## PENGAWASAN KEIMIGRASIAN PADA ALAT ANGKUT LAUT DI TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI (TPI) PELABUHAN LAUT TANJUNG PERAK
Immigration Supervision On Sea Transportation In The Immigration Examination Place Of Tanjung Perak Sea Port
Mangapul Alexus Simbolon Politeknik Imigrasi Jalan Raya Gandul No.4 Cinere, Depok, Jawa Barat

## ABSTRACT
For the sake of realizing the upholding of state sovereignty and security, Indonesia must prioritize the duties  and  functions  of  Immigration  in  filtering  people  who  want  to  enter  or  leave  the  territory  of Indonesia  by  upholding  the  principle  of  Immigration,  namely  selective  policy,  especially  for immigration officers at immigration checkpoints at airports, ports, and even at cross-border posts that must  always  prioritize  this  principle,  that  is,  only  foreigners  who  benefit  and  benefit  the  Indonesian state can enter Indonesian territory. Increased supervision of sea transportation means at the Tanjung Perak Seaport TPI must start from reforming the rules in carrying out immigration duties and functions by prioritizing immigration landing SOPs, regulation and  availability of adequate budget  preparation human  resources  as  well  as  an  increase  in  the  welfare  of  officers  in  carrying  out  their  duties  both regarding  the  availability  of  equipment.  transportation  and  accommodation  outside  the  area. Permenkumham  Number  44  of  2015  has  not  been  implemented  optimally,  the  old  habits  that  have traditionally been in the landing task are still running. This mindset is clearly no longer appropriate to the  current  situation  with  rapid  technological  advances  and  is  not  in  line  with  the  Kemenkumhan Values, namely "PASTI".
Keywords : Immigration Checkpoints, Selective Policy, Sea Transportation .

## ABSTRAK
Demi mewujudkan  tegaknya kedaulatan dan keamanan negara, Indonesia harus mengedepankan tugas dan  fungsi  Keimigrasian  di  dalam  memfilterisasi  orang  yang  mau  masuk  atau  keluar  dari  wilayah Indonesia  dengan  cara  memegang  teguh  prinsip  Keimgirasian  yaitu selective  policy terutama  bagi petugas imigrasi yang di tempat pemeriksaan imigrasi baik yang di bandara, pelabuhan, dan bahkan di pos  lintas  batas  yang  harus  selalu  mengedepankan  prinsip  tersebut  yaitu  hanya  orang  asing  yang bermanfaatlah  dan  menguntungkan  negara  Indonesia  yang  dapat  masuk  ke  wilayah  Indonesia. Peningkatan  pengawasan  terhadap  alat  angkut  laut  pada  TPI  Pelabuhan  Laut  Tanjung  Perak  harus dimulai  dari  pembenahan  aturan  dalam  melaksanakan  tugas  dan  fungsi  keimigrasian  dengan mengedepankan SOP pendaratan keimigrasian, pengaturan, dan ketersediaan SDM penyiapan anggaran yang  memadai  serta  adanya  peningkatan  kesejahteraan  petugas  dalam  melaksanakan  tugasnya  baik mengenai ketersediaan alat transportasi dan akomodasi diluar daerah. Permenkumham Nomor 44 Tahun 2015 belum dijalankan secara maksimal, kebiasaan lama yang mentradisi dalam tugas pendaratan masih berjalan.  Mindset  seperti  ini  jelas  sudah  tidak  sesuai  lagi  dengan  keadaan  sekarang  dengan  kemajuan teknologi yang pesat serta tidak sejalan dengan Tata Nilai Kemenkumhan yaitu “PASTI”.

## Kata Kunci: Tempat Pemeriksaan Imigrasi, Selective Policy, Alat Angkut Laut

## PENDAHULUAN Latar Belakang
Indonesia  adalah  negara  maritim  yaitu negara  yang  sebagian  besar  wilayahnya merupakan  perairan  yang  luas  daratannya lebih  kecil  dibandingkan  dengan  luas lautanya juga Indonesia dikategorikan sebagai  negara  dengan  laut  terluas  di  dunia, kepulauannya  terbesar  di  dunia  dengan wilayah  seluas  1.904.569  km2  dan  jumlah pulau sebanyak 17.508 pulau.
Indonesia  terletak  di  garis  khatulistiwa dan  termasuk  dalam  wilayah  Asia  Tenggara, diapit oleh dua benua, Asia dan Australia dan dua samudra, Pasifik dan Hindia. Dua pertiga dari  wilayah  Indonesia  adalah  lautan, perbatasan  laut  Indonesia  berbatasan  dengan sepuluh  negara  yaitu  adalah  Malaysia, Singapura, Filipina, India, Thailand, Vietnam, Republik  Palau,  Australia,  Timor  Leste,  dan Papua  Nugini.  Maka  negara  Indonesia  wajib mengatur mengenai arus masuk dan keluarnya  kapal  asing  ataupun  pekerja  asing yang  akan  melakukan  kegiatan  di  dalam wilayah  Indonesia  (Suria  Nataadmadja  & Associates Law Firm, n.d.).
Dengan keadaan letak strategis Indonesia  maka  besar  juga  tantangan  dalam mengamankan  wilayah  lautnya,  terutama bagi  kedatangan  orang  asing  yang  masuk  ke wilayah  perairan  Indonesia,  dampaknya terjadi kerawanan akan kejahatan di antaranya adalah pengedaran narkoba, perdagangan  manusia  dan  orang  asing  yang masuk  ke  wilayah  Indonesia  secara  ilegal. Untuk  itu  diperlukan  peranan  pengawasan keimigrasian  dalam  rangka  penegakkan hukum  bagi  orang  asing  yang  masuk  ke wilayah Indonesia melalui perairan Indonesia.
Dalam  pengawasan  keimigrasian  di wilayah  perairan  Indonesia  memerlukan aturan  birokrasi  misalnya  SOP  (Standar Operasional  Prosedur)  dalam  tata  cara pemeriksaan  keimigrasian  bagi  awak  alat angkut  laut  yang  masuk  maupun  keluar  dari wilayah  Indonesia.  Seperti  yang  terdapat pada  Permenkumham  RI  No.  44  tahun  2015 tentang  tata  cara  pemeriksaan  masuk  dan keluar wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan  Imigrasi  (TPI).  Setiap  orang
yang  ingin  masuk  atau  ingin  keluar  dari wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan  keimigrasian  yang  dilakukan oleh  pejabat  imigrasi  yang  bertugas  di  TPI (Permenkumham  RI  No  44  Tahun  2015  : Pasal 2 ayat 1).
Tempat  Pemeriksaan  Imigrasi  (TPI) dilaksanakan  pada  pelabuhan  laut,  bandar udara,  pos  lintas  batas,  atau  tempat  lain sebagai  tempat  masuk  dan  keluar  dari wilayah    Indonesia  (Pemeriksaan,  2016). Pemeriksaan  keimigrasian  di  maksud  adalah pemeriksaaan  dokumen  perjalanan  (paspor) yang  sah  dan  masih  berlaku  yang  di  miliki oleh pemegang dokumen perjalanan tersebut. Untuk  pemeriksaan  keimigrasian  di  laut terhadap  awak  alat  angkut  laut  juga dilakukan  pemeriksaan  dokumen  perjalanan dan  daftar  penumpang  atau  sering  di  sebut crew list dan juga surat atau perijinan lainnya.
Dalam lalu lintas alat angkut laut, ada dua  jenis  alat  angkut  laut  menurut  jadwal keberadaannya  yaitu  alat  angkut  regular  dan non  regular  namun  penjelasan  tentang  alat angkut  regular  dan  non  reguler  beserta kriterianya  belum  diatur  secara  jelas  dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelesaian keimigrasia (Nursanto,  2018).  Bagi  alat  angkut  regular pemberitahuan  disampaikan  oleh  penangung jawab  alat  angkut  sekurang-kurangnya    6 (enam)  jam  sebelum  tiba  dan  48  (empat puluh  delapan)  jam  untuk  non  regular (Peraturan  Pemerintah  No  31  Tahun  2013  : Pasal 18 ayat 1).
Penanggung  jawab  alat  angkut  dalam kenyataannya  mempunyai  peranan  yang sangat  penting  dalam  perlintasan  kapal  yang ingin  masuk  ataupun  ingin  keluar  ke  suatu negara.  Penanggung  jawab  alat  angkut  yang di  maksud  adalah  pemilik,  pengurus,  agen, nahkoda,  kapten  kapal,  kapten  pilot  atau pengemudi  alat  angkut  yang  bersangkutan (Kemenkumham, 2011).
Penanggung jawab alat angkut memiliki  kewajiban  dan  larangan  dalam mengatur  perlintasan  kapal  yang  hendak masuk  atau  keluar  dari  suatu  negara,  yang mana terdapat beberapa prasyarat yang harus di  penuhi  seperti  yang  di  atur  dalam
Permenkumham  RI  No.  44  Tahun  2015 tentang  Tata  Cara  Pemeriksaan  Masuk  dan Keluar  Wilayah  Indonesia  di  Tempat Pemeriksaan  Imigrasi  yang  terdapat  Pasal  4 dan  pasal  5,  juncto  UU  No.  6  Tahun  2011 tentang  Keimigrasian  :  Pasal  17,  18,  dan pasal  19,  dan  juncto  pada  PP  No.  31  Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang  No.  6  Tahun  2011  tentang Keimigrasian sebagaimana terdapat di dalam Pasal 17 dan pasal 18.
Apabila penanggung jawab alat angkut tidak  dapat  memenuhi  kewajibannya  atau melanggar  sanksi  larangan,  maka  dapat  di dijatuhi  biaya  beban  sesuai  dengan  Pasal  79 UU  No.  6  Tahun  2011  dan  jika  penanggung jawab  alat  angkut  tidak  membayar  biaya beban  dapat  di  pidana  sesuai  dengan  aturan dalam Pasal 115 UU No. 6 Tahun 2011.
Pada    Kantor  Imigrasi  Kelas  I  TPI Tanjung  Perak,  terdapat  beberapa  hal menarik  untuk  dilakukan  penelitian  karena pelabuhan  laut  ini  termasuk  yang  cukup  tua di  Indonesia  serta  pembentukannya  sebagai Unit  Pelayanan  tehnis  Imigrasi  berdasarkan Surat  Keputusan  Menteri  Kehakiman  RI. nomor : M.01-PR.07.04  Tahun 1983 tentang Organisasi  dan  tata  kerja  Kantor  wilayah Departemen  Kehakiman  tanggal  10  Maret 1983  sebagai  kantor  Imigrasi  kelas  II Tanjung  Perak.  Pada  awalnya  tahun  1970. Kantor  Imigrasi  Tanjung  Perak  merupakan Kantor Resort (Kanres)  dari Kantor  Wilayah Dinas  Imigrasi  (Kanwildim)  Surabaya  yang dalam  tugasnya  hanya  melakukan  pelayanan Keimigrasian  terhadap  Keluar  masuknya kapal-kapal  berbendera  Indonesia  atau  asing dari dank e Luar wilayah Indonesia.
Saat ini Pelayanan Keimigrasian di TPI Tanjung  Perak merupakan urat  nadi  pasokan barang  dan  orang  Keluar  dan  masuk disamping  Bandara  Internasional  Juanda. Lebih  dari  60%  pasokan  barang  Impor  dan Ekspor Jawa Timur dihasikan dari pelayanan bongkar muat dari Pelabuhan Tanjung  Perak ini.  Selain  itu  dengan  kapasitas  jumlah kedatangan  kapal  dan  keluar  wilayah Indonesia yang mencapai antara 30-45 Kapal per  bulan  (di  era  Pandemi  Covid  19  terjadi penurunan  15-20%  (sumber  KanimTanjung
Perak,  Agustus  2020)  menjadikan  peran petugas  pendarata  imigrasi  Tanjung  Perak menjadi  begitupenting  keberadaannya  Untuk itu penuliasan ini mencoba menguraikan atau mendeskripsikan  peran  dan  pengawasan Keimigrasian  serta  kerawanan  yang  bakal timbul  dalam  pengawasan  Keimigrasian yang  dilakukan  petugas  Imigrasi  Tanjung Perak terhadap Awak kapal khususnya kapal –kapal Kargo.
Permasalahan  yang  kerap  terjadi  dan menjadi  momok  yang  di  alami  petugas imigrasi  dilapangan  adalah  adanya  agen kapal  yang  datang  ke  kantor  TPI  Tanjung Perak  dengan  membawa  paspor  awak  alat angkut  laut  tanpa  memberi  tahu  terlebih dahulu  kapan  rencana  kedatangan  awak  alat angkutnya  setelah  di  tanya  alat  angkutnya sudah  melakukan  bongkar  muat  barang.  Hal inilah pulalah yang membuat penulis tertarik untuk  meneliti    tata  cara  pemeriksaan keimigrasian sebagaimana pada Permenkumham  No.  44  tahun  2015  tidak sesuai  penerapannya  di  lapangan.  Sehingga tampak  terjadi  ketidak  tepatan  pelaksanaan antara aturan dan penerapannya di lapangan.
Sesungguhnya  keadaan  ini  menjadi kerawanan Keimigrasian dimana penanggung jawab  tidak  memenuhi  kewajibannya,  tentu saja  kerawanan  yang  ditimbulkan  berupa bahaya  dan  ancaman  seperti  yang  tertulis pada  buku  “Wiyata  Negara  Pancasila”  pada pendahuluan buku bagian C tentang penjelasan tantangan dan ancaman kebangsaan  Indonesia  (dody  susanto,  2012). Oleh  karena  itu  penanggung  jawab  alat angkut  harus  memenuhi  kewajibannya  agar negara Indonesia tidak mengalami hal seperti ancaman perdagangan manusia, penyeludupan narkoba, penyeludupan senjata, penyeludupan  manusia,  lalu  lintas  obat terlarang serta ancaman-ancaman lain.
Untuk  itu  diperlukan  peningkatan pengawasan orang asing di wilayah Indonesia  khususnya  “Awak  Alat  Angkut Laut”  juga  kegiatannya  yang  masuk  ke wilayah Indonesia, yang meliputi substansi :
1. Pengawasan  pelaksanaan  penerapan
SOP  Tata  Cara  Pemeriksaan  Awak
Alat Angkut (Clearances Ship)
2. Berkoordinasi  dengan  Instansi  terkait dalam Pengawasan Zona Laut Indonesia.
3. Menjalin  kerja  sama  yang  baik dengan  CIQ  (Custom,  Immigration, and  Quarantine)  dan  Syahbandar (Harbourmaster)  dalam  pemeriksaan Alat Angkut Laut.
4. Harmonisasi  dalam  melaksanakan tugas Clearances Ship, dapat menyelaraskan  Undang-Undang  yang berlaku  di  intansi  terkait  melalui tugasnya masing-masing untuk
bekerja  sama  dalam  melaksanakan tugas  dan  wewenangnya  (Undang- undang Kesepakatan Bersama Instansi Terkait) terhadap pengawasan  dan  pemeriksaan  awak alat  angkut  laut  yang  masuk  ke wilayah Indonesia.

## METODE PENELITIAN 1. Pendekatan
Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian hukum normatif empiris.
Penelitian  normatif  adalah  pendekatan  yang dilakukan  berdasarkan  bahan  baku  utama, menelaah  hal  yang  bersifat  teoritis  yang menyangkut  asas-asas  hukum,  konsepsi hukum,  pandangan  dan  doktrin-doktrin hukum,  peraturan  dan  sistem  hukum  dengan menggunakan  data  sekunder,  diantaranya asas,  kaidah,  norma  dan  aturan  hukum  yang terdapat dalam peraturan perundang- undangan  dan  peraturan  lainnya,  dengan mempelajari
buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan  erat  dengan  penelitian  yang akan diteliti (soerjono soekanto, 2006).
Alasan  penulis  mengunakan  metode penelitian  normatif  empiris  karena  ingin mendeskripsikan  penerapan  hukum  dengan pelaksanaannya  di  lapangan  berjalan  sesuai yang  di  harapkan  dalam  peraturan  tersebut atau apa adanya hambatan dilapangan.
1. Lokasi Penelitian
Sesuai dengan pembahasan dalam penelitian  ini,  penulis  akan  melaksanakan penelitian di  wilayah kerja Kantor  Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak pada bagian TPI Pelabuhan  Tanjung  Perak  di  Surabaya, Jawa  Timur.  Alasan  penulis  menggapa mengambil  penelitian  di  TPI  Pelabuhan Tanjung  Perak  karena  Pelabuhan  Tanjung perak  merupakan  pelabuahan  laut  yang cukup  tua  di  Indonesia  dengan  perjalanan panjang yang secara historis sudah terbentuk  dari  zaman  penjajahan  belanda juga  Pelabuhan  Tanjung  Perak  merupakan penopang utama keluar masuknya Komoditi  Eskpor/Import  Jawa  Timur. Selain  itu  ada  hal-hal  yang  perlu  penulis deskripsikan    mengenai  hal-hal  yang menarik  untuk  diteliti  pada  sepengalaman penulis saat KKN di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pelabuhan Tanjung Perak.

## 2. Sumber Pengumpulan Data
a. Data Primer
Adapun  sumber  data  primer dalam  penelitian  ini  diperoleh  secara langsung berupa keterangan- keterangan  dan  pendapat  dari  para responden  dan  kenyataan-kenyataan yang  ada  di lapangan  melalui observasi  dan  wawancara  kepada Petugas  Imigrasi  khususnya  yang bertugas  di  TPI  Pelabuhan  Tanjung Perak.
b. Data Sekunder
Sedangkan sumber data Skunder dalam penelitian ini diperoleh  dengan  mencari  pendapat ahli  dari  buku-buku  di  perpustakaan, peraturan  perundang-undangan  karya ilmiah terdahulu serta tulisan/jurnal di berbagai media cetak dan elektronik.

## PEMBAHASAN
A. Penerapan  Pelaksanaan  Pemeriksaan Keimigrasian Dalam Tata Cara
Pemeriksaan  Masuk  Dan  Keluar Wilayah  Indonesia  Bagi  Awak  Alat Angkut Laut
Dari  hasil  observasi  yang  penulis lakukan  di  lapangan  terdapat  beberapa permasalahan krusial keimigrasian pada TPI Pelabuhan  laut  Tanjung  perak,  baik  yang menyangkut pelaksanaan proses penyelesaian pendaratan oleh petugas Imigrasi  dilapangan  juga  kewajiban  agent dan  awak  alat  angkut  dalam  proses pendaratan  dimaksud,  hal  tersebut  dapat dijabarkan sebagai berikut :
1. Awak Alat Angkut Laut
Awak  alat  angkut  laut  atau  awak kapal  menurut  Undang-Undang  No.  21 tahun  1992  adalah  orang  yang  bekerja  atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator  kapal  untuk  melakukan  tugas  di atas  kapal  sesuai  dengan  jabatannya  yang tercantum  dalam  buku  sijil.  Dengan  bahasa lainnya  awak  kapal  adalah  kapten  kapal, nahkoda,  dan  crew/anak  buah  kapal  (ABK) sedangkan  penumpang  bukanlah  termaksud dengan  awak  kapal.  Namun  penumpang termaksud  dalam  bagian  kapal  penumpang (kapal feri dan kapal pesiar).
Kapal  kargo  ada  yang  reguler  ada  juga yang non  reguler. Kapal kargo yang  reguler adalah kapal yang sudah terjadwal kedatangannya, contohnya kapal kargo yang datang dari singapura yang jadwal kedatangannya  sudah  di  atur  berapa  kali dalam sebulan, sedangkan kapal non reguler adalah  kapal  kargo  yang  kedatangannya tidak  terjadwal,  bisa  saja  datang  sekali dalam  sebulan  dan  sekali  dalam  dua  atau tiga bulan tergantung kegiatannya.
2. Penanggung Jawab Alat Angkut
Dalam  Undang-Undang  No.  6  tahun 2011  tentang  Keimigrasian  pada  pasal  1 angka 37 yang dimaksud dengan penanggung  jawab  alat  angkut  adalah pemilik,  pengurus,  agen,  nahkoda,  kapten
kapal,  kapten  pilot,  atau  pengemudi  alat angkut  yang  bersangkutan.  Dalam  hal  ini penulis  lebih  berfokus  pada  penanggung jawab alat angkut yang di laut yaitu pemilik kapal  atau  pemilik  perusahaan,  agen  kapal, dan nahkoda atau kapten kapal.
Penanggung  jawab  alat  angkut  laut mempunyai  tugas  dan  tanggung  jawab masing-masing yang berbeda yaitu:
1)  Pemilik Kapal Atau Pemilik Perusahaan
Memiliki  tugas  dan  tanggung  jawab dalam  hal  memfasilitasi  dan  melengkapi kebutuhan  yang  di  perlukaan  saat  berlayar seperti  menyediakan  bahan  bakar,  bahan makanan  dan  minuman,  obat-obatan  dan melengkapi  peralatan  keselamatan  awak kapal, dan memiliki tugas untuk berkoordinasi dengan agen di negara yang di tujuh.
2)  Agen Kapal
Agen  kapal  atau  bisa  juga  disebut sebagai biro jasa. Yang mana memiliki tugas dan  tanggung  jawab  dalam  hal  mengurus perijinan,  melengkapi  kebutuhan  awak  alat angkutnya  dan  bertanggung  jawab  selama kapal  bersandar  diwilayah  tersebut  baik kapal  kargo,  kapal  penumpang,  dan  juga kapal  perang  harus  menggunakan  jasa  agen kapal dalam hal perijinan pelayaran ke suatu negara.
3)  Nahkoda / Kapten Kapal
Nakhoda  adalah  seorang  pemimpin kapal  atau  sebagai  Perwira  laut  yg memegang  komando  tertinggi  di  atas  kapal niaga/Capten  kapal  atau  sering  disebut  juga dengan  Master.  Menurut  Undang-Undang Nomor  17  Tahun  2008  Tentang  Pelayaran, Nakhoda  adalah  salah  seorang  dari  awak kapal  yang  menjadi  pemimpin  tertinggi  di kapal  dan  mempunyai  wewenang  dan tanggung  jawab  tertentu  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Adapun  tugas  dan  fungsi  pokok keagenan  dalam  prakteknya  dilapangan yaitu;
1)  Mengurus clearance in dan clearance out kapal di pelabuahan.
2)  Mengurus  kebutuhan  awak  kapal (misalnya  ada  awak  kapal  yang  sakit  perlu pengobatan dan juga ingin turun dari kapal).
3)  Menjamini  kapal  selama  berada  di pelabuhan tersebut.
4)  Mengurus  kebutuhan  kapal  (seperti bunker atau pengisihan bahan bakar, air, dan kebutuhan dapur kapal dan lain-lain).
5)  Mengurus  bongkar  muat  barang  atau muatan.
6)  Menyelesaikan dokumen-dokumen pelayaran  dan  muatan.  ( Hasil  Wawancara Agen Kapal PT. Samudera Indonesia, n.d .).
Oleh  karena  itu  ketiga  penanggung jawab alat angkut harus saling berkoordinasi dengan  baik  dalam  sebuah  perlintasan pelayaran  kapal  karena  tugas  dan  tanggung jawab  mereka  saling  berkaitan  oleh  karena itu ketiga penanggung jawab alat angkut  ini harus mematuhi aturan-aturan pelayaran jika tidak  mereka  dapat  di  kenakkan  sanksi, sebab di dalam aturan keimigrasian ada yang mengatur  tentang  penanggung  jawab  alat angkut dan ada sanksinya.
Tempat Pemeriksaan Imigrasi
di

## Pelabuhan
Kantor  Imigrasi  Kelas  I  TPI  Tanjung Perak  memiliki  5  (lima)  wilayah  kerja pelabuhan TPI yaitu:
1. Pelabuhan  dalam  wilayah  kerja Kesyahbandaran Surabaya yang terdiri  dari:  (Dermaga  Pelabuhan
Jamrud,  Dermaga  Pelabuhan  Mirah, Dermaga Pelabuhan Nilam, Dermaga Pelabuhan  Terminal  Peti  Kemas
Surabaya, Dermaga
Pelabuhan Terminal  Teluk  Lamong  Surabaya, Pelabuhan Semampir, Dermaga
Pelabuhan  Berlian  (BJTI),  Dermaga Pelabuhan Kalimas).
2. Pelabuhan  dalam  wilayah  kerja
Kesyahbandaran  Gresik  yang  terdiri dari:  (Dermaga  Pelabuhan  Umum atau  Pelabuhan  Rakyat,  Dermaga Pelabuhan Petrokimia Gresik, Dermaga Pelabuhan Wilmar, Dermaga Pelabuhan Maspion, Dermaga  Pelabuhan  KIAS  (Karya Indah Alam Sejahtera) Gresik, Dermaga  Pelabuhan  BMS  (Berlin Manyar Sejahtera), Dermaga Pelabuhan Pertamina Asphalt Gresik, Dermaga  Pelabuhan  Semen  Gresik, Dermaga Pelabuhan IBL (Internasional Bulk Liquid). 3. Pelabuhan  dalam  wilayah  kerja Kesyahbandaran Brondong
Lamongan yaitu Dermaga Pelabuhan Lamongan Shorebase. 4. Pelabuhan  dalam  wilayah  kerja Kesyahbandaran  Tuban  yang  terdiri dari: (Dermaga Pelabuhan TPI Pertamina Tuban, Dermaga Pelabuhan  TBBM  Pertamina  Tuban,
Dermaga  Pelabuhan  SMI  (Semen Indonesia), Dermaga Pelabuhan Batu Bara (Pelabuhan PLTU).
5. Serta  di  lokasi  wilayah  Offshore (lepas  pantai)  yang  terdiri  dari:
(Tuban  Marine  Terminal  di  Tuban, WMO  PHE  Poleng  di  Madura, Banyu Urip Marine Terminal (Exxon) di Tuban, Bukit Tua Marine Terminal Madura, Pelabuhan Camplong Sampang Madura.

## Tata  Cara  Pemeriksaan  Keimigrasian  di Pelabuhan Laut
a. Proses  Pemeriksaan  Keimigrasian  di
Pelabuhan Laut Berdasarkan Petunjuk Pelaksana Direktorat Jendral Imigrasi No, F-
303.IZ.03.03 Tahun  1995  Tentang  Masuk dan  Keluar  Wilayah  Indonesia  di  Tempat Pemeriksaan Imigrasi, adapun proses pelaksanaan  pemeriksaan  keimigrasian  di pelabuhan laut yang sesuai dengan petunjuk
pelaksana  tersebut  pada  bagian  b  angka  2 (dua) adalah sebagai berikut:
a) Penanggung  jawab  alat  angkut  yang tiba  dari  luar  wilayah  Indonesia  dan berlabuh  dalam  area  pelabuhan  laut atau bersandar di dermaga pelabuhan laut  yang  telah  ditetapkan  sebagai tempat  pemeriksan  keimigrasian, wajib  mengibarkan  bendera  isyarat “N”  yang  menyatakan  bahwa  alat angkut tersebut membawa penumpang yang memerlukan pemeriksaan keimigrasian. b) Pada dasarnya pemeriksaan keimigrasian  dilakukan  diatas  alat angkut  setelah  pemeriksaan  petugas karantina  selesai  dan  bendera  “Q”
yang berwarna kuning telah diturunkan.  Nahkoda  atau  Kapten kapal  berkewajiban  untuk  melarang setiap  orang  naik  atau  turun  dari kapal  tanpa  izin  Pejabat  Imigrasi sebelum dan selama dilakukan pemeriksaan keimigrasian.
Sedangkan pada pelaksanaan pendaratan alat angkut  laut  pada  TPI  pelabuhan  laut Tanjung  Perak  non  penumpang  baik  yang terjadwal  reguler  maupun  yang  non  reguler ada beberapa cara antara lain :
Petugas  CIQ  (Custom,  Immigration  dan Quarantine)
Dijemput  agent  untuk  bersama-sama naik keatas alat angkut yang telah ditentukan berada didaerah pemeriksaan area syahbandar  dimana  alat  angkut  tersebut dinyatakan siap untuk diperiksa.
Petugas  CIQ  (Custom,  Immigration  dan Quarantine)
Dijemput  agent  untuk  bersama-sama naik keatas alat angkut yang telah ditentukan berada didaerah pemeriksaan area syahbandar  namun  posisi  alat  angkut  berada jauh dari area pelabuhan laut Tanjung Perak, misalnya wilayah Gresik.

## Agent Kapal
Mengumpulkan semua paspor/dokumen  Keimigrasian  awak  alat angkut  beserta  Crew  List  dibawa  ke  pos
Imigrasi  Tanjung  Perak  untuk  diselesaikan Pendaratannya.
Pada  Permenkumham  No.  44  Tahun 2015  pada  pasal  58  terdapat  aturan  yang sama yaitu tata cara pemeriksaan kapal bagi nahkoda,  awak  kapal,  dan  tenaga  ahli  asing di  atas  kapal  laut  atau  alat  apungnya,  yang datang  langsung  dengan  Alat  Angkutnya untuk  beroperasi  di  perairan  Nusantara,  laut teritorial,  landas  kontinen,  dan/atau  Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia, dilakukan oleh Petugas Pemeriksa Imigrasi dengan mekanisme sebagai berikut yaitu:
a) Melakukan
pemberitahuan kedatangan  (minimal  6  jam  utuk jadwal  regular  dan  48  jam  bagi jadwal non schedule);
b) Memeriksa dokumen perjalanan dan/atau  buku  pelaut  nahkoda,  awak kapal, dan tenaga ahli asing;
c) Memeriksa daftar awak kapal;
d) Memindai dokumen perjalanan;
e) Mengambil data biometrik; dan
f) Memeriksa dalam daftar
Penangkalan  (Menteri  Hukum  dan HAM RI, 2015).
Selain  itu  meskipun  petugas  Imigrasi telah  melakukan  pemeriksaan  diatas  alat angkut  laut  sebagaimana  (Permenkumham No.  44  Tahun  2015  pada  pasal  58)  namun pemeriksaan  fisik  awak  angkut  sering  tidak dilakukan apalagi mendatangi tempat dimana  awak  angkut  berada  selayaknya pemeriksaan  pada  umumnya  dilakukan. Petugas  hanya  mencocokkan  jumlah  awak angkut  laut  dengan  nama  danjumlah  yang tertera  pada  general  list  atau  crew  list  dan membubuhkan cap pendaratan dan clearance kapal.  Hal  tersebut  dirasakan  lumrah  dan biasa  menurut  kebiasaan  sehingga  agent kapal  merasakan  tugas  Petugas  imigrasi hanya  membubuhkan  cap  pada  paspor crew dan cap clereance kapal.
Pada aturan-aturan ini yang
menimbulkan  image  bahwa  pelaksanaan pendaratan  dan  di  Pos  Imigrasi  dirasakan sama tanpa disadari adanya ancaman apabila ada  penumpang  gelap  (Stoaway)  yang menyelinap  atau  ada  crew  tanpa  dokumen
dan  sebagainya  yang  dapat  mengancam keamanan negara nantinya.
Penulis  telah  melakukan  wawancara kepada  Kepala  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  TPI Tanjung  Perak  dengan  bapak  Sugiono,  S.H. Beliau mengatakan bahwa:
“Dalam hal clearence kapal seharusnya petugas  Imigrasi  yang  di  TPI  yang  sedang bertugas  seharusnya  naik  dan  memeriksa kapal  tersebut  tapi  hal  itu  sulit  dilakukan petugas  di  karenakan  kurangnya  SDM (Sumber  Daya  Manusia)  dan  anggaran. Imigrasi  Tanjung  Perak  memiliki  pegawai berjumlah 103 orang dan yang terdiri dari 1 orang  sebagai  kepala  kantor,  1  orang sebagai  Kasubang  TU,  4  orang  sebagai Kasi,  3  orang  sebagai  Kaur,  8  orang sebagai  Kasusbsi,  11  orang  sebagai  PI,  24 orang  sebagai  Analis  Keimigrasian,  51 orang  sebagai  Pelaksana  dan  ditambah pegawai  tambahan  35  orang  yang  terdiri dari  22  orang  sebagai  Honorer,  4  orang sebagai  Driver,  dan  9  orang  sebagai Security.  ”(Kakanim  Kelas  I  TPI  Tanjung Perak, Sugiono, S.H, n.d.)
Dan  penulis  melanjutkan  ke  Kasi Lantaskim  dengan  bapak  Soesilo  Sumedi, A.Md.Im., S.H., M.Si.
“Dalam teknis pemeriksaan keimigrasian  terhadap  kapal  yang  datang dari luar wilayah Indonesia kita menerapkan  SOP  Pemeriksaan  awak  alat angkut  yang  sesuai  dengan  Permenkumham No.44  tahun  2015  Tentang  Tata  Cara Pemeriksaan  Masuk  dan  Keluar  Wilayah Indonesia  di  Tempat  Pemeriksaan  Imigrasi, namun  SOP  tersebut  disederhanakan  oleh kantor  imigrasi  tanjung  perak  yang  mana disesuiakan  dengan  UU  keimigrasian  dan Permenkumham No. 44 tahun 2015 tersebut agar  petugas  lebih  mudah  memahami prosedurnya. Penangungg jawab alat angkut  diwajibkan  untuk  melapor  terlebih dahulu  rencana  kedatangan  kapal  tersebut sebelum  kapal  datang  ke  wilayah  Indonesia jika tidak dapat dilakukan penegakan hukum. Data  perlintasan  kapal  saat  pandemi  ini turun drastis yang biasanya dapat mencapai hingga  100  (seratus)  kapal  per  harinya
hingga  sekarang  menjadi  sekitar  30  (tiga puluhan)  per  harinya,  itu  dikarenakan banyak perusahaan yang berhenti atau tidak mengespor  imporkan  barang  perusahaan mereka  dan  banyak  juga  perusahaan  yang bangkrut akibat pandemi ini sehingga kapal yang datang juga ikut berkurang dibandingkan  tahun  sebelum  pandemi  ini kapal  yang  datang  cukup  banyak  ”(Kasi Lantaskim  Kanim  Kelas  I  TPI  Tanjung Perak, Soesilo Sumedi, A.Md.Im., S.H., M.Si, n.d.).
Dan  penulis  juga  mewawancari  Kasubsi Pemeriksa  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  TPI Tanjung Perak dengan bapak Anggi Adriyudo,  A.Md.Im.,  S.H.  yaitu  untuk mengetahui  secara  langsung  bagaimana penerapan  SOP  pemeriksaan  penyelesain keimigrasian  bagi  awak  alat  angkut  yang datang  dari  luar  wilayah  Indonesia,  beliau mengatakan bahwa:
“Dalam  penerapan  pelaksanaan  SOP pemeriksaan penyelesaian keimigrasian bagi awak alat angkut laut yang datang dari luar wilayah Indonesia sulit untuk dilaksanakan  dikarenakan  kurangnya  SDM (Sumber  Daya  Manusia)  dan  kurangnya anggaran kantor. Pada  kantor TPI  Tanjung Perak  memiliki  pegawai  sebanyak  7  (tujuh) orang  antara  lain  1  (satu)  orang  sebagai Kasubsi Pemeriksa Keimigrasian, 4 (empat) orang  sebagai  petugas  pendaratan  dan  2 (dua)  orang  Honorer.  Pada  kantor  TPI Tanjung Perak memberlakukan jadwal piket harian  agar dapat  berbagi  dalam kerja  dan waktu  beristirahat  karena  sistem  kerja mereka  satu  hari  kerja  full  dan  satu  hari libur.”
Jika  yang  menjadi  kendala  di  lapangan di  karanakan  kurangnya  tenaga  SDM  dan terbatasnya  anggaran  sebagaimana  hasil penjelasan  dari  kepala  kantor  dan  kepala seksi  seyogyanya  hal  tersebut  telah  teratasi sejak dahulu karena dari penelitian terdahulu pun  kendala  serupa  yang  menjadi  dasar kurang  optimalnya  pelaksanaan  pendaratan di  TPI  Pelabuhan  Laut  Tanjung  Perak  juga kendala serupa di hamper semua TPI laut di seluruh  Indonesia.  Jika  ikuti  sejarah  dari terbentuknya  Unit  Pelaksana  Tehnis  Kantor
Imigrasi  Tanjung  Perak  yang  berasal  dari Pos Imigrasi  yang tugasnya hanya melayani jasa keimigrasian dibidang pelayanan pendaratan  Kapal  dengan  berkembangnya kemajuan  jaman  serta  kapasitas  pekerjaan dan  ragam  pelayanan  Keimigrasian  yang kian  meningkat  maka  terbentuklah  UPT Imigrasi  Taanjung  Perak.  Dengan  adanya sejarah  berdirinya  Kanim  Tanjung  Perak seyogyanya  kosentrasi  utama  pada  kantor imigrasi  ini  seharusnya  menitik  beratkan pada peningkatan pelayanan Keimigrasian di bidang Pendaratan TPI laut.
Dengan  jumlah  103  (serratus  tiga) pegawai  dan  menugaskan  7  (tujuh)  personil memang menjadi kendala dalam pelaksanaan  pelayanan  Keimigrasian  di  TPI Pelabuhan  Laut  Tanjung  Perak.  Di  sisi  lain mengenai  anggaran  tentunya  disesuaikan dengan  keadaan  di  lapangan  bukti  dan pelaksanaan  pendaratan  di  TPI  Tanjung Perak tentunya disesuaikan dengan anggaran yang  dibutuhkan  oleh  7  (tujuh)  petugas tersebut  tidak  mungkin  akan  dilakukan penambahan  penganggaran  jika  tidak  ada data dukung akan kebutuhan yang meningkat.  Hal  ini  harusdisadari  oleh pimpinan  Kanim  Tanjung  Perak  untuk mengumpulkan data dukung dalam pengusulan  anggaran  tahun  depannya  serta adanya  pengawasan  dan  review  serta bimbingan  dari  divisi  keimigrasian  yang mungkin  dalam  laporan  bulannya  tidak  ada hal  spesifik  yang  dilaporka  serta  pengajuan tambahan tenaga SDM dan Anggaran di TPI.

## Tugas Dan Wewenang Pejabat Imigrasi
Petugas  imigrasi  yang  melaksanakan tugasnya  di  TPI  laut  memiliki  tugas  dan wewenangnya  sebagai  pejabat  pendaratan, adapun  tugas  pejabat  migrasi  dalam  hal melayani pendaratan dilaut antara lain:
a. Melakukan  pemeriksaan  dokumen perjalanan  baik  penumpang  dan  juga seluruh awak alat angkut yang ada di kapal  tersebut  yang  mau  masuk  atau mau keluar dari wilayah Indonesia.
b. Memeriksa  daftar  penumpang  dan daftar awak alat angkutnya yang akan
berangkat  maupun  yang  datang  dari luar negeri.
c. Mencocokkan  nama,  data  diri,  dan photo  awak  alat  angkutnya  serta posisi  di  kapal  tersebut  sebagai  apa yang telah di sahkan nahkoda.
d. Memeriksa keabsahan dokumen perjalananya  dan  memeriksa  daftar penangkalan  serta  masa  berlaku paspornya.
e. Memberikan  tanda  masuk  atau  tolak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
f. Membuat laporan kerja yang meliputi jumlah kedatangan atau
keberangkatan penumpang atau  awak kapal  dan pemberian izin masuk atau tolak masuk.

## Koordinasi Dengan Intansi Terkait
Dalam  hal  perijinan  masuknya  kapal asing ke wilayah pelabuhan Indonesia bukan hanya  imigrasi  yang  menaganinya  namun ada banyak intansi yang ikut berperan dalam hal  perijinan  masuknya  kapal  asing  tersebut antara  lain  di  sektor  keamanan  ada  intansi LAMTAMAL, BAKAMLA, dan POLAIRUD  dan  di  sektor  pemeriksaan  dan perijinan ada intansi KKP/Karantin, Imigrasi, Beacukai,  dan  ada  juga  sektor  otoritas pelabuhan yaitu Intansi Syahbandar.
Koordinasi  antar  instansi  terkait dalam  pelaksanaan  Pendaratan  baik  antra personil CIQ juga  terhadap  Instansi  terkait di  TPI  Pelabuhan  laut  Tanjung  perak  telah berjalan  baik  dimana  pertukaran  informasi berjalan  melalui  rapat-rapat  yang  diadakan masing-masing  instansi  juga  melibatkan agent  pelayaran  dan  stockholder  yang  ada. Dalam  rapat  membahas  permsalahan  actual dilapangan  dan  selalu  membahas  kendala dalam  pelaksanaan  tugas  serta  mencari solusinya. Mengenai keterlambatan pemberitahuan  kedatangan  Kapal  yang menjadi  momok  bagi  petugas  Imigrasi sesungguhnya  masing-masing  perusahan pelayaran  dan  Agent  atau  sub  agent  selalu berdalih  di  pos  imigrasi  tidak  ada  orang, tidak  ada  kurir  yang  mengantar  surat  ke kantor  dan  banyak  lagi  alasan  yang  kurang
dapat  diterima  secara  logis.  Kembali  pada kebiasan  yang  terjadi  menjadi  momok  bagi petugas imigrasi yang menginginkan adanya pelaksanaan  tugas  sesuai  SOP  yang  ada bahkan petugas agent mengetahui bahwa ada sanksi  pidana  terhadap  kelalaian  terhadap pemberian surat kedatangan kapal
(Permenkumham 44 Tahun 2015). Seharusnya Imigrasi dapat meniru Pelaksanaan tugas dari beacukai yang selalu mengisi  tempat  yang  diberikan  yaitu ruangan  pada  dermaga  yang  dekat  dengan lokasi  pendaratan  laut  serta  adanya  Surat Perintah Dinas (SPD) pada setiap penugasan di  luar  wilayah  pelabuhan  Tanjung  Perak, dimana  selama  ini  beban  tranportasi  dan konsumsi dibebankan pada agent.
Kebiasan ini menjadi biasa dimana agent yang melakukan pengumpulan dokim secara kolektif  dan  penyelesaiannya  dilakukan  di Pos Imigrasi atau di Kantor Imigrasi. Hal ini lumrah dilakukan karena dianggap aman dan menguntungkan dimana kerja agent menjadi ringan  dan  petugas  dapat  menerima  uang Clearence .  Memang  dirasakan  tidak  pernah terjadi  adanya  pelanggaran  awak  kapal secara perseorangan namun jelas ada bahaya yang mengancam sewaktu-waktu serta tidak melaksanakan  tugas  bagi  Petugas  imigrasi ada  ancaman  pidana  bagi  petugas  dan  ini harus segera dibenahi.
B.  Penerapan Pengawasan Dan Penegakkan  Hukum  Keimigrasian Bagi  Awak  Alat  Angkut  Laut  Dan Penanggung  Jawabnya  Yang  Tidak Memenuhi Kewajiban Dan Larangannya Pengawasan Keimigrasian Terhadap Awak Alat Angkut. Indonesia  adalah  negara  berdaulat yang  harus  selalu  menegakan  hukum  di negaranya  agar  negara  tersebut  tetap berdaulat. Hukum berfungsi sebagai pelindung  kepentingan  kehidupan  manusia, agar kepentingan hidup manusia itu terlindungi  secara  baik,  normal,  damai,  dan adil  maka  hukum  harus  di  laksanakan  dan ditegakan.  Dalam  hal  ini  hukum  yang
dilanggar harus ditegakan melalui penegakan  hukum  secara  otomatis  ada perlindungan  dari  hukum  terhadap  segala kepentingan manusia (Sudikno
Mertokusumo, 1993).
Penanggung  jawab  alat  angkut  laut memilik kewajiban yang harus dilaksanakan pemeriksaan  keimigrasian  bagi  awak  alat angkut  laut  yang  datang  ke  pelabuhan wilayah  Indonesia  jika  penanggung  jawab alat  angkut  tidak  memenuhi  kewajibannya dapat di kenai biaya beban dan tindak pidana keimigrasian. Adapun kewajiban
penanggung jawab alat angkut yang tertuang pada  peraturan  dan  undang-undang  sebagai berikut yang terdapat dalam Permenkumham No. 44 Tahun 2015 pada pasal 4 dan pasal 5 Junto  UU  No.  6  Tahun  2011:  Pasal  17,  18, dan  pasal  19,  dan  Junto  pada  PP  No.  31 Tahun  2013:  Pasal  17  dan  pasal  18. Penanggung Jawab Alat Angkut yang datang dari  luar  Wilayah  Indonesia  diwajibkan untuk:
a. Sebelum
kedatangan atau
keberangkatan  alat  angkut  laut/kapal penanggung  jawab  alat  angkut  harus memberitahukan rencana kedatangan atau  keberangkatan  secara  tertulis atau elektronik kepada Pejabat Imigrasi  dalam  waktu  paling  lambat 6  (enam)  jam  sebelum  Alat  Angkut reguler  tiba  dan  paling  lambat  48 (empat  puluh  delapan)  jam  sebelum Alat Angkut nonreguler tiba;
b. Menyampaikan  daftar  penumpang dan  daftar  awak  Alat  Angkut  atau crew  list  yang  ditandatanganinya kepada Pejabat Imigrasi;
c. Memberikan tanda atau mengibarkan bendera  isyarat  bagi  kapal  laut  yang datang  dari  luar  Wilayah  Indonesia dengan membawa penumpang;
d. Melarang  setiap  orang  naik  atau turun  dari  Alat  Angkut  tanpa  izin Pejabat Imigrasi sebelum dan selama dilakukan
pemeriksaan Keimigrasian;
e. Melarang  setiap  orang  naik  atau turun  dari  Alat  Angkut  yang  telah mendapat penyelesaian Keimigrasian selama menunggu keberangkatan;
f. Membawa  kembali  keluar  Wilayah Indonesia  pada  kesempatan  pertama setiap  Orang  Asing  yang  tidak memenuhi  persyaratan  yang  datang dengan Alat Angkutnya;
g. Menjamin  bahwa  Orang  Asing  yang diduga  atau  dicurigai  akan  masuk Wilayah  Indonesia  secara  tidak  sah untuk tidak turun dari Alat
Angkutnya; dan
h. Menanggung  segala  biaya  yang timbul  sebagai  akibat  pemulangan setiap  penumpang  dan/atau  awak Alat Angkutnya (Pemerintah, 2013).
Jika  penanggung  jawab  alat  angkut tidak memenuhi kewajibannya petugas imigrasi  dapat  memberikan  sanksi  yang sesuai  dengan  Pasal  79  Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2011  maka  penanggung jawab  alat  angkut  dapat  dikenai  biaya  beban dan jika penanggung jawab alat angkut tidak membayar  biaya  beban  maka  penanggung jawab  alat  angkut  dapat  dipidana  dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau pidana denda sebanyak Rp100.000.000,00 yang sesuai dengan Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011  pada pasal 115.
Demikian  telah  dijabarkan  tindakan yang  diambil  apabila  pelangaran  yang mengarah  pada  tindak  pidana  keimigrasian oleh  penanggung  jawab  alat  angkut  tidak melaksanakan kewajibannya. Namun terkadang  hal  ini  sangat  sulit  untuk dilaksanakan  selain  kesulitan  dalam  mencari dan  menetapkan  barang  bukti  dan  tersangka juga  mengenai  carut  marut  dan  tata  laksana pelaksanaan  Tusi  Petugas  imigrasi  di Pendaratan  harus  segera  ditata  ulang  serta SOP  yang  ada  harus  dilaksanakan.      Untuk itu peningkata pengawasan terhadap alatangkut  laut  pada  TPI  Pelabuhan  laut Tanjung  perak  harus  dilkukan  melalui pembinaan oleh Kepala Divisi.
Untuk  itu  dalam  menjalankan  urusan pemerintahan  negara,  imigrasi  menjalankan fungsinya sebagai pemberi pelayanan keimigrasian,  keamanan  negara,  penegakan hukum,  dan  sebagai  fasilitator  pembangunan kesejahteraan  masyarakat  Indonesia.  Di dalam  penegakan  hukum  imigrasi  memiliki aturan  yang  harus  di  taati  bagi  warga  orang asing  ataupun  warga  negara  Indonesia  yang ingin  masuk  atau  kelauar  dari  wilayah Indonesia  dimana  dalam  scop  kecilnya  perlu adanya penertiban dan peningkatan pengawasan  pada  TPI  Pelabuhan  laut Tanjung  Perak  Surabaya  yang  terdapat  di dalam  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2011.Tabel dan grafik dapat digunakan untuk memperjelas penyajian hasil penelitian secara verbal, dan harus diberi komentar atau dibahas.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Demi
mewujudkan tegaknya kedaulatan  dan  keamanan  negara,  Indonesia harus  mengedepankan  tugas  dan  fungsi keimigrasian  didalam  memfilterisasi  orang yang  mau  masuk  atau  keluar  dari  wilayah Indonesia  dengan  cara  memegang  teguh prinsip  keimigrasian  yaitu  selective  policy terutama  bagi  petugas  imigrasi  yang  di tempat  pemeriksaan  imigrasi  baik  yang  di bandara, pelabuhan, dan bahkan di pos lintas batas  yang  harus  selalu  mengedepankan prinsip tersebut yaitu hanya orang asing yang bermanfaatlah  dan  menguntungkan  negara Indonesia  yang  dapat  masuk  ke  wilayah Indonesia. Pengawasan merupakan komponen  penting  dalam  berjalannya  suatu organisasi,  ia  berfungsi  tidak  saja  sebagai tolok  ukur  dan  kendali  jalannya  kegiatan akan tetapi juga sebagai komponen pencegah terjadinya pelanggaran.
Peningkatan  pengawasan  terhadap  alat angkut  laut  pada  TPI  Pelabuhan  Laut Tanjung Perak harus di mulai dari pembenahan  aturan  dalam  melaksanakan Tugas  dan  fungsi  keimigrasian  dengan mengedepankan
pelaksanaan SOP
pendaratan  keimigrasian,  pengaturan  dan ketersediaan  SDM  penyiapan  anggaran  yang memadai serta adanya peningkatan kesejahteraan  petugas  dalam  melaksanakan tugasnya  baik  mengenai  ketersediaan  alat tranportasi dan akomodasi di luar daerah.
Permasalahan  yang  timbul  selama  ini terutama  dalam  pelayanan  penyelesaian pendaratan bagi awak angkut laut,
sesungguhnya dikarenakan pelaksanaan SOP pendaratan
sebagaimana pada Permenkumham  No.  44  Tahun  2015  belum dijalankan  secara  maksimal,  kebiasaan  lama yang mentradisi dalam tugas pendratan masih berjalan. Mindset seperti ini jelas sudah tidak sesuai  lagi  dengan  keadaan  sekarang  dengan kemajuan  IT  yang  pesat  serta  tidak  senapas dengan    Tata  Nilai  Kemenkumham  yaitu PASTI  (Profesional,  Akuntable,  Sinergi, Tranfaran dan Inovatif). Ahkirnya diharapkan  setelah  pembenahan  internal dilakukan  kemudian    digalakkan  penegakan hukum  terhadap  pelanggaran  atau  tindak pidana  keimigrasian  pada  awak  angkut  laut juga pada penanggung-jawab alat angkut laut guna  mewujudkan  petugas  Imigrasi  yang berwibawa,  professional  dengan  integritas yang tinggi.

## SARAN
Dari
hasil penelitian dalam pembahasan yang diangkat, penulis memberikan  saran  dan  masukan  kepada pihak Kemenkumham, Sekjen
Kemenkumham, Dirjenim, dan Kantor
Imigrasi  Kelas  I  TPI  Tanjung  Perak Surabaya. Adapun saran yang dapat disampaikan  oleh  penulis  adalah  sebagai berikut:
1. Perlu dilakukan sosialisasi terhadap peraturan  pada  Permenkumham No.  44  Tahun  2015  pada  pasal  4 dan pasal 5 Junto UU No. 6 Tahun 2011:  Pasal  17,  18,  dan  pasal  19, dan  Junto  pada  PP  No.  31  Tahun 2013:  Pasal  17  dan  pasal  18 Tentang  Kewajiban  dan  Larangan Penanggung  Jawab  Alat  Angkut Laut  terhadap  penanggung  jawab
alat angkut seperti Pemilik
Perusahan/Kapal,  Nahkoda  Kapal, dan  Agen  Kapal  yang  ada  di Wilayah  pelabuhan  TPI  Tanjung
Perak  maupun  di  seluruh  wilayah
Pelabuhan Indonesia.
2. Perlu dilakukan pencerahan
terhadap  Petugas  mengenai  Tusi Keimigrasian  dalam  melaksanakan SOP  Pendratan  dan  sosialisasi
Integritas  anti  Pungli  dan  korupsi sehingga dapat meninggalkan kebiasaan lama yang dapat menjatuhkan  harkat  dan  martabat petugas dimata agent/penngungjawab  alat  angkut laut daln masyarakat guna penegakan  hokum  keimigrasian  di TPI Pelabuhan Laut Tanjung Perak.
3. Perlu dilakukan pembenahan dalam penugasan penambahan SDM (Sumber  Daya  Manusia)  pada  TPI Tanjung  Perak  menjadi  prioritas dimana pada saat ini terasa kepadatan  petugas  berada  pada pelayanan
Keimigrasian pada pelayanan  paspor  terbukti  dengan gencarnya kepala kantor menawarkan pembukaan ULP (Unit  Pelayanan  Paspor)  kedaerah- daerah yang tentunya ada ketersediaan SDM untuk pembetukan ULP dimaksud.
4. Anggaran bagi Kantor TPI Tanjung Perak  agar  dapat  diusulkan  untuk penempatan  paling  sedikit  25  (dua puluh  lima)  petugas  yang  tidak hanya  di  TPI  Tanjung  Perak  akan tetapi untuk melaksanakan
tugasnya  pada  pos  Imigrasi  di Dermaga  Gersik  dsb.  Dimana sering  dilakukan  pendaratan  diluar area  TPI  Tanjung  Perak  juga  alat tranportasi  yang  memadai  untuk pelaksanaan  tugas  yang  sesuai dengan  peraturan  SOP  Dirjenim yang telah di tentukan.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Berisi  ucapan  terima  kasih  kepada pihak-pihak  yang  memberikan  bantuan
selama pelaksanaan penelitian/penulisan artikel (contoh: pihak yang memberikan dana penelitian, membantu dalam teknik penulisan, dan sebagainya).

## DAFTAR PUSTAKA
Mertokusumo,  Sudikno.  1993.  “ Penemuan Hukum. PT Citra Aditya Bakti. Nataadmadja & Associates Law Firm. (n.d.).
“ Pemberian  Izin  Tinggal  Terbatas Perairan. ” https://www.surialaw.com/new/pemberi an-izin-tinggal-terbatas-perairan
Nursanto,  G.A.  2018. Pengeintegrasian Advance Passenger Informattion System Dalam Proses Penyelesaian Keimigrasian  Untuk  Kapal  Laut  Non Reguler . Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian, 1 , 1-17.
Soekanto, Soerjono. Penelitian Hukum Normatif . PT Raja Grafindo Persada.
Susanto,  Dody.  2012  “ Wiyata  Negara Pancasila .” Suyono,  C.R.P.  2005. No  Title (PPM  (Ed);
3 rd ed.)
Kakanim  Kelas  I  TPI  Tanjung  Perak, Sugiono, S.H. (n.d.). Kasi  Lantaskim  Kanim  Kelas  I  TPI  Tanjung Perak,  Soesilo  Sumedi,  A.Md.Im.,  S.H., M.Si. (n.d.).
Hasil Wawancara Agen Kapal PT. Samudera Indonesia. (n.d.). Undang-Undang  No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, 2011. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia
No. 31 Tahun 2013 Peraturan
Pelaksanaan  Undang-Undang  No.  6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Ekp, 13(3), 2013.
Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  RI  No.
17  Tahun  2016  Tentang  Tempat Pemeriksaan Imigrasi, 2016.
Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  RI  No.
44  Tahun  2015  Tentang  Tata  Cara
Pemeriksaan Masuk dan Keluar
Wilayah Indonesia, 2015.
www. peraturan.go.id