INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 2883-2890 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Dalam Menegakkan Hak Konsumen Di Indonesia
Yusuf Daeng 1 , Juni Kasmira 2 ✉ , Arlenggo Guswandi 3 , Jefri T 4 , Bambang Keristian 5 , Ahmad Khomeini Nasution 6
Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning Email: Junikasmira24@gmail.com 2 ✉

## Abstrak
Lembaga perlindungan konsumen memiliki peran yang penting dalam menegakkan hak-hak konsumen di Indonesia. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis peran yang dimainkan oleh lembaga perlindungan konsumen dalam menjaga hak-hak konsumen di tengah dinamika pasar yang berkembang  pesat.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelusuran  dan  analisis  berbagai literatur terkait hukum konsumen, peraturan perundang-undangan, dan kebijakan yang terkait dengan lembaga  perlindungan  konsumen  di  Indonesia.  Analisis  dilakukan  terhadap  peran  lembaga perlindungan  konsumen  seperti  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK),  Badan  Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), serta bagaimana lembaga-lembaga  ini  berkolaborasi  dalam  melindungi  hak-hak  konsumen.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa lembaga perlindungan konsumen memegang peranan krusial dalam menegakkan hak-hak  konsumen  di  Indonesia.  Mereka  tidak  hanya  memberikan  bantuan  dalam  penyelesaian sengketa  antara  konsumen  dan  penyedia  jasa/barang,  tetapi  juga  melakukan  advokasi,  pendidikan konsumen, dan pengawasan terhadap praktik bisnis yang tidak etis atau merugikan konsumen. Namun, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi lembaga perlindungan konsumen, termasuk keterbatasan sumber daya, koordinasi antarlembaga, serta adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan pasar. Oleh karena itu, penelitian ini juga menyoroti perlunya peningkatan kapasitas lembaga perlindungan konsumen melalui sinergi antarlembaga, penguatan regulasi, dan pengembangan strategi baru dalam menangani permasalahan yang muncul di era digital saat ini.
Kata Kunci: Lembaga Perlindungan Konsumen, Hak Konsumen, Penegakan Hukum Konsumen

## Abstract
Consumer protection institutions have an important role in upholding consumer rights in Indonesia. This  study  aims  to  identify  and  analyze  the  role  played  by  consumer  protection  institutions  in safeguarding consumer rights amidst rapidly developing market dynamics. The research method used is searching and analyzing various literature related to consumer law, statutory regulations and policies related  to  consumer  protection  institutions  in  Indonesia.  Analysis  was  carried  out  on  the  role  of consumer protection institutions such as the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK), Commodity Futures Trading Supervisory Agency (Bappebti), and the Indonesian Broadcasting Commission (KPI), as well as how these institutions collaborate in protecting consumer rights. The research results show that consumer protection institutions play a crucial role in upholding consumer rights in Indonesia. They  not  only  provide  assistance  in  resolving  disputes  between  consumers  and  service/goods providers, but also carry out advocacy, consumer education, and supervision of business practices that are unethical or detrimental to consumers. However, there are several challenges faced by consumer protection institutions, including limited resources, coordination between institutions, and adaptation to  technological  and  market  developments.  Therefore,  this  research  also  highlights  the  need  to increase  the  capacity  of  consumer  protection  institutions  through  inter-institutional  synergy, strengthening regulations, and developing new strategies in dealing with problems that arise in the current digital era.
Keywords: Consumer Protection Agency, Consumer Rights, Consumer Law Enforcement

## PENDAHULUAN
Peran  lembaga  perlindungan  konsumen  dalam  menegakkan  hak  konsumen  di Indonesia  sangat  penting  mengingat  dinamika  pasar  yang  semakin  kompleks  dan berkembang pesat. Az Nasution berpendapat bahwa dibutuhkan suatu peraturan hukum yang dapat melindungi hak-hak konsumen (Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011). Dalam kondisi pasar  yang  melibatkan  berbagai  produk  dan  layanan  dari  beragam  sektor,  keberadaan lembaga  perlindungan  konsumen  menjadi  krusial  untuk  menjaga  keseimbangan  antara kepentingan  konsumen  dengan  penyedia  jasa  atau  produsen.  Meningkatnya  kesadaran masyarakat akan hak-haknya  sebagai  konsumen  juga menandai  perlunya lembaga yang dapat membantu dalam menyelesaikan perselisihan, memberikan informasi yang jelas, dan mengedukasi masyarakat mengenai hak-haknya. Tidak hanya itu, perkembangan teknologi dan ekonomi digital memberikan tantangan baru, seperti keamanan transaksi online dan perlindungan data, yang membutuhkan adaptasi dan penegakan hukum konsumen yang efektif (I Gst Made Oka Sedana Yasa et al., 2021). Meskipun beberapa lembaga telah ada untuk melindungi konsumen, evaluasi terhadap efektivitas, koordinasi antarlembaga, dan kemampuan  untuk  merespons  perubahan  pasar  masih  diperlukan  guna  memperkuat
infrastruktur  perlindungan  konsumen  secara  keseluruhan.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini diharapkan  dapat  memberikan  wawasan  mendalam,  evaluasi  yang  komprehensif,  serta rekomendasi  konstruktif  untuk  meningkatkan  dan  memperbaiki  sistem  perlindungan konsumen  di  Indonesia,  mendukung  pembangunan  ekonomi  yang  berkelanjutan,  serta menciptakan transaksi bisnis yang lebih adil dan berkeadilan bagi masyarakat.
Dari  latar  belakang  masalah  yang  telah  dipaparkan  tersebut,  penulis  tertarik  untuk mengangkat  suatu  penelitian  dengan  judul  “Peran  Lembaga  Perlindungan Konsumen Dalam Menegakkan Hak Konsumen Di Indonesia” .

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur ( library research) (P. Andi, 2012). Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan teori dan asas hukum. Penelitian  hukum  normatif  didefinisikan  penelitian  yang  mengacu  kepada  norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doctrinal (Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, 2018).
Prosedur  dalam  penelitian  ini  dilaksanakan  dengan  tahapan-tahapan  yaitu mengumpulkan data Pustaka, membaca, mencatat, menelaah, mengumpulkan konsep atau naskah  kemudian  dilakukan  elaborasi  dan  eksplanasi  terhadap  data  atau  teks  yang terkumpul berkaitan dengan topik pembahasan utama di dalam penelitian ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Zed (M. Zed, 2008) yang mengatakan bahwa riset Pustaka tidak hanya sebatas urusan membaca dan mencatat literatur atau buku, melainkan serangkaian kegiatan yang  berkenaan dengan metode  pengumpulan data Pustaka, membaca, mencatat serta mengolah suatu bahan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Lembaga Perlindungan Konsumen Di Indonesia
Lembaga Perlindungan Konsumen  di Indonesia adalah badan yang didirikan untuk melindungi  dan  mengadvokasi  hak-hak  konsumen  dalam  berbagai  aspek  kehidupan ekonomi dan sosial. Konsumen merujuk pada setiap individu yang menggunakan barang atau jasa yang tersedia di masyarakat, baik untuk kebutuhan pribadi, keluarga, orang lain, atau  bahkan  untuk  kepentingan  makhluk  hidup  lainnya,  dan  tidak  dimaksudkan  untuk diperdagangkan  (KADI  SUKARNA,  2016).  Salah  satu  lembaga  utama  adalah  Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang menjadi pusat penyelesaian sengketa antara
konsumen  dengan  penyedia  jasa  atau  produsen.  BPSK  berperan  sebagai  mediasi  untuk menyelesaikan masalah konsumen dengan pendekatan alternatif, tanpa melibatkan proses peradilan yang memakan waktu. BPSK didirikan sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam penyelesaian sengketa konsumen antara perusahaan dengan konsumen di luar ranah peradilan.  Tidak  hanya  itu,  BPSK  juga  memiliki  peran  dalam  menangani  permasalahan konsumen yang bersifat kecil dan relatif sederhana. Pendirian BPSK dilatarbelakangi oleh keengganan masyarakat untuk mengajukan sengketa ke pengadilan karena ketimpangan posisi  sosial  dan  keuangan  antara  konsumen  dengan  perusahaan,  yang  membuat konsumen merasa sulit untuk mendapatkan keadilan di pengadilan (Rahmi Rimanda, 2019).
Selain  BPSK,  berbagai  lembaga  juga  turut  aktif  dalam  menjalankan  fungsi perlindungan konsumen di Indonesia. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menjadi wadah pengawasan dalam transaksi perdagangan berjangka komoditi dan bertanggung  jawab atas perlindungan nasabah  dari praktik-praktik tidak etis dalam perdagangan berjangka (Sheila Namia Marchellia, 2022). Sementara itu, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengemban peran dalam mengawasi konten siaran, memastikan kepatuhan penyiaran terhadap standar etika dan kebijakan penyiaran yang melindungi konsumen dari konten yang tidak pantas atau merugikan.
Meskipun  lembaga-lembaga  ini  berperan  dalam  melindungi  konsumen,  masih  ada beberapa hambatan yang dihadapi. Keterbatasan sumber daya, baik dari segi anggaran, personel,  maupun  infrastruktur,  seringkali  menghambat  kinerja  lembaga  dalam memberikan pelayanan yang optimal  kepada masyarakat. Koordinasi antarlembaga juga perlu  diperkuat  agar  respons  terhadap  permasalahan  konsumen  lebih  terintegrasi  dan efisien.
Selain itu, kemajuan teknologi juga menjadi faktor tantangan. Perkembangan bisnis digital  menuntut  lembaga  perlindungan  konsumen  untuk  mampu  beradaptasi  dalam menghadapi  risiko  keamanan  transaksi  online,  perlindungan  data,  serta  penyelesaian sengketa di ranah digital. Peningkatan edukasi konsumen tentang hak-haknya juga menjadi aspek penting dalam memperkuat posisi konsumen dalam transaksi bisnis.
Secara keseluruhan, lembaga perlindungan konsumen di Indonesia memegang peran penting dalam memastikan keadilan, keamanan, dan perlindungan bagi konsumen. Untuk meningkatkan efektivitasnya, kerjasama antarlembaga, peningkatan sumber daya, respons terhadap perkembangan teknologi, dan peningkatan pemahaman konsumen tentang hak- hak mereka merupakan langkah krusial dalam memastikan perlindungan yang lebih baik bagi konsumen di masa mendatang.

## Hak Konsumen Di Indonesia
Berikut adalah beberapa hak-hak konsumen di Indonesia beserta dasar hukum yang mengaturnya:
a. Hak atas Informasi yang Jelas dan Benar
Konsumen  berhak  mendapatkan  informasi  yang  jelas  dan  benar  mengenai  produk atau jasa yang akan dibeli, termasuk harga, komposisi, kualitas, cara penggunaan, dan risiko  yang  mungkin  timbul  dari  penggunaan  tersebut  (Undang-Undang  Nomor  8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen).
b. Hak atas Keselamatan dan Keamanan
Konsumen berhak mendapatkan perlindungan terhadap produk atau jasa yang tidak aman atau berbahaya bagi kesehatan dan keselamatannya (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen).
c. Hak atas Pelayanan dan Kepuasan Konsumen
Konsumen berhak menerima pelayanan yang baik dan sesuai dengan yang dijanjikan, serta memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi jika pelayanan tidak sesuai dengan kesepakatan  (Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen).
d. Hak atas Perlindungan dari Praktik Bisnis Tidak Etis atau Merugikan Konsumen berhak dilindungi dari praktik bisnis yang tidak etis, penipuan, pemalsuan, atau  praktik  yang  merugikan  konsumen  (Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang Perlindungan Konsumen).
e. Hak untuk Mendapatkan Ganti Rugi atau Kompenasi Konsumen  berhak  mendapatkan  ganti  rugi  atau  kompensasi  jika  terjadi  kerugian akibat  dari  produk atau  jasa yang cacat, tidak  sesuai  dengan yang dijanjikan, atau karena praktik bisnis yang merugikan (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen).
f. Hak atas Transaksi Elektronik yang Aman dan Terpercaya Konsumen memiliki hak untuk melakukan transaksi elektronik yang aman dan terjamin keamanannya  (Peraturan  Pemerintah  Nomor  44  Tahun  2015  tentang  Perlindungan Konsumen dalam Melakukan Transaksi Elektronik).
g. Hak untuk Menyampaikan Keluhan atau Pengaduan Konsumen berhak menyampaikan keluhan atau pengaduan terhadap produk atau jasa yang diterimanya jika tidak sesuai dengan yang dijanjikan atau bermasalah (Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen).
h. Hak untuk Memperoleh Perlindungan dari Penggunaan Data Pribadi Konsumen  berhak  mendapatkan  perlindungan  terhadap  penggunaan  data  pribadi yang  tidak  sah  atau  penyalahgunaan  data  oleh  pihak  lain  (Peraturan  perundang- undangan yang melindungi privasi dan data pribadi konsumen, termasuk Peraturan Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2019  tentang  Penyelenggaraan  Sistem  dan  Transaksi Elektronik).
Hak-hak  tersebut  dijamin  dan  dilindungi  oleh  peraturan  yang  mengatur  hak konsumen di Indonesia. Para konsumen dapat merujuk pada peraturan-peraturan tersebut ketika  menghadapi  masalah  atau  ketika  hak-haknya  tidak  terpenuhi  dalam  transaksi konsumen.
Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Dalam Menegakkan Hak Konsumen Peran  lembaga  perlindungan  konsumen  di  Indonesia  sangat  penting  dalam menegakkan hak-hak konsumen. Lembaga-lembaga ini bertindak sebagai garda terdepan dalam memastikan perlindungan, keamanan, serta keadilan bagi konsumen dalam berbagai transaksi  bisnis.  Salah  satu  peran  utama  lembaga  perlindungan  konsumen  adalah memberikan pendidikan kepada konsumen tentang hak-hak mereka, termasuk memberikan informasi  yang  jelas  dan  memadai  mengenai  produk  atau  jasa  yang  akan  mereka  beli. Lembaga ini juga berperan dalam memberikan advokasi terhadap kepentingan konsumen, baik melalui penyelesaian sengketa antara konsumen dengan produsen atau penyedia jasa, maupun dengan memberikan bantuan hukum jika hak-hak konsumen dilanggar. Selain itu, lembaga  perlindungan  konsumen  memiliki  peran  dalam  pengawasan  terhadap  praktik bisnis yang tidak etis atau merugikan konsumen. Melalui pengawasan ini, lembaga tersebut dapat  mencegah  penipuan,  pemalsuan,  atau  praktik-praktik  lain  yang  dapat  merugikan konsumen.  Di  samping  itu,  lembaga  ini  memfasilitasi  penyelesaian  sengketa  antara konsumen dan penyedia jasa atau produsen melalui mediasi atau penyelesaian alternatif lainnya,  sehingga  membantu  mengurangi  beban  proses  hukum  yang  panjang  dan memakan biaya.
Ketika hak-hak konsumen dilanggar atau terjadi perselisihan, lembaga perlindungan konsumen  berperan  sebagai  penengah  yang  obyektif  dan  independen  dalam menyelesaikan  permasalahan.  Dengan  demikian,  mereka  menjadi  kekuatan  yang  sangat penting  dalam  menjaga  keadilan  dan  memperkuat  posisi  konsumen  dalam  berbagai transaksi.  Melalui  peran  aktifnya,  lembaga  perlindungan  konsumen  berkontribusi  dalam membangun  lingkungan  ekonomi  yang  sehat,  adil,  dan  berintegritas  bagi  seluruh  pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis di Indonesia.

## SIMPULAN
Peran  lembaga  perlindungan  konsumen  dalam  menegakkan  hak  konsumen  di Indonesia  menunjukkan  bahwa  peran  lembaga  tersebut  sangat  vital  dalam  menjaga keadilan dan perlindungan bagi konsumen. Melalui analisis yang mendalam, ditemukan bahwa  lembaga  perlindungan  konsumen,  seperti  Badan  Penyelesaian  Sengketa Konsumen  (BPSK),  Badan  Pengawas  Perdagangan  Berjangka  Komoditi  (Bappebti),  dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), memiliki  peran yang signifikan dalam menyelesaikan sengketa, memberikan edukasi, serta memantau kepatuhan penyedia jasa atau produsen terhadap  hukum  konsumen.  Namun,  kesimpulan  tersebut  juga  menyoroti  beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti keterbatasan sumber daya, koordinasi antarlembaga yang belum optimal, serta adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan pasar yang cepat. Dalam konteks ini, diperlukan upaya bersama untuk memperkuat infrastruktur dan kapasitas lembaga perlindungan konsumen, termasuk sinergi antarlembaga, penguatan regulasi, dan strategi inovatif untuk menghadapi dinamika pasar modern. Penelitian ini menegaskan  bahwa  lembaga  perlindungan  konsumen  memiliki  peran  krusial  dalam menegakkan hak-hak konsumen di Indonesia. Untuk mencapai tujuan ini secara efektif, perlu adanya upaya bersama dari pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat dalam mengatasi  tantangan  yang  ada  guna  meningkatkan  perlindungan,  kesejahteraan,  dan keadilan bagi konsumen Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Celina Tri Siwi Kristiyanti. (2011). Hukum Perlindungan Konsumen. Sinar Grafika.
I Gst Made Oka Sedana Yasa, I Ketut Sudiatmaka, & Si Ngurah Ardhya. (2021). PERAN YAYASAN  LEMBAGA  PERLINDUNGAN  KONSUMEN  TERKAIT  KERUGIAN KONSUMEN  DITINJAU  BERDASARKAN  PASAL  8  HURUF  F  UNDANG – UNDANG
NOMOR  8  TAHUN  1999  TENTANG  PERLINDUNGAN  KONSUMEN  (STUDI  KASUS KERUGIAN  KONSUMEN  TERHADAP  PEMBELIAN  RUMAH  SUBSIDI  DI  WILAYAH KABUPATEN TABANAN). Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, 4(2).
Jonaedi  Effendi,  &  Johnny  Ibrahim.  (2018).  Metode  Penelitian  Hukum  Normatif  dan Empiris. Kencana.
KADI  SUKARNA.  (2016).  PERAN  LEMBAGA  PERLINDUNGAN  KONSUMEN  TERHADAP KONSUMEN DAN PELAKU USAHA. Humani, 6(1).
M. Zed. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan. Yayasan Obor  Indonesia.
P. Andi. (2012). Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan  Penelitian. Ar-
Ruzz Media.
Rahmi Rimanda. (2019). KEBERADAAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
(BPSK)  SEBAGAI  LEMBAGA  QUASI  YUDISIAL  DI  INDONESIA.  Jurnal  Bina  Mulia Hukum, 4(1).
Sheila  Namia  Marchellia.  (2022).  Klausula  Baku  Pada  Perjanjian  Berjangka  Dan Perlindungan  Hukum  Bagi  Investor    Perdagangan  Berjangka  Komoditi.  Cendekia Niaga Journal of Trade Development and Studies, 6(1).