INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research
Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 801-808 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Peran Digitalisasi Birokrasi Dalam Agraria Terkait Hak Tanggungan Elektronik
Abdul Azis Manurung
Prodi Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran Asahan Email: che.azis@yahoo.com

## Abstrak
Saat ini terkait agraria selalu kita dengar reformasi agraria,  reformasi agraria adalah pembangunan yang  komprehensif  terhadap  persoalan  keagrarian  saat  ini.  Mereformasi  kebijakan  di  bidang keagrariaan  (reforma  agraria)  tiada  lain  dengan  cara  mendasarkan  diri  pada  upaya  pembaharuan agraria  sebagai  konsep  dasar  pembangunan.  UU  Nomor  5  Tahun  1960  Tentang  Peraturan  Dasar Pokok-  Pokok  Agraria  (selanjutnya  disebut  UUPA)  menjadi  pegangan  dalam  hal  pertanahan  di Indonesia.  Tanah  merupakan  benda  tidak  bergerak  yang  merupakan  obyek  Hak  Tanggungan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria. Digitalisasi birokrasi merupakan bagian tak terpisahkan dari pembangunan ekosistem digital. Sudah saatnya seluruh elemen pemerintahan baik di pusat maupun daerah saling berkolaborasi mewujudkan sistem pemerintahan yang terpadu secara nasional. Tujuannya tidak lain ialah mewujudkan layanan pemerintahan yang dapat dengan mudah diakses serta digunakan oleh masyarakat, khususnya terkait hak tanggungan di dalam agraria. Adapun yang menjadi rumusan masalah yaitu bagaimanakan peran digitalisasi birokrasi dalam agraria terkait hak tanggungan elektronik, dan Bagaimanakah kendala hak tanggungan  elektronik  yang  diterapkan  kepada  masyarakat.  Penelitian  ini  menggunakan  metode pendekatan  yuridis  normatif  dengan  menggunakan  data  yang  diperoleh  melalui  penelitian kepustakaan ( library research), yaitu peraturan perundang- undangan, buku-buku, jurnal-jurnal dan dokumen-dokumen  lain  yang  berkaitan  dengan  penelitian  ini  serta  media  elektronik.  Hasil  dari penelitian adalah telah dikeluarkan Permen ATR/BPN Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Hak Tanggungan Secara Elektronik yang diundangkan, terdapat kendala yaitu kurangnya sosialisasi dari Pemerintah terkait Hak Tanggungan secara Elektronik.
Kata kunci: Digitalisasi, Agraria, Hak Tanggungan

## Abstract
Currently,  regarding  agrarian  affairs,  we  always  hear  about  agrarian  reform,  agrarian  reform  is  a comprehensive development of current agrarian problems. Reforming policies in the agrarian sector (agrarian reform) is nothing other than basing itself on agrarian reform efforts as the basic concept of development. Law Number 5 of 1960 Concerning Basic Agrarian Regulations (hereinafter referred to as UUPA) becomes a guideline in matters of land in Indonesia. Land is an immovable object which is the object of Mortgage as stipulated in Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Principles. Digitization of the bureaucracy is an inseparable part of the development of a digital ecosystem. It is time for all elements of government, both at the central and regional levels, to collaborate with each other  to  create  a  nationally  integrated  government system. The  aim  is  none  other  than  to  realize government services that can be easily accessed and used by the community, especially regarding mortgage rights in agrarian affairs. As for the formulation of the problem, namely what is the role of digitalization of the bureaucracy in agrarian affairs related to electronic mortgage rights, and what are the constraints on electronic mortgage rights that are applied to society. This study uses a normative juridical approach using data obtained through library research, namely laws and regulations, books, journals and other documents related to this research and electronic media. The results of the research are that ATR/BPN Regulation Number 5 of 2020 concerning Electronic Mortgage Services has been issued, there are obstacles, namely the lack of socialization from the Government regarding Electronic Mortgage Rights.
Keywords: Digitalization, Agrarian, Mortgage

## PENDAHULUAN
Saat ini terkait agraria selalu kita dengar reformasi agraria,  reformasi agraria adalah pembangunan  yang  komprehensif  terhadap  persoalan  keagrarian  saat  ini.  Mereformasi kebijakan di bidang keagrariaan (reforma agraria) tiada lain dengan cara mendasarkan diri pada upaya pembaharuan agraria sebagai konsep dasar pembangunan. UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) menjadi pegangan dalam hal pertanahan di Indonesia. Tanah merupakan benda tidak bergerak yang merupakan obyek Hak Tanggungan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria. Digitalisasi birokrasi merupakan bagian tak terpisahkan  dari  pembangunan  ekosistem  digital.  Sudah  saatnya  seluruh  elemen pemerintahan  baik  di  pusat  maupun  daerah  saling  berkolaborasi  mewujudkan  sistem pemerintahan yang terpadu secara nasional. Tujuannya tidak lain ialah mewujudkan layanan pemerintahan  yang  dapat  dengan  mudah  diakses  serta  digunakan  oleh  masyarakat, khususnya terkait hak tanggungan di dalam agraria.
Perkembangan zaman  ke era digital  membawa manfaat bagi kehidupan manusia diantaranya  membantu  pekerjaan  dalam  membuat,  mengubah,  menyimpan, menyampaikan  informasi  dan  menyebarluaskan  informasi  secara  cepat,  berkualitas,  dan
efisien. manfaat teknologi digitalisasi. Digitalisasi merupakan proses konversi dari analog ke digital  dengan  menggunakan  teknologi  dan  data  digital  dengan  sistem  pengoprasian otomatis  dan  sistem  terkomputerisasi.  Teknologi  berasal  dari  bahasa  Yunani  yaitu Technologia  menurut  Webster  Dictionary  berarti  systematic  treatment  atau  penanganan sesuatu secara sistematis, sedangkan techne sebagai dasar kata teknologi berarti skill atau keahlian, keterampilan dan ilmu. Teknologi adalah suatu rancangan atau desain untuk alat bantu  tindakan  yang  mengurangi  ketidakpastian  dengan  hubungan  sebab  akibat  dalam mencapai suatu hasil yang diinginkan. Teknologi sebagai keseluruhan metode yang secara rasional mengarah dan memiliki ciri efisien dalam setiap kegiatan manusia. Teknologi digital merupakan teknologi yang dimana pengoperasionalannya tidak lagi banyak membutuhkan tenaga manusia dan lebih cenderung memanfaatkan sistem yang otomatis dengan sistem komputer.
Pelaksanaan  pembebanan  Hak  Tanggungan  dilakukan  penyederhanaan  proses dengan  diterbitkannya  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik. Menurut UU HT Pasal 10 ayat (2) “Pemberian Hak Tanggungan dilakukan dengan  pembuatan  Akta  Pemberian  Hak  Tanggungan  oleh  PPAT  sesuai  dengan peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku,”.  PPAT  menjalankan  wewenang dan tugasnya untuk membuat APHT sebagaimana ketentuan pada Pasal 11 UU HT yang memuat  syarat  wajib  APHT  dan  perihal  janji-janji  yang  dapat  dicantumkan  dalam  APHT tersebut. Setelah dibuat APHT oleh PPAT, Hak Tanggungan wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan sesuai dengan amanat Pasal 13 ayat (1) UU HT.
Pendaftaran  Hak  Tanggungan  dilakukan  oleh  Kantor  Pertanahan  dengan membuatkan  buku  tanah  Hak  Tanggungan  dan  mencatatnya  dalam  buku  tanah hak atas tanah yang menjadi objek Hak Tanggungan serta menyalin catatan tersebut pada sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan.nDengan terbitnya Peraturan Menteri Agraria danTata  Ruang  /  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  5  Tahun  2020 tentangPelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik, Pemerintah Indonesia bertujuan  untuk  meningkatkan  pelayanan  Hak  Tanggungan  yang  memenuhi  asas keterbukaan, ketetapan waktu, kecepatan, kemudahan, efektifitas dan efisiensi. Terbitnya Permen yang bersangkutan, berkonsekuensi kepada perubahan tata cara pemberian Hak Tanggungan yang semula dilakukan secara manual menjadi berbasis pada sistem elektronik yang  terintegrasi.  Pelaksanaan  Sistem  HT-el  ini  diselenggarakn  oleh  Kantor  Pertanahan secara bertahap menyesuaikan dengan kesiapan data pendukung.
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik terdapat
empat jenis layanan Hak Tanggungan yang dapat diajukan melalui Sistem HT-el, meliputi : pendaftaran Hak Tanggungan, peralihan Hak Tanggungan, perubahan nama kreditor dan penghapusan Hak Tanggungan.

## METODE PENELITIAN
Pada  penulisan  Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  empiris,  yaitu  jenis penelitian  yang  menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Dengan  melakukan  identifikasi masalah dan efektifitas peneltian sehingga berjalan dengan akurat. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan atau lisan dari orang dan perilaku yang diamati. Penelitian empiris yang dilaksanakan  dengan cara mencari  Data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar  dan  bukan  angka-angka.  Pendekatan  empiris  juga  akan  memberikan  kerangka pembuktian  atau  pengujian  untuk  memastikan  suatu  kebenaran.  Pendekatan  empiris  ini diharapkan  dapat  menemukan  informasi  dengan  baik  dan  menggali  data  dan  informasi semaksimal mungkin  di Kantor terkait  Pelaksanaan Hak  Tanggungan Terintegrasi  Secara Elektronik.
Penelitian Hukum Empiris adalah penelitian yang melihat sesuatu kenyataan hukum yang terjadi di masyarakat, dengan melihat dari sudut pandang empiris. Penelitian Yuridis Empiris  yaitu  cara  prosedur  yang  dipergunakan  untuk  memecahkan  masalah  penelitian dengan  meneliti  data  sekunder  terlebih  dahulu  untuk  kemudian  dilanjutkan  dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Metode pengumpulan data yang digunakan  adalah  Metode  penelitian  kepustakaan  (Library  Research)  yaitu  penelitian dengan menggunakan literatur buku dan internet. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang  sifatnya  mengikat  dan  berkaitan  erat  dengan  masalah-masalah  yang  akan  diteliti, berupa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Peran digitalisasi birokrasi dalam agraria terkait hak tanggungan elektronik.
Peran digitalisasi birokrasi dalam agraria terkait hak tanggungan elektronik sangat penting, yaitu memudahkan kepada masyarakat dalam pendaftaran hak tanggungan. Hak tanggungan  ialah  hak  jaminan  pada  tanah.  Hak  tanggungan  dengan  perjanjian pembebanan jaminan yang muncul karena perjanjian kredit antara pihak debitur dengan
kreditur baik dibuat dibawah tangan maupun dengan akta notaris. Perjanjian kredit dibawah tangan berarti perjanjian tersebut dibuat para pihak yaitu kreditur dan debitur tanpa ada pejabat  berwenang,  sedangkan  perjanjian  kredit  dengan  akta  notaris  berarti  perjanjian dibuat para pihak dihadapan notaris. Objek dari hak tanggungan ialah tanah. Pendapat Budi Harsono ada 4 syarat hak atas tanah agar bisa menjadi jaminan :
1. Dapat dinilai dengan uang;
2. Hak terdaftar pada daftar umum karena harus memenuhi syarat publisitas;
3. Sifat  dapat  dipindah  tangankan,  jika  debitur  wanprestasi  benda  jaminan  akan  dijual dimuka umum;
4. Perlu penunjukan dengan Undang-Undang.
Dengan adanya digitalisasi pertanahan, Pemerintah menerapkan sistem elektronik dalam pendaftaran Hak Tanggungan yang mana merupakan tindak lanjut dari program reforma agraria  dengan  melakukan  legalisasi  aset  lewat  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap (PTSL). Dikeluarkanlah Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  2020  tentang  Pelayanan  Hak  Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik (Permen HT-el) yang ditandatangani oleh Menteri ATR/BPN, Sofyan  Djalil  6  April  2020  lalu.  mengatur  mengenai  bagaimana  proses  terjadinya  hak tanggungan secara elektronik. Sistem elektronik terintegrasi dikembangkan oleh unit teknis yang mempunyai tugas di bidang data dan informasi untuk memproses Pelayanan HT-el (Sistem HT-el).
Mekanisme Pendaftaran Hak Tanggungan Berbasis Elektronik pada dasarnya untuk menggunakan Sistem HT-el, pengguna harus terdaftar terlebih dahulu dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Pengguna layanan Sistem HT-el terdiri dari perseorangan/badan hukum selaku kreditur dan Aparatur Sipil Negara Kementerian yang bertugas melayani Hak Tanggungan;
2. Terhadap  perseorangan/badan  hukum  sebagaimana  dimaksud  sebelumnya  harus menjadi pengguna terdaftar pada Sistem HT-el, dengan memenuhi persyaratan:
a) Mempunyai domisili elektronik;
b) Surat Keterangan Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
c) Pernyataan  pemenuhan  persyaratan  dan  kriteria  serta  persetujuan  ketentuan sebagai Pengguna Terdaftar; dan
d) syarat lainnya yang ditentukan oleh Kementerian.
3. Kementerian melakukan verifikasi atas pendaftaran dan berhak menolak pendaftaran dimaksud.
Lebih lanjut, mekanisme pendaftaran Hak Tanggungan melalui Sistem HT-el dapat kami rangkum sebagai berikut:
1. Pengguna  terdaftar  mengajukan  permohonan  layanan  Hak  Tanggungan  secara elektronik melalui Sistem HT-el;
2. Selain  berkas  persyaratan  permohonan  pendaftaran  dalam  bentuk  dokumen elektronik, pemohon juga membuat surat pernyataan mengenai pertanggungjawaban keabsahan dan kebenaran data dokumen elektronik yang diajukan. Khusus persyaratan berupa Sertipikat Hak atas Tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun harus atas nama debitur.
3. Permohonan layanan yang diterima oleh Sistem HT-el akan mendapatkan tanda bukti pendaftaran permohonan yang diterbitkan oleh sistem, dengan paling sedikit memuat nomor  berkas  pendaftaran  permohonan,  tanggal  pendaftaran  permohonan,  nama pemohon, dan kode pembayaran biaya layanan.
4. Layanan  Hak  Tanggungan  ini  dikenakan biaya sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian.  Setelah  mendapatkan  bukti  pendaftaran  permohonan,  pemohon melakukan  pembayaran  biaya  melalui  bank  persepsi  paling  lambat  tiga  hari  setelah tanggal pendaftaran permohonan.
5. Setelah  data  permohonan  dan  biaya  pendaftaran  permohonan  terkonfirmasi  oleh sistem  elektronik,  Sistem  HT-el  akan  memproses  pencatatan  Hak  Tanggungan  pada buku tanah. Pencatatan pada buku tanah dilakukan  oleh Kepala Kantor Pertanahan. Sementara kreditur dapat melakukan pencatatan Hak Tanggungan pada Sertipikat Hak atas  Tanah  atau  Hak  Milik  Satuan  Rumah  Susun  dengan  mencetak  catatan  yang diterbitkan oleh Sistem HT-el dan melekatkannya pada Sertipikat Hak atas Tanah atau Hak Milik Satuan Rumah Susun.
6. Setelah  seluruh  tahapan  selesai,  hasil  layanan  Hak  Tanggungan  yang  dikeluarkan berupa Sertipikat Hak Tanggungan dan Catatan Hak Tanggungan pada buku tanah dan Sertipikat  Hak  Atas  Tanah  atau  Hak  Milik  Atas  Satuan  Rumah  Susun. Dokumen  ini diterbitkan  pada  hari  ketujuh  setelah  pengajuan  permohonan  terkonfirmasi.  Dalam rangka  menjaga  keutuhan  dan  keautentikan  dokumen  elektronik,  Sertipikat  Hak Tanggungan yang diterbitkan oleh Sistem HT-el diberikan tanda tangan elektronik.
7. Sebelum  hasil  layanan  Hak  Tanggungan  diterbitkan,  Kepala  Kantor  Pertanahan  atau Pejabat  yang  ditunjuk  harus  memeriksa  konsep  sertipikat  HT-el  dan  dokumen kelengkapan  permohonan.  Kepala  Kantor  Pertanahan  atau  Pejabat  yang  ditunjuk bertanggung jawab secara administratif atas hasil layanan Hak Tanggungan. Dalam hal Kepala Kantor Pertanahan atau Pejabat yang ditunjuk tidak melakukan pemeriksaan, Kepala  Kantor  Pertanahan  atau  Pejabat  yang  ditunjuk  dianggap  memberikan persetujuan.
8. Sementara kebenaran materiil dokumen yang menjadi dasar hasil layanan Sistem HT-el bukan merupakan tanggung jawab Kantor Pertanahan.
Selama  masa  pelayanan  HT-el,  menjadi  tanggung  jawab  dari  Kepala  Kantor Pertanahan. Namun mengenai kebenaran isi dari dokumen yang dimohonkan menjadi tanggungjawab dari pemohon.
b. Kendala hak tanggungan elektronik yang diterapkan kepada masyarakat Kendala banyak dihadapi oleh pengguna layanan Hak Tanggungan Elektronik baik oleh PPAT maupun Kreditor, kelihatan sekali banyak PPAT dan Kreditor yang tidak siap, karena kurangnya sosialisasi dari Pemerintah, dalam waktu yang sangat singkat tiba tiba serentak  harus  dilakukan  pembebanan  dengan  Pemberian  Hak  Tanggungan  secara Elektronik.
Problem kemudian akan muncul lagi saat setelah Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)  di  tandatangani,  para  pihak  selanjutnya  didaftarkan  melalui  sistem  elektronik, ganguan server sering muncul saat PPAT mengupload dokumen Akta dan lainnya.padahal PPAT hanya punya waktu 7 hari kerja setelah APHT ditandatangani untuk segera mendaftar dalam sistem tersebut. Dari Kreditor problem yang sering dihadapi karena belum terdaftar dan belum tervalidasi pada system layanan HT Elektronik.

## SIMPULAN
Hak Tanggungan Elektronik ini sesungguhnya sudah dimulai sejak diberlakukannya Permen ATR/BPN Nomor 7 Tahun 2019 tentang perubahan kedua Atas Permen ATR/BPN Nomor  3  Tahun  1997  tentang  Ketentuan  Pelaksanaan  PP  Nomor  24  Tahun  1997,  juga Permen ATR Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik.  Yang  dimaksudkan  itu  antara  lain  mengatur  tentang  Akta  PPAT  yang disampaikan  pada  Kantor Pertanahan  dapat  berupa dokumen Elektronik yang dilakukan melalui sitem elektronik. Kemudian keluar Permen ATR/BPN Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Hak Tanggungan Secara Elektronik yang diundangkan  sejak 8 April 2020, maka Perment ATR Nomor 9 Tahun 2019 diatas dicabut. Selanjutnya terbit petunjuk teknis sebagai pedoman  dalam  Pelaksanaan  Pelayanan  Hak  Tanggungan  Terintegrasi  secara  Elektronik tertanggal  29  April  2020.  Berdasar  Perment  ATR/BPN  tersebut  diatas,  sejak  8  Juli  2020 serentak dilaksanakan dan harus diimplementasikan  Pelayanan Hak Tanggungan Secara Elektronik di seluruh Kantor Pertanahan yang ada di Indonesia termasuk Kabupaten Asahan. Kendala banyak dihadapi oleh pengguna layanan Hak Tanggungan Elektronik baik oleh PPAT maupun Kreditor, kelihatan sekali banyak PPAT dan Kreditor yang tidak siap, karena kurangnya sosialisasi dari Pemerintah, dalam waktu yang sangat singkat tiba tiba serentak
harus dilakukan pembebanan dengan Pemberian Hak Tanggungan secara Elektronik.

## DAFTAR PUSTAKA
H.M Arba, 2015, Hukum Agrarisa Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta.
J.Satrio,  2002,  Hukum  Jaminan  ,  Hak  Jaminan  Kebendaan,    PT.  Citra  Aditya  Bakti, Bandung.
Rachmadi Usman,   2003, Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Sudikno Mertokusumo, 1985, Mengenal Hukum (suatu pengantar), Liberty,Yogyakarta.
Sumantoro, 1986, Hukum Ekonomi, UI – Press, Jakarta.
Undang – undang  Nomor  5  Tahun  1960  Tentang  Peraturan  Dasar  Pokok – pokok Agraria
Permen Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2019.
Permen Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2020.