## DAMPAK DAN MODEL BARU PEMERINTAHAN TERBELAH PASCA PEMILIHAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018
Andi Syarif T. U. W 1 , Muh. Ilham 2 , Sampara Lukman 3 , Ella Wargadinata 4 1,2,3,4 Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Email: pt.dharmamuhibah@gmail.com

## Abstrak
Pada  tahun  2000,  Pemerintah  Indonesia  mengambil  langkah  berani  dengan  menerapkan kebijakan  desentralisasi    yang  sangat  radikal  dengan  menyerahkan  kewenangan  yang  luas kepada  pemerintah  daerah.  Konsep  pemerintahan  terbelah (divided  government) merupakan hal baru yang terjadi dalam sistim pemerintahan di Indonesia. Artikel ini mengkaji pengaruh pemilihan  Gubernur  di  Kalimantan  Barat  pada  tahun  2018  dan  menilai  paradigma  saat  ini untuk  pemerintahan  yang  terbelah.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif, yang  memberikan  analisis  lengkap  dan  analisis  bukti  yang  ditemukan.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  pemerintahan  terbelah  dapat  memberikan  dampak  terhadap  hambatan politik dan hambatan birokrasi pasca Pemilihan Gubernur Kalimantan Barat 2018. Penelitian juga  menemukan  dan  memperkernalkan  metode  baru  dalam  penyelenggaran  Pemerintahan terbelah yaitu melalui ANDI sebagai implikasi teori.
Kata Kunci: Kepemimpinan Terbelah, Komunikasi Politik, Demokrasi, Pemilihan Gubernur.

## Abstract
In 2000, the Government of Indonesia took a bold step by adopting a very radical policy of decentralization  by  devolving  broad  powers  to  local  governments.  The  concept  of  divided government  is  a  new  thing  that  is  happening  in  the  government  system  in  Indonesia.  This article  examines  the  impact  of  the  governor  election  in  West  Kalimantan  in  2018  and assesses  the  current  paradigm  for  divided  governance.  This  study  uses  a  qualitative descriptive method, which provides a complete analysis and analysis of the evidence found. The results show that divided government can have an impact on political and bureaucratic obstacles  after  the  2018  West  Kalimantan  Governor  Election.  The  study  also  found  and introduced  new  methods  of  implementing  split  government,  namely  through  ANDI  as theoretical implications.
Keywords: Split Leadership, Political Communication, Democracy, Governor Election.

## A. PENDAHULUAN
Pada  tahun  2000,  Pemerintah  Indonesia  mengambil  langkah  berani  dengan menerapkan kebijakan desentralisasi  yang sangat radikal dengan menyerahkan kewenangan yang  luas  kepada  pemerintah  daerah  (Dewanta,  2016).  Para  ahli  dan  banyak  referensi menyebutnya  sebagai big  bang  decentralization .  Kebijakan  ini  disetarakan  oleh  pengamat asing  sebagai  ledakan  bintang  karena  berisi  langkah-langkah  yang  mengubah  wajah Pemerintah Indonesia secara fundamental (Hofman dkk., 2002).
Dibalik kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah dalam menjalanan kebijakan  ini,  Pemerintah  Indonesia  memiliki  komitmen  untuk  tetap  memberikan kewenangan luas kepada pemerintah daerah dalam menjelankan pemerintah di tingkat lokal.
Desentralisasi  berhasil  menciptakan  daerah-daerah  yang  memiliki  berbagai  inovasi  dan mampu  meningkatkan  kesejahteraan  di  daerah-daerah  otonom  (Sulistiowati,  2014). Desentralisasi  secara  signifikan  mempengaruhi  kualitas  pelayanan  publik  di  daerah  lebih baik.  Pasca  kebijakan  desentralisasi  dilaksanakan,  terlihat  pembangunna  infrastruktur  di daerah  semakin  baik  dan  berkembang  (Maryam,  2017).  Pemerintah  Indonesia  mengakui perbedaan  memiliki  penampilan  ekonomi  yang  baik,  serta  sukses  mendorong  pemerintah daerah untuk lebih kreatif dan inovatif (Prasojo, 2003).
Ketika  pemilihan  langsung  dilaksanakan  di  Indonesia,  sistem  penyelenggaraan Pemerintahan  mengalami  perubahan  besar.  Pemilihan  Presiden-Wakil  Presiden  di  tingkat nasional, pemilihan kepala daerah, termasuk gubernur, bupati, dan walikota, serta pemilihan perwakilan legislatif di tingkat pemerintah daerah  dilakukan dengan model suara terbanyak, semuanya  memiliki  konsekuensi  yang  besar  bagi  pemerintahan  (Pardede,  2014).  Pemilihan Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala  Daerah  secara  langsung  sangat  penting  untuk  tahap desentralisasi  dalam  pemerintahan  karena  akan  memberikan  peran  yang  sangat  strategis kepada  Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala  Daerah  dalam  meningkatkan  kehidupan  bangsa, keadilan,  demokrasi,  kesehatan  masyarakat,  dan  menjamin  hubungan  yang  positif.  hidup berdampingan  dengan  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  lainnya  dalam  rangka melindungi martabat Negara Kesatuan Republik Indonesia (Setiawan dkk., 2018).
Oleh  sebab  fungsi check  and  balance dikembalikan  ke  lembaga  legislatif.  Dampak pengembalian kewenangan ini menjadikan lembaga eksekutif-legislatif memiliki posisi yang sejajar (Sulaiman, 2020). Kesetimbangan antara eksekutif-legislatif menuntut kedua lembaga ini untuk bisa melakukan kolaborasi dan menjalankan roda pemerintahan dengan benar agar mandat  yang  diberikan  rakyat  melalui  pemilu  dapat  dikembalikan  kepada  rakyat  dengan menghasilkan  kebijakan  yang  pro-rakyat  dengan  menghapus labelling konstituen  maupun partai politik pendukung maupun lawan (Solihah & Witianti, 2016).
Permasalahan  akan  muncul  ketika  eksekutif  terpilih  bukan  berasal  dari  partai mayoritas  di  lembaga  legislatif.  Pertanyaan  yang  paling  sederhana  yang  muncul  adalah ‘bagaimana  eksekutif  bisa  meloloskan  RUU  ketika  pembahas  berasal  dari  partai  non- pendukung?’  atau  ‘apakah  proses  pembahasan  RUU  yang  diusulkan  oleh  eksekutif  akan terganjal  ketika  dibahas  di  legislatif  yang  berisi  anggota  dari  partai  lawan?’.  Konsep perbedaan  partai  pengusung  eksekutif  dan  partai  mayoritas  di  legislatif  inilah  yang  dikenal sebagai  pemerintahan  terbelah/ Divided  Government (Elgie,  2001).  Konsep  ini  memiliki gaung  yang  kuat  di  Negara  Amerika  Serikat  yang  berusaha  melakukan  eksplorasi  tentang dinamika maupun dampak yang terjadi ketika Presiden terpilih berasal dari partai minoritas di senat  (Howell  dkk,  2000).  Gejala  pemerintahan  terbelah,  atau  dikatakan  juga  sebagai pemerintahan minoritas, ketika kepala daerah berasal dari partai minoritas dan legslatif diisi oleh partai politik non-pendukung, terjadi juga di Indonesia. Penelitian Pilkada hasil Undang Undang  Nomor  32  tahun  2004  memperlihatkan  sebanyak  56,3%  Kepala  Daerah  terpilih mendapatkan suara terbanyak namun  tidak mendapat  dukungan politik di  lembaga  legislatif (Permata, 2008).
Gejala pemerintahan terbelah terjadi pada pemilihan Guberur Kalimantan Barat tahun 2018. Pasangan Sutarmidji-Ria Norsan didukung oleh koalisi Golkar-Nasdem, Hanura, PKB dan PKS hanya memiliki 21 kursi dengan dukungan 32,3% dari total kursi di DPRD. Secara mengejutkan  pasangan  ini  memenangkan  pilgub  Kalbar  2018  dengan  megalahkan  pasangan
Karolin-Gidot  yang  didukung  oleh  mayoritas  suara  DPRD,  sebanyak  41,5%.  Pasangan  kuat ini diusung oleh Partai  PDI-P, Demokrat  dan PKPI.  Rapat  Pleno Rapat  Pleno Rapat  Umum Gubernur Kalbar 2018 menunjukkan Sutarmidji dan Ria Norsan memenangkan Pilgub Kalbar dengan  perolehan  suara  51,55%,  disusul  calon  lawan  2  Caroline  Quito  (Karolin-Gidot) 1.081.876  suara  atau  41,79%,  dan  kandidat  terakhir  adalah  172.151  suara  untuk  1  Milton- Boyman, atau 6,65%.
Berbeda  dengan  penelitian divided  government yang  banyak  dikaji  di  Amerika Serikat, sebaliknya belum banyak kajian di  Indonesia yang membahas bagaimana hubungan yang  dibangun  antara  kepala  daerah  terpilih  dari  jalur  indepeden  maupun  dukungan  politik minoritas  ketika  menjalankan  roda  pemerintahan.  Penelitian  Saraswati  (2010)  atas pemerintahan  di  Kabupaten  Garut  menyiratkan  bahwa  perlu  komunikasi  yang  intens  bagi kepala  daerah  yang  tidak  didukung  oleh  partai  politik,  bahkan  bagi  kepala  daerah  yang berasal dari jalur perseorang. Vermonte (2015) menyatakan bahwa kemenangan Jokowi pada Pilpres  2014  mengundang  debat  tetang  gejala  pemerintahan  terbelah,  mengingat  partai pendukung bukanlah partai mayoritas di lembaga legislatif.
Dari  uraian  tersebut  diatas  penulis  bermaksud  membuat  kajian  tentang  dampak  dan model baru pemerintahan terbelah pasca pemilihan gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018. Maksud kajian ini untuk  memahami dampak  yang terjadi  pada pemerintahan di  Kalimantan Barat apabila kepala daerah berasal dari bukan partai pendukung mayoritas dan menemukan model baru dalam penyelenggaraan pemerintahan terbelah di Kalimantan Barat.

## B. METODE
Pendekatan kualitatif analitik digunakan dalam penelitian ini untuk menyajikan bukti- bukti  yang ditemukan melalui  investigasi  mendalam.  Analisis kualitatif adalah teknik untuk memfasilitasi  dan  memahami  konteks  seseorang  atau  komunitas  yang  terkena  dampak masalah  sosial  atau  kemanusiaan.  Banyak  kegiatan  kritis  dimasukkan  dalam  analisis kualitatif,  termasuk  mengembangkan  pertanyaan  dan  metode,  mengumpulkan  data  yang relevan dari informan, meringkas dan menafsirkan data mulai dari subjek khusus hingga luas, dan menjelaskan pentingnya data (Creswell, 2002).
Denzin & Lincoln, (2005) menyebutkan metode kualitatif merupakan sebuah aktivitas yang membuat peneliti merepresentasikan sebuah data seperti catatan lapangan, wawancara, percakapan, gambar, suara, maupun memo sebagai bagian dalam menginterpretasikan sebuah fenomena  yang  diteliti.  Wawancara  mendalam  menjadi  strategi  utama  dalam  metode kualitatif. Wawancara mendalam merupakan pertanyaan dan respon terbuka dari narasumber untuk  mendapatkan  data  yang  diinginkan,  terutama  pada  penjelasan  terhadap  fenomena- fenomena  yang  ingin  diteliti.  Salah  satunya  ialah  wawancara  terpadu,  yaitu  dengan  topik dijabarkan  terlebih  dahulu,  dan  peneliti  bebas  memilih  dan  menyusun  rangkaian  kalimat selama wawancara.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Dampak Pemerintahan Terbelah
Adanya  pemerintahan  terbelah (Divided  Government) yakni  dimana  kepala  daerah berasal  dari  partai  minoritas  seperti  yang  terjadi  di  Kalimantan  Barat  telah  memberikan
dampak  pada  jalan  pemenrintahan  di  provinsi  terebut.  Dampak  tersebut  dapat  berupa hambatan-hambatan yang terjadi baik berupa hambatan politik dan hambatan birokrasi.
a. Hambatan Politik
Politik  berhubungan  dengan  kepentingan. Namun, motif tidak terkait dengan politik. Politik  masih  tentang  prioritas,  dan  politik  terkait  erat  dengan  kepentingan  (Fuadi,  2020). Politik dan keinginan, di sisi lain, berbeda. Wajar jika kita berbicara politik, itu akan menarik perhatian  orang.  Politik  terkait  erat  dengan  kepentingan  yang  disepakati  bersama.  Setiap pilihan  dalam  politik  biasanya  dimotivasi  oleh  kepentingan  pribadi.  Menurut  filsafat  klasik Aristoteles, politik dilakukan oleh masyarakat dalam upaya memahami kepentingan bersama. Ungkapan  "kepentingan  bersama"  sangat  penting  dalam  konsep  ini.  Menurut  Aristoteles, politik  adalah  keinginan  yang  mirip  dengan  keinginan  untuk  mencapai  tujuan  bersama (Dewantara,  2017).  Dengan  kata  lain,  kekhawatiran  ini  disebut  sebagai  masalah  nasional. Untuk  memastikan  kelangsungan  hidup  suatu  negara,  ia  harus  mengejar  kepentingan nasionalnya.  Negara  harus  stabil  dan  mandiri.  Inilah  jenis  prioritas  nasional  yang  dapat mempengaruhi  jalannya  perumusan  politik.  Sebab,  sesungguhnya  politik  lahir  dan  dibentuk oleh motif-motif profit.
Saat  ini,  Indonesia  memiliki  banyak  sekali  partai  politik  yang  masing-masing memiliki dasar ideologi politik yang berbeda untuk menggalang dukungan dan suara. Filosofi ini akan diperdebatkan dalam partai demokrasi (Prianto, 2016). Karena dinamika yang ada di industri,  mayoritas  pihak  terjebak  dalam  arena  persaingan.  Merupakan  kepentingan  partai untuk  berkembang,  sehingga  partai  tersebut  dapat  menarik  simpati  publik,  dipilih  oleh mayoritas  pemilih,  dan  merebut  kekuasaan.  Memperoleh  keseimbangan  antara  dukungan publik dan tetap berkuasa di masa depan akan menjadi tujuan dan kepentingan strategis. Saat berpartisipasi  dalam  media  berita  semata-mata  untuk  mempromosikan  kebijakan  partai, diskusikan  politik  untuk  kebaikan  orang,  komunitas,  atau  kelompok.  Demikian  pula, kelompok politik lain yang berlomba-lomba mendapatkan simpati (Prasetya, 2011).
Jika  hal  ini  tidak  ditangani,  para  pemimpin  di  negara  ini  akan  beralih  ke Machiavellist,  yang menganut prinsip politik tanpa memperhatikan integritas. Politik Hanya Memperhatikan  cara  memperoleh  dan  mempertahankan  kendali.  Jika  dominasi  menjadi pedoman  dalam  pemerintahan,  maka  politik  penuh  dengan  konflik.  Karena  beberapa kepentingan bertabrakan, kepentingan bersaing untuk mendapatkan pengaruh. Hal ini secara tegas tidak konsisten dengan tujuan nasional, termasuk untuk politik bersama (Rosana, 2012)
Adanya  budaya  oligarki  partai  politik  yang  diartikan  sebagai  kecenderungan  sebuah partai  politik  lebih  memprioritaskan  kebutuhan  pengelolaannya  di  atas  kepentingan masyarakat  umum.  Potensi  negatif  Oligarki  dapat  dimitigasi  dengan  berbagai  mekanisme, termasuk  pendukung  internal  yang  mempromosikan  demokratisasi  melalui  keterlibatan individu  yang  tumbuh  dalam  pengambilan  keputusan  partai  (Haris,  2005).  Ini  harus diformalkan dalam AD/ART; jika tidak, lhal ini akan menjadi aturan hukum yang berfungsi sebagai  rutinitas.  Seiring  dengan  anggaran  dasar  dan  anggaran  rumah  tangga  partai, diperlukan  kode  etik  organisasi  internal  yang  baru,  yang  akan  memandu  semua  anggota dalam  menangani  perselisihan  antar  partai  secara  demokratis.  Dimulai  dengan  wahana pengungkapan diri  oleh  individu  di  luar koalisi  tentang tingkat  antusiasme mereka terhadap kebijakan  partai  politik.  Kehadiran  dewan  harus  mampu  memajukan  tujuan  dan  keinginan konstituennya. Dalam situasi ini, posisi negara sangat penting dalam memelihara lingkungan
politik  yang  stabil.  Melalui  pembentukan  pemerintahan  yang  jujur  dan  profesional,  peluang elit  partai  politik  untuk  menyalahgunakan  pengaruh  mereka  untuk  keuntungan  pribadi  akan berkurang.  Ini  berpotensi  untuk  bekerja  dengan  baik  jika  didukung  oleh  media.  Kesetaraan pers,  profesionalisme  pers,  dan  komitmen  untuk  menginformasikan  kepada  masyarakat  luas akan menjadi respon pers terhadap sikap atau strategi yang diadopsi oleh pembuat kebijakan internal partai politik.
b. Hambatan Birokrasi
Mempertahankan  implementasi  reformasi  birokrasi  sangat  penting  untuk  mencapai tata  kelola  pemerintahan  yang  baik.  Hasil  dari  fase  perubahan  birokrasi  2010-2014  menjadi fondasi  untuk  tingkat  reformasi  berikutnya  (2015-2019).  Dengan  demikian,  reformasi birokrasi 2015-2019 merupakan hasil dari tahapan reformasi birokrasi sebelumnya. Berbagai langkah  tersebut  dirinci  dalam Road  Map yang  akan  dikembangkan  oleh  berbagai  instansi. Penguatan  meliputi  penguatan/pemutakhiran  kondisi  yang  menguntungkan  secara  terus menerus, memelihara perubahan, mengenali dan menyelesaikan tantangan, serta memperluas jangkauan pelaksanaan reformasi birokrasi.
Dampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan terbelah pasca Pemilihan Gubernur Kalimantan  Barat  2018  melalui  hasil  analisis  menggunakan  teori  berdasarkan  driven  theory Kepemimpinan  visioner  dari  Nanus  (1992)  menjawab  rumusan  permasalahan  kedua  adalah sebagai  berikut:  Terkait  dengan  hambatan  politik,  dan  Hambatan  Birokrasi  Terhadap penyelenggaraan  Pemerintahan Terbelah Pasca Pemilihan Gubernur Kalimantan Barat 2018, Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  Provinsi  Kalimantan  Barat  dalam  pengambilan  keputusan akan ditentukan oleh sistem politik di Indonesia. Bergantung pada kekuasaan yang ada pada jabatannya  dan  pentingnya  konsensus  politik  dan  masyarakat  di  di  Provinsi  Kalimantan Barat.  Faktor lain seperti  rasionalitas, kepribadian, organisasi  juga berpengaruh pada kepala Daerah dalam mengmabil  keputusan. Namun  keputusan tersebut  juga dapat  dikompromikan oleh lingkungan politik, tergantung pada jenis sistem yang dipraktikkan. Dalam penelitian ini, peneliti  menemukan  dampak  lingkungan  politik  pada  pengambilan  keputusan  pemimpin, mengingat pemimpin dalam sistem politik yang berbeda. Lingkungan politik menjadi faktor terpenting  yang  mempengaruhi  pengambilan  keputusan,  peneliti  menganalisis  faktor-faktor seperti  kekuasaan  yang  ada  pada  kepala  pemerintahan,  kesepakatan  yang  jelas,  komitmen politik,  pengambilan  keputusan  strategis,  kepribadian  pemimpin,  rasionalitas,  dan  dampak kelompok  kepentingan.  Elemen  penting  dari  lingkungan  eksternal  yang  mempengaruhi kepala  pemerintahan  termasuk  pelobi  politik,  yudikatif,  dan  sektor  pengusaha.  Organisasi Non-pemerintah  dan  Organisasi  Antar  pemerintah  daerah  juga  memiliki  pengaruh  atas pengambilan  keputusan  kebijakan  oleh  kepala  daerah.  Dalam  demokrasi  modern,  birokrasi seharusnya  tetap  netral  secara  politik  dan  memastikan  bahwa  keputusan  pemerintah dilaksanakan.  Kenyataannya,  hubungan  birokrat  dan  pemimpin  politik  tidak  selalu  jelas. Selain  itu,  desain  kelembagaan  birokrasi  dapat  sangat  mempengaruhi  kebijakan  pemerintah pusat.  Sumber daya manusia birokrasi  tidak diragukan lagi  adalah keahliannya.  Ini  memilih informasi  yang  disajikan  kepada  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  Provinsi  Kalimantan  Barat dan  mengaturnya  secara  cerdas.  Dengan  menyajikan  masalah  atau  tindakan  yang  mungkin dilakukan  dengan  cara  tertentu,  itu  menyusun  pengambilan  keputusan  para  pemimpin. kebutuhan  organisasi  maupun  kepentingan  birokrasi  bukanlah  penentu  kebijakan  yang
fundamental. Batasan yang diberlakukan sesuai standar operasi prosedur serta arah kebijakan merupakan fungsi dari nilai-nilai pengambil keputusan.
Kenyataan  dilapangan  bahwa  birokrasi  memiliki  tujuan  yang  tidak  sejalan  dengan Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  terpilih;  seringkali  yang  bertentangan  dalam  organisasi pemerintah  adalah  keyakinan  tentang  bagaimana  mencapai  tujuan  tersebut.  Lebih  jauh  lagi, tidak  dapat  dimengerti  mengapa  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  terpilih  dengan  segenap kekuasaannya harus melakukan tawar-menawar dengan pejabat lain dalam menjalankan roda pemerintahan.  Lebih  lanjut  posisi  birokrasi  dapat  mempengaruhi  proses  pengambilan keputusan. posisi menentukan kekuatan birokrasi tetapi pada saat yang sama salah satu aspek fundamental dalam proses tawar-menawar adalah kapabilitas dari birokrat tersebut, Gubernur dan  Wakil  Gubernur  terpilih  harus  memiliki  kecerdasan,  komunikasi  networking  yang  baik ,mengamalkan dan menjalankan nilai demokrasi secara benar untuk kepentingan masyarakat dan melakukan inovasi inovasi untuk mencapai tujuan mewujudkan pemerintahan yang baik dan  benar  ,Inilah  yang  menjadi  temuan  peneliti  yang  akan  peneliti  jelaskan  dalam  temuan peneliti Model “ANDI” terhadap implikasi teoritik.

## 2. Teoritik Temuan Peneliti Model “ANDI”
Dalam  menjawab  pertanyaan  penelitian  dalam  Menemukan  Model  Baru  Terhadap penyelenggaraan  Pemerintahan Terbelah Pasca  Pemilihan Gubernur Kalimantan Barat 2018 Terkait uraian diatas,  dalam melakukan penelitian ini peneliti menemukan beberapa temuan setelah melakukan beberapa wawancara secara mendalam dengan Narasumber. Hal  tersebut menjadi inspirasi bagi peneliti untuk menggambarkan model  yang tepat bagi kepemimpinan terbelah  di  Provinsi  Kalimantan  Barat.  Adapaun  Model  Penelitian  yang  di  rumuskan  oleh Peneliti  tentang  model  Model  “ANDI”  yang  maknanya  A (Agility), N (Networking), D (Demokrasi), I (Inovasi) dapat dijabarkan dalam argumen peneliti sebagai berikut:
a. Agility (Kecerdasan)
Kecerdasan  untuk  mengembangkan  budaya  saling  berkoordinasi  dan  berkomunikasi secara  terpadu  dan  harmonis,  dan  kecerdasan  untuk  meningkatkan  budaya  kerja  aparatur pelaksana  kebijakan,  untuk  menjawab  tantangan  tersebut  dalam  membangun  Implementasi Teoretis  dapat  di  jelaskan  bahwa  sebuah  proses  Demokrasi  tingkat  daerah  dimulai  dari Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Kalimantan Barat.
Rincian  yang  ditemukan  di  lapangan  menunjukkan  adanya  bahaya  yang  terkait dengan penyelenggaraan Pilkada yang akan berdampak signifikan terhadap kehidupan sosial ekonomi  masyarakat.  Secara  spesifik,  Pilkada  yang  tidak  dilaksanakan  secara  optimal  akan menimbulkan  perselisihan  antar  berbagai  pihak,  membangun  lingkungan  yang  tidak menguntungkan, tidak stabil, dan akan menghambat proses politik dan ekonomi lokal. Dalam arti kepemimpinan Provinsi Kalimantan Barat dalam membangun masyarakat pasca-pilkada, konfrontasi  dengan  tindakan  anarkisme  massa  dapat  mempengaruhi  keputusan,  kemajuan, dan menghambat penolakan terhadap ekonomi lokal, yang merupakan penduduk yang lemah dan tidak berdaya.
b. Networking (Penguatan jaringan politik dan Birokrasi)
Fakta  dilapangan  bahwa  untuk  menghindari  kepemimpinan  terbelah,  Gubernur  dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat harus mengkombinasikan teori-teori dasar kepemimpinan dengan  kearifan  lokal. jaringan  kinerja  sosial, Hal  tersebut  karena  Kalimantan  Barat
memiliki karakteristik sosial yang unik. Jadi secara De Facto , ada beberapa hal yang harus di sesuaikan,  diadaptasikan  dengan  karakter  sosial  dan  budaya  masyarakat  Kalimantan  Barat. Dalam organisasi politik kadang memiliki aturan yang tidak tertulis. Aturan-aturan ini adalah apa  yang  telah  disepakati  para  anggota  organisasi  sebagai  kerangka  kerja  bagaimana organisasi  akan  menangani  konflik  politik.  Namun,  aturan  juga  dapat  berubah  dan  kadang- kadang  faktor  situasional  lebih  dominan  ketika  terjadi  di  lapangan.  Diperlukan jaringan kinerja  kelembagaan membangun  aliansi  dengan  banyak  pihak.  Gubernur  dan  Wakil Gubernur  Kalimantan  Barat  perlu  membangun  aliansi  jauh  sebelum  konflik  politik.  Aliansi adalah cara terbaik untuk saling membantu memastikan tidak ada yang melewati radar politik kolektif  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  Kalimantan  Barat  dalam  memimpin  pemerintahan. Membina hubungan:  Wawasan pribadi  terhadap stakeholder dapat  membantu  Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat menavigasi lanskap politik dengan memberi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan  Barat  konten ke dalam kepribadian mereka.  Ini  berguna  dalam menghindari  kepemimpinan  terbelah.  Ketika  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  Kalimantan Barat benar, biarkan stakeholder mengetahui fakta yang sebenarnya. Jangan tertekan saat ada pihak  yang  menyerang  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  Kalimantan  Barat.  Sebaliknya, nyatakan fakta yang benar dan bangga bagaimana Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat menangani situasi tersebut (jaringan kinerja administrasi).
c. Demokrasi
Memahami  apa  itu  demokrasi  memungkinkan  seseorang  untuk  lebih  memahami struktur  politik  yang  berfungsi.  Berikut  adalah  beberapa  kesepakatan  yang  dicapai  antara Gubernur  Kalbar  dan  Wakil  Gubernur  serta  para  pemangku  kepentingan  yang  akan membantu Gubernur dan Wakil Gubernur dalam menghindari kepemimpinan yang terbagi:
1) Berdasarkan  data:  dalam  lingkup  pemerintahan,  data  mengalahkan  segala  jenis agenda  politik.  Ketika  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  Kalimantan  Barat  didorong oleh  data,  maka  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  Kalimantan  Barat  mengandalkan fakta  dan  itulah  metode  terbaik  untuk  menghindari  kepemimpinan  terbelah. Apabila  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  Kalimantan  Barat  salah,  sebaiknya mengakui  kesalahn  tersebut:  Ketika  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  membuat kesalahan, maka akan jarang terjadi mereka mengakui kesalahan tersebut. Namun ketika  mereka  mengakui  kesalahan  tersebut  maka  hal  tersebut  akan  meredakan situasi yang bermuatan politik dalam sekejap.
2) Memahami Permasalahan: Dalam  lingkungan yang  bermuatan  politik, permasalahan  yang  terjadi  akan  mengarah  pada  pimpinan  politik.  Mengetahui permasalahan  yang  terjadi  akan  memungkinkan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur Kalimantan Barat mengantisipasi hal ini dan menyesuaikannya.
3) Informasi  yang  sebenarnya:  pada  kenyataannya  kebanyakan  orang  akan  menutupi informasi  kebenaran  karena  itu  mungkin  membuat  mereka  terlihat  buruk.  Jangan terlalu  khawatir  tentang  terlihat  buruk  itu,  tetapi  pastikan  Gubernur  dan  Wakil Gubernur  Kalimantan  Barat  memiliki  fakta  yang  benar  dan  Gubernur  dan  Wakil Gubernur  Kalimantan  Barat  berusaha  untuk  mencari  kebenaran  tentang  situasi tersebut. Selalu perhatikan kepentingan terbaik bagi Provinsi Kalimantan Barat.
4) Membantu  Masyarakat:  Dengan  membantu  orang  lain,  Gubernur  dan  Wakil Gubernur  Kalimantan  Barat  mendapatkan  kepercayaan  dan  rasa  hormat  mereka.
Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  Kalimantan  Barat  juga  mendapatkan  rasa  terima kasih mereka yang akan berguna ketika Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat  membutuhkan  bantuan  dan  support  dari  masyarakat  dalam  menjalankan pemerintahan.
5) Temukan kesamaan persepsi: Kesamaan adalah di mana semua orang dalam situasi tersebut  dapat  setuju.  Dalam  hampir  setiap  situasi,  ada  beberapa  titik  umum  di mana semua pihak akan setuju. Menemukan itu akan memungkinkan Gubernur dan Wakil  Gubernur  Kalimantan  Barat  untuk  mencapai  langkah  politik  kritis  seperti meminta para pihak yang terlibat baik itu Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif untuk menyetujui sesuatu.Setuju untuk tidak setuju: Kadang-kadang situasi akan menjadi kekacauan sehingga satu-satunya solusi adalah setuju untuk tidak setuju. Ini harus menjadi alternatif terakhir Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat tetapi ini merupakan alat yang ampuh ketika Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat menemui jalan buntu.
d. Inovasi
Dalam berkomitmen pada  inovasi organisasi  dengan pencapaian layanan  Pemerintah Daerah.  Keberhasilan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  Kalbar  merupakan  fakta  empiris  yang bisa  dipahami  dan  disaksikan.  Penilaian  kinerja  difokuskan  pada  model  kompetensi  yang mengutamakan  keterampilan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  Kalimantan  Barat  saat  ini  dan potensialnya.  Hasil  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  Kalimantan  Barat,  yang  meliputi  kinerja misi dan kinerja non-tugas (kinerja non-tugas atau kinerja kontekstual). Di luar masa jabatan, kegiatan kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar menjadi ciri khas dari praktik kepemimpinan masing-masing..
Perilaku  kepemimpinan  ini  berada  di  luar  persyaratan  formal  dalam  pekerjaan mereka, bersifat bebas dan tidak secara eksplisit berada dalam prosedur kerja dan sistem yang ada. Keterikatan Gubernur dan Wakil Gubernur pada kegiatan yang dilakukan secara sukarela sangat  penting  bagi  kinerja  dan  keefektifan  organisasi  yang  dipimpinnya.  Ketika  calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat telah memenuhi segala persyaratan menjadi gubernur dan wakil gubernur dan kemudian mereka terpilih, maka mereka harus siap dengan segala resiko dalam rangka menjabat dan menjalankan tugas dari jabatan tersebut.
Kapasitas administrasi Gubernur dan Wakil Gubernur menjadi salah satu alasan yang berkontribusi  terhadap  pertumbuhan  daerah  yang  dipimpinnya.  Gubernur  dan  Wakil Gubernur yang aktif dalam merancang struktur bisnis yang efektif dan membuat pilihan yang memberi  nilai  tambah  bagi  daerah  yang  dipimpinnya  merupakan  faktor  penentu.  Gubernur dan Wakil Gubernur wajib menyampaikan keberhasilan penyelenggaraannya kepada seluruh pemangku kepentingan perusahaan melalui laporan transparansi yang disiapkan untuk setiap siklus  pelaporan.  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  harus  memiliki  keterampilan  administratif yang memadai untuk secara efektif mengoordinasikan bidang-bidang yang menjadi tanggung jawab  mereka.  Dalam  menjalankan  tugasnya,  baik  Gubernur  maupun  Wakil  Gubernur berpedoman pada standar perilaku profesional tertentu atau kode etik yang tersirat, sehingga setiap  keputusan  yang  diambil  harus  mewakili  pertimbangan  profesional  pemerintah  daerah dalam melayani kota, bukan sarat keputusan. dengan teknik yang bertujuan membantu. pesta mereka.  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  harus  didukung  oleh  budaya  perusahaan  yang menghargai  pengambilan  keputusan  yang  bertanggung  jawab,  dan  pemerintah  kota  yang
mereka  layani  harus  memiliki  insentif  untuk  tetap  tulus  mewakili  masyarakat.  Jika  ini dilakukan, kepemimpinan Provinsi Kalimantan Barat yang terfragmentasi bisa dihentikan.

## D. KESIMPULAN
Dampak  Terhadap    penyelenggaraan    Pemerintahan  Terbelah  Pasca    Pemilihan Gubernur Kalimantan Barat 2018 Terkait dengan hambatan politik, dan Hambatan Birokrasi Terhadap  penyelenggaraan  Pemerintahan Terbelah Pasca  Pemilihan Gubernur Kalimantan Barat  2018,  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  Provinsi  Kalimantan  Barat  dalam  pengambilan keputusan akan ditentukan oleh sistem politik di Indonesia. Bergantung pada kekuasaan yang ada  pada  jabatannya  dan  pentingnya  konsensus  politik  dan  masyarakat  di  di  Provinsi Kalimantan  Barat.  Faktor  lain  seperti  rasionalitas,  kepribadian,  organisasi  juga  berpengaruh pada kepala Daerah dalam mengmabil keputusan.
Temuan  peneliti  Model  “ANDI”  terhadap    penyelenggaraan  pemerintahan  terbelah pasca  Pemilihan  Gubernur  Kalimantan  Barat  2018  yang  maknanya  A (Agility), N (Networking), D (Demokrasi), I (Inovasi) dapat dijabarkan dan diartikan oleh peneliti sebagai berikut:  Kecerdasan  dalam  penguatan  jaringan  politik  dan  birokrasi  dalam  mencapai  tujuan Berdemokrasi  perlu  dilakukan  sebuah  Inovasi  baru  yaitu  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur dalam  memimpin  harus  menyesuaikan  kultur  organisasional  pemerintahan  Provinsi Kalimantan  Barat  dalam  pengambilan  keputusan  dan  selalu  bertindak  jujur  dalam  melayani masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Hofman,  B.,  Kaiser,  K.,  &  Goga,  S.  (2002).  Decentralizing  Indonesia-Regional  Public Expenditure Review: Overview Report. World Bank. Washington DC .
Dewanta, A. S. (2016). Otonomi dan Pembangunan Daerah. UNISIA , (53), 325-329.
Maryam,  S.  N.  (2017).  Mewujudkan  Good  Governance  Melalui  Pelayanan  Publik. JIPSI- Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi UNIKOM , 6 .
Prasojo, E. (2003). Problem dan Perpektif Desentralisasi Politik di Indonesia harkat bangsa, Dalam Otonomi Daerah Evaluasi Dan Perpektif Patnership , Jakarta: Yayasan Rimba Persada.
Pardede,  M.  (2014).  Implikasi  Sistem  Pemilihan  Umum  Indonesia. Jurnal  Rechts  Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional , 3 (1), 85-99.
Setiawan,  R.,  Samin,  R.,  &  Mahadiansar,  M.  (2018).  Dampak  Desentralisasi  terhadap Kapabilitas  Kepala  Daerah  (Studi  Kasus  Gubernur  Riau  Periode  Tahun  2008- 2013). Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN) , 6 (2), 15-24.
Sulaiman,  B.  H.  (2020).  Pola  Hubungan  Eksekutif  Dan  Legislatif  Dalam  Penyelenggaraan Otsus di Daerah. Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin , 3 (2), 487-499.
Solihah, R., & Witianti, S. (2016). Pelaksanaan  Fungsi  Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Pemilu 2014: Permasalahan dan Upaya Mengatasinya. Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2 (2), 291-307.
Elgie,  R.  (2001). Divided  Government  In  Comparative  Perspective .  Oxford:  Oxford University Press.
Howell, W., Adler, S., Cameron, C., & Riemann, C. (2000). Divided Government, And the Legislative  Productivity  of  Congress,  1945-94. Legislative  Studies  Quarterly ,  285- 312.
Permata,  A.  N.  (2008). Islamist  Party  And  Democratic  Participation:  Prosperous  Justice Party (PKS) In Indonesia 1998-2006 (Doctoral dissertation, Université de Münster).
Saraswati,  R.  (2010).  Aplikasi  Calon  Perseorangan  Sebagai  Kepala  Daerah  Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Daerah. Masalah-Masalah Hukum , 39 (4), 359-365 Vermonte,  P.  (2015).  Indonesia's  2014  Elections:  Practical  Innovations  and  Optimistic Outcomes. Asian Politics & Policy , 7 (2), 303-312.
Creswell, J. W. (2002). Desain penelitian. Pendekatan Kualitatif & Kuantitatif, Jakarta: KIK. Denzin,  N.  K.,  &  Lincoln,  Y.  S.  (2005).  Introduction:  The  discipline  and  practice  of qualitative research.Psycnet.
Fuadi, S. H. (2020). Resolusi Konflik Sosial Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat pada Pemilihan  Kepala  Desa  Bajang  Mlarak  Ponorogo. AL-MANHAJ:  Jurnal  Hukum  dan Pranata Sosial Islam , 2 (1), 86-111.
Dewantara, A. W. (2017). Kerasulan Awam di Bidang Politik (Sosial-Kemasyarakatan), Dan Relevansinya  Bagi  Multikulturalisme  Indonesia. JPAK:  Jurnal  Pendidikan  Agama Katolik , 18 (9), 3-15.
Prianto, B. (2016). Partai Politik, Fenomena Dinasti Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah, dan Desentralisasi. Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik , 1 (2).
Prasetya,  I.  Y.  (2011).  Pergeseran  Peran  Ideologi  Dalam  Partai  Politik. Jurnal  Ilmu  Politik dan Ilmu Pemerintahan , 1 (1), 30-40.
Rosana,  E.  (2012).  Partai  Politik  dan  Pembangunan  Politik. Jurnal  Tapis:  Jurnal  Teropong Aspirasi Politik Islam , 8 (1), 135-150.
Haris,  S.  (2005). Pemilu  langsung  di  tengah  oligarki  partai:  proses  nominasi  dan  seleksi calon legislatif Pemilu 2004 . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.