## Vol. 4 No. 2 Juli 2022

## PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK PT. WARINGIN AGRO JAYA YANG MENGAKIBATKAN KEBAKARAN HUTAN DENGAN MENUNTUT GANTI RUGI DAN TINDAKAN TERTENTU
Strict Liability by PT. Waringin Argo Jaya Which Caused Forest Fires Demand Compensation And Certain Actions
Josua Hari M. Sekolah Tinggi Hukum Bandung josuaharimm@gmail.com
Naskah dikirim : 31 Maret 2022 Naskah diterima untuk diterbitkan : 10 Juni 2022
DOI : 10.34010/rnlj.v%vi%i.6819

## ABSTRACT
The Legal Standing of The Central Government  due to competition and certain acts of  the  environment has  been  mandated  in  90  chapter  of  the  environment  constitution.  Based  on  it,  the  central  government sued  the  competition  with  strict  liability  to  PT.  Waringin  Argo  Jaya  (PT.  WAJ)  because  he  cleared  the land  by  burning  which  create  a  dangerous  threat  to  the  environment  and  nevermore  base  by  1365 Chanpet of BW. This article focuses on to know the implementation of strict liability in the legal standing of the Central Government regulation to sue competition the forest fire which did by PT.WAJ. The article uses a doctrinal method and the data is analyzed qualitatively with  a statute approach, conceptual, and policy  approach.  This  article  provides  a  view  to  the  government  n  carrying  out  environmental management functions, it is necessary to form an independent institution that is equipped with clear legal responsibilities  and  is  given  the  authority  to  carry  out  supervision  and administrative  law  enforcement. Judges  also  need  to  decide  that  cases  should  have  precautionary  principles  which  can  result  in  the change of civil liability from intentional tort to strict liability.

## Keywords: Legal Standing, Competition and Certain act, Forest Fire.

## ABSTRAK
Kewenangan menggugat Pemerintah Pusat dalam menuntut ganti kerugian dan tindakan tertentu terhadap lingkungan hidup telah diamanatkan Pasal 90 UUPPLH tentang Hak Gugat Pemerintah. Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Pusat menggugat ganti kerugian terhadap PT. Waringin Agro Jaya (PT. WAJ) karena membuka lahan dengan cara membakar yang  menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan dengan menggunakan  pertanggungjawaban  mutlak  ( strict  liability )  dan  tidak  lagi  didasarkan  pada  Pasal  1365 KUHPerdata. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan asas strict liability dalam pengaturan kewenangan menggugat Pemerintah Pusat dalam menuntut ganti kerugian terhadap kebakaran hutan yang dilakukan  PT.  WAJ.    Adapun  spesifikasi  penelitian  yang  digunakan  adalah  deskriptif-analitis,  metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan dokumen yang akan dianalisis secara deskriptif- analitis yaitu studi pustaka dan dokumen.  Melalui  penelitian  ini  bertujuan  untuk  memberikan  pandangan  kepada  Pemerintah  dalam menjalankan  fungsi  pengelolaan  lingkungan  perlu  membentuk  lembaga  yang  bersifat  mandiri  yang dilengkapi  dengan  tanggung  jawab  hukum  yang  jelas  dan  diberikan  kewenangan    melaksanakan pengawasan  dan  penegakan  hukum  administrasi.  Hakim  juga  perlu  memutuskan  perkara  harus menerapkan asas kehati-hatian yang dapat berakibat berubahnya pertanggungjawaban perdata dari PMH menjadi strict liability.
Kata Kunci: Hak Gugat Pemerintah, Ganti Kerugian dan Tindakan Tertentu, Kebakaran Hutan

## Vol. 4 No. 2 Juli 2022

## PENDAHULUAN Latar Belakang Masalah
Potret kekayaan alam indonesia meliputi bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya seperti kekayaan hutan, perkebunan dll. Di mata inventor, Indonesia bagaikan seorang putri yang amat mempesona. Banyak yang berminat untuk meminangnya. Begitulah Indonesia, dengan  kekayaan  alam  yang  melimpah  ,  banyak  pihak  yang  berbondong  ingin  melakukan ekploitasi terhadap sumber daya alam yang membentang dari Sabang sampai Merauke. 1 Namun, maraknya pencemaran sumber daya alam yang umumnya disebabkan karena tidak terkontrolnya kegiatan  manusia  dan  meningkatnya  kepedulian  akan  manfaat  lingkungan  menjadi  faktor penting untuk mempertimbangkan peranan negara dalam persoalan kerugian lingkungan. Posisi Negara  yang  tidak  hanya  sebagai  wasit  tetapi  juga  sebagai regulator dan supervisor terhadap suatu  sumber  daya  alam,  namun  juga  perlu  terlibat  secara  aktif  dalam  melakukan  pemulihan terhadap  rusak  atau  musnahnya  sumber  daya  alam,  di  antaranya  melalui  gugatan  terhadap pencemaran untuk bertanggung jawab atas kerugian lingkungan yang telah disebabkanya, dalam hal ini disebut dengan hak gugat pemerintah. 2
Pemanfaatan kelapa sawit di Indonesia sebagai sumber pangan ini masih menjadi polemik terhadap  permasalahan  lingkungan  dan  lahan.  Dapat  diketahui  bahwa  50%  lahan  yang  sudah diberikan izin adalah lahan yang tidak produktif dan tidak dikerjakan. Pembukaan lahan dengan cara  pembakaran  masih  menjadi  pilihan  dari  pelaku  usaha  karena  diangap  cara  yang  paling efektive  dan  murah. 3 Tingginya  laju  kerusakan  hutan  selalu  menjadi  tantangan  besar  dalam pengelolaan lingkungan hidup  di  Indonesia.  Berdasarkan  catatan  Kementerian  Lingkungan Hidup  dan  Kehutanan(KLHK), pada  2018-2019  laju  deforestasi  (bruto)  yang  terjadi  adalah sebesar  465,5  ribu  hektar. 4
Terhadap  gugatan  PT.  Waringin  Argo  Jaya  sebagai  pengelola  areal  lahan  perkebunan kelapa  sawit  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Pusat  menunjukan  bahwa  berdasarkan  hasil verifikasi tim KLHK menyatakan telah terjadi kebakaran seluas 1.626.52 Ha lahan perkebunan milik  PT.  WAJ  adalah  lahan  gambut. 5 gugatan  pemerintah  itu  mengajukan  agar  PT.  WAJ membayar  ganti  rugi  materil  Rp.  173  miliar  dan  melakukan  tindakan  pemulihan  lingkungan hidup  sebesar  173  miliar  terhadap  lahan  yang  terbakar  agar  dapat  berfungsi  kembali sebagaimana  mestinya.  Mengingat  pernan  lingkungan  yang  sangat  penting  bagi  prikehidupan manusia, maka kelestarian harus dijaga dan dilindungi. 6
1 Irfan  Nur  Rachman,  (2016),  Politik  Hukum  Pengelolaan  Sumber  Daya  Alam  Menurut  Pasal  33  UUD 1945, (Jurnal Konstitusi: Vol. 13 No. 1), Hlm. 192.
2 . Dona Pratama Jonaidi dan Andri G. Wibisana, (2021), Konsep Gugatan Pemerintah Atas Pencemaran Lingkungan:  Komparasi  Antara  Indonesia  dan  Amerika  Serikat, Arena  Hukum, Vol  14,  No  2,  diakses https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2021.01402.4 , hlm. 269
3 (2017),“  Tahun  Kelam  Kebijakan  dan  Penegakan  Hukum  Lingkungan  di  Indonesia”,  Catatan  Akhir Tahun 2016 ICEL, Jurnal Hukum Lingkungan Vol. 3 Issue 2. Hlm. 150.
4 Indra,  Perwira,  dkk.  (2022),  Valuasi  Kerugian  Lingkungan  Hidup:  Studi  Atas  Persepsi  Hakim  Dalam Putusan  Pengadilan Pada 2009-2019, Jurnal Bina Mulia Hukum: Vo.6 No. 2. Hlm. 202.
5 Haris  Fadhil,  “Lagi,  KLHK  Gugat  Pembakar  Hutan  PT  Waringin  Argo  Jaya  Rp  750  Milyar”, https://news.detik.com/berita/d-3334273/lagi-klhk-gugat-pembakar-hutan-pt-waringinagro-jaya-rp-750- miliardiakses 20 Januari 2018
6 Rony  Andre  Christian  Naldo  dan  Mesdiana  Purba,  (2021),  Konsep  Petanggungjawaban  Mutlak Korporasi Sebab  Kebakaran  Lahan  Perkebunan  Mengakibatkan  Ancaman  Serius,  (Jurnal  Ilmiah Advikasii FH. Univ. Labuhanbatu: Vol. 9 No. 2). Hlm. 46.

## Vol. 4 No. 2 Juli 2022
Lingkungan  hidup  merupakan  ruang  bagi  kehidupan  dalam  segala  aspek  yang  kodrat alamiahnya untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi manusia. Manfaat ini akan diperoleh manusia apabila lingkungan hidup dikelola secara arif. Manusia dan lingkungan saling berinteraksi  dan  memiliki  sifat  saling  ketergantungan.  Kehidupan  manusia  tidak  dapat  berdiri sendiri,  setiap  tindakan  manusia  akan  berpengaruh  terhadap  lingkungan  dan  begitu  juga sebaliknya.  Namun,  walaupun  disadari  akan  pentingnya  perlindungan  dan  pelestarian lingkungan, pencemaran dan perusakan lingkungan tidak dapat dihindari. Dengan kemampuan akalnya,  manusia  menciptakan  berbagai  macam  teknologi  yang  dapat  dimanfaatkan  untuk menggali  berbagai  sumber  daya  alam  yang  tersedia  dan  mengembangkan  pembangunan  guna meningkatkan  kemakmuran  hidupnya  dan  membuat  semakin  mudah  dalam  perkembangannya. Indonesia  memiliki  jaminan  konstitusi  yang  menjadi  sumber  dari  segala  sumber  hukum  bagi penyusunan peraturan perundang-undangan, termasuk lingkungan hidup. Pada Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD  Tahun  1945),  lingkungan  hidup  diatur dalam  dua  aspek  yaitu  :  (1)  sebagai  bagian  dari  hak  asasi  manusia  (Pasal  28H  ayat  (1)UUD 1945);  (2)  sebagai  prinsip  penyelenggaraan  perekonomian  nasional  yang  berwawasan lingkungan (Pasal 33 ayat (4) UUD 1945). 7 Pengaturan ini merupakan ciri konstitusi Indonesia yang  tidak  hanya  mengakui  kedaulatan  rakyat  saja,  melainkan  juga  mengakui  keberadaan kedaulatan  lingkungan  hidup.  Kedua  pasal  tersebut  merupakan  bukti  konkret  diterimanya prinsip-prinsip  pembangunan  berkelanjutan  ( sustainable  development )  dalam  UUD  1945. 8 Terlaksananya  pembangunan  berkelanjutan  dan  terkendalinya  pemanfaatan  sumber  daya  alam adalah  tujuan  pengelolaan  lingkungan.  Dari  semua  muara  masalah  lingkungan  adaah pembangunan yang dilakukan tanpa memperhatikan faktor keseimbangan lingkungan yang pada gilirannya akan menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.
Dengan landasan filosofis dan yuridis di atas maka UU No 32 Tahun 2009 memberikan penguatan  normatif  terhadap  kedudukan  dan  fungsi  pemerintah  di  dalam  perlindungan  dan pengelolaan lingkungan hidup, namun apabila terdapat benturan atau konflik di dalam substansi Undang-Undang tersebut yang dikhawatirkan justru akan menjadi faktor penghambat di dalam upaya  penegakan  hukum  lingkungan  itu  sendiri.  Seperti  yang  diungkapkan  oleh  Soerjono Soekanto,  salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi  evektifitas  keberlakuan  hukum  adalah  faktor hukum  itu  sendiri.  Pasal  63  ayat  (1)  UUPPLH,  menetapkan  tugas  dan  wewenang  pemerintah dalam  pengelolaan  lingkungan  hidup  meliputi  27  (dua  puluh  tujuh)  jenis  kewenangan  tingkat pusat  dan  19  (sembilan  belas)  kewenangan  di  tingkat  provinsi  serta  16  (enam  belas)  jenis kewenangan  pemerintah  daerah,  kota/kabupaten.  Selanjutnya  berdasarkan  Pasal  64  UUPPLH menetapkan tugas dan wewenang pemerintah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan tersebut  dilaksanakan  dan/atau  dikoordinasikan  oleh  menteri. 9 Dalam  hal  ini  menteri  yang dimaksud adalah menteri negara lingkungan hidup dan kehutanan yang tidak hanya berada pada menteri  tetapi  tersebar  pada  lembaga-lembaga  lainnya.  Hal  ini  membawa  permasalahan tersendiri dalam penegakan hukumnya. Dengan berlakunya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan  Daerah  membawa  implikasi  terhadap  perkembangan  pengelolaan  lingkungan hidup  pemerintah  pada  perubahan  pengaturan  kewenangan  yang  mendasar  dengan diberlakukannya otonomi daerah.
7 Jimly  Ashiddiqie,  (2014)  “Green  Constitution:  Nuansa  Hijau  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945” dalam Anotasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup (Edisi Pertama), Penyunting Henri Subagiyo) (Jakarta: Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), hlm. 18
8 Nina Herlina, (2015), Permasalahan Lingkungan Hidup dan Penegkan Hukum Lingkungan di Indonesia, Jurnal   Ilmiah Galuh Justisi: Vol. 3 No. 2. Hlm. 1.
9 Soerjono  Soekanto,  (2007)  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum(Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada, hlm. 37.

## Vol. 4 No. 2 Juli 2022
Adanya  pelimpahan  kewenangan  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  ke daerah  sebagaimana  diatur  pada  Pasal  13  ayat  (1)  huruf  j  dan  Pasal  14  ayat  (1)  huruf  j  UU Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah,  maka  diharapkan  penegakan  hukum lingkungan  terutama  di  daerah  dapat  berjalan  dengan  baik,  namun  yang  terjadi  adalah sebaliknya.  Hal  ini  disebabkan  pengaturan  kewenangan  Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah yang  tidak  jelas  ruang  lingkup  batas  alokasi  kewenangan  hukumya  (Pasal  63  dan  Pasal  64 UUPPLH  Tahun  2009).  Seharusnya  kewenangan  tersebut  menjadi  dasar  legalitas    tindakan pemerintah  pusat  dan  daerah  dalam  menyelenggarakan  perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan  hidup  termasuk  penegakan  hukumnya.  Melalui  UUPPLH  Nomor  32  Tahun  2009, pemerintah telah memberikan kewenangan  yang sangat luas kepada Pemerintah Daerah dalam melakukan  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  di  daerah  masing-masing.  Oleh karena itu, lembaga yang dibebani oleh UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009 ini tidak cukup hanya suatu  organisasi  yang  menetapkan  dan  melakukan  koordinasi  pelaku  kebijakan,  tetapi dibutuhkan  suatu  organisasi  dengan  portofolio  untuk  menetapkan,  melaksanakan  dan mengawasi kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Selain pelimpahan kewenangan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 63 dan 64 UUPPLH Nomor  32  Tahun  2009  di atas juga  memuat  substansi  yang  baru  yang  memberikan  penguatan terhadap  kewenangan  Pemerintah  itu  sendiri  (penegakan  hukum)  yaitu  dengan  adanya pengaturan terhadap hak gugat Pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 90 UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009.
“Instansi  pemerintah  dan  pemerintah  daerah  yang  bertanggungjawab  di  bidang lingkungan  hidup  berwenang  mengajukan  gugatan  ganti  rugi  dan  4  tindakan  tertentu terhadap  usaha  dan/atau  kegiatan  yang  menyebabkan  pencemaran  dan/atau  kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.”
Dengan  ditetapkannya  tugas  dan  wewenang  Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  63  yang  kemudian  diperkuat  dalam  Pasal  90  UUPPLH Nomor  32  Tahun  2009  tentang  hak  gugat  Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah  maka  timbul pertanyaan,  apakah  kewenangan  menggugat  dapat  dilaksanakan  mengingat  pengaturannya belum  jelas  terutama  jika  dikaitkan  dengan  kebakaran  hutan  dan  lahan  (karhutla)  oleh PT.Waringin  Agro  Jaya  yang  selanjutnya  akan  dibahas  dalam  penelitian  ini.  Siapakah  yang dimaksud  dengan  instansi  Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah  yang  berwenang  mengajukan gugatan  ganti  rugi  dan  tindakan  tertentu  terhadap  usaha  dan/atau  kegiatan  yang  menyebabkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup? Apakah makna frasa “dan” dalam Pasal 90 UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009  itu dapat dibaca sebagai  kumulatif  atau  alternatif  Pemerintah  Pusat  atau  Pemerintah  Daerah  Tingkat  I Provinsi/Gubernur dan Daerah Tingkat II Kabupaten dan Kota Madya/Bupati dan Walikota atau kepala  instansi  yang  bertugas  di  bidang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup? Bagaimana  pengaturan  kewenangan  menggugat  seharusnya  dilakukan  agar  hukum  dapat ditegakkan?
Penjelasan  Pasal  90  ayat (1)  UUPPLH  Nomor  32 Tahun  2009  menyebutkan  bahwa  hak gugat  ini  dapat  diterapkan  terhadap  kerugian  lingkungan  hidup  yang  bukan  kerugian  terhadap hak milik privat dan yang disebabkan oleh pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan terhadap hak  milik  publik  dan  hak  milik  negara.  Bagaimana  menentukan  kriteria  kerugian  lingkungan, hak  milik  publik  dan  hak  milik  negara  secara  konseptual  dan  normatif.  Secara  prinsip lingkungan  hidup  adalah  kesatuan  ruang  dalam  arti  milik  semua  masyarakat  yang  berarti kerugian lingkungan tidak akan pernah hanya menyangkut hak milik individual saja tetapi akan menyangkut kepentingan masyarakat luas (publik) termasuk negara. Masalah berikutnya adalah bagaimana  upaya  yang  harus  dilakukan  agar  kebijakan  lingkungan  dapat  ditegakan  sementara

## Vol. 4 No. 2 Juli 2022
pembangunan harus dijalankan secara berkesinambungan. Pengelolaan lingkungan adalah upaya sistematis  dan  terpadu  untuk  melestarikan  fungsi  lingkungan  hidup  dan  mencegah  terjadinya pencemaran dan/atau terjadinya kerusakan lingkungan yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. 10
Apakah  hak  gugat  Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah  itu  hanya  berlaku  untuk  gugatan sengketa  lingkungan  hidup  administratif  di  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  atau  bukan?  Hal  ini belum jelas dalam Pasal 90 UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009 sehingga perlu diteliti. Selain itu berbicara  mengenai  pertanggungjawaban  perdata  dalam  bentuk  ganti  kerugian  dan  pemulihan lingkungan  hidup  diatur  pada  Pasal  87  dan  Pasal  88  UU  Nomor  32  Tahun  2009.  Dari  kedua pasal  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  secara  umum  pertanggungjawaban  perdata  mengenal  2 (dua)  jenis  pertanggungjawaban  ganti  kerugian  dan  biaya  pemulihan,  yaitu:  (1) pertanggungjawaban ganti rugi yang  mensyaratkan unsur kesalahan ( fault based liability ); dan (2) pertanggungjawaban ganti rugi mutlak ( strict liability ) yaitu pertanggungjawaban ganti rugi tanpa  perlu  dibuktikan  unsur  kesalahan  ( fault ).  Ganti  rugi berdasarkan  Fault  based  liability merupakan  konsep  yang  digunakan  dalam  Pasal  1365  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata (KUHPerdata)  yang  dikenal  dengan  istilah  perbuatan  melawan  hukum  yang  mewajibkan penggugat  membuktikan  adanya  unsur  kesalahan  dari  tergugat,  sedangkan strict  liability sebagaimana  disebutkan  dalam  penjelasan  Pasal  88  UU  Nomor  32  Tahun  2009  adalah  unsur kesalahan  tidak  perlu  dibuktikan  oleh  pihak  penggugat  sebagai  dasar  pembayaran  ganti  rugi, tetapi  pihak  tergugatlah  yang  diwajibkan  membuktikan  bahwa  ia  tidak  melakukan  unsur kesalahan.  Penerapan Strict  Liability dalam  Pasal  88  UUPPLH  Nomor  32  Tahun  2009  ini memerlukan pemahaman khusus sehingga jelas dan konsisten dapat diterapkan untuk kegiatan yang sangat berbahaya. 11

## Rumusan Masalah
Dari kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan tersebut timbul permasalahan sebagai berikut, Pertama :  Mengapa  pemerintah  pusat  sehingga  berwenang  mengajukan  gugatan  ganti  rugi  dan tindakan  tertentu  kepada  PT.  Waringin  Agro  Jaya  (WAJ)  dan  tidak  diajukan  oleh  Pemerintah Daerah  di  lokasi  terjadinya  kebakaran  bagaimana  pengaturan  kewenangan  menggugat  antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menuntut ganti kerugian dan tindakan tertentu terhadap  kebakaran  lahan  yang  dilakukan  oleh  PT.Waringin  Agro  Jaya  yang  mengakibatkan kerugian  lingkungan.  Mengingat  gugatan  ganti  kerugian  lingkungan  berbeda  dengan  gugatan ganti rugi pada umumnya yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum yang mensyaratkan pada  unsur  kesalahan  maka  permasalahan kedua yang  akan  diteliti  adalah:  Bagaimanakah penerapan  gugatan  ganti  rugi  berdasarkan  asas strict  liability terhadap  kebakaran  hutan  dan lahan yang dilakukan oleh PT.Waringin Agro Jaya.

## Tujuan Penelitian
Berdasarkan  identifikasi  masalah  tersebut  tujuan penelitian  ini  untuk  mengetahui  sejauh mana pengaturan kewenangan menggugat pemerintah pusat dalam menuntut ganti kerugian dan tindakan tertentu terhadap kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh PT. Waringin Agro Jaya, serta untuk mengetahui penerapan asas strict liabilityterhadap kerugian lingkungan akibat kebakaran hutan dan lahan oleh kegiatan PT. Waringin Agro Jaya.
10 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 angka (2).
11 Dian  Cahyaningrum,  (2017),  Penggunaan  Prinsip  Tanggung  Jawab  Mutlak  ( Strict  Liability) dalam Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan, (Badan Keadlian DPRI RI: Info Singkat Hukum)., hlm. 2.

## Vol. 4 No. 2 Juli 2022

## Manfaat Penelitian
Secara  teoretis,  untuk  memberikan  sumbangan  pemikiran  bagi  pengembangan  ilmu hukum  pada  umumnya  dan  pengembangan  hukum  lingkungan  pada  khususnya  terhadap pengaturan  kewenangan  menggugat  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  daerah  dalam  menuntut ganti  kerugian  dan  tindakan  tertentu  terhadap  kebakaran  hutan  dan lahan  yang  dilakukan  oleh kegiatan PT. Waringin Agro Jaya serta bagaimana asas strict liability diterapkan sebagai dasar gugatan  ganti  kerugian  lingkungan  akibat  kebakaran  hutan  dan  lahan  yang  dilakukan  oleh kegiatan  PT.  Waringin  Agro  Jaya  dalam  rangka  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup.
Secara Praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi  para  praktisi  hukum  seperti  polisi,  jaksa,  hakim,  dan  advokat,  dalam  memahami  dan meyakini eksistensi hukum lingkungan di dalam hukum positif yang penegakannya juga masih belum  optimal,  serta  bagi  masyarakat  luas  terutama  lingkungan  dan  masyarakat  untuk  lebih memahami  proses  bekerjanya  sistem  peradilan,  khususnya  sistem  peradilan  lingkungan  aspek perdata. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan bagi pembentuk peraturan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan pencemaran udara akibat kebakaran hutan dan lahan.

## Kajian Teoritik
Analisis  terhadap  permasalahan  penelitian  pertama  menggunakan  teori  negara  hukum, konsep  negara  hukum  kesejahteraan,  prinsip-prinsip  hukum  lingkungan  dan  norma-norma hukum  tentang  kewenangan  pemerintah  serta  kaidah  yang  berkaitan  dengan  tanggung  jawab negara ( state responsibility ). Dalam konteks hak asasi manusia, negara menjadi subjek hukum utama,  karena  negara  merupakan  subjek  hukum/  entitas  utama  yang  bertanggungjawab melindungi,  menegakkan  dan  memajukan  hak  asasi  manusia.  Asas  tanggung  jawab  negara berdasarkan Pasal 2 huruf a UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilaksanakan berdasarkan asas tanggung jawab negara. Dengan adanya UU Nomor  32  Tahun  2009  prinsip  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan  penegakan  hukum  mewajibkan  pengintegrasian  aspek  transparansi,  partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan. 12
Untuk  menganalisis  permasalahan  penelitian  kedua,  akan  digunakan  teori  penegakan hukum  lingkungan  secara  perdata  (pertanggungjawaban  perdata  dalam  bentuk  ganti  kerugian dan  pemulihan  lingkungan).  UU  Nomor  32  tahun  2009  tentang  UUPPLH  mengatur pertanggungjawaban  hukum  lingkungan  perdata  yang  menganut  asas  pencemar  membayar ( poluter pays principle ) yang secara normatif diatur dalam Pasal 87 dan 88 UUPPLH. Pasal 87 UUPPLH  Nomor  32  Tahun  2009  yang  pada  prinsipnya  didasarkan  pada  perbuatan  melanggar hukum  yang  mensyaratkan  unsur  kesalahan,  sedangkan  Pasal  88  UUPPLH  Nomor  32  Tahun 2009 yang menganut tanggung jawab mutlak ( strict liability ) tidak mensyaratkan adanya unsur kesalahan.  Dengan  adanya  pengaturan  ganti  kerugian  dan  biaya  pemulihan  dalam  kedua  pasal tersebut,  bagaimanakah  penerapan  sistem  asas strict  liability sebagai  dasar  gugatan  ganti kerugian  lingkungan  akibat  kebakaran  hutan  dan  lahan  oleh  PT.Waringin  Agro  Jaya  dalam rangka Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
12 Penjelasan  Umum  Undang-Undang  Nomor  32  tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## Vol. 4 No. 2 Juli 2022

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  yuridis  normatif  yaitu  menelaah  hukum sebagai  kaidah  yang  meneliti  bahan  pustaka  atau  data  sekunder  sebagai  bahan  dasar  untuk diteliti  dengan  cara  mengadakan  penelusuran  terhadap  peraturan-peraturan  dan  literatur- literatur, sehingga sumber datanya pun dari bahan-bahan pustaka berupa bahan hukum primer, sekunder  dan  bahan  hukum  tersier 13 yang  berhubungan  erat  dengan  judul  kewenangan menggugat pemerintah pusat untuk menuntut ganti kerugian dan tindakan tertentu terhadap PT. Waringin  Agro Jaya  yang  mengakibatkan  kebakaran hutan  dan lahan (karhutla).  Penelitian  ini hanya menggunakan pendekatan perundang-undangan ( statute approach ) dan pendekatan kasus ( case  apoprach ).  Pendekatan  perundang-undangan  yang  dimaksudkan  dalam  penelitian  ini adalah  untuk  menganalisis  peraturan  perundang-undangan  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah yang  berkaitan  dengan  permasalahan  hukum  yang  sedang  diteliti.  Pendekatan  kasus  dilakukan juga  untuk  melakukan  telaah  pada  kasus  yang  di  teliti  yaitu  kebakaran  lahan  yang  dilakukan oleh  PT.  Waringin  Argro  Jaya.  Dilakukan  untuk  mencari  nilai  kebenaran  serta  jalan  keluar terbaik  terhadap  peristiwa  hukum  yang  terjadi  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  keadilan  dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. 14
Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  cara  studi  dokumen (study  of  document)  dan  studi  literatur  (study  of  literature),  untuk  mendapatkan  bahan  kajian teori-teori  berupa  pendapat-pendapat  atau  tulisan-tulisan  para  ahli  atau pihak  lain  yang  berupa informasi, baik dalam bentuk formal maupun naskah resmi. Analitis Data yang diperoleh dalam penelitian  ini,  dianalisis  secara  kualitatif  sehingga  penyajiannya  tanpa  menggunakan  angka- angka serta daftar tabel. Metode Analisis Data secara kualitatif artinya data yang diperoleh yang relefan pada kajian yang bersifat teoritis dalam bentuk asas-asas, konsepsi-konsepsi, pandangan- pandangan,  doktrin-doktrin  hukum  dan  isi  kaidah  hukum  terlebih  dahulu  diuraikan  secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif. Untuk menganalisis data secara menyeluruh deskriptif dan preskriptif yaitu tidak hanya mengungkapkan data tetapi juga melukiskan realita perundang- undangan sebagaimana yang diharapkan.

## PEMBAHASAN
Kewenangan  Menggugat  Pemerintah  Pusat  dalam  Tuntutan  Ganti  Kerugian  dan Tindakan Tertentu terhadap Kebakaran Lahan yang dilakukan oleh PT. Waringin Agro Jaya
Sebagai  salah  satu  bentuk  kekuasaan  adalah  kewenangan.  Kewenangan  merupakan kekuasaan,  akan  tetapi  kekuasaan  tidak  selalu  berupa  kewenangan.  Apabila,  kewenangan merupakan kekuasaan, akan tetapi kekuasaan tidak selalu berupa kewenangan. Manifestasi dari dilaksanakan  sebagai  hasil  dari  kewenangan  adalah  adanya  hak  untuk  menjalankan  aktivitas- aktivitas.  Berdasarkan  pada  kewenangan  tersebut,  urusan  baru  bisa  diberikan  ketika  seseorang atau  sekomlompok  orang  atau  sebuah  isntitusi  telah  diberikan  sebelumnya. 15 Tanggung  jawab negara  ( state responsibility )  merupakan  konsep  dalam  hukum  internasional  yang  di  dalamnya
13 Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Komparatif, Cet. Kedua, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 300.
14 Irwansyah, Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel, (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021), hlm. 138.
15 Abdul  Rauf  Alauddin  Said,  (2014)  Pembagian  Kewenangan  Pemerintah  Pusat  Pemerintah  Daerah dalam  Otonomi  Seluas-luasnya  Menurut  UUD  1945,  Fiat  Justsia  Jurnal  Ilmu  Hukum  Volume  9  No.  4 (Oktober-Desember 2015). Hlm. 580.

## Vol. 4 No. 2 Juli 2022
mencakup tanggung gugat negara ( state liability ). Tanggung jawab negara merupakan salah satu bidang yang paling kompleks dalam hukum internasional, karena bersinggungan dengan konsep kedaulatan negara. 16 Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah liability menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum,  sedangkan  istilah responsibility menunjuk  pada  pertanggungjawaban  politik. 17 Tanggung  jawab  negara  ( state  responsibility )  sebagaimana  diamanatkan  dalam  Pasal  2  UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:
a. negara  menjamin  pemanfaatan  sumber  daya  alam  akan  memberikan  manfaat  yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
b. negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
c. negara  mencegah  dilakukannya  kegiatan  pemanfaatan  sumber  daya  alam  yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
Salah  satu  bentuk  dari  kekuasaan  ( power) adalah  kewenangan  ( authority ),  namun keduanya memiliki perbedaan pada dimensi keabsahan ( legitimasi ). Jika kekuasaan tidak selalu harus  diikuti  oleh  legitimasi  atau  keabsahan,  sedangkan  kewenangan  adalah  kekuasaan  yang harus  memiliki  keabsahan  ( legitimate  power ). 18 Artinya,  kewenangan  merupakan  kekuasaan, akan tetapi kekuasaan tidak selalu berupa kewenangan. Apabila kekuasaan politik dirumuskan sebagai kemampuan menggunakan sumber-sumber untuk mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan  keputusan  politik  maka  kewenangan  merupakan  hak  moral  untuk  membuat  dan melaksanakan  keputusan  politik  untuk  suatu  urusan  tertentu.  Urusan  adalah  segala  aktivitas yang dapat dilaksanakan sebagai hasil dari kewenangan yang ada. Manifestasi dari kewenangan adalah  adanya  hak  untuk  menjalankan  aktivitas-aktivitas.  Berdasarkan  pada  kewenangan tersebut,  urusan  baru  bisa  diberikan  ketika  seseorang  atau  sekelompok  orang  atau  sebuah institusi  telah  diberikan  kewenangan  sebelumnya.  Pemerintah  memiliki  fungsi  penting  dalam pengelolaan  lingkungan.  N.H.T.  Siahaan  memberikan  rangkuman  mengenai  pengertian- pengertian lingkungan hidup dalam suatu rangkaian unsur-unsur sebagai berikut:
1. Semua  benda,  berupa  manusia,  hewan,  tumbuhan,  organisme,  tanah,  air,  udara, rumah,  sampah,  mobil,  angin,  dan  lain-lain.  Keseluruhan  yang  disebutkan  ini digolongkan  sebagai  materi.  Sedangkan  satuan-satuannya  disebutkan  sebagai komponen;
2. Daya, disebut juga dengan energi;
3. Keadaan, disebut juga kondisi atau situasi;
4. Perilaku atau tabiat;
5. Ruang, yaitu wadah berbagai komponen berada;
6. Proses  interaksi,  disebut  juga  saling  mempengaruhi,  atau  biasa  pula  disebut  dengan jaringan kehidupan. 19
Penegakan  hukum  lingkungan  merupakan  mata  rantai  terakhir  dari  siklus  pengaturan ( regulatory  chain )  perencanaan  kebijakan  lingkungan.  Sebagai  mata  rantai  terakhir,  banyak kalangan  menganggap  bahwa  penegakan  hukum  lingkungan  ( environmental  law enforcement ) hanyalah  melalui  proses  pengadilan.  Anggapan  seperti  ini  mengisyaratkan  bahwa  penegakan
16 Eko  Nurmardiansyah,  Pengembangan  Kesadaran  Terhadap  Keadilan  Lingkungan  (Environmental Justice) Melalui Penataan Sistem Hukum Berdasarkan Pendekatan Sistem (Systems Approach), Disertasi pada  Program  Doktor  Ilmu  Hukum  Pascasarjana  Universitas  Katolik  Parahyangan,  (Bandung:  UNPAR, 2014), hlm. 527
17 Ibid, hlm. 529.
18 Ramlan Subakti, Memahami Ilmu Politik, (Jakarta: PT. Gramedia, 2001), hlm. 57.
19 N.H.T. Siahaan, Hukum Lingkungan (Jakarta: Pancuran Alam, 2009), hlm. 5.

## Vol. 4 No. 2 Juli 2022
hukum  lingkungan  hanya  bersifat  represif,  yaitu  setelah  tejadinya  kasus  pencemaran  dan/atau kerusakan lingkungan. Padahal, penegakan hukum lingkungan sebenarnya tidak hanya terbatas pada  tindakan  yustisial  atau  dengan  istilah  “meja  hijaukan”  semata,  melainkan  bagaimana melaksanakan  dan  menegakkan  peraturan  perundang-undangan  lingkungan.  Kegiatan melaksanakan  dan  menegakkan  peraturan  tidak  hanya  menjadi  tanggung  jawab  pengadilan, melainkan  yang  paling  utama  menjadi  tanggung  jawab  aparatur  pemerintah  di  bidang lingkungan hidup.
Dengan demikian, penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan secara preventif dalam upaya  pemenuhan  peraturan  ( compliance )  dan  secara  represif  melalui  pemberian  sanksi  atau proses  pengadilan  dalam  hal  terjadi  perbuatan  melanggar  peraturan.  Dua  sistem  atau  strategi sebagaimana  dikemukakan  di  atas,  pada  dasarnya  merupakan  esensi  dari  penegakan  hukum lingkungan,  yaitu  untuk  mencegah  dan  menanggulangi  perusakan  dan/atau  pencemaran lingkungan.  Upaya  preventif  dalam  rangka  pemenuhan  peraturan  dapat  dilakukan  melalui pengawasan  dan  pembinaan  oleh  pejabat  administrasi  negara  (aspek  hukum  administrasi). Sedangkan  upaya  represif  dilakukan  melalui  pemberian  sanksi  atau  jalur  pengadilan  untuk mengakhiri  pelanggaran,  pemulihan  lingkungan,  dan  ganti  rugi  kepada  korban  pencemaran dan/atau perusakan lingkungan (aspek hukum administrasi, perdata, dan pidana). 20
Sepanjang  tanggal  7  Juli  2015  sampai  20  Oktober  terdapat  826  Titik  panas  ( hotspot )  di areal  perkebunan  kelapa  sawit  milik  PT.  Waringin  Argo  Jaya  yang    terdeteksi  oleh  satelit MODIS  Terra-aqua  yang  dikeluarkan  oleh  NASA-Amerika  Serikat. 21 Selanjutnya  Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup telah mengeluarkan Surat Penugasan
No.SP.57/PSLH-MP/2015  tertanggal  18  September  2015  kepada  TimVerifikasi  Sengketa Lingkungan Hidup (Tim Verifikasi).Untuk memverifikasi hal-hal berikut: 22
1. Membuktikan kebenaran terjadinya kebakaran lahan di lahan PT. WAJ;
2. Membuktikan adanya kerusakan lingkungan hidup akibat kebakaran;
3. Menghitung kerugian lingkungan akibat kerusakan lingkungan; dan
4. Melakukan  inventarisasi  tindakan  tertentu  yang  harus  dilakukan  oleh  perusak lingkungan hidup.
Menurut  Keterangan  Ahli  Kebakaran  Hutan  danLahan  dari  Tim  Verifikasi  tertanggal  23 September  2015  serta  tim  teknis  Badan  Perizinan  dan  Penanaman  Modal  (BPPM)  Kabupaten Ogan  Komering  Ilir  tanggal  28  September  2015,disimpulkan  luas  lahan  terbakar  di  areal perkebunan kelapa sawit milik PT. Waringin Agro Jaya adalah 1.626,53 Ha. 23
Salah  satu  asas  yang  dianut  dalam  UU  Nomor  32  Tahun  2009  adalah  asas  tanggung jawab  negara  yang  artinya  bahwa  negara  bertanggung  jawab  menjamin  pemanfaatan  sumber daya  alam  untuk  memberikan  manfaat  sebesar-besarnya  bagi  kesejahteraan  dan  hidup  rakyat baik  generasi  masa  kini  maupun  masa  depan,  menjamin  hak  warga  negara  untuk  memperoleh lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat  serta  untuk  mencegah  perusakan  dan/atau  pencemaran lingkungan  hidup  dari  kegiatan  pemanfaatan  sumber  daya  alam.  Sebagai  konsekuensi pelaksanaan  asas  tanggung  jawab  tersebut,  pemerintah  dapat  mengambil  tindakan  hukum terhadap pelaku usaha yang dianggap telah merusak atau mencemari lingkungan hidup sehingga menimbulkan kerugian lingkungan hidup.
20 Daud Silalahi, Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia Melalui Pendekatan Kesadaran Hukum dan Lingkungan, (Bandung: Alumni, 992), hlm. 184
21 Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt. Sel.” hlm. 8
22 Ibid , hlm. 9.
23 Ibid.

## Vol. 4 No. 2 Juli 2022
Dalam  hal  pelaku  pencemaran  dan/atau  perusakan  lingkungan  hidup  tidak  dapat melaksanakan tindakan tertentu berupa penanggulangan dan/atau pemulihan lingkungan hidup, instansi lingkungan hidup dapat memerintahkan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan dan/atau pemulihan dengan beban biaya ditanggung oleh pelaku pencemaran dan atau keruskan lingkungan  hidup.  Dengan  kata  lain  tindakan  tertentu  bisa  diganti  dengan  pembayaran  ganti kerugian  untuk  pengganti  biaya  penanggulangan  pencemaran  dan/atau  kerusakan  lingkungan hidup serta pemulihan lingkungan hidup. 24
Kewenangan  pemerintah  yang  dibedakan  atas  pemerintah,  pemerintah  provinsi  dan pemerintah kabupaten/kota. Perubahan konsep ini didasarkan pada pertimbangan bahwa konsep negara lebih luas karena mencakup pemerintah, teritorial dan warga negara. Negara dijelaskan oleh pemerintah sebagai sebuah organisasi kekuasaan negara. Kewenangan pemerintahan dalam bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diformulasikan dalam tiga tingkatan. 25 Pembagian  kewenangan  dalam  bidang  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup diamanatkan dalam Pasal 63 UU Nomor 32 Tahun 2009.Kewenangan Pemerintah Pusat dalam perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup.  Berdasarkan  hal  itu  Pemerintah  mempunyai tugas  dan  wewenang  di  dalam  melakukan  penegakan  hukum  lingkungan.  Berdasarkan penjelasan umum pada UU Nomor 32 Tahun 2009 penegakan hukum diposisikan sebagai upaya preventif  dalam  rangka  pengendalian  dampak  lingkungan  hidup  perlu  dilaksanakan  dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi.
Selain  itu,  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  2008  tentang  Kementerian Negara Juncto Peraturan  Presiden  Nomor  7  Tahun  2015  tentang  Kementerian  Negara  tentang Organisasi  Kementerian  Negara  Juncto  Pasal  2  Peraturan  Presiden  Nomor  16  Tahun  2015 tentang  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  diatur  bahwa  Tugas  Penyelenggaraan Urusan  Pemerintahan  di  Bidang  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  berada  di  bawah  KLHK, sehingga  dengan  demikian  KLHK  adalah  pihak  yang  memiliki  kepentingan  hukum  dan  diberi wewenang  untuk  mengajukan  Gugatan  atas  nama  Pemerintah  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 90 UU Nomor 32 Tahun 2009.
Kewenangan  KLHK  dalam  mengajukan  Gugatan  Perdata  juga  diatur  dalam  Keputusan Ketua  Mahkamah  Agung  Nomor:36/KMA/SK/II/2013  tentang  Pemberlakuan  Pedoman Penanganan  Perkara  Lingkungan  Hidup  (KKMA  No.  30  Tahun  2013),  dimana  berdasarkan BAB IV tentang Pedoman Penanganan Perkata Perdata Lingkungan pada angka 3 huruf A yang menjelaskan  Instansi  pemerintah  dan  pemerintah  daerah  yang  bertanggung  jawab  di  bidang lingkungan  hidup  berwenang  mengajukan  Gugatan  ganti  rugi  dan  tindakan  tertentu  terhadap usaha dan/atau kegiatan yang  menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup. Hal-hal tersebut dijelasakan dengan ketentuan:
1. Instansi Pemerintah Pusat adalah Menteri Negara Lingkungan Hidup;
2. Instansi Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur, dalam hal ini dapat dilimpahkan kepada Kepala Instansi Lingkungan Hidup Provinsi dengan surat kuasa dari Gubernur;
24 Embiring, Reynaldo S. et al. Anotasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan  lingkungan  Hidup  (Edisi  Pertama).  Jakarta:  Indonesian  Center  for  Environmental  Law (ICEL), 2014). Hlm. 257.
25 Abubakar,  Muzakkir.  (2019),  Hak  Mengajukan  Gugatan  Dalam  Sengketa  Lingkungan  Hidup,  Kanun Jurnal Hukum: (Vol. 21 No. 1. (2019), Hlm. 105.

## Vol. 4 No. 2 Juli 2022
3. Instansi  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  adalah  Bupati/Walikota  dalam  hal  ini dapat dilimpahkan kepada Kepala Instansi Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota dengan surat kuasa dari Bupati/Walikota.
4. Instansi Pemerintah (Menteri Negara Lingkungan Hidup) dan/atau instansi Pemerintah Daerah  (Gubernur  atau  Bupati  atau  Kepala  Instansi  Lingkungan  Hidup  Provinsi  atau Kabupaten/Kota) dapat mengajukan Gugatan ganti rugi dan/atau tindakan tertentu baik secara  sendiri-sendiri  atau  bersama-sama,  karena  kewenangan  daerah  berdasarkan pelimpahan dari pemerintah pusat. Dalam frasa “dan” di Pasal 90 UUPPLH
Berdasarkan  Peraturan  Perundang-Undangan  sebagaimana  yang  disebutkan  di  atas,  telah terbukti  Menteri  KLHK  memiliki  kapasitas  sebagai  PENGGUGAT  ( personal  standing  in judictio )  dan  oleh  karenanya  berwenang  untuk  mengajukan  Gugatan  Perbuatan  Melawan Hukum  terhadap  perbuatan  yang  dilakukan  PT.  Waringin  Agro  Jaya  yang  mengakibatkan pencemaran  dan/atau  kerusakan  lingkungan  yang  menimbulkan  kerugian  lingkungan  hidup. Persoalan  praktis  dari  hak  gugat  pemerintah  di  Indonesia  terutama  dalam  tuntutan  ganti  rugi sebagai  memunculkan  persoalan  adanya  peluang  yang  cukup  besar  bahwa  pemerintah  akan meminta sejumlah uang untuk ganti rugi biaya pemulihan yang kemudian hasil perolehan dari ganti  rugi  tersebut  pada  kenyataannya  tidak  pernah  dilakukan  tindakan  pemulihan  atau merencanakan  untuk  melakukan  pemulihan  yang  seharusnya  bahkan  menjadikan  hal  tersebut sebagai upaya menambah penghasilan negara dari ganti kerugian lingkungan itu sendiri. 26
Pada  konteks  pertanggungjawaban  tanpa  kesalahan  yang  berdasarkan  pada strict liability dalam  kasus  kebakaran  hutan  oleh  PT.  WAJ  dipandang  sebagai  kegiatan  yang  sangat berbahaya ( abnormally dangerous activity ) karena melakukan pembakaran lahan gambut yang merupakan  salah  satu  ekosistem  yang  sangat  ringkih  tidak  adanya  tutupan  pohon  yang  hanya bertujuan  untuk  membuka  lahan  semata  sehinga  mutlak  dapat  dimintakan  pertanggungjawab kepada  PT.  WAJ  tanpa  perlu  pembuktian. 27 Mengutip  pendapat  dari  Vernon  Palmer  dari pandangan  Wibisana, strict  liability mempunyai  ciri  yang  khas  dalam  pertanggungjawaban dengan kesalahan dalam hal pembuktian kausalitas. 28 Pertama , pembuktian kausalitas dari sisi penyebab  factual  ( case  in  fact )  dalam strict  liability yang  dilakukan  secara  sederhana,  artinya pengadilan  tidak  perlu  membuktikan  kausalitas  dengan  pengujian  yang  bersifat  hipotesis ( hypotical atau counterfactual )  yang  terfokus  pada  pertanyaan  apakah  kerugian  Penggugat secara factual disebabkan oleh kegiatan yang dilakukan oleh Tergugat. Kedua , perihal kausalitas dari sisi legal atau yang biasa dikenal dengan istilah proximate cause atau yang dapat dikatakan perbuatan  tersebut  merupakan  sebab  yang  cukup  dekat  dengan  kerugian  yang  ditimbulkan, sehingga  pembuktiannya  tidak  berada  pada  ranah  pembuktian  kausalitas  lagi  akan  tetapi berpindah pada pembuktian konteks abnormally dangerous test. 29 Hal ini dilakukan pemerintah untuk  membuktikan  adanya  tindakan  kesengajaan  perusahaan  dalam  melakukan  pembukaan
26 A.G. Wibisana dan T.A.  Dewaranu, (2018) “Environmental damage and liability in Indonesia:  Fancy words  under  conventional  wisdom,”  in  Law  and  Justice  in  a  Globalized  World,  ed.  oleh  Harkristuti Harkrisnowo, Hikmahanto Juwana, dan Yu Un Oppusunggu (London: Routledge), hlm. 221-222.
27 Afriana  dan  Fakhriah,  (2016):  Inklusivitas  Penegakan  Hukum  Lingkungan  melalui  Tanggung  Jawab Mutlak, Jurnal Hukum Acara Perdata: Vol. 2, No. 2, Juli-Desember, hlm 281.
28 Andri  Gunawan  Wibisana,  Pertanggungjawaban  Perdata  dan  Pembuktian  Dalam  Hukum  Lingkungan Indonesia,  (Makalah  disampaikan  dalam  lokakarya  kebakaran  hutan  dan  lahan  Walhi,  Oktober  2015), hlm. 9.
29 Fajri  Fadillah,  (2016),  Tanggung  Renteng  dalam  Perkara  Perdata  Pencemaran  Udara  dari  Kebakaran Hutan dan Lahan, Jurnal Hukum Lingkungan Vol. 3 Issue 1, Juli, hlm. 79.

## Vol. 4 No. 2 Juli 2022
lahan  sehingga  wilayah  perusahaan  yang  terbagai  merupakan  tanggung  jawab  perusahaan karena dianggap telah lalai dalam menjaga dan melindungi kawasan hutan dan lahan. 30
Penerapan  Asas  Strict  Liability  terhadap  Kebakaran  Hutan  dan  Lahan  yang  dilakukan oleh PT. Waringin Agro Jaya
Frasa  bertanggung  jawab  mutlak  atau  strict  liability  adalah  unsur  kesalahan  tidak  perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi sebagaimana penjelasan Pasal  88  UU  PPLH  yang  merupakan lex  specialis 31 (undang-undang  yang  bersifat  khusus) dalam gugatan tentang perbuatan melawan hukum (PMH) pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi  yang  dapat  dibebankan  terhadap  pencemar  atau  perusak  lingkungan  hidup  menurut  Pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu. 32 Menurut Jams Krier ” The doctrine of strict liability for  abnormally  dangerous  activities  can  be  of  assistance in    many    cases    of    environmental damage,  strict  liability  is,  of course,  more  than  a  burdenshifting  doctrine,  since  it  not only  relieves  the plaintiff of the obligation to prove fault but forcloses the defendant proving the  absecne  of  fauly” ,  yang  mengartikan  bahwa  persoalan  kerusakan  lingkungan  merupakan bagian  aktivitas  yang  berbahaya.  Sehingga  penerapan strict  liability penting  unutk  diterapkan, bukan  karena  pihak  yang  dirugikan  yang  harus  mampu  menjelaskan,  melainkan  dalam  hal  ini adalah  tergugat  yang  harus  mampu  menjelaskan  kesalahan  akibat  dari  kerusakan  lingkungan yang dihasilkan karen perbuatannya. 33
PT. Warngin Agro Jaya didirikan berdasarkan anggaran dasar melakukan kegiatan usaha di  bidang  perkebunan  berdasarkan  yang  terletak  di  Desa  Kandis,  Ulak  Pianggu,  Keman  Baru, Ulang Kemang, Jungkal Serdang, Belanti, Ulak Jermun Kecamatan Pampangan dan Sirah Pulau Padang Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir ProvinsiSumatera Selatan. PT. WAJ telah melanggar ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Pasal 69 ayat (1) huruf a dan h UU Nomor 32 Tahun 2009 yang melarang pembukaan lahan dan/atau  pengelahan  dengan  cara  membakar  serta  melakukan  perbuatan  yang  mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
Adapun  Pencemaran  lingkungan  hidup  adalah  masuk  atau  dimasukkannya  makhluk hidup,  zat,  energi,  dan/atau  komponen  lain  ke  dalam  lingkungan  hidup  oleh  kegiatan  manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Sedangkan Perusakan lingkungan  hidup  adalah  tindakan  orang  yang  menimbulkan  perubahan  langsung  atau  tidak langsung  terhadap  sifat  fisik,  kimia,  dan/atau  hayati  lingkungan  hidup  sehingga  melampaui kriteria  baku  kerusakan  lingkungan  hidup. 34 Larangan  lain  terdapat  dalam  Pasal  11  Peraturan Pemerintah  Nomor  4  Tahun  2001  tentangPengendalian  Kerusakan  dan/atau  Pencemaran LingkunganHidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan yang berbunyi:
30 Djatmiko,  (2020),  Analisis  Kebijakan  Pemerintah  Terhadap  Kerusakan  Hutan  Kalteng  Akibat  MNCs 2000-2019, Global  Policy Vol. 8., No. 3, hlm. 77.
31 Joni Sandri Ritonga, dkk., (2022), Pertanggungjawaban Mutlak Korporasi Sebagai Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan  Yang  Mengakibatkan  Pencemaran  dan/Atau  Kerusakan  Lingkungan  Hidup, Lucos Konsep Jurnal Ilmu Hukum: (Vo. 2 No.1)., hlm. 166.
32 I Wayan Dedi Putra dan Kadek Agus S, Perbandingan Penerapan Prinsip Tanggungjawab Mutlak Pada Putusan Hakim: Studi Kasus Perkara Lingkungan di Indonesia, Jurnal Magister Hukum Udayana: Vol. 10 No. 1 , hlm. 170.
33 Ahmad  Gelora  Mahardika,  (2022),  Implikasi  Penghapusan  Strict  Liability  Dalam  UU  CK  Terhadap Lingkungan Hidup Di Era Sustainable Development Goals, (Legacy Jurnal Hukum dan Perundang- undangan: Vo. 1 No. 1). Hlm. 63.
34 Penjelasan Pasal 1 angka 14dan 16, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

## Vol. 4 No. 2 Juli 2022
“ Setiap orang dilarang melakukan kegiatan pembakaran hutan dan/atau lahan ”.
Dikuatkan  dengan  adanya  ketentuan  Pasal  26  huruf  c  dan  d  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71 Tahun  2017  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Ekosistem  Gambut  yang  menyatakan bahwa:
“ Setiap orang dilarang membakar lahan dambut; dan/atau melakukan kegiatan lain yang mengakibatkan terlampaunya kriteria baku kerusakan ekosistem Gambut ”
Dengan terbakarnya lahan milik PT. Waringin Agro Jaya tidak perlu mengeluarkan biaya untuk  pembelian  kapur  untuk  meningkatkan  pH  gambut  dan  biaya  pengadaan  pupuk  karena sudah  digantikan  dengan  adanya  abu  dan  arang  bekas  kebakaran,  serta  biaya pengadaan/pembelian  pestisida  untuk  mencegah  ancaman  serangan  hama  dan  penyakit.  PT. Waringin Agro Jaya juga diuntungkan karena akan memangkas biaya operasional seperti upah tenaga  kerja,  bahan  bakar,  serta  biaya-biaya  lain  yang  dibutuhkan  jika  dibandingkan  dengan biaya  Pembukaan  Lahan  Tanpa  Bakar  (PLTB)  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku.  Terbakar  nyalahan  juga  akan  menguntungkan  dari  segi  waktu  karena  proses “pembersihan” lahan menjadi lebih cepat sehingga dapat segera ditanami dan mudah dikerjakan.
Analisa  terhadap  fakta-fakta  lapangan,  terbukti  terjadinya  kebakaran  lahan  di  areal perkebunan kelapa sawit milik PT. WAJ terdapat kesesuaian antara “maksud’ dan “tujuan” yang inheren  dalam  peristiwa  kebakaran  lahan  yaitu  adanya  hubungan  kausalitas  yang  sangat  erat antara  terkabarnya  lahan  dengan  tujuan  akhir  yang  diinginkan  PT.  WAJ  yaitu  membuka dan/atau mengolah lahan dengan biaya murah dan cepat. Selain itu, berdasarkan keterangan Dr. Ir.  Basuki  Wasis.  M.Si.,  selaku  Ahli  Kerusakan  Tanah  dan  Lingkungan  Hidup  tertanggal  26 Oktober  2015  yang  mengacu  kepada  PP  4  Tahun  2001  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa (“PP 150 Tahun 2000”), dimana disimpulkan telah terjadi kerusakan lingkungan hidup akibat kebakaran lahan di areal perkebunan kelapa sawit milik PT. Waringin Agro Jaya sebagai berikut:
1. Hasil  pengamatan  lapangan  dan  analisa  contoh  tanah  di  laboratorium  menunjukkan bahwa  memang  benar  pada  lokasi  penelitian  telah  terjadi  kerusakan  tanah  dan lingkungan  di  Kecamatan  Pampangan,  Kabupaten  Ogan  Komering  Ilir  Provinsi Sumatera Selatan;
2. Hasil  pengamatan  lapangan  dan  analisa  vegetasi  menunjukkan  bahwa  pada  tanah terbakar telah terjadi kerusakan lingkungan hidup aspek flora dan fauna karena telah masuk  kriteria  baku  kerusakan  (PP  4  Tahun  2001)  untuk  keragaman  spesies  dan populasi;
3. Hasil  analisa  tanah  menunjukkan  bahwa  pada  tanah terbakar telah  terjadi  kerusakan lingkungan hidup sifat kimia tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP 4 Tahun 2001) untuk parameter pH tanah, dan C organik;
4. Hasil  analisa  tanah  menunjukkan  bahwa  pada  tanah terbakar telah  terjadi  kerusakan lingkungan hidup sifat biologi tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP 4 Tahun 2001) untuk total mikroorganisme, total fungi dan respirasi tanah;
5. Hasil  analisa  tanah  menunjukkan  bahwa  pada  tanah terbakar telah  terjadi  kerusakan lingkungan hidup sifat fisik tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP 4 Tahun 2001) untuk subsiden, porositas dan bobot isi tanah.
Berdasarkan  Keterangan  Dr.  Ir.  Basuki  Wasis.  M.Si.,selaku  Ahli  Kerusakan  Tanah  dan Lingkungan Hidup juga menyimpulkan secara ilmiah telah terjadi kerusakan lahan gambut atau lahan basah akibat kebakaran di lokasi perkebunan kelapa sawit milik PT. Waringin Agro Jaya, dimana hasi lpengamatan lapangan dan analisa laboratorium bahwa tanah gambut yang terbakar telah mengalami kerusakan dan tidak dapat dipulihkan kembali ( irreversible) .

## Vol. 4 No. 2 Juli 2022
Fakta  -fakta  di  atas  membuktikan  PT.  Waringin  Agro  Jaya  secara  nyata  telah  sengaja membuka  dan/atau  mengolah  lahandengan  cara  membakar  sehingga  menimbulkan  kerusakan lingkungan hidup, dimana perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Perbuatan yang dilakukan oleh PT.  Waringin  Agro  Jaya  sebagaimana  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya,  selain  dikenakan sebagai  suatu  Perbuatan  Melawan  Hukum  yang  merugikan  lingkungan  hidup  yang  termuat dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, juga dimintakan pertanggungjawaban untuk dituntut sesuai dengan prinsip tanggungjawab mutlak ( strict liability ) yang dianut dalam UU Nomor 32 Tahun 2009, dengan konsekuensi PT. Waringin Agro Jaya wajib bertanggungjawab mutlak atas dampak  kerusakan  lingkungan  hidup  yang  diakibatkan  dari  usahanya  dapat  menimbulkan ancaman serius bagi lingkungan hidup. Ketentuan ini merupakan Lex Specialis dalam Gugatan tentang  Perbuatan  Melawan  Hukum  pada  umumnya  sebagaimana  dimaksud  Pasal  88  UU Nomor 32 Tahun 2009 yang menyatakan sebagai berikut:
“ Setiap  orang  yang  tindakannya,  usahanya,  dan/atau  kegiatannya  menggunakan  B3, menghasilkan  dan/atau  mengelola  limbah  B3,  dan/atau  yang  menimbulkan  ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan ”.
Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 88 UU PPLH, dijelaskan sebagai berikut:
“ Yang dimaksud dengan”bertanggung jawab Mutlak” atau strict lialibility adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi.  Ketentuan  ayat  ini  merupakan  lex  spesialis  dalam  Gugatan  tentang  perbuatan melanggar  hukum  pada  umumnya.  Besarnya  nilai  ganti  rugi  yang  dapat  dibebankan terhadap  pencemar  atau  perusak  lingkungan  hidup  menurut  Pasal  ini  dapat  ditetapkan sampai batas tertentu .”
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  dapat  disimpulkan  tidak  diperlukannya  unsur  kesalahan terhadap kegiatan yang dikenakan Strict Liability . Secara teori kesalahan dapat diartikan secara subjektif maupun objektif. Secara Subjektif, kesalahan berarti mens rea yaitu baik dalam bentuk kesengajaan maupun kelalaian. Sedangkan secara Objektif, kesalahan berarti melawan hukum. Dengan  demikian  dalam Strict  Liability ,  pelaku  pencemaran  tetap  bertanggung  jawab  tanpa memperhatikan ada tidaknya unsur sengaja, kelalaian dan melawan hukum, sehingga yang perlu diperhatikan  didalam  strict  liability  adalah  adanya  kerugian.  Unsur-unsur  perbuatan  Melawan Hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdata yang terjadi dalam kasus ini yaitu:
1. Perbuatan  itu  harus  bersifat  melawan  hukum  yang  meliputi  berbuat  tidak  berbuat; Terjadi kebakaran lahan antara bulan Agustus sampai dengan September 2015 di areal milik PT Waringin Agro Jaya.
2. Terdapatnya  kesalahan  pada  pelaku;  PT  Waringin  Agro  Jaya  melaukan  kegiatan usahanya mulai dari kegiatan penanaman, perawatan sampai dengan panen dengan cara pembakaran lahan, hal tersebut secara jelas melanggar peraturan perundang-undangan.
3. Timbul kerugian; Terdapat kerugian terhadap lingkungan hidup yaitu kerugian ekologis dan kerugian ekonomis.
4. Terdapat  hubungan  kausalitas  antara  perbuatan  dengan  kerugian.  Kebakaran  yang ditimbulkan  oleh  adanya  kegiatan  pembakaran  yang  sekaligus  penyebab  terjadinya kebakaran  yang  menyebabkan  timbulnya  kerugian  dilakukan  oleh  PT  Waringin  Agro Jaya.
Kebakaran  hutan  yang  terjadi  di  areal  milik  PT  .Waringin  Agro  Jaya  yang  diakibatkan adanya  pembakaran  lahan,  telah  memenuhi  4  kriteria  yang  dikategorikan  sebagai  perbuatan melawan  hukum  yaitu:  berlawanan  dengan  kewajiban  hukumnya,  melanggar  subjektif  orang

## Vol. 4 No. 2 Juli 2022
lain, bertentangan dengan susila dan bertentangan dengan asas kepatutan. Sistem hukum perdata di  Indonesia  banyak  diwarnai  oleh  sistem  Common  Law.  Menurut  sistem  ini,  suatu  perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang karenanya menimbulkan kerugian pada pihak lain, akan mewajibkan  si  pembuat  kesalahan  bertanggung  jawab  membayar  ganti  rugi  atas  akibat  yang ditimbulkannya.
Pasal  87  UU  Nomor  32  Tahun  2009  merupakan  kontekstualisasi  dari  ketentuan  1365 KUHPerdata  mengenai  perbuatan  melawan  hukum.  Seperti  yang  telah  dijelaskan  sebelumya, perbuatan melawan hukum memiliki unsur utama yaitu: perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian  dan  kausalitas  antara  perbuatan  melawan  hukum  dengan  kerugian.  Ketentuan  pada Pasal  87  UU  Nomor  32  Tahun  2009  telah  mencakup  unsur-unsur  perbuatan  melawan  hukum yang  diatur  dalam  KUHPerdata.  Ada  2  jenis  kompensasi  yang  dapat  dilakukan  oleh  pelaku usaha  jika  melakukan  pelanggaran  terhadap  Pasal  87  UU  Nomor  32  Tahun  2019  yaitu  ganti kerugian  dan  melakukan  tindakan  pemulihan. 35 PT  Waringin  Agro  Jaya  harus  bertanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan yang telah dilakukannya dan diwajibkan untuk membayar ganti rugi kepada negara, disamping itu pula diwajibkan untuk melakukan tindakan pemulihan terhadap  lingkungan  hidup  yang  telah  tercemar  yang  nilai  atau  besarannya  dihitung  sesuai dengan  motode  yang  diatur  oleh  Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  Nomor  7  Tahun  2014 tentang  Kerugian  Lingkungan  Hidup  Akibat  Pencemaran  dan/atau  Kerusakan  Lingkungan Hidup.
Sementara itu, kegiatan yang dapat dikenakan strict liability sebagaimana dimaksud Pasal 88 UU Nomor 32 tahun 2009 diantaranya usaha dan/atau kegitan yang menimbulkan ancaman serius. Yang dimaksud dengan ancaman serius menurut Pasal 1 angka 34 UU Nomor 32 Tahun 2009  adalah  ancaman  yang  berdampak  luas  terhadap  lingkungan  hidup  dan  menimbulkan keresahan  terhadap  masyarakat.  Penjabaran  tentang  “ ancaman  serius ”  terhadap  lingkungan hidup dijelaskan juga dalam KKMA No. 36 Tahun 2013 yaitu sebagai berikut:
“ yang  dimaksud  ancaman  serius  adalah  terjadinya  pencemaran  dan/atau  kerusakan lingkungan  hidup  yang  dampaknya  berpotensi  tidak  dapat  dipulihkan  kembali  dan/atau komponen-komponen  lingkungan  hidup  yang  terkena  dampak  sangat  luas,  seperti kesehatan  manusia,  air  permukaan,  air  bawah  tanah,tanah,  udara,  tumbuhan,  dan hewan ”
Perbuatan  membakar  lahan  yang  dilakukan  PT.  Waringin  Agro  Jaya  mengakibatkan kerusakan  lingkungan  hidup  yang  sulit  dipulihkan  kembali.  Dampak  dari  kebakaran  lahan tersebut  berakibat  timbulnya  asap  yang  luar  biasa  dan  dapat  menimbulkan  penyakit  saluran pernafasan  serta  terganggunya  penerbangan  akibat  asap  yang  ditimbulkan  akibat  kebakaran tersebut. Dengan kata lain, kebakaran tersebut berdampak luas yang dirasakan oleh masyarakat. Perbuatan  PT.  Waringin  Agro  Jaya  yang  membuka  lahan  dengan  cara  membakar mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup termasuk didalamnya ekosistem gambut yang dampaknya tidak dapat dipulihkan kembali ( irreversible ).
Berdasarkan  uraian  fakta  sebagaimana  telah  diuraikan  diatas  terbukti  kerusakan lingkungan  hidup  akibat  dari  perbuatan  melawan  hukum  dan  memenuhi  kriteria  “ ancaman serius ”  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1  angka  34  dan  Pasal  88  UU  Nomor  32 Tahun  2009 serta  KKMA  No.  36  Tahun  2013,  maka  oleh  karena  itu  terhadap  perbuatan  melawan  hukum pelaku  harus  diterapkan  prinsip  pertanggungjawaban  mutlak  ( strict  liabity ).  Berdasarkan  hal tersebut di atas, PT. Waringin Agro Jaya telah melakukan perbuatan melawan hukum dan oleh
35 Afriana  dan  Fakhriah,  (2016),  Inklusivitas  Penegakan  Hukum  Lingkungan  melalui  Tanggung  Jawab Mutlak, Jurnal Hukum Acara Perdata: (Vol. 2, No. 2, Juli-Desember). Hlm. 11.

## Vol. 4 No. 2 Juli 2022
karena  itu  sudah  selayaknya  dihukum  untuk  membayar  ganti  rugi,  dan  bertanggung  jawab secara  mutlak  (strict  liability)  atas  dampak  yang  ditimbulkan  oleh  adanya  kebakaran  lahan tersebut. 36 Prinsip strick liability merupakan upaya yang paling tepat untuk menjerat korporasi berdasarkan  logika  keilmuan  dari  sisi  normatifnya.  Namun,  sisi  normative  bisa  juga  perlu dikuatkan dengan bagaimana mekanisme eksekusi putusan yang menggunakan prinsip tersebut. Berdasarkan  prinsip strict  liability pula  meringankan  beban  penggugat  untuk  membuktikan kesalahan  yang  dilakukan  oleh  Tergugat.  Prinsip  ini  bida  diterapkan  secara  efektif  untuk menjerat korporasi yang merugikan lingkungan dengan tanggung jawab mutlak.

## KESIMPULAN
Kewenangan  Pemerintah  di  bidang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  dalam penegakan hukum lingkungan diatur pada Pasal 63 aya1 (1) huruf aa..  Sementara itu, Pasal 90 UU  Nomor  32  Tahun  2009  memberikan  kewenangan  kepada  Instansi  Pemerintah  yang bertanggungjawab  dalam  bidang  lingkungan  hidup  untuk  mengajukan  gugatan  ganti  rugi  dan tindakan  tertentu  terhadap  usaha  dan/atau  kegiatan  yang  telah  menyebabkan  pencemaran dan/atau  perusakan  lingkungan  hidup  yang  mengakibatkan  kerugian  lingkungan  hidup.  Selain itu,  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  2008  tentang  Kementerian  Negara  Juncto Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara Juncto Pasal 2 Peraturan  Presiden  Nomor  16  Tahun  2015  tentang  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan  diatur  bahwa  Tugas  Penyelenggaraan  Urusan  Pemerintahan  di  Bidang  Lingkungan Hidup dan Kehutanan berada di bawah KLHK, sehingga dengan demikian KLHK adalah pihak yang  memiliki  kepentingan  hukum  dan  diberi  85  wewenang  untuk  mengajukan  gugatan  atas nama  Pemerintah  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  90  UU  Nomor  32  Tahun  2009.  Hukum perdata  lingkungan  terdapat  2  (dua)  jenis  pertanggungjawaban,  yaitu:  Pertama, pertanggungjawaban  yang  mensyaratkan  adanya  unsur  kesalahan  ( fault  based  liability )  yang dikenal dalam doktrin perbuatan melawan hukum ( onrechmatigedaad ) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata  yang  tertuang  dalam  Pasal  87  UU  Nomor  32  Tahun  2009;  dan  Kedua, pertanggungjawaban  ketat  ( strict  liability )  yaitu  suatu  pertanggungjawaban  tanpa  harus dibuktikan  adanya  unsur  kesalahan  ( fault )  diatur  dalam  Pasal  88  UU  Nomor  32  Tahun  2009 yang  merupakan Lex  Specialis dari  Perbuatan  Melawan  Hukum  pada  umumnya.  Prinsip  yang terdapat  pada  Pasal  87  UU  Nomor  32  Tahun  2009  disebut  biasa  atau  bersifat  umum  ( generic artile ),  artinya  pasal  ketentuan  ini  mengandung  aspek-aspek  tanggung  jawab  perdata  yang dikenal  selama  ini  secara  konvensional.  UU  Nomor  32  Tahun  2009  menganut  sistem pertanggungjawaban khusus, yang dikenal dengan sistem strict liability , namun asas Pasal 1365 KUHPerdata juga masih tetap ada pada ketentuan Pasal 87 UU Nomor 32 Tahun 2009 sebagai ketentuan-ketentuan tanggungjawab perdata secara umumnya. Gugatan yang ditujukan terhadap PT  Waringin  Agro  Jaya  menggunakan  asas strict  liability ,  karena  kegiatan  dan/atau  usahanya terbukti  menimbulkan  ancaman  serius  yang  berdampak  luas  terhadap  lingkungan  hidup  dan menimbulkan  keresahan  terhadap  masyarakat  telah  memenuhi  unsur  perbuatan  yang  diatur dalam  Pasal  88  UU  Nomor  32  Tahun  2009  dan  selain  itu  dapat  dituntut  ganti  kerugian  dan tindakan pemulihan sebagaimana diamanatkan Pasal 87 UU Nomor 32 Tahun 2009.

## SARAN
Pemerintah dalam menjalankan fungsi pengelolaan lingkungan perlu membentuk lembaga yang bersifat  mandiri  yang  dilengkapi  dengan  tanggung  jawab  hukum  yang  jelas,  dan  diberikan kewenangan  untuk  melaksanakan  pengawasan  dan  penegakan  hukum  administrasi,  serta memberikan  bantuan  agar  masyarakat  mematuhi  peraturan  perundang-undangan  lingkungan
36 Azmi, Rama Halm Nur, dkk., Efektifitas Prinsip Strcit Liability Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Lingkungan (Analisis Putusan No.456/Pdt.G-Lh/2016/Pn.Jkt.Sel., Hlm. 12.

## Vol. 4 No. 2 Juli 2022
yang telah ditetapkan dan menjamin komunikasi secara terbuka dan peran serta dengan publik. Hakim  dalam  memutuskan  perkara  di  pengadilan  harus  menerapkan  asas  kehati-hatian  yang dapat  berakibat  berubahnya  pertanggungjawaban  perdata  dari  Perbuatan  Melawan  Hukum menjadi tanggung jawab mutlak ( strict liability ). Hal ini dapat ini pembuktian unsur kesalahan ( liability  base  on  fault) Perbuatan  Melawan  Hukum  menjadi  tidak  relevan  pertimbangan bagaimana  bentuk/tanggung  jawab  terhadap  lingkungan  serta  siapa  yang  harus  diberikan tanggung  jawab,  maka  dengan  penerapan  karena  dengan  diterapkannya  prinsip  pertanggung jawaban ketat/mutlak " Strict Liability ", yang paling penting disini adalah penentuan siapa yang harus bertanggung jawab atas adanya dampak pencemaran lingkungan yang telah menimbulkan kerugian.

## DAFTAR PUSTAKA
Abubakar,  Muzakkir.  (2019),  Hak  Mengajukan  Gugatan  Dalam  Sengketa  Lingkungan  Hidup, Kanun Jurnal Hukum: (Vol. 21 No. 1. (2019)
Ashiddiqie,  Jimly.  (2014).  Green  Constitution:  Nuansa  Hijau  Undang-Undang  Dasar  Negara
Republik Indonesia Tahun  1945 dalam  Anotasi  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
lingkungan  Hidup  (Edisi  Pertama),
Penyunting Henri Subagiyo) (Jakarta: Indonesian Center for Environmental Law
(ICEL), 18.
Afriana  dan  Fakhriah,  (2016),  Inklusivitas  Penegakan  Hukum  Lingkungan  melalui  Tanggung Jawab Mutlak, Jurnal Hukum Acara Perdata: (Vol. 2, No. 2, Juli-Desember).
Azmi, Rama Halm Nur, dkk.,  Efektifitas Prinsip Strcit Liability Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata  Lingkungan  (Analisis  Putusan  No.456/Pdt.G-Lh/2016/Pn.Jkt.Sel),  Diakses Tanggal  28  Mei  2022  Melalui  Https://Www.Researchgate.Net/Profile/Muhammad- Aliefuddin-Sayyaf-
Azharul/Publication/341742719_EFEKTIFITAS_PRINSIP_STRCIT_LIABILITY_DAL AM_PENYELESAIAN_SENGKETA_PERDATA_LINGKUNGAN_ANALISIS_PUTU SAN_NO456PDTG- LH2016PNJKTSEL/Links/5ed1b094299bf1c67d274ef1/EFEKTIFITAS-PRINSIP- STRCIT-LIABILITY-DALAM-PENYELESAIAN-SENGKETA-PERDATA- LINGKUNGAN-ANALISIS-PUTUSAN-NO456PDTG-LH2016PNJKTSEL.Pdf  .
Cahyaningrum,  Dian.  (2017),  Penggunaan  Prinsip  Tanggung  Jawab  Mutlak  (Strict  Liability) dalam  Kasus  Kebakaran  Hutan  dan  Lahan,  (Badan  Keadlian  DPRI  RI:  Info  Singkat Hukum).,
Djatmiko,  (2020),  Analisis  Kebijakan  Pemerintah  Terhadap  Kerusakan  Hutan  Kalteng  Akibat MNCs 2000-2019, Global  Policy Vol. 8., No. 3.
Fadhil,  Haris.  Lagi,  KLHK  Gugat  Pembakar  Hutan  PT  Waringin  Argo  Jaya  Rp  750  Milyar, https://news.detik.com/berita/d-3334273/lagi-klhk-gugat-pembakar-hutan-pt- waringinagro-jaya-rp-750-miliardiakses 20 Januari 2018
Fadillah,  Fajri.  (2016),  Tanggung  Renteng  dalam  Perkara  Perdata  Pencemaran  Udara  dari Kebakaran Hutan dan Lahan, Jurnal Hukum Lingkungan Vol. 3 Issue 1, Juli,,  79.
G  Wibisana,  Andri.  (2017).  Penegakan  Hukum  Lingkungan  Melalui  Pertanggungjawaban Perdata, (Depok, Badan   Penerbil FH UI.
______________ dan T.A. Dewaranu, (2018) Environmental damage and liability in Indonesia: Fancy words under conventional wisdom, in Law and Justice in a Globalized World, ed.

## Vol. 4 No. 2 Juli 2022
oleh  Harkristuti  Harkrisnowo,  Hikmahanto  Juwana,  dan  Yu  Un  Oppusunggu  (London: Routledge), 221-222.
Herlina,  Nina. (2015),  Permasalahan  Lingkungan  Hidup  dan  Penegkan  Hukum  Lingkungan  di Indonesia, Jurnal  Ilmiah Galuh Justisi: Vol. 3 No. 2.
Ibrahim,  Johnny.  (2006)  Teori  &  Metodologi  Penelitian  Hukum  Komparatif,  Cet.  Kedua,
(Malang: Bayumedia Publishing), 300.
Irwansyah, (2021),Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel, (Yogyakarta:
Mirra Buana Media), hlm. 138
Jonaidi,  Dona  Pratama  dan  Andri  G.  Wibisana  (2021), Konsep  Gugatan  Pemerintah  Atas Pencemaran  Lingkungan:  Komparasi  Antara  Indonesia  dan  Amerika  Serikat, Arena Hukum, Vol  14,  No  2,  diakses  https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2021.01402.4, hlm. 269.
LeIP,  (2020),  Laporan  Kajian  Putusan  Perkara  Lingkungan  Hidup,  (Indonesia  institute  for Independent Judiciary: 2020).
Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt. Sel.” 8.
Mahardika,  Ahmad  Gelora,  (2022),  Implikasi  Penghapusan  Strict  Liability  Dalam  UU  CK
Terhadap Lingkungan
Hidup Di Era Sustainable Development Goals, (Legacy Jurnal
Hukum dan Perundang-undangan: Vo. 1 No. 1). Naldo, Rony Andre Christian Naldo dan Mesdiana Purba, (2021), Konsep Petanggungjawaban Mutlak Korporasi Sebab Kebakaran Lahan Perkebunan Mengakibatkan Ancaman Serius, (Jurnal Ilmiah Advikasii FH. Univ. Labuhanbatu: Vol. 9 No. 2).
Nurmardiansyah,  Eko.  (2014).    Pengembangan  Kesadaran  Terhadap  Keadilan  Lingkungan (Environmental Justice)   Melalui  Penataan  Sistem  Hukum  Berdasarkan  Pendekatan Sistem (Systems Approach), Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan, Bandung: UNPAR, hlm. 527 Nursatria, Amriza. “Pencemaran Udara di Ogan Ilir Bahayakan Warga”, https://megapolitan.kompas.com/read/2015/10/01/13551751/Pencemaran.Udara.di.Oga n.Ilir.Bahayakan.Wa rga  diakses 12 Maret 2022.
Perwira,  Indra,  dkk.  (2022),  Valuasi Kerugian  Lingkungan  Hidup:  Studi  Atas  Persepsi  Hakim Dalam Putusan   Pengadilan Pada 2009-2019, Jurnal Bina Mulia Hukum: Vo.6 No. 2.
Putra,  I  Wayan  Dedi  dan  Kadek  Agus  Sudiarawan,  (2021),  Perbandingan  Peneraan  Prinsip Pertanggungjawaban Mutlak Pada Putusan Hakim Studi Kasus Perkara Lingkungan
Di Indonesi, (Jurnal Magister Hukum Udayana: Vol. 10 No. 1.
Phelps Jacob dkk, (2021), Pertanggungjawaban Perdata Perusakan Spesies Dilindungi Panduan Mengajukan Gugatan  Di  Indonesia,  Lancaster  Environment  Center,  AURIGA Nusantara, Lembaga Ilmu Pengetahuan   Indonesia, dan Environmental Law Institute.
Rachman, Irfan Nur, (2016), Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Menurut Pasal 33
UUD 1945, (Jurnal Konstitusi: Vol. 13 No. 1).
Rauf  Alauddin  Said,  Abdul.  (2014)  Pembagian  Kewenangan  Pemerintah  Pusat  Pemerintah Daerah dalam Otonomi   Seluas-luasnya  Menurut  UUD  1945,  Fiat  Justsia  Jurnal  Ilmu Hukum Volume 9 No. 4 (Oktober-Desember 2015).

## Vol. 4 No. 2 Juli 2022
Reynaldo  S.  Embiring,  et  al.  Anotasi  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup (Edisi Pertama). Jakarta: Indonesian Center for Environmental Law (ICEL). 257.
Ritonga,  Joni  Sandri  dkk.,  (2022),  Pertanggungjawaban  Mutlak  Korporasi  Sebagai  Pelaku Pembakaran Hutan dan   Lahan  Yang  Mengakibatkan  Pencemaran  dan/Atau  Kerusakan Lingkungan Hidup, Lucos Konsep Jurnal  Ilmu Hukum: (Vo. 2 No.1).
Siahaan, N.H.T. (2009) Hukum Lingkungan, Jakarta: Pancuran Alam.
Silalahi,  Daud.  (1992)  Penegakan  Hukum  Lingkungan  di  Indonesia  Melalui  Pendekatan Kesadaran Hukum dan   Lingkungan, (Bandung: Alumni), 184.
Soekanto,  Soerjono.  (2007).  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum,  (Jakarta:
PT Raja Grafindo
Persada), 37.
Subakti, Ramlan. (2001) Memahami Ilmu Politik, (Jakarta: PT. Gramedia).
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
(2017),“  Tahun  Kelam  Kebijakan  dan  Penegakan  Hukum  Lingkungan  di  Indonesia”,  Catatan Akhir Tahun 2016 ICEL, Jurnal Hukum Lingkungan Vol. 3 Issue 2.