## PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PLS DALAM MEMASUKI ERA KOMPETITIF MEA

## Oong Komar
Dosen PLS Universitas Pendidikan Indonesia, email: oongkomar@yahoo.com

## Abstrak
PLS  (pendidikan  luar  sekolah)  adalah  modus  pendidikan  kreatifitas,  yaitu usaha pendidikan yang kesengajaan/berlangsungannya di dasarkan  pilihan keinginan/kebutuhan dan kesungguh-sungguhan belajar peserta didik dari masyarakat  tertentu,  sehingga  penyelenggaraan  PLS  berbeda  dengan sekolah  terutama  menyangkut  sistem  pengelolaan  materi/isi,  media  dan waktunya yang acapkali disesuaikan dengan kesempatan peserta didiknya. Ternyata kiprah PLS meliputi kelembagaan, program aksi dan ketenagaan, yang  stake-holdernya  tersebar,  yaitu  berada  di  masyarakat,  praktisi,  ahli dan  pemerintahan,  sehingga  kondisi PLS  bak  seluas  samudra dan seolah kompleksitas  suatu  spektrum. Namun, PLS yang sangat  dibutuhkan masyarakat, dalam optimalisasi pelaksanaannya masih jauh dari harapan. Saat ini jumlah dan kualitas ketenagaan PLS masih belum standar dan yang menjadi  penyuplai  akademisnya (kelembagaan,  program  dan  ketenagaan) pun hanya  setingkat  jurusan  dan  program  studi.  Kebutuhan  nyata masyarakat  mestinya  mendorong  peningkatan  lembaga  akademis PLS setidanya setingkat fakultas.
Oleh karena itu, PLS perlu mengubah prioritas kegiatan, yang saat ini PLS berorientasi  program  harus  diubah  menjadi  berorientasi  penataan kelembagaan,  seperti  pembagian  kerja  antar  stakeholder  di  pusat pemerintahan hingga daerah, peningkatan kemampuan organisasi, menata jaringan  kerja,  kemampuan  layanan,  spesifikasi  disiplin  ilmu, profesionalisasi ketenagaan dan kejelasan lokasi lapangan prakteknya.
Kata Kunci: PLS, Lingkup PLS, Tenaga PLS, Kapasita Lembaga PLS

## A. Masalah

## 1. PLS “Penyelamat”  Kebutuhan Pendidikan Masyarakat
Kiprah  PLS  sering  menjadi  aspirasi  lahirnya  solusi  alternative  pendidikan  atau penyelamat.  Contoh,  siswa  yang  tidak  lulus  ujian  nasional  SMP  atau  SMA  mendapat “penyelamatan” dengan mengikuti ujian persamaan Paket B atau C. Akibat masyarakat yang ragu pada sekolah, muncul alternatif rumah sekolah. Lembaga bimbingan belajar dijadikan alternatif persiapan menghadapi UN oleh sejumlah masyarakat.
Ketika  sekolah  masih  langka,  orang  berusaha  membebaskan  diri  dari  ketergantungan dengan  mengikuti  program  latihan. Ketika  manusia  terdidik  masih  langka,  Ia  (tenaga PLS) tetap mengabdikan diri untuk membebaskan buta huruf.
Saat ini untuk lolos menembus “lubang jarum” saringan masuk perguruan tinggi, banyak siswa  menyiapkan  diri  mengikuti  bimbingan  belajar.  Selain  itu,  sejumlah  masyarakat yang akan memasuki dunia kerja, menyiapkan diri mengikuti kursus bahasa, komputer atau pengemudi, agar memenangi persaingan seleksi pegawai.
Ivan  Illich  (1974)  memandang  PLS  sebagai  alternative to  schooling .  Oleh  karena  itu, masyarakat  harus  membuang  anggapan  bahwa  hanya  sekolah  yang  mampu  memberi bekal  bermutu.  Padahal  PLS  pun  terbukti  dalam  banyak  hal  menjadi  pendidikan alernatif atau penyelamat.

## 2. PLS Hidup dengan Pandangan “Sebelah Mata”
Dikala  manusia  yang  mengenyam  sekolah  masih  langka,  sebenarnya  telah  tumbuh dalam masyarakat suatu gerakan pendidikan yang disebut pendidikan masyarakat atau pendidikan  di  luar  sekolah  (PLS).  Kendati  gerakannya  terbukti survive, tetapi  masih dianggap  “kecil”  dan  dipandang  “sebelah  mata”.  Gerakan  PLS,  begitu  tidak  dianggap berartinya,  Ia  tidak  eksis  dalam  UU  No.  4/1950  tentang  Dasar  Pendidikan  dan Pengajaran.
Meskipun  begitu,  tak  menyurutkan  diri,  gerakan  pendidikan  masyarakat  terus  makin tumbuh  subur,  sampai  akhirnya  terekam  oleh  TAP  MPR  No  IV/1978  tentang  GBHN, berbunyi  “pendidikan  juga  menjangkau  program  luar  sekolah,  yaitu  pendidikan  yang bersifat  kemasyarakatan”.  Dengan  TAP  tersebut,  gerakannya  semakin  nyata  dan dinamis, sehingga dalam TAP MPR No II/1983 dimasukkan ke dalam Bab Pendidikan.
Dalam perjalanan selanjutnya, gerakan PLS terbukti makin semarak dan memiliki daya tahan  hidup  yang  tinggi,  maka  wajar  tersurat dalam  UU  No  2/1989  tentang  Sisdiknas sebagai  salah  satu  jalur  pendidikan  di  samping  jalur  sekolah.  Bahkan  dalam  UU  itu, dianggap  kurang  memadai  lagi,  sehingga  perlu  disempurnakan  agar  sesuai  dengan perkembangan masyarakat. Usaha penyempurnaannya sebagaimana yang terbit dalam UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas.
Secara  logis,  daya  tahan  hidup  ( survive )  PLS  dimungkinkan  karena  (a)  gerakannya berakar kuat pada masyarakat berhubung menyangkut kebutuhan dan kesadaran untuk maju,  (b)  kreativitas  lembaga  PLS  menawarkan  perubahan  dan  pembebasan  dari ketergantungan,  (c)  dipandang  sebagai  alternatif  pilihan  untuk  menata  masa  depan melalui  penciptaan  lapangan  kerja,  dan  (d)  turut  serta  mencerdaskan  masyarakat dengan  sikap  otodidak  dan  ulet.  Artinya,  PLS  merupakan  alternatif  pendidikan  untuk menjadi sukses, pandai dan berhasil (kreatif).
Selain itu, salah satu program unggulan PLS ialah pendidikan kesetaraan. Program ini dikenal dengan sebutan Paket A, Paket B, dan Paket C. Program ini banyak dimanfaatkan masyarakat,  terutama  siswa  yang  hasilnya  kurang  beruntung  dalam  mengikuti  UN. Masyarakat  memanfaatkan  pendidikan  kesetaraan  pun  untuk  berbagai  tuntutan persyaratan.  Pendidikan  kesetaraan  ini  diakui  hasilnya  untuk  melanjutkan sekolah/kuliah  dan  memasuki  dunia  kerja.  Sehingga,  akhir-akhir  ini  pendidikan kesetaraan menjadi semakin populer.
Sebenarnya  penganugrahan  gelar  DR  (HC)  kepada  seseorang  yang  memenuhi  syarat, telah eksis lebih dulu dari pada kehadiran Paket A, B, dan C, padahal hakekat DR (HC) merupakan  pendidikan  kesetaraan  jenjang  PT  dan  merupakan  bukti  pengakuan  atas keberhasilan  PLS.  Meskipun  hal  itu  belum  menjadi  wacana  masyarakat,  dan  belum tersurat dalam perundang-undangan sebagai program kesetaraan PLS. Kendati begitu, masyarakat mestinya melepas anggapan bahwa pendidikan hanya sekolah, padahal hasil PLS pun dapat disetarakan dengan sekolah, bahkan sampai kesetaran PT sebagaimana gelar DR (HC).
Program PLS ke depan kiranya perlu menuju masyarakat belajar atau masyarakat yang mampu memanfaatkan realita untuk belajar. Yaitu belajar dari situasi dan yang tengah dihadapi,  belajar  berusaha  sendiri  dalam  mengatasi  masalah.  Masyarakat  belajar merupakan usaha menolong dirinya. Dari masyarakat belajar akan tumbuh sikap enggan menunggu uluran pihak lain.
Hasil  dari  masyarakat  belajar  dapat  menciptakan  lapangan  kerja  sendiri.  Contoh, seorang  penjahit  “jalanan”  dengan  tulus  mengangkat  asisten  seorang  anggota masyarakat  yang  dipandang  memiliki  dedikasi,  ulet  dan  jiwa  wirausaha.  Penjahit  ini, dalam  jiwanya  tak  terlintas  pikiran  bahwa  asistennya  itu  kelak  akan  menjadi  calon saingan.  Bahkan,  terus  dipupuk  keterampilannya  menuju  kemandirian,  agar  mampu merintis  usaha  sendiri.  Dan  terbukti  banyak  yang  berhasil.  Kegiatan  ini  dalam  istilah ilmiah disebut career education dan juga magang.

## 3. PLS Bak “Seluas Samudra”
PLS  “hidup”  seiring  kebutuhan  masyarakat.  Di  antaranya  dibutuhkan  untuk pemberdayaan diri,  peningkatan keterampilan kerja, penyesuaian diri dan penyesuaian dengan  lingkungan.  Bahkan  kebutuhan inservice  training pekerja  untuk  memenuhi tuntutan  profesionalitas dan layanan prima.
Pilihan PLS oleh sejumlah masyarakat disebabkan pembelajarannya bersifat instant dan dapat ditempuh sambil bekerja. Selain itu,  PLS dijadikan sebagai (1) wahana pendidikan alternatif,  (2)  cara  belajar  untuk  maju,  mandiri,  wirausaha  dan  kerja  kreatif,  (3) mengembangkan watak lepas dari ketergantungan dan mencitptakan lapangan kerja, (4) magang dan (5) penciptaan iklim masyarakat belajar ( learning society ).
Kiprah  PLS  secara  nasional  meliputi  kelembagaan,  program  aksi  dan  ketenagaan. Pertama, kelembagaan PLS meliputi: PAUD (kelompok bermain, TPA, TK/RA dan yang sejenis),  PKBM, Kursus, TBM, Forum satuan PLS (Majelis Taklim, Organisasi Perempuan, HIPKI,  HISPPI,  Asosiasi  Propesi  Kursus,  Forum  PAUD,  Forum  PKBM,  dan  sebagainya), UPT P2PNFI dan BPPNFI, UPTD BPKB dan SKB.
Kedua, program  aksi PLS meliputi:  PAUD,  keaksaraan  fungsional,  Paket  A,  B,  dan  C, kursus,    KBU,  magang, peningkatan budaya  baca  dan  perpustakaan, pengarusutamaan jender,  program PLS sejenis  seperti life  skills ,  beasiswa,  belajar  jarak  jauh  dan pendidikan maya.
Ketiga, ketenagaan PLS terdiri  atas  pendidik  dan  tenaga  kependidikan. Pendidik PLS meliputi: (1) pamong belajar UPT P2PNFI dan BPPNFI, UPTD BPKB/SKB, (2) fasilitator
desa  intensif  (FDI),  (3)  tutor  KF,  (4)  tutor  Paket  A,  B,  C,  (5)  pendidik  dan  pengasuh PAUD,  (6)  pendidik  dan  penguji  praktek  kursus,  (7)  nara-sumber  teknis  KBU,  (8) pendidik PLS sejenis, seperti instruktur diklat, magang, widyaiswara dan penyuluh.
Sementara, tenaga kependidikan PLS meliputi: (1) penilik, (2) tenaga lapangan dikmas (TLD),  (3)  pengelola  PKBM,  (4)  pengelola  kelompok  belajar,  (5)  pengelola  kursus,  (6) pengelola  TBM,  (7)  pengelola  PAUD  dan  (8)  tenaga  kependidikan  satuan PLS lainnya (pengelola KBU/magang, laboran, pustakawan, dan sebagainya).
Oleh karena itu, kondisi PLS seolah merupakan kompleksitas suatu spektrum dan bak seluas  samudra.  PLS sangat  dibutuhkan  masyarakat,  tetapi  ternyata  optimalisasinya masih  jauh  dari  harapan.  Saat  ini  yang  menjadi  penyuplai  akademis  (kelembagaan, program dan ketenagaan) hanya setingkat jurusan dan program studi. Kebutuhan nyata masyarakat mestinya mendorong peningkatan lembaga akademis PLS setingkat fakultas.

## B. Solusi

## 1. Penguatan Kapasitas Kelembagaan PLS
Capacity development adalah sebuah pendekatan yang sekarang  secara luas digunakan dalam community  development .  Istilah  ini  telah  digunakan  sejak  tahun  1990-an  oleh negara-negara  donor  untuk  memperbaiki  kapasitas  negara  partner  (negara  yang mendapat bantuan). Upaya pengembangan kapasitas merupakan bagian yang penting di dalam  berbagai  aspek  kehidupan.  Pentingnya  bagi  aparatur  pemerintahan  untuk meningkatkan  performa  aparatur  dalam  menjalankan  tugasnya  sebagai  abdi  negara, menjalankan regulasi dan deregulasi kebijakan pemerintahan, sehingga dalam konteks pembangunan secara keseluruhan pun upaya pengembangan kapasitas menjadi bagian yang  tidak  terpisahkan.  Artinya,  tidak  mungkin  terjadi  suatu  proses  pengembangan dalam  hal  apapapun  tanpa  upaya  pengembangan  kapasitas  bagi  pelaku  maupun  juga sistem yang mengaturnya.
Di antaranya melalui penguatan kapasitas ( Capacity Building ) yaitu serangkaian strategi yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan responsifitas dari kinerja. Artinya, sebagai kemampuan dari suatu organisasi atau perusahaan untuk menciptakan nilai  dimana  kemampuan tersebut  didapatkan  dari  berbagai  jenis  sumber  daya  yang dimiliki oleh perusahaan.
Tujuan Capacity Building yaitu : Secara umum untuk perwujudan sustainabilitas suatu sistem.  Secara  khusus  untuk  mewujudkankinerja  yang  lebih  baik  dilihat  dari:  (1) Efisiensi waktu (time) dan sumber daya (resources) yang dibutuhkan mencapai suatu outcome.  (2)  Efektifitas  berupa  kepantasan  usaha  yang  dilakukan  demi  hasil  yang diinginkan.  (3)  Responsifitas  yakni  bagaimana  mensinkronkan  antara  kebutuhan  dan kemampuan  maksud tersebut. (4) Pembelajaran yang terindikasi pada kinerja individu, group, organisasi dan sistem.
Manfaat kegiatan Capacity Building dalam pengembangan sumber daya manusia, untuk: (1)  Mengurangi  dan  menghilangkan  kinerja  yang  buruk.  (2)  Meningkatkan produktivitas.  (3)  Meningkatkan  fleksibilitas  dari  angkatan  kerja.  (4)  Meningkatkan komitmen karyawan. (5) Mengurangi turn over dan absensi.
Oleh  karena  itu,  penguatan  kapasitas  akan  mengubah  secara  sistematis  dan  konsisten sistem mekanisme kerja organisasi yang berpola pikir ( mind-set ) dan berbudaya kerja ( culture-set )  belum  efisien,  efektif,  produktif,  profesional  serta  birokrat  yang  belum memiliki  pola  pikir  melayani  masyarakat,  belum  mencapai kinerja  yang  lebih  baik ( better performance ), dan belum berorientasi pada hasil (outcomes ). Pelayanan publik belum  dapat  mengakomodasi  kepentingan  seluruh  lapisan  masyarakat  dan  belum memenuhi hak-hak dasar warga negara/penduduk. Penyelenggaraan pelayanan publik belum sesuai dengan harapan bangsa yang semakin maju dalam persaingan global yang semakin ketat.
Sehingga, PLS dituntut penguatan kapasitas kelembagannya, seperti mempertimbangkan  prodi  PLS  setingkat  fakultas,  mengubah  orientasi  program  ke orientasi penguatan kapasitas kelembagaan PLS dan membangun jejaring kerja.

## a. Pertimbangan Peningkatan Prodi PLS Setingkat Fakultas.
PLS  dibebani  tugas  melaksanakan  komitmen  dunia  melalui  program  aksi  pendidikan untuk semua (EFA) dan tujuan pembangunan millennium (MDGs), bahkan mulai tahun 2016-2030  dilanjutkan  dengan  SDGs.  Sasaran  EFA  terdiri  atas:  pendidikan  usia  dini, pendidikan dasar formal, life skill , keaksaraan, kesetaraan jender dalam pendidikan dan peningkatan  mutu  pendidikan.  Adapun  sasaran  MDGs  terdiri atas  (a)  penghapusan kemiskinan  dan  kelaparan  ekstrem,  (b)  pendidikan  dasar  untuk  semua,  (c)  promosi kesetaraan  jender  dan  pemberdayaan  perempuan,  (d)  penurunan  angka  (jumlah) kematian  anak,  (e)  perbaikan  kesehatan  ibu  hamil,  (f)  penghentian  penyebaran HIV/AID, malaria dan penyakit lainnya, (g) pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan, dan (h) kemitraan global dalam perdagangan dan sistem keuangan.
Sasaran  nasional  program  PLS  meliputi:  (a)  pendidikan  kesetaraan untuk  mendukung kesuksesan  wajib  belajar  pendidikan  dasar  9  tahun,  (b)  pendidikan  keaksaraan fungsional untuk kesuksesan penurunan jumlah penduduk buta aksara usia 15 tahun ke atas,  (c)  PAUD  untuk  persiapan  anak  masuk  sekolah,  (d)  kursus  dan  pelatihan  untuk pemenuhan kebutuhan belajar masyarakat, (e) life skill untuk membekali warga belajar hidup  mandiri,  (f)  pemberdayaan  perempuan  untuk  pengarusutamaan  jender  bidang pendidikan,  (g)  budaya  baca  masyarakat  untuk  peningkatan  kualitas  pendidikan masyarakat,  dan  (h)  pengembangan  kelembagaan pendidikan  nonformal  untuk menunjang keberhasilan programnya.
Sasaran  program  PLS,  kesuksesannya  sangat  tergantung  pada  kuantitas  dan  kualitas ketenagaan  PLS.  Prakiraan  kebutuhan  ketenagaan  nasional  PLS  seluruhnya  569.790 tenaga. Jumlah ketenagaan yang ada sekitar 25,5%. Sebanyak 1,65% berstatus PNS dan 98,35% bukan PNS. Adapun kualitas ketenagaan PLS masih jauh dari harapan.
Oleh  karena  itu,  lima  tahun  mendatang,  kondisi  PLS  menghadapi  permasalahan ketenagaan,  baik  jumlah  maupun  kualitasnya,  seiring  tantangan  pendidikan  nasional menghadapi masalah kinerja out put satuan pendidikan untuk meningkatkan daya saing.
Pemecahan  masalah  ketenagaan  PLS  dengan  syarat  kualifikasi  akademis  S1  dan kualifikasi  sertifikasi  profesional  pendidik  akan  lambat  bila  lembaga  akademis  masih
setingkat jurusan dan program studi. Karena itu, perlu peningkatan lembaga akademis PLS menjadi setingkat fakultas.
Pertimbangan  PLS  setingkat  fakultas,  tidak  hanya  berkaitan  dengan  kiprahnya,  tetapi juga  berdasarkan  analisis  yuridis. Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang Sistem  pendidikan  Nasional,  mengatur  eksistensi  PLS,  terutama  Pasal  26  Pendidikan Nonformal,  Pasal  27  Pendidikan  Informal  dan  Pasal  28  PAUD.  Bahkan,  Pasal  30 Pendidikan Keagamaan dan Pasal 31 Pendidikan Jarak Jauh, kiranya termasuk cakupan PLS.

## b. Mengubah Orientasi Program ke Orientasi Penguatan Kapasitas Kelembagaan PLS.
Menurut  Umbirtu  Sihombing  (1999:  20)  dalam  pelaksanaannya  program  PLS  yang terdapat  di  masyarakat  terdapat  dua  jenis  kelompok:  (a). Program  Pokok  yaitu program  PLS  yang  diadakan  oleh  pemerintah,  seperti  program  pemberantasan  buta aksara  dan  pendidikan  dasar,  masing-masing  program  ini  terdiri  dari  pengembangan anak usia dini, kejar paket A setara SD, kejar paket B setara SMP, kejar paket C setara SMA.  Program  pendidikan  berkelanjutan,  terdiri  dari  program:  kejar  usaha,  kursus, pembinaan kursus, dan pendidikan kewanitaan.
(b). Program  Penunjang,  yaitu  program  PLS  berupa  kegiatan  rintisan-rintisan berdasarkan  perundang-undangan  yang  berlaku  serta  berdasarkan  kebutuhan masyarakat, seperti program pemberdayaan ekonomi pedesaan, program kursus masuk desa, penyediaan dan pengembangan sarana belajar pokok dan pelengkap, antara lain melalui latihan ketenagaan, bantuan teknis,serta monitoring dan evaluasi.
Adapun sasaran program PLS meliputi seluruh warga masyarakat yang membutuhkan pendidikan  berhubung  warga  tersebut  tidak  dapat/sempat  mengikuti  pendidikan  di jalur  sekolah  sepenuhnya,  usia  warga  masyarakat  yang  harus  dibelajarkan  tidak terbatas,  namun  secara  prioritas  diutamakan  mereka  yang  berusia  10-44  tahun.  Jika diklasifikasikan sasaran pendidikan masyarakat menjadi warga masyarakat yang buta huruf,putus sekolah antar jenjang,lulus sekolah tidak melanjutkan, pencari kerja yang menuntut  ketrampilan  tertentu  dan  mereka  yang  sudah  bekerja  tetapi  ingin meningkatkan jenjang karir dan perlu memenuhi persyaratan ketrampilan.
Saat ini PLS secara nasional memiliki program utama, yang garis besarnya terdiri atas: (a).  Layanan  pendidikan  keaksaraan  dan  Multi  Keaksaraan,  (b). Layanan  pendidikan Orang Dewasa, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, (c). Layanan Peningkatan Budaya Baca,  (d). Layanan  Pengarusutamaan  gender  dalam  bidang  Pendidikan,  (e). Layanan Rintisan Program dan (f). Layanan Penataan Kelembagaan.
Program PLS lainnya, yaitu: Program pengarustamaan gender untuk dalam membatasi jumlah  anak  dalam  suatu  keluarga  secara umum  atau  massal  sehingga  dapat mengurangi  jumlah  angka  kelahiran  serta  pengetahuan  pentingnya  menunda  masa perkawinan. Program kecakapan hidup (KWK, KWD, PKH) dalam rangka penambahan dan  penciptaan  lapangan  kerja.  Program  PAUD,  Pendidikan  keaksaraan  serta pendidikan Kesetaraan Paket A, B dan C guna meningkatkan kesadaran dan pendidikan kependudukan.
Program  PLS  di  atas  tampak  kurang  berpihak  pada  program  peningkatan  kapasitas kelembagaan  PLS.  Dimana  program  peningkatan  kapasitas  kelembagaan  PLS,  terdiri atas  delapan  jenis,  yaitu:  Peningkatan  Mutu  Dikmas  Melalui  Kerjasama  Perguruan Tinggi  (PT),  Pendampingan  Rumah  Pintar,  peningkatan  Kapasitas  Kelembagaan PSW/PSG, Penguatan Balai Belajar Bersama, Pendampingan PKBM, Peningkatan Mutu Kelembagaan  PKBM,  dan  Peningkatan  Mutu  Forum  Komunikasi  PKBM  dan  Lembaga Sejenis. Tentu saja bila di terapkan seiring dengan kondisi kelembagaannya baik, maka program-program  PLS  mampu  menjawab  tantangan  masa  depan  dan  permasalahan- permasalahan kehidupan bermasyarakat.

## c. Membangun Jejaring Kerja
Praktik  birokrasi    cenderung  percaya  kepada  kemampuan  sendiri  dalam  pemecahan berbagai  persoalan  pelaksanaan  pembangunan.  Selain  itu,  kurang  fleksibel  dalam melaksanakan  tugas-tugas  pelayanan  terhadap  masyarakat,  serta  belum  dapat menjawab  tuntutan  yang  terus  berkembang  cepat.  Konsekwensinya,  menimbulkan resiko dampak negatif, seperti inefisiensi dan inefektivitas pelaksanaan pembangunan. Praktik-praktik birokrasi yang kurang menguntungkan bagi terciptanya tanggungjawab tugas-tugasnya  kepada  masyarakat  dalam  jangka  panjang  sudah  tidak  mungkin  lagi diteruskan.
Bahkan, trend globalisasi dan demokratisasi menuntut penyelenggaraan pemerintahan yang  profesional  ( good  governance ),  sehingga  mengharuskan  birokrasi  melakukan reinventing  government  agar  birokrasi  tidak  kehilangan  momentum  dalam  setiap perubahan yang terjadi di masyarakat.
Oleh  karena  itu,  melalui  program  pembangunan  jejaring  kerja,  kemitraan  dan  kerja sama erat yang saling mendukung, maka dalam jangka panjangsaling menguntungkan. Membangun jejaring kerja hakekatnya adalah proses membangun komunikasi, berbagi ide, pertukaran informasi dan sumber aya atas dasardalam bentuk nota kesepahaman atau kesepakatan (Mou).
Dengan pola kerjasama dan kemitraan pada akhirnya, (1) secara gradual dalam jangka- panjang menempatkan pemerintah berposisi fasilitator, mediator, dan advokator dalam segenap  pelaksanaan  proses  pembangunan,  sehingga  beban  birokrasi( bureaucracy burden )  akan  relatif  ramping.  (2)  Masyarakat  pun  mengambil  inisiatif  yang  bersifat aspiratif-partisipatif-proaktif dalam keterlibatannya di setiap tahap pelaksanaan proses pembangunan.
Dalam kerangka pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas dan berorientasi masa depan yang akan menjadi pilar utama pembangunan di berbagai sektor, pendidikan luar sekolah dapat memegang peranan yang sangat strategis. Pendidikan luar sekolah baik yang dilaksanakan pemerintah maupun yang dilaksanakan swasta ataupun masyarakat. dalam arti mereka yang tertarik melakukan pendidikan yang berorientasi masa depan melalui pendidikan luar sekolah dapat mengambil peran yang lebih nyata di masyarakat.
Jaringan  kerja  merupakan  suatu  sistem  kerja  sama  antara  pusat  dengan  daerah, antardaerah, dan antarunsur di daerah dalam mengembangkan satuan-satuan PLS yang
sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, dan perkembangan daerah. Model Jejaring PLS dikembangkan  dengan  tujuan:  (1).  membangun  jaringan  kerja  sama  antara  pusat  dan daerah,  serta  antardaerah,  (2).  membantu  daerah  dalam  membentuk  dan memberdayakan Tim Jaringan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing.
Organisasi Jaringan kerja PLS berkedudukan di pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Di tingkat  pusat  dikordinasikan  oleh  Direktorat  PAUD  dan  Penmas.  Di  tingkat  provinsi dikoordinasikan  oleh  Kasi  Dikmas  Dinas  Pendidikan  Provinsi.  Di  tingkat Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh Kasi Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Jaringan Kerja PLS bekerja sama dengan lembaga terkait.  Koordinasi  Jaringan  Kerja  PLS  dilakukan  melalui  pembagian  tugas  dan wewenang, perencanaan kegiatan bersama, pemantauan pelaksanaan kegiatan, dan kaji silang  kegiatan  yang  telah  dilakukan.  Sementara  koordinasi  antar-jaringan  dilakukan melalui rapat atau pertemuan rutin/ berkala pada tingkat pusat dan daerah.

## 2. Spesifikasi Disiplin ilmu PLS.
PLS  berfungsi  melayani  kebutuhan  pendidikan  di  luar  sistem  sekolah,  sehingga kehdirannya sebagai bidang layanan masyarakat khusus. Yaitu untuk (1) meningkatkan kualitas  hidup  bagi  masyarakat  tertinggal  (pengentasan),  dan  (2) membebaskan masyarakat yang tertindas (pemberdayaan). Profesi PLS harus melakukan layanan yang baik terhadap kliennya. Layanan yang baik ditopang disiplin ilmu yang kokoh. Sehingga profesi PLS harus melakukan layanan yang baik dan ditopang disiplin ilmu yang kokoh.
Paling  tidak,  ada  dua  asumsi  pemikiran  keilmuan  PLS.  Pertama,  masyarakat  yang tertinggal disebabkan kelemahan sendiri. Fungsi layanan PLS bagi masyarakat tertinggal adalah  meningkatkan  kualitas  SDM  dan  mengentaskannya  menuju  tarap  hidup  yang lebih  baik.  Andragogi  termasuk  disiplin  ilmu  PLS  utama  yang  menopang  upaya peningkatan  masyarakat  tertinggal.  Prinsip-prinsip  Andragogi:  (1)  menganggap manusia bersifat dewasa, (2) manusia memiliki kekayaan pengalaman, (3) siap belajar yang praktis.
Kedua, masyarakat  yang  terlantar  disebabkan  struktur  sosial  yang  hegemoni.  Fungsi layanan  PLS  bagi  masyarakat  tertindas  adalah  melakukan  pemberdayaan  dan pembebasan  menuju  terciptanya  transformasi  sosial  yang  bebas  dari  struktur  sosial yang  hegemoni.  Pedagogik  Kritis  termasuk  disiplin  ilmu  PLS  utama  yang  menopang upaya pembebasan terlantar/tertindas. Prinsip-prinsip Pedagogik kritis: (1) penyadaran diri  melalui  refleksi,  aksi,  kreasi  dan  kritisi  (evaluatif/assessment),  (2)  transformatif emensipatoris.
Selain  itu,  disiplin  ilmu  PLS  memiliki  sifat  akademik  dan  profesional.  Yang  bersifat akademik adalah bidang kajian dengan obyek disiplin ilmu layanan PLS pada aktivitas yang  melembaga.  Sementara  yang  bersifat  profesional  adalah  bidang  layanan  dengan obyek operasional kelembagaan dan gerakan praktisi PLS.

## 3. Profesionalisasi PLS dan  lapangan prakteknya.
Istilah profesi telah dimengerti setiap orang, yaitu bidang keahlian yang dihasilkan dari
pendidikan (tinggi), yaitu penguasaan ilmu/teori yang mendasari praktek pelaksanaan, dan hubungan antara teori dan penerapan dalam praktek. Profesi memiliki tolak ukur perilaku,  paling  tidak  ada  suatu  kejelasan  mengenai  pola  perilaku  yang  baik  dalam rangka kepentingan masyarakat. Sehingga standar profesional akan menciptakan suatu kualitas masyarakat semakin baik.
Profesi  memiliki  Watak  Kerja,  yaitu:  (1) Kerja  beritikad  merealisasikan  kehormatan profesi yang digeluti, tanpa mementingkan atau mengharapkan imbalan upah materiil, (2)  Kerja  dilandasi  kemahiran  teknis  yang  berkualitas tinggi  yang  dicapai  melalui proses pendidikan dan/atau pelatihan yang panjang dan ekslusif. (3) Kerja berpedoman pada  kualitas  moral  pada  sebuah  mekanisme  kontrol  berupa  kode  etik  yang dikembangkan dan disepakati bersama di dalam sebuah organisasi profesi.
Gambar proses profesionalisasi PLS, sebagai berikut:
Oleh  karena  itu,  tenaga  PLS  dalam  memberikan  layanan  profesionalnya  harus:  (1) merasa panggilan jiwa dalam melayani kliennya, (2) dibekali disiplin ilmu yang kokoh dalam menunaikan tugasnya, dan (3) memiliki kode etik PLS guna melindungi otonomi profesinya.
Profesi PLS, sebagai berikut:
• Pamong Belajar
• TLD (Tutor, Fasilitator, Instruktur, Widyaiswara, Penyuluh, Kader masyarakat)
• Penilik PLS
• Pendampingan/Pemberdayaan
• Pengelola PKBM (Rumpin, KF, Paket, PAUD, Parenting, Kons-Keluarga )

## C. PENUTUP
Untuk  peningkatan  kapasitas  kelembagaan  PLS  dalam  memasuki  era  kompetitif  MEA, kata  kuncinya  adalah:  akses  kepada  informasi,  sikap  inklusif  dan  partisipatif, akuntabilitas,  dan  pengembangan  organisasi  lokal.  Terdapat  dua  prinsip  dasar  yang seyogyanya  dianut.  Pertama,  menciptakan  ruang  atau  peluang  bagi  masyarakat  untuk mengembangkan  dirinya  secara  mandiri  dan  menurut  cara  yang  dipilihnya  sendiri. Kedua,  mengupayakan  agar  masyarakat  memiliki  kemampuan  untuk  memanfaatkan ruang atau peluang yang tercipta tersebut. Sementara itu ada lima garapan yang perlu dilaksanakan, yaitu penyediaan pelayanan dasar, peningkatan kapasitas pemerintahan
lokal,  peningkatan  kapasitas  pemerintahan  nasional,  pengembangan  pasar  yang  pro rakyat, dan pengembangan akses untuk bantuan keadilan dan hukum.

## Pustaka Rujukan
Coombs, P.H. et al. (1973). New Path to Learning for Rural Children and Youth. New York: International Council for Education Development.
------- and  Ahmed,  M.  (1984). Attacking  Rural  Poverty,  How  Nonformal  Education  Can Help. Diterjemahkan oleh Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial. Jakarta: C.V. Rajawali. deJong,  J.C.N.  (1984). Sosiologi  Pendidikan,  Suatu  Ihtisar  Teoretis  tentang  Pendidikan, Perkembangan dan Modernisasi . Jakarta: Sangkala Pulsar. Departemen Pendidikan Nasional. (2003). Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Depdiknas. Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Bandung. (1981). Pengarahan Menteri P dan K Republik Indonesia . Laporan Hasil Munas ISMS . Bandung: FIP-IKIP. Gerstner, L.V. et al. (1995). Reinventing Education Entrepreneurship in America’s Public Schools. New York: Publishid by Plum.
Hassan, F. (1984). Filsafat Pendidikan Tinggi. Jurnal Thesa . 2. 4-11. Illich, I. (1974). Deschooling Society . London: Galder & Boyars. Kian  Gie,  K.  (1984).  “Beberapa  Bentuk  Konkret  Kontribusi  Pengusaha  dalam Pembangunan Nasional”. Jurnal Analisa . 11, 867-877.
Soelaiman, J (2004), Konsep Dasar Pendidikan Luar Sekolah. Jakarta: PT. Bumi Aksara. Syuaeb, J (2002), Pendidikan Luar Sekolah. Cirebon: CV. Alawiyah. Sanapiah, F (1981), Pendidikan Luar Sekolah . Surabaya: CV. Usaha Nasional.
Sihombing  Umberto,  (1999)  Pendidikan  Luar  Sekolah,  Jakarta.  Mahkota.
Sudarsono,  J.  (1998).  Pembaharuan  Pendidikan  Nasional  dalam  Era  Reformasi. Jurnal Ilmiah Kajian . 015. 4-10.
Wahyudi,  R.  (1994). Peranan  Pendidikan  dalam  Pengembangan  Masyarakat  Miskin. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
Yoesoef,  D.  (1984).  Peranan  Dunia  Usaha  dan  Kewirausahaan  dalam  Pembentukan Bangsa. Jurnal Analisa . 11, 861-867. http://www.bp3ls.dikmentidkia.go.id/skb-jaksel.phpSH/emmy  kuswandari,  artikel Pendidikan Luar Sekolah (internet)
http://nidaimekingofblue.blogspot.com/2011/05/pengembangan-kapasitas- sumberdaya.html.
ebook-pdf.org/.../ twelve - principles-for-effecti en.wikipedia.org/.../The_Seven_Habits_of_Hi en.wikipedia.org/wiki/ Reg _ Revans eprints.undip.ac.id/9664/1/ MANAJEMEN http: //seputarpengertian.blogspot.com/2014/04/pengertian-tutor.html)