Jurnal Hukum POSITUM Vol. 8, No.1, Juli 2023, Hal. 1 - 21 E-ISSN  : 2541-7193 P-ISSN  : 2541-7185
ANALISIS SISTEM HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI: PERBANDINGAN ANTARA SISTEM HUKUM AMERIKA SERIKAT, MALAYSIA, DAN SINGAPURA
Herlin Priatiningsih UIN Walisongo Semarang herlinpriatiningsih531@gmail.com

## ABSTRAK
Tindak  pidana  korupsi  banyak  merambah  ke  berbagai  negara  di  dunia.  Tidak  hanya  negara  yang tergolong miskin, negara yang tergolong kaya pun turut serta masuk dalam ranah tindak pidana korupsi. Penanganan sebagai bentuk upaya pemberantasan tindak pidana korupsi berbagai negara di dunia sangat bervariasi,  baik  dari  sistem  hukumnya  maupun  tata  cara  kelembagaannya.  Penyusunan  artikel  ini merupakan suatu langkah untuk mengetahui lebih dalam secara yuridis dan empiris mengenai  Sistem hukum tindak pidana korupsi di Amerika Serikat, Malaysia, dan Singapura. Keprihatinan HAM secara universal terhadap tindak pidana korupsi yang memberikan banyak dampak negatif terhadap ekonomi, politik,  hukum,  kemasyarakatan  maupun  stabilitas  sosial,  membawa  penulis  untuk  mengkaji  lebih dalam  topik  yang  berhubungan  dengan  analisis  sistem  hukum  tindak  pidana  korupsi  di  tiga  negara tersebut.  Kajian  yang  diambil  berupa  perbandingan  pendekatan  hukum  yang  digunakan  oleh  ketiga negara  tersebut  dalam  menangani  tindak  pidana  korupsi  sehingga  dapat  terwujud  keadilan  HAM  di masing-masing negara.  Identifikasi  perbedaan,  persamaan, maupun  dampak  dari  sistem  hukum  yang diterapkan ketiga negara turut dianalisis penulis dalam artikel ini. Melalui metode studi literatur atau analisis  dengan menggunakan  artikel  ilmiah  lain  sebagai  pedoman,  buku-buku  terkait,  website,  dan objek  baca  lainnya,  penulis  dapat  memberikan  pemahaman  dan  wawasan  mengenai  analisis  sistem hukum tindak pidana korupsi di tiga negara tersebut.
Kata Kunci: hukum, korupsi, USA, Malaysia, Singapura.

## ABSTRACT
Corruption crimes have spread to various countries around the world. Not only impoverished nations, but  also  wealthy  ones  have  become  involved  in  the  realm of  corruption.  The handling of  corruption crimes varies greatly among different countries, encompassing differences in their legal systems and institutional procedures. This article aims to delve juridically and empirically into the legal framework of corruption crimes in the United States, Malaysia, and Singapore. The universal human rights concern over corruption crimes, which yield numerous negative impacts on the economy, politics, law, society, and  social  stability,  compels  the  author  to  further  explore topics  related  to  the analysis  of  the  legal systems governing corruption crimes in these three countries. The study takes the form of a comparative legal approach employed by these nations in addressing corruption crimes, with the aim of achieving human rights justice within each country. The author also examines the disparities, similarities, and repercussions of the legal systems implemented by these three countries in handling corruption crimes. Utilizing literature study methods, along with analysis of scholarly articles, relevant books, websites, and other reading materials as guidance, the author seeks to provide an understanding and insight into the analysis of the legal systems surrounding corruption crimes in these three nations.
Keyword: Corruption, Legal, USA, Malaysia, Singapore.

## POSITUM, Vol. 8, No. 1, Juli 2023
Herlin Priatiningsih: Analisis Sistem Hukum Tindak Pidana Korupsi: Perbandingan Antara Sistem Hukum Amerika Serikat, Malaysia, Dan Singapura

## A. PENDAHULUAN
Salah satu kelemahan global yang merusak integritas negara, politik, ekonomi, maupun  mengganggu  kestabilan  sosial  adalah  tindak  pidana  korupsi.  Selain memperburuk  integritas  negara  maupun  pemerintahan,  korupsi  juga  memberikan banyak  kerugian  bagi  masyarakat  umum  dan  menyebabkan  hilangnya  rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam struktur politik, sosial, maupun ekonomi. Dengan demikian, korupsi merupakan penyakit politik yang amat berbahaya keberadaannya  karena  dapat  mengganggu  berdirinya  keadilan  HAM.  Korupsi merupakan  asal  kata  dari corruptio atau corruptu s  dengan  setelah  itu  timbul  dalam bahasa inggris dari kata corruption, dari bahasa Prancis corruptie, dan tercantum di bahasa  Indonesia  yang  disebut  sebagai  korupsi. 1 Dikutip  dari  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia  (KBBI),  korupsi  dapat  didefinisikan  sebagai  penggelapan  atau penyelewengan atas uang negara maupun uang perusahaan atau materiil lainnya untuk kepentingan  pribadi  maupun  orang  lain. 2 Fenomena  politik  ini  tidak  pandang  bulu dalam penyebarannya di berbagai negara. Tidak pandang kondisi geografis maupun perekonomian, korupsi terus ada dalam berjalannya suatu sistem pemerintahan. Tak heran jika negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Malaysia, dan Singapura, turut serta terjun ke dalam bahaya nya tindak pidana korupsi tersebut.
Menurut Corruption  Perception  Index per  2022,  Amerika  Serikat  menduduki peringkat ke-24 setelah United Kingdom dengan skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) menempati  skor  69.  Hal  ini  merupakan  suatu  kabar  buruk  yang  harus  ditelan  oleh pemerintah  Amerika  Serikat  karena  perbandingan  IPK  di  negara  tersebut  cukup tertinggal  jauh  dengan  Singapura  yang  menempati  peringkat  ke-5  dengan  skor  83. Namun, diantara kedua negara tersebut, yang paling memprihatinkan adalah Malaysia dengan  skor  IPK  47  dan  menempati  peringkat  ke-61. 3 Mekanisme  perhitungan  IPK
1 Kartin,  Ang  Prisila.  Kerangka  Pemberantasan  Korupsi  di  USA  dan  Dampaknya.  Jurnal  Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Perpajakan hlm 114
2 Lukman, Ali. 1994. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Balai Pustaka: Jakarta. Hlm 15
3 Transparancy Internasional. Corruption Perception Index. https://www.transparency.org/en/cpi/2022

## POSITUM, Vol. 8, No. 1, Juli 2023
Herlin Priatiningsih: Analisis Sistem Hukum Tindak Pidana Korupsi: Perbandingan Antara Sistem Hukum Amerika Serikat, Malaysia, Dan Singapura
tersebut  berpacu  pada  skor  yang  diperoleh  suatu  negara.  Semakin  tinggi  skor  yang diperoleh  suatu  negara,  maka  semakin  rendah  tindak  pidana  korupsi  dalam  negara tersebut. 4 Amerika  Serikat  dengan  skor  69,  jelas  menunjukan  bahwa  tindak  pidana korupsi nya lebih tinggi dibanding Singapura. Begitu pula dengan Malaysia, dengan skor 47, Malaysia dapat  dikategorikan sebagai negara yang kasus korupsi  nya lebih banyak dibanding Amerika Serikat dan Singapura.
Dengan data-data tersebut,  maraknya kasus  korupsi  di  berbagai  negara sangat mengalami diferensiasi.  Mulai dari negara yang minim korupsi sampai negara yang sangat  marak  terjadi  tindak  pidana  korupsi.  Sistem  hukum  dan  struktur  dalam menjalankan pemerintahan lah yang menjadi bibit atas terciptanya jumlah korupsi di suatu negara. Berdasarkan data Indeks Persepsi Korupsi antara ketiga negara tersebut, jelas  Singapura  menduduki  peringkat  pertama  negara  yang  minim  tindak  pidana korupsi. Dengan demikian, penting untuk menganalisis dan memahami sistem hukum atau  struktur  pemerintahan  seperti  apa  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  Singapura sehingga negara tersebut sangat minim tindak pidana korupsi. Indeks Persepsi Korupsi menetapkan bahwa Singapura merupakan negara dengan tindak pidana korupsi paling sedikit  setelah  Denmark,  Finlandia,  New  Zealand,  dan  Norwegia.  Korupsi  menjadi homework bagi  pemerintahan  dengan  skala  internasional  agar  lebih  peduli  tentang bagaimana cara agar korupsi di berbagai negara di dunia semakin berkurang dan bukan malah  bertambah  setiap  harinya.  Fenomena  korupsi  tersebut  sangat  banyak memberikan dampak negatif terhadap suatu negara. Contohnya dalam kasus perdana menteri Malaysia dengan tindak pidana korupsi sebesar US$ 10 juta atau setara dengan 63 Triliun diselewengkan dari 1MDB, jelas menimbulkan dampak negatif yang cukup signifikan seperti hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan, hutang
4 Pusat Edukasi Antikorupsi. Indeks Persepsi Korupsi. https://aclc.kpk.go.id/materi- pembelajaran/politik/infografis/indeks-persepsi-korupsi

## POSITUM, Vol. 8, No. 1, Juli 2023
Herlin Priatiningsih: Analisis Sistem Hukum Tindak Pidana Korupsi: Perbandingan Antara Sistem Hukum Amerika Serikat, Malaysia, Dan Singapura
negara  yang  kian  melambung,  serta  dampak  negatif  yang  lainnya. 5 Perhatian  akan dampak  negatif  tindak  pidana  korupsi  yang  mulai  menunjukan  eksistensinya,  tidak lepas  dari  keefektifan  sistem  hukum  dalam  pemberantasan  dan  penanganan  tindak pidana korupsi yang semakin mendalam.
Menurut Lawrence Meir Friedman yang merupakan seorang sosiolog Stanford University,  terdapat  tiga  dasar  pokok  dalam  sistem  hukum  yakni  struktur,  isi  dan budaya  hukum. 6 Struktur  hukum  yang  merupakan  salah  satu  pondasi  dari  sistem hukum, tidak akan beroperasi suatu hukum tanpa adanya aparat penegak hukum yang memiliki  kemampuan,  mandiri  dan  dapat  dipercaya.  Isi  hukum  adalah  objek  yang berisi  tentang  segala  aturan  yang  dicantumkan  ketentuannya  dalam  perundang- undangan.  Terakhir  budaya  hukum  yang  berfungsi  sebagai  kekuatan  sosial  atas berdirinya  suatu  hukum.  Dengan  demikian,  menganalisa  dan  memahami  struktur hukum  yang  digunakan  oleh  berbagai  negara  sebagai  bentuk  perlawanan  terhadap fenomena korupsi  ini, patut untuk  dikaji secara  mendalam guna mencapai  keadilan, transparansi, dan keefektifan pemberantasan korupsi. Selain itu, menganalisa hal ini bertujuan  untuk  memberikan  pemahaman  terhadap  sistem  hukum  yang  digunakan dalam penanganan tindak pidana korupsi beserta dampaknya secara global khususnya di tiga negara yaitu Amerika Serikat, Malaysia, dan Singapura.

## B. METODE PENELITIAN
Analisis  buku-buku  terkait,  artikel  lain  yang  mendukung,  website,  maupun sumber  literatur  lainnya  merupakan  bahan  yang  digunakan  dalam  menyusun pemahaman  tentang  perbandingan  sistem  hukum  di  Amerika  Serikat,  Malaysia  dan Singapura  ini.  Dengan  kata  lain,  penyusunan  artikel  ini  menggunakan  metode  studi
5 BBC News Indonesia. Kasus Korupsi Puluhan Triliun di 1MDB Dilanjutkan, Pengacara Mantan PM Najib  Razak:  Najib  Terkejut  Ia  Mengira  Akan  Dibebaskan.  https://www.bbc.com/indonesia/dunia- 50373762
6 Friedman, Laurence Meir. Sistem Hukum dalam Perspektif Ilmu Sosial, hlm.15.

## POSITUM, Vol. 8, No. 1, Juli 2023
Herlin Priatiningsih: Analisis Sistem Hukum Tindak Pidana Korupsi: Perbandingan Antara Sistem Hukum Amerika Serikat, Malaysia, Dan Singapura
literatur atau proses sekumpulan kegiatan yang ditandai dengan proses pengumpulan data-data  pustaka  dengan  cara  membaca  maupun  mencatat,  kemudian  data-data tersebut dikelola menjadi bahan penelitian. 7 Karena menggunakan studi literatur yang mengumpulkan  data-data  terkait,  baik  berupa  buku  maupun  artikel  online  lainnya untuk  kemudian  dikomparasikan,  teknik  analisis  yang  digunakan  adalah  teknik  dari umum ke khusus (deduksi) serta brainstorming sistem hukum yang sudah ada.

## C. HASIL DAN ANALISIS
United  Nations  Convention  Against  Corruption (UNCAC)  atau  konvensi negara-negara  PBB  Anti  Korupsi  memaparkan  bahwa  kejahatan  korupsi  memiliki banyak  jenis,  seperti  pemberian  suap  ( bribery ),  penyalawahgunaan  wewenang maupun  pengaruh  ( trading  in  influence ),  pencucian  uang  ( money  laundry ), penggelapan dana-dana  publik ( emblezzment  of  public funds ), dan memperkaya diri sendiri  dengan  cara yang tidak semestinya (ilicit  enricgment), serta penyembunyian maupun pencucian hasil korupsi. 8 Indonesia juga mengatur ketentuan tentang korupsi yang  terdapat  dalam  UU  No.  31  Tahun  1999  jo  UU  No.  20  Tahun  2001.  Menurut undang-undang  ini,  setidaknya  terdapat  30  jenis  tindak  pidana  korupsi  yang  terbagi menjadi 7 kelompok, diantaranya seperti suap menyuap, pemerasan, perbuatan curang, kerugian  keuangan  negara,  gratifikasi,  penggelapan  dalam  jabatan,  dan  benturan kepentingan pengadaan.
Dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  No.  1  Tahun  2023 tentang tindak pidana korupsi diatur dalam BAB 35 pasal 603-606. Pasal 603 KUHP No. 1 Tahun 2023 menyebutkan definisi tindak pidana korupsi bahwa korupsi adalah "Setiap  orang  yang  melawan  hukum,  berbuat  dengan  penyalahgunaan  kekuasaan
7 Zed, Mustika. 2008. Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
8 Hukum  Online.  Mengenal  Instrumen  Hukum  Anti  Suap  Asing  yang  Berlaku  Lintas  Batas. https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-instrumen-hukum-anti-suap-asing-yang-berlaku- lintas-batas-lt5d400cf1551cb/?page=2

## POSITUM, Vol. 8, No. 1, Juli 2023
Herlin Priatiningsih: Analisis Sistem Hukum Tindak Pidana Korupsi: Perbandingan Antara Sistem Hukum Amerika Serikat, Malaysia, Dan Singapura
untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau kelompok dengan merugikan keuangan negara atau struktur ekonomi negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling sedikit  2 (dua) tahun  dan paling panjang 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling minim sesuai dengan kategori dua dan paling maksimal pada kategori enam.”

## 1. Sistem Hukum Tindak Pidana Korupsi Amerika Serikat
Meskipun Amerika Serikat menempati peringkat ke-24 dalam Indeks Persepsi Korupsi, lebih tinggi dibanding Malaysia, atau lebih bersih tindak pidana korupsinya di  negaranya,  namun  tidak  dapat  dipungkiri track  record tindak  pidana  korupsi  di Amerika  Serikat  itu  sendiri.  Khususnya  pada  bidang  pemerintahan  maupun  swasta. Tercatat terdapat isu tindak pidana korupsi yang sangat terkenal pada tahun 1972 yang merambah  sektor  pemerintahan  Amerika  Serikat.  Skandal  tersebut  familiar  dengan nama Skandal Watergate. Hal ini didefinisikan sebagai kumpulan isu politik Amerika Serikat yang berakibat atas suatu krisis konstitusi dan mundurnya presiden Amerika Serikat pada saat itu, yang tidak lain dan tidak bukan adalah Presiden Richard Nixon. Peristiwa tersebut membongkar realita korupsi Partai Republik. Adanya tindakan suap, peretasan  jaringan  telepon,  fitnah  yang  ditujukan  kepada  pada  calon  presiden,  serta pengumpulan dana pemilihan umum, maupun kampanye-kampanye yang tidak sehat lainnya turut terbongkar dalam kasus ini. 9
Selain  itu,  Amerika  Serikat  memiliki track  record kasus  yang  paling  terkenal luas di dunia, yaitu skandal Enron. Skandal ini merupakan tindak pidana korupsi di sektor swasta. Enron dapat dikenal sebagai perusahaan berbasis energi yang berada di Houston,  Texas,  Amerika  Serikat.  Skandal  Enron  dinilai  sangat  mengganggu ketenangan sosial karena kasus ini ada korelasinya dengan Public office accountant yang sangat terkenal pada masanya atau biasa dikenal dengan Kantor Akuntan Publik
9 BBC News Indonesia. Skandal yang Menumbangkan Presiden Nixon. http://www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/2005/06/050601_watergate.shtml

## POSITUM, Vol. 8, No. 1, Juli 2023
Herlin Priatiningsih: Analisis Sistem Hukum Tindak Pidana Korupsi: Perbandingan Antara Sistem Hukum Amerika Serikat, Malaysia, Dan Singapura
Arthur  Andersen.  Kasus  Enron  muncul  karena  kemunculan  ambisi  perusahaan  agar investor  tetap  berminat  pada  saham  perusahaan  tersebut,  sehingga  tindak  pidana korupsi dilakukan dengan cara memanipulasi laporan keuangan sebesar US$ 600 juta, sehingga perusahaan mengalami kerugian yang sangat besar. 10
Korupsi di sektor pemerintahan juga tak kalah sedikit. Korupsi politik juga turut serta  masuk  dalam  daftar  tindak  pidana  korupsi  di  Amerika  Serikat.  Hal  ini  terjadi terkait dengan peraturan dana kampanye. James Tjahaja Riady adalah tersangka dari kasus  ini.  Beliau  merupakan  warga  negara  Indonesia,  namun  beliau  memiliki hubungan dekat atau hubungan perkawinan dengan presiden As Bil Clinton. Dengan terkuaknya  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  James  Tjahaja  Riady  tersebut,  beliau menandatangani  Plea  Agreement  sebagai  pengakuan  atas  kesalahannya.  Plea Agreement  ini  menandakan  bahwa  James  hanya  dituntut  dengan  satu  tuduhan  saja yaitu  tentang  pelanggaran  penyelewengan  dana  kampanye.  James  Tjahaha  Riady tersebut  mendapat  hukuman  denda  sebesar  US$  10  ribu,  masa  percobaan  2  tahun, melakukan  400  jam  kerja  sosial  serta  sepakat  untuk  tidak  mengajukan  permohonan untuk memproses visa Amerika Serikat. 11
Maraknya tindak pidana korupsi di Amerika Serikat pada saat itu, menyebabkan terbitnya  undang-undang  yang  mengatur  tentang  tindak  pidana  korupsi.  Undang- undang tersebut disusun oleh U.S Securities dan Exchange Commission (SEC ) dalam Konferensi Amerika Serikat.
Undang-undang  yang  mencantumkan  ketentuan  tentang  tindak  pidana  di Amerika  Serikat  tercantum  dalam Foreign  Corrupt  Practices  Act  or  1977 (FCPA). Undang-undang ini lebih dikenal sebagai Undang-Undang Federal Amerika Serikat. Pokok  ketentuan  dalam  undang-undang  tersebut  mengatur  tentang  persyaratan transparansi  akuntansi  yang  tercantum  dalam Securities  Exchange  Act  of  1934 dan
10 Natawibawa i wayan. Sekilas Kisah Skandal Enron. Bisnis Muda. https://bisnismuda.id/read/1126-i- wayan-yeremia-natawibawa/sekilas-kisah-skandal-enron
11 Chandro,  Boby.  Kenal  Dekat  Sama  Bill  Clinton,  Ini  Kisah  James  Riady  yang  Jarang  Orang  Tau. LifePal. https://lifepal.co.id/media/kisah-james-riady-sosok-sukses-di-balik-lippo-group/

## POSITUM, Vol. 8, No. 1, Juli 2023
Herlin Priatiningsih: Analisis Sistem Hukum Tindak Pidana Korupsi: Perbandingan Antara Sistem Hukum Amerika Serikat, Malaysia, Dan Singapura
juga tercantum ketentuan mengenai tindakan suap menyuap oleh petinggi asing. FCPA memiliki prinsip vicarious liability atau dalam hal ini perusahaan turut bertanggung jawab  atas  pembayaran  suap  jika  orang-orang  yang  bekerja  didalamnya  melakukan pelanggaran untuk kepentingan perusahaan. Namun FCPA memiliki pengecualian atas suatu bisnis yang tidak termasuk dalam pelanggaran, yaitu yang merupakan sejumlah pembayaran  dalam  percepatan  atau  penjaminan  suatu  tindakan  pemerintah  seperti mengeluarkan  izin,  lisensi  maupun  dokumen-dokumen  resmi  lain  atau  dalam pemrosesan surat-surat resmi pemerintah.
Selain  itu,  FCPA  juga  memperbolehkan  adanya facilitation  paynents dalam kepemilikan  kontrol  internal  dan  adanya  prosedur  kepatuhan  yang  dibentuk  untuk menjaga pembayaran yang memenuhi syarat pengecualian tindakan rutin pemerintah, dan pembayaran tersebut disetujui maupun didokumentasikan secara benar dicatatkam dalam  emiten. 12 Selain  itu,  maraknya  tindak  pidana  korupsi  di  Amerika  Serikat menyebabkan  ditandatanganinya  suatu  undang-undang  pada  bulan  Juli  2002  oleh George  Bush.  Undang-undang  tersebut  adalah  unndang-undang  reformasi perlindungan  investor  atau  dengan  nama  lain Sarbaners  Oxley  Act  (The  Company Accounting  Reformasi  Investor  Protection  Act  of  2002). Tujuan  utama  dibentuknya undang-undang  ini  adalah  meminimalisir  probabilitas  perusahaan  atau  organisasi untuk  melakukan  fraud  dengan  cara  peningkatan  tanggung  jawab  keuangan perusahaan  publik.  Penyusunan  dan  pemberlakuan Sarbaners  Oxley  Act ini memberikan  dampak  positif  yang  cukup  signifikan  di  Amerika  Serikat,  seperti berdirinya lembaga Publick Company Accounting Oversight Board guna melakukan pengawasan kantor akuntan publik ditengah pelaksanaan tugas audit agar terciptamya realibitas maupun keindependensinya.
Beberapa  organisasi  bukan  dari  pemerintahan  juga  turut  serta  dalam  balasan mengenai  maraknya  kasus  tindak  pidana  korupsi  di  Amerika  Serikat.  Organisasi
12 BBC News Indonesia. Skandal yang Menumbangkan Presiden Nixon. http://www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/2005/06/050601_watergate.shtml

## POSITUM, Vol. 8, No. 1, Juli 2023
Herlin Priatiningsih: Analisis Sistem Hukum Tindak Pidana Korupsi: Perbandingan Antara Sistem Hukum Amerika Serikat, Malaysia, Dan Singapura
tersebut  seperti  1). World  Trade  Organization yang  menyetujui  pengadaan  barang secara  transparansi  melalui  perjanjian  bilateral,  2). Internasional  Chamber  of Commerce merupakan lembaga bisnis dunia yang melakukan dukungan atas adanya sistem investasi dan pasar bebas dalam perdagangan duni yang transparan, 3). Global Corporate  Governance Forum  yang  memiliki  tujuan  dalam  promosi  untuk peningkatan  tata  kelola  perusahaan  pada  sektor global, 4). Global  Forum  Fighting Corruption yang diikuti oleh 90 pemerintahan dengan persetujuan penerapan prinsip maupun praktik efektif dalam perlawanan terhadap korupsi serta promosi transparansi praktik good Governance, 5). Transparancy Institution berperan dalam kesekretariatan kongres dua tahunan atau International Anti-Corruption Conferences (IACC) dengan disatukannya pemikiran para ahli dan akademisi tentang perlawanan terhadap korupsi, dan  6). Internasional  Finance  Institution seperti The  World  Bank,  Inter  American Development Bank, dan International Monetary Fund (IMF)

## 2. Sistem Hukum Tindak Pidana Korupsi Malaysia
Perolehan  skor  IPK  (Indeks  Persepsi  Korupsi)  per  2022  sebanyak  47  dan menempati peringkat ke-61 dengan predikat sebagai negara yang marak terjadi kasus tindak pidana korupsi, menunjukan bahwa Malaysia masih tertinggal jauh dibanding dengan Amerika Serikat  maupun Singapura apabila dilihat secara konseptual  dalam penanganan  tindak  pidana  korupsnya.  Tercatat  pada  tahun  2009,  mantan  perdana menteri  Malaysia,  Nazib  Razak,  masuk  dalam  skandal  korupsi  1MDB.  1MDB  atau Malaysia Development Berhad merupakan suatu program atau upaya Malaysia untuk menjadikan negara tersebut sebagai negara maju. 1MDB merupakan peralihan nama dari  TIA  atau  Terengganu Investment  Authory ,  namun  TIA  hanya  aktif  di  wilayah Terengganu.  Kemudian,  TIA  diambil  alih  oleh  Najib  Razak  guna  memancing masuknya investor-investor dari luar negeri untuk kemudian uang dari para investor

## POSITUM, Vol. 8, No. 1, Juli 2023
Herlin Priatiningsih: Analisis Sistem Hukum Tindak Pidana Korupsi: Perbandingan Antara Sistem Hukum Amerika Serikat, Malaysia, Dan Singapura
tersebut  dipakai  untuk  berbagai  proyek  di  Malaysia  dengan  menjadikan TIA/1MDBsebagai BUMN. 13
Perusahaan PetroSaudi Holdings (Cayman) merupakan salah satu investor yang turut berinvestasi untuk 1MDB karena projek 1MDB ini dilihat cukup menjanjikan. Alih-alih  uang  inventaris  yang  seharusnya  dijadikan  untuk  pembangunan  Malaysia, Najib Razak secara licik mengantongi uang tersebut. Hal ini dibenarkan oleh mantan pegawai  PetroSaudi,  Xavier  Justo.  Awalnya,  Nazib  Razak  tidak  mengakui  atas perbuatannya tersebut selama beberapa tahun, namun pada 18 Juli 2020, ia dinyatakan bersalah  atas  tuduhan  abuse  of  power  dan  tiga  tuduhan  pencucian  uang  serta pelanggaran kepercayaan. Iya divonis 12 tahun penjara dan denda sebanyak 210 juta Ringgit. Hukuman bertambah 5 tahun jika ia tidak bisa membayar denda.
Rosmah  Mansor,  Istri  Najib  Razak  juga  turut  terjun  ke  dalam  kasus  tindak pidana  korupsi.  Pada  tanggal  1  September  2022,  Pengadilan  Tinggi  Kuala  Lumpur memvonis 10 tahun hukum penjara kepada Rosmah Mansor serta denda sebesar 970 juta Ringgit atas beberapa tuduhan korupsi. Diantara tuduhan korupsi Rismah Mansor antara  lain  diduga  mengajukan  permintaan  imbalan  sebesar  187,5  juta  ringgit  atas pemberian  bantuannya  kepada  Saidi  Abang  Samsudi  atau  Mantan  Direktur  Jepak Holdings .  Bantuan  tersebut  diberikan  untuk  memenangkan  suatu  kontrak  yang dilaksanakan dengan pemerintah sebesar 1,25 miliar Ringgit yang digunakan sebagai pemasokan energi ke 369 sekolah umum. Ia juga dituduh menerima suap sebesar 6,5 juta ringgit. Rismah Mansor sangat mudah untuk mendapatkan kesempatan tersebut mengingat posisinya adalah seorang istri perdana menteri. 14
13 Liputan 6. Perjalanan Kasus Korupsi Eks PM Malaysia Najib Razak hingga Divonis 12 Tahun Bui. https://www.liputan6.com/global/read/4317186/perjalanan-kasus-korupsi-eks-pm-malaysia-najib- razak-hingga-divonis-12-tahun-bui
14 Ramandhita, Alifia Dwi. Kasus Korupsi Terbesar, Mantan Ibu Negara Malaysia Dijatuhi Hukuman 10  Tahun  Penjara  dan  Denda  3  Triliun  Rupiah.  https://dunia.rmol.id/read/2022/09/03/546009/kasus- korupsi-terbesar-mantan-ibu-negara-malaysia-dijatuhi-hukuman-10-tahun-penjara-dan-denda-3- triliun-rupiah

## POSITUM, Vol. 8, No. 1, Juli 2023
Herlin Priatiningsih: Analisis Sistem Hukum Tindak Pidana Korupsi: Perbandingan Antara Sistem Hukum Amerika Serikat, Malaysia, Dan Singapura
Selain dua kasus tindak pidana korupsi diatas, terdapat juga tuduhan kasus tindak pidana  korupsi  yang  terjadi  saat  pandemi.covid-19  berlangsung.  Muhyiddin  Yassin yang  saat  itu  menjabat  sebagai  perdana  menteri  Malaysia,  dituduh  melakukan pencucian  uang  dan  penyuapan  dengan  anggaran  covid  sebagai  jembatannya.  Pada tahun  2020,  jaksa  penuntut  umum  memberikan  dakwaan  atas  pencucian  uang  dan penerimaan suap atas dana perusahaan sebesar 232,5 juta ringgit. 15 Ia terdakwa telah melanggar  bab  4  (1)(b)  dan  bab  87  (1)  UU  Anti-Pencucian  Uang,  Pendanaan  Anti- Terorisme, dan AMLA atau hasil kegiatan melanggar hukum Tahun 2001 dengan jika terbukti bersalah maka hukumannya adalah penjara maksimal selama 15 Tahun dan dikenai  denda  minimal  5  juta  ringgit.  Namun,  Muhyiddin  bebas  dan  tidak  ditahan, akan tetapi ia tetap harus membayar jaminan sebesar 2 juta ringgit, dua penjamin, serta penahanan paspor. 16
Adanya  UU  mengenai  tindak  pidana  korupsi  di  Malaysia  tidak  menjadikan adanya pengurangan dalam praktek korupsi itu sendiri. Praktek korupsi di Malaysia, diatur  dalam  Akta  Pencegahan  Rasuah  atau  sekarang  berganti  nama  menjadi  Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia No. 694 Tahun 2009 dan telah diperbarui pada  tahun  2009.    Ketentuan  ini  disahkan  pada  tanggal  1961.  Ketentuan  tersebut menjadi  cikal  bakal  berdirinya  suatu  lembaga  pencegahan  korupsi  dibawah kewenangan akta SPRM. 17 Terdapat jenis-jenis pidana korupsi yang diatur dalam Akta Suruhanjaya  Pencegahan  Rasuah  Malaysia  (SPRM)  tahun  2009  dalam  pasal  16-23. Keterangan  dalam  pasal-pasal  tersebut  adalah  sebagai  berikut:  1).  Pasal  16 menyebutkan bahwa delik suap aktif maupun Pasih menjadi jenis dari tindak pidana korupsi,  2).  Pasal  17  menyebutkan  agen  bisnis  maupun  perniagaan  yang  menerima
15 BBC News Indonesia. Muhyiddin Yassin: Mantan PM Malaysia didakwa melakukan korupsi terkait anggaran Covid-19. https://www.bbc.com/indonesia/dunia-64913102
16 Kaltim  Pos.  Muhyiddin  Dijerat  Tujuh  Kasus  Korupsi,  SPRM  Juga  Memburu  Otak  Perencana. https://kaltimpost.jawapos.com/mancanegara/15/03/2023/muhyiddin-dijerat-tujuh-kasus-korupsi- sprm-juga-memburu-otak-perencana
17 Hasanah, Nur Ami.  Analisis Maslahah terhadap Sanksi Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Malaysia. Skripsi, hlm. 52.

## POSITUM, Vol. 8, No. 1, Juli 2023
Herlin Priatiningsih: Analisis Sistem Hukum Tindak Pidana Korupsi: Perbandingan Antara Sistem Hukum Amerika Serikat, Malaysia, Dan Singapura
suap  sebelum  atau  setelah  melakukan  suatu  hal  untuk  bisnisnya,  3).  Pasal  18 menyebutkan  seseorang  yang  memberikan  suap  untuk  agen  maupun  agen  yang melakukan  umpan  untuk  mengelabuhi  prinsipalnya,  4).  Pasal  20  yang  merupakan pendapatan atas penarikan balik tender yang dilakukan dengan cara rasuah, 5). Pasal 21 dengan ketentuan penyogokan pegawai badan publik, 6). Pasal 22 dengan ketentuan penyogokan pegawai publik asing, dan 7). Pasal 23 dengan ketentuan penyalahgunaan jabatan atau posisi dalam tindakan rasuah atau suap.
Menurut Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia sanksi tindak pidana korupsi diatur dalam pasal 16-23 dengan ketentuan sanksi secara lebih khusus terdapat dalam pasal 24 sebagai berikut:
1). Setiap orang yang bertindak sewenang-wenang dan terdapat dalam bagian 16, 17, 20, 21, 22 jika dilakukan, maka dibenarkan untuk:
a. Dipenjara dengan tidak melebihi dua puluh tahun.
b. Didenda  sebanyak  minimal  lima  kali  dari  jumlah  nilai  suap  yang  menjadi perkara  tersebut  jika  nilai  suap  tersebut  dapat  dihitung  nominalnya  atau berbentuk uang atau minimal sepuluh ribu ringgit atau diatasnya.
2).  Setiap  orang  yang  melakukan  kesalahan  jika  terdapat  pada  bagian  18  maka dibenarkan untuk:
a. Dipenjarakan dengan tidak melebihi dua puluh tahun.
b. Didenda  minimal  lima  kali  dari  jumlah  atau  nilai  butir  matan  yang  palsu maupun silap itu dapat dinilai atau berbentuk wang, atau sepuluh ribu ringgit mengikut mana-mana yang lebih tinggi.
Dengan demikian dalam pasal 24 yang disebutkan diatas, dapat kita simpulkan bahwa jika seseorang melanggar tindak pidana yang diatur oleh pasal 16, 17, 20, 21, 22 dan 23, penjatuhan hukumannya adalah 20 tahun dan pidana denda sebesar 5 kali lipat dari besarnya suap jika hal tersebut berbentuk uang dan memiliki nilai, selain itu juga dijatuhi tindak pidana denda sebesar 10 ribu ringgit. Pada tindak pidana korupsi yang diatur dalam pasal 18, penjatuhan hukumannya adalah maksimal 20 tahun dan

## POSITUM, Vol. 8, No. 1, Juli 2023
Herlin Priatiningsih: Analisis Sistem Hukum Tindak Pidana Korupsi: Perbandingan Antara Sistem Hukum Amerika Serikat, Malaysia, Dan Singapura
denda sebesar 5 kali lipat dari butir matan palsu jika hal tersebut memiliki nilai atau berbentuk uang, atau sebesar 10 ribu ringgit. 18

## 3. Sistem Hukum Tindak Pidana Korupsi Singapura
Menurut  Indeks  Persepsi  Korupsi  (IPK)  per  2022,  Singapura  menempati peringkat  ke-5  dengan  sebutan  negara  yang  bersih  atas  tindak  pidana  korupsi. Menempati skor 83 yang mengartikan bahwa Singapura termasuk dalam negara yang sedikit  tingkat  pidana  korupsinya,  Singapura  memiliki  sistem  hukum  atas  tindak pidana  korupsinya  sendiri.  Hal  ini  lah  yang  perlu  dijadikan  cermin  bagi  Amerika Serikat maupun Malaysia atas pengurangan jumlah kasus korupsi di negaranya.
Dibalik Singapura memiliki skor yang cukup banyak atau mendekati 100, tidak menutup kemungkinan tidak ada tindak pidana korupsi sedikit pun di negara tersebut. Tercatat  pada  tahun  2006  terdapat  kasus  tindak  pidana  korupsi  berupa  penerimaan suap  yang  dilakukan  oleh  seorang  perwira  investigasi.  Hal  tersebut  dilakukan  oleh penyuap  kepada  Si  perwira  investigasi  dapat  memperpanjang  izin  tinggalnya.  Atas penyelidikan  yang  dilakukan  oleh  petugas  CPIB  ( Corrupt  Practices  Imvestigation Bureau )  atau  Biro  Investigasi  Praktik  Korupsi  ditemukannya  21 falsified  official minutes yang  dikeluarkan  oleh  petugas  investigasi  ke  pihak  imigrasi.  Selain  itu, ditemukan pula fakta bahwa terdapat 53 wanita yang merupakan WNA ilegal dalam memperpanjang hak menetap mereka dengan bantuan dari petugas investigasi. Dengan demikian,  perwira  investigasi  divons  atas  53  tuduhan  korupsi  serta  kejahatan pemalsuan sehingga divonis empat tahun penjara serta denda US$ 26.500.
Korupsi  juga  terjadi  pada  bidang  publik  pada  tahun  2009.  Gavin  Bertram Lazaroo  yang  merupakan sergeant    staff Angkatan  Laut  Singapura  pada  saat  itu dinyatakan  telah  menerima  imbalan  dengan    total  US$  12.600  atas  bantuannya terhadap Mazlan bin Musa dan Norazmi bin Sawodi dalam penyelundupan rokok ke Singapura. Dengan demikian, Gavin Bertram Lazaroo divonis selama 21 bulan penjara
18 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009.

## POSITUM, Vol. 8, No. 1, Juli 2023
Herlin Priatiningsih: Analisis Sistem Hukum Tindak Pidana Korupsi: Perbandingan Antara Sistem Hukum Amerika Serikat, Malaysia, Dan Singapura
pada  Desember  2009. 19 Tak  hanya  itu,  pada  2023,  tindak  pidana  korupsi  pun merambah  dalam  bidang  pemerintahan.  Dimana  menteri  transportasi  Singapura,  S. Iswaran dinyatakan melakukan suatu tindak pidana korupsi. Hal ini diterangkan oleh CPIB pada tanggal 29 Mei 2023. S. Iswaran ditangkap pada tanggal 11 Juli 2023 dan kemudian  dibebaskan  dengan  jaminan.  Gaji  S  Iswaran  juga  dipotong  sebesar  US$ 8.500 per bulan. 20
Walaupun  tingkat  korupsi  di  Singapura  tergolong  rendah,  Singapura  tetap menegakkan  peraturan  maupun  undang-undang  tentang  tindak  pidana  korupsi  di negaranya, bahkan Singapura tetap mengembangkan peraturan perundang-undangnya sesuai  dengan  dinamika  dalam  lingkup  internal  maupun  eksternal  pemerintahan. Pengembangan  perundang-undangan  dilakukan  dengan  tidak  mengubah  isi  undang- undangnya namun mengubah keefektifan dan perluasan jangkauan dalam penanganan dan  pemberantasan  korupsi  di  Singapura. Prevention  of  Corruption  Act  (PCA) m emaparkan  bahwa  definisi  korupsi  adalah  " The  asking,  receiving  or  agreeing  to receive, giving, promising or offering of any gratification as an inducement or reward to a person to do or not to do any act, with coruuption intention ". 21 Dapat diartikan sebagai  upaya  meminta,  menerima  atau  menyetujui  untuk  meminta,  memberi, menjanjikan  atau  menawarkan  gratifikasi  sebagai  inducement  atau  hadiah  kepada orang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal dengan maksud korupsi.
Prevention  of  Corruption  Act (PCA),  disahkan  pada  tanggal  17  Juni  1960 sebagai langkah kekuatan dalam penanganan tindak pidana korupsi di Singapura. PCA memiliki unsur penting, seperti adanya perluasan ruang lingkup yang berlaku saat ini dan merupakan amandemen pada tahun 1993 menjadi 37 section dari 12 section yang
19 Nurjanah  dan  Antika,  Analisis  Yuridis  Terhadap  Sanksi  Tindak  Pidana  Korupsi  di  Indonesia  dan Singapura. Jurnal of Judicial Review hlm 109
20 CNN  Indonesia.  Ong  Seng  Beng,  Crazy  Rich  yang  Terseret  Kasus  Korupsi  Menhub  Singapura. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230715130312-92-973832/ong-seng-beng-crazy-rich- yang-terseret-kasus-korupsi-menhub-singapura
21 Nurjanah  dan  Antika,  Analisis  Yuridis  Terhadap  Sanksi  Tindak  Pidana  Korupsi  di  Indonesia  dan Singapura. Jurnal of Judicial Review hlm 118

## POSITUM, Vol. 8, No. 1, Juli 2023
Herlin Priatiningsih: Analisis Sistem Hukum Tindak Pidana Korupsi: Perbandingan Antara Sistem Hukum Amerika Serikat, Malaysia, Dan Singapura
terdapat  pada  Prevention  of  Coruuption  Ordinance  sebelumnya,  selain  itu  definisi korupsi secara jelas juga didefinisikan dalam berbagai bentuk gratifikasi atas beberapa section, ditingkatkannya  hukuman  korupsi  maksimal  5  tahun  penjara  dengan  denda sebesar US$ 10.000 dalam bagian ke-5 dengan hukuman paling lama 7 tahun penjara (peningkatan  denda  menjadi  US$  100.000  dari  Tahun  1989),  serta  jika  penerimaan gratifikasi ilegal terbukti diharuskan membayar suap yang diterimanya atas tambahan hukuman  yang  divonis  pengadilan  dan  terakhir  pemberian  kewenangan  yang  lebih tinggi  bagi  CPIB  seperti  dalam  hal  melakukan  penangkapan  maupun  penyelidikan orang yang ditahan maupun kewenangan terhadap penuntut umum dalam memberikan izin pada direktur dan personil senior CPIB dalam penyelidikan rekening bank. 22
Dibalik peraturan perundang-undangan Singapura yang begitu maju, ada suatu lembaga  yang  berdiri  lebih  dulu  dibanding  dengan  pengesahan  UU  tindak  pidana Singapura atau PCA, yaitu CPIB. Maraknya kasus penyelundupan dalam kalangan bea cukai  yang telah dilakukan sejak 1950 menjadi  dasar berdirinya lembaga  ini. Tidak hanya  UU  Singapura  yang  berupa  PCA,  Singapura  juga  memiliki The  Corruption, Drug  Trafficking  and  Other  Serius  Crimes  (Confisation  of  Benefits)  Act, Cap  65A (CDSA) yang diundangkan pada tahun 1999. CDSA diundangkan bukan semata-mata untuk  amandemen  sistem  hukum  Singapura,  melainkan  kehadirannya  berfungsi sebagai  pelengkap  PCA  dalam  memberikan  ketentuan  mengenai  hukum  pencucian uang maupun sogokan/suapan, serta memberikan ketentuan penyitaan aset dari para koruptor. CPIB memiliki wewenang yang cukup signifikan dalam penanganan tindak pidana korupsi di Singapura, diantaranya adalah:
a) CPIB memiliki wewenang atas penangkapan pelaku korupsi dan penahan ketika seseorang diduga terjun dalam kasus korupsi yang diterapkan pada pasal 15 PCA tanpa diperlukan adanya surat izin penangkapan.
22 Nurjanah  dan  Antika,  Analisis  Yuridis  Terhadap  Sanksi  Tindak  Pidana  Korupsi  di  Indonesia  dan Singapura. Jurnal of Judicial Review, hlm. 119.

## POSITUM, Vol. 8, No. 1, Juli 2023
Herlin Priatiningsih: Analisis Sistem Hukum Tindak Pidana Korupsi: Perbandingan Antara Sistem Hukum Amerika Serikat, Malaysia, Dan Singapura
b) CPIB  memiliki  wewenang  untuk  melakukan  investigasi  terhadap  orang  yang dicurigai melakukan tindak pidana korupsi, tidak hanya kasus korupsi, CPIB juga memiliki  wewenang  untuk  menginvestigasi  seluruh  kasus  yang  berhubungan dengan  hukum  misalnya  dalam  penyalahgunaan  wewenang  penguasa.  Hal  ini diatur  dalam  pasal  19  PCA  yang  memuat  keterangan  bahwa  Jaksa  Penuntut Umum  dapat  memerintahkan  penyidik  khusus  dalam  melakukan  investigasi kepolisian sesuai KUHAP yang belaku di Singapura.
c) CPIB  memiliki  wewenang  untuk  membuka  data  nasabah,  dalam  hal  ini  CPIB mengetahui data rekening bank seorang nasabah di bank manapun, sehingga CPIB dengan mudah membongkar kasus korupsi. Wewenang tersebut tercantum dalam pasal  21  (f)  PCA  yang  menyebutkan  ketentuan  bahwa  diperbolehkannya  CPIB meminta kepada manajer bank atas salinan rekening pelaku bahkan keluarganya.
d) CPIB  memiliki  kewenangan  untuk  menginvestigasi  kasus  korupsi  pada  bidang swasta. 23
Kewenangan-kewenangan  tersebut  yang  merupakan  langkah  pemerintah Singapura  dalam  melakukan  penanganan  dan  pemberantasan  korupsi  di  negaranya. Dengan demikian, Singapura menjadi negara dengan sebutan negara yang bersih dari korupsi peringkat 5 di dunia.

## 4. Perbandingan Sistem Hukum
Disusunnya  teori  diatas  dapat  ditarik  beberapa  kesimpulan  dari  perbandingan sistem hukum di tiga negara tersebut sebagai berikut:
1) Jika dilihat dari peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana korupsinya, yaitu:
a) Amerika  Serikat  memiliki  undang-undang  yang  bersifat  federal  dalam mengatur pengurangan tindak pidan korupsi. Undang-undang yang digunakan
23 Doraq,  Maryam  Nia.  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  Singapura  (CPIB).  Kompasiana. https://www.kompasiana.com/sitim4ryam/550e3580813311b72dbc610c/komisi-pemberantasan- korupsi-singapura-cpibcorrupt-practices-investigation-bureau?page=all#section2

## POSITUM, Vol. 8, No. 1, Juli 2023
Herlin Priatiningsih: Analisis Sistem Hukum Tindak Pidana Korupsi: Perbandingan Antara Sistem Hukum Amerika Serikat, Malaysia, Dan Singapura
adalah Foreign Corrupt Practices Act of 1977 (FCPA) dan securities Exchange Act of 1934 yang mengatur transparansi persyaratan akuntansi, serta Sarbaners Oxley  Act atau  undang-undang  yang  mengatur  perusahaan  atau  organisasi untuk  tidak  melakukan  fraud  dengan  cara  peningkatan  tanggung  jawab keuangan perusahaan publik.
b) Malaysia memiliki perundangan-undangan dalam meminimalisir tindak pidana korupsi  yaitu  sering  dikenal  sebagai  Akta  Suruhanjaya  Pencegahan  Rasuah Malaysia No. 694 Tahun 2009. Akta ini juga mencakup jenis-jenis kejahatan yang  dapat  dikategorikan  sebagai  tindak  pidana  korupsi  dan  terdapat  dalam pasal 16-23.
c) Sedangkan Singapura, memiliki Prevention of Corruption Act (PCA) sebagai undang-undang tindak pidana korupsi di negaranya.
2). Jika dilihat dari lembaga pemberantasan korupsinya:
a) Amerika  Serikat  memiliki  setidaknya  tujuh  lembaga  penanganan  dan pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  diantaranya  adalah Publick  Company Accounting  Oversight  Board,  World  Trade  Organization,  Internasional Chamber  of  Commerce,  Global  Corporate  Governance,  Global  Forum Fighting Corruption dan Transparancy Institution, serta Internasional Finance Institution.
b) Malaysia  memiliki satu lembaga pemberantasan tindak pidana korupsi yang bernama Badan Pencegah Rasuah Malaysia.
c) Sedangkan  Singapura  hanya  memiliki  satu  lembaga  pemerintahan  yang menangani tindak pidana korupsi yaitu  CPIB ( Corrupt Practices Imvestigation Bureau ). Namun lembaga ini memiliki banyak wewenang yang sangat berguna dalam mengusut kasus tindak pidana korupsi.
3).  Perbandingan  keefektifan  sistem  hukum  tindak  pidana  korupsi  di  tiga  negara tersebut dapat disimpulkan bahwa:

## POSITUM, Vol. 8, No. 1, Juli 2023
Herlin Priatiningsih: Analisis Sistem Hukum Tindak Pidana Korupsi: Perbandingan Antara Sistem Hukum Amerika Serikat, Malaysia, Dan Singapura
a) Suatu perundang-undangan memang penting keberadaannya dalam menunjang suatu  berdirinya  sistem  hukum  yang  adil.  Namun  lembaga  pemerintahan maupun swasta juga tidak kalah penting untuk melengkapi berjalannya suatu sistem hukum tersebut. Wewenang dalam suatu lembaga juga tak kalah penting dari  sekadar  sistem  hukum  dan  pembentukan  lembaganya,  melihat  tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang tergolong besar dan kuat. Seperti hal  nya  lembaga  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  Singapura  atau  CPIB memiliki  kewenangan  lebih  dari  lembaga-lembaga  pemberantasan  tindak pidana korupsi yang ada di Amerika Serikat maupun Malaysia. CFIB memiliki wewenang  dalam  pemeriksaan  maupun  penyelidikan  tindak  pidana  korupsi yang tidak hanya dilakukan secara eksternal namun internalnya juga. Sehingga, seseorang  akan  berpikir  dua  kali  untuk  melakukan  tindak  pidana  korupsi tersebut.  Selain  itu,  rendahnya  korupsi  di  Singapura  juga  dibentuk  karena diberikannya gaji untuk para pejabat dalam struktur pemerintahan secara tidak main-main atau sekitar Rp 39 juta per bulan (PNS dengan golongan terendah.
b) Tujuh  lembaga  pemberantasan  dan  penanganan  tindak  pidana  korupsi  yang dibentuk Amerika Serikat belum membuahkan hasil dalam membawa Amerika Serikat  memasuki  setidaknya  peringkat  ke-10  negara  dengan  kasus  korupsi terendah  di  dunia.  Hal  ini  lah  yang  menjadikannya  penting  untuk  dipahami bersama bahwa tindak pidana korupsi akan selalu bertambah walaupun telah dibentuk  sistem  perundang-undangan  yang  tegas  beserta  dengan  lembaga- lembaga  yang  kompeten.  Tindak  pidana  korupsi  dapat  dikurangi  mulai  dari kepribadian  bangsa  masing-masing.  Jika  suatu  bangsa  telah  memiliki kepribadian  yang  baik  dan  jujur,  maka  tindak  pidana  korupsi  dapat  terus berkurang. Karena tidak lain dan tidak bukan, manusia adalah yang melakukan korupsi  dan  segala  bentuk  pemerintahan,  sistem  hukum,  maupun  lembaga- lembaga  negara  yang  menjalankan  adalah  manusia.  Begitu  hal  nya  dengan Malaysia.

## POSITUM, Vol. 8, No. 1, Juli 2023
Herlin Priatiningsih: Analisis Sistem Hukum Tindak Pidana Korupsi: Perbandingan Antara Sistem Hukum Amerika Serikat, Malaysia, Dan Singapura

## D. PENUTUP
1) United  Nations  Convention  Against  Corruption  (UNCAC)  serta  undang- undang  tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia,  Amerika  Serikat,  Malaysia,  dan Singapura,  memiliki  peran  dalam  menangani  berbagai  bentuk  tindak  pidana korupsi. Amerika Serikat memiliki sejarah tindak pidana korupsi dalam sektor pemerintahan  dan  swasta,  termasuk  skandal  Watergate  dan  Enron.  Malaysia menghadapi  kasus  tindak  pidana  korupsi  yang  mencakup  mantan  perdana menteri dan kasus 1MDB. Singapura, di sisi lain, memiliki sistem hukum yang ketat  dan  lembaga  pencegahan  korupsi  yang  efektif,  menjadikannya  negara dengan indeks persepsi korupsi yang rendah.
2) Semua negara tersebut menunjukkan berbagai usaha dalam mengatasi tindak pidana  korupsi  dengan  pengaturan  undang-undang  dan  lembaga  penegak hukum yang berfokus pada pemberantasan korupsi. Hal demikian yang harus digaris bawahi oleh pembaca bahwa dalam penanganan tindak pidana korupsi, sistem  hukum  berperan  penting  agar  langkah  tersebut  menjadi  efektif  dan efisien, untuk itu perlu kita ketahui bersama bahwa pengurangan tindak pidana korupsi harus dimulai dari diri kita sendiri dan bagaimana kita dapat menyikapi dan mengambil pelajaran atas terjadinya tindak pidana korupsi ini.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Friedman, L. M. (2011). Sistem Hukum dalam Perspektif Ilmu Sosial . Nusa Media.
Harahap, A. S., & Nelson, F. M. (2023). Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, United Kingdom dan Malaysia: Suatu Kajian Perbandingan .
Hasanah,  N.  A.  (2020). Analisis  Maslahah  Terhadap  Sanksi  hukum  bagi  Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Malaysia . Universitas Sunan Ampel. Lukman, A. (1994). Kamus Umum Bahasa Indonesia . Balai Pustaka.

## POSITUM, Vol. 8, No. 1, Juli 2023
Herlin Priatiningsih: Analisis Sistem Hukum Tindak Pidana Korupsi: Perbandingan Antara Sistem Hukum Amerika Serikat, Malaysia, Dan Singapura
Zed, M. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan . Yayasan Obor Indonesia.

## Jurnal
Ginting,  Y.  P.,  Abiyyu  Faruq  Iqbar,  D.  E.  P.,  &  All,  A.  (2023).  Perbandingan Penegakan Hukum Mengenai Tindak Pidana Korupsi di Negara Indonesia dan Negara  Malaysia  Berdasarkan  Sistem  Hukumnya. Jurnal  Pengabdian  West Science , 2 .
Imam, F., & Rahman, A. (2022). Karakter Hukum Korupsi Politik di Indonesia dan Amerika Serikat. Jurnal Al Hukmi , 3 .
Kartin,  A.  P.  (2018).  Kerangka  Pemberantasan  Korupsi  di  USA  dan  Dampaknya.
Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Perpajakan , 1 .
Siti,  N.,  &  Hebrina,  A.  (2015).  Analisis  Yuridis  Terhadap  Sanksi  Tindak  Pidana Korupsi di Indonesia dan Singapura. Jurnal of Judicial Review , 17 (1).

## Internet
Antikorupsi, P. E. (n.d.). Indeks Persepsi Korupsi . Aclc KPK. https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/politik/infografis/indeks-persepsi- korupsi.
Eriksson, D. (2022). Corruption Perception Index . Transparency. https://www.transparency.org/en/cpi/2022.
H, D. P. (2019). Mengenal  Instrumen Hukum Anti Suap Asing  yang Berlaku Lintas Batas .  Hukum  Online.  https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal- instrumen-hukum-anti-suap-asing-yang-berlaku-lintas-batas- lt5d400cf1551cb/?page=2.
Indonesia, B. N. (2005). Skandal yang Menumbangkan Presiden Nixon . BBC News Indonesia.
http://www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/2005/06/050601_watergate.shtml Indonesia,  B.  N.  (2019). Kasus  Korupsi  Puluhan  Triliun  di  1MDB  Dilanjutkan, Pengacara  Mantan  PM  Najib  Razak:  Najib  Terkejut  Ia  Mengira  Akan Dibebaskan .  BBC  News  Indonesia.  https://www.bbc.com/indonesia/dunia- 50373762.
Indonesia,  B.  N.  (2023). Mantan  PM  Malaysia  didakwa  melakukan  korupsi  terkait anggaran Covid-19 . BBC News Indonesia.
https://www.bbc.com/indonesia/dunia-64913102.
Kurnia, T. (2020). Perjalanan Kasus Korupsi Eks PM Malaysia Najib Razak hingga

## POSITUM, Vol. 8, No. 1, Juli 2023
Herlin Priatiningsih: Analisis Sistem Hukum Tindak Pidana Korupsi: Perbandingan Antara Sistem Hukum Amerika Serikat, Malaysia, Dan Singapura
Divonis 12 Tahun Bui . Liputan 6.
https://www.liputan6.com/global/read/4317186/perjalanan-kasus-korupsi-eks- pm-malaysia-najib-razak-hingga-divonis-12-tahun-bui.
News,  K.  (2017). Melihat  Undang-undang  Korupsi  di  Singapura,  Lebih  Baik  dari Indonesia? Kumparan  News.  https://kumparan.com/kumparannews/melihat- undang-undang-korupsi-di-singapura-lebih-baik-dari-indonesia.
Pos, K. (2023). Muhyiddin Dijerat Tujuh Kasus Korupsi, SPRM Juga Memburu Otak Perencana . Kaltim Pos.
https://kaltimpost.jawapos.com/mancanegara/15/03/2023/muhyiddin-dijerat- tujuh-kasus-korupsi-sprm-juga-memburu-otak-perencana.
Ramandhita,  A.  D.  (2022). Kasus  Korupsi  Terbesar,  Mantan  Ibu  Negara  Malaysia Dijatuhi  Hukuman  10  Tahun  Penjara  dan  Denda  3  Triliun  Rupiah .  Rmol.Id. https://dunia.rmol.id/read/2022/09/03/546009/kasus-korupsi-terbesar-mantan- ibu-negara-malaysia-dijatuhi-hukuman-10-tahun-penjara-dan-denda-3-triliun- rupiah.
Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), (2023).