## EKONOMI POLITIK KEBEBASAN PERS DI INDONESIA PASCA REFORMASI: KRITIK ATAS PRAKTEK NEOLIBERALISME PADA INDUSTRI MEDIA
Afdal Makkuraga
Mahasiswa S3 Program Studi Kajian Budaya dan Media (KBM) Univeritas Gadjah Mada afdalraga@yahoo.com
Abstract . The  reform  process  in  Indonesia  has  been  running  for  14  years,  and  one  of  the outcomes  of  the  reform  is  the  growing  number  of  mass  media  in  the  country.  Media  news content  tends  to  exploit  facts  which  are  not  in  line  with  the  existing  norms.  Audience  was unable  to  handle  the  assault  of  Information  from  the  mass  media  which  collaborate  with business and political actors. The phenomena sparks a question in our mind with regard the media  development  from  the  beginning  of  reformation  until  today  especially  from  the perspective  of  political  economy.  The  political  economy  thoughts  can  be  divided  into  two perpectives:  liberal  political  economy  and  critical  political  economy.  From  liberal perspective,  the  political  economy  is  seen  as  professional  works  and  practices.  In  critical perspective,  political  economy  is  always  seen  as  a  control.  This  article  highlights  the problems which seen curbing the press freedom in Indonesia after 14 years of reform which include among others: journalists low prosperity; the vulnerable media independence, the low journalists professional level to the media structure which tend to become monopolistic.
Keywords : pers, media, economy politic
Abstrak: Reformasi  di  Indonesia  telah  berjalan  selama  14  tahun,  dan  salah  satu  hasil reformasi    adalah  makin  tumbuh  dan  berkembangnya  bisnis  media  di  Indonesia.  Terdapat kecenderungan  saat  ini  banyak  sekali  pemberitaan-pemberitaan  di  media  massa  yang  tidak sesuai  dengan  norma-norma  yang  berlaku  di  masyarakat.  Penguasa  media,  yang berkolaborasi  dengan  aktor-aktor  politik  dan  ekonomi  pasar  menyebabkan  publik  tidak berdaya  menghadapi  serbuan  media.  Berangkat  dari  fenomena  tersebut,  muncul  pertanyaan yang  perlu  dijawab,  bagaimanakah  perkembangan  kebebasan  pers  saat  ini  setelah  14  tahun reformasi ditinjau dari perspektif ekonomi politik yang dapat dibagi dalam dua bagian, yaitu pendekatan  ekonomi  politik  liberal  (sebagar mainstream )  dan  pendekatan  ekonomi  politik kritis. Dalam pendekatan liberal, aspek ekonomi dilihat sebagai bagian dari kerja dan praktek profesional.  Dalam  pendekatan  kritis,  aspek  ekonomi  politik  selalu  dilihat  dan  dimaknai sebagai kontrol. Artikel ini membahas problematika kemerdekaan pers di Indonesia setelah 14  tahun  reformasi  yang  meliputi  sejumlah  hal  mulai  dari  rendahnya  tingkat  kesejahteraan wartawan;  iIndependensi  media  yang  rentan;  rendahnya  profesionalisme  pekerja  media hingga; struktur media yang cenderung monopolistik.
Kata kunci : pers, media, ekonomi politik

## PENDAHULUAN
Tak terasa reformasi di Indonesia sudah dinikmati  selama  14  tahun.  Buah  dari reformasi  itu  adalah  makin  tumbuh  dan berkembangnya bisnis media di Indonesia. Menurut  data  saat  ini  terdapat  1.008 jumlah  surat  kabar  harian,  +150  stasiun TV  dan  +  2000  stasiun  radio.  Dengan jumlah  yang  sekian  banyak  tersebut  bisa dikatakan  media  massa  sebagai  lembaga ekonomi  sudah  berjalan  dengan  baik. Bisnis  media  dipandang  sebagai  lahan bisnis yang menggiurkan.
Tetapi  apakah  media  yang  banyak menjamin  berjalannya  kebebasan  pers yang  berkualitas?  Dibalik  banyaknya jumlah  media  itu  ternyata  menyisakan sejumlah persoalan bagi kebebasan sendiri. Orientasi  media  diduga  tetap  dipegang oleh  penguasa  media,  yang  berkolaborasi dengan  aktor-aktor  politik  dan  ekonomi pasar  yang  menyebabkan  publik  “tidak berdaya” menghadapi serbuan media.
Fakta  menujukkan  bahwa  saat  ini banyak  sekali  pemberitaan-pemberitaan  di media  massa  yang  tidak  sesuai  dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat, seperti  misalnya  gossip infotainment , berita-berita  kriminal  yang  cendrung menonjolkan  unsur-unsur  kekerasan  yang dapat  mendorong  orang  lain  untuk melakukan kejahatan sejenis.
Pemberitaan dengan menekankan pada nilai  ekonomis  dari  kejahatan  narkoba, misalnya,  pada  satu  sisi  menunjukkan polisi  dan  media  massa  melihat  kejahatan narkoba  ini  hanya  sebagai  fenomena ekonomi.  Pada  sisi  lain,  pemberitaan tersebut  akan  mengggiurkan  warga  yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, atau orang  yang  memang  tamak  untuk mendapat  hasil  dengan  jalan  pintas. Demikian  juga  misalnya  pemberitaan tentang modus operandi kejahatan seksual (pemerkosaan) bisa jadi kemudian mendorong  orang  lain  untuk  melakukan pemerkosaan.
Fakta lain yang juga perlu diperhatikan dibalik  maraknya  jumlah  media  yang melayani audien  di seluruh nusantara juga
menyisakan cerita miris tentang pengelolaan  media  masaa  sebagai  entiti bisnis ( bisnis entity ). Data SPS tahun 2008 menyebutkan, dari sekitar 900 media cetak yang  ada  di  Indonesia,  baru  sekitar  30 persen yang sehat secara bisnis. Hanya 20 persen  wartawan  yang  bekerja  secara profesional  sekaligus  mampu  memberikan "pencerahan"  kepada  publik,  sementara sekitar  80  persen  wartawan  berperilaku kurang baik.
Fakta itu kemudian diperparah dengan tingkat  kesejateraan  wartawan  Indonesia. Menurut  survei  yang  dilakukan  oleh Dewan  Pers  tahun  2009,  menyebutkan bahwa  lebih  dari  55%  wartawan  di Indonesia  bergaji  kurang  dari  Rp  1,5  juta perbulan.  Dengan  tingkat  perhasilan sebesar  itu  48%  wartawan  mengaku  gaji yang  mereka  terima  masih  sangat  kurang (Wina  Armada,  2009,  hal  51).    Fakta tersebut  tentu  menjadi  ironi  di  tengah prestiusnya  fungsi  wartawan  sebagai  agen demokrasi.  Akibat  dari  rendahnya  tingkat kesejahteraan  wartawan  maka  tak  sedikit wartawan  yang  menembuh  jalan  pintas yakni menjadi wartawan amplop.
Wartawan  amplop  adalah  wartawan  yang menerima  atau  meminta  imbalan  (reward) dari  narasumbernya  yang  berkaitan  atau tidak  berkaitan  dengan  karya  jurnalistik. Wartawan  amplop  lebih  populer  dengan sebutan wartawan bodrex.
Konglomerasi  dalam  industri  media merupakan ancaman lain dalam kebebasan pers  di  Indonesia  setelah  kekerasan terhadap  media.  Kekuatan  modal  semakin tak  tertahankan  jika  tak  ada  kekuatan  lain yang  tidak  akan  bisa  untuk  mampu mengimbanginya.   Pernyataan  itu  adalah merupakan  respon  fenomena  dunia  pers yang  terjadi  belakangan  ini.  Sebut  saja, adanya  tren  integrasi  redaksi  dalam kelompok  media  yang  sama  yang berdampak  pada  rasionalisasi,  berdirinya Federasi Serikat Pekerja Media Independen, kompetisi yang semakin ketat untuk  memperebutkan  pangsa  pasar. Selain  itu  maraknya  pemberangusan
berserikat  di  perusahaan  media  seperti yang  terjadi  di Kompas ,  Indosiar,  dan Suara Pembaruan . Tindakan itu tentu saja tidak demokratis.
Cengkraman  kekuasaan  modal  dalam industri  pers  berakibat  buruk  dalam kebebasan pers. Misalnya, media dijadikan corong kepentingan politik atau bisnis dan juga sarana public relations . Media mudah diintervensi ketika memberitakan isu yang dianggap  tabu  pemiliknya,  pembiasan informasi, rasionalisasi atau efisiensi yang berdampak  PHK  massal,  kecepatan informasi  ukuran  terpenting  ketimbang kedalaman informasi.
Berangkat  dari  fenomena  tersebut, penulis  mengajukan  pertanyaan  untuk dijawab  dalam  artikel  ini,  bagaimana perkembangan  kebebasan  pers  saat  ini setelah  14  tahun  reformasi  ditinjau  dari perspektif  ekonomi  politik?  Adakah  yang salah  dengan  praktek  ekonomi  politik kebebasan pers kita saat ini?

## KAJIAN TEORI
Grand  Narative Kebebasan  Pers, Dalam sebuah  negara  yang  menganut  sistem demokrasi,  kebebasan  pers  adalah  sebuah keniscayaan.  Institusi  pers  tidak  akan bekerja  sempurna  sesuai  kodratnya  tanpa jaminan  kebebasan.  Oleh  karena  itu kebebasan  pers  disebut  hak  asasi  manusia yang  paling  hakiki.  Lazim  pula  dijadikan sebagai barometer demokrasi.
(Boczkowski, 2010; Vaara, 2003 ).
Kebebasan pers pertama kali dipelopori oleh John Milton pada abad ke 17. Dalam sebuah pidatonya yang berjudul Aeropagitica ia  berucap  “ a  speech  for unlicenced  printing.” ( Ferrante,  2010; Jones  &  Baym,  2010; Berglez,  2008) Ucapan  filsuf  berkebangsaan  Inggris  itu menandai permulaan lahirnya gerakan anti sensor sebagai tindakan preventif terhadap publikasi (Castells, 2007; Croucher, 2011; Ferguson, 1992).
Kebebasan  pers  menurut  Oemar  Seno Adji  (1977,  hal  77)  sebagai  kemerdekaan untuk  mempunyai    dan  menyatakan pendapat  melalui  pers,  dimana  setidaknya
mengandung tiga makna, yakni kebebasan berpendapat  ( free  opinion ),  kebebasan berekspresi ( free expresion ) dan kebebasan mendapatkan  akses  informasi  ( freedom  of access ).
Kebebasan pers juga bermakna larangan sensor preventif, artinya lembaga hukum    dilarang  melakukan  sensor pendahuluan  terhadap  isi  media.  Dalam larangan  sensor  pendahuluan  terkandung di  dalamnya  misalnya  peringatan  atau teguran  resmi  kepada  media;  larangan penjualan  kepada  publik;  diskriminasi dalam subsidi; diskriminasi dalam sumber- sumber  pemberitaan;  anjuran  untuk  tidak memuat  berita-berita  tertentu  dan  lainnya. Larangan  sensor  preventif  juga  meliputi larangan  izin  penerbitan  pers,    larangan meliput  suatu  peristiwa  dan  kewajiban melapor  pada  pihak  yang  berwenang ( Scheufele,
2007;
Engstrom, 2008;
Fitzgibbon, 2002).
Sementara  itu  kaum  libertarian  pada abad ke 19 mendefenisikan kebebasan pers sebagai  kebebasan  pribadi  penulis  untuk mengungkapkan pikirannya melalui sarana yang telah ditemukan manusia dan bentuk pers (Whiple dalam Basuki, 1997 hal 55). Pandangan  ini  mengupayakan  kebebasan sampai  pada  batasnya    yang  wajar  dan menghubungkannya  dengan  kebebasan berpikir dan berbicara sebagai bagian dari doktrin hak-hak alami.
Zechariah Chafee dalam Basuki (1997, hal  56)    mengatakan  makna  kebebasan pers  yang  populer    adalah  hak membicarakan  masalah  umum  yang  tidak dilarang.  Chaffe  yakin  bahwa  defenisi  ini setidaknya  merupakan  pengertian  umum tentang  kebebasan  berbicara  sebagaimana yang  dimaksudkan  oleh  para  pembuat konstitusi.
Komisi Kebebasan Pers ( commision on freedom  of  the  press )  atau  sering  disebut komisi  Hutchins  ( Hutchins  Commissions ) melalui  pernyataan  mereka  dalam A  Free and Responsible mendefenisikan kebebasan  pers  sebagai  berikut:  (1)  Pers bebas adalah pers yang bebas dari paksaan manapun, pemerintah atau sosial, luar atau
dalam.  Ini  tidak  berarti  bahwa  pers  bebas dari  tekanan,  karena  tidak  ada  pers  yang bisa  bebas  dari  tekanan  kecuali  pada masyarakat  yang  hampir  mati  yang  tidak terdapat  tantangan  dan  kepercayaan. Namun,  jika  terdapat  tekanan  terus menerus  dan  menyimpang  seperti  tekanan keuangan,  tata  usaha  masyarakat,  dan lembaga ini dapat mendekati paksaan; dan akan  ada  sesuatu  yang  hilang  dari kebebasan  itu  (2)  Pers  bebas  adalah  pers yang bebas untuk mengungkapkan pendapat  melalui  segala  bentuk.  Pers bebas  adalah  pers  yang  bebas  untuk mencapai  tujuan  pelayanan  pers  yang dapat memadukan cita-citanya dan harapan  masyarakat  dengan  menggunakan cara  yang  memungkinkan.  Untuk  tujuan ini,  pers  harus  menguasai  sumber  daya teknis,  keuangan  secara  mantap,  akses yang  layak  ke  sumber  informasi  di  dalam dan  luar  negeri,  dan  fasilitas  yang diperlukan  untuk  mengirim  informasi  ke pasar  nasional  (3)  Pers  yang  bebas  harus bebas  bagi  semua  yang  perlu  mengatakan sesuatu  yang  berguna  kepada  umum karena tujuan pokok yang menjadikan pers bebas dihargai adalah bahwa gagasan yang patut  didengar  oleh  umum  (Cissna,  et  al 2009; Caporaso & Livine, 2008)
Jadi makna kebebasan pers
sesungguhnya  ialah  larangan  sensor pendahuluan  ( prior  restraining )  terhadap pemberitaan-pemberitaan dalam pers. Adapun  yang  dimaksud  sensor  di  sini adalah:  (1)  Penghapusan  secara  paksa sebagian  atau  seluruh  materi  informasi yang  diterbitkan    atau  disiarkan  (2) Tindakan  teguran  atau  peringatan  yang bersifat  mengancam  dari  pihak  manapun (3) Kewajiban melapor, serta memperoleh izin dari pihak berwajib, dalam pelaksanaan kegiatan jurnalistik. Demikianlah bahwa kemerdekaan pers merupakan  darah  bagi  suatu  negara demokrasi. Saking pentingnya kemerdekaan  pers  digambarkan  oleh Edmund  Burke  Negarawan  asal  Inggris bahwa  pers  lembaga  keempat  ( the  Fouth Estate ). Yaitu Lembaga keempat
melengkapi  tiga  lembaga  yang  dicetuskan oleh  John  Lock  dalam  trias  politica: eksekutif,  yudikatif  dan  legislatif  (Morah & Uzochukwu, 2012).
Arti  pers  sebagai  lembaga  keempat adalah  pers  merupakan  institusi  yang dianggap  sejajar  dengan  lembaga  ketiga seperti  yang  cetuskan  oleh  John  Lock dalam  trias  politika  eksekutif,  yudikatif dan  legislatif.  Istilah  ini  sebenarnya hanyalah  citra  yang  muncul  dari  kalangan pers  sendiri  yang  merasa  bahwa  pers merupakan institusi penting dan berpengaruh  terhadap  ketiga  lembaga  itu (Annenberg  dalam  Basuki,  1997,  61). Disebut  lembaga  keempat  karena  adanya kekuatan,  besarnya  peranan  dan  pengaruh pers terhadap jalannya kehidupan bernegara  seperti  mempunyai    otonomi, mengawasi pemerintah, mengungkap penyelewengan,  menggerakaan,  mendidik, dan  mewakili  masyarakat,  melayani  hak rakyat mengetahui, menyumbang informasi  dan  pendapat  untuk  diskusi umum,  mengeritik  pemerintah,  serta menjadi  komunikator  rakyat  terhadap  apa yang  dikerjakan pemerintah ( Shi, 2011) Munculnya  konsep  lembaga  keempat didasarkan pada asumsi bahwa pers adalah bagian  integral  dari  pemerintah  yang secara  teoritis  melengkapi  cabang-cabang eksekutif,  legislatif  dan  yudikatif  serta mengawasi  mereka.  Menurut  Merrill dalam Basuki (1997, hal 61) konstitusi AS tidak  memberi  pers  tanggung  jawab  dan kewajiban  untuk  mengawasi  kegiatan pemerintah.  Selain  itu  tidak  memilih  pers sebagai  wakil  mereka.  Perslah  yang mengangkat  dirinya  sebagai  lembaga keempat dengan mengembangkan konsep- konsepnya,  serta  merasa  menjadi  bagian dan pengawas pemerintah karena kepercayaan sendiri. Sejak reformasi bergulir dan dikonsensuskannya  demokrasi  sebagai tatanan  bernegara  maka  kebebasan  pers menjadi  hal  pertama  yang  dipulihkan. Segala  macam  aturan  yang  membelengu kebebasan  pers  satu  persatu  dicabut, dimulai  dari  Permenpen  no  1  tahun  1984
tentang  SIUPP,  lalu  UU  Pers  no  11  th 1966  jo  UU  No  21/1982  diganti  dengan UU No 40 /1999, UU No 24/1997 tentang penyiaran diganti dengan UU No. 32/2002. Semua  UU  itu  pada  intinya  menyatakan jaminan atas kemerdekaan pers. Pandangan  ini  dianggap  sebagai grand narrative bagi  demokrasi.  Sehingga demokrasi  diidentikkan  dengan  kebebasan pers.
Teori  Ekonomi  Politik. Fondasi  Istilah ekonomi  politik  berasal  dari  konsep- konsep  ekonomi.  Istilah  ekonomi  politik pertama kali dikeluarkan oleh Adam Smith pada sekitar abad ke 19. Bagi Adam Smith dkk  istilah  ekonomi  adalah  ekonomi politik  yang  merupakan  dasar  dari  teori- teori  sosial.  Menurut  Adam  Smith ekonomi  politik  yakni  studi  tentang kesejahteraan  (materi  kebendaan)  atau alokasi sumber-sumber daya atau bagaimana manusia mengatur sumber daya yang  terbatas  dalam  rangka  memuaskan kebutuhan tertentu. Ekonomi politik dalam makna  klasik  fokus  pada  produksi, distribusi, pertukaran dan konsumsi barang yang  berpangkal  pada  kesejahteraan individu  dan  masyarakat.  Penekanan pengertiannya  pada  kapitalisme  dalam sistem  sosial  kemasyarakatan  (Janet Wascow, 2004)
Diakhir  abad  ke  19  terjadi  perubahan mendasar  pada  studi  ekonomi,  yang awalnya  menekankan  pada  kepentingan sosial  kemasyarakatan  ke  kepentingan individu;  dari level analisis makro ke level analisis  mikro.  Metode  analisisnya  juga berubah  dari  filosofi  moral  ke  ilmu-ilmu sosial. Perubahan ini juga berdampak pada peristilahan,  dari  ekonomi  politik  ke ekonomi  saja.  Selanjutnya  studi  ilmu ekonomi berkembang dengan pesat.
Akan tetapi studi ekonomi politik juga berkembang  dengan  bentuk  yang  lain, salah  satunya  pendekatan  korporatis  dan teori pilihan publik ( public choice theory ). Pendekatan  ini  umumnya  berpendapat bahwa kebebasan invidual dapat diperluas dengan menerapkan prinsip-prinsip
ekonomi  neoklasik  yang  lebih  luas daripada isu ekonomi lainnya.
Menurut  Didik  J.  Rahbini,  ilmu  ini mengkaji dua jenis ilmu yakni ilmu politik dan  ilmu  ekonomi  yang  digabungkan menjadi  satu  kajian  ilmu  ekonomi  politik. Dalam  penggunaannya  secara  tradisional, istilah  ekonomi  politik  dipakai  sebagai sinonim  atau  nama  lain  dari  istilah  ilmu ekonomi.    Fokus  dari  studi  ekonomi politik adalah fenomena-fenomena
ekonomi secara umum, yang bergulir serta dikaji  menjadi  lebih  spesifik;  yakni menyoroti  interaksi  antara  faktor-faktor ekonomi dan faktor-faktor politik. Namun, dalam  perkembangan  berikutnya,  istilah ekonomi  politik  selalu  mengacu  pada adanya interaksi antara aspek ekonomi dan aspek politik.
Menurut  Staniland  dalam  Deliarnov (2006, hal 15), ekonomi politik merupakan pembauran  antara  ilmu  ekonomi  dan  ilmu politik  guna  menghasilkan  dua  metode analisis  sebagai  berikut:  (1)  metode analisis  Politik  Ekonomi  ( the  political theory of economic ), yaitu penerapan cara pendekatan  yang  berasal  dari  teori  politik untuk memahami permasalahan- permasalahan  ekonomi,  dan  (2)  metode analisis  ekenomi  politik  ( the  economic theory  of  politics ),  yaitu  penerapan  cara pendekatan  yang  bersumber  dari  teori ekonomi  untuk  memahami  permasalahan- permasalahan politik.
Adapun menurut Caporaso dan Levine (2008),  model-model  ekonomi  politik dikelompokkan  menurut  ‘metode’  dan ‘substansi.’  Jika  membicarakan  metode ekonomi  dan  substansi  ekonomi  (sel  1) maka  yang  dibahas  adalah  ilmu-ilmu ekonomi  tradisional  atau  ekonomi  murni. Hal-hal  yang  dikaji  yakni  biasanya  terkait dengan perilaku agen-agen ekonomi dalam mengoptimalkan  kesejahteraan  masing- masing  dalam setting pasar,  teori  harga atau  efisiensi  dalam  konsumsi,  produksi dan  alokasi.    Begitu  juga  bila  menelaah metode  politik  dari  substansi  politik (sel.4),  maka  yang  dipelajari  adalah pengaplikasiaan  metode  politik  dalam
substansi politik. Yang dibicarakan politik murni.  Hal-hal  yang  dibahas  adalah bagaimana
memenuhi kepentingan- kepentingan  kelompok  dalam  arena kekuasaan.
Lalu  bagaimana  jika  yang  dibahas adalah  metode  ekonomi  dari  substansi politik (sel 2)? Maka yang dibahas adalah penerapan  ekonomi  terhadap  subtansi politik.  Dalam  hal  ini  yang  dikaji  yakni tindakan-tindakan ekonomi yang dilakukan  oleh  aktor-aktor  tertentu  pada saat  mereka  mereka  melakukan  aktivitas politik.
Adapun  kajian  metode  politik  dilihat dari  substansi  ekonomi  (sel  3),  yakni membahas  penerapan  metode  politik terhadap  ekonomi,  yakni  dianalisis  adalah distribusi  kekuasaan  dalam  situasi  pasar. Berikut ini adalah tabel yang
menggambarkan keterkaitan antara ekonomi dan politik.
Lalu  bagaimana  pengertian  ekonomi politik  dalam  perspektif  komunikasi  atau media.  Menurut  Golding  dan  Murdock, pendekatan  ekonomi  politik  mempunyai tiga  karakteristik  penting.  Pertama, holistik,  dalam  arti  pendekatan  ekonomi politik  melihat  hubungan  yang  saling berkaitan  antara  berbagai  faktor  sosial, ekonomi,  politik  dan  budaya  di  sekitar media  dan  berusaha  melihat  berbagai pengaruh  dari  beragam  faktor  ini.  Kedua historis,  dalam  artian  analisis  ekonomi politik  mengaitkan  posisi  media  dengan lingkungan global dan kapitalistik, dimana proses  perubahan  dan  perkembangan konstelasi  ekonomi  merupakan  hal  yang terpenting  untuk  diamati.  Ketiga,  studi ekonomi  politik  juga  berpegang  pada falsafah materialism.
Tabel 1. Keterkaitan antara Ekonomi dan Politik

## Sumber: James A Caporaso & David P Livine, Teori-teori Ekonomi Politik. Hal 303 th 1992
Pendekatan  ekonomi  politik  media dapat  dibagi  dalam  dua  bagian,  yaitu pendekatan ekonomi politik liberal (sebagar mainstream )  dan  pendekatan ekonomi  politik  kritis.  Perbedaan  prinsip antara pendekatan liberal dan kritis terletak pada  bagaimana  aspek  ekonomi  politik media  itu  dilihat.  Dalam  pendekatan liberal,  aspek  ekonomi  dilihat  sebagai bagian  dari  kerja  dan  praktek  profesional. Iklan,  pemodal  dilihat  sebagai  instrumen
profesional  dalam  menerbitkan  media. Sebaliknya, dalam pendekatan kritis, aspek ekonomi  politik  selalu  dilihat  dan dimaknai  sebagai  kontrol.  Iklan  dan pemodal  bukan  semata-mata  dilihat sebagai  bentuk  kerja  dan  praktek profesional,  tetapi  iklan  dan  pemodal  itu adalah  instrumen  pengontrol,  melalui mana  kelompok  dominan  memaksakan dominasi kepada kelompok lain yang tidak dominan.
Metode Substansi Ekonomi Politik Ekonomi (1) Teori ekonomi tradisional, prilaku maksimalisasi dalam kondisi pasar, teori harga, efisiensi alokasi (2) Penerapan metode ekonomi terhadap politik, pilihan publik Politik (3) Penerapan metode politik terhadap ekonomi, analisasi distribusi kekuasaan dalam situasi pasar (4) Ilmu politik tradisional, analisis distribusi kekuasaan dalam bidang politik
Struktur ekonomi media dalam pendekatan  liberal  juga  semata  dilihat dalam  kerangka  profesional.  Bagian  iklan atau  pemilik  media  adalah  salah  satu fungsi  dari  beragam  fungsi  dalam  media. Sebaliknya    dalam  pendekatan  kritis, beragamnya  posisi  dan  ketidaksamaan posisi  dalam  sebuah  organisasi  media menyebabkan  dominasi  satu  kelompok kepada  kelompok  lain.  Bagian  iklan  atau pemilik media dapat menjadikan kekuasaannya  untuk  mendominasi  pihak tertentu  misalnya  untuk  memaksa  bagian redaksi  agat  memberitakan  kasus-kasus yang  menguntungkan  pemilik  media  saia (Craig, 2005).
Golding  dan  Murdock  menempatkan perspektif  ekonomi  politik  media  pada paradigma  kritis.  Golding  dan  Murdock berpendapat  bahwa  perspektif  ekonomi politik  kritis  berbeda  dengan  arus  utama dalam ilmu ekonomi dalam hal holisisme, keseimbangan  antara  usaha  kapitalis dengan  intervensi  publik;  dan  keterkaitan dengan  persoalan-persoalan  moralitas seperti  masalah  keadilan,  kesamaan,  dan kebaikan publik ( public goods ).
Adapun  Vincet  Mosco  (2010)  melihat ekonomi  politik  komunikasi  dari  dua sudut,  yakni  sudut  pandang  yang  khusus (sempit)  dan  sudut  yang  luas  (general). Dari  sudut  pandang  yang  sempit  ekonomi politik  komunikasi  diartikan  sebagai  studi tentang  relasi  sosial,  khususnya  relasi kekuasaan  yang  saling  berkaitan  dalam sistem  produksi,  distribusi,  dan  konsumsi sumber  daya  komunikasi  (Miller,  2008). Dari  sudut  pandang  ini  maka  produk komunikasi,  seperti  surat  kabar,  buku, video,  film,  dan  khalayak  adalah  sumber daya  utama  kajian  studi  ekonomi  politik (Friedman, 2005)
Bila  dilihat  lebih  jauh  dalam  sudut pandang  komunikasi,  maka  kajian  ini menekankan  bagaimana  suatu  perusahaan memproduksi sebuah film atau perusahaan penerbitan mencetak surat kabar, bagaimana  berhubungan  dengan  orang- orang  yang  mendistribusikan  produk media  tersebut  dengan  pasar,  dan
bagaimana konsumen memutuskan tentang program  apa  yang  harus  mereka  tonton, baca, atau dengarkan.
Sedangkan  definisi  yang  lebih  luas, ekonomi  politik  adalah  studi  tentang kontrol  dan  kelangsungan  hidup  dalam kehidupan  sosial.  Makna  kontrol  adalah pengaturan    individu  dalam  sebuah organisasi  sebagai  anggota  kelompok. Kelangsungan  hidup  ( survival )  berarti bagaimana  orang  memproduksi  dan menghasilkan  apa  yang  mereka  butuhkan. Maknanya secara khusus mengacu bagaimana  masyarakat  mengorganisasi dirinya  sendiri,  mengelola  urusan  dan menyesuaikan;  atau  bahkan  gagal  untuk beradaptasi  dengan  perubahan  yang  tak terelakkan.
Problematika Kemerdekaan Pers, Berikut  ini  adalah  penjelasan  tentang problematika  kebebasan  pers  di  Indonesia setelah  14  tahun  Reformasi:  Pertama, kesejahteraan wartawan rendah. Meskipun bisnis  media  sudah  menjanjikan,  namun tanda-tanda  perbaikan  kesejahteraan  awak media masih jauh dari harapan. Dari hasil temuan  kajian  Dewan  Pers  menemukan, bahwa standar gaji wartawan di Indonesia memang  masih  banyak  yang  rendah dibandingkan  standar  profesional  bidang- bidang lainnya. Survei tersebut menunjukkan  85.5%  wartawan  mendapat gaji  dari  tempat  mereka  bekerja.  Namun hanya 55.3% responden yang menilai gaji yang  diterima  baik/sangat  baik.  Eriyanto kooordinator  penelitian  Dewan  Pers mengakui  bahwa masih banyak wartawan kita yang gajinya masih 600.000 per bulan (Armada, 2009).
Ada  sejumlah  solusi  yang  ditawarkan mengenai  hal  ini,  antara  lain;  perusahaan pers  yang  tidak  memenuhi  standar profesionalisme secepat mungkin memenuhi  standar  profesionalisme  bisnis pers.  Kalau  tidak  mampu,  agar  secara sukarela  menghentikan  usahanya.  Kedua, perlu  ada  standar  gaji  minimal  wartawan. Ketentuan  itu  dibuat  oleh  kalangan wartawan  sendiri  di  mana  Dewan  Pers
memfasilitasi  dalam  penyusunan  standar tersebut.  Bila  perusahaan  pers  tersebut tidak  melaksanakan  putusan  Dewan  Pers maka, wartawan perusahaan tersebut harus siap  meninggalkan  perusahaan  pers tersebut.
Masalahnya kemudian, apakah wartawan  yang  digaji  rendah  siap  untuk hengkang  dari  perusahaan  tersebut?  Dan siapkah asosiasi wartawan dan perusahaan pers  me- rule  enforce putusan  dewan  pers tersebut?  Leo  Batubara  sendiri  mengakui, memang selama ini hanya perusahaan pers yang  sehat  bisnis  yang  mampu  menggaji wartawannya  sesuai  dengan  standar penggajian profesional.
Kedua,  independensi  yang  rentan. Indepensi  dalam  pemberitaan  dapat diterjemahkan  sebagai  tidak  ada  adanya intervensi  apapun  baik  dari  pemilik  atau pemerintah  dalam  suatu  pemberitaan. Perberitaan  tersebut  semata-mata  hanya untuk  kepentingan  publik.  Apakah  hal tersebut bisa diwujudkan?

## METODE
Sifat  penelitian  pada  penelitian  ini adalah  deskriftif  kualitatif  sesuai  dengan keadaan  dan  peristiwa  yang  sebenarnya terhadap  objek  penelitian  yang  akan diteliti.  Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  ialah  metode  deskriptif, yaitu:  “…memberikan  gambaran  tentang fenomena  tertentu  atau  aspek  kehidupan tertentu  dari  masyarakat  yang  diteliti. Pengertian  metode  deskriptif,  yaitu: mendeskripsikan gejala-gejala yang diteliti dan  mempelajari  hubungan  antara  gejala- gejala yang diteliti.
Metode  deskriptif  tidak  hanya  terbatas pada  pengumpulan  data,  tetapi  meliputi analisis  dan  interprestasi  tentang  arti  data itu.  Penelitian  deskriptif  membandingkan persamaan  dan  perbedaan  fenomena tertentu. Metode penelitian yang digunakan  adalah  metode  studi  kasus untuk  menjawab  tujuan  dari  penelitian dengan  menjabarkan  secara  terperinci mengenai  studi  kasus  tertentu,  dalam
penelitian ini mengenai strategi komunikasi pemasaran .
Data  primer,  diperoleh  dari  wawancara mendalam  dengan  narasumber  Data sekunder  diperoleh  melalui  kepustakaan, dokumen  perusahaan,  artikel  Surat  kabar, buletin-buletin  serta  tulisan  yang  ada  di internet  yang  berkaitan  dengan  informasi tentang  perusahaan  yang  menjadi  objek dalam penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  penelitian .  Berdasarkan  data  yang diperoleh darilapangan dapat dikemukakan beberapa  contoh  praktik  pemberitaan akibat kepemilikan media oleh pengusaha- pengusaha  besar.    Pertama,  kasus Negotiable  Certificate  of  Deposit (NCD) PT  Citra  Marga  Nusaphala  Persada  Tbk (MNCP).  Bhakti  Investama,  perusahaan milik Hary Tanoesoedibjo, disebut terlibat dalam jual-beli surat utang CMNP tesebut. Gerah  dengan  tuduhan  fiktif,  korupsi dan  benturan  kepentingan  dalam  transaksi NCD  itu,  Hari  Tanoesoedibjo  tampil  di RCTI  dalam  acara  dialog  khusus  berjudul “Kontroversi  NCD  Bodong”  (20  Februari 2006).    Dialog  khusus  itu  dipandu  Arif Suditomo  (Pemimpin  Redaksi  RCTI)  dan menghadirkan  tiga  pembicara,  yaitu  Goei Siauw  Hong  (Analis  Pasar  Modal),  Indra Safitri (Ahli hukum pasar modal) dan Eko B  Supryanto  (Direktur  Biro  Riset  Info Bank), selain Hary Tanoe sendiri.
Hary  mendapat  kesempatan  pertama menjelaskan  ihwal  transaksi  NCD  antara MNCP dengan Drosophila lewat perantara Bhakti Investama.  Keempat nara sumber, termasuk Hari Tanoe yang berkepentingan langsung  dengan  kasus  NCD  itu,  sepakat bulat  mengatakan  setidaknya  tiga  hal, yaitu  bahwa  pertama,  NCD  tersebut  tidak fiktif,  kedua,  tidak  ada  unsur  kerugian negara  di  dalamnya  dan  ketiga  tidak  ada unsur benturan kepentingan dalam transaksi NCD tersebut.
Apa  yang  salah  dalam  dialog  khusus tersebut?    Anggota  KPI  Ade  Armando, menilai  dialog  itu  bermasalah  karena berlangsung  tidak  berimbang.    “Semua
narasumber  yang  dihadirkan  adalah mereka  yang  sepakat  dengan  pendapat Hary  Tanoe”,  kata  Ade  pada  acara Sosialisasi  Hasil  Pemantanuan  Isi  Siaran TV, 1 Maret 2006 di gedung KPI. (Media Watch, THC, Maret- April 2006)
Padahal  menurut  Pedoman  Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 SPS)  untuk  isu-isu  kontroversial  yang menyangkut
kepentingan
publik, lembagapenyiaran harus menyajikan berita, fakta, dan opini secara objektif dan secara  berimbang  (pasal  12  ayat  1). Sebagai  lembaga  penyiaran  profesional seharusnya RCTI menghadirkan  atau melibatkan  dua  atau  lebih  pihak  yang saling  berbeda  pendapat  mengenai  sebuah isu  kontroversial  seperti  kasus  NCD MNCP  tersebut  (Jurnal  Media  Watch, Edisi 43/ Maret-April 2006).
Kedua,  masih  menyangkut  Hari Tanoesoedibjo, adalah penayangan bersama  MNC  Radio  Network  pada  7 September  2005.    Baik RCTI ,  Global  TV, maupun TPI menayangkan secara langsung  acara  tersebut  selama  90  menit begitu  juga  dengan  jaringan  radionya. Praktik  seperti  ini  bermasalah  karena mengarah  pada  monopoli  siaran.    Karena ada siaran bersama, masyarakat tidak bisa menonton acara yang biasa ditontonnya.
Ketiga,  pemberitaan  mengenai  lumpur panas  yang  menyembur  dari  sumur eksplorasi PT Lapindo Brantas di Sidoarjo. Dari peristiwa ini muncul dua versi istilah yang  menonjol,  "lumpur  Lapindo"  dan "lumpur Sidoarjo". Kedua istilah ini sama- sama merujuk pada lumpur panas dari PT
Lapindo
Brantas, perusahaan pertambangan milik keluarga Bakrie.
ANTV  dan  TV  One    lebih  memilih istilah  "lumpur  Sidoarjo".  Sedangkan RCTI,  SCTV,  Indosiar,  Global  TV,  TPI, Metro  TV,  Trans  TV,  dan  TV7 menggunakan  sebutan  "lumpur  lapindo". Uniknya,  TVRI  yang  selama  32  tahun dituding  sebagai  organ  Orde  Baru  malah lebih  berani  menyebut  "lumpur  panas Lapindo" (www.pikiran-rakyat.com).
Pemilihan  istilah  itu  tentu  tidak sesederhana  yang  dibayangkan  orang melainkan  mengandung  konsekuensi- konsekuensi  dan  motif-motif  tertentu. Masing-masing news room tentu memiliki motif  dan  agenda  di  balik  pelabelan lumpur  tersebut.    Tidak  ada  news  room yang  bebas  nilai  dari  ideologi  dan kepentingan.    Pelabelan  seperti  itu cenderung  kepada  pemilik  modal  yang dengan  kapitalnya  dapat  berkuasa  dan membuat  agenda  media  sendiri  sesuai versinya.
Istilah  "lumpur  Sidoarjo"  tentu  dipilih dengan dasar atau strategi kehumasan yang terencana.    Kosakata  tersebut  digunakan untuk membangun citra atau imej tertentu. Label  "lumpur  sidoarjo"  itu  bertujuan menghapus  kesalahan  PT  Lapindo. Kemudian  kesalahan  itu  digiring  menjadi masalah  dan  tanggung  jawab  Pemda Kabupaten  Sidoarjo  atau  bahkan  bangsa Indonesia.  Penggiringan  semacam  ini sedikit  banyak  telah  berhasil  dengan membuat  pemda  sibuk  harus  merelokasi warganya.  Belakangan  lumpur  pun  bukan lagi  menjadi  masalah  lokal,  tetapi  juga menjadi konsumsi nasional hingga terbentuknya  Tim  Penanganan  Lumpur Nasional Contoh keempat adalah bahwa televisi sering  menjadi  kepanjangan  tangan pengusaha-pemiliknya dalam mempromosikan  produk-produknya.    Di Trans  TV  misalnya,  iklan  Bank  Mega muncul secara rutin. Iklan Esia kerap hadir di  ANTV. RCTI -TPI-Global  TV  intens menayangkan iklan Radio Trijaya
Network,  majalah  Trust,  tabloid Genie , dan  koran Seputar  Indonesia .  Indosiar memiliki  program  rutin  malam  mingguan ”Gebyar  BCA”  yang  merujuk  pada  bank milik  Salim.  Publik  tidak  pernah diberitahu  bahwa  produk-produk  itu berafiliasi  atau  satu  grup  dengan  stasiun televisi  yang  bersangkutan.    Televisi menjadi  medium  atau  alat  pengeruk keuntungan pengusaha pemiliknya.
Menurut Novel Ali, Pengajar Komunikasi  Universitas  Diponegoro  pada
harian  Kompas,  15  April  2010,  Ideologi media  massa  yang  takluk  di  bawah cengkeraman kapitalisme pers membentuk sikap  dan  perilaku  pekerja  pers  yang memosisikan informasi semata-mata sebagai  komoditas.  Informasi  tanpa  bobot komoditas dinilai jauh dari rasa ingin tahu ( sense  of  curiosity ).  Padahal,  pemenuhan keingintahuan manusia itu pada umumnya sangat  bergantung  kepada  kemauan  baik pengelola  lembaga  media  massa  dalam menyajikan informasi.
Pembahasan .  Salah  satu  elemen  yang penting  dipenuhi  dalam  menegakkan kebebasan  pers  adalah  menumbuhkan sikap  profesionalisme  Sumber  Daya Manusia media massa. Salah satu indikator dari profesionalisme itu yakni diamalkannya  Kode  Etik  Jurnalistik. Dalam berbagai diskusi, seminar, lokakarya,  dan  dialog  dengan  masyarakat dan  komunitas  pers,  delapan  tahun terakhir,  Dewan  Pers  sering  menerima keluhan mengenai praktek penyalahgunaan profesi wartawan dan merebaknya penerbitan  pers  yang  bersikap  tidak  patut, dan menyimpang dari etika pers profesional.  Era  kebebasan  pers  telah melahirkan beratus-ratus pers baru, namun peningkatan  jumlah  (kuantitas)  tersebut justru memunculkan kecaman masyarakat, karena tidak diiringi peningkatan kualitas.
Mengapa  banyak  penerbitan  pers  baru sulit sekali menerapkan etika sebagai basis utama profesi jurnalistik? Menurut Ichlasul Amal, Ketua Dewan Pers Periode 2003-2010,  akar  persoalannya  adalah,  di era  kebebasan  saat  ini  terlalu  mudah menerbitkan  pers  atau  menjadi  wartawan. Ibaratnya,  menerbitkan  pers  kini  seperti menggelar  dagangan  kaki  lima  di  trotoar, dan  menjadi  ”wartawan”  semudah  seperti menjadi  pengamen  di  jalanan.  Banyak orang  menjadi  wartawan  tanpa  memiliki latar belakang pengetahuan dan ketrampilan yang cukup tentang jurnalisme. Sejumlah prasyarat
kemampuan  dan  pengetahuan  yang seharusnya melekat pada seseorang ketika
ia  menyandang  predikat  wartawan  kini diabaikan.
Dewan  Pers  sering  mengeluarkan seruan  agar  masyarakat,  perusahaan swasta,  dan  instansi  pemerintah  cermat dalam  mengidentifikasi  wartawan/media serta  tidak  segan-segan  menanyakan identitas wartawan dan mencek kebenaran status  media  tempatnya  bekerja.  Sebab wartawan yang sungguh-sungguh profesional  selalu  menggunakan  cara-cara yang etis dalam mencari informasi.
Sebagian  persoalan  dari  maraknya praktek  wartawan  bodrex  adalah  salah persepsi  yang  muncul  di  kalangan masyarakat. Masyarakat cenderung menilai siapa saja yang memiliki  “kartu  pers”  (yang  dengan mudahnya  dibuat  sendiri)  atau  mengaku bekerja di penerbitan pers (yang tidak jelas sifat  perusahaannya)  dianggap  sebagai wartawan  yang  bekerja  secara  serius. Upaya membasmi wabah wartawan bodrex pertama-tama  harus  dilakukan  dengan mengubah  persepsi  dan  membuka  mata masyarakat  mengenai  profesi  wartawan yang sesungguhnya.
Persepsi masyarakat sering masih salah kaprah terhadap profesi wartawan. Muncul penilaian  di  masyarakat  bahwa  wartawan kebal  hukum.  Kalau  ada  orang  memakai rompi,  kemudian  membawa  notes  dan tanya-tanya,  apalagi  dengan  adanya  kartu pers,  sudah  dianggap  wartawan.  Padahal profesi  wartawan  tidak  dibuktikan  dengan aksesoris  semacam  itu.  Seseorang  bisa disebut  wartawan  jika  ia  menghasilkan karya jurnalistik secara teratur.
Karena  itu  penting  bagi  masyarakat untuk  mengetahui  bermacam  model wartawan.  Pertama,  wartawan  serius  yang bekerja  di  media  serius  pula.  Kedua, wartawan  yang  bekerja  di  media  yang betul  tetapi  secara  personal  mereka  suka melanggar  etika,  misalnya  mau  menerima amplop. Ketiga, mereka yang biasa disebut sebagai ”wartawan bodrek”.
Kontrol  ekonomi  dan  logika .  Praktek yang  mencul  disini  ialah  praktek  integrasi
vertikal  dalam  bisnis  media  massa. Integrasi  vertikal  adalah  menggabungan dua  atau  lebih  usaha  yang  memiliki  lini bisnis  yang  saling  mendukung.  Misalnya stasiun TV yang memiliki rumah produksi sendiri,  Surat  kabar  yang  memiliki  pabrik kertas sendiri.
Jawa  Pos  group  adalah  salah  satu perusahaan  media  yang  melakukan integrasi  vertikal  tersebut.  Jawa  Pos  yang memiliki  ratusan  perusahan  koran  yang berkibar  lewat  merek Radar memiliki perusahaan pabrik kertas yang bernama PT Adiprima  Sura  Perinta  yang  mampu memproduksi  kertas  koran  450  ton/hari. Lokasi  pabrik  ini  di  Kabupaten  Gresik, hanya  45  menit  bermobil  dari  Surabaya. Selain    Jawa  Pos,  Group  Pos  Kota  juga memiliki  pabrik  kertas  sendiri,  yakni  PT. Gede Karang.
Selain di media cetak, praktek integrasi vertikal  juga  terjadi  di  industri  penyiaran televisi.  Salah  satu  yang  mengemuka disinilah praktek in house production yaitu praktek  produksi  program  yang  dilakukan oleh production  house miliki  stasiun  TV itu  sendiri.    Stasiun  TV  yang  pernah melakukan  praktek  ini  diantaranya  adalah Indosiar yang  sukses  membuat  program Akademi  Fantasi  Indonesia  (AFI)  dan Mama  Mia .  Trans  TV dengan  program Termehek-mehek,  Akhirnya  Datang  Juga, dan RCTI dengan tayangan komedi OB.
Alasan yang sering digunakan mengapa  industri  menerapkan  praktek integrasi  vertikal  ini  adalah  dapat menciptakan  penghematan  biaya  kalau volume  kebutuhan   bahan  baku  yang diperlukan  cukup  besar  sehingga  cukup ekonomis kalau di produksi sendiri. Selain itu  juga  mampu  memberikan  konstribusi laba  yang  diharapkan  karena  memberikan keamanan supply bahan  baku  utama  yang dibutuhkan  perusahaan  dan  perusahaan tidak  mengalami  kesulitan  menguasai teknologi yang diperlukan.
Isu  etika  yang  mengemuka  dibalik praktek  integrasi  vertikal  ialah  praktek monopoli,  persaingan  usaha  tidak  sehat, praktek  kartel  dan  atau  praktek dumping
yang  bisa  “membunuh”  perusahaan pesaing.
Struktur  media  monopolistik .  Isu  yang mengemuka  disini  yakni  kepemilikan silang dan konglomerasi media.
Kepemilikan  silang  adalah  individu  atau kelompok yang secara kombinasi memiliki baik  secara  langsung  atau  tidak  langsung media  cetak  dan  media  penyiaran. Sedangkan  konglomerasi  media  adalah pemusatan  kepemilikan  media  pada  satu tangan atau kelompok.
Praktek  kepemilikan  silang  dan konglomerasi  media  dilakukan  oleh kelompok  Jawa  Pos  group.  Selain mengendalikan sejumah perusahaan media cetak  yang  tersebat  diseluruh  Indonesia, Jawa  Pos  juga  mengendalikan  atau memiliki  afiliasi  dengan  sejumlah  TV lokal  seperti,  Jawa  Pos  TV,  SBO  TV (Surabaya
TV), Malioboro TV
(Yogyakarta),  PJTV  (Padjajaran  TV) (Bandung),  Semarang  TV,  Bogor  TV, PAL  TV  (Palembang),  Padang  TV (Padang),  Jambi  TV  (Jambi),  dan  Jek  TV (Jambi).
MNC  group  juga  melakukan  praktek kepemilikan  silang  dan  konglomerasi media. Kelompok yang berkibar di bawah payung  korporasi  Bakti  Investama  Ini mengendalikan  stasiun  televisi:  RCTI, MNC  TV  (dulu  TPI),  Global  TV,  Sindo TV,  jaringan  TV  berbayar  Indovision; jaringan  radio,  Trijaya,  ARH  dan  Radio Dangdut,  Women  Radio;  media  cetak, harian  Seputar  Indonesia,  Tabliod  Genie dan  Majalah  HighEnd;    media  online, okezone.com.
Selain  itu  dalam  laporan  Tahun  MNC tahun 2009 , MNC juga memiliki layanan yang  disebut  VAS  jajak  pendapat  dan partisipasi  pemirsa  dalam  pemilihan kontestan  yang  akhirnya  menjadi  popular melalui pemilihan kontestan untuk Indonesian  Idol .  Saat  ini,  produk  VAS yang  tersedia  adalah Call  TV dan berlangganan layanan pesan singkat untuk kata-kata  bijak,  hiburan,  berita  dan informasi,  gosip  selebriti  dan  sebagainya.
Bersamaan  dengan  VAS,  MNC  juga memiliki  agen  Periklanan  Kreatif  dan Rumah  Produksi.  MNC  melakukan  bisnis agensi  periklanan  melalui  Cross  Media International  (CMI).  CMI  menyediakan layanan  komunikasi  terpadu,  mulai  dari kreatif  media,  produksi  hingga  aktifasi dalam  satu  paket  untuk  menjawab kebutuhan klien. MNC memproduksi film- film layar lebar, FTV dan sinetron melalui MNC Pictures, yang didukung oleh tenaga ahli dan unit-unit media yang bernaung di bawah MNC.
Kepemilikan  silang  juga  diprektekkan oleh Media Group. Perusahaan media yang dimiliki oleh Surya Paloh
ini mengendalikan Metro  TV, harian Media Indonesia dan Tabloid Prioritas.
Isu  etika  yang  muncul  disini  adalah ancaman  terhadap  demokrasi  karena kepemilikan  silang  dan  konsentrasi kepemilikan  media  dikhawatirkan  akan memunculkan  pembentukan  opini  publik pada satu kelompok atau individu tertentu.
Selain itu media dikhawatirkan menempatkan audience semata-mata hanya  dilihat  sebagai consumer bukan warga  negara  ( citizens ).  Tujuan  utamanya
mengeruk keuntungan. Kemudian mendorong  khalayak  untuk  menikmati iklan,  program  TV  dan  membeli  produk. Karena  itu  apa  yang  dianggap  menarik bagi  publik  oleh  media,  adalah  apapun yang  populer  di  masyarakat.  Dengan demikian  tujuan  ideal  media  untuk promote active citizenship via information, education  and  social  integration ,  sudah dilupakan dan tenggelam dengan gelombang hiper komersialisasi.
Integrasi  global  kepemilikan  media berkembang .  Semenjak  diberlakukannya UU  No  32  tahun  2002  tentang  Penyiaran yang  mana  salah  satu  pasalnya  membuka peluang  investor  asing  memiliki  saham lembaga  penyiaran  swasta  membuat perusahaan  raksasa  media  seperti  News Corp mulai melirik bisnis TV di Indonesia.
Sebagaimana  diketahui  News  Corp lewat  anak  perusahaannya  Star  TV  yang
berbasis  di  Hongkong  membeli  20% saham  ANTV  sejak  30  April  2006. Semenjak  itu  logo  Star  TV  menempel  di logo ANTV. Kabarnya, masuk News Corp di  ANTV  membuat  ESPN  dan  Star  Sport (salah  satu  jaringan  News  Corp)  stasiun TV yang khusus menayangkan pertandingan  olah  ini  dapat  membeli beberapa hak siar pertandingan sepak bola Indonesia Super League (ISL). Sebagaimana  diketahui  bahwa  ANTV adalah  pemegang  hak  siar  pertandingan- pertandingan ISL.
Setelah dicabutnya bisnis media massa dan penyiaran dari daftar negatif investasi tahun  2007,  pertumbuhan  modal  asing masuk  ke  bisnis  penyiaran  dan  media massa  di  Indonesia  makin  marak.    Salah Isu  yang  mengemuka  disini  adalah maraknya  media  massa  (khususnya majalah)  waralaba  asing  yang  terbit  di Indonesia.  Akibatnya  majalah-majalah tersebut  beraroma  asing,  tapi  cita  rasa Indonesia.  Hal  tersebut  bisa  dilihat  dapi penggunaan  nama  majalah  asing  seperti Esquire  Indonesia  tapi  artikel  dan  bahasa menggunakan bahasa Indonesia.
Konten dan khalayak dijadikan komoditas  (komodifikasi) .  Salah  satu yang mengemuka disini adalah eksploitasi tayangan  kekerasan,  pornografi  dan  horor sebagai komoditas utama tayangan hiburan televisi  swasta  di  Indonesia.  Teguran- teguran  KPI  selama  ini  yang  disampaikan kepada  pengelola  stasiun  TV  umumnya berkaitan  dengan  ketiga  hal  tersebut  di atas.
Misalnya  saja  pada  tanggal  11  Januari 2013 KPI menegur 11 stasiun TV (ANTV, Global TV, Indosiar, Metro TV, PT Cipta TPI, RCTI, SCTV, Trans TV, Trans 7, TV One, dan TVRI).  KPI banyak menemukan pelanggaran  terhadap  P3  dan  SPS  KPI tahun  2012  terkait  pelarangan  adegan seksual.  Pelanggaran  yang  dimaksud adalah  banyaknya  program  di  berbagai televisi yang menampilkan adegan ciuman bibir  (dalam  film,  sinetron,  pemberitaan, film  animasi  anak,  iklan,  promo  program,
video  klip,  dan  lain-lain).  Terhadap  ini, KPI  sudah  banyak  mengeluarkan  surat sanksi  administratif  terkait  pelanggaran tersebut.
Setelah  itu  KPI  kembali  memberi sanksi  berupa  penghentian  sementara program  Big  Movies,  Global  TV  karena menampilkan bagian tubuh tertentu, yakni payudara  wanita.    Jenis  pelanggaran  ini dikategorikan  sebagai  pelanggaran  atas pelarangan adegan seksual serta norma dan kesusilaan  yang  disiarkan  oleh  lembaga penyiaran.
Pelaksanaan sanksi
administratif  penghentian  Sementara  ini dilaksanakan  di  antara  tanggal  17  hingga 31 Januari 2013.
Komisi  Penyiaran  Indonesia  (KPI) Pusat  juga  pernah  memberikan  sanksi administratif  berupa  surat  teguran  tertulis pada  Indosiar  atas  tayangan  Program Sinetron “Satria” pada 28 Desember 2011 pukul 19.27 WIB. Berdasarkan   pemantauan  dan  hasil analisis KPI, telah ditemukan pelanggaran Pedoman  Perilaku  Penyiaran  (P3)  dan Standar  Program  Siaran  (SPS)  pada tayangan  ini.  Pelanggaran  yang  dilakukan adalah  menayangkan  beberapa  adegan kekerasan  berupa  adegan  menarik  rantai besi yang diikatkan ke leher seseorang dan ditarik  oleh  2  (dua)  orang  lainnya.  Pada program juga ditayangkan adegan membacok  perut  dan  leher  dengan  golok. Selain  itu,  juga  ditayangkan  adegan membacok kepala dengan kapak.
Komisi  Penyiaran  Indonesia  (KPI) Pusat  pada  18  agustus  2011  memberikan sanksi administratif teguran tertulis kepada “Pesbukers (Pesta Buka Bareng Selebritis) yang  ditayangkan  ANTV.   Dalam  episode tersebut ditayangkan kata-kata dan adegan yang  memuat  penghinaan,  perendahan, dan/atau  yang  dilakukan  antar  tokoh. Tayangan  jenis  digolongkan  sebagai kekerasan verbal ( verbal violence ) KPI  memberikan  sanksi  administatif berupa teguran tertulis
pada program BOOM , 4  Agustus  2012  pukul 19.32  WIB  secara close  up menayangkan adegan  horor  berupa  aksi  Master  Limbad
yang  memasukkan  benang  ke  dalam mulut,  lalu  benang  tersebut  tembus  dan dikeluarkannya  lewat  mata.  Di  segmen lain,  ditayangkan  adegan  Master  Limbad melilitkan lehernya dengan rantai berukuran besar, lalu rantai tersebut ditarik dari kedua sisi oleh beberapa orang wanita. Rupanya program-program
yang bermuatan  kekerasan,  pornografi  dan horror  dijadikan  sebagai  “jualan”  oleh stasiun TV guna meraih rating yang tinggi. Pesbuker  misalnya  adalah  program andalan  ANTV  yang  sering  meraih rating dan share di  atas  10%  (http:// allaboutduniatv.  blogspot  .com/2012  /03/ pesbukers- sketsa-  realita. Html).
Keragaman yang sesungguhnya menurun .  Pasca  reformasi  pertumbuhan media massa baik TV maupun media cetak terbilang  tinggi.  Tentu  saja  dibalik tingginya  pertumbuhan  media  tersebut menjanjikan  keragaman  program  dan informasi.  Namun  keragaman  yang diharapkan masih jauh dari  kenyataan. Di Industri penyiaran TV  muncul kesan para programer  tidak  bisa  menghindar  dari praktek “menyontek” program yang sukses stasiun  lain.  Sehingga  kita  sangat  sulit membedakan  corak  dan  ragam  program dari  stasiun  TV  yang  satu  dengan  yang lain.  Sebut  misalnya  saat  TPI  sukses dengan  program  drama  relegiusnya  yang bertajuk  “Rahasia  Ilahi”  di  tahun  2004. Lewat  program  tersebut  TPI  pernah menjadi  TV  no.  1  di  Indonesia.  Program yang  dibalut  kisah-kisah  yang  bernuansa agama  Islam  tersebut  dicontek  ramai- ramai  oleh  stasiun  lain.  Selain  miskin keragaman, program tersebut tidak dibalut dengan  kualitas  yang  memadai.  Banyak program  berating  tinggi  ternyata  minim kualitas. Program tersebut umumnya selalu dibumbui  dengan  kekerasan,  horor  dan seks.
Bila  tidak  mencotek  program  dari dalam  negeri,  programer  TV  bisa mengambil  dari  program  TV  asing  yang sudah  terkenal  seperti  Indonesian  Idol yang sudah terkenal di negara asalnya lalu
dibeli  lisensinya  untuk  ditayangkan  di Indonesia.  Demikian  juga  untuk  program Master  Chef  (RCTI),  Big  Brother  (Trans TV), dll.
Oposisi dan suara alternatif dipinggirkan .  Media  massa  sejatinya adalah  memiliki  sikap  yang  ambivalen dalam hal perjuangan buruh. Media massa sering  kali  mengkritik  perusahaan  yang tidak  memiliki  serikat  pekerja.  Bahkan media  massa  seringkali  memberikan advokasi  bila  ada  anggota  serikat  pekerja yang  diperlakukan  semena-mena  oleh majikannya.  Setiap  tanggal  1  Mei  media massa  seringkali  membuat  liputan-liputan berkaitan dengan peringatan hari buruh.
Lalu  bagaimana  kodisi  serikat  pekerja perusahaan media massa sendiri? Faktanya ironis.  Banyak  perusahaan  besar  yang tidak  memberikan  kesempatan  kepada karyawannya  untuk  membentuk  serikat pekerja  dengan  alasan  takut  bila  serikat pekerja  tersebut  melakukan  tuntutan perbaikan  kesejahteraan  atau  melakukan hal-hal yang beroposisi dengan manajemen perusahaan. Hal inilah yang menimpa Luviana, eks wartawan Metro TV. Luviana dinonaktifkan  sepihak  oleh  manajemen Metro  TV  gara-gara  Luviana  menuntuk perbaikan manajemen redaksi dan pendirian  serikat  pekerja  di  Metro  TV pada tanggal 13 Januari 2013 (www.jaringannews.com).
Salah  satu  tuntutan  Luviana  misalnya adalah meminta  evaluasi  pada  program Metro  Malam  yang  banyak  melakukan pelanggaran  HAM  dan  tidak  sensitif gender,  misal:  menayangkan  wajah tersangka  secara  terbuka,  menayangkan wajah Pekerja Seks Komersial (PSK) yang sedang  dikejar-kejar  petugas  keamanan secara terbuka dan menayangkan tayangan-tayangan kekerasan secara vulgar.  Tayangan  seperti  ini  melanggar Keputusan  Komisi  Penyiaran  Indonesia tentang  Pedoman  Perilaku  Penyiaran  dan Standar  Program  Siaran  serta  melanggar Kode  Etik  Jurnalistik.  Ia  juga  mencoba
mempertanyakan  transparansi  dalam  hal penilaian  prestasi  yang  tidak  obyektif  dan transparan.
Kasus  serupa  juga  pernah  menimpa Bambang  Wisudo,  wartawan  harian Kompas  yang  dipecat  oleh  manajemen Kompas  pada  tanggal  9  Desember  2006 terkait dengan aktivitasnya di
Perkumpulan  Karyawan  Kompas  (PKK) yang mendesak kejelasan pembagian 20% saham  kepada  karyawan  Kompas  (http:// www.rakyatmerdeka.  co.id/news/  2006/ 2/12/24081/PHK-BAMBANG- WISUDO- -Kompas- Blokade-Pemberitaan ).
Ironis  memang  dari  sekitar  2000-an stasiun  radio,  1008  media  cetak,  115 stasiun televisi, dan belasan media online , tercatat  hanya  27  perusahaan  media  yang memiliki  serikat  pekerja.  Jumlah  ini  tentu kecil  sekali  bila  disbanding  jumlah perusahaan media yang ada
(http://www.hukumonline.com, Intervensi
Kekuatan  Modal  Menjadi  Ancaman
Kebebasan Pers , 3 Maret 2010).
Independensi KPI dipangkas pemerintah .  Salah  satu  persoalan  yang menganjal independensi Komisi Penyiaran Indonesia  adalah  dikeluarkannya    empat Peraturan Pemerintah PP berkaitan dengan Penyiaran  yakni    No.  49/2005  tentang Pedoman  Liputan  Penyiaran  Asing,  PP No.50/2005  tentang  Lembaga  Penyiaran Swasta, PP No. 51/2005 tentang Lembaga Penyiaran  Komunitas,  PP  No.52/2005 tentang Lembaga Penyiaran Berlangganan. Menurut  Mantan  Wakil  Ketua  KPI,  S.
Sinansari Ecip, dengan kehadiran keempat PP  itu    pemerintah  telah  secara  terang- terangan melampaui kewenangannya ( ultra  vires )  dengan  cara    mengambil  alih kewenangan  KPI  sebagai  lembaga  negara yang  independen  yang  mengatur  hal-hal mengenai
penyiaran dengan memberikannya kepada Kementerian Kominfo.  Artinya,  kewenangan,  tugas, fungsi,  hak  dan  kewajiban  KPI  yang dijamin  oleh  UU  Penyiaran  sebagai  satu- satunya  lembaga  negara  independen  yang mengatur  hal-hal  penyiaran,  diambil  alih
secara  paksa  dan  kemudian  diserahkan  ke mentri Kominfo.
“Keempat PP itu melakukan pembangkangan hukum atas UU
penyiaran.  Pembangkangan  berupa  tidak azas pada UU induknya, yang secara jelas dan  tegas  dilarang  dan  dibenarkan  oleh UU  No.  10/2004  tentang  Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan,”  kata Ecip.  Akibatnya  sangat  fatal  bagi  masa depan  kehidupan  demokratisasi  penyiaran di Indonesia.
Ecip  juga  menilai  bahwa  keempat  PP itu  mengakibatkan  KPI  tidak  bisa memberikan  masukan  dan  menyalurkan aspirasinya  serta  kepentingannya  sebagai regulator  penyelenggaraan    hal-hal    yang berkenaan  dengan  penyiaran  sebagaimana diamanatkan oleh pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), pasal  6 ayat (4), psal 7 ayat (1)  dan  (2),  pasal  8  ayat  (1),  (2)  dan  (3) Undang-undang  No.  32/2002  tentang penyiaran  dan  Pasal  53  Undang-undang No. 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Selain itu,  PP itu mengakibatkan KPI tidak  dapat  memainkan  fungsinya  sebagai wujud  peran  serta  masyarakat  yang berfungsi mewadahi aspirasi serta kepentingan  masyarakat  akan  penyiaran sebagaimana  diamanatkan  oleh  Pasal  8 ayat  (1)  UU  No.  32/2002  tentang Penyiaran    untuk  mewujudkan  azas, tujuan,  arah,  fungsi  dan  pokok  pikiran system .

## SIMPULAN DAN SARAN
Dengan  membaca  fakta-fakta  di  atas dapatlah  disimpulkan  bahwa  kebijakan liberalisasi atas industri media memunculkan  ancaman  terhadap  kualitas kemerdekaan  pers.  Penghapusan  regulasi negara  atas  industri  media,  di  satu  sisi memang  telah  membebaskan  media  dari kontrol  negara,  namun  di  sisi  lain  akan memperbesar  kerentanan  media  terhadap dominasi fundamentalisme pasar dan rejim kapital  yang  mengarah  pada  suatu kediktatoran pasar ( market dictatorship ).
Regulasi  atas  media  massa  di Indonesia  pasca  reformasi  terjebak  dalam dogmatisme  neoliberalisme,  yang  mana paham  ini  mendasarkan  diri  pada  kaidah- kaidah rasionalitas instrumental, maksimalisasi  produksi-konsumsi  dan keuntungan,  serta  logika never  ending- circuit  of  capital :  M-C-M  ( money- commodities-more  money ).  Kaidah  ini dengan  sistematis  dan  konsisten  telah menciptakan struktur pasar yang membungkam media yang tidak mematuhi kaidah-kadiah pasar.
Selain  itu,  sistem  neoliberaslime  juga sangat  menentang  campur  tangan  negara dalam  perekonomian  melalui  program deregulasi dan debirokratisasi. Dihapuskan regulasi  SIUPP  bagi  industri  media  cetak menjadi  contoh  deregulasi  yang  ditempuh pemerintah.  Akibat  deregulasi  tersebut pada  awal  reformasi  jumlah  penerbitan pers  mencapai  2000  buah  walau  dalam perjalanannya tumbang satu persatu akibat seleksi  alam  yang  ketat,  namun  dibalik deregulasi  itu  memunculkan  praktek konglomerasi  pada  dua  kelompok  media yakni  Kompas  Gramedia  dan  Jawa  Pos. Kedua kelompok ini juga “rakus” membeli media-media lokal dalam rangka membangun strategic partnership .
Ancaman  kebebasan  pers  dari  sisi market nampaknya makin dalam, akibatnya  pemberdayaan  publik  atas informasi  yang  berkualitas  nampaknya makin  jauh  terwujud.  Sajian-sajian  media hanya  berputar  pada  seks,  horor  dan kekerasan ( violence, horror dan sex )
Selain  itu,  meskipun  bisnis  media sudah  menjanjikan,  namun  tanda-tanda perbaikan  kesejahteraan  awak  media masih jauh dari harapan. Dari hasil temuan kajian  Dewan  Pers  menemukan,  bahwa standar  gaji  wartawan  di  Indonesia memang  masih  banyak  yang  rendah dibandingkan  standar  profesional  bidang- bidang lainnya. Survei tersebut menunjukkan  85.5%  wartawan  mendapat gaji  dari  tempat  mereka  bekerja.  Namun hanya 55.3% responden yang menilai gaji yang diterima baik atau sangat baik.
Sebagai  saran,  penulis  mengusulkan: bila tidak ingin negara kembali melekukan intervensi, maka penguatan atas instrumen-instrumen  publik  independen seperti,  KPI,  Dewan  Pers, Media  Watch mendesak  untuk  dilakukan  agar market dictatorship tidak makin menggurita.

## DAFTAR PUSTAKA
Armada, Wina (2009) Menakar Kesejahteraan Wartawan, Dewan Pers: Jakarta.
Berglez,  Peter  (2008)  What  is  Global Journalism. Journalism  Studies  9  (6) : 845–58.
Boczkowski,  P.  J.  (2010).  Is  there  a  gap between the news choices of journalists and  consumers?  A  relational  and dynamic approach. International
Journal  of  Press/Politics 15(4),  430-
440.
Caporaso,  A  James  dan  David  P  Livine (2008). Teori-teori  Ekonomi  Politik , Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
Castells,  Manuel  2007.  ‘Communication, Power  and  Counter-Power  in  the Network Society’. International journal of Communication 1 : 238–66. Cissna,  K.  N.,  Eadie,  W.  F.,  &  Hickson, M.,  III.  (2009).  The  development  of applied  communication  research.  In  L. R.  Frey  &  K.  N.  Cissna  (Eds.), Handbook  of  applied  communication research (pp.  3–25).  Mahwah,  NJ: Lawrence Erlbaum.
Craig,  R.  T.  (2005).  How  we  talk  about how  we  talk:  Communi-  cation  theory in  the  public  interest. Journal  of Communi- cation, 55, 659–667.
Croucher, S. M. (2011). Social networking and  cultural  adaptation:  A  theoretical model. Journal  of  International  and Intercultural  Communication,  4 (4), 259-264.
Engstrom,  Erika  (2008) Unraveling  The Knot:  Political  Economy  and  Cultural Hegemony in Wedding Media . Journal of Communication Inquiry 32: 60-82 Ferguson, Marjorie (1992). The
Mythology about
Globalization.
European Journal of Communication 7 :
69–93.
Ferrante,  Pamela  (2010)  Risk  and  Crisis Communication. Journal of Professional Safety , June 2010, p. 38-45.
Fitzgibbon,  J.  E.,  &  Seeger,  M.  W.  (2002).
Audiences and metaphors of globalization in the Daimler Chrysler AG merger. Communication  Studies ,  53(1), 40-55.
Friedman,  T.  (2005). The  world  is  flat:  A brief  history  of  the  twenty-first  century . New York: Farrar, Straus & Giroux.
Jones,  P  Jeffrey  &  Geoffrey  Baym  (2010).
A  Dialogue  on  Satire  News  and  the Crisis  of  Truth  in  Postmodern  Political Television . Journal  of  Communication Inquiry 34: 278-294 Kelly,  K.  (2006). On  the  option  of  being anonymous .  Retrieved  August  11,  2008,
from http://www.kk.org/thetechnium/ archives/2006/01/on_the_option_o.php Leo,  P.  (2006,  March  16).  A  nation  locked in  its  cells. Pittsburgh  Post-Gazette ,  p. A-2.
Lukacs.  George  (2011), History  and  Class Consciuosness .  (terjemahan).  Ar-rus Media; Yogyakarta, 2011.
Miller,  C.,  Matusitz,  J.,  O’Hair,  D.,  & Eckstein,  J.  (2008).  The  role  of communication  and  the  media  in terrorism.  In  D.  O’Hair,  R.  Heath,  K. Ayotte,  &  J.  Ledlow  (Eds.), Terrorism: Communication and rhetorical perspectives (pp.  383–407 ) . Cresskill,
NJ: Hampton Press.
Morah, D. N and Uzochukwu, C. E. (2012). New  media  and  climate  change communication  in  Nigeria. Journal  of Communication  and  Media  Research 4
(2) 119 -132
Rahbini,  Didik  (2006). Ekonomi  Politik  dan Teori  Pilihan  Publik. Ghalia  Indonesia:
Bogor.
Ritzer,  George  &  Barry  Smart, Handbook Teori  Sosial. Nusa  Media:  Bandung,
(2011)
Scheufele, D. A., & Tewksbury, D. (2007). Framing,  agenda  setting,  and  priming:
The  evolution  of  three  media  effects models.  Journal  of  Communication, 57(1), 9-20.
Shi,  Yu  (2011) iPhones  in  China:  The Contradictory  Stories  of  Media-ICT Globalization  in  the  Era  of  Media Convergence  and  Corporate  Synergy . Journal  of  Communication  Inquiry 35:
134-156 Vaara, E. (2003). Post-acquisition integration  as  sensemaking:  Glimpses  of ambiguity,  confusion,  hypocrisy,  and politicization. Journal  of  Management Studies , 40(4), 859-894. Vincent  Mosco  (2010). The  Political Economy  of  Communication  (2 nd Ed), Sage Publication.