Akuntabilitas dan Transparansi Catatan Dana Masjid Darul Falah Gentan Sukoharjo
Accountability and Transparency of the Darul Falah Mosque’s Fund Records, Gentan Sukoharjo
Lia Kusuma Dewantari 1 , Pardi 2
1 Akuntansi – Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta
2 Akuntansi – Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta Email : liakukusuma17@gmail.com

## ABSTRAK
Sasaran pelaksanaan  penelitian  ini  untuk  menganalisis  akuntabilitas  dan  transparansi  catatan dana Masjid Darul Falah Gentan Sukoharjo. Dalam penyusunan artikel ilmiah ini, metode yang diterapkan  adalah  penelitian  kualitatif  deskriptif.  Data  berupa  data  primer  yang  diterima  dari pengurus  masjid  dan  data  sekunder  yang  berupa  catatan  dana  dan  sarana  informasi  yang digunakan. Pengumpulan data dilaksanakan dengan metode triangulasi teknik yaitu tanya jawab, pengamatan, dan dokumentasi. Penulis menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan metode  analisis  data  kualitatif  menurut  Miles  dan  Huberman.  Analisis  data  mengungkapkan bahwa  akuntabilitas  yang  dilakukan  Masjid  Darul  Falah  Gentan  Sukoharjo  hanya  didasarkan pada lisan dan masih tradisional serta tidak tertuang dalam aturan tertulis, namun pengelolaan dana sudah disetujui dan diketahui oleh pihak pengelola. Transparansi catatan dana Masjid Darul Falah Gentan Sukoharjo sudah dilakukan dengan menunjukkan arus kas (setoran, penarikan dan saldo)  tetapi belum tersaji pada papan informasi yang disediakan. Akibatnya, catatan dana yang dikelola oleh Masjid Darul Falah Gentan Sukoharjo kurang akuntabel dan transparan .
Kata Kunci : Akuntabilitas, Transparansi, Catatan Dana

## ABSTRACT
The target of this research is  to analize the accountability and transparency of the Darul Falah Mosque’s  fund  records.  In  the  preparation  of  this  scientific  article,  the  merhod  applied  is descriptive  qualitative  research.  Data  in  the  form  of  primary  data  received  from  the  mosque administrators and secondary data in the form of records of funds and information facilities used. The data collection was carried out using a triangulation technique, namely question and answer, observation,    and  documentation.  The  author  analyses  method  according  to  Miles  and Huberman. Data analysis revealed that the accountability carried out by the Darul Falah Gentan Sukoharjo Mosque is only based on word of mouth and was still traditional and was not stated in written rules, but the management of fund record has been approved and known by the manager. Transparency of the Darul Falah Gentan Sukoharjo Mosque  fund record has been carried out by showing  cash  flows  (deposits, withdrawals,  and  balances),  but  has  not  been  presented  on  the information board provided.  As a  result, the records of funds managed by Darul Falah Gentan Sukoharjo are less accountable and transparent.
Keywords  :  Accountability, Transparency, Fund Records

## PENDAHULUAN
Secara etimologis,  organisasi  keagamaan  dapat  dipahami  sebagai  organisasi  yang kegiatannya berpusat pada agama tertentu, atau dapat menjadi objek pemujaan atau melakukan kewajiban apapun kepada Tuhan sehubungan dengan keyakinan atau agama tertentu. Dengan pengertian  ini,  lembaga  keagamaan  dalam  Islam  berarti  munculnya  lembaga-lembaga keagamaan  sebagai  akibat  dari  berdirinya  tempat-tempat  ibadah  seperti  masjid,  atau  dengan kata lain suatu organisasi atau lembaga yang bersumber dari visi dan misi agama (Akhreza & Wahidahwati,  2021).  Masjid  adalah  salah  satu  organisasi  nirlaba  yang  mana  pengurusnya mempunyai tanggung jawab untuk mengatur dan melaporkan aktivitas pengumpulan dana yang bersumber  dari  pada  donatur  (Oktavia  Widhawati  et  al.,  2021).  Lembaga  nirlaba  atau  istitusi sektor publik mempunyai keistimewaan yang berlainan dengan organiasi bisnis pada umumnya. Perihal utama dan menjadi dasar dari perbedaan tersebut adalah bagaimana lembaga tersebut mendapatkan  sumber  pendanaan  untuk  seluruh  aktifitas  operasionalnya.  Institusi  bisnis menerima  dana  operasionalnya  dari  pribadi,  asset  keluarga,  atau  pinjaman  bank  baik  swasta maupun  pemerintah. Institusi sektor publik  akan mendapatkan dana dari lembaga  donatur  dan kontributor  lain  yang  tidak  mengikat.  Perbandingan  lainnya  terletak  pada  arah  operasionalnya. Institusi bisnis berorientasi guna  menggali profit materiil semata. Sementara itu, institusi sektor publik akan lebih memfokuskan orientasinya dalam hal kemasyarakatan atau berorientasi sosial Masjid menjadi salah satu institusi sektor publik yang sering menjadi sorotan (Julkarnain, 2018).
Dalam pelaksanaan  seluruh  kegiatan  masjid  termasuk  operasioanal,  pembangunan  atau renovasi masjid, dan lain-lain, sudah pasti pengurus di seluruh masjid diwajibkan untuk mencatat dana agar dapat melakukan controlling terhadap dana masuk maupun dana keluar. Kegiatan ini adalah  wujud  pertanggung  jawaban  terhadap  donatur  (orang  yang  memberikan  sumbangan) ketika  renovasi  masjid  berlangsung.  Sama  halnya  dengan  tujuan  institusi  sektor  publik  yang lainnya, seluruh asset yang terdapat pada masjid juga wajib dicatat oleh pengurus (Maulana & Ridwan, 2020). Kunci keberhasilan untuk menjaga kelangsungan hidup dan kemakmuran masjid adalah dengan menyajikan catatan dana yang akuntabel dan transparan. Sayangnya pengurus masjid masih ragu untuk menyampaikan informasi mengenai nama penyumbang dan besarnya dana  yang  disumbangkan  dalam  pengelolaan  dana  masjid.  Hal  ini  terjadi  karena  masyarakat memiliki  anggapan  jika  laporan  sumbangan  dipublikasikan  akan  timbul  perasaan  riya’  dan sombong (Bahrudin et al., 2017) .
Akuntabilitas dapat  dipahami  sebagai  bentuk  tanggung  jawab  atas  keberhasilan  atau kegagalan  misi  organisasi  untuk  mencapai  tujuan  dan  sasaran  yang  telah  ditentukan,  melalui lingkungan  di  mana  akuntabilitas  dipraktikkan  secara  berkala  (Haryanti  &  Kaubab,  2019). Akuntabilitas yang dimaksud adalah mencari informasi maupun jawaban yang berkaitan dengan pertanggung jawaban terhadap semua hal yang sudah diselesaikan dan sudah sewajarnya bila hal  tersebut  sebanding  dengan  kenyataannya.  Apabila  ditemukan  kekeliruan  serta ketidaksesuaian dengan kenyataanya, maka harus melakukan pemeriksaan mengenai kekeliruan tersebut (Julkarnain, 2018). Dimensi akuntabilitas sebuah lembaga yaitu akuntabilitas kejujuran, hukum  yang  terkait,  akuntabilitas  pelayanan  dan  respon  yang  cepat.  Akuntabilitas  program memberikan penjelasan terkait dengan pertimbangan guna mencapai sebuah tujuan, sementara akuntabilitas  keuangan  merupakan  bentuk  pertanggung  jawaban  terhadap  pengelolaan  dana (Prihatminingtyas  et  al.,  2021).  Salah  satu  perwujudan  akuntabilitas  yang  harus  dilakukan pengurus masjid adalah dengan menyuguhkan catatan dana yang terdiri dari laporan aktiva dan kewajiban serta informasi lainnya yang diperlukan dalam pertanggung jawaban pengurus kepada jamaah  maupun  masyarakat  (Setiawan  et  al.,  2021).  Model  tanggung  jawab  organisasi
keagamaan dapat bersifat vertikal atau horizontal. Akuntabilitas vertikal adalah tanggung jawab atas  pengelolaan  dana  kepada  otoritas  yang  lebih  tinggi  misalnya  ketua  pembina  atau  pada konteks  lain  akuntabilitas  vertikal  dapat  dipahami  sebagai  tanggung  jawab  kepada  Tuhan. Sedangkan akuntabilitas horizontal adalah tanggung jawab terhadap masyarakat luas, terutama mereka  yang  menerima  atau  memanfaatkan  jasa  organisasi  keagamaan  yang  bersangkutan (Endang, 2017) .
Transparansi artinya pengelola memiliki kewajiban untuk menegakkan prinsip keterbukaan dan  pengetahuan.  Ini  juga  berarti  bahwa  informasi  yang  diberikan  kepada  semua  pemangku kepentingan harus lengkap, akurat, dan tepat waktu. Transparansi juga berarti bahwa informasi tersedia dalam bentuk yang dapat diakses secara bebas dan langsung oleh mereka yang terlibat dalam  pengambilan  keputusan  (Khairaturrahmi  &  Ibrahim,  2018).  Asas  keterbukaan  terhadap publik apabila diaplikasikan dalam catatan  dana akan mewujudkan sesuatu yang apik lantaran dapat dimengerti dengan mudah, mempunyai kegunaan serta kemapuan membandingkan yang tinggi  dan  dapat  memberikan  penjelasan  yang  matang  mengenai  keuangan  tersebut (Prihatminingtyas et al., 2021). Julkarnain (2018) menjelaskan beberapa dasar transparansi yang disampaikan oleh Humanitarian Forum, adalah sebagai berikut:
1. Informasi  yang  dapat  dipahami  dan  diakses  (dana,  metode  pelaksanaan,  dan  bentuk dukungan atau program).
2. Ada publikasi dan media tentang proses kegiatan dan detail keuangan.
3. Melaporkan  secara  berkala  kepada  masyarakat  tentang  penggunaan  sumber  daya  dalam pengembangan proyek.
4. Laporan tahunan.
5. Situs web atau lingkungan penyiaran.
6. Pedoman penyebaran informasi .
Beberapa penelitian terdahulu seperti yang disusun oleh Saiffuddin dan Wahidahwati (2020) menunjukkan  hasil  bahwa  Masjid  Raya  Sabilal  Muhtadin  sudah  mengelola  keuangan  dengan terbuka sebagai wujud pertanggung jawaban atau akuntabilitas masjid, hal ini dibuktikan dengan adanya pencatatan catatan dana masjid. Catatan dana masjid dicatat dengan baik sesuai dengan PSAK 45. Transparansi catatan dana yang dilakukan masjid berhasil meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap  pecatatan dana masjid. Penelitian lain yang  dilakukan  oleh Maulana dan Ridwan  (2020)  menunjukkan  hasil  bahwa  secara  umum  penerapan  akuntabilitas  dan transparansi  dalam  pecatatan  dana  Masjid  Jami’  di  Kota  Banda  Aceh  belum  dilaksanakan. Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Prihatminingtyas,  Fatima,  dan  Khairunisa  (2021)  menunjukkan pengelolaan  keuangan  masih  tergolong  sederhana,  karena  berasal  dari  infaq,  sodaqoh,  dan donatur tetap.
Akuntabilitas dan  transparansi  catatan  dana  Masjid  Darul  Falah  digunakan  sebagai  topik penelitian ini karena penulis melihat masih kurangnya penerapan akuntabilitas pada penyusunan catatan  dana  serta  transparansi  yang  masih  minim  dilaksanakan  dalam  penyebarluasan infromasi  pada  Masjid  Darul  Falah.  Berdasarkan  permasalahan  tersebut  peneliti  tertarik  untuk menjalankan  penelitian  tentang  “Akuntabilitas  dan  Transparansi  Catatan  Dana  Masjid  Darul Falah Gentan Sukoharjo” dengan rumusan masalah seperti berikut: apakah Masjid Darul Falah di Desa  Gentan  Sukoharjo  dalam  pelaporannya  telah  menerapkan  prinsip  akuntabilitas  dan
transparansi  pecatatan  dana  masjid.  Untuk  memenuhi  rumusan  masalah  tersebut,  maka penelitian  ini  dibuat  dengan  tujuan  untuk  menganalisis  akuntabilitas  dan  transparansi  catatan dana Masjid Darul Falah Gentan Sukoharjo.

## LANDASAN TEORI

## Institusi Nirlaba
Institusi nirlaba ialah organiasi bertujuan untuk mendukung rumor atau keadaan agar dapat menarik perhatian publik, terlepas dari tujuan dan keadaan bisnisnya untuk mencari profit atau keuntungan.  Institusi  nirlaba  dicirikan  dengan:  memiliki  sumber  daya  dari  donatur  yang  tidak menginginkan  kembali  fungsi  ekonomiknya,  menciptakan  barang  atau  jasa  dengan  tidak bermaksud memperoleh keuntungan, serta tidak mempunyai kepemilikan dalam institusi (Oktavia Widhawati et al., 2021) .
Institusi  nirlaba  merupakan  organisasi  yang  menyediakan  layanan  sosial  yang  dikekola masyarakat. Institusi nirlaba menghasilkan barang atau jasa tanpa engharapkan keuntungan dan mendapatkan  sumber  daya  mereka  dari  penyumbang.  Institusi  nirlaba  meliputi  organisasi keagamaan,  sekolah,  rumah  sakit  dan  klinik  publik,  organisasi  politis,  organisasi  mayarakat, serikat  buruh.  Organisasi  keagamaan  mengacu  pada  organisasi  dalam  sebuah  tempat peribadatan misalnya masjid (Endang, 2017).

## Masjid
Masjid sebagai tempat ibadah juga disebut dengan badan keagamaan, yang bisa dimaknai sebagai  institusi  yang  pergerakannya  berfokus  pada  kepercayaan  tertentu  yang  melibatkan persoalan  sembahyang  atau  menunaikan  seluruh  kewajiban  Tuhan  mengenai  agama  serta kepercayaan (Maulana & Ridwan, 2020) .
Masjid  adalah  organisasi  keagamaan  yang  mengelola  keuangan  masyarakat  dan  sumber daya lainnya. Masjid didanai oleh para donatur dan masyarakat seperti sedekah, infaq, bantuan dari instansi pemerintah maupun swasta atau bentuk bantuan sosial lainnya. Dana tersebut akan digunakan  untuk  mendukung  kegiatan  peribadatan,  keagamaan,  pengadaan  sarana  dan prasarana,  serta  pengembangan  masjid.  Pengelola  keuangan  harus  dapat  mempertanggung jawabkan  dana  public ini yangmana harus disediakan secara transparan  dan dapat  dimengerti (Endang, 2017).

## Akuntabilitas
Akuntabilitas merupakan  tugas  bagi  pemegang  amanah  ( agent )  yang  bertanggung  jawab untuk  menjelaskan,  menyajikan,  melaporkan,  dan  mengungkapkan  segala  kegiatan  kepada pemberi  amanah  ( principal )  yang  berwenang  untuk  menuntut  tanggung  jawab  tersebut (Khairaturrahmi & Ibrahim, 2018) .
Akuntabilitas  terdiri  dari  akuntabilitas  wvertikal  dan  akuntabilitas  horizontal.  Akuntabilitas vertikal  adalah  bentuk  pertanggungjawaban  kepada  Tuhan  dan  akuntabilitas  horizontal merupakan pertanggungjawaban atas konsekuensi hubungan organisasi dengan masyarakat dan lingkungan sekitar sebagai stakeholders . Kemudian indikator minimum akuntabilitas antara lain: adanya  keselarasan  antara  penerapan  dengan  standar  proses  implementasi  yang  berlaku, penerapan sanksi sesuai ketetapan apabila terjadi kelalaian atau kesalahan dalam menjalankan suatu  kegiatan,  serta  menghasilkan outcome (manfaat  atau  dampak)  atau output (hasil)  yang terukur (Oktavia Widhawati et al., 2021).
Tujuan  akuntabilitas  adalah  untuk  membangun  kepercayaan  publik  dalam  pengelolaan keuangan organisasi. Tingkat kepercayaan publik yang tinggi yang dibangun dapat mendorong pertisipasi yang lebih besar dalam tata kelola organisasi. Lebih penting lagi, tujuan akuntabilitas adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja organisasi yang merupakan salah satu prasyarat pengelolaan keuangan yang sehat (Maulana & Ridwan, 2020).

## Transparansi
Transparansi merupakan tanggung jawab pengelola untuk menerapkan prinsip keterbukaan dalam  pengambilan  keputusan  dan  penyebaran  informasi.  Transparansi  dalam  pengungkapan berarti bahwa informasi yang diberikan kepada semua pihak yang berkepentingan harus lengkap, akurat,  dan  tepat  waktu.  Tidak  ada    yang  dirahasiakan,  disembunyikan,  ditutupi,  atau  ditunda (Haryanti & Kaubab, 2019).
Transpatansi bertujuan untuk membangun rasa saling percaya antara suatu organisasi dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan memudahkan untuk memperoleh informasi  yang akurat dan relevan. Transparansi mengacu pada prinsip-prinsip menciptakan lingkungan dimana semua partisipan dapat mengakses informasi tentang kondisi, keputusan, dan tindakan (Maulana & Ridwan, 2020).
Prinsip transparansi mengacu pada penyediaan informasi dalam konten yang dapat dengan mudah  dipahami  oleh  mereka  yang  terkena  dampak  oleh  suatu  pelaksanaan  keputusan, kemudian  informasi  disediakan  secara  langsung  dan  dapat  bebas  diakses  oleh  penerima informasi.  Transparansi  dalam  pengelolaan  keuangan  masjid  sangat  diperlukan  sekali  oleh pengurus kepada jama’ah. Karena jama’ah mempunyai hak untuk mengetahui arus kas masjid, sementara  pengurus  mempunyai  kewajiban  untuk  menyampaikan  arus  kas  masjid  (Akhreza  & Wahidahwati, 2021).
Kerangka Pikir
Skema 1.1

## Kerangka Pikir

## METODOLOGI PENELITIAN
Jenis dan Sumber Data Penelitian Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Sugiyono (2018) berpendapat bahwa metode penelitian kualitatif didasarkan pada filosofi post-naturalistik yang digunakan untuk mempelajari objek  alam  sebagai  alat  utama  peneliti,  pengumpulan  data  dilakukan    dengan  menggunakan metode triangulasi (asosiasi). Analisis bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan  pada  kepentingan  daripada  generalisasi.  Untuk  menulis  artikel  ilmiah  ini,  peneliti menggunakan  analisis  deskriptif.  Sugiyono  (2018)  juga  mendefinisikan  analisis  deskriptif,  yaitu analisis selektif terhadap data penting dan terkini yang dianggap unik dalam kaitannya dengan rumusan  masalah  atau  pertanyaan  penelitian.  Analisis  ini  didasarkan  pada  semua  data  yang dikumpulkan dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data, antara lain: pengamatan dan tanya jawab, serta dokumentasi.

## Objek Penelitian
Peneliti melakukan penelitian terhadap akuntabilitas dan transparansi catatan dana Masjid Darul Falah sebagai objek penelitian.
Jenis dan Sumber Data Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui tanya jawab  mendalam  pada  informan  yg  telah  penulis  tentukan  yaitu  kepala  pengurus  yang mempunyai  kepentingan  secara  eksklusif  terhadap  keuangan  dan  penyusunan  catatan  dana
Catatan Dana Akuntabilitas Transparansi Penyampaian data Penghimpunan data Reduksi data Penarikan ikhtisar
masjid.  Data  sekunder  yg  penulis  pakai  merupakan  data  yg  sudah  disediakan  &  dikumpulkan sang penulis. Data sekunder ini berupa catatan dana Masji Darul Falah Gentan Sukoharjo .

## Metode Pengumpulan Data
Data penelitian    dikumpulkan  oleh  peneliti  dengan    menggunakan  triangulasi  teknik. Peneliti menggunakan berbagai teknik pengumpulan data untuk mengumpulkan data dari sumber yang  sama.  Peneliti  secara  bersamaan    menggunakan  pengamatan,  tanya  jawab,  dan dokumentasi dari sumber data yang sama (Sugiyono, 2018).

## Skema 1.2 Triangulasi Teknik
Sumber: Sugiyono, 2018:316

## Metode Pengumpulan Data
Penulis menggunakan  model  analisis  data  kualitatif  model  Miles  dan  Huberman  dimana analisis data dalam penelitian kualitatif dilangsungkan sewaktu  penelitian terlaksana dan selepas pengumpulan  data  selesai  dalam  jangka  waktu  tertentu.  Tahapan  model  ini  dilakukan  oleh peneliti meliputi: tahap penghimpunan data, reduksi data, penyampaian data, dan yang terakhir ikhtisar (Sugiyono, 2018: 321)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Penelitian
Analisis Akuntabilitas Publik pada Masjid Darul Falah Gentan Sukoharjo
Akuntabilitas  publik  pada  Masjid  Darul  Falah  Gentan  Sukoharjo  berlaku  bagi  seluruh pengurus  masjid  karena  merupakan  satu  organisasi  yang  bekerja  sama  dalam  menjalankan segala  kegiatan,  namun  kegiatan  pengelolaan  dana  masjid  dilakukan  oleh  bendahara  dengan pengawasan langsung oleh ketua pengurus masjid.
1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran pada Masjid Darul Falah Gentan Sukoharjo
Akuntabilitas  hukum  dalam  pelayanan  publik  yang  dilakukan  oleh  pengurus  Masjid Darul Falah Gentan Sukoharjo adalah sebagai berikut:
a. Ketentuan peraturan dalam penyelenggaraan kegiatan masjid
Belum  ada  peraturan  yang  dapat  dijadikan  acuan  dalam  praktik  penyelenggaraan kegiatan masjid. Pengurus masjid hanya mengikuti adat dan tradisi yang berlaku dalam pelaksanakan kegiatan masjid berdasarkan islam seperti: sholat jum’at, pengajian,serta
Tanya Jawab Sumber data sebanding Pengamatan Dokumentasi
Peringatan Hari Besar Islam (PHBI). Masjid Darul Falah Gentan Sukoharjo juga belum memiliki Standar  Operation  Procedure (SOP)  tertulis  seperti  organisasi  lain  untuk mengelola catatan dana masjid
b. Akuntabilitas kejujuran
Akuntabilitas  kejujuran  Masjid  Darul  Falah  Gentan  Sukoharjo  belum  memiliki regulasi  yang  terdokumentasi  sendiri.  Masjid  Darul  Falah  Gentan  Sukoharjo  belum pernah  menerapkan  prosedur  pemeriksaan  formal  sebagai  bentuk  pengawasan  dan pengendalian  untuk  mencegah  terjadinya  peyimpangan.  Upaya  Masjid  Darul  Falah Gentan  Sukoharjo  untuk  mencegah  terjadinya  kegiatan  yang  tidak  sehat  dengan mengadakan  pertemuan  rutin  atau  rapat  pengurus  dengan  periode  waktu  yang  tidak ditentukan.  Belum  ada  ketentuan  tertulis  yang  dapat  digunakan  sebagai  aturan  umun yang mengatur mekanisme akuntabilitas publik. Jika terjadi penyimpangan atau ketidak sesuaian  catatan  dana  maka  seluruh  pengurus  masjid  akan  berdiskusi  untuk menyelesaikan masalah tersebut.
2. Akuntabilitas program pada masjid darul falah desa gentan sukoharjo Dalam proses pelaksanaan program Masjid Darul Falah Gentan Sukoharjo, pengurus masjid  berkomitmen  untuk  melaksanakan  program  kegiatan  yang  dapat  membuat  masjid menjadi  lebih  hidup  dan  ramai  jama’ah  yang  beribadah  di  masjid  ini.  Komitmen  tersebut mengadakan program kegiatan seperti pengajian, taman baca al-qur’an, pelaksanaan sholat jum’at, Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) dan program-program lain yang akan diadakan seiring  berjalannya  waktu.  Saat  ini  pun  diketahui  bahwa  Masjid  Darul  Falah  Gentan Sukoharjo  juga  tengah  melakukan  sebuah  pembangunan.  Pembangunan  yang  dilakukan berkaitan  dengan  perbaikan  masjid  serta  adanya  rencana  perluasan.  Program  tersebut didukung  dengan  adanya  catatan  rencana  kegiatan  masjid  yang  pada  sebelumnya  telah dilakukan  musyawarah  oleh  pengurus  bersama  dengan  beberapa  perwakilan  jama’ah. Untuk segala catatan pengeluaran serta pemasukan dana yang berkaitan dengan program pembangunan ini dijalankan secara keseluruhan oleh bendahara.
3. Akuntabilitas proses pada masjid darul falah desa gentan sukoharjo Akuntabilitas proses pada Masjid Darul Falah Gentan Sukoharjo terdiri dari:
a. Pembagian dan pengarahan kerja di masjid darul falah desa gentan sukoharjo
1.) Pembagian wewenang dan uraian tugas Alokasi    wewenang  dan  uraian  tugas  disiapkan  dalam  rapat  pengurus  dan hanya  dilakukan  secara  lisan.  Jika  hendak  melakukan  suatu  kegiatan  maka  akan mengundang  seluruh  pengurus  masjid.  Pembentukan  kepanitiaan  kegiatan dilakukan  melalui  rapat  pengurus  dan  dibuatkan  notulen  lalu  kesimpulannya  akan disampaikan secara lisan.
2.) Periode pelaksanaan rapat
Pertemuan  rutin  di  Masjid  Darul  Falah  Gentan  Sukoharjo  seringkali  hanya disebarluaskan  secara  lisan,  dalam  praktikknya  pertemuan  rutin  dilangsungkan dalam  periode  waktu  tertentu  atau  ketika  memiliki  rencana  pelaksanaan  kegiatan yang akan dilakukan oleh organisasi.
b. Kecakupan informasi manajemen
Data  program  Masjid  Darul  Falah  Gentan  Sukoharjo  meliputi  recana  operasional yang disusun secara tertulis setelah masa kegiatan, misalnya terkait peningkatan fasilitas pengelolaan  masjid  dan  kegiatan-kegiatan  yang  dilakukan  oleh  umat  islam  seperti pengajian dan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI).
c. Data keuangan
Catatan  dana  yang  ada  di  Masjid  Darul  Falah  Gentan  Sukoharjo  berupa  catatan dana  sederhana  yang  ditulis  dalam  sebuah  buku  folio  yang  kemudian  pelaporannya dibacakan secara lisan saat kegiatan pertemuan rutin. Data  organisasi  termasuk  struktur  kepengurusan,  data  program  dan  data  keuangan disimpan  secara  khusus  oleh  pihak  internal  Masjid  Darul  Falah.  Meski  demikian,  pihak masjid tetap memberikan informasi penting bagi pihak eksternal yang ingin mengetahui lebih jauh  tentang  pengelolaan  Masjid  Darul  Falah  Gentan  Sukoharjo.  Ukuran  keberhasilan kegiatan yang dilakukan masjid darul falah dilihat dari kelancaran acara, tingginya kehadiran jama’ah,  dan menariknya kegiatan yang dilaksanakan
4. Akuntabilitas Kebijakan pada Masjid Darul Falah Gentan Sukoharjo Kebijakan  dimana  pengurus  masjid  bertanggung  jawab  atas  pengelolaan  masjid ditegakkan  secara  lisan  dan  belum  disahkan  secara  formal.  Meskipun  katakan  sebagai tanggung jawab pengurus untuk mempertanggungjawabkan akuntabilitas, dalam praktikknya bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program kerja masih bersifat lisan.
Pihak  pengurus  masjid  yang  bertanggungjawab    dalam  pengelolaan  dan  pelaporan catatan  dana  masjid  belum  melaksanakan  kewajibannya  dengan  baik,  bendahara  yang memiliki tanggungjawab dalam mengelola dan melaporkan catatan dana belum sepenuhnya melaksanakan tanggungjawab tersebut. Pencatatan dana masjid dilakukan oleh sang istri, sementara  bendahara  hanya  melakukan  pelaporan  catatan  dana  setiap  pertemuan  rutin pengurus masjid saja. Untuk memastikan kelancaran  operasional  harian masjid, termasuk pelaporan  catatan  dana,  standar  yang  diikuti  diikuti  pengurus  masjid  merupakan  aturan pelaksanaan yang sudah menjadi tradisi dalam melakukan kegiatan tersebut.
Sebagai  bentuk  pertanggungjawaban  dana  jama’ah,  pengurus  masjid  menyusun laporan catatan dana masjid. Catatan dana yang disimpan oleh pengurus masjid seringkali dalam bentuk yang sederhana dan belum mengikuti prinsip akuntansi nirlaba, yaitu laporan penerimaan dan pengeluaran kas dalam bentuk single entry. Setiap masjid memiliki format tersendiri  dalam menyusun catatan dana. Catatan dana masjid biasnya mencakup nomor, tanggal,  uraian,  penerimaan  kas,  pengeluaran  kas,  dan  saldo  kas.  Berikut  adalah  contoh format laporan keuangan masjid:
Tabel 1.1 Contoh format laporan keuangan masjid No  Tanggal Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo Kas

## Jumlah

## Saldo
Sumber: Khairaturrahmi & Ridwan Ibrahim (2018)
Setiap masjid wajib melaporkan catatan dananya pada jama’ah sebagai penyumbang dana  dan  kepada  internal  pengurus  masjid  yang  bertanggung  jawab  atas  pengelolaan masjid.  Namun  catatan  dana  Masjid  Darul  Falah  Gentan  Sukoharjo  belum  dipublikasikan atau didistribusikan dengan baik. Jama’ah yang ingin mengetahui catatan dana masjid yang telah disusun, harus menemui bendara terlebih dahulu untuk bisa melihatnya. Catatan dana masjid belum pernah ditinjau secara formal sebagaimana catatan dana suatu organisasi lain
yang diaudit oleh auditor. Namun, pengurus masjid mengatakan bahwa begitu catatan dana tersebut  dilaporkan,  kewajaran  catatan  dana  tersebut  dapat  dinilai  langsung  oleh  jama’ah dan internal kepengurusan masjid.

## Analisis Transparansi yang Dilakukan oleh Masjid Darul Falah Gentan Sukoharjo
Jama’ah membutuhkan trasparansi dalam pengelolaan dana masjid oleh pengurus masjid, karena  jama’ah  yang  secara  tidak  langsung  meyumbang  dana  berhak  mengetahui cash  flow masjid.  Di  sisi  lain,  meskipun  masjid  tidak  memiliki  pedoman  dasar  untuk  menegakkan transparansi  seperti  yang  terjadi  di  Masjid  Darul  Falah,  namun  sudah  menjadi  tugas  pengurus masjid  untuk  menginformasikan  arus  kas  masjid  kepada  jama’ah.  Keterbukaan  informasi  tetap dilakukan  oleh  pengurus  masjid  meski  sederhana  dan  belum  maksimal.  Berikut  praktik  yang dijalankan Masjid Darul Falah Gentan Sukoharjo berkaitan dengan prinsip-prinsip utama praktik transparansi:
1. Pihak  eksternal  yang  ingin  mengetahui  informasi  hasil  kinerja  catatan  dana  masih  harus menemui bendahara untuk dapat mengetahui infromasi tersebut.
2. Informasi tentang visi dan misi, susunan pengurus, bagaimana rencana dan hasil kegiatan hanya dicantumkan dalam draft yang disimpan oleh  pihak internal masjid. Kondisi catatan dana masjid diumumkan secara lisan pada pertemuan rutin pengurus masjid dalam bentuk pengumuman secara sederhana mengenai pemasukan dan pengeluaran dana masjid.
3. Masjid  Darul  Falah  Gentan  Sukoharjo  tidak  memiliki  media  untuk  penyampaian  pendapat serta kritik dan saran untuk memperbaiki kondisi kinerja atau kegiatan yang lebih baik dan terarah.  Oleh  karena  itu,  belum  ada  masukan  yang  diterima  oleh  pihak  pengurus  masjid untuk meningkatkan transparansi informasi.
Pengurus masjid secara manual mencatat semua pemasukan dan pengeluaran dalam jurnal perbendaharaan harian. Pada pertemuan rutin, pemasukan dan pengeluaran dana yang dicatat secara manual diumumkan secara lisan pada peserta pertemuan rutin. Pertemuan ini biasanya hanya  dihadiri  oleh  pengurus  masjid.  Catatan  dana  yang  telah  disusun  pada  buku  tidak  ditulis ulang atau diketik dan ditempelkan pada papan infromasi yang tersedia, sehingga jama’ah masjid tidak dapat mengetahui hasil catatan dana masjid secara langsung. Setiap  pelaksanaan  pertemuan  rutin,  bendahara  mengumumkan  secara  lisan  jumlah perolehan  dan  pengeluaran  dana  masjid  dalam  kurun  waktu  tertentu.  Pengurus  masjid  belum melakukan publikasi catatan dana masjid dengan menempel hasil penerimaan dan pengeluaran dana  pada  papan  informasi  yang  tersedia.  Bagi  jama’ah  yang  ingin  mengetahui  catatan  dana masjid harus menemui bendahara terlebih dahulu untuk dapat melihat catatan dana tersebut. Masjid tidak memiliki fasilitas khusus untuk menyampaikan sarana kritik dan saran dari jama’ah. Jika jama’ah ingin memberikan saran atau kritik bisa  langsung kepada pengurus masjid. Pengurus dapat memberikan tanggapan langsung atau berdiskusi dengan pengurus lainnya terlebih dahulu. Kritik dan saran dievaluasi oleh pengurus dan diterima jika diperlukan. Namun sejauh ini pengurus masjid belum menerima kritik atau saran apapun termasuk mengenai transparansi catatan dana masjid.

## REKOMENDASI  KEBIJAKAN

## Rekomendasi
Berdasarkan telaah sebelumnya, penulis dapat menarik simpulan sebagai berikut:
1. Akuntabilitas Masjid Darul Falah Gentan Sukoharjo  tidak memiliki peraturan resmi ditinjau dari  akuntabilitas  hukum  dan  kejujuran  serta  hanya  mengacu  pada  kegiatan  yang
diselenggarakan melalui pertemuan rutin pengurus masjid dengan periode waktu yang tidak ditentukan.  Akuntabilitas  program  pada  Masjid  Darul  Falah  Gentan  Sukoharjo  adalah komitmen  pengurus  masjid  dalam  mencapai  visi  dan  misi  yang  menjadi  pedoman pengelolaan  masjid.  Akuntabilitas  proses  Masjid  Darul  Falah  Gentan  Sukoharjo,  cukup mudah untuk menukur keberhasilan dan kegagalannya dalam mencapai tujuan dan sasara yang  telah  ditetapkan,  karena  ada  keselarasan  antara  pelaksanaan  tujuan  dan  sasaran kegiatan  dengan  rencana  awal.  Akuntabilitas  kebijakan  Masjid  Darul  Falah  Gentan Sukoharjo  yaitu,  kebijakan  mengenai  pertanggungjawaban  pengurus  masjid  tidak terdokumentasi sehingga implementasinya tidak konsisten. Namun, pengurus Masjid Darul Falah  Gentan  Sukoharjo  telah  berupaya  menyampaikan  pertanggungjawabannya  kepada publik meskipun tingkat akuntabelnya kurang.
2. Transparansi  yang  dilakukan  oleh  pengurus  Masjid  Darul  Falah  Gentan  Sukoharjo diantaranya:  fleksibilitas  bagi  pihak  eksternal  yang  membutuhkan  informasi  kinerja pendanaan masjid. Penyajian informasi catatan dana dilakukan secara tertulis namun masih disampaikan secara lisan ketika mengadakan pertemuan rutin ).

## Kebijakan
Bedasarkan hasil dan interpretasi penelitian ini, maka peneliti memberikan saran sebagai rekomendasi kebijakan antara lain :
1. Memiliki  peraturan  yang  tertulis  sebagai  bentuk  kebijakan  manajemen  dalam  mengatur kinerja  pelayanan.  Hal  ini  memungkinkan  organisasi  untuk  memiliki  kebijakan  yang  lebih jelas dalam implementasinya sehingga lebih tepat sasaran.
2. Mendorong  pengelola  masjid  untuk  mengembangkan  pendekatan  pengelolaan  yang  lebih baik  dan  mudah  dipahami  oleh  semua  pihak  yang  bersangkutan  seperti  pengurus  masjid dan jama’ah.
3. Mempertahankan  kepercayaan  serta  tanggung  jawab  dari  jama’ah  dengan  melaksanakan pengelolaan  masjid  secara  transparan  dan  memberikan  kemudahan  akses  untuk mengetahui segala bentuk pengelolaan yang telah dilakukan oleh pengurus masjid.

## DAFTAR PUSTAKA
Akhreza, S., & Wahidahwati. (2021). Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Masjid Berdasarkan PSAK NO.45 Tentang Pelaporan Organisasi. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi , 1–16.
Bahrudin, Sulindawati, N. L. G. E., & Made Aristia Prayudi. (2017). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Pembangunan Masjid Darul Hidayah Desa Airkuning Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana. Akuntansi , 8 (2), 2–9. Endang, E. (2017). Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Masjid Jamik An-Nur Sekayu. Jurnal ACSY Politeknik Sekayu , VI . Haryanti, S., & Kaubab, M. E. (2019). Keuangan Masjid Di Wonosobo ( Sstudi Empiris Pasa Masjid Yang Terdaftar. Journal of Economic, Business and Engineering , 1 (1), 140–149. Julkarnain. (2018). Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Meningkatkan Kualitas Sistem Manajemen Keuangan Masjid di Kota Medan. Riset Akuntansi Multiparadigma (JRAM) ,
5 (2), 1–3.
Khairaturrahmi, & Ibrahim, R. (2018). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Masjid Di Kota Banda Aceh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) , 3 (1), 111–119.
Maulana, A. F., & Ridwan, R. (2020). Akuntabilitas Dan Transparansi Pelaporan Keuangan Masjid (Studi Empiris: Masjid Jami’ Di Kota Banda Aceh). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi , 5 (2), 270–277. https://doi.org/10.24815/jimeka.v5i2.15589 Oktavia Widhawati, E., Suhartini, D., & Aning Widoretno, A. (2021). AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI SEBAGAI IMPLEMENTASI ISAK 35 (Studi Pada Masjid Agung An-Nuur Pare Kabupaten Kediri). Jurnal Proaksi , 8 (2), 61–74.
Prihatminingtyas, B., Fatima, W. Q., & Khairunisa, L. (2021). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba Panti Asuhan Al-Maun. Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi , 9 (1), 37–44.
Setiawan, H., Rahman, A., & Hidayati, K. (2021). Analisis Penerapan PSAK No. 45 sebagai Perwujudan Amanah dan Akuntabilitas pada Laporan Keuangan Masjid Al Akbar Surabaya. Equity: Jurnal Akuntansi , 1 (2), 119–126. https://doi.org/10.46821/equity.v1i2.180 Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . ALFABETA.