Bentuk Tanggung Jawab Perusahaan Investasi atas Kerugian Nasabah Akibat Pembubaran dan Likuidasi Produk Reksa Dana
Oleh:
Merthafanny Soetektjo 1 , Sylvia Janisriwati 2 , Elly Hernawati 3
Fakultas Hukum Universitas Surabaya fannysoe4@gmail.com
Volume  21  Nomor  2  Agustus  2023:  DOI: https://doi.org/10.53515/qodiri Article  History Submission: 18-05-2023 Revised: 27-06-2023 Accepted: 05-08-2023 Published: 14-08-2023

## ABSTRACT
PT MPAM as an Investment Manager who trades one of the instruments in the form of mutual funds in the form of KIK and shares. In this case PT MPAM did not carry out its obligations in terms of making phase II refund payments to approximately 6,000 customers as a result of the dissolution of 6  (six)  mutual  fund  products.  For  this  reason,  PT  MPAM  did  not  fulfil  the  statutory  provisions, namely Article 27 of Law No. 8 of 1955 in conjunction with Article 47 letter b, Article 61 letter b and Article 63 letter g of OJK Regulation Number 23/POJK.04/2016, which resulted in a default . PT MPAM does not comply with the statutory provisions as mentioned above, which does not carry out its obligations as an Investment Manager to make payment of refunds for phase II dissolution of 6 (six) mutual fund products which causes Customers to suffer losses of approximately 6 (six) Trillion. The second stage payment was promised to be made in an in-kind scheme on 18 May 2020 but  for  2  years  PT  MPAM  did  not  carry  out  its  obligations  or  achievements,  so  in  this  case  PT MPAM must be responsible for the losses of customers as regulated in Article 111 of Law No. 8 1955  in  conjunction  with  Article  29  of  OJK  Regulation  No.  1/POJK.07/2013.  In  addition,  PT MPAM  is  also  liable  on  the  basis  of  default  in  accordance  with  Article  1243  of  the  Civil  Code, where all elements of the default have been fulfilled.
Keywords: Mutual Funds; Default; Liability.

## ABSTRAK
PT MPAM sebagai Manajer Investasi yang memperdagangkan salah satu instrumen berupa reksa dana  berbentuk  KIK  dan  berjenis  saham.  Dalam  kasus  ini  PT  MPAM  tidak  melaksanakan kewajibannya dalam hal melakukan pembayaran pengembalian dana tahap II kepada kurang lebih 6.000 Nasabah sebagai akibat dari pembubaran 6 (enam) produk reksa dana. Atas hal tersebut PT MPAM tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yaitu Pasal Pasal 27 UU No 8 Tahun 1955 jo Pasal 47 huruf b, Pasal 61 huruf b dan Pasal 63 huruf g Peraturan OJK Nomor 23/POJK.04/2016, dimana mengakibatkan terjadinya wanprestasi. PT MPAM tidak memenuhi ketentuan perundang-
Bentuk Tanggung Jawab Perusahaan Investasi atas Kerugian Nasabah Akibat Pembubaran dan Likuidasi Produk Reksa Dana
undangan sebagaimana telah disebutkan tersebut dimana tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Manajer Investasi untuk melakukan pembayaran pengembalian dana tahap II pembubaran terhadap 6 (enam) produk reksa dana yang menyebabkan para Nasabah mengalami kerugian senilai kurang lebih 6 (enam) Triliun.  Pembayaran tahap II tersebut dijanjikan akan dilakukan dalam skema in- kind  pada  tanggal  18  Mei  2020  namun  selama  2  tahun  PT  MPAM  tidak  melaksanakan kewajibanatau  prestasinya  tersebut,  sehingga  dalam  hal  ini  PT  MPAM  harus  bertanggung  jawab atas kerugian para Nasabah sebagaimana diatur pada Pasal 111 UU No 8 Tahun 1955 jo Pasal 29 Peraturan  OJK  No.  1/POJK.07/2013.  Selain  itu  PT  MPAM  juga  bertanggung  gugat  atas  dasar wanprestasi sesuai Pasal 1243 KUHPerdata, dimana seluruh unsur dari wanprestasi telah terpenuhi. Kata kunci: Reksa dana; Wanprestasi; Tanggung Gugat.

## A. PENDAHULUAN
Pada  kehidupan  manusia  sekarang  ini,  terdapat  begitu  banyak  kebutuhan  yang  harus dipenuhi  sehingga  berbagai  cara  perlu  ditempuh  untuk  mencari  penghasilan  dengan  semaksimal mungkin. Hal tersebut berkaitan dengan adanya kemajuan dari berbagai aspek, salah satunya adalah dengan investasi yang merupakan instrument pasar modal. Dengan adanya investasi ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang membawa kesejahteraan bagi masyarakat maupun pihak  yang  menanamkan  modalnya.  Menurut  Sunariyah  (2003:4),  “Investasi  adalah  suatu penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang”, sehingga tujuan utama melakukan investasi ialah untuk memperoleh keuntungan dimana investasi tersebut dapat dilakukan pada aset finansial ataupun pada aset ril berupa tanah, pabrik, dan lain sebagainya. Apabila dilihat pada  asset  finansial,  maka  investasi  dapat  secara  langsung  seperti  deposito,  emas,  obligasi  dan saham, ataupun secara tidak langsung yakni seperti reksa dana.
Reksa dana cukup dikenal oleh masyarakat karena sebagai sarana investasi dengan resiko yang relative rendah dan sebagai alternatif investasi khususnya bagi masyarakat atau pemodal yang tidak  memiliki  banyak  waktu,  keterbatasan  pengetahuan,  dan  tidak  punya  keahlian  untuk menghitung resiko yang akan muncul saat berinvestasi. Pengertian reksa dana diatur dalam Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dimana reksa dana memiliki 2 (dua) bentuk yaitu Perseroan Terbatas dan Kontrak Kolektif dimana telah diatur dalam pasal 18 ayat (1) huruf b UU Pasar modal. Jika dilihat pada investasi dengan reksa dana Kontrak investasi kolektif, maka terdapat hubungan yang erat antara manajer investasi dengan nasabah atau pemegang unit  penyertaan  sebagai  istilah  yang  dipakai  dalam  reksa  dana  Kontrak  investasi  kolektif.    Pada
Bentuk Tanggung Jawab Perusahaan Investasi atas Kerugian Nasabah Akibat Pembubaran dan Likuidasi Produk Reksa Dana
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License. Copyright @ 2020 IAI Al Qodiri Jember. All Rights Reserved p-ISSN 2252-4371| e-ISSN 2598-8735
reksa  dana  Kontrak  investasi  kolektif  ini,  nasabah  atau  pemegang  unit  penyertaan  merupakan pemilik  atas  harta  bersama  dalam  portofolio  efek  dan  kepemillkan  efek  yang  dinyatakan  dalam bentuk unit penyertaan sesuai dengan nilai dana yang diinvestasikan. Perlu diketahui pula bahwa dalam berinvestasi  seringkali terjadi kejadian yang tidak diinginkan, sehingga para nasabah juga perlu paham mengenai resiko yang akan terjadi.
Otoritas  Jasa  Keuangan  (selanjutnya  disebut  OJK)  merupakan  lembaga  yang  akan bertanggung  jawab  dalam  menyelenggarakan  sistem  pengaturan,  pengawasan,  pemeriksaaan  dan penyidikan pada reksa dana, sehingga jika pemegang unit penyertaan tidak memperoleh informasi yang  benar  bisa  saja  suatu  saat  produk  reksa  dana  tersebut  bermasalah  atau  bahkan  bisa  sampai dibubarkan  oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  45  huruf  c  Peraturan Otortitas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif. Dari bunyi pasal tersebut maka Pada saat dilakukannya likuidasi reksa dana, manajer investasi akan berperan sebagai likuidator untuk membagi hasil likuidasi secara seimbang berdasarkan sama rata bagian  dari  Unit  Penyertaan  atau  Nasabah  yang  dikuasai  pemegang  Unit  Penyertaan  masing- masing. Kewajiban dari Manajer Investasi yang mengelola dana Nasabah sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Pasar Modal. Terkait dengan hak-hak pemegang unit penyertaan diatur  pula  pada  Pasal  63  Peraturan  OJK  Tahun  2016  dimana  hak-hak  dari  pemegang  unit penyertaan perlu dipenuhi yakni berupa bagian atas hasil likuidasi. Berkaitan dengan hal tersebut dibutuhkan  adanya  perlindungan  hukum  terhadap  investor  dalam  reksa  dana  telah  diatur  dalam UUPM, peraturan tambahan dari OJK dan KUHPerdata untuk meminta pertanggung jawaban dari Manajer Investasi dalam hal mengganti kerugian yang dialami oleh pemegang unit penyertaan atau Nasabah.
Berkaitan dengan uraian di atas, terdapat kasus yang sempat marak di kalangan masyarakat yaitu dimulai saat investigasi yang dilakukan oleh OJK kepada PT. Minna Padi Aset Managemen (selanjutnya  disingkat  PT  MPAM)  yang  kemudian  dalam  surat  bernomor  S-1240/PM.21/2019 tertanggal 9 Oktober 2019 menyatakan bahwa PT. MPAM memberi janji berupa fixed return (imbal hasil pasti) sekitar 11% untuk waktu sekitar 6-12 bulan. Pada dasarnya penggunaan investasi tidak ada imbal hasil atau bunga pasti dikarenakan semua berfluktuasi mengikuti harga pasar. Pada 25 Novermber 2019 terdapat 6 (enam) produk reksa dana milik PT MPAM mengalami pembubaran oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Atas kejadian pembubaran tersebut para Nasabah mengalami kerugian yang mencapai Rp 6 triliun,  sehingga  PT  MPAM  harus  bertanggungjawab  atas  semua  kerugian  Nasabah  sebagai
Bentuk Tanggung Jawab Perusahaan Investasi atas Kerugian Nasabah Akibat Pembubaran dan Likuidasi Produk Reksa Dana
kewajiban kepada Nasabah. Pada pembubaran tersebut kemudian diikuti likuidasi terhadap 6 (enam) produk  reksa  dana  milik  PT  MPAM  dan  pembagian  hasilnya  dilakukan  sebagai  bentuk pengembalian dana serta tanggung jawab dari pihak PT MPAM. Telah dijanjikan dan disepakati bahwa pengembalian dana dilakukan dengan 2 (dua) tahap yaitu dengan skema in-cash dan in-kind dimana tahap I pengembalian telah dilaksanakan sebanyak 20% dari kerugian yang senilai Rp.1,6 Triliun.  Setelah  itu  PT  MPAM  menawarkan  hanya  akan  membayar  sepuluh  hingga  belasan persennya kepada Nasabah dengan menandatangani sebuah surat serta dengan syarat setelah surat itu ditandatangani, maka Nasabah tidak punya hak untuk menuntut lagi, akan tetapi para Nasabah menolak hal tersebut karena nilai yang dikembalikan tidak penuh.
Selanjutnya  PT  MPAM  kembali  mengeluarkan  surat  terkait  dengan  pembubaran  dan likuidasi salah satu reksa dana nya, yaitu PT MPAM meminta para Nasabah menandatangani dan nantinya  akan  diajukan  kepada  OJK  untuk  mendapatkan  persetujuan  agar  PT  MPAM  dapat melakukan  pembayaran  kepada  para  Nasabah,  namun  surat  itu  kembali  ditolak  oleh  Nasabah dikarenakan dalam surat tersebut PT MPAM menyebutkan bahwa pembubaran dan likuidasi Reksa Dana  Minna  Padi  Amanah  Saham  Syariah  efektif  berlaku  mulai  30  September  2020.  Padahal pembubaran reksa dana tersebut telah dilakukan sejak November 2019. Diketahui juga bahwa Nilai Aktiva  Bersih  (NAB)  produk  reksa  dana  PT  MPAM)  mengalami  penurunan  yang  signifikan menjadi  kurang  dari  1  persen  jika  dibandingkan  dengan  NAB  pada  saat  pembubaran  pada  25 November  2019,  padahal  pembayaran  tersebut  harus  dilakukan  menggunakan  NAB  saat dilakukannya  pembubaran.  Terhitung  sudah  2  (dua)  tahun  lamanya  nasabah  tidak  beri  kepastian mengenai  pembayaran  tahap  II  oleh  pihak  PT  MPAM  sehingga  Nasabah  menuntut  PT  MPAM segera melakukan kewajibannya untuk memenuhi perjanjian yang telah dijanjikan kepada Nasabah mengenai pembagian hasil likuidasi tersebut.

## B. METODE PENELITIAN
Pada penelitian ini menggunakan Metode Yuridis Normatif yang merupakan  hukum yang dikonsepkan  sebagai  apa  yang  tertulis  dalam  peraturan  perundang-undangan  ( law  in  books )  atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap  pantas.  Penelitian  ini  juga  dikenal  pendekatan  kepustakaan,  dimana  pendekatan  ini menggunakan  bahan-bahan  seperti  buku,  jurnal  hukum,  karya  ilmiah,  dokumen  hukum,  maupun Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Pendekatan ini nantinya juga akan  memfokuskan  terkait  apakah  pembeli  memiliki  perlindungan  hukum  atas  perjanjian  kartel
Bentuk Tanggung Jawab Perusahaan Investasi atas Kerugian Nasabah Akibat Pembubaran dan Likuidasi Produk Reksa Dana
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License. Copyright @ 2020 IAI Al Qodiri Jember. All Rights Reserved p-ISSN 2252-4371| e-ISSN 2598-8735
yang yang melatarbelakangi perjanjian penetapan harga yang telah diatur oleh peraturan perundang- undangan yang ada.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada tahun 2019 terdapat  kasus  yang sempat marak dikalangan masyarakat  yaitu dimulai pada  saat  investigasi  yang  dilakukan  oleh  OJK  kepada  PT  MPAM.  Setelah  OJK  melakukan investasi tersebut, dikeluarkan surat bernomor S- 1240/PM.21/2019 tertanggal 9 Oktober 2019 yang menyatakan bahwa PT MPAM telah memberi janji berupa fixed return (imbal hasil pasti) sekitar 11%  untuk  waktu  sekitar  6-12  bulan,  bahkan  imbal  hasil  dijanjikan  bisa  lebih  tinggi  kalaupun kurang dari 11 persen karena fluktuasi harga, maka PT MPAM menjamin sisa imbal hasil untuk menggenapi angka 11 persen dengan mengtransfer ke rekening pribadi si Nasabah. Pada dasarnya, investasi tidak ada imbal hasil atau bunga pasti dikarenakan semua berfluktuasi mengikuti harga pasar, oleh karena hal tersebut pada 25 November 2019 terdapat 6 (enam) produk reksa dana milik PT  MPAM  mengalami  pembubaran.  Keenam  produk  reksa  dana  tersebut  yakni  Amanah  Saham Syariah,  Hastinaputra  Saham,  Pringgodani  Saham,  Pasopati  Saham,  Properti  Plus  Saham  dan Keraton  II. Terhadap PT MPAM bukan hany dibubarkan akan tetapi dilarang menambah produk investasi  baru,  memperpanjang  atau  menambah  dana  kelolaan  reksa  dana,  menambah  portofolio reksa dana yang sudah ada.
Selain itu izin Direktur Utama perusahaan yaitu Djayadi dibekukan otoritas selama 1 tahun. Terkait  dengan  kejadian  tersebut  OJK  telah  membubarkan  enam  reksa  dana  Minna  Padi  dengan dana  kelolaan  Rp  6  triliun  milik  6.000  Nasabah  PT  MPAM,  Rp  4,8  triliun  dari  reksa  dana  dan sisanya  dari  repo  saham.  Salah  satu  Nasabah  perempuan  bernama  Yunnie  berumur  65  tahun mengatakan  bahwa  pada  saat  masuk  pada  tahun  2014,  memang  benar  setiap  6  bulan  100  persen modalnya balik ditambah bunga 11%, namun pada November 2019 reksa dana miliknya tidak dapat dicairkan  dan  yang  bersangkutan  terkejut  saat  mendapatkan  informasi  bahwa  investasinya  telah dibubarkan oleh OJK. Sesuai dengan aturan OJK, PT MPAM harus bertanggungjawab atas semua kerugian  Nasabah  sebagai  kewajiban  kepada  Nasabah,  oleh  karena  itu  telah  dijanjikan  dan disepakati bahwa pengembalian dana dilakukan dengan 2 (dua) tahap yaitu dengan skema in-cash dan in-kind dimana pada tanggal 11 Maret 2020 tahap I pengembalian telah dilaksanakan sebanyak 20%  dari  kerugian  yang  senilai  Rp.1,6  Triliun.  Mengenai  pengembalian  dana  tahap  II  akan dilaksanakan pada 18 Mei 2020.
Beranjak dari pembayaran tahap I yang telah selesai, PT MPAM hanya menawarkan akan membayar 10 hingga belasan persen kepada Nasabah dengan menandatangani sebuah surat, namun
Bentuk Tanggung Jawab Perusahaan Investasi atas Kerugian Nasabah Akibat Pembubaran dan Likuidasi Produk Reksa Dana
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License. Copyright @ 2020 IAI Al Qodiri Jember. All Rights Reserved p-ISSN 2252-4371| e-ISSN 2598-8735
setelah  surat  itu  ditandatangani,  Nasabah  tidak  punya  hak  untuk  menuntut  lagi,  sehingga  para Nasabah menolak hal tersebut karena nilai yang dikembalikan tidak penuh. Hingga saat ini perkiraan PT MPAM masih memiliki kewajiban untuk menyelesaikan pembayaran dana Nasabahnya yakni senilai 80% dari net asset value (NAV) reksa dana PT MPAM yang dibubarkan pada November 2019.  Hal  tersebut  membuat  para  Nasabah  kembali  menyerukan  haknya  untuk  mendapatkan pembayaran dari perusahaan manajemen investasi tersebut. Mengingat belum ada perkembangan pembayaran dana Nasabah setelah terakhir dibayarkan lebih dari setahun yang lalu oleh perusahaan, dikarenakan  perjalanan  likuidasi  tidak  semulus  yang  dibayangkan,  dimana  PT  MPAM  hanya sanggup  mengembalikan  20%  dalam  bentuk  uang  tunai.  Inilah  yang  kemudian  memicu  nasabah mengajukan  keberatan  dan  Minna  Padi  meminta  pembayaran  likuidasi  diundur  menjadi  18  Mei 2020.
Pada 30 September 2020 PT MPAM mengeluarkan surat terkait pembubaran dan likuidasi salah satu reksa dana-nya, yakni Minna Padi Amanah Saham Syariah yang dikirim melalui surat bernomor  16/CM-DIR/MPAM/IX/2020  dan  PT  MPAM  juga  meminta  para  Nasabah  untuk menandatangani dan nantinya akan diajukan kepada OJK untuk mendapatkan persetujuan agar PT MPAM dapat melakukan pembayaran kepada para Nasabah, namun surat itu kembali ditolak oleh Nasabah  karena  dinilai  merugikan,  pasalnya  dalam  surat  itu  PT  MPAM  menyebutkan  bahwa pembubaran dan likuidasi Reksa Dana Minna Padi Amanah Saham Syariah efektif berlaku mulai 30 September 2020. Pembubaran reksa dana tersebut telah dilakukan sejak November tahun 2019 melalui surat perintah OJK No.1422/PM.21/2019. Diketahui juga bahwa Nilai Aktiva Bersih (NAB) produk reksa dana PT MPAM mengalami penurunan yang signifikan menjadi kurang dari 1 persen jika  dibandingkan  dengan  NAB  pada  saat  pembubaran  pada  25  November  2019,  dimana berdasarkan  aturan  yang  berlaku  pembayaran  harus  dimulai  memakai  NAB  saat  dilakukannya pembubaran.
PT MPAM merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang investasi yang memiliki berbagai  produk  investasi  yaitu  salah  satunya  adalah  reksa  dana.  Posisi  dari  PT  MPAM  tersebut adalah selaku Manajer Investasi yang menjual 6 (enam) produk reksa dana yakni Amanah Saham Syariah,  Hastinaputra  Saham,  Pringgodani  Saham,  Pasopati  Saham,  Properti  Plus  Saham  dan Keraton II. Produk-produk reksa dana tersebut tergolong dalam jenis reksa dana saham yaitu 80% dari  portofolio  yang  dikelolanya  ke  dalam  efek  bersifat  ekuitas  (saham).  Pada  pasal  27  Undang- Undang Pasar  Modal  yang  menentukan bahwa:  “Manajer  Investasi  wajib  dengan  itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin semata-mata untuk kepentingan Reksa
Bentuk Tanggung Jawab Perusahaan Investasi atas Kerugian Nasabah Akibat Pembubaran dan Likuidasi Produk Reksa Dana
Dana”. Sebagaimana yang telah diatur pada pasal diatas, maka PT MPAM tersebut adalah selaku Manajer Investasi PT MPAM memiliki tanggung jawab penuh atas ke 6 (enam) produk reksa dana. Namun pada kenyataanya, PT MPAM selaku Manajer Investasi tidak melaksanakan kewajibannya dengan itikad baik yaitu hampir 2 (dua) tahun tidak melaksanakan pembayaran dana hasil likuidasi pada tahap ke II. Hal tersebut merupakan akibat dari fixed return yang diberikan kepada nasabah namun  produk  reksa  dana  tersebut  dibubarkan  oleh  OJK  dikarenakan  pada  dasarnya  investasi merupakan  sesuatu  yang  tidak  pasti  yaitu  tidak  akan  diketahui  untung  dan  ruginya,  sehingga berdasarkan  surat  bernomor  S-1240/PM.21/2019  tertanggal  9  Oktober  2019  OJK  membubarkan produk-produk reksa dana milik PT MPAM tersebut. Kemudian apabila dilihat pada pasal 27 ayat (2)  Undang-Undang  Pasar  Modal  terkait  dengan  kasus  ini,  PT  MPAM  selaku  Manajer  Investasi harus  bertanggung  jawab  atas  kerugian  yang  diderita  oleh  para  nasabah  karena  diberikan  janji mengenai  pembayaran  tahap  II,  akan  tetapi  hal  tersebut  tidak  kunjung  dilaksanakan  mulai  dari tanggal 18 Mei 2020 hingga saat ini.
Dalam hal ini pada ketentuan Pasal 61 huruf b Peraturan OJK Tahun 2016 yang menentukan bahwa: “tanggung jawab Manager investasi atas segala kerugian yang timbul karena kesalahannya”, dimana  pada  kasus  di  atas  PT  MPAM  yang  telah  melakukan  kesalahan  yaitu  memberikan fixed return (imbal hasil pasti) yang seharusnya tidak dibolehkan mengingat dalam investasi tidak ada imbal  hasil  atau  bunga  pasti  karena  semua  berfluktuasi  mengikuti  harga  pasar.  Lalu  PT  MPAM memperdagangkan  reksa  dana  sebagai  salah  satu  produk  investasi  dimana  dapat  dibuktikan berdasarkan beberapa karakteristik dari reksa dana menurut Manurung (2008) yaitu sebagai berikut:
1. Reksa dana merupakan kumpulan dana dan pemilik atau investor
Dalam hal ini PT MPAM memperdagangkan reksa dana yang dananya berasal dari para investor atau  nasabah  yang  kemudian  selanjutnya  akan  dikelola  oleh  PT  MPAM  sebagai  Manajer investasi;
2. Reksa dana diinvestasikan pada efek yang dikenal dengan instrument investasi
Proses  setelah  mengumpulkan  dana  dari  para  nasabah  maka  PT  MPAM  ini  telah menginvestasikan  dana  para  nasabah  pada  instrument-instrument  investasi  sebagaimana mestinya yaitu pada saham dimana produk reksa dana dari PT MPAM ini tergolong dalam jenis reksa dana saham;
3. Reksa dana dikelola oleh Manajer Investasi
Seperti  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya,  reksa  dana  akan  dikelola  oleh  Manajer  Investasi dimana pada kasus ini PT MPAM berperan sebagai Manajer Investasinya;
Bentuk Tanggung Jawab Perusahaan Investasi atas Kerugian Nasabah Akibat Pembubaran dan Likuidasi Produk Reksa Dana
4. Reksa dana merupakan instrumen investasi jangka menengah dan Panjang
Pada  kasus  diatas,  MPAM  memperdagangkan  reksa  dana  sebagai  salah  satu  instrument  atau produk investasi yaitu reksa dana berjenis saham yang berjangka panjang yaitu 5 tahun atau lebih.
PT  MPAM  merupakan  reksa  dana  berbentuk  Kontak  Investasi  Kolektif  (KIK),  sehingga diantara para pihak yang ada dalam reksa dana memiliki hubungan yang erat dan juga bentuk reksa dana  KIK  ini  bukan  merupakan  badan  akan  tetapi  kontrak  diantara  Manajer  Investasi  dan  Bank Kustodian.  Kemudian  sesuai  dengan  aturan  dalam  Pasal  45  huruf  c  Peraturan  OJK  Tahun  2016, dimana  pembubaran  atas  produk  reksa  dana  milik  PT  MPAM  adalah  perintah  dari  OJK  yang dituangkan dalam surat bernomor S-1240/PM.21/2019 tertanggal 9 Oktober 2019 tersebut. Selain itu diatur dalam Pasal 47 huruf b Peraturan OJK Tahun 2016 dimana pembayaran hasil likuidasi merupakan  pengembalian  dana  kepada  para  Nasabah  yang  dirugikan  yang  disertai  dengan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh Manajer Investasi. Mengenai pengembalian dana Taufiq  Kurniadihardja  dan  Sri  Mulyani  (2010,  hal  57)  berpendapat  bahwa:  “Aset  yang  terdapat dalam  reksa  dana  dijual  seluruhnya  dan  dana  hasil  penjualan  tersebut  dikembalikan  ke  masing- masing investor secara proporsional”. Daripada itu kerugian yang dialami para Nasabah senilai Rp 6 Triliun menjadi bagian dari  hak  Nasabah yakni para pemegang unit penyertaan, dimana diatur pula dalam Pasal 63 huruf g Peraturan OJK Tahun 2016 yaitu hak untuk memperoleh bagian atas likuidasi tersebut. Kerugian tersebut muncul karena kesalahan dari Manajer investasi sehingga Pasal 111 Undang-Undang Pasar Modal para Nasabah akan mendapat jaminan berupa perlindungan.
Mengenai perlindungan terhadap para nasabah untuk menutut ganti rugi diatur pada Pasal 29  Peraturan  OJK  Tahun  2013,  dimana  sehubungan  dengan  ketentuan  tersebut  kerugian  yang dialami  oleh  para  Nasabah  dikarenakan  PT  MPAM  selaku  Manejer  Investasi  tidak  kunjung melaksanakan pembayaran tahap II dengan skema in-kind , maka para Nasabah dapat meminta ganti kerugian  sebagai  bentuk  perlindungan  hukum. Saat  berinvestasi  dengan  reksa  dana,  yaitu  antara Manajer  Investasi  dan  Nasabah  muncul  hak  ( right )  dan  kewajiban  ( duty/obligation )  yang  harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak, sehingga dengan adanya perjanjian ini akan menjadi jaminan yang memberikan kepastian terhadap pemenuhan hak dan kewajiban dari setiap subjek hukum yang terikat,  sehingga  PT  MPAM  dan  Nasabah  sudah  saling  mengikatkan  diri  dalam  perjanjian  yang disepakati.  Perjanjian  yang  telah  dibuat  dikatakan  sah  apabila  telah  memenuhi  4  (empat)  syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata sebagai berikut:
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, dimana diantara kedua belah pihak yakni PT MPAM dan Nasabah telah sepakat bahwa proses likuidasi atau pengembalian dana yang dilaksanakan
Bentuk Tanggung Jawab Perusahaan Investasi atas Kerugian Nasabah Akibat Pembubaran dan Likuidasi Produk Reksa Dana
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License. Copyright @ 2020 IAI Al Qodiri Jember. All Rights Reserved p-ISSN 2252-4371| e-ISSN 2598-8735
dalam 2 (dua) tahap dengan sekam in cash dan in kind sehingga dalam pengembalian dana tahap
I telah dilaksanakan sebanyak 20% dari kerugian yang senilai Rp.1,6 Triliun.
2. Kecakapan  untuk  membuat  suatu  perikatan,  dalam  kasus  ini  PT  MPAM  dan  Nasabah  sudah cakap hukum dikarenakan perusahaan tersebut sudah beroperasi dan berjalan di Indonesia serta Nasabah  juga  merupakan  pihak  yang  sudah  pasti  memiliki  identitas  berupa  KTP  karena digunakan untuk mendaftar menjadi Nasabah reksa dana di perusahaan tersebut, sehingga kedua pihak yang membuat perjanjian tersebut telah cakap hukum.
3. Suatu hal tertentu atau een bepaald onderwerp, dimana objek dari perjanjian antara PT MPAM dan  Nasabah  adalah  pengembalian  dana  atas  kerugian  kepada  kurang  lebih  6.000  Nasabah sebanyak  Rp  6  Triliun  yang  dialami  akibat  terjadinya  pembubaran  terhadap  6  (enam)  produk reksa  dana  milik  PT  MPAM  oleh  OJK  yang  dituangkan  dalam  surat  bernomor  S- 1240/PM.21/2019 tertanggal 9 Oktober 2019.
4. Suatu sebab yang halal, apabila dilihat objek dalam perjanjian yang dibuat oleh PT MPAM dan
Nasabah  adalah  pengembalian  dana  kepada  Nasabah  yang  mengalamai  kerugian  yang merupakan  hak  dari  Nasabah  tersebut,  sehingga  objek  yang  tidak  melanggar  aturan  yang  ada dalam Undang-Undang atau kesusilaan dan ketertiban umum yang ada.
Para  pihak  yaitu  PT  MPAM  dan  para  Nasabah    sudah  memenuhi  keempat  syarat  sahnya  suatu perjanjian  sehingga  berdasarkan  Pasal  1338  ayat  (1)  KUHPerdata  kesepakatan  yang  telah  dibuat tersebut akan mengikat para pihak sebagai undang-undang. Kemudian terdapat pula asas-asas dalam membuat suatu perjanjian telah memenuhi 3 (tiga) macam asas  yaitu sebagai berikut:
1. Asas kebebasan berkontrak ( freedom of contract )
2. Asas kekuatan mengikat perjanjian ( pacta sunt servanda)
3. Asas itikad baik ( good faith)
Pada perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu PT MPAM dan Nasabah muncul hak dan kewajiban dari setiap pihak. Keharusan untuk melakukan kewajiban dalam suatu perjanjian  disebut  prestasi  dimana  hal  tersebut  diatur  dalam  Pasal  1234  KUHPerdata.  Kemudian suatu  perjanjian  akan  berjalan  dengan  baik  apabila  hal-hal  yang  telah  disepakati  terwujud
Bentuk Tanggung Jawab Perusahaan Investasi atas Kerugian Nasabah Akibat Pembubaran dan Likuidasi Produk Reksa Dana
sebagaimana  diatur  dalam  pasal  Pasal  1388  ayat  (1)  KUHPerdata  dimana  pada  hakikatnya  PT MPAM  memiliki  kewajiban  untuk  memberikan  sesuatu  yaitu  pengembalian  dana  kepada  para Nasabah didasarkan pada kerugian yang dialami para Nasabah senilai  kurang lebih Rp 6 Triliun akibat adanya pembubaran 6 (enam) produk reksa dana oleh OJK. Apabila prestasi tersebut tidak laksanakan oleh para pihak maka sebagaimana mestinya menurut ilmu hukum disebut wanprestasi dimana  diatur  dalam  Pasal  1243  KUHPerdata.  Sehubungan  dengan  ketentuan  tersebut,  dapat dikatakan bahwa PT MPAM telah melakukan tindakan wanprestasi didasarkan pada fakta hukum yang  terjadi  yaitu  PT  MPAM  telah  melakukan  prestasinya  yang  pertama  yaitu  melakukan pembayaran  tahap  I  sebanyak  dengan  skema in-cash sebanyak  20%  dari  kerugian  senilai  Rp.1,6 Triliun. Terdapat 4 (empat) bentuk seseorang atau satu pihak dikatakan telah melakukan wanprestasi dan  PT  MPAM  termasuk  dalam  salah  satu  bentuk  wanprestasi  yaitu  tidak  melakukan  apa  yang disanggupi  yaitu  belum  sama  sekali  melaksanakan  pembayaran  tahap  II  dengan  skema in-kind sebanyak 80% dari total kerugian para Nasabah.
Wanprestasi  ini  dapat  terjadi  dikarenakan  adanya  2  (dua)  kemungkinan  yaitu  adanya keadaan  memaksa  ( force  mejeur )  dan  adanya  kesalahan  yang  terjadi  baik  kesengajaan  maupun karena  kelalaian.  PT  MPAM  melakukan  tindakan  wanprestasi  tersebut  bukan  karena  adanya keadaan  memaksa  ( force  mejeur )  melainkan  adanya  kesalahan  yang  didasari  oleh  kelalaian  dari pihak PT MPAM. Lalu terkait pemberian ganti rugi bagi debitur maka undang-undang menentukan bahwa debitur harus terebih dahulu dinyatakan berada dalam keadaan lalai dimana hal tersebut telah ditegaskan  pada  Pasal  1243  KUHPerdata  dan  juga  diperlukan  adanya  peringatan  tertulis sebagaimana diatur pada Pasal 1238 KUHPerdata yakni dalam bentuk surat pernyataan lalai atau disebut somasi. Pihak PT MPAM yang tidak melaksanakan pengembalian dana tahap II kepada para Nasabah  yang  bersangkutan  tidak  perlu  melakukan  pernyataan  lalai  dikarenakan  hak  untuk mendapatkan pemenuhan itu sudah ada dalam perikatan atau perjanjian itu sendiri. Kemudian PT MPAM yang tidak memenuhi kewajibannya dalam hal pembayaran tahap II, maka tidak memenuhi pasal  1239  KUHPerdata  dikarenakan  adanya  pihak  yang  melanggar  atau  tidak  melaksanakan prestasi sebagaimana telah disepakati bersama serta atas hal tersebut PT MPAM dapat digugat oleh para Nasabah dengan gugatan wanprestasi di Pengadilan.
Selanjutnya  saat  salah  satu  pihak  digugat  atas  dasar  tindakan  wanprestasi  ke  pengadilan maka  dibutuhkan  pembuktian  sebagai  suatu  inti  dari  pemeriksaan  perkara  agar  gugatan  tersebut dikabulkan dimana diatur dalam Pasal 1865 KUHPerdata. Pembuktian ini perlu dilaksanakan untuk memberi kepastian kepada hakim mengenai kebenaran atau fakta yang sedang disengketakan. Pada
Bentuk Tanggung Jawab Perusahaan Investasi atas Kerugian Nasabah Akibat Pembubaran dan Likuidasi Produk Reksa Dana
kasus di atas Nasabah dapat memberi pembuktian kepada majelis hakim bahwa PT MPAM ialah benar  dan  terbukti  tidak  melakukan  prestasinya  sebagaimana  telah  diperjanjikan  bersama  untuk melakukan  pengembalian  dana  tahap  II  sebanyak  80%  dari  total  kerugian  padahal  setelah pengembalian dana tahap I dilakukan pada 11 Maret  2020, PT MPAM telah menjanjikan bahwa pengembalian tahap II akan dilakukan pada 18 Mei 2020 tetapi kurang lebih 2 Tahun lamanya tidak ada pengembalian dana di tahap II yang dilaksanakan oleh PT MPAM itu sendiri.  Atas tanggung gugat tersebut, pihak kreditur yang mengalami kerugian harus dapat membuktikan mengenai besar kerugian yang dialami dan penyebab dari kerugian tersebut, sehingga pada kasus di atas PT MPAM akan memberikan ganti rugi kepada Nasabah didasarkan oleh Pasal 1246 KUHPerdata.
Oleh karena itu, mengenai penghitungan ganti rugi harus diatur oleh pihak Nasabah secara rinci  baik  mengenai  biaya,  rugi  maupun  bunga  yang  timbul  sebagai  akibat  dari  tidak dilaksanakannya pengembalian dana tahap II oleh PT MPAM yang seharusnya dilaksanakan pada tanggal  18 Mei  2020 kepada Nasabah, dimana selama kurang lebih  2 tahun dana milik Nasabah tidak kunjung diberikan dan yang seharusnya hal tersebut merupakan hak dari para Nasabah atas terjadinya pembubaran 6 (enam) produk reksa dana tersebut.

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa PT MPAM selaku  Manajer  Investasi  bertanggung  gugat  karena  tidak  melaksanakan  pembayaran  tahap  II dengan  skema in-kind sebanyak  80%  dari  total  kerugian  kepada  para  Nasabah  sebagai  bentuk pengembalian dana atas terjadinya pembubaran 6 (enam) produk reksa dana yang seharusnya sudah dilaksanakan pada 18 Mei 2020 sehingga dalam hal ini PT MPAM tidak memenuhi ketentuan Pasal 47 Peraturan OJK Tahun 2016 yang mengatur mengenai pengembalian dana kepada Nasabah.
Atas  tidak  dilaksanakannya  pembayaran  tahap  II  oleh  PT  MPAM  tersebut  membawa kerugian kepada Nasabah, sehingga wajib untuk bertanggung jawab dan memberi ganti kerugian kepada  seluruh  Nasabah  atas  tindakannya  tersebut  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  111  Undang- Undang Pasar Modal dan Pasal  29 Peraturan OJK Tahun 2013.  Perbuatan PT MPAM atas tidak melaksanakan  kewajibannya  yaitu  pembayaran  tahap  II  sebagai  bentuk  pengembalian  dana  atas pembubaran 6 (enam) produk  reksa dana mengakibatkan PT MPAM wajib bertanggung gugat atas dasar wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata.
Dengan  hal  tersebut,  OJK  sebagai  lembaga  berwenang  perlu  melakukan  sosialisasi  dan pengawasan  preventif  secara  ketat  kepada  perusahaan-perusahaan  dibidang  investasi  agar kedepannya  tidak  menimbulkan  suatu  pelanggaran  yang  mengakibatkan  produk  investasi
Bentuk Tanggung Jawab Perusahaan Investasi atas Kerugian Nasabah Akibat Pembubaran dan Likuidasi Produk Reksa Dana
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License. Copyright @ 2020 IAI Al Qodiri Jember. All Rights Reserved p-ISSN 2252-4371| e-ISSN 2598-8735
dibubarkan oleh OJK dan juga pengawasan tersebut pada dasarnya untuk melindungi Investor atau Nasabah  dari  kerugian.  Selain  itu,  Nasabah  seharusnya  sebelum  memutuskan  untuk  melakukan investasi dengan teliti mencari banyak informasi mengenai ketentuan-ketentuan dan lebih berhati- hati serta melakukan pengecekan mengenai hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam hal investasi sehingga  ke  depannya  tidak  menimbulkan  kerugian  kepada  Nasabah  atas  pembubaran  terhadap produk reksa dana.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku :
Amiruddin & Zainal asikin. (2012). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Darmadji,  Tjiptono  dan  H.M.  Fakhruddin.  (2008).  Pasar  Modal  di  Indonesia:  Pendekatan  Tanya Jawab. Edisi 2. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
Fuady, Munir. 2014. Konsep Hukum Perdata. Bandung: PT Raja Grafindo Persada
Gunawan,Widjaja dan Almira Prajna Ramaniya. 2016. Reksadana dan Peran Serta Tanggung Jawab Manajer Investasi dalam Pasar Modal. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
HS Salim. (2003). Pengantar Hukum Perdata Tertulis, Jakarta: Sinar Grafika.
Ilyas, Arya. (2014). Seluk-Beluk Reksa Dana, BAPEPAM, Capital Market Society (CMS). Jakarta
: Ghalia. b
J, Satrio. 1995. Hukum Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Khoidin, M. 2020. Tanggung Gugat Dalam Hukum Perdata. Yogyakarta: LaksBang Justitia M, Yahya Harahap. 1986. Segi-segi Hukum Perjanjian. Bandung: PT Alumni.
Mertokusumo, Sudikno. 2009. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty Manurung, Adler Haymans. 2010. Panduan Sukses Menjual Reksa Dana. Jakarta: PT. Grasindo. Manurung,  Haymans. (2008). Reksa Dana Investasiku. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
Manurung, Adler Haymans. 2010. Panduan Sukses Menjual Reksa Dana. Jakarta: PT. Grasindo. Marzuki, Peter Mahmud. (2005). Penelitian Hukum. Cet.6. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Munir Fuady. (1996). Pasar Modal Modern Cetakan ke-1. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Pratomo, Eko Priyo dan Nugraha Ubaidillah. 2005. Reksadana Solusi Perencanaan Investasi di Era Modern. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
Pramono Nindyoa. 2013. Hukum PT Go Public dan Pasar Modal. Yogyakarta: CV Andi Offset. Prayoga, Andhika. 2020.  Hukum Pembubaran, Likuidasi, dan Pengakhiran Status Badan Hukum Perseroan Terbatas. Yogyakarta: Andi
Bentuk Tanggung Jawab Perusahaan Investasi atas Kerugian Nasabah Akibat Pembubaran dan Likuidasi Produk Reksa Dana
Rahmah Mas. 2015. Hukum Pasar Modal. Surabaya: Kencana Prenada Media Group.
Salim HS. 2008. Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta: Sinar Grafika. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2012). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat.
Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Subekti  dan  R.Tjitrosudibio.  2001.  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata.  Jakarta:  Pradya Paramita.
Sunariyah. (2003). Pengantar Pengetahuan Pasar Modal. Yogyakarta: (UPP) AMP YKPN. Supramono, Gatot. 2013. Perjanjian Utang Piutang. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Syahrani, Riduan. 1992. Seluk-Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata. Bandung: Alumni.

## Jurnal / Website
Bapepam.  (2013).  Reksa  Dana  Terproteksi.  Retrived  from:  https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar- modal/regulasi/klasifikasi-bapepam/reksa-dana/Pages/pengelolaan-reksa-dana.aspx
Bareska. (2018). Mengenal Makna
Likuidasi Reksadana. Retrieved from https://www.bareksa.com/berita/reksa-dana/2018-08-28/mengenal-makna-likuidasi- reksadana
Desiyanti,  Rika.  (2014).  Persistensi  Dan  Konsistensi  Kinerja  Reksadana  DiIndonesia.  Retrived from: http://ejournal.unp.ac.id/index.php/jkmb/article/view/4743
Fitria Andriani. (2020). Investasi Reksa Dana Syariah DiIndonesia Islamic Mutual Fund Investment In  Indonesia.  Retrived  from:  https://media.neliti.com/media/publications/338708-investasi- reksadana-syariah-di-indonesia-d3b0e937.pdf
Gavin Samir. (2019). Tanggung Gugat Pengembang Kepada Pembeli Akibat Wanprestasi Terhadap Prasarana  Sarana  Dan  Utilitas  Umum  Dalam  Pelaksanaan  Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli
Satuan Rumah Susun. Retrived from: https://jurnal-
perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/675
Hidayati,  Amalia  Nuril.  2017.  Investasi  :  Analisis  Dan  Relevansinya  Dengan  Ekonomi  Islam.
Retrived
from: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjupd TajvT0AhXIFLcAHX9aCiIQFnoECBYQAQ&url=https%3A%2F%2Fjurnal.yudharta.ac.id%2 Fv2%2Findex.php%2Fmalia%2Farticle%2Fdownload%2F598%2F489%2F&usg=AOvVaw32 VAqgk7oEkEmcm_uhwMkq
Bentuk Tanggung Jawab Perusahaan Investasi atas Kerugian Nasabah Akibat Pembubaran dan Likuidasi Produk Reksa Dana
Magdalena Santosa. (2012). Penilaian Kinerja Produk Reksadana Dengan Menggunakan Metode Perhitungan Jensen Alpha, Sharpe ratio, Treynor Ratio, M2 Dan Information Ratio. Retrived from: https://media.neliti.com/media/publications/113086-ID-penilaian-kinerja-produk- reksadana-denga.pdf
Muhammad Mashuri. (2016). Tanggung Gugat Kerugian Nasabah Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi.
Retrived
from:
https://jdih.banyuwangikab.go.id/dokumen/jurnal_makalah_hukum/document(14).pdf Mainake, Yosephus. 2020. Aspek Hukum Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif Sebagai Trusts.
Retrived
from: https://www.researchgate.net/publication/350518984_ASPEK_HUKUM_REKSA_DANA_ KONTRAK_INVESTASI_KOLEKTIF_SEBAGAI_TRUSTS_Legal_Aspects_of_Mutual_ Funds_in_the_Form_of_Collective_Investment_Contracts_as_Trusts
Niru  Anita  Sinaga.  (2018).  Peranan  Asas-asas  Hukum  Perjanjian  Dalam  Mewujudkan  Tujuan Perjanjian. Retrived from: https://media.neliti.com/media/publications/275408-peranan-asas- asas-hukum-perjanjian-dalam-67aa1f8a.pdf
Niru  Anita  Sinaga  dan  Nurlely  Darwis.  (2020).  Wanprestasi  Dan  Akibatnya  Dalam  Pelaksanaan Perjanjian.
Retrived
from: https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jmm/article/view/534/500
Pariela,  Marselo  Valentino  Geovani.  2017.  Wanprestasi  Manajer  Investasi  Terhadap  Investor
Reksadana. Retrived
from: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8 &ved=2ahUKEwiHlrCv6rr2AhUhieYKHd9pBLQQFnoECAsQAQ&url=https%3A%2F%2 Ffhukum.unpatti.ac.id%2Fjurnal%2Fsasi%2Farticle%2Fdownload%2F100%2F25&usg=AO vVaw3pvBYDRIu3x-3sD2qxc-LI
Pontianus  Apa  Rume  Krowin,  dkk.  (2020).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Debitur  Yang Wanprestasi Dalam Pembelian Kendaraan Roda Empat. Retrived from: https://www.researchgate.net/publication/350057844_perlindungan_hukum_terhadap_debit ur_yang_wanprestasi_dalam_pembelian_kendaraan_roda_empat
Romansyah, H. 2015. Pasar Modal Dalam Perspektif Islam. Retrived from: https://media.neliti.com/media/publications/58051-ID-pasar-modal-dalam-perspektif- islam.pdf
Bentuk Tanggung Jawab Perusahaan Investasi atas Kerugian Nasabah Akibat Pembubaran dan Likuidasi Produk Reksa Dana
Sjahdeini,  Remy  dan  Tjip  Ismail.  2014.  Pasar  Modal,  Pengawasan,  Dan  Perlindungan  Hukum.
Retrived from: https://law.uii.ac.id/wp-content/uploads/2007/08/Ratna-Hartanto-Jurnal- Hukum-Bisnis-Volume-33-No-4-Tahun-2014.pdf
Taufiq  Kurniadihardja  dan  Sri  Mulyani.  (2010).  Tinjauan  Yuridis  Tentang  Reksa  Dana  Syariah
Sebagai Alternatif Investasi Bagi Investor. Retrived from: https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/321
Wiguna,  I  Gede  Satyawan  Pradnya  dkk.  2021.  Perlindungan  Hukum  Bagi  Investor  Terkait
Pembubaran Badan Hukum Reksa Dana. Retrived from:
https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/download/4136/2916
Yunita  Triastuti.  (2020).  Perlindungan  Hukum  Debitur  Wanprestasi  Dalam  Perjanjian  Pinjaman Online.

## Peraturan Perundang-undangan :
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  No.  1/POJK.07/2013  tentang  Perlindungan  Konsumen  Sektor Jasa Keuangan
Peraturan Otoritas  Jasa  Keuangan Nomor 43/POJK.04/2015 Tentang  Pedoman Perilaku Manajer Investasi
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Reksadana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif