ANALISIS FAKTOR TRANSPARANSI PEMERINTAH DAN TINGKAT PENDIDIKAN MASYARAKAT YANG MEMPENGARUHI KORUPSI DI KABUPATEN DAN KOTAMADYA DI INDONESIA
Tantri bararoh Budi prayitno
Universitas Wijaya kusuma Surabaya Jl. Dukuh Kupang XXV/54 Surabaya Joo_leo@yahoo.com

## Abstraksi
Fenomena korupsi bagi masyarakat Indonesia seolah bagaikan benang kusut yang sulit  terurai.  Hampir  setiap  hari  media  selalu  memberikan  informasi  menganai korupsi  yang  tetntunya  merugikan  negara  dan  rakyat  Indonesia.  Derajat keterjadian  korupsi  yang  semakin  meningkat  berdampak  pada  degradasi  kualitas infrastruktur publik, merosotnya pendapatan dari sektor perpajakan, pendistorsian komposisi  pengeluaran  publik,  kinerja  pemerintah  yang  tidak  efektif  dan  efisien hingga  kesenjangan  yang  makin  melebar  di  masyarakat.  Berdasarkan  fakta tentang fenomena korupsi yang terjadi di Indonesia serta mengacu pada beberapa hasil  penelitian  sebelumnya  tentang  faktor  –  faktor  yang  mempengaruhi  korupsi, maka  penelitian  ini  mencoba  memberikan  bukti  empiris  terkait  dengan  fenomena tersebut.  Berbeda  dengan  penelitian  –  penelitian  terdahulu  yang  cenderung mngambil  negara  sebagai  obyek  penelitian,  penelitian  ini  mengambil  obyek penelitian  pad  akota  dan  kabupaten  di  Indonesia.  Dengan  menggunakan  analisa regresi  berganda,  penelitian  ini  mencoba  untuk  melihat  hubungan  antara transparansi  pemerintahan  dan  tingkat  pendidikan  masyarakat  dengan  korupsi yang terjadi di Indonesia.
Kata  kunci  :  transparansi  pemerintah,  tingkat  pendidikan,  korupsi, pemerintahan

## PENDAHULUAN

## Latar belakang
Pada  tingkat  negara,  berdasarkan  peringkat Corruption  Perception  Index (CPI)  yang  dirilis  oleh  Transparancy  International  (TI),  negara-negara  maju  yang kondisi  ekonominya  relatif  lebih  stabil  memiliki  derajat  korupsi  lebih  rendah dibandingkan  dengan  negara-negara  berkembang.  Semakin  tinggi  CPI  yang
diperoleh  suatu  negara  menunjukkan  angka  keterjadian  korupsi  yang  semakin rendah  di  negara  tersebut.  Untuk  tahun  2009,  dari  total  180  negara  yang  menjadi obyek  survey,  negara-negara  maju  seperti  Selandia  Baru  (9,4),  Denmark  (9,3), Singapura (9,2),  Swedia (9,2), dan Swiss (9,0) secara berurutan menempati posisi teratas dalam perolehan CPI. Pada sisi lainnya, negara-negara berkembang seperti Somalia  (1,1),  Afganistan  (1,3),  Myanmar  (1,5),  Sudan  (1,5),  dan  Irak  (1,5) menempati  posisi  terbawah  dalam  perolehan  CPI.  Adapun  Indonesia  yang  juga merupakan  salah  satu  negara  berkembang  memiliki  CPI  sebesar  2,81.  Posisi  CPI Indonesia  tersebut  mengindikasikan  bahwa  negara  ini  masih  dipandang  sebagai negara rawan korupsi oleh para pelaku bisnis, pengamat ataupun analis negara
Kenyataan  tentang  melekatnya  julukan  negara  korup  pada  Indonesia didukung  oleh  hasil  riset  beberapa  lembaga  independen  yang  fokus  dalam permasalahan  korupsi.  The  Partnership  for  Governance  Reform  in  Indonesia’s National  Survey  on  Corruption  in  Indonesia,  melalui  hasil  survey  yang dilakukannya, menyatakan bahwa dari total 2.300 kepala rumah tangga dan pelaku bisnis  yang  menjadi  obyek  survey,  75%  responden  menyatakan  bahwa  korupsi menjadi hal yang lazim di area sektor publik Indonesia. Masih dalam survey yang sama,  65%  responden  menyatakan  pernah  bersinggungan  secara  langsung  dengan praktik korupsi di Indonesia (World Bank, 2003). Hasil survey The Partnership for Governance  Reform  in  Indonesia’s  National  Survey  on  Corruption  in  Indonesia diperkuat  dengan  data  dari  Indonesian  Corruption  Watch  (ICW).  Lembaga  ini menyatakan  bahwa  selama  tahun  2004  sampai  tahun  2010  sebanyak  147  kepala daerah di Indonesia terjerat kasus korupsi. Dari 33 provinsi yang ada, sebanyak 18 gubernur dan satu wakil gubernur terjerat korupsi.
Korupsi menjadi isu besar dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia disebabkan  dampak  negatif  yang  ditimbulkan.  Derajat  keterjadian  korupsi  yang semakin  meningkat  berdampak  pada  degradasi  kualitas    infrastruktur  publik, merosotnya  pendapatan  dari  sektor  perpajakan,  pendistorsian  komposisi pengeluaran publik, kinerja pemerintah yang tidak efektif dan efisien, hingga pada masalah  semakin  melebarnya  kesenjangan  pendapatan  masyarakat  (Mauro,  1995; Chetwynd  dkk.,  2003).  Sebagai  hasil  akhir  dari  rentetan  akibat  yang  ditimbulkan oleh  tindakan  korup  pejabat  publik  di  Indonesia  adalah  tidak  bisa  terlepaskannya sebagian masyarakat Indonesia dari belenggu kemiskinan.
Fenomena  korupsi  yang  ada  di  Indonesia,  baik  itu  dilihat  dari  segi penyalahgunaan keuangan negara, ekonomi, maupun politik, bisa dianalisis dengan menggunakan principal-agent theory. Dalam konsep hubungan antara principal dan agent,  terdapat  jarak  yang  memisahkan  keduanya.  Jarak  tersebut  pada  akhirnya memunculkan kondisi asimetri informasi. Kondisi  yang ada adalah principal tidak
dapat  mengetahui  sepenuhnya  kinerja  agent  karena  agent    cenderung  melakukan praktik  moral  hazard  dan  adverse  selection  untuk  memenuhi  kepentingan pribadinya.  Dalam  area  sektor  publik,  masyarakat  sebagai  pemangku  kepentingan atas  kinerja  pemerintah  tidak  dapat  mengetahui  secara  detail  kinerja  dari pemerintah karena ada jarak yang memisahkan hubungan di antara keduanya. Jarak antara masyarakat dan pemerintah kemudian membuka jalan bagi pemerintah untuk mengambil  berbagai  kebijakan  yang  cenderung  menguntungkan  dirinya  sendiri. Adapun  kualitas  pendidikan  masyarakat  (human  capital)  memerankan  posisi penting  dalam  mereduksi  korupsi  karena  tekanan  sosial  terhadap  kinerja pemerintah  akan  meningkat  seiring  dengan  peningkatan  pendidikan  masyarakat (Van Rijckeghem dan Weder, 1997).
Berdasarkan  fakta  tentang  fenomena  korupsi  yang  terjadi  di  Indonesia  serta mengacu  pada  beberapa  hasil  penelitian  sebelumnya  tentang  faktor-faktor  yang mempengaruhi  korupsi,  maka  penelitian  ini  mencoba  untuk  memberikan  bukti empiris  terkait  dengan  fenomena  tersebut.  Berbeda  dengan  penelitian-penelitian terdahulu yang menjadikan negara sebagai unit analisis penelitian, dalam penelitian ini  yang  digunakan  sebagai  unit  analisis  adalah  kabupaten  dan  kota  di  Indonesia. Pengembangan  semacam  ini  dilakukan  karena  menurut  Shah  (2007)  dalam  Shah (2007)  pada  dasarnya  setiap  negara  mengalami  permasahanan  korupsi  yang spesifik.  Kasus  korupsi  yang  dialami  oleh  Indonesia  belum  tentu  serupa  dengan kasus  yang  dialami  oleh  negara-negara  lainnya.  Selain  itu,  penggunaan  kota  dan kabupaten  sebagai  sampel  penelitian  juga  didasarkan  pada  saran  penelitian  dari Fisman dan Gatti (2002) yang melakukan penelitian sejenis sebelumnya.
Berdasarkan  latar  belakang  penelitian  yang  telah  diuraikan,  maka  dapat disusun  rumusan  masalah  yang  mendasari  penelitian  ini,  yaitu  apakah  variabel- variabel  independen  yang  terdiri  dari  desentralisasi  fiskal,  Akuntabilitas pemerintah,  transparansi  pemerintah,  level  of  economic  development,  dan pendidikan masyarakat berpengaruh terhadap korupsi di tingkat kabupaten dan kota di Indonesia?
Berdasarkan  pertanyaan  penelitian  pada  rumusan  masalah,  tujuan  penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh variabel- variabel  desentralisasi  fiskal,  akuntabilitas  pemerintah,  transparansi  pemerintah, level  of  economic  development,  dan  pendidikan  masyarakat  terhadap  korupsi  di tingkat kabupaten dan kota di Indonesia.

## TINJAUAN PUSTAKA
Hasil  penelitian  Hutter  dan  Shah  (1998)  menunjukkan  adanya  hubungan antara  desentralisasi  belanja  dan  rendahnya  tingkat  korupsi  sebagai  salah  satu
indikator  good  governance.  Sementara  itu,  hasil  penelitian  Fisman  dan  Gatti (2002),  Freille  dkk.  (2008),  Lessman  dan  Markwardt  (2010),  serta  sebagian  hasil penelitian  Arikan  (2004)  terkait  dengan  desentralisasi  belanja  dan  pendapatan, menunjukkan  bahwa  desentralisasi  fiskal  memiliki  pengaruh  negatif  terhadap korupsi.  Hal  ini  berarti  semakin  tinggi  tingkat  desentralisasi  suatu  negara  akan berdampak pada semakin rendahnya tingkat keterjadian korupsi di negara tersebut. Berlawanan  dengan  hasil  penelitian-penelitian  yang  dijelaskan  sebelumnya,  hasil penelitian  Treisman  (2000)  menegaskan  bahwa  tingkat  keterjadian  korupsi  akan semakin  tinggi  di  negara  dengan  bentuk  pemerintahan  federal.  Bentuk pemerintahan  federal  tersebut  diidentikkan  dengan  karakteristik  desentralisasi. Hasil  penelitian  Treisman  (2000)  sejalan  dengan  penelitian  Gerring  dan  Thacker (2004),  Kunicová  dan  Rose  Ackerman  (2005)  serta  hasil  studi  kasus  yang dilakukan  oleh  Rienaldi  dkk.  (2007)  pada  beberapa  daerah  di  Indonesia  (baik  di tingkat  provinsi  maupun  kabupaten).  Hasil  studi  kasus  yang  dilakukan  Rienaldi dkk.  (2007)  menunjukkan  bahwa  kasus  korupsi  pejabat  publik  pada  beberapa daerah  di  Indonesia  semakin  banyak  terungkap  setelah  kebijakan  desentralisasi fiskal diterapkan di Indonesia.
Sementara  itu,  dengan  menggunakan  metode  penelitian  studi  kasus,  hasil penelitian Hubbard (2007) menjelaskan bahwa aktivitas pengungkapan penerimaan dan  penggunaan  dana  pendidikan  mampu  mereduksi  tindak  korupsi  pada  sektor pendidikan  di  Uganda.  Aktivitas  pengungkapan  tersebut  dilakukan  melalui  media (koran  dan  radio)  serta  website  resmi  pemerintah  lokal.  Pada  penelitian  lainnya, dengan  menggunakan  alat  uji  statsistik  OLS  regressions,  hasil  dari  penelitian Andersen  (2009)  menyatakan  bahwa  e-government  memiliki  pengaruh  negatif terhadap  korupsi.  E-government  yang  dimaksud  adalah  publikasi  data-data pemerintahan  dalam  website  resmi  suatu  negara.  Semakin  bagus  e-government suatu  negara  menunjukkan  semakin  rendahnya  tingkat  keterjadian  korupsi  di negara tersebut.
Dasar  pemikiran  principal-agent  theory  adalah  adanya  kontrak  yang menghubungkan dua belah pihak, yaitu principal dan agent (Jensen dan Meckling, 1976; Broadbent dkk., 1996).  Hubungan  antara principal dan agent sering disebut dengan hubungan keagenan. Principal sebagai pemilik sumber daya mendelegasikan  sebagian  wewenangnya  kepada  agent  untuk  mengelola  sumber daya  yang  dimiliki  oleh  principal.  Tujuan  dari  pendelegasian  wewenang  tersebut adalah  untuk  maksimalisasi  keuntungan  bagi  principal.  Selanjutnya,  Jensen  dan Meckling  (1976)  menyatakan  bahwa  pada  dasarnya  dalam  upaya  maksimalisasi keuntungan, semua individu bertindak atas kepentingan mereka sendiri, begitu pula dengan  agent.  Dalam  menjalankan  fungsinya,  agent  tidak  selalu  bertindak  untuk
memberikan  keuntungan  terbaik  (best  interests)  bagi  principal.  Agent  cenderung berorientasi  pada  kesejahteraan  pribadi  dibandingkan  dengan  berorientasi  pada kesejahteraan principal.
Munculnya  model  keagenan  antara  principal  dan  agent  kemudian mengakibatkan  adanya  masalah  asimetri  informasi  antara  kedua  belah  pihak tersebut.  Asimetri  informasi  muncul  karena  principal  mengalami  keterbatasan mekanisme  pengendalian  untuk  memantau  kinerja  dari  agent  serta  diperparah dengan  perilaku  agent  yang  kurang  transparan  dan  akuntabel  (Jain,  2001). Selanjutnya,  menurut  Shah  (2007)  dalam  Shah  (2007)  masalah  asimetri  informasi yang  muncul  memungkinkan  agent  untuk  bertindak  oportunis  demi  memenuhi kebutuhan pribadinya.
Dalam  kajiannya,  Scott  (2004)  menjelaskan  bahwa  institutional  theory menjadi aspek yang penting dalam menjelaskan sebuah struktur sosial, yaitu suatu proses  tentang  struktur,  termasuk  di  dalamnya  adalah  skema,  aturan,  norma,  serta rutinitas,  yang  kesemuanya  itu  kemudian  menjadi  landasan  bagi  perilaku  sosial. Teori  ini  menyelidiki  tentang  bagaimana  sebuah  elemen  diciptakan,  disebarkan, diadaptasi,  dan  dipertahankan.  Adapun  yang  dimaksud  elemen  dalam  hal  ini menurut  Scott  (2004)  terdiri  dari  elemen  budaya-kognitif,  elemen  normatif,  dan elemen regulatif.
Level  of  economic  development sebuah  negara  atau  daerah  berpengaruh dalam merubah budaya pola pikir masyarakat terhadap realitas perilaku sosial yang terbentuk disekitarnya, termasuk merubah pola pikir masyarakat terhadap tindakan korupsi oleh kelompok tertentu.
Martin  Lipset  sebagai  pengusung  teori  human  capital  menyatakan  bahwa masyarakat yang terdidik mencerminkan masyarakat yang produktif serta jauh dari konflik  kekerasan  dan  penindasan  (Djankov  dkk.,  2003;  Glaeser  dkk.  2004). Tingkat  pendidikan  masyarakat  yang  tinggi  akan  menjadikan  suatu  pemerintahan memiliki  budaya  dan  stabilitas  politik  yang  baik.  Kecerdasan  masyarakat  juga mampu  mereduksi  kesempatan  pemerintah  untuk  menekan  rakyatnya  (Djankov dkk., 2003). Pada akhirnya, kondisi masyarakat yang terdidik akan mempersempit kesempatan  kelompok-kelompok  tertentu  untuk  mempraktekkan  tindakan  yang menjurus  kepada  korupsi,  seperti  monopoli  harga  atau  taktik  penyuapan  untuk mendapatkan previlage tertentu dari penguasa.
Layaknya sebuah kesatuan, untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, masyarakat  juga  memerankan  posisi  penting  di  dalamnya.  Peran  penting masyarakat  adalah  sebagai  pemonitor  aktifitas  pemerintah,  informan  dan  pelapor terjadinya  tindak  korupsi,  pengritik  kinerja  pemerintah,  serta  pihak  yang  juga berpotensi  untuk  menuntut  dijatuhkannya  hukuman  bagi  pelaku  korupsi  (Van
Rijckeghem  dan  Weder,  1997;  Keen,  2000;  KNKG,  2010).  Untuk  memainkan perannya sebagai pengontrol kinerja pemerintah, maka masyarakat harus mengenal dan bersahabat dengan pendidikan. Pendidikan dapat mendorong masyarakat untuk lebih  peka  dan  kritis  terhadap  kinerja  pemerintah  dan  mempermudah penyebarluasan  setiap  pelanggaran  yang  dilakukan  pemerintah  (Glaeser  dkk., 2004).
Tuanakotta  (2010:  224)  menyatakan  bahwa  dalam  pendekatan  sosiologi, definisi  korupsi  yang  lazim  dipergunakan  adalah  penyalahgunaan  wewenang pejabat  untuk  keuntungan  pribadi.  Sedangkan  Chetwynd  dkk.  (2003)  dengan merujuk  pada  USAID  Handbook  for  Fighting  Corruption  menyatakan  bahwa korupsi  meliputi  penyalahgunaan  unilateral  oleh  pejabat  pemerintah  seperti penggelapan  dan  nepotisme,  serta  penyalahgunaan  yang  menghubungkan  aktor- aktor  publik  dan  swasta  seperti  penyuapan,  pemerasan,  menjajakan  pengaruh  dan penipuan.
Terkait  dengan  tindak  korupsi  yang  hingga  saat  ini  masih  menjadi  mimpi buruk  dari  sebagian  besar  negara  di  dunia,  penelitian-penelitian  tentang  faktor- faktor  yang  mempengaruhi tinggi  rendahnya  tingkat  korupsi  di  suatu  negara  telah banyak  dilakukan.  Dari  berbagai  penelitian  yang  telah  dilakukan  tersebut, kemudian  dihasilkan  beberapa  faktor  yang  berpengaruh  signifikan  terhadap korupsi.  Beberapa  faktor  tersebut  salah  satunya  adalah  penerapan  desentralisasi fiskal  (Hutter  dan  Shah,  1998;  Treisman,  2000;  Fisman  dan  Gatti,  2002;  Arikan, 2004;  Freille  dkk.,  2008;  Lessmann  dan  Markwardt,  2010),  Akuntabilitas pemerintah (Lederman dkk., 2001; Brewer dkk., 2007; Olken, 2007), transparansi pemerintah (Lindstedt dan Naurin, 2006; Hubbard, 2007; Andersen, 2009), level of economic  development  (Ades  dan  Di  Tella,  1997;  Van  Rijckeghem  dan  Weder, 1997;  Heckman  dan  Klenow,  1998;  Treisman,  2000;  Paldam,  2001;  Svensson, 2005; Shabbir dan Anwar, 2007) serta pendidikan masyarakat (Ades dan Di Tella, 1997;  Heckman  dan  Klenow,  1998;  Treisman,  2000;  Paldam,  2001;  Svensson, 2005; Shabbir dan Anwar, 2007)
Dalam  kerangka  pemikiran  principal-agent  theory,  transparansi  merupakan salah satu jalan bagi principal untuk mengontrol kinerja dari agent (Lindstedt dan Naurin,  2006).  Perlunya  mekanisme  kontrol  dalam  hubungan  antara  principal  dan agent  disebabkan  adanya  kecenderungan  agent  bertindak  menyimpang  dari kesepakatan  yang  telah  dibuat  dengan  principal  disebabkan  asimetri  informasi  di antara keduanya. Konsep transparansi berhubungan dengan ketersediaan informasi, yaitu kemungkinan untuk melihat sesuatu guna mengetahui apa yang sedang terjadi (Lindstedt  dan  Naurin,  2006).  Layaknya  seorang  klien  yang  dapat  memonitor kinerja  dari  penyedia  jasa  melalui  informasi  yang  disediakan  oleh  penyedia  jasa
tersebut,  masyarakat  juga  dapat  memonitor  kinerja  dari  pemerintah  melalui informasi  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah.  Informasi  yang  dihasilkan  terkait dengan  kinerja  pemerintah  dalam  mengelola  sumber  daya  untuk  memberikan pelayanan  kepada  masyarakat.  Dengan  tersedianya  informasi  maka  masyarakat dapat dengan mudah melakukan monitoring terhadap kinerja pemerintah.
Upaya  pencegahan  praktik  korupsi  pejabat  publik  melalui  perangkat  Good Public  Governance  (GPG)  seperti  penguatan  akuntabilitas  dan  transparansi pemerintah  juga  harus  didukung  oleh  perangkat  lain,  salah  satunya  adalah peningkatan taraf pendidikan masyarakat. Peningkatan taraf pendidikan masyarakat akan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam upaya bottom-up reforms dengan jalan memicu peningkatan aktivitas monitoring dan kontrol sosial terhadap kinerja pemerintah (Ahrend, 2000; World Bank, 2003; Lindstedt dan Naurin, 2006).
Seperti  yang  telah  disebutkan  sebelumnya,  peran  penting  masyarakat  dalam upaya  mereduksi  tindakan  korup  pejabat  publik  terletak  pada mekanisme  bottom- up  reforms.  Untuk  memainkan  perannya  sebagai  pengontrol  kinerja  pemerintah, maka  masyarakat  harus  mengenal  dan  bersahabat  dengan  pendidikan.  Pendidikan menjadi  modal  utama  masyarakat  untuk  mengontrol  tindakan  pemerintah  karena dengan  pendidikan  masyarakat  dapat  menyerap  berbagai  informasi  tentang aktivitas  pemerintahan  yang  disajikan  oleh  media  masa.  Dengan  pendidikan, masyarakat terdorong untuk lebih peka dan kritis terhadap kinerja pemerintah dan mempermudah  penyebarluasan  setiap  pelanggaran  yang  dilakukan  pemerintah (Glaeser dkk. 2004).

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  explanatory  research.  Hartono  (2010:  12) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan explanatory research adalah riset yang dilakukan  untuk  mencoba  menjelaskan  fenomena  yang  ada.  Adapun  metode penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  menurut  Hartono  (2010:  3) termasuk  pada  apa  yang  disebut  sebagai  scientific  method.  Scientific  method adalah metode penelitian  yang dilakukan dengan cara membangun satu atau lebih hipotesis  berdasarkan  suatu  struktur  atau  kerangka  teori  dan  kemudian  menguji satu atau lebih hipotesis tersebut secara empiris (Hartono, 2010: 3).
Berdasarkan  data  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  Indonesia,  jumlah  populasi penelitian tahun 2010 adalah sebesar 483 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Peneliti  untuk  melakukan  penelitian  ini  mengambil  tahun  2010  sebagai  tahun observasi karena data yang berhubungan dengan variabel dependen (terikat) dalam penelitian  (yaitu  korupsi  yang  diwakili  oleh  indeks  persepsi  korupsi  tingkat kabupaten  atau  kota  di  Indonesia)  paling  banyak  ditemukan  pada  tahun  tersebut.
Selain itu,  desentralisasi  fiskal  sendiri  baru  mulai  diimplementasikan  di  Indonesia pada  tahun  2001  melalui  UU  RI  No.  25  tahun  1999  yang  pada  kelanjutannya disempurnakan dengan UU RI No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Pemilihan  sampel  dalam  penelitian  ini  menggunakan  purposive  sampling design, artinya sampel sengaja dipilih berdasarkan kriteria-kriteria yang ditentukan oleh  peneliti  agar  dapat  mewakili  populasinya  (Sekaran,  2006:  136).  Kriteria- kriteria yang ditetapkan dalam pengambilan sampel pada penelitian ini adalah:
1. Kabupaten dan kota di Indonesia yang terpilih sebagai sampel dalam penelitian ini  adalah  kabupaten  atau  kota  yang  data  dana  perimbangan  dan  total  belanja untuk  tahun  2010  telah  diumumkan  oleh  Direktorat  Jenderal  Perimbangan Keuangan (DJPK).
2. Kabupaten dan kota di Indonesia yang terpilih sebagai sampel dalam penelitian ini  adalah  kabupaten  atau  kota  yang  LKPD-nya  untuk  tahun  anggaran  2010 telah diaudit oleh BPK-RI.
3. Kabupaten dan kota di Indonesia yang terpilih sebagai sampel dalam penelitian ini  adalah  kabupaten  atau  kota  yang  PDRB  serta  jumlah  penduduknya  untuk tahun 2010 diumumkan oleh Badan Pusat Statistik Indonesia.
4. Kabupaten dan kota di Indonesia yang terpilih sebagai sampel dalam penelitian ini adalah kabupaten atau kota yang data rata-rata lama sekolah masyarakatnya untuk tahun 2010 diumumkan oleh Badan Pusat Statistik Indonesia.
5. Kabupaten dan kota di Indonesia yang terpilih sebagai sampel dalam penelitian ini  adalah  kabupaten  atau  kota  yang  memiliki  Indeks  Persepsi  Korupsi  tahun 2010 yang dikeluarkan oleh Transparency International Indonesia.
Data  dalam  penelitian  ini  merupakan  data  internal  atau  eksternal  organisasi yang  dapat  diakses  melalui  internet,  penelusuran  dokumen,  maupun  melalui publikasi  informasi.  Sedangkan  sumber  data  primer  adalah  data  yang  langsung diperoleh dari obyek penelitian.
Adapun data dalam penelitian ini adalah:
1. Data sekunder dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) berupa jumlah dana perimbangan dan total belanja beberapa pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia untuk tahun anggaran 2010.
2. Data  sekunder  dari  Badan  Pemeriksa  Keuangan  Republik  Indonesia  (BPKRI) terkait dengan opini audit BPK untuk LKPD tingkat kabupaten dan kota tahun anggaran 2010.
3. Data  sekunder  dari  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  berupa  Produk  Domestik Regional  Bruto  (PDRB),  jumlah  penduduk,  dan  data  rata-rata  lama  sekolah masyarakat untuk beberapa kabupaten dan kota di Indonesia tahun 2010.
4. Data  primer  tentang  pengumuman  APBD  dari  masing-masing  website  resmi pemerintah daerah kabupaten dan kota yang menjadi sampel penelitian.
5. Data  sekunder  berupa  Indeks  Persepsi  Korupsi  yang  dikeluarkan  oleh Transparency International Indonesia di tahun 2010.
Penelitian  ini  menggunakan  lima  variabel  independen  dan  satu  variabel dependen.  Kedua  variabel  independen  tersebut  adalah  transparansi  pemerintah (X1), pendidikan masyarakat (X2). Adapun variabel dependen dalam penelitian ini adalah korupsi (Y).
Dalam  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Lindstedt  dan  Naurin  (2006), transparansi  diproksikan  dengan  indeks  transparansi  yang  dikeluarkan  oleh  Word Bank  untuk  level  negara.  Komponen  penyusun  indeks  transparansi  tersebut diantaranya  terfokus  pada  ketersediaan  sarana  bagi  masyarakat  untuk  mengakses informasi  tentang  anggaran  (transparansi  anggaran)  serta  pengimplementasian  e- government.  E-government  sendiri  adalah  penggunaan  teknologi  informasi  dan telekomunikasi  untuk  administrasi  pemerintahan  yang  efisien  dan  efektif,  serta memberikan pelayanan yang transparan dan memuaskan kepada masyarakat.
Dalam  penelitian  ini,  variabel  pendidikan  masyarakat  diproksikan  dengan rata-rata lama sekolah masyarakat di kabupaten dan kota di Indonesia tahun 2008 yang  menjadi  sampel  penelitian.  Berdasarkan  pengertian  Badan  Pusat  Statistik Indonesia, rata-rata lama sekolah yaitu rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas di seluruh jenjang pendidikan formal yang pernah diikuti. Rata-rata lama sekolah mengindikasikan makin tingginya pendidikan yang dicapai  oleh  masyarakat  di  suatu  daerah.  Semakin  tinggi  rata-rata  lama  sekolah berarti semakin tinggi jenjang pendidikan yang dijalani.
Variabel  dependen  adalah  variabel  yang  dijelaskan  atau  dipengaruhi  oleh variabel  independen.  Variabel  dependen dalam  penelitian  ini  adalah  korupsi  yang diproksikan dengan Indeks Persepsi  Korupsi (IPK)  yang dirilis oleh Transparency International  Indonesia  melalui  survei  yang  dilakukan  di  beberapa  kabupaten  dan kota yang ada di Indonesia.
Pengujian  hipotesis  dalam  penelitian  ini  dilakukan  menggunakan  uji Ordinary Least Squares (OLS) Regression Analysis melalui bantuan software SPSS 17  dan  dengan  pengujian  dua  ekor  (two-tail  test).  Two-tailed  test  merupakan pengujian  yg  melibatkan  dua  sisi  (ekor)  pada  kurva  normal  dimana  pengujiannya ditujukan  untuk  membuktikan  pengaruh  variabel  independen  terhadap  variabel dependen.  Pengujian  ini  menggunakan  alat  analisis  OLS  regressions  yang membutuhkan sifat tidak bias linier terbaik (best linier unbiased estimator/ BLUE) dari  penaksir.  Adapun  model  persamaan  dalam  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut:

## Y = α + β1X1 + β2X2 + e
Dengan keterangan sebagai berikut: Y = korupsi diproksi dengan IPK X1 =transparansi pemerintah X2 = tingkat pendidikan masyarakat e = error term

## ANALISA HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  pemodelan  yang  ditawarkan  sebelumnya,  berikut  akan disampaiakn hasil komputasi dari model tersebut:
Tabel 1 Hasil Komputasi Variabel Koefisien Regresi Nilai t Statistik Probabilita s (p) Hipotesis Tertolak Transparansi Pemerintah Tingkat Pendidikan Masyarakat 0,877 0,071 4,171 0,855 4,171 0,398 H1 H2 Koefisien Regresi Constant R R2 Adjusted R2 Nilai F Nilai p dari uji F 2,217 0,603 0,364 0,285 4,581 0,02
*signifikan secara statistik pada α=5% Variabel Dependen: Korupsi (Diproksi dengan IPK)
Berdasarkan  pemahaman  tentang  IPK,  kemudian  dapat  diambil  suatu landasan untuk kebutuhan justifikasi hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini. Ketika nilai F statistik serta nilai t statistik positif dan signifikan pada α 5% (nilai p dibawah  0,05)  maka  dinyatakan  bahwa  variabel  independen  berpengaruh  positif dan  signifikan  terhadap  Indeks  Persepsi  Korupsi.  Dengan  arti  lain,  variabel independen  berpengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap  korupsi.  Semakin  tinggi variabel independen akan berdampak pada semakin tingginya perolehan nilai IPK yang  selanjutnya  dapat  juga  diartikan  akan  berdampak  pada  semakin  rendahnya tingkat  keterjadian  korupsi  di  suatu  daerah.  Begitu  pula  sebaliknya,  ketika  nilai  F statistik  serta  nilai  t  statistik  negatif  dan  signifikan  pada  α  5%  (nilai  p  dibawah 0,05)  menunjukkan  semakin  tinggi  variabel  independen  akan  berdampak  pada semakin  rendah  perolehan  nilai  IPK  yang  selanjutnya  dapat  juga  diartikan  akan berdampak pada semakin tingginya korupsi di suatu daerah.
Hasil uji keberartian model (Uji F) dalam penelitian ini menunjukkan nilai F statistik sebesar 4,581 dengan probabilitas sebesar 0,02. Untuk menyatakan semua variabel independen  mempunyai  pengaruh  secara  bersama-sama terhadap  variabel dependen  (menolak  H0),  maka  harus  dihasilkan  koefisien  slope  (parameter penelitian/ β) secara simultan tidak sama dengan 0 (Ghozali, 2009: 16). Koefisien slope dinyatakan secara simultan tidak sama dengan 0 (≠0) ketika nilai p dari uji F lebih kecil dari 0,05. Dari tabel 5.4 dapat dilihat bahwa nilai probabilitas dari uji F lebih  kecil  dari  0,05  yang  berarti  model  regresi  dapat  digunakan  untuk memprediksi  penyebab  keterjadian  korupsi.  Dalam  arti  kata  lain  dari  hasil  uji  F dapat dinyatakan bahwa desentralisasi fiskal, akuntabilitas pemerintah, transparansi pemerintah,  level  of  economic  development,  dan  juga  tingkat  pendidikan masyarakat secara bersama-sama berpengaruh negatif terhadap korupsi.
Selanjutnya,  berdasarkan  hasil  uji  signifikan  parameter  individual  (uji statistik t) terlihat bahwa dari lima variabel independen yang dimasukkan ke dalam model  regresi,  hanya  terdapat  satu  variabel  yang  berpengaruh  signifikan  terhadap korupsi, yaitu variabel transparansi pemerintah. Dari tabel 5.4 di atas dapat dilihat bahwa  variabel  transparansi  pemerintah  memiliki  koefisien  regresi  dan  nilai  t statistik  yang  positif  serta  nilai  probabilitas  sebesar  0,00  (di  bawah  α  5%).  Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel transparansi pemerintah berpengaruh positif dan  signifikan  terhadap  Indeks  Persepsi  Korupsi  (IPK),  yang  dengan  arti  lain transparansi pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap korupsi. Sikap pemerintah  yang  transparan  akan  berdampak  pada  semakin  rendahnya  tingkat keterjadian korupsi di suatu daerah. Adapun keempat variabel independen lainnya yang  terdiri  dari  desentralisasi  fiskal,  akuntabilitas  pemerintah,  level  of  economic development,  serta  pendidikan  masyarakat  tidak  memiliki  pengaruh  yang signifikan  terhadap  korupsi.  Hal  ini  terlihat  dari  nilai  probabilitas  dari  keempat variabel tersebut  yang berada di atas α 5%. Nilai probabilitas untuk desentralisasi fiskal  sebesar  0,227,  akuntabilitas  pemerintah  sebesar  0,150,  level  of  economic development  sebesar  0,950,  serta  nilai  probabilitas  untuk  tingkat  pendidikan masyarakat sebesar 0,398.
Hasil  uji  hipotesis  mengindikasikan  bahwa  daerah  yang  pemerintahnya transparan akan cenderung  memiliki tingkat keterjadian korupsi yang lebih rendah jika  dibandingkan  dengan  daerah  yang  pemerintahnya  tidak  transparan.  Hal  ini dapat  dilihat  dari  nilai  p  untuk  variabel  transparansi  pada  tabel  5.2  sebesar  0,000 yang  berada  di  bawah  α  0,05,  yang  kemudian  mengakibatkan  H0  untuk  model regresi  pengaruh  transparansi  pemerintah  terhadap  korupsi  dalam  penelitian  ini ditolak.  Hasil  uji  regresi  tentang  pengaruh  transparansi  pemerintah  terhadap korupsi  dalam  penelitian  ini  sejalan  dengan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh
Lindstedt  dan  Naurin  (2006),  Andersen  (2009),  serta  hasil  penelitian  studi  kasus yang dilakukan oleh Hubbard (2007).
Pemerintah  daerah  yang  dengan  sukarela  menginformasikan  aktivitas pengelolaan  dana  APBD-nya  melalui  website  disinyalir  mempunyai  itikad  baik untuk  memangkas  jarak  dan  keterjadian  asimetri  informasi  antara  dirinya  dengan masyarakat  di  daerah  setempat.  Mekanisme  pengungkapan  semacam  ini  sekaligus menunjukkan  bahwa  pemerintah  daerah  tidak  berusaha  untuk  menutup-nutupi aktivitas  pengelolaan  dana  publik  yang  diamanatkan  kepadanya.  Inisiatif  sukarela yang  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  dengan  mengungkapkan  aktivitas pengelolaan dana publik juga dapat digunakan sebagai indikator tingkat kejujuran dari pemerintah tersebut yang kemudian berpotensi menghindarkan pemerintah dari tindakan korupsi.
Salah  satu  kenyataan  pendukung  hasil  pengujian  hipotesis  dalam  penelitian ini  yang  menunjukkan  bahwa  transparansi  pemerintah  berpengaruh  terhadap korupsi  adalah  pengalaman  dari  Pemerintah  Kota  (Pemkot)  Yogyakarta. Yogyakarta  merupakan  kota  peraih  Indeks  Persepsi  Korupsi  (IPK)  tertinggi  di tahun  2008  dari  lima  puluh  kota  dan  kabupaten  yang  disurvey  oleh  Transparency International (TI) Indonesia dengan nilai IPK 6,43. Posisi Kota Yogyakarta sebagai peraih  IPK  tertinggi  di  tahun  2008  menunjukkan  bahwa  kota  Yogyakarta  dinilai oleh  responden  survey  TI  Indonesia  sebagai  kota  yang  paling  rendah  tingkat korupsi  pejabat  publiknya.  Posisi  ini  sejalan  dengan  prestasi  lain  Pemkot Yogyakarta yang meraih penghargaan Citra Pelayanan Prima 20089 serta salah satu penghargaan  dalam  E-Government  Award  versi  Warta  Ekonomi  di  tahun  2009 sebagai  peraih  website  terbaik10.  Pengimplementasian  e-  Government  dalam  hal ini  dinilai  sebagai  upaya  peningkatan  transparansi  pemerintah  melalui  excellent public service. Selain itu, prestasi lain dari Pemkot Yogyakarta adalah meraih nilai tertinggi dalam Penilaian Inisiatif Anti Korupsi 2010 (PIAK 2010) yang dirilis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK menilai Pemerintah Kota Yogyakarta unggul  dalam  hal  indikator  peningkatan  transparansi  sebagai  salah  satu  alat penggerak  kegiatan  anti  korupsi11.  Pemkot  Yogyakarta  dinilai  sebagai  pemkot yang  secara  intensif  memobilisasi  kegiatan  anti  korupsi  dengan  memangkas  jalur birokrasi  dan  menggerakkan  transparansi  melalui  komunikasi  dua  arah  antara pemerintah  dengan  masyarakat.  Komunikasi  dua  arah  tersebut  diimplementasikan dengan  jalan  menggagas  berbagai  jenis  pelayanan  online  melalui  website  resmi yang    dimiliki  Pemkot  Yogyakarta.  Beberapa  pelayanan  online  yang  disediakan tersebut  contohnya  adalah  pengaduan  masyarakat  online,  pelayanan  perizinan online,  serta  penggagasan  sistem  pengadaan  barang  pemerintah  online (eprocurement).
Hasil  dari  uji  regresi  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap  tingkat  keterjadian  korupsi  pada  beberapa  kota  dan  kabupaten  di Indonesia.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  nilai  p  untuk  variabel  tingkat  pendidikan masyarakat pada tabel 5.4 berada di atas α 0,05. Hasil tersebut mengakibatkan H0 untuk  model  regresi  pengaruh  tingkat  pendidikan  masyarakat  terhadap  korupsi dalam penelitian ini diterima. Hasil uji regresi tentang pengaruh tingkat pendidikan masyarakat  terhadap  korupsi  dalam  penelitian  ini  bertentangan  dengan  hasil penelitian  yang  dilakukan  oleh  Ades  dan  Di  Tella  (1997),  Heckman  dan  Klenow (1998),  Treisman  (2000),  Paldam  (2001),  Svensson  (2005),  serta  Shabbir  dan Anwar  (2007).  Sebaliknya,  hasil  uji  regresi  pengaruh  tingkat  pendidikan masyarakat  terhadap  korupsi  dalam  penelitian  ini  sejalan  dengan  hasil  penelitian Van Rijckeghem dan Weder (1997) dan Adsera dkk. (2000).
Tingkat  pendidikan  masyarakat  tidak  akan  mampu  membantu  upaya mereduksi  tindakan  korupsi  pejabat  publik  ketika  masyarakat  tersebut  tidak memandang korupsi sebagai sesuatu yang mengganggu dan merugikannya. Ketika seseorang  merasa  nyaman  dengan  sesuatu,  maka  orang  tersebut  tidak  akan menggugat,  bahkan  cenderung  bersikap  toleran  terhadap  keberadaan  dari  sesuatu tersebut.  Begitu  pula  ketika  masyarakat  tidak  merasa  terganggu  terhadap  korupsi pejabat  publik,  bahkan  merasa  diuntungkan  oleh  tindakan  korup  pejabat  publik, maka  akan  menjadi  hal  yang  susah  dicapapai  untuk  mengharapkan  peran  serta masyarakat  dalam  upaya  mereduksi  tindakan  korupsi  pemerintah.  Hal  ini  sesuai dengan  hasil  temuan  KPK  dalam  survey  yang  dilakukannya  yang  menyatakan bahwa cara pandang masyarakat atau pengguna layanan publik di Indonesia masih permisif terhadap korupsi pejabat publik (KPK, 2009).

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Penelitian  ini  menguji  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  korupsi  pejabat publik  daerah  tingkat  kabupaten  dan  kota  di  Indonesia.  Faktor-faktor  tersebut terdiri dari transparansi pemerintah, dan pendidikan masyarakat.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa  transparansi pemerintah  terbukti  secara  empiris  berpengaruh  terhadap  korupsi  pejabat  publik daerah  di  tingkat  kabupaten  dan  kota  di  Indonesia.  Hasil  tersebut  sekaligus  juga memberikan bukti bahwa tingkat keterjadian korupsi pejabat publik daerah tingkat kota  dan  kabupaten  di  Indonesia  berhubungan  erat  dengan  sikap  transparan  dari pejabat  publik  di  daerah  yang  bersangkutan.  Hasil  ini  sejalan  dengan  penelitian
yang  dilakukan  oleh  Lindstedt  dan  Naurin  (2006),  Andersen  (2009),  serta hasilpenelitian studi kasus yang dilakukan oleh Hubbard (2007).
Pada  sisi  yang  lain,  penelitian  ini  tidak  berhasil  menemukan  pengaruh pendidikan  masyarakat  terhadap  korupsi  pejabat  publik  daerah  tingkat  kabupaten dan kota di Indonesia. Hasil ini sekaligus memberikan bukti secara empiris bahwa tingkat pendidikan masyarakat bukan merupakan faktor yang berpengaruh terhadap tingkat  keterjadian  korupsi  yang  dilakukan  oleh  pejabat  publik  daerah  tingkat kabupaten  dan  kota  di  Indonesia.  Hal  tersebut  juga  memberikan  simpulan  bahwa hasil  penelitian  tentang  pengaruh  tingkat  pendidikan  masyarakat  terhadap  korupsi di Indonesia masih bersifat inconclusive.
Adapun  hasil  lain  dalam  penelitian  ini  yang  menyatakan  bahwa  pendidikan masyarakat  tidak  terbukti  secara  empiris  berpengaruh  terhadap  korupsi  searah dengan  hasil  penelitian  Van  Rijckeghem  dan  Weder  (1997)  serta  Adsera  dkk. (2000).
Tidak  mampunya  pendidikan  masyarakat  dalam  upaya  mereduksi  korupsi pejabat  publik  di  tingkat  kabupaten  dan  kota  di  Indonesia  seperti  yang  tergambar dalam hasil penelitian ini bisa jadi disebabkan oleh sudah sedemikian sistematisnya korupsi  melekat  dalam  diri  lembaga  sektor  publik  di  Indonesia  serta  sudah bersahabatnya  pejabat  publik  dan  masyarakat  dengan  budaya  korupsi  di lingkungannya. Hal tersebut juga diperparah dengan lemahnya regulasi formal dan pengakuan  terhadap  norma  sosial  serta  etika  yang  seharusnya  dijadikan  sebagai nilai dominan dalam suatu komunitas masyarakat.

## Saran
Berdasarkan  keterbatasan  penelitian  yang  telah  dijelaskan  pada  bagian sebelumnya,  maka  terdapat  saran  yang  bisa  dipertimbangkan  dan  digunakan  oleh peneliti-peneliti  selanjutnya  yang  akan  melakukan  penelitian  serupa  dengan penelitian ini. Saran-saran tersebut meliputi penggunaan jumlah sampel penelitian, jenis data penelitian, sumber data penelitian, variabel penelitian, serta proksi untuk masing-masing  variabel  penelitian.  Saran  pertama  adalah  berhubungan  dengan jumlah sampel penelitian dan jenis data penelitian. Penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan  jumlah  sampel  penelitian  yang  lebih  besar  dibandingkan  dengan jumlah  sampel  penelitian  dalam  penelitian  ini.  Jumlah  sampel  yang  lebih  banyak diharapkan mampu memberikan justifikasi hasil yang lebih akurat. Alternatif untuk mendapatkan  jumlah  sampel  yang  lebih  besar  bisa  dilakukan  melalui  penggunaan jenis data panel dengan menggabungkan data antar waktu ( crossectional ) dan jenis data runtut waktu (time series).
Saran  selanjutnya  yaitu  tentang  jenis  data  penelitian.  Peneliti  selanjutnya dapat  memilih  alternatif  penggunaan  jenis  data  primer  seperti  contohnya  melalui media kuesioner ataupun desain eksperimen. Penelitian mungkin akan memberikan hasil penelitian yang lebih baik ketika peneliti selanjutnya menggunakan jenis data primer.

## DAFTAR PUSTAKA
Ades,  A., & di Tella, R. (1997).  The new economics of corruption:  A survey and some new results. Political Studies XLV, 496-515. Adsera,  A.,  Boix,  C.,  &  Payne,  M.  (2000).  Are  you  being  served?  Political accountability and quality of government. Inter-American Development Bank Research Department Working Paper 438.
Ahmad,  E.,  &  Tanzi,  V.  (2002).  Managing  fiscal  decentralization:  Overview. Dalam  E.  Ahmad,  &  V.  Tanzi  (Eds.),  Managing  fiscal  decentralization  (pp. 1-13). London: Routledge. Ahrend,  R.  (2002).  Press  freedom,  human  capital  and  corruption.  Social  Science Research Network. Ananda, C. F. (2002). Problems of the implementation of fiscal decentralization in regional autonomy: The case of Malang Municipality and Trenggalek District. Center for Institutional Reform and the Informal Sector (IRIS), University of Maryland.
Andersen,  T.  B.  (2009).  E-government  as  an anti-corruption  strategy.  Information Economics and Policy, 21, 201–210.
Andvig,  J.  C.,  Fjeldstad,  O.H.,  Amundsen,  I.,  Sissener,  T.,  &  Soreide,  T.  (2000). Research  on  corruption  a  policy  oriented  survey.  Chr.  Michelsen  Institute (CMI) & Norwegian Institute of International Affairs (NUPI). Arikan, G. (2004). Fiscal decentralization: A remedy for corruption?. International
Tax and Public Finance, 11, 175–95.
Azfar,  O.  (2007).  Disrupting  corruption.  Dalam  A.  Shah  (Ed.),  Performance accountability and combating corruption (pp. 255-283). Washington DC: The
World Bank. Bardhan,  P.,  &  Mookherjee,  D.  (2000).  Corruption  and  decentralization  of infrastructure delivery in developing countries.
http://siteresources.worldbank.org/DEC/Resources/84797- 1251813753820/6415739-1251814020192/bardhan1.pdf. (Diakses Tanggal 7 November 2010).
Bardhan,  P.,  &  Mookherjee,  D.  (2006).  Decentralization,  corruption  and government  accountability.  Dalam  S.  Rose-Ackerman  (Ed.)  Handbook  of economic corruption (pp. 161-188). Massachusetts: Edward Elgar Publishing,
Inc. Besley, T., & Coate, S. (2003). Centralized versus decentralized provision of local public  goods:  A  political  economy  approach.  Journal  of  Public  Economics, 87, 2611-2637. Bird,  R.  M.,  &  Vaillancourt,  F.  (1998).  Fiscal  decentralization  in  developing countries: An overview. Cambridge: Cambridge University Press. Brewer,  G.  A., Choi, Y., & Walker, R. M. (2007).  Accountability, corruption and government effectiveness in Asia: An exploration of world bank governance indicators.  International  Public  Management  Review,  Electronic  Journal, Vol. 8, Issue 2.
Broadbent,  J.,  Dietrich,  M.,  &  Laughlin,  R.  (1996).  The  development  of principalagent,  contracting  and  accountability  relationships  in  the  public sector:  Conceptual  and  cultural  problems.  Critical  Perspectives  on Accounting 7, 259-284.
Broadbent,  J.,  &  Laughlin,  R.  (2003).  Control  and  legitimation  in  government accountability processes. Critical Perspectives on Accounting, vol. 14, 3- 48.
Chetwynd,  E.,  Chetwynd,  F.,  &  Spector,  B.  (2003).  Corruption  and  poverty:  A review  of  recent  literature.  http://www.u4.no/document/literature/corruption- and-poverty.pdf. (Diakses Tanggal 15 September 2010). Christensen,  Z.,  Nielsen,  R.,  Nielson,  D.,  &  Tierney,  M.  (2011).  Transparency squared:  The  effects  of  aid  transparency  on  recipients  corruption  Levels. Paper prepared for the 2011 Meeting of the International Political Economy Society, Cambridge, Massachusetts.
Cooper, D. R., & Schindler, P. S. (2006). Business Research Methods. Budijanto, D.  Djunaedi,  &  D.  Sihombing  (Penerjemah).  Jakarta:  PT.  Media  Global Edukasi. Departemen  Komunikasi  dan  Informatika  Republik  Indonenia.  (2004).  Blue  Print Sistem Aplikasi E-Government. DiMaggio,  P.J.,  &  Powell,  W.W.  1983.  The  Iron  Cage  Revisted:  Institutional Isomorphism  and  Collective  Rationality  in  Organizational  Field.  Dalam  P.J. DiMaggio & W.W Powel (Eds.). The New Institutionalism in Organizational Analysis (p. 63-82). The University of Chicago Press. Chicago.
Djamhuri,  A.  2009.  A  Case  Study  Of  Governmental  Accounting  And  Budgeting Reform  At  Local  Authority  In  Indonesia:  An  Isntitutionalist  Perspective.
Disertasi Tidak Dipublikasikan. Universiti Sains Malaysia.
Djankov, S., Glaeser, E., La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., & Shleifer, A. (2003).
The  new  comparative  economics.  Journal  of  Comparative  Economics.  31:4, 595–619.
Dye, K. M. (2007). Corruption and fraud detection by Supreme Audit Institutions. Dalam A. Shah (Ed.), Performance accountability and combating corruption
(pp. 303-322). Washington DC: The World Bank. Ebel, R. D., & Yilmaz, S. (2001). Concept of fiscal desentralization and worldwide overview.  International  Symposium  Quebec  Commission  on  Fiscal Imbalance, September 13 and 14.
Elim,  M.  A.  (2007).  Hubungan  Indikator  keuangan,  Indikator  Ekonomi  dan
Indikator Sosial: Analisis terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Studi  Empiris  pada  Pemerintah  Daerah  Istimewa  Yogyakarta).  Thesis. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta. Fisman,  R.,  &  Gatti,  R.  (2002).  Decentralization  and  corruption:  evidence  across countries. Journal of Public Economics 83, 325-345. Freille,  S.  Haque,  M.,  &  Kneller,  R.  (2008).  Federalism,  decentralisation,  and corruption. Social Science Research Network.
Gerring, J. & Thacker, S. (2005). Do neoliberal policies deter political corruption? International Organization, 59, 233–54. Ghozali,  I.  (2009).  Ekonometrika  Teori,  Konsep  dan  Aplikasi  dengan  SPSS  17. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Glaeser,  E.,  La  Porta,  R.,  Lopez-de-Silanes,  F.,  &  Shleifer,  A..  (2004).  Do institutions  cause  growth?  Journal  of  Economic  Growth.  9:3,  271–303. Govermental Accounting Standard Board. Concepts Statement No. 1 tentang Objectives of Financial Reporting. Gray,  A., & Jenkins, B. (1993). Codes of accountability in the new public sector. Accounting, Auditing, & Accountability Journal, Vol. 6, No. 3, 52-67. Hartono,  J.  (2010).  Metodologi  Penelitian  Bisnis:  Salah  Kaprah  dan  Pengalaman-
Pengalaman. Yogyakarta: BPFE.
Heckman,  J.  J.,  &  Klenow,  P.  (1998).  Human  capital  policy.  Dalam  M.  Boskin (Ed.).  Policies  to  Promote  Capital  Formation.  Stanford,  Calif:  Hoover Institution.
Herzfeld, T., Weiss, C. (2002). Corruption and legal (in)effectiveness: A empirical investigation. European Journal of Political Economy, Vol. 19, 621-632.
Hubbard,  P.  (2007).  Putting  the  power  of  transparency  in  context:  Information’s role in reducing corruption in Uganda’s education sector. Center for Global
Development Working Paper No. 135, December.
Huther, J., & Shah, A. (1998). Applying  a simple measure of good governance to the  debate  on  fiscal  decentralization.  World  Bank  Policy  Research  Working Paper, no. 1894.
Jain,  A.  K.  (2001).  Corruption:  A  review.  Journal  of  Economic  Surveys,  Vol.  15 No. 1.
Javaid, U. (2010). Corruption and is deep impact on good governance in Pakistan.
Pakistan Economic and Social Review, Volume 48, No. 1, Summer, 123-134. Jensen,  M.C.  &  Meckling,  W.H.  (1976).  The  theory  of  the  firm  :  Managerial behaviour,  agency  costs  and  ownership  structure.  Journal  of  Financial Economics. Vol. 3(4), 305-360. Joaquin, E. T. (2004). Decentralization and corruption: The bumpy road to public sector integrity in developing countries. Public Integrity, Summer, Vol. 6 No.
3, 207-219.
Kaufman,  D.  (2005).  Myths  and  realities  of  governance  and  corruption.  World
Bank Governance Program.
Kawedar,  W.  (2010).  Opini  audit  dan  sistem  pengendalian  intern  (Studi  kasus  di
Kabupaten PWJ yang mengalami penurunan opini audit).
Http://ejournal.undip.ac.id/index.php/akuditi/article/download/148/90 .
(Diakses Tanggal 6 Februari 2011)
Keen,  E.  (2000).  Fighting  corruption  through  education.  Constitutional  and  Legal Policy Institute (COLPI) Papers, No. 1.
Khan, M. H. (2006). Determinants of corruption in developing countries: The limit of  conventional  economic  analysis.  Dalam  S.  Rose-Ackerman  (Ed.) Handbook  of  economic  corruption  (pp.  216-244).  Massachusetts:  Edward Elgar Publishing, Inc. Kolstad,  I.,  &  Fjeldstad,  O.  H.  (2006).  Fiscal  decentralisation  and  corruption:  A brief  overview  of  the  issues.  U4  ISSUE:  3.  Komisi  Nasional  Kebijakan Governance.  2010.  Konsep  Pedoman  Good  Public  Governance.  Komisi Pemberantasan  Korupsi.  2009.  Integritas  Sektor  Publik  Indonesia  Tahun 2008 Fakta Korupsi dalam Layanan Publik. Kunicová,  J.,  &  Rose-Ackerman,  S.  (2005).  Electoral  rules  and  constitutional structures  as  constraints  on  corruption.  British  Journal  of  Political  Science, 35(4), 573–606.
Laswad, F., Fisher, R., & Oyelere, P. (2001). Public sector financial disclosure on the  internet:  A  study  of  New  Zealand  Local  Authorities.,  Discussion  Paper No. 92, Commerce Division Lincoln University.
Lederman, D.,  Loayza, N., & Soares, R. R. (2001). Accountability and corruption political institutions Matter. World Bank Working Paper no. 2708.
Lessmann,  C.,  &  Markwardt,  G.  (2010).  One  size  fits  all?  Decentralization, corruption,  and  the  monitoring  of  bureucrats.  World  Development  Vol.  38, No. 4, 631-646.
Lindstedt,  C.,  &  Naurin,  D.  (2006).  Transparancy  againts  corruption:  A crosscountry analysis. Social Science Research Network. Mardiasmo.  (2006).  Perwujudan  transparansi  dan  akuntabilitas  publik  melalui akuntansi  sektor  publik:  Suatu  srana  good  governance.  Jurnal  Akuntansi Pemerintah Vol. 2, No. 1, Mei.
Mauro,  P.  (1995).  Corruption  and  growth.  The  Quarterly  Journal  of  Economics.
August.
Meyer,  J.  W.,  &  Rowan,  B.  (1977).  Institutionalized  organizations:  Formal structure as myth and ceremony. American Journal of Sociology, vol 83, 340- 63.
Natasari, D. (2007). Pengaruh Derajat Desentralisasi dan Pendapat Auditor Tahun Sebelumnya  Terhadap  Prediksi  Pendapat  Auditor  Atas  Laporan  Keuangan Pemerintah Daerah. Thesis. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta. Olken,  B.  A.  (2007).  Monitoring  corruption:  Evidence  from  a  field experiment  in Indonesia. Journal of Political Economy, vol. 115, no. 2. Paldam,  M.  (2001).  The  cross-country  pattern  of  corruption:  economics,  culture and  the  seesaw  dynamics.  European  Journal  of  Political  Economy,  Vol.  18, 215-240.
Panizza,  U.  (2001),  Electoral  rules,  political  systems,  and  institutional  quality.
Economics and Politics, 13(3), 311–42. Patton,  J.  M.  (1992).  Accountability  and  governmental  financial  reporting. Financial  Accountability  and  Management,  vol.  8,  issue  3,  September,  165- 180. Peraturan  Pemerintah  No.  24  Tahun  2005  Lampiran  III  Standar  Akuntansi Pemerintahan Pernyataan No. 01. Jakarta: Sekretariat Negara. Prasojo, E., & Kurniawan, T. (2008). Reformasi Birokrasi dan Good  Governance: Kasus  Best  Practices  dari  Sejumlah  Daerah  di  Indonesia.  Tulisan Dipresentasikan  dalam  5th  International  Symposium  of  Jurnal  Antropologi Indonesia, Banjarmasin. 22-25 Juli.
Renstcheler, R. & Potter, B. (1996). Accountability versus artistic development: A case for non-profit museums. Accounting Auditing & Accountability Journal, vol. 9, no. 5, 100-113.
Riduwan,  E.,  &  Kuncoro,  A.  (2008).  Cara  Menggunakan  dan  Memakai  Analisis Jalur (Path analysis). Bandung: Alfabeta.
Rinaldi,  T.,  Purnomo,  M.,  &  Damayanti,  D.  (2007).  Memerangi  korupsi  di
Indonesia yang terdesentralisasi: Studi kasus penanganan korupsi pemerintah daerah. Justice For The Poor Project, Bank Dunia. 104 Scott,  W.  R.  (1987).  The  adolescence  of  institutional  theory.  Administrative
Science Quarterly, 32, 493-511.
Scott,  W.  R.  (2004).  Institutional  theory:  Contributing  to  a  theoretical  research program.  Dalam  K.  G.  Smith  &  M.  A.  Hitt  (Eds.).  Great  Minds  in Management:  The  Process  of  Theory  Development,  Oxford  UK:  Oxford University Press.
Sekaran,  U.  (2007).  Research  Methods  For  Business.  K.  M  Yon  (Penerjemah).
Metodologi Penelitian untuk Bisnis. Edisi 4. Salemba Empat, Jakarta. Shabbir,  G.,  &  Anwar,  M.  (2007).  Determinants  of  corruption  in  developing countries.  The  Pakistan  Development  Review,  46:  4  Part  II  (Winter),  751- 764. Shah,  A.  (2007).  Tailoring  the  fight  against  corruption  to  country  circumstances.
Dalam A. Shah (Ed.), Performance accountability and combating corruption (pp. 233-254). Washington DC: The World Bank.
Sosiawan,  E.  A.  (2008).  Evaluasi  implementasi  e-government  pada  situs  web pemerintah  daerah  di  Indonesia  :  Prespektif  content  dan  manajemen. http://edwi.dosen.upnyk.ac.id/manajemen%20egov.pdf.  (Diakses  Tanggal  13 Januari 2011).
Soudry,  O.  (2006).  A  principal-agent  analysis  of  accountability  in  public procurement.  http://www.ippa.org/IPPC2/BOOK/Chapter_19.pdf.  (Diakses Tanggal 13 Januari 2011).
Supratikno.  (2009).  Nasionalisme  dan  kebangsaan  di  era  desentralisasi. www.psp.ugm.ac.id. (Diakses Tanggal 22 Mei 2010). Svensson,  J.  (2005).  Eight  questions  about  corruption.  Journal  of  Economic Perspectives, Volume 19, Number 3, Summer, 19-42. Tanzi, V. (1998). Corruption around the world. IMF  Staff Papers, Vol. 45, No. 4,
December, 559-594.
Treisman,  D.  (2000).  The  causes  of  corruption:  A  cross-national  study.  Jornal  of Public Economics 76, 399-457.
Treisman, D. (2007). What have we learned about the causes of corruption from ten years  of  cross-national  empirical  research?  Annual  Review  of  Political Science 10: 211-244.
Tirole,  J.  (1986).  Hierarchies  and  bureaucracies:  On  the  role  of  collusion  in organizations. Journal of Law Economics and Organization 2 (2), 181– 214. Tippett,  J.,  &  Kluvers,  R.  (2010).  Accountability  and  information  in  local government. World Journal of Management, vol. 2, no. 3, September, 22- 33. Tuanakotta,  T.  M.  (2010).  Akuntansi  Forensik  dan  Audit  Investigatif  Edisi  2.
Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
Undang-Undang  No.  31  tahun  1999  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi. Lembaran Negara Nomor 3874.
Undang-Undang  No.  15  Tahun  2004  Tentang  Pemeriksaan  Pengelolaan  dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara. Lembaran Negara Nomor 66.
Undang-Undang  No.  33  tahun  2004  Tentang  Perimbangan  Keuangan  Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Lembaran Negara Nomor 126. Van  Rijckeghem,  C.,  &  Weder,  B.  (1997).  Corruption  and  the  rate  of  temptation: Do  low  wages  in  the  civil  service  cause  corruption?  IMF  Working  Paper,
WP/97/73.
Waluyo,  J.  (2007).  Dampak  desentralisasi  fiskal  terhadap  pertumbuhan  ekonomi Dan  ketimpangan  pendapatan  antardaerah  di  Indonesia. Makalah disampaikan  pada  Parallel  Session  IA  :  Fiscal  Decentralization,  12
Desember.
Widhiyanto,  I.  (2008).  Fiscal  desentralization  and  Indonesia  regional  income disparity  (1994-2004).  Jurnal  Keuangan  Publik,  Vol.  5,  No.  1,  Oktober,  19- 53.
World  Bank.  (2003).  Combating  Corruption  in  Indonesia  Enhancing Accountability for Development. East Asia Poverty Reduction