## Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak Pada Tingkat Penyidikan
Safira Tiara Putri 1 , Eko Wahyudi 2
1 Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
2 Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur safiratiara55@gmail.com , ekow.ih@upnjatim.ac.id

## Abstrak
Anak  sering  menjadi  korban  pencabulan  dan  tentunya  akan  mempengaruhi perkembangan fisik dan psikologis anak. Hal ini perlu adanya perlindungan hukum serius dari aparat penegak hukum khususnya kepolisian demi menjamin dan melindungi atas hak-hak anak tersebut.  Dalam  hal  ini,  peneliti  melakukan  penelitian  di  Polrestabes  Surabaya.  Tujuan  dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban pencabulan anak sesuai  dengan  undang-undang,  dan  kendala  yang  dihadapi  kepolisian  dalam  melaksanakan perlindungan  hukum  terhadap  anak  sebagai  korban  pencabulan  anak.  Penelitian  ini menggunakan  metode  penelitian  yuridis  empiris,  yaitu  melalui  pengelompokan  atau penggabungan  bahan  hukum  dengan  data  lapangan  serta  melakukan  wawancara.  Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban pencabulan anak telah tercapai secara maksimal yang dilakukan oleh Polrestabes Surabaya dalam melindungi dan melaksanakan  hak-hak  anak  tanpa  melupakan  hak-haknya  sesuai  dengan  Undang-Undang Perlindungan  Anak  dan  Undang-Undang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban.  Dalam  proses pelaksanaannya,  Polrestabes  Surabaya  menemui  kendala  yaitu,  kurangnya  penyidik,  sarana prasarana  kurang  memadai,  dan  kurangnya  koordinasi  antara  aparat  penegak  hukum  dengan masyarakat.

## Kata kunci: Perlindungan Hukum, Korban Pencabulan Anak, Tingkat Penyidikan

## Abstract
Children are often victims of sexual abuse and of course it will affect the physical and psychological  development  of  children.  This  requires  serious  legal  protection  from  law enforcement officers, especially the police in order to guarantee and protect the rights of these children.  In  this  case,  the  researcher  conducted  a  research  at  Polrestabes  Surabaya.  The purpose of this study is to find out the legal protection for victims of child abuse in accordance with the law, and the obstacles faced by the police in carrying out legal protection for children as victims of child abuse. This study uses empirical juridical research methods, namely through grouping or combining legal materials with field data and conducting interviews. The results of this  study  can  be  concluded  that  the  maximum  legal  protection  for  victims  of  child  abuse  has been  achieved  by  Polrestabes  Surabaya  in  protecting  and  implementing  the  rights  of  children without  forgetting  their  rights  in  accordance  with  Child  protection  laws  and  Law  on  the Protection of Witnesses and Victims. In the implementation process, the Polrestabes Surabaya encountered obstacles, namely, lack of investigators, inadequate infrastructure, and the lack of coordination between law enforcement officials and the community.
Keywords:  Legal Protection, Child Abuse Victim, Investigation Level

## 1. PENDAHULUAN
Anak  adalah  makhluk  ciptaan  Tuhan  Yang  Maha  Esa.  Sejak  dalam kandungan hingga lahir, anak berhak atas kelangsungan hidup, hak atas kemerdekaan dan  perlindungan  dari  orang  tua,  keluarga,  masyarakat,  dan  negara. 1 Anak  sering kali  dicabuli  oleh  orang  yang  tidak  bertanggung  jawab.  Biasanya  yang  menjadi pelaku   pencabulan  yaitu  orang  dewasa.  Pencabulan  merupakan  kejahatan  dengan dampak yang sangat  berat  terutama  bagi  korbannya,  karena  melanggar  Hak  Asasi Manusia  (HAM) dan merendahkan harkat serta martabat manusia, terutama jiwa, akal dan keturunan. 2
Pelaku  yang  melakukan  pencabulan  terhadap  anak  sebagai  korban  harus dihukum  seberat-beratnya  oleh  aparat  penegak  hukum.  Polisi  merupakan  salah  satu lembaga yang berwenang memberikan perlindungan hukum bagi korban pencabulan anak.  Peneliti  melakukan  penelitian  di  Polrestabes  Surabaya.  Menurut  data  yang dihimpun  oleh  PPA  Polrestabes  Surabaya,  laporan  kejahatan  pencabulan  terhadap anak  terus-menerus  terjadi  setiap  tahun,  dan  masih  banyak  terjadinya  kejahatan pencabulan  terhadap  anak.  Terkumpul  pada  tahun  2017  sebanyak  19  kasus,  pada tahun  2018  meningkat  sebanyak  29  kasus,  pada  tahun  2019  menurun  terdapat  18 kasus, pada tahun 2020 meningkat sebanyak 27 kasus, dan di tahun 2021 mengalami penurunan terdapat 19 kasus. 3
Berikut  kasus  tindak pidana pencabulan terhadap anak yang menjadi  korban di  Polrestabes  Surabaya  yaitu  pada  akhir  tahun  2016  hingga  awal  tahun  2019, Suparman (48) sehari-harinya bekerja sebagai sopir di salah satu perusahaan swasta telah  melakukan  pencabulan  kepada  keponakannya  sendiri  yaitu  NA  yang  masih berusia  10  tahun.  Pelaku  ditangkap  oleh  Unit  PPA  Polrestabes  Surabaya  pada  hari Minggu, 24 Februari 2019. Suparman melakukan perbuatan cabul sebanyak 7 (tujuh) kali lebih tetapi tidak setiap hari dan kadang 1 (satu) bulan sekali di rumahnya sendiri di  Jalan  Margorukun  IV  Kota  Surabaya.  Korban  dan  pelaku  tinggal  satu  rumah dengan  4  ruang  kamar,  jadi  dalam  rumah  tersebut  terdapat  4  keluarga.  Perbuatan tersebut  dilakukan  ketika  orang  tua  korban  tidak  di  rumah  atau  sedang  bekerja  dan korban dicabuli di dalam kamar. Pelaku membujuk korban dengan iming-iming uang jajan mulai dari Rp. 5.000,00 hingga Rp. 20.000,00 agar korban tidak menceritakan perbuatannya kepada orang lain. Awalnya korban merasa ketakutan, namun lantaran tidak  tahan  atas  apa  yang  dialaminya,  akhirnya  korban  menceritakan  pada  orang tuanya. Perbuatan cabul yang dilakukan oleh Suparman terbongkar setelah orang tua korban melaporkannya ke Polrestabes Surabaya. Orang tua korban baru mengetahui jika  perbuatan  tersebut  dilakukan  selama  2  tahun.  Alasan  pelaku  terlalu  berani (dengan  tidak  berpikir  panjang  lagi)  melakukan  perbuatan  cabul  itu  lantaran  tidak bisa  menyalurkan  nafsu  birahinya,  karena  istri  pelaku  menderita  sakit  infeksi,
1 Nilma  Suryani  dan  Nani  Mulyati,  “ Penegakan  Hukum  Terhadap  Pelaku  Pedofillia  Berdasarkan Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak ”  Jurnal  Hukum  Pidana  dan Kriminologi,  Bagian  Hukum  Pidana  Fakultas  Hukum  Universitas  Andalas  Volume  10  Nomor  2  Tahun 2012, h. 16.
2 Ida  Bagus  Gede  Subawa  dan  Putu  Sekarwangi  Saraswati,  “ Kajian  Kriminologis  Tindak  Pidana Pencabulan  Terhadap  Anak  di  Wilayah  Hukum  Polresta  Denpasar ”  Jurnal  Kertha  Wicaksana:  Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15 Nomor 2 Tahun 2021, h. 170.
3 Data diperoleh di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Surabaya (diambil pada tanggal 12 Oktober 2021 pukul 15.00 WIB).
sehingga  hanya  bisa  terbaring  di  tempat  tidur  dan  pelaku  sering  menonton  video porno.  Akibat  perbuatannya  tersebut,  Suparman  (48)  dijerat  Pasal    82  Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak. 4 Permasalahan  timbul  akibat  kurangnya  pemahaman  anak  terhadap  pendidikan seksual  menjadikan  celah  bagi  pelaku  untuk  melakukan  perbuatan  pencabulan, kurangnya  sosialisasi  di  masyarakat  terutama  pada  anak  agar  tidak  terbujuk  rayuan oleh si pelaku kejahatan pencabulan sehingga pihak kepolisian Unit PPA Polrestabes Surabaya dalam melaksanakan perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban tindak  pidana  pencabulan  kurang  optimal  dan  anak  yang  mengalami  korban pencabulan  berpeluang  untuk  menjadi  pelaku  di  kemudian  hari.  Demi menyelamatkan masa depan anak tersebut, maka pihak aparat penegak hukum dalam hal  ini  pihak  kepolisian  Polrestabes  Surabaya  seharusnya  melaksanakan  sosialisasi tersebut dengan semaksimal mungkin.
Tindak pidana pencabulan terhadap anak akan mempengaruhi perkembangan psikologis  dan  perkembangan  jiwa  anak.  Korban  kejahatan  tidak  senonoh  tersebut dapat  menyebabkan  trauma  jangka  panjang,  menyebabkan  anak  menjadi  depresi, minder  atau  rendah  diri,  ketakutan  yang  berlebihan,  dan  akhirnya menyebabkan keterbelakangan  mental.  Bagi  anak  sebagai  korban  kejahatan  pencabulan, situasi  ini dapat  menjadi  kenangan  buruk. 5 Permasalahannya,  anak  yang  menjadi  korban kejahatan  pencabulan  dapat  kehilangan  martabatnya  dan  menjadikan  anak  korban pencabulan  tidak  berguna  di  masyarakat.  Untuk  menghindari  situasi  ini,  korban pencabulan  anak  harus  mendapat  manfaat  dari  reintegrasi  ke  masyarakat  atau menerima perawatan, agar tidak mempengaruhi perkembangan psikologis mereka di masa depan. Oleh  karena itu, Polrestabes Surabaya perlu  memberikan perlindungan hukum  bagi  korban  pencabulan  anak,  agar  korban  pencabulan  anak  mendapatkan hak-haknya  sebagai  korban,  tanpa  merugikan  atau  menghambat  tumbuh  kembang anak, terutama kesehatan fisik dan mentalnya.
Anak yang menjadi korban pencabulan dari orang dewasa sangat berdampak kepada  psikologis  korban.  Hak  kedamaian,  kepercayaan  diri  dan  ketenangannya dirampas  oleh  pelaku  pencabulan.  Jiwa  anak  yang  menjadi  korban  pencabulan mengakibatkan  labil,  sulit  melupakan  kasus  yang  menimpanya  dan  apa  yang dilakukan  di  tengah  lingkungannya  merasa  dibebani  oleh  aib  (noda)  yang  melekat dalam diri  anak sebagai  korban pencabulan dan  korban tersebut  dalam  upaya untuk membangun  relasi  sosial  tidak  difondasi  oleh  semangat  percaya  diri. 6 Permasalahannya,  anak  yang  menjadi  korban  tindak  pidana  pencabulan  telah merenggut  harkat  martabat  dirinya  dan  dapat  membuat  anak  korban  pencabulan seperti  sosok  manusia  yang  tidak  berguna  lagi  di  tengah-tengah  masyarakat.  Untuk mencegah  hal  tersebut,  anak  yang  menjadi  korban  tindak  pidana  pencabulan  harus mendapatkan rehabilitasi sosial maupun rehabilitasi medis agar tidak mempengaruhi
4 Deny  Prastyo, Paman  Cabuli  Keponakan  Selama  2  Tahun  Alasannya  Istri  Sakit , https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4446773/paman-cabuli-keponakan-selama-2-tahun-alasannya- istri-sakit (diakses pada tanggal 11 Oktober 2021 pukul 09.00 WIB).
5 Ngawiardi, “ Kajian Kriminologi Terhadap Kejahatan Pencabulan Anak di Bawah Umur di Parigi Moutong” Journal Legal Opinion Volume 4 Nomor 4 Tahun 2016, h. 2.
6 Hasil Wawancara dengan Ibu L. Tri Wulandari, S.H selaku Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Surabaya, pada tanggal 09 September 2021 pukul 10.00 WIB.
perkembangan  psikologisnya  dimasa  yang  akan  datang.  Oleh  karena  itu,  perlu adanya  perlindungan  hukum  bagi  korban  tindak  pidana  pencabulan  anak  di Polrestabes  Surabaya  agar  anak  yang  menjadi  korban  tindak  pidana  pencabulan mendapatkan  hak-hak  sebagai  korban  dan  juga  tidak  membahayakan  atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak khususnya fisik dan psikis anak tersebut.
Anak  sebagai  korban  tindak  pidana  pencabulan  di  Polrestabes  Surabaya sangat  dilindungi  oleh  penegak  hukum.  Perlindungan  khusus  diberikan  bagi  anak yang  menjadi  korban  tindak  pidana  pencabulan  yang  dilaksanakan  melalui  upaya pembinaan,  pendampingan  serta  pemulihan  sosial,  kesehatan  fisik  dan  mental. Terdapat  pula  perlindungan  yang  diberikan  yakni  berupa  PPT  (Pusat  Pelayanan Terpadu),  DP3A  PPKB  (Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  Dan  Perlindungan  Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana) Kota Surabaya, dan Rumah Aman ( shelter ). Dalam melaksanakan perlindungan atas hak-hak anak yang menjadi korban  tindak  pencabulan,  Unit  PPA  Polrestabes  Surabaya  bekerja  sama  dengan DP3A PPKB Kota Surabaya. 7
Berdasarkan latar belakang dan permasalahan hukum tersebut, peneliti sangat tertarik  mengenai  pelaksanaan  secara  nyata  khususnya  di  wilayah  Kota  Surabaya mengenai  perlindungan  hukum  bagi  korban  tindak  pidana  pencabulan  anak  di Polrestabes Surabaya.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  oleh  peneliti  adalah  penelitian  yuridis empiris,  yang  juga  dikenal  sebagai  penelitian  lapangan,  yaitu  meneliti  ketentuan hukum  yang  berlaku  dan  apa  yang  sebenarnya  terjadi  di  masyarakat. 8 Oleh  karena itu,  metode  penelitian  yuridis  empiris  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  adalah menganalisis permasalahan  yang  timbul  dari  penggabungan  bahan  hukum  primer, sekunder  dan  tersier  (yaitu  data  sekunder)  dengan  data  primer  yang  diperoleh peneliti di lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data dan wawancara yang  berkaitan  dengan  permasalahan  yang  peneliti  angkat.  Dengan  kata  lain, penelitian  dilakukan  dalam  kondisi  nyata  di  masyarakat,  untuk  memahami  dan menemukan  fakta  dan  data  yang  diperlukan,  setelah  mengumpulkan  data  yang diperlukan,  akan  mengarah  pada  identifikasi  masalah  dan  akhirnya  pada  solusi masalah. 9 Lokasi  penelitian  yang  dipilih  sebagai  tempat  untuk  mengumpulkan  data dan  menemukan  jawaban  atau  permasalahan  yang  telah  dirumuskan  oleh  peneliti, yaitu  di  Polretabes  Surabaya,  Jalan  Sikatan  No.  1,  Krembangan  Sel.,  Kec. Krembangan, Kota Surabaya, Jawa Timur 60175.
7 Ibid .
8 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek , Rineka Cipta, Jakarta, 2012, h.126
9 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek , Sinar Grafika, Jakarta, 2002, h.15.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Sebagai  generasi  penerus  suatu  bangsa,  anak  harus  memiliki  hak  dan kebutuhan yang utuh. Di sisi lain, anak tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang dan  tidak  manusiawi  oleh  siapapun  atau  pihak  manapun.  Korban  pencabulan  anak harus  dirawat  dan  dididik    semaksimal  mungkin  agar  anak  tersebut  dapat  tumbuh dengan sehat. Tentu saja, ini untuk menyelamatkan masa depan anak tersebut.
Pengaturan  hukum  tentang  tindak  pidana  pencabulan  yaitu  diatur  di  dalam Bab  XIV  Buku  II  tentang  Kejahatan  Terhadap  Kesusilaan  dari  Pasal  289  sampai dengan  Pasal  296  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP).  Dimana  dalam undang-undang  tersebut  mengatur  tentang  tindak  pidana  pencabulan  sebagai  suatu kejahatan  yang  melanggar  kesusilaan.  Sedangkan,  pengaturan  hukum  yang  terkait dengan tindak pidana pencabulan terhadap anak dijelaskan dalam Pasal 290 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294 ayat (1), dan Pasal 295 Kitab Undang- Undang  Hukum  Pidana.  Selain  itu,  juga  terdapat  di  dalam  Pasal  76E  dan  Pasal  82 Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

## 3.1. Pelaksanaan  Perlindungan  Hukum  Bagi  Korban  Tindak  Pidana Pencabulan Anak Di Polrestabes Surabaya
Pesatnya perkembangan masyarakat Indonesia dan meningkatnya angka kriminalitas telah menyebabkan munculnya berbagai pola kejahatan. Selain itu, kurangnya  pemahaman  masyarakat  terhadap  hukum  pidana  menyebabkan seseorang menjadi korban suatu tindak pidana atau seseorang menjadi  pelaku tindak  pidana.  Hal  ini  sejalan  dengan  peradaban  manusia.  Kejahatan  tidak hanya  menyangkut  nyawa  dan  harta  benda,  tetapi  juga  kejahatan  sosial,  yaitu pencabulan terhadap anak. 10 Menurut Moeljatno, pencabulan adalah perbuatan asusila  atau  keji  yang  berhubungan  dengan  hasrat  seksual. 11 Definisi  yang dikemukakan  oleh  Moeljatno  lebih  menitikberatkan  pada  perilaku  manusia berdasarkan  hasrat  seksual,  yang  secara  langsung  atau  tidak  langsung melanggar moralitas dan dapat dihukum.
Tabel 1. Data Kasus Tindak Pidana Pencabulan Anak Sebagai Korban di Polrestabes Surabaya Tahun 2017 2018 2019 2020 2021 Total 19 kasus 29 kasus 18 kasus 27 kasus 19 kasus Sumber: Unit PPA Polrestabes Surabaya. 12
Menurut  data  yang  diperoleh  Pelayanan  Perempuan  dan  Anak  (PPA) Polrestabes  Surabaya,  kasus  pencabulan  terhadap  anak  selalu  ada  laporan setiap  tahun,  dan  masih  banyaknya  kasus  pencabulan  terhadap  anak  sebagai korban yang ditangani oleh Unit PPA Polrestabes Surabaya.
10 Gadis Arivia, Potret Buram  Eksploitasi Pencabulan anak Pada Anak , Ford Foundation, Jakarta, 2005, h. 4.
11 Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) , Bumi Aksara, Jakarta, 2013, h. 106.
12 Data diperoleh di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Surabaya (diambil pada tanggal 12 Oktober 2021 pukul 15.00 WIB).
Pada  bulan  Juli  tahun  2019  hingga  Februari  2020,  seorang  kakek bernama  Dadang  Rastiana  (62)  telah  melakukan  perbuatan  pencabulan terhadap  anak  tetangganya  sendiri  yaitu  M  (12).  Terbongkarnya  perbuatan pencabulan  itu  setelah  M  bercerita  kepada  orang  tuanya.  Akhirnya,  orang  tua korban  melaporkan  ke  Unit  PPA  Polrestabes  Surabaya  dan  pelaku  ditangkap pada hari Rabu, 1 April 2020. Awalnya korban bermain di dekat rumah pelaku dan  tiba-tiba  ia  memanggil  korban  untuk  datang  ke  rumahnya.  Kemudian korban diberi iming-iming makanan dan diberi uang Rp. 10.000,00. Setelah itu, pelaku melakukan aksi cabulnya yaitu korban dicium bibirnya sambil kemaluan korban  dimasuki  jari  pelaku.  Akibat  perbuatannya  tersebut,  Dadang  Rastiana (62)  dijerat  Pasal  82  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun 2016 jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang  Perubahan  Kedua  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 13
Mengenai  dengan  masalah  pencabulan  terhadap  anak,  peneliti  telah menemukan  faktor-faktor  pencabulan  terhadap  anak  di  Unit  Pelayanan Perempuan  dan  Anak  (PPA),  di  antaranya  faktor  tersebut  dikumpulkan berdasarkan  hasil  interogasi  dan  penyidikan  yang  dilakukan  oleh  Polrestabes Surabaya  terhadap  pelaku  dan  korban  pencabulan,  sehingga berdasarkan  hasil interogasi  tersebut  Polrestabes  Surabaya  mendapatkan  faktor-faktor  yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak, yaitu: 14
1. Penyalahgunaan Perkembangan Teknologi
Perkembangan  teknologi  saat  ini  tidak  hanya  memberikan  dampak positif akan tetapi dapat juga memberikan dampak yang negatif. Akibatnya, melalui  teknologi  dapat  mempermudah  seseorang  untuk  mengakses  situs- situs  dewasa  (pornografi)  yang  akan  membuat  atau  merangsang  seseorang untuk melakukan seperti adegan yang terdapat di situs tersebut.
2. Faktor Ekonomi
Seringkali  yang  menjadi  pelaku  pencabulan  ialah  seseorang  yang tingkat  perekonomiannya  termasuk  dalam  kelas  ekonomi  ke  bawah. Sehingga,  pelaku  dengan  mudahnya  melakukan  iming-iming  uang  atau barang  yang  diberikan  oleh  pelaku  kepada  korban  (anak).  Dan  setelah diberikan  iming-iming  oleh  si  pelaku  dengan  mudahnya  anak  tersebut terbujuk rayuan dan mengikuti perkataan si pelaku.
3. Faktor Lingkungan
Apabila anak tidak tumbuh dalam lingkungan keluarga yang baik, maka anak  akan  mengalami  trauma  sehingga  rentan  menjadi  korban  pencabulan. Tidak hanya  di  lingkungan  keluarga  saja,  di  lingkungan  luarpun  seperti  di kos-kosan yang bercampur dengan satu keluarga dengan keluarga yang lain dalam satu petak itu juga sangat rentan terjadinya tindak pidana pencabulan.
4. Minimnya perhatian dan pengawasan orang tua terhadap anaknya
13 Kasus Tindak Pidana Pencabulan Anak Sebagai Korban di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Surabaya (pada tanggal 4 November 2021 pukul 12.30 WIB).
14 Hasil  Wawancara  dengan  Ibu  L.  Tri  Wulandari,  S.H  selaku  Kepala  Unit  Pelayanan  Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Surabaya, pada tanggal 4 November 2021 pukul 12.30 WIB.
Kurangnya  perhatian  dari  pihak  orang  tua  terhadap  anaknya  akan membuat mereka  menjadi  korban kejahatan pencabulan, terutama orang tua di daerah  berpenghasilan  rendah  lebih  mengutamakan  untuk  pemenuhan kebutuhan  sehari-  hari  dan  fokus  bekerja  daripada  mengawasi  anaknya. Sehingga,  kesempatan itulah  yang  dapat  menjadi  peluang  bagi  para  pelaku tindak  pidana  pencabulan  untuk  melakukan  pendekatan  hingga  terjadinya perbuatan pencabulan terhadap anak.
Anak  merupakan  generasi  bangsa  yang  sedang  dalam  masa pertumbuhan  dan  perkembangan.  Apabila  terjadi  sesuatu  yang  salah  pada  diri mereka  maka  akan  berdampak  sangat  besar  di  masa  depan.  Anak  sebagai korban  tindak  pidana  pencabulan  cenderung  untuk  menutupi  apa  yang  telah terjadi  padanya.  Akan  tetapi,  hal  tersebut  akan  membuatnya  semakin  tertekan apabila orang  tua dan keluarga terdekatnya tidak memberikan respons  dengan tepat.
Tiap  orang  berkewajiban  untuk  melindungi  anak  dari  kejahatan khususnya  tindak  pidana  pencabulan,  peranan  keluarga  terutama  orang  tua harus  berperan  aktif  dalam  mengawasi  serta  mendidik  anak.  Anak  harus diajarkan batasan-batasan mengenai dirinya dan memberikan pengetahuan serta pemahaman mengenai pentingnya pendidikan seksual sejak dini.
Perbuatan  yang  tidak  senonoh  tersebut  yaitu  pencabulan  pada  anak sebagai  korban  akan  mempengaruhi  perkembangan  fisik  dan  psikis  anak. Secara  fisik,  sebagai  seorang  anak,  kemampuan  untuk  melindungi  diri  dari pencabulan terhadap dirinya tidak sekuat orang dewasa. Secara psikis, kondisi mental  anak  masih  labil,  anak  belum  bisa  mengambil  keputusan  yang  tepat untuk melindungi dirinya dari perbuatan tidak senonoh tersebut, dan anak tidak memiliki  keberanian  untuk  mengatakan  apa  yang  dilakukan  oleh  si  pelaku kepadanya. Di samping itu, anak merupakan korban yang paling rentan untuk menjadi  sasaran  karena  mudah  diperdaya,  diimingi  sampai  pemaksaan  dan anak cenderung tidak melawan serta  mudah tutup mulut karena diancam oleh si pelaku. 15
Melindungi korban pencabulan anak bertujuan memperoleh perlindungan  hukum  untuk  mencegah  anak  korban  kejahatan  pencabulan  atas penderitaan  atau  kerugian  yang  telah  dialaminya.  Segala  sesuatu  yang  dapat meringankan  penderitaan  yang  harus  dialami  anak  ketika  menjadi  korban kejahatan  pencabulan  adalah  mengurangi  penderitaan  fisik  maupun mentalnya. 16 Tindak  pidana  pencabulan  adalah  kejahatan  yang  bertentangan dan  melanggar  kesopanan  serta  kesusilaan  seseorang  dalam  lingkup  nafsu birahi kelamin, seperti seorang laki meraba kelamin seorang perempuan. 17
15 Hasil  Wawancara  dengan  Bapak  Hendra,  S.H  selaku  Penyidik  Unit  Pelayanan  Perempuan  dan Anak (PPA) Polrestabes Surabaya, pada tanggal 4 November 2021 pukul 13.30 WIB.
16 Darin Arif  Mu’alifin dan Dwianto Jati Sumirat, “ Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan ” Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 Nomor 1 Tahun 2019, h. 9.
17 Leden  Marpaung, Kejahatan  Terhadap  Kesusilaan  dan  Masalah  Prevensinya ,  Sinar  Grafika, Jakarta, 2014, h. 64.
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan  peneliti  kepada  pihak Unit  PPA  Polrestabes  Surabaya  menjelaskan  mengenai  perlindungan  hukum atas  hak-hak  anak  sebagai  korban  pencabulan  dilaksanakan  sesuai  dengan ketentuan  undang-undang  yakni  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2002  tentang  Perlindungan  Anak  dan  Undang-Undang    Republik  Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. 18 Di bawah ini adalah  pelaksanaan  perlindungan  hukum  atas  hak-hak  anak  sebagai  korban kejahatan  pencabulan  yang  ditangani  oleh  Unit  PPA  Polrestabes  Surabaya, dibagi menjadi beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:
1. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak
a. Pemberian  perlindungan  dan  pendampingan  pada  proses  pemeriksaan penyidikan
Unit  PPA  Polrestabes  Surabaya  dalam  melaksanakan  perlindungan hukum bagi anak sebagai korban pencabulan adalah dengan memberikan perlindungan dan pendampingan selama proses pemeriksaan penyidikan, hal  tersebut  sesuai  dengan Pasal  69A. Selama proses pemeriksaan, anak tersebut  diperiksa  di  ruangan  tersendiri  yaitu  Ruang  Pelayanan  Khusus (RPK), untuk memberikan perlindungan dan pendampingan bagi korban pencabulan  dan  keluarganya  agar  tidak  terjadi  ancaman  dari  tersangka atau keluarga tersangka selama proses penyidikan. 19
b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan Pendampingan  psikososial  bertujuan  untuk  mengembalikan  anak korban  pencabulan  dalam  lingkungan  masyarakat  dan  menyiapkan masyarakat supaya tidak mengucilkan korban dan keluarganya, selain itu untuk  mempersiapkan  psikologis  atau  mental  anak  yang  mengalami tindak  pidana  pencabulan. 20 Unit  PPA  Polrestabes  Surabaya  dalam melaksanakan  perlindungan  hukum  kepada  anak  tersebut  dengan memberikan  pendampingan  psikososial  pada  saat  pengobatan  hingga pemulihan, hal tersebut sesuai dengan Pasal 69A.
2. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  13  Tahun  2006  tentang Perlindungan Saksi dan Korban
a. Memberikan keterangan tanpa tekanan Ketika  seorang  anak  menjadi  korban  kejahatan  pencabulan  dalam memberikan  keterangannya  pada  penyidik  Unit  PPA  Polrestabes Surabaya  mengatakan  secara  terbuka  untuk  mengungkapkan  kasus tersebut  yang  dialaminya  dan  supaya  pelakunya  segera  ditangkap  juga dapat  mempertanggungjawabkan  atas  perbuatannya  tersebut  tanpa  ada tekanan dari penyidik Unit PPA Polrestabes Surabaya dalam menggali
18 Hasil  Wawancara  dengan  Ibu  L.  Tri  Wulandari,  S.H  selaku  Kepala  Unit  Pelayanan  Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Surabaya, pada tanggal 4 November 2021 pukul 12.30 WIB.
19 Ibid .
20 Ibid .
informasi  tentang  peristiwa  yang  terjadi  padanya. 21 Berkaitan  dengan hal tersebut, Unit PPA Polrestabes Surabaya memberikan perlindungan hukum  bagi  anak  yang  menjadi  korban  kejahatan  pencabulan  sesuai dengan Pasal 5.
b. Mendapatkan identitas baru
Dalam proses  penyidikan, identitas anak sebagai korban kejahatan pencabulan  sangat  dirahasiakan,  sebab  itu  tidak  dibutuhkan  identitas baru  untuk  anak  tersebut.  Demikian,  maka  pemenuhan  hak  ini  tidak dilaksanakan  bagi  penyidik  Unit  PPA  Polrestabes  Surabaya.  Namun, jika kasus pidana tersebut dimuat di media massa atau media elektronik, maka  pihak  PPA  Polrestabes  Surabaya  memberikan  samaran  identitas pada  anak  tersebut  dengan  menyebutkan  inisial  korban  ataupun  benda lain  seperti  melati,  mawar,  dan  lain-lain.  Hal  ini  dimaksudkan  untuk menyelamatkan diri dari gangguan psikologis pada anak tersebut. 22
c. Mendapatkan ganti rugi (restitusi)
Anak yang telah mengalami kejahatan pencabulan dapat  menuntut ganti  rugi,  namun  dapat  diartikan  sebagai  ganti  rugi  bukan  dalam bentuk  uang  atau  materi  lainnya  tetapi  tanggung  jawab  dari  si  pelaku.
Dalam  hal  ini  ganti  rugi  materil  dianggap  tidak  sebanding  dengan penderitaan  yang  telah  dialami  oleh  anak  tersebut,  tetapi  bentuk  ganti rugi  secara  materil  berupa  restitusi  diperlukan  pemenuhannya  karena dapat  mencerminkan  tanggung  jawab  pelaku  atas  kejahatan  yang  telah diperbuat  sebagai  maksud  pemberian  hukuman  yang  berupa  ganti  rugi untuk  korban  ataupun  keluarga  korban  tersebut. 23 Sehingga,  hak  anak sebagai  korban  kejahatan  pencabulan  untuk  mendapatkan  ganti  rugi tidak dilaksanakan pemenuhannya oleh Unit PPA Polrestabes Surabaya.
Pihak  Unit  PPA  Polrestabes  Surabaya  dalam  usaha  melaksanakan perlindungan  pada  anak  sebagai  korban  kejahatan  pencabulan  dibantu  oleh Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  Dan  Perlindungan  Anak  Serta  Pengendalian Penduduk  Dan  Keluarga  Berencana  (DP3A  PPKB)  Kota  Surabaya.  Sehingga, Unit  PPA  Polrestabes  Surabaya  bekerja  sama  dengan  DP3A  PPKB  Kota Surabaya  untuk  melindungi  hak-hak  anak  tersebut  sesuai  dengan  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  dan Undang-Undang    Republik  Indonesia  Nomor  13  Tahun  2006  tentang Perlindungan  Saksi  dan  Korban. 24 Perlindungan  yang  diberikan  kepada  anak yang menjadi  korban tindak  pidana pencabulan oleh pihak DP3A  PPKB Kota Surabaya  yaitu  menerima  pengaduan,  memberikan  pelayanan  konseling, pendampingan psikologis, dan menyediakan rumah aman ( shelter ). 25
21 Hasil  Wawancara  dengan  Bapak  Hendra,  S.H  selaku  Penyidik  Unit  Pelayanan  Perempuan  dan Anak (PPA) Polrestabes Surabaya, pada tanggal 4 November 2021 pukul 13.30 WIB.
22 Hasil  Wawancara  dengan  Ibu  L.  Tri  Wulandari,  S.H  selaku  Kepala  Unit  Pelayanan  Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Surabaya, pada tanggal 4 November 2021 pukul 12.30 WIB.
23 Ibid .
24 Ibid .
25 Hasil  Wawancara  dengan  Ibu  Thussy  Aprilliyandari,  S.E  selaku  Kepala  Bidang  Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) DP3A PPKB Kota Surabaya, pada tanggal 4 Maret 2022 pukul 10.17 WIB.
3.2 Kendala Dan Upaya Yang Dilakukan Oleh Polrestabes Surabaya Dalam Pelaksanaan  Perlindungan  Hukum  Bagi  Korban  Tindak  Pidana Pencabulan Anak
Anak yang menjadi korban percabulan harus mendapat perlindungan hukum dari pihak yang berwenang. Perlindungan hukum semacam ini tidak hanya  harus  ditegakkan  oleh  pemerintah,  masyarakat,  dan  lingkungan keluarga,  tetapi  juga  oleh  aparat  penegak  hukum  khususnya  kepolisian. Perlindungan  hukum  tersebut  dilakukan  agar  hak-hak  anak  sebagai  korban kejahatan  pencabulan  dapat  terlaksana  maupun  terpenuhi  sesuai  dengan ketentuan  undang-undang  berlaku.  Namun  dalam  praktiknya,  Polrestabes Surabaya  menemui  berbagai  kendala  dalam  melaksanakan  perlindungan hukum bagi korban pencabulan anak. Berikut di bawah ini terdapat kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum (kepolisian) dalam melaksanakan perlindungan  hukum  bagi  korban  tindak  pidana  pencabulan  anak  di Polrestabes Surabaya antara lain:
1. Tidak  adanya  laporan  dari  korban  atau  keluarga  korban  tindak  pidana pencabulan
Kasus  pencabulan  masih  dianggap  tabu  atau  memalukan  bagi keluarga,  sehingga  banyak  kasus  yang  ditutup-tutupi  atau  tidak dilaporkan  kepada  pihak  kepolisian.  Selain  itu,  adanya  ancaman  dari pihak pelaku maupun keluarga pelaku terhadap korban maupun keluarga dari  korban  yang  akan  melaporkan  kasus  tindak  pidana  pencabulan tersebut  juga  merupakan  faktor  yang  menyebabkan  si  korban  maupun keluarga  korban  enggan  dan  juga  takut  untuk  melapor  ke  pihak kepolisian. 26
2. Keterangan korban yang tidak terus terang Anak  yang  menjadi  korban  tindak  pidana  pencabulan  biasanya merasa  malu  dan  mengalami  trauma  psikis  yang  berat  serta  mengalami ketakutan  untuk  menceritakan  kejadian  yang  telah  dialaminya,  sehingga seringkali anak tersebut memberikan keterangan yang tidak sebenarnya. 27 Mengingat  berdasarkan  Pasal  1  Angka  29  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana,  keterangan  anak  adalah keterangan yang diberikan oleh seorang anak tentang hal yang diperlukan untuk  membuat  terang  suatu  perkara  pidana  guna  kepentingan pemeriksaan  dalam  hal  serta  menurut  cara  yang  diatur  dalam  undang- undang  ini. 28 Atas  hal  tersebut,  keterangan  anak  sebagai  korban  tindak pidana pencabulan sangatlah penting dalam tingkat pemeriksaan maupun penyidikan di Unit PPA Polrestabes Surabaya.
3. Pelaku tindak pidana pencabulan selalu berbelit-belit dalam memberikan keterangan
26 Hasil  Wawancara  dengan  Ibu  L.  Tri  Wulandari,  S.H  selaku  Kepala  Unit  Pelayanan  Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Surabaya, pada tanggal 4 November 2021 pukul 12.30 WIB.
27 Ibid . 28 M.  Karjadi  dan  R.  Soesilo,  “ Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP) ”,  Politeia, Bogor, 1988, h. 6.
Biasanya  pelaku  berbelit-belit  atau  tidak  jujur  dalam  memberikan keterangannya  untuk  mengelak  dari  tindak  pidana  yang  dilakukan (pencabulan). Meskipun pelaku tindak pidana pencabulan selalu berbelit- belit  atau  tidak  jujur  dengan  maksud  menghindari  pertanggungjawaban pidana,  hal  tersebut  tetap  tidak  akan  membuat  aparat  penegak  hukum (kepolisian)  di  Polrestabes  Surabaya  sepenuhnya  percaya. 29 Karena keterangan  dari  pelaku  harus  disertai  dengan  alat  bukti  yang  lain berdasarkan  Pasal  189  Ayat  (4)  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981 tentang Hukum Acara Pidana.
4. Kurangnya jumlah personel penyidik dalam menyelesaikan perkara Saat  ini,  jumlah  personel  penyidik  yang  terdapat  di  Unit  PPA Polrestabes  Surabaya  adalah  hanya  8  (delapan)  orang  penyidik  yang menangani perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak. 30 Mengenai aturan  batas  waktu  dalam  menyelesaikan  berkas  perkara  tindak  pidana terdapat di Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan  Pengendalian  Penanganan  Perkara  Pidana, 31 namun  peraturan tersebut  telah  dicabut  dan  dinyatakan  tidak  berlaku  lagi. 32 Kemudian diterbitkannya  Peraturan  Kapolri  Nomor  14  Tahun  2012  tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, namun seiring berjalannya waktu dimana  peraturan  ini  digunakan  oleh  Penyidik  Polri  sebagai  panduan proses  penyidikan  tindak  pidana,  dinyatakan  sudah  tidak  sesuai  lagi dengan  kebutuhan  organisasi  dan  perkembangan  dinamika  penegakan hukum sehingga diganti  dengan diterbitkannya Peraturan Polri Nomor 6 Tahun  2019  tentang  Pencabutan  Peraturan  Kapolri  Nomor  14  Tahun 2012  tentang  Manajemen  Penyidikan  Tindak  Pidana. 33 Akan  tetapi,  di dalam  peraturan  ini  tidak  terdapat  aturan  batas  waktu  dalam menyelesaikan  berkas  perkara  tindak  pidana,  sehingga  Penyidik  Unit PPA  Polrestabes  Surabaya  mengalami  kendala  yang  mengakibatkan dalam  menangani  kasus  tindak  pidana  pencabulan  terhadap  anak  masih kurang  maksimal.  Atas  permasalahan  tersebut,  Kasat  Reskrim Polrestabes Surabaya menetapkan Standar Kinerja Penyidik, yaitu bahwa penyidik  diwajibkan  mencapai  target  penyelesaian  perkara  sebanyak  2
29 Hasil Wawancara dengan Bapak Hendra, S.H selaku Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Surabaya, pada tanggal 4 November 2021 pukul 13.30 WIB.
30 Hasil Wawancara dengan Ibu L. Tri Wulandari, S.H selaku Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Surabaya, pada tanggal 4 November 2021 pukul 12.30 WIB.
31 Joni Kasim, Pahami Batas Waktu
Laporan Dalam Tindak Pidana , https://tribratanews.kepri.polri.go.id/2019/11/29/pahami-batas-waktu-laporan-dalam-tindak-pidana/ , (diakses pada tanggal 15 Februari 2022 pukul 20.05 WIB).
32 Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan  dan Pengendalian Penanangan Perkara Pidana, https://www.peraturanpolri.com/2011/12/pengawasan-dan-pengendalian- penanganan.html , (diakses pada tanggal 15 Februari 2022 pukul 20.10 WIB).
33 Peraturan Polri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pencabutan Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen  Penyidikan  Tindak  Pidana, https://www.peraturanpolri.com/2019/12/perpol-6-tahun-2019- pencabutan-perkap-manajemen-penyidikan.html ,  (diakses  pada  tanggal  15  Februari  2022  pukul  20.15 WIB).
(dua)  perkara  setiap  bulan. 34 Namun  dalam  praktiknya,  1  (satu)  orang penyidik  harus  menyelesaikan  berkas  perkara  tindak  pidana  pencabulan sekitar  9-10  dalam  waktu  satu  bulan,  sehingga  penyidik  harus  bekerja lebih keras lagi. 35 Selain itu, banyaknya kasus tindak pidana pencabulan yang  ditangani  oleh  Penyidik  Unit  PPA  Polrestabes  Surabaya,  sehingga dapat  menyebabkan  kinerja  penyidik  Unit  PPA  Polrestabes  Surabaya dalam  menangani  kasus  tindak  pidana  pencabulan  terhadap  anak  masih kurang maksimal.
5. Sarana dan prasarana yang kurang memadai Sarana  dan  prasarana  dalam  perlindungan  hukum  bagi  anak  yang menjadi  korban  tindak  pidana  pencabulan  salah  satunya  yaitu  adanya rumah  aman  ( shelter ).  Rumah  aman  ( shelter )  merupakan  tempat  tinggal sementara  bagi  anak  yang  menjadi  korban  pencabulan  yang membutuhkan  perlindungan.  Yang  menjadi  kendala  yang  dihadapi  oleh pihak kepolisian Polrestabes Surabaya khususnya Unit  PPA ialah belum tersedianya rumah aman ( shelter ) bagi anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan. 36
6. Kurangnya koordinasi antara aparat penegak hukum dengan masyarakat Respon  lingkungan  terdekat  maupun  masyarakat  luas  menanggapi anak  yang  menjadi  korban  tindak  pidana  pencabulan  adalah  anak  yang telah ternoda, mempermalukan keluarga, buruk, pembawa sial, atau tidak memiliki masa depan sehingga anak tersebut juga akan memperoleh dan mengembangkan  gambaran  negatif  tentang  dirinya  sendiri.  Berdasarkan stigma-stigma  tersebut,  maka  pihak  korban  maupun  keluarga  korban enggan untuk melaporkan dan memberikan keterangannya ke Kepolisian dikarenakan aib. 37 Padahal seharusnya, anak yang menjadi korban tindak pidana  pencabulan  ini  harus  dilindungi  oleh  aparat  penegak  hukum (kepolisian) terutama dari lingkungan terdekat korban. Atas hal tersebut, Penyidik  Unit  PPA  Polrestabes  Surabaya  masih  kurang  intensif  dalam melakukan penyuluhan atau sosialisasi yang berkenaan dengan Undang- Undang Perlindungan Anak.
7. Kurangnya  partisipasi  saksi  dalam  memberikan  keterangan  pada  proses penyidikan
Keterangan saksi sangat penting guna kelancaran proses penyidikan tindak pidana pencabulan terhadap anak. 38 Mengingat berdasarkan Pasal 1  Angka  27  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum Acara Pidana, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana  yang  berupa  keterangan  dari  saksi  mengenai  suatu  peristiwa pidana yang  ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan
34 Kasat  Reskrim  Polrestabes  Surabaya, Program  Unggulan  Standar  Kinerja  Penyidik , https://satreskrimpolrestabessurabaya.com/page/view/44_program_unggulan ,  (diakses  pada  tanggal  15 Februari 2022 pukul 20.20 WIB).
35 Hasil  Wawancara  dengan Ibu  L.  Tri  Wulandari,  S.H  selaku  Kepala  Unit  Pelayanan  Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Surabaya, pada tanggal 4 November 2021 pukul 12.30 WIB.
36 Ibid .
37 Ibid . 38 Izza Aliyatul Millah, “ Penanggulangan Kejahatan di Masa Pandemi Covid-19 (Dalam Perspektif Kriminologi dan Viktimologi) ”Jurnal Komunikasi Hukum Volume 6 Nomor 2 Tahun 2020, h. 510.
menyebut  alasan  dari  pengetahuannya  itu. 39 Namun  dalam  praktiknya, saksi  tidak  ingin  hadir  di  Kepolisian  guna  memberikan  keterangan  atas terjadinya  tindak  pidana  dikarenakan  merasa  takut.  Apabila  tidak  ada saksi  dalam  proses  penyidikan  sudah  pasti  akan  sulit  untuk  berjalan. Kurang  maksimalnya  kerjasama  antara  saksi  maupun  korban  tindak pidana  pencabulan  yang  mengakibatkan  terjadinya  keterlambatan  waktu sehingga  sangat  merugikan  berbagai  pihak  baik  dari  pihak  kepolisian, pelaku  maupun  korban  karena  kasusnya  tersebut  terbengkalai. 40 Alat bukti  berupa  saksi  merupakan  salah  satu  acuan  dalam  terungkapnya tindak pidana pencabulan terhadap anak dengan yang saksi peroleh akan membantu  penyidik  Unit  PPA  Polrestabes  Surabaya  dalam  mencari, menemukan, dan mengungkap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak.
Polrestabes  Surabaya  dalam  mengatasi  kendala  yang  dihadapi  pada saat  melaksanakan  perlindungan  hukum  terhadap  anak  korban  pencabulan yakni dengan melakukan upaya-upaya yang diperlukan untuk menyelesaikan dan  mengatasi  kendala  tersebut.  Berikut  di  bawah  ini  terdapat  upaya  aparat penegak  hukum  (kepolisian)  dalam  mengatasi  kendala  pelaksanaan perlindungan  hukum  terhadap  anak  yang  menjadi  korban  tindak  pidana pencabulan di Polrestabes Surabaya antara lain:
1. Unit  PPA  Polrestabes  Surabaya  bekerja  sama  dengan  DP3A  PPKB  Kota Surabaya
Untuk mengatasi kendala tidak adanya laporan dari para korban tindak pidana  pencabulan,  pihak  Unit  PPA  Polrestabes  Surabaya  bekerja  sama dengan  DP5A  Kota  Surabaya.  Karena,  DP5A  Kota  Surabaya  bertugas untuk  menerima pengaduan dari korban tindak pidana pencabulan. Selain itu,  juga  memberikan  bantuan  hukum  serta  menyediakan  psikolog  pada anak  tersebut.  DP5A  Kota  Surabaya  sendiri  juga  menyediakan  rumah aman ( shelter ) bagi korban tindak pidana pencabulan. 41
Apabila  korban  atau  keluarga  korban  tindak  pidana  pencabulan  tidak berani  melapor  ke  Polrestabes  Surabaya  atau  tidak  ingin  memberikan pengaduannya ke pihak DP5A Kota Surabaya, maka korban atau keluarga korban  tindak  pidana  pencabulan  dapat  memberikan  pengaduannya melalui  website https://satreskrimpolrestabessurabaya.com/contact yang itu nantinya akan langsung diproses oleh penyidik Polrestabes Surabaya. 42 2. Upaya  pendampingan  terhadap  anak  sebagai  korban  tindak  pidana pencabulan
Untuk mengatasi kendala keterangan korban tindak pidana pencabulan yang  tidak  terus  terang,  maka  pihak  kepolisian  Unit  PPA  Polrestabes Surabaya menyediakan pendampingan dari seorang psikolog. Pendampingan  oleh  seorang  psikolog,  orang  tua,  pengacara,  atau  orang yang dipercayai oleh korban akan sangat membantu terhadap anak sebagai
39 M. Karjadi dan R. Soesilo, Loc.Cit .
40 Hasil  Wawancara  dengan  Ibu  L.  Tri  Wulandari,  S.H  selaku  Kepala  Unit  Pelayanan  Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Surabaya, pada tanggal 4 November 2021 pukul 12.30 WIB.
41 Ibid .
42 Ibid .
korban  kejahatan  pencabulan  dalam  masa  pemulihan  dan  membantu selama proses penyidikan berlangsung agar tidak menimbulkan rasa takut. Selain itu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam bidang perempuan dan  anak  dapat  mendampingi  korban  pada  tahap  pelaporan,  penyidikan hingga  pengadilan.  Kemudian,  korban  tersebut  dalam  memberikan keterangannya  dapat  didampingi  oleh  Lembaga  Bantuan  Hukum  (LBH) dalam  bidang  perempuan  dan  anak. 43 Selain  itu,  di  Ruang  Pelayanan Khusus  (RPK)  Polrestabes  Surabaya  menyediakan  tempat  bermain  untuk anak  yang  menjadi  korban  tindak  pidana  pencabulan  guna  memudahkan pihak  penyidik  Unit  PPA  Polrestabes  Surabaya  pada  saat  meminta keterangan sebagai korban tindak pidana pencabulan. 44
3. Penyidik mencari alat bukti yang sah
Untuk mengatasi kendala pelaku tindak pidana pencabulan yang selalu berbelit-belit  dalam  memberikan  keterangan,  maka  penyidik  Polrestabes Surabaya  mencari  alat  bukti  yang  sah  berdasarkan  Pasal  184  Ayat  (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yaitu keterangan  saksi,  keterangan  ahli,  surat,  petunjuk,  jadi  yang  dijadikan sebagai  alat  bukti  dalam  proses  penyidikan  tidak  hanya  berdasarkan keterangan dari si pelaku tindak pidana pencabulan saja. 45 Kitab Undang- Undang  Hukum  Acara  Pidana  memberikan  batasan  minimal  penggunaan alat bukti yaitu minimal 2 (dua) alat bukti yang sah disertai oleh keyakinan hakim yang telah tercantum di dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 46
4. Upaya pengajuan penambahan jumlah personel penyidik
Untuk  mengatasi  kendala  kekurangan  personel  penyidik  dalam menyelesaikan perkara yang masih kurang maksimal, maka pihak penyidik melakukan  upaya  pengajuan  penambahan  jumlah  personel  Unit  PPA Polrestabes  Surabaya. 47 Hal  ini  dilakukan  agar  pelaku  pencabulan  dan korban  maupun  keluarga  dari  korban  pencabulan  yang  ingin  melakukan pengaduan tidak menunggu terlalu lama untuk memproses pengaduan dari tindak pidana pencabulan terhadap anak.
5. Penyidik mengajukan penambahan rumah aman ( shelter ) Untuk mengatasi kendala sarana dan prasarana yang kurang memadai yaitu  belum  tersedianya  rumah  aman  ( shelter) bagi  anak  yang  menjadi korban  tindak  pidana  pencabulan,  maka  penyidik  Unit  PPA  Polrestabes Surabaya mengajukan penambahan rumah aman ( shelter ) kepada pimpinan Polrestabes Surabaya. Untuk sementara, anak yang menjadi korban tindak pidana  pencabulan  ditempatkan  di  rumah  aman  ( shelter )  DP3A  PPKB Kota Surabaya. 48
43 Ibid . 44 Hasil  Wawancara  dengan  Bapak  Hendra,  S.H  selaku  Penyidik  Unit  Pelayanan  Perempuan  dan Anak (PPA) Polrestabes Surabaya, pada tanggal 4 November 2021 pukul 13.30 WIB.
45 Ibid .
46 Fransisco  Jero  Runturambi,  “ Penjatuhan  Pidana  Berdasarkan  Dua  Alat  Bukti  Dan  Keyakinan Hakim ” Journal Lex Crimen Volume 4 Nomor 4 Tahun 2015, h. 170.
47 Hasil  Wawancara  dengan  Ibu  L.  Tri  Wulandari,  S.H  selaku  Kepala  Unit  Pelayanan  Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Surabaya, pada tanggal 4 November 2021 pukul 12.30 WIB.
48 Ibid .
6. Mengoptimalkan kegiatan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat Pihak  penyidik  Polrestabes  Surabaya  melakukan  kegiatan  sosialisasi tentang  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak kepada masyarakat kota Surabaya. Kegiatan ini rutin dilakukan satu bulan sekali.  Maksud  dari  kegiatan  sosialisasi  tentang  kejahatan  pencabulan terhadap anak tersebut  agar masyarakat  paham  dan mengetahui  informasi tentang  tindak  pidana  tersebut  serta  untuk  meningkatkan  partisipasi masyarakat,  kesadaran  hukum  masyarakat  akan  bahayanya  tindak  pidana pencabulan  terhadap  anak  yang  sering  terjadi.  Kegiatan  sosialisasi  ini memberikan  secara  jelas  kepada  masyarakat  oleh  penyidik  Unit  PPA Polrestabes  Surabaya.  Apabila  terdapat  hal-hal  yang  mencurigakan  yang berkaitan  dengan  tindak  pidana  pencabulan  terhadap  anak,  maka masyarakat dapat langsung melapor ke kantor polisi terdekat atau langsung ke penyidik Unit PPA Polrestabes Surabaya. 49
7. Mengoptimalkan  kehadiran  saksi  dalam  memberikan  keterangan  kepada pihak aparat kepolisian
Kewajiban  sebagai  saksi  guna  kepentingan  penyidikan  dan mengungkap  suatu  perkara,  penyidik  diberi  kewenangan  oleh  Undang- Undang untuk memanggil saksi guna dilakukan pemeriksaan dan didengar keterangannya,  hal  ini  telah  tercantum  dalam  Pasal  7  Ayat  (1)  Huruf  g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Bagi setiap  saksi  yang  mendapat  panggilan  sah  dari  penyidik  wajib  hadir memenuhi panggilan tersebut. Apabila saksi yang dipanggil tidak bersedia hadir, maka penyidik akan memanggil sekali lagi dengan adanya perintah kepada  petugas  untuk  membawa  saksi  tersebut  ke  kantor  kepolisian, sebagaimana  diatur  di  dalam  Pasal  112  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana.  Jika  seorang  saksi  yang  dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik  yang  melakukan  pemeriksaan,  maka  penyidik  itu  datang  ke tempat kediamannya, hal ini telah tercantum di dalam Pasal 113  Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 50
Anak  yang  menjadi  korban  kejahatan  pencabulan  seringkali mengalami trauma, yaitu trauma fisik dan trauma psikis. Terkait trauma fisik, korban pencabulan berobat ke dokter bersama penyidik Unit PPA Polrestabes Surabaya.  Terkait  trauma  psikologis,  korban  pencabulan  datang  ke  Pusat Pelayanan  Terpadu  (PPT)  Jawa  Timur  Rumah  Sakit  Bhayangkara  Surabaya untuk mendapatkan perawatan psikologis. 51
Penerapan  hukum  untuk  kasus  kejahatan  pencabulan,  yaitu  diberikan hukuman yang setimpal kepada pelaku atas perbuatannya. Dengan kata lain, pelaku  kejahatan  pencabulan  harus  bertanggung  jawab  atas  perbuatannya
49 Ibid .
50 Ibid . 51 Ibid .
tersebut. 52 Pelaku  tindak  pidana  pencabulan  diharapkan  membuat  mereka menjadi  jera  untuk  menekan  timbulnya  kejahatan  tersebut,  selain  itu diperlukan juga pembinaan untuk merehabilitasi para pelaku sehingga ia tidak akan  mengulangi  perbuatannya  dengan  cara  menanamkan  norma-norma agama  dalam  dirinya.  Tiap  anggota  masyarakat  juga  wajib  dan  bertanggung jawab  untuk  mencegah  penyebab  timbulnya  kejahatan  tindak  pidana pencabulan.

## 4. PENUTUP Kesimpulan
1. Pelaksanaan  perlindungan  hukum  bagi  korban  tindak  pidana  pencabulan  anak  di Polrestabes Surabaya sudah optimal tanpa melupakan hak-hak anak tersebut yang dilindungi  oleh  negara.  Unit  PPA  Polrestabes  Surabaya  dalam  melaksanakan perlindungan  hukum  terhadap  anak  sebagai  korban  tindak  pidana  pencabulan dilaksanakan  sesuai  dengan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35 Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 tentang  Perlindungan  Anak  dan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
2. Kendala-kendala  yang  dihadapi  oleh  Polrestabes  Surabaya  dalam  melaksanakan perlindungan  hukum  bagi  korban  tindak  pidana  pencabulan  anak.  Pertama,  tidak adanya  laporan  dari  korban  atau  keluarga  korban  tindak  pidana  pencabulan. Kedua,  keterangan  korban  yang  tidak  terus  terang.  Ketiga,  pelaku  tindak  pidana pencabulan  selalu  berbelit-belit  dalam  memberikan  keterangan.  Keempat, kurangnya  jumlah  personel  penyidik  dalam  menyelesaikan  perkara.  Kelima, sarana  dan  prasarana  yang  kurang  memadai.  Keenam,  kurangnya  koordinasi antara aparat penegak hukum dengan masyarakat. Ketujuh, kurangnya partisipasi saksi  dalam  memberikan  keterangan  pada  proses  penyidikan.  Upaya  Polrestabes Surabaya dalam mengatasi kendala pelaksanaan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pencabulan anak. Pertama,  Unit PPA Polrestabes Surabaya bekerja sama dengan DP3A PPKB Kota Surabaya. Kedua, upaya pendampingan terhadap anak  sebagai  korban  tindak  pidana  pencabulan.  Ketiga,  penyidik  mencari  alat bukti  yang  sah.  Keempat,  upaya  pengajuan  penambahan  jumlah  personel penyidik.  Kelima,  upaya  pengajuan  penambahan  jumlah  personel  penyidik. Keenam,  mengoptimalkan  kegiatan  sosialisasi  atau  penyuluhan  kepada masyarakat.  Ketujuh,  mengoptimalkan  kehadiran  saksi  dalam  memberikan keterangan kepada pihak aparat kepolisian.

## Saran
1. Keluarga  merupakan  bagian  yang  paling  penting  dalam  pencegahan  terjadinya kejahatan, khususnya kejahatan pencabulan terhadap anak sebagai korban. Dalam hal  ini,  orang  tua  diharapkan  untuk  meningkatkan  pengawasan  serta  perhatian pada anak  agar tidak menjadi korban tindak pidana pencabulan karena kejahatan ini dapat terjadi kapan saja, dimana saja, dan oleh siapa saja.
52 David  Casidi  Silitonga  dan  Muaz  Zul,  “ Penerapan  Hukum  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur (Studi Pengadilan Negeri Binjai) ” Jurnal Mercatoria Volume 7 Nomor 1 Tahun 2014, h. 73.
2. Pihak  kepolisian  Unit  PPA  Polrestabes  Surabaya  yaitu  kurangnya  sarana  dan prasarana seperti rumah aman ( shelter ) untuk anak yang menjadi korban kejahatan pencabulan.  Diharapkan  dapat  menyediakan  rumah  aman  ( shelter )  untuk  anak tersebut  dengan  baik  agar  dapat  melindungi  para  anak  yang  menjadi  korban pencabulan secara maksimal. Selain itu, kurangnya sosialisasi mengenai Undang- Undang  Perlindungan  Anak  khususnya  yang  berkaitan  dengan  tindak  pidana pencabulan,  dimana  sosialisasi  tersebut  ditujukan  kepada  masyarakat  khususnya kota  Surabaya.  Maka  hal  ini,  mengakibatkan  terjadinya  banyaknya  kasus  tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagai korban di wilayah kota Surabaya.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Arikunto, S. 2012. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek . Jakarta: Rineka Cipta.
Arivia,  G.  2005. Potret  Buram  Eksploitasi  Pencabulan  anak  Pada  Anak .  Jakarta:  Ford Foundation.
Karjadi,  M.  &  Soesilo,  R.  1988. Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP) . Bogor: Politeia.
Marpaung, L. 2014.. Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya . Jakarta: Sinar Grafika.
Moeljatno. 2013.. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP). Jakarta: Bumi Aksara.
Waluyo, B. 2002. Penelitian Hukum Dalam Praktek . Jakarta: Sinar Grafika.

## JURNAL
Millah, I.A. (2020).  Penanggulangan Kejahatan di Masa Pandemi Covid-19 (Dalam Perspektif Kriminologi dan Viktimologi). Jurnal Komunikasi Hukum , 6(2).
Mu’alifin, D. A. & Sumirat, D. J. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan. Mizan: Jurnal Ilmu Hukum , 8(1).
Ngawiardi. (2016). Kajian Kriminologi Terhadap Kejahatan Pencabulan Anak di Bawah Umur di Parigi Moutong. Journal Legal Opinion , 4(4), 1-15.
Runturambi,  F.J.  (2015).  Penjatuhan  Pidana  Berdasarkan  Dua  Alat  Bukti  Dan  Keyakinan Hakim. Journal Lex Crimen , 4(4).
Silitonga,  D.C.  &  Zul,  M.  (2014).  Penerapan  Hukum  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur (Studi Pengadilan Negeri Binjai). Jurnal Mercatoria, 7(1), 58-79.
Subawa,  I.B.G.  &  Saraswati,  P.S.  (2021).  Kajian  Kriminologis  Tindak  Pidana  Pencabulan terhadap  Anak  di  Wilayah  Hukum  Polresta  Denpasar. Jurnal  Kertha  Wicaksana :
Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa , 15(2), 169-178.
Suryani,  N.  &Mulyati,  N.(2012).  Penegakan  Hukum  Terhadap  Pelaku  Pedofillia  Berdasarkan Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak. Jurnal  Hukum
Pidana dan Kriminologi, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas, 10(2).

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  Diundangkan  di  Jakarta,  Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1958  Nomor  127,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 1660.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Diundangkan di  Jakarta,  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2006  Nomor  64,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635.
Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2016  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  Menjadi  Undang-Undang, Diundangkan di Jakarta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882.
Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak,  Diundangkan  di  Jakarta,  Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2014  Nomor  297,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 5606.

## WEBSITE
Kasat  Reskrim  Polrestabes  Surabaya,  “ Program  Unggulan  Standar  Kinerja  Penyidik ” https://satreskrimpolrestabessurabaya.com/page/view/44_program_unggulan . Diakses pada tanggal 15 Februari 2022 pukul 20.20 WIB. Kasim, J. “ Pahami
Batas Waktu Laporan Dalam Tindak Pidana” https://tribratanews.kepri.polri.go.id/2019/11/29/pahami-batas-waktu-laporan-dalam- tindak-pidana/ . Diakses pada tanggal 15 Februari 2022 pukul 20.05 WIB.
Peraturan  Kapolri  Nomor 12  Tahun  2009  tentang  Pengawasan    dan  Pengendalian  Penanangan
Perkara Pidana,
https://www.peraturanpolri.com/2011/12/pengawasan-dan- pengendalian-penanganan.html .  Diakses  pada  tanggal  15  Februari  2022  pukul  20.10 WIB.
Peraturan Polri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pencabutan Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang
Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, https://www.peraturanpolri.com/2019/12/perpol-6-tahun-2019-pencabutan-perkap- manajemen-penyidikan.html . Diakses pada tanggal 15 Februari 2022 pukul 20.15 WIB.
Prastyo,  D.  “ Paman  Cabuli  Keponakan  Selama  2  Tahun  Alasannya  Istri  Sakit” https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4446773/paman-cabuli-keponakan-selama- 2-tahun-alasannya-istri-sakit .  Diakses  pada  tanggal  11  Oktober  2021  pukul  09.00 WIB.

## LAIN-LAIN
Data  diperoleh  di  Unit  Pelayanan  Perempuan  dan  Anak  (PPA)  Polrestabes  Surabaya  (diambil pada tanggal 12 Oktober 2021 pukul 15.00 WIB).
Kasus  Tindak  Pidana  Pencabulan  Anak  Sebagai  Korban  di  Unit  Pelayanan  Perempuan  dan Anak (PPA) Polrestabes Surabaya (pada tanggal 4 November 2021 pukul 12.30 WIB).
Wawancara  dengan  Ibu  L.  Tri  Wulandari,  S.H  selaku  Kepala  Unit  Pelayanan  Perempuan  dan Anak (PPA) Polrestabes Surabaya, pada tanggal 09 September 2021 pukul 10.00 WIB.
Wawancara  dengan  Ibu  L.  Tri  Wulandari,  S.H  selaku  Kepala  Unit  Pelayanan  Perempuan  dan Anak (PPA) Polrestabes Surabaya, pada tanggal 4 November 2021 pukul 12.30 WIB.
Wawancara dengan Bapak Hendra, S.H selaku Penyidik Unit  Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Surabaya, pada tanggal 4 November 2021 pukul 13.30 WIB.
Wawancara dengan Ibu Thussy Aprilliyandari, S.E selaku Kepala Bidang Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) DP3A PPKB Kota Surabaya, pada tanggal 4 Maret 2022 pukul 10.17 WIB.