## RADIKALISME AGAMA DI INDONESIA
(Ditinjau dari Sudut Pandang Sosiologi Kewarganegaraan)
Galih Puji Mulyoto 1 , Galih Puji Mulyono ,2
STKIP PGRI Ngawi 1 , Universitas Merdeka Malang 2 Email : newiota22@gmail.com 1 ; galihpujimulyono@gmail.com 2
Naskah diterima: 28/04/2017 revisi: 28/04/2017 disetujui: 28/04/2017

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  perkembangan  serta  faktor  penyebab munculnya  radikalisme  di  Indonesia  ditinjau  dari  sudut  pandang  sosiologi  kewarganegaraan dan  cara  mengatasi  munculnya  radikalisme  dalam  masyarakat.  Jenis  penelitian  ini  adalah deksriktif  kualitatif,  dengan  menggunakan  metode  analisis  isi..  Subjek  dalam  penelitian  ini adalah  isi  berita  pada  media  massa,  media  online  maupun  buku.  Objek  dalam  penelitian  ini adalah  mengenai  Radikalisme  di  Indonesia.  Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini adalah  dokumentasi.  Sedangkan  analisis  data  adalah  dengan  mengorganisasikanm  data  dan pengelolaan  data  tersebut.  Langkah  terakhir  adalah  menarik  kesimpulan  berdasarkan  olah data  tersebut.  Hasil  Penelitian  ini  adalah  awal  munculnya  gerakan  radikalisme  di  Indonesia karena  persoalan  kesenjangan-kesenjangan  yang  masuk  ke  ranah  sosial,  ekonomi,  bahkan politik.  Sebuah  bukti  bahwa  radikalisme  ini  muncul  karena  kegagalan  negara  Indonesia memberikan keadilan sosial serta kesejahteraan seperti yang tertuang dalam pembukaan UUD Negara  Republik  Indonesia  1945.  Negara  Indonesia  belum  mampu  mewujudkan kesejahteraan yang mengakibatkan munculnya kesenjangan-kesenjangan sosial. Oleh Karena itu, perlu perbaikkan kesejahteraan masyarakat sehingga radikalisme agama mampu di cegah sedini mungkin.
Kata Kunci : radikalisme agama; sosiologi kewarganegaraan

## RADICALISM OF RELIGION IN INDONESIA (Viewed from the Sociology Perspective of Citizenship) Abstract
The  purpose  of  this  study  is  to  determine  the  development  and  factors  causing  the emergence  of  radicalism  in  Indonesia  from  the  perspective  of  sociological  citizenship  and how  to  overcome  the  emergence  of  radicalism  in  society.  This  research  type  is  qualitative deksriktif, by using method of content analysis .. Subjects in this research is news content on mass  media,  online  media  and  book.  The  object  of  this  research  is  about  Radicalism  in Indonesia.  Technique  of  collecting  data  in  this  research  is  documentation.  While  data analysis is by organizing data and management of data. The final step is to draw conclusions based  on  the  data.  The  result  of  this  research  is  the  beginning  of  radicalism  movement  in Indonesia because of the problem of gaps that enter the social, economic, and even political sphere.  A  proof  that  this  radicalism  arose  because  of  the  failure  of  the  Indonesian  state  to provide  social  justice  and  welfare  as  stated  in  the  opening  of  the  1945  Constitution.  The Indonesian  state  has  not  been  able  to  realize  the  welfare  that  resulted  in  the  emergence  of social  inequalities.  Therefore,  it  is  necessary  to  improve  the  welfare  of  society  so  that religious radicalism can be prevented as early as possible.

## Keywords: religious radicalism; the sociology of citizenship
Citizenship Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 5  No 1 April 2017, hal 64-74 Avaliable online at : http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/citizenship p-ISSN: 2302-433Xp  e-ISSN 2579-5740

## PENDAHULUAN
Permasalahan yang serius bagi kewarganegaraan  di  Indonesia  sekarang  ini, salah satunya adalah menyebarnya radikalisme  agama  di  masyarakat.  Survei yang  dilakukan  oleh  Lazuardi  Birru  dan Lembaga  Survei  Indonesia  tahun  2011, menjelaskan,  indeks  radikalisme  terhadap 33 provinsi di Indonesia. Ada 3 daerah yang paling rentan atau rawan tindakan radikalisme  yakni  Aceh  dengan  indeks kerentanan 56,8%, Jawa Barat (46,6%), dan Banten
(46,6%)
(http://www.suarapembaruan.com/home/sur vei-ri-masih-rawan-aksi-radikalisme-dan- terorisme/12056).  Lebih  lanjut  survei  yang dilakukan oleh LIPI pada tahun 2011 di lima universitas  di  Indonesia  UGM,  UI,  IPB, Unair,  Undip  menunjukkan  peningkatan pemahaman konservatif atau fundamentalisme  keagamaan  khususnya  di kalangan mahasiswa di kampus-kampus.
Sementara itu, Survei Lembaga Kajian Islam  dan  Perdamaian  (LaKIP),  yang dipimpin oleh Prof Dr Bambang Pranowo -- yang  juga  guru  besar  sosiologi  Islam  di Universitas  Islam  Negeri  (UIN)  Jakarta, pada  Oktober  2010  hingga  Januari  2011, mengungkapkan  hampir  50%  pelajar  setuju tindakan radikal. Data itu menyebutkan 25% siswa  dan  21%  guru  menyatakan  Pancasila tidak  relevan  lagi.  Sementara  84,8%  siswa dan  76,2%  guru  setuju  dengan  penerapan Syariat  Islam  di  Indonesia.  Jumlah  yang menyatakan  setuju  dengan  kekerasan  untuk solidaritas  agama  mencapai  52,3%  siswa dan  14,2%  membenarkan  serangan  bom (http://www.bbc.com/indonesia/berita_indo nesia/2016/02/160218_indonesia_radikalism e_anak_muda.  diakses  22  Februari  2016). Hal  ini  menunjukkan  di  beberapa  wilayah tersebut rawan konflik serta sudah memasuki  berbagai  latar  belakang  usia, pedidikan,  daerah  dan  lain-lain  sehingga akan mudah untuk disusupi gerakan-gerakan Islam  garis  keras  seperti  ISIS  untuk
melakukan teror dan kekerasan di masyarakat.  Hal  ini  bukan  tanpa  alasan karena  awal  mula  munculnya  gerakan teroris di awali dengan merebaknya gerakan-gerakan radikal.
Pendapat  ini  dapat  terlihat  dari  data BNPT  (Badan  Nasional  Penanggulangan Teroris)  bahwa  sudah  514  WNI  yang tergabung  ISIS  dan  106  di  antaranya  sudah di deportasi ke Indonesia (http://www.republika.co.id/berita/nasional/ umum/15/11/24/nybej5365-pengawasan- jalur-perbatasan-diperkuat-antisipasi- terorisme,  diakses  29-11-2015).  Sementara pada  bulan  Maret  2015,  sebanyak  16  WNI ditangkap  otoritas  Turki  di  Gaziantep,  kota perbatasan  Turki  dan  Suriah.  Mereka ditangkap saat akan menyeberang ke Suriah melalui  jalur  yang  kerap  digunakan  para pengikut  ISIS  (Suara  Merdeka,  edisi  15 Maret  2015).  Sedangkan  Survei  The  Pew Research Center pada 2015 lalu, mengungkapkan  di  Indonesia,  sekitar  4  % atau  sekitar  10  juta  orang  warga  Indonesia mendukung  ISIS  -  sebagian  besar  dari mereka merupakan anak-anak muda (http://www.bbc.com/indonesia/berita_indo nesia/2016/02/160218_indonesia_radikalism e_anak_muda. diakses 22 Februari 2016).
Berkembangnya  Radikalisme  agama tersebut,  tentu  menimbulkan  kekhawatiran di  masyarakat  akan  timbul  aksi-aksi  teror yang  pernah  terjadi  di  Indonesia,  seperti teror  bom  Bali  1  dan  2  serta  teror  lain.  Hal ini  didasarkan  bahwa  radikalisme  agama adalah  gerakan  yang  berpandangan  kolot dan  sering  menggunakan  kekerasan  dalam mengajarkan  keyakinan  mereka  (Nasution, 1995:  124).  Sementara  secara  teoretis, radikalisme  identik  dengan  kekerasan, termasuk penyandingannya dengan kelompok agama tertentu. Walaupun sekadar  tataran  filosofis  dan  pemahaman, tentu  tidak  menjadi  masalah  karena  tidak mengakibatkan kerusakan peradaban manusia.  Namun,  ketika  sudah  berubah
Citizenship Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 5  No 1 April 2017, hal 64-74 Avaliable online at : http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/citizenship p-ISSN: 2302-433Xp  e-ISSN 2579-5740
dalam  sebuah  praksis,  biasanya  radikalisme ini  bermetamorfosis  dalam  tindakan  yang anarkis.  Radikalisme  yang  menghalalkan cara-cara kekerasan dalam memenuhi keinginan atau kepentingan mereka.
Menurut  Tinka  Veldhuis  dan  Jorgen Staun dalam Islamist Radicalisation: a Root Cause  Model (2009)  dalam  Muh.  Khamdan (2015:  189)  menguraikan  bahwa  akar penyebab dari radikalisme dibedakan menjadi  dua  faktor,  yaitu  pada  level  makro dan level mikro. Level makro adalah kondisi umum yang menjadi prasyarat terbangunnya radikalisme  seperti  kondisi  aktual  terkait bidang  politik,  ekonomi,  dan  budaya.  Rasa ketidakadilan,  kesenjang  sosial-ekonomi, sehingga  memunculkan  anggapan  negara telah gagal dalam memberikan kesejahteraan  dan  perlu  untuk  dilakukan perubahan  atau  pergantian.  Adapun  pada level  mikro  adalah  kondisi  yang  menjadi faktor  langsung  terjadinya  radikalisme  pada diri  seseorang  atau  kelompok  tertentu sehingga  dalam  level  mikro  dibedakan sebagai  faktor  individual  dan  faktor  sosial. Hal  ini  mengarah  bagaimana  munculnya gerakan  radikalisme  karena  dorongan  dari diri sendiri maupun kelompok.
Jenis  radikalisme  ada  tiga  bentuk, yaitu  radikalisme  kultural,  radikalisme struktural, dan radikalisme langsung. Radikalisme kultural merupakan radikalisme yang melegitimasikan terjadinya radikalisme struktural dan radikalisme langsung. Radikalisme langsung ( violence-as-action ) sendiri dimaknai sebagai  radikalisme  yang  terlihat  secara langsung  dalam  bentuk  kejadian-kejadian atau  perbuatan,  sehingga  mudah  dilakukan identifikasi  terhadap  jenis  radikalisme  ini, sedangkan  radikalisme  struktural  ( violence- as-structure )  diartikan  sebagai  radikalisme yang berbentuk eksploitasi sistematis disertai  mekanisme  yang  menghalangi terbentuknya  kesadaran,  serta  menghambat kehadiran  lembaga-lembaga  yang  dapat menentang eksploitasi dan penindasan. Pada akhirnya dapat ditegaskan bahwa
radikalisme  dapat  dilakukan  oleh  siapa  saja dan  dalam  kondisi  apapun,  apakah  negara, masyarakat, kelompok tertentu, atau bahkan individu  dapat  menjadi  pelaku  radikalisme (M. Sidi Ritaudin, 2014: 398).
Ketika orang berbicara masalah radikalisme, maka pertama yang tergambarkan  adalah  persoalan  tersebut masuk dalam domain politik, yaitu bagaimana  sesungguhnya  radikalisme  yang terjadi merupakan bentuk radikalisme negara  yang  dilakukan  oleh  perangkat kekuasaan yang  ada  terhadap  warga negaranya,  atau  tindak  radikalisme  yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain  yang  dinilai  memiliki  sistem  dan kepentingan  politik  yang  berbeda,  atau setidaknya  unsur  politik  diterjemahkan sebagai  adanya  pihak  lain  yang  campur tangan  dalam  fenomena  radikalisme  yang terjadi.  Pemahaman  ini  kiranya  tidaklah berlebihan,  dan  tidak  salah,  sebab  memang dalam  realitas  empiriknya  memperlihatkan kondisi  yang  tidak  jauh  berbeda  dari pendapat  atau  asumsi  tersebut  (M.  Sidi Ritaudin, 2014: 394). Sehingga dapat digaris bawahi  bahwa    radikalisme  merupakan gerakan  yang  dilakukan  oleh  individu  atau kelompok  yang  dirugikan  oleh  fenomena sosio-politik dan sosio-historis.
Melihat  fakta  di  atas,  menarik  untuk melakukan kajian tentang radikalisme agama di Indonesia.
Sementara permasalahan  ini,    ditinjau  dari  kajian sosiologi kewarganegaraan untuk mengetahui  serta  memberikan  gagasan mengatasi  berbagai  permasalahan  akibat munculnya radikalisme agama di Indonesia.

## METODE

## Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan termasuk ke dalam jenis penelitian deksriktif kualitatif, yaitu dengan menggunakan  metode  analisis  isi.  Sebelum melakukan penelitian, dilakukan pembatasan melalui kategorisasi yang dipilih  secara  jelas  dan  menghindari
Citizenship Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 5  No 1 April 2017, hal 64-74 Avaliable online at : http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/citizenship p-ISSN: 2302-433Xp  e-ISSN 2579-5740
perbedaan  pandangan  dengan  peneliti  lain. Penelitian ini menggunakan metode analisis isi untuk mendapatkan makna yang terdapat dalam  isi  berita  pada  media  massa,  media online  maupun  buku  mengenai  radikalisme di Indonesia.

## Waktu dan Tempat Penelitian
Waktu Penelitian ini dilakukan kurang lebih selama  empat  bulan  yaitu  mulai  bulan November  2015  sampai  dengan  bulan Februari 2016.

## Subjek Penelitian
Subjek  dalam  penelitian  ini  adalah  isi berita  pada  media  massa,  media  online maupun  buku.  Objek  dalam  penelitian  ini adalah mengenai radikalisme di Indonesia.

## Prosedur
Tahap tahap dalam melakukan analisis isi  (Bulaeng,  2004:  172)  sebagai  berikut: merumuskan  pertanyaan  penelitian  atau hipotesis,  mendefenisikan  populasi  yang diteliti,  memilih  sampel  yang  sesuai  dari populasi,  memilih  dan  menetukan  unit analisis,  menyusun  kategori-kategori  isi yang  dianalisis,  membuat  sistem  hitungan, melatih para pengkode dan melakukan studi percobaan,  mengkode  isi  menurut  defdenisi yang  telah  ditentukan,  menganalsis  data yang  sudah  dikumpulkan,  dan  menarik kesimpulan-kesimpulan dan mencari indikasi.
Data,
Intrumen,
dan Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data pada penelitian  ini  adalah  dokumentasi.  Langkah yang  dilakukan  adalah  mendokumentasikan segala  yang  diperlukan  dalam  proses penelitian,  mulai  pemilihan  berita  baik  dari media masa maupun media online serta dari buku-buku  terkait  radikalisme  di  Indonesia. Langkah  selanjutnya  adalah  pemilahan berbagai  sumber  yang  dikumpulkan  serta dilanjutkan  dengan  pengkodean.  Langkah terakhhir  adalah  melakukan  analisis  serta menarik kesimpulan.
Teknik Analisis Data
Teknik analisis isi dilakukan pertama- tama  mengorganisasikanm  data.  Data  yang terkumpul  banyak  sekali  dan  terdiri  dari catatan  lapangan  dan  komentar  peneliti, gambar,  foto,  dokumen,  berupa  laporan, biografi,  artikel,  dan  sebagainya.  Pekerjaan analisis  data  dalam  hal  ini  ialah  mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan  kode,  dan  mengategorikannya. Pengorganisasian  dan  pengelolaan  data tersebut  bertujuan  menemukan  tema  dan hipotesis  kerja  yang  akhirnya  menjadi kesimpulan dari hasil penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Munculnya  Radikalisme  dan  Gagalnya Negara Kesejahteraan
Menurut  Afif  Muhammad,  radikal berasal dari kata radic yang berarti akar, dan radikal  adalah  (sesuatu)  yang  bersifat mendasar  atau  ‘hingga  ke  akar-akarnya’. Predikat  ini  bisa  dikenakan  pada  pemikiran atau paham tertentu, sehingga muncul istilah ‘pemikiran  yang  radikal’  dan  bisa  pula ‘gerakan’.  Berdasarkan  itu,  radikalisme diartikan  dengan  paham  atau  aliran  keras yang menginginkan perubahan atau pembaruan  sosial  dan  politik  dengan  cara keras  atau  drastis  dan  sikap  ekstrem  suatu aliran politik (Ninin Prima Damayanti, dkk., 2003: 45).
Pada  perkembangannya  secara  global radikalisme  sekarang  ini,  mengarah  kepada agama  khususnya  agama  Islam.  Hal  ini dikarenakan  krisis  identitas  yang  berujung pada  reaksi  dan  resistensi  terhadap  Barat yang  melebarkan  kolonialisasi  di  dunia Muslim  dan  mulai  terpecahnya  dunia Muslim  ke  dalam  berbagai  negara  bangsa ( nation-state )  (Syamsul  Rijal,  2010:  215). Oleh karena itu, muncul gerakan radikalisme  yang  menggunakan  kekerasan untuk mencapai target politik yang ditopang oleh sentimen atau emosi keagamaan.
Pandangan  yang  lain,  Nur  Syam (2005:  11)  mengemukakan  radikalisme secara  sosiologis  terjadi  ketika  masyarakat berada  dalam  situasi  kesenjangan  antara
Citizenship Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 5  No 1 April 2017, hal 64-74 Avaliable online at : http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/citizenship p-ISSN: 2302-433Xp  e-ISSN 2579-5740
nilai dengan pengalaman-pengalaman sehari-hari.  Inti  dari  radikalisme  adalah menghendaki  adanya  perubahan  pergantian terhadap suatu  pemerintahan di  masyarakat. Dalam setiap aksinya Radikalisme menggunakan kekerasan, dan suka memaksakan kehendak. Tujuan dari radikalisme adalah kekuasaan dan penguasaan  politik  dengan  mengedepankan atau  memanfaatkan  golongan,  kelompok- kelompok  primordial  (suku,  bangsa,  ras, keyakinan,  keagamaan,  dan  kepercayaan). Berbagai  pendekatan  primordial  inilah gerakan  radikalisme  membangun  kekuatan untuk mendapatkan legitimasi dan solidaritas (Dwilaksana, 2014).
Hal  ini  sejalan  dengan  kerangka pemikiran  Islam  radikal  tersebut  pada dasarnya adalah sebagai berikut:
a. Islam harus menjadi dasar negara
b. Syariat  harus  diterima  sebagai  konstitusi negara.
c. Kedaulatan politik ada di tangan Tuhan
d. Gagasan  tentang  negara-bangsa  (nation- state)  bertentangan  dengan  konsep  umat yang  tidak  mengenal  batas-batas  politik atau kedaerahan
e. Prinsip  syura  (musyawarah)  berbeda dengan  gagasan  demokrasi  (Khamami Zada, 2002:11).
Pemikiran menarik dari Ahmad Rizky Mardhatillah
Umar, (2010: 172)
menggambarkan penyebab radikalisme. Pertama,  warisan  sejarah  umat  Islam  yang konfl  iktual  dengan  rezim,  karena  ada modus-modus penindasan politik Islam yang terjadi  pada  beberapa  fragmen  sejarah, khususnya  Orde  Baru.  Kelompok  yang termarjinalkan  secara  historis  tersebut, dengan kesadaran sejarah, mencoba mengembalikan  posisi  politik  Islam  dengan jalan-jalan nonnegara dan struktural.  Dalam konteks  global,  adanya  marjinalisasi  politik Islam oleh hegemoni dalam politik internasional (Amerika Serikat)
menyebabkan  adanya  kesadaran  untuk mengembalikan daulat politik Islam. Transnasionalisme membawa kesadaran
tersebut ke Indonesia dalam bentuk gerakan- gerakan politik Islam
Kedua,  fenomena  ekonomi-politik. Selain  adanya  penindasan  politik,  argumen kedua  dari  artikel  ini  adalah  adanya penindasan ekonomi-politik. Dengan argumen  ini,  radikalisme  muncul  karena akses kapitalisme yang menciptakan mereka yang  tak  memiliki  akses  pada  sumber- sumber  modal.  Dalam  bahasa  ekonomi- politik,  pendekatan  ini  dikenal  dengan “pendekatan  kelas”.  Artinya,  respons radikalisme  pada  dasarnya  adalah  respons kelas untuk melawan hegemoni kapital yang oligarkis  dengan  negara.  Hal  ini  menganut sepeti teori pertarungan antar kelas
Sementara itu, akar munculnya gerakan  radikalisme  ini  di  Indonesia  tidak bisa  dilepaskan  pasca-Orde  Baru  dari pergantian  rezim  yang  semakin  terbuka. Kemunculan  gerakan  radikalisme  agama, seperti  Jemaah  Islamiyah  (JI)  maupun  yang terang-terangan seperti Laskar Jihad, Laskar Jundulloh,  FPI,  MMI,  HTI,  dan  lain-lain merupakan  dampak  ikutan  dari  semakin terbukanya  iklim  politik  dan  demokrasi pasca-tumbangnya Orde Baru. Tanpa kehadiran  era  Reformasi,  hampir  dapat dipastikan  kelompok-kelompok  garis  keras tersebut  tidak  akan  berani  muncul  ke permukaan  akibat  represi  politik  yang dilakukan oleh rezim berkuasa. Keterbukaan politik  yang  diintroduksi  oleh  Presiden Habibie, penerus Presiden Soeharto, terbukti memberi  semangat  baru  bagi  kelompok masyarakat  untuk  menyuarakan  berbagai aspirasi  dan  kepentingan  politiknya  secara bebas  dan  leluasa  (Masdar  Hilmy,  2015: 408).
Memasuki  Era  Reformasi,  penataan kehidupan  agama  di  ruang  publik  memang jauh lebih longgar dibanding era Orde Baru. Pada masa Soeharto,  Indonesia menerapkan UU anti-subversi yang sering disalahgunakan  untuk  tujuan-tujuan  represif melalui Penetapan Presiden Republik Indonesia  No  11  Tahun  1963  tentang Pemberantasan  Kegiatan  Subversi  (Hans
Citizenship Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 5  No 1 April 2017, hal 64-74 Avaliable online at : http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/citizenship p-ISSN: 2302-433Xp  e-ISSN 2579-5740
Thoolen  dalam  Masdar  Hilmy,  2015:  410. Akibatnya,  UU  ini  seringkali  dianggap membelenggu  kemerdekaan  dan  kebebasan publik.  Seiring  dengan  tumbangnya  Orba dan pergantian rezim ke era Reformasi, UU ini  menjadi  salah  satu  yang  diaspirasikan untuk dicabut. Presiden BJ. Habibie, sebagai penerus  Presiden  Soeharto,  mengambil inisiatif pencabutan UU tersebut (Nadirsyah Hosen,  dalam  Masdar  Hilmy,  2015:  410). Pencabutan  UU  tersebut  terbukti  menjadi pintu  masuk  bagi  kelompok  aliran  dan keagamaan  untuk  kembali  aktif  setelah sekian lama tiarap. Pada saat itulah berbagai ormas radikal bermunculan. Mereka memanfaatkan  kebebasan  yang  diberikan oleh  Presiden  Habibie  sebagai  kendaraan untuk memasarkan gagasan-gagasan keagamaannya yang radikal.
Sedangkan  menurut  Ahmad  Rizky (2010:  183-184),  penyebab  munculnya radikalisme  di  Indonesia  secara  garis  besar terjadi  dikarenakan  munculnya  kesenjangan sosial dan ekonomi karena adanya kelompok  yang  menguasai  akses  pada modal  dan  kekuasaan  sejak  era  pergerakan nasional.  Kelompok  Islam  politik  yang  tak terakomodasi dalam struktur politik Indonesia mengambil langkah-langkah yang radikal dan berkarakter militeristik. Sementara secara ekonomi-politik, akar dari Islam  Radikal  adalah  adanya  pertentangan antara kelas borjuasi yang berwajah “moderat”  dan  “pro-pemerintah”  melawan mereka  yang termarjinalisasi. Hal ini secara nasional  dapat  kita  baca  melalui  adanya akumulasi  kapital  di  kalangan  kelompok pemodal,  dan  dalam  level  internasional dapat  kita  baca  melalui  skema  dependensia antara Indonesia dengan negara-negara yang menjadi  hegemoni  melalui  praktik-praktik ekonomi. Sehingga kesenjangan dan ketimpangan ekonomi memunculkan tindakan radikalisme agama yang menuju ke aksi terorisme.
Pemaparan  dari  munculnya  gerakan radikalisme di Indonesia  diikuatkan dengan berbagai  fakta,  seperti  survei  yang  dirilis
Lingkaran Survei Indonesia (LSI) (19/11/2015)  menunjukkan  faktor  ekonomi dipercaya  meningkatkan  aksi  terorisme. Lebih rinci hasil survei menjelaskan kondisi ekonomi  yang  sulit  akan  memicu  aksi  teror 83,78 persen. Data tersebut juga menunjukkan  kondisi  ekonomi  yang  berada pada  kelas  ekonomi  rendah  dikhawatirkan meningkatkan potensi terorisme. Seperti kita ketahui,  kasus  terorisme  yang  terjadi sebelumnya  di  Indonesia  menunjukkan bahwa  latar  belakang  ekonomi  pelaku terorisme adalah mereka yang sulit kehidupan  ekonomi.  Gerakan  radikalisme sering menjadikan kondisi ekonomi masyarakat  yang  lemah  untuk  mendoktrin serta mempengaruhi warga untuk bergabung dalam  kelompok  radikal.  Contoh  kelompok radikal gerakan ISIS yang mengincar warga negara  Indonesia  untuk  bergabung  dengan iming-iming  gaji  Rp  25  juta-Rp  39  juta sepekan  (Suara  Merdeka,  hal  11,  edisi  15 Maret  2015).  Oleh  karena  itu,  diperlukan peran  negara  untuk  meningkatkan  ekonomi kehidupan warga negaranya serta melindungi  warga  negaranya  dari  ancaman. Selain  faktor  ekonomi,  menurut  survei  LSI di atas, terdapat faktor munculnya radikalisme,  yaitu  peraturan  daerah  yang diskriminatif. Dalam survei itu menyebutkan  peraturan  daerah  berpengaruh memicu  terorisme:  59,62  persen.  Komnas Perempuan  mencatat,  di  tahun  2015  tak kurang dari 300 peraturan daerah mengandung isu diskriminatif.
Sementara  dari  sudut  pandang  kajian sosiologi kewarganegaraan munculnya radikalisme  adalah  gambaran  gagalnya negara  dalam  memberikan  kesejahteraan bagi warga negaranya. Secara konsep negara kesejahteraan  adalah  sebuah  model  ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian  peran  yang  lebih  penting  kepada Negara dalam memberikan pelayanan sosial secara  universal  dan  komprehensif  kepada warganya. Indonesia sebagai yang menganut negara  kesejahteraan  menunjukkan  indikasi
Citizenship Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 5  No 1 April 2017, hal 64-74 Avaliable online at : http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/citizenship p-ISSN: 2302-433Xp  e-ISSN 2579-5740
belum mampu mewujudkan cita-cita memberikan kesejahteran bagi warga negaranya.    Secara  sederhana  Negara kesejahteraan  (welfare  state)  adalah  negara yang  menganut  sistem  ketatanegaraan  yang menitik beratkan pada mementingkan kesejahteraan  warganegaranya.  Tujuan  dari negara kesejahteraan bukan untuk menghilangkan  perbedaan  dalam  ekonomi masyarakat, tetapi memperkecil kesenjangan ekonomi dan semaksimal mungkin menghilangkan kemiskinan dalam masyarakat.
Data  Statistik  pertumbuhan  ekonomi nasional  dari  Badan  Pusat  Statistik  (BPS) menunjukkan  bahwa  jumlah  penduduk miskin  di  Indonesia pada bulan Maret 2015 mencapai  28,59  juta  orang  (11,22  persen), bertambah  0,86  juta  orang  dibandingkan dengan  penduduk  miskin  pada  September 2014 yang sebanyak 27,73 juta orang (10,96 persen).  Selain  itu,  jumlah  pengangguran pada Agustus 2015 mencapai 7,6 juta orang, dengan  Tingkat  Pengangguran  Terbuka (TPT)  mengalami  peningkatan  dari  5,81 persen  pada  Februari  2015  menjadi  6,18 persen pada Agustus 2015. Sedangkan pada indeks  Gini  atau  tingkat  ketimpangan pendapatan  dan  aspek  kemiskinan  di Indonesia  menunjukkan  meningkat  0,44% dibandingkan  tahun  2014.  Data  diatas menunjukkan Indonesia masih terjadi kesenjangan baik ekonomi maupun sosial di masyarakat.
Persoalan  di  atas  akan  menjadi penyebab  bagi  kemunculan  mereka  yang menginginkan  adanya  perubahan  politik secara radikal karena menganggap pemerintah  tidak  mampu memberikan keadilan  sosial  serta  kesejahteraan  bagi warga  negaranya.  Pada  akhirnya,  hal tersebut  dijadikan  menjadi  alasan  untuk membentuk negara Islam. Maeskipun gagasan  tersebut  hanya  sebuah  alternatif bagi kelompok radikal, karena model negara yang  dianut  oleh  Indonesia  sekarang  tidak terbukti  mampu  membawa  kesejahteraan bagi  warga  negara.  Dalam  konteks  yang
lebih  luas,  dorongan  untuk  melakukan  aksi pengeboman, mengubah  bentuk  negara, dan lain sebagainya, pada intinya muncul karena dua  alasan.  Pertama,  karena  negara  tidak mampu  memberikan  hak-hak  bagi  mereka yang terjerumus oleh kemiskinan struktural. Kedua,  karena  sebagian  umat  Islam  di Indonesia  secara  genealogis  memiliki  akar perjuangan  yang  kuat  dalam  melawan penjajah,  dan  keberadaan  korporasi  asing. Contoh  munculnya  ISIS  sebagai  organisasi radikal  dalam  melakukan  aksi  terorisme. ISIS menghasut serta melakukan propaganda untuk membentuk koalisi menciptakan  negara  Islam  yang  memegang syariah Islam, meskiun pada akhirnya justru jauh  dari  syariah  Islam  karena  membunuh dan  melakukan  kekerasan  pada  orang  tidak bersalah.
Propaganda ISIS akhir-akhir ini memang  sangat  mengkhawatirkan.  Media sosial, banyak dijadikan ISIS untuk melakukan  merekut  serta  menunjukkan eksistensinya  kepada  dunia.  Selain  itu, banyak iming-iming yang ditawarkan dalam perekutan serta propaganda di media online. Hal  tersebut  tentu  akan  menimbulkan  erosi kewarganegaraan tidak hanya datang sebagai    menanggapi  konteks  global kontemporer tumbuh ketidakamanan, tetapi, berfungsi sebagai katalis untuk ketidakamanan  lebih  lanjut  dari  berbagai jenis,  yaitu,  politik,   sosio-ekonomi,  pribadi dan  sebagainya    (Alexandra  Dobrowolsky, 2007:  629).  Maksudnya  Gerakan  ISIS  ini akan  melunturkan  semangat  nasionalisme serta  lunturnya  identitas  nasional  suatu negara dan mengganggu stabilitas keamanan dunia.  Dalam  hal  ini,  warga  negara  yang bergabung  dalam  gerakan  radikal  atau  ISIS sudah tidak lagi aktif ikut dalam berpartisipasi baik dalam kegiatan pemerintahan,  pemilu  dan  lain-lain.  Bahkan meninggalkan  status  kewarganegaraan  yang dimiliki  dan  bergabung  dengan  kelompok tersebut.
Gerakan  radikalisme  sekarang  telah merambah  pada  generasi  muda.  Hal  yang
Citizenship Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 5  No 1 April 2017, hal 64-74 Avaliable online at : http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/citizenship p-ISSN: 2302-433Xp  e-ISSN 2579-5740
perlu ditakutkan adalah berbagai ketimpangan sosial-ekonomi akan memudahkan generasi muda disusupi gerakan  radikal.  Faktor  yang  mendasar seperti  yang  disampaikan  Faishal  Basri, Ekonom dan Dosen FE Universitas Indonesia,  menyatakan  bahwa  tingginya pengangguran  dikalangan  usia  muda  dapat memicu
gerakan radikalisme (http://katadata.co.id/opini/2017/01/11/mend eteksi-akar-ekonomi-dari-radikalisme-dan- gejolak-sosial,  diakses  22  Februari  2016). Hal ini berkaca pada kasus di negara-negara timur  tengah  serta  data  ketimpangan pendapatan antara orang kaya dan miskin di Indonesia.  Salah  satu  alasannya  adalah kalangan  muda  belum  memiliki  jati  diri yang  kuat.  Ketika  mereka  dihadapkan dengan  sulitnya  mencari  lapangan  kerja, disisi lain ada beberapa orang yang mencari kekayaan  dengan  cara  yang  instan,  seperti: korupsi, penipuan dan sebagainya. Sedangkan Survei The Pew Research Center pada 2015 lalu, mengungkapkan di Indonesia,  sekitar  4  %  atau  sekitar  10  juta orang  warga  Indonesia  mendukung  ISIS  , sebagian  besar  dari  mereka  merupakan anak-anak muda (http://www.bbc.com/indonesia/berita_indo nesia/2016/02/160218_indonesia_radikalism e_anak_muda.  diakses  22  Februari  2016). Sehingga  dapat  digaris  bawahi  bahwa  aksi terorisme maupun radikalisme adalah wujud perlawanan  kelas  yang  termarjinalkan  oleh oligarki  kelas  pemilik  modal  (borjuasi)  dan negara.  Subordinasi  atas  kelompok  kelas marjinal    dalam  kasus  Indonesia  kelas marjinal  tersebut  adalah  gerakan  politik Islam  menimbulkan  kesadaran  kelas  untuk merebut  peran  negara  yang  dianggap  gagal dalam  mewujudkan  kesejahteraan  (Ahmad Rizky, 2010: 177).
Gagasan Mengatasi Radikalisme di Indonesia
Radikalisme  agama  bukan  suatu  yang mustahil untuk dihilangkan dari masyarakat, membutuhkan  cara  untuk  pencegahan, penanggulangan maupun merehabilitasi
masyarakat yang terjelumus dalam kelompok  radikal.  Karena  bukan  tidak mungkin  apabila  salah  dalam  memberikan perlakuan  justru  akan  memunculkan  rasa dendam dan memunculkan kelompok radikalisme  baru.  Seperti  kita  ketahui  di Indonesia  kelompok  radikalisme  agama yang  telah  berubah  menjadi  aksi  teroris, telah  banyak  melakukan  aksi  teror  serta kekerasan  dan  tidak  sedikit  pelaku  yang sudah ditangkap. Namun tidak menimbulkan  efek  jera  malah  muncul  aksi teror  lain  dengan  kelompok  yang  baru. Sementara  itu  Polisi  telah  menangkap hampir  700  orang  dalam  10  tahun  terakhir, namun  hal  itu  tidak  diimbangi  perlawanan signifikan  dalam  konteks  membendung paham radikalisme (http://www.bbc.com/indonesia/berita_indo nesia/2012/09/120925_analyst_terror_solo).
Oleh  karena  itu  dibutuhkan  gagasan  yang tepat agar radikalime agama tidak berkembang di Indonesia.
Berdasarkan  fakta-fakta  yang  di  atas, sebenarnya  sudah  pemerintah  mencoba memberikan  solusi  salah  satunya  melalui progam  bantuan  sosial  serta  beberapa pencegahan  seperti  program  pemberdayaan dan  perlindungan  sosial  melalui  APBN-P yang  lalu.  Kemensos  menganggarkan  dari alokasi  anggaran  Rp  8,1  triliun  pada  2014, disetujui  untuk  dinaikkan  menjadi  sebesar Rp  22,4  triliun  pada  tahun  2015  (Suara Merdeka,  edisi  15  Maret  2015,  hal.  11). Anggaran sebesar itu tentu sangat bermanfaat  jika  betul-betul  dapat  diarahkan bagi  pembinaan  masyarakat  miskin  yang berpotensi  direkrut  oleh  ISIS.  Selain  itu, mencoba  mensinergikan  lembaga-lembaga untuk  mengangani  gerakan  radikal  ini, seperti POLRI, Kejaksaan, BNPT, Kemensos  serta  lembaga-lembaga  agama seperti  NU  dan  Muhammadiyah  untuk bersama  mengatasi  gerakan  radikalisme  di Indonesia.
Beberapa  negara  di  dunia  mempunyai permasalahan  yang  sama  dengan  Indonesia terkait  kelompok  radikal.  Seperti  Australia
Citizenship Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 5  No 1 April 2017, hal 64-74 Avaliable online at : http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/citizenship p-ISSN: 2302-433Xp  e-ISSN 2579-5740
telah mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi  berkembangannya  gerakan  ini, Salah  satunya  yaitu  melalui  membuat  UU tentang pencabutan kewarganegaraan seseorang  yang  ikut  serta  dan  menjadi bagian dalam ISIS. Kewarganegaraan sebenarnya  adalah  status  yang  diberikan kepada mereka yang penuh anggota komunitas.  Semua  orang  yang  memiliki status sama sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban  yang  status.  Hal  ini  penting dalam mengintegrasikan proses kewarganegaraan  memerlukan  pengertian masyarakat keanggotaan berdasarkan kesetiaan. Namun apabila dalam kenyataannya telah melakukan pelanggaran, maka  status  kewarganegaraan  tersebut  akan dihapus. Dengan terhapusnya kewarganegaraan  seseorang  tentu  akan hilang  pula  hak  sosial,  hak  sipil  serta  hak politik warga negara tersebut.
Sementara  di  Indonesia  sanksi  ini masih  dalam  tahap  wacana,  dan  akan  dikaji ulang  tentang  keefektifan  cara  tersebut dalam menanggulangi  gerakan ISIS. Hal ini karena  masih  berbenturan  dengan  Undang- undang  nomor  12  Tahun  2006  Pasal  23 huruf  a  dan  e,  yang  berbunyi,  WNI kehilangan  kewarganegaraannya  jika  yang bersangkutan memperoleh kewarganegaraan lain  atas  kemauannya  sendiri  atau  secara sukarela  masuk  dalam  dinas  negara  asing (source: http://international.sindonews.com/read/101 7349/40/sekitar-500-wni-telah-bergabung- dengan-isis-1435326221.  diakses  29-11- 2015).  Apabila  bila  sanksi  ini  benar  akan berlaku  maka  Masyarakat  yang  dinamis akan menurun, dan perkembangan ini adalah dasar  nyata  dari  erosi  kewarganegaraan    di negara modern  yang demokratis. Penurunan ini sebenarnya privatisasi identitas masyarakat  mengikuti  privatisasi  publik (Isin  &  Turner,  2007:  11).  Artinya,  paham radikalisme ISIS akan mempengaruhi tingkat partisipasi serta status kewarganegaraan  di  Indonesia.  Hal  tersebut menunjukkan  bahwa  Masyarakat  modern
tidak  lagi  didasari  oleh  jaringan  padat asosiasi,  klub,  persaudaraan,  kapel  dan asosiasi komunal, Sehingga terjadi penurunan  modal  sosial,  dalam  hal  ini sebagai indeks utama dari erosi kewarganegaraan (Putnam 1993 dan 1995).
Mengenai  kewarganegaraan  modern
Jenine  Brodie  merujuk  pada  pendapat  Held (1999) yang mengatakan bahwa kewarganegaraan  modern  walaupun  masih tetap terkait dengan partisipasi dan pembentukan  identitas,  tetapi  dipahami dalam  kerangka  hak  dan  kewajiban  yang dimiliki  individu  sebagai  anggota  warga negara  yaitu  sebagai  bagian  dari  komunitas suatu  bangsa.  Memang  dari  definisinya, kewarganegaraan modern memiliki pengertian yang terbatas karena kewarganegaraan  berkonotasi  membatasi keanggotaan  dalam  wilayah  dan  negara yang  diakui  secara  internasional  namun substansi kewarganegaraan telah berkembang seiring waktu sehingga pendeflnisiannya  memuat  hubungan  antara individu  dan  negara  kaitannya  dengan  hak. Semtentara apabila dilihat dari teori kewarganegaraan modern marsahall, kegiatan  radikalisme  pada  bentuk  terorisme akan mengakibatkan hilangnya yang berujung hak-hak warganegara dimana  hak sipil, hak sosial dan hak politik. Oleh karena itu, erosi kewarganegaraan yang disebabkan radikalisme akan mengikis semangat nasionalisme  warga  negara  ke  arah  apatis terhadap  negara,  serta  berupaya  untuk membentuk  pemerintahan  sesuai  dengan tujuan dan organisasi mereka.
Negara  Denmark  memulai  memilih "pendekatan  lunak"  dengan  merangkul kembali  "jihadis-jihadis"  yang  kembali  dari Suriah. Mereka menggunakan Dialog sebagai  medium  terbaik  untuk  mengubah cara  pandang  seseorang  agar  bisa  kembali membaur  kepada  masyarakat.  Alasannya adalah  dengan  bantuan-bantuan  semacam ini,  mereka  tidak  melakukan  kejahatan setelah kembali  dari Suriah. Ternyata usaha tersebut  membawa  dampak  yang  positif,
Citizenship Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 5  No 1 April 2017, hal 64-74 Avaliable online at : http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/citizenship p-ISSN: 2302-433Xp  e-ISSN 2579-5740
terlihat  pada  tahun  2013  tak  kurang  dari  30 warga  pergi  ke  Suriah,  pada  akhir  2014 hanya  satu  orang  yang  pergi  ke  sana.  Jadi, pendekatan  lunak  dan  dialog  persuasif dengan  komunitas  Muslim  membawa  hasil (http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/ 11/151126_dunia_deredakalisasi_denmark). Melihat  apa  yang  dilakukan  pemerinah Dermark  tentu  bisa  diterapkan  pula  di Indonesia.  Karena  selama  ini  memang penanganan  orang-orang  pelaku  terorisme maupun  kelompok  radikal  masih  cenderung dengan pendekatan militeristik.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Persoalan radikalisme adalah persoalan  kesenjangan-kesenjangan  yang masuk  ke  ranah  sosial,  ekonomi,  bahkan politik.  Sebuah  bukti  bahwa  radikalisme  ini muncul  karena  kegagalan  negara  Indonesia memberikan keadilan sosial serta kesejahteraan  seperti  yang  tertuang  dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia  1945.  Negara  Indonesia  belum mampu  mewujudkan  kesejahteraan  yang mengakibatkan  munculnya  kesenjangan- kesenjangan  sosial.  Oleh  karena  itu,  perlu perbaikkan kesejahteraan masyarakat sehingga  radikalisme  agama  mampu  di cegah sedini mungkin.

## Saran
Berdasarkan hasil temuan maka untuk mencegah  tindakan  radikalisme  pemerintah perlu  memlakukan  perbaikan  kesejahteraan melalui penciptaan lapangan kerja, pemberian  modal  usaha  dan  pelatihan  kerja serta mengurangi kesenjangan sosial- ekonomi  harapannya  mampu  mengurangi serta mencegah munculnya gerakan radikalisasi  agama.  Selain  itu  melakukan pendekatan-pendekatan yang kooperatif menjauhkan  dari  kesan  diskriminasi  dan
kekerasan kepada kelompok-kelompok radikal.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad  Rizky  Mardhatillah  Umar.  (2010).
Melacak  Akar  Radikalisme  Islam  di Indonesia. Jurnal  Ilmu  Sosial  dan Ilmu  Politik .  Volume  14,  Nomor  2, November  2010.  hlm.  169-186.
ISSN 1410-4946. Alexandra Dobrowolsky. (2007). (In)Security and Citizenship: Security, Im/migration and Shrinking Citizenship Regimes. Theoretical Inquiries in Law . Vol 8.2 (2007). hlm. 629-661.
Bryan  S.  Turner  (2001).  The  erosion  of citizenship. British Journal of
Sosiologi . 2 (52). hlm. 189-209.
Bulaeng,  Andi.  (2004.)  Metode  Penelitian Komunikasi  Kontemporer.  Penerbit Andi. Yogyakarta.
Engin  F.  Isin  &  Bryan  S.  Turner . (2007). Investigating Citizenship:
An
Agenda  for  Citizenship  Studies. Citizenship  Studies .  Vol.  11,  No.  1.
February 2007. hlm. 5–17.
Hilmy, Masdar.( ) Radikalisme Agama Dan Politik  Demokrasi  Di  Indonesia Pasca-Orde  Baru.  MIQOT  Vol. XXXIX  No.  2  Juli-Desember  2015. hal. 407-425.
Khamdan, Muh. (2015). Rethinking
Deradikalisasi: Konstruksi Bina Damai Penanganan Terorisme. Addin , Vol. 9, No. 1, Februari 2015. hal. 181-204.
Mohammad  Kosim.  (2006).  Pesantren  dan Wacana Radikalisme. Karsa , Vol. IX No. 1 April 2006. hlm. 842-853.
Ninin  Prima  Damayanti,  Imam  Thayibi,
Listya  Adi  Gardhiani,  Indah  Limy. (2003). Radikalisme Agama  Sebagai
Salah Satu Bentuk Perilaku
Menyimpang:  Studi  Kasus  Front Pembela  Islam. Jurnal  Kriminologi Indonesia Vol. 3 No. I Juni 2003 : 43 – 57.
Citizenship Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 5  No 1 April 2017, hal 64-74 Avaliable online at : http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/citizenship p-ISSN: 2302-433Xp  e-ISSN 2579-5740
Peter  Kivisto  and  Thomas  Faist.  (2007).
Citizenship:  Discourse,  Theory,  and Transnational  Prospects .  Blackwell Publishing Ltd. Prof.  Dr.  Nur  Syam,  M.Si.  (2005).
Radikalisme Dan Masadepan Hubungan Agama-Agama: Rekonstruksi Tafsir Sosial Agama 1. Makalah. Dipresentasikan pada tanggal 10 Oktober 2005 Guru Besar IAIN  Sunan  Ampel  dalam  Bidang
Sosiologi.
Ritaudin,  M.  Sidi.  (2014).  Radikalisme
Negara  Dan  Kekuasaan  Perspektif Politik  Global.  Kalam: Jurnal  Studi Agama dan Pemikiran Islam .
Volume  8,  Nomor  2,  Desember 2014. hal. 389-414.
Suara Merdeka, hal 11, edisi 15 Maret 2015. Sun Choirol Ummah. (2012). Akar Radikalisme  Islam  Di  Indonesia.
Humanika No.  12/Sept.  2012.  hlm. 112-124.
Syamsul  Rijal  (2010).  Radikalisme  Islam
Klasik dan Kontemporer:
Membanding  Khawarij  dan  Hizbut Tahrir. al-fikr , Volume  14 Nomor 2
Tahun 2010. hlm. 214-231. Umar,  Ahmad  Rizky  Mardhatillah.  (2010).
Melacak  Akar  Radikalisme  Islam  di Indonesia. Jurnal  Ilmu  Sosial  dan
Ilmu  Politik .  Volume  14,  Nomor  2,
November  2010.  ISSN  1410-4946. hal. 169-186.
Zada,  Khamami.  (2002).  Islam  Radikal  : Pergulatan Ormas-ormas Islam Garis Keras di Indonesia, Jakarta : Teraju.

## Internet:
http://international.sindonews.com/read/101 7349/40/sekitar-500-wni-telah- bergabung-dengan-isis-1435326221 . diakses 29-11-2015. http://www.republika.co.id/berita/nasional/u mum/15/11/24/nybej5365- pengawasan-jalur-perbatasan- diperkuat-antisipasi-terorisme, diakses 29-11-2015. http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/1 1/151126_dunia_deredakalisasi_den mark http://www.bbc.com/indonesia/berita_indon esia/2012/09/120925_analyst_terror_
solo http://www.bbc.com/indonesia/berita_indon esia/2016/02/160218_indonesia_radi kalisme_anak_muda. diakses 22
Februari 2016 http://katadata.co.id/opini/2017/01/11/mend eteksi-akar-ekonomi-dari- radikalisme-dan-gejolak-sosial, diakses 22 Februari 2016