## INNOVATIVE: Volume 1 Nomor 2 Tahun 2021
Research & Learning in Primary Education
Analisis Implementasi Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Menurut Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Kabupaten Lampung Barat
Lintje Anna Marpaung 1 , Baharudin 2 , Rian Hero Juliansa 3
Email :rian.17211046@Student.ubl.c.id

## Abstrak
Perjanjian  Bagi  Hasil  bentuk  dari  salah  satu  perjanjian  yang  berhubungan  dengan  tanah  namun obyeknya  bukan  tentang  tanah  namun  sesuatu  yang  berkaitan  dengan  tanah  atau  yang  melekat pada  tanah  seperti  tanaman-tanaman,  hak  mengerjakan,  menggarap,  atau  menanami  tanah tersebut,  dan  sebagainya  Bagi  Hasil  tanah  masuk  dalam  ruang  lingkup  hukum  tanah  adat, dikarenakan  adanya  yaitu  perjanjian  kerjasama  diantara  kedua  belah  pihak,  salah  satunya  yang terdapat  di  Desa  Kuta  Besi  Kecamatan  Batu-Brak  Kabupaten  Lampung  Barat  masih  banyak dilakukan perjanjian bagi hasil dan sudah dilaksanakan sejak dahulu, namun perjanjian bagi hasil ini terkadang  terdapat  beberapa  faktor  penghambat  yang  menimbulkan  permasalahan  dikalanggan masyarakat Desa Kuta Besi Kecamatan Batu-Brak Kabupaten Lampung Barat.
Kata Kunci : Perjanjian, Bagi Hasil, Faktor Penghambat

## Abstract
Production Sharing Agreement is a form of agreement related to land but the object is not about land but something related to land or attached to land such as plants, rights to work,  cultivate, or plant the land, and so on. the scope of customary land law, due to the existence of a cooperation agreement between the two parties, one of which is in Kuta Besi Village, Batu-Brak District, West Lampung Regency, there are still many profit-sharing agreements and have been implemented long ago,  but  this  profit-sharing  agreement  sometimes  exists.  several  inhibiting  factors  that  cause problems among the people of Kuta Besi Village, Batu-Brak District, est Lampung Regency.
Keyword : Agreements, Profit Sharing, Inhibiting Factors

## PENDAHULUAN
Salah  satu  tujuan  Negara  adalah  mensejahterakan  masyarakat  umum  dalam  pembukaan Undang-Undang  Dasar  1945  alenia  keempat  yang  artinya  Kesejahteraan  umum  tidak  hanya mencakup  tentang  kesejahteraan  ekonomi  dan  materi,  namun  kesejahteraan  lahir  dan  batin. Kesejahteraan umum antara lain adalah terciptanya rasa aman, gotong royong, saling menghormati dan  menghargai  hak  dan  kewajiban  masing-masing  individu,  masyarakat  yang  makmur  dan  adil sederajad.
Bagi  rakyat  Indonesia  tanah  menempati kedudukan  penting  dalam  kehidupan  mereka  sehari-hari, terutama bagi penduduk yang bertempat tinggal di pedesaan yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani dan berladang, jadi tanah dalam hal ini tanah pertanian mempunyai peranan pokok untuk  bergantung  dalam  hidup  sehari-hari  baik  bagi  para  petani  penggarap  maupun  bagi  petani
tuan  tanah  yaitu  pemilik  tanah  pertanian.  Peranan  tanah  menjadi  bertambah  penting  seiring dengan  bertambahnya  jumlah  penduduk  yang  memerlukan  lahan  untuk  tempat  tinggal.  Dibidang ekonomi, terutama di bidang pengusahaan atau pengolahan pertanahan (tanah), sangat di perlukan campur  tangan  dari  pemerintah  dalam  hal  pengaturan  kebijakan  penggunaan  dan  peruntukan tanah  sebagai  karunia  Tuhan  Yang  Maha  Esa  yang  diberikan  kepada  bangsa  Indonesia  sebagai kekayaan Nasional guna kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat. Indonesia pada dasarnya mempunyai banyak desa yang memiliki penyebutan yang beraneka ragam istilah, di Sumatera Barat disebut  dengan  istilah  NAGARI,  di  Aceh  menyebut  desa  dengan  istilah  GAMBONG,  di  Papua  dan Kutai Barat Kalimantan Timur menyebut desa dengan istilah KAMPUNG, di Tapanuli Utara disebut dengan istilah HUTA, di Lampung disebut dengan istilah TIUH dan PEKON, dan lain lain (Marapung, 2019). Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa untuk kesejahteraan  bangsa Indonesia, sehingga  hubungan  Bangsa  Indonesia  dengan  tanah  bersifat  abadi.  Hubungan  Bangsa  Indonesia dengan  tanah  yang  merupakan  kekayaan  nasional  sangat  menentukan  kesejahteraan, kemakmuran, keadilan, keberlanjutan dan harmoni bagi bangsa dan Negara Indonesia.Bagi bangsa Indonesia,  hubungan  manusia  atau  masyarakat  dengan  tanah  merupakan  hal  yang  sangat mendasar dan asasi (Marpaung, 2019)
Kebijakan pertanahan dalam peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang Nomor  5  tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok  Pokok  Agraria  selanjutnya  disebut  (UUPA). Konsepsi dan tujuan dibentuknya UUPA sangat bersifat populis, bersifat populis artinya paham yang menjunjung tinggi hak, kearifan, dan keutamaan rakyat kecil, karena kebijakan pelaksanaan UUPA diputuskan  pada  pelayanan  masyarakat,  terutama  golongan  petani  sebagai  bagian  terbesar  corak kehidupan  rakyat  Indonesia.  UUPA  merupakan  alat  yang  penting  untuk  membangun  masyarakat yang adil dan makmur.
Tanah  dalam  kehidupan  manusia  mempunyai  arti  penting,  tanah  mempunyai  berbagai macam  arti  dalam  kehidupan  sehari-hari  kita,  oleh  karena  itu  dalam  penggunaannya  maka  perlu adanya batasan untuk mengetahui dalam arti apa istilah tanah itu digunakan. Tanah adalah tempat bermukim  dari  sebagian  besar  umat  manusia  disamping  sumber  penghidupan  bagi  mereka  yang mencari  nafkah  melalui  usaha  pertanian  dan  atau  perkebunan  sehingga  pada  akhirnya  tanah pulalah yang menjadi peristarahatan terakhir bagi manusia (Marpaung, 2019)
Mengingat  susunan  masyarakat  kita  banyak  yang  bergerak  dibidang  pertanian,  khususnya dipedesaan  masih  membutuhkan  penggunaan  tanah  yang  bukan  miliknya,  misalnya  dengan  cara sewa, bagi hasil, dan gadai. Seperti halnya yang di atur dalam Pasal 53 UUPA, bahwa hak-hak adat yang sifatnya bertentangan dengan ketentuan-ketentuan UUPA Pasal 7 dan 10 tetapi berhubungan dengan  keadaan  masyarakat  sekarang  ini  belum  dapat  dihapuskan,  diberi  sifat  sementara  yaitu dengan hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian, yang harus diselenggarakan  menurut  ketentuan  undang-undang  dan  peraturan-peraturan  lainnya  untuk mencegah hubungan-hubungan hak yang bersifat penindasan. Perjanjian Bagi Hasil tanahpertanian merupakan  perbuatan  hubungan  hukum  yang  diatur  dalam  hukum  Adat.Perjanjian  Bagi  Hasil adalah suatu bentuk perjanjian antara seorang yang berhak atas suatu bidang tanah pertanian dari orang  lain  yang  disebut  penggarap,  berdasarkan  perjanjian  mana  penggarap  diperkenankan
mengusahakan  tanah  yang  bersangkutan  dengan  pembagian  hasilnya  antara  penggarap  dan yangberhak atas tanah tersebut menuru timbangan yang telah disetujui bersama (Harsono, 1997). Perjanjian  Bagi  Hasil  merupakan  salah  satu  perjanjian  yang  berhubungan  tanah  yang  mana obyeknya bukan tanah namun melainkan segala sesuatu yang ada hubunganya dengan tanah atau yang melekat pada tanah seperti tanaman-tanaman, hak mengerjakan, menggarap, atau menanami tanah  tersebut,  dan  sebagainya.Materi  Bagi  Hasil  tanah  pertanian  itu  sendiri  masuk  dalam  ruang lingkup  hukum  tanah  adat  teknis,  yaitu  perjanjian  kerjasama  yang  bersangkutan  dengan  tanah tetapi yang tidak dapat dikatakan berobyek tanah, melainkan obyeknya adalah tanaman (Harsono, 1997).
Perjanjian  bagi  hasil  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  2  tahun  1960  tentang  Perjanjian  Bagi Hasil yang lahir berdasarkan pada  hukum adat di Indonesia, di Desa Kuta Besi Kecamatan Batu-Brak Kabupaten Lampung Barat masih banyak dilakukan perjanjian bagi hasil untuk tanah pertanian dan sudah dilaksanakan sejak dahulu. Perjanjian Bagi Hasil tanah pertanian di Desa Kuta Besi selama ini kesepakatan  kedua  belah  pihak  antara  pemilik  tanah  dan  penggarap,  yang  menjadi  modal  paling utama  sebagai  penggarap  adalah  kepercayaan  untuk  mendapatkan  izin  mengelola  tanah  yang bukan miliknya, dengan objek perjanjian, dan semua yang melekat pada tanah. Dalam kenyataanya masyarakat  di  Desa  Kuta  Besi  melakukan  atau  mengerjakan  tanah  milik  orang  lain  melalui perjanjian  bagi  hasil,  hanya  mendasarkan  pada  persetujuan  antara  pemilik  tanah  dan  penggarap secara lisan atas dasar kepercayaan.
Sedangkan  isi  perjanjian  yang  meliputi  hak  dan  kewajiban  masing-masing  pihak  juga ditentukan oleh mereka sendiri, serta hasil dari tanah tersebut nantinya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama, pada umumnya dengan pembagian bagi hasil setengah untuk  penggarap  dan  setengah  lagi  untuk  pemilik  tanah  atau  masyarakat  Desa  Kuta  Besi mengenalnya  dengan  istilah  (Maro)  sedangkan  batas  waktu  perjanjian  bagi  hasil  yang  berlaku selama ini juga tidak ada patokan yang jelas, semua didasar pada kesepakatan bersama pemilik dan penggarap, biasanya pada musim panen hasil pertanian kebun kopi dimulai hingga sampai musim panen kopi tersebut telah usai maka perjanjian ini akan berakhir, karena sifat perjanjian bagi hasil ini  tidak  tertulis  atau  secara  lisan  saja.  Menurut  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  1960  tentang Perjanjian  Bagi  Hasil  Pasal  3  yang berbunyi: semua  perjanjian bagi  hasil  harus dibuat  oleh pemilik lahan  dan  penggarap  sendiri  secara  tertulis  dihadapan  Kepala  Desa  yang  setingkat  dengan  itu tempat  letaknya  tanah  yang  bersangkutan  selanjutnya  dalam  undang-undang  ini  disebut  Kepala Desa  dengan  dipersaksikan  oleh  dua  orang,  masing-masing  dari  pihak  pemilik  dan  penggarap. Sedangkan di Desa Kuta Besi Kecamatan Batu-Brak Kabupaten Lampung Barat masih menggunakan perjanjian secara tidak tertulis atau secara lisan.

## METODOLOGI PENELITIAN
Dalam membahas permasalahan yang terdapat dalam penelitian maka dilakukan dengan metode yuridis  normatif  dan  yuridis  empiris  guna  untuk  medapatkan  suatu  hasil  penelitian  yang  benar  dan objektif.Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi kepustakaan (Library Research) terhadap hal- hal yang bersifat teoritis dengan mempelajari asas-asas hukum dalam teori atau pendapat sarjana dan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Yuridis  Empiris  dilakukan  melalui  penelitian  secara
langsungterhadap  objek  penelitian  dengan  cara  observasi  dan  wawancara.  Mengenai  permasalahan yang diangkat dalam penulisan jurnal ini.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Perjanjian bagi hasil adalah perjanjian yang diadakan antara pemilik tanah dengan penggarap (seseorang atau badan hukum) dengan perjanjian, di mana pemilik lahan memberikan izin kepada penggarap,  dengan  perjanjian  bahwa  hasil  dari  tanah  tersebut  dibagi  antara  kedua  belah  pihak, Dalam  sistem  perjanjian  bagi  hasil  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  1960  tentang Perjanjian Bagi Hasil Pertanian semua perjanjian bagi hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri  secara  tertulis  dihadapan  Kepala  dari  Desa  atau  Daerah  yang  setingkat  sama  itu  tempat letaknya  yang bersangkutan, selanjutnya  dalam undang- undang ini  disebut  “Kepala  Desa”  dengan dipersaksikan oleh dua orang, masing-masing dari pihak pemilik dan penggarap.
Berdasarkan hasil penelitian, dalam kenyataannya masyarakat di Desa Kuta Besi dalam pelaksanaan perjanjian  bagi  hasil  hanya  mendasarkan  pada  kesepakatan  antara  pemilik  lahan  dan  penggarap secara  lisan  atas  dasar  kepercayaan  saja,  tidak  memerlukan  pengesahan  dari  Camat  dan  Kepala Desa.  Perjanjian  bagi  hasil  ini  sudah  dilakukan  sejak  dahulu,  dalam  suatu  hal  untuk  mengadakan perjanjian  bagi  hasil  tersebut  didasarkan  inisiatif  kedua  belah  pihak,  biasanya  pemilik  tanah menawarkan  tanah  miliknya  kepada  pihak  yang  sudah  dikenal  sebelumnya,  Menurut  masyarakat Desa  Kuta  Besi  perjanjian  bagi  hasil  atas  dasar  kepercayaan  atau  perjanjian  secara  lisan  tersebut sudah  dianggap  sah,  tanpa  memandang  syarat  dan  ketentuan  yang  telah  diatur  dalam  Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil beserta hal-hal yang menjadi dasar dan sahnya  suatu  syarat  perjanjian  sesuai  dengan  Undang-Undang  yang  berlaku.  Perjanjian  yang digunakan masyarakat Desa Kuta Besi ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang  Perjanjian  Bagi  Hasil,  banyak  ketentuan-ketentuan  yang  sudah  ada  peraturannya  dengan jelas  akan  tetapi  tidak  digunakan  dengan  alasan  adanya  rasa  saling  percaya  antara  warga  satu dengan warga yang lain.
Perjanjian  bagi  hasil  tanah  pertanian  kebun  kopi  ini  sudah  dilakukan  sejak  dahulu  secara turun-temurun oleh masyarakat di Desa Kuta Besi Pemilik lahan yang mempunyai lahan pertanian yang  luas  biasanya  tidak  menggarap  semua  lahan  pertaniannya  sendiri  karena  tidak  cukup  waktu untuk  menggarap  semua  lahannya  maka  dari  itu  pemilik  tanah  menawarkan  kepada  orang  lain untuk  mengolah  tanah  pertanian  miliknya  dengan  cara  perjanjian  bagi  hasil,  ada  juga  pihak  yang dengan sengaja menawarkan diri kepada pemilik tanah untuk mengolah tanah pertanian miliknya.
Menurut Bapak Gunawan selaku kepala desa atau peratin mengatakan bahwa masyarakat di Desa  Kuta  Besi  telah  mengenal  perjanjian  bagi  hasil  tanah  pertanian,  gadai,  sewa  dan  jual  beli, perjanjian  bagi  hasil  yang  dilaksanakan  di  Desa  Kuta  Besi  sudah  dilakukan  sejak  dahulu  dengan sistem  kepercayaan  atau  lisan  dan  tidak  menggunakan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil sebagai landasan dalam perjanjian bagi hasil. Berdasarkan pernyataan dari informan  tersebut  dapat dianalisis bahwa  perjanjian  bagi  hasil  yang  terjadi  di  Desa  Kuta  Besi masih  menggunakan  perjanjian  atas  dasar  kepercayaan  atau  lisan  yang  sudah  dilakukan  sejak dahulu tanpa menggunakan syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2  Tahun  1960  tentang  Perjanjian  Bagi  Hasil.  Menurut  Agus  Suprianto  mengatakan  bahwa:  Lahan
kebun kopi yang dimilikinya dikelola oleh pihak lain, karena tidak memiliki waktu untuk mengelola semua  lahan  kebun  kopi  yang  cukup  luas  sehingga  mempercayakan  pihak  lain  untuk  mengelola kebun kopi tersebut, pihak yang dipilih untuk mengelola lahannya berdasarkan pengalaman bertani ataupun  dipilih  dari  kerabat  dekat  yang  telah  dikenal  sebelumnya.  Dari  pernyataan  di  atas  dapat dianalisis  bahwa  dalam  pelaksanaan  perjanjian  bagi  hasil  tanah  pertanian  di  Desa  Kuta  Besi, Kecamatan  Batu-Brak  Kabupaten  Lampung  Barat  masyarakat  tidak  mau  mempercayakan pengerjaan tanah miliknya kepada orang yang belum dikenalnya, agar pemilik tanah merasa yakin atas  tanah  yang  akan  dikelola  oleh  pihak  lain  tersebut  dapat  menghasilkan  sesuai  yang  telah diharapkannya.  Perjanjian  bagi  hasil  antara  pemilik  tanah  dan  penggarap  di  Desa  Kuta  Besi diadakan  secara  lisan  atau  dengan  cara  musyawarah  diantara  pihak-pihak  dan  tidak  pernah menghadirkan saksi maupun pembuatan surat perjanjian ini tidak perlu diketahui oleh kepala desa atau  peratin  sehingga  mempunyai  kekuatan  hukum  yang  lemah,  alasannya  karena  adanya  rasa saling percaya dan  kebiasaan pada umumnya  terjadi  di  Desa  Kuta  Besi,  Seperti  yang diungkapkan oleh Bapak Hermansyah menyatakan bahwa Perjanjian bagi hasil tanah pertanian kebun kopi yang dimiliki  oleh  Bapak  Hermansyah  dibuat  dengan  cara  lisan  atau  tidak  tertulis  tanpa  bantuan  dari aparatur desa, kesepakatan diciptakan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak dan hal tersebut biasa dilakukan.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Pertanian pada Pasal 3 berbunyi  “semua  perjanjian  bagi  hasil  harus  dibuat  oleh  pemilik  dan  penggarap  sendiri  secara tertulis  dihadapan  Kepala  dari  Desa  atau  Daerah  yang  setingkat  sama  itu  tempat  letaknya  yang bersangkutan,  selanjutnya  dalam  undang- undang  ini  disebut  “Kepala  Desa”  dengan  dipersaksikan oleh dua orang, masing-masing dari pihak pemilik dan penggarap.
Dari pernyataan di atas dapat dianalisis bahwa implementasi perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Kuta Besi Kecamatan Batu-Brak Kabupaten Lampung Barat tidak di implementasikan sampai saat  ini  sesuai  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  1960  tentang  perjanjian  bagi  hasil,  tetapi  masih menggunakan  kepercayaan  atau  secara  lisan  yang  sudah  menjadi  kebiasaan  masyarakat  disana sejak dahulu.
Adanya rasa saling percaya antara pemilik tanah dan penggarap ini sudah lama terjadi dan sampai saat inipun tidak mengalami kerugian antara kedua belah pihak, perjanjian yang baik adalah perjanjian berbentuk tertulis agar kelak dapat dipertanggung jawabkan baik secara hukum maupun secara kekeluargaan, dengan perjanjian tertulis apabila salah satu pihak wanprestasi dapat diproses secara hukum mengenai kerugian-kerugian yang ditanggungnya, tetapi apabila perjanjian ini hanya berdasarkan kepercayaan saja atau lisan tidak dapat menutup kemungkinan sulitnya mencari siapa yang bertanggung jawab atas kerugian yang ditanggung diantara pemilik lahan ataupun penggarap.
Adapun  alasan  terjadinya  pelaksanaan  perjanjian  bagi  hasil  di  Desa  Kuta  Besi  Kecamatan Batu-Brak Kabupaten Lampung Barat adalah:
a. Alasan Pemilik Tanah
Perjanjian bagi hasil di Desa Kuta Besi pada  umumnya terjadi karena pemilik tanah tidak dapat mengelola tanah pertanian miliknya, pemilik tanah tidak mempunyai banyak waktu, oleh karena itu pemilik tanah menawarkan pada orang lain yang mau mengelola lahan miliknya dengan cara bagi hasil (maro). Seperti yang diungkapkan Bapak Frendi Romadhon sebagai berikut: Daripada
lahan yang dimilikinya tidak dikelola dikarenakan kurangnya waktu yang cukup untuk mengelola semua  tanah  yang  dimilikinya,  maka  pemilik  tanah  menawarkan  kepada  pihak  lain  untuk mengelola  lahan  tersebut  dengan  sistem  bagi  hasil  yang  telah  disepakati.  Sama  halnya  yang dikatakan Bapak Asri Amri sebagai berikut: Bahwa lahan pertanian miliknya dikelola oleh pihak lain,  dengan  memilih  pekerja  yang  ekonominya  kurang  mampu  dan  untuk  membantu perekonomiannya.
Berdasarkan pernyataan di atas dapat dianalisis bahwa perjanian bagi hasil tanah pertanian di Desa Kuta Besi yang dilakukan oleh pemilik tanah yang kurangnya waktu untuk mengelola semua tanah lahan pertanian miliknya sehingga ditawarkan kepada penggarap yang tidak punya atau tidak banyak  lahan  garapan  dan  dikelola  oleh  penggarap  yang  ekonominya  kurang  mampu  untuk membantu  perekonomian  mereka  karena  timbulnya  rasa  saling  tolong  menolong  antar  sesama masyarakat.
Beberapa  faktor  yang  menjadi  alasan  pemilik  tanah  melakukan  perjanjian  bagi  hasil  ini  sebagai berikut:
1) Tidak adanya waktu (pemilik tanah memiliki pekerjaan lain)
2) Tidak cukup tenaga (pemilik tanah memiliki lahan yang cukup luas sehingga tidak mampu untuk mengerjakan semua lahan yang dimilikinya)
3) Faktor  kemanusiaan  (untuk  memberikan  kesempatan  pada  pihak  lain  yang  tidak  banyak  atau tidak ada tanah garapan sendiri sehingga timbulnya rasa tolong menolong)
b. Alasan Penggarap Lahan
Pada  umumnya  penggarap  lahan  melakukan  perjanjian  bagi  hasil  adalah  karena  sedikitnya  lahan garapan  atau  tidak  memiliki  tanah  garapan  sehingga  tidak  cukup  untuk  memenuhi  kebutuhan keluarga. Seperti diungkapkan oleh Bapak Kasmir Yajid sebagai berikut: Saya melakukan perjanjian bagi hasil tanah pertanian ini karena saya tidak mempunyai lahan.
Berbeda dengan yang diungkapkan oleh Bapak Tabran sebagai berikut: Perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang dilakukan oleh Bapak Tabran sudah berlangsung sejak lama, perjanjian ini dilakukan karena  tanah  pertanian  yang dimilikinya hanya sedikit sehingga  belum  bisa  memenuhi  kebutuhan keluarga.
Berdasarkan  dari  pernyataan  di  atas  dapat  dianalisis  bahwa  penggarap  lahan  melakukan pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian adalah sebagai berikut:
1) Tidak mempunyai tanah garapan sendiri
2) Hanya mempunyai sedikit tanah garapan
3) Untuk memenuhu kebutuhan keluarga.
a. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Bagi Hasil
a. Hak dan Kewajiban Pemilik Lahan.
Hak  dan  kewajiban pemilik  lahan  adalah  mendapatkan  hasil  yang  maksimal  dari hasil  panen,  oleh karena  itu,  penggarap  harus  tanggung  jawab  dalam  mengelola  lahan,  mengurusi  dan  merawat tanaman agar di kemudian hari lahan dapat menghasilkan hasil yang maksimal.
Menurut informan hak dari seorang pemilik tanah adalah memberikan izin kepada penggarap untuk mengelola tanah pertanian miliknya serta mendapatkan hasil yang maksimal dari hasil panen kebun
kopi  dan  kewajibannya  adalah  menanggung  semua  biaya  dalam  pengolahan  kebun  kopi  seperti pupuk, obat-obatan, bibit dan semua yang dibutuhkan penggarap dalam pengolahan tanaman kopi. Berdasarkan dari pernyataan di atas dapat dianalisis bahwa hak dan kewajiban dari pemilik tanah adalah sebagai berikut:
1) Memberikan izin kepada penggarap untuk mengelola tanah pertanian miliknya
2) Membayar pajak tanah
3) Mendapatkan hasil panen
4) Membiayai yang dibutuhkan penggarap
b. Hak dan Kewajiban Penggarap Lahan
Hak  dan  kewajiban  penggarap  adalah  untuk  mengusahakan  tanah  pertanian  dengan  sungguh- sungguh  dan  menerima  bagian  dari  hasil  panen  sesuai  dengan  yang  telah  diperjanjikan  dan memperoleh  perlakuan  yang  baik  dari  pemilik  tanah,  pemilik  tanah  dan  penggarap  dalam melakukan perjanjian bagi hasil tanah pertanian mempunyai tanggung jawab dalam menjamin hak dan  kewajiban  mereka  dan  juga  mendapatkan  keuntungan  bersama  tidak  untuk  saling  dirugikan. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Saipulloh bahwa dalam perjanjian bagi hasil ini semua biaya dalam  pengolahan  lahan  ditanggungkan  oleh  pemilik  tanah  dan  hak  dari  penggarap  adalah menerima hasil panen serta kewajibannya mengelola kebun kopi dengan sebaik-baiknya.
Sama  halnya  yang  diungkapkan  oleh  informan  hak  dari  pihak  penggarap  adalah  mendapatkan bagian  dari  hasil  panen  yang  adil  dan  sesuai  dengan  apa  yang  telah  diperjanjikan  bersama sedangkan  kewajibannya  adalah  mengelola,  merawat  tanaman  kopi  dan  memberi  pupuk  agar mendapatkan hasil yang maksimal sesuai yang diharapkan.
Berdasarkan  dari  pernyataan  di  atas  dapat  dianalisis  bahwa  hak  dan  kewajiban  penggarap  lahan adalah:
1) Mendapatkan hasil panen.
2) Memberikan hasil panen kepada pemilik tanah.
3) Mengelola dan merawat tanaman kopi.
4) Menyerahkan tanah kembali kepada pemilik tanah setelah panen, kecuali diperjanjikan lain.
Pembagian  panen  kebun  kopi  di  Desa  Kuta  Besi  ini  akan  sangat  adil  terhadaporang  yang sudah lama maupun yang masih baru sebagai pekerja penggarap lahan. Pemilik tanah sama sekali tidak  membedakan  antara  pekerja  baru  dan  pekerja  lama  yang  sudah  melakukan  pekerjaan  ini bertahun-tahun.
Berdasarkan  wawancara  dengan  Bapak  Asri  Amri  menyatakan  bahwa:  Pembagian  hasil  panen dilakukan  dengan  pembagian  50%  untuk  pemilik  lahan  dan  50%  untuk  penggarap  dengan  biaya operasional  yang  ditanggung  oleh  pemilik  lahan.  Pembagian  hasil  panen  dibagi  setengah  dari seluruh  hasil  penjualan  hasil  panen,  misalnya  hasil  penjualan  mendapatkan  Rp.  40.000.000  maka masing-masing  pemilik  lahan  dan  penggarap  mendapatkan  Rp.  20.000.000.  Berdasarkan  dari pernyataan di atas dapat dianalisis bahwa pembagian hasil  panen dalam perjanjian bagi hasil ini di Desa  Kuta  Besi  ini  menggunakanakan  sistem  dibagi  hasil  dengan  pembagian  50%  untuk  pemilik tanah dan 50% untuk penggarap dengan biaya operasional yang dibutuhkan penggarap ditanggung oleh pemilik tanah.
Berakhirnya  atau  pemutusan  hubungan  kerja  antara  pihak  pemilik  tanah  dan  penggarap dalam perjanjian bagi hasil di Desa Kuta Besi Kecamatan Batu-Brak kebiasaan yang terjadi pada saat jangka  waktu  yang  sudah  ditentukan  bersama  saat  musim  panen  tanaman  berakhir  maka  pada umumnya  perjanjian  bagi  hasil  tanah  pertanian  berakhir  berdasarkan  kesepakatan  bersama,  tapi berakhirnya perjanjian juga berakhir karena ada sebab-sebab tertentu yaitu.
a) Atas kesepakatan kedua belah pihak antara pemilik tanah dan penggarap.
b) Atas  tuntutan  pemilik  tanah,  dikarenakan  penggarap  tidak  mengusahakan  tanah  bersangkutan sebagaimana  mestinya  atau  tidak  memenuhi  kewajibannya  untuk  menyerahkan  sebagian  hasil panen yang telah di tentukan bersama.
Perjanjian  dilaksanakan  dalam  jangka  waktu  satu  kali  panen  jika  dalam  pelaksanaan  perjanjian tersebut  hasil  kerja  sesuai  yang  diharapkan  dengan  target  maka  jangka  waktu  perjanjian  akan  di perpanjang.  Berdasarkan  dari  pernyataan  di  atas  dapat  dianalisis  bahwa  dalam  berakhirnya  atau pemutusan perjanjian pemilik lahan memberikan jangka waktu 1 (satu) musim dan jika hasil panen penggarap  sesuai  dengan  yang  diharapkannya  sesuai  dengan  target  maka  pemilik  tanah  dapat memperpanjang jangka waktu perjanjian bagi hasil ini.
Dalam  pelaksanaan  perjanjian  bagi  hasil  atas  tanah  pertanian  adapun  faktor  yang menghambat  dalam  pelaksanaan  perjanjian  bagi  hasil  tanah  pertanian  menurut  Undang-Undang Nomor  2  Tahun  1960  tentang  Perjanjian  Bagi  Hasil  di  Desa  Kuta  Besi  Kecamatan  Batu-Brak Kabupaten Lampung Barat adalah:
a)  Masyarakat Desa Kuta Besi tidak mengetahui dengan adanya  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960  tentang  Perjanjian  Bagi  Hasil  karena  tidak  ada  sosialisasi  dari  dinas  dan  perangkat  desa setempat.
b)  Kurangnya wawasan karena rendahnya tingkat pendidikan masyarakat Desa Kuta Besi sehingga sulit  untuk  diajak  maju  untuk  melakukan  sesuatu  yang  baru  seperti  dalam  melaksanakan perjanjian  menggunakan  perjanjian  secara  tertulis  serta  menggunakan  undang-undang  yang berlaku.
c)  Faktor  budaya  yang  masih  sangat  melekat  pada  masyarakat  Desa  Kuta  Besi  yang  masih menggunakan  sistem  kepercayaan  atau  lisan  sehingga  mengesampingkan  bentuk  Perjanjian yang tertulis.
Bentuk  perjanjian  yang  hanya  mendasarkan  sistem  kepercayaan  atau  lisan  dikehidupan masyarakat  Desa  Kuta  Besi  ini  sudah  menjadi  suatu  kebiasaan  yang  dilakukan  sejak  dulu, masyarakat  di  desa  ini  akan  merasa  suatu  yang  berlebihan  jika  dalam  suatu  perjanjian  itu  harus berbentuk  tertulis.  Sedangkan  jika  ada  salah  satu  dari  pihak  wanprestasi  atau  ingkar  janji  dalam memenuhi  hak  dan  kewajibannya  maka  akan  sangat  sulit  untuk  menyelesaikannya  secara  hukum akan  tetapi  masyarakat  di  Desa  Kuta  Besi  menyelesaikan  masalahnya  dengan  cara  musyawarah, kebanyakan  dari  masyarakat  menerima  dengan  ikhlas  dan  lapang  dada  serta  tidak  membawa masalahnya  sampai  kepada  yang  berwajib.Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas  dapat  dianalisis bahwa  faktor  penghambat  implementasi  perjanjian  bagi  hasil  atas  tanah  pertanian  di  Desa  Kuta Besi Kecamatan Batu-Brak Kabupaten Lampung adalah kurangnya wawasan dan rendahnya tingkat pendidikan  masyarakat  Desa  Kuta  Besi,  karena  tidak  adanya  sosialisasi  baik  dari  perangkat  desa maupun  pemerintah  tentang  adanya  undang-undang  ini  dan  juga  dikarenakan  masih  sangat
kuatnya  Hukum  Adat  yang  berlaku  di  kehidupan  masyarakat  Desa  Kuta  Besi  yang  hanya mendasarkan  bentuk  dalam  perjanjiannya  adalah  sistem  kepercayaan  atau  lisan  dan  adanya pengaruh  unsur  tolong  menolong  antara  sesama.  Yang  paling  dominan  adalah  ketidaktahuan masyarakat  Desa  Kuta  Besi  tentang  adanya  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  1960  tentang Perjanjian Bagi Hasil karena tidak adanya sosialisasi atau penyuluhan dari dinas dan perangkat desa setempat  bahwa  sudah  ada  undang-undang  yang  berlaku  mengatur  tentang  perjanjian  bagi  hasil tersebut.

## SIMPULAN
Implementasi  perjanjian  bagi  hasil  atas  tanah  pertanian  yang  memuat  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil belum dilaksanakan secara sama sekali di Desa Kuta Besi Kecamatan Batu-Brak Kabupaten Lampung Barat, dilaksanakan dengan kepercayaan atau secara  lisan.  Terjadinya  perjanjian  bagi  hasil  ini  karena  pemilik  tanah  tidak  sanggup  untuk menggarap  semua  lahan  miliknya  dan  pihak  penggarap  lahan  menerima  pekerjaan  tersebut dikarenakan  untuk  mencukupi  kebutuhan  ekonomi  keluarga.  Hak  dan  kewajiban  pemilik  tanah adalah  mendapatkan  hasil  yang  maksimal  dari  hasil  panen  dan  mengeluarkan  biaya  untuk kebutuhan dalam pengolahan lahan, hak dan kewajiban penggarap lahan adalah mendapatkan hasil panen  dengan  pembagian  yang  adil  dan  mengelola  lahan  dengan  baik  agar  menghasilkan  panen yang  maksimal.  Berakhirnya  perjanjian  bagi  hasil  atas  tanah  pertanian  dikarenakan  adanya persetujuan  kedua  belah  pihak  karena  masa  waktu  perjanjian  habis  dan  atas  tuntutan  pemilik tanah. Faktor penghambat perjanjian bagi hasil atas tanah pertanian di Desa Kuta Besi Kecamatan Batu-Brak Kabupaten Lampung Barat yaitu tidak dilaksanakannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960  tentang  Perjanjian  Bagi  Hasil  dikarenakan  masyarakat  Desa  Kuta  Besi  tidak  mengetahui dengan adanya undang-undang tersebut karena tidak ada sosialisasi dari dinas dan perangkat desa, kurangnya  wawasan  masyarakat  karena  tingkat  pendidikan  yang  rendah  dan  faktor  budaya  yang masih  melekat  pada  masyarakat  sehingga  dalam  pelaksanaan  perjanjian  bagi  hasil  menggunakan sistem kepercayaan atau lisan yang sudah dilakukan sejak dulu.

## DAFTAR PUSTAKA
Boedi  Harsono.  1997. Hukum  Agraria  Indonesia,  Sejarah  Pembentukan  Undang-Undang  Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaan, Djambatan. Jakarta. Lintje Anna Marpaung, 2020, Politik Pemerintahan Daerah , Pusaka Media, Bandar Lampung, Lintje  Anna  Marpaung.  2019. Implementasi  Peraturan  Menteri  Agraria  Dan  Tata  Ruang/Kepala Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  13  Tahun  2017  Tentang  Tata  Cara  Blokir  Dan  Sita  Pada Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung. Magister Hukum Universitas Bandar Lampung, Muhammad Ilham Arisaputra. 2015. Reformasi Agraria Indonesia, Sinar Grafika. Jakarta. Ter  Haar  Bzn.  1999. Asas-asas  dan  Susunan  Hukum  Adat,  Terjemahan  K.  Ng  Subekti  Poesponoto, Pradnya Paramita. Jakarta.