## Politea  : Jurnal  Pemikiran Politik Islam
ISSN       : 2621-0312 e-ISSN    : 2657-1560 Vol. 4  No.  1  Tahun 2021 Doi : 10.21043/politea.v4i1.10248 http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/politea

## Hegemoni Kiai di Desa Payaman Solokuro Lamongan pada Pemilu 2019

## Khoridatus Sa’adah, Agus Machfud Fauzi
Universitas Negeri Surabaya,  Universitas Negeri Surabaya
khoridatus.18038@mhs.unesa.ac.id, agusmfauzi@unesa.ac.id

## Abstract
A Kiai has a high position both socially and spiritually that affects the power of influence over society's choices. The  writing  was  intended  to  analyze  the  travel  process  of  hegemoni  by  Kiai  as  a  sales  figure  for  the  golongan karya political party. The research approach used is descriptive qualitative through interviews and observations at the Darul Ma 'arif village Payaman Solokuro Lamongan. The hegemonic theory of Antonio gramsci was used as a basis for analysis. The final result is that the hegemoni sequence of Kiai is absorbed in two parts. This division is based on the difference in age and background. The first group is a society that is over 60 years old and hegemoni is  taking  a  spiritual  approach.  Its  real  form,  the  practice  of  hegemony  was  melted  down  during  recruitment. Intellectual ramming is directed as a measure of obedience to the strings to receive a blessing. The second group is scolars and educators. Hegemoni in this group uses discussion forums or coordination meetings by all members of the foundation. The hegemonic column for the educated and more rational group of educators. The real inversion, ramming was done by showing a good track record by the golongan karya party.
Keywords: kiai, hegemoni, general election

## Abstrak
Seorang  Kiai  memiliki  kedudukan  tinggi  baik  secara  sosial  maupun  spiritual  yang  berdampak  pada  kuatnya pengaruh  atas  pilihan  masyarakat.  Tulisan  ini  bertujuan  menganalisis  proses  perjalanan  hegemoni  oleh  Kiai sebagai tenaga  marketing partai  politik golongan karya. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui wawancara dan observasi di Yayasan Pondok Pesantren Darul Ma’arif desa Payaman Solokuro Lamongan.  Teori  hegemoni  dari  Antonio  Gramsci  digunakan  sebagai  dasar  analisis.  Hasil  akhirnya,  proses tahapan hegemoni  oleh  Kiai terskemakan  dalam  dua  bagian. Pembagian  ini  didasarkan  atas  perbedaan  usia dan latar belakang. Kelompok pertama adalah masyarakat yang berusia lebih dari 60 tahun maka hegemoni dilakukan melalui  pendekatan  spiritual.  Wujud  nyatanya,  praktik  hegemoni  dileburkan  pada  saat  pengajian  rutinan. Penundukan  intelektual  diarahkan  sebagai  bentuk  kepatuhan  atas  dawuh  Kiai  agar  mendapatkan  keberkahan. Kelompok  kedua  yakni  kaum  terpelajar  dan  tenaga  pendidik.  Hegemoni  dalam  kelompok  ini  memanfaatkan forum diskusi atau rapat koordinasi oleh semua anggota Yayasan. Lajur hegemoni bagi kelompok terpelajar dan tenaga pendidik diarahkan secara lebih rasional. Wujud nyatanya, penundukan dilakukan dengan memperlihatkan rekam jejak yang baik oleh Partai Golongan Karya .
Kata Kunci : Kiai, Hegemoni, Partai Politik

## Pendahuluan
Kondisi politik Indonesia semakin ramai diwarnai oleh setiap aktor dengan berbagai kepentingannya.  Politik  adalah  kendaraan  individu  atau  kelompok  yang  digunakan  untuk mencapai  tujuan  tertentu  kaitannya  dengan  kekuasaan  yang  ingin  didapatkan.  Partai politik  menjadi  salah  satu  produk  politik  yang  memiliki  peranan  penting  sebagai  wadah aspirasi masyarakat sesuai dengan sistem negara Indonesia yakni demokratis (Imansyah, 2012). Kondisi negara Indonesia yang secara geografis membentang dari sabang hingga merauke  berdampak  pada  kemajemukan  baik  secara  bahasa,  budaya,  ras,  serta  agama yang  dianut.  Kondisi  ini  membawa  banyak  pikiran,  kepentingan  serta  aspirasi  yang berbeda dalam setiap kepala. Bahwa sejalan dengan kondisi ini maka partai politik sudah seharusnya  menjadi  garda  terdepan.  Hal  ini  sesuai  dengan  fungsi  dibentuknya  partai politik yakni sebagai sebuah sistem atau perkumpulan dari individu-individu yang bertugas untuk  menyatukan  atau  menjadikan  satu  seluruh  kepentingan  warga  negara  atau masyarakat  selanjutnya  dibentuk  menjadi  suatu  kebijakan  yang  direncanakan  dalam sebuah  agenda  (Meyer,  2012).  Proses  inilah  nantinya  menjadi  daya  tarik  tersendiri  bagi partai  politik  yang  dinilai  masyarakat  sudah  menjalankan  aspirasinya  sehingga mendapatkan dukungan pada saat pemilihan umum.
Keberadaan  partai  politik  menjadi  penting  sebagai  perantara  atau  jembatan  yang dapat  digunakan  untuk  menghubungkan  masyarakat  dengan  negara.  Partai  politik membutuhkan  dukungan masyarakat  untuk mempertahankan  eksistensinya  (Ibad,  2019). Serta  memperebutkan  kursi  pada  parlemen  yang  dilakukan  melalui  pemilihan  umum dalam  kurun  waktu  lima  tahun  sekali.  Pada  saat-saat  inilah  banyak  partai  politik  yang saling  berlomba  untuk  mencuri  perhatian  rakyat  dengan  menunjukkan  kepeduliannya melalui  pemberian  bantuan,  melakukan  banyak  kegiatan  perubahan  dengan mengatasnamakan kepentingan rakyat hingga bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mengumpulkan massa demi memenangkan partai politik saat pemilu nantinya.
Realitasnya,  berbagai  usaha  yang  dilakukan  partai  politik  tertentu  tidak  selalu berjalan  sesuai  dengan  koridor  yang  semestinya.  Banyak  praktik  kecurangan  yang dilakukan  para  tokohnya  demi  melancarkan  aksi  untuk  mendapatkan  suara  terbanyak. Berbagai  tindakan  amoral  seperti  kecurangan  mulai  dilakukan.  Salah  satunya  adalah praktik money  politic yang  sudah  menjadi  budaya  dan  tidak  bisa  dilepaskan  dan ditinggalkan  begitu  saja.  Sebab  banyak  masyarakat  yang  mulai  menggantungkan  pilihan bukan  didasarkan  pada  aksi  serta  peran  yang  dilakukan  partai  politik  sesuai  dengan undang-undang  yang  berlaku.  Namun,  pilihan  dijatuhkan  pada  partai  politik  yang memberikan santunan kepada masyarakat (Hasan, 2019). Dasar inilah maka politik dekat
dengan  istilah  tindakan  amoral  yang  dilakukan  para  aktornya.  Contoh  lain  kecurangan yang  dilakukan  partai  politik  dapat  ditemukan  di  Desa  Payaman  Kecamatan  Solokuro Kabupaten  Lamongan.  Desa  Payaman  termasuk  ke  dalam  Desa  dengan  tingkat religiusitas tinggi dengan banyak ditemukan tokoh agama Islam atau biasa disebut dengan Kiai.
Peran  Kiai  dalam  suatu  sistem  masyarakat  nyatanya  tidak  sebatas  tokoh  agama saja.  Melainkan,  menjadi  bagian  dari  agensi  politik.  Pengaruh  Kiai  yang  sangat  kuat  di masyarakat  sebagai  tokoh  yang  di  dengar  membawa  nilai  lebih  bagi  bekal  Kiai  untuk menjadi bagian dari kekuatan politik (Nurhadi, 2018). Realitas ini membawa kondisi baru, yakni pergeseran peran Kiai yang tidak sebatas  pada sektor agama saja. Namun, sudah bergeser menjadi tokoh sentral dalam memberikan pengaruh di sistem politik (Muazaroh, 2019) . Yayasan Pondok Pesantren Darul Ma’arif menjadi salah satu lembaga terbesar di desa Payaman dengan jumlah pendidikan formal sebanyak 6 unit dan lembaga pendidikan non  formal  sebanyak  5  unit.  Peran  Kiai  dalam  memberikan  pengaruh  terhadap  pilihan politik  tentu  akan  berdampak  besar  (Adiyanto,  2020).  Hal  ini  menjadi  relevansi  dengan perspektif  agama  yang  mencirikan  masyarakat  sebagai  individu  patuh  terhadap  pemuka agama.  Posisi  Kiai  dalam  masyarakat  Payaman  sangat  tinggi.  Hal  ini  disebabkan  oleh masyarakat Payaman yang memiliki nilai religiusitas yang sangat tinggi. Sehingga segala bentuk  tindakan,  ucapan  atau  dawuh  Kiai  memiliki  potensi  besar  atas  pengaruh  yang diberikan terhadap tindakan politik masyarakat (Pradana, 2021).
Realitas  ini  ternyata  dapat  diskemakan  dengan  baik  oleh  Partai  Golongan  Karya. Berangkat dari realitas ini maka Partai Golongan Karya melirik lokasi ini untuk melakukan perjanjian  dan  kerja  sama.  Realitas  ini  ditemukan  secara  langsung  oleh  peneliti  di lapangan. Sebab peneliti menyaksikan secara langsung proses hegemoni yang dilakukan. Bentuk  kerja  sama  tersebut  adalah  Partai  Golongan  Karya  memberikan  sejumlah  dana yang  diberikan  untuk  pembangunan  infrastruktur.  Selanjutnya  Partai  Golongan  Karya meminta  dukungan  dari  Kiai  dan  masyarakat  setempat  untuk  turut  serta  menjadi  bagian dari  pendukung  Partai  Golongan  Karya  di  pemilihan  umum  tahun  2019  lalu.  Kedudukan Kiai yang tinggi di mata masyarakat dan berdampak pada kuatnya pengaruh yang dimiliki. Kondisi  ini  menjadi  kekuatan  yang  dimiliki  untuk  melakukan  hegemoni  kepada  seluruh masyarakat untuk memilih Partai Golongan Karya pada pemilihan umum tahun 2019. Gap dalam  penelitian  ini  adalah  seharusnya  seorang  Kiai  bertindak  sebagai  individu  yang netral  sebab menjadi panutan.  Namun,  realitas  yang  terjadi Kiai  tersebut  menjadi  bagian dari  aktor  yang  menghegemoni  masyarakat  dengan  posisi  tinggi  yang  dimiliki  demi keuntungan  berupa  bantuan  dari  partai  politik  berupa  dana  yang  diarahkan  untuk
pengembangan  infrastruktur.  Berangkat  dari  masalah  tersebut  maka  rumusan  masalah dalam  penelitian  ini  adalah  bagaimana  praktik  hegemoni  yang  dilakukan  Kiai  dalam pemilihan partai politik.
Kebaharuan  dalam  penelitian  ini  terletak  pada  sebab  dari  hegemoni  dilakukan. Seperti yang dapat dilihat pada penelitian relevan pertama hingga ketiga. Keterlibatan Kiai dalam  polemik  politik  banyak  disebabkan  oleh  keterlibatan  secara  personal,  dalam  arti tokoh  ulama  atau  Kiai  tersebut  memang  menjadi  bagian  dari  pihak  politik  tersebut. Sedangkan pada penelitian keempat dan kelima tokoh Kiai cenderung menjadi penengah atau pihak  yang  netral  serta  hubungan  keduanya  bisa  diintegrasikan  tanpa adanya  motif terselubung.  Penelitian  ini  mengambil  posisi  secara  lebih  dekat  untuk  menjelaskan orientas dasar praktik hegemoni dilakukan. Selanjutnya, menganalisis proses dan tahapan hegemoni  yang  dilakukan  oleh  Kiai  dalam  keikutsertaan  menjadi  bagian  dari  pendukung Partai Golongan Karya pada pemilu tahun 2019.
Penelitian  terdahulu  yang  ditemukan  peneliti  pada  beberapa  jurnal  penelitian sebelumnya.  Seperti  halnya  peran  Kiai  dalam  keterlibatan  pada  pemilu  tahun  2009  di daerah Glenmore Banyuwangi. Keterlibatan Kiai di pemilu tersebut adalah dengan dasar adanya  motif  yang  dimiliki  untuk  melakukan  doktrin  keagamaan,  sosial,  ekonomi,  dan kekuasaan  dalam  dominasi  pragmatis  (Sadi,  2016).  Kiai  dalam  pesantren  di  Madura memiliki  peran  penting  dalam  partisipasi  terhadap  politik.  Seperti  halnya  peran  Kiai menjadi  tokoh  patron  politik  di  masyarakat,  pengurus  partai  yang  dapat  menjadi  tokoh yang  dipandang  masyarakat,  serta  mediator  politik  (Nurhadi,  2018).  Hegemoni  yang dilakukan Kiai  di  Pondok  Pesantren Sunan Drajat  dilakukan  melalui  wejangan  dari  tokoh Kiai  yang  diarahkan  pada  santri  dan  wali  santri  untuk  mengikutinya.  Sikap  tawaduk sebagai  seorang  santri  yang  diperoleh  melalui  pembelajaran  di  pesantren  sebelumnya menjadi  kekuatan  keberhasilan  hegemoni  dalam  seruan  pada  pemilihan  Bupati  tahun 2015  (Anugrah,  2015).  Hubungan  Kiai  dengan  berbagai  polemik  politik  tidak  selamanya berjalan atas dasar keuntungan masing-masing pihak. Ada kalanya keduanya disinergikan dalam  sebuah  kegiatan  positif  yang  keduanya  saling  menguntungkan.  Baik  dari  sisi dakwah yang terbantu dengan percepatan tujuan serta jangkauan maupun dari sisi politik di masa pemilunya (Rosi, 2020). Pada saat tertentu netralitas seorang Kiai juga ditemukan dalam  menghadapi  masa  politik.  Seperti  halnya  yang  terjadi  pada  Pondok  Pesantren Ngalah  Pasuruan.  Kiai  Sholeh  sebagai  pimpinan  pesantren  tersebut  mengaku  bersikap netral dan tidak menjadi bagian pada pihak politik tertentu. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya  menjaga  keutuhan  NKRI.  Kiai  Sholeh  mendukung  sistem  demokrasi  di  Indonesia
serta  memilih  bersikap  netral  demi  menjaga  kedamaian  dengan  santri,  ustaz,  dosen, mahasiswa, wali santri, hingga alumni (Aminuddin, 2019).
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  deskriptif  yang  melihat  praktik hegemoni  oleh  Kiai  dalam  pemilihan  partai  politik.  Menurut  Sadewo  (2016)  kualitatif digunakan  untuk  memahami  realitas  sosial  yang  digali  melalui  rasionalitas  tindakan seseorang. Maknanya,  proses  penggambaran  fenomena  yang  terjadi  di  lapangan digambarkan  secara  jelas  dan  terperinci  dalam  penelitian  (Sugiyono,  2008).  Realitas hegemoni  membawa  subyek  penelitian  kepada  masyarakat  sebagai  pihak  terhegemoni. Data penelitian ini akan didapatkan melalui proses wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan dengan 6 informan. Tiga informan merupakan purposive sampling dari kelompok pertama,  yakni  masyarakat  yang  berumur  lebih  dari  60  tahun  dan  mengikuti  pengajian rutinan.  Tiga  informan  selanjutnya  juga  dipilih  melalui purposive  sampling dari  kelompok kedua,  yakni  kelompok  terpelajar  dan  tenaga  pendidik.  Makna purposive  sampling adalah pemilihan  informan  dilakukan  dengan random (Singarimbun,  1995).  Namun,  membawa tujuan yakni kebutuhan data yang sesuai dan mendukung penelitian. Informan yang dipilih melalui purposive sampling membawa tujuan untuk menjawab dan mengetahui titik masalah yang menjadi fokus utama dalam penelitian. Hal ini sejalan dengan gap penelitian,  yakni fenomena seharusnya dan senyatanya tidak berjalan secara sinkron.
Penelitian  ini  dilakukan  di  Yayasan  Pondok  Pesantren  Darul  Ma’arif  di  Desa Payaman  Kecamatan  Solokuro  Kabupaten  Lamongan.  Proses  pengumpulan  data dilakukan  dengan  mencari  data  pokok  atau  biasa  disebut  dengan  primer  serta  data tambahan  atau  biasa  dikenal  dengan  data  sekunder  (Subadi,  2006).  Data  primer didapatkan  dengan  proses  wawancara  secara  informal.  Sedangkan  data  sekunder didapatkan  dengan  proses  observasi  saat  praktik  hegemoni  berlangsung.  Data  yang sudah  terkumpul  selanjutnya  dianalisis  melalui  berbagai  tahapan.  Pertama  adalah pemaparan  data  dari  hasil  wawancara  di  lapangan.  Penampilan  data  yang  baik  akan mendukung  peneliti  dalam  proses  (Sabarguna,  2006).  Data  yang  diperoleh  di  lapangan direduksi  dengan menyaring  dan  memilihah data  sesuai  kebutuhan.  Proses  ini  dilakukan untuk  memberikan  batasan  agar  hasil  penelitian  terarah  dan  tidak  keluar  dari  bahasa informan.  Setelah  proses  penyaringan  dan  pemaparan  data  maka  dilanjutkan  dengan analisis  teori  yang  relevan.  Penelitian  ini  menggunakan  teori  hegemoni  dari  Antonio Gramsci.  Pemaparan  hasil  penelitian  adalah  hasil  dari  konstruksi  data  secara keseluruhan,  serta  teori  dan  dokumen  yang  telah  didapatkan.  Selanjutnya  dijelaskan dengan metode deskriptif. Langkah terakhir dalam penelitian ini adalah proses trianggulasi yang  dilakukan  peneliti.  Proses  ini  dilakukan  dalam  upaya  untuk cross  check antara  data
dari  hasil  wawancara  dengan  studi  literatur  yang  didapatkan  serta  pendapat  lain (Sabarguna, 2006). Pencocokan dilakukan menggunakan studi pustaka berupa penelitian relevan  yang  sudah  ditemukan.  Setelah  itu  penarikan  kesimpulan  dilakukan  dengan kehati-hatian serta ketepatan karena nantinya akan dipertanggung jawabkan.

## Pembahasan

## Teori Hegemoni
Penelitian ini menggunakan teori hegemoni dari Antonio Gramsci. Hegemoni sendiri memiliki  makna  sebagai  sebuah  tindakan  yang  dilakukan  secara  terselubung  untuk mencapai  tujuan  tertentu  melalui  perangkat  kekuasaan  (Qomaruddin,  2018).  Teori  ini bukan  melihat  suatu  kekuasaan  dalam  sistem  sebagai  kondisi  yang  tidak  seimbang. Namun,  titik fokusnya adalah penundukan secara tidak sadar sehingga berdampak pada persetujuan.  Gramsci melihat  hegemoni  sebagai  suatu  konsensus  atau dalam  istilah  lain bermakna kesepakatan dalam suatu sistem atau struktur masyarakat. Kesepakatan dapat terjadi  dalam  sistem  masyarakat  disebabkan  oleh  3  hal  (Siswati,  2017).  Pertama  adalah ketakutan  aktor  terhadap  konsekuensi  ketika  tidak  menjadi  bagian  dari  konsensus tersebut.  Kedua  adalah  kesepakatan  terjadi  sebab  masyarakat  sudah  terbiasa  sehingga menjadi  hal  yang  dinilai  lazim.  Sebab  itu  pula  masyarakat  menjadi  bagian  dari kesepakatan  tersebut.  Ketiga  adalah  masyarakat  yang  memang  memiliki  pengetahuan dan  memiliki  kesetujuan  dengan  konsensus  dalam  strukturnya.  Gramsci  membagi hegemoni  dalam  3  tingkatan  (Ali,  2017).  Pertama  yakni  hegemoni  total  yang  melihat bahwa  hegemoni  dilakukan  dengan  penundukan  moral  dan  intelektual  sehingga  tidak terdapat  hubungan  kontradiksi  antar  kedua  pihak.  Kedua  yakni  hegemoni  yang  merosot. Maknanya,  praktik  hegemoni  dilakukan  dengan  adanya  potensi  konflik  serta  disintegratif. Namun,  tidak  adanya  keberanian  untuk  membuka  secara  nyata  konflik  tersebut.  Artinya, konflik  ada  tetapi  terpendam  di  dalam  permukaan.  Ketiga  adalah  hegemoni  minimum. Melihat  bahwa  praktik  hegemoni  dilakukan  dengan  tidak  adanya  campur  tangan  serta keengganan  kelompok  hegemonis  untuk  menyesuaikan  diri  dengan  kepentingan  kelas lain.

## Partai Politik dalam Masyarakat
Berbagai  praktik  politik  seringkali  ditemukan  pada  sistem  bermasyarakat.  Politik yang  kerap  disandingkan  dengan  berbagai  citra  buruknya  nyatanya  terus  dibutuhkan. Pemaknaan  politik  pada  hakikatnya  adalah  sesuatu  yang  akan  terus  berkembang  serta
dinamis (Nambo & Puluhuluwa, 2005). Makna politik banyak didefinisikan sebagai sebuah perilaku manusia yang dilakukan untuk memberikan pengaruh atas diri lain di luar individu dengan  jalan  kekuasaan  yang  dimiliki.  Pada  dasarnya  politik  bukanlah  perihal  amoral seperti  yang  dicetuskan  oleh  Niccolo  Machiavelli.  Politik  dibutuhkan  dalam  hal  mengatur kehidupan  tata  negara  (Zein,  2016).  Politik  dapat  menjadi  suatu  tindakan  yang  baik apabila  dalam  praktiknya  tidak  terjadi  tindak  salah  guna.  Kekuasaan  yang  ditawarkan dalam  dunia  politik  sering  kali  membuat  individu  atau  kelompok  sebagai  aktor  menjadi gelap mata. Bayang-bayang kekuasaan dengan segala nilai lebih yang ditawarkan mampu membuat individu bertindak melanggar aturan hukum yang telah diberikan. Berangkat dari proses  inilah  selanjutnya  politik  menjadi  begitu  dekat  dengan  tindak  amoral  pelakunya. Hingga  kini  persepsi  politik  di  mata  masyarakat  umum  menjadi  buruk  seiring  dengan rekam  jejak  aktor  di  dalamnya  yang  banyak  melakukan  tindak  penyelewengan,  salah satunya  korupsi  (Kamuri,  2019).  Baik  dampak  buruk  bagi  diri  individu  tersebut  atau  bagi masyarakat  secara  umum.  Citra  buruk  politik  yang  mengakar  kuat  pada  masyarakat nyatanya  sulit  dihilangkan.  Banyak  ditemukan  fakta  bahwa  masyarakat  lebih  memilih untuk menjauhkan diri dengan politik agar tidak menjadi bagian dari lingkar amoral politik. Dampaknya  adalah  masyarakat  semakin  jauh  dengan  makna  dan  hakikat  keberadaan politik  bagi  suatu  bangsa.  Bahwa  politik  bukan  hanya  tentang  tindak  amoral  para tokohnya. Namun, keberadaanya diperlukan dalam upaya mengatur suatu tatanan negara.
Salah  satu  produk  politik  yang  menjadi  bagian  langsung  dari  masyarakat  adalah partai  politik.  Partai  politik  atau  biasa  disingkat  menjadi  istilah  parpol  merupakan  suatu kendaraan individu atau kelompok untuk menjadi bagian dari pemerintahan negara. Partai politik  dapat  diejawantahkan  sebagai  wadah  kepentingan  masyarakat  bawah  selanjutnya diakumulasi  dan  dibentuk  sebagai  rancangan  serta  gagasan  bagi  suatu  negara  (Meyer, 2012). Maknanya, partai politik adalah sebuah badan yang menjadi fasilitator masyarakat secara menyeluruh. Melihat dari hakikat dasar partai politik seharusnya keberadaan parpol penjadi  angin  segar  bagi  masyarakat  untuk  merealisasikan  kepentingan  masyarakat (Muhadam  &  Teguh,  2015).  Namun,  praktik  yang  terjadi  di  lapangan  tidak  selamanya berjalan  sesuai  dengan  rancangan  yang  telah  dibuat.  Praktik  yang  terjadi adalah  banyak tindak  penyelewengan  yang  terjadi  dan  dilakukan  oleh  banyak  aktornya.  Partai  politik bukan  lagi  menjadi  angin  segar  serta  fasilitator  kepentingan  masyarakat  secara  umum. Namun, hanya mewakili kepentingan para kelompok partai politik tersebut. Hal inilah yang selanjutnya menimbulkan hilangnya kepercayaan masyarakat kepada partai politik (Noor, 2016),  ditambah  dengan  perilaku  amoral  para  tokohnya  yang  seringkali  merugikan masyarakat  kelas  bawah  seperti  halnya  tindak  korupsi  yang  sudah  banyak  terjadi.
Keberadaan  partai  politik  bukan  lagi  sebagai  penyalur  kepentingan  masyarakat.  Namun, berbalik arah menjadi kelompok yang merugikan rakyat. Persepsi buruk masyarakat pada partai  politik  tidak  bisa  disalahkan  sepenuhnya  sebab  yang  terjadi  adalah  partai  politik memang meresahkan warga negara (Efriza, 2019).
Berdirinya  suatu  partai  politik  pada  dasarnya  tidak  bisa  lepas  dari  dukungan masyarakat.  Hal  ini  sebab  masyarakat  adalah  pihak  yang  sudah  seharusnya  dipenuhi kepentinganya  melalui  partai  politik.  Jadi  berdirinya  partai  politik  harus  mendapatkan dukungan  20  %  dari  masyarakat  (Haris  dkk,  2016)  .  Dukungan  ini  diberikan  masyarakat melalui pemilihan umum yang terjadi selama kurun waktu lima tahun sekali.  Keberadaan partai  politik  untuk  menyalurkan  kepentingan  masyarakat  hanya  terjadi  menjelang pemilihan umum yang dilakukan selama lima tahun sekali. Jadi Ketika sudah dekat masa pemilu  maka  berbagai  partai  politik  akan  berlomba  untuk  saling  menunjukkan  eksistensi melalui  aksi  untuk  mendapatkan  simpati  masyarakat.  Tentu  hal  ini  dilakukan  untuk mendapatkan  dukungan  banyak  pada  saat  pemilu  nantinya.  Pada  periode  ini  maka berbagai  partai  politik  akan  saling  menunjukkan  kepedulian  tinggi  kepada  masyarakat dengan  banyak  mendatangi  masyarakat  bawah  serta  memberikan  banyak  bantuan  agar timbul  citra  baik  di  mata  masyarakat  (Azhar,  2017).  Namun,  hal  ini  hanya  akan  terjadi menjelang  pemilihan  umum  saja.  Maknanya,  aksi  atau  tindakan  partai  politik  sebagai fasilitator hanya terjadi selama kurun waktu lima tahun sekali. Masyarakat yang memang membutuhkan  bantuan  tersebuat  maka  akan  dengan  senang  hati  menerima  uluran bantuan  dari  partai  politik  tersebut.  Pada  masyarakat  umum  yang  tidak  memiliki pengetahuan tentang rekam jejak politik maka akan dengan mudah jatuh hati. Selanjutnya menjadi  bagian  dari  masyarakat  yang  mendukung  partai  politik  tersebut  di  pemilu.  Hal inilah yang diharabkan partai politik agar mendapatkan suara  atau dukungan banyak dari masyarakat agar menjadi pemenang dalam pemilihan umum nantinya.
Siklus ini sudah terjadi sejak lama dan masyarakat seperti turut memahami kondisi ini.  Partai  politik  dengan  segala  kepentinganya  hanya  membutuhkan  masyarakat  saat menjelang pemilihan umum (Suryadi, 2021). Ketika pemilihan umum sudah berakhir maka perhatian  partai  politik  pada masyarakat  juga  turut  menghilang  sebab  kepentingan  partai politik sudah dipenuhi masyarakat. Skema ini akan terus terjadi dan masyarakat menjadi bagian dari pendukung partai politik. Masyarakat yang diberikan bantuan oleh partai politik merasa senang dan dipedulikan maka masyarakat akan membalas dengan memilih partai politik  tersebut  saat  pemilu  (Ramlah,  2020).  Masyarakat  seperti  memiliki  beban  moral untuk  menjatuhkan  pilihan  pada  partai  politik  yang  sudah  memberikan  bantuan  sebagai tanda terima kasih. Pilihan masyarakat pada partai politik tertentu bukan didasarkan pada
rekam  jejak  partai  politik  tersebut  selama  lima  tahun.  Namun,  didasarkan  pada  partai politik  mana  yang  memberikan  bantuan  menjelang  pemilihan  umum.  Praktik  inilah  yang selanjutnya  menimbulkan  banyak  kecurangan  atau  tindak  amoral  oleh  para  aktornya. Seperti halnya politik uang yang diberikan partai politik kepada masyarakat.
Praktik ini sudah berjalan lama dan menjadi rahasia umum dikalangan masyarakat. Masyarakat akan mendapatkan uang dari partai politik dan masyarakat akan memberikan pilihan  atau  suara  pada  partai  politik  tersebut  saat  pemilihan  umum.  Praktik  ini  terjadi secara  natural  dan  bahkan  sudah  menjadi  budaya  pada  masyarakat  tertentu  tanpa  ada yang  merasa  dirugikan  (Okthariza,  2019).  Bahkan  pada masyarakat  tertentu  yang  sudah terbiasa  mendapatkan  uang  saat  akan  pemilu  merasa  asing  ketika  tidak  mendapatkan uang  kembali  dan  memilih  menjadi  golput.  Sebab  selama  ini  masyarakat  sudah  terbiasa menjatuhkan  pilihan  pada  partai  politik  yang  memberikan  uang  atau  bantuan  kepada masyarakat.  Banyak  cara  yang  dilakukan  partai  politik  untuk  mengambil  hati  masyarakat agar  memilihnya  dalam  pemilihan  umum  (Fatimah,  2018).  Seperti  halnya  memberikan bantuan  sosial  serta  dana  atau  uang,  kampanye  dengan  berbagai  media,  sosialisasi kepada  masyarakat,  menunjukkan  simpati  dengan  mengunjungi  tempat-tempat  bencana yang selanjutnya diliput media, serta melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan mendekati tokoh atau individu yang memiliki pengaruh kuat di masyarakat.

## Orientas Dasar Hegemoni Oleh Kiai
Desa  Payaman,  Solokuro  Lamongan  memiliki  tingkat  religiusitas  yang  tinggi  serta keagamaan  yang  kental  atas  kepercayaan  yang  dianutnya.  Kondisi  sosial  masyarakat Payaman  begitu  terasa  nilai  keagamisan  dibuktikan  dengan  hadirnya  3  pesantren  besar dalam satu Desa serta banyak terdiri surau-surau kecil serta lembaga pengajaran mengaji. Masyarakat Desa Payaman 100 % memeluk agama Islam dengan 2 organisasi Islam yang kuat  yakni  Nahdlatul  Ulama  dan  Muhammadiyah.  Kepercayaan  masyarakat  yang  tinggi kepada  agama  dan  intensitas  ritual  keagamaan  yang  tinggi  pula  menjadi  peluang  yang diketahui  oleh  salah  satu  partai  politik  untuk  melakukan  pendekatan  melalui  jalur  ini. Kuatnya pengaruh Kiai sebagai tokoh atau pemuka agama Islam menjadi dasar salah satu partai  politik  meminta  dukungan.  Kondisi  keagamaan  masyarakat  Payaman  yang  begitu mengagungkan  Kiai  sebagai  tokoh  yang  disegani  membuat  partai  politik  golongan  karya mencoba untuk melakukan kerja sama agar mendapatkan dukungan masyarakat.
Berbagai  pesantren  yang  ada  di  Desa  Payaman  adalah  berdiri  dalam  sebuah Lembaga  atau  Yayasan.  Partai  politik  selanjutnya  masuk  melalui pendekatakan  ini  untuk mendapatkan  suara.  Partai  politik  golongan  karya  memilih  jalur  pendekatan  ini  untuk
mendapatkan  simpati  masyarakat  dengan  mengajak  tokoh  yang  disegani  serta  memiliki pengaruh  kuat  di  masyarakat  untuk  menjadi  bagian  dari  pendukunganya.  Terjadi  tindak kerjasama  dalam  praktik  ini.  Partai  Golongan  Karya  yang  bisa  membaca  situasi  atas kuatnya pengaruh Kiai bagi masyarakat Desa Payaman selanjutnya mengajak Kiai bekerja sama  untuk  saling  mendapatkan  keuntungan.  Keuntungan  yang  didapatkan  pihak  Kiai adalah  mendapatkan  dana  bantuan  besar  untuk  pengembangan  Yayasan  belajar  yang dimiliki.  Selanjutnya  partai  politik  golongan  karya  mendapatkan  keuntungan  yakni dukungan  dari  Kiai  serta  lembaga  tersebut  dan  masyarakat  Payaman.  Tentu  dukungan tersebut sangat berarti bagi Partai Golongan Karya untuk memenangkan pemilihan umum dan  pihak  Yayasan  mendapatkan  bantuan  dana  untuk  pengembangan  fasilitas  serta infrastruktur  untuk  semakin  meningkatkan  daya  jual  Yayasan  tersebut.  Kerja  sama  ini dilakukan keduanya dengan saling mendapatkan keuntungan.  Kerja sama ini terjadi saat menjelang pemilihan umum tahun 2019.
Dukungan  yang  dijanjikan  oleh  pihak  Kiai  serta  masyarakat  kepada  Partai Golongan  Karya  selanjutnya  membawa  praktik  lain  yang  terjadi.  Praktik  tersebut  adalah hegemoni yang dilakukan Kiai kepada masyarakat sebagai tokoh yang memiliki pengaruh kuat  serta  didengar  oleh  masyarakat.  Praktik  hegemoni  dilakukan  dengan  menundukkan pengetahuan masyarakat agar turut serta menjadi bagian dari pendukung Partai Golongan Karya.  Tokoh  Kiai  menjadi  begitu  kuat  di  masyarakat  terjadi  sebab  masyarakat  yang agamis  serta  menganggap  Kiai  sebagai  tokoh  yang  memiliki  kesakralan  tinggi  sebab tingginya ilmu agama yang dimiliki (Nasir, 2015). Kiai dinilai sebagai individu yang sangat dekat dengan Tuhan dan memancarkan aura kebaikan bagi masyarakat sebab ilmu yang dimiliki.  Selain  itu  kewibawaan  seorang  Kiai  begitu  terpancar  kuat  sehingga  membuat masyarakat menjadi segan. Kekuatan Kiai di masyarakat adalah Kiai memiliki ilmu agama yang sangat tinggi, sebab itu maka Kiai harus dihormati. Kiai memiliki wibawa serta aura kebaikan  yang  terpancar  maka  Kiai  harus  disegani.  Serta  Kiai  bagi  masyarakat  adalah ladang keberkahan dan memiliki kekuatan magis dalam konotasi yang baik maka Kiai juga harus  dipatuhi.  Berbagai  keistimewaan  yang  dimiliki  Kiai  di  mata  masyarakat  ini menempatkan  Kiai  berada  di  posisi  tinggi  bagi  masyarakat  (Hannan  &  Abdillah,  2019). Kepatuhan  pada  Kiai  ini  dilakukan  agar  masyarakat  mendapatkan  keberkahan  serta kebaikan  yang  terpancar  dari  diri  Kiai.  Pengaruh  kuat  yang  dimiliki  Kiai  ini  menimbulkan praktik hegemoni. Perbedaan pengetahuan yang dimiliki membuat praktik hegemoni dapat dengan  mudah  dilakukan.  Hegemoni  bukan  dilakukan  dengan  pemaksaan.  Namun, dengan praktik penundukan pengetahuan.

## Proses Tahapan Hegemoni oleh Kiai
Hegemoni  yang  dilakukan  Kiai  kepada  masyarakat  agar  menjadi  bagian  dari pendukung  Partai  Golongan  Karya  dilakukan  melalui  sosialisasi  dan  pendekatan  kepada masyarakat. Lebih tepatnya bentuk hegemoni dilakukan melalui penundukan pengetahuan kepada  masyarakat  saat  praktik  ritual  keagamaan  terjadi.  Praktik  hegemoni  ini  terskema dengan  baik.  Hegemoni  bukan  dilakukan  secara  langsung  oleh  Kiai  kepada  seluruh masyarakat. Namun, terskemakan menjadi dua bagian. Sebelumnya, hegemoni dilakukan oleh  Kiai  melalui  individu  yang  dipercayai  dan  diberikan  amanah,  dalam  hal  ini  adalah individu  yang  berasal  dari  kelompok  pihak  Yayasan.  Proses  hegemoni  selanjutnya diskemakan dalam 2 kelompok atau bagian. Kelompok pertama adalah masyarakat yang berusia  lebih  dari  60  tahun  hegemoni  dilakukan  melalui  pendekatan  spiritual.  Wujud nyatanya,  praktik  hegemoni  dileburkan  pada  saat  pengajian  rutinan.  Penundukan intelektual  diarahkan  sebagai  bentuk  kepatuhan  atas  dawuh  Kiai  agar  mendapatkan keberkahan (Anugrah, 2015).
Kelompok  pertama,  yakni  masyarakat  yang  berusia  lebih  dari  60  tahun  memiliki ritual keagamaan berupa pengajian yang diisi oleh Kiai atau wakilnya. Pengajian tersebut adalah pengajian kitab kuning yang dilakukan setiap hari Jum’at siang. Forum pengajian ini  dilakukan  sebagai  wadah  untuk  lebih  mendekatkan  diri  kepada  sang  pencipta. Pengajian  difokuskan  pada  berbagai  pemahaman  fikih,  akidah,  dan  juga  tasawwuf. Pengajian  ini  terbentuk  dalam  model  ceramah  agama,  yakni  Kiai  membacakan  setiap kalimat  dalam  tulisan  jawa  pegon.  Selanjutnya  diartikan  dalam  Bahasa  Jawa  dan Indonesia  serta  dilanjutkan  dengan  penjelaan  makna  dari  setiap  kalimat  yang  telah dibacakan.  Masyarakat  dalam  keikutesertaan  pengajian  ini  bertujuan  untuk  lebih mendekatkan diri kepada sang pencipta.  Pengajian yang hanya dihadiri oleh masyarakat dengan rata-rata umur 60 tahun ini adalah proses yang dilakukan untuk mendalami agama Islam  secara  lebih  luas.  Intensitas  masyarakat  dengan  Kiai  selanjutnya  menjadi  tinggi sebab pengajian yang dilakukan. Dampaknya adalah kepatuhan masyarakat terhadap Kiai menjadi  sangat  tinggi.  Sebab  bagi  masyaakat  dalam  kelompok  ini,  Kiai  adalah  seorang ulama  atau  orang  yang  berilmu  agama  maka  segala  tindakan  dan  juga  ucapan  yang keluar  dari  Kiai  menjadi  sebuah  keharusan  untuk  dilakukan.  Masyarakat  tidak  perlu mempertanyakan  apa  maksud  dan  tujuan  Kiai  untuk  memerintahkan  suatu  hal.  Namun, kepatu han masyarakat adalah sebagai bentuk tawadhu’ kepada Kiai dengan pengharapan keberkahan  demi  kemudahan  kehidupan  selanjutnya.  Istilah  ini  biasa  dikenal  dengan sami’na wa atho’na.
Praktik  pengajian  yang  mempertemukan  Kiai  dengan  masyarakat  menjadi  media yang  sangat  baik  kaitannya  dengan  pelaksanaan  hegemoni.  Kepercayaan  masyarakat yang  sangat  tinggi  kepada  Kiai  menjadi  dasar  kemudahan  hegemoni  dilakukan (Wicaksono, 2019). Hegemoni atau penundukan secara intelektual dilakukan dengan sifat tidak  memaksa.  Maknanya,  masyarakat  yang  dihegemoni  tidak  dalam  keadaan  sadar bahwa ia sedang ditundukkan. Masyarakat akan merasa bahwa hegemoni melalui verbal tersebut  adalah  sebuah  relevansi  dengan  pengetahuan  agama  yang  telah  didapatkan. Konsep hegemoni pun tidak benar diketahui oleh masyarakat sehingga praktiknya menjadi semakin mudah. Penundukan intelektual pada akhirnya akan membawa tindakan afirmasi bahwa  setiap  kata  dan  kalimat  yang  keluar  dari  penghegemoni  adalah  suatu  kebenaran dan  masyarakat  menjadi  bagian  di  dalamnya.  Pada  akhirnya,  hegemoni  memberikan pengaruh atas tindakan atau paling tidak adalah pemikiran orang lain melalui penundukan intelektual yang dilakukan secara tidak sadar (Jannah, 2019).
Proses  nyata  hegemoni  pada  kelompok  pertama  ini  adalah  disisipkan  pada  saat pengajian  berlangsung.  Seperti  yang  sudah  dijelaskan  sebelumnya  bahwa  model pengajian  dilakukan  dengan  metode  ceramah.  Pada  saat  Kiai  telah  membacakan  satu kalimat  atau  bait  pada  kitab  kuning  tersebut  maka  dilanjutkan  dengan  pemberian penjelasan.  Saat  inilah  Kiai  mulai  menyisipkan  pengetahuan  tentang  keberpihakannya kepada  partai  politik  golkar.  Penundukan  pengetahun  dilakukan  pada  saat  pengajian dengan memberikan pengetahuan tentang pantingnya memilih partai yang baik dan benar serta  amanah  dalam  menjalankan  tugasnya  sesuai  dengan  ajaran  agama  yang  dianut. Bahwa  masyarakat  pada  rentan  usia  60  tahun  di  Payaman  banyak  yang  tidak  melek politik.  Masyarakat  bahkan  tidak  mengetahui  fungsi  partai  dan  juga  eksistensinya  dalam sistem  kemasyarakatan.  Berangkat  dari  ketidaktahuan  masyarakat  tentang  partai  politik maka menjadi angin segar ketika tokoh yang sangat dihormati memberikan pengetahuan atas  pilihan  partai  politik.  Kiai  adalah  pemimpin  dan  juga  panutan  maka  masyarakat merasa  bahwa  dirinya  adalah  makmum  atau  rakyat  yang  sudah  seharusnya  patuh  atas dawuh  Kiai.  Tindakan  patuh  ini  membawa  konsekuensi  dan  kebermanfaatan  bagi masyarakat,  yakni  keberkahan.  Berkah  adalah  penggambaran  jiwa  dan  kehidupan masyarakat sebagai karunia dari Tuhan yang membawa kemaslahatan.
Wujud  lain  hegemoni  yang  ditampilkan  adalah  penundukan  intelektual  kepada perspektif  kepatuhan  dalam  relevansi  ajaran  agama.  Seperti  halnya,  masyarakat ditundukkan  dengan  pengetahuan  agama  tentang  memilih  pemimpin  agama  yang  baik. Bahwa memilih pemimpin yang baik dalam ajaran agama Islam adalah suatu keharusan. Sebab pemimpin menentukan masa depan masyarakat. Selanjutnya agar pemimpin yang
dipilih  mampu  melaksanakan  tanggung  jawab  dan  model  kepemimpinannya  berjalan sesuai  dengan  syariat  yang  diajarkan  agama.    Menjadi  bagian  dari  masyarakat  yang menggunakan  hak  suara  dalam  pemilu  dikaitkan  dengan  ajaran  agama  yang  berlaku (Kasdi,  2017).  Kewajiban  individu  untuk  memilih  pemimpin  yang  baik  adalah  suatu keharusan.  Pengetahuan  ini  diberikan  dalam  konstruksi  awal.  Maknanya,  praktik hegemoni  pertama  kali  dilakukan  dengan  pemberian  pengetahuan  tentang  partai  politik dan  direlevansikan  dengan  perspektif  agama  Islam.  Sebab  kepatuhan  masyararakat kepada  agama  Islam  sangat  tinggi  maka  pendekatan  ini  menjadi  jalan  awal  masuknya hegemoni kepada masyarakat.
Penundukan  selanjutnya,  dilakukan  dengan  penyampaian  partai  politik  yang  baik menurut  versi  Kiai.  Pada  saat  inilah  penyampaian  tentang  Partai  Golongan  Karya  mulai dilakukan. Pada proses ini Kiai mulai mengarahkan pilihan dan menunjukkan partai politik golongan karya yang baik dan sesuai dengan syariat ajaran agama serta tidak melakukan tindakan penyelewengan. Hegemoni atau penundukan pengetahuan ini dilakukan dengan maksud  agar  masyarakat  secara  tidak  langsung  menjadi  bagian  dari  pendukung  Partai Golongan Karya. Pada akhirnya, secara lebih jelas dinyatakan bahwa hegemoni dilakukan dalam bentuk anjuran langsung oleh Kiai. Masyarakat dalam kelompok ini memiliki potensi yang  sangat  tinggi  untuk  menjadi  bagian  dari  pendukung  Partai  Golongan  Karya  melalui hegemoni Kiai. Berarti bahwa masyarakat dalam kelompok ini melakukan suatu tindakan berdasarkan tokoh dibaliknya, bukan melihat esensi dari tindakan tersebut (Aziz, 2021).
Kerangka inilah yang menjelaskan alur hegemoni Kiai terhadap masyarakat. Tokoh Kiai yang memegang kepercayaan tinggi masyarakat membuat hegemoni semakin mudah dilakukan  (Wicaksono,  2019).  Proses  afirmasi  semakin  diperkuat  dengan  hadirnya  rasa tanggung  jawab  moral  bagi  masyarakat  untuk  mengafirmasi  serta  menjalankan  anjuran Kiai.  Sebab  adanya  kepercayaan  masyarakat  atas  nilai  keberkahan  jika  tunduk  dalam anjuran  yang  disampaikan.  Walau  pada  akhirnya  keputusan  akhir  tetap  menjadi  domain masyarakat. Namun, hegemoni yang sudah dilakukan Kiai banyak memberikan pengaruh atas  pertimbangan  pengambilan  keputusan  untuk  memilih  Partai  Golongan  Karya  pada pemilu tahun 2019.
Kelompok  kedua  dalam  pembagian  hegemoni  adalah  kaum  terpelajar  dan  tenaga pendidik.  Hegemoni  dalam  kelompok  ini  memanfaatkan  forum  diskusi  atau  rapat koordinasi  oleh  semua  anggota  Yayasan.  Lajur  hegemoni  bagi  kelompok  terpelajar  dan tenaga pendidik diarahkan secara lebih rasional. Wujud nyatanya, penundukan dilakukan dengan  memperlihatkan  rekam  jejak  yang  baik  oleh  Partai  Golongan  Karya.  Letak perbedaan  hegemoni  pada  kedua  kelompok  ini  pada  keberlanjutan  hegemoni.  Pada
kelompok  pertama  hegemoni  dilakukan  tanpa  adanya  pengetahuan  tentang  konsep hegemoni. Maknanya, konsep hegemoni tidak dipahami secara nyata. Penundukan hanya berakhir  pada  masyarakat  tanpa  adanya  keberlanjutan.  Atau  bermakna  hegemoni dilkaukan hanya untuk memberikan pengaruh saja. Sedangkan hegemoni pada kelompok kedua  memiliki  tanggung  jawab  lebih.  Sebenarnya,  konsepe  tentang  hegemoni  tidak menjadi  pengetahuan  yang  dimiliki.  Maksudnya  adalah  hegemoni  sebagai  penundukan intelektual  tidak  diketahui.  Bahwa  pada  kelompok  kedua  menyadari  akan  adanya pengaruh  yang  coba  disampaikan.  Namun,  tidak  memahami  bahwa  tindakan  tersebut menjadi  bentuk  hegemoni  atau  penundukan  pengetahuan.  Hegemoni  pada  kaum terpelajar  dan  tenaga  pendidik  diarahkan  untuk  menjadi  fasilitator.  Jadi  tenaga  pendidik yang dihegemoni dan diberikan anjuran untuk menjadi bagian dari pedukung partai politik golongan  karya  juga  turut  dianjurkan  untuk  menjadi  fasilitator.  Maknanya,  terjadi penurunan  hegemoni  atau  hegemoni  berantai.  Perbedaanya  adalah  hegemoni  pada tenaga  pendidik  dilakukan  dengan  pendekatan  yang  lebih  rasional  seperti  diperlihatkan berbagai  rekam  jejak  baik  oleh  partai  politik  golongan  karya.  Penundukan  pengetahuan pada  tenaga  pendidik  dan  kaum  terpelajar  diarahkan  untuk  meneruskan  penundukan tersebut. Atau dalam tanda kutip tenaga pendidik turut menjadi bagian dari penghegemoni yang dilakukan kepada keluarga dan masyarakat di sekitar di lingkungan tenaga pendidik tersebut.
Proses  hegemoni  pada  kelompok  ini  disampaikan melalui forum diskusi  dan  rapat koordinasi  Yayasan.  Forum  diskusi  atau  rapat  koordinasi  Yayasan  dilakukan  dalam tenggat waktu yang tidak bisa dipastikan. Rapat ini dilakukan atas instruksi langsung dari pengelola Yayasan ketika terdapat  sesuatu hal yang perlu dibahas lebih  lanjut.  Rapat  ini menjadi  forum  terbuka  untuk  setiap  pendidik  dan  peserta  di  dalamnya  menyampaikan pendapat  yang  membangun  untuk  kemajuan  Yayasan.  Forum  ini  dimulai  dengan pemaparan  kajian  pembahasan  yang  akan  diselesaikan  pada  hari  tersebut.  Selanjutnya, forum  diskusi  dibuka  untuk  setiap  peserta  forum  dapat  menyampaikan  argumentasi  dan pendapat. Pada akhirnya, rapat diakhiri dengan pembacaan hasil dan putusan yang sudah dilakukan  pembahasan.  Praktik  hegemoni  dalam  forum  ini  dimuat  pada  bagian  akhir. Setelah  proses  diskusi  sudah  berakhir  maka  pimpinan  Yayasan  yang  sekaligus  menjadi pimpinan sidang mulai melakukan hegemoni. Untuk kelompok kedua, memang hegemoni tidak  dilakukan  secara  langsung  oleh  Kiai.  Namun,  dilakukan  oleh  pimpinan  Yayasan, tentu setelah melakukan koordinasi sebelumnya.
Proses  hegemoni  pada  kelompok  ini  dimulai  dengan  memberikan  dasar pengetahuan  tentang  kondisi  partai  politik  di  Indonesia.  Bahwa  pemilihan  partai  politik
menjadi  bagian  dari  pemilu.  Penundukan  dalam  kelompok  ini  dilakukan  secara  lebih rasional  maka  pengetahuan  yang  disampaikan  adalah  tentang  rekam  jejak  Partai Golongan Karya. Tentu rekam jejak yang dimaksudkan adalah dalam konotasi yang baik. Pengaruh pemikiran yang dilakukan melalui praktik hegemoni ini membawa harapan besar bagi  Kiai  dan  Yayasan.  Secara  kuantitas,  kelompok  kedua  lebih  menjadi  dominasi  dari kelompok pertama. Penundukan melalui pemaparan rekam jejak partai politik memberikan pengaruh atas pilihan partai politik oleh kaum terpelajar dan tenaga pendidik. Sebenarnya, kelompok kedua dari pembagian atas usia dan latar belakang menjadi individu yang lebih rasional.  Sebab  kelompok  tersebut  diisi  oleh  tenagag  pendidik  yang  tentu  terpelajar  dan melek  politik.  Sebab  realitas  ini  pulalah  maka  hegemoni  dilakukan  melalui  pendekatan yang lebih rasional.
Realitas yang ditemukan di lapangan ini sejalan dengan teori hegemoni dari tokoh Antonio Gramsci. Makna hegemoni tindakan penundukan intelektual tentu relevan dengan realitas  di  lapangan.  Tindakan  penundukan  diejawantahkan  sebagai  proses  pemberian pengaruh kepada masyarakat agar menjadi bagian dari pendukung partai politik golongan karya.  Melalui  kekuasaan  berarti  bahwa,  Kiai  memiliki  kekuasaan  sebagai  tokoh berpengaruh  di  masyarakat.  Teori  ini  bukan  melihat  suatu  kekuasaan  dalam  sistem sebagai  kondisi  yang  tidak  seimbang.  Namun,  titik  fokusnya  adalah  penundukan  secara tidak  sadar  sehingga  berdampak  pada  persetujuan  (Hutagalung,  2004)  .  Pada  akhirnya, penundukkan  pengetahuan  dilakukan  kepada  masyarakat  tentang  pilihan  partai  politik golongan  karya.  Persetujuan  berarti  bahwa  masyarakat  mengafirmasi  partai  politik golongan karya menjadi pilihan saat pemilihan umum nantinya. Gramsci melihat hegemoni sebagai  suatu  konsensus  atau  dalam  istilah  lain  bermakna  kesepakatan  dalam  suatu sistem  atau  struktur  masyarakat  (Harjito,  2009).  Kesepakatan  dapat  terjadi  dalam  sistem masyarakat disebabkan oleh 3 hal. Pertama adalah ketakutan aktor terhadap konsekuensi ketika tidak menjadi bagian dari konsensus tersebut. Bentuk ketakutan yang terjadi pada masyarakat ketika tidak menjadi bagian dari pendukung golongan karya adalah hilangnya keberkahan dari Kiai karena tidak bertindak patuh pada anjuran yang telah diberikan untuk memilih  Partai  Golongan  Karya  ketika  pemilihan  umum  nantinya.  Kedua  adalah kesepakatan  terjadi  sebab  masyarakat  sudah  terbiasa  sehingga  menjadi  hal  yang  dinilai lazim. Sebab itu pula masyarakat menjadi bagian dari kesepakatan tersebut. Untuk sebab yang  kedua  ini  tidak  terjadi  pada  penelitian ini.  Ketiga  adalah  masyarakat  yang  memang memiliki  pengetahuan  dan  memiliki  kesutujuan  dengan  konsensus  dalam  strukturnya. Untuk sebab ketiga terjadi pada beberapa masyarakat yang memang mengerti dan paham tentang partai politik golongan karya dan rekam jejaknya.
Realitas  yang  ditunjukkan  pada  penelitian  ini  bahwa  hegemoni  yang  dilakukan adalah  hegemoni  total  dan  hegemoni  yang  merosot.  Hegemoni  total  terjadi  pada masyarakat  yang  buta  politik,  dalam  hal  ini  adalah  masyarakat  yang  memiliki  usia  60 tahun  ke  atas.  Sedangkan  hegemoni  yang  merosot.  Maknanya,  praktik  hegemoni dilakukan  dengan  adanya  potensi  konflik  serta  disintegratif.  Namun,  tidak  adanya keberanian  untuk  membuka  secara  nyata  konflik  tersebut.  Artinya,  konflik  ada  tetapi terpendam  di  dalam  permukaan.  Hal  ini  terjadi  sebab  masyarakat  Desa  Payaman  selain menjadi masyarakat yang memiliki religiusitas yang tinggi juga sudah mulai banyak yang berpikir  secara  rasional.  Serta  memutuskan  pilihan  berdasarkan  perhitungan  yang matang.  Hal  ini  terjadi  pada  masyarakat  yang  memiliki  pendidikan  tinggi  dan  mengerti rekam jejak politik. Namun, ketakutan untuk berdiri di atas pilihan sendiri dimiliki sehingga potensi  konflik  di  redam  dan  berada  di  bawah  permukaan.  Masyarakat  yang  berpikir secara  rasional  memiliki  pilihan  yang  berbeda  dengan  hegemoni  yang  disampaikan. Namun, pada praktiknya tidak pernah benar diumbar. Kelompok masyarakat yang memiliki perbedaan  dengan  anjuran  yang  disampaikan  cukup  memendam  selanjutnya  pada pemilihan  umum  masyarakat  kelompok  rasional  yang  bertentangan  ini  memilih  sesuai dengan  apa  yang  diyakini.  Pada  akhirnya  pembagian  masyarakat  terjadi.  Pada masyarakat  yang  tidak  memiliki  pengetahuan  tentang  partai  politik  beserta  rekam  jejak maka  cenderung  menjadi  bagian  dari  kelompok  yang  mengafirmasi  hegemoni  tersebut. Namun,  bagi  masyarakat  yang  sudah  melek  politik  maka  akan  menjadi  kelompok masyarakat  yang  mengalami  kegagalan  hegemoni.  Namun,  ketidaksetujuan  masyarakat atas  hegemoni  yang  telah  disampaikan  tidak  pernah  ditampakkan.  Cukup  disimpan  dan diyakini secara mandiri agar tidak terjadi konflik yang berbenturan.

## Simpulan
Partai  politik  sejatinya  berfungsi  untuk  wadah  aspirasi  masyarakat  merealisasikan kepentingan.  Namun,  partai  politik  membutuhkan  dukungan  masyarakat  sebanyak  20  % untuk memastika posisi. Dukungan masyarakat  disalurkan melalui pemilihan umum yang dilakukan  selama  lima  tahun  sekali.  Pada  masa  inilah  partai  politik  akan  berlomba mengambil  simpati  masyarakat  untuk  mendapatkan  dukungan.  Partai  politik  gencar melakukan kampanye untuk menghimpun dukungan. Seperti yang dilakukan partai politik golongan  karya.  Partai  Golongan  Karya  menghimpun  kekuatan  dukungan  melalui  tokoh agama, yakni Kiai. Sebab ini maka Partai Golongan Karya dan Kiai melakuka kerja sama. Bentuk kerja sama ini adalah pemberian uang pembangunan insfrastruktur Yayasan oleh Partai  Golongan  Karya.  Sedang  timbal  baliknya  adalah  Partai  Golongan  Karya  meminta
dukungan  penuh  Kiai  dalam  pemilu  2019.  Skema  ini  adalah  orientas  dasar  hegemoni dilakukan. Menanggapi kerja sama yang terbangun antar keduanya maka Kiai selanjutnya melakukan  hegemoni  kepada  masyarakat  agar  menjaid  bagian  dari  pendukung  Partai Golongan  Karya.  Praktik  hegemoni  terbagi  dalam  2  kelompok.  Pertama  adalah masyarakat  yang  berusia  lebih  dari  60  tahun  hegemoni  dilakukan  melalui  pendekatan spiritual.  Wujud  nyatanya,  praktik  hegemoni  dileburkan  pada  saat  pengajian  rutinan. Penundukan  intelektual  diarahkan  sebagai  bentuk  kepatuhan  atas  dawuh  Kiai  agar mendapatkan  keberkahan.  Kelompok  kedua  yakni  kaum  terpelajar  dan  tenaga  pendidik. Hegemoni  dalam  kelompok  ini  memanfaatkan  forum  diskusi  atau  rapat  koordinasi  oleh semua  anggota  Yayasan.  Lajur  hegemoni  bagi  kelompok  terpelajar  dan  tenaga  pendidik diarahkan  secara  lebih  rasional.  Wujud  nyatanya,  penundukan  dilakukan  dengan memperlihatkan rekam jejak yang baik oleh Partai Golongan Karya.
Penelitian  ini  membawa  kritik  yakni,  kiai  sebagai  tokoh  masyarakat  yang  memiliki posisi  tinggi  tidak  selayaknya  menggunakan  kekuasaan  untuk  melakukan  penundukan. Penundukan  secara  intelektual  tidak  mencerminkan  kedaulatan  negara  dengan  asas demokrasi.  Hak  pilih  menjadi  salah  satu  wujud  nyata  demokratisasi.  Namun,  dengan tindakan  hegemoni  yang  dilakukan  maka  secara  tidak  sadar  hak  pilih  telah  direnggut. Saran penelitian yang bisa diberikan adalah bahwa Kiai dalam struktur sosial masyarakat dengan strata atas sudah seharusnya turut menjadi aktor yang netral. Bahwa pilihan partai politik  bagi  masyarakat  sudah  seharusnya  dipilih  secara  netral,  berdasarkan  rekam  jejak tanpa  adanya  penundukan  pengetahuan  masyarakat  untuk  memilih  partai  politik berdasarkan  satu  kepentingan.  Rancangan  penelitian  lanjutan  bisa  diarahkan  untuk melihat  peluang  kegagalan  hegemoni  oleh  Kiai  sebab  kondisi  masyarakat  yang  semakin berkembang.  Kemajuan  masyarakat  dalam  berpikir  secara  rasional  akan  dimiliki,  salah satunya  dalam  pemutusan  pilihan  partai  politik  yang  tidak  lagi  didasarkan  atas  sikap tunduk kepada Kiai. Namun, pemilihan didasarkan pada rasionalitas masyarakat.

## Daftar Pustaka
Adiyanto, W. & R. W. (2020). Kekuasaan Kiai Dalam Politik : Modal Fuad Amin Sebagai Bupati Terpilih di Kabupaten Bangkalan. CHANNEL: Jurnal Komunikasi , 8 (1), 59 –68. http://journal.uad.ac.id/index.php/CHANNEL/article/view/15147
Ali, Z. Z. (2017). Pemikiran Hegemoni Antonio Gramsci ( 1891-1937) Di Italia. Jurnal Yaqhzan , 3 (2), 63 –81.
https://syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/yaqhzan/article/view/5482 Anugrah, Y. V. & A. M. F. (2015). Hegemoni Santri Terhadap Kiai. Journal Of Society And Media , 7 (4).
https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/paradigma/article/view/31068
Asmidar. Dr. Efendi Hasan, M. . (2019). Praktek Money Politik Pada Pilkada Di Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah , 4 (September), 9. http://jim.unsyiah.ac.id/FISIP/article/view/12643
Azhar, A. (2017). Pencitraan Politik Elektoral: Kajian Politik Segitiga PAN Dalam Merebut Simpati Masyarakat (Mawardi Siregar (ed.); 1st ed.). Atap Buku Yogyakarta. http://repository.uinsu.ac.id/1254/
Aziz, Y. M. (2021). Hegemoni Kekuasaan Ustadz Hikmat Arif Terhadap Masyarakat Kampung Dalur Mawar Desa Bojong Pandan Kabupaten Serang: Perspektif Teori Antonio Gramsci. Jurnal Silatene (Jurnal Sosial Humaniora) , 01 (01), 50 –70.
https://silatene.org/index.php/s/article/view/10
Dr. H. Boy S. Sabarguna. (2006). Analisis Data pada Penelitian Kualitatif . Universitas Indonesia (UI-Press).
Dr. Tjipto Subadi, M. S. (2006). Metode Penelitian Kualitatif (E. F. Hidayati (ed.); 1st ed.).
Muhammadiyah University Press Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Efriza, N. (2019). Eksistensi Partai Politik Dalam Persepsi Publik. Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional , 10 (1), 17 –38.
https://jurnal.dpr.go.id/index.php/politica/article/view/1314
Fatimah, S. (2018). Kampanye sebagai Komunikasi Politik: Esensi dan Strategi dalam Pemilu. Jurnal Resolusi , 1 (1), 5 –16.
https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/resolusi/article/view/154
H. Sadi. (2016). Kiai Dan Politik : Mengintip Motif Kiai NU Dalam Pemilu 2009 Di Glenmore Kabupaten Banyuwangi. Jurnal Ilmiah Kependididkan , X (1), 21.
http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/khazanah/article/view/1070
Hannan, A., & Abdillah, K. (2019). Hegemoni Religio-Kekuasaan Dan Transformasi
Sosial : Mobilisasi Jaringan Kekuasaan dan Keagamaan Kyai dalam Dinamika Sosio- Kultural Masyarakat Madura. Sosial Budaya , 16 (1), 9.
http://ejournal.uinsuska.ac.id/index.php/SosialBudaya/article/view/7037 Haris dkk, S. (2016). Panduan Rekrutmen & Kaderisasi Partai Politik Ideal Di Indonesia (I. N. & M. N. Bhakti (ed.)). Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi Bekerja sama dengan Pusat penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik LIPI) Jakarta,. https://aclc.kpk.go.id/wp-content/uploads/2018/07/Panduan-Rekrutmen-dan- Kaderisasi-Parpol-Ideal.pdf
Harjito. (2009). Hegemoni Gramsci. Majalah Ilmiah Lontar , 23 (4), 1. https://www.neliti.com/id/publications/219831/hegemoni-gramsci
Hutagalung, D. (2004). Hegemoni, Kekuasan dan Ideologi. Jurnal Pemikiran Sosial, Politik Dan Hak Asasi Manusia , 12 ((Oktober-Desember)), 1 –17.
https://www.academia.edu/4149115/Hegemoni_Kekuasaan_dan_Ideologi
Ibad, S. & M. (2019). Partai Politik : Tinjauan Strategi Dalam Meraih Dukungan Massa.
PUBLIK : Jurnal Ilmu Administrasi , 8 (2).
https://journal.umgo.ac.id/index.php/Publik/article/view/422
Jannah, N. (2019). Realitas Pesantren dan Kebijakan Pendidikan Islam dalam Perspektif Hegemoni Antonio Gramsci. Journal of Islamic Education Research , 1 (01), 1 –21.
http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/KALAM/article/view/334
Kamuri, J. P. (2019). Hasrat Ekonomi Politik Dan Penurunan Kualitas Demokrasi
Indonesia Jelang Pemilu 2019. SOCIETAS DIE : Jurnal Agama Dan Masyarakat . http://societasdei.rcrs.org/index.php/SD/article/view/108
Kasdi, A. (2017). KARAKTERISTIK POLITIK ISLAM: Mencari Relevansi antara Doktrin dan Realitas Empirik. Jurnal Kalam , 9 (2), 305.
http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/KALAM/article/view/334
Meyer, T. (2012). Peran Partai Politik Dalam Sebuah Sistem Demokrasi : Sembilan Tesis (3rd ed.). Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Kantor Perwakilan Indonesia. https://pustakaaceh.perpusnas.go.id/detail-opac?id=55769
Muazaroh, S., & Subaidi, S. (2019). Cultural Capital dan Kharisma Kiai dalam Wacana Partai Politik. SANGKéP: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan , 2 (2), 185 –196.
https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/sangkep/article/view/946
Muhadam, L., & Teguh, I. (2015). Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia (1st ed., Vol. 1). PT RajaGrafindo Persada. http://eprints.ipdn.ac.id/16/2/Isi.pdf Nambo, A. B., & Puluhuluwa, R. (2005). MEMAHAMI TENTANG BEBERAPA KONSEP
POLITIK (Suatu Telaah dari Sistem Politik) Abdulkadir B. Nambo ** dan Muhamad Rusdiyanto Puluhuluwa *** . XXI (2), 262 –285.
https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/view/177
Nasir, N. (2015). Kyai Dan Islam Dalam Mempengaruhi Perilaku Memilih Masyarakat Kota Tasikmalaya. Jurnal Politik Profetik , 6 (2), 26 –49.
http://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/jpp/article/view/826
Noor, F. (2016). KEGAGALAN PARTAI POLITIK MENARIK SIMPATI RAKYAT: Urgensi Sebuah Paradigma Baru Partai Politik. Jurnal Penelitian Politik , 4 (1), 369. http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/447
Nurhadi, S. (2018). Peran Kiai Dalam Membangun Partisipasi Pemilih. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan , 3 (2), 174.
http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk/article/view/7821
Nurma Yuwita, Ahmad Aminuddin, G. S. (2019). Netralitas Politik Kiai Dalam Perspektif Teori Interaksionisme Simbolik. Jurnal Dakwah Risalah , 30 (2), 134.
http://ejournal.uinsuska.ac.id/index.php/risalah/article/view/8047 Okthariza, N. (2019). Petahana, Patronase , dan Politik Uang di Jawa (01/2019; WPSPOL, Issue February).
https://www.csis.or.id/uploaded_file/publications/petahana__patronase__dan_politik_ uang_di_jawa.pdf
Pradana, M. Y. A. (2021). Relasi Kuasa Politik Tokoh Agama Dalam Hegemoni Pemilukada 2020. LIVING ISLAM : Journal Of Islamic Discourses , 3 (2).
http://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/li/article/view/2418
Prof. Dr. Sugiyono. (2008). Memahami Penelitian Kualitatif (4th ed.). CV. Alfabeta.
Qomaruddin. (2018). Analisis Pemikiran Antonio Gramsci Tentang Hegemoni Menurut Konsep Dunia Islam. Ejournal.Kopertais4.or.Id .
http://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/jipi/article/view/2994
Ramlah. (2020). Kontribusi Partai Politik di Tengah Pandemi Covid-19 di Kabupaten Gowa. Jurnal Vox Populi , 3 (1), 53.
http://103.55.216.56/index.php/voxpopuli/article/view/14078
Rosi, F. (2020). Gerakan Politik Kiai dan Dakwah Islam : Membaca Aktifitas Dakwah dan Politik Kiai pada Momentum Pemilu. Jurnal Dakwah Risalah , 07 (02), 134.
https://ejurnal.stainh.ac.id/index.php/jurnal/article/view/34
Sadewo, F. S. (2016). Meneliti itu mudah (M. Legowo (ed.); Pertama). Unesa University Press.
Singarimbun, M. (1995). Metode Penelitian Survei (Sofian Effendi (ed.); 2nd ed.). PT
Pustaka LP3ES Indonesia.
Siswati, E. (2017). Anatomi Teori Hegemoni Antonio Gramsci. Jurnal Translitera , 5 (4), 11 – 33. https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/translitera/article/view/355
Suryadi, K. dkk. (2021). Strategi Komunikasi Politik Digital Partai Politik Baru (Studi Kasus Pada Partai Solidaritas Indonesia). MAKNA : Jurnal Kajian Komunikasi, Bahasa Dan Budaya , 8 (1). http://repository.upi.edu/id/eprint/57838
Teguh Imansyah. (2012). Regulasi Partai Politik Dalam Mewujudkan Penguatan Peran Dan Fungsi Kelembagaan Partai Politik. Jurnal Rechtsvinding : Media Pembinaan Hukum Nasional , 1 , 387. https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/91 Wicaksono, F. (2019). Kiai Kharismatik dan Hegemoninya (Telaah Fenomena Habib Syech bin Abdul Qadir Assegaf). Jurnal Pemerintahan Dan Politik , 3 (3), 121 –127. http://ejournal.uigm.ac.id/index.php/PDP/article/view/678
Zein, F. M. (2016). Kritik konsep politik machiavelli dalam perspektif etika politik islam (Perbandingan Dengan Etika Politik Al Mawardi). MAHKAMAH : Jurnal Kajian Imu Hukum Dan Hukum Islam , 1 (2), 489 –507.
https://www.journal.iaimnumetrolampung.ac.id/index.php/jm/article/view/52