  mati  merupakan  gambaran  konkrit  dari  ide  menyeimbangkan  elastisitas hukuman dengan peluang peningkatan pelamar. Para terpidana mati menjalani masa percobaan selama waktu sepuluh tahun lamanya, dan juga selama itu mereka bisa maju. Masa percobaan selama sepuluh tahun  juga  membebaskan  terpidana  dari  tekanan  psikologis  karena  tidak  mengetahui  kapan  pelaku akan dieksekusi.

## Kepastian Hukum dari Pembaharuan Hukum Pidana Mati Dalam Hukum Positif Di Indonesia Pidana Mati Dalam Kitab Undang - undang Hukum Pidana
Tujuan  umum  hukum  pidana  adalah  untuk  menjaga  dan  melindungi  masyarakat  seluruhnya, khususnya  rakyat  Indonesia.  Selain  itu,  dasar  negara  Indonesia,  Undang  -  Undang  Dasar  1945, menjabarkan alasan pengaturan pidana dalam rangka perlindungan dan kesejahteraan rakyat. 11
Menurut  Pasal  10  KUHP,  pidana  mati  di  Indonesia  memiliki  landasan  hukum  yang  kuat,  dan pidana  pokoknya  terdiri  dari  (1)  pidana  mati,  (2)  pidana  kurungan,  (3)  pidana  kurungan,  (4)  denda,
10 Soponyono,  E. Kebijakan Perumusan Sistem Pemidanaan  yang Berorientasi Pada Korban. Masalah – Masalah Hukum, Vol.41, (No.1), Tahun 2012. Hlm. 30.
11 Ferawati.    “KAJIAN  HUKUM  DAN  HAM  TERHADAP  PENJATUHAN  PIDANA  MATI  BAGI TERPIDANA NARKOTIKA.” JURNAL ILMU HUKUM 4 (3): 138–50. 2015.
Ina Malia  Putri  et al.,  Kebijakan Pemberian Vonis Mati Atau Pidana Mati Yang Ada di dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana  Ditinjau  Dari  Formulasi  Perspektif Pembaharuan Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
dan ( 5) penjara. Berdasarkan UU No. 2/PNPS/1964 tentang tata cara pelaksanaan hukuman mati yang dijatuhkan  oleh  pengadilan.  Berdasarkan  pengertian  pidana  mati,  dipidana  dengan  tindak  pidana berupa tindak pidana berat yang diatur dalam Buku II KUHP, yang terbagi atas tindak pidana berupa tindak pidana yang diatur dalam Buku III KUHP dan perbuatan yang berupa pidana yang diatur dalam Kitab Hukum Pidana buku II KUHP.
Kejahatan yang diancam dengan hukuman mati menurut ketentuan hukum pidana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut: pasal. 104; ayat (2) pasal 111; (3) pasal 124; 140 ayat 3 tentang kejahatan terhadap  keamanan  nasional;  pasal  340  (pembunuhan  berencana);  pasal  365  ayat  4  (Perampokan dengan  kekerasan);  pasal  444,  479;  dan  pasal  479  ayat  (2)  tentang  pembajakan  pesawat.  Pasal  104 KUHP  menyatakan  bahwa  “Makar  dengan  maksud  membunuh  presiden  atau  wakil  presiden,  atau dengan  maksud  merampas  kemerdekaannya  atau  membiarkan  dia  memerintah,  diancam  dengan pidana  mati  atau  pidana  penjara  seumur  hidup  atau  pidana  penjara  selama-lamanya.  jangka  waktu tertentu. Atau dalam waktu maksimal dua puluh tahun penjara. Khususnya hukuman mati.
Pasal 104 KUHP berlaku bagi pengkhianatan tingkat tinggi yang dapat dilakukan dengan  cara atau  maksud  membunuh  Peresiden  atau  wakil  persiden  untuk  mengingkari  kemerdekaan  atau kemampuannya  memimpin  negara.  Untuk  situasi  ini,  tingkat  pengajaran  yang  tidak  dapat  disangkal bukan  hanya  jenis  disiplin  yang  dapat  digali,  tetapi  di  sisi  lain  adalah  demonstrasi  yang  sebenarnya. Komponen Pasal 104 “melumpuhkan” harus diartikan melumpuhkan secara fisik dan psikis. 12
Menurut  Pasal  340  KUHP,  Karena  pembunuhan  direncanakan,  siapa  pun  yang  membunuh orang  lain  tanpa  persetujuannya  diancam  dengan  ancaman  hukum  mati,  penjara  kurungan  seumur hidup,  atau  dengan  hukuman  penjara  paling  lama  dua  puluh  tahun.  Pasal  340:  Membunuh  dan menghancurkan hidup orang lain dengan sengaja. R. Soesilo mengklaim bahwa “telah direncanakan” (voorbeda  act  the  rade) , dengan  kata  lain  masih  ada  waktu  bagi  pelaku  untuk  melakukan  kejahatan, seperti sifat kejahatannya, antara niat membunuh dan eksekusi. Kerangka waktu ini tidak boleh terlalu pendek, tetapi juga tidak boleh terlalu lama. 13
Menurut  pasal  365  alinea  keempat  KUHP,  perbuatan  demikian  diancam  dengan  pidana  mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana tetap lebih dari dua puluh tahun, jika terjadi dua atau lebih luka berat atau mati. “Jika tindak kekerasan yang dimaksud dalam pasal 438 sampai dengan pasal 441 diikuti  dengan  penyerangan  terhadap  orang  di  atas  kapal  atau  dengan  matinya  orang  yang  diserang, jika  nakhoda,  nakhoda  atau  nakhoda  kapal”  dan  mereka  yang  terlibat  dalam  kekerasan  itu  adalah diancam  dengan  pidana  mati  atau  pidana  penjara  seumur  hidup  paling  lama  dua  puluh  tahun,  sesuai penjabaran pasal 444 KUHP.
Ada  yang  unik  dan  menarik  tentang  pidana  mati  dengan  adanya  pasal  dalam  KUHP  dengan alasan Belanda membatalkan pidana mati pada tahun 1870-an, padahal KUHP yang telah aktif sejak Januari 1918 merupakan warisan atau bahkan peninggalan Belanda. bentuk WvS. Penegakan  hukum pidana  dilihat  tidak  hanya  dari  cara  berperilaku  atau  aktivitas  individu,  namun  pengaturan  pidana secara keseluruhan menyoroti disiplin dan penindakan terhadap pelaku pelanggaran. Ketiadaan unsur baik  pidana  maupun  perbuatan  hukum  merupakan  satu-satunya  cara  penilaian  hukum  pidana.  Selain itu,  hukum  pidana  seringkali  dipandang  semata-mata  hanya  melayani  kepentingan  pelaku,  tanpa memperhatikan  kebutuhan  korban  atau  kepentingan  masyarakat  dan  negara  yang  lebih  besar,  seperti kepentingan  umum.  Oleh  karena  itu,  agar  tujuan  hukum  pidana  dapat  tercapai,  hukum  pidana  harus mencakup kepentingan semua orang.

## Pidana Mati Diluar Kitab Undang - undang Hukum Pidana
Baik  yang  ada  dalam  ketentuan  umum  Buku  I  KUHP  yang  mengatur  aturan  pidana  mati  atau hukum mati maupun ketentuan pidana di luar KUHP yang diacu dalam undang-undang dan undang- undang pidana selanjutnya. Pelanggaran pengaturan pidana selain pidana mati dalam KUHP memuat ketentuan yang menyertainya: “ UU No. UU No. 12 Drt 1951, tentang senjata api, amunisi, dan bahan peledak  5  Tahun  1997,  disebut  juga  UU  No.  Tentang  Narkotika,  UU  No  35  Tahun  2009,  31  Tahun 1999  juncto  UU  No  20  Tahun  2001,  berjudul  “Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi”  tentang Pengadilan HAM, UU No 26 Tahun 2000.”
12 Bassar, Sudrajat M. Tindak Pidana Tertentu di dalam KUHP. Remadja Karya. Bandung. 1986. hlm.76.
13 Soesilo, R. KUHP serta komentarnya pasal demi pasal. ,Politea, Bogor, 1996, hlm.125.
Ina Malia  Putri  et al.,  Kebijakan Pemberian Vonis Mati Atau Pidana Mati Yang Ada di dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana  Ditinjau  Dari  Formulasi  Perspektif Pembaharuan Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Selain KUHP, sebagian besar hukum pidana biasanya memasukkan ketentuan tentang hukuman mati. Pengaturan KUHP pada dasarnya sama dengan ini. Penjara seumur hidup atau 20 tahun penjara merupakan  alternatif  dari  hukuman  mati.  Mengingat  alasan  mengutuk  kerangka  penegakan  hukum, pertimbangkan  penggunaan  disiplin  ini  sesuai  dengan  standar  keadilan  dan  aturan  kepraktisan. Bagaimanapun,  ada  kontras  antara  pengaturan  hukuman  mati  baik  di  dalam  maupun  di  luar  KUHP. Selalu  ada  alternatif  penjara  seumur  hidup  dan  hukuman  maksimal  dua  puluh  tahun  dalam  KUHP. masih  lebih.  baik  ketidakseimbangan  dihilangkan  seumur  hidup  atau  seumur  hidup.  dimusnahkan selama tidak lebih dari 20 tahun dan dihukum karena kejahatan serius.
Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dijelaskan bahwa  hukum dasar dan hukuman Indonesia saat  ini  sudah  baik.  Namun,  KUHP  dan  undang-undang  lainnya  dengan  jelas  menunjukkan  bahwa hukuman  mati  juga  merupakan  hukuman  tunggal  dengan  wewenang  yang  diberikan  kepada  mereka yang  melakukan  kejahatan.  pidana.  kejahatan.  Saat  ini  terdapat  sejumlah  masalah  dengan  hukuman mati  di  Indonesia,  termasuk  masa  tunggu  yang  tidak  pasti  sebelum  eksekusi  dapat  dilakukan.  diatur sebagai  pidana  pokok  dengan  tingkat  keparahan  yang  lebih  tinggi  dari  pidana  mati.  Hukuman  mati dianggap  sebagai  bentuk  hukuman  yang  tidak  menganut  konsep  keadilan  restoratif  dan  juga  tidak bersifat evaluatif terhadap pelaku. 14 Karena  eksekusi hukuman mati dapat memakan waktu  lama dan tidak  ada  waktu  yang  mudah  untuk  melaksanakannya,  para  terpidana  dapat  mengalami  penderitaan batin dengan berbagai cara tanpa ada waktu yang jelas untuk dilaksanakan atau dieksekusi.

## SIMPULAN
Perubahan  kebijakan  Eksekusi  pidana  mati  hanya  dapat  dilakukan  dengan  moratorium  pidana mati selama sepuluh  tahun. Penundaan penerapan pidana mati diatur  secara tertulis dalam Pasal 100 KUHP  menegaskan  pelaksanaan  pidana  mati  ditentukan  dengan  penangguhan  pelaksanaan  pidana mati selama 10 (sepuluh) tahun, yang mensyaratkan dua syarat, yaitu bertobat dan melakukan upaya perbaika  diri.  Selain  itu,  pasal  100  ayat  (4)  KUHP  mengatur  bahwa  jika  terpidana  berperilaku  baik, maka  keputusan  Presiden  akan  ditinjau  kembali  oleh  Mahkamah  Agung,  pidana  mati  dapat  berubah menjadi  penjara  seumur  hidup.  Di  dalam  Undang  -  undang  No.  1  tahun  2023  tentang  KUHP  juga tidak  terlepas  dari  reformasi  hukum  pidana  Indonesia.  Masa  percobaan  ini  menggambarkan  gagasan utama  dalam  reformasi  hukum  pidana  tentang  keseimbangan  monodualistik,  atau  keseimbangan antara  kepentingan  pelaku  dan  korban.  Hal  ini  sejalan  dengan  lahirnya  reformasi  peradilan  pidana Indonesia  dengan  disahkannya  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2023  tentang  KUHP  yang  menjadi KUHP Nasional.
Kepastian hukum perubahan pidana mati dalam hukum pidana Indonesia dapat dicapai dengan mengacu  pada  peraturan  perundang-undangan  Indonesia  yang  mengatur  tentang  pidana  mati.  Dalam KUHP lama, ketentuan tentang pidana mati diatur dalam pasal 104, 111 ayat. (2), 124, 124 ayat, 127, 129,  140  ayat.  (3),  340,  365  ,  dan  Pasal  444  -  Pasal  ini  mengatur  tentang  hukuman  mati  untuk pengkhianatan  tingkat  tinggi,  kejahatan  perang,  pembunuhan  yang  disengaja  (pembunuhan), pencurian dan ancaman untuk membunuh, perompakan dengan kematian, serta kejahatan pelarian dan penerbangan.

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Abidin, A. (1983). Bunga Rampai Hukum Pidana . Jakarta: PT. Pradnya Paramitha. Alternati Pidana Untuk Koruptor . Semarang: Pustaka Magister. Arief,  Barda  N.  (2012). Pidana  Mati  Perspektif  Global  Pembaharuan Hukum  Pidana  dan  alternatif pidana untuk koruptor, S emarang: Pustaka Magister Arief, Barda N. (2012). Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius, Dalam Rangka Optimalisasi dan  Reformasi  Penegakan  Hukum  (Pidana)  di  Indonesia .  Semarang:  Badan  Penerbit Universitas Diponegoro.
Arief, Barda N. (2008). Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti
14 Bindler, Anna., & Hjalmarsson, Randi. The Persistence of the Criminal Justice Gender Gap: Evidence from 200 Years of Judicial Decisions. Journal of Law and Economics, Vol.10, (No.3), Tahun 2020, Hlm.207.
Ina Malia  Putri  et al.,  Kebijakan Pemberian Vonis Mati Atau Pidana Mati Yang Ada di dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana  Ditinjau  Dari  Formulasi  Perspektif Pembaharuan Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Bassar, Sudrajat M. (1986) Tindak Pidana Tertentu di dalam KUHP. Bandung: Remadja Barda Nawawi Arief(2005) Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana , PT. Citra Aditya   Bakti, Bandung. Jaya, Nyoman Serikat P. (2015) Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. Semarang: Karya. Muladi., & Arief, Barda Nawawi. (2010 ) Teori-teori dan Kebijakan Pidana . Bandung: Penerbit Alumni, Pustaka Rizki Putra. Radjah, Teri M. (1982) Pengantar Filsafat Hukum. Jakarta: Bharata Karya Aksara. Sahetapy. (2007) Pidana Mati Dalam Negara Pancasila. Bandung: Citra Aditya Bakti. Soesilo, R. (1996) KUHP serta komentarnya pasal demi pasal. Bogor: Politea.

## Jurnal
Agustinus,  S.  (2016) Pelaksanaan  Pidana  Mati  Di  Indonesia  Pasca  Reformasi  Dari  Perspektif  Hak Asasi Manusia . Diponegoro Law Journal , Vol.5, (No.4), pp.18-20. Anjari,  W.  (2015). Penjatuhan  Pidana  mati  di  Indonesia  dalam  perspektif  HAM.  Jurnal  Widya Yustisia , Vol.1,(No.2), pp.54-63. Anugrah,  Roby.,  &  Desril,  Raja.  (2020). Pidana  Mati  Terhadap Kejahatan Narkotika  Ditinjau  Dari Pasal 28I Ayat (1) UUD NRI 1945 . Jurnal Kerthawicaksana, Vol.14, (No.20, pp.110-117. Alviolita, Fifink Praseida., & Arief, Barda Nawawi. (2019). Kebijakan Formulasi Tentang Perumusan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. Law Reform, Vol.15,(No.1), pp.130- 148.
Eleanora, Fransiska N. (2012). Eksistensi Pidana Mati dalam Perspektif Hukum Pidana Jurnal Ilmiah Widya, Vol.29, (No.318), p.12.
Rahardian,  R.  (2016)  Kebijakan  Formulasi  Sanksi  Pidana  Mati  Dalam  Hukum  Pidana  Indonesia. Diponegoro Law Journal, Vol.5, (No.3),pp.3.
Wibowo,  Heru  Eko.,  &  Rochaeti,  Nur.  (2015)  Kebijakan  Formulasi  Hukum  Pidana  Dalam  Rangka Penanggulangan  Tindak  Pidana  Pencabulan  Dengan  Pelaku  Anak.  Law  Reform,  Vol.11, (No.2), p. 224.

## Skripsi/Thesis/Disertasi
Roby Anugrah, Pidana Mati Terhadap Kejahatan Narkotika Ditinjau Dari Pasal 28I Ayat (1) UUD NRI 1945, Universitas Negeri Riau Tahun 2020.
Mimin  Zuraidah,  Vonis  Pidana  Mati  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Pembunuhan  Berencana  Pasal 340 KUHP Dalam Perspektif UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi Tahun 2021.

## Naskah Internet
https://sulsel.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/8014-hukuman-mati-dala   rancangan- kuhp diakses 25 Februari 2023 https://nasional.kompas.com/read/2022/05/27/06395261/ruu-kuhp-masih-atur-hukuman-  mati- koalisi-masyarakat-sipil-seharusnya-tidak diakses 27 Februari 2023

## Peraturan Perundang-Undangan
Pasal 10 Kitab Undang - undang Hukum Pidana Pasal 100 UU No. 1 Tahun 2023 tentang Hukuman Mati