## EKSISTENSI KOMISIONER PEREMPUAN DALAM MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER PADA KPU PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA BARAT

## Abstract
The institution of Election organizers such as the General Election Commission is tasked with implementing the electoral stages process. Placing women in the election field is not only a matter of equality with men but part of the effort to encourage women’s political participation. The involvement of women as election organizers will play a major role in maximizing women’s participation in the elections. The main act women can take as election organizers at each stage is to ensure that women’s needs are considered and incorporated into programs or policies that are properly designed and implemented. The results of the number of women commissioners as election organizers are still minimal quantitatively. And if you look at the composition of the current membership structure, this women commissioner is still very minimal due to the 30 percent quota has not been fulfilled so there is still discrimination and many obstacles and challenges are found in realizing gender equality and women’s opportunities are limited in performing the tasks of elections. Most of these commissioners also feel there is still gender inequality. Challenges and obstacles such as social barriers in the form of PatriarchalCulture that still exist in Minangkabau society are still felt even though it is not as thick as in past times. In addition, stereotypes, marginalization, subordination, and the double burden also greatly affect the existence of this women commissioner in realizing gender equality.
Keywords : Existence, Women Commissioner, Gender Equality,Election Commission
* Irma Novita, Jendrius, Fachri Adnan, Tito Handoko
* Mahasiswa S2 Tata Kelola Pemilu, Dosen Jurusan Ilmu Sosiologi FISIP Universitas Andalas, Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Negeri Padang, Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Univsitas Riau

## PENDAHULUAN
Sejak bergulirnya reformasi, kesempatan kaum perempuan Indonesia untuk ikut terlibat di dalam berbagai bidang semakin  terbuka luas. Begitu juga dengan kesempatan sebagai penyelenggara pemilu. Keterlibatan perempuan dan laki-laki dalam proses pengambilan keputusan dan proses politik ataupun kepemiluan pada sebuah negara sangatlah penting dan sine qua non di dalam demokrasi. Hak setara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan politik, ekonomi dan sosial serta non diskriminasi adalah prinsip hak asasi manusia yang paling mendasar dan bagian
integral dari demokrasi. Ini adalah hak-hak yang diabadikan dalam peraturan hak asasi manusia tingkat regional dan internasional yang bersumber dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 yang menyatakan dari awal di Pasal 1 bahwa “ Semua manusia lahir dengan martabat dan hak yang setara ”
Peningkatan keterlibatan perempuan sebagai penyelenggara pemilu adalah bagian dari upaya mendorong partisipasi politik perempuan. Besarnya keterlibatan perempuan dalam pemilu dapat dipengaruhi oleh kebijakan dan program yang disusun oleh penyelenggara pemilu. Oleh
karena itu, sangatlah penting penyelenggara pemilu secara sadar dan proaktif mengikutsertakan gender ke dalam analisis, perencanaan dan implementasi seluruh proses dan kegiatan kepemiluan. Penyelenggara pemilu yang menerapkan praktek dan kebijakan yang sensitif terhadap gender akan dapat melakukan jauh lebih banyak untuk mengarusutamakan gender secara lebih menyeluruh dan bermakna dalam proses dan kegiatan kepemiluan.
Keterlibatan perempuan sebagai penyelenggara pemilu ini akan memainkan peran utama dalam memaksimalkan keikutsertaan perempuan dalam pemilu. Pada gilirannya hal ini akan membangun masyarakat yang lebih terwakili dan demokratis. Tindakan utama yang dapat dilakukan oleh perempuan sebagai penyelenggara pemilu pada setiap tahapan adalah untuk memastikan kebutuhan perempuan dipertimbangkan serta dimasukkan ke dalam program atau kebijakan yang dirancang dan diterapkan sebagaimana mestinya.
Pemikiran awal yang melandasi penelitian ini adalah minimnya keterwakilan perempuan dalam keanggotaan KPU yang berdampak pada ketimpangan gender di dalam struktur keanggotaan KPU. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana aspek gender yang terjadi dalam struktur keanggotaan KPU pada sebuah jabatan atau divisi serta peran yang dimainkan komisioner perempuan dalam mewujudkan Kesetaraan Gender di KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.
Secara formal, peningkatan keterlibatan perempuan dalam politik didorong melalui tindakan Affirmative Action sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan tidak hanya di partai politik dan lembaga legislatif saja, tetapi juga di lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu. Keterwakilan perempuan dalam lembaga penyelenggara pemilu ini secara jelas diatur dalam undang-undang penyelenggara pemilu sebelum maupun setelah revisi Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 pada pasal 6 ayat 5 bahwa “ Komposisi
keanggotaan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%” . Hal itu juga dapat ditemukan dalam Undang-Undang Penyelenggara Pemilu terbaru Nomor 7 tahun 2017 sebagai revisi dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 yang masih tetap menyertakan keterwakilan perempuan dalam penyelenggara pemilu yang diatur dalam pasal 10 ayat 7 untuk keanggotaan KPU dan pasal 92 ayat 11 untuk keanggotaan Bawaslu.
Meskipun tidak ada penghalang formal untuk keterlibatan perempuan sebagai penyelenggara pemilu namun peluang keterlibatan perempuan dalam penyelenggaraan pemilu ini masih mengalami hambatan dan faktanya masih dapat dilihat terdapat ketimpangan gender di dalam struktur keanggotaan KPU ini. Data menunjukkan kondisi hingga saat ini pendaftar perempuan maupun anggota perempuan terpilih sebagai penyelenggara pemilu masih minim secara kuantitatif. Di Sumatera Barat, keanggotaan KPU di tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/ Kota sejak periode 2003 masing-masing terdiri dari hanya satu atau paling banyak dua orang perempuan dari total komisioner 5 orang, bahkan masih ada yang belum memiliki Komisioner KPU perempuan di KPU Kabupaten/Kotanya.

## Tabel 1.
Komisioner Perempuan KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota di Sumatera Barat Periode 2003-2018
Periode Perempuan Laki- Laki Total 2003- 2008 20 80 100 2008- 2013 21 79 100 2013- 2018 22 78 100 Total 63 237 300 Sumber :Data diolah sendiri dari data Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat
Secara umum, Tabel.1 memperlihatkan bahwa jumlah komisioner perempuan di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota di Sumatera Baratpada 2003-2018 masih jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah laki-laki. Dari 100 orang total anggota KPU yang masih menjabat saat ini, 22 % diantaranya komisioner KPU
No Daerah 2003 – 2008 2008 – 2013 2013 - 2018 L P L P L P 1 Provinsi Sumatera Barat 4 1 4 1 4 1 2 Kab. Agam 4 1 4 1 5 0 3 Kab. Pasaman 4 1 4 1 3 2 4 Kab. Solok 3 2 3 2 3 2 5 Kab. Pesisir Selatan 4 1 4 1 4 1 6 Kab. 50 Kota 5 0 5 0 4 1 7 Kab. Tanah Datar 4 1 4 1 4 1 8 Kab. Padang Pariaman 5 0 5 0 5 0 9 Kab. Sijunjung 4 1 4 1 4 1 10 Kab. Solok Selatan 3 2 5 0 3 2 11 Kab. Pasaman Barat 4 1 4 1 4 1 12 Kab. Dharmasraya 2 3 3 2 3 2 13 Kab. Kep. Mentawai 4 1 4 1 4 1 14 Kota Padang 4 1 3 2 5 0 15 Kota Solok 4 1 3 2 5 0 16 Kota Sawahlunto 4 1 3 2 3 2 17 Kota Bukittinggi 5 0 4 1 4 1 18 Kota Padang Panjang 4 1 4 1 3 2 19 Kota Payakumbuh 4 1 4 1 4 1 20 Kota Pariaman 5 0 5 0 4 1 Total 80 20 79 21 78 22
Tabel 2.
Jumlah Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat Menurut Jenis Kelamin Periode 2003-2018
perempuan. Persentase ini masih jauh dari harapan yang ingin dicapai UU Pemilu No. 15 tahun 2011 pasal 6 ayat 5yaitu 30% dalam keanggotaan KPU. Ini artinya tidak ada peningkatan dari periode sebelumnya 2008-2013 yang juga 21 % atau hanya meningkat 1 % dibandingkan dengan periode awal 2003-2008.
Dari data Tabel 2 di atas dapat dilihat betapa ketimpangan struktur keanggotaan KPU perempuan di tingkat kabupaten/kota terlihat dengan nyata.Meskipun untuk sebahagian daerah persentase perempuan relatif baik pada periode 2013-2018 ini, namun masih relatif banyak daerah yang keterwakilan perempuannya sangat rendah dan bahkan masih ada daerah kabupaten/kota yang belum pernah memiliki komisionerKPU perempuann setiap periodenya yaitu KPU
Sumber :Data diolah sendiri dari data Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat
Kabupaten Padang Pariaman.Secara umum hanya KPU Kabupaten Solok dan KPU Kabupaten Dharmasraya yang memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan pada setiap periodenya. Di KPU Kabupaten Dharmasraya pun pernah komisioner KPU perempuannya lebih banyak dari laki-laki yaitu sebanyak 3 (tiga) orang dari 5 (lima) orang komisioner pada periode 2003-2008 atau mencapai 60% keterwakilan perempuannya.
Banyak studi menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam berbagai kehidupan baik politik, ekonomi dan sosialakan mempunyai banyak keuntungan bagi masyarakat. Jumlah perempuan yang memadai pada sebuah institusi pengambil keputusan akan membuat pergeseran pada cara pandang dalam menyelesaikan masalah-masalah dengan mengutamakan perdamaian dan cara-cara anti-kekerasan. Penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini dilakukan oleh Jumni Nelli (2015) tentang eksistensi perempuan pada anggota legislatif di wilayah Provinsi Riau. Ia menyimpulkan bahwa keterlibatan perempuan dalam politik adalah penting sebab perempuan memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus yang hanya dapat dipahami paling baik oleh perempuan itu sendiri. Bentuk eksistensi perempuan legislatif ini diwujudkan melalui perannya sebagai anggota dewan terkait dengan bidang dan fungsinya dalam struktur organisasinya seperti terkait legislasi, pengawasan dan budgeting namun karena jumlahnya masih minim menyebabkan banyak hambatan yang ditemui dalam mewujudkan kesetaran gender. Dan jika dilihat dari komposisi struktur organisasi juga terjadi diskriminasi terhadap perempuan dalam mendapatkan jabatan strategis atau secara struktural perempuan belum
menempati posisi yang penting.
Begitu juga halnya dalam melaksanakan fungsinya sebagai penyelenggara pemilu, para anggota KPU juga dibagi kedalam divisi-divisi. Biasanya merekalah yang menentukan penempatan mereka pada masing-masing divisi tersebut melalui rapat pleno. Satu orang diangkat menjadi Ketua KPU dan yang lainnya dibagi dalam divisi-divisi yaitu Divisi Organisasi, Pengembangan SDM, Hukum dan Pengawasan, Divisi Perencanaan, Teknis dan Penyelenggaraan Pemilu, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Hubungan Antar Lembaga, Divisi Keuangan, Logistik, Umum dan Perencanaan. Karenanya, posisi komisioner KPU perempuan dalam divisi-divisi ini juga sangat penting dilihat dalam menganalisis peran mereka. Apakah terdapat perbedaan bidang kerja diantara mereka? Misalnya, apakah komisioner KPU yang perempuan ini masih terkonsentrasi pada divisi tertentu atau belum menyebar secara merata pada semua divisi? Data ini nantinya akan memberikan gambaran apakah komisioner KPU yang perempuan masih berada pada divisi yang dianggap terkait dengan peran tradisional perempuan di Indonesia, atau sudah menyebar ke divisi-divisi yang secara tradisional dianggap bukan bidang kerja mereka.

## Tabel 3.
Posisi Komisioner KPU Perempuan di KPU Provinsi dan KPU Kab/ Kota di Sumatera Barat Periode Ketua Divisi Teknis Divisi Sosialisasi Divisi Hukum Divisi Logistik Total 2003-2008 1 3 4 4 8 20 2008-2013 1 3 5 4 8 21 2013-2018 2 2 3 8 7 22 Total 4 8 12 16 23 63 % 6,35 12,70 19,04 25,40 36,51 100
Dari tabel 3 terlihat bahwa struktur keanggotaan KPU perempuan di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di Sumatera Barat sudah mulai menyebar ke semua divisi meskipun mayoritas masih berada pada Divisi Keuangan, Logistik, Umum dan Perencanaan yaitu sebanyak 23 orang (36,51 %) dari total 63 orang komisioner
perempuan selama periode 2003-2018 yaitu divisi yang dianggap memiliki bidang tugas yang dekat dengan peran tradisional perempuan. Dengan kata lain jika melihat komposisi struktur keanggotaan KPU di Sumatera Barat saat ini, anggota KPU perempuan ini masih sangat minim akibat belum terpenuhinya kuota 30 %. Asumsinya, terjadi
diskriminasi terhadap perempuan dalam menjalankan peran mereka pada masing-masing divisi atau dengan kata lain juga banyak hambatan yang ditemukan dalam mewujudkan kesetaran gender yang dialami komisioner KPU Perempuan dan kesempatan perempuan terbatasi dalam menjalankan tugas-tugas kepemiluan.
Jika dilihat dari perspektif feminis, data- data statistik seperti pada Tabel 1, Tabel 2 dan Tabel 3 tersebut diatas adalah tantangan dan ungkapan pengalaman perempuan yang harus diproses agar melahirkan “pengetahuan perempuan” dan aksi-aksi untuk membebaskannya. Oleh karena itu, angka-angka statistik ini perlu digali lebih mendalam melalui metodologi feminis. Seperti kata Dale Spender (1980, dikutip dalam Sunderland, 2006:15) ketika kedua jenis kelamin bisa menggambarkan pengalaman-pengalaman mereka sendiri dan ketika kedua versi itu dapat hidup bersama tanpa terbagi menjadi unggul dan kalah, benar atau salah, aturan atau pelanggar, maka sebagian dari mekanisme penindasan terhadap perempuan telah dibuang.
Berpedoman pada pandangan Fakih (2008) yaitu stereotipe, marjinalisasi, subordinasi, double burden akan digunakan sebagai parameter untuk melihat Eksistensi Komisioner KPU Perempuan di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dalam menjalankan peran-peran mereka sebagai penyelenggara pemilu.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif menekankan pada aspek gender lebih tepatnya adalah penelitian feminis (feminisme research), yang berfokus pada pengalaman dan kehidupan perempuan dalam rangka memahami perilaku sosial yang ada serta dengan menggunakan sumber-sumber data sekunder yang relevan dengan analisa yang akan dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis adanya ketidakadilan gender dalam eksistensi komisoner perempuan pada Komisi Pemilihan
Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.
Metode penelitian feminis ini dirasakan paling tepat untuk mengumpulkan data mengenai permasalahan yang diangkat dengan memasukan pengalaman perempuan dalam hal ini komisioner perempuan sebagai informan dan analisis datanya secara implisit menjelaskan adanya fenomena bias gender dalam hal ini perlakuan tidak setara atau pembedaan dalam melihat peran dan posisi perempuan dalam memberikan kesempatan pada sebuah jabatan. Penelitian ini lebih bersifat deskriptif atau memaparkan kondisi nyata yang berkaitan dengan gambaran umum posisikomisioner perempuan di KPU provinsi dan kabupaten/kota di Sumatera Barat, yang didukung oleh data-data tertulis maupun data-data hasil wawancara. Penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif saja tetapi juga inferensial . Sedangkan inferensial adalah bahwa peneliti tidak hanya sekedar menggambarkan objek yang ditelitinya tetapi berusaha mengambil kesimpulan-kesimpulan umum dari objek yang dilihat tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Bentuk eksistensi komisioner perempuan KPU provinsi dan  kabupaten/kota di Sumatera Barat ini diwujudkan melalui peran-perannya sebagai anggota KPU sesuai dengan tugas dan kewenangan mereka dalam divisi-divisi yang menjadi tanggung jawab mereka masing-masing. Komisioner perempuan ini sudah mulai sadar dan paham serta sudah mulai sensitif dan proaktif dengan persoalan-persoalan dan isu-isu gender/ perempuan dalam menjalankan fungsinya, walaupun sebatas aturan dan juknis yang ada saja.
Walaupun jumlah komisioner perempuan KPU provinsi dan kabupaten/kota di Sumatera Barat secara kuantitas jumlahnya sangat sedikit ketimbang komisioner laki-laki, akan tetapi mereka berkomitmen untuk terus memperjuangkan kesetaraan gender dengan meningkatkan pengetahuan dan kapasitas serta kapabilitas yang mendorong mereka untuk mampu mengerjakan
tugas-tugas kepemiluan dengan baik sehingga bisa disejajarkan dengan laki-laki.
Tidak terdapat perbedaan bidang kerja diantara mereka, saat ini komisioner perempuan ini tidak terkonsentrasi pada bidang kerja tertentu yang dekat dengan peran domestik tradisional perempuan di rumah tangga saja seperti, Divisi Logistik tetapi sudah menyebar ke bidang-bidang lainnya seperti Divisi Hukum, Divisi teknis dan Divisi Sosialisasi dan sudah ada juga yang menjadi Ketua. Para komisioner perempuan ini memiliki kapabilitas yang mendorong mereka untuk mampu mengerjakan tugas-tugas kepemiluan dengan baik karena memiliki latar belakang pendidikan yang cukup dan ahli dalam bidangnya, karena sudah didominasi sarjana baik S1 maupun S2.
Komisioner perempuan yang berhasil menjalankan jabatan sebagai Ketua karena periode sebelumnya juga telah menjadi anggota KPU ( incumbent ) sehingga dianggap lebih berpengalaman dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai penyelenggara pemilu. Sebaliknya mereka yang merupakan anggota baru ( new comers ) memerlukan waktu untuk menyesuaikan diri dengan tugas-tugasnya yang baru di KPU dikarenakan berasal dari latar belakang pendidikan, pengetahuan, kemampuan serta pengalaman organisasi berbeda.
Masih sulit untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender secara lebih menyeluruh dan bermakna dalam proses dan kegiatan kepemiluan. Sebagian besar komisioner perempuan di KPU provinsi dan kabupaten/Kota di Sumatera Barat juga masih merasakan ada diskriminasi dan ketidak adilan gender karena adanya konstruksi sosial dari masyarakat Minangkabau bahwa perempuan itu lemah dan perempuan tidak pantas untuk berkiprah dalam bidang kepemiluan tapi sudah tidak sekental zaman dulu lagi. Ini lebih kepada toleransi dikarenakan perempuan memiliki peran ganda yang mengikuti perempuan kemanapun mereka berada. Dan semuanya ini kembali kepada perempuan tersebut dalam bersifat politik membagi waktunya agar bisa menjalankan kedua perannya itu.
Walaupun KPU bukan jabatan politik namun peningkatan keterlibatan perempuan sebagai penyelenggara pemilu adalah bagian dari upaya mendorong partisipasi politik perempuan. Oleh karena itu, sangatlah penting penyelenggara pemilu secara sadar dan proaktif mengikutsertakan gender ke dalam analisis, perencanaan dan implementasi seluruh proses dan kegiatan kepemiluan. Mewujudkan kesetaraan gender dan keadilan gender secara lebih menyeluruh dan bermakna dalam proses dan kegiatan kepemiluan ini juga perlu dilakukan seperti bidang-bidang lainnya.
Tantangan keterwakilan perempuan dalam keanggotaan KPU adalah sebagian besar komisioner perempuan yang terpilih tidak memiliki kapasitas dan pendidikan politik dan pengetahuan kepemiluan yang memadai sebagai modal dirinya memainkan peran-peran sebagai penyelenggara pemilu.
Fakta saat ini menunjukan bahwa keterwakilan perempuan walaupun tidak memenuhi Affimative Action 30 % yang ada tidak hanya menunjukan keterwakilan formalistik administrasi namun sudah kehadiran yang substantif. Upaya terus menciptakan perubahan kualitas dan kuantitas komisioner perempuan merupakan perwujudan keadilan dan kesetaran gender dalam keanggotaan KPU. Peningkatan pengetahuan kepemiluan mungkin menjadi salah satu alternatif untuk memecahkan persoalan keterwakilan perempuan yang substantif dalam lembaga penyelenggara pemilu tidak hanya di KPU saja.
Salah satu faktor yang menyebabkan kegagalan perempuan sehingga rendahnya keterwakilan perempuan dalam struktur keanggotaan KPU dimulai dari pola seleksi antara laki-laki dan perempuan sebagai anggota KPU, salah satunya disebabkan adanya budaya patriaki yang masih mengental dalam masyarakat Minang Kabau. Sistem dan struktur sosial patriaki telah menempatkan perempuan pada posisi yang tidak sejajar dengan laki-laki sehingga membuat kesempatan perempuan terbatasi termasuk sebagai lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU.
Keterlibatan perempuan dalam lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU adalah penting sebab perempuan memiliki cara pandang dalam menyelesaikan masalah-masalah dengan mengutamakan perdamaian dan anti kekerasan. Seperti yang kita ketahui bekerja di KPU penuh dengan konflik dengan pihak eksternal seperti Parpol, caleg, masyarakat dan stakeholder lainnya.
Perempuan memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus yang hanya dapat dipahami paling baik oleh perempuan itu sendiri sehingga tindakan utama yang dapat dilakukan oleh perempuan sebagai penyelenggara pemilu pada setiap tahapan adalah untuk memastikan kebutuhan-kebutuhan perempuan tersebut dipertimbangkan serta dimasukan ke dalam program serta seluruh proses dan kegiatan kepemiluan yang disusun penyelenggara pemilu.
Jumlahnya yang masih minim akibat belum terpenuhinya kuota 30% menyebabkan banyak hambatan yang ditemui dalam mewujudkan kesetaran gender. Jika dilihat dari komposisi struktur organisasi juga terjadi diskriminasi terhadap perempuan dalam mendapatkan jabatan penting atau secara struktural perempuan belum menempati posisi yang penting dalam pengambilan keputusan dan sebagian besar ditempatkan pada jabatan yang terkait dengan perempuan masih sedikit yang menjadi Ketua.
Ada upaya dari perempuan sebagai komisioner ini dalam meningkatkan peran perempuan misalnya, saat perekrutan penyelenggara pemilu dibawahnya dengan memperhatikan juga keterwakilan perempuan. Mereka menjalankan perannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, dan sepertinya tidak harus dibutuhkan jumlah atau komposisi yang sebanding dan setara dengan laki- laki karena sebagian besar komisioner perempuan tersebut sudah memiliki kualitas dan kapasitas yang baik untuk bersaing dengan laki-laki dalam menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara pemilu ini.
Data menunjukkan kondisi hingga saat ini pendaftar perempuan maupun anggota perempuan terpilih sebagai penyelenggara pemilu masih minim secara kuantitatif. Dengan kata lain, keterwakilan perempuan dalam penyelenggara pemilu seperti KPU belum memenuhi kuota 30% padahal keterwakilan perempuan dalam lembaga penyelenggara pemilu secara jelas diatur dalam undang-undang penyelenggara pemilu Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2015 pasal 6 ayat 5 mungkin karena masih berupa himbauan belum sebuah keharusan sehingga peluang keterlibatan perempuan dalam penyelenggaraan pemilu ini masih mengalami hambatan dan faktanya masih dapat dilihat terdapat ketimpangan gender di dalam struktur keanggotaan KPU ini jika dilihat dalam aspek peran atau eksistensi saat menjadi komisioner, maka perlu melakukan reformasi kebijakan yang mengintegrasikan aspek gender untuk peningkatan partisipasi perempuan baik secara kualitas maupun kuantitas untuk mendapatkan posisi sebagai penyelenggaa pemilu melalui pengadaan pelatihan kepemiluan dan penguatan keterampilan perempuan itu sendiri.
Komisioner perempuan di Sumatera Barat sudah mulai sensitif dan mulai paham dengan persoalan-persolan dan isu-isu gender/perempuan. Namun mereka sendiri dalam menjalankan perannya juga masih merasa ada ketidakadilan gender seperti, marjinalisasi, stereotipe, subordinasi , dan double burden yang mereka alami sebagai akibat masih adanya budaya patriaki dalam masyarakat minang kabau walaupun sudah tidak sekental zaman dahulu.
Hambatan dan tantangan yang dihadapi komisioner Perempuan dalam memperjuangkan kesetaraan gender, antara lain: (a) Masih ada yang kurang memahami perannya dalam penyelenggara pemilu, tidak semua perempuan dapat menjalankan perannya dengan baik karena bekerja sebagai penyelenggara pemilu membutuhkan dedikasi yang tinggi, harus mampu mencurahkan seluruh waktu, perhatian dan pikiran untuk menjalankan seluruh tahapan pemilu, dengan kata lain peran yang harus dijalankan tidak bisa setengah setengah (b)
Memiliki peran ganda (double burden ), aktifitas perempuan yang memiliki pekerjaan ganda baik domestik maupun publik, dan sebagian besar merasa tidak menjadi hambatan bagi komisioner perempuan ini untuk eksis dan berperan dalam tugas-tugas kepemiluan yang mereka jalankan selama mereka bisa memanajemen waktunya dengan baik (c) Masih ada sebagian komisioner perempuan ini yang masih kurang memiliki keahlian dibidangnya mungkin dikarenakan memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda dengan divisi yang mereka jabat, dan mereka harus cepat beradaptasi dengan pekerjaan yang ditekuninya, dan hal ini tidaklah sulit bagi mereka jika mereka telah memiliki pengalaman organisasi sebelum bergabung di KPU walaupun tidak berlatar belakang pendidikan yang ditentukan seperti Ilmu Politik, Ilmu Hukum, Ilmu Komunikasi dan Ilmu Ekonomi (d) Disaat komisioner perempuan sudah terisi, sudah mulai berkualitas, punya kemampuan dan pemahaman yang baik karena sudah sering di bimtek tapi justru kesempatan duduk kembali tertutup bagi mereka, dikarenakan aturan yang sama hanya boleh satu kali lagi ditingkatan yang sama, sedangkan untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi peluangnya semakin kecil dan sempit.
Pada prinsipnya, partisipasi penuh perempuan sebagai penyelenggara pemilu dalam proses kepemiluan bukanlah sesuatu yang harus dicapai hanya karena itu adalah hak asasi dasar namun melibatkan perempuan memiliki dimensi praktis yang masuk akal. Gagalnya melibatkan perempuan dapat berarti melewatkan sebuah kesempatan besar menghadirkan pemilu yang bebas dan adil dan membangun masyarakat yang inklusif, demokratis dan makmur. Peningkatan keterlibatan perempuan sebagai penyelenggara pemilu akan memainkan perannya untuk memaksimalkan keikutsertaan perempuan dalam pemilu atau merupakan bagian dari upaya mendorong partispasi politik perempuan yang pada gilirannya hal ini akan membangun masyarakat yang lebih terwakili dan demokratis.
Komisioner perempuan yang bisa menjalankan jabatan sebagai Ketua dikarenakan periode sebelumnya juga telah menjadi anggota
KPU ( incumbent ) sehingga dianggap lebih berpengalaman dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai penyelenggara pemilu. Sebaliknya mereka yang merupakan anggota baru ( new comers ) memerlukan waktu untuk menyesuaikan diri dengan tugas-tugasnya yang baru di KPU.
Dinamika dan berbagai kelemahan yang terjadi dalam eksistensi yang dijalankan komisioner perempuan dimulai sejak proses rekrutmen sehingga perlu kita singkapi dengan baik agar kelemahan-kelmahan ini dapat kita atasi untuk pelaksanaan seleksi yang akan datang. Pelaksanaan rekrutmen tim seleksi calon anggota KPU harus dilakukan secara terbuka dan transparan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat atau calon peserta seleksi terhadap hasil pekerjaan tim seleksi.

## KESIMPULAN
Komisioner perempuan anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Barat sudah sangat sensitif dan mulai paham dengan persoalan-persolan dan isu-isu gender/perempuan. Namun mereka sendiri dalam menjalankan perannya juga merasa ada ketidakadilan gender seperti marjinalisasi , stereotipe , subordinasi , dan double burden yang dialami komisioner perempuan, serta masih adanya budaya patriaki dalam masyarakat Minang kabau walaupun sudah tidak sekental zaman dulu.
Hambatan dan tantangan yang dihadapi komisioner Perempuan dalam memperjuangkan kesetaraan gender, antara lain: (a) Masih ada yang kurang memahami perannya dalam penyelenggara pemilu, tidak semua perempuan dapat menjalankan perannya dengan baik karena bekerja sebagai penyelenggara pemilu membutuhkan dedikasi yang tinggi, harus mampu mencurahkan seluruh waktu, perhatian dan pikiran untuk menjalankan seluruh tahapan pemilu, dengan kata lain peran yang harus dijalankan tidak bisa setengah setengah (b) Memiliki peran ganda (double burden ), aktifitas perempuan yang memiliki pekerjaan ganda baik domestik maupun publik, dan sebagian besar
merasa tidak menjadi hambatan bagi komisioner perempuan ini untuk eksis dan berperan dalam tugas-tugas kepemiluan yang mereka jalankan selama mereka bisa memanajemen waktunya dengan baik (c) Masih ada sebagian komisioner perempuan ini yang masih kurang memiliki keahlian dibidangnya mungkin dikarenakan memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda dengan divisi yang mereka jabat, dan mereka harus cepat beradaptasi dengan pekerjaan yang ditekuninya, dan hal ini tidaklah sulit bagi mereka jika mereka telah memiliki pengalaman organisasi sebelum bergabung di KPU walaupun tidak berlatar belakang pendidikan yang ditentukan seperti Ilmu Politik, Ilmu Hukum, Ilmu Komunikasi dan Ilmu Ekonomi (d) Disaat komisioner perempuan sudah terisi, sudah mulai berkualitas, punya kemampuan dan pemahaman yang baik karena sudah sering di bimtek tapi justru kesempatan duduk kembali tertutup bagi mereka, dikarenakan aturan yang sama hanya boleh satu kali lagi ditingkatan yang sama, sedangkan untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi peluangnya semakin kecil dan sempit.
Dari hasil pembahasan diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa kualitas dan kuantitas komisioner perempuan sangat mempengaruhi kebijakan peningkatan kualitas perempuan itu sendiri sehingga akan terwujud kesetaraan gender sehingga memiliki kesamaan kondisi antara komisioner laki-laki dan komisioner perempuan untuk memperoleh kesempatan yang sama dan hak-hak yang sama pula dalam menjalankan perannya dalam melaksanakan tugas-tugas kepemiluan. Namun perlu juga digarisbawahi bukan hanya kesempatan saja tapi cara pandang laki-laki terhadap perempuan itu sendiri serta keinginan dari perempuan itu juga sangat penting untuk perubahan yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Abbas, Saleh. (2006). Idealisme Perempuan Indonesia dan Amerika. Makassar: Eramedia.
Afrizal. (2014). Metode Penelitian Kualitatif:
Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Amiruddin, Mariana. (2006). Feminisme: Ilmu Pengetahuan Merindukan Kebenaran. Jurnal Perempuan (48):17-25
Anusapati, Martoyo, Sukamto. (2014). Kinerja Aparatur Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya. Tesis Universitas Tanjungpura Pontianak.
Arikunto, Suharsimi. (2006).  Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta.
Azis, Asmaeny. (2013). Perempuan di Persimpangan Parlemen: Studi dalam Perspektif Hukum. Yogyakarta: Rangkang Education.
Bungin, Burhan. (2010). Teknik-teknik Analisis Kualitatif dalam Penelitian Sosial, dalam Bungin, Burhan (ed), Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Crick, Bernard. (1992). In Defence of Politics, 2 nd Edition. Harmondswort : Penguin.
Dale, Spender. (2003). Language and Gender: an Advanced Resource Book dalam Jane Sunderland. New York: Routledge.
Demartoto, Argyo. (2005). Menyibak Sensitivitas Gender dalam Keluarga Difabel. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
Departemen Pendidikan Nasional. (2008). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi III. Jakarta: Balai Pustaka.
Faisal, Sanapiah. (2010). “Pengumpulan dan Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif”, dalam Bungin, Burhan (ed), Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan
Model Aplikasi, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Fakih, Mansour. (2008). Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
Fuchs, Gesine dan Beate Hoeker. (2004). Without Women merely a Half-Democracy International Policy Analysis Unit : Frederich Ebert Stiftung.
Handayani, Trisakti dan Sugiarti. (2008). Konsep dan Teknik Penelitian Gender. Malang : UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang.
Harding, Sandra.(1989). “Is There Feminist Method?” dalam Feminism and Methodology, USA: Indiana University Press.
Hill, Gerald N dan Kathleen T. Hill, (2009). The English Law Dictionary . Nolo (ed).
Hunga, Arianti Ina Restianti. (2014). Suara Perempuan Kemana? Tantangan Keterwakilan Perempuan dalam Pemilu 2014. Jurnal IlmuSosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada : 757-782.
Humm, Maggie. (1989).The Dictionary of Feminist Theory.edisi kedua, Columbus: OhioState University.
Iman Subono, Nur. (2006). Ilmu Politik, Bias Gender dan Penelitian Feminis. Jurnal Perempuan (48):55-66.
Janedjri, M. Gaffar. (2013). Demokrasi dan Pemilu di Indonesia.Jakarta : Konpress.
Jani, Hamsan. (2015). Tinjauan tentang Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Paser. Jurnal Ilmu Pemerintahan  3(4):1487-1501.
Jackson, Stevi & Jackie Jones (ed). (1998). Contemporary Feminist Theories. Washington : New York Universiity Press.
Jendrius. (2015). Decentralization, Local Direct Elections and The Return to Nagari Women’s Involvement and Leadership in West Sumatra .Kuala Lumpur: University of Malaya.
Khaerani, Siti Nurul. (2014). Strategi
Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam Bidang Politik di Nusa Tenggara Barat. Jurnal Qawwam: Pusat Studi Gender dan Anak IAIN Mataram  8(1):133-144.
Lovenduski, Joni. (2005). State Feminism and Political Representation. New York :
Cambridge University Press.
Lovenduski, Joni. (2008). Politik Berparas Perempuan.Yogyakarta : Kanius
Lumingkewas, Febrian, R. (2015). Kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam Pemilihan Umum Legislatif: studi di Kabupaten Minahasa Selatan. Skripsi Universitas Ratulangi.
Maiwan, Moh. (2006). Perempuan dalam Teori Politik Plato: Persamaan, Ironi dan Kontradiksi (dalam Jurnal Pemberdayaan Perempuan). Jakarta: Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia.
Mansbridge, J. (1999). Theories of Institutional Design. Deliberative System:Deliberative Democracy at the large Scale (pp.1- 26).Newyork: Cambridge University Press.
Mar’iyah, Chusnul. (2002). Perempuan di
Parlemen: Bukan Sekedar Jumlah. Jakarta : International IDEA
Musdah Mulia, Siti dan Farida, Anik. (2005). Perempuan & Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Nelli, Jumni. (2015). Eksistensi Perempuan pada Lembaga Politik Formal dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender : Studi terhadap Anggota Legislatig di Provinsi Riau.Jurnal Syariah dan Ilmu Hukum  XIV (2): 254-276.
Ningsih, Reza Tri Ayu. (2016). Keterwakilan Perempuan dalam Pencalonan sebagai Anggota Legislatif oleh Partai Politik di Kabupaten Berau. Jurnal Ilmu Pemerintahan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman 4(4):1603-1614.
Nimrah, Siti dan Sakaria. (2015). Perempuan dan Budaya Patriarki dalam Politik : Studi Kasus Kegagalan Caleg Perempuan dalam Pemilu Legislative 2014. The Politics: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin 1(2):173-181.
Parawansa, Khofifah Indar. (2003). Studi Kasus: Hambatan terhadap Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia. CS Indonesia: 1- 12.
Phillips, Anne. (1995). The Politics of Presence. Oxfort:Oxport University Press.
Philp, Mark. (1994). The French Revolution and
British Popular Politics.
Pitkin, Hanna. (1967). The Concept of Representation. Berkeley : Universitas Berkeley Press.
Ray, Shirin M. (2008). The Gender Politics of Development. New Delhi: Zubaan.
Reinharz, Shulamit. (1992).Feminist Methods in Social Research, edisi pertama, Oxford :University Press.
Rosyidah, Ida. (2014). Metode Penelitian Berspektif Gender. Jakarta : UIN Jakarta.
Sawyer, Sheryl Cooke, (1998) .Gender Bias and Sex Role Stereotyping in Grade Seven History Textbooks, London, The University of Western Ontario.
Siregar, Wahidah Zein Br, (2011). Perempuan di DPRD Jawa Timur 2009-2014. Jurnal Sosiologi Islam 1(2):1-20.
Tandang Assegaf, Nurcahaya. (2004). Kembalikan hak Perempuan. Yogyakarta: Pustaka Timur.
Tangguh S, Dimas. (2016). Proses Rekrutmen Anggota KPUD Kabupaten Pesisr Barat Tahun 2015. Skripsi Universitas Lampung.
Umar, Nasaruddin. (1999). Kodrat Perempuan Dalam Islam.Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender bekerjasama dengan Perserikatan Solidaritas Perempuan dan The Asia Foundation.
Utami, Santi Wijaya Hesti. (2001). “Kesetaraan Gender,  Langkah Menuju Demokratisasi Desa” dalam IP4-LAPPERA. Perempuan Dalam Pusaran Demokrasi. Yogyakarta: IP4-LAPPERA dan Asia Foundation.
Yuniarsih, Tjutju dan Suwatno. (2013). Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Alfabeta.