Vol. 3, 3 (December, 2022), pp. 837-844 ISSN: 2721-1150 EISSN: 2721-1169

## Triple Helix Kebijakan Pendidikan, Tata Kelola Unit Pendidikan, dan Sumber Daya Manusia

## Tita Tanjung Sari
Universitas Wiraraja, Indonesia; tita.tanjung.2221039@students.um.ac.id
INFORMASI ARTIKEL

## ABSTRAK
Keywords: Triple Helix; Education Governance; Human Resources This  study  aims  to  find  out  how  the  Triple  Helix collaborative  relationship  between  education  policies, governance in the education unit and its effect on improving the  quality  of  our  human  resources.  This  research  uses  a qualitative  approach  with  the  type  of  library  research research. The results of the study show that the synergy of all stakeholders  is  very  much  needed  in  the  development  of Indonesian  human  resources.  The  government,  education unit  managers,  graduate  users,  and  the  community  must collaborate with each other in developing the nation's human resources, because the best investment of a nation is the skills of its human resources. The government designs a policy and expands  education  services  that  can  reach  the  entire community and the education unit implements the policy so that the  movement of the  nation's progress towards  a  better direction.  One  way  to  increase  investment  in  human resources  is  through  education.  Education  must  be  carried out  equitably  and  with  social  justice.  Because  every  citizen has the right to the availability of education and without the marginality  of  certain  groups.  The  triple  helix  and collaborative  relationship  between  the  state,  education policy, schools and universities and stakeholders also greatly determines the output of education.
Article History:
Received 2022-06-02 Revised  2022-08-23 Accepted 2022-11-23
Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY-NC-SA .
Corresponding Author: Tita Tanjung Sari Universitas Wiraraja, Indonesia; tita.tanjung.2221039@students.um.ac.id

## 1. PENDAHULUAN
Negara manapun akan selalu menginginkan stabilitas ekonomi dan pemerataan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Untuk itu dibutuhkan sebuah kebijakan pendidikan yang dapat menciptakan sumber daya manusia kompetitif sesuai dengan dunia global, responsif terhadap perubahan, dan sesuai dengan pasar  tenaga  kerja  saat  ini  (Bell  &  Stevenson,  2006,  hal.  44).  Pendidikan  menjadi  salah  satu  alternatif modal  manusia  agar  peserta  didik  siap  berkompetisi  di  dunia  usaha  dan  dunia  industri.  Pendidikan pada hakikatnya penting untuk dilaksanakan oleh setiap warga negara (Marsari, Hairani, & Gistituati, 2021).
Pendidikan  memegang  rencana  strategis  untuk  menciptakan  sumber  daya  manusia  unggul melalui perancangan kurikulum dan sistem evaluasi terpadu sesuai dengan kebijakan pemerintah yang diterapkan.  Lebih  dari  ini  negara  juga  harus  mampu  menjaminkan  pemerataan  Pendidikan  sesuai dengan Amanah Undang-undang. Hal ini juga dijelaskan kembali pada Undang-undang Dasar Negara Republik  Indonesia,  pasal  31  ayat  1  yang  menyatakan  bahwa  setiap  warga  negara  berhak  untuk menerima pengajaran (MKN, 1945). Makalah ini akan membahas lebih dekat, apa dan bagaimana Triple Helix atau  hubungan  kolaboratif  sinergitas  antara  kebijakan  pendidikan,  modal  manusia, kemasyarakatan, dan keadilan sosial.

## 2. METODE
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah  studi pustaka ( library research ) yaitu metode pengumpulan  data  dengan  cara  memahami  dan  mempelajari  teoriteori  dari  berbagai  literatur  yang berhubungan dengan penelitian. Menurut (Zed, 2014) ada empat tahap studi pustaka yaitu menyiapkan perlengkapan  alat  yang  diperlukan,  menyiapkan  bibliografi  kerja,  mengorganisasikan  waktu  dan membaca  serta  mencatat  bahan  penelitian.  Pengumpulan  data  dengan  cara  mencari  sumber  dan merkontruksi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan riset-riset yang sudah ada. Metode analisis menggunakan  analisis  conten  dan  analisis  deskriptif.  Bahan  pustaka  yang  didapat  dari  berbagai referensi dianalisis secara kritis dan mendalam agar dapat mendukung proposisi dan gagasan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis pembentukan kebijakan Pendidikan, serta ulititas secara ekonomi dan modal sosial. Pendidikan  berperan  penting  dalam  peningkatan  mutu  SDM  (Anjelina,  Silvia,  &  Gitituati,  2021). Sudah  bukan  menjadi  rahasia  umum  lagi  jika  kemampuan  bangsa-bangsa  untuk  bersaing  secara internasional  menjadi  salah  satu  indikator  kemakmuran  sebuah  bangsa  (Bell  &  Stevenson,  2006). Adanya  arus  globalisasi  juga  sangat  berdampak  pada  pembentukan  kebijakan  pendidikan  di  banyak negara.  Adalanya  globalisasi  ekonomi  sangat  berdampak  pada  pertumbuhan  ekonomi  secara  makro dan lahirnya perusahan multinasional di berbagai negara, hal ini berdampak langsung pada kebijakan sosial.  Nilai  dan  tindakan  pemerintah  dengan  tantangan  globalisasi  ini  semakin  mengarah  pada keharusan  ekonomi  dari  pada  prinsip  dan  prosedur  pendidikan.  Pada  situasi  seperti  ini,  kebijakan pendidikan  yang  berkaitan  dengan  pembangunan  sumber  daya  manusia  unggul  sangat  diperlukan. Meskipun penentuan konten kebijakan dan urutan tahapan proses kebijakan sendiri tidak bersifat statis (Yuliah,  2020).  Perbedaan  tersebut  dipengaruhi  oleh  adanya  perbedaan  perspektif  dan  teori  yang digunakan  dalam  pengambilan  sebuah  kebijakan.  Sampai  saat  ini,  pemerintah  menganggap  bahwa manusia adalah aset potensial untuk menghadapi arus perkembangan globalisasi ini.
Gambaran  umum  modal  manusia  dapat  diperhatikan  dari  pernyataan human  capital,  the  set  of skills, knowledge, capabilities and attributes embodied in people, is crucial to firms’ capacity to absorb and organize knowledge  and  to  innovate (Lenihan,  McGuirk,  &  Murphy,  2019).  Modal  manusia  diartikan  sebagai seperangkat  keterampilan,  pengetahuan,  kemampuan,  dan  atribut  yang  terkandung  dalam  diri seseorang.    Secara  garis  besar,  modal  diartikan  sebagai  sumber  daya  yang  tersedia  melalui  jaringan yang  dipasarkan  secara  individu,  kelompok,  perusahaan,  dan  komunitas.  Di  mana  orang-orang diyakini  tertindak  secara  rasional  dan  berfungsi  secara  setara.  Jika  modal  fisik  adalah  produk  dari perubahan bahan mentah, maka modal manusia menekankan pada skill yang terdiri atas keterampilan, pengetahuan,  dan  kemampuan  lain  yang  dapat  meningkatkan  produktivitas  seseorang  (Bell  & Stevenson,  2006).  Modal  manusia  juga  diartikan  sebagai  kemampuan  untuk  menghasilkan  kekayaan, karena skill ini  dapat  menentukan  seberapa  besar  kapasitas  dan  kontribusi  mereka  terhadap  kinerja ekonomi di negaranya. Sebagai contoh rekruitmen pegawai baru atau peserta didik baru.
Wacana  selanjutnya,  modal  manusia  sangat  erat  hubungannya  dengan  kebijakan  pendidikan. pergeseran  paradikma  baru  dari  konsep  sistem  ekonomi  dan  sosial  modern  sangat  bergantung  pada produksi  massal  dalam  skala  industri  dengan  standar  tertentu (fordist), keterampilan  tinggi  dan dorongan  pengetahuan  menjadi  investasi  di  modal  manusia,  hal  ini  juga  akan  menjadi  daya  saing nasional.  Senada  dengan  Lloyd  dan  Payne,  Schultz  (Bell  &  Stevenson,  2006)  juga  mengemukakan bahwa  penduduk  adalah  bagian  penting  dari  kekayaan  negara.  Dalam  konteks  pasar,  pendidikan diartikan sebagai penyedia sumber daya manusia yang terampil yang sesuai dengan keinginan pasar. Pendidikan diharapkan mampu mencetak generasi yang adaptif dan dapat mendukung perkembangan zaman.  Diakui  secara  luas,  bahwa  pendidikan  selalu  mengarah  pada  permintaan  pasar/stakeholder. Melalui  pendidikan,  manusia  akan  dibekali  dengan  berbagai  keterampilan  khusus  sebagai  tuntutan pasar tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi. Disisi yang lain, lembaga pendidikan juga harus adaptif dalam menanggapi tuntutan negara untuk terus dapat menghasilkan lulusan dengan keterampilan dan pengetahuan yang tersandar dan tujuan akhirnya adalah peningkatan ekonomi.
Salah  satu  kebijakan  negara  yang  diluncurkan  dalam  rangka  mempersiapkan  sumber  daya manusia  unggul  adalah  peluncuran  kurikulum  dan  berbagai  kegiatan  MBKM  (Merdeka  Belajar Kampus  Merdeka)  pada  setiap  lini  Pendidikan.  Merdeka  belajar  adalah  bentuk  kebijakan  baru  di Indonesia  saat  ini  (Anjelina  et  al.,  2021).  Selain  berbagai  kebijakan  pendidikan  yang  di  luncurkan tersebut,  lebih  dari  itu  negara  juga  harus  berfungsi  sebagai  control  pusat  atas  penyedia  layanan pendidikan. Mulai dari konten kurikulum yang di atur sedemikian rupa mulai dari konten dan sistem penilaian.  Sekolah  dan  perguruan  tinggi  juga  berkontribusi  untuk  menghasilkan  lulusan  yang  sesuai dengan kebijakan nasional tersebut. Disinilah letak masalahnya, konsekuensi dari ketumpangtindihan kebijakan,  karena  pedagogi,  konten  isi  kurikulum,  dan  bentuk  penilaian  harus  sesuai  dengan permintaan  pasar.  Pemerintah  merumuskan  kebijakan  pendidikan  sesuai  dengan  permintaan  pasar, melihat dari fungsi ekonomi, tuntutan pasar tenaga kerja demi memaksimalkan pertumbuhan ekonomi. guru, siswa, dan orang tua adalah mitra dalam pendidikan. Orang tua juga harus berperan aktif dalam pemilihan  pendidikan.  Seorang  individu  berusaha  memaksimalkan  keuntungan  pribadi  dan  negara berusaha  memaksimalkan  pertumbuhan  ekonomi,  konsekuensi  logis  dari  ini  adalah  pendidikan dianggap sebagai investasi produktif.
Hal ini menjadi menarik jika kita kaitkan dengan kosep human capital dan human resources . Human capital  menganggap  manusia  sebagai  modal  yang  harus  selalu  di  bina  dan  naikkan  kemampuannya (Boon,  Eckardt,  Lepak,  &  Boselie,  2018)    agar  dapat  berpartisipasi  dalam  pembanguan  nasional. Sementara human  resources beranggapan  bahwa  manusi  hanya  sebagai  sumber  daya  yang  dapat  di eksplorasi. Hal ini manjadi dua pandangan yang berbeda dalam manajemen sumber daya manusia kita. Namun  (Ployhart,  Nyberg,  Reilly,  &  Maltarich,  2014)  memperkenalkan  konsep  baru  yang menggabungkan antara human capital dan human resources. Teorinya disebut human capital resources, konsep  ini  menggabungkan  antara human  capital dan human  resources .  Hal  ini  disebabkan  karena aplikasi  konsep  human  capital  mengakibatkan  iklim  kompetisi  berkurang  dan  mengurangi produktivitas.  Dengan  adanya  aplikasi  konsep  baru  ini,  dirahapkan  iklim  kompetitif  secara  natural dapat terbentuk tanpa mengurangi rasa kemanusiaan .

## Legitimasi teori modal manusia membentuk kebijakan Pendidikan.
Penerapan  teori  modal  manusia  dan  pendidikan  harus  dilihat  dalam  konteks  global.  dampak globalisasi memaksa negara untuk menggunakan pendidikan sebagai penyedia sumber daya manusia yang mampu menangani kebutuhan ekonomi dan bisnis tertentu, meskipun tidak dapat diuniversalkan,
namun teori modal sosial tentu sangat umum digunakan sebagai alasan sosio politik. Dampak dari teori modal sosial ini telah di teliti di beberapa  negara.  Di  Amerika Serikat  misalnya,  Elmore (1988) dalam (Bell  &  Stevenson,  2006) menyerukan  reformasi  mempertahankan  standar  hidup  saat  ini  dan mendapatkan kembali posisi kompetitifnya dalam ekonomi dunia. Amerika serikat berpendapat bahwa mereka  membutuhkan  pendidikan  yang  dapat  memperbaiki  dan  merekonstruksi  tatanan  pendidikan dengan kinerja ekonomi. Demikian yang dilakukan di Australia, kemampuan matematika siswa harus ditingkatkan agar ekonomi berkembang secara kompetitif (Kemp, 2000) dalam (Bell & Stevenson, 2006) disini  telah  dikemukakan  bahwa  rasionalisme  ekonomi  berbasis  modal  manusia  telah  menyusup  ke dalam pembuatan kebijakan pendidikan sedemikian rupa sehingga model dan formula ekonomi telah menggantikan  nilai  masyarakat  yang  adil,  kreatif,  dan  manusiawi  hal  ini  di  ungkapkan  oleh  Oglivie dan Crowther di tahun 1992 dalam (Bell & Stevenson, 2006).
Sistem  Pendidikan  tinggi  di  Selandia  Baru  harus  berkontribusi  pada  pembangunan  ekonomi dengan  menyediakan  lulusan  untuk  pekerjaan  berbasis  sains  (Gould,  2001)  di  kutip  dari  (Bell  & Stevenson, 2006) Sedana dengan Yunani, pengenalan berbagai program ilmiah baru dan teknologi baru, di  maksudkan  untuk  berkontribusi  pada  pembangunan  ekonomi  negara.  Pendidikan  dimaksudkan untuk  pengembangan  keterampilan  dan  kemampuan  yang  diperlukan  agar  lulusan  dapat mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang yang tersedia diantara profesi teknis di pasar tenaga kerja secara  mandiri.  Di  Inggris,  pemerintah  konservatif  saat  itu  berpendapat  bahwa  kemakmuran  sebagai suatu  bangsa  bergantung  pada  seberapa  baik  sekolah  kita,  dalam  kemitraan  dengan  orang  tua  dan mempersiapkan  kaum  muda  untuk  bekerja.  Investasi  dalam  modal  manusia  sangat  penting  untuk kesuksesan di masa depan ekonomi. Pembelajaran sepanjang hayat akan membangun modal manusia yang tangguh. Belajar adalah kunci kemakmuran, pendidikan akan menjadi fondasi keberhasilan dalam ekonomi  global.  Negara  membutuhkan  tenaga  kerja  yang  terdidik  dan  terlatih  untuk  mengisi pembangunan bangsa.
Sedangkan,  di  wilayah  Asia,  modal  manusia  pasti  sangat  menentukan  kebijakan  pendidikan.  Di banyak  wilayah  di Asia,  hubungan erat  antara pendidikan dan pembangunan ekonomi diakui  secara luas  dan  sejumlah  inisiatif  perbaikan  telah  diperkenalkan  untuk  memperkuat  kontribusi  pendidikan terhadap  pertumbuhan  ekonomi.  Misalnya  di  singapura,  pemerintah  dengan  sengaja  mengadopsi kebijakan untuk menghindari ekonomi, biaya tenaga kerja yang rendah yang umum terjadi di wilayah Asia Tenggara pada umumnya, dengan mengembangkan kebijakan naggatan kerja yang terdidik dan terlatih.  Pemerintah  singapura  sangat  memahami  hubungan  erat  antara  sistem  pendidikan  dan produktifitas, tugas negara adalah memastikan bahwa seiring berkembangnya industri, modal manusia ada di tempat untuk memanfaatkan modal fisik secara efektif.
Perubahan  sistem  pendidikan  besar-besaran  di  Singapura  terjadi  setelah  laporan  dari  Komite perencanaan ekonomi yang menuntut perluasan dan peningkatan pendidikan yang substansial untuk memenuhi  kebutuhan  pembangunan  ekonomi  Singapura  dalan  lingkungan  yang  sangat  kompetitif. Perubahan  itu  berfokus  pada  tiga  bidang,  (1)  mengidentifikasi  keterampilan  dasar  yang  diperlukan orang-orang  secara  efektif  untuk  berkontribusi  pada  masyarakat  industri  maju,  (2)  pengembangan keterampilan teknologi tingkat menengah, (3) perluasan pendidikan tinggi. Tujuan reformasi ini tentu saja  untuk  menyiapkan  sumber  daya  manusia  unggul  untuk  membangun  Singapura  sebagai  negara yang maju secara ekonomi.

## Penerapan teori modal manusia untuk kebijakan Pendidikan
Fenomena permasalahan pendidikan Indonesia tiada habisnya mengingat sumber daya alam yang sangat  baik.  Populasi  penduduk  yang  tinggi  namun  tidak  seimbang  dengan  sumber  daya  manusia yang ada (Yanti, 2020). Modal manusia masih dianggap sebagai investasi, namun laporan dari OECD (OECD  1996a)  berpendapat  bahwa  meskipun  investasi  pendidikan  merupakan  pembentuk  modal, Namun  nilainya  sulit  untuk  di  tetapkan.  Monteils  pada  tahun  2004  melakukan  survey  di  10  negara selama  2  tahun,  hasilnya  dia  tidak  menemukan  korelasi  positif  antara  investasi  pendidikan  dan pertumbuhan  ekonomi  (Bell  &  Stevenson,  2006).  Melihat  hal  tersebut  timbul  pertanyaan  apakah Pendidikan  mampu  meningkatkan  produktivitas  seseorang?  Mungkin  saja  pendidikan  bertindak sebagai  perangkat  seleksi  yang  memungkinkan  pengusaha  untuk  mengidentifikasi  pekerja  yang potensial dengan keterampilan tertentu dan membuat mereka lebih produktif.
Melihat  uraian  di  atas,  hubungan triple  helix pemerintah  (negara),  kebijakan  pendidikan,  dan modal manusia dapat digambarkan sebagai berikut.
Gambar 1. Triple Helix Kebijakan Pendidikan, dan Modal Manusia
Sebuah  Negara  tentu  memiliki  keinginan  kuat  untuk  mengembangkan  negara  agar  dapat berkompetisi  secara  global.  Hal  ini  bertujuan  untuk  peningkatan  ekonomi  secara  makro  sehingga bermuara  pada  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat.  Untuk  itu  pemerintah  harus  di  dukung  oleh sumber  daya  manusia  unggul  yang  mampu  bersaing  secara  global,  kompetitif  di  pasar  tenaga  kerja, dan  responsif  terhadap  perubahan  dunia.  Untuk  mencapai  sumber  daya  manusia  unggul  sesuai keinginan pasar global, sehingga negara membuat berbagai kebijakan dan investasi untuk mendukung peningkatan kapabilitas human capital yang dimiliki. Kebijakan-kebijakan dan support anggaran belanja negara  pada  sektor  Pendidikan  menjadi  hal  yang  wajib  di  lakukan  demi  terwujudnya human  capital yang berdaya saing.
Guna  menjadikan  sumber  daya  manusia  unggul  yang  berdaya  saing,  pemerintah  dan  kebijakan pendidikannya  mengarah  kepada  sekolah  dan  perguruan  tinggi  untuk  mendesain  pendidikan  sesuai dengan  keinginan  stakeholder.  Tentu  saja  pendidikan  memiliki  peran  strategis  dalam  pembangunan bangsa. Melalui desain pendidikan yang baik, sistem evaluasi autentik, kesempatan untuk  magang di dunia  usaha  dan  industri,  diharapkan  peserta  didik  siap  bersaing  di  dunia  global.  Bagaimanapun investasi  terbaik  adalah  investasi  pada  sumber  daya  manusia  yang  unggul,  karena  sumber  daya manusia yang unggul akan sangat berpengaruh pada produktivitas tenaga kerja.
Negara Modal Manusia Kebijakan Pendidikan

## Kebijakan Pendidikan di Masyarakat yang Berkeadilan Sosial
Pendidikan  merupakan  salah  satu  ujung  tombak  kemajuan  bangsa  pada  masa  depan bangsa(Alburaidi & Ambusaidi, 2019). Oleh sebab itu, pemerintah wajib menjamin keadilan pendidikan bagi  seluruh  warga  negaranya.  Hal  ini  juga  tertuang  dalam  pembukaan  Undang-Undang  Dasar  1945 alinie  ke  2.  Yang  berbunyi  sebagai  berikut. “Kemudian  daripada  itu  untuk  membentuk  suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh  tumpah darah Indonesia  dan  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan  ikut melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian  abadi  dan  keadilan sosial,…..” .
Hal  ini  menandakan,  bahwa  pendidikan  dalam  usaha  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  menjadi hal yang sangat krusial dalam pembangunan negara. Untuk mendapatkan sumber daya manusi unggul atau human  capital yang  baik  tidak  mudah,  diperlukan  pemerataan  pendidikan,  kesempatan  untuk praktik bekerja, dan tentu saja harus di dukung dengan tubuh manusia Indonesia yang sehat.
Gambar 2. Investasi Negara Agar Terbentuk Human Capital yang Baik
Kebijakan  pendidikan  selalu  lebih  dari  sekedar  kebijakan  ekonomi.  Pendidikan  masih  menjadi investasi  terbaik  suatu  negara.  Salah  satu  kebijakan  nasional  di  bidang  pendidikan  yang  mendukung peningkatan  akses  dan  peningkatan  mutu  pendidikan  adalah  kebijakan  dana  alokasi  khusus  (DAK) bidang  pendidikan  (Rochaendi,  2018).  Pendidikan  dan  kesempatan  pelatihan  kerja  juga  sangat  luas jangkauannya,  hasil  penelitian  (Sima,  2020)  mengungkapkan  beberapa  aspek  kunci  untuk pengembangan  modal  manusia:  informasi,  pekerjaan  baru,  Internet,  teknologi,  pelatihan,  pendidikan, keterampilan  baru,  otomatisasi,  komunikasi,  inovasi,  profesional,  produktivitas,  kecerdasan  buatan, digitalisasi , e-recruitment , dan Internet
Negara  yang  memiliki  human  capital  yang  baik  secara  tidak  langsung  negara  tersebut  telah memiliki  investasi  terbaik  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakatnya.  Sebut  saja  Singapura, negara  terkecil  di  Asia  namun  tingkat  ekonomi  masyarakatnya  sedemian  maju.  Hal  ini  karena Singapura  memiliki human  capital sebagai  investasi  yang  baik.  Pendidikan  memiliki  peran  penting dalam  meningkatkan  kesejahteraan  manusia.  Banyak  para  pakar  telah  mencemaskan  bahwa pendidikan  nasional  dewasa  ini,  telah  merupakan  subordinasi  dari  kekuatan-kekuatan  politik  praktis (Yanti, 2020). Menjadi kewajiban pemerintah untuk memastikan pemerataan pendidikan  bagi seluruh warga  negaranya.  Dengan  pemerataan  pendidikan,  artinya  negara  memberikan  kesempatan  bagi seluruh  warga  negaranya  untuk  berpartisipasi  dalam  pembangunan  negara,  mesipun  pemerataan sumber  daya  manusia  pasti  akan  menjadi  pekerjaan  rumah  tersendiri  bagi  kita  semua,  mengingat disparitas Pendidikan yang masih sangat tinggi.

## 4. KESIMPULAN
Berbicara  tentang  pendidikan,  sumber  daya  manusia,  dan  kebijakan  pendidikan  menjadi  topik yang selalu menarik untuk di bahas. Karena unsur terbentuknya sebuah negara salah satunya karena
Educati on Job Traini ng Health Huma n Capita l
ada masyarakatnya. Masyarakat menjadi hal yang krusial untuk mendapatkan perhatian agar dapat menjadi modal investasi negara. Salah satu cara meningkatkan investasi human capital adalah dengan pendidikan.  Pendidikan  harus  terselenggara  secara  merata  dan  berkeadilan  sosial.  Karena  setiap warga  negara  berhak  atas  tersedianya  pendidikan  dan  tanpa  marginalitas  dari  golongan  tertentu. Hubungan triple helix dan  kolaboratif  antara  negara,  kebijakan  pendidikan,  sekolah  dan  perguruan tinggi serta stakeholder juga sangat menentukan output pendidikan.
Memiliki  kualitas  sumber  daya  manusia  ( human  capital )  yang  baik,  tentu  menjadi  dambaan setiap negara. Untuk itu negara membuat sebuah regulasi tentang pendidikan yang mengaharapkan sekolah  dan  perguruan  tinggi  mampu  mendesain  kegiatan  belajar  dan  evaluasi  pembelajaran  yang dapat  meningkatkan  keterampilan  peserta  didik  agar  dapat  bersaing  di  dunia  usaha,  industri,  dan bersaing secara global.

## REFERENSI
Alburaidi,  A.,  &  Ambusaidi,  A.  (2019).  The  impact  of  using  activities  based  on  the  Montessori approach in science in the academic achievement of fourth grade students. International Journal of Instruction , 12 (2), 659 – 708. https://doi.org/10.29333/iji.2019.12244a
Anjelina,  W.,  Silvia,  N.,  &  Gitituati,  N.  (2021).  Program  Merdeka  Belajar,  Gebrakan  Baru  Kebijakan Pendidikan. Jurnal Pendidikan Tambusai , 5 (1), 1977 – 1982.
Bell, L., & Stevenson, H. (2006). Education policy: process, themes and impact. Leadership for learning . 209. Boon,  C.,  Eckardt,  R.,  Lepak,  D.  P.,  &  Boselie,  P.  (2018).  Integrating  strategic  human  capital  and strategic  human  resource  management. International  Journal  of  Human  Resource  Management ,
29 (1), 34 – 67. https://doi.org/10.1080/09585192.2017.1380063
Lenihan,  H.,  McGuirk,  H.,  &  Murphy,  K.  R.  (2019).  Driving  innovation:  Public  policy  and  human capital. Research Policy , 48 (9), 103791. https://doi.org/10.1016/j.respol.2019.04.015
Marsari, H., Hairani, S., & Gistituati, N. (2021). Model perumusan kebijakan pendidikan. JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia) , 6 (1), 89. https://doi.org/10.29210/3003908000 MKN. Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 . , 105 § (1945).
Ployhart, R. E., Nyberg, A. J., Reilly, G., & Maltarich, M. A. (2014). Human Capital Is Dead; Long Live Human
Capital Resources! Journal of Management , 40 (2), 371 – 398.
https://doi.org/10.1177/0149206313512152
Rochaendi,  E.  D.  A.  S. (2018). TRANSFORMASI: Jurnal Kepemimpinan Dan Pendidikan Islam Volume: 1 Nomor 2 . 29 – 44.
Sima, V. et. al. (2020). Influences of the Industry 4.0 Revolution on the Human Capital Development and Consumer Behavior: A Systematic Review. Sustainability (Switzerland) , 1 – 28.
Yanti,  S.  (2020).  Analisis  Kebijakan  Pendidikan. Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies , 1 (1), 11 – 26. https://doi.org/10.32505/lentera.v1i1.1662 Yuliah, E. (2020). Implementasi Kebijakan Pendidikan. Jurnal At-Tadbir : Media Hukum dan Pendidikan , 30 (2), 129 – 153. https://doi.org/10.52030/attadbir.v30i2.58 Zed, M. (2014). Metode Penelitian Kepustakaan (Cet-3). Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.