## PASAL 54 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA DALAM ELABORASI HUKUM PIDANA ISLAM
Diah Ratri Oktavriana 1
Nasiri 2
1 STAI Syaichona Moh. Cholil Bangkalan, Indonesia
2 STAI Taruna Surabaya
1 diahratri3@gmail.com
2 nasiri.abadi20@gmail.com
Abstract; This  research  is  a  normative  research.  One  of  the  fulfillment  of  human rights is justice in equalizing the position of every citizen before the law, as stated in Article 27 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The right  to  equality before the law or what  is  commonly referred to  as equality before  the  law  is  a  principle  that  provides  recognition  and  protection  of  human rights for every individual regardless of one's background. Therefore, it is true that Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid for People Who Are Less Capable to Guarantee Constitutional Rights of Citizens for Justice and Equality before the Law  emerged.  Legal  aid  is  a  legal  service  provided  by  advocates  to  the community  seeking  justice  In  the  realm  of  criminal  cases,  the  provision  of  legal assistance  is  described  in  Article  54  of  the  Criminal  Procedure  Code  which explains  that  in  the  interests  of  defense,  a  suspect  or  defendant  has  the  right  to receive  legal  assistance  from  one  or  more  legal  advisers  during  the  time  and  at each level of examination. The provision of legal assistance must be based on the principle of equality before the law as stated in the explanation of Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law. From the various analyzes that have been  carried  out,  in  the  perspective  of  Islamic  criminal  law  it  can  be  concluded that  the  principle  of  equality  before  the  law  as  described  in  Article  54  of  the Criminal  Procedure Code is  equivalent  to  an order to  provide legal  aid  which in Islamic criminal law is spelled out in Surah Al-Maidah verse 2 which states that as a fellow humans are ordered to help each other as a form of horizontal worship to  fellow humans (habl  minan-nas).  In addition  there  are many more both in  the Al Qur'an and the hadith of the prophet regarding the application of the principle of equality before the law.
Keywords: Equality Before The Law, Legal Aid, Islamic Criminal Law.

## 1. Pendahuluan
Perlindungan  hak  asasi  manusia  adalah  salah  satu  unsur  penting yang  harus  dimiliki  oleh  sebuah  negara,  sebab  konsep democratic governance harus dapat mengejawantahkan hak asasi manusia sebagai main
rule dalam proses  berjalannya sebuah negara  yang berkeadilan sebagai  ciri negara  hukum.  Tentu  ini  menjadi  pokok  pikiran  dalam  konstitusi  bangsa Indonesia,  yang  kemudian  sangat  jelas  bahwa  Indonesia  menabsikan  diri sebagai negara hukum.
Sebagai  negara  hukum,  Indonesia  berkewajiban  untuk  melindungi dan memastikan bahwa hak asasi manusia dari setiap warga negaranya telah terpenuhi  atau  justru  masih  dalam  angan-angan.  Sebagaimana  telah  diatur dalam Pasal 28i Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  1945  (yang  selanjutnya  disingkat  dengan  UUD  NRI  Tahun  1945), bahwa  perlindungan,  pemajuan,  penegakan,  dan  pemenuhan  hak  asasi manusia adalah tanggung jawab negara.
S alah  satu  pemenuhan  hak  asasi  manusia  tersebut  adalah  mengenai konsep  keadilan  dalam  menyamakan  kedudukan  setiap  warga  negara  di depan  hukum.  Pasal  27  Ayat  (1)  UUD  NRI  Tahun  1945  menyebutkan bahwa  segala  warga  negara  bersamaan  kedudukannya  dalam  hukum  dan pemerintahan  dan  wajib  menjunjung  hukum  dan  pemerintahan  itu  dengan tidak ada kecualinya. Tentu ini merupakan sebuah pengakuan serta jaminan perlindungan  terhadap  pemenuhan  hak  warga  negara  mengenai  persamaan hak di depan hukum dan pemerintahan.
Hak  persamaan  di  depan  hukum  atau  yang  biasa  disebut  dengan equality  before  the  law merupakan  asas  yang  memberikan  pengakuan  dan perlindungan  terhadap  hak  asasi  manusia  bagi  setiap  individu  tanpa membedakan  latar  belakang  seseorang.  Oleh  karenanya  benar  kemudian muncul  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2011  tentang  Bantuan  Hukum Bagi  Masyarakat  Kurang  Mampu  Untuk  Menjamin  Hak  Konstitusi  Warga Negara Bagi Keadilan dan Kesetaraan Dimuka Hukum.
Dikatakan  dalam  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2011  tentang Bantuan  Hukum,  bahwa  bantuan  hukum  merupakan  instrumen  penting dalam  sistem  peradilan,  sebab  merupakan legal  service yang  dapat memberikan perlindungan dan pembelaan terhadap hak-hak konstitusi  baik bagi  tersangka  atau  terdakwa  sejak  ia  ditahan  sampai  ada  putusan pengadilan  yang  bersifat  tetap  ( inkracht ).  Oleh  karenanya,  baik  tersangka
atau  terdakwa  dapat  terhindar  dari  perlakuan  buruk  atau  tindakan  tidak terpuji atau bahkan tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum.
Asas keadilan dan persamaan di dalam hukum merupakan asas yang memperlakukan semua manusia sama dihadapan hukum dan pemerintahan, oleh  karenanya  tidak  ada  diskriminasi  baik  karena  perbedaan  suku  bangsa, bahasa, jenis kelamin,  agama dan/atau kepercayaan, serta  adat-istiadat.  Hal ini  pun  berlaku  dalam  hal  kasus  pidana,  bahwa  tersangka  atau  terdakwa yang dituduh melakukan suatu tindak pidana/kejahatan wajib dianggap tidak bersalah  ( presumption  of  innocence )  dan  tidak  boleh  dikesampingkan pemenuhan kebutuhannya sebelum ada putusan tetap dari hakim ( inkracht ).
Oleh karenanya perlu ada bantuan hukum sebagai bentuk perlindungan bagi tersangka  dalam  proses  menjalani  peradilan  pidana  guna  kepentingan pembelaan.
Perlindungan  dan  bantuan  hukum  ini  diharapkan  akan  memberikan keseimbangan dalam suatu proses peradilan pidana, sehingga dapat dicapai keadilan  bagi  terpidana  kelak.  Pendampingan  oleh  penasihat  hukum  dalam proses  peradilan  pidana  bagi  tersangka  atau  terdakwa  sangat  penting, dikarenakan  seorang  tersangka  atau  terdakwa  dalam  proses  peradilan tersebut  walaupun  kemerdekaannya  dibatasi,  ia  tetap  memiliki  hak  asasi yang melekat pada dirinya yang pemenuhannya tidak dapat dikesampingkan.  Adapun  hak  asasi  bagi  terdakwa  atau  tersangka  yang dimaksud  seperti  tidak  dapat  disiksa,  berhak  dijaga  martabatnya,  berhak dianggap  tidak  bersalah  sebelum  ada  putusan  hakim  yang  berkekuatan hukum tetap serta hak-hak lain yang melekat pada terdakwa atau tersangka. Hal tersebut sejalan dengan maksud dan tujuan asas equality before the law yang  tertuang  dalam  Pasal  27  ayat  (1)  UUD  NRI  Tahun  1945  dan  Pasal  3 ayat  (2)  serta  Pasal  5  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
Mengenai  bantuan  hukum,  tentu  ini  Islam  sangat  menganjurkan sebagaimana firman Allah dalam QS Al-Maidah ayat 2 yang artinya: “Dan tolong  menolonglah  kamu  dalam  (mengerjakan)  kebaikan  dan  taqwa,  dan janganlah  kamu  tolong  menolong  dalam  (mengerjakan)  dosa  dan
permusuhan” . Selain itu dalam Islam pemberlakuan asas equality before the law sebagai  hak  asasi  manusia  mempunyai  landasan  yang  kuat  baik  dalam Al-Qur’an  maupun  dalam  Hadits.  Asas  ini  dapat  dibuktikan  dengan ditentangnya  penindasan  dan  perbudakan  atas  manusia,  yang  artinya  Islam berbicara  mengenai  keadilan  dan  persamaan  yang  memperlakukan  semua manusia  sama  dihadapan  hukum  dan  pemerintah.  Tidak  ada  diskriminasi karena  perbedaan  bangsa,  suku  bangsa,  bahasa,  jenis  kelamin,  agama  dan kepercayaan,  serta  adat-istiadat.  Oleh  karenanya,  dapat  disimpulkan  bahwa output dari  pemberlakuan  asas equality  before  the  law adalah  keadilan.
Sebagaimana Allah menjelaskan dalam surat Al Maidah ayat 8 yang artinya “Hai  orang-orang  yang  beriman,  hendaklah  kamu  jadi  orang-orang  yang selalu  menegakkan  (kebenaran)  karena  Allah,  menjadi  saksi  dengan  adil. Dan  janganlah  sekali-kali  kebencianmu  terhadap  suatu  kaum,  mendorong kamu  untuk  berlaku  tidak  adil.  Berlaku  adillah,  karena  adil  itu  lebih  dekat kepada  takwa.  Dan  bertakwalah  kepada  Allah,  sesungguhnya  Allah  Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.
Islam  sebagai  agama  yang  sempurna  dan rahmatan  lil  a’lamin memang  sangat  menjunjung  tinggi  nilai-nilai  keadilan,  persamaan  hak ( equality  before  the  law) dan  menentang  diskriminasi,  termasuk  dalam  hal kasus  pidana,  bagi  tersangka  yang  dituduh  telah  melakukan  suatu  tindak pidana,  wajib  dianggap  tidak  bersalah  dan  tidak  boleh  dikesampingkan pemenuhan kebutuhannya, sebelum  ada putusan  yang sah dari hakim. 1 Hal inipun  sejalan  dengan  aturan  yang  tertuang  dalam  Pasal  54  Kitab  Undang- Undang Hukum Acara Pidana, yang menjelaskan bahwa “guna kepentingan pembelaan,  tersangka  atau  terdakwa  berhak  mendapat  bantuan  hukum  dari seorang  atau  lebih  penasihat  hukum  selama  dalam  waktu  dan  pada  setiap
1 Ketentuan  ini  merupakan  penjelmaan  dari  asas  praduga  tidak  bersalah (presumption  of innocence) yang  merupakan  salah  satu  asas  dalam  KUHAP,  yaitu  setiap  orang  yang  disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah  sampai  adanya  putusan  yang  menyatakan  kesalahannya  dan  telah  memperoleh  kekuatan hukum  tetap.  Lihat  HMA  Kuffal. Penerapan  KUHAP  Dalam  Praktik  Hukum .  Malang:  UMM Press. 2011, 146.
tingkat  pemeriksaan,  menurut  tatacara  yang  ditentukan  dalam  undang- undang ini” . 2
Sebagaimana dijelaskan diatas, bahwa terdapat peraturan perundang- undangan  sebagai  landasan  yuridis  bagi  seorang  tersangka  atau  terdakwa untuk  memperoleh  perlindungan  dan  bantuan  hukum  oleh  advokat,  mulai sejak  tahap  penyidikan  sampai  dengan  tahap  putusan  hakim  yang mempunyai  kekuatan  hukum  tetap.  Namun  alangkah  sayangnya,  ketika ditelaah  lebih  lanjut  tentang  penerapan  pemberian  bantuan  hukum  dalam KUHAP,  ternyata  masih  cenderung  membeda-bedakan  (tidak  sepenuhnya menerapkan asas equality before the law )  dan dirasa kurang mencerminkan Undang-Undang  Nomor  16  tahun  2011  tentang  bantuan  hukum,  karena masih  terkandung  syarat  khusus 3 bagi  seorang  tersangka  atau  terdakwa  di dalam  memperoleh  perlindungan  dan  bantuan  hukum  khususnya  secara cuma-cuma (prodeo) yang  ditunjuk  oleh  pejabat  dalam  ruang  lingkup peradilan  pidana,  yaitu  tersangka  atau  terdakwa  yang  diancam  dengan pidana  lima  tahun  atau  lebih.  Artinya,  terdakwa  atau  tersangka  yang diancam hukuman dengan kurang dari lima tahun tidak berhak mendapatkan bantuan  hukum  secara  cuma-cuma.  Hal  tersebut  memang  tidak  akan menjadi  masalah  besar  bagi  tersangka  atau  terdakwa  yang  berasal  dari kalangan  orang  kaya,  tetapi  bagaimana  jika  kasus  tersebut  terjadi  pada orang-orang dari kalangan tidak mampu.
Selanjutnya  penerapan  Undang-Undang  Nomor  39  tahun  1999 tentang  Hak  Asasi  Manusia  terkait  asas equality  before  the  law dalam praktik  dilapangan  masih  belum  sepenuhnya  dijalankan.  Sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum  Acara  Pidana,  yang  menunjukkan  betapa  pentingnya  asas equality before the law dalam praktik dilapangan khususnya dunia peradilan pidana
2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana . Grahamedia Press. 2015, 25.
3 Syarat  khusus  yang  dimaksud  sebagaimana  bunyi  pasal  56  ayat  (1)  KUHAP  yaitu  dalam hal  tersangka  atau  terdakwa  disangka  atau  didakwa  melakukan  tindak  pidana  yang  diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu  yang  di  ancam  dengan  pidana  lima  tahun  atau  lebih  yang  tidak  mempunyai  penasihat hukum sendiri, pejabat yang berangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib  menunjuk  penasihat  hukum  bagi  mereka.  Lihat Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana, ibid .,  26.
masih  belum  sepenuhnya  dijalankan.  KUHP  saat  ini  memang  telah menganut due process of law atau sistem hukum yang adil, namun lagi-lagi sering kali mendapatkan benturan pada penerapannya dilapangan.

## 2. Konsep Keadilan
Dijelaskan bahwa istilah keadilan berasal dari kata adil, yang artinya tidak  memihak,  sepatutnya,  dan  tidak  sewenang-wenang.  Prinsip  keadilan mengindikasikan  bahwa  inti  tuntutan  keadilan  ditujukan  bagi  siapapun, dengan  acuan  bahwa  hak  asasi  seseorang  tidak  boleh  dilanggar  serta  harus dihormati, sebab hak ini melekat pada manusia bukan karena diberikan oleh negara melainkan karena martabatnya sebagai manusia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa.
Keadilan  dalam  konteks  hukum  berkaitan  erat  dengan  pemahaman legalitas.  Dalam  pemahaman  legalitas,  dijelaskan  bahwa  tiada  perbuatan dapat  dipidana  kecuali  atas  dasar  kekuatan  ketentuan  pidana  menurut undang-undang  yang  sudah  ada  terlebih  dahulu.  adil  jika  peraturan  yang dibuat  berlaku  secara  sama,  setara  dan  tanpa  diskriminasi  hukum  yang diterapkan  kepada  semua  kasus  yang  menurut  peraturannya  harus diterapkan.  Legalitas  secara  hukum  terhadap  peraturan  yang  diberlakukan mempunyai implikasi yang sama terhadap semua perbuatan yang dilakukan dengan prinsip mengacu kepada isi dari perbuatan itu sendiri, dan dikatakan tidak adil jika penerapan dari peraturan itu tidak diterapkan pada perbuatan yang sama di tempat yang berbeda.
Agama  Islam  yang  di  dalamnya  sarat  dengan  tatanan  masyarakat dari  mulai  yang  bersifat  individual  sampai  masalah  kemasyarakatan  dan penalaran logis menawarkan juga nilai-nilai keadilan yang cukup memadai. Namun  nilai-nilai  tersebut  belum  tergali  secara  mendalam,  karena image keagamaan  yang ada di  masyarakat  hanya sebatas ritual  formal saja. Nilai- nilai  keadilan  dalam  Islam  sangat  dijunjung  tinggi,  oleh  karenanya  bagi penegak keadilan akan mendapatkan reward dari Allah bukan saja di dunia, tetapi juga di akhirat nanti.
Masalah  keadilan  ini  banyak  dibicarakan  dalam  Al-Qur’an  dalam berbagai  konteks.  Kata  “adil”  disebutkan  dalam  Al-Qur’an  sebanyak  28 kali, al-Qisth disebutkan  25  kali  ,  baik  dalam  bentuk  kata  kerja  ( fi’il ) maupun  kata  benda  ( isim ),  kemidan  kata al-wazn dalam  bentuk  katakerja ( fi’il )  dan  kata  benda  ( isim )  disebutkan  20  kali  dalam  Al-Qur’an.  Kata al- Hukm dengan berbagai variasinya disebutukan sekitar 150 kali.
Adil  secara  etimologis  adalah  tengah  atau  pertengahan.  Dalam makna  ini  pula  adil  itu  sinonim  dengan wasth yang  darinya  terambil  kata pelaku  ( isim fa’il )  nya  kata wasith yang  dipinjam  dalam  Bahasa  Indonesia menjadi “wasit” yang artinya ialah “penengah” atau “orang yang berdiri di tengah-tengah”,  yang  mensyaratkan  sikap  keadilan.  Di  samping  itu al- Wasith berarti  penengah  ,  pengantara,  pemimpin  pertandingan  sepak  bola, pemisah dan lain-lain.
Dalam  surat  Al-Maidah  ayat  8,  kata  adil  diungkapkan  dengan  kata ta’dilu yang  berarti  bahwa  setiap  orang  wajib  diperlakukan  sama  tanpa memandang ras, kedudukan sosial, bahkan agama sekalipun. Lebih dari itu, kebencian  terhadap  suatu  kaum  atau  pribadi,  tidak  boleh  seseorang bertindak  tidak  adil.  Lebih  lanjut  disebutkan  bahwa  keadilan  lebih  dekat kepada ketakwaan. Ini berarti kebenaran harus ditegakkan dan menegakkan kebenaran yang tidak pandang bulu, merupakan perbuatan adil.
Dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8, disebutkan kata tuqsithun yang memiliki arti bahwa kita harus berbuat adil kepada setiap manusia, termasuk kepada orang kafir jika orang kafir tersebut tidak memusuhi kita. Demikian pula  disebutkan  dalam  surat  Al-Hujurat    ayat  9,  ada  kata al-qisth dalam bentuk kata kerja perintah ( fi’il amar ) yang berarti bahwa berbuat adil harus dilakukan dalam segala situasi dan kondisi.
3. Asas Equality Before The Dalam Hukum Pidana Islam
Dalam  hukum  Islam  asas equality  before  the  law didasarkan  pada teori kehormatan manusia ( al-fitrah ). Secara alami dan hakiki ( fitrah ), setiap orang  memiliki  hak  untuk  bebas  dalam  harkat  dan  martabat.  Teori  ini dikemukakan  oleh  Al-Maududi  dalam Human  Rights  in  Islam bahwa
“secara  fitrah  setiap  orang  terlahir  dalam  keadaan  bebas  dan  sama  dalam harkat dan martabat”. 4 Penerapan teori ini dilaksanakan secara mutlak, tanpa ada  pengecualian.  Semua  manusia  dan  golongan  disamakan  secara  utuh, baik  antara  hakim  dan  terdakwa  maupun  antara  pemimpin  dan  bawahan. Artinya, tidak ada pengutamaan atau perbedaan antar manusia, antara  yang berkulit  putih  dan  yang  berkulit  hitam,  antara  orang  Arab  dan  non  Arab. 5
Hal  ini  sebagaimana  dijelaskan  dalam  firman  Allah  SWT  dalam  Q.S  Al- Hujurat  ayat  13,  yang  artinya: “Hai  manusia,  Sesungguhnya  Kami menciptakan  kamu  dari  seorang  laki  laki  dan  seorang  perempuan  dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal.  Sesungguhnya  orang  yang  paling  mulia  diantara  kamu disisi  Allah  ialah  orang  yang  paling  taqwa  diantara  kamu.  Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal ”. 6
4 Abul A’la Al-Maududi. Human Rights in Islam . Leicester: Islamic Foundation. 1976, 5.
5 Teuku Aliyul Imam. 2018. Asas Equality Before The Law Dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut  Pidana  Islam .  Darussalam  Banda  Aceh:  Program  Sarjana  Universitas  Islam  Negeri  Ar- Raniry Darussalam Banda Aceh. Tidak Diterbitkan.
6 Dapat dijelaskan penggalan pertama ayat di atas “Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki laki dan seorang perempuan” adalah pengantar untuk menegaskan bahwa semua manusia derajat kemanusiannya sama disisi Allah, tidak ada perbedaan antara satu suku dan yang lain.  Tidak  ada  juga  perbedaan  pada  nilai  kemanusian  antara  laki-laki  dan  perempuan  karena semua  diciptakan  dari  seorang  laki-laki  dan  seorang  perempuan.  Pengantar  tersebut  mengantar pada kesimpulan yang disebut oleh penggalan terakhir ayat ini yakni “Sesungguhnya orang yang paling  mulia  diantara  kamu  disisi  Allah  ialah  yang  paling  bertaqwa”. karena  itu,  berusahalah untuk  meningkatkan  ketaqwaan  agar  menjadi  yang  termulia  disisi  Allah.  Diriwayatkan  oleh  Abu Daud  bahwa  ayat  ini  turun  berkenaan  dengan  Abu  Hind  yang  pekerjaan  sehari-harinya  adalah pembekam.  Rosulullah  meminta  kepada  Bani  Bayadhah  agar  menikahkan  salah  seorang  putri mereka dengan  Abu Hind. Tetapi  mereka enggan dengan alasan  tidak  wajar  mereka  menikahkan putri  mereka  dengannya  yang  merupakan  salah  seorang  bekas  budak  mereka.  Sikap  keliru  ini dikecam  oleh  Al-Qur’an  dengan  menegaskan  bahwa  kemuliaan  di  sisi  Allah  bukan  karena keturunan atau garis kebangsawanan tetapi karena ketaqwaan. Ada juga riwayat yang menyatakan bahwa  Usaid  Ibn  Abi  Al-Ish  berkomentar  ketika  mendengar  Bilal  mengumandangkan  adzan  di Ka’bah  bahwa:  “Alhamdulillah  ayahku  wafat  sebelum  mendengar  kejadian  ini”.  Ada  lagi  yang berkomentar:  “Apakah  Rosulullah  tidak  menemukan  selain  burung  gagak  ini  untuk  beradzan?”. Apapun sabab  nuzul- nya,  yang  jelas  ayat  di  atas  menegaskan  asal  usul  manusia  dengan menunjukkan kesamaan derajat kemanusiaan manusia. Tidak wajar seorang berbangga dan merasa lebih  tinggi  daripada  yang  lain,  bukan  saja  antara  satu  bangsa,  suku,  atau  warna  kulit  dan selainnya,  tetapi  antara  jenis  kelamin  mereka.  Karena  kalaulah  ada  yang  berkata  bahwa  hawwa, yang  perempuan  itu,  bersumber  daripada  tulang  rusuk  adam,  sedang  adam  adalah  laki-laki  dan sumber  sesuatu  lebih  tinggi  derajatnya  daripada  cabangnya,  sekali  lagi  seandainya  ada  yang berkata  demikian  itu  hanya  khusus  terhadap  adam  dan  hawwa,  tidak  terhadap  semua  manusia, karena manusia selain mereka berdua dan kecuali Isa As. Lahir akibat percampuran laki-laki dan perempuan. Dalam konteks ini, sewaktu haji wada’ (perpisahan), Rosulullah SAW berpesan antara lain:  “Wahai  seluruh  manusia,  sesungguhnya  tuhan  kamu  esa,  ayah  kamu  satu,  tiada  kelebihan orang Arab atas non Arab, tidak juga orang non Arab atas orang Arab, atau orang (berkulit) hitam atas  yang  (berkulit)  merah  (yakni  putih)  tidak  juga  sebaliknya  kecuali  dengan  taqwa.
Maksud  dari  ayat  diatas  setara  dengan  sabda  Rosulullah  SAW sebagaimana  berikut: “Manusia  itu  sama  seperti  gigi  sisir,  tidak  ada keutamaan seorang arab atas orang bukan dari bangsa arab”. 7
Sama  halnya  dalam  hukum  pidanapun,  tidak  ada  perbedaan  atas pemberlakuan  hukuman  bagi  mereka  yang  telah  terbukti  melakukan  suatu tindak pidana. Mereka sama-sama berhak dan wajib mendapatkan hukuman atau sanksi dari apa yang telah mereka perbuat. Sebagaimana pernah terjadi di masa Rosulullah SAW, seorang wanita dari satu suku yang kuat didakwa kasus  pencurian.  Beberapa  anggota  keluarga  wanita  itu  pergi  menjumpai Rosulullah  SAW  untuk  meminta  pembebasan  si  wanita  tadi  dari  hukuman yang  ditentukan.  Rosulullah  SAW  dengan  tegas  menolak  perantaraan  itu dengan  mengatakan  sesuai  hadits  “Diberitakan  kepada  kami  dari  Said  bin Sulaiman, diberitakan kepada kami oleh Lais dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari  Aisyah  R.A:  bahwa  orang-orang  Quraisy  merasa  terusik  oleh  perkara seorang wanita bermarga Makhzumiyyah yang telah mencuri, maka mereka berkata: siapa  yang  mau  membicarakannya  kepada  Rosulullah  dan  siapa yang  berani  berbicara  kepada  beliau  kecuali  Usamah  yang  dikasih Rosulullah  SAW ?  Maka  Usamah  berbicara  kepada  Rosulullah  SAW,  maka Rosulullah  berkata :  “apakah  engkau  mau  memberi  pembelaan  pada  salah satu ketetapan Allah?” kemudian  Rasulullah  berdiri  menyampaikan  pidato lalu  beliau  bersabda: wahai  manusia!  Sesungguhnya  telah  sesat  orang-
Sesungguhnya  semulia-mulianya  kamu  di  sisi  Allah  adalah  yang  bertaqwa.  (HR.  Al-Baihaqi melalui  Jabir  Ibn  ‘Abdillah).  Dengan  demikian  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  semua manusia  memiliki  derajat  yang  sama meskipun  mereka  terdiri  dari  golongan  dan  bangsa  yang berbeda-beda,  karena  yang  membedakan  hanyalah  ketaqwaannya  kepada  Allah  SWT.  Lihat  M. Quraish  Shihab. Tafsir  Al-Misbah  :  Pesan,  Kesan  Dan  Keserasian  Al-Qur’an .  Jakarta:  Lentera Hati. 2012, 616-617.
7 Hadits tersebut menyatakan bahwa semua manusia memiliki derajat yang sama meskipun mereka terdiri dari golongan dan bangsa yang berbeda-beda. Mereka mempunyai hak yang sama, kewajiban  yang  sama,  dan  tanggung  jawab  yang  sama.  Mereka  diibaratkan gigi  sisir  yang  rata, antara satu gigi dengan gigi yang lain tidak lebih tinggi atau lebih pendek. Seluruh manusia juga diibaratkan  anak  dari  satu  orang  tua,  kesatuan  asal keturunan  manusia  ini  menuntut  persamaan hak,  kewajiban, dan tanggung jawab. Oleh  karena itu tidak ada keutamaan  dan perbendaan  antar seorang  warga  negara  dengan  warga  negara  lainnya.  Dalam  hukum  Islam,  satu-satunya  ukuran keutamaan  dan  perbedaan  manusia  hanyalah  ketaqwaan.  Akan  tetapi,  keutamaan  dan  perbedaan tersebut  dalam  batas  tertentu,  yaitu  hanya  antara  manusia  dan  Tuhannya.  Manusia  yang  paling mulia  di  sisi  Allah  adalah  yang  paling  bertaqwa.  Ketaqwaan  yang  menjadikan  seorang  manusia mulia di sisi Allah, tidak memberikan hak yang lebih banyak dibandingkan manusia lainnya. Lihat Ahmad  Wardi  Muclish. Pengantar  dan  Azas  Hukum  Pidana  Islam  (Fiqh  Jinayat). Jakarta:  Sinar Grafika. 2004, 56.
orang sebelum kalian yang mana apabila orang terhormat di antara mereka mencuri, maka mereka membiarkannya, namun bila rakyat jelata di antara mereka mencuri, maka mereka memberlakukan hukuman kepadanya. Demi Allah, seandainya Fathimah binti Muhammad mencuri, niscaya Muhammad memotong tangannya ”.
Berdasarkan Hadits di  atas, bahwa asas persamaan di  depan hukum ( equality  before  the  law )  telah  dipraktikkan  oleh  Rosulullah  sendiri  pada masanya,  bahkan  beliau  dengan  jelas  dan  tegas  mengatakan  bahwa  semua orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah maka akan dikenai  hukuman  tanpa  memandang  siapa  yang  melakukannya.  Syariat Islam juga tidak mengakui pengistimewaan kepada orang-orang tertentu. 8
Penerapan  asas equality  before  the  law dalam  hukum  Islam  juga dapat  dilihat  pada  kisah  Jabalah  bin  Aiham.  Jabalah  bin  Aiham  adalah seorang raja Gassan (daerah di antara Hijaz dan Suriah) yang telah memeluk agama Islam. Ia datang ke Mekkah bersama pengiring kuda. Ia mengenakan pakaian kebesaran yang dihiasi emas dan perak. Pada saat thawaf di Ka’bah, tanpa sengaja pakaiannya terinjak oleh seseorang yang berasal dari Fazarah, suatu daerah yang tidak jauh dari Mekkah. Jabalah lalu menampar orang itu, kemudian  orang  itu  pun  segera  mengadukan  kepada  Khalifah  Umar  Ibnu Khathab.  Khalifah  Umar  lalu  memerintah  penjatuhan  hukuman  qishas kepada  Jabalah,  yang  mana  ia  harus  ditampar  sebagaimana  yang  telah  ia lakukan  kepada  seseorang  yang  berasal  dari  Fazarah.  Jabalah  membantah dan  berkata,  “ apakah  engkau  akan  menghukumku,  padahal  aku  seorang raja, sedangkan dia orang biasa? ”. Kemudian Khalifah Umar menjelaskan,
“ wahai  Jabalah,  Islam  telah  menyamakan  antara  engkau  dan  yang  lain, tidak ada keutamaan satu atas yang lain kecuali dengan kebaikan ”. Jabalah pun  melarikan  diri  ke  negara  romawi  dan  masuk  agama  kristen,  namun dikemudian  hari  ia  menyesal  sebagaimana  tersirat  dalam  syairnya  yang berbunyi,  “ Orang-orang  bangsawan  menjadi  kristen  lantaran  tamparan .
Sebenarnya tidak ada kemudhorotan yang terjadi jika saja aku sabar” . 9
8 Teuku Aliyul Imam, Op.Cit ., 38.
9 Abdul Qadir  Audah. Al-Tasyiri Al-Jina’I Al-Islami Muqaranam Bil Al-Qanun al-Wadh’I, (terjemah Ali Yafie), Ensiklopedi Hukum Pidana Islam . Jilid I. Bogor: PT Kharisma ilmu.  2007,
Kaidah hukum Islam menetapkan untuk tidak memandang ganti rugi berdasarkan  kepribadian  korban,  jabatan,  dan  kekayaannya,  tetapi menilainya  berdasarkan  akibat  perbuatan  terhadap  si  korban.  Karena  itu, apabila  seseorang  terbunuh,  baik  dari  golongan  terhormat  maupun  rakyat biasa,  diatnya  sama,  yaitu  satu.  Demikian  pula  apabila  seorang  buruh  dan seorang  kepala  perusahaan  mengalami  kecelakaan  yang  mengakibatkan keduanya sama-sama kehilangan tangan atau jari, keduanya diberi ganti rugi yang sama. 10
Hukum  Islam  menerapkan  asas equality  before  the  law dalam jangkauan yang lebih luas dari pada nalar manusia. Karena itu, hukum Islam tidak membedakan antara pemimpin atau raja dan rakyat jelata, antara para diplomat  dan  rakyat  biasa,  antara  orang  kaya  dan  orang  miskin. 11 Satu- satunya yang menjadi perbedaan antara manusia dalam hukum Islam adalah ketaqwaannya kepada Allah SWT.
4. Eksistensi Bantuan Hukum dalam Perspektif Hukum Pidana Islam
Bunyi  Pasal  54  KUHAP  yaitu  guna  kepentingan  pembelaan, tersangka  atau  terdakwa  berhak  mendapat  bantuan  hukum  dari  seorang atau  lebih  penasihat  hukum  selama  dalam  waktu  dan  pada  setiap  tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini. Ketentuan  yang  diatur  dalam  pasal  ini  merupakan  suatu  jaminan  bagi tersangka  atau  terdakwa  untuk  memperoleh  bantuan  hukum  pada  setiap tingkat pemeriksaan dalam peradilan. 12
Bantuan hukum yang dimaksud adalah jasa hukum yang diberikan oleh  advokat  kepada  kalangan  masyarakat  pencari  keadilan. 13 Dalam
336.  Dapat  dijelaskan  mengapa  khalifah  Umar  menjatuhkan  qishas  kepada  Jabalah,  sebagaiman qishas  dalam  hadits  disebut  dengan  kata qawad ,  maksudnya  adalah  semisal,  seumpama  ( al- mumatsilah ). Adapun maksud yang dikehendaki syara’ adalah kesamaan akibat  yang ditimpakan kepada  pelaku  tindak  pidana  yang  melakukan  pembunuhan  atau  penganiayaan  terhadap  korban. Dalam ungkapan lain, qishah adalah pelaku akan menerima balasan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan.  Abdul  Qadir  Audah  mendefinisikan  qishas  sebagai  keseimbangan  atau  pembalasan terhadap  pelaku  tindak  pidana  dengan  sesuatu  yang  seimbang  dari  apa  yang  telah  diperbuatnya. Lihat Rahmat Hakim. Hukum Pidana Islam . Bandung: Pustaka Setia. 2000, 125.
10 Teuku Aliyul Imam, Op.Cit ., 41.
11 Ibid., 42.
12 HMA Kuffal. Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum . Malang: UMM Press. 2011, hlm. 136.
13 Didi Kusnadi. Bantuan Hukum Dalam Islam . Bandung: Pustaka Setia. 2012, 48.
hukum  pidana,  bantuan  hukum  dilakukan  dalam  upaya  memberikan perlindungan  dan  pembelaan  terhadap  hak  asasi  tersangka  atau  terdakwa sejak  ia  ditangkap  atau  ditahan  sampai  dengan  diperolehnya  putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang dibela dan diberi  perlindungan  hukum  bukanlah  kesalahan  tersangka  atau  terdakwa melainkan  hak-hak  asasi  dari  tersangka  atau  terdakwa  agar  terhindar  dari perlakuan dan tindakan tidak terpuji atau tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum. 14
Pada  dasarnya,  eksistensi  atau  keberadaan  konsep  bantuan  hukum berkaitan erat dengan ketentuan hukum Islam yang menganjurkan kepada para pemeluknya agar melindungi hak-hak hukum setiap individu, bahwa setiap orang sama kedudukannya di depan hukum (asas equality before the law) ,  dan  adanya  suatu  kewajiban  menegakkan  hukum  dan  keadilan  bagi setiap  individu.  Ketentuan  hukum  Islam  tersebut  menjadi  dasar  yang paling  fundamental  bagi  adanya  bantuan  hukum  dalam  proses  penegakan hukum Islam. 15
Bantuan  hukum  dalam  istilah  literatur  hukum  Islam  disebut  dengan al-mahamy 16 yang  berarti  membela,  mempertahankan,  melindungi. 17
Dikarenakan istilah bantuan hukum berkaitan dengan profesi advokat. Maka al-mahamy dalam hukum Islam setara dengan pengacara, lawyer , konsultan dan  penasihat  hukum  yang  memiliki  kesamaan  fungsi  untuk  memberi bantuan hukum kepada masyarakat pencari keadilan (klien). Jika dilihat dari konteks  sejarah  hukum  Islam,  istilah al-muhamy juga  dekat  dengan  peran kalangan  penegak  hukum  pada  zaman  awal  perkembangan  hukum  Islam,
14 Arifin Rada, Esensi Keberadan Advokat Menurut Hukum Islam, Jurnal Ahkam Volume XIV Nomor 1, 2014, 120.
15 Sebagaimana  telah  dijelaskan  oleh  Subhi  Mahmasani,  hak  asasi  manusia  dalam  Islam, pada  hakikatnya  manusia  dilahirkan  untuk  bebas  dalam  harkat  dan  martabanya,  sehingga  setiap manusia memiliki hak yang sama di depan hukum dan berhak pula mendapatkan jaminan keadilan. Lihat  Subhi  Mahmasani. Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Islam  (terjemah  Imam  Mahyudi) .  Jakarta: Rajawali Press. 1996, 15.
16 Muslim  Muhammad  Zaudat  Al-Yusufi. Ujratu  Al-mahamy  Fi  Dhau’i  Asy-Syariat  Al- Islamy. Cairo: Dar Al-Maktabah Al-Misriyyah. tt, 1.
17 A.W. Munawwir. Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia . Surabaya: Pustaka Progresif. 1997, 300.
yaitu al-hakam,  al-mufti, dan al-mushalih  al-alaih (juru  damai). 18 Selain kata al-muhamy, bantuan hukum juga dikonotasikan dengan wakalah. 19
Wakalah merupakan  pemberian  kuasa  dari  seseorang  kepada  orang lain  untuk  melakukan  suatu  perbuatan  tertentu  yang  diperkenankan  oleh syariat. 20 Secara  Istilah, wakalah bermakna  mewakilkan  suatu  urusan kepada orang lain. 21 Sifat wakalah yang mewakili urusan orang lain, identik dengan  perwakilan  seseorang  untuk  membantu  menyelesaikan  sengketa, terutama  dalam  proses  peradilan.  Pada  kenyataannya,  tidak  semua  orang memiliki  kompetensi  atau  kesempatan  untuk  menyelesaikan  pekerjaan tertentu yang berkaitan dengan kehidupannya. Manusia dalam menyelesaikan  urusannya  sendiri  terkadang  membutuhkan  keterlibatan pihak lain dalam membantu menyelesaikannya. 22
Bantuan hukum pada masa sahabat mengalami perkembangan, pada masa pemerintahan Khalifah Umar Ibnu Khattab sudah mulai melimpahkan masalah  peradilan  pada  pihak  lain  yang  memiliki  otoritas  untuk  itu.  Lebih dari itu, Khalifah Umar Ibnu Khattab mulai  membenahi  lembaga peradilan untuk  memulihkan  kepercayaan  umat  terhadap  lembaga  peradilan.  Selain adanya  lembaga  bantuan  hukum  dengan  sebaik-baiknya  agar  mampu menjadi lembaga alternatif tempat penyelesaian sengketa bagi umat, bahkan Khalifah  Umar  berhasil  menyusun  pokok-pokok  pedoman  beracara  di pengadilan  ( risalah al-qada )  yang  ditujukan  kepada  seorang qadi, Abu Musa Al-Asy’ari. 23
Adapun  dasar  legalitas  yang  dipakai  oleh  Rosulullah  SAW  serta diterapkan juga oleh  Khalifah Umar Ibnu Khattab bahkan sampai sekarang
18 Didi Kusnandi, Op.Cit ., 38.
19 Inda  Areskha.  2017. Mewujudkan  Keadilan  Konstitusional  Bagi  Fakir  Miskin (Bantuan Hukum Perspektif Hukum Islam). Skripsi. Lampung: Program Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Tidak Diterbitkan.
20 Ibnu Rusyd. Bidayatul Mujtahid, Jilid 3 Penerjemah Imam Ghazali Said Dan Achmad Zainudin. Jakarta: Pustaka Amani. 2007, 269.
21 Sayyid Sabiq. Fiqh Sunnah, jilid 3 Penerjemah Asep Sobari dkk . Jakarta: Al-I’tishom. 2008, 369.
22 Inda Areskha, Op.Cit ., 17.
23 Inda  Areskha.  2017. Mewujudkan  Keadilan  Konstitusional  Bagi  Fakir  Miskin  (Bantuan Hukum  Perspektif  Hukum  Islam). Skripsi.  Lampung:  Program  Sarjana  Universitas  Islam  Negeri Raden Intan Lampung. Tidak Diterbitkan, hlm. 20.
terkait bantuan hukum dan profesi advokat dalam hukum Islam kurang lebih adalah sebagai berikut: 24
a. Q.S Al-Maidah ayat 2
َواَعَتَلا َو ى َوْقَّتلا َو  ِ رِبْلا ىَلَع ا ْوُن َواَعَت َو ُن َع ا ْو ِْلا ىَل َوْدُعْلا َو  ِمْث ِنا
“Dan  tolong  menolonglah  kamu  dalam  mengerjakan  kebaikan  dan taqwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam mengerjakan dosa dan permusuhan” . 25
b. Q.S Al-Qoshosh ayat 33-34 َأَف  اًسْفَن  ْمُهْنِم  ُتْلَتَق ىِ نِإ  ِ ب َر  َلاَق اَخ َأ  ُف ُتْقَي  ْن ى ِخَأ َو .  ِن ْوُل ْلِس ْرَأَف اًناَسِل ىِ نِم  ُحَصْفَأ  َوُه  ُن ْو ُراَه ُه ِعَم ًءْد ِر ىَي ىِنُقِ دَصُي ا ىلص ِن ْوُبِ ذَكُي  ْنَأ  ُفاَخَأ ىِ نِإ
Dia  (Musa)  berkata:  “Ya  Tuhanku,  sungguh  aku  telah  membunuh seseorang  dari  golongan  mereka  sehingga  aku  takut  mereka  akan membunuhku. Dan saudaraku, Harun, dia lebih fasih lidahnya daripada aku  maka  utuslah  dia  bersamaku  sebagai  pembantuku  untuk membenarkan  (perkataan)ku,  sungguh  aku  takut  mereka  akan mendustakanku”. 26
c. Q.S Al-Nisa’ ayat 58 dan 135
24 Mahmud Junus. Terjemah Al Qur’an Al Karim . Bandung: PT. Al-ma’arif. 2000, hlm. 98. 25 Dapat dipahami bahwa ayat tersebut memerintahkan untuk saling tolong-menolong dalam hal kebaikan dan takwa. Lihat Didi Kusnandi, Op.Cit ., 58. Diperjelas berdasarkan tafsir ayat “Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan, yakni segala bentuk dan macam hal yang membawa  kepada  kemaslahatan  duniawi  dan  atau  ukhrowi  dan  demikian  juga  tolong  menolong dalam ketaqwaan, yakni  segala  upaya  yang  dapat  menghindarkan  bencana  duniawi  dan  atau ukhrowi,  walaupun  dengan  orang-orang  yang  tidak  seiman  dengan  kamu, dan  janganlah  kamu tolong  menolong  dalam  mengerjakan  dosa  dan  permusuhan  atau  pelanggaran” .  Ayat  tersebut merupakan prinsip dasar dalam menjalin kerja sama dengan siapapun (diantaranya advokat dalam memberikan  bantuan  hukum  terhadap  kliennya)  selama  tujuannya  adalah  kebajikan  dan ketaqwaan. Lihat M. Quraish Shihab, Op.Cit ., 13-17.
26 Mahmud  Junus, Op.Cit .,  353.  Dalam  ayat  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  Nabi  Musa meminta  bantuan  kepada  Nabi  Harun  untuk  mendampingi,  membela  dan  melindungi  beliau  dari kejahatan  pembunuhan  yang  dituduhkan  kepadanya.  Musa  mengganggap  Harun  lebih  pandai berbicara sehingga dianggap mampu mengemukakan argumentasi secara sistematis dan logis. Hal ini  menunjukkan  bahwa  sejak  awal  Islam  telah  mengenal  konsep  pembelaan  atau  kuasa  hukum untuk mengungkap fakta di depan pengadilan. Lihat Arifin Rada, Op.Cit ., 117.
َمَ ْلْا اوُّدَؤُت  ْنَأ  ْمُك ُرُمْأَي َ َّاللَّ  َّنِإ َنا ِتا ِإ ْهَأ ىَل َح اَذِإ َو اَهِل ْمُتْمَك ِلْدَعْلاِب ا ْوُمُكْحَت  ْنَأ  ِساَّنلا  َنْيَب قل ى ََّاللَّ  َّنِإ ِعِن ِب  ْمُكُظِعَي اَّم ِه ىلف
ا ًرْي ِصَب اًعْيِمَس َناَك َ َّاللَّ َّنِإ
“Sesungguhnya  Allah  menyuruh  kamu  menyampaikan  amanat  kepada yang  berhak  menerimanya  dan  menetapkan  hukum  di  antara  manusia supaya  (menetapkannya)  dengan  adil.  Sesungguhnya  Allah  memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat”.
َّوَق  ا ْوُن ْوُك ا ْوُنَماَء  َنْيِذَّلا اَهُّيَأآَي ِما َنْي ْسِقْلاِب َِّ ِلِل  َءآَدَهُش  ِط ْوَل َو َرْقَ ْلْا َو  ِنْيَدِلا َوْلاِوَأ  ْمُكِسُفْنَأ ىَلَع ْيِب َن خ َّي  ْنِا ْوَا اًّيِنَغ  ْنُك َف ا ًرِق اَمِهِب ىَل ْوَا ُ َّلِلاَف ىلق ْلا اوُعِبَّتَت َلاَف َوَه َ ىآ ْعَت  ْنَا ا ْوُلِد ج ْنِا َو َت آ ُوْل ْعَت اَمِب َناَك َ َّاللَّ َّنِإَف ْاوُض ِرْعُت ْوَا ُلَم َن ْو ًرْيِبَخ ا
“Wahai  orang-orang  yang  beriman,  jadilah  kalian  penegak  keadilan yang  menjadi  saksi  karena  Allah  walaupun  terhadap  dirimu  sendiri, orang tua atau kaum kerabat kalian. Jika dia (yang terdakwa) kaya atau pun  miskin  maka  Allah  lebih  tahu  kemaslahatan  (kebaikannya).  Maka janganlah  kalian  menyimpang  dari  kebenaran.  Dan  jika  kalian memutarbalikkan  (kata-kata)  atau  menolak  menjadi  saksi  maka sesungguhnya  Allah  Maha  teliti  terhadap  segala  yang  kalian kerjakan”. 27
d. Q.S Yusuf ayat 26-28 ىِسْفَن  ْنَع  ىِنْتَد َوا َر  َىِه  َلاَق ج َش  َدِهَش َو دِها ِ م ْن ِلْهَأ ْنِإ  آَه ْيِمَق  َناَك َوُه َو  ْتَقَدَصَف ٍلُبُق  ْنِم َّدُق , ِم ْلا  َن ْيِبِذاَك اَك  ْنِإ َو .  َن َن ِم  َوُه َو  ْتَبَذَكَف  ٍرُبُد  ْنِم َّدُق ,ُهُصْيِمَق َن َّصلا َنْيِقِدا َاَر اَّمَلَف . ى ْنِم ,ُهَّنِإ َلاَق  ٍرُبُد  ْنِم َّدُق ,ُهَصْيِمَق َك ُكِدْي َّن ص ىل َع َّنُكَدْيَك َّنِإ مْيِظ 27 Mahmud  Junus, Op.Cit .,  59  dan  90.  Ayat  58  tersebut  dapat  dipahami  secara  tekstual menjelaskan  bahwa  setiap  orang  diperintahkan  oleh  Allah  SWT  untuk  selalu  berlaku  adil  dalam menetapkan segala sesuatu dan menyampaikan amanat kepada yang berhak. Hal ini sesuai dengan konsep dasar advokat yaitu menyampaikan amanat para klien kepada hakim dengan seadil-adilnya. Kemudian pada ayat 135 menjelaskan bahwa pemihakan kepada seseorang hendaknya didasarkan pada prinsip keadilan dan kemaslahatan yang hendak dijunjung tinggi.  Disamping itu, dianjurkan agar  selalu  bersama  kaum  lemah  dan  teraniaya.  Lemah  di  sini  dapat  berarti  lemah  secara  fisik, materi  ataupun  pengetahuan,  termasuk  pengetahuan  dan  kemampuan  di  bidang  hukum.  Lihat Arifin Rada, Op.Cit ., 117-120.
Yusuf berkata:  “Dia  menggodaku  untuk  menundukkan  diriku (kepadanya)”.  Seorang  saksi  dari  keluarga  perempuan  itu  memberikan kesaksiannya:  “Jika  bajunya  robek  di  depan  maka  perempuan  itu  benar dan  Yusuf  termasuk  orang-orang  yang  dusta.  Dan  jika  bajunya  robek  di belakang  maka  perempuan  itulah  yang  dusta  dan  Yusuf  termasuk  orang- orang yang benar”. Maka ketika suami perempuan itu melihat baju Yusuf robek  di  belakang  dia  berkata:  “Sesungguhnya  (kejadian)  itu  adalah diantara tipu daya kamu. Sesungguhnya tipu daya kamu adalah besar”. 28
e. Diriwayatkan oleh Al-Hakim
ْيِف ُدْبَعْلا َناَكاَم ِدْبَعْلا ِن ْوَع ْيِف ُ َّاللَّ َو َع ِن ْو ِهْي ِخَأ ( )مكحلا هاور
“Dan  Allah  akan  menolong  hamba-Nya  selama  hamba-Nya  menolong saudaranya. (H.r. Al-Hâkim)”. 29
f. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari
ِظَتُناَف ِهِلْهَأ  ِرْيَغ ىَلِإ  ِرُمَ ْلْا َدِس ُو اَذِإ ُر ا اَّسل هاور( َةَع )يراخبلا
“Apabila kepengurusan itu diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya maka tunggulah kehancurannya (H.r. Al-Bukhari)”. 30
g. Diriwayatkan oleh Abu Dawud
ىَلِإ َةَناَمَ ْلْا ِ دَأ ُخَت  َلا َو  َكَنَمَتْئا ِنَم َم  ْن َخ  ْن اور(  َكَنا

## )دوادوبأ ه
“Tunaikanlah amanah orang yang mempercayaimu dan janganlah kamu mengkhianati orang yang telah mengkhianatimu (H.r. Abu Dawud)”. 31
28 Mahmud  Junus, Op.Cit ., 215. Ayat  di  atas  menjelaskan  tentang  barang  bukti  yang dipakai dalam persidangan,  yaitu pakaian  yang robek. Barang-barang bukti  seperti itu tidak akan dengan  mudah  diketahui  oleh  para  pihak  yang  bersengketa.  Untuk  itu  maka  kehadiran advokat/pengacara  sangat  penting  untuk  mencari  dan  menyelidiki  hal-hal  yang  berkaitan  dengan barang bukti sebagai bukti yang memperkuat kebenaran yang diinginkan oleh hakim. Lihat Arifin Rada, Op.Cit ., 121.
29 Abu  Abdullah  Muhammad  ibn  Muhammad  al-Hakim. Al-Mutadarak  ‘Ala  Shahîhayn. Bayrut: Dar  Al-Kutub  Al-‘Ilmiyyah. Cetakan I, Jilid VI. 1410 H, 427.  Maksud dari hadits diatas yaitu  bertujuan  untuk  memotivasi  agar  seorang  advokat  selalu  siap  melayani  klien  yang mengharapkan bantuannya dalam menyelesaikan sengketa. Lihat Arifin Rada, Op.Cit ., 116.
30 Abu  Abdullah  Muhammad  Ibn  Ismail  Al-Bukhari.  A l-Jami’  Al-Shahih. Cetakan  III, Jilid I. Bayrut: Dar Ibn Katsir. 1407H/1987 M, 33. Dapat dipahami bahwa advokat dalam konteks ini  dipandang  sebagai  seseorang  yang  mempunyai  kemampuan  profesional  dalam  mendampingi orang  yang  memerlukan  bantuan  hukum.  Seperti  yang  diungkapkan  Rosulullah  SAW  dalam haditsnya  yang  mengisyaratkan  bahwa  bagi  orang  awam  yang  hendak  menyelesaikan  suatu perkara  hukum  maka  dianjurkan  untuk  mengadukannya  kepada  orang  yang  mempunyai  keahlian diantaranya  yaitu  advokat.  Sebab  jika  tidak  maka  dikhawatirkan  hak-hak  dalam  suatu  sengketa akan dirampas oleh orang yang tidak mempunyai hak. Lihat Arifin Rada, Op.Cit ., 117.
31 Sulaiman Ibn Al-Asy’ats Al-Sijistani Abu Dawud. Sunan Abu Dawud . Jilid II. Bayrut: Dar Al-Fikr. 1987, 312. Hadis di atas mengisyaratkan kepada para advokat yang sedang membantu
Dari  beberapa  dalil  di  atas,  mengandung  makna  bahwa  sebagai sesama  manusia  diperintah  untuk  saling  tolong-menolong  sebagai  bentuk ibadah  horizontal  kepada  sesama  manusia  ( habl  minan-nas) .  Dalam hubungan horizontalnya, manusia tidak akan luput dari pelbagai kesalahan, kealpaan  dan  kekhilafan  yang  seringkali  menuai  kesalah  pahaman  antara masing-masing  individu  yang  kemudian  berimbas  pada  pertengkaran  dan perpecahan.  Hal  ini  terjadi  dan  muncul  karena  dalam  penyatuan  pendapat antara  masing-masing  individu  biasanya  bersifat  subyektif  dan  cenderung menguntungkan  kepentingan  salah  satu  pihak,  sehingga  sulit  untuk mengambil keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak. Maka dengan demikian  dalam  hal  ini  dibutuhkan  prantara  dari  pihak  ketiga  diantaranya yaitu advokat  dimana ia  akan berusaha untuk  menyelesaikan permasalahan berdasarkan prinsip keadilan dan keseimbangan hak bagi kedua pihak yang bermasalah. 32
5. Implementasi  Asas  Equality  Before  The  Law  Terhadap  Penerapan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Kuhap)  dalam Hukum Pidana Islam
Sebagaimana telah disinggung di atas bahwasanya Pasal 54 KUHAP merupakan  salah  satu  aturan  yang  menjadi  jaminan  bagi  tersangka  atau terdakwa  untuk  memperoleh  salah  satu  haknya,  yaitu  bantuan  hukum  dari advokat  pada  setiap  tingkat  pemeriksaan  dalam  acara  peradilan  pidana. Salah satu dasar yang memicu terlaksananya bantuan hukum dalam hukum pidana  Islam  adalah  asas  persamaan  di  depan  hukum  ( equality  before  the law ) sebagaimana disebutkan dalam Q.S Al-Hujurat ayat 13.
dan  melayani  kliennya  agar  dapat  bersikap  amanah  ketika  ia  diminta  untuk  mewakilinya.  Lihat Arifin Rada, Op.Cit ., 117.
32 Ibid., 117.
Ayat  tersebut  menjelaskan  bahwa  semua  manusia  memiliki  derajat
yang  sama, meskipun  mereka  terdiri  dari  golongan  dan  bangsa  yang berbeda-beda.  Mereka  mempunyai  hak  yang sama,  kewajiban  yang  sama, dan tanggung jawab yang sama. Oleh karena itu tidak ada diskriminasi dan keutamaan  antar  seorang  warga  negara  dengan  warga  negara  lainnya. 33
Meskipun  mereka  tengah  terjerat  kasus  hukum  dan  berstatus  sebagai tersangka  atau  terdakwa,  namun  mereka  masih  mempunyai  hak  yang  tidak boleh dikesampingkan pemenuhannyan diantaranya bantuan hukum.
Penerapan  asas equality  before  the  law dalam  bantuan  hukum terhadap  hukum  pidana  Islam  bersumber  dari  firman  Allah  SWT  salah satunya  dalam  Q.S  Al-Maidah  ayat  2,  yang  mana  Allah  SWT  mewajibkan kepada hambanya untuk  saling tolong menolong dalam hal kebaikan. Serta sabda  Rosululloh  SAW  menyatakan  barang  siapa  yang  membantu melepaskan  seorang  mukmin  dari  suatu  permasalahan-permaslahan  yang ada  di  dunia,  niscaya  Allah  SWT  akan  membantu  melepaskan permasalahan-permaslahannya  di  hari  kiamat,  dan  barang  siapa  yang mempermudah kesusahan orang mukmin, niscaya Allah akan mempermudah kesusahannya diakhirat kelak.
Tolong-menolong  dalam  arti  memberi  bantuan  hukum  kepada tersangka atau terdakwa dalam hal kasus pidana, bukan berarti agar nantinya jika  tersangka  atau  terdakwa  telah  terbukti  melakukan  suatu  tindak  pidana bisa bebas dan lepas dari tuntutan hukum. Melainkan menolong dengan cara
33 Lihat Ahmad Wardi Muclish, Op.Cit ., 56.
mendampingi,  membela  dan  membantu  tersangka  atau  terdakwa  agar terhindar dari diskriminasi dan kesewenangan aparat penegak hukum.
Berpegang  teguh  pada  asas equality  before  the  law bahwasanya bantuan  hukum  adalah  hak  semua  orang  tanpa  harus  memandang  status sosial  seseorang.  Seperti  halnya  kisah  Khalifah  Umar  Ibnu  Khattab  yang membantu  rakyat  kecil  dari  Fazarah  yang  tidak  sengaja  menginjak  baju kebesaran  raja  Jabalah  bin  Aiham  dari  Gassan  yang  sedang  melakukan thawaf.
Implementasi  asas equality  before  the  law terhadap  penerapan bantuan  hukum  dalam  hukum  pidana  Islam  ditujukan  untuk  penegakan hukum  dan  untuk  kemaslahatan.  Kemaslahatan bagi  manusia  yang  bisa terpenuhi  dengan  adanya  bantuan  hukum  tersebut,  meliputi  kebutuhan daruriyyat (primer)  dan  kebutuhan hajiyyat (skunder) . Bantuan  hukum merupakan kebutuhan hajiyyat ketika tidak terjadi masalah hukum. Namun,
kebutuhan  akan  bantuan  hukum  berubah  menjadi  kebutuhan daruriyyat,
ketika terjadi masalah hukum. 34 Maka dapat disimpukan tujuan dari bantuan hukum adalah sebagai berikut: 35
a. Mewujudkan kebutuhan daruriyyat manusia
b. Mengaplikasikan prinsip atau asas tolong-menolong secara universal
c. Membantu  seseorang  dalam  menyelesaikan  perkara  yang  sedang dihadapi
d. Membantu  orang  yang  didzolimi  dan  mencegah  orang  yang  bertindak zholim
34 Inda Areskha, Op.Cit ., 27.
35 Ibid.,
Asas equality  before  the  law terhadap  penerapan  Pasal  54  KUHAP yaitu menjamin tersangka atau terdakwa untuk memperoleh bantuan hukum pada  setiap  proses  peradilan, 36 hal  tersebut  setara  dengan  perintah pemberian bantuan hukum dalam hukum pidana Islam yang dijabarkan Q.S Al-Maidah  ayat  2,  menyatakan  bahwa  sebagai  sesama  manusia  diperintah untuk  saling  tolong-menolong  sebagai  bentuk  ibadah  horizontal  kepada sesama  manusia  ( habl  minan-nas ).  Tolong-menolong  yang  dilakukan advokat  di  dalam  memberikan  bantuan  hukum  harus  didasarkan  pada  asas equality  before  the  law, sebagaimana  tersirat  dalam  penjelasan  Q.S  Al- Hujurat ayat 13 bahwa setiap manusia mempunyai hak yang sama.  Dengan adanya persamaan hak tersebut, maka di dalam memperoleh bantuan hukum khususnya dalam kasus  pidana adalah hak semua orang tanpa  ada batasan- batasan  yang  mengakibatkan  batal  dalam  pemerolehan  bantuan  hukum tersebut.

## 6. Kesimpulan
Penerapan  asas equality  before  the  law terhadap  Pasal  54  KUHAP setara  dengan  perintah  pemberian  bantuan  hukum  dalam  hukum  pidana Islam  yang  dijabarkan  dalam  Q.S  Al-Maidah  ayat  2,  yang  menyatakan bahwa  sebagai  sesama  manusia  diperintah  untuk  saling  tolong-menolong sebagai bentuk ibadah horizontal kepada sesama manusia ( habl minan-nas ).
Tolong-menolong  yang  dilakukan  advokat  di  dalam  memberikan  bantuan hukum  harus  didasarkan  pada  asas equality  before  the  law, sebagaimana tersirat  dalam  penjelasan  Q.S  Al-Hujurat  ayat  13  bahwa  setiap  manusia mempunyai  hak  yang sama. Dengan adanya persamaan hak tersebut,  maka di  dalam  pemerolehan  bantuan  hukum  khususnya  dalam  kasus  pidana adalah  hak  semua  orang  tanpa  ada  batasan-batasan  yang  mengakibatkan batal dalam pemerolehan bantuan hukum tersebut.
Asas equality before the law juga tersirat  dalam  penjabaran  Pasal  4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM bahwa segala warga negara  mempunyai  hak  untuk  diakui  sebagai  pribadi  dan  persamaan
36 HMA Kuffal, Op.Cit ., 136.
dihadapan hukum. Penerapan asas equality before the law terhadap Pasal 54 KUHAP  yaitu  menjamin  tersangka  atau  terdakwa  untuk  memperoleh bantuan  hukum  pada  setiap  proses  peradilan.  Dalam  HAM  pemberian bantuan hukum tersebut merupakan salah satu hak yang harus terpenuhi dan merupakan  salah  satu  akses  untuk  memperoleh  keadilan.  Pemberian Jaminan  bantuan  hukum  tersebut  didasarkan  pada  asas equality  before  the law yang dijabarkan dalam  rumusan  Pasal  3 ayat  (2)  bahwa “setiap orang berhak  atas  pengakuan,  jaminan,  perlindungan  dan  perlakuan  hukum  yang adil  serta  mendapat  kepastian  hukum  dan  perlakuan  yang  sama  di  depan hukum”,  serta  Pasal  5  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999 Tentang  HAM  “setiap  orang  diakui  sebagai  manusia  pribadi  yang  berhak menuntut  dan  memperoleh  perlakuan  serta  perlindungan  yang  sama  sesuai dengan  martabat  kemanusiaannya  di  depan  hukum”.  Dengan  demikian pemerolehan  bantuan  hukum  adalah  hak  setiap  orang  tanpa  harus memandang  strata  sosial  seseorang,  apakah  mereka  dari  golongan  orang kaya  atau  orang  miskin,  mereka  mempunyai  hak  persamaan  dalam  derajat yang diperoleh sejak lahir serta tidak boleh dicabut dari seseorang.

## Daftar Pustaka
HMA  Kuffal,  2011, PenerapanUHAP  Dalam  Praktik  Hukum .  Malang: UMM Press.
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana , 2015, Grahamedia Press.
Abul  A’la  Al-Maududi,  1976 Human  Rights  in  Islam .  Leicester:  Islamic Foundation.
Teuku  Aliyul  Imam.  2018. Asas  Equality  Before  The  Law  Dalam  Hukum Positif  Ditinjau  Menurut  Pidana  Islam .  Darussalam  Banda  Aceh:  Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.
M. Quraish Shihab, 2012, Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an . Jakarta: Lentera Hati.
Ahmad  Wardi  Muclish,  2004, Pengantar  dan  Azas  Hukum  Pidana  Islam (Fiqh Jinayat). Jakarta: Sinar Grafika.
Abdul  Qadir  Audah,  2007, Al-Tasyiri  Al-Jina’I  Al-Islami  Muqaranam  Bil Al-Qanun al-Wadh’I, (terjemah Ali Yafie), Ensiklopedi Hukum Pidana Islam . Jilid I. Bogor: PT Kharisma ilmu.
Rahmat Hakim, 2000 Hukum Pidana Islam . Bandung: Pustaka Setia.
Didi Kusnadi, 2012, Bantuan Hukum Dalam Islam . Bandung: Pustaka Setia.
Arifin  Rada,  2014, Esensi  Keberadan  Advokat  Menurut  Hukum  Islam, Jurnal Ahkam Volume XIV Nomor 1
Subhi Mahmasani, 1996, Hak Asasi Manusia Dalam Islam (terjemah Imam Mahyudi) . Jakarta: Rajawali Press.
Muslim  Muhammad  Zaudat  Al-Yusufi,  tt, Ujratu  Al-mahamy  Fi  Dhau’i Asy-Syariat Al-Islamy. Cairo: Dar Al-Maktabah Al-Misriyyah.
A.W.  Munawwir,  1997, Kamus  Al-Munawwir  Arab-Indonesia .  Surabaya: Pustaka Progresif.
Inda  Areskha.  2017. Mewujudkan  Keadilan  Konstitusional  Bagi  Fakir Miskin  (Bantuan  Hukum  Perspektif  Hukum  Islam) , Lampung:  Program  Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
Ibnu  Rusyd,  2007, Bidayatul  Mujtahid,  Jilid  3  Penerjemah  Imam  Ghazali Said Dan Achmad Zainudin. Jakarta: Pustaka Amani.
Sayyid  Sabiq,  2008, Fiqh  Sunnah,  jilid  3  Penerjemah  Asep  Sobari  dkk . Jakarta: Al-I’tishom.
Mahmud  Junus,  2000, Terjemah  Al  Qur’an  Al  Karim .  Bandung:  PT.  Al- ma’arif.
Abu  Abdullah  Muhammad  ibn  Muhammad  al-Hakim, Al-Mutadarak  ‘Ala Shahîhayn. Bayrut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah. Cetakan I, Jilid VI, 1410.
Abu Abdullah Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari, 1407H/1987 M, A l-Jami’ Al-Shahih. Cetakan III, Jilid I. Bayrut: Dar Ibn Katsir.
Sulaiman  Ibn  Al-Asy’ats  Al-Sijistani  Abu  Dawud,  1987, Sunan  Abu Dawud . Jilid II. Bayrut: Dar Al-Fikr.