Kenzodhy Armando Syahputra, R. Rahaditya (2023) Implementasi Prudential Principle yang Diterapkan oleh Notaris dalam Penerimaan Uang Titipan BPHTB dan Uang Pemisah Sertifikat, (8) 11, https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i10
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541-0849  e- ISSN: 2548-1398 Vol. 8, No. 11, November 2023

## IMPLEMENTASI  PRUDENTIAL    PRINCIPLE  YANG  DITERAPKAN  OLEH NOTARIS  DALAM  PENERIMAAN  UANG  TITIPAN  BPHTB  DAN  UANG PEMISAH SERTIFIKAT
Kenzodhy Armando Syahputra 1* , R. Rahaditya 2 1*,2 Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta Email: 1* akenzodhy2000@gmail.com, 2 rahaditya@fh.untar.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  membahas  penerapan  prinsip  kehati-hatian  oleh  notaris  dalam menerima  uang  pemisahan  sertifikat  tanah  dan  pembayaran  BPHTB.  Sebagai pejabat  publik,  notaris  memiliki  peran  penting  dalam  memberikan  kepastian  dan perlindungan  hukum  kepada  masyarakat.  Dalam  menjalankan  tugasnya,  notaris harus menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat dengan mematuhi UUJN dan PMPJ.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis-normatif  dengan  pendekatan Undang-Undang  dan  pendekatan  kasus.  Analisis  data  dilakukan  secara  kualitatif. Dalam  penerimaan  uang  titipan,  notaris  harus  memastikan  identitas  klien, memverifikasi  data  dengan  teliti,  dan  menjaga  transparansi  serta  akuntabilitas. Meskipun  tidak  ada  aturan  eksplisit  yang  memperbolehkan  notaris  menerima pembayaran  pajak  BPHTB,  diketahui  beberapa  kasus  menunjukkan  notaris menerima uang titipan dari klien untuk pembayaran pajak tersebut, meskipun hal ini  berada  di  luar  kewenangan  formal.  Tanggung  jawab  notaris  didasarkan  pada prinsip  kesalahan,  yang  mencakup  adanya  perbuatan,  unsur  kesalahan,  kerugian, dan  hubungan  kausalitas.  Kesalahan  notaris  dapat  melibatkan  tanggung  jawab perdata, administratif, dan pidana. Oleh karena itu penerapan prinsip kehati-hatian, integritas  moral,  dan  kepatuhan  terhadap  hukum  adalah  kunci  untuk  menjaga tanggung  jawab  notaris  dan  kepercayaan  masyarakat  pada  profesi  tersebut. Berdasarkan penelitian ini, diharapkan agar notaris mematuhi prinsip kehati-hatian, memahami  batas  wewenangnya,  dan  menghadapi  pertanggungjawaban  sesuai dengan hukum yang berlaku.  Pengawasan ketat dan sanksi tegas diperlukan untuk menciptakan  kesadaran  dan  efek  jera  bagi  notaris.  Regulasi  terkait  peran  notaris dalam  pembayaran  pajak  perlu  ditinjau  ulang,  dan  masyarakat  perlu  diberi penyuluhan  mengenai  pembayaran  BPHTB  agar  dapat  mencegah  risiko permasalahan  dengan  notaris.  Langkah-langkah  ini  diharapkan  meningkatkan integritas  notaris,  kepercayaan  masyarakat,  dan  menjaga  kepastian  hukum  di Indonesia.
Kata Kunci: Notaris, Prinsip Kehati-Hatian, Uang Pemisah Sertifikat, BPHTB .

## Abstract
This research explores the implementation of the Prudential Principle by notaries in  handling  land  certificate  separation  fees  and  BPHTB  payments.  As  public officials, notaries play a crucial role in providing legal certainty and protection to the  public.  In  executing  their  duties,  notaries  must  maintain  integrity  and  public trust  by  adhering  to  UUJN  (Notary  Law)  and  PMPJ  (Principle  of  Recognizing Service  Users).  The  study  employs  a  juridical-normative  method  with  legal  and case-based approaches, conducting qualitative data analysis. In the acceptance of entrusted funds, notaries are required to ensure client identities, meticulously verify data, and maintain transparency and accountability. Although there is no explicit rule  allowing  notaries  to  accept  BPHTB  payments,  some  cases  indicate  notaries receiving  funds  from  clients  for  these  payments,  albeit  beyond  their  formal jurisdiction.  Notarial  responsibilities  are  based  on  the  principle  of  error, encompassing actions, elements of fault, losses, and causality. Notarial errors can result in civil, administrative, and criminal liabilities. Therefore, the application of Prudential, moral integrity, and compliance with the law are pivotal in preserving notarial responsibilities and public trust in the profession. This study emphasizes the importance of notaries adhering to prudence, understanding their boundaries, and  facing  legal  accountability.  Strict  supervision  and  stringent  penalties  are necessary  to  raise  awareness  and  deter  notarial  misconduct.  Regulations concerning  the  notary's  role  in  tax  payments  need  reassessment,  and  the  public should be educated about BPHTB payments to prevent issues with notaries. These measures are anticipated to enhance notarial integrity, public confidence, and legal certainty in Indonesia.
Keywords: Notary, Prudential Principle, Certificate Separation Funds, BPHTB.

## Pendahuluan
Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum, hal ini ditegaskan pada Pasal  1  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945. Oleh karena  itu,  sebuah  negara  harus  dapat  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap masyarakatnya. Hukum sendiri memiliki peran khusus dalam mencapai suatu kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum, hal ini terjadi karena hukum memiliki tujuan untuk terciptanya  keteraturan  di  masyarakat.  Salah  satu  pejabat  pada  lingkup  publik  di Indonesia yang memiliki peran dalam memberikan kepastian serta perlindungan hukum pada masyarakat yaitu notaris.
Jabatan  notaris  diatur  berdasarkan  Undang-Undang  Republik  Indonesia (selanjutnya disebut UU RI) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris disebut Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) (Adjie, 2008). UUJN memiliki tujuan sebagai pedoman seorang notaris untuk memangku peran penting dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat dan diharapkan sebagai landasan seorang notaris mengambil suatu tindakan hukum dalam menjalankan tugasnya. Peran seorang notaris yaitu berpartisipasi dalam pergerakan pembangunan nasional yang semakin kompleks dan meningkat, disertai dengan suatu kepastian hukum serta layanan jasa maupun produk-produk hukum yang dihadirkan oleh notaris itu sendiri.
Dalam  melaksanakan  tugasnya,  notaris  menawarkan  beberapa  jasa  terhadap masyarakat,  diantaranya  adalah  pemisahan  sertifikat  tanah  dan  jasa  layanan  mengenai pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (selanjutnya disebut BPHTB). Pemisahan sertifikat tanah merupakan proses memecah sertifikat tanah menjadi beberapa bagian. Di dalam pemisahan sertifikat tanah terdapat uang pemisahan yang merupakan biaya  yang  harus  dibayarkan  atas  suatu  pihak  yang  bersangkutan  atas  pembagian  dan pemisahan hak atas tanah melalui notaris. Apabila berlandaskan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris, seorang notaris wajib meminta uang pemisahan sebelum melakukan penerbitan sertifikat tanah atau bangunan yang berkaitan dengan  transaksi  jual  beli.  Uang  pemisah  tersebut  akan  disimpan  di  rekening  khusus notaris dan hanya akan digunakan untuk pembayaran biaya-biaya yang berkenaan atas pembuatan akta notaris serta penerbitan sertifikat.
Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan  Bangunan  atau  BPHTB  yaitu  sebuah  pajak yang dapat dihasilkan atas perolehan hak atas tanah atau bangunan. Jika dilihat pada Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), menjelaskan bahwa waktu di mana pembayaran dari BPHTB mulai ditetapkan  pada  saat  akta  peralihan  haknya  dibuat  dan  ditandatangani  pihak  yang berkuasa yaitu PPAT. Di mana BPHTB harus dibayarkan ketika akta peralihan hak atas tanah  dilakukan.  Dikarenakan  terdapat  kewajiban  pembayaran  BPHTB  yang mengakibatkan jangka waktu terhadap transaksi yang telah dilakukan di depan notaris, dengan peralihan hak yang dilakukan dihadapan PPAT yang terlibat, dan juga para pihak yang  terlibat  dalam  transaksi  tersebut  biasanya  melimpahkan  semua  urusan  maupun memberikan sebagian uang untuk biaya BPHTB dengan menitipkannya pada notaris yang akan  membuatkan  akta  peralihan  hak  atas  tanahnya  dikarenakan  kesibukan  dari  para pihak.
Pada dasarnya, pemungutan biaya BPHTB menggunakan sistem self assessment, sistem  ini  memberikan  wajib  pajak  kepercayaan  untuk  menghitung  dan  melakukan pembayaran  sendiri  atas  pajak  terutang  dengan  tidak  mendasarkan  pada  adanya  surat ketetapan pajak. Dalam pengurusan perhitungan dan pembayaran pajak nyatanya pihak ketiga  lebih  banyak  berperan  aktif  dibandingkan  wajib  pajak  itu  sendiri,  ini  terjadi dikarenakan wajib pajak tidak memiliki waktu dan juga biasanya para wajib pajak belum memahami  dengan  aturan  mengenai  BPHTB.  Sehingga,  notaris  sebagai  bentuk  bagian pelayanan  terhadap  masyarakat  membuka  suatu  jasa  pelayanan  pembayaran  pajak dari penghadap dalam hal ini berupa pembayaran pajak BPHTB.
Notaris  dalam  membuka  jasa  membantu  klien  untuk  melakukan  pemisahan sertifikat  dan  menyetorkan  uang  pembayaran  BPHTB  sendiri  memiliki  sisi  baik tersendiri,  seperti  dapat  membantu  klien  agar  tidak  kesulitan  melakukan  setoran  pajak mengenai  peralihan  hak  atas  tanah  atau  bangunan  (Leomuwafiq,  2019).  Disatu  sisi, karena memiliki rentan waktu antara perjanjian jual beli di hadapan notaris dan perjanjian jual beli di hadapan PPAT, dan sementara uang pemisahan sertifikat dan uang BPHTB yang diberikan kepada notaris oleh pihak yang terlibat tersebut dalam jumlah besar, yang
dapat  membuat  kemungkinan  terdapat  suatu  permasalahan  hukum  yang  kemungkinan dapat dilakukan oleh klien maupun notaris itu sendiri.
Pasal  16  ayat  (1)  huruf  a  UUJN  Tahun  2014,  menyatakan  mengenai  tanggung jawab  seorang  notaris  dalam  melaksanakan  tugasnya,  harus  berlaku  amanah,  jujur, seksama,  independen,  tidak  berat  sebelah,  dan  melindungi  sesuatu  hal  yang  penting terhadap pihak yang terlibat di dalam perbuatan hukum. Karena ciri utama dari notaris yaitu tidak berat sebelah terhadap pihak yang berkepentingan dan tidak terpengaruh oleh siapa  pun  (Andasasmita,  1981).    Makna  “seksama”  dalam  pasal  ini  dapat  diartikan sebagai hati-hati, cermat, dan teliti, maka ketika melaksanakan tugasnya  notaris wajib berhati-hati saat melakukan suatu tindakan hukum.
Hal  tersebut  dapat  dikaitkan  dengan Prudential  Principle atau  prinsip  kehati- hatian yaitu di mana notaris dalam tindakannya termasuk dalam menerima uang pemisah sertifikat  dan  pembayaran  BPHTB  memiliki  tanggung  jawab  besar  dalam  menjaga kepercayaan  masyarakat  dan  juga  terhadap  institusi  notaris.  Dalam  menjalankan tugasnya,  notaris  harus  mengikuti  prinsip  kehati-hatian  untuk  menjaga  kepentingan masyarakat yang telah diamanatkan kepadanya (Ariesta Rahman, 2018). Prinsip kehati- hatian ini menjadi salah satu asas terpenting yang harus diimplementasikan oleh seorang notaris  ketika  melaksanakan  tugas  jabatannya.  Wujud  dari  prinsip  kehati-hatian  pada notaris  dapat  dilihat  saat  seorang  notaris  melakukan  sumpah  jabatan,  tercantum  pada Pasal 4 ayat (2) UUJN, yaitu:
…bahwa  saya  akan  menjalankan  jabatan  saya  dengan  amanah,  jujur,  seksama, mandiri, dan tidak berpihak, bahwa saya, akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris…
Makna kata dari amanah dan jujur yang terkandung pada Undang-Undang di atas merupakan  cerminan  sebuah  sikap  kehati-hatian  seorang  notaris  saat  memberikan informasi  yang jujur  dan terpercaya  mengenai  segala  informasi  yang  diperlukan  pihak yang  terlibat  dalam  transaksi.  Prinsip  kehati-hatian  pada  dasarnya  merupakan  sebuah landasan atas tindakan pencegahan ketika melaksanakan tugas dengan harapan terhindar dari masalah hukum yang akan datang di kemudian hari (Fathonah, 2020).
Dalam menjalankan tugasnya, notaris wajib untuk taat terhadap hukum maupun peraturan yang telah ditentukan dan tidak memihak terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Dengan menerapkan prinsip kehati-hatian ini, notaris dapat membantu mewujudkan  tugasnya  secara  adil  dan  aman  bagi  pihak-pihak  yang  terlibat,  dan diharapkan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian ini notaris akan jauh dari masalah- masalah hukum yang bisa terjadi  karena kelalaian dari notaris tersebut. Apabila dilihat dari penerapannya masih banyak notaris yang tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian ini  dan  akhirnya  menjadi  masalah  hukum  bagi  notaris  tersebut.  Terdapat  suatu permasalahan hukum yang masih sering dijumpai ketika notaris menjalankan tugasnya yaitu  adanya  penyalahgunaan  atau  penggelapan  uang  titipan  yang  klien  beri  terhadap seorang notaris atau pihak yang terlibat atas proses tersebut. Diketahui ini dapat terjadi
jika  notaris  tidak  memiliki  integritas  yang  baik  atau  merasa  tergoda  oleh  uang  titipan tersebut.
Seperti  dalam  perkara  Putusan  Nomor  285/pid/2021/PT.Bdg  yang  di  mana terdakwa notaris/PPAT H. Surjadi Jasin, SH. membuat suatu tindakan melawan hukum dalam  menjalankan kewajiban tugasnya, terdakwa notaris/PPAT H. Surjadi Jasin telah melakukan  penggelapan  uang  titipan  pajak  pembeli,  akta  pelepasan  hak,  PNBP,  dan BPHTB sejumlah Rp.2.162.500.000,- (dua milyar seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), di mana terdakwa terbukti memakai sebagian dari sejumlah uang tersebut demi kepentingan terdakwa dan tidak melalui izin pemilik.
Hal  tersebut  merupakan  suatu  kelalaian  bagi  terdakwa  dalam  melakukan kewajiban  tugasnya  dan  mengurangi  kepercayaan  dari  para  pihak  yang  bersangkutan, yang  di  mana  jabatan  notaris/PPAT  sebagai  pihak  terpercaya  dan  independen.  Maka dengan tidak dilaksanakannya pengurusan surat-surat dan pembayaran pajak pembelian tersebut sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh terdakwa notaris/PPAT H. Surjadi Jasin, SH,  perbuatan  terdakwa  tersebut  dituntut  oleh  penuntut  umum  melanggar  Pasal  374 KUHP. Maka permasalahan pada penelitian ini adalah:
1. Bagaimana Implementasi Prudential Principle oleh notaris di dalam menerima uang pemisah sertifikat dan pembayaran BPHTB?
2. Apakah notaris memiliki kewenangan untuk menerima dan membayarkan uang pajak BPHTB ke kas Negara?
Penelitian  ini  memiliki  tujuan  untuk  menganalisis  tentang  penerapan  prinsip kehati-hatian oleh notaris di dalam menerima uang pemisah sertifikat dan pembayaran BPHTB dan untuk mengetahui kewenangan notaris dalam menerima dan membayarkan titipan uang pemisah sertifikat dan pembayaran pajak BPHTB ke kas negara. Penelitian ini diharapkan dapat memperbanyak wawasan dan ilmu pengetahuan bagi peneliti serta memberikan  manfaat  bagi  para  pembaca  dan  pihak-pihak  terkait  mengenai  penerapan prinsip  kehati-hatian  oleh  notaris  di  dalam  menerima  uang  pemisah  sertifikat  dan pembayaran  BPHTB.  Penelitian  ini  diharapkan  mampu  untuk  dijadikan  suatu  acuan dalam  menyampaikan  sudut  pandang  mengenai  penerapan  prinsip  kehati-hatian  oleh notaris di dalam menerima uang pemisah sertifikat dan pembayaran BPHTB.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis-normatif.  Tujuannya  adalah  untuk mencari  sebuah  kebenaran  ilmiah  dalam  masalah-masalah  yang  menjadi  pembahasan dengan  cara  menganalisis  serta  mengartikan  hal-hal  yang  bersifat  teoritis,  antara  lain seperti konsep-konsep hukum, asas-asas, doktrin, serta norma. Metode penelitian dibuat dengan  menelaah  sumber-sumber  hukum  kepustakaan  yang  berhubungan  dalam  isu hukum yang menjadi pembahasan di penelitian ini (Ishaq, 2017).
Sifat penelitian itu yaitu bersifat deskriptif, yang memiliki makna yaitu suatu cara dalam  menyelesaikan  suatu  masalah  yang  sedang  dikaji  melalui  penjelasan  detail mengenai kondisi atau keadaan objek dan subjek yang terlibat, yang di mana dalam hal
ini dapat berupa seseorang, lembaga, serta masyarakat yang didasarkan kepada kebenaran yang ada (Kadarudin, 2021).
Penelitian  ini  menggunakan  dua  jenis  pendekatan  diantaranya  pendekatan Undang-Undang  ( statute  approach ),  selanjutnya case  approach (pendekatan  kasus). Statute approach merupakan pendekatan yang meneliti seluruh peraturan, dalam hal ini mempunyai  keterlibatan  dengan  isu  hukum  yang  sedang  diteliti,  dengan  tujuan  untuk menemukan konsistensi dan keselarasan antara suatu Undang-Undang dengan Undang- Undang lainnya dengan tujuan untuk menyelesaikan isu hukum pada penelitian.
Pada penelitian ini akan memakai dua sumber yaitu :
a) Hukum Primer
Bahan  hukum  primer,  menurut  Marzuki (2005)  menyebutkan  bahwa  penelitian memiliki bahan hukum yang mengikat dan memiliki validitas, pada penelitian ini dapat berupa suatu Undang-Undang dan catatan yang sah. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dari itu penelitian ini akan menggunakan bahan hukum primer, diantaranya adalah:
1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris disebut Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD).
4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
5. Kode Etik Notaris.
6. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
b) Hukum Sekunder
Bahan  Hukum  Sekunder  didefinisikan  sebagai  suatu  bahan  hukum  yang merupakan pelengkap dalam menguatkan dan menguraikan suatu keterangan dari bahan hukum primer yang selanjutnya dapat diteruskan sebagai suatu analisis serta pemahaman pandangan yang lebih yang jelas. Berdasarkan pendapat Marzuki (2005), bahan hukum sekunder yang dipakai terkait penelitian hukum berupa seluruh penerbitan terkait hukum meliputi dokumen-dokumen yang tidak resmi. Hal tersebut menyebabkan adanya suatu penguatan  dasar  hukum  yang  menghasilkan  suatu  analisa  hukum  yang  sesuai. Berdasarkan  penjelasan  tersebut,  pada  penelitian  ini  menggunakan  bahan  hukum sekunder diantaranya berupa buku-buku dan jurnal yang membahas hukum, serta artikel yang berkaitan tentang hukum.
Bahan Non-hukum
Di dalam suatu penelitian hukum, bahan non-hukum dibutuhkan untuk melakukan suatu proses identifikasi dan untuk menganalisis fakta. Hal tersebut dikarenakan dalam suatu penelitian sering ditemukannya fakta atau masalah yang kompleks, sehingga dalam hal  itu  diperlukan  suatu  pemahaman  tertentu  untuk  memahami  masalah  tersebut (Marzuki, 2005). Penelitian ini pada bahan non-hukum yang digunakan diantaranya yaitu dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum.
Pada proses pengumpulan data dimulai melalui pengumpulan data yang berkaitan dengan  permasalahan  penelitian,  berupa  penggabungan  bahan-bahan  yang  dikerjakan menggunakan  studi  kepustakaan  (library  research),  merupakan  pengkajian  informasi tentang hukum secara tertulis, yang diambil dari berbagai sumber yang mana diperlukan dalam  jenis  penelitian  hukum  normatif.  Pada  teknik  pengolahan  data  yang  digunakan adalah suatu penyusunan bahan yang berdasarkan pada suatu kegiatan pengelompokan. Dalam penyusunan pengelompokan ini sesuai dengan kategori atas bahan hukum yang telah dikumpulkan dan data hasil penelitian pada penyusunannya dibuat secara beraturan dan logis.
Dalam  penelitian  ini  teknik  analisis  data  yang  digunakan  yaitu  teknik  analisis kualitatif.  Teknik  ini  dilakukan  dengan  cara  bersama-sama  terhadap  pengambilan data dan  metode  normatif.    Data  diambil  melalui  penelitian-penelitian  terdahulu  yang telah dikumpulkan  melalui  studi  kepustakaan.  Selanjutnya  dilakukan  analisis  data  dan  juga pengelompokan  untuk  memahami  dan  memecahkan  permasalahan  yang  ada  pada penelitian ini. Keteraturan, ketertiban dan kecermatan merupakan hal yang dituntut dalam penelitian  kualitatif  yang  di  mana  data  yang  satu  dengan  data  lainnya  ialah  suatu permasalahan yang akan diungkapkan (Mamik, 2015).

## Hasil dan Pembahasan
A. Implementasi  Prudential  Principle  oleh  Notaris  di  Dalam  Menerima  Uang Pemisah Sertifikat dan Pembayaran BPHTB
Prudential  Principle atau  prinsip  kehati-hatian  merupakan  prinsip  yang mengharuskan  seorang  notaris  untuk  memperhatikan  dan  menimbang  segala kemungkinan  dampak  atau  risiko  yang  mungkin  terjadi  atas  tindakannya  dalam menjalankan  tugasnya  sebagai  notaris.  Adapun  tujuan  dari  penerapan  prinsip  kehati- hatian  yaitu  agar  notaris  lebih  berhati-hati  dalam  menjalankan  profesinya.  Selain  itu, penerapan prinsip kehati-hatian ini juga dapat dilihat dalam Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ), yang berarti secara tidak langsung pemerintah juga mengharuskan notaris untuk berlaku berhati-hati dalam menjalankan tugasnya. Dalam Pasal 2 Permenkumham No. 9 Tahun 2017 mengenai PMPJ disebutkan bahwa notaris wajib menerapkan PMPJ yang meliputi tiga kegiatan, yaitu (Rahma, 2018):
(a) Identifikasi pengguna jasa.
(b) Verifikasi pengguna jasa.
(c) Pemantauan transaksi pengguna jasa.
Sebagai  pejabat  umum,  tugas  utama  notaris  yaitu  melayani  masyarakat  dengan harapan  mampu  memberikan  sumbangan  bagi  pembangunan  hukum  nasional.  Notaris memberikan beberapa pelayanan terhadap masyarakat, diantaranya adalah jasa pelayanan pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). BPHTB merupakan pajak  yang  awalnya  menjadi  kewenangan  pemerintah  pusat  namun  setelah  adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Pemungutan BPHTB  yang  awal  mulanya  merupakan wewenang  pemerintah  pusat  berubah  menjadi kewenangan daerah untuk memungutnya.
Dalam hal ini pembayaran pajak BPHTB merupakan kewenangan bagi para wajib pajak dan bukan wewenang seorang notaris. Wajib pajak disini adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan. Melihat keadaan sekarang, banyak wajib pajak yang menitipkan pembayaran BPHTB kepada notaris dan terlihat juga beberapa notaris menerima penitipan tersebut, namun biasanya pajak tersebut atas nama wajib pajak pribadi.
Melihat fenomena ini, notaris sebagai pejabat secara tidak langsung memberikan kemudahan  bagi  para  wajib  pajak  untuk dapat  menyetorkan  pajaknya.  Jika  dilihat  dari segi  aturan,  notaris  sendiri  sebetulnya  tidak  memiliki  wewenang  dalam  menerima  dan membayarkan  uang  pembayaran  tersebut,  akan  tetapi  tidak  terdapat  larangan  notaris untuk membantu klien. Prinsip kehati-hatian memiliki peranan yang sangat penting dalam hal penerimaan uang titipan oleh notaris, dikarenakan jumlah uang titipan dalam jumlah besar  dapat  menimbulkan  permasalahan  hukum  apabila  tidak  diatasi  dengan  kehati- hatian,  salah  satu  permasalahan  hukum  yang  mungkin  terjadi  adalah  ketika  seorang notaris dengan sengaja mengambil dan menggunakan hak atas sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain.
Adapun  bentuk  prinsip  kehati-hatian  ( prudentiality  principle )  yang  seharusnya dilakukan notaris dalam proses penerimaan uang titipan yaitu (Saputra, 2022):
1) Melakukan pengenalan terhadap identitas klien.
2) Memverifikasi secara cermat data subjek dan objek klien.
3) Menanyakan, mendengarkan, mencermati keinginan atau kehendak klien.
4) Bertindak hati-hati, cermat dan teliti dalam proses pengerjaan.
5) Memenuhi segala teknik administrasi seperti kwitansi.
6) Memeriksa bukti surat yang berkaitan dengan penitipan uang.
Bentuk-bentuk  prinsip  kehati-hatian  seperti  ini  sudah  seharusnya  dimiliki  oleh seorang  notaris  agar  dapat  mencegah  timbulnya  permasalahan  hukum  terhadap penerimaan uang titipan yang dibuatnya di kemudian hari (Manuaba et al ., 2018). Untuk meminimalisir timbulnya permasalahan hukum dalam melaksanakan tugas notaris, maka notaris harus mengedepankan kaidah yang terkandung dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN 2014, menyatakan salah satu tanggung jawab seorang notaris dalam melaksanakan tugasnya,  harus  berlaku  amanah  jujur,  seksama,  independen,  tidak  berat  sebelah,  dan melindungi  sesuatu  hal  yang  penting  terhadap  pihak  yang  terlibat  di  dalam  perbuatan hukum.
Selanjutnya Notaris sekaligus dosen Universitas Sriwijaya Agus Trisaka melihat bahwa prinsip kehati-hatian ini sebagai langkah praktis yang dapat diambil oleh notaris untuk  memastikan  bahwa  semua  tindakan  dan  keputusan  yang  diambil  dalam melaksanakan  tugas  notaris  didasarkan  pada  kebenaran,  keakuratan,  dan  integritas hukum, dikarenakan prinsip kehati-hatian melibatkan pemeriksaan yang cermat terhadap dokumen dan informasi yang terkait dengan perjanjian yang dilakukan oleh notaris.
Penerapan prinsip kehati-hatian harus berjalan sesuai dengan prinsip kehati-hatian notaris,  apabila  terjalin  hubungan  yang  baik  antara  notaris  dan  para  pihak,  maka pelanggaran  hukum  dapat  dihindari.  Penerapan  prinsip  kehati-hatian  yang  diterapkan
seorang notaris dalam proses penerimaan uang titipan sebagaimana wawancara dengan Notaris Tommy Graha Putra, adalah sebagai berikut:
1) Sikap Jujur sebagai Dasar Utama
Kejujuran  merupakan  dasar  utama  bagi  seorang  notaris.  Dalam  hal  penitipan uang,  notaris  memiliki  tanggung  jawab  untuk  menyalurkan  sejumlah  uang  milik orang lain ke pihak berwenang. Kepercayaan ini harus dijaga, karena ketidakjujuran notaris  dapat  menimbulkan  risiko  hukum  dan  melanggar  prinsip  profesi  sebagai seorang profesional hukum
2) Bersikap Teliti dengan Melakukan Pengecekan terhadap Identitas Klien Dalam menjalankan tugasnya, terlebih dahulu seorang notaris akan menanyakan alasan kepentingan melakukan penitipan uang tersebut dan seorang notaris juga akan melakukan pengenalan terhadap identitas klien dengan memeriksa dokumen identitas resmi  seperti  kartu  identitas  yaitu  Kartu  Tanda  Penduduk  atau  Passport  serta mencocokkan foto pemilik identitas agar mencegah pemalsuan identitas, dilanjutkan dengan memverifikasi secara cermat data subjek maupun objek klien tersebut melalui pengecekan dan pencocokan dokumen-dokumen yang diperlihatkan klien.
3) Notaris Memberikan Kwitansi kepada Klien
Notaris memberi kwitansi kepada klien dengan pernyataan telah dititipkan uang pajak BPHTB yang telah dicantumkan jumlah nominal uang titipan tersebut. Dalam memastikan  bahwa  tidak  terjadi  suatu  kesalahan  atau  kelalaian  dalam  proses penerimaan uang titipan pembayaran tersebut, dapat dilakukan dengan menghitung terlebih dahulu jumlah pajak yang akan disetor dan menunjukkan juga ke klien secara transparan agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari.
4) Menjaga Transparansi dan Akuntabilitas dalam Proses Penerimaan Pembayaran Notaris  harus  tetap  hati-hati  dan  mematuhi  hukum  serta  etika  profesi  saat menerima  uang  titipan  BPHTB.  Untuk  menjaga  transparansi,  notaris  dapat melakukan scan bukti pembayaran BPHTB dalam format PDF. Jika klien meminta dokumen fisik, notaris memberikan dokumen asli kepada klien.
5) Melakukan Dokumentasi
Dokumentasi  adalah  langkah  kunci  dalam  menjaga  integritas  dan  kepatuhan hukum  dalam  proses  uang  titipan  oleh  notaris.  Notaris  harus  membuat  kontrak perjanjian dengan klien, mencatatnya dalam kwitansi dengan detail pembayaran, dan jika  melibatkan  pajak  BPHTB,  menunjukkan  bukti  pembayaran  pajak  yang  sah. Dokumentasi  juga  mencakup  pengisian  formulir  pajak,  pelaporan,  serta penyimpanan catatan lengkap dan internal terkait semua transaksi uang titipan.
6) Mengarsipkan Dokumen yang Terkait dengan Proses Pembayaran Sebagai seorang notaris harus melakukan pengarsipan yang teliti terhadap semua dokumen dan data yang berkaitan dengan tugasnya. Notaris harus mempertimbangkan  untuk  menyimpan  catatan  yang  berhubungan  dengan  uang titipan  tersebut  untuk  memastikan  kelengkapan  dan  keamanan  dokumen.  Hal  ini bertujuan agar dokumen-dokumen tersebut tetap terjaga, dapat ditemukan kembali dengan mudah, dan tidak dikendalikan oleh pihak yang tidak berwenang.
7) Notaris Memiliki Rekening Terpisah Antara Rekening Pribadi dan Rekening Uang Titipan
Dengan membuat rekening terpisah, notaris memisahkan dana transaksi dari dana pribadi  dan  pihak  lain.  Ini  bertujuan  untuk  melindungi  kepentingan  semua  pihak, memastikan  penggunaan  dana  sesuai  perjanjian,  dan  mencegah  penyalahgunaan. Rekening  terpisah  menjaga  keamanan  dana  klien  dalam  sengketa  hukum  dan mempermudah proses audit oleh otoritas yang berwenang.
8) Bertanggung Jawab
Bertanggung  jawab  berarti  notaris  harus  menyelesaikan  tugasnya  tanpa menimbulkan  masalah  hukum,  khususnya  dalam  penerimaan  uang  titipan  sesuai prosedur.
Sudah seharusnya apabila notaris menerima uang titipan langsung membayarkan uang  tersebut,  apabila  notaris  dalam  menerima  uang  titipan  tidak  amanah  atau  tidak bertanggung jawab dan menggunakan uang tersebut sebagai kepentingan pribadi, maka notaris harus mengganti uang tersebut. Jika notaris tersebut bertindak dengan hati-hati, maka dapat mengurangi risiko kerugian finansial yang menyebabkan ia harus mengganti uang titipan tersebut, dikarenakan prinsip kehati-hatian membantu notaris menghindari kesalahan dalam pengecekan dokumen, mengevaluasi risiko, dan memastikan keabsahan transaksi secara keseluruhan. Namun, jika notaris tersebut terbukti melakukan kesalahan, sudah menjadi tanggung jawab notaris itu sendiri untuk menerima sanksi apabila terjadi suatu  permasalahan  hukum  yang  melibatkan  uang  titipan  yang  telah  dipercayakan padanya.
Adapun  menurut  Tommy  Graha  Putra  selaku  Notaris  di  Kota  Palembang menyarankan  agar  seorang  notaris  dapat  menerapkan  prinsip  kehati-hatian  dalam menjalankan  tugasnya.  Dengan  mengutamakan  prinsip  kehati-hatian,  notaris menunjukkan  komitmennya  terhadap  integritas  dan  sikap  profesionalisme  yang  tinggi. Hal ini dilakukan dengan tujuan notaris selalu dalam rambu-rambu yang benar, dengan diberlakukannya  prinsip  kehati-hatian  beliau  sebagai  notaris  berharap  kepercayaan masyarakat terhadap notaris tetap tinggi, sehingga masyarakat di Indonesia bersedia dan tidak ragu-ragu menggunakan jasa notaris.

## B. Kewenangan Notaris untuk Menerima dan Membayarkan Uang Pajak BPHTB ke Kas Negara
Kewenangan atau authority diartikan sebagai kekuasaan yang dilembagakan atau diformalkan dan memiliki pengaruh dan kemampuan melakukan tindakan hukum public (Wijaya,  2011).  Kewenangan  juga  merupakan  hak  yang  dimiliki  oleh  negara  atau lembaga  pemerintahan  berupa  wewenang  yang  diberikan  oleh  Undang-Undang  atau peraturan tertentu untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab seseorang sebagai warga negara atau lembaga pemerintah. Seseorang yang memiliki kewenangan akan suatu hal tertentu, maka dirinya harus bertanggung jawab mengemban tugas dan wewenang yang telah diberikan tersebut.
Berdasarkan  penjelasan  diatas,  dasar  setiap  tindakan  dari  teori  kewenangan  ini sendiri didasarkan dari kewenangan yang sah yaitu peraturan perundang-undangan yang diperoleh  melalui  tiga  cara  yaitu  kewenangan  yang  diperoleh  melalui  atribusi, kewenangan  yang  diperoleh  melalui  delegasi,  dan  kewenangan  yang  diperoleh  dari mandat (Gandara, 2020):
1. Kewenangan atribusi, kewenangan yang diperoleh dari atribusi mutlak berasal dari pemberian kekuasaan melalui Undang-Undang.
2. Kewenangan  delegasi,  dalam  delegasi  tidak  dapat  menciptakan  dan  memperluas wewenang yang ada hanya pelimpahan wewenang dari organ/badan dan atau pejabat pemerintahan  lain  dan  secara  yuridis  tanggung  jawab  delegasi  berpindah  dari pemberi ke penerima delegasi.
3. Kewenangan mandat yaitu diperoleh dari pelimpahan wewenang yang diberikan dari pemberi  mandat  kepada  penerima  mandat  biasanya  terdapat  di  dalam  intern pemerintahan biasa terjadi antara atasan dan bawahan kemudian mandat dapat ditarik kembali  atau  digunakan  sewaktu-waktu  oleh  pemberi  kewenangan  sedangkan tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada pemberi mandat.
Berdasarkan  UUJN,  notaris  sebagai  pejabat  umum  memperoleh  kewenangan secara atribusi, karena wewenang tersebut diciptakan oleh UUJN sendiri dan wewenang tersebut  bukan  berasal  dari  lembaga  lain  seperti  Departemen  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia Republik Indonesia (Adjie, 2008). Notaris sebagai pejabat umum mempunyai beberapa  wewenang  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  15  UUJN,  wewenang-wewenang tersebut  antara  lain:  Notaris  berwenang  membuat  akta  autentik  mengenai  semua perbuatan,  perjanjian,  dan  ketetapan  yang  diharuskan  oleh  peraturan  perundang- undangan dan/ atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta  autentik,  menjamin  kepastian  tanggal  pembuatan  akta,  menyimpan  akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta- akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.
Notaris berwenang pula:
1. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
2. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
3. Membuat salinan dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan. Suatu wewenang tidak muncul begitu saja, tetapi suatu wewenang harus dinyatakan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
Notaris  sebagai  suatu  jabatan,  dan  setiap  jabatan  di  negara  ini  memiliki wewenangnya masing-masing. Setiap wewenang harus memiliki dasar hukum yang jelas, apabila seorang pejabat melakukan tindakan diluar wewenangnya, maka disebut sebagai perbuatan melanggar hukum. Dikarenakan wewenang notaris didasarkan pada Undang- Undang, Notaris diwajibkan untuk selalu berpedoman pada UUJN dan Kode Etik Profesi.
Kode  Etik  dipahami  sebagai  norma  dan  peraturan  mengenai  etika  baik  yang  tertulis maupun  tidak  tertulis  dari  suatu  profesi  yang  fungsinya  sebagai  pengingat  berperilaku bagi para anggota organisasi profesi (Indonesia, 2008).
Notaris memberikan berbagai pelayanan kepada masyarakat, termasuk pelayanan pembayaran BPHTB. Salah satu sumber potensi perolehan pajak yang perlu digali sesuai situasi dan kondisi perekonomian serta perkembangan pembangunan bangsa sekarang ini adalah jenis pajak BPHTB. BPHTB merupakan pajak yang dikenakan oleh perolehan hak atas  tanah  dan  atau  bangunan.  Adapun  waktu  di  mana  pembayaran  BPHTB  ini  mulai ditetapkan  yaitu  pada  saat  proses  transaksi  akta  peralihan  hak  atas  tanah  maupun bangunan dibuatkan dan ditandatangani pihak yang memiliki kuasa yaitu Notaris/PPAT yang berwenang untuk membuat akta autentik.
Di  mana  BPHTB  harus  dibayarkan  pada  saat  akta  peralihan  hak  atas  tanah dilakukan  atau  dibuat.  Pemungutan  biaya  BPHTB  pada  prinsipnya  menganut  sistem selfassessment,  yang  mana  wajib  pajak  diberi  kepercayaan  untuk  menghitung  dan membayar  sendiri  pajak  yang  terutang  dengan  tidak  mendasarkan  pada  adanya  surat ketetapan  pajak.  Dalam  konteks  ini,  notaris  bertindak  sebagai  pihak  perantara  yang bersifat  independen,  meskipun  jika  dilihat  dari  segi  aturan  notaris  tidak  memiliki kewenangan  dalam  membayarkan  uang  tersebut.  Adapun  alasan  wajib  pajak  itu menitipkan  uang  BPHTB  tersebut  kepada  notaris,  karena  wajib  pajak  tidak  memiliki waktu dan juga beberapa wajib pajak tidak mengetahui aturan terkait BPHTB.
Notaris yang menerima penitipan atas pembayaran BPHTB memiliki niat untuk membantu  dan  memperlancar  proses  transaksi  pihak  yang  tidak  mengerti  akan pembayaran BPHBTB dan notaris sebagai pejabat umum yang dianggap lebih memahami prosedur  pembayaran  pajak  tersebut  sebaiknya  membantu  dalam  melaksanakan pembayaran  pajak  namun  tidak  berhak  untuk  memungut  biaya  atas  penitipan  tersebut. Selanjutnya  Notaris  Agus  Trisaka  mengungkapkan  meskipun  tidak  ada  aturan  yang mengatur  kewenangan  notaris  terkait  penitipan  pembayaran  BPHTB,  namun  demi kelancaran dalam melaksanakan tugas profesi notaris maka seorang PPAT muncul untuk memberikan  informasi  sekaligus  sebagai  “ first  gate ”  (gerbang  pertama)  dalam pengamanan penerimaan BPHTB sebelum melakukan akta jual beli.

## C. Tanggung Jawab Notaris atas Penggelapan Terkait Uang Titipan Pembayaran
Kedudukan seorang notaris sebagai pejabat umum merupakan salah satu pejabat yang mendapatkan amanat dari negara yang diberikan tugas, kewajiban, wewenang dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat umum di bidang keperdataan. Notaris dalam  menjalani  tugasnya  dapat  dibebani  suatu  tanggung  jawab  atas  perbuatannya. Dalam  rangka  menegakkan  hukum,  notaris  mengemban  amanat  yang  menyangkut kepentingan  masyarakat  umum.  Frans  mengemukakan  setiap  notaris  dituntut  untuk memiliki moral yang menjadi dasar kepribadian profesional hukum dari diri notaris itu sendiri yaitu sebagai berikut (Tjahjadi, 1991):
1. Jujur, apabila notaris melaksanakan tugasnya tidak disertai dengan sifat yang jujur, dapat dikatakan bahwa professional hukum telah mengingkari tujuan profesinya.
2. Autentik,  yaitu  menunjukkan  diri  sesuai dengan  keasliannya  dan  tidak  melakukan perbuatan merendahkan martabat profesi.
3. Bertanggung jawab, seorang notaris harus bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya, bertindak secara profesional tanpa membedakan perkara pembayaran dan perkara cuma-cuma.
Menurut Syukran & Umillah (2023) tanggung jawab yang dimiliki seorang notaris menganut prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan yang harus memenuhi empat unsur pokok, yaitu:
1. Adanya perbuatan;
2. adanya unsur kesalahan;
3. adanya kerugian yang diderita;
4. adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.
Unsur  pokok  kesalahan  tersebut  merupakan  poin  penting  yang  harus  dihindari oleh  notaris.  Perbuatan  melanggar  hukum  oleh  notaris,  tidak  hanya  perbuatan  yang melanggar  hukum  secara  langsung,  melainkan  juga  perbuatan  pelanggaran  peraturan yang  berada  dalam  ruang  lingkup  kesusilaan,  keagamaan,  dan  sopan  santun  dalam masyarakat (Prodjodikoro, 2000).
Tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum meliputi tanggung jawab profesi notaris  itu  sendiri  yang  berhubungan  dengan  akta,  diantaranya  tanggung  jawab  notaris secara perdata atas akta yang dibuatnya. Terdapat doktrin mengenai tanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan terhadap orang lain dapat dibedakan dalam tiga teori, yaitu (Larasati, 2023):
1. Tanggung  jawab  kesalahan,  kesalahan  disini  diberi  makna  yang  luas  yang  juga mencakup sifat melanggar hukumnya perbuatan, orang yang menimbulkan kerugian pada  orang  lain  bertanggung  jawab  sejauh  kerugian  itu  merupakan  akibat pelanggaran suatu norma dan pelakunya dapat menyesali karena melanggar norma tersebut.
2. Teori tanggung jawab dengan pembalikan pembuktian pihak yang dirugikan wajib membuktikan  bahwa  pelaku  telah  melakukan  tindakan  melanggar  hukum,  maka disini  pelanggaran  norma  dianggap  ada  dan  selanjutnya  mewajibkan  pelaku meniadakan  anggapan  atau  persangkaan  ini  menunjukkan  bahwa  ia  tidak  berbuat melanggar hukum.
3. Teori tanggung jawab resiko seorang atasan bertanggung jawab atas kerugian atau kesalahan  yang  dilakukan  oleh  bawahannya  perbuatan  melanggar  hukum  tersebut dilakukan dalam ruang lingkup tugasnya.
Berdasarkan  Pasal  1365  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUHPer), perbuatan  melanggar  hukum  yang  membawa  kerugian  kepada  pihak  lain,  maka diwajibkan  untuk  orang  yang  menyebabkan  kesalahan  atas  kerugian  tersebut  untuk mengganti  kerugian  yang  ia  lakukan.  Seperti  halnya  penitipan  uang  yang  diberikan kepada  notaris,  beberapa  pihak  notaris  sering  kali  melakukan  penggelapan  pada  uang
titipan,  hingga  pada  akhirnya  membuat  kerugian  pada  pihak  yang  menitipkan  uang tersebut.
Apabila  dalam  menerima  uang  titipan  seorang  notaris  sudah  benar-benar  teliti, hati-hati  dan  sesuai  peraturan  hukum  yang  berlaku  maka  seorang  notaris  tidak  akan terjerat  pada  kasus  hukum.  Sudah  seharusnya  apabila  notaris  menerima  uang  titipan langsung membayarkan uang tersebut, apabila notaris dalam menerima uang titipan tidak amanah  atau  tidak  bertanggung  jawab  dan  menggunakan  uang  tersebut  sebagai kepentingan pribadi, maka akan diberikan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Menurut  Notaris  Tommy  Graha  Putra  mengemukakan  apabila  terjadi  permasalahan hukum, seorang notaris harus bertanggung jawab penuh dengan perbuatannya, tanggung jawab tersebut dapat dilakukan dengan membayar ganti rugi bahkan sampai dikenakan hukuman sesuai dengan tingkat permasalahan hukum yang terjadi. Setiap aturan hukum yang berlaku, selalu ada sanksi yang menyertainya pada akhir aturan hukum tersebut.
Pada  hakikatnya  pemberian  sanksi  sebagai  suatu  paksaan  ini  berguna  untuk menyadarkan  masyarakat  atau  para  pihak,  bahwa  tindakan  yang  telah  dilakukannya tersebut telah melanggar ketentuan aturan hukum yang berlaku. Begitu pula sanksi yang ditujukan terhadap notaris, hal ini semata-mata sebagai bentuk penyadaran kepada notaris bahwa dalam menjalankan tugas jabatannya, maka seorang notaris harus mengacu kepada ketentuan hukum yang berlaku. Pemberian sanksi terhadap notaris juga merupakan upaya perlindungan  yang  diberikan  kepada  masyarakat,  agar  terhindar  dari  tindakan  notaris yang merugikan. Sanksi tersebut juga memiliki fungsi untuk menjaga martabat lembaga notaris sebagai lembaga kepercayaan, karena kepercayaan masyarakat dapat turun apabila notaris tersebut melakukan pelanggaran (Salamah & Iriantoro, 2022).
Pertanggungjawaban  menurut  hukum  pidana  adalah  kemampuan  bertanggung jawab  seseorang  terhadap  kesalahan.  Adapun  tanggung  jawab  yang  dapat  diberikan kepada notaris apabila melakukan pelanggaran hukum, diantaranya adalah:
1. Tanggung  Jawab  Perdata,  sanksi  keperdataan  merupakan  sanksi  yang  dijatuhkan terhadap  kesalahan  yang  terjadi  akibat  wanprestasi  maupun  perbuatan  yang melanggar hukum onrechtmatige daad .
2. Tanggung  Jawab  Administratif,  selain  sanksi  keperdataan  dan  pidana  yang dijatuhkan  terhadap  notaris,  terdapat  pula  sanksi  administratif  bagi  notaris  yang diatur di dalam UUJN telah ditentukan sebagai berikut:
a. Teguran lisan;
b. teguran tertulis;
c. pemberhentian sementara;
Selanjutnya, berdasarkan Pasal 13 UUJN, notaris dapat diberhentikan secara tidak  hormat  ketika  notaris  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  berkekuatan hukum  tetap,  dijatuhkan  pidana  penjara  karena  melakukan  tindak  pidana  yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
3. Tanggung Jawab Pidana, sanksi berupa hukuman pidana adalah sanksi yang paling dihindari oleh seorang notaris karena sanksi ini adalah sanksi yang paling berat. Jika notaris tersebut bertindak dengan hati-hati, maka dapat mengurangi risiko kerugian
finansial yang menyebabkan ia harus mengganti uang titipan tersebut, dikarenakan prinsip  kehati-hatian  membantu  notaris  menghindari  kesalahan  dalam  pengecekan dokumen,  mengevaluasi  risiko,  dan  memastikan  keabsahan  transaksi  secara keseluruhan.
Namun,  jika  notaris  tersebut  terbukti  melakukan  kesalahan,  sudah  menjadi tanggung  jawab  notaris  itu  sendiri  untuk  menerima  sanksi  apabila  terjadi  suatu permasalahan  hukum  yang  melibatkan  uang  titipan  yang  telah  dipercayakan  padanya. Maka dari itu, untuk menghindari terjadinya permasalahan hukum yang dapat menjerat notaris, prinsip kehati-hatian memegang peranan penting bagi seorang notaris agar dapat terhindar dari permasalahan-permasalahan yang dapat timbul akibat ketidak hati-hatian. Seperti kasus penggelapan pajak yang telah dilakukan oleh notaris HSJ sudah sangat jelas bahwa  ia  tidak  menerapkan  prinsip  kehati-hatian,  terlihat  pada  Putusan  Nomor 285/pid/2021/PT. Bdg. bahwa terdakwa sudah melakukan perbuatan hukum yang diluar kewenangan jabatannya hingga menyebabkan kerugian, maka perbuatan tersebut harus dipertanggungjawabkan oleh notaris tersebut.
Berdasarkan  uraian  tersebut  diatas,  dalam  hal  ini  notaris  HSJ  selaku  terdakwa dalam menjalankan jabatannya selaku notaris di Kota Bandung dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan cara menerima putusan hakim didalam Putusan  Pengadilan  Negeri  Bandung  Nomor  212/Pid.B/2021/PN.Bdg  jo.  Pengadilan Tinggi  Bandung  Nomor  285/PID/2021/PT  BDG,  dan  menjalankan  tuntutan  pidana selama  2  tahun  3  bulan  tersebut.  Namun,  terkait  masalah  kerugian  yang  dialami  oleh Andrew  Purnomo,  pihak  yang  merasa  dirugikan  dapat  meminta  pertanggungjawaban kepada terdakwa HSJ dengan cara mengajukan gugatan perdata atas permasalahan yang dialaminya.  Selain  itu,  dikarenakan  tindak  pidana  penggelapan  tersebut  melibatkan jabatan notaris/PPAT maka atas perbuatannya tersebut dapat dilaporkan  kepada majelis kehormatan,  sehingga  notaris/PPAT  tersebut  dapat  dikenakan  sanksi  berdasarkan kode etik notaris/PPAT.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  serta  pembahasan  yang  telah  dipaparkan  di  atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam hal penerapan prinsip kehati-hatian oleh notaris di dalam  menerima  uang  pemisah  sertifikat  dan  pembayaran  BPHTB,  Notaris  memiliki kewajiban  untuk  selalu  menerapkan  prinsip  kehati-hatian  bukan  hanya  pada  saat menerima titipan uang saja akan tetapi setiap tindakan yang dilakukannya, prinsip kehati- hatian  sudah  menjadi  kewajiban  sejak  Notaris  tersebut melakukan  sumpah jabatannya, dimana hal ini dapat dilihat dalam Pasal 4 ayat (2) UUJN, yang mana kata seksama dalam pasal tersebut dapat diartikan sebagai selalu hati-hati. Selain itu, penerapan prinsip kehati- hatian ini juga dapat dilihat dalam Prinsip mengenali Pengguna Jasa (PMPJ), yang berarti secara  tidak  langsung  pemerintah  juga  mengharuskan  notaris  untuk  senantiasa  untuk berlaku berhati-hati dalam menjalankan tugasnya.
Apabila  dilihat  dalam  kewenangan  notaris  untuk  menerima  dan  membayarkan uang  pajak  BPHTB  ke  kas  Negara,  jika  dilihat  dalam  UUJN  maka  tidak  ada  satupun
ketentuan  yang  mengatur  mengenai  kewenangan  notaris  untuk  menerima  dan membayarkan  BPHTB  melalui  notaris.  Dikarenakan  pembayaran  BPHTB  sebenarnya murni sifatnya dibayar oleh wajib pajak itu sendiri. Akan tetapi dalam prakteknya, notaris banyak yang memberikan jasa untuk membantu membayarkan uang BPHTB yang mana dalam  hal  ini  notaris  hanya  sebagai  perantara  yang  bersifat  independen.dan  juga dikarenakan  belumnya  ada  peraturan  tertulis  yang  melarang,  sehingga  penitipan pembayaran pajak ini masih dilakukan hingga sekarang.
Pertanggungjawaban  yang  dapat  dilakukan  apabila  notaris  kelalaian  ketika menerima  titipan  uang  pembayaran  ini  dapat  dibagi  menjadi  3  (tiga),  yaitu pertanggungjawaban administrasi, pertanggungjawaban secara perdata, pertanggungjawaban secara pidana kepada notaris sendiri apabila notaris tersebut terbukti melakukan  pelanggaran  pidana  yang  tercantum  dalam  KUHP,  dengan  syarat  pidana terhadap notaris tersebut dilakukan dengan batasan bahwa notaris melakukan perbuatan hukum terhadap aspek lahiriah.

## BIBLIOGRAFI
Adjie,  Habib.  (2008). Hukum  Notaris  Indonesia  (Tafsir  Tematik  Terhadap  UU  No.  30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris) . Bandung: Refika Aditama.
Andasasmita, Komar. (1981). Notaris I . Bandung: Sumur Bandung.
Ariesta  Rahman,  Fikri.  (2018).  Penerapan  Prinsip  Kehati-Hatian  Notaris  Dalam Mengenal Para Penghadap. Jurnal Lex Renaissance , 3 (2), 423–440.
https://doi.org/10.20885/jlr.vol3.iss2.art11
Fathonah,  Ricky  Auliaty.  (2020).  Kehati-hatian  Notaris  Terhadap  Kebenaran  Identitas dan Tanda Tangan Penghadap Kaitannya dengan Pembuatan Akta. Retrieved from https://repository.unair.ac.id/96574/4/4. BAB I PENDAHULUAN.pdf
Gandara, Moh. (2020). Kewenangan Atribusi, Delegasi dan Mandat. Khazanah Hukum ,
2 (3), 92–99. https://doi.org/10.15575/kh.v2i3.8187
Indonesia,  Ikatan  Notaris.  (2008). Jati  Diri  Notaris  Indonesia,  Dulu,  Sekarang  dan  di Masa Datang. Jakarta: PT. Gramedia.
Ishaq.  (2017). Metode  Penelitian  Hukum  dan  Penulisan  Skripsi,  Tesis,  Serta  Disertasi (1st ed.). Bandung: CV. Alfabeta.
Kadarudin. (2021). Penelitian di Bidang Ilmu Hukum (1st ed.). Semarang: Formaci.
Larasati,  Rindiana.  (2023). Dinamika  Sistem  Pengawasan  Notaris  di  Indonesia . Pekalongan: NEM.
Leomuwafiq,  Ghazi.  (2019).  Pertanggung  Jawaban  Notaris  PPAT  dalam  Melakukan Pelayanan  Pembayaran  Pajak  Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan  Bangunan (BPHTB). Jurnal  Media  Hukum  Dan  Peradilan ,  101–115.  Retrieved  from https://repository.ubaya.ac.id/35588/1/Ghazi Leomuwafiq_Pertanggungjawaban Notaris PPAT.pdf
Mamik. (2015). Metodologi Kualitatif (1st ed.). Sidoarjo: Sidoarjo: Zifatama Publisher.
Manuaba, Ida Bagus Paramaningrat, Parsa, I. Wayan, & Ariawan, I. Gusti Ketut. (2018). Prinsip Kehati-hatian Notaris dalam Membuat Akta Autentitk. Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan , 59–74.
Marzuki,  Peter  Mahmud.  (2005). Penelitian  Hukum .  Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group.
Prodjodikoro,  Wirjono.  (2000). Perbuatan  Melanggar  Hukum  Dipandang  dari  Sudut Hukum Perdata . Bandung: Mandar Maju.
Rahma,  Helmi  Fariska.  (2018). Tanggung  Jawab  dan  Akibat  Hukum  Notaris  Dalam Melakukan  Identifikasi  dan  Verifikasi  Data  Pengguna  Jasa  Dalam  Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 (Program Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta). Retrieved from https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/7172/TESIS HELMI
FARISKA UII.pdf?sequence=1
Salamah, Sania, & Iriantoro, Agung. (2022). Prinsip Kehati-Haian Dan Tanggungjawab Notaris  Dalam  Membuat  Akta  Berdasarkan  Pasal  16  Ayat  (1)  Huruf  a  Undang- Undang  Jabatan  Notaris  (Studi  Kasus  Putusan  Nomor  457  PK/Pdt/2019). Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan , 1 (2), 562. Retrieved from https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/imanot/article/view/4437/2115
Saputra,  Andi.  (2022). Penerapan  Prinsip  Kehati-Hatian  Pembuatan  Akta  Kuasa Menjual Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah . Universitas Islam Indonesia.
Syukran,  Asfari,  &  Umillah,  An.  (2023). Tanggung  Jawab  Notaris  Setelah  Berakhir Masa Jabatan Terhadap Protokol Notaris ( Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 119 / Pdt . G / 2013 / Pn . Ptk ) . 6 (1), 703–721.
Tjahjadi, S. P. Lili. (1991). Hukum Moral . Yogyakarta: Kanisius.
Wijaya,  Firman.  (2011). Delik  Penyalahgunaan  Jabatan  dan  Suap  Dalam  Praktek . Jakarta: Penaku.

## Copyright holder:
Kenzodhy Armando Syahputra, R. Rahaditya (2023)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: