Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis
Vol.5 / No.1: 83-100,  Januari  2019 ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak)

## Analisis Konsep Islam Tradisi Upah Buruh Tani (Studi Kasus Dusun Mandigu Desa Suco Kabupaten Jember)

## Yuni Hidayatun Nisa’ dan M.Khairul Hadi Al-Asy’ari
Institut Agama Islam Negeri Jember ayrenyuni10@gmail.com dan arimoh16@gmail.com

## Abstract
This  paper  starts  from  the  phenomenon  that  80%  of  the  common  people  are farmers.  Ironically,  farmers  here  as  farm  workers  90%  and  10%  are  land owners.  The  landowners  (musta'jir)  and  farm  workers  (ajir)  have  good relationships because of the attachment of mutual need. But the problems that occur are that the culture of the wage system is still lacking. The first focus of the problem is what is the concept of wages applied in the village of Mandigu? The  second  is  how  the  concept  of  wages  is  liberal  and  its  relevance  to  the Islamic concept? The purpose of this study is to find out what are the concepts of  wages  applied  and  whether  they  are  relevant  to  the  Islamic  concept.  This research uses field research that is plunge or descend directly to the object of research to obtain data that the researcher needs. The object of this research is mandarin  hamlet.  The  subjects  studied  were  land  owners,  farm  laborers  and village officials. The results of this study reveal that there are four concepts of wages  applied  but  people  tend  to  choose  the  concept  of  concrete  because  the concrete  system  has  been  derived  from  ancestors  and  in  terms  of  acceptable benefits between the two parties.
Keywords:  Conventional  Wages,  Islamic  Wages,  Landowners,  Farmers,  and Land.

## PENDAHULUAN
Persoalan perburuan merupakan salah satu agenda politik dan ekonomi yang  cukup  krusial  di  Negara-negara  modern.  Sebab,  masalah  butuh  tidak hanya  menyangkut  hubungan  para  pekerja  dan  majikan,  tetapi  mencakup persoalan  system  ekonomi  dan  politik  dari  sebuah  Negara.  Politik  ekonomi suatu  Negara  sangat  menentukan  warna  dari  suatu  system  perburuan  yang berlau di Negara tersebut.
Negara  Indonesia  memiliki  beraneka  ragam  suku  dan  budaya.  Setiap wilayah  yang  ada  di  Indonesia  memiliki  keunikan  budaya  masing-masing.. Budaya  akan  selalu  melekat  dalam  masyarakat  meskipun  sekarang  telah memasuki  era  milenial  (Sinungan,  2003)  Beberapa  budaya  memang  telah
Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis 84 Vol.5 / No.1: 83-100,  Januari  2019 ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak) menghilang  tapi  masih  ada  juga  budaya  yang  tetap  dipertahankan  oleh masyarakat.  Salah  satu  tradisi  yang  masih  dipertahankan  oleh  masyarakat adalah sistem pengolahan dan kepemilikan lahan.
Sistem kepemilikan lahan pertanian merupakan hal yang menarik untuk dikaji  karena  semakin  tahun  petani  harus  terus  bersaing  dengan  ketat  untuk menguasai  lahan  pertanian.  Kondisi  ini  terjadi  karena  permintaan  akan  lahan untuk kegiatan non pertanian semakin banyak  Banyak terjadi alih fungsi lahan pertanian  akibat  semakin  tingginya  permintaan  lahan  untuk  kegiatan  non pertanian.  Petani  sering  kali  kalah  dalam  mempertahankan  kepemilikan lahannya,  karena  tidak  memiliki  kekuatan  untuk  melawan  pengusaha  dan pemerintah.  Alih  fungsi  lahan  pertanian  menjadi  pertokoan,  pabrik  atau pemukiman  membuat  lahan  yang  dimiliki  oleh  petani  semakin  berkurang (Sudrajat, 2018)
Kepemilikan lahan  yang  semakin  sempit membuat  petani mencari cara untuk  memenuhi  kebutuhannya.  Cara  yang  dipakai  oleh  petani  salah  satunya adalah  menyewa  lahan  untuk  diolah  dan  menambah  hasil  panen.  Sistem  sewa lahan yeng dilakukan oleh petani tidak selalu dibayar dalam bentuk uang, tapi juga  dengan  sistem  bagi  hasil  panen.  Petani  yang  menggarap  lahan  orang  lain disebut  dengan  buruh  (msta‟jir)  dan  pemilik  lahan  atau  yang  memberi  upah disebut (ajir). Pembagian hasil dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara  ajir dan musta‟jir. (Hanafie, 2010).
Islam  hadir  dimuka  bumi  mempunyai  system  sosial  yang  adil  dan bermartabat.  Salah  satu  system  yang  dimiliki  islam  adalah  system  pekerjaan, yang  didalamnya  mencakup  diantaranya  hubungan  majikan-  pekerjaan  dan pengupahan. Menurut (Hasan, 2002)  Islam memiliki prinsip yang memadukan dalam  hubungan  interaksi  pekerjaan  antara  majikan  dan  buruh,  antara  lain prinsip;  keseteraan  (musawah)  dan  keadilan  („adalah).  Konsep  kesetaraan  dan keadilan  sejatinya  mengantarkan  majikan  dan  pekerja  kepada  tujuan  yang diharapkan.  Tujuan  yang  diharapkan  pekerja  adalah  upah  yang  memadai  dan kesejahteraan,  sedangkan  tujuan  dari  majikan  adalah  berkembangnya  usaha. Tujuan kedua belah pihak menjalankan tugas dan kewajiban yang baik.
Budaya  sistem  penyewaan  lahan  yang  sering  dilakukan  oleh  petani Indonesia  salah  satunya  adalah  pembayaran  sewa  lahan  dengan  sistem  bagi hasil.  Sistem  bagi  hasil  ini  banyak  diterapkan  di  berbagai  daerah  di  Indonesia dengan nama yang bermacam-macam. Masyarakat Indonesia dengan mayoritas beragama  islam  sejatinya  juga  mengaplikasikan  konsep  pengupahan  secara islam dengan tujuan tidak merugikan diantara keduanya.
Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis 85 Vol.5 / No.1: 83-100,  Januari  2019 ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak)
Dusun Mandigu merupakan salah satu dusun yang berada di Desa Suco Kecamatan  Mumbulsari  Kabupaten  Jember.  Dari  data  pencocokan  dan penulisan (Coklis) penduduk tahun 2017 dan pemutahiran data penduduk 2017 jumlah penduduk  Desa Suco sebesar 13.447 jiwa  yang terdiri dari  penduduk laki-laki  sebesar  6.659  jiwa  dan  penduduk  perempuan  sebesar  6.788  jiwa. Penduduk  Desa  Suco  merupakan  penduduk  yang  mayoritas  penduduknya bekerja  sebagai  petani.  Terbukti  dari  data  mata  pencaharian  penduduk  Desa Suco di bawah ini:

## Sumber: Pencocokan dan penilisan (Coklis) tahun 2017 Desa Suco
Hal ini disebabkan karena sebagian besar wilayah Dusun Mandigu Desa Suco  merupakan  lahan  sawah,  lapangan  pekerjaan  yang  semakin  sempit  serta adanya  budaya  bertani  yang  didapatkan  secara turun-temurun  dari  generasi  ke generasi dan juga akibat dari tingkat pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat yang  tergolong  masih  rendah  sehingga skill yang  dimiliki  tidak  mendukung mereka untuk mendapat pekerjaan yang layak.
Disini  peneliti  mengungapkan  implementasi  budaya  pengupahan  apa  saja yang  terjadi  di  dusun  Mandigu  dengan  moyoritas  buruh  tani  dan  beragama islam.  Lalu  relevankah  dengan  konsep  islam  yang  di  cetuskan  oleh  para mujtahid.
8012 137 299 678 361 289 3,671 Mata Pencaharian Penduduk

## Desa Suco

## Jumlah penduduk
Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis 86 Vol.5 / No.1: 83-100,  Januari  2019 ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak)

## KAJIAN TEORI
Dalam  kajian teori ini  peneliti  menggunakan  teori  budaya  dan  konsep- konsep  upah  dalam  perburuhan  secara  islam.  Berikut  penjelasalan  dari  teori budaya dan konsep-konsep upah tersebut.
1. Teori kebudayaan.
Budaya  adalah  suatu  sistem  yang  memiliki  koherensi,  bentuk- bentuk  sumbolis  yang  berupa  kata,  benda,  perilaku,  sastra  lukisan  dan kepercayaan. Budaya juga dapat dikatakan sebagai kebiasaan atau ritual yang  dilakukan  oleh  masyarakat  secara  trun  temurun  oleh  masyarakat setempat sebagai bagian dari kehidupan sosialnya. Budaya dalam sistem sosial  mencakup  stratifikasi,  gaya  hidup,  sosialisasi  agama  dan organisasi  yang  terus  dianut  dan  diterapkan  oleh  masyarakat.  Budaya selain  perilaku  juga  ada  budaya  material  yaitu  berupa  bangunan, peralatan  dan  persenjataan.  Secara  umum  budaya  dapat  diartikan sebagai  kebiasaan  atau  tradisi  yang  diterima  dan  dilakukan  oleh masyarakat  secara  turun-temurun  dan  dapat  mempengaruhi  kehidupan sosial masyarakat (Anthony, 2013)
Menurut  Surandi  (2007)  budaya  dapat  diperinci  kedalam  tujuh unsur  yaitu  bahasa,  sistem  pengetahuan,  organisasi  sosial,  sistem teknologi,  sistem  mata  pencaharian,  sistem  religi  dan  kesenian.  Bahasa merupakan  suatu  sistem  tanda  bunyi  yang  digunakan  oleh  masyarakat untuk  saling  berkerja  sama,  bekomunikasi  dan  mengidentifikasi  diri. Sistem  religi  merupakan  sistem  kepercayaan  yang  dianut  oleh masyarakat dalam kelompok sosial.
Menurut  Koentjaraningrat  (2004),  kebudayaan  memiliki  tiga wujud  utama  yaitu  wujud  kebudayaan  sebagai  suatu  ide  atau  gagasan, wujud  kebudayaan  sebagai  pola  perilaku  bagi  masyarakat  dan  wujud kebudayaan  sebagai  benda  hasil  karya  manusia.  Wujud  kebudayaan sebagai  suatu  ide  merupakan  sesuatu  yang  abstrak  dan  tidak  dapat diraba, yang kemudian dikenal sebagai adat istiadat. Wujud kebudayaan sebagai  pola  perilaku  masyarakat  sering  juga  disebut  dengan  sistem sosial. Sistem ini terdiri dari aktivitas manusia  yang saling berinteraksi satu  sama  lain  dan  mengikuti  pola  tertentu  berdasarkan  pada  adat  tata kelakuan.  Wujud  budaya  yang  terakhir  adalah  satu-satunya  wujud budaya  yang  dapat  dilihat  dan  diraba  yairu  hasil  karya  masusia,  hasil karya ini dapat berupa lukisan, tembikar, senjata perang dan sebagainya
2. Teori upah
Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis 87 Vol.5 / No.1: 83-100,  Januari  2019 ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak)
A. Teori upah konvesional
Terdapat    beberapa    teori  tentang    pengupahan,    yang    masing- masing    punya    kelebihan    dan  kekurangan.  Teori-teori pengupahan  dalam  ekonomi  konvensional  tersebut  antara  lain adalah:
1) Teori upah menurut nilai dan pertentangan kelas Teori nilai Karl  Mark berpandangan bahwa hanya buruh yang  merupakan  sumber  nilai  ekonomi.  Nilai  suatu  barang tergantung  pada  nilai  dari  jasa  buruh  atau  jumlah  waktu  kerja yang  dipergunakan  untuk  memproduksi  barang  tersebut.  Karl marx berpandangan bahwa upah pekerja dinilai berdasar berapa dia bekerja per-hari. Misal mereka bekerja selama 8 jam per-hari dan mengeluarkan energi 3   piring makanan sehat. Bila mereka mendapat  upah  perhari  tidak  cukup  untuk  membeli  3  piring makanan  sehat,  maka  mereka  rugi  dan  berarti  mereka diperbudak.  Bila  upahnya  hanya  cukup  untuk  membeli  3  piring makanan,  maka  mereka  tetap  rugi,  sebab  waktu  mereka  habis percuma.  Bila  upahnya  lebih  dari  cukup,  maka  barulah  mereka dikatakan  untung  secara  materi.    Kenyataannya  buruh    sering dibayar    rendah    sehingga  tidak  cukup  untuk  mengembalikan energi yang mereka keluarkan. Jika buruh bekerja menghabiskan energi selama 8 jam perhari, tapi diberi upah hanya cukup untuk energi selama 6 jam, sehingga energi yang 2 jam tidak terbayar. Energi yang tidak terbayar ini disebut dengan nilai lebih menurut karl  Marx.  Nilai  lebih  adalah  nilai  yang  diberikan  oleh  kaum pekerja  secara  terpaksa  melampaui  yang  dibutuhkan  9Andi, 2004)  implikasi  pandangan  Marx  tersebut  dalam  sistem pengupahan dan pelaksanaanya adalah sebagai berikut: a. Kebutuhan  konsumsi  tiap-tiap  orang,  baik  jenis  maupun jumlahnya  hampir  sama.  Begitu  juga  nilai  (harga)  setiap barang hampir sama, sehingga upah tiap-tiap orang kira-kira sama. b. Sistem  pengupahan  tidak  memberikan  intensif  yang  sangat perlu  menjamin  peningkatan  produktifitas  kerja  dan pendapatan nasional.
c. Sistem kontrol yang sangat ketat diperlukan untuk menjamin setiap orang betul-betul mau kerja menurut kemampuannya.
Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis 88 Vol.5 / No.1: 83-100,  Januari  2019 ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak)
Dengan berpedoman pada pandangan Karl Mark, tingkat upah  dalam     sistem     ekonomi      sosialisme      ditentukan     oleh pemerintah.  Pemerintah  akan  menentukan  berapa  tingkat  upah yang  akan  diterima  oleh  seorang  pekerja.    Pertimbangan penentuan    upah  oleh  pemerintah  pada  dasarnya  adalah  sesuai dengan  kepentingan  pemerintah,  yang  dapat  beraspek  ekonomi, politik atau lainnya.
2) Teori upah menurut pertambahan produk marginal Teori  neo  klasik  mengemukakan  bahwa  dalam rangka memaksimumkan keuntungan tiap-tiap pengusaha menggunakan  faktor-  faktor  produksi  sedemikian  rupa sehingga  tiap  faktor  produksi  yang  dipergunakan menerima    atau    diberi    imbalan    sebesar  nilai pertambahan hasil marginal dari faktor produksi tersebut. Pengusaha mempekerjakan sejumlah karyawan sedemikian  rupa  sehingga  nilai  pertambahan  hasil marginal  seseorang  sama  dengan  upah  yang  diterima orang  tersebut.  Teori  produktifitas  marginal  menyatakan bahwa biaya produksi tambahan yang dibayarkan kepada faktor  produksi  itu  sama  dengan  hasil  penjualan tambahan  yang  diperoleh  dari  produksi  tambahan  yang diciptakan oleh faktor produksi tersebut.
Dalam  pandangan  ilmu  ekonomi  konvensional upah  riil  sangat  tergantung  kepada  produktifitas  dari tenaga  kerja.  Hal  ini  dapat  dijelaskan  dengan menggunakan    teori    permintaan    ke    atas    produksi, sebagaimana gambar berikut:
Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis 89 Vol.5 / No.1: 83-100,  Januari  2019 ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak)
Tingkat upah W1 E1 W0 E0 MRP1=D1
MRP0=D0
S jumlah tenaga kerja
Gambar 2.1:
Penentuan Upah di Pasar Tenaga Kerja
Kurva    MRP0  =  D0      dan      MRP1  =  D1  menunjukkan  hasil  penjualan marginal. Kurva MRP menggambarkan kurva permintaan buruh, yang nilainya ditentukan  oleh  MPP  (produksi  fisik  marginal)  dan  harga  barang.  Keadaan kurva  MRP1    berada  di  atas  MRP0    berarti  pada  setiap  tingkat  penggunaan tenaga  kerja  hasil  penjualan  marginal  yang  digambarkan  oleh  MRP1    adalah lebih tinggi  dari  pada  hasil  penjualan  marjinal  yang  digambarkan  oleh  MRP0. Apabila  dimisalkan  harga  barang  di  dua  keadaan  itu  adalah  sama,  kedudukan MRP1  yang  lebih  tinggi  dari  MRP0  mencerminkan  perbedaan  produktifitas. Jumlah  penawaran  tenaga  kerja  di  pasar  ditunjukkan  oleh  kurva  S,  yang memotong MRP0  di titik E0  dan memotong  MRP1   di  tiitik  E1.  Apabila permintaan   tenaga    kerja    adalah  MRP0  =  D0,  upah  tenaga  kerja adalah  W0, sedang permintaan tenaga kerja adalah MRP1 = D1   maka tingkat upah adalah W1.16
3)
Teori upah berdasar batas kebutuhan hidup minimum pekerja
Teori  upah  berdasar  kebutuhan  hidup  minimum  pekerja  ini  merupakan salah  satu  teori  tertua  dalam  penetapan  upah  yang  dilontarkan  oleh  Adam Smith. Teori ini mendasarkan  falsafahnya pada pandangan bahwa harga suatu kerja  „upah‟  pada  hakekatnya  adalah  pengeluaran  kerja  (nafaqah  al-„amal).
Oleh  karena  itu  upah  harus  sama  dengan  harga  kebutuhan-kebutuhan  hidup pokok pekerja dan orang yang menjadi tanggungjawabnya yang berupa pangan, sandang dan papan.
Teori  ini  dibantah  karena  hanya  fokus  pada  sisi  penawaran  tenaga  kerja saja dan tidak memperhatikan sisi permintaan tenaga kerja. Padahal penetapan tingkat upah terkait dengan beberapa unsur, seperti tingkat permintaan  tenaga
Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis 90 Vol.5 / No.1: 83-100,  Januari  2019 ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak) kerja,    keahlian    pekerja,    kreativitas    dan  produktivitasnya,  perlindungan hokum dan hak pekerja dan lain-lain (Ismail, 2004)
B. Teori upah islam
1. Teori upah
Di dalam Islam diajarkan bahwasannya Allah SWT telah mewahyukan kepada Nabi Muhammad SAW supaya bekerja dengan cara yang sudah diatur di dalam al-Qur‟an dan Hadits Nabi.
{ ْهَم  َسْجَأ ُعيِضُو  َلَ بَّوِإ ِتبَحِلبَّصلا اىُلِمَعَو اىُىَمآ  َهيِرَّلا  َّنِإ
( لاَمَع  َهَسْحَأ 03 ٍنْدَع  ُتبَّىَج  ْمُهَل  َكِئَلوُأ )
ٍسُدْىُس  ْهِم اًسْضُخ بًثبَيِث  َنىُسَجْلَيَو ٍتَهَذ  ْهِم  َزِوبَسَأ  ْهِم بَهيِف  َنْىَّلَحُي  ُزبَهْولأا ُمِهِتْحَت  ْهِم يِسْجَت ٍقَسْجَتْسِإَو ُسَحَو  ُةاَىَّثلا َمْعِو ِكِئاَزلأا ىَلَع بَهيِف  َهيِئِكَّتُم
( بًقَفَت ْسُم  ْتَى 03 ) }
Artinya :Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal saleh, tentulah Kami  tidak  menyia-nyiakan  pahala  orang-orang  yang  mengerjakan amalan{nya) dengan baik. Mereka itulah (orang-orang yang) bagi mereka surga 'Adn,  mengalir  sungai-sungai  di  bawahnya;  dalam  surga  itu  mereka  dihiasi dengan  gelang  emas  dan  mereka  memakai  pakaian  hijau  dari  sutera  halus  dan sutera  tebal,  sedangkan  mereka  duduk  sambil  bersandar  di  atas  dipan-dipan yang  indah.  Itulah  pahala  yang  sebaik-baiknya,  dan  tempat  istirahat  yang indah.Setelah menyebutkan nasib orang-orang yang celaka, Allah menyebutkan keadaan  orang-orang  yang  berbahagia,  yaitu  mereka  yang  beriman  kepada Allah  dan  membenarkan  rasul-rasul-Nya  terhadap  semua  yang  mereka sampaikan,  serta  mengamalkan  semua  yang  dianjurkan  oleh  mereka  berupa amal-amal saleh. Maka bagi mereka adalah surga 'Adn. Al-'Adn artinya tempat tinggal. (Qs. Al-Kahfi 30-31).
Mengenai  balasan  amal  atau  perbuatan  seseorang,  di  dalam  Tafsir Baidhawi dikatakan bahwasannya orang yang beramal baik akan mendapatkan pahala  yang  besar,  dan  sebaliknya  apabila  orang  beramal  tidak  baik  akan mendapatkan siksaan yang  sangat besar.  Begitupun dalam hal bekerja, apabila seseorang  bekerja  dengan  giat  maka  akan  mendapatkan  upah  yang  setimpal dengan  giatnya  bekerja  orang  tersebut,  begitu  juga  orang  yang  tidak  bekerja, maka orang tersebut tidak akan mendapatkan hasil apapun (Al-baidawi, 1980)
2. Jenis dan Sistem upah dalam islam Upah dapat digolongkan menjadi 2, yaitu:
a. Upah yang telah disebutkan (al-musamma),
Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis 91 Vol.5 / No.1: 83-100,  Januari  2019 ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak)
Upah  jenis  ini  adalah  upah  yang  telah  disebutkan  pada  awal  transaksi mengenai  nominalnya,  syaratnya  adalah  ketika  disebutkan  harus  disertai adanya kerelaan (diterima oleh kedua belah pihak).
b. Upah yang sepadan (al-mitsli)
Upah  jenis  ini  adalah  upah  yang  sepadan  dengan  kerjanya  serta sepadan  dengan  kondisi  pekerjaannya.  Maksudnya  adalah  harta  yang dituntut  sebagai  kompensasi  dalam  suatu  transaksi  yang  sejenis  pada umumnya (Nurul, 2008)
3. Prinsip-prinsip upah dalam islam
a. Kesepakatan dan kerelaan antara pekerja dan pemberi kerja Dalam segala jenis akad dan transaksi bisnis, terciptanya unsur rela sama  rela  antara  pihak-pihak  didalamnya  sangat  dikedepankan.  Islam melarang  adanya  unsur  paksaan  yang  dapat  merugikan  salah  satu  pihak dimana  hal  tersebut  akan  mengakibatkan  seseorang  masuk  kedalam memakan harta sesamanya dengan cara yang bathil.
b. Mencukupi Kebutuhan Dasar
Upah  yang  baik  haruslah  mencukupi  kebutuhan  dasar  para karyawan. Setidaknya, dengan terpenuhi kebetuhan dasar, para karyawan akan  merasa  diperhatikan  oleh  perusahaan  sehingga  tercipta  hubungan emosional  yang  kuat  antara  karyawan  dan  perusahaan  dan  menciptakan loyalitas karyawan terhadap perusahaan.
c. Proporsional dan transparan
Upah  adalah  konsekuensi  dari  kinerja  seseorang.  Maka  dengan demikian salah satu tolak ukur penentuan upah yang proporsional adalah yang sesuai dengan job desc yang melekat pada tiap-tiap pekerjaan.
d. Partnership relationship
Dalam  Islam  hubungan  antara  perusahaan  dengan  karyawan, majikan  dengan  pembantu,  atasan  dengan  bawahan  adalah  hubungan partnersip.  Dimana  keduanya  saling  melengkapi,  dengan  hubungan  ini maka  tidak  ada  majikan  atau  atasan  yang  merasa  superior  ketika berpapasan dengan bawahannya.
e. Tidak menunda hak karyawan
Termasuk hal yang  zhalim adalah menunda-nunda pemenuhan hak karyawan  dengan  cara  menahan  atau  menunda-nunda  upahnya  tanpa alasan  yang  nyata  dan  dibenarkan.  Penundaan  pembayaran    Rasulullah menganjurkan pemberian upah sesegera mungkin karena upah merupakan hak pegawai yang harus segera dipenuhi.
Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis 92 Vol.5 / No.1: 83-100,  Januari  2019 ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak)
f. Tidak menunda hak karyawan
Termasuk hal yang  zhalim adalah menunda-nunda pemenuhan hak karyawan  dengan  cara  menahan  atau  menunda-nunda  upahnya  tanpa alasan  yang  nyata  dan  dibenarkan.  Penundaan  pembayaran    Rasulullah menganjurkan pemberian upah sesegera mungkin karena upah merupakan hak pegawai yang harus segera dipenuhi
C. Upah Bagi Hasil
Bagi  hasil  menurut  Undang-Undang  Republik  Indonesia  nomor  2  tahun 1960  tentang  kesepakatan  bagi  hasil  adalah  kesepakatan  dengan  nama  apapun juga  yang  diadakan  antara  pemilik  pada  satu  pihak  dan  seseorang  atau  badan hukum  pada  lain  pihak  yang  dalam  undang-undang  ini  disebut  "penggarap", berdasarkan kesepakatan mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk  menyelenggarakan  usaha  pertanian  diatas  tanah  pemilik,  dengan pembagian  hasilnya  antara  kedua  belah  pihak.  Meskipun  tidak  disebut  dengan nama  yang  sama,  tetapi  kesepakatan  penguasahaan  tanah  dengan  bagi  hasil umum dijumpai di Indonesia. Dalam kesepakatan itu, yang hukumnya berlaku sebagai  ketentuan-ketentuan  hukum  adat  yang  tidak  tertulis,  seseorang  yang berhak atas suatu tanah, yang karena sesuatu sebab tidak dapat mengerjakannya sendiri, tetapi ingin tetap mendapat hasilnya, memperkenankan orang lain untuk menyelenggarakan  usaha  pertanian  atas  tanah  tersebut,  yang  hasilnya  dibagi antara mereka berdua menurut imbangan yang ditentukan sebelumnya.
Menurut  Syamsuri  (2012),  orang  yang  berhak  mengadakan  kesepakatan tersebut menurut hukumnya  yang berlaku sekarang ini tidak saja terbatas pada pemilik  tanah  itu  sendiri,  tetapi  juga  orang-orang  lain  yang  mempunyai hubungan hukum tertentu dengan tanah yang bersangkutan, misalnya pemegang gadai,  penyewa,  bahkan  seorang  penggarappun    yaitu  pihak  kedua  yang mengadakan  kesepakatan  bagi  hasil  dalam  batas-batas  tertentu  berhak  pula berbuat  demikian.  Bagi  hasil  sendiri  dapat  menjadi  solusi  untuk  para  pemilik modal yang tidak dapat mengelola usaha atau profit lainnya, dalam skala kecil seperti penggarapan tanah, bagi hasil memberikan efek yang cukup signifikan, dikarenakan  tidak  semua  pemilik  tanah  mengerti  atau  faham  bagaimana mengelola  tanah  yang  ia  miliki  dengan  baik  dan  benar,  dalam  bentuk  ini  ada syarat yang harus dipenuhi dalam bagi hasil antara lain:
1) Pemilik,  ialah  orang  atau  badan  hukum  yang  berdasarkan  sesuatu  hak menguasai tanah.
Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis 93 Vol.5 / No.1: 83-100,  Januari  2019 ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak)
2) Penggarap,  ialah  orang  atau  kelompok  tani  yang  diperkenankan  oleh pemilik  tersebut  untuk  menyelenggarakan  usaha  pertanian  diatas  tanah pemilik.
3) Tanah,  ialah  tanah  yang  biasanya  dipergunakan  untuk  penanaman  bahan makanan.
4) Kesepakatan, ialah ketentuan yang disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemilik dan penggarap yang menyangkut pembagian hasil dan lain–lain.
Mengenai  besarnya  bagian  yang  menjadi  hak  masing-masing  pihak tidak  ada  keseragaman,  karena  hal  itu  tergantung  pada  jumlahnya  tanah  yang tersedia,  banyaknya  penggarap  yang  menginginkannya,  keadaan  kesuburan tanah,  kekuatan  kedudukan  pemilik  dalam  masyarakat  setempat/sedaerah  dan lain-lainnya.  Berhubung  dengan  kenyataan,  bahwa  umumnya  tanah  yang tersedia  tidak  banyak,  sedang  jumlah  orang  yang  ingin  menjadi  penggarapnya sangat  besar,  maka  seringkali  terpaksalah  penggarap  menerima  syarat-syarat kesepakatan yang memberi hak kepadanya atas bagian yang sangat tidak sesuai dengan  tenaga  dan  biaya  yang  telah  dipergunakannya  untuk  mengusahakan tanah  yang  bersangkutan.  Lain  dari  pada  itu  kesepakatan  tersebut  menuntut hukumnya  umumnya  hanya  berlaku  selama  jangka  waktu  satu  tahun  yang kemudian  atas  persetujuan  kedua  belah  pihak  dapat  dilanjutkan  lagi  atau diperbaharui.  Berlangsungnya  kesepakatan  itu  umumnya  hanyalah  tergantung semata-mata  pada  kesediaan  yang  berhak  atas  tanah,  hingga  bagi  penggarap tidak  ada  jaminan  akan  memperoleh  tanah  garapan  selama  waktu  yang  layak. Hal  inipun,  kecuali  berpengaruh  pada  pemeliharaan  kesuburan  tanahnya, menjadi  sebab  pula  mengapa  penggarap  seringkali  bersedia  menerima  syarat- syarat  yang  berat  dan  tidak  adil.  Akhirnya  oleh  karena  jarang  sekali kesepakatan bagi hasil itu dilakukan secara tertulis dan menurut hukumnya juga tidak  ada  keharusan  untuk  dibuatnya  dimuka  pejabat-pejabat  adat  setempat, maka  seringkali  terdapat  keragu-raguan,  yang  menimbulkan  perselisihan- perselisihan antara pemilik dan penggarap.

## Model: Pembagian hasi kerja dan upah
Mereka yang bekerja sebagai buruh tani tidak mengenal lelah dan panas. Meskipun  terik  matahari  menyosori  mereka,  yang  nantinya  berhemburan keringat  di  setiap  badannya.  Tidak  mengenal  lelah  dan  putus  asa  yang dihadapinya,  hanya  untuk  mendapatkan  segilintir  suapan  nasi.  Tak  bisa dibanyangkan betapa pahitnya kehidupan buruh tani yang dirasakan.
Setiap kali bekerja dan untuk upah para kerja kuli yang membersihkan atau  merawat  papaya  yaitu  sebesar  25k  setiap  satu  kali  kerja  mulai  dari  jam
Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis 94 Vol.5 / No.1: 83-100,  Januari  2019 ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak) 06.00-11.30 WIB (waktu adzan duhur)” Namun menurut bu say selaku pemilik lahan  buruh  tani  menerima  pekerjaan  dari  pemilik  lahan  untuk  menggarap lahannya seperti bekerja membersihkan rumput liar yang berada di lahan sawah yang  sedang  di  tanami  padi  dengan  upah  20rbu  per  pekerjaan  (1/2  hari) Menurutnya  besaranya  pendapatan  yang  dia  dapat  kurang  mencukupi kebutuhan  sehari-harinya,  hal  ini  diakibatkan  harga  kebutuhan  pokok  yang selalu meningkat dan pendapatan yang tetap”
Setelah  peneliti  menemukan  20  informan  di  rw  11  rt  02,  ternyata pembagian  hasil  atau  upah  yang  diterima  buruh  tani  di  Dusun  Mandigu memiliki  beberapa  model  pengupahan, tergantung  dari  kesepatakan  buruh  tani dan pemilik lahan, antara lain:
1. Sistem betonan
Adalah    upah  yang  di  dapatkan  dari  pembagian  hasil  panen  yaitu  5:1 dengan keterangan jika hasil panen 5 kwintal maka 4 kwintal untuk pemilik lahan dan 1 kwintal untuk orang yang melakukan beton.
2. Sistem upah borongan
Adalah  sistem  pemberian  upah  dimana  jumlah  upah  yang  di  dapatkan tergantung dengan banyaknya jumlah tebu yang di tebang, semakin banyak tebu  yang  di  tebang  maka  akan  semakin  banyak  pula  upah  yang  mereka dapatkan
3. Sistem sambatan
Adalah  saling  membantu  bekerja  secara  bergiliran  atau  system  hubungan pertukaran tenaga kerja. Pemilik lahan hanya menyediakan makanan tanpa upah. Karena keesoakanya system seperti ini adalah timbal balik. Juga bisa disebut dengan gotong royong.
4. Sistem maro
Adalah bagian dari pemberian upah yang perbandinganya adalah 1:1, disini jasa  petani  kurang  dihargai  karena  itu  mereka  tidak  condong  mengambil system maro dalam pemberian upah.
Dari  empat  sistem  tersebut,  masyarakat  Mandigu  lebih  memilih  sistem betonan.  Karena  para  buruh  tani  merasa  dengan  melakukan  sistem  betonan maka  buruh  tani  akan  mendapatkan  upah  berupa  bahan  pokok  yaitu  padi  dan jagung. Dimana jagung dan padi merupakan kebutuhan pokok. Para buruh tani bisa menyimpan upah yang berupa jagung dan padi tersebut di rumah mereka. Para  buruh  tidak  perlu    memikirkan makanan  pokok  lagi,  ketika  mendapatkan upah yang cukup untuk menunggu panen kembali.
Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis 95 Vol.5 / No.1: 83-100,  Januari  2019 ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak) Sistem  bagi  hasil betonan memiliki  beberapa  aturan  dasar  yang  harus disepakati  oleh  pemilik  lahan  dan  pengambil betonan .  Aturan-aturan  yang harus  diikutu  yaitu  pembagian  hasil.  Pembagian  hasil betonan menggunakan perbandingan  5:1,  yaitu  jika  hasil  panen  yang  diperoleh  dari  lahan betonan 5 ton  maka  1  ton  diberikan  kepada  pengambil betonan dan  4  ton  diambil  oleh pemilik  lahan.  Aturan  yang  mengatur  sistem betonan selain  aturan  pembagian hasil  adalah  pembagian  tugas  antara  pemilik  lahan  dan  pengambil betonan . Pemilik lahan memiliki tugas untuk menyediakan input seperti bibit, pupuk dan obat,  sementara  pengambil betonan bertugas  untuk  merawat  tanaman, memberikan pupuk, menyemprot obat dan melakukan panen. Secara garis besar dapat  dikatakan  bahwa  pemilik  lahan  hanya  perlu  mengeluarkan  biaya sementara  pengambil betonan mengeluarkan  tenaga,  hal  ini  didukunh  oleh pernyataan Pak Rahmat selaku pengambil betonan .
“ Iye,  sing  ndik  sabeh  makaloar  biaya  nang  gala’en,  seng maton makaloar biaya pas manjek .” (Rahmat. 27/10/2018.
Pernyataan ini didukung oleh pernyataan Pak Rahmat yang lain.
“ Iyeh,  tak  kerah  e  berik  bik  se  endik  sabeh  (tertawa). Mon  5  kintal  ya  se  kintal  tadek  poleh.” (Rahmat,
27/10/2018).
Aturan  yang diterapkan dalam sistem betonan di Dusun Mandigu telah menjadi kebiasaan yang tidak bisa diubah terutama aturan pembagian hasilnya. Aturan  pembagian  tugas  masih  bisa  diubah  tergantung  kesepakatan  yang dilakukan antara pemilik lahan dan pengambil betonan . Aturan ini bisa diubah karena pada prakteknya ada pemilik lahan yang malas untuk mencari orang lagi untuk  melakukan  pemupukan  sehingga  menyuruh  petani  pengambil betonan dengan memberikan tambahan upah kepada petani pengambil betonan . Aturan pembagian  hasil  5:1  tidak  bisa  diubah  karena  jika  diubah  akan  membuat pemilik  lahan betonan dan  pengambil betonan menjadi  bingung.  Pembagian hasil  dengan  perbandingan  5:1  merupakan  pembagian  yang  sudah  adil  jika dibandingkan dengan pembagian hasil yang biasa yaitu sistem bagi hasil maroh yang perbandingannya 50:50.
Pembagian  hasil  dengan  perbandingan  5:1  dianggap  adil  dibandingkan dengan  pembagian  hasil maroh karena  pemilik  lahan betonan masih  harus mengeluarkan  biaya  untuk  pembelian  bibit,  pupuk,  obat  dan  harus  membayar lagi  untuk  tenaga  pemupukan  dan  penyemprotan  tanaman.  Petani  pengambil betonan hanya  perlu  mengeluarkan  tenaga  untuk  melakukan  penanaman, menyiangi gulma dan panen. Kelebihan  lain dari sistem betonan dibandingkan
Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis 96 Vol.5 / No.1: 83-100,  Januari  2019 ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak) sistem bagi hasil maroh adalah petani pengambil betonan juga bisa mengambil beberapa  lahan betonan sekaligus  karena  pengambil betonan hanya  perlu mengeluarkan  tenaga  tanpa  biaya  dan  lahan  sawah  tidak  harus  diawasi  setiap hari.  Kebebasan  petani  pengambil betonan untuk  mengambil  beberapa  lahan betonan sekaligus  membuat  pendapatan  petani  pengambil betonan menjadi besar meskipun hanya memperoleh 1 ton dari setiap 5 ton yang dihasilkan atau seperlima  dari  hasil  panen.  Pemilik  lahan  juga  berhak  untuk menerima  bagian lebih  banyak  karena  pemilik  lahan betonan harus  mengeluarkan  biaya  yang sama  pada  musim  tanam  berikutnya.  Pernyataan  peneliti  diatas  didukung  oleh pernyataan dari Pak Mahfud selaku pemilik lahan betonan .
“Iya  sama  semua  5:1,  seluruh  petani  semua  begitu.  Ndak mau  kalo  ndak  gitu  hahahaha.  Kan  iya  yang  punya  pekerja itu kan yang ngatur. Ya kalo ndak 5:1 agak ruwet juga. Kalo ndak liat-liat sawah.”(Mahfud, 28/10/2018).
Tradisi Sistem pengupahan pada masyarakat buruh tani dusun Mandigu yaitu  sistem  upah betonan sangat  melekat  dan  tidak  bisa  dipisahkan  dari  ajir maupun musta‟jir. Mereka percaya bahwa system ini adalah system yang paling adil dari sitem yang lain. walaupun pada dasarnya sistem Betonan tersebut akan diberikan kepada buruh tani ketika sudah melaksanakan pekerjaannya dan baru akan mendapatkannya ketika musim panen telah tiba(Husna, 28/10/2018)
Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis 97 Vol.5 / No.1: 83-100,  Januari  2019 ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak)
Sistem bagi hasil betonan muncul  karena ada  petani  yang memiliki  lahan yang  luas  dan tidak mampu mengolah sawahnya sehingga  petani pemilik lahan mengggunakan sistem betonan dengan aturan dasar pembagian hasil 5:1. Kebiasaan ini telah  dilakukaan sejak  lama,  dan mempengaruhi sistem mata pencaharian masyarakat di Dusun Mandigu. Menurut  Anthony (2013), budaya adalah  kebiasaan atau  tradisi  yang diterima dan dilakukan oleh masyarakat  secara turun-temurun  dan dapat mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat. Tradisi atau kebudayaan  masih dipakai karena telah menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat dan susah untuk di hapuskan.  Budaya terdiri  dari  tujuh unsur yaitu bahasa, sistem pengetahuan, organisasi  sosial, sistem  teknologi, sistem mata pencaharian, sistem  religi  dan kesenian. Pernyataan  penelitian  mendukung  teori
Anthony (2013) bahwa sistem bagi hasil betonan merupakan  sistem  yang  telah dilaksanakan  secara  turun  temurun  di Desa  Wirolegi  dan  telah  menjadi kebiasaan  masyarakat  petani  yang  sulit untuk  dihilangkan.  Sistem  bagi  hasil betonan mempengaruhi  sistem  mata pencaharian  masarakat  petani  di  Desa Wirolegi.
Sistem  bagi  hasil betonan muncul karena petani yang memiliki lahan luas  tidak  mampu  mengolah lahannya sehingga memakai sistem ini. Aturan  dasara  atau  norma  dari sistem  bagi  hasil betonan adalah
pembagian hasil 5:1 dengan pemilik  lahan  menyediakan  biaya untuk  bibit,  pupuk  dan  obat  dan petani  penggarap  menyediakan biaya untuk tenaga kerjanya hingga panen Pembagian hasil 5:1 sudah menjadi  kebiasaan  yang  telah lama diterapkan di Desa Wirolegi, dan  tidak  bisa  diubah  lagi  karena akan  membingungkan  pemilik lahan dan pengambil betonan . Sistem betonan di  Mandigu  dan desa lainnya di jember menggunakan pemagian hasil yang  sama,  yang  membedakan hanya  pola  tanam  karena  pola tanam dipengaruhi oleh ketersediaan air. Sistem bagi hasil betonan mempengaruhi sistem mata pencaharian  petani  di  Dusun Mandigu  kereba  membuat  petani yang tidak memiliki lahan menjadi memiliki  penghasilan  karena  bisa mengambil betonan dari  petani yang memiliki lahan yang luas.
Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis 98 Vol.5 / No.1: 83-100,  Januari  2019 ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak)

## Relevansi Tradisi Betonan Dengan Konsep Upah Islam
Dalam islam, hubungan kerja sama antara majikan dan buruh dikontruks dalam  kontrak  ijarah,  yang  memuat  berbagai  ketentuan  kerja  yang  berlaku antara buruh, majikan dan pihak ketiga serta aspek yang berlaku di dalamnya. Namun  meskipun  seperti  itu  konsep  ijarah  ini  perlu  dikombinasikan  dengan syirkah-inan,  yakni  sebuah  kontrak  kerja  sama  antara  dua  orang  atau  lebih untuk  melaksanakan  sebuah  pekerjaan.  Setiap  pihak  memberikan  suatu  porsi dari keseluruhan dana, dan juga berpartisipasi dalam kerja. Kedua belah pihak berbagi  dalam  untung  maupun  rugi  (Profit-loss  shaving)  sesuai  dengan kesepakatan yang mereka capai (Abdul, 2008)
Dengan  konsep  betonan  yang  memang  beberapa  konsep  tidak  sejaan dengan  konsep  islam  namun  bisa  dilihat  bawa  dengan  20  informan mengungkapkan  bahwa  sitem  ter  adil  adalah  system  betonan,  bisa  dibuktikan ketika bagi hasil tersebut dijual kembali. Minimnya skiil dan pengetahuan maka mereka  lebih  memilih  system  yang  mana  bagi  hasilnya  bisa  di  simpan  dan ketika mereka butuh mereka tidak harus beli.
Dengan  kombinasi  syirkah-inan-ijarah,  seorang  buruh  mempunyai posisi  yang  relative  sama  dengan  majikan  dalam  hal  keuntungan.  Semakin tinggi  laba  yang  diperoleh  maka  dengan  sendirinya  upah  mereka  naik. Begitupun  sebaliknya.  Contoh:  ketika  buruh  petani  padi  bisa  menghasilkan  5 tonpadi  maka  1  ton  miliknya.  Namun  ketika  bertambah  besar  hasilnya,  missal 10 ton maka buruh betonan mendapat 2 ton.
Objektivikasi  teori  syirkah  ini  adalah  dengan  gainsharing  approach, yakni  pendekatan  kompensasi  yang  berhubungan  dengan  outcome  tertentu. System  ini  di  set  up  sebagai  bentuk  berbagi  keuntungan  dengan  pekerja  atas performa  dan  produktifitas  mereka  dalam  menghasilkan  peningkatan  laba dalam perusahaan. Dengan gainsharing system ini, problem produktifitas akan terjawab.  Sebab,  buruh  akan  cenderung  mau  bekerja  maksimal  karena  hasil yang  mereka  terima  bergantung  pada  produktivitas  yang  mereka  hasilkan. Selain  itu,  mereka  juga  masih  menerima  upah  harian  yang  besaran  dan regulasinya  menggunakan  model  ijarah,  yang  secara  teoritik  identic  dengan teori  marginal  productivity  dan  teori  bargaining.  Dengan  konsep  perburuan seperti  itu  maka  problem  perburuan  yang  terjadi  selama  ini  diharapkan  akan bisa teratasi, atau setidak terminalisir.
Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis 99 Vol.5 / No.1: 83-100,  Januari  2019 ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak)

## KESIMPULAN
Pembagian hasil atau upah yang diterima buruh tani di Dusun Mandigu memiliki  beberapa  model  pengupahan, tergantung  dari  kesepatakan  buruh  tani dan pemilik lahan, antara lain:
1. Sistem  betonan  Adalah    upah  yang  di  dapatkan  dari  pembagian  hasil panen  yaitu  4:1  dengan  keterangan  jika  hasil  panen  5  kwintal  maka  4 kwintal untuk pemilik lahan dan 1 kwintal untuk orang  yang melakukan beton.
2. Sistem upah borongan adalah sistem pemberian upah dimana jumlah upah yang  di  dapatkan  tergantung  dengan  banyaknya  jumlah  tebu  yang  di tebang, semakin banyak tebu yang di tebang maka akan semakin banyak pula upah yang mereka dapatkan
3. Sistem  sambatan  adalah  saling  membantu  bekerja  secara  bergiliran  atau system  hubungan  pertukaran  tenaga  kerja.  Pemilik  lahan  hanya menyediakan  makanan  tanpa  upah.  Karena  keesoakanya  system  seperti ini adalah timbal balik. Juga bisa disebut dengan gotong royong.
4. Sistem  maro  adalah  bagian  dari  pemberian  upah  yang  perbandinganya adalah  1:1,  disini  jasa  petani  kurang  dihargai  karena  itu  mereka  tidak condong mengambil system maro dalam pemberian upah.
Dari  empat  sistem  tersebut,  masyarakat  Mandigu  lebih  memilih  sistem betonan.  System  betonan  tersebut  juga  relevan  dengan  konsep  islam  dengan adil, saling menerima, dan hubungan mitra kerja yang baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Baidhawi,  Nasiruddin  As-Sairoji.  (1980). Tafsir  Baidhowi .  Lebanon:  Darul Fikr.
Hanafie,  R.  (2010). Pengantar  Ekonomi  Pertanian. Yogyakarta:  PT.  Andi Offset.
Hasan, ahmad. (2002). nazhariyat al- ujur fi al-fiqih al-ismaly . Suria: iqra.
Huda,  Nurul.  (2008). Ekonomi  Makro  Islam:  Pendekatan  Teoritis .  Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Ibrāhim  al-Badawi,  Ismā‟īl.  (2004). al-Tawzī’  wa  al-Nuqūd  fī  al-Iqtiṣād  al- Islāmi  wa  al-  Iqtiṣād  al-  Waḍ’ī .  Kuwait:  Authorship  Translation  & Publication Committee.
Jalil, abdul. (2008). Teologi buruh. Yogyakarta: LKIS. Ramly,  andi.  (2004). Peta  Pemikiran  Karl  Marx:  Materialisme  Dialektis  dan Materialisme Historis. Yogyakarta: LKIS.
Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis 100 Vol.5 / No.1: 83-100,  Januari  2019 ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak) Sinungan, muchdarsyah. (2003). Produktivitas apa dan bagaimana. Jakarta: PT bumi aksara .
Sudrajat. (2018). Mengenal Lahan Sawah dan Memahami Multifungsinya Bagi Manusia dan Lingkungan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press . Sukirno,  Sadono.  (2013). Mikro  Ekonomi  Teori  Pengantar. Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada.
Sumarsono,  Sonny.  (2003). Ekonomi     Manajemen      Sumberdaya      Manusia dan   Ketenagakerjaan. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Syamsyiah  N.,  Imron.  A  dan  Wakidi.  (2015).  Deskripsi  Tentang  Kehidupan Masyarakat Petani Di Desa Pulung Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat. 6 (12) : 21-32.