P-ISSN:2723 - 6692
Peran Pemerintah Desa dalam Membangun Sumber Daya Manusia di Desa Pedangkamulyan

## Wasdi
Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Tasikmalaya Email: izuddinwasdi@gmail.com Artikel info Artikel history: Diterima : 26-01-2022 Direvisi : 06-02-2022 Disetujui : 25-02-2022 Kata  Kunci: sumber  daya manusia;  peran  pemerintah desa;  pembangunan  sumber daya manusia
Keywords:
human resources;  the  role  of  the village  government;  human resource development

## Abstrak
Pemrintahan  Desa  memiliki  peran  pital  dalam  pembangunan  tetapi masih banyak masalah yang terjadi diantaranya, dalam pemerintahannya  terdapat  permasalahan  peran  pemerintah  desa, khususnya  dalam  memberdayakan  masyarakatnya  kurang  adanya integrasi  dan  hubungan  sinergis  antara  perangkat  desa  dengan masyarakat,  maupun  kepala  desa  dengan  aparatur  desanya,  pro  dan kontra  program  kepala  desa,  hal  tersebut  berpengaruh  pada  jalannya peranan  Desa.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui peran pemerintah desa dalam mengembangkan sumber daya manusia (SDM)  di  Desa  Pedangkamulyan  Kecamatan  Bojonggambir Kabupaten  Tasikmalaya.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan kualitatif,  dengan  teknik  pengumpulan  data,  informan,  wawancara, studi  kepustakaan  dan  observasi  lapangan.  Pengumpulan  data dilakukan  dengan  cara  mereduksi  data,  menyajikan  informasi  yang memvalidasi,  dan  menarik  kesimpulan.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  peran  pemerintah  desa  sebgai  motivator, fasilitaor,  dinamisator,  stabilisator,  inovator  dan  pelopor  telah berjalan  namun  masih  memerlukan  perbaikan  yang  konsisten.  Hal tersebut  membutuhkan  hubungan  sinergis  antara  pemerintah  desa dengan  masyarakatnya.  Untuk  pengembangan  sumber  daya  manusia dari aspek fisik masih rendah karena sarana kesehatan dan kelayakan hidup  masyarakat  masih  ada  yang  belum  bisa  terpenuhi,  dari  aspek intelektual masih dikatakan kurang, karena minimnya jumlah sekolah di  Desa  Pedangkamulyan  dan  psikologis  atas  daras  spiritual keagamaan  masyarakat  sudah  cukup  tinggi,  dibuktikan  dengan kegiatan-kegiatan  keagamaan  masyarakat  telah  menunjukan  ke  arah yang baik.

## Abstract
The Village Government has a vital role in development but there are still  many  problems  that  occur including,  in  its  administration there are  problems  with  the  role  of  the  village  government,  especially  in empowering  the  community,  there  is  a  lack  of  integration  and synergistic relationships between village officials and the community, as well as village heads and village officials, the pros and cons of the program.  village  head,  this  affects  the  running  of  the  role  of  the village.  The  purpose  of  this  study  was  to  determine  the  role  of  the village  government  in  carrying  out  the  development  of  Human Resources  (HR)  in  the  Village  of  Swordsmen,  District  of Bojonggambir, District of Tasikmalaya. This study uses a qualitative approach,  with  data  collection  techniques,  informants,  interviews,
literature  studies  and  field  observations.  The  collected  data  is processed  through  data  reduction,  presentation  of  verification  data and  drawing  conclusions.  The  results  of  this  study  indicate  that  the role  of  the  village  government  as  a  motivator,  facilitator,  dynamist, stabilizer, innovator and pioneer has been running but still requires consistent  improvement.  This  requires  a  synergistic  relationship between  the  village  government  and  the  community.  For  the development  of  human  resources  from  the  physical  aspect,  it  is  still low because there are still health facilities and the feasibility of living for the community that cannot be fulfilled, from the intellectual aspect it  is  still  said  to  be  lacking,  because  of  the  lack  of  schools  in  the village of Swordsmen and the psychological on the spiritual basis of the  community's  religion  is  quite  high,  it  is  proven  with  religious activities the community has shown a good direction.
Correspondence author: Fadjrin Wira Perdana Email: fadjrinwira@gmail.com artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY SA
2022

## Pendahuluan
Secara  filosofis  Desa  merupakan  suatu  ksatuan  hukum  yang  di  akui  oleh  negara  dan berhak  mengatur  urusannya  untuk  kepentingan  masyarakat  setempat  sebagai  suatu  sistem Pemerintahan  Indonesia  (Pasal  1  ayat  12  UU  No.  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan daerah). Berdasarkan UU No. 6 tahun 2014 tentang desa  pemerintah desa  yang menegaskan kembali  komitmennya  terhadap  pemerintahan  yang  baik  dan  pembangunan  desa  yang  kuat, unggul, bebas dan demokratis, serta meletakkan dasar yang kokoh bagi masyarakat yang adil, makmur,  dan  sejahtera..  Desa  memegang  peranan  penting  dalam  pembangunan  nasional, sehingga  desa  harus  menjadi  ujung  tombak  pengelolaan  masyarakat,  karena  pembangunan nasional  merupakan  rangkaian  upaya  pembangunan  berkelanjutan  yang  mencakup  seluruh aspek kehidupan masyarakat. ( Santosan & Adji , 2018). Desa merupakan modal pembangunan di  berbagai  bidang  termasuk  sosial  politik,  budaya  dan  ekonomi,  termasuk  pondasi  dasar dalam  pembangunan  Sumber  daya  manusia  sebelum  melangkah  ke  urusan  pemerintah  pusat yang di kelola oleh pemerintah lokal setempat agar lebih meningkat keberadaannya.
Berdasarkan  hasil  observasi  awal  didapat  informasi  bahwa  dalam  pemerintahannya terdapat  permasalahan  peran  pemerintah  desa,  khususnya  dalam  memberdayakan masyarakatnya kurang adanya integrasi dan hubungan sinergis antara perangkat desa dengan masyarakat,  maupun  kepala  desa  dengan  aparatur  desanya,  pro  dan  kontra  program  kepala desa, hal tersebut berpengaruh pada jalannya peranan pemerintah desa. Pembangunan adalah saslasatu  proses  menuju  arah  yang  lebih  baik.  Peran  sumberdaya  manusia  adalah  sebagai modal  awal  dalam  sebuah  organisasi  sehingga  memegang  peranan  penting  dalam  proses maupun pelaksanaan dan mewujudkan keberhasilan dalam sebuah kinerja organisasi terutama terhadap penduduk Desa Pedangkamulyan, berikut adalah data kepadatan penduduk di Desa pedang kamulyan.
Jumlah Kepadatan Penduduk No Desa L P Jumlah Luas Wilayah Kepadatan 1 Ciroyom 872 853 1.725 8,26 km 2 209 per km 2 bojongkapol 1.820  1.838  3.648 11,75 km 2 310 per km 3 Bojonggambir  1.400  1.439  2.868 7,97 km 2 360 per km 4 Pedangkamul yan 1.997  2.121  4.118 9,88 km 2 426 per km Total 6.087  6.251  12.359 37,87 km 2 328 per km
Sumber: Kantor Desa Pedangkamulyan, 2018
Berdasarkan  data  di  atas  jumlah  terpadat  penduduk  adalah  di  Desa  Pedangkamulyan sebanyak  4.118  orang  yang  terdiri  1.997  laki-laki  dan  2.121  perempuan.  Program pemberdayaan  masyarakat  di  Desa  Pedangkamulyan  Kecamatan  Bojonggambir  diantaranya ialah  harus  mengembangkan  salasatu  bentuk  kemandirian  pada  masyarakat  melalui peningkatan  pengetahuan  melalui  pendidikan  keterampilan  secara  vokasi  dengan pemanfaatan  sumber  daya  masyarakat  melalui  pembuatan  kebijakan  yang  memiliki keberpihakan  pada  masyarakat,  terutama  pada  ibu  rumah  tangga,  anak-  anak  agar  lebih produktif sebagai prioritas pembangunan yang di butuhkan oleh masyarakat.
Berdasarkan fakta yang ada, permasalahan pokok di Desa Karangluyung adalah:
1. Masih rendahnya dalam dimensi sumber daya manusia. Informasi tersebut dapat dilihat dari  tingkat  pendidikan  dimana  masyarakat  yang  putus  sekolah  terbanyak  adalah  di tingkat  SD  kebanyakan  dari  kaum  wanita  yang  memutuskan  untuk  langsung  bekerja bahkan  menikah,  hal  tersebut  mengambarkan  kurangnya  peran  pemerintah  desa  dalam meningkatkan pendidikan. Adapun datanya sebagai berikut:

## Tabel 1.2
Tingkat Pendidikan Desa Pedangkamulyan Usia Wajib Belajar Tingkat Pendidikan SD SMP SMA S1 S2 Putus Sekolah 7-12 3581  - - - - 447 orang 12-14 463 - - - 296 orang 14-16 - - 278 - - 87 orang 16-22 - - - 19 - - 22-27 - - - - 3 - Sumber: Kantor Desa Pedangkamulyan, 2018
2. Banyaknya  pengangguran  yang  produktif  bekerja  hanya  2264  orang  sedangkan  yang menganggur  atau  pekerjaannya  tidak  tetap  sebanyak  1854  orang  dari  jumlah  penduduk 4.118 yang menganggur sebesar 45,02%.
3. Masyarakat belum bisa memanfaatkan sumber daya alam setempat, dimana banyak lahan yang menganggur dan harus diolah menjadi  lahan produktif. Dari 1.145,450 Ha, hanya
189,600 Ha yang merupakan hutan milik pemerintah yang tidak produktif untuk digarap menjadi lahan produktif.
4. Aparatur Desa Pedangkamulyan sebanyak 19 orang yang pendidikannya sampai SLTA, khususnya  Kepala  Desanya  dan  yang  S1  sebanyak  3  orang,  hal  ini  menunjukan kurangnya kualitas Sumber daya manusia di apratur Desa Pedangkamulyan.
5. Permasalahan  pemberdayaan  perempuan  di  Desa  Pedangkamulyan  adalah  rendahnya kualitas  hidup  dan  peran,  tingkat  partisipasi  masyarakat  sangat  kurang  dalam menjalankan  program  KWT,  petani  kelompok  dan  pengolahan  lahan  pertanian,  dilihat dari  pendidikan  tertinggi  yang  selesai  di  Desa  Pedangkamulyan  28  %  tidak  tamat  SD, 22% tidak tamat.
6. IPM  Pedangkamulyan  paling  rendah  karena  merupakan  daerah  yang  tertinggal, dikarenakan faktor geografisnya dan SDM sebesar 30%.
A. Hakikat Peran
Menurut  Okta  Hendrik  ( Okta  Hendrik ,  2017),  bahwa:  “Peran  adalah karakteristik  seseorang  yang  diharapkan  untuk  membuat  perubahan  dan  diharapkan untuk membuat kemajuan serta mampu meningkatkan kinerja seseorang.".
a. Motivator
Motivator  merupakan  sebuah  dorongan  yang  diberikan  oleh  seseorang maupun  lembaga  dengan  tujuan  untuk  mencapai  sesuatu.  Motivator  dalam pembangunan  sumber  daya  manusia,  peran  pemerintah  desa  sebagai  motivator diperlukan sebagai dorongan agar pegawai desa maupun masyarakat lebih kompeten dalam  mengelola  sumber  daya  alam  sekitar  ( Gultom ,  2020).  Motivator  sangat dibutuhkan  sebagai  media  pendorong  dalam  bertindak,  seperti  halnya  desa melalukan  sosialisai,  sayembara,  memberikan  hadiah  kepada  masyarakat  yang produktif  dalam  mengelola  hidupnya.  Peran  pemerintah  desa  sangat  dibutuhkan dalam  memberikan  dorongan  kepada  masyarakatnya,  sehingga  tercipta  masyarakat yang madani dan memiliki kualitas sumber daya manusia yang baik.
b. Fasilitator
Fasilitator  yaitu  sebagai  pembagunan  sumber  daya  manusia,  Peran pemerintah desa adalah menyediakan segala fasilitas dan mendukung semua proyek yang ada di Desa Sifman, Kecamatan Bojongmbir, Provinsi Tasimalaya. Pemerintah desa dapat bekerjasama dengan berbagai pihak, pekerja dan masyarakat (Wulandary & Rohman , 2018).
c. Dinamisator
Dinamisator  yaitu  sebagai  pembangunan  SDM  yang  dinamis  dan  baik, pengelolaan  desa  dan  masyarakat  harus  mampu  bersinergi  dalam  pilar-pilar good governance .  Pemerintah  desa sebagai  salah  satu  pemangku  kepentingan  dalam pengembangan  sumber  daya  manusia,  pemerintah  desa  memiliki  peran mengkoordinasikan  kedua  pihak,  sehingga  menghasilkan  kesepakatan  simbiosis untuk menciptakan tenaga kerja yang baik. ( Simamora & Sinaga , 2016).
d. Stabilisator
Kepala  desa  dapat  berperan  sebagai  pengawas  dan  melakukan  interaksi sehari-hari  dalam  masyarakat  setempat  untuk  memenuhi  kebutuhan  dan  keperluan hidup  sehari-hari.  Peran  stabilisator  sebagai  kepala  desa  dapat  berupa  tindakan,
antara lain: ( Andika , 2021):
1) Melakukan  kegiatan  ketertiban  terhadap  RT  dan  RW  dan  menghindari perseisihan antar amsyarakat (mendamaikan perselisihan).
2) Menciptakan kesetabilan keamanan desa  (program siskamling).
3) Melakukan tindakan dalam hal ekonomi dan kesetabilan (simpan pinjam).
4) Melakukan  kegiatan  dan  menciptakan  gotong  royong  dalam  hal  kebersihan (program
gotong royong).
5) Menciptakan  dan  melakukan  kegiatan  sosial  peningkatan  sumbedaya  manusia melalui pendidikan karakter (program pendidikan dan latihan).
e. Inovator
Menurut  ( Siagian ,  2014)  bahwa  “Inovator  dari  segi  manajemen pembangunan  diartikan  sebagai  orang-orang  yang  dapat  menemukan  hal-hal  baru, ide-ide baru dan sistem baru dalam proses pembangunan. Sebagai seorang inovator, kepala  desa  secara  keseluruhan  dapat  menjadi  sumber  ide-ide  baru,  terutama  yang berkaitan dengan proyek-proyek pembangunan yang lebih efisien dan akselerasi”.
f. Pelopor
Kepala desa sebagai pelopor adalah orang yang memiliki ide dan mengajak warganya  untuk  melakukan  kegiatan  yang  mengarah  pada  visi  dan  misinya. Menurut  ( Siagian ,  2014)  bahwa  “Pelopor  berarti  pemerintahan  memulai  dengan inovasi  dalam  pemerintahan  yang  jelas-jelas  meyakini  bahwa  ia  harus  menjadi pelopor  dalam  segala  bidang  kehidupan  berbangsa.  Dengan  kata  lain,  sebagai pelopor, ia harus menjadi  panutan bagi  seluruh  masyarakat.  Sebagai  pionir, kepala desa  harus  menjadi  panutan  bagi  seluruh  masyarakat,  artinya  kepala  desa mendukung kelancaran pembangunan.”.
g. Modernisator
Kepala  desa  harus  bisa  mengubah  pola  Pemikiran  lama  menjadi  pemikiran modern untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Kepala desa selaku modernisator harus  mampu  merencanakan  rencana  pembangunan  di  setiap  kecamatan  desa berdasarkan  kondisi  masyarakat,  budaya  dan  perekonomiannya.  Rencana pembangunan harus berpedoman pada tujuan pembangunan nasional yang rasional, luas  dan  tepat  waktu.  Peranan  selaku  modernisator  dapat  berupa  tindakan  yang dilakukan antara lain ( Siagian , 2014):
1) Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2) Kemampuan dan kemahiran manajerial.
3) Kemampuan mengolah kekayaan alam sehingga memilki nilai tambah yang tinggi.
4) Memiliki visi yang jelas tentang masa depan.
B. Pembangunan Sumber Daya Manusia
Pembangunan  adalah  proses  linier,  dari  masyarakat  terbelakang  menuju masyarakat  maju.  Pembangunan  awalnya  mengacu  pada  konsep  pertumbuhan  ekonomi ( Sondakh et  al.,  2021).    Pertumbuhan  suatu  masyarakat  dianggap  berhasil  hanya  jika pertumbuhan  ekonominya  mencukupi.  Oleh  karena  itu,  produktivitas  masyarakat  atau
produktivitas pemerintah diukur setiap tahun ( Lestanata & Pribadi , 2016).
a. Hakikat Pembangunan Sumber Daya Manusia
Konsep  pembangunan  yang  berpusat  pada  populasi  melihat  inovasi  yang berasal  dari  masyarakat  sebagai  masukan  bagi  pembangunan,  dengan mengutamakan  kesejahteraan  material  dan  spiritual  dalam  proses  pembangunan. ( Totok  &  Poerwoko ,  2013).  Korten  mengemukakan  bahwa  ada  3  unsur  penting yang  dapat  menentukan  konsep  perencanaan  yang  berpusat  pada  rakyat  yaitu sebagai berikut:
b. Indikator Pembangunan Sumber Daya Manusia
Setelah mengemukakan beberapa teori mengenai pembangunan sumber daya manusia. ( Suparman , 2016) adalah sebagai berikut:
1) Kemampuan Fisik (kesehatan)
Kemampuan fisik adalah kemampuan untuk melakukan tugas-tugas yang membutuhkan  energi,  keterampilan,  kekuatan,  dan  kualitas  serupa.  Indikator dalam mengukur kemampuan fisik (kesehatan) ini meliputi:
a. Memiliki kesehatan yang baik serta kesegaran jasmani
b. Memiliki tingkat kehidupan yang layak dan manusiawi
2) Kemampuan Intelektual (Kecerdasan)
Kesehatan  mental  adalah  kemampuan  untuk  melakukan  berbagai  tugas berpikir,  menalar,  dan  memecahkan  masalah.  Adapun  indikator  dalam mengukur kemampuan intelektual (kecerdasan) ini meliputi:
a. Memiliki kemampuan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi
b. Keanekaragaman  dan  kualitas  tingkat  pendidikan  dan  keterampilan  yang relevan  dengan  memperhatikan  dinamika  ketenagakerjaan  di  tingkat  lokal, nasional dan internasional.
c. Memiliki penguasaan bahasa, meliputi bahasa nasional, bahasa ibu (daerah) dan sekurang-kurangnya satu bahasa asing.
d. Memiliki  pengetahuan  dan  keterampilan  di  bidang  ilmu  pengetahuan  dan teknologi yang sesuai dengan tuntutan industrialisasi.
3) Kemampuan Psikologis (mental)
Keterampilan  mental  adalah  keterampilan  yang  berkaitan  dengan perilaku manusia, etika, sikap, mental, juga sering dikaitkan dengan kemampuan untuk membuat penilaian positif atau negatif tentang kinerja individu.
Berdasarkan  pemaparan  di  atas,  penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitan  dengan judul  “ Peran  Pemerintah  Desa  Dalam  Membangun  Sumber  Daya  Manusia  Di  Desa Pedangkamulyan Kecamatan Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya ”
Untuk mendapatkan gambaran tentang masalah dan variabel yang di teliti dan relevan dengan  penelitian  sebelumnya  sehingga  akan  mendapatkan  persamaan  dan  perbedaan  dari penelitian itu dan di jadikan sebagai novelty atau kebaharuan dari penelitian penulis berikut adalah peneltian terdahulunya.
Penelitian  pertama  yakni  penelitian  oleh  ( Saputri  &  Akhyari ,  2014)  judulnya  Peran Dinas  Pariwisata  Dalam  Mengoptimalkan  Objek  Wisata  Cagar  Budaya  Bukit  Kerang  di Kabupaten  Bintan.  Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  seberapa  jauh  kontribusi  Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam memaksimalkan objek wisata cagar budaya Bukit Kerang
Kabupaten  Bintan.  Selain  itu  mengidentifikasi  kendala  dalam  pengembangan  objek  wisata cagar  budaya  Bukit  Kerang  Kabupaten  Bintan.  Metode  penelitiannya  memakai  analisis deskriptif  kualitatif  dengan  menggunakan  metode  pengumpulan  data  yakni  observasi, wawancara,  dokumentasi.  Dalam  menjawab  permasalahan  tersebut  konsep  teori  yang digunakan yaitu :
1. Peranan  hubungan  antar  pribadi,  dengan  indikator:  peranan  sebagai  figurehead,  peranan sebagai pemimpin, peranan sebagai pejabat perantara,
2. Peranan  yang  berhubungan  dengan  informasi  maka  dimensinya  adalah  sebagai  monitor, sebagai dessiminator, sebagai juru bicara.
3. Peranan  pembuat  keputusan  yang  indikatornya  ialah  peranan  sebagai  entrepreneur, peranan  sebagai  penghalau  gangguan,  peranan  sebagai  pembagi  sumber,  dan  peranan sebagai negosiator.
Setelah dilakukan penelitian, proses pengembangan objek wisata Cagar Budaya Bukit Kerang  telah  dilakukan  namun  masih  berproses,  terdapat  beberapa  kendala  dalam optimalisasi ini yaitu minimnya fasilitas di sekitar objek wisata, termasuk akses masuk objek wisata  karena  jalanan  yang  belum  di  aspal.  Tak  hanya  itu  Situs  Pra  Sejarah  Cagar  Budaya Bukit Kerang ini kurang familiar karena minim sosialisasi dan publikasi.
Kedua  adalah  penelitian  dari  ( Santoso et  al.,  2015)  dengan  judul  Peranan  Dan Kebutuhan  Pemangku  Kepentingan  Dalam  Tata  Kelola  Pariwisata  Di  Taman  Nasional Bunaken  Sulawesi  Utara  ( The  Role  And  Requirement  Of  Stakeholders  In  Tourism Governance  In  Bunaken  National  Park,  North  Sulawesi ).  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah untuk  mengetahui peran dan kebutuhan pemangku kepentingan dalam tata kelola pariwisata TNB.  Metode  pengumpulan  data  dilakukan  melalui  wawancara,  penelitian  dokumen  dan observasi. Analisis data dari penelitian ini menggunakan analisis pemangku kepentingan dan analisis  kebutuhan.  Pengamatan  menunjukkan  bahwa  TNB  memiliki  17  pemangku kepentingan  pengelolaan  pariwisata  yang  juga  memainkan  peran  kunci  yang  berpengaruh cukup  tinggi.  Hubungan  pemangku  kepentingan  merupakan  kombinasi  dari  koordinasi, kerjasama dan konflik. Diidentifikasi kebutuhan pemangku kepentingan di dalam tata kelola pariwisata di TNB, yaitu: (1) wawasan dan pemahaman pemangku kepentingan tentang TNB serta  mengenai  pengelolaan  dan  regulasi  pengembangan  pariwisata  di  kawasan  konservasi; (2)  menyamakan  persepsi  di  tingkat  daerah  dengan  mempererat  koordinasi  dan  komunikasi tentang  tata  kelola  pariwisata  di  TNB  dan  (3)  sinergi  dari  kegiatan  dan  program pengembangan pariwisata di TNB dari stakeholder.
Perbedaan  penelitian  terdahulu  dengan  penelitian  yang  peneliti  lakukan  adalah dilakukan  dalam  kasus,  tempat,  waktu,  teori,  hasil  dan  kesimpulan  serta  fokus  yang  beda, yang  terdahulu  yakni  tata  kelola  pariwisata  oleh  Pemerintah  Daerah  sedangkan  peneliti fokusnya sumberdaya manusia inilah kebaharuan atau novelty dari penelitian penulis sebagai pembeda dari yang terdahulu.
Sedangkan  kesamaanya  terletak  pada  variabelnya  yaitu  peran,  kemudian  metode teknik pengambilan data serta analisis data yang sama.
Rumusan  Masalahnya  dalam  penelitian  penulis  adalah  Bagaimana  peran  pemerintah desa  dalam  melakukan  pembangunan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  di  Desa Pedangkamulyan Kecamatan Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya.
Tujuan  Penelitian ini  untuk  mengetahui Peran  pemerintah  desa  dalam  melakukan
pembangunan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  di  Desa  Pedangkamulyan  Kecamatan Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya.

## Metode Penelitian
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  deskriptif  kualitatif. Penelitian kualitatif adalah  adalah penelitian yang menekankan pada kualitas informasi atau kedalaman yang dapat dicapai ( Afriyani et  al., 2015). Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendefinisikan dan mengartikulasikan fakta dan pemetaan berdasarkan perspektif atau kerangka mental ( Hermanudin , 2019).
Informan dalam  penelitian ini terdiri dari beberapa narasumber, di  mulai  dari kepala desa,  staf  desa,  tokoh  masyarakat,  RT,  RW  dan  masyarakat  di  desa  pedangkamulyan sebanyak 12 orang
Teknik pengumpulan data merupakan cara data tersebut didapatkan dilakukan dengan observasi,  wawancara,  dokumentasi,  dan  triangulasi  ( Rukajat ,  2018).  Analisis  data  yang digunakan menggunakan proses tiga langkah pertama, reduksi data kedua dan penyajian data ketiga adalah validasi dan penarikan kesimpulan.

## Hasil dan Pembahasan
Berikut  peneliti sajikan pembahasan berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara yang telah di laksanakan sesuai dengan dimensi dan parameter penelitianya:

## A. Peran sebagai Motivator
Harus kita ketahui bahwa “Motivator dalam pembangunan sumber daya manusia, peran pemerintah desa sebagai motivator diperlukan sebagai dorongan agar pegawai desa maupun  masyarakat  lebih  kompeten  dalam  mengelola  sumber  daya  alam  sekitar” melakukan  komunikasi  sebagai  upaya  pemberian  motivasi  kepada  masyarakat  sangatlah penting di lakukan oleh kepala desa agar merangsang masyarakat dalam menggerakan di bidang  pendidikan  untuk  melakukan  pembangunan  dalam  bidang  sumberdaya  manusia. Sumber  daya  masyarakat  dengan  meningkatkan  pendidikan  di  Desa  Pedangkamulyan, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya.
Hal  yang  menarik  berdasarkan  temuan  penulis  di  Desa  Pedangkamulyan Kecamatan  Bojonggambir  Kabupaten  Tasikmalaya,  pemerintahan  desa  melalui  kepala desa belum maksimal dalam menjalankan peranannya sebagai motivator sehingga belum terwujud  motivasi  masyarakat  dalam  meningkatkan  pendidikan.  Faktanya  terdapat  830- kurang lebih orang yang putus sekolah atau tidak melanjutkan bahkan tidak sama sekali menginjak  sekolah,  kebanyakan  dari  SD  khususnya  di  kaum  perempuan  yang  memilih untuk menikah bahkan bekerja.
Pelayan terhadap masyarakat di bidang pendidikan sangatlah rendah karena belum terpusatkan kepada program yang khusus sebagai tempat motivasi dari pemerintahan desa dalam  bidang  pendidikan,  dan  pemerintah  desa  belum  melakukan  kegiatan  sosialisasi terhadap , perencanaan desa, pelaksanaan serta evaluasi program desa secara menyeluruh terhadap  masyarakat  sehingga  terjalin  komunikasi  yang  khusus  secara  baik  untuk  di laksanakan oleh masyarakat.
Selanjutnya peranan pemerintah desa sebagai sumber informasi pembanguan desa dan  wadah  dalam  penyampaian  informasi  pembanguan  desa.  Kemudian  sebagai  upaya
partisipasi  masyarakat  dalam  program  pembanguan,  namun  berdasarkan  hasil  penelitian semua itu belum terwujud secara fektif dan efisien. Terutama dalam menyalurkan ide dan gagasan melalui musrembang desa dan temu warga serta penyuluhan pendidikan.
Masyarakat  Desa  Pedangkamulyan  tidak  begitu  kreatif  dan  kritis  dalam pembanguan desa sehingga minim ide dan gagasan, karena terbiasa menerima hasil yang sudah  ada.,  sehingga  begitu  pentingnya  tingkat  pengetahuan  masyarakat  dengan  cara meningkatkan  taraf  pendidikan,  sehingga  peran  pembangunan  tidak  hanya  dilaksanakan oleh pemerintah desa saja melainkan masyarakat pun harus ikut serta dalam menjalankan program,  sehingga  tercipta  hubungan  sinergis  antara  pemerintah  desa  dengan masyarakatnya.  Karena  masyarakat  menyerahkan  sepenuhnya  dalam  pembangunan kepada  pemerintahan  desa  ,  sehingga  tida  timbul  gagasan  baru,  hanya  program  yang apadanya, padahal pihak pemerintahan desa memerlukan masukan sebagai program yang spektakuler.
Peranan  lain  pemerintahan  desa  sebagai  motivator  dalam  upaya  untuk meningkatkan  pendidikan  adalah  dengan  menciptakan  sarana  dan  fasilitas  pendidikan yang memadai, seperti halnya di Desa Pedangkamulyan untuk pendidikan SMA sangatlah kurang bahkan perguruan tinggi.
Demi untuk mencapai tujuan pembangunan desa yang  baik dalam segi motivator dalam  bidang  pendidikan  maka  kepala  desa  memegang  peran  yang  sangat  vital  agar seluruh program dan kegiatan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Berdasarkan  hasil  wawancara,  terdapat  beberapa  hal  yang  dapat  diambil kesimpulan berikut adalah hasil penelitiannya:
1. Peranan  pemerintah  Desa  Pedangkamulyan  sebagai  motivator  sudah  ada  ada  namun belum  cukup  baik  karena  dalam  perjalanannya  masih  belum  efektif  dilihat  dari berbagai faktor, namun dalam hal peningkatan sarana dan prasarana pendidikan masih belum terlaksana, seperti halnya penambahan sekolah beserta fasilitas-fasilitasnya.
2. Strategi  dan  proses  komunikasi  yang  di  jalankan  oleh  kepala  desa  Pedangkamulyan dalam  menggerakkan  partisipasi  masyarakat  untuk  lebih  memperhatikan  tingkat pendidikan  masih  belum  terlaksana  dengan  baik,  faktanya  masih  banyak  masyarakat yang  belum  merasakan  pentingnya  pendidikan  dan  menyadari  bahwa  akan  berguna untuk masa depan.
3. Partisipasi  masyarakat  Desa  Pedangkamulyan  dalam  hal  pembangunan  pendidikan yang  belum  terwujud,  karena  masih  minim  ide  gagasan  dari  masyarakat  sebagai partisifasi yang ada.

## B. Peran Sebagai Fasilitator
Menurut  Pitana  dan  Gayatri  ( Pitana  &  Putu ,  n.d.),  bahwa  “Fasilitator  sebagai fasilitator pembagunan sumber daya manusia, peran pemerintah desa merupakan hal yang berkaitan  dengan  kebutuhan  yang  di  rasakan  oleh  Desa  Pedangkamulyan  Kecamatan Bojonggambir  Kabupaten  Tasikmalaya.  Berdasarkan  pada  praktiknya,  pemerintah  desa dapat bekerja sama dengan berbagai sektor, baik pekerja, masyarakat, maupun swasta.”.
Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara mengenai peran pemerintah desa sebagai  pihak  yang  mampu  menfasilitasi  untuk  mewujudkan  keadaan  yang  kondusif dalam  hal  pembangunan  desa  (menjembatani  kepentingan  pihak-pihak  dalam memaksimalkan  pembangunan  desa).  Pemerintah  koordinator,  harus  bekerja  untuk
menciptakan  lingkungan  yang  kondusif  bagi  keselamatan,  keamanan,  dan  keamanan, termasuk  pengembangan  kelembagaan  dan  infrastruktur.  Bantuan  kepada  UKM, misalnya,  pemerintah  akan  memberikan  fasilitas  untuk  mengurangi  jumlah  UKM  yang dimiliki  UKM  untuk  mencapai  tujuan  mengembangkan  usaha  UKM,  di  Kecamatan Bojongmbir Kabupaten Tasikmalaya.
1. Fasilitator di Bidang Pendampingan
Pendampingan  sangat  di  perlukan  oleh  masyarakat  terutama  dala pendampingan proses wirausaha, ekonomi kreatif dan dalam hal mencegah putus anak sekolah, namun hal ini belum terlaksana secara fektif berdasarkan hasi penelitian dan wawancara mendalam.
2. Fasilitator di Bidang Pendanaan dan Permodalan
Disamping  pendampingan  harus  juga  ada  dalam  bidang  pendanaan  dan permodalan  namun  berdasrkan  hasil  penelitian  melalui  wawancara  mendalam  di lapangan  serta  mencari  tahu  leawat  peraturan  dan  dokumentasi  yang  ada,  namun belum juga di temukan kegiatan atau program desa yang berkaitan dengan pemberian pendanaan  atau  permodalan  kepada  masyarakat  baik  dalam  pengelolaan  UMKM ataupun usaha kreatif lainya. Termasuk dalam bidang pendanaan pendidikan.

## C. Peran Sebagai Dinamisator
Menurut ( Pitana & Putu , n.d.), bahwa “Dinamisator dalam pilar good governance, pemerintah  desa  dan  masyarakat  harus  terkait  erat  agar  pengembangan  sumber  daya manusia dapat berjalan dengan baik”.
Berdasarkan  hasil  penelitian  melalui  wawancara  dengan  Kepala  Seksi Pemerintahan  Desa  Pedangkamulyan  mengenai  peran  pemerintah  sebagai  dinamisator adalah  menggerakan  partisipasi  multi  pihak  tatkala  stagnasi  terjadi  dalam  proses pembangunan  (mendorong  dan  memelihara  dinamika  pembangunan  daerah).  Sebagai dinamisator,  pemerintah  desa  pedangkamulyan  belum  melakukan  kegiatan  tersebut  dan belum  menjadi  media  dinamistor  dalam  bidang  pemberdayaan  sember  daya  manusia, tetapi  bila  menjadi  dinamistor  dalam  pembangunan  tentunya  itu  merupakan  salahsatu fungsi dari pemerintahan desa agar membuat desa dan masyarakat menjadi dinamis agar tercapai program-program yang baik dan menguntungkan bagi masyarakat.
Maka dapat disimpulkan bahwa peran sebagai dinamisator belum berjalan dengan baik dan belum berlaku secara menyeluruh.

## D. Peran Sebagai Stabilisator
Kepala  desa  dapat  berperan  sebagai  pelindung,  berinteraksi  dengan  masyarakat setempat untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi kehidupan sehari-hari. Peranan selaku Stabilisator Kepala Desa bisa berupa tindakan yang dilakukan ( Siagian , 2014)
Menurut  Kabag  Pembangunan  dan  jajarannya,  berdasarkan  temuan  studi wawancara  yang  dilakukan  pemerintah  tentang  proses  sosialisasi  dalam  pembangunan Desa  Pendekar  Kabupaten  Tasikmalaya  yaitu  dengan  memberikan  pembinaan  fisik  dan non  fisik,  serta  sebagai  mengatasi  kendala  pembangunan  desa,  penjelasan  untuk peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan. Selain itu, program  kerja sosial dan terpadu untuk pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang diberikan kepada masyarakat  di  bidang  ekonomi,  hukum,  agama  dan  kesehatan,  serta  pembangunan  yang melibatkan  masyarakat.  Masyarakat  melakukan  hal  yang  sama  dengan  pemerintah  yaitu
bekerja  sama  dengan  jaringan  kader  desa,  ,  tokoh  budaya,  dll,  untuk  menunjukkan kemajuan  sosial  Desa  Pedangkamulyan  Tasikmalaya.  Selain  itu,  membentuk  kelompok penyuluhan untuk membangun hubungan yang baik dengan masyarakat.  Sosialisasi juga menyampaikan  hal  yang  sama,  antara  lain  sosialisasi  kerja  selama  pembangunan  Desa Pendekar,  dan  mengutamakan  kepentingan  masyarakat,  kepentingan  masyarakat, pemberian fasilitas desa dan petunjuk pemanfaatan sumber daya desa. Namun, beberapa masyarakat  tetap  skeptis  terhadap  keputusan  pemerintah  dan  kurangnya  koordinasi dengan masyarakat pedesaan.
Stabilisator  adalah  seseorang  yang  berusaha  menciptakan  stabilitas  atau keseimbangan untuk mencapai tujuan pembangunan. Indikasi untuk stabilisator meliputi:
1. Menjaga ketertiban antar suku di lingkungan Desa.
Usaha  yang  dilakukan  Kepala  Desa  dalam  menjaga  ketertiban  antar  suku  di lingkungan desa sudah berjalan dengan baik bahkan sudah mendapatkan apresiasi dari masyarakat  karena  tidak  pernah  ada  pertikaian  yang  berkaitan  dengan  perbedaan  ras suku dan agama, hal ini diungkapkan oleh berbagai informan.
2. Menjaga dan memelihzara keamanan dan ketertiban masyarakat Desa. Keamanan dan ketertiban masyarakat desa kurang terjaga dengan baik karena masih  terdapat  beberapa  hal  yang  menjadi  pekerjaan  rumah,  dianataranya,  pos kamling yang belum berjalan baiak,  masih terdapat pencurian barang- di masyarakat sehingga masi perlu perjuangan yang panjang..
3. Menciptakan kestabilan perekonomian masyarakat Desa.
Menciptakan kestabilan perekonomian desa kurang baik, karena belum adanya dukungan  dan  dorongan  pemerintah  desa  terhadap  UMKM  dan  ekonomi  kratif  di masyarakat,  baik  dalam  permodalan  maupun  peran  pemerintah  desa  melalui BUMADES  dengan  menjadi  fasilitator  atau  pengepul  hasil  produksi  masyarakat sebagai peran dalam pemasaran.
4. Menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan Desa.
Dalam  menjaga  dan  memelihari  lingkungan  hal  ini  sudah  di  lakukan  dengan baik  karena  sudah  tercipta  dan  terwujud  pola  fikir  masyarakat  dalam  kegiatan  ini melalui  kegiatan  gotong  royong,  seperti  halnya  membersihkan  jalan,  membersihkan halaman mesjid serta tempat-tempat umum yang di sediakan pemerintahan desa.
5. Meningkatkan kesejatraan sosial masyarakat Desa.
Meningkatkan  kesejahteraan  sosial  masyarakat  desa  tentunya  menjadi pekerjaan  rumah  yang  sangat  penting  bagi  Desa  Pedangkamulyan,  karena  hal  yang sangat  sulit  bila  mensejahterkan  dalam  bidang  ekonomi  pemerintahan  desa  harus berfikir  keras  untuk  hal  ini,  berdasarkan  hasil  penelitian  belum  ada  jawaban  yang menyatakan  sudah  baik  dalam  kesejahteraan,  karena  program  bantuaan  yang  masuk kemasyarakat  merupakan  program  daerah  dan  nasional  bukan  merupakan  program desa.

## E. Peran Sebagai Inovator
Menurut  ( Siagian ,  2014),  bahwa  “Inovator  adalah  adalah  orang  yang  dapat menemukan hal-hal baru, ide-ide baru, dan sistem baru selama proses pengembangan”.
Berdasarkan  temuan  penelitian  tentang  inovasi  pemerintah  seperti  di  Desa Pedangkamulyan Kabupaten Tasikmalaya antara lain:
1. Mengadakan  Kampung  Cerdas,  meningkatkan  potensi  desa,  yaitu  dengan mengadakan  latihan  dan  operator  latihan  kerja,  serta  rencana  memperluas  lahan penanaman  padi,  ubi,  singkong,  palawija  dan  lainnya  hal  ini  berdasarkan  hasil penelitian belum berjalan dan belum di lakukan secara efektif
2. Membentuk  koperasi  desa  sederhana  untuk  membantu  perekonomian  masyarakat, pemerataan  lembaga  keagamaan,  penyediaan  tim  kesehatan  desa  dan  bidan desa;berdasarkan  hasil  penelitian  hal  ini  belum  berjalan  secara  efektif  karena  belum melakukan dengan sesuai konsep yang ada.

## F. Peran Sebagai Pelopor
Menurut Sondang P. Siagian ( Siagian , 2014), bahwa “Pelopor adalah pemerintah harus terlebih dahulu melakukan inovasi pemerintahan, dan pandangan yang jelas artinya pemerintah  harus  memainkan  peran  utama  dalam  kehidupan  nasional  secara keseluruhan.”.
Berdasarkan  hasil  penelitian  melalui  wawancara  mengenai  peran  pemerintah dalam pembangunan adalah untuk menentukan arah investasi dan pembangunan di daerah yang dapat meningkatkan perekonomian pedesaan..
Pemerintah juga  ikut terlibat  langsung ke lokasi tanpa  perantara,  dan pemerintah desa  menjadi  inovator  langsung,  memebrikan  bimbingan  sebagai  inovasi  yang  bisa  di lakukan.  Dengan  memberikan  pelatihan  kerja  secara  sederhana,  dan  selalu  menghimbau kepada  tokoh  masyarakat  dan  kepala  desa  selalu  menggunakan  pengeras  suara  dalam perencanaan pembangunan menyerukan kegiatan gotong royong menjadi inovator dalam bentuk seni masyarakat karena pembangunan infrastruktur di desa masih 55% dan masih sama. Hal ini akibat dari sumber anggaran yang terbatas dan harus di bagi-bagi
Sementara  desa  telah  merespon  dengan  baik  terhadap  rencana  pembangunan, tetapi  masih  ada  beberapa  proyek  yang  belum  selesai.  Kemudian  peningkatan kedisiplinan  di  kepala  desa  agar  di  tubuh  desa  menjadi  disiplin  masih  mejadi  pekerjaan rumah yang harus di tingkatkan. Kepala sudah memiliki keterampilan yang diikuti, tetapi aktivitasnya belum optimal.  Kepeloporan ini sudah cukup baik  hanya perlu peningkatan saja,  masyarakat  dapat  berpartisipasi  dalam  memelihara  pembangunan,  namun pelaksanaannya  tidak  berjalan  sesuai  harapan  dan  kondisi  rusak  karena  pembangunan yang ada tidak terpelihara dengan baik.

## G. Peran Sebagai Modernisator
Berdasarkan  hasil  penelitian  melalui  wawancara  mengenai  kemampuan pengelolaan  kekayaan  alam  dan  keuangan,  dengan  melakukan  peningkatan  pada  sektor ekonomi  dalam  upaya  meningkatkan  kreatifitas  pada  sumberdaya  lokal  untuk menciptakan  Desa  produktif  dan  inovatif  upaya  menciptakan sustainable sumber  daya manusia dengan tujuan meningkatkan IPM Desa Pedangkamulyan. Dan berdasarkan hasil penelitian  melalui  wawancara  mendalam  maka  hal  ini  belum  bisa  terwujud  berdasarkan informasi dari beberapa informan yang peneliti temui, maka bisa di katakan belum efektif dan efisien
Disamping  itu  dalam  upaya  mendaur  ulang  sumber  daya  yang  tak  dapat  di pergunakan  lagi  dan  menurun  di  pasaran  belum  terwujud  secara  komprehensip,  dan belum mampu mengembangkan lagi dengan sarana dan prasarana yang dimiliki sehingga belum  dapat  di  pergunakan  lagi,  banyak  masyarakat  yang  mengatakan  sesuai  hasil
penelitian  bahwa,  pemerintah  desa  belum  mampu  membuat  sebuah  regulasi  atau peraturan yang tegas   dalam mengelola kekayaan alam dan melindunginya. Serta belum mampu  mengajak  dan  membimbing  masyarakat  untuk  membudidayakan  hasil  potensi yang  di  miliki  desa  karena  pemerintahan  desa  belum  memiliki  panduan  kerja  dalam pemanfaatan sumber daya manusia yang ada.

## Kesimpulan
Kesimpulan dari penelitian ini peran pemerintah desa dalam membangun sumber daya manusia  yaitu  peran  sebagai  motivator  dalam  peranan  pemerintah  Desa  Pedangkamulyan telah  melakukan  dengan  baik  untuk  memobilisasi  masyarakat  untuk  swadaya  dalam  rangka pembangunan  olahraga,  yang  terpelihara  dengan  baik  dan  bermanfaat  bagi  masyarakat, terlihat dari berbagai kegiatan komunikasi yang dilakukan dan hasil pengembangan olahraga., namun  dalam peningkatan sarana  dan prasarana  pendidikan masih belum terlaksana, seperti halnya penambahan sekolah beserta fasilitas-fasilitasnya.
Peran  sebagai  Stabilisator  dalam  perencanaan  pembangunan,  dimulai  dari kelembagaan  tingkat  desa,  kerjasama  antara  kader  desa  dengan  tokoh  adat  dan  jaringan lainnya, serta perencanaan pembangunan masyarakat.
Pemerintah juga turun langsung ke lokasi, tanpa perantara atau media yang terhubung, dan pemerintah langsung menjadi motor penggerak rencana kerja tersebut, namun pemerintah gagal memberikan pembinaan dan arahan kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam setiap pembangunan. Pemerintah juga secara langsung mengkoordinasikan faktor-faktor yang memperlancar laju pembangunan dan memberikan bantuan kepada masyarakat.

## Bibliografi
Andika, C. (2021). Peran Kepala Desa dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Rawang  Oguang  Kecamatan  Kuantan  Hilir  Seberang  Kabupaten  Kuantan  Singingi . Juhanperak , 2 (2), 99–109.
Gultom, A. W. G. (2020). Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam di Desa Ulak Pandan Kabupaten Ogan Komering Ulu . Jurnal Visi Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(1), 36– 46. https://doi.org/10.51622/pengabdian.v1i1.65
Hermanudin,  H.  (2019). Implementasi  Model  Pembelajaran  Core  dan  Kendalanya  Pada Materi  Teks  Cerita  Fabel .  Jurnal  Pendidikan  Bahasa  Indonesia,  7(1),  25–37. http://dx.doi.org/10.30659/j.7.1.25-37
Lestanata,  Y.,  &  Pribadi,  U.  (2016). Efektivitas  Pelaksanaan  Program  Pembangunan Berbasis  Rukun  Tetangga  di  Kabupaten Sumbawa Barat  Tahun 2014–2015 .  Journal  of Governance and Public Policy, 3(3), 368–389.
Okta Hendrik, O. (2017). Peran Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Desa Tanjung  Keranjang  Kecamatan  Malinau  Kota  Kabupaten  Malinau .  Jurnal  Universitas Mulawarman, 1(2), 459–469.
Pitana, I. G., & Putu, G. (n.d.). Gayatri, 2005, Sosiologi Pariwisata . Yogyakarta: Andi Offset .
Rukajat,  A.  (2018). Pendekatan  Penelitian  Kualitatif  (Qualitative  Research  Approach) . Deepublish.
Santosan,  L.  W.,  &  Adji,  T.  N.  (2018). Karakteristik  Akuifer  dan  Potensi  Airtanah  Graben Bantul . UGM Press.
Saputri,  F.,  &  Akhyari,  E.  (2014). Peran  dinas  pariwisata  dalam  mengoptimalkan  obyek wisata cagar budaya Bukit Kerang di Kabupaten Bintan . Naskah Publikasi.
Siagian,  S.  P.  (2014). Administrasi  Pembangunan  Konsep,  Dimensi,  dan  Strateginya .  Bumi Aksara.
Simamora,  R.  K.,  &  Sinaga,  R.  S.  (2016). Peran  pemerintah  daerah  dalam  pengembangan pariwisata  alam  dan  budaya  di  Kabupaten  Tapanuli  Utara .  JPPUMA:  Jurnal  Ilmu Pemerintahan  Dan  Sosial  Politik  UMA  (Journal  of  Governance  and  Political  Social UMA), 4(1), 79–96. https://doi.org/10.31289/jppuma.v4i1.895
Sondakh,  H.,  Mantiri,  M.,  &  Kasenda,  V.  (2021). Kebijakan  Pemerintah  Desa  Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Tondei Kec. Motoling Barat Kabupaten Minahasa Selatan . Governance, 1(1).
Suparman, A.  (2016). Hubungan Kualitas  Sumber Daya Manusia Dengan Efektivitas Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung . Perpustakaan.
Totok, M.,  &  Poerwoko, S. (2013). Pemberdayaan Masyarakat  Dalam perspektif  kebijakan publik . Bandung: Alfabeta .
Wulandary,  R.  M.  C.,  &  Rohman,  A.  (2018). Peranan  Pemerintah  Kota  Batu  Dan Pemerintah  Desa  Punten  Dalam  Pemberdayaan  Wisata  Petik  Apel .  Reformasi,  8(2), 178–185. https://doi.org/10.33366/rfr.v8i2.1150