## Asas  Ne  Bis  In  Idem  dalam  Perkara  Sengketa  Merek  Superman  DC Comics VS PT Marxing Fam Makmur
Moody Rizqy Syailendra Putra 1 , Carmella Kelvianto 2 . 1,2 Universitas Tarumanagara Jakarta, Indonesia
carmella.205220114@stu.untar.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  dilakukan  untuk  membuktikan  terkait  hak  kekayaan  intelektual  kasus sengketa  DC  Comics  mungkinkah  berkaitan  dengan  asas  ne  bis  in  idem.  Penelitian  ini menggunakan  metode  penelitian  normatif  dan  di  Indonesia  masih  sering  terjadi  kasus pelanggaran sengketa merek. Pemerintah berupaya untuk mengurangi tingkat pelanggaran merek terutama bagi kasus merek  terkenal. Selain  itu,  asas ne bis in  idem  dalam  perkara sengketa  perdata  perlu  diperhatikan  oleh  Majelis  Hakim  agar  tidak  adanya  pihak  yang merasa  dirugikan  karena  mengalami  kerugian  dua  kali  dan  tidak  adanya  memproses perkara yang sama untuk kedua kalinya. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kasus sengketa merek Superman antar DC Comics melawan PT Marxing Fam Makmur tidak melanggar asas ne bis in idem.
Kata Kunci : Asas Ne Bis In Idem, Perkara Sengketa Merek, Hak Kekayaan Intelektual Diterbitkan oleh Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar ISSN 2622-5212 Website https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/ Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

## PENDAHULUAN
Perkembangan zaman yang sudah dalam masa 4.0 bahkan sedang menyiapkan 5.0 tentunya  mengalami  perubahan  yang  signifikan.  Pada  zaman  teknologi  yang  sudah semakin canggih, dunia industri perekonomian paling mendapatkan dampak yang besar dari  perbubbahan  ini.  Industri  perekonomian  masa  kini  perubahannya  semakin  cepat yang  mengakibatkan  semakin  maraknya  pengusaha  untuk  berlomba-lomba  dalam menghasilkan  produk  ataupun  jasa.  Hal  ini  didasarkan  dengan  Laporan  Tahunan  DJKI Tahun  2022  yang  mendata  permohonan  pengajuan  merek  dalam  negeri  mencapai 102.263  permohonan,  luar  negeri  mencapai  10.727  permohonan,  dan  Madrid  Protocol mencapai 7.690 permohonan. Bahkan Pulau Jawa dan Sumatera menjadi pemohon merek paling tinggi dengan total 223.227(Al-Jauhari, 2022)
Merek merupakan hal yang tidak dapat ditinggalkan dari suatu produk. Business image, goodwill, dan reputation, ialah suatu kesatuan yang saling berkaitan, dikarenakan dalam perdagangan, merek sebagai penentu  kualitas suatu  barang tersebut dan menjadi daya pembeda dengan barang lainnya baik itu sejenis maupun tidak sejenis. Kata merek atau penggunannya itu telah digunakan sejak lama dengan tujuan sebagai suatu penunjuk asal usul merek tersebut muncul. (Balqiz, 2021).
Secara  yuridis,  pengertian  merek  disebutkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis,  definsi  merek  diatur  dalam  pasal  1 butir 1 disebutkan:
“Merek ialah suatu tanda yang bisa ditampilkan secara grafis dengan bentuk logo, gambar, kata, huruf, nama, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut

## Jurnal Tana Mana
Vol. 3 No. 2, December 2023 https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/
untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.”(Indonesia, 2016)
Jika  membahas mengenai  perdagangan  bebas  seringkali  ditemukan  nya  kegiatan melawan  hukum.  Pemerintah  melakukan  upaya  untuk  mengcegah  hal  tersebut  dengan memberikan  perlindungan  hak  kepada  pemilik  merek.  Pada  saat  merek  itu  didaftarkan maka  munculnya  Hak  Kekayaan  Intelektual  yang  memberikan  perlindungan  terhadap penemuan atau  ciptaannya.  Hak merek di Indonesia merupakan suatu  perwujudan yang juga  merupakan  sebagian  dari  suatu  hak  yang  diberikan  oleh  pemerintah  yaitu  hak kekayaan intelektual.
Bowman  berpendapat  bahwa  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI)  ialah  hasil  cipta pikiran  yang  dihasilkan  oleh  manusia  dan  diungkapkan  kepada  dunia  dengan  bentuk materiil  maupun  immateriil.  (Firmansyah,  2018).  World  Intellectual  Property Organization  atau  WIPO  menyebut  HKI  sebagai  “creation  of  mind”  yang  artinya  suatu karya yang dihasilkan oleh manusia dengan curahan tenaga, cipta waktu, karsa, dan biaya. Indonesia  ikut  serta  dalam  Agreement  Establishing  the  World  Trade  Organization  yang membahas terkait perjanjian TRIPS.
Regulasi  merek  Indonesia  seringkali  mengalami  perubahan.  Merek  pertama  kali diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan hingga akhirnya perubahan terakhir yaitu Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Peraturan ini dibuat untuk melindungi hak-hak pemegang merek.
Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu hal yang perlu dilindungi hukum hal ini  dikemukakan  oleh  Zen  Umar  Purba  terkait  alasan  yang  terbagi  menjadi  dua  yakni bersifat non ekonomis. Maksudnya hal yang dapt memacu kreativitas dan alasan bersifat eknomis yakni untuk melindugi hasil suatu karya seseorang. (Arifin & Iqbal, 2019)
Namun,  dalam  kenyataanya  di  Indonesia,  HKI  masih  sering  ditemukan  banyak pelanggar  khususnya  pemalsuan  dalam  merek  dagang  (counterfeiting)  selain  itu  juga kasus  pembajakan  (piracy).  (Sutendi,  2013).  Dimana  kondisi  ini  jelas  sangat  signifikan merugikan  bagi  pihak  pelaku  ekonomi.  Berdasarkan  data  Direktori  Putusan  Mahkamah Agung Tahun 2023, pelaporan terkait pelanggaran merek mencapai 43 putusan.
Pada  akhirnya,  kasus  sengketa  merek  akan  terus  ada  dan  cara  menyelesaikan kasus  tersebut  dengan  dibawanya  ke  pengadilan.  Dalam  peradilan,    hakim  mempunyai kewenangan  sebagai  pemimpin  agar  dapat  berjalan  sesuai  dengan  tata  terbit.  Namun, hakim  juga  memiliki  tanggung  jawab  yang  besar  dalam  materiil  atau  objektif  saat memutus suatu perkara yang sedah diperdebatkan (Harahap, 2015). Dalam suatu kasus, pertimbangan  hakim  dapat  diartikan  sebagai  cahaya  atas  permasalahan  yang  sedang dihadapi.  Artinya  adalah  setiap  putusan hakim menentukan  jiwa  hidup  seseorang.  Pasal 1917 KUHPerdata ayat (1) menegaskan bahwa “putusan hakim itu bersifat atau memiliki kekuatan yang tetap atau mutlak dan tidak hanya berlaku sekedar dalam soal putusannya tersebut.”
Lebih  lanjut,  Pasal  1917  KUH  Perdata  juga  menjelaskan  secara  eksplisit  terkait asas  ne  bis  in  idem  yang  menegaskan  bahwa  suatu  perkara  yang  dibawa  ke  pengadilan tidak dapat diadili untuk kedua kalinya jika terdapat kesamaan alasan (posita), subjek, dan hubungan hukum. Selain itu, Pasal 1918 juga memperkuat pernyataan ini yang berisikan putusan hakim yang sudah diputus dapat dijadikan alat bukti autentik. Pasal 1919 kembali menegaskan untuk melarang mengajukan gugatan kembali yang telah diputus oleh hakim.
Kehadiran asas dalam sistem hukum Indonesia berfungsi sebagai jiwa dari aturan perundang-undangan. Salah satu  asas yang dianut di peradilan Indonesia ialah  ne bis in idem  yang  melarang  pengadilan  untuk  mengadili  perkara  yang  sama.  (Bruggink,  2015). Putusan  hakim  mengandung  keadilan  (ex  aequo  et  bono)  dan  mengandung  kepastian hukum.
Lebih  lanjut,  Pasal  1917  KUH  Perdata  juga  menjelaskan  secara  eksplisit  terkait asas  ne  bis  in  idem  yang  menjelaskan  jika  perkara  yang  sudah  dibawa  ke  ranah
pengadilan, maka kasus tersebut tidak bisa diadili kembali. Namun, dalam penentuan nya harus melihat apakah terdapat kesamaan subjek, objek ataupun hubungan hukum.
Dalam  sengketa  merek  terdapat  perbedaan  atau  standaritas  dari  tingkatan  level terkenalnya  suatu  merek  tersebut.  Suatu  merek  dapat  dikatakan  terkenal  jika  memiliki reputasi  yang  baik  dengan  kualifikasi  dan  tentunya  standaritas  produk  yang  tinggi diantara  merek-merek  lainnya.  Untuk  mencapai  merek  dapat  dikenal  masyarakat tentunya  membutuhkan  waktu  yang  lama.  Sehingga,  terdapat  oknum – oknum  yang mengambil  jalan  pintas  dengan  melakukan  pembajakan  atau  peniruan  atau  dapat  juga disebut  dengan  passing  off.  Tindakan  Passing  Off  ialah  pemboncengan  terhadap  merek terknenal dan identik dengan goodwill, dimana dalam passing off tidak adanya goodwill yaitu  “itikad  tidak  baik.”  Dengan  demikian,  suatu  merek  yang  dikatakan  perlu  pihak pemerintah  memberikan  perlindungan.  Merek  terkenal  diatur  dalam  Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis.
Dengan  demikian,  penulis  tertarik  meneliti  kasus  sengketa  merek  terkenal  yaitu Superman DC Comics vs PT Marxing Fam dan meneliti mungkinkah dalan putusan perkara ini memiliki relevansi dengan asas ne bis in idem.

## METODE
Peneliatan dalam artikel ini menerapkan metode penelitian normatif (doktrinal). Peter  Mahmud  Marzuki  berpendapat  mengenai  definisi  penelitian  normatif  yang menyatakan suatu teknik dalam menentukan susunan hukum, prinsip, atau pendapat ahli untuk  menentukan  isu  hukum.  (Marzuki,  2010).  Sifat  penelitian  yang  digunakan  adalah desktiptif,  dimana  membandingkan  fenomenaatau  fakta  tertentu  yang  terjadi  dan didasarkan  juga  dengan  teori – teori  dan  pendapat  ahli.  Jenis  pengumpulan  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  data  sekunder.  Data  sekunder  yang dikumpulkan berupa studi kepustakaan yang diperoleh dari jurnal, karya ilmiah, artikel, dan dokumen lainnya. Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari Undang-undang, SEMA,  dan  peraturan  terkait  lainnya.  Bahan  hukum  sekunder  menggunakan  semua publikasi terkait hukum seperti buku, jurnal, artikel, dan berita. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (library research). Teknik analisis data yang digunakan bersifat deduktif karena menggunakan jenis penelitian normatif (doktrinal).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A.Landasan Teori Teori Merek
Salah  satu  aset  terpenting  bagi  perusahan  jika  barang  yang  dihasilkan  dengan menggunakan  merek  tesebut  mencapai  kesuksesan  di  masyarakat  luas  banyak  yang mengenal  dan  menggunakan  barang  dari  merek  tersebut.  Oleh  karena  itu,  dalam  dunia perdagangan  terdapat  pengkategorian  berupa  tingkat  level  terkenalnya  suatu  merek tersebut diantaranya:
a.standaritas  pengenalan  biasa  (normal  mark),  suatu  merek  dimana  kurang  ikut dalam  meramaikan  persaingan  usaha.  Dikarenakan  jangkaun  pemasaran  tidak  luas  dan hanya terbatas pada lokal.
b.standaritas  pengenalan  terkenal  (well-known  mark),  pengenal  yang  mampu membuat  masyarakat  menaruh  atensi  ke  merek  tersebut.  (Harahap,  Tinjauan  Merek Secara  Umum  dan  Hukum  Merek  di  Indonesia  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  19 Tahun 1992, , 1996).
c. standaritas pengenalan termasyhur (famous mark), merek dalam kategori ini  memiliki  derajat  paling  tinggi  diantara  yang  lain.  Suatu  barang  yang  dihasilkan  dari merek tersebut akan langsung membawa suatu kedekatan bagi masyarakat. (Riswandi & Syamsuddin, 2004)
Prinsip First to File merupakan sebuah prinsip yang sejak dulu telah dianut oleh sistem merek di Indonesia. Prinsip ini menganut dimana pemilik usaha yang paling awal
mendaftarkan merek nya ke DJKI, dialah yang mempunyai hak dan mendapatkan sertifikat atas  merek  tersebut.  Pihak  lain  tisak  diizinkan  untuk  mendaftarkan  merek  tersebut dengan nama yang telah didaftarkan. (Abdurahman, 2020).
Indonesia  memberikan  hak  perlindungan  atas  merek  terdaftar  yang  memang dengan  itikad  baik  atau  biasa  disebut  dengan  good  faith.  Hal  ini  memang  sudah  diatur dalam  persyaratan  substansif  pendaftaran  merek  pada  UU  MIG  Pasal  20  dan  Pasal  21. (Asmara, Rahayu, & Bintang, 2019)
Suatu merek dapat dihapus secara sah  jika memenuhi empat kemungkinan yang telah ditentukan yakni: atas perintah  DJKI, terdapatnyapermohonan untuk penghapusan dari  pemilik  merek  yang  bersangkutan,  terbitnya  putusan  pengadilan  yang  memang dinyatakan  untuk  dihapus,  dan  tidak  melakukan  atau  diperpanjang  jangka  waktu pendaftaran merek. (Dewi & Baksoro, 2019) B.Asas Ne Bis in Idem
Asas dapat diartikan sebagai suatu pedoman atau tumpuan berpikir. Tanpa adanya asas  maka  sangat  sulit  untuk  mencari  atau  menemukan  pedoman  yang  sesuai.  Jika menelisik mengenai asas, di Indonesia bisa diartikan jika asas sebagai jiwa dari Undang- Undang.  Regulasi  memang  mengatur  suatu  negara,  tetapi  diatas  peraturan atau  regulasi tersebut terdapat namanya asas.
Didalam dunia persidangan atau dunia peradilan, kerap kali atau memang menjadi rutinitas  untuk  melakukan  gugatan  antara  penggugat  dengan  tergugat.  Kedua  pihak tentunya ingin memenangkan permasalahan tersebut. Biasanya jika pihak merasa kurang puas dengan putusan maka akan mengajukan banding.
Pengadilan  terkadang  dapat  mengalami  error  atau  hakim  mengalami  error  in persona.  Hal  ini  terkadang  ditemukan  putusan  yang  digugat  dua  kali.  Oleh  karena  itu munculah asas ne bis in idem. (Angela, 2019)
Jika membahas mengenai sejarah munculnya asas ini akan menjadi sejarah yang panjang. Asas ini dapat ditelusuri pada zaman romawi kuno, dimana pada zaman tersebut prinsip  atau  asas  ini  digunakan  sebagai  suatu  upaya  pencegahan  agar  seseorang  tidak mengalami  hukuman  dua  kali  atas  tindakan  yang  sama  atau  yang  telah  dilakukan sebelumnya,  pada  zaman  itu  hal  ini  dilihat  dalam  konteks  peradilan.  (Simmanjuntak, 2022). nebis  in  idem  merupakan  istilah  “nemo  debet  bis  vexari”  yang  memiliki  arti  jika tidak ada siapapun yang boleh dibahayakan ataupun diganggu untuk kedua kalinya karena hal  itu  dilarang,  (Sofyan  &  Azisa  ,  2016).  Anglo  Saxon  juga  menerjemahkan  kalimat  ini dengan  “No  one  could  be  put  twice  in  jeopardy  for  the  same  office.”  Maka  dapat disimpulkan  jika  asas  ini  merupakan  suatu  “warning”  yang  diciptakan  oleh  pemerintah agat  dilarang  mengajukan  gugatan  kedua  kalinya  untuk  perkara  yang  sebelumnya  telah ditutus.  Maksudnya  untuk  pihak  penguggat  dan  tergugat,  objek  yang  telah  mendapat kekuatan hukum tetap serta alasan yang sama dengan yanh sebelumnya.  . (Harahap K. , 2007 ).
Jika  melihat  dari  pembahasan  terkait  asas  ini,  bisa  ditarik  kesimpulan bahwasannya prinsip ini merupakan bagian sari hak asasi manusia dalam sistem hukum yang  modern  ini.  Prinsip  ini  merupakan  upaya  perlindungan  kepada  seseorang  atau individu  agar terhindar dari perlakuan sewenang- wenang yang disebabkan oleh  negara atau  sistem  peradilan  di negara  tersebut.  Selain  itu,  prinsip  atau  asas  ini  dapat  menjadi solusi perlindungan dalam pencegahan prakik penyiksaan hukum.
Asas ini bukan hanya berlaku untuk seseorang yang sebelumnya telah melakukan tindak  pidana  tetapi  juga  berlaku  untuk  individu  atau  orang  yang  dalam  perkara pertamanya  dibebaskan  atau  telah  dilepaskan  dari  segala  tutuntutan  yang  ada.  Namun, jika kasus yang sudah lama diputus ingin kembali diangkat, maka itu diperbolehkan dan tidak melanggar asas. Hal itu dinamakan dengan melakukan peninjauan kembali atau PK dengan novum yang menjadi dasar pengajuannya. Novum ialah suatu keadaan yang baru dari sebelummnya dan memiliki kekuatan untuk menghadap kepada hakim dan memiliki
kekuatan  untuk  mengubat  suatu  putusan  hakim.  Hal  ini  akan  diketahui  setelah  proses persidangan tersebut telah berakhir.
C.Kasus Kasus Emirsyah Satar
PT Garuda dituding mengalami korupsi yang dilakukan oleh mantan Direktur PT Garuda yakni Emirdyah Satar sebesar 8,8  triliun yang tentunya merugikan negara.  Emir didakwa  atas  dua  peristiwa  korupsi  yakni  pengadaan  peswat  bombatdier  CRJ-1000  dan pengadaan  pesawat  ATR  72-  600.  Dengan  keruginan  yang  melebihi  1  Miliar  maka  KPK mengambil alih kasus ini untuk ditangani.
Tahun 2023, kasus ini kembali diusut oleh  Kejaksaan Agung. Kuasa hukum Emir menganggap jika dakwaan ini ne bis in idem, dikarenakan sebelumnya telah diusut oleh KPK,  kemudian  JPU  kembali  menuntut.  Seharusnya  tidak  bisa  diterima  karena  memiliki kesamaan  pada  objek  perkara  yang  ditangani  oleh  KPK.  Baik  dalam  peristiwa  dan perbuatan material dalam perkara terdakwa itu sama dengan yang sebelumnya. Hasilnya dakwaan  yang  ditentukan  oleh  KPK  terulang  kembali  dalam  dakwaan  Kejaksaan  Agung. (Budi, 2023)
Hal ini membuktikan terjadinya error in persona yang menyebabkan pengulangan kasus  untuk  diadili  untuk  kedua  kalinya.  Seharusnya  dalam  melakukan  putusan pengadilan tidak boleh diadili dua kali. Walaupun terdakwa melakukan kejahatan bukan berarti boleh untuk mendapatkan penyiksaan hukum dua kali. Hal ini tentunya melanggar hak asasi manusia.
Kasus Superman
Perusahaan  DC  Comics  yang  memang  sudah  terkenal  dan  terbesar  dalam  dunia perkomikan  di  Amerika  Serikat  yang  sudah  berdiri  sejak  tahun  1934  dan  telah mencitpakan  banyak  superhero  terkenal  di  tengah  masyarakat  salah  satunya  superhero fiksi dengan ciri khas lambang S di dadanya yaitu Superman. Superman merupakan salah satu superhero yang menjadi simbol kesuksesan DC Comics. Oleh karenanya, DC Comics mengembangkan  karakter  superhero  superman  menjadi  komik,  film,  pakaian,  alat  tulis dan lainnya. Merek Superman telah didaftarkan di berbagai negara seperti Brazil, Inggris, Jepang,  dan  masih  banyak  lainnya.  Di  Indonesia,  superman  menjadi  inspirasi  bagi pengusaha  salah  satunya  Sutien  Susilawati  yang  menggunakan  tokoh  superman  yang kemudian  menjual  merek  tersebut  kepada  perusahaan  asal  Surabaya  yakni  PT  Marxing Fam  Makmur  yang  kemudian  memproduksi  wafer  di  kelas  30  dengan  menggunakan merek dan gambar superman.
DC Comics mengetahui bahwa perusahaan asal Indonesia menggunakan salah satu karakter  fiksi  nya  dalam  produk  wafer  atau  biscuit  yang  dijual  di  pasar  Indonesia, sehingga  pada  tanggal  3  April  tahun  2018,  DC  Comics  mengambil  jalur  hukum  dengan melayangkan  tuntutan  kepada  PT  Marxing  tersebut  ke  Pengadilan  Niaga  Jakarta  Pusat untuk mendapatkan hak nya sebagai pencetus dan pemilik tokoh superman.
Lukisan  atau  lambang  memiliki  kesamaan  lambang  yang  berhuruf  S,  tulisan “SUPERMAN”  dan  tokoh  laki -laki  yang  mengenakan  menjadi  jubah  khas  menjadi  alasan untuk  DC  Comics  mengajukan  gugatan.  Pihak  DC  Comics  juga  mengajukan  pendaftaran merek  superman  pada  beberapa  kelas.  Namun,  gugatan  yang  diajukan  oleh  DC  Comics dalam putusan perkara nomor 17/Pdt.Sus-HKI/Merek/2018/PN Niaga Jkt.Pst tidak dapat diterima  atau  niet  ontvankelijke  verklaard  dikarenakan  Surat  kuasa  tidak  memenuhi syarat  formil  dan  tidaklah  memenuhi  standar  dan  menjadikan  bukti  penguat  yang menguntungkan  bagi  pihak  PT  Marxing  Fam  Makmur  dalam  mempertahankan  merek superman  tersebut.  Hal  ini  dapat  terjadi  karena  terdapatnya  perbedaan  prosedur  yang dimiliki oleh Amerika dengan Indonesia.
DC  Comics  tidak  menyerah,  pihak  DC  mengajukan  kasasi  ke  MA  dengan  Nomor Putusan  1105K/Pdt.Sus-HKI/2018  namun  hasil  nya  nihil.  DC  Comics  kembali  kalah  di tingkat kasasi karena permohonan kasasi di tolak.
Menurut Hakim keputusan Pengadilan sebelumnya tidak keliru judex facti nya, Hal ini  karena  tidak  adanya  bersinggungan  dengan  hukum  maupun  Undang-Undang.  Selain itu,  bisa  disimpulkan  jika  gugatan  ini  tidak  sah  karena  merupakan  suatu  penggabungan dari ggugatan pembatalan merek dan permintaan pencoretan merek superman.
Amar Putusan:
1) “Menimbang, bahwa permintaan pembatalan suatu merek dalam suatu gugatan yang  digabungkan  dengan  permintaan  pencoretan  pendaftaran  merek  Tergugat  serta permintaan  agar  dikabulkannya  pendaftaran  merek  Penggugat  dan  diterbitkanya sertifikat  atas  nama  Penggugat,  mengakibatkan  gugatan  tersebut  menjadi  kabur,  karena gugatan tersebut disusun secara tidak cermat dan jelas.”
2) “Menimbang,  bahwa  berkaitan  pula  dengan  kewenangan  Direktorat  Merek tersebut,  maka  pengadilan  Niaga  juga  tidak  mempunyai  kewenangan  untuk memerintahkan  Direktorat  Merek  untuk  mengabulkan  permintaan  pendaftaran  merek sekaligus menerbitkan sertifikat merek yang dimintakan Penggugat tersebut, sebagaimana Petitum Gugatan Penggugat.”
3) “Menimbang, bahwa disamping itu pula, setelah mencermati Surat Kuasa Penggugat, ternyata bahwa gugatan hanya ditujukanuntuk melakukan pembatalan merek saja dengan nomor daftar
IDM000374438 dan IDM000374439.”
4) “Menimbang,  bahwa  dengan  demikian,  maka  Kuasa  Penggugat  yang  betindak sebagai Penerima melakukan kekuasaan yang melebihi kewenangannya.”
5) “Menimbang,  bahwa  oleh  karenanya,  maka  gugatan  penggugat  haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet on vanklicht verklaard).”
Pertimbangan  Majelis  Hakim  terhadap  Putusan  Perkara  Nomor  17/Pdt.Sus- HKI/Merek/2018/PN Niaga Jkt.Pst:
1) “Tidak terpenuhinya syarat formil DC Comics karena surat kuasa. Perwakilan DC atau  penerima  kuasa  tidak  diberi  suatu  kuasa  dalam  melakukan  permintaan  penerbitan sertifikat baru atas nama DC Comics.”
2) “Penggugat mengajukan pembatalan merek telah daluwarsa”
3) “Gugatan yang diajukan dinilai error in persona, atau kurang pihak.”
4) “Gugatan pembatalan pendaftaran merek masih terlalu dini (premateur)”
5) “Gugatan kabur dan tidak jelas (exceptio obscuur libel)” Maka, atas pertimbangan Majelis hakim, gugatan DC Comics tidak dapat diterima (niet  on  vanklicht  verklaard)  dan  DC  Comics  perlu  membayar  biaya  perkara  yang dibebankan sebesar Rp. 1.066.000.
Pihak DC Comics mengajukan kasasi namun permohonannya ditolak karena tidak bertentangan  dengan  Undang – Undang.  Sehingga,  DC  Comics  perlu  membayar  biaya sejumlah  Rp  5.000.000,  -Pertimbangan  Majelis  Hakim  kurang  dapat  dibenarkan. Dikarenakan,  hakim  seharusnya  tetap  berpacu  kepada  Undang-Undang  yang  berlaku. Dalam pasal 21 huruf c yang mengacu terkait merek terkenal tidak bisa didaftarkan oleh pihak lain. Namun, dalam praktek di kasus ini, Superman merupakan merek yang tekenal di dunia bahkan hampir semua kalangan mengenal tokoh superhero ini. Seharusnya, Susi Susilawati yang menjual merek Superman ke PT Marxing Fam Makmur tidak memiliki hak untuk  mendaftarkan  merek  “SUPERMAN”.  Dikarenakan  sejak  awal  DC  Comics  lah  yang mempunyai  hak  tersebut.  Namun,  karena  sistem  dimana  merek  yang  pertama  kali didaftarkan menjadi pemegak hak merek itu dan PT Marxing Fam Makmur yang lebih dulu memegang hak tersebut di kelas 30 dan 34.
Namun DC Comics tidak ingin kalah begitu saja, DC Comics kembali melayangkan gugatan dengan putusan perkara Nomor 29/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst yang
menyatakan:  “Menyatakan  jika  merek  yang  telah  terdaftar  dengan  nama  “SUPERMAN” yang dimiliki oleh penggugat dinyatakan sebagai merek terkenal well known mark”
1.Menyatakan merek yang didaftarkan oleh pihak tergugat di kelas 30 dan 34 telah didaftarkan atas itikad tidak baik atau disengaja untuk melawan hukum.”
2. Menyatakan  pendaftaran  merek  “SUPERMAN”  di  kelas  30  dan  kelas  34 dinyatakan batal dengan segala akibat hukum.”
Dapat  disimpulkan  jika  merek  antara  DC  Comics  dengan  Perusahaan  Surabaya mempunyai  persamaan  pada  pokoknya.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  segi  penempatan, kombinasi,  persamaan  bunyi,  dan  lain – lain.  Sehingga  Perusahan  Surabaya  telah dinyaktakan  memiliki  niat  yang  tidak  baik  terhadap  DC  Comics.  Setelah  melewati perjalanan  yang  cukup  panjang,  akhirnya  pengadilan  memutuskan  bahwa  DC  Comics memenangkan sengketa merek tersebut.
D. Asas Ne Bis in Idem dalam Sengketa Merek “SUPERMAN”
Jika  membahas  atau  berbicara  terkait  asas  ne  bis  in  idem,  maka  dapat  mengacu pada SEMA Nomor 3 Tahun 2002 tentang penanganan perkara yang berkaitan dengan ne bis  in  idem.  Dalam  peratuan  tersebut  dijelaskan  terkait  pelaksanaanya.  Atau  lebih  jelas dalam  surat  edaran  tersebut  ditegaskan  bahwa  hakim  harus  berhati  hati  dalam melaksanakan asas ne bis in idem. Oleh karena itu, dalam suatu pengadilan, tidak semua perkara mengandung atau diterapkan nya asas ne bis in idem. Sebuah putusan pengadilan dapat dikatakan mengandung asas tersebut apabila putusan tersebut positif. Namun perlu diperhatikan jika terlihat bahwa peraturan tersebut negatif atau mengalami cacat baik itu formal maupun prematur, terlebih hakim tidak memutus maka asas ini tidak melekat atau tidak bisa diterapkan.Dalam kasus DC Comics melawan PT Marxing Fam Makmur, dapat disimpulkan  gugatan  yang  dilayangkan  DC  Comics  tidak  melanggar  asas  ne  bis  in  idem. Walaupun DC Comics telah kalah dalam tingkat Pengadilan Niaga dan Kasasi, DC Comics tetap  diperbolehkan  untuk  mengajukan  gugatan  kembali  di  Pengadilan  Niaga.  Hal  ini tentunya dilakukan oleh DC Comics dengan mengajukan gugatan kembali dengan putusan perkara  Nomor  29/Pdt.Sus/Merek/2019/PN  Niaga  Jkt.Pst  yang  akhirnya  membuahkan hasil. DC Comics memenangkan perseturuan sengketa merek ini.
DC  Comics  bisa  melakukan  gugata  kembali  hal  ini  bisa  dikatakan  karena  berkat kekalahan pada sidang putusan sebelumnya pada tingkat niaga dan kasasi. Hal ini karena kasus  tersebut  belum  masuk  pada  tahap  pokok  perkara  sehingga  hanya  berhenti  pada tahap bagian formil. Maka pada tahap formil ini yang menjadikan alasan atau kunci emas bagi DC Comics untuk mendapatkan hak nya dengan melakukan gugatan kembali.
DC  Comics  tentunya  mengambil  kesempatan  ini,  tanpa  menunggu  DC  Comics kembali  melayangkan  gugatan  kepada  Marxing.Jika  diteliti  lebih  jauh,  kasus  ini  tidak dianggap  sah  atau  tidak  bisa  diterima  karena  syarat  formil  nya  itu  tidak  sah.  Maksud syarat formil ialah surat kuasa DC Comics yang dilaksanakan oleh kuasa hukum dianggap melebihi  batas  kewenangan  dari  kuasa  hukum  tersebut.  Hal  ini  dikarenakan,  terjadinya perbedaan  antara  sistem  Amerika  dan  Indonesia.  Di  Indonesia  jika  ingin  menjadi perwakilan maka harus jelas dinyatakan. DC Comics tidak memberikan kuasa penuh untuk pembatalan dan pendaftaran kepada kuasa hukum nya. Sehingga dianggap tidak sah. Pada akhrinya, surat kuasa yanh diajukan telah daluarsa.
Oleh sebab itu, DC Comics bisa mengajukan gugatan kembali karena pada putusan sebelumnya tidak diterima. Jika ingin melakukan pengecekan kembali maka dapat dilihat dalam regulasi berikut ini.Kasus ini tidak bertentangan karena telah jelas dengan Undang- Undang  yang  sudah  tertulis.  Bahkan  hal  ini  tercantum  dalam  Peraturan  Menteri  Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 pasal 16 ayat (2) yang menyatakan: “Suatu  permohonan akan ditolak menteri jika ditemukan persamaan secara keselutuhan dengan:
a. “Merek yang didaftar pihak lain atau sudah lebih dulu”
b. “Merek yang dinyatakan terkenal dan diketahui oleh khalayak umum”
c. “Indikasi
merek  geografis yang  sudah terdaftar”(Menteri Hukum dan HAM, 2016).
Jika  mengacu  pada  pasal  diatasm  maka  memang  benar  jika  Perushaan  Surabaya tersebut mrmiliki persamaan secara keseluruhan dengan merek Superman DC Comics.

## KESIMPULAN
Berdasarkan Petaturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftara Merek, DC Comics ialah merek terkenal karena telah memenuhi syarat kriteria merek terkenal. Dalam putusan perkara, hakim telah memutuskan bahwa pada dasarnya DC Comics selaku penguggat merek Superman adalah pemilik hak merek tersebut. Karena jika dijabarkan dari syarat nya DC Comics telah dikenal di seluruh dunia dan  hampir  semua  kalangan.  Pendaftaran  merek  yang  diajukan  oleh  PT  Marxing  Fam Makmur telah memenuhi kriteria adanya perbuatan yang tidak baik atau disebut sebagai itikad  tidak  baik,  karena  terbukti  secara  sah  melakukan  penjiplakan,  peniruan  dan mengambil  profit  dari  merek  Superman  DC  Comics.  Melakukan  penjiplakan  dengan penggunaanelemen,  tulisan,  logo  yang  dikategorikan  sebagai  persamaan  pada  pokonya. Kasus  DC  Comics  dan  PT  Marxing  Fam  Makmur  tidak  melanggar  asas  ne  bis  in  idem, dikarenakan pada gugatan pertama mengalami niet ontvankelijke verklaard dan gugatan yang diajukan ke kasasi pun mengalami gugatan cacat formil. Pada saat itu, gugatan belum sampai pada pokok perkara hanya bagian formil sehingga DC Comics diperbolehkan atua dapat  mengajukan  gugatan  nya  kembali.  Tidak  adanya  relevansi  asas  ne  bis  in  idem dengan  kasus  DC  Comics  melawan  PT  Marxing  Fam  Makmur  dalam  sengketa  merek “SUPERMAN”

## REFRENSI
Abdurahman.H.  (2020).  Asas  First  to  File  Principle  dalam  Kasus  Hak  Merek  Nama Terkenal Bensu. Jurnal Aktualia, Vol.3, No.1.
Arifin.Z.  (2020).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Merek  yang  Terdaftar.Jurnal  Ius Constituendum, Vol.5, No.1.
Angela.Y.(2019).  Penjatuhan  Dua  Putusan  Perkara  Pidana  Dalam  Suatu  Objek  Perkara yang Sama. Journal of Criminal Law, Vol.1, No.1.
Asmara, A, et.al. (2019). Studi Kasus Penerapan Prinsip Pendaftaran First To File Pendaftaran Merek Cap Mawar. Syiah Kuala Law Journal, Vol.3, No.2.
Balqiz, W.G. (2021). Perlindungan Merek sebagai Hak Kekayaan Intelektual: Studi di Kota Semarang, Indonesia. Journal of Judical Review. Vol.2, No.1
Bruggink, H. JJ. (2015). Refleksi Tentang Hukum: Pengertian-pengertian Dasar dalam Teori Hukum. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Dewi, N. Tunjung Baskoro, “Kasus Sengketa Merek Prada S.A Dengan PT. Manggala Putra Perkasa Dalam Hukum Perdata Internasional”, Jurnal Ius Constituendum Vol 4 No 1 April 2019, Magister Hukum Universitas Semarang, 2019, Semarang DGIP. (2022). Laporan Tahun Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual 2022.
DGIP, Jakarta. DJKI, Laporan Tahunan Direktorak Jendral Kekayaan Intelektual 2022. https://dgip.go.id/unduhan/laporan-tahunan Faradz, H. Perlindungan Hak Atas Merek. Jurnal Dinamika Hukum. Vol.8, No.1
Firmansyah,  H.  (2013).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Merek.  Medpress  Digital, Yogyakarta.
Gultom,  M.H,.  (2018).  Perlindungan  Hukum  Bagi  Pemegang  Hak  Merek  Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek. Jurnal Warta Edisi. Edisi 56
Gumelar  Cahyo  Purnomo,  2019.  Penerapan  Asas  Nebis  in  Idem  dalam  Penyelelsaian Perkara  Perdata  di  Pengadilan  Negeri  Brebes  Nomor  11/PDT.G/2019/PN.BBS. Skripsi. Tegal: Universitas Pancasakti Tegal
Harahap,  K.  (2007).  Hukum  Acara  Perdata  (Class  Action,  Arbitrase  &  Alternatif  serta Mediasi). Grafitri Budi Utami, Bandung.
Harahap, M.Y. (2015). Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,Pembuktian,  dan  Putusan  Pengadilan.  Sinar  Grafika,  Jakarta.  (1996).  Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Hidayati,N.( 2011). Perlindungan Hukum Pada Merek Yang Terdaftar, Jurnal Hukum, Indonesia,  Kitab  Undang – Undang  Hukum  Perdata  (Burgelijk  Wetboek  voor  Indonesie, Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23)
Indonesia,  Undang-Undang Merek No.15 Tahun 2001 tentang Merek, (Lembaran Negara Tahun 2016 No.110, Tambahan Lembaran Negara No, 4131) Indonesia. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2016  Nomor252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953).
Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor
67 Tahun 2016. (BN 2016 Nomor 2134)
Jeri Irawan, 2020. Analisa Pembatalan Merek Superman yang Memiliki Persamaan  Pada  Keseluruhannya  Menurut  UU  Nomor  20  Tahun  2016  (Studi  Putusan dengan  Nomor  1105/K/Pdt/  Sus-Hki/2018).  Skripsi.  Jakarta:  Universitas Tarumanagara
Kompas, Dari KPK ke Kejagung: Pakar Hukum Pidana Nilai Kasus Emirsyah Satar Ne Bis In Idem  https://www.kompas.tv/nasional/452336/dari-kpk-  ke-kejagung-pakar- hukum-pidana-nilai-kasus-emirsyah-satar-ne-bis-in- idem Marzuki, M.P. (2010). Penelitian Hukum. Kencana Prenada, Jakarta. Riswandi, A.B & Syamsuddin.M. (2004). Hak Kekayaan intelektual dan Budaya Hukum. PT.
Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Simanjuntak I,G,P. (2021). Pemahaman Mengenai Asas Nebis In Idem dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pada Pengadilan Negeri. Tapanuli Journals, Vol,4.No,1. Sutendi, A. (2013). Hak Atas Kekayaan Intelektual. Sinar Grafika Offset, Jakarta.
Sujatmiko, A. Tinjauan Filosofis Perlindungan Hak Milik Atas Merek, Jurnal Media Hukum Vol  18  No  2  Desember  2011,  Fakultas  Hukum  Universitas  Muhammadiyah Yogyakarta, 2011, Yogyakarta.
Sofyan, A & Azisa, N. (2016) Hukum Pidana. Pustaka Pena Press, Makassar. Syafira, T, A. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Superman Terhadap Pelanggaran Merek. Jurnal Suara Hukum, Vol.3, No.1. Wijaya, L.J. (2022). Pembuktian Asas Itikad Tidak Baik dalam Sengketa  Merek  Terkenal  “SUPERMAN”  Antara  DC  Comics  melawan  PT  Marxing  Fam Makmur. Diponegoro LawJurnal, Vol.11, No.2
Copyright Holder : © Moody Rizqy Syailendra Putra, Carmella Kelvianto (2023)
First Publication Right :
© Jurnal Tana Mana
This article is under: