POLITIKA: Jurnal Ilmu Politik Vol.15, No. 1, 2024 doi: 10.14710/politika.15.1.2024.79-94
Partisipasi Politik Sedulur Sikep Blora dalam Pemilihan Umum Inklusif melalui Ajaran Kerukunan 1
Sherlly Rossa 1 , Anisa Putri Arum Sari 1 , Aulia Lianasari 2 , Mastri Imammusadin 3 , Ratnasiwi Triari Ambarwati 4
1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada 3 Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada
4 Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada
Recieved: 7 September 2023 Revised: 28 Maret 2024 Published: 30 April 2024

## Abstrak:
Pemilihan umum merupakan salah satu sarana penyaluran partisipasi politik yang mengedepankan prinsip one man, one vote, one value . Komunitas Adat Sedulur Sikep di Desa Klopoduwur dan Desa Sambongrejo, Kabupaten Blora yang masih mengikuti preferensi dari sesepuh dalam menentukan pilihan politik membuat kedudukan hak pilih mereka menjadi rentan akibat gesekan nilai libertarian dan komunitarian. Dengan demikian, peneliti tertarik melakukan riset kualitatif dengan menggunakan metode etnografi untuk mengetahui konektivitas nilai komunitarian Sedulur Sikep dengan nilai libertarian pemilu modern. Hal tersebut berkorelasi dengan tujuan riset ini untuk melihat koneksi antara nilai tradisional ajaran Kerukunan Sedulur Sikep Blora yang komunitarian dengan praktik pemilu modern yang libertarian, serta menganalisis persepsi penggunaan hak pilih Sedulur Sikep Blora melalui ajaran Kerukunan.

## Kata Kunci:
Pemilu; Sedulur Sikep; Nilai Libertarian; Nilai Komunitarian; Inklusivitas

## Korespodensi:
Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Jl. Sosio Yustisia No.1, Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, DIY 55281. Email: sherllyrossa@mail.ugm.ac.id
Partisipasi Politik Sedulur Sikep Blora dalam Pemilihan Umum Inklusif melalui Ajaran Kerukunan

## Pendahuluan
P artisipasi masyarakat sebagai komponen utama bernegara menjadi  aspek yang krusial dalam pengambilan keputusan yang inklusif. Keterlibatan secara inklusif dalam pengambilan keputusan seharusnya bukan hanya akan menghasilkan suatu ketetapan, tetapi juga menciptakan keterlibatan langsung dalam proses pembuatannya. Santoso (2014) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berkaitan dengan proses dasar demokrasi. Oleh karena itu, kedaulatan rakyat dalam kehidupan bernegara dapat terwujud apabila institusi elektoral (KPU, Bawaslu, Partai Politik, dll) dapat bekerja sama secara transparan bersama dengan masyarakat. Salah satu bentuk realisasinya yakni dengan terselenggaranya pesta demokrasi melalui pemilihan umum (pemilu).
Para aktor elektoral berkumpul untuk saling mengawasi proses kegiatan ini. Mereka berharap tindakan partisipatif mereka dapat mengantisipasi potensi kecurangan dalam pemilihan umum. Sayangnya, kerap kali keinginan ini malah memicu konflik. Permainan elit elektoral seringkali mengabaikan hak-hak pemilih sebagai komponen yang berperan penting dalam menentukan hasil akhir suara. Akuntabilitas dan transparansi institusi elektoral seringkali dipertanyakan. Padahal pemilih memiliki hak untuk mendapatkan perwakilan mereka secara representatif bukan manipulatif. Misalnya, pelanggaran hak pilih masyarakat rentan.
Hairansyah selaku Komisioner Mediasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyebutkan bahwa kelompok masyarakat rentan terdiri dari kelompok disabilitas, tahanan narapidana, dan komunitas masyarakat adat (Radhia, 2021). Selama ini inklusivitas pemilu baru diwujudkan  dengan  pelayanan  pemberian  suara  bagi  tahanan/narapidana  (KPU- Kemenkumham, 2018), penyandang disabilitas (Pasal 5 UU No. 7 Tahun 2017), dan pasien di rumah sakit (Pasal 221 PKPU Nomor 3 Tahun 2019). Hal tersebut menunjukkan bahwa inklusivitas pemilu masih berfokus pada kerentanan fisik. Inklusivitas berdasarkan nilai ( values ) belum dimaksimalkan.
Komunitas Adat Sedulur Sikep (selanjutnya disebut Sedulur Sikep) adalah salah satu komunitas adat yang hak pilihnya masih rentan. Mereka merupakan penganut ajaran Samin yang diajarkan Ki Samin Suro Engkrek dan Ki Samin Surosentiko di Kabupaten Blora. Ajaran Samin memuat nilai-nilai luhur yang masih tradisional, salah satunya wewaler “Tresno Pepadhane Urip” yang mengajarkan kerukunan. Namun, nilai tersebut berbenturan dengan nilai-nilai demokrasi liberal yang mendasari pemilu.
Kolektivitas mendasari pengambilan keputusan pada komunitas adat menunjukkan nilai komunitarian yang dominan. Sedangkan pemilu yang diselenggarakan di Indonesia didasarkan  pada  nilai  libertarian.  Oleh  karena  itu,  terdapat  perbedaan  nilai  antara penyelenggara pemilu dengan Sedulur Sikep dalam memaknai penggunaan hak pilih. Bagi penyelenggara pemilu, penggunaan hak pilih adalah upaya untuk menyampaikan kehendak rakyat berdasar prinsip one man one vote one value . Keterlibatan pemilih adalah hak individu yang mengedepankan nilai-nilai libertian. Jika ditinjau dari nilai-nilai ajaran
Sherlly Rossa, Anisa Putri Arum Sari, Aulia Lianasari, Mastri Imammusadin, Ratnasiwi Triari Ambarwati
Samin, keterlibatan Sedulur Sikep dilatarbelakangi ajaran Kerukunan dan rasa rumangsa yang mengedepankan nilai-nilai komunitarian.
Dengan demikian, urgensi dari riset terkait partisipasi komunitas adat dalam pemilu menjadi  penanda  bahwa  pemilu  saat  ini  belum  tuntas  dalam  menegosiasikan  nilai komunitarian masyarakat adat dengan praktik pemilu yang libertarian. Fenomena tersebut menarik perhatian peneliti untuk melakukan riset terhadap konektivitas antara nilai tradisional ajaran Kerukunan Sedulur Sikep Blora yang komunitarian dengan praktik pemilu modern yang libertarian. Lebih lanjut riset ini akan menganalisis bagaimana persepsi penggunaan hak pilih Sedulur Sikep Blora melalui ajaran Kerukunan yang mereka anut. Harapannya, hasil riset ini mampu mengimplementasikan nilai-nilai kerukunan sebagai landasan formulasi penyelenggaraan pemilu inklusif secara optimal.

## Metode Riset
Subjek dalam riset ini dibagi menjadi dua kategori informan yaitu informan kunci dan informan biasa. Informan kunci dipilih berdasarkan kriteria dan kategori tertentu yang dianggap mampu merepresentasikan kondisi obyektif lapangan, baik dalam dimensi umur, status dan peranan sosial, profesi maupun kategori sosial lainnya. Informan kunci terdiri dari para tokoh sesepuh setempat dan juga petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Sedangkan, informan biasa adalah para pengguna hak pilih, termasuk pemilih pemula. Adapun di lokasi pertama yaitu Dusun Karangpace, Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, peneliti mewawancarai 35 informan. Informan tersebut terdiri dari enam tokoh sesepuh, satu orang petugas KPPS, dan 26 pemilih dan dua pemilih pemula. Selanjutnya di Dusun Blimbing, Desa Sambongrejo, Kecamatan Sambong, peneliti mewawancarai 50 informan. Adapun informan tersebut terdiri dari informan kunci yaitu delapan tokoh sesepuh dan dua orang petugas KPPS. Informan biasa terdiri dari 38 pemilih dan dua pemilih pemula.
Total waktu riset yaitu selama empat bulan mulai dari Bulan Juni hingga Bulan September. Riset lapangan dibagi menjadi dua lokasi, lokasi pertama dilakukan pada tanggal tiga belas hingga tujuh belas Juli 2022. Rentang waktu ini ditentukan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan dan bersifat fleksibel. Sedangkan, di lokasi kedua dilakukan pada tanggal delapan belas hingga dua puluh dua Juli 2022. Rentang waktu tersebut ditentukan karena pada pagi sampai siang hari sebagian besar warga jarang yang berada di rumah.
Riset ini terdiri dari data primer dan data sekunder dengan menggunakan metode etnografi. Etnografi adalah tulisan deskripsi holistik tentang interaksi sosial budaya kelompok yang didasarkan pada studi kualitatif dengan mengangkat permasalahan tertentu. Metode tersebut digunakan karena dapat menghasilkan data holistik dan komprehensif dari berbagai aspek sosial yang berbeda (tindakan, perilaku, interaksi, keyakinan).
Partisipasi Politik Sedulur Sikep Blora dalam Pemilihan Umum Inklusif melalui Ajaran Kerukunan
Adapun pengumpulan data primer pertama dilakukan melalui wawancara mendalam yang dilakukan secara santai, bebas, terbuka, dan tanpa merasa ada tekanan dari pihak manapun. Hal tersebut bertujuan agar para informan mampu menyampaikan pendapat, aspirasi, serta pengalaman-pengalaman terkait topik riset dengan lebih terbuka dan bersifat informal. Selain itu, pertanyaan yang diajukan tidak bersifat kaku karena pada dasarnya metode etnografi mampu memfasilitasi secara induktif dan iteratif pada pendekatan di mana deskripsi tebal mengarah pada pengembangan pertanyaan riset sebagai fenomena sosial yang sedang terjadi dipelajari (Reeves dkk, 2013).
Total informan dari kedua lokasi yaitu 85 informan. Wawancara mendalam dilakukan dengan mendatangi rumah-rumah informan serta menemui informan secara tidak sengaja di jalanan desa, kebun, dan sawah. Di kedua lokasi tersebut, pengambilan informan dilakukan dengan teknik bola salju (snow-ball) . Teknik tersebut dilakukan dengan mengikuti informasi atau petunjuk yang berasal dari informan sebelumnya untuk menuju ke sumber pengetahuan (informan) selanjutnya (Alfansyur dan Mariani, 2020 ). Riset kualitatif ini lebih menekankan pada sebanyak mungkin informasi dan kedalaman dari berbagai sumber daripada banyaknya jumlah informan. Para peneliti dalam melakukan proses wawancara mendalam berupaya membuat penjelasan berulang, bertanya, serta mendokumentasikan kegiatan tersebut dalam bentuk rekaman. Selanjutnya dilakukan transkrip wawancara untuk memilah data yang akan digunakan dalam riset.
Data primer kedua didapatkan melalui partisipasi observasi yang dilakukan dengan mengikuti sekaligus mengamati kegiatan sehari-hari. Sedangkan data sekunder diperoleh dari studi pustaka dengan mengakses buku, jurnal, dan studi literatur terkait lainnya.
Analisis data dilakukan untuk mengeksplorasi ajaran Kerukunan pada Sedulur Sikep Blora dalam perumusan nilai-nilai inklusivitas pemilu. Melalui pisau analisis kualitatif, terdapat  empat  alur  analisis  yang  dilakukan  secara  berurutan  yakni  reduksi  data, interpretasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. (Miles dan Huberman, 2018). Metode etnografi akan membantu riset ini dalam menganalisis data primer maupun data sekunder. Reduksi data dilakukan dengan tahapan setelah wawancara yaitu membuat transkrip, membaca dan memahami ulang, lalu memfokuskan sekaligus mengumpulkan bahasan pokok masalah topik yang diangkat. Topik yang didapatkan kemudian ditafsirkan dan  untuk  keabsahan  validitas  data  dilakukan  dengan  teknik  triangulasi  dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber data. Adapun sumber-sumber data diperoleh dari wawancara mendalam, partisipasi observasi, dan studi pustaka. Data kemudian akan dianalisis menggunakan teori civic culture terkait keberhasilan demokrasi yang ditandai dengan warga negara yang melek dan terlibat aktif dalam politik (Almond & Verba, 2015). Teori tersebut menunjukkan partisipasi warga negara yang masih mempertahankan nilai tradisionalnya memiliki peran politik yang lebih pasif sebagai subjek. Kemudian ketika mereka membuat keputusan dalam memberikan suara, mereka harus memilih berdasarkan observasi mendalam terhadap realitas dan alternatif lainnya.
Sherlly Rossa, Anisa Putri Arum Sari, Aulia Lianasari, Mastri Imammusadin, Ratnasiwi Triari Ambarwati

## Konektivitas Nilai Komunitarian dan Nilai Libertarian dalam Praktik Pemilu Modern
Komunitarianisme merupakan sebuah usaha untuk membangkitkan kembali sebuah kesadaran kolektif atau sebuah kesadaran akan hidup di antara kondisi masyarakat plural. Definisi singkat ini menimbulkan pertentangan antara nilai komunitarian dan libertarian di tengah kondisi masyarakat modern. Masyarakat modern yang ditandai dengan liberalisme dan individualisme yang kuat membuat konsep kehidupan komunitarian dianggap sebagai cara hidup tradisional. Padahal komunitarian lahir sebagai bentuk kritik atas masyarakat yang individualistik. Perdebatan antara liberalisme dan komunitarianisme sempat menjadi bahan diskusi yang alot pada forum ilmiah di tahun 1990-an. Cara berpikir komunitarian adalah menempatkan dirinya sebagai pelurusan terhadap individualisme liberal. Maka dari itu, komunitarianisme tidak bertendensi untuk menggantikan liberalisme melainkan menggunakannya sebagai refleksi kesempurnaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat komunal. Pada tahun 1990-an sekelompok cendekiawan menandai lahirnya fase baru komunitarianisme yang kemudian dikenal dengan fase aktivisme politik karena kritik komunitarian atas liberalisme pada tahun 1980-an yang dianggap gagal.
Belakangan ini pemikiran berbasis komunitas dianggap sebagai penyempurnaan terhadap politik liberal. Menurut Madung (2021) konsep liberal tentang individu tidak ada dasar rasional karena liberalisme tidak mengakui komunitas secara formal. Dalam sebuah negara kebebasan diartikan sebagai pertentangan dari demokrasi. Kebebasan dilihat sebagai pelindung dari perlawanan komunitas, di sisi lain politik tidak ditemukan adanya identifikasi komunitarian atau identitas kolektif yang mampu menopang kehidupan individu.
Pemikiran Madung ini juga relevan dengan keadaan di Indonesia. Pasca reformasi, Indonesia sudah menerapkan demokrasi liberal tetapi masih perlu dipadukan dengan paham komunitarian untuk menyesuaikan dengan kultur Indonesia. Dalam mempertahankan prosedur umum yang sudah ada, hal itu harus berjalan beriringan dengan nilai-nilai komunitarian yang terdapat dalam kebudayaan lokal Indonesia. Karena nyatanya seorang individu tidak dapat hidup sebagai unencumbered self atau individu tanpa komunitas.
Komunitas adat di Indonesia pada umumnya menjunjung tinggi kolektivitas di mana keputusan penting didapatkan secara kolektif, bukan voting (Santoso, 2014). Dalam kajian pemilu,  kondisi  tersebut  menjadi  problematis  karena  pemilu  yang  diselenggarakan di Indonesia menggunakan nalar individualitas yang menjamin political liberty warga negara. Dengan demikian, urgensi dari riset terkait partisipasi komunitas adat dalam pemilu menjadi penanda bahwa pemilu saat ini belum tuntas dalam menegosiasikan nilai komunitarian masyarakat adat dengan praktik pemilu yang libertarian.
Santoso (2014) berpendapat bahwa pemilu merupakan ekspresi kedaulatan rakyat sebagai saluran aspirasi yang dapat menghidupkan tatanan pemerintahan dari era pra nation-state . Perlu diketahui bahwa entitas komunitas adat sudah ada sebelum Indonesia
Partisipasi Politik Sedulur Sikep Blora dalam Pemilihan Umum Inklusif melalui Ajaran Kerukunan
sebagai nation state . Sependapat dengan Youngmevittaya (2019), menyiratkan bahwa nilai komunitarian didasarkan pada moral tertinggi penilaian pada setiap masyarakat atau kelompok yang terbentuk secara historis. Sedulur Sikep selaku komunitas yang terbentuk secara historis pernah didatangi oleh Sukarno pada era pra-kemerdekaan untuk melakukan negosiasi nilai ajaran Kerukunan dengan Ki Samin Suro Engkrek yang merupakan tokoh utama pada komunitas tersebut. Ki Samin Suro Engkrek mengisyaratkan bahwa Sukarno akan menjadi Presiden RI selama “seumur bayam”. Sedulur Sikep akan tunduk kepada pemerintahan yang telah merdeka di bawah kepemimpinan Sukarno. Negosiasi tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa Sedulur Sikep dengan nilai ajaran Kerukunan yang komunitarian bersedia terlibat pada praktik bernegara dalam demokrasi modern.
Kesepakatan antara Sukarno dan Ki Samin Suro Engkrek tidak ditindaklanjuti lagi di era pasca-Sukarno untuk melengkapi ajaran Kerukunan di masa kini. Oleh karena itu, politik kenegaraan modern mengalami kesulitan menginternalisasi nilai komunitarian yang diyakini Sedulur Sikep. Padahal ajaran Kerukunan dapat terawat dalam demokrasi modern apabila komunitas tersebut mengenal demokrasi modern bukan hanya sekedar kontestasi tentang perebutan, tetapi demokrasi modern sebagai conflict resolution .
Menurut pernyataan dari para informan, pada Pemilu 2014 Sedulur Sikep yang secara administratif berdomisili di RT 01 RW 02 Desa Klopoduwur, menggunakan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2. Berdasarkan data dari KPU Kabupaten Blora, suara terbanyak di TPS 2 diperoleh PDI-Perjuangan, PKB, PAN, Partai Golkar, dan Partai Demokrat. Dibandingkan dengan perolehan partai lain, suara PDI-Perjuangan selalu memperoleh suara terbanyak, baik untuk DPR RI, DPRD Provinsi, maupun DPRD Kabupaten.
Tabel 1 . Perolehan Suara pada Pemilihan Legislatif 2014 di TPS 2 Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora
Partai Peserta Pemilu Perolehan Suara Pemilihan Legislatif 2014 DPR RI DPRD Provinsi DPRD Kabupaten PDI-Perjuangan 50 55 53 PKB 29 35 47 PAN Partai Golkar Partai Demokrat 29 21 0 11 30
0 1 36 41
Sumber: KPU Kabupaten Blora, 2014
Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa preferensi Sedulur Sikep Klopoduwur dalam memilih anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten jatuh kepada PDI- Perjuangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa preferensi suara Sedulur Sikep Klopoduwur
Sherlly Rossa, Anisa Putri Arum Sari, Aulia Lianasari, Mastri Imammusadin, Ratnasiwi Triari Ambarwati
pada PDI-Perjuangan sebagai partai dengan lambang ‘gambar sapi’ masih berlangsung. Pernyataan ini dikuatkan oleh hasil wawancara dengan Sudar, seorang tokoh Sedulur Sikep Klopoduwur, “ Tiyang ngriki nyoblos sing gambare sapi ” ‘Orang sini mencoblos partai yang lambangnya sapi’ (14/7). Data dan pernyataan tersebut menguatkan temuan riset bahwa Sedulur Sikep Klopoduwur telah berpartisipasi dalam praktik pemilihan umum yang liberal akan tetapi partisipasinya dilandasi nilai-nilai historis komunal.
Gambar 1 . Tingkat partisipasi Sedulur Sikep pada Pileg 2014 Sumber: KPU Kabupaten Blora, 2014.
Berdasarkan  data  dari  KPU  Kabupaten  Blora,  Sedulur  Sikep  Klopoduwur menggunakan hak pilihnya dalam pemilu 2014 di TPS 2. Dari 405 jumlah pemilih, terdapat 303 pengguna hak pilih, maka tingkat partisipasinya adalah 75%. Angka tersebut lebih tinggi dari tingkat partisipasi pemilih dalam skala nasional pada pilpres 2014 yaitu 69,6%. Data tersebut menunjukkan tingginya antusiasme Sedulur Sikep dalam menggunakan hak pilih. Berbagai perspektif penggunaan hak pilih melalui Ajaran Kerukunan, berpengaruh pada penggunaan hak pilih Sedulur Sikep yang cukup tinggi.
Sementara itu, komunitarianisme mengacu pada ikatan yang kuat dalam komunitas adat dalam mempengaruhi preferensi anggota dalam menentukan pilihan (Etzioni, 2014). Sedulur Sikep sebagai entitas komunitas adat menjadikan seorang individu sebagai not free standing agent yang tidak dapat secara independen membuat pilihan rasional. Maka dari itu, Sedulur Sikep secara sadar memberikan suara mereka dengan preferensi yang didapatkan secara komunal.
Pendapat  tersebut  sejalan  dengan  praktik  komunitarianisme  Sedulur  Sikep Sambongrejo di mana untuk menentukan pilihan calon dalam pemilu mereka mengadakan permusyawaratan informal bersama para pemangku adat yang telah terorganisasi dalam Paguyuban Kerukunan Sedulur Sikep. Secara sistematis Pramugi Prawiro Wijoyo (Mbah Pram) selaku ketua adat akan memimpin musyawarah. Meskipun demikian, beliau juga
Partisipasi Politik Sedulur Sikep Blora dalam Pemilihan Umum Inklusif melalui Ajaran Kerukunan
berkomunikasi langsung dengan para calon yang datang untuk sowan atau meminta doa restu kepadanya. Sedulur Sikep memegang pesan leluhur untuk tidak terlibat dalam politik karena mereka menganggap politik sebagai sumber dari konflik.
Melalui kacamata W.G. Summer terlihat bahwa praktik pemilu modern melibatkan ingroup dan outgroup (Setiadi, 2020) dari Sedulur Sikep. Ingroup yang mencakup komunitas ini melibatkan kedekatan secara emosional dan kekerabatan yang guyub rukun. Sementara itu, outgroup dari komunitas ini adalah para calon peserta pemilu yang mendatangi ketua adat untuk meminta doa restu. Pada kasus ini Mbah Pram berperan sebagai penghubung antara ingroup dan outgroup Sedulur Sikep. Meskipun para calon peserta pemilu telah berhasil masuk dalam circle trusted yang dibangun Mbah Pram, bukan berarti ia akan diterima oleh ingroup komunitas tersebut. Oleh karena itu, kemampuan Mbah Pram untuk memimpin jalannya musyawarah bersama para pemangku adat dapat memberikan dampak bagi keberlangsungan proses pemilu.
Fasilitas  yang  Mbah  Pram  tawarkan  menunjukkan  adanya  pertentangan  nilai komunitarian yang dipegang oleh Sedulur Sikep dengan nilai libertarian dalam pelaksanaan pemilu. Jelas bahwa fasilitasi terhadap calon tertentu telah menunjukkan preferensi politik yang bertentangan dengan pandangan bahwa dukungan tak perlu ditampilkan karena akan merusak kerukunan. Kehadiran nilai libertarian tampak berhasil menundukkan ajaran Kerukunan yang berorientasi pada “semua adalah saudara”, karena preferensi politik tak lagi disembunyikan. Intuisi supranatural tak lagi menjadi sakral karena ditampakkan secara terang-terangan.
Negosiasi para aktor juga terlihat ketika Mbah Pram mengalihkan preferensi politiknya pada Pilgub Jawa Tengah 2013. Berdasarkan wawancara dengan Mbah Pram (19/7), menyatakan  bahwa  pada  Pilgub  2013  dirinya  berpreferensi  kepada  Hadi  Prabowo- Don Murdono. Namun menurutnya, setelah dirinya dimintai bantuan oleh Megawati Soekarnoputri untuk memenangkan Ganjar Pranowo-Heru Sudjatmoko, Mbah Pram merubah preferensinya. Bahkan Mbah Pram berkeliling ke seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah untuk melakukan ritual khusus dalam rangka pemenangan Ganjar Pranowo-Heru Sudjatmoko. Dengan demikian, terlihat bahwa terjadi tawar menawar dan inkonsistensi terhadap ajaran Kerukunan dalam praktik pemilu modern.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa terdapat kontestasi antara nilai komunitarian dan nilai libertarian yang bekerja. Sedulur Sikep memiliki hak pilih individual untuk menentukan pilihan mereka dalam bilik. Di sisi lain, penyampaian preferensi dalam musyawarah yang dilakukan Mbah Pram dapat dikatakan sebagai bentuk audiensi kampanye di mana nilai komunitarian hanya dapat bekerja hingga titik ini. Nugroho dan Liando (2019) berpendapat bahwa penyelenggara pemilu perlu meregulasi ketentuan kampanye yang harus berlaku adil dan sama bagi setiap peserta pemilu. Meskipun kampanye di lingkungan Sedulur Sikep terjadi dengan melibatkan preferensi secara komunal, tetapi pihak KPU memberlakukan asas Luber Jurdil (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur,
Sherlly Rossa, Anisa Putri Arum Sari, Aulia Lianasari, Mastri Imammusadin, Ratnasiwi Triari Ambarwati
dan Adil) dalam penyelenggaran pemilu yang bekerja pada nilai libertarian. Dengan demikian, desain kampanye yang lebih humanis menjadi alternatif bagi penyelenggara pemilu, khususnya KPU, yang memiliki kepentingan untuk mendorong masyarakat memberikan hak pilih secara inklusif.

## Persepsi Penggunaan Hak Pilih Sedulur Sikep Blora melalui Ajaran Kerukunan
Para pengikut Ajaran Samin menyebut diri mereka dengan istilah Sedulur Sikep yang berasal dari kata sikep rabi . Berdasarkan wawancara dengan Mbah Waini (14/7) yang merupakan istri dari Mbah Lasiyo (sesepuh Sedulur Sikep Klopoduwur), mengungkapkan bahwa istilah sikep rabi berarti jangkep (lengkap) ketika sudah rabi (menikah). Ungkapan sikep rabi secara khusus menunjukkan makna bahwa seseorang akan menjadi sempurna ketika telah menikah, telah bersama dengan pasangannya. Secara umum, ungkapan sikep rabi ini mendasari suatu kesadaran kolektif dalam Sedulur Sikep bahwa bahwa individu tunggal tidaklah dapat memainkan peran dominan dalam masyarakat.
Kesadaran kolektif itu oleh Mbah Lasiyo diistilahkan dengan rasa rumangsa yang menjadi landasan utama ajaran Kerukunan. Kerukunan akan tercapai jika setiap individu saling rasa rumangsa . Mbah Lasiyo mencontohkan apabila dicubit itu sakit, maka jangan mencubit orang lain. Melalui rasa rumangsa , Sedulur Sikep menyadari bahwa individu secara tunggal tidaklah mampu memberikan kontribusi yang berarti dalam kehidupan bermasyarakat. Kehidupan sosial kemasyarakatan hanya akan berjalan apabila individu- individu memainkan peran secara komunal.
Sejalan dengan hal tersebut, Subangun dalam Wibowo (2011) menyatakan bahwa tidak ada “aku yang terpisah” tetapi selalu ada sikep rabi , hubungan dan tali temali. Hubungan itu terwujud saat Sedulur Sikep kompak memilih calon yang sama dalam pemilihan umum. Kekompakan itu bisa terwujud atas peran sesepuh adat dalam menentukan pilihan kepada calon tertentu bukan atas iming-iming politik, namun dilatarbelakangi intuisi supranatural. Sesepuh adat mempunyai peran penting dalam menjaga kekompakan Sedulur Sikep, tidak hanya pada preferensi politik tetapi juga dalam berbagai aspek kehidupan.
Sedulur  Sikep  menggunakan  hak  pilih  mereka  dengan  mengelaborasi  ajaran Kerukunan. Melalui ajaran Kerukunan Sedulur Sikep beranggapan bahwa setiap orang di dunia ini sudah digariskan tugas dan kewajibannya. Sedulur Sikep menyadari bahwa mereka digariskan menjadi wong cilik (rakyat jelata), menjadi petani yang kesehariannya berkebun, berladang, dan beternak. Dengan demikian, rasa rumangsa memberikan sugesti bahwa siapapun yang terpilih dalam pemilihan umum, Sedulur Sikep tetap pada garisnya yaitu menjadi rakyat.
Sebagai wong cilik , secara alamiah muncul keinginan untuk dipimpin. Begitu pentingnya pemimpin bagi Sedulur Sikep, mereka mengistilahkan pemimpin pemerintahan dengan sebutan Pak’ane. Sebutan ini menunjukkan bahwa pemimpin pemerintahan diibaratkan seperti seorang ayah yang menjadi kepala keluarga. Atas dasar alamiah itulah, Sedulur
Partisipasi Politik Sedulur Sikep Blora dalam Pemilihan Umum Inklusif melalui Ajaran Kerukunan
Sikep secara sadar terlibat dan berpartisipasi menggunakan hak pilih mereka dalam pemilu.
Oleh karena itu, Sedulur Sikep selalu menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum tanpa adanya tendensi tertentu. Penggunaan hak pilih mereka murni karena keinginan alamiah memiliki pemimpin, bukan karena tergiur janji politik, visi misi, dan program kerja calon yang mereka pilih. Rasa rumangsa juga melatarbelakangi kesadaran bahwa  mereka  sebagai  individu  hanya  punya  satu  suara  dalam  pemilihan  umum. Kesadaran ini sejalan dengan pandangan libertarian penyelenggara pemilu yaitu one man one vote one value , satu orang hanya punya satu suara. Rasa rumangsa menguatkan nilai komunitarian karena mereka sadar hanya punya satu suara yang tak berarti, maka diperlukan kekompakan dalam memilih sebagai wujud dari kerukunan.
Selain membutuhkan pemimpin, kesadaran sebagai wong cilik mendasari komitmen Sedulur Sikep untuk tidak terlibat dalam kegiatan politik secara praktis. Kesadaran ini lahir dari anggapan bahwa politik adalah jalan menuju kekuasaan. Sedulur Sikep memandang bahwa kekuasaan adalah hal yang selalu diperebutkan oleh para elit politik. Berpolitik adalah usaha untuk berkuasa, yang artinya melawan garis takdir Sedulur Sikep menjadi wong cilik. “Wong Sikep ora kena main politik,” tutur Mbah Pram menyampaikan pesan dari leluhurnya.
Bagi  Sedulur  Sikep  kampanye  adalah  awal  dari  ketidakrukunan  karena  saling mengunggulkan program kerja masing-masing, saling menjatuhkan satu dengan yang lain, dan berpotensi konflik.  Dalam wawancara dengan Suparno, tokoh Sedulur Sikep Sambongrejo,  ia  mengatakan  “ Kampanye  niku  ndadekke  mboten  rukun ”  ‘kampanye  itu menjadikan tidak rukun’ (18/7). Berdasarkan riset lapangan, 80 dari 85 informan menolak untuk terlibat dalam kegiatan kampanye. Para informan juga memberikan penjelasan bahwa Sedulur Sikep memandang kampanye sebagai aktivitas politik praktis.
Gambar 2. Faktor penolakan kampanye oleh Sedulur Sikep
Sherlly Rossa, Anisa Putri Arum Sari, Aulia Lianasari, Mastri Imammusadin, Ratnasiwi Triari Ambarwati
Terdapat tiga faktor yang mempengaruhi penolakan kampanye oleh Sedulur Sikep. Dari 80 informan yang menolak untuk terlibat kampanye, 42 informan (52,5%) menyatakan bahwa mereka lebih mengutamakan aktivitas sehari-hari seperti berladang, mencari pakan sapi, dan menggembala kambing. Dua puluh informan (25%) menolak praktik kampanye karena dianggap bertentangan dengan ajaran Kerukunan. Sementara 18 informan (22,5%) menolak kampanye karena memegang nasihat leluhur untuk tidak terlibat dalam kegiatan politik.
Meski menolak kampanye, ketua adat Sedulur Sikep menerima kehadiran para calon yang datang di kediaman ketua adat. Penolakan Sedulur Sikep terhadap kampanye merupakan  sikap  harus  dimaklumi  karena  selama  ini  kampanye  identik  dengan pengerahan massa yang mengganggu ketertiban umum, bahkan berujung kericuhan. Realitas itu sangat bertentangan dengan ajaran Kerukunan yang dianut oleh Sedulur Sikep. Berdasarkan wawancara dengan Pramugi Prawiro Wijoyo selaku ketua adat Sedulur Sikep Sambongrejo, dirinya mengaku menerima kunjungan salah satu Calon Bupati Blora pada Pilbup 2020 lalu untuk bersilaturahmi. Bahkan dirinya memberikan kesempatan kepada seluruh Sedulur Sikep untuk hadir dalam acara tersebut. Dalam acara itu, calon bupati diberikan kesempatan untuk menyampaikan sosialisasi di hadapan Sedulur Sikep. Hal ini menunjukkan bahwa dengan cara-cara dialogis dan sejalan dengan prinsip ajaran Kerukunan, Sedulur Sikep dapat menerima esensi dari proses kampanye yakni sosialisasi visi misi dan program kerja.
Sesepuh Sedulur Sikep menerima kehadiran “tamu politik” yang berkunjung sebagai tamu, sesuai dengan wewaler ajaran Kerukunan “ Tresna Pepadhane Urip” bahwa semua adalah saudara. Berkaitan dengan kedatangan para “tamu politik”, Mbah Lasiyo dan Mbah Pram memposisikan diri ibarat sosok Semar yang dalam pewayangan Jawa adalah sosok pengayom yang netral. Sebagai rakyat jelata, Semar adalah manusia rendah yang diberikan peran sebagai penasehat yang mengajarkan nilai-nilai luhur bagi umat manusia (Siswanto, 2019). Semar dikenal sebagai pencetak ksatria, bahkan kerap dimintai arahan terkait keputusan politik atau saran penyelesaian masalah politik.
Dalam pewayangan Jawa, tokoh yang didukung oleh Semar pasti akan mencapai kedigdayaan. Sesepuh Sedulur Sikep memiliki legitimasi supranatural dari alam gaib sebagaimana masyarakat komunitarian pada umumnya (Suseno dalam Hadi, 2018). Legitimasi supranatural atau disebut “wangsit” mampu memberikan keabsahan atas kepemimpinan ketua adat, bukan hanya dalam lingkup internal tetapi juga eksternal, termasuk para politisi. Selain untuk meminta nasihat dan do’a restu, kehadiran “tamu politik”  utamanya  adalah  dalam  rangka  memperoleh  validasi  melalui  “hubungan supranatural”. Validasi tersebut penting diperoleh para calon peserta pemilihan umum agar dirinya seolah “direstui” oleh kekuatan gaib. “Restu” tersebut diperlukan oleh calon peserta pemilu untuk mempengaruhi massa guna memperoleh suara sebanyak-banyaknya.
Partisipasi Politik Sedulur Sikep Blora dalam Pemilihan Umum Inklusif melalui Ajaran Kerukunan
Dengan validasi itu, kemungkinan dukungan didapat bukan hanya dari Sedulur Sikep saja, tetapi juga masyarakat umum secara luas.
Validasi supranatural yang diharapkan oleh para calon memperlihatkan nilai-nilai libertarian yang dominan. Upaya perolehan suara sebanyak-banyaknya mencerminkan adanya mobilisasi suara individu dengan memanfaatkan legitimasi supranatural sesepuh adat Sedulur Sikep. Padahal pada mulanya legitimasi supranatural tersebut merupakan nilai utama yang melekat pada Sedulur Sikep yang komunitarian. Meski demikian tak semua “tamu politik” akan memperoleh validasi itu, karena dalam sikap netralnya yang diwujudkan dengan menerima semua “tamu politik”, sesungguhnya telah ada preferensi yang didasarkan atas intuisi supranatural.
Sedulur Sikep Klopoduwur mengaktualisasikan ajaran Kerukunan dengan menerima “amplop” dari calon. Pada saat pencoblosan, berapa “amplop” yang diterima dari calon berbeda akan menentukan pemecahan suara dalam keluarga penerima. Hal ini dimaksudkan untuk menghormati para calon sebagai implementasi dari ajaran Kerukunan. Selain itu, mereka juga mempersilahkan tim sukses dari calon manapun untuk menempelkan stiker calonnya di rumah mereka. Bagi mereka pilihan adalah urusan hati dan tak perlu ditampakkan. Siapa yang tampak dalam atribut yang terpasang belum tentu menjadi pilihannya. Sikap itu merupakan pengejawantahan ajaran Kerukunan, yakni menganggap Pemilu sebagai perihal yang lumrah dan tak perlu dianggap serius. Pandangan inilah pada akhirnya tak ada rasa kecewa meskipun calon yang dipilih tidak terpilih. Sedangkan Sedulur Sikep Sambongrejo mengaktualisasikan nilai-nilai kerukunan dengan menolak penempelan  stiker  peserta  pemilu  dengan  alasan  akan  merusak  kerukunan  warga masyarakat. Ketika dukungan ditampakkan, akan dapat memicu perselisihan antar warga yang berbeda pilihan. Bagi mereka, dukungan dan keberpihakan terhadap calon tertentu adalah urusan hati nurani yang tak perlu ditampakkan kepada publik. Sedulur Sikep Sambongrejo telah mewujudkan nilai-nilai komunitarian secara terorganisir. Bahkan, penggiringan dukungan terhadap calon dalam pemilihan umum dilakukan secara lebih sistematis melalui musyawarah informal. Hal tersebut merupakan suatu local knowledge system pada Sedulur Sikep Sambongrejo.
Seperti masyarakat pedesaan pada umumnya, pemilihan kepala desa (pilkades) menjadi momentum yang menarik untuk diikuti tahap demi tahapnya. Ketika pemilihan kepala desa, calon yang didukung oleh ketua adat akan mendapat dukungan dari Sedulur Sikep. Tidak hanya sebatas dukungan moral, menjelang hari pelaksanaan pilkades masyarakat berbondong-bondong datang ke rumah calon kepala desa tersebut dengan membawa makanan, rokok, dan dukungan materiil lainnya. Dukungan itu merupakan aktualisasi ajaran Kerukunan yaitu kepatuhan terhadap ketua adat.
Meski demikian, pada Sedulur Sikep Sambongrejo mulai tampak rasionalitas dalam memilih calon pada pemilu. Masyarakat mengikuti rekomendasi ketua adat selain karena melaksanakan ajaran Kerukunan, tetapi juga terkait motif ekonomi. Kebanyakan calon
Sherlly Rossa, Anisa Putri Arum Sari, Aulia Lianasari, Mastri Imammusadin, Ratnasiwi Triari Ambarwati
yang “dibantu” berhasil dan terpilih, tak heran kedekatan para calon yang telah menjabat dengan ketua adat pun terjalin baik.

## Penutup
Dinamika pemilihan umum yang terjadi pada Komunitas Adat Sedulur Sikep di Klopoduwur maupun Sambungrejo mampu merepresentasikan nilai komunitarian yang tarik-menarik dengan nilai libertarian. Hal tersebut dapat terjadi melalui berbagai aspek historis maupun sosial budaya yang terinternalisasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Praktik penyeragaman suara didasarkan pada Rasa rumangsa karena mereka sadar hanya memiliki satu suara tak berarti. Sedulur Sikep berpandangan bahwa setiap orang di dunia ini sudah digariskan tugas dan kewajibannya. Kesadaran bahwa sebagai wong cilik membutuhkan pemimpin, melatarbelakangi partisipasi Sedulur Sikep dalam pemilu. Oleh karena itu, Sedulur Sikep selalu menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum tanpa adanya tendensi tertentu. Kepemimpinan sesepuh adat yang terlegitimasi secara supranatural mampu mendorong komunikasi yang aktif antara kandidat dengan Sedulur Sikep. Dengan demikian, terwujud kampanye dialogis yang sejalan dengan nilai-nilai ajaran Kerukunan.
Terdapat beberapa saran berdasarkan temuan penelitian ini. Pertama, pelaksanaan nilai-nilai lokal yang menjadi pedoman hidup komunitas adat dapat menjadi salah satu cara untuk meminimalisasi konflik yang biasanya terjadi dalam kampanye. Mereka sangat menjaga nilai-nilai falsafah lokal sebagai upaya melanjutkan kehidupan yang harmonis. Adapun dalam contoh temuan di lapangan menyatakan bahwa Ajaran Kerukunan yang dianut Komunitas Adat Sedulur Sikep mampu meminimalisasi konflik yang terjadi dalam penyelenggaran pemilu. Hal tersebut dapat menjadi contoh dan dapat diterapkan di komunitas adat lainnya. Untuk mendorong penerapan inklusivitas nilai tersebut maka diperlukan adanya pembentukan regulasi yang memperhatikan nilai-nilai falsafah lokal dalam penyelenggaraan pemilu. Maka KPU perlu mereplikasi falsafah lokal komunitas adat yang memiliki nilai-nilai yang perlu diwujudkan dalam upaya meminimalisasi konflik dalam pemilu.
Kedua, keterbukaan informasi bagi komunitas adat menjadi kunci untuk mewujudkan pemilu yang inklusif. Penjaminan hak informasi politik menjadi salah satu upaya untuk meminimalisasi potensi eksklusivitas kandidat yang hendak mengunjungi konstituen mereka. Eksklusivitas yang terbentuk secara alamiah menyebabkan risiko terbatasnya informasi  politik  kepada  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  KPU  sebagai  penyelenggara Pemilu harus menjamin hak seluruh komunitas adat di Indonesia mendapat informasi politik terkait Pemilu. Informasi terkait Pemilu dan kandidat harus senantiasa mendapat pengawalan dari KPU untuk mencegah terjadinya misinformasi Pemilu dan terbentuknya pemilih yang rasional.
Partisipasi Politik Sedulur Sikep Blora dalam Pemilihan Umum Inklusif melalui Ajaran Kerukunan
Ketiga, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye harus akomodatif terhadap kepentingan masyarakat yang selama ini diabaikan. “Dialogis” tidak dijadikan prinsip belaka, PKPU harus menjabarkan prinsip dialogis secara praktis dan implementatif. Konektivitas antara kandidat sebagai subjek dan masyarakat sebagai objek kampanye perlu ditekankan. Dengan demikian konstruksi PKPU yang masih subject minded harus sekaligus object minded agar kepentingan masyarakat terutama komunitas adat dapat dikedepankan dalam pelaksanaan pemilu. PKPU harus secara tegas mengatur mekanisme dialog tim kampanye dengan masyarakat sebelum melakukan pemasangan alat peraga dan kegiatan kampanye lainnya. Untuk menjamin terwujudnya prinsip dialogis tersebut, PKPU harus memberikan sanksi kepada kandidat yang tidak berdialog sebelum melakukan kampanye. Dengan demikian, KPU sebagai penyelenggara pemilu akan mampu mendorong terwujudnya kampanye yang substantif  yang berimplikasi pada keterpilihan kandidat yang rasional dan representatif.

## Ucapan Terima Kasih
Ucapan terima kasih diberikan kepada penyelenggara Pekan Kreativitas Mahasiswa (PKM) Tahun 2022 di bawah koordinasi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang telah memberikan pendanaan  bagi  kegiatan  ini  sehingga  riset  dapat  dilaksanakan.  Tidak  lupa  kepada almamater, Universitas Gadjah Mada melalui Subdirektorat Kreativitas Mahasiswa yang telah memfasilitasi kegiatan PKM hingga berjalannya riset ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Komunitas Adat Sedulur Sikep Blora dan semua pihak terkait yang telah berkontribusi dalam riset.

## Pendanaan
Penulisan artikel ini dilakukan atas pendanaan riset oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Tahun 2022 berdasarkan Sertifikat Nomor: 6891/E2/DT.01.00/2022.

## Daftar Pustaka
Alfansyur, A. dan Mariyani, M. (2020). Seni Mengelola Data: Penerapan Triangulasi Teknik, Sumber dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial. Historis: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah , 5 (2): 146-150. Almond, G. A., & Verba, S. (2015). The civic culture: Political attitudes and Democracy in Five Nations . Princeton University Press.
Etzioni, A. (2014). Communitarianism revisited. Journal of Political Ideologies , 19 (3), 241-260.
Hadi, K. (2018). Legitimasi Kekuasaan dan Hubungan Penguasa-Rakyat dalam Pemikiran Politik Suku Dayak Ma’anyan. Kawistara, Vol. 8, No. 1, 22 April 2018: 46-60 .
Sherlly Rossa, Anisa Putri Arum Sari, Aulia Lianasari, Mastri Imammusadin, Ratnasiwi Triari Ambarwati
lfansyur, A., & Mariyani, M. (2020). Seni mengelola data: Penerapan triangulasi teknik, sumber dan waktu pada penelitian pendidikan sosial. Historis: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah , 5 (2), 146-150.
Infoblora.com. (2014). Tak Kenal Calon Wakilnya Warga Samin Asal Coblos di Pemilu 2014. URL: http://www.infoblora.com/2014/04/tak-kenal-calon-wakilnya-warga-samin .html. Diakses pada 10 Maret 2022.
KPU RI-Kemenkumham RI. (2018). Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 22/PR.07-NK/KPU/VI/2018 | M.HH-08.HH.05.05 Tahun 2018. Jakarta. KPU RI. (2019). Peraturan KPU RI No. 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum. Jakarta .
Madung, O. G. 2021. Sandel, Krisis Demokrasi dan Tirani Meritokrasi . 1–13.
Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. 2018. Qualitative data analysis: A methods sourcebook. Sage publications. Arizona, USA.
Nugroho, K., Liando, F.D.M. 2019. Tata Kelola Pemilu. In Tata Kelola Pemilu di Indonesia . Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
Radhia, A. (2021). Pemenuhan dan Perlindungan Hak Kelompok Rentan. URL:https://www. komnasham.go.id/index.php/news/2021/8/24/1869/pemenuhan-dan-perlindungan- hak-kelompok-rentan-dalam-pemilu.html. Diakses pada 10 Maret 2022.
Pemerintah Indonesia. (2017). Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lembaran Negara RI Tahun 2017 No. 60 . Sekretariat Negara. Jakarta. Reeves, S., Peller, J., Goldman, J., & Kitto, S. (2013). Ethnography in qualitative educational research: AMEE Guide No. 80. Medical teacher, 35 (8), e1365-e1379.
Sa’dunna’im. (2015). Islamisasi dan Partisipasi Politik Masyarakat Samin dalam Pemilihan Presiden 2014 di Bojonegoro. Skripsi. Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
Santoso, P. (2014). Meninjau-ulang Pemilu sebagai Medium Inklusi Komunitas Adat. In Makalah dalam Forum Multilateral . Setiadi, E. M. (2020). Pengantar Ringkas Sosiologi: Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya . Prenada Media. Siswanto, Nurhadi. (2019). Filosofi Kepemimpinan Semar. Panggung Vol. 29 No. 3, Juli - September 2019.
Syaefudin, A. (2019). Soal Pilihan Capres, Ini Jawaban Tokoh Samin di Blora. URL:https:// news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4494492/soal-pilihan-capres-ini-jawaban-tokoh- samin-di-blora. Diakses pada 10 Maret 2022.
Wibowo, A. (2011). Strategi Masyarakat Samin dalam Mempertahankan Keseimbangan Ekologis. Berk. Penel. Hayati Edisi Khusus: 4E, 35–42 .
Partisipasi Politik Sedulur Sikep Blora dalam Pemilihan Umum Inklusif melalui Ajaran Kerukunan
Youngmevittaya,  W.  (2019).  A  critical  reflection  on  Michael  J.  Sandel:  Rethinking communitarianism. Journal of Social Sciences Naresuan University . 15 .

## Daftar Narasumber
Sudar, Tokoh Sedulur Sikep, wawamcara 14 Juli 2022, pukul 08.00 WIB.
Lasiyo, Sesepuh Sedulur Sikep Nunggal Roso Klopoduwur, wawancara 17 Juli 2022, pukul 20.00 WIB.
Pramugi Prawiro Wijoyo, Ketua Paguyuban Kerukunan Sedulur Sikep Sambongrejo, wawancara 19 Juli 2022, pukul 10.00 WIB.

## Tentang Penulis
Sherlly Rossa adalah mahasiswa Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada.  Penulis  memiliki  area  riset  seputar tema tata kelola pemilu, kepartaian, gerakan sosial dan agraria.
Anisa Putri Arum Sari adalah mahasiswa Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada.  Penulis  memiliki  area  riset seputar  tema HAM dan demokrasi,  gender, tata kelola pemerintahan, dan agraria.
Aulia  Lianasari adalah  mahasiswa  Ilmu  Ekonomi,  Fakultas  Ekonomika  dan  Bisnis, Universitas Gadjah Mada.  Penulis  memiliki  area  riset  seputar  tema  ekonomi politik, pembangunan, dan sumber daya manusia.
Mastri Imammusadin adalah mahasiswa Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.  Penulis  memiliki  area  riset  seputar  tema  hukum dan kebudayaan.
Ratnasiwi Triari Ambarwati adalah mahasiswa Antropologi Budaya, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada.  Penulis  memiliki  area  riset  seputar  tema  pemberdayaan masyarakat, agraria, dan kependudukan.