## PENGECUALIAN PRINSIP PERJANJIAN DAN PERSEKUTUAN MODAL DALAM BADAN USAHA MILIK NEGARA PERSERO
Oleh:
Erlina Widi Arini
Email : Erlina.widiarini53@gmail.com Fakultas Hukum Universitas Jember

## Abstrak
Perseroan  Terbatas  (PT)  merupakan  badan  hukum  yang  merupakan  persekutuan  modal, didirikan  berdasarkan  perjanjian,  melakukan  kegiatan  usaha  dengan  modal  dasar  yang seluruhnya terbagi dalam saham yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang  Perseroan  Terbatas.  Terkait  PT  BUMN  Persero,  pendiriannya  dikecualikan  dari syarat  pendirian  PT  yaitu  dengan  perjanjian  dan  persekutuan  modal.  Tujuan  penelitian  ini yaitu  untuk  menganalisis  dan  menemukan  pengecualian  prinsip  perjanjian  dan  persekutuan modal dalam BUMN Persero tidak bertentangan dengan prinsip keadilan. Pada penelitian ini digunakan  pendekatan  Doctrinal  research  yaitu  penelitian  ke  dalam  hukum  dan  konsep- konsep  hukum  dan  Reform  Oriented  Research  yaitu  penelitian  hukum  yang  secara  intensif mengevaluasi  ketercukupan  aturan-aturan  hukum  yang  telah  ada  yang  tujuannya  untuk memberikan  rekomendasi  dilakukannya  pembaharuan  terhadap  kekurangan-kekurangan yang  ditemukan  dalam  suatu  aturan  hukum  tertentu.  Hasil  dari  penelitian  ini  adalah pengecualian prinsip perjanjian dan persekutuan modal secara terbatas hanya untuk persero dalam ketentuan Pasal 7 ayat 7 Undang-Undang Perseroan Terbatas melanggar keadilan.
Kata Kunci: Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara Persero, Persekutuan Modal

## Abstract
Limited  Liability  Company  (PT)  is  a  legal  entity  which  is  a  capital  partnership, established based  on  an  agreement,  conducting  business  activities  with  authorized  capital  which  is entirely  divided  into  shares  as  regulated  in  Law  Number  40  of  2007  concerning  Limited Liability  Companies.  Regarding  PT  BUMN  Persero,  its  establishment  is  exempt  from  the conditions for establishing a PT, namely by agreement and capital partnership. The purpose of  this  study  is  to  analyze  and  find  exceptions  to  the  principle  of  capital  agreements  and partnerships in BUMN Persero that do not conflict with the principles of justice. In this study, the  Doctrinal  research  approach  is  used,  namely  research  into  law  and  legal  concepts  and Reform Oriented Research, namely legal research that intensively evaluates the adequacy of existing legal rules with the aim of providing recommendations for reforming the deficiencies found in the law. a certain rule of law. The result of this research is that the exclusion of the principle of agreement and limited capital partnership only for the company in the provisions of Article 7 paragraph 7 of the Company Law violates justice.
Keywords: Limited Liability Company, State Owned Enterprise Persero, Capital Alliance

## PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang
Bedasarkan Pasal 1 angka (1) Undang- Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang Perseroan  Terbatas  (untuk  selanjutnya  di- sebut  UUPT).  Karakteristik  Perseroan  Ter- batas (untuk selanjutnya di sebut PT) yaitu, Pertama, berbentuk  badan  hukum.  Pada UUPT secara tegas dinyatakan dalam  Pasal 1  angka  (1)  bahwa  Perseroan  adalah  badan hukum,  setiap  perseroan  adalah  badan hukum  artinya,  badan  yang  memenuhi syarat  keilmuan  sebagai  pendukung  ke- wajiban dan hak, antara lain memiliki harta kekayaan  sendiri  terpisah  dari  harta kekayaan  pendiri  atau  pengurusnya.  Pada UUPT secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1  butir  (1)  bahwa  perseroan  adalah  badan hukum. 1 Kedua, persekutuan modal. Perseroan  sebagai  badan  hukum  memiliki modal  dasar  yang  disebut authorized capital ,  yakni  jumlah  modal  yang  disebut- kan dalam akta pendirian Perseroan. Modal dasar  tersebut  terdiri  dan  terbagi  dalam saham  atau  sero.  Modal  yang  terdiri  dan terbagi  dalam  saham  itu  dimasukan  para pemegang  saham  dalam  status  mereka sebagai  anggota  Perseroan  dengan  kalan membayar saham tersebut kepada Perseroan. Ketiga, didirikan  berdasarkan
1 Sandra  Dewi, Karakteristik  Perseroan  Terbatas Sebagai  Badan  Hukum, Ensiklopedia  of  Journal, Vol. 1, No. 3, 2019, h. 117
pejanjian,  artinya  harus  ada  sekurang- kurangnya dua orang yang bersepakat men- dirikan  perseroan  yang  dibuktikan  secara tertulis  yang  tersusun  dalam  bentuk Anggaran  Dasar,  kemudian  dimuat  dalam akta  pendirian  yang  dibuat  di  muka Notaris. 2 Keempat, modal  dasar,  setiap perseroan  harus  mempunyai  modal  dasar yang  merupakan  harta  kekayaan  perseroan sebagai  badan  hukum,  yang  terpisah  dari harta  kekayaan  pribadi  pendiri,  organ perseroan,  pemegang  saham. 3 dan Kelima, melakukan kegiatan usaha. 4
Salah  satu  karakteristik  PT  yaitu didirikan  berdasarkan  perjanjian,  karena merupakan perjanjian, maka terdapat pihak- pihak  yang  membuat  perjanjian  tersebut yang  artinya  ada  lebih  dari  satu  atau sekurang-kurangnya ada dua orang atau dua pihak dalam perjanjian tersebut seperti yang disebutkan  dalam  Pasal  1313  Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata  (selanjut- nya  disebut  KUH  Perdata).  Perjanjian pendirian perseroan terbatas yang dilakukan oleh para pendiri tersebut dituangkan dalam suatu akta notaris yang disebut dengan akta pendirian. Akta pendirian ini pada dasarnya mengatur  berbagai  macam  hak-hak  dan kewajiban  para  pihak  pendiri  perseroan dalam mengelola dan menjalankan
2 Ibid
3 Ibid
4 Herlin  Budiono, Arah  Pengaturan  Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas  Dalam  Menghadapi  Era  Global. Jurnal Rechtsvinding, Vol. 1, No. 2, 2012, h. 190.
perseroan  terbatas  tersebut.  Hak-hak  dan kewajiban-kewajiban  tersebut  yang  me- rupakan  isi  perjanjian  selanjutnya  disebut dengan  anggaran  dasar  perseroan,  sebagai- mana  ditegaskan  dalam  Pasal  8  ayat  1 UUPT.  PT  juga  merupakan  persekutuan modal  yang  oleh  undang-undang  diberi status  badan  hukum,  sebagaimana  ter- cantum  dalam  Pasal  1  ayat  1  jo.  Pasal  7 ayat 4 UUPT. 5
Prinsip  perjanjian  dan  persekutuan modal  dalam  PT  tidak  berlaku  aboslut karena  dikecualikan  dari  Badan  Usaha Milik  Negara  (untuk  selanjutnya  di  sebut BUMN)  Persero.  Persero  adalah  Badan Usaha  Milik  Negara  (BUMN)  yang berbentuk PT yang modalnya terbagi dalam saham  yang  seluruh  atau  paling  sedikit  51 persen  sahamnya  dimiliki  oleh  Negara Republik  Indonesia  yang  tujuan  utamanya mengejar  keuntungan. 6 Terhadap  Persero berlaku segala ketentuan yang berlaku bagi PT. 7 Pendirian  BUMN  Persero  juga mengikuti  prosedur  layaknya  PT  yaitu dimintakan  pengesahan  Menteri  Hukum dan  Hak  Asasi  Manusia,  didaftarkan,  di- umumkan  dalam  tambahan  berita  negara. Konsekuensi  dipilihnya  PT  sebagai  badan hukum  dalam  pengelolaan  BUMN  Persero
5 Pasal  1  butir  13  Undang-Undang  No.  8  Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
6 Lihat  ketentuan  Pasal  1  ayat  (3)  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
7 Lihat  ketentuan  Pasal  11  Undang-Undang  Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
adalah  bahwa  BUMN  Persero  dalam keberlangsungan  usahanya  harus  tunduk pada  mekanisme  yang  telah  ditetapkan dalam  regulasi  PT.  Kedudukan  PT  sebagai badan  hukum  menempatkannya  sebagai badan  yang  independen  dan  mandiri  dari pendirinya. 8
Berbeda  dengan  BUMN  yang  pe- ngelolaannya dengan segala bentuk dinami- ka  korporasi  yang  tidak  diatur  sebelumnya dalam  regulasi  PT.  Berdasarkan  modal negara  yang  menjadi  awal  pembentukan- nya,  menempatkan  negara  memiliki  porsi yang  sangat  besar  pada  BUMN  Persero. Pendirian  BUMN  Persero  tidaklah  ber- dasarkan prinsip perjanjian dan persekutuan modal  sebagaimana  yang  telah  di  tetapkan dalam  Pasal  7  ayat  (7)  UUPT  yang menyatakan  pada  intinya,  ketentuan  yang mewajibkan  Perseroan  didirikan  oleh  2 (dua)  orang  atau  lebih  sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ketentuan pada ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi: a. Persero  yang  seluruh  sahamnya  dimiliki oleh negara;
b. Perseroan  yang  mengelola  bursa  efek, lembaga  kliring  dan  pinjaman,  lembaga penyimpanan  dan  penyelesaian,  dan lembaga  lain  sebagaimana  diatur  dalam undang-undang Pasar Modal.
8 Yoyo  Arifardhani, Kemandirian  Badan  Usaha Milik  Negara:  Persinggungan  Antara  Hukum Privat  dan  Hukum  Publik. Jurnal  Hukum Kenotariatan, Vol. 1, No. 1, 2019, h. 58.
BUMN  Persero  mempunyai  perlakuan khusus  yang  tidak  dibuat  oleh  perjanjian sebagaimana syarat untuk mendirikan suatu PT  adalah  dibuat  dengan  perjanjian  oleh  2 orang  atau  lebih.  Terkait  itu  juga,  BUMN Persero  tidak  diberlakukan  prinsip  per- sekutuan  modal  yang  artinya  jelas  bahwa BUMN  Persero  seharusnya  bukanlah  PT, karena  syarat-syarat  pendiriannya  tidak sesuai  dengan  syarat-syarat  pendirian  PT.
Perlakuan  khusus  BUMN  Persero  yang tetap  disebut  sebagai  suatu  PT  meskipun pendiriannya  tidak  sesuai  dengan  syarat- syarat  pendirian  PT  menjadi  persoalan apakah  pendirian  BUMN  Persero  telah sesuai  dengan  prinsip  keadilan.  Ber- dasarkan  uraian  tersebut  diatas  terdapat inkonsistensi antara Pasal 1 ayat (1) UUPT dengan  Pasal  7  ayat  (7)  UUPT.  Seperti contoh  salah  satu  BUMN  Persero  yaitu  PT TIMAH  (Persero),  Berdasarkan  Undang- Undang  No.  9  Tahun  1969  dan  Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1969, pada tahun 1976  status  PN  Tambang  Timah  dan Proyek  peleburan  timah  mentok  diubah menjadi  perusahaan  persero,  dimana  se- luruh  sahamnya  dimiliki  oleh  pemerintah dan  namanya  diubah  menjadi  PT  Tambang Timah  (Persero)  dengan  Akta  Nomor.  1 Tahun 1976 oleh Notaris Imas Fatimah ter- tanggal 2 Agustus 1976 dan ke- pemilikannya  Milik  Pemerintah  Indonesia 65%,  Publik  35%,  Modal  Dasar  Rp 500.000.000.000.-

## 1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut diatas, sehingga permasalahan dalam penulisan  ini  yaitu,  Apakah  pengecualian prinsip  perjanjian  dan  persekutuan  modal dalam  BUMN  Persero  tidak  bertentangan dengan prinsip keadilan

## METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  yang  digunakan  dalam penulisan ini yaitu tipe penelitian Doctrinal research yaitu  penelitian  ke  dalam  hukum dan  konsep-konsep  hukum, 9 sedangkan Reform  Oriented  Research yaitu  penelitian hukum  yang  secara  intensif  mengevaluasi ketercukupan  aturan-aturan  hukum  yang telah  ada  yang  tujuannya  untuk  mem- berikan  rekomendasi  dilakukannya  pem- baharuan  terhadap  kekurangan-kekurangan yang  ditemukan  dalam  suatu aturan  hukum tertentu . 10

## PEMBAHASAN
Keadilan  menurut  Aristoteles  mengan- dung  dua  pengertian  yaitu,  distributif  dan komutatif.  Keadilan  distributif  yaitu  ke- adilan  yang  menyesuaikan  dengan  ke- butuhan setiap orang yang berbeda sehingga  bersifat  proporsional.  Sedangkan
9 A’an Efendi, Dyah Ochtonina S, Rahmadi Indra T, Penelitian  Hukum  Doktrinal, Laksbang  Justitia, Yogyakarta, 2019.
10 Ibid, h. 35.
keadilan  komutatif  yaitu,  keadilan  yang menyamaratakan  secara  fisik  atau  non fisik. 11 Terkait  dua  konsep  keadilan  Aris- toteles,  keadilan  komutatif  atau  keadilan sebagai  kesetaraan  yang  sesuai  dengan penulisan  ini.  Menurut  keadilan  ini,  setiap orang  berhak  mendapatkan  bagian  yang sama rata dengan besaran atau jumlah yang sama  rata  pula. 12 Tujuan  dari  keadilan komutatif  yaitu  untuk  mensejahterakan masyarakat  dengan  mengatur  hubungan yang  adil  atau fair antara  masyarakat  yang satu  dengan  yang  lainnya.  tidak  boleh  ada orang  yang  merasa  di  rugikan  hak  dan kepentingannya. 13
Kesetaraan menurut Aristoteles terbagi menjadi 2 pengertian yaitu kesetaraan yang bermakna  sederhana  sebagai excellence atau goodness, yang  digunakan  oleh  Aris- toteles  pada  suatu  kebajikan  tertentu  yang secara  umum  disebut  kebajikan  dari keadilan  dan  kesetaraan  merupakan  suatu perbaikan  hukum,  dimana  hukum  gagal karena  universalitasnya. 14 Menurut  Aris- toteles,  kesetaraan  berarti fair  mean antara yang lebih baik dan buruk. Kesetaraan ber- prinsip  sosial  karena  mengacu  pada hubungan manusia dengan manusia lainnya dengan  mewujudkan  kebaikan  kepada
11 J.H Rapar, loc.cit
12 A’an Efendi, op. Cit. h. 356
13 J.H Rapar, loc.cit
14 A’an Efendi, Op. Cit, h. 357
orang  lain  atau  melakukan  sesuatu  yang menguntungkan orang lain. 15
Terdapat  2  aspek  utama  dalam  prinsip kesetaraan,  yaitu, Pertama, ditunjukkan dalam  tindakan  mendistribusikan  sesuatu antara  dua  orang  atau  lebih,  atau  me- nyesuaikan masalah-masalah tersebut dengan  rasio  yang  tepat.  Aspek  ini  disebut keadilan  distributif  yaitu  prinsip  yang menuntut  bahwa  hanya  yang  setara  di- perlakukan sama dan yang selalu kesetaraan proporsional,  yaitu  bentuk  keadilan  yang membagikan  beban  sesuai  dengan  ke- mampuan  individu  dan  mendukung  dalam jumlah  yang  bervariasi  sesuai  kebutuhan masing-masing  individu. Kedua, keadilan komutatif yang berlawanan dengan keadilan distributif  yang  mengabaikan  perbedaan kedudukan dan kelayakan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Perbedaan mendasar 2 aspek utama dari prinsip kesetaraan tersebut ditemukan  dalam  perbedaan  antara  ke- setaraan  dengan  orang-orang  yang  terlibat dan kesetaraan tanpa memandang orang dan kedudukannya, antara gagasan bahwa setiap orang harus memiliki hak sesuai kedudukan dan  nilainya  dan  gagasan  bahwa  perlakuan yang  sama  berlaku  untuk  semua  orang terlepas dari kedudukan dan nilai mereka. 16
Pasal  7  ayat  (7)  UUPT  tidak  adil karena  gagal  mendistribusikan  persamaan hak  dan  kesempatan  yang  sama  kepada
15 Ibid
16 Ibid
orang-orang  untuk  melakukan  tindakan dengan  tujuan  yang  salam.  Pasal  tersebut memperlakukan berbeda kepada orang yang mendirikan perseroan yang tujuannya sama- sama mengejar keuntungan. 17
Pada  dasarnya,  pendirian  PT  menurut Pasal  1  UUPT  didirikan  dengan  perjanjian dan  persekutuan  modal.  Perjanjian  tersebut menurut  Pasal  1338  KUH  Perdata  me- rupakan  pedoman  bagi  para  pihak  yang bersepakat  membuatnya.  Terkait  itu,  dapat dinyatakan  bahwa  perjanjian  dilakukan lebih dari satu orang yang saling mengikatkan  diri. 18 Berdasarkan  Pasal  7 ayat  1  UUPT  dinyatakan  pada  intinya, perseroan  didirikan  oleh  dua  orang  atau lebih  dengan  akta  notaris.  Berdasarkan Pasal tersebut, Pramono menyatakan syarat- syarat dalam pendirian PT yaitu: 19
a. Syarat Subjektif, Syarat subjektif mensyaratkan  bahwa  pendirian  PT dilakukan  olek  minimal  dua  orang  atau dua badan hukum.
b. Syarat  Objektif,  Syarat  objektif  meng- haruskan  pendirian  PT  dibuat  dengan akta notaris.
Tetapi perjanjian tersebut dikecualikan dari  pendirian  BUMN  Persero  yang  ber- bentuk  PT  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal 7  UUPT.  BUMN  memiliki  karakteristik
17 Ibid, h. 358
18 J.  Satrio, Hukum  Perjanjian, Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 1992, h. 7.
19 Nindyo  Pramono, Hukum  PT  Go  Public  dan Pasar  Modal, Andi  Offset,  Yogyakarta,  2013,  h. 26.
yang  berbeda  dari  perseroan  lainnya. BUMN  mempunyai  dua  dimensi  yaitu dimensi  publik  dan  dimensi  badan  usaha. Karakteristik  BUMN  sebagai  badan  usaha merupakan cara negara untuk mendapatkan keuntungan  dan  memiliki  nilai  profitisasi bagi  negara.  Sebagian  atau  seluruh  modal BUMN  dimiliki  oleh  negara  melalui penyertaan  langsung  yang  berasal  dari kekayaan negara yang dipisahkan. 20
Terdapat  dua  karakter  utama  yang terdapat  dalam  PT,  yaitu  statusnya  sebagai badan  hukum  yang  mempunyai  kekayaan terpisah  dan  modal  yang  terbagi  atas saham-saham.  Pada  karakter  pertama, kekayaan terpisah atau separate legal etenty penting  diadopsi  untuk  menghilangkan birokrasi  yang  menjadi  problem  pengem- bangan perusahaan negara. Terkait separate legal entity, persero dapat memisahkan diri dari  pengaruh  negara,  dapat  melakukan tindakan  hukum  dalam  lingkup  hukum privat  atau  melakukan  bisnis  tanpa  di- ganggu  birokrasi.  Pada  karakter  kedua, adopsi bahwa modal persero juga diinginkan  terbagi  atas  saham  seperti  pada PT,  merupakan  solusi  tepat  dari  per- masalahan  investasi  negara  pada  usaha patungan  atau joint  venture. Pada joint venture, jumlah  modal  yang  diinvestasikan oleh  para  pihak  dan  kontribusi  manajerial
20 Satjipto Raharjo, Negara Hukum yang Membahagiakan  Rakyatnya, Genta  Publishing, Yogyakarta, 2009, h. 106.
seringkali  sulit  dievaluasi,  sehingga  sering terjadi  perselisihan.  Terkait  saham  pem- bagian  keuntungan  menjadi  jelas,  sebab semua  keuntungan  dibagi  secara  jelas dalam bentuk deviden. 21
Terkait  dalam  mendirikan  PT  di- perlukan  persiapan  dan  langkah-langkah sebagai berikut:
1. Persiapan,  antara  lain:  kesepakatan- kesepakatan atau perjanjian antara para pendiri  (minimal  dua  orang  atau lebih) untuk  dituangkan  dalam  akta  notaris sebagai akta pendirian
2. Pembuatan akta pendirian, yang memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian perseroan, dilakukan di muka notaris
3. Pengajuan  permohonan  (melalui  jasa
TI  dan  didahului  dengan  pengajuan nama  perseroan)  pengesahan  oleh Menteri  Hukum  dan  HAM.  Pengajuan diajukan  paling  lambat  60  hari  sejak tanggal  akta  pendirian  ditandatangani, dilengkapi keterangan dengan dokumen pendukung
Terkait  dalam  rangka  adopsi  karakter PT,  berdasar  lampiran  Instruksi  Presiden Nomor 17 Tahun 1967 (selanjutnya disebut Inpres  No.  17  Tahun  1967)  ditentukan bahwa ciri-ciri Persero adalah:
21 Rahayu Hartini, op. cit, h. 52.
a. Makna usahanya adalah untuk memupuk keuntungan  (keuntungan  dalam  arti, karena  baiknya  pelayanan  dan  pem- binaan  organisasi  yang  baik,  efektif, efisien, dan ekonomis
b. Status  hukumnya  sebagai  badan  hukum perdata  yang  membentuk  perseroan terbatas
c. Hubungan-hubungan  usahanya  diatur menurut hukum perdata
d. Modal seluruhnya atau sebagian merupa- kan  milik  negara  dari  kekayaan  negara yang  dipisahkan,  dengan  demikian  di- mungkinkan  adanya joint atau mixe- denterprise dengan  swasta  dan  adanya penjualan saham-saham perusahaan milik negara
e. Tidak memiliki fasilitas-fasilitas negara
f. Dipimpin oleh suatu direksi
g. Pegawainya  berstatus  sebagai  pegawai perusahaan swasta biasa
h. Peranan  pemerintah  adalah  sebagai pemegang saham dalam perusahaan.
Terkait pendirian PT sejatinya terdapat beberapa  persyaratan  yang  terbagi  menjadi syarat fromal dan syarat materiil yaitu: 22

## 1. Syarat Formal
Suatu PT yang hendak didirikan harus diabuat  dengan  akta  notaris.  hal  ini denga tegas disebutkan dalam Pasal 7 UUPT sebagai berikut:
22 Sentosa  Sembiring, Hukum  Perusahaan  tentang Perseroan  Terbatas, Nuansa  Aulia,  Bandung, 2012, h. 7
a. Perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia
b. Setiap  pendiri  Perseroan  wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan
c. Ketentuan  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  2  tidak  berlaku  dalam rangka peleburan
d. Perseroan memperoleh status badan  hukum  pada  tanggal  di- terbitkannya  Keputusan  Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan e. Setelah  Perseroan  memperoleh status badan hukum dan pemegang saham  menjadi  kurang  dari  dua orang,  dalam  jangka  waktu  paling lama  enam  bulan  terhitung  sejak keadaan  tersebut  pemegang  saham yang  bersangkutan  wajib  me- ngalihkan sebagian sahamnya kepada  orang  lain  atau  Perseroan mengeluarkan  saham  baru  kepada orang lain
f. Dalam  hal  jangka  waktu  sebagai- mana  dimaksud  pada  ayat  5  telah dilampaui,  pemegang  saham  tetap kurang  dari  dua  orang,  pemegang saham  bertanggung  jawab  secara pribadi  atas  segala  perikatan  dan kerugian Perseroan, dan atas permohonan  pihak  yang  ber- kepentingan,  pengadilan  negeri
dapat membubarkan Perseroan tersebut.
g. Ketentuan yang mewajibkan
Perseroan didirikan oleh dua orang atau  lebih  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  1  dan  ketentuan  pada ayat  5  serta  ayat  6  tidak  berlaku bagi:
1. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara atau
2. Perseroan yang mengelola bursa  efek,  lembaga  kliring, dan penjaminan, lembaga penyimpanan  dan  penyelesai- an,  dan  lembaga  lain  sebagai- mana  diatur  dalam  Undang- Undang tentang Pasar Modal 2. Syarat  Materiil,  Pada  batasan  atau definisi PT sebagaimana yang dijelas- kan  dalam  Pasal  1  butir  1  UUPT, dengan tergas dikemukakan PT adalah  persekutuan  modal  yang  te- rbagi  atas  saham.  Jadi  penekanannya disini adalah modal. Berbicara tentang  PT  berarti  bicara  tentang modal. Terkait itu, PT disebut sebagai kumpulan  modal.  Modal  dalam  PT terdiri dari: 23
a. Modal  Dasar,  Sering  disebut dengan  modal statutair yaitu jumlah  modal  yang  disebutkan dalam  Anggaran  Dasar  Perseroan
23 Ibid, h. 13.
Terbatas  (ADPT).  Pada  Pasal  31 UUPT  disebutkan  bahwa  modal dasar  perseroan  terdiri  atas  se- luruh  nilai  nominal  saham,  ke- tentuan  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  1  tidak  menutup  ke- mungkinan  peraturan  perundang- undangan  di  bidang  pasal  modal mengatur  modal  Perseroan  terdiri atas  saham  tanpa  nilai  nominal. Selanjutnya dalam Pasal 32 UUPT  disebutkan  modal  dasar Perseroan  paling  sedikit  Rp. 50.000.000,00  (lima  puluh  juta rupiah), undang-undang yang mengatur  kegiatan  usaha  tertentu dapat  menentukan  jumlah  mini- mum  modal  Perseroan  yang  lebih besar  daripada  ketentuan  modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat 1, perubahan besarnya modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat  1  ditetapkan  dengan  Peratu- ran Pemerintah.
b. Modal  ditempatkan  atau  modal yang  telah  diambil.  Sebagian  dari modal  perseroan  telah  disetujui untuk  diambil  oleh  para  pendiri, dalam  bentuk  saham.  Tepatnya dalam  Pasal  33  UUPT  ayat  (1) disebutkan  bahwa  paling  sedikit 25%  dari  modal  dasar  sebagai- mana  dimaksud  dalam  Pasal  32
harus  ditempatkan  dan  disetor penuh.
c. Modal disetor, Modal yang benar- benar  telah  ada  dalam  kas perseroan.  Modal  ini  disetor  oleh para  pemegang  saham.  Seluruh saham  yang  telah  dikeluarkan harus  disetor  penuh  pada  saat pengesahan perseroan dengan bukti penyetoran yang sah. Tegasnya dalam Pasal 33 ayat (2) UUPT  disebutkan  bahwa  modal ditempatkan  dan  disetor  penuh sebagaimana  dimaksud  pada  ayat 1 dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah. Lebih lanjut dalam  penjelasan  pasal  tersebut dikemukakan bahwa bukti penyetoran  yang  sah  antara  lain bukti setoran pemegang saham ke dalam  rekening  bank  atas  nama Perseroan, dan dari laporan keuangan  yang  telah  diaudit  oleh akuntan,  atau  neraca  perseroan yang  ditandatangani  oleh  Direksi dan Dewan Komisaris.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  7  UUPT diatas,  ada  beberapa  hal  yang  perlu  di- perhatikan,  jika  pelaku  usaha  hendak mendirikan PT harus ada paling sedikit dua orang. Tampaknya hal ini berkaitan dengan pengertian  PT  seperti  yang  dijelaskan dalam  UUPT,  PT  adalah  suatu  badan
hukum  yang  didirikan  berdasarkan  per- janjian.  Tepatnya  dalam  Pasal  1  butir  1 UUPT  dijelaskan,  PT  yang  selanjutnya disebut  Perseroan  adalah  badan  hukum yang merupakan persekutuan modal, didiri- kan  berdasarkan  perjanjian,  melakukan kegiatan  usaha  dengan  modal  dasar  yang seluruhnya  terbagi  dalam  saham  dan memenuhi  persyaratan  yang  ditetapkan dalam  Undang-Undang  serta  pengaturan pelaksanaannya. 24
Pada  pengertian  PT  diatas,  satu  hal yang  kiranya  perlu  dielaborasi  lebih  lanjut yakni  lahirnya  suatu  PT  berdasarkan  per- janjian.  Sebagaimana  diketahui  untuk melakukan  suatu  perjanjian  sesuai  dengan asas  hukum  perjanjian,  seperti  yang  diatur dalam  KUH  Perdata  paling  tidak  harus ada dua  orang  atau  lebih  untuk  saling mengikatkan  diri.  Tepatnya  dalam  Pasal 1313 KUH Perdata dinyatakan bahwa suatu perjanjian  adalah  suatu  perbuatan  dengan mana  satu  orang  atau  lebih  mengikatkan dirinya  terhadap  satu  orang  lain  atau  lebih. Pada  pasal  1234  KUH  Perdata  disebutkan, tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau  untuk  tidak  berbuat  sesuatu.  Terkait itu, bila suatu perjanjian telah dibuat secara sah,  membawa  konsekuensi  pihak  yang membuat  perjanjian  akan  terikat  satu  sama lain.  Hal  ini  ditegaskan  dalam  Pasal  1338
24 Sudargo  Gautama, Ikhtisar  Hukum  Perseroan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, h. 43.
KUH  Perdata  ayat  1  bahwa  semua  per- janjian  yang  dibuat  secara  sah  berlaku sebagai  undang-undang  bagi  mereka  yang membuatnya.  Pada  ketentuan  ini  dapat diketahui  bahwa  perjanjian  yang  telah dibuat secara sah wajib untuk dipatuhi oleh mereka  yang  membuatnya.  Terkait  hal  ini dikaitkan  dengan  pendirian  PT  dapat disimpulkan  hubungan  antrara  pemegang saham  dengan  perseroan  didasarkan  pada hubungan  perikatan  yang  bersumber  pada hak  dan  kewajiban  yang  diatur  dalam peraturan  perundang-undangan  dan  yang diperjanjikan  sebagaimana  yang  tertuang dalam  Anggaran  Dasar  Perseroan  (ADPT). Terkait  itu,  ADPT  merupakan  wujud  dari perjanjian pendirian PT. 25
Akibat BUMN Persero dikelola sebagai  badan  hukum  berbentuk  PT, BUMN  dalam  segala  kegiatan  usahanya harus berpedoman  terhadap UUPT, dimana PT  merupakan  badan  hukum  yang  mandiri dari  para  pendirinya.  Terkait  BUMN mengatasnamakan  negara  dalam  modalnya, menjadikan  BUMN  Persero  memiliki  porsi yang  sangat  besar  dalam  perjalanannya sehingga  mengganggu  tatanan  perseroan dalam  menjalankan  bisnisnya.  Pada  dasar- nya, Undang-Undang menghendaki BUMN Persero  tunduk  pada  hukum  korporasi seperti  badan  swasta  lainnya,  tetapi  pada
25 Chatamarrasjid Ais, Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-Soal Aktual Hukum Perusahaan, Citra  Aditya  Bakti,  Bandung,  2004, h. 16.
sisi  lain,  beberapa  peraturan  perundang- undangan  di  Indonesia  tetap  menempatkan BUMN  Persero  sebagai  entitas  publik  dan merupakan  bagian  dari  keuangan  negara meski  telah  dipisahkan.  Akibatnya,  peng- gunaan  kekayaan  BUMN  harus  dilaksana- kan  berdasarkan  tata  cara  penggunaan keuangan  negara.  Terkait  BUMN  merupa- kan bagian dari keuangan negara, memberikan  kewenangan  DPR,  Presiden, dan  beberapa  kementerian  dalam  menga- wasi kinerja dan keuangan BUMN. Terkait BUMN  telah  ditetapkan  pengelolaannya berdasarkan  ketentuan  PT  mengakibatkan BUMN harus tunduk pada UUPT.
Pengelolaan  BUMN  Persero  menjadi  fokus masyarakat  karena  fasilitas  penuh  yang diberikan  negara,  yaitu  terkait  dengan modal  yang  diberikan  negara  dan  ke- beradaaannya  yang  dibentuk  oleh  negara, sehingga  BUMN  mendapatkan  perlakuan yang  berbeda  dari  perusahaan  swasta lainnya.  Masyarakat  belum  mendapatkan manfaat  yang  optimal  dari  keberadaan BUMN Persero. 26
Terkait  adanya  keterlibatan  negara dalam  mengelola  BUMN  memberikan dampak  negatif  terhadap  perkembangan BUMN. Pemerintah seharusnya mengawasi pengelolaan  BUMN,  tetapi  terkadang disusupi  dengan  kepentingan  yang  tidak
26 Muchayat, Badan Usaha Milik Negara: Retorika, Dinamika  dan  Realita, Gagas  Bisnis,  Jakarta, 2010, h. 29.
sesuai  dengan  arah  dalam  keberlangsungan BUMN.  Terkait  itu,  terdapat  juga  sistem yang  birokratis  yang  menjadikan  peng- hambat  untuk  kemajuan  BUMN  sehingga dapat  memberikan  kesempatan  terhadap oknum-oknum  yang  mempunyai  kesempa- tan  untuk  itu.  Menurut  Muchayat,  BUMN disibukkan dengan memainkan peran birokrasi  yang  seharusnya  dilaksanakan oleh  pemerintah,  sehingga  melupakan tujuan  utamanya  dalam  mengembangkan usaha.  Terkait  adanya  tambahan  peran sebagai  regulator,  BUMN  menjadi  tidak kompetitif  apabila  harus  bersaing  dengan perusahaan  swasta  yang  kinerjanya  lebih efektif  dan  efisien. 27 Peter  Drucker  dalam Riant Nugroho berpendapat bahwa, pemerintah seharusnya fokus dengan pekerjaannya  saja,  tidak  perlu  ikut  campur pada  hal  yang  bukan  kompetennya  karena tugas  pemerintah  sebatas  mengandalikan- nya  tetapi  tidak  ikut  mendayung. 28 Riant Nugroho juga menyatakan bahwa pemerintah  dalam  menjalankan  bisnis adalah  anomali,  karena  perusahaan-peru- sahaan  negara  banyak mudhorat daripada manfaatnya.  Tidak  mungkin  birokrasi menjalankan  bisnis  dengan  baik  karena birokrat  mempunyai  visi  untuk  melayani secara  adil.  Terkait  melayani  dengan  adil, tidak  mungkin  ia  menjalankan  bisnis  yang
27 Ibid
28 Ryant Nugroho Dwidjowijoto, Analisa Privatisasi BUMN  di  Indonesia, Jurnal  Ilmu  Sosial  dan Politik, Vol. 6, No. 3, 2003, h. 288.
pada  dasarnya  sudah  diskriminatif  yaitu melayani  mereka  yang  mampu  membayar saja. 29
Terkait  adanya  faktor  sentralistik mempengaruhi perkembangan BUMN. Direksi  tidak  bebas  dalam  menjalankan kebijakan  perusahaan.  Regulasi  PT  men- dudukkan  Direksi  sebagai trustee dalam menjalankan fungsi eksekutif dalam pengelolaan  BUMN,  tetapi  faktanya  sistem birokrasi  menempatkan  Direksi  sebagai pejabat  publik  yang  secara  tidak  langsung ikut  dalam  sistem  pemerintahan  yang  telah mengakar.  Adanya  kebijakan  terpusat menjadikan  kreatifitas  dan  profesionalitas BUMN  mati  yang  seharusnya  terbangun dalam  mekanisme  PT  dan  seharusnya mampu  menjadikan  BUMN  sebagai  badan usaha  yang  bebas  dari  dominasi  birokrasi. Terkait  adanya  sorotan  negatif  tersebut, mengakibatkan rendahnya kepercayaan investor  untuk  menanamkan  modalnya  di indonesia  sehingga  dapat  menghambat perkembangan  ekonomi  nasional  yang  di lokomotif  oleh  BUMN  sehingga  mem- pengaruhi apa yang menjadi tujuan BUMN. Sejak  awal  secara  tegas  dinyatakan  bahwa pengelolaan  BUMN  Persero  harus  ber- pedoman  pada  UUPT,  tetapi  adanya regulasi  yang  tumpang  tindih  telah  men- jadikan  BUMN  Persero  yang  seharusnya dikelola  atas  prinsip  bisnis  yang  rezim,
29 Ibid
masih  terlihat  sebagai  badan  usaha  negara yang tunduk pada rezim publik sebagai aset negara  yang  dipisahkan.  BUMN  Persero pada  satu  titik  akan  dihadapkan  dengan situasi yang gamang karena ia menjalankan prinsip business  judgement  rule yang sifatnya efektif dan efisien, tetapi disisi lain harus dihadapkan dengan prinsip governtment judgement rule yang dari awal menginginkan sifat yang birokratis.
Benturan  ini  pada  dasarnya  telah  diisyarat- kan dalam regulasi BUMN itu sendiri yaitu pada  Pasal  3  Undang-Undang  Nomor  19 Tahun  2003  tentang  Badan  Usaha  Milik Negara  (untuk  selanjutnya  di  sebut  UU BUMN) yang menyebutkan bahwa terhadap  BUMN  juga  berlaku  undang- undang  ini,  anggaran  dasar,  dan  ketentuan peraturan  perundang-undangan  lainnya. Redaksi  Pasal  3  tidak  dengan  tegas mengatur  batasan  Undang-Undang  lain yang  dapat  dijadikan  pedoman  dalam pengelolaan  BUMN  sehingga  membuka kesempatan bagi tumpang tindihnya regulasi  yang  dirujuk  dalam  pengelolaan BUMN terutama BUMN Persero. 30
Berdasarkan  uraian  diatas,  penulis menyimpulkan  bahwa  terkait  pendirian BUMN  Persero  tersebut  apabila  dihubung- kan  dengan  teori  keadilan  komunitatif
30 M.  Iqbal  Asnawi, Implikasi  Pengelolaan  BUMN Persero  dalam  Rangka  Kerangka  Welfare  State Berdasarkan  Mekanisme  Perseroan  Terbatas, Jurnal  Hukum  Samudra  Keadilan,  Vol.  11,  No.  1, 2016, h. 141.
Aristoteles,  jelas  pendirian  BUMN  Persero tidak  dapat  dikatakan  adil  karena  pen- diriannya  tidak  sesuai  dengan  syarat-syarat pendirian  PT  yang  terdapat  dalam  Pasal  7 UUPT.  Seharusnya,  pendirian  PT  swasta juga  diperbolehkan  didirikan  oleh  1  orang seperti  pendirian  BUMN  agar  tercipta keadilan.  Mengingat  di  beberapa  negara salah  satunya  Inggris  memperbolehkan pendirian  PT  dengan  pemegang  saham tunggal  sebagaimana  yang  diatur  dalam Companies Act 20016.

## KESIMPULAN
Pengecualian  prinsip  perjanjian  dan persekutuan  modal  secara  terbatas  hanya untuk persero dalam ketentuan Pasal 7 ayat 7 UUPT melanggar keadilan. Pasal 7 ayat 7 UUPT  tidak  mencerminkan  prinsip  ke- setaraan yaitu dengan tidak memperlakukan sama  atas  suatu  perbuatan  yang  sama  dan tujuan  yang  sama  yaitu  dalam  pendirian perseroan untuk mengejar keuntungan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Ais,  Chatamarrasjid. Penerobosan  Cadar Perseroan  dan  Soal-Soal  Aktual Hukum  Perusahaan. Citra  Aditya Bakti, Bandung, 2004.
Efendi,  A’an,  Dyah  Ochtonina  S,  Rahmadi Indra T. Penelitian Hukum Doktrinal.
Laksbang Justitia, Yogyakarta, 2004.
Gautama, Sudargo. Ikhtisar Hukum Perseroan. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
J.  Satrio. Hukum  Perjanjian. Citra  Aditya Bakti, Bandung, 1992.
Muchayat, Badan  Usaha  Milik  Negara: Retorika,  Dinamika  dan  Realita, Gagas Bisnis, Jakarta, 2010.
Pramono,  Nindyo. Hukum  PT  Go  Public dan  Pasar  Modal. Andi  Offset,
Yogyakarta, 2013.
Raharjo,  Satjipto, Negara  Hukum  yang Membahagiakan  Rakyatnya. Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
Sembiring,  Sentosa. Hukum  Perusahaan tentang  Perseroan  Terbatas. Nuansa Aulia, Bandung, 2012.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007 tentang Perseroan Terbatas
Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

## Jurnal
Arifardhani,  Yoyo, Kemandirian  Badan Usaha  Milik  Negara:  Persinggungan Antara  Hukum  Privat  dan  Hukum Publik. Jurnal  Hukum  Kenotariatan, Vol. 1, No. 1, 2019.
Asnawi,  M.  Iqbal, Implikasi  Pengelolaan
BUMN Persero dalam Rangka Kerangka  Welfare  State  Berdasarkan Mekanisme Perseroan Terbatas, Jurnal  Hukum  Samudra  Keadilan,
Vol. 11, No. 1, 2016.
Budiono, Herlin, Arah Pengaturan Undang-Undang  Nomor  40  Tahun 2007  Tentang  Perseroan  Terbatas
Dalam  Menghadapi  Era  Global. Jurnal  Rechtsvinding,  Vol.  1,  No.  2, 2012.
Dewi,  Sandra, Karakteristik  Perseroan Terbatas  Sebagai  Badan  Hukum,
Ensiklopedia  of  Journal,  Vol.  1,  No.
3, 2019.
Nugroho  Dwidjowijoto,  Ryant, Analisa Privatisasi  BUMN  di  Indonesia,
Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, Vol. 6, No. 3, 2003.

## BIODATA SINGKAT PENULIS
Erlina  Widi  Arini adalah  mahasiswa program  studi  magister  kenotariatan  di Fakultas Hukum Universitas Jember.