## Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam
Volume 1 Tahun 2020, p. xx-xx p- ISSN : 2086-1281  e-ISSN : 2657-2079 https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/tathwir

## Relevansi Kajian Pengembangan Masyarakat dalam Mewujudkan SDGs
Sheiful Yazan Dosen Komunikasi Pembangunan FDIK UIN IB Padang
Arwemi Dosen Bahasa Inggris FAH UIN IB Padang

## ABSTRAC
Sustainability  Development  has  been  a  topic  of  discussion  since  1992,  then  it  came  to  be  the development  concept  of  UN  member  states,  through  the  SDGs  at  the  70th  UN  General  Assembly, September 2015. Development documents reveal the dominant role of government, as the one and only development actor. This paper discusses the relevance of community development studies in this regard.
Keywords: development, development actors, SDGs, PMI’s studies.

## ABSTRAK
Pembangunan  Berkelanjutan  telah  menjadi  topik  pembicaraan  sejak  1992,  kemudian  menjadi konsep pembangunan bersama negara-negara anggota PBB, melalui SDGs pada Sidang Umum ke- 70  PBB,  September  2015.  Dokumen  pembangunan  memperlihatkan  peran  dominan  pemerintah, seolah-olah  satu-satunya  aktor  pembangunan.  Tulisan  ini  membahas  relevansi  kajian pengembangan masyarakat dalam hal ini.
Kata kunci: pembangunan, aktor pembangunan, SDGs, kajian PMI

## Pendahuluan
Setelah  KTT  Bumi  Rio  de  Jenairo tahun  1992,  ungkapan  “Pembangunan Berkelanjutan”  muncul  sebagai  konsep pembangunan  yang  populer  dan  menjadi fokus masyarakat dunia. Istilah “pembangunan berkelanjutan” menjadi istilah yang  paling  sering  digunakan  dalam dokumen-dokumen pembangunan di berbagai negara. Sustainable Development Goals (SDGs) menjadi pengganti dari Millennium
Development  Goals (MDGs)  yang  berakhir pada  2015  sebagai  konsep  bersama  negara- negara  anggota  PBB  (Fauzi  dan  Oktavianus,
2014)/ Perserikatan Bangsa-Bangsa
merancang dan menyepakati 15 tahun (2016- 2030),  para  anggotanya  akan  mencapai  17 tujuan dengan 169 target capaiannya.
Dalam  usaha  mengkoordinasikan implementasi SGDs pada  tingkat  daerah  di negera-negara  Asia  Pasifik,  termasuk  di Indonesia,  dibentuklah The  United  City  and Local  Government  –  Asia  Pasific (UCLG-
ASPAC). Selanjutnya UCLG-ASPAC dan sekumpulan organisasi pemerintah lokal dan regional  sedunia  berkumpul  di the  Global Task  force  of  the  Local  and  Regional Government (di UN  Headquarter ,  New  York, 16  Juli  2018)  untuk  menyepakati  bahwa pencapaian SDGs tergantung penuh pada rasa kepemilikan penuh terhadap beban kerja the Global  Task  Force yang  berupaya  untuk melokalkan SDGs .
Pemerintahan  lokal  dan  regional  di seluruh  dunia  juga  yakin  bahwa  mereka memiliki  peran  kunci  dalam  memicu  rasa kepemilikan itu, dan tanggung jawab penting dalam  mendorong  implementasi  dengan mengintegrasikan  berbagai  agenda SDGs di lapangan  dan  memastikan  kohesinya  dalam wilayah kerja masing-masing.
Tampaknya,  SDGs  akan  berjalan  sesuai rencana,  dengan  atau  tanpa  campur  tangan perguruan tinggi, khususnya jurusan
pengembangan  masyarakat.  Apa  relevansi kajian  Pengembangan  Masyarakat  Islam dalam pencapaian SDGs?
A. Peran Dominan Pemerintah
Pemerintahan pada berbagai tingkatan  telah  berupaya  meningkatkan kesadaran dan menumbuhkan rasa
kepemilikan  dan  melokalkan  SDGs.  Tiap pemerintah daerah berada pada tahapan yang berbeda dalam proses melokalkan SGDs, dan masih  banyak  pekerjaan  yang  harus dilakukan  untuk  meningkatkan  keterlibatan aktif  para  pemimpin  daerah  dalam  proses tersebut  ( The  Global  Task  Force ,  2016).  Di Indonesia,  upaya  melokalkan  SDGs  sudah diatur,  baik  dalam  Peraturan  Presiden Republik  Indonesia  Nomor  59  Tahun  2017 tentang  Pelaksanaan  Pencapaian  Tujuan Pembangunan  Berkelanjutan,  maupun  dalam aturan  turunannya  dalam  Peraturan  Menteri Perencanaan  Pembangunan  Nasional/Kepala Badan  Perencanaan  Pembangunan  Nasional Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Proses  awal  melokalkan SDGs di
Indonesia  adalah  penyelarasan  pencapaian
SDGs dengan pembangunan nasional. Pemerintah daerah diwajibkan oleh
Peraturan  Presiden  dan  Peraturan  Menteri Perencanaan  Pembangunan  Nasional  di  atas untuk  melakukan  penyelarasan  program- program  kerjanya  dengan  target-target  yang tertera  di  SDGs  dengan  menyusunan  sebuah dokumen khusus dibawah koordinasi BAPPENAS dan BAPPEDA bernama
Rancangan  Aksi  Daerah  untuk  Tujuan Pembangunan  Berkelanjutan  (RAD-TPB). Dokumen  yang  merujuk  pada  dokumen serupa  di  tingkat  nasional  (yakni  Rancangan Aksi  Nasional  untuk  Tujuan  Pembangunan Berkelanjutan/RAN-TPB) telah diatur
penyusunan  dan  koordinasi  penyusunannya
dalam  Permen  PPN/BAPPENAS  Nomor  7 tahun 2018 di atas.
Sejauh  ini,  pemerintah  baru  siap dalam tahapan rancangan koordinasi penyusunan  dokumen  terkait  di  tingkat nasional, dokumen RAN-TPB yang diwajibkan Perpres  baru  diumumkan  ke  publik  per tanggal 5 Juni 2018 (Kementerian
PPN/Bappenas,  2018).  Sedangkan  untuk tingkat  daerahpun,  kewajiban  penyusunan dokumen  RAD-TPB  tingkat  provinsi  berlaku selambat-lambatnya 12 bulan setelah terbitnya  Perpres  Nomor  59  Tahun  2017, atau  diselesaikan  paling  lambat  tanggal  10 Juli 2018, sesuai dengan isi Perpres tersebut. Lambatnya  proses  pelokalan SDGs ini menjadikan  BAPPENAS  (Brojonegoro,  2018) menyampaikan  bahwa  arah  pembangunan daerah (RPJMD) dihimbau untuk bisa selaras dengan  SDGs,  baik  yang  baru  membuat
RPJMD (periode  kepemimpinan baru) ataupun yang telah membuatnya
(kepemimpinan  lama).  Pada  banyak  propinsi di  Indonesia,  dokumen  RAD-TPB  belum tersedia  secara  public.  Seperti,  belum  ada misalnya  di  laman  website  resmi  Bappeda Sumatera  Barat.  Dari  35  provinsi  di Indonesia,  baru  19  provinsi  yang  memiliki RAD-TPB  per  tanggal  2  Mei  2019  (Salsabila, 2019). Hal ini dinilai cukup memakan waktu, hanya  untuk  perencanaan,  terutama  untuk menilai  kinerja  pemerintah  daerah  atas sejauh  mana  upaya  pelokalkan  SDGs  untuk tahun berjalannya yang sudah sepertiga jalan (2016-2020).
Dokumen perencanaan pembangunan daerah umumnya berevolusi,
dari sebelumnya  mengarahkan  analisis  isu-isu strategisnya  dari  penyelarasan  capaian pembangunan  kepada  konsep  MDGs  menuju pada konsep SDGs. MDGs yang disepakati 189 negara  anggota  PBB,  termasuk  Indonesia, mencakup  8  tujuan  global,  yang  terdiri  atas:
(1) menanggulangi kemiskinan dan kelaparan,  (2)  mencapai  pendidikan  dasar untuk  semua,  (3)  mendorong  kesetaraan gender  dan  pemberdayaan  perempuan,  (4)
menurunkan  angka  kematian  anak,  (5) meningkatkan  kesehatan  ibu,  (6)  memerangi HIV/AIDS,  malaria,  dan  penyakit  menular lainnya,
(7) memastikan kelestarian lingkungan  hidup,  dan  (8)  mengembangkan kemitraan  global  untuk  pembangunan (Lisbet, 2013). Penelitian evaluasi pencapaian MDGs,  Yusuf  (2016)  mengungkapkan  bahwa sudah tercapai 49 dari total 67 target MDGs di Indonesia tahun 2015.
Berbeda dengan MDGs, konsep pembangunan SDGs  meliputi  17  tujuan  global  dengan  169 target  yang  juga  disetujui  oleh  189  negara anggota  PBB,  termasuk  Indonesia.  Ke-17 tujuan SDGs tersebut secara nasional disusun ke  dalam  4  pilar,  yang  dirangkum  oleh Brojonegoro (2018) sebagai berikut:

## Tabel 1. Pilar Pembangunan SDGs dan Tujuan SDGs Terkait
Pilar Pembangunan (No.)  Kata  Kunci  Tujuan SDGs a. Sosial (1) Tanpa kemiskinan (2) Tanpa kelaparan (3)  Kehidupan  sehat  dan sejahtera (4) Pendidikan berkualitas (5) Kesetaraan gender b. Ekonomi (7)  Energi  bersih  dan terjangkau (8)  Pekerjaan  layak  dan pertumbuhan ekonomi
(9)  Industri,  inovasi  dan infrastruktur (10) Berkurangnya kesenjangan (17)  Kemitraan  untuk mencapai tujuan c. Lingkungan (6) Air bersih dan sanitasi layak (11) Kota dan permukiman yang berkelanjutan (12) Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab
(13) Penanganan perubahan iklim (14) Ekosistem lautan (15) Ekosistem daratan d.  Hukum  dan Tata Kelola (16) Perdamaian, keadilan dan  kelembagaan  yang tangguh Sumber: Brojonegoro (2018) Usaha  pencapaian  tujuan  SDGs  untuk keempat  pilar  pembangunan  di  atas  menjadi tanggung  jawab  pemerintah,  mulai  dari merencanakan program-program pembangunan  yang  selaras  dengan  tujuan SDGs, hingga  evaluasinya.  Perencanaan strategis
dan manajemen kinerja pemerintahan  daerah  yang  baik  dapat menjamin tercapainya
target-target pembangunan  yang  ingin  dicapai,  terkhusus pada tujuan-tujuan SDGs.
Pemerintahan daerah memulai proses perencanaan  strategis  pembangunannya dengan  menyusun  RPJMD  yang  merupakan sebuah dokumen perencanaan pembangunan daerah  dalam  masa  waktu  5  (lima)  tahun. RPJMD  terbaru  dimulai  dari  tahun  2016 hingga tahun 2021. Dokumen ini memuat visi, misi, arah, tahapan dan prioritas pembanguan jangka menengah daerah dengan berpedoman  pada  RPJPD  Tahun  2006-2025 serta Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan, dengan mempertimbangkan isu-isu  strategis  pembangunan,  termasuk SDGs.
Di  dalam  dokumen  perencanaan pemerintah,  terutama  RPJMD,  SDGs  menjadi sub  bagian  penting  dalam  bagian  isu-isu strategis  yang  wajib  untuk  dituangkan  dan dijelaskan  keterkaitannya  dengan  misi-misi pemerintah terkait. Hal ini berdasarkan pada Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  86 Tahun 2018 tentang Tahapan,
Perencanaan  strategis  pembangunan,  secara teoritis,  mewajibkan  pihak  perencana  untuk mempertimbangkan  faktor-faktor  internal
(kekuatan dan kelemahan) maupun eksternal (kesempatan dan tantangan) yang mempengaruhi pembangunan dalam penyusunan dokumen perencanaan
pembangunannya  (Bryson,  2011).  SDGs adalah  salah  satu  faktor  eksternal  yang memang  menjadi  pertimbangan  dalam penyusunan  RPJMD,  seperti  yang  telah dijelaskan  di  atas.  SDGs  telah  menjadi  arah tujuan  global  yang  setelah  melalui  berbagai pengkajian  ilmiah,  mampu  mengarahkan tujuan  pembangunan  berkelanjutan  dunia menjadi 17 tujuan dengan 169 target dan 241 indikator.
Tetapi,  proses  perencanaan  strategis pembangunan daerah bukan sekadar mempertimbangkan  satu  faktor  eksternal saja/SDGs  saja.  Banyak  lagi  faktor  eksternal lain  (seperti  MEA,  arah  pembangunan nasional  dan  provinsi)  dan  faktor-faktor internal (demografi, sumber daya, isu daerah di  berbagai  aspek  pembangunan)  dalam proses  tersebut  yang  mengakibatkan  tidak semua  target  SDGs  dapat  disinkronkan dengan target  pembangunan daerah.  Sebagai contoh,  tujuan  SDGs  nomor  14  mengenai menjaga  dan  menggunakan  sumber  daya samudera,  laut  dan  dasar  laut  secara berkelanjutan demi pembangunan berkelanjutan,  tidak  dapat  disinkronkan dengan  Kota  Bukittinggi  yang  sama  sekali tidak  memiliki  wilayah  kelautan,  sehingga dapat  dipastikan  tidak  terdapat  program kerja  dengan  target-target  kinerja  dalam upaya penjaga konservasi laut.
Konsep  pembangunan  berkelanjutan sebenarnya  sudah  dimulai  sejak  Komite Lingkungan  dan  Pembangunan  PBB  ( the Brundtland  Commission )  melaporkan  sebuah dokumen  berjudul Our  Common  Future . Konsep  ini  dijelaskan  sebagai  pembangunan yang  harus  direncanakan  demi  “memenuhi kebutuhan dari generasi saat ini tanpa harus merusak  kemampuan  generasi  mendatang untuk  memenuhi  kebutuhannya.”  Tetapi, tantangan  utama  komite  tersebut  adalah untuk mengoperasionalisasikan resolusi
pembangunan  berkelanjutan  agar  dapat mengarahkan pengambilan keputusan organisasi, dalam hal ini pemerintah. (Caiado dkk, 2018) SDGs  yang  menjadi  kesepakatan global sejak diratifikasinya dokumen Transforming our world: the 2030 Agenda  for Sustainable Development yang  berisi  resolusi para pemimpin dunia di the General Assembly PBB  pada  tanggal  25  September  2015. Agenda  ini  adalah  rencana  aksi  untuk manusia, planet, kemakmuran dan perdamaian  ( people,  planet,  prosperity,  and peace ). Hal ini merupakan upaya global untuk memperkuat  perdamaian  universal  dalam konteks  kebebasan  yang  lebih  besar. Memberantas  kemiskinan  dalam  segala bentuk dan dimensinya, termasuk kemiskinan ekstrem, adalah tantangan global terbesar  dan  persyaratan  yang  sangat diperlukan untuk pembangunan berkelanjutan. (PBB, 2015) Tujuh belas (17) Tujuan Pembangunan  Berkelanjutan  dan  169  target yang  diumumkan  menunjukkan  skala  dan ambisi  dari  agenda  universal  yang  baru. Diungkapkan  berbagai  usaha  yang  telah dilakukan
untuk mencapai
Tujuan Pembangunan  Milenium  dan  menyelesaikan apa  yang  tidak  mereka  capai,  usaha  untuk mewujudkan  hak  asasi  manusia  dan  untuk mencapai
kesetaraan gender serta pemberdayaan  semua  perempuan  dan  anak perempuan.  Usaha-usaha  ini  terintegrasi,  tak terpisahkan  dan  menyeimbangkan  tiga dimensi pembangunan berkelanjutan:
ekonomi,  sosial  dan  lingkungan.  (Tusianti, 2013) SDGs dan target-targetnya
terintegrasi  dan  tak  terpisahkan,  bersifat global dan dapat diterapkan secara universal, dengan mempertimbangkan berbagai realitas nasional, kapasitas dan tingkat pembangunan serta  menghormati  kebijakan  dan  prioritas nasional.  Target  adalah  aspirasi  global, dengan  tiap-tiap  pemerintah  menetapkan target  sendiri  dipandu  oleh  ambisi  global
dengan mempertimbangkan keadaan nasional.  Tiap  pemerintah  juga  akan memutuskan  bagaimana  target  aspirasional dan  global  ini  harus  dimasukkan  ke  dalam proses  perencanaan,  kebijakan,  dan  strategi nasional. Penting untuk mengenali hubungan antara  pembangunan  berkelanjutan  dan proses  berkelanjutan  lainnya  yang  relevan, dan dimana peran aktor-aktor pembangunan sepanjang proses tersebut.
B. Relevansi Kajian

## Pengembangan Masyarakat Islam
Sepertinya  semua  berada  dalam kendali  pemerintahan  sebagai  aktor  utama pencapaian  tujuan  SDGs.  Bagaimana  dan dimana peran kajian Pengembangan Masyarakat Islam? Tidak  tercantum  eksplisit  dalam semua  dokumen  yang  terkait  dengan  SDGs, sesungguhnya peran aktor-aktor
pembangunan  sangat  menentukan  semua usaha pencapaian tujuan SDGs tersebut.
Penyusunan  kebijakan  dalam  skala apapun  memerlukan  peranan  aktor-aktor pembangunan.  Dalam  penyusunan  kebijakan setingkat  RPJMDes,  misalnya,  peran  aktor tersebut  sangat  berpengaruh.  Aktor  yang punya  latar  belakang  berbeda-beda,  seperti aparatur desa, kelompok epentingan, intelektual/  sksdemisi,  perwakilan  LSM,  dan lain-lain.  Peran  aktor-aktor  tersebut  sangat menentukan  dalam  perumusan,  pelaksanaan maupun  pada  saat  mempertimbangkan konsekuensi kebijakan yang dimuat (Kusumanegara, 2010:53).
Pada  tingkatan  yang  lebih  tinggi, pemerintahan  kota,  kabupaten  dan  propinsi, peran  aktor-aktor  pembangunan  seyogianya semakin  meluas,  termasuk  peran  akademisi. Penyusunan  RPJMD  Kota,  Kabupaten  atau Propinsi  sangat  patut  kiranya  melibatkan peran para  akademisi,  terutama menyangkut usaha pencapaian tujuan SDGs.
Perlu  dicari  relevansi  kajian  jurusan yang  terkait.  Misalnya,  misi  jurusan Pengembangan  Masyarakat  Islam,  yaitu:
Melakukan studi-studi baru tentang community  development,  baik  sebagai  ilmu maupun  sebagai  aktivitas  manusia,  untuk merumuskan  konsep-konsep  baru  pada bidang community  development; Melakukan studi  dan  atau  riset  tentang community developmen t untuk menemukan relevansi dan nilai  daya-guna  fungsional  community development  ;  Menyiapkan  tenaga  sarjana profesional dalam bidang community development  (da’i  yang  mujtahid,  mujaddid dan  mujahid)  untuk  memenuhi  kebutuhan masyarakat, khususnya dalam bidang pengembangan masyarakat dan kelembagaan Islam.
Semua  misi  jurusan  PMI  tersebut sangat  relevan  dan  terkait  langsung  dengan ke-17  butir  tujuan  SDGs.  Akademisi  dan lulusan  PMI  baik  sebagai  analis  kebijakan publik, sebagai peneliti sosial, ataupun pelaku dan penggerak LSM, antara lain adalah peran- peran  aktor  yang  paling  relevan  dalam pencapaian tujuan SDGs.
Tiada  kata  lain,  bahwa  semua  kajian pengembangan  masyarakat  adalah  bagian integral  yang  harusnya  berada  pada  arus utama usaha-usaha pencapaian tujuan-tujuan SDGs.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN
Badan  Pusat  Statistik.  2014.  Kajian  Indikator Sustainable  Development  Goals  (SDGs). Jakarta: Badan Pusat Statistik.
Brojonegoro, B. 2018. Tantangan dan Strategi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals  (SDGs). Kuliah  Umum  TPB/SDGs
Universitas  Padjadjaran  Bandung,  4  April 2018, http://sdgcenter.unpad.ac.id/wp-
content/uploads/2018/04/Prof.-Bambang-
Brodjonegoro-Tantangan-dan-Strategi- Pelaksanaan-SDGs-di-Indonesia.pdf  [diakses tanggal 10 April 2020]
Fauzi,  A.  dan  A.  Oktavianus.  2014. The
Measurement  of  Sustainable  Development  in Indonesia .  Jurnal  Ekonomi  Pembangunan 15(1): 68-83, https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/ handle/11617/4780/08-
Akhmad%20Fauzi.pdf;sequence=1  [diakses tanggal 10 April 2020]
Kementerian  Perencanaan  Pembangunan Nasional/Badan  Perencanaan  Pembangunan Nasional  Republik  Indonesia.  2018. The Launching  of  National  Action  Plan  (NAP) 2017-2019 to Achieve Sustainable Development  Goals  (SDGs ).  Press  Release
Kementerian  PPN/Bappenas,  5  Juni  2018. https://www.bappenas.go.id/index.php/dow nload_file/view/31603/8804/[diakses tanggal 8 April 2020]
Kusumanegara,  Solahuddin,  2010, Model  dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik, Jakarta:
Gava Media Lisbet. 2013. Pencapaian Millenium Development  Goals  (MDGs)  di  Indonesia Melalui  Kerjasama  Internasional. Jurnal Politica 4(1): 130-156, https://jurnal.dpr.go.id/index.php/politica/a rticle/view/331/265  [diakses  tanggal  13 Desember 2019] Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan  Nasional  Republik  Indonesia. 2018. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia  Nomor  7  Tahun  2018  tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi,  dan  Pelaporan  Pelaksanaan  Tujuan Pembangunan Berkelanjutan . http://birohukum.bappenas.go.id/data/data_ permen/Salinan_Peraturan_Menteri_PPN_No mor_7_Tahun_2018.pdf[diakses  tanggal  8 April 2020]
Persatuan
Bangsa-Bangsa.
2015.
Transforming our world: the 2030 Agenda  for Sustainable  Development .  New  York:  General Assembly  70th  session  agenda  item  15  and 116.
Presiden Republik Indonesia. 2017. Peraturan Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  59  Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan
Pembangunan
Berkelanjutan.
http://filantropi.or.id/pubs/uploads/files/Pe rpres%20Nomor%2059%20Tahun%202017 %20.pdf [diakses tanggal 3 Agustus 2019]
Riyadi,  B.  2004. Perencanaan  Pembangunan Daerah . Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
Salsabila, P. 2 Mei 2019. Baru 19 Provinsi yang Miliki Rencana Akssi Pembangunan Berkelanjutan. Majalah Bisnis.com. https://m.bisnis.com/amp/read/20190502/
45/917729/baru-19-provinsi-yang-miliki- rencana-aksi-pembangunan-berkelanjutan [diakses tanggal 2 Desember 2019]
Yusuf,  G.  2016. Integrating  SDGs  to
Development  Plan.  Presentasi  Kementerian
PPN/Bappenas  di  Bangkok,  Thailand,  24-25 Oktober 2016 ,
https://www.undp.org/content/dam/rbap/d ocs/meetTheSDGs/Opening%20- %20Country%20Reflections%20- %20Indonesia%20(by%20Mr.%20Jusuf).pdf [diakses tanggal 10 Desember 2019]