## NURANI HUKUM : JURNAL ILMU HUKUM
Volume 3 Nomor 2, Desember 2020, hlm. (15-29) Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia P-ISSN: 2655-7169 | e-ISSN: 2656-0801 https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/nhk/index

## Pemahaman Diversi Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU SPPA
Dadan M Djajadisastra Balai Pemasyaramakatan Kelas II Serang Jalan Kha. Fatah Hasan No.51, Cipare, Serang, Cipare, Kec. Serang, Kota Serang, Banten E-mail: djajadisastradidan@gmail.com
DOI: http://dx.doi.org/10.51825/nhk.v3i2.9204
Info Artikel |Submitted : 28 September 2020 |Revised : 21 Oktober 2020 |Accepted : 21 Oktober 2020
How  to  cite:  Dadan  M  Djajadisastra,  “Pemahaman  Diversi  Sebagaimana  diatur  dalam Pasal 7 UU SPPA”, Nurani Hukum : Jurnal Ilmu Hukum , Vol. 3 No. 2, (Desember, 2020)”, hlm. 15-29.

## ABSTRACT
Amendments  to  Law  No.  3  of  1997  regarding  juvenile  court  becomes  Law  No.  11  of  2012 concerning the juvenile criminal justice system (SPPA), or rather the change of laws and regulations because it considers that Law no. 3 of 1997 has not accommodated the best interests of children, this is based on the number  of  children  who  were  convicted  or  detained,  according  to  the  Unicef  research  institute  in collaboration with UI that in 2004-2005 there were 2000 (two thousand) children sentenced to prison. 110 studios (one thousand and one hundred). Therefore it is deemed necessary that the punishment of children must be changed. UU no. 11 of 2012 concerning SPPA is a regulation that is expected to accommodate the best interests of children, as set out in the UUNo. 17 of 2016 the second amendment to the child protection law, that punishment is a way (ultimum remedium), and the SPPA Law contains new criminal regulations, namely  restorative  and  diversion,  which  were  not  contained  in  the  previous  regulation,  the  alternative punishment is expected to be a way out for child offender. but in reality the SPPA Law cannot be a hope, because  based  on  data  from  the  Criminal  Justice  System  Institute  (ICJR)  up  to  June  2017,  2,500  (two thousand  five  hundred)  children  were  convicted,  meaning  that  there  was  an  increase  from  2005,  this  is because  it  is  regulated  in  article  7  of  the  SPPA  Law,  however,  the  problem  is  only  from  a  too  rigid understanding  so  that  punishment  is  the  last  resort  and  the  alternative  punishment  expected  by  the  law cannot be implemented optimally.
Keywords : Child, Diversion, Alternative Punishment.

## ABSTRAK
Perubahan Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak menjadi Undang- undang  No.  11  tahun  2012  tetang  sistem  peradilan  pidana  anak  (SPPA),  atau  lebih  tepatnya pergantian peraturan perudangan tersebut karena dipandang bahwa UU No. 3 tahun 1997 belum mengakomodir  kepentinngan  terbaik  bagi  anak,  hal  ini  didasari  oleh  banyaknya  anak  yang dipidana  maupun  di  tahan,  menurut  lembaga  penelitian  Unicef  yang  bekerja  sama  dengan  UI bahwa pada tahun 2004-2005 anak yang dipidana penjara sebanyak 2000 (dua ribu) dan ditahan sebanyak 110 (seribu seratus). Oleh sebab itu dipandang perlu bahwa pemidaan bagi anak harus ada  perubahan.  UU  No.  11  tahun  2012  tentang    SPPA  merupakan  peraturan  yang  diharapkan mengakomodir kepentingan terbaik bagi anak, sebagaiana tertuang  dalam UUNo. 17 tahun 2016 perubahan  kedua  unndang-undang  pelindungan  anak,  bahwa  pemidanaan  adalah jalan  terakhir ( ultimum remedium ), dan UU SPPA memuat paraturan pemidanaan yang baru yaitu restoratif dan diversi,  yang  mana  tidak  terdapat  dalam  aturan  sebelumnya,  alternatif  pemidaan  tersebut diharapkan  bisa  menjadi  jalan keluar  bagi  penanganan  pelaku  tindak  pidana  anak.  namun  pada kenyataannya  UU  SPPA  belum  bisa  menjadi  harapan,  karena  berdasarkan  data  dari  Institut Criminal Justice Sistem (ICJR) sampai dengan bulan Juni 2017 anak yang dipidana sebanyak 2500 (dua ribu lima ratus) berarti ada peningkatan dari tahubn 2005, hal ini disebabkan karena adanya pembatasan yang diatur dalam pasal 7 UU SPPA, namun sebenarnya permasalahan tersebut hanya dari  pamahaman  yang  terlalu  rigid  sehingga  pemidanaan  adalah  jalan  terakhir  dan  alternatif pemidanaan  sebagaimana  diharapkan  oleh  Undang-undang  tersebut  menjadi  tidak  bisa dilaksanakan secara optimal.
Kata kunci : Anak, Diversi, Alternatif Pemidanaan.

## A. PENDAHULUAN
Negara wajib melindungi segenap  bangsa  indonesia,  hal  ini diamanatkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia  tahun  1945  alinea  ke  empat. Jadi  setiap  warga  negara  wajib dilindungi  oleh  Negara  baik  laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda, dewasa  maupun  anak-anak.  Tatacara dalam melindungi warga negara dibuatlah aturan-aturan agar supaya ada kepastian hukum, yang menjadi perhatian  serius  adalah  perlidungan terhadap anak-anak. Perlindungan Anak Menurut Mainudin Gultom 1 “ perlindungan  anak  adalah  usaha  yang dilakukan  untuk  menciptakan  kondisi  agar setiap  anak  dapat  melaksanakan  hak  dan kewajibannya ”.  Namun  karena  keadaan dan  kondisinya  sehingga  perlindungan yang diberlakukan merupakan perlindungan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 UU No. 35 tahun  2014  perubahan  atas  UU  No.  23 tahun 2002
“ Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk  perlindungan  yang  diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman  yang  membahayakan  diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya ”
Pelindungan  terhadap anak-anak dijadikan  kekhususan  mengingat  anak- anak  adalah  mahluk  yang  lemah,  yang mudah  untuk  dimanfaatkan.  Dibuatlah Undang-undang  Republik  indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang sudah beberapa kali diperbaharuai diantaranya
Undang-undang  Republik  Indonesia Nomor 35 tahun 2014 dan yang terakhir Undang-undang  No.  17  tahun  2016. Dalam  Undang-undang  tersebut  tidak
1 Maidin  Gultom, Perlindungan  Hukum Terhadap  Anak  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak di  Indoesia ,  PT.  Refika  Aditama,  Bandung,  2014, hlm. 33.
hanya  diatur  mengenai  anak  yang menjadi  korban  tindak  pidana  juga mengenai  anak  yang  menjadi  pelaku tindak pidana.
Perlindungan  khusus  bagi  anak pelaku  tindak  pidana  termaktub  dalam UU  No.  35  tahun  2014  yaitu,  Pasal  64 huruf  g “penghindaran  dari  penangkapan, penahanan  atau  penjara,  kecuali  sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat”. Bahwa  pelaku  tindak  pidana proses  pidananya  menganut  azas ultimum remedium Pidana penjara adalah jalan terakhir .
Tatacara  perlindungan  terhadap anak  pelaku  tindak  pidana  diatur tersendiri dalam sebuah aturan undang- undang. Pelaku tindak pidana anak yang pada  mulanya  diatur  dalam  Undang- undang  No.  3  tahun  1997  tentang pengadilan pidana Anak diubah dengan Undang-undang  No.  11  tahun  2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak. Perubahan  aturan  perundang-undangan tersebut  dikarenakan  undang-undang sebelumnya  dianggap  belum  mewakili kepentingan  terbaik  bagi  anak,  yang mana  pada  saat  berlakunya  undang- undang  pengadilan  pidana  anak,  masih banyak pelaku anak dipidana penjara.
Menurut  data  yang  dihimpun oleh  Unicef  yang  bekerja  sama  dengan peneliti  Universitas  Indonesia  pada tahun 2004 sampai 2005 .
Data anak 2
Tahun  Ditahan Dipidana penjara keterangan 2004 1124 2245 Ditahan  di Lapas dewasa  dan sebagai  kecil di Lapas Anak 2005 1172 1938 Ditahan  di
2 Mohammad  Kemal  Dermawan, Analisa Situasi  Anak  yang  Berhadapan  dengan  Hukum  di Indoneisa, Unicef  dan  Pusat  Kajian  Kriminolog, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 18-19.
Lapas dewasa  dan sebagai  kecil di Lapas Anak Dari  data  tersebut  terdapat peningkatan pelaksanaan penahan namun ada penurunan dalam
pemidanaan  terhadap  pelaku  anak,  hal ini  disebabkan  saat  itu  sistem  peradilan yang  digunakan  untuk  pelaku  tindak pidana  anak  tidak  berbeda  dengan penanganan  tindak  pidana  pelaku dewasa,
“Sistem  peradilan  pidana  anak (Juvenile  Justice  System)  pada dasarnya  tidak  berbeda  dengan prosedur  yang  dijalankan  pada sistem  peradilan  pidana  dewasa, perbedaan  hanya  terletak  pada  masa penahanan dan lama hukuman yang lebih singkat dari orang dewasa ” .3
Permasalahan  penanganan  anak yang  berhadapann  dengan  hukum belum  bisa  berjalan  secara  optimal dikarenakan aturannya tidak mengakomodir kepentingan terbaik bagi anak, sebagaimana amanat UU
Perlindangan  Anak  Pasal    64  huruf  g bahwa  pidana  penjara  adalah  jalan terakhir ( ultimum remedium) . Untuk
mengoptimalkan perlindungan  terhadap  pelaku  tindak pidana,  maka   UU  RI.  No. 3  tahun 1997 diganti dengan UU RI No. 11 Tahun 2012 yang  mana  dalam  aturan  tersebut  ada penanganan pelaku tindak pidana secara alternatif  yaitu  Restorative  Justice  dan Diversi.  Restorative  justice  dan  diversi sebagai  jalan  keluar  bagi  pemidaan pelaku  tindak  pidana  anak,  meskipun pada dasarnya konsep pidana penjara di Indonesia sudah beralih dari pembalasan menjadi  Pemasyarakatan  pada  dasarnya hanya  menghilangkan  kemerdekaan bergerak,  namun  dalam  pelaksanaan masih banyak kendala.
3 Ibid., 23.

## Barda Nawawi Arief dan Muladi
4 menyebutkan bahwa “ ditinjau dari segi filosofis,  maka  terdapat  hal-hal  yang saling  bertentangan  ( ambivalence )  antara lain sebagai berikut :
1. Bahwa tujuan dari penjara, pertama adalah menjamin pengamanan narapidana dan kedua adalah memberikan kesempatan-kesempatan kepada narapidana untuk direhabilitasi. 2. Bahwa  hakikat  dari  fungsi  penjara tersebut di atas seringkali mengakibatkan dehumanisasi
pelaku  tindak  pidana  dan  pada akhirnya  menimbulkan  kerugian bagi  narapidana  yang  terlalu  lama di dalam lembaga, berupa ketidakmampuan narapidana tersebut untuk melanjutkan kehidupan  secara  produktif  di dalam masyarakat. Dengan demikian,
maka perubahan  Undang-undang  pengadilan anak,  suatu  keniscayaan  mengingat sangat pentingnya masa depan anak.

## Metode Penelitian
Dalam  makalah  ini  digunakan menotode  penelitian  hukum,  Pengertian Metode  penelitian  adalah  langkah  yang dimiliki  dan  dilakukan  oleh  peneliti dalam  rangka  untuk  mengumpulkan informasi  atau  data  serta  melakukan investigasi  pada  data  yang  telah didapatkan  tersebut. Metode  penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian  yang  meliputi  antara  lain: prosedur  dan  langkah-langkah  yang harus  ditempuh,  waktu  penelitian, sumber  data,  dan  dengan  langkah  apa data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya  diolah  dan  dianalisis. 5 Jenis
4 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori- teori dan kebijakan pidana , Alumni, Bandung, 1984, hlm. 77.
5 H  Zaenudin  Ali, Metode  Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 166.
penelitian  yang  digunakan  adalah Metode  Penelitian  Deskriptif,  metode yang bertujuan untuk membuat
deskripsi secara sistematis, faktual, serta akurat  pada  fakta  dan  sifat  populasi. Sifat penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriftif analitis yang bersifat kualitatif.

## B. PEMBAHASAN
1. Tujuan Pemidanaan Pidana adalah perbuatan seseorang yang melawan hukum pidana, dalam padangan awam pidana merupakan  perbuatan  kriminal,  atau perbuatan  jahat  yang  mana  perbuatan tersebut  ada  petanggungjawaban  dari pelaku  yang  mengakibatkan  seseorang di  penjara.  Menurut  Soedarto  bahwa yang  dimaksud  dengan  pidana  adalah penderitaan  yang  sengaja  dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. 6 Sedangkan  Roeslan  Saleh menyatakan  pidana  adalah  reaksi  atas delik  dan  ini  berwujud  suatu  nestapa yang sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu 7 Pemidanaan  merupakan  proses penanganan masalah pidana dari tingkat penyidikan  sampai  tingkat  menjalani hukuman,  dalam  konsep  pemidanaan tercermin pemahaman dalam pelaksanaannya  menjadi  dua,  pertama teori  absolut dan  kedua teori  relatif atau teori  tujuan. Teori  absolut  merupakan teori  yang  mengedepankan  pembalasan, bahwa    pembalasan  kepada  pelaku kejahatan  adalah  mutlak,  sedangkan teori  relatif  bahwa  pidana  dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. 8 Dengan demikian bahwa  hakikat  dari  pemidanaan  adalah proses  penanganan  terhadap  palaku
6 Dwidja  Priyanto, Sistem  Pelaksanaan Pidana  Penjara  di  Inonesia ,  Refika  Aditama, Bandung, 2006, hlm. 6.
7 I bid.
8 Dwidja Priyanto, Op-Cit., hlm. 15-16.
pidana  oleh  negara,  sebagai  mana menurut  Dwija  Priyatno 9 ,  bahwa  filsafat pemidanaan  pada  hakikatnya  sebagai tanggungjawab  subjek  hukum  terhadap perbuatan  pidana  dan  otoritas  publik kepada  negara  berdasarkan  atas  hukum untuk melakukan pemidanaan.
Perubahan  dan  perkembangan jaman  mempengaruhi  pola  pikir  dan prilaku  manusia  sebagai  subjek  hukum, yang  secara  otomatis  akan  berdampak terhadap  tatanan  hukum  itu  sendiri. Perubahan  Tujuan  pemidanaan  di Indonesia tercetus yang awalnya penjeraan  yang  bersifat  penghukuman ( punishment )  yang  mana  narapidana dijadikan objek menjadi Pemasyarakatan atau treatment yang  mana  narapidana menjadi  subjek.  Pada  pola punishmet memperlakukan  seseorang  karena  ia telah melakukan perbuatan salah dengan tujuan  baik  mencegah  mengulangi perbuatannya maupun untuk mengenakan  penderitaan,  sedangkan treatment tidak  diperlukan  hubungan dengan
perbuatan, seseorang diperlakukan  karena  berpendapat  atau beranggapan bahwa ia akan lebih baik 10 , dalam  sistem  pemasyarakatan  disebut dengan pembinaan.

## 2. Restorative Justice Dan Diversi
a. Restorative Perkembangan hukum pidana mencapai titik yang cukup maju minimal sampai  saat  ini,  hal  ini  mungkin pengaruh  dari  proses  pemidanaan  yang bertujuan  untuk  perbaikan  bukan sebagai pembalasan atau pun pembinaan terhadap  pelaku  tindak  pidana.  Dengan perubahan  yang  cukup  signifikan  ini pertanggungjawaban  pidana  pelaku tidak  hanya  kepada  negara  dan masyarakat,  namun  juga  kepada  korban sebagai  pihak  yang  dirugikan  secara langsung.  Proses  pertanggungjawaban
9 Ibid ., 13.
10 H.I  Packer  dalam  Muladi  dan  Barda Nawawi Arif, Op-Cit., hlm. 6.
kepada  korban  dalam  tindak  pidana dalam  lingkup  hukum  pidana  disebut dengan Restorative.
Restorative  menurut  beberapa  ahli adalah :
“ Penyelesaian perkara pidana di dalam maupun di luar proses pengadilan yang menitikberatkan pada adanya musyawarah  dan  partisipasi  langsung pelaku,  korban  dan  masyarakat  dalam proses penyelesaian perkara pidana yang mengembalikan  keadaan  seperti  semula (pemulihan)” 11
Menurut Marlina 12 , Restorative adalah,  proses  penyelesaian  tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam  satu  pertemuan  untuk  bersama- bicara.
Perubahan penanganan pidana yang dilakukan  oleh  anak  diakomodir  oleh negara dengan diterbitkannya UU No. 11 tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan Pidana  Anak  (SPPA),  yang  mana semangat pemulihan dan perkembangan masa  depan  anak  menjadi  perhatian utama.  Rumusan  Restorative  justice diatur  dalam  Pasal  1  angka  6  “Keadilan Restoratif  adalah  penyelesaian  perkara tindak  pidana  dengan  melibatkan pelaku, korban keluarga pelaku/korban, dan  pihak  lain  yang  terkait  untuk bersama-sama  mencari  penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan  kembali  pada  keadaan semula, dan bukan pembalasan”.
Penyelesaian masalah
pidana dengan  jalan  Restorative  sebenarnya sudah  tumbuh  dimasyarakat  Indonesia, yang mana saat itu permasalahan pidana yang dianggap ringan mereka 11 Balitbangkumham, Studi Meta
Penerapan  Restoratif  Justice  Pada  Tindak  Pidana Anak ,  BALITBANGKUMHAM  Press,  Jakarta, 2018, hlm. 15.
12 Marlina, Peradilan  pidana  anak  di Indonesia, Refika  Aditama,  Bandung,  2009,  hlm.
180.
menyelesaikan secara kekeluargaan yang meibatkan pihak pelaku dan korban dan sebagai  penengahnya  adalah  ketua kampung  atau  tokoh  masyarakat,  dan praktek  tersebut  sudah  cukup  lama mereka  lakukan,  namun  seiring  dengan perubahan  jaman  juga  yang  mana dianggap kesadaran masyarakat terhadap  penegakan  hukum  semakin kuat, setiap permasalahan akan
dilaporkan  kepada  penegak  hukum untuk  mendapatkan  sanksi,  dan  saat  ini penyelesaian permasalahan pidana khususnya  anak  dikembalikan  seperti jaman  dulu.  dan  hal  ini  melalui  proses yang  cukup  panjang,  yang  menjadi pertimbangannya adalah tumbuh kembang anak dikemudian hari. Restorative  menempatkan  nilai  yang lebih  tinggi  keterlibatan  langsung  dari para  pihak  dan  korban  mampu  untuk mengemballikan
unsur kontrol,
sementara  pelaku  didorong  untuk tangggung  jawab  dalam  memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh kesalahannya. 13

## b. Diversi
Diversi  merupakan  kelanjutan  dari porses  Restorative,  ketika  pemulihan hubungan  telah  terjadi,  maka  tidak menutup  kemungkinan  adanya  upaya diversi,  menyelesaikan  permasalahan hukum  diluar  pengadilan.  Diversi diartikan  sebagai  sebuah  penyelesaian permasalahan  tindak  pidana  diluar peradilan,  dalam  UU  SPPA  dirumuskan sebagai  berikut  :  Diversi  adalah pengalihan  penyelesaian  perkara  Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana”.
Tujuan  dari  diversi  adalah  untuk menghindari dampak buruk
pemidanaan  untuk  menjaga  tumbuh kembang  anak,  Peradilan  pidana  anak harus  dibedakan  dengan  orang  dewasa, sejalan  dengan apa  yang  dikatakan  oleh Barda  Nawawi  Arif  bahwa:  Selanjutnya
13 Balitbangkumham, Op-Cit., hlm. 14.
Barda Nawawi Arif yang mengacu pada Rule 5.1 (Beijing Rules) memperkenalkan tujuan  atau  sasaran  dalam  proses peradilan anak yaitu:
1) Memajukan  kesejahteraan  umum anak (the promote or the well being of the juvenile) 2) Prinsip proporsionalitas (the principle of proportionality)
Sebagai  penjelasan  terhadap  2 macam  tujuan  tersebut  diatas,  Barda Nawawi  Arif  selanjutnya  menjelaskan sebagai berikut:
“Untuk  yang  pertama,  memberikan catatan  bahwa  fokus  utama  dalam sistem hukum yang menangani pelanggar  anak-anak;  khususnya  dalam peradilan pidana harus lebih menekankan atau mengutamakan kesejahteraan  anak  dan  prinsip  untuk menghindari  penggunaan  sanksi  yang semata-mata  bersifat  menghukum  (the avoidance  of  merely  punitife  sancions). Kedua,  yaitu  prinsip  yang  merupakan alat  untuk  mengekang  penggunaan sanksi yang bersifat menghukum dalam arti  membalas  semata-mata  (just dessort)” 14

## c. Perlindungan Terhadap Anak
Prinsip  pokok  dalam  penanganan anak  tidak  terlepas  dari  ketentuan- ketentuan  yang  telah  disepakti  secara internasional  seperti  halnya  dalam Konversi  Hak  Anak  Pasal  3  ayat  (1) menyatakan:  “Dalam  semua  tindakan yang  menyangkut  anak  yang  dilakukan oleh  lembaga-lembaga  kesejahteraan sosial  pemerintah  maupun  swasta, lembaga  peradilan,  lembaga  pemerintah atau  badan  legislatif,  kepentingan  yang terbaik  bagi  anak  harus  menjadi pertimbangan utama”. 15
14 Lilik  Purawastuti  dan  Sri  Rahayu, “Reformasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai  Pelaku  Tindak  Pidana  Dalam  Peradilan Pidana  Di  Indonesia”, Inovatif  |  Jurnal  Ilmu Hukum , Vol. 6 No. 2 (2013), hlm. 107.
15 Kompilasi  Instrumen  Internasional, keadilan  untuk  Anak,  Perlindungan  terhadap anak  yang  berhadapan  dengan  hukum,  Pen,  tuk
Ada  dua  hal  yang  menjadi  dasar pemikiran dalam penyelenggaraan proses peradilan pidana bagi anak yaitu:
1) Bahwa anak yang melakukan tindak pidana (kejahatan) bukan dipandang sebagai  penjahat  (criminal),  tetapi harus  dilihat  sebagai  orang  yang memerlukan bantuan. 2) Pendekatan  yuridis  terhadap  anak hendaknya mengutamakan persuasif-edukatif  dan  pendekatan (kejiwaan/psikologi)  yakni  sejauh mungkin menghindari proses hukum  yang  semata-mata  bersifat menghukum,  bersifat  degradasi mental  dan  penurunan  semangat (discouragement)  serta  menghindari proses  stigmatisasi  yang  dapat menghambat  proses  perkembangan kematangan dan kemandirian secara wajar. 16
Waluyadi sependapat dengan Barda Nawawi Arif yang menyatakan bahwa:
“ Ada persoalan yang urgen yang harus dipecahkan  pada  saat  berbicara  tentang prosedur  yang  diterapkan  pada  anak yang  melakukan  tindak  pidana  dengan keharusan  menerapkan  prosedur  yang bermuara pada kebaikan anak. Persoalan yang  demikian  harus  dijawab,  oleh karena  menurut  hukum  orang  yang melakukan tindak pidana harus dijatuhi hukuman.  Sementara  apabila  berbicara tentang sesuatu yang terbaik bagi anak, maka kata kuncinya adalah dengan cara tidak menghukum ” . 17 Anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana yang  berada  dalam  peradilan  pidana anak  harus  mendapat  perlindungan terhadap hak-haknya, seperti
dikemukakan  oleh  Maidin  Gultom bahwa:
“Pada  hakekatnya  anak  tidak  dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai
Anak,  Perlindungan  terhadap  anak  yang berhadapan  dengan  hukum,  Pen,  Agus  Riyanto, M.Ed,
16 Lilik Purawastuti dan Sri Rahayu, Op- Cit., hlm. 106.
17 Ibid.
macam  tindakan  yang  menimbulkan kerugian  mental,  fisik,  sosial,  dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan.  Anak  harus  dibantu  oleh orang  lain  dalam  melindungi  dirinya mengingat  situasi  dan  kondisinya, khususnya dalam pelaksanaan Peradilan Pidana  Anak  yang  asing  bagi  dirinya.
Anak perlu mendapat perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan  terhadap  dirinya,  yang menimbulkan  kerugian  mental,  fisik, dan sosial. Perlindungan anak dalam hal ini disebut perlindungan hukum/yuridis (legal protection)” . 18 Dalam prinsip-prinsip dasar pencegahan tindak pidana anak (pedoman  Riyadh)  angka  5  huruf  (a) menyatakan bahwa “ ketentuan kesempatan, terutama mengenai kesempatan  pendidikan,  dalam  rangka memenuhi berbagai kebutuhan anak dan berfungsi  ebagai  kerangka  pendukung dalam melindungi perkembangan individu,  terutama  mereka  yang  jelas terlihat  berada  dalam  bahaya  atau menghadapi resiko sosial dan memerlukan perhatian dan
perlindungan khusus”. 19 Dalam  standar  minimum  PBB mengenai  Administrasi  Peradilan  bagi anak  ( Beijing  Rules )  peraturan  5,  tujuan- tujuan  pengadilan  anak  adalah  “  sistem peradilan
bagi anak akan
mengutamakan  kesejahteraan  anak  dan akan  memastikan  bahwa  reaksi  apapun terhadap  pelanggar-pelanggar  hukum berusia  anak  akan  selalu  sepadan dengan  keadaan-keadaan  pelanggar- pelanggar
hukumnya maupun pelanggaran hukumnya”. 20 Penjelasan  mengenai  peraturan  5 merujuk  kepada  dua  diantara  tujuan- tujuan  yang  paling  penting  dari peradilan  bagi  anak.  Tujuan  pertama
18 Ibid.
19 Op-Cit ., hlm. 165.
adalah  pemajuan  kesejateraan  anak. Tujuan ini merupakan fokus utama bagi sistem-sistem hukum dimana pelanggar- pelanggar hukum berusia anak ditangani oleh  pengadilan-pengadilan  keluarga atau oleh pihak-pihak administrasi yang berwenang,  namun  kesejahteraan  anak juga  harus  diutamakan  pada  sistem hukum yang mengikuti bentuk pengadilan  pidana,  dengan  demikian memberikan  andil  bagi  penghindaran sanksi-sanksi  yang  hanya  sekedar menghukum.
Beijing  Rule  merupakan  pedoman bagi  negara  dalam  penanganan  anak yang  berkomplik  dengan  hukum, meskipun  masih  banyak  aturan-aturan lain  tentang  perlindungan  terhadap pelaku tindak pidana anak.

## d. Penafsiran Undang-Undang
Maksud  dan  tujuan  suatu  pasal dalam  peraturan  perudang-udangan tergantung dari pemahaman kandungan arti  teks  aturan  tersebut  yang  mana kalimat  yang  disampaikan  sudah  jelas, namun tidak sedikit peraturan peraturan dalam  perudangan  tidak  dipahami maksud  dan  tujuan  dari  pasal  tersebut, karena undang-undangnya tidak lengkap atau tidak jelas, maka penegakan  dan  pelaksanaan  hukum harus  melakukan  penemuan  hukum ( rechtsvinding ) 21 ,  lebih  lanjut  dijelaskan bahwa ajaran tentang penemuan hukum ini  menjawab  pertanyaan  mengenai interpretasi  atau  penafsiran  undang- undang 22 .  oleh  sebab  itu  ada  metode tersendiri dalam memahami maksud dan tujuan  dari  pasal  yang  ditulis.  Dalam kontek  penemuan  hukum  disebut dengan  penfasiran  hukum,  diantaranya adalah :
1) Penafsiran Gramatikal
2) Penafsiran Sistematis
21 Sudikno  Martokusumo  dan  A  Pitlo, Bab-bab  tentang  penemuan  hukum, Citra  Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 4.
3) Penafsiran Historis
4) Penafsiran Teleologis 5) Penafsiran Ekstensif dan Restriktif
6) Analogi
7) Penafsiran A Contarario
Penafsiran  menjadi  sangat  perlu agar  supaya  tidak  terjadi  kesalahan dalam pelaksanaan, karena kalimat yang terkandung  dalam  suatu  pasal  harus dianggap penting, pikiran yang dituangkan  dalam  satu  kalimat  harus bisa  dipahami  oleh  semua  orang  secara lugas, karena peraturan sifatnya mengikat  secara  umum  kepada  setiap orang.
Menurut  Sudikno  mantokusumo dan  A  Pitlo  dirumuskan  sebagai berikut 23 ; 1) Penafsiran Gramatikal Penafsiran gramatikal adalah mencoba  menangkap  arti  suatu  naskah menurut  bunyi  kata-katanya,  mencoba menemukan arti kata dengan menelusuri kata  mana  yang  oleh  pembentuk undang-undang digunakan dalam mengatur  peristiwa  semacam  itu  dan sekaligus  menelusuri  di  tempat  mana lainnya  dan  dalam  hubungan  apa pembentuk undang-undang menggunakan kata yang sama. Penafsiran gramatikal juga
menelusuri  kata  yang  sama  antara peraturan  yang  satu  dengan  peraturan yang  lain  agar  bisa  dipahami  maksud dari kalimat tersebut.
2) Penafsiran Sistematis Penafsiran  sistematis  adalah  suatu penafsiran  yang  menghubungkan  pasal yang  satu  dengan  pasal-pasal  yang  lain dalam  suatu  perundang-undangan  yang bersangkutan  atau  pada  perundang- undangan hukum lainnya,atau membaca penjelasan suatu perundang –
undangan,sehingga  kita  mengerti  apa yang di maksud.
Memahami  suatu  peraturan  tidak bisa  terlepas  dari  aturan  yang  lainnnya, untuk  megetahui  maksud  dari  kalimat
yang  ada  dalam  suatu  peraturan  harus melihat  aturan  yang  lain  secara keseluruhan. 3) Penafsiran Historis Menafsirkan suatu peraturan berdasarkan sejarah terbentuknya aturan tersebut,  namun  ada  dua  bagian penafsiran historis, a. Penafsiran historis undang-undang
( wetshistorish ),b. Penafsirang historis hukum ( rechthistorish )
a) Penafsiran  historis  undang-undang, menelusuri  sejarah  naskah  undang- undang,  tinjauan  yang  diberikan dalam  parlemen  oleh  menteri  atau anggora parlemen tentang rancangan  undang-undang,  dapat memberi kejelasan tentang tujuannya. b) Penafsiran historis hukum, mencoba menelusuri terbentuknya suatu lembaga hukum, kebutuhan manakah  yang  dipenuhi  pada  saat lembaga  hukum  itu  dilahirkan dalam kehidupan bersama.
4) Penafsiran Teleologis Penafsirang  teleologis  disebut  juga penafsiran  sosiologis,  Penafsiran  yang memperhatikan maksud dan tujuan dari undang-undang  tersebut.  Jadi  dalam penafsiran harus memperhatikan bagaimana  undang-undang  tersebut berusaha mencapai tujuan dan memperhatikan kehidupan masyarakat. 5) Penafsiran ekstensif dan restriktif Penafsiran ekstensif adalah penafsiran dengan memperluas arti kata- kata  yang  terdapat  dalam  suatu peraturan, sedangkan penafsiran
restriktif  adalah  penafsiran  dengan mempersempit  atau  membantasi  arti kata-kata yang terdapat dalam peratuan. 6) Penafsiran Analogi Penafsiran analogi adalah menerapkan  suatu  peraturan  terhadap suatu  peristiwa  yang  mana  ketentuan tersebut tidak tersedia dalam aturan.
7) Penafsiran A Contrario
Penafsiran  A  Contrario  adalah penafsiran  atau Interpretasi  a  contrario
(menurut  pengingkaran)  adalah  suatu cara  menafsirkan  undang-undang  yang didasarkan  pada  perlawanan  pengertian antara soal yang dihadapi dan soal yang diatur  dalam  suatu  pasal  peraturan perundang-undangan.
Dengan berdasarkan  perlawanan  pengertian (pengingkaran)  itu  ditarik  kesimpulan, bahwa  masalah  yang  dihadapi  tidak diliputi  atau  tidak  termasuk  pasal  yang dimaksud  atau  dengan  kata  lain masalahnya  berada  di  luar  pasal tersebut. Penafsiran berdasarkan metode a  contrario  mempersempit  perumusan hukum  atau  peraturan  perundang- undangan.  Metode  a  contrario  untuk mempertegas  adanya  kepastian  hukum sehingga tidak menimbulkan kerugian 24 .

## C. PERMASALAHAN
Pergantian Undang-undang
Pengadilan  Anak  bertujuan  untuk mengurangi  bahkan  untuk  menghindari anak  dari  proses  peradilan  atau  proses pemidanaan,  yang  mana  pada  saat berlakunya  undang-undang  No  3  tahun 1997  tentang  pengadilan  anak  jumlah anak  yang  ditahan  dan  dipidana  dalam kurun  waktu  2004  yang  ditahan sebanyak  1124  dan  yang  dipidana sebanyak  2245  sedangkan    pada  tahun 2005  yang  ditahan  sebanyak  1172  dan yang dipidana sebanyak 1938, meskipun ada  penuruna  jumlah  yang  menjalani pidana namun jumlah tersebut dipandang sebagai dampak dari peraturan  perundanngan  yang  belum bisa  mewakili  kepentingan  anak,  oleh sebab  itu  maka  undang-undang  No  3 tahun  1997  tentang  Pengadilan  Anak diganti  dengan  undang-undang  No.  11 tahun  2012  tentang  Peradilan  Pidana Anak, yang mana memuat pokok-pokok pikiran  yang  melindungi  anak,  namun demikian  aturan  tersebut  belum  bisa mewakili  secara  signifikan  karena faktanya  setelah  diberlakukan  Undang-
24 Yusran  Lapanada,  “Penafsiran  A contrario”, Yusranlapanda.wordpress.com,.
undang SPPA jumlah anak yang ditahan dan  dipidana  masih  cukup  banyak, menurut  data  dari  Institut  Criminal Justice  System  (ICJS)  sampai  bulan  Juni 2017,  jumlah  anak  yang  ditahan sebanyak  910  orang  dan  di  pidana sebanyak 2.559 orang 25 , melihat dari data yang ada bahkan menunjukan
peningkatan,    karena  permasalahannya adalah :
1. Klausul  Pasal  7  Ayat  (2)  tentang batas acaman pidana kurang dari 7 tahun,  di  pahami  secara  rigid sehingga  menghindari  anak  dari pidana penjara cukup sulit apabila ancaman pidana di atas 7 tahun.
2. Klausul  Ancaman  Pidana  kurang dari  7  tahun  keluar  dari  kalimat baku hukum pidana.
KLAUSUL  PASAL  7  AYAT  (2) TENTANG BATAS

## ACAMAN PIDANA KURANG DARI 7 TAHUN
Klausul  Pasal  7  Ayat  (2)  tentang batas  acaman  pidana  kurang  dari  7 tahun,  di  pahami  secara  rigid  sehingga menghindari  anak  dari  pidana  penjara cukup  sulit  apabila  ancaman  pidana  di atas 7 tahun.
Dalam sejarah perubahan Undang-undang  Pangadilan  anak  ke Undang-undang Sistem Peradilan
Pidana Anak, yang menjadi acuan utama adalah pidana alternatif yang selama ini tidak  dikenal  di  sistem  hukum  pidana indonesia,  karena  dalam  Undang- undang Pengadilan Anak, pelaku tindak pidana  anak  akan  berakhir  di  Lembaga Pemasyarakatan, apapun putusan pengadilan  akan  bermuara  di  Lembaga Pemasyarakatan,  dan  hal  ini yang  harus dihindari.
Dalam  standar  minimum  PBB mengenai  Administrasi  Peradilan  bagi anak  ( Beijing  Rules )  peraturan  5,  tujuan- tujuan  pengadilan  anak  adalah  “  sistem peradilan bagi anak akan
25 Institut Criminal Justice System (ICJS), Republika.co.id
mengutamakan  kesejahteraan  anak  dan akan  memastikan  bahwa  reaksi  apapun terhadap  pelanggar-pelanggar  hukum berusia  anak  akan  selalu  sepadan dengan  keadaan-keadaan  pelanggar- pelanggar
hukumnya maupun pelanggaran hukumnya” 26
Penjelasan  mengenai  peraturan  5 merujuk  kepada  dua  diantara  tujuan- tujuan  yang  paling  penting  dari peradilan  bagi  anak.  Tujuan  pertama adalah  pemajuan  kesejateraan  anak. Tujuan ini merupakan fokus utama bagi sistem-sistem hukum dimana pelanggar- pelanggar hukum berusia anak ditangani oleh  pengadilan-pengadilan  keluarga atau oleh pihak-pihak administrasi yang berwenang,  namun  kesejahteraan  anak juga  harus  diutamakan  pada  sistem hukum yang mengikuti bentuk
pengadilan  pidana,  dengan  demikian memberikan  andil  bagi  penghindaran sanksi-sanksi  yang  hanya  sekedar menghukum. 27
Dalam  Deklarasi  Hak-hak  Anak tahun  1959,  asas  8  berbunyi  “  Dalam segala  keadaan,  anaklah  yang  pertama- tama harus menerima perlindungan dan pertolongan” hal ini menjadi penekanan karena  yang  menjadi  salah  satu pertimbangannya adalah  “ anak dengan alasan  jasmaniah  dan  rohaniahnya  yang belum
matang,
membutuhkan
perlindungan  dan  perawatan  khusus, termasuk  perlindungan  hukum  yang sesuai,  sebelum  maupun  setelah  lahir, begitu utamanya sebelum lahirpun harus mendapatkan perlindungan.
Dengan  salah  satu  pertimbangan tersebut  maka,  sekitar  tahun  2008 semangat untuk merubah UU Pengadilan Anak semakin masif digerakan,  maka  kurun  waktu  sekitar tahun  2009  sampai  degan  2011  banyak seminar  atau  lokakarya  dan  sosialisasi pentingnya
perubahan peraturan
26 Sudikno  Martokusumo  dan  A  Pitlo., Op-Cit.
pengadilan  anak  karena  sudah  tidak relavan lagi dengan keaadaan.
Pada  tahun  2012  UUSPPA disahkan  menjadi  Undang-undang  No 11 tahun 2012 meskipun masa berlakunya ditangguhkan menjadi tahun 2014,  agar  setiap  instansi  penegak hukum  menyesuaikan  sarana  dan prasarana yang ada. Perubahan signifikan  tersebut  ada  di  pidana alternatif  yaitu  restoratif  dan  diversi, yang  mana  semangat  undang-undang menghindari  anak  dari  pemidanaan  di Lembaga Pemasyarakatan, sampai terdapat klausul apabila penegak hukum tidak  melakuan  diversi  bisa  kena  sanksi pidana,  hal  itu  menunjukan  semangat penyelesaian  masalah  pidana  di  luar pengadilan, namun kemudian dibatalkan oleh Mahkaman Konstitusi.
Seiring  waktu  berjalan  harapan tinggal harapan ternyata pelakasanakaan hukum  tidak  berjalan  sesuai  dengan yang  diharapkan  dan  Faktor  penyebab dari  tidak  adanya  perubahan  yang signifikan dari pergantian perundangan- undangan tentang anak yang berhadapan dengan hukum dikarenakan adanya  kontradiksi  dalam  pemahaman teks pasal-pasal yang ada dalam undang- undang  sehingga  mengenyampingkan semangat  kejiwaan  pembuat  undang- undang pada saat itu.
Dalam  hal  ini  kontek  proses diversi  yang  diatur  dalam  Pasal  7  UU No.  11  Tahun  2012,  menjadi  sebuah kendala.
Pasal 7 mengenai diversi 1. Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
2. Diversi  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  dilaksanakan  dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
a. diancam  dengan  pidana  penjara  di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
b. bukan  merupakan  pengulangan tindak pidana
Dalam  Pasal  7  UU  SPPA  ayat  (2) Bahwa  diversi  dilaksanakan  Apabila ancaman  pidana  dibawah  7  tahun  dan bukan  pengulangan  pidana.  Bagaimana dengan ancaman yang lebih dari 7 tahun bukan  pengulangan  tindak  pidana  tapi kerugian  dibawah  UMR  dan  telah dilakukan  restoratif  justice  apakah  tidak bisa di diversi ?
Apabila  pemahaman  secara  rigid tidak  mungkin  terlaksana  maksud  dan tujuan  dari  UU  yaitu  pidana  sebagai jalan terakhir ( ultimum remedium ) sementara  kasus  yang  menimpa  anak berdasarkan  data  di  Bapas  Serang sebanyak 152 kasus dan 24 diversi, maka apabila tidak ada lompatan pemahaman mengenai  pasal  tersebut  tujuan  UU SPPA  sampai  kapan  pun  tidak  akan tercapai.
Oleh sebab itu apabila kasus yang menimpa  anak  meskipun  ancaman  di atas  7  tahun  yang  utama  adalah  bukan pengulangan  tindak  pidana,  dan  telah ada  kesepakatan  dengan  pihak  korban serta  kerugian  dibawah  UMR  atau pidana  yang  mana  pihak  pelaku  anak bersedia mengganti kerugian, maka bisa untuk  diupayakan  diversi,  sebagaimana yang  dijelaskan  dalam  Pasal  9  UUSPPA dan  penjelasannya  yang  menyatakan bahwa ancaman dibawah 7 tahun hanya sebagai  indikatior,  bahwa  semakin ringan  tuntuntannya  maka  kesempatan diversi  semakin  besar,  maka  kalimat tersebut mengindikasikan bahwa ancaman  yang  lebih  dari  7  tahun  pun bisa  selama  bukan  tindak  pidana  serius seperti Pemerkosaan, Pengedar Narkotika. Terorisme.
Menurut  Novi  Eko  Baskoro dalam  Desertasinya 28 bahwa,  Diversi
28 Barda  Nawawi  Arief,  Ke bijakan Legislatif  dalam  Penanggulangan  Kejahatan  dengan Pidana  Penjara ,  Badan  Penerbit  Universitas Diponegoro,  Semarang,  1994,  hlm.  41.  dalam Desertasi  Novi  Eko  baskoro Aspek  Hukum
Diversi Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia
pada hakikatnya juga mempunyai tujuan agar anak terhindar dan dampak negatif penerapan pidana. Diversi juga mempunyai  esensi  tetap  menjamin  anak tumbuh  dan  berkembang  baik  secara fisik  maupun  mental.  Ditinjau  secara teoretis dari konsep tujuan pemidanaan, maka  pengalihan  proses  dan  proses yustisial  menuju  proses  non  yustisial terhadap anak yang melakukan
penyalahgunaan  narkotika  akan  terlihat relevansinya sebagai berikut:
1. Secara umum tujuan pemidanaan pada hakikatnya terdiri dan upaya untuk melindungi  masyarkat  di  satu  sisi  dan melindungi  individu  (pelaku)  di  sisi yang  lain. 29 Relevansi  pengalihan  proses dan  proses  yustisial  menuju  proses  non yustisial dalam penanggulangan penyalahgunaan  narkotika  (bisa  juga untuk perkara yang lain, pen) oleh anak terhadap  dua  aspek  pokok  tujuan pemidanaan  tersebut,  yaitu  aspek perlindungan  masyarakat  dan  aspek perlindungan individu.
Dengan  pengalihan  tersebut, maka  anak  akan  terhindar  dan penerapan  hukum  pidana  yang  dalam banyak  teori  telah  didalilkan  sebagai salah  satu  faktor  kriminogen.  Dampak negatif  penerapan  hukum  pidana, termasuk  kepada  anak  akan  melahirkan stigmatisasi maupun dehumanisasi yang justru  dapat  menjadi  faktor  kriminogen. Dengan demikian, maka menghindarkan anak  dan  penerapan  hukum  pidana (depenalisasi) justru dapat menghindarkan adanya faktor
kriminogen, berarti juga menghindarkan anak  dan  kemungkinan  menjadi  jahat kembali  (residivis),  oleh  karenanya  juga berarti  menghindarkan  masyarakat  dan kemungkinan  menjadi  korban  akibat kejahatan.
Dengan
Diversi/pengalihan tersebut  juga  akan  memberikan  dua keuntungan sekaligus terhadap individu anak. Pertama ,  dengan  pengalihan
29 Barda Nawawi Arief, Op.Cit ., hlm. 94.
tersebut  anak  akan  tetap  dapat melakukan komunikasi dengan lingkungannya, sehingga dengan
demikian  anak  tidak  perlu  lagi melakukan  readaptasi  sosial  pasca terjadinya  kejahatan. Kedua ,  dengan pengalihan itu juga anak akan terhindar dari  kemungkinan  dampak  negatif prisonisasi  yang  seringkali  merupakan sarana  “transfer”  kejahatan. 30 Hal  itu merupakan  tujuan  dari  penanganan kasus pidana melalui alternatif diversi.
Pasal 7 UU SPPA yang
menyebutkan  diversi Wajib dilakukan terhadap  pelaku  tindak  pidana  yang ancaman pidananya kurang dari 7 tahun bukan berarti menutup bagi pelaku yang ancaman  diatas  7  tahun,  karena  dalam frase tersebut secara tersirat bagi pelaku tindak  pidana  diatas  7  tahun  pun  bisa dilakukan diversi, Dalam teori penemuan hukum, yang disebut dengan
Penafsiran  A  Contrario  adalah  tujuan yang  tersirat  dari  kalimat  yang  tertera, dengan  kata  yang  menekankan  kata wajib berarti  tersirat  kata  tidak  wajib (sunah)  yang  mengandung  arti  bisa dengan  persaratan  sesuai  dengan  pasal- pasal  berikutnya  yang  ada  dalam UUSPPA.
Apabila mengacu kepada maksud daripada  UU  RI  No.  11  Tahun  2012  ini dibuat adalah untuk mengoreksi dari UU RI  No.  3  Tahun  1997  yang  seolah-olah tidak  ada  keberpihakan  kepada  Anak. Dalam  penafsiran  Teleologi,  Penafsiran yang  memperhatikan  maksud  dan tujuan  dari  undang-undang  tersebut. Jadi dalam penafsiran
harus memperhatikan  bagaimana  undang- undang  tersebut  berusaha  mencapai tujuan  dan  memperhatikan  kehidupan masyarakat, maka tujuan dari UU SPPA belum  sesuai  harapan.  UU  RI  No.  11 tahun  2012  dibuat  atas  perubahan  yang menyeluruh  dari  UU  No.  3  Tahun  1997 maksud dan tujuannya adalah sebisa dan semaksimal mungkin mengihindari anak
dari Pemidanaan di Lembaga
Pemasyarakatan.
Frase  “pidana  dibawah  7  tahun” pun  menjadi  soal  karena  ada  beberapa pemahaman,  apakah  dibawah  tujuah tahun  itu  pas  ancaman  pidana  7  tahun kebawah  atau  yang  dimaksud  kurang  7 tahun  itu  yang  ancaman  pidananya  6 tahun 11 bulan 29 hari ?
Sehingga  ada  anak  pelaku pencurian  melanggar  Pasal  363  KUHP yang  mana  ancaman  pidana  7  tahun menjadi    tidak  bisa  di  diversi  meskipun kerugian  dibawah  UMR  dan  bukan pengulangan  tindak  pidana.  Dalam pembuatan undang-undang ada adagium  bahwa  undang-undang  yang baik adalah yang kalimatnya tidak multi tafsir.
Asas Pembentukan Peraturan yang Baik (Terkait dengan Bahasa Peraturan) 31 1. kejelasan tujuan; 2. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
3. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
4. dapat dilaksanakan;
5. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
6. kejelasan rumusan; dan
7. keterbukaan.
Dalam  hal  pembuatan  kalimat dalam  perudang-undangan  harus  ada kejelasan  rumusan  sehingga  tidak menimbulkan berbagai penafsiran sesuai dengan  keinginan  pelaksana  undang- undang.  Menurut  Taufik  Efendi  dalam makalahnya Bahasa  peratuan  perudang- undangn 32 , yang harus diperhatikan dan tidak kurang pentingnya adalah persyaratan  teknis,  yaitu  Peraturan Perundangan  yang  disusun  itu  mudah dibaca,  dimengerti  dan  dihayati  oleh sipemakai
31 SST  Wisnu  Sasangka, Bahasa  indonesia dalam Perundang-undang , Pusat Bahasa Depdiknas, portal Dirjen PP.
32 Taufik  Effendi,  “Bahasa  Perundang- undangan”, Jurnal  Hukum  Al’  Adl, Vol.  V  No.  10 (Juli, 2013).

## D. PENUTUP
Pidana  Penjara  bagi  anak  akan mempengaruhi  tumbuh  kembang  anak, oleh  sebab  itu  pembentukan  UU  RI  No. 11  Tahun  2012,  tentang  SPPA  adalah alternatif  baik  untuk  menghindari  anak dari pidana penjara, sebagai mana tujuan dari  perlindungan  terhadap  pelaku tindak  pidana  anak,  bahwa  pidana penjara  adalah  jalan  terakhir  ( ultimum remedium ),  selama  tindak  pidana  yang dilakukan  oleh  anak  bukan  merupakan tindak pidana pembunuhan,
pemerkosaan,  terorisme  dan  presekusor narkotika.
Frase Wajib yang  terkandung dalam dalam Pasal 7 Ayat (2) UU RI No. 11 Tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana  Anak,  adalah  ketentuan  yang mengharuskan  setiap  pelaku  anak  yang melakukan  tindak  pidana  dengan ancaman  pidana  dibawah  7  tahun  dan bukan  pengulangan  tindak  pidana, prosesnya  melalui  diversi,  namun  bagi pelaku  tindak  pidana  anak  yang
ancaman  pidananya  di  atas  7  tahun bukan berarti tidak bisa untuk didiversikan, sepanjang bukan menyangkut pelanggaran pidana
terorisme,  Pemerkosaan,  Pembunuhan dan  Presekusor  narkotika.  Hal  yang menjadi  pokok  dalam  penyelesaian perkara diversi terletak kepada pendapat korban  dan  penguangan  tindak  pidana, meskipun  perkara  anak  yang  ancaman pidananya  dibawah  7  tahun  apabila korban tidak bersedia untuk memaafkan atau restoratif dan perbutannya merupakan  pengulangan  tindak  pidana, maka perkara tersebut harus diselesaikan melalui proses persidangan. Jadi  pembatasan  ancaman  hukuman dibawah 7 tahun hanya sebagai peluang dalam  tingkat  keberhasilan  proses diversi  dalam  suatu  kasus  pidana  anak, tidak menjadi tolak ukur bisa atau tidak bisanya kasus anak tersebut didiversikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali,  H  Zaenudin. Metode  Penelitian
Hukum .  Jakarta:  Sinar  Grafika,
2010.
Arief,  Barda  Nawawi. Kebijakan  Legislatif
Dalam  Penanggulangan  Kejahatan Dengan Pidana Penjara . Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1994. Balitbanghumkam. Studi  Meta  Penerapan Restoratif  Justice  Pada  Tindak Pidana Anak . Jakarta: Balitbangkumham Press, 2018. Dermawan,  Mohammad  Kemal. Analisa Situasi  Anak  Yang  Berhadapan Dengan  Hukum  Di  Indonesia .
Jakarta:  Universitas  Indonesia,
2009.
Effendi,  Taufik.  “Bahasa  Perundang- Undangan.” Jurnal Hukum Al’ Adl V, no. 10 (2013).
Gultom,  Maidin. Perlindungan  Hukum Terhadap  Anak  Dalam  Sistem
Peradilan Pidana Anak Di Indonesia .
Bandung: Refika Aditama, 2014. “Kompilasi  Instrumen  Internasional, Keadilan Untuk Anak, Perlindungan  Terhadap  Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Pen, Tuk Anak, Perlindungan  Terhadap  Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum,  Pen,  Agus  Riyanto, M.Ed,” n.d.
Lapanada,  Yusran.  “Penafsiran  A Contrario.”
Yusranlapanda.wordpress.com,
n.d. Yusranlapanda.wordpress.com. Lilik Purawastuti, Sri Rahayu.
“Reformasi Perlindungan Hukum Terhadap  Anak  Sebagai  Pelaku Tindak  Pidana  Dalam  Peradilan Pidana  Di  Indonesia.” Inovatif  | Jurnal Ilmu Hukum 6, no. 2 (2013): 107.
Marlina. Peradilan  Pidana  Anak  Di Indonesia . Bandung: Refika Aditama, 2009.
Muladi, Barda Nawawi Arief. Teori-Teori
Dan  Kebijakan  Pidana .  Bandung:
Alumni Bandung, 1984. Priyanto,  Dwidja. Sistem  Pelaksanaan
Pidana  Penjara  Di  Indonesia . Bandung: Refika Aditama, 2006. Republika.co.id. “Institut Criminal Justice System (ICJS).” Republika.co.id, n.d. Sasangka,  SST  Wisnu. Bahasa  Indonesia Dalam Perundang-Undangan . Portal Dirjen PP, n.d. Sudikno  Martokusumo,  A  Pitlo. Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum . Bandung:  Citra  Aditya  Bakti, 1993.