## ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting
ISSN 2722-841X (Media Online) Vol 3, No 1, Juli 2022, Page 149-151 DOI: 10.47065/arbitrase.v3i1.494 https://djournals.com/arbitrase

## Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Distribusi Daerah Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten/Kota Sumatera Utara
Putri Cindi Claudia * , Alistraja Dison Silalahi
Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi, Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah, Medan Jalan Garu II No. 93, Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia
Email: putricindicladia30@gmail.com Email Penulis Korespondensi: putricindic30@gmail.com
Abstrak- Tujuan dari penelitian ini 1)  Untuk mengetahui pengaruh penerimaan Pendapatan Asli Daerah  terhadap peningkatan Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota Sumatera Utara. 2) Untuk mengetahui pengaruh penerimaan Retribusi daerah terhadap Peningkatan Balanja Daerah Propinsi Sumatra Utara. Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan penulis dalam menganalisis masalah yang ada dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang berupa angka-angka yang terdapat dalam laporan Realisasi APBD pada kabupaten/kota di Sumatra Utara Tahun Anggaran 2018 sampai 2020 serta data-data yang berhubungan dengan penelitian. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh positif  terhadap belanja daerah sedangkan Retribusi Daerah Berpengaruh Positif Terhadap belanja daerah.
Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah; Retribusi Daerah; Belanja Daerah
Abstract- The purpose of this study 1) To determine the effect of receipt of Local Own Revenue on increasing Regional Expenditure in the Regency/City of North Sumatra. 2) To determine the effect of receiving regional levies on increasing regional balances of North Sumatra Province. In this study the method of data analysis used by the author in analyzing the problems that exist in this study is to use quantitative methods. The type of data used in this study is secondary data, namely data in the form of figures contained in the APBD Realization report for districts/cities in North Sumatra for the 2018 to 2020 Fiscal Year and data related to research. From the results of this study it is known that Regional Own Revenue does not have a positive effect on regional spending while Regional Retribution has a positive effect on regional spending.
Keywords: Regional Original Income; Regional Retribution; Regional Expenditure

## 1. PENDAHULUAN
Penetapan Otonomi Daerah bisa menghipnotis pertumbuhan ekonomi suatu daerah karena memungkinkan Pemerintah Daerah buat  leluasa  merencanakan keuangan daerahnya sendiri  dan  merumuskan kebijakan yang  dapat menghipnotis kemajuan wilayahnya.  Pertumbuhan  ekonomi  menciptakan    lapangan  kerja  baru  dengan  mengelola  asal  daya  yang  terdapat  serta menghasilkan  contoh kemitraan menggunakan warga, sebagai akibatnya mendorong pemerintahan daerah buat melakukan pembangunan ekonomi yg akan berdampak pada perkembangan aktivitas ekonomi di wilayahnya.
Belanja daerah merupakan bagian dari APBD yang dialokasikan untuk penyelenggaraan pemerintah daerah. Belanja daerah menurut Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.
Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai  pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi  kewenangan provinsi atau kabupaten atau kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Dari Laporan APBD, dapat dianalisis sumber dan penggunaan dana oleh pemerintah daerah selama satu tahun fiskal untuk belanja dan pembiayaan. Sumber dana tersebut tercantum dalam APBD yang mencakup Pendapatan Asli Daerah dan  Retribusi Daerah (Wahab, 2016)
Pemda  memiliki  sumber  pendapatan  daerah  berupa  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  dan  Retribusi  Daerah,  maupun lain-lain penerimaan daerah yang sah. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui  sebagai  penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan, sedangkan pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya (Syafridin , 2015).
Salah satu sumber pendapatan wilayah adalah Pendapatan asli daerah (PAD). Pendapatan asli wilayah (PAD) berasal dari  retribusi  wilayah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan orisinil  daerah yang legal pada menggali pendanaan dalam pelaksanaan swatantra daerah (Rudi and Sujipto, 2017). di prinsipnya semakin besar sumbangan PAD terhadap aturan Pendapatan dan  Belanja daerah (APBD) akan memberikan semakin kecil ketergantungan wilayah kepada sentra (Wahab, 2016).

## ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting
ISSN 2722-841X (Media Online) Vol 3, No 1, Juli 2022, Page 149-151 DOI: 10.47065/arbitrase.v3i1.494 https://djournals.com/arbitrase

## 2. METODE PENELITIAN

## 2.1 Kerangka Penelitian
Kerangka pemikiran adalah suatu hubungan/kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. kerangka konsep ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan tentang suatu topik yang akan dibahas. Jenis penelitian ini menggunakan data kuantitatif. Populasi  dalam penelitian ini adalah 11 kabupaten  Kabupaten dan Kota yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara yang meliputi 10 daerah Kabupaten 1 daerah Kota sehingga daerah total populasi adalah 11 data sampel sebanyak 11 daerah, yaitu : 1) Kabuapten Nias Selatan, 2) Kabuapten Mandailing Natal, 3) Kabuapten Asahan, 4) Kabuapten Deli Serdang, 5) Kabuapten Langkat, 6) Kabuapten Humbang Hasundutan, 7) Kabuapten Pakpak Bharat, 8) Kabuapten Samosir, 9) Kabuapten Serdang Bedagai, 10) Kota Padangsidimpuan, 11) Kabuapten Dairi pada provinsi sumatera utara  tahun  2018-2020  yang  terdapat  di  Badan  Pusat  Statistik  dengan  metode  penentuan  sampel  yang  digunakan  adalah metode Porposive sampling.

## 2.2 Teknik pengumpulan data
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan  cara  studi  dokumentasi  yaitu  dengan mengumpulkan data, mengolah data-data dan informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

## 2.3 Sumber data
Data  penelitian  ini  diperoleh  dari  data  pusat  statistik  yaitu  (www.bps.go.id.)  dan  Perpustakaan  Badan  Pusat  Statistik Kabupaten Deli Serdang.

## 2.4  Variabel penelitian
Sesuai dengan judul penelitian, yaitu “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja daerah di kabupaten/kota Sumatera utara”

## a. Variabel independent (variabel X)
Variabel  independent  adalah variabel yang mempengaruhi  variabel lain atau menghasilkan akibat pada variabel  yang lain, yang  pada  umumnya  berada  dalam  urutan  tata  waktu  yang  terjadi  lebih  dulu. (Martono,  2015).  Variabel  independent  dari penelitian ini adalah peranan anggaran biaya produksi.

## b. Variabel dependent (variabel Y)
Variabel dependent adalah variabel yang diakibatkan atau yang dipengaruhi oleh variabel bebas. (Martono, 2015). Variabel dependent dari penelitian ini adalah Pengendalian Dalam Menunjang Efektifitas.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Berikut merupakan rincian Pendapatan Asli daerah Retribusi daerah terhadap belanja daerah di tahun 2018-2020
Tabel 1. Pengujian data belanja daerah
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 16.320 .486 33.609 .000 Pendapatan Asli Daerah .008 .035 .026  .238 .813 Distribusi Daerah 122 .029 388  4.132 .000 a. Dependent Variable: Belanja Daerah
Berdasarkan tabel diatas dijelaskan
1) Pendapatan Asli Daerah Tidak berpengaruh terhadap belanja Daerah. Hipotesis pertama mengenai variabel Pendapatan Asli Daerah diketahui bahwa thitung 0,238 < Ttabel 2.051 dan nilai signifikansi variabel Pendapatan Asli Daerah adalah 0.813  dimana  nilai  ini  lebih  besar  dari  0.05  (0.813  >  0.05),  hal  ini  berarti  Pendapatan  Asli  Daerah  Tidak  berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.
2) Distribusi Daerah berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Hipotesis pertama mengenai variabel diketahui bahwa thitung 4.132 > ttabel 2.051 dan nilai signifikansi variabel Retribusi Daerah adalah 0.000 dimana nilai ini lebih kecil dari 0.05 (0.000 < 0.05), hal ini berarti Distribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.

## 3.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah
Pendapatan asli daerah (PAD) adalah penerimaan daerah dari berbagai usaha pemerintah daerah untuk mengumpulkan dana guna  keperluan  daerah  yang  bersangkutan  dalam  membiayai  kegiatan  rutin  maupun  pembangunannya,  yang  terdiri  dari

## ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting
ISSN 2722-841X (Media Online) Vol 3, No 1, Juli 2022, Page 149-151 DOI: 10.47065/arbitrase.v3i1.494 https://djournals.com/arbitrase
retribusi daerah, bagian laba usaha milik daerah, dan lain-lain penerimaan asli daerah yang sah. Semakin besar kemampuan daerah  dalam  mengumpulkan  pendapatan  asli  daerah  akan  semakin  longgar  alokasi  belanja  daerah,  sehingga  terdapat hubungan Negatif antara pendapatan asli daerah dengan belanja daerah.

## 3.2 Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja Daerah
Pelaksanaan otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan fasilitas dan pelayanan publik serta memajukan perekonomian daerah.  Salah  satu  cara  untuk  meningkatkan  fasilitas  dan  pelayanan  publik  dengan  melakukan  belanja  untuk  kepentingan investasi yang direalisasikan melalui Belanja Daerah Salah satu faktor yang mempengaruhi belanja daerah dari segi keuangan (financial  factors)  yaitu  melalui  pendapatan  (revenue).  Pemerintah  daerah  sebagai  organisasi  sektor  publik  mempunyai sumber-sumber  pendapatan  daerah  baik  yang  berasal  dari  pemerintah  pusat  maupun  yang  berasal  dari  daerah  itu  sendiri. Kemampuan  daerah  untuk  menyediakan  sumber-sumber  pendapatan  yang  berasal  dari  daerah  itu  sendiri  yaitu  melalui penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
Kemandirian  daerah  dapat  diwujudkan  salah  satunya  dengan  meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  dari  sektor retribusi  daerah. Retribusi  daerah adalah pungutan daerah sebagai  pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang diberikan atau disediakan oleh pemerintah daerah untuk  orang pribadi atau badan, dimana pihak yang membayar retribusi daerah  mendapatkan  jasa  atau  imbalan  secara  langsung  dan  pelaksanaannya  didasarkan  atas  peraturan  yang  berlaku.  Jika Retribusi  Daerah  meningkat,  maka  Pendapatan  Asli  Daerah  juga  akan  meningkat  sehingga  dapat  digunakan  untuk meningkatkan pendapatan Belanja Daerah guna meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana kepada masyarakat (Mamonto, Sandry  Yossi,  2014)  Ciri  utama  yang  menunjukkan  suatu  daerah  mampu  berotonomi  adalah  terletak  pada  kemampuan keuangan daerahnya. Hal ini berarti pemerintah daerah sebagai daerah otonom harus mengoptimalkan sumber keuangannya sendiri.  Upaya  ini  perlu  dilakukan  guna  mengurangi  ketergantungan  pemerintah  daerah  kepada  pemerintah  pusat.  Dari penjelasan  tersebut  maka  dapat  dikatakan  jika  penerimaan  retribusi  daerah  meningkat  maka  berpengaruh  positif  terhadap belanja pemerintah daerah.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  dan  pembahasan  data,  penulis  memperoleh  kesimpulan  dari  penelitian  mengenai  pengaruh Pendapatan Asli Daerah Retribusi Daerah terhadap Belanja Derah pada Pemerintahaan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara Tahun 2018 sampai dengan 2020 sebagai berikut : Pendapatan Asli Daerah secara parsial Tidak berpengaruh positif sedangkan Retribusi  Daerah  Berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  belanja  daerah  pada  Pemerintahaan  Kabupaten/Kota  di Sumatera Utara. Sedangkan secara simultan  Retribusi  Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah pada Pemerintahaan Kabupaten/Kota Sumatera Utara.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Penelitian  ini  dapat  dilaksanakan  dengan  baik  berkat  bantuan,  kerjasama  dari  berbagai  pihak,  khususnya  para  dosen dilingkungan fakultas ekonomi prodi akuntansi Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan, yang telah memberikan masukan atas penyempurnaan dari tulisan ini, untuk itu peneliti mengucapkan banyak terimakasih.

## REFERENCES
Hananto, Fian, Dwi. 2018. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Belanja Modal Terhadap Produk Domestik Ragional Bruto Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Lampung (2012-2016). Yogyakarta: UII. Mamonto, Sandry Yossi, J.B. Kalangi dan Krest D. Tolosang. 2014. “‘Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal.’” Urnal Universitas Sam Ratulangi . Muhtarom, Abid. 2015. Analisis PAD Terhadap Kesehjahteraan Masyarakat Kabupaten Lamongan Periode 2010-2015. Akuntansi. Jurnal Ekbis. Nordiawan, Deddi. 2011.: Selemba Empat.
Rudi, Prasetyo, and Ngumar Sujipto. 2017. “Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatam Asli Daerah.” Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi 6 No 3 (20. Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Manajemen . Bandung: Albeta.
Syafridin, Ahmad. 2015. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Dikabupaten Kudus Tahun 2004-2013.” Journal of Accounting, 1 .
Wahab, Abdul. 2016. “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten Dan Kota Provindi Jambi.” Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Unja .
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  33 Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan Antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah Daerah. www.bps.go.id.