## PEMILIKAN TANAH PERSPEKTIF ISLAM Rahma Fitriani

## ABSTRAK
Dalam  kontek  Indonesia,  tanah  adalah  primadona  harta  benda.  Status  seseorang  bisa ditentukan  oleh  kekuasaan  tanah  yang  dimiliki.  Dengan  begitu,  masalah  kepemilikan  tanah sangat komplek sekali. Namun demikian pelaksanaan undang-undang tersebut masih jauh dari harapan. Masyarakat lemah, petani gurem masih sering dikalahkan untuk kepentingan individu ataupun kelompok yang mengatasnamakan kepentingan umum. Sehingga ini menjadi issu trend di setiap saat dari dulu hingga sekarang.
Al  Qur’an  menetapkan  hak  manusia  untuk  mengelola,  menanami  dan  memiliki  hasil produksinya.  Semua  ulama  Islam  sependapat,  bahwa  pemilik  hakiki  atas  tanah  adalah  Allah SWT. Adapun pengertian milik pada manusia bersifat tidak hakiki malainkan majazi dan tidak mutlak.  Sehingga  pada masa  Nabi  prioritas  utama  atas  kepemilikan  sebidang  tanah  berada  di tangan pemerintah dan selanjutnya baru diperuntukkan untuk individual. Karenanya pemerintah dapat menghadiahkan, membatasi maupun menarik kepemilikan sebidang tanah dari seseorang sesuai dengan kemaslahatan masyarakat.
Kata Kunci : Tanah, Pemilikian Tanah, Harta Benda.

## A. Pendahuluan
Tanah merupakan salah satu faktor produksi yang sangat esensial, sehingga dalam kepemilikannya ia sangat penting. Tanah merupakan salah satu harta yang paling digemari. Status  seseorang  di  tentukan  oleh  keluasan  tanah  yang  dimiliki.  Pada  dasarnya  pemilik tanah  dan  harta  benda  yang  lain  setelah  diturunkan  oleh  Allah  adalah  hak  pribadi.  Oleh karena  itu  kemakmuran  suatu  bangsa  tergantung  pada  penyelesaiannnya  secara  adil  dan bijaksana    dalam  hal  pertanahan.  Di  sektor  pertanian,  misalnya,  petani  tidak  mungkin bekerja siang dan malam serta mengubah padang ilalang menjadi kebun-kebun jika ia hanya sebagai  penyewa  tanah.  Kepemilikan  atas  tanah  merupakan  hak  asasi  petani  yang  harus dipenuhi  oleh  negara.  Seorang  petani  hanya  disebut  petani,  bukan  buruh  tani,  apabila  ia memiliki lahan yang cukup untuk menopang kehidupan keluarganya.
Al Qur’an menetapkan hak manusia untuk mengelola, menanami dan memiliki hasil produksinya. Semua ulama Islam sependapat, bahwa pemilik hakiki atas tanah adalah Allah SWT. Adapun pengertian milik pada manusia bersifat tidak  hakiki malainkan majazi  dan tidak  mutlak.  Sehingga pada  masa  Nabi  prioritas  utama  atas  kepemilikan  sebidang  tanah berada  di  tangan  pemerintah  dan  selanjutnya  baru  diperuntukkan  untuk  individual. Karenanya  pemerintah  dapat  menghadiahkan,  membatasi  maupun  menarik  kepemilikan sebidang tanah dari seseorang sesuai dengan kemaslahatan masyarakat.
Sesuai  dengan  penjelasan  diatas  maka  makalah  ini  berupaya  untuk  memberi penjelasan  tentang  pemilikan  tanah  dalam  prespektif  Islam,  dan  juga  membahas  tentang tanah dan produktifitasnya.

## B. Historisitas Pemilikan Tanah
Pada  masa  Rasulullah  semua  tanah  yang  ditaklukkan  baik  dengan  cara  kekerasan maupun tanpa kekerasan menjadi milik negara. Rasulullah sebagai pemimpin negara berhak
untuk  mengatur  tanah  tersebut  baik  itu  untuk  membagi  tanah  tersebut  dikalangan  kaum muslimin maupun tetap menjadi tanggungan negara demi kepentingan masyarakat. 1
Pada  masa  pemerintahan  Rasulullah  ada  kurang  lebih  satu  juta  hektar  tanah  yang menjadi  milik  negara  Islam.  Kemudian  tanah  tersebut  didistribusikan  kepada  masyarakat sebagai  berikut;  tanah-tanah  yang  diperoleh  dengan  kekerasan  dibagi  dikalangan  kaum muhajirin.  Adapun  tanah  yang  diperoleh  tanpa  kekerasan  atau  peperangan  dan  tanah  tak bertuan yang pemiliknya terbunuh atau melarikan diri di medan pertempuran menjadi milik negara  dan  Rasulullah  diberi  hak  penuh  akan  tanah  tersebut.  Oleh  Rasulullah  sebagian tanah tersebut di bagi dikalangan para pejuang. Selain itu ada beberapa tanah yang sudah direbut  oleh  negara  Islam,  tetapi  di  minta  kembali  oleh  penduduk  aslinya  yang  telah memeluk  Islam,  seperti  di  Hammah,  Hadramaut,  Oman  dan  lain  sebagainya.  Sedangkan tanah milik orang Nasrani atau para penyembah api boleh dimiliki kembali setelah mereka menyetujui membayar pajak ( kharaj) dan diolah sesuai syarat-syarat yang telah disepakati. 2
Pada masa Abu Bakar tidak banyak perubahan atas pemilikan tanah tersebut. Abu bakar  melakukan  hal  yang  sama  seperti  Rasulullah  atas  tanah  rampasan  perang,  memberi bantuan    tanah  kepada  orang  yang  membutuhkan  dan  mengambil  alih  tanah-tanah  dari orang-orang  yang  murtad  setelah  Rasulullah  SAW  wafat,  dan  menjadikan  tanah-tanah tersebut bermanfaat untuk umat Islam yang lain.
Khalifah Umar melakukan beberapa perubahan terhadap tanah taklukan. Umar tidak banyak  memberikan  tanah  sebagi iqta’  seperti  zaman  Nabi.  Setelah  menaklukan  Irak  dan Syiria  Umar  tidak  membagi  tanah  tersebut  kepada  para  pejuang  yang  ikut  berperang melainkan semua tanah tersebut menjadi milik negara dan mengenakan kharaj pada tanah tersebut.  Selain  itu  penduduk  tanah  tersebut  dikenakan  pajak.  Semua  dana  tersebut digunakan  untuk fai’  dan  kepentingan  para  pejuang  dan  keluarganya  dan  untuk  generasi berikutnya. 3 Karena  itu  tanah  rampasan  tersebut  menjadi  milik  negara  dan  penduduk aslinya boleh menghuni dan memanfaatkan tanah tersebut dengan syarat membayar kharaj kepada khalifah.
Khalifah  Umar  berpendapat  jika  tanah  tersebut  dibagi  untuk  para  pejuang  maka generasi  yang  akan  datang  tidak  dapat  memanfaatkan  tanah  tersebut,  bahkan  cenderung kehilangan  tanah  tersebut  karena  tanah  sudah  menjadi  milik  individual.  Alasan  lainnya yaitu karena tanah tidak sama dengan faktor-faktor produksi lainnya, sifatnya terbatas dan tidak dapat diperbanyak. 4 Selain itu menurut Umar pemberian tanah itu dapat melahirkan timbulnya  feodalisme  baru  dalam  masyarakat  yang  menurut  analisis  terakhir  akan mengakibatkan jatuhnya tingkat produksi pertanian. 5
Dalam  periode  modern  ini  pemanfaatan  dan  pemilikan  tanah  harus  lebih diperhatikan  karena  kebutuhan  akan  tanah  semakin  meningkat  baik  untuk  pertanian, pemukiman,  perdagangan  atau  sarana  lainnya.  Karena  itu  perekonomian  Islam  juga mengatur  tentang  penguasaan  tanah  atau  yang  berhubungan  dengan  hukum  tanah  yang didasarkan  dari  segi  produksi  dan  distribusi.  Kedua  segi  ini  penting  artinya  karena keduanya mempengaruhi rangsangan produksi dan teknik pertanian melalui pola pemilikan,
1 Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, II terj. Nastangin (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 318.
2 Ibid., 319.
3 Yah}ya> ibn Adam al-Qurashi>, Kita>b al-H{araj, (Kairo: al-Mat}ba’ah al-Salafiyyah, tt), 159-160.
4 Afzalurrahman, Doktrin Ekonomi Islam, II , 326.
5 Mannan, Teori dan Praktek, 100.
penguasaan  juga  hak  milik.  Menurut  al  Qur’an  tanah  harus  menjadi  milik  bersama  demi pemanfaatan yang sebaik-baiknya bagi masyarakat. Seperti firman Allah dalam Al Qur’an Surat Al-A’ra>f ayat 128:
                                                                                                                      
           

Artinya:  ‚Musa  berkata  kepada  kaumnya.  Mohonlah  pertolongan  kepada  Allah,  dan bersabarlah, sesungguhnya bumi ini kepunyaan Allah, dipusakakan-Nya kepada siapa yang  dikehendaki-Nya  dari  hamba-hamba-Nya.  Dan  kesudahan  yang  baik  adalah bagi orang yang bertakwa‛.
Dari  ayat  diatas  maka  dapat  diketahui  bahwa  Allah  menciptakan  bumi  ini  untuk dinikmati oleh semua makhluknya. Demikian juga sumber-sumber daya alam yang ada di bumi  ini  harus  dinikmati  oleh  semua  orang  sesuai  dengan  kemampuan  fisik  dan  mental masing-masing individu dalam mencari nafkah. 6

## C. Pemilikan Tanah dalam Islam
Pemilikan  tanah  dalam  Islam  tidak  mengenal  istilah zamindari  atau  sistem  tuan tanah atau feodalisme. Karena, pertama sistem pemilikan atau penguasaan tanah zamindari bertentangan  dengan  prinsip  distribusi  kekayaan  yang  adil. Kedua,  sistem  zamindari merintangi pemanfaatan tanah yang tepat, karena tanah yang tidak terpakai merupakan hal yang mubadzir. 7
Kalau  seseorang  yang  memiliki  tanah  yang  luas  dan  tidak  dapat  memanfaatkan dengan  baik  sumber  daya  produksinya  maka  negara  Islam  berhak  mengambil  tindakan kepada pemiliknya agar tanah tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik. Ketentuan syariat Islam  mengenai  pemilik  tanah  adalah  bahwa  ia  harus  terus-menerus  menggunakannya. Apabila  pemilik  tanah  membiarkannya  kosong  dan  tidak  menggarapnya  selama  3  tahun secara terus menerus, maka pemilik tanah tersebut tidak berhak lagi atas tanah tersebut dan negara  (Islam)  berhak  memberikan  tanah  tersebut  kepada  orang  lain  yang  dapat mengelolanya. 8
Oleh karena itu seorang pemilik tanah boleh menanami tanahnya dengan alat, benih, hewan dan pekerja-pekerjanya. Apabila pemilik tanah tersebut tidak mampu maka negara akan  membantunya  dalam  pengelolaan  tanah  tersebut.  Dengan  cara  ini  diharapkan  tidak akan ada tanah yang kosong dan tidak produktif.
Dalam Islam  tanah dapat  dimiliki  dengan cara  memagari  ( tahjir), diberikan secara cuma-cuma  oleh  khalifah  ( iqta’),  bisa  juga  dengan  menghidupkan  tanah  mati  (Ih}ya>’  al- Mawa>t),  bisa  dengan  waris,  dan  dengan  cara  membeli. 9 Apabila  ada  tanah  kosong  yang tidak  ada  pemiliknya,  kemudian  ada  orang  yang  mengelola  dan  memagari  tanah  tersebut
6 Abdul Mannan, Teori Dan Praktek Ekonomi Islam , (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1997), 77-78.
7 Mannan, Teori dan Praktek , 79
8 Taqi> al-Di>n an-Nabha>ni>, Membangun Sisten Ekonomi Alternatif , (Surabaya: Rislah Gusti,1996), 140
9 Ibid., 141.
sampai  berproduksi  maka  pengelola  tersebutlah  yang  kemudian  menjadi  pemilik  tanah tersebut.  Tanah  tersebut  akan  menjadi  milik  dia  selamanya  jika  ia  terus  mengelola  dan tidak membiarkannya kosong. Jika di kemudian hari ia membiarkan tanah tersebut kosong selama tiga tahun maka kepemilikannya tersebut akan dicabut oleh negara.
Seperti  telah  dijelaskan  diatas  bahwa  diantara  sebab-sebab  kepemilikan  tanah adalah:
1. Ih}ya>’ al-Mawa>t
Tanah  mati  adalah  tanah  yang  tidak  ada  pemiliknya  dan  tidak  dimanfaatkan  oleh satu  orangpun.  Sedangkan  menghidupkannya  adalah  mengolahnya  dengan  menanaminya, baik dengan tanaman atau pepohonan atau dengan mendirikan bangunan diatasnya. 10
Ih}ya>’ al-Mawa>t ini berlaku umum bagi siapa saja boleh menghidupkan tanah mati tersebut.  Dan  barang  siapa  yang  telah  menghidupkannya  maka  tanah  tersebut  menjadi miliknya.  Namun  demikian  seperti  yang  telah  dijelaskan  tanah  itu  akan  terus  menjadi miliknya  asalkan  tanah  tersebut  selalu  dikelola  dengan  baik  selama  tiga  tahun  berturut- turut dengan mengintensifikasikannya.
Pada  saat  Umar  menjadi  khalifah  sebagian  orang  berlebihan  dalam  memanfaatkan fasilitas  ini.  Mereka  membuat  batas-batas  tanah  dengan  memasang  pagar  dan  batu-batu untuk mencegah orang lain memanfaatkan tanah tersebut, padahal dia sendiri tidak dapat memanfaatkan  tanah  itu  sehingga  tidak  terawat  selama  bertahun-tahun.  Hal  ini  jelas bertentangan  dengan  tujuan ihya’  al  mawat.  Tujuan  dari  aktifitas  ini  adalah  mendorong produktifitas  tanah,  baik  untuk  sektor  pertanian  ataupun  sektor  ekonomi  lainnya.  Seperti pembangunan pemukiman atau sarana perdagangan. Jadi ih}ya>’ al-mawa>t ini diperbolehkan semampu ia mengelola tanah tersebut.
2. Iqta>’
Iqta>’  disebut  juga  tanah  hadiah.  Sistem  ini  pada  zaman  Rasulullah  mempunyai akibat  yang  jauh  jangkauannya  terhadap  sistem  tanah  di  Arab. Iqta>’  mempunyai  ragam makna  diantaranya  seperti  ungkapan  al-Shawka>ni>  adalah  ketetapan  pemerintah  tentang penentuan lahan kepada seseorang yang dianggap cakap untuk menggarap tanah tersebut, baik sebagai hak milik maupun hak pemanfaatan lahan. 11
Bentuk  pemberian  hadiah  atau  bantuan  ini  diberikan  kepada  dua  kelompok berdasarkan  kondisinya. Pertama,    diberikan  kepada  orang-orang  yang  mampu  mengolah tanah  itu  sendiri  untuk  memperbaiki  kehidupan  mereka  kembali. Kedua,  kepada  orang- orang  yang  bekerja  sebagai  pengabdi  masyarakat  sehingga  tidak  dapat  mengolahnya sendiri.  Mereka  menyuruh  orang  lain  untuk  mengolah  tanah  tersebut  dan  membagi  hasil maupun pendapatannya kepada orang-orang tersebut. 12
Pemberian  bantuan  ini  dalam  pelaksanaannya  berbeda-beda,  adakalanya  penerima bantuan hanya diberi hak untuk mengambil keuntungan atau manfaat tanah tersebut tanpa berhak  untuk  memiliki  atau  menjual  tanah  tersebut.  Namun  adakalanya  mereka  berhak untuk  mengambil  manfaat  tanah  tersebut  dan  juga  berhak  untuk  memiliki  tanah  tersebut bahkan  menjual  dan  mewariskannya.  Dari  semua  bentuk  bantuan  ini  tak  satupun  yang
10 Al-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi , 74.
11 Muh}ammad ibn A<li> ibn Muh}ammad al-Shawka>ni>, Nayl al-Awt}a>r , jilid V (Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, tt), 311. 12 Afzalurrahman, DoktrinEkonomi , 237.
bebas  pajak.  Kesemuanya  mempunyai  kewajiban  membayar  pajak  tanah  itu  kepada pemerintah.
Berdasarkan penelitian hadis dan pernyataan sejarah, tanah yang diberikan sebagai bantuan itu berdasarkan tiga jenis kategori tanah, yaitu :
1) Tanah  tandus,  adalah  tanah  yang  tidak  diolah  dan  diperbaiki  sebelumnya.  Karena ketandusannya  itu,  maka  belum  pernah  ada  orang  yang  berani  memperbaikinya. Khalifah  membagi-bagikan  tanah  tersebut  supaya  tanah  kembali  berproduksi  dan mendatangkan manfaat bagi masyarakat.
2) Tanah-tanah  yang  tidak  terpakai  yaitu  tanah  yang  dapat  diolah  namun  karena sesuatu hal, seperti sulitnya irigasi atau transportasi, tanah tersebut tidak dikelola. Tanah  seperti  itu  harus diperbaiki  dan  dikelola dengan  baik,  karena  jika  dibiarkan saja dapat menimbulkan penderitaan penduduk.
3) Tanah negara adalah semua tanah yang berasal dari negara taklukan para khalifah. Tanah ini terdiri dari, tanah-tanah yang pemiliknya gugur di medan perang, semua tanah  yang  pemiliknya  melarikan  diri  dalam  peperangan,  tanah  negara  taklukan yang tidak digunakan secara pribadi oleh para pejabat dan lain-lain. Menurut Abu Yusuf  semua  tanah  ini  berstatus  tanpa  pemilik  dan  tidak  ada  yang  menempati. Tanah  ini  berstatus  umum.  Seperti  padang  rumput,  hutan,  danau  dan  lain sebagainya. 13
Adapun macam-macam iqta’ menurut ulama fiqh adalah: 14
a) Iqta>’  al-mawa>t.  Para  ulama  fiqh  menetapkan  bahwa  pemerintah  dibolehkan  untuk menentukan dan menyerahkan sebidang tanah untuk digarap. Tujuannya adalah agar lahan ini menjadi lahan produktif dan masyarakat terbantu. Alasannya adalah hadis- hadis  Nabi  SAW  dan  perbuatan  para  sahabat.  Contohnya  pemberian  tanah  oleh Rasulullah kepada Bila>l ibn H{a>rith, Wa’i>l ibn H{ajar, Abu> Bakr, ‘Umar, Uthma>n dan sahabat-sahabat lainnya.
b) Iqta>’ al-Irfa>q (Iqta>’ al-Ami>r) Menurut ulama Sha>fi’iyyah dan H{ana>bilah bahwa pemerintah boleh menetapkan lahan  tertentu  untuk  pekarangan  masjid,  tempat-tempat  istirahat  dan  jalan. Pemberian  ini  berstatus  hak  pemanfaatan  saja,  bukan  sebagai  hak  milik.  Sehingga bila  sewaktu-waktu  pemerintah  meminta  kembali  tanah  tersebut  tidak  merugikan pengguna.
c) Iqta>’ al-Ma’a>din
Pemberian  ini  berhubungan  dengan  barang-barang  tambang.  Sehingga  untuk membahas masalah ini, ulama fiqh banyak pendapat tentang al-ma’a>din.
Pemberian tanah yang dilakukan oleh khalifah tidak hanya sekedar diberikan begitu saja, akan tetapi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, diantaranya adalah: 15
a. Bermanfaat bagi masyarakat
Semua  bantuan  tanah  yang  diperuntukan  demi  kepentingan  masyarakat. Sekiranya  suatu  saat  terbukti  terjadi  sebaliknya  (tidak  mendatangkan  manfaat bagi  masyarakat)  atau  ada  bentuk  bantuan  lain  yang  lebih  bermanfaat  maka tanah  tersebut  akan  diambil  kembali.  Bantuan-bantuan  itu  bertujuan  untuk
13 Ibid., 239-240.
14 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 53-57 15 Ibid.,241-243.
memperoleh hasil  maksimal dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum.
b. Pekerjaan untuk kesejahteraan umum Bantuan-bantuan  yang  diberikan  kepada  orang-orang  yang  terikat  dalam pekerjaan sosial dan tidak dapat membiayai kehidupan mereka. Bantuan-bantuan juga diberikan kepada para muallaf agar mereka merasa senang dan tenang dalam membiayai kehidupan mereka.
c. Kemampuan dan kebutuhan penduduk Bantuan-bantuan berupa tanah umumnya diberikan berdasarkan kemampuan dan  kebutuhan  orang  tersebut.  Orang  yang  mempunyai  ketrampilan  dan kemampuan mengolah tanah mendapat prioritas utama dalam memperoleh jatah bantuan  dari  negara  Islam.  Karena  itu  negara  Islam  memberi  bantuan berdasarkan kebutuhan penerima bantuan.
Seseorang  dapat  memakmurkan  sebidang  tanah  yang  diduga  kuat  sebagai  tanah ‚nganggur‛ atau tidak bertuan selama tiga tahun, namun jika dikemudian hari datang orang lain  dan  ia  dapat  membuktikan  bahwa  tanah  itu  sebagai  miliknya,  maka  dapat  dipilih penyelesaian  terhadap  masalah  ini.  Pertama,  pemilik  tanah  dapat  meminta  dikembalikan tanah  tersebut  dari  penggarap  setelah  ia  membayar  upah  kerja.  Kedua,  pemilik  tanah mengalihkan pemilikan tanah kepada penggarap setelah ia menerima bayaran dari penggarap.
Dalam hal ini Rasulullah bersabda:
قَح ٍمِلاَظ  ٍقْرِعِل َسْيَلَو ُهَل َىِهَف ًةَتْيَم اًضْرَأ اَيْحَأ ْنَم
Artinya  :  Siapa  yang  menyuburkan  tanah  yang  tandus,  maka  tanah  itu  menjadi miliknya, dan untuk jerih payah orang zalim tidak mempunyai hak apa-apa. 16

## HAK PEMILIK TANAH
Selain  mengatur  kewajiban  pemilik  tanah  negara  Islam  juga  mengatur  dan melindungi  hak-hak  pemilik  tanah.  Adapun  hak-hak  pemilik  tanah  yang  diberikan  oleh khalifah adalah:
a. Hak membeli dan menjual tanah
Pemilik tanah berhak untuk membeli dan menjual tanahnya sesuka hati sesuai dengan kebutuhan  mereka.  Hal  inipun  juga  banyak  dilakukan  oleh  para  sahabat  Nabi.  Mereka menjual dan membeli tanah kharaj dengan bebas dan membayar pajaknya.
b. Hak berkehendak Pemilik  tanah  berhak  untuk  mewariskan  sepertiga  dari  tanahnya.  Selain  itu  meraka juga berhak untuk memberikan tanahnya kepada kerabatnya, teman ataupun kepada orang yang tidak dia kenal sekalipun. Mereka juga berhak memberikan tanahnya kepada lembaga penerima sedekah.
c. Hak untuk menyerahkan tanah kepada Badan Amanah Menurut  negara  Islam  pemilik  tanah  berhak  memberikan  tanahnya  kepada  suatu Badan Amanah demi kepentingan masyarakat  umum. Namun demikian tanah yang sudah diberikan  kepada  Badan  Amanah  tidak  dapat  lagi  diambil  keuntungannya  oleh  pemilik
16 Sayyid Sa>biq, Fikih Sunnah 12 , (Bandung: Al Ma’arif, 1987), 166-167. Hadis riwayat Abu> Da>wud al- Sijista>ni>,Sunan Abu> Da>wud, hadis no. 3075, CD. al-Maktabah al-Sha>milah.
tanah. Karena selanjutnya setelah pemberian itu seluruh tanggung jawab ada kepada Badan Amanah  untuk  mengatur  atau  menggunakan  hasil  yang  diperoleh  dari  tanah  itu  untuk tujuan tertentu.
d. Hak memberi kepada seseorang untuk menggunakannya Pemilik  tanah  berhak  memberikan  tanahnya  untuk  digunakan  atau  dimanfaatkan kepada  orang  lain  tanpa  adanya  perpindahan  kepemilikan  tanah  tersebut.  Sehingga pemberian  ini  hanya  sebatas  pemberian  untuk  menggunakan  dan  mengolah  tanahnya, namun kepemilikannya tetap ada pada pemilik tanah. 17
Islam  mengatur  tentang  pemilikan  tanah  ini  untuk  kemaslahatan  bersama.  Maka  jika pemilik tanah tidak  mengolahnya dan tidak menghasilkan apapun selama tiga tahun  berturut- turut,  tanah  tersebut  menjadi  mubadzir.  Dalam  keadaaan  seperti  ini  maka  hak  pemilik  tanah tersebut  akan  gugur.  Untuk  menghindari  tanah  ‚nganggur‛  maka  ada  beberapa  kerja  sama dalam  bidang  pertanian  yang  saling  menguntungkan,  diantaranya  adalah  1) muzara’ah  atau mukhabarah,  yaitu  kerja  sama  dalam  bidang  pertanian  anatra  pemilik  tanah  dan  petani penggarap. 2) Musaqah adalah transaksi antara pemilik kebun/ tanaman dan pengelolan untuk memelihara dan merawat kebun/tanaman pada masa tertentu samapai tanaman itu berbuah. 3) Mugharasah adalah suatu perjanjian yang dilakukan antara pemilik tanah dan penggarap untuk mengolah dan menanami lahan garapan yang belum ditanami dengan ketentuan mereka secara bersama-sama memiliki hasil dari tanah tersebut sesuai dengan kesepakatan bersama. 18
Dalam  mengelola  tanahnya  untuk  pertanian  maka  pemilik  tanah  tidak  mungkin mengerjakan tanh  itu sendirian. Ia akan berinteraksi dengan petani penggarap. Demikian  juga bila ia mengelola tanah dengan sistem yang telah ditawarkan oleh Islam. Dalam Islam pemilik tanah  tidak  boleh  semena-mena  terhadap  petani,  tidak  seperti  sistem zamindari  Islam  sangat memperhatikan kesejahteraan petani penggarap. Diantara hak-hak petani adalah : 19
a) Pemberian upah yang layak
Pemberian  upah  ini  harus  sesuai  dengan  kinerja  petani  dan  cukup  memungkinkan petani tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keluarganya.
b) Hak dan tanggung jawab Antara  pemilik  tanah  dan  petani  penggarap  harus  mengadakan    perjanjian  secara jelas dan tertulis antara hak dan tanggung jawab masing-masing pihak. Jika berbentuk kerja sama maka pembagian hasilnya juga harus dicantumkan dalam perjanjian tersebut.
c) Tidak ada kerja ekstra Pemilik  tanah  tidak  boleh  menggunakan  waktu  luang  atau  waktu  istirahat  dari buruh  tani  tanpa  ganti  rugi  yang  layak.  Islam  memandang  adanya  persamaan  hak  antara pemilik tanah dan buruh tani.
d) Tidak ada kelebihan bagian pemilik tanah
Pemilik  tanah  tidak  boleh  meminta  tambahan  sejumlah  uang  ataupun  bagian  dari hasil panen melebihi dari jumlah yang telah disepakati.
e) Tidak ada pajak
Pemilik  tanah  dilarang  memungut  pajak  apapun  dari  petani  penggarap  selain  dari bagi hasil yang telah disepakati.
f) Tidak ada penggusuran.
17 Afzalurrahman, Doktrin Ekonomi Islam, 346-347.
18 Ali Hasan, Berbagai Macam , 280-285.
19 Afzalurrahman, Doktrin Ekonomi, 342-343.
Jika sudah terjadi perjanjian kerja sama antara pemilik tanah dan petani penggarap, maka  pemilik  tanah  tidak  boleh  mengusir  atau  menggusur  petani  penggarap  selama perjanjian  itu  belum  berakhir  dan  petani  penggarap  selalu  membayarkan  bagi  hasil pertanian  itu  kepada  pemilik  tanah.  Pengusiran  ataupun  penggusuran  ini  tidak  bisa dilakukan oleh siapapun termasuk khalifah.

## D. Pemilikan tanah di Indonesia
Tanah  merupakan  salah  satu  faktor  produksi  yang  menjadi  primadona  harta  bagi manusia.  Hampir  semua  kehidupan  manusia  bergantung  pada  tanah,  baik  itu  untuk  lahan pertanian,  pemukiman,  tempat  usaha,  tempat  peribadatan  sarana  perhubungan  dan  lain sebagainya.
Dalam  era  industri,  kegiatan  ekonomi  masyarakat  semakin  meningkat.  Kebutuhan akan  pabrik,  pemukiman,  perkantoran,  pariwisata  membutuhkan  tanah  yang  luas.  Dalam realita  sekarang  ini  kelompok  lemah,  petani  gurem,  penduduk  marjinal  yang  menghuni tanah negara selalu tersingkirkan dalam persaingan dan perebutan akan lahan tanah.
Pemerintah  perlu  suatu  kebijakan  untuk  melindungi  dan  menanggulangi  masalah sumber daya tanah tersebut. Karena sumber daya tanah ini sifatnya terbatas dan tidak dapat diperbanyak. Salah satu upaya tersebut adalah pengaturan masalah tanah ini yang tertuang dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan UUPA no 5 tahun 1960, yaitu:
‚  Bumi,  air,  dan  kekayaan  yang  terkandung  didalamnya,  dikuasai  oleh  negara  digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat‛. (Pasal 33 ayat 3 UUD 1945).
‚  Seluruh  bumi,  air  dan  ruang  angkasa  termasuk  kekayaan  alam  yang  terkandung didalamnya  dalam  wilayah  Republik  Indonesia  sebagai  karunia  Tuhan  Yang  Maha  Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional ‛. (UUPA No. 5 tahun 1960).
Kedua pernyataan tersebut mengandung pengertian bahwa dalam pengelolaan tanah terkandung  didalamnya  nilai  moral  dan  spiritual.  Dalam  pengelolaan  tanah  harus bertanggung  jawab  dalam  mewujudkan  kesejahteraan,  kemakmuran  bersama  dan berwawasan  lingkungan  dan  sekaligus  bertanggung  jawab  kepada  Tuhan  yang  telah menganugerahi seluruh makhluknya.
Dalam kaitannya dengan pengelolaan tanah, maka di Indonesia, mengacu pada UUD 1945, tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Kemudian  negara  dapat  memberikan  dan  dipunyai  oleh  individu,  kelompok  atau  badan- badan hukum. Namun demikian dalam pemanfaatan tanah, negara membuat suatu prioritas kegunaan, yaitu: 20
a. Untuk keperluan negara
b. Untuk keperluan peribadatan dan keperluan-keperluan suci lainnya.
c. Untuk  keperluan  pusat-pusat  kehidupan  masyarakat,  sosial,  kebudayaan  dan kesejahteraan lainnya.
d. Untuk keperluan pengembangan produk pertanian, peternakan, dan perikanan dan yang sejalan dengan itu.
e. Untuk keperluan perkembangan industri, transmigrasi dan pertambangan. Penerima  hak  atas  tanah  negara  berkewajiban  untuk  memelihara  tanda-tanda  batas, menggunakan  tanah  dengan  optimal,  mencegah  kerusakan-kerusakan  dan  hilangnya
20 Pasal 14 UUPA No. 5 tahun 1960.
kesuburan  tanah  dan  menggunakan  tanah  sesuai  kondisi  lingkungan  hidup. 21 Jika  ternyata diketahui bahwa penerima hak tidak memenuhi kewajiban tersebut maka pemerintah dapat membatalkan haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Peraturan  ini  sejalan  dengan  hukum  Islam,  dimana  pemilik  tanah  diharuskan  untuk mengelola tanah yang ia punyai sehingga berproduksi. Bila pemilik tanah membiarkan tanah tersebut kosong maka pemilikannya dapat dicabut oleh negara.
Realita  sekarang  di  Indonesia  masih  banyak  masyarakat  lemah,  kaum  marjinal  dan warga  miskin  masih  tersisihkan  dalam  permasalahan  tanah.  Sebagian  dari  masyarakat tersebut  masih  banyak  yang  membutuhkan  tanah  untuk  pemukiman  mereka,  namun demikian mereka selalu tersingkir dengan alasan untuk kepentingan umum atau negara.
Akibatnya,  walaupun  sudah  ditetapkannya  kebijaksanaan  pertanahan  oleh pemerintah,  namun  tak  dapat  dipungkiri,  bahwa  kebijaksanaan  tersebut  tidak  terlepas  dari adanya  pengaruh  prioritas  sendiri  dan  berbagai  kepentingan.  Dengan  adanya  berbagai kepentingan  tersebut  mengakibatkan  kebijaksanaan  pemerintah  tentang  tanah  cenderung kepada  kepentingan  pribadi  atau  kelompok  tertentu,  mengesampingkan  kepentingan  dan hak-hak  rakyat  miskin  dan  kepentingan  sosial  lainnya.  Sistem  hukum  dan  ketatanegaraan yang ada saat ini, tidak bisa menjamin dan melindungi kepemilikan petani atas tanah.
Untuk  menyelesaikan  kasus-kasus  tanah  yang  merupakan  warisan  masa  lalu, Indonesia dapat belajar dari berbagai negara yang terlebih dahulu menerapkan restitusi tanah dan sumber daya alam sebagai perwujudan paradigma transitional justice. Restitusi itu dapat dilakukan  dengan  mengembalikan  hak-hak  petani  yang  dirampas  akibat  penyalahgunaan wewenang di masa lampau dan dengan menjalankan usaha-usaha pembaruan agraria  secara menyeluruh. Pembaruan agraria dapat dilakukan secara bertahap dengan menggunakan atau menyewakan secara murah tanah bondo desa atau kas desa kepada petani berlahan di bawah setengah  hektar  sebagai  prioritas,  penghapusan  tanah  kas  desa,  palungguh  untuk  petani gurem  dengan  cara  mengangsur,  setelah  itu  disusul  dengan  pembagian  tanah  negara,  tanah perusahaan, atau tanah perorangan yang terbengkalai kepada petani gurem.

## E. Kesimpulan
Islam  adalah  agama rahmatan  lil  ‘alamin.  Semua  aspek  kehidupan  didunia  ini ditentukan  secara  jelas  oleh  agama  Islam  termasuk  pemilikan  tanah  dan  pengelolaannya. Islam  tidak  mengenal  tuan  tanah,  yang  mempunyai  tanah  luas  tetapi  tidak  dapat mengelolanya  dengan  baik.  Islam  mengakui  pemilikan  tanah  apabila  pemilik  dapat mengelola tanahnya dengan baik  dan berproduksi.  Akan tetapi apabila pemilik tanah tidak dapat mengelolanya selama tiga tahun berturut-turut dan membiarkan tanah tersebut kosong, maka negara (Islam) dapat mencabut  hak pemilikan  tanah tersebut, dan memberikan tanah itu kepada orang yang dapat mengelolanya.
Jika pemilik tanah tersebut tidak mau haknya diambil alih, maka dia harus mengelola tanah  tersebut,  walaupun  bukan  oleh  dirinya  sendiri  melainkan  bekerja  sama  dengan penggarap  tanah  dengan  sistem muzara’ah,  musaqah  ataupun  mugharasah.  Sistem  ini  sah apabila ada perjanjian antara kedua belah pihak yang saling menguntungkan. Selain itu akad ini  mengandung  unsur  tolong-menolong  dan  kemaslahatan  umat.  Apabila  tanah  tersebut dibiarkan kosong maka produktifitas tanah akan terhenti. Akan tetapi jika tanah itu dikelola dengan sistem ini maka tanah tersebut dapat bermanfaat bagi orang banyak.
21 Permeneg Agraria/Kepala BPN 9/1999.
Menurut  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia  pemilik  tertinggi  yang menguasai tanah adalah negara. Kemudian negara boleh memberi atau masyarakat membeli kepada  negara  tanah  tersebut.  Penerima  hak  atas  tanah  negara  berkewajiban  untuk memelihara  tanda-tanda  batas,  menggunakan  tanah  dengan  optimal,  mencegah  kerusakan- kerusakan dan hilangnya kesuburan tanah dan menggunakan tanah sesuai kondisi lingkungan hidup.    Jika  ternyata  diketahui  bahwa  penerima  hak  tidak  memenuhi  kewajiban  tersebut maka pemerintah dapat membatalkan haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
Dalam kontek Indonesia, tanah adalah primadona harta benda. Status seseorang bisa ditentukan oleh kekuasaan tanah yang dimiliki. Dengan begitu, masalah kepemilikan tanah sangat  komplek  sekali.  Namun  demikian  pelaksanaan  undang-undang  tersebut  masih  jauh dari  harapan.  Masyarakat  lemah,  petani  gurem  masih  sering  dikalahkan  untuk  kepentingan individu  ataupun  kelompok  yang  mengatasnamakan  kepentingan  umum.  Sehingga  ini menjadi issu trend di setiap saat dari dulu hingga sekarang.

## DAFTAR PUSTAKA
Afzalurrahman. Doktrin Ekonomi Islam, II  terj. Nastangin. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
Antonio, Syafi’i. Bank Islam Dari Teori Ke Praktek. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
Haroen, Nasrun. Fiqh Muamalah, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
Hasan, Ali. Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
Mannan, Abdul. Teori Dan Praktek Ekonomi Islam. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1997 Nabhani, Taqyudin. Membangun Sisten Ekonomi Alternatif. Surabaya: Risalah Gusti,1996 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN 9/1999.
al Qurashi, Yahya bin Adam. Kitab al Kharaj. Kairo: Al Matba’ah al Salafiyah, tt.
al-Shaukani,  Muhammad  ibn  Ali  ibn  Muhammad. Nail  Al  Autar,  jilid  V.  Dar  al  Kutub  al Ilmiyah, tt.
Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960.