PEMBAGIAN HARTA WARISAN DALAM ISLAM: Studi Kasus pada Keluarga Ulama Banjar di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan
Ahmad Haries
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Samarinda
Abstrak: Hukum  kewarisan  yang  masih  dominan  tetap  eksis  dan hidup  di  tengah-tengah  masyarakat,  pada  pelaksanaan  pembagian warisan masyarakat Indonesia adalah berdasarkan hukum Islam dan hukum adat. Hal ini terjadi karena masyarakat Indonesia mayoritas penduduknya  beragama  Islam  dengan  berbagai  suku  yang  sangat beragam, yang tentunya pelaksanaan pembagian harta warisan pun akan beragam pula sesuai dengan sistem kekeluargaan yang mereka anut.  Salah  satu  suku  yang  penduduknya  beragama  Islam  adalah suku  Banjar.  Di  Kalimantan  Selatan  khususnya,  masuk  Islam  sama dengan  masuk  Banjar  atau  sebaliknya  masuk  Banjar  sama  artinya masuk Islam. Penelitian ini berlangsung di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Propinsi Kalimantan Selatan. Hal ini dilakukan karena daerah ini  dikenal  sebagai  basis  ulama  sekaligus  sebagai  kota  santri  selain Martapura  untuk  wilayah  Kalimantan  Selatan.  Pembagian  harta warisan  dalam  keluarga  Ulama  Banjar  ditemukan  dalam  2  (dua) bentuk  yaitu  pembagian  harta  warisan  yang  dipengaruhi  hukum Islam,  pembagian  harta  warisan  yang  dipengaruhi  hukum  adat. Apabila  terjadi  konflik  dalam  pembagian  harta  warisan  itu,  maka diadakan islah. Sebagian  ulama  Banjar  di  Kabupaten  Hulu  Sungai Utara  menganggap  bahwa islah juga  dibenarkan  oleh  syariat  Islam, karena  warisan  termasuk  bidang  muamalah  yang  pelaksanaannya diserahkan  kepada  umat,  asalkan  dalam  hal  tersebut  tidak  ada perselisihan.  Dalam  hal  ini  mereka  melakukan  pembagian  warisan berdasarkan apa yang mereka sepakati secara damai dan didasarkan pada kemaslahatan mereka.
The dominant inheritance law in the midst of society still exists and lives  and  the  implementation  of  inheritance  division  of  Indonesian society  is  based  on  Islamic  and  local  laws.  This  is  because  the majority populations of Indonesia are Muslim and consist of various ethnics so that the inheritance division also is diversity depending on their own embedded family structures. One of ethnic groups that its majority  populations  are  Muslim  is  Banjar.  In  South  Kalimantan  in particular,  converting  to  Islam  means  converted  to  Banjar  and  also vice  versa.  This  research  took  place  in  Hulu  Sungai  Utara  regency, South Kalimantan province. It is done since this place has been well
known  as  the  basis  of ulama as  well  as  being santri town  except Martapura in  South  kalimantan.  There  are  two  kinds  of  inheritance division  in  the  family  of  Banjar ulama ,  namely  the  inheritance division in virtue of Islamic laws and another based on local laws. If conflict happens in the division, it will do islah . Some Banjar ulama in that  region  regard  that islah is  line  with  Islamic  laws,  because inheritance is contained in muamalah r ealm that its implementation is depending on ummah, as long as there is no conflict on it. In that case, they do the division of inheritance based on what they agreed with peacefully and also in virtue of their own general good.
Keywords: Harta warisan, hukum adat, hukum Islam

## I. Pendahuluan
Diskursus mengenai hukum - terutama hukum kewarisan selalu menarik untuk dikaji, dalam hubungannya dengan kondisi sosio kultural masyarakat di Indonesia. Hal ini terjadi karena hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia masih  bersifat  pluralistik,  maksudnya  masing-masing  golongan  masyarakat mempunyai hukum sendiri-sendiri 1
Setidaknya  ada  tiga  jenis  hukum  kewarisan  yang  masih  tetap  eksis  dan hidup  di  tengah-tengah  masyarakat,  yaitu: pertama, hukum  kewarisan berdasarkan  syari'at  Islam,  seperti  tertuang  dalam  ilmu faraid, 2 kedua, hukum kewarisan adat yang sangat pluralistis keadaannya dan sifatnya tidak tertulis, dan ketiga, hukum kewarisan yang berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)/BW. 3
Dari ketiga jenis hukum kewarisan yang  masih tetap eksis dan hidup di tengah-tengah  masyarakat,  yang  paling  dominan  dalam  pelaksanaan pembagian  warisan  masyarakat  Indonesia  adalah  berdasarkan  hukum  Islam dan  hukum  adat.  Hal  ini  terjadi  karena  masyarakat  Indonesia  mayoritas penduduknya  beragama  Islam  dengan  berbagai  suku  yang  sangat  beragam, yang tentunya pelaksanaan pembagian hart a warisan pun akan beragam pula sesuai dengan sistem kekeluargaan yang mereka anut.
Salah satu suku yang penduduknya beragama Islam adalah suku Banjar. Di  Kalimantan  Selatan  khususnya,  masuk  Islam  sama  dengan  masuk  Banjar atau  sebaliknya  masuk  Banjar  sama  artinya  masuk  Islam 4 .  Alfani  Daud menjelaskan  bahwa  sejak  berabad-abad  yang  lalu  masyarakat  Banjar  selalu
1 M. Toha Abdurrahman, Pembahasan Wans dan Wasiat Menurut Hukum Islam (Yogyakarta: t.p., 1976), h. 102.
2 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Waris Islam (Yogyakarta: UII Press, 2001), h. 4. Lihat juga Fatchur Rahman, Ilmu Waris (Bandung: Al-Maarif, 1994), h. 33 3 M. Toha Abdurrahman, op. tit., h. 102. 4 Humaidy, "Peran  Syekh  Muhammad  Arsyad  al-Banjari  dalam  Pembaharuan  Pendidikan  Islam  di Kalimantan Selatan PenghujungAbad XVTZf'(Tesis  tidak diterbltkan, Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2004), h. 23.
diidentikkan dengan Islam, 5 dan ini mencerminkan Islam sebagai suatu sistem yang  diperpegangi  oleh  masyarakat  Banjar.  Dari  kecenderungan  sumber referensi  perilaku  sosial  inilah,  fungsi  keberislaman  oleh  masyarakat  Banjar akhirnya  menjadi  simbol  dan  identitas  yang  membedakan  mereka  dengan kelompok-kelompok  masyarakat  lain  di  sekitarnya  yang  masih  menganut kepercayaan atau religi sukunya. 6
Masyarakat  Banjar  pada  umumnya  adalah  penganut  agama  Islam  yang taat,  bahkan  cenderung  fanatik.  Sebagai  contoh  dapat  dikemukakan  bahwa seseorang  yang  biasa  menjadi  imam  atau  khatib,  kemudian  memakai  celana pendek  dan  dilihat  masyarakat,  meskipun  cuma  satu  kali,  maka  tidak  akan pernah dipakai untuk menjadi imam atau khatib lagi, karena dianggap kurang beradab  dan  menjaga  akhlak  meskipun  ilmu  agamanya  memadai.  Bahkan seseorang  yang  yang  biasa  menjadi  imam  atau  khatib  di  suatu  mesjid diharuskan  menjaga muruah, seperti  memakai  peci  (kopiah),  meskipun  ketika berada  di  pasar.  Atau  seorang  khatib  yang  ketika  menyampaikan  khutbah tetapi  tidak  memakai  surban,  biasanya  ditegur  oleh  pengurus  masjid  setelah pelaksanaan shalat jum'at atau bahkan tidak dipakai lagi untuk menjadi khatib. Dengan identitas inilah biasanya mereka dibedakan dengan orang Dayak yang tinggal di pedalaman dan umumnya tidak beragama Islam. 7
Meskipun  orang  Banjar  adalah  penganut  agama  Islam  yang  taat  dan cenderung fanatik, namun masih dipertanyakan, apakah mereka menghendaki hukum  kewarisan  berdasarkan  hukum  Islam?  atau  berdasarkan  hukum  adat yang  banyak  berlaku  di  beberapa  suku  sesuai  dengan  sistem  kekeluargaan yang mereka anut ?
Persoalan  yang  mendasar  adalah,  di  satu  sisi  masyarakat  Banjar  itu menganut agama Islam dan terkenal fanatik (tidak ada masyarakat Banjar yang beragama selain Islam), tetapi di sisi lain terdapat fenomena yang justru tidak mengarah kepada hukum waris Islam normatif yang ada dalam al-Qur'an dan sunnah.  Mereka  lebih  mengarah  kepada  hukum  waris  adat,  seperti kecenderungan  untuk  tidak  membedakan  bagian  anak  laki-laki  dan  anak perempuan  dalam  menerima  warisan, 8 padahal  di  dalam  Islam  disebutkan bahwa  bagian  anak  laki-laki  2  bagian  dari  anak  perempuan,  seperti tercantumdalam QS al-Nisa/4: ll. 9
Bahkan  dalam  observasi  awal,  juga  ditemukan  adanya  anggapan  bahwa hukum  kewarisan  yang  ada  dalam  al-Qur'an  merupakan  alternatif  terakhir. Konsep yang ada dalam al-Qur'an baru diberlakukan jika ternyata tidak dicapai
5 Alfanl Daud, Islam dan Masyarakat Banjar Diskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 4.
6 ibid 7 Humaidy, loc. cit.
8 Mu'allim H. Sam'uni, ulama/Imam Besar Masjid Raya Amuntai, wawancara, Hulu Sungai Utara, 2 April 2012. Lihat juga mu'allimW. Suhaimi, ulama, wawancara, Hulu Sungai Utara, 15 April 2012.
9 Lihat Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), h. 101 -102.
kesepakatan-kesepakatan  dalam  pembagian  harta  warisan. 10 Selain  itu,  dalam observasi juga ditemukan adanya harta warisan yang belum dibagi, padahal di dalam  Islam  dianjurkan  untuk  segera  dibagi  agar  tidak  terjadi  sengketa  di kemudian hari.
Berdasarkan  fenomena  tersebut,  perlu  untuk  mengangkat  permasalahan ini secara lebih mendalam dalam sebuah penelitian untuk lebih membuktikan secara  valid,  apakah  pengamatan  (observasi)  yang  selama  ini  dilakukan  telah mewakili  pelaksanaan  pembagian  harta  warisan  di  kalangan  masyarakat Banjar,  ataukah  semua  itu  justru  hanya  segelintir  kasus  yang  belum  dapat dianggap  mewakili  tentang  pelaksanaan  pembagian  warisan  di  kalangan masyarakat Banjar.
Agar  pembahasan  lebih  terfokus,  peneliti  hanya  membatasi  pelaksanaan pembagian harta warisan dalam keluarga ulama saja. Pembatasan ini dilakukan mengingat dalam tatanan masyarakat Banjar, ulama memegang peranan yang sangat signifikan dalam kehidupan masyarakat Banjar.
Di  Kabupaten  Hulu  Sungai  Utara,  ulama  itu  biasa  dipanggil  dengan sebutan mu'allim,  guru,  dan  turn  guru 11 Di  daerah  Martapura,  seorang  ulama biasa  dipanggil  dengan  sebutan guru, sedangkan  di  daerah  Amuntai  (ibukota Kabupaten  Hulu  Sungai  Utara)  biasa  dipanggil mu'allim,  guru,  dan  turn  guru. Sedangkan di kabupaten-kabupaten yang lain, biasa dipanggil dengan sebutan guru atau turn guru. 12
Penyebutan  gelar mu'allim,  guru,  dan  tuanguru sepenuhnya  menjadi  hak dan  otoritas  dari  masyarakat,  artinya  meskipun  berasal  dari  keluarga  biasa, kalau masyarakat menganggapnya pantas untuk mendapatkan gelar itu, maka dengan  sendirinya  gelar  itu  melekat  di  dalam  dirinya.  Demikian  juga sebaliknya,  meskipun  anak  atau  keturunan  seorang mu'allim,  guru,  dan  tuan guru, tetapi kalau masyarakat menganggapnya belum pantas untuk menerima gelar tersebut, maka gelar mu'allim, guru, dan tuan guru tidak akan melekat di dalam  dirinya.  Hal  ini  menggambarkan  bahwa  dalam  masyarakat  (suku) Banjar,  khususnya  di  Kabupaten  Hulu  Sungai  Utara,  seseorang  itu  dihormati dan  dimuliakan  karena  kapasitas  keilmuannya  bukan  karena  keturunannya. Oleh  karena  itu,  dalam  tatanan  masyarakat  Banjar  diketahui  bahwa  apabila seseorang  itu  berpredikat  sebagai mu'allim,  guru,  dan  turn  guru, belum  tentu orang  tua  maupun  anak-anaknya  juga  berpredikat  seperti  itu.  Jadi,  dalam masyarakat  Banjar,  penyebutan  gelar mu'allim,  guru,  dan  tuan  guru itu ditentukan berdasarkan pengakuan masyarakat, kapasitas pengetahuan agama yang dimiliki, dan peran yang dimainkan dalam masyarakat.
Pemilihan ulama dalam disertasi ini disebabkan karena di satu sisi mereka adalah  orang  yang  mengenal  dan  tahu  persis  tentang  hukum faraid, 13 sebagai
10 Tuan guru H. M. Ilyas, ulama, wawancara, Hulu Sungai Utara, 17 April 2012.
11 Untuk  sebutan  seorang  ulama  yang  mengajarkan  ilmu  agama  dan  menjadi  panutan  serta dihormati.
12 Berdasarkan hasil pengamatan (observasi) peneliti.
13 Secara  operasional faraid merupakan  pengalihan  harta  warisan  kepada  ahli  warisnya  dengan hitungan saham yang sudah pasti (1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, 2/3). Lihat AH Parman, Kewarisan dalam
konsekuensi  dari  keulamaannya  tersebut,  mereka  diharapkan  dapat melaksanakan hukum kewarisan Islam ke dalam realitas kesehariannya, tetapi di sisi lain mereka juga tidak akan lepas dari berbagai nilai hukum adat yang tumbuh dan berkembang di Indonesia.
Oleh karena itu, sangat strategis jika ada upaya untuk mengetahui tentang pembagian  harta  warisan  dalam  keluarga  ulama  Banjar  sebagai      barometer bagi masyarakat Banjar yang religius dalam melaksanakan pembagian warisan dalam keluarganya.
Agar penelitian ini lebih terfokus, maka hanya melakukan penelitian ini di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Propinsi Kalimantan Selatan. Hal ini dilakukan karena  Kabupaten  Hulu  Sungai  Utara  yang  beribukota  Amuntai  ini  dikenal sebagai  basis  ulama  sekaligus  sebagai  kota  santri  selain  Martapura  untuk wilayah Kalimantan Selatan.

## II. Pembagian Harta Warisan yang Dipengaruhi Hukum Islam
a. Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Faraid. Dari  30  kasus  yang  telah  diuraikan,  ada  10  kasus  yang  pelaksanaan pembagian harta warisannya dilakukan berdasarkan faraid. Hal ini terjadi pada keluarga mu'allim H. Ramli Anang, mu'allim Dr. H. Sabran Effendi, mu'affim H. Sutera  Ali, mu'allim H.  Abd.  Wahab, tuan  guru H.  Mursyidi,  dan mu'allim H. Jailani Abin, Lc.
Adapun  alasan  sebagian  mereka  tentang  pelaksanaan  pembagian  harta warisan  berdasarkan faraid 'ini  dapat  dilihat  dalam  penjelasan  berikut. Mengutip ayat al-Qur'an Surah al-Nisa/4: 11 yang berbunyi:
Terjemahannya:
Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu:  bahagian  seorang anak lelaki  sama dengan bagian  dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari  harta  yang  ditinggalkan;  jika  anak  perempuan  itu  seorang  saja,  maka  ia memperoleh  separoh  harta,  dan  untuk  dua  orang  ibu-bapa,  bagi  masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka  ibunya  mendapat  sepertiga;  jika  yang  meninggal  itu  mempunyai  beberapa saudara,  maka  ibunya  mendapat  seperenam.  (Pembagian-pembagian  tersebut  di  atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui  siapa di  antara mereka yang lebih  dekat  (banyak)  manfaatnya  bagimu.  Ini  adalah  ketetapan  dari  Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana 14
Rasulullah  saw.  juga  memerintahkan  agar  harta  pusaka  dibagi  menurut ketentuan al-Qur'an. Rasul bersabda:
Al-Qur'an,  Suatu  Kajian  Hukum dengan Pendekatm  Tematik, ed. L (Cet. I; Jakarta: PT  Raja  Grafindo Persada, 1995), h. 28.
14 Departemen Agama RI, Al-Qur'an, h. 101-102. 45 AbI Husain Muslim Ibn al-Hajjaj

## Artinya:
"Dari  Ibnu  Abbas  berkata:  Rasulullah  saw.  Bersabda:  Bagilah  harta  warisan  di antara para ahli waris menurut kitab Allah (al-Qur'an)." (Hadis Riwayat Muslim)
Mereka  menyatakan  bahwa  bangunan  hukum  kewarisan  berdasarkan hukum  Islam  ini  memiliki  dasar  yang  kuat,  yaitu  ayat-ayat  al-Qur'an  yang selain kedudukannya qat'i al-wurud, juga qat'i al-dalalah, meskipun pada dataran tanfiz (aplikasi),  sering  ketentuan  baku  al-Qur'an  tentang  bagian-bagian warisan,  mengalami  perubahan  pada  hitungan  nominalnya,  misalnya  kasus radd dan 'aul. 15
Standar keadilan tentang ketentuan pembagian dua berbanding satu (2:1) seperti yang tertera dalam al-Qur'an harus dikomparasikan dengan perspektif yang lain, dimana laki-laki memiliki kewajiban materi jauh lebih besar daripada perempuan. Pertama, laki-laki  berkewajiban  membayar  mahar  (maskawin), sementara perempuan tinggal menerima dan menikmatinya. Kedua, laki-lakilah yang  berkewajiban  mencari  nafkah  keluarga,  sementara  perempuan  hanya berkewajiban mentaati dan melayani suaminya. Kewajiban mencari nafkah ini telah dinyatakan secara tegas oleh Allah dalam al-Qur'an Surah al-Nisa/4: 34.
Dengan  demikian,  laki  laki  memperoleh  dua  kali  bagian  perempuan adalah yang paling adil dan relevan. Memberikan laki-laki bagian warisan yang sama dengan atau malah separoh dari bagian perempuan justru menjadi tidak adil,  sebab  akan  member  at  kan  laki-laki  yang  menanggung  tanggung  jawab ekonomi yang lebih besar dari pada perempuan. Oleh sebab itu, ketentuan dua berbanding satu tetap tidak akan pernah kehilangan nilai relevansinya.
Kalau  seandainya  ada  orang  tua  yang  merasa  bahwa  ketetapan  Allah tersebut tidak menjadi adil apabila dia telah memenuhi banyak kebutuhan anak laki-lakinya,  maka  jalan  keluar  yang  dapat  ditempuh  adalah  memberi  anak perempuannya  semasa hidup dan sehatnya - jumlah yang dianggapnya dapat menghasilkan  keadilan  di  antara  anak-anaknya.  Allah  memberi  wewenang kepada  pemilik  harta  semasa  hidup  dan  sehatnya  untuk  menggunakan hartanya  sesuai  kehendaknya  dalam  bat  as  yang  halal  dan  adil.  Apabila  dia meninggal dunia, maka dia tidak  lagi  memiliki wewenang  dan harta tersebut menjadi  milik  Allah,  dan  hanya  Dialah  yang  berwenang  penuh  membaginya sebagaimana ditetapkan-Nya dalam ketentuan hukum waris. 16
Meskipun  standar  keadilan  normatif  menyatakan  bahwa  anak  laki  laki memperoleh  dua  kali  bagian  anak  perempuan  adalah  sebuah  standar  yang paling  adil dan relevan, tetapi dalam kasus-kasus tertentu, anak  laki-laki  pun juga  harus  dapat  berlaku  arif  dan  bijaksana  ketika  melihat  saudara perempuannya,  kehidupannya  lebih  miskin  dan  menderita  daripada  dia.  b. Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Faraid Islah
Dari  30  kasus  yang  telah  diuraikan,  ada  3  kasus  yang  melaksanakan pembagian warisan berdasarkan faraid islah. Hal ini terjadi pada keluarga tuan
15 Ahmad Rafiq, Hukum, h. 374.
16 M. Quraish Shihab, Perempuan Dari Cinta sampai Seks dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah Dari Bias lama sampai Bias Baru (Cet. II; Jakarta: LenteraHati, 2005), h. 265-266.
guruH. Abdullah dan tuan guruH. M. Ilyas. Maksud dari faraid islah ini adalah: Pertama-tama yang dilakukan adalah pembagian harta warisan menurut faraid atau  hukum  waris  Islam.  Setelah  itu  dilakukan  pembagian  dengan  cara musyawarah mufakat atau islah. Awalnya, ditentukan siapa-siapa yang menjadi ahli  waris  ataupun  penerima  lainnya  berdasarkan  wasiat  atau  hibah  wasiat, kemudian  mengetahui  besarnya  bagian  warisan  yang  mereka  terima,  maka kemudian mereka menyatakan menerimanya. Akan tetapi dalam hal ini tidak berhenti  hanya  sampai  di  situ  melainkan  diteruskan  dengan  kesepakatan memberikan harta warisan yang merupakan bagiannya kepada ahli waris lain atau penerima waris lainnya.
Dalam  kerangka faraid  islah inilah  seorang  ahli  waris  yang  mendapat bagian  warisan  seperti  yang  ditentukan  dalam  syariat  Islam,  pada  akhirnya tidak mendapat kan seperti yang ditentukan oleh syariat Islam tersebut.
Dengan  cara  ini  dirasakan  mudah  dalam  melaksanakan  ketentuan  yang ditetapkan agama, karena pembagian menurut faraid (hukum waris Islam) telah mereka  lakukan,  walaupun  kemudian  berdasarkan  kerelaan  masing-masing menyerahkan  haknya  kepada  ahli  waris  lain  sesuai  dengan  kesepakatan  di antara ahli waris.
Berdasarkan pada faraid islah ini aspek kepentingan keluarga dan kondisi ahli  waris  serta  penerima  warisan  lainnya  menjadi  pertimbangan  utama. Maksudnya,  seseorang  ahli  waris  yang  menurut faraid mendapat  kan  bagian lebih  besar,  dan  yang  bersangkutan  termasuk  orang  yang  mapan  (sukses kehidupan ekonominya), maka akan mendapatkan bagian harta warisan yang sedikit,  atau  bahkan  tidak  sama  sekali.  Begitulah  seterusnya  akibatnya prosentasi  pembagian  menurut faraid pada  akhirnya  tidak  dipakai  lagi, sehingga  bagian  warisan  yang  diterima  oleh  ahli  waris  dan  pewaris  lainnya dapat  sama  rata,  atau  ada  yang  tidak  mendapatkan,  atau  ada  yang mendapatkan sedikit, atau ada yang mendapatkan banyak.
Ada yang menyatakan bahwa pembagian harta warisan dengan cara faraid islah - yang didahului dengan cara masing-masing pihak memahami bagiannya masing-masing-  sebagai  bentuk  sikap  mendua.  Di  satu  sisi  mereka menginginkan ketentuan syara' sebagai acuan dalam pembagian harta warisan dilaksanakan, tetapi di sisi lain, kenyataannya mereka membagi harta warisan dengan cara islah (damai).
Jika diperhatikan, pembagian harta warisan dengan cara faraid islah tidak otomatis dianggap sebagai sikap mendua. Karena cara penyelesaian faraid islah (awalnya,  ditentukan  siapa-siapa  yang  menjadi  ahli  waris  ataupun  penerima lainnya berdasarkan wasiat atau hibah wasiat, kemudian mengetahui besarnya bagian  warisan  yang  mereka  terima,  maka  kemudian  mereka  menyatakan menerimanya.  Akan  tetapi  dalam  hal  ini  tidak  berhenti  hanya  sampai  di  situ melainkan  diteruskan  dengan  kesepakatan  memberikan  harta  warisan  yang merupakan bagiannya kepada ahli waris lain atau penerima waris lainnya.
Sebenarnya,  inti  pokok  dari  asas  ini  adalah  adanya  kerelaan  dari  ahli waris yang ada untuk memberikan bagian sesuai dengan "kehendak" dari ahli wans.  Kalau  ada  ahli  wans  yang  karena  secara  ekonomis  berkecukupan,
sementara  ahli  waris  yang  lain  ada  yang  miskin,  maka  dengan  kerelaan,  ahli wans  yang  miskin  mengambil  bagian  yang  lebih  banyak.  Begitu  juga  dapat terjadi  seorang  ahli  waris  memberikan  tambahan  bagian  pada  bagian  ahli waris-ahli  waris  yang  lain,  sedangkan  ahli  waris  yang  bersangkutan  ikhlas tidak mengambil bagiannya sama sekali.
Kata mufakat yang dihasilkan berdasarkan musyawarah, kadang-kadang mengakibatkan adanya perbedaan bagian yang diterima oleh ahli waris dengan bagian menurut yang ditentukan dalam Islam. Walaupun demikian, semangat atau  jiwa  dari  hukum  kewarisan  Islam  tidak  ditinggalkan,  artinya  pada  ahli waris ada kesadaran mengenai bagian yang mesti didapat berdasarkan angka- angka faraid, tetapi  sering  kali  hal  itu  disubordinasikan  (ditarik  ke  belakang) dengan memberikan kesempatan bagi prinsip "kerelaan" untuk lebih berperan.
Berbagai  alasan  mungkin  mendorong  sebagian  ahli  waris  merelakan sebagian haknya kepada ahli waris yang lain. Misalnya, ia adalah seorang yang berhasil  dalam  kehidupan  ekonominya  bila  dibandingkan  dengan  ahli  waris yang  lain.  Dengan  demikian  secara  sukarela  ia  memberikan  haknya  kepada pihak yang kurang berhasil kehidupan ekonominya. Atau, ia menyadari bahwa yang  paling  banyak  mengurus  orang  tuanya  semasa  hidupnya  adalah  salah seorang dari ahli waris yang ditinggalkan sehingga wajar jika ahli waris  yang seorang itu mendapatkan warisan yang lebih banyak dari hart a peninggalan si pewaris.

## III. Pembagian Harta Warisan yang Dipengaruhi Hukum Adat
a. Harta Warisan Belum Dibagi
Dari  30  kasus  yang  telah  diuraikan,  ada  7  kasus  yang  berkaitan  tentang harta  warisan  yang  belum  dibagi.  Hal  ini  terjadi  pada  keluarga mu'allim H. Sam'uni, tuanguruU. Hamdan Khalid, mu'allimR. Aini Anang Hasan, turn guru H. M. Ilyas, mu'allim H. Jarkasi, turn guru H. Hasbullah Manan, dan mu'allimH. Jailani Abin.
Belum dibaginya harta warisan dalam keluarga ulama Banjar dalam tujuh (7)  kasus  di  atas  sesuai  dengan  konsep  kewarisan  masyarakat  Banjar  dimana hal  itu  terjadi  ketika  masih  ada  ahli  waris  yang  masih  kecil  atau  masih hidupnya  pasangan  hidup  pewaris.  Ketika  pasangan  hidup  pewaris (janda/duda)  masih  hidup,  para  ahli  waris  yang  lain  dalam  rangka menghormati  orang  tuanya  merasa  tidak  tega  membagi  harta  yang ditinggalkan.  Mereka  yang  menggugat  untuk  membagi  harta  peninggalan tersebut,  oleh  masyarakat  digolongkan  sebagai  anak  yang  tak  tahu  diri (durhaka). Oleh karena itu merupakan pantangan membagi harta peninggalan sementara salah seorang dari orang tua mereka masih ada.
Harta  warisan  tersebut  biasanya  dikuasai  oleh  salah  seorang  ahli  waris. Penguasaan harta warisan oleh salah seorang ahli waris ini biasanya dilakukan oleh  orang  tua  laki-laki  atau  orang  tua  perempuan  kalau  salah  satunya meninggal dunia, atau dikuasai oleh saudara tertua kalau kedua orang tuanya meninggal dunia. Ada beberapa alasan sehingga harta warisan tersebut belum dibagi, seperti:
1) Calon  pewaris  berwasiat  (berpesan)  sebelum  meninggal  agar  jangan sampai terjadi pertengkaran mengenai harta warisan, dimana harta warisan dinikmati secara bersama-sama saja. Dalam hal ini biasanya harta warisan berupa  rumah  dan  perahu,  sehingga  dengan  demikian  setiap  ahli  waris dapat menikmati hasilnya atau menggunakannya.
2) Ahli  waris  mempunyai  kesepakatan  untuk  tidak  membagi  sebagian  atau seluruh harta warisan, dengan tujuan agar harta tersebut dapat digunakan untuk melaksanakan upacara keagamaan yang terjadi sehubungan dengan meninggalnya pewaris, seperti upacara haulan setiap tahun.
3) Ahli waris bersepakat harta warisan tidak dibagi dalam rangka membiayai ahli waris yang belum mandiri atau ahli waris lain dianggap belum dewasa atau  cakap  mengurus  sendiri  bagian  harta  warisan  yang  merupakan haknya.
4) Ahli  waris  sepakat  untuk  tidak  membagi  harta  warisan  karena menghormati  salah  satu  ahli  waris  lain  yaitu  ibunya  atau  bapaknya, sehingga jarang sekali adanya tuntutan membagi harta warisan dari anak- anaknya walaupun anak-anak tersebut sudah dewasa.
Berdasarkan  hasil  penelitian  bahwa  sebagian  kasus  yang  terjadi  dalam keluarga  ulama  Banjar  di  Kabupaten  Hulu  Sungai  Utara  menyatakan  adanya harta  waris  yang  belum  dibagi.  Hal  ini  menggambarkan  bahwa  sistem pewarisan yang dilakukan oleh sebagian keluarga ulama Banjar di Kabupaten Hulu  Sungai  Utara  juga  menganut  sistem  pewarisan  mayorat.  Walaupun demikian,  sistem  mayorat  yang  terjadi  dalam  keluarga  ulama  ini  dilakukan karena  adanya  pertimbangan-pertimbangan  tertentu  untuk  tidak  membagi harta  warisan  yang  didasarkan  kepada  wasiat  atau  kesepakatan  ahli  waris dalam  rangka  menjaga  kemaslahatan  bersama.  Oleh  karena  itu,  model  sistem pewarisan mayorat yang dijumpai dalam keluarga ulama Banjar di Kabupaten Hulu  Sungai  Utara  ini  dapat  dikatakan  sebagai  suatu  pengecualian  atau penyimpangan khusus dari sistem warisan yang individual.
Di  samping  itu,  dalam  kewarisan  adat  Banjar  juga  dikemukakan  bahwa tidak ditemukan adanya suatu keharusan untuk membagi harta warisan, akan tetapi  pembagian  harta  warisan  dilakukan  dilihat  dari  situasi  atau  keadaan tertentu yang menghendaki segera atau tidaknya harta warisan itu dibagi. Kalau  seandainya  yang  menjadi  ahli  waris  hanya  anak-anaknya  saja,
maka peranan anak tertua (anak sulung) sangat dominan. Anak sulung ini dalam pembagian  harta  warisan  bukan  berarti  mendapatkan  lebih  besar  dari  harta warisan,  akan  tetapi  dalam  hal  kedudukan  sebagai  yang  tertua  adalah bertindak  sebagai  pihak  yang  mengatur  pembagian  harta  warisan,  termasuk mengatxir  harta  yang  belum  saatnya  dibagi  mengingat  kondisi-kondisi tertentu.  Dalam  hal  harta  warisan  yang  belum  dibagi  itulah  biasanya  harta warisan  dikuasai  oleh anak  sulung ini.  Jika anak  sulung ini  adalah  perempuan, maka pengurusan harta warisan dibantu oleh adik laki-lakinya.
Meskipun  demikian,  yang  lebih  utama  itu  adalah  ketika  pewaris meninggal  dunia,  tidak  lama  setelah  itu  langsung  diadakan  pembagian  harta
warisan.  Seandainya  masih  ada  ahli  wans  yang  masih  kecil,  harta  bagiannya disisihkan  dan  disimpankan  terlebih  dahulu  oleh  ayah,  ibu  atau  walinya. Setelah  dia  dewasa,  harta  tersebut  baru  diserahkan  kepadanya.  Hal  ini dilakukan juga demi kemaslahatan karena harta warisan yang tidak dibagi atau ditunda  untuk  dibagi,  dikhawatirkan  di  kemudian  hari  akan  menimbulkan perselisihan  di  antara  ahli  waris,  apalagi  ketika  kedua  orang  tuanya  sudah meninggal dunia. Hal ini berdasarkan pengalaman peneliti ketika membagikan harta warisan yang terjadi di masyarakat yang ketika pewaris meninggal dunia, harta tersebut belum dibagi dan berlarut-larut sampai puluhan tahun.
Di  samping  itu,  di  dalam  al-Qur'an  dan  kitab-kitab  fikih  sendiri  sudah dijelaskan  tentang  bagian  yang  diterima  oleh  ahli  waris.  Bahkan  ketika  salah satu  ahli  waris  masih  berada  dalam  kandungan  pun  ada  tata  cara pembagiannya (padahal jenis kelaminnya masih belum jelas). Anak yang masih berada  dalam  kandungan  ibunya  termasuk  ahli  waris  yang  berhak  menerima warisan  sebagaimana  ahli  waris  lainnya. 17 Untuk  merealisasikan  hak kewarisannya, diperlukan syarat-syarat berikut:
a.  Ketika  orang  yang  mewariskan  meninggal,  ia  sudah  berwujud  di  dalam rahim ibunya.
b.  Dilahirkan dalam keadaan hidup.
Untuk menentukan berapa bagian warisan yang diperoleh bayi di dalam kandungan,  karena  masih  belum  jelas  diketahui  jenis  kelaminnya,  caranya adalah memberi  bagian  yang  lebih  mengvntimgkan  dan  perkiraan-perkiraan  Jenis kelamin  bayi,  dan  bila  mungkin  juga  ada  perkiraan  bayi  akan  lahir  tunggal  atau kembar.
Menurut Abu Yusuf sebagaimana dikutip Hasanain Muhammad Makhluf mengatakan bahwa untuk menentukan bagian si bayi, cukup diperkirakan satu saja,  baik  laki-laki  atau  perempuan.  Karena  pada  umumnya  bayi  dalam kandungan akan lahir tunggal. 18 Abu Yusuf merujuk kepada kaidah: Maksudnya:
"Pada  dasarnya  pertanyaan  atau  pembicaraan  berlakupada  hal-halyang  wnum dan lumrah bukanpada hal yangjanggal dan langka."
Pemberian  bagian  yang  lebih  menguntungkan  dari  dua  perkiraan, dimaksudkan  agar  apabila  bayi  lahir  ternyata  meleset  dari  perkiraan  semula, maka  bagian  warisan  yang  disediakan  tetap  mencukupi,  dan  tidak  akan sedikitpun  mengurangi  hak-haknya.  Sebaliknya,  jika  ada  kelebihan  dari  yang seharusnya  diterima,  dapat  dibagikan  kepada  kepada  ahli  waris  lainnya menurut ketentuan hukum yang berlaku. Demikianlah kesepakatan para ulama dalam membenkan bagian kepada bayi yang masih dalam kandungan ibunya.
b. Pelaksanaan Hibah
Dari  30  kasus  yang  telah  diuraikan,  ada  3  kasus  yang  berkaitan  tentang
17 Ahmad Roflq, Fiqh Mawaris EdisiRevisi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 147.
18 Hasanain  Muhammad  Makhluf, Al-Mawans  S  al-Syari'ah  al-Islamiyyah (Kairo:  al-Bayyan  al- 'Araby, 1958), h. 187.
pelaksanaan  hibah.  Hal  ini  terjadi  pada  keluarga mu'alkm H.  Syaukani  dan mu'alhmli. Abd. Salam.
Sistem  hibah  ini  tidak  banyak  disinggung  di  dalam  kitab-kitab  fikih  jika dikaitkan dengan pembagian harta warisan. Masalah hibah ini hanya dibahas dalam bab-bab muamalah.
Hal  ini  seperti  apa  yang  dikemukakan  oleh  Sayid  Sabiq,  bahwa  hibah lalan  suatu  akad  yang  isinya  memberikan  sesuatu  kepada  orang  lain  tanpa balasan 19 Sedangkan  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  pasal  171  (g) disebutkan  bahwa  hibah  adalah  pemberian  suatu  benda  secara  sukarela  dan  tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. 20
Dalam  definisi  hukum  Islam,  hibah  berbeda  dengan  wasiat.  Hibah diberikan  oleh  seorang  kepada  orang  lain  dan  pada  saat  itu  juga  benda  yang dihibahkan dapat dimiliki dan dipergunakan oleh orang yang menerima hibah Sedangkan dalam wasiat, benda yang diwasiatkan tersebut baru dapat dimiliki dan  dipergunakan  setelah  orang  yang  berwasiat  itu  meninggal  dunia.  Di samping  itu,  wasiat  tidak  boleh  lebih  dari  1/3  harta  warisan,  dan  juga  tidak boleh  diberikan  kepada  ahli  waris  kecuali  ahli  waris  yang  lain  setuju  dan memperbolehkannya.  Hibah  dalam  hukum  fikih  bisa  diberikan  kepada  siapa saja, bahkan kepada orang yang berbeda agama sekalipun tetap diperbolehkan. Dasar  adanya  hibah  secara  langsung  tidak  diatur  di  dalam  al-Qur'an.  Hanya saja al-Qur'an  memberi   isyarat   kepada   kaum   muslimin   agar memberikan sebagian  rizkinya  kepada  orang  lain.  Hal  ini  dapat  ditemukan  dalam  QS  al- Baqarah/2: 62:
Terjemahnya:
"Sesungguhnya  orang-orang  mukmin,  orang-orang  Yahudi,  orang-orang Nasrani  dan  orang-orang  Shabiin,  siapa  saja  diantara  mereka  yang  benar-benar beriman kepada Allah, hart kemudian dan beramal saleb, mereka akan menerima pahala dari  Tuhan  mereka,  tidak  ada  kekhawatiran  kepada  mereka,  dan  tidak  (pula)  mereka bersedih hati. 21
Selain itu dapat juga dilihat dalam QS al-Munafiqun/63: 10. Terjemahannya:
"Dan  belanjakanlah  sebagian  dari  apa  yang  telah  Kami  berikan  kepadamu sebelum  datang  kematian  kepada  salah  seorang  di  antara  kamu;  lalu  ia  berkata:  "Ya Rabb-ku,  mengapa  Engkau  tidak  menangguhkan  (kematian)ku  sampai  waktu  yang dekat,  yang  menyebabkan  aku  dapat  bersedekah  dan  aku  termasuk  orang-orang yangsaleh?" 22
Istilah hibah ini banyak dipergunakan dalam pewarisan menurut hukum adat di Indonesia. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Soepomo atau  B.  Ter  Haar  Bzm  yang  menyatakan  bahwa  pengertian  kewarisan  adalah
19 Al-Sayyid Sabiq, Fiqhal-Simnah, JuzUI, (Beirut: Daral-Fikr 1983) h 535
20 Suparman usman dan yusuf somawinata, fiqh Mawris HvJcum Kewarisan Mam (Jakarta. Gaya Media Pratama, 2002), h. 257.
21 Departemen Agama RI, Al-Qur'an, h. 12 22 Ibid,h. 811.
meneruskan dan mengoperkan harta benda dari pewaris kepada ahli warisnya, baik  berupa  kekayaan  materiil  dan  immaterial,  kepada  keturunannya,  baik ketika  ia  masih  hidup  atau  sudah  meninggal  dunia. 23 Jadi  istilah  hibah  pun masuk dalam kategori kewarisan menurut hukum adat.
Hibah sendiri dalam pengertian hukum adat ialah pemberian benda tetap oleh  orang  tua  kepada  anak  atau  orang-orang  tertentu,  misalnya  apabila seorang  anak  yang  sudah  berumah  tangga  dan  akan  mendirikan  kehidupan rumah tangga sendiri, terpisah dari orang tuanya, kepadanya diberikan barang sebagai modal hidupnya. 24
Dalam  kewarisan  hukum  adat  Banjar  disebutkan  bahwa  hibah  adalah suatu  cara  dimana  harta  dibagi-bagi  oleh  calon  pewaris  (yang  akan mewariskan)  kepada  anak-anaknya  (ahli  waris)  dan  kepada  pihak-pihak  lain (penerima  warisan)  sesuai  dengan  apa  yang  diingikan  pewaris.  Proses pemberiannya  dilakukan  dengan  cara  calon  pewaris  mengumpulkan  semua ahli  waris  dengan  atau  tanpa  penerima  warisan  lainnya,  setelah  semuanya berkumpul pewaris mengemukakan keinginannya membagi-bagi harta kepada ahli waris dan penerima warisan lainnya. Dalam kondisi seperti ini ahli waris umumnya  menyetujui  pembagian  yang  dilakukan  oleh  orang  tuanya  sebagai wujud dari penghormatan dan baktinya terhadap orang tua tersebut.
Dalam  proses  penghibahan  itu  biasanya  diundang  seseorang  yang menjadi  tokoh  dalam  masyarakat  seperti tuan  guru atau  tokoh  formal  seperti Ketua Rukun Tetangga atau Lurah dimana mereka diminta untuk menyaksikan apa-apa  yang  telah  dihibahkan  tersebut.  Dalam  proses  penghibahan  ini  pula manakala  ahli  waris  ada  yang  tidak  hadir,  maka  calon  pewaris  berpesan kepada  yang  hadir  untuk  menyampaikan  apa-apa  yang  sudah  menjadi kehendaknya dalam pembagian hart a tersebut.
Dalam  hukum  kewarisan  adat  Banjar,  besarnya  bagian  masing-masing dalam pengibahan ini tidak  ditemukan norma yang  pasti, yang menjadi tolak ukur  hanyalah  asas kepatutan atau  asas keadilan yang  ada  dalam  benak  calon pewaris.  Dalam  hal  ini  pra  kondisi  tersebut  di  atas  sangat  mempengaruhi besarnya  penerimaan  harta  yang  diterima  oleh  para  ahli  waris  dan  pewaris lainnya.  Harta  yang  dihibahkan  tersebut  akan  dibagi-bagi  sesuai  dengan kondisi hartanya, seperti X menerima rumah, Y Menerima perahu, N menerima perhiasaan dan seterusnya.
Kehadiran tokoh masyarakat  ( tuan guru) tersebut sangat berperan dalam mengimplementasikan asas kepatutan dalam pembagian tersebut. Maksudnya prinsip-prinsip  pembagian  yang  menyangkut  hak-hak  waris  menurut  hukum Islam  menjadi  pertimbangan  utama  dari  calon  pewaris  dalam  menetapkan bagian  dari  masing-masing  ahli  waris  dan  penerima  warisan  lainnya.  Di
23 Soepomo, Bab-Bab  teatang  Hukum  Adat (Jakarta:  Pradnya  Paramita,  1984),  him.  81.  Lihat  juga Soerojo Wignjodipoero, Pengmtar dan Asas-Asas Hukum Adat (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1995),h.l61.
24 B.  Ter  Haar  Bzn, Asas-Asas  dan  Susunan  Hukum  Adat,  tetj. K.  Ng.  Soebakti  Poesponoto  fakarta: Pradnyaparamita, 1980), h. 238.
samping  prinsip-prinsip  hukum  Islam  yang  terjadi  patokan  dasar  oleh  calon pewaris  dalam  menentukan  bagian,  juga  hal  yang  sangat  penting  adalah penerimaan  dari  ahli  waris  terhadap  apa-apa  yang  diputuskan  oleh  calon pewaris tersebut. Oleh karena itu dalam pemberian harta ini (hibah) biasanya juga  disertai  dengan  musyawarah,  sehingga  apa-apa  yang  sudah  diputuskan calon pewaris dapat diterima oleh ahli waris.
Ketika  harta  yang  sudah  dihibahkan  tersebut  masih  berada  dalam penguasaan  calon  pewaris,  maka  ahli  waris  merelakannya,  (membiarkannya) karena  mereka  masih  beranggapan  bahwa  calon  pewaris  berhak  menikmati harta tersebut, terlebih pula hal ini dikaitkan dengan penghargaan atau wujud kebaktian mereka terhadap orang tua. 25
Sekurang-kurangnya, dengan adanya  hibah  dari orang tua kepada anak, akan menimbulkan suasana yang akrab dan penuh persaudaraan di antara ahli waris. Suasana kekeluargaan akan dapat terwujud dengan sendirinya, dengan catatan,  dalam  memberikan  hibah  kepada  anak-anaknya,  orang  tua  dapat bersikap adil, tidak boleh melebihi antara yang satu dengan yang lainnya, dan hibah tidak hanya diberikan kepada scbagian anak, sedangkan yang lain tidak memperolehnya.
Meskipun terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang jumlah pemberian  hibah  itu  kepada  anak-anak  -  sebagian  ulama  berpendapat  bahwa hibah  menyesuaikan  dengan  kewarisan.  Sebagian  yang  lain  berpendapat bahwa  hibah  itu  hams  sama,  tanpa  membedakan  bagian  anak  laki-laki  dan anak perempuan, dapat dipahami dan dimaklumi perbedaan tersebut, bahkan keduanya-duanya  dapat  diakomodir,  dengan  catatan  misalnya  tidak  adanya perbedaan  antara  anak-laki-laki  dan  anak  perempuan  dalam  menerima  hibah dapat  diterima apabila semua ahli waris  sepakat dan ikhlas dengan apa yang telah diberikan orang tua kepada mereka.
Meskipun  demikian,  ketentuan  kewarisan  seperti  yang  tercantum  di dalam  al-Qur'an  tetap  dijadikan  acuan.  Karena  dengan  demikian,  baik  bagi calon pewaris yang akan menghadap kepada sang Khaliq juga tidak terbebani karena  persoalan  kebendaan,  dan  ahli  warisnya  juga  dapat  menerima kenyataan dari bagian yang seharusnya diterima dengan penuh keikhlasan.
Pemberian  hibah  jangan  sampai  dilakukan  untuk  menghijab  atau menghalangi  bagian  salah  satu  ahli  waris,  yang  apabila  pewaris  meninggal dunia,  sebenamya  ia  mendapatkan  warisan,  tetapi  karena  sudah  dihibahkan calon  pewaris  kepada  ahli  waris  lain  semasa  hidupnya,  maka  ia  tidak mendapatkan apa-apa.
Hibah yang sudah diberikan kepada orang lain, maka hal itu tidak dapat ditarik  kembali,  kecuali  hibah  dari  orang  tua  kepada  anaknya.  Hal  ini  sesuai sebagaimana  dijelaskan  dalam  KHI,  pasal  212. 26 Meski  bagi  orang  tua  boleh
25 Fitrian Noor Hata, Hukum Kewarisan AdatBanjar (Banjarmasin: t.p., t.t.), h. 28.
26 Departemen Agama RI, Bahan Penyuluhan Hukum UUNo. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  Inpres  No.  1  Tahun  1991  tentang  Kompilasi  Hukum  Islam (Jakarta: Proyek Peningkatan Pelayanan Aparatur Hukum Pusat, 2004), h. 207.
menarik  harta  yang  telah  dihibahkan  kepada  anaknya,  namun  perlu  didasari pada  sebuah    keadilan,    dan  tidak  dibenarkan  jika  dilakukan  berdasarka kezhaliman.

## IV. Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Musyawarah dan Mufakat (Islah)
Dari  30  kasus  yang  telah  diuraikan,  ada  7  kasus  yang  pelaksanaai pembagian harta warisannya dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufaka {islah). Hal  ini  terjadi  pada  keluarga mu'allim H.  Jarkasi, mu'allim  H. Abdu Halim, Lc, mu'allim H. Sam'uni, turn guru H. Hamdan Khalid dan mu'allin H. Ramli Anang.
Meskipun  pada  awalnya  istilah islah (damai)  ini  dipergunakan  untul musyawarah  dan  damai  dalam  masalah-masalah  umum,  tetapi  dapat  jug; dipergunakan dalam perkara warisan, yaitu berdamai dalam rangka membagi harta  warisan.  Selain  itu,  menurut  Ahmad  Rofiq,  dengan  cara islah (damai] memungkinkan  ditempuh  upaya-upaya  untuk  mengurangi  kesenjangan ekonomi antara ahli waris yang satu dengan yang lainnya, sebab kesenjangan ekonomi antara keluarga dapat memicu timbulnya konflik di antara mereka. 27 Meminjam istilah usul Skih, kebiasaan yang terjadi berulang-ulang dalam masyarakat  dan  menimbulkan  kemaslahatan  disebut  dengan  'urtfKata  lain yang semakna dengan 'urf, adalah adat atau kebiasaan. Secara sosiologis, dalam masyarakat  sering  terjadi  suatu  tindakan  yang  terjadi  secara  berulang-ulang dan dianggap baik, karena tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan.
Hal ini sejalan dengan dengan kaidah yang berbunyi al-adah muhakkamah artinya  kebiasaan  itu  dapat  dijadikan  hukum. 28 Kebiasaan  semacam  ini menjadi  kelaziman  dalam  formulasi  hukum  yang  diakomodasi  dari  nilai-nilai atau norma-norma adat yang tumbuh dalam keadaran masyarakat.
Meskipun demikian, tidak semua praktik adat dapat diadopsi begitu saja sebagai bagian dari hukum Islam, mengingat adat yang berkembang di tengah- tengah masyarakat ada yang baik (al-'adah al-sahthah) dan ada pula yang buruk (al- 'adah al-fasldah).
Dalam teori hukum Islam, adat yang dapat diterima hanyalah adat yang baik,  sementara  yang  buruk  harus  ditolak  bahkan  dihilangkan. 61 Dalam konteks  inilah,  para  yuris  muslim  memformulasikan  berbagai  kaedah  hukum yang  berkaitan  dengan  adat,  seperti al-  'adah  muhakkamah (adat  kebiasaan  itu bisa  menjadi  hukum), al-sabit  bi  al-'urf  ka  al-sabit  bi  al-nas (yang  ditetapkan melalui 'urf sama dengan yang ditetapkan melalui nas). 29
Persoalannya adalah bagaimanakah cara mengetahui ad at yang baik dan buruk  itu?  Dalam  hal  ini,  para  ulama  telah  menetapkan  persyaratan- persyaratan tertentu. 'Abdul Wahhab Khallaf misalnya mcngatakan bahwa adat yang baik adalah adat yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara', serta
27 Ahmad Rofiq, Fiqh, h. 199.
28 Nanm Harun, loc. cit.
29 Umar Syihab, Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran (Semarang: Bina Utama, 1996), h. 32. Lihat juga M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Falsafat Hukum Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), fa. 477.
tidak  menghalalkan  yang  haram  dan  tidak  pula  menggugurkan  kewajiban, sedangkan adat yang buruk adalah sebaliknya, 30
Musyawarah (islah) yang terjadi dalam keluarga ulama Banjar ini biasanya dilakukan oleh para ahli waris untuk mencapai kemufakatan di antara mereka, sehingga hubungan kekeluargaan tetap terjalin dengan baik.
Pembagian harta warisan dengan cara islah atau dengan cara musyawarah mufakat ini, berarti prosesnya hanya menempuh satu cara, yaitu musyawarah mufakat.  Dalam  hal  ini,  ahli  waris  bermusyawarah  menentukan  besarnya bagian masing-masing ahli waris dan penerima warisan lainnya.
Dalam islah ini, pertimbangan-pertimbangan yang  menentukan besarnya bagian masing-masing ditentukan oleh kondisi objektif keadaan ahli waris dan penerima warisan lainnya. Oleh karena itu bagian yang diterima oleh masing- masing ahli  waris dan penerima warisan lainnya sangat variatif, karena tidak memakai prosentasi tertentu.
Sebagian  ulama  Banjar  di  Kabupaten  Hulu  Sungai  Utara  menganggap bahwa islah juga  dibenarkan  oleh  syariat  Islam,  karena  warisan  termasuk bidang  muamalah  yang  pelaksanaannya  diserahkan  kepada  umat,  asalkan dalam  hal  tersebut  tidak  ada  perselisihan.  Dalam  hal  ini  mereka  melakukan pembagian  warisan  berdasarkan  apa  yang  mereka  sepakati  secara  damai  dan didasarkan  pada  kemaslahatan  mereka.  Bagi  mereka  yang  terpenting  adalah kesepakatan  dalam  membagi  harta  warisan  dan  tidak  terjadi  sengketa  atau perselisihan,  namun  apabila  terjadi  perselisihan  di  antara  mereka  maka islah tidak dilaksanakan, tetapi merujuk kepada pembagian harta warisan menurut faraid.
Pada  prinsipnya  cara  perdamaian (islah) adalah  cara  yang  dibenarkan, agar  suasana  persaudaaan  dapat  terjalin  dengan  baik,  sepanjang  perdamaian itu  tidak  dimaksudkan  untuk  mengharamkan  yang  halal  dan  menghalalkan yang  haram,  maka  diperbolehkan,  sebagaimana  hadis  Rasulullah  saw.  yang berbunyi:
"Perdamaian  itu  diperbolehkan  di  antara  katim  muslimin,  kecuali  (perdamaian) untuk menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. 31
Meskipun  demikian,  praktik  pembagian  harta  warisan  berdasarkan musyawarah dan mufakat (islah) ini harus memenuhi dua (2)  syarat, yaitu: 1) Keharusan  adanya  kecakapan  bertindak  secara  hukum  dari  pihak-pihak  yang terlibat  dalam  pembagian  harta  warisan.  Hal  ini  disebabkan  karena  dalam pembagian   harta   warisan   berdasarkan  musyawarah (islah) memungkinkan adanya   sebagian   pihak   yang   mengorbankan   atau menggugurkan haknya baik  secara  keseluruhan  maupun  sebagiannya.  Masalah  pengguguran  hak milik,    karena  berkaitan  dengan  praktik  menghilangkan  hak  milik  seseorang, berhubungan erat dengan masalah kecakapan untuk bertindak secara hukum, artinya  pengguguran suatu  hak  milik  baru dianggap    sah,    apabila  dilakukan
30 Abdul  Wahhab  Khallaf, 72m Usui al-Fiqh (Beirut:  Dar  al-Fikr, 1978),  h. 89. Lihat  juga M.  Hasbi Ash-Sbiddieqy, loc. cit.
31 Muhammad Salam Mazkur, Peradilan dalam Islam, ter. Imron AM (Surabaya: Bina Itou, 990), h. 44.
oleh seseorang secara suakarela dan sedang mempunyai kecakapan bertindak. 2)  Pembagian  harta  warisan  berdasarkan  musyawarah  dan  mufakat (islah) dilakukan  bukan  karena  tidak  puas  terhadap  ketentuan-ketentuan  yang  telah ada  berdasarkan  hukum  kewarisan  Islam,  misalnya  seorang  anak  perempuan yang merasa tidak puas karena hanya mendapatkan setengah dari bagian anak laki-laki,  maka  ia  mengusulkan  pembagian  harta  warisan  berdasarkan musyawarah (islah).
Musyawarah  yang  seperti  ini  justru  mencerminkan  ketidakikhlasan berhukum  kepada  ketentuan  Allah  dan  Rasul-Nya.  Dengan  kata  lain, musyawarah yang seperti ini mencerminkan jiwa yang tidak taat kepada Allah dan  Rasul-Nya  yang  akan  berakibat  menurunkan  nilai  keimanan  dan mencerminkan  kerendahan  akhlak  terhadap  Allah  dan  Rasul-Nya.  d. Pembagian Harta Perpantangan
Dari  30  kasus  yang  telah  diuraikan,  ada  8  kasus  yang  melaksanakan pembagian harta perpantangan. Hal ini terjadi pada keluarga mu'allim H. Jarkasi, mu'allim  H. Ramli  Anang, mu'allim. H.  Sabran  Effendi, mu'allimH. Sutera  Ali, mu'allim H. Abd. Wahab, tuanguru H . Abdullah, dan tuanguruH. Mursyidi. Menurut keterangan Abu Daudi, berdasarkan cerita orang-orang tua dulu, konsep pemikiran tentang harta yang diperoleh suami isteri selama hidupnya atau  yang  lebih  dikenal  dengan harta  perpantangan ini  (dimana  apabila  salah seorang di antaranya ada yang meninggal dunia, maka harta itu harus dibagi dua lebih dulu, separoh hak suami dan separohnya hak isteri. Kemudian yang separoh itulah yang dibagi menurut hukum faraid), adalah salah satu pemikiran Syekh  Muhammad  Arsyad  al-Banjari  yang  tertuang  dalam kitab  al-faraid. Namun sayangnya, kitab ini tidak pernah diterbitkan dan naskah aslinya pun sudah tidak ada lagi.
Harta  perpantangan (harta  bersama),  istilah  ini  lahir  setelah  Syekh Muhammad  Arsyad  al  Banjari  melihat  kehidupan  keluarga  di  kalangan masyarakat Arab berbeda dengan masyarakat Banjar. Di Saudi Arabia memang perempuan  (isteri)  tidak  bekerja,  karena  itu  apabila  suami  meninggal  dan mempunyai  anak,  si  isteri  hanya  mendapat  seperdelapan  dari  harta  warisan, kalau  tidak  ada  anak  mendapat  seperempat  dari  harta  warisan  (peninggalan suami),  berbeda  dengan  masyarakat  Banjar  (Kalimantan  Selatan)  isteri  ikut bekerja  bersama  suami  sekalipun  hanya  bekerja  di  rumah  saja,  selama  masih sebagai suami isteri dinamakan harta perpantangan atau harta bersama. Apabila salah  satu  meninggal  maka  yang  masih  hidup  lebih  dahulu  mengambil  50 % (lima puluh persen) dari harta bersama dan sisanya bam dibagi sesuai dengan ketentuan hukum faraid. Harta bersama ini diqiyaskan dengan syirkab al-abdah.

## V. Penutup
hukum  kewarisan  yang  berlaku  di  Indonesia  masih  bersifat  pluralistik, maksudnya masing-masing golongan masyarakat mempunyai hukum sendiri- sendiri. Dari ketiga jenis hukum kewarisan yang masih tetap eksis dan hidup di tengah-tengah  masyarakat  yaitu  hukum  adat,  hukum  Islam  dan  hukum perdata  (BW),  maka  yang  paling  dominan  dalam  pelaksanaan  pembagian
warisan  masyarakat  Indonesia  adalah  berdasarkan  hukum  Islam  dan  hukum adat.  Penyebabnya  adalah  karena  masyarakat  Indonesia  mayoritas penduduknya  beragama  Islam  dengan  berbagai  suku  yang  sangat  beragam, yang tentunya pelaksanaan pembagian harta warisan pun akan beragam pula sesuai dengan sistem kekeluargaan yang mereka anut.
Sebagian  ulama  Banjar  di  Kabupaten  Hulu  Sungai  Utara  menganggap bahwa islah dalam  pembagian  harta  warisan dibenarkan  oleh  syariat  Islam, karena  warisan  termasuk  bidang  muamalah  yang  pelaksanaannya  diserahkan kepada  umat,  asalkan  dalam  hal  tersebut  tidak  ada  perselisihan.  Mereka melakukan  pembagian  warisan  berdasarkan  apa  yang  mereka  sepakati  secara damai  dan  didasarkan  pada  kemaslahatan  mereka.  Hal  terpenting  adalah kesepakatan  dalam  membagi  harta  warisan  dan  tidak  terjadi  sengketa  atau perselisihan,  namun  apabila  terjadi  perselisihan  di  antara  mereka  maka islah tidak dilaksanakan, tetapi merujuk kepada pembagian harta warisan menurut faraid. Prinsip  perdamaian (islah) adalah  cara  yang  dapat  dibenarkan,  agar suasana  persaudaraan  dapat  terjalin  dengan  baik,  sepanjang  perdamaian  itu tidak dimaksudkan untuk mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman,  M.  Toha Pembahasan  Wans  dan  Wasiat  Menurut  Hukum  Islam. Yogyakarta: t.p., 1976
Basyir, Ahmad Azhar, Hukum Waris Islam Yogyakarta: UII Press, 2001.
Daud,  Alfian, Islam  dan  Masyarakat  Banjar  Diskripsi  dan  Analisa  Kebudayaan Banjar Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006.
---------, Bahan Penyuluhan Hukum UUNo. 7 tahun 1989 tentang  Peradilan Agama, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi  Hukum  Islam Jakarta:  Proyek  Peningkatan  Pelayanan  Aparatur Hukum Pusat, 2004.
Hata, Fitrian Noor, Hukum Kewarisan AdatBanjar Banjarmasin: t.p., t.t..
Khallaf, Abdul Wahhab, Usul al-Fiqh Beirut: Dar al-Fikr, 1978. Madkur,  Muhammad  Salam, Peradilan  dalam  Islam, ter.  Imron  AM  Surabaya: Bina Ilmu, 1990.
Makhluf, Hasanain Muhammad, Al-Mawans S al-Syari'ah al-Islamiyyah Kairo: al- Bayyan al-'Araby, 1958.
Parman, Ali, Kewarisan dalam Al-Qur'an, Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatm Tematik, Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
Rahman, Fatchur, Ilmu Waris Bandung: Al-Maarif, 1994 Rofiq, Ahmad, Fiqh Mawaris Edisi Revisi Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
Sabiq, Al-Sayyid, Fiqhal-Simnah, Juz II, Beirut: Daral-Fikr 1983.
Shiddieqy, M. Hasbi Ash-, Falsafat Hukum Islam Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
Shihab, M. Quraish, Perempuan Dari Cinta sampai Seks dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah Dari Bias lama sampai Bias Baru Cet. II; Jakarta: LenteraHati, 2005.
Soepomo, Bab-Bab teatang Hukum Adat Jakarta: Pradnya Paramita, 1984.
Somawinata, Suparman Usman dan Yusuf, Fiqhi Mawris Hukum Kewarisan Islam Jakarta. Gaya Media Pratama, 2002.
Syihab, Umar, Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran Semarang: Bina Utama, 1996.
Wignjodipoero, Soerojo, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1995.