## EFEKTIFITAS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK MELALUI SARANA DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

## Ismu Chaidir Makkarannu
Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia Makassar email : chaidirismu@gmail.com

## Abstract
The application of diversion as a form of settlement of child crime through restorative justice approach done in Makassar is less effective, as a result of various factors that influence both externally and internally namely: lack of investigators, prosecutors and judges who are certified specifically to solve the problem of crime by the Children, lack of understanding about diversity, less effective law enforcement, limited economic  conditions for the children's family, and poor social environment.
Keywords : Legal Protection, Children; Divertion;

## Abstrak
Penerapan pengalihan sebagai bentuk penyelesaian kejahatan anak melalui pendekatan  keadilan  restoratif  yang  dilakukan  di  Makassar  kurang  efektif, sebagai  akibat  dari  berbagai  faktor  yang  mempengaruhi  baik  secara eksternal maupun internal yaitu: kurangnya penyidik, jaksa dan hakim yang disertifikasi khusus untuk menyelesaikannya. masalah kejahatan oleh Anak- anak, kurangnya pemahaman tentang keragaman, penegakan hukum yang kurang  efektif,  kondisi  ekonomi  yang  terbatas  untuk  keluarga  anak-anak, dan lingkungan sosial yang buruk.
Kata kunci: Perlindungan Hukum; Anak; Diversi;

## A. PENGANTAR
Dalam  Undang-Undang  Dasar  1945  yang  telah  diamandemen  secara tegas menyatakan bahwa dalam Pasal 28B ayat  (2)  yang berbunyi: “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Namun, kemajuan ilmu pengetahuan  dan  teknologi  saat  ini  yang  tidak  terbendung  dan  sangat kompleks, turut mempengaruhi kemajuan dalam tumbuhkembang anak-anak Indonesia  yang  tentu  saja  tidak  hanya  berdampak  positif  semata-mata, melainkan  juga  dapat  berdampak  negatif.  Berbagai  tekanan  hidup  bisa  jadi membuat generasi penerus bangsa ini, terjebak untuk melakukan hal-hal yang melanggar norma-norma yang selama ini hidup di dalam masyarakat.
Diversi  merupakan  pemberian  kewenangan  kepada  aparat  penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani, atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal,  antara  lain  menghentikan  atau  tidak  meneruskan/melepaskan  dari proses  peradilan  pidana,  atau  mengembalikan/menyerahkan  kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Penerapan Diversi dapat dilakukan disetiap tingkat pemeriksaan, baik itu dilakukan oleh
Penyidik, Penuntut Umum maupun oleh Hakim Anak. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut.
Diversi sebagai proses pengalihan dari proses yustisial ke proses non- yustisial, bertujuan menghindarkan anak dari penerapan hukum pidana yang seringkali  menimbulkan  pengalaman  yang  pahit,  berupa stigmatisasi (cap negatif) berkepanjangan, dehumanisasi (pengasingan dari masyarakat), dan menghindarkan anak dari kemungkinan terjadinya prisionisasi (pemenjaraan) yang menjadi sarana transfer kejahatan terhadap anak.
Sistem Peradilan Pidana Anak, adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum,  mulai  tahap  penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Anak adalah anak  yang  telah  berumur  12  (dua  belas)  tahun,  tetapi  belum  berumur  18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Diversi, adalah suatu  pengalihan  penyelesaian  kasus-kasus  anak  yang  diduga  melakukan tindak  pidana  tertentu,  dari  proses  pidana  formal  ke  penyelesaian  damai antara  anak  yang  melakukan  tindak  pidana  dengan  korban  yang  difasilitasi oleh  keluarga  dan/atau  masyarakat,  Pembimbing  Kemasyarakatan  Anak, Polisi, Jaksa atau Hakim.
Pendekatan restorative  justice atau  keadilan  restoratif  adalah pendekatan yang dilakukan dalam menyelesaikan perkara pidana Anak yang berpusat pada kebutuhan korban, pelaku kejahatan, dan masyarakat dengan lebih mementingkan pemulihan korban, pelaku kejahatan, dan masyarakat.

## B. ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Diversi dilaksanakan dengan tujuan antara lain: mencapai perdamaian antara  korban  dan  anak,  menyelesaikan  perkara  anak  di  luar  proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat  untuk  berpartisipasi,  dan  menanamkan  rasa  tanggung  jawab kepada anak.
Diversi  dilakukan  melalui  musyawarah  dengan  melibatkan  anak  dan orang  tua/walinya,  korban  atau  anak  korban  dan/atau  orang  tua/walinya, pembimbing  kemasyarakatan,  dan  pekerja  sosial  profesional  berdasarkan pendekatan  Keadilan  Restoratif,  dan  dalam  hal  diperlukan,  musyawarah diversi  dapat  pula  melibatkan  tenaga  kesejahteraan  sosial  dan/atau masyarakat.
Diversi  dilaksanakan  dengan  memperhatikan  hal-hal  sebagai  berikut: kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab Anak, penghindaran stigma  negatif,  penghindaran  pembalasan,  keharmonisan  masyarakat,  dan kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum. Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak  dan  Hakim  Anak  dalam  melakukan  diversi  harus  mempertimbangkan kategori  tindak  pidana,  umur  Anak,  hasil  penelitian  kemasyarakatan  dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.
Kesepakatan diversi dapat dilakukan tanpa persetujuan korban dan/atau keluarga  Anak  korban,  dalam  hal:  tindak  pidana  yang  berupa  pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.
Kesepakatan diversi dapat berbentuk: pengembalian kerugian dalam hal ada korban, rehabilitasi medis dan psikososial, penyerahan kembali kepada orang  tua/wali,  keikutsertaan  dalam  pendidikan  atau  pelatihan  di  lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan, atau pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.
Hasil kesepakatan diversi dituangkan dalam bentuk Surat Kesepakatan Diversi, dan surat tersebut kemudian dimintakan penetapan Ketua Pengadilan Negeri di wilayah tempat terjadinya perkara, atau wilayah tempat kesepakatan diversi dibuat.
Diversi dilakukan pada setiap tahap pemeriksaan dengan tata cara dan koordinasi sebagai berikut :
1. Tata cara dan koordinasi pelaksanaan diversi pada tahap penyidikan.
a.  Setelah  menerima  laporan  polisi,  maka  Penyidik  Anak  wajib  bersurat untuk meminta saran tertulis dari petugas Pembimbing Kemasyarakatan/Bapas;
b.  Hasil  Penelitian  Kemasyarakatan  wajib  diserahkan  oleh  petugas Pembimbing  Kemasyarakatan/Bapas  kepada  Penyidik  Anak  dalam waktu paling lama 3 x 24 jam setelah permintaan Penyidik Anak diterima;
c.  Penyidik  Anak  wajib  mulai  mengupayakan  diversi  dalam  waktu  paling lama  7  (tujuh)  hari  setelah  penyidikan  dimulaidalam  hal  perkara  anak tersebut memenuhi syarat untuk dilakukan diversi;
d.  Apabila  pelaku  maupun  korban  setuju  untuk  dilakukan  diversi,  maka Penyidik  Anak/Fasilitator  Diversi,  Penasihat  Hukum,  Pembimbing Kemasyarakatan/Bapas,  dan  Pekerja  Sosial  memulai  proses  diversi melalui  musyawarah  diversi  penyelesaian  perkara  dengan  melibatkan pihak terkait;
e.  Proses musyawarah diversi tersebut dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya proses diversi;
f.  Penyidik Anak / Fasilitator Diversi membuat Berita Acara Diversi;
Dalam  hal  diversi  dinyatakan  berhasil,  maka  prosedur  selanjutnya adalah :
a. Apabila  para  pihak  mencapai  kesepakatan,  maka  hasil  kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi;
b. Hasil  kesepakatan  diversi  tersebut  disampaikan  oleh  atasan  Penyidik Anak/Fasilitator Diversi kepada KetuaPengadilan Negeri sesuai dengan daerah  hukumnya  dalam  waktu  paling  lama  3  (tiga)  hari  sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan;
c.  Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan Penetapan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan diversi;
d. Penetapan  tersebut  disampaikan  kepada  petugas  Pembimbing Kemasyarakatan/Bapas,  dan  Penyidik  Anak/Fasilitator  Diversi  dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan;
e. Setelah menerima penetapan tersebut Penyidik Anak/Fasilitator Diversi menerbitkan Penetapan Penghentian Penyidikan.
Dalam  hal  diversi  dinyatakan  gagal,  maka  Penyidik  Anak/Fasilitator Diversi  membuat  Berita  Acara  Diversi,  dan  wajib  melanjutkan  penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan Berita Acara  Diversi  dan  Laporan  Penelitian  Masyarakat  dari  petugas Pembimbing Kemasyarakatan/Bapas.
2. Tata cara dan koordinasi pelaksanaan diversi pada tahap penuntutan.
a.  Setelah  menerima  berkas  dari  Penyidik  Anak,  maka  Penuntut Umum/Jaksa  Anak  wajib  memperhatikan  berkas  perkara  dari  Penyidik Anak dan laporan hasil penelitian kemasyarakatan (Litmas) yang telah di buat oleh petugas Pembimbing Kemasyarakatan/Bapas serta kendala yang menghambat proses diversi pada tingkat penyidikan;
b.  Penuntut Umum/Jaksa Anak/Fasilitator Diversi wajib mulai mengupayakan  diversi  dalam  waktu  palinglama  7  (tujuh)  hari  setelah menerima berkas perkara dari Penyidik Anak;
c.  Apabila  pelaku  maupun  korban  setuju  untuk  dilakukan  diversi,  maka Penuntut  Umum/Jaksa  Anak/Fasilitator  Diversi,  petugas  Pembimbing Kemasyarakatan/Bapas  dan  Pekerja  Sosial  memulai  proses  diversi penyelesaian perkara dengan melibatkan pihak terkait;
d.  Proses diversi tersebut dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari;
e.  Penuntut umum/Fasilitator Diversi membuat Berita Acara Diversi.
Dalam  hal  diversi  dinyatakan  berhasil,  maka  prosedur  selanjutnya adalah :
a. Apabila  para  pihak  mencapai  kesepakatan,  maka  hasilkesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi;
b. Hasil  kesepakatan  diversi  beserta  Berita  Acara  Diversi  tersebut disampaikan oleh atasan Penuntut Umum/Jaksa Anak/Fasilitator Diversi yang  bertanggung  jawab  kepada  KetuaPengadilan  Negeri  sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan;
c.  Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan Penetapan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan diversi;
d. Penetapan  tersebut  disampaikan  kepada  petugas  Pembimbing Kemasyarakatan/Bapas  dan  Penuntut  Umum/Jaksa  Anak/Fasilitator Diversi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan;
e. Setelah  menerima  penetapan  tersebut  Penuntut  Umum/Jaksa Anak/Fasilitator Diversi menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.
Dalam  hal  diversi  dinyatakan  gagal,  makaPenuntut  Umum/Jaksa Anak/Fasilitator  Diversi  melimpahkan  perkara  ke  Pengadilan  dengan melampirkan  Berita  Acara  Diversi  dan  laporan  hasil  penelitian kemasyarakatan  (Litmas)  dari  petugas  Pembimbing  Kemasyarakatan/ Bapas;
3. Tata cara dan koordinasi pelaksanaan diversi pada tahap pemeriksaan di Pengadilan :
a.  Setelah menerima berkas dari Penuntut Umum/Jaksa Anak, maka Ketua Pengadilan  wajib  menetapkan  Hakim  Anak  atau  Majelis  Hakim  Anak untuk  menangani  perkara  anak  paling  lama  3  (tiga)  hari  setelah menerima berkas perkara;
b.  Setelah  menerima  berkas  perkara,  Hakim  Anak  wajib  memperhatikan berkas  perkara  dan  laporan  hasil  penelitian  kemasyarakatan  (Litmas) yang  telah  di  buat  oleh  petugas  Pembimbing  Kemasyarakatan/Bapas serta kendala yang menghambat proses diversi pada tingkat penuntutan;
c.  Hakim Anak/Fasilitator Diversi wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri sebagai Hakim yang menangani perkara anak;
d.  Hakim Anak/Fasilitator Diversi yang ditunjuk selanjutnya mengeluarkan penetapan Hari Musyawarah Diversi;
e.  Apabila  pelaku  maupun  korban  setuju  untuk  dilakukan  Diversi  maka Hakim  Anak/Fasilitator  Diversi,  dengan  dihadiri  oleh  Penuntut  Umum, Penasihat  Hukum,  Pembimbing  Kemasyarakatan/Bapas  dan  Pekerja Sosial,  dan  bila  perlu  dihadirkan  tokoh  masyarakat  memulai  proses diversi penyelesaian perkara dengan melibatkan pihak terkait;
f.  Proses diversi tersebut dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari;
g.  Proses diversi dapat dilaksanakan di ruang khusus untuk diversi ataupun di ruang mediasi Pengadilan Negeri;
h.  Hakim Anak/Fasilitator Diversi membuat Berita Acara Diversi;
Dalam  hal  diversi  dinyatakan  berhasil,  maka  prosedur  selanjutnya adalah :
a. Apabila  para  pihak  mencapai  kesepakatan,  maka  hasil  kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi;
b. Hasil  kesepakatan  diversi  beserta  Berita  Acara  Diversi  tersebut disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan;
c.  Hakim/Fasilitator  Diversi  melaporkan  hasil  diversi  yang  dilampirkan bersama  dengan  hasil  kesepakatan  diversi  dan  Berita  Acara  Diversi yang berhasil dilaksanakan kepada Ketua Pengadilan Negeri;
d. Ketua  Pengadilan  Negeri  mengeluarkan  penetapan  mengenai  hal tersebutdalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya laporan beserta Berita Acara Diversi dan hasil kesepakatan diversi;
e. Penetapan tersebut disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan dan Hakim Anak/Fasilitator Diversiyang menangani perkara dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan;
f.  Hakim  Anak/Fasilitator  Diversi  membuat  penetapan  penghentian persidangan.
Dalam  hal  diversi  dinyatakan  gagal,  yang  mana  gagalnya  Diversi tersebut dapat terjadi karena hal-hal sebagai berikut :
a. Gagal  sejak  awal  yaitu  ketika  Anak/orangtua/wali/pendamping/ Penasihat Hukum menyatakan tidak setuju untuk dilakukan diversi;
b. Gagal oleh karena tidak tercapai kesepakatan diversi;gagal oleh karena
kesepakatan diversi yang tidak dilaksanakan;
Konsekwensi  dari  gagalnya  diversi,  maka  perkara  dilanjutkan  ke tahap persidangan, selanjutnya Hakim Anak/Fasilitator Diversi melanjutkan persidangan sesuai dengan prosedur persidangan untuk anak;
Pengawasan atas proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan berada pada atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab disetiap  tingkat  pemeriksaan  dan  Pembimbing  Kemasyarakatan/  Bapas, dan  selama  proses  Diversi  berlangsung  sampai  dengan  kesepakatan Diversi  dilaksanakan,  Pembimbing  Kemasyarakatan  dan  Pekerja  Sosial wajib melakukan pendampingan, pembimbingan;
Seyogyanya  perkara-perkara  tersebut,  dilakukan  diversi  baik  pada tingkat  penyidik,  penuntut  Umum,  maupun  peradilan,  maka  sangat meminimalisir  jumlah  perkara  anak.  Namun,  apabila  dilihat  dari  syarat administrasi yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan diversi, yaitu sesuai dengan  ketentuan  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Mahkamah Agung Republik  Indonesia  (Perma)  Nomor  4  Tahun  2014  tentang  Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun, maka diversi  sama  sekali  sulit  untuk  dilaksanakan  secara  efektif,  sehingga penanganan diversi lebih banyak yang berakhir dengan kegagalan.
Berbagai  dampak  negatif  akibat  anak  bersentuhan  dengan  dunia peradilan  dapat  diminimalisir  sebagai  upaya  untuk  mewujudkan kesejahteraan  anak  di  Kota  Makassar.Selain  itu,  sejalan  dengan  teori efektivitas hukum yang dicetuskan oleh Lawrence Friedman bahwa unsur- unsur  sistem  hukum  yang  mempengaruhi  efektivitas  hukum  dalam masyarakat yakni antara lain :
a. Struktur hukum (legal structure), meliputi eksekutif, legislatif dan yudikatif serta  lembaga-lembaga  terkait,  seperti  Kepolisian,  Kejaksaan,  dan Pengadilan,  dimana  penerapan  diversi  di  kota  makassar  belum dilaksanakan dengan baik oleh para aparat penegak hukum tersebut;
b. Substansi hukum  ( legal  substance) meliputi  norma,  peraturan  maupun undang-undang,  dalam  hal  ini  Undang-undang  Republik  Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
c.  Budaya  hukum  ( legal  culture) meliputi  pandangan,  kebiasaan  maupun perilaku  dari  masyarakat  mengenai  pemikiran  nilai-nilai  dan pengharapan  dari  sistem hukum  yang  berlaku,  dengan  perkataan  lain, budaya hukum itu adalah iklim dari pemikiran sosial tentang bagaimana hukum itu diaplikasikan, dilanggar atau dilaksanakan . .
Penerapan keadilan restroatif dalam pelaksanaan diversi yang telah berjalan  selama  ini  dapat  dikatakan  belum  efektif,  dan  berpengaruh terhadap penanganan perkara pidana anak di Kota Makassar, oleh karena jumlah perkara pidana anak yang terjadi, dan sampai ke Pengadilan masih tergolong tinggi sejak diterapkannya diversi. Hal ini, tampak dari data yang diperoleh dari hasil penelitian sebagaimana pada tabel berikut ini :

## Tabel 1
Perkembangan Penanganan Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Pelaksanaan Diversi Di Kota Makassar
NO TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2016 DIVERSI 15 18 27 TIDAK DIVERSI 676 707 723 JUMLAH 691 725 750
Berdasarkan  hasil  penelitian  tersebut,  menunjukkan  bahwa penerapan keadilan restoratif dalam pelaksanaan diversi di Kota Makassar masih  kurang  efektif.  Hal  tersebut  dipengaruhi  oleh  faktor-faktor diantaranya  struktur  hukum  ( legal  structure ),  substansi  hukum  ( legal substance) dan budaya hukum ( legal culture) masyarakat Kota Makassar .

## C. PENUTUP
Berdasakan  pembahasan  terhadap  penerapan  keadilan  restoratif dalam pelaksanaan diversi di Kota Makassar, maka dapat disimpulkan bahwa Penerapan diversi sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana anak melalui pendekatan restorative justice di Kota Makassarkurang efektif pelaksanaannya  sebagaimana  yang  diamanatkan  dalam  Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.  Hal ini disebabkan karenaMinimnya pemahaman masyarakat  tentang diversi, Penegakan hukum yang masih kurang efektif, Kondisi ekonomi yang terbatas bagi keluarga Anak dan lingkungan sosial yang buruk.

## DAFTAR PUSTAKA
Bagir Banan, 2016. Restorative Justice (suatu perkenalan), IKAHI, Jakarta.
Eva  Achjani  Zulfa  dan  Indriyanto  Seno  Adji,  2011.  Pergeseran  Paradigma Pemidanaan, Lubuk Agung, Bandung.
Lilik  Mulyadi,  2005.  Pengadilan  anak  di  Indonesia,  Teori,  Praktik  dan Permasalahannya, Maandar Maju, Bandung.
Maidin  Gultom,  20  10.  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Dalam  Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Refika Aditama, Bandung.
Marlina.2009.  Peradilan  Pidana  Anak  di  Indonesia,  Pengembangan  Konsep Diversi dan Restorative justice, Refika Aditama Bandung.
. 2010. Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana, USU Press, Medan.
Mursyid,  M.  2019.  Implementation  of  Human  Rights  Protection  Towards  in
Penitentiary of Children in Makassar. Substantive Justice International Journal of Law, 2 (1), 71-88.
Sri  Sutatiek.  2012.  Konkretisasi  Pendekatan  Keadilan  Restoratif  ( Restorative Justice ) Melalui Diversi Oleh Hakim Anak di Pengadilan Negeri, Ikatan Hakim Indonesia, Jakarta.