## Legalitas

## Proses Pembuktian dan Penggunaan Alat-Alat Bukti Pada Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Pada Perusahaan

## Islah dan Ely Magdalena
Fakultas Hukum, Universitas Batanghari Jambi Correspondence email: islah@unbari.ac.id
Abstract. Investigation was an important part the phase criminal justice to decide crimes in the field of mining minerals and coal , As through investigation , investigators can do serangkaiam the act of to gather evidence can make light of an event criminal who has been happened so that through evidence collected in carefully and thoroughly can be found suspects crimes mining minerals and  coal.  Verifiable  are  only  some  of  the  criminal  law  governing  macam-macam  legal  evidence,  the  system  adopted  in  kind, syarat-syarat and procedures present any location and the authority of a magistrate to receive, refuse and assess a verifiable.The legal basis  of the criminal  evidence in  law based on article  183-189 KUHAP and  Evidence any that  applied and arranged in kuhap indonesia based on article 184 paragraph ( 2 ) is: a witness, the people of the information, a letter, guidance, information the defendant. Evidence any either on of evidence of a criminal act in indonesia, both those which have arranged in special laws and still based on pure kuhap of course make an impact progress for the enforcement of law in Indonesia.
Keywords : Evidence, Crime, Evidence, Mining Without a Permit
Abstrak. Penyidikan merupakan bagian penting dalam tahapan peradilan pidana untuk menyelesaikan perkara tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan batu bara, karena melalui penyidikan, penyidik dapat melakukan serangkaiam tindakan untuk mengumpulkan bukti-bukti  yang dapat  membuat terang suatu  peristiwa pidana  yang telah terjadi  sehingga melalui bukti-bukti yang dikumpulkan secara cermat dan teliti dapat ditemukan tersangka pelaku tindak pidana pertambangan mineral dan batu bara. Pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara yang mengajukan bukti tersebut serta Kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. Dasar hukum tentang pembuktian dalam hukum acara pidana mengacu pada pasal 183-189 KUHAP (Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana) dan Alat bukti  yang berlaku dan diatur dalam KUHAP Indonesia berdasarkan pasal 184 Ayat (2) adalah: Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan terdakwa. alat bukti baik pada pembuktian tindak pidana di Indonesia, baik yang sudah diatur dalam perundangundangan khusus maupun masih murni berlandaskan KUHAP tentunya memberi dampak kemajuan bagi penegakkan hukum di Indonesia.
Kata Kunci : Pembuktian, Pidana, , Alat-alat Bukti, Pertambangan Tanpa Izin

## PENDAHULUAN
Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”) mengatur bahwa kekayaan sumber daya alam yang terdapat di Indonesia, mencakup bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah kekayaan yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya. Salah satu kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia terdapat pada bahan galian (tambang) yaitu batubara. Sektor pertambangan batubara merupakan kekayaan alam yang tak terbarukan dan mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang  banyak,  maka  pengelolaannya  harus  dikuasai  oleh  negara  untuk  memberi  nilai  tambah  secara  nyata  bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan 1
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU Minerba”) menjadi payung  hukum  atas  penyelenggaraan  kegiatan  usaha  pertambangan  mineral  dan  batubara.  Peraturan  ini  mengatur bahwa setiap usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, koperasi, maupun badan usaha wajib memiliki izin  usaha  dalam  bentuk  Izin  Usaha  Pertambangan  (IUP),  Izin  Pertambangan  Rakyat  (IPR),  atau  Izin  Usaha Pertambangan  Khusus  (IUPK).  Izin  usaha  yang  wajib  dimiliki  oleh  pelaku  usaha  merupakan  instrumen  perizinan dalam penyelenggaraan kegiatan pertambangan yang berkaitan erat dengan izin lingkungan.
Instrumen perizinan merupakan salah satu bentuk pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dalam  upaya  perlindungan  lingkungan  hidup. 2 Untuk  memperoleh  izin  usaha,  pelaku  usaha  wajib  memiliki  izin lingkungan  terlebih  dahulu.  Izin  lingkungan  (Pasal  1  angka  35  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  (UU  PPLH)  adalah  prasyarat  kepada  usaha  yang  wajib  Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) untuk memperoleh suatu izin usaha. Jika izin usaha ingin diberikan, maka penilaian
1 Shafira Nadya Rahmayani Sembiring, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pertambangan Batubara Tanpa Izin Di Kalimantan Timur Dikaitkan Dengan Tujuan Pemidanaan, Jurnal Kertha Semaya , Vol. 8 No. 4 Tahun 2020, hlm. 542
2 Silalahi, Daud dan Kristianto, Hukum Lingkungan Dalam Perkembangannya di Indonesia , Keni Media, Bandung, 2015, hlm. 53-54.
Islah dan Ely Magdalena. Proses Pembuktian dan Penggunaan Alat-Alat Bukti Pada Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Pada Perusahaan
AMDAL atau UKL-UPL dijadikan dasar untuk memperoleh izin lingkungan. Artinya, sistem perizinan dalam upaya perlindungan lingkungan dibuat terintegrasi dan berdampak pada keterkaitan dengan izin lainnya. Apabila suatu izin lingkungan dicabut, maka izin usaha yang bersangkutan juga dicabut sehingga kegiatan tersebut tidak dapat beroperasi kembali.
Usaha pertambangan batubara memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup, sehingga usaha ini wajib memiliki  AMDAL  sebagai  instrumen  pencegahan  kerusakan  lingkungan  hidup  yang  dapat  mengupayakan pengendalian dampak secara dini. AMDAL ini ditujukan sebagai dasar izin lingkungan dalam memperoleh izin usaha pertambangan. 3 Apabila suatu usaha pertambangan tidak disertai dengan izin usaha pertambangan, terdapat ketentuan pidana dalam Undang-Undang Mineral dan Batubara yang mengatur perbuatan tersebut sebagai tindak pidana berserta ancaman pidananya. Pasal 158 UU Minerba berbunyi:
“setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).”
Pertambangan  batubara  tanpa  izin  marak  terjadi  di  Indonesia  dan  memiliki  beberapa  dampak  negatif  yang merugikan secara materil maupun imateril. Negara mengalami kerugian secara materil karena tidak diterimanya hasil usaha pertambangan batubara ke pendapatan negara. Selain itu, kegiatan pertambangan tanpa izin berdampak pada kerusakan lingkungan hidup akibat tidak diterapkannya good mining practices (teknik pertambangan yang baik) dalam praktik pertambangan serta tidak melaksanakan upaya reklamasi dan pascatambang. Kerugian imateril ini diderita oleh lingkungan hidup serta masyarakat disekitar pertambangan yang terkena dampak.
Dalam  Undang-Undang  Minerba  ini  dikenal  adanya  3  (tiga)  jenis  izin  untuk  melaksanakan  usaha pertambangan, yakni Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Untuk mendapatkan izin pertambangan tersebut harus memenuhi syarat administratif. Dari sini jelas bahwa  adanya  ketentuan  pidana  dalam  UU  Minerba  yakni  sebagaimana  dimuat  dalam  Pasal  158-165  jelas  karena hukum administrasi mengundang hukum pidana untuk membantu menegakan norma hukum administrasi yang ada. Sehingga Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara layak dipandang sebagai hukum pidana administrasi.
Penegakan  hukum  pidana  terhadap  pelaku  pertambangan  batubara  tanpa  izin  merupakan  wujud  upaya penegakan hukum ( law enforcement ) atas Pasal 158 Undang-Undang Minerba. Sejatinya, penjatuhan pidana kepada pelaku ditujukan sebagai penjeraan bagi pelaku serta mencegah tindak pidana yang sama terulang dikemudian hari. Mengingat bahwa Pasal 158 UU Minerba diatur dengan orientasi konservasi lingkungan hidup, maka pemidanaan juga selayaknya ditujukan terhadap perlindungan lingkungan hidup.
Penyidikan merupakan bagian penting dalam tahapan peradilan pidana untuk menyelesaikan perkara tindak pidana  di  bidang  pertambangan  mineral  dan  batu  bara,  karena  melalui  penyidikan,  penyidik  dapat  melakukan serangkaiam tindakan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang dapat membuat terang suatu peristiwa pidana yang telah terjadi  sehingga  melalui  bukti-bukti  yang  dikumpulkan  secara  cermat  dan  teliti  dapat  ditemukan  tersangka  pelaku tindak pidana pertambangan mineral dan batu bara. 4
Penyidikan  terhadap  pelaku  tindak  pidana  pertambangan  mineral  dan  batu  bara  dapat  diarahkan  pada perseroangan, atau korporasi/suatu badan hukum,  yang diduga  melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.
Apabila hasil penyidikan dapat dibuktikan secara sah perseroangan, atau korporasi/suatu badan hukum dapat dijadikan tersangka, maka proses peradilan pidana dapat dilanjutkan pada tahapan pemeriksaan di sidang pengadilan untuk tahap pembuktian perkara. Putusan melalui sidang pemeriksaan alat bukti jika dapat dibuktikan secara sah telah terjadi tindak pidana pertambangan mineral dan batu bara, maka sanksi pidana dapat diberlakukan. Tahapan peradila pidana  seperti  penyelidikan,  penyidikan,  penuntutan  dan  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan  diatur  dalam UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
Pembuktian  merupakan  masalah  yang  memegang  peranan  dalam  proses  pemeriksaan  sidang  pengadilan. Melalui  pembuktian  ditentukan  nasib  terdakwa.  Apabila  hasil  pembuktian  dengan  alat-alat  bukti  yang  ditentukan dengan  undang-undang  tidak  cukup  membuktikan  kesalahan  yang  di  dakwakan  kepada  terdakwa, 5 terdakwa dibebaskan dari hukuman sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang berbunyi:
3 Gatot Supramono,. Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm.21
4 Laras  Ayu  Wulandari,  Penyidikan  Terhadap  Perkara  Tindak  Pidana  Di  Bidang  Pertambangan  Mineral  Dan Batubara, Lex Crimen Vol. VII/No. 7/Sept/2018, hlm. 61
5 Alfitra, Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia , (Editor) Andriansyah, Cetakan 1, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011, hlm. 21.
Islah dan Ely Magdalena. Proses Pembuktian dan Penggunaan Alat-Alat Bukti Pada Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Pada Perusahaan
“jika  pengadilan  berpendapat  bahwa  dari  hasil  pemeriksaan  di  sidang  kesalahan  terdakwa  atas  perbuatannya  yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan menyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”. 6
Sebaiknya, kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184, terdakwa dinyatakan bersalah. Kepadanya akan dijatuhkan hukuman, yang sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bermasah  melakukan tindak pidana  yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. 7 Oleh kerena itu, hakim harus hati-hati, cermat, dan matang menilai serta mempertimbangkan nilai pembuktian. Meneliti sampai dimana batas minimum kekuatan pembuktian atau bewijs kracht dari setiap alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP. Dengan merujuk pada arti kata bukti, yakni sesuatu yang  menyatakan  kebenaran  suatu  peristiwa.  Bahwa  arti  penting  pembuktian  adalah  mencari  kebenaran  atas  suatu peristiwa. Dalam konteks hukum, arti penting pembuktian adalah mencari kebenaran suatu peristiwa hukum. Peristiwa hukum adalah peristiwa yang mempunyai akibat hukum. 8
Pembuktian  merupakan  masalah  yang  memegang  peranan  penting  dalam  proses  pemeriksaan  sidang pengadilan.  Dengan  pembuktian  inilah  ditentukan  nasib terdakwa. Apalagi  hasil  pembuktian  dengan  alat-alat  bukti yang  ditentukan  undang-undang  tidak  cukup  membuktikan  keselahan  yang  didakwakan  kepada  terdakwa.  Maka berdasarkan  latar  belakang  diatas  penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  dengan  judul “PROSES PEMBUKTIAN DAN PENGGUNAAN ALAT-ALAT BUKTI PADA TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN TANPA IZIN PADA PERUSAHAAN.

## METODE
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Dalam penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang menekankan  pada  penelitian  kepustakaan  ( library  research )  berdasarkan  perundang-undangan  yang  berhubungan dengan  objek  atau  permasalahan  yang  diteliti,  dan  terdapat  beberapa  pendekatan  penelitian  yang  dapat  digunakan dalam penelitian normatif, antara lain pendekatan perundang-undangan, asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, dan pendekatan hukum in catio (studi kasus).
Peter  Mahmud  Marzuki  menyatakan  ada  empat  pendekatan  dalam  penelitian  hukum,  yaitu  pendekatan undang-undang ( statute approach), pendekatan kasus ( case approach), pendekatan historis (historical approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). 9

## HASIL DAN PEMBAHASAN Proses Pembuktian Pada Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Pada Perusahaan
Pada  dasarnya  sistem  pembuktian  adalah  pengaturan  tentang  macam-macam  alat  bukti  yang  boleh dipergunakan, penguraian alat bukti, dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan serta dengan cara bagaimana haim harus membentuk keyakinannya di depan sidang pengadilan. 10 Pembuktian dalam hukum acara pidana merupakan hal sangat penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Pembuktian dipandang sangat penting dalam  hukum acara pidana karena  yang dicari dalam pemeriksaan perkara pidana adalah kebenaran materil, yang menjadi tujuan dari hukum acara pidana itu sendiri. 11
Untuk  menemukan  suatu  kebenaran  dalam  suatu  perkara,  pembuktian  adalah  cara  paling  utama  yang digunakan  hakim  untuk  menentukan  benar  tidaknya  terdakwa  melakukan  perbuatan  yang  didakwakan  atau memperoleh dasar-dasar untuk menjatuhkan putusan dalam menyelesaikan suatu perkara. Oleh karena itu, para hakim harus hati-hati, cermat, dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian. 12
Berbeda  dengan  pembuktian  perkara  lainnya,  pembuktian  dalam  perkara  pertambangan  tanpa  izin  pada perusahaan  sudah  dimulai  dari  tahap  penyelidikan  dan  penyidikan.  Ketika  pejabat  penyidik  pada  saat  mulai mengayuhkan  langkah  pertamanya  dalam  melakukan  penyidikan  maka  secara  otomatis  dan  secara  langsung  sudah terikat dengan ketentuan-ketentuan pembuktian yang diatur dalam KUHAP. 13 Penyidikan terhadap tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan batu bara merupakan bagian dari proses penegakan hukum pidana, melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Oleh karena itu dalam tahapan peradilan
6 Ibid
7 Eddy O.S., Hiariej, Teori & Hukum Pembuktian , Erlangga, Jakarta. 2012, hlm. 7
8 Ibid
9 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2006,  hlm. 93
10 Hary Sasangka dan Lily Rosita, Hukum Pembuktian dalam perkara pidana , Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 23
11 Ibid
12 Ibid, hlm. 24
13 Benedikta Bianca Darongke, 2017, Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Tanpa Izin Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Jurnal Lex Et Societas , Vol. V No. 10 Tahun 2017, hlm. 67
Islah dan Ely Magdalena. Proses Pembuktian dan Penggunaan Alat-Alat Bukti Pada Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Pada Perusahaan
pidana, penyidikan merupakan bagian penting bagi penyidik untuk mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan guna menemukan tersangka pelaku tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan batu bara. 14
Kegiatan penyidikan adalah mengumpulakan bukti-bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi.  Demikian  pula  dalam  hal  penyidik  menentukan  status  sebagai  tersangka,  setidak-tidaknya  penyidik  harus menguasai alat pembuktian yang disebut sebagai bukti permulaan. Jadi, meskipun kegiatan upaya pembuktian yang paling penting dan menentukan itu adalah pada tingkat pemeriksaan perkara di muka sidang pengadilan, namun upaya pengumpulan sarana pembuktian itu sudah berperan dan berfungsi pada saat penyidikan.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 149 ayat:
1) Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertambangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
b. melakukan  pemeriksaan  terhadap  orang  atau  badan  yang  diduga  melakukan  tindak  pidana  dalam kegiatan usaha pertambangan;
c. memanggil dan/atau mendatangkan secara paksa orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana kegiatan usaha pertambangan;
d. menggeledah  tempat  dan/atau  sarana  yang  diduga  digunakan  untuk  melakukan  tindak  pidana  dalam kegiatan usaha pertambangan;
e. melakukan  pemeriksaan  sarana  dan  prasarana  kegiatan  usaha  pertambangan  dan  menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
f. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha pertambangan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
g. mendatangkan  dan/atau  meminta  bantuan  tenaga  ahli  yang  diperlukan  dalam  hubungannya  dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan; dan/atau
h. menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.
Pasal 150 ayat:
1) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 dapat menangkap pelaku tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.
2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulai penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada pejabat polisi negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menghentikan penyidikannya dalam hal tidak terdapat cukup bukti dan/atau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana.
4) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Seperti  yang  diatur  dalam  pasal  116  sampai  dengan  pasal  121  KUHAP  tentang  masalah-masalah  yang berkaitan dengan pemeriksaan saksi dan tersangka dalam penyidikan. KUHAP mengatur tata cara pemeriksaan saksi dan tersangka dipenyidikan guna pemeriksaan saksi di Kepolisan berjalan dengan baik sehingga tidak merugikan hak- hak  terdakwa  dan  saksi. 15 Sehingga  Berita  Acara  Pemeriksaan  (BAP)  kepolisian  memuat  keterangan  saksi  dan terdakwa  sesuai  dengan  yang  saksi  dan  terdakwa  nyatakan  berdasarkan  kemauan  mereka,  tanpa  ada  paksaan  atau tekanan dari pihak manapun. 16
Saksi sebagai orang yang memberikan keterangan berdasarkan peristiwa pidana yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sangat diperlukan keterangannya dalam proses pembuktian. Keterangan saksi yang diberikan kepada penyidik harus bebas dari tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun (Pasal 117 KUHAP). 17 Keterangan saksi dicatat oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan (bukan dengan mengingat sumpah jabatan) kemudian diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik dan saksi yang memberikan keterangan
14 Ibid, hlm. 68 15 M  Yahya  Harahap, Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHP,  pemeriksaan  di  Sidang  Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali , Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 97 16 Ibid, hlm. 98
17 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.52
Islah dan Ely Magdalena. Proses Pembuktian dan Penggunaan Alat-Alat Bukti Pada Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Pada Perusahaan
setelah ia menyetujui isinya (Pasal 75 jo 118 ayat (1) KUHAP). 18 Dalam hal saksi tersebut tidak mau membubuhkan tanda  tangannya  maka  penyidik  tidak  perlu  memaksa,  akan  tetapi  cukup  memberikan  catatan  dalam  BAP  disertai dengan alasannya Keterangan saksi di penyidikan sangat penting untuk proses pembuktian dalam persidangan, karena dari  BAP  kepolisian  (berkas  perkara)  dan  kemudian  oleh  penuntut  umum  dimuat  dalam  dakwaannya,  menjadi pedoman dalam pemeriksaan sidang. 19
Jika keterangan saksi di dalam sidang ternyata berbeda dengan yang ada dalam bekas perkara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta meminta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita  acara  persidangan  (Pasal  163  KUHAP).  Dalam  pasal  183  KUHAP  ditentukan  bahwa  hakim  tidak  boleh menjatuhkan  pidana  kepada  seseorang  kecuali  apabila  dengan  sekurang  -kurangnya  dua  alat  bukti  yang  sah  hakim tersebut memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar- benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya maka hakim tidak akan memutuskan penjatuhan pidana terhadap terdakwa. Dari ketentuan yang diatur dalam  Pasal  183  KUHAP,  dapat  disimpulkan  bahwa  “keyakinan  hakim”  mempunyai  fungsi  yang  lebih  dominan dibanding keberadaan alat-alat bukti yang sah.

## Penggunaan Alat Bukti Pada Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Pada Perusahaan
Berdasarkan teori pembuktian undang undang secara negatif, keputusan para hakim dalam suatu perkara harus didasarkan keyakinan hakim sendiri serta dua dari lima alat bukti. Pasal 183 KUHAP berbunyi sebagai berikut:hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia  memperoleh  keyakinan  bahwa  suatu  tindak  pidana  benar-benar  terjadi  dan  bahwa  terdakwalah  yang  bersalah melakukannya.
Penggunaan alat bukti pada tindak pidana pertambangan tanpa izin pada perusahaan sesuai dengan ketentuan pasal 184 Ayat (1) KUHAP, Undang-Undang  menentukan 5 (lima) jenis alat bukti  yang sah, diluar ini tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. Jika ketentuan pasal 183 KUHAP dihubungkan dengan jenis alat bukti itu terdakwa dapat dijatuhi hukuman pidana, apabila kesalahan dapat dibuktikan paling sedikit dua 2 (dua) jenis alat bukti yang disebut dalam pasal 184 Ayat (1) KUHAP. Bahwa dari 5 (lima) alat bukti dimaksud dapat penulis uraiankan masing-masing sebagai berikut:
1. Keterangan Saksi
Perihal batasan keterangan saksi secara eksplisit pada pasal 1 angka 27 KUHAP, menentukan bahwa: “Keterangan saksi adalah salah satu bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu pristiwa  pidana  yang  ia  dengar  sendiri,  ia  lihat  sendiri  dan  ia  alami  sendiri  dengan  menyebut  alasan  dari pengetahuannya itu”.
Sedangkan  menurut  pasal  185  Ayat  (1)  KUHAP,  memberi  batasan  pengertian  keterangan  saksi  dalam kapasitasnya sebagai alat bukti, bahwa
“keterangan saksi sebagai alat  bukti ialah apa yang saksi nyatakan dimuka persidangan”.
Berdasarkan  pengertian  tersebut  jelaslah  bahwa  keterangan  saksi  sebagai  alat  bukti  yang  paling  utama dalam perkara pidana, boleh dikatakan tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi sekurang-kurangnya disamping pembuktian dengan alat bukti yang lain.
Asas setiap orang yang mendengar, melihat atau mengalami sendiri suatu pristiwa dapat didengar sebagai saksi (Pasal 1 angka 26 KUHAP) akan tetapi dalam hal eksplorasi sifatnya seseorang tidak dapat mengundurkan diri  sebagai  saksi.  Hal  ini  ditegaskan  dalam  pasal  168  KUHAP  yang  berbunyi  “kecuali  ketentuan  lain  dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keteranganya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi:
a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga atau yang bersama- sama sebagai terdakwa.
b. Saudara dari terdakwa atau  yang sama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama sebagai terdakwa. 20
Dalam hal menjadi saksi yang keterangannya diperlukan dimuka persidangan maka ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh saksi, yakni diantaranya:
1) Syarat formil
Disumpah sebelum memberikan kesaksian
2) Syarat materil
Saksi yang memiliki kualifikasi sebagai berikut:
18 Ibid, hlm. 53 19 Muhamad Rusli, Hukum Acara Pidana Kontempores , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 167
20 Muhamad Rusli, Op.Cit , hlm. 152
Islah dan Ely Magdalena. Proses Pembuktian dan Penggunaan Alat-Alat Bukti Pada Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Pada Perusahaan
Lihat sendiri, Dengar sendiri, Alami sendiri, Serta menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu. Bahwa ada 2 (dua) pembagian saksi atau jenis saksi, sebagai berikut:
a) Saksi a charge/memberatkan dan saksi a de charge / meringankan.
b) Saksi mahkota/ krron getuige (saksi yang diambil dari salah seorang terdakwa untuk bersama dalam perkara terdakwa yang lain).
c) Saksi Verbalisan (saksi dari pihak Penyidik yang ditugaskan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa). 21
2. Keterangan ahli
Keterangan ahli atau verklaringen van een deskundige / expect terstimony adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 angka 28 KUHAP).
Menurut M. Yahya Harahap “perbedaan antara keteranan seorang saksi dengan seorang ahli, ialah bahwa keterangan  seorang  ahli  ialah  bahwa  keterangan  seseorang  saksi  mengenai  hal-hal  yang  dialami  oleh  saksi  itu sendiri (eigen waarneming), sedang keterangan seorang ahli ialah mengenai suatu penghargaan dari hal-hal yang sudah nyata ada dan pengambilan kesimpulan dari halhal itu” 22
Dalam KUHAP sendiri tidak diberikan penjelasan khusus mengenai apa yang dimaksud dengan keterangan ahli. Dalam pasal 186 KUHAP menyatakan ahli ialah apa yang seseorang ahli dinyatakan dipersidangan, jadi pasal tersebut tidak menjawab siapa yang disebut ahli dan apa itu keterangan ahli. Meskipun tidak ada pengertian dan batasan yang jelas tentang apa yang dimaksud namun KUHAP menetapkan keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah.

## 3. Surat
Ada  beberapa  pengertian  surat  secara  umum  yang  dikemukan  oleh para  ahli  diantaranya  adalah  sebagai berikut: Menurut Sudikno Metrokusumo:
Surat adalah yang memuat tandatanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian”. 23
Pengaturan mengenai alat bukti surat ini diatur dalam pasal 187 KUHAP, menurut ketentuan ini surat dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut Undang-Undang ialah:
a. Surat yang dibuat atas sumpah jabatan.
b. Atau surat yang dikuatkan dengan sumpah.
Dalam  hal  ini  aspek  fundamental  surat  sebagai  bukti  diatur  pada  pasal  184  ayat  (1)  huruf  c  KUHAP, secara substansial tentang bukti surat ini ditentukan oleh pasal 187 KUHAP yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: sebagaimana tersebut pada pasal 184 Ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah:
a. Berita  acara  dan  surat  lain  dalam  bentuk  resmi  yang  dibuat  oleh  pejabat  umum,  yang  berwenang  atau  yang dibuat dihadapannya.
b. Surat  yang  dibuat  menurut  ketentuan  Peraturan  Perundang-undangan  atau  surat  yang  dibuat  oleh  pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukan bagi pembuktian sesuatu hal atau suatu keadaan.
c. Surat  keterangan  dan  seorang  ahli  yang  memuat  pendapat  berdasarkan  keahliannya  mengenai  sesuatu  atau keadaan yang diminta secara resmi kepadanya. Dari macam-macam surat resmi sebagaimana dimaksud dalam pasal 187 huruf a, b dan c KUHAP, maka surat dapat digolongkan menjadi:
1) Acte ambtelijk , yaitu akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum.
2) Acte partij , yaitu akta otentik yang dibuat para pihak dihadapan pejabat umum yang merupakan pembuat akta otentik tersebut sepenuhnya. Sedangkan  macam-macam surat adalah: Surat biasa, surat otentik dan surat dibawah tangan.
4. Petunjuk
Dalam  praktek  peradilan,  sering  terjadi  kesulitan  dalam  menerapkan  alat  bukti  petunjuk. Dimana  akibat dari kekurang hati-hatian dalam menggunakan alat bukti petunjuk itu dapat berakibat fatal pada putusannya.
Berdasarkan ketentuan pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP, petunjuk merupakan bagian keempat sebagai alat bukti. Esensi alat bukti petunjuk ini diatur ketentuan pasal 188 KUHAP yang selengkap-lengkapnya berbunyi sebagai berikut:
21 Hary Sasangka dan Lily Rosita, Op.Cit, hlm. 175 22 M. Yahya Harahap, Op.Cit , hlm. 10
23 Hari Sasangka, Lily Rosadi, Op.Cit , hlm.62.
Islah dan Ely Magdalena. Proses Pembuktian dan Penggunaan Alat-Alat Bukti Pada Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Pada Perusahaan
a. petunjuk  adalah  perbuatan,  kejadian  atau  keadaan  yang  karena  persesuaian  baik  antara  satu  dan  yang  lain maupun tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
b. Petunjuk  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  hanya  dapat  diperoleh  dari  keterangan  saksi,  surat  dan keterangan terdakwa.
c. Penilaian  atas  kekuatan  pembuktian  dari suatu  petunjuk  dalam  setiap  keadaan tertentu  oleh  hakim  setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

## 5. Keterangan Terdakwa
Keterangan terdakwa ( erkentenis ) merupakan bagian kelima ketentuan pasal 184 ayat (1) huruf e KUHAP. Apabila perbandingan dari segi istilah dengan pengakuan terdakwa. Pada dasarnya keterangan terdakwa sebagai alat bukti tidak perlu sama atau berbentuk pengakuan, semua keterangan terdakwa hendaknya didengar. Apakah itu  berupa  penyangkalan,  pengakuan  ataupun  pengakuan  sebagian  dari  perbuatan  atau  keadaan,  keterangan terdakwa tidak perlu sama dengan pengakuan karena pengakuan sebagai alat bukti mempunyai syarat-syarat: a. mengaku ia yang melakukan delik yang didakwakan.
b. mengaku ia bersalah. Selanjutnya, terhadap keterangan terdakwa secara limitatif diatur oleh pasal 189 KUHAP, yang berbunyi:
1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
2) Keterangan terdakwa yang  diberikan  diluar sidang  dapat  digunakan  untuk  membantu  menemukan  bukti disidang,  asalkan  keterangan  itu  didukung  oleh  suatu  alat  bukti  yang  sah  sepanjang  mengenai  hal  yang didakwakan padanya.
3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
Selain 5 (lima) alat bukti diatas masih ada beberapa alat bukti lain yang digunakan dalam pembuktian tindak pidana yaitu alat bukti elektronik. Alat bukti elektronik ialah informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memenuhi persyaratan formil dan materil yang diatur dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa Informasi dan Transaksi Elektronik adalah hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya.
Pada  prinsipnya  Informasi  Elektronik  dapat  dibedakan  tetapi  tidak  dapat  dipisahkan  dengan  Dokumen Elektronik. Informasi Elektronik ialah data atau kumpulan data dalam berbagai bentuk sedangkan Dokumen Elektronik ialah wadah dari informasi elektronik. Informasi dan Dokumen elektronik ini yang akan menjadi alat bukti elektronik ( Digital Evidence ) sedangkan hasil cetak dari Informasi dan Dokumen Elektornik akan menjadi bukti surat.

## SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  kajian  terhadap  permasalahan  yang  telah  dibahas  pada  bab-bab  sebelumnya,  maka  dapat  diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Berdasarkan  teori  pembuktian  yang  penulis  gunakan  yaitu  Pembuktian  merupakan  sebagian  dari  hukum  acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara yang mengajukan bukti tersebut serta Kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. Dasar hukum tentang pembuktian dalam hukum acara pidana mengacu pada pasal 183- 189 KUHAP (Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana).
2. Alat bukti yang berlaku dan diatur dalam KUHAP Indonesia berdasarkan pasal 184 Ayat (2) adalah:
a. Keterangan saksi.
b. Keterangan ahli.
c. Surat.
d. Petunjuk.
e. Keterangan terdakwa
Alat bukti baik pada pembuktian tindak pidana di Indonesia, baik yang sudah diatur dalam perundangundangan khusus maupun masih murni berlandaskan KUHAP tentunya memberi dampak kemajuan bagi penegakkan hukum di Indonesia.
Perlu  ditambah  lagi  teori-teori  lain  dalam  sistem  pembuktian  untuk  lebih  mempermudah  pembuktian khususnya  untuk  tindak  pidana  yang  sulit  pembuktian  dan  modus  yang  beragam  serta  masib.  KUHAP  dalam mengakomodasi perkembangan alat bukti sebagai lex generalis pada hukum acara pidana di Indonesia menciptakan permasalahan  yang  selalu  timbul  dalam  penerapannya  dengan  dihadapkan  pada  urgensi  kehadiran  alat  bukti  baru
Islah dan Ely Magdalena. Proses Pembuktian dan Penggunaan Alat-Alat Bukti Pada Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Pada Perusahaan
tersebut dalam persidangan. Pendekatan hukum dapat dilakukan berkenaan dengan pembentukan perundangundangan khusus berkaitan dengan perkembangan alat bukti di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Abrar Saleng, Hukum Pertambangan , UII press, Yogyakarta, 2004 Adami  Chazawi, Pelajaran  Hukum  Pidana  Bagian  1:  Stelsel  Pidana,  Tindak  Pidana,Teori-Teori  Pemidanaan  dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002 _____________, Hukum Pembuktian Tindak Pidana , Alumni, Bandung, 2008 Alfitra, Hukum  Pembuktian  Dalam  Beracara  Pidana,  Perdata  dan  Korupsi  di  Indonesia ,  (Editor)  Andriansyah, Cetakan 1, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011 Ali Yafie, Merintis Fiqh Lingkungan Hidup , Ufuk Press, Jakarta, 2006 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1994 ___________, Hukum Acara Pidana Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta, 2014 Andi Zainal Abidin, Hukum Pidana I, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta,2007 Badudu J.S dan Zain, Sutan Mohammad, Kamus Umum Bahasa Indonesia , Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996 Chairul  Huda, Dari  Tiada  Pidana  Tanpa  Kesalahan  Menuju  Kepada  TiadaPertanggungjawaban  Pidana  Tanpa Kesalahan, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta, 2006 C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, Pokok-Pokok Hukum Pidana, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2007 Darwan Print, Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar) , Yayasan LBH, Jakarta, 1989 Eddy O.S., Hiariej, Teori & Hukum Pembuktian , Erlangga, Jakarta. 2012 E.Y Kanter dan S.R Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia danPenerapannya, Storia Grafika, Jakarta, 2002 Gatot Supramono, Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 2012 Hary Sasangka dan Lily Rosita, Hukum Pembuktian dalam perkara pidana , Mandar Maju, Bandung, 2003 Leden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana , Sinar Grafika, Jakarta, 2008 Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana , Sinar Grafika, Jakarta, 2009 Muhamad Rusli, Hukum Acara Pidana Kontempores , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
Mulyati Pawennei, Rahmanuddin Tomalili, Hukum Pidana , Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015
M Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, pemeriksaan di Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali , Sinar Grafika, Jakarta, 2003 Nandang Sudrajat, Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia , Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2006 Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana, Aksara Baru, Jakarta, 1981.
Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua PengertianDasar dalam Hukum Pidana, Cetakan ketiga, Aksara Baru, Jakarta, 1983 Salim H.S, Hukum Pertambangan , Raja Grafindo, Jakarta, 2004 Silalahi,  Daud  dan  Kristianto, Hukum  Lingkungan  Dalam  Perkembangannya  di  Indonesia ,  Keni  Media,  Bandung, 2015