Vol. 4 No. 2  Bulan September  2019 P-ISSN: 2502-2539/ E-ISSN: 2684-9836

## Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pengawasan Kebijakan Daerah
(Studi Kasus: Kantor DPRD Kabupaten Buton)
La Asiri 1
1 Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Buton, Jl. Betoambari No. 36 Baubau
E-mail: laasiriaris72@gmail.com
Abstrak: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  salah  satu  fungsi  DPRD  dalam melakukan  pengawasan  terhadap  kebijakan  daerah  sekaligus  untuk  mengjkaji  sejumlah faktor  yang  memengaruhi  fungsi  DPRD  dalam  menjalankan  pengawasan  terhadap kebijakan  daerah  Kabupaten  Buton.  Jenis  penelitian  ini  menggunakan  desain  deskriptif kualitatif  dimana  prosedur  pemecahan  masalah  yang  diselidiki  dengan  menggambarkan atau  melukiskan  keadaan  subjek  atau  objek  penelitian.  Penelitian  ini  menunjukan  bahwa fungsi DPRD pada proses pengawasan kebijakan daerah, melalui proses diantaranya yaitu penyusunan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD),  pelaksanaan  kebijakan daerah,  dan  pertanggung  jawaban  terhadap  kebijakan  daerah  oleh  eksekutif  (evaluasi). Selain  itu,  terdapat  beberapa  faktor  yang  memmengaruhi  pelaksanaan  fungsi  legislasi tersebut dalam melakukan pengawasan  kebijakan daerah yaitu kompetensi anggota DPRD, ketersediaan sarana dan prasarana, serta ketepatan waktu dalam melakukan pengawasan.

## Kata Kunci: Fungsi, Pengawasan, DPRD
Abstrac: This  study  aims  to  determine  one  of  the  functions  of  the  DPRD  in  supervising regional policies as well as to examine a number of factors that influence the function of the DPRD  in  carrying  out  oversight  of  Buton  Regency  regional  policies.  This  type  of  research uses a qualitative descriptive design where problem solving procedures are investigated by describing or describing the state of the subject or object of research. This study shows that the function of the DPRD in the process of supervising regional policies, through processes including  the  preparation  of  the  Regional  Budget  (APBD),  implementation  of  regional policies,  and  accountability  to  regional  policies  by  the  executive  (evaluation).  In  addition, there  are  several  factors  that  influence  the  implementation  of  the  legislative  function  in supervising regional policies, namely the competence of DPRD members, the availability of facilities and infrastructure, and the timeliness in conducting supervision.
Keywords: Function, Oversight, DPRD

## 1. Pendahuluan
Pemerintahan  daerah  yang  baik  ( good local govern ment) merupakan isu yang paling mengemuka  dalam  pengelolaan  administrasi public  dewasa  ini.  Tuntutan  masyarakat kepada  pemerintah  terhadap  pelaksanaan penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  yang baik  sejalan  dengan  semakin  meningkatnya pengetahuan  masyarakat,  disamping  adanya pergeseran  paradigm  pemerintahan  dari rulling  government yang  terus  bergerak menuju good  governance dipahami  sebagai fenomena  berdemokrasi  secara  adil.  Dalam konteks  ini  diperlukan  peran  dan  fungsi Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD) yang  kuat,  aspiratif,  dan  berkarakter.  DPRD sebagai wakil rakyat, senantiasa memperhatikan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Salah satu prinsip dasar otonomi daerah menurut  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 2004,  revisi  melalui  Undang-Undang  Nomor 23  Tahun  2014  adalah  pelaksanaan  otonomi daerah harus lebih meningkatkan  peran dan fungsi    badan  legislative  daerah,  baik  fungsi legislasi,  fungsi  budgeting,  maupun  fungsi pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan  daerah  yang  efektif  dan akuntabel.  Hal  ini  menunjukkkan  bahwa DPRD dalam konteks UU No. 23 Tahun 2014 benar-benar  harus  diberdayakan  secara optimal  melalui  pemberian  tugas,  hak,  dan wewenang  yang  luas  sehingga  DPRD  dapat melakukan  fungsinya  dengan  maksimal sebagai  penyalur  aspirasi  masyarakat  dalam rangka pembangunan demokrasi local.
Sebagai  lembaga  perwakilan  di  daerah, DPRD  mempunyai  fungsi  yang  sangat  besar dalam mewarnai jalannya pemerintah daerah otonom. Dengan peran demikian,aspek responsibilitas  dalam  pelaksanaan  tugas menjadi  salah  satu  factor  penentu  dalam memaknai dan memberikan manfaat terhadap  jalannya  pemerintahan  di  daerah guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera  dan  berdaulat.  Pemahaman  ini sekaligus  menyajikan  pandangan  bahwa lembaga legislative perlu terus mengembangkan  dirinya,  dan  hal  ini  tidak terlepas  dari  dinamika  kualitas  infrastruktur public,  hubungan  dengan  lembaga  lainnya dalam bingkai nilai-nilai pemerintahan nasional.
DPRD sebagai lembaga legislative daerah  mempunyai  tiga  fungsi  utama  yaitu: 1) fungsi legislasi, 2) fungsi anggaran, dan 3) fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan yang dilakukan  oleh  DPRD  adalah  pengawasan terhadap  pelaksanaan  berbagai  kebijakan publik  daerah  yang  dilaksanakan  oleh  oleh lembaga  eksekutif  termasuk  didalamnya pengawasan terhadap kebijakan pelaksanaan APBD. Fungsi pengawasan ini sangat penting bagi  DPRD  untuk  lebih  aktif  dan  kreatif menyikapi  berbagai    kendala    terhadap pelaksanaan perda. Melalui pengawasan oleh DPRD, eksekutif sebagai pelaksana kebijakan akan  terhindar  dari  berbagai  penyimpangan dan  penyelewengan.  Dari  hasil  pengawasan DPRD akan diambil tindakan penyempurnaan dalam memperbaiki pelaksanaan kebijakan tersebut. Jika kita melihat sepak terjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
Vol. 4 No. 2  Bulan September  2019 P-ISSN: 2502-2539/ E-ISSN: 2684-9836
Kabupaten Buton sebagai lembaga legislative daerah khususnya yang berhubungan dengan fungsi pengawasan kepada eksekutuf,
nampaknya masih terdapat sejumlah masalah karena kurang efektifnya pengawasan. Ada sejumlah temuan masyarakat di lapangan seperti
pembangunan  gedung  sekolah  yang  tidak sesuai RAB, pembangunan beberapa jembatan  di  Kecamatan  Lasalimu  dengan APBD  tahun  2015-2016  yang  pengerjaanya sampai  sekarang  belum  selesai.  Masalah  ini menjadi indikasi awal tentang masih lemahnya  pengawasan  kebijakan  daerah yang  dilakukan  oleh  DPRD  Kabupaten  Buton kepada eksekutif.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  di atas,  maka  focus  penelitian  ini  adalah bagaimana  fungsi  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah (DPRD) dalam melakukan pengawasan  terhadap  kebijakan  daerah melalui  studi  kasus  pada  kantor  DPRD Kabupaten Buton?
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk menganalisis fungsi pengawasan DPRD Kabupaten  Buton  terhadap  pelaksanaan kebijakan daerah.

## 2. Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif sebagai suatu metode yang dikerjakan untuk mengungkap  gejala-gejala  secara  holistic- kontekstual,  melalui  pengumpulan  data  dari latar  alami  sebagai  sumber    dengan instrument kunci peneliti itu sendiri, (Suyitno, 2006: 5).
Terkait dengan penelitian ini, pendekatan  dekskriptif  kualitatif  membawa penulis untuk mengumpulkan data sebanyak mungkin  mengenai  fungsi  DPRD  dalam pengawasan  kebijakan  daerah.  Selain  itu pula,  pemilihan  dan  penggunaan  metode analisis  kualitatif  dalam  konteks  penelitian ini,  dilaksanakan  untuk  mengetahui    dan mendeskripsikan fungsi DPRD dalam pengawasan kebijakan daerah.
3. Pembahasan
a. Perencanaan (Penyusunan APBD) Proses
penyusunan Anggarana Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Kabupaten Buton  diawali  dengan  proses  penentuan rencana  pagu  APBD  sesuai  siklus  anggaran dimulai:  1)  proses  penentuan  penerimaaan daerah,  2)  proses  penentuan  belanja  rutin, dan 3) proses penentuan belanja pembangunan atau belanja modal.
Selanjutnya hasil rencana annggaran yang  telah  disusun  secara  terpadu  diajukan kepada  kepala  daerah  untuk  mendapat persetujuan  dan  RAPBD  tersebut  diserahkan kepada  DPRD  untuk  dilakukan  pembahasan bersama  eksekutuf  (SKPD  terkait).  Dalam pembahasan  RAPBD  ini,  diharapkan  pihak legislative  dapat  memberikan  komentar, masukan,  tanggapan,  dan  ususl  kepada eksekutif melalui dokumen kebijakan pembangunan tahunan dan kebijakan anggaran  tahunan  yang  telah  disepakati sebelumnya.
Pada  tahap  ini  DPRD  memiliki  peran dalam  melalukan  kegiatan:  1)  menampung dan  menyalurkan  aspirasi  masyarakat,  2) memberikan  petunjuk  dan  arah  kebijakan
tentang APBD serta menentukan strategi dan prioritas  dari  APBD  tersebut,  3)  melakukan klarifikasi  dan  ratifikasi    (diskusi  APBD dalam  rapat  paripurna),  dan  4)  mengambil keputusan secara kolektif kolegial.
Pada  tahap  agregasi,  anggota  DPRD mempunyai  beberapa  cara  yang  dapat dilakukan  untuk memperoleh informasi dari masyarakat  diantaranya    usul  eksekutif melalui hasil musrembang.
Eksekutif  terkadang  tidak  menjadikan prioritas kebutuhan masyarakat melalui hasil musrembang.  Hal  ini  disebabkan  karena pemerintah  daerah    kabupaten  Buton  telah mempunyai program tersendiri dalam menentukan  arah  pemabngunan  satu  tahun kedepan sehingga apa yang menjadi kebutuhan  masyarakat  terabaikan  begitu saja.
Bahkan  berdasarkan  hasil  wawancara dengan  salah  seorang  tokoh  masyarakat kabupaten Buton, La Maki, diperoleh informasi  bahwa  aspir  asi  masyarakat  yang disampaikan  melalui  kegiatan  musrembang belum  secara  maksimal  ditanggapi  dan ditindaklanjuti  oleh  anggota  DPRD.  Yang ironis adalah kegiatan musrembang sejatinya  sebagai  sarana  untuk  menampung dan  memperoleh  aspirasi  masyarakat  secara luas  dan  terbuka  justru  hanya  sebatas memenuhi ketentuan formal-normatif belaka. Di sisi lain, anggaran yang dikeluarkan  untuk  penyelenggaraan  satu kegiatan  musrembang  dalam  setiap  tahun anggaran mencapai Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar  lima  ratus  juta  rupiah).  Angka  yang terbilang  cukup  besar  ini  tidak  berbanding lurus  dengan  hasil  musrembang  dalam
menyerap  aspirasi  masyarakat  dari  berbagai kelompok dan golongan.
Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan sementara, bahwa anggota DPRD belum memiliki kepekaan dan responsibilitas yang  tinggi  dalam  menyerap,  menampung, dan mengakomodasi setiap aspirasi masyarakat  yang  diwakilinya.  Hal  ini  pada akhirnya  akan  membawa  dampak  dan pengaruh  pada  tahap  penetapan  petunjuk dan kebijakan publik tentang politik anggaran,  penentuan  strategi  dan  skala prioritas dari APBD tersebut.
Tahap  ratifikasi  merupakan  tahap  yang melibatkan  proses  politik  yang  cukup  rumit antara  eksekutif  dan  legislative  daerah. Pimpinan eksekutif  (kepala daerah) dituntut tidak  hanya  memiliki  “ managerial  skill ” tetapi  juga  harus  memiliki  “ political  skill ”, “ salesmanship”, dan “ condition building” yang memadai.  Integritas  dan  kesiapan  mental yang  tinggi  dari  eksekutif  sangat  penting dalam tahap ini. Dalam konteks ini, pimpinan eksekutif  harus  memiliki  kemampuan  untuk menjawab  dan  memberikan  argumentasi yang  rasional  atas  segala  pertanyaan, sanggahan, dan bantahan dari pihak legislative. Setelah  proses  pembahasan  bersama
antara eksekutif dengan legislatif, selanjutnya  semua  argumentasi  yang  sudah diperdebatkan  di  masing-masing  komisi akan bermuara pada paripurna yang disahkan  melalui  keputusan  ketua  DPRD Kabupaten  Buton  sekaligus  ini  menandai akhir dari proses penyusunan dan penetapan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah Kabupaten Buton.
b. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Daerah Agar fungsi pengawasan dapat berjalan  efektif  dan  efisisen,  perlu  adanya pengorganisasian  proses  yang  baik  dan terarah.  Tahap  demi  tahap  pengawasan dituangkan  dalam  bentuk  rencana  kerja disertai dengan penjadwalan serta keterlibatan  berbagai  pihak  dari  dalam maupun  luar  DPRD.  Produk  akhir  dari proses pengawasan ini adalah rekomendasi yang harus disikapi oleh eksekutif.
Pengawasan  anggaran  meliputi  seluruh siklus anggaran.
Secara sederhana pengawasan  anggaran  merupakan  proses pengawasan terhadap
kesesuaian perencanaan anggaran dan realisasi kegiatan  pembangunan  dengan  tingkat transparansi,
akuntabilitas, dan aksesibilitas yang tinggi, baik yang dilakukan oleh anggota DPRD maupun yang dilakukan  oleh  anggota  masyarakat  dalam masa satu tahun angggaran.
Program  pengawasan  oleh  anggota DPRD
Kabupaten Buton sudah
menunjukkan  langkah  maju,  hal  ini  dapat dibuktikan  dengan  data  penelitian  pada tahun 2015 dimana anggota DPRD Kabupaten
Buton telah melakukan kunjungan  kerja  sebanyak  52  kali  pada basis  konstituen  masing-masing  daerah pemilihan.  Kunjungan  kerja  sebanyak  itu masuk  dalam  kategori  baik  dari  sisi pengawasan  keuangan  daerah.  Namun  hal lain yang perlu diperdalam adalah tingginya intensitas  kunjungan  anggota  DPRD  ini hendaknya dapat membawa dampak positif terhadap konsekuensi pelaksanaan
anggaran  yang  benar-benar  sesuai  dengan tuntutan  dan  harapan  masyarakat  secara luas. Dengan demikian, penggunaan anggaran yang efektif, efisien, dan proporsional  akan  sejalan  dengan  tujuan penyelenggaraan  otonomi  daerah  yakni meningkatnya  kesejahteraan  masyarakat  di daerah dapat tercapai.
Fakta  lain  yang  sedikit  berbeda  dalam konteks  pengawasan  anggaran  oleh  anggota DPRD Kabupaten Buton seperti yang diungkapkan  oleh  salah  seorang  tokoh masyarakat,  Drs.  La  Binci,  bahwa  anggota DPRD dalam melakukan kunjungan kerja dan inspeksi  lapangan  jika  ada  informasi  yang diperoleh  dari  masyarakat,  baik  kelompok maupun individu. Hal tersebut terjadi karena anggota  DPRD  beralasan  bahwa  sesuai ketentuan  Tata  Tertib  DPRD  Kabupaten Buton  pasal  146  ayat  (1)  menyatakan “pimpinan  DPRD,  alat  kelengkapan  DPRD, anggota DPRD atau fraksi di DPRD menerima, menampung, menyerap, dan menindaklanjuti pengaduan  dan/atau  aspirasi  masyarakat yang  disampaikan  secara  langsung  atau tertulis  tentang  suatu  permasalahan,  sesuai dengan  tugas,  fungsi,  dan  wewenang  DPRD. Kemudian dalam ayat (5) dinyatakan bahwa “ dalam  hal  diperlukan,  pengaduan  dan/atau aspirasi  masyarakat  dapat  ditindaklanjuti dengan:  a)  rapat  dengar  pendapat  umum,  b) rapat  dengar  pendapat,  c)  kunjungan  kerja atau,  d)  rapat  kerja  alat  kelengkapan  DPRD dengan mitra kerjanya. Tata cara penerimaan dan  tindak  lanjut  pengaduan  dan/atau aspirasi  masyarakat  diatur  oleh  sekretaris DPRD dengan persetujuan pimpinan DPRD.
c. Pertanggungjawaban  Pengawasan Kebijakan Daerah
Dalam  tata  tertib  DPRD  Kabupaten Buton pasal 109 menyatakan bahwa: “selambat-lambatnya pertengahan bulan Juni tahun  anggaran  berjalan,  bupati  wajib menyampaikan  rancangan  Kebijakan  Umum APBD  (KUA)  dan  rancangan  Prioritas  dan Platform  Anggaran  Sementara  (PPAS)  tahun berikutnya  kepada  DPRD.  Oleh  sebab  itu, berdasarkan tatib tersebut seharusnya eksekutif  dalam  hal  ini  bupati  segera menyampaikan  rancangan  prioritas  dan platform anggaran sementara, namun kewajiban tersebut terkadang tidak terlaksana  sesuai  estimasi  waktu  yang  telah ditetapkan.
Kondisi ini dengan jelas dipaparkan oleh Lisna,  SH,  salah  seorang  anggota  DPRD Kabupaten  Buton  dari  Partai  Nasdem, dimana agenda untuk menyampaikan rancangan  prioritas  dan  platform  anggaran sementara pada tahun 2016 tertunda sampai memasuki bulan September. Molornya penyampaian PPAS oleh bupati pada akhirnya  berdampak  pada  kurang  efektifnya pembahasan  anggaran  oleh  DPRD  karena mengingat ketrbatasan waktu  yang tersedia. Di  sisi  lain,  tatib  DPRD  Kabupaten  Buton pasal 110 menyatakan bahwa” paling lambat minggu  pertama  bulan  Oktober  tahun anggaran  sebelumnya  dan  tahun  yang direncanakan,  bupati  wajib  menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja  Daerah  beserta  lampirannya  kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan bersama.  Sempitnya  waktu  yang  tersedia
mengakibatkan  pembahasan  RAPBD    tahun 2016 menjadi kurang maksimal.
Apa  yang  ingin  di  dorong  dalam peraturan  tersebut  adalah  agar  public  dapat mengakses berbagai informasi terkait rencana pemerintah daerah melalui pembahasan  RAPBD  oleh  DPRD  dalam  satu tahun  anggaran.  Meskipun  demikian,  tidak dapat  dipungkiri  jika  selama  ini  masyarakat sulit  sekali  memperoleh  akses  informasi mengenai  kinerja  anggota  DPRD  dalam mengagregasi  kepentingan  masyarakat.  Hal ini  pula  yang  membuat  persepsi  public terhadap anggota DPRD menjadi rendah. Salah  seorang  tokoh  masyarakat  Kabupaten Buton,  La  Maki,  menjelaskan  persoalan aksesibitas  public  terhadap  kinerja  anggota DPRD sebagai berikut:
“Selama  ini  apa  yang  dilakukan  oleh anggota DPRD masyarakat tidak mengetahui, baik itu tentang pertanggung jawaban dewan atau  berapa  besarnya  anggaran,  dan  masih banyak  lagi  yang  lain.  Kita  sebagai  anggota masyarakat  tidak  mengetahui  hal  tersebut karena  kita  memang  tidak  pernah  diundang kalau ada pembahasan seperti itu. Karena itu pula kami menjadi apatis  akan hal tersebut”. Dari  hasil  wawancara  di  atas  dapat disimpulkan bahwa masyarakat tidak pernah dilibatkan  dalam  pembahasan  yang  sangat krusial  menyangkut  platform  anggaran  yang sangat  menentukan  besaran,  cakupan,  arah, dan  strategi  pembangunan  selama    tahun anggaran    berjalan.  Terlebih  dalam  Tatib DPRD Kabupaten Buton 2015, tidak dicantumkan satu pun pasal tentang keikutsertaan
masyarakat dalam
pembahasan  berbagai  isu  strategis  daerah,
rancangan  peraturan  daerah,  rancangan APBD maupun pertanggung jawaban eksekutif dihadapan dewan.[ Mekanisme pertanggung jawaban dalam hal  pengawasan  DPRD  dapat  dilakukan dalam bentuk:
1. Pengawasan  individual  yang  terencana dalam  bentuk  kegiatan  reses  dengan pola  penganggaran  yang  sudah  baku, sehingga  pertanggung  jawabannya  juga sudah  baku.  Setiap  anggota  DPRD dibebankan  membuat  laporan  hasil pengawasan (selama reses) dan disampaikan  kepada  pimpinan  DPRD, baik melalui surat resmi yang ditembuskan  kepada  setiap  anggota, fraksi,  komisi,  termasuk  secretariat dewan dan media massa maupun dalam sidang  paripurna anggota DPRD.
2. Pertanggungjawaban  hasil  pengawasan komisi  biasanya  dilaksanakan  melalui rapat  rutin  mingguan  internal  anggota komisi  yang  biasa  disebut  rapat  kerja mingguan  komisi.  Meski  demikian secara  kelembagaan  berdasarkan  tata tertib  DPRD  diagendakan  rapat  pleno untuk  tiga  bulan    masa  sidang.  Dalam forum  ini,  masing-masing    anggota DPRD    melalui  sidang  pleno    akan menyampaikan  hasil    kinerja  selama tiga bulan masa sidang.
3. Hal yang sama dengan hasil
pengawasan  yang  dilakukan    gabungan komisi    dan/atau  anggota  pansus,  dan hasilnya  ditujukan  kepada  pimpinan DPRD.
4. Hasil pengawasan, baik individu,
komisi,  gabungan  komisi  serta  pansus
juga  dapat  dipertanggung  jawabkan melalui rapat pimpinan  yang diperluas.
5. Hasil pengawasan
DPRD bisa dipertanggung jawabkan melalui sidang paripurna    atau  dengan  melibatkan masyarakat luas melalui forum evaluasi tahun masa sidang DPRD.
6. Disamping  itu  penting  diperhatikan bagaimana  hasil  pengawasan  tersebut terdokumentasi    dalam  bentuk  laporan yang  bagus  dan  terkelola  dengan  baik serta  mudah  dan  murah  untuk  diakses oleh publik.
Pengawasan  individual  yang  dilakukan orang per orang nampaknya lebih efektif bila dibandingkan  dengan  pengawasan  yang dilakukan  oleh  kelompok  dalam  hal  ini komisi. Pengawasan individual dapat dilakukan  dengan  melihat  langsung    kondisi masyarakat  yang  berada  dalam  daerah pemilihannya.    Masa  reses  merupakan kesempatan  bagi  anggota  DPRD  untuk bertemu  langsung  dengan  konstituen  di lapangan,  mengetahui  persoalan-persoalan pembangunan,  dan  dari  hasil  reses  ini  akan disampaikan  kepada  pimpinan  DPRD,  baik melalui  surat  resmi  yang  ditembuskan langsung  kepada  fraksi  dan  komisi,  bahkan jika temuan di lapangan merupakan masalah yang  cukup  serius  untuk  sesegera  mungkin diatasi,  anggota  DPRD  dapat  meminta langsung  untuk  dilakukan  rapat  resmi  fraksi sebagai bentuk pengawasan dan pertanggung jawaban mereka kepada konstituen.
4. Factor-Faktor  yang  Mempengaruhi Pelaksanaan Fungsi Pengawasan
DPRD  Kabupaten  Buton  terhadap Kebijakan Daerah
Dalam UU No. 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa  DPRD  dapat  melakukan  pengawasan terhadap  penyelenggaraan  pemerintahan daerah  dan  pengelolaan  Badan  Usaha  Milik Daerah (BUMD) serta usaha lainnya.
Aktivitas  yang  dilakukan  adalah  dengan melakukan  pemeriksaan,  pengujian,  dan penilaian atas kinerja perangkat daerah serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Terdapat beberapa factor yang mempengaruhi  optimaslisasi  pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, antara lain: a. Kualitas Anggota DPRD Penyelenggaraan pengawasan
pemerintahan daerah dapat terlaksana dengan  baik  jika  ditunjang  oleh  anggota dewan yang berkualitas, memiliki kecakapan dan  kemampuan  intelektual  yang  memadai, memahami  fungsi  dan  mekanisne  kerja kedewanan,  serta  mampu  menterjemahkan aturan  dan  kebijakan  serta  regulasi  daerah dalam  menjalankan  program  yang  telah disepakati dalam APBD.
b. Dukungan Sarana dan Prasarana
Dalam
rangka memperkuat pengawasan  terhadap  kebijakan  pemerintah daerah,  diperlukan  dukungan  sarana  dan prasarana  yang  memadai  seperti  gedung perkantoran  yang  representative,  perangkat computer  dan  jaringan  IT  yang  tersedia  satu kali  dua  puluh  empat  jam,  kendaraan operasional,  dan  lain-lain.  Keterbatasan
sarana dan prasarana yang tersedia membuat  kinerja  anggota  DPRD  menjadi lamban dan kurang maksimal.
c. Ketepatan Waktu
Salah  satu  factor  yang  menyebabkan kurang efektifnya pengawasan DPRD terhadap  kinerja  pemerintah  daerah  adalah adanya  keterlambatan  dalam  melakukan pemeriksaan  dan  pengujian  data  yang  akan dijadikan  sebagai  dasar  dalam  melakukan penyelidikan  terhadap  dugaan  pelanggaran yang dilakukan oleh eksekutif.
Fenomena  ini  sejalan  dengan  indicator penilaian  pelaksanaan  fungsi  pengwasan sebagaimana yang dikemukakan oleh Sarwoto  (2010),  bahwa  suatu  pelaksanaan pengawasan  yang  efektif  jika  ditunjang  oleh ketepatan  waktu,  obyektif,  realitas,  terfokus, unsure keakuratan data  dan terkoordinasi.

## 5. Simpulan
Dalam pelaksanaan peran dalam pengawasan  kebijakan  daerah,  terdapat beberapa  elemen  yang  menjadi  pedoman bagi DPRD Kabupaten Buton dalam mewujudkan sistem pengawasan yang obyektif,  akurat,  dan  akuntabel  yakni: melalui  penyusunan  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Daerah  yang  berbasis  pada urgensi  kepentingan  masyarakat  daerah; pelaksanaan  kebijakan  daerah  yang  selalu dikontrol  melalui  mekanisme  rapat  dengar pendapat,  rapat  fraksi,  dan  rapat  komisi; serta pengawasan
pada saat pertanggungjawaban oleh pemerintah daerah di depan sidang paripurna DPRD;
Vol. 4 No. 2  Bulan September  2019 P-ISSN: 2502-2539/ E-ISSN: 2684-9836
Disamping  itu,  penelitian  ini  juga menemukan bahwa terdapat sejumlah faktor yang  mempengaruhi  fungsi  pengawasan DPRD  terhadap  kinerja  pemerintah  daerah mencakup:  kemampuan  dan  kecakapan anggota DPRD secara individu dalam memahami  berbagai  aturan  dan  kebijakan serta  regulasi  yang  ada,  ketersediaan  sarana dan  prasarana  serta  fasilitas  kantor  yang memadai  dan  ketepatan  waktu  dalam melakukan  pemeriksaan  dan  pengujian  data guna  kepentingan  penyelidikan  terhadap adanya  dugaan  pelanggaran  yang  dilakukan oleh eksekutif.

## Daftar Pustaka
Jones.  Charles  O.  1991. Pengantar  Kebijakan Publik  (Public  Policy). Terjemahan  Nashir Budiman. Cetakan Pertama. Jakarta: Rajawali
David  Easton,  1973: Public  Policy  is  the Authoritative  allocation  of  values  for  the whole society
Dunn  N.  William.  2000  : Analisis  Kebijakan Publik. Hanindita. Yogyakarta
Marbun,  B.N.  1994.  DPRD: Pertumbuhan, Masalah,  dan  Masa  Depannya  (Edisi  Revisi). Jakarta: Penerbit Erlangga
Ndraha  Taliziduhu,  1990. Pembangunan Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat
Tinggal Landas. Bina Aksara. Jakarta
Salang,  Sebatian,  dkk.  2009. Potret  Partai Politik Indonesia. Forum Politisi. Jakarta
Sarwoto,  2010. Dasar-Dasar  Organisasi  dan Manajemen. Ghalia Indonesia. Jakarta
Sujamto,  1990. Aspek-Aspek  Pengawasan  di Indonesia. Sinar Grafika. Jakarta
Sugiyono, 2008. Metode Penelitian Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D. Alfabeta. Bandung Siagian, Sondang P. 1997. Teori Pengembangan  Organisasi. Bina  Aksara. Jakarta
Schemerson,  Sule  dan  Saefullah.  2005.
Pengawasan Kinerja Birokrasi dalam Perubahan  Politik  Indonesia. Universitas Brawijaya Malang

## Dokumen:
Undang-Undang No. 22 Tahun 2003, Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD
Undang-Undang  No.  23  Than  2014  Tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan  Pemerintah  No.  58  Tahun  2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Kepmendagri  No.  29  Tahun  2002  Tentang Penyusunan Arah Kebijakan Umum APBD.