HISTORIA : Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah , p-issn:2620-4789  |  e-issn:2615-7993

## NASIONALISME, TOLERANSI, DAN KEPEMIMPINAN PADA BUKU TEKS PEMBELAJARAN SEJARAH SMA

## Maria Antonia Cunino
Prodi Pendidikan Sejarah, Universitas Sanata Dharma cuninonina@gmail.com
Abstract: Indonesian history textbook is written to help students in learning history, and must be in line with the curriculum and goals of the government, namely to shape the character of the nation. In this article, the author focuses on studying Hindu-Buddhist era material in Indonesian history textbooks. There are three values studied: the value of nationalism, the value of tolerance, and the value of leadership from the Hindu Buddhist kingdoms in Indonesia in the 4th century to the 8th century. From learning these materials, students are expected to have a nationalism spirit and have a high tolerance for their fellow cultural,  religious, and national differences. The leadership of kings in Hindu Buddhist kingdoms also taught students to be good leaders and to take the values of the leadership. The authors used content analysis methods to explore the values contained in the textbook .
Abstrak: Buku teks pelajaran sejarah Indonesia ditulis untuk memudahkan peserta didik belajar dan harus sejalan dengan kurikulum serta tujuan pemerintah, yaitu untuk membentuk karakter bangsa. Dalam artikel ini, penulis fokus mengkaji buku teks dengan materi sejarah Indonesia zaman Hindu-Buddha. Terdapat tiga nilai yang dikaji, yaitu nilai nasionalisme, nilai toleransi, dan nilai kepemimpinan dari kerajaan-kerajaan Hindu Buddha yang ada di Indonesia pada abad ke IV sampai abad ke XV. Dari materi tersebut diharapkan peserta didik mempunyai jiwa nasionalisme dan mempunyai toleransi yang tinggi terhadap sesamanya yang berbeda budaya, agama, dan kebangsaan. Kepemimpinan dari raja-raja di kerajaan-kerajaan Hindu Buddha juga mengajarkan kepada peserta didik untuk menjadi pemimpin yang baik dan mengambil nilai-niai dari kepemimpinan tersebut. Penulis menggunakan metode analisis konten untuk menggali nilai-nilai yang terdapat di dalam buku teks tersebut . Kata Kunci: buku teks, nasionalisme, torelansi, kepemimpinan

## PENDAHULUAN
Pendidikan merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan pendidikan merupakan suatu yang intangible serta terus berubah dan meningkat. Tujuan pendidikan setiap saat perlu direvisi dan disesuaikan dengan tuntutan perubahan. Standar yang diperlukan pendidikan nasional Indonesia yang harus dicapai dalam kurun waktu tertentu untuk mewujudkan tujuan pendidikan. Sistem pendidikan nasional berupaya untuk mewujudkan cita-cita nasional yan tertuang dalam UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan rakyatnya (Tilaar, 2006, hlm. 75-76). Sejarah Indonesia merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan di Sekolah Menengah Atas (SMA). Pelajaran Sejarah Indonesia juga mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam pembentukan karakter dan pengetahuan peserta didik.
Pendidikan sejarah harus mampu memberikan pelajaran bagi kehidupan manusia. Peristiwa-peristiwa sejarah diinterpretasikan dengan pendekatan normatif, dengan melihat baik buruk (Mulyana, 2012, hlm. iv). Peristiwa sekarang sedang kita cerna, peristiwa yang akan datang sedang di rancang. Tetapi sejarah (masa lalu) dapat memberikan gambaran sebab akibat yang akan terjadi. Sejarah akan selalu terulang. Sjamsuddin (2012, hlm. 216) mengemukakan bahwa sejarah dari ilmu-ilmu kemanusiaan berkaitan erat dengan pendidikan, bahkan digunakan untuk kepentingan pendidikan.
Menurut Hasan (1996) dalam Mulyana (2012, hlm. iv- v), implementasi sejarah dalam pendidikan terdapat dalam mata pelajaran sejarah seperti yang diajarkan di sekolah. Pengorganisasian materi pelajaran sejarah terdapat di dalam kurikulum yang disusun berdasarkan landasan. Terdapat dua landasan yang mendasari kurikulum, yaitu landasan filosofis dan politis. Landasan filosofis kependidikan merupakan dasar pandangan seseorang mengenai tujuan yang seharusnya dicapai, materi apa yang seharusnya diberikan dalam suatu upaya mencapai tujuan, dan proses belajar apa yang harus dikembangkan. Sedangkan landasan politis adalah keputusan pemerintah yang berkaitan dengan pendidikan. Menurut Mulyana (2012, hlm. v), landasan filosofis dan landasan politik dalam kaitannya dengan pendidikan sejarah, berarti materi sejarah diseleksi dan harus disesuaikan dengan tujuan pendidikan nasional yang menjadi kebijakan politik pemerintah. Ketika sejarah masuk ke dunia pendidikan, ideologi yang menjadi pegangan pemerintah bisa diinterpretasikan oleh pemerintah. Pemerintah melakukan subjektivitas interpretasi.
Tidak semua peristiwa sejarah yang terjadi di Indonesia masuk dalam kurikulum. Hanya peristiwa-peristiwa tertentu yang dianggap memiliki nilai perjuangan dalam konteks sejarah nasional. Penyeleksian terhadap peristiwa-peristiwa tertentu menunjukkan adanya subjektivitas interpretasi dalam pendidikan sejarah. Interpretasi dalam dunia pendidikan akan
Nasionalisme, Toleransi, dan Kepemimpinan Pada Masa Kerajaan-Kerajaan Hindu Buddha Di Indonesia: Analisis Buku Teks Pembelajaran Sejarah SMA
dipengaruhi oleh siapa yang memerintah pada saat kurikulum itu diberlakukan dan dipengaruhi oleh unsur politik (Mulyana, 2012, hlm. vi). Menurut Hasan (2012, hlm. 3-4), landasan politis berkaitan dengan kepentingan kehidupan bangsa. Setiap bangsa harus memiliki akar dari mana dan bagaimana bangsa itu terbentuk. Landasan politis pendidikan sejarah didasarkan pada pertimbangan suatu bangsa dan kehidupan kebangsaannya, pendidikan sejarah adalah media pendidikan politik yang ampuh, dan sejarah memiliki kemampuan untuk membangun memori kolektif sebagai bangsa.
Penulisan sejarah Indonesia merupakan perkembangan ilmu pengetahuan dan alat pendidikan. Penekanan penulisan sejarah sebagai alat pendidikan adalah penekanan pada penulisan yang memiliki muatan kepentingan pemerintah. Misi utama dari pelajaran sejarah adalah bagaimana peserta didik memiliki rasa kecintaan yang tinggi terhadap masa lalu bangsanya. Artinya, sejarah memiliki fungsi nilai ideologi, sehingga penulisan sejarah besifat ideologis (Mulyana & Darmiasti, 2009, hlm. VI).
Pembelajaran sejarah merupakan mata pelajaran yang tujuannya memiliki kaitan dengan pembentukan watak bangsa. Tujuan ini membuat tujuan mata pelajaran akan berkaitan dengan ideologi politik kenegaraan. Negara sering memandang bahwa pembentukan watak kebangsaan warganya merupakan kewajiban negara. Kewajiban itu kemudian dilakukan melalui pendidikan, di antaranya dilakukan dalam mata pelajaran sejarah. Pada sisi lain, sejarah yang diberikan di sekolah adalah sejarah sebagai ilmu. Implikasinya, sejarah harus mengikuti kaidah-kaidah keilmiahan dari ilmu pengetahuan. Keilmiahan sejarah ditunjukkan pula dengan bagaimana penulisan sejarah (historiografi). Model penulisan sejarah juga harus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi, penulisan sejarah bersifat ilmiah (Mulyana & Darmiasti, 2009, hlm. 79-80). Mulyana dan Darmiasti (2009, hlm. 81) mengemukakan bahwa penulisan sejarah dikategorikan menjadi dua, yaitu penulisan sejarah yang konvensional atau tradisional dan penulisan sejarah yang baru atau modern. Dalam praktik penulisan sejarah yang konvensional bisa bersifat ideologis, karena penekanannya pada penanaman nilai. Dalam praktik pembelajaran di sekolah, model pendekatan ini adalah adanya indoktrinasi ideologis pada diri peserta didik. Sedangkan penulisan sejarah yang baru dalam praktek pembelajaran dapat membangun daya nalar peserta didik. Sikap kritis dapat dibangun pada diri peserta didik. Pendekatan ini bisa membangun kemampuan berpikir analisis dan sintesis.
Sejarah nasional di SMA adalah sejarah yang harus menggambarkan adanya proses dinamika atau perubahan menuju pada integrasi. Integrasi terbentuk dengan tidak menghilangkan kemandirian dan keunikan dari daerah- daerah yang ada di Indonesia. Faktor ekstern yang masuk ke wilayah Indonesia bisa dipahami sebagai suatu proses komunikasi yang mengantar sejarah Indonesia pada suatu perubahan menuju integrasi (Mulyana & Darmiasti, 2009, hlm. 83).
Pendidikan sejarah harus menempatkan peserta didik dalam posisi yang lebih baik dan memberikan kesempatan
kepada peserta didik untuk mengaitkan apa yang dipelajarinya dengan kenyataan kehidupan. Tiga dimensi waktu dalam sejarah adalah masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Melalui proses pendidikan sejarah, harus mampu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memahami apa yang terjadi di sekitarnya (Marli, 2012). Upaya dekolonisasi terhadap historiografi Indonesia adalah melalui penulisan sejarah Indonesiasentris. Dalam penulisan ini lebih menampilkan peran bangsa Indonesia sebagai pemeran utama dalam sejarahnya. Pada masa awal kemerdekaan, upaya tersebut dilakukan dengan menerbitkan buku teks pelajaran yang diterbitkan oleh pemerintah maupun individu (Mulyana & Darmiasti, 2009, hlm. 51). Pelajaran sejarah merupakan salah satu pelajaran yang memiliki perhatian terhadap pentingnya penulisan. Aspek penulisan dalam sejarah sangat penting karena penulisan memberikan suatu gambaran sebagaimana suatu peristiwa itu dikonstruksi dan dipahami. Konstruksi dan pemahaman terhadap peristiwa yang ditulis dalam buku teks pelajaran harus berkaitan dengan tujuan pembelajaran (Mulyana & Darmiasti, 2009, hlm. 79). Menurut Mudzakir (2010), buku teks adalah buku standar yang berisi teks pelajaran atau bahan ajar dari suatu cabang ilmu atau bidang studi yang digunakan di sekolah atau lembaga pendidikan. Sedangkan Banowati (2007) menyatakan bahwa buku teks merupakan salah satu media pendidikan yang kedudukannya strategis dan ikut mempengaruhi mutu pendidikan karena dapat berfungsi sebagai sumber belajar dan media yang sangat penting untuk mendukung tercapainya kompetensi yang menjadi tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, buku teks yang digunakan harus dapat meningkatkan hasil belajar dan mencerdaskan anak bangsa. Buku teks yang baik adalah buku teks yang dapat membantu peserta didik dalam pembelajaran. Kriteria buku teks yang baik adalah menarik peserta didik yang menggunakannya, mampu memberi motivasi kepada pemakainya, memuat ilustrasi yang menarik, mempertimbangkan aspek-aspek linguistik sehingga sesuai dengan kemampuan peserta didik yang menggunakannya, dapat merangsang aktivitas-aktivitas pribadi peserta didik, mempunyai sudut pandang yang jelas dan tegas sehingga tidak membingungkan peserta didik, serta mampu memberikan pemantapan dan penekanan materi pada penggunanya.
Buku teks merupakan bahan instruksional yang sudah tersatukan, bentuknya sudah terorganisasi dengan baik dan diarahkan sesuai dengan kurikulum untuk digunakan di sekolah dasar atau sekolah menengah. Materi pembelajaran yang terdapat dalam buku teks diorganisasi sesuai dengan materi dan tahapan-tahapan pencapaian tujuan yang terdapat dalam kurikulum. Buku teks pelajaran sejarah dipandang mampu menanamkan nasionalisme, toleransi, dan kepemimpinan kepada peserta didik. Buku teks pelajaran sejarah dituntut untuk memuat uraian yang membangun karakter atau identitas kultural nasional yang kuat (Purwanta, Santosa, dan Haryono, 2015; Mulyana & Darmiasti, 2009, hlm. 79).
Buku teks pelajaran sejarah bisa menjadi solusi untuk menumbuhkan nilai-nilai luhur bangsa pada diri peserta
HISTORIA : Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah , p-issn:2620-4789  |  e-issn:2615-7993
didik supaya menjadi warga bangsa yang memiliki identitas nasional. Melalui gambar, uraian, dan tugas terstruktur yang ada di dalam buku teks, diharapkan peserta didik mampu mengembangkan identitasnya sebagai bagian dari warga bangsa (Purwanto, 2015).
Buku teks pelajaran sejarah di SMA ditulis berdasarkan periodisasi, yaitu masa praaksara di Indonesia, kerajaan- kerajaan Hindu Buddha di Indonesia, kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, kedatangan bangsa Barat dan masa penjajahan bangsa Barat di Indonesia, pergerakan nasional, sampai masa reformasi (Mulyana & Darmiasti, 2009, hlm. 83-85). Dalam pembahasan ini, penulis akan menganalisis materi pembelajaran sejarah pada periodisasi kedua, yaitu kerajaan- kerajaan Hindu Buddha di Indonesia dari buku teks “Sejarah Indonesia untuk SMA/MA Kelas X Kelompok Wajib”. Buku ini ditulis oleh Ratna Hapsari dan M. Adil yang diterbitkan di Jakarta oleh Penerbit Erlangga pada tahun 2016. Buku ini terdiri dari empat bab. Bab I cara berpikir sejarah, bab II awal kehidupan manusia Indonesia, bab III Indonesia zaman Hindu Buddha: silang budaya lokal dan global tahap awal, bab IV kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Buku ini juga dilengkapi dengan glosarium, daftar pustaka, indeks, dan biodata penulis. Jumlah halaman X + 254.

## KAJIAN PUSTAKA

## 1. Nasionalisme
Menurut Ernest Renan dalam Irhandayaningsih (2012), nasionalisme adalah kehendak untuk bersatu dan bernegara. Sedangkan menurut Otto Bauer dalam Irhandayaningsih (2012), nasionalisme adalah persatuan karakter yang timbul karena perasaan senasib. Irhandayaningsih (2012) berpendapat bahwa nasionalisme terkandung makna kesatuan dan cinta tanah air, mencintai bangsa dan negara dengan mewujudkan persatuan bangsa dari berbagai ragam perbedaan. Nasionalisme Indonesia adalah suatu gerakan kebangsaan yang timbul pada bangsa Indonesia untuk menjadi sebuah bangsa yang merdeka dan berdaulat. Menurut Suhawi (2009, hlm. 360), nasionalisme merupakan suatu ideologi yang meletakkan bangsa di pusat masalahnya dan berupaya meninggikan keberadaannya. Nasionalisme juga bisa diartikan sebagai suatu sikap dan tingkah laku individu atau masyarakat yang merujuk pada loyalitas dan pengabdian terhadap negara nasionalnya. Secara empiris, nasionalisme tidak sesederhana definisi di atas, karena nasionalisme tidak seperti bangunan yang bersifat statis, tetapi selalu dialektis dan interpretatif. Oleh karena itu nasionalisme perlu dieksplanasi berdasarkan perubahan aktual yang terjadi. Perubahan tersebut tidak terlepas dari perubahan sosial yang bersumber dari negara dan mekanisme pasar dengan campur tangan pemerintah yang sangat terbatas.
Nasionalisme mempunyai akar yang dalam dengan masa lampau. Kondisi politik, ekonomi, dan perkembangan sosial budaya dari berbagai negara turut membentuk nasionalisme menjadi lebih dewasa. Perkembangan nasionalisme merupakan suatu proses interaksi dari masyarakat dengan
tujuan politik. Yang paling utama dari nasionalisme adalah keadaan jiwa, kemanusiaan, suatu perbuatan yang timbul dari suatu kesadaran, yang lahir di Eropa dan mulai terkenal sejak revolusi Perancis. Mental manusia didominasi oleh kesadaran egonya dan kesadaran kelompoknya. Kesadaran kelompok cenderung bergerak ke arah menciptakan hal-hal yang homogen dan yang seragam sehingga menghasilkan tindakan- tindakan atau sikap yang sama (Papasi, 2010, hlm. 117-118; Zuhdi, 2014, hlm. 17).
Nasionalisme sangat berguna untuk membina rasa bersatu antara penduduk negara yang heterogen (berbeda suku, agama, asal-usul) dan berfungsi untuk membina rasa identitas dan kebersamaan dalam negara serta bermanfaat pula untuk mengisi kemerdekaan yang sudah diperoleh. Nasionalisme tidak berarti bahwa kita merasa lebih unggul daripada bangsa lain dan tidak memaksakan kehendak kita kepada bangsa lain (Kansil, 2011, hlm. 200).
Sikap  dan perwujudan nasionalisme adalah kebebasan bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri. Maka tujuan nasionalisme adalah kehidupan kebangsaan yang bebas (Zuhdi, 2014, hlm. 18). Pasal 3 UU Sisdiknas 2004 yang dikutip dari Zuhdi (2014, hlm. 27) adalah pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
Bangsa adalah sesuatu yang terbayang karena anggotanya tidak mengenal sebagian besar anggota lain. Tetapi dalam pikiran setiap orang, anggota sebuah bangsa tetap hidup dalam sebuah bayangan kebersamaan. Komunitas yang terbayang hadir karena anggotanya membayangkan komunitas tersebut. Bangsa dibayangkan sebagai sesuatu yang pada hakikatnya bersifat terbatas, memiliki garis-garis perbatasan yang pasti. Bangsa dibayangkan sebagai sebuah komunitas sebagai kesetiakawanan yang mendalam dan melebar (Anderson, 2008, hlm. 8-11).

## 2. Toleransi
Kata toleransi berasal dari bahasa Latin yaitu tolerare. Seseorang yang toleran artinya bisa menahan diri, bersikap sabar, membiarkan orang berpendapat lain, dan berhati lapang terhadap orang-orang yang berbeda aliran. Sikap toleran tidak berarti membenarkan pandangan atau aliran yag dibiarkan itu, tetapi mengakui kebebasan serta hak asasi para penganutnya. Toleransi didasarkan pada sikap hormat terhadap martabat setiap manusia, hati nurani, serta keyakinan dan keikhlasan sesama baik dalam agama, ideologi, dan pandangannya (Kansil, 2011, hlm. 188).
Menurut Suharyanto (2013), toleransi adalah bermurah hati dalam pergaulan, sabar, tenggang rasa, bersikap membiarkan atau memberikan kebebasan kepada pendirian orang lain sekalipun bertentangan dengan pendirian sendiri.
Nasionalisme, Toleransi, dan Kepemimpinan Pada Masa Kerajaan-Kerajaan Hindu Buddha Di Indonesia: Analisis Buku Teks Pembelajaran Sejarah SMA
Toleransi antarumat beragama berarti membiarkan orang lain menganut keyakinan lain.
Nisvilyah (2013) mengemukakan bahwa ada dua bentuk toleransi yang harus ditegakkan, yaitu toleransi agama dan toleransi sosial. Toleransi agama adalah toleransi yang berhubungan dengan keyakinan atau kepercayaan yang dianut oleh seseorang. Sedangkan toleransi sosial berorientasi terhadap toleransi kemasyarakatan. Dalam masyarakat yang beragam karena perbedaan agama dianjurkan untuk menegakkan kedamaian dan melakukan kerjasama dengan orang-orang yang berbeda agama dalam batas-batas yang telah ditentukan. Toleransi multikultural mencakup toleransi agama dan toleransi sosial. Menurut Saharso (2003), toleransi multikultural dan rasa hormat membuat orang tidak menentang ketidakadilan. Menurut Ciere et al., (2014), toleransi sangat penting karena toleransi menunjukkan bahwa individu yang secara kognitif mampu belajar dapat dikonversikan dan disaring oleh temperamen intoleran.
Pendidikan berperan penting dalam upaya membangun toleransi atas keragaman. Pendidikan sebagai media menanamkan nilai-nilai menjadi semakin penting peranannya dalam membangun tata kehidupan yang lebih baik. Pendidikan mempunyai peranan memantapkan kemampuan bangsa Indonesia dalam mengelola keragaman dan beradaptasi dengan pengaruh budaya-budaya besar (Hartono, 2011). Menurut Sudarsana (2017), pendidikan harus mencerminkan usaha bersama untuk mengubah sikap hidup yang kurang baik dan membentuk mentalitas masyarakat yang ingin hidup damai, berdampingan dengan pemeluk agama lain. Bahan-bahan pelajaran akan berisi nilai-nilai yang merupakan syarat bagi perkembangan lingkungan sosial dengan orang yang bertanggung jawab. Secara teoritis, kondisi ideal pendidikan selalu diharapkan menjadi salah satu sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, namun kenyataannya tidak seperti itu. Pendidikan hanya diukur dari aspek kognitif saja. Padahal tolok ukur keberhasilan pendidikan juga harus diukur dari sejauh mana pendidikan mampu membangun moralitas sosial masyarakat yang terhubung dengan realitas toleransi antarumat beragama dan kehidupan sosial masyarakat. Pendidikan sebagai sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa menunjukkan bahwa pendidikan adalah tempat di mana kebijaksanaan atau kearifan diproduksi sebagai modal pengetahuan bagi peserta didik. Toleransi tidak hanya berkaitan dengan perbedaan keyakinan, tetapi juga memberikan toleransi untuk mengembangkan kebudayaan, kesadaran akan kemajemukan, kemampuan beradaptasi, bahasa, dan kebangsaan.

## 3. Kepemimpinan
Menurut Bass dalam Antonakis, Avolio, & Sivasubramaniam (2003), teori kepemimpinan difokuskan pada tujuan pengikut dan penjelasan peran serta cara para pemimpin memberi penghargaan atau mendukung perilaku pengikut. Bass menyarankan perubahan paradigma diperlukan untuk memahami bagaimana para pemimpin
mempengaruhi pengikut untuk mengatasi kepentingan diri sendiri demi kebaikan yang lebih besar dari unit mereka dan organisasi untuk mencapai tingkat yang optimal.
Robbins dalam Wahab (2011, hlm 82) mengatakan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi suatu kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan menurut Siagian dalam Wahab (2011, hlm. 82), kepemimpinan merupakan inti manajemen yaitu sebagai penggerak bagi sumber-sumber dan alat-alat dalam organisasi. Sukses atau tidaknya sebuah organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan tergantung pada cara-cara yang dipraktikkan oleh pemimpin. Wahab menyimpulkan bahwa kepemimpinan yang berlangsung di sebuah organisasi merupakan wadah yang terlihat dalam struktur organisasi. Di dalam struktur terdapat unit-unit kerja yang saling melengkapi (Wahab, 2011, hlm. 82-83).
Menurut Blunt dan Jones (1997), kepemimpinan terikat erat dengan pertanyaan budaya organisasi dan kadang-kadang menegaskan bahwa budaya organisasi dapat dibentuk, diubah atau diganti oleh manajemen puncak atau pemimpin. Wahab (2011, hlm. 90) mengemukakan bahwa usaha pemimpin untuk mengefektifkan organisasi harus dilakukan dengan menggunakan strategi yang baik untuk mencapai tujuan organisasi. Pemimpin harus mempunyai kemampuan untuk menjalankan fungsi kepemimpinan secara efektif dan efisien. Pemimpin harus mampu menempatkan diri di dalam organisasi. Seorang pemimpin juga harus memperhatikan batas-batas tertentu dan harus mampu menjaga kewibawaan sebagai pemimpin. Menurut Wart (2003), dalam subuah organisasi, kepemimpinan yang efektif memberikan kualitas yang lebih tinggi dan lebih efisien.
Menurut Avolio et al., (dalam Cooper, Scandura, & Schriesheim, 2005), para pemimpin sejati didefinisikan sebagai orang yang harus percaya diri, penuh harapan, optimis, ulet, dan bermoral tinggi. Ling, Chia, dan Fang (2000) mengemukakan bahwa ciri-ciri kepemimpinan implisit didasarkan pada karakteristik pribadi dan atribut yang diharapkan oleh pengikut dari pemimpin mereka

## METODE
Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan analisis konten. Creswell (2017, hlm. 245) menyatakan bahwa metode kualitatif memiliki pendekatan yang beragam. Penelitian kualitatif mengandalkan data berupa teks dan gambar, kemudian data yang diperoleh dianalisis.
Menurut Suharsimi dalam Novianto dan Mustadi (2015), analisis konten merupakan teknik penelitian untuk membuat inferensi yang dapat diteliti ulang dan valid dari data berdasarkan konteks penggunaannya. Penelitian yang dilakukan terhadap informasi yang didokumentasikan dalam rekaman, baik gambar, suara, tulisan, dikenal dengan penelitian dokumen atau analisis isi. Obyek yang akan dikaji oleh penulis adalah isi dari buku teks Sejarah. Dalam penelitian ini, penulis berusaha memahami pesan simbolik dari sebuah dokumen.
HISTORIA : Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah , p-issn:2620-4789  |  e-issn:2615-7993
Pesan simbolik yang dimaksud adalah nilai-nilai dalam buku teks pelajaran sejarah untuk SMA kelas X Kurikulum 2013, khususnya dalam materi mengenai kerajaan-kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Nilai-nilai yang dimaksud adalah nilai nasionalisme, toleransi, dan nilai kepemimpinan.

## PEMBAHASAN

## 1. Nasionalisme
Peran mata pelajaran sejarah adalah menjadikan manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Sejarah yang dimasukkan ke dalam kelompok IPS telah mereduksi fungsi sejarah sebagai materi yang substantif untuk membangun karakter. Sejarah mempunyai aspek kritis dalam arti sebagai ilmu (Zuhdi, 2014, hlm. 28). Apabila materi mengenai kerajaan-kerajaan Hindu Buddha disampaikan dengan baik oleh guru, maka peserta didik bisa menemukan rasa nasionalisme. Nasionalisme yang dimaksud di sini adalah seperti yang dikemukakan oleh Irhandayaningsih “kesatuan dan cinta tanah air, mencintai bangsa dan negara dengan mewujudkan persatuan bangsa dari berbagai ragam perbedaan”. Dengan mempelajari masa kerajaan-kerajaan Hindu Buddha di Indonesia yang mulai pada abad IV sampai abad XV, menunjukkan bahwa Nusantara (bangsa Indonesia) terdiri dari beragam suku bangsa, agama, dan ras. Oleh karena itu peserta didik sebagai generasi penerus bangsa sudah sepatutnya bangga menjadi bagian dari Indonesia.
Dalam buku teks Sejarah Indonesia untuk SMA kelas X bab 3 yang membahas mengenai kerajaan-kerajaan Hindu Buddha di Indonesia, di bawah ini penulis akan menulis beberapa kutipan dari buku teks dan menganalisisnya dari segi nasionalisme.

## a.  Kerajaan Sriwijaya
Pada masa Kejayaan Sriwijaya yang berdiri di Pulau Sumatera terkenal sebagai kerajaan Maritim karena wilayah kekuasaannya yang luas. wilayah kekuasaannya meliputi Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung Malaya, Sumatra, Jawa, dan pesisir Kalimantan. Kerajaan Sriwijaya mempunyai kekuatan dalam ekonomi dan militer. Angkatan laut Sriwijaya sangat kuat sehingga bisa mengontrol wilayah perairannya yang luas (Hapsari & Adil, 2016, hlm. 125; 127). Kerajaan Sriwijaya yang berpusat di Sumatera mampu menguasai beberapa pulau di sekitarnya. Sebagai bangsa Indonesia, kita harus bangga bahwa pada masa lampau salah satu kerajaan di Nusantara mampu menjadi kerajaan maritim. Sebagai generasi penerus bangsa, kita bisa menunjukkan rasa nasionalisme kita dengan cara menjaga wilayah laut Indonesia yang indah dengan melakukan hal-hal sederhana. Contohnya ketika mengunjungi pantai, tidak membuang sampah sembarangan di pantai supaya pantai dan laut Indonesia bersih.

## b.  Kerajaan Majapahit
Hapsari dan Adil (2016, hlm. 145) menguraikan kondisi kerajaan Majapahit “Pada masa Hayam Wuruk, Majapahit mencapai puncak kejayaannya: wilayahnya sangat luas, seluas
wilayah Indonesia sekarang, bahkan pengaruhnya sampai ke beberapa negara lain di wilayah Asia Tenggara”. Narasi selanjutnya adalah seperti di bawah ini.
Kemakmuran Majapahit diduga karena majunya pertanian lembah sungai Berantas serta dikuasainya jalur perdagangan rempah-rempah Maluku. Ekonomi Majapahit menjadi semakin kompleks sehingga memerlukan pecahan uang receh untuk mendukung aktivitas ekonomi mikro di pasar. Karena kebutuhan itu, sejak 1300 Majapahit mengimpor banyak uang kepeng perunggu dari Tiongkok. Masyarakat Majapahit mulai suka menabung. Peninggalan menarik adalah celengan berbentuk babi yang mungkin merupakan asal usul istilah ‘celengan’ karena kata ‘celeng’ berarti ‘babi hutan’ (Hapsari dan Adil, 2016, hlm. 146).
Tanah Indonesia yang kaya memberikan penghidupan bagi rakyat yang tinggal di atasnya. Pada masa kerajaan- kerajaan Hindu Buddha khususnya pada masa kerajaan Majapahit, perdagangan di Nusantara sangat ramai. Banyak komoditas yang laku di pasar internasional. Sebagai warga negara Indonesia yang mempunyai sejarah kejayaan di masa lampau, kita patut bersyukur menjadi warga negara Indonesia. Sudah sepatutnya kita berkontribusi membangun Indonesia yang jaya seperti pada masa kerajaan Majapahit

## 2.  Narasi Toleransi
Di bawah ini penulis akan menulis beberapa kutipan dari buku teks dan menganalisisnya dari segi toleransi, baik dari segi keyakinan, kebudayaan, dan kebangsaan dalam buku teks Sejarah Indonesia untuk SMA kelas X bab 3 yang membahas mengenai kerajaan-kerajaan Hindu Buddha di Indonesia.

## a.  Kerajaan Kutai
Raja juga mempunyai toleransi yang tinggi terhadap bangsa lain. Dalam buku Hapsari dan Adil (2016, hlm. 117) dijelaskan “dari letaknya yang tidak jauh dari pantai, Kutai kemungkinan besar menjadi tempat singgah kapal-kapal dagang India yang akan belayar ke Tiongkok dengan melalui Makassar dan Filipina”. Teks tersebut menunjukkan bahwa Kerajaan Kutai terbuka terhadap bangsa lain yang berdagang di Kutai. Perdagangan tidak melihat perbedaan bangsa, selama perdagangan itu saling menguntungkan dan tidak membawa dampak negatif.

## b.  Kerajaan Medang Kamulan
Dalam buku teks dijelaskan bahwa Airlangga dinobatkan sebagai raja oleh para pendeta pada tahun 1019 M dan membangun pusat kerajaan di Kahuripan, Sidoarjo yang kelak dipindahkan lagi ke Daha, Kediri. Dalam buku teks juga dijelaskan mengenai kehidupan agama di Kerajaan Kediri.
Agama yang berkembang pada masa pemerintahan Airlangga adalah agama Hindu beraliran Wisnu. Airlangga memang dianggap sebagai titisan Dewa Wisnu dan pada masa pemerintahannya, berkembang banyak
Nasionalisme, Toleransi, dan Kepemimpinan Pada Masa Kerajaan-Kerajaan Hindu Buddha Di Indonesia: Analisis Buku Teks Pembelajaran Sejarah SMA
aliran keagamaan seperti Hindu aliran Siwa dah Buddha; Airlangga menolerir terhadap semua aliran itu (Hapsari dan Adil, 2016, hlm. 136).
Dari kutipan teks di atas, Hapsari dan Adil telah menuliskan dengan jelas bahwa Raja Airlangga menolerir semua agama yang ada di kerajaan yang dipimpinnya. Airlangga tidak menutup atau memaksakan rakyatnya untuk menganut agama seperti yang dianutnya. Rakyat bebas menganut agama lain.

## c.  Kerajaan Majapahit
Hayam Wuruk adalah raja yang paling terkenal dari Kerajaan Majapahit. Seorang Musafir Tiongkok, Ma-Huan menulis bahwa pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, di Majapahit sudah terdapat masyarakat yang majemuk, mulai dari budaya, agama, dan adat istiadat. Pada waktu itu Majapahit juga dihuni oleh penduduk yang berasal dari Samudra Pasai dan Malaka, orang-orang Tionghoa yang telah memeluk agama Islam, serta penduduk asli yang beragama Hindu dan Buddha (Hapsari & Adil, 2016, hlm. 145). Pernyataan di atas menunjukkan bahwa Kerajaan Majapahit mempunyai nilai toleransi yang tinggi. Apabila raja tidak memberikan toleransi kepada keyakinan, kebudayaan, dan bangsa lain, pasti orang yang berbeda agama, budaya, dan bangsa tidak akan tinggal di sekitar pusat kerajaan Majapahit. Bahkan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” yang menjadi semboyan Indonesia berasal dari Kerajaan Majapahit, tepatnya dari kakawin Sutasoma karangan Mpu Tantular. Kakawin Sutasoma istimewa karena mengajarkan toleransi antara umat Hindu Siwa dan umat Buddha. Kutipan ini berasal dari pupuh 139, bait 5. Terjemahannya “konon Buddha dan Siwa merupakan dua zat yang berbeda. Mereka memang berbeda, tetapi bagaimanakah bisa dikenali? Sebab kebenaran Jina (Buddha) dan Siwa adalah Tunggal, berbeda-beda tetapi satu jugalah itu. Tidak ada kerancuan dalam kebenaran” (Hapsari & Adil, 2016, hlm. 145). Oleh karena itu, Hapsari dan Adil (2016, hlm. 105) mengemukakan bahwa “keragaman hendaknya tidak kita lihat sebagai unsur pemecah, tetapi sebagai unsur penyatu sebagai bangsa Indonesia”. Keanekaragaman Indonesia mulai dari suku, budaya, agama, dan bahasa adalah kekayaan Indonesia yang tak ternilai. Kekayaan ini akan semakin tak ternilai dan kokoh apabila setiap rakyat Indonesia mempunyai toleransi yang tinggi terhadap perbedaan yang ada.

## 3.  Narasi Kepemimpinan
Dalam buku teks Sejarah Indonesia untuk SMA kelas X bab 3 yang membahas mengenai kerajaan-kerajaan Hindu Buddha di Indonesia, di bawah ini penulis akan menulis beberapa kutipan dari buku teks dan menganalisisnya dari segi kepemimpinan berdasarkan teori-teori kepemimpinan yang telah dikemukakan di kajian pustaka.

## a.  Kerajaan Tarumanegara
Hapsari dan Adil (2016, hlm. 119) mengatakan bahwa Raja Purnawarman membangun saluran air yang panjangnya 6.112 tombak (setara dengan 11 km) yang diberi nama Gomati.
Berdasarkan pernyataan tersebut, mengisyaratkan  bahwa raja telah menjalankan tugasnya sebagai seorang pemimpin dengan baik. Raja Purnawarman membuat keputusan dan perintah dengan memperhatikan rakyatnya, karena tujuan dari pembangunan sungai tersebut bukan hanya untuk kepentingan raja dan keluarganya, tetapi untuk mengatasi masalah banjir di kerajaan dan untuk mengairi sawah pada musim kemarau. Raja memperhatikan kesejahteraan rakyatnya.

## b.  Kerajaan Holing (Kalingga)
Seorang pemimpin dari kerajaan Holing diuraikan sebagai berikut.
...pada 674 M, kerajaan ini dipimpin seorang ratu bernama Sima yang memerintah dengan keras tetapi adil. Di bawah pemerintahannya, rakyat hidup aman dan makmur.... Cerita lokal yang berkembang di Jawa Tengah utara menceritakan seorang maharani legendaris bernama Ratu Sima yang menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kebenaran tanpa pandang bulu. Ia menerapkan hukuman yang keras bagi pencuri, yaitu potong tangan. Konon, cerita tentang kejujuran dan sikap taat hukum rakyat Kalingga sampai ke telinga seorang raja seberang lautan. Untuk mengujinya, ia meletakkan sekantung uang emas di persimpangan jalan dekat pasar. Tak seorangpun berani menyentuh, apalagi mengambilnya. Hingga tiga tahun kemudian, kantung itu tersentuh kaki putra mahkota yang lantas mengambilnya. Menjunjung tinggi hukum, Ratu Sima menjatuhkan hukuman mati bagi putranya, tetapi dewan menteri memohonkan ampun baginya. Hukumannya pun dikurangi dengan hanya dipotong kakinya (Hapsari dan Adil, 2016, hlm. 131).
Ratu Sima adalah seorang pemimpin wanita. Tetapi beliau memimpin dengan adil dan lebih mengutamakan akal daripada perasaan. Ratu Sima benar-benar menerapkan aturan atau hukum di kerajaan yang ia pimpin, bahkan ketika anaknya sendiri yang secara tidak sengaja melanggar peraturan tersebut, anaknya tetap dijatuhi hukuman. Ratu Sima merupakan contoh seorang pemimpin yang sangat tegas, walaupun keluarganya sendiri yang bersalah tetap dijatuhi hukuman berdasarkan hukum yang ada di kerajaan. Kepentingan dirinya sendiri dan keluarganya diabaikan demi menjunjung tinggi hukum yang berlaku di kerajaan.

## c.  Kerajaan Medang Kamulan
Kepemimpinan dan kebijakan Airlangga untuk kepentingan kerajaan dan rakyatnya digambarkan seperti di bawah ini.
... Airlangga memberi kedudukan (posisi) kepada setiap orang yang berjasa terhadap kerajaan. Lebih dari itu, ia dikenal sangat memperhatikan rakyat. Selama masa pemerintahannya pun, karya-karya sastra berkembang, di antaranya Arjunawiwaha yang ditulis Mpu Kanwa pada 1030 M. Usaha Airlangga untuk meningkatkan kesejahteraan Medang, antara lain sebagai berikut.
• Memperbaiki  Pelabuhan  Hujung  Galuh  dan Tuban menjadi pelabuhan dagang yang ramai. Kapal-kapal dari India, Birma, Kamboja, dan Champa berkunjung ke kedua tempat itu.
• Membangun  Waduk  Waringin  Sapta  untuk mencegah banjir musiman.
• Membangun jalan-jalan yang menghubungkan pesisir ke pusat kerajaan (Hapsari dan Adil, 2016, hlm. 136).
Airlangga adalah seorang pemimpin yang sangat memperhatikan pembangunan infrastruktur kerajaan demi pertumbuhan ekonomi yang baik. Pada masa pemerintahannya, Airlangga juga memperhatikan orang- orang yang berjasa bagi kerajaan dan memberikan kedudukan dalam pemerintahannya. Secara tersirat, kutipan teks di atas menunjukkan bahwa Airlangga bukanlah seorang pemimpin yang melupakan jasa rakyat bagi kerajaan. Karya sastra yang berkembang pada masa Airlangga ini juga menunjukkan bahwa kerajaan berkembang dengan baik dan aman, sehingga selain bidang politik, bidang sastra juga diperhatikan bahkan bisa berkembang.

## d.  Kerajaan Kediri
Pemerintahan raja terakhir dari Kerajaan Kediri yaitu Raja Kertajaya (Prabu Dandang Gendis) yang mulai memerintah sejak tahun 1185. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Kediri mengalami ketidakstabilan.
Pada masa pemerintahannya, Kertajaya ingin disembah oleh para pendeta Hindu dan Buddha (kaum brahmana). Keinginan itu ditolak, meskipun Kertajaya pamer kesaktian dengan duduk di atas sebatang tombak yang berdiri. Kertajaya murka. Merasa terancam, para pendeta itu mencari perlindungan kepada Ken Arok, akuwu (setara bupati) Tumapel sekaligus bawahan Kediri. ... dengan dukungan para brahmana, Ken Arok menyatakan Tumapel (bagian dari Kediri) sebagai kerajaan merdeka dengan dirinya sebagai raja. Kertajaya pun memaklumatkan perang. Dalam perang antara Tumapel dan Kediri di dekat Desa Ganter tahun 1222, Kediri kalah. Kertajaya sendiri diberitakan naik ke alam dewa, yang mungkin merupakan bahasa kiasan untuk menunjukkan ia tewas. Sejak tahun 1222, Kediri menjadi daerah bawahan Tumapel. Menurut Nagarakertagama, putra Kertajaya bernama Jayasabha diangkat Ken Arok sebagai bupati Kediri (Hapsari dan Adil, 2016, hlm. 138).
Kutipan teks di atas mengajarkan kepada kita bahwa seorang pemimpin tidak boleh sombong, tidak boleh “gila hormat”, dan harus menghargai pemimpin agama. Pemimpin tidak hanya menjalin hubungan dengan rakyatnya, tetapi seorang pemimpin juga harus menjalin hubungan yang baik dengan tokoh-tokoh agama. Seperti yang dikemukakan oleh Wahab (2011, hlm. 90), “seorang pemimpin harus memperhatikan batas-batas tertentu”. Memang pemimpin
mempunyai kekuasaan yang besar atas wilayah yang dipimpinnya. Tetapi dalam bidang agama, tokoh-tokoh agama mempunyai peran yang lebih besar. Maka sebagai seorang pemimpin, harus menghormati tokoh agama, bukan hanya minta dihormati bahkan “disembah oleh para pendeta” seperti kutipan dari buku teks di atas.
Secara tersirat, kutipan dari buku teks di atas juga mau mengajarkan bahwa pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa membedakan antara urusan pribadi dan demi kepentingan organisasi atau kerajaan yang dipimpinnya. Setelah Ken Arok mengalahkan Kertajaya, Ken Arok tetap mengangkat “putra Kertajaya bernama Jayasabha diangkat Ken Arok sebagai bupati Kediri”. Secara tersirat ini menunjukkan bahwa Ken Arok sebagai pemimpin tidak menaruh dendam kepada keluarga atau keturunan dari musuhnya. Mungkin Ken Arok melihat bahwa Jayasabha mempunyai potensi untuk memimpin Kediri sebagai bawahan Singasari (Tumapel). Demikian juga Jayasabha sebagai pemimpin Kediri mengakui Ken Arok sebagai pemimpin yang lebih tinggi.

## e.  Kerajaan Singasari (Tumapel)
Di Kerajaan Singasari juga terdapat seorang pemimpin yang hebat. Dalam buku teks dijelaskan bahwa:
Kertanegara adalah raja dengan cita-cita politik yang tinggi: ingin meluaskan kekuasaannya ke seluruh Nusantara. Untuk itu ia banyak mengirimkan utusan atau ekspedisi, khususnya ke kerajaan-kerajaan di luar Jawa yang disebutnya politik cakrawala mandala. Pada tahun 1275, ia mengirimkan ekspedisi ke Melayu (Pamalayu) dan pada tahun 1284 ke Bali. Berhasil menjalin persahabatan dengan Kerajaan Melayu, pada tahun 1286 ia kembali mengirim ekspedisi dengan membawa Arca Amoghapasa sebagai hadiah untuk Sri Maharaja Mauliwarmadewa. Ekspedisi Pamalayu memiliki tujuan khusus: menjalin kerja sama pertahanan untuk menghadapi ekspansi Mongol di bawah Kubilai Khan ke Asia Tenggara (Hapsari dan Adil 2016, hlm. 140-141).
Seorang pemimpin mempunyai tanggung jawab yang sangat besar. Seorang pemimpin yang bertanggung jawab harus memikirkan penduduknya. Inilah yang dilakukan oleh Kertanegara, raja Singasari. Kertanegara berusaha menjalin persahabatan dengan kerajaan-kerajaan di luar Pulau Jawa untuk menjalin kerjasama pertahanan. Dalam kepemimpinan, pemimpin harus memikirkan kerjasama dengan pemimpin atau kerajaan lain demi keamanan kerajaannya, bukan hanya berusaha untuk memperluas wilayah kekuasaannya untuk menunjukkan bahwa ia mampu menguasai banyak daerah dan mampu memimpinnya. Pemimpin harus memperhatikan keselamatan rakyatnya.

## f.  Kerajaan Majapahit
Raja pertama di Kerajaan Majapahit adalah Raden Wijaya. Dalam buku karangan Hapsari dan Adil (2016, hlm. 144) dijelaskan bahwa “Raden Wijaya menghargai semua orang yang berjasa terhadapnya dengan memberi mereka kedudukan
Nasionalisme, Toleransi, dan Kepemimpinan Pada Masa Kerajaan-Kerajaan Hindu Buddha Di Indonesia: Analisis Buku Teks Pembelajaran Sejarah SMA
dalam pemerintahannya atau kekuasaan di daerah tertentu di Majapahit”. Kutipan kalimat tersebut menunjukkan bahwa pemimpin yang memperhatikan rakyatnya, memberikan kesempatan kepada mereka yang telah berjasa untuk ikut membangun kerajaan.
Selain Raden Wijaya, terdapat seorang raja yang sangat terkenal dari Kerajaan Majapahit, yaitu Hayam Wuruk. Pemerintahan hayam wuruk yang gemilang dibantu oleh seorang mahapatih, yaitu Gajah Mada. Tetapi setelah Gajah Mada meninggal pada tahun 1364, jabatan mahapatih dibiarkan kosong. Gajah Enggon baru diangkat untuk menggantikan tugas Gajah Mada pada tahun 1367. Pada tahun 1389 Hayam Wuruk meninggal. Setelah Hayam Wuruk meninggal, kekuasaan Majapahit mulai melemah (Hapsari & Adil, 2016, hlm. 146). Berdasarkan narasi di atas, Gajah Mada adalah seorang mahapatih yang sangat hebat. Tetapi Kerajaan Majapahit juga di “nina bobokan” oleh kehebatan Gajah Mada. Tidak ada pengkaderisasian untuk mempersiapkan pemimpin- pemimpin atau mahapatih yang hebat seperti Gajah Mada, sehingga setelah Gajah Mada meninggal tidak ada orang yang mampu menggantikan posisi Gajah Mada. Hal ini membawa dampak yang kurang baik untuk kelangsungan kerajaan. Setelah Hayam Wuruk meninggal dan terjadi perebutan tahta, Kerajaan Majapahit mulai mengalami kemunduran. Peninggalan wilayah kerajaan yang luas dan tidak diimbangi oleh pemimpin yang cakap, membuat wilayah-wilayah kekuasaan Majapahit melepaskan diri. Akhirnya Majapahit juga dikuasai oleh Kerajaan Demak, kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa.
Kutipan teks di atas juga mau menyampaikan kepada kita bahwa Hayam Wuruk adalah raja yang hebat karena mampu mewujudkan tujuan organisasi atau kerajaan yang dipimpin, yaitu mempersatukan Nusantara. Setelah banyak wilayah yang berada di bawah kekuasaan Majapahit, Hayam Wuruk yang dibantu oleh patih Gajah Mada mampu mengontrol wilayah kekuasaan Majapahit yang besar. Tetapi sepeninggal Hayam Wuruk, tidak ada raja yang mampu mempartahankan wilayah Majapahit yang luas peninggalan Hayam Wuruk. Hal ini mungkin terjadi karena adanya perang saudara untuk memperebutkan tahta antara anak-anak Hayam Wuruk. Peristiwa ini juga mau mengajarkan kepada kita bahwa keegoisan dan tidak saling mendukung dalam keluarga akan melemahkan keluarga itu, apalagi keluarga tersebut adalah pemimpin. Sebaliknya, saling mendukung akan memperkokoh kepemimpinan. Siapapun yang duduk sebagai pemimpin, harus didukung, asalnya kebijakan-kebijakan yang dibuat untuk kesejahteraan kerajaan dan rakyatnya.
g.  Kerajaan Bali
Pada masa pemerintahan raja Ugrasena (915-942), ia membuat beberapa kebijakan di antaranya membebaskan beberapa desa dari kewajiban membayar pajak karena desa- desa tersebut menjadi penghasil kayu untuk kebutuhan
kerajaan (Hapsari & Adil, 2016, hlm. 148). Seorang pemimpin harus membuat kebijakan yang menguntungkan kedua belah pihak, baik kerajaan maupun masyarakat. Contohnya kebijakan Raja Ugrasena “membebaskan beberapa desa dari kewajiban membayar pajak karena desa-desa menjadi penghasil kayu untuk kebutuhan kerajaan” ini sangat mulia. Raja memberikan kelonggaran kepada rakyat di desa yang menghasilkan kayu bagi kerajaan, sehingga rakyat yang hidup di desa tersebut tidak terbebani untuk membayar pajak lagi. Sebagai gantinya, rakyat bisa menjaga pohon-pohon di desanya supaya hasilnya diberikan kepada kerajaan.
SIMPULAN Pendidikan sejarah sarat akan nilai-nilai kebangsaan. Dalam mengkaji buku teks mata pelajaran Sejarah Indonesia kelas X khususnya mengenai kerajaan-kerajaan Hindu Buddha di Indonesia, terdapat tiga nilai yang penulis kaji dari buku teks tersebut, yaitu nasionalisme, toleransi, dan kepemimpinan. Ketika membahas mengenai kerajaan-kereajaan Hindu Buddha, terdapat nilai nasionalisme yang harus ditanamkan pada diri perserta didik. Peserta didik harus bangga menjadi warga negara Indonesia karena Indonesia terdiri atas banyak suku, agama, bahasa, dan budaya.
Nilai kedua yang dibahas adalah nilai toleransi. Indonesia yang multikultural harus diimbangi dengan toleransi yang tinggi dari setiap masyarakat. Ini tercermin dari beberapa kerajaan Hindu Buddha di Indonesia seperti toleransi terhadap bangsa lain yang terdapat di Kerajaan Kutai, toleransi agama yang terdapat di Kerajaan Medang Kamulan, serta toleransi budaya, agama, dan adat istiadat di Kerajaan Majapahit. Nilai terakhir yang dikaji adalah nilai kepemimpinan. Secara khusus penulis membahas nilai-nilai kepemimpinan dari raja Purnawarman di kerajaan Tarumanegara yang mengambil kebijakan untuk kesejahteraan rakyat. Dari Kerajaan Holing terdapat seorang pemimpin wanita yang sangat tegas, yaitu Ratu Sima. Kepemimpinan Raja Airlangga dari Kerajaan Medang Kamulan memimpin kerajaan dengan baik dan sangat memperhatikan kerajaan dan rakyatnya, baik dalam bidang ekonomi, politik, dan sastra. Sedangkan dari Kerajaan Kediri penulis membahas Raja Kertajaya yang sombong, “gila hormat”, dan tidak menghargai tokoh agama sehingga membawa dampak yang buruk bagi kerajaan, termasuk Raja Kertajaya sendiri. Pemimpin lainnya adalah Raja Kertanegara dari Kerajaan Singasari yang berusaha menjalin kerjasama dengan kerajaan-kerajaan lain untuk bekerjasama dalam bidang pertahanan. Kemudian kerajaan Hindu terakhir di Pulau Jawa adala    h  kerajaan  Majapahit  dengan  Hayam Wuruk sebagai raja yang dibantu oleh patih Gajah Mada. Masa pemerintahan Hayam Wuruk membawa Majapahit mencapai kejayaannya yang dibantu oleh Gajah Mada yang sangat hebat. Tetapi dalam pemerintahannya, tidak ada pengkaderisasian untuk mempersiapkan pemimpin-pemimpin hebat berikutnya.
REFERENSI Buku Anderson, B. (2008). Imagined Communities Komunitas- Komunitas Terbayang . Yogyakarta: Insist-Pustaka Pelajar. Creswell, John W. (2017). Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hapsari, R. & Adil, M. (2016). Sejarah Indonesia Jilid I untuk SMA/MA Kelas X Kelompok Wajib. Jakarta: Erlangga. Hasan, S. Hamid. (2012). Pendidikan Sejarah Indonesia: Isu dalam Ide dan Pembelajaran. Bandung: Rizqi Press. Kansil, C.S.T. (2011). Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara. Jakarta: PT Rineka Cipta. Mulyana, Agus. Ed. “Pendidikan Sejarah Nilai dan Subjektivitas Interpretasi”. Dalam Hasan, S. Hamid. (2012). Pendidikan Sejarah Indonesia: Isu dalam Ide dan Pembelajaran. Bandung: Rizqi Press.
Mulyana, Agus & Darmiasti. (2009). Historiografi di Indonesia: Dari Magis-Religius Hingga Strukturis. Bandung: Refika Aditama. Papasi, J.M. (2010). Ilmu Politik: Teori dan Praktik. Yogyakarta: Graha Ilmu. Sjamsuddin, Helius. (2012). Metodologi Sejarah. Yogyakarta: Ombak. Suhawi, A. (2009). Gymnastik Politik Nasionalis Radikal Fluktuasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Tilaar, H.A.R. (2006). Standarisasi Pendidikan Nasional: Suatu Tinjauan Kritis. Jakarta: PT Rineka Cipta. Wahab, Abdul Azis. (2011). Anatomi Organisasi dan Kepemimpinan Pendidikan (Telaah Terhadap Organisasi dan Pengelolaan Organisasi Pendidikan). Bandung: Alfabeta. Zuhdi, S. (2014). Nasionalisme, Laut, dan Sejarah. Jakarta: Komunitas Bambu.
Artikel Antonakis, J., Avolio, B. J., & Sivasubramaniam, N. (2003).
Context and leadership: an examination of the nine- factor full-range leadership theory using the multifactor leadership questionnaire . The leadership quarterly, 14 (3),
261-295.
Banowati, E. (2007). Buku teks dalam pembelajaran Geografi di Kota Semarang. Jurnal Jurusan Geografi FIS UNNES, 4 (2), 147-158. Blunt, P., & Jones, M. L. (1997). Exploring the limits of Western leadership theory in East Asia and Africa. Personnel Review, 26 (1/2), 6-23.
Cieri, R. L. et al. (2014). Craniofacial feminization, social tolerance, and the origins of behavioral modernity. Current Anthropology, 55 (4). Cooper, C. D., Scandura, T. A., & Schriesheim, C. A. (2005). Looking forward but learning from our past: potential challenges to developing authentic leadership theory and authentic leaders . The Leadership Quarterly, 16 (3), 475- 493.
Hartono, Y. (2011). Pembelajaran yang multikultural untuk membangun karakter bangsa . AGASTYA: Jurnal Sejarah dan Pembelajarannya, 1 (1), 29-45. Irhandayaningsih, A. (2012). Peranan Pancasila dalam menumbuhkan kesadaran nasionalisme generasi muda di era global. HUMANIKA, 16 (9), 1-9. Ling, W., Chia, R. C., & Fang, L. (2000). Chinese implicit leadership theory. The Journal of Social Psychology , 140 (6), 729-739.
Marli, S. (2012). Sejarah dan pendidikan sejarah. Jurnal Cakrawala Kependidikan, 9 (2), 1-10. Mudzakir, A.S. (2010). Penulisan buku teks yang berkualitas. Maret 23, 2018. http://file. upi. edu/Direktori. Nisvilyah, L. (2013). Toleransi antarumat beragama dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa (studi kasus umat Islam dan Kristen Dusun Segaran Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto). Kajian Moral dan Kewarganegaraan , 2 (1), 382-396. Novianto, A. & Mustadi, A. (2015). Analisis buku teks muatan tematik integratif, scientific approach, dan authentic assessment sekolah dasar. Jurnal Kependidikan: Penelitian Inovasi Pembelajaran, 45 (1), 1-15. Purwanto, H. (2015). Kajian perbandingan historiografi pendidikan di Amerika Serikat, Australia, dan Indonesia. Paramita, 25 (2), 154-168. Purwanta, H., Santosa, H.H., & Haryono, A. (2015). W acana identitas nasional pada buku teks pelajaran Sejarah di Inggris dan Indonesia: kajian komparatif. Patrawidya, 16 (3), 345-362.
Saharso, S. (2003). Culture, tolerance and gender. European Journal of Women’s Studies, 10 (1), 7-27. Sudarsana, I.K. (2017). P engembangan pendidikan berbasis kearifan lokal untuk mewujudkan toleransi antar umat beragama. In Prosiding Seminar Nasional Filsafat, 216- 223.
Suharyanto, A. (2017). Peranan pendidikan kewarganegaraan dalam membina sikap toleransi antar siswa. JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area, 1 (2), 192-203.
Wart, M. V. (2003). Public‐Sector leadership theory: an assessment. Public administration review , 63 (2), 214-228.
Nasionalisme, Toleransi, dan Kepemimpinan Pada Masa Kerajaan-Kerajaan Hindu Buddha Di Indonesia: Analisis Buku Teks Pembelajaran Sejarah SMA
HISTORIA : Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah , p-issn:2620-4789  |  e-issn:2615-7993