## Asrofi, Oyo Sunaryo Mukhlas
Ketentuan Hukum Penyerahan Sebagian Gaji PNS Kepada Mantan Istrinya Dalam Perspektif Hukum Islam

## AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies
Journal website: https://al-afkar.com
P-ISSN : 2614-4883;  E-ISSN : 2614-4905 Vol. 7  No. 1  (2024). https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i1.843            pp.  746-761

## Research Article

## Ketentuan Hukum Penyerahan Sebagian Gaji PNS Kepada Mantan Istrinya Dalam Perspektif Hukum Islam
Asrofi 1 , Oyo Sunaryo Mukhlas 2
1. UIN Sunan Gunung Djarti Bandung; asrofi.bws@gmail.com
2. UIN Sunan Gunung Djarti Bandung; osumfsh@yahoo.com
Copyright © 2024 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0). Received :  October 12, 2023 Revised :  November 26, 2023 Accepted :  December 17, 2023 Available online    :  January 19, 2024
How To Cite: Asrofi and Oyo Sunaryo Mukhlas (2024) “Legal Provisions for Handing Over Part of a Civil Servant’s Salary to His Ex - Wife from an Islamic Law Perspective”, al-Afkar, Journal For Islamic Studies , 7(1), pp. 746 – 761. doi: 10.31943/afkarjournal.v7i1.843.
Legal  Provisions  for  Handing  Over  Part  of  a  Civil  Servant's  Salary  to  His  Ex-Wife  from  an Islamic Law Perspective
Abstract. Islam views the marriage contract as a miitsaqan ghalidha with the main goal of forming a sakinah mawaddah wa rahmah .  Even  though the  marriage  bond  is  so  strong,  the  reality  shows  that many marriages have broken up due to divorce, for example in 2021 there will be approximately 459,630 couples, including divorces carried out by PNS, which are also not small. In certain cases of divorce, Islam  obliges  the  husband  to  provide  mut'ah along  with  maintenance,  dowry  and  kiswa  during  the iddah period according to the husband's ability and propriety. Specifically for male civil servants, in certain divorce cases, they are also obliged to hand over part of their salary to their ex-wife and children or children, as stipulated in Article 8 PP No. 10 of 1983 jo PP No. 45 of 1990. These provisions need to be examined from the perspective of Islamic law. In researching used normative juridical research. The results of the study according to the authors of the deduction/delivery of part of the male PNS to his ex-wife  as  stipulated  in  the  Government  Regulation  are  not  in  accordance  with  the  provisions  of

## Asrofi, Oyo Sunaryo Mukhlas
Ketentuan Hukum Penyerahan Sebagian Gaji PNS Kepada Mantan Istrinya Dalam Perspektif Hukum Islam
Islamic law, for the reasons that, among other things, Islam has determined the obligation for divorced men  in  certain  cases  to  give  to  his  ex-wife  in  the  form  of mut'ah and nafkah  iddah ,  the deduction/delivery  of  part  of  the  PNS  has  the  potential  to  violate  the  objectives  of  Islamic  law  to achieve benefits with the aim of, among others, hifdz al maal.
Keywords: Law, Divorce of Civil Servants, Salary Deduction, Ex-wife, Islamic Law.
Abstrak. Islam memandang akad nikah merupakan mitsaqan ghalidha dengan tujuan utama untuk membentuk  rumah  tangga  sakinah  mawaddah  wa  rahmah.  Meskipun  sedemikian  kuat  ikatan perkawinan, tetapi realitas menunjukkan banyak perkawinan yang putus karena perceraian, misalnya pada tahun 2021 kasus perceraian di Indonesia mencapai kurang lebih 459.630 pasangan, termasuk di dalamnya perceraian yang dilakukan oleh PNS yang juga tidak sedikit. Dalam hal terjadi perceraian dengan  alasan  terntentu,  Islam  mewajibkan  kepada  suaminya  untuk  memberi mut’ah  serta  nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah sesuai kemampuan suami. Khusus untuk PNS pria dalam kasus perceraian tertentu juga berkewajiban menyerahkan sebagian gajinya kepada bekas istri dan anak atau anak-anaknya sebegaimana ketentuan Pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990. Setelah diteliti dari segi perspektif hukum Islam, dengan penelitian yuridis normatif, penulis berkesimpulan pemotongan/penyerahan sebagaian gaji PNS pria kepada mantan istrinya sesuai ketentuan tersebut tidak  sesuai  dengan  hukum  Islam,  dengan  alasan  antara  lain  Hukum  Islam  telah  menentukan kewajiban  bagi  pria  yang  bercerai  untuk  memberi  kepada  bekas  istrinya mut’ah  dan  nafkah  iddah, sedang dalam Peraturan Pemerintah tersebut pemeotongan gaji berlaku terus sampai bekas istrinya menikah lagi, padahal antara bekas suami dan bekas istri sudah tidak ada hubungan dan tidak ada hak dan kewajiban.
Kata Kunci : Hukum, Perceraian PNS, Pemotongan Gaji, bekas Istri, Hukum Islam.

## PENDAHULUAN
Pada  pasal  1  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  dinyatakan  Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan  tujuan  membentuk  keluarga  atau  rumah  tangga  yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedang pada Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.
Rumusan  Kompilasi  Hukum  Islam  tentang  ikatan  perkawinan  dan  tujuan perkawinan tersebut, merupakan positifikasi dari firman Allah dalam Q.S. An-Nisa [4] : 21 dan Q.S. Ar Rum [30] : 21. Berdasarkan Q.S. An- Nisa’ ayat 21 ikatan perkawinan disebut sebagai “ mitsaqan ghalidan” artinya akad yang amat kuat. Ibnu Katsir dalam “Tafsir  Al  Qur’an  al -Azim ”  memberikan  penafsiran  bahwa  yang  dimaksud  dengan miitsaqan ghalidhan adalah akad yang amat kuat, dimana suami menjadikan istrinya sebagai  amanat  dari  Allah  dan  menghalalkan  farjinya  dengan  menyebut  kalimat Allah 1 .  Kata mitsaqan  ghaliidha dalam  al  qur’an  disebut  sebanyak  3  kali,  dua  ayat lainnya adalah Q.S. An Nisa’ [4] ayat 154, yang merupakan perjanjian Allah dengan kaum Yahudi bahwa mereka akan mentaati hukum Allah yang termaktub dalam kitab Taurat, dan Q.S. Al Ahzab [33] ayat 7 yang berisi perjanjian Allah dengan para Rasul- Nya  untuk  menyampaikan  risalah  Allah  kepada  kaum  masing-masing.  Hal  ini
1 Ibn Katsir, Tafsir al- Qur’an al -Azim , Juz II, Cet II, Riyadl, Dar At Thibah , 1999, h 245

## Asrofi, Oyo Sunaryo Mukhlas
Ketentuan Hukum Penyerahan Sebagian Gaji PNS Kepada Mantan Istrinya Dalam Perspektif Hukum Islam
menunjukkan  betapa  kuatnya  akad/ikatan  perkawinan  ini  disejajarkan  dengan perjanjian  Allah  kepada  para  Rasul-Nya  dalam  menyampaikan  risalahnya  kepada umatnya.
Sedang  tujuan  perkawinan  antara  lain  untuk  mewujudkan  rumah  tangga sakinah,  mawaddah  dan  rahmah.  Mufassir  kenamaan  Indonesia  Prof  Dr.  Quraisy Shihab mengartikan bahwa yang dimaksud dengan keluarga sakinah adalah  adalah keluarga yang tenang dan penuh kasih sayang yang dapat melahirkan mawaddah dan rahmah.  Keluarga  dikatakan  sakinah  jika  terdapat mawaddah dan rahmah . Mawaddah adalah “ cinta pus ” yang sejati , bukan  sekedar cinta yang ketika hatinya kesal,  cintanya  menjadi  pudar  dan  menurun.  Orang  yang  hatinya  telah  bersemai mawaddah , tidak akan mudah memutuskan hubungan perkawinan. Ini disebabkan hatinya begitu lapang dan kosong dari keburukan 2 . Sedang yang dimaksud dengan rahmah adalah  kondisi  kejiwaan  yang  muncul  di  dalam  hati  akibat  menyaksikan ketidakberdayaan, sehingga mendorong yang bersangkutan melakukan pemberdayaan.  Maka  masing-masing  suami  isteri  akan  sungguh-sungguh,  bahkan bersusah  payah  untuk  mendatangkan  kebaikan  bagi  pasangannya  serta  menolak segala sesuatu yang mengganggu dan mengeruhkannya. 3
Sungguhpun perkawian merupakan akad yang amat kuat dengan tujuan yang demikian suci. Hak dan kewajiban  masing-masing suami istri (ayah dan ibu) serta anak juga telah dirumuskan dengan jelas baik dalam ayat- ayat Al Qur’an dan Hadits Nabi  SAW  maupun  dalam  ketentuan  peraturan  perundangan,  tetapi  realitas menunjukkan  bahwa  banyak  perkawinan  yang  putus  karena  perceraian,  bahkan berdasarkan  data  pada  Direktorat  Jenderal  Badan  Peradilan  Agama  Mahkamah Agung RI, angka perceraian di Indonesia pada tahun 2021 mencapai 459.630 pasangan, terdiri dari Cerai Gugat 344.935 pasangan (75,05  %) dan Cerai Talak 114.695 pasangan (24,95  %) 4 .  Sedang  angka  pernikahan  tahun  2021  sejumlah  kurang  lebih  1,74  juta pasangan. 5 Sehingga  secara  kasar  angka  perceraian  dibandingkan  dengan  angka pernikahan  mencapai  27,08  %.  Tingkat  perceraian  ini  merupakan  tertinggi  di  Asia Afrika. 6
Adapun  data  perceraian  untuk  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS),  secara  nasional tidak  didapatkan  oleh  Penulis.  Sebagai  komparasi  untuk  Kalimantan  Selatan  pada tahun 2021 angka perceraian mencapai 7.580 pasangan, terdiri dari Cerai Gugat 6.041 pasangan  (79,70  %  )  dan  Cerai  Talak  1.539  pasangan  (20,30  %).  Dari  data  tersebut perceraian yang dilakukan oleh pasangan PNS sebanyak 422 pasangan (5,57 % dari perceraian seluruhnya), terdiri dari  Cerai Gugat  295  pasangan (69,90 %) dan Cerai Talak 127 pasangan (30,10 %). Namun persentasi tingkat perceraian di kalangan PNS di  Provinsi  Kalimantan  Selatan  tersebut,  tentu  tidak  menggambarkan  persentasi perceraian  secara  nasional.  Berdasarkan  ketentuan  hukum  Islam,  jika  terjadi
2 M.  Quraish  Shihab, Wawasan  Al- Qur’an ;  Tafsir  Tematik  Atas  Pelbagai  Persoalan  Umat, Bandung: Mizan, 1996, h. 254.
3 Ibid , hal 277.
4 Direktoran  Jenderal Badan  Peradilan  Agama MA-RI, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Ditjen Badilag MA-RI. Tahun 2021, h. 3.
5 https://dataindonesia.id/diakses tanggal 9 November 2022.
6 https:// sumbar.kemenag.go.id/ diakses tanggal 9 November 2022.

## Asrofi, Oyo Sunaryo Mukhlas
Ketentuan Hukum Penyerahan Sebagian Gaji PNS Kepada Mantan Istrinya Dalam Perspektif Hukum Islam
perceraian  baik  cerai  talak  maupun  cerai  gugat  dalam  kasus  tertentu,  suami berkewajiban memberi mut’ah baik berupa barang maupun uang dan nafkah iddah (nafkah selama masa iddah) kepada mantan istrinya. Hal ini selain diatur dalam Al Qur’an dan Hadits Nabi SAW juga diatur dalam Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang  Perkawinan  dan Kompilasi  Hukum  Islam.  Bagi  PNS  selain  terikat  dengan aturan  umum  juga  terikat  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  Tahun  1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, dimana PNS pria yang menceraikan istrinya wajib menyerahkan sebagaian gajinya kepada bekas istrinya.

## METODE PENELITIAN
Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian hukum normatif atau doktrinal, sehingga diketahui kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya 7 . Oleh karena itu landasan teoritis yang dipergunakan adalah landasan teoritis  yang  terdapat  dalam  tataran  teori  hukum  normatif  baik  yang  terkandung dalam Al Qur’an dan Hadits Nabi SAW maupun Peraturan Perundang -undangan.

## PEMBAHASAN DAN HASIL

## Hak-Hak Bekas Istri Pasca Perceraian Menurut Hukum Islam
Secara  teori  setiap  akad  menimbulkan  hak  dan  kewajiban  bagi  pihak  yang melakukan akad secara timbal balik. Dalam hal akad nikah, menimbulkan hak dan kewajiban bagi suami dan istri. Di antara kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami adalah menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga,  biaya  perawatan  dan  biaya  pengobatan  bagi  isteri  dan  anak  serta  biaya pendidikan anak. Adapun kewajiban istri antara lain berbakti lahir dan batin kepada suami  dalam  batas-batas  yang  dibenarkan  oleh  hukum,  istri  juga  berkewajiban menyelenggarakan  dan  mengatur  keperluan  rumah  tangga  sehari-hari  dengan sebaik-baiknya. 8
Tatkala ikatan pernikahan yang sangat kokoh itu tidak dapat dipertahankan, sehingga  terjadi  perceraian,  maka  terdapat  kewajiban  yang  harus  dilakukan  oleh suami terhadap istrinya, antara lain memberi mut’ah serta nafkah, kiswah dan maskan selama istri menjalani masa iddah , adapun bagi istri ia berkewajiban menjalani masa iddah  dan  selama  masa  iddah  harus  menjaga  dirinya  antara  lain  dengan  tidak menerima pinangan dari laki-laki lain.
1. Mut’ah
7 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif , Malang: Bayumedia,  2013. h. 57
8 Hak dan kewajiban suami dan istri, antara lain diatur pada Q.S. An Nisa’ ayat 19 dan 34, Pasal 30 s.d. 34 UU Nomor 1 tahun 1974  dan Pasal 77 s.d. 84 Kompilasi Hukum Islam.

## Asrofi, Oyo Sunaryo Mukhlas
Ketentuan Hukum Penyerahan Sebagian Gaji PNS Kepada Mantan Istrinya Dalam Perspektif Hukum Islam
Mut’ah secara harfiah berarti kenikmatan 9 . Mut’ah juga bisa diartikan suatu pemberian,  suatu  kenikmatan,  penambah  atau  penguat  yang  melengkapi  atau menyenangkan. 10
Secara istilah Madzhab Syafi’i mengartikan mut’ah sebagai suatu harta yang wajib  diberikan  oleh  suami  kepada  istrinya  yang  ia  ceraikan  dengan  syarat-syarat tertentu.  Sedangkan  Madzhab  Maliki  mengartikan mut’ah sebagai  kebaikan  untuk istri yang telah diceraikan sesuai kadar kemampuan suami. 11 Pada Ensiklopedia Islam dinyatakan bahwa mut’ah adalah suatu barang atau uang pemberian suami kepada istrinya  yang  ditalak. 12 Menurut  madzhab  Hanafi mut’ah wajib  diberikan  kepada wanita  yang  diceraikan  sebelum dukhul dan    suami  belum  menyebutkan  mahar baginya. 13
Dengan  demikian  yang  dimaksud  dengan mut’ah dalam  konteks  ini  adalah pemberian suami terhadap istrinya yang dicerai baik berupa barang maupun uang dengan tujuan sebagai penghibur istri agar tidak saksit hati dan terluka degan adanya perceraian tersebut.

## 2. Nafkah Iddah
Nafkah  secara  harfiah an-nafaqah berarti  pengeluaran,  yakni  pengeluaran yang dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang  yang  menjadi  tanggung  jawabnya. 14 Iddah secara  harfiyah  berarti perhitungan, yaitu masa menunggu bagi wanita untuk melakukan pernikahan setelah terjadinya perceraian dengan suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati, dengan tujuan  untuk  mengetahui  keadaan  rahimnya  atau  untuk  berpikir  bagi  suami. 15 Dengan demikian yang dimaksud dengan nafkah iddah adalah nafkah yang diberikan oleh bekas suami kepada bekas istrinya akibat terjadinya perceraian.
Setelah  terjadi  perceraian,  maka  perempuan  tidak  dapat  kawin  lagi  dengan laki-laki lain sampai selesai masa iddah, jika ternyata ia hamil, maka anak tersebut dinasabkan  dengan  laki-laki  yang  menceraikannya  dan  setelah  melahirkan perempuan tersebut baru bisa menikah dengan laki-laki lain. Bagi suami selama istri menjalani  masa  iddah  menjadi  perenungan,  apakah  ia  hendak  rujuk  lagi  dengan mantan istrinya dalam kasus cera talak, atau akan menikah lagi dengan bekas istrinya dalam kasus cerai gugat.
9 Ahmad  Warson  Munawwir, Kamus  Al  Munawwir  Arab  Indonesia, Yogyakarta,  Pustaka Progresif, 1992, h. 1307
10 Mardani, Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011, h. 76.
11 Wahbah az-Zuhaili, Al-Fiqhul Al-Islam Wa Adillatuhu. Terj Abdul Hayyie al-Kattani dkk. Jilid IX, Jakarta, Gema Insani, tt, h. 286
12 Dahlan, Abdul Aziz dkk, Ensiklopedia Islam. Cet. 9. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001, h. 311
13 Abd Adzim Ma’ani dan Ahmad Ghundur, Hukum-Hukum dari Al- Qur’an dan Hadis , Jakarta, Pustaka Firdaus, cet II, 1967, h. 177.
14 Dahlan, Abdul Aziz, Ensiklopedi Hukum Islam 4 , cet III, Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta, PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1999, h. 1281.
15 Ibid, h. 637.

## Asrofi, Oyo Sunaryo Mukhlas
Ketentuan Hukum Penyerahan Sebagian Gaji PNS Kepada Mantan Istrinya Dalam Perspektif Hukum Islam

## 3. Dasar Hukum
Dasar  hukum  kewajiban  suami  memberi mut’ah dan nafkah  iddah kepada istrinya ketika terjadi perceraian dengan syarat tertentu adalah sebagai berikut:
Q.S. Al-Baqarah [2] ayat 236 dan 241:
ۚ ًةاضيِراف  َّنُالَ  اوُضِرْفا ت   ْواأ  َّنُهوُّسااتَ  ْالَ  اام  اءااسِ نلا  ُمُتْقَّلاط  ْنِإ  ْمُكْيالاع  احاانُج   الَ ىالاع اًّقاح ۖ  ِفوُرْعامْلِبِ اًعااتام ُهُراداق ِِتِْقُمْلا ىالاعاو ُهُراداق ِعِسوُمْلا ىالاع َّنُهوُعِ تاماو ايِن ِسْحُمْلا
“ Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri- isteri  kamu  sebelum  kamu  bercampur  dengan  mereka  dan  sebelum  kamu menentukan  maharnya.  Dan  hendaklah  kamu  berikan  suatu  mut'ah  (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut  kemampuannya  (pula),  yaitu  pemberian  menurut  yang  patut.  Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan ” (Q.S. Al Baqarah : 236)
ايِقَّتُمْلٱ ىالاع اًّقاح ۖ  ِفوُرْعامْلٱِب ٌۢ عَٰاتام  ِتَٰاقَّلاطُمْلِلاو
“ Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa ” (Q.S. Al Baqarah : 241).
Q.S. al-Ahzab ayat 49:
- ًليِاجَ اًحااراس َّنُهوُحِ راساو َّنُهوُعِ تاماف ….
“.......Senangkanlah  olehmu  hati  mereka  dengan  pemberian  dan  lepaskanlah  mereka secara baik” (Q.S. Al Ahzab : 49 )
Q.S. At Thalaq ayat 6 :
ْنِإاو ۚ َّنِهْيالاع اوُقِ ياضُتِل َّنُهوُّرااضُت  الَاو ْمُكِدْجُو ْنِم ْمُتْ ناكاس ُثْياح ْنِم َّنُهوُنِكْساأ َّنُهوُتآاف ْمُكال انْعاضْراأ ْنِإاف ۚ َّنُهالْاحَ انْعاضاي ََّٰتَّاح َّنِهْيالاع اوُقِفْناأاف  ٍلْاحَ  ِت الَوُأ َّنُك َٰىارْخُأ ُهال ُعِضُْتِاساف ُْتُْراسااعا ت ْنِإاو ۖ  ٍفوُرْعاِبِ ْمُكانْ يا ب اوُرِاتَْأاو ۖ َّنُهاروُجُأ
“ Tempatkanlah  mereka  (para  isteri)  di  mana  kamu  bertempat  tinggal  menurut kemampuanmu  dan  janganlah  kamu  menyusahkan  mereka  untuk  menyempitkan (hati)  mereka.  Dan  jika  mereka  (isteri-isteri  yang  sudah  ditalaq)  itu  sedang  hamil, maka  berikanlah  kepada  mereka  nafkahnya  hingga  mereka  bersalin,  kemudian  jika mereka  menyusukan  (anak-anak)mu  untukmu  maka  berikanlah  kepada  mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika  kamu  menemui  kesulitan  maka  perempuan  lain  boleh  menyusukan  (anak  itu) untuknya ” (Q.S. At Thalaq ayat 6)
Vol. 7  No. 1 (2024) P-ISSN : 2614-4883 ;  E-ISSN : 2614-4905 AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies https://al-afkar.com 752

## Asrofi, Oyo Sunaryo Mukhlas
Ketentuan Hukum Penyerahan Sebagian Gaji PNS Kepada Mantan Istrinya Dalam Perspektif Hukum Islam
Pasal 41 huruf ( c ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,
“ Pengadilan  dapat  mewajibkan  kepada  bekas  suami  untuk  memberikan  biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri ”.

## Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam
Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:
a.  Memberikan  mut`ah  yang  layak  kepada  bekas  isterinya,  baik  berupa  uang  atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul ;
b. Memberi  nafkah,  maskan  dan  kiswah  kepada  bekas  isteri  selama  dalam  iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba ’ in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul ;
d. Memeberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.
Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, “ Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz ”. Berdasarkan beberapa ayat al Qur’an dan  ketentuan  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam,  dapat  diketahui  bahwa  istri  yang diceraikan  oleh  suaminya,  berhak  mendapatkan mut’ah serta nafkah,  maskan dan kiswah selama masa iddah.

## 4. Kadar dan Jenis Mut’ah
Tidak nash secara khusus yang menentukan kadar dan jenis mut’ah baik dalam al- Qur’an, al -Hadits maupun ketentuan perundang-undangan. Para Ulama berbeda pendapat  tentang  kadar  dan  jenis  mut’ah. Ulama  madzhab  Hanafi  berpendapat bahwa kadar dalam mut’ah itu adalah tiga buah baju, rompi, kerudung, serta jubah yang dipakai oleh perempuan untuk menutupi seluruh tubuhnya dari bagian kepala sampai  kaki.  Selain  sebagai  alat  untuk  menutup  aurat  istri,  juga  biasanya  pakaian yang dikenakan perempuan untuk menutupi tubuhnya adalah minimal tiga buah. Hal ini tidak melebihi dari setengah bagian mahar mitsil . Jika suami tergolong orang kaya, dan juga tidak lebih dari lima dirham jika suami termasuk orang miskin. 16 Ulama madzhab Syafi’i berpendapat bahwa kadar mut’ah itu disunahan agar tidak kurang dari tiga puluh dirham atau yang senilai dengan itu. Hal ini merupakan batas  minimal  yang  disunahkan,  yang  paling  tinggi  adalah  memberikan mut’ah berupa  seorang  pembantu  atau  nilai  pembantu  pada  zaman  itu,  dan  yang pertengahannya  adalah  berupa  baju.  Madzhab  Maliki  dan  Hambali  berpendapat bahwa kadar dan jenis mut’ah dilihat dari kondisi kaya atau miskinnya suami. 17
Dalam  Q.S.  Al-Baqarah  ayat  241  dinyatakan  bahwa mut’ah diberikan  secara ma’ruf.  Menurut  Wahbah  Zuhaili  dalam Tafsir  Al  Munir, yang  dimaksud  dengan ma’ruf  dalam  ayat  tersebut  adalah  pemberian  yang  didasarkan  pada  kemampuan suami, bagi suami yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu
16 Wahbah az-Zuhaili, Al-Fiqhul Al-Islam Wa Adillatuhu, Op.cit, h 28.
17 Ibid, h. 289
Vol. 7  No. 1 (2024) P-ISSN : 2614-4883 ;  E-ISSN : 2614-4905 AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies https://al-afkar.com 753

## Asrofi, Oyo Sunaryo Mukhlas
Ketentuan Hukum Penyerahan Sebagian Gaji PNS Kepada Mantan Istrinya Dalam Perspektif Hukum Islam
menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut. 18 Hal ini sejalan dengan  Pasal  160  Kompilasi  Hukum  Islam, “ Besarnya  mut`ah  disesuaikan  dengan kepatutan dan kemampuan suam i”.
Dalam  beberapa  putusan  Mahkamah  Agung  menetapkan  besaran  mut’ah adalah setara dengan nafkah selama 1 (satu) tahun. MA mendasarkan pada pendapat Syaikh Muhammad Abu Zahro dalam Kitab Al Ahwal Asy-Syakhsiyyah , “Apabila talak dijatuhkan setelah istri digauli, sedang istri tidak rela atas talak tersebut, maka istri berhak mendapatkan mutáh dari bekas suaminya, yaitu setara dengan nafkah 1 (satu) tahun terhitung sejak selesai masa iddah”. 19 Oleh karena tidak ada standar yang pasti tentang tentang kadar dan jenis mut’ah , maka dalam praktik di Pengadilan Agama, penentuan mut’ah tergantung pada ijtihad hakim dengan memperhatikan keadaan ekonomi suami, lamanya perkawinan dan lain sebagainya.

## 5. Nafkah, kiswah dan maskan selama masa iddah
Menurut  Muhammad  Baqir  Al-Habsyi  sebagaimana  dikutip  oleh  Amir Nuruddin bahwa hak-hak perempuan dalam masa iddah sebagai berikut: 20
a. Perempuan  dalam  masa iddah talak  raj’i  berhak  menerima  tempat  tinggal dan nafkah,  karena  statusnya  masih  sebagai  istri  yang  sah  dan  karenanya  masih memiliki hak-hak sebagai istri
b. Perempuan dalam masa iddah talak ba’in apabila ia dalam keadaan hamil, berhak juga  atas  tempat  tinggal  dan  nafkah.  Sedangkan  menurut  pendapat  Ulama Malikiyah dan Syafi’iyah, istri yang sedang hamil dan ditalak ba‘in maka suami hanya berkewajiban memberikan tempat tinggal tanpa wajib memberikan nafkah kepadanya.
c. Perempuan dalam masa iddah talak ba’in yang sedang tidak mengandung, baik akibat  khuluk  atau  talak  tiga  hanya  berhak  mendapatkan  tempat  tinggal.  Ini menurut pendapat Imam Maliki dan Syafi’i. Sedangkan menurut Abu Hanifah, ia berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal selama menjalani masa iddah.
d. Perempuan  dalam  masa iddah akibat  suaminya  wafat  tidak  mempunyai  hak nafkah  maupun  tempat  tinggal, mengingat bahwa harta peninggalan suaminya telah menjadi hak ahli waris, termasuk istri dan anak-anaknya.
6. Perceraian  yang  bekas  istri  berhak  atas  mut’ah  dan  nafkah  iddah  dalam praktik di Peradilan Agama
Praktik  di  Peradilan  Agama  pembebanan  mut’ah  dan  nafkah  iddah  adalah sebagai berikut :
a. Cerai Talak
Dalam  cerai  talak,  istri  berhak  mendapatkan mut’ah dan nafkah  iddah dengan syarat pernikahan tersebut ba’da dukhul dan  tidak nusyuz (Ps 149 huruf  a dan  b KHI). Jika istri nusyuz maka ia tidak berhak atas nafkah iddah (Ps 152 KHI).
18 Wahbah Zuhaili, Tafsir Al-Munir , Beirut, Darul Fikri, 1426 H - 2005 M, h. 620
19 Muhammad Abu Zahrah, Al-Ahwal Al-Syahsyiyah, Beiraut, Dar al-Fikri al Arobi, 1948, h 334.
20 Amiur  Nuruddin, Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia  :  Studi  Kritis Perkembangan  Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI, Cet. Ke-3, Jakarta: Kencana, 2006, h 103.

## Asrofi, Oyo Sunaryo Mukhlas
Ketentuan Hukum Penyerahan Sebagian Gaji PNS Kepada Mantan Istrinya Dalam Perspektif Hukum Islam
Meskipun  pernikahan qobla  dukhul dan/atau  istri  nusyuz,  jika  suami  atas kerelaannya sendiri memberi mut’ah kepada mantan istrinya, maka diperbolehkan bahkan hukumnya sunnat.

## b. Cerai Gugat
Berdasarkan beberapa yurisprudensi MA dan SEMA No. 3 Th 2018 Rumusan Kamar Agama Angka 3, dalam perkara Cerai Gugat, istri juga berhak atas nafkah iddah dan mut’ah , dengan syarat pernikahannya ba’da dukhul dan istri tidak nusyuz. Hal ini sesuai juga dengan tafsir Al- Qur’an yang disusun oleh Tim Kementerian Agama RI, tatkala menafsirkan Q.S. Al-Baqarah ayat 241, bahwa bagi perempuan-perempuan yang diceraikan baik tal ak tiga (ba’in) maupun talak satu dan dua (talak raj’i) yang telah  dicampuri,  maka  hendaklah  diberi mut’ah ,  yakni  pemberian  suami  diluar nafkah kepada istri yang ditalak menurut cara yang patut, yang besar dan kecilnya pemberian disesuaikan dengan kemampuan suami, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa. 21 Hal yang demikian ini karena di antara hikmah iddah yaitu lil  ‘istibra ,  yang  juga  menjadi  kepentingan  suami.  Istibra’  adalah  mencari kepastian suci tidaknya seorang janda sebelum kawin lagi dengan laki-laki lain yang bukan suaminya. 22
7. Waktu penyerahan mut’ah dan nafkah iddah
Untuk  kemaslahatan  terutama  bagi  bekas  istri,  waktu  penyerahan mut’ah dan nafkah iddah dalam praktik di Pengadilan Agama diatur sebagai berikut:
a. Pembayaran nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut’ah dalam perkara cerai talak adalah sebelum pengucapan ikrar talak, dan harus dituangkan dalam amar putusan (SEMA No 1 th 2017 Rumusan Kamar Agama angka 1).
b.  Dalam  perkara  Cerai  Gugat  pembayarannya  sebelum  Tergugat  (suami) mengambil akta cerai, yang dituangkan dalam amar putusan dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum (SEMA No. 2 Tahun 2019 angka 1 huruf b Rumusan Hukum Kamar Agama dan Surat Dirjen Badilag No. 1960/DjA/HK.00/6/2021 Tanggal 18 Juni 2021 Perihal Jaminan Pemenuhan Hah- hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian).

## Penyerahan/Pemotongan Sebagian Gaji PNS Untuk Mantan Istrinya Menurut PP Nomor 10 Tahun 1983 Jo. PP Nomor 45 Tahun 1990

## 1. Pembagian gaji PNS pria yang bercerai
Berdasarkan  Pasal  1  angka  3  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014  tentang Aparatur  Sipil  Negara,  bahwa  yang  dimaksud  dengan    Pegawai  Negeri  Sipil  yang selanjutnya  disingkat  PNS  adalah  warga  negara  Indonesia  yang  memenuhi  syarat tertentu,  diangkat  sebagai  Pegawai  ASN  secara  tetap  oleh  pejabat  pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
21 Tim Kementerian Agama, Tafsir Ringkas , Lajnah Pentashih Al Qur’an, diakses secara online, h39.
22 https://kbbi.web.id/ istibra.

## Asrofi, Oyo Sunaryo Mukhlas
Ketentuan Hukum Penyerahan Sebagian Gaji PNS Kepada Mantan Istrinya Dalam Perspektif Hukum Islam
Dalam hal perkawinan dan perceraian PNS Muslim selain tunduk pada aturan umum  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  dan Kompilasi  Hukum  Islam,  juga  terikat  dengan  aturan  pada  Peraturan  Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 1983.
Dalam  hal  pemotongan/penyerahan  gaji  PNS  Pria  ketika  terjadi  perceraian, sebagaimana Pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990, diatur sebagai berikut :
(1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak PNS pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya.
(2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk PNS pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.
(3) Apabila  dari  perkawinan  tersebut  tidak  ada anak,  maka  bagian  gaji  yang  wajib diserahkan oleh PNS pria kepada bekas istrinya adalah setengah dari gajinya.
(4) Pembagian  gaji  kepada  bekas  istri  tidak  diberikan  apabila  alasan  perceraian disebabkan  karena  istri  berzinah,  dan  atau  istri  melakukan  kekejaman  atau penganiayaan  berat  baik  lahir  maupun  batin  terhadap  suami,  dan  atau  istri menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau istri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
(5) Apabila perceraian terjadi atas kehendak istri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya.
(6) Ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (5)  tidak  berlaku,  apabila  istri meminta  cerai  karena  dimadu,  dan  atau  suami  berzinah,  dan  atau  suami melakukan  kekejaman  atau  penganiayaan  berat  baik  lahir  maupun  batin terhadap  istri,  dan  atau  suami  menjadi  pemabuk,  pemadat,  dan  penjudi  yang sukar disembuhkan, dan atau suami telah meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
(7) Apabila  bekas  istri  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  bersangkutan  kawin  lagi,  maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi.
Berdasarkan  Surat  Edaran  BAKN  Nomor  08/SE/1983  yang  dimaksud  dengan gaji  adalah meliputi: gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan perbaikan  penghasilan,  dan  tunjangan  lain  yang  sah,  setelah  dipotong  iuran  wajib bagi pegawai tersebut. Di antara tujuan pengaturan ini adalah untuk menekan angka perceraian  di  kalangan  PNS,  menjaga  istri  dari  kesewenangan  suami,  serta  agar menciptakan  lingkungan  PNS  yang  bersih  dan  jujur  yang  dalam  praktik  banyak tergantung pada hidup keluarga yang serasi.
Dalam  rangka  pelaksanaan  PP  No.  45  Tahun  1990,  BAKN  menerbitkan  Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990 Tahun 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983.

## Asrofi, Oyo Sunaryo Mukhlas
Ketentuan Hukum Penyerahan Sebagian Gaji PNS Kepada Mantan Istrinya Dalam Perspektif Hukum Islam
Mengenai  pembagian  gaji,  agar  ketentuan  tentang  pembagian  gaji  PNS  Pria  yang bercerai tersebut dipatuhi, BKN juga menerbitkan surat nomor  K.26-30/V.99-6/99 tanggal 11 Oktober 2016 Perihal Kewajiban mengenai pembagian sebagian gaji kepada mantan  istri  dan  anak-anak  PNS,  dan  dipertegas  lagi  dengan  Surat  BKN  no. 6437/BAK.03/SD/F/2022  tgl  18  Maret  2022  Perihal:  Penegasan  Surat  Kepala  BKN Nomor K.26-30/V.99-6/99 perihal dimaksud.
Diantara isi surat BKN tersebut adalah penegasan bahwa PNS yang bercerai wajib  mentaati  ketentuan  pembagian  gaji.  Jika  tidak  ditaati,  maka  PNS  pria  yang bersangkutan dapat dijatuhi hukuman disiplin berat sesuai dengan PP 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.

## 2. Uji Materi Pasal 8 PP No 10 Tahun 1983 jo PP No 45 Tahun 1990
Berdasarkan Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Pasal 20 ayat  (2)  huruf  b  Undang-Undang  Nomor  48 Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman,  dan  Pasal  31  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  3  Tahun  2009  tentang Perubahan  Kedua atas  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1985  tentang  Mahkamah Agung, serta Pasal 1 angka 1  Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak  Uji  Materiil,  yang  pada  intinya  menentukan  bahwa  Mahkamah  Agung berwenang  menguji  peraturan  perundang-undangan  di  bawah  undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Di  antara  peraturan  di  bawah  Undang-Undang  yang  pernah  diajukan  uji materiil ke Mahkamah Agung adalah uji materiil Pasal 8 ayat (1) dan (3) Peraturan Pemerintah  Nomor  10  Tahun  1983  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS, yang diajukan oleh Pemohon seorang PNS di Instansi yang bertugas di Jawa Tengah, yang  telah  bercerai  dengan  istrinya.  Perkara  ini  terdaftar  dengan  Nomor  02 P/HUM/2017.
Dalil Pemohon bahwa Pasal 8 ayat (1) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun  1983  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS bertentangan dengan Pasal 21  huruf  a Jo. Pasal 79  Ayat (1) dan Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal  3  Ayat  (3),  Pasal  4,  Pasal  20 Ayat  (1),  Ayat  (2),  dan  Pasal  38  Ayat  (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Oleh karenanya, maka ketentuan pada Pasal 8  ayat (1) dan (3) dimaksud harus dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku.
Majelis  Hakim  MA  yang  menanganai  perkara  tersebut,  terjadi  disenting opinion. Ketua Majelis berpendapat bahwa mantan suami yang berstatus ASN tidak mempunyai  kewajiban  untuk  memberikan  bagian  gajinya  kepada  mantan  isteri, mantan isteri tidak punya hak untuk mendapatkan bagian dari gaji mantan suaminya karena  di  antara  keduanya  sudah  tidak  ada  ikatan  perkawinan  (putus  hubungan perkawinan). Oleh karena itu objek permohonan uji materiil (Pasal 8 ayat (1) dan (3) PP Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 45 Tahun 1990) bertentangan dengan Pasal 21 huruf a, Pasal 79 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Pasal 38 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.

## Asrofi, Oyo Sunaryo Mukhlas
Ketentuan Hukum Penyerahan Sebagian Gaji PNS Kepada Mantan Istrinya Dalam Perspektif Hukum Islam
Adapun  dua  orang  Hakim  Anggota  berpendapat  :  Bahwa  Pemohon  tetap menerima  gaji  utuh  sesuai  dengan  ketentuan  yang  diatur  dalam  Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dan dalam penerimaannya tersebut, gaji Pemohon dibagi untuk menjamin kebutuhan hidup bekas isteri, dan kebutuhan Pemohon sendiri. Dengan demikian, tidak ada pelanggaran terhadap hak asasi Pemohon sebagai Aparatur Sipil Negara. Oleh karena Majelis Hakim berbeda pendapat, maka diputus dengan suara terbanyak,  sehingga  Putusan  MA    Nomor  02  P/HUM/2017  tanggal  16  Maret  2017 amarnya : Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon.

## 3. SEMA Nomor 2 Tahun 2019
Sehubungan penyerahan gaji PNS pria yang bercerai sebagaimana diuraikan di  atas,  terdapat  SEMA  Nomor  2  Tahun  2019,  yang  dalam  rumusan  Kamar  Agama angka 1 huruf (c) dinyatakan Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili  Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, pelaksanaan Peraturan Pemerint:ah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan  dan  Perceraian  Bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  jo.  Peraturan  Pemerintah Nomor  45  Tahun  1990  tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  10 Tahun  1983  tentang  Izin  Perkawinan  Dan  Perceraian  Bagi  Pegawai  Negeri  Sipil pembagian  gajinya  harus  dinyatakan  dalam  amar  putusan  secara  declaratoir  yang pelaksanaannya melalui instansi yang bersangkutan.

## Ketentuan  Hukum  Penyerahan/Pemotongan  Sebagian  Gaji  PNS  kepada mantan Istrinya Dalam Perspektif Hukum Islam.
Dalam sub bahasan ini, beberapa hal perlu dikemukakan sebagai berikut: a. Setiap akad dalam Islam menimbulkan hak dan kewajiban secara timbal balik dan berimbang. Pelaksanaan kewajiban bagi satu pihak merupakan hak bagi orang lain, demikian  pula  sebaliknya.  Misalnya  dalam  akad  nikah,  menimbulkan  hak  dan kewajiban bagi suami istri. Suami berkewajiban memberi nafkah untuk istri dan anaknya, istri berhak atas nafkah dari suami, istri berkewajiban taat pada suami dan  seterusnya.  Jika  akad  putus  mengakibatkan  berhentinya  hak  dan  kewajiban kecuali kewajiban yang benar-benar melekat sebagai akibat putusnya akad, seperti perceraian  yang  mengharusan  pemberian  mut’ah  dan  nafkah  iddah  untuk  istri dalam kasus tertentu.
b. Jika  suatu masalah telah diatur secara tegas syari’atnya dalam Al Qur’an atau Al Hadits, maka kewajiban Muslim adalah mentaatinya. Firman Allah dalam Q.S. Al Ahzab ayat 36 berbunyi :
ْماا ْنِم ُةاايَِْلْا ُمُالَ انْوُكَّي ْناا اًرْماا ٓهُلْوُساراو َُٰ للّا ىاضاق ااذِا ٍةانِمْؤُم  الََّو ٍنِمْؤُمِل انااك ااماو
ِصْعَّ ي ْناماوۗ ْمِهِر هالْوُساراو اَٰ للّا ٗ ْداقا ف َّلاض ًلَٰلاض ۗاًنْ يِبُّم
“ Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan (yang  lain)  bagi  mereka  tentang  urusan  mereka.  Dan  barangsiapa  mendurhakai

## Asrofi, Oyo Sunaryo Mukhlas
Ketentuan Hukum Penyerahan Sebagian Gaji PNS Kepada Mantan Istrinya Dalam Perspektif Hukum Islam
Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah tersesat, dengan kesesatan yang nyata (QS. Al-Ahzab [33] : 36).
c. Pada Q.S. An Nisa ayat 59 Allah memerintahkan orang mukmin agar taat kepada Allah  dan  RasulNya  dan  kepada  ulil  amri,  namun  jika  terjadi perbedaan  maka kembalikanlah  kepada  Allah  dan  Rasul,  yaitu  kembali  kepada  ketentuan    al- Qur’an dan al -Hadits.
ايَ ْنِإاف ۖ ْمُكْنِم ِرْماْلْا  ِلِوُأاو  الوُسَّرلا اوُعيِطاأاو اَّللّا اوُعيِطاأ اوُنامآ انيِذَّلا ااهُّ ياأ ِمْوا يْلااو َِّللِّبِ انوُنِمْؤُ ت ْمُتْ نُك ْنِإ  ِلوُسَّرلااو َِّللّا  الَِإ ُهوُّدُرا ف ٍءْياش  ِفِ ْمُتْعازاانا ت ْات ُناسْحاأاو  ْيَاخ  اكِلَٰاذ ۚ ِرِخ ْلْا ًليِو “ Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri  di  antara  kamu.  Kemudian  jika  kamu  berlainan  pendapat  tentang  sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar  beriman  kepada  Allah  dan  hari  kemudian.  Yang  demikian  itu  lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya . (Q.S. An Nisa’ ayat 59).
d. Terkait  dengan  kewajiban  yang harus  dilakukan  oleh  suami  terhadap  istri  yang telah diceraikan, Islam telah menentukan/mensyari’atkan pemberian mut’ah dan nafkah  iddah  sebagaimana  diuraikan  di  atas.  Berdasarkan  pendapat  para  Ulama tafsir bahwa pemberian mu t’ah tujuannya antara lain adalah agar istri terhibur dan tidak terlalu terluka hatinya akibat perceraian. Adapun tentang jenis dan besarnya pemberian  mut’ah  meskipun  para  Ulama  berbeda  pendapat  tetapi  mut’ah  itu diberikan paling besar setara dengan nafkah selama satu tahun.
e. Secara umum tujuan syariat Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak/mencegah  kemudharatan (jalbul mashalih wa dar’ul mafasid) dengan 5 (lima) sasaran, yaitu hifdzu al-dien, hifdzu al-nafs, hifdzu al-nasl, hifdz al-aql, dan hifdz al maal. Jika dikaitkan dengan pemotongan/penyerahan gaji PNS pria kepada bekas istrinya sebaanyak 1/2 atau 1/3 nya, maka hal yang demikian ini berpotensi berpotensi melanggar HAM Pasal 38 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan melanggar tegaknya hifdz al-mal karena: (1) penerimaan suami jauh berkurang dalam waktu yang tidak ada kepastian berakhirnya padahal suami biasanya juga membina rumah tangga lagi dengan orang lain, (2) terjadi pelanggaran hak asasi manusia secara terselubung karena semestinya menerima gaji secara utuh, menjadi berkurang  banyak  dalam  waktu  yang  juga  tidak  ada  kepastian  berakhirnya,  (3) realitas di lapangan tidak menutup kemungkinan bekas istri sengaja tidak menikah sampai  tua  (4)  realitas  di  lepangan  pernah  terjadi  bekas  istri  telah  menikah  lagi dengan  laki-laki  lain  tetapi  tidak  dicatatkan.  Apabila  hal  yang  demikian  ini dikaitkan  dengan  maslahah,  maka  menurut  penulis  tidak  termasuk  bagian  dari maslahah muktabarah dan maslahah mursalah , tetapi lebih dekat dengan maslahah
Vol. 7  No. 1 (2024) P-ISSN : 2614-4883 ;  E-ISSN : 2614-4905 AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies https://al-afkar.com 759

## Asrofi, Oyo Sunaryo Mukhlas
Ketentuan Hukum Penyerahan Sebagian Gaji PNS Kepada Mantan Istrinya Dalam Perspektif Hukum Islam
mulghah . Maslahah mulghah adalah kemaslahatan yang ditolak oleh syara’ karena bertentangan dengan ketentuan syara’. 23
f. Sepengetahuan penulis, Hakim Agung dari Kamar Agama belum pernah memutus tentang kewajiban suami terhadap mantan istrinya sebagaimana ketentuan Pasal 8 PP 10 Th 1983 jo PP No. 45 Th 1990, bahkan pernah PA Manna dalam putusan No. 581/Pdt.G/2016/PA.Mna,  Menghukum  suami  untuk  menyerahkan  1/3  gajinya kepada mantan istri sampai mantan istrinya menikah lagi. Pada tingkat banding putusan  ini  dibatalkan  oleh  PTA  Bengkuku  No.  4/Pdt.G/2017/PTA.Bn  dan  pada tingkat  kasasi  MA  menjatuhkan  putusan  No.  819  K/AG/2017  yang  menguatkan putusan PTA.
Berdasarkan  analisis  tersebut,  penulis  berpendapat  bahwa  pemotongan/ penyerahaan  sebagian  gaji  PNS  untuk  mantan  istrinya  sampai  mantan  istrinya menikah lagi sebagaimana dtentukan pada Pasal 8 PP No. 10 Th 1983 jo PP No 45 Th 1990,  tidak  sesuai/bertentangan  dengan  hukum  Islam,  dengan  alasan  sebagaimana diuraikan pada point-point di atas.

## KESIMPULAN
Berasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut: 1. Menurut hukum  Islam,  jika  terjadi  perceraian  baik cerai  talak maupun cerai gugat, maka suami wajib memberi mut’ah dan nafkah iddah kepada mantan istrinya sesuai dengan  rasa  keadilan  dan  kepatutan  dengan  memperhatikan  kemampuan  suami, kecuali qobla ad dukhul atau istri nusyuz. Terhadap pernikahan qobla ad dukhul atau istri nusyuz jika atas kerelaannya suami memberi mut’ah kepadanya, maka hal tersebut hukumnya sunnat.
2. Berdasarkan Pasal 8 PP No. 10 / 1983 jo PP No 45/ 1990, pria PNS yang bercerai dengan istrinya wajib menyerahkan 1/3 dari gajinya untuk mantan istrinya dan 1/3 untuk anak atau anak-anaknya,  jika tidak mempunyai anak, maka suami PNS  wajib menyerahkan 1/2 dari gajinya kepada mantan istrinya sampai mantan istrinya menikah lagi, kecuali perceraiaan tersebut dikarenakan  istri berzina, dan atau istri melakukan kekejaman atau  penganiayaan  berat  baik  lahir  maupun  batin  terhadap  suami,  dan  atau  istri menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau istri telah meninggalkan  suami  selama  dua  tahun  berturut-turut  tanpa  izin  suami  dan  tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Kewajiban pemotongan/penyerahaan sebagian gaji PNS untuk mantan istrinya sampai mantan istrinya menikah lagi sebagaimana dtentukan pada Pasal 8 PP No. 10 Th 1983 jo PP No 45 Th 1990, tidak sesuai/bertentangan dengan hukum Islam, dengan alasan: a.  Timbulnya  hak  dan  kewajiban  suami  istri  karena  adanya  akad  nikah.  Perceraian merupakan salah satu penyebab putusnya akad nikah, oleh karena akad telah putus, maka kewajiban suami istri juga putus.
b. Islam  telah  menentukan/mensyari’atkan  pemberian  mut’ah  dan  nafkah  iddah terhadap  istri  yang  dicerainya.  Oleh  karena  telah  ditentukan  oleh  Allah  dan
23 Dahlan, Abdul Aziz dkk, Op.cit, h. 1145

## Asrofi, Oyo Sunaryo Mukhlas
Ketentuan Hukum Penyerahan Sebagian Gaji PNS Kepada Mantan Istrinya Dalam Perspektif Hukum Islam

## Rasulnya, maka kewajiban Muslim adalah mentaatinya (QS. Al Ahzab : 36 dan An
Nisa’ : 59) .
c.  Kewajiban  pemotongan/penyerahaan  sebagian  gaji  PNS  untuk  mantan  istrinya sampai mantan istrinya menikah lagi sebagaimana dtentukan pada Pasal 8 PP No. 10  Th  1983  jo  PP  No  45  Th  1990  berpotensi  melanggar  HAM  Pasal  38  Ayat  (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan berpotensi terjadi pelanggaran hifdz al maal  dan  jika  dikaitkan  dengan  prinsip  maslahah,  maka  lebih  dekat  dengan maslahah mulghah.
d. Putusan Kasasi No. 819 K/AG/2017 telah membatalkan putusan PA yang salah satu amar  putusannya,  Menghukum  suami  untuk  menyerahkan  1/3  gajinya  kepada mantan istrinya sampai istrinya menikah lagi.

## DAFTAR PUSTAKA
Al- Qur’an dan terjemahan , Kementrian Agama Republik Indonesia. 2017.
Abd Adzim Ma’ani dan Ahmad Ghundur, Hukum-Hukum dari Al- Qur’an dan Hadis , Jakarta, Pustaka Firdaus, cet II, 1967. Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al Munawwir Arab Indonesia, Yogyakarta, Pustaka Progresif, 1992.
Amiur  Nuruddin, Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia:  Studi  Kritis Perkembangan Hukum  Islam  Dari  Fikih,  UU  No.  1/1974  Sampai  KHI, Cet.  Ke-3,  Jakarta: Kencana, 2006.
Dahlan, Abd Aziz dkk, Ensiklopedia Islam, Cet. IX. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.
---------------, Ensiklopedi Hukum Islam 4 , cet III, Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta, PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1999
Direktoran Jenderal Badan Peradilan Agama MA-RI, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Ditjen Badilag MA-RI. Tahun 2021.
Ibn Katsir, Tafsir al- Qur’an al -Azim , Juz II, Cet II, Riyadl, Dar Thibah li an-Nasyr wa at- Tauzi’ , 1999.
Johnny  Ibrahim, Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif ,  Malang: Bayumedia,  2013.
Mardani, Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
M. Quraish  Shihab, Wawasan  Al- Qur’an ;  Tafsir  Tematik  Atas  Pelbagai  Persoalan Umat, Bandung: Mizan, 1996.
Muhammad Abu Zahrah, Al-Ahwal Al-Syahsyiyah, Beiraut, Dar al-Fikri al Arobi, 1948. Tim Kementerian Agama, Tafsir Ringkas , Lajnah Pentashih Al Qur’an, diakses secara online
Wahbah az-Zuhaili, Al-Fiqhul Al-Islam Wa Adillatuhu. Terj Abdul Hayyie al-Kattani dkk. Jilid IX, Jakarta, Gema Insani, tt
----------------------, Tafsir Al-Munir , Beirut, Darul Fikri, 1426 H - 2005 M
Perundang-Undangan Undang Undang Dasar 1945

## Asrofi, Oyo Sunaryo Mukhlas
Ketentuan Hukum Penyerahan Sebagian Gaji PNS Kepada Mantan Istrinya Dalam Perspektif Hukum Islam
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Nomor  3  Tahun  2009  tentang  Perubahan  Kedua  atas  Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  sebagaimana  diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  45  Tahun  1990  Perubahan  atas  PP  Nomor  10  Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
Peraturan  Mahkamah  Agung RI  Nomor  3  Tahun  2017  tentang  Pedoman  Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.
Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
Putusan  MA  Nomor  02  P/HUM/2017  tentang  Hak  Uji  Materiil  Pasal  8  Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983.
Putusan Kasasi No. 819 K/AG/2017

## Surat Edaran
Surat Edaran MA-RI Nomor 1 Tahun 2017 Surat Edaran MA-RI Nomor 3 Tahun 2018 Surat Edaran MA-RI Nomor 2 Tahun 2019 Surat  Edaran  BAKN  Nomor  08/SE/1983  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983.
Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990 Tahun 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan PP No. 45 Tahun 1990
BKN juga menerbitkan surat no. K.26-30/V.99-6/99 tanggal 11 Oktober 2016 Perihal Kewajiban mengenai pembagian sebagian gaji kepada mantan istri dan anak- anak PNS
Surat BKN no. 6437/BAK.03/SD/F/2022 tgl 18 Maret 2022 Perihal: Penegasan Surat Kepala BKN Nomor K.26-30/V.99-6/99