## TANGGUNG JAWAB NAHKODA DALAM PENGANGKUTAN BARANG MELALUI LAUT
Anung Adityatjahja 1* , Herman Susetyo 2 1,2 Universitas Diponegoro
*Email: aditya.p3b@gmail.com

## ABSTRACT
The captain as the leader of the ship can be held accountable for the actions of those who work as crew members. The captain during the voyage is obliged to pay attention to the interests of the parties entitled to the cargo, where necessary, he must take action for the benefit of the owner of the cargo. The captain is required to maintain a ship's log book which contains records of everything that happens during the voyage. The sea documents that must be fulfilled by the captain include: mate’s receipt , loading orders, tally sheets, shipping instruction , cargo manifests and so on. Provisions regarding the rights and obligations or responsibilities of the captain have been stipulated, which means to provide clear boundaries regarding the location of the fault and in line with that it is also  stipulated  who  must  bear  the  loss  for  damage  or  loss  of  the  cargo  being  transported.  However,  in overcoming  compensation  in  the  transportation  of  goods,  it  can  be  resolved  through  a  third  party,  namely insurance that has collaborated with shipping companies.
Keywords : Freight forwarding ; captain ; Sea transportation .

## ABSTRAK
Nahkoda  sebagai  pemimpin  kapal  dapat  dipertanggungjawabkan  atas  perbuatan-perbuatan  dari  mereka  yang bekerja sebagai anak buah kapal. Letak keistimewaan nahkoda sebagai buruh bersama-sama dengan anak buah kapal mengikatkan diri dalam perjanjian kerja laut  dengan perusahaan pelayaran sebagai majikan, akan tetapi nahkoda  masih  pula  bertanggungjawab  terhadap  perbuatan-perbuatan  anak  buah  kapal  yang  dipimpinnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah tanggungjawab nahkoda atas perbuatan-perbuatan yang  dilakukan  anak  buah  kapal  selama  proses  pengangkutan  kepada  pengusaha  kapal  dan  apabila  terjadi kerugian  dalam  pengangkutan  barang  melalui  laut.  Nahkoda  selama  pelayaran  berkewajiban  untuk memperhatikan kepentingan pihak-pihak yang berhak atas muatan, dimana perlu dia harus mengambil tindakan untuk kepentingan si pemilik muatan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Nahkoda diharuskan untuk memelihara buku harian kapal yang isinya mengenai catatan-catatan segala hal yang terjadi selama berlangsungnya pelayaran. Adapun dokumen-dokumen laut yang harus dipenuhi oleh nahkoda antara lain: resi mualim, surat perintah pemuatan, surat Lembaran Penghitungan, surat pemberitahuan memuat  barang,  manifest  muatan  dan  lain  sebagainya.  Ketentuan-ketentaun  tentang  hak  dan  kewajiban  atau tanggungjawab nahkoda telah ditetapkan, yang maksudnya adalah memberikan pembatasan-pembatasan yang jelas tentang letak kesalahan dan sejalan dengan itu ditetapkan juga tentang siapakah yang harus menanggung kerugian atas rusak atau hilangnya muatan yang diangkut. Namun demikian dalam mengatasi ganti rugi dalam pengangkutan  barang  telah  dapat  diselesaikam  melalui  pihak  ketiga  yakni  asuransi  yang  telah  bekerjasama dengan perusahaan pelayaran.
Kata kunci : pengiriman barang; nakoda; transportasi laut.

## PENDAHULUAN
Sebagaimana  kita  ketahui  bahwa  Negara  Indonesia  bila  ditinjau  dari  segi  geografis  terdiri  dari ribuan  pulau,  baik  besar  maupun  kecil  serta  letak  yang  strategis,  karena  diapit  oleh  dua  benua  yaitu Benua Asia dan Benua Australia, selain itu juga diapit oleh dua samudera yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Angkutan Penyeberangan sebagai penghubung jaringan transportasi, dalam kerangka tatanan transportasi nasional yang berfungsi untuk mempersatukan wilayah nusantara yang terdiri dari
ribuan  pulau  dari  Sabang  sampai  Merauke.  Sebagai  satu  kesatuan  wawasan  nusantara,  transportasi khususnya laut memegang peranan yang sangat penting dan strategis.
Sehubungan dengan hal diatas, maka untuk mendukung dan memperlancar hubungan antar pulau, dibutuhkan adanya sarana penghubung. Salah satu sarana penghubung yang ada adalah pengangkutan. Ridwan  Khairandy  (2006,  195)  mengatakan  Pengangkutan  adalah  kegiatan  pemuatan  kedalam  alat pengangkut, pemindahan ke tempat tujuan dengan alat pengangkut dan penurunan atau pembongkaran dari alat pengangkut baik mengenai Penumpang maupun Barang.
Untuk  menghubungan antara pulau yang satu dengan pulau yang  lainnya, baik dilihat dari segi politis  maupun  keonomis  maka  salah  satu  sarana  yang  mutlak  diperlukan  adalah  pengangkutan  laut disamping sarana perhubungan darat maupun udara. Oleh karena itu diperlukan adanya armada nasional yang  dapat  memenuhi  kebutuhan  dalam  negeri  serta  armada  internasional  yang  memadai  didalam keterlibatan  Negara  Indonesia  dalam  bidang  perniagaan  internasional  untuk  mengimbangi  negara- negara lainnya.
Menurut  Pasal  309  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Dagang  kapal  adalah  semua  perahu  dengan nama apapun juga. Kecuali apabila ditentukan atau diperjanjikan lain, maka kapal ini dianggap meliputi segala alat perlengkapannya. Yang dimaksud dengan alat perlengkapan kapal ialah segala benda yang bukan  suatu  bagian  daripada  kapal  itu  sendiri,  namun  diperuntukkan  untuk  selamanya  dipakai  tetap dengan kapal itu.
Apabila  kita  teliti  isi  rumusan    dari  ketentuan  didalam  KUHD  mengenai  perjanjian  kerja  laut mempunyai  sifat  yang  khusus  apabila  dibandingkan  dengan  perjanjian  kerja  pada  umumnya,  seperti yang terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Adapun kekhususan tersebut ialah:
1) Dilihat dari macam pekerjaanya, maka didalam perjanjian kerja laut sudah ditentukan dengan tegas apakah seseorang akan bertindak sebagai nahkoda atau sebagai anak buah kapal
2) Dilihat dari pelaksanaan perjanjian, dimana sebagian besar harus diadakan di atas kapal laut dalam pelayaran mengarungi lautan luas dengan banyak bahaya mengancam, maka nahkoda perlu diberikan kekuasaan yang sangat besar, seperti yang diatur dalam Pasal 393 KUHD.
3) Mensyaratkan  harus  diadakan  secara  tertulis  dengan  ancaman  batal  seperti  yang  tercantum  dalam Pasal 399 dan Pasal 400 KUHD.
Persyaratan  tertulis  sebagaimana  diatur  dalam  KUHD  masih  diadakan  pembedaan  yaitu  antara pengusaha kapal dengan nahkoda dan perwira-perwira kapal siatu pihak dan pengusaha kapal  dengan anak  buah  kapal  dilain  pihak.  Perjanjian  kerja  laut  antara  pengusaha  kapal  dengan  nahkoda,  perwira kapal, dan anak buah kapal diadakan secara tertulis didepan pejabat yang berwenang yang ditunjuk oleh pemerintah.  Untuk  keperluan  ini  haruslah  dibuat akta autentik,  yang  selain  harus  ditandatangani  oleh pejabat  yang  berwenang  dan  pengusaha  kapal  atau  wakil  dari  pengusaha  kapal,  maka  harus ditandatangani pula oleh nahkoda, perwira kapal dan anak buah kapal masing-masing, atau dububuhkan cap jari tangan bagi mereka yang tidak dapat menulis.
Perwira  kapal  menurut  ketentuan  Pasal  314  KUHD  adalah  termasuk  sebagai  anak  buah  kapal, disamping  awak  kapal.  Jadi  jelaslah  bahwa  pengertian  anak  buah  kapal  itu adalah  perwira  kapal  dan awak kapal, dan nama-nama mereka harus tercantum dalam daftar bahari (Crew List). Proses perjanjian kerja laut memerlukan peraturan yang mutlak dan tegas dimana para pihak terutama nahkoda maupun anak  buah  kapal  harus  benar-benar  seorang  yang  cakap,  jujur  dan  tangggungjawab  karena  hal  ini menyangkut dengan harta benda dan jiwa manusia yang dibawanya dalam pelayaran atau pengangkutan laut.
Dalam dunia pelayaran dan hukum pengangkutan laut, peranan nahkoda sangatlah penting, sebab disamping nahkoda bertindak sebagai pemimpin kapal masih ada beberapa kewajiban yang dilimpahkan kepada nahkoda yang tidak dapat disepelekan, antara lain dengan adanya kelahiran atau kematian diatas
kapal, bertindak sebagai notaris, memberikan pengetahuan yang baik tentang ECDIS guna keselamatan berlayar (Hermawan, et. al, 2020)  dan sebagainya. Dalam beberapa hal tertentu nahkoda dapat bertindak sebagai  wakil  dari  pengusaha  kapal  yang  diatur  dalam  Pasal  359  sampai  dengan  Pasal  367  KUHD. Dalam  penulisan  ini  penulis  akan  membahas  permasalahan-permasalahan  yang  berkaitan  dengan “TANGGUNG  JAWAB  NAHKODA  DALAM  PENGANGKUTAN  BARANG  MELALUI  LAUT” sebagai berikut:
1. Bagaimanakah tanggungjawab nahkoda atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan anak buah kapal selama proses pengangkutan kepada pengusaha kapal?
2. Bagaimana  tanggungjawab  nahkoda  apabila  terjadi  kerugian  dalam  pengangkutan  barang  melalui laut?

## METODE
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  adalah  metode  penelitian  hukum  yuridis normatif.  Soejono  dan  Abdurahman  (2003,  28)  mengatakan  metode  yuridis  normatif  adalah  metode pendekatan  dengan  menggunakan  data-data  kepustakaan,  yaitu  penelitian  hukum  yang  dilakukan dengan  cara  meneliri  atau  mempelajari  masalah  dilihat  dari  segi  aturan  hukumnya,  meneliti  bahan pustaka atau data sekunder.
Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Nazir (2008, 84) deskriptif analitis yaitu dengan cara menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan  dengan  teori-teori  hukum  dan  praktek  pelaksanaan  hukum  positif,  prosedur  atau  cara memecahkan masalah penelitian dengan cara memaparkan keadaan obyek yang diselidiki sebagaimana adanya, berdasarkan fakta-fakta yang aktual pada saat sekarang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Nahkoda  mempunyai  wewenang  untuk  mengatur  hubungan  yang  berkaitan  dengan  macam pekerjaan antara perwira kapal yang satu dengan yang lain, antara awak kapal yang satu dengan yang lain dan antara perwira kapal dengan awak kapal, sekedar pengusaha pelayaran tidak mengaturnya lebih dahulu, hal tersebut diatur dalam Pasal 314 ayat (1) KUHD.
Pasal 342 ayat (2) KUHD  mengatur tentang Nahkoda bertanggungjawab atas kerugian  yang  di dalam jabatannya ditimpakan kepada orang lain karena kesengajaannya atau kesalahannya yang berat. Kapal  merupakan  suatu  sarana  angkutan  yang  sangat  diperlukan.  Adapun  pihak-pihak  yang  bekerja dalam kapal adalah sebagai berikut :
a. Nahkoda, kedudukan nahkoda sebagai pemimpin kapal, dimana dia adalah satu-satunya orang dalam kapal  yang  berwenang  untuk  menentukan  sikap  dan  mengambil  tindakan  dalam  hal-hal  tertentu, dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan dalam beberapa Pasal sebagai berikut :
a) Pasal 393 KUHD nahkoda berwenang menjalankan kekuasaan atas semua pelayar.
b) Pasal  343  ayat  (1)  KUHP,  guna  menjamin  kemampuan  berlayar  dari  kapal  laut  yang bersangkutan, untuk menjamin keamanan kapal dan pelayar serta muatan kapalnya maka nahkoda berkewajiban dengan seksama mengindahkan kebiasaan dan peraturan-prtaturan yang ada.
c) Pasal 344 KUHD, nahkoda harus mengawasi semua penumpang, termasuk kedudukan yang sah sebagai penumpang. Bila ada orang yang turut menumpang, tetapi tidak membayar maka nahkoda dapat memperkerjakan orang tersebut dalam kapal sampai kesempatan yang pertama datang untuk mengeluarkan orang itu dari kapal.
d) Pasal 371  KUHD, Nahkoda harus mengawasi semua penumpang termasuk kedudukan yang sah sebagai penumpang
e) Pasal  391  Ayat  (2)  KUHD,  Nahkoda  berkewajiban  untuk  mengawasi  barang-barang  yang  ada dalam kapalnya karena tidak boleh ada barang di kapal tanpa izinnya.
f) Pasal 371 Ayat (1) KUHD, Nahkoda selama dalam pelayaran berkewajiban untuk memperhatikan kepentingan pihak-pihak yang berhak atas muatan, dimana perlu dia harus mengambil tindakan untuk kepentingan si pemilik muatan walaupun sampai dimuka hakim.
g) Pasal 371 Ayat (3) KUHD, dalam keadaan mendesak nahkoda dikewenangkan menjual seluruh atau sebagian dari muatan atau membayar pengeluaran-pengeluaran untuk keperluan muatan itu ataupun meminjam uang dengan mengadaikan barang-barang muatan tersebut.
h) Pasal  468  KUHP,  Nahkoda  tidak  diperkenankan  meninggalkan  kapal,  apalagi  kapal  dalam keadaan bahaya kecuali meninggalkan kapal itu mutlak bagi nahkoda untuk keselamatan dirinya. Bila nahkoda melanggar maka dapat dikenakan pidana penjara.
i) Pasal 386 KUHD, Nahkoda mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan tata tertib terhadap awak kapal, untuk mempertahankan kekuasaan itu nahkoda dapat mengambil tindakan-tindakan yang sepatutnya diperlukan.
j) Pasal 391 KUHD, Nahkoda dikewenangkan  menyita minuman keras atau senjata yang dimiliki awak kapal tanpa izinnya.
b. Golongan Pekerja di Kapal, mereka itu ada yang termasuk buruhnya pengusaha kapal dan ada yang termasuk buruhnya pengusaha lain yang tergolong dalam 4 golongan, yaitu :
1) Golongan  Pertama,  awak  kapal,  yang  mengadakan  perjanjian  perburuhan  dengan  pengusaha kapal, yang namanya ditulis dalam sijil awak kapal.
2) Golongan  Kedua,  awal  kapal  yang  mengadakan  perjanjian  perburuhan  umum  dengan  majikan bukan pengusaha kapal.
3) Golongan Ketiga, Kuli-kuli bongkar muat dan pekerja-pekerja untuk sementara waktu melakukan pekerjaan di kapal.
4) Golongan Keempat, merupakan pekerja perseorangan.
Ketentuan-ketentuan tentang hak dan kewajiban atau tanggungjawab Nahkoda telah ditetapkan, yang  maksudnya  adalah  memberikan  pembatasan-pembatasan  yang  jelas  tentang  letak  kesalahan  dan sejalan  dengan  ditetapkan  tentang  yang  menanggung  kerugian  atas  kerusakan  atau  hilangnya  muatan yang  diangkut. Penerima atau pengirim  muatan akan mengajukan tuntutan klaim jika dia mengetahui bahwa  barang  muatannya  mengalami  kerusakan  atau  kekurangan.  Dalam  praktek  pelayaran  niaga terdapat dua jenis klaim yaitu:
a. Klaim Kerusakan, adalah tuntutan ganti kerugian atas kerusakan barang muatan yang dapat berupa kerusakan yang bersifat fisik.
b. Klaim Kekurangan, merupakan klaim yang diajukan berhubungan dengan telah terjadi kekurangan jumlah koli muatan.
Penyelesaian  tuntutan  klaim  didasarkan  kepada Bill  of  Loading serta  resi  mualim  partai  yang terhadapnya  diajukan  tuntutan  klaim.  Perlu  dikemukaan  bahwa Bill  of  Loading, hal  ini  tidak  berarti bahwa tuntutan klaim harus dibayar. Klaim akan ditolak oleh pengangkut kalau kerusakan atas barang terjadi karena:
1) Force Majeur, yaitu kejadian-kejadian yang tidak dapat dikuasai oleh manusia, seperti bencana alam.
2) Vice Propre atau Inharent Vice , yaitu keadaan membusuk sendiri dari dalam.
3) Kelalaian pengirim atau penerima muatan, dalam hal memenuhi kewajiban-kewajiban.
Kalau pada waktu penyerahan barang diketahui bahwa barang menderita kerusakan pada saat itu juga consignee harus memberitahukan kepada pengangkut apakah akan mengajukan klaim atau tidak. Kalau  pemberitahuan  tidak  dilakukan  hak  klaim  dinyatakan  gugur  dan  barang-barang  dianggap  telah diterima tanpa klaim.
Perusahaan  pelayaran  dalam  hal  memilih  buruh  diharapkan  agar  yang  cakap  dan  jujur,  untuk melengkapi kepemimpinan, keperwiraan dan keperawakan sebuah kapal agar kapal tersebut disamping memenuhi syarat mutlak penuh kemampuan berlayar harus pila cukup terisi dengan tenaga yang sangat terampil juga agar supaya kapal laut tersebut mampu melaksanakan pengangkutan laut dengan selamat.
Nahkoda dalam tugasnya menyelenggarakan pengangkutan laut harus sesuai mengikuti prosedur ketentuan perusahaan pelayaran yang telah ditetapkan sehingga dapat meminimalisasi kerugian apabila terjadi.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan  beberapa  hal  dari  penelitian  ini yaitu:
1. Demikian  besarnya  tanggungjawab  nahkoda  sebagai  pemimpin  kapal,  sehingga  apabila  diamati secara  seksama  maka  seakan-akan  tanggungjawab  nahkoda  lebih  besar  di  bandingkan  dengan tanggungjawab  pengusaha  pelayaran.  Apabila  selama  proses  pengangkutan  barang  melalui  laut terjadi kesalahan terhadap anak buah kapal atau menolak menjalankan dinas kapal atau melakukan tindakkan  indisipliner,  maka  nahkoda  berwenang  menjatuhkan  hukuman  pidana  berupa penggurungan  terhadap  anak  buah  kapal  tersebut  selama  satu  sampai  tiga  hari.  Atas  terjadinya perbuatan tersebut  maka  nahkoda harus segera  mencatatnya dalam register pidana yang harus ada diatas  kapal  untuk  kemudian  dilaporkan  kepada  pengusaha  pelayaran.  Disamping  itu  nahkoda diharuskan juga untuk  memelihara buku harian kapal yang isinya mengenai catatan-catatan segala hal yang terjadi selama berlangsungnya pelayaran. Selain penjatuhan hukuman pidana nahkoda juga berhak menjatuhkan hukuman perdata bagi anak buah kapal yang melanggar tata tertib selama dalam pelayaran.
2. Apabila  terjadi  kerugian  dalam  pengangkutan  barang  melalui  laut  maka  nahkoda  tidak  dapat dibebankan  untuk  mengganti  kerugian  terhadap  barang  yang  diangkut  didalam  kapalnya  tetapi dibebankan terhadap pihak  ketiga yakni pihak asuransi yang telah bekerjasama dengan pengusaha pelayaran. Pengirim muatan dalam mengajukan ganti rugi melalui proses dengan dinamakan dengan klaim.  Sebab-sebab  kerusakan  atau  kehilangan  yang  dapat  menjadi  dasar  bagi  penuntutan  klaim yakni  terjadi  akibat  kelalaian  atau  ketidakwaspadaan  nahkoda  atau anak  buah  kapalnya  dalam  hal pemuatan, pengangkutan, pengurusan, pendapatan pengawasan dan pembongkaran muatan kapal.

## DAFTAR PUSTAKA
Hermawan, C. M., Shohibul Anwar, M., & Junius, E. (2020). PENINGKATAN PEMAHAMAN PARA MUALIM  TERHADAP  PENGGUNAAN  ECDIS  GUNA  MENUNJANG  KESELAMATAN PELAYARAN:  Capt.  Mochamad  Hermawan;  Mohammad  Shohibul  Anwar;  Erwin  Junius.
Jurnal Sains Teknologi Transportasi Maritim, 2(1), 36-42.
https://doi.org/10.51578/j.sitektransmar.v2i1.17
Khairandy, R. (2006). Pengantar Hukum Dagang I . Yogyakarta: Gama Media Yogyakarta.
Jatim, R dan Abrial. (2002). Hukum Perkapalan . Semarang: BPLP.
Nawawi,  H  dan  Hardari,  M.  (1992). Instrumen  Penelitian  Bidang  Sosial .  Yogyakarta:  Gajah  Mada University Pres.
Nazir, M. (2008). MetodePenelitian . Jakarta: Ghalia.
Salim, A. (1993). Manajemen Transportasi . Jakarta: Grafindo Persada.
Soekanto, S. (1982). Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: UI
Soekardono. (1991). Hukum Perkapalan Indonesia . Surabaya: Usaha Nasional.
Soemitro, R.H. (1990). Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurumetri . Jakarta: Ghalia Indonesia.
Sudjadmiko, F.D.C. (1985). Pokok-Pokok Hukum Pelayaran Niaga . Bandung: Cendana Press.
Soejono dan Abdurahman. (2003). Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Rineka Cipta.
Sujono, W. (1994). Hukum Laut . Yogyakarta: Liberty.
Triyanto, D. (2005). Bekerja di Kapal . Semarang: Mandar Maju.
Waluyo, B. (1991). Penelitiam Hukum Dalam Praktek . Jakarta: Sinar Grafika.