e-ISSN 2621-6159
Resiko Medis Dan Kelalaian Medis Dalam Aspek Pertanggungjawaban Pidana I  Wahyu Rizki Karika Ilahi  Page 170

## RESIKO MEDIS DAN KELALAIAN MEDIS DALAM ASPEK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

## Oleh
Wahyu Rizki Kartika Ilahi Mahasiswa Pascasarjana Magister Hukum Universitas Airlangga

## ABSTRACT
Healthy is very important for every people, keep healthy is very important, if  some people ill and must opname when the doctor must get to make medic for some people, but the end of get medic is unsatisfactory result.in the term of unsatisfactory result from get medic, make medical loss for patient and patient’s family, in medical loss result  make  many  issues  for  doctor.  but  must  know  in  the  fact,  not  every  unsatisfactory  result  get responsibility.this  thesis  make  a  normative  yuridis  metode  with  statue  approach  and  conceptualapproach metode.  in  this  thesis  discuss  about  responsibility  doctor  for  medical  risks  and  medical  risks  which  can  be account for by doctor.
Key words :Medical Risks, Negligence, Accountability Doctor

## A. PENDAHULUAN
A state of complete physical, mental, and social, well being and not merely the absence of desease or infirmity (Hermien Hadiati Koeswadji, 1992: Hlm 17) . Pernyataan tersebut jika di  artikan  secara  bebas  bahwa  sebuah  keadaan  fisik,  mental,  dan  sosial,  kesejahteraan, bukan hanya mengenai adanya penyakit atau kelemahan.
Kesehatan adalah keadaan sehat, baik  secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang  memungkinkan  setiap  orang  untuk  hidup  produktif  secara  sosial  dan ekonomis.Kesehatan  merupakan  harta  yang  paling  berharga  di  dunia  ini  maka  dari  itu upaya  peningkatan  mutu  kesehatan  semakin  diupayakan.  Pengupayaan  peningkatan kesehatan oleh negara ini tidak lain bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Jika kualitas hidup manusia meningkat maka kesejahteraan pun akan di dapat.
Dalam  Undang–Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  tahun  1945  Pasal  28A tercantum  “setiap  orang  berhak  untuk  hidup  serta  berhak  mempertahankan  hidup  dan kehidupannya”.  Berhak  mempertahankan  hidup  dan  kehidupannya  berarti  setiap  orang berhak  untuk  mendapatkan  kesempatan  yang  sama  untuk  mempertahankan  hidup  dan kehidupannya.  Mempertahankan  hidup  juga  termasuk  berhak  untuk  mendapatkan
e-ISSN 2621-6159
Resiko Medis Dan Kelalaian Medis Dalam Aspek Pertanggungjawaban Pidana I  Wahyu Rizki Karika Ilahi  Page 171
pelayanan  kesehatan  yang  baik.  Oleh  sebab  itu  peningkatan  mutu  pelayanan  kesehatan semakin  digencarkan.  Kebijakan–kebijakan  yang  diambil  oleh  pemerintah  haruslah mencakup  semua  lini  dan  lapisan  masyarakat  karena  kesehatan  juga  menjadi  salah  satu hak asasi manusia yang dilindungi dan dijamin oleh negara.
Dalam  Pasal  28H  Undang–Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  tahun  1945 ditekankan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan  mendapatkan  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat  serta  berhak  memperoleh pelayanan kesehatan”.
Pemerintah dalam upaya peningkatan mutu kesehatan haruslah dapat membentuk produk–produk  hukum  yang  mendukung  peningkatan  mutu  para  dokter  dan  petugas medisserta  pengembangan  teknologi-teknologi  medis.  Produk–produk  hukum  tersebut juga harus mengatur bagaimana pelayanan kesehatan yang lebih baik dan melindungi para petugas  medis  serta  pasien  agar  dapat  melaksanakan  kewajiban  dan  menerima  haknya dengan seoptimal mungkin.
Hubungan  dokter  dan  pasien  sudah  berjalan  sejak  masa  Hipocrates  dan  terus berkembang  hingga  sekarang.  Perkembangan  terus  bergulir  hingga  terjadi  pergantian teknologi,perkembangan  ilmiah  serta  sosial,  perkembangan  ini  sendiri  mengakibatkan terjadinya  perubahan  cara  pelayanan  kesehatan  serta  tindakan–tindakan  medis  yang dilakukan oleh dokter. Hal ini merupakan tantangan bagi konsep–konsep dan kewajiban– kewajiban  moral  para  tenaga  medis  dan  masyarakat  yang  secara  nyata  berlaku  saat  ada pasien  yang  sakit  atau  mengalami  resiko  medis  atas  dilakukannya  tindakan  medis  oleh dokter.
Suprapti  Samil  ( 2007,hlm.60-61)  mengatakan  bahwa  hubungan  antar  manusia (baca  hubungan  antara  dokter  dengan  pasien),  hubungan  antara  dokter  dengan  pasien telah  diatur  dengan  nilai-  nilai  kesopanan  ( mores ),yang  berarti  adat  istiadat,  kelakuan, tabiat, watak, akhlak dan kesusilaan ( ethica ). Dimana selanjutnya dikatakan oleh Suprapti Samil di  dalam  KODEKI  1980  bahwa  istilah  etik  terbentuk  dari  dua  perkataan  yanitu “ mores of a community ” dan “ ethos of the people ”.
e-ISSN 2621-6159
Resiko Medis Dan Kelalaian Medis Dalam Aspek Pertanggungjawaban Pidana I  Wahyu Rizki Karika Ilahi  Page 172
Konsep tersebut mengandung makna bahwa dalam hubungan antara dokter dengan pasien  harus  didasari  oleh  nilai  –  nilai  dan  moral  serta  itikad  yang  baik  demi terselenggaranya pelayanan kesehatan yang baik dan berkesinambungan.Hubungan dokter –  pasien  yang  dahulu  bersifat  paternalistik  dan  kepercayaan  ( trust,  vertrouwen,  fiduciary relationship )  kini  sudah  mengalami  erosi.  Kepercayaan  mulai  goyah.  Jika  dahulu  pasien percaya  saja  apa  yang  dilakukan  oleh  profesi  dokter,kini  masyarakat  mulai mempertanyakan  jika  pengobatannya  tidak  berhasil,berakibat  cacat  berat,  atau  bahkan sampai meninggal(Guwandi: 2009,hal 1-2).
Dalam hubungan antara dokter dan pasien dikenal perjanjian terapeutik , perjanjian terapeutik atau transaksi  terapeutik adalah  perjanjian  antara  dokter  dengan  pasien  yang memberikan  kewenangan  kepada  dokter  untuk  melakukan  kegiatan  memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien berdasarkan keahlian dan keterampilan yang dimiliki oleh dokter tersebut (AnnyIsfandyarie: 2006,hlm 57).
Komalawati  terhadap  perjanjian  teraupetik  berlaku  hukum  perikatan  yang  diatur dalam  buku  III  KUHPerdata,  sebagaimana  disebutkan  di  dalam  Pasal  1320  KUHPerdata yang berbunyi :
“  Semua  Perjanjian,  baik  yang  mempunyai  suatu  nama  khusus,maupun  yang  tidak dikenal  dengan  suatu  nama  tertentu,  tunduk  pada  peraturan  umum,  yang  termuat dalam Bab ini dan Bab yang lalu”.
Namun perjanjian  teraupetik berbeda  dengan  perjanjian  pada  umumnya  karena memiliki  objek  perjanjian  ynang  berbeda  dengan  perjanjian  pada  umumnya.  Perjanjian teraupetik atau trandaksi teraupetik termasuk dalam inspanningverbintenis atau perjanjian upaya,  karena  dokter  tidak  mungkin  menjanjikan  kesembuhan  kepadapasien,  yang dilakukan  dokter  adalah  melakukan  pelayanan  kesehatan  sebagai  upaya  untuk menyembuhkan pasien
Perjanjian  teraupetik  mengikat  layaknya  undang  –  undang  bagi  dokter  maupun pasien. Seperti halnya yang diatur di dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang berbunyi :
“  Semua  Perjanjian  yang  dibuat  secara  sah  berlaku  sebagai  undang  –  undang  bagi mereka yang membuatnya”.
e-ISSN 2621-6159
Resiko Medis Dan Kelalaian Medis Dalam Aspek Pertanggungjawaban Pidana I  Wahyu Rizki Karika Ilahi  Page 173
Profesi  dokter  juga  memiliki  etik  kedokteran.  Etik  kedokteran  adalah  norma  dan asas yang berlaku bagi para dokter sebagai landasan dalam  menjalankan profesinya.
Dalam  praktiknya  apa  yang  dimaksud  dengan  etik  kedokteran  ini,mempunyai  dua sisi dimana satu sama lain saling terkait dan saling pengaruh – mempengaruhi. Kedua sisi tersebut adalah: Pertama , etik jabatan atau yang dikenal dengan istilah medical ethics , yaitu menyangkut  masalah  yang  berhubungan  dengan  sikap  para  dokter  terhadap sejawatnya,sikap  dokter  tehadap  para  pembantunya  dan  sikap  para  dokter  terhadap masyarakat dan pemerintah. Kedua, etik asuhan atau yang dikenal dengan sebutan ethics of the  medical  care, yaitu,  merupakan  etik  kedokteran  dalam  kehidupan  sehari  –  hari mengenai sikap dan  tindakan seorang  dokter  terhadap  penderita yang menjadi tanggung jawabnya(Bahder Johan Nasution: 2013, hlm 9).
Dewasa  ini  sering  muncul  kasus  –  kasus  dalam  pelayanan  kesehatan  yang mengakibatkan kinerja dokter diragukan serta mengancam keberlangsungan karir seorang dokter. Kasus yang paling baru adalah kasus operasi sesar yang mengakibatkan kematian pasiennya dilakukan olehdokter Dewa Ayu Sasiary Prawan. Pada kasus  dokter Dewa Ayu Sasiary  Prawan,  majelis  hakim  pengadilan  negeri  dan  pengadilan  tinggi  memutus  bebas namun majelis hakim tingkat kasasi memutus bersalah  dokter Ayu. Pada saat peninjauan kembali,  dokter  Ayu  diputus  bebas  oleh  hakim.  Kasus-kasus  tersebut  diajukan  ke pengadilan  karena  terdapat  ketidakpuasan  atas  hasil  dari  pelayanan  kesehatan  yang dilakukan  oleh  dokter  maupun  adanya  indikasi  kesalahan  prosedur  atau  kode  etik kedokteran.
Pengertian  resiko  medis  tidak  dirumuskan  secara  eksplisit  dalam  peraturan perundang-undangan  yang  ada.  Namun  secara  tersirat  resiko  medis  disebutkan  di  dalam beberapa  pernyataan  yang  ada  mengenai  resiko  terhadap  tindakan  medis(Anny Isfandyarie:  2005,hlm38).  Resiko  atas  dijalankannya  pelayanan  medis  sangat  tidak  dapat diprediksi  karena  petugas  medis  hanya  bisa  berupaya  semaksimal  mungkin  untuk melakukan  penanganan medis. Sekalipun dapat  diduga apa saja resiko medis yang dapat terjadi,tetap  saja  tidak  dapat  dipastikan  resiko  mana  yang  akan  diperoleh  pasien  atas penanganan petugas medis tersebut. Tidak jarang resiko medis yang terjadi berujung pada
e-ISSN 2621-6159
Resiko Medis Dan Kelalaian Medis Dalam Aspek Pertanggungjawaban Pidana I  Wahyu Rizki Karika Ilahi  Page 174
kematian sehingga petugas medis dalam hal ini dokter diduga melakukan kesalahan atau kelalaian yang mengakibatkan kematian seseorang.
Berdasarkan  pada  pemaparan  dalam  latar  belakang  dan  uraian  masalah  diatas, maka ruang lingkup penelitian dapat diambil rumusan permasalahan antara lain yaituApa kategori tindakan medis yang termasuk resiko medis dan kelalaian medis dan Bagaimana pertanggungjawaban  pidana  terhadap  resiko  medis  yang  berujung  kelalaian  medis  bagi dokter

## B. METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  yang  digunakan  ialah  penelitian  secara  normative,  yaitu  metode pendekatan melalui pengkajian terhadap asas  - asas hukum dan sistematika hukum yang ada  di  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Sehingga  penelitian  secara normative ini dapat fokus pada inventarisasi hukum positif, dan penemuan hukum dalam perkara inconcreto dalam penanganan kasus.
Dalam  penyusunan  dan  penulisan  skripsi  ini  penulis  menggunakan  pendekatan masalah  dengan  beberapa  metode  yang  ada  yaitu  ;  metode  pendekatan  undang-undang ( statute  approach ),  pendekatan  kasus  ( case  approach ),  dan  pendekatan  konseptual ( conceptual approach ).
Peter  Mahmud  Marzuki  (2013:33)  menguraikan  pendekatan  pendekatan  yang digunakan digunakan dalam penelitian diatas sebagai berikut :
Pendekatan  undang-undang  (statute  approach)  dilakukan  dengan  menelaah  semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkut paut dengan permasalahan yang sedang dibahas.
Pendekatan  konseptual  (conceptual  approach)  adalah  pendekatan  yang  dilakukan dengan  menggunakan  pijakan  pandangan-pandangan  dan  doktrin  doktrin  yang berkembang dalam ilmu hukum yang terkait dengan kelalailan medis.

## C. PEMBAHASAN
e-ISSN 2621-6159
Resiko Medis Dan Kelalaian Medis Dalam Aspek Pertanggungjawaban Pidana I  Wahyu Rizki Karika Ilahi  Page 175

## KONSEP KELALAIAN MEDIS DAN PEMBUKTIANNYA
Kelalaian  dalam  hukum  pidana  disebut  juga  dengan  kealpaan.  Langemeyer “Kealpaan adalah suatu struktur yang sangat gecompliceerd. Dia mengandung dalam satu pihak kekeliruan dalam perbuatan lahir dan menunjuk kepada adanya keadaan batin yang tertentu,  dan  di  lain  pihak  keadaan  batinnya  itu  sendiri”(Moeljatno:1993,hlm200).  Van Hammel mengatakan bahwa kealpaan itu mengandung dua syarat yaitu :
1. Tidak mengadakan penduga – duga sebagaimana diharuskan oleh hukum.
2. Tidak mengadakan penghati – hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.
Konsep kelalaian dalam Kitab Undang  – Undang Hukum Pidana (KUHP) dijelaskan dalam Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP :
Pasal 359 KUHP
“Barangsiapa  karena  kealpaannya  menyebabkan  matinya  orang  lain  diancam  pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”.
Pasal 360 ayat (1) KUHP
“Barangsiapa  karena  kelapaannya  menyebabkan  orang  lain  mendapat  luka  –  luka  berat, diancam pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”. Pasal 360 ayat (2) KUHP
“Barangsiapa  karena  kealpaannya  menyebabkan  orang  lain  luka  –  luka  sedemikian  rupa sehingga  timbu  penyakit  atau  halangan  menjalankan  pekerjaan  jabatan  atau  pencarian selama  waktu  tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau kurungan paling lama enam bulan atau denda paling tinggi tiga ratus rupiah”.
Kelalaian medis atau dalam bahasa sehari – hari dikenal dengan istilah malpraktek merupakan salah satu kejadian atau fenomena yang akhir – akhir ini muncul dan menjadi sorotan  khalayak.  Hal  ini  dikarenakan  beberapa  pasien  mengalami  resiko  medis  berupa kematian ataupun cacat dan mengakibatkan banyaknya gugatan yang dilayangkan pasien terhadap dokter.
Kelalaian dalam hukum medis sering disebut dengan Negligence . Negligence adalah hal yang manusiawi yang sering dialami oleh manusia karena manusia tidaklah sempurna. Menurut Guwandi (2004:29) Seseorang dikatakan lalai apabila ia bertindak acuh atau tidak
e-ISSN 2621-6159
Resiko Medis Dan Kelalaian Medis Dalam Aspek Pertanggungjawaban Pidana I  Wahyu Rizki Karika Ilahi  Page 176
pedulian.Tidak  memperhatikan  kepentingan  orang  lain  sebagaimana  lazimnya  di  dalam tata-pergaulan hidup masyarakat.
Pengertian  kelalaian  medis  sendiri  menurut  Hermien  Hadiati  Koeswadji  secara harfiah berarti bad practice atau praktek buruk yang berkaitan dengan praktek penerapan ilmu dan teknologi medik dalam menjalankan profesi medik yang mengandung ciri  – ciri khusus.  Karena malpraktek berkaitan  dengan  “ how  to  practice  the  medical  science  and technology ”,  yang  sangat  erat  hubungannya  dengan  sarana  kesehatan  atau  tempat melakukan praktek dan orang yang melaksanakan praktek,maka pendapat Hermien lebih cenderung menggunakan istilah “ maltreatment ( Syahrul Machmud: 2008, hlm13).
Black  Law  Dictionary  sebagaimana  dikutip  oleh  HM.Soedjatmiko,  merumuskan malpraktek sebagai :
” any profesional misconduct, unreasonable lack of skill or fidelity in professional or judiary duties, evil practice, or illegal or immoral conduct ..........”
(perbuatan jahat seseorang ahli, kekurangan dalam keterampilan yang di bawah standar, atau  tidak  cermatnya  seorang  ahli  dalam  menjalankan  kewajibannya  secara  hukum, praktek yang jelek atau illegal atau perbuatan yang tidak bermoral)
Anny  Isfandyarie,  menyimpulkan  sebagai  kesalahan  dokter  karena  tidak mempergunakan  ilmu  pengetahuan  dan  tingkat  keterampilan  sesuai  dengan  standar profesinya  yang  akhirnya  mengakibatkan  pasien  terluka  atau  cacat  badan  bahkan meninggal dunia.
R.Hariadi,  malpraktek  adalah  praktek  yang  buruk:  melakukan  yang  seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan apa yang sebenarnya dilakukan. Istilah malpraktek berlaku untuk semua jenis profesi termasuk dokter, akuntan, pengacara dan sebagainya. Di bidang  kedokteran  bila  seorang  dokter  melakukan  malpraktek  disebut  malpraktek kedokteran atau malpraktek medik ( medical malpractice ).
J Guwandi, dengan mengutip beberapa pendapat hakim dalam beberapa kasus yang pernah terjadi atau kamus–kamus mengutarakan pengertian malpraktek sebagai berikut :
a. Kasus  Valentin  v.  Society  se  Bienfaisance  de  Los  Angeles,  California,  1956 dirumuskan :
e-ISSN 2621-6159
Resiko Medis Dan Kelalaian Medis Dalam Aspek Pertanggungjawaban Pidana I  Wahyu Rizki Karika Ilahi  Page 177
Malpraktek  adalah  kelalaian  dari  dari  seorang  dokter  atau  perawat  untuk menerapkan  tingkat  keterampilan  dan  pengetahuannya  di  dalam  memberikan pelayanan  pengobatan  dan  perawatan  terhadap  seorang  pasien  yang  lazimnya diterapkan  dalam  mengobati  dan  merawat  orang  sakit  atau  terluka  di  lingkungan wilayah yang sama.
“ Malpractice  is  the  neglect  of  a  physician  or  nurse  to  apply  that  degree  of  skill  and learning on treating and nursing a patient which is customary applied in treating and caring for the sick or wounded similarly in the same community ”.
b. Steadman’s Medical Dictionary
Malpraktek  adalah  salah  cara  mengobati  suatu  penyakit  atau  luka,  karena disebabkan  sikap  –  tindak  yang  acuh,  sembarangan  atau  berdasarakan  motivasi kriminal.
“ Malpractice is mistreatment of a disease or injury throught ignorance, carelessness of criminal intent ”.
c. Coughlin’s Dictionary of Law
Malpraktek  adalah  “sikap-tindak  profesional  yang  salah  dari  seorang  yang berprofesi, seperti dokter, ahli hukum, akuntan, dokter gigi, dokter hewan.
Malpraktek  bisa  diakibatkan  karena  sikap-tindak  yang  bersifat  tak  pedulian, kelalaian. Atau kekurangan keterampilan atau kehati – hatian di dalam pelaksanaan kewajiban profesionalnya; tindakan salah atau praktek yang bersifat tidak etis”.
“ Professional  misconduct  on  the  part  of  a  professional  person,  such  as  a  physician, engineer,  lawyer,  accountant,  dentist,  veterinarian.Malpractice  may  be  the  result  of ignorance,  neglect,  or  lack  of  skill  or  fidelity  in  the  performance  of  professional duties;intentional wrongdoing or unethical practice ”.
d. Black’s Law Dictionary
Malpraktek adalah setiap sikap-tindak yang salah, kekurangan keterampilan dalam ukuran tingkat yang tidak wajar. Istilah ini umumnya dipergunakan terhadap sikap- tindak  dari  para  dokter,  pengacara,  dan  akuntan.  Kegagalan  untuk  memberikan pelayang  profesional  dan  melakukan  pada  ukuran  tingkat  keterampilan  dan
e-ISSN 2621-6159
Resiko Medis Dan Kelalaian Medis Dalam Aspek Pertanggungjawaban Pidana I  Wahyu Rizki Karika Ilahi  Page 178
kepandaian yang wajar di dalam masyarakatnya oleh teman sejawat rata – rata dari profesi itu, sehingga mengakibatkan luka, kehilangan atau kerugian pada penerima pelayanan  tersebut  yang  cenderung  menaruh  kepercayaan  terhadap  mereka  itu. Termasuk  di  dalamnya  setiap  sikap-tindak  profesional  yang  salah,  kekurangan keterampilan yang tidak wajar atau kurang kehati – hatian atau kewajiban hukum, praktek buruk, atau illegal atau sikap immoral.
“ Any professional misconduct, unreasonable lack of skill. This term is usually applied to  such  conduct  by  doctors,  lawyers,  and  accountants.  Failure  of  one  rendering professional  services  to  exercise  that  degree  of  skill  and  learning  commonly  applied under  all  the  circumstances  in  the  community  by  the  average  prudent  reputable member of the profession with the result of injury, loss or damage to the recipient of those entitled to rely upon them. It is any professional misconduct, unreasonable lack of skill or fidelity in professional or judiciary duties, evil practice, or illegal or immoral conduct ”.
e. The Oxford Illustrated Dictionary,2 nd ed., 1975
Malpraktek  =  sikap-tindak  yang  salah;  (hukum)  pemberian  pelayanan  terhadap pasien  yang  tidak  benar  oleh  profesi  medis;  tindakan  yang  illegal  untuk memperoleh keuntungan sendiri sewaktu dalam posisi kepercayaan.
“ Malpratice = wrongdoing; (law) improper treatment of patient by medical attendant; illegal action for one’s own benefit while in position trust ’.
Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan malpraktek adalah :
1. Melakukan  sesuatu  yang  seharusnya  tidak  boleh  dilakukan  oleh  seorang tenaga kesehatan.
2. Tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan atau melalikan kewajiban (negligence)
3. Melanggar suatu ketentuan menurut atau berdasarkan peraturan perundang – undangan.
M  Yusuf  Hanafiah  (1999:87) , malpraktek  adalah  kelalaian  seorang  dokter  untuk mempergunakan  tingkat  keterampilan  dan  ilmu  pengetahuan  yang  lazim  dipergunakan
e-ISSN 2621-6159
Resiko Medis Dan Kelalaian Medis Dalam Aspek Pertanggungjawaban Pidana I  Wahyu Rizki Karika Ilahi  Page 179
dalam  mengobati  pasien  atau  orang  yang  terluka  menurut  ukuran  di  lingkungan  yang sama.
Dari  beberapa  pendapat  ahli  tersebut  dapat  ditarik  sebuah  pernyataan  bahwa kelalaian medis merupakan kondisi dimana seorang dokter atau tenaga medis melakukan penyimpangan  terhadap  kode  etik  kedokteran,standar  profesi  dokter  dan  standar operasional prosedur (SOP) saat melakukan tindakan medis terhadap pasiennya sehingga mengakibatkan kerugian yang diderita pasien akibat dari tindakan medis tersebut.
Tolok ukur sekaligus syarat pembuktian kelalaian medis (Guwandi, Jakarta: 2009 hlm 11) di negara Anglo Saxon adalah konsep “4D” dari Negligence yang terdiri atas :
1. Duty
Harus  ada  hubungan  Dokter  –  Pasien,  sehingga  ada  kewajiban  Dokter  untuk mengobati pasien
2. Dereliction of that duty
Terdapat  suatu  Penyimpangan  dari  “ Duty ”  pada  pihak  Dokter  karena  ternyata  ia tidak melakukan kewajibannya menurut standar profesi.
3. Direct causation
Sehingga timbul suatu kerugian
4. Damage
Namun  harus  ada  kaitan  secara  langsung  antara  tindakan  yang  dilakukan  oleh dokter dan kerugian yang timbul.

## KETERKAITAN RESIKO MEDIS DAN KELALAIAN MEDIS
Pengertian resiko medis tidak dijelaskan secara rinci dan jelas di dalam peraturan perundang  –  undangan  yang  ada.  Oleh  karena  itu  banyak  orang  yang  menyalahartikan tentang resiko medis sehingga banyak tuntutan terhadap dokter di dalam pengadilan. Resiko medis secara tersirat disebutkan dalam beberapa pernyataan sebagai berikut :
1. Informed  Consent secara  tertulis  merupakan  salah  satu  cara  yang  perlu  dilakukan
e-ISSN 2621-6159
Resiko Medis Dan Kelalaian Medis Dalam Aspek Pertanggungjawaban Pidana I  Wahyu Rizki Karika Ilahi  Page 180
untuk  melindungi  dokter  dari  tuntutan  pasien,hal  ini  dikarenakan  dalam informed consent, oasien  telah  sepakat  untuk  mendapat  perlakuan  tindakan  medis  yang  akan dilakukan  dokter.  Dari  kesepakatan  ini,  pasien  tidak  akan  mengadakan  tuntutan apapun  ke  pengadilan  di  kemudian  hari.  Selain  itu  dalam  pernyataan  tersebut  juga dicantumkan bahwa dokter telah menjelaskan sifat, tujuan serta kemungkinan (resiko) akibat  yang  timbul  dari  tindakan  medik  tersebut  kepada  pasien  atau keluarganya.Dokter  yang  bersangkutan  juga  harus  menandatangani  formulir Persetujuan Tindakan Medik termaksud.
2. Pernyataan  IDI  (Ikatan  Dokter  Indonesia)  tentang Informed  Consent dalam  Lampiran SKB  IDI  No.  319/P/BA/88  butir  33  yang  berbunyi: “Setiap  tindakan  medis  yang mengandung  resiko  cukup  besar  mengharuskan  adanya  persetujuan  tertulis  yang ditandatangani oleh pasien, setelah sebelumnya pasien itu memperoleh informasi yang adekuat  tentang  perlunya  tindakan  medis  yang  bersangkutan  serta  resiko  yang berkaitan dengannya.”
3. Dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku pun secara eksplisit tercantum, dalam  Pasal  2  ayat  (3),  Pasal  3  ayat  (1)  dan  Pasal  7  ayat  (2)  Peraturan  Menteri Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor:  585/Men.Kes/Per/IX/1989  tentang Persetujuan Tindakan Medis menyebutkan istilah resiko secara eksplisit dan tersirat, antara lain:
1. Pasal  2  ayat  (1)  :  Persetujuan  sebagaimana  dimaksud  ayat  (1)  diberikan  setelah pasien  mendapat  informasi  yang  adekuat  tentang  perlunya  tindakan  medik  yang bersangkutan serta resiko yang dapat ditimbulkannya.
2. Pasal  3  ayat  (1)  :  Setiap  tindakan  medik  yang  mengandung  resiko  tinggi  harus dengan  persetujuan  tertulis  yang  ditandatangani  oleh  yang  hendak  memberikan persetujuan.
3. Pasal  7  ayat  (2)  :  Perluasan  operasi  yang  tidak  dapat  diduga  sebelumnya  dapat dilakukan untuk menyelamatkan jiwa pasien.
Dari  beberapa  pernyataan  di  atas,  dapat  diambil  pengertian  resiko  medis,  yaitu sebagai berikut:

## e-ISSN 2621-6159
Resiko Medis Dan Kelalaian Medis Dalam Aspek Pertanggungjawaban Pidana I  Wahyu Rizki Karika Ilahi  Page 181
a. Bahwa dalam tindakan medis ada kemungkinan (resiko) yang dapat terjadi yang mungkin  tidak  sesuai  dengan  harapan  pasien.  Ketidak  mengertian  pasien terhadap resiko yang dihadapinya dapat mengakibatkan diajukannya tuntutan ke pengadilan oleh pasien tersebut.
b. Bahwa di dalam tindakan medis ada tindakan yang mengandung resiko tinggi.
c. Bahwa resiko tinggi tersebut berkaitan dengan keselamatan jiwa pasien.
Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  resiko  medis  merupakan  hasil  yang  tidak maksimal dari sebuah tindakan medis yang dilakukan oleh dokter.
Resiko medis dapat terjadi karena resiko dari tindakan medis muncul secara tiba – tiba  diluar  perkiraan  dokter  serta  tidak  dapat  dihindari  oleh  dokter  dan  adapula  yang timbul karena tindakan medis tersebut dilarang atau dibatasi oleh undang – undang karena tindakan medis tersebut mengandung resiko yang besar. Resiko dari tindakan medis yang dilakukan  dokter  berbeda  –  beda  skala  besar  kecilnya.  Dokter  diminta  untuk  melakukan tindakan medis yang sesuai dengan kondisi pasien sekalipun resiko yang bersama tindakan medis tersebut besar.
Di dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia dokter yang berkewajiban memberikan pertolongan  kepada  pasiennya  haruslah  memenuhi  standar  profesinya  sebagai  pedoman yang  harus  dipergunakan  dalam  menjalankan  profesinya  secara  baik.  Hal  ini  untuk menghindari kerugian pada orang lain sebagai resiko dari tindakan medis yang dilakukan, yang  seringkali  justru  mengakibatkan  pasien  menuntut  secara  hukum.  Sejak  dulu  telah dikenal  salah  satu  prinsip  tradisional  dari  etika  kedokteran  adalah primum  non  nocere , artinya yang penting adalah tidak merugikan.
Kelalaian  medis  sendiri  diakibatkan  karena  kurangnya  pengetahuan  dokter terhadap  penyakit  pasien  atau  kurangnya  pengetahuan  dokter  terhadap  keilmuan kedokteran.  Kelalaian  medis  terjadi  karena  dokter  tidak  mengikuti  standar  operasional prosedur, standar profesi, dan menurut kalangan profesi dokter sipandang menyalahi kode etik  kedokteran  sehingga  mengakibatkan  pasien  mengalami  kerugian  berupa  cacat  fisik maupun kematian.
Berikut adalah tabel perbandingan antara resiko medis dengan kelalaian medis :
RESIKO MEDIS KELALAIAN MEDIS 1. Sesuai dengan standar operasional prosedur 1. tidak sesuai dengan standar operasional prosedur 2. Ada kehati – hatian 2. Tidak unsur kehati – hatian 3. Tidak ada unsur lalai 3. Ada unsur lalai 4. Ada upaya pencegahan 4. Tidak ada upaya pencegahan 5. Ada Contributory Negligence 5. Tidak ada Contributory Negligence
Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa patokan untuk menentukan sebuah hasil pengobatan  yang  gagal  dikategorikan  resiko  medis  atau  kelalaian  medis  adalah  dari standar  operasional  prosedur,  standar  profesi  dan  pendapat  kalangan  profesi  dokter sendiri. Ketiga patokan ini juga dapat dilihat dari putusan pengadilan tentang kasus yang menimpa  dokter  Ayu  dan  menjadi  pertimbangan  majelis  hakim  untuk  membebaskan dokter Ayu beserta tim dokternya.

## KASUS DUGAAN KELALAIAN MEDIS
Penulis  mengambil  contoh  kasus  yang  dialami  oleh  seorang  dokter  bernama  dr. Dewa  Ayu  Sasyari  Prawanyang  melakukan  tindakan  medis  berupa  operasi  sesar.  Kasus dokter  Ayumenjadi  perdebatan  karena  dokter  Ayudiputus  bebas  di  tingkat  pengadilan negeri namun diputus bersalah oleh pengadilan tingkat kasasi namun setelah mengajukan peninjauan  kembali,  dokter  Ayu  diputus  bebas  oleh  majelis  hakim.Pasien  dokter  Ayu bernama  SISKA  MAKATEY  dinyatakan  meninggal  dunia  melalui  Surat  Keterangan  dari Rumah  Sakit  Umum  Prof.  Dr.  R.  D.Kandou  Manado  No.  61/VER/IKF/FK/K/VI/2010, tanggal 26 April 2010 danditandatangani oleh dr. JOHANNIS F. MALLO, SH. SpF. DFM.
Dalam  surat  keterangan  tersebut  tercantum  bahwa  kematian  korban  akibat  masuknya udara ke dalam bilik kanan jantung yang menghambat darah masuk ke paru-paru sehingga terjadi  kegagalan  fungsi  paru  dan  selanjutnya  mengakibatkan  kegagalan  fungsi  jantung. Masuknya udara ini dinilai oleh majelis hakim pengadilan tingkat kasasi menjadi kesalahan dokter dalam memberikan pelayanan medis kepada pasien.
Dalam  kasus  ini  juga  disinyalir  adanya  pemalsuan  tanda  tangan  korban  yang dilakukan  oleh  tim  dokter  yang  menangani  korban.  Namun  dilihat  dari  kausalitasnya, pemalsuan  tanda  tangan  tersebut  bukanlah  menjadi  penyebab  utama  matinya  korban. Maladministrasi  tersebut  hanya  sebagai  tudingan  belaka  bagi  keluarga  korban  untuk mempermasalahkan  kematian  korban  ke  persidangan.  Seperti  kita  lihat  bahwa  keadaan
e-ISSN 2621-6159
Resiko Medis Dan Kelalaian Medis Dalam Aspek Pertanggungjawaban Pidana I  Wahyu Rizki Karika Ilahi  Page 183
darurat  yang  dimaksud  dalam  darurat  medis  hanyalah  kalangan  dokter  yang  mengerti. Maladministrasi yang terjadi hanyalah dipergunakan untuk memenuhi syarat administrasi demi  menyelamatkan  jiwa  pasien  karena  ketika  tim  dokter  memilih  melakukan  operasi sesar,  kondisi  pasien  sedang  lemah.  Kondisi  pasien  tersebut  juga  dicantumkan  dalam putusan kasasi yang sebagai berikut isinya :
“Berdasarkan  keterangan  dari  saksi  dr.  HERMANUS  JAKOBUS  LALENOH,  Sp.An. bahwa jawaban konsul terhadap surat konsul yang dikirim oleh bagiankebidanan kepada bagian  anestesi  tersebut  yang  menyatakan  :  pada  prinsipnya  kami  setuju  untuk dilaksanakan  pembedahan  dengan  anestesi  resiko  tinggi,  oleh  karena  ini  adalah  operasi darurat maka mohon dijelaskan kepada keluarga resiko yang bisa terjadi " darut "/ sebelum operasi  atau  " post "/  usai  operasi.  Bahwa  penyebab  udara  masuk  dari  setiap  pembuluh darah balik yang terbuka yaitu dari infus atau dari suntikan obat tetapi dalam kepustakaan dikatakan  udara  yang  masuk  dari  pembuluh  darah  balik  ini  hanya  bisa  menyebabkan kecelakaan  penting  yang  kalau  dia  di  atas  25  mg  dan  kalau  di  bawah  tidak  akan menyebabkan apa-apa, kemudian dalam kenyataan pemberian obat dari infus tidak pernah masuk  udara  karena  dari  suntik  disposible  untuk  masuk  udara,  selanjutnya  dari kepustakaan yang saksi baca dan saksi dapat dalam pendidikan saksi yaitu kemungkinan yang  bisa  juga  adalah  terutama  dalam  operasi  persalinan  bahkan  di  dalam  aturan dikatakan bahwa udara bisa masuk sering terjadi pada operasi bedah saraf dengan posisi pasien  setengah  duduk  bisa  terjadi  pada  saat  dia  terkemuka  itu  udara  bisa  masuk,  pada bagian  kebidanan  yang  bisa  sering  terjadi  bukan  saja  pada  SECTIO  CESARIA  tetapi  juga pada  kuretase  bahkan  dalam  laporan  kasus  yaitu  untuk  hubungan  intim  dimana  suami memakai oral itu bisa terjadi masuk udara,Kasus ini memang jarang tetapi bisa saja terjadi, jadi pada waktu bayi lahir plasenta terangkat pembuluh darah itu terbuka yaitu pembuluh darah arteri/ pembuluh darah yang pergi yang warna merah dan pembuluh darah balik/ arteri  yang  warna  hitam,  jadi  kemungkinan  udara  yang  masuk  berdasarkan  hasil  visum bisa  saja  terjadi  dari  beberapa  hal  tadi,  selanjutnya  tugas  anestesi  dalam  hal  ini  telah selesai karena pasien/ korban sudah membuka mata dan bernapasspontan kecuali jika saat
e-ISSN 2621-6159
Resiko Medis Dan Kelalaian Medis Dalam Aspek Pertanggungjawaban Pidana I  Wahyu Rizki Karika Ilahi  Page 184
pasien sebelum dirapihkan semua kemudian meninggal maka masih merupakan tugas dan tanggung jawab dari anestesi dan kebidanan.”
Dalam  pembahasan  terkait  resiko  medis,  masuknya  udara  tersebut  merupakan salah  satu  kategori  resiko  medis  karena  terjadinya  emboli  udara  tersebut  tidak  dapat diduga  oleh  dokter  yang  melakukan  pelayanan  medis.  Dapat  diketahui  matinya  korban bukan karena kesalahan atau kelalaian dokter dalam memberikan pelayanan medis tetapi karena resiko dari tindakan medis tersebut muncul sehingga dokter tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas matinya pasien yang dalam penanganannya.
Dalam putusan peninjauan kembali (PK) yang hanya boleh dilakukan sekali, majelis hakim memutuskan bahwa dokter Ayu beserta tim dokter dibebaskan. Putusan peninjauan kembali  tersebut  menguatkan  putusan  Pengadilan  Negeri  Manado  Nomor 90/Pid.B/2011/PN.MDO  bahwa  Dokter  Ayu  beserta  tim  dokter  tidak  bersalah.  Putusan peninjauan  kembali  juga  mempertimbangkan  putusan  Majelis  Kehormatan  Disiplin Kedokteran  Indonesia  (MKDKI)  yang  menyatakan  bahwa  dokter  Ayu  beserta  tim  dokter tidak menyalahi Standar Operasional Prosedur (SOP).

## PERTANGGUNGJAWABAN DALAM HUKUM PIDANA
Perbuatan  pidana  hanya  menunjuk  kepada  dilarang  dan  diancamnya  perbuatan dengan  suatu  pidana.  Apakah  orang  yang  melakukan  perbuatan  kemudian  juga  dijatuhi pidana, sebagaimana telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan  ini  dia  mempunyai  kesalahan.  Sebab  azas  dalam  peranggungjawaban  dalam hukum  pidana  ialah  :  Tidak  dipidana  jika  tidak  ada  kesalahan  ( Geen  straf  zonder  schuld; Actus non facit reum nisi mens sir rea ). Dalam pertanggungjawaban dokter terhadap resiko medis, unsur kesalahan yang dipakai adalah kelalaian atau kealpaan atau di dalam istilah hukum kesehatan disebut dengan Negligence .
Langemeyer  “Kealpaan  adalah  suatu  struktur  yang  sangat  gecompliceerd.  Dia mengandung  dalam  satu  pihak  kekeliruan  dalam  perbuatan  lahir  dan  menunjuk  kepada adanya keadaan batin yang tertentu, dan di lain pihak keadaan batinnya itu sendiri”. Van Hammel mengatakan bahwa kealpaan itu mengandung dua syarat yaitu :
1. tidak mengadakan penduga – duga sebagaimana diharuskan oleh hukum.
e-ISSN 2621-6159
Resiko Medis Dan Kelalaian Medis Dalam Aspek Pertanggungjawaban Pidana I  Wahyu Rizki Karika Ilahi  Page 185
2. tidak mengadakan penghati – hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.
Dalam  Bab  sebelumnya  telah  diketahui  perbedaan  antara  resiko  medis  dengan kelalaian medis. Bahwa dalam menentukan unsur kesalahan berupa kelalaian, dalam hukum  kesehatan  perlu  patokan  yaitu  berdasarkan  standar  operasional  prosedur, standar profesi, dan pendapat kalangan profesi dokter.

## D. PENUTUP
Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap data-data yang diperoleh guna memperoleh  jawaban  atas  permasalahan  yang  diteliti,  maka  pada  bab  ini  penulis  akan melakukan analisa kesimpulan dan pemberian saran atas masalah yang ditelitinya.
a. Patokan  untuk  menentukan  sebuah  hasil  pengobatan  yang  gagal  dikategorikan resiko  medis  atau  kelalaian  medis  adalah  dari  standar  operasional  prosedur, standar  profesi  dan  pendapat  kalangan  profesi  dokter  sendiri.  Ketiga  patokan  ini juga  dapat  dilihat  dari  putusan  pengadilan  tentang  kasus  yang  menimpa  dokter Ayu  dan  menjadi  pertimbangan  majelis  hakim  untuk  membebaskan  dokter  Ayu beserta tim dokternya.
b. Resiko  medis  merupakan  hasil  yang  tidak  maksimal  dari  sebuah  tindakan  medis. Resiko  medis  sendiri  terbagi  menjadi  2(dua)  yaitu  resiko  medis  yang  dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada dokter dan resiko medis yang tidak dapat dimintakan  pertanggungjawaban  kepada  dokter.  Resiko  medis  yang  tidak  dapat dimintakan  pertanggungjawaban  kepada  dokter  merupakan  resiko  medis  yang muncul  karena  sifat  alami  dan  besarnya  resiko  yang  timbul  dari  tindakan  medis tanpa adanyafaktor kesalahan ataupun kelalaian yang dilakukan oleh pihak dokter. Sedangkan  resiko  medis  yang  dapat  dimintakan  pertanggungjawaban  kepada dokter  merupakan  resiko  medis  yang  muncul  karena  tindakan  medis  yang dilakukan  oleh  dokter  mempunyai  resiko  besar  dan  resiko  tersebut  muncul dikarenakan adanya unsur lalai yang dilakukan oleh dokter.

## DAFTAR PUSTAKA
Hermien  Hadiati  Koeswadji  (1992:17)  dikutip  dari  Bahder  Johan  Nasution, Hukum
e-ISSN 2621-6159
Resiko Medis Dan Kelalaian Medis Dalam Aspek Pertanggungjawaban Pidana I  Wahyu Rizki Karika Ilahi  Page 186
Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter, Rineka Cipta,Jakarta,2013,hal.1
Undang  –  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  36  Tahun  2009  Tentang  Kesehatan,Bab I,Pasal 1 angka 1
Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Internet, www.kamusbesarbahasaindonesia.org/kode%20etik/mirip Bahder  Johan  Nasution, Hukum  Kesehatan  Pertanggungjawaban  Dokter, Rineka Cipta,Jakarta,2013,h.9
Anny Isfandyarie (Selanjutnya ditulis “Anny Isfandyarie (2)” ), Malpraktek dan Resiko Medik dalam Kajian Hukum Pidana ,Prestasi Pustaka,Jakarta,2005,h.38
Moeljatno, Asas – Asas Hukum Pidana ,Rineka Cipta,Jakarta,1993,h.200
M Yusuf Hanafiah dan Amri Amir, Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan , EGC,
Jakarta,1999, h.87
Guwandi, Pengantar Ilmu Hukum Medik & Bio-etika ,Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta,2009,h.1