PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MELESTARIKAN PEMBERIAN GELAR ADAT DI BOLAANG MONGONDOW RAYA

## Gusniarjo Mokodompit, Nur Mohamad Kasim
Universitas Negeri Gorontalo Jl. Jenderal Sudirman No.6, Dulalowo Tim., Kota Tengah, Kota Gorontalo, Gorontalo 96128
e-mail: nurkasim76@yahoo.co.id
Abstrak: Sejarah  masuknya  aturan  hukum  dari  Belanda  pada  masa  penjajahan menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang wajib menggunakan hukum yang dibawa oleh bangsa penjajah tersebut. Diwajibkannya menggunakan aturan hukum dari luar, berhasil mengeyampingkan  aturan  hukum  adat  yang  memang  sudah  menjadi  ciri  khas  setiap daerah adat di Indonesia. Hal ini kemudian menjadikan hukum adat itu lemah. Lemahnya hukum adat berdampak pada tidak dijiwainya lagi hukum adat sebagai aturan yang sesuai dengan  tatacara  berkehidupan  masyarakat  Indonesia,  hal  ini  terjadi  pada  Prosesi Pemberian  Gelar  Adat  yang  ada  di  Bolaang  Mongondow  Raya.  Prosesi  adat  tertinggi yang harusnya sangtalah sakral tidak lagi menjadi suatu hal yang disakralkan dan jauh dari perhatian  pemerintah.  Oleh  karena  itu  pembentukan  Lembaga  adat  oleh  pemerintah menjadi  sesuatu  yang  urgen  untuk  menyelamatkan  semua  prosesi  adat  termasuk Pemberian Gelar Adat.
Kata Kunci : Hukum Adat, Gelar Adat, Lembaga Adat.
Abstract: The  history  of  the  entry  of  the  rule  of  law  from  the  Dutch  in  the  colonial period made Indonesia as a nation that must use the law brought by the colonial nation. Required  to  use  the  rule  of  law  from  the  outside,  managed  to  override  the  rules  of customary law that is already a hallmark of each customary area in Indonesia. This then makes the customary law weak. The weakness of customary law has an impact on the unadulteration  of  customary  law  as  a  rule  that  is  in  accordance  with  the  Indonesian people's living order, this happens in the procession of giving traditional titles in Bolaang Mongondow Raya. The highest customary procession that should be sacred is no longer a  sacred  thing  and  far  from  the  attention  of  the  government.  Therefore,  the establishment of customary institutions by the government becomes something urgent to save all custom processions including the Provision of Adat Title.
Keyword : Customary law,  customary title, Customary Institution

## Pendahuluan
Sejarah  mencatat  kelahiran negara modern sejak abad 7 dan 8 yaitu
masa  feodalisme,  terus  tumbuh  dan berkembang  melewati  abad  –  abad  ke 12, 15, 17 sampai puncaknya pada abad 19  dengan  konsep rule  of  law ( common
law system ) , rechstaaat ( civil law system ) dan negara  konstitusional,  perkembangan ini  juga  berbarengan  dengan  sejarah sosial  budaya  negara  eropa,  Eropa Barat khususnya, yakni merangkak dari dark-ages , middle ages , renaisancce ‘pencerahan’  dan  akhirnya  sampai  ke abad modern. 1
Mulai saat itu hukum memasuki hampir  semua  ranah  kehidupan manusia  dan  membangun  bentuk ketertiban  yang  diinginkannya,  hampir tidak  ada  ranah  kehidupan  yang  tidak diatur  oleh  model  hukum  ini,  hukum melakukan intervensi dalam kehidupan manusia.  Kehidupan  penuh  dengan keteraturan, tidak ada lagi yang berjalan alami  dan  mandiri,  hukum  pelan  – pelan mensegmentasi kehidupan manusia,  mulai  dari  ranah  kesehatan, ekonomi,  sosial  budaya,  pendidikan, semuanya  dibagi  –  bagi  sesuai  dengan alur  yang  di  kehendakinya  dalam bentuk  aturan  –  aturan  yang  harus dipatuhi dan dijalakan sebagai pedoman  kehidupan.  Kenyataan  dan kebenaran sekalipun dikonstruksi mengikuti  kemauan  dan  kehendak hukum tersebut. Dalam  logika  hukum  modern yang dianggap hukum adalah
keputusan  badan  –  badan  yang berwenang,  diluar  itu  tidak  dianggap hukum,  kecuali  memperoleh  izin  dari
1 Satjipto  Rahadjo, Biarkan  Hukum Mengalir:  Catatan  Kritis  Tentang  Pergulatan  Manusia dan Hukum , Jakarta: Penerbit Kompas, 2007, hal. 106.
hukum negara tersebut, aturan – aturan yang  telah  ada  sebelumnya  seperti tatanan kearifan lokal atau hukum adat ( living  law )  hanya  akan  berlaku  apabila hukum  negara  tegas  memberi  izin untuk itu. 2
Indonesia  sebagai  negara  yang mengadopsi  sistem  hukum  modern lewat  pencaplokan  atau  aneksasi  dan transplantasi  budaya  yang  berlangsung lebih  dari  satu  abad  (1840    -  1950), yang kemudian berlanjut dengan proses modifikasi  serta  adaptasinya  . 3 Seperti diungkapkan oleh Sir Stamford Raffles dalam History  Of  Java, Kebanyakan masyarakat  indonesia  punya  sedikitnya artikulasi kebudayaan antara Budhisme, Hinduisme, Islamisme, Konfusianisme, dan  seterusnya.  Setelah  itu,  muncul silang  kebudayaan  dengan  Portugis, Spanyol,  Belanda dan Inggris.  Namun, watak dasar bangsa Indonesia, tetaplah keutuhan dari  sebuah keluarga,  sebuah pilihan hidup yang mistis dan spuritual (total mystical experience of anones). 4
Kodifikasi dan unifikasi hukum modern  yang  dilakukan  tidak  saja berimbas pada perubahan struktur dan
2 Rahardjo,  Satjipto,  Dalam  Khudzaifah Dimyati  (ed),  2004, Ilmu  Hukum:  Pencarian Pembebasan dan Pencerahan, Surakarta:
Muhammadiyah  Univesity  Press  Ubiversitas Muhammadiyah Surakarta. hal. 24.
3 Soetandyo Wignjosoebroto, Dari Hukum Kolonial  Ke  Hukum  Nasional:  Dinamika  Sosial- Politik  Dalam  Perkembangan  Hukum  Indonesia , Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo  Persada,  edisi  1- cetakan kedua1995, hal. 111.
4 Jimly  Asshiddiqie  dkk. Supomo  : Pergulatan  Tafsir  Negara  Integralistik .  Penerbit Thafa Media. Yogyakarta : 2015. Hal 66.
sistem  penegakan  hukum,  namun  juga berefek  pada  dinamika  kearifan  lokal yang tumbuh dan berkembang ditengah – tengah masyarakat. Masyarakat  Indonesia  didesak  dan dipaksa  untuk  menerapkan  hukum yang  jauh  bahkan  berbeda  sama  sekali dengan  budaya  dan  kultur  mereka, negara  –  negara  berkembang  seperti Indonesia harusnya tidak bisa dipaksakan cara – cara penyelenggaraan hukum yang mapan seperti di barat. 5 Setelah lama dalam menjalankan  hukum  modern  (  hukum positif  )  ini  Indonesia  ternyata  harus merasakan  ketidaknyamanan  dengan sistem  itu,  karena  justru  hukum modern  (paradigma  positivistik)  yang diberlakukan diseluruh Nusantara menjadi  ‘beban  pranata  lokal’ 6 ,  hukum dirasakan  menjadi  beban  berat  untuk dijalankan,  malah  menjadi  benda  asing bagi  sebagian  besar  masyarakat Indonesia. Janji – janji hukum modern seperti justice  for  all malah  yang  di saksikan justive  not  for  all. 7 Bolaang Mongondow Raya (Bolaang Mongondow,  Bolaang  Mongondow
Utara,  Bolaang  Mongondow  Selatan, Bolaang Mongondow Timur dan Kota Kotamobagu ) merupakan daerah yang
5 Khudzaifah  Dimyati, Teorisasi  Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Ilmu Hukum Di  Indonesia  1945-1990 ,  Yogyakarta:  Genta Publishing, cetakan kedua 2010, hal. 99.
6 Rahadjo , Satjipto, Penegakan  Hukum
Progresif, Jakarta: Kompas, 2010, hal. 6.
7 FA.  Adji  Samekto, Justice  Not  For  All: Kritik  Terhadap  Hukum  Modern  Dalam  Perspektif Studi Hukum Kritis , Yogyakart: Genta Press, 2008, hal. 12.
merasakan  dampak  ketidaknyamanan dari  paradigma  positivistik  ini  dan kemudian  meminggirkan  nilai  adat istiadat didaerah ini. Bolaang Mongondow  Raya  atau  yang  sering disingkat  BMR  ini  belum  resmi menjadi  daerah  otonomi  baru,  tapi sudah  disebutkan  dalam  surat  Usul Pembentukan  Daerah  Otonom  Baru
Provinsi  Bolaang  Mongondow  Raya dengan nomor surat 100/2061/Sekr.Rp.Pemhumas tertanggal  28  Juli  2016.  Bolaang Mongondow menjadi nama wilayah ini sebelum  terjadi  pemekaran  adalah bagian dari Sulawesi Utara.
Jurnal yang berjudul The History Of  Islam  In  Bolaang  Mongondow,  North Sulawesi Rationalisation and derationalisation  of  religion menjelaskan bahwa Bolaang  Mongondow  is  in  the province  of  North  Sulawesi.  It  shares  its northeasternborder  with  the  Minahasa  region –  well  known  as  a  stronghold  of  Protestant Christianity  –  and  its  western  border  with Gorontalo which has special pride in its long history  of  Islamic  influence  dating  before  the arrival  of  the  first  Europeans. 8 Wilayah Bolaang  Mongondow  Raya  yang merupakan  bagian  dari  Sulawesi  Utara dan dalam jurnal ini disebutkan sebagai Bolaang  Mongondow  yang  berbatasan dengan  Minahasa  dan  Gorontalo. Minahasa  merupakan  daerah  dengan mayoritas  pemeluk  agama  Protestan
8 Sven Kosel, 2010. The History Of Islam In Bolaang  Mongondow,  North  Sulawesi  Rationalisation and  derationalisation  of  religion ,  Journal  :  Indonesia and the Malay World Vol. 38. 43–64.
sementara Gorontalo merupakan daerah  dengan  dominasi  Pemeluk agama  Islam  yang  besar  tidak menjadikan daerah Bolaang Mongondow Raya sebagai daerah yang memiliki Adat Istiadat yang sama persis dengan  salah  satu  daerah  terdekatnya.
Bolaang  Mongondow  Raya  Memiliki Budaya dan Adat Istiadatnya sendiri.
Undang  –  Undang  Dasar
Negara  Republik  Indonesia  1945  pasal 18  B  ayat  2  menjelaskan  tentang penghormatan Negara Republik Indonesia atas Adat Istiadat yang hidup dan  berkembang  ditengah  masyarakat. Pengakuan  ini  merupakan  bentuk keleluasaan  Pemerintah  Daerah  dan seluruh  masyarakat  untuk  menjalankan semua  prosesi  adat  selama  itu  tidak bertentangan  dengan  kepentingan Negara  Republik  Indonesia.  Undang  – undang ini merupakan representasi dari bagitu  banyaknya  suku  dan  budaya yang ada di indonesia yang tidak boleh hilang.  Hal  ini  dijelaskan  dalam  Jurnal yang berjudul Velue In Executing Tumbilo Tohe  (  Part  Of  Light  )  Each  Of  Ramadan As  One  Manifestation  Of  The  Parctice  Of Pancasila  By  People  Gorontalo yang menyebutkan  bahwa In  indonesia  there are hundreds or tribes, whose culture must be multi-faceted  and  should  still  be  preserved according  to  the  sound  of  article  18  B amandement to the constitution of 1945 . 9
9 Johan  Jasin,  2015. Velue  In  Executing Tumbilo Tohe ( Part Of Light ) Each Of Ramadan As One  Manifestation  Of  The  Parctice  Of  Pancasila  By
People  Gorontalo ,  Jurnal  : Journal  Of  Humanity, III,
(1), 1-11.
Pasal  28  I  ayat  3  menyebutkan bahwa  “Identitas  budaya  dan  hak masyarakat tradisional dihormati selaras  dengan  perkembangan  zaman dan  peradaban” 10 yang  kemudian  di dukung  dengan  Pasal  32  ayat  1  yang menyebutkan  “Negara  memajukan kebudayaan  nasional  Indonesia  di tengah  peradaban  dunia  dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai- nilai  budayanya” 11 .  Pengakuan  Negara lewat  Undang  –  Undang  atas  rasa hormatnya yang berulang kali atas Adat Istiadat  dalam  Undang  –  Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ini seharusnya diteruskan oleh Pemerintah Daerah di Bolaang Mongondow  Raya  sebagai  atribusi wewenang  untuk  mengambil  langkah mandiri  dalam  melestarikan  Adat Istiadat diwilayah Bolaang Mongondow Raya. Kenyataan yang terjadi dilapangan sangatlah jauh dari harapan. 4 kabupaten dan 1 kota yang tergabung dalam  wilayah  Bolaang  Mongondow Raya  tidaklah  nampak  langkah  nyata dalam  perlestarian  Adat  Istiadatnya. Bahkan  sampai  saat  ini  belum  pernah terlihat ataupun terdengar langkah pasti pelestarian adat dan tradisi yang begitu banyak  didaerah  ini.  Misalnya  adat Pernikahan,  Kematian,  Musyawarah dan lain – lain yang dihimpun dalam 1 kompilasi  Hukum  Adat  Bolaang
10 UUD 1945
Mongondow  Raya  atau  setidaknya dimasing – masing kabupaten dan kota madya yang tergabung didalamnya, dari begitu  banyak  prosesi  Adat  Istiadat yang ada  di wilayah  Bolaang
Mongondow  Raya,  peneliti  mengambil fokus masalah pemberian Gelar Adat. Manfaat Penelitian Pemberian  Gelar  Adat  adalah prosesi sakral kedaerahan yang seharusnya dilaksanakan oleh Pemerintah  Daerah  dari  proses  seleksi yang  terbuka  dan  dengan  tahapan  – tahapan  yang  jelas.    Seharunya pemberian  Gelar  Adat  menjadi tanggung  jawab  pemerintah  malah menjadi pekerjaan LSM. Sejak 3 tahun terakhir,  terhitung  sudah  3  kali  LSM memberikan  Gelar  Adat. 12 Pemberian
Gelar  adat  ini  dianggap  kurang  tepat karena  syarat  akan  kepentingan kelompok tertentu. Disisi lain, Pemberian  Gelar  Adat  yang  tidak melalui prosedur yang jelas mengakibatkan rasa  hormat  atas  orang yang  menerima  gelar  adat  tidak  begitu terasa dikalangan masyarakat. Penelitian  ini  diharapkan  menjadi referensi  tentang  Gelar  Adat  diwilayah Bolaang  Mongondow  Raya,  menjadi langkah  pelestarian  Adat  Istiadat Bolaaang Mongondow Raya.
12 http://www.awdisulutnews.com/2016/07/watu ng-disambut-masyarakat-bolaang.html  .  Di  akses tanggal 7 mei 2017, 23 :15 Wita.

## Metode dan Bahan
Penelitian  ini  adalah  penelitian empiris  dengan  populasi  seluruh masyarakat Bolaang Mongondow Raya sementara  memiliki  sampel  yaitu Bupati,  Ketua  DPRD  dan  1  Tokoh Adat  di  seluruh  kabupaten  dan kotamadya  yang  tergabung  dalam wilayah  Bolaang  Mongondow  Raya, ditambah dengan Ketua LSM Amabom (  Aliansi  Masyarakat  Adat  Bolaang Mongondow  )  sebagai  pemberi  gelar adat.  Sampel  dengan  jumlah  16  orang ini dianggap cukup oleh peneliti dalam memberikan  keterangan  tentang  Peran Pemrintah  melestarikan  pemberian Gelar  di  Bolaang  Mongondow  Raya. Penelitian ini menggunakan 2 pendekatan, yaitu pendekatan perundang – undangan dan pendekatan comparative (  perbandingan  ).  Bahan yang  digunakan  untuk  penelian  ini adalah  hasil  wawancara  dan  studi dokumentasi  juga  kepustakaan  yang mendukung
hasil wawancara dilapangan.

## Gelar Adat di Bolaang Mongondow Raya
Pemberian  gelar  adat  di Bolaang  Mongondow  erat  kaitannya dan  berpengaruh  langsung  dengan  4 eks  swapraja  yang  tergabung  dalam Bolaang  Mongondow  Raya  bukan hanya  untuk  kabupaten  Bolaang Mongondow  saja. 13 Pemberian  gelar
13 Wawancara  chairun  mokoginta  di Genggulang, 10 Desember 2017
adat  di  Bolaang  Mongondow  Raya tidak  hanya  diberikan  kepada  orang yang  masih  hidup  saja,  tetapi  kepada orang  yang  sudah  meninggalpun  ada yang mendapatkan Gelar Adat. Sejarah pemberian Gelar Adat Bolang Mongondow  Raya  dimulai  pada  1303 kepada  Datu  Binangkang  kemudian berlanjut pada 1493 masa kepemimpinan  Kinalang  Damopolii, kinalang sendiri berarti yang didoakan.
Pada  dasarnya  Gelar  Adat  itu merupakan  nama.  Didaerah  Bolaang Mongondow  Raya dikenal  ada  3  nama yang  melekat  pada  seseorang.  Nama  – nama tersebut ialah :
1. Tangoi  No’i  Donoi atau  nama yang  melekat  sebagai  nama keseharian atau nama panggilan sehari  –  hari.  Nama  ini  bisa berubah  –  rubah  tergantung dari  status  seseorang  apakah sudah  memiliki  keturunan  atau belum. Misalnya nama panggilan seseorang adalah Un, setelah  dia  memiliki  anak dengan  nama  Ika,  maka namanya Akan berubah menjadi Ama’i  Ika (  Bapakmya
Ika  ),  kemudian  setelah  dia memiliki  cucu  bernama  Rafi, namanya  berubah  lagi  menjadi
Laki’i  Rafi (  Kakekya  Rafi  ). Nama anak dan cucu pertamalah yang biasanya disematkan tersebut.
2. Tangoi  No’i  Tombuloi atau  nama yang  disematkan  sejak  lahir.
Yang  melekat  sampai  mati misalnya  nama  sesuai  Akte kelahiran.
3. Tangoi No’i Simpoloy yang melilit sewaktu  waktu  bisa  dibuka. Nama  inilah  yang  digolongkan sebagai  Gelar  Adat.  Nama  ini diberikan  oleh  para  tetua  adat dan  dapat  dilepaskan  ketika melakukan sesuatu yang melanggar O’Adatan atau  Adat Istiadat.
Hukum  merupakan  sebuah sistem  nilai.  Menurut  Satjipto  Raharjo, hukum sebagai perwujudan nilai – nilai yang mengandung arti bahwa kehadiran  hukum  adalah  untuk melindungi dan memajukan nilai – nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. 14 Sesuai pendapat Satjipto Raharjo  diatas,  peneliti  menemukan sebuah  nilai  luhur  yang  terkandung didalam Gelar Adat yang ada diwilayah
Bolaang Mongondow Raya. Gelar yang digolongkan  sebagai Tangoi  No’i Simpoloy atau  nama  yang  melekat diibaratkan seperti selendang kebesaran atau  bunga  yang  dikalungkan  kepada seseorang  sebagai  tanda  kehormatan adat  dan  harus  dihormati  oleh  seluruh masyarakat diwilayah Bolaang Mongondow Raya. Namun bisa dilepas jika  terjadi  hal  –  hal  yang  di  anggap melanggar  Adat  Bolaang  Mongondow Raya.
14 Satjipto  Raharjo. Sosiologi  Hukum . Jogjakarta. Genta Publishing :2015. Hal 66.
Jepang  merupakan  negara  dan bangsa  yang  memiliki  strukturasi masyarakat berdasarkan nilai dan moral komunal.  Negara  –  negara  yang menonjolkan  asas  komunalitas  di  Asia Timur seperti Korea bahkan Indonesia sendiri  menjunjung  asas  tersebut.
15 Jepang dalam srtukturisasinya menempatkan  diri  sebagai  negara moderen  yang  menjadikan  kearifan lokalnya  sebagai  landasan  besar  untuk menjalankan  sebuah  sistem  hukum. Hal  ini  kemudian  membawa  Jepang sebagai  negara  maju  yang  tidak  sama dengan  negara  –  negara  eropa  yang individulis,  tapi  menjadikan  Jepang sebagai  negara  maju  yang  tetap menjaga kebudayaannya.
Di  Indonesia  sendiri  terkhusus di  Bolaang  Mongondow  Raya,  Nilai moral  tertanam  sangat  dalam  dihati sanubari  masyarakatnya.  Pemberian gelar  merupakan  sebuah  amanah  dari masyarakat  kepada  penerima  gelar untuk  menjaga  nama  baik  dari  daerah ini.  Gelar  adat  yang  diberikan  kepada Penerima gelar adat Oleh Tertua Adat, apapun  Gelar  Adat  di  Bolaang Mongondow  Raya  dilihat  dari  sudut pandang  Objek  Penerima  Gelar  Adat untuk  yang  masih  hidup  dan  yang sudah  meninggal  adalah  sebagai berikut;

## 1. Pemberian  Gelar  Adat  Kepada Yang Sudah Meninggal.
15 Ibid hal 70.
Damopolii  adalah Punu’ atau pimpinan wilayah mongondow yang ke 4  yang  dianugerahkan  gelar  adat Kinalang . 16 Prosesi  pembertian  gelar adat kinalang memakan  waktu  hingga 40  hari.  Dalam  adat  kebudayaan Bolaang Mongondow Raya pelaksanaan  adat  kematian  pada umumnya  dilaksanakan  pada  malam  – malam  tertentu  yang  dikenal  dengan sebutan Gobi’ianya atau  Malam  – malamnya  yaitu  pelaksanaan  adat kematian  pada  malam  –  malam    yang sudah  ditentukan,  misalnya Tolu  gobi’i atau  malam  ketiga, Pitu  gobi’i atau malam ketujuh , kodua pitu atau Malam ke  14, opat  nopulu’  no  gobi’i atau  40 malam, dan tompod mogatut atau 100 hari ditandai  dengan Momilat  kon Aluwang atau  melepaskan  seledang  putih  yang menjadi  simbol  sedang  dilanda  duka yang  disematkan  di  pundak  ahli  duka (khusus  keluarga  dekat  dengan  jenis kelamin perempuan). 17
Terkhusus untuk prosesi pemberian  Gelar  Adat  kematian ( Kalangon )    kepada  pemimpin  atau Kinalang (yang  di  doakan)  dilaksanakan selama  40  hari  yang  setiap  harinya dilaksanakan  penyembelihan  hewan.
Setelah  Raja  atau  pemimpin  daerah dinyatakan meninggal, maka dibuatkanlah bangunan khusus dengan tinggi  minimal  4  meter  dan  berbentuk
16 H.J,A.  Damopolii, DODANDIAN  : Kinotanoban  dan  Kisahku. Kotamobagu  :  yayasan Ibnu Sabil. 2003. Hal 15.
17 Wawancara Bapak Delianto Bengga), di Passi 12 Desember 2017.
seperti  menara  yang  disebut dantagan kemudian  jenazahnya  diletakkan  diatas menara  tersebut  bersama  dengan seluruh  pakaiannya  dan  dibungkus dengan  kain  berwarna  putih.  Dibawah bangunan  yang  menyerupai  menara tersebut  dilakukan dete  –  detei atau nyanyian duka oleh pemangku adat dan pelayat duka.
Jenazah kinalang akan diturunkan dan dikebumikan manakala telah  selesai  semua  prosesi  adat kematian  dan Bobuligan (keranda Jenazah)  dibuat.  Keranda  yang  terbuat dari  bambu  utuh  yang  hanya  di keluarkan  ujung  daun  –  daunya tersebut  akan  dikuburkan  bersamaan dengan  jenazah kinalang tersebut. Berbeda  dengan  upacara  kematian untuk  masyarakat  biasa  yang  memiliki sebutan tonggoluan (diistirahatkan).
Prosesi  pelaksaan  Adat  kematian  biasa ini  hanya  dilaksanakan Mintahang (Doa Arwah)  tanpa  prosesi  besar  seperti pembuatan  bangunan  tinggi  dan keranda istimewa. 18 40 hari pelaksaan adat Kalangong, pada setiap harinya dilaksanakan Mintahang setelah  jenazah dikebumikan .  Mintahang ini  dipimpin oleh  pemuka  adat.  Sebelum  prosesi mintahang dimulai, maka semua makanan  yang  disediakan  diletakkan diatas dantangan. Makanan  tersebut kemudian  akan  diperebutkan  oleh
18 Wawancara  Chairun  Mokoginta, Genggulang 10 Desember 2017
masyarakat  setelah  prosesi mintahang selesai.
Pemberian  Gelar  Adat  kepada orang  yang  sudah  meninggal  dianggap lebih  layak  dilaksanan  dibandingkan dengan  pemberian  Gelar  Adat  kepada orang  yang  masih  hidup.  Menurut Delfian Thanta, staf dinas Kebudayaan dan  Pariwisata  Kabupaten  Bolaang Mongondow  Selatan,  pemberian  Gelar Adat  pernah  diberikan  kepada  Raja Van  Gobel  setelah  beliau  meninggal. Pemberian  Gelar  Adat  Kepada  orang yang  berjasa  dan  sudah  meninggal dianggap  lebih  layak  dengan  alasan gelar  tersebut  merupakan  sebuah hadiah  yang  berharga  atas  jasa seseorang semasa hidupnya. 19
Pemberian  Gelar  Adat  eks  Swapraja Bolango  selama  ini  belum  pernah diberikan  kepada  orang  yang  masih hidup terkhusus untuk wilayah Bolaang Mongondow Selatan.
Pemberian  gelar  untuk  orang yang  sudah  meninggal  layaknya  seperti gelar  Pahlawan  Nasional  di  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia.  Gelar pahlawan  itu  diberikan  atas  kinerja maupun  jasa  orang  tersebut  kepada negara  Kesatuan  Republik  Indonesia. Rita Lamusu, Anggota Dewan Provinsi
Sulawesi Utara, Dapil Bolaang Mongondow  Raya  menjelaskan  bahwa yang  lebih  layak  menerima  Gelar  Adat adalah  mereka  yang  sudah  meninggal
19 Wawancara  Delfian  Thanta,  Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bolaang Mogondow Selatan, 7 desember 2017.
dan  banyak  jasanya  untuk  daerah Bolaang Mongondow Raya. Pemberian Gelar  Adat  kepada  orang  yang  sudah meninggal akan menghindari terjadinya pemberian  Gelar  Adat  kepada  orang yang  salah  atau  dengan  kata  lain pemberian  Gelar  Adat  tersebut  tidak akan  mendatangkan  rasa  malu  kepada masyarakat Bolaang Mongondow Raya karena diberikan diakhir hayat, ditakutkan  penerima  Gelar  Adat melakukan tindakan yang memalukan. 20
2. Pemberian  Gelar  Adat  Kepada
Orang Yang Masih Hidup.
Sejarah  Bolaang  Mongondow telah  mencatat,  ada  beberapa  pejabat yang telah menerima Gelar Adat,  yang langsung  dilakukan  dengan  prosesi adat.  menurut  Ketua  Amabom,  Bapak Jemmy Lantong, yang pernah menyandang    Gelar  kehormatan  atau Gelar  Adat  Bolaang  Mongondow adalah sebagai berikut :
1. Punu  Mokodoludut  dengan gelar Punu’  Gumolong ,  tahun 1303. Punu’ berarti  Pemimpin sementar Guomolong nerasal dari
kata Golong yaitu  potongan kayu,  Dari  cerita  rakyat  yan gsampai  saat  ini  dipercaya  oleh masyarakat Bolaang Mongondow, Punu Mokodoludut  adalah  Raja  yang
20 Wawancara  Rita  Lamusu,  Dirumahnya
Desa Tobongon Bolaang Mongondow Timur, 12 Desember 2017
ditemukan  hanyut  bersama potongan kayu disungai Tumpa.
2. Salamatiti ( Ibu dari Mokodoludut  )  dengan  gelar Boki’ . Boki’ berarti permaisyuri.
3. Silagondo  dengan  gelar Boki’ . Boki’ berarti permaisyuri.
4. Mayor  Oe.  N.  Mokoagow  ( Mantan  Bupati  1966  –  1976  ) dengan gelar Tonawat In Totabuan ,  tahun  1970.    Dalam arsip  Pribadi  Alm.  Benard
Ginupit  yang  berjudul  Kamus Mongondow  –  Indonesia  kata Tonawat berarti  Seseorang  yang mengetahui  Ilmu  Perbintangan untuk  menemukan  musim, mengenal  ilmu  ilmu  obat  – obatan  tradisional  sehingga dianggap sebagai tokoh masyarakat. Sementara Totabuan berarti  tempat  tinggal  atau kediaman,  dari  arti  kata  diatas maka Tonawat  In  totabuan memiliki  arti  Tokoh  yang memiliki banyak ilmu pengetahuan  ditanah  Bolaang Mongondow.
5. Istri  Mayor  Oe.  N.  Mokoagow dengan  gelar Boki’  In  Totabuan , tahun  1970. Boki’in  Totabuan berarti  permaisyuri  ditanah Bolaang Mongondow.
6. Drs. A. J. Sondakh dengan gelar Ki  Sinungkudan ,  tahun  2005. Sinungkudan berasal  dari  kata
Tungkud yang  berarti  Tongkat, maka  dari  itu Ki  Sinungkudan memiliki  arti  yang  diberikan
tongkat  atau  yang  memegang kekuasaan tertinggi. 7. Letjen  Purn.  G.  H.  Mantik  ( Mantan Guberbur Sulut 1980 – 1985  )  dengan  gelar Tonggulu Goba’ ,  tahun  2005. Tunggulu berarti mengepalai atau menguasai  sementara Goba’ berarti perkebukan atau pertanian, Tonggulu  Goba berarti orang  yang  yang  menguasai masalah pertanian sdan perkebunan. 8. Hj.  Marlina  Moha  Siahaan  ( Mantan Bupati Bolaang Mongondow  2001  –  2011, Sebelum  pemekaran  )  dengan gelar Boki’  Kolano  Inta  Nolintak Kon  Totabuan . Nolintak berasal dari  kata Lintak yang  memiliki arti  tinggi, Nolintak berarti
Meninggikan. Boki’  Kolano  Inta
Nolintak  Kon  Totabuan Memiliki arti  permasyuri  raja  yang meninggikan derajat tanah kelahiran.
9. Drs.  Hi.  Depri  Pontoh  (Bupati Bolaang  Mongondow  Utara 2013 -2018) dengan gelar kidoni
Panggulu ,  tahun  2013. kidoni Panggulu memiliki  arti  Petinggi
Distrik. 10. Suriansyah  Korompot,  S.H. (Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara 2013 -2018) dengan  gelar kidoni  Panggulu , tahun  2013. kidoni  Panggulu memiliki arti Petinggi Distrik.
11. Jasmine Tongi (Sangadi Tanoyan  Utara  2013  –  2019) dengan  gelar Ki  Sinungkudan . Sinungkudan berasal  dari  kata Tungkud yang  berarti  Tongkat, maka  dari  itu Ki  Sinungkudan memiliki  arti  yang  diberikan tongkat  atau  yang  memegang kekuasaan tertinggi.
12. AKBP  Hisar  Siallangan,  SIK (Kapolres Bolaang Mongondow 2012  -2014)  dengan  gelar Itoy Adat . Itoy  Adat berarti  Petinggi atau Pembesar Adat.
13. Letkol M. Jamaludin Malik, SIP (  Dandim  1303  Bolaang Mondondow  2012  -2014  ) dengan gelar Itoy Adat . Itoy Adat berarti  Petinggi  atau  Pembesar Adat.
14. Drs.  Sony  Sumarsono,  MDM  ( Pjs Gubernur Sulut 2014  -2015 )  dengan  gelar Punu  Molantud . Punu  Molantud berarti  Pimpinan Tertinggi.
15. Fien  Ering,  S.H,  M.H.  (  Kejari Kotamobagu  2012  –  2015  ) dengan gelar Itoy Adat . Itoy Adat berarti  Petinggi  atau  Pembesar Adat.
16. Brigjen  Pol  Drs.  Wilmar Marpaung, S.H. ( Kapolda Sulut 2015  –  2016)  dengan  gelar
Bogani  In  Totabuan . 21 Bogani memiliki  orang  yang  kuat  yang mampu mengayomi dan menjaga  masyarakat. Bogani  In
21 Wawancara  dengan  Ketua  Amabom, Motoboi Kecil, 12 Desember 2017.
Totabuan memiliki arti pengayom dan pelindung ditanah kelahiran. Pemberian  Gelar  Adat  juga pernah  diberikan  kepada  Punu’ Mokoagow  dan  Loloda  Mokoagow, pemberian  gelar  kepada  keduanya dinilai  merupakan  pemberian  gelar yang  paling  sakral  oleh  bapak  Chairun Mokoginta. 22 Adapun  pemberian  gelar yang  dilakukan  oleh  pemangku  adat dari  utusan  desa  –  desa  di  Bolaang Mongondow  pernah  dilakukan  dimasa sekarang,  yaitu  pemberian  gelar  adat kepada  Hj.  Marlina  Moha  Siahaan. Pemberian  Gelar  Adat  itu  sama kriterianya  dengan  pemilihan Bogani ( Pemimpin  wilayah  )  dimasa  kerajaan. Adapun  dalam  pemilihan Bogani,
kandidat Bogani harus memiliki  kriteria sebagai berikut : 23
1. Mokodotol ,  berjiwa  patriotik memiliki fisik dan bentuk tubuh yang kuat, sehat dan tangguh.
2. Mokorakup ,  menjadi  pengayom yang  dapat  memahami  dan menyelesaikan  semua  masalah diwilayah kepemimpinanya.
3. Mokodia ,  mampu  menjalankan sangsi  adat  kepada  orang terdekat sekalipun.
4. Mokoanga’ ,  memiliki  karisma besar  dan  dapat  menjaga  sikap dan perilakunya dari sejak dini.
5. Memiliki kekuatan supranatural.
22 Wawancara  Chairun  Mokoginta,
Genggulang 10Desember 2017
23 Ibid.
Dalam  kriteria  yang  telah disebutkan,  terkhusus  untuk  kriteria penerima  Gelar  Adat  dimasa  sekarang tidak  lagi  ada  syarat  yang  terakhir disebutkan  diatas  yaitu  memiliki kekuatan supranatural, akan tetapi yang dilihat  adalah  sumbangsihnya  kepada daerah Bolaang Mongondow Raya. Hal ini  terlihat  jelas  pada  pemberian  gear adat  untuk  Hj.  Marlina  Moha  Siahaan yang  berhasil  melakukan  pemekaran daerah  Bolaang  Mongondow,  menjadi 4  kabupaten  dan  1  kotamadya. 24
Walaupun  pada  dasarnya  Siahaan bukanlah Marga Asli Bolaang Mongondor Raya.
Pemberian Gelar Adat dianggap layak  dilaksanakan  ketika  seseorang jelas telah berjasa untuk membangunan daerah Bolaang Mongondow. Misalnya penganugerahan  gelar  kepada    Letjen Purn.  G.  H.  Mantik  (  Mantan Guberbur Sulut 1980  –  1985 ) dengan gelar Tonggulu  Goba’ ,  tahun  2005. Pemberian  gelar  ini  di  anggap  layak dengan  alasan  bahwa  bapak  G.  H. Mantik  berhasil  menjadikan  Bolaang Mongondow  sebagai  daerah  penghasil beras  terbesar  di  Sulawesi  Utara  dan berhasil swasembada pangan saat itu. 25
Gelar  Adat  dapat  diberikan kepada orang asli Bolaang Mongondow maupun  orang  dari  luar  Bolaang Mongondow.  Jasa  besar  dan  kinerja
24 Ibid . 25 Wawancara  Bapak  Sehan  Ambaru,  di Dinas  kebudayaan  dan  Pariwisata  Kota Kotamobagu.11 Desember 2017.
untuk membesarkan Bolaang Mongondow  layak  diapresiasi  dengan Gelar  Adat  tersebut.  Pemberian  Gelar Adat tidak sepatutnya diberikan kepada orang  yang  baru  datang  untuk meduduki jabatan tertentu karena tugas negara  walaupun  itu  jabatan  yang tinggi,  agar  tidak  tampak  bahwa  Gelar Adat  wilayah  Bolaang  Mongondow Raya  murah  dimata  mereka  para pemerhati adat yang lain. 26
Peneliti  menemukan  bahwa dalam  mekanisme  pemberian  Gelar Adat  di  Bolaang  Mongondow  Raya belum memiliki format yang disepakati oleh  semua  pihak  yang  berkompeten didalam  pemberian  Gelar  Adat  itu sendiri.  Namun  dari  keterangan narasumber,  bahwa  dalam  mekanisme pemberian  gelar  adat  seharunya melibatkan seluruh pelaku adat di desa – desa, karena pelaku adat yang tersisa dilingkup  Bolaang  Mongondow  Raya tinggallah di desa – desa. 27
Langkah – langkah yang pernah ditempuh  dalam  pemberian  gelar  adat yang  dianggap  paling  cocok  karena pernah  berlaku  dimasa  kepemimpinan
Hj.  Marlina  Moha  Siahaan  semasa menjabat  sebagai  bupati  Bolaang Mongondow sebelum pemekaran untuk diterapkan sekarang adalah 28
26 Wawancara  Bapak  Drs.  Jainudin Damopolii. Kotamobagu, 11 Desember 2017.
27 Wawancara  Chairun  Mokoginta, Genggulang 10 Desember 2017
28 Ibid

## 1. Merekomendasikan
penerima  gelar  adat  pada pimpinan tertinggi Adat yaitu Bupati  atau  Walikota  (siapa saja boleh merekomendasikan dan dengan alasan yang jelas ). 2. Walikota atau Bupati mengumpulkan seluruh lembaga  adat  dari  desa  – desa untuk membahas kelayakan  penerima  gelar adat.
3. Jika  disepakati  bahwa  orang yang direkomendasikan layak menerima  Gelar  Adat,  maka diumumkan kepada masyarakat  tentang  waktu prosesi pemberian gelar adat agar semua dapat menyaksikkanya. 4. Penyerahan Gelar Adat kepada penerima gelar sesuai prosesi  adat  istiadat  dan dilakukan  secara  terbuka untuk umum.

## Peran Pemerintah dalah Pelestarian
Adat Istiadat.
Provinsi  Gorontalo  lewat  Perda
Nomor  2  tahun  2016  tentang
Penyelenggaraan Lembaga Adat 29 menegaskan  bahwa  seluruh  kegiatan
Adat  istiadat  merupakan  kewenangan dari Lembaga Adat Provinsi gorontalo,
29 Petaruran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggara Lembaga Adat.
dengan aturan ini maka Lembaga Adat memiliki  tugas  dan  fungsi  yang  jelas dalam  kegiatan  pelestarian  Adat Istiadat  termasuk  pemberian  Gelar Adat,  sementara  di  wilayah  Bolaang Mongondow  Raya  belum  ada  satupun daerah  yang  memberikan  kewenangan penyelengaraan  Adat  Istiadat  Lewat Perda  kepada  lembaga  adat.  Perda Lembaga  Adat  sangat  dibutuhkan  agar langkah  pelestarian  Adat  Istiadat  tidak terkendala pada tidak adanya pelaksana yang  memang  memiliki  tugas  khusus untuk pelestarian Adat Istiadat.
Penganugrahan Gelar Adat diwilayah  Bolaang  Mongondow  Raya dewasa  ini  menjadi  polemik  panjang dikalangan  budayawan.  Pemberian gelar adat yang dilaksanakan oleh LSM oleh  sebagian  besar  budayawan dianggap sebagai sebuah kegiatan yang melanggar O’Adatan karena  tidak merepresentasikan  seluruh  masyarakat Bolaang  Mongondow  Raya  sementara Gelar Adat merupakan prosesi tertinggi dan harus dihormati seluruh masyarakat.  Bahkan  pemberian  Gelar Adat yang 3 tahun terakhir dilaksanakan oleh AMABOM ( Aliansi Masyarakat Adat Bolaang Mongondow )  tidak  ada  campur  tangan  sama  sekali oleh  Pemerintah  Daerah,  adapun bantuan  yang  datang  dari  para  pejabat daerah  seperti  Bupati  dan  Walikota merupakan bantuan mengatas namakan individu  bukan  jabataannya  sebagai
pimpinan  tertinggi  daerah. 30 .  Misalkan saja  dalam  pemberian  Gelar  Adat kepada  mantan  PJS  Gubernur  Sonny Sumarsono,  para  Bupati  dan  Walikota memberikan sumbangsih secara langsung  kepada  Amabon  mengatas namakan pribadi mereka sendiri, bukan sebagai  pejabat  pemerintah.  Langkah mandiri  yang  ditempuh  oleh  LSM  ini dianggap  perlu  untuk  membangkitkan rasa  peduli  masyarakat  pada  adat istiadat  yang  mulai  ditinggalkan, walaupun melahirkan perdebatan panjang  tentang  layak  tidaknya  LSM mengambil  alih  kegiatan  adat  yang sakral  di  Bolaang  Mongondow  Raya taitu pemberian Gelar Adat.
Atribusi kewenagan lewat
Undang  –  Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia,  mengenai  adat istiadat  sudah  seharusnya  dijadikan dasar  oleh  Pemerintah  daerah  di wilayah  Bolaang  Mongondow  Raya untuk  segera  membuat  peraturan daerah dari masing – masing kabupaten dan  kotamadya  tentang  Lembaga  adat, atau Peraturan daerah bersama tentang Lembaga  adat  mengingat  4  eks swapraja  yang  tergabung  didalam wilayah  Bolaang  Mongondow  Raya pernah  disatukan  menjadi  Kabupaten
Bolaang Mongondow dengan perjanjian  para  Raja  Raja  untuk  patuh dalam  1  payung  adat  Bolaang
Mongondow. 31 Lembaga  Adat
30 Wawancara  bapak  Jemmy  Lantong  , Motoboi Kecil 12 Desember 2017.
31 Wawancara Chairun Mokoginta, Genggulang 10 Desember 2017
yang  memiliki  kekuatan  hukum  akan menjadi  titik  tengah  antara  konflik kepentingan  dari  LSM  dan  para budayawan yang tidak tergabung kedala LSM  Adat  yang  ada  di  Bolaang Mongondow Raya.

## Kesimpulan
Gelar  adat  diwilayah  Bolaang Mongondow  Raya  terbagi  menjadi  2 dilihat  dari  sudut  pandang  Objek penerima  Gelar  Adat,  yaitu  Gelar  adat untuk  orang  yang  sudah  meninggal misalnya  diberikan  kepada  Damopolii yaitu Kinalang dan  kepada  Raja  Van Gobel  di  eksswapraja  Bolango,  Gelar Adat  untuk  yang  masih  Hidup  yang dianugrahkan  kepada  Mokodoludut hingga  Brigjen  Pol  Drs.  Wilmar Marpaung, S.H. pada tahun 2016.
Atribusi kewenangan oleh Undang Undang Dasar egara Republik Indonesia tentang adat sudah seharusnya  segera  ditindak  lanuti  oleh masing  masing  daerah  sebagai  langkah pelestarian  adat  istiadat.  Provinsi Gorontalo  yang  menjadi  tetangga terdekat Wilayah Bolaang Mongondow Raya  sudah  mengesahkan  Perda tentang  Penyelenggaraan  Lembaga Adat  pada  tahun  2016.  Perda  tentang Lembaga  adat  dianggap  perlu  untuk menjaga  Kelestarian  Budaya  yang semakin  terkikis  oleh  perkembangan zaman  yang  semakin  modern,  dan menghindari konflik konflik kepentingan  dari  kelompok  kelompok
yang  mengaku  peduli  dengan  Adat istiadat Bolaang Mongondow Raya.
Daftar Pustaka
 Buku
FA. Adji Samekto, 2008, Justice Not For All:  Kritik  Terhadap  Hukum Modern  Dalam  Perspektif  Studi
Hukum  Kritis ,  Yogyakart:  Genta Press. H.J,A. Damopolii, 2003. DODANDIAN : Kinotanoban dan Kisahku. Kotamobagu  :  yayasan
Ibnu Sabil.
Jimly  Asshiddiqie  dkk.  2015. Supomo  : Pergulatan Tafsir Negara Integralistik . Penerbit Thafa Media. Yogyakarta. Khudzaifah  Dimyati,  cetakan  kedua 2010. Teorisasi  Hukum:  Studi
Tentang  Perkembangan  Pemikiran Ilmu  Hukum  Di  Indonesia  1945- 1990 , Yogyakarta: Genta
Publishing.
Rahadjo , Satjipto,  2010, Penegakan Hukum Progresif, Jakarta: Kompas. Rahardjo,  Satjipto,  Dalam  Khudzaifah
Dimyati  (ed),  2004, Ilmu  Hukum: Pencarian Pembebasan dan Pencerahan, Surakarta: Muhammadiyah  Univesity  Press Ubiversitas Muhammadiyah Surakarta. Rahadjo Satjipto, 2007. Biarkan Hukum
Mengalir:  Catatan  Kritis  Tentang Pergulatan  Manusia  dan  Hukum , Jakarta: Penerbit Kompas.
Raharjo  Satjipto,  2015.. Sosiologi Hukum . Jogjakarta. Genta Publishing.
Soetandyo  Wignjosoebroto,  ,  edisi  1- cetakan  kedua1995. Dari  Hukum Kolonial  Ke  Hukum  Nasional: Dinamika  Sosial-Politik  Dalam Perkembangan  Hukum  Indonesia , Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada.
 Jurnal
Johan  Jasin,  2015. Velue  In  Executing Tumbilo Tohe ( Part Of Light ) Each Of  Ramadan  As  One  Manifestation Of  The  Parctice  Of  Pancasila  By
People Gorontalo , Jurnal : Journal Of
Humanity, III, (1), 1-11. Sven  Kosel,  2010. The  History  Of  Islam
In  Bolaang  Mongondow,  North Sulawesi Rationalisation and derationalisation of religion , Journal :
Indonesia  and  the  Malay  World Vol. 38. 43–64.
 Undang - Undang
Undang  –Undang  Dasar  Negara
Republik Indonesia 1945 Petaruran  Daerah  Provinsi  Gorontalo Nomor  2  Tahun  2016  Tentang Penyelenggara Lembaga Adat.
 Internet
www.awdisulutnews.com.watung- disambut-masyarakat-bolaang. Di akses tanggal 7 mei 2017, 23 :15 Wita.