____________________ Korespodensi :
Program Magister Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, Gedung Mochtar Jalan Pegangsaan Timur Nomor 16 Jakarta Pusat 10320.
Email: alexander.arie@ui.ac.id

## JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Vol. 6, No. 1, Tahun 2021 DOI: 10.14710/jiip.v6i1.10372
Infodemi Covid-19 dalam Perspektif Open Government :

## Sebuah Tinjauan Literatur
Alexander Arie Sanata Dharma 1 dan Azhar Kasim 2 1,2 Program Magister Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia
Dikirimkan: 15 Januari 2021 Direvisi: 15 Februari 2021 Diterbitkan: 25 Maret 2021

## Pendahuluan
Sejak  akhir  Desember  2019,  di  Wuhan,  Republik  Rakyat  Tiongkok,  muncul  wabah  yang disebabkan oleh salah satu jenis betacoronavirus . Wabah ini menyebar dengan cepat dari 1 kota ke seluruh negara—dan kemudian dunia—hanya dalam waktu 30 hari (Wu & McGoogan, 2020). Virus  penyebab  wabah  memiliki  kemiripan  dengan Severe  Acute  Respiratory  Syndromme

## INTISARI
Minimnya transparansi pada awal wabah Covid-19 menciptakan misinformasi di ruang publik. Terbentuk  infodemi  berupa  kelimpahan  informasi  yang  membuat  masyarakat  kesulitan menentukan sumber yang sahih. Penggunaan media sosial membentuk peran signifikan dalam mempengaruhi perilaku publik selama pandemi Covid-19. Pemerintah juga memberdayakan media  sosial  sebagai  strategi  komunikasi  publik.  Diperlukan  informasi  yang  tepat  untuk mengenali posisi media sosial pemerintah dalam infodemi Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh konteks menyeluruh dari perspektif open government yaitu transparansi, partisipasi,  dan  kolaborasi  sehingga  posisi  media  sosial  pemerintah  dan  infodemi  Covid-19 dapat  diidentifikasi  sehingga  mendukung  strategi  pemanfaatan  yang  lebih  optimal  dalam penanganan pandemi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan mengumpulkan berbagai praktik pemanfaatan media sosial pemerintah secara umum dan pada konteks Covid- 19 di berbagai negara sebagai bahan kajian literatur. Hasil dari studi literatur memperlihatkan bahwa transparansi berkaitan dengan pemanfaatan media sosial pemerintah secara optimal, partisipasi memiliki relevansi dengan sentimen publik mengingat partisipasi memiliki kontribusi pada berkembangnya infodemi, sedangkan ruang lingkup kolaborasi adalah medium interaksi level  akar  rumput  guna  mendorong  perubahan  ke  arah  yang  lebih  baik.  Pemerintah direkomendasikan untuk menayangkan konten secara cepat dan tepat pada platform dengan keberterimaan  tinggi,  memanfaatkan artificial  intelligence ,  memoderasi  komentar  buruk ( toxic ), serta mendorong partisipasi ke arah kolaborasi antara berbagai pihak.

## KATA KUNCI
infodemi; Covid-19; media sosial; open government
Coronavirus (SARS-CoV),  hanya  saja  terdapat  sejumlah  perubahan  asam  amino  sehingga kemudian diberi identitas sebagai SARS-CoV-2 (Sohrabi et al., 2020).
Penyakit yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 kemudian disebut sebagai Coronavirus Disease 2019 atau  Covid-19  dan  segera  menjadi  perhatian  dunia  terutama  sejak  ditetapkan  sebagai pandemi. Penyebab utamanya adalah angka kematian yang cukup tinggi. Angka case fatality rate (CFR) pada periode awal dilaporkan mencapai 2,3%. Angka tersebut melonjak drastis menjadi 8% pada pasien berusia 70-79 tahun dan 14,8% pada pasien dengan usia lebih dari 80 tahun. Dalam kondisi  meningkatnya  kasus  penyakit  tidak  menular  di  dunia,  bahaya  dari  Covid-19  semakin kontekstual  karena  CFR  pada  pasien  dengan  penyakit  tidak  menular—atau  dikenal  dengan komorbid—cukup  tinggi  yakni  hipertensi  (6%),  penyakit  pernapasan  kronis  (6,3%),  diabetes (7,3%),  dan  penyakit  kardiovaskuler  (10,5%).  Mengingat  pengobatan  spesifik  maupun  terapi pencegahan seperti obat antiviral tertarget maupun vaksin belum tersedia pada periode awal wabah, maka fokus penanganannya adalah pendekatan kesehatan masyarakat seperti isolasi, karnatina, serta pembatasan sosial maupun komunitas (Wu & McGoogan, 2020).
Minimnya transparansi pada awal identifikasi Covid-19 menciptakan misinformasi publik sehingga menciptakan ruang bagi munculnya rumor dan spekulasi di ruang publik (Sohrabi et al., 2020).  Fenomena  misinformasi  pada  penanganan  wabah  penyakit  yang  bahkan  dapat mempercepat penyebaran suatu epidemi dengan mempengaruhi dan memfragmentasi respon sosial oleh Cinelli et al. (2020) disebut sebagai infodemi. Adapun Islam et al. (2020) menyebut infodemi  berhubungan  dengan  kelimpahan  informasi—baik  akurat  maupun  tidak—yang membuat masyarakat kesulitan untuk menemukan sumber yang terpercaya maupun panduan yang sahih ketika dibutuhkan.
Infodemi  digunakan  untuk  mengkategorisasi  rumor,  stigma,  maupun  teori  konspirasi selama  terjadinya  kegawatdaruratan  kesehatan  masyarakat.  Pada  wabah  SARS  2002-2003, ketakutan  berkembang  dan  menciptakan  stigma  pada  orang  Asia  sehingga  berdampak  pada tertundanya upaya medis yang berkontribusi memperluas epidemi melalui transmisi komunitas. Pada  wabah  Ebola  di  Republik  Demokratik  Kongo  tahun  2019,  misinformasi  menyebabkan kekerasan,  kekacauan  sosial,  dan  bahkan  serangan  yang  menargetkan  petugas  kesehatan.  Di Italia pada bulan Maret 2020, sebuah kantor berita mempublikasikan berita perihal lockdown di Italia  Utara  sebelum  pengumuman  resmi  pemerintah.  Hal  itu  mengakibatkan  orang-orang bergegas  meninggalkan  Italia  Utara  menuju  bagian  selatan  yang  di  kemudian  hari  diketahui berkontribusi pada peningkatan kasus Covid-19 di seluruh Italia (Cinelli et al., 2020; Islam et al., 2020; Sohrabi et al., 2020).
Zhang, Pian, Ma, Ni, & Liu (2021) dalam studinya di Tiongkok menyebut bahwa sumber infodemi Covid-19 adalah platform chat seperti WeChat (40,1%), platform berbagi video seperti Tiktok (23,4%), dan platform berbagi berita seperti Sina News (22,1%). Hasil studi tersebut sejalan dengan  simulasi  penyebaran  informasi  di  media  sosial  menggunakan  model  epidemi  yang dilakukan  oleh  Cinelli  dalam  sebuah  peneltian  (Cinelli  et  al.,  2020).  Menggunakan  model
pengukuran  penyebaran  virus,  diperoleh  nilai  reproduksi  yang  mengarah  pada  terjadinya infodemi.
Data Digital 2020 menyebut bahwa total populasi di dunia pada tahun 2020 mencapai 7,75 miliar jiwa dan sebanyak 3,8 miliar (49%) diantaranya merupakan pengguna aktif media sosial. Angka itu bertumbuh 9,2% dibandingkan tahun sebelumnya. Rata-rata global menyebut bahwa rata-rata waktu dalam sehari yang digunakan untuk menggunakan media sosial mencapai 2 jam 24 menit. Adapun platform yang paling populer adalah Facebook, YouTube, WhatsApp, WeChat, Instagram, Tiktok, QQ, Qzone, Sina Weibo, dan Reddit (Kemp, 2020).
Media sosial memainkan peran signifikan dalam mempengaruhi publik selama pandemi Covid-19 sebab publik sendiri cenderung mengutamakan informasi dari media sosial (Ahmad & Murad,  2020).  Bridgman  et  al.  (2020)  mengidentifikasi  bahwa  terdapat  hubungan  yang  kuat antara  paparan  media  sosial  dan  mispersepsi  tentang  Covid-19  dan  media  sosial  juga berhubungan  dengan  ketidakpatuhan  masyarakat  karena  meningkatnya  mispersepsi  tentang Covid-19.  Pada  saat  yang  sama,  pendekatan  kesehatan  masyarakat  sebagai  strategi  untuk mengatasi pandemi membutuhkan kepatuhan masyarakat itu sendiri (Wu & McGoogan, 2020).
Ketidakmampuan publik untuk memilih informasi dapat menciptakan rumor dan kepanikan yang menciptakan efek jangka panjang, terutama pada pertambahan kasus Covid-19. Mengingat misinformasi  pada  Covid-19  merupakan  perkara  yang  menyangkut  hidup  dan  mati,  maka intervensi yang memadai dan strategi komunikasi yang tepat menjadi kebutuhan yang sangat krusial (Ahmad & Murad, 2020; Pennycook, McPhetres, Zhang, Lu, & Rand, 2020).
Salah  satu  alasan  misinformasi  di  media  sosial  terjadi  adalah  kecenderungan  sejumlah orang  untuk  memperlakukan  seluruh  informasi  di  media  sosial  setara  dengan  konten  seperti video  hewan  maupun  foto  bayi  yang  tidak  membutuhkan  pertimbangan  akurasi,  sehingga kemudian berita-berita yang ditemukan di media sosial dibagikan dengan mudah (Pennycook et al., 2020).
Menghadapi  kelimpahan  informasi  tersebut,  pemerintah  dituntut  untuk  mampu menyediakan informasi yang cepat dan handal kepada masyarakat guna melawan infodemi yang terjadi.  Pada  kenyataannya,  dalam  kebijakan  untuk  menghentikan  penyebaran  Covid-19,  baik pemerintah  maupun  organisasi  kesehatan  belum  cukup  berhasil  memberikan  informasi  yang handal  untuk  merespon  perkembangan  kebutuhan  informasi  publik  (Lovari,  D’Ambrosi,  & Bowen,  2020).  Di  sisi  lain,  media  sosial  menyediakan  pemerintah  suatu  peluang  untuk berkomunikasi  langsung  dengan  masyarakat.  Pada  masa  pandemi,  menyebarkan  pesan  ke sebanyak mungkin masyarakat sangat penting untuk mengurangi penyebaran wabah (Teichmann et al., 2020). Hal itu terkait dengan peningkatan aktivitas individu untuk membagikan pemikiran, sudut pandang, sikap, dan perasaan di media sosial pada periode Covid-19 (Shoaei & Dastani, 2020).
Pemanfaatan media sosial dalam pemerintahan telah menjadi salah satu tren utama dari praktik e-government . Media sosial memiliki peran penting pada area utama e-government yaitu
aliran  dan  ketersediaan  informasi  dari  pemerintah,  penggunaan  teknologi  informasi  untuk menciptakan  dan  menyediakan  layanan  pemerintahan  yang  inovatif,  dampak  dari  teknologi informasi pada hubungan pemerintah dan masyarakat, serta peningkatan pentingnya kebijakan dan teknologi informasi pada praktik demokrasi(Criado, Sandoval-Almazan, & Gil-Garcia, 2013). Pemanfaatan  media  sosial  dalam  kaitannya  dengan  pemerintahan  semakin  diakui  setelah revolusi  di  Mesir  yang  memanfaatkan  media  sosial  seperti  Facebook,  Twitter,  dan  YouTube secara masif (Abdelsalam, Reddick, Gamal, & Al-shaar, 2013).
Oleh  Mergel  (2013),  pemanfaatan  media  sosial  untuk  meningkatkan  partisipasi, transparansi,  dan  kolaborasi  antar  agen  pada  sektor  publik  disebut  sebagai Government  2.0 . Platform  media  sosial  menjadi  perangkat  utama  yang  memungkinkan  adanya  pertukaran informasi  dua  arah,  baik  di  dalam  institusi  pemerintahan  maupun  melalui  interaksi  dengan masyarakat. Ditambahkan Bonsón, Royo, & Ratkai (2017) bahwa interaksi merupakan elemen penting karena media sosial menciptakan kelimpahan data maupun informasi yang berpotensi menimbulkan pertanyaan mengenai akurasi, kualitas, maupun pemanfaatan data dan informasi tersebut.  Salah  satu  parameter  yang  dapat  mengukur  interaksi  tersebut  adalah citizens engagement berupa pengolahan data dari berbagai aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat di media  sosial  pemerintah  (Bonsón  &  Bednárová,  2018;  Bonsón,  Perea,  &  Bednárová,  2019; Bonsón et al., 2017).
Terminologi citizens  engagement tersebut  cenderung  melengkapi  definisi  yang dikembangkan  dalam  paradigma New  Public  Service .  Denhardt  &  Denhardt  (2015) mendefinisikan citizens engagement sebagai kemampuan masyarakat untuk terlibat pada suatu problematika  yang  dianggap  penting  oleh  masyarakat  itu  sendiri.  Lebih  lanjut, citizens engagement tersebut  dapat  dibangun  pada  batasan  normatif  dalam  kerangka  demokrasi, ataupun dimanfaatkan dalam implementasi kebijakan publik. Chen et al. (2020) menyebut bahwa citizens  engagement cenderung  meningkat  saat  terjadi  dialog  pada  platform  media  sosial. Citizens engagement kemudian berperan penting untuk mengukur penerimaan masyarakat pada pesan yang disampaikan oleh pemerintah mengingat pentingnya perubahan perilaku masyarakat dalam upaya penanggulangan Covid-19 melalui pendekatan kesehatan masyarakat.
Penelitian tentang posisi media sosial pemerintah dalam infodemi Covid-19 telah dilakukan di berbagai negara, seperti Vietnam (La et al., 2020), Spanyol (Criado, Guevara-Gómez, & Villodre, 2020), India (Das & Dutta, 2020), Singapura (Wong & Jensen, 2020), hingga Kanada (Bridgman et al., 2020; Teichmann et al., 2020b) dan Amerika Serikat (Papakyriakopoulos, Serrano, & Hegelich, 2020). Perbandingan pemanfaatan media sosial pemerintah pada konteks Covid-19 antar negara juga  telah  dilakukan  oleh  Raamkumar,  Tan,  &  Wee  (2020)  untuk  melihat  kondisi perbandungannya.  Penelitian  ini  hadir  guna  merangkum  capaian  dan  permasalahan  dari penelitian-penelitian terdahulu dari berbagai negara tersebut sehingga diperoleh konteks holistik media sosial pemerintah dan infodemi Covid-19 yang dapat digunakan sebagai masukan untuk menetapkan kebijakan pemanfaatan media sosial pemerintah di Indonesia.
Konteks  yang  menyeluruh  perihal  media  sosial  pemerintah  dan  infodemi  Covid-19 memerlukan  perspektif  yang  relevan.  Mergel  (2013)  mengedepankan  pentingnya  partisipasi, kolaborasi,  dan  transparansi.  Lee  &  Kwak  (2012)  dalam  upaya  untuk  mendalami  tentang engagement berbasis media sosial menggunakan perspektif Open Government Maturity Model (OGMM) yang terdiri dari kondisi awal, transparansi data, partisipasi terbuka, kolaborasi terbuka, yang dipungkasi dengan keterlibatan yang masif. Kedua perspektif tersebut memiliki sejumlah kesamaan  yang  juga  dirangkum  oleh  penelitian  tentang  komunikasi  sektor  publik  pada  era COVID-19  yang  mengedepankan  3  pilar Open  Government yaitu  transparansi,  partisipasi,  dan kolaborasi (Lovari et al., 2020).
Mergel  (2013)  yang  mendalami  konsep Government  2.0 mendefinisikan  transparansi, partisipasi, dan kolaborasi dengan atribut 2.0. Transparansi 2.0 dikaitkan dengan penggunaan teknologi jejaring sosial untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintahan. Melalui media sosial, pemerintah didorong untuk semakin transparan, termasuk dengan mempublikasikan informasi- informasi  yang  mungkin  tidak  diinginkan  untuk  diketahui  masyarakat  pada  masa  lalu. Bagaimanapun,  pemerintah  adalah  pemilik  begitu  banyak  data  yang  bisa  jadi  relevan  pada sebagian atau seluruh masyarakat.
Penggunaan  internet  dan  teknologi  media  sosial  untuk  menghubungkan  masyarakat dengan  pemerintah  disebut  sebagai  partisipasi  2.0.  Interaksi  daring  antara  pemerintah  dan masyarakat sesungguhnya telah muncul pada tahap Web 1.0 yang cenderung statis dan tidak interaktif. Web 2.0 yang kemudian berkembang menjadi Government 2.0 memungkinkan adanya interaksi dua arah pemerintah dan masyarakat, seperti pada kolom komentar laman Facebook, penggunaan Direct Message (DM) di Twitter, dan metode lainnya (Mergel, 2013).
Kolaborasi oleh Mergel (2013) dan Khan (2017) dikaitkan sebagai disrupsi media sosial pada hierarki, Standard  Operating  Procedure (SOP),  maupun  hukum  yang  berlaku  di  sektor  publik. Faktanya, hierarki terbukti tidak efisien dalam koridor pencarian informasi mengingat adanya pembatasan  informasi  vertikal.  Media  sosial  menunjukkan  efek  transformatif  untuk  berbagi pengetahuan dalam bidang administrasi publik. Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk memperoleh konteks yang menyeluruh mengenai media sosial pemerintah dan infodemi Covid- 19 dalam perspektif Open Government yang meliputi transparansi, partisipasi, dan kolaborasi. Sesuai  dengan  tujuan  untuk  memperoleh  konteks  holistik  tersebut,  maka  penelitian  ini menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Menurut  Creswell  (2014)  upaya  memperoleh  gambaran utuh dari suatu permasalahan melibatkan beragam perspektif serta menggunakan model yang sesuai untuk menjelaskan fenomena yang diteliti. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan  data  publik  yang  meliputi  hasil  riset  terdahulu  yang  telah  dipublikasikan  melalui jurnal  ditunjang  dengan  data-data  lain  yang  relevan.  Interpretasi  sebagai  elemen  dari pembahasan dan penarikan kesimpulan menggunakan tiga dimensi Open Government .

## Transparansi: Meredam Rumor dan Stigma Dengan Medium yang Tepat
Salah satu catatan dari Sohrabi et al. (2020) perihal penanganan COVID-19 pada periode awal wabah adalah transparansi. Negara-negara di dunia seolah-olah tidak belajar dari peristiwa wabah sebelumnya seperti SARS dan Zika. Minimnya transparansi memberikan ruang untuk diisi oleh  rumor,  stigma,  hingga  teori  konspirasi,  yang  berpotensi  menurunkan  kepercayaan masyarakat baik pada pemerintah maupun pada lembaga internasional (Islam et al., 2020). Pada sejumlah negara, seperti di Indonesia, misinformasi publik kemudian juga diikuti oleh kurangnya komunikasi  antar  tingkatan  pemerintahan  sehingga  memicu  beredarnya  interpetasi  keliru melalui media sosial seperti WhatsApp, Facebook, dll (Djalante et al., 2020).
Menyikapi perkembangan pandemi, setiap negara memiliki kebijakannya masing-masing. Secara umum, pandemi Covid-19 menunjukkan bahwa krisis dapat mendorong keterbukaan atau malah  mengaktivasi  ketertutupan  baik  pada  level  pemerintahan  lokal,  nasional,  hingga internasional (Lovari et al., 2020).
Secara umum, keterbukaan menjadi salah satu kunci sukses menangani pandemi. Dengan data kasus yang jelas, maka penelusuran kontak dapat dilakukan sehingga pendekatan kesehatan masyarakat  berupa  isolasi,  karantina,  hingga  pembatasan  komunitas  dapat  dilakukan  dengan terarah.  Sejumlah  negara  seperti  Vietnam,  Taiwan,  hingga  Singapura  yang  dinilai  berhasil mengendalikan  jumlah  kasus  Covid-19  mengimplementasikan  pendekatan  ini.  Akan  tetapi, sejumlah negara memilih untuk mengaktivasi ketertutupan, seperti misalnya Tanzania (Concerns, 2020). Pada perkembangannya, sejalan dengan pola komunikasi dan kebijakan pemimpin negara, asumsi bahwa Covid-19 adalah virus yang tidak berbahaya sampai pada masyarakat.
Begitu  banyak  asumsi  berkembang  tentang  SARS-CoV-2  karena  pada  mulanya—sebagai penyakit yang baru—pengetahuan saintifik dan sosial perihal asal muasal hingga dampak dari virus ini masih minim. Hal itu memberi ruang pada hadirnya rumor hingga teori konspirasi yang terutama  menyasar  orang-orang  yang  mencari  penjelasan  (Papakyriakopoulos  et  al.,  2020). Dalam perspektif lain, Alfirdaus & Yuwono (2020) menyebut bahwa para pembuat kebijakan pun dihadapkan pada permasalahan yang belum jelas definisinya, namun sudah tampak dampak yang masif dan mengkhawatirkan.
Rumor dapat tersamar sebagai metode pencegahan infeksi maupun strategi pengendalian yang tampak kredibel namun justru berimplikasi serius. Islam et al. (2020) memaparkan sejumlah contoh. Di Iran, terdapat lebih dari 800 kematian, 60 kebutaan, serta 6.000 orang dirawat di rumah  sakit  karena  konsumsi  metanol.  Hal  itu  terkait  rumor  yang  beredar  bahwa  konsumsi alkohol berkonsentrasi tinggi dapat mendisinfeksi tubuh serta membunuh virus. Kasus serupa dengan rumor yang sama juga terjadi pada 30 kematian di Turki. Sedangkan di India, belasan orang mengalami keracunan tanaman pasca menyaksikan video di media sosial yang menyatakan bahwa Datura —yang notabene memang tanaman beracun—dapat memberikan imunitas pada Covid-19. Kejadian misinformasi juga muncul pada tingkat yang lebih tinggi yaitu organisasi. Pada
sebuah gereja di Korea Selatan, penggunaan botol spray yang sama untuk menyemprotkan air garam kepada sesama jemaat menghasilkan lebih dari 100 kasus infeksi baru.
Penelitian Papakyriakopoulos et al. (2020) terhadap 4 media sosial yaitu Facebook, Twitter, Reddit, dan 4chan menampilkan fakta bahwa asal mula rumor hingga teori konspirasi adalah sumber alternatif, blog personal, maupun unggahan media sosial (83%). Hanya ada 17% rumor maupun teori konspirasi yang berkembang dari media arus utama. Akan tetapi, dari proporsi yang  kecil  tersebut  diperoleh  jumlah share di  Facebook  dan  Twitter  4  kali  lipat  lebih  besar dibandingkan sumber alternatif. Pada saat yang sama, sumber arus utama memiliki jangkauan dan keberterimaan yang lebih luas di masyarakat.
Transparansi  oleh  pemerintah  menjadi  kunci  penanganan  Covid-19  yang  baik. Bagaimanapun,  pandemi  telah  memiliki  dampak  signifikan  pada  kepercayaan  masyarakat. Sejumlah kecil maupun besar masyarakat yang tidak percaya pada pemerintah, media, praktisi kesehatan,  maupun  saintis  akan  mempengaruhi  level  kepercayaan  dan  kemampuan  untuk membangun ulang hubungan di dalam komunitas. Lebih lanjut pada institusi publik, kegagalan untuk memperoleh kepercayaan dapat mendorong hilangnya kredibilitas, diperolehnya reputasi yang  buruk,  dan  muaranya  adalah  ketidakpuasan  publik.  Pemerintah  di  banyak  negara  harus memahami bahwa penanganan pandemi Covid-19 telah mempercepat proses ketidakpercayaan publik pada sejumlah negara (Lovari et al., 2020).
Studi Wong & Jensen (2020) di Singapura menyebut bahwa terdapat dua pilar komunikasi menuju  transparansi  yakni  media  konvensional  dan  media  sosial.  Pemerintah  Singapura menggunakan WhatsApp sebagai elemen media sosial dan hal ini sangat relevan karena dari 5,7 juta  penduduk,  sebanyak  4  juta  diantaranya  adalah  pengguna  WhatsApp.  Dengan  demikian, pemerintah  dapat  mendiseminasikan  informasi  yang  mutakhir  dan  terpercaya  untuk  mengisi ruang  yang  tadinya  memungkinkan  rumor  berkembang.  Bahkan  pada  saat  kasus  pertama muncul, pemerintah Singapura secara transparan mempublikasikan penelusuran kontak melalui WhatsApp, Twitter, Facebook, Telegram, maupun situsweb khusus. Pembaruan informasi juga dilakukan 2-3 kali sehari.
Transparansi melalui media sosial juga dilakukan oleh Vietnam. Sebelum kasus pertama terkonfirmasi, kebijakan pemerintah difokuskan pada penilaian terhadap ancaman yang mungkin terjadi,  dilengkapi  dengan  pengembangan  pedoman  hingga  perencanaan  langkah-langkah preventif untuk menghadapi penyakit baru. Kewaspadaan di Vietnam sendiri sudah dimulai sejak peningkatan karantina perbatasan pada 3 Januari 2020. Hal itu kemudian ditunjang aktivitas di media sosial untuk mengkomunikasikan informasi perihal virus Corona kepada masyarakat (La et al., 2020).
Pada  perkembangannya,  Vietnam  dan  Singapura  cukup  berhasil  menangani  pandemi Covid-19 dengan jumlah kasus yang terkontrol dan angka kematian yang rendah. Hal ini menjadi kontradiksi dengan yang terjadi di Indonesia. Aliran informasi di Indonesia cukup lambat yang ditunjang  pula  oleh  tertutupnya  informasi  perihal  suspek  sehingga  membentuk  kurangnya
urgensi  kegawatdaruratan  pada  masyarakat  (Djalante  et  al.,  2020).  Padahal,  persepsi  bahaya yang rendah pada fase awal wabah bukan merupakan kondisi yang ideal. Salah satu buktinya adalah  ketika  sekolah  tatap  muka  ditutup  secara  nasional  pada  pertengahan  Maret  2020, sejumlah orang justru memanfaatkannya untuk bepergian. Selain itu, Indonesia juga mengalami kendala dalam penggunaan terminologi seperti outbreak hingga social distancing .
Alfirdaus  &  Yuwono  (2020)  menekankan  bahwa  kebijakan business  as  usual maupun kebijakan  pada  situasi  krisis  tidaklah  cukup  untuk  menjelaskan  tentang  pandemi  Covid-19. Terlebih, krisis ini telah melintasi batas daerah maupun negara tertentu dan telah menjadi isu global  yang  disebabkan  oleh  penyebab  non-struktural  yang  sulit  dikendalikan  dengan  penuh ketidakpastian pada berbagai aspek. Salah satu masalah yang relevan dengan hal tersebut adalah fakta  di  Irak  bahwa  kepanikan  tidak  hanya  muncul  karena  misinformasi,  tetapi  juga  karena dirilisnya informasi faktual berupa laporan jumlah kasus dan jumlah kematian (Ahmad & Murad, 2020). Di Indonesia, misalnya, pada hari pengumuman kasus pertama Covid-19 pada 2 Maret 2020 sempat terjadi kepadatan di pasar dan pusat perbelanjaan karena sebagian publik yang panik  melakukan  aksi  borong  kebutuhan  pokok.  Artinya,  informasi  yang  harus  dikelola  tidak sekadar misinformasi, tetapi juga informasi yang benar-benar ada.
Walau  demikian,  perhatian  khusus  untuk  transparansi  pemerintah  di  media  sosial  demi menjegal beredarnya rumor dan teori konspirasi hendaknya tetap menjadi yang utama. Rumor, stigma, hingga teori konspirasi yang bersisian dengan kegawatdaruratan kesehatan masyarakat sendiri  bukanlah  hal  baru  dan  sudah  ada  bahkan  sejak  periode Human  Immunodeficiency Sydrome (HIV) di Afrika. Menurut Islam et al. (2020) saat itu HIV dirumorkan sama persis dengan Covid-19 pada masa kini, bahwa penyakit tersebut tidaklah ada dan pengobatan yang diberikan justru  beracun  untuk  manusia.  Hal  itu  kemudian  menciptakan  penolakan  pada  terapi antiretroviral (ARV) di Afrika Selatan. Kejadian sejenis juga terjadi pada wabah Zika (2015-2016). Pada kasus Ebola, misinformasi yang beredar juga tidak jauh berbeda, bahkan menyebut bahwa pekerja  kesehatanlah  yang  menyebarkan  virus  tersebut.  Kondisi-kondisi  tersebut  memberi pengaruh pada kemampuan pekerja kesehatan untuk melakukan pengendalian.
Belajar dari pengalaman HIV, Ebola, hingga Zika, misinformasi yang didorong oleh rumor, stigma, hingga teori konspirasi dapat menciptakan implikasi serius pada kesehatan masyarakat, terutama  jika  bertentangan  dengan  pedoman  yang  berbasis  sains.  Islam  et  al.  (2020) merekomendasikan bahwa dalam mengelola informasi, pemerintah hendaknya memahami pola dari  rumor,  stigma,  maupun  teori  konspirasi  yang  terkait  dengan  Covid-19  sehingga  mampu mengembangkan pesan komunikasi risiko yang tepat. Sejalan dengan yang sudah berjalan saat ini  baik  di  Facebook,  Twitter,  maupun  Instagram,  suatu  pemerintahan  maupun  lembaga internasional  seperti World  Health  Organization (WHO)  hendaknya  tidak  sekadar mengidentifikasi  setiap  rumor  maupun  teori  konspirasi  untuk  kemudian  mengklarifikasinya, tetapi juga melibatkan platform media sosial terkait untuk membantu menyebarkan informasi yang tepat.
Rumor, stigma, hingga teori konspirasi sejatinya mengikuti tiga cara pikir yakni: (1) narasi utamanya  adalah  keberadaan  konspirasi  yang  terkait  individu  maupun  kelompok  berkuasa dengan kepentingan spesifik; (2) validitasnya didasarkan pada bukti tidak langsung atau justru pada ketiadaan bukti; dan (3) disusun sedemikian rupa sehingga sulit dibantah, seperti misalnya dengan  oversimplifikasi  dengan  menyebut  ‘menurut  sebuah  penelitian’  atau  ‘seperti  disebut pada  sebuah  buku’.  Perlu  diwaspadai  bahwa  konten  semacam  ini  cenderung  jauh  lebih  viral dibandingkan konten yang melakukan debunk atau klarifikasi terhadapnya (Papakyriakopoulos et  al.,  2020).  Misinformasi  cenderung  terjadi  pada  orang-orang  dengan  keingintahuan  yang melakukan pencarian secara daring perihal cara mengatasi SARS-CoV-2 dan pencarian tersebut berpotensi keliru (Apuke & Omar, 2021).
Transparansi  perlu  dikelola  dengan  optimal  sehingga  selain  menihilkan  rumor  dan  teori konspirasi, juga mampu mencegah stigma. Islam et al. (2020) menyebut bahwa stigma maupun ketakutan akan diskriminasi dapat berkontribusi pada penularan, terutama tenaga kesehatan. Akibat adanya stigma, orang dengan gejala Covid-19 akan menyembunyikan gejala dan riwayat paparan mereka saat memeriksaan diri ke fasilitas kesehatan, sehingga petugas yang melakukan penanganan  dengan  Alat  Pelindung  Diri  (APD)  minimal  menjadi  mudah  tertular  sebagaimana yang terjadi Bangladesh. Ketakutan akan stigma juga memicu orang-orang untuk menghindar dari tes, padahal hal tersebut menjadi elemen penting untuk mengidentifikasi penyebaran suatu wabah. Perlu diperhatikan pula kepercayaan pada rumor, teori konspirasi maupun pengenaan stigma  tidak  memiki  korelasi  langsung  dengan  faktor-faktor  seperti  level  pendidikan.  Sebagai contoh, pasien 17 di Vietnam adalah orang berpendidikan tinggi dari kelas menengah ke atas yang  menolak  karantina  mandiri  selama  14  hari  dan  justru  kemudian  menjadi  bagian  dari penyebaran virus (La et al., 2020).
Dengan  konteks  pengguna  media  sosial  yang  luas,  pemerintah  juga  perlu  memetakan masyarakat  penerima  informasi.  Sebagaimana  Singapura  mengoptimalkan  WhatsApp  karena persentase penggunanya besar, maka di Irak posisinya berbeda karena terdapat kecenderungan bahwa  pria  lebih  cenderung  menggunakan  Facebook  dan  Twitter,  sementara  wanita menggunakan Instagram (Ahmad & Murad, 2020). Konteksnya juga kemudian berlainan dengan Vietnam,  yang  selain  menggunakan  Facebook  karena  dipakai  57,34%  populasi,  juga menggunakan  media  sosial  bernama  Zalo  yang  memiliki  sekitar  100  juta  pengguna  (La  et  al., 2020).
Dimensi transparansi berkaitan dengan pendayagunaan media sosial pemerintah secara optimal, baik dalam pembuatan dan penayangan konten kepada publik serta pemilihan medium yang tepat untuk keberterimaan yang tinggi sebagaimana penggunaan WhatsApp di Singapura dan  media  sosial  lokal  di  Vietnam.  Elemen  lain  yang  penting  untuk  mendukung  transparansi adalah  kecepatan  dan  ketepatan  dalam  penyampaian  informasi  kepada  publik.  Kombinasi tersebut  dapat  meminimalkan  berkembangnya  rumor  dan  teori  konspirasi  yang  berpotensi mempengaruhi sikap serta perilaku masyarakat dalam penanganan pandemi.

## Partisipasi: Urgensi Pengukuran Sentimen Publik
Salah  satu  hal  yang  mendorong  berkembangnya  rumor,  stigma,  dan  teori  konspirasi  di media sosial adalah dimungkinkannya seseorang berbagi pesan kepada orang lain terlepas dari benar  atau  tidaknya  suatu  informasi.  Menurut  Apuke  &  Omar  (2021),  di  Nigeria  altruisme menjadi prediktor paling kuat perihal berbagi misinformasi terkait Covid-19 karena mendasari tindakan  dengan  maksud  membantu  orang  lain  dengan  cara  berbagi  informasi.  Media  sosial kemudian  mempermudah  kreasi  dan  diseminasi  informasi  tersebut.  Goel  &  Gupta  (2020) menyebut  bahwa  kekuatan  terbesar  dari  platform  media  sosial  adalah  juga  kelemahan utamanya. Informasi begitu mudah diakses dan tersedia dengan segera sedangkan kualitasnya belum tentu sejalan.
Seperti telah dipaparkan pada bagian sebelumnya bahwa informasi yang dikonstruksi dari sekadar  hipotesis  belaka  dapat  dengan  mudah  dipaparkan  pada  audiens  yang  naif  sehingga menciptakan  rumor,  stigma,  hingga  teori  konspirasi  di  masyarakat.  Pada  saat  yang  sama, meneruskan  atau  membagikan  suatu  berita  merupakan  elemen  dari citizens  engagement (Bonsón et al., 2017). Pennycook et al. (2020) menekankan bahwa pada dasarnya setiap orang memiliki tendensi untuk tertahan terlebih dahulu apabila saat ingn menyebarkan suatu berita muncul pertanyaan tentang akurasi.
Partisipasi  menjadi  elemen  penting  dari citizens  engagement karena  melalui  partisipasi publik dengan memberi like , menulis komentar, hingga membagikan suatu konten, pemerintah dapat menilai respon publik pada informasi yang dibuat sebagai produk dari transparansi. Hal ini yang kemudian menjadi kritik bahkan jauh sebelum pandemi.
Medaglia  &  Zheng  (2017)  yang  melakukan  kajian  literatur  sistematik  pada  sejumlah penelitian  tentang  media  sosial  pemerintah  mendapati  bahwa  riset-riset  yang  ada  pada umumnya  hanya  berfokus  pada  pemerintah,  bukan  masyarakat  sebagai  pengguna.  Selain  itu, konten yang disediakan cenderung menjadi ajang promosi diri alih-alih mendorong transparansi, partisipasi,  maupun  pemberian  layanan  publik.  Lebih  dalam  lagi,  riset-riset  tersebut  pada umumnya berfokus dan berhenti pada aspek-aspek kuantitatif seperti jumlah like atau jumlah komentar. Kalaupun ada riset yang berfokus pada pengguna, permasalahannya juga sama yakni berhenti pada aspek kuantitatif.
Pada  sejumlah  penelitian  terkini  tentang  media  sosial  dan  Covid-19,  mulai  terjadi pengembangan.  Penelitian  Raamkumar  et  al.,  (2020)  membandingkan  konten  pada  laman Facebook Ministry of Health (MOH) Singapura, the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) di Amerika Serikat, serta Public Health England (PHE) di Inggris baik sebelum dan sesudah COVID-19. Penelitian ini melakukan analisis sampai pada sentimen yang muncul dari masyarakat pada setiap konten sehingga tidak berhenti pada sekadar angka-angka engagement . Pengukuran sampai pada level sentimen juga dilakukan oleh Chen et al. (2020) untuk media sosial Weibo di Tiongkok.
Menyoal  sentimen,  maka  penelitian  di  Indonesia  dari  Gustomy  (2020)  memperlihatkan fakta menarik karena wacana kebijakan Covid-19 justru menjadi perang sentimen antara dua kutub  klaster  populis  yang  didominasi buzzer dan  sebagian  kecil influencer .  Gawatnya  adalah gaung  dari buzzer dengan  sentimen  negatif  cenderung  menutupi  suara  kelompok  kritis  dan rasional. Penelitian ini juga memotret perdebatan yang tidak masuk akal secara substansi yaitu antara  Presiden  Joko  Widodo  dan  Gubernur  DKI  Jakarta  Anies  Baswedan.  Kondisinya  adalah kedua  tokoh  tersebut  sama-sama  berada  pada  posisi  pemerintah,  meskipun  berbeda  level. Pertentangan  itu  kemudian  menciptakan  kegeraman  rasional  dari  kelompok  kritis  yang sayangnya  tidak  menjadi trending  topics .  Hadirnya buzzer sendiri  kemudian  menciptakan engagement yang  tidak  organik  dan  menyebabkan  wacana  positif  menjadi  wacana  pinggiran. Dari  penelitian  ini  dapat  dipahami  urgensi  untuk  mendalami engagement lebih  dari  sekadar trending topics maupun jumlah like sebab ternyata partisipasi masyarakat berkelindan dengan para buzzer yang memiliki kepentingan masing-masing.
Shoaei  &  Dastani  (2020)  menekankan  bahwa  media  sosial  dengan  jejaringnya  memiliki potensi besar untuk mendorong peningkatan kesadaran maupun edukasi terkait Covid-19. Pada periode awal pandemi, misalnya, media sosial mampu membantu mengendalikan pembatasan sosial serta mendorong orang-orang untuk menghindari aktivitas di luar rumah yang tidak terlalu penting.  Hal  itu  juga  didorong  oleh  adanya  kolaborasi  seperti  yang  terjadi  Spanyol  dan  India (Criado et al., 2020; Das & Dutta, 2020).
Guna memaksimalkan impresi publik beserta engagement -nya, diperlukan dua fitur utama media sosial pemerintah. Fitur pertama ialah konten. Sedangkan fitur kedua adalah hal-hal yang spesifik  suatu  akun  seperti  jumlah  pengikut,  posisi,  konteks  institusi,  serta  frekuensi  aktivitas (Bridgman  et  al.,  2020).  Sejumlah  penelitian  telah  memaparkan  perihal  atribut  yang  melekat pada fitur-fitur ini.
Pada media sosial TikTok, sebagaimana diteliti oleh Q Chen, Min, Zhang, Ma, & Evans (2021) muncul gambaran partisipasi bahwa video yang lebih pendek cenderung mendapat lebih banyak engagement —berupa like dan komentar. Pada media sosial asli Tiongkok ini, berita tentang krisis COVID-19 sendiri cenderung menerima sedikit like apabila dibandingkan dengan konten seperti apresiasi  untuk  tenaga  medis,  penanganan  oleh  pemerintah,  maupun  panduan  pada  masa pandemi. Di TikTok, judul-judul positif cenderung mengundang engagement dari publik.
Sedangkan pada media sosial Weibo, riset Qiang Chen et al. (2020) memberikan perspektif lain  bahwa  kekayaan  media  tidak  berasosiasi  dengan citizens  engagement dalam  artian  teks polos boleh jadi dapat memicu engagement lebih tinggi ketimbang gambar. Menariknya adalah fakta  ini  tidak  disepakati  oleh  penelitian  dari  Yang,  Deng,  Zhang,  &  Mao  (2021)  yang  spesifik meneliti aktivitas media sosial pemerintah daerah di Wuhan, episenter pertama Covid-19. Pada penelitian tersebut, kekayaan media memiliki asosiasi dengan citizens engagement . Qiang Chen et al. (2020) sendiri menggunakan contoh akun Twitter Donald Trump yang memang nyaris tidak
pernah membuat post berupa gambar dan hanya teks polos. Akan tetapi, pada konteks ini perlu dilihat lagi posisi Trump sebagai kepala negara adidaya sehingga engagement yang terjadi tidak serta merta bermakna dukungan untuk setiap tweet yang dibuat.
Partisipasi  publik  yang  ditandai  dengan citizens  engagement ,  oleh  Q  Chen  et  al.  (2021) disebut mengalami peningkatan saat terjadi dialog di media sosial, baik berupa penggunaan tagar tertentu,  respon  publik  untuk  menjawab  pertanyaan  atau  justru  membuat  pertanyaan,  serta mengajak atau mentions akun lain untuk terlibat dalam dialog. Dialog inilah yang membentuk hubungan  antara  publik  dengan  institusi  sehingga  mendorong citizens  engagement .  Interaksi yang  muncul  dari  pemerintah  akan  memperlihatkan  adanya  perhatian  pada  pendapat  publik, sehingga  publik  kemudian  merasa  lebih  diakui  dan  diperhatikan  sehingga  terbentuk  motivasi untuk melanjutkan engagement .
Guna mendorong partisipasi, Teichmann et al. (2020) menekankan sejumlah hal. Pertama, pada kondisi tertentu terkadang sosok yang membuat suatu post lebih penting daripada post itu sendiri.  Dalam  artian,  ketika  suatu  konten  edukasi  pendekatan  masyarakat  terkait  Covid-19 dibuat oleh para pemimpin nasional maupun daerah yang beraudiens luas, maka dampaknya akan  lebih  signifikan.  Kedua,  pesan  ringkas  yang  diformulasikan  secara  jelas  cenderung memperoleh engagement yang lebih masif. Muatan pesan yang kompleks seperti halnya pada penelitian pengembangan klorokuin dan hidroksiklorokuin hingga obat-obat yang sudah memiliki Emergency  Use  Authorization (EUA)  seperti  remdesivir  dan  favipiravir  cenderung  sulit memperoleh engagement yang  sama  dengan  pesan-pesan  terkait  pendekatan  kesehatan masyarakat  seperti  mencuci  tangan,  menggunakan  masker,  maupun  menjaga  jarak.  Ketiga, kreativitas,  media,  dan  kualitas  media  sangat  penting.  Informasi  terkait  Covid-19  harus dipasangkan dengan media yang relevan. Sebagai contoh, penjelasan tentang mekanisme vaksin akan lebih relevan jika dituangkan dalam bentuk video atau infografis alih-alih teks. Pada konteks lain, pemanfaatan jejaring influencer , referensi budaya pop, hingga penggunaan selebriti dapat menjadi  strategi  yang  efektif  sedangkan  pesan  yang  terkait  dengan  kebijakan  yang  ekstensif maupun pesan berupa video dan infografis berkualitas rendah cenderung dapat menurunkan engagement. Keempat,  pemerintah  hendaknya  menaruh  perhatian  perihal  metode penyampaian  informasi  pada  setiap  platform.  Pesan  di  Facebook  dan  Twitter  mungkin  dapat sama, tetapi metode penyampaiannya sangat berbeda, mulai dari ukuran foto, jumlah karakter pada caption , hingga penggunaan tagar. Untuk penggunaan di Kanada, video lebih memperoleh engagement di Twitter sementara pesan teks mendapatkannya di Facebook.
Untuk  mendorong  partisipasi  publik,  strategi  media  sosial  perlu  dirumuskan  dengan komprehensif  dan  tidak  dapat  dilakukan  serta  merta  dengan  membuat post lalu  diunggah  di berbagai media sosial. Diperlukan pemahaman dan strategi konten yang tepat, disesuaikan pula dengan audiens pada masing-masing media sosial, untuk bisa menciptakan komunikasi publik melalui media sosial pemerintah yang mendapatkan partisipasi dan engagement dari publik.
Menyoal pelibatan influencer , Vietnam memberikan contoh yang baik. Sejak awal pandemi, media sosial pemerintah didukung oleh upaya individual untuk mendukung kewaspadaan publik dan perlindungan terhadap virus. Sebagai contoh, lagu tentang mencuci tangan (‘Ghen Co Vy’) dari  artis  Quang  Dang  berhasil  menjadi  viral  dan  berulangkali  direproduksi  oleh  warganet sehingga  dampak  edukasinya  dapat  diperoleh.  Karantina—yang  menjadi  pembeda  Vietnam dengan  sejumlah  negara  lain  di  Asia  Tenggara—juga  dibantu  berita  positif  dari  seorang fashionista  lokal  bernama  Chau  Bui  dengan  videonya  saat  menjalani  masa  karantina  yang menarik lebih dari 1 juta view (La et al., 2020).
Walau  demikian,  harus  diwaspadai  pula  respon  media  sosial  berupa  hoaks  terutama apabila melibatkan sosok terkenal. Di Vietnam, hal itu terjadi pada pasien ke-17 yang melibatkan selebriti dan orang terkenal. Untuk itu, Vietnam mengenakan hukuman denda pada penyebaran hoaks dengan nilai mencapai 3-6 kali upah mininum bulanan di negeri tersebut (La et al., 2020).
Shoaei & Dastani (2020) menekankan bahwa penggunaan media sosial untuk penyebaran individu selama pandemi Covid-19 memungkinkan adanya perubahan perilaku individu dalam komunitas. Akan tetapi, ditekankan kembali potensi permasalahan karena informasi yang tidak tepat sebagai kombinasi dari kesempatan untuk membagikan informasi pada jejaring sosialnya dengan minimnya pemantauan saintifik atas informasi kesehatan yang terpublikasi pada jejaring tersebut. Adapun dampak pada orang per orang akan berbeda tergantung berbagai aspek seperti jenis  kelamin,  usia,  hingga  tingkat  pendidikan  yang  pada  implementasinya  juga  tidak  dapat dipukul rata level pengaruhnya.
Menurut Sommariva, Vamos, Mantzarlis, Đào, & Martinez Tyson (2018) kampanye melalui media  sosial  dapat  berpotensi  menjadi  tidak  efektif  ketika  terjadi  kelimpahan  pesan  yang kemudian  saling  berkompetisi  di  media  sosial  sehingga  mereduksi  kemungkinan  informasi kesehatan masyarakat untuk terlihat. Terlebih jika merujuk penelitian Sulistyawati et al. (2021), pengetahuan publik pada Covid-19 sebenarnya telah cukup baik. Hanya saja, sebagian orang yang punya  sikap  positif  pada  Covid-19  memiliki  tendensi  untuk  merespon  negatif  pada  kebijakan pemerintah.
Respon negatif pada kebijakan pemerintah seringkali dikaitkan dengan faktor preferensi politik. Penelitian Gustomy (2020) dapat digunakan untuk membantah pendapat tersebut karena media sosial kemudian menjadi gelanggang adu sentimen dalam polarisasi politik yang menutup suara orang-orang yang kritis dan rasional. Hal itu dilengkapi oleh Pennycook et al., (2020) yang menyatakan  bahwa  tidak  ada  relevansi  partisan  atau  tidaknya  seseorang  dengan  kepedulian maupun ketidakpedulian pada konteks misinformasi Covid-19. Pada riset yang sama, disebutkan bahwa lebih dari 1.700 responden memperlihatkan bahwa orang-orang membagikan informasi keliru tentang Covid-19 karena mereka gagal untuk berpikir mengenai keakuratan konten yang dibagikan.  Poin  pentingnya  adalah  terdapat  kesamaan  pola  dengan  yang  terjadi  pada  hoaks politik.
Media sosial telah dipahami sebagai sumber informasi favorit (Sulistyawati et al., 2021). Misinformasi  pada  media  sosial  dapat  mendorong  masyarakat  untuk  memilih  metode penanganan yang efektif secara over reaktif atau—yang lebih berbahaya—menganggap pandemi tidak  berbahaya  sehingga  abai  pada  protokol  kesehatan  yang  lantas  berpotensi  memperluas penyebaran virus (Pennycook et al., 2020). Contoh krisis yang tercipta karena informasi adalah pada wabah Zika di Amerika Serikat (2015-2016). Sommariva et al. (2018) menyebut bahwa pada awalnya perhatian pada Zika cenderung rendah karena gejalanya cukup ringan dengan angka kematian rendah. Akan tetapi, perhatian kemudian meningkat setelah ditemukan bukti perihal malformasi janin pada akhir 2015. Perubahan suasana di media sosial dapat terjadi oleh karena pembaruan informasi.
Dalam  prinsip  partisipasi,  publikasi  ilmiah  memainkan  peranan  penting  untuk  melawan mitos dan untuk mengkomunikasikan informasi yang memadai secara cepat kepada publik dan pada akhirnya mampu meredam rumor maupun teori konspirasi. Di Vietnam, publikasi ilmiah tersebut  digunakan  oleh  media  maupun  media  sosial  untuk  menyebarkan  informasi  kepada publik  secara  lebih  luas.  Hal  itu  didukung  oleh  oleh  sejumlah  pakar  yang  menggunakan  akun media sosialnya sendiri untuk menginformasikan sesuatu kepada komunitas, contohnya adalah Tran Xuan Bach, Associate Professor dari John Hopkins University (La et al., 2020). Di Indonesia, sejumlah  tenaga  kesehatan  juga  menggunakan  platform  media  sosialnya  untuk menyederhanakan  publikasi  ilmiah,  seperti  misalnya  Bimo  A.  Tejo,  PhD.  (@ba.tejo)  pakar bioteknologi  asal  Indonesia  di  Universiti  Putra  Malaysia,  dr.  Adam  Prabata  (@adamprabata) kandidat  PhD Medical  Science di  Kobe  University,  hingga  dr.  Tirta  yang  merupakan  dokter sekaligus influencer . Hadirnya para tenaga kesehatan tersebut sejalan dengan hasil penelitian Teichmann  et  al.  (2020)  bahwa  pendekatan  spesifik  lebih  efektif  untuk  diterapkan  terutama dalam menerjemahkan informasi saintifik dan teknis ke dalam terminologi yang sederhana.
Dalam  mengantisipasi  misinformasi  di  media  sosial,  pemerintah  dapat  melakukan intervensi awal. Cara pertama adalah dengan melakukan koreksi informasi dengan segera melalui debunk atau klarifikasi. Sayangnya, sejumlah fakta menyebut bahwa klarifikasi cenderung tidak seviral  hoaks  aslinya  sehingga  jangkauan  koreksi  informasi  tidak  seluas  peredaran misinformasinya.  Untuk  itu  diperlukan  cara  kedua  yakni  mengetahui  lebih  dini  rumor  yang berkembang langsung melalui platform media sosialnya untuk kemudian ditandai dan dikurangi kemungkinan untuk dilihat oleh lebih banyak orang dengan penyesuaian algoritma (Sommariva et al., 2018). Penyesuaian algoritma menjadi penting karena disebutkan oleh González-Padilla & Tortolero-Blanco  (2020)  bahwa  dengan  konsep  filter  gelembung  seperti  yang  ada  sekarang, algoritma  akan  mengarahkan  data  yang  hendak  ditampilkan  kepada  preferensi  seseorang. Dengan demikian, apabila preferensi seseorang adalah teori konspirasi, maka aktivitas di media sosial maupun data-data sejenis akan muncul pada pencarian di internet.
Raamkumar  et  al.  (2020)  menawarkan  kepada  otoritas  yang  terkait  dengan  kesehatan masyarakat untuk mempertimbangkan alokasi sumber daya khusus untuk mengelola komentar toksik di media sosial, sebagaimana juga melakukan koreksi pada misinformasi yang beredar. Pada  akun  CDC  di  Amerika  Serikat,  komentar  toksik  cenderung  lebih  tinggi  sejalan  dengan pernyataan  presiden  kala  itu,  Donald  J.  Trump,  bahwa  SARS-CoV-2  adalah Chinese  virus yang kemudian  memicu  sentimen  anti-Asia.  Komentar  toksik  patut  menjadi  perhatian  karena penelitian dari Qiang Chen et al. (2020) menambahkan informasi bahwa valensi emosional yang termuat  dalam  partisipasi  publik  mampu  memoderasi  hubungan  antara  konten  media  sosial pemerintah dengan engagement yang diciptakan. Apabila pemerintah gagal mengelola valensi emosional  dan  kekayaan  media  pada  konten  yang  dibuat,  maka  dapat  memicu  rendahnya engagement . Di sisi lain, apabila pemerintah mampu mengadopsi dialog timbal balik, maka dapat mendorong citizen  engagement .  Muaranya  adalah citizens tersebut  dapat  memperoleh engagement dengan  pendekatan  kesehatan  masyarakat  yang  menjadi  kebijakan  pemerintah sehingga dapat membantu mengakhiri pandemi Covid-19.
Qiang Chen et al. (2020) merekomendasikan pemerintah untuk memanfaatkan teknologi Artificial  Intelligence (AI)  dan cloud  computing untuk  menganalisis  kebutuhan  publik  dan perubahan  yang  dibutuhkan  pada  setiap  tahapan  krisis.  Media  sosial  pemerintah  dapat memuaskan kebutuhan masyarakat melalui penyesuaian pada informasi krisis yang dibutuhkan oleh publik. Apabila kepuasan masyarakat terbentuk, maka akan mendorong pengaruh media sosial  pemerintah  di  mata  publik  sehingga  menjadikannya  acuan  informasi  utama  dengan mengabaikan misinformasi yang ada di media sosial secara umum.
Pengukuran  sentimen  di  media  sosial  juga  dapat  membantu  otoritas  untuk  mengukur efektivitas edukasi (Raamkumar et al., 2020). Dengan demikian, pemerintah dapat menentukan strategi  untuk  mengedukasi  masyarakat  dengan  media  sosial  yang  tepat  (Shoaei  &  Dastani, 2020). Hal ini juga dapat menjadi jawaban pada kritik Medaglia & Zheng (2017) bahwa properti pada platform media sosial cenderung kurang diteliti sehingga berbeda dengan implementasi e- government pada  awal  perkembangannya  karena  begitu  banyak  pembahasan  dilakukan  pada situsweb sebagai platform utama. Pengukuran sentimen ini bersama-sama dengan pemetaan hoaks  yang  beredar  serta  pengetahuan  yang  relevan  dapat  menjadi  alat  bantu  formulasi kebijakan  yang  efektif  untuk  mereduksi  misinformasi  (Apuke  &  Omar,  2021).  Pada  saat  yang sama,  pemerintah  juga  didorong  untuk  melakukan  dialog  timbal  balik  guna  mengoptimalkan citizens engagement melalui interaksi yang baik (Qiang Chen et al., 2020).
Pada  akhirnya,  optimalisasi  pada citizens  engagement ,  baik  melalui  pemanfaatan  AI, moderasi  komentar  toksik,  maupun  pelibatan  partisipasi influencer maupun  tokoh-tokoh  dari elemen tenaga kesehatan untuk turut mendorong edukasi dengan kualitas yang prima, harus didukung oleh penyediaan informasi yang valid, efektif, efisien, dan berkelanjutan kepada publik melalui  kanal  yang  relevan  untuk  meningkatkan  pemahaman  tentang  Covid-19.  Lebih  lanjut,
pengalaman  yang  ada  saat  ini  hendaknya  dapat  digunakan  oleh  pemerintah  dan  pemangku kepentingan lainnya untuk mempersiapkan penanganan pandemi lain di masa depan.

## Kolaborasi: Medium Interaksi Pemerintah-Masyarakat
Apabila  mengacu  pada  definisi  kolaborasi  2.0  yang  diperkenalkan  oleh  Mergel  (2013), elemen  tersebut  belum  dapat  dipenuhi  oleh  pemerintah  di  berbagai  negara  sampai  saat  ini. Konsep  kolaborasi  2.0  cenderung  menyerupai  Wikipedia  ketika  baik  pemerintah  maupun masyarakat berkolaborasi pada platform yang sama. Dalam konteks penanggulangan Covid-19, hal itu belum terjadi pada banyak negara. Di Spanyol terdapat gerakan yang melibatkan platform digital kolaboratif namun tidak secara langsung melibatkan pemerintah. Walau demikian gerakan yang  diberi  nama  ‘Frena  la  Curva’  atau  ‘landaikan  kurvanya’  ini  dibuat  untuk  mendukung pemerintah  dan  pelayanan  publik.  Sistematikanya  adalah  dengan  penyediaan  kebutuhan masyarakat,  mulai  dari  masker  hingga  buku  untuk  pelajar  sekolah  dasar  yang  kebutuhannya ditampilkan  pada  suatu  platform  untuk  kemudian  dipenuhi  oleh  masyarakat  lain  yang berkelebihan (Criado et al., 2020).
Kolaborasi yang terjadi sejauh ini adalah lebih kepada gerakan partisipasi yang mengarah pada kolaborasi. Di India, misalnya, dalam penerapan jam malam, maka pemerintah membuat tagar  #JanataCurfew  yang  kemudian  didukung  oleh  para  selebriti  dengan  membuat  konten afirmasi  (Das  &  Dutta,  2020).  Di  Spanyol,  hal  yang  serupa  dilakukan  pula  dengan  tagar #EsteVirusloParamosUnidos  atau  bersama-sama  untuk  menghentikan  virus.  Tagar  tersebut didesain sebagai bagian dari kampanye institusi di media sosial untuk meningkatkan kesadaran akan krisis Covid-19 dan kemudian juga dibawa dalam periode lockdown di Spanyol. Kolaborasi pada  tagar  ini  terjadi  karena  akun  otoritas  kesehatan  masyarakat  (@saludpublicaes),  polisi nasional (@policia), dan Kementerian Kesehatan (@sanidadgob) mendapat banyak retweet dari masyarakat sehingga penyebaran informasi terbilang optimal.
Kolaborasi  lain  yang  dilakukan  terkait  dengan  Covid-19  pada  masa  pandemi  adalah pelaksanaan  riset  maupun  survei  kolaboratif  melalui  media  sosial,  termasuk  pula  kegiatan edukasi berbasis tayangan live secara daring melalui Zoom, YouTube, maupun Instagram dan Facebook Live (González-Padilla & Tortolero-Blanco, 2020). Berbagai wujud kolaborasi meskipun belum  mengarah  pada  definisi  ideal  kolaborasi  2.0  perlu  untuk  dipertahankan  guna  menjaga konteks positif. Menurut Das & Dutta (2020) secara umum sentimen positif terkait Covid-19 pada diskursus publik masih sedikit lebih tinggi dibandingkan sentimen negatif.
Pendekatan  apapun  yang  tengah  dilakukan,  baik  dari  perspektif  kesehatan,  ekonomi, administrasi publik, maupun pemerintahan bermuara pada tujuan yang sama yakni kurva yang melandai. Untuk bisa mencapai tujuan tersebut diperlukan kolaborasi seluruh pihak (Lovari et al., 2020).
Media  sosial  tetap  merupakan  instrumen  yang  ideal  untuk  melakukan  edukasi  dan komunikasi mengingat keunggulannya berupa penyebaran konten edukasi yang cepat. Walau demikian,  penting  bagi  pemerintah  untuk  selalu  memperhatikan  informasi  yang  beredar  di masyarakat karena selalu memiliki kemungkinan untuk tidak lagi mutakhir, belum peer-review , tidak valid, tidak benar, tidak relevan pada lingkungan tertentu, atau bahkan sama sekali keliru (González-Padilla & Tortolero-Blanco, 2020). Sebagaimana yang disampaikan oleh Abdelsalam et al. (2013) dalam konteks Arab Spring , media sosial merupakan enabler yang relevan dan besarnya perubahan dari tahun ke tahun akan mendorong sedikit demi sedikit terwujudnya NPS antara lain melalui interaksi pada level akar rumput dengan masyarakat untuk mendorong perubahan dan  reformasi  ke  arah  yang  lebih  baik.  Kolaborasi,  bersama-sama  dengan  transparansi  dan partisipasi, menjadi elemen penting dalam tata kelola terhadap infodemi Covid-19 di media sosial yang merupakan perang jangka panjang hingga berakhirnya masa pandemi.

## Penutup
Konteks media sosial pemerintah dan infodemi Covid-19 dapat dilihat dengan perspektif Open Government yaitu transparansi, partisipasi, dan kolaborasi. Berdasarkan studi literatur yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa transparansi berkaitan dengan pemanfaatan media sosial pemerintah secara optimal, baik dalam pembuatan maupun penayangan konten kepada publik serta pemilihan medium yang tepat untuk keberterimaan yang tinggi. Hal itu juga didukung oleh kecepatan  dan  ketepatan  dalam  penyampaian  informasi  kepada  publik  sehingga  mampu mereduksi perkembangan rumor dan teori konspirasi yang berpotensi mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat dalam penanganan pandemi. Dari sudut pandang partisipasi, relevansinya adalah pada pengukuran sentimen publik di media sosial sebab studi literatur justru menyebut peran  partisipasi  pada  perkembangan  infodemi  melalui  penyebaran  lebih  lanjut  suatu misinformasi  maupun  interaksi  berupa  komentar  toksik  di  media  sosial  pemerintah.  Pada perspektif kolaborasi, belum terdapat interaksi aktif pemerintah dan publik pada satu platform sebagaimana  definisi  kolaborasi  2.0.    Dengan  demikian,  ruang  lingkup  kolaborasi  pada  media sosial adalah medium interaksi level akar rumput guna mendorong perubahan ke arah yang lebih baik.
Penelitian ini merekomendasikan kepada pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah untuk  memberdayakan  media  sosialnya  secara  optimal  dengan  penayangan  konten  kepada publik  secara  cepat  dan  tepat  yang  ditunjang  dengan  pemilihan  platform  yang  memiliki keberterimaan  tinggi  di  masyarakat.  Sesudah  konten  media  sosial  diterima  oleh  publik, pemerintah  hendaknya  secara  terus-menerus  mengoptimalisasi citizens  engagement ,  baik melalui  pemanfaatan  AI,  moderasi  komentar  toksik,  hingga  mendorong  partisipasi  ke  arah kolaborasi  antara  berbagai  pihak  yang  kompeten.  Implementasi  hal-hal  tersebut  diharapkan
dapat mengoptimalkan strategi pemanfaatan media sosial guna memerangi infodemi sehingga pandemi Covid-19 dapat diatasi dengan baik.

## Ucapan Terima Kasih
Terima kasih kepada para admin media sosial @vokabolari atas bantuan penyediaan sumber- sumber  pustaka  yang  mutakhir  dan  Yovita  Diane  Titiesari  serta  Kristofer  Aditya  Aryadharma untuk pendampingan dalam penulisan artikel ini.

## Pendanaan
Penulisan artikel ini berada dalam pembiayaan beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

## Daftar Pustaka
Abdelsalam,  H.  M.,  Reddick,  C.  G.,  Gamal,  S.,  &  Al-shaar,  A.  (2013).  Social  Media  in  Egyptian
Government  Websites:  Presence,  Usage,  and  Effectiveness. Government  Information Quarterly , 30 (4), 406–416.
Ahmad, A. R., & Murad, H. R. (2020). The Impact of Social Media on Panic During the COVID-19 Pandemic  in  Iraqi  Kurdistan:  Online  Questionnaire  Study. J  Med  Internet  Res , 22 (5). https://doi.org/10.2196/19556
Alfirdaus, L. K., & Yuwono, T. (2020). Pandemi Covid-19 dan Pendekatan Kebijakan Multikrisis: Sebuah Refleksi Teoritis. JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan , 5 (2), 206–216.
Apuke, O. D., & Omar, B. (2021). Fake news and Covid-19: Modelling The Predictors of Fake News Sharing Among Social Media Users. Telematics and Informatics , 56 , 101475.
Bonsón, E., & Bednárová, M. (2018). The use of YouTube in Western European Municipalities. Government Information Quarterly , 35 (2), 223–232.
Bonsón, E., Perea, D., & Bednárová, M. (2019). Twitter As a Tool For Citizen Engagement: An Empirical Study of The Andalusian Municipalities. Government Information Quarterly , 36 (3), 480–489.
Bonsón, E., Royo, S., & Ratkai, M. (2017). Facebook Practices in Western European Municipalities: An Empirical Analysis of Activity and Citizens’ Engagement. Administration & Society , 49 (3), 320–347.
Bridgman, A., Merkley, E., Loewen, P. J., Owen, T., Ruths, D., Teichmann, L., & Zhilin, O. (2020). The causes and Consequences of Covid-19 Misperceptions: Understanding the Role of News and Social Media. Harvard Kennedy School Misinformation Review , 1 (3).
Chen,  Q.,  Min,  C.,  Zhang,  W.,  Ma,  X.,  &  Evans,  R.  (2021).  What  Drives  Citizen  Engagement  in Government  TikTok  During  Public  Health  Emergencies:  The  Case  of  Covid-19. Journal  of Medical Internet Research .
Chen, Q., Min, C., Zhang, W., Wang, G., Ma, X., & Evans, R. (2020). Unpacking the Black Box: How
to Promote Citizen Engagement Through Government Social Media During The Covid-19 Crisis. Computers in Human Behavior , 110 , 106380.
Cinelli, M., Quattrociocchi, W., Galeazzi, A., Valensise, C. M., Brugnoli, E., Schmidt, A. L., … Scala, A. (2020). The Covid-19 Social Media Infodemic. ArXiv Preprint ArXiv:2003.05004 .
Concerns,  T.  –  C.  (2020).  Tanzania  –  Coronavirus  Concerns. Africa  Research  Bulletin:  Political, Social and Cultural Series , 57 (5), 22726. https://doi.org/10.1111/j.1467-825x.2020.09469.x Creswell, J. (2014). Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih di Antara Lima Pendekatan (A. Lazuardi, Trans.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.(Original Work Published 1998) .
Criado, J. I., Guevara-Gómez, A., & Villodre, J. (2020). Using Collaborative Technologies and Social Media to Engage Citizens and Governments During the Covid-19 Crisis The case of Spain. Digital Government: Research and Practice , 1 (4), 1–7.
Criado, J. I., Sandoval-Almazan, R., & Gil-Garcia, J. R. (2013). Government Innovation Through Social Media. Elsevier.
Das,  S.,  &  Dutta,  A.  (2020).  Characterizing  Public  Emotions  and  Sentiments  in  Covid-19 Environment: A Case Study of India. Journal of Human Behavior in the Social Environment , 1–14.
Denhardt, J. V, & Denhardt, R. B. (2015). The New Public Service Revisited. Public Administration Review , 75 (5), 664–672.
Djalante, R., Lassa, J., Setiamarga, D., Sudjatma, A., Indrawan, M., Haryanto, B., … Rafliana, I. (2020).  Review  and  Analysis  of  Current  Responses  to  Covid-19  in  Indonesia:  Period  of January to March 2020. Progress in Disaster Science , 6 , 100091.
Goel,  A.,  &  Gupta,  L.  (2020).  Social  Media  in  the  Times  of  Covid-19. Journal  of  Clinical Rheumatology .
González-Padilla,  D.  A.,  &  Tortolero-Blanco,  L.  (2020).  Social  Media  Influence  in  the  Covid-19 Pandemic. International Braz j Urol , 46 , 120–124.
Gustomy, R. (2020). Pandemi ke Infodemi: Polarisasi Politik dalam Wacana Covid-19 Pengguna Twitter. JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan , 5 (2), 190–205.
Islam, M. S., Sarkar, T., Khan, S. H., Kamal, A.-H. M., Hasan, S. M. M., Kabir, A., … Anwar, K. S.
(2020). Covid-19 Related Infodemic and its Impact on Public Health: A Global Social Media Analysis. The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene , 103 (4), 1621.
Kemp,  S.  (2020).  Digital  2020  Global  Digital  Overview.  Retrieved  from https://wearesocial.com/digital-2020
Khan, G. F. (2017). Social Media for Government. Social Media for Government , 7–21.
La, V.-P., Pham, T.-H., Ho, M.-T., Nguyen, M.-H., P Nguyen, K.-L., Vuong, T.-T., … Vuong, Q.-H. (2020). Policy Response, Social Media and Science Journalism for the Sustainability of the Public  Health  System  amid  the  Covid-19  Outbreak:  The  Vietnam  Lessons. Sustainability , 12 (7), 2931.
Lee, G., & Kwak, Y. H. (2012). An Open Government Maturity Model for social media-based public
engagement. Government Information Quarterly , 29 (4).
Lovari, A., D’Ambrosi, L., & Bowen, S. A. (2020). Re-Connecting Voices. The (New) Strategic Role of Public Sector Communication After the Covid-19 Crisis. Partecipazione e Conflitto , 13 (2), 970–989.
Medaglia, R., & Zheng, L. (2017). Mapping Government Social Media Research and Moving it Forward: A Framework and a Research Agenda. Government Information Quarterly , 34 (3), 496–510.
Mergel, I. (2013). A Framework for Interpreting Social Media Interactions in the Public Sector. Government Information Quarterly , 30 (4), 327–334.
Papakyriakopoulos, O., Serrano, J. C. M., & Hegelich, S. (2020). The Spread of Covid-19 Conspiracy Theories  on  Social  Media  and  the  Effect  of  Content  Moderation. The  Harvard  Kennedy School (HKS) Misinformation Review , 1 .
Pennycook,  G.,  McPhetres,  J.,  Zhang,  Y.,  Lu,  J.  G.,  &  Rand,  D.  G.  (2020).  Fighting  Covid-19 Misinformation  on  Social  Media:  Experimental  Evidence  for  A  Scalable  Accuracy-Nudge Intervention. Psychological Science , 31 (7), 770–780.
Raamkumar, A. S., Tan, S. G., & Wee, H. L. (2020). Measuring The Outreach Efforts of Public Health Authorities and The Public Response on Facebook During The Covid-19 Pandemic in Early 2020: Cross-Country Comparison. Journal of Medical Internet Research , 22 (5), e19334. Shoaei,  M.  D.,  &  Dastani,  M.  (2020).  The  Role  of  Social  Media  During  The  Covid-19  Crisis:  a Narrative Review. Health Technology Assessment in Action , 4 (1).
Sohrabi, C., Alsafi, Z., O’Neill, N., Khan, M., Kerwan, A., Al-Jabir, A., … Agha, R. (2020). World Health Organization Declares Global Emergency: A Review of The 2019 Novel Coronavirus (Covid-19). International Journal of Surgery , 76 , 71–76.
Sommariva, S., Vamos, C., Mantzarlis, A., Đào, L. U.-L., & Martinez Tyson, D. (2018). Spreading The (fake) News: Exploring Health Messages on Social Media and the Implications For Health Professionals Using a Case Study. American Journal of Health Education , 49 (4), 246–255. Sulistyawati, S., Rokhmayanti, R., Aji, B., Wijayanti, S. P. M., Hastuti, S. K. W., Sukesi, T. W., & Mulasari, S. A. (2021). Knowledge, Attitudes, Practices and Information Needs During the Covid-19 Pandemic in Indonesia. Risk Management and Healthcare Policy , 14 , 163.
Teichmann, L., Nossek, S., Bridgman, A., Loewen, P., Owen, T., Ruths, D., & Zhilin, O. (2020a). Public  Health  Communication  and  Engagement  on  Social  Media  during  the  COVID-19 Pandemic.
Teichmann, L., Nossek, S., Bridgman, A., Loewen, P., Owen, T., Ruths, D., & Zhilin, O. (2020b). Public  Health  Communication  and  Engagement  on  Social  Media  During  the  COVID-19 Pandemic.
Wong, C. M. L., & Jensen, O. (2020). The Paradox of Trust: Perceived Risk and Public Compliance During the Covid-19 Pandemic in Singapore. Journal of Risk Research , 23 (7–8), 1021–1030. Wu, Z., & McGoogan, J. M. (2020). Characteristics of and Important Lessons From the Coronavirus
Disease 2019 (COVID-19) Outbreak in China: Summary of a Report of 72 314 Cases From the Chinese Center for Disease Control and Prevention.
Jama . https://doi.org/doi:10.1001/jama.2020.2648
Yang, Y., Deng, W., Zhang, Y., & Mao, Z. (2021). Promoting Public Engagement during the COVID- 19  Crisis:  How  Effective  Is  the  Wuhan  Local  Government’s  Information  Release? International Journal of Environmental Research and Public Health , 18 (1), 118.
Zhang,  S.,  Pian,  W.,  Ma,  F.,  Ni,  Z.,  &  Liu,  Y.  (2021).  Characterizing  the  Covid-19  Infodemic  on Chinese Social Media: Exploratory Study. JMIR Public Health and Surveillance , 7 (2), e26090.

## Tentang Penulis
Alexander  Arie  Sanata  Dharma merupakan  Mahasiswa  Program  Magister  Ilmu  Administrasi Universitas Indonesia dengan peminatan administrasi dan kebijakan publik.
Azhar Kasim adalah Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia dengan bidang riset administrasi publik, kebijakan publik, evaluasi program, perilaku organisasi, hingga good governance .