## ANALISA PERLINDUNGAN KONSUMEN SEBAGAI PENGGUNA INFORMATION TECHNOLOGY AND COMMUNICCATION

## Noviyanti Wulandari Sitepu
STIE Al Khairiyah Cilegon Business School Email : noviyantiwulandarisitepu@gmail.com

## Abstract
Technological sophistication at this time was very easy and helped people who live in this age. Everything can be easily obtained in order to fullfill the needs of his life that everything can be  obtained  only through  the  sophistication  of  information  technology  and  communication. Without having to meet with the seller or vice versa everything is so facilitated only through the sophistication  of  information  technology  and  communication.  But  in  other  hands  these advantages it turn out into those disadvantages also that result in losses to the buyer or consumer of course. Because without having not meeting face to face is difficult for consumers as buyers and  users  of  the  sophistication  of  information  technology  and  communication  to  report  or complain about the losses they suffer. So that there is a need for legal protection for consumers as buyers who are often harmed by the seller. And what about the responsibillity of the seller who has broken the law. It is expected that by this research consumers' rights will be fulfilled and the seller can be held accountable for his actions both in civil, criminal and state administration if they have violated the existing legal provisions. Thus no party is harmed or misused the sophistication of information technology and communication.
Keywords: consumers, consumer protection, sellers / business actors, information technology communication.

## A. Pendahuluan
Dengan adanya kecanggihan Information Technology and Communication tidak terlepas dengan  transaksi online atau  dikenal  dengan e-commerce. Dengan  hadirnya e-commerce memungkinkan terciptanya persaingan yang sehat antara pelaku usaha kecil, menengah, dan besar dalam merebut  pangsa  pasar. 1 Dalam  transaksi e-commerce diciptakan  transaksi  bisnis yang lebih praktis tanpa kertas ( paperless ) dalam transaksi e-commerce dapat tidak bertemu secara langsung ( face to face ) pada pihak yang melakukan transaksi, sehingga dapat dikatakan e- commerce menjadi  penggerak  ekonomi  baru  dalam  bidang  teknologi.  Selain  keuntungan
1 Farizal F.Kamal, Cyber Business, Cet.3. Jakarta : Elex Media Komputindo, 1999, hlm.1
Vol 4, No 2, Oktober 2020 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
tersebut, aspek negatif dari pengembangan ini adalah berkaitan dengan persoalan keamanan dalam  bertransaksi  dengan  menggunakan  media e-commerce .  Munculnya  bentuk penyelewengan-penyelewengan  yang  cenderung  merugikan konsumen  dan  menimbulkan berbagai  permasalahan  hukum  dalam  melakukan  transaksi e-commerce . 2 Perlindungan konsumen  yang  menyangkut  banyak  aspek,  salah  satunya  ialah  aspek  hukum.  Hukum  dalam masyarakat  selalu  berkembang  secara  dinamis  sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat. Hukum  berfungsi  untuk  mengatur  kehidupan  masyarakat,  sehingga  dapat  melindungi kepentingan masyarakat. Hukum perlindungan konsumen mendapat perhatian khusus karena berkaitan dengan kesejahteraan masyakat. 3
Jika dikaitkan permasalahan penegakan hukum dalam transaksi e-commerce di Indonesia, berdasarkan Penjelasan umum atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang  Perlindungan  Konsumen  disebutkan  bahwa  faktor  utama  yang  menjadi  kelemahan konsumen  dalam  perdagangan  adalah  tingkat  kesadaran  konsumen  masih  rendah  yang selanjutnya diketahui terutama disebabkan rendahnya pendidikan konsumen. Hal ini diperlukan suatu upaya serius dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia mengenai  sosialisasi  peraturan  hukum  dan  pengetahuan  dalam  transaksi e-commerce yang sebagaimana untuk  mencegah  terjadinya perkembangan pidana  dalam transaksi e-commerce berlangsung didunia maya tersebut. 4 Berbagai permasalahan yang dimunculkan oleh teknologi informasi dan harus dihadapi oleh hukum semestinya telah cukup jelas dan dapat diduga. 5 Kenyataan menjelaskan bahwa dalam e-commerce dapat diterapkan secara analogis Buku III KUH Perdata yang dalam Pasal 1320 yang menentukan syarat sahnya suatu perjanjian yaitu kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Pasal 18 UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa “Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak”. Pasal ini dapat menjadi landasan hukum yang kuat bagi para pihak yang melakukan transaksi elektronik ( e-commerce ). Penjual bertanggung  jawab  atas  pengiriman  barang  atau  jasa  yang  telah  dipesan  oleh  pembeli  atas produk dan jasanya. Sedangkan pembeli bertanggung jawab untuk membayar sejumlah harga dari  produk  atau  jasa  yang  dibelinya.  Dalam  perspektif  hukum,  suatu  perikatan  (perjanjian) adalah suatu hubungan hukum antara subyek hukum antara dua pihak, berdasarkan mana satu pihak berkewajiban atas suatu prestasi sedangkan pihak yang lain berhak atas prestasi tersebut. 6 Dan  karena  inilah  diperlukan  pembahasan  persoalan  hukum  tentang  Analisa perlindungan konsumen sebagai pengguna information technologi and communication.
2 Atip Latif ulhayat, Perlindungan Data Pribadi dalam Perdagangan Secara Elektronik (e-commerce), Jurnal Hukum Bisnis, Vol.18, Maret 2002,hlm.24
3 Celine Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta : Sinar Grafika, 2008,hlm.3.
4 http//www//academia.edu//Sri  Walny  Rahayu,  Makalah  “Aspek  Perlindungan  Konsumen  Melalui  Transaksi Perdagangan Elektronik ( e-commerce )”, diakses tgl 12 Maret 2020.
5 David Bainbridge, Introduction to Computer Law 3 rd Edition , London: Pitman Publishing, 1996, hlm.1 6 Ibid

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan  penjelasan  dari  latar  belakang  yang  telah  dijelaskan  diatas,  dan  untuk memberikan  pemahaman  serta  pengetahuan  kepada  masyarakat  maka  penelitian  ini  akan membahas  beberapa  hal  terkait  perlindungan  konsumen sebagai  pengguna Information Technology and Communication, yaitu:
1. Bagaimana pengaturan perlindungan konsumen bagi pengguna information technology and communication?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum bagi pelaku pelanggar information technology and communication ?

## C. Metodologi Penelitian
Menurut Soerjono Soekanto yang dimaksud dengan penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari  suatu  atau  gejala  hukum  tertentu  dengan  jelas  menganalisanya. 7 Untuk mendapatkan  hasil  yang  maksimal  maka  saya  menggunakan  penelitian  hukum  normatif. Penelitian hukum normatif adalah merupakan prosedur penelitian untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Penelitian normatif selalu mengambil isu  dari  hukum  sebagai  suatu  sistem  norma  yang  digunakan  untuk  memberikan  justifikasi perspektif tentang suatu peristiwa hukum. Penelitian ini dilakukan dengan maksud memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu, apakah sesuatu peristiwa sudah benar atau salah serta  bagaimana  sebaliknya  peristiwa  itu  menurut  hukum. 8 Penelitian  hukum  normatif  ini dilakukan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan ( Statue Approach ). Pendekatan peraturan  perundang-undangan  ( Statue  Appoach )  adalah  penelaahan  semua  undang-undang dan  regulasi  yang  bersangkut  paut dengan  isu hukum  yang  sedang ditangani, 9 yaitu Analisa perlindungan konsumen sebagai pengguna Information Technology and Communication.
D. Tujuan
1. Untuk  mengetahui  pengaturan  perlindungan  konsumen bagi  pengguna information technology and communication .
2. Untuk mengetahui pertanggung jawaban hukum bagi pelaku pelanggar information technology and communication .
7 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2006, hlm. 43
8 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurumateri, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2006,hlm.146
9 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm.93

## PEMBAHASAN

## A. Pengaturan
Secara  normatif  Undang-Undang  No.  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan  Konsumen (UUPK)  merupakan  dasar  hukum  perlindungan  konsumen  di  Indonesia.  Namun  demikian, pemberlakuan UUPK tidaklah menghapuskan ketentuan peraturan perundang-undangan yang sebelumnya telah ada yang juga memberikan perlindungan hukum kepada konsumen. Hal ini berdasarkan  Ketentuan  Peralihan  Pasal  64  UUPK  yang  menyatakan  bahwa  segala  ketentuan peraturan  perundang-undangan  yang  bertujuan  melindungi  konsumen  yang  telah  ada  saat undang-undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau  tidak  bertentangan  dengan  ketentuan  dalam  UUPK.  Artinya  bahwa  UUPK  masih mengakui keberadaan peraturan perundang-undangan yang telah ada yang juga bertujuan untuk melindungi konsumen. Hal ini sesuai dengan penjelasan umum UUPK yang menyatakan bahwa undang-undang  tentang  Perlindungan  Konsumen  pada  dasarnya  bukan  merupakan  awal  dan akhir  dari  hukum  yang  mengatur  tentang  perlindungan  konsumen,  sebab  sampai  pada terbentuknya undang-undang tentang Perlindungan konsumen ini telah ada beberapa undang- undang yang materinya melindungi kepentingan konsumen. 10
Setelah pemberlakuan UUPK, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan baru yang juga bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen, antara lain Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan,  Undang-Undang  No.  33  Tahun  2014  Tentang  Jaminan  Produk  Halal.  Keberadaan undang-undang yang baru ini juga terintegrasi dengan UUPK sebagai undang-undang payung dalam  perlindungan  konsumen  di  Indonesia.  Berdasarkan  uraian  di  atas  bahwa  pengaturan mengenai perlindungan konsumen tidak hanya di dasarkan pada undang-undang yang secara khusus  mengatur  perlindungan  konsumen,  yakni  Undang-Undang  No.  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen. Namun, juga meliputi peraturan perundang-undangan yang sifatnya umum, yang juga mengatur mengenai masalah perlindungan konsumen. 11
Pada  dasarnya  instrumen  perlindungan  hukum  konsumen  dalam  suatu  transaksi perdagangan diwujudkan dalam 2 (dua) bentuk pengaturan, yaitu perlindungan hukum melalui suatu  bentuk  perundang-undangan  tertentu  (undang undang,  peraturan  pemerintah,  dan sebagainya) yang sifatnya umum untuk setiap orang yang melakukan transaksi dan perlindungan hukum  berdasarkan  perjanjian yang  khusus  dibuat  oleh  para  pihak,  wujudnya  dalam  bentuk substansi/isi perjanjian antara konsumen dan produsen, seperti ketentuan tentang ganti rugi, jangka waktu pengajuan klaim, penyelesaian sengeketa, dan sebagainya. 12
10 http://Repository.ut.ac.id/4102/1/HKUM4321-M.pdf , Agus Suwandono, Hukum Perlindungan Konsumen, Modul 1 diakses tgl 20 April 2020.
11 Ibid
12 Elisatris Gultom, Perlindungan Konsumen dalam Transaksi perdagangan melalui media electronic commerce , Jakarta: Ellips Media, 2009, hal. 61.
Vol 4, No 2, Oktober 2020 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
Diantara kedua bentuk perlindungan hukum diatas, maka perlindungan hukum melalui ketentuan  perundang-undangan  (regulasi)  merupakan  instrumen/sarana  yang  paling  efektif digunakan mengingat ketentuan perundang-undangan dapat dijadikan dasar bagi kedua belah pihak dalam membuat perjanjian serta pemerintah melalui perangkatnya dapat memaksakan pemberlakuan undang-undang tersebut. 13

## B. Pertanggungjawaban 1. Hukum Perdata
Konsep tanggung jawab hukum berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban. Konsep hak merupakan suatu konsep yang menekankan pada pengertian hak yang berpasangan dengan pengertian  kewajiban. 14 Pendapat  umum  mengatakan  bahwa hak pada  seseorang  senantiasa berkorelasi dengan kewajiban pada orang lain. 15
Sebuah konsep yang berkaitan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab (pertanggung jawaban) hukum. Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, artinya dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku. 16 Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang  bertanggung  jawab  secara  hukum  atas  suatu  perbuatan  tertentu  atau  bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. 17
Menurut  M.Fuady  perbuatan  melawan  hukum sebagai  suatu  kumpulan  dari  prinsip- prinsip  hukum  yang  bertujuan  untuk  mengontrol  atau  mengatur  perilaku bahaya,  untuk memberikan tanggung  jawab  atas  suatu  kerugian  yang  terbit  dari  interaksi  social,  dan  untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat. 18 Pada Pasal 1365 KUHPerdata dalam Buku III BW ( Burgelijk Wetboek ), pada bagian “Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang”, yang berbunyi : “Tiap  perbuatan  melanggar  hukum,  yang  membawa  kerugian  kepada  orang  lain, mewajibkan  orang  yang  karena  salahnya  menerbitkan  kerugian  itu,  mengganti  kerugian tersebut”.
Pengertian  perbuatan  melawan  hukum  ( onrechtmatige  daad )  dalam  Pasal  1365 KUHPerdata diatas tidaklah dirumuskan secara eksplisit. Sehingga dapat dipastikan Pasal 1365 KUHPerdata hanya mengatur mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk meminta ganti kerugian akibat adanya perbuatan melawan hukum. 19 Adapun unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagai berikut : 20
13 Ibid
14 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2000, hlm.55
15 Ibid, hlm.57
16 Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, PT.Raja Grafindo Persada, Bandung: 2006 hlm.95
17 Ibid, hlm.81
18 M. Fuady, Perbuatan Melawan Hukum : Pendekatan Kontemporer, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung : 2002, hal.3
19 http://www.doktorhukum.com , di akses tanggal 02 Juli 2020
20 Ibid, hal.10
Vol 4, No 2, Oktober 2020 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
1) Adanya suatu perbuatan;
2) Perbuatan tersebut melawan hukum;
3) Adanya kesalahan pihak  pelaku; 4) Adanya kerugian bagi korban;
5) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.
Situasi tertentu, seseorang dapat dibebani tanggung jawab untuk kesalahan perdata yang dilakukan  orang  lain,  walaupun  perbuatan  melawan  hukum  itu  bukanlah  kesalahannya.  Hal semacam ini dikenal dengan sebagai tanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Teori tanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain tersebut dapat dibagi 3 (tiga) kategori sebagai berikut:
 Tanggung jawab atasan
 Tanggung jawab pengganti yang bukan dari atasan orang-orang dalam tanggungannya.
 Tanggung jawab pengganti dari barang-barang yang berada di bawah tanggungannya. KUHPerdata  menjelaskan  beberapa  pihak  yang  harus  menerima  tanggung  jawab  dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak lain sebagai berikut: 21
 Orang tua atau wali yang bertanggung jawab atas Tindakan yang dilakukan oleh anak-anak di bawah tanggungannya atau dibawah perwaliannya.
 Majikan bertanggung jawab atas Tindakan yang dilakukan oleh pekerjanya.
 Guru bertanggung jawab atas muridnya
 Pemilik  seekor  binatang bertanggung  jawab  atas  tindakan  yang  dilakukan  oleh  binatang peliharaannya 22
 Pemilik  Gedung  bertanggung  jawab  atas  ambruknya  Gedung  karena  kelalaian  dalam pemeliharaan atau karena cacat dalam pembangunan maupun tatanannya. 23
Secara umum, prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut: 24 a) Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan ( Liability based on fault ). Prinsip ini adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum perdata khususnya Pasal 1365, 1366 dan 1367 KUHPerdata. Secara umum, asas tanggung jawab ini dapat diterima karena adil bagi orang yang berbuat salah untuk mengganti kerugian bagi pihak korban. Dengan kata lain, tidak adil jika orang yang tidak bersalah harus mengganti kerugian yang diderita orang lain. 25 Perkara  yang  perlu dijelaskan  dalam  prinsip  ini adalah defenisi tentang subjek  pelaku kesalahan yang dalam doktrin hukum dikenal asas vicarious liability dan corporate liability. Vicarious liability mengandung pengertian, majikan bertanggung jawab atas kerugian pihak lain yang ditimbulkan oleh orang atau karyawan yang dibawah pengawasannya. Corporate liability memiliki  pengertian  yang  sama dengan vicarious  liability . Menurut  doktrin  ini, lembaga  yang
21 Ibid, hlm.95
22 Pasal 1368 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
23 Pasal 1369 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
24 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, PT. Sinar Grafika, Jakarta: 2008, hlm.92
25 Ibid, hlm.93
Vol 4, No 2, Oktober 2020 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
menaungi  suatu  kelompok  pekerja  mempunyai  tanggung  jawab  terhadap  tenaga  yang diperkerjakannya. 26
Persoalan  semacam  ini  tidaklah  sederhana,  karena  dalam  praktek  belum  tentu  setiap pengangkut  bersedia  akan  mengakui  kesalahannya.  Jika  demikian,  maka  pihak  penumpang, pengirim atau penerima barang atau pihak ketiga tidak boleh bertindak sepihak dan harus dapat membuktikan  bahwa  kerugian  terjadi  karena  kesalahan  pengangkut.  Pembuktian  tersebut dilakukan di Pengadilan untuk diputus oleh hakim.
b) Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab ( Presumtion of liability ) Prinsip  ini  menyatakan,  tergugat  selalu  dianggap  bertanggung  jawab  sampai  ia  dapat membuktikan  ia  tidak  bersalah.  Jadi  beban  pembuktian  ada  pada  si  tergugat.  Apabila  pihak tergugat tidak dapat membuktikan kesalahan pengangkut, maka ganti rugi tidak akan diberikan. 27 Berkaitan  dengan  prinsip  tanggung  jawab  ini,  dalam  doktrin  hukum  pengangkutan  dikenal  4 (empat) variasi:
1) Pengangkut  dapat  membebaskan  diri  dari  tanggung  jawab  kalau  ia  dapat membuktikan, kerugian ditimbulkan oleh hal-hal diluar kekuasaannya.
2) Pengangkut dapat membebaskan diri dari tanggung jawab jika ia dapat membuktikan, ia mengambil suatu Tindakan yang diperlukan untuk menghindari timbulnya kerugian. 3) Pengangkut dapat membebaskan diri dari tanggung jawab jika ia dapat membuktikan, kerugian yang timbul bukan karena kesalahannya.
4) Pengangkut  tidak  bertanggung  jawab  jika  kerugian  itu  ditimbulkan  oleh  kesalahan penumpang atau kualitas barang yang baik.
5) Prinsip Praduga  untuk  tidak  selalu  bertanggung  jawab (presumption  nonliability principle)
Prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab. Prinsip ini hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas. 28
Prinsip  ini  lebih  diterapkan  pada  kasus-kasus  seperti  kasus  dimana  apabila  terjadi  suatu kecelakaan lalu lintas yang mempunyai peran aktif dalam melakukan pembuktian adalah pihak penggugat.
Berdasarkan  penjelasan  tersebut  dalam  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009, penerapan prinsip ini dapat dilihat dari Pasal 194 ayat (1) yang menyatakan bahwa perusahaan angkutan umum tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga, kecuali jika  pihak  ketiga  dapat  membuktikan  bahwa  kerugian  tersebut  disebabkan  oleh  kesaalahan Perusahaan Angkutan Umum sehingga ia dapat menuntut ganti  kerugian yang diderita.
c) Prinsip Tanggung Jawab Mutlak ( strict liability )
Prinsip tanggung jawab mutlak sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut. Ada yang  mengatakan  tanggung  jawab  adalah  prinsip  yang  menetapkan  kesalahan  tidak  sebagai
26 Ibid, hlm.94
27 E. Suherman, Aneka Masalah Hukum Kedirgantaraan (Himpunan Makalah 1961 – 1995), Mandar Maju, Bandung : 2000, hlm.37
28 Ibid hlm.95
Vol 4, No 2, Oktober 2020 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
factor  yang  menentukan.  Sebaliknya  tanggung  jawab  absolut  adalah  tanggung  jawab  tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualinnya. 29 Asas  tanggung  jawab  mutlak  merupakan  salah  satu  jenis  pertanggungjawaban  Perdata  ( Civil Liability ) 30 .Tanggung jawab perdata merupakan suatu instrument hukum perdata dalam konteks penegakan hukum untuk mendapatkan ganti kerugian pada kasus tersebut. 31 Tetapi  bila  masih ada juga  sikap  pihak yang  ingkar  janji  atau  tidak  memenuhi kewajibannya (wanprestasi) sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang ataupun peraturan  perundangan yang  lainnya.  Maka  pihak  tersebut  dapat  diminta pertanggungjawabannya.  Sebagaimana  menurut  Abdul  R.Saliman,  wanprestasi  adalah  suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur. 32
Sedangkan  menurut  J.Satrio  wanprestasi  adalah  suatu  keadaan  dimana  debitur  tidak memenuhi  janjinya  atau  tidak  memenuhi  sebagaimana  mestinya  dan  kesemuanya  itu  dapat dipersalahkan kepadanya. 33 Wanprestasi diatur pada Pasal 1243 KUHPerdata yang berbunyai : “  Penggantian  biaya,  kerugian  dan  bunga  karena  tak  dipenuhinya  suatu  perikatan  mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetapi lalai untuk memenuhi perikatan itu,  atau  jika  sesuatu  yang  harus  diberikan  atau  dilakukannya  hanya  dapat  diberikan  atau dilakukan dalam waktu melampui waktu yang telah ditentukan”. Sehigga dapat dipahami bahwa wanprestasi adalah  keadaan  dimana  kreditur  maupun  debitur  tidak/lalai  melaksanakan perjanjian yang telah disepakati.
Adapun unsur-unsur wanprestasi adalah : 34
1) Ada perjanjian oleh para pihak;
2) Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati; 3) Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian. Maka  timbulnya  hak  menuntut  ganti  rugi  baik  itu  dalam  perbuatan  melawan  hukum maupun dalam hal wanprestasi dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan. Didalam perbuatan melawan hukum hak menuntut ganti rugi tidak perlu peringatan lalai sehingga kapan saja terjadi perbuatan melawan hukum pihak yang merasa dirugikan berhak langsung menuntut ganti rugi. Sedangkan hak menuntut ganti rugi dalam wanprestasi muncul dari Pasal 1243 KUPerdata yang pada prinsipnya membutuhkan pernyataan lalai (somasi). Dan penggugat cukup menunjukkan adanya wanprestasi atau adanya perjanjian yang dilanggar. Tetapi didalam perbuatan melawan hukum penggugat  harus  mampu  membuktikan  semua  unsur  perbuatan  melawan  hukum terpenuhi  selain  itu  juga  mampu  membuktikan  adanya  kesalahan  yang  dibuat  oleh  debitur tersebut.  Dan  tuntutan  ganti  kerugian  pada  perbuatan  melawan  hukum  tidak  diatur  dalam KUHPerdata  bagaimana  bentuk dan  rincian  ganti  rugi  sehingga  dapat  menggugat  kerugian
29 Ibid, hlm. 96
30 H.S. Salim, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), PT. Sinar Grafika, Jakarta : 2008, hlm.45
31 https://yuokysurinda.wordpress.com , Yuoky Surinda Blog, Pertanggungjawaban Perdata, di akses tgl 31 Mei 2020
32 Abdul R.Saliman, Esensi Hukum Bisnis Indonesia : Teori dan Contoh Kasus, Kencana Prenada Media, Jakarta : 2004, hlm. 15
33 J.Satrio, Hukum  Perikatan, Perikatan Pada Umumnya, Alumni, Bandung : 1999, hlm. 122
34 http://www.konsultanhukum.web.id , diakses tanggal 02 Juli 2020.
Vol 4, No 2, Oktober 2020 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
material dan imateriil juga dapat menuntut pengembalian pada keadaan semula. Tetapi didalam wanprestasi  tuntutan  ganti  kerugian  telah  diatur  dalam  KUHPerdata  tentang  jangka  waktu perhitungan ganti rugi yang dapat dituntut, serta jenis dan jumlah ganti rugi yang dapat dituntut walaupun  dalam  wanprestasi  tidak  dapat  menuntut  pengembalian  pada  keadaan  semula ( restitutio in integrum ).

## 2. Hukum Pidana
Pengaturan hukum positif dalam lapangan hukum pidana secara umum terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kriminalisasi di bidang konsumen sebelum berlakunya UU Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 sudah diatur dalam berbagai peraturan perundang- undangan. Indonesia merdeka, melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1946, kitab undang-undang itu lalu diadopsi secara total. Karena perkembangan politik, adopsi undang-undang yang semula bertujuan  untuk  unifikasi  karena  tidak  mencapai  tujuannya.  Hukum  pidana  sendiri  termasuk dalam kategori hukum publik. 35 Pertanggung jawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggung jawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada  pembuatnya.  Mempertanggungjawabkan  seseorang  dalam  hukum  pidana  adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan  hanya  dengan  dipenuhinya  seluruh  unsur  tindak  pidana.  Dengan  demikian  kesalahan ditempatkan  sebagai  faktor  penentu  pertanggungjawaban  pidana  dan  tak  hanya  dipandang sekedar  unsur  mental  dalam  tindak  pidana. 36 Seseorang  dinyatakan  mempunyai  kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. 37
Untuk dapat mengenakan pidana pada pelaku karena melakukan tindak pidana, aturan hukum  mengenai  pertanggungjawaban  pidana  berfungsi  sebagai  penentu  syarat-syarat  yang harus ada pada diri sendiri seseorang sehingga sah jika dijatuhi hukuman. Pertanggungjawaban pidana  yang  menyangkut  masalah  pembuat  dari  tindak  pidana,  aturan  mengenai pertanggungjawaban pidana merupakan regulasi mengenai bagaimana memperlakukan mereka yang  melanggar  kewajiban.  Jadi  perbuatan  yang  dilarang  oleh  masyarakat  itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya, artinya hukuman yang objektif terhadap hukuman itu  kemudian  diteruskan  kepada  si  terdakwa.  Pertanggungjawaban  pidana  tanpa  adanya kesalahan dari pihak yang melanggar tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi orang yang tidak
35 https://slideplayer.info/slide/121980960 , Aspek Hukum Publik Dalam Perlindungan Konsumen, diakses tgl 20 April 2020
36 Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana Prenada Media, Jakarta: 2006, hlm.4
37 Admaja Priyatno, Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Di Indonesia, CV. Utomo, Bandung : 2004, hlm. 15
Vol 4, No 2, Oktober 2020 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
mungkin  dipertanggungjawabkan  dan  dijatuhi  pidananya  kalau  tidak  melakukan  perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana tidak selalu dia dapat dipidana. 38 Van Hamel, mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa 3 (tiga) macam kemampuan untuk: 39 a) Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri;
b) Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat, dan c) Menentukan kemampuan terhadap perbuatan.
Selanjutnya  dasar  adanya  tindak  pidana  adalah  asas legalitas  sedangkan  dasar  dapat dipidananya  pembuat  adalah  asas  kesalahan.  Hal  ini  mengandung  arti  bahwa  pembuat  atau pelaku  tindak  pidana  hanya  dapat  dipidana  apabila  jika  dia  mempunyai  kesalahan  dalam melakukan  tindak  pidana  tersebut.  Kapan  seseorang  dikatakan  mempunyai  kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban. 40
Menurut  Simons,  sebagai  dasar  pertanggungjawaban  pidana  adalah  kesalahan  yang terdapat  pada  jiwa  pelaku  dalam  hubungannya  (kesalahan  itu) dengan  kelakuan  yang  dapat dipidana dan berdasarkan kejiwaan itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya. Untuk adanya kesalahan  pada  pelaku  harus  dicapai  dan  ditentukan  dahulu  beberapa  hal  yang  menyangkut pelaku, yaitu: 41
 Kemampuan bertanggung jawab;
 Hubungan,  kejiwaan  antara  pelaku  dan  akibat  yang  ditimbulkan  (termasuk  pula  kelakuan yang tidak bertentangan dalam hukum kehidupan sehari-hari);
 Dolpus dan culpa , kesalahan merupakan unsur subjektif dari tindak pidana. Hal ini sebagai konsekuensi dari pendapatnya yang menghubungkan (menyatukan) straafbaarfeit dengan kesalahan.
Unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana disebut juga elemen delik (unsur delik). Elemen delik  itu  adalah  bagian  dari  delik.  Dalam  penuntutan  sebuah  delik,  harus  dibuktikan  semua elemen delik yang dituduhkan kepada pembuat delik. Oleh karena itu jika salah satu unsur atau elemen delik tidak terpenuhi, maka pembuat delik tersebut tidak dapat dipersalahkan melakukan delik yang dituduhkan, sehingga pembuat delik harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum ( onslaag van rechts alle vervologing ). Elemen delik umumnya terbagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu (1) unsur objektif, atau yang biasa disebut actus reus, dan (2) unsur subjektif, atau yang biasa disebut mens rea . 42
Unsur  delik  objektif  adalah  unsur-unsur  yang  ada  hubungannya  dengan  keadaan- keadaan,  yaitu  dalam  keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan  dari  si  pelaku  itu  harus dilakukan. Unsur objektif dari Tindakan pidana meliputi: (a) sifat melawan hukum, (b) kualitas
38 https://info-hukum.com , Teori Pertangungjawaban Pidana, diakses tgl 01 Juni 2020
39 Ibid
40 Ibid
41 Oemar Senoadji, Etika Profesional Dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter, Penerbit Erlangga, Jakarta : 1991, hlm.34
42 Ibid
dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana diatur dalam Pasal 415 KUHP, dan (c) kausalitas, hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan  sebagai  akibat.  Elemen  delik  objektif  adalah  elemen  delik  yang  berkaitan  dengan perbuatan ( act, daad ) dari pelaku delik, yaitu:
1) Wujud perbuatan (aktif, pasif), atau akibat yang kelihatan.
Suatu delik dapat diwujudkan dengan kelakuan aktif ataupun kelakuan pasif, sesuai dengan uraian delik yang mensyaratkannya. Misalnya dalam delik pencurian biasa (Pasal 362 KUHP) wujud  perbuatannya  adalah  mengambil  barang  milik  orang  lain  atau  sebagian  atau seluruhnya. Contoh lain delik tidak memenuhi panggilan di sidang pengadilan sebagai saksi, ahli, juru Bahasa (Pasal 224 KUHP). Jadi wujud perbuatan dimaksud adalah aktif atau pasif, meliputi  jenis  delik  komisi  atau  jenis  delik  omisi,  atau delictum  commissionis  per ommissionem commissa , atau delik tidak mentaati larangan dilanjutkan dengan cara tidak berbuat.
2) Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum.
Perbuatan  yang  disyaratkan  untuk  memenuhi  elemen  delik  objektif  adalah  bahwa  dalam melakukan perbuatan itu harus ada elemen melawan hukum ( wedderectelijkheids , unlawful l act, onrechtma-tigedaad ). Suatu perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang dilarang untuk  dipatuhi,  atau  diperintahkan  untuk  tidak  dilakukan  seperti  yang  tercantum  dalam aturan pidana. Hukum Pidana membedakan sifat melawan hukum menjadi 2 (dua) macam arti utama, yaitu
a) Melawan hukum dalam arti formil ( formeel wederrechtelijkheid )
Zainal  Abidin 43 menjelaskan  bahwa  dikatakan  formil  karena  undang – undang  pidana melarang  atau  memerintahkan  perbuatan  itu  disertai  ancaman  sanksi  kepada  barang siapa  yang  melanggar  atau  mengabaikannya.  Arti  perbuatan  melawan  hukum  formil adalah unsur-unsur yang bersifat konstitutif, yang ada dalam setiap rumusan delik dalam aturan  pidana  tertulis,  walaupun  dalam  kenyataannya  tidak  dituliskan  dengan  tegas bersifat melawan hukum. Dengan demikian dalam hal tidak dicantumkan berarti unsur melawan hukum diterima sebagai unsur kenmerk (diterima secara diam-diam, implicit) . Melawan hukum formil lebih mementingkan kepastian hukum ( rechtszekerheids ) yang bersumber dari asas legalitas ( principle of legality, legaliteit benginsel).
Sedangkan pendapat Jonkers melawan hukum formil jelas adalah karena bertentangan dengan  undang-undang  tetapi  tidak  selaras  dengan  melawan  hukum  formil,  juga melawan hukum material, diantara pengertian sesungguhnya dari melawan hukum, tidak didasarkan pada hukum positif tertulis tetapi juga berdasar pada asas-asas umum hukum, pula berakar pada norma – norma yang tidak tertulis. Sebagaimana diatur pada Pasal 1 ayat  (1)  KUHP,  untuk  dipidananya  setiap  perbuatan    menganut  sifat  melawan  hukum formil”. 44
b) Melawan hukum dalam arti materiil ( materiel wederrechtelijkheid ) Disebut materiil oleh karena sekalipun suatu perbuatan telah sesuai dengan uraian di dalam  undang-undang,  masih  harus  diteliti  tentang  penilaian  masyarakat  apakah
43 H. A. Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta: 2007, hlm.242
44 http://www.litigasi.co.id , melawan-hukum, diakses tgl 02 Juli 2020
Vol 4, No 2, Oktober 2020 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
perbuatan itu memang tercela, ataupun dipandang sifatnya terlampau kurang celaannya sehingga  pembuatnya  tak  perlu  dijatuhi  sanksi  pidana,  tetapi  cukup  dikenakan  sanksi dalam kaidah hukum lain, atau kaidah sosial lain. Arti perbuatan melawan hukum materiil adalah  unsur  yang berkaitan  dengan  asas culpabilitas (penentuan  kesalahan  pembuat delik), atau nilai keadilan hukum yang ada dalam masyarakat, dan tingkat kepatutan dan kewajaran.
3) Dalam melakukan perbuatan itu tidak ada Dasar Pembenar.
Suatu  perbuatan  diskualifikasi  sebagai  telah  terjadi  delik,  bila  dalam  perbuatan  itu  tidak terkandung  Dasar  Pembenar,  sebagai  bagian  dari  Elemen  Delik  Obyektif  ( actus  reus ). Dimaksudkan  dengan  Dasar  Pembenar  adalah  dasar  yang  menghilangkan  sifat  melawan hukum  dari  perbuatan  yang  sudah  dilakukan  pembuat  delik.  Artinya  jika  perbuatan  itu mengandung dasar pembenar berarti salah satu unsur delik (elemen delik) obyektif tidak terpenuhi, yang mengakibatkan pelaku (pembuat) delik tidak dapat dikenakan pidana. Dalam KUHP terdapat beberapa jenis Dasar Pembenar, yaitu: (1) Daya Paksa Relatif ( vis compulsive ), (2) Pembelaan Terpaksa, (3) Melaksanakan Perintah Undang – Undang, dan (4) Melaksanakan Perintah Jabatan Yang Berwenang.
Selanjutnya unsur delik subyektif adalah unsur – unsur yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan denan diri  di  pelaku, dan  termasuk  didalamnya  adalah  segala  sesuatu  yang terkandung didalam hatinya. Unsur subyektif dari tindak pidana meliputi : (1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan ( dolus atau culpa ), (2) Maksud pada suatu percobaan (Pasal 53 ayat (1)  KUHP),  (3)  Macam-macam  maksud  ( Oogmerk )  seperti  tindak  pidana    pencurian,  (4) Merencanakan terlebih dahulu misalnya Pasal 340 KUHP. Unsur (elemen) delik subyektif dalam hukum pidana common law dinamakan mens rea , yaitu bagian dari sikap batin (sikap mental), bagian dari niat (pikiran) yang menjadi bagian pula dari pertangungjawaban pidana. Jadi mens rea itu berkenaan dengan kesalahan dari pembuat delik  ( dader ),  sebab  berkaitan  dengan  sikap  batin  yang  jahat  ( criminal  intent ). Mens  rea berkaitan pula dengan asas geen straf zonder schuld (tiada pidana tanpa kesalahan). Didalam hukum pidana yang beraliran anglo-saxon terkenal asas an act does not a person guilty (satu perbuatan  tidak  menjadikan  seseorang  itu  bersalah,  terkecuali  pikirannya  yang  salah). Elemen delik subyektif atau unsur mens rea dari delik atau bagian dari pertanggungjawaban pidana menurut Zainal Abidin terdiri dari: 45
a) Kemampuan bertanggungjawab ( toerekeningsvatbaarheids );
KUHP  tidak  mengatur  tentang  kemampuan  bertanggungjawab, tetapi  yang  diatur  justru kebalikannya, yaitu ketidakmampuan bertanggungjawab sebagaimana diatur dalam Pasa 44 KUHP. Menurut Satochid Kartanegara 46 untuk adanya kemampuan bertanggungjawab pada seseorang diperlukan adanya 3 (tiga) syarat, yaitu:
 Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa sehingga ia dapat mengerti atau tahu akan nilai dari perbuatannya itu, sehingga dapat juga mengerti akibat perbuatannya;
45 Ibid,hlm. 235
46 Tongat, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan, UMM Press, Malang : 2008, hlm.228 - 229
 Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukannya itu;
 Orang itu harus sadar, insaf, bahwa perbuatan yang dilakukannya itu adalah perbuatan yang  terlarang  atau  tidak  dapat  dibenarkan,  baik  dari  sudut  hukum,  masyarakat maupun dari sudut tata Susila.
Ukuran  sederhana  yang  dipakai  adalah  mengedepankan  2  (dua)  faktor  kehendak.  Akal  bisa membedakan perbuatan yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan. Kehendak bisa disesuaikan dengan  keinsyafan  atau  kesadaran  terhadap  perbuatan  yang  boleh  dan  yang  tidak  boleh dilakukan seseorang contohnya epilepsy, hysteria , dan psikhastemi. Hakim dianjurkan untuk tidak terpengaruh dengan hasil pemeriksaan psikiatri. Opini psikiatri adalah tetap dijadikan salah satu alat bukti (keterangan ahli), sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP.
b) Kesalahan dalam arti luas, yang terdiri dari:
 Dolus yang dibagi menjadi tiga jenis, yaitu (1) sengaja dengan maksud/niat ( oogmerk );
(2) sengaja sadar akan kepastian atau keharusan ( zekerheidsbewustzijn );
(3) sengaja sadar akan kemungkinan ( dolus eventualis, mogelijk-bewutstzjin ).
 Culpa , yang di bagi menjadi dua jenis, yaitu (1) culpa lata yang disadari; (2) culpa lata yang tidak disadari (lalai).
c) Tidak ada dasar pemaaf
Dasar  pemaaf  menjadi  bagian  penting  dari  pertanggungjawaban  pidana,  oleh  karena  itu harus dipertimbangkan dalam menentukan kesalahan pelaku (pembuat delik). Sebab dasar pemaaf adalah dasar yang menghilangkan kesalahan pembuat delik, sehingga pembuat delik menjadi tidak dapat dipidana. Dasar pemaaf dalam KUHP diatur dalam Buku I Bab III dengan judul Bab ( title) hal-hal yang menghapuskan, mangurangi atau memberatkan pidana. Dasar pemaaf yaitu unsur – unsur delik memang sudah terbukti namun unsur kesalahan tak ada pada pembuat, jadi terdakwanya dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Termasuk dasar pemaaf adalah:
(1) daya paksa mutlak ( vis absoluta ); Pasal 48 KUHP;
(2) pembelaan terpaksa yang melampui batas; Pasal 49 ayat (2) KUHP;
(3) perintah jabatan yang tidak sah; Pasal 51 ayat (2) KUHP;
(4)  Perbuatan  yang  dilakukan  oleh  orang  yang  cacad  jiwa  dalam  pertumbuhan,  atau terganggu karena penyakit; Pasal 44 KUHP.

## 3. Hukum Administrasi Negara
Hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negara adalah Hukum  Administrasi  Negara  atau  hukum  perdata,  tergantung  dari  sifat  dan  kedudukan pemerintah dalam melakukan tindakan hukum tersebut. Ketika pemerintah melakukan tindakan hukum dalam kapasitasnya sebagai wakil dari badan hukum, maka tindakan tersebut diatur dan tunduk pada ketentuan hukum keperdataan, sedangkan ketika pemerintah bertindak sebagai
Vol 4, No 2, Oktober 2020 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
pejabat, maka tindakan itu diatur dan tunduk pada Hukum Adminsitrasi Negara. Tindakan hukum pemerintah dapat  menjadi  peluang  munculnya perbuatan  yang  bertentangan dengan hukum yang melanggar hak-hak warga negara. Oleh karena itu hukum harus memberikan perlindungan hukum bagi warga negara. 47
Secara umum ada 3 (tiga) macam perbuatan pemerintahan yaitu perbuatan pemerintah dalam bidang pembuatan peraturan perundang-undangan ( regeling ), perbuatan pemerintahan dalam  penerbitan  keputusan  ( beschikking ),  dan  perbuatan  pemerintahan  dalam  bidang keperdataan  ( materiele  daad ). Dua  bidang  yang  pertama  terjadi  dalam  bidang  publik  oleh karenanya  tunduk  pada  hukum  publik  sedangkan  bidang  yang  terakhir khusus  dalam  bidang keperdataan,  maka  tunduk  berdasarkan  ketentuan  hukum  perdata.  Muchsan  mengatakan bahwa perbuatan melawan hukum oleh pemerintah yang berbentuk melanggar hak subjektif orang lain tidak hanya terbatas pada perbuatan yang bersifat privaatrechtelijk saja, tetapi juga perbuatan  yang  bersifat publickrechtelijk .  Penguasa  dapat  dianggap  melakukan  perbuatan melawan hukum karena melanggar hak subjektif orang lain, apabila: 48
1) Penguasa  melakukan  perbuatan  yang  bersumber  pada  hubungan  hukum  perdata  serta melanggar ketentuan dalam hukum tersebut;
2) Penguasa  melakukan  perbuatan  yang  bersumber pada  hukum  publik serta  melanggar ketentuan kaidah hukum tersebut.
Disamping dua macam perbuatan tersebut, seiring dengan konsep negara hukum modern yang berorientasi  pada  kesejahteraan  rakyat  ( welfare  state ),  pemerintah  juga  dilekati  dengan kewenangan bebas atau freies Ermessen , jika dituangkan dalam bentuk tertulis dan berwujud peraturan kebijakan. 49
Dalam  melakukan  berbagai tindakan  (termasuk tindakan  hukum)  pemerintah  harus bersandar pada asas legalitas. Tindakan hukum mengandung makna penggunaan kewenangan dan  didalamnya  tersirat  adanya  kewajiban  pertanggungjawaban.  Tanggung  jawab  negara terhadap warga negara atau pihak ketiga dianut oleh hampir semua negara. Dalam perspektif hukum  publik, tindakan  hukum  pemerintahan  itu  selanjutnya  dituangkan  dalam  dan dipergunakan  beberapa  instrument  hukum  dan  kebijakan,  dan  keputusan.  Disamping  itu, pemerintah juga sering menggunakan instrument hukum keperdataan seperti perjanjian dalam menjalankan  tugas-tugas  pemerintahan.  Setiap  penggunaan  wewenang  dan  penerapan instrument  hukum  oleh  pejabat  pemerintahan  pasti  menimbulkan  akibat  hukum,  karena memang dimaksudkan untuk menciptakan hubungan hukum dan akibat hukum. 50
Telah  jelas  bahwa  setiap  penggunaan  kewenangan  itu  di  dalamnya  terkandung pertanggungjawaban, namun demikian harus pula dikemukakan tentang cara-cara memperoleh
47 https://academia.edu.perlindungan hukum, penegakan hukum, dan pertanggungjawaban hukum dalam hukum administrasi negara. Diakses tgl 01 Juni 2020
48 Mucshan, dalam buku Hukum Administrasi Negara, karya Ridwan HR, hlm.269
49 Op.cit, hlm.8
50 Op.Cit, hlm.19
Vol 4, No 2, Oktober 2020 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
dan menjalankan kewenangan. Di samping penentuan kewajiban tanggung jawab itu didasarkan pada cara-cara memperoleh kewenangan, juga harus ada kejelasan tentang siapa yang dimaksud dengan pejabat dan kapan atau pada saat bagaimana seseorang itu disebut dan dikategorikan sebagai pejabat. Yang dimaksud dengan pejabat adalah seseorang yang bertindak sebagai wakil dari jabatan, yang melakukan perbuatan untuk dan atas nama jabatan. Sementara seseorang itu disebut atau dikategorikan sebagai pejabat adalah ketika ia menjalankan kewenangan untuk atau atas nama jabatan. 51
Mengenai  pertanggungjawaban  pejabat  ada  2  (dua)  teori  yang  dikemukan  oleh Kranenburg dan Vegting, yaitu : pertama, fautes personalles , yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga itu dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian, kedua, fautes de services , yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga itu dibebankan pada instansi dari pejabat yang bersangkutan. 52
Mengutip pendapat Logemann, hak dan kewajiban berjalan terus, tidak peduli dengan penggantian pejabat. Berdasarkan keterangan tersebut jelaslah bahwa pemikul tanggung jawab itu adalah jabatan. Oleh karena itu, ganti rugi juga dibebankan kepada instansi/jabatan, bukan kepada  pejabat  selaku  pribadi.  Sebagaimana  dikatakan  Kranenburg  dan  Vegting  bahwa pertanggungjawaban  dibebankan  kepada  korporasi  (instansi,  jabatan)  jika  suatu  perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat itu bersifat objektif, dan pejabat yang bersangkutan tidak  dibebani  tanggungjawab  jika  tidak  ada  kesalahan  subjektif.  Sebaliknya  pejabat  atau pegawai itu dibebani tanggung jawab katika ia melakukan kesalahan subjektif. 53
Untuk perbuatan melanggar hukum ( Daad van Willekuer ) istilahnya pelanggaran hukum administrasi negara tidak hanya meliputi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undang yang  mengatur  penyelenggaraan  kepentingan  dan  kesejahteraan  umum  negara  yang  tunduk pada hukum public, melainkan juga meliputi perbuatan pejabat atau badan administrasi negara yang bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik, antara lain adalah ketelitian atau kecermatan, yang menghendaki ada dan lengkapnya data informasi yang digunakan oleh pejabat  atau  badan  administrasi  negara/pemerintahan  dalam  menerbitkan  suatu  keputusan tertulis,  juga  asas  kepastian  hukum  yang  menghendaki  jika  keputusan  administrasi negara/pemerintahan  selalu  berdasarkan  kepada  peraturan  perundang-undangan  dalam  arti luas  sebagai  kaidah  hukum maupun  kaidah  social  dalam  bermasyarakat  bernegara,  juga  asas keseimbangan inter dan antar kepentingan individu, kelompok masyarakat dan pemerintah juga asas lainnya yang secara rinci disebutkan dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang – Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. 54
51 Ibid
52 Kranenburg dan Vegting dalam Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, Raja Grafindo Persada : 2011, hlm. 303 -318 dan hlm.345
53 Ibid, hlm. 349

## KESIMPULAN
1. Adapun pengaturan perlindungan konsumen bagi pengguna information technology and  communication melalui  suatu  bentuk  perundang-undangan  tertentu  (undang undang, peraturan pemerintah, dan sebagainya) yang sifatnya umum untuk setiap orang  yang  melakukan  transaksi  dan  perlindungan  hukum  berdasarkan  perjanjian yang khusus dibuat oleh para pihak, wujudnya dalam bentuk substansi/isi perjanjian antara konsumen dan produsen, seperti ketentuan tentang ganti rugi, jangka waktu pengajuan  klaim,  penyelesaian  sengketa,  dan  sebagainya.  Dan  melalui  ketentuan perundang-undangan  (regulasi)  merupakan  instrumen/sarana yang  paling  efektif digunakan  mengingat  ketentuan  perundang-undangan  dapat  dijadikan  dasar  bagi kedua belah pihak dalam membuat perjanjian serta pemerintah melalui perangkatnya dapat memaksakan pemberlakuan undang-undang tersebut.
2. Bentuk  pertanggungjawaban jelas  tertera  pada  hukum  perdata,  hukum  pidana maupun hukum administrasi negara. Yang mana ketiganya mencantumkan peraturan – peraturan yang melindungi kepentingan konsumen. Sehingga konsumen memiliki payung hukum dalam hal meminta perlindungan.

## REFERENSI
 Abdul R.Saliman, Esensi Hukum Bisnis Indonesia, Teori Dan Contoh Kasus, Kencana Prenada Jakarta, 2004.
 Admaja  Priyatno, Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggunjawaban Pidana Koorporasi Indonesia, CV. Utomo, Bandung, 2004.
 Agus Suwondono, Hukum
Perlindungan Konsumen, Modul 1, http://Repository.UT.ac.id/4102/1/HKUM4321-M.pdf, dilihat tgl 20 April 2020.
 Aspek  Hukum  Publik  Dalam  Perlindungan  Konsumen, dilihat  tanggal  20  April  2020, https://slideplayer.info/slide/121980960.
 Atip  Latif  Ulhayat,  Perlindungan  Data  Pribadi  Dalam  Perdagangan  Secara  Elektronik  (e- commerce), Jurnal Hukum Bisnis, Vol.18 Maret 2002.
 Bainbridge.D, 1996 , Introduction To computer Law , 3 rd Edition, Pitman Publishing, London.
 Celine Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
 Chairul Huda, Dari Tiada Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006
 David Bainbridge, Introduction to Computer Law 3 rd Edition, Pitman Publishing, London, 1996.
 E.  Suherman,  Aneka  Masalah  Hukum  Kedirgantaraan,  (Himpunan  Makalah  1961 – 1995), Mandar Maju, Bandung, 2000.
 Farid.A.Z.A, Hukum Pidana , 2007, Sinar Grafika, Jakarta.
 Gultom.E,  2009, Perlindungan  Konsumen  Dalam  Transaksi  Perdagangan  Melalui  Media Electronic Commerce, Ellips Media, Jakarta.
 Huda.C, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuji Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia , 2004, CV.Utomo, Bandung.
Vol 4, No 2, Oktober 2020 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
 Hans Kalsen, Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara, PT.Raja Grafindo Persada, Bandung, 2006.
 H.A. Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
 H. S. Salim, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
 J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya, Alumni, Bandung. 1999.
 Kamal.F.F, 1998, Cyber Business , Cet.3, Elex Media Komputindo, Jakarta.
 Kelsen.H, 2006, Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara , PT.Raja Grafindo Persada, Bandung.
 Kranenburg,  Vegting,  dalam  Ridwan  HR,  Hukum  Administrasi  Negara,  2011,  Raja  Grafindo Persada, Jakarta.
 KUHPerdata
 M.  Fuady,  Perbuatan  Melawan  Hukum,  Pendekatan  Kontemporer,  PT.  Citra  Aditra  Bhakti, Bandung, 2002.
 Muchsan, Dalam Buku Hukum Administrasi Negara, Karya Ridwan HR.
 Oemar Senoadji, Etika Profesional Dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter, Erlangga, Jakarta, 1991.
 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
 Penegakan  Hukum,  dan  Pertanggungjawaban  Hukum  Dalam  Hukum  Administrasi  Negara, dilihat tgl 01 Juni 2020, https://academia.edu.perlindungan hukum.
 Ronny Hanintijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurumateri, Ghalia Indonesia, 2006.
 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
 Soekanto.S, 2006, Pengantar Penelitian Hukum , Universitas Indonesia Press, Jakarta.
 Surinda.Y, Pertangunggjawaban Perdata , dilihat tanggal 31 Mei 2020
https://yuokysurinda.wordpress.com.
 Suwondo.A, Hukum  Perlindungan  Konsumen ,  Modul  1,  dilihat  tanggal  20  April  2020 https://Repository.UT.ac.id/4102/1/HKUM4321-M.pdf
 Sri  Walny  Rahayu,  Makalah  “Aspek  Perlidungan  Konsumen  Melalui  Transaksi  Perdagangan Elektronik (e-Commerce), https://www//academia.edu, diakses 12 Maret 2020.
 Teori Pertanggungjawaban Pidana , dilihat tanggal 01 Juni 2020, https://info-hukum.com
 Tongat, Dasar-Dasar  Hukum  Pidana  Indonesia  Dalam  Perspektif  Pembaharuan , 2008, UMM Press, Malang.
 Ulhayat.A.L,  2002, Perlindungan  Data  Pribadi  Dalam  Perdagangan  Secara  Elektronik  (e- Commerce), Jurnal Hukum Bisnis , Vol.18 : 24
 UU No.37 thn 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Pasal 1 angka (3).
 Youky  Surinda  Blog,  Pertanggungjawaban  Perdata, https://youkysurinda.wordpress.com, diakses 31 Mei 2020.
 http://www.konsultanhukum.web.id dilihat tgl 02 Juli 2020
 http://www.info-hukum.com. Teori Pertanggungjawaban Pidana, dilihat tgl 01 Juni 2020.
 http://www.litigasi.co.id.Melawan Hukum, dilihat tgl 20  Juni 2020.
 http://www.academia.edu. Perlindungan Hukum,
Penegakan Hukum Dan
Pertanggungjawaban Hukum Dalam Hukum Administrasi Negara dilihat tgl 1 Juni 2020