## Implementasi Strategi Kepatuhan Pajak Restoran Dengan Pendekatan
Enforcement, Service Dan Trust Paradigm
Wijayanah 1 , Basuki 2
Program Studi Magister Managemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia 1
Program Studi Magister Managemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia 2
Abstract.  This  study  describes  the  implementation  of  compliance  strategy  in  tax  agencies  of  local  goverment  to improve  restaurant  tax  compliance.  Data  were  collected  by  interview,  observation  and  document  collection.  This research is a qualitative descriptive with a case study approach. The results indicated that the compliance strategy must  be  implemented  comprehensively  combines  enforcement  paradigm,  service  paradigm  and  trust  paradigm. Enforcement  paradigm  is  implemented  by  auditing  taxpayers  who  are  indicated  not  to  comply  and  taking  firm action  if  taxpayer  does  not  complete  their  tax  obligations  after  various  persuasive  actions.  Service  paradigm  is implemented in the form of tax regulations simplification, the use of Standard Operating Procedures in services, the provision  of  infrastructure  to  make  it  easier  to  comply  in  the  form  of  modern  technology-based  services  for registration,  payment  and  reporting  processes.  Trust  paradigm  is  pursued  through  the  effective,  efficient  and accountable use of tax funds to increase public trust to the government.
Keywords. Enforcement; Restaurant tax; service; trust paradigm.
Abstrak .  Penelitian  ini  menggambarkan  implementasi  strategi  kepatuhan  pada  instansi  pajak  pemerintah  daerah untuk  meningkatkan  kepatuhan  pajak  restoran.  Data  penelitian  dikumpulkan  melalui  wawancara,  observasi  dan pengumpulan dokumen. Penelitian ini berjenis deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa  strategi  kepatuhan  harus  diimplementasikan  secara  komprehensif,  mengkombinasikan enforcement paradigma, service paradigma dan trust paradigm. Enforcement paradigm diimplementasikan dengan melakukan  audit  wajib  pajak  yang  terbukti  tidak  mematuhi  peraturan  perpajakan  dan  melakukan    tindakan  yang tegas jika wajib pajak tidak menyelesaikan kewajiban perpajakannya setelah berbagai tindakan persuasif dilakukan. Service  paradigm diimplementasikan  dalam  bentuk  simplikasi  peraturan  perpajakan,  penggunan  Standart Operasional  Prosedur  dalam  pelayanan,  penyediaan  sarana  prasarana  untuk  mempermudah  untuk  patuh  berupa layanan berbasis teknologi modern untuk proses pendaftaran, pembayaran dan pelaporan. Sedangkan trust paradigm diupayakan melalui penggunaan dana pajak secara efektif, efisien dan akuntabel untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah.
Kata kunci . enforcement; Pajak restoran; service; trust paradigm
Corresponding author. Email: wijayanah-2018@feb.unair.ac.id 1 , basuki@feb.unair.ac.id 2 How to cite this article. Wijayanah, & Basuki. (2022). Implementasi Strategi Kepatuhan Pajak Restoran Dengan Pendekatan Enforcement, Service Dan Trust Paradigm . Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, 10 (1), 103-116. History of article. Desember 2021, Revision: Februari 2022, Published: April 2022 Online ISSN: 2541-061X.Print ISSN: 2338-1507. DOI: 10.17509/jrak.v10i1.36986 Copyright©2019. Published by Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan. Program Studi Akuntansi. FPEB. UPI

## PENDAHULUAN
Penerapan  otonomi  daerah  yang  salah satunya melimpahkan kewenangan pengelolaan  keuangan  dari  pemerintah  pusat ke  pemerintah  daerah,  dapat  dipandang sebagai peluang dan tantangan bagi pemerintah daerah. Otonomi daerah memberikan  peluang  bagi  daerah  untuk menggali  sumber-sumber  pendapatan  yang ada  di  daerah  secara  maksimal  yang  hasilnya
digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan  publik.  Otonomi  daerah  sebagai tantangan  untuk  menunjukkan  upaya-upaya pemerintah  daerah  membiayai  kebutuhan pembangunan  di  daerah.  Berdasarkan  portal data Kementerian Keuangan Republik Indonesia,  sebagian  besar  sumber  pendanaan pemerintah  daerah  bersumber  dari  sektor pajak,  sebagaimana  ditunjukkan  pada  tabel  1 berikut.
Tabel 1. Target PAD Pada APBD Daerah Se-Indonesia (dalam trilliun) Jenis PAD 2016 2017 2018 2019 2020 Pajak Daerah 160,15 168,79 184,80 208,76 235,26 Retribusi Daerah 11,79 11,68 12,16 12,02 12,81 Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah Yang Tidak Dipisahkan 7,57 7,67 8,53 9,15 9,92 Lain-Lain PAD Yang Sah 49,86 58,84 64,39 65,57 70,41 Sumber : Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021 Kota Surabaya merupakan kota perdagangan  dengan  aktifitas  bisnis  yang sangat pesat. Pembangunan infrastruktur yang memadai  menjadi  salah  satu  pendorong tumbuhnya  sektor  usaha  di  Kota  Surabaya. Data  Badan  Pusat  Statistik  Kota  Surabaya (https://surabayakota.bps.go.id)  menunjukkan bahwa  kontribusi  PDRB  Kota  Surabaya  Atas Dasar  Harga  Berlaku  Menurut  Lapangan Usaha  untuk  kategori  penyediaan  akomodasi dan  makan  minum  memberikan  kontribusi yang relatif tinggi yaitu sebesar 16,16% pada tahun  2018,  16,45%  pada  tahun  2019  dan sebesar  15,44%  pada  tahun  2020.  Kontribusi ini  merupakan  kontribusi  terbesar  ketiga setelah  kategori  perdagangan  besar  dan eceran,  reparasi  mobil  dan  sepeda  motor  dan kategori  industri  pengolahan.  Sedangkan  jika dilihat  dari  pengeluaran  per  kapita  sebulan yang paling tinggi adalah dari sektor makanan dan minuman jadi sebesar 18,22% pada tahun 2018  dan  sebesar  17,32%  pada  tahun  2019 (Badan  Pusat  Statistik,  2021).  Hal  ini  dapat digunakan sebagai indikator tingginya transaksi  makanan  dan  minuman  jadi,  yang tentunya  selaras  dengan  pertumbuhan  usaha restoran yang menjamur di Kota Surabaya.
Restoran  merupakan  objek  pajak  yang menjadi  sumber  pendapatan  bagi  pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota. Potensi pendapatan  yang  besar  menuntut  pemerintah daerah  untuk  kreatif  menggali  potensi pendapatan  sehingga  dapat  memberikan kontribusi  pada  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD) secara maksimal. Sistem self asssesment dalam pemungutan pajak restoran, memungkinkan adanya peluang terjadi
penghindaran/penggelapan  pajak  yang  sangat merugikan  keuangan  daerah.  Pajak  restoran yang  dipungut  dari  konsumen  seharusnya disetorkan ke kas daerah, namun justru sering disalahgunakan  pengelola  restoran  sebagai pengumpul  pajak.  Kesadaran  wajib  pajak untuk patuh pada aturan perpajakan merupakan  hal  penting  agar  wajib  pajak bersedia dengan sukarela memenuhi kewajiban  perpajakannya.  Berbagai  faktor yang  mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak restoran  antara  lain  kesadaran  wajib  pajak, kualitas pelayanan, pemeriksaan pajak, pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan  (Katini  &  Suardana,  2017; Sucandra  &  Supadmi,  2016;  Trisnawati  & Sudirman,  2015).  Strategi  meningkatkan kepatuhan  wajib  pajak  dibahas dalam beberapa  penelitian  terdahulu  sebagai  upaya- upaya  yang  dilakukan  instansi  pajak  untuk meningkatkan  capaian  penerimaan  pajak. Berbagai  penelitian  dilakukan  mengenai faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kepatuhan, sedangkan sesuai pengetahuan peneliti penelitian terkait implementasi strategi meningkatkan  kepatuhan  pajak  masih  sangat terbatas. Untuk itu, penelitian ini mengungkap implementasi strategi meningkatkan kepatuhan  pajak  restoran  yang  dilakukan sebuah instansi pajak pemerintah daerah.
Berbagai  upaya  untuk  meningkatkan kepatuhan  wajib  pajak  baik  dengan  cara pengenaan  sanksi  bagi  pelanggar  pajak, pengawasan  maupun  dengan  meningkatkan kualitas  layanana  untuk  mempemudah  wajib pajak untuk patuh. Pemerintah daerah sebagai otoritas pajak sekaligus pihak yang mengelola
penerimaan pajak
harus mampu menempatkan  masyarakat  yang  merupakan wajib  pajak  sebagai  klien  yang  berhak mendapat  pelayanan  yang  memuaskan  agar masyarakat mudah dan terdorong untuk patuh pada  aturan  perpajakan.  Peningkatan  kualitas layanan  salah  satunya  dilakukan  melalui modernisasi  sistem  perpajakan  sebagaimana diungkap dalam penelitian D’Ascenzo (2015) yang membahas tentang modernisasi perpajakan  yang  semula  berfokus  pada kepentingan  instansi  menjadi  berorientasi pada  kepentingan  klien  (wajib  pajak)  untuk menciptakan kemudahan untuk patuh. (D’Ascenzo,  2015).  Penggunaan  teknologi dan simplifikasi proses dan aturan perpajakan berimplikasi  pada  efisiensi  biaya,  sehingga hal  ini  sangat  penting  untuk  meningkatkan kepatuhan  wajib  pajak  (Kustiawan et  al , 2019). Kemudahan berupa simplifikasi sistem dan  prosedur  perpajakan  serta  fasilitasi pelayanan  secara online juga  disarankan dalam  penelitian  (Kumalayani et  al .,  2016) sebagai  upaya  untuk  mempermudah  wajib pajak  restoran  untuk  patuh.  Sedangkan  bagi wajib  pajak  yang  mempunyai  keterbatasan pengetahuan  dan  skill  dalam  menggunakan aplikasi perpajakan untuk memenuhi kewajiban perpajakan harus diberikan edukasi dan  informasi  secara  memadai  sebagaimana diungkap  dalam  penelitian  Susanti  (2020) yang  menyebutkan  bahwa  pengetahuan  pajak dapat  meningkatkan  kepatuhan  masyarakat dalam  membayar  pajak.  Oleh  karena  itu, masyarakat  perlu  diberi  pemahaman  secara intensif  mengenai  pengetahuan  pajak  melalui berbagai  kegiatan,  seperti  seminar,  pelatihan dan  sosialisasi  tentang  perpajakan.  Strategi untuk  membantu  wajib  pajak  patuh  yang terkendala keterbatasan pengetahuan dan skill yang belum memadai dapat dilakukan melalui upaya  edukasi  dan  pemberian  informasi perpajakan  dengan  menyediakan  berbagai alternatif media sesuai  preferensi  wajib pajak dan memberikan wadah  yang memungkinkan wajib  pajak  untuk  interaktif  dengan  otoritas pajak  (Hasan, et  al. ,  2017;  Kira,  2017)  serta disampaikan tepat waktu menentukan keberhasilan  strategi  kepatuhan  (Cyan et  al .,
2017).  Selain  itu  penyelenggaraan  latihan secara  berkala  kepada  wajib  pajak  dan menyediakan call  center sangat  membantu wajib pajak (Kira, 2017).
Penerapan self  assestment  system pada pengelolaan  pajak  restoran,  membutuhkan pengawasan ketat untuk menghindari kecurangan  wajib  pajak  dalam  menghitung nilai  pajak  yang  harus  disetor.  Penelitian Meyrissa et al (2021) mempelajari penggunaan  teknologi  untuk  mendukung pencegahan ketidakpatuhan dengan memantau  ketepatan  waktu  dan  jumlah pembayaran  pajak  daerah,    yaitu  dengan pemasangan software yang  dipasang  pada sistem  yang  digunakan  wajib  pajak  untuk mencatat  transaksi  (Meyrissa et  al .,  2021). Selain itu, otoritas pajak juga perlu melakukan  pencegahan  melalui  pengawasan lapangan  dan  menjaring  wajib  pajak  yang tidak  patuh  dengan  melakukan  pendekatan berdasarkan risiko ( risk based approach ). Penggunaan teknologi juga dapat dimanfaatkan  dalam  proses  seleksi  wajib pajak  yang  akan  dilakukan  audit.  Gonzalez dan  Velasquez  (2013)  dalam  penelitiannya memanfaatkan data  mining untuk  melakukan karakterisasi  dan  deteksi  wajib  pajak  yang potensial  melakukan  ketidakpatuhan  pajak (Gonzalez  &  Velasquez,  2013).  Penggunaan data  mining meningkatkan  efisiensi  dan akurasi  data  untuk  menentukan  wajib  pajak yang akan dilakukan pemeriksaan (Hsu et al ., 2015),  sehingga  berimplikasi  positif  pada peningkatan  kinerja  otoritas  pajak  (Cleary, 2011).  Seleksi  wajib  pajak  yang  dilakukan secara tepat sangat penting untuk menghindari salah  sasaran  karena  aktifitas  pengawasan hanya berpengaruh positif untuk meningkatkan  kepatuhan  jika  dilakukan  pada wajib  pajak  yang  tidak  patuh  atau  beresiko melakukan  ketidakpatuhan  dan  pengawasan berupa  audit  dapat  memberikan  pengaruh negatif  ( backfire  effect )  jika  dilakukan  pada wajib  pajak  yang  patuh  pajak  (Gangl et  al. , 2014).  Oleh  karena  itu,  untuk  wajib  pajak yang patuh, otoritas pajak sebaiknya menggunakan  pendekatan  alternatif  untuk meningkatkan kepatuhan pajak, misal  dengan
service  dan/atau trust  paradigm. Di  sisi  lain secara praktis, penelitian Sufi (2020) mengungkapkan salah satu strategi meningkatkan  kepatuhan  yang  dilaksanakan Badan
Pengelolaan
Keuangan
Kota Lhokseumawe  adalah  dengan  memberikan sanksi  bagi  wajib  pajak  yang  terlambat membayar  pajak  (Sufi,  2020).  Pengawasan dan  pemberian  sanksi  bagi  pelanggar  pajak perlu  dilakukan  karena  pada  penelitian Amalia  (2019)  membuktikan  bahwa  motivasi wajib  pajak  melakukan  pembayaran  pajak lebih  didasarkan  oleh power yang  dimiliki oleh  pemerintah,  belum  didasarkan  atas kesadaran  wajib  pajak  (Amalia,  2019). Pemberian sanksi dilaksanakan sebagai upaya penegakan  hukum  bagi  wajib  pajak  yang tidak  patuh  pajak  setelah  dilakukan  tindakan persuasif, sebagaimana yang diungkap Mangoting et  al (2020)  bahwa  pada  kondisi tertentu  otoritas  pajak  perlu  menggunakan kekuatan  koersif  dan  legitimasi  dalam menangani  kepatuhan  (Mangoting et  al ., 2020).
Perspektif  lain  dalam  meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu dengan meningkatkan  kepercayaan  masyarakat  pada pemerintah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan wajib pajak kepada  otoritas  pajak  lebih  mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dibanding power yang dimiliki  otoritas  pajak  dan  secara  praktis menunjukkan bahwa pihak berwenang (pemerintah)  harus  memastikan  penggunaan uang pajak secara bijaksana dalam penyediaan barang dan jasa publik, menunjukkan  keadilan  dan  kesetaraan  di antara  para  wajib  pajak.  Hal  ini  akan meningkatkan  kepercayaan  dan  kepatuhan pajak  (Mas’ud et  al ,  2019).  Masyarakat sebagai  pembayar  pajak  perlu  mengetahui kemana  uang  yang  mereka  bayarkan  dan merasakan manfaat pembangunan serta pelayanan  sebagai  hak  mereka.  Penggunaan dana  pajak  yang  berkinerja  dan  bertanggung jawab  dapat  meningkatkan  kepercayaan publik  pada  pemerintah.  Oleh  karena  itu, pemerintah harus terus berupaya meningkatkan  kepercayaan  masyarakat  atas
penggunaan  uang  pajak  yang  dibayarkan karena kepercayaan masyarakat pada pemerintah  dapat  meningkatkan  kepatuhan masyarakat  untuk  membayar  pajak  (Amalia, 2019)  sebagai  kontribusi  masyarakat  pada pembangunan daerah khususnya untuk penyediaan layanan publik.
Berdasarkan latar belakang diatas, berbagai  upaya  dilakukan  oleh  instansi  pajak untuk  meningkatkan  kepatuhan  pajak.  Untuk itu,  penelitian  ini  menentukan  rumusan masalah  terkait  bagaimana  implementasi strategi kepatuhan yang dilaksanakan instansi pajak  di  Kota  Surabaya  untuk  meningkatkan kepatuhan  wajib  pajak  restoran.  Dengan mengacu  pada  rumusan  masalah  tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan  dan  menganalisis  strategi kepatuhan yang dilaksanakan untuk meningkatkan kepatuhan pajak restoran. Nilai tambah  dari  penelitian  ini  adalah  peneliti menggambarkan implementasi strategi kepatuhan  pajak  secara  komprehensif  sesuai strategi yang direkomendasikan dalam penelitian Alm (2018) yaitu strategi kepatuhan pajak yang dilakukan otoritas pajak sebaiknya  mencakup enforcement  paradigm, service paradigm dan trust paradigm . Saat ini wajib pajak perlu diperlakukan sebagai  klien, dan  strategi  yang  diterapkan  mengutamakan pelayanan  yang customer  friendly, meskipun tindakan enforcement berupa  sanksi  sebagai penegakan hukum juga masih diterapkan.
Enforcement  paradigm dianggap  sebagai strategi kepatuhan tradisional meliputi deteksi dan punishment yang  dapat  dilakukan  pada tiga  aspek  utama  administrasi  perpajakan yaitu  pendaftaran  wajib  pajak,  pemeriksaan dan  pemungutan  pajak. Service  paradigm merupakan  strategi  peningkatan  layanan administrasi perpajakan yang ramah di semua lini  pelayanan.  Sedangkan trust  paradigm merupakan  paradigm  yang  mengedapankan kepercayaan wajib pajak pada otoritas pajak.

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini berjenis kualitatif deskriptif,  yaitu  penelitian  yang  memberikan penjelasana berdasarkan data penelitian
berupa  rangkaian  bahasa  dalam  bentuk  teks. Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  studi kasus, yaitu suatu penelitian yang mempelajari  suatu  fenomena  di  dalam konteks  dunia  nyata,  dengan  batas-batas antara  fenomena  dan  konteks  tak  tampak dengan jelas serta memanfaatkan multisumber bukti.  Obyek  penelitian  ini  adalah  Badan Pengelolaan  Keuangan  dan  Pajak  Daerah (BPKPD)  yang  merupakan  instansi  pajak pemerintah  Kota  Surabaya.  Unit  analisis penelitianini  yaitu  implementasi  strategi kepatuhan  yang  dilaksanakan  oleh  BPKPD Kota Surabaya untuk meningkatkan kepatuhan  wajib  pajak  restoran.  Sedangkan subjek  penelitian  adalah  pegawai  BPKPD Kota  Surabaya  yang  menangani  pajak restoran.
Data  penelitian  berupa  data  primer  dan data sekunder yang diperoleh dari wawancara, observasi dan pengumpulan dokumen. Dokumen  diperoleh  dari  dokumen  dan rekaman  arsip  obyek  penelitian.  Penentuan informan  dalam  penelitian  ini  menggunakan teknik  sampling  purposive  yaitu  teknik penentuan  sampel  dengan  pertimbangan tertentu.  Penelitian  ini  mengambil  4  (empat) informan yang berkaitan erat dengan penngelolaan pajak restoran baik yang terkait dengan penentuan kebijakan maupun operasional pelayanan pajak restoran.
Informan  dalam  penelitian  ini  adalah  pejabat dan  pegawai  yang  bertugas  menangani  pajak restoran di kantor Pemerintah Kota Surabaya. Sedangkan  pengamatan  lapangan  secara langsung  dilakukan  oleh  peneliti  untuk mendapat  data  lain  yang  relevan  untuk mendukung  hasil  penelitian.  Data  yang  telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis menggunakan teknik kualitatif dengan tahapan  analisis  terdiri  dari  pengumpulan data, reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kota Surabaya merupakan kota metropolitan  dengan  pertumbuhan  kuliner yang  cukup  tinggi.  Selaras  dengan  data  pada Badan  Pusat  Statistik  yang  menunjukkan bahwa  industri  makanan  dan  minuman  pada tahun  2017-2019  di  Surabaya  memberikan kontribusi  relatif  tinggi  pada  PDRB  Kota Surabaya  yaitu  sekitar  36%  hingga  40  % (https://surabayakota.bps.go.id/publication/), (Badan  Pusat  Statistik,  2021)  Hal  ini mendukung pajak restoran untuk memberikan kontribusi yang semakin meningkat pada Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya yang ditunjukkan dengan meningkatnya  capaian  target  pajak  restoran pada  tahun  2017-2019,    sebagaimana  data berikut : Tabel 2. Target Pajak Restoran Tahun 2017-2020 Kota Surabaya Tahun Target (dalam juta) Realisasi (dalam juta) % 2016 310.769 330.838 101,60 2017 366.162 386.793 105,63 2018 433.496 451.619 104,18 2019 537.257 538.860 100,30 2020 402.252 308.672 76,74
Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya, 2021
Pajak  restoran  merupakan  jenis  pajak yang  memberikan  kontribusi  sekitar  11,29% pada PAD selama tahun 2017-2019. Nilai ini merupakan  kontribusi  terbesar  ketiga  setelah
pajak bumi dan bangunan serta bea perolehan hak  atas  tanah  dan  bangunan,    sebagaimana disajikan pada tabel berikut :
Tabel 3. Kontribusi Realisasi Pajak Restoran Pada Pendapatan Asli Daerah
Tahun 2017-2019 Kota Surabaya Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Kontribusi Pajak Restoran pada PAD 11,03% 10,76% 11,83% 13,41% 9,42%
Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya, 2021 (data diolah)
Potensi  pajak  restoran  yang  besar merupakan  peluang  bagi  Pemerintah  Kota Surabaya  untuk  dapat  merealisasikan  sebagai pendapatan  asli  daerah.  Namun  di  sisi  lain, sistem perpajakan di Indonesia yang menetapkan  pemungutan  pajak  restoran sebagai  jenis  pajak  dengan self  assesment system ,  memungkinkan  wajib  pajak  untuk melaporkan  dan  membayar  pajak  dengan jumlah  lebih  rendah  dari  yang  seharusnya, sehingga  instansi  pajak  harus  menerapkan strategi yang komprehensif untuk memaksimalkan  capaian  pendapatan  pajak restoran.  Indikator  utama  pencapaian  kinerja instansi  pajak  adalah  capaian  realisasi pendapatan  pajak  dan  salah  satu  faktor  yang mempengaruhi  capaian  pendapatan  pajak adalah  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak.  Oleh karena  itu,  salah  satu  strategi  instansi  pajak adalah  strategi  meningkatkan  kepatuhan pajak.  Strategi  ini  meliputi  bagaimana meningkatkan  kepatuhan  sukarela  dari  wajib pajak,  maupun  bagaimana  tindakan  berupa audit  atau  tindakan  koersif  sesuai  aturan hukum  untuk  wajib  pajak  yang  mempunyai tunggakan pajak (tingkat kepatuhan rendah).
Berdasarkan data hasil wawancara dengan informan, observasi dan data pendukung lainya, berikut adalah implementasi strategi kepatuhan pajak restoran  yang  diimplementasikan  instansi pajak  Kota  Surabaya  sebagai  upaya  untuk mencapai  target  pendapatan  pajak  maupun sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib  pajak  restoran  yang  diklasifikasikan sesuai paradigma penegakan hukum ( enforcement
paradigm) , paradigma pelayanan  ( service  paradigm )  dan  paradigma kepercayaan ( trust paradigm ).

## Enforcement paradigm
Enforcement paradigm lebih memandang bahwa wajib pajak sebagai potensial kriminal
yang  harus  diawasi  dan  dicegah  dari melakukan kecurangan pajak. Upaya pengawasan dan pemberian sanksi (punishment) sangat  dominan  dilakukan  pada wajib  pajak  yang  melakukan  pelanggaran pajak.  Pada  strategi  untuk  meningkatkan kepatuhan pajak, enforcement paradigm dapat diterapkan  dalam  bentuk  upaya  perbaikan pada tiga aspek utama administrasi perpajakan  yaitu  pendaftaran  wajib  pajak, pemeriksaan  dan  pemungutan  pajak,  antara lain  meningkatkan  frekuensi  dan  kualitas audit,  seleksi  wajib  pajak  yang  akan dilakukan  audit,  tukar  menukar  informasi antar  instansi  pemerintah,  penerapan  sanksi secara  konsisten  bagi  pelanggar  pajak, mempublikasikan hukuman penghindaran pajak  di  media  sebagai  jenis  alternatif hukuman non-finansial, melakukan pemotongan sumber pendapatan bila memungkinkan (Alm, 2018).
Pajak  restoran  termasuk  dalam  jenis pajak  dengan self  assestment  sytem ,  yaitu jenis  pajak  yang  penghitungan  dan  pelaporan pajaknya  dipercayakan  pada  wajib  pajak. Penerapan self  assestment system harus disertai  dengan  sistem  pengawasan  yang ketat.  Strategi  yang  dilakukan  oleh  instansi pajak  Kota  Surabaya  adalah  melakukan pemantauan pelaporan dan pembayaran pajak melalui  sistem  informasi  yang  disebut tax surveilance  system yaitu software aplikasi yang  dipasang  pada  sistem  yang  dimiliki wajib  pajak  restoran  yang  terhubung  dengan sistem  perpajakan  instansi  pajak  Kota Surabaya.  Secara  terintegrasi  sistem  ini berfungsi  untuk  mempermudah  pelaporan wajib  pajak  dan  sebagai  media  untuk melakukan pengawasan transaksi wajib pajak. Sistem  tersebut  merekam  transaksi  yang dilakukan  wajib  pajak  secara riil  time , sehingga  jumlah  pajak  yang  harus  dibayar oleh  wajib  pajak  dapat  langsung  diketahui
fiskus.  Saat  penelitian  ini  dilakukan  terdapat sekitar  935  objek  pajak  restoran  yang terintegrasi  dengan tax  surveilance  system . Keseluruhan  hasil  pelaporan  wajib  pajak melalui tax  surveilance  system, aplikasi surabaya  tax yang  berbasis android dan melalui website bagi  wajib  pajak  yang  dalam pencatatan  transaksinya  belum  menggunakan peralatan  elektronik  serta  pelaporan  secara manual  direkam  dalam  sebuah database pelaporan pajak.
Selanjutnya database dimanfaatkan untuk memantau  kepatuhan  pajak  baik  dari  sisi ketepatan waktu pelaporan maupun kesesuaian  jumlah  pajak  yang  harus  disetor. Analisis  kepatuhan  pajak  dilakukan  oleh  tim pemeriksa pajak. Peemeriksa pajak melakukan  analisis  data  pembayaran  yang terekam  dalam database ,  dimana  data pembayaran  yang  menunjukkan  penurunan yang  drastis  atau  menunggak  pembayaran akan dilakukan pemeriksaan  lapangan berupa penungguan  objek  pajak  untuk  menghitung kewajiban pajak yang harus dibayar, kegiatan penungguan  tanpa  diketahui  wajib  pajak ( silent )  dan cash  opname .  Jika  hasil pemeriksaan ditemukan ketidakpatuhan pembayaran atau pelaporan, maka wajib pajak harus  menindaklanjuti  dengan  pemenuhan kewajiban  perpajakan  tersebut.  Namun  jika wajib  pajak  tidak  segera  menyelesaikan kewajiban  pajaknya  sampai  dengan  waktu yang  telah  ditentukan,  maka  akan  dilakukan tindakan enforcement selanjutnya.
Berdasarkan  hasil  aktifitas  pengawasan  dan pemeriksaan telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang menambah  penerimaan  daerah  pada  tahun 2019  sebesar  Rp384  juta  dan  tahun  2020 sevesar  Rp110  juta.  Penambahan  penerimaan atas  hasil  aktifitas  pengawasan  ini  menjadi pendukung  perlunya  aktifitas  pengawasan yang  merupakan  penerapan enforcement paradigm sebagai  upaya untuk  meningkatkan kepatuhan pajak restoran. Dan sesuai informasi informan, aktifitas pengawasan dan pemeriksaan  mempengaruhi  keputusan  wajib pajak  untuk  patuh,  karena  otoritas  pajak melakukan  tindakan  yang  riil  dan  akan
menambah  beban  finansial  jika  wajib  pajak terbukti tidak patuh.
Peningkatan kualitas pengawasan dengan memanfaatkan database, menggunakan software surveilance tax system dan pemeriksaan lapangan mempersempit kesempatan  wajib  pajak  untuk  melakukan penghindaran  pajak  maupun  manipulasi pajak.  Penggunaan  teknologi  baik  berupa surveilance tax system , penggunaan smartphone (android ), maupun website sangat membantu  efektifitas  aktifitas  pengawasan dan efisiensi  penggunaan sumber daya dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak.
Penerapan  program tax  surveilance pada pengelolaan pajak restoran oleh instansi pajak Kota Surabaya  sesuai  dengan  penelitian yang dilakukan  oleh  Meyrissa  (2021)  yang  juga menggunakan  teknologi  untuk  mendukung pencegahan ketidakpatuhan dengan memantau  ketepatan  waktu  dan  jumlah pembayaran  pajak  daerah    yaitu  dengan pemasangan software pada  sistem  yang digunakan  wajib  pajak  untuk  mencatat transaksi  (Meyrissa et  al. ,  2021).  Sedangkan proses  seleksi  wajib  pajak  yang  akan dilakukan audit dengan memanfaatkan database atau data  mining sesuai  dengan penelitian  yang  dilakukan  Gonzalez  dan Velasquez  (2013)  yaitu  penggunaan  data mining untuk menjamin ketepatan sasaran dan juga  berguna  untuk  meningkatkan  efisiensi (Gonzalez  &  Velasquez,  2013;  Hsu et  al. , 2015),  serta  meningkatkan  kinerja  otoritas pajak (Cleary, 2011).
Selanjutnya  bagi  wajib  pajak  yang  tidak segera menyelesaikan
kewajiban perpajakannya  secara  tepat  waktu  akan dilakukan tindakan enforcement secara bertahap  antara  lain  pengenaan  sanksi  denda administratif,  pemberian  surat  peringatan, penempelan stiker tanda silang dan penagihan bersama  kejaksaan.  Pengenaan  sanksi  berupa denda  sebesar  2%  tiap  bulan  dengan maksimal  selama  24  bulan  sesuai  dengan Peraturan  Daerah  Kota  Surabaya  Nomor  4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Pemberian surat  peringatan  diberikan  pada  wajib  pajak restoran  yang  belum  membayar  pajak  hingga
jatuh  tempo  pembayaran  merupakan  langkah awal  penagihan  pajak.  Penempelan  stiker tanda silang pada objek pajak restoran sebagai bukti  pelanggaran  diberikan  bagi  wajib  pajak restoran  yang  tidak  segera  menyelesaikan kewajiban  perpajakannya  setelah  diberikan surat  peringatan.  Aktifitas  penempelan  stiker juga  telah  mendorong  wajib  pajak  untuk membayar  pajak.  Hal  ini  didukung  oleh  data adanya  pembayaran  tunggakan  pajak  setelah dilakukan tindakan pemasangan stiker sebesar 6  milyar  rupiah  secara  kumulatif  dari  tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Pemasangan stiker pelanggaran yang dilakukan  secara  intensif  diharapkan  dapat meningkatkan  kepatuhan  pajak  restoran secara signifikan.
Jika  dengan  penempelan  stiker  tanda silang sebagai bukti pelanggaran dan mekanisme  panagihan  sudah  dilakukan  oleh otoritas pajak namun wajib pajak tidak segera menyelesaikan kewajiban perpajakannya, maka  penegakkan  hukum  selanjutnya  adalah melakukan penagihan bersama pihak penegak hukum,  yaitu  kerjasama  dengan  kejaksaan. Berdasarkan  data  dari  informan,  pada  tahun 2019  terdapat    wajib  pajak  restoran  yang harus ditindaklanjuti dengan kerjasama dengan  kejaksaan.  Dan  hasil  dari  penagihan dengan kejaksaan berhasil mencairkan tunggakan  pajak  sebesar  526  juta  rupiah  dari pajak  restoran.  Sedangkan  tahun  2020 terdapat wajib pajak yang harus ditindaklanjuti  dengan  kerjasama dengan kejaksaan dan berhasil mencairkan tunggakan pajak  sebesar  3,6  milyar  rupiah  dari  pajak restoran.  Meskipun  upaya  penegakan  hukum bersama  kejaksaan  relatif  baru  dilaksanakan, namun  telah  memberikan  hasil  nyata  yaitu terdapat  sejumlah  uang  pemerintah  yang diselamatkan.  Untuk  itu,  penegakan  hukum sangat diperlukan untuk menegakkan peraturan  pajak,  bila  upaya  pemberian layanan  dan  persuasive  telah  dilakukan  oleh otoritas  pajak.  Berbagai  penegakan  hukum yang  dilakukan  otoritas  pajak  menunjukkan kepada  masyarakat  bahwa  otoritas  pajak mempunyai  power  dalam  penegakan  hukum perpajakan serta menunjukkan bahwa otoritas
pajak  memberikan  keadilan  ( fairness )  bagi wajib  pajak,  yaitu  apresiasi  bagi  wajib  pajak yang patuh dan memberikan punishment bagi pelanggar pajak.
Enforcement paradigm yang diimplementasikan  dengan  tindakan  riil  oleh instansi pajak Kota Surabaya dalam pengelolaan  pajak  restoran  selaras  dengan penelitian  Yunus  (2017)  yang  membuktikan bahwa hukuman sangat mempengaruhi perilaku  patuh  wajib  pajak  (Yunus et  al , 2017),  dan  kondisi  di  Indonesia  kepatuhan pajak  masih  dipengaruhi  secara  signifikan oleh  kekuatan  koersif  otoritas  pajak  (Amalia, 2019),  sehingga  penegakan  hukum  sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

## Service Paradigma
Sebagaimana  diungkapkan  oleh  Alm (2018), terkait upaya meningkatkan kepatuhan  wajib  pajak  dengan  pendekatan service paradigma yaitu melakukan peningkatan  layanan  administrasi  perpajakan yang ramah di semua sektor pelayanan, antara lain  meningkatkan  edukasi  pada  wajib  pajak, menyediakan  layanan  untuk  membantu  wajib pajak  dalam  melaporkan  dan  membayar pajak, meningkatkan layanan customer service , memperbaiki situs web instansi pajak, menyederhanakan  pajak  dan  formulir  pajak serta  mempermudah  pembayaran  pajak. Pendekatan service paradigma memperlakukan  wajib  pajak  lebih  sebagai klien bukan sebagai kriminal (Alm, 2018).
Service paradigm diyakini sebagai strategi  yang  sedang  populer  dikembangkan untuk  meningkatkan kepatuhan pajak, setelah banyak  penelitian  menunjukkan  bahwa  wajib pajak  lebih  patuh  dikarenakan  adanya pelayanan  yang  baik  dari  otoritas  pajak dibanding  sanksi  yang  diterapkan.  Meskipun juga terdapat penelitian yang mengungkapkan bahwa  wajib  pajak  patuh  lebih  dikarenakan komitmen wajib pajak untuk patuh dibanding kekuatan koersif maupun legitimasi (Mangoting et  al .,  2020).  Oleh  karena  itu, otoritas  pajak  harus  meningkatkan  kualitas pelayanan  pajak  dan  mendorong  sikap kooperatif wajib pajak.
Strategi  meningkatkan  kepatuhan  pajak restoran  yang  dilakukan  instansi  pajak  Kota Surabaya  yang  diimplementasikan  dengan pendekatan service paradigma meliputi semua  upaya  untuk  mempermudah  wajib pajak  untuk  patuh  dan  meminimalisir  biaya kepatuhan  antara  lain  simplikasi  peraturan, sistem dan prosedur administrasi,
mengembangkan website
yang komprehensive,  penyediaan  layanan  berbasis elektronik  dengan  memanfaatkan  teknologi terkini  pada  proses  pendaftaran,  pembayaran dan pelaporan serta menyediakan layanan call center dan helpdesk .
Simplikasi  peraturan  dilakukan  dengan penetapan  peraturan  pajak  restoran  yang mudah  dipahami  dan  diaplikasikan  baik  oleh petugas  pajak  maupun  oleh  wajib  pajak. Peraturan penyelenggaraan restoran dituangkan  dalam  Peraturan  Daerah  Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.  Dalam  Peraturan  Daerah  tersebut diatur  terkait  mekanisme  pengelolaan  pajak restoran di Kota Surabaya meliputi penentuan objek dan subjek pajak, tarif pajak, sanksi dan sebagainya.  Selanjutnya  simplikasi  prosedur dan administrasi perpajakan dilakukan dengan penetapan  Sistem  Prosedur  Operasional (SOP)  untuk  memastikan  pelayanan  pajak restoran  yang  teratur  dan  konsisten  antara lain:  SOP  Pelaporan  Surat  Pemberitahaun Pajak  Daerah  (SPTPD)  Pajak  Restoran,  SOP Pelayanan  Pendaftaran  Wajib  Pajak  dan Objek  Pajak  baru,  SOP  Pembayaran  e- SPTPD,  SOP  Pembayaran  e-SPTPD  Pajak Restoran.  Dengan  sistem  perpajakan  yang mudah  dipahami,  wajib  pajak  tidak  enggan untuk  memenuhi  kewajiban  perpajakannya. Simplifikasi sistem perpajakan yang dilakukan  instansi  pajak  Kota  Surabaya merupakan  salah  upaya  untuk  meminimalisir biaya  untuk  patuh.  Hal  ini  sebagaimana diungkap Musimenta (2020) yang menyatakan  bahwa  ketika  sistem  perpajakan menjadi lebih kompleks, maka biaya kepatuhan  juga  menjadi  tinggi,  yang  pada akhirnya berpengaruh pada kepatuhan perpajakan  (Musimenta,  2020).  Dan  juga diungkap  oleh  Farida  dan  David  (2018)  yang
menyatakan bahwa kepatuhan pajak menurun secara  signifikan  jika  terdapat  peningkatan biaya kepatuhan pajak, khususnya berhubungan  dengan  pemahaman  hukum perpajakan yang kompleks, perubahan peraturan serta pemenuhan persyaratan kepatuhan sesuai  aturan  yang berlaku  (Farida & David, 2018).
Kemudahan  untuk  patuh  difasilitasi dengan  pemanfaatan  teknologi  terkini  dalam pendaftaran,  pelaporan  dan  pembayaran. Kemudahan  pendaftaran  difasilitasi  dengan mengembangkan website https://bpkpd.surabaya.go.id  sehingga  wajib pajak  dapat  melakukan  pendaftaran  secara online ,  tidak  terbatas  waktu  dan  tempat. Persyaratan  dan  proses  pendaftaran  secara lengkap  terinformasikan  dalam website yang dapat  diakses  dengan  mudah,  sehingga masyarakat juga mudah melakukan pendaftaran  sebagai  wajib  pajak  jika  telah memenuhi  kriteria  sebagai  wajib  pajak restoran.
Kemudahan  pelaporan  dapat  dilakukan secara online melalui  sistem  yang  disebut surveilance tax system , yaitu sebuah software yang berfungsi untuk menghubungkan perangkat  yang  digunakan  oleh  wajib  pajak untuk  mencatat  transaksi  dengan database BPKPD  sebagai  instansi  pajak  sehingga  data transaksi wajib pajak dapat terekam secara riil time .  Dengan  fasilitas  ini  nilai  pajak  yang harus  disetor  oleh  wajib  pajak  dapat  terekam dan dimonitor oleh otoritas pajak. Disamping itu, software ini  juga  memfasilitasi  wajib pajak  untuk  memenuhi  kewajiban  pelaporan secara  otomatis.  Selain  s urveilance  tax system ,  instansi  pajak  Kota  Surbaya  juga mengembangkan aplikasi surabaya tax berbasis  android  untuk  melakukan  pelaporan secara online . Aplikasi surabaya tax diperuntukkan bagi wajib pajak yang pencatatan  transaksinya  belum  menggunakan peralatan  elektronik,  sehingga  mereka  dapat menggunakan handphone  android untuk melakukan  pelaporan online .  Sedangkan untuk  wajib  pajak  yang  masih  mencatat transaksinya secara manual dapat menyampaikan  laproan  pajaknya  melalui
website  yang  dikembangkan  instansi  pajak Kota  Surabaya.  Berbagai  kondisi  wajib  pajak telah  disediakan  fasilitasi  untuk  patuh  pajak dengan baik,  sehingga tidak ada alasan  wajib pajak  untuk  tidak  patuh  dalam  pelaporan pajak restoran.
Fasilitasi  kemudahan  pembayaran  pajak restoran yang diimplementasikan oleh instansi pajak  Kota  Surabaya  adalah  melakukan kerjasama dengan bank-bank nasional sehingga  wajib  pajak  dapat  memanfaatkan channel-channel yang  dimiliki  bank-bank tersebut  untuk  melakukan  pembayaran  pajak. Selain  itu,  instansi  pajak  Kota  Surabaya  juga memberikan  layanan  pembayaran  melalui teller bagi  wajib  pajak  restoran  yang berkunjung  ke  kantor  pajak  Kota  Surabaya, mengadakan layanan drive thru yang disediakan  di  beberapa  lokasi  dan  layanan mobil  keliling  untuk  mendekatkan  layanan pada wajib pajak.
Pengembangan website yang komprehensive untuk
mempermudah pendaftaran  dan  pelaporan,  juga  berfungsi sebagai  sarana  edukasi  dan  informasi. Masyarakat dapat mengakses website https://bpkpd.surabaya.go.id untuk mendapatkan  berbagai  informasi  tentang pengelolaan pajak restoran di  Kota Surabaya. Selain  itu,  layanan call  center dan help  desk dengan dukungan  SDM  yang  mempunyai kompetensi  disediakan  untuk  membantu wajib  pajak  yang  membutuhkan  konsultasi terkait pajak restoran. Kemudahan komunikasi  antara  wajib  pajak  dan  otoritas pajak  mendukung  terjalinnya  hubungan  yang positif  sehingga  mendorong  tumbuhnya kepatuhan wajib pajak.
Penggunaan  teknologi  dalam  strategi kepatuhan  pajak  restoran  untuk  memberikan kemudahan pendaftaran, pelaporan dan pembayaran  yang  dilakukan  oleh  instansi pajak  Kota  Surabaya  untuk  meningkatkan kepatuhan selaras dengan penelitian D’Ascenzo  (2015)  yang  mengungkapkan bahwa modernisasi perpajakan yang berfokus pada kepentingan wajib pajak untuk menciptakan  kemudahan  untuk  patuh  dapat memberikan  keuntungan  berupa  efisiensi
biaya,  peningkatan  kepatuhan  pajak  serta mencegah  penggelapan  pajak  (D’Ascenzo, 2015) dan sesuai dengan penelitian Kumalayani (2016) yang menyarankan fasilitasi pelayanan online untuk
mempermudah  wajib  pajak  untuk  patuh (Kumalayani et al ., 2016).
Sedangkan  pemanfaatan website dan teknologi  berbasis android yang  dilakukan secara  memadai  sebagai  sarana  edukasi  dan pemberian  informasi  sesuai  preferensi  wajib pajak  selaras  dengan  penelitian  Hassan et  al (2016)  yang  menyatakan  bahwa  penyediaan website yang user  friendly sangat  membantu wajib  pajak  membutuhkan  bantuan  terkait perpajakannya (Hassan et al ., 2016). Sedangkan fasilitasi call center dan help desk sesuai  dengan  penelitian  Kira  (2017)  yang menyatakan  bahawa  penyelenggaraan  latihan berkala  dan  penyediaan  call  center  sangat membantu wajib pajak (Kira, 2017).

## Trust Paradigma
Impelemtasi  strategi  kepatuhan  dengan pendekatan enforcement paradigm dan service  paradigm tidak  serta  merta  dapat menjamin  terwujudnya  kepatuhan  sukarela ( voluntary  compliance ),  namun  diperlukan adanya trust  paradigm untuk  menciptakan hubungan saling percaya antara otoritas pajak dan  wajib  pajak  (Randlane,  2016).  Upaya mewujudkan  kepercayaan  wajib  pajak  pada otoritas  pajak yang dapat  dilakukan antara lain dengan menggunakan media massa untuk memperkuat  kepatuhan  pajak  sebagai  bentuk perilaku  etis,  mempublikasikan  wajib  pajak yang melakukan kecurangan pajak, menekankan  hubungan  pembayaran  pajak dengan  layanan  publik  yang  diselenggarakan pemerintah,  memberikan  edukasi  perpajakan pada kelompok tertentu, melibatkan organisasi lain untuk dipromosikan kepatuhannya,  mencegah  timbulnya  asumsi bahwa  kecurangan  adalah  hal  yang  dianggap 'baik-baik  saja',  menangani  ketidakadilan secara etis (Alm, 2018). Pendekatan administrasi perpajakan yang dapat dipercaya masyarakat  dicirikan  oleh  kesediaan  untuk bekerja sama,  terwujudnya  iklim sinergis  dan
intervensi  minimal  oleh  otoritas  pajak (kepatuhan  sukarela),  pendekatan  personal dan  penerapan  tindakan  koersif  hanya  jika diperlukan (Randlane, 2016).
Sebagai  implementasi  startegi  kepatuhan dengan  pendekatan trust  paradigm ,  instansi pajak  Kota  Surabaya  mewujudkan  dalam bentuk  penggunaan  anggaran  pemerintah daerah  untuk  memenuhi  pelayanan  publik yang memadai berupa layanan pendidikan dan kesehatan, infrastruktur,  pengelolaan sampah, pembuatan  taman-taman  kota  sebagai  tempat wisata gratis  bagi  warga dan lain sebagainya. Dilihat dari sisi perencanaan anggaran, upaya penggunaan  uang  pajak  untuk  kepentingan publik diwujudkan dalam  bentuk  penyusunan perencanaan anggaran berbasis kinerja dengan  komposisi  belanja  barang  dan  jasa, serta belanja modal mempunyai proporsi lebih besar  daripada  belanja  pegawai.  Rata-rata porsi  belanja  pegawai  kurang  dari  30%  dari total  belanja  daerah,  belanja  barang  dan  jasa sekitar  40%  dan  belanja  modal  diatas  30%. Belanja  pegawai  mempunyai  proporsi  paling kecil  dapat  memberikan  perspektif  bahwa anggaran belanja daerah telah memprioritaskan  belanja  untuk  memenuhi kepentingan  atau  layanan  publik.  Jika  dilihat dari  analisis value  for  money pelaksanaan anggaran  menunjukkan  performa  yang  baik dengan  kinerja  keuangan  ekonomis,  sangat efektif  dan  sangat  efisien  (Perdana et  al ., 2020). Sedangkan dilihat dari sisi pertanggungjawaban ditunjukkan dengan opini  Badan  Pemeriksa  Keuangan  Wajar Tanpa Pengecualian selama lebih dari 5 tahun berturut–turut menjadi bukti komitmen Pemerintah  Kota  Surabaya  menggunakan anggaran  sesuai  aturan  yang  berlaku  dan memperhatikan prinsip akuntabilitas keuangan  (https://surabaya.go.id/).  Dengan berbagai  upaya  yang  dilakukan  pemerintah Kota Surabaya diharapkan kepercayaan masyarakat semakin meningkat dan menumbuhkan  kesadaran  masyarakat  untuk patuh pajak secara sukarela sebagai kontribusinya terhadap pembangunan kota.
Upaya  yang  dilakukan  pemerintah  Kota Surabaya  merupakan  tindak  lanjut  riil  dalam
membangun  kepercayaan  ( trust )  masyarakat untuk  meningkatkan  kepatuhan  pajak  karena kepercayaan  wajib  pajak  kepada  otoritas pajak  lebih  mempengaruhi  kepatuhan  wajib pajak  dibanding  power  yang  dimiliki  otoritas pajak dan secara praktis menunjukkan bahwa pihak  berwenang  (pemerintah)  memastikan penggunaan uang wajib pajak secara bijaksana  dalam  penyediaan  barang  dan  jasa publik (Mas’ud et al , 2019). Penggunaan dana pajak yang berkinerja dan bertanggung jawab dapat meningkatkan kepercayaan publik pada pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah harus terus  meningkatkan  kepercayaan  masyarakat atas  uang  pajak  yang  dibayarkan  karena kepercayaan  masyarakat  pada  pemerintah dapat  meningkatkan  kepatuhan  masyarakat untuk  membayar  pajak  (Amalia,  2019) sebagai kontribusi masyarakat pada pembangunan daerah khususnya untuk penyediaan layanan publik.

## SIMPULAN
Untuk  meningkatkan  kepatuhan  pajak, otoritas  pajak  sebaiknya  melakukan  strategi yang  mencakup  ruang  lingkup enforcement paradigm,  service  paradigm dan trust paradigm .  Meskipun  banyak  penelitian  yang berpendapat bahwa era baru sistem perpajakan  adalah  mengedepankan service paradigm ,  namun  dalam  implementasi  di lapangan  penegakan  hukum  berupa  audit  dan penerapan  sanksi  juga  perlu  ditegakkan. Penegakan  hukum  yang  memadai  diperlukan bagi wajib pajak yang melakukan ketidakpatuhan. Penegakan
hukum
merupakan  upaya  memberikan  keadilan ( fairness )  bagi  wajib  pajak,  dalam  arti  wajib pajak  yang  tidak  patuh  diberikan  sanksi  dan wajib  pajak  yang  patuh  diberikan  pelayanan terbaik.  Implementasi enforcement  paradigm dan service  paradigm tidak  cukup  untuk mewujudkan voluntary  compliance ,  namun harus  dilengkapi trust  paradigm .  Menurut peneliti, trust  paradigm lebih  pada  upaya pemerintah  daerah,  otoritas  pajak  pada khususnya untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa uang pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak digunakan untuk
sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat  dalam bentuk  penyediaan  barang  dan  jasa  layanan publik,  sarana  prasarana  dan  infrastruktur pembangunan daerah yang dapat dipertanggungjawabkan.  Dengan  demikian masyarakat  dapat  melihat  dan  merasakan manfaat  hasil  penggunaan  uang  pajak  yang mereka bayar.
Oleh  karena enforcement  paradigm, service paradigm dan trust paradigm merupakan  satu  kesatuan  yang  tidak  dapat dipisahkan dalam upaya meningkatkan
kepatuhan pajak, maka
dalam mengembangkan  strategi  kepatuhan  otoritas pajak  harus  mengemas  ketiga  paradigma tersebut  sebagai  satu  kesatuan  strategi  yang dipraktikkan dalam aktifitas sehari-hari otoritas  pajak,  serta  pemerintah  daerah sebagai  pengemban  belanja  daerah  harus memperhatikan  prinsip-prinsip  penggunaan uang  pajak  secara  efektif,  efisien,  transparan dan  akuntabel  agar  kepercayaan  ( trust ) masyarakat  dapat  terwujud  secara  luas. Selanjutnya iklim kepatuhan sukarela ( voluntary compliance ) dapat terwujud secara berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA
Alm,  J.  (2018).  What  Motivates  Tax Compliance? Journal  of  Economic
Surveys , 33 (2), 353–388.
https://doi.org/10.1111/joes.12272
Amalia,  F.  A.  (2019).  Slippery  Slope Frmaework : Motivasi Pembayaran Pajak dan  kepatuhan  Pajak. EL  MUHASABA: Jurnal Akuntansi (e-Journal) , 12 (1), 92–
101.
Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Pajak Daerah  Kota  Surabaya.  (2021). Laporan Keuangan  Kota  Surabaya  Tahun  2016 s.d 2020 . https://surabaya.go.id/
Badan  Pusat  Statistik.  (2021). Distribusi PDRB Kota Surabaya Atas Dasar Harga Berlaku  Menurut  Lapangan  Usaha, 2010-2020 .
https://surabayakota.bps.go.id
Cleary,  D.  (2011).  Predictive  analytics  in  the public sector: Using data mining to assist better target selection for audit.
Proceedings of the European Conference on  E-Government,  ECEG , 9 (2),  168–
176.
Cyan,  M.  R.,  Koumpias,  A.  M.,  &  Martinez- Vazquez,  J.  (2017).  The  effects  of  mass media  campaigns  on  individual  attitudes towards tax compliance; quasi- experimental  evidence  from  survey  data in  Pakistan. Journal  of  Behavioral  and Experimental  Economics , 70 ,  10–22. https://doi.org/10.1016/j.socec.2017.07.0
04
D’Ascenzo,  M.  (2015).  Modernising  the Australian  Taxation  Office:  Vision, people,  systems  and  values. EJournal  of Tax Research , 13 (1), 361–377.
Farida,  A.,  &  David,  W.  (2018).  Tax  costs and tax compliance behaviour in  Kenya. Journal  of  Accounting  and  Taxation , 10 (1),
1–18. https://doi.org/10.5897/jat2017.0283
Gangl,  K.,  Torgler,  B.,  Kirchler,  E.,  & Hofmann, E. (2014). Effects of supervision on tax compliance: Evidence from  a  field  experiment  in  Austria.
Economics  Letters , 123 (3),  378–382. https://doi.org/10.1016/j.econlet.2014.03 .027
Gonzalez,  P.  C.,  &  Velasquez,  J.  D.  (2013).
Characterization And Detection of Taxpayers  With  False  Invoices  Using Data Mining Techniques. Expert Systems with  Applications , 40 (5),  1427–1436. https://doi.org/10.1016/j.eswa.2012.08.0 51
Hasan,  A.,  Gusnardi,  &  Muda,  I.  (2017).
Analysis of Taxpayers and
Understanding  Awareness  Increase  in Compliance  with  Taxpayers  Individual Taxpayers. International  Journal  of Economic Research , 14 (12). http:www.serialsjournal.com
Hassan, N., Nawawi, A., & Salin, A. S. A. P. (2016).  Improving  Tax  Compliance  Via Tax  Education  -  Malaysian  Experience. Malaysian Accounting Review , 15 (2), 1–
15.
Hsu,  K.-W.,  Pathak,  N.,  Srivastava,  J., Tschida,  G.,  &  Bjorklund,  E.  (2015).
Data Mining Based Tax Audit Selection: A  Case  Study  of  a  Pilot  Project  at  the Minnesota  Department  of  Revenue. Annals Of Information System , 221–245. https://doi.org/10.1007/978-3-319-
07812-0_12
Katini,  N.  K.  O.  Y.,  &  Suardana,  K.  A.
(2017).  Pengaruh  Kesadaran  Wajib Pajak, Pengetahuan
Perpajakan,
Pelayanan  Fiskus,  Sanksi  Administrasi
Pada  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Restoran. E-Jurnal Akuntansi , 19 (1), 392–420.
Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia. (2021). Data  APBD  Seluruh  Indonesia . http://www.djpk.kemenkeu.go.id/portal/ data/apbd
Kira,  A.  R.  (2017).  An  Evaluation  of
Government  ™  Initiatives  in  Enhancing Small Taxpayers Voluntary Tax Compliance  in  Developing  Countries. International Journal of Academic
Research  in  Accounting,  Finance  and Management  Sciences , 7 (1),  253–267. https://doi.org/10.6007/ijarafms/v7- i1/2687
Kumalayani, P. A., Sukarsa, M., & Yasa, I. N.
M. (2016). Analisis Pengaruh Pemahaman,  Penerapan  Kebijakan  Dan Kemudahan Administrasi Pajak Terhadap  Kepatuhan  Membayar  Pajak Hotel  Dan  Restoran  Di  Kabupaten
Badung. ISSN :  2337-3067  E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis , 5 (5), 1171–1196. Kustiawan,  M.,  Zulhaimi,  H.,  &  Solikin,  I. (2019).  Strategic  Effort  to  Improve  Tax Compliance. Advances  in  Economics, Business and Management Research , 65 , 81–84. https://doi.org/10.2991/icebef- 18.2019.19
Mangoting,  Y.,  Christopher,  C.,  Kriwango,
N.,  &  Adriyani,  W.  (2020).  Interaksi Komitmen  Dalam  Dinamika  Kepatuhan Pajak. Jurnal Akuntansi Multiparadigma , 11 (2), 265–277. https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2020.1
1.2.16
Mas’Ud,  A.,  Manaf,  N.  A.  A.,  &  Saad,  N.
(2019). Trust and power as predictors to tax compliance: Global evidence.
Economics  and  Sociology , 12 (2),  192–
204. https://doi.org/10.14254/2071- 789X.2019/12-2/11
Meyrissa,  V.  L.,  Taufik,  &  Bastomi.  (2021).
Pengawasan  Terhadap  Alat  Perekam Transaksi (E-Tax) Pajak Restoran
Berdasarkan  Peraturan  Bupati  Sidoarjo No  47  Tahun  2015. Jurnal  Ilmiah  Ilmu Hukum , 27 , 1204–1214. Musimenta, D. (2020). Knowledge Requirements, Tax Complexity, Compliance  Costs  and  Tax  Compliance in  Uganda. Cogent  Business  and Management , 7 (1), 1–20. https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1 812220 Perdana, T. A., Budiantoro, R. A., Ibnu, F., &
Sukono,  F.  (2020).  Mengukur  Kinerja APBD  Kota  Surabaya  Analisis  Value For Money. Journal Inovasi , 16 (2), 339–
346.
Randlane,  K.  (2016).  Tax  Compliance  as  a
System: Mapping the Field. International Journal of Public Administration , 39 (7), 515–525. https://doi.org/10.1080/01900692.2015.1 028636 Sucandra,  I.  P.,  &  Supadmi,  N.  L.  (2016). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak, Pengetahuan
Perpajakan  Dan  Sanksi  Perpajakan  Pada Kepatuhan  Wajib  Pajak  Restoran. E- Jurnal Akuntansi , 16 (2), 1210–1237.
Sufi. (2020). Strategi Pemerintah Kota Dalam Meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah Melalui  Pajak  Restoran. Negotium : Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis , 3 (1), 1–
23. Trisnawati,  M.,  &  Sudirman,  W.  (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang
Mempengaruhi  Kepatuhan  Wajib  Pajak Membayar Pajak Hotel, Pajak Restoran,
Dan  Pajak  Hiburan  Di  Kota  Denpasar . 12 , 975–1000.
Yunus,  N.,  Ramli,  R.,  &  Abu  Hasan,  N.  S. (2017). Tax Penalties and Tax Compliance of Small Medium Enterprises (SMEs) in Malaysia. International Journal of Business,
Economics  and  Law , 12 (1),  81–91.
http://ijbel.com/wp- content/uploads/2017/07/ACC-342.pdf