Volume 1 Issue 3, December 2019: pp. 367-381.
Copyright  ©  2019  Halu  Oleo  Legal  Research.  Faculty  of  Law,  Halu  Oleo  University, Kendari, Southeast Sulawesi, Indonesia.
Open Access at: http://ojs.uho.ac.id/index.php/holresch/
Halu Oleo Legal Research is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestrict ed use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Analisis Hukum Pembangunan Reklamasi Teluk Kendari dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir

## Legal Analysis of Kendari Bay Reclamation Development in Coastal Zoning
Plans

## Wa Ode Surti Ningsi
Solidaritas Perempuan Kendari E-mail: surtiningsi23@gmail.com
La Sensu Pascasarjana Universitas Halu Oleo E-mail: lasensu18@gmail.com
Muh. Sabaruddin Sinapoy Pascasarjana Universitas Halu Oleo E-mail: sabaruddinsinapoy@yahoo.com
Abstract: This research aims to analyze the development of Kendari Bay Reclamation which has the perspective of environmental protection and sustainable development for the  sustainability  of  natural  resources  on  the  coast  of  Kendari  Bay  and  to  analyze reclamation development  Kendari Bay  in accordance  with the Kendari Coastal  Zoning Plans. A normative research method is used in this study with a statutory approach and conseptual approach. The results shows that the Kendari Bay reclamation development does not reflect development with an environmental perspective and does not meet the concept of sustainable development. This is evident in the development of the Kendari Bay reclamation which is incompatible with the Zoning Plan of the Coastal Areas and Small Islands  of  Kendari  City.  It  should  meet  the  principles  of  sustainable  development  and environmental  protection,  considering  the  management  of  natural  resources  and environment is not only limited to the current generations, but also future generations. The fact of the Kendari City coastal area, in this case the Kendari Bay, the sea and its coastal areas  has  been  reclaimed  so  that  it  has  an  impact  on  the  loss  of  coastal  and  marine ecosystems. The reclamation development must pay attention on this issue and not neglect planning that focuses on the good of the whole community in the long run by prioritizing communicative principles as in planning theory by involving all relevant parties, especially coastal communities and fishermen as impact recipients. The development that highlights the good for the community as a whole and ecological sustainability in the long run is found in the concept of sustainable development.
Keyword: Sustainable Development; Coastal Communities; Zoning
Abstrak: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  pembangunan  reklamasi  Teluk
Kendari yang berperspektif perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan demi  keberlanjutan  sumber  daya  alam  yang  ada  di  pesisir  Teluk  Kendari,  serta menganalisis  pembangunan  reklamasi  Teluk  Kendari  sesuai  dengan  Rencana  Zonasi Wilayah Pesisir Kota Kendari. Penelitian ini  menggunakan metode penelitian  normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian bahwa pembangunan reklamasi Teluk Kendari belum mencerminkan pembangunan yang berperspektif lingkungan dan belum memenuhi konsep pembangunan berkelanjutan. Hal ini tampak dalam pembangunan reklamasi Teluk Kendari yang tidak bersesuaian dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kota Kendari. Seyogyanya harus memenuhi prinsip pembangunan berkelanjutan dan perlindungan lingkungan, mengingat pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan tidak hanya terbatas pada generasi saat ini, namun akan dinikmati oleh generasi yang akan datang. Fakta wilayah pesisir Kota Kendari  dalam  hal  ini  Teluk  Kendari,  wilayah  laut  dan  pesisirnya  telah  direklamasi sehingga berdampak pada hilangnya ekosistem pesisir dan laut. Pembangunan reklamasi tersebut harus memperhatikan dan tidak mengabaikan perencanaan yang fokus terhadap kebaikan  seluruh  masyarakat  dalam  jangka  panjang  dengan  mengutamakan  prinsip komunikatif sebagaimana dalam teori perencanaan dengan melibatkan seluruh pihak- pihak  terkait,  khususnya  masyarakat  pesisir  dan  nelayan  sebagai  penerima  dampak. Pembangunan  yang  menyoroti  kebaikan  bagi  masyarakat  secara  keseluruhan  dan keberlanjutan  ekologi  dalam  jangka  panjang  ini,  terdapat  pada  konsep  pembangunan berkelanjutan.
Kata kunci: Pembangunan Berkelanjutan; Masyarakat Pesisir; Zonasi

## PENDAHULUAN
Negara mengakui status hukum entitas masyarakat pesisir sebagaimana penegasan Undang- undang tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil bahwa nelayan tradisional adalah pemangku kepentingan utama sebagai pengguna sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil  yang  mempunyai  kepentingan  langsung  dalam  mengoptimalkan  pemanfaatan  sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.  Hal ini bermakna bahwa setiap kebijakan dan tindakan pemerintah  harus  memperhatikan  keberlanjutan  sumber  daya  dan  melibatkan  peran  serta masyarakat sebagai penerima  dampak  dari kebijakan  dan  peraturan  yang  akan  dibuat. Tak terkecuali, dalam hal pembangunan reklamasi Teluk Kendari. Di mana Teluk Kendari, hingga hari ini masih menjadi wilayah tangkapan nelayan tradisional Kota Kendari.
Permintaan akan protein hewani yang berasal dari pesisir dan laut tidak terbatas hanya dibutuhkan oleh masyarakat  pesisir melainkan seluruh  manusia  yang berada  di  mana  pun. Selain itu, wilayah pesisir juga merupakan daerah penghambat masuknya gelombang besar air laut  ke  darat,  yaitu  dengan  keberadaan  hutan  mangrove.    Situasi  tersebut,  justru  menjadi tantangan  bagi  wilayah  pesisir,  baik  ancaman  punahnya  sumber  daya  alam,  kerusakan lingkungan  akibat  pembangunan  reklamasi  Teluk  Kendari  dan  terancam  hilangnya  sumber pemenuhan  kebutuhan  dan  pendapatan  nelayan  yang  menggantungkan  hidupnya  dengan Teluk Kendari. Hal ini disebabkan oleh perhatian serius pemerintah daerah akan potensi yang
ada  di  wilayah  pesisir.  Keberadaan  Teluk  Kendari  yang  telah  dijadikan  sebagai  kawasan- kawasan tertentu, menjadikan Teluk Kendari beserta manfaat dan fungsinya lambat laun telah mengalami degradasi maupun kerusakan lingkungan akibat penggunaan lahan Teluk Kendari sebagai  kawasan-kawasan  tertentu.  Oleh  karena  itu,  dengan  tidak  memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat baik di masa sekarang maupun yang akan datang, dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup, maka fungsi keberlanjutan daripada Teluk Kendari itu sendiri tidak akan memiliki nilai berarti sebagai suatu kawasan penyangga maupun kawasan ekologi lainnya yang bermanfaat bagi manusia serta ekosistem lainnya yang tergantung pada Teluk Kendari.
Pembangunan Reklamasi Teluk Kendari harus memperhatikan asas perlindungan dan pelestarian  lingkungan  dalam  rencana  zonasi  wilayah  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil, memperhatikan  prinsip  pembangunan  berkelanjutan  sebagai  landasan  sebelum  melakukan pembangunan reklamasi, menjadikan masyarakat sebagai pemangku kepentingan merupakan bagian penting dalam mengetahui proses pembuatan kebijakan dan pembangunan reklamasi Teluk  Kendari.  Kebijakan  pemerintah  daerah  dalam  menerbitkan  izin  untuk  pembangunan reklamasi,  harus  berdasarkan  rekomendasi  Menteri.  Rekomendasi  tersebut  diberikan  atas dasar  pertimbangan  sesuai  dengan  Rencana  Zonasi  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-pulau  Kecil (RZWP-3-K),  kondisi  ekosistem  pesisir,  akses  publik,  keberlanjutan  kehidupan  dan penghidupan masyarakat, kajian dampak lingkungan sesuai amdal.  Berkaitan dengan Teluk Kendari  yang  merupakan  wilayah  tangkapan  masyarakat  pesisir  Kota  Kendari,  dilakukan reklamasi sehingga wilayah tangkapan tersebut mengecil dan dangkal menyebabkan hilangnya ekosistem  yang  hidup  dan  berkembang  di  Teluk  Kendari.  Hal  ini  menyebabkan  nelayan semakin jauh mencari ikan untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya dan anggota keluarganya.
Berdasarkan  situasi  tersebut,  Peneliti  menilai  ada  persoalan  hukum  dalam pembangunan  reklamasi  Teluk  Kendari.  Oleh  karena  itu,  untuk  memperoleh  kejelasan pembangunan  reklamasi  Teluk  Kendari  yang  berlandaskan  hukum,  dari  penelitian  yang dilakukan, Peneliti mengkaji dan menganalisis Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP-3-K) yang menjadi dasar Pemerintah memberi izin pembangunan reklamasi Teluk Kendari.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif. Penelitian hukum normatif mengkaji hukum  yang  dikonsepkan sebagai norma  atau kaidah  yang  berlaku  dalam masyarakat,  dan
menjadi acuan perilaku setiap orang. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan  aturan  hukum,  prinsip-prinsip  hukum,  maupun  doktrin-doktrin  hukum  guna menjawab  isu  hukum  yang  dihadapi,  yakni  Pembangunan  Reklamasi  Teluk  Kendari  sesuai dengan prosedur perundang-undangan yakni sesuai dengan Perda No. 5 Tahun 2013 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Prinsip Pembangunan Berkelanjutan dalam Pembangunan Reklamasi Teluk Kendari Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. 1 Lingkungan  hidup  merupakan  sumber  kehidupan  manusia,  binatang,  tumbuhan  dan keanekaragaman hayati lainnya. Lingkungan hidup memiliki sistem yang merupakan sistem kehidupan itu sendiri. Manusia dan seluruh entitas kehidupan, dalam memenuhi kebutuhannya selalu bersinggungan dengan lingkungan. 2 Keberanekaragaman kekayaan alam yang hidup dan berkembang di pesisir Teluk Kendari sudah mulai punah. Hal ini di antaranya karena pengaruh aktivitas ekstraktif pembangunan reklamasi Teluk Kendari, sehingga semakin berdampak pada peningkatan laju sedimentasi. Hal ini tampak pada adanya aktivitas penimbunan Teluk Kendari sehingga memperkecil luasan teluk.  Sumbangan sedimen terbesar yang dapat dilihat secara kasat mata saat ini adalah adanya penimbunan tanah dan batu di pinggir teluk yang terjadi hampir di segala sisi. Melihat aktivitas tersebut, Peneliti berpandangan bahwa revitalisasi yang digadang-gadang Pemerintah daerah adalah sebenarnya proyek reklamasi Teluk Kendari. Hal ini, jika berbicara pembangunan reklamasi, maka harus bersesuaian dengan zona sebagaimana dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Pembangunan tersebut sebagai bagian  dari  upaya  pemerintah  daerah  untuk  pengembangan  ekonomi  daerah,  namun mengabaikan  prinsip  yang  terkandung  dalam  pembangunan  berkelanjutan  yakni  prinsip kehati-hatian ( the precautionary principle ). Hal ini dimaksudkan bahwa setiap pembangunan yang  akan  dilakukan,  Pemerintah  Daerah  memperhatikan  arah  pembangunan  yakni  untuk kepentingan  masa  depan  generasi  dengan  tidak  mengabaikan  keberadaan  ekosistem  yang hidup dan berkembang di Teluk Kendari.
Dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan  Pulau-pulau Kecil Kota Kendari, telah memuat  dan  menjadikan  prinsip-prinsip  perlindungan  lingkungan  dan  pembangunan berkelanjutan sebagai pertimbangan dalam menetapkan rencana zonasi bahwa pengelolaan
1 Pasal 28H Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2 Sutoyo, Paradigma Perlindungan Lingkungan Hidup , Adil: Jurnal Hukum Vol 4, No.1, 2013, hlm. 192-206.
wilayah pesisir beserta ekosistemnya memiliki arti strategis, serta memiliki potensi sumber daya alam yang terkandung di dalamnya harus dikelola dengan adil dan bijaksana berdasarkan prinsip keterpaduan dan berkelanjutan. Selain itu, kepentingan masyarakat setempat adalah pertimbangan utama dalam penetapan zonasi. Hal ini bertujuan untuk memberikan manfaat secara  optimal  bagi  pengembangan  ekonomi,  sosial-budaya  serta  mencegah  terjadinya degradasi  pada  sumber  daya  alam,  pesisir,  dan  laut  guna  kepentingan  ekosistem  dan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

## Permasalahan Pemanfaatan Wilayah Pesisir Teluk Kendari
Permasalahan di pesisir yakni tidak terlepas karena pemanfaatan dan pengelolaan pesisir yang berorientasi pada pengerukan sumber daya alam secara besar-besaran maupun pemanfaatan yang  tidak  memperhatikan perlindungan lingkungan  dan  ekosistem  pesisir. Cara  seperti ini belum  memenuhi  ketentuan  sumber  daya  alam  secara  lestari  dan  berkelanjutan.  Pada umumnya,  ancaman  kerusakan  lingkungan  dan  hilangnya  ekosistem  di  wilayah  pesisir disebabkan karena  pembangunan  ekstraktif.  Padahal, Wilayah  pesisir  adalah unik,  memiliki nilai  ekonomi  tinggi,  namun  terancam  keberlanjutannya.  Yang  mengutip  Scura  et.al, mengatakan bahwa di wilayah pesisir terdapat berbagai habitat dan ekosistem seperti estuaria, terumbu  karang,  padang  lamun  ( sea  grass )  dan  hutan  mangrove  yang  berfungsi  sebagai penyedia berbagai bahan kebutuhan hidup manusia seperti ikan, minyak, mineral, kayu, dll; dan penyedia jasa seperti rekreasi, perlindungan alamiah terhadap bahaya alam seperti angin topan dan ombak dan sebagainya bagi komunitas yang tinggal di wilayah pesisir. Situasi demikian, dimiliki Teluk Kendari sebelum pembangunan reklamasi Teluk Kendari dilakukan.
Setelah reklamasi dilakukan, perubahan signifikan terjadi di Teluk Kendari. Perubahan yang paling tampak adalah minimnya pendapatan nelayan Teluk Kendari karena disebabkan ekosistem pesisir di antaranya ikan dan udang mulai hilang dan punah. Situasi ini, disebabkan pembangunan reklamasi Teluk Kendari mengesampingkan asas perlindungan lingkungan dan pembangunan  berkelanjutan  sebagaimana  termuat  dalam  Peraturan  Daerah  Kota  Kendari mengenai  Rencana  Zonasi  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-pulau  Kecil,  yakni  di  antaranya  asas keberlanjutan  dan  asas  pemerataan.  Asas  keberlanjutan  yakni  dimaksudkan  pemanfaatan sumber daya tidak melebihi kemampuan regenerasi sumber daya, pemanfaatan sumber daya pesisir  tidak  boleh  mengorbankan  (kualitas  dan  kuantitas)  kebutuhan  generasi  yang  akan datang, pemanfaatan sumber daya yang belum diketahui dampaknya harus dilakukan secara hati-hati  dan  didukung  oleh  penelitian  ilmiah  yang  memadai.  Sedangkan  asas  pemerataan
ditujukan pada manfaat ekonomi sumber daya pesisir yang dapat dinikmati oleh sebagian besar anggota  masyarakat.  Dalam  hal  ini,  nelayan  dan  masyarakat  pesisir  Teluk  Kendari  yang menggantungkan hidup dan kehidupannya dengan sumber daya pesisir baik generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

## Penerapan Konsep Pembangunan Berkelanjutan dalam Pembangunan Reklamasi Teluk Kendari demi Keberlanjutan Sumber Daya Alam di Pesisir
Pembangunan reklamasi Teluk Kendari merupakan bagian daripada perencanaan Pemerintah Kota Kendari yang dalam pelaksanaannya seharusnya tidak terlepas dari prosedur perundang- undangan yang ada. Yakni Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kota Kendari yang merupakan asas legalitas dan bersifat spesifik atau lebih khusus daripada peraturan yang ada di atasnya yang dikenal dengan asas lex specialis derogat legi generalis yakni aturan yang lebih  khusus  mengesampingkan  aturan  hukum  yang  lebih  umum.  Peraturan  daerah  yang mengatur  zonasi  inilah  yang  menjadi  dasar  pemerintah  Kota  Kendari  memberi  izin pembangunan untuk pemanfaatan wilayah pesisir Teluk Kendari.
Oleh karena itu, dalam pembangunan reklamasi Teluk Kendari, harus berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP-3-K) periode 2011-2031. Selain itu, segala hal yang berkaitan dengan  pembangunan  harus  memperhatikan  prinsip  keberlanjutan,  pelestarian  dan perlindungan  lingkungan  sebagaimana  dimuat  dalam  RZWP-3-K  tersebut.  RZWP-3-K merupakan  kebijakan  administrasi  yang  berdasarkan  hukum.  Kebijakan  administrasi  yang berdasarkan hukum terdiri atas peraturan kebijakan yang berdasarkan pada freies ermessen. Kaitan freies  ermessen dengan  dianutnya  asas  legalitas  yaitu  asas  legalitas  menjadi  dasar legitimasi pemerintahan dan jaminan perlindungan dari hak-hak rakyat.
Berkaitan  dengan  pembangunan  reklamasi  Teluk  Kendari,  harus  memenuhi  prinsip pembangunan  berkelanjutan  dan  perlindungan  lingkungan,  mengingat  pengelolaan  sumber daya alam dan lingkungan tidak hanya terbatas pada generasi saat ini, namun akan dinikmati oleh generasi yang akan datang. Fakta wilayah pesisir Kota Kendari dalam hal ini Teluk Kendari, wilayah laut dan pesisirnya telah direklamasi sehingga berdampak pada hilangnya ekosistem pesisir dan laut. Data Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) Kota Kendari, menyebutkan bahwa hutan  mangrove  Kendari  menyusut  dari  525  hektar  jadi  367,5  hektar.  Penyebabnya  selain
proses pembangunan, juga ada pengaruh bahan kimia berbahaya di akar mangrove. 3 Hal ini mengancam keberlanjutan hidup masyarakat pesisir yang menggantungkan hidupnya dengan laut dan pesisir. Bahwa bagi masyarakat pesisir, laut adalah tempat mencari ikan dan sumber aneka makanan laut lainnya, sedangkan mangrove dijadikan masyarakat pesisir untuk mencari dan menemukan ekosistem seperti kalandue baik di musim cuaca bersahabat dan terlebih lagi pada musim cuaca buruk. Selain itu, mangrove juga berfungsi sebagai penahan erosi ketika terjadi gelombang besar dan banjir. Adapun tujuan Pemerintah Kota Kendari dalam melakukan reklamasi yakni untuk menciptakan pertumbuhan dan perekonomian masyarakat. 4 Hal ini jika dipandang  berdasarkan  pandangan  Teologis  dan  Rawlsian  bermakna  bahwa  pembangunan reklamasi Teluk Kendari tidak memperhatikan kebahagiaan/kesejahteraan generasi yang akan datang dan binatang (ekosistem yang berada dan berkembang biak di dalam dan sekitar Teluk Kendari). Dalam Undang-Undang Dasar 1945, telah ditegaskan bahwa bumi, air dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipelihara oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hal ini bermakna bahwa seluruh kekayaan alam dipelihara oleh negara  dengan memperhatikan kesejahteraan  masyarakatnya  baik yang  hidup saat ini maupun generasi yang hidup pada masa yang akan datang.
Menganalisis situasi tersebut di atas, Reklamasi Teluk Kendari semestinya tidak menjadi pilihan  Pemerintah  Kota  Kendari  dalam  peningkatan  ekonomi  daerah  demi  kesejahteraan rakyatnya.  Mengingat,  Kota  Kendari  masih  memiliki  luas  wilayah  daratan  yang  cukup  luas. Sedangkan reklamasi dapat dilakukan jika ketersediaan lahan kurang serta lahan yang akan direklamasi tersebut adalah lahan kosong yang tidak berfungsi. Dalam teori perencanaan kota, reklamasi pantai merupakan salah satu langkah pemekaran kota. Biasanya reklamasi dilakukan oleh Negara  atau kota besar  dengan  laju pertumbuhan dan kebutuhan  lahannya  meningkat pesat, tetapi mengalami kendala keterbatasan lahan. Kondisi ini tidak lagi memungkinkan untuk melakukan  pemekaran  ke  daratan,  sehingga  diperlukan  daratan  baru. 5 Contoh  Negara Singapura,  yakni  memiliki  luas  daratan  716  km  persegi  dengan  penduduk  2,503  juta  jiwa. Artinya, Singapura tidak memiliki lahan lagi kecuali reklamasi. 6
3 La Halufi, Pembangunan Hotel dan Reklamasi Teluk Kendari Menistakan Lingkungan , Rumah Baca Komunitas, https://rumahbacakomunitas.org/pembangunan-hotel-dan-reklamasi-teluk-kendari-menistakan-lingkungan/ , diakses pada tanggal 10 November 2019.
4 Ibid.
5 Sri Damayanti, Reklamasi Justru Merusak Teluk Kendari , Sultrakini, Kendari, https://www.sultrakini.com/berita/reklamasi-justru-merusak-teluk-kendari, diakses pada tanggal 20 Februari 2019.
6 Reja  Hidayat, Berkaca  dari  Reklamasi  Dubai  dan  Singapura ,  Tirto,  h ttps://tirto.id/berkaca-dari-reklamasi- dubai-dan-singapura-bKWN, diakses pada tanggal 20 November 2019.

## Konsep Perencanaan Pembangunan Reklamasi Teluk Kendari dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Kota Kendari
Perkembangan  arah  pembangunan  kota  suatu  wilayah,  dimana  seiring  dengan  arah perkembangan  kota,  pembangunan  yang  berorientasi  pada  pembangunan  fisik  berdampak pada semakin berkurangnya lahan (daratan) sehingga pembangunan saat ini mengarah kepada pemanfaatan  wilayah  pesisir.  Dalam  konteks,  pembangunan  reklamasi  Teluk  Kendari,  yang memiliki  andil  besar  terhadap  perencanaan,  pelaksanaan  dan  pemantauan  terhadap pembangunan adalah pemerintah daerah. Perdebatan tentang perlu tidaknya campur tangan pemerintah  dalam  pembangunan,  terutama  pembangunan  ekonomi,  menurut  Dawkins merupakan  perdebatan  klasik.  Perdebatan  ini  berakar  pada  perbedaan  rasionalitas  dalam upaya  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat.  Sebagaimana  Friedman  menguraikan perbedaan rasionalitas ini ke dalam rasionalitas pasar ( market rationality ) ataukah rasionalitas sosial ( social rationality ). Asumsi rasionalitas pasar adalah bahwa kesejahteraan masyarakat akan  dapat  dicapai  melalui  mekanisme  pasar.  Sebaliknya,  asumsi  rasionalitas  sosial  adalah kesejahteraan bersama hanya dapat tercapai melalui bingkai kelompok sosial (perencanaan). 7 Dalam  kasus,  pemanfaatan  wilayah  pesisir  Kota  Kendari,  asumsi  rasionalitas  sosial  yang seharusnya menjadi landasan pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan reklamasi Teluk Kendari. Hal ini, Teluk Kendari adalah ruang mata pencaharian masyarakat nelayan untuk kesejahteraan bersama. Sementara, yang terjadi saat ini pemanfaatan wilayah pesisir dengan melakukan  pembangunan  reklamasi  Teluk  Kendari  dengan  berbagai  aneka  bangunan  di atasnya dalam perencanaannya adalah semata-mata karena asumsi rasionalitas pasar yang oleh Pemerintah  Daerah  Kota  Kendari  kesejahteraan  bersama  hanya  akan  diperoleh  melalui mekanisme  pasar.  Paradigma  tersebut  mengancam  keberlanjutan  ekologi  karena  hilangnya ekosistem  pesisir  Teluk  Kendari  serta  mengancam  keberlanjutan  hidup  generasi  karena kehilangan  lapangan  kerja  sebagai  nelayan  yang  menjadikan  Teluk  Kendari  sebagai  ruang tangkapan ikan.
Menilik  konteks  masyarakat  Provinsi  Sulawesi  Tenggara  khususnya  Kota  Kendari adalah  heterogen  yakni  ada  nelayan  (nelayan  tradisional  dan  modern),  masyarakat  pesisir, pedagang,  pegawai  negeri  sipil,  wiraswasta,  dll.  Maka  yang  perlu  menjadi  pertimbangan Pemerintah daerah dalam merencanakan desain perkotaan adalah menerapkan model-model perencanaan  di  era post  modern yang  berkembang  saat  ini  yakni  model  perencanaan  yang
7 Agustomi Masik, Hubungan Model Sosial dan Perencanaan , Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, Vol. 16, No. 13, Desember 2005, hlm. 1-23.
menekankan  perlunya  proses  dialog  (komunikasi),  partisipasi,  kolaborasi  dan  penciptaan secara konsensus. Friedman dalam Sandercock menekankan bahwa perlunya proses mutual learning untuk menjembatani antara pengetahuan teoritis dari perencana dengan pengetahuan praktis dari masyarakat melalui model perencanaan yang ia sebut sebagai transactive planning. 8
Dengan menggunakan perspektif teori tindakan komunikatif ( theory of communikatif action dari Habbermas), beberapa teoritis menekankan pentingnya proses interaktif melalui komunikasi, menekankan  perlunya  memahami  keunikan  dari  suatu  lokasi  perencanaan,  dan  perlunya pendekatan yang lebih bersifat kualitatif. 9

## Di mana Urgensi Pembangunan Reklamasi Teluk Kendari?
Di  Kota  Kendari  sendiri, khususnya Teluk Kendari, belum tepat  untuk  dilakukan reklamasi, karena hingga hari ini Teluk Kendari dan pesisirnya masih dimanfaatkan masyarakat setempat mengambil sumber  daya  alam  yang  terkandung  di  dalamnya untuk  pemenuhan  kebutuhan rumah tangga keluarga serta potensi besar wilayah Teluk Kendari dan sekitarnya mampu untuk meningkatkan  pendapatan  masyarakat  sekitar.  Oleh  Pemerintah  daerah,  apabila  tidak melakukan upaya antisipatif tersebut untuk permasalahan tersebut maka keberadaan fasilitas penting seperti pelabuhan dan aktivitas masyarakat terancam kemanfaatannya. Sebab itu perlu usaha penyelamatan Teluk Kendari dari sedimentasi dan pencemaran, sekaligus meningkatkan manfaat ekonomi, lingkungan dan estetika.
Dalam  teori  perencanaan  kota,  reklamasi  pantai  merupakan  salah  satu  langkah pemekaran  kota.  Biasanya  reklamasi  dilakukan  oleh  negara  atau  kota  besar  dengan  laju pertumbuhan  dan  kebutuhan  lahannya  meningkat  pesat,  tetapi  mengalami  kendala keterbatasan  lahan.  Kondisi  ini  tidak  lagi  memungkinkan  untuk  melakukan  pemekaran  ke daratan, sehingga diperlukan daratan baru. Merujuk pada teori itu, maka Pemerintah Daerah Kota Kendari belum pantas untuk melakukan reklamasi dengan tujuan pengembangan ekonomi karena masih banyak daerah daratan yang belum dimaksimalkan.

## Pembangunan Reklamasi Teluk Kendari dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir
Wilayah Pesisir merupakan wilayah yang rentan terhadap  perubahan, baik perubahan yang terjadi karena proses alami dan perubahan karena campur tangan manusia. Dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir, wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara
8 Ibid .
9 Ibid.
ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan yang di darat dan di laut. 10 Konversi lahan dan pemanfaatan lahan di kawasan pesisir menjadi salah satu penyebab utama terjadinya permasalahan pada kawasan pesisir yang mempengaruhi penyimpangan tata guna lahan di kawasan tersebut.
Kebijakan  pemerintah  terkait  dengan kawasan  pesisir  yaitu  sebagaimana  yang  telah ditetapkan dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kota Kendari Tahun 2013,  bahwa  visi  Kota  Kendari  pengembangan  wilayah  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil  Kota Kendari Tahun 2011-2031 adalah untuk memandu pemanfaatan dan pembangunan sumber daya  jangka  panjang  di  dalam  suatu  kawasan  perencanaan,  serta  untuk  mengatasi  konflik pemanfaatan sumber daya pesisir.
Dalam Dahuri et al, berbagai kekayaan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam serta jasa-jasa lingkungan yang diberikan, sumber daya pesisir dan lautan mempunyai nilai ekonomis dan ekologis yang tinggi. Guna menjamin keberlanjutan sumber daya alam tersebut, maka  pengelolaannya  harus  dilakukan  secara  terencana  dan  terpadu  serta  memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada semua pemangku kepentingan, terutama masyarakat pesisir dan meminimalkan dampak serta konflik yang mungkin terjadi.
Rencana zonasi wilayah pesisir dalam Peraturan Daerah Kota Kendari No. 5 Tahun 2013 tidak terpisahkan dengan Pulau-pulau Kecil melainkan menjadi satu-kesatuan yang utuh. Oleh karena itu, Peneliti mengambil definisi dari Peraturan Daerah tersebut bahwa Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang disingkat dengan RZWP-3-K adalah rencana yang menentukan  arah  penggunaan  sumber  daya,  tiap-tiap  satuan  perencanaan  disertai  dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan di wilayah pesisir dan pulau- pulau  kecil  yang  memuat  kegiatan  yang  boleh  dilakukan  dan  tidak  boleh  dilakukan  serta kegiatan yang hanya boleh dilakukan jika memperoleh izin. 11
Pada perencanaan zonasi, pengambil kebijakan tidak boleh mengabaikan entitas yang diakui keberadaannya oleh hukum di wilayah tersebut yakni masyarakat pesisir dan pulau- pulau  kecil.  Masyarakat  tersebut  yang  dimaksud  adalah  nelayan,  bukan  nelayan  dan pembudidaya ikan. 12 Entitas tersebut memiliki hak yang dijamin oleh perundangan-undangan
10 Pasal 1 angka 16 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau- pulau Kecil
11 Ibid., Pasal 1 angka 47
12 Ibid., Penegasan  Pasal  1  angka  57  “masyarakat  pesisir  dan  pulau -pulau  kecil  adalah  kesatuan  sosial  yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan mata pencahariannya berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya pesisir, terdiri dari masyarakat adat dan masyarakat lokal, meliputi nelayan, bukan nelayan dan pembudidaya ikan”.
yakni  dengan  diberdayakan  sebagaimana  dalam  peraturan  daerah  disebut  sebagai pemberdayaan masyarakat yakni upaya pemberian fasilitas, dorongan atau bantuan kepada masyarakat  pesisir  agar  mampu  menentukan  pilihan  dalam  meningkatkan  pemanfaatan sumber  daya  pesisir secara  lestari.  Jaminan negara  dan  dukungannya  terhadap  keberadaan masyarakat  pesisir  tersebut,  justru  bertolak  belakang  dengan  kebijakan  yang  diambil  oleh pemerintah  daerah  yakni  melakukan  pembangunan  reklamasi  Teluk  Kendari.  Hal  ini berdampak  pada  hilangnya  ekosistem 13 pesisir  seperti  ikan,  udang,  dan  aneka  ekosistem lainnya, secara  tidak  langsung  menghilangkan kearifan  lokal masyarakat pesisir  mengambil hasil laut dan pesisirnya serta merawatnya agar tidak punah dan tetap lestari. Pengetahuan lokal yang dikenal sebagai kearifan lokal tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat sebagai pengetahuan yang diturunkan dari generasi ke generasi sebagai bagian dari adaptasi terhadap lingkungannya. 14 Jadi, dapat dikatakan bahwa kearifan lokal adalah pengetahuan, kepekaan, rasa, kepedulian, pemahaman dan kebiasaan yang diperuntukkan kepada kehidupan manusia dalam wahana sosial guna beradaptasi pemikiran secara komunitas ekologis . 15
Wilayah laut tidak boleh diganggu kenyamanannya, karena sekali ada pembangunan maka  akan  mengganggu ekosistem  di wilayah  tersebut  dan  hilang karena ruang  tempatnya hidup dan berkembang biak telah diganggu oleh aktivitas manusia atas nama pembangunan. Sebagaimana  pakar  lingkungan  M.  Harun  Husein  mengatakan  bahwa  secara  ekologis, lingkungan telah rusak apabila telah terjadi suatu aktivitas terhadap lingkungan atau kehadiran benda-benda asing ke dalam lingkungan, menimbulkan gangguan pada ekosistem lingkungan yang menyebabkan timbulnya perubahan pada sifat-sifat dan atau hayati lingkungan, sehingga karenanya fungsi lingkungan sebagai sarana pendukung terlanjutkannya pembangunan tidak atau kurang terpenuhi.
Pada  konteks  pembangunan  reklamasi  Teluk  Kendari,  muncul  pertanyaan  apakah pembangunan reklamasi tersebut sesuai dengan rencana zonasi wilayah pesisir? Melihat dari aspek  perencanaan  Pemerintah  Kota  Kendari  menjadikan  Teluk  Kendari  sebagai  pusat perdagangan  dan  wisata  dengan  cara  melakukan  reklamasi  Teluk  Kendari,  belum
13 Ibid., Penegasaan  Pasal  1  angka  39  “Ekosistem  ada lah  kesatuan  komunitas  tumbuh-tumbuhan,  hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas. ”
14 H.  Maman  Djumantri, Ruang  Untuk  Masyarakat  Lokal  Tradisional  (Masyarakat  Adat)  yang  Semakin Terpinggirkan ,  Bulletin  On-Line  Tata  Ruang,  Kolom  Wacana  Edisi  Mei-Juni  2011,  Jakarta:  Sekretariat  Tim Teknis BKTRNA, 2011, hlm. 2.
15 Muh.  Sabaruddin  Sinapoy, Analisis  Fiqh  Lingkungan  terkait  Penyalahgunaan  Pengelolaan  Pertambangan terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup , Halu Oleo Law Review, Vol.3, Issue 1, 2019, hlm. 523.
mencerminkan  pembangunan  yang berperspektif masyarakat  dan  lingkungan. Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2017 telah diubah ke dalam Undang-undang No.  1  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-pulau  Kecil.  Bahwa pemberian  izin  lokasi  untuk  pemanfaatan  ruang  wajib  mempertimbangkan  kelestarian ekosistem  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil,  masyarakat,  nelayan  tradisional, 16 kepentingan nasional dan hak lintas damai bagi kapal asing. 17
Ditilik  dari  aspek kekuatan  hukum,  pemberian  izin  lokasi  untuk  pemanfaatan  ruang diberikan berdasarkan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. 18 Pemberian izin inilah  yang  menjadi  dasar  pemberian  izin  pengelolaan. 19 Berkaitan  dengan  pembangunan reklamasi Teluk Kendari, bahwa Pemerintah, pemerintah daerah, dan setiap orang yang akan melaksanakan  reklamasi  wajib  membuat  perencanaan  reklamasi.  Perencanaan  reklamasi dilakukan melalui kegiatan penentuan lokasi, penyusunan rencana induk, studi kelayakan dan penyusunan rancangan detail. 20
Penentuan  lokasi  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  3  ayat  (2)  huruf  a  dilakukan berdasarkan  Rencana  Zonasi  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-pulau  Kecil  (RZWP-3-K)  Provinsi, Kabupaten/Kota  dan/atau  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  (RTRW)  Nasional,  Provinsi, Kabupaten/Kota. Penentuan  lokasi  tersebut  meliputi  penentuan  lokasi reklamasi dan  lokasi sumber  material  reklamasi.  Penentuan  lokasi  reklamasi  dan  lokasi  sumber  material  wajib mempertimbangkan  aspek  teknis  aspek  lingkungan  hidup,  dan  aspek  sosial  ekonomi (tabulasi). 21
Berdasarkan hal tersebut di atas, wajib pemerintah daerah menetapkan rencana zonasi untuk pemanfaatan ruang ke dalam rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dasar ini, mengenai  pembangunan  reklamasi Teluk Kendari tidak  termuat  dalam  Perda Kota  Kendari tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Oleh karena itu, pembangunan reklamasi  Teluk  Kendari  secara  hukum  dikatakan  tidak  bersesuaian  dengan  peraturan perundang-undangan yang ada.
16 Penjelasan  Pasal  17  ayat  2  “Nelayan  tradisional  adalah  nelayan  yang  menggunakan  kapal tanpa  mesin, dilakukan  secara  turn-temurun,  memiliki  daerah  penangkapan  ikan  yang  tetap  dan  untuk  memenuhi kebutuhan hidup sehari- hari.”
17 Loc.Cit , Pasal 17 Undang-Undang No. 27 Tahun 2017
18 Ibid., Pasal 17 Ayat (1)
19 Ibid., Pasal 16 Ayat (2)
20 Peraturan Presiden No. 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

## KESIMPULAN
Bicara  tentang  pembangunan berarti  perlu memperhatikan rencana zonasi  daripada perencanaan pembangunan dimaksud. Reklamasi Teluk Kendari merupakan bagian daripada pembangunan  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Kota  Kendari.  Oleh  karena  itu,  dalam pengerjaannya harus memperhatikan konsep perencanaan, prinsip perlindungan lingkungan hidup,  konsep  pembangunan  berkelanjutan  sebagaimana  yang  seharusnya  tertuang  dan menjadi  perhatian  utama  pengambil  kebijakan  dalam  menyusun  Rencana  Zonasi  Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kota Kendari.
Berkaitan dengan pembangunan reklamasi Teluk Kendari, dari permasalahan, Peneliti menyimpulkan  bahwa  pembangunan  reklamasi  Teluk  Kendari  tidak  memenuhi  konsep pembangunan  berkelanjutan  dan  prinsip  perlindungan  lingkungan  hidup  yang  seharusnya menjadi  roh  daripada  rencana  zonasi  wilayah  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil  Kota  Kendari, karena  menilik  situasi  yang  terjadi  hingga  hari  ini  Teluk  Kendari  adalah  ruang  dimana masyarakat  setempat  memanfaatkannya  untuk  pemenuhan  kebutuhan  hidupnya.  Hal  ini, dilihat bahwa Teluk Kendari memiliki beraneka ragam ekosistem yakni ikan, udang, kerang, dan aneka ekosistem lainnya, ekosistem tersebut berangsur-angsur hilang dan punah disebabkan aktivitas  pembangunan  di  pesisir  yakni  pembangunan  reklamasi  Teluk  Kendari  yang  tidak memperhatikan keberlanjutan ekologi di dalamnya termasuk keberlanjutan sumber daya alam di  wilayah  pesisir  tersebut.  Situasi  ini  bertolak  belakang  dengan  prinsip  pembangunan berkelanjutan, yang menekankan setiap pembangunan harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan generasi sekarang dan generasi yang akan datang.
Bahwa  pembangunan  reklamasi  Teluk  Kendari  harus  bersesuaian  dengan  Rencana Zonasi  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-pulau  Kecil  (RZWP-3-K)  Kota  Kendari,  Peneliti  dalam analisanya melihat bahwa tak ada pasal di dalam RZWP-3-K) yang menegaskan dibolehkannya Pemerintah  Kota  Kendari  melakukan  pembangunan  melalui  reklamasi  Teluk  Kendari.  Oleh karena itu, Peneliti menyimpulkan bahwa Reklamasi Teluk Kendari tidak bersesuaian dengan peraturan  perundang-undangan.  Yakni  tidak  tertuang  dalam  Peraturan  Daerah  tentang Rencana  Zonasi  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-pulau  Kecil  Kota  Kendari  Periode  2011-2031. Dimana peraturan zonasi pada dasarnya adalah suatu alat untuk pengendalian yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya yang disusun untuk setiap  blok  atau  zona  peruntukan,  dimana  blok  atau  zona  peruntukan  yang  menjadi  acuan ditetapkan melalui rencana rinci tata ruang. Kekuatan hukum Perda No., 5 tahun 2013 tentang
Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil adalah lex specialis daripada peraturan yang ada di atasnya.
Berdasarkan situasi tersebut Pemerintah Kota Kendari perlu memperhatikan prinsip pembangunan  berkelanjutan  dan  prinsip  perlindungan  lingkungan  hidup  dalam  setiap kebijakannya yang berkaitan dengan pembangunan yang akan berdampak pada lingkungan.

## Daftar Pustaka

## Buku
Djumantri,  H.  Maman, Ruang  Untuk  Masyarakat  Lokal  Tradisional  (Masyarakat  Adat)  yang Semakin  Terpinggirkan ,  Bulletin  On-Line  Tata  Ruang,  Kolom  Wacana  Edisi  Mei-Juni 2011, Jakarta: Sekretariat Tim Teknis BKTRNA, 2011.

## Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2007  juncto  Undang-Undang  No.  1  Tahun  2014  tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
Peraturan Presiden No. 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28/Permen-KP/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 17/Permen-KP/2013.
Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP-3-K).

## Jurnal
Masik, Agustomi, Hubungan Model Sosial dan Perencanaan , Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, Vol. 16, No. 13, Desember 2005.
Sinapoy,  Muh.  Sabaruddin, Analisis  Fiqh  Lingkungan  terkait  Penyalahgunaan  Pengelolaan Pertambangan terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup , Halu Oleo Law Review, Vol.3, Issue 1, 2019.
Sutoyo, Paradigma Perlindungan Lingkungan Hidup , Adil: Jurnal Hukum Vol 4, No.1, 2013

## Situs internet
Damayanti,  Sri, Reklamasi  Justru  Merusak  Teluk  Kendari ,  Sultrakini,  Kendari, https://www.sultrakini.com/berita/reklamasi-justru-merusak-teluk-kendari, diakses pada tanggal 20 Februari 2019.
Halufi, La, Pembangunan Hotel dan Reklamasi Teluk Kendari Menistakan Lingkungan , Rumah Baca Komunitas, https://rumahbacakomunitas.org/pembangunan-hotel-dan- reklamasi-teluk-kendari-menistakan-lingkungan/ , diakses pada tanggal 10 November 2019.
Hidayat, Reja, Berkaca dari  Reklamasi Dubai dan Singapura , Tirto,  h ttps://tirto.id/berkaca- dari-reklamasi-dubai-dan-singapura-bKWN, diakses pada tanggal 20 November 2019.