Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum P-ISSN 2088-8813 E-ISSN 2579-5104 Vol. 11, No. 2, July-December 2022 DOI: 10.22373/legitimasi.v11i2.14305
https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi

## Eksistensi Politik Hukum Li dan Fa dalam Ajaran Cina

## Nana Supena
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Taufiqurrohman Syahuri Fakultas Hukum , Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta nanasupena941@gmail.com
Abstract: This study examines the existence of Li and Fa in the Chinese legal system and legal  politics.  This  research  uses  a  normative  legal  methodology  based  on  a  historical methodology. According to the findings of the study, the legal system and Chinese legal politics emphasize the terms Li and Fa, which, in essence, allude to Li's teachings, which emphasize a set of ethical or moral standards that regulate patterns of human behavior and must be adhered to by every individual. In the meanwhile, Fa is a written law that every Chinese citizen must respect. In essence, this concept is a law that is intrinsic to the state, applies universally and without exception, and is codified in statutes. These two terms became the standard for the development of China's legal system and legal politics. Indirectly, China, which adheres to communism, follows the standards of morality and the law as a guide for life.
Keywords: Legal system, Legal Politics, Li, Fa
Abstrak: Penelitian  ini  mengkaji  tentang  eksistensi  Li  dan  Fa  dalam  sistem  hukum  dan politik hukum yang berkembang di Cina. Penelitian memakai pendekatan hukum normatif melalui  pendekatan  historis  (historical  approach).  Hasil  penelitian  menemukan  bahwa sistem  hukum  dan  politik  hukum  Cina  menonjolkan  istilah  Li  dan  fa,  yang  pada  intinya ajaran Li menintikberatkan pada seperangkat aturan etika atau moral yang mengatur pola perilaku manusia yang harus dipatuhi dan dijunjung tinggi oleh setiap manusia. Sedangkan istilah Fa dikenal sebagai adalah hukum tertulis yang harus taati oleh setiap warga Cina yang intinya Fa ini merupakan hukum yang melekat di suatu bangsa, dengan umum serta mutlak berlaku setara serta sama untuk segala manusia dan dibentuk menjadi peraturan perundang-undangan. Dua istilah ini menjadi tolak ukur sistem hukum dan politik hukum yang berkembang di Cina. Secara tidak langsung Cina yang notabene beraliran komunisme dengan  menerapkan  aturan  etika  moral  dan  perundang-undangan  sebagai  panduan hidupnya.
Kata Kunci: Sistem Hukum, Politik Hukum, Li, Fa

## A. Pendahuluan
Negara  Indonesia  disebut  sebagai  Negara  Kesatuan  dengan  bentuk  Republik, sesuai dengan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI 1945). Namun selain itu, kita tahu bahwa Indonesia dikenal juga dengan negara kepulauan sebab terdapat banyak pulau-pulau kecil yang mengintari Indonesia dan hal
ini pun termaktub dalam Pasal 25A UUD NRI 1945. 1 Indonesia tercatat memiliki 17.508 pulau yang mengintari dari sabang sampai merauke. Sebagai negara kesatuan tentunya Indonesia  dihuni  oleh  berbagai  suku  dan  etnis,  terakhir  data  yang  didapat  terdapat sekitar 700 suku bangsa yang asalnya dari Indonesia ataupun dari bangsa lainnya namun telah  lama  bertempat  tinggal  di  Indonesia.  Masing-masing  suku  bangsa  pasti  memiliki bahasa,  kebudayaan,  adat  istiadat,  serta  agama  atau  kepercayaannya  sendiri-sendiri. 2 Salah satunya yang paling menonjol adalah etnis Cina yang berada di Indonesia.
Etnis Cina yang berdatangan ke Indonesia ramai sejak abad-abad silam menjadi bagian dari sejarah  penting bangsa Indonesia. Karena meskipun Penduduk  Etinis Cina dianggap sebagai imigran, namun keberadaanya sangat  dominan dan etnis ini mampu hidup  berdampingan  dengan  bangsa  Indonesia.  Cina  yang  dikenal  sebagai  bangsa Buddisme dan Konfusianisme berkembang dengan budaya dan kepercayaannya sendiri, Cina  dengan  bebasnya  melepaskan  dirinya  terjun  dalam  perkembagan  sistem  hukum pada anglo-american ( anglo-saxon) , ataupun sistem pada Eropha continental ( civil law ). Namun demikian dari hukum yang dianut oleh Cina terdapat beberapa persinggungan yang nampak sejalan dengan sistem hukum tersebut. Meskipun Cina melepaskan dirinya dari  sistem  hukum  yang  umum  dipakai  negara-negara  lain  pada  umumnya,  Cina membuktikan  mampu  berdiri  sendiri  dengan  modal  asas,  pondasi  sumber  hukum, pranata serta lembaga yang tak sama dengan sistem hukum lainnya di dunia ini, dengan demikian Cina mampu menampilkan dirinya selaku suatu sistem hukum yang dibuatnya sendiri.
Dari issue yang  diuraikan,  menarik  jika  di  kajian  lebih  mendalam  tentang eksistensi Li dan Fa terkait sistem hukum dan politik hukum yang berkembang di negara Cina. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian  hukum normatif  dengan pendekatan historical  approac (pendekatan  historis) . 3 Historical  approach (pendekatan  historis) tersebut kerap kali dipakai dalam penelitian serta telaah sejarah terkait topik bahasan pada penelitian hukum. Pendekatan tersebut dilaksanakan supaya paham makna filosofis dari  peraturan  dari  masa  ke  masa,  dan  juga  mengerti  perkembangan  serta perubahan landasan filosofis pada suatu peraturan. Langkah pendekatan tersebut dilakukan melalui penelaahan  latar  belakang  serta  pengembangan  aturan  terkait  permasalahan  hukum yang negara Cina saat menjalankan roda bernegaranya. Oleh karena itu kajian ini dibatasi pada perkembangan sistem hukum dan politik hukum di Cina dan kedudukan Li dan Fa dalam tatanan hidup masyarakat Cina.
1 Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2 HAR. Tilaar, Mengindonesia Ethnis dan Identitras Bangsa Indonesia; Tinjauan dari Perspektif Ilmu Pengetahuan (Jakarta: t.p, 2007), 27 ; Y. Latif, “Ketuhanan Sebagai Moralitas Publik,” Maarif : Arus Pemikiran Islam Dan Sosial , 2016.
3 S.  Nasution, Metode  Research  (Penelitian  Ilmiah)  Susunan  Tesis,  Desain  Penelitian,  Hipotesis, Validitas,  Sampling,  Populasi,  Observasi,  Wawancara,  Angket ,  Cet.  ke-4  (Jakarta:  Bumi  Aksara,  2011),  16; Bernhard  Forchtner,  “Critique,  the  Discourse - Historical  Approach,  and  the  Frankfurt  School,” Critical Discourse Studies 8, no. 1 (2011), https://doi.org/10.1080/17405904.2011.533564.

## B. Konsep Sistem Hukum
Istilah  sistem  hukum  artinya  bukan  hanya  melakukan  penggabungan  atas pengertian  sistem  serta  hukum  dengan  cara  langsung.  Sebagaimana  dikemukakan makana sistem hukum oleh sejumlah ahli hukum. Menurut JH. Merryman dalam bukunya “ The Civil Law Tradition” : an introduction to the legal system of Western Europe and Latin America, halaman  1  mengatakan  : Legal  system  is  an  operating  set  of  legal  institutions, procedures, and rules. ( sistem hukum  adalah seperangkat lembaga (hukum), prosedur, dan aturan-aturan hukum yang beroperasi). 4
Menurut  Friedman,  sistem  hukum  disebut  sebagai  sebuah  sistem  mencakup struktur, substansi, serta kebudayaan hukum, dimana struktur hukum (legal structure) disebut  sebagai  institusionalisasi  dari  berbagai  entitas  hukum.  Contohnya  struktural kekuasaan pengadilan (di  Indonesia)  dengan mencakup pengadilan tingkat I,  Banding, serta Tingkat Kasasi, keseluruhan hakim dan juga sistem keadilan yang terintegrasi . di samping hal tersebut, ada juga Peradilan Umum,  Militer, Agama, Pajak, serta Tata Usaha Negara.  Kemudian  Friedman  menyebutkan  hukum  mempunyai    komponen,  meliputi tatanan kelembagaan, struktur hukum,  serta kinerja lembaga.
Legal  substance (substansi  hukum)  yakni  peraturan  ataupun  norma  dengan cakupan pola manusia saat berperilaku sewaktu bermasyarakat pada suatu sistem hukum yang berlaku. Misalnya pengemudi dengan kecepatan melebihi batas normal selanjutnya akan didenda. Seorang individu yang melakukan pemberian barang perlu memberikan uang pada penjual bersangkutan. Negara terdapat hukum materiil yang meliputi hukum tata negara, perdata, administrasi, dan pidana serta hukum formiil yang meliputi hukum acara pidana, acara perdata, serta hukum acara yang lain). Legal culture (budaya hukum) disebut sebagai berbagai nilai serta sikap berhubungan dengan perilaku bersama terkait adananya hukum beserta kelembagaanya .
Sistem  tak  bisa  dilepaskan  dari  berbagai  asas  pendukungnya.  Maka  darinya, hukum  disebut  sebagai  sebuah  suatu  sistem  dengan  di  dalamnya  terdapat  tatanan ataupun  susunan  yang  teratur  berdasarkan  aturan  hidup  meliputi  berbagai  bagian dengan keterikatan antar sesamanya. 5 Dengan kata lain sistem hukum yaitu satu hal yang utuh  dari  berbagai  tatanan  mencakup  berbagai  bagian  ataupun  berbagai  unsur  yang secara erat saling berkaitan. Dalam mewujudkan sebuah tujuan kesatuan itu diperlukan kerja sama dari berbagai unsur tersebut dengan berlandaskan pada pola serta rencana. 6
4 Lawrence  M.  Friedman, Sistem  Hukum  Perspektif  Ilmu  Sosial ,  3rd  ed.  (Bandung:  Nusa  Media, 2009).; D. Sumardi, R. Lukito, and M.N. Ichwan, “Legal Pluralism within the Space of Sharia: Interlegality of Criminal  Law  Traditions  in  Aceh,  Indonesia,” Samarah 5,  no.  1  (2021):  426 – 49, https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i1.9303.
5 SF, Marbun dkk, Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara (Yogyakarta: UII Press, 2001), 21; Lili Rasjidi dan Wyasa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem (Bandung: Manda Maju, 2003).
6 Murdan and Safira Mustaqilla, “Diskresi Dan Negara Hukum: Mewujudkan Hukum Berkeadilan Masyarakat,” LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum 11, no. 1 (2022).

## C. Pengertian Politik Hukum
Istilah politik hukum (rechtspolitiek) dapat digunakan pada 2 pengertian yang tak sama, yang mana terdapat artian luas serta teoretis, yakni selaku politics of law atau ilmu politik terkait hukum , serta artian praktis serta sempitnya yakni selaku legal policy atau kebijakan hukum . Politik hukum terkait pengertian ilmu politik hukum disebut sebagai unsur  ilmu  politik  dengan  topik  penelitian  terkait  berbagai  perubahan  yang  hukum perlukan supaya sejalan dengan perkembangan politik suatu bangsa.
Selanjutnya politik hukum berdasarkan kebijaksanaan hukum artinya pemilihan harapan  terkait  suatu  hukum  serta  berusaha  dengan  sungguh – sungguh  dalam mewujudkan  cita-cita  terkait  hukum  tersebut.  Bisa  disebut  juga  politik  hukum merupakan  kebijakan  terkait  arah  berkembangnya  hukum.  Dengan  demikian,  politik hukum memiliki keterikatan hukum dengan hal yang ia cita-citakan, akan dibentuknya hukum ataupun ius constituendum. 7
Berdasarkan sudut pandang lainnya, politik hukum disebut sebagai hukum dengan berfokus  dalam  upaya  pemeranan  hukum  untuk  mewujudkan  cita  cita  sebuah masyarakat.  politik  hukum  disebut  sebagai  disiplin  yang  menggunakan  materi  filsafat hukum  (terkait  keinginan  yang  dituju),  serta  materi  ilmu  terkait  dogmatik  serta kenyataan hukum (terkait langkah dalam pencapaian tujuan). 8
Perihal  tersebut  sangat  relevan  dengan  aktivtas  penemuan  serta  pembentukan hukum. 9 Atas dasar perihal itu, terdapat 2 relevansi pada politik hukum yaitu aktivitas penemuan  serta  pembentukan  hukum.  Politik  pembentukan  hukum  maksudnya  yakni kebijakan  terkait  pembaruan,  pengembangan,  serta  penciptaan  hukum.  Pembentukan hukum  mencakup  pembentukan  undang-undang,  pembentukan  keputusan  hakim ataupun hukum yurisprudensi, serta kebijakan atas peraturan tak tertulis yang lain.
Saat pembentukan kebijakan dalam undang – undang, terdapat sejumlah perihal yang  dijadikan  unsur  atas  kebijakan  yang  diantaranya  pelaksana  serta  penyusun kebijakan, lingkungan kebijakan,  kebijakan yang dibuat serta pihak-pihak yang menjadi sasaran  atas  dibuatnya  kebijakan.  kebijakan  hukum  mendapatkan  pengaruh  dari pelaksana serta pihak yang membuat hukum, lingkungan, serta kebijakan yang dibuat.
Berdasarkan  kebijakan  hukum  tersebut,  selanjutnya  berujung  pada pengembangan, pembaruan, serta penciptaan hukum. Maksud dari Lingkungan kebijakan yakni kondisi yang menjadi latar belakang atas munculnya permasalahan kebijakan, yang memberikan pengaruh serta menerima  pengaruh dari seluruh pembuat kebijakan serta kebijakan  tersebut.  Pelaksana  besert  pembuat  kebijakan  merupakan  kelompok  atau
7 Glenn Wijaya, “ Pelindungan Data Pribadi Di Indonesia: Ius Constitutum Dan Ius Constituendum ,” Law Review 19, no. 3 (2020), https://doi.org/10.19166/lr.v19i3.2510; Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis , Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 200-201.;
8 Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 48-49.
9 Diya  Ul  Akmal, “Politik  Reformasi  Hukum:  Pembentukan  Sistem  Hukum  Nasional  Yang Diharapkan,” Hukum  Dan  Keadilan  Volume  8  Nomor  1,  Maret  2021 8,  no.  Politik  Reformasi  Hukum: Pembentukan Sistem Hukum Nasional Yang Diharapkan (2021); Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum , (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 238.
seorang  individu  dengan  suatu  peran  pada  proses  serta  sistem  kebijakan. 10 Kebijakan tersebut,  disebut  sebagai  ketetapan  terkait  segala  pilihan  yang  lebih  kurangnya  saling berkaitan dengan maksud dalam rangka mewujudkan suatu tujuan. Serta kelompok yang menjadi sasaran kebijakan, yakni seorang individu ataupun kelompok organisasi dengan tingkah laku beserta kondisinya ingin mendapat pengaruh dari kebijakan tersebut.
Dari  hal  yang  telah  diuraikan,  kesimpulannya rechtpolitiek atau politik  hukum disebut  sebagai  tahap  dibentuknya  hukum  positif  atau ius  contitutum dari  ketetapan hukum atau ius contituendum dalam rangka mencukupi kebutuhan perubahan pada saat hidup  bermasyarakat.  Dapat  dikatakan  pula  politik  hukum  selaku public  policy atau kebijakan publik , 11 ataupun pada istilah lainnya yakni social policy ataupun kebijakan sosial  yang  menjadi  satu  serta  tak  bisa  dipisahkan  dari social  welfare ataupun perlindungan masyarakat ).

## D. Li dan Fa; Sistem Politik Hukum Cina
1. Ajaran Li
Sistem  hukum  Cina  terdiri  dari  dua  ajaran  besar,  yaitu pertama, ajaran  yang bertumpu pada ajaran filsafat confusionisme dengan intinya memuat peraturan hukum moral  (yang    disebut li  = 禮 [ 礼 ]  « 禮 »),  ajaran  confusionisme merupakan  ajaran  yang dibawa  oleh  filusuf  memberikan  ajaran  terkait  berbagai  nilai  moral  serta  kebijakan. Masyarakat yang menganut berbagai nilai Confucius dengan pengutmaan nilai moral (Li) lebih  condong  dalam  untuk  bersama  dengan  alam  menyatu.  Menyatu  serta  selarasnya kehidupan  manusia  membuat  masyarakat  Confucius  menjadi  menjauhi  permasalahan antar lingkungan ataupun manusia.
Kedua,  tatanan  hukum  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  ( fa= 法 ) termasuk UU KUHP yang disebut sebagai produk hukum yang para raja usahakan dengan dibantu berbagai cendekiawan di bidang hukum. Konsep Li muncul 11 atas dasar Fisafat Konfusiun Li berbagai prinsip penentu peraturan alam semesta, mencakup dunia manusia ataupun alam itu sendiri. Li memberikan aturan kepada semua  alam, maka darinya Li identik dengan rasa adil. Kata Li memiliki arti pola. berdasarkan Chu Hsi, pola itu disebut sebagai akar yang mendasari segala benda (hakekat, norma). Norma ataupun Pola dalam sebuah benda menjadi penentu atas perkembangan serta kondisinya. Sistem hukum Cina,
10 Di negara ini terdapat 3 instansi dengan perannya pada aspek kebijakan yaitu legislatif, eksekutif, serta yudikatif. Semua lembaga itu, lembaga eksekutif atau pemerintahan yang mana merupakan lembaga dengan peran terbesarnya terkait pelaksanaan kebijakan negara. Namun kerap kali dijumpai langkah yang ditempuh  dapat  secara  langsung  ataupun  tidak,  mengerjakannya  secara  mandiri  ataupun mendelegasikannya  pada  pihak  lainnya,  mengerjakannya  bersama  pihak  lainnya  ataupun  hanya mendelegasikan beberapa bagian pada pihak lainnya, dimana pemerintahan menjalankan pengawasannya saja. Richard De Mulder and Albert Meijer, “From Trias to Tetras Politica: The Need for Additional Checks and  Balances.  Illustrated by  Immigration  Law,” Innovation  and  the  Public  Sector 19  (2012), https://doi.org/10.3233/978-1-61499-137-3-36.;  Mohammad  Mahfud  MD, Politik  Hukum  Di  Indonesia (Jakarta: Rajawali Press, 2012).
11 T heo Huijbers, Filsafat Hukum (Yogyakarta: Kanisius, 1995), 126. Theo Huijbers, Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah , Kanisius , 1982.
berdasarkan atas struktur masyarakat China pada zaman kerajaan dengan berlandaskan kepada etika dengan bersumberkan 3 aliran pemikiran, yakni: Taoisme, Confusianisme, serta Budhisme .  K onfusianisme  yang sebenarnya  merupakan  hal yang  dikenali  sebagai agamanya orang – orang berpendidikan yang cenderung menjadi sebuah tatanan filsafat dari suatu agama berdasarkan artian sesungguhnya. Di samping hal tersebut, Budhisme serta Taoisme dikenal sebagai agama orang biasa. Para orang China tersebut dikenal amat menjunjung toleransi pada aspek agama, bahkan kepada agama kristen ataupun Islam.
Li merupakan kata kunci terdekat atas definisi “hukum” berdasarkan konsepsinya pada  berbagai  negara  barat,  walaupun  kadang Li diartikan  sebagai  moral,  ritual, kepastian, etiket. Li menjadi sebuah kumpulan peraturan kesopanan serta kepatutan yang perlu  manusia  patuhi.  Sehingga Li lebih  merepresentasikan  suatu  kode  etik  pada pergaulan (peraturan moral).
Peraturan hidup ( Li ) tak menjadi suatu ketentuan dengan keberlakuan umum, Li bersubstansi tak sama serta sesuai dengan bentuk golongan serta hubungan dari berbagai pihak orang yang diharuskan menaatinya. Walaupun begitu, ada suatu ketetapan secara umum  berlaku  pada Li, yakni  ditemukannya  penetapan,  yang  menyebutkan  berbagai manusia umumnya tak memiliki hak yang bersifat subjektif, namun hanya mempunyai berbagai  kewajiban,  mencakup  kewajiban  pada  semua  atasannya,  ataupun  pada masyarakat. 12
Penentuan  kewajiban  dengan  sifatnya  yang  subordinasi  itu,  dibutuhkan  untuk dijadikan unsur daripada usaha dalam penenjaminan terlaksananya lima perimbangan serta hubungan yang  Mensius serta Konfusius kemukakan, yakni :
a. kaum laki-laki kepada ayahnya;
b. kaum muda kepada kaum tua;
c. sahabat terhadap sahabatnya;
d. kaula negara terhadap raja;
e. istri kepada suaminya.
Terdapatnya  kewajiban  dengan  sifat  yang  subordinasi  tersebut,  tak  mampu terlepas  dari  lembaga  masyarakat  paling  dasar,  yakni  keluarga,  berdasarkan  artian luasnya. Kepala keluarga disebut sebagai pihak paling tua atas generasi yang paling tua, serta  memiliki  ketidakterbatasan  kekuasaan  pada  seluruh  anggiotanya.  Keluarga terdapat  pengelompokan  ke  dalam  berbagai  keturunan  serta  dikenal  paling  akhir tersebut  berlandaskan  atas  pada  domain  feodalisme,  dengan  ada  dibawahi  oleh pemimpin  yang  mana  seorang  raja.  Prinsip  feodalisme  tersebut  ditemukan  di  zaman Confusius, serta  masih ada.
Kondisi tersebut selanjutnya dijadikan landasan penerapan Li dari seorang kepala keluarga  terhadap  keluarganya,  kepala  suku-bangsa  kepada  kepala  keluarga,  berbagai raja ataupun pejabat kepada kepala suku. Pada konteks tersebut masing-masing pihak
perlu berupaya menjauhi konflik, sebab konflik cenderung menghancurkan rasa hormat serta mampu membuat ketertiban masyarakat terganggu. sehingga masing-masing pihak perlu  berusaha  melaksanakan  rekonsiliasi,  serta  berusaha  menemukan  solusi  secara damai.  Jika  rekonsiliasi  tak  memperolah  hasil  dengan  demikian  konflik  yang  ada dipecahkan lewat hukum yang menjadi jalan paling akhir.
Terdapatnya  cara  pandang  tersebut  didasari  oleh  pendapat  Confucius,  yakni manusia  dianggap  benar,  apabila  manusia  bermoral  ( Li )  pada  segala  aspek  hidupnya. Melalui  penjujungan  nilai  moral,  manusia  cenderung  dianggap  sempurna  dan  dengan demikian  tak  diperlukan  untuk  memiliki  pedoman  hukum.  Hukum  tertulis  dari pembentuknya (kaum legalis) membuat manusia menjadi berperilaku tidak baik. Hukum menjadi  wadah  orang  jahat  berkumpul,  hukum  menjadikannya  rakus  serta  tamak. Manusia dengan moral yang sempurna tak memerlukan hukum pada hidup yang ia jalani. Pemikiran  Confucius  ini  didasari  suatu  keyakinan  yang  menyebutkan  manusia  pada dasarnya terlahir pada kondisi baik, sebab di dalamnya ada nilai moral saat dilahirkan.
Saat abad III M, lebih tepatnya di zaman Dinasti Tsyin (256-207), Confusionisme, yang  mana  terdapat li tersebut  disanggah  oleh  banyak  ahli  hukum  (legis),  dengan berdasakan  perspektif  yang  menyebutkan fa ,  berarti  suatu  perundang-undangan,  tak terkecuali undang-undang hukum pidana  amat rakyat butuhkan. Facia (kiblat undang- undangnya para legis) mengalami perkembangan besar saat kekaisaran Ch’in Shih Huang Ti , di tahun 221 SM yang menciptakan kesatuan serta persatuan atas segala tempat di China, serta selanjutnya dilanjutkan Mao Tse Tung beserta pihak yang memimpin koalisi komunisme. 13
Ditentangnya  Confucius  itu  berlandaskan  atas  apa  yang  Kaum  Legalis  pahami, yang menyebutkan sebenarnya manusia terlahir membawa sifat serta watak yang jahat. Manusia akan lebih merasakan tak mau kalah, dan akan berperan sebagai serigala untuk manusia  lainnya.  Dalam  kondisi  tersebut  manusia  perlu  hukum  untuk  mengaturnya. kaum  Legalis  mengungkapkan  bahwa  Raja  mendapatkan  kekuasaan  terlegitimasi  dari tuhan ( Thian ), serta saat berkuasanya dia berarti dia diberkahi hukum supaya mampy membuat watak keras manusia menjadi tunduk, dengan demikian tak ada satu halpun manusia yang menentang. Maka darinya dalam rangka menciptakan kondisi yang tertib, manusia  harus  mematuhi  peraturan  hukum,  serta  yang  melanggar  perlu  diberikan ancaman  dengan  berbagai  hukuman  yang  memberatkan  sehingga  akan  takut. 14 Fa merpakan melekatnya hukum dalam sebuah negara, dengan umum serta mutlak berlaku untuk semua manusia secara setara.
Sesuai  apa  yang facia anjurkan , China  selanjutnya  membuat  aturan  yang bentuknya undang-undang. Setidaknya ada 18 undang-undang di China. Undang -undang paling tua adalah sejak abad IV SM, yang selanjutnya hampir  seluruh dinasti menerbitkan
13 Benda, Harry J., 29.
14 Dardi  Darmaodiharjo dan  Shidarta, Pokok-Pokok  Filsafat  Hukum:  Apa  dan  Bagaimana  Filsafat Hukum Indonesia (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), 46.
undang-undang  yang  berbentuk  kitab  walaupun  sama  dengan  naskah  terdahulu  serta hanya diakuisisi dengan ataupun tidak disertai penambahan.
Namun sudut pandang legal fa-cia ini tak bisa dipaksa masuk. Semenjak kekuasaan Dinasti  Han  (abad  II  SM)  bisa  dipastikan  ada  suatu  tahap “konfussianisasi” peraturan, yang mana bermacam undang-undang dengan cara substansial mengacu kepada Li selaku sumber hukum yang dianutnya. Walaupun begitu legisme  tersebut masih memberikan pengaruh serta menjadi kebudayaan untuk semua kaisar dalam pembentukan peraturan hukum,  termasuk  undang-undang  dalam  bidang  hukum  pidana  serta  ketatausahaan negara. Namun prosesnya tak pernah menyinggung aspek hukum privat. 15
Pada  hukum  privat,  kebiasaan  berperan  besar,  serta  tetap  berlaku  walaupun berseberangan  dengan  peraturan  hukum.  Subsistem  hukum Li dan Fa berdasarkan hukum  China,  tak  diberlakukan  dengan  cara  yang  unifikasi  kepada  seluruh  kelompok masyarakat. Diberlakukannya Li dan Fa harus sesuai dengan struktur masyarakat China yang meliputi 4 kelas, yakni kelas pertama (kaum terpelajar serta pejabat); kelas kedua (petani); kelas ketiga (pekerja) serta kelas keempat (pedagang). Manusia  pada kelas yang lebih  rendah  tunduk  kepada  yang  kelasnya  lebih  tinggi.  Pada  kelas  keluarga  serta kelompok keluarga menjadi sebuah dasar berorganisasi bermasyarakat serta yuridis.
Li selaku sebuah tatanan umum, hanya berlaku pada kaum masyarakat kelas atas, lain halnya bagi kelas rendah, tak bisa dilakukan serta maka darinya mereka berlaku Fa . Pada konteks tersebut, untuk kaum terpelajar serta pejabat negara mampu terlepas dari undang- undang pidana, dan apabila diharuskan menerima hukuman, mereka bisa saja melakukan penebusan pidana melalui pembayaran uang.
Timbulnya  perbedaan  itu  didasari  oleh  berbagai  anggota  kelas  tinggi  sudah berpengetahuan  serta berpendidikan, sehingga mampu paham dengan cara kehidupan sesuai Li, lain  halnya  dengan  orang  biasa  yang  tak  berpendidikan  serta  berkehidupan seadanya tak bisa berlaku seperti hal tersebut, dan dengan demikian mereka diharuskan untuk tunduk pada undang-undang, termasuk hukum pidana.
Hukum  China  tradisional  identik  dengan  ketidaksamaan  di  muka  hukum  serta keputusan  hakim  yang  cenderung  sewenang-wenag.  Kelas-tinggi  bisa  saja  melakukan penolakan  terkait  diberlakukannya  undang-undang  kepada  mereka,  yang  mana alasannya  yakni  dengan  diberlakukannya  suatu  undang-undang  menjadi  bukti kelemahan. 16

## 2. Ajaran Fa
Tertutupnya  Cina  dari  keberpengaruhan  orang  asing  pada  beragam  aspek (termasuk hukum), tak bisa bertahan selamanya. Sejalan dengan rezim kaisar yang jatuh serta pemerintahan Republik yang terbentuk di tahun 1912, menandai awal terjadinya penyatuann berbagai tatanan hukum negara Barat menuju negeri Cina. Perihal tersebut
15 Goerge  T.  Haley  dan  Usha, The  Chinese Thao of  Business:  Rahasia  Kesuksesan  dan  Keunggulan Strategi Bisnis Pengusaha China, terj. Arfan Achyar (Jakarta: Hikmah (Mizan Publika), 2008), 97.
16 Goerge T. Haley dan Usha, 97.
sangat  terlihat  saat    selepas  Tsiang  Kai  Tsyek  unggl  dari  berbagai  kelompok  dengan haluan  partai  kiri  yakni  partai  Kuo  Min  Tang  sepanjang  1925-1928.  Di  masa  tersebut Undang-undang  Dasar  mulai  disusun  walaupun  awalnya  sifatnya  sementara  (1931) setelah itu berdefinitif di tahun 1936 dengan beberapa kodeks mengacu pada struktur negara Barat. 17
Pada tahun 1949 terdapat perubahan karena menangnya partai Komunis dengan pemimpin Mao Tse Tung. 18 Rezim terbaru China tersebut menghilangkan segala undang- undang  dalam  rangka  menghapus  pengaruh  feodal  serta  kaum  kelas  menengah,  serta untuk  menggantikannya  maka  dibuat  tatanan  hukum  terbaru  dengan  basis  undang- undang. Pembentukan tatanan hukum terbaru dengan basis undang-undang tersebut, tak hanya  menunjukkan Fa yang  menang,  ( legisten /  ahli  hukum ) ,  namun  cenderung memperlihatkan  mendominasinya  paham  Marxisme-lenimisme.  Diberlakukannya undang-undang  tersebut,  didasari  oleh  keinginan  menguatkan  kekuasaan  diktator. Diberlakukannya  undang-undang  dengan  ketat  serta  kerasdalam  rangka  penegakan komunisme. 19
Sejak  1950  hingga  1958  diterbitkan  undang-undang  dengan  jumlah  banyak, dengan umumnya berdasarkan pada hukum Sovyet, akan tetapi tetap memiliki ciri khas dari Cina. Namun di  tahun 1958 terjadi sebuah reaksi terkait hegemoni undang-undang. Pemerintahan Cina tidak setuju dengan keberpengaruhan Rusia serta memiliki kembali menggunakan  langkah  pendekatan  tradisional.  Kedaulatan  undang-undang  yang mendominasi tersebut mulai dihilangkan, serta selanjutnya diganti dengan suatu model penataan dengan basis kepemimpinan kenegaraan dengan mendapatkan pengaruh dari suatu etika umum, dengan penafsirannya dilakukan oleh negara sendiri  dengan berbagai kader partainya. Dalam fase  tersebut,  China membentuk ulang suatu li namun bersifat terbaru,  sejalan  dengan  perspektif  partai  komunis,  dengan  merujuk  pada  berbagai gagasan Mao Tse Tung (lebih terkenal sebagai “buku merah”). Li tersebut penerapannya dilakukan  pada “orang  jujur”, yaitu  kaum  komunis,  lain  halnya  yang  mengandalkan kekejaman  (undang-undang  pidana)  masih  dijaga  serta  berlaku  untuk  kaum “kontrarevolusioner” serta kaum “ Barbar ”, ataupun non-Cina.
Revolusi kebudayaan kaum Proletar yang terjadi di periode 1966-1968 membuat proses perubahan menjadi cepat. Proses dalam pembentukan komunisme memunculkan rasa ingin memasukkan kondisi “non - hukum”, dengan tak diberikan sanksi. Ideologi perlu dapat membuat kekuasaan negara berjalan, di sampin itu rakyat diharuskan mengikuti serta menerima berbagai  gagasan partai  beserta yang memimpinnya. Idiologi  tersebut wajib diikuti walaupun tak setuju dengannya, supaya kesatuan sert persatuan tercipta.
17 Undang-Undang  Dasar  pertama  Republik  Rakyat  China  yang  diberlakukan  pada  tahun  1954, sebagian  materi  adalah  pencerminan  Undang-undang  Dasar  Uni  Sovyet  dan  Republik-republik  Rakyat Eropa Timur.
18 Mao Tse Tung sejak tahun 1931 telah mendirikan Republik Sovyet China di Propinsi Kiang Si, di bagian  Selatan  China  Tengah.  Setelah long  march” (1934-1935),  yang  membawa  kaum  komunis  ini  ke Syensi, propinsi bagian utara Cina, maka dari sinilah seluruh China ditaklukkan (kecuali pulau Taiwan).
19 Haley, Goerge T. dan Usha, 100.
Masing-masing pihak harapannya mampu melakukan berbagai gagasan yang ada, bahkan melalui jalan paksaan. Maka darinya bentuk tatanan hukum tak lagi berlandaskan pada undang-undang,  namun  seluruh  halnya  memiliki  tumpuan  kepada  semboyan  ataupun slogan dengan sifatnya yang ideologis. 20
Tahun 1970, tepatnya selepas Mao (1976) wafat, pandangan terkait negara serta hukum  oleh Revolusi  Kebudayaan dengan  cara  bertahap  ditarik  kembali.  Waktu  1973 muncul  perlawanan  kepada  Lin  Piao,  dengan  pemaduan  serangan  pada  paham konfusionisme  dan  juga fa-chia, Hua  Kuo  Feng  beserta  Feng  Hsiao  Ping  (Revolusi Kebudayaan melengserkan keduanya), telah membuat Cina kembali berpaham legalisme, sebuah unsur fa , namun dengan tak berseberangan dengan ideologi Mao.
Di era kini satu Undang Undang Dasar disusun semenejak tahun 1954, silanjutnya dilakukan  penggantian  menjadi  suatu  Undang-undang  Dasar  terbaru  serta  sudah disiapkan semenjak tahun 1970 serta selesai sehingga terbit di tahun 1975. UUD tersebut cenderung diperingkas menjadi 30 pasal saja, lain halnya UUD lama berisikan 106 pasal). UUD terbaru tersebut berusaha dalam rangka melakukan penyederhanaan strukturisasi kenegaaraan  namun  di  sisi  lainnya  menyediakan  landasan  konstitusi  untuk  partai komunis.  Sehingga  negara  China  menjadi  negara  sosialis  yang  bernama “diktatur ploretariat”, dengan kekuasaannya dibawahi oleh pemimpin partai komunisme. UUD 1975 tersbut, selanjutnya dilakukan amandemen di Maret 1975 (60 pasal), dengan  selanjutnya  dilakukan  penggantian  menjadi  UUD  1982,  akan  tetapi  berbagai perubahannya  cenderung  tak  banyak.  Subsitem fa yang  kembali  dianut tak mengakibatkan  undang-undang  mendominasi.  Pada  periode  1972-1976  hukum diletekkan dengan subordinatif serta dijadikan media politisasi. Sama halnya pada aspek hukum privat. Walaupun sudah terakui terdapatnya hak milik tanah, namun strukturisasi kepemlikian  itu  didasari  hak  kepemilikan  marxisme,  disertai  tekanan  pada  hak  milik negara kolektif serta sosialis. 21
Peradilanpun secara penuh ada dengan dibawahi badan partai sekaligus menjadi pengawasnya,  dengan  memiliki  sebuah  tujuan:  menyelesaikan  pertentangan  pada masyarakat.  Di  dalam  mayoritas  bidang  hukum  tersebut  diusahakan  perselisihan diselesaikan dengan cara yang  mendamaikan dengan jasa perantara. Sebagai penunjang atas maksud itu,  dibentuk Komisi Perantara Masyarakat, dengan memiliki hakikat untuk menomorduakan peranan peradilan. Mekanisme tersebut terpandang manjadi hal yang menggantikan  tolak  ukur  terdahulu,  yaitu  berkewajiban  memberikan  jaminan  atas harmonisme,  kehidupan  yang  selanjutnya  diubah  dijadikan  syarat-syarat  setia  pada paham marxisme versi Mao Tse Tung.
Undang-undang  di  Cina  bersumberkan  atas  2  badan  penyusun  undang-undang, yakni:  badan  legislatif  negara  serta  lembaga  partai.  Terkait  perihal  tersebut  Partai menjadi  penentu  isi,  dan  negara  sabagai  penentu  aturan  perundang-undangan.  Dari semenjak tahun 1979 sudah terbit lebih dari 100 undang-undang, termasuk yang terkait
20 Haley, Goerge T. dan Usha, 102.
21 Haley, Goerge T. dan Usha, 103.
kelembagaan  negara  serta  lebih  khusus  terkait  hukum  perekonomian.  Di  samping  hal tersebut diterbitkan juga kitab perundang-undangan pada berbagai cabang hukum yang lain misalnya hukum acara perdata serta perdata, hukum acara pidana serta pidana. 22 Berikut adalah pengelompokan hukum Cina di zaman sekarang. 23
1) Hukum partai telah termuat pada statuta partai serta berbagai revolusi partai. Terkait perihal  tersebut  masing-masing  orang  wajib  mematuhi  hukum  tersebut.  Lembaga paling  tinggi  dari  partai  disebut  dengan  Komite  Sentral  dengan  tugasnya  menjadi pengendali masyarakat serta negara.
2) Hukum  Tata  Negara.  Aturan  pada  hukum  tersebut  ada  pada  UUD  serta  undang- undang pelaksana. UUD 1982, diterima melalui Musyawarah Nasional, disitu terurai berbagai asas umum tatanan perekonomian serta kenegaraan, terkandung berbagai kewajiban serta hak sebagai warg, dengan setara di mata  hukum serta mengelola strukturiasi  suatu  negara.  Kekuasaan  paling  tinggi  ada  pada  Musyawarah  Rakyat Nasional; serta
3) Hukum pemerintahan mencakup penetapan statuta komite kependudukan.
4) Terkait  bidang  hukum  privat,  hukum  Cina  tersebut  mengelompokkan  lembaga hukum serta pihak pribadi. Pihak asing mendapatkan perlindungan atas kepentingan beserta hak hukum yang ia miliki. Terkait hukum keluarga baik istri ataupun suai memiliki  kesamaan  hak;  UU  perkawinan  tahun  1980  menyebutkan  syarat-syarat dilangsungkannya pernikahan, kewajiban serta hak terkait perihal itu juga  mencakup persyaratan  untuk  bercerai.  Lahirnya  anak  tanpa  pernikahan  memiliki  kesetaraan hak dengan anak yang lahir dari pernikahan. Khususnya dalah  hukum pernikahan di tahun  1950  pihak  yang  membuat  undang-undang  menyusun  sebuah  ketetapan dengan  kebudayaan  tradisional.  Terkait  perihal  tersebut  pernikahan  merupakan persoalan yang perlu kepala keluarga kelola atur. selanjutnya melalui ketetapan yang menyebutkan  pernikahan  perlu  dilandasi  oleh  kebebasan  kehendak  kedua  belah pihak  serta  perihal  tersebut  wajib  dilaksanakan  di  depan  pejabat  sipil.  Baik  istri ataupun suami berhak secara setara serta dengan didasari alasan demogratif supaya menjalani program KB.
5) Pada aturan terkait eigendom UU dikelompokkan menjadi 3 bentuk yakni : hak milik kolektif,  negara,  serta  pribadi.  Pertama  serta  kedua  mencakup  tanah,  SDA  serta sejumlah media produksi, lain halnya dengan eigendom individual mencakup barang- barang  yang  dikosumsi  (perabot,  rumah,  tabungan)  serta  media  produksi  yang misalnya  hewan  pengangkut  serta  penarik  beban.  Dengan hak  milik  “sosialistis” barang suci tak bisa terganggu gugat.
6) Meskipun  UUD tak menyatakan hak milik intelektual, tapi tertanggal 1 April 1985, mulai diterbitkan sebuah hak oktroi terbaru.
7) Pada bidang perekonomian ditemukan berbagai perusahaan negara, individual serta kolektif, di samping berbagai perusahaan campuran Cina serta luar negeri termaktub
22 Haley, Goerge T. dan Usha, 104.
23 Haley, Goerge T. dan Usha, 104.
pada suatu undang - undang yang cakupannya luas. Semenjak tahun 1980 terdapat 4 buah “Zon a Ekonomi Khusus” pada Selatan Cina, yang mana penanam modal asing diperlakukan istimewa dengan berbentuk privilege terkait pajak, ekspor impor valuta asing, serta lain-lain.
8) Pada  bidang peradilan ditemui:
a) Berbagai komite perantara masyarakat, dengan terbentuk berdasarkan berbagai komite  penduduk,  dengan  terdapat  hakim  yang  masih  asing  serta  kurang terampil terkait penanganan perkara pidana ataupun perdata;
b) Berbagai  pengadilan  rakyat  biasa  ataupun  khusus  serta  ada  dalam  ujung piramida peradilan, suatu Mahkamah bagi rakyat;
c) Komisi-komisi arbitrase untuk penyelesaian  persoalan ekonomi;
d) Parket , dengan tugasnya melakukan pengawasan atas terlaksananya undaang- undang;
e) Ruang tempat pembela (balie) , dengan mencakup para advokat dengan bekerja dibawahi oleh negara serta diwajibkan supaya memberi bantuan hukum.
f) Kekuasaan kehakiman  mencakup berbagai  hakim yang profesional, pembantu, ataupun yang masih awam.
g) Hukum acara pada sidang pengadilan dilangsungkan dengan adanya 2 instansi: pemutusan  serta  pemeriksaan  perkara  pada  tingkat  pertama  serta  banding. Persidangan  peradilan  terbuka  bagi  khalayak  umum.  Akan  tetapi  keseluruhan perkara tergolong sedikit: lebih banyak perkara diselenggarakan terkait hal yang disebut musuh-musuh masyrakat serta “residivis - residivis”, ataupun pada hukum pernikahan. 24

## E. Kesimpulan
Pada  masa  awal  pembentukannya  sistem  hukum  Cina  mampu  membuktikan dirinya mampu bertahan dan eksis meskipun memiliki sistem dan politik hukum yang berbeda dengan kebanyakan sistem dan hukum yang banyak ditemukan di negara-negara lainnya. Ajaran Li dan Fa mampu membuktikan bahwa Politik Hukum Cina condok pada suatu  tatanan  umum  yang  bersendikan  moral  hanya  diberlakukan  bagi  golongan masyarakat kelas atas, sedangkan bagi kelas-kelas terendah, diberlakukan ajaran hukum Fa ,  sebagai  suuatu  tatanan  hukum  berbentuk  peraturan  perundang-undangan  yang dibuat dan diberlakukan oleh negara bagi masyarakat kelas rendah.
Di  sepanjang  alur  sejarah  perjalanannya  model  pembangunan  hukum  di  Cina mengalami pergantian antara suatu tatanan hukum berbasiskan undang- undang, yang mendasarkan  pada  paham  Marxisme-lenimisme,  dengan  sisten  hukum  yang  berbasis moral (etika umum) dengan mendasarkan pada pendekatan tradisional Cina. Pada tahap
24 Idris Ramulyo, Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan  Islam (Jakarta:  Ind – Hill.  Co.,1985),  103;  M  Yahya  Harahap, Hukum  Acara  Perdata:  Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan , VIII (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
akhir  perkembangannya  Cina  menganut  kembali  paham legalisme, tanpa  mengingkari ideologi Mao, dan menempatkan hukum secara subordinatif pada tujuan-tujuan politik.
Dengan kata lain Cina menunjukkan eksistensinya melalui ajaran Li dan Fa yang mampu  mendominasi  suatu  perangkat  aturan  hukum  atau  kebijakan  hukum  yang bertumpu  pada  moral,  etika  serta  menjadikan  perundang-undangan  sebagai  sumber hukum lain selain Moral, Etika yang sangat dijunjung oleh bangsa Cina.

## Daftar Kepustakaan
Akmal, Diya Ul. “Politik Reformasi Hukum: Pembentukan Sistem Hukum Nasional Yang Diharapkan.” Hukum Dan Keadilan Volume 8 Nomor 1, Maret 2021 8, no. Politik Reformasi  Hukum:  Pembentukan  Sistem  Hukum  Nasional  Yang  Diharapkan (2021).
Albert Rumokoy, Donald., dan Frans Maramis . Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Rajawali Press, 2014.
Benda, Harry J. Bulan Sabit dan Matahari Terbit. Jakarta: Pustaka Jaya, 1980.
Darmaodiharjo, Dardi., dan Shidarta. Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996.
Dirdjosisworo, Soedjono. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
Forchtner,  Bernhard.  “Critique,  the  Discourse -Historical  Approach,  and  the  Frankfurt School.” Critical
Discourse Studies 8, no. 1 (2011). https://doi.org/10.1080/17405904.2011.533564.
Friedman,  Lawrence  M. Sistem  Hukum  Perspektif  Ilmu  Sosial .  3rd  ed.  Bandung:  Nusa Media, 2009.
Huijbers, T heo. Filsafat Hukum. Yogyakarta: Kanisius, 1995.
Huijbers, Theo. Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah . Kanisius , 1982.
Ishaq. Dasar-Dasar Ilmu Hukum . Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
Latif, Y. “Ketuhanan Sebagai Moralitas Publik.” Maarif : Arus Pemikiran Islam Dan Sosial , 2016.
Marbun, SF., dkk. Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: UII Press, 2001.
Merryman, JH. The Civil Law Tradition : An Introduction To The Legal System Of Western Europe And Latin America, 1.
Mohammad Mahfud MD. Politik Hukum Di Indonesia . (Jakarta: Rajawali Press, 2012.
Mulder,  Richard  De,  and  Albert  Meijer.  “From  Trias  to  Tetras  Politica:  The  Need  for Additional Checks and Balances. Illustrated by Immigration Law.” Innovation and the Public Sector 19 (2012). https://doi.org/10.3233/978-1-61499-137-3-36 .
Murdan,  and  Safira  Mustaqilla.  “Diskresi dan  Negara  Hukum:  Mewujudkan  Hukum
Berkeadilan  Masyarakat.” LEGITIMASI:  Jurnal  Hukum  Pidana  Dan  Politik  Hukum 11, no. 1 (2022).
Putra, Lili Rasjidi dan Wyasa. Hukum Sebagai Suatu Sistem . Bandung: Manda Maju, 2003.
Ramulyo, Idris. Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam. Jakarta: Ind – Hill. Co.,1985.
Sumardi,  D.,  R.  Lukito,  and  M.N.  Ichwan.  “Legal  Pluralism  within  the  Space  of  Sharia: Interlegality  of  Criminal  Law  Traditions  in  Aceh,  Indonesia.” Samarah 5,  no.  1 (2021): 426 – 49. https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i1.9303.
S. Nasution, Metode Research (Penelitian Ilmiah) Ssulan Tesis, Desain Penelitian, Hipotesis, Validitas,  Sampling,  Populasi,  Observasi,  Wawancara,  Angket ,  Cet.  ke-4.  Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
Tilaar,  HAR. Mengindonesia  Ethnis  dan  Identitras  Bangsa  Indonesia;  Tinjauan  dari Perspektif Ilmu Pengetahuan. Jakarta: t.p, 2007.
T.  Haley,  Goerge.,  dan  Usha. The  Chinese  Thao  of  Business:  Rahasia  Kesuksesan  dan Keunggulan Strategi Bisnis Pengusaha China, terj. Arfan Achyar. Jakarta: Hikmah (Mizan Publika), 2008.
Wijaya,  Glenn.  “ Pelindungan  Data  Pribadi  Di  Indonesia:  Ius  Constitutum  Dan  Ius Constituendum .”
Law Review 19, no. 3 (2020). https://doi.org/10.19166/lr.v19i3.2510.Akmal, Diya Ul. “Politik Reformasi Hukum: Pembentukan  Sistem  Hukum  Nasional  Yang  Diharapkan.” Hukum  Dan  Keadilan Volume 8 Nomor 1, Maret 2021 8, no. Politik Reformasi Hukum: Pembentukan Sistem Hukum Nasional Yang Diharapkan (2021).
Forchtner,  Bernhard.  “Critique,  the  Discourse -Historical  Approach,  and  the  Frankfurt School.” Critical
Discourse Studies 8, no. 1 (2011). https://doi.org/10.1080/17405904.2011.533564.
Friedman,  Lawrence  M. Sistem  Hukum  Perspektif  Ilmu  Sosial .  3rd  ed.  Bandung:  Nusa Media, 2009.
Harahap, M Yahya. Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan . VIII. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
Huijbers, Theo. Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah . Kanisius , 1982.
Latif, Y. “Ketuhanan Sebagai Moralitas Publik.” Maarif : Arus Pemikiran Islam Dan Sosial , 2016.
Mohammad Mahfud MD. Politik Hukum Di Indonesia . (Jakarta: Rajawali Press, 2012.
Mulder,  Richard  De,  and  Albert  Meijer.  “From  Trias  to  Tetras  Politica:  The  Need for Additional Checks and Balances. Illustrated by Immigration Law.” Innovation and the Public Sector 19 (2012). https://doi.org/10.3233/978-1-61499-137-3-36.
Murdan,  and  Safira  Mustaqilla.  “Diskresi  Dan  Negara  Hukum:  Mewujudkan  Hukum Berkeadilan Masyarak at.” LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum 11, no. 1 (2022).
Putra, Lili Rasjidi dan Wyasa. Hukum Sebagai Suatu Sistem . Bandung: Manda Maju, 2003.
Sumardi,  D.,  R.  Lukito,  and  M.N.  Ichwan.  “Legal  Pluralism  within  the  Space  of  Sharia:
Interlegali ty of Criminal Law Traditions in Aceh, Indonesia.” Samarah 5, no. 1 (2021): 426 – 49. https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i1.9303.
Wijaya,  Glenn.  “ Pelindungan  Data  Pribadi  Di  Indonesia:  Ius  Constitutum  Dan  Ius Constituendum. ”
Law Review 19, no. 3 (2020).
https://doi.org/10.19166/lr.v19i3.2510.