## TAX MANAGEMENT DALAM IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2022 (STUDI PADA PT. XYZ)
Oleh:

## Lutfia Rizkyatul Akbar
Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ilmu Pendidkan dan Pengetahuan Sosial Universitas Indraprasta PGRI
Email: Lutfiarizkyatul@gmail.com

## ABSTRACT
There are 65.4 million MSMEs in Indonesia, which absorb a workforce of 123.3 thousand  workers.  MSMEs  also  contribute  60.5%  to  GDP.  However,  the  large contribution to GDP was not matched by the contribution to state revenue, which only  contributed  0.5%  of  total  state  revenue.  Of  the  65.4  million  MSMEs  in Indonesia,  only  2.31  million  are  taxpayers.  Considering  the  large  amount  of  tax revenue  in  Indonesia,  MSMEs  taxpayers  continue  to  be  encouraged  by  the government to fulfill their tax rights and obligations, resulting in the issuance of the latest regulations, namely PP Number 55 of 2022. This research uses a descriptive qualitative approach. This research aims  to ensure that MSMEs contribute to tax revenues  for  the  state,  with  tax  management  so  that  business  continuity  and minimizing taxes without tax avoidance can be achieved. The result of this research is that the calculation for the 2023 tax year uses a final PPh rate of 0.5% because it is smaller than the calculation using the rate in Article 17 of the Income Tax Law. In  the  2024  tax  year,  PT.  XYZ  can  use  the  calculation  facility  in  Article  31  E, namely a 50% reduction.
Keywords: MSMEs, PP Number 55 of 2022, Tax Management,

## ABSTRAK
Terdapat 65,4 juta UMKM di Indonesia, yang menyerap tenaga kerja sebesar 123,3 ribu  tenaga  kerja.  UMKM  juga  memberikan  kontribusi  sebesar  60,5%  terhadap PDB. Namun kontribusi besar terhadap PDB, ternyata tidak diimbangi kontribusi terhadap  penerimaan  negara  yang  hanya  menyumbang  sebesar  0,5%  dari  total penerimaan negara. Dari jumlah 65,4 juta UMKM di Indonesia, yang menjadi wajib pajak hanya sebesar 2,31 juta. Mengingat besarnya penerimaan pajak di Indonesia, Wajib Pajak UMKM terus didorong oleh pemerintah agar dapat memenuhi hak dan kewajiban perpajaknnya, sehingga terbitlah peraturan terbaru yaitu PP Nomor 55 tahun 2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini  bertujuan  agar  UMKM  turut  berkontribusi  terhadap  penerimaan  pajak  untuk negara, dengan tax management sehingga kelangsungan usaha dan meminimalkan pajak  tanpa  melakukan  penghindaran  pajak  dapat  tercapai.  Hasil  penelitian  ini adalah  perhitungan  tahun  pajak  2023  menggunakan  tarif  PPh  final  0,5%  karena lebih kecil dibandingkan dengan penghitungan dengan tarif Pasal 17 UU PPh. Pada tahun  pajak  2024,  PT.  XYZ  sudah  tidak  dapat  lagi  menggunakan  tarif  final, sehingga harus dikenakan tarif PPh Pasal 17, namun jika omzet masih dibawah 4,8 Milyar per tahun, PT. XYZ dapat menggunakan fasilitas penghitungan yang ada di Pasal 31 E yaitu pengurangan 50%.
Kata Kunci: PP Nomor 55 Tahun 2022, Tax Management , UMKM

## A. PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  berkembang  yang  berupaya  meningkatkan perekonomian, salah satu yang berperan adalah UMKM. Micro, Small, and Medium Sized  Enterprise /Usaha  Mikro  Kecil  Menengah  (UMKM)  adalah  penggerak perekonomian  suatu  negara  sebagai  sarana  pengentasan  kemiskinan  dan pemerataan perekonomian rakyat kecil, dikancah internasional sebagai salah satu penyumbang  devisa  negara.  Mengutip  dari  (Hastuti  et  al.,  2020)  beberapa  peran UMKM  bagi  Indonesia  adalah  menciptakan  lapangan  kerja,  serap  tenaga  kerja, tingkatkan  penerimaan  pajak,  dorong  inovasi  kemandirian  masyarakat,  serta indikator keunggulan dan data saing  negara.  Keberhasilan kinerja perekonomian suatu  negara  diukur  berdasarkan  nilai  dari  Produk  Domestik  Bruto  (PDB)  yang dapat menggambarkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Mengutip dari(Akbar,
2022)  kontribusi  UMKM  terhadap  ekspor  di  Indonesia  adalah  15,7  tahun  2023. Berdasarkan  data  dari  Kementrian  Koperasi  dan  UKM,  yang  dikutip  dari (Kementerian Keuangan RI: Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 2023) data tahun 2019 terdapat 65,4 juta UMKM di Indonesia, yang menyerap tenaga kerja sebesar 123,3  ribu  tenaga  kerja.  UMKM  juga  memberikan  kontribusi  sebesar  60,5% terhadap  PDB.  Namun  kontribusi  besar  terhadap  PDB,  ternyata  tidak  diimbangi kontribusi terhadap penerimaan negara yang hanya menyumbang sebesar 0,5% dari total penerimaan negara. Dari jumlah 65,4 juta UMKM di Indonesia, yang menjadi wajib pajak hanya sebesar 2,31 juta (Sessa Tiara Maretaniandini et al., 2023).
Hadirnya pajak bertujuan untuk mempererat hubungan antara masyarakat dengan  pemerintah.  Mengutip  dari  (Akbar,  2020)  negara  harus  hadir  untuk menyelesaikan  permasalahan  ekonomi  ditengah  masyarakat.  Pajak  dan  Negara
menjadi satu kesatuan memberi solusi sehingga penerimaan pajak dapat optimal. Hal  ini  dikarenakan  pajak  merupakan  tulang  punggung  ekonomi  negara  dengan setiap tahunnya memberikan sumbangsih lebih dari 70% terhadap total APBN. Hal ini dapat tergambar dari tabel dibawah ini:
Tabel 1.

## Porsi Penerimaan Pajak terhadap Total Penerimaan Negara
Uraian 2018 2019 2020 2021 2022 APBN 2023 Perpres 75/2023 Penerimaan Pajak 1.313,3  1.332,7  1.072,1  1,278,6  1.608,1 1.718 1.818,2 Kepabeanan dan Cukai 205,5 213,5 213 269,2 316,8 303,2 300,1 Penerimaan Negara Bukan Pajak 409,3 409 343,8 458,5 510,9 441,4 515,8 Hibah 15,6 5,5 18,8 5 1 0,4 0,4 Total Pendapatan Negara 1.943,7  1.960,6  1.647,8  2.011,3  2.436,9  2.463,0  2.634,5
Sumber: (Kementrian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak, 2023)
Tabel diatas menggambarkan bahwa kontribusi pajak selama 6 tahun terakhir terus mengalami kenaikan, sejalan dengan target penerimaan yang juga dari tahun ke tahun juga mengalami  kenaikan. Tugas besar  penerimaan pajak untuk  negara tidak sejalan dengan besarnya jumlah UMKM di Indonesia yaitu hanya sekitar 5% dari total keseluruhan jumlah UMKM di Indonesia. Hal tersebut menggambarkan rendahnya kepatuhan pajak UMKM di Indonesia.
Mengingat  besarnya  penerimaan  pajak  di  Indonesia,  Wajib  Pajak  UMKM terus  didorong  oleh  pemerintah  agar  dapat  memenuhi  hak  dan  kewajiban perpajaknnya, sehingga peraturan UMKM terus disempurnakan.  (Tommy, 2022) menyampaikan bahwa pemerintah dalam mendorong dan meningkatkan kepatuhan wajib  pajak  UMKM  dengan  adanya  penyederhanaan  perhitungan,  pelaporan, pengenaan satu jenis pajak untuk UMKM.  Kebijakan dan peraturan pajak terhadap UMKM terus mengalami perubahan mulai tahun 2013, pemerintah menerbitkan PP Nomor 46 tahun 2013 yang mengatur pajak UMKM sebesar 1 persen dari omzet. Bergulir di  tahun 2018, pemerintah menerbitkan PP Nomor 23 tahun 2018 yang mengatur tarif final sebesar 0,5% dari omzet. Di tahun 2022 pemerintah kembali menunjukkan  kepedulian  terhadap  UMKM  melalui  Undang-Undang  Nomor  7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yaitu wajib pajak dengan omzet  dibawah  500  juta  per  tahun  tidak  dikenai  pajak.  Peraturan  terbaru  yang diterbitkan  oleh  pemerintah  adalah  PP  Nomor  55  tahun  2022,  pada  pasal  59 menegaskan bahwa terdapat jangka waktu pengenaan tarif PPh final yaitu paling lama 7 tahun untuk wajib pajak orang pribadi, 4 tahun untuk wajib pajak koperasi, CV, firma, perseorangan, serta 3 tahun untuk wajib pajak badan PT.
Aturan  pada  PP  terbaru  tersebut  membuat  konsekuensi  bahwa  jika  wajib pajak tersebut telah melewati jangka waktu yang telah ditentukan, maka perlakuan pajak  akan  disamakan  dengan  wajib  pajak  badan  yaitu  sesuai  pasal  17  Undang- undang  Pajak  Penghasilan,  yang  dikenakan  tarif  22%  atas  penghasilan fiskal/penghasilan  netto.  Aturan  pajak  UMKM  dengan  tarif  final  selama  ini digaungkan  pemerintah  dengan  memperhatikan  aspek  keadilan  pajak,  namun berapapun omset yang wajib pajak miliki maka akan dikenakan tarif pajak yang
sama.  Konsekuensi  dari  tarif  final  adalah  pengenaan  pajak  tidak  memandang apakah UMKM sedang untung ataukah rugi, mereka tetap harus membayar pajak. Kebijakan  tersebut  dinilai  tidak  adil  dan  memberatkan  Wajib  Pajak.  Aspek memudahkan  terlihat  dalam  memakai  tarif  final  ini  WP  diperbolehkan menggunakan pencatatan sederhana, berbeda jika menggunakan tarif PPh Pasal 17 PPh Badan, WP harus menggunakan pembukuan. Kesadaran pajak UMKM yang hanya sekitar 5% ini tergambar bahwa adanya penghindaran pajak yang dilakukan UMKM selama ini karena tidak membayar pajak.
Tax  management menurut  (Santoso  &  Rahayu,  2013)  adalah  serangkaian aktivitas  untuk  menciptakan,  menganalisis,  dan  menentukan  pilihan  guna tercapainya tujuan berupa optimalisasi penghematan pajak ( optimizing tax saving), meminimalisasi beban pajak( minimizing tax burden), peningkatan nilai perusahaan ( increasing value of the company), dan antisipasi atas temuan yang signifikan dari pihak  otoritas  pajak( anticipating  of  significant  challenges  from  tax  authority) . Penelitian  ini  dilakukan  pada  PT.  XYZ  yang  merupakan  perusahaan  pengurusan transportasi di Jakata. PT. XYZ memiliki omzet dibawah 4,8 milyar, dimana jumlah tersebut  masuk  dalam  kategori  pajak  final  menurut  PP  Nomor  55  Tahun  2022. Dalam  peraturan  tersebut,  PT.  XYZ  dapat  memilih  untuk  dikenakan  PPh  final menurut PP Nomor 55 tahun 2022 dengan tarif 0,5%, atau dikenakan tarif normal Pasal 17 UU PPh yaitu 22%, dan mendapatkan fasilitas pada Pasal 31 E dengan pengurangan tarif 50%.
Atas dasar pemikiran tentang peningkatan efisiensi perusahaan dari PT. XYZ yang merupakan salah satu perusahaan jasa bergerak di bidang pengiriman dengan omzet  di  bawah  Rp.  4,8  miliar,  dan  mencari  alternatif  terbaik  dari  strategi meminimalkan tarif pajak di tahun depan khususnya, serta memberikan kontribusi pengetahuan  terhadap tax  management bagi  UMKM  dalam  menghitung  pajak penghasilan secara efisien dan meminimalkan pajak terutangnya pada umumnya, menjadi penting bagi peneliti untuk menelaah persoalan ini.

## B. KAJIAN PUSTAKA

## Teori Kepatuhan Pajak
Menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Kepatuhan pajak pelaku UMKM masih minim yaitu dari 65,4 juta unit UMKM di Indonesia, baru sekitar  5%  atau  sebanyak  2,31  juta  wajib  pajak  yang  melaporkan  pajaknya. Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM  adalah  masih  rendah.  Penelitian  (Meliandari  & Utomo, 2022) mengemukakan terdapat faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan pajak yaitu:
1. Rendahnya pengetahuan UMKM terkait pemahaman terhadap penerapan self  assessment  system yang  menuntut  kemandirian  pemenuhan kewajiban perpajakan
2. Rendahnya  kesadaran  diri  yang  ditandai  dengan  sikap  pasif  cenderung menunggu instruksi atau bantuan dari petugas pajak
3. Jika lingkungan UMKM tidak patuh maka akan cenderung tidak patuh
4. Kondisi  ekonomi  yang  ditandai  dengan  tingkat  penghasilan  yang  tidak menentu setiap harinya
5. Belum  optimalnya  pengawasan  AR  yang  disebabkan  tidak  adanya  data pembanding dan jumlah UMKM sangat banyak.
Kepatuhan pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu kepatuhan paksaan dan kepatuhan sukarela ( voluntary compliance). Voluntary compliance atau kepatuhan pajak sukarela menurut (Simanjuntak & Mukhlis, 2012) kepatuhan pajak yang ada pada diri wajib pajak yang tunduk terhadap peraturan perpajakan dan administrasi perpajakan yang berlaku tanpa disertai tindakan dari otoritas wajib pajak.  Voluntary compliance  juga  diartikan  sebagai  kepatuhan  yang  timbul  karena  kesadaran masyarakat akan fungsi pajak dan menyadari kewajiban sebagai warga pajak, serta menyadari perannya untuk membangun negara.
Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  rendahnya  kepatuhan  UMKM disampaikan oleh (Meliandari & Utomo, 2022) melalui hasil penelitiannya yaitu meliputi  faktor  internal  yang  terdiri  pemahaman  terhadap  penerapan  sistem self assessment yang menuntut kemandirian pemenuhan kewajiban perpajakan, sikap pasif  dan  cenderung  menunggu  instruksi  atau  bantuan  petugas  pajak.  Faktor eksternal  yang meliputi  lingkungan sekitar UMKM yang cenderung tidak patuh, kondisi ekonomi yang ditandai dari tingkat penghasilan yang dirasa masih rendah dan  tidak  menentu  setiap  harinya,  belum  optimalnya  pengawasan  oleh AR  yang disebabkan  tidak  adanya  data  pembanding,  WP  yang  diawasi  oleh  setiap  AR mencapai ribuan, data yang tidak valid.

## Teori Tax Management
Tax  management menurut  (Santoso  &  Rahayu,  2013)  adalah  serangkaian aktivitas  untuk  menciptakan,  menganalisis,  dan  menentukan  pilihan  guna tercapainya tujuan berupa optimalisasi penghematan pajak ( optimizing tax saving), meminimalisasi beban pajak ( minimizing tax burden), peningkatan nilai perusahaan ( increasing value of the company), dan antisipasi atas temuan yang signifikan dari pihak  otoritas  pajak  ( anticipating  of  significant  challenges  from  tax  authority) . Peningkatan efisiensi berarti meningkatkan laba atau penghasilan. Menurut (Spitz, n.d.) mengemukakan tax planning adalah arrangement of business and personel affairs in such a way as to attaract the lowest possible incidence of tax and pre arrangement  of  facts in  the most tax favored way”. Sedangkan tax management memiliki ruang lingkup yang lebih luas daripada tax planning, yaitu sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat  ditekan  serendah  mungkin  untuk  memperoleh  laba  dan  likuiditas  yang diharapkan.  Erly  Suandy  mengemukakan  bahwa  tujuan  manajemen  pajak  yaitu untuk  1)  menerapkan  peraturan  perpajakan  secara  benar,  2)  efisiensi  untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya di mana tujuan tersebut dapat dicapai melalui  fungsi  manajemen  pajak  yaitu tax  planning , tax  implementation , pengendalian pajak.
Syarat-syarat manajemen pajak yaitu 1) tidak melanggar atau bertentangan dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku, 2) secara bisnis masuk akal karena tax management merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari corporate global strategy, 3)  didukung  bukti-bukti  yang  memadai  dari  segi  pencatatan  akuntansi keuangannya, maupun segi hukum perjanjian (seperti tagihan, kontrak, pendukung
lainnya).  Analisis  manajemen  pajak  juga  terkait  1)  pengetahuan  atas  system perpajakan  nasional  yang  dianut  oleh  suatu  negara,  2)  sikap  fiskus  dalam mengintrepretasikan  peraturan  perpajakan. Tax  management digunakan  untuk meminimalkan beban pajak dengan cara 1) penghindaran pajak ( tax avoidance), 2) penyelundupan  pajak  ( tax  evasion). Pembedaan  keduanya  menurut  (Santoso  & Rahayu, 2013) aspek legalitasnya, Dimana tax avoidance dianggap sebagai Upaya tax  management yang  legal  karena  memanfaatkan loopholes yang  ada  dalam peraturan  pajak  yang  berlaku,  sedangkan tax  evasion cenderung  mengarah  pada sesuatu tindak pidana perpajakan yang illegal dan berada diluar bingkai ketentuan perpajakan.

## Fungsi Pajak
Pajak  merupakan  kontribusi  wajib  pajak  kepada  negara.  Mengutip  dari (Rosdiana & Irianto, 2014) fungsi pajak meliputi: 1) Fungsi pajak sebagai sumber penerimaan negara yang aman, murah dan berkelanjutan, 2) fungsi pajak sebagai instrument keadilan dan pemerataan, 3) fungsi pajak sebagai instrument kebijakan Pembangunan, 4) fungsi pajak sebagai instrument ketenagakerjaan, 5) fungsi pajak sebagai  instrument  kebijakan  mitigasi  dan  adaptasi  perubahan  iklim.  Menurut (Rohendi, 2014) dalam pengambilan kebijakan untuk menentukan arah kebijakan berbagai bidang kehidupan bangsa, khususnya kegiatan ekonomi, yang dikaitkan dengan undang-undang perpajakan merupakan fungsi regulasi atau fungsi mengatur disebut juga fungsi tambahan dari pajak.

## Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
Menurut  Undang-Undang,  Usaha  Mikro  adalah  usaha  produktif  milik perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung  maupun  tidak  langsung  dari  usaha  menengah  atau  usaha  besar  yang memenuhi kriteria usaha kecil. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. Usaha UMKM ini bertujuan  untuk  menumbuhkan  dan  mengembangkan  usahanya  dalam  rangka membangun  perekonomian  nasional  berdasarkan  demokrasi  ekonomi  yang berkeadilan.
Kriteria  usaha  mikro  adalah  memiliki  kekayaan  bersih  paling  banyak  Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan usaha, serta memiliki hasil penjualan selama setahun paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah). Kriteria usaha kecil adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan usaha, serta memiliki hasil penjualan selama setahun lebih dari Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai paling banyak Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Yang terakhir
yaitu  kriteria  usaha  menengah  yaitu  memiliki  kekayaan  bersih  lebih  dari  Rp. 500.000.000  (lima  ratus  juta  rupiah)  sampai  paling  banyak  Rp.  10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan usaha, serta memiliki hasil penjualan selama setahun sebesar lebih dari Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima  ratus  juta  rupiah)  sampai  dengan  paling  banyak  Rp.  50.000.000.000  (lima puluh milyar rupiah).

## Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022
(Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  55  Tahun  2022  Tentang  Penyesuaian Pengaturan  Di  Bidang  Pajak  Penghasilan,  2022)  ini  diundangkan  mulai  20 Desember  2022  merupakan  turunan  dari(Undang-Undang  No.  7  Tahun  2021 Tentang  Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan  (HPP),  2021)  tentang  Harmonisasi Peraturan Perpajakan, khususnya klister PPh.  Peraturan ini bertujuan memberikan kepastian  hukum,  penyederhanaan,  kemudahan  administrasi  perpajakan,  dan menekan celah praktik penghindaran pajak.  Pada pasal 57 (Peraturan Pemerintah (PP)  Nomor  55  Tahun  2022  Tentang  Penyesuaian  Pengaturan  Di  Bidang  Pajak Penghasilan,  2022)menjelaskan  bahwa  wajib  pajak  dalam  negeri  yang  memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai pajak penghasilan bersifat final terdiri dari wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan berbentuk koperasi, Persekutuan komanditer,  firma,  Perseroan  terbatas,  atau  badan  usaha  milik  desa/badan  usaha milik  desa  bersama,  yang  menerima  atau  memperoleh  penghasilan  dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4.800.000.000 (empat milyar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak. Pada pasal 57 tersebut menjelaskan bahwa tarif PPh  final  sebesar  0,5%  masih  berlaku  untuk  wajib  pajak  yang  telah  disebutkan. Namun  di  pasal  59  dijelaskan  bahwa  terdapat  jangka  waktu  tertentu  pengenaan pajak penghasilan yang bersifat final yaitu 7 tahun bagi wajib pajak orang pribadi, 4  (empat)  tahun  bagi  wajib  pajak  badan  berbentuk  koperasi,  Persekutuan komanditer, firma, badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama, atau Perseroan perorangan, serta 3(tiga) tahun pajak bagi wajib pajak badan berbentuk Perseroan terbatas. Jangka waktu tersebut dihitung sejak tahun pajak wajib pajak bersangkutan terdaftar.
Pada pasal 60 dijelaskan bahwa orang pribadi yang penghasilan atas usahanya selama setahunnya kurang dari Rp. 500.000.000 maka tidak dikenai  pajak. Pada pasal 61 juga dijelaskan bahwa wajib pajak yang dapat menggunakan opsi tarif final ini adalah wajib pajak yang peredaran brutonya tidak melebihi Rp. 4.800.000.000 (empat milyar rupiah). Pada penelitian ini, peneliti ingin melihat dan menganalisis pada PT. XYZ berapa penghasilan bruto yang telah didapat selama setahun, dan menghitung  adakah  kenaikan  pajak  yang  terutang,  dan  bagaimana ability  to  pay wajib pajak dalam menyikapi perubahan peraturan ini.
Mengacu kepada beberapa penelitian sebelumnya (Fauziah & Tidajoh, 2018) menyatakan  tentang  Perencanaan  Pajak  untuk  UMKM,  dengan  persamaan  hasil yaitu berupa perencanaan pajak bagi UMKM dalam menentukan tarif yang berlaku. Namun, penelitian Ulfah dan Bernard (2018) menggunakan peraturan sebelumnya yaitu PP Nomor 23 tahun 2018, sedangkan penelitian ini menggunakan peraturan terbaru yaitu PP Nomor 55 tahun 2022. Penelitian selanjutnya yaitu dari (Fadilla et
al., 2024) pada penelitian tersebut berupa tax planning pajak penghasilan badan, sedangkan penelitian ini masuk dalam kategori badan UMKM.

## C. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  dengan  menggunakan  data primer  dan  data  sekunder.  Metode  pengumpulan  data  menggunakan  metode wawancara.  (Sugiyono,  2022)  menyatakan  bahwa  metode  wawancara  adalah pertukaran informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna  dalam  suatu  topik  tertentu.  Peneliti  menggunakan  wawancara  mendalam untuk  mengumpulkan  data,  serta  disempurnakan  dengan  data  dokumen  untuk melengkapi  kebutuhan  penelitian.  Pengumpulan  data  ( primary  data dari wawancara yang berupa informasi mengenai jenis perusahaan, kapan perusahaan berdiri,  pengetahuan  dalam  menghitung,  membayar,  dan  melapor  pajak  yang terutang. PT. XYZ merupakan perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas yang terletak di  Jakarta dan bergerak dibidang jasa pengurusan transportasi.  Sehingga wawancara akan dilakukan kepada salah satu Pemilik PT. XYZ yang mengetahui segala proses bisnis  perusahaan.  Sedangkan secondary data berupa laporan laba rugi  PT.  XYZ  tahun  2023  yang  nantinya  akan  menjadi  pedoman  Peneliti  dalam melakukan penghitungan dua tarif yang berbeda. Secondary data tersebut juga akan menghasilkan perbandingan jumlah pajak terutang dan earning after tax sehingga Wajib  Pajak  mampu  menentukan tax  management dalam  memaksimalkan  laba perusahaan. Kerahasiaan nama subjek dengan menghormati status perusahaan dan keinginan  pemilik  perusahaan  tanpa  mengesampingkan  objektivitas  penelitian secara transparan dan ilmiah, menjadi pertimbangan dari pemberian nama inisial (PT. XYZ) dalam penelitian ini.

## D. HASIL ANALISIS dan PEMBAHASAN

## Tax Management dalam Upaya Efisiensi Pajak Penghasilan UMKM
Pengelolaan  pajak  bertujuan  untuk  meminimalkan  beban  pajak  yang  dapat ditempuh melalui penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah dari perpajakan yang berlaku. Sebelum menghitung pajak penghasilan badan PT. XYZ, kita harus masuk kedalam aturan mana, apa jenis subjek pajaknya, apa jenis objek pajaknya, serta bagaimana ketentuannya. Untuk mengetahui hal itu, berikut laporan laba rugi tahun 2023 PT. XYZ:
Tabel 2.
Laporan Laba Rugi 31 Desember 2023 (Dalam Rupiah) Pendapatan 1.837.201.000 Beban Usaha 1.489.760.800 Laba/Rugi Bersih 367.440.200 Jumlah Beban Lain-lain 164.550.619 Laba (Rugi) Sebelum Pajak 202.889.581
Sumber: Data Penelitian dari Pemilik PT. XYZ (2024)
Berdasarkan  laporan  posisi  keuangan  diatas  dapat  diketahui  bahwa penghasilan  bruto  usaha  PT.  XYZ  adalah  Rp.  1.837.201.000,00.  Menurut wawancara yang didapatkan oleh peneliti kepada Pemilik PT. XYZ disampaikan bahwa  PT.  XYZ  ini  merupakan  perusahaan  jasa  ekspedisi  yang  didirikan  tahun 2021. Informasi diatas meggambarkan bahwa PT. XYZ ini merupakan Wajib Pajak Badan  UMKM,  karena  berbentuk  PT  dan  memiliki  omzet  dibawah  4,8  milyar rupiah.  Sehingga  dalam  penghitungan  pajak  badan  PT.  XYZ  memiliki  opsi dikenakan  menurut  PP  Nomor  55  tahun  2023  ataukah  menggunakan  Pasal  17 Undang-undang Pajak Penghasilan.
Wawancara  mendalam  yang  dilakukan  kepada  pemilik  PT.  XYZ  juga didapatkan  informasi  bahwa  dalam  menjalankan  bisnisnya,  transaksi-transaksi yang dilakukan selama ini dilakukan hanya melalui cash tanpa ada bukti transaksi seperti  kwitansi,  nota,  dll.  Selain  itu,  Pemilik  juga  tidak  mengetahui  opsi perhitungan dalam pengenaan tarif pajak. Pemilik PT. XYZ juga tetap membayar pajak  sejak  bisnis  dijalankan  dikarenakan  khawatir  akan  mendapat  sanksi  yang lebih besar jika tidak membayar pajak. Serta tentu tujuan dalam menjalankan bisnis Pemilik  PT.  XYZ  juga  berkeinginan  untuk  memaksimalkan  laba  dan meminimalkan  biaya-biaya  yang  dikeluarkan,  termasuk  biaya  pajak  yang dikeluarkan. Skema perhitungan pajak penghasilan PT. XYZ dapat dilihat dalam tabel berikut ini:
Tabel 3. Skema Penghitungan Pajak PT. XYZ Tahun 2023 Keterangan PP Nomor 55 Tahun 2022  Pasal 17 UU PPh Penghasilan Bruto/Omset 1.837.201.000.000,00 1.837.201.000,00 Penghasilan Netto 202.889.581,00 202.889.581,00 Dasar Pengenaan Pajak 1.837.201.000,00 202.889.581,00 Tarif 0,5% 50%% x 22% Pajak yang Terutang 9.186.005,00 22.317.853,91 Sumber: Diolah Peneliti (2024)
Berdasarkan  data  penghitungan  pajak  diatas  menggambarkan  bahwa perhitungan  pajak  yang  terutang  dengan  PP  Nomor  55  tahun  2022  yang menggunakan  tarif  final  sebesar  0,5%  yang  dikalikan  dengan  dasar  pengenaan pajak  yaitu  omzetnya,  menghasilkan  pajak  terutang  sebesar  Rp.  9.186.005,00. Sedangkan  jika  menggunakan  tarif  Pasal  17  UU  PPh  dengan  mendapat  fasilitas Pasal  31  E  yang  mendapat  pengurangan  pajak  50%  dari  tarif  normal  22%  yang dikalikan dasar pengenaan pajak yaitu penghasilan netto akan mendapatkan pajak terutang sebesar Rp. 22.317.853,91. Sehingga sesuai dengan tax management yaitu memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat  ditekan  serendah  mungkin  untuk  memperoleh  laba  dan  likuiditas  yang diharapkan. PT. XYZ dapat memilih pajak yang terkecil yaitu menggunakan tarif final sesuai PP Nomor 55 tahun 2022 sebesar 0,5% jika ingin meminimalkan beban pajaknya.  Meminimalkan  beban  pajak  dapat  menguntungkan  karena  dapat memperbesar  laba  bersih  setelah  pajaknya.  Beban  pajak  yang  ditekan  serendah mungkin  dapat  kita  bandingkan  dalam  penghitungan  laba  perusahaan.  Berikut gambaran Laporan Laba Rugi jika menggunakan tarif final:
Tabel 4.
Laporan Laba Rugi 31 Desember 2023 (Dalam Rupiah) Pendapatan 1.837.201.000 Beban Usaha 1.489.760.800 Laba/Rugi Bersih 367.440.200 Jumlah Beban Lain-lain 164.550.619 Laba (Rugi) Sebelum Pajak 202.889.581 Pajak Penghasilan 9.186.005 Laba (Rugi) Setelah Pajak 193.703.576 Sumber: Diolah Peneliti (2024)
Beban pajak yang dipilih menggunakan tarif final 0,5% akan mendapatkan hasil  Rp.  9.186.005,  sehingga  dalam  penghitungan  laba  rugi  diatas  akan menghasilkan laba sebesar   Rp.  193.703.576. Sedangkan jika kita menggunakan tarif pada PPh Pasal 17 dan menggunakan fasilitas  31 E akan mendapatkan laba bersih sebagai berikut:
Tabel 5.
Laporan Laba Rugi 31 Desember 2023 (Dalam Rupiah) Pendapatan 1.837.201.000 Beban Usaha 1.489.760.800 Laba/Rugi Bersih 367.440.200 Jumlah Beban Lain-lain 164.550.619 Laba (Rugi) Sebelum Pajak 202.889.581 Pajak Penghasilan 22.317.854 Laba (Rugi) Setelah Pajak 180.571.727 Sumber: Diolah Peneliti (2024)
Beban pajak jika menggunakan tarif pada Pasal 17 dengan mendapat fasilitas 31  E  akan  menghasilkan  pajak  terutang  Rp.  22.317.854,  jika  dilakukan penghitungan  laba  rugi  seperti  gambar  diatas  maka  akan  mencapai  laba  Rp. 180.571.727. Jika kita bandingkan dua (2) perbandingan perhitungan laba rugi di Laporan Laba Rugi pada Tabel 4 dan Tabel 5 diatas, dapat diketahui bahwa jika memilih menggunakan tax management , PT. XYZ dapat menghasilakan laba yang lebih besar.
(Setyowati, 2014) mengemukakan dalam laffer curve teori bahwa penurunan tarif dapat meningkatkan aktivitas kena pajak dan meningkatkan penerimaan pajak lebih yang diperkirakan. Opsi tarif pajak kecil UMKM adalah hal yang menarik bagi Wajib Pajak UMKM, walaupun konsekuensinya bahwa akan tetap dikenakan meskipun rugi. Hal yang harus diperhatikan oleh PT. XYZ karena baru terdaftar menjadi Wajib Pajak bulan Januari 2021, sehingga pengenaan pajak tahun 2023 ini menjadi tahun terakhir diperbolehkan menghitung dengan menggunakan tarif PPh final 0,5%. Sehingga perhitungan pajak di tahun 2024 dan tahun pajak tahun pajak berikutnya  tidak  dapat  dikenai  Pajak  Penghasilan  bersifat  final  berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, dan akan dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pajak 17 ayat (1) huruf b dan pasal 31 E Undang-Undang Pajak Penghasilan.

## E. SIMPULAN
Tax  management dalam  implementasi  PP  Nomor  55 Tahun  2022 pada  PT. XYZ  meliputi  perhitungan  jangka  waktu  yang  ditekankan  yaitu  PT.  XYZ  sudah menggunakan tarif final selama 3 tahun sejak tahun 2021 hingga tahun pajak 2023. Sehingga tahun pajak 2023 menjadi  tahun terakhir bagi  PT. XYZ diperbolehkan menggunakan tarif final, tahun pajak 2024 harus menggunakan tarif sesuai pasal 17.  Dan  jika  omzet  masih  dibawah  Rp.  4,8  milyar  per  tahun,  PT.  XYZ  dapat menggunakan  fasilitas  penghitungan  yang  ada  di  Pasal  31  E  yaitu  pengurangan 50%. Hasil dalam penelitian yaitu penghitungan tahun pajak 2023 menggunakan tarif PPh final 0,5% karena lebih kecil dibandingkan dengan penghitungan dengan tarif Pasal 17 (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan  Keempat Atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1983  Tentang  Pajak Penghasilan,  2008).  Perhitungan  pajak  tahun  2023  mendapatkan  pajak  terutang lebih kecil sebesar Rp. 9.186.005 dan laba Rp. 193.703.576. Jumlah tersebut lebih besar daripada penghitungan menggunakan tarif normal di Pasal 17 dan Pasal 31 E.
Tax management tahun pajak 2024, PT. XYZ dalam menjalankan bisnisnya harus menggunakan  bukti  transksi  (nota,  kwitansi,  dll)  sehingga  mampu  digunakan sebagai bukti transaksi dalam perpajakan. Karena tahun 2024 perlakuan pajak harus menggunakan tarif berdasarkan Pasal 17 sehingga harus menggunakan pembukuan. Transkai  hanya  menggunakan cash dan  tanpa  bukti  transaksi  akan  merugikan perusahaan karena akan menjadi biaya yang tidak diakui ( non deductible expenses ) yang akan menjadi koreksi fiscal dan memberatkan pajak terutangnya dimasa yang akan datang.
Penelitian sebelumnya yang menjadi acuan adalah penelitian dari (Fauziah & Tidajoh, 2018) menggunakan peraturan sebelumnya yaitu PP Nomor 23 tahun 2018 yang menghasilkan bahwa sebaiknya WP UMKM badan yang penghasilan netonya lebih dari 4% lebih menguntungkan menggunakan tarif PPh dinal 0,5%, sedangkan penelitian ini menggunakan peraturan terbaru yaitu PP Nomor 55 tahun 2022 dimana pemilihan pengenaan pajak memilih menggunakan pph final dengan tarif 0,5%.  Sedangkan penelitian dari (Fadilla et al., 2024) tax management pada Wajib Pajak Badan, sedangkan penelitian ini berfokus pada Wajib Pajak UMKM yang  berbentuk  badan.  Dari  penelitian  ini  juga  menyimpulkan  bahwa  walaupun bisnis  kecil  atau  perusahaan  dengan  omzet  kecil  dibawah  4,8  milyar  juga  harus menggunakan tax  management agar  laba  yang  dihasilkan  lebih  besar  tanpa mengorbankan  ketidapatuhan  pajak  yang  berimbas  pada  rendahnya  kontribusi pajak UMKM pada total pajak negara.

## DAFTAR PUSTAKA
Akbar, L. R. (2020). Analisis Kinerja Direktorat Jendral Pajak dalam Optimalisasi
Penerimaan Pajak di Era-Pandemi Covid-19. Journal Applied Business and Economic , 7 (1), 98–110. https://doi.org/https://doi.org/10.30998/jabe.v7i1.7787
Akbar,  L.  R.  (2022).  Analisis  Kebijakan  Penurunan  Tarif  Pajak  UMKM  Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak (Suatu Kajian Atas Regulasi Indonesia  Dan  Thailand). Innovative:  Journal  of  Social  Science  Research ,
2 (2), 414–428. https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v2i2.11809 Direktorat Jenderal Perbendaharaan: Kementerian Keuangan RI. (2017). Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perbendaharaan. In LAKIN .
https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/images/file_artikel/file_pdf
/lakin_djpb_2017.pdf
Fadilla, N., Prawira, I. F. A., & Kustiawan, M. (2024). TAX PLANNING ATAS PAJAK  PENGHASILAN  BADAN  PADA  PT  UNILEVER  INDONESIA, TBK. Journal  of  Management  and  Innovation  Entrepreneurship  (JMIE) ,
1 (2), 269–275. https://doi.org/https://doi.org/10.59407/jmie.v1i2.413
Fauziah,  U.,  &  Tidajoh,  B.  E.  (2018).  Perencanaan  Pajak  Untuk  Usaha  Mikro,
Kecil,  Dan  Menengah. Substansi:  Sumber  Artikel  Akuntansi  Auditing  Dan Keuangan Vokasi , 2 (2), 200. https://doi.org/10.35837/subs.v2i2.314
Hastuti, P., Nurofik, A., Purnomo, A., Hasibuan, A., Aribowo, H., Faried, A. I., Tasnim,  Ta.,  Sudarso,  A.,  Soetijono,  I.  K.,  &  Saputra,  D.  H.  (2020). Kewirausahaan dan UMKM . Medan: Yayasan Kita Menulis.
Kementerian  Keuangan  RI:  Direktorat  Jenderal  Perbendaharaan.  (2023).
Kontribusi  UMKM  dalam  Perekonomian  Indonesia .  Data  &  Publikasi. https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/lubuksikaping/id/data- publikasi/artikel/3134-kontribusi-umkm-dalam-perekonomian- indonesia.html
Meliandari, N. M. S., & Utomo, R. (2022). Tinjauan Faktor Penyebab Rendahnya Kepatuhan  Pajak  Penghasilan  Umkm  Kuliner  Khas  Bali  Di  Kabupaten Badung. Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review) , 6 (2S), 512–528. https://doi.org/https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2S.1862
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan, Pub. L. No. 55, Data Base Peraturan BPK 1 (2022). https://peraturan.bpk.go.id/Details/233488/pp-no-55-tahun-2022 Rohendi,  A.  (2014).  Fungsi  Budgeter  Dan  Fungsi  Regulasi  Dalam  Ketentuan Perpajakan  Indonesia  (Budgetary  Function  and  Regulation  Function  in Indonesian Taxation Law). Ecodemica , 2 (1), 1–9.
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2681185
Rosdiana,  H.,  &  Irianto,  E.  S.  (2014). Pengantar  Ilmu  Pajak,  Kebijakan  dan Implementasi . PT Raja Grafindo Persada.
Santoso, I., & Rahayu, Ni. (2013). Corporate Tax Management (T. K. dan R. Ortax (ed.)). Ortax.
Sessa Tiara Maretaniandini, Radhitiya Wicaksana, Zalfa Aura Tsabita, & Amrie Firmansyah. (2023). Potensi Kepatuhan Pajak Umkm Setelah Kenaikan Tarif Pajak  Pertambahan  Nilai:  Sebuah  Pendekatan  Teori  Atribusi. Educoretax . https://doi.org/https://doi.org/10.54957/educoretax.v3i1.372
Setyowati,  M.  S.  (2014). Fenomena  Persaingan  Pajak  Antar  Negara-Negara Anggota ASEAN : Suatu Studi Empiris Tahun 1990-2012 = Tax Competition Phenomenon Among  Asean Member Countries An Empirical  Study Period 1990-2012 (pp. 1–2). Universitas Indonesia. https://lib.ui.ac.id/file?file=pdf/abstrak/id_abstrak-20390532.pdf Simanjuntak,  T.  H.,  &  Mukhlis,  I.  (2012). Dimensi  Ekonomi  Perpajakan  dan Pembangunan Ekonomi (1st ed.). Raih Asa Sukses. https://repository.maranatha.edu/11843/1/Dimensi  Ekonomi  Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi.pdf
Spitz, B. (n.d.). International Tax Planning 2 . Butterworth.
Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D . ALFABETA.
Tommy.  (2022). Cara  Pemerintah  Mendorong  Kontribusi  Pajak  UMKM  yang
Rendah .
Pajakku. https://www.pajakku.com/read/615d88384c0e791c3760b60f/Cara- Pemerintah-Mendorong-Kontribusi-Pajak-UMKM-yang-Rendah
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat  Atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1983  Tentang  Pajak Penghasilan, Pub. L. No. 36, 1 (2008). https://jdih.esdm.go.id/peraturan/UU
No. 36 Thn 2008.pdf Undang-Undang  No.  7  Tahun  2021  tentang  Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan (HPP), Pub. L. No. 7, Republik Indonesia 1 (2021). https://peraturan.bpk.go.id/Details/185162/uu-no-7-tahun-2021