## DAMPAK POLITIK KEPEMIMPINAN REFORMASI BIROKRASI (Studi pada Pemerintah Kota Bandung Tahun 2015)
Andrian
Prodi Ppkn Stkip Pasundan Cimahi, Indonesia Email: andrian554@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini menganalisis tentang politik kepemimpinan reformasi birokrasi  pemerintah daerah Kota Bandung  pada  Tahun  2015.  Penelitian  ini  didasarkan  pada  reformasi  birokrasi  di  pemerintah  Kota Bandung  telah  mendapatkan  predikat  sangats  baik  dari  Kementerian  Pendayssagunaan  Aparatur Negara  dan    Reformasi Birokrasi. Hal  tersebut  disebabkan  karena  kepemimpinan  Ridwan  Kamil yang berhasil  membawa  Kota  Bandung  ke  arah  yang  lebih  baik.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengeksplorasi  kepemimpinan  Ridwan  Kamil  dalam  membangun  Kota  Bandung  melalui  reformasi birokrasi.  Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  studi  ini  adalah  pendekatan  kualitatif  dengan metode studi kasus. Hasil dalam penelitian ini adalah keberhasilan Ridwan Kamil memperoleh predikat sangat  baik  dalam  reformasi  birokrasinya  tidak  terlepas  dari  kepemimpinannya.  Kepemimpinan  yang dilakukannya  adalah  memfokuskan  kinerjanya  pada  pelayanan  masyarakat  berbasis  teknolsogi  dan informasi  melalui  media-media  sosial.  Artinya,  Ridwan  Kamil  membangun  jalur  komunikasi  yang cepat, langsung, dan tanpa perantara dengan seluruh masyarakat melalui berbagai media sosial. Selain itu, Ridwan Kamil menunjukan sosok kepemimpinan adaptif dan tipikal orang yang terbuka pada ide- ide  (ideas)  baru  serta  menghargai  pengetahuan.  Selanjutnya  adalah  strategi  komunikasi  politik  yang dibangun mampu meningkatkan kesadaran warga, sehingga upaya penertiban yang dilakukan berjalan lancar dan kondusif tanpa menimbulkan banyak perlawanan dan bentrokan.
Kata kunci :  Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan, Politik

## Abstract
The  This  study  analyzes  the  leadership  politics  of  bureaucratic  reform  in  the  Bandung  city  government  in  2015.  This research is based on the bureaucratic reform in the Bandung city government which has received a very good predicate from the Ministry of Administrative Reform and Bureaucratic Reform. This is because Ridwan Kamil's leadership has succeeded in bringing the city of Bandung to a better direction. This study aims to explore Ridwan Kamil's leadership in building the city of Bandung through bureaucratic reform. The research method used in this study is a qualitative approach with a case study  method.  The  result  of  this  research  is  that  Ridwan  Kamil's  success  in  obtaining  a  very  good  predicate  in  his bureaucratic reform cannot be separated from his leadership. His leadership is focusing its performance on technology and information-based  community  services  through  social  media.  That  is,  Ridwan  Kamil  builds  a  fast,  direct,  and  without intermediary communication channel with the entire community through various social media. In addition, Ridwan Kamil shows an adaptive leadership figure and is a typical person who is open to new ideas and values knowledge. Furthermore, the political communication strategy that was built was able to increase citizen awareness, so that the control efforts carried out ran smoothly and conducively without causing a lot of resistance and clashes.
Keywords : Bureaucratic Reform, Leadership, Politics
✉ Corresponding author:
Email : andrian554@gmail.com
Volume 8 No 2 Desember 2022 Diterima: 17 Agustus 2022 Direvisi: 19 Oktober 2022
Diterbitkan: 31 Desember 2022
Dampak Politik Kepemimpinan Reformasi Birokrasi (Studi Pada Pemerintah Kota Bandung Tahun 2015 ) – Andrian Doi: 10.53565/pssa.v8i2.570

## PENDAHULUAN
Pemerintah  merupakan  pemegang  kekuasaan  dalam  menyelenggarakan kenegaraan  yang  dilaksanakan  oleh  pemimpin.  Di  Indonesia  pemegang  kekuasaan tersebut  adalah  Presiden  Republik  Indonesia.  Fungsi  utama  dari  pemerintah  adalah memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  dengan  sebaik-baiknya.  Untuk  memberikan pelayanan  kepada  masyarakat  secara  optimal  adalah  dengan  sistem  birokrasi. Sebagaimana dijelaskan oleh  Rinawati et al.,  (2020);WARDANA  et al.,  (2021);Vogl et al., (2020)  bahwa  fungsi  sistem  dari  birokrasi  adalah  menjalankan  perannya  secara  optimal dalam  menjalankan  fungsi  regulasi,  alokasi,  distribusi,  pelayanan,  dan  pemberdayaan masyarakat.  Dalam  menjalankan  tugasnya  terutama  berkaitan  dengan  pelayanan masyarakat, tentu pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Tentu saja membutuhkan peran pemerintah  daerah  yang  menjadi  wakil  dari  pemerintah.  Peran  dari  pemerintah  daerah adalah bagaimana dalam menyelenggarakan pemerintah dapat memberikan solusi dalam berbagai permasalahan yang  ada dimasyarakat. Sebagaimana dijelaskan oleh Harmanita (2016)  bahwa  tugas  kepala  daerah  adalah,  memotret  dan  mengumpulkan  segala  bentuk masalah  yang  ada  serta  mengumpulkan  gagasan-gagasan  solutif  untuk  kemudian menginterpretasikannya, dan mentransfer informasi kepada orang lain. Ini adalah tentang bagaimana  kepala  daerah  dapat  dengan  cepat  menemukan  inti  masalah  dan menginterpretasikannya untuk kemudian mencari solusi pemecahan yang tepat.
Untuk  memperoleh  pelayanan  yang  optimal  kepada  publik  maka  dibutuhkan pembenahan-pembenahan  atau  inovasi-inovasi  dalam  kebirokrasian,  yaitu  reformasi birokrasi.  Reformasi  birokrasi  merupakan  sistem  birokrasi  yang  tepat  dalam melaksanakan upaya pelayanan kepada public (WARDANA et al., 2021). Dengan begitu, reformasi birokrasi adalah tata pemerintah yang baik. Tata pemerintah yang baik adalah sistem  yang  memungkinkan  terjadinya  mekanisme  penyelenggaraan  pemerintah  negara yang  efektif,  efisien  dan  akuntabel  dengan  menjaga  sinergi  yang  konstruktif  antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Kemudian, Antonowicz et al., (2020);Campos et  al.,  (2020)  menambahkan  bahwa  reformasi  dapat  diartikan  sebagai  perubahan  sistem secara luas atau perubahan struktural secara khusus. Artinya, tujuan reformasi birokrasi antara  lain  adalah  untuk  menyelesaikan  berbagai  permasalahan  yang  muncul  dalam penyelenggaraan pemerintah khususnya disektor publik Branco et al., (2019);De Grauwe &  Ji,  (2020).  Jadi,  dapat  dikatakan  bahwa  reformasi  birokrasi  adalah  sistem  yang  ideal dalam memantapkan pelayanan public, sehingga pelayanan tersebut menjadi mudah dan efektif. Selain itu, reformasi birokrasi tidak sekadar menyederhanakan struktur birokrasi, tapi mengubah pola pikir ( mind set ) dan pola budaya ( cultural set ) birokrasi untuk berbagi peran  dalam  tata  kelola  pemerintahan.  Reformasi  birokrasi  berarti  perubahan  cara berpikir (pola pikir, pola sikap, dan pola tindak), perubahan penguasa menjadi pelayan, mendahulukan peranan dari wewenang, tidak  berpikir hasil produksi tetapi hasil akhir, dan perubahan manajemen kinerja (Ishak et al., 2020).
Reformasi  birokrasi  tidak  dapat  berjalan  dengan  baik  tanpa  adanya  sumber  daya manusia  yang  mumpuni.  SDM  tersebut  salah  satunya  adalah  kepemimpinan.  Dalam menjalankan  sebuah  organisasi,  peran  kuncinya  adalah  pada  kepemimpinan. Kepemimpinan  merupakan  hal  utama  dalam  menggerakan  organisasi  sehingga  dapat mencapai  tujuan  yang  diinginkan.  Maka  dari  itu,  diperlukan  tahapan-tahapan  atau kekonsistenan  dalam  menjalankannya  tersebut.  Sebagaimana  diutarakan  oleh Wahyurudhanto,  (2020)  bahwa  kepemimpinan  merupakan  kunci  dalam  kelangsungan
Dampak Politik Kepemimpinan Reformasi Birokrasi (Studi Pada Pemerintah Kota Bandung Tahun 2015 ) – Andrian Doi: 10.53565/pssa.v8i2.570
hidup  suatu  organisasi,  karena  pimpinan  merupakan  pencetus  tujuan  dari  suatu organisasi,  merencanakan,  mengorganisasikan  dan  menggerakkan  seluruh  sumber  daya yang dimiliki sehingga tercapai tujuan yang diinginkan oleh suatu organisasi. Selain itu, kepemimpinan yang baik akan berdampak baik terhadap organisasi. Kemudian, Norman et  al.,  (2015)  menyatakan  bahwa  seorang  pemimpin  dalam  organisasi  harus  dapat menciptakan  integrasi  yang  serasi  dengan  para  bawahannya  juga  termasuk  dalam membina  kerja  sama,  mengarahkan  dan  mendorong  gairah  kerja  para  bawahannya sehingga terciptanya motivasi positif yang akan menimbulkan niat dan usaha kerja yang maksimal,  dan  juga  didukung  oleh  motivasi  dalam  hal  ini  pemberian reward bagi karyawan yang berprestasi, cara dan pola tingkah laku pemimpin diartikan oleh bawahan sebagai kerjasama dalam menyelesaikan pekerjaan.(Kozioł-Nadolna, 2020).
Reformasi  birokrasi  adalah  suatu  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  negara  atau pemerintah dalam mengelola urusan administratif kenegaraan atau sektor publik kepada sistem  dan  struktur  yang  baik.  Sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh  Asyikin,  (2020) reformasi  birokrasi  merupakan  upaya  penataan  mendasar  yang  diharapkan  dapat berdampak  pada  perubahan  sistem  dan  struktur.  Sistem  berkaitan  dengan  hubungan antar  unsur  dan  elemen  yang  saling  mempengaruhi  dan  berkaitan  membentuk  suatu totalitas.  Perubahan  pada  satu  elemen  kiranya  dapat  mempengaruhi  unsur  lain  dalam sistem itu sendiri. Sedangkan struktur berhubungan dengan tatanan yang tersusun secara teratur dan sistematis. Perubahan struktur mencakup mekanisme dan prosedur, sumber daya  manusia,  sarana  dan  prasarana,  organisasi  dan  lingkungannya  dalam  kerangka pencapaian  tujuan  efisiensi  penyelenggaraan  birokrasi  pemerintah.  Perubahan  tersebut meliputi  keseluruhan  aspek  yang  memungkinkan  birokrasi  memiliki  kemampuan  yang memadai  dalam  melaksanakan  tugas  dan  fungsi  pokoknya.  Artinya,  tujuan  reformasi birokrasi  antara  lain  adalah  untuk  menyelesaikan  berbagai  permasalahan  yang  muncul dalam penyelenggaraan pemerintah khususnya disektor public.
Arwati,  (2021)  menyebutkan  bahwa  kesuksesan  sebuah  sistem  pemerintahan, bagaimanapun tergantung pada sikap dan karakter pemerintah yang harus dekat dengan karakter  dan  nilai-nilai  masyarakatnya,  baik  dalam  hal  struktur,  cara  kerja,  lokasi, maupun  sumber-sumber  kewenangan.  Apabila  hal  tersebut  dilakukan  maka  akan berdampak pada pelayanan kepada publik secara komprehensif dan sistematik (Frinces, 2008).  Hal  tersebut  akan  tercapai  bahwa  program  reformasi  membutuhkan  sebuah  cara dan  metode  yang  diramu  menjadi  strategi  yang  tepat  sehingga  menjadi  birokrasi  yang berkualitas (Pollit dan Bouckaert, 2000). Reformasi ini diharapkan akan membawa negara dari titik awal tertentu kondisi dan kehidupan yang diharapkan di masa depan.
Keberhasilan reformasi birokrasi pada Pemerintah Kota Bandung pada Tahun 2015 tidak  terlepas  dari  kepemimpinan  Ridwan  Kamil  sebagai  Walikota  Bandung  yang mengalami  perubahan-perubahan.  Kepemimpinan  Ridwan  Kamil  berhasil  merubah penilaian  reformasi  birokrasi  Pemerintah  Kota  Bandung  dari  Kemenpan  RB  menjadi  A yang  kepemimpinan  Walikota  sebelumnya  mendapat  nilai  C  (Ombudsman,  2013). Keberhasilan kepemimpinan Ridwan Kamil sebagai Walikota Bandung Tahun 2015 tidak terlepas dari gerakan-gerakan perubahan yang menjadi jargon politiknya. Jargon tersebut bernama  “Bandung  Juara”.  Konsep  “Bandung  Juara”  ini  merujuk  kepada  upaya meningkatkan  etos  kerja  aparat  birokrasi  pemerintah  dan  pengambil  kebijakan  di  Kota Bandung (Wulansari, 2014: 28).
Dampak Politik Kepemimpinan Reformasi Birokrasi (Studi Pada Pemerintah Kota Bandung Tahun 2015 ) – Andrian Doi: 10.53565/pssa.v8i2.570
Berdasarkan  pemaparan  di  atas,  maka  penulis  bermaksud  mengkaji  dan  meneliti dalam  sebuah  penelitian  dengan  rumusan  ssmasalah  bagaimana  politik  kepemimpinan reformasi birokrasi Ridwan Kamil pada Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2015?

## METODE
Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode  studi  kasus  De  Andrade  et  al.,  (2018);Silverman,  (2020);Hitchings  &  Latham, (2019).  Teknik  pengumpulan  data  yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini  adalah observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi.  Informan  dalam  penelitian  ini  ditentukan dengan  menggunakan  teknik  purposif,  yaitu  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam implementasi kepemimpinan reformasi birokrasi pada Pemerintah Kota Bandung Tahun 2015 (Kaya et al., 2020).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan dari hasil penelitian dapat  dijelaskan bahwa kemajuan implementasi reformasi  birokrasi  pada  Pemerintahan  Daerah  Kota  Bandung  pada  Tahun  2015  yang mendapatkan  predikat  sangat  memuaskan  dari  Kementerian  Pendayagunaan  Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah tidak terlepas dari kepemimpinan Ridwan Kamil sebagai Walikota Bandung. Awal kampanye Ridwan Kamil ketika mencalonkan Walikota Bandung adalah adanya budaya politik kewargaan yang diterapkan oleh beliau, sehingga menimbulkan  relasi  yang  dekat  dan  kepercayaan  dari  masyarakat  Kota  Bandung  dan modal  sosial  yang  tinggi.  Selain  itu,  Ridwan  Kamil  menunjukan  sosok  yang  reformis, terbuka,  dan  peka  terhadap  kondisi  dinamika  pada  Kota  Bandung.  Dengan  begitu, masyarakat  Kota  Bandung  dapat  menilai  sisi  kepemimpinan  Ridwan  Kamil  yang  dapat memberikan  harapan  sesuai  dengan  ekspetasi  masyarakat  Kota  Bandung.  Sebagaimana dijelaskan  oleh  (Alam,  2020)  bahwa  kepemimpinan  publik  sebagai  kepemimpinan birokrasi  publik  memegang  peran  sangat  strategis,  karena  berhasil  tidaknya  birokrasi publik menjalankan tugas-tugas pelayanan sangat ditentukan oleh kualitas pemimpinnya.
Ketika  Ridwa  Kamil  terpilih  menjadi  Walikota  Bandung  pada  bulan  November 2013,  awal  kepemimpinannya  beliau  memberikan  ruang  baru  untuk  berkomunikasi melalui sosial media berupa group whatsapp dan mewajibkan seluruh dinas dan kepala dinas  untuk  memiliki  akun  twitter.  Tujuannya  adalah  agar  masyarakat  Bandung  dapat melaporkan  keluhan  dan  menyampaikan  kritik  kepada  dinas  terkait  tanpa  jenjang  dan permasalahan  dapat  teratasi  dalam  rentang  waktu  yang  tidak  lama  (Plaček  et  al.,  2020). Twitter,  dapat  membangun  hubungan  yang  erat  secara  personal  dengan  warganya. Terbukti  adanya  ribuan  respon  dari  masyarakat  maya  yang  terus  mengawasi  serta mengkritisinya  melalui  Twitter  ((Sihite  et  al.,  2020).  Jadi,  awal  kepemimpinan  Ridwan Kamil  sebagai  Walikota  Bandung  adalah  memfokuskan  kinerjanya  pada  pelayanan masyarakat  berbasis  teknologi  dan  informasi  melalui  media-media  sosial.  Artinya, Ridwan Kamil membangun jalur komunikasi yang cepat, langsung, dan tanpa perantara dengan  seluruh  masyarakat  melalui  berbagai  media  sosial  seperti  twitter,  instagram, facebook, ask.fm. Penjelasan tersebut sesuai apa yang dikemukakan oleh Sumarto (2015) bahwa  untuk  mewujudkan good  governance ,  reformasi  kepemimpinan  dalam  birokrasi dapat dilakukan dengan mengadakan pembaharuan, diantaranya adalah reformasi harus
Dampak Politik Kepemimpinan Reformasi Birokrasi (Studi Pada Pemerintah Kota Bandung Tahun 2015 ) – Andrian Doi: 10.53565/pssa.v8i2.570
dilakukan  secara  sistematis  dan  terpadu  dalam  memberikan  pelayanan  yang  dapat memenuhi ekspetasi atau harapan masyarakat.
Kepemimpinan  Ridwan  Kamil  sebagai  Walikota  Bandung  juga  memperlihatkan kepemimpinan  adaptif.  Kepemimpinan  adaptif  merupakan  kapasitas  yang  dimiliki  oleh seorang  pemimpin untuk merangkul segala kepentingan yang  dimiliki oleh setiap aktor dalam  rangka  mencapai  tujuan  bersama,  mampu  mengelola  kepentingan  politik  dalam organisasi,  serta  isu-isu  kekuasaan  baik  di  dalam  maupun  di  luar  organisasi  sehingga mampu  menghasilkan  kolaborasi  (Ohemeng  et  al.,  2019)  Maka  dari  itu,  kepemimpinan Ridwan Kamil sebagai Walikota Bandung (periode 2013-2018) adalah tidak bekerja secara indvidu,  tetapi  dia  mengajak  berbagai  elemen  masyarakat  untuk  berpartisipasi  secara bersama-sama  dalam  membangun  Kota  Bandung.  Selain  itu,  Ridwan  Kamil  sebagai seorang pemimpin selalu mempertimbangkan pendapat dari bawahannya dan tidak serta merta mengambil keputusan sendiri. Guna memenuhi dan melakukan koordinasi dengan bawahan, ia selalu mengadakan rapat rutin bersama kepala dinas setiap hari senin. Rapat pimpinan ini dilakukan untuk melihat perkembangan kebijakan, koordinasi dan evaluasi bersama. Hal tersbeut sesuai yang dijelaskan oleh. Pada tingkat pemerintahan ini fungsi dari  kepemimpinan  adalah  menekankan  pada  pengawasan  pada  tiap  departemen  dan melaksanakan  kerjasama  dengan  bawahan  yang  terpilih.  Maka  dari  itu,  tantangan pemimpin  public  adalah  kemampuannya  untuk  mengembangkan  arsitektur  sosial organisasi  mereka,  sehingga  memiliki    kemampuan  menciptakan  modal  intelektual (Bennis, 1995).
Salah  satu  karakteristik  yang  paling  menonjol  pada  diri  RK  adalah  pada  faktor openness  to  experience  (O).  Openness  to  experience  umumnya  untuk  menggambarkan orang  yang  terbuka,  senang  mendapatkan  pengalaman  baru,  dan  memandang pengalaman sebagai sumber kehidupan, Ridwan Kamil tipikal orang yang terbuka pada ide-ide (ideas) baru. Ia menghargai pengetahuan. (Hakim, 2019: 195). Hal tersebut sesuai yang  dijelaskan  oleh  Fanani  (2020)  bahwa  efektivitas  kepemimpinan  transformasional terjadi  karena  pemimpin  melihat  dirinya  sebagai  agen  perubahan  (agent  of  change); pemimpin memiliki visi yang kuat (visionary) yang mempunyai level kepercayaan yang tinggi  bagi  institusinya.  Artinya,    kepemimpinan  transformasional  dapat  dimaknai sebagai  kepemimpinan  yang  mampu  mentransformasikan  ide-ide  perubahan  yang visioner kepada anggota organisasi yang dipimpinnya.
Sistem  kolaborasi  juga  dilakukan  Ridwan  Kamil  dengan  pihak  swasta  guna pemberian  dana  csr  untuk  membantu  pembangunan  smart  city  karena  APBD  yang terbatas.  Tidak  hanya  itu,  agar  pembangunan  tidak  hanya  menguntungkan  pemerintah kota  melalui  CSR  maupun  penyediaan  alat,  pelibatan  pihak  swasta  juga  dalam  ranah tugas  yang  jelas  dimana  dalam  tataran  pemberian  pelayanan  publik  akan  dikendalikan secara  penuh  oleh  SKPD  terkait  tanpa  melepas  birokrasi,  sedangkan  swasta  akan mewakilkan  diri  dalam  penyedia  layanan  khusus  yang  secara  de  facto  maupun  de  jure dalam komite strategis smart city bersama (Pitriyanti, & Harsasto, 2019).
Strategi  komunikasi  politik  yang  dilakukan  Walikota  Bandung  Ridwan  Kamil, mampu  meningkatkan  kesadaran  warga,  sehingga  upaya  penertiban  yang  dilakukan berjalan  lancar  dan  kondusif  tanpa  menimbulkan  banyak  perlawanan  dan  bentrokan. Ridwan  Kamil  menggunakan  empat  tahapan  penertiban  yaitu  ngobrol,  mencari  solusi, eksekusi,  dan  beautifikasi  (Besman,  2017).  Kegiatan  komunikasi  politik  berpengaruh menggunakan  hubungan  masyarakat  dan  media  merupakan  strategi  manajemen
Dampak Politik Kepemimpinan Reformasi Birokrasi (Studi Pada Pemerintah Kota Bandung Tahun 2015 ) – Andrian
Doi: 10.53565/pssa.v8i2.570
informasi  yang  dibentuk  untuk  meyakinkan  partai  politik  mendapatkan  publisitas maksimum dan meminimalkan penilaian negatif (McNair, 2012:7).

## Pembahasan
Pemimpin  merupakan  faktor  utama  dalam  menentukan  berhasil  tidaknya  suatu organisasi, baik secara teknis maupun non teknis. Sebagaimana yang dikemukakan Thoha (2015) bahwa suatu organisasi akan berhasil atau bahkan gagal sebagian besar ditentukan oleh  kepemimpinan.  Suatu  ungkapan  mulia  mengatakan  bahwa  pemimpinlah  yang bertanggungjawab  atas  kegagalan  pelaksanaan  suatu  pekerjaan,  merupakan  ungkapan yang mendudukan posisi pemimpin dalam suatu organisasi pada posisi terpenting. Maka dari  itu,  Rivai  (2006)  menjelaskan  bahwa  peran  kepemimpinan  diartikan  sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan dilakukan seseorang sesuai dengan kedudukannya sebagai pemimpin.
Dalam  konteks  reformasi  birokrasi,  kepemimpinan  merupakan  hal  yang  sangat urgensi  dalam  pelayanan  publik  untuk  mencapai  pelaksanaan  reformasi  birokrasi  yang sesuai  harapan  masyarakat  yang  berimplikasi  pada  tujuan good governance .  Sebagiaman dijelaskan  oleh  Sumarto  (2015)  bahwa  untuk  mewujudkan good  governance ,  reformasi kepemimpinan  dalam  birokrasi  dapat  dilakukan  dengan  mengadakan  pembaharuan, diantaranya  adalah  reformasi  harus  dilakukan  secara  sistematis  dan  terpadu  dalam memberikan pelayanan yang dapat memenuhi ekspetasi atau harapan masyarakat. Pada era  reformasi  ini,  birokrat  terutama  pemimpin  birokrasi  pemerintah  dituntut  untuk akuntabel  ( accountability ),  terbuka,  peka  dan  tanggap  atas  apa  yang  diinginkan  publik, bersikap profesional, integritas, dan netral tidak memihak. Selain itu, Hayat (2014) bahwa Kepemimpinan  dalam  suatu  organisasi  menjadi  ujung  tombak  keberhasilan  tujuan pemerintah.  Keberhasilan  penyelenggaraan  reformsi  birokrasi  ditentukan  oleh keberadaan seorang pemimpin di dalamnya, dengan berbagai karakter yang melekat dan tanggung  jawab  yang  yang  dipikulnya,  menuntut  pemimpin  lebih  agresif  dalam berinovasi  dan  berkontribusi  terhadap  proses  perubahan  yang  diharapkan.  Prinsip- prinsip  kepemimpinan  dalam  pelaksanaan  reformasi  birokrasi  menjadi  tuntutan  yang harus terus dilakukan dan digerakkan sebagai pemacu keberhasilan pemerintahan secara makro  menuju  good  governance  sebagai  penangkal  dari  “budaya”  KKN  yang  sudah “akut”  dengan  berbagai  problematika  lembaga  pemerintahan  yang  ada.  Implikasinya adalah pola kepemimpinan tersebut dapat menunjukan reformasi birokrasi yang egaliter, transparan, akuntabel, dan mempunyai kualitas dan kompetensi bagi birokrasi tersebut.
Callahan  (2017)  berpendapat  bahwa the  initial  distinction  for  leadership  of  public bureaucracies begins with  the recognition of leadership in public organizations as fundamentally different  than  leadership  in  the  private  sector. Dari  pandangan  tersebut  dapat  dijelaskan bahwa  kepemimpinan  birokrasi  public  diawali  dengan  focusnya  terhadap  organisasi public  secara  fundamental  yang  berbeda  dengan  kepemimpinan  pada  sector  swasta. Selain  itu, Leadership skills needed in public bureaucracies vary across levels of government. In local government, the leadership skill set of a city or country manager emphasize direct supervision of  department  heads,  working  across  a  wide  range  of  issues,  a  deep  understanding  of  both  the revenue and expenditure sides of the budget, political acumen to directly work with five or more elected  officials,  and  community  engagement. Jadi, keberadaan  kepemimpinan  sangat dibutuhkan  dalam  birokrasi  public  pada  tingkat  pemerintahan.  Pada  tingkat pemerintahan ini fungsi dari kepemimpinan adalah menekankan pada pengawasan pada tiap departemen dan melaksanakan kerjasama dengan bawahan yang terpilih. Maka dari
Dampak Politik Kepemimpinan Reformasi Birokrasi (Studi Pada Pemerintah Kota Bandung Tahun 2015 ) – Andrian Doi: 10.53565/pssa.v8i2.570
itu,  tantangan  pemimpin  public  adalah  kemampuannya  untuk  mengembangkan arsitektur sosial organisasi mereka, sehingga memiliki  kemampuan menciptakan modal intelektual  (Bennis,  1995).  Kepemimpinan  dalam  reformasi  birokrasi  mempunyai  peran yang  ideal  dalam  melaksanakan  tugasnya  sebagai  pemimpin.  Hal  tersebut  dikarenakan maju  tidaknya  birokrasi  tergantung  dari  seorang  pimpinan  yang  membawa  organisasi tersebut. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Syafii (2012) bahwa kepemimpinan publik sebagai kepemimpinan birokrasi publik memegang peran sangat strategis, karena berhasil tidaknya  birokrasi  publik  menjalankan  tugas-tugas  pelayanan  sangat  ditentukan  oleh kualitas  pemimpinnya.  Oleh  karena  itu  kedudukan  pemimpin  sangat  mendominasi semua  aktivitas  yang  dilakukan  birokrasi.  Pada  konteks  birokrasi  publik  yang  sangat paternalistik,  di  mana  para  staf  (bawahan)  bekerja  selalu  tergantung  kepada  pemimpin. Apabila pemimpin tidak memiliki kemampuan kepemimpinan, maka tugas yang sangat kompleks tidak dapat dikerjakan dengan baik.

## KESIMPULAN
Implementasi reformasi birokrasi pada Pemerintahan Daerah Kota Bandung pada Tahun  2015  yang  memperoleh  predikat  sangat  memuaskan  dari  Kementerian Pendayagunaan  dan  Reformasi  Birokrasi  adalah  tidak  terlepas  dari  kepemimpinan Ridwan  Kamil  sebagai  Walikota  Bandung.  Awal  kepemimpinan  Ridwan  Kamil  sebagai Walikota Bandung adalah memfokuskan kinerjanya pada pelayanan masyarakat berbasis teknologi dan informasi melalui media-media sosial. Artinya, Ridwan Kamil membangun jalur komunikasi yang cepat, langsung, dan tanpa perantara dengan seluruh masyarakat melalui  berbagai  media  sosial.  Selain  itu,  Ridwan  Kamil  menunjukan  sosok kepemimpinan  adaptif  dan  tipikal  orang  yang  terbuka  pada  ide-ide  (ideas)  baru  serta menghargai pengetahuan. Selanjutnya adalah strategi komunikasi politik yang dibangun mampu  meningkatkan  kesadaran  warga,  sehingga  upaya  penertiban  yang  dilakukan berjalan lancar dan kondusif tanpa menimbulkan banyak perlawanan dan bentrokan.

## Daftar Pustaka
Alam, M. A. (2020). Leading in the shadows: understanding administrative leadership in the context of COVID-19 pandemic management in Bangladesh. International Journal of Public Leadership , 17 (1), 95–107. https://doi.org/10.1108/IJPL-06-2020-0050
Antonowicz,  D.,  Kulczycki,  E.,  &  Budzanowska,  A.  (2020).  Breaking  the  deadlock  of mistrust?  A  participative  model  of  the  structural  reforms  in  higher  education  in Poland. Higher Education Quarterly , 74 (4), 391–409. https://doi.org/10.1111/hequ.12254
Arwati, D. (2021). E  Government And Public Satisfaction Of  Bandung City Government Accountability. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) ,
12 (8), 501–504. https://doi.org/https://doi.org/10.17762/turcomat.v12i8.2827
Asyikin,  N.  (2020).  Legal  politics  of  bureaucratic  reform  in  really  good  governance according  to  prophetical  law. Legality:  Jurnal  Ilmiah  Hukum , 28 (1),  81–95. https://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/10393
Branco, R., Cardoso, D., Guillén, A. M., Sacchi, S., & Balbona, D. L. (2019). Here to Stay?
Dampak Politik Kepemimpinan Reformasi Birokrasi (Studi Pada Pemerintah Kota Bandung Tahun 2015 ) – Andrian Doi: 10.53565/pssa.v8i2.570
Reversals  of  Structural  Reforms  in  Southern  Europe  as  the  Crisis  Wanes. South European Society and Politics , 24 (2), 205–232.
https://doi.org/10.1080/13608746.2019.1640966
Campos, N. F., Eichenauer, V. Z., & Sturm, J.-E. (2020). Close encounters of the European kind:  Economic  integration,  sectoral  heterogeneity  and  structural  reforms. European Economic Review , 129 , 103511. https://doi.org/10.1016/j.euroecorev.2020.103511 De  Andrade,  S.  R.,  Schmitt,  M.  D.,  Storck,  B.  C.,  Piccoli,  T.,  &  Ruoff,  A.  B.  (2018).
Documentary  analysis  in  nursing  theses:  Data  collection  techniques  and  research methods. Cogitare Enfermagem , 23 (1). https://doi.org/10.5380/ce.v23i1.53598
De Grauwe, P., & Ji, Y. (2020). Structural reforms, animal spirits, and monetary policies.
European Economic Review , 124 , 103395. https://doi.org/10.1016/j.euroecorev.2020.103395
Handini,  M.  M.,  &  Sukesi,  S.  (2019). Pemberdayaan  Masyarakat  desa  dalam  Pengembangan UMKM di wilayah pesisir . SCOPINDO Media Pustaka Press.
Hitchings,  R.,  &  Latham,  A.  (2019).  Qualitative  methods  I:  On  current  conventions  in interview research. Progress in Human Geography , 44 (2), 389–398.
https://doi.org/10.1177/0309132519856412
Ishak, N., Hasibuan, R. R., & Arbani, T. S. (2020). Bureaucratic and Political Collaboration
Towards a Good Governance
System. BESTUUR , 8 (1), 19. https://doi.org/10.20961/bestuur.v8i1.42922
Kaya, T., Sağsan, M., Medeni, T., Medeni, T., & Yıldız, M. (2020). Qualitative analysis to determine  decision-makers’  attitudes  towards  e-government  services  in  a  De-Facto state. Journal  of  Information,  Communication  and  Ethics  in  Society , 18 (4),  609–629. https://doi.org/10.1108/JICES-05-2019-0052
Kozioł-Nadolna,  K.  (2020).  The  Role  of  a  Leader  in  Stimulating  Innovation  in  an
Organization. Administrative Sciences , 10 (3), 59. https://doi.org/10.3390/admsci10030059
Norman, S. M., Gardner, D. G., & Pierce, J. L. (2015). Leader roles, organization-based self- esteem, and employee outcomes. Leadership & Organization Development Journal , 36 (3), 253–270. https://doi.org/10.1108/LODJ-06-2013-0072
Ohemeng,  F.  L.  K.,  Darko,  T.  O.,  &  Amoako-Asiedu,  E.  (2019).  Bureaucratic  leadership, trust  building,  and  employee  engagement  in  the  public  sector  in  Ghana:  The perspective of social exchange theory. International Journal of Public Leadership .
Plaček,  M.,  Špaček,  D.,  &  Ochrana,  F.  (2020).  Public  leadership  and  strategies  of  Czech municipalities  during  the  COVID-19  pandemic  –  municipal  activism  vs  municipal passivism. International Journal of Public Leadership , 17 (1), 108–117. https://doi.org/10.1108/IJPL-06-2020-0047
Rinawati,  R.,  Syaeba,  M.,  &  Saleh,  A.  (2020).  PATOLOGI  BIROKRASI  DALAM PELAYANAN  ADMINISTRASI  DI  DINAS  KEPENDUDUKAN  DAN  CATATAN SIPIL  KABUPATEN  MAMASA. Journal  Peqguruang:  Conference  Series , 2 (2),  108. https://doi.org/10.35329/jp.v2i2.1551
Dampak Politik Kepemimpinan Reformasi Birokrasi (Studi Pada Pemerintah Kota Bandung Tahun 2015 ) – Andrian Doi: 10.53565/pssa.v8i2.570
Sihite,  O.  B.,  Andika,  C.  B.,  &  Prasetya,  A.  B.  (2020).  A  Literature  Review:  Does Transformational  Leadership  impact  and  Effective  in  the  Public  Bureaucratic.
International Journal of Social, Policy and Law , 1 (1), 44–50.
https://doi.org/https://doi.org/10.8888/ijospl.v1i1.16
Silverman, D. (2020). Qualitative research . sage.
Vogl,  T.  M.,  Seidelin,  C.,  Ganesh,  B.,  &  Bright,  J.  (2020).  Smart  Technology  and  the Emergence  of  Algorithmic  Bureaucracy:  Artificial  Intelligence  in  <scp>UK</scp> Local Authorities. Public
Administration Review , 80 (6), 946–961.
https://doi.org/10.1111/puar.13286
Wahyurudhanto,  A.  (2020).  Critical  Reorientation  of  Bureaucratic  Reform  and  Good Governance  in  Public  Sector  Administration  in  Indonesia. Webology , 17 (2),  308–316. https://doi.org/10.14704/WEB/V17I2/WEB17033
WARDANA, A. F., RARES, J., & DENGO, S. (2021). DAMPAK REFORMASI BIROKRASI (Studi  Tentang  Restrukturisasi  di  Dinas  Sosial  Provinsi  Sulawesi  Utara). JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK , 7 (104).