https://doi.org/10.26593/jihi.v18i2.4451.133-149

## Normalisasi Hubungan Israel dan Arab dalam Konteks Israel-Palestina
Anna Zakiah Derajat¹, Toni Kurniawan²
¹Konsentrasi Kajian Timur Tengah, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia naazzakiey@gmail.com
²Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia toniwe605@gmail.com

## ABSTRAK
Normalisasi  hubungan  Israel  dan  Arab  pada  dekade  saat  ini  menjadi  salah  satu  penghambat  dalam perjuangan  kemerdekaan  Palestina.  Di  tahun  2020,  Donald  Trump  telah  memediasi  empat  negara  Arab  untuk menyepakati  normalisasi  hubungan  dengan  Israel.  Di  balik  kesepakatan  ini,  terdapat  berbagai  kepentingan negara-negara Arab terkait, Israel, dan AS di wilayah Timur Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana  normalisasi  hubungan  Israel  dan  negara  Arab  di  bawah  pemerintahan  Trump  dan  dampaknya terhadap isu di wilayah Timur Tengah, serta perjuangan kemerdekaan Palestina dengan menggunakan perspektif konstruktivisme. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Berdasarkan  hasil  analisis  data,  normalisasi  hubungan  Israel  dan  negara  Arab  dilakukan  berdasarkan  unsur identitas (identity), kepentingan (interest), maksud (intention), dan  nilai-nilai (values), sehingga  AS  dianggap memainkan Israel sebagai alat politiknya di Timur Tengah.
Kata kunci: Konstruktivisme, normalisasi hubungan, kemerdekaan palestina, kebijakan politik Donald Trump, kepentingan Pilpres AS 2020.

## ABSTRACT
The normalization of relations between Israel and Arabs in the current decade is one of the obstacles in the struggle for Palestinian independence. In 2020, Donald Trump has mediated between four Arab countries to agree  on  normalizing  relations  with  Israel.  Behind  this  agreement,  there  are  various  interests  of  related  Arab countries,  Israel  and  the  US  in  the  Middle  East  region.  This  study  aims  to  explain  how  the  normalization  of relations between Israel and the Arab state under the Trump administration and its impact on issues in the Middle East region, as well as the struggle for Palestinian independence using a constructivist perspective. The research method used is qualitative research with a literature study approach. Based on  the results of data analysis, the normalization of relations between Israel and the Arab state is carried out based on elements of identity, interest, intention, and values, so that the US is considered to play Israel as a political tool in the Middle East.
Keywords: Constructivist,  Normalization  of relationships, Palestinian independence,  Donald  Trump's  political policies, The interest of the 2020 United States presidential election.

## Pendahuluan
Istilah  normalisasi  menjadi  perbincangan  yang  cukup  sering  dibahas  di  dalam  ranah  politik internasional saat ini. Dalam sejarah, kata normalize ini dideskripsikan sebagai "a return to normalcy," istilah  ini  muncul  sejak  tahun  1800  dalam  bidang  ilmu  kesehatan. 1 Namun,  sampai  hari  ini,  istilah normalisasi  terus  mengalami  perkembangan  yang  cukup  signifikan  sampai  pada  ranah  politik internasional yang dijadikan sebuah konsep dalam hubungan diplomatik suatu negara.
Mengutip  pemikiran  Bartson,  normalisasi  bisa  diartikan  sebagai  suatu  proses  dalam mewujudkan kesepakatan bersama, hal ini bertujuan untuk mengakhiri suatu konflik dengan beberapa
1 Gadi Hitman and Chen Kertcher, “The Case for Arab-Israeli Normalization during Conflict,” The Journal for Interdisciplinary Middle Eastern Studies 2 (2018), https://doi.org/10.26351/JIMES2-13.
kesepakatan yang disepakati bersama, seperti adanya gencatan senjata, perjanjian damai antara kedua belah pihak, atau dengan membangun hubungan diplomatik. 2 Barston juga berpendapat bahwa: "Normalization is seen as a method involving; the popularity of the requirement for  live  to  scale  back  tension  or  friction,  and  their  introduction;  promotion  of improved relations; and isolation, containment or resolution – whole or part – of major sources of dispute or tension." 3
Normalisasi hubungan Israel dan beberapa negara Arab bukan hanya terjadi pada abad ini saja. Jika  diruntut  dari  sejarahnya,  Negara  Israel  telah  melakukan  normalisasi  dengan  dua  negara—Mesir dan Yordania, sejak keduanya terlibat perang dengan Israel. Pada tahun 1948, Mesir dan Israel terlibat dalam  Perang  Arab-Israel.  Tahun  1973,  dua  negara  ini  juga  terlibat  dalam  Perang  Yom  Kippur. Sampai pada akhirnya, Mesir dan Israel memutuskan untuk berdamai dengan menyepakati Perjanjian Perdamaian  Mesir-Israel  pada  tahun  1979.  Setahun  sebelumnya,  tepat  pada  tahun  1978,  Israel  dan Mesir pun menyepakati Perjanjian Camp David yang dimediasi oleh Presiden AS Jimmy Carter.
Selain  Mesir,  Yordania  pun  menjalin  normalisasi  hubungan  dengan  Israel  sejak  negara  ini terlibat dalam perang melawan Israel pada tahun 1967 atau yang lebih dikenal dengan istilah Perang Enam  Hari.  Setelah  adanya  keterlibatan  Yordania  dalam  Perang  Enam  Hari,  kedua  negara  ini menyepakati hubungan dengan lahirnya perjanjian damai Israel-Yordania pada tahun 1994. Perjanjian damai  itu  secara resmi  menjadi  akhir  dari  perjalanan  peperangan  antara  Yordania-Israel  yang  sudah terjadi sejak tahun 1948.
Pada  abad  ini,  kesepakatan  normalisasi  hubungan  Israel  dengan  beberapa  negara  Arab  pun telah terjadi. Di antaranya adalah kesepakatan normalisasi hubungan Israel dengan Negara Uni Emirat Arab  (UEA),  Bahrain,  dan  Maroko.  Kesepakatan  normalisasi  hubungan  UEA-Israel  ditandatangani pada  13  Agustus  2020.  Sedangkan,  kesepakatan  normalisasi  Bahrain-Israel  ditandatangani  pada  11 September 2020. Adanya kesepakatan dua negara ini dengan Israel tentu saja menuai kecaman keras dari  Palestina,  yang  dianggap  sebagai suatu  pengkhianatan  terhadap  perjuangan  negara-negara  Arab untuk memerdekakan Palestina selama ini. 4
Kecaman  keras  juga  datang  dari  Iran  dan  Turki.  Kedua  negara  ini  mengecam  normalisasi hubungan  UEA-Bahrain  dengan  Israel.  Menurut  Iran  dan  Turki,  adanya  kesepakatan  ini  merupakan pengkhianatan terhadap perjuangan Palestina yang mengalami pendudukan beberapa abad oleh Zionis Israel.  Turki  berpandangan  bahwa  UEA  sendiri  sedang  memperjuangkan  ambisi  rahasia  negaranya. Bagi Turki, negara-negara Arab pun telah lalai dan mengabaikan perjuangan Palestina. 5
Normalisasi hubungan yang dijalin oleh UEA, Bahrain, dan Maroko dengan Israel tidak lepas dari  adanya  politik  normalisasi  Amerika  Serikat  (AS).  Politik  normalisasi  AS  ini  menjadi  awal masuknya  politik  dan  hegemoni  kepentingan  AS  di  wilayah  Timur  Tengah.  Adanya  kesepakatan normalisasi  hubungan  Israel  dan  negara  Arab  berkaitan  erat  dengan  kepentingan  AS,  khususnya Presiden  Donald  Trump.  Kehadiran  Trump  dalam  pengumuman  kesepakatan  normalisasi  hubungan UEA-Bahrain  dengan  Israel  tidak  dapat  dilepaskan  dari  adanya  kepentingan  Trump  menjelang pemilihan  presiden  AS.  Trump  yang  masih  menginginkan  jabatan  presiden  tersebut,  sedang mengumpulkan  banyak  suara  dari  masyarakat  AS,  khususnya  yang  mendukung  kebijakannya  di wilayah Timur Tengah. Adanya kesepakatan ini tentu akan mengangkat popularitas Trump, sehingga menarik simpati dari berbagai kalangan, khususnya dari komunitas Yahudi yang berada di AS.
2 R.P. Barston, Modern Diplomacy (London and New York: Routledge, 2013), 52.
3 R.P. Barston, 275.
4 Simela Victoe Muhammad, “Normalisasi Hubungan Uni Emirat Arab-Israel Dan Isu Palestina,” Jurnal Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI XII, no. 17 (September 2020): 7–12.
5 Koran  Tempo,  “Iran  Dan  Turki  Kecam  Normalisasi  Hubungan  UEA-Israel,”  Agustus  2020, https://koran.tempo.co/read/internasional/456828/iran-dan-turki-kecam-normalisasi-hubungan-uea-israel.
Hal ini tentu saja menarik untuk dibahas lebih lanjut, mengapa normalisasi hubungan UEA- Bahrain  dengan  Israel  dapat  disepakati  pada  abad  ini  yang  kemudian  akan  peneliti  kaitkan  dengan konteks  Israel-Palestina.  Karena  dengan  adanya  normalisasi  hubungan  ini,  tentu  akan  mempersulit Palestina dalam memperjuangkan  kemerdekaannya dari pendudukan Israel. Kajian ini penting untuk dibahas  karena  menyangkut  tentang  bagaimana  prospek  stabilitas  keamanan  wilayah  Timur  Tengah dan  global,  yang  tentunya  dikorelasikan  dengan  kepentingan  masyarakat  Palestina  yang  mengalami pengasingan dan pendudukan.

## Kerangka Pemikiran
Dalam penelitian ini, perspektif konstruktivisme yang dipilih oleh peneliti, karena perspektif ini  memiliki  gagasan  yang  relevan  bagi  studi  hubungan  internasional,  yaitu pertama, adanya keyakinan bahwa struktur yang dibangun oleh manusia dapat ditentukan oleh gagasan yang diyakini bersama  dibandingkan  dengan  kekuatan  material. Kedua, adanya  kepercayaan,  yaitu  suatu  identitas dan kepentingan yang melibatkan aktor-aktor negara, tidak hanya semata-mata ditentukan oleh motif, alasan,  dan  kepentingan  mereka  sendiri.  Tetapi,  berdasarkan  pada  interaksi  yang  dibentuk  individu dengan berbagai bidang, seperti politik, sosial, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya. 6
Ditulis  dalam  buku  Barry  Buzan  dan  Lene  Hansen  yang  berjudul The  Evolution  of International  Security  Studies bahwa  konstruktivisme  merupakan  bagian  dari critical  theory yang dapat menjelaskan tentang tindakan maupun keputusan yang berkaitan erat dengan perjalanan sejarah masa  lampau.  Konstruktivisme  berfokus  pada  ide,  norma,  identitas,  serta  hal-hal  lain  terkait  non- material. 7 Friedrich  Kratochwil  berpendapat  bahwa  kontruksi  hidup  dalam  dunia  internasional merupakan sebuah proses dari interaksi yang terjalin antar subjek dan dibentuk oleh beberapa unsur, yaitu  unsur  kepentingan (interest), identitas (identity), maksud (intention), dan  nilai-nilai (Values), yang dapat menganggap subjek lainnya ditetapkan sebagai kawan atau malah berbalik menjadi lawan. 8 Kesepakatan  normalisasi  hubungan  negara  Arab  dan  Israel  yang  dimediasi  oleh  Amerika Serikat  tentu  saja  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor  yang  melatarbelakanginya.  Dalam  menjawab permasalahan  tersebut,  peneliti  memilih  perspektif  konstruktivisme  sebagai  alat  yang  paling  relevan untuk  menjawab  permasalahan  dalam  penelitian  ini.  Dalam  unsur  identitas (identity), AS  memiliki kepentingan  untuk  menjadi  mediator  kesepakatan  normalisasi  hubungan  ini,  karena  AS  khusunya Donald Trump sebagai presiden memiliki tujuan untuk menaikkan kembali popularitasnya di wilayah AS  atas  kebijakan  yang  telah  dibuat.  Unsur  kepentingan (interest) menjawab  persoalan  kepentingan AS  dan  negara-negara  Arab  yang  melakukan  normalisasi  demi  mencapai  kepentingan  negaranya sendiri, seperti mempertahankan hegemoni, menjaga keamanan, dan perekonomian.
Kemudian,  unsur  maksud (intention) menjawab  persoalan  tentang  hubungan  politik mutualisme antara AS dan Israel dengan maksud yang sama yaitu untuk saling menguntungkan satu sama  lain  dalam  bidang  politik  dan  ekonomi.  Dan  unsur  nilai (values), menjawab  persoalan  nasib Palestina  dibalik  kesepakatan  normalisasi  hubungan  Arab-Israel  yang  dianggap  tidak  lagi  menjadi prioritas dan tanggung jawab dari negara-negara Arab.

## Metode Penelitian
Penelitian  kualitatif  merupakan  penelitian  yang  paling  cocok  untuk  digunakan  dalam penelitian ini. Alasan peneliti menggunakan metode tersebut karena adanya keselarasan dengan tujuan penelitian, yaitu peneliti mencoba menjelaskan terkait dampak normalisasi hubungan Israel dan negara
6 Sugiarto Pramono Purwono, “Konstruktivisme Dalam Studi Hubungan Internasional” 7, no. 2 (2010): 14.
7 Barry Buzan Lene Hansen, The Evolution of International Security Studies (New York: Cambridge University Press, 2009), 194.
8 Friedrich  Kratochwil, Rules, Norms,  and Decisions:  On the Conditions  of Practical  and  Legal  Reasoning  in International Relations and Domestic Affairs (Cambridge: Cambridge University Press, 1989), 20–23.
Arab  terhadap  perjuangan  kemerdekaan  Palestina  dan  hegemoni  kepentingan  AS  di  wilayah  Timur Tengah dalam perspektif konstruktivisme. Hal ini tentu sesuai dengan tujuan dari penelitian kualitatif, yaitu untuk memahami berbagai aspek yang ada dalam kehidupan sosial.
Dalam  metode  ini,  peneliti  akan  menajamkan  analisa  dari  permasalahan  yang  dipaparkan, sehingga mampu menemukan satu kesimpulan  yang  rinci. Penelitian ini juga dibatasi pada dampak- dampak yang diterima oleh Palestina sebagai negara pendudukan Israel serta kepentingan AS dalam memediasi  normalisasi  hubungan  Israel  dengan  negara  Arab  dengan  menggunakan  perspektif konstruktivisme.
Dalam  penelitian  ini,  peneliti  memilih  data  tidak  langsung  sebagai  penunjang.  Data-data tersebut  diambil  dari  berbagai  studi  literatur  yang  dianggap  relevan  dengan  poin-poin  yang  akan dibahas dalam penelitian ini, sehingga jenis data tersebut merupakan data sekunder. Data sekunder ini dapat diperoleh dari berbagai sumber tertulis, seperti artikel jurnal, buku, dan surat kabar online yang dianggap kredibel dan memiliki korelasi dengan objek penelitian.
Artikel-artikel  jurnal  yang  digunakan  peneliti  sebagai  sumber  data  merupakan  artikel  yang berkaitan  dengan  tema  konflik  Israel-Palestina,  normalisasi  hubungan  UEA-Israel  dan  isu  Palestina, strategi  Palestina  dalam  memperjuangkan  kemerdekaan,  Palestina-Israel  dalam  sejarah,  konflik,  dan masa depan, pemetaan konflik Timur Tengah, dan fakta perjanjian damai serta hubungan diplomatik negara Timur Tengah dalam proses perdamaian konflik Israel-Palestina Pasca Kemerdekaan Palestina.
Adapun  buku-buku  yang  digunakan  oleh  peneliti  merupakan  buku  yang  memiliki  kesamaan dan  relevan  dengan  tema  penelitian  ini.  Buku-buku  tersebut  bertema modern  diplomacy, hubungan internasional perspektif dan tema , zionisme: gerakan menaklukan dunia, gejolak politik Timur Tengah, understanding international relations, dan sejarah Palestina.
Sumber  data  yang  lain  adalah  surat  kabar online. Alasan  peneliti  menggunakan  sumber  ini karena surat kabar online yang dianggap kredibel cukup up to date dalam mengangkat dan mengkaji permasalahan internasional, khususnya wilayah Timur Tengah. Pemilihan surat kabar ini secara acak, di  mana  peneliti  berpatok pada  tema-tema  yang  memuat  berita  tentang  normalisasi  hubungan  Israel dan  negara  Arab,  kepentingan  AS  di  wilayah  Timur  Tengah,  konflik  Israel-Palestina,  dan  isu sejenisnya yang masih terkait. Surat kabar online yang digunakan berasal dari dalam dan luar negeri.

## Analisis
Bagian ini menjelaskan tentang bagaimana konstruktivisme AS dan Israel dalam melakukan aksi politik untuk mendapatkan dukungan dari beberapa negara Arab, yang diikat dalam bentuk kerja sama atau disebut dengan normalisasi hubungan Arab-Israel pada abad ini.

## Faktor-Faktor Terjadinya Kesepakatan Normalisasi Hubungan Arab-Israel
Normalisasi  hubungan  Arab  dan  Israel  tentu  dilatarbelakangi  oleh  berbagai  faktor  di dalamnya. Faktor-faktor tersebut memiliki perbedaan di antara satu negara dengan negara lain. Dalam hal  ini,  peneliti  akan  memaparkan  tentang  faktor  apa  saja  yang  melatar  belakangi  terjadinya kesepakatan normalisasi hubungan negara-negara Arab dan Israel sejak dahulu hingga saat ini.
a. Mesir
Pembicaraan  mengenai  konflik  Arab-Israel  memang  tidak  menemukan  kesepakatan  damai hingga saat ini. Namun, hal itu tidak diberlakukan untuk Negara Mesir, di mana saat Mesir menunjuk Anwar  Sadat  sebagai  presidennya,  lambat  laun  Negara  Mesir  pun  menjadi  sekutu  dan  mengadakan perjanjian  damai  dengan  Israel.  Setelah  dilantiknya  Anwar  Sadat  pada  tanggal  15  Oktober  1970 menjadi Presiden Republik Mesir yang baru, ia memiliki pemikiran  untuk mengubah Mesir menjadi lebih realistis. Menurutnya, jika Mesir ingin mengalami perubahan yang lebih baik di bidang militer dan  politik,  maka  Mesir  harus  mendekat  kepada  Amerika  Serikat  ataupun  Arab  Saudi,  karena  dua
negara  itu  dianggap  menjadi  kunci  dan  solusi  untuk  terciptanya  perubahan  di  Mesir. 9 Normalisasi hubungan  Mesir  dan  Israel  yang  dipikirkan  oleh  Anwar  Sadat  hanya  ia  kemukakan  kepada  Dr. Mahmoud Fawzi, yaitu:
"Mesir  sepakat  untuk  berdamai  dengan  Israel.  Mesir  juga  akan  memberikan  semua jaminan  yang  diinginkan  Israel,  hal  ini  dilakukan  untuk  menghentikan  semua persoalan  yang  sedang  mengguncang  dunia,  dan  menjadi  erat  kaitannya  dengan kepentingan kedua kekuatan besar." 10
Ungkapan  tersebut  menuai  pro  dan  kontra,  tetapi  pihak  Amerika  Serikat  dan  Israel menyambut  baik  hal  tersebut.  Menindak  lanjuti  konflik  Arab-Israel,  Anwar  Sadat  memilih  untuk mengunjungi Israel di kantor parlemennya. Pada tanggal 5 September 1978, perjanjian damai Mesir- Israel pun terjadi. Perjanjian ini dimediasi oleh Presiden Amerika Serikat, yaitu Jimmy Carter di Camp David. Sehingga, perjanjian ini dinamakan dengan Perjanjian Camp David. Dengan adanya perjanjian damai  antara  Mesir-Israel,  Perdana  Menteri  Israel,  yaitu  Menachen  Begin  mengatakan  bahwa  telah terjadi pengembalian wilayah Semenanjung Sinai kepada Mesir yang telah diduduki Israel sejak tahun 1967. 11 Selain itu, rakyat Mesir juga tidak memiliki ketakutan untuk kehilangan keluarganya dalam peperangan,  serta  Terusan  Suez  dapat  dibuka  kembali  dan  diperlebar,  serta  menjadi  bagian  dari sumber valuta asing yang ditaksir sekitar US$ 1000 juta per tahun. 12
Pada tahun 2020, Israel mulai menormalisasi hubungannya dengan empat negara Arab, yang disebut  sebagai  Perjanjian  Abraham (Abraham  Accord). Kesepakatan  itu  ditanggapi  dengan  skeptis dan  kritik  sengit.  Argumen  kritik  yang  paling  banyak  didengar  adalah  bahwa  normalisasi  akan memperburuk  konflik  Israel-Palestina,  karena  kemajuan  dalam  masalah  itu  tidak  lagi  menjadi prasyarat untuk normalisasi hubungan dengan sebagian besar negara-negara Arab sebagaimana diatur dalam  Inisiatif  Perdamaian  Arab  tahun  2002. 13 Perjanjian  Abraham  juga  tampaknya  memiliki  efek yang cukup signifikan di Mesir sebagai negara Arab yang pertama kali menjalin hubungan normalisasi dengan  Israel  beberapa  tahun  lalu.  Sementara,  hubungan  ini  sering  dicirikan  sebagai  "Perdamaian Dingin (Cold Peace) ." 14
Perjanjian  Abraham  pada  tahun  2020  dinilai  sebagai  suatu  langkah  untuk  membuktikan adanya tahapan baru dari hubungan normalisasi Mesir dan Israel. Setelah pertemuan bilateral dengan Blinken pada 27 Maret 2022, tepat sebelum KTT Negev, Bennett berbicara tentang peremajaan ulang perdamaian lama dengan menggunakan energi baru dari Perjanjian Abraham. Hal ini terutama berlaku untuk Mesir, yang memiliki kepentingan untuk menjadi bagian dari kerja sama ekonomi antara Israel dan UEA, serta berpikiran sama mengenai penahanan pengaruh Iran di wilayah tersebut. Sebaliknya, Israel  dan  UEA  memiliki  kepentingan  untuk  menjaga  stabilitas  di  Mesir  mengingat  negara  itu mendapat tekanan tambahan dari energi tinggi dan harga gandum yang disebabkan oleh perang Rusia di Ukraina. 15
Pada pertemuan trilateral 21 Maret 2022 di Sharm el-Sheikh, diduga ada pembicaraan tentang zona  perdagangan  bebas.  Israel  ingin  menghidupkan  kembali  hubungan  dengan  Mesir  dan memperkenalkan  komite  pengarah  bilateral  yang  bersangkut  pautan  dengan  Bahrain,  Maroko,  dan
9 John  L.  Esposito  John  O.  Voll, Demokrasi  Di  Negara-Negara  Muslim:  Problem  Dan  Prospek (Bandung: Mizan, 1999), 238.
10 Anwar Sadat, Mencari Identitas (Jakarta: Tira Pustaka Jakarta, 1983), 380.
11 David Naveh Paul Hare, “Group Development At Camp David Summit,” Journal Small Group Research 15, no. 3 (Agustus 1984): 299.
12 Kirdi  Dipoyudo,  “Mesir  Sesudah  Presiden  Anwar  Sadat,” Jurnal  Analisa:  Aktualitas  Internasional 4,  no.  9 (1982): 380.
13 Petra  Dachtler,  “From  New  to  Normal:  Two  Years  after  the  Abraham  Accords,”  no.  5  (2022), https://doi.org/10.57671/GFME-22052.
14 Russell E. Lucas, “Jordan: The Death of Normalization with Israel,” Middle East Journal 58, no. 1 (2004): 94.
15 Dachtler, “From New to Normal.”
UEA.  Hal  ini  bertujuan  untuk  menangani  berbagai  topik,  termasuk  meningkatkan  kerja  sama pariwisata  dan  energi.  Diplomasi  kunjungan  yang  intensif  sejak  tahun  2021  juga  menggarisbawahi kualitas hubungan yang baru. 16
b. Yordania
Konflik antar negara-negara Arab dan Israel memang memiliki sejarah panjang, salah satunya konflik  Yordania  dan  Israel.  Yordania  merupakan  salah  satu  negara yang  memiliki  peranan  penting dalam  Perang  Arab-Israel  tahun  1948,  bersama  empat  negara  lainnya  seperti  Irak,  Lebanon,  Suriah, dan  Mesir.  Pada  peperangan  tersebut,  Yordania  memiliki  fungsi  untuk  menjaga  tempat-tempat  suci yang berada di Yerusalem dan melawan invasi Yahudi. 17
Pada tahun 1967, Yordania kembali ikut terlibat dalam Perang Enam Hari bersama Suriah dan Mesir.  Perang  ini  terjadi  akibat  dari  pembagian  pengairan  Sungai  Yordania,  di  mana  Negara  Israel memiliki  rencana  untuk  mengalihkan  perairan  tersebut  menuju  Gurun  Naqab.  Hubungan  Yordania- Israel dianggap tidak baik, namun pada tahun 1994, Yordania memilih untuk menyepakati perjanjian damai dengan Israel yang lebih dikenal dengan istilah Treaty of Peace Between the State of Israel and the  Hashemite  Kingdom  of  Jordan. 18 Perjanjian  antara  dua  negara  ini  disepakati  pada  tanggal  26 Oktober  1994  yang  dihadiri  oleh  Raja  Hussein  dari  Yordania,  Perdana  Menteri  Yitzak  Rabin  dari Israel, dan Presiden Amerika Serikat, Bill Clinton yang dijadikan sebagai mediator dalam perjanjian damai ini. 19
Adanya  kesepakatan  normalisasi  hubungan  Yordania-Israel  ini,  peneliti  jabarkan  setidaknya ada tiga faktor yang melatarbelakanginya, yaitu pertama, adanya rekonsiliasi  ekonomi. Seperti yang diketahui bahwa pasca kekalahan perang teluk, Yordania memang mengalami banyak kerugian yang diakibatkan  oleh  peperangan  tersebut,  sehingga  mengalami  krisis  ekonomi  serta  banyaknya  konflik regional yang memiliki dampak besar terhadap Negara Yordania. Untuk itu, dengan adanya perjanjian ini, Yordania dapat melakukan perjanjian untuk menarik investor ke negaranya.
Kedua, penegakkan  demokrasi  dan  HAM.  Paham  demokrasi  yang  berasal  dari  Amerika Serikat ini menjadi tren paham yang diterapkan di wilayah Yordania. Hal ini dilakukan sebagai bentuk keberpihakannya  terhadap  dunia  Barat,  khususnya  Amerika  Serikat. Ketiga, perdamaian  Israel- Palestina  yang  berdampak  pada  keamanan  Yordania.  Hal  ini  karena  Yordania  sendiri  memang berbatasan  dengan  kedua  negara  yang  sedang  berkonflik  tersebut.  Untuk  itu,  demi  terciptanya kamanan,  maka  Yordania  ingin  turut  andil  dalam  kesepakatan  damai  Israel-Palestina  dengan menyetujui perjanjian damai Yordania-Israel ini.
Adanya Perjanjian Abraham pada tahun 2020, tidak cukup memberikan efek signifikan pada hubungan  Yordania  dan  Israel.  Selain  perjanjian  trilateral  untuk  menukar  tenaga  surya  Yordania dengan air Israel yang difasilitasi oleh perusahaan UEA, posisi Yordania lebih kompleks mengingat komposisi  penduduknya  sendiri,  hubungan  dekatnya  dengan  Otoritas  Palestina,  dan  peran  khusus sebagai  penjaga  tempat-tempat  suci  Yerusalem—Temple  Mount/Haram  al-Sharif.  Oleh  karena  itu, Menteri Luar Negeri Ayman Safadi tidak ikut serta dalam Negev Summit, ia malah menemani Raja Yordania dalam kunjungannya ke Ramallah. 20
c. Uni Emirat Arab (UEA)
16 Amr Yossef, “The Regional Impact of the Abraham Accords” (West Point, New York: Modern War Institute, 2021).
17 The
Hashemite Kingdom of Jordan, “The Disaster of 1967,”
n.d., http://www.kinghussein.gov.jo/his_periods3.html.
18 Lucas, “Jordan: The Death of Normalization with Israel,” 94.
19 Lucas, 95.
20 Muriel Asseburg and Sarah Charlotte Henkel, “Normalisation and Realignment in the Middle East,” Stiftung Wissenschaft  und  Politik  (SWP),  2021,  https://www.swp-berlin.org/en/publication/normalisation-and- realignment-in-the-middle-east.
Kesepakatan  normalisasi  hubungan  Uni  Emirat  Arab  (UEA)  dan  Israel  merupakan  sebuah hasil dari pembicaraan rahasia yang sudah dijalin dalam beberapa dekade terakhir. Uni Emirat Arab merupakan negara ketiga yang melakukan normalisasi hubungan dengan Israel, setelah Negara Mesir dan  Yordania  pada  beberapa  dekade  lalu.  Perjanjian  damai  yang  disepakati  kedua  belah  pihak  ini disebut  sebagai  Perjanjian  Abraham.  Perjanjian  ini  diumumkan  pada  tanggal  13 Agustus 2020  yang dimediasi langsung oleh Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat.
Dalam hal ini, faktor-faktor yang menyebabkan lahirnya Perjanjian Abraham dikarenakan oleh minat  UEA  dalam  hubungan  dagang  di  bidang  teknologi  dengan  Israel.  Apex  Group  –  perusahaan UEA – telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan perusahaan Israel. Dalam hal normalisasi ini,  fokus  UEA  dan  Israel  berkaitan  pada  bidang  perjalanan,  perdagangan,  bisnis,  dan  Perjanjian Abraham  ini  juga  telah  melangkah  jauh  dari  perdamaian  dingin  Mesir  dan  Yordania  pada  beberapa dekade lalu. 21
Bukan hanya itu, Israel pun sudah memiliki impian besar untuk dapat terjun langsung dalam dunia  pasar  Arab  Terul  yang  dikenal  sebagai  pasar  terbesar  dan  terkuat  di  dunia.  Hal  ini  tentu  saja hanya  dilatarbelakangi  oleh  kepentingan-kepentingan  nasional  kedua  negara,  bukan  untuk memudahkan  pemecahan  konflik  negara-negara  Arab  dan  Israel,  khususnya  pada  konflik  Israel- Palestina. Dan faktor ekonomilah yang menjadi faktor terbesar yang menentukan adanya kesepakatan hubungan normalisasi UEA-Israel ini.
d. Bahrain
Bahrain  merupakan  negara  keempat  yang  memutuskan  diri  untuk  menjalin  kesepakatan normalisasi hubungan dengan Israel. Perjanjian ini ditandatangani pada 11 September 2020 di Gedung Putih. 22 Faktor  yang  menjadikan  adanya  perjanjian  damai  ini  karena  untuk  memperkuat  pengaruh Negara Bahrain dalam melawan kelompok oposisi di wilayah Bahrain sendiri.
Adanya  kesepakatan  hubungan  normalisasi  ini  menjadikan  Bahrain  memiliki  potensi  untuk memperkuat  barisan  dalam  menaklukkan  pemberontakan,  upaya  menuju  kemerdekaan,  serta  upaya- upaya  demokrasi  yang  dilakukan  oleh  beberapa  kelompok. 23 Bukan  hanya  itu,  Bahrain  juga mendapatkan kesempatan untuk memasukkan perdagangan senjata yang menjadi faktor utama dalam kesepakatan normalisasi hubungan ini.
e. Maroko
Normalisasi  hubungan Maroko-Israel  telah  disepakati  pada tanggal  10  Desember  2020  yang dimediasi  oleh  Donald  Trump  yang  masih  menjabat  sebagai  Presiden  Amerika  Serikat.  Adanya kesepakatan damai ini menjadi bumerang untuk Maroko, karena dianggap sebagai pengkhianat Islam dan perjuangan Palestina. Kesepakatan normalisasi hubungan ini tentu saja demi kepentingan Negara Maroko,  di  mana  sebagai  kompensasi  atas  normalisasi  tersebut,  AS  bersedia  untuk  mengakui kedaulatan Negara Maroko atas wilayah Sahara Barat.
Dalam  sejarah,  tercatat  bahwa  sebelum  datangnya  Bangsa  Eropa  ke  Afrika,  Negara  Maroko dan  Sahara  Barat  merupakan  satu  kesatuan  yang  bernaung  pada  Kerajaan  Maroko.  Pada  saat  itu, Kerajaan Maroko menandatangani perjanjian dengan Inggris dan Spanyol. Sedangkan, pihak Negara Inggris  dan  Prancis  juga  telah  menyepakati  suatu  perjanjian  yang  di  dalamnya  mengakui  Kerajaan Maroko  sebagai  bagian  resmi  kerajaan,  dan  tercipta  wewenang  untuk  Prancis  agar  dapat  mengurusi
21 Massimiliano  Fiore,  “The  Abraham  Accords  and  the  Palestinian  Issue,” E-International  Relations ,  n.d., https://www.e-ir.info/2020/11/01/the-abraham-accords-and-the-palestinian-issue/.
22 CNN  Indonesia,  “Kronologi  Normalisasi  Hubungan  UEA,  Bahrain  Dan  Israel,”  September  16,  2020, https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200916085105-120-547021/kronologi-normalisasi-hubungan- uea-bahrain-dan-israel.
23 Tempo,  “Normalisasi  Dengan  Israel  Untungkan  Bahrain  Dalam  Konflik  Internal,”  September  14,  2020, https://dunia.tempo.co/read/1385985/normalisasi-dengan-israel-untungkan-bahrain-dalam-konflik-internal.
wilayah tersebut. 24 Namun, karena adanya konflik antara Prancis dan Spanyol, maka kedua negara ini membagi  daerah  kekuasaan.  Perancis  menguasai  Maroko  Utara  dan  Spanyol  menguasai  Maroko Selatan yang kemudian disahkan menjadi Sahara Barat.
Pada  tahun  1956,  Maroko  bagian  Utara  pun  mendeklarasikan  kemerdekaannya  dan  berganti nama menjadi Maroko. Sejak saat itu, Maroko memulai perjuangannya untuk mengembalikan wilayah yang  dikuasai  oleh  Spanyol.  Namun disisi  lain,  penduduk  Sahara  Barat  membentuk  sebuah  gerakan untuk  memerdekakan  wilayah  penjajahan  Spanyol  tersebut  menjadi  negara  yang  berdaulat.  Gerakan itu dinamakan dengan Front Polisario.
Maka dari itu, dengan adanya kesepakatan normalisasi hubungan Negara Maroko dan Israel, Amerika  Serikat  akan  mengembalikan  wilayah  Sahara  Barat  sebagai  wilayah  Maroko.  Selain  itu, dengan  adanya  hubungan  normalisasi  ini  juga,  pemerintahan  Presiden  Donald  Trump  sedang memproses persetujuan kontrak dalam penjualan senjata canggih milik AS senilai US$ 1 miliar atau senilai  dengan  14  triliun  ke  Maroko.  Hal  ini  diumumkan  satu  hari  setelah  kesepakatan  normalisasi tersebut diumumkan. 25
f. Sudan
Tepat  pada  tanggal  23  Oktober  2020,  Sudan  menjalin  kesepakatan  normalisasi  hubungan dengan  Israel.  Kesepakatan  ini  resmi  diumumkan  oleh  Presiden  Donald  Trump  dari  Gedung  Putih. Adanya normalisasi ini memberikan keuntungan untuk Sudan karena telah dikeluarkannya keputusan Presiden Donald Trump yang akan menghapus Sudan dari daftar negara yang mendukung kelompok terorisme.
Isu  terorisme  merupakan  isu  yang  paling  diangkat  dan  disadari  oleh  Amerika  Serikat  yang memang  selalu  mengkampanyekan  anti  terorisme.  Deklarasi Global  War  on  Terror diberlakukan pertama  kali  pada  pemerintahan  Presiden  George  W.  Bush.  Adanya  kebijakan  luar  negeri  AS  ini dikarenakan oleh tantangan AS untuk memerangi aksi terorisme global yang ada sejak tahun 2001. 26 Sebetulnya, adanya kampanye anti terorisme ini bisa dianggap lebih menekankan pada sebuah usaha  militer  yang  dijadikan  sebagai  ideologi  dari  ketakutan-ketakutan  dan  sebuah  represi  yang mempengaruhi  lebih  banyaknya  permusuhan,  meningkatnya  kekerasan,  dibandingkan  dengan  usaha dalam mencegah aksi teror dan penguatan keamanan. 27
Washington telah memasukkan Sudan ke dalam daftar negara penyokong teroris sejak tahun 1993. Pada tahun tersebut, pimpinan Al-Qaeda, yaitu Osama bin Laden menjadi tamu pemerintah dan bertempat  tinggal  di  negara tersebut.  Dalam  normalisasi  hubungan  antara Sudan  dan  Israel ini,  para pembantu  Trump  mulai  menekan  Negara  Sudan  untuk  dapat  mengambil  keputusan  dan  langkah- langkah kesepakatan normalisasi hubungan dengan Israel. Dan terbentuknya keputusan Donald Trump yang  telah  menyepakati  untuk  mengeluarkan  Sudan  dari  daftar  nama  negara  penyokong  terorisme menjadi  salah  satu  keuntungan  dan  faktor  terbesar  Sudan  melakukan  normalisasi  hubungan  dengan Israel.
Selain  itu,  faktor  ekonomi  yang  menjadikan  Sudan  memilih  untuk  menyepakati  normalisasi hubungan,  karena  perekonomian  Sudan  dianggap  telah  carut-marut,  angka  inflasi  dianggap  tinggi, hutang  negara  telah  menumpuk.  Hal  ini  disebabkan  oleh  embargo  Amerika  Serikat,  serta  adanya pemisahan wilayah Sudan Selatan yang memiliki kekayaan minyak.
24 Sri Khairunnisa Ariyati, “Analisa Konflik Wilayah Sahara Barat Dan Upaya Resolusi Konflik,” Jurnal Verity- UPH Journal of International Relations 11, no. 22 (July 2019): 32.
25 Republika,  “Pemerintahan  Trump  Siap  Jual  Senjata  Canggih  AS  Senilai  Rp  14  Triliun  Ke  Maroko,”  2020, https://dunia.tempo.co/read/1413777/pemerintahan-trump-siap-jual-senjata-canggih-as-senilai-rp-14-triliun-ke- maroko.
26 Ni  Luh  Bayu  Purwa  Eka  Payani,  “Pengaruh  Serangan  9/11  Terhadap  Perkembangan  Dinamika  Keamanan Internasional,” Journal Andalas: Journal of International Studies 5, no. 1 (2006): 29.
27 Ni Luh Bayu Purwa Eka Payani, 31.

## Kepentingan AS Terhadap Normalisasi Arab-Israel
Terjadinya kesepakatan normalisasi hubungan negara-negara Arab dan Israel sangat berkaitan erat dengan kepentingan AS, khususnya Donald Trump yang sampai saat ini masih menjabat sebagai Presiden  AS,  selain  adanya  kepentingan negara-negara  Arab  yang  melakukan  normalisasi  hubungan dengan Israel. Kehadiran Trump secara langsung dan menjadi mediator dalam kesepakatan normalisasi hubungan  Arab-Israel  ini,  tidak  dapat  dilepaskan  dengan  adanya  kepentingan  dari  Trump  dalam menghadapi pemilihan Presiden AS pada November 2020 lalu.
Peneliti  telaah,  adanya  keikutsertaan  Trump  dalam  hal  ini  dikarenakan  ia  sedang  berusaha untuk  memperoleh  suara  dan  dukungan  dari  masyarakat  AS  dengan  memiliki  gebrakan  baru  dalam kebijakannya  di  wilayah  Timur  Tengah.  Dukungan  suara  memang  sangat  dibutuhkan  oleh  Trump, karena  Trump  sendiri  sedang  menaikkan  popularitasnya  yang  semakin  surut  di  Amerika  Serikat. Kesurutan  popularitas  Trump  diakibatkan  oleh  adanya  kebijakan  yang  tidak efektif  saat  penanganan pandemi global, yaitu COVID-19 dan mulai meluasnya demonstrasi yang berkaitan dengan rasisme. Hal  ini  tentu  saja  berkaitan  erat  dengan  politik  identitas  Trump  yang  melahirkan  tindakan  politik dengan  banyaknya  upaya  untuk  memberikan  saluran  aspirasi  dalam  hal  mempengaruhi  kebijakan, penguasaan  atas  nilai-nilai  yang  dipandang  sebagai  sesuatu  yang  penting,  yakni  terbentuknya penentuan nasib sendiri atas dasar keprimordialan. 28
Selain  itu,  keikutsertaan  AS  dalam  kesepakatan  ini  pun  tidak  terlepas  dari  kebijakannya  di Timur Tengah yang lebih memihak kepada Israel dan melahirkan kerugian bagi pihak Palestina. Hal ini dapat dibuktikan dalam isu klaim sepihak AS terhadap Yerusalem yang dijadikan sebagai Ibu Kota Negara Israel.  Klaim sepihak  AS  dan  pemindahan  Kedubes  AS  ke  Kota  Yerusalem  melahirkan  dua unsur identitas yang berkaitan dengan isu ideologi, yaitu Islam dan Yahudi. Adanya kecurigaan dan ketakutan  berlebih  yang  ditunjukkan  oleh  Trump  dalam  kebijakannya,  menjadikan  Trump menganggap bahwa Islam sebagai sebuah ancaman. Hal ini dapat dibuktikan dengan kebijakan yang Trump  keluarkan  sejak  awal  pemerintahannya,  yaitu  dengan  adanya  kebijakan  baru  mengenai keimigrasian, dengan dalih untuk menjaga keamanan AS dari serangan-serangan terorisme. Padahal, isu  terorisme  tidak  bisa  dengan  mudah  dikaitkan  dengan  agama,  karena  sampai  saat  ini  pun  belum adanya kesepakatan tentang hal tersebut. 29
Dalam  hal  ini,  analisis  yang  dilakukan  peneliti  berdasarkan  unsur  identitas (identity) yang berkaitan  dengan  adanya  maksud  Donald  Trump  dalam  upaya  pengumpulan  suara  masyarakat  AS terhadap  kebijakannya  di  wilayah  Timur  Tengah,  serta  adanya  keberpihakan  Trump  pada  kaum Yahudi  di  kawasan  Israel.  Yang  dibuktikan  dengan  adanya  klaim  sepihak  AS  terhadap  Kota Yerusalem  dan  pemindahan  Kedubes  AS  ke  kota tersebut.  Tentu  saja,  ini  tidak  terlepas  dari  alasan Trump yang memiliki kecurigaan besar terhadap Islam, serta mulai merebaknya kasus islamophobia di Amerika Serikat.

## Strategi Politik AS-Israel
a. Lobi Internasional
Dalam isu normalisasi hubungan Arab-Israel ini tidak terlepas dari adanya lobi internasional. Aktivitas  lobi  ini  tentu  saja  didasari  oleh  kebutuhan  suatu  negara  untuk  mencapai  kepentingan kelompoknya  melalui  kekuatan  yang  dimiliki  oleh  pemerintah  yang  sah.  Kelompok  lobi  ini  akan
28 Juhana Nasrudin, “Politik Identitas Dan Representasi Politik,” Jurnal Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama 1, no. 1 (2018).
29 Noam  Chomsky, Pirates  and  Emperors:  International  Terrorism  in  the  Real  World (London:  Pluto  Press, 2016).
melancarkan  aksinya  dalam  melobi  pemerintah  baik  secara  sembunyi  maupun  terbuka  terhadap publik. 30
Kelompok  lobi  Israel  memiliki  pengaruh  yang  cukup  signifikan  dalam  proses  pembentukan kebijakan  luar  negeri  AS  di  Timur  Tengah.  Beberapa  kelompok  lobi  Israel,  seperti American  Israel Public  Affairs  Committee (AIPAC), Anti-Defamation  League (ADL),  dan Zionist  Organization  of America (ZOA)  merupakan  kekuatan  lobi  terkuat  di  Amerika  Serikat.  Kelompok  lobi  Israel  juga memainkan peran media untuk menggiring opini publik yang dijadikan sebagai alat lobi mereka. 31 Adanya lobi AS dan Israel di wilayah Timur Tengah terkait normalisasi hubungan Israel dan negara  Arab  tidak  bisa  dilepaskan  dari  kepentingan  negara  itu  sendiri.  Sangatlah  jelas  bahwa kelompok lobi ini memiliki kepentingan untuk mencapai maksud politiknya. Israel mampu memainkan peran untuk mencapai kepentingan dengan menggunakan power AS. Karena secara hard power, AS memiliki  kekuatan  yang  sangat  signifikan  dalam  lingkup  politik  dan  memiliki  pengaruh  besar  di Dewan  Keamanan  PBB. 32 Sedangkan  AS,  menjadikan  Israel  sebagai  alat  untuk  dapat  menjadi hegemoni  kekuasaan  di  Timur  Tengah  dengan  melancarkan  aksinya  sebagai  mediator  normalisasi hubungan Israel dan negara Arab.
Menteri  Keuangan  Amerika  Serikat  (AS),  Steve  Mnuchin  mengatakan  bahwa  pada  abad  ini AS dan Israel sedang membangun kerja sama yang erat untuk lebih menarik perhatian negara-negara Arab  agar  bersedia  melakukan  normalisasi  hubungan  dengan  Israel. 33 Kesepakatan  yang  dimediasi oleh  AS  untuk  menormalisasikan  hubungan  Israel  dan  beberapa  negara  Arab  bisa  dijadikan  modal untuk  Presiden  Donald  Trump  yang  dapat  dijual  saat  menghadapi  Pilpres  AS  2020.  Tentu  saja,  hal inilah  yang  menjadikan  alasan  besar  AS  untuk turut melancarkan kepentingan  politik  Israel  dan  AS sendiri.  Dalam  hal  ini,  setidaknya  ada  dua  unsur  yang  dapat  dimasukkan  dalam  analisis  perspektif konstruktivisme,  yaitu  unsur  identitas (identity) dan  unsur  kepentingan (interest) AS,  khususnya Trump dalam memainkan perannya di dalam isu normalisasi hubungan Israel ini.
b. Hubungan Persahabatan AS-Israel
Hubungan persahabatan Amerika Serikat (AS) dan Israel sudah terjalin sejak lama. Dukungan AS  terhadap  Israel  diyakini  sejak  adanya  Deklarasi  Blackstone (Blackstone  Memorial) yang diresmikan  pada  tahun  1891.  Deklarasi  ini  merupakan  sebuah  petisi  yang  ditulis  oleh  William Blackstone Eugene dan ditandatangani oleh 431 warga terkemuka yang berada di Amerika Serikat. 34 Selain  itu,  pemerintahan  AS  juga  memberikan  dukungan  atas  lahirnya  kesepakatan  dari  konferensi zionis  internasional  pada  11  Mei  1942  lalu,  dengan  keputusan  untuk  mengubah  Palestina  menjadi negara Yahudi dan mengusir orang-orang Arab di dalamnya.
Diruntut  dari  sejarah  panjangnya,  persahabatan  AS-Israel  dimulai  dari  proses  pembentukan negara  Israel  sampai  saat  ini.  Dukungan  politik  yang  diberikan  oleh  AS  tidak  pernah  surut,  bahkan meskipun  banyak  isu  yang  memang  bertentangan  dengan  paham  demokrasi  dan  hak  asasi  manusia (HAM),  jika  demi  kepentingan  Israel  semua  hal  itu  akan  dianggap  wajar  dan  dimaklumi.  Isu  yang
30 Lovell, J.P, Foreign Policy in Perspective (Canada: Holt, Rinehart & Winston, 1970), 256–57.
31 Iqbal  Ramadhan,  “Lobi  Israel  Dalam  Kebijakan  Luar  Negeri  Amerika  Serikat  Ke  Timur  Tengah,” Journal Intermestic: Journal of International Studies 1, no. 2 (Mei 2017): 155.
32 J.  Mearsheimer  S.  Walt, The  Israel  Lobby  and  U.S  Foreign  Policy (New  York:  Farrar,  Starus  and  Giroux, 2008), 162.
33 Republika,  “AS  Dan  Israel  Lobi  Banyak  Negara  Arab  Untuk  Normalisasi,”  Oktober  2020, https://republika.co.id/berita/internasional/timur-tengah/qifyei377/as-dan-israel-lobi-banyak-negara-arab-untuk- normalisasi.
34 Rudi  Candra,  “PENGARUH  IDENTITAS  PERSAHABATAN  AMERIKA  SERIKAT  DAN  ISRAEL TERHADAP
PENOLAKAN
KEANGGOTAAN
PALESTINA DI PBB,” April 2018,
https://www.researchgate.net/publication/324770165_PENGARUH_IDENTITAS_PERSAHABATAN_AMERI KA_SERIKAT_DAN_ISRAEL_TERHADAP_PENOLAKAN_KEANGGOTAAN_PALESTINA_DI_PBB.
masih  hangat  dari  hubungan  persahabatan  AS-Israel  ini,  dengan  dikeluarkannya  klaim  sepihak  oleh Presiden  Donald  Trump  terkait  pengakuan  terhadap  Kota  Yerusalem  sebagai  Ibu  Kota  Israel,  serta pemindahan  Kedutaan  Besar  AS  dari  Tel  Aviv  ke  Yerusalem.  Hal  ini  tentu  saja  tidak  terlepas  dari maksud AS untuk memiliki pengaruh lebih di wilayah Timur Tengah.
Adanya hubungan ini tidak terlepas dari politik mutualisme antara Israel dan AS. Dalam hal ini, peneliti  akan  menelaahnya  dari  dua  aspek,  yaitu  aspek  ekonomi  dan  aspek  politik.  Jika  peneliti lihat  dari  aspek  ekonomi,  Amerika  Serikat  memiliki  keinginan  besar  untuk  menguasai  wilayah- wilayah Timur Tengah. Mengingat bahwa wilayah Timur Tengah ini menjadi kawasan yang memiliki cadangan  minyak  bumi  terbesar  di  dunia  internasional.  Maka  dari  itu,  AS  ingin  memiliki  pengaruh untuk dapat memperoleh keuntungan dari aspek ekonomi ini.
Kepemilikan minyak merupakan hal yang sangat penting bagi AS, karena kebutuhan negara satu  ini  terhadap  minyak  sangatlah  besar.  Hampir  seluruh  infrastruktur  dalam  bidang  ekonomi  AS masih  tergantung  dari  ada  atau  tidaknya  minyak  bumi.  Hal  ini  yang  menjadikan  AS  sadar  untuk menjalin  hubungan  persahabatan  dengan  Israel.  Israel  merupakan  negara  yang  dianggap  dapat mewujudkan kepentingan AS di wilayah Timur Tengah. Bagi AS, Negara Israel merupakan alat untuk memperkeruh  kondisi  di  Timur  Tengah.  AS  sadar  bahwa  bersatunya  negara-negara  Arab  di  Timur Tengah merupakan bencana bagi AS dan Israel. Hal ini bisa dilihat saat negara-negara Arab bersatu pada  perang  Arab-Israel  tahun  1974,  yang  berpengaruh  cukup  signifikan  terhadap  kerugian  atas embargo minyak di internasional. Maka dari itu, AS memainkan politik adu domba atau mencari taktik untuk memecah belah kawasan di Timur Tengah lewat Negara Israel.
Selain keuntungan dalam bidang ekonomi, AS juga memiliki keuntungan dalam bidang politik dari  hasil  persahabatan  dengan  Negara  Israel  tersebut,  yaitu pertama, AS  memiliki  dukungan  suara dan jabatan politik. Michael C. Hudson yang merupakan seorang Direktur Center Contemporary Arab Studies dari Georgetown University mengungkapkan bahwa ada dua aliran pemikiran yang terbentuk di  kalangan  intelektual  dan  politisi  AS  sendiri  terhadap  sikap  AS  dengan  negara-negara  Arab, khususnya  Palestina.  Ia  menyebutkan  aliran  yang  pertama  merupakan  sebuah  aliran  yang  membela Israel atau biasa disebut dengan doktrin "Israel-First." Kemudian, aliran yang kedua merupakan aliran yang memang mendukung AS untuk bersikap netral dan adil di wilayah Timur Tengah atau bisa juga disebut  sebagai  aliran "evenhanded." 35 Kedua  aliran  tersebut  dinilai  berseberangan,  sebab  mayoritas rakyat  AS  dan  politisi yang  memangku  kebijakan  akan  lebih  condong  terhadap  doktrin Israel-First. Bahkan, bisa peneliti telaah dari sikap AS khususnya pemerintahan yang dijabat oleh Donald Trump, lebih memilih dan menganut paham tersebut, karena  dirasa  akan lebih menguntungkan. Hal ini bisa dilihat dari fenomena normalisasi hubungan Arab-Israel yang dimediasi oleh Donald Trump sendiri.
Kedua, AS  mendapatkan  simpati  dan  pengaruh  besar  dari  adanya  lobi  zionis.  Alasan  AS sendiri dalam membela kepentingan Israel ini, dilatarbelakangi oleh adanya kekuatan besar dari lobi zionis. Karena, terdapat banyak lembaga zionis AS yang sudah menguasai sekitar 250-300 suara yang menjadi anggota kongres. Selain itu, lembaga-lembaga zionis juga memiliki daya infiltrasi yang besar di berbagai lembaga pentingnya AS.
Ketiga, adanya  perlindungan  terhadap  hegemoni  Amerika.  Seperti  yang  kita  tahu  bahwa setelah runtuhnya Uni Soviet, AS menjadi negara super power yang tidak memiliki pesaing dan musuh yang  dapat  menandinginya.  Dalam  sebuah  kekuasaan  politik,  tentu  seringkali  dibutuhkan  seorang musuh dan sekutu untuk melindungi sebuah kekuasaan. Hal inilah yang terjadi antara Israel dan AS yang  menjalin  koalisi  untuk  mempertahankan,  memperkokoh,  serta  melindungi  hegemoni  AS,  baik secara langsung maupun tidak langsung.
35 Riza Sihbudi, Menyandera Timur Tengah (Jakarta: PT. Mizan Publika, 2007), 324.
Dalam hubungan persahabatan ini, tentu saja bukan hanya AS yang mendapatkan keuntungan, tetapi juga dari pihak Israel. Dalam bidang ekonomi, Israel memiliki keuntungan dari adanya bantuan AS terhadap negara ini. Semenjak berdirinya Negara Israel hingga akhir tahun 1991, pemerintahan AS sudah memberikan bantuan keuangan pada Israel sekitar kurang lebih 53 miliar dolar Amerika. Bukan hanya itu, Israel juga diberikan kemudahan oleh pihak AS dalam hal pembelian senjata dan kebutuhan militer.
Sedangkan,  dalam  bidang  politik,  beberapa  kebijakan  politik  luar  negeri  AS  dapat menguntungkan Israel, seperti adanya satu wilayah yang diperuntukkan untuk ditempati oleh bangsa Yahudi,  adanya  campur  tangan  AS  dalam  berbagai  konflik  Israel  dan  negara-negara  Arab  bertujuan untuk  melindungi  kepentingan  Israel,  dan  kepemilikan  AS  atas  hak  veto  di  PBB  ini  mampu menggagalkan berbagai macam rencana resolusi yang dapat merugikan pihak Israel. Hal inilah yang menjadikan  Israel  dengan  mudahnya  bergerak  dan  melakukan  normalisasi  hubungan  Israel  dengan negara-negara Arab yang memang didorong langsung oleh pihak pemerintahan Amerika Serikat.
Hubungan persahabatan ini juga memiliki maksud yang sama, yaitu mencari keuntungan dari politik mutualisme yang dijalin oleh kedua negara ini. Dari maksud tersebut, dapat dilihat jelas bahwa AS memiliki maksud untuk memperluas kekuasaan dan memperkuat pengaruhnya di wilayah Timur Tengah dengan bantuan Israel sebagai "boneka politik" mereka. Selain itu, AS dan Israel juga ingin menunjukkan eksistensinya dengan tujuan untuk memperkuat hegemoni terhadap negara-negara lain, khususnya  negara  yang  ada  di  wilayah  Timur  Tengah.  Maka  dari  itu,  atas  dasar  kesamaan  maksud (intention) ini, menjadikan AS menganggap bahwa Israellah yang pantas untuk dijadikan sekutunya, agar  dapat  membantu  melancarkan  kekuasaan  ataupun  mencegah  ancaman  yang  datang  dari  dunia internasional.

## Nasib Palestina di Balik Normalisasi Hubungan Arab-Israel
Konflik Israel-Palestina telah terjadi sejak beberapa  abad lalu dan selalu kembali meningkat dengan  berbagai  faktor  di  dalamnya.  Peningkatan  konflik  ini  tentu  saja  menjadi  perhatian  dan keprihatinan  dari  berbagai  pihak  di  dunia  internasional.  Sebab,  dengan  adanya  konflik  ini  telah memakan banyak korban yang berjatuhan, kerugian yang besar akibat pembongkaran yang dilakukan Israel  di  wilayah  Palestina,  dan lain  sebagainya.  Konflik  ini  juga dipicu  oleh  isu  perebutan  wilayah Tepi  Barat,  Jalur  Gaza,  dan  Yerusalem  Timur.  Kebrutalan  pendudukan  Israel  dengan  menerapkan aturan ketat yang membatasi gerak rakyat Palestina untuk tinggal di tanahnya sendiri merupakan salah satu pelanggaran HAM  yang dianggap berat. Bagi rakyat Palestina sendiri, tindakan  yang dilakukan Israel ini merupakan suatu pelanggaran kedaulatan yang tidak bisa dibiarkan.
Selain  itu,  dengan  adanya  kesepakatan  normalisasi  hubungan  negara-negara Arab  dan  Israel pun akan menjadi bumerang yang membahayakan bagi prospek perdamaian antara kedua negara ini. Kesepakatan  normalisasi  ini  tentu  saja  difasilitasi  langsung  oleh  Amerika  Serikat,  di  mana  dapat dipahami  dan  diambil  sebuah  kesimpulan  bahwa  permainan  politik  AS  ini  dapat  mengalihkan  isu kemerdekaan Palestina yang telah diperjuangkan sejak dulu.
Tatanan  dunia  Arab  dalam  konflik  Arab-Israel  ini  tentu  masih  mengacu  kepada  Perjanjian Damai Arab tahun 2002, digagas oleh Raja Salman bin Abdul Aziz al-Saud sebagai Raja Arab Saudi. Dalam hal ini, dunia Arab menegaskan bahwa akan menyepakati normalisasi hubungan dengan Israel tetapi  jika  didasarkan  pada  perjanjian  untuk  menjadikan  Negara  Palestina  sebagai  negara  yang merdeka dan terlepas dari pendudukan yang dilakukan oleh Israel. Maka dari itu, sangat diwajarkan jika Palestina  tampak  kecewa  atas  keputusan  beberapa  negara  Arab  yang  dianggap  telah  membelok dan tidak memprioritaskan lagi kepentingan Negara Palestina, serta dianggap sebagai pengkhianatan terhadap perjanjian damai yang telah disepakati bersama oleh dunia Arab.
Wilayah Palestina yang semakin tergerus karena aneksasi Israel, membutuhkan dukungan dan solidaritas  dari  negara-negara  Arab  yang  dapat  berdampingan  untuk  memperjuangkan  kemerdekaan
Negara  Palestina.  Palestina  hanya  membutuhkan  dukungan  penuh  masyarakat  internasional, khususnya negara-negara Timur Tengah untuk memperoleh kekuatan sampai disepakatinya perjanjian damai antara Israel dan Palestina.
Adanya  kongres  yang  mendukung  kebijakan  administrasi  Trump  untuk  mempromosikan hubungan bilateral dan multilateral antara Israel dan negara-negara Arab dengan mendanai $250 juta dalam  pertukaran  orang-ke-orang,  membentuk  kaukus  kongres  untuk  memajukan  hubungan  ini,  dan mempertimbangkan  undang-undang  untuk  meningkatkan  tekanan  AS  di  forum  internasional  untuk mempromosikan hubungan diplomatik ini. 36
Sementara  para  pendukung  kesepakatan  ini  merayakan  pendalaman  hubungan  bilateral  dan multilateral  Israel-Arab,  mereka  mengabaikan  untuk  menyebutkan  desain  dan  hasil  Kesepakatan Abraham yang sangat bermasalah. Ini termasuk kebijakan administrasi Trump yang gagal dalam upaya memaksa warga Palestina untuk menyerahkan hak politik mereka dengan imbalan bujukan ekonomi; kebijakan  yang  berhasil  mengisolasi  rakyat  Palestina  secara  diplomatis  untuk  memungkinkan  Israel mengkonsolidasikan dan memperdalam pemerintahan apartheidnya dengan lebih baik; dan kesimpulan dari kesepakatan bisnis yang tidak pantas dengan rezim Arab otoriter yang telah melemahkan aktivis hak  asasi  manusia  di  kawasan  itu,  berpotensi  memperdalam  keterlibatan  AS  dalam  melakukan kejahatan perang, merusak aspirasi untuk kebebasan dan penentuan nasib sendiri, dan transisi lemah yang rumit menuju demokrasi.
Tentu  saja,  semua  orang  menginginkan  perdamaian  di  Timur  Tengah.  Namun,  perdamaian harus didasarkan pada keadilan dan pemenuhan hak-hak kebebasan dan penentuan nasib sendiri yang telah  lama  disangkal  oleh  rakyat  Palestina.  Kebijakan  administrasi  Trump  yang  dirancang  untuk menghindari  hak-hak  Palestina,  mengkonsolidasikan  aturan  apartheid  Israel,  dan  memperkuat pemerintah  otoriter  di  kawasan  itu  tidak  akan  membawa  perdamaian,  tetapi  sebaliknya.  Sebelum Anggota  Kongres  mengambil  langkah  lebih  lanjut  untuk  menegaskan  kembali  kesepakatan administrasi Trump yang anti-demokrasi dan anti-hak asasi manusia ini, mereka harus berhenti melihat Kesepakatan  Abraham  sebagai  barang  murni  dan  lebih  menyadari  aspek-aspek  yang  lebih  tidak menyenangkan dari kesepakatan ini.
Perjanjian  Abraham  berakar  pada  kebijakan  administrasi  Trump  yang  gagal  dalam  upaya memaksa warga Palestina untuk menyerahkan hak politik mereka dengan imbalan bujukan ekonomi yang  mewah.  Strategi  ini  dirancang  oleh  mantan  penasihat  Trump  dan  menantu  laki-laki  Jared Kushner  dan  dibangun  di  atas  keyakinan  Zionis  ahwa  rakyat  Palestina  akan  menyetujui  subordinasi mereka jika diberikan pembangunan ekonomi yang memadai. Pola pikir kolonialis ini mendasari apa yang disebut konferensi Perdamaian untuk Kemakmuran Kushner yang diadakan di Bahrain pada Juni 2019.  Kushner  menyatakan  bahwa  "Sudah  terlalu  lama  orang-orang  Palestina  terperangkap  dalam kerangka  masa  lalu  yang  tidak  efisien,"  sebuah  referensi  nyata  untuk  pencarian  mereka  akan kebebasan dan diri sendiri. 37
Alih-alih mendukung hak-hak politik rakyat Palestina yang tidak dapat dicabut, materi-materi promosi  Perdamaian  untuk  kemakmuran  pemerintahan  Trump  yang  dipenuhi  dengan  janji  terkait sekolah bisnis, melepaskan potensi ekonomi Palestina, dan menciptakan model baru dari pertumbuhan ekonomi  serta  investasi;  tetapi  di  sisi  lain  mereka  tetap  bertahan  terhadap  hak  politiknya.  Untuk investasi  $50  miliar  yang  dijanjikan,  orang-orang  Palestina  diharapkan  untuk  melepaskan  hak-hak
36 Institute for Middle East Understanding (IMEU), “Abraham Accords Isolate Palestinians, Solidify Israel’s Apartheid Rule,” 2022, https://imeu.org/article/imeu-policy-analysis-5-abraham-accords-isolate-palestinians- solidify-israel.
37 (IMEU).
mereka  dan  puas  dengan  perbaikan  ekonomi  di  bawah  dominasi  abadi  Israel.  Tidak  heran  jika Palestina memboikot konferensi Bahrain. 38
Rencana ini menjadi dasar dari rilis Januari 2020 yang secara luas disorot oleh pemerintahan Trump  dari  apa  yang  disebut  visi  politik  dan  ekonomi,  serta  perdamaian  untuk  kemakmuran  untuk hubungan  Palestina-Israel.  Seperti  dirangkum  oleh Congressional  Research  Service (CRS),  rencana tersebut  akan  mendukung  pencaplokan  30  persen  Tepi  Barat  oleh  Israel,  termasuk  hampir  semua permukiman  Israel  dan  Lembah  Yordan;  orang-orang  Palestina  tidak  akan  diizinkan  untuk menjalankan  kedaulatan  atas  bagian  mana  pun  dari  Ibu  Kota  mereka  di  Yerusalem,  kecuali  untuk daerah-daerah di dalam batas-batas kotamadya yang diperluas yang terputus dari bagian kota lainnya oleh  tembok  ilegal  Israel;  Israel  akan  mempertahankan  tingkat  "kontrol  keamanan"  yang  mencakup semua  atas  keseluruhan  Tepi  Barat;  pengungsi  Palestina  akan  ditolak  hak-hak  internasional  mereka untuk  repatriasi,  dan  status  negara  Palestina  yang  dipotong  akan  dibuat  bersyarat  dan  dilaksanakan hanya setelah daftar tuntutan Israel dipenuhi. 39
Mantan  Perdana  Menteri  Israel  Benjamin  Netanyahu  percaya  bahwa  rencana  pemerintahan Trump  memungkinkan  dia  untuk  mencaplok  tanah  Palestina  bahkan  sebelum  memasuki  negosiasi. Sementara  pemerintahan  Trump  secara  internal  terbagi  atas  rencana  Netanyahu  untuk  mencaplok sebagian  Tepi  Barat,  Uni  Emirat  Arab  (UEA)  yang  mengusulkan  untuk  membangun  hubungan diplomatik dengan Israel dengan imbalan Israel membekukan sementara rencana pencaplokan de jure ; namun,  pencaplokan de  facto ,  melalui  penjajahan  Israel  yang  sedang  berlangsung  dan  perampasan Palestina, terus berlanjut, dan bahkan semakin intensif. 40
Kesepakatan  pemerintahan  Trump  tidak  hanya  memperdalam  keterlibatan  AS  dalam melakukan  kejahatan  perang,  mengabaikan  pelanggran  hak  asasi  manusia,  memperumit  transisi demokrasi,  dan  merusak  penentuan  nasib  sendiri;  dengan  desain,  perjanjian  ini  juga  dimaksudkan untuk  secara  politis  mengisolasi  rakyat  Palestina  dari  hubungan  solidaritas  yang  diungkapkan  oleh orang-orang Arab. Isolasi rakyat Palestina ini, tentu menfasilitasi pendalaman rezim apartheid Israel yang  terpisah  dan  tidak  setara.  Dalam  pandangan  pemerintahan  Trump,  Perjanjian  Abraham dimaksudkan  untuk  memungkinkan  Israel  menikmati  manfaat  hubungan  diplomatik  dengan pemerintah  Arab,  sambil  mempertahankan  kekuasaan  militernya  atas  warga  Palestina  di  Tepi  Barat dan  Jalur  Gaza.  Sehingga,  dapat  dikatakan  bahwa  adanya  Perjanjian  Abraham  tersebut  untuk mengisolasi dan meminggirkan Palestina.
Berdasarkan  hal  tersebut,  peneliti  menggunakan  unsur  nilai (values) dalam  menganalisis permasalahan  ini.  Pada  dasarnya,  sebuah  persepsi  ancaman  merupakan  hasil  dari  ciptaan  atau  bisa disebut sebagai kreasi para pembuat kebijakan. Dalam wilayah ini, kontruktivisme lahir sebagai alat untuk mengetahui bahwa  setiap realitas  yang berada  di luar merupakan hasil kontruksi yang berasal dari  pikiran  manusia  yang  didasarkan  pada  nilai  atau  paradigma  yang  dianutnya.  Persepsi  ancaman yang  terbentuk  di  Palestina  merupakan  dampak  dari  konstruksi  dari  kebijakan  dan  kesepakatan normalisasi hubungan negara-negara Arab dengan Israel. 41

## Kesimpulan
38 Jim Zanotti, “Israel and the Palestinians: U.S. Peace Plan and Possible Israeli Annexation” (Washington, D.C, USA: Congressional Research Service (CRS), 2020).
39 Zanotti.
40 Simela Victor Muhamad, “Normalisasi Hubungan Uni Emirat Arab-Israel Dan Isu Palestina,” Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI XII, no. 17 (2020).
41 Asrudin  Mirza  Jaka  Suryana,  “Analisis  Kontruktivisme  Tentang  Persepsi  Ancaman,” Jurnal  Global  Dan Strategis 7, no. 1 (2013): 119.
Dari  penjabaran  di  atas,  peneliti  dapat  menyimpulkan  bahwa  adanya  normalisasi  hubungan negara-negara Arab dengan Israel didasarkan pada identitas (identity), kepentingan (interest), maksud (intention), dan nilai (values). Adanya hubungan persahabatan yang begitu erat antara Amerika Serikat (AS)  dan  Israel  dianggap  memiliki  satu  kesamaan  dan  tujuan  untuk  dapat  memberikan  pengaruh  di wilayah  Timur  Tengah,  hal  ini  dapat  dibuktikan  dengan  analisis  maksud (intention) dalam  politik mutualisme di antara keduanya.
Selain  itu,  terjadinya  kesepakatan  normalisasi  hubungan  negara-negara  Arab  dengan  Israel pun  didasari  oleh  suatu  kepentingan (interest) nasional  negara  yang  bersangkutan.  Seperti  adanya kepentingan  dalam  bidang  politik,  ekonomi,  militer,  dan  kepentingan-kepentingan  lain  yang menguntungkan. Keberpihakan AS, khususnya Donald Trump terhadap Israel pun disebabkan adanya unsur identitas (identity) , di mana Trump berpihak kepada Negara Yahudi dalam beberapa kebijakan politik  luar  negerinya,  salah  satunya  adalah  keterlibatan  Trump  dalam  kesepakatan  normalisasi hubungan Israel, adanya klaim sepihak terhadap Yerusalem, serta keterlibatannya dalam isu-isu lain di wilayah Timur Tengah.
Kegencaran Trump dalam memediasi kesepakatan normalisasi hubungan negara-negara Arab dengan  Israel  dikarenakan  Donald  Trump  sedang  mencari  dukungan  kepada  kaum  Yahudi  Amerika Serikat  yang  mendukung  kebijakannya  di  Timur  Tengah.  Hal  ini  juga  Trump  lakukan  untuk mengeksiskan diri menjelang Pemilihan Presiden AS tahun 2020.
Bagi  Palestina  sendiri,  adanya  kesepakatan  damai  Negara  UEA,  Bahrain,  Maroko,  Sudan dengan Israel pada dekade ini, dapat melemahkan solidaritas negara-negara Arab yang sejak dulu telah memperjuangkan kemerdekaan Palestina agar terlepas dari pendudukan Israel. Oleh karena itu, pihak Palestina  menganggap  bahwa  negara-negara  Arab  yang  telah  menyepakati  normalisasi  hubungan dengan  Israel  sebagai  pengkhianat  perjuangan  yang  telah  dibangun  sejak  dulu,  hal  ini  berdasarkan analisis nilai (values) dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Anwar Sadat. Mencari Identitas . Jakarta: Tira Pustaka Jakarta, 1983.
Asseburg, Muriel, and Sarah Charlotte Henkel. “Normalisation and Realignment in the Middle East.”
Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP), 2021. https://www.swp-
berlin.org/en/publication/normalisation-and-realignment-in-the-middle-east.
CNN Indonesia. “Kronologi Normalisasi Hubungan UEA, Bahrain Dan Israel,” September 16, 2020. https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200916085105-120-547021/kronologi- normalisasi-hubungan-uea-bahrain-dan-israel.
Dachtler,  Petra.  “From  New  to  Normal:  Two  Years  after  the  Abraham  Accords,”  no.  5  (2022). https://doi.org/10.57671/GFME-22052.
Friedrich  Kratochwil. Rules,  Norms,  and  Decisions:  On  the  Conditions  of  Practical  and  Legal Reasoning in International Relations and Domestic Affairs . Cambridge: Cambridge University Press, 1989.
Hitman,  Gadi,  and  Chen  Kertcher.  “The  Case  for  Arab-Israeli  Normalization  during  Conflict.” The Journal for Interdisciplinary Middle Eastern Studies 2 (2018).
https://doi.org/10.26351/JIMES2-13.
(IMEU),  Institute  for  Middle  East  Understanding.  “Abraham  Accords  Isolate  Palestinians,  Solidify Israel’s  Apartheid  Rule,”  2022.  https://imeu.org/article/imeu-policy-analysis-5-abraham- accords-isolate-palestinians-solidify-israel.
Iqbal  Ramadhan.  “Lobi  Israel  Dalam  Kebijakan  Luar  Negeri  Amerika  Serikat  Ke  Timur  Tengah.” Journal Intermestic: Journal of International Studies 1, no. 2 (Mei 2017): 88–206.
John  O.  Voll,  John  L.  Esposito. Demokrasi  Di  Negara-Negara  Muslim:  Problem  Dan  Prospek . Bandung: Mizan, 1999.
Juhana Nasrudin. “Politik Identitas Dan Representasi Politik.” Jurnal Hanifiya: Jurnal Studi Agama- Agama 1, no. 1 (2018).
Kirdi Dipoyudo. “Mesir Sesudah Presiden Anwar Sadat.” Jurnal Analisa: Aktualitas Internasional 4, no. 9 (1982): 380.
Koran  Tempo.  “Iran  Dan  Turki  Kecam  Normalisasi  Hubungan  UEA-Israel,”  Agustus  2020. https://koran.tempo.co/read/internasional/456828/iran-dan-turki-kecam-normalisasi- hubungan-uea-israel.
Lene  Hansen,  Barry  Buzan. The Evolution  of  International Security  Studies .  New York:  Cambridge University Press, 2009.
Lovell, J.P. Foreign Policy in Perspective . Canada: Holt, Rinehart & Winston, 1970.
Lucas,  Russell  E.  “Jordan:  The  Death  of  Normalization with  Israel.” Middle  East  Journal 58, no. 1 (2004).
Massimiliano Fiore. “The Abraham Accords and the Palestinian Issue.” E-International Relations , n.d. https://www.e-ir.info/2020/11/01/the-abraham-accords-and-the-palestinian-issue/.
Mirza Jaka Suryana, Asrudin. “Analisis Kontruktivisme  Tentang Persepsi Ancaman.” Jurnal Global Dan Strategis 7, no. 1 (2013): 119.
Muhamad, Simela Victor. “Normalisasi Hubungan Uni Emirat Arab-Israel Dan Isu Palestina.” Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI XII, no. 17 (2020).
Ni  Luh  Bayu  Purwa  Eka  Payani.  “Pengaruh  Serangan  9/11  Terhadap  Perkembangan  Dinamika Keamanan Internasional.” Journal Andalas: Journal of International Studies 5, no. 1 (2006): 29.
Noam  Chomsky. Pirates  and  Emperors:  International  Terrorism  in  the  Real  World .  London:  Pluto Press, 2016.
Paul  Hare,  David  Naveh.  “Group  Development  At  Camp  David  Summit.” Journal  Small  Group Research 15, no. 3 (Agustus 1984): 299.
Purwono, Sugiarto Pramono. “Konstruktivisme Dalam Studi Hubungan Internasional” 7, no. 2 (2010): 14.
Republika.  “AS  Dan  Israel  Lobi  Banyak  Negara  Arab  Untuk  Normalisasi,”  Oktober  2020. https://republika.co.id/berita/internasional/timur-tengah/qifyei377/as-dan-israel-lobi-banyak- negara-arab-untuk-normalisasi.
———.  “Pemerintahan  Trump  Siap  Jual  Senjata  Canggih  AS  Senilai  Rp  14  Triliun  Ke  Maroko,” 2020.  https://dunia.tempo.co/read/1413777/pemerintahan-trump-siap-jual-senjata-canggih-as- senilai-rp-14-triliun-ke-maroko.
Riza Sihbudi. Menyandera Timur Tengah . Jakarta: PT. Mizan Publika, 2007.
R.P. Barston. Modern Diplomacy . London and New York: Routledge, 2013.
Rudi Candra. “PENGARUH IDENTITAS PERSAHABATAN AMERIKA SERIKAT DAN ISRAEL TERHADAP  PENOLAKAN  KEANGGOTAAN  PALESTINA  DI  PBB,”  April  2018. https://www.researchgate.net/publication/324770165_PENGARUH_IDENTITAS_PERSAHA BATAN_AMERIKA_SERIKAT_DAN_ISRAEL_TERHADAP_PENOLAKAN_KEANGGO TAAN_PALESTINA_DI_PBB.
S.  Walt,  J.  Mearsheimer. The  Israel  Lobby  and  U.S  Foreign  Policy .  New  York:  Farrar,  Starus  and Giroux, 2008.
Simela  Victoe  Muhammad.  “Normalisasi  Hubungan  Uni  Emirat  Arab-Israel  Dan  Isu  Palestina.” Jurnal Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI XII, no. 17 (September 2020): 7–12.
Sri Khairunnisa Ariyati. “Analisa Konflik Wilayah Sahara Barat Dan Upaya Resolusi Konflik.” Jurnal Verity-UPH Journal of International Relations 11, no. 22 (July 2019): 32.
Tempo.  “Normalisasi  Dengan  Israel  Untungkan  Bahrain  Dalam  Konflik  Internal,”  September  14, 2020. https://dunia.tempo.co/read/1385985/normalisasi-dengan-israel-untungkan-bahrain- dalam-konflik-internal.
The Hashemite Kingdom of Jordan. “The Disaster of 1967,” n.d. http://www.kinghussein.gov.jo/his_periods3.html.
Yossef, Amr. “The Regional Impact of the Abraham Accords.” West Point, New York: Modern War Institute, 2021.
Zanotti,  Jim.  “Israel  and  the  Palestinians:  U.S.  Peace  Plan  and  Possible  Israeli  Annexation.” Washington, D.C, USA: Congressional Research Service (CRS), 2020.