## NULLUM CRIMEN SINE POENA LEGALI PADA PENYALAHGUNAAN RADIO
BEACON BERDASARKAN  UNDANG-UNDANG  NOMOR  29 TAHUN 2014

## Oleh:
Ni Luh Cipta Negari 1)
Papang sapari 2)
Misbahul Huda 3)
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM 1,2,3)
E-mail: cipta.negari@gmail.com 1) saparipapang@gmail.com 2) misbahhuda464@gmail.com 3)

## ABSTRACT
This  thesis  is  an  analysis  of  the  principle  of  nullum  crimen  sine  poena  legali  related  to  the misuse  of  Radio  Beacons  (a  beacon  that  transmits  distress  signals).  The  provisions  in  Law No. 29 of 2014 state that the misuse of Radio Beacons is a crime. The purpose of this study was  to  determine  the  application  of  the  principle  of  nullum  crimen  sine  poena  legali  in  the misuse of Radio Beacons and the role of the National Search and Rescue Agency (Basarnas) in following up on the misuse of Radio Beacons. This research is normative legal research, the data analysis is qualitative and the data collection method relies on secondary data. To discuss the criminal act  of  misuse of  Radio Beacon, the theory of  the principles of  legality, the  legal  effectiveness,  and  legal  certainty  is  used.  From  the  provisions  of  the  principle  of legality, there is no criminal act without a crime according to the law. On the other hand, if there is a law that stipulates that action is criminal, action must be taken. The results of this study indicate that the crime of misuse of Radio Beacons often occurs which results in False Alerts,  but  no  legal  action  has  been  taken.  This  is  because  there  are  no  rules  implemented under the Act that regulates the prosecution of the crime. Basarnas followed up on the misuse of Radio Beacons by sending a warning letter and forwarding it to sea transportation. To be able to carry out criminal prosecution within the Basarnas environment is to establish SAR Civil  Servant  Investigators,  based  on  the  establishment  of  Article  5  of  Government Regulation  Number  43  of  2012  concerning  procedures  for  implementing  coordination, supervision,  and  technical  guidance  to  the  special  police,  civil  servant  investigators,  and forms of security for Swakarsa.
Keywords: Radio Beacon, Law No. 29 of 2014, Legality, PPNS SAR

## ABSTRAK
Telah  dilakukan  kajian  tentang  asas  nullum  crimen  sine  poena  legali.  Undang-undang  ini menyatakan  bahwa  suar  pemancar  sinyal  marabahaya  tidak  boleh  memiliki  kejahatan  yang menyertainya.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  lebih  dalam  bagaimana Radio  Beams  disalahgunakan  dan  bagaimana  Badan  SAR  Nasional,  Basarnas, menindaklanjuti kasus tersebut. Penelitian ini memadukan metode pengumpulan data dengan data  sekunder,  serta  analisis  kualitatif  untuk  menghasilkan  analisis  hukum.  Selain  itu  juga menggunakan  teori  asas  legalitas,  efektivitas  hukum  dan  kepastian  hukum  sebagai temuannya.  Penelitian  ini  mengambil  topik  penyalahgunaan  suar  radio  yang  menganalisis tindak pidana berdasarkan asas legalitas, legalitas dan legalitas. Ini menentukan bahwa tidak ada  kejahatan  tanpa  melanggar  hukum  apa  pun.  Penyalahgunaan  suar  radio  sering menyebabkan  alarm  palsu;  namun,  tidak  ada  tindakan  hukum  yang  pernah  diambil  karena kurangnya  peraturan  pelaksanaan  di  bawah  undang-undang  yang  mengatur  penuntutan kejahatan  tersebut.  Hal  ini  terlihat  dari  hasil  penelitian  ini  yang  menunjukkan  bahwa  sering
terjadi  penyalahgunaan  radio  beacon.  Setelah  Basarnas  mengetahui  Radio  Beacon disalahgunakan,  mereka  mengirimkan  surat  peringatan  kepada  angkutan  laut.  Mereka  pun meneruskannya  ke  Polda  Khusus  Perhubungan  Laut  guna  melakukan  tindak  pidana  di lingkungan Basarnas. Sebagai bagian dari pembentukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil SAR, perlu mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Teknis  Pelaksanaan Pembinaan, Koordinasi, dan  Pengawasan Polisi  Khusus. Sebab, pasal  5 peraturan ini menyangkut pembentukan jabatan penyidik pegawai negeri sipil yang diisi oleh orang-orang dengan jurus-jurus bela diri dan latihan lainnya..
Kata Kunci : Radio Beacon, UU No 29 tahun 2014, Legalitas, PPNS SAR

## 1. PENDAHULUAN
Undang-undang baru tentang pencarian dan penyelamatan mulai berlaku  pada  Oktober  2014.  Disebut Undang-Undang  Nomor  29  Tahun  2014, undang-undang  ini  mengatur  proses menemukan, menyelamatkan, dan mengevakuasi  orang  yang  berada  dalam bahaya atau menghadapi keadaan darurat. Ini  juga  berkaitan  dengan  bencana  alam atau  insiden  yang  melibatkan  kecelakaan yang  membahayakan  manusia.  Sebelum undang-undang  baru  ini  diundangkan, undang-undang  serupa  sudah  ada.  Badan Pencarian  dan  Pertolongan  Nasional disingkat  BASARNAS,  melaksanakan tugas  di  bidang  penyelamatan.  Sebelum terjadi  perubahan  nama  pada  2016, Basarnas merupakan nama badan tersebut.  Perubahan  nama  itu  dilakukan melalui Peraturan Presiden Nomor 83.
SAR berarti pencarian dan penyelamatan  dalam  bahasa  Inggris  dan Indonesia.  Ini  mengacu  pada  tindakan menemukan, membantu dan menyelamatkan  jiwa-jiwa  yang  hilang
yang  takut  mereka  hilang  atau  terjebak dalam  situasi  berbahaya.  Ini  dapat dilakukan setelah bencana alam, kecelakaan  pesawat  atau  bencana  kapal. Itu juga digunakan untuk menyelamatkan korban  bencana  pengiriman  dan  situasi darurat  lainnya.  SAR  atau  Search  and Rescue  dimulai  di  Amerika  Serikat  pada tahun  1790  sebagai  Coast  Guard.  Nama resminya  saat  itu  adalah  Penjaga  Pantai AS,  dan  dibentuk  untuk  menyelamatkan kapal  yang  diserang  badai.  SAR,  atau Search  and  Rescue,  juga  dimulai  di Indonesia  pada  tahun  1945  tanpa  ada negara  yang  memiliki  organisasi  SAR resmi.  Indonesia  bergabung  dengan ICAO,  sebuah  organisasi  penerbangan yang  berfokus  pada  penerbangan  sipil, pada  tahun  1950.  Artinya,  Indonesia  siap menghadapi  setiap  bencana  penerbangan atau maritim yang terjadi di wilayahnya.
Pemerintah Indonesia harus melindungi  seluruh  penduduknya  dari segala  ancaman  terhadap  keselamatan mereka.  Ini  adalah  persyaratan  hukum baik di tingkat nasional maupun
internasional. Hak-hak warga negara juga perlu  disosialisasikan  secara  transparan dan  memastikan  kesejahteraan  setiap warga  negara  selalu  terjaga.  Semua  itu merupakan  tujuan  penting  bagi  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia.  Ini  adalah mandat  yang  diatur  dalam  UUD  1945. Karena  negara  bertanggung  jawab  untuk melindungi  jiwa  warganya,  ia  memiliki tanggung  jawab  dasar  untuk  semua warganya.  Hal  ini  berlaku  untuk  setiap individu  warga  negara  maupun  seluruh masyarakat.
Organisasi  Maritim  Internasional dibentuk  oleh  Perserikatan  Bangsa- Bangsa untuk  memastikan keamanan dan kesejahteraan  transportasi  laut.  Mereka mengatur semua kegiatan maritim internasional  dengan  cara  yang  menjaga standar  keselamatan  dan  pelestarian lingkungan. IMO juga memiliki wewenang  untuk  membuat  peraturan internasional mengenai standar keselamatan,  keamanan,  dan  pengaturan semua  kegiatan  maritim  PBB  lainnya. Baik Konvensi Internasional 1972 tentang Peraturan  Pencegahan  Tabrakan  di  Laut dan  Konvensi  Internasional  1974  untuk Keselamatan  Jiwa  di  Laut  menangani kecelakaan  kapal.  Keduanya  merupakan bagian dari sistem konvensi internasional sebelumnya. Sebelum pembentukan IMO, beberapa konvensi dibuat tentang keselamatan  maritim.  Indonesia  harus
mengikuti  kedua  konvensi  ini  karena mengikat  semua  negara  yang  telah menandatanganinya.  Artinya,  Indonesia harus menerbitkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana disyaratkan oleh konvensi.
Indonesia menandatangani dua konvensi tentang transportasi laut. Hal ini menyebabkan peningkatan risiko kecelakaan  pelayaran  karena  mengubah kemungkinan  perjalanan  melalui  laut. Sebagai  bagian  dari  pencarian  ini, Indonesia menggunakan kapal MT Concord yang baru hilang pada September  2020.  Badan  SAR  Nasional melakukan tugas terkait operasi penyelamatan.  Mereka  melakukannya dengan  mencari  di  daerah  itu  selama berhari-hari  sampai  mereka  menemukan kapal  itu  dalam  kesulitan.  Mencari  di daerah itu adalah bagian dari menemukan kapal yang terdampar; mereka menggunakan  suar  navigasi  yang  disebut Beacon  untuk  membantu  mereka  dalam menentukan  posisi  mereka.  Suar  adalah perangkat  elektronik  yang  memancarkan sinyal  marabahaya  dan  diaktifkan  dalam keadaan yang mengancam jiwa.
Ada 3 tipe jenis Beacon yaitu :
1. Jika diperlukan, Emergency
Position-Indicating  Radio  Beacons, atau  EPIRB,  harus  dipasang  di semua  kapal.  Ini  ditempatkan  di
kapal  oleh  badan  atau  badan klasifikasi kapal.
2. ELT digunakan dalam sistem darurat pesawat.
3. Ketiga, Orang-orang  di  lokasi terpencil sering menggunakan Personal  Locator  Beacon,  atau PLB .
Empat  negara,  Rusia,  Amerika Serikat,  Kanada,  dan  Prancis,  memulai sistem penyelamatan berbasis satelit internasional  pada  tahun  1979.  Disebut Cospas-Sarsat,  sistem  ini  menggunakan EPIRB  untuk  menyediakan  data  lokasi yang  akurat  untuk  operasi  SAR  melalui seluruh  komunitas  internasional.  Itu  juga menyampaikan  "peringatan  marabahaya" yang  membantu  memfasilitasi  penerapan SAR di seluruh dunia.
Suar  aktif  hadir  dalam  tiga  rasa berbeda.  Mereka  dapat  dikategorikan  oleh Sistem Pemantauan dan Pelaporan Cospas- Sarsat  menjadi  salah  satu  dari  tiga kelompok:
1. Distress  Alert ,  Keadaan  darurat atau  situasi  yang  menyebabkan tekanan  yang  signifikan  akan menyebabkan suar radio menyala.
2. False Alert, Ada beberapa kategori berbeda  untuk  suar  radio  yang menandakan peringatan palsu.
Masing-masing  dibedakan  oleh keadaan sekitarnya. Peringatan tersebut  meliputi:  3.  Bahaya  yang
akan segera terjadi, yang menunjukkan  keadaan  darurat  atau situasi  yang  mengancam  jiwa. Kategori waspada ini juga mencakup  situasi  di  mana  nyawa seseorang  dalam  bahaya,  seperti serangan  jantung  atau  serangan asma.  Selain  itu,  ada  situasi  yang menunjukkan peringatan palsu tentang  badai  yang  akan  datang, gempa  bumi,  atau  bencana  alam lainnya :
a. Mishandling , yaitu kesalahan dalam  penanganan,  penggunaan yang  tidak  tepat,  atau  kesalahan penanganan peralatan menyebabkan suar radio rusak b. Malfunction ,  yaitu  Saat  sakelar rusak  atau  air  masuk  ke  radio, kegagalan  fungsi  dapat  terjadi.  Ini adalah saat  radio  dengan suar aktif menyala  karena  kesalahan.  Selain itu,  malfungsi  dapat  disebabkan oleh pengaktifan radio tanpa menonaktifkan satelit terlebih dahulu.
c. Mounting  Failure ,  yaitu  radio beacon aktif  yang  disebabkan kesalahan pengaktifan karena kesalahan penempatan atau bracket atau Hydrostatic  Release  Unit (HRU)  nya  rusak  yang  bisa mengakibatkan radio beacon tersebut mengalami benturan.
d. Environmental  Conditions yaitu radio beacon aktif yang disebabkan
kesalahan pengaktifan karena pengaruh cuaca atau kondisi
lingkungan.
e. Maintenance Activations , yaitu
radio beacon aktif yang disebabkan pengetesan  pada  saat  maintenance, namun  pengetesan  tersebut  sudah diinformasikan ke MCC atau RCC.
f. Voluntary  Activations ,  yaitu  radio beacon aktif  yang  disebabkan pengetesan  pada  saat  maintenance, namun  pengetesan  tersebut  tidak diinformasikan ke MCC atau RCC.
g. Unknown , yaitu radio beacon aktif, namun tidak ada informasi mengapa beacon tersebut diaktifkan atau investigasinya tidak menyakinkan
3. Undetermined ,  yaitu  radio beacon aktif,  namun  tidak  ada  informasi secara detail hasil deteksi dan tidak ada aksi dari RCC.
Berdasarkan  laporan  tahun  2021 Direktorat  Sistem  Komunikasi  Badan Nasional  Pencarian  dan  Pertolongan, terkait  sinyal  yang  diterima  dari  alat navigasi  kapal,  dapat  diketahui  bahwa jumlah false alerts lebih banyak dibandingkan dengan distress alerts seperti ditampilkan pada data berikut:
Tabel 1 Laporan Radio Beacon  SAR Region (SRR) 2021
Pasal 83 UU Lleo 2014 menyatakan bahwa dengan sengaja menggunakan  alat  komunikasi  atau  sinyal marabahaya  adalah  kejahatan.  Pernyataan ini  tertuang  dalam  undang-undang  nomor 29:
Pasal 83:
“Setiap Orang
yang
menyalahgunakan alat komunikasi dan alat pemancar  sinyal  mara  bahaya  yang memberikan informasi Kecelakaan,
Bencana,  atau  Kondisi  Membahayakan Manusia  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  72  dikenai  pidana  penjara  paling lama  5  (lima)  tahun  atau  pidana  denda paling  banyak  Rp1.000.000.000,00  (satu miliar rupiah).”
Undang-Undang  Nomor  29  Tahun 2014  menyatakan  bahwa  menyebarkan sinyal marabahaya palsu atau menggunakan  alat  komunikasi  secara ilegal  dilarang.  Teks  yang  tercantum dalam undang-undang tersebut ditunjukkan  di  bawah  ini  “Setiap  orang dilarang menyalahgunakan alat
komunikasi  dan  alat  pemancar    sinyal mara  bahaya  yang  memberikan  informasi Kecelakaan,  Bencana,  dan/atau  Kondisi membahayakan Manusia”.
Direktorat Sistem Komunikasi Basarnas  mengatakan,  banyak  orang  yang tidak  mengerti  mengapa  lampu  suar  itu menyala. Hal ini membuat mereka berpikir bahwa seseorang dengan sengaja menyalahgunakan  suar  tersebut.  Padahal, tidak  ada  yang  pernah  dituntut  atas pelanggaran  penyalahgunaan  suar  karena Undang-Undang  Nomor  29  Tahun  2014. Sebaliknya,  undang-undang  ini  dengan jelas  menjabarkan  sanksi  apa  yang  bisa dikenakan  kepada  pelakunya.  ICAO  dan IMO  akan  memperingatkan  Indonesia tentang  suar  aktif  jika  mereka  tidak dihapus  dari  Satelit  Navigasi  Seluruh Dunia.  Meski  semua  Beacon  aktif, Basarnas tetap bisa mendeteksinya.
Laporan Radio Beacon SAR
Region  2021  menyatakan  bahwa  banyak peringatan posisi darurat yang menunjukkan  suar  radio  (EPIRB)  salah. Dalam  62%  kasus,  penyebab  utama peringatan  palsu  adalah  pengabaian.  Hal ini  menyebabkan  53%  kelalaian,  yang sama  dengan  jumlah  peringatan  palsu. Selain  itu,  63%  peringatan  marabahaya salah  penanganan.  Banyaknya  peringatan palsu disebabkan oleh kurangnya peraturan  tentang  bagaimana  prosedur pembuangan  suar  ditangani.  Selain  itu,
kurangnya  undang-undang  yang  ketat mengenai  hukuman  atas  penyalahgunaan atau  kelalaian  kriminal  menyebabkan tingginya  jumlah  peringatan  ini.  Hal  itu karena  Undang-Undang  Nomor  29  Tahun 2014  dengan  jelas  menyebutkan  sanksi pidana.
Nullum  crimen  sine  poena  legali artinya tidak ada hukuman tanpa kesengajaan atau kelalaian. Hal ini penting untuk  diingat  saat  mempertimbangkan peringatan  palsu  yang  disebabkan  oleh kecerobohan atau kesalahan yang disengaja.  Adolf  von  Feuerbach.  Seorang akademisi Jerman menciptakan frase Nulla poena  sine  lege,  atau  bahasa  Latin  yang berarti  bahwa  tidak  ada  kejahatan  tanpa hukuman yang sah Rumusan ini disempurnakan  menjadi nullum  delictum, nulla  poena  sine  praevia  lege  poenali , Ungkapan nullum crimen sine poena legali secara  harfiah  berarti  tidak  ada  kejahatan tanpa hukuman yang sah. Hal ini mengacu pada fakta bahwa setiap kejahatan memiliki  hukuman  yang  ditentukan  oleh undang-undang.  Istilah  ini  diadopsi  ke dalam  bahasa  Indonesia  sebagai  keematan tidak  ada  juga  kriminalidad,  yang  berarti kejahatan  atau  tindakan  kriminal  tanpa hukum.  Asas  legalitas  menyatakan  bahwa tidak ada kejahatan yang dapat eksis tanpa adanya hukuman yang sah terlebih dahulu. Sebelum  melakukan  kejahatan,  seseorang harus  mengikuti  aturan  yang  ditetapkan
oleh  undang-undang.  Kegagalan  untuk melakukannya  menghasilkan  tanggung jawab  pidana  dan  potensi  hukuman hukum.
Hukum  pidana  memenuhi  dua tujuan.  Yang  pertama  adalah  melindungi publik  dari  pemerintah  yang  menjalankan kekuasaan penuh atas mereka. Inilah  yang disebut  sebagai  fungsi  pertama  hukum pidana.  Tujuan  kedua  dari  hukum  pidana adalah  untuk  mengatur  bagaimana  hukum itu  harus  ditegakkan.  Hukum  pidana memiliki fungsi protektif dan instrumental. Ini  mencegah  orang  dirugikan  melalui penciptaan sistem hukum yang
memberdayakan negara untuk
menjalankan kekuasaan. Dengan memberikan manfaat protektif dan instrumental, hukum pidana mampu menjalankan dua fungsi sekaligus.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Dari  Teori  Sistem  Hukum  Lawrence M.  Friedman,  hukum  terdiri  dari  tiga bagian.  Bagian-bagian  ini  disebut  Model Tripartit teori sistem hukum:
a. Substansi  hukum  (legal  substance),
“The  substance  is  composed  of substantive  rules  and  rules  about how  institutions  should  behave”. (Substansi hukum terdiri dari aturan dan  peraturan  lembaga  tertentu. Misalnya,  substansi  hukum  terdiri dari  hukum  atau  norma  yang
ditetapkan).
b. Struktur  hukum  ( legal  structure ),
“ Structure,  to  be  sure,  is  one  basic and  obvious  element  of  the  legal system…  The  structure  of  a  system is  its  skeletal  fremework,  it  is  the elements  shape,  the  institutional body  of  the  system.” (Struktur sistem hukum adalah badan kelembagaan permanen yang diciptakan  oleh  kerangka  hukum. Struktur  hukum  meliputi  lembaga- lembaga  yang  menegakkan  hukum, seperti  lembaga  penegak  hukum. Elemen  lain  dari  struktur  sistem hukum  termasuk  institusi  yang dibentuk oleh kerangka itu sendiri). c. Budaya  hukum  ( legal  culture ),
“ Legal culture refers, then, to those parts  of  general  culture,  customs, opinion, ways of doing and thinking,  that  bend  social  forces toward or away from the law and in particular  ways .”  (Adat  istiadat umum,  kepercayaan,  dan  cara berpikir  semuanya  berkontribusi dalam membentuk budaya masyarakat. Ini semua  adalah bentuk  budaya  yang  membantu membentuk  persepsi  masyarakat tentang  hukum,  membuat  mereka sadar akan kewajiban satu sama lain untuk menghormatinya).
Sistem hukum seharusnya
menjamin  distribusi  yang  tepat  dari tujuan  hukum  di  antara  orang-orang  dan kelompok.  Achmad  Ali  memperoleh pendapatnya  dari  unsur  kepemimpinan, profesionalisme dan teori hukum Friedmann.  Dari  segi  hukum,  derajat kepastian dianggap relevan dengan hukum.  Kepastian  hukum  memberikan perlindungan dari kesewenang-wenangan, selama  masih  ada  keadaan  tertentu. Karena  gagasan  Montesquieus  tentang pemisahan kekuasaan telah menyebabkan ketidakpastian  hukum,  pembuat  undang- undang  dan  hakim  harus  membuat undang-undang melalui proses pemisahan kekuasaan.  Begitu  hukum  terbentuk, mereka  perlu  menegakkannya  melalui implementasinya.
Tradisi perilaku tradisional lainnya  berperan  dalam  menciptakan kepastian hukum. Seperti yang dijelaskan Lord  Sampford,  orang  menginginkan kepastian hukum karena mereka mengadopsinya  sebagai  bagian  dari budaya  mereka.  Upaya  diperlukan  untuk mencapai  keadaan  ini;  namun,  itu  bukan kualitas  yang  melekat  begitu  undang- undang  tertentu  diterapkan.  Dia  tidak menyatakan  itu.  Sebaliknya,  pemahaman seharusnya  menekankan  kepatuhan  pada hukum  adalah  cara  yang  tepat  untuk melihat konsep ini. Alasannya, kepatuhan hukum berasal dari negara atau rakyatnya yang  patuh  pada  adat  dan  hukum
bangsanya.  Hal  ini  menunjukkan  tingkat kepastian  yang  tinggi  di  kalangan masyarakat,  namun  ironisnya  membuat hukum sulit berjalan.
Kepastian  hukum  adalah  keadaan hukum  yang  jelas  dan  mapan  yang  dapat dijadikan  pedoman  oleh  masyarakat. Sistem hukum perlu memiliki nilai karena itulah  satu-satunya  cara  orang  dapat menggunakan  hukum  sebagai  pedoman tindakan mereka. Mendefinisikan kepastian  hukum  sebagai  “kejelasan  dan ketegasan  hukum  dalam  masyarakat” memberikan kita pengertian yang spesifik tentang  apa  yang  dimaksud  dengan kepastian  hukum.  Untuk  menyebabkan banyak kebingungan, pernyataan ini salah kata.  Kepastian  hukum  dapat  merujuk pada  keadaan  yang  dijamin  oleh  hukum. Itu  juga  dapat  merujuk  pada  hal-hal konkret yang ditentukan oleh hukum, dan memberikan perlindungan terhadap perilaku sewenang-wenang dengan memastikan  bahwa  orang  mencapai  hasil yang diharapkan dalam situasi tertentu.

## 3. METODE PENELITIAN
Metode penelitian kuantitatif digunakan  untuk  mengumpulkan  data untuk  proyek  ini,  yang  melibatkan pengumpulan  memo,  foto  dan  rekaman video.  Setelah  itu,  catatan  lapangan  dan wawancara digunakan untuk mengumpulkan  data  kualitatif  untuk
dianalisis.  Ini  termasuk  mengumpulkan dokumen  pribadi  dan  dokumen  resmi, seperti  catatan  publik  dan  foto.  Ini kemudian  digunakan  untuk  mencapai kesimpulan tentang target proyek.
Syamsudin  menyebutkan  tiga tahapan  penelitian  dapat  diselesaikan dengan  metode  yang  tepat.  Mereka adalah sebagai berikut:
1. Lakukan identifikasi fakta hukum.  Hal  yang  dilakukan adalah melakukan  analisis terhadap fakta-fakta berupa
perbuatan, peristiwa, atau
keadaan atau kejadian yang
relevan dengan norma-norma hukum.
Konsep hukum secara jelas didefinisikan dalam undang- undang.  Banyak  konsep  hukum yang  ditetapkan  secara  jelas melalui undang-undang, termasuk perilaku yang diperintahkan,
dilarang, atau
diterima.
Konsekuensi  hukum  berasal  dari ukuran dan indikator dalam undang-undang,  seperti  ukuran atau  indikator  standar.  Setiap interpretasi yang memenuhi kriteria undang-undang harus mengikuti  konsep  dan  definisi undang-undang.  Ini  berarti  efek hukum  positif,  seperti  status hukum atau hukuman.
2. Setelah penetapan undang-undang yang  jelas,  tahap  terakhir  adalah implementasi.
Metode  penelitian  ini  melibatkan pemeriksaan  keadaan  benda  mati dengan pendekatan kualitatif. Instrumen kuncinya adalah peneliti.  Triangulasi  melibatkan penggabungan tiga metode pengumpulan data untuk membuat pendekatan hybrid. Setelah menganalisis data kualitatif,  temuan  menekankan pentingnya pernyataan umumi.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Menurut  Undang-Undang  Nomor 29  Tahun  2014,  tidak  boleh  ada sanksi  hukum  untuk  kejahatan  apa pun  tanpa  definisi  kejahatan  apa yang dilakukan
1. Pengertian Tindak Pidana pengrusakan
Radio Beacon
a. Radio Beacon
Suar Radio Penanda Posisi Darurat, atau EPIRB, adalah salah satu dari tiga jenis Suar. Sepertinya sinyal marabahaya  standar  dan  digunakan  di kapal.  Karena  wajib  untuk  semua kapal,  EPIRB  yang  diaktifkan  dapat dilihat sebagai situasi yang mengancam  jiwa.  Perangkat  untuk mengirimkan sinyal marabahaya
disebut  sebagai  Radio  Beacon  dalam sistem Kospas Sarsat. Namanya adalah singkatan dari Cosmicheskaya Sistema Poiska  Avariynyh  Sudov  Search  And Rescue Satellite-Aided Tracking. Sarsat  adalah  singkatan  dari  Search And Rescue Satellite-Aided Tracking .
1. Alat  pemancar  sinyal  marabahaya ini  terdiri dari 3 jenis yaitu :
2. Emergency  Locator  Transmitter (ELT);
3. Emergency Position Indicating Radio Beacon (EPIRB ); dan
4. Opersonal Locator Beacon (PLB ).
b. Registrasi Radio Beacon Mendaftarkan  suar  radio  penting karena menentukan siapa yang memiliki  perangkat  dan  membantu menangani  kecelakaan  dengan  cepat. Mendaftarkan  nomor  suar  radio  juga mempercepat  bantuan  darurat  dan evakuasi bila diperlukan.
c. Penyalahgunaan Radio Beacon
Basarnas  mendorong  deteksi  dini kecelakaan  melalui  radio  suar  untuk meminimalisir  korban  akibat  tren kecelakaan  pelayaran  belakangan  ini. Sayangnya, banyak awak kapal mengabaikan penggunaan Radio Beacon  dan  secara  tidak  sengaja meninggalkan  pos  mereka.  Sebagai contoh,  Mujiono  menemukan  satu kasus  di  mana  awak  kapal  tidak  hadir di kapal ketika Radio Beacon
seharusnya beroperasi.
Mujiono mengatakan, pemilik kapal  kerap  lalai  menggunakan  Radio Beacon. Jangan meremehkan kemanjuran  suar  radio  atau  gagal menggunakannya dengan benar. Karena Radio Beacon adalah pemancar di  seluruh  dunia,  penggunaannya  yang tepat memerlukan disiplin yang signifikan.  Menggunakannya  secara tidak  benar,  seperti  tidak  mengikuti Undang-Undang Pencarian dan Pertolongan,  dapat  dihukum  dengan denda dan/atau penjara.
Pemilik kapal sering gagal menggunakan  Radio  Beacon  dengan benar. Hal ini menunjukkan kurangnya kepedulian  terhadap  Radio  Beacon. Penggunaan  Radio  Beacon  yang  salah menunjukkan  kelalaian  dari  pihak pemilik. Setiap tindakan yang melanggar  hukum  dan  menentang hukum  dapat  dianggap  pidana.  Setiap tindakan  yang  memenuhi  salah  satu kriteria berikut ini adalah kriminal:
1. Pernyataan  yang  dilarang  secara hukum  cocok  dengan  definisi pelanggaran.
2. Adalah ilegal untuk memiliki 2.
3. Tidak ada pembenaran untuk ini Dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana R Soesilo, sebuah buku yang komprehensif tentang hukum dan prosedur, ia menyatakan bahwa
melakukan  kesalahan,  lalai  dan  lalai semuanya dianggap melakukan kesalahan. Selain itu, Soesilo berpendapat  bahwa  orang  yang  tidak hati-hati dan penuh perhatian dianggap melakukan kesalahan
Bahasa  sehari-hari,  kesalahan  dan kurangnya  perhatian  disebut  sebagai kelalaian.
Pasal 359 KUHP menyatakan “Barang  siapa  karena  kesalahannya (kealpaannya)  menyebabkan  orang  lain mati,  diancam  dengan  pidana  penjara paling  lama  lima  tahun  atau  pidana kurungan paling lama satu tahun.”
Penggunaan suar radio yang tidak tepat untuk tujuan penyelamatan dapat menyebabkan  pelanggaran  pidana  atau etika.  Seperti  yang  didefinisikan  oleh KUHP, ini disebut sebagai delik kejahatan atau  pelanggaran.  Namun,  tidak  ada definisi  yang  jelas  mengenai  apa  yang dimaksud dengan pelanggaran pidana atau pelanggaran  etika.  Tidak  ada  penjelasan khusus  mengapa  tindak  pidana  dipisahkan dari tindak pelanggaran. Baik Buku II dan III  KUHP  memuat  tindak  pidana  yang dikelompokkan bersama
Pasal  14  UU  Pencarian  dan Pertolongan  menyatakan  bahwa  operasi penyelamatan  dilakukan  menurut  Tindak Pidana  Penghancuran  Suar  Radio.  Orang dapat  melakukan  kejahatan  ini  dengan menghancurkan suar radio:
1. Kecelakaan  yang  melibatkan  kapal atau pesawat.
2. Dalam kecelakaan dengan penanganan khusus, para pengamat perlu mengambil tindakan pencegahan khusus.
3. Selama  masa  tanggap,  terjadi  keadaan darurat  dengan  konsekuensi  yang memperburuk keadaan.
4. Kondisi yang merugikan orang
Beacon  adalah  perangkat  navigasi darurat  yang  dapat  digunakan  untuk membantu menemukan kapal yang terlibat dalam  kecelakaan  laut.  Suar  elektronik, seperti  Suar,  dapat  digunakan  dalam situasi  darurat.  Ada  tiga  jenis  Beacon, salah  satunya  adalah  Beacon  radio  yang harus  dipasang  di  semua  kapal  sesuai dengan  peraturan  badan  atau  badan klasifikasi.
Cospas-Sarsat adalah sistem pemantauan dan pelaporan satelit internasional. Membantu memberikan informasi  lokasi  bagi  masyarakat  yang membutuhkan sehingga operasi SAR dapat dilakukan  tepat  waktu.  Cospas-Sarsat menggunakan  suar  radio  yang  terhubung ke  satelit  yang  digunakan  oleh  sistem pencarian  dan  penyelamatan,  juga  dikenal sebagai SAR.
2. Teori  Tindak  pidana  Pengrusakan
Radio Beacon
Orang dapat menggunakan berbagai  teori  untuk  berbicara  tentang
mengubah  tindakan  kriminal  merusak suar radio:
a. Asas legalitas dalam penyalahgunaan Radio Beacon Pasal  1  KUHP  menyatakan bahwa  tidak  ada  kejahatan  yang dapat  dilakukan  tanpa  pemidanaan oleh  undang-undang.  Ini  berasal dari frase Latin nullum crimen sine poena legali, yang berarti tidak ada kejahatan  tanpa  hukuman  oleh undang-undang:
“Tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum  melainkan  atas  kekuatan ketentuan  hukum  pidana  dalam undang-undang  yang  ada  terlebih dahulu dari perbuatan itu”
Informasi  yang  disajikan  dalam artikel di atas meliputi:
1. Tidak ada aturan tanpa kejahatan untuk menegakkannya.
2. Tindakan  kriminal  seharusnya tidak menggunakan metafora.
3. Tindak  pidana  tidak  dapat diberlakukan surut
b. Teori  efektivitas  hukum  dalam pengrusakan Radio Beacon
Sabian  Usman  percaya  bahwa efektivitas  hukum  diukur  dengan apakah orang benar-benar mematuhinya  atau  tidak.  Dia  percaya bahwa  ini  dicapai  melalui  kemudahan stres  antara  peserta  dan  kepatuhan
terhadap  pekerjaan  mereka.  Ini  dapat diterapkan  pada  organisasi  mana  pun yang kebutuhan operasionalnya memerlukan penyelesaian tugas tertentu  tanpa  kesulitan  yang  tidak semestinya.
c. Teori  kepastian  hukum  dalam pengrusakan Radio Beacon
Pengacara berusaha untuk mencapai  kepastian  hukum,  yang didefinisikan sebagai penerapan hukum  yang  konsisten  dan  universal. Sebab, hanya dengan kepastian hukum dapat  ditegakkan  atau  dilaksanakan dengan  cara-cara  baru.  Orang  harus memahami  hukum  dengan  kepastian mutlak  untuk  mencapai  perdamaian. Tujuan utama hukum adalah memberikan keadilan melalui kepastian hukum. Hal ini dapat dicapai dengan  memberikan  jawaban  pasti untuk setiap pertanyaan hukum.
Sudikno  Mertokusumo  mengutip Gustav  Radbruch  mengatakan  bahwa hukum  hukum  harus  pasti  dan  adil. Kepastian hukum membutuhkan empat komponen  dasar:  etika,  akal  sehat, tanggung jawab sosial dan keadilan:
1. Hukum positif diwakili oleh undang-undang.
2. Fakta-fakta  tertentu  membentuk hukum,  yang  kemudian  menjadi dasar penciptaannya.
3. Fakta-fakta penting untuk
dijelaskan  dengan  jelas  sehingga tidak  ada  kesalahpahaman  tentang makna yang dimaksud. Ini membuat  penerapan  fakta-fakta yang dicapai lebih mudah.
4. Perubahan  undang-undang  harus sulit dan baru

## 5. SIMPULAN
Akibat  Undang-Undang  Nomor 29  Tahun  2014,  penyalahgunaan  Radio Beacon dianggap sebagai tindak pidana. Ini termasuk kelalaian atau penghancuran  suar,  serta  peringatan palsu.  Dalam  istilah  hukum,  hal  ini disebut  sebagai  Nullum  Crimen  Sine Poena  Legali,  atau  tidak  ada  kejahatan yang  tidak  dipidana.  Menurut  definisi, prinsip  ini  tidak  dapat  diterapkan  pada penyalahgunaan  Radio  Beacon.  Tidak ada  penyidik  pegawai  negeri  sipil  atau peraturan  hukum  untuk  kejahatan  yang terkait  dengan  Badan  Pencarian  dan Pertolongan Nasional. Akibatnya, penyalahgunaan Radio Beacon
dibiarkan  tidak  terselesaikan  oleh hukum.
National  Search  and  Rescue Agency secara hukum diwajibkan untuk mendaftarkan  Radio  Beacons  di  negara mereka. Namun, agensi gagal menindaklanjuti  penyalahgunaan  Radio Beacon  karena  kelalaian.  Sebaliknya,
mereka  hanya  memperingatkan  orang dan meneruskannya ke transportasi laut. Sebagai  Badan  SAR,  Badan  SAR Nasional  dilarang  melakukan  tindakan terhadap  tindak  pidana.  Mereka  juga diharapkan  dapat  mengelola  sistem komunikasi  serta  memproses  Distress Alerts di Indonesia
6. DAFTAR PUSTAKA
Abdulkadir  Muhammad, Hukum  dan Penelitian  Hukum, (Bandung  :  Citra Aditya Bakti, 2004)
Ahmad
Bahiej, Hukum Pidana ,
(Yogyakarta  :  UIN  Sunan  Kalijaga
Yogyakarta, 2008).
Amiruddin dan H. Zainal Asikin,
Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum,
(Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2006).
Amir  Ilyas, Asas-asas  Hukum  Pidana ,
(Yogyakarta  :  Rangkang  Education Yogyakarta  danPukap  Indonesia,
2012) Ayu Efritadewi, Hukum Pidana ,
(TanjungPinang  :  Umrah  Press, 2020).
Bachtiar, Metode  Penelitian  Hukum , (Tangerang  Selatan  :  Unpam  press, 2019)
Barda  Nawawi  Arief, Bunga  Rampai Kebijakan Hukum Pidana , (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005)
Chairul  Huda, Dari  tiada  pidana  tanpa kesalahan  menuju  kepada  tiada pertanggungjawaban  pidana  tanpa kesalahan  :  tinjauan  kritis  terhadap teori  pemisahan  tindak  pidana  dan pertanggungjawaban pidana ,
(Jakarta : Prenada Media, 2006).
D.Schaffmeister, N.Keijzer,
E.PH.Sutorius, Hukum Pidana , (Bandung:  PT.Citra  Aditya  Bakti, 2008).
Eddy  O.  S.  Hiariej. Pengantar  Hukum
Pidana Internasional (Jakarta:
Erlangga, 2009) E.Saefullah Wiradipradja,
Penuntun Praktis Metode  Penelitian  dan
Penulisan  Karya  Ilmiah  Hukum, (Bandung: Keni Media, 2015).
E.Y.  Kanter  dan  S.R.  Sianturi. Asas-asas Hukum  Pidana  di  Indonesia  dan Penerapannya (Jakarta: Storia Grafika, 2002).
Fitri Wahyuni, Dasar dasar hukum pidana di  Indonesia ,  (Tangerang  Selatan  : PT Nusantara Persada Utama, 2017).
I  Made  Widnyana. Asas-asas  Hukum Pidana (Jakarta:  Fikahati  Aneska,
2010).
John  Kenedi, Kebijakan  Hukum  Pidana
(Penal Policy) dalam sistem penegakan  hukum  di  Indonesia . (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2017).
Joko  Sriwidodo, Kajian  Hukum  Pidana
Indonesia Teori dan Praktek (Yogyakartya : Kepel Pers.2019).
Johnny  Ibrahim, Teori  dan  Metodologi Penelitian Hukum Normatif , (Malang:Bayumedia Publishing,
2006).
Lawrence  M.  Friedman, Hukum  Amerika: Sebuah Pengantar, Terjemahan dari American  Law  An  Introduction,  2nd Edition, Alih Bahasa: Wisnu Basuki, (Jakarta: Tatanusa, 2001).
Lukman Hakim, Penerapan dan implementasi  Tujuan  Pemidanaan dalam RKUHP dan RKUHAP (Yogyakarta : Deeppublish, 2020) ______________, Asas asas Hukum Pidana ,  (Yogyakarta  :  Deepublish,
2020).
Masriani  Yulies  Tiena, Pengantar  Hukum Indonesia,  Cetakan  Kelima ,  (Jakarta : Sinar Grafika, 2009).
Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban  dalam  hukum Pidana, (Jakarta: Bina Aksara, 1993)
__________, Asas  asas  hukum  pidana , (Jakarta, Rineka Cipta, 2008).
Muhaimin, Metodologi  Penelitian  hukum , Mataram University, 2020
Muladi,  Kapita Selekta  Hukum  Sistem Peradilan  Pidana ,  (  Semarang: Badan
Penerbit Universitas Diponegoro, 2002)
Peter  Mahmud  Marzuki, Pengantar  Ilmu Hukum, (Jakarta : Kencana, 2008),
Roeslan  Saleh, Perbuatan  Pidana  dan Pertanggungjawaban Pidana , (Jakarta : Aksara Baru, 1983).
Roni  Wiyanto, Asas-Asas  Hukum  Pidana, Cetakan  ke-l., (  Bandung  :  Mandar Maju, 2012)
Sabian  Usman, Dasar-Dasar  Sosiologi
(Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009)
Schreuder. Het  Wetboek  van  Straafrecht ,
A.W. Sijthoff Uitgevers Maatschaapiij NV. Leiden, 1951 Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976) _________________, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta
Universitas Indonesia Press 1988).
Soerjono  Soekanto  &  Sri  Mamudji,
Penelitian  Hukum  Normatif  :  Suatu Tinjauan  Singkat ,  (Jakarta  :Raja Grafindo Persada, 2003) Wirjono  Prodjodikoro. Azas-Azas  Hukum Pidana di Indonesia (Jakarta:
Eresco, 1981)
Yulies  Tiena  Masriani Pengantar  Hukum
Indonesia, Cetakan  Kelima,(  Jakarta : Sinar Grafika, 2009).
Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan.
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia ,
(Jakarta : Balai Pustaka, 2001).
Lembaga  Pendidikan  dan  Pelatihan  Polri,
Search  And  Rescue  (SAR) (  Bagian
Kurikulum dan Bahan Ajar
Pendidikan Pembentukan Biro
Kurikulum, 2019 ).
Indonesia, Kitab  Undang  undang  Hukum Pidana  Draft  Naskah  Akademik Rancangan Undang undang Tentang Kitab  Undang  Undang  Hukum Pidana  (KUHP) ,  Badan  Pembinaan Hukum Nasional Kementerian
Hukum dan Hak Asasi  Manusia Republik Indonesia, 2015
_________,  UU    Nomor  29  Tahun  2014 tentang Pencarian dan Pertolongan _________,  Undang-Undang  Nomor  17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
_________,  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.
_________,  Undang-Undang  Nomor  24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
_________,Kepala  Badan  Sar  Nasional, Peraturan  Kepala  Badan  Sar  No  PK 21  Tahun  2014,  tentang  petunjuk teknis  pengoperasian  kapal  negara (KN) SAR dalam mendukung operasi SAR.
_______________________________,
SOP (Standar Operasional Prosedur) Basarnas no. 373 tahun 2018 tentang SOP  pelayanan  registrasi  sinyal
Bahaya.
_______________________________,
SOP (Standar Operasional Prosedur) Basarnas no. 374 tahun 2018 tentang sop  pelayanan  uji  Fungsi  sinyal marabahaya
________.  Direktorat  Sistem  Komunikasi Badan Nasional Pencarian  dan
Pertolongan, Laporan tahunan operasional  LUT/MCC  tahun  2021. Jakarta
Hari  Utomo, Siapa  yang  bertanggung jawab menurut Hukum dalam kecelakaan kapal ( legally responsible  parties  in  ship  accident ),  Jurnal  legislasi  Indonesia  Vol  14 no 1 Maret 2017: 57 – 76).
Hasrianto, Pertanggungjawaban  nakhoda pada  peristiwa  Kecelakaan  kapal menurut  undang-undang  Pelayaran ,
Journal of Law Universitas
Samarinda, Vol. 7 No 1 2020.
Marchelino  Kawulur,  Max  Sepang,  Nelly Pinangkaan, Pemberlakuan ketentuan pidana terhadap
perbuatan  merusak  sarana  dan menyalahgunakan  alat komunikasi
untuk  pencarian  dan  pertolongan, Jurnal  Lex  Crimen  Vol.  X/No.
10/Sep/2021, Universitas Sam Ratulangi, 2021. Muhamad Abdullah, Rekontruksi Perlindungan Hukum Petugas Pencarian dan Pertolongan
(Rescuer) di Indonesia berbasis nilai keadilan ,  Disertasi,  (  Semarang  : Universitas  Islam  Sulan  Agung, 2021).
Rahmi  Erwin, Tanggung  Jawab  Negara untuk mencegah terjadinya Kecelakaan  kapal  di  laut  menurut hukum  internasional  Dan  hukum nasional, Tesis  Program  Magister Hukum Universitas Andalas,
Padang, 2020. Indonesia  Marine  Equipment, Fungsi Emergency
Position Indicating
Radio Beacon (EPIRB) kapal , https://inameq.com/electronic- gps/navigation-system/fungsi- emergency-position-indicating- radio-beacon-epirb-kapal, diakses tanggal 13 Juli 2022.