## ANALISIS ACEH DAN PERSOALAN POLITIK IDENTITAS

## ACEH ANALYSIS AND THE QUALITY OF POLITICAL IDENTITY
Taufiq A. Rahim*
*Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh
Jl. Muhammadiyah No.91, Batoh, Lueng Bata,
Kota Banda Aceh, Aceh
Email: guhamierah@gmail.com & taufiq@unmuha.ac.id Diterima: 26/12/2018; Revisi: 28/12/2018; Disetujui: 30/12/2018

## ABSTRAK
Kajian  Analisis  Aceh  dan  Persoalan  Politik  Identitas,  menggunakan  pendekatan  teori struktural fungsional, dalam kerangka kekhususan Aceh. Sebagai landasan aturan serta hukum berdasarkan kesepahaman perjanjian damai (Memorandum of Understanding/MoU)  Helsinki,  yang  kemudian  dijabarkan  dalam  Undang-Undang Pemerintahan  Aceh  (UUPA)  dan  lebih  lanjut  diatur  melalui  qanun,  aturan  hukum kebijakan  politik  di  Aceh.  Kebijakan  politik  untuk  memperkuat  integrasi  Aceh.  Hasil kajian  ini  bahwa,politik  identitas  merupakan  kunci  fenomena  politik  baru  dalam demokrasi  rasional,menjadi  landasan  politik  Pemerintahan  Aceh  untuk  memperkuat kekuasaan  politik  (political  power)  kebijakan  politik  lokal  Aceh.  Identitas  politik meningkatkan aktivitas dan memperkukuh politik identitas Aceh. Politik identitasmempertegas kekhususan Acehberjayasecara politik.
Kata Kunci: Politik Identitas Aceh

## ABSTRACT
Study  of  Aceh  Analysis  and  Issues  on  Political  Identity,  using  a  functional  structural theory  approach, within the framework of Aceh's specificity. As a rule and legal  basis based  on  the  understanding  of  the  Helsinki  Memorandum  of  Understanding  (MoU), which was then elaborated in the Law on the Governing of Aceh and further regulated through  the  qanun,  the  legal  rules  of  political  policy  in  Aceh.  Political  policy  to strengthen Aceh's integration. The results of this study that, identity politics is the key to a new political  phenomenon in  rational  democracy, became the political  foundation of the Aceh Government to strengthen the political power of Aceh's local political policies. Political  identity  increases  activity  and  strengthens  Aceh's  identity  politics.  Political identity reinforces the specificity of Aceh politically victorious.
Keyword: Politics of Aceh Identity

## PENDAHULUAN
Sudah sekitar dua belas (12) tahun lebih Aceh  menyandang  sebagai  daerah  khusus,  ini sejak disahkannya Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA) No. 11 tahun 2006 yang  merupakan  turunan  dari  kesepakatan damai  ( Memorandum  of  Understanding /MoU) di Helsinki, tanggal 15 Agustus 2005 yang lalu. Selanjutnya  pasca  berlakunya  UUPA  di  Aceh, maka  secara  sah  menyandang  sebagai  daerah “khusus”  sebagai  pengakuan  politik  pasca konflik  dan  mengusung  kondisi  damai  dalam kehidupan  masyarakat  Aceh.  Dengan  adanya aturan serta perundang-undangan tentang keberadaan  dasar  hukum  kekhususan  Aceh secara  sistematis  masyarakat  mendapatkan kekuatan  politik  secara  terorganisir.  Adanya penegasan  hukum  sebagai  seperangkat  asas yang berkaitan keadilan serta seperangkat aturan normatif  mengatur  perilaku  manusia  sebagai kontrol  sosial.  Karena  itu  aturan  serta  hukum hasil  kajian  Huntington  Cairns  bahwa,  hukum adalah  sarana  melalui mana  masyarakat memelihara  dirinya  sendiri  dan  mencapai tujuan-tujuannya (Huntington Cairns, 1959).
Pada  dasarnya  kedaulatan  suatu  negara ataupun  negeri,  sebagai  tuntutannya  diperlukan atas  hak  melaksanakan  kehendak  tertinggi terhadap  individu,  kelompok  maupun  kesatuan lainnya  yang  terdapat  didalamnya  ataupun kehidupan sosial kemasyarakatan, jelas ditentukan  oleh  aturan  serta  ketentuan  hukum. Secara prinsipil ini berkaitan dengan keberadaan
filosofi  politik  dan  filosofi  hukum  diperlukan undang-undang yang mengaturnya dalam hakikat sebuah negara. Carltor C. Rodee (et.al), bahwa undang-undang disini  dipakai  dalam arti luas dengan  mempertimbangkan apa  yang telah diartikan  sebagai  aturan  permainan  atau supremasi  hukum,  ia  tidak  saja  mengacu  pada undang-undang,  seperti  hukum,  yang  hanya merupakan bahagian dari undang-undang (Carltor  C.  Rodee,  et.al.,1983).  Karena  itu, dipahami  sesungguhnya  mengenai  hukum  yang mengatur  seluruh  dimensi  kehidupan,  baik terhadap alam, ekonomi, sosial,  politik dan lain sebagainya,  dibuat  dalam  konsep  undang- undang.  Hal  ini  bermakna  serbagai  proses, prinsip,  ukuran  atau  indikator,  dan  peraturan yang mengatur hubungan dan mampu menyelesaikan berbagai persoalan serta perselisihan  kepentingan  dari  orang-orang  dan lembaga-lembaga yang ada kehidupan masyarakat  yang  terintegrasi,  damai  serta harmonis.    Sudah  menjadi  kemestian  seluruh pasal  dalam  UUPA  itu  diterjemahkan  serta dijelaskan lebih lanjut dalam bentuk qanun yang dilahirkan  oleh  Pemerinah  Aceh,  ini  melalui berbagai  peraturan  dan  undang-undang  yang berlaku di  Aceh melalui lembaga legislatif atau Dewan  Perwakilan  Rakyat  Aceh  (DPRA) berbentuk  qanun  sebagai  identitas  politik kehususan Aceh.
Dalam  hal  ini,  Edward  W.  Said menyatakan; “Identity–who  we  are,  where  we
come from, what we are—is difficult to maintain in exile... we the “other”, an opposite, a flaw in the geometry of resettlement an exoduse. Silence and  discretion  veid  the  hurt,  slow  the  body searches,  soothe  the  sting  of  loss ” (Edward W.
Said,  1996).  Oleh  karena  itu,  dengan  spirit humanistik  pemahaman  identitas  kekhususan politk Aceh yang sebagai pencerahan emansipasi kemanusiaan akan tercapai, gambaran  ini  berlaku  sebagai  sesuatu  yang  lain serta  khusus  bagi  masyarakat  Aceh  dalam kehidupan  damai  pasca  konflik  sekitar  lebih kurang  tiga  puluh  dua  (32)  tahun.  Dalam kondisi  kekinian  kehidupan  masyarakat  Aceh juga  tidak  terlepas  dari  paradoks  identitas,  ini yang  seharusnya  mampu  dikelola  dengan  baik oleh  pemerintah  Aceh  baik  eksekutif  maupun legislatif  dalam  rangka  merawat,  menjaga  serta memilihara  kekhususan  Aceh  tersebut  agar dapat  meningkatkan  kesejahteraanmasyarakat secara nyata dan tidak semu.
Dalam hal ini, perlu diatur keseimbangan  dalam  kehidupan  masyarakat Aceh  dan  kedamaian  dari  berbagai  sudut pandang kepentingan yang harus dilindungi. Hal yang  sangat  prinsipil  dalam  kehidupan  sosial kemasyarakatan yang utama adalah kepentingan individual,  ekonomi,  politik  dan  sosial-budaya. Karenanya,  dalam  klasifikasi  tertentu  suatu asumsi  bahwa  pada  titik  tertentu,  kepentingan- kepentingan  individu  dapat  berada  dalam pertentangan  dengan    individu  lainnya  dengan kepentingan-kepentingan  masyarakat.  Dalam
kacamata  masyarakat  demokratis,  bahwasanya hukum dipandang sebagai aturan yang ditanamkan  kepada  masyarakat.  Namun  hukum menempati  posisi  yang  dominan  dan  utama dalam  negara.  kepada  masyarakat.  Namun hukum  menempati  posisi  yang  dominan  dan utama  dalam  negara.  Menurut  Pound  bahwa, hukum  tidak  dapat  sesuatu  yang  sederhana, dengan sesuatu pengertian yang sederhana, juga hukum  tidak  dapat  disamakan  dengan  undang- undang  legistatif  dan  tak  sesuatupun,  undang- undang  semacam  itu  sesungguhnya  merupakan hukum  lebih  dari  undang-undang  yang  berlaku. Maka  itu,  hukum  dan  undang-undang  yang berlaku tidak dapat disamakan dengan cara yang sederhana  dalam  konteks  serta  eksistensi kehidupan masyarakat secara sosial kemasyarakatan  yang  lebih  luas  dan  kompleks (Roscoe Pound, 1951).

## METODE PENELITIAN
Dalam  kajian  ini  juga  berusaha  untuk melaksanakan  penulisanan  dengan  metode diskriptif  purposif, ini  dilakukan  dengan memperoleh datakualitatif secara sederhana dan berupaya untuk mendapatkan data dari perpustakaan (library research) , berbagai tulisan  serta  informasi  secara  akademik, disamping  itu  juga  data  sumber  bacaan tambahan  tentang  aturan,  politik  dan  sosiologi politik dari berbagai tulisan. Dengan menggunakan  analisis  pendekatan  teori  politik struktural  fungsional,  ini  diupayakansebagai
usaha  memperkuat  terhadap  analisis  kajian berkenaan,  mencoba  menghubungkan  dengan analisis politik identitas Aceh dan perkembangan  politik  serta  fenomena  yang berlaku.
Oleh yang demikian, kajian ini menggunakan  metode  penelitan  deskriptif dengan  reka  bentuk  atau  pendekatan  kualitatif, kemudian  dengan  cara  membentuk  berdasarkan perolehan  data  yang  tersedia.  Yang  mana penulisan ini menganalisis berdasarkan perkembangan  kecemerlangan  penyajian  data yang tersedia, hal ini menggambarkan fenomena keperluan  analisis  politik  identitas  Aceh. Penulisan  ini  mengidentifikasikan  dua  jenis metode  analisis  yaitu;  menjelaskan  gambaran tentang  sesuatu  yang  dialami    dan  berdasarkan pemerhatian  membincangkan  hubungan  dan juga  temuan  sebab  akibat.  Dalam  hal  ini, berkaitan  dengan  menganalisis  kajian  ini, pertama menggunakan metode yang menjelaskan tentang sesuatu  yang dialami  yaitu tujuannya untuk menggambarkan apa  yang ada, maupun  apa  yang  telah  tersedia.  Seterusnya makna  yang  terkandung  dalam  menyampaikan gambaran  dalam  kajian  ini  menerangkan  dan menyajikan informasi tertentu atau menjelaskan persoalan yang telah berlaku.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 1) Identitas Politik dan Kekhususan Aceh
Kekhususan yang menjadi identitas politik Aceh sesungguhnya melahirkan kebijakan  yang
berbeda dari pemeritah Republik Indonesia (RI) dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia.  Kekhususan  Aceh  menjadi  terasing dalam  konteks  politik  nasional,  sehingga seringkali  tanpa  pengawasan  dari  Pemerintah Aceh  (Eksekutif  dan  legislatif)  itu  sendiri, sebagai  kesepakatan  kolektif  dan  seringkali dalam pengesahan undang-undang secara nasional kekhususan Aceh itu dianggap “kekhususan  Aceh  itu  tidak  pernah  ada” (there being  no  special  for  Aceh) .  Keputusan- keputusan  politik  secara  nasional  melalui pembuatan  peraturan  atau  undang-undang (seperti,  Undang-Undang  No.  7  tahun  2017 tentang  Pemilihan  Umum/Pemilu),  kemudian menimbulkan  reaksi  dari  sebagian  kalangan masyarakat,  politisi,  partai  politik  dan  para aktivis atas pengangkangan terhadap UUPA dan kehususan  Aceh.  Ini  sebagai  representasi adanya  upaya  menggerogoti  dan  menggerus UUPA  dalam  konteks  politik  yang  lebih  umum untuk  kepentingan  politik  pelaksanaan  pemilu secara  umum  bersifat  nasional,  sehingga pemberlakuan  politik  terhadap  Aceh  dalam pelaksanaannya  sama  seperti  daerah  lainnya  di Indonesia  meskipun  Aceh  memiliki  aturan terhadap pelaksana dan pengawas pemilu.
Oleh  karena  itu,  dalam  pemahaman politik juga terhadap aturan dan undang-undang yang  berlaku  ditengah  masyarakat  sebagaimana dirumuskan oleh Bailey bahwa, betapa sebenarnya  dalam  sebuah  masyarakat  terdapat dua bentuk  peraturan,  yaitu;  Pertama, peraturan
normatif;  dan  kedua,  peraturan  pragmatik. Dalam  hal  ini  dapat  dipahami  juga  bahwa sebagai  garis  panduan  umum  terhadap  perilaku masyarakat,  maka  dibentuk  peraturan  umum yanmg  formal  dan  unggul  dalam  masyarakat. Karenanya,  peraturan  normatif  hanya  berupa panduan  umum  mengenai  perilaku  yang memberikan  penilaian  kepada  sesuatu  tindakan atau  perlakuan  yang  salah  ataupun  yang  baik dari segi etika dan dalam sesuatu struktur politik boleh  digunakan  sebagai  garis  batas  kepada khalayak  ramai  mengenai  sifat  perlakuan  yang baik  (Bailey,  1970).  Sampai  dengan  sejauh  ini dalam  pemahaman  politik  memiliki  persamaan dengan  pandangan  pendekaatan  struktural fungsional yang mengutamakan moral, integritas, fungsi, peranan dan keseimbangan.
Selanjutnya dalam pemahaman peraturan  pragmatik  adalah  berbelok  dari  pada peraturan unggulan di atas, dimana mengandung unsur  kebalikan  atau  bertolak  belakang  yang digunakan  oleh  individu  untuk  mendapatkan sesuatu. Secara ringkas dapat dinyatakan seperti kata-kata  dapat  diatur (how  to  get  things  done) dari  beberapa  pandangan  dapat  dinyatakan sangat  machiavellian.  Ini  dinyatakan  oleh Bailey (1970) bahwa, perlakuan yang pragmatik bukanlah  kenyataan  tentang  sesuatu  bentuk perlakuan  itu  salah  atau  tidak,  tetapi  baik berdampak  atau  tidak,  seringkali  peraturan  ini bersifat  pengecualian.  Perlakuan  dapat  saja bergerak  dalam  batasan  yang  digariskan  oleh sistem  tersebut  atau  mungkin  juga  tidak.  Hal
menjadi  menarik  dalam  kajian  bahwa,  terdapat perlakuan  aturan  serta  undang-undang  yang bersifat  pragmatik  ini  yang  dikatakan  dapat berwujud  dalam  batasan  peraturan  permainan (rules of the game), atau masih tidak melanggar norma serta etika. Kondisi ini dapat digambarkan dalam perlakuan yang tidak serius tetapi  pragmatik.  Hal  ini  dapat  dicontohkan dalam permainan sepak bola misalnya, seperangkat  peraturan  kesepakatan  pemain  bola tidak  boleh  memegang  bola  (kecuali  penjaga gawang)  atau  permainan  di  luar  garis  dan sebagainya.  Akan  tetapi,  tingkah  polah  pemain jika  ditonton  ada  pemain  sengaja  menjatuhkan diri berguling-guling apabila terjadi pelanggaran,  ini  dilakukan  agar  mendapatkan tendangan  bebas  atau  cara  mudah  untuk mendapat  bola  gol.  Ini  dilakukan  didekat  kotak pinalti  di  depan  gawang  dengan  harapan mendapatkan  tendangan  pinalti.  Aksi  dan perilaku  ini  dapat  dianggap  masig  dalam batasan  peraturan  permainan  yaitu  kekasaran dihukum  dengan    tendangan  bebas,  namun sandiwara  ini  tetap  sebagai  penipuan  dan sekaligus  menggambarkan  sikap  yang  tidak sportif  pertandingan.  Peraturan  permainan  ini masih  memungkinkan  dieksploitasi  lagi  untuk mendapatkan keuntungan melalui jalan pintas.
Dalam  pandangan  politik  berkaitan dengan  aturan  dan  undang-undang  juga  ada yang  menggunakan  pendekatan  transaksional menurut  Jeremy  Boissevian  (1978)  yang mengkritik  struktural  fungsional  bahwa,  ini
tidak  lebih  dari  pada  hanya  menggariskan peraturan sosial yang terdapat dalam masyarakat dan  tidak  mengharapkan  anggotanya  sepakat terhadap  hal  ini.  Dalam  kehidupan  sehari-hari menurutnya, setiap individu sebenarnya melakukan apa saja untuk mencapai keinginannya meskipun tidak menurut peraturan sosial  tersebut.  Ditegaskan  Boissevian  struktur fungsional  hanya  baik  sebagai  dokumen  yang menggariskan  ciri  bagaimana  seseorang  pantas berperilaku,  tetapi  tidak  dapat  menjelaskan bagaimana  bentuk  perilaku  yang  sebenarnya terhadap mereka.
Dalam kehidupan politik serta seperangkat peraturan dan undang-undang  yang berlaku khusus di Aceh, ini menyingkap betapa berbagai faktor informal menjadi lebih bermakna  dibandingkan  faktor  formal.  Ini adalah  hakikat  kehidupan  keseharian  secara sosial kemasyarakatan, ini gambaran masyarakat  membangun  dan  perubahan  pasca konflik,  seringkali  seperangkat  aturan  serta undang-undang  masih  tidak  dapat  diberlakukan sepenuhnya,  meskipun  Aceh  sebagai  daerah otonomi khusus dan memiliki banyak keistimewaan  dengan  identitas  politik  yang dimiliki.  Hubungan  sosial  politik  di  Aceh dengan  kekhususan  yang  dimiliki  bergerak dengan sistem yang telah diterapkan. Kehidupan masyarakat yang berinteraksi serta melaksanakan aktivitas sesuai norma dan aturan yang berlaku. Kehidupan sosial kemasyarakatan terintegrasi,  karena  berlaku  serta  berasarkan
adat,  nilai,  norma  dan  batasan  yang  ditetapkan serta  diterapkan  oleh  sistem  sosial.  Semua panduan  tersebut  dibuat  dan  ditetapkan  yang berfungsi  serta  berkembang  dalam  aturan Undang-undang  Pemerintahan  Aceh  (UUPA), ini  sebagai  aturan  hukum  khusus  yang  berlaku dalam  kehidupan  masyarakat  Aceh  pasca perjanjian  damai  dan  kesepakatan  bersama untuk  membangun  kehidupan  yang  lebih  baik setelah  berlakunya  konflik  panjang.Kehidupan masrakat  yang  damai  menggunakan  pilihan rasionalnya  dan  bukan  bahagian  anggota masyarakat  yang  takut  terhadap  tekana  sosial serta  konflik  yang  berlaku,  bersepakat  kepada norma.  Hal  ini  sebgaimana  dinyatakan  oleh Durkheim,  wujudnya  sistem  masyarakat  dan norma  serta  nilainya  tetapi menjelaskan keterbatasan  peran  tekanan  terhadap  perlakuan individu (Emile Durkheim, 1960). Dalam hal ini individu  lebih  realistik  dan  dalam  perihal tertentu  tampak  berusaha  pendekatan  ini dilakukan  sebagai  alternatif  kepada  struktural fungsional  lebih  realistik  dengan  pendekatan konflik.
Perkembangan  peranan  individu  dan masyarakat  dalam  mengatasi  persoalan  sosial dan  kemasyarakatan  di  Aceh  sebagai  wujud serta  realitas  kehidupan  dalam  memperjuang kekhususan  Aceh,  tidak  hanya  dituntut  agar sistem  sosial  berjalan  secara  khusus.  Namun demikian  tuntutan  politik  sebagai  identitas politik  dengan  berbagai  penghargaan  seperti adanya self-govermence, bendera  Aceh, hymne
(lagu), Lembaga Wali Nanggroe, pemberlakuan syari’at  Islam  dan  lain  sebagainya  yang  diatur dalam  UUPA  dan  diterjemahkan  ke  dalam qanunyang  menjadi  ciri  khas  aturan  serta ketentuan  yang  berlaku  di  Aceh.  Ini  seringkali masih  menunggu  hasil  kerja  para  eksekutif (Gubernur)  dan  legislatif  (Dewan  Perwakilan Rakyat  Aceh/DPRA)  yang  menyelesaikan berbagai  qanunnya,  adakalanya  sering  sekali saling  berbenturan  dengan  aturan  serta  undang- undang  yang  diberlakukan  secara  terpusat, saling  bertentangan  dan  sulit  diterapkan terhadap  aturan  tertentu  di  dalam  masyarakat yang  seharusnya  menghargai  aturan,  norma, etika  dan  sepakat  menjalankannya  secara konsisten.  Dalam  hal  ini,  asumsi  norma,  adat istiadat  serta  budaya  yang  telah  melekat ditengah  masyarakat,  menurut  Bayne  (1985) bahwa,  adanya  wujud  kesukuan  atau  etnis  dan hubungannya dengan sesama kelompok kepentingan,  selanjutnya  ditambahkan  oleh Fisher  (1994)  hal  ini  tidak  saja  dapat mengelakkan  kecenderungan  tersebut  tersebut, tetapi  juiga  dapat  menumbuhsuburkan  praktik demokrasi  dalam  organisasi  partai  politik.  Oleh karena  itu  agar  identitas  politik  yang  sejalan dengan perkembangan demokrasi politik organisasi  politik  dan  pemerintahan  di  Aceh, semestinya sebagaimana dinyatakan Rohrschheneider  (1994)  dan  Poguntke  (1987) bahwa pemimpin organisasi juga yang ada tidak boleh  bertindak  sesuka  hati  dan  mengabaikan kepentingan  anggotanya  dan  masyarakat  luas.
Dengan  kata  lain,  mereka  mesti  melaksanakan kebijakan  yang  dapat  diterima  anggota  dan masyarakat (Klingemann, et al., 1994).
Kritikan  terhadap  tidak  konsistensi pelaksanaan  politik  di  Aceh  dan  berbagai praktik  politik  di  Aceh  dengan  tidak  ampuhnya UUPA  dilaksanakan  secara  langsung,  efektif dan  dapat  dipertanggung  jawabkan  secara politik  bukan  saja  terhadap  persoalan  UU  No. 7/2017,  tetapi  banyak  lagi  seperti  Pilkada Februari  2017  yang  lalu  juga  tidak  jelas menggunakan  peraturan  yang  mana,  hanya  saja selalu terlambat bereaksi setelah pengangkangan UUPA disadari setelah berlangsung  dan  merasa  dirugikan.  Demikian juga  ada  beberapa  qanun  lainnya  yang  telah disahkan  oleh  DPRA  secara  konsisten  tidak dilaksanakan dan tidak mampu dilakukan secara tegas.  Melalui  analisis  diskursif,  hal  ini  dapat dinilai  serta  disikapi  sebagaiusaha  menyingkap relasi ideologis yang berlaku setelah pemberlakuan  kekhususan  Aceh,  seringkali kontroversial  dan  ambivalensi.  Para  politisi Aceh  sendiri  kemungkinan  juga  tidak  memiliki kemampuan counter  knowledge ,  sehingga menjadi the  voiceless ,  untuk  kembali  muncul bersuara setelah itu dengan “tiruan yang buram” (blurred  copy) bereaksi  menggugat  dalam keadaan  terpaksa  seperti  Aceh  kehilangan identitas para elit politiknya yang lalai dan tidak peduli  atau  abai.  Oleh  karena  itu,  kekuasaan pemerintahan  dan  kekuasaan  politik  baik  di eksekutif dan legislatif dengan sistem
pemerintahan  yang  terpusat,  sebaiknya  tetap mendapatkan  pandangan  dari  masyarakat  dan tokoh  masyarakat,  tidak  hanya  berdasarkan pandangan  dan  kesepakatan  para  elit  dan anggota partai politik saja. Greinger menyatakan  bahwa,  tidak  ada  konflik  antara tujuan  perjuangan  melalui  partai  politik, meskipun  kadangkala  partai  politik  memiliki banyak  kesalahan  dalam  kebijakan  serta praktiknya dalam aktivitas pemerintahan (Grainger, G.W, 1958).
Dengan pemahaman sederhana masyarakat  Aceh  berkaitan  dengan  relasi kekuasaan  melatarbelakangi  kehususan  Aceh dan  Pemerintah  RI  di  Pusat,  ini  berkaitan dengan  satu  kekuasaan  politik  saja,  akan  tetapi kondisi politik Aceh juga dikaitkan dengan satu ajang  pertukaran  dan  pembahagian  kekuasaan. Durkheim  menyatakan  bahwa,  fakta  sosial mencoba  menjelaskan  bagaimana  kedudukan eksternal  fakta  tersebut  dari  pada  perlakuan individu, sebagai sesuatu yang dapat diperhatikan  dan  memiliki  kekuasaan  menekan (coercive  power  atau  social  constrain) kepada masyarakat  (Emile  Durkheim,  1950).  Hal  ini merupakan  permasalahan  realitas  ditambahkan oleh  Durkheim  (1950)  juga,  bahwa  masyarakat memang  memiliki  kekuasaan  yang  kuat  yang memberikan tekanan terhadap perlakuan individu  agar  mematuhi  norma  sosial,  hanya saja pendekatan transaksional menantang bahwa apakah  anggota  masyarakat  sepakat  terhadap tekanan  tersebut.  Dalam  hal  ini,  kritikan
terhadap  pendekatan  transaksional  ini  tetap berlaku.  Ini  berkaitan  dengan  hanya  bertumpu kepada tindakan individu yang bertujuan kepeda kepentingan  masing-masing.  Hal  mana  tidak memperhatikan konteks struktural sosial berhubungan  dengan  tindakan  sosial itu beroperasi.  Juga  bermakna  hanya  bertumpu kepada persoalan mikro tanpa melihat permasalahan makro yang lebih luas dari perihal mikro  tersebut.  Menurut  Barrett  bahwa,  juga tidak  memperhitungkan  faktor  sejaarah  dalam perbincangan  atau  diskusi  yang  dilakukan (Barrett,  Stanley,  1996).  Hal  ini  berhubungan dengan  hanya  terhadap  tindakan  individu  pada suatu  waktu,  seolah-olah  perlakuan  tersebut tidak  memiliki  hubungan  dengan  permasalahan lain  yang  telah  wujud  sebelum  ataupun  lama sebelum itu berlaku.
Dalam hal ini yang berlangsung di Aceh sesungguhnya  relasi  kekuasaan  dalam  wacana yaitu;  Pertama,  kekuasaan  politis  (adanya kekuasaan  bentukan  transisi  kepentingan  pusat dan  Aceh);  Kedua,  kekuasaan  intelektual (perkembangan  pendidikan  Aceh  melalui  sains, teks,  linguistik  dan  pengetahuan  lainnya); Ketiga,  kekuasaan  kultural  (kanonisasi  selera, teks,  dan  nilai-nilai,  misalnya  Aceh  memiliki kategori  estetika  konflik,  menjadi  daerah damai); Dan Ketiga, kekuasaan moral (apa yang baik  dilakukan  dan  tidak  baik  dilakukan  oleh Aceh). Sehingga relasi ini beroperasi berdasarkan  ideologi  yang  diperkenalkan  oleh Gramsci disebut “hegemony” ---suatu
pandangan  bahwa  gagasan  tertentu  lebih berpengaruh  dari  gagasan  lain,  sehingga kebudayaan,  perilaku  politik,  peraturan  tertentu lebih  dominan  dari  kekhususan  yang  dimiliki oleh  Aceh  itu  sendiri.  Jadi  Identitas  Aceh dengan  kekhususan  tidak  lebih  hanya  sebagai bentuk “legitimasi” atas superioritas Pemerintah RI  terhadap  inferioritasidentitas  politik  Aceh. Menurut  Michels,  ketidakmampuan  golongan masyarakat  hampir  keseluruhannya  dalam kehidupan  politik,  dan  ini  adalah  dasar  yang paling  kukuh  kepada  kekuasaan  pemimpin (Michels.  R,  1962).  Dalam  hal  ini  berlakunya “hegemoni  kultural  kekuasaan  politik”  sebagai praktek politik terhadap  kekhususan Aceh  yang tidak  berkesudahan  yang  terus  berlangsung dalam wacana daerah khusus. Makanya, berlaku pengelitan (elitization) di  satu  pihak  dan pasifnya  anggota  masyarakat  di  pihak  lain, sehingga  wujud  pula  faktor  yang  lebih  lanjut yang  mengukuhkan  lagi  dominasi  pemimpin terhadap  organisasi  masyarakat.  Ditambahkan Michels  (1962)  bahwa  secara  terorganisir mewujudkan  kekuasaan  mereka  yang  dipilih terhadap  pemilih,  penerima  mandat  atas pemberi  mandat,  para  pejabat  yang  memegang keuasaan  dan  perwakilan  rakyat,  sesungguhnya siapa yang berbicara atas atas nama terorganisir, sebenarnya berbicara tentang oligarki kekuasaan politik yang terpusat.

## 2) Demokrasi dan Politik Identitas
Perubahan  kehidupan  dan  pandangan politik  secara  demokratis  akibat  dari  kemajuan
pesat  dunia  ilmu  pengetahuan  dan  pendidikan, dampak  selanjutnya  kepada  komposisi  kelas menengah  di  Aceh  yang  menghendaki  adanya perubahan  terhadap  sistem  proses  serta  kondisi kehidupan  secara  realitas  secara  keseluruhan. Ini  memungkan  berlaku  dalam  penguatan merubah kebijakan sistem pemerintahan dengan politik  identitas  yang  jelas  serta  transfaran sesuai  dengan  keinginan  bersama  masyarakat. Ini  adalah salah satu  faktor kepada kemunculan politik  baru (new  politics) di  Aceh.  Dalam  hal ini setelah perjanjian damai melalui kesepakatan MoU  Helsinki  sebagai  hasil  perjuangan  dan tuntutan politik berdasarkan kepada perkembangan seperti isu demokratisasi, perlakuan penghargaan terhadap hak individual, kedamaian,  keadilan,  keamanan,  toleransi, wanita,  anak-anak,  lingkungan  hidup  serta berbagai  hubungan  isu  yang  sejenisnya  berlaku di  era  kontemporer  ke-Acehan  dan  lain sebagainya.  Hal  ini  dibandingkan  dengan sebelumnya  yang  berdasarkan  perbedaan  dari sisi  etnis,  rasial,  keadamaan  dan  ketidakadilan ekonomi serta kesejahteraan. Kesuksesan identitas  politik  Aceh,  ini  dalam  beberapa  isu tersebut  di  atas  merupakan  tuntutan  anggota masyarakat  dan  rakyat  Aceh  biasanya  perlu diperhitungkan  oleh  para  aktivis  partai  politik lokal  dan  nasional.  Dalam  hal  ini,  semestinya perjuangan dan pergerakan menuntut kehidupan masyarakat  Aceh  yang  lebih  baik,  terjadi pergeresaran yang sebelumnya dengan peperangan  digantikan  secara  lebih  kearifan
lokal  melalui  partai  politik  dengan  adanya norma,  aturan  serta  peluang  dibenarkan  adanya partai  lokal.  Karenanya  semestinya  ideologi perjuangan  melalui  partai  politik  kuat  serta jelas,  ini  didukung  oleh  peran,  integritas  serta kapasitas  partai  lokal  harus  lebih  baik  dan  kuat sebagai  representasi  identitas  politik  dalam iklim  demokrasi.  Merujuk  kepada  banyaknya jumlah partai lokal dan nasional, sejalan dengan pemikiran  Rohrschneider  bahwa,  para  aktivis politik  baru (new  politics) mengutamakan tuntutan  anggota  masyarakat  dari  pada  hasrat atau  nafsu  pemimpin  partai  (Rohrschneider.  R, 1994).
Representasi  identitas  bukan  persoalan benar atau salah, tetapi juga sebagai formasi dan juga  deformasi  dari  pengakuan  secara  politik. Bahkan semestinya identitas politik kekhususan Aceh  dideformasikan  secara  terus  menerus tanpa  henti,  dari  kepekaan,  merawat,  menjaga, memperkuat  secara  aturan  atau  qanun  yang semakin  lama  semakin  khas  ke  arah  satu kawasan  geografis  Aceh,  meskipun  akan berhadapan  dengan  para  oportunis,  munafik politik dan intelektual. Adanya ketegasan dalam batas  teritorial  politik,  meskipun  terkadang identitas  politik  kehususan  Aceh  sedikit imajinatif,  tanpa  peduli  ada  yang  mengakui identitas  khusus  atau  tidak.  Namun  Pemerintah RI  di  Pusat  tetap  dianggap  Aceh  sebagai kawasan “nun” jauh di sana yang eksotik, yang megah,  penuh  dengan  romantisme,  memiliki sumber  daya  alam  melimpah  dan  bermacam
ragam, penuh kenangan, terus berimajinasi, dan penuh  dengan  janji-janji  yang  rakyatnya mengharapkan meningkatnya kesejahteraan hidup.  Dalam  kehidupan  politik  demokrasi terjadi  persaingan  atau  kompetisi  antara  satu dengan  lainnya,  ini  dilakukan  dengan  cara mengejar  pengaruh  dan  peluang  menang  dalam pemilihan umum (Pemilu). Konstruksi kesepakatan  politik  antara  eksekutif  dan legislatif sesungguhnya semakin besar memberikan kekuasaan politik yang lebih besar. Iklim  demokrasi  dari  sisi  ini  harusnya  wakil rakyat  yang  dipilih  melalui  Pemilu  benar-benar berfungsi  sebagai  wakil rakyat  untuk  menjamin kedudukan  mereka  memperjuangkan  serta mempertahankan identitas politik Aceh. Khidmat  dan  penghargaan  mereka  kepada rakyat  diharapkan  benar-benar  berguna  dan digunakan  sepenuhnya  untuk  masyarakat  Aceh, manakala segala keinginan dan kehendak rakyat tidak  mampu  diperjuangkan  seharusnya  secara sadar  dapat  saja  mengundurkan  diri.  Menurut Bax  bahwa,  pemimpin  dan  juga  wakil  rakyat harus  tahu  persis  tentang  rakyat,  masalahnya dan kedudukannya, ini penting bagi jabatan dan kedudukannya,  karena  itu  peraturan  normatif harus dipatuhi (Bax Mart, 1976).
Aceh  terus  bergarak  dinamis  dengan berbagai  kegiatan  politik  yang  seringkali  sulit ditebak secara rasional atau perkiraan-perkiraan konflik  baru  yang  acap  kali  diperkirakan  akan terjadi pada saat  ada pesta demokrasi,  layaknya panggung  drama  yang  diperankan  oleh  para
politisi  dan  sutradara  yang  diatur  di  pusat pemerintahan. Sedangkan setting -nya ini, seringkali  menggunakan  orang-orang  tertentu menciptakan  konflik  baru  yang  setengah  hayal, setengah  nyata  yang  tidak  mempunyai  identitas dan  warna  politik,  tidak  memiliki  integritas kecuali  warna  sepia  atau  coklat  tua.  Semua  ini bermula dari persoalan identitas  Aceh, identitas itu  sendiri  adalah  sesuatu  yang  tidak  pernah utuh.  Memanfaatkan  identitas  yang  dikaitkan dengan  kesejahteraan  individu  digeneralisir untuk  membuat  konflik  baru  untuk  membentuk sebuah  identitas  konflik  Aceh  baru.  Sejalan dengan  Boissevian  bahwa,  kita  semua  ada masalah, yang mana sekurang-kurangnya mencoba  menyelesaikan  melalui  kerjasama antara  elit  dan  kekuasaan  politik  membentuk kesepakatan  dan  kesepahaman  atau  hubungan sementara  (Jeremy  Boissevian,  1978).  Jadi identitas kekhususan Aceh layaknya papan tulis, yang jejak-jejaknya bisa dihapus, agar keinginan politik tanpa identitas bisa dipraktikkan  memaksakan  nilai-nilai  peraturan secara nasional dapat diterapkan dan dilaksanakan  di  Aceh.  Namun  dengan  konsiten keniscayaan  identitas  politik  Aceh  ditengah pergualatan  demokrasi  politik  yang  ketat  serta sangat kompetitif, semestinya dapat dipertahankan  sebagai  suatu  kehususan  yang telah dimiliki bersama dan dipercayakan melalui kekuasaan politik Pemerintahan Aceh.
Peraturan dan perundang-undangan nasional beroperasi dalam ruang-ruang identitas
politik  Aceh,  meskipun  dapat  membuat  batas- batas  yang  tegas  antara  kekhususan  dan  umum bukan  sebagai  nilai  fiksi  atau  sekedar  imajinasi dalam  pikiran  sebahagian  elit  politik  Aceh. Suatu  kekonyolan  besar  menganggap  identitas politik  Aceh  daerah  khusus  sebagai  imajinasi, kebohongan,  mitos  atau  sekedar  fantasi  orang- orang  Aceh  yang  melakukan  perlawanan  dari ketidakadilan  politik  dan  ekonomi  sebagai sekedar  fantasi  yang  diberikan  pasca  damai. Identitas  politik  kekhususan  Aceh  sebagai superioritas  kekuasaan  politik,  terdapat  relasi kekuasaan,  dominasi,  dan  hegemoni  yang kompleks.  Kebijakan-kebijakan  harus  diakui sebagai  ke-Aceh-an,  stereo  tip  tentang  Aceh yang  suka  berkonflik  saat  ini  juga  tetap disebarluaskan  di  luar.Jika  berlaku  invasi melalui  konstruksi  pranata  aturan  identitas khusus Aceh bisa hilang. Dengan menggunakan aturan normatif tersendiri serta khusus di Aceh, hubungan  antar  elit  pada  peringkat  yang  lebih tinggi  sudah tentu melibatkan pemimpin politik yang  berhubungan  secara  nasional  untuk kepentingan  lokal  Aceh.  Dalam  perspektif rakyat  Aceh,  ini  sejalan  dengan  pemikiran  dari Bax  bahwa,  mereka  sudah  ditolong  akan memberikan  dukungan  sebagai  balasan  dan menganggap  pemimpin  tersebut  mempunyai daya  pertolongan  atau  daya  desak  yang  kuat (Bax Mart, 1976). Dengan demikian mempertahankan  kekhususan  Aceh  dengan identitas  politik  yang  dimiliki,  menjadi  sebuah kemestian  yang  semaksimal  mungkin,  hal  ini
sangat  sulit  diperoleh  dengan  sebuah  perjanjian damai pasca konflik sejalan dengan perkembangan  iklim  demokrasi  politik  yang penuh  pertarungan  dan  kompetitif.  Sehingga menjadi  pertaruhan  politik  yang  sangat  kuat berdasarkan  aturan  serta  undang-undang  yang telah diatur dalam konteks kekhususan, keistimewaan  dan  ke-Acehan  untuk  terus disempurnakan.

## KESIMPULAN
Memahami serta menganalisis persoalan  politik  identitas  Aceh  dengan pendekatan  struktural  fungsional,  ini  tidak terlepas  dari  peranan  individu  juga  tertakluk kepada  peraturan  serta  sistem  yang  berlaku dalam  Pemerintahan  Aceh  dalam  usaha mengurus  kehidupan  masyarakat  yang  lebih baik serta sejahtera. Pemberlakuan kehidupan dalam  kehususan  Aceh  (otonomi  khusus) yang  memiliki  ciri  khas  tersendiri  dalam kehidupan masyarakat, memerlukan kemampuan  dan  pemikiran  sendiri  serta secara  bersama  dengan  seluruh  elemen masyarakat Aceh, melakukan apa yang sesuai dan  dapat  dirasakan  dalam  kehidupan  sehari- hari  dalam  berbagai  dimensi  kehidupan.  Ini merupakan  pilihan  rasional,  sebagai  anggota masyarakat,  atau  bahagian  dari  anggota masyarakat  dengan  menggunakan  dan  atau tidak menggunakan tekanan sosial, diharapkan akan tercipta kedamaian, kesepakatan  dan  mematuhi  norma,  aturan
sebagai landasan kebijakan terhadap kekhususan  Aceh  dan  identitas  politik  yang dimiliki,  dengan  kekhususan  Aceh  maka adanya  partai  politik  lokal  sebagai  saalah satu sarana  mempertegas  serta memperkukuh identitas politik yang terintegrasi memperjuangkan kepentingan rakyat.
Kekhususan yang diatur oleh sistem dan aturan serta perundang-undangan yang sepenuhnya  mengatur  kehidupan  masyarakat Aceh,  secara  normatif  mampu  menjelaskan nilai dan peranan yang harus dimainkan serta dilaksanakan  oleh  para  elit  pemimpin  Aceh. Sehingga  secara  individu  juga  mampu berkembang bebas dari tekanan dan perlakuan  diskriminatif  dalam  kehidupan sehari-hari. Perilaku individu dan keseluruhan  masyarakat  dalam  kehidupan yang memiliki identitas khusus harus bersifat realistik serta rasional, ini tampak usaha yang dilakukan  dan  bertindak  sebagai  alternatif kepada kehidupan masyarakat dengan melihat  kepada  struktural  fungsionalisme lebih realistik dibandingkan dengan pendekatan konflik. Analisis terhadap identitas  politik  dan  persoalannya  dijabarkan secara  sederhana  dalam  kertas  kerja  ini. Secara  kasar  pendekatan  yang  dikemukakan di atas dapat dirumuskan dengan pemahaman akademis  yang  belum  sempurna  hanya melakukan penekanan pada beberapa masaalah  yang  mencoba menjawab  persoalan identitas politik Aceh.

## DAFTAR PUSTAKA

## a. Buku-Buku
Barrett, Stanley. 1996. Anthropology: A Student’s Guide to Theory and Method . Toronto: Toronto University Press.
Bax,  Mart.  1976. Harpstring  and  Confession:  Machine  Style  Politics  in  The  Irish  Republic .  Van Gorcum: Amsterdam.
Bayley,  F.  G.  1970. Strategems  and  Spoils:  A  Social  Anthropology  of  Politics .  Oxford:  Basil Blackwell.
Beyne, K.V. 1985. Political Parties in Wester Democracies . Aldershot: Gower.
Boissevian, Jeremy. 1978. Friends of friends: Network, Manipulation and Coalitions . Oxford: Basil Backwell.
Durkheim, Emile. 1950. The Rules of Sociological Method . Chicago: University Chicago Press. Durkheim, Emile. 1960. The Division of Labour in Society . New York: Free Press.
Fisher,  J.  1994. Is  The  Iron  Law  of  Oligharchy  Rusting  Away  in  The  Third  World? .  World Development 22 (2), 129-143.
Grainger, G.W. 1958. Oligarchy in The British Community Party . The British Journal of Sociology 9 (2), 143-158.
Huntington  Cairns.  1959. The  Community  as  The  Legal  Order .  Dalam  Carl  J.  Frederick  (ed), Community. New York: The Liberal Arts Press. Inc.
Klingemann,  H.,  Hofferbert,  R.I.  &  Budges,  I.  1994. Parties,  Policies,  and  Democracy .  Boulder: Westview Press.
Rodee,Carlton C, Christol, Carl Q, Anderson, James T, and Greene, Thomas H. 1983. Introduction to Political Science . New York: Mc.Graw-Hill. Inc.
Rohrschneider, R. 1994. How Iron is The Iron Law of Oligarchy? Robert Michels and The National Party Delegate in Eleven West European Countries . European Journal of Political Research 25, 207-238.
Poguntke,  T.  1987. The  Organization  of  Participatory  Party  –  The  German  Greens .  European Journal of Political Research 15, 609-633.
Pound, Roscoe. 1951. Justice According to Law . New Haven: Yale University Press.
Said, Edward W. 1996. Peace and Its Discontents: Essays on Palestine in The Middle East Peace Process . New York: Vintage Books.
William  and  Marcedes.  2003.  2nd.  Ed.  Bandung. Pengantar  Politik  Internasional  (Suatu  Telaah Teoritis) . Bandung: Sinar Baru.
b. Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum/Pemilu.