PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK DAN
KEPUASAN MASYARAKAT DI KECAMATAN KOTA
WAINGAPU, KABUPATEN SUMBA TIMUR

## NOVIANUS DENA

## ABSTRACT
Formulation of the problem of this research is how the implementation of public service and the satisfaction of the people in the management of e-ID card in the district town Waingapu. The purpose of research is to determine the public service and community satisfaction in the management  of  e-ID  card  in  the  district  town  Waingapu.  The  technique  of  collecting  data using  questionnaires  and  observation.  Data  were  analyzed  using  quantitative  data  analysis techniques  supported  by  questionnaire.  The  results  of  the  study  can  be  said  that  the  public service and the satisfaction of the people in the management of e-ID card in the district town Waingapu eastern Sumba has been going well.
Keywords: Public Service, Local Community, Public Policy

## Latar Belakang Masalah
Dalam Peraturan  Presiden  Nomor  26 Tahun  2009  tentang  Penerapan  KTP berbasis  Nomor  Induk  Kependudukan, yang berbunyi: KTP berbasis NIK memuat kode  keamanan  dan  rekaman  elektronik , sebagai alat verifikasi dan validasi data jati diri  penduduk, Rekaman  elektronik sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) berisi biodata,   tanda  tangan,  pas  foto, dan sidik  jari tangan  penduduk  yang bersangkutan,  Rekaman  seluruh  sidik  jari
tangan  penduduk  disimpan  dalam  basis data  kependudukan,  Pengambilan  seluruh sidik  jari  tangan  penduduk  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (3)  dilakukan  pada saat  pengajuan  permohonan  KTP  berbasis NIK,  dengan  ketentuan :  Untuk WNI, dilakukan  di  kecamatan;  dan  untuk  orang asing  yang  memiliki  izin  tinggal  tetap dilakukan  di  instansi  pelaksana,  Rekaman sidik  jari  tangan  penduduk  yang  dimuat dalam  KTP  berbasis  NIK  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (2)  berisi  sidik  jari telunjuk  tangan  kiri  dan  jari  telunjuk
tangan kanan penduduk yang bersangkutan.  Rekaman  seluruh  sidik  jari tangan  penduduk  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (3)  dapat  diakses  oleh  pihak- pihak  yang  berkepentingan  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan.
Perumusan  Masalah  : Bagaimanakah pelaksanaan  pelayanan  publik  terhadap kepuasan masyarakat dalam pengurusan E- KTP  di  Kecamatan  Kota  Waingapu Kabupaten Sumba Timur?
Tujuan  Penelitian  : untuk  mengetahui pelaksanaan  pelayanan  publik  terhadap kepuasan masyarakat dalam pengurusan E- KTP  di  Kecamatan  Kota  Waingapu Kabupten Sumba Timur.
Manfaat  Penelitian  : Secara  Teoritis, penelitian ini diharapkan untuk menambah kajian-kajian  ilmiah  yang  berkaitan dengan  pelayanan  publik  dan  kepuasan masyarakat. Secara Praktis, hasil
penelitian  ini  diharapkan  dapat  menjadi bahan  masukan  kepada  pemerintah
Kabupaten  Sumba  Timur  khususnya
Kecamatan Kota Waingapu dalam meningkatkan  peran  pemerintah  terhadap pelayanan kepada masyarakat.

## Tinjauan Pustaka
Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan  Aparatur  Negara,  Nomor 25  Tahun  2004  tentang  pedoman  umum penyelenggaraan pelayanan publik,
pelayanan  publik  adalah  “segala  kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara  pelayanan  publik  sebagai upaya  pemenuhan  kebutuhan  penerima pelayanan maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan
perundang-undangan”.  Menurut  Kepmen PAN  No  63  Tahun  2003  (dalam  Pasolog, 2007:129)  mengelompokkan  tiga  jenis pelayanan  dari  instansi  pemerintah  serta BUMN/BUMD.  Pengelompokan  jenis pelayanan  tersebut  di  dasarkan  pada  ciri- ciri  dan  sifat  kegiatan  serta  produk pelayanan yang di hasilkan, yaitu : (1)Jenis pelayanan  administratif  adalah  jenis pelayanan  yang  diberikan  oleh  unit pelayanan  berupa  pencatatan,  penelitian, pengambilan  keputusan,  dokumentasi  dan kegiatan  tata  usaha  lainnya  yang  secara keseluruhan  menghasilkan  produk  akhir berupa  dokumen,  misalnya  sertifikat,  ijin- ijin,  rekomendasi,  keterangan  dan  lain- lain.
Misalnya  jenis  pelayanan  sertifikat tanah, pelayanan, IMB, pelayanan administrasi  kependudukan  (KTP,  akte kelahiran,  dan  akte  kematian).  (2)  Jenis
pelayanan  barang  adalah  pelayanan  yang diberikan  oleh  unit  pelayanan  berupa kegiatan  penyediaan  dan  atau  pengolahan bahan  berwujud  fisik  termasuk  distribusi dan  penyampaiannya  kepada  konsumen langsung  (sebagai  unit  atau  individual) dalam  suatu  system.  Secara  keseluruhan kegiatan  tersebut  menghasilkan  produk akhir  berwujud  benda  (  berwujud  fisik) atau yang dianggap benda yang memberikan  nilai  tanbah  secara  langsung bagi penggunanya. Misalnya jenis pelayanan  listrik,  pelayanan  air  bersih,
pelayanan telepon. (3) Jenis pelayanan jasa adalah jenis pelayanan yang diberikan oleh unit  pelayanan  berupa  sarana  dan prasarana serta
penunjangnya.
Pengoperasiannya berdasarkan suatu sistem  pengoperasian  tertentu  dan  pasti.
Produk  akhirnya  berupa  jasa  yang mendatangkan  manfaat  bagi  penerimanya secara  langsung  dan  habis  terpakai  dalam jangka waktu tertentu. Misalnya pelayanan angkutan  darat,  laut  dan  udara,  pelayanan kesehatan, pelayanan perbankan, pelayanan  pos  dan  pelayanan  pemadam kebakaran.
Adapun  beberapa  komponen  yang mempengaruhi kepuasan masyarakat.
Menurut Giese & Cote (dalam metayunika 2013)  sekalipun  banyak  definisi  kepuasan masyarakat,  namun  secara  umum  tetap
mengarah  kepada  tiga  komponen  utama, yaitu:  (a)  Respon  :  tipe  dan  intensitas. Kepuasan  konsumen  merupakan  respon emosional  dan  juga  kognitif.  Intesitas responnya  mulai  dari  sangat  puas  dan menyukai produk sampai sikap yang apatis terhadap public  service tertentu.  (b) Fokus:  fokus  pada  performansi  objek disesuaikan  pada  beberapa  standar.  Nilai standar  ini  secara  langsung  berhubungan dengan public  service. (c)  Waktu  respon: respon  terjadi  pada  waktu  tertentu,  antara lain  :  setelah  menerima  pelayanan berdasarkan pengalaman akumulatif.
Durasi  kepuasan  mengarah  kepada  berapa lama respon kepuasan itu berakhir.

## Kerangka Pemikiran

## Definisi Operasional dan Indikator
Pelayanan publik
dapat didefinisikan  sebagai  segala  bentuk  jasa pelayanan,  baik  dalam  bentuk  barang

## Kepuasan Masyarakat
1. Kejelasan dan kepastian biaya pelayanan
2. Kedisiplinan petugas
3. Kemampuan petugas
4. Kecepatan petugas
5. Keadilan mendapatkan pelayanan
6. Kesopanan dan keramahan petugas
Pelayana n Publik
a. Prosedur Pelayanan b. Waktu Penyelesaian c. Biaya pelayanan d. Sarana Prasarana
e. Kompetensi
Petugas

## Pelaksanaan Pelayanan Publik dan ..........(Novianus Dena)
publik  maupun jasa publik  yang  pada prinsipnya  menjadi  tanggung  jawab  dan
dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah dalam hal ini Kecamatan Kota Waingapu, dalam
rangka upaya
pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam  rangka  pelaksanaan  ketentuan peraturan  perundang-undangan.  Adapun indikator-indikator  yang  menjadi tolak ukur pelayanan publik, yaitu:
a. Prosedur Pelayanan
b. Waktu Penyelesaian
c. Biaya pelayanan
d. Sarana Prasarana
e. Kompetensi Petugas
Kepuasan  masyarakat  merupakan perbandingan  antara  apa  yang  diharapkan masyarakat  pada  saat  memutuskan  untuk mengikuti  suatu  kebijakan  pemerintah yang  ditawarkan  oleh  instansi  pemerintah dengan persepsi/realita yang dirasakan dan dialami  setelah  menerima  pelayanan  yang di  berikan  oleh  instansi  pemerintah.  Hasil ini  dapat  digunakan  sebagai  acuan  dalam menentukan  kualitas  pelayanan  untuk terciptanya  good  governance  yang  baik. Dengan  demikian,  dapat  dikatakan  bahwa kepuasan  adalah  fungsi  dari  kinerja  yang diterima  dan  diharapkan.  Yang  menjadi indikator  untuk  mengukur  kepuasan masyarakat, yaitu :
a. Kejelasan dan kepastian biaya pelayanan
b. Kedisiplinan petugas
c. Kemampuan petugas
d. Kecepatan petugas
e. Keadilan mendapatkan pelayanan
f. Kesopanan dan keramahan petugas
Metode Penelitian
Teknik  pengumpulan  data  : Teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah :
1.Kuesioner, yaitu dengan membuat daftar pertanyaan  dan  berkomunikasi  secara langsung  kepada  sejumlah  responden yang telah ditentukan untuk
mendapatkan  jawaban  atas  sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan objek penelitian.
2.Observasi,  yaitu  pengamatan  dan pencatatan  yang  dilakukan  dengan sistematis  terhadap  fenomena-fenomena yang  diamati.  Dengan  demikian  metode ini  memungkinkan  peneliti  mengamati dengan dekat atau dapat pula melibatkan diri dengan situasi yang diamati.
3.Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan  dan  mengkaji  dokumen- dokumen  dari  instansi  yang  relevan dengan penelitian, seperti data kepegawaian dan profil instansi.
Teknik  analisis  data  : Data  yang didapatkan  dilapangan  akan  dianalisis secara  kuantitatif  yang  di  dukung  oleh kuesioner.  Menurut  Pasolog  (2007:147) “nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dihitung menggunakan “nilai rata-rata”.

## Pembahasan
Pelaksanaan  Pelayanan  Publik dalam  Pengurusan  E-KTP  : Kecamatan Kota  Waingapu  merupakan  salah  satu kecamatan  di  Kabupaten  Sumba  Timur yang  melayani  pelayanan  publik,  salah satunya pelayanan E-KTP. Pada Kecamatan  Kota  Waingapu  sendiri terdapat  sebanyak  25.854  orang  yang merupakan  wajib  E-KTP.  Dari  jumlah wajib  E-KTP  tersebut  baru  sebanyak 75.40%  atau  sebanyak  19.486  orang  yang telah  melakukan  perekaman    pada kecamatan  kota  waingapu,  sedangkan 24.60%  atau  sebanyak  6.359  orang  belum melakukan perekaman. Hal ini disebabkan karena  jarak  untuk  menuju  ke  kantor Kecamatan  Kota  Waingapu  yang  sangat jauh  dan  juga  disebabkan  karena  sarana transportasi yang kurang mendukung.
Sedangkan  jumlah  E-KTP  yang sudah  diterima  oleh  masyarakat  sebanyak 18.691 orang atau 72.32% dan masyarakat yang  belum  menerima  E-KTP  sebanyak 795  orang  atau  3.08%.  Berdasarkan  data
diatas  maka  dapat  dikatakan  pelayanan publik  di  Kecamatan  Kota  waingapu pelayanan  E-KTP  di  kecamatan  Kota Waingapu  sudah  cukup  berhasil,  hal    ini disebabkan  karena  sudah  lebih  dari 75,40%  masyarakat  di  kecamatan  Kota Waingapu yang memiliki E-KTP.
Sejalan dengan kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang berkualitas dari instansi pemerintah, maka sebagai  pelayanan  publik  yang  mendapat kepercayaan  dari  masyarakat,  instansi pemerintah harus senantiasa mengacu pada kepuasan  masyarakat    yang  merupakan tujuan pokok dalam pemberian pelayanan. Berdasarkan  tanggapan  dari  Darius Rangga  Mone  yang  merupakan  operator pelayanan  E-KTP  di  Kecamatan  Kota Waingapu mengenai 5 indikator pelayanan maka diperoleh hasil sebagai berikut :
a. Kesesuaian Prosedur Pelayanan E-KTP Prosedur pelayanan E-KTP di Kecamatan Kota Waingapu sudah sesuai dengan  prosedur  data  pendukung  dan elemen  data  yang  sudah  ada.  Melalui ungkapan ini tercermin bahwa prosedur- prosedur  dalam  pengurusan  E-KTP sudah  jelas  dan  mudah  di  pahami  oleh masyarakat.
b. Kepastian waktu pelayanan E-KTP
Kepastian  waktu  dimaksudkan  bahwa pelakasanaan  pelayanan  publik  dapat

## Pelaksanaan Pelayanan Publik dan ..........(Novianus Dena)
diselesaikan  dalam  kurun  waktu  yang telah  ditentukan.  Akan  tetapi  untuk  saat ini kepastian waktu penyelesaian E-KTP di  kecamatan  Kota  Waingapu  belum jelas,  hal  ini  disebabkan  karena pencetakan  E-KTP  masih  dilakukan  di pusat.  Sehingga  masyarakat  pun  merasa bahwa pihak kecamatan tidak melakukan tugas  dengan  baik,  akan  tetapi  hal  ini tidak akan terjadi apabila pencetakan E- KTP di lakukan di kantor kecamatan itu sendiri.
c. Biaya Pelayanan
Biaya  pelayanan  yang  dimaksud  adalah biaya administrasi yang dibebankan pada masyarakat  dalam  pengurusan  E-KTP, akan  tetapi  pelayanan  E-KTP  di kecamatan  Kota  Waingapu  sampai  saat ini  tidak  membebankan  biaya  kepada masyarakat sama sekali.
d. Sarana dan Prasarana
Dalam  melakukan  pelayanan  publik sarana  dan  prasarana  merupakan  salah satu  faktor  pendukung  agar  pelayanan terhadap  masyarakat  menjadi  maksimal (baik) sehingga masyarakat dapat merasa puas.  Sarana  pelayanan  E-KTP  pada kecamatan Kota Waingapu  sudah stabil
dan sangat mendukung petugas pelayanan  E-KTP  untuk  melakukan pelayanan  E-KTP,  sedangkan  prasarana pelayanan  E-KTP  sangat  mendukung
untuk tercapainya pelayanan publik yang baik.
e.  Kompetensi  (kemampuan)  petugas pelayanan
Untuk  memberikan  pelayanan  yang maksimal  kepada  masyarakat  sangat dibutuhkan aparatur – aparatur pemerintah  yang  memiliki  kemampuan yang  handal,  untuk  itulah  kemudian dapat  dikatakan  keberhasilan  suatu pelayanan salah satunya sangat ditentukan  oleh  kualitas  aparat  yang ditunjuk sebagai pelayanan publik. Akan tetapi kemampuan petugas pelayanan E- KTP  di  kecamatan  Kota  Waingapu masih  minim  hal  ini  disebabkan  karena petugas  pelayanan  hanya  diberikan pelatihan-pelatihan dasar tentang penggunaan sarana pelayanan E-KTP.
Berdasarkan    kuesioner  yang diberikan  kepada  petugas  pelayanan  E- KTP  yang  menyangkut  5  (lima) indikator  pelayanan  publik,  3  (tiga) indikator diantaranya sesuai dan mendukung  pelayanan  yang  diberikan oleh kecamatan Kota Waingapu
sehingga dapat dikatakan bahwa
pelayanan  E-KTP  di  kecamatan  Kota
Waingapu cukup baik dan berhasil. Kepuasan masyarakat
dalam pengurusan  E-KTP  : Hasil  penelitian kepuasan  masyarakat  dalam  pengurusan E-KTP  di  Kecamatan  Kota  Waingapu
didasarkan pada indikator-indikator yang yang  di  gunakan  untuk  menentukan kepuasan  masyarakat  terhadap  unit pelayanan  instansi  pemerintah  yang berjumlah  6  indikator.  Berikut  ini  akan diuraikan  pengelolaan  indeks  kepuasan masyarakat per unsur pelayanan :
a. Kejelasan dan Kepastian Biaya Kejelasan  dan  kepastian  biaya  yaitu petugas pelayanan harus mampu memberikan  penjelasan  yang  sesuai dengan  aturan  terhadap  biaya  pelayanan E-KTP.  Pada  unit  pelayanan  E-KTP hasil  jawaban  responden  menunjukkan bahwa  2  atau  4,17%  menyatakan kejelasan dan kepastian biaya pelayanan tidak jelas dan tidak pasti,  6 atau 12.5% menyatakan  kejelasan  dan  kepastian biaya pelayanan kurang jelas dan kurang pasti,  33  atau  68.75%  menyatakan kejelasan dan kepastian biaya pelayanan jelas  dan  pasti  dan  7  atau  14,58% menjawab sangat jelas dan sangat pasti. b.Kedisiplinan Petugas
Kedisiplinan  petugas,  yaitu  kesiapan petugas  dalam  memberikan  pelayanan terutama  terhadap  konsistensi  waktu kerja  sesuai  aturan  yang  berlaku.  Pada unit  pelayanan  E-KTP  hasil  jawaban responden  menunjukkan  bahwa  2  atau 4,17%  menyatakan  kedisiplinan  petugas pelayanan tidak disiplin,  9 atau 18.75%
menyatakan kedisiplinan petugas pelayanan  kurang  disiplin,  30  atau
62.5% menyatakan menyatakan kedisiplinan  petugas  pelayanan  disiplin dan  7  atau  14,58%  menjawab  sangat disiplin.
c. Kemampuan Petugas
Kemampuan  Petugas  Pelayanan,  yaitu tingkat  keahlian  dan  keterampilan  yang dimiliki  petugas  dalam  menggunakan saranan  dan  prasarana  untuk  pelayanan E-KTP  kepada  masyarakat.  Pada  unit pelayanan E-KTP hasil jawaban responden  menunjukkan  bahwa  3  atau 6.25%  menyatakan  kemampuan  petugas pelayanan tidak mampu,  7 atau 14.58% menyatakan kemampuan petugas pelayanan  kurang  mampu,  28  atau 58.34% menyatakan kemampuan petugas  pelayanan  mampu  dan  10  atau 20.83% menjawab sangat mampu.
d.Kecepatan Pelayanan
Kecepatan  Pelayanan,  yaitu  kesigapan petugas  pelayanan  dalam  melayani masyarakat agar masyarakat tidak terlalu lama menunggu, sehingga dapat menyebabkan antrian. Pada unit
pelayanan E-KTP hasil jawaban responden  menunjukkan  bahwa  4  atau 8.33%  menyatakan  kecepatan  petugas pelayanan  tidak  cepat,    21  atau  43.75% menyatakan kecepatan petugas
pelayanan kurang cepat, 14 atau 29.17%
menyatakan kecepatan
petugas pelayanan  cepat  dan  9  atau  18.75% menjawab sangat cepat.
e. Kesopanan dan Keramahan Petugas
Kesopanan  dan  Keramahan  Petugas, yaitu  sikap  dan  perilaku  petugas  dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat secara sopan dan ramah serta saling  menghargai  dan  menghormati sesuai  dengna  norma-norma  dan  adat istiadat.  Pendapat  respoden  pada  unit pelayanan E-KTP dan respon masyarakat menunjukkan  bahwa  2  atau  4.17% menyatakan  kesopanan  dan  keramahan petugas  pelayanan  tidak  sopan  dan ramah,  5  atau  10.41%  menyatakan kesopanan  dan  keramahan  petugas pelayanan  kurang  sopan  dan  kurang ramah,  33  atau  68.75%  menyatakan kesopanan  dan  keramahan  petugas pelayanan  sopan  dan  ramah  dan  8  atau 16.67%  menjawab  sangat  sopan  dan sangat mampu.
f. Keadilan Petugas
Keadilan  petugas  pelayanan,  yaitu pelayanan  yang  diberikan  oleh  petugas pelayanan  kepada  masyarakat  tanpa memandang  golongan/status  masyarakat yang  ingin  mendapatkan  pelayanan  (E- KTP).  Hasil  responden  pada  unit pelayanan E-KTP memperlihatkan bahwa  3  atau  6.25%  mengatakan pemberian  pelayanan  tidak  adil,  11  atau 22.92% mengatakan pemberian pelayanan  kurang  adil,  24  atau  50% mengatakan  pemberian  pelayanan  sudah adil  sedangakan  10  atau  20.83% mengatakan  pelayanan  yang  diberikan sudah sangat adil.
Hasil Pengelolaan Indeks Kepuasan Masyarakat
Pengelolaan Indeks  Kepuasan Masayrakat UNIT PELAYANAN : Kantor Kecamatan Kota Waingapu ALAMAT : Jalan Adam Malik, Kelurahan hambala TELP/FAX :  (0387) 61575 1 2 3 4 5 6 7 Jumlah Nilai per Unsur Kuesioner Kepuasan Jumlah Responden U1 U2 U3 U4 U5 U6 48 141 138 140 132 142 137 Jumlah Nilai Rata-rata 2,93 2,87 2,91 2,75 2,95 2,85
Per Unsur
NRR Per Unsur = Jumlah Nilai Per Unsur Bagi Jumlah Kuesioner yang terisi 2,93 2,87 2,91 2,75 2,95 2,85 NRR tertimbang perunsur = NRR per Unsur X 0,166 0,486 0,476 0,483 0,456 0,489 0,473 IKM Unit Pelayanan 12,15  11,9 12,075 11,4 12,225 11,825
Sumber : Data Diolah
Dari tabel diatas dapat dikatakan  bahwa  masyarakat merasa puas terhadap pelayanan (E-KTP) yang diberikan oleh kanto Kecamatan  Kota  Wangapu.
Hal  tersebut  dikatakan  puas karena nilai rata-rata per unsur pelayanan  yaitu  :  U1=2,93  , U2=2,87,  U3=2,91,  U4=2,75, U5=2,95,  U6=2,85.  Sesuai nilai  rata-rata  tersebut  interval indeks  kepuasan  masyarakat (IKM) menunjukkan hasil baik (nilai  3  dengan  interval  IKM 2,51 – 3,25).
Kesimpulan Dari  hasil  penelitian  yang dilakukan di Kecamatan Kota WaingapuKabupaten  Sumba  Timur tenang  pelaksanaan  pelayanan  publik dan  kepuasan  masyarakat  dalam
pengurusan  E-KTP,  maka  dapat disimpulkan bahwa ;
1.Pelaksanaan Pelayanan Publik Pelaksanaan pelayanan publik dalam pengurusan  E-KTP  di  Kecamatan Kota  Waingapu  bisa  dikatakan cukup baik, hal ini terbukti dari hasil jawaban  operator  pelayanan  E-KTP berdasarkan  5  (lima)  unsur  yang menjadi  tolak  ukur  pelayanan publik, yaitu :
1. Prosedur Pelayanan
2. Waktu Penyelesaian
3. Biaya Pelayanan
4. Sarana Prasarana 5. Kompetensi (kemampuan) Petugas Dari  kelima  (5)  unsur diatas,  operator  pelayanan  E- KTP  mengatakan  bahwa  3 indikator yaitu prosedur pelayanan,  biaya  pelayanan sarana  dan  prasarana  sangat mendukung pelaksanaan
Volume 1, Nomor 1, Februari 2017
pelayanan publik di Kecamatan  Kota  Waingapu dalam pengurusan E-KTP. 2. Kepuasan Masyarakat Berdasarkan jawaban responden  terhadap  kuesioner  yang menyangkut  6  unsur  yang  menjadi tolak  ukur  kepuasan  masyarakat terhadap  pelayanan  publik  dalam pengurusan  E-KTP  di  Kecamatan Kota  Waingapu  dapat  dikatakan baik  dan  masyarakat  merasa  puas terhadap  pelayanan  yang  diberikan. Keenam  (6)  unsur  yang  dimaksud
yaitu: 1.Kejelasan  dan  kepastian  biaya pelayanan 2.Kedisiplinan petugas 3.Kemampuan petugas 4.Kecepatan petugas 5.Keadilan mendapatkan pelayanan 6.Kesopanan dan keramahan petugas Keenam  (6)  unsur  tersebut
diatas  memiliki  bobot  nilai yang  sama  dengan  bobot  nilai terendah  1  (satu)  dan  tertinggi 4  (empat)  dengan  jumlah responden  sebanyak  48  orang. Jumlah  bobot  nilai  masing-
masing  unsur  dengan  bobot nilai  terendah  48  dan  bobot nilai  tertinggi  192  dari  48 responden. Masing-masing unsur  memiliki  jumlah  nilai yaitu  :  U1  =  141,  U2  =  138, U3  =  140,  U4  =  132,  U5  = 142,  U6  =  137,  dengan  nilai rata-rata per unsur : U1 = 2,93, U2  =  2,87,  U3  =  2,91,  U4  =
2,75,    U5 = 2,95, U6 = 2,85. Nilai  rata-rata  per  unsur tersebut  telah  memenuhi  nilai interval indeks kepuasan masyarakat  (IKM)  2,51-3,25 dengan  klasifikasi  baik  atau dapat  dikatakan  masyarakat merasa puas terhadap pelayanan publik di Kecamatan  Kota  Waingapu dalam pengurusan E-KTP. Saran :  Pada  saat  peneliti  melakukan penelitian di kecamatan Kota
Waingapu, peneliti menemukan
bahwa :
1.Perlu adanya pelatihan lanjutan bagi operator pelayanan E-KTP agar bisa memahami  lebih  detail  tentang tatacara  perawatan  peralatan  E-KTP
sehingga mampu mengurangi

## Pelaksanaan Pelayanan Publik dan .........(Novianus Dena)
kesalahan-kesalahan  yang  tidak begitu  berarti  dalam  menggunakan peralatan untuk mengurus E-KTP.
2.Perlu adanya penanganan yang cepat apabila  terjadi  gangguan  jaringan internet.
3.Berhubung dengan banyaknya masyarakat  di  kecamatan  Kota Waingapu  yang  ingin  mengurus  E- KTP sehingga perlu adanya penambahan  peralatan  E-KTP  agar tidak  terjadi  antrian  pada  saat masyarakat akan mengurus E-KTP.
4.Perlu  adanya  pendataan  penduduk secara berkala agar masyarakat yang sudah  berusia  17  tahun,  sudah menikah  atau  pernah  menikah  yang wajib  memiliki                  E-KTP  bisa masuk ke database kependudukan.

## Daftar Pustaka
Badudu,  J.S,2001 Kamus  Besar
Bahasa  Indonesia ,  Pustaka
Sinar Harapan, Jakarta
Melayu  hasibuan,  2008. Manajemen Sumber  Daya  Manusia. PT
Bumi Aksara, Jakarta.
Pasolog, Harbani, 2007. Teori
Administrasi  Publik .  Alfabeta,
Bandung.
Safroni,  K.H.  M.  Ladzi. Manajemen dan  Reformasi  Pelayanan Publik dalam Konteks Birokrasi  Indonesia, Aditya Media Publishing , Yogyakarta.
Wexley  &  Yulk.  1998.  Perilaku Organisasi dan Psikologi Industri Personalia. Terjemahan Muh. Shobaruddin.  1998.  Rineka Cipta, Jakarta.