Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1, No. 2 – September 2020, Hal. 106-110| Available Online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: http://doi.org/10.22225/jph.v1i2.2382.106-110

## PERSETUJUAN KELUARGA SEBAGAI SYARAT DALAM PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT KEPADA NARAPIDANA
Gusti Ngurah Agung Tresna Wangsa, I Ketut Sukadana, I Made Budiyasa Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

## Abstrak
Salah  satu  hak  terpidana  adalah  mendapatkan  pembebasan  bersyarat.  Untuk  mendapatkan  haknya  sebagai terpidana  untuk  mendapatkan  pembebasan  bersyarat  dibutuhkan  persetujuan  dari  keluarga  terpidana  sebagai penjamin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan pembebasan bersyarat bagi terpidana dan untuk mengetahui  peran  keluarga  sebagai  penjamin  dalam  pemberian  pembebasan  bersyarat  bagi  terpidana.  Metode penelitian  yang  digunakan  adalah  jenis  penelitian  hukum  normatif.  Pendekatan  masalah  adalah  pendekatan pendekatan  konseptual  dan  perundang-undangan.  Sumber  bahan  hukum  primer  dan  sekunder.  Pengumpulan bahan  hukum  dengan  membaca  atau  mempelajari  buku  peraturan  perundang-undangan  dan  literatur  lainnya serta  ditambah  dengan  hasil  wawancara.  Analisis  bahan  hukum  dilakukan  secara  deskriptif  analitik.  Hasil  dan pembahasannya  adalah  pengaturan  pembebasan  bersyarat  diberikan  kepada  terpidana  yang  telah  menjalani tindak pidana paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) dari masa pidana paling sedikit. 9  (sembilan)  bulan.  hal  itu  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  No.  99 Tahun  2012, Peraturan  Menteri  Hukum dan  Hak  Asasi  Manusia,  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  M.01.PK.04-10  Tahun 2007, Peraturan Menteri No. 21 Tahun 2013 yang berisi tentang syarat dan tata cara praperadilan bersyarat bagi terpidana.  Persetujuan  keluarga  sebagai  penjamin  merupakan  salah  satu  syarat  wajib  dalam  memberikan pembebasan  bersyarat  kepada  terpidana  karena  keluarga  akan  bertanggung  jawab  dalam  membimbing  dan mengawasi terpidana jika sudah mendapatkan Ayat Bersyarat, memberikan informasi tentang keadaan terpidana dan  Keluarga  juga  wajib  membantu  kondisi  ekonomi  karena  pada  umumnya  para  terpidana  yang  baru memperoleh pembebasan bersyarat tersebut belum memiliki pekerjaan.
Kata Kunci: Keluarga; Narapidana; Pemberian Bebas Bersyarat

## Abstract
One of the rights of convict is obtaining parole. To get his right as a convict in order to get parole requires the consent of the convict's family as a guarantor. The aims of the research are to know the arrangement of parole to the convicts and to know the role of the family as a guarantor in granting parole to convicts. The method of research is the type of normative legal research. Approach of problem is approach of conceptual approach and legislation. Primary and secondary legal materials are the data used in the study. Collection of legal materials by  reading or  studying  books  of  legislation  and  other  literature  and added  with  the  results  of  interviews.  The analysis of legal materials is done by analytical descriptive. Results and discussion is the regulation of  parole shall be granted to a convict who has served a criminal offense of at least 2/3 (two-thirds) with the provisions of 2/3 (two-thirds) of the criminal period not less than 9 (nine) months.  It is regulated in Government Regulation no. 99 of 2012, Regulation of the Minister of Justice and Human Rights, Regulation of the Minister of Justice and  Human  Rights  Number  M.01.PK.04-10  of  2007,  Ministerial  Regulation  no.  21  of  2013  which  contains conditional pretrial conditions and procedures for convicts. Approval of the family as a guarantor is one of the mandatory requirement in granting conditional exemption to the convict because the family will be responsible in guiding and supervising the convict if they have obtained the Conditional Paragraph, providing information about the circumstances of the convicts and the family is also obliged to assist the economic condition because in general the convicts the newly acquired parole has not had a job yet.
Keywords: Family; Convict; Parole Granting

## I. PENDAHULUAN
Angka  kejahatan  di  Indonesia  semakin  meningkat  hal  tersebut  dikarenakan  faktor  perekonomian masih  banyak  masyarakat  di  Indonesia  berada  di  bawah  garis  kemiskinan,  hal  tersebutlah  yang memicu  semakin  banyaknya  aksi  kejahatan  di  Indonesia.  Setiap  pelaku  kejahatan  akan  dipidana sesuai dengan ketentuan pidana yang berlaku. Di dalam UU No. 12/1995 mengenai Pemasyarakatan mengatur tentang berbagai hak untuk setiap narapidana yang sehendaknya dipenuhi, untuk mencapai tujuan  pemasyarakatan  sesuai  dengan  amanat  yang  tertuang  pada  undang-undang  tersebut ( Datunsolang,  2013 ; Kusuma,  2013 ).  Setiap  narapidana  mempunyai  hak  yang  harus  diperhatikan, Undang-Undang  Pemasyarakatan  mengatur  mengenai  hak-hak  seorang  narapidana  ( Utami,  2017 ). Salah  satunya  tertuang  dalam  Pasal  14  ayat  (1)  huruf  k  menyatakan  dengan  tegas  bahwa  salah  satu hak  yang  harus  diperoleh  dan  dipenuhi  untuk  seorang  narapidana  yakni  untuk  mendapatkan pembebasan bersyarat.
Untuk  mendapatkan  haknya  sebagai  narapidana  agar  bisa  mendapatkan pembebasan  bersyarat perlu  adanya  kesanggupan  dari  pihak  keluarga  narapidana  sebagai  penjamin  untuk  memberikan bantuan  untuk  membimbing  serta  mengawasi  narapidana  saat  menjalankan  proses  pembebasan bersyarat, beserta persetujuan kelian dinas atau kepala desa setempat ( Jufri & Anisariza, 2018 ; Putra & Puspita Sari, 2013 ). Namun dalam kenyataan di masyarakat, pihak keluarga sebagai penjamin dan kelian  dinas  atau  kepala  desa  setempat  dimana  domisili  narapidana  yang  akan  mengajukan pembebasan  bersyarat  menolak  terjadinya  pembebasan  bersyarat  yang  diberikan  kepada  narapidana dikarenakan  tindak  pidana  yang  pernah  dilakukan  oleh  narapidana  yang  akan  mendapatkan pembebasan bersyarat.
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  yang  telah  dijabarkan  di  atas,  maka  penelitian  ini bertujuan  untuk  mengetahui  pengaturan  pembebasan  bersyarat  kepada  narapidana,  dan  untuk mengetahui  peran  keluarga  sebagai  penjamin  dalam  pemberian  pembebasan  bersyarat  kepada narapidana.

## II. METODE PENELITIAN
Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian hukum normatif ( Soekanto,  2007 ).  Pengkajian  penulisan  dilakukan  berdasarkan  bahan-bahan  hukum  dan  literatur dan  merupakan  proses  didalam  menemukan  aturan-aturan  hukum,  serta  norma-norma  hukum  demi menyelesaikan suatu permasalahan hukum yang dihadapi. Pendekatan masalah yang digunakan yakni pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Sumber  bahan  hukum  yang  dipergunakan  dalam penelitian  ini  merupakan sumber Bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum primer tersebut dapat  diperoleh  dari  peraturan  perundang-undangan  sebagai  yakni:  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945,  KUHP,  Undang-Undang  No.  12  Tahun 1995  tentang Pemasyarakatan,  Peraturan  Pemerintah  No.  99  Tahun  2012  tentang Perubahan  Kedua  Atas Peraturan  Pemerintah  No.  32  Tahun  1999  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pelaksanaan  Hak  Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 21  Tahun  2013  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pemberian  Remisi,  Asimilasi,  Cuti  Mengunjungi Keluarga,  Pembebasan  Bersyarat,  Cuti  Menjelang  Bebas,  dan  Cuti  Bersyarat,  dan  peraturan  lainnya yang  berhubungan  dan  berkaitan  dengan  permasalahan.  Bahan  hukum  sekunder  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  yakni  literatur-literatur  dengan  mengutip  pendapat  yang  relevan,  ensiklopedi, majalah-majalah,  internet.  Bahan  hukum  tersebut  di  atas  akan  didukung  hasil  wawancara  dengan informan  yakni  Kepala  Balai  Pemasyarakatan  pada  Balai  Pemasyarakatan  Kelas  I  Denpasar.  Bahan hukum  dikumpulkan  dengan  menginventarisasi,  mempelajari  bahan-bahan  yang  terkait  yakni  bahan hukum  primer  dan  sekunder  yang  dilakukan  dengan  cara  mencatat  dan  mengutip  setiap  buku  atau literatur  yang  sesuai  dengan  permasalahan  yang  diteliti,  dikaitkan  dengan  jenis  penelitian  hukum normatif,  maka  teknik  pengumpulan  bahan  hukum  dimulai  dengan  mengkaji  peraturan  perundang- undangan  mengenai  pembebasan  bersyarat  serta  ditambahkan  dengan  hasil  wawancara  dengan informan yakni Kepala Balai Pemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Denpasar.
Bahan-bahan hukum yang telah terkumpul dan telah dianalisis dapat menjadi jawaban yang tepat dan sesuai  dengan permasalahan yang ditangani, perlu juga suatu teknik  analisa  yang tepat. Analisa adalah suatu langkah untuk mengolah hasil dari penelitian agar dapat menjadi sebuah laporan, setelah menjadi  bahan  hukum  selanjutnya  dikaji  dan  dianalisis  secara  sistematis  dengan  menggunakan
argumentasi hukum serta penafsiran interpretasi secara deduktif, induktif dan hasil yang telah dikaji serta dianalisis tersebut disajikan secara deskristif analisis. kemudian dianalisis serta secara sistematis dengan  cara  argumentasi  hukum  dan  penafsiran  interpretasi  secara  deduktif  dan  hasilnya  kemudian disajikan secara deskriptif analitis.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pengaturan Pembebasan Bersyarat kepada Narapidana
Kata  “pembebasan  bersyarat”  atau  “pelepasan  bersyarat”  dalam  bahasa  Belanda  disebut: Voorwaardelijk Invrijheids Stelling dan dalam bahasa Inggris disebut Parole ( Samosir, 2016 ). Tujuan dari  pemberian  pembebasan  bersyarat  kepada  narapidana  adalah  pembinaan  untuk  membangkitkan semangat  dan  motivasi  bagi  seorang  narapidana  untuk  bertobat  dan  berkelakuan  baik  demi tercapainya  tujuan  pembinaan.  Selain  hal  tersebut  tujuan  lainnya  yakni  untuk  mengurangi  jumlah narapidana  yang  sedang  berada  di  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan  yang  pada  umumnya  sudah melebihi  kapasitas.  Dengan  adanya  pemberian  pembebasan  bersyarat  bagi  narapidana  bertujuan untuk  memabangkitkan  serta  menumbuhkan  semangat  dari  seorang  narapidana  untuk  berbuat  baik dan  sesuai  dengan  tujuan  pemasyarakatan  dan  pembinaan.  Menurut  Schepper  Maksud  pembebasan bersyarat  ialah  mengembalikan  terpidana  ke  dalam  masyarakat  untuk  menjadi  warga  yang  baik  dan berguna ( Hamzah, 2008 ).
Pengaturan  pembebasan  bersyarat  diatur  dalam  KUHP  dalam  pasal  15,  15a,  15b,  PP  No. 99/2012  yang  terdapat  dalam  pasal  43,  43A  dan  43B  selain  itu  juga  diatur  dalam PERMENKUMHAM  No.  21/2013  dalam  pasal  49.  Menteri  Hukum  dan  HAM  mempunyai kewenangan  untuk  memberi  pembebasan  bersyarat  sesuai  dengan  ketentuan  undang-undang. Pembebasan  bersyarat tersebut adalah suatu fungsi lembaga  pemasyarakatan,  yang  merupakan  salah satu  dari  bagian  sistem  peradilan  pidana  Indonesia,  yaitu  Kepolisian,  Kejaksaan,  dan  Pengadilan ( Pandjaitan & Widiarty, 2008 ). Dalam  hal  bimbingan  dan pembinaan bagi seorang Narapidana yang sedang  mengikuti  proses  pembebasan  bersyarat  dilakukan  oleh  Balai  Pemasyarakatan  (BAPAS). Pengawasan  terhadap  pembebasan  bersyarat  selain  dilakukan  oleh  BAPAS  juga  dilakukan  oleh Kejaksaan.  Menurut  hasil  wawancara  pada  tanggal  11  Januari  2018  dengan  Ibu  Titiek  Sudaryatmi, Bc.  IP,  S.H.,  M.Si  selaku  Kepala  Bapas  di  Balai  Pemasyarakatan  Kelas  I  Denpasar,  petugas Pembimbimbing Kemasyarakatan (PK) dalam mencari persetujuan kesanggupan dari  pihak keluarga dan  aparat  pemerintah  setempat  tersebut  dilakukan  dengan  cara  penelitian  langsung  ke  keluarga narapidana  dan  aparat  pemerintah  setempat  yakni  kelian  dinas  atau  kepala  desa,  proses  penelitian tersebut bernama LITMAS (Penelitian Kemasyarakatan)

## 2. Peran  Keluarga  sebagai  Penjamin  dalam  Pemberian  Pembebasan  Bersyarat  Kepada Narapidana
Selanjutnya  dijelaskan  bahwa  persetujuan  keluarga  menjadi  syarat  wajib bagi  seorang  narapidana yang akan mendapatkan pembebasan bersyarat, apabila keluarga tidak mau memberi persetujuan dan tidak  mau  menjadi  penjamin  bagi  narapidana  yang  mengajukan  pembebasan  bersyarat  maka  usulan pembebasan bersyarat tersebut ditolak dan tidak dapat diproses. Persetujuan keluarga menjadi syarat wajib  dikarenakan  keluarga  yang  akan  mempertanggungjawabkan  dalam  hal  membimbing  dan mengawasi narapidana tersebut apabila telah mendapatkan Pembebasan Bersyarat. keluarga juga akan menjamin  baik  buruknya  dari  narapidana  tersebut  dan  setelah  keluar  Surat  Keputusan  (SK) pembebasan  bersyarat  bagi  narapidana  harus  wajib  lapor  dan  mendapatkan  bimbingan  di  Balai Pemasyarakatan,  dikarenakan  narapidana  yang  bersangkutanlah  yang  harus  rutin  melapor  dan mendapatkan  bimbingan  di  Balai  Pemasyarakatan  setiap  bulannya  dan  tidak  bisa  diwakilkan  oleh siapapun  dan  apabila  narapidana  yang  mendapatkan  pembebasan  bersyarat  tidak  melapor  ke  Balai Pemasyarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan akan meminta informasi tentang keadaan narapidana tersebut  ke  keluarga  narapidana  tersebut.  Beliau  juga  menambahkan  peran  dan  fungsi  dari  keluarga dalam  proses  pembebasan  bersyarat  selain  memberikan  informasi  tentang  keadaan  dari  narapidana yang  menjalani  proses  pembebasan  bersyarat,  keluarga  juga  wajib  membantu  keadaan ekonominya  dikarenakan  setiap  narapidana  yang  baru  mendapatkan  pembebasan  bersyarat  pada umumnya belum memiliki pekerjaan.
Menurut  Ibu  Titiek  Sudaryatmi  jika  keluarga  sebagai  penjamin  tidak  melaksanakan kewajibannya  dalam  membimbing  dan  mengawasi  narapidana  yang  berada  bawah  pengawasannya,
penjamin tersebut tidak akan dikenakan sanksi karena belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur  secara  khusus  fungsi  penjamin  serta  sanksi  bagi  penjamin  narapidana  yang  lalai  dalam melaksanakan kewajibannya untuk membimbing dan mengawasi narapidana saat proses pembebasan bersyarat.  Beliau  menambahkan  jika  ada  sanksi  yang  mengatur  tentang  kelalaian  menjadi  seorang penjamin  untuk  narapidana  maka  program  pembebasan  bersyarat  bagi  narapidana  tidak  akan  bisa berjalan dikarenakan semua keluarga narapidana akan takut menjadi penjamin dan tentu saja menolak menjadi penjamin bagi seorang narapidana yang ingin mendapatkan pembebasan bersyarat.
Selain persetujuan keluarga yang menjadi syarat wajib bagi narapidana yang ingin mendapatkan pembebasan bersyarat juga perlu pesetujuan dari aparat desa setempat yakni kelian dinas atau kepala desa  dimana  penjamin  yang  akan  menjamin  narapidana  tersebut  bertempat  tinggal.  Persetujuan keluarga  saja  tidaklah  cukup  untuk  mendapatkan  pembebasan  bersyarat.  Persetujuan  keluarga  dan aparat  pemerintah  setempat  bersifat  wajib  tidak  dapat  dipisahkan,  menurut  Ibu  Titiek  Sudaryatmi bahwa  apabila  salah  satu  pihak  saja  baik  dari  pihak  keluarga  maupun dari pihak kelian dinas atau kepala  desa  tidak  menyetujui  usulan  pemberian  pembebasan  bersyarat  maka  pembebasan  bersyarat narapidana tersebut tidak dapat diteruskan atau ditolak. Beliau menambahkan peran dari pemerintah setempat  dimana  penjamin  narapidana  tinggal  sebagai  perwakilan  dari  masyarakat  sekiar  di lingkungan tersebut. Selaku aparat pemerintah setempat harus mengetahui warganya yang bermasalah dengan  hukum  supaya  nantinya  pihak  pemerintah  setempat  bisa  memberikan  bimbingan  dan pengawasan  bagi  warganya  yang  bermasalah  dengan  hukum  dan  juga  apabila  narapidana  yang menjalani  pembebasan  bersyarat  melanggar  hukum  maka  aparat  pemerintah  setempatlah  yang  akan dimintai  keterangan  terlebih  dahulu  mengenai  prilaku  narapidana  yang  melanggar  hukum  saat menjalani  proses  pembebasan  bersyarat  untuk  dipakai  pertimbangan  pencabutan  pembebasan bersyarat dari narapidana tersebut.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan  hasil  dari  pembahasan  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  pengaturan  pembebasan bersyarat  kepada  narapidana  diatur  dalam  Pasal  15,  15a,  15b  dan  16  buku  kesatu  bab  II  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang pemberian narapidana pembebasan bersyarat,  pencabutannya,  penahanannya.  Selain  ketentuan  yang  terdapat  dalam  KUHP  pengaturan pembebasan  bersyarat  diatur  dalam  pasal  1  angka  8  dan  angka  9  PP  No.  99/2012  mengenai perubahan  kedua  atas  PP  No.  32/1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan  (PP  No.  99/  2012).  Dalam  Pasal  1  angka  8  dan  angka  9  PP  No.  99/2012  yang mengatur  mengenai  syarat-syarat  dan  prosedur  pembebasan  bersyarat,  serta  Peraturan  Menteri Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  No.  21/2013  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pemberian  Remisi, Asimilasi,  Cuti  Mengunjungi  Keluarga,  Pembebasan  Bersyarat,  Cuti  Menjelang  Bebas,  dan  Cuti Bersyarat  yang  mengatur  lebih  jelas  tentang  syarat-syarat  dan  prosedur  mengenai  pembebasan bersyarat.  Kemudian,  keluarga  sebagai  penjamin  menjadi  syarat  wajib  bagi  seorang  narapidana yang  yang  akan  mendapatkan  pembebasan  bersyarat  dikarenakan  peran  dan  fungsi  keluarga  yang akan mempertanggung jawabkan dalam hal membimbing dan mengawasi narapidana tersebut apabila telah  mendapatkan  Pembebasan  Bersyarat  saat  berada  di  Lembaga  Pemasyarakatan  dan  selain  hal tersebut,  setelah  keluar  Surat  Keputusan  (SK)  Pembebasan  Bersyarat  bagi  narapidana  harus  wajib lapor dan mendapatkan bimbingan di Balai Pemasyarakatan.

## 2. Saran
Berdasarkan  simpulan  tersebut  di  atas  maka  dapat  diajukan  saran  yakni:  disarankan  kepada Pemerintah  yang  berwenang  dalam  membuat  peraturan  mengenai  pembebasan  bersyarat  agar mempermudah  syarat  dalam  pemberian  pembebasan  bersyarat  dalam  hal  menjadikan  keluarga sebagai penjamin wajib dalam pengajuan pembebasan bersyarat dikarenakan masih ada keluarga yang tidak mau menjadi penjamin untuk narapidana dikarenakan alasan tertentu seperti menganggap bahwa narapidana  tersebut  kelakuannya  masih  sama  seperti  saat  dipidana  walaupun  narapidana  tersebut sudah  berkelakuan  baik  di  dalam  Lapas,  setiap  manusia  pasti  mempunyai  kesempatan  untuk memperbaiki  diri  sesuai  dengan  tujuan  pemasyarakatan,  diharapkann  dalam  prakteknya  selain keluarga,  agar  dapat  dibentuk  organisasi  dari  pemerintah  maupun  dari  masyarakat  dapat  menjadi penjamin selain keluarga selain bertujuan untuk mewujudkan tujuan pemasyarakatan dan pembinaan
narapidana  di  luar  lembaga  pemasyarakatan,  pembebasan  bersyarat  juga  dapat  mengurangi kapasitas  narapidana  di  lembaga  pemasyarakatan  yang  sudah  melebihi  kapasitas  dan  mengurangi anggaran  negara  dalam  mengurus  narapidana.  Kemudian,  diharapkan  kepada  keluarga  sebagai penjamin  untuk  lebih  aktif  menerima  usulan  pembebasan  bersyarat  dan  membimbing  serta mengawasi  narapidana  dalam  proses  pembebasan  bersyarat,  serta  tak  luput  juga  yakni  masyarakat yang  diwakili  oleh  pemerintah  setempat  juga  turut  serta  berperan  aktif  dalam  membimbing, mengawasi  dan  mengawal  berlangsungnya  proses  pembebasan  bersyarat  guna  mensukeskan  tujuan pemasyarakatan.  Melakukan  kegiatan  penyuluhan  terhadap  masyarakat  juga  perlu  dilakuakan  guna masyarakat  lebih  mengerti  serta  memahami  pentingnya  proses  pembebasan  bersyarat,  khususnya  di dalam lingkungan tempat narapidana yang menjalani proses pembebasan bersyarat.

## DAFTAR PUSTAKA
Datunsolang,  A.  (2013).  Perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  Bagi  Narapidana  dalam  Sistem Pemasyarakatan  (Studi  Kasus  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  II  A  Manado). Jurnal  Hukum UNSRAT , 21 (4), 111–123. Hamzah, A. (2008). Asas-asas Hukum Pidana . Rineka Cipta.
Jufri,  E.  A.,  &  Anisariza,  N.  U.  (2018).  Pelaksanaan  Asimilasi  Narapidana  di  Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta. ADIL: Jurnal Hukum , 8 (1), 1–26.
Kusuma,  F.  P.  (2013).  Implikasi  Hak-Hak  Narapidana  dalam  Upaya  Pembinaan  Narapidana  dalam Sistem Pemasyarakatan. Recidive , 2 (2), 102–109. Pandjaitan,  P.  I.,  &  Widiarty,  W.  S.  (2008). Pembaharuan  pemikiran  DR.Sahardjo  Mengenai Pemasyarakatan Narapidana . Indihill Co.
Putra, A. R. A. A., & Puspita Sari, N. (2013). Kendala Pemberian Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIa Sragen. Jurnal Recidive , 2 (3), 280–289. Samosir, C. D. (2016). Penologi dan Pemasyarakatan (Cetakan Pe). Nuansa Aulia. Soekanto, S. (2007). Pengantar Penelitian Hukum . UI Press.
Utami,  P.  N.  (2017).  Keadilan  Bagi  Narapidana  di  Lembaga  Pemasyarakatan. Jurnal  Penelitian Hukum De Jure , 17 (3), 381–394.
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan.  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614 Peraturan  Pemerintah  No.  99  Tahun  2012 tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2012  Nomor  225.  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 5359
Peraturan Menteri  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  No.  21  Tahun 2013 tentang Syarat  Dan Tata  Cara  Pemberian  Remisi,  Asimilasi,  Cuti Mengunjungi  Keluarga,  Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 832
Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  21  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak  Asasi Manusia No. 21 tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara  Pemberian  Remisi,  Asimilasi,  Cuti  Mengunjungi  Keluarga,  Pembebasan  Bersyarat,  Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 810