PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KAMPUNG NARAMBEN DISTRIK SKANTO KABUPATEN KEEROM
Lina Andayani Program Studi ilmu Pemerintahan Fakultas Ekonomi Sastra Sosial dan Politik Universitas Sains dan Teknologi Jayapura lina_andayani69@yahoo.com

## ABSTRACT
Penerapan good  governance merupakan  suatu  urgenitas  dalam  upaya  mewujudkan pemerintahan Kampung yang efektif, efesien, mandiri serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).  Pelayanan  merupakan  tugas  utama  yang  hakiki  dari  sosok  aparatur,  sebagai  abdi negara  dan  abdi  masyarakat.  Tujuan  dari  penelitian  yang  berkaitan  dengan  Penerapan Good Governance dan  Pelayanan  Publik  di  kampung  yaitu  untuk  Mengetahui  Sejauh  Mana Penerapan Good  Governance Dalam  Pelayanan  Publik  di  Kampung  Naramben  Distrik  Skanto Kabupaten Keerom.
Metode  yang  dipakai  dalam  studi  kasus  yaitu  metode  deskriptif  kualitatif  melalui wawancara yang dilakukan kepada beberapa masyarakat dan Aparat kampung Naramben, data ini akan diolah dan dianalisa serta disimpulkan agar mendapat data/hasil penelitian dan manfaat dari penerapan Good Governance dalam pelayanan publik di kampung Naramben.
Hasil  yang  didapatkan  dari  penelitian  ini  ditinjau  dari  beberapa  indikator  dari  Good Governance  yaitu  transparansi,  akuntabilitas,  responsif  dan  efektif  /  efisien  serta  indikator pelayanan publik yaitu prosedur pelayanan, ketepatan waktu dan sarana & prasarana. Dengan hasil  penelitian  menyimpulkan  bahwa  penerapan Good  Governance dalam  pelayanan  publik sudah berjalan dengan baik tetapi tetapi belum maksimal, karena aparat kampung lebih banyak melaksanakan  pelayanan  publik    di  rumah  dan  tidak  memanfaatkan  saarana  dan  prasarana kantor kampung.
Kata kunci: Good Governance, Pelayanan Publik
1.      PENDAHULUAN
Good governance diartikan sebagai mekanisme,  praktek  dan  tata  cara  pemerintahan dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan  masalah-masalah  publik.  Dalam konsep governance ,  pemerintah  hanya  menjadi salah  satu  aktor  dan  tidak  selalu  menjadi  aktor yang  menentukan.  Implikasi  peran  pemerintah sebagai  pembangunan  maupun  penyedia  jasa layanan  dan  infrastruktur  akan  bergeser  menjadi bahan  pendorong  terciptanya  lingkungan  yang mampu  memfasilitasi  pihak  lain  dikomunitas. Good  Governance menuntut  redefinisi  peran negara,  dan  itu  berarti  adanya  redefinisi  pada peran  warga.  Adanya  tuntutan  yang  lebih  besar
pada  warga,  antara  lain  untuk  memonitor akuntabilitas pemerintahan itu sendiri.
Pelayanan sebagai proses pemenuhan kebutuhan  melalui  aktivitas  orang  lain  secara lansung,  merupakan  konsep  yang  senantiasa aktual  dalam  berbagai  aspek  kelembagaan. Bukan  hanya  pada  organisasi  bisnis,  tetapi  telah berkembang  lebih  luas  pada  tatanan  organisasi pemerintah  (Sinambela,  2006:42-43)  Perubahan yang  dapat  dirasakan  sekarang  ini  adalah terjadinya  perubahan  pola  pikir  masyarakat  ke arah  yang  semakin  kritis.  Hal  itu  dimungkinkan, karena  semakin  hari  warga  masyarakat  semakin cerdas  dan  semakin  memahami  hak  dan kewajibannya sebagai  warga. Kondisi masyarakat yang  demikian  menuntut  hadirnya  pemerintah
yang  mampu  memenuhi  berbagai  tuntutan kebutuhan  dalam  segala  aspek  kehidupan mereka, terutama  dalam  mendapatkan pelayanan yang sebaik-baiknya dari pemerintah.
Di  negara-negara  berkembang  dapat  kita lihat  mutu  pelayanan  publik  merupakan  masalah yang  sering  muncul,  karena  pada  negara berkembang umumnya permintaan akan pelayanan  jauh  melebihi  kemampuan  pemerintah untuk  memenuhinya  sehingga  pelayanan  yang diberikan  pemerintah  kepada  masyarakat  kurang terpenuhi  baik  dilihat  dari  segi  kualitas  maupun kuantitas.  Penyelenggaraan  pelayanan  publik merupakan  upaya  negara  untuk  memenuhi kebutuhan  dasar  dan  hak-hak  sipil  setiap  warga negara  atas  barang  dan  jasa,  dan  pelayanan administrasi  yang  disediakan  oleh  penyelenggara pelayanan publik.
Dalam  Pelayanan  Publik  atau  Pelayanan Umum  dapat  didefinisikan  sebagai  segala  bentuk jasa  pelayanan,  baik  dalam  bentuk  barang  publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung  jawab  dan  dilaksanakan  oleh  Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan dilingkungan Badan  Usaha  Milik  Negara  atau  Badan  Usaha Milik  Daerah,  dalam  rangka  upaya  pemenuhan kebutuhan  masyarakat  maupun  dalam  rangka pelaksanaan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
Di  Indonesia  undang-undang  dasar  1945 mengamanatkan  kepada  negara  agar  memenuhi kebutuhan dasar setiap warganya demi kesejahteraannya,  sehingga  efektifitas  suatu sistem  pemerintah  sangat  ditentukan  oleh  baik buruknya penyelenggaraan pelayanan publik.
Masyarakat  Kampung  Naramben,  Distrik Skanto  Kabupaten  Keerom  sangat  membutuhkan perhatian  dari  pemerintah  untuk  mewujudkan berbagai  kebutuhan  dari  masyarakat  kampung. Didalam penyelenggaraan pemerintah perlu penataan  penyelenggaraan  pemerintah  kampung dari  sistem  pemerintahannya  dan  juga  pelayanan publik  yang  diberikan  kepada  masyarakat  agar terlaksana dengan baik.
Penerapan good governance dalam pelayanan  publik  di  Kampung  Naramben  Distrik Skanto  Kabupaten  Keerom  secara  umum  sudah berjalan  dengan  baik  tetapi  belum  sepenuhnya berjalan  maksimal.  Masalah  yang  di  hadapi  oleh Masyarakat yang ada di kampung Naramben,Distrik  Skanto  kabupaten  keerom adalah  Kantor  Kampung  yang  tidak  difungsikan dengan  baik  karena  apabila  masyarakat  yang bukan  menetap  di  kampung  tersebut  atau
masyarakat umum yang membutuhkan pelayanan dari  Kepala  Kampung  harus  mencari  informasi disekitar  kampung  itu  untuk  bertemu  dengan kepala  kampong.  Hal  ini  yang    menyebabkan pelayanan  publik  tidak  berjalan  secara  maksimal, kepala  kampung  tidak  selalu  berada  di  kantor kampung  sehingga  pelayanan  publik  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  kampung  tidak bisa  berjalan  secara  efektif    yang  berdampak kepada  masyarakat umum. Kondisi yang terjadi di kampung  Naramben  adalah  apabila  masyarakat membutuhkan  surat-surat  tertentu,  selalu  di lakukan  di  rumah  kepala  kampung  dan  tidak sesuai  jam  kerja  dengan  alasan  masyarakat setempat rata – rata mata pencahariannya adalah petani  yang  bekerja  dari  pagi  hingga  sore.  Untuk itu  proses  pelayanan  masyarakat  terpaksa dilaksanakan  pada  malam  hari  sesuai  dengan waktu  dari  masyarakat  pada  saat  selesai berladang.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui sejauh  mana    perumusan  masalah  yang  diajukan berdasarkan uraian latar belakang diatas berkaitan  dengan  Peranan  Good  Governance dalam  Pelayanan  Publik  di  Kampung  Naramben Distrik Skanto Kabupaten Keerom.

## 2.  TINJAUAN PUSTAKA

## A.  Good governance
Istilah Governance sebernarnya  sudah  dikenal dalam  literatur  administrasi  dan  ilmu  politik  politik sejak  Woodrow  Wilson  memperkenalkan  bidang studi tersebut kira-kira 125 tahun yang lalu. Istilah “kepemerintahan”    atau  dalam  bahasa  inggris. Menurut Leach & Percy-smith
(dalam mardoto,2009:17), governance meleburkan perbedaan  antara  “pemerintah”  dan  “yang  di perintah”  karena  kita  semua  adalah  bagian  dari proses governance .  Dengan  kata  lain  dalam konsep governance terkandung unsur-unsur demokratis, adil, transparan, rule of law, partisipatif,  dan  kemitraan,  mungkin  definsi  yang dirumuskan  IIAS  adalah  yang  paling  tepat menangkap  makna  tersebut  yakni governance merupakan  seluruh  rangkaian  proses  pembuatan keputusan/kebijakan dan seluruh rangkaian proses dimana dimana keputusan itu diimplementasikan  atau  tidak  diimplementasikan. Karenanya, analisis mengenai governance kemudian  berfokus  pada  aktor-aktor  dan  struktur atau  sistem,  baik  formal  maupun  informal,  yang terlibat dalam proses pembuatan dan pengimplementasian
sebuah keputusan. Pemerintah  hanyalah  salah  satu  aktor  tersebut
sementara,  aktor-aktor  lain  diluar  pemerintah  dan militer  biasa  dikelompokkan  sebagai  bagian  dari civil sosiety .
a.  Karakteristik Good Governance
Kepermerintahan yang baik (good governance) menurut  UNDP  (1997)  mengindentifikasi  lima karakteristik :
1.  Interaksi, melibatkan tiga mitra besar: pemerintah,  sector  swasta,  dan  masyarakat madani  untuk  melaksanakan  pengelolahan sumber daya ekonomi, sosial dan politik.
2.  Komunikasi,  terdiri  dari  sistem  jejaring  dalam proses  pengelolahan  dan  kontribusi  terhadap kualitas hasil.
3.  Proses penguatan sendiri. Sistem pengelolahan mandiri adalah kunci keberadaan dan  kelangsungan  keteraturan  dari  berbagai situasi    kekacauan  yang  disebabkan  dinamika dan  perubahan  lingkungan  memberi  kontribusi terhadap partisipasi dan menggalakkan kemandirian  masyarakat,  dan  memberikan kesempatan  untuk  kreatifitas  dan  stabilitas berbagai aspek kepemerintahan yang baik.
4.  Dinamis, keseimbangan barbagai unsur kekuatan kompleks yang menghasilkan persatuan,  harmoni,  dan  kerjasama  untuk pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan,  kedamaian  dan  keadilan,  dan kesempatan merata untuk semua sektor dalam masyarakat madani.
5.  Saling  ketergantungan  yang  yang  dinamis antara  pemerintahan,  kekuatan  pasar  dan masyarakat madani.
Lima  karakteristik  dalam good  governance mencerminkan  terjadinya  proses  pengambilan keputusan stakeholders dengan  menerapkan prinsip good  governance yaitu  :  partisipasi, transparansi, berorientasi kesepakatan, kesetaraan,  efektif  dan  efesien,  akuntabilitas, serta  visi  misi.  prinsip  kepemerintahan  yang  baik dasarnya  mengandung  nilai  yang  bersifat  objektif dan  rasioanal,  bila  diterapkan  dengan  baik, menjadi tolak ukur / Indakator dan ciri/karakteristik kepemerintahan yang baik.
b.  Penerapan good governance
Menurut lembaga Administrasi Negara (kurniawan,
2005), mendefinisikan good
governance sebagai
penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab,  serta  efesien  dan  efektif  dengan  menjaga “kesinegrian”  interaksi  yang  konstruksi  diantara domain-domain  negara,  sector  swasta  dan
masyarakat (society). secara konseptual
pengertian kata baik (good) dalam istilah kepemerintahan  yang  baik  ( good  governance) mengandung dua pemahaman, yakni:
1.  Nilai  yang  menjunjung  tinggi  keinginan  atau kehendak  rakyat,  dan  nilai-nilai  yang  dapat meningkatkan  kemampuan  rakyat  dalam pencapaian  tujuan  nasioanal  kemandirian, pembangunan  berkelanjutan  dan  keadilan sosial.
2.  Aspek  funsional  dari  pemerintah  yang  efektif dan  efesien  dalam  pelaksanaan  tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut.
Peraturan  pemerintah  101  tahun  2000, merumuskan  arti good  governance sebagai berikut:  “kepemerintahan  yang  mengembangkan dan  menerapkan  prinsip-prinsip  prefesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima demokrasi, efesiensi, efektivitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat”.

## C.  Pelayanan Publik
Pelayanan  adalah  suatu  kegiatan  atau  urutan kegiatan  yang  terjadi  dalam  interaksi  langsung antara  seseorang  dan  orang  lain  atau  mesin secara fisik dan menyediakan kepuasan pelanggan.  Wasistiono    (2003)  dalam  Sagita (2010).
Pelayanan publik atau pelayanan  umum dapat didefiniskan sebagai segala bentuk jasa pelayanan,  baik  dalam  bentuk  barang  publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggungjawab  dan  dilaksankan  oleh  instansi pemerintah  pusat,  didaerah  dan  dilingkungan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan  masyarakat  maupun  dalam  rangka pelaksanaan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan. Pengertian berdasarkan undang- undang  pelayanan  publik  dalam  undang-undang pelayanan  publik  terdapat  pengertian  pelayanan publik  merupakan  kegiatan  atau  rangkaian kegiatan  dalam  rangka  pemenuhan  kebutuhan pelayanan  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan  bagi  setiap  warga  negara  dan penduduk  atas  barang,  jasa,  atau  pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik.

## a. Penyelenggaraan pelayanan publik
Penyelenggaraan  pelayanan  publik  adalah instansi  pemerintah  yang  terbagi  ke  dalam  unit- unit pelayanan yang secara langsung memberikan
pelayanan kepada masyarakat. Ukuran keberhasilan  pelayanan  akan  tergambar  pada indeks  kepuasan  masyarakat  yang  diterima  oleh para  penerima  pelayanan  berdasarkan  harapan dan kebutuhan mereka yang sebernarnya. Namun sebernarnya pelayanan publik dapat bekerja sama dengan  pihak  swasta  apabila  dipandang  lebih efektif  dan  sepanjang  mampu  memberikan kepuasan  maksimal  kepada  masyarakat.  Setiap pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan  dan  dipublikasikan  sebagai  jaminan adanya kepastian bagi penerima layanan.
b. Ruang lingkup kebijakan pelayanan publik
Pelayanan  publik  diartikan  sebagai  pemberi layanan (melayani) keperluaan  orang atau masyarakat  yang  mempunyai  kepentingan  pada organisasi  itu  sesuai  dengan  aturan  pokok  tata cara yang telah ditetapkan. Dalam era modernisasi,  pelayanan  publik  telah  menjadi lambaga  dan  profesi  yang  semakin  penting. sebagai  profesi,  pelayanan  publik  berpijak  pada prinsip-prinsip  profesionalisme  dan  etika  seperti akuntabilitas, efektifitas, efesien, integrasi, netralitas,  dan  keadilan  bagi  semua  penerima pelayanan.sebagi  sebuah  lembaga,  pelayanan publik  harus  dapat  menjamin  keberlangsungan administrasi negara
yang
melibatkan pengembangan kebijakan pelayanan dan pengelolahan sumber daya yang berasal dari dan untuk kepentingan rakyat.
Ruang lingkup penyelenggaraan publik dewasa  ini  semakin  meluas  dan  menyentuh  tidak saja  pemenuhan  atau  penegakan  hak-hak  dasar manusia,  seperti  pendidikan,  sandang,  pangan yang sehat, dan lain sebagainya, akan tetapi juga menyangkut  hal-hal    yang  lansung  menyentuh kehidupan masyarakat sehari-hari, seperti perijinan,  identitas  status,  penyaluran  kebutuhan bahan  pokok,  transportasi,  telekomonikasi  dan sebagainya.

## D. Definisi Operasional
Definsi  operasional  adalah  unsur  penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu variable. Dengan kata lain definsi operasional berisi tentang Indikator-Indikator yang akan digunakan untuk mengukur variabel. (  Singarimbun  Masri,  1995:46).  Dalam  definisi operasional  ini  akan  memberikan  pengertian berdasarkan  variabel  permasalahan  yang  ada antara lain:
a. Good Governance

## 1. Transparansi
Badan  Perencanaan  Pembangunan  Nasional (BPPN)  dan  Departemen  Dalam  Negeri  (2002), menyebutkan  transparansi  adalah  prinsip  yang menjamin  akses  atau  kebebasan  bagi  setiap orang  untuk  memperoleh  informasi  tentang penyelenggaraan  pemerintah,  yakni  informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya.

## 2. Akuntabilitas
Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum dan pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan  untuk  meminta  keterangan  atau pertanggungjawaban (Adisasmita, 2011: 89).

## 3.Responsif
Dalam
pelaksanaan G overnance and Decentralization  survey  2002 (GDS  2002)  yang diketuai  oleh  Agus  Dwiyanto,  responsivitas dijadikan  salah  satu  ukuran  untuk  melihat pelayanan publik dari banyaknya keluhan masyarakat  terhadap  pelayanan  dan  tindakan pemerintah  dalam  menanggapi  keluhan  tersebut, dan  kepedulian  pemerintah  terhadap  masalah kesehatan,  pendidikan,  maupun  usaha  kecil menengah (UKM ).

## 4.  Efektif & Efesien
Efektif  disini  berdaya  guna  dan  berhasil  guna, efektif  diukur  dengan  parameter  produk  yang dapat  menjangkau  besarnya  kepentingan  dari berbagai  kelompok.  Dalam good  governance efektif diberikan arti bahwa pelaksanaan pelayanan  harus  dapat  diselesaikan  tepat  pada waktu  yang  telah  ditentukan.  Efisien  dapat  diukur dengan  rasionalitasi  untuk  memenuhi  kebutuhan yang  ada  ditengah-tengah  masyarakat.  Dimana efisien dalam proses penerapan good goveranance ,  akan  mampu  memberikan  kualitas yang memuaskan.

## b.  Pelayanan Publik

## 1.  Prosedur Pelayanan
Prosedur pelayanan merupakan salah satu dari standar  pelayanan  publik.  Prosedur  pelayanan harus  dibakukan  bagi  pemberi  dan  penerima pelayanan  publik,  termasuk  pengaduan  sehingga tidak  terjadi  permasalahan  dikemudian  hari. Prosedur  pelayanan  harus  ditetapkan  melalui
standar  pelalayan  minimal,  sehingga  pihak penerima pelayanan dapat memahami mekanismenya.

## 2.  Ketepatan Waktu
Ketepatan  waktu  menyangkut  persentase pengiriman  tepat  waktu  atau  persentase  pesanan dikapalkan  sesuai  dijanjikan.  Pada  dasarnya, ukuran  ketepatan  waktu  mengukur  apakah  orang melakukan  apa  yang  dikatakan  akan  dilakukan. waktu penyelesaian pelayanan harus diinformasikan  secara  jelas  pada  masyarakat. Waktu  penyelesaian  pelayanan  adalah  jangka waktu penyelesaian  suatu  pelayanan publik  mulai dari dilengkapinya/ dipenuhinya persyaratan teknis  dan  atau  persyaratan  administratif  sampai dengan selesainya suatu proses pelayanan

## 3. Sarana Dan Prasarana
Sarana  dan  Prasana  merupakan  salah  satu dari  standar  pelayanan  publik  penyediaan  sarana dan  prasarana  pelayanan  yang  memadai  oleh penyelenggara pelayanan publik sangat menentukkan dan menunjang keberhasilan penyelenggaraan pelayanan.

## E.  METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan adalah  penelitian  deskriptif  kualitatif, untuk  memperoleh  deskripsi  mengenai peranan Good
Governance dalam Pelayanan Publik di Kampung Naramben. Penelitian  deskriptif  mencoba  mencari deskripsi  yang  tepat  dan  cukup  dari semua  aktifitas,  objek,  proses  dan manusia (Sulistyo-Basuki, 2006 : 2).
Penelitian  dimulai  pada  bulan  Maret sampai dengan Juni 2018. Adapun Objek dari  penelitian  ini  adalah    dilakukan  di Kampung  Naramben  Distrik  Skanto  yang menjadi fokus dalam  penelitian.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Variabel Good  Governance di  Kampung Naramben
1.   Transparansi
Penulis  akan  menyampaikan  tanggapan responden  berkaitan  dengan  Transparansi  yang diberikan dari aparat kampung dalam meningkatkan  pelayanan  publik  di  kampung Naramben.
Menurut  Informan  Bapak  Kastiyo  (hari  sabtu 02 juni 2018) Mengatakan bahwa
“ Transparansi  di  Kampung  Naramben  sudah berjalan  dengan  baik  hal  ini  dibuktikan  dengan adanya  baliho  yang  dipajang  didepan  kantor kampung, dan juga keterbukaan informasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan program- program kampung yang hendak dijalankan ”.
Dari  pendapat  para  sumber  informan  diatas sebagian  menilai  bahwa    pelayanan  administrasi maupun pelayanan tentang keterbukaan informasi yang  menyangkut  penyelenggaraan  pemerintah di  kampung  Naramben  sudah  berjalan  dengan baik dan sudah dilakukan secara transparans.
Tetapi dalam Transparansi terdapat perbedaan  pendapat  dari  sebagian  masyarakat kampung Naramben mengenai pelayanan mengenai hal transparansi. Menurut  Informan  Ibu  Ani  Mantuan  (hari sabtu 14 juli 2018) Mengatakan bahwa “ Transparansi kurang berjalan  dengan baik/belum maksimal  karena  dalam  pelayanan  publik  perlu ada  papan  informasi  agar  memudahkan  untuk masyarakat  bisa  mengetahui  persyaratan  apa yang harus dipenuhi supaya pada saat melakukan surat-menyurat  masyarakat  sudah  mengetahui persyaratannya    untuk  itu  di  kantor  kampung dibutuhkan  papan  informasi  agar  informasi mengenai  prosedur  pelayanan  di  tempel  dipapan informasi”.
Dari  hasil  wawancara  di  atas,  bahwa  masih ada  informasi  yang  belum  disampaikan  oleh aparat  kampung  tentang  penyampaian  syarat  – syarat  dalam  pengurusan  surat  menyurat  yang dibutuhkan oleh masyarakat.

## 2.  Akuntabilitas
Penulis  akan  menyampaikan  tanggapan responden  berkaitan  dengan  akuntabilitas  yang diberikan dari aparat kampung dalam menerapkan good governance.
Menurut  Informan  Bapak  Yahya  Susanto (hari sabtu 28 mei 2018) Mengatakan bahwa “Dalam  menerapkan  Good  Governance sudah dilakukan terutama dalam hal
pertanggungjawaban begitu juga dengan pelayanan  yang  dilakukan  oleh  aparat  kampung dipertanggungjawabkan  dengan  baik  Seperti pertanggungjawaban pelaksana pengelolahan kampung  dijabarkan  melalui  baliho  yang  dipajang didepan samping  kantor kampung didalam baliho tersebut  sudah  dijabarkan  program  kampung mulai  dari  bidang  penyelenggaraan  pemerintah sampai dengan bidang pemberdayaan
masyarakat  dan  juga  dalam  hal  ini  pelayanan administrasi    dilakukan  dengan  baik  dan  juga kepala  kampung  dalam  pertemuannya  kepada masyarakat  selalu  mengajak  masyarakat  untuk ikut serta
bertanggungjawab
dalam melaksanakan  pengelolahan  program-program kampung. Keterangan baliho dapat dilihat dilampiran pada dokumentasi”.
Dari pendapat para sumber Informan diatas sebagian  masyarakat  menilai  bahwa  pelayanan administrasi  maupun  pelayanan  yang  berkaitan dengan  keterbukaan  informasi  yang  menyangkut penyelenggaraan  pemerintah di  kampung Naramben  sudah  berjalan  dengan  baik  dan  bisa dipertanggunjawabkan  atau  Akuntabilitas  telah dilakukan dengan baik.
Tetapi
dalam kaitannya dengan Akuntabilitas masih terdapat perbedaan  pendapat dari  sebagian  masyarakat  kampung  Naramben mengenai pelayanan mengenai   akuntabilitas.
Menurut  Informan  Ibu  Yohana  Klau  (hari sabtu 02 juni 2018) Mengatakan bahwa
“Akuntabilitas  yang  ada  di  kampung  Naramben harus
lebih diperhatikan lagi dalam penyelenggaran  pemerintah  kampung  benar memang  baliho  menjadi  bukti  dari  transparansi dari  kepala  kampung  dan  aparat  kampung mengenai  anggaran  dana  desa  tetapi  bukti  nyata dalam  pelaksanaan  program  kampung  harus dijalankan  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat kampung Naramben”.

## 3.  Responsif
Penulis  akan  menyampaikan  tanggapan responden  berkaitan  dengan  Responsif  yang diberikan dari aparat kampung dalam menerapkan good governance.
Menurut  Informan  Bapak  Yahya  Susanto (hari  sabtu  28  mei  2018)  Mengatakan  bahwa “Dalam menerapkan good governance pelayanan  yang  diberikan  kepada  masyarakat aparat  kampung  selalu  merespon  dengan  baik apa yang menjadi kebutuhan dasar dari masyarakat.  Salah  satunya    ketika  masyarakat datang  untuk  membuat  surat  menyurat  tentang surat  pengantar  untuk  KK    (kartu  keluarga)atau KTP (Kartu tanda penduduk) atau lain-lainnnya ke aparat    kampung    langsung  merespon  artinya aparat kampung bertindak cepat tanggap terhadap  layanan  kebutuhan    masyarakat  dan juga  dalam  pelayanan  publik    dalam  hal  ini  surat menyurat di layani dengan baik tanpa ada tingkah laku  yang  membuat  tersinggung  pada  saat
melayani    dan  juga  tidak  ada  biaya/administrasi apapun yang dikeluarkan oleh masyarakat”.
Dari  pendapat  para  sumber  informan  diatas sebagian  masyarakat  menilai  bahwa  pelayanan administrasi maupun pelayanan tentang keterbukaan
informasi yang menyangkut penyelenggaraan pemerintah    di kampung Naramben sudah berjalan dengan baik dan aparat kampung  sangat  respons  terhadap  kebutuhan masyarakat.
Tetapi  berkaitan  dengan  responsif  terdapat perbedaan  pendapat  dari  sebagian  masyarakat kampung naramben mengenai pelayanan mengenai   responsive
Menurut  Informan  Bapak  Harpen  (hari  sabtu 02  juni  2018)  Mengatakan  bahwa “Dalam pelayanan  publik  sekertaris  kampung  sudah melayani  masyarakat  dengan  baik  tetapi  kadang- kadang  masih  menunggu/pulang  kembali  ke rumah  karena  bapak  sekertaris  tidak  berada ditempat  akibatnya  proses  pelayanan  ditunda dilain waktu hal ini yang kadang-kadang membuat sebagian  masyarakat  berpendapat  bahwa  kurang adanya  respon  yang  baik  dari  bapak  sekertaris kampung”.
Dalam  hai  pelayanan  kepada  masyarakat dan  respon  yang  diberikan  oleh  aparat  kampung, masih  ada  beberpa  masyarakat  yang  belum dilayani  dengan  cepat  karena  posisi  aparat kampung yang tidak di kantor Kampung.

## 4.  Efektif dan Efesien
Penulis  akan  menyampaikan  tanggapan responden  berkaitan  dengan  efektif  dan  efesien yang  diberikan  dari  aparat  kampung  dalam meningkatkan  pelayan  dalam  menerapkan good governance
Menurut  Infoman  Bapak  Kastiyo  (hari  sabtu 02  juni 2018) Mengatakan  bahwa “ Pelayanan di kampung  tidak    dilaksanakan  di  kantor  kampung dengan alasan  bahwa   jarang masyarakat datang ke  kantor  kampung  untuk  membuat  surat- menyurat  jadi  pelayanannya  dilakukan  di  rumah bapak  sekertaris  kampung  dan  pelayanannya tidak membutuhkan waktu lama ketika masyarakat datang  lansung  dilayani    dan  juga  pelayanan publik  pelayanan  tidak  dilakukan  di  kantor kampung tetapi dirumah bapak sekertaris kampung  dan  jika  Bapak  sekertaris  berada  di tempat  langsung  dilayani  tetapi  apabila  bapak sekertaris tidak  berada ditempat masyarakat bisa membuat  surat-menyurat  dilain  waktu  walaupun pelayanan administrasi dilakukan dirumah sekertaris  kampung  tetapi  pelayanan    yang
diberikan  dari  aparat  kampung  sangat  baik kepada masyarakat ”.
Dari  pendapat  para  sumber  informan  diatas sebagian  masyarakat  menilai  bahwa    efektif  dan efesien menyangkut penyelenggaraan pemerintah di  kampung  naramben  sudah  berjalan  dengan baik.
Tetapi  dalam  efektif  dan  efesien  terdapat perbedaan    pendapat  dari  sebagian  masyarakat kampung Naramben mengenai pelayanan mengenai efektif
Menurut  Informan  Ibu  Yohana  Klau  (hari sabtu  02  juni  2018)  Mengatakan  bahwa “Dalam pelayanan    good  governance  pada  pelayanan publik  belum  berjalanan  dengan  baik  karena pelayanan yang diberikan tidak dilakukan di kantor kampung    melainkan  di  rumah  dari  sekertaris kampung  seharusnya  pelayanan  administrasi dilakukan  dikantor  kampung  dan  juga  aparat kampung tidak  selalu aktif di  kantor  kampung  jika hendak  bertemu    langsung  ke  rumah  dari  aparat- aparat  tersebut  akibatnya  kantor  kampung  yang seharusnya  digunakan  sebagai  penyelenggaraan pemerintahan  kampung  dalam  hal  ini  pelayanan surat-menyurat  tidak  digunakan  sebagaimana mestinya”.
Dari  hasil  wawancara  di  atas,  maka  masih ada kendalah dalam pelayanan publik di Kampung Naramben  karena  kondisi  aparat  Kampung  yang tidak  berada  di  tempat,  pelayanan  dilakukan  di rumah, sehingga pada saat masyarakat ke Kantor kampung tidak dilayani sesuai jam kantor.
2. Variabel  pelayanan  publik  di  Kampung Naramben
a. Prosedur pelayanan
Penulis  akan  menyampaikan  tanggapan responden  berkaitan  dengan  prosedur  pelayanan yang  diberikan  dari  aparat  kampung  dalam meningkatkan pelayan publik di kampung Naramben.
Menurut  Informan  Bapak  Kastiyo    (hari sabtu  02  juni  2018)  mengatakan  bahwa “Dalam hal  prosedur  pelayanan  salah  satunya  adalah masyarakati  mengenai  biaya  administrasi  untuk layanan  aparat  terhadap  masyarakat,  namun  di kampung  naramben  saat  melakukan  pelayanan adminitsrasi  masyarakat  tidak  dikenakan  biaya administrasi dalam bentuk apapun aparat kampung  melayani  secara  terbuka  kepada masyarakat  tanpa  ada  pungli  yang  diberikan  oleh aparat kepda masyarakat.
Dari pendapat para sumber informan diatas sebagian  masyarakat  menilai  bahwa  pelayanan
publik  di  kampung  Naramben  sudah  berjalan dengan baik dalam hal prosedur pelayanan.
Tetapi  dalam  prosedur  pelayanan  terdapat perbedaan    pendapat  dari  sebagian  masyarakat yang  belum  puas  mengenai  pelayanan  publik  di kampung Naramben.
Menurut  Informan  Bapak  Matius  Klau  (Hari sabtu 02 juni 2018) Mengatakan bahwa
“Prosedur pelayanan yang diberikan kepada masyarakat masih belum berjalan dengan baik  salah  satunya  adalah  aparat  kampung sebagai  Pemberi  Pelayanan  dalam  melayani masyarakat
harus menetapkan
dan menyampaikan dengan tepat berdasarkan pengetahuan,  keahlian,  keterampilan,  sikap,  dan perilaku yang dibutuhkan dari masyarakat tentang pelayanan yang ada di kampung Naramben”.
Dari  hasil  wawancara  di  atas  bahwa  ada beberapa  masyarakat  masih  belum  melihat prosedur  pelayanan  yang  ditetapkan  untuk disampaikan  kepada  masyarakat  secara  tertulis, agar  masyarakat  menjadi  mengerti  dan  mengikuti aturannya.

## b. Ketepatan waktu
Penulis  akan  menyampaikan  tanggapan responden  berkaitan  dengan  ketepatan  waktu yang  diberikan  dari  aparat  kampung  dalam meningkatkan pelayan publik di kampung naramben.
Menurut Informan Bapak Dirman  (hari sabtu 02  juni  2018)  Mengatakan  bahwa “Ketepatan waktu  dalam  pelayanan  publik  yang  di  berikan oleh  aparat  kampung  selalu  baik  salah  satunya adalah  saat  masyarakat  kampung  melakukan pelayanan  kepada  aparat  kampung  melayani dengan  jangka  waktu  yang  tidak  panjang  ketika pelayanan administrasi selesai saat itu juga aparat kampung memberikan kepada masyarakat kampung naramben”.
Dari  pendapat  para  sumber  informan  diatas sebagian  masyarakat  menilai  bahwa  pelayanan yang  tepat  waktu  di  kampung  naramben  belum berjalan dengan baik.
Menurut  Informan  Ibu  Yohana  Klau  (hari sabtu 02 juni 2018) Mengatakan bahwa
“Ketepatan waktu yang ada di kampung Naramben  belum  sepenuhnya  berjalalan  sesuai dengan  keinginan  masyarakat  karena  masih  saja terhambat  dengan  kendala-kendala  yang  datang seperti  saat  melakukan  pelayanan  tiba-tiba  listirk padam  akhirnya  masyarakat  harus  menunggu sampai  listrik  kembali  menyala  baru  bisa  aparat kampung dapat melayani masyarakat lagi”.
Dalam  hal  ketepatan  waktu  masih  ada kendala  yang  dialami  masyarakat  Kampung Naramben dalam pelayanan publik, yaitu masalah sarana  listrik  yang  sering  padam  dan  aparat kampung yang tidak ada di kantor kampung.

## c. Sarana prasarana
Penulis  akan  menyampaikan  tanggapan responden  berkaitan  dengan  sarana  prasarana yang  diberikan  dari  aparat  kampung  dalam meningkatkan pelayan publik di kampung naramben.
Menurut Informan Bapak Kastiyo (hari sabtu 02 juni 2018) Mengatakan bahwa
“Sarana  prasarana  yang  ada  di  kampung telah  di  fungsikan  sesuai  dengan  apa  yang menjadi kebutuhan masyarakat kampung naramben salah satunya  seperti kantor kampung masyarakat  ikut  merasakan  pembangunan  yang ada dikampung tersebut dan dalam pembangunan sarana  prasana  masyarakat  selalu  dilibatkan dalam dalam pembangunan tersebut maka dari itu penilaian  masyarakat  terhadap  aparat  kampung sudah melaksanakan tugasnya dengan baik”
Dari pendapat para sumber informan diatas sebagian  masyarakat  menilai  bahwa    pelayanan publik  dengan  memanfaatkan  dan  penyediaan sarana  prasarana  di  kampung  Naramben  belum berjalan dengan baik.
Menurut  Informan  Ibu  Ani  Matuan  (hari sabtu  14  juli  2018)  Mengatakan  bahwa “sarana prasarana dalam pelayanan publik belum sepenuhnya  dirasakan oleh  masyarakat kampung itu  sendiri  salah  satunya  adalah  kantor  kampung yang  jarang  untuk  difungsikan  padahal  kantor kampung  merupakan  salah  satu  penunjang  akan kebutuhan  masyarakat  ketika  masyarakat  hendak untuk dilayani oleh aparat kampung.”

## 5.  KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  analisis maka  dapat  disimpulkan  bahwa  penerapan good governance di kampung Naramben Distrik Skanto kabupaten Keerom sudah terlaksana dengan baik dan penulis menyimpulkan sebagai berikut:
A. Good governance
Penerapan
good
governance dalam pelayanan  publik    di  kampung  Naramben  yang berkaitan  dengan  transparansi,  akuntabilitas, responsif  serta  efektif  dan  efisien  yang  dilakukan oleh aparat kampung  sudah dilaksanakan dengan baik    namun  masih  ada  beberapa  kendala  dalam pelayanan  kepada  masyarakat  karena  belum difungsikannya kantor kampung secara maksimal.

## B.  Pelayanan Publik
Hasil  penelitian  memperlihatkan  bahwa berkaitan  dengan  penerapan good  governance dalam pelayanan publik tentang prosedur pelayanan, ketepatan waktu dan sarana prasarana    yang  diberikan  dari  aparat  kampung kepada  masyarakat  telah  berjalan  dengan  baik walaupun masih ada kekurangan tetapi pelayanan yang  diberikan  tetap  baik  dalam  mewujudkan pelayanan publik.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Dwi Payana. AAGN. Ari  2003:  Membangun good  governance.  Raja  grafindo  pustaka. Jakarta.
Deddy  Mulyadi,Drs.,M.Si.  2015. Study  kebijakan publik  dan  pelayanan  publik. Bandung. Penerbit alfabeta bandung.
Data  penelitian  kampung  (Profil  Kampung,
Wawancara, Dokumentasi) kampung Naramben Distrik Skanto Kabupaten Keerom. Husein Umar.2004, Metode Riset Ilmu Administrasi. Jakarta.penerbit. PT
Gramedia  Pustaka  Utama,  Anggota  IKAPI, Jakarta.
Ilmu  Pemerintahan    4(1)  2016:  102-114  ISSN  e- journal. ip. Fisip – unmul. ac.id
Kristian  widyawicaksono.  2006. Administrasi  dan birokrasi  pemerintah .  Yogyakarta:  Graha ilmu.
Luckyerezo.blogspot.co.id/2013/05/prnsip- tansparansi-akuntabilitas dan.Html?m=1
Lijanpoltak sinambela,dkk.2006. Reformasi pelayanan  publik.  teori,  kebijakan,  dan implementasi . jakarta. Penerbit.BumiAksara Jakarta.
1-neneng-siti-maryam-18 May 2017- mewujudkan- good-governance-edited.pdfJurnal JIPSI © 2018 Unikom Center.
sedarmayati, 2003; good governance
(kepemerintahan yang baik) dalam rangka otonomi  daerah. Penerbit  mandar  maju bandung;
Warsito  Utomo.2006, Administrasi  publik  baru . Yogyakarta.Penerbit. Pustaka pelajar