## PERTAHANAN NEGARA, REALITAS SOSIAL KEAGAMAAN, DAN ANCAMAN NON-MILITER DI YOGYAKARTA
*1 Edy Santosa , 2 Moh Soehadha, 3 Heri Supriyanto
1 Brigjen TNI., Markas Besar TNI Angkatan Darat, Indonesia
2 Program Studi Sosiologi Agama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia
3 Letkol Caj., Direktorat Jenderal Strategi Kementerian Pertahanan RI, Indonesia *Santosedy099@gmail.com , Soehadha16@gmail.com , Heri.45@yahoo.com
Artikel History Submit: 20 Januari 2021 Review: 14 Februari 2021 Revised: 26 April 2021 Accepted: 28 Mei 2021 Abstract: The concept and strategy of national security of Indonesia includes the resilience of all areas of the country against military and non-military  threats.  From  a  sociological  perspective,  non-military threats  exist  in  a  dynamic  social  and  environmental  world  and  are constantly  changing  in  form.  Non-military  threats  have  a  broader dimension,  including  ideological,  social,  economic,  cultural,  political, information  technology  and  public  safety.  Various  facts  about regional conditions and socio-religious dynamics in the Special Region of  Yogyakarta  are  indicators  that  show  a  source  of  problems  as  a potential non-military threat. The article from the field research using the following qualitative method contains an interpretive description of  various  non-military  threats  from  internal  conditions,  as  well  as external influences. Internal conditions are caused by the Yogyakarta region which is directly adjacent to the Indian Ocean, the ring of fire area,  and  the  city  of  study  and  tourism  destinations.  As  for  the external conditions for non-military threats, among others, due to the influence of globalization, geopololitical conditions, ideological flows such as radicalism and massive caiptalization from outside Indonesia. There  are  three  forms  of  non-military  threats  in  Yogyakarta  that urgently need a strategy to respond and resolve them. The three non- military therats are religious radicalism, narcotics and illegal drugs, as well as the negative impact of virtual culture; such as the rise of hate and  hoaxes  that  can  damage  unity,  because  it  causes  discord  of  the nation.
Keywords:  Non-Military  Threats,  National  Security,  Social Religion,Yogyakarta

## Pendahuluan
Indonesia  merupakan  negara  kesatuan  yang  berbentuk  republik,  adalah  satu kesatuan  wilayah  yang  terhampar  luas  dari  Sabang  di  Propinsi  Nangroe  Aceh Darussalam (NAD) sampai ke Merauke Propinsi Papua. Indonesia disebut pula dengan nama  Nusantara,  yaitu  sebagai  negara  kepulauan  dengan  wilayah  paling  luas  di  dunia karena terdiri dari 17.000 lebih pulau. Menurut data BPS (2019) dengan populasi 270, 20 juta jiwa atau 3,5 % dari penduduk dunia, Indonesia menempati ranking keempat dalam hal  jumlah  populasi  penduduk  dunia  setelah  China,  India,  dan  Amerika  serikat  (CIA
World Factbook, 2016). Disebut pula sebagai negara multikultural, karena dicirikan oleh karakter  penduduk  dengan  berbagai  latar  belakang  suku,  agama,  bahasa  dan  budaya (Rozi, 2003).
Dalam  perspektif  pertahanan  negara,  realitas sosiologis  keindonesiaan  tersebut, di satu sisi memberi kemudahan menjadi bangsa yang maju dan disegani bangsa-bangsa lain, namun pada sisi yang lain potensial memberi ancaman terhadap perdamaian yang menyebabkan rapuhnya kedaulatan negara. Dinamika perkembangan ancaman semakin kompleks  dan  bersifat  multidimensional,  baik  ancaman  militer  maupun  ancaman  non- militer  (Kementerian  Pertahanan,  2015).  Sesuai  sistem  pertahanan  negara  sebagaimana termuat pada pasal 7 dan 8 di dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2002, bahwa untuk menghadapi  ancaman  militer  ditempatkan  Tentara  Nasional  Indonesia  (TNI)  sebagai unsur atau komponen utama, dan  didukung oleh unsur cadangan dan unsur pendukung.
Ancaman non-militer memiliki dimensi yang lebih luas, meliputi ideologi, sosial, ekonomi, budaya, politik, teknologi informasi, dan keselamatan umum (Indrawan, 2016: 159). Ancaman non-militer lekat dengan keseharian, menjadi  bagian dari hidup sehari- hari  (everyday life)  rakyat  Indonesia.  Secara  sosiologis  ancaman  non-militer  ada dalam dinamika  sosial,  terus  berubah  atau  berkembang  wujudnya  dari  waktu  ke  waktu. Ancaman  non-militer  begitu  cair,  sulit  dideteksi,  lebih  kompleks  dan  pelik,  karena cenderung  tidak  nampak  secara  konkret,  dan  dalam  banyak  hal  tidak  secara  langsung dapat dirasakan pengaruhnya. Meskipun tidak konkret, tetapi ancaman militer masuk ke dalam  berbagai  ranah  kehidupan  individu  maupun  kehidupan  kolektif.  Untuk menghadapi  ancaman  non-militer  yang  kompleks  dan  multidimensi,  diperlukan sinergitas semua unsur masyarakat.
Berbagai bentuk ancaman non-militer bisa masuk ke semua ranah kehidupan dan sering  tidak  disadari  oleh  masyarakat  dan  individu.  Ancaman  nonmiliter  menjadi  lebih mengemuka  dalam  sistem  pertahanan  negara,    karena  melekat  dalam  dinamika kehidupan bangsa yang dinamis. Bentuk-bentuk ancaman nonmiliter dapat dikendalikan oleh agensi atau aktor negara maupun bukan negara, baik dari dalam maupun luar negeri dengan memanfaatkan jejaring antar negara, serta didukung oleh teknologi dan finansial sehingga  memberi  pengaruh  pada  aspek  ideologi,  politik,  ekonomi,  sosial  budaya, keamanan, keselamatan umum, dan teknologi serta legislasi suatu bangsa (Kementerian Pertahanan, 2015).
Yogyakarta yang dikenal sebagai kota pelajar, kota sejarah perjuangan, dan kota budaya  dapat  menjadi  miniatur  tentang  kondisi  Indonesia.  Di  samping  itu  Yogyakarta
juga digambarkan sebagai wilayah propinsi dengan populasi yang multikultural dan multi agama,  menjadi  wilayah  “cincin  api”  yang  punya  karakter  rawan  bencana  alam,  serta pada sisi laut selatan menjadi salah satu daerah yang memiliki wilayah berbatasan dengan negara  lain.  Sehingga  Yogyakarta  dapat  menjadi  potret  wilayah  di  Indonesia  yang mengandung  potensi  ragam  bentuk  ancaman  non-militer.  Fakta  sosial  keagaman  dan kondisi  geografis  Yogyakarta,  dapat  menjadi  sumber  dari  prakondisi  ketidakdamaian (peacelessness) yang menjadi ciri dari ancaman non-militer. Artikel ini memberi paparan tentang  potensi  ancaman  non-militer  di  Indonesia,  dengan  mengambil  kasus  di Yogyakarta.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  studi  lapangan  (field  research)  dengan  menggunakan metode  penelitian  kualitatif  .  Hasil  penelitian  dirumuskan  dalam  bentuk  paparan deskriptif  dengan  mendasarkan  pada  fakta  hasil  pengamatan,  diskusi  terfokus, wawancara,  dan  data  dokumentasi  yang  relevan  dengan  masalah  penelitian.  Wilayah kajian  dalam  studi  ini  adalah  Provinsi  daerah  Istimewa  Yogyakarta  (DIY).  Namun demikian ruang lingkup kajian dapat diperluas ke luar wilayah DIY, ketika aspek-aspek yang  berada  di  luar  wilayah  DIY  tersebut  dapat  mempengaruhi  kondisi  sosial,  politik, dan  keamanan  di  wilayah  DIY.  Arus  global  yang  secara  masif  menjadi  kecenderungan dari  kondisi  dunia  saat  ini,  menyebabkan  sebuah  studi  tidak  mungkin  dapat mengabaikan  analisis  yang  meibatkan  faktor  global.  Ideologi,  unsur  budaya,  dan  juga jaringan  ekonomi  yang  bersifat  merusak  sendi  kehidupan  negara  seperti  narkotika  dan obat terlarang tentu tidak hanya melibatkan aspek lokal.
Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  menekankan  pada  empat  teknik,  yaitu wawancara,  diskusi  kelompok  terfokus,  pengamatan,  dan  dokumentasi.  Interview dilakukan  oleh  peneliti  dengan  menggunakan  pedoman  wawancara,  yaitu  membuat kerangka dan garis-garis besar yang ditanyakan dalam proses wawancara. Selain terhadap individu  secara  terpisah,  wawancara  juga  dilakukan  melalui  diskusi  kelompok  terfokus (Focussed  Group  Discussion/  FGD).  Teknik  pengumpulan  data  ini  dilakukan  untuk menjaring berbagai isue terkait potensi kerawanan, dan sumberdaya manusia serta nilai- nilai kemasyarakatan di DIY yang  bisa dikembangkan sebagai bagian dari penyelesaian terhadap potensi ancaman non-militer yang ada.
FGD dilakukan terhadap berbagai unsur kelembagaan, baik pemerintah maupun non  pemerintah,  komunitas  lokal,  LSM,  akademisi,  dan  unsur  lainnya  yang  dipandang relevan dengan tujuan penelitian ini. Teknik observasi dilakukan dengan cara mengamati kejadian-kejadian  keseharian  (everyday  life)  masyarakat  di  Yogyakarta.  Instrumen  dari pengamatan adalah pedoman pengamtan dan peralatan seperti kamera, video, serta  alat perekam  suara.  Adapun  teknik  dokumentasi  dilakukan  dengan  mengumpulkan  dan mengkaji dokumen antara lain yang bersumber dari instansi dan kantor pemerintahan di Yogyakarta, surat kabar online dan cetak, serta data dokumentasi lainnya yang dianggap relevan  dengan  kajian  ini.  Data  yang  dikumpulkan  pada  pengkajian  ini  diolah  secara deskriptif  interpretif  sesuai  dengan  tujuan  pengkajian.  Adapun  teknik  yang  digunakan untuk mengolah data dalam pengkajian ini adalah dengan pemrosesan dan kategorisasi. Analisis  data  diawali  dengan  display,  abstraksi,  dan  reduksi  data  hasil  pengamatan, wawancara, diskusi kelompok, dan dokumentasi (Miles and Huberman, 1994).

## Hasil Penelitian

## A. Konseptualisasi Ancaman Non-Militer
Dalam  perspektif  sosiologis,  ancaman  non-militer  ada  dalam  dunia  sosial  dan lingkungan  yang  selalu emergent dan processual (Taylor  &  Bogdan,  1984:  9) , dinamis  dan terus  berubah  wujudnya.  Ancaman  non-militer  selalu  ada di  dalam kondisi  masyarakat yang  diwarnai  oleh  munculnya  hal-hal  yang  baru  dan  peradaban  yang  terus  berproses. Oleh  karena  itu,    analisis  terhadap  ancaman  non-militer  harus  dilakukan  dengan mengkontekstualisasikannya dengan perkembangan zaman.
Ancaman non-militer lekat dengan keseharian, menjadi  bagian dari hidup sehari- hari ( everyday life ). Begitu cair, sulit dideteksi, lebih kompleks dan pelik, karena cenderung abstrak dan tidak secara langsung terasa pengaruhnya. Ancaman Non-Militer bisa masuk ke semua ranah kehidupan, sering tidak disadari oleh masyarakat dan individu.
Sejalan dengan pemahaman sosiologis di atas, dalam perspektif pertahanan negara, perkembangan  lingkungan  strategik  pada  dekade  terakhir  ini,  telah  memunculkan berbagai perkembangan baru (Naryadi, 2005: 9). Telah lahir ragam ancaman model baru yang  sulit  dikategorikan  ke  dalam  konseptualisasi  klasik  tentang  keamanan.  Konsep keamanan dalam tradisi klasik dibagi dalam lima fungsi pokok, yaitu fungsi keselamatan bangsa, fungsi pertahanan negara, fungsi penegakan hukum, ketertiban masyarakat dan ketertiban umum serta fungsi perlindungan masyarakat.
Pada  masa  perang  dingin  terdapat  pemahaman  atau  persepsi  bahwa  ancaman keamanan dari setiap negara diformulasikan secara terpisah. Artinya bahwa dalam masa perang  dingin  ancaman  terhadapnegara  hanya  dipahami  sebagai  ancaman  militer,  yaitu agresi  teritorial  yang  dilakukan  oleh  suatu  negara  terhadap  negara  lain  dalam  konteks perang  ideologi  antara  blok  barat  dan  blok  timur  sehingga  mengancam  keamanan nasional. Adapun pada masa setelah perang dingin, yaitu setelah ancaman militer mulai berkurang dan digantikan oleh ancaman non-militer antara lain berupa  teror, narkoba, perdaganan manusai dan senjata ( human and small arms traficking), pencucian uang ( money laundering ) , dan  kejahatan  digital    ( cyber  crime ),  maka  pemahaman  terhadap  ancaman pertahanan suatu negara telah mengalami perluasan. Berbagai ancaman tersebut disebut juga sebagai tindak kriminal terorganisir antar negara (trans national organized crime).
Berbagai  ancaman  di  atas  lebih  sering  langsung  mengancam  keamanan  manusia, maka  menjadi  peringatan  tentang  perlunya human security (keamanan  manusia)  sebagai pengganti konsep national security (keamanan nasional).  Hal itu terjadi karena di banyak negara,  seperti  Indonesia,  belum  dipahami  benar  fungsi  perlindungan  masyarakat. Human  security menjadi  kebutuhan  dan  menjadi  agenda  baru  keamanan  global  setelah masa  perang  dingin,  sehingga  tidak  hanya  fokus  pada  isu  keamanan  dalam  bentuk ancaman militer, namun memperluas fokus pada isu keamanan yang muncul dari agensi atau pelaku non-negara (non-state actor).
Pengertian  ancaman  non-militer  dengan  demikian  juga  dapat  dikaitkan  dengan konsep  “ perdamaian baru”  yang  dikaitkan  dengan  kondisi "peacelessness".  Konsep tersebut mengacu pada situasi terutama di negara berkembang, yang digambarkan bahwa meskipun  tidak  ada  perang,  manusia  menderita  karena  kemiskinan,  kekurangan  gizi, penyakit, buta huruf, diskriminasi, penindasan dan sebagainya, karena perang (Dasgupta, 1968).  Oleh  karena  itu  ancaman  non-militer  pada  hakikatnya  adalah  kondisi  di  luar perang militer, namun terdapat situasi yang memicu ketiadaan perdamaian sebagai akibat adanya masalah di bidang sosial. Konsep Dasgupta (1968) tentang nilai-nilai perdamaian baru  tersebut  meliputi  aspek  kemakmuran  ekonomi  dan  kesehatan  fisik.  Keduanya dimasukkan  ke  dalam  konsep  perdamaian  sebagai  komponen  atau  kondisi  yang diperlukan  perdamaian.  Konsep peacelessnes kemudian  mengakhiri  pengertian  ketiadaan perang antarnegara sebagai satu-satunya syarat perdamaian (Matsuo, 2005).
Jadi dalam konsep ancaman non-militer terdapat asumsi bahwa konsep keamanan sebagaimana  ada  dalam  studi  keamanan  (Buzan,  et  al.,  1998:  2),  diperluas  tidak  hanya
berupa sumber militer dari ancaman konflik bersenjata,  tetapi juga sumber non-militer seperti degradasi lingkungan (pemanasan global, kelangkaan yang terbarukan dan tidak terbarukan sumber daya dan sejenisnya), kerusakan ekonomi domestik yang disebabkan masalah  kapitalisme  internasional,  kejahatan  terorganisir  seperti  perdagangan  narkoba, pelanggaran  hak  asasi  manusia  besar-besaran,  populasiledakan,  pengungsi  dan  migrasi penduduk yang tidak terkendali, penyakit menular. Pemahaman tentang ancaman non- militer dengan pengertian dan indikatornya seperti itulah yang diterapkan dalam kajian tentang ancaman non-militer di Yogyakarta dalam artikel ini.

## B. Kondisi Yogyakarta
Secara  historis  dan  sosiologis,  realitas  sosial  di  Yogyakarta  selalu  menarik  dan penting dikaji. Selain tercatat dalam sejarah sebagai ibukota kerajaan Mataram yang telah tumbuh menjadi kota modern, Yogyakarta pernah tercatat dalam sejarah sebagai ibukota Indonesia di tahun 1946 – 1950. Yogyakarta dikenal sebagai basis revolusi rakyat, dan menjadi  motor  ragam  perubahan  sosial  politik,  sehingga  berkembang  ke  seluruh Indonesia. Yogyakarta juga dianggap sebagai barometer stabilitas nasional (Soemardjan, 1982; Khairuddin, 1995; Dinas Kebudayaan DIY, 2015).
Yogyakarta  masa  kini  dapat  digambarkan  sebagai  kota  modern  yang  memiliki penduduk  dengan  kondisi  sosial  budaya  yang  heterogen  dari  sisi  etnis,  agama, matapencaharian,  dan  aspek  sosial  budaya  lainnya.  Woodward  (2000:31) menggambarkan  bahwa,    meskipun  di  beberapa  sisi  perkotaan telah  lama berkembang aktivitas  perdagangan  modern,  namun  di  banyak  sudut  kota  lainnya  masih  terdapat aktivitas perdagangan tradisional yang ragam kebutuhan masyarakat. Gambaran tentang bidang  pekerjaan    perdagangan,  antara  lain  dapat  ditemukan  di  wilayah  Kauman. Kauman  yang  dulu  dirancang  oleh  Sultan  Hamengkubuwono  I    sebagai  wilayah santri , merupakan  perkampungan  yang  dihuni  penduduk  yang  banyak  menggantungkan hidupnya pada matapencaharian perdagangan.
Kini  hampir  seluruh  wilayah  di  Yogyakarta  menununjukkan  perkembangan pariwisata  yang  sangat  pesat.  Masyarakat  di  semua  wilayah,  pedesaan,  perkotaan, maupun  pesisir  pantai  mengembangkan  wilayah  mereka  sebagai  salah  satu  tujuan destinasi wisata. Para wisatawan dapat menikimati  munculnya pantai-pantai baru, desa wisata,  dan  juga  wisata  alam  yang  baru.  Dari  sisi  ekonomi  perkembangan  wisata  yang pesat di DIY telah memberikan harapan baru akan sumber pendapatan bagi penduduk. Namun  demikian    menurut  Mardirukmianto  (2017, https://www.solopos.com/ )
perkembangan  pariwisata  yang  pesat  juga  membawa  dampak  pada  bidang  sosial  dan kebudayaan,  serta  meningkatnya  kriminalitas  seperti  peredaran  narkoba  yang  terus meningkat.
Dari  sudut  letak  geografis  dan  bentang  alam,  Yogyakarta  dihadapkan  dengan posisi  yang  terdiri  dari  pegunungan,  perbukitan,  dataran  rendah  serta  berada  dekat dengan lempeng Indo Australia dan lempeng Eurasi sehingga terbentuk deretan gunung berapi.  Di  anatara  gunung  berapi  yang  berada  di  wilayah  Yogyakarta  dan  masih  aktif adalah  Gunung  Merapi.  Sebagai  akibat  dari  letak  geografis  tersebut  menyebabkan Yogyakarta  rawan  terhadap  berbagai  macam  bencana  alam,  seperti  letusan  gunung, gempa dan Tsunami, tanah longsor, banjir dan angin puting beliung.
Sebagai  daerah  tujuan  belajar  generasi  muda  di  Indonesia,  Yogyakarta  dianggap rawan  terhadap  perkembangan  radikalisme  keagamaan.  Perguruan  tinggi  dianggap menjadi sasaran utama dari perkembangan gerakan radikalisme keagamaan. Berdasarkan kesimpulan kajian Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) Universitas Gajah Mada  (UGM)  tentang  perubahan  sosial  dan  potensi  konflik,    ditemukan  fakta  bahwa indeks  potensi  konflik  yang  bersumber  dari  premanisme  meningkat.  Pertumbuhan ekonomi  diasumsikan  sebagai  penyebab  dari  tingginya indeks  potensi  konflik  tersebut, sehingga  aksi  kekerasan  yang  bersumber  dari  aktivitas  premanisme  harus  terus diwaspadai ( https://cpps.ugm.ac.id/media-archives ).

## C. Ragam Ancaman Non-militer di Daerah Istimewa Yogyakarta
Ancaman  non-militer  harus  dilihat  secara  menyeluruh  melibatkan  dua  faktor sekaligus, internal maupun eksternal. Fakta di Yogyakarta menunjukkan bahwa ancaman non-militer  tidak  hanya  muncul  dari  kondisi  riil  internal  Yogyakarta,  namun  juga disebabkan  oleh  pengaruh  eksternal  seperti  globalisasi,  turbulensi  geopolitik,  arus ideologi seperti radikalisme, dan kapitalisasi yang masif dari luar wilayah DIY dan luar Indonesia. Hasil analisis menunjukkan peta ancaman non-militer di Yogyakarta sebagai berikut.

## Ideologi Global Kontemporer
Fenomena fundamental yang terjadi di era milenium ketiga telah mengubah cara pandang dan wacana politik, keamanan dan pertahanan. Perkembangan demokratisasi di negara-negara  berkembang,  kemajuan  teknologi  informasi,  salingketergantungan  anatar
negara menjadi penyebab hal tersebut.  Globalisasi telah mengubah secara drastis pola lama  hubungan  antar  negara,  sehingga  berpengaruh  terhadap  perubahan  peta  politik dalam  negeri.  Kondisi  tersebut  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  juga mengakibatkan  dinamika  politik  di  dalam  negeri,  sehingga  dapat  mempengaruhi “keamanan nasional” suatu negara.
Ketika globalisasi gelombang ketiga menghantam Indonesia pada tahun 1980-an, yaitu  saat  kapitalisme  menjadi  kekuatan  utama  perubahan  global,  sudah  mulai  terjadi perubahan  multifaset  yang  cukup  berpengaruh  bagi  negara-negara  dunia  ketiga  seperti Indonesia. Arus global dengan mesin utama kapitalisme, sebenarnya sudah dibaca secara kritis  pada  awal  tahun  tujuhpuluhan  di  kalangan  ilmuwan  sosial,    antara  lain  dapat dipelajari  dari  tulisan  Wallerstein  (1975),  bahwa  globalisme  berkaitan  dengan perkembangan  sistem  kapitalisme  dunia  yang  telah  dirancang  dan  dikondisikan  oleh beberapa negara inti (core state), yaitu negara maju Amerika Serikat dan beberapa negara di Eropa Barat.
Tantangan budaya Indonesia kini cenderung dipengaruhi oleh ideologi globalisme yang  diciptakan  barat  tersebut,  dengan  kapitalisasi  sebagai  motornya.  Globalisasi dipahami sebagai perkembangan peradaban yang menekankan pada aspek ekonomi dan sosial  budaya  (Eriksen,  2010).  Karakter  ekonomi  dari  golbalisasi  menyebabkan meningkatnya aktivitas ekonomi antar negara. Namun aktivitas ekonomi antar negara itu didominasi hanya oleh sedikit “tangan” , sehingga terdapat jarak atau jurang jurang yang makin  melebar  dari  kondisi  kesejahteraan  antara  negara  maju  dengan  negara berkembang dan negara miskin. Negara-negara maju atau negara inti ( core states ) semakin mendominasi negara berkembang dan miskin sebagai negara pingiran ( periphery states )
Secara politis, arus masif globalisasi yang diiringi dengan arus ideologi liberal telah menyebabkan banyak negara, seperti halnya Indonesia harus mewaspadai realitas sosial politik  yang  menyebabkan  adanya  ancaman  terhadap  kedaulatan  negara.  Pengaruh negatif  globalisasi  dapat  menyebakan  perpecahan  di  sebuah  negara  dan  ambruknya negara tersebut, seperti Rusia dan Yugoslavia. Indonesia bisa mengambil pelajaran dari kasus tersebut, terutama karena karakternya yang terdiri dari ragam populasi multietnik dan  agama.  Pengaruh  negatif  globalisasi  menjadi  salah  satu  ancaman  non-militer. Ideologi  transnasional  dan  separatisme  dapat  mudah  masuk  karena  pengaruh  global. Indonesia  dengan  populasi  yang  multikultural,    dan  sebagai  negara  kepulauan  rentan terhadap ideologi yang dapat memecah persatuan negara.

## Pergeseran Geopolitik
Perkembangan  teknologi  informasi  yang  pesat  dan  industrialisasi  merupakan karakter yang dibawa oleh globalisasi, sebagai alat penguasaan ekonomi. Banyak negara maju menyadari bahwa penguasaan aset ekonomi lebih penting dari sekedar penguasaan geografis suatu negara terhadap negara lain secara politik. Sebagai akibatnya penguasaan geopolitik mengalami perubahan fokus, dari politik ke ekonomi. Integrasi ekonomi antar negara lebih ditekankan, dengan cara mengembangkan pasar bebas dunia sebagai bagian dari strategi neoliberalisme (Jackson & Sorensen 1999, 79; Leonard, 2015: 4).
Namun  dalam  perkembangan  kini,  negara-negara  di  eropa  dan  amerika  sebagai pelopor  neoliberalisme  justru  keberadaannya  mulai  tergeser  dalam  peta  geopolitik. Masyarakat  global  dihadapkan  pada  pergeseran  geopolitik  dunia,  yaitu  dari  peradaban anglo-saxon (barat)  ke  mongolian  (timur).  Secara  berangsur  Cina  mulai  menggeser kedudukan  AS  dalam  peta  geopolitik  dan  ekonomi  global.  Negara  lainnya  di  timur, seperti  India,  Jepang,  dan  Korea  diperkirakan  juga  dapat  menjadi  kekuatan  geopolitik utama  pada  tahun    2030.  Demikian  pula  dengan  Indonesia,  jika  dapat  memanfaatkan peluang, pada tahun 2040 dapat menjadi lima besar dalam peta geopolitik dunia. Bonus demografi  dan  berabagi  karakter  penduduk  Indonesia  yang  mirip  China,  bisa  menjadi modal dalam meraih posisi dalam peta geopolitik dunia (Sudibyo, 2013).
Apabila  Indonesia  tidak  mampu  menangkap  peluang  dalam  pergeseran  peta deopolitik tersebut, maka Indonesia hanya sebagai sasaran produk cina saja. Indonesia hanya  akan  menjadi  pasar,  bukan  sebagai  produsen.  Derasnya  arus  produk  Cina  yang murah  dan  terjangkau,  secara  berangsur  menggantikan  produk  Indonesia  yang  akan menghilang  di  pasar  internasional  maupun  dalam  negeri.  Seiring  derasnya  produk ekonomi Cina, juga dibarengi dengan masuknya ancaman ideologi, budaya, narkoba, dan sebagainya.
Derasnya  arus  produk  Cina  dan  jepang  yang  masih  bertahan  dalam  kasus  di Yogyakarta  juga  memberi  ancaman  bagi  produk  lokal.  Sebagai  contoh  di  Kalasan Yogyakarta  sebenarnya  telaah  muncul  produk  motor  lokal  yang  cukup  berkualitas. Namun demikian industri motor lokal ini sulit berkembang, karena kalah bersaing dari sisi  pemasaran  dengan  produk  motor  impor.  Dalam  bidang  pertanian,  perubahan geopolitik juga telah mengancam produk pangan lokal. Boleh jadi Yogyakarta yang saat ini  telah  mampu  memenuhi  produk  pangan  dari  hasil  petani  lokal,  pada  kesempatan
mendatang  akan  berbalik  mengimpor  bahan  pangan  dari  luar  negeri.  Kasus  atau  isu produk  beras  Cina  yang  berbahan  plastik  ditemukan  di  beberapa  pasar  di  Indonesia beberapa  waktu  lalu  juga  menunjukkan  bagaimana  arus  komoditas  dari  Cina  begitu masif, dan sering menjadi ancaman bagi Indonesia dari sisi ekonomi.
Di balik ancaman non-militer dari perubahan geopolitik ke China, sebenarnya ada hal  yang  secara  positif  dapat  dipelajari  dari  pergeseran  geopolitik  (Soehadha  dalam harian KR, 6/8/2013).  Konfusianisme sebagai akar falsafah budaya Cina menjadi etos bagi  orang  Cina  dalam  mengembangkan  kewirausahaan.  Cina  melakukan  penafsiran kembali  terhadap  ideologi  sosialisme,  dan  mengkontektualisasikannya  dengan  ideologi kapitalisme  global.  Sehingga  elemen  utama  kapitalisme  global  seperti  pasar  bebas, perdagangan terbuka, dan investasi asing diserap ke dalam strategi ekonomi Cina.  Cina juga  membangun  sistem  pendidikan  mereka  dengan  menekankan  pada  penguasaan teknologi, mengembangkan pertanian dengan teknologi canggih, namun tetap berpusat pada  ekonomi  kerakyatan.  Pemerintah  yang  berkuasa  terus  membangun  stabilitas politiknya dengan membentuk pemerintahan yang kuat.

## Radikalisme Keagamaan dan Neoliberalisme
Perkembangan  peradaban  global  telah  mendorong  perkembangan  ideologi  dari luar  yang  bertentangan  dengan  Pancasila.  Disamping  pengaruh  ideologi  global, perkembangan  era  reformasi  yang  mendukung  kebebasan  berpendapat  pada  satu  sisi, namun  pada  sisi  lain  telah  melahirkan  anggapan  dari  kalanagan  tertentu  yang  negatif bahwa Pancasila sebagai ideologi tertutup.
Kondisi  Indonesia  menjelang  dan  pada  masa  reformasi  secara  sosiologis  mirip situasi anomie ,  yaitu  tiadanya  nilai-nilai  yang  dipercaya  masyarakat  menjadi  pedoman. Sebagian rakyat seperti kehilangan pedoman, sehingga mempertanyakan ulang ideologi Pancasila. Rakyat larut dalam efuria kebebasan berpendapat, sehingga banyak celah bagi penyebaran  ideologi  asing,  di  antaranya  neoliberalisme.  Neoliberalisme  menekankan pada  fundamentalisme  pasar,  membuat  banyak  negara  berkembang  bertekuk  lutut  di hadapan  kepentingan  ekonomi  asing.  Ideologi  lainnya  yang  cukup  mengalami perkembangan  di  Indonesia  adalah  ideologi  fundamentalisme  keagamaan  atau  ideologi radikal kanan.
Baik neoliberalisme maupun ideologi radikal kanan secara nyata berpotensi untuk menghancurkan sendi kehidupan masyarakat Indonesia. Neoliberalisme menghancurkan sendi-sendi ekonomi kerakyatan, komunalisme dan nilai gotong royong. Neoliberalisme
juga telah nyata membuat masyarakat ada dalam euforia kebebasan, sehingga membuat masyarakat selalu berpolemik, terbelah, dan saling berhadap-hadapan.
Sementara itu  ideologi radikalisme keagamaan berujung pada meningkatnya aksi teror  yang  tidak  hanya  merusak  secara  fisik,  tetapi  juga  menimbulkan  korban  jiwa, depresi  dan  traumatik  bagi  korban  teror.  Paham  radikalisme  Islam  menjadi  “legitimasi ideologis” teroris  dalam  menjalankan  aksinya  yang  berdampak  pada  pudarnya kebersamaan  atau  solidaritas  serta  ketidakpercayaan  terhadap  pemerintah  (Wardlaw, 1982).  Berbagai kejadian di berbagai daerah, seperti peristiwa bom di Bali dan bom di Hotel Jw Marriot menunjukkan gambaran tentang pengaruh aksi terorisme itu.
Wujud  radikalisme  keagamaan  lainnya  adalah  sikap  eklusifisme  yang  ada  dalam beberapa kelompok aliran agama. Acapkali mereka menganggap aktivitas kelompoknya merupakan  ideologi  alternatif  yang  dapat  menggantikan  ideologi  yang  ada,  serta mengganti rezim kekuasaan yang sah (Rubaidi, 2008: 34).  Dengan dalih jihad melawan kemunkaran,  merubah  sistem  pemerintahan  yang  kafir,  menegakkan  agama,  dan  atas nama tuhan seseorang dapat membunuh orang lain, melawan hukum, membakar rumah ibadah  dan  simbol  keagamaan  lainnya,  merusak  fasilitas  publik,  serta  melakukan  teror pada banyak orang. Dalam kaidah hukum di Indonesia dan juga kaidah syariat agama- agama yang hidup di Indonesia, semua bentuk radikalisme adalah ancaman bagi ideologi negara Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan.
Berbagai  paham  yang  mengarah  ke  radikalisme  keagamaan,  sering  menjadikan mahasiswa  di  kampus  sebagai  agen  penyebaran.  Yogyakarta  sebagai  daerah  favorit tujuan  belajar,  tentu  menjadi  bagian  dari  sasaran  penyebaran  radikalisme  tersebut. Persebaran  paham  tersebut  marak  terjadi  dengan  memanfaatkan  kelemahan  dari ketahanan kepribadian mahasiswa (Tim Peneliti UIN Sunan Kalijaga, 2011)
Virtual Culture : Hate Speech , Isu Hoax, Intoleransi, dan Penipuan Online
Teknologi  informasi  melalui  internet  telah  membentuk  dunia  lain  dalam kehidupan masyarakat manusia di samping dunia nyata, yang disebut sebagai dunia maya atau  dunia  virtual.  Menurut  Castells  (2010) internet  merupakan  kekuatan  dari  adanya computer-mediated communication (CMC), menjadi penghubung dari hampir seluruh jaringan komputer. Berdasarkan data yang ada, pada tahun 1999 sebanyak 63 juta internet telah
terkoneksi dari komputer, 3.6 juta web sites telah terbentuk, dan telah digunakan oleh 179 juta orang dari 200 negara.
Dalam  kultur  maya  ( virtual )  perkembangan  teknologi  informasi  linimasa  (media sosial)  dalam  beberapa  hal  menyebabkan  munculnya  masalah,  terutama  merebaknya ujaran kebencian dan berita palsu ( hoax ). Sejak tahun 2009 hingga kini, instagram, twitter , washapp, facebook, path, , dan media sosial/ lini masa lainnya telah melahirkan dunia maya sebagai  dunia  yang  lain  di  samping  realitas  dunia  nyata.  Kehadiran  dunia  maya  dalam beberapa  aspke  cukup  mengkhawatirkan,  karena  ampir  50% wall facebook berisi  berita palsu, kata-kata kasar atau ujaran kebencian (Repller sebagimana dikutip Majalah Hadila, 2017).
Meskipun  pemerintah  telah  merespon  perkembangan  media  masa  dan  teknologi informasi  melalui  Undang-undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (UU  ITE) dengan  menetapkan  sanksi  pidana  yang  berat  bagi  pengguana  media  masa  yang melakukan hate  speech ,  namun  kasus-kasus  tentang  hal  tersebut  masih  terus  terjadi. Bahkan  media  sosial  juga  menjadi  wadah  dari  sikap  intoleransi  dan  radikalisme.  Banjir informasi  dari  website  yang  berpaham  radikal    melahirkan  sumber  pengetahuan  dan otoritas baru melalui media maya (Iqbal Asnaf,  2016),.
Berkembangnya hoax dan  ujaran  kebencian  di  media  sosial  menjadi  ancaman tersendiri  bagi  ketahanan  NKRI.  Melalui  ujaran  kebencian  dan  berita hoax ,  rakyat mengalami  keterbelahan  secara  sosial  dalam  banyak  kepentingan,    sehingga  dapat menimbulkan konflik horisontal dan anarkis. Melalui media sosial orang begitu mudah menghasut  dan  memobilisasi  masa  untuk  kepentingan  tertentu  dan  berakibat  negatif pada  munculnya  konflik  yang  bernuansa  suku,  agama,  ras,  dan  golongan  (SARA). Sebagaimana  dilansir  harian  online  kompas.com  (26/03/2017),  di  tahun  2015,  tercatat laporan  ke  polisi  sejumlah  671  kasus  ujaran  kebencian.  Tahun  2016,  jumlah  laporan tertinggi hate speech terkait SARA. Ujaran kebencian itu meliputi pencemaran nama baik, pelecehan,  fitnah,  provokasi,  dan  ancaman.  Adapun  kejahatan  berupa  penipuan online sejumlah 639 kasus menempati urutan kedua.

## Ancaman Gunung Merapi dan Samudera Hindia
Menurut  laporan  Badan  Nasional  Penanggulangan  Bencana  (BNPB,  2016 mengutip  dari  Arnold,  1986)),    Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  yang  memiliki tingkat  kegempaan  yang  tinggi  di  dunia.  Intensitas  kegempaan  di  beberapa  wilayah Indonesia  itu  lebih  darisepuluh  kali  lipat  kegempaan  di  Amerika  Serikat.  Kondisi
tersebut disebabkan karena Indonesia berada di tengah lingkaran wilayah cincin api ( ring of fire ) Pasifik, yang dicirikan oleh intensitas tinggi kasus gempa bumi dan letusan gunung berapi. Jalur Cincin Api di Indonesia juga dicirikan oleh keberadaan 400 gunung api, dan 130 diantaranya adalah gunung berapi aktif.
Salah  satu  daerah  yang  dapat  disebut  berada  dalam  bayang-bayang  bencana geologis  ( geological  hazards )  adalah  Daerah  Istimewa  Yogyakarta.  Yogyakarta  berada ditengah-tengah himpitan anatara Samudera Hindia di selatan dengan Gunung Merapi di utara. Gunung Merapi hingga kini masih tercatat sebagai gunung api aktif di Indonesia, paling sering meletus. Letusan gunung Merapi mulai tercatat secara hsitoris sejak tahun 1768. Jarak selang waktu erupsi Gunung Merapi terjadi antara 2-5 tahun  dalam periode pendek atau 5-7 tahun  dalam periode menengah.
Erupsi  besar  gunung  Merapi  terjadi  pada  2006  dan  2010.  Pada  2006,  erupsi gunung Merapi berlangsung dari bulan April hingga Juni. Lebih dari 22.000 orang harus dievakuasi ke tempat radius aman. Sedangkan erupsi besar terkahir Merapi terjadi pada 2010. Erupsi yang terjadi dari 25 Oktober hingga awal Desember 2010 mengakibatkan jatuhnya  korban  jiwa,  353  orang  tewas  akibat  awan  panas.  Lebih  dari  350.000  orang diungsikan  dan  sebaran  abu  vulkanik  mencapai  radius  20  km,  bahkan  menyebabkan Bandara International Adi Sucipto ditutup (Wijoyono, 2016). Hal ini membuat gunung Merapi  sebagai  sumber  penghidupan,  sekaligus    bagi  penduduk  di  sekitarnya  adalah ancaman yang sulit diprediksi datangnya.
Ancaman  bencana  alam  lainnya  datang  dari  Samudera  Hindia  yang  berada  di selatan  Yogyakarta.  Ancaman  berupa  gempa  bumi  dan  tsunami  potensial  dialami  oleh Yogyakarta.  Tercatat  sebanyak  empat  gempa  bumi  dengan  skala  besar  yang  berpusat pada Samudera Hindia pernah terjadi di Yogyakarta, yaitu pada tanggal 19 Agustus 2004, 25 Mei 2011, 9 Juni 1992 dan 14 Maret 1981, dengan kekuatan antara 6 – sampai 6,5 SR (Wijoyono, 2016). Fakta geografis daerah Yogyakarta yang terletak di antara Samudera Hindia dan Gunung Merapi membuat daerah ini sebagai daerah rawan bencana dengan potensi ancaman yang sulit diprediksi.
Ancaman  non-militer  dari  kondisi  wilayah  cincin  api  di  Yogyakarta  tidak  hanya menimbulkan  kerugian  fisik,  namun  juga  non-fisik.  Masyarakat  korban  gempa  tentu membutuhkan  bantuan  untuk  mengembalikan  aset  materi  mereka,  agar  segera  bisa bangkit  dengan  sarana  hidup  yang  memadai.  Namun  demikian  akibat-akibat  non-fisik, seperti  trauma  dan  depresi  seperti  yang  terjadi  pada  peristiwa  gempa  tahun  2006,
membutuhkan penanganan khusus.  Rehabilitasi non-fisik lebih memerlukan waktu yang lama dan dana yang lebih besar.

## Perlintasan Imigran Gelap
Aksesibilitas  wilayah  DIY  yang  strategis  memunculkan  potensi  penyimpangan dalam bentuk aktivitas kejahatan lintas negara atau transnasional. Ancaman dari aktivitas kejahatan  lintas  negara  telah  lama  ada,  dan  terus  mengalami  perkembangan  sejalan dengan kemajuan teknologi dan perubahan peradaban. Kejahatan lintas negara semakin terorganisir,  mengembangkan  jaringan  yang  luas  dengan  memanfaatkan  teknologi informasi, dan semakin sulit didteksi keberadaannya.
Kejahatan  lintas  negara  yang  mengancam  Indonesia,  tidak  hanya  rentan  akibat tuntutan pasar bebas, namun juga rentan akibat luasnya perairan Indonesia. Salah satu kejahatan  internasional  yang  marak  terjadi  adalah people  smuggling atau illegal  immigrant (Imigran Gelap). Bentangan luas samudera Hindia menyebabkan 70% jalur perdagangan menggunakan  perairan  ini.  Terdapat  dampak  positif  sebagai  lalu  lintas  perairan  yang cukup  menguntungkan  bagi  percepatan  distribusi  barang  dan  jasa  yang  menggunakan transportasi  laut,  namun  terdapat  konsekuensi  negatif  dimana  luasnya  bentangan samudera  Hindia  dapat  dimanfaatkan  sebagai  tempat  terjadinya  praktek  tindakan kejahatan internasional sebagai jalur penyelundupan imigran gelap.
Dalam  konteks  ini,  keberadaan  samudera  hindia  di  mana  160  km  di  antaranya merupakan  garis  pantai  selatan  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  (Kompas,  2017), memunculkan kerentanan terhadap pelintas batas ilegal.  Pantai selatan DIY merupakan sebagai  pintu  masuknya  imigran  gelap  baik  yang  diselundupkan  secara  sengaja (terorganisir) maupun yang tidak terorganisir.  Para imigran yang tengah mencari suaka domisili bisa saja menyandarkan perahunya di garis pantai selatan Yogjakarta. Perbatasan oleh Samudra Hindia di sebelah selatan sebagai jalur favorit imigran gelap; pantai selatan bantul, gunungkidul ke Australia. Beberapa jalur yang biasa menjadi perlintasan laut para imigran gelap adalah Pantai Samas, Pantai Depok,  Gesing, Kukup, serta Ngrenehan di Gunungkidul.  Beberapa  kasus  telah  terjadi  di  Yogyakarta  sebagai  daerah  yang  rawan dimasuki  imigran  gelap  melalui  jalur  pantai  selatan.  Di  antara  kasus  tersebut  adalah ditangkapnya  25  imigran  gelap  asal  Irak,  Afganistan  dan  Myanmar  (Okezone.com, 2017).
Secara  sosiologis,  keberadaan  imigran  gelap  dapat  menimbulkan  distabilitas  dan kerawanan sosial masyarakat.  Beberapa kasus di negara lain kedatangan imigran gelap
telah membawa dampak negartif, seperti persoalan konflik dengan penduduk setempat, pengaruh  ideologi  yang  dibawa  para  pendatang,  dan  kejahatan  transnasional  seperti narkoba dan perdagangan gelap.

## Konflik Etnis
Sebagaimana  telah  dipaparkan  di  atas  bahwa  Yogyakarta  menyandang  predikat sebagai  kota  budaya,  kota  wisata,  dan  kota  pelajar.  Predikat  pertama  adalah  daya  tarik tersendiri dan alasan umum bagi banyaknya pendatang baru di Yogyakarta dengan latar belakang etnis berbeda-beda. Pembauran beragam etnis yang  bermukim di Yogyakarta menyebabkan  Yogyakarta  sebagai  wajah  mini  dari  karakter  multikultural  Indonesia. Persentuhan  masyarakat  dengan  latar  belakang  yang  berbeda  merupakan  realitas kebudayaan  yang  sejalan  dengan  prinsip-prinsip  budaya  Indonesia  di  satu  sisi,  namun menyisakan kekhawatiran akan munculnya problem tentang konflik sosial disisi lain.
Ketika  masing-masing  etnis  bertemu,  tentu  terdapat  dua  kecenderungan  yaitu interaksi yang harmoni atau rukun di satu sisi, dan pada sisi yang lain terdapat interaksi yang  diwarnai  konflik.  Interaksi  antara  pendatang  dan  pribumi  tentu  terus  mengalami dinamika, dan karakter masing-masing etnis menentukan dinamika interaksi itu. Acapkali kebijakan yang disertai niat baik pemerintah daerah tidak tersosialisasikan dengan baik, sehingga  kebijakan  itu  sering  menimbulkan  kecemburuan,  terutama  di  kalangan  etnis pendatang.  Kekecewaan akibat perbedaan perlakuan dan perasaan identitas kelompok menjadi  motif  dasar  suatu  kelompok  melakukan  mobilisasi  kekerasan  terhadap kelompok lain (Guur, 1993: 124; Mas’oed, dkk., 2001: 9).
Tendensi  konflik  lebih  besar  dipicu  oleh  keberadaan  pendatang  baru  yang menetap  sementara  di  Yogyakarta  sebagai  mahasiswa  dan  pelajar.  Keberadaan mahasiswa  daerah  yang  mendapatkan  fasilitas  dalam  bentuk  asrama  daerah  dari pemerintah daerah masing-masing semakin menguatkan entitas dan identitas kedaerahan yang  sulit  dilepaskan  oleh  tiap-tiap  pendatang  baru.  Interaksi  yang  cenderung  ekslusif, menyebabkan kecurigaan antar etnis yang semakin menguat.
Kondisi tersebut juga menjadi salah satu indikator tentang indeks perdamaian dan kerukunan  hidup  antar  etnis  di  Yogyakarta  menurun. Slogan  “Yogyakarta  Berhati Nyaman”  telah  lama  dirasakan  secara  nyata  oleh  masyarakatnya.  Namun  pada 2013 terdapat  catatan  konflik  etnis  yang  terjadi.  Sebagaimana  diberitakan  di  harian  Kompas (2013),  terdapat  kasus  konflik  etnis  yang  menyebabkan    empat  korban  yang  tewas  di
dalam  sel  5A  Blok  Anggrek  Lapas  Cebongan,  Sleman,  yang  semuanya  diketahui identitasnya sebagai penduduk beretnis Nusa Tenggara Timur (NTT). Tiga di antaranya tercatat  sebagai  warga  asrama  NTT  di  Jalan  Tegal  Panggung,  Danuraejan-Yogyakarta. Peristiwa tersebut menyebabkan rasa  prihatin Sultan Hamengkubowono X, dan beliau memandang  bahwa  keberadaan  asrama  etnis  cenderung  memunculkan  egoisme kedaerahan dan potensial menimbulkan konflik .

## Klitih dan Tawuran Siswa Sekolah
Permasalahan  lain  yang  sering  terjadi  di  Yogyakarta  adalah  klitih.  Istilah  klitih berasal  dari  kata  “klitah - klitih”  (Jawa)    yang  berarti  mencari  angin,  mengisi  waktu, mencari kesibukan di waktu sengga ng (Syafi’i, 2017: 4) Namun dalam perkembangannya istilah  klitih  mengalami  gejala  bahasa  peyoratif,    maknanya  kemudian  jadi  memburuk karena identik dengan perilaku remaja yang mengisi waktu dengan berbuat meyimpang, kekerasan,  dan  permusuhan.  Menurut  Soeprapto  kegiatan nglitih kemudian  diberi pengertian mencari musuh dan melakukan aksi jahat (Majalah Pranala, 2017).
Meningkatnya  “klitih”  dan  tawuran antar  sekolah  sering  terjadi  karena  rasa solidaritas  dan  labilnya  psikologis  pelajar  usia  sekolah.  Masa  transisi  remaja menyebabkan  mereka  sering  menyebabkan  keinginan  tampil  berbeda  dengan  budaya manstream,  sehingga  klitih  muncul  dari  sub-kultur  remaja.  Sub  kultur  remaja  menjadi semacam  budaya  tanding  terhadap  kultur  yang  mapan.  Hal  itu  disebabkan  dorongan psikologis  dari  masa  peralihan  remaja  ke  dewasa  yang  cenderung  labil.  Akibatnya tindakan  remaja  cenderung  didorong  oleh  emosi  subjektif  ketimbang  rasional  rasional dan  objektif.  Klitih  perwujudan  dari  sikap  subyektif  yang  memandang  teman  dan kelompoknya  sendiri  dalam  pihak  yang  benar,  dan  orang  serta  kelompok  lain  selalu salah.
Fenomena  sosial  tersebut  terus  berulang  muncul  terjadi  di  Yogyakarta.  Prestasi pelajar  Yogyakarta  memang  patut  untuk  diapresiasi,  tetapi  fenomena  negatif  yang  ada seperti klitih dan  tawuran  pelajar  terus  menjadi  fakta.  Berdasarkan  laporan  dari kepolisian  ( www.detik.com , Kamis  29  Desember  2016)  terjadi  peningkatan  jumlah  kasus tawuran atau klitih di Yogyakarta pada tahun 2016, yaitu sebanyak 43 kasus. Klitih marak kembali di Yogyakarta pada tahun 2019 hingga 2020. Klitih dan tawuran pelajar menjadi bagian  dari  problem  yang  dapat  meruntuhkan  solidaritas  generasi  muda,  dan  menjadi bagian dari ancaman non-militer terhadap generasi muda di Yogyakarta.

## Narkoba
Kasus  peredaran  gelap  narkotika  dan  obat  terlarang  di  Yogyakarta  cenderung meningkat.  Hal  itu  menjadi  ancaman,  karena  perilaku  menyimpang  itu  tidak  hanya berdampak  buruk  bagi  pelakunya,  lebih  dari  itu  juga  membahayakan  masyarakat (Santosa,  dkk.,  2017).  Sebagai  bentuk  ancaman  non  militer,  maka  para  pelaku  yang umumnya  adalah  generasi  muda,  mahasiswa,  dan  pelajar  perlu  mendapat  perhatian khusus.  Darurat  narkoba  memang  tepat  disematkan  untuk  Indonesia,  karena  jumlah penyalahgunaan  Narkotika  telah  mencapai  4,7  juta.  Adapun  tingkat  kematian  akibat penyalahgunaan narkoba mencapai 50 orang per hari. Sehingga tepat jika tindak pidana narkoba merupakan kategori kejahatan luar biasa ( extraordinary crime ) disamping korupsi dan terorisme.
Peredaran  Narkoba  di  dunia  dilakukan  oleh  sindikat  antara  lain  dengan  tujuan bisnis,  politik,  dan  untuk  menghancurkan  eksistensi  negara.  Demikian  juga  peredaran Narkotika di Indonesia, tentu tidak hanya bertujuan sebagai bisnis semata, namun juga dilakukan oleh para sindikat Narkoba untuk menghancurkan Indonesia dari dalam, yaitu dengan  cara  merusak  moral  generasi  muda.  Narkoba  sebagai  kejahatan  luar  biasa  juga ditandai  oleh  kondisi  Indonesia  saat  ini  yang  menjadi  pangsa  pasar  terbesar  di  Asean dalam  peredaran  narkotika.  Yogyakarta  merupakan  salah  satu  provinsi  yang  harus mendapat perhatian khusus dalam menghadapi peredaran narkoba.
Menurut  data  terbaru,  saat  ini  pelajar  dan  mahasiswa  di  Yogyakarta  adalah pengguna  narkoba  terbesar  di  Indonesia. Berdasarkan  kajian  dan  survei  pada  tahun 2014, Yogyakarta masuk peringkat 8 sebagai pengguna narkotika terbanyak di Indonesia. Namun,  pada  tahun  2016  setelah  dilakukan  survei  oleh  pemerintah  pusat  dan Universitas  Indonesia,  khusus  untuk  pelajar  dan  mahasiswa,  persentase  pengguna narkotika di Yogyakarta menempati peringkat satu. ( www.koranopini.com , Kamis, 30 Maret 2017).
Di  antara  penyebab  tingginya  penggunaan  narkotika  di  Yogyakarta  adalah kenyataan akibat dari kondisi wilayah ini sebagai kota pelajar. Tentu sebagai kota pelajar, jumlah  pelajar  di  Yogyakarta  lebih  banyak  jika  dibandingkan  dengan  jumlah  pelajar  di daerah lain. Di samping itu dengan banyaknya pelajar dan mahasiswa dari luar daerah, peredaran  narkotika  melalui  rumah-rumah  kost  disinyalir  lebih  mudah  dilakukan,  dan sulit  dipantau  oleh  kepolisian.  Oleh  karena  sasarannya  adalah  mahasiswa  dan  pelajar, maka  jenis narkotika  yang  banyak  diedarkan  di  Yogyakarta  adalah  narkotika  “pahe”
(paket hemat), yang umumnya lebih murah dibanding narkotika yang diedarkan melalui tempat-tempat hiburan di kota-kota besar.

## Kesimpulan
Hasil  kajian  ini  menemukan  fakta  terkait  dengan  potret  kondisi  wilayah Yogyakarta saat ini yang berpotensi dalam menanggulangi atau mereduksi ancaman non- militer.  Sebaliknya  juga  terdapat  masalah  yang  dapat  mengakibatkan  berkembangnya ancaman  non-militer.  Adapun  potensi  dari  kondisi  saat  ini  di  Daerah  Istimewa Yogyakarta  antara lain adalah kelestarian nilai-nilai budaya seperti gotong royong, seni budaya  yang  memiliki  nilai  filosofis  untuk  memperkuat  pertahanan  negara,  dan  nilai sejarah  perjuangan  dalam  mempertahankan  eksistensi  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia (NKRI).
Di samping itu  Yogyakarta secara yuridis juga diuntungkan dengan adanya status keistimewaan  dalam  tata  pemerintahan,  yaitu  sebagaimana  termuat  dalam  Undang- undang No.13 tahun 2013. Status keistimewaan Yogyakarta menyebabkan konflik politik kepentingan  di  Yogyakarta  juga  dapat  diminimalisir.  Status  keistimewaan  memberi kesempatan lebih luas bagi rakyat dan pemimpin Yogyakarta untuk membangun wilayah tanpa  tergantung  dari  kebijakan  pusat.  Dari  status  keistimewaan,  provinsi  DIY mendapat  dukungan  dana  keistimewaan  yang  dapat  digunakan  untuk  kesejahteraan masyarakat Yogyakarta.
Dari  sisi  ekonomi  terdapat  potensi  daerah  yang  dapat  dijadikan  modal  untuk meningkatkan  status  ekonomi  masyarakat  Yogyakarta.  Di  antara  potensi  ekonomi  itu adalah  perkembangan  sektor  pariwisata  yang  pesat,  dan  dibangunnya  bandara internasional  yang  baru  di  Kabupaten  Kulonprogo.  Masyarakat  Yogyakarta  memiliki ethos  kewirausahaan  sebagaimana  terdapat  dalam  jingle  ekonomi  sebagai  masyarakat “among  tani  dagang  layar”.  Sebagai  wilayah  yang  menjadi  tujuan  utama  untuk  bela jar, Yogyakarta  juga  memiliki  potensi  untuk  meningkatkan  pendapat  ekonomi  masyarakat, seperti  terbukanya  bisnis  rumah  kost,  toko  dan  jasa  layanan  bahan  belajar,  warung makan,  dan  sumber-sumber  pendapatan  lainnya  yang  dapat  dimanfaatkan  dari  sektor pendidikan.
Adapun  beberapa  masalah  dari  kondisi  Yogyakarta  yang  menimbulkan  ancaman non-militer, antara antara lain disebabkan oleh posisi geografis Yogyakarta yang berada di jalur cincin api. Sebagai wilayah cincin api, Yogyakarta rentan terhadap musibah alam seperti gempa bumi dan gunung meletus. Perkembangan  wisata yang pesat, dan  sebagai
daerah tujuan belajar pada satu sisi telah memberi dampak positif, namun pada sisi yang lain juga memberi dampak negatif. Di antara dampak negatif dari perkembangan wisata dan  kota  pelajar  adalah  peredaran  narkoba.    Mahasiswa  dan  pelajar  di  Yogyakarta menjadi target peredaran narkoba dari para sindikat narkoba. Banyaknya mahasiswa dan pelajar  dari  berbagai  daerah  dan  beragam  etnis  juga  menyebabkan  wilayah  ini  rentan terhadap  konflik  yang  bernuansa  SARA,  tawuran,    perkembangan  radikalisme  dan neoliberalisme.
Hasil kajian ini menunjukkan bahwa ancaman non-militer di wilayah Yogyakarta tidak  hanya  muncul  akibat  dari  kondisi  internal  DIY.  Fakta  menunjukkan  bahwa ancaman non-militer juga disebabkan oleh pengaruh eksternal yaitu arus globalisasi yang menimbulkan dampak multifaset. Globalisasi dengan motor kapitalisme telah membawa dampak  bagi  berkembangnya  gaya  hidup  konsumtif  dan  budaya  pop  yang  dalam beberapa  hal  dapat  mereduksi  nilai  budaya  lokal  dan  keindonesiaan  yang  adiluhung. Globalisasi  juga  mendorong  penyebaran  ideologi  asing  yang  merusak  nilai  ideologi Pancasila.
Secara khusus kajian ini menemukan tiga bentuk ancaman militer di Provinsi DIY yang  mendesak  dan  perlu  mendapat  perhatian,  serta  solusi  kebijakan  untuk menanggulanginya.  Meskipun  terdapat  tiga  bentuk  ancaman  militer  yang  mendapat perhatian  khusus,  bukan  berarti  bentuk-bentuk  ancaman  militer  lainnya  sebagaimana telah dipetakan dalam kajian ini tidak perlu mendapat perhatian. Hanya saja pengambil kebijakan  perlu  memberi  prioritas  khusus  terhadap  tiga  bentuk  ancaman  yaitu radikalisme  keagamaan  dan  ideologi  anti  Pancasila,  narkoba,  dan  efek  negatif  virtual culture;  seperti  maraknya  ujaran  kebencian  dan  berita  bohong)  yang  dapat  merusak persatuan, karena menyebabkan keterbelahan bangsa.

## Daftar Pustaka
Adorno, Th and Horkhieimer, M. (1979). Dialectif of Enlightenment. translated by Cumming, J . New York : Herder & Herder. Ahnaf,  M.  Iqbal.  2016 . Isis, molenbeek dan Radikalisme Urban .  Yogyakarta:  Artikel  CRCS UGM. Barker, Chris. (2011). Cultural Studies: Teori dan Praktik. Yogyakarta: Bentang Pustaka. Baylis,  John  dan  Smith,  Steve  (eds.).  (2001). The  Globalization  of  World  Politics, 2 nd edition. Oxford: Oxford University Press (2) Chap 7, 8, 9. Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  -  Badan  Pusat  Statistik.  (2016). Analisis Informasi  Statistik  Pembangunan  Daerah  Istimewa  Yogyakarta .  Yogyakarta:  Bappeda- BPS DIY.
Badan Pusat Statistik (BPS). (2019). Statistik Indonesia 2019 . Jakarta: BPS. Badan  Nasional  Penanggulangan  Bencana  (BNPB).  (2016). Profil  BNPB . http://www.bnpb.go.id/home/sejarah. Burchill,  Scott  &  Linkater,  Andrew.  (1996). Theories of International Relations .  ST  Martin Press: New York.
Buzan,  Barry,  Ole  Waever  and  Jaap  de  Wilde.  (1998) .    Security:  A  New  Framework  for Analysis . Boulder: Lynne Rienner Castells, Manuel. (1996). The Rise of the Network Society: A Cross-cultural Perspective. Oxford: Blackwell Publisher.
---------------------. (1996) . “The Culture of Real Virtuality: the Integration of Electronic Communication,  the  End  of  the  Mass  Audience,  and  the  Rise  of  Interactive Networks,” dalam The Rise of the Network Society. Oxford: Central Intellegence Agency. (2016). CIA World Factbook 2016 . https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/ .
Dasgupta, Sugata. (1968). “Peacelesness and Maldevelopment: A New Theme for Peace Research  in  Developing  Nations,” Proceedings  of  the  International  Peace  Research Association Second Conference , Assen, The Netherlands: Koninklijke Van Gorcum & Comp. vol.2, p.19-42 Dinas  Kebudayaan  DIY.  (2015). Yogyakarta  City  of  Philosophy .  Yogyakarta:  Dinas Kebudayaan DIY. Dwiyanto,  Djoko.  (2017). Pemaknaan  Keistimewaan  DIY  Antisipasi  2019 .  Dewan Kebudayaan DIY. Ppt. Materi Dewan Kebudayaan DIY. Tidak Diterbitkan. Engel, James F. dkk. (1994). Perilaku Konsumen . Jakarta: Binarupa Aksara.
Earl, Esther, et.al., (2014). This Star Won’t Go Out. USA: Penguin Books. Graham  Murdock  and  Peter  Golding.  (1992). Political Economy of Mass Comunication (A Division of Holder & Stoughten).
Eriksen, Thomas Hyland.  (2010). Etnicity and Nationalism Anthropological Approach . Third edition,  London-Boulder, Colorado: Pluto Press. Guur,  Robert  Ted.  (1993). Minorities  at  Risk;  a  Critical  View  of  Ethnopolitikal  Conflicts . Washington DC: United States Institute of Peace Press. Horkheimer, Max. (1997). Critical Theory . Continuum: New York Horn,  Stacy.  (1998). Cyberville:  Clicks,  Culture,  and  the  Creation  of  an  Online  Town. New York: Warner Books.
Horton, Paul B. dan Hunt, Chester L . (1996). Sosiologi . Jakarta: Erlangga.
Indrawan, Jerry. (2015). Studi Strategis dan Keamanan. Jakarta: Nadi Pustaka.
------------------- .  (2016).  “ Ancaman  Non-Militer  Terhadap  Keamanan  Nasional  di Papua ”. Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional PACIS. Vol.12 No.2. Jackson,  Robert  dan  Georg  Sorensen.  (1999). An  Introduction  to  International  Relations . Oxford:  Oxford  University  PressJones,  Steven.  1997. Virtual Culture: Identity and Comunnication in Cybersociety. London: Sage Publications. Khairuddin, N. (1995). Filsafat Kota Yogyakarta . Yogyakarta: Penerbit Liberty. Kementerian  Pertahanan  Indonesia.  (2015). Buku Putih Pertahanan Indonesia tahun 2015 . Jakarta: Kemhan. Kelly,  Phil.  (2006) .  “A  Critique  of  Critical  Geopolitics”.  United  Kingdom:  Routledge Taylor & Francis Group, LLC, pp. 24-53 Leonard,  Mark.  (2015). Geoeconomics and  7  Challenges  Globalization  (online). dalam: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Geoeconomics_7_Challenges_Gl obalization_2015_report.pdf (diakses pada 9 Mei 2016) Marx, Karl. (1977). Selected Writing, ed. David Mclellan, Oxford: Oxford University Press.
Mas’oed,  Mochtar.,  Maksum,  Mochammad.,  dan  Soehadha,  Moh.  (2001). Kekerasan Kolektif Kondisi dan Pemicu . Yogyakarta: P3PK UGM. Matsuo, Masatsugu. (2005). Peace and Conflict Studies: A Theoretical Introduction . Hiroshima: Keisuisha Miles, Matthew B. and Hubberman A. Michael. (1994). Data Management and Analysis Methods.  In  Denzim,  Norman  K.  and  Lincoln  (edt). Hanbook  of  Qualitative Research . California: Sage Publication Inc. Morissan dan Andy Corry Wardhani. (2009). Teori Komunikasi: tentang Komunikator, Pesan, Percakapan dan Hubungan. Jakarta: Ghalia Indonesia. Mosco,  Vincent.  (1996). The  Political  Economy  of  Communication:  Rethinking  and  Renewal. London: Sage Publication.
Naryadi. (2005). Keamanan Nasional Suatu Upaya Pemahaman . Bandung 4 Mei 2005, hal 9. Makalah Seminar. tt
Rozi,  Safuan.  (2003).  “Mendorong  Laju  Gerakan  Multikulturalisme  di  Indonesia.” Masyarakat Indonesia Majalah Ilmu-ilmu Sosial Indonesia . Jilid XXIX, No.1 Roberts, Susan et. al. (2003). Neoliberal Geopolitics . Oxford : Blackwell Publishing. Rubaidi, A. (2008). Radikalisme Islam, Nahdlatul Ulama dan Masa Depan Moderatisme Islam di Indonesia .  Yogyakarta:  Penerbit  Logung  Pustaka  bekerjasama  dengan  LTNU PWNU Jawa Timur. Spinger,  Simon,  (2013) .  “Neoliberalism”,  dalam The  Ashgate  Reasearch  Companiaon  to Critical Geopolitic . England: Ashgate Publishing Limited. Santosa, Edy. Soehadha, Moh. Suprianto, Heri. Astuti, Nurcahyo Budi. dan Satria, Arif. 2017. Kajian  Sinergitas  Pembangunan  di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  Guna  Menghadapi Ancaman  non-militer  dalam  Rangka  Mendukung  Penyelenggaraan  Ketahanan  Negara . Laporan PTT Kemhan DIY. Satrinati,  Dominic.  (2003) .  Popular  Culture – Pengantar  Menuju  Teori  Budaya  Populer. Yogyakarta: Bentang Budaya.
Soemardjan,  Selo.  (1982). Perubahan  Sosial  di  Yogyakarta .  Cetakan  Kedua.  Yogyakarta: Komunitas Bambu,.
Soehadha,  Moh.  (2013). Belajar  dari  Negeri  Cina:  Reaktuaisasi  Etos  Kerja  Islam .  Opini Kedaulatan Rakyat 5/8. Sudibyo, Bambang. (2013). Potret Pergeseran Geoperadaban, Geoekonomi, dan Geopolitik Abad 21 . Makalah Seminar “ Reaktualisasi Etos Kerja Islam dan Pergeseran Geopolitik Cina ”, 5 Agustus. Yogyakarta: Majelis Trajih dan Tajdid PP. Muhammadiyah.
Syafi’i,  M.  (2017). Klitih:  Krisis  Lingkungan  Sosial. Majalah Pranala .  Edisi  14,  Maret- April. Taylor,  S.,  &  Bogdan.  (1984). Introduction  to  Qualitative  Research  Methods:  The  Search  for Meanings . 2end ed. Toronto: John Wiley & Sons. Tim  Peneliti  UIN  Sunan  Kalijaga.  (2011). Ketahanan Kepribadian Mahasiswa DIY terhadap Sikap Eklusivisme Keagamaan . Yogyakarta: Laporan Penelitian tt. Wardlaw,  Grant.  (1982).  Political  Terorism:  Theory,  Tactics  and  Countermeasures. Cambrige University Press.
Wallerstein,  I.  (1975). The  Modern  World  System.  Capitalist  Agriculture  and  The  Origins  of European World Economy in The Sixteenth Century . New York: Academic. Wijoyono,  Erlanto.  (2016).  Pelestarian  jejak  Bencana  sebagai  Pusaka  peradaban. https://elantowow.wordpress.com/2016/03/05/pelestarian-jejak-bencana sebagai-pusaka-peradaban/#more-874 Woodward,  Mark  R.  (2000). Islam Jawa: Kesalehan Normatif versus Kebatinan .  Yogyakarta:
Penerbit LKiS

## Internet dan Media Cetak
Berita Interfidei, 2016 https://cpps.ugm.ac.id/siaran-pers-masyarakat-yogyakarta-menilai-aksi-premanisme- dalam-dua-tahun-terakhir-meningkat/ https://infogunungkidul.com/detail.php?id=1585 https://kumparan.com/nur-khafifah/bnn-narkoba-baru-jenis-flaka-mulai-masuk-ke- indonesia http://wartakota.tribunnews.com/2017/09/14/apa-itu-pil-pcc-ini-penjelasan-bnn http://www.beritasatu.com/blog/tajuk/4423-narkoba-kejahatan-luar-biasa.html https://www.solopos.com/ . NARKOBA JOGJA : BNNP DIY Targetkan Kurangi Pengguna, Bagaimana Caranya? Kamis, 19 Januari 2017 | 02:20 WIB Harian Kedaulatan Rakyat 15/9/2017 Kompas.com - 10/03/2017, 23:48 WIB Kompas , 15 Agustus 2010. Majalah Hadila, Januari 2017 Republika, 15 Agustus 2010. Tempo 30/8/2017 www.jogjabudaya.com . dikutip tanggal 15 september 2017 www.koranopini.com , Kamis, 30 Maret 2017
© 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).