EVALUASI  TATA KELOLA  TEKNOLOGI INFORMASI DAN PERANCANGAN KEBIJAKAN SISTEM  MANAJEMEN  KEAMANAN INFORMASI BERDASARKAN KERANGKA KERJA
COBIT 5 DAN SNI ISO/IEC 27001 ( Studi Kasus  POLRESTABES BANDUNG )
, Yus Jayusman 1, Tarmin Abdulghani 2
3 Teknik Informatika, STMIK Bandung
Jl. Cikutra 113 Bandung Jawa Barat, Indonesia 2 Teknik Informatika, Universitas Suryakancana Jl. Raya Pasirgede, Cianjur, Jawa Barat, Indonesia
1 yusjayusman@gmail.com, 2 tarmin@artagani.com

## ABSTRAK
Intisari — Dengan semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini, sangat berpengaruh terhadap  kemajuan  bisnis,  baik  secara  individual,  swasta,  instansi  pemerintah  termasuk  kepolisian.  Perkembangan informasi mempunyai peranan yang sangat penting didalam suatu usaha menciptakan kemajuan di semua bidang yang diperuntukan  bagi  kepentingan  manusia  pada  umumnya.  TIK  merupakan  salah  satu  bagian  penting  dalam meningkatkan produktifitas  atau layanan, baik dalam memperoleh informasi, mengolah, dan mengunakan informasi tersebut.  Polrestabes  Bandung    mengunakan  teknologi  informasi  untuk  melakukan  berbagai  aktifitas.  Contoh  yang umum adalah pemanfaatan teknologi informasi untuk pencatatan tindakan kriminal, Izin penggunaan bahan peledak, sistem informasi untuk pembuatan SIM, dan lain-lain.
Tata kelola teknologi informasi dan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI)    atau Information Security Management  System  (ISMS)  sebagai  standar  keamanan  Informasi  dalam  organisasi,  sehingga    semua  faktor  dan dimensi  yang  berhubungan  dengan  penggunaan  teknologi  informasi  menjadi  bersinergi  dan  bisa  memberikan  nilai tambah  yang  diharapkan  bagi  perusahaan  atau  instansi.  Berkaitan  dengan  hal  tersebut  penulis  bermaksud  untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tata kelola TI serta mengambil hasil untuk dapat dijadikan pedoman dalam merencanakan  suatu  kebijakan  keamanan  informasi  berdasarkan  keranga  kerja  COBIT  5  dan  ISO/IEC  27001. Perencanaan  kebijakan  keamanan  informasi  dibuat  untuk  dapat  meningkatkan  kinerja  dan  layanan  TI  pada Porestabes Bandung agar terhindar dari segala bentuk ancaman, kerentanan serta memiliki prosedur yang baik dalam menjalankan tata kelola teknologi informasi.
Dalam  proses  evaluasi  tata  kelola  teknologi  informasi  dan  perencanaan  keamanan  informasi  tentunya  tidak terlepas  dari  data  yang  relevan  dan  informasi  yang  dimiliki  untuk  mengetahui  tujuan  instansi,  sehingga  dapat dijadikan suatu acuan yang baik dan dapat mengatahui tingkat kematangan proses yang ada. Cara pengumpulan data dilakukan  dengan  menyebarkan  angket  untuk  mengetahui  tingkat  kematangan  saat  ini,  agar  dapat  dilakukan perbaikan dan perencanaan kebijakan yang sesuai dengan tujuan, visi misi organisasi dalam mendukung kinerja yang dijalankan oleh Polrestabes Bandung.
Kata kunci : Evaluasi Tata kelola TI, COBIT 5, ISO 27001, Polrestabes

## I. PENDAHULUAN
Kehadiran  globalisasi  membawa  pengaruh  bagi kehidupan suatu bangsa. Pengaruh globalisasi dirasakan di berbagai  bidang  kehidupan  seperti  kehidupan    politik, ideologi,  ekonomi,  sosial  budaya,  pertahanan  keamanan dan  lain-lain  yang  akan  mempengaruhi  nilai-nilai nasionalisme  bangsa.  Secara  umum  globalisasi  dapat dikatakan suatu proses tatanan masyarakat yang mendunia dan tidak mengenal batas wilayah.  Sebagai sebuah proses, globalisasi  berlangsung  melalui  dua  dimensi,  dalam interaksi  antar  bangsa,  yaitu  dimensi  ruang  dan  dimensi waktu.
Dimensi  ruang  yang  dapat  diartikan  jarak  semakin dekat  atau  dipersempit  sedangkan  waktu  makin dipersingkat  dalam  interaksi  dan  komunikasi  pada  skala dunia.  Hal  ini  tentunya  tidak  terlepas  dari  dukungan pesatnya  laju  perkembangan  teknologi  yang  semakin canggih  khususnya  teknologi  informasi  dan  komunikasi (TIK)
Dengan  semakin  pesatnya  perkembangan  ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini, sangat berpengaruh terhadap kemajuan bisnis, baik secara individual,    swasta, instansi  pemerintah  termasuk  kepolisian.  Perkembangan informasi  mempunyai  peranan  yang  sangat  penting didalam  suatu  usaha  menciptakan  kemajuan  di  semua bidang yang diperuntukan bagi kepentingan manusia pada umumnya.    TIK    merupakan  salah  satu  bagian  penting dalam  meningkatkan  produktifitas    atau  layanan,  baik dalam memperoleh informasi, mengolah, dan mengunakan informasi  tersebut.  Seperti  halnya  studi  kasus  penelitian yang dilakukan saat ini, yaitu di Polrestabes Bandung.
Polrestabes  Bandung    mengunakan  teknologi informasi  untuk  melakukan  berbagai  aktifitas.  Contoh yang  umum  adalah  pemanfaatan  teknologi  informasi untuk    pencatatan  tindakan  kriminal,  Izin  penggunaan bahan peledak,  sistem  informasi  untuk  pembuatan    SIM, dan  lain-lain.  Contoh  penerapan  teknologi  informasi tersebut meliputi penggunakan komputer, kamera digital, perekam  sidik  jari,    identifikasi  bahan  Peledak,pencetak kartu  SIM,  pengenalan  wajah,  dan  tentunya  penggunaan jaringan  Internet  dan  Intranet.  Dengan  penerapan teknologi  ini  maka    diharapkan  layanan    tersebut    dapat diselesaikan lebih  efektif dan efesien.    Ketika Teknologi informasi  ini  menjadi  bagian  terpenting  dalam  tubuh organisasi,  maka  informasi  ini  menjadi  sebuah  aset  yang harus dilindungi dan dikelola dengan sebaik-baiknya.
Salah satu isu utama dalam pemanfaatan TIK yaitu kurangnya  manajemen  yang  tepat  dalam  asset  informasi. Hilangnya Aset Informasi merupakan bencana yang dapat mengakibatkan  kerugian  finansial  bagi  perusahaan  / Instansi Pemerintah.  Untuk menjaga agar  aset  informasi menjadi  penambah  nilai  dalam  sebuah  perusahaan  atau institusi,  maka  perlu  adanya  tata  kelola  teknologi informasi    dan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI)    atau  Information Security Management System (ISMS)  sebagai  standar            keamanan  Informasi  dalam organisasi,  sehingga    semua  faktor  dan  dimensi  yang berhubungan  dengan  penggunaan  teknologi  informasi menjadi  bersinergi  dan  bisa  memberikan  nilai  tambah yang diharapkan bagi perusahaan atau instansi.
Untuk    perancangan  SMKI  pada    Polrestabes Bandung  maka terlebih dahulu perlu  dilakukan  evaluasi terhadap  tata  kelola  teknologi informasi  saat  ini,  dengan tujuan  untuk  mengetahui tingkat  kapabilitas  (capability Level  )  tata  kelola  teknologi  informasi  dan  proteksi terhadap  asset  informasi.  Untuk  mengetahui  kapabilitas tata  kelola  teknologi  informasi,  maka  pada  tahapan
pertama  akan  dilakukan  evaluasi  tata  kelola  teknologi informasi    menggunakan  framework  COBIT  5  sebagai Tata kelola TI Perusahaan / Governance of Enterprise I T (GEIT).
Tingkat  kapabilitas  tata kelola ini selanjutnya akan d  ijadikan  dasar  dalam  perancangan    kebijakan    SMKI. Kerangaka    kerja        yang  digunakan  yaitu  SNI  ISO/IEC 27001 : 2009  dengan pertimbangan sebagai berikut :
1. Merupakan  sistem  manajemen  keamanan  informasi (SMKI)    yang  mencakup  semua  jenis  organisasi (komersil , Pemerintah, Nir-laba )
2. Mengadopsi pendekatan P-D-C-A
3. Berbasis Analisis Risiko.
4. Kompatible dengan Sistem Manajemen Keluaran ISO, ISE/IEC, ISO/TS, OHSAS, BS/PAS, TL.
5. Versi  ini  masih    relevan  untuk    mengakomodir kebutuhan  kebutuhan  dalam  perancangan  kebijakan SMKI pada studi kasus di Polrestabes Bandung.

## II. KAJIAN PUSTAKA
A. Evaluasi Pengertian  evaluasi  menurut  para  ahli  seperti Wrigstone, dkk (1956) mengatakan bahwa evaluasi adalah penaksiran  terhadap  pertumbuhan  dan  kemajuan  ke  arah tujuan  atau  nilai-nilai  yang  telah  ditetapkan.  Sedangkan dalam  perusahaan,  pengertian  evaluasi  adalah    proses pengukuran  akan  efektifitas  strategi  dalam  upaya mencapai  tujuan  bagi  perusahaan.  Contohnya  evaluasi proyek.  Hal-hal  yang  dievaluasi  dalam  proyek  adalah tujuan  dan  pembangunan  proyek,  apakah  sudah  tercapai atau tidak, apakah sesuai dengan rencana atau tidak, jika tidak, apa yang membuatnya tidak tercapai, apa yang harus dilakukan  agar  sesuai.  Hasil  yang  ditimbulkan  dari evaluasi adalah bersifat kualitatif.
Proses evaluasi memiliki tahapan-tahapan, walaupun  tahapan  setiap  objek  evaluasi  berbeda-beda namun  tidak  menghilangkan  fungsi  dari  evaluasi  itu sendiri. Tahapan-Tahapan Evaluasi secara umum adalah : 1. Menentukan  topik  evaluasi  dalam  mengevaluasi tentukan  topik  atau  apa  yang  akan  kita  evaluasi  baik itu suatu program kerja, atau hasil kerja.
2. Merancang  kegiatan  evaluasi  :    sebelum  melakukan evaluasi,  sebaiknya  merancang  (desain)  kegiatan- kegiatan  evaluasi  agar  tidak  ada  yang  kita  lewatkan dalam evaluasi nantinya.
3. Pengumpulan  data  :    Setelah  merancang  (desain) kegiatan, lakukanlah pengumpulan data sesuai dengan apa yang  telah direncanakan dalam kegiatan evaluasi berdasarkan kaidah-kaidah ilmia
4. Pengolahan  dan  analisis  data  :    Setelah  data  telah terkumpul,  selanjutnya  data  tersebut  diolah  dengan mengelompokkan agar mudah dianalisis, dan sediakan tolak ukur waktunya sebagai hasil dari evaluasi.
5. Pelaporan  hasil  evaluasi  :  Hasil  evaluasi  harus diketahui oleh setiap orang-orang yang berkepentingan agar mengetahui hasil-hasil yang telah dia kerjakan
B. Kebijakan Kebijakan  adalah    suatu  ucapan  atau  tulisan  yang memberikan  petunjuk  umum  tentang  penetapan  ruang lingkup  yang  memberi  batas  dan  arah  umum  kepada seseorang  untuk  bergerak.  Secara  etimologis,    kebijakan adalah terjemahan dari kata  policy. Kebijakan dapat juga berarti sebagai rangkaian konsep  dan asas yang menjadi garis  pelaksanaan  suatu  pekerjaan,  kepemimpinan,  dan cara bertindak. Kebijakan dapat berbentuk keputusan yang
dipikirkan  secara  matang  dan  hati-hati  oleh  pengambil keputusan  puncak  dan  bukan  kegiatan-kegiatan  berulang yang  rutin  dan  terprogram  atau  terkait  dengan  aturan- aturan keputusan
Menurut  Budiardjo  (1988):  kebijakan  adalah sekumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut.
Menurut    Anderson  (1979):  kebijakan  adalah serangkaian  tindakan  yang  mempunyai  tujuan  tertentu yang  mesti  diikuti  dan  dilakukan  oleh  para  pelakunya untuk  memecahkan  suatu  masalah  (a  purposive  corse  of problem or matter of concern).
C. Sistem Manajemen Keamanan Informasi
Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI)  atau dalam  bahasa  Inggris    information  security  management system    (ISMS)    adalah  cara  untuk  melindungi  dan mengelola informasi berdasarkan pendekatan risiko bisnis yang  sistematis,  untuk  menetapkan,  menerapkan, mengoperasikan, memantau, mengkaji,  memelihara,  dan  meningkatkan  keamanan informasi.  SMKI  adalah  sebuah  pendekatan  organisasi untuk keamanan informasi. Sebagai sebuah sistem, SMKI harus didukung oleh keberadaan dari hal-hal berikut :
1. Struktur organisas
2. Kebijakan keamanan
3. Prosedur dan proses
4. Tanggung jawab
5. Sumber daya manusia

## D. Cobit 5
Control  Objective  for  Information  &  Related Technology (COBIT)  adalah  sekumpulan  dokumentasi best practice untuk IT Governance yang dapat membantu auditor,  pengguna  (user),  dan  manajemen,  untuk menjembatani  gap antara resiko bisnis, kebutuhan kontrol dan masalah-masalah teknis IT (Sasongko, 2009).
COBIT    5  merupakan  generasi  terbaru  dari  panduan ISACA  yang  membahas  mengenai  tata  kelola  dan manajemen IT.  COBIT  5 dibuat berdasarkan pengalaman penggunaan    COBIT    selama  lebih  dari  15  tahun  oleh banyak  perusahaan  dan  pengguna  dari  bidang  bisnis, komunitas  IT,  risiko,  asuransi,  dan  keamanan.  (ISACA 2012:15).
COBIT  5  bersifat  umum  dan  berguna  untuk  segala jenis ukuran perusahaan, baik itu sektor komersial, sektor non  profit  atau  pada  sektor  pemerintahan  atau  publik. COBIT  5  didasarkan  pada  lima  prinsip  kunci  untuk  tata kelola dan manajemen TI perusahaan. Kelima prinsip ini memungkinkan  perusahaan  untuk  membangun  sebuah kerangka  tata  kelola  dan  manajemen  yang  efektif,  yang dapat mengoptimalkan investasi dan penggunaan TI untuk mendapatkan keuntungan bagi para stakeholder.
Gambar 2.1. Lima prinsip dalam COBIT 5
E. SNI  ISO / IEC 27001:2009
SNI  ISO/IEC  27001:2009  yang  diterbitkan tahun 2009 dan merupakan versi Indonesia dari ISO/IEC 27001:    2005,  berisi  spesifikasi  atau  persyaratan  yang harus  dipenuhi  dalam  membangun  Sistem  Manajemen Keamanan
Informasi (SMKI). Standar ini bersifat independen  terhadap  produk  teknologi  informasi, mensyaratkan penggunaan pendekatan manajemen berbasis  risiko,  dan  dirancang  untuk  menjamin  agar kontrol-kontrol keamanan yang dipilih mampu melindungi aset informasi dari berbagai risiko dan memberi keyakinan tingkat  keamanan  bagi  pihak  yang    berkepentingan. Standar  ini  dikembangkan  dengan  pendekatan  proses sebagai  suatu  model  bagi  penetapan,  penerapan, pengoperasian,  pemantauan,  tinjau  ulang  (review), pemeliharaan  dan  peningkatan  suatu  SMKI.  Pendekatan proses mendorong pengguna menekankan pentingnya.
Standar  ini  mengadopsi  model  “Plan-Do-Chect-Act” (PDAC), yang diterapkan untuk membentuk keseluruhan proses  SMKI.  Gambar  dibawah  ini  memperlihatkan persyaratan  kamanan  informasi  dan  harapan  dari  pohak terkait  menjadi  masukan  bagi  SMKI,  serta  melalui tindakan  dan  proses  yang  diperlukan  menghasilkan keluaran keamanan informasi uang memenuhi persyaratan dan harapan tersebut. Gamber tersebut juga memperlihatkan  korelasi  antara  proses-proses  yang dituangkan  dalam  kalusul        4,5,6,7  dan  8  pada    SNI ISO/IEC 27001: 2009

## III. METODE PENELITIAN

## A. Metode Pemilihan Sample
Menurut  Sugiyono  (2006:57)  “Populasi  adalah generalisasi dari objek/subjek yang mempunyai karakteristik  tertentu  yang  ditetapkan  oleh peneliti  untuk dipelajari  dan  kemudian  ditarik  kesimpulan”.  Dapat disimpulkan  bahwa  populasi  adalah  sesuatu  yang  akan menjadi  objek  penelitian.  Berdasarkan  pengertian  diatas, maka  yang  menjadi  populasi  dalam  penelitian  ini  adalah pegawai/anggota di Polrestabes Bandung.
Menurut Suharsimi Arikunto (2002:104) mengatakan  bahwa  apabila  populasi  kurang  dari  100 orang,  maka  diambil  seluruhnya.  Namun  bila  jumlah populasinya  lebih  dari  100  orang,  maka  sampel  diambil sebesar 10%  -  15%, 20%  -  25%, atau lebih. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada  pada  populasi,  misalnya  karena  keterbatasan  dana, tenaga  dan  waktu  maka  peneliti  dapat  menggunakan sampel  yang  diambil  dari  populasi  tersebut.  Dalam penelitian  ini  penulis  akan  mengambil  dari  sejumlah pegawai/anggota    yang  berjumlah    20    di  bagian  Sitipol Polrestabes  Bandung    yang  dijadikan  sebagai  sampel penelitian.Mengingat jenis penelitian ini bersifat eksploratif yaitu dengan mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang diambil dari literatur  COBIT 5 dan klausul ISO 27001.

## B. Metode Pengumpulan Data
Dalam    penelitian    yang  dilakukan  di  Polrestabes Bandung,  dilakukan  pengumpulan  data  yang  bertujuan untuk mendapatkan  informasi  yang dibutuhkan sebagai  bahan    penelitian.  Jenis  data  yang  dikumpulkan terbagi menjadi  dua  jenis yaitu : 1.  Data Primer Data primer dihimpun langsung dari tempat penelitian. Dalam penelitian ini data primer berupa hasil  penyebaran  kuisioner  yang didistribusikan kepada bagian  bagian  tertentu  yang  sesuai  dengan  lingkup penelitian.
2.  Data Sekunder Data  sekunder  adalah  data  yang  digunakan  untuk melengkapi  data  primer  yang  diperoleh  dari responden,  data    sekunder  diperoleh  dari  beberapa referensi  seperti  buku-buku  peraturan-peraturan, laporan  hasil  penelitian,  dokumen  dan  arsip    dari Polrestabes    Bandung    yang  berkaitan  dengan penelitian.  Untuk  mendapatkan  data  sekunder dilakukan  berbagai  cara  diantaranya  dengan  Studi dokumentasi. Dalam studi dokumentasi ini pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara  mencari referensi  dari  berbagai  media,  seperti  dokumen instansi,    catatan  kasus,  laporan  kerja,  dan  lain sebagainya  yang  terdapat  di  lingkungan  ataupun  di luar  obyek  penelitian.  Selain  itu  juga  menggunakan buku,  jurnal  ilmiah  dan  panduan  COBIT  5  dan  ISO 27001
C. Uji Validitas dan Reliabilitas
Interpretasi  yang  digunakan  dalam  menentukan validitas item, mengacu pada pendapatnya Masrun (1979) dalam  Sugiyono  (2006:148).  Masrun  menyatakan  bahwa item  yang  mempunyai  korelasi  positif  dengan  kriterium (skor total) serta korelasi yang tinggi, menunjukkan bahwa item tersebut mempunyai validitas yang tinggi pula.
a. Uji Validitas
Uji  validitas  dilakukan  untuk  mengukur  suatu
ketepatan.  Pengujian  dilakukan  terhadap    20 responden.  Jika    didapatkan    suatu  instrumen  yang valid  maka  instrumen  tersebut  pasti    reliable, sebaliknya jika instrumen item yang reliable  maka instrumen tersebut belum tentu bernilai valid.
𝑟 = 𝑁 (∑ 𝑋𝑌) − (∑ 𝑋) (∑ 𝑌) √[𝑁  ∑ 𝑋 2 −   (∑ 𝑋) 2 ][𝑁  ∑ 𝑌 2 −   (∑ 𝑌) 2 ]
b. Uji Reliabilitas
Uji  Reliabilitas  dapat  dilakukan  dengan  uji  Alpha Cronbach.  Rumus  Alpha Cronbach sebagai berikut :
𝑎 =   ( 𝐾 𝐾 − 1 ) ( 𝑆 𝑟 2 −  ∑ 𝑆 𝑖 2 𝑆 𝑥 2 )
Dimana : a  : Koefisien reliabilitas Alpha Cronbach K  : Jumlah item pertanyaan yang diuji ∑ 𝑆 𝑖 2 : Jumlah varian skor item
𝑆 𝑥 2 : Varian skor-skor tes (seluruh item K)
D. Kerangka Penelitian
Untuk melakukan penelitian berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka  berikut  ini  akan  diuraikan  tahapan-tahapan  dalam penyusunan  penelitian  :.  Urutan  langkah-langkah penelitian  penyelesaian  masalah  dapat  dilihat  pada Gambar 3.1 dibawah ini:
Gambar 3.1 Kerangka Penelitian

## IV. HASIL PENELITIAN
A. Pemetaan  Enterprise Goals (EG) ke IT Related Goals (ITRG
Polrestabes  Bandung  merupakan  instansi  pemerintah yang  memiliki  sistem  komando  dari  atas  kebawah, sehingga  rencana  strategis  (Renstra)  mengacu  pada institusi  renstra  Kepolisian    Negara  Republik  Indonesia (POLRI).  Berikut  ini  adalah  pemetaan      EG    (tujuan institusi)  ke ITRG ( tujuan IT pada institusi)  yang diambil dari  rencana  strategis  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia. Tahun 2015 – 2019.
Tabel 4.1 Pemetaan  Enterprise Goals (EG) ke IT Related Goals (ITRG)
Dari  hasil  pemetaan  diatas,  maka  disimpulkan bahwa domain yang akan gunakan sebagai bahan penilaian kapabilitas  adalah  APO01,  APO12,  APO13,  DSS01, DSS03, DSS05.
B. Perhitungan Capability Level
Berdasarkan hasil perhitungan  6  proses COBIT yang dilakukan penelitian maka diperoleh hasil sebagai berikut :
Gambar 4.1

## Capability Level
Berdasarkan  hasil  penilaian  tingkat  pencapaian kapabilitas didapatkan hasil level 1 sebanyak 5  proses dan level  2  hanya    1    proses,  dari  data  tersebut  kemudian dilakukan  klasifikasi  proses  menggunakan  tabel  sebagai berikut :

## Tabel 4.2
Pencapaian Level
Berdasarkan  penilaian    capability  level    langkah selanjutnya  dilakukan  perhitungan  untuk  mengetahui besarnya  nilai  rata-rata  capability  level  yang  dicapai teknologi  informasi  pada  Polrestabes  Bandung  Rumus yang diterapkan adalah sebagai berikut :
Keterangan : Yn (y0 ..... y5)   = jumlah proses yang berada di level 2 Z      = jumlah proses yang di evaluasi Selanjutnya data pencapaian level dilakukan perhitungan sebagai berikut :
Maka nilai capability level adalah = 1,17 dibulatkan =  1.  Berdasarkan  hasil  perhitungan  maka  dapat  diambil suatu  keputusan  bahwa  capability  level  Polrestabes Bandung berada di level 1.
Tabel 4.3 Hasil Kapabilitas Domain APO

## Tabel 4.4 Hasil Kapabilitas Domain DSS
Dari  tabel  di  atas  didapatkan  nilai  level  1  dan  2 dengan  kondisi  proses  tersebut  telah  dikelola  (managed) meskipun  belum  optimal  secara  menyeluruh  dilakukan, untuk  dapat  mencapai  level  2  dan  level  3  maka  langkah yang harus dilakukan antara lain melakukan solusi untuk memperbaiki kondisi tersebut .

## C. Pemetaan Proses COBIT ke Klausul SNI ISO
Setelah melakukan proses perbaikan untuk peningkatan  level  pada  proses  domain  di  COBIT  5  dan memberikan  rekomendasi  kebijakan  berkaitan  dengan kondisi keamanan informasi  yang masih belum optimal, maka langkah selanjutnya adalah merencanakan keamanan  informasi  menggunakan  sistem  manajemen keamanan  informasi  (SMKI)  dengan  melakukan  terlebih dahulu    proses  mapping  dari  hasil  kapibilitas  COBIT  5 dengan Klausul SNI ISO 27001.
Tabel 4.5
Pemetaan COBIT 5 ke SNI ISO 27001
Dalam  rangka  memenuhi  kebutuhan  keamanan Informasi  secara  lebih  efektif  maka  proses  pengelolaan Keamanan  Informasi  harus  dilakukan  SMKI  sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi proses pematangan seperti yang  diharapkan.  Untuk  dapat  memenuhi  hal        tersebut maka  diperlukan  perancangan  solusi  atas  berbagai permasalahan dan kelemahan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan SMKI pada proses Klausul A.8, Klausul A.11 dan  Klausul  A.12.  Adapun  solusi  ini  akan  dilakukan melalui tahapan berikut :
a. Beberapa  hal  penting  dalam  analisis  yang  dapat diperoleh adalah :
1. Pada    tahapan  evaluasi  tata  kelola  Kemananan Informasi  dapat  di  identifikasi  risiko  dan  perlu adanya  kepedulian  tentang  dampak  negatif sebagai suatu risiko.
2. Pada penilaian tingkat  kapabilitas (Cobit)  telah diperoleh  tingkat  kematangan  saat  ini  maupun yang  diharapkan  serta  ditetapkannya  strategi pencapaian  kematangan  yang  diperlukan,  yang dipandang efektif dalam rangka proses pematangan yang diharapkan.
b. Pendefinisian SMKI
Sesuai  dengan  strategi  pencapaian  kematangannya  yang telah  ditargetkan,  maka  usulan  tindakan  perbaikan  untuk Pencapaian tingkat kematangan  2  dan tingkat kematangan 1. Perbaikan tingkat kematangan ini akan diawali dengan memprioritaskan  kalusul  dengan  tingkat  kematangan  1, sehingga  jika  semua  kalusul  tersebut  telah  mencapat tingkat  kematangan  2,  secara  bersamaan  proses pematangan akan digerakan agar tumbuh dari 2 menjadi 3.
D. Pemetaan SNI ISO/IEC 27001 terhadap Perancangan Kebijakan SMKI
Dalam    merancang  kebijakan  SMKI    terlebih  dalulu dilakukan pemetaan mengenai proses manajemen terhadap SNI ISO/IEC 27001.
Tabel 4.6 Pemetaan  Kebijakan Perancangan SMKI

## V. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penjelasan pada bab sebelumnya, penulis  dapat  menarik  kesimpulan  diantaranya,  sebagai berikut :
1. Pada  dasarnya    Polrestabes  Bandung    belum melakukan    evaluasi  tatakelola  teknologi  informasi. Seksi  Teknologi  Informasi  Kepolisian  (SITIPOL) yang memegang tanggung jawab terhadap Teknologi
Infomasi di Polrestabes Bandung belum sepenuhnya melakukan    pencatatan  risiko  yang  terjadi  secara detail  ssetiap  tahunnya,  sehingga  tidak  diketahuai asset mana saja yang memiliki tingkat kerawanan dan ancaman yang tinggi.
2. Berdasrkan  Hasil  pengukuran  dengan  COBIT  5 PAM,  Polrestabes  Bandung  memiliki  tingkat kapabilitas  (Capability  level)  tata  kelola  teknologi informasi  di  angka  dua  (2).  Level  ini  ditunjukan berdasark  an  hasil  analisis  kuantitatif  (kuisioner) yang dilakukan kepada 20 responden
3. Perancangan  Kebijakan  SMKI    didasari  oleh pemetaan tingkat kapabilitas dari proses COBIT 5 ke klausul pada SNI ISO/IEC 27001.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Alexander.    2008.    “Evaluasi  Penerapan  Teknologi Informasi  Di  Perguruan  Tinggi  Swasta  Yogyakarta Dengan Menggunakan  Model Cobit Framework”,
2. Andi  Rifiandi.  2010.  “Jurus  Sukses  Sertifikasi  ISO 27001”
3. Erva  Kurniawan.  2011.    “Evaluasi  Tata    Kelola Teknologi Informasi Dengan Menggunakan
Framework Cobit Studi Kasus: Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”, Tesis MTI UGM.
4. ISACA.  2012.
5. ITGI.  (2001).  “Board Briefing on IT Governance”.
6. Jogiyanto,  Prof.Dr. HM, MBA. 2005.  “ Akt. Analisis dan Design” , Penerbit Andi, Yogyakarta.
7. Ministry of International Trade & Industry. ,  1999. “Corporate approaches to IT Governance”.
8. Nurhayani.  2013.  Jurnal  “perancangan  tata  kelola teknologi informasi pada layanan akademik    Di amik sigma  palembang    menggunakan  analisis  swot  dan cobit”,
9. Richhardus  Eko  Indrajit.  2011  “Tata  Kelola Teknologi Informasi”.
10. Riyanarto  Sarno  &  Irsyat  Iffano.  2013.  “Sistem Manajemen Kemanan Informasi” Erlangga, Presentasi Training Cobit 5.
11. Razieh    Sheikhpour,  Nasser  Modiri.  2012.  “  An Approach  to  Map  COBIT  Processes  to  ISO/IEC 27001    Information  Security  Management  Controls, dipublikasikan  di  International  Journal  of  Security and Its Applications “.
12. Selvi  Amriani.    2012.  Jurnal  Sistem  Informasi  “ Analisis Resiko TI Berbasis” ISO 31000/310010
13. SNI  ISO/IEC  27001.  2009.  “Teknologi  Informasi- Teknik  Kemanan-Sistem  manajemen  kemanan informasi – Peryaratan”.
14. Sugiyono.  2013.  “Memahami  Penelitian  Kualitatif Alfabeta. Bandung.
15. Van  Grembergen.  2002.    “  Introduction  to  the minitrack :  IT Governance and its mechanism”.
16. Yohana  Dewi  Lulu  W.  2013.  Jurnal  Teknik  Elektro “Analisa Teori IT Governance menggunakan COBIT 5”.