KESESUAIAN KAWASAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DENGAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DI KABUPATEN SUMENEP
Ferdi Rifanda Hambali 1 , Sutaryono 2 , Sukmo Pinuji 3
1 Kantor Pertanahan Kabupaten Rote Ndao, Jl. Ba'a - Lekunik, Nusa Tenggara Timur 2, 3 Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Jl. Tata Bumi No. 5 Banyuraden, Yogyakarta Koresponden email: frifanda@gmail.com
Naskah diterima: 25 Agustus 2021; revisi: 13 September 2021; disetujui: 13 September 2021
Abstract : Agriculture is a strategic sector that has an important role in economic growth and food security in a country. However, agricultural land is increasingly eroded due to land conversion from time to time where productive agricultural land continues to decrease to non-agricultural land. This study aims to map the potential of LP2B and its impacts in Sumenep Regency as well as map the suitability of LP2B with Spatial Planning Regulation (RTRW) and map the suitability of LP2B with Land Use. The method used in this study is a mixed method with a spatial approach. The results show that: (1) there are more than 500 ha of agriculture land that can be potentially lost or converted to other uses,  therefore detailed regulation should be implemented through LP2B; (2) suitability area of LP2B and RTRW (Spatial Planning Regulation) was identified as 10,568.478 ha, or 64.91% of the total area of research. On the other hand, there are 5,713.012 ha or 35.09% identified as unsuitable. (3) There is 12,377.613 ha area identified as a match for the existing use with LP2B, or 81.55% of the total area, and the unsuitable area is 16,281.485 ha .
Keyword: Land Conversion, Sustainable Food Agriculture Land, RTRW
Abstrak : Pertanian merupakan sektor strategis yang memiliki peranan penting dalam pertumbuhan perekonomian dan ketahanan pangan dalam suatu negara. Namun, dari waktu ke waktu lahan pertanian semakin tergerus akibat alih fungsi lahan, dimana tanah pertanian produktif terus berkurang menjadi tanah non pertanian. Kajian ini bertujuan untuk memetakan potensi LP2B dan dampaknya di Kabupaten Sumenep sekaligus memetakan kesesuaian LP2B dengan RTRW serta memetakan kesesuaian LP2B dengan penggunaan tanah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode campuran dengan pendekatan spasial. Hasil dari penelitian ini adalah: (1) terdapat luasan lebih dari 500 ha yang berpotensi hilang atau berubah peruntukannya, sehingga perlu ditetapkan secara detail melalui Perda LP2B; (2) kesesuaian LP2B terhadap RTRW seluas 10.568,478 ha atau sebesar 64,91% dan ketidaksesuaian seluas 5.713,012  ha atau sebesar 35,09%; (3) kesesuaian LP2B terhadap penggunaan tanah eksisting seluas 13.277,613 ha atau sebesar 81,55 % dan tidak sesuai seluas 3.003,872 ha atau sebesar 18,45 %, dari luas keseluruhan yaitu seluas 16.281,485 ha.
Kata Kunci: alih fungsi lahan, lahan pertanian pangan berkelanjutan, RTRW

## A. Pendahuluan
Perubahan penggunaan lahan adalah berubahnya suatu fungsi lahan tertentu yang berbeda dengan fungsi sebelumnya dan dalam kurun waktu tertentu. Perubahan lahan ini dampaknya besar bagi masyarakat sekitar, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya suatu lahan yang digunakan untuk kegiatan pertanian beralih fungsi menjadi

## KESESUAIAN KAWASAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DENGAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DI KABUPATEN SUMENEP
Ferdi Rifanda Hambali 1 , Sutaryono 2 , Sukmo Pinuji 3 1 Kantor Pertanahan Kabupaten Rote Ndao, Jl. Ba'a - Lekunik, Nusa Tenggara Timur 2, 3 Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Jl. Tata Bumi No. 5 Banyuraden, Yogyakarta Koresponden email: frifanda@gmail.com
Naskah diterima: 25 Agustus 2021; revisi: 13 September 2021; disetujui: 13 September 2021
Abstract : Agriculture is a strategic sector that has an important role in economic growth and food security in a country. However, agricultural land is increasingly eroded due to land conversion from time to time where productive agricultural land continues to decrease to non-agricultural land. This study aims to map the potential of LP2B and its impacts in Sumenep Regency as well as map the suitability of LP2B with Spatial Planning Regulation (RTRW) and map the suitability of LP2B with Land Use. The method used in this study is a mixed method with a spatial approach. The results show that: (1) there are more than 500 ha of agriculture land that can be potentially lost or converted to other uses,  therefore detailed regulation should be implemented through LP2B; (2) suitability area of LP2B and RTRW (Spatial Planning Regulation) was identified as 10,568.478 ha, or 64.91% of the total area of research. On the other hand, there are 5,713.012 ha or 35.09% identified as unsuitable. (3) There is 12,377.613 ha area identified as a match for the existing use with LP2B, or 81.55% of the total area, and the unsuitable area is 16,281.485 ha .
Keyword: Land Conversion, Sustainable Food Agriculture Land, RTRW
Abstrak : Pertanian merupakan sektor strategis yang memiliki peranan penting dalam pertumbuhan perekonomian dan ketahanan pangan dalam suatu negara. Namun, dari waktu ke waktu lahan pertanian semakin tergerus akibat alih fungsi lahan, dimana tanah pertanian produktif terus berkurang menjadi tanah non pertanian. Kajian ini bertujuan untuk memetakan potensi LP2B dan dampaknya di Kabupaten Sumenep sekaligus memetakan kesesuaian LP2B dengan RTRW serta memetakan kesesuaian LP2B dengan penggunaan tanah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode campuran dengan pendekatan spasial. Hasil dari penelitian ini adalah: (1) terdapat luasan lebih dari 500 ha yang berpotensi hilang atau berubah peruntukannya, sehingga perlu ditetapkan secara detail melalui Perda LP2B; (2) kesesuaian LP2B terhadap RTRW seluas 10.568,478 ha atau sebesar 64,91% dan ketidaksesuaian seluas 5.713,012  ha atau sebesar 35,09%; (3) kesesuaian LP2B terhadap penggunaan tanah eksisting seluas 13.277,613 ha atau sebesar 81,55 % dan tidak sesuai seluas 3.003,872 ha atau sebesar 18,45 %, dari luas keseluruhan yaitu seluas 16.281,485 ha.
Kata Kunci: alih fungsi lahan, lahan pertanian pangan berkelanjutan, RTRW

## A. Pendahuluan
Perubahan penggunaan lahan adalah berubahnya suatu fungsi lahan tertentu yang berbeda dengan fungsi sebelumnya dan dalam kurun waktu tertentu. Perubahan lahan ini dampaknya besar bagi masyarakat sekitar, baik itu secara langsung maupun tidak langsung.
lahan terbangun, yang misalnya dibangun gedung, perumahan dan infrastruktur lainnya. Menurut (Sutaryono, 2016) konversi lahan pertanian ini berdampak pada: (a) hilangnya lahan pertanian produktif, yang kontraproduktif dengan cita-cita swasembada pangan; (b) ketergantungan impor pangan semakin meningkat; (c) harga pangan semakin tinggi; (d) berkurangnya lapangan pekerjaan di sektor pertanian; (e) semakin meningkatnya jumlah buruh tani dan petani tanpa tanah; dan (f) meningkatnya kerentanan sosial dan pengangguran di perdesaan.
Pengendalian alih fungsi lahan sawah juga perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Alih fungsi lahan yang semakin meningkat telah mengancam ketahanan pangan nasional. Dengan target program atau kebijakan terkait dengan ketahanan pangan yang digulirkan oleh Pemerintah, seiring dengan berjalannya waktu ditetapkan UU Nomor 41 Tahun 2009  tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B). Terbitnya UU tersebut adalah untuk melindungi lahan pertanian pangan dari derasnya arus degradasi, alih fungsi dan fragmentasi lahan sebagai akibat dari meningkatnya jumlah penduduk, perkembangan ekonomi dan industri di kabupaten atau kota.
Regulasi terbit dengan harapan bahwa negara dapat menjamin hak pangan sebagai hak asasi setiap warga negara, sehingga negara berkewajiban menjamin kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan negara. Bertambahnya jumlah penduduk serta perkembangan akan ekonomi dan industri berdampak pada alih fungsi lahan pertanian pangan khususnya sawah yang berpotensi. Namun demikian, upaya ‘pengamanan’ lahan pertanian pangan berkelanjutan sesuai dengan amanah UU di atas hingga kini belum menampakkan hasilnya atau lebih tepatnya hasil sesuai yang diinginkan. Konversi lahan pertanian terus menerus terjadi dan sulit untuk dikendalikan. Konversi lahan pertanian secara nasional diperkirakan mencapai lebih dari 100 ribu Ha pertahun. Dari data BPS menunjukkan bahwa luas lahan pertanian pangan setiap tahunnya mengalami penurunan. Rata-rata kepemilikan lahan petani hanya seluas 0,36 Ha, hal yang merisaukan adalah konversi lahan pertanian ke non pertanian yang tidak dapat dihindari dan intensitasnya semakin meningkat.
Dalam konteks Kabupaten Sumenep, telah berkomitmen untuk menjalankan UU dan menyelamatkan lahan pertanian pangan yang sudah diatur melalui UU No. 41 Tahun 2009 tentang PLP2B. Wujud komitmen tersebut ditindaklanjuti melalui penerbitan Peraturan Daerah Nomor No. 2 tahun 2018 tentang PLP2B. Namun demikian, Peraturan Daerah tersebut belum dijalankan secara optimal, sehingga penyusutan lahan pertanian produktif masih terus terjadi. Kondisi ini berdampak pada berkurangnya hasil produksi pertanian pada setiap tahunnya.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep No. 2 Tahun 2018 terdapat penetapan wilayah LP2B di 14 kecamatan yang meliputi 11 wilayah daratan dan 3 wilayah kepulauan dengan total luasan ±20.860,2 Ha. Berdasarkan laporan kegiatan penyiapan data LP2B Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep Tahun 2018 terdapat 18 kecamatan yang keberadaan lahan sawahnya berpotensi untuk menjadi kawasan LP2B, dengan total luasan ± 23.209.53 Ha.
Dengan melihat jumlah kawasan LP2B yang terdapat pada Peraturan Daerah No 2 Tahun 2018  Tentang LP2B terdapat kawasan LP2B seluas 20.860,2 Ha, namun dari data LP2B yang diberikan kepada peneliti hanya terdapat kawasan PLP2B seluas 16.281,48 Ha yang terdiri dari 7.284,59 kawasan LP2B dan 8.996,89 kawasan LCP2B. Hal ini menunjukkan terdapat sebagian besar kemungkinan lahan sawah berpotensi tidak masuk ke dalam penetapan LP2B Kabupaten Sumenep, hanya sebagian kecil wilayah kecamatan yang masuk LP2B, kondisi inilah yang memberikan peluang untuk dilakukan revisi terhadap Perda LP2B yang sudah ada.
Argumen pentingnya dilakukan revisi perda juga dikarenakan belum ditetapkan secara pasti dan terbuka terkait lokasi dan wilayah sebaran LP2B. Hingga saat wawancara dilakukan oleh peneliti dari luas LP2B ± 20.860,2 ha dengan satuan persil/bidang by addres by name baru selesai pada 2 kecamatan. Analisis awal LP2B terhadap RTRW dan penggunaan tanahnya, utamanya pada Kecamatan Kota Sumenep, Kecamatan Batuan sebagai kawasan perkotaan/pemukiman, serta Kecamatan Kalianget sebagai kawasan pertambakan, menunjukkan ketidaksesuaian sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Perda LP2B.
Beberapa kondisi di atas menunjukkan bahwa kajian kesesuaian potensi LP2B terhadap RTRW dan penggunaan tanah eksisting di wilayah Kabupaten Sumenep penting untuk dilakukan. Seberapa besar kesesuaian dan ketidaksesuaian dan berada di wilayah mana saja menjadi persoalan pokok dalam penelitian ini.
Berbagai penelitian terkait permasalahan di atas sudah pernah dilakukan. Prabowo (2015), dalam penelitiannya di Kabupaten Klaten menemukan tingginya angka pengaruh aspek sosial kelembagaan yang disusul dengan tingginya angka ketidakpahaman petani mengenai program PLP2B. Hal ini menunjukkan bahwa perlunya pemahaman petani akan program Pemerintah mengenai PLP2B sebagai strategi untuk mencegah terjadinya konversi lahan yang semakin meningkat, mengingat keberadaan lahan pertanian mempengaruhi kebutuhan pangan dalam jangka panjang. Penelitian di wilayah yang sama, Muryono S & Utami, W (2020), merekomendasikan bahwa upaya perlindungan LP2B perlu dilakukan melalui penetapan Peraturan Daerah. Perda ini perlu dilengkapi dengan data spasial yang lengkap dan akurat sehingga keberlanjutan lahan pertanian pangan dapat diwujudkan.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep No. 2 Tahun 2018 terdapat penetapan wilayah LP2B di 14 kecamatan yang meliputi 11 wilayah daratan dan 3 wilayah kepulauan dengan total luasan ±20.860,2 Ha. Berdasarkan laporan kegiatan penyiapan data LP2B Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep Tahun 2018 terdapat 18 kecamatan yang keberadaan lahan sawahnya berpotensi untuk menjadi kawasan LP2B, dengan total luasan ± 23.209.53 Ha.
Dengan melihat jumlah kawasan LP2B yang terdapat pada Peraturan Daerah No 2 Tahun 2018  Tentang LP2B terdapat kawasan LP2B seluas 20.860,2 Ha, namun dari data LP2B yang diberikan kepada peneliti hanya terdapat kawasan PLP2B seluas 16.281,48 Ha yang terdiri dari 7.284,59 kawasan LP2B dan 8.996,89 kawasan LCP2B. Hal ini menunjukkan terdapat sebagian besar kemungkinan lahan sawah berpotensi tidak masuk ke dalam penetapan LP2B Kabupaten Sumenep, hanya sebagian kecil wilayah kecamatan yang masuk LP2B, kondisi inilah yang memberikan peluang untuk dilakukan revisi terhadap Perda LP2B yang sudah ada.
Argumen pentingnya dilakukan revisi perda juga dikarenakan belum ditetapkan secara pasti dan terbuka terkait lokasi dan wilayah sebaran LP2B. Hingga saat wawancara dilakukan oleh peneliti dari luas LP2B ± 20.860,2 ha dengan satuan persil/bidang by addres by name baru selesai pada 2 kecamatan. Analisis awal LP2B terhadap RTRW dan penggunaan tanahnya, utamanya pada Kecamatan Kota Sumenep, Kecamatan Batuan sebagai kawasan perkotaan/pemukiman, serta Kecamatan Kalianget sebagai kawasan pertambakan, menunjukkan ketidaksesuaian sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Perda LP2B.
Beberapa kondisi di atas menunjukkan bahwa kajian kesesuaian potensi LP2B terhadap RTRW dan penggunaan tanah eksisting di wilayah Kabupaten Sumenep penting untuk dilakukan. Seberapa besar kesesuaian dan ketidaksesuaian dan berada di wilayah mana saja menjadi persoalan pokok dalam penelitian ini.
Berbagai penelitian terkait permasalahan di atas sudah pernah dilakukan. Prabowo
(2015), dalam penelitiannya di Kabupaten Klaten menemukan tingginya angka pengaruh aspek sosial kelembagaan yang disusul dengan tingginya angka ketidakpahaman petani mengenai program PLP2B. Hal ini menunjukkan bahwa perlunya pemahaman petani akan program Pemerintah mengenai PLP2B sebagai strategi untuk mencegah terjadinya konversi lahan yang semakin meningkat, mengingat keberadaan lahan pertanian mempengaruhi kebutuhan pangan dalam jangka panjang. Penelitian di wilayah yang sama, Muryono S &
Utami, W (2020), merekomendasikan bahwa upaya perlindungan LP2B perlu dilakukan melalui penetapan Peraturan Daerah. Perda ini perlu dilengkapi dengan data spasial yang lengkap dan akurat sehingga keberlanjutan lahan pertanian pangan dapat diwujudkan.
Penetapan LP2B melalui perda dimaksudkan untuk mencegah terjadinya konversi lahan pertanian, sehingga mampu berkontribusi dalam mewujudkan ketahanan pangan dan menopang keberlanjutan penghidupan sebagian besar masyarakat yang menggantungkan hidup pada lahan pertanian.
Penelitian  Andriawan, R., Martanto, R., & Muryono, S. (2020) untuk memetakan potensi  LP2B  di  Kota Magelang sekaligus memetakan kesesuaian potensi LP2B dengan RTRW dengan hasil penelitiannya dari  seluruh  tanah  sawah  seluas 215,817  Ha,  52,68  % sangat berpotensi  (K1);  41,7  %  berpotensi  (K2);  dan  5,62  %  kurang  berpotensi  (K3). Sawah  yang  sesuai dengan LP2B dan Kawasan Pertanian K1: 37,59 %; K2: 23,64 %; K3: 4,36%. Sawah tidak sesuai K1: 15,1 %; K2: 18,06 %; K3: 3,36 %.
Penelitian Niandyti, F., Sufyandi, Y., & Utami, W. (2019) dampak pembangunan industri terhadap perubahan penggunaan tanah di Kabupaten Semarang tahun 2011-2017 mengakibatkan jumlah luas tanah pertanian mengalami penurunan sebesar 253,32 Ha.
Perubahan penggunaan tanah terbesar terjadi pada penggunaan tanah untuk industri yaitu seluas 146,10 Ha (28,84%). Kedua, penggunaan tanah untuk industri tahun 2017 seluas 288,05 Ha telah sesuai dengan RTRW yaitu sesuai dengan kawasan peruntukan industri, sedangkan tanah dengan luas 202,02 Ha digunakan untuk industri yang tidak sesuai dengan kawasan peruntukan industri. Kemudian penelitian Hariyadi (2018), menemukan bahwa tingkat kesesuaian rencana kawasan LP2B lebih besar daripada tingkat ketidaksesuaiannya, untuk daerah yang tidak sesuai inilah menjadi pertimbangan kembali untuk dilakukan kajian dan analisis serta inventarisasi dan identifikasi ulang data untuk disesuaikan dengan petunjuk teknis yang diberlakukan sehingga data yang didapat nantinya dijadikan sebagai rekomendasi dalam penetapan LP2B.
Berbagai penelitian di atas menunjukkan bahwa kajian berkenaan dengan kesesuaian LP2B dengan RTRW merupakan hal yang vital untuk dilakukan. Secara umum penelitian ini mempunyai objek dan metode yang sama dengan penelitian  yang sudah ada. Namun demikian, secara spesifik penelitian ini menemukan potensi lahan pertanian yang akan hilang atau terjadi alih fungsi, sehingga perlu dilindungi dengan peraturan daerah yang operasional. Lokasi penelitian di Kabupaten Sumenep, dilakukan dengan pertimbangan betapa pentingnya ketersediaan lahan pertanian pangan di Sumenep menjadi topangan ketersediaan pangan di Pulau Madura.

## B. Metode Penelitian
Metode yang digunakan adalah metode campuran dengan pendekatan analisis spasial. Metode ini digunakan dengan tujuan untuk memetakan dan membuat data informasi
mengenai potensi LP2B sebagai bahan evaluasi dan tinjauan dalam penetapan kawasan PLP2B pada Perda Kabupaten Sumenep. Data sekunder pada penelitian ini berupa data penggunaan tanah hasil interpretasi Google Satelite Hybrid 2021, serta hasil survei lapangan pada kawasan LP2B. Adapun data primer yang digunakan berupa : (1) Peta Penggunaan Tanah dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Sumenep tahun 2013-2033 dengan skala 1:50.000; (2) Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sumenep dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Sumenep 2013-  2033; (3) Kabupaten Sumenep Dalam Angka dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumenep tahun 2021; (4) Peta Sebaran LP2B; (5) Rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan data tekstual luasan Pertanian dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep; (6) Peta administrasi Wilayah Kabupaten Sumenep dari Kantor Wilayah BPN Jawa Timur. Teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan wawancara, observasi dan studi dokumen.
Analisis kesesuaian LP2B terhadap rencana tata ruang wilayah dan penggunaan tanah eksisting, menggunakan 3 (tiga) peta utama, yakni: (1) Peta LP2B; (2) Peta RTRW; dan (3) Peta Penggunaan Tanah. Dari ketiga peta tersebut dianalisis kesesuaian Kawasan LP2B terhadap RTRW dan Penggunaan Tanah. Output atau hasil dari analisis tersebut untuk membuat dan mengetahui bagaimana ketidaksesuaian pada LP2B, RTRW, dan Penggunaan tanah diperuntukkan. Berkenaan dengan hal tersebut kesesuaian dan ketidaksesuaian LP2B terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Penggunaan Tanah di Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur digunakan sebagai bahan rekomendasi dalam pengambilan kebijakan perlindungan keberadaan lahan pertanian.
Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik analisis tumpang susun ( overlay ). Tahapan analisis tersebut adalah: (1) overlay /tumpang susun antara data potensi sawah yang diperoleh dari Kantor Pertanahan dengan data LP2B Kabupaten Sumenep, untuk mendapatkan Peta potensi tanah sawah di Kabupaten Sumenep; (2) overlay /tumpang susun antara LP2B dengan RTRW, untuk mendapatkan kesesuaian dan ketidaksesuaiannya LP2B dengan RTRW; dan (3) overlay /tumpang susun antara LP2B dengan Penggunaan Tanah, untuk mendapatkan kesesuaian dan ketidaksesuaiannya LP2B dengan Penggunaan Tanah.

## C. Penetapan Lokasi LP2B dan Dampaknya
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep No. 2 Tahun 2018 tentang Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan, lokasi LP2B terdapat pada  14 (empat belas)
mengenai potensi LP2B sebagai bahan evaluasi dan tinjauan dalam penetapan kawasan PLP2B pada Perda Kabupaten Sumenep. Data sekunder pada penelitian ini berupa data penggunaan tanah hasil interpretasi Google Satelite Hybrid 2021, serta hasil survei lapangan pada kawasan LP2B. Adapun data primer yang digunakan berupa : (1) Peta Penggunaan Tanah dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Sumenep tahun 2013-2033 dengan skala 1:50.000; (2) Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Kabupaten Sumenep dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
Kabupaten Sumenep 2013-  2033; (3) Kabupaten Sumenep Dalam Angka dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumenep tahun 2021; (4) Peta Sebaran LP2B; (5) Rencana Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan data tekstual luasan Pertanian dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep; (6) Peta administrasi Wilayah Kabupaten Sumenep dari Kantor Wilayah BPN Jawa Timur. Teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan wawancara, observasi dan studi dokumen.
Analisis kesesuaian LP2B terhadap rencana tata ruang wilayah dan penggunaan tanah eksisting, menggunakan 3 (tiga) peta utama, yakni: (1) Peta LP2B; (2) Peta RTRW; dan (3)
Peta Penggunaan Tanah. Dari ketiga peta tersebut dianalisis kesesuaian Kawasan LP2B terhadap RTRW dan Penggunaan Tanah. Output atau hasil dari analisis tersebut untuk membuat dan mengetahui bagaimana ketidaksesuaian pada LP2B, RTRW, dan Penggunaan tanah diperuntukkan. Berkenaan dengan hal tersebut kesesuaian dan ketidaksesuaian LP2B terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Penggunaan Tanah di Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur digunakan sebagai bahan rekomendasi dalam pengambilan kebijakan perlindungan keberadaan lahan pertanian.
Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik analisis tumpang susun ( overlay ). Tahapan analisis tersebut adalah: (1) overlay /tumpang susun antara data potensi sawah yang diperoleh dari Kantor Pertanahan dengan data LP2B Kabupaten Sumenep, untuk mendapatkan Peta potensi tanah sawah di Kabupaten Sumenep; (2) overlay /tumpang susun antara LP2B dengan RTRW, untuk mendapatkan kesesuaian dan ketidaksesuaiannya LP2B dengan RTRW; dan (3) overlay /tumpang susun antara LP2B dengan Penggunaan Tanah, untuk mendapatkan kesesuaian dan ketidaksesuaiannya LP2B dengan Penggunaan Tanah.

## C. Penetapan Lokasi LP2B dan Dampaknya
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep No. 2 Tahun 2018 tentang Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan, lokasi LP2B terdapat pada  14 (empat belas)
wilayah kecamatan, yang terdiri dari 10 (sepuluh) kecamatan di wilayah daratan dan 4 (empat) kecamatan di wilayah kepulauan. Kesepuluh kecamatan di wilayah daratan adalah Kecamatan Ambunten, Batuan, Batuputih, Dasuk, Ganding, Gapura, Kota Sumenep, Lenteng, Manding, dan Saronggi, sedangkan 4 (empat) wilayah kepulauan meliputi Kecamatan Arjasa, Kangayan, Nonggunong dan Sapeken (Tabel 1).
Berdasarkan data LP2B versi Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep yang tertuang dalam Data Indikasi LP2B Per Desa Per Kecamatan Kabupaten Sumenep 2017 mencakup 18 kecamatan dari 27 kecamatan. Secara keseluruhan, wilayah tersebut berada di daratan Kabupaten Sumenep.
Tabel 1. Penetapan Luas LP2B Per Kecamatan No Kecamatan Luas (Ha) 1 Kota Sumenep 336 2 Batuan 585 3 Gapura 1.320 4 Manding 1.460 5 Dasuk 510 6 Batuputih 321 7 Ambunten 480 8 Lenteng 1.074 9 Ganding 620 10 Saronggi 576 11 Nonggunong 295 12 Sapeken 1.429 13 Kangayan 1.938 14 Arjasa 9.916,2
Sumber: Perda No. 2 Tahun 2018 Kabupaten Sumenep
Pada Tabel di atas sesuai yang terdapat dalam Perda No. 2 Tahun 2018 tentang LP2B hanya berupa luasan dan tidak terdapat peta, namun peneliti memperoleh sebaran kawasan PLP2B secara langsung dari Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Sumenep. Data LP2B yang dihimpun Kantor Pertanahan menurut Data Indikasi LP2B Per Desa Per Kecamatan Kabupaten Sumenep 2017 mencakup 18 kecamatan dari 27 kecamatan tersebut persebarannya adalah sebagai berikut: (a) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Total Luas 7.284,59 Ha; (b) Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan Total Luas 8.996,89 Ha.
Potensi tanah sawah atau indikasi persebaran sawah untuk LP2B yang dimiliki Kantor Pertanahan nantinya diupayakan dapat dijadikan sebagai tinjauan maupun evaluasi terhadap penggunaan dan pemanfaatannya dalam LP2B yang pelaksanaannya setiap 5 tahun sekali maupun rekomendasi dalam penetapan Peraturan/Kebijakan Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan yang baru, dengan banyaknya lahan sawah produktif yang belum masuk dalam penetapan lokasi LP2B pada Perda 2/2018 tentang LP2B.
Tabel 2. Luas Potensi Sawah untuk LP2B No Kecamatan Luas Sawah (Ha) Luas Kecamatan (Ha) Persentase Tanah Sawah (%) 1  Pragaan 141,421 5.797,499 2,439 2  Bluto 22,217 5.106,652 0,435 3  Saronggi 576,257 6.756,413 8,529 4  Kalianget 76,184 3.011,454 2,530 5  Kota Sumenep 756,007 2.771,762 27,275 6  Batuan 1.052,043 2.706,674 38,868 7  Lenteng 1.011,882 7.121,780 14,208 8  Ganding 1.642,303 5.382,549 30,512 9  Guluk Guluk 2.523,072 5.904,980 42,728 10  Pasongsongan 4.810,871 11.872,082 40,523 11  Ambunten 576,838 5.042,525 11,439 12  Rubaru 2.730,826 8.429,082 32,398 13  Dasuk 796,904 6.432,279 12,389 14  Manding 2.530,867 6.879,269 36,790 15  Batuputih 847,880 11.207,191 7,565 16  Gapura 1.401,772 6.570,478 21,334 17  Batang Batang 1.285,985 8.018,892 16,037 18  Dungkek 724,589 6.468,382 11,202 Kabupaten Sumenep 23.507,918 115.479,943 20,357
Sumber: Pengolahan Data Peneliti Tahun 2021
Luas seluruh tanah sawah daratan adalah 23.507,918 Ha, kecamatan dengan jumlah tanah sawah terbanyak yaitu Kecamatan Pasongsongan dengan total tanah sawah seluas 4.810,871 Ha (40,523 %). Jumlah tanah sawah terbanyak kedua berada di Kecamatan Rubaru yaitu seluas 2.730,826 Ha (32,398 %), Sementara, jumlah tanah sawah terkecil berada di Kecamatan Bluto, seluas 22,217 Ha (0,435 %). Penggunaan tanah sawah memang tidak cukup merata di seluruh wilayah kecamatan, hal ini dikarenakan beberapa kawasan yang masih hutan dan belum terjamah serta tidak meratanya tingkat kepadatan penduduk suatu daerah tersebut, hampir semua wilayah di Kabupaten Sumenep  merupakan dataran yang datar.
Gambaran persebaran potensi tanah sawah di Kabupaten Sumenep pada tahun 2021 dapat dilihat pada Gambar 1.
Pangan Berkelanjutan yang baru, dengan banyaknya lahan sawah produktif yang belum masuk dalam penetapan lokasi LP2B pada Perda 2/2018 tentang LP2B.

## Tabel 2. Luas Potensi Sawah untuk LP2B
No Kecamatan Luas Sawah (Ha) Luas Kecamatan (Ha) Persentase Tanah Sawah (%) 1  Pragaan 141,421 5.797,499 2,439 2  Bluto 22,217 5.106,652 0,435 3  Saronggi 576,257 6.756,413 8,529 4  Kalianget 76,184 3.011,454 2,530 5  Kota Sumenep 756,007 2.771,762 27,275 6  Batuan 1.052,043 2.706,674 38,868 7  Lenteng 1.011,882 7.121,780 14,208 8  Ganding 1.642,303 5.382,549 30,512 9  Guluk Guluk 2.523,072 5.904,980 42,728 10  Pasongsongan 4.810,871 11.872,082 40,523 11  Ambunten 576,838 5.042,525 11,439 12  Rubaru 2.730,826 8.429,082 32,398 13  Dasuk 796,904 6.432,279 12,389 14  Manding 2.530,867 6.879,269 36,790 15  Batuputih 847,880 11.207,191 7,565 16  Gapura 1.401,772 6.570,478 21,334 17  Batang Batang 1.285,985 8.018,892 16,037 18  Dungkek 724,589 6.468,382 11,202 Kabupaten Sumenep 23.507,918 115.479,943 20,357
Sumber: Pengolahan Data Peneliti Tahun 2021
Luas seluruh tanah sawah daratan adalah 23.507,918 Ha, kecamatan dengan jumlah tanah sawah terbanyak yaitu Kecamatan Pasongsongan dengan total tanah sawah seluas 4.810,871 Ha (40,523 %). Jumlah tanah sawah terbanyak kedua berada di Kecamatan Rubaru yaitu seluas 2.730,826 Ha (32,398 %), Sementara, jumlah tanah sawah terkecil berada di Kecamatan Bluto, seluas 22,217 Ha (0,435 %). Penggunaan tanah sawah memang tidak cukup merata di seluruh wilayah kecamatan, hal ini dikarenakan beberapa kawasan yang masih hutan dan belum terjamah serta tidak meratanya tingkat kepadatan penduduk suatu daerah tersebut, hampir semua wilayah di Kabupaten Sumenep  merupakan dataran yang datar.
Gambaran persebaran potensi tanah sawah di Kabupaten Sumenep pada tahun 2021 dapat dilihat pada Gambar 1.
Gambar 1. Peta Potensi Tanah Sawah Untuk LP2B Kabupaten Sumenep
Dalam peta potensi tanah sawah untuk LP2B Kabupaten Sumenep tersebut diperoleh luasan per kategori adalah sebagai berikut:
Tabel 3. Kategori Sawah dan Luasannya No Kategori Luas (Ha) 1 Hamparan Luas Sawah < 1 Ha 244,451 2 Hamparan Luas Sawah 1-10 Ha 3.409,991 3 Hamparan Luas Sawah 10-100 Ha 13.717,596 4 Hamparan Luas Sawah 100-500 Ha 5.621,635 5 Hamparan Luas Sawah > 500 Ha 513,949 Total Hamparan Luas Sawah 23.507,622
Sumber: Pengolahan Data Peneliti Tahun 2021
Adapun dampak belum adanya penetapan sebaran kawasan LP2B dapat menyebabkan berbagai hal di antaranya adalah:
a) Menyebabkan mudahnya para petani untuk melepas kepemilikan lahannya ke investor untuk dialih fungsikan, artinya motif ekonomi menjadi penyebab utama dari alih fungsi lahan.
b) Apabila suatu kawasan persawahan tidak dipertahankan identitasnya, hal ini menyebabkan kemampuan lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan makanan bagi penduduk semakin berkurang, apabila hal ini dibiarkan maka akan terjadi penurunan produksi pangan, khususnya padi.  Akibatnya, kemampuan produksi pangan lokal semakin tidak mampu memenuhi tekanan demand pangan yang cukup tinggi, selanjutnya pemerintah akan melakukan impor atas komoditas pangan.
c) semakin besar anggaran pemerintah untuk pengadaan pangan impor atau terjadinya pengeluaran sumber daya kapital ke luar negeri (capital flight).
d) Dalam setiap tahunnya, jumlah sawah akan semakin berkurang dan tidak menutup kemungkinan sawah berpotensi tinggi juga akan tergerus dan terjadi alih fungsi lahan pertanian.
e) Mudahnya pihak investor untuk membeli tanah, tidak menutup kemungkinan sawah yang memiliki akses jalan besar untuk dijadikan pemukiman/perumahan.

## D. Kesesuaian Kawasan LP2B Terhadap RTRW
Analisis kesesuaian kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terhadap Penggunaan Tanah dilakukan untuk memberikan informasi yang dapat digunakan dalam peninjauan maupun evaluasi penggunaan tanah. Di samping itu, digunakan untuk membantu memberikan arahan pengendalian pemanfaatan terhadap LP2B. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan metode tumpang susun Peta Kawasan LP2B dengan Peta RTRW Kabupaten Sumenep. Adapun analisis kesesuaiannya sebagai berikut:
1. Menyusun matrik kesesuaian antara Kawasan LP2B dengan RTRW dan hasilnya diklasifikasikan sebagai berikut: pertama, sesuai apabila Kawasan LP2B telah sesuai dengan arahan RTRW, misalnya dalam Peta Kawasan LP2B jenis peruntukan tanahnya pertanian tanaman pangan maka dalam Peta RTRW merupakan arahan untuk Kawasan LP2B; kedua, tidak sesuai apabila Kawasan LP2B tidak sesuai dengan arahan dalam RTRW, misalnya dalam Peta Kawasan LP2B peruntukan tanahnya bukan untuk pertanian tanaman pangan maka dalam Peta RTRW bukan arahan untuk Peta Kawasan LP2B. Maka didapat hasil dari identifikasi kesesuaian masing-masing arahan Kawasan LP2B terhadap arahan Fungsi Kawasan RTRW. Terlihat dalam tabel berikut:
Tabel 4. metrik Kesesuaian Kawasan LP2B Terhadap RTRW
Sumber: Pengolahan Data Tahun 2021 Keterangan: S = Sesuai, T = Tidak Sesuai Dari data tabel tersebut di atas untuk kriteria kesesuaian pada arahan Kawasan LP2B terhadap RTRW yang memenuhi kriteria sesuai yaitu pada kawasan resapan air, dan kawasan pertanian tanaman pangan. Dari kawasan tersebut yang tidak memenuhi kriteria, sebaiknya tidak dijadikan sebagai Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

## NO
Arahan Fungsi Kawasan
LP2B Kawasan LP2B LP2B (LCP2B 1  Hutan Lindung T T 2  Hutan Produksi T S 3  Kawasan Resapan Air S S 4  Permukiman T T 5  Pertambakan T T 6  Pertanian Tanaman Pangan S S
d) Dalam setiap tahunnya, jumlah sawah akan semakin berkurang dan tidak menutup kemungkinan sawah berpotensi tinggi juga akan tergerus dan terjadi alih fungsi lahan pertanian.
e) Mudahnya pihak investor untuk membeli tanah, tidak menutup kemungkinan sawah yang memiliki akses jalan besar untuk dijadikan pemukiman/perumahan.

## D. Kesesuaian Kawasan LP2B Terhadap RTRW
Analisis kesesuaian kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terhadap Penggunaan Tanah dilakukan untuk memberikan informasi yang dapat digunakan dalam peninjauan maupun evaluasi penggunaan tanah. Di samping itu, digunakan untuk membantu memberikan arahan pengendalian pemanfaatan terhadap LP2B. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan metode tumpang susun Peta Kawasan LP2B dengan Peta RTRW Kabupaten Sumenep. Adapun analisis kesesuaiannya sebagai berikut:
1. Menyusun matrik kesesuaian antara Kawasan LP2B dengan RTRW dan hasilnya diklasifikasikan sebagai berikut: pertama, sesuai apabila Kawasan LP2B telah sesuai dengan arahan RTRW, misalnya dalam Peta Kawasan LP2B jenis peruntukan tanahnya pertanian tanaman pangan maka dalam Peta RTRW merupakan arahan untuk Kawasan LP2B; kedua, tidak sesuai apabila Kawasan LP2B tidak sesuai dengan arahan dalam RTRW, misalnya dalam Peta Kawasan LP2B peruntukan tanahnya bukan untuk pertanian tanaman pangan maka dalam Peta RTRW bukan arahan untuk Peta Kawasan LP2B. Maka didapat hasil dari identifikasi kesesuaian masing-masing arahan Kawasan LP2B terhadap arahan Fungsi Kawasan RTRW. Terlihat dalam tabel berikut:
Tabel 4. metrik Kesesuaian Kawasan LP2B Terhadap RTRW
Sumber: Pengolahan Data Tahun 2021 Keterangan: S = Sesuai, T = Tidak Sesuai Dari data tabel tersebut di atas untuk kriteria kesesuaian pada arahan Kawasan LP2B terhadap RTRW yang memenuhi kriteria sesuai yaitu pada kawasan resapan air, dan kawasan pertanian tanaman pangan. Dari kawasan tersebut yang tidak memenuhi kriteria,
sebaiknya tidak dijadikan sebagai Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

## NO
Arahan Fungsi Kawasan LP2B Kawasan LP2B LP2B (LCP2B 1  Hutan Lindung T T 2  Hutan Produksi T S 3  Kawasan Resapan Air S S 4  Permukiman T T 5  Pertambakan T T 6  Pertanian Tanaman Pangan S S
2. Setelah melakukan identifikasi matrik kesesuaian Kawasan LP2B terhadap RTRW selanjutnya melakukan proses tumpang susun Peta Kawasan LP2B dengan Peta RTRW dengan menggunakan matrik acuan yang sebelumnya telah dibuat untuk memudahkan mengidentifikasi sesuai atau tidak sesuai pada saat proses tumpang susun kedua peta tersebut, Proses tumpang susun tersebut dapat dilihat pada gambar 2 tentang skema ilustrasi proses analisis tumpang susun sebagai berikut.
Gambar 2. Proses Analisis Tumpang Susun/ Overlay Peta kawasan LP2B Terhadap Peta RTRW
3. Setelah melakukan proses analisis kesesuaian dengan cara tumpang susun peta tersebut maka akan didapatkan hasil analisis antara yang sesuai dengan yang tidak sesuai antara Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terhadap RTRW yang dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 5. Hasil Analisis Kesesuaian LP2B Terhadap RTRW
No Arahan Fungsi Kawasan RTRW Kawasan LP2B Luas LP2B (Ha) % Luas LCP2B (Ha) % 1 Hutan Lindung 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Hutan Produksi 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Kawasan Resapan Air 14,442 0,20 91,939 1,022 4 Permukiman 4.487,709 61,605 5.988,781 66,565 5 Pertambakan 7.284,413 99,989 8.990,915 99,933 6 Pertanian Tanaman Pangan 2.995,690 41,124 3.022,564 33,596 Jumlah 14.782,254 44,964 18.093,28 55,036 Total Kesesuaian Kawasan LP2B Terhadap RTRW 32.875,534
Sumber: Pengolahan Data Peneliti Tahun 2021
Tabel 5 di atas merupakan hasil dari analisis kesesuaian Kawasan LP2B terhadap RTRW. Dari luas total kawasan LP2B dan LCP2B, yakni seluas 32.875,534 Ha atau sebesar 15,714 % dari total luasan lahan pertanian dalam RTRW. Luasan tersebut diarahkan sebagai
Matrik Tumpang Susun / Overlay Peta Kesesuaian LP2B Terhadap RTRW Peta Kawasan LP2B Peta RTRW
LP2B dan LCP2B yang masing–masing seluas 14.782,254 Ha atau sebesar 44,964 % dan untuk LP2B dan untuk LCP2B seluas 18.093,28 Ha atau sebesar 55,036%.
Analisis ketidaksesuaian dari Kawasan LP2B terhadap RTRW, secara lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 6 dan Gambar 3.
Tabel 6. Hasil Analisis Ketidaksesuaian LP2B Terhadap RTRW
No Arahan Fungsi Kawasan Ketidaksesuaian (Ha) Luas Total Ketidaksesuaian (Ha) Ketidakses uaian (%) LP2B LCP2B 1 Hortikultura 0 0 0 0,000% 2 Hutan Lindung 0 0 0 0,000% 3 Hutan Produksi 0 0 0 0,000% 4 Kawasan Gumuk Pasir Pantai 0,855 0 0,855 0,005% 5 Kawasan Resapan Air 0 0 0 0,000% 6 Permukiman 2796,884  2908,111 5704,995 35,040% 7 Pertambakan 1,18 5,977 7,157 0,044% 8 Pertanian Tanaman Pangan 0 0 0 0,000% Jumlah 2798,919  2896,088 5713,012 35,089%
Sumber: Pengolahan Data Peneliti Tahun 2021
Berdasarkan Tabel 6 diketahui ketidakcocokan antara LP2B terhadap RTRW terdapat pada arahan fungsi kawasan permukiman,  pada LP2B inti LP2B yang bertumpang tindih seluas 2796,884 Ha sedangkan pada LCP2B yang bertumpang tindih pada permukiman seluas 2908,111 Ha dengan total 5704,995 Ha yang wilayahnya sebagian besar terdapat pada Kecamatan Guluk Guluk, dan diketahui pula karena inilah Kecamatan Guluk Guluk tidak termasuk dalam penetapan kawasan PLP2B Kabupaten Sumenep, Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa ketidaksesuaian antara Kawasan LP2B dengan RTRW adalah seluas 2798,919  Ha atau sebesar 17,191% dari luas keseluruhan arahan Kawasan untuk RTRW.  Sedangkan untuk LCP2B terdapat luasan sebesar 2896,088 Ha atau sebesar 17,788 % dari luas keseluruhan arahan Kawasan untuk RTRW.
Dapat disimpulkan bahwa seluruh kawasan LP2B (LP2B inti dan LCP2B) yang tidak sesuai dengan RTRW adalah sebesar 35,089 %, dan yang sesuai sebesar 64,911 %.  Hal ini menunjukkan bahwa terdapat Kawasan LP2B tidak sepenuhnya sejalan, masih ditemukan ketidaksesuaian peruntukan RTRW yang menimpa peruntukan LP2B.  Hal ini mungkin disebabkan karena RTRW ditetapkan terlebih dahulu pada tahun 2013.  Sedangkan PLP2B Kabupaten Sumenep baru ditetapkan oleh Perda Tahun 2018.  Oleh karena itu diharapkan ada penyesuaian lebih lanjut antara arahan Kawasan LP2B dengan RTRW Kabupaten
LP2B dan LCP2B yang masing–masing seluas 14.782,254 Ha atau sebesar 44,964 % dan untuk LP2B dan untuk LCP2B seluas 18.093,28 Ha atau sebesar 55,036%.
Analisis ketidaksesuaian dari Kawasan LP2B terhadap RTRW, secara lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 6 dan Gambar 3.
Tabel 6. Hasil Analisis Ketidaksesuaian LP2B Terhadap RTRW No Arahan Fungsi Kawasan Ketidaksesuaian (Ha) Luas Total Ketidaksesuaian (Ha) Ketidakses uaian (%) LP2B LCP2B 1 Hortikultura 0 0 0 0,000% 2 Hutan Lindung 0 0 0 0,000% 3 Hutan Produksi 0 0 0 0,000% 4 Kawasan Gumuk Pasir Pantai 0,855 0 0,855 0,005% 5 Kawasan Resapan Air 0 0 0 0,000% 6 Permukiman 2796,884  2908,111 5704,995 35,040% 7 Pertambakan 1,18 5,977 7,157 0,044% 8 Pertanian Tanaman Pangan 0 0 0 0,000% Jumlah 2798,919  2896,088 5713,012 35,089%

## Sumber: Pengolahan Data Peneliti Tahun 2021
Berdasarkan Tabel 6 diketahui ketidakcocokan antara LP2B terhadap RTRW terdapat pada arahan fungsi kawasan permukiman,  pada LP2B inti LP2B yang bertumpang tindih seluas 2796,884 Ha sedangkan pada LCP2B yang bertumpang tindih pada permukiman seluas 2908,111 Ha dengan total 5704,995 Ha yang wilayahnya sebagian besar terdapat pada
Kecamatan Guluk Guluk, dan diketahui pula karena inilah Kecamatan Guluk Guluk tidak termasuk dalam penetapan kawasan PLP2B Kabupaten Sumenep, Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa ketidaksesuaian antara Kawasan LP2B dengan RTRW adalah seluas 2798,919  Ha atau sebesar 17,191% dari luas keseluruhan arahan Kawasan untuk RTRW.  Sedangkan untuk LCP2B terdapat luasan sebesar 2896,088 Ha atau sebesar 17,788 % dari luas keseluruhan arahan Kawasan untuk RTRW.
Dapat disimpulkan bahwa seluruh kawasan LP2B (LP2B inti dan LCP2B) yang tidak sesuai dengan RTRW adalah sebesar 35,089 %, dan yang sesuai sebesar 64,911 %.  Hal ini menunjukkan bahwa terdapat Kawasan LP2B tidak sepenuhnya sejalan, masih ditemukan ketidaksesuaian peruntukan RTRW yang menimpa peruntukan LP2B.  Hal ini mungkin disebabkan karena RTRW ditetapkan terlebih dahulu pada tahun 2013.  Sedangkan PLP2B
Kabupaten Sumenep baru ditetapkan oleh Perda Tahun 2018.  Oleh karena itu diharapkan ada penyesuaian lebih lanjut antara arahan Kawasan LP2B dengan RTRW Kabupaten
Sumenep sehingga nanti ke depannya tidak  banyak terjadi alih fungsi tanah pertanian menjadi non pertanian yang tidak terkontrol seperti daerah-daerah yang sudah berkembang dan lebih maju.  Selain itu nantinya Kawasan LP2B ini dapat lebih sinkron dengan arahan RTRW Kabupaten Sumenep, serta menetapkan pula lahan sawah berpotensi pada penetapan LP2B.
Gambar 3. Kesesuaian LP2B Terhadap RTRW Kabupaten Sumenep

## Sumber: Hasil Analisis Penulis Tahun 2021

## E. Kesesuaian Kawasan LP2B terhadap Penggunaan Tanah
Kesesuaian Kawasan LP2B Terhadap Penggunaan Tanah ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesesuaian LP2B dengan penggunaan tanah yang ada di Kabupaten Sumenep.  Dengan menganalisis penggunaan tanah tersebut sehingga nantinya dapat mengetahui jenis peruntukan dan penggunaannya yang dapat dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang mana telah disampaikan penjelasan bahwa penduduk Kabupaten Sumenep mayoritas mata pencahariannya dibidang pertanian.  Selama ini mungkin pengendalian dan perencanaan ruang di Kabupaten Sumenep masih diatur oleh Peraturan Daerah yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah yang saat ini masih dijadikan pengendali kebijakan untuk alih fungsi tanah pertanian ke non pertanian.
Dilihat dari segi kawasan peruntukan pertaniannya dalam Pasal 38 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2033 disebutkan bahwa kawasan peruntukan pertanian meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan.  Namun dari ke empat tipe kawasan
pertanian tersebut hanya pada tanaman pangan keragaman saja yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dimana tanaman pangan utama misalnya seperti padi, jagung, sagu dan ubi kayu serta tanaman pangan lainnya yang dapat masuk sebagai kawasan pertanian.
Dalam proses  analisis kesesuaian tersebut menggunakan metode tumpang susun antara Peta Kawasan LP2B dengan Peta Penggunaan Tanah Kabupaten Sumenep. Adapun tahapan-tahapan untuk membuat atau memulai proses analisis sebagai berikut:
a. Menyusun Matrik kesesuaian antara Kawasan LP2B dengan Penggunaan Tanah, dimana dapat diklasifikasikan sebagai berikut: pertama, sesuai apabila Kawasan LP2B telah sesuai dengan arahan Penggunaan Tanah, misalnya dalam Peta Penggunaan Tanah jenis peruntukan tanahnya adalah sawah irigasi maka dalam Peta Penggunaan Tanah merupakan arahan untuk Kawasan LP2B, maupun untuk lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan; kedua, tidak sesuai apabila Kawasan LP2B tidak sesuai dengan arahan dalam Peta Penggunaan Tanah, contoh dalam Penggunaan Tanah peruntukan tanahnya adalah pemukiman maka dalam Peta Penggunaan Tanah bukan arahan untuk Peta Kawasan LP2B maupun LCP2B.
Setelah melakukan kriteria kesesuaian tersebut maka didapat hasil dari identifikasi kesesuaian masing-masing arahan Kawasan LP2B terhadap arahan fungsi penggunaan tanah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 7 di bawah ini:
Tabel 7. Matrik Kesesuaian Kawasan LP2B Terhadap Penggunaan Tanah
Sumber : Pengolahan Data Tahun 2021 Keterangan : S = Sesuai, T = Tidak Sesuai Dari data tabel tersebut untuk kriteria kesesuaian pada arahan Kawasan LP2B terhadap Penggunaan Tanah yang memenuhi kriteria sesuai yaitu pada kawasan sawah irigasi.
No Arahan Fungsi Kawasan LP2B Kawasan LP2B LP2B LCP2B 1  Empang T T 2  Hutan T S 3  Hutan Produksi T S 4  Hutan Rawa T S 5  Kebun T S 6  Pemukiman T T 7  Rawa T T 8  Sawah Irigasi S S 9  Sawah Tadah Hujan S S 10  Tanah Ladang T T
pertanian tersebut hanya pada tanaman pangan keragaman saja yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dimana tanaman pangan utama misalnya seperti padi, jagung, sagu dan ubi kayu serta tanaman pangan lainnya yang dapat masuk sebagai kawasan pertanian.
Dalam proses  analisis kesesuaian tersebut menggunakan metode tumpang susun antara Peta Kawasan LP2B dengan Peta Penggunaan Tanah Kabupaten Sumenep. Adapun tahapan-tahapan untuk membuat atau memulai proses analisis sebagai berikut:
a. Menyusun Matrik kesesuaian antara Kawasan LP2B dengan Penggunaan Tanah,
dimana dapat diklasifikasikan sebagai berikut: pertama, sesuai apabila Kawasan LP2B telah sesuai dengan arahan Penggunaan Tanah, misalnya dalam Peta Penggunaan
Tanah jenis peruntukan tanahnya adalah sawah irigasi maka dalam Peta Penggunaan Tanah merupakan arahan untuk Kawasan LP2B, maupun untuk lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan; kedua, tidak sesuai apabila Kawasan LP2B tidak sesuai dengan arahan dalam Peta Penggunaan Tanah, contoh dalam Penggunaan Tanah peruntukan tanahnya adalah pemukiman maka dalam Peta Penggunaan Tanah bukan arahan untuk Peta Kawasan LP2B maupun LCP2B.
Setelah melakukan kriteria kesesuaian tersebut maka didapat hasil dari identifikasi kesesuaian masing-masing arahan Kawasan LP2B terhadap arahan fungsi penggunaan tanah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 7 di bawah ini:
Tabel 7. Matrik Kesesuaian Kawasan LP2B Terhadap Penggunaan Tanah
Sumber : Pengolahan Data Tahun 2021 Keterangan : S = Sesuai, T = Tidak Sesuai Dari data tabel tersebut untuk kriteria kesesuaian pada arahan Kawasan LP2B
terhadap Penggunaan Tanah yang memenuhi kriteria sesuai yaitu pada kawasan sawah irigasi.
No Arahan Fungsi Kawasan LP2B Kawasan LP2B LP2B LCP2B 1  Empang T T 2  Hutan T S 3  Hutan Produksi T S 4  Hutan Rawa T S 5  Kebun T S 6  Pemukiman T T 7  Rawa T T 8  Sawah Irigasi S S 9  Sawah Tadah Hujan S S 10  Tanah Ladang T T
b. Setelah melakukan identifikasi matrik kesesuaian Kawasan LP2B terdahap Penggunaan Tanah selanjutnya melakukan proses tumpang susun Peta Kawasan LP2B dengan Peta Penggunaan Tanah dengan menggunakan matrik acuan yang sebelumnya telah dibuat untuk memudahkan mengidentifikasi sesuai atau tidak sesuai pada saat proses tumpang susun kedua peta tersebut.  Adapun proses tumpang susun tersebut dapat dilihat pada gambar 4 tentang skema ilustrasi proses analisis tumpang susun sebagai berikut.

## Gambar 4. Proses Analisis Tumpang Susun / Overlay
Peta Kawasan LP2B Terhadap Peta RTRW
c. Setelah melakukan proses analisis kesesuaian dengan cara tumpang susun peta tersebut maka akan didapatkan hasil analisis antara yang sesuai dengan yang tidak sesuai antara Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terhadap Penggunaan Tanah yang dapat dilihat pada Tabel 8 sebagai berikut:
Tabel 8. Hasil Analisis Kesesuaian LP2B Terhadap Penggunaan Tanah
No Kawasan Perlindungan LP2B Arahan Penggunaan Tanah Luas (Ha) % 1 LP2B Sawah Irigasi 1440,209 0,688 Sawah Tadah Hujan 3103,890 1,484 Sub Jumlah 4544,099 2,172 2 LCP2B Hutan 0,00 0,00 Hutan Produksi 0,00 0,00 Hutan Rawa 0,00 0,00 Sawah Irigasi 1513,615 0,724 Sawah Tadah Hujan 2640,993 1,262 Sub Jumlah 4154,608 1,986 Jumlah 8698,707 4,158
Sumber: Pengolahan Data Tahun 2021
Dari  Tabel 8 tersebut di  atas yaitu hasil analisis kesesuaian bahwa untuk Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang sesuai dengan Arahan Penggunaan Tanah seluas 8698,707 Ha atau sebesar 4,158 % dari luas keseluruhan arahan Penggunaan Tanah
Matrik Tumpang Susun Peta Kesesuaian LP2B Terhadap Penggunaan Tanah Peta Kawasan Peta Penggunaan
Kabupaten Sumenep yaitu seluas 209204,653 Ha.  Dimana untuk penggunaan tanah yang saat ini berjenis sawah irigasi dan sawah tadah hujan harus tetap dipertahankan demi kestabilan kawasan pertanian tetap terjaga dan sesuai arahan dari tata ruang Kabupaten Sumenep, sedangkan untuk penggunaan tanah yang belum berupa sawah perlu dipikirkan lagi bagaimana untuk merubahnya kembali menjadi penggunaan sawah sehingga nantinya dapat sesuai dengan arahan penggunaan tanah dan Kawasan LP2B ini menjadi suatu tombak kestabilan perekonomian dengan lahan sawah pertanian
Segi penggunaan tanahnya pada LP2B yang terbesar penggunaan tanahnya terdapat pada sawah tadah hujan yang mempunyai luasan tertinggi yaitu seluas 3103,890 Ha atau sebesar 1,484 % sedangkan untuk penggunaan tanah terhadap LCP2B juga didominasi oleh sawah tadah hujan dengan luas 2640,993 Ha atau sebesar 1,262 %. Kemudian untuk melihat ketidaksesuaian dari kawasan LP2B terhadap Penggunaan Tanah Kabupaten Sumenep yaitu dapat dilihat pada Tabel 9 dan Gambar 5.
Tabel 9. Hasil Analisis Ketidaksesuaian Kawasan LP2B Terhadap Penggunaan Tanah
No Arahan Fungsi Kawasan Ketidaksesuaian (Ha) Luas Total Ketidaksesuaian (Ha) Ketidaksesuaian (%) LP2B LCP2B 1 Air Tawar 0 0 0 0,000% 2 Belukar 16,405  124,311 140,716 0,101% 3 Bendungan 0 0 0 0,000% 4 Empang 0 0 0 0,000% 5 Hutan 0 0 0 0,000% 6 Hutan Produksi 0 0 0 0,000% 7 Hutan Rawa 0 0 0 0,000% 8 Kebun 68,031 0 0 0,418% 9 Pasir Darat 0 0 0 0,000% 10  Pasir Pantai 0 0 0 0,000% 11  Penggaraman 1,18 5,9 7,08 0,007% 12  Permukiman 141,49  197,931 339,421 0,869% 13  Rawa 0 0 0 0,000% 14  Rumput 0,103 4,463 4,566 0,001% 15  Sawah Irigasi 0 0 0 0,000% 16  Sawah Tadah Hujan 0 0 0 0,000% 17  Tanah Ladang 2512,089 0 2512,089 15,429% Jumlah 2739,298  332,605 3003,872 18,450%
Sumber : Pengolahan Data Tahun 2021
Selanjutnya pada Tabel 9 di atas dapat diketahui bahwa dari luas ketidaksesuaian tersebut terdapat 2739,298 Ha atau sebesar 16,825 % dari luas keseluruhan jenis LP2B yang
Kabupaten Sumenep yaitu seluas 209204,653 Ha.  Dimana untuk penggunaan tanah yang saat ini berjenis sawah irigasi dan sawah tadah hujan harus tetap dipertahankan demi kestabilan kawasan pertanian tetap terjaga dan sesuai arahan dari tata ruang Kabupaten Sumenep, sedangkan untuk penggunaan tanah yang belum berupa sawah perlu dipikirkan lagi bagaimana untuk merubahnya kembali menjadi penggunaan sawah sehingga nantinya dapat sesuai dengan arahan penggunaan tanah dan Kawasan LP2B ini menjadi suatu tombak kestabilan perekonomian dengan lahan sawah pertanian
Segi penggunaan tanahnya pada LP2B yang terbesar penggunaan tanahnya terdapat pada sawah tadah hujan yang mempunyai luasan tertinggi yaitu seluas 3103,890 Ha atau sebesar 1,484 % sedangkan untuk penggunaan tanah terhadap LCP2B juga didominasi oleh sawah tadah hujan dengan luas 2640,993 Ha atau sebesar 1,262 %. Kemudian untuk melihat ketidaksesuaian dari kawasan LP2B terhadap Penggunaan Tanah Kabupaten Sumenep yaitu dapat dilihat pada Tabel 9 dan Gambar 5.
Tabel 9. Hasil Analisis Ketidaksesuaian Kawasan LP2B Terhadap Penggunaan Tanah
No Arahan Fungsi Kawasan Ketidaksesuaian (Ha) Luas Total Ketidaksesuaian (Ha) Ketidaksesuaian (%) LP2B LCP2B 1 Air Tawar 0 0 0 0,000% 2 Belukar 16,405  124,311 140,716 0,101% 3 Bendungan 0 0 0 0,000% 4 Empang 0 0 0 0,000% 5 Hutan 0 0 0 0,000% 6 Hutan Produksi 0 0 0 0,000% 7 Hutan Rawa 0 0 0 0,000% 8 Kebun 68,031 0 0 0,418% 9 Pasir Darat 0 0 0 0,000% 10  Pasir Pantai 0 0 0 0,000% 11  Penggaraman 1,18 5,9 7,08 0,007% 12  Permukiman 141,49  197,931 339,421 0,869% 13  Rawa 0 0 0 0,000% 14  Rumput 0,103 4,463 4,566 0,001% 15  Sawah Irigasi 0 0 0 0,000% 16  Sawah Tadah Hujan 0 0 0 0,000% 17  Tanah Ladang 2512,089 0 2512,089 15,429% Jumlah 2739,298  332,605 3003,872 18,450%
Sumber : Pengolahan Data Tahun 2021
Selanjutnya pada Tabel 9 di atas dapat diketahui bahwa dari luas ketidaksesuaian tersebut terdapat 2739,298 Ha atau sebesar 16,825 % dari luas keseluruhan jenis LP2B yang
tidak sesuai terhadap Penggunaan Tanah, kemudian ada 332,605 Ha atau sebesar 2,043 % dari luas keseluruhan jenis LCP2B yang tidak sesuai terhadap Penggunaan Tanah. Dari data yang sudah diolah dan dianalisis tersebut dapat diketahui bahwa kesesuaian total dari seluruh kawasan LP2B (LP2B + LCP2B) terhadap penggunaan tanah ini sebesar 81,55 % dengan luas 13277,613 Ha dari luas keseluruhan Penggunaan Tanah dan untuk ketidaksesuaiannya sebesar 18,45 % atau seluas 3003,872 Ha dari luas keseluruhan LP2B terhadap Penggunaan Tanah.
Dengan kata lain, kawasan LP2B ini masih sesuai dengan penggunaan tanah saat ini yang ada di Kabupaten Sumenep.  Oleh karena itu data ketidaksesuaian ini nantinya diharapkan dapat digunakan sebagai tinjauan maupun evaluasi yang pelaksanaannya dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun yang saat ini pelaksanaan RTRW memasuki tahapan kedua. Analisis Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan Penggunaan Tanah saat ini masih mengikuti arahan yang sudah direncanakan oleh peraturan daerah yang sudah ada, sehingga nantinya ke depannya dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengendalian rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sumenep. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 5 Peta  Kesesuaian Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Terhadap Penggunaan Tanah.
Gambar 5. Peta Kesesuaian LP2B Terhadap Penggunaan Tanah

## F. Kesimpulan
Adapun kawasan yang masih belum terdapat pada penetapan kawasan PLP2B terkait lahan sawah yang berpotensi dapat menimbulkan dampak seperti akan semakin tergerusnya lahan sawah berpotensi yang dengan mudah dapat menjadi lahan non pertanian serta mengakibatkan krisis pangan yang dapat menyebabkan Pemerintah akan melakukan impor
atas komoditas pangan Kesesuaian antara kawasan LP2B terhadap RTRW mencapai 10.568,48 Ha atau sebesar 64,91% dan ketidaksesuaian mencapai 5.713,01 Ha atau sebesar 35.09% dari luas  keseluruhan yaitu seluas 16.281,48 Ha, dengan demikian perlunya dilakukan evaluasi maupun tinjauan kembali terkait kawasan yang terdapat dalam Perda PLP2B agar sejalan dan sesuai peruntukannya dengan RTRW. Sedangkan kesesuaian antara Kawasan LP2B terhadap Penggunaan Tanah mencapai 13.277,61 Ha atau sebesar 81,55% dan ketidaksesuaian mencapai 3.003,87 Ha atau sebesar 18,45%, dari luas keseluruhan 16.281,485 Ha.

## Daftar Pustaka
Andriawan, R., Martanto, R., & Muryono, S. (2020). Evaluasi Kesesuaian Potensi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah. Tunas Agraria , 3(3), 132-150.
Hariyadi, I. (2018). Analisis Kesesuaian Rencana Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terhadap  Penggunaan  Tanah dan Rencana  Tata  Ruang  Wilayah di  Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur . (Skripsi). Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Yogyakarta.
Muryono, S., & Utami, W. (2020). Pemetaan Potensi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Guna Mendukung Ketahanan Pangan. BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan,  6(2), 201-218.
Niandyti, F., Sufyandi, Y., & Utami, W. (2019). Dampak Pembangunan Industri Terhadap Perubahan Penggunaan Tanah dan Kesesuaiannya dengan Tata Ruang (Studi di Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah). Tunas Agraria , 2(2), 184-207.
Prabowo, AP (2015). Analisis Strategi Pencapaian Program Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten. (Skripsi).  Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Yogyakarta.
Sutaryono, 2016, "Lahan Pangan Berkelanjutan", https://www,krjogja,com/angkringan/ /opini/lahan-pangan-berkelanjutan/, (diakses 23 April 2021),