Analysis Of The Financial Performance Of The City Government Of Bandar Lampung For The Fiscal Year 2018 - 2022

## Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2018 – 2022
Agung Danang Rahadi 1 , Kumba Digdowiseiso 2
Sekolah Pascasarjana, Universitas Nasional, Jakarta 1,2 kumba.digdo@civitas.unas.ac.id 2
* Corresponding Author

## ABSTRACT
This study aims to analyze the regional financial performance of the Bandar Lampung City Government in 2018 - 2022. The research approach uses descriptive quantitative. The calculation of regional financial performance analysis uses the ratio of fiscal decentralization, the ratio of the effectiveness of local original revenue,  the  ratio  of  fiscal  independence,  the  ratio  of  fiscal  dependence,  and  the  ratio  of  capital expenditure. then the ratio calculation results are reviewed in predetermined intervals and specifically the capital expenditure ratio uses an average realized capital expenditure about 5% -20%. The results of the study show that the financial performance of the Bandar Lampung City Government in 2018 - 2022 has not run optimally. However, the calculation results also show that there is an improvement in financial performance every year. The financial performance for 2022 is the best performance obtained by the City Government of Bandar Lampung in that period.
Keywords: financial performance, ratio calculation, Bandar Lampung City.

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kinerja keuangan daerah Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun  2018  –  2022.  Pendekataan  penelitian  menggunakan  kuantitatif  deskriptif.  Perhitungan  analisa kinerja keuangan daerah menggunakan rasio desentralisasi fiskal, rasio efektivitas pendapatan asli daerah (PAD), rasio kemandirian fiskal, rasio ketergantungan fiskal, dan rasio belanja modal. selanjutnya hasil perhitungan  rasio  ditelaah  dalam  interval  yang  telah  ditentukan  dan  khusus  rasio  belanja  modal menggunakan rata-rata realisasi belanja modal sebesar 5%-20%. Hasil penelitian menunjukkan kinerja keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2018 – 2022 sebagian besar belum berjalan dengan optimal. Namun, hasil perhitungan juga menunjukkan bahwa terlihat perbaikan kinerja keuangan setiap tahunnya. Kinerja keuangan tahun 2022 merupakan kinerja terbaik yang diperoleh oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam kurun waktu tersebut.
Kata Kunci: kinerja keuangan, rasio perhitungan, Kota Bandar Lampung.

## 1. Pendahuluan
Otonomi daerah dan desentralisasi merupakan hak, kewenangan, dan kewajiban daerah untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat setempat  berdasarkan  asas  otonomi.  Otonomi  dimaksudkan  untuk  meningkatkan  pelayanan kepada publik dan menciptakan proses atau pola pengambilan keputusan dalam ranah publik yang  lebih  baik  dan  demokratis  (Zulkarnain,  2020).  Pelaksanaan  otonomi  daerah  saat  ini berdasarkan  Undang  –  Undang  Nomor  23  Tahun  2024  tentang  Pemerintah  Daerah.  Urusan pemerintah  dibagi  menjadi  dua  yaitu  urusan  absolut  dan  urusan  konkuren.  Urusan  absolut adalah  urusan  pemerintahan  yang  sepenuhnya  menjadi  kewenangan  pemerintah  pusat sedangkan  urusan  konkuren  adalah  urusan  pemerintahan  yang  dibagi  menjadi  kewenangan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah  saat  ini  dilaksanakan  berdasarkan  Undang  –  Undang  Nomor  1  Tahun  2022  tentang Hubungan  Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  yang  telah
menggantikan  Undang  -  Undang  Nomor  33  Tahun  2004.  Ruang  lingkup  hubungan  keuangan berdasarkan Pasal 2 UU No. 1/ 2022 meliputi:
1. pemberian sumber Penerimaan Daerah berupa Pajak dan Retribusi;
2. pengelolaan Transfer ke Daerah;
3. pengelolaan Belanja Daerah;
4. pemberian kewenangan untuk melakukan Pembiayaan Daerah; dan
5. pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional.
Desentralisasi  fiskal  dimulai  pada  tahun  2001yang  ditandai  berlakunya  sistem desentralisasi  fiskal  atau  otonomi  daerah  untuk  meningkatkan  kinerja  keuangan  pemerintah daerah bagi kepentingan masyarakat (Yulinchton et al., 2022). Implikasinya pemerintah daerah bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menyelenggarakan tugas daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal yang dibiayai atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Digdowiseiso & Alfian, 2023).  Menurut  Digdowiseiso  (2015),  anggaran  adalah  suatu  rencana  keuangan  yang merupakan perkiraan tentang apa yang akan dilakukan dimasa yang akan datang. Berdasarkan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan dalam buku Dua Dekade Implementasi kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia (2001-2020) bahwa dalam dua dekade, jumlah dana transfer terus meningkat dari Rp81,05 triliun (2001) menjadi Rp812,97 triliun (2019) dan sedikit menurun di tahun 2020 menjadi Rp762,54 triliun sebagai dampak pandemi Covid-19. Dana transfer dari APBN kemudian menjadi sumber utama pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)  yang  selama  dua  dekade  porsinya  rata-rata  sebesar  66,81%  dari  total  pendapatan daerah.
Data  yang  disajikan  oleh  Badan  Kebijakan  Fiskal  diatas  menunjukkan  bahwa ketergantungan keuangan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat masih tinggi. Semangat otonomi  daerah  seharusnya  lebih  mendorong  pemerintah  daerah  untuk  menggali  seluruh potensi  daerah  sehingga  dapat  membiayai  keperluan  pemerintahan  dan  pembangunan daerahnya  secara  mandiri.  Menurut  Jumati  et  al.  (2023),  Pemberian  otonomi  daerah  adalah upaya  untuk  pemberdayaan  daerah  dalam  rangka  mengelola  pembangunan  di  daerahnya, kreativitas,  inovasi,  dan  kemandirian  diharapkan  akan  dimiliki  oleh  setiap  daerah.  Dalam anggaran,  dipaparkan  adanya  rencana  pengeluaran  yang  didasarkan  pada  ekspektasi pendapatan. Rencana pengeluaran sebaiknya mengindikasikan juga urutan skala prioritas serta ekspektasi  kualitas  dan  kuantitas  layanan  (Digdowiseiso,  2015).  Pemerintah  daerah  melalui instrumen anggaran seharusnya menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan skala prioritas karena keterbatasan sumber daya.
Berbagai kajian tentang analisis kinerja keuangan daerah telah banyak dilakukan yaitu Digdowiseiso dan Alfian (2023), pada kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bima tahun 2017- 2021  menunjukkan bahwa sebagian besar pengukuran rasio efektifitas kinerja keuangan adalah tidak  efektif.  Sementara  itu,  rasio  kemandirain  keungan  daerah  menunjukan  pola  hubungan yang  instruktif.  Ini  menandakan  bahwa,  tingkat  kemampuan  yang  rendah  sekali.  Selanjutnya rasio derajat desentralisasi pemerintah daerah menunjukan kemampuan desentralisasi Kurang Baik dan Tidak Baik. Penelitian lainnya dilakukan oleh Digdowiseiso dan Kaliwattu (2023), pada kinerja  keuangan  Provinsi  D.I.  Yogyakarta  tahun  2018-2022    menunjukkan  bahwa  indeks kemandirian  fiskal  dikategorikan  menuju  kemandirian,  tingkat  ketergantungan  fiskal  masih sangat  tinggi,  dan  efektifitas  fiskal  dalam  lima  tahun  terkahir  sangat  efektif.  Selanjutnya Digdowiseiso  et  al.  (2023),  melakukan  penelitian  sejenis  tentang  Analisa  Kemandirian  Fiskal, Ketergantungan  Fiskal,  dan  Efektivitas  Fiskal  Provinsi  Kalimantan  Utara  Periode  2017-2022 dengan  hasil  pengukuran  kemandirian  fiskal  menunjukkan  bahwa  Provinsi  Kalimantan  Utara menuju  kemandirian.    Pengukuran  ketergantungan  fiskal  menunjukkan  masih  tingginya ketergantungan dengan pemerintah pusat. Pengukuran efektivitas fiskal menunjukkan bahwa realisasi selalu melebihi target anggaran sehingga dikategorikan sangat efektif.
Yulinchton et al. (2022), juga melakukan penelitian tentang kinerja keuangan daerah di Kabupaten  Tegal  periode  2016-2019  yang  menunjukkan  bahwa  kemandirian  Pemerintah Kabupaten  Tegal  memiliki  pola  instruktif,  dengan  kata  lain  peran  pemerintah  pusat  lebih dominan  daripada  tingkat  kemandirian  pemerintah  daerah.  Efektivitas  pengelolaan  PAD diindikasikan belum baik dan dikategorikan tidak efektif. Penelitian lainnya dilakukan oleh Putri et al. (2021), pada kinerja keuangan Kota Bandar Lampung Tahun 2008-2017 yang menunjukkan bahwa secara rata-rata efektivitas keuangan daerah pada pemerintah Kota Bandar Lampung tahun  2008-2017  sudah  efektif  dengan  persentase  90,495  persen  dikategorikan  efektif berdasarkan  kriteria  kemampuan  efektivitas  keuangan  daerah.  Rasio  kemandirian  keuangan daerah pada pemerintah Kota Bandar Lampung tahun 2008-2017 mengalami kenaikan secara terus-menerus namun belum menunjukkan kemandirian yang semakin baik karena masih dalam kategori rendah dengan rata-rata sebesar 27,966 persen. Rasio desentralisasi keuangan daerah secara  rata-rata  menunjukkan  kemampuan  pemerintah  Kota  Bandar  Lampung  dalam menjalankan kewenangan atau tanggung jawab yang diberikan oleh pemerintah pusat masih kurang baik yaitu sebesar 17,85 persen.
Kota Bandar Lampung merupakan salah satu dari 15 daerah otonom yang ada di Provinsi Lampung, sekaligus juga merupakan ibu kota provinsi dan kota terbesar di provinsi Lampung. Data series Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tahun  2018  –  2022,  Kota  Bandar  Lampung  selalu  masuk  dalam  3  besar  PDRB  tinggi  untuk kabupaten/kota  lingkup  Provinsi  Lampung.  Dilihat  dari  pertanggungjawaban  keuangan,  opini yang  diberikan  oleh  Badan  Pemeriksa  Keuangan  menunjukkan  tahun  2018  dan  2019 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) sedangkan 2020 – 2022 memperoleh opini wajar  dengan  pengecualian  (WDP).  Berdasarkan  latar  belakang  serta  fakta  diatas,  penulis tertarik  untuk  meneliti  tentang  Analisa  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Kota  Bandar  Lampung Tahun Anggaran 2018-2022.

## 2. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kuantitatif  deskriptif  yang  bertujuan  untuk menjelaskan suatu situasi yang hendak diteliti dengan dukungan studi kepustakaan sehingga lebih  memperkuat  analisa  peneliti  dalam  membuat  suatu  kesimpulan.  Penelitian  ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari rekapitulasi data keuangan daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan mengakses laman www.djpk.kemenkeu.go.id .  Data  dimaksud  adalah  Laporan  Realisasi  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Pemerintah  Kota  Bandar  Lampung  Tahun  2018  –  2022. Perhitungan  data  keuangan  dilakukan  dengan  menggunakan  analisis  rasio  keuangan  daerah (Mahmudi, 2016) yaitu:

## Rasio Desentralisasi Fiskal
Rasio desentralisasi fiskal merupakan proporsi jumlah realiasi PAD pada tahun berjalan terhadap total realisasi pendapatan daerah pada tahun berjalan secara keseluruhan (Mahmudi, 2016). PAD bagian dari pendapatan daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan,  dan  lain-lain  PAD  yang  sah  sedangkan pendapatan daerah sendiri merupakan total dari PAD, pendapatan transfer pemerintah pusat, dan pendapatan lainnya. Semakin tinggi rasio desentralisasi fiskal maka kemampuan keuangan pemerintah daerah juga semakin tinggi. Formula dan skala interval dari rasio desentralisasi fiskal sebagai berikut:
Desentralisasi Fiskal Tahun n = !"#$%&#&% ()* +#,-. . !"#$%&#&% ("./#0#1#. *#"2#, +#,-. . 𝑥 100%
Tabel 1. Skala Interval Rasio Desentralisasi Fiskal
Rasio Desentralisasi Fiskal (%) Kemampuan Fiskal 0 – 10 10 – 20 20 – 30 30 – 40 40 – 50 > 50 Sangat Kurang Kurang Cukup Sedang Baik Sangat Baik Sumber (UGM, 1991 dalam Zulkarnain, 2020)

## Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Rasio  efektivitas  PAD  menunjukkan  kemampuan  pemerintah  daerah  untuk merealisasikan  target  anggaran  PAD  (Mahmudi,  2016).  Rasio  ini  membandingkan  realisasi penerimaan PAN dengan anggaran PAD. Semakin tinggi rasio efektivitas PAD yang diperoleh maka semakin besar tingkat efektivitasnya. Formula dan skala interval dari rasio efektivitas PAD sebagai berikut:
Rasio Efektivitas PAD Tahun n = !"#$%&#&% ()* +#,-. . ).77#2#. ()* +#,-. . 𝑥 100% Tabel 2. Skala Interval Rasio Efektivitas PAD Rasio Efektivitas PAD (%) Kategori < 75 75 – 89 90 – 99 100 > 100 Tidak Efektif Kurang Efektif Cukup Efektif Efektif Sangat EFektif
Sumber (UGM, 1991 dalam Zulkarnain, 2020)

## Rasio Kemandirian Fiskal
Rasio  kemandirian  fiskal  menggambarkan  derajat  mampu  tidaknya  suatu  daerah melakukan  pembiyaan  kegiatan  yang  berhubungan  dengan  daerah  tersebut,  seperti pembangunan, pelayanan, hingga pembayaran pajak dan bea, sehingga kegiatan tersebut dapat dibiayai  dari  sumber  pendapataan  daerah  tersebut(Yulinchton  et  al.,  2022).  Rasio  ini membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan realisasi pendapatan transfer. Semakin tinggi rasio kemandirian fiskal yang diperoleh maka semakin mandiri daerah tersebut. Formula dan skala interval dari rasio kemandirian fiskal sebagai berikut:
Rasio Kemandirian Fiskal Tahun n = !"#$%&#&% ()* +#,-. . !"#$%&#&% ("./#0#1#. +2#.&8"2 +#,-. . 𝑥 100% Tabel 3. Skala Interval Rasio Kemandirian Fiskal Kemampuan Daerah Rasio Kemandirian Fiskal (%) Kategori Belum Mandiri Menuju Mandiri Mandiri Sangat Mandiri 0 – 25 25 – 50 50 – 75 75 – 100 Instruktif Konsultatif Partisipatif Delegatif Sumber (Halim, 2007 dalam Digdowiseiso & Kaliwatu, 2023)

## Rasio Ketergantungan Fiskal
Rasio  Ketergantungan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  merupakan  proporsi  jumlah realisasi Pendapatan Transfer pada tahun berjalan terhadap total realisasi Pendapatan Daerah
pada tahun berjalan secara keseluruhan (Mahmudi, 2016). Rasio ini membandingkan realisasi pendapatan  transfer  dengan  realisasi  pendapatan  daerah.  Semakin  Semakin  tinggi  Rasio Ketergantungan  Fiskal  mengindikasikan  semakin  tinggi  ketergantungan  pemerintah  daerah pada pendanaan dari pusat. Formula dan skala interval dari rasio ketergantungan fiskal sebagai berikut:
Rasio Ketergantungan Fiskal = !"#$%&#&% ("./#0#1#. +2#.&8"2 +#,-. . !"#$%&#&% ("./#0#1#. *#"2#, +#,-. . 𝑥 100% Tabel 4. Skala Interval Rasio Ketergantungan Fiskal Rasio Ketergantungan Fiskal (%) Kategori 0 – 25 25 – 50 50 – 75 75 – 100 Sangat Rendah Rendah Sedang Tinggi Sumber (UGM, 1991 dalam Zulkarnain, 2020)

## Rasio Belanja Modal
Rasio  Belanja  Modal  dihitung  dari  perbandingan  total  Belanja  Modal  tahun  berjalan dengan  Belanja  Daerah  pada  tahun  berjalan  secara  keseluruhan  (Mahmudi,  2016).  Belanja modal  merupakan  salah  satu  komponen  belanja  daerah  yang  diperuntukan  khusus  untuk pengeluaran fisik. Tidak ada interval khusus dalam rasio belanja modal untuk mengukur baik atau buruknya alokasi. Namun, menurut Mahmudi (2016), rata-rata realisasi belanja modal di pemerintahan  daerah  sekitar  5%  -  20%  dari  total  belanja  daerah.  Formula  dari  rasio  belanja modal sebagai berikut
Rasio Belanja Modal = !"#$%&#&% 9"$#.:# ;</#$ +#,-. . !"#$%&#&% 9"$#.:# *#"2#, +#,-. . 𝑥 100%

## 3. Hasil Dan Pembahasan
Kota  Bandar  Lampung  merupakan  salah  satu  kota  terpadat  di Pulau  Sumatra,  serta termasuk salah satu kota besar di Indonesia dan kota terpadat di luar Pulau Jawa. Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah daratan 169,21 km² yang terbagi ke dalam 20 Kecamatan dan 126 Kelurahan dengan populasi penduduk 1.166.066 jiwa (berdasarkan hasil sensus penduduk 2020). Secara geografis, Kota ini merupakan gerbang utama Pulau Sumatra, tepatnya kurang lebih 165 km sebelah barat laut Jakarta, memiliki andil penting dalam jalur transportasi darat dan  aktivitas  pendistribusian  logistik  dari Jawa menuju Sumatra maupun  sebaliknya. Pemerintah  Kota  Bandar  Lampung  memiliki  51  organisasi  perangkat  daerah  berdasarkan Peraturan  Daerah  Kota  Bandar  Lampung  Nomor  07  Tahun  2016  Tentang  Pembentukan  Dan Susunan  Perangkat  Daerah  Kota  Bandar  Lampung  yang  terdiri  dari  sekretariat  daerah, sekretariat DPRD, inspektorat daerah, satuan polisi pamong praja, 23 dinas, 4 badan, dan 20 kecamatan. Selain itu, terdapat unit pelaksana teknis (UPT) yang dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.
Pengukuran  kinerja  keuangan  daerah  dilakukan  untuk  menilai  akuntabilitas  instansi pemerintah dalam mengelola keuangan yang menjadi kewenangannya. Sebagai daerah otonom pemerintah  daerah  memiliki  kewenangan  untuk  menyelenggarakan  urusan  sesuai  dengan kewenangan yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam rangka penyelenggaraan kewenangan tersebut pemerintah daerah melakukan pengelolaan keuangan daerah baik pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Dari setiap rupiah dana  yang  dibelanjakan  harus  mampu  memberikan  dampak  untuk  kepentingan  publik, memenuhi kebutuhan publik, dan sesuai tuntutan publik, serta dipertanggungjawabkan dengan
baik  kepada  publik  (Halim  &  Kusufi,  2018).  Pengukuran  kinerja  bermanfaat  bagi  organisasi pemerintahan diantaranya (Mardiasmo, 2018):
1. Dapat digunakan sebagai ukuran dalam menilai kinerja manajemen;
2. Dapat memberi arah pada pencapaian target kinerja;
3. Digunakan dalam memonitor atau mengevaluasi pencapaian kinerja. Dalam kondisi tertentu dapat  digunakan  sebagai  dasar  untuk  melakukan  tindakan  korektif  seperlunya  untuk memperbaiki kinerja;
4. Digunakan sebagai dasar yang objektif untuk pemberian reward and punishment dari sistem pengukuran kinerja organisasi yang telah disepakati sebelumnya;
5. Dapat menjadi alat komunikasi di antara pimpinan dan bawahan dalam upaya memperbaiki kinerja organisasi;
6. Mampu membantu mengidentifikasi pemenuhan kepuasan masyarakat;
7. Mampu membantu memahami operasional kegiatan di instansi pemerintahan; dan
8. Untuk memastikan pengambilan keputusan telah dilakukan secara objektif.
Analisis  kinerja  keuangan  Pemerintah  Kota  Bandar  Lampung  adalah  suatu  proses penilaian  kinerja  keuangan  Pemerintah  Kota  Bandar  Lampung  berdasarkan  data  keuangan dalam kurun waktu 2018-2022. Rasio yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis kinerja keuangan  Pemerintah  Kota  Bandar  Lampung  pada  penelitian  ini  adalah  rasio  desentralisasi fiskal,  rasio  efektivitas  PAD,  rasio  kemandirian  fiskal,  rasio  ketergantungan  fiskal,  dan  rasio belanja modal periode 2018-2022. Penggunaan data dalam penelitian ini berdasarkan postur APBD  Pemerintah  Kota  Bandar  Lampung  selama  periode  tersebut.  Hasil  perhitungan  adalah sebagai berikut:
1. Perkembangan realisasi pendapatan dan belanja daerah di Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2018 – 2022 sebagai berikut:
Tabel 5. Postur Realisasi APBD Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2018-2022 Dalam Miliar Rp Uraian 2018 2019 2020 2021 2022 Pendapatan Daerah 2.162,10 2.294,66 2.145,80 2.127,75  1.523,71 Pendapatan Asi Daerah 550,28 627,30 537,54 564,29 725,09 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.364,97 1.409,79 1.361,27 1.354,85 729,72 Pendapatan Lainnya 246,85 257,57 246,99 208,61 68,90 Belanja Daerah 2.190,21 2.190,67 2.127,50 2.018,39  2.548,75 Belanja Pegawai 1.002,20 1.124,02 1.170,70 845,89 1.009,87 Belanja Barang/ Jasa 692,76 668,58 552,47 694,85 983,67 Belanja Modal 425,20 310,73 263,72 400,78 484,67 Belanja Lainnya 70,05 87,34 140,61 76,87 70,54 Surplus/ (Defisit) (-28,11) 104 18,30 109,36 (-1025,04) Pembiayaan Daerah 262,91 - 89,72 - 6,49 - 93,76 - Penerimaan Pembiayaan Daerah 311,74 8,80 14,27 20,81 - Pengeluaran Pembiayaan Daerah 48,83 98,52 20,76 114,57 -
Sumber: djpk.kemenkeu.go.id
Berdasarkan  postur  realisasi  APBD  pada  tabel  5  diatas  terlihat  pergerakan  realisasi anggaran  Pemerintah  Kota  Bandar  Lampung  tahun  2018-2022.  Pada  periode  tersebut  dapat diketahui bahwa trend realisasi pendapatan daerah semakin menurun sejak tahun 2019 hingga 2022. Realisasi pendapatan daerah tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar Rp 2.294,66 miliar.
Trend  realisasi  belanja  daerah  cenderung  stabil  pada  tahun  2018  dan  2019  lalu  menurun  di tahun 2020 dan 2021 kemudian kembali naik pada tahun 2022. Realisasi belanja daerah tertinggi terjadi  pada  tahun  2022  sebesar  Rp  2.548,75  miliar.  Selama  2018-2022  telah  terjadi  defisit anggaran terjadi pada tahun 2022 dan 2018 sedangkan surplus anggaran terjadi pada tahun 2019 – 2021. Defisit tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar minus Rp 1.025,04 miliar dan Surplus  tertinggi  terjadi  pada  tahun  2021  sebesar  Rp  109,36  miliar.  Sisi  pembiayaan menunjukkan bahwa selama lima tahun anggaran, telah terjadi defisit pembiayaan pada tahun 2019-2021. Pada tahun 2018 terjadi surplus pembiayaan sebesar                   Rp 262,91 miliar sedangkan pada tahun 2022 tidak ada pembiayaan.

## 2. Rasio Desentralisasi Fiskal
Tabel 6. Hasil Perhitungan Rasio Desentralisasi Fiskal
Dalam Miliar Rp. Tahun Anggaran Realisasi PAD Realisasi Pendapatan Daerah  Rasio Kemampuan Fiskal 2018 550,28 2.162,10 25,45% Cukup 2019 627,30 2.294,66 27,34% Cukup 2020 537,54 2.145,80 25,05% Cukup 2021 564,29 2.127,75 26,52% Cukup 2022 725,09 1.523,71 47,59% Baik Sumber: DJPK Kementerian Keuangan, Data diolah 2023
Berdasarkan  hasil  perhitungan  rasio  desentralisasi  fiskal  pada  tabel  6  diatas  dapat diketahui  bahwa  selama  tahun  2018  –  2022  telah  terjadi  fluktuasi  penerimaan  PAD  dengan penerimaan terendah pada tahun 2020 sebesar Rp 537,54 miliar dan tertinggi pada tahun 2022 sebesar Rp 725,09 miliar. Walaupun terjadi penurunan realisasi PAD dari tahun 2019 sebesar Rp 627,3 miliar menjadi Rp 537,54 miliar di tahun 2020, trend realisasi PAD semakin naik sejak tahun 2020 hingga 2022. Perhitungan rasio desentralisasi fiskal tertinggi ada pada tahun 2022 dengan nilai 47,59% sedangkan terendah ada pada tahun 2020 dengan nilai 25,05%. Mengacu pada  tabel  1  yang  berisi  skala  interval  rasio  desentralisasi  fiskal,  menunjukkan  bahwa Pemerintah Kota Bandar Lampung memiliki kemampuan fiskal CUKUP untuk tahun 2018 – 2021 sedangkan pada tahun 2022 memiliki kemampuan fiskal BAIK. Kenaikan realisasi PAD yang tinggi pada tahun 2022 dan menurunnya pendapatan tranfer pemerintah pusat sebagaimana tabel 5 diatas telah berdampak pada peningkatan kemampuan fiskal Pemerintah Kota Bandar Lampung.

## 3. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Tabel 7. Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas PAD Dalam Miliar Rp. Tahun Anggaran Realisasi PAD Anggaran PAD Rasio Kategori 2018 550,28 788,38 69,80% Tidak Efektif 2019 627,30 833,43 75,27% Kurang Efektif 2020 537,54 1.130,71 47,54% Tidak Efektif 2021 564,29 991,58 56,91% Tidak Efektif 2022 725,09 800,00 90,64% Cukup Efektif
Sumber: DJPK Kementerian Keuangan, Data diolah 2023
Berdasarkan hasil perhitungan rasio efektivitas PAD pada tabel 7 diatas dapat diketahui bahwa selama tahun 2018 – 2022 realisasi PAD tidak ada yang mencapai target anggaran. Tahun 2018 realisasi PAD sebesar Rp 550,28 miliar dari target sebesar Rp 788,38 miliar dengan hasil
perhitungan  rasio  69,80%  masuk  dalam  kategori  TIDAK  EFEKTIF.  Tahun  2019  realisasi  PAD sebesar Rp 627,30 miliar dari target sebesar Rp 833,43 miliar dengan hasil perhitungan rasio 75,27% yang lebih tinggi dari tahun 2018 dan masuk dalam kategori KURANG EFEKTIF. Tahun 2020 realisasi PAD sebesar Rp 537,54 miliar dari target sebesar Rp 1.130,71 miliar dengan hasil perhitungan rasio 47,54% yang jauh lebih rendah dari tahun 2019 dan kembali masuk dalam kategori TIDAK EFEKTIF. Tahun 2021 realisasi PAD sebesar Rp 564,29 miliar dari target sebesar Rp 991,58 miliar dengan hasil perhitungan rasio 56,91% yang meningkat dari tahun 2020 tetapi tetap dalam kategori TIDAK EFEKTIF. Tahun 2022 realisasi PAD sebesar Rp 725,09 miliar dari target sebesar Rp 800 miliar dengan hasil perhitungan rasio 90,64% yang jauh meningkat tinggi dari tahun 2021 dan masuk dalam kategori CUKUP EFEKTIF.

## 4. Rasio Kemandirian Fiskal
Tabel 8. Hasil Perhitungan Rasio Kemandirian Fiskal Dalam Miliar Rp. Tahun Anggaran Realisasi PAD Pendapatan Transfer Rasio Kategori 2018 550,28 1.611,82 34,14% Konsultatif 2019 627,30 1.667,36 37,62% Konsultatif 2020 537,54 1.608,26 33,42% Konsultatif 2021 564,29 1.563,46 36,09% Konsultatif 2022 725,09 798,62 90,79% Delegatif
Sumber: DJPK Kementerian Keuangan, Data diolah 2023
Berdasarkan  hasil  perhitungan  rasio  kemandirian  fiskal  pada  tabel  8  diatas  dapat diketahui bahwa selama kurun waktu tahun 2018 – 2021, realisasi pendapatan transfer jauh lebih besar daripada realisasi PAD sedangkan tahun 2022 realisasi PAD dapat mendekati realisasi pendapatan transfer. Tahun 2018 realisasi PAD sebesar Rp 550,28 miliar dengan pendapatan transfer sebesar Rp 1.611,82 miliar, hasil perhitungan rasio sebesar 34,14% yang masuk dalam kategori KONSULTATIF. Tahun 2019 realisasi PAD sebesar Rp 627,30 miliar dengan pendapatan transfer sebesar Rp 1.667,36 miliar, hasil perhitungan rasio sebesar 37,62% yang meningkat dari tahun 2018 tetapi tetap dalam kategori KONSULTATIF. Tahun 2020 realisasi PAD sebesar Rp 537,54 miliar dengan pendapatan transfer sebesar Rp 1.608,26 miliar, hasil perhitungan rasio sebesar 33,42% yang menurun dari tahun 2019 dan tetap dalam kategori KONSULTATIF. Tahun 2021 realisasi PAD sebesar Rp 564,29 miliar dengan pendapatan transfer sebesar Rp 1.563,46 miliar,  hasil  perhitungan  rasio  sebesar  36,09%  yang  meningkat  dari  tahun  2020  tetapi  tetap dalam  kategori  KONSULTATIF.  Tahun  2022  realisasi  PAD  sebesar  Rp  725,09  miliar  dengan pendapatan transfer sebesar Rp 798,62 miliar, hasil perhitungan rasio sebesar 90,79% yang jauh meningkat dari tahun 2021 dan masuk dalam kategori DELEGATIF.

## 5. Rasio Ketergantungan Fiskal
Tabel 9. Hasil Perhitungan Rasio Ketergantungan Fiskal Dalam Miliar Rp. Tahun Anggaran Pendapatan Transfer Realisasi Pendapatan Daerah Rasio Kategori 2018 1.611,82 2.162,10 74,55% Sedang 2019 1.667,36 2.294,66 72,66% Sedang 2020 1.608,26 2.145,80 74,95% Sedang 2021 1.563,46 2.127,75 73,48% Sedang 2022 798,62 1.523,71 52,41% Sedang
Sumber: DJPK Kementerian Keuangan, Data diolah 2023
Berdasarkan  hasil  perhitungan  rasio  ketergantungan  fiskal pada  tabel  9  diatas  dapat diketahui bahwa selama kurun waktu tahun 2018 – 2021, realisasi pendapatan transfer menjadi komponen  utama  dalam  realisasi  pendapatan  daerah  sedangkan  tahun  2022  realisasi  PAD mendekati realisasi pendapatan transfer. Tahun 2018 realisasi pendapatan transfer sebesar Rp 1.611,82  miliar  dengan  realisasi  pendapatan  daerah  sebesar  Rp  2.162,10  miliar,  hasil perhitungan rasio sebesar 74,55% yang masuk dalam kategori SEDANG. Tahun 2019 realisasi pendapatan transfer sebesar Rp 1.667,36 miliar dengan realisasi pendapatan daerah sebesar Rp 2.294,66 miliar, hasil perhitungan rasio sebesar 72,66% yang menurun dari tahun 2018 tetapi tetap dalam kategori SEDANG. Tahun 2020 realisasi pendapatan transfer sebesar Rp 1.608,26 miliar dengan realisasi pendapatan daerah sebesar Rp 2.145,80 miliar, hasil perhitungan rasio sebesar 74,95% yang meningkat dari tahun 2019 tetapi tetap dalam kategori SEDANG. Tahun 2021  realisasi  pendapatan  transfer  sebesar  Rp  1.563,46  miliar  dengan  realisasi  pendapatan daerah sebesar Rp 2.127,75 miliar, hasil perhitungan rasio sebesar 73,48% yang menurun dari tahun  2020  tetapi  tetap  dalam  kategori  SEDANG.  Tahun  2022  realisasi  pendapatan  transfer sebesar Rp 798,62 miliar dengan realisasi pendapatan daerah sebesar Rp 1.523,71 miliar, hasil perhitungan  rasio  sebesar  52,41%  yang  jauh  menurun  dari  tahun  2021  tetapi  tetap  dalam kategori SEDANG.

## 6. Rasio Belanja Modal
Tabel 10. Hasil Perhitungan Rasio Belanja Modal
Dalam Miliar Rp. Tahun Anggaran Realisasi Belanja Modal Realisasi Belanja Daerah Rasio Kategori 2018 425,20 2.190,21 19,41% Terpenuhi 2019 310,73 2.190,67 14,18% Terpenuhi 2020 263,72 2.127,50 12,40% Terpenuhi 2021 400,78 2.018,39 19,86% Terpenuhi 2022 484,67 2.548,75 19,02% Terpenuhi
Sumber: DJPK Kementerian Keuangan, Data diolah 2023
Berdasarkan hasil perhitungan rasio belanja modal pada tabel 9 diatas dapat diketahui bahwa selama kurun waktu tahun 2018 – 2022, realisasi belanja modal berada diatas 5% dari total realisasi belanja daerah. Mahmudi (2016) menyatakan bahwa rata-rata realisasi belanja modal di pemerintahan daerah sekitar 5% - 20% dari total belanja daerah. Tahun 2018 realisasi belanja modal sebesar Rp 425,20 miliar dengan realisasi belanja daerah sebesar Rp 2.190,21 miliar, hasil perhitungan rasio sebesar 19,41% yang masuk dalam kategori TERPENUHI. Tahun 2019 realisasi belanja modal sebesar Rp 310,73 miliar dengan realisasi belanja daerah sebesar Rp 2.190,67 miliar, hasil perhitungan rasio sebesar 14,18% yang menurun dari tahun 2018 tetapi masuk dalam kategori TERPENUHI. Tahun 2020 realisasi belanja modal sebesar Rp 263,72 miliar dengan  realisasi  belanja  daerah  sebesar  Rp  2.127,50  miliar,  hasil  perhitungan  rasio  sebesar 12,40% yang menurun dari tahun 2019 tetapi tetap masuk dalam kategori TERPENUHI. Tahun 2021 realisasi belanja modal sebesar Rp 400,78 miliar dengan realisasi belanja daerah sebesar Rp  2.018,39  miliar,  hasil  perhitungan  rasio  sebesar  19,86%  yang  meningkat  dari  tahun  2020 tetapi tetap berada dalam kategori TERPENUHI. Tahun 2022 realisasi belanja modal sebesar Rp 484,67 miliar dengan realisasi belanja daerah sebesar Rp 2.548,75 miliar, hasil perhitungan rasio sebesar  19,02%  yang  sedikit  menurun  dari  tahun  2021  dan  tetap  berada  dalam  kategori TERPENUHI.

## 4. Penutup Kesimpulan
Analisa kinerja keuangan daerah Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2018 – 2022 telah dilakukan dengan menggunakan perhitungan 5 rasio yaitu rasio desentralisasi fiskal, rasio efektivitas pendapatan asli daerah (PAD), rasio kemandirian fiskal, rasio ketergantungan fiskal, dan rasio belanja modal. Hasil analisa kinerja keuangan berdasarkan rasio tersebut selanjutnya ditelaah  dalam  interval  yang  telah  ditentukan  sebagaimana  yang  tercantum  dalam  metode penelitian kecuali untuk rasio belanja modal tidak menggunakan interval tetapi menggunakan rata-rata  realisasi  belanja  modal  sebesar  5%  -  20%.  Adapun  kesimpulan  dari  perhitungan masing-masing rasio adalah sebagai berikut:
1. Berdasarkan hasil perhitungan rasio desentralisasi fiskal tahun 2018-2022,  Pemerintah Kota Bandar Lampung memiliki kemampuan fiskal CUKUP untuk tahun 2018 – 2021 sedangkan pada tahun 2022 memiliki kemampuan fiskal BAIK. Kenaikan realisasi PAD yang tinggi pada tahun  2022  dan  menurunnya  pendapatan  tranfer  pemerintah  pusat  sebagaimana  tabel  5 diatas  telah  berdampak  pada  peningkatan  kemampuan  fiskal  Pemerintah  Kota  Bandar Lampung.
2. Berdasarkan hasil perhitungan rasio efektivitas pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2018 – 2022, Pemerintah Kota Bandar Lampung masuk dalam kategori TIDAK EFEKTIF untuk tahun 2018,  2020,  dan  2021.  Lebih  baik  pada  tahun  2019  yang  masuk  dalam  kategori  KURANG EFEKTIF dan tahun 2022 merupakan capaian terbaik rasio efektivitas PAD yang masuk dalam kategori CUKUP EFEKTIF.
3. Berdasarkan hasil perhitungan rasio kemandirian fiskal tahun 2018 – 2022, Pemerintah Kota Bandar  Lampung  memiliki  kemandirian  fiskal  KONSULTATIF  untuk  tahun  2018  –  2021 sedangkan pada tahun 2022 memiliki kemandirian fiskal yang lebih baik dari empat tahun sebelumnya yaitu DELEGATIF.
4. Berdasarkan hasil perhitungan rasio ketergantungan fiskal tahun 2018 – 2022, Pemerintah Kota Bandar Lampung selama kurun waktu tersebut memiliki tingkat ketergantungan fiskal SEDANG. Walaupun rasio tahun 2022 jauh menurun dibandingkan empat tahun sebelumnya namun sesuai dengan interval yang telah ditentukan masih masuk dalam kategori SEDANG.
5. Berdasarkan  hasil  perhitungan  rasio  belanja  modal  tahun  2018  –  2022,  Pemerintah  Kota Bandar  Lampung  selalu  merealisasikan  belanja  modal  diatas  5%  tetapi  tidak  ada  yang melebihi 20%. Namun demikian, dalam kurun waktu tersebut seluruh realisasi belanja modal masuk dalam kategori TERPENUHI.
Dari  uraian  diatas,  secara  keseluruhan  dapat  disimpulkan  bahwa  kinerja  keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2018 – 2022 sebagian besar belum berjalan dengan optimal.  Namun,  hasil  perhitungan  menunjukkan  bahwa  terlihat  perbaikan  kinerja  keuangan setiap tahunnya. Kinerja keuangan tahun 2022 merupakan kinerja terbaik yang diperoleh oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam kurun waktu tersebut.

## Daftar Pustaka
Badan Kebijakan Fiskal. (2021). Dua Dekade Implementasi Desentralisasi Fiskal di Indonesia. BPS Provinsi Lampung (2023). Produk Domestik Regional Bruto. Diakses Digdowiseiso, K. (2015). Sistem Keuangan Publik. Universitas Nasional. Digdowiseiso, K., & Alfian, D. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2017- 2021. JIGE 4 (1) 247-258.
Digdowiseiso, K., & Kaliwattu, D. (2023). Analisis Kemandirian Fiskal, Ketergantungan Fiskal Dan Efektivitas Fiskal Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2018-2022. JIGE 4 (1) (2023) 219-228. Digdowiseiso, K., Petrus, N., Andriani, F. (2023). Analisis Kemandirian Fiskal, Ketergantungan Fiskal, dan Efektivitas Fiskal Provinsi Kalimantan Utara Periode 2017-2022. JIGE 4 (1) 127- 137.
Halim, A. & Kusufi, M.S. (2018). Manajemen Keuangan Sektor Publik. Salemba Empat. Indonesia, R. (2014). Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.
Indonesia,  R.  (2022).  Undang  –  Undang  Nomor  1  Tahun  2022  tentang  Hubungan  Keuangan Antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah.  Lembar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 2022 Nomor 4.
Jumati, J. B. A., Nacikit, N. F., Digdowiseiso, K. (2023). Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Otonomi Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2016-2020. JIGE 4 (1) 167-175.
Mahmudi. (2016). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. UPP STIM YKPN. Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi. Putri, R.S., Fermansyah, D., Eliza, A., Suharto. (2021). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung. Al-Intaj Vol. 7 No.1 (2021).
Yulinchton,  M.  R.,  Ariani,  M.  B.  N.,  Triwahyuningtyas,  N.  (2022).  Analisis  Kinerja  Keuangan Pemerintah  Daerah:  Studi  Kasus  di  Kabupaten  Tegal  Periode  2016  –  2019.  Jurnal Maksipreneur Vol. 11 No. 2 (2022).
Zulkarnain,  Z.  (2020).  Analisis  Rasio  Keuangan  Daerah  untuk  Mengukur  Kinerja  Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota di Jawa Barat. Cakrawala Vol. 3 No. 1 (2020).