PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM KEMITRAAN PERHUTANI DI KECAMATAN NGANCAR
KABUPATEN KEDIRI ( Studi Implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.83/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2016 Tentang Kemitraan Kehutanan)
Oleh :
Teguh Pramono 1 , Rizki Yudha Bramantyo 2 , Gentur Cahyo Setiono 3 , Suwadji 4

## Abstraksi
Penduduk  terus  tumbuh  dan  berkembang  yang  dibarengi  dengan tumbuhnya  berbagai  sarana  dan  fasilitas,  baik  itu  sebagai  media  tempat  tinggal maupun fasilitas bekerja serta berbagai sarana prasarana.  Hal tersebut berdampat pada  terus  berkurangnya  lahan  pertanian  dan  kawasan  hutan.  Akibat  selanjutnya adalah  seringnya  terjadi  konflik  antara  masyarakat  sekitar  hutan  dengan  pihak perhutanan,  khususnya  kawasan  hutan  lindung  dan  hutan  produksi.  Oleh  karena itu  pemerintah  mengeluarkan  program  kemitraan  kehutanaan  dengan  masyarakat sekitar  hutan.  Permasalahannya  adalah  bagaimana  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat sekitar hutan di Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri serta apa yang menjadi  kendalanya.  Adapun  Pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan kualitatif, dengan teknik penentuan informan dengan teknik purposive serta teknik pengumpulan  data  menggunakan  teknik  observasi,  dokumentasi  dan  wawancara. Data  yang  terkumpul  dilakukan  validasi  data  dengan  teknik  triangulasi.  Setelah data  diuji  dengan  validasi  data  maka  dilakukan  teknik  analisis  dengan  teknik analisis interaktif.
Menjawab  permasalahan  pertama  dan  fokus  dari  permasalahan  pertama tersebut  maka  dilakukan  kerjasama  dengan  Perhutani  dalam  bentuk  PHBM  dan LMDH  “Lancar  Jaya”.  Akibat  dari  kerjasama  tersebut  petani  memiliki  lahan pertanian, pembagian lahan dilakukan secara random, tanaman pertanian meliputi nanas,cabai,  jagung,  dan  kacang  panjang  (tanaman  sayuran).  Pemasaran  dibantu oleh  LMDH  “Lancar  Jaya”,  dalam  pengelolaaan  lahan  tidak  diperbolehkan menggunakan  insektisida.  Dengan  demikian  terjadi  peningkatan  penghasilan  dan atau  kesejahteraan  masyarakat  sekitar  hutan.  Kemudian  dapat  meminimalisir kerusakan  lingkungan  dan  konflik  sosial.  Kendala  yang  dirasakan  dalam melaksanakan  program  kemitraan  dan  pemberdayaan  masyarakat  sekitar  hutan, antara lain Kendala internal meliputi kurangnya motivasi, dan saratnya pembatsan dalam pengelolaan lahan. Akibatnya hasil panen kurang optimal, mengingat tidak diperbolehkannya  penggunaan  insektisida  serta  tiadanya  penyuluhan  pertanian. Kendala Eksternal antara lain pengaruh iklim/cuaca dan wabah penyakit tanaman. Kata Kunci : Peningkatan Kesejahteraan, kemitraan
1 Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  Universitas Kadiri
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Kadiri, email : rizki_bramantyo@unik-kediri.ac.id
3 Dosen Fakultas Hukum Universitas Kadiri, email : gentur@unik-kediri.ac.id
4 Dosen Fakultas Hukum Universitas Kadiri, email : suwadji@unik-kediri.ac.id

## 1. Latar Belakang
Pertumbuhan  penduduk  Indonesia  sangat  pesat  (1,49  %/tahun)  itu  sama dengan  rata-rata  setiap  keluarga  memiliki  2  sampai  3  anak  dan  jika  dijumlah menjadi  4,5  juta  jiwa/tahun.  Jumlah  penduduk  demikian  sama  dengan  jumlah penduduk  Singapura.  Jika  demikian  dapat  diprediksi  bahwa  20  tahun  lagi  bayi yang  baru  lahir  tersebut  menjadi  penduduk  usia  produktif  dan  itu  artinya pemerintah  harus  menyediakan  banyak  lapangan  kerja.  Kondisi  ini  akan  tambah menjadi  parah  dan  sangat  membahayakan  jika  penduduk  yang  lahir  menjadi penduduk yang tidak berkualitas atau berasal dari keluarga yang tidak berkualitas. Penduduk  yang  tidak  berkualitas  adalah  penduduk  yang  tidak  mampu berkompetisi  atau  menyediakan  atau  mempersiapkan  anggota  keluarga  untuk menghadapi kehidupan di masa yang akan datang. Penduduk yang demikian akan menjad  beban  masyarakat,  pemerintah  dan  lingkungan.  Belum  lagi  daya  dukung lahan untuk  menopang kehidupan mereka  yang semakin hari semakin menyusut, lahan sawah dan ladang semakin menyusut berubah menjadi lahan perumahan.
Kawasan  hutan  yang  berdekatan  dengan  permukiman  penduduk dimanfaatkan oleh pemerintah untuk  areal  hutan produksi  ataupun hutan lindung Sistem pengawasan hutan demikian oleh Dinas Kehutanan bekerja sama  dengan masyarakat  sekitar  hutan  dengan  cara  masyarakat  sekitar  hutan  tersebut diperkenankan  untuk  menanami  kawasan  hutan  dengan  tanaman  pertaniaan, khususnya  di  kawasan  lereng  gunung  Kelud  Kecamatan  Ngancar  kabupaten Kediri.  Permasalahannya  adalah  bagaimana  meningkatkan  kesejahteran
masyarakat  sekitar  hutan  sebagai  dampak  program  kemitraan  dan  kendala  apa yang terjadi dalam pelaksanaan hal tersebut.
Dewasa  ini  fenomena  hutan  bulanlah  sesuatu  yang  mengerikan  namun menjadi  objek  wisata,  objek  ilmu  pengetahuan  dan  inspirasi  serta  sumber ekonomi,  sebagaimana  UUK  no  41  pasal  1tahun  1999.    Menyadari  bahwa masyarakat  sekitar  hutan  menggantungkan  hidupnya  dari  hutan  dan  agar  tidak merusak  hutan  serta  ikut  menjaga  kelestarian  hutan  maka  masyarakat  tersebut diberi  kesempatan  untuk  menggarap  lahan  hutan  yang  pohonnya  baru  ditebang, dan semampang menunggu tanaman baru tumbuh besar maka masyarakat sekitar hutan  bisa  bertani  di  lahan  tersebut,  hal  demikian  disebut  dengan  petani pesanggem.  Para  petani  pesanggem  tersebut  menanami  lahan  perhutani  dengan tanaman padi gogo, jagung, kacang tanah, dan atau ketela pohon, dan sementtara lahan yang menjadi pembatas atau pinggiran ditanami dengan pohon lamtoro. Ini dapat diartikan bahwa hutan merupakan daya dukung bagi kehidupan masyarakat sekitar hutan.

## 2. Kajian Pustaka
Menurut  Eko  Edi  Prastyo  dan    Kliwon  Hidayat  (2016)  dalam  Jurnal Habitat  Volume  27  menjelaskan  bahwa  pengelolaan  Perum  Perhutani  masa  lalu cenderung timber  oriented ,  yang  mana  kurang  memperhitungkan  variabel  sosial ekonomi dan budaya. Ini kemudian memunculkan disparsitas atau ketidakseimbangan  dalam  pemanfaatan  sumber  daya  hutan  dan  meningkatnya konflik pengelolaan dengan masyarakat sekitar hutan. Hingga lahirlah paradigma baru  pengelolaan  sumberdaya  hutan  yang  berbasis  pada  pemberdayaan
masyarakat melalui kesadaran berbagi hasil, berbagi peran dan berbagi tanggung jawab.
Noer  tanggal  22  Juni  2018  menyatakan  terdapat  tiga  pola  pemanfaatan hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yaitu (1) kemitraan kehutana; (2) kerjasama  untuk  mendukung  ketahanan  pangan;  dan  (3)  kerjasama  pemanfaatan hutan  di  KPH  (https://www.kangnur.com/tiga-pola-kerjasama-pemanfaatan- hutan-pada-kesatuan-pengelolaan-hutan/).  Payung  hukum  tentang  kemitraan kehutanan  tersebut  diatur  oleh  Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan  No.  P.83/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2016.  Kemitraan  kehutanan tersebut  lahir  karena  hutan  sebagai  salah  satu    bentuk  perhutanan  sosial.  Sesuai dengan namanya  yaitu perhutanan sosial,  artinya fungsi  sosial  dari hutan, berarti keberadaan  hutan  tidak  lepas  dari  manfaat  dan  interaksi  antara  masyarakat  dan hutan itu sendiri yang hendak dimaksimalkan.
Perhutanan  Sosial  yang  dilakukan  antara  masyarakat  setempat  dengan pengelola hutan, pemegang izin  pemanfaatan hutan/jasa hutan, izin  pinjam pakai kawasan  hutan,  atau  pemegang  izin  usaha  industri  primer  hasil  hutan. (KangNur.com.  22/06/2018).Peraturan  pemerintah  yang  mengatur  tentang program  kemitraan  kehutanan  adalah  Peraturan  Menteri  Kehutanan  Republik Indonesia  Nomor  :  P.39/Menhut-II/2013  tentang  Pemberdayaan  Masyarakat setempat  melalui  Kemitraan  Kehutanan.  Program  Kemitraan  kehutanan merupakan  program  pemberdayaan  masyarakat  oleh  kehutanan,  oleh  karena  itu hukumnya wajib bagi KPH.
KPH  adalah  Kesatuan  Pengelolaan  Hutan  yaitu  wilayah  pengelolaan  hutan sesuai  fungsi  pokok  dan  peruntukannya,  yang  dapat  dikelola  secara  efisien  dan lestari. Adapun ketentuan areal kemitraan kehutanan, meliputi
1. areal konflik dan yang berpotensi konflik;
2. areal  yang  memiliki  potensi  dan  menjadi  sumber  penghidupan  masyarakat setempat;
3. luas areal maksimal 2 hektar untuk setiap kepala keluarga;
4. pada  areal  yang  sedang  berkonflik,  diatur  sesuai  kondisi  lapangan  dan secara bertahap luas areal dibatasi 2 hektar; dan
5. batasan luas maksimal  2 hektar, tidak berlaku pada kerjasama pemungutan HHBK atau Jasling (BAB IV  Pelaku Kemitraan Kehutanan Pasal 7, 10 dan 11).
Dasar hukum pelaksanaan pola kerjasama tersebut adalah Peraturan Menteri LHK  HK  P.81/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016,  yang  bertujuan  untuk  menjamin pencapaian  produksi  pangan  nasional,  dengan  menerapkan  prinsip  tata  kelola hutan  yang  baik.  Sedangkan  jenis  komoditas  meliputi:  tebu,  padi,  jagung,  dan sapi.  Adapun  kawasan  hutan  yang  digunakan  untuk  kegiatan  tersebut  meliputi areal  izin  pemanfaatan  hutan,  areal  kerja  Perum  Perhutani,  dan  wilayah  tertentu KPH  yang  berada  pada  hutan  produksi.  Luas  areal  untuk  kegiatan  tersebut maksimal 20.000 Ha dengan lama 10 tahun, dan yang paling penting adalah harus dapat memberikan kontribusi kepada negara sesuai ketentuan yang berlaku.
Kerjasama Pemanfaatan Hutan di KPH
Kerjasama  pemanfaatan  hutan  di  Kawasan  Pengelola  Hutan  dilindungi oleh  Peraturan  Menteri  LHK  No.  P.49/MenLHK/Setjen/Kum.1/9/2017.  Adapun dasar  dikeluarkannya  peraturan  menteri  tersebut  adalah  pertimbangan  untuk pelestarian  hutan,  sebagai  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  KPH,  serta  kemandirian KPH,    serta  sebagai  bentuk  kerjasama  dengan  pihak-pihak.  Beberapa  kegiatan yang  bisa  dilakukan  dari  kerjasama  pemanfaatan  di  KPH  anttara  lain  budidaya tanaman obat budidaya tanaman hias, jamur, budidaya lebah, budidaya ulat sutra, penangkaran satwa budidaya sarang burung walet; atau budidaya hijauan makanan ternak.
Kerjasama  ini  dapat  dilakukan  dengan  pola  agroforestry,  silvopastura, dan/atau  silvofishery.  Bisa  juga  dilakukan  kerjasama  lingkungan,  antara  lain: pemanfaatan  aliran  air;  pemanfaatan  air;  wisata  alam;  perlindungan keanekaragaman hayati;  penyelamatan dan perlindungan lingkungan; penyerapan dan atau penyimpan karbon; atau pemanfaatan panas bumi (geothermal)

## 3. Metode Penelitian
Melalui penelitian suatu ilmu pengetahuan akan terperbaharui ( up to date ), terperbarukan, aplicated, dan      dan  aksiologis  bagi  penggunanya.  Adapun pendekatan kualitatif adalah sebagai  prosedur penelitian  yang menghasilkan data deskriptif  berupa  kata-kata  tertulisatau  lisan  dari  orang-orang  dan  perilaku  yang dapat  diamati  (Lexy  J.  Moleong.  2004  :  4).    Metode  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif.  Metode  penelitian  kualitatif digunakan  dalam  penelitian  ini  dengan  tujuan  untuk  menggali  bentuk  –  bentuk kemitraan  pemerintah,  swasta  dan  masyarakat  dalam  keberlanjutan  program
PLPBK  di  Kota  Pekalongan  dan  Kabupaten  Kendal.  Metode  pengumpulan  data primer dilakukan dengan wawancara mendalam dengan informan  yang dianggap dapat  mewakili  menjawab  pertanyaan  (key  person)  dan  menggunakan  teknik purposive sampling. Wawancara tersebut bertujuan untuk menggali bentuk-bentuk kemitraan  pemerintah,  swasta  dan  masyarakat.  Pengumpulan  data  sekunder dilakukan  apabila  data  yang  didapatkan  belum  dapat  dijadikan  sebagai  suatu informasi  yang  berkualitas  dan  diperlukan  untuk  mendukung  fakta  -  fakta  yang didapatkan  dari  wawancara  yang  dilakukan.  Pengumpulan  data  sekunder  yang dilakukan  yaitu  survei  instansi  dan  kajian  literatur.  Berikut  ini  adalah  tabel kebutuhan data yang diperlukan dalam penelitian beserta pengumpulan datanya
Penelitian  kualitatif  memiliki  tahapan-tahapan,  yaitu  tahapan  berpikir kritis  ilmiah,  maksudnya  adalah  seorang  peneliti  memulai  berpikir  kritis  secara induktif yaitu menangkap berbagai fakta atau fenomena-fenomena sosial, melalaui pengamatan  di  lapangan,  kemudian  menganalisisnya  dan  lalu  berupaya melakukan  teorisasi  berdasarkan  pada  apa  yang  diamati  tersebut.    menjadi jawaban sementara ilmiah (Burhan Bungin, 2009 : 6).
Berdasarkan  penjelasan  sebagaimana  tersebut  di  atas,  maka  sangat proporsional  apabila  dalam  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif, mengingat  permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah  tentang  perilaku  manusia, tentang motivasi hidup suatu kelompok masyarakat, tentang interaksi timbal balik antara keberadaan hutan dengan lingkungan masyarakat sekitar hutan, dan tentang peningkatan kesejahteraan sebagai dampak dari keberadaan hutan.
Denzin  (dalam  Moleong,  2005;330)  menjelaskan  ada  empat  macam triangulasi  yang  dapat  dilakukan,  yaitu  triangulasi  dengan  sumber,    triangulasi dengan metode, triangulasi dengan penyidik, dan triangulasi dengan teori. Melalui triangulasi  ini  akan  dihilangkan  perbedaan-perbedaan  konstruksi  kenyataan  yang ada  dalam  konteks.  Moleong  (2005;332)  berpendapat  bahwa  dengan  triangulasi peneliti  dapat  me-recheck  temuannya  dengan  jalan  membandingkanya  dengan berbagai  sumber  (pakar),  metode,  teori,  atau  data.  Untuk  itu  maka  peneliti  dapat melakukannya dengan jalan
1. Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan;
2. Mengeceknya dengan berbagai sumber data; dan
3. Memanfaatkan  berbagai  metode  agar  pengecekan  kepercayaan  data  dapat dilakukan.
Kerangka Penelitian

## PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT MELALUI PROGRAM
KEMITRAAN PERHUTANI DI KECAMATAN NGANCAR
KABUPATEN KEDIRI
Pemberdayaan Masyarakat Sekitar hutan dalam Pengelolaan Hutan  sebagai Pelaksanaan Fungsi Pelestarian dan Kesejahteraan Hutan
Kondisi Lahan Perhutani di Lereng G. Kelud sebelah Barat (Kec. Ngancar Kab. Kediri)
Kondisi Sosial, Ekonomi,
Teknologi, dan Budaya Masyarakat Purposive, Wawancara, observasi dan Dokumentasi Peningkatan Kesejahteraan melalui Kemitraan
Analisis Interaktif dari Milles dan Huberman

## 4. Hasil Penelitian
Keberadaan  hutan  lindung  dan  hutan  produksi  yang  berdekatan  dengan permukiman masyarakat selama ini selalu didera dengan adanya konflik. Konflik tersebut  bisa  berupa  kerusakan  lingkungan,  pengrusakan  hutan,  pencurian  hasil hutan,  sampai  pada  terjadinya  bencana  alam.  Melalui  program  kemitraan  yang dilakukan oleh perhutani dengan memberdayakan masyarakat sekitar hutan dapat meminimalisir dan bahkan meniadakan konflik. disamping bnerbagai keuntungan lain yang dirasakan oleh masyarakat.  Adapun  keuntungan  yang  diperoleh  oleh masyarakat  sekitar  hutan  antara  lain,  masyarakat  ikut  menikmati  keberadaan hutan,  dengan  cara  menggarap  sebagian  lahan  hutan  denganm  pembagian  luas lahan yang telah ditentukan, demikian juga dengan jenis tanaman dan penggunaan pupuknya.  Akibatnya  masyarakat  sekitar  hutan  bertambah  lahan  garapan,  akibat lanjut  adalah  bertambah  pula  penghasilan  sehingga  meningkat  pula kesejahteraannya.  Masyarakat  juga  diijinkan  mengelola  lahan  hutan  tersebut untuk tujuan pengembangan wisata, baik itu wisata alam, wisata budaya, maupun wisata  yang    memanfaatkan  tanaman  atau  kebun,  misalnya  kebun  anggrek  atau juga wisata sport (olahraga).
Disamping itu masyarakat ikut serta bertanggung jawab terhadap apa saja yang terjadi dengan kawasan hutan. Peningkatan kesejahteraanmasyarakat sekitar hutan  melalui  kerjasama  dengan  Perhutani  dalam  bentuk  PHBM  dan  LMDH “Lancar  Jaya”.  Akibat  dari  kerjasama  tersebut  petani  memiliki  lahan  pertanian, pembagian  lahan  dilakukan  secara  random.  Tanaman  pertanian  meliputi nanas,cabai, jagung, dan kacang panjang (tanaman sayuran). Peemasaran dibantu
oleh  LMDH  “Lancar  Jaya”  ,  dalam  pengelolaaan  lahan  tidak  diperbolehkan menggunakan  insektisida.  Dengan  demikian  terjadi  peningkatan  penghasilan  dan atau kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. serta dapat meminimalisir kerusakan lingkungan dan konflik sosial.
Kendala  yang  dirasakan  dalam  melaksanakan  program  kemitraan  dan pemberdayaan  masyarakat  sekitar  hutan,  antara  lain  Kendala  internal  meliputi kurangnya motivasi, dan saratnya pembatsan dalam pengelolaan lahan. Akibatnya hasil  panen  kurang  optimal,  mengingat  tidak  diperbolehkannya  penggunaan insektisida  serta  tiadanya  penyuluhan  pertanian.  Kendala  Eksternal  antara  lain pengaruh iklim/cuaca dan wabah penyakit tanaman.

## 5. Pembahasan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Rabu, 6 September 2017. Membangun  Indonesia  dari  pinggiran,  didefinisikan  oleh  Kementerian Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  (KLHK),  salah  satunya  melalui  program Perhutanan  Sosial,  sebuah  program  nasional  yang  bertujuan  untuk  melakukan pemerataan  ekonomi  dan  mengurangi  ketimpangan  ekonomi  melalui  tiga  pilar, yaitu: lahan, kesempatan usaha dan sumberdaya manusia. Perhutanan Sosial juga menjadi  benda  legal  untuk  masyarakat  disekitar  kawasan  hutan  untuk  mengelola kawasan hutan negara seluas 12,7 juta hektar.
Akses  legal  pengelolaan  kawasan  hutan  ini,  dibuat  dalam  lima  skema pengelolaan,  yaitu  Skema  Hutan  Desa  (HD)  hutan  negara  yang  hak pengelolaannya  diberikan  kepada  lembaga  desa  untuk  kesejahteraan  desa.  Hutan Kemasyarakatan  (HKm),  yaitu  hutan  negara  yang  pemanfaatan  utamanya
ditujukan  untuk  memberdayakan  masyarakat  setempat.  Hutan  Tanaman  Rakyat (HTR/IPHPS),  adalah  hutan  tanaman  pada  hutan  produksi  yang  dibangun  oleh kelompok  masyarakat  untuk  meningkatkan  potensi  dan  kualitas  hutan  produksi dengan  menerapkan  silvikultur  dalm  rangka  menjamin  kelestarian  sumber  daya hutan.  Hutan  Adat  (HA),  dimana  hutan  ini  adalah  hutan  yang  berada  di  dalam wilayah  masyarakat  hutan  adat.  Skema  terakhir  adalah  Kemitraan  Kehutanan, dimana  adanya  kerjasama  antara  masyarakat  setempat  dengan  pengelola  hutan, pemegang  Izin  Usaha Pemanfaatan hutan, jasa hutan, izin pinjam  pakai  kawasan hutan atau pemegang izin usaha industri primer hasil hutan.
Pelaku  Perhutanan  Sosial  adalah  kesatuan  masyarakat  secara  sosial  yang terdiri dari warga Negara Republik Indonesia, yang tinggal di kawasan hutan, atau di dalam kawasan hutan negara, yang keabsahannya dibuktikan lewat Kartu Tanda Penduduk,  dan  memiliki  komunitas  sosial  berupa  riwayat  penggarapan  kawasan hutan  dan  tergantung  pada  hutan,  dan  aktivitasnya  dapat  berpengaruh  terhadap ekosistem  hutan.  Perhutanan  Sosial  mulai  di  dengungkan  sejak  tahun  1999, keadaan Indonesia yang masih gamang pasca reformasi, menjadikan agenda besar ini  kurang  diperhatikan.  Pada  tahun  2007  program  Perhutanan  Sosial  ini  mulai dilaksanakan,  namun  selama  lebih  kurang  tujuh  tahun    hingga  tahun  2014, program  ini  berjalan  tersendat.  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan mencatat  selama  periode  2007-2014,  hutan  yang  terjangkau  akses  kelola masyarakat  hanya  seluas  449.104,23  Ha.  Untuk  itu  setelah  periode  tersebut dilakukan  percepatan-percepatan,  dan  selama  kurang  lebih  tiga  tahun  masa
Kabinet Kerja, telah tercatat seluas 604.373,26 Ha kawasan hutan, legal membuka akses untuk dikelola oleh masyarakat.
Dalam pelaksanaannya hingga saat ini, sejumlah 239.341 Kepala Keluarga (KK), telah memiliki akses  legal  untuk  mengelola kawasan hutan nusantara, dan sejauh  ini  sosialisasi  dan  fasilitasi  juga  telah  dilakukan  kepada  2.460  kelompok, dimana  fasilitasi  yang  diberikan  adalah  dalam  bidang  Pengembangan  Usaha Perhutanan  Sosial.  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  memiliki target  untuk  membentuk  dan  memfasilitasi  lebih  kurang  5000  Kelompok  Usaha Perhutanan Sosial di Indonesia hingga tahun 2019.
Niatan  menyejahterakan  masyarakat  Indonesia  ini,  bukan  tidak  memiliiki tantangan. Jauhnya masyarakat dari akses infrastruktur menjadi salah satu kendala terlaksananya  verifikasi  kelompok  masyarakat,  dan  sering  kali  menjadi  hal  yang membuat  terlambatnya  sosialisasi  program  ini.  Dalam  pendampingan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bekerjasama dengan multi pihak, termasuk  LSM,  dan  program  ini  tentu  saja  membutuhkan  banyak  pendamping yang  turun  ke  lapangan,  yang  memberikan  pengetahuan  dan  pengidentifikasian potensi  kawasan  hutan,  pengembangan  usaha,  serta  pemasaran  hasil  usaha masyarakat, yang sering kita sebut sebagai akses ekonomi,hingga penguatan legal, sehingga masyarakat mampu mengadvokasi dirinya sendiri.
Akses  legal  mengelola  kawasan  hutan  ini,  diharapkan  menjadi  jembatan yang mampu memberikan bentuk  nyata dari kehadiran negara dalam melindungi segenap  bangsa  Indonesia,  dan  memberi  kesejahteraan  bagi  masyarkat  daerah terdepan  Indonesia.  Perhutanan  Sosial,  ini  saatnya  hutan  untuk  rakyat.    Ini  juga
menggambarkan  implementasi  dari  Nawacita  ke  enam,  yang    ertujuan meningkatkan produktivitas  masyarakat  serta daya saing di  tingkat  internasional, sehingga  bisa  bersaing  dengan  negara-negara  ditingkat  ASEAN  lainnya. Mewujudkan  masyarakat  yang  mandiri  secara  ekonomi  melalui  sektor-sektor ekonomi  strategis  domestik,  juga  menjadi  landasan  dari  program  Perhutanan Sosial  ini dilaksanakanMelalui  program  kemitraan perhutani  tersebut  masyarakat sekitar hutan, khususnya di  sekitar lereng Gunung  Kelud  di  Kecamatan  Ngancar memperoleh  tambahan  penghasilan.  Sebab  melalui  program  kemitraan  tersebut masyarakat sekitar memiliki lahan garapan (pertanian) yang hanya boleh ditanami tanaman  jangka  pendek.  Hakekat  dari  program  kemitraan  tersebut  adalah memberdayakan masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan hutan.
Pemberdayaan  dimaksud  adalah  penggalian,  pemanfaatan,  potensi  yang dimiliki  oleh  masyarakat  sekitar  hutan  sesuai  dengan  keahlian  atau  ketrampilan yang  dimiliki.  Masyarakat  yang  memiliki  potensi  dan  ketrampilan  dibidang pertanian mereka memberdayakan aspek tersebut dibidang pertanian dengan cara memberi  lahan  garapan  yang  telah  ditentukan,  dan  mereka  mengerjakan  lahan garapan  tersebut  untuk  bidang  pertanian  (jangka  Pendek).  Oleh  karena  itu tanaman  yang  bisa  ditanam  antara  lain  tanaman  terong,  nanas,  kacang  panjang, ketimun  dan  lain  sebagainya.Kemitraan  tersebut  tidak  hanya  terbatas  pada pemberian lahan garapan saja sampai panen, namun juga sampai pada kemitraan dibidang pemasaran, bantuan pupuk dan menjual hasil panen.
Masyarakat  yang  memiliki  keahlian  atau  ide/gagasan  dibidang  non pertanian, misalnya pariwisata, maka mereka juga mengembangkan lahan tersebut
untuk  kepentingan  pariwisata,  bisa  berupa  kebung  anggrek,  kampung  Indian, Taman Agro, Kebun Strawberry, landasan offroad dan lain sebagainya. Sementara bagi  pemerintah  sebagai  hasil  atau  akibat  dari  program  kemitraan,  antara  lain Pelestarian lingkungan hutan menjadi lebih terjamin, pencurian kayu tidak terjadi, pemeliharaan  tanaman  hutan  lebih  bisa  dihandalkan,  tidak  terjadi  lagi  konflik sosial  yang  disebabkan  oleh  keberadaan  atau  kerusakan  hutan.  Bagi  masyarakat terjadi peningkatan kesejahteraan.

## 6. Kesimpulan
Telah  terjadi  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  melalui  program kemitraan  Perhutani  di  Kecamatan  Ngancar  Kabupoaten  Kediri.  Hal  tersebhut berdasarkan fakta bahwa lahan garapan pertanian masyarakat bertambah, sehingga dapat  meningkatkan  penghasilan,  pemanfaatan  lahan  hutan  untuk  kepentingan wisata, baik itu wisata pertanian, wisata cultural, wisata sport, taman bunga, dan adanya  kebun  Anggrek  maupun  Kampung  Indian.  Program  kemitraan  yang dilaksanakan  oleh  Perhutani  tersebut  merupakan  bentuk  pemberdayaan masyarakat sekitar hutan.

## 7. Saran
7.1. Disarankan  kepada  pemerintah,  khususnya  Perhutani  untuk  terus dikembangkan program kemitraan dan pemberdayaan masyarakat.
7.2. Disarankan  kepada  Dinas  Pariwisata,  dan  pertanian  untuk  terus mengembangkan kepariwisataan.
7.3. Bagi  masyarakat  sekitar  hutan  untuk  terus  mengembangkan  dan memaksimalkan program pertanian, perkebunan dan kepariwisataan.

## 8. Daftar Pustaka
Aprinasari,  A.  (2014).  Pengembangan  Kapasitas  Kelembagaan  Lokal  dan Efektivitas  Pelaksanaan  Program  Penataan  Lingkungan  Permukiman di Perkotaan. (Master), Universitas Diponegoro, Semarang.
Bungin,  Burhan.  2009.  Peelitian  Kualitatif,  Komuniikasi,  Ekonomi,  Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta Kencana. Jakarta.
Eko  Edi  Prastyo  dan    Kliwon  Hidayat.  2016. Pola  Kemitraan  Antara  Perum Perhutani  Dengan  Masyarakat  Desa  Hutan  (Studi  Kasus  Program PKPH  di  Desa  Kucur  Dau,  Kabupaten  Malang) .  JURNAL HABITAT.  ISSN: 0853-5167 (p); 2338-2007 (e), Volume 27, No. 3, Desember 2016, Hal. 139-149 DOI: 10.21776/ub.habitat.2016.027.3.16 Fatmawati,  S.  (2012).  Peluang  dan  Tantangan  Penanganan  Lingkungan Permukiman  Kumuh  Berbasis  Kawasan  Melalui Kerjasama Komunitas-Swasta  (Studi  Kasus:  Desa  Kutoharjo,  Kecamatan Kaliwungu,  Kabupaten  Kendal).  (ST),  Universitas  Diponegoro,
Semarang.
KangNur.com. 2018. https://www.kangnur.com/tiga-pola-kerjasama- pemanfaatan -hutan-pada-kesatuan  -pengelolaan-hutan.
Kuswanti.  (2008).  Gambaran  Umum  Kemitraan.  Jakarta:  Fakultas  Kesehatan Masyarakat. Jakarta: Universitas Indonesia.
Lexy  J.  Moeleong.  (2004). Metodologi  Penelitian  Kualitatif .  Remaja Rosdakarya.Bandung:.
Miles,  M.  B.,  &  Huberman,  A.  M.  (2009).  Analisis  Data  Kualitatif.  Jakarta:  UI Press.
Putera,  R.  E.  (2012).  Analisis  terhadap  Program-program  Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat  di  Indonesia. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
Peraturan Menteri LHK. 2017.  No. P.49/MenLHK/Setjen/Kum.1/9/2017 tentang Kerjasama pemanfaatan hutan di Kawasan Pengelola Hutan. Jakarta.
Peraturan  Menteri  LHK  HK  P.81/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016.  Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan. Jakarta.
Peraturan  Menteri  Kehutanan  Republik  Indonesia  Nomor  :  P.39/Menhut-II/2013 tentang  Pemberdayaan  Masyarakat  setempat  melalui  Kemitraan Kehutanan.
Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan.  2016.  Nomor. P.83/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2016.  Tentang  kemitraan  kehutanan.
Jakarta.