## KETIDAKADILAN SUAMI YANG BERPOLIGAMI DALAM MEMBERI NAFKAH SEBAGAI ALASAN CERAI GUGAT (ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH SYARIAH
BENTONG PAHANG NOMOR KASUS MAL NO.04300-076-0217)
Nasaiy Aziz & Nor Syahida Binti Ahmad Ramlan Adalah Dosen Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry nasaiyaziz@gmail.com & asyaasyari93@gmail.com

## Abstrak
Ketidakadilan  suami  yang  berpoligami  dalam  memberi  nafkah  adalah  salah  satu  macam permasalahan  dari  ketentuan  hukum  Islam  terhadap  ketidakadilan  suami  dalam  berpoligami  dan bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Syariah Bentong Pahang dalam memutuskan perkara cerai  gugat  Kasus  Mal  Nomor  04300-076-0217  tentang  ketidakadilan  suami  dalam  berpoligami sebagai  alasan  cerai  gugat.  Di  dalam  penelitian ini,  penulis  menggunakan metode  kajian  pustaka dengan  sumber  sekunder  yaitu  putusan  hakim  yang  berkaitan  secara  langsung  bertempat  di Mahkamah  Syariah  Bentong,  Pahang.  Manakala  sumber  primer  yaitu  sumber  yang  mampu  atau dapat  memberikan  informasi  atau  data  tambahan  yang  dapat  memperkuat  perbahasan  data  yang diambil penulis dalam skripsi ini adalah buku-buku standard, kitab-kitab dalil dan hadist, al-Quran dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa  pandangan  hakim  dalam  memutuskan  perkara  Ketidakadilan  Suami  yang  berpoligami antaranya  adalah  tergugat  telah  lalai  dalam  pemberian  nafkah  kepada  penggugat  dan  anak-anak, tergugat tidak adil dalam berpoligami dan tergugat tidak menjalankan tanggungjawabnya sebagai seorang suami berdasarkan dalil-dalil Hukum Syarak dan Undang-Undang Keluarga Islam maka, Mahkamah  mengabulkan  permintaan  tergugat.  Oleh  karena  itu,  seorang  laki-laki  yang  poligami harus  adil  dalam  materi  atau  lahiriah,  karena  untuk  hal  tersebut  dapat  dikelola  dengan  baik  dan normal  oleh  suami  yang  poligami,  seperti  pengaturan  nafkah  lahiriah,  yakni  kebutuhan  sandang, pangan, papan, termasuk pengaturan waktu gilir.
Kata kunci : Ketidakadilan Berpoligami, Cerai Gugat.

## A. Pendahuluan
Allah  SWT.  menciptakan  setiap  makhluk  dan  ciptaannya  berpasang-pasangan.  Di  dalam istilah hukum Islam perkawinan adalah akad yang ditetapkan syara‟ untuk membolehkan bersenang-senang  antara  laki-laki  dengan  perempuan  dan  menghalalkan  bersenang- senangnya perempuan dengan laki-laki. 1 Perkawinan tersebut juga merupakan kebutuhan fitrah  manusia  yang  akan  memberikan  banyak  hasil  yang  penting  di  antaranya pembentukan sebuah keluarga atau biologis yang halal. 2
1 Abdul Rahman Ghozali,  Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2003),  hlm. 8.
2 Abdul Manan,  Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 56.

## Ketidakadilan Suami yang Berpoligami dalam Memberi Nafkah sebagai Alasan Cerai Gugat
Ada  pernikahan  yang  menimbulkan  beberapa  alasan  sehingga  seorang  memilih  untuk memiki  dua  istri  terkadang  sampai  empat,  keadaan  tersebut  dinamakan  poligami. Poligami adalah seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri. Atau, seorang laki-laki beristri  lebih  dari  seorang,  tetapi  dibatasi  paling  banyak  empat  orang.  Hukum  asal poligami adalah dibolehkan.
Poligami  dalam  Islam  terjadi  disebabkan  beberapa  alasan  di  antaranya  adalah  seorang suami  yang  kuat  nafsu  syahwatnya,  seorang  istri  belumlah  cukup  memenuhi kebutuhannya,  seorang  suami  benar-benar  ingin  mempunyai  anak  (keturunan),  namun istrinya  ternyata  mandul,    istri  yang  menderita  sakit  hingga  tidak  mampu  melayani suaminya dan jumlah perempuan lebih banyak dari jumlah laki-laki. 3
Syariat  Islam  memperbolehkan  poligami  dengan  batasan  sampai  empat  orang  dan mewajibkan  berlaku  adil  kepada  mereka,  baik  dalam  urusan  makan,  pakaian,  tempat tinggal, serta lainnya yang bersifat kebendaan tanpa membedakan antara istrinya.
Bila suami khawatir berbuat zalim dan tidak mampu memenuhi semua hak-hak mereka, maka  ia  diharamkan  berpoligami.  Bila  yang  sanggup  dipenuhinya  hanya  tiga  maka baginya haram menikah dengan empat orang. Jika ia hanya sanggup memenuhi hak dua orang istri maka haram baginya menikahi tiga orang. Begitu juga kalau ia khawatir berbuat zalim  dengan  mengawini  dua  orang  perempuan,  maka  haram  baginya  melakukan poligami.  Sebagaimana dalam surat an-Nisa‟ ayat 3. 4
Dalam konteks perundangan Islam di Malaysia, permasalahan yang berhubungan dengan poligami  telah  mendunia  dan  terdapat  di  Enakmen  Undang-Undang  Keluarga  Islam  di mana  setiap  lelaki  Islam  yang  ingin  berpoligami  di  Malaysia  adalah  tertakluk  kepada peruntukan-peruntukan  yang  terdapat  dalam  Akta  atau  Enakmen  Undang-Undang Keluarga Islam di Negeri masing-masing sebelum mereka dibenarkan untuk berpoligami oleh Mahkamah Syariah.
Permohonan  poligami  diperketat  dengan  adanya  peruntukan  suseksyen  23  (4)  Akta  303 Undang-Undang Keluarga Islam. Syarat-syarat dinyatakan adalah bagi memastikan istri- istri mendapat keadilan supaya hak mereka terpelihara dan dilindungi.
Alasan-alasan  pertimbangan  bagi  pengadilan  untuk  memberi  izin  atau  tidak,  ada  tiga pihak  yaitu  pihak  istri,  pihak  suami,  dan  pihak  orang-orang  yang  terkait.  Adapun  yang
3 Hamid Sarong, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Banda Aceh: Pena, 2010),  hlm. 71
4 Al-Quran dan Terjemahannya, “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang  kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”
Nasaiy Aziz & Nor Syahida Binti Ahmad Ramlan
bersumber dari pihak istri adalah karena kemandulan; keudzuran jasmani, karena kondisi fisik  yang  tidak  layak  atau  tidak  mungkin  melakukan  hubungan  seksual,  sengaja  tidak mau memulihkan hak-hak persetubuhan, atau istri gila. 5
Sedang pertimbangan dari pihak suami, yang sekaligus menjadi syarat boleh berpoligami adalah,  suami  mempunyai  kemampuan  untuk  menanggung  semua  biaya  istri-istri  dan orang-orang  yang  akan  menjadi  tanggungannya  kelak  dengan  perkawinan  tersebut,  dan suami berusaha berbuat adil di antara para istrinya. 6
Undang-Undang Keluarga Islam juga memberi hak kepada seorang istri untuk menuntut fasakh perkawinannya sekiranya terbukti suaminya tidak memberi keadilan kepada istri- istrinya  malah  ianya  juga  adalah  suatu  kesalahan  di  bawah  Undang-Undang  Keluarga Islam 2005 tentang Poligami. 7
Ketidakadilan dalam berpoligami merupakan suatu jalan yang diambil perempuan karena keterpaksaan,  maka  segala  argumen  yang  menyatakan  bahwa  poligami  telah menyelamatkan  perempuan  tidak  benar  sama  sekali.  Praktek  perkawinan  poligami  lebih berdampak  kemadharatan  daripada  kemaslahatan.  Dalam  perkawinan  poligami  banyak terjadi  pengabaian  hak-hak  kemanusiaan  yang  semestinya  didapatkan  oleh  seorang  istri dan  anak  dalam  keluarga.  Hal  ini  yang  kemudian  sering  muncul  adalah  adanya permusuhan diantara keluarga para istri dalam perkawinan poligami. Realitasnya banyak kasus  poligami  yang  memicu  bentuk-bentuk  ketidakadilan  seorang  suami  yang berpoligami,  kekerasan  dalam  rumah  tangga  (KDRT)  lainnya,  meliputi  kekerasan  fisik, psikis, seksual dan ekonomi dan sebagainya yang dialami oleh perempuan dan anak-anak menjadi  bukti  bahwa  semestinya  ada  peninjauan  dan  pertimbangan  kembali  tentang adanya praktek perkawinan poligami.
Contoh  fakta  kasus  yang  diambil  oleh  penulis  ialah  kasus  yang  telah  diputuskan  oleh hakim  di  dalam  Mahkamah  Syariah  Bentong,  Pahang,  Malaysia  dan  mahkamah  ini dibidang kuasa untuk mendengarkan memutuskan kasus ini. Di mana dakwaan pengugat adalah tergugat lalai memberikan nafkah kepadanya melebihi 3 bulan berturut-turut dan berlaku juga tidak adil dalam pemberian hak nafkah ini kerana pengugat mendapat nafkah perbulan  bejumlah  RM500.00  manakala  isteri  keduanya  mendapat  nafkah  sebanyak RM1500.00. Berdasarkan takrif itu mahkamah akan menentukan siapa yang menanggung
5 Doi Abdurrahman, Poligami dalam Syariah , (Malaysia: Telaga Biru, 1992), hlm. 23.
6 Daura, Bella. “The Limits of Poligami in Islam” dalam  Journal of Islamic and Comparatif Law , (Jakarta: Terbitan Jakarta, 1969), hlm. 34.
7 Mahmood Zuhdi, Undang-Undang Keluarga Islam , (Malaysia: Cetakan Fakulti Syariah, 1986), hlm. 45
Ketidakadilan Suami yang Berpoligami dalam Memberi Nafkah sebagai Alasan Cerai Gugat
beban pembuktian terhadap sesuatu fakta dalam kasus ini dalam isu tidak adil pemberian hak nafkah ini. Seorang suami hendaklah meluangkan waktu untuk mencari nafkah ini. 8

## B. Pembahasan

## 1. Pengertian Poligami dan Dasar Hukumnya
Secara  etimologi,  kata  “poligami”  itu  terdiri  dari  dua  kata,  yaitu    “poli”  artinya banyak  dan    “gami”  artinya  “istri”.  Justru  itu  kata  poligami  tersebut  berarti  beristri banyak. Sedangkan secara terminologi, yaitu “seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri”.  Dalam bahasa Yunani (Poli atau Polos) yang artinya banyak dan kata Gamein atau Gamos yang berarti kawin atau perkawinan. Sehingga pada ketika kata digabungkan akan berarti  kata  ini  menjadi  sah  untuk  mengatakan  bahwa  arti  poligami  adalah  perkawinan banyak  dan  bisa  jadi  dalam  jumlah  yang  tidak  terbatas.  Namun  bila  ditinjau  dari pandangan Islam, mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu, dua, tiga dan empat perempuan (tidak boleh lebih dari itu). 9
Poligami adalah suatu bentuk pernikahan di mana seorang pria dalam waktu yang sama mempunyai  isteri  lebih  dari  seorang  wanita  manakala  yang  asli  didalam  pernikahan adalah monogami, sedangkan poligami datang belakangan sesuai dengan perkembangan akal pikiran manusia dari zaman ke zaman dan poligami telah dikenal oleh bangsa-bangsa dunia jauh sebelum Islam lahir. 10
Namun  dalam  Islam,  poligami  mempunyai  arti  pernikahan  yang  lebih  dari  satu  dengan batasan    dibolehkan  sampai  empat  wanita  saja  mengikut  kemampuan  yang  boleh dilakukan  oleh  laki-laki  antaranya  adil  dalam  nafkah  lahir  dan  batin  kepada  semua isterinya  bagi  memastikan  hak  istri  terjaga  dan  mengangkat  tinggi  nilai  seorang  wanita yang sedang dipoligami.
Berikut  ini  akan  dijelaskan  dasar  hukum  poligami.  Adapun  dasar  hukum    yang membolehkan  berpoligami  telah  dijelaskan  melalui  ayat  al-Quran,  yaitu  terdapat  dalam surat an-Nisa` ayat 3:
ىَماَتَيِلا يِف اوُطِسِقُت اَّلَأ ِمُتِفِخ ِنِإَو ٰ اوُحِكِناَف اَم َباَط ِمُكَل َنِم ِءاَسِّنلا ىَنِثَم ٰ َثاَلُثَو َعاَبُزَو ٰ ِنِإَف ِمُتِفِخ اَّلَأ اوُلِدِعَت ِمُكُناَمِيَأ ِتَكَلَم اَم ِوَأ ّةَدِحاَوَف ٰ َذ ٰ َكِل ىَنِدَأ ٰ اَّلَأ اوُلوُعَت
Artinya : “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang
8 Diambil dari Putusan Hakam Mahkamah Syariah Bentong, Nomor Kasus Mal No.04300-076-0217, 2014. Diakses pada tanggal 5 April 2018.
9 Abdurrahman Ghazaly, Fiqh Munakahat ,  cet 2, (Jakarta: Kencana), 2006, hlm. 129.
10 Hamid Sarong, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia , (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2005). Hlm. 80.
Nasaiy Aziz & Nor Syahida Binti Ahmad Ramlan
yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua,  tiga  atau  empat.  kemudian  jika  kamu  takut  tidak  akan  dapat  Berlaku  adil[265],  Maka (kawinilah) seorang saja[266], atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (QS an-Nisa‟ : 3). Maksudnya berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah dan Islam memperbolehkan poligami dengan  syarat-syarat  tertentu.  Ayat  ini  membatasi  poligami  sampai  empat  orang  saja. Berpandukan  ayat  di  atas  juga,  Islam  tidak  mewajibkan  poligami,  tetapi  menjadikannya sebagai  membolehkan.  Namun  membolehkan  ini  bukanlah  secara  mutlak  sebaliknya dikenakan syarat-syarat tertentu,  yaitu  seseorang    yang  kawin  lebih  dari  satu hendaklah berlaku  adil  terhadap  istri-istrinya  dengan  melaksanakan  tanggungjawab  yang diamanahkan  sepenuhnya.  Sebaliknya  jika  mereka  tidak  mampu  berlaku  adil  terhadap istri-istri tadi maka hendaklah mereka kawin satu saja.
Al-Quran surat An-Nisa‟ ayat 129 juga dapat dijadikan sebagai dasar hukum poligami :
ِمُتِصَسَح ِوَلَو ِءاَسِّنلا َنِيَب اوُلِدِعَت ِنَأ اوُعيِطَتِسَت ِنَلَو
ٰ اَلَف اوُليِمَت َّلُك ِلِيَمِلا اَهوُزَرَتَف ِةَقَّلَعُمِلاَك ٰ
اّميِحَز اّزوُفَغ َناَك َهَّللا َّنِإَف اوُقَّتَتَو اوُحِلِصُت ِنِإَو
Artinya : “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu  cintai),  sehingga  kamu  biarkan  yang  lain  terkatung-katung.  dan  jika  kamu  Mengadakan perbaikan  dan  memelihara  diri  (dari  kecurangan),  Maka  Sesungguhnya  Allah  Maha  Pengampun lagi Maha Penyayang.”
Ayat  tersebut  menegaskan  bahwa  keadilan  tidak  mungkin  dapat  dicapai  jika  berkaitan dengan perasaan atau hati dan emosi cinta, keadilan yang harus dicapai adalah keadilan materiil  semata-mata,  sehingga  seorang  suami  yang  poligami  harus  menjamin kesejahteraan  istri-istrinya  dan  mengatur  waktu  giliran  secara  adil.  Sayyid  Sabiq mengatakan bahwa surat an-Nisa‟ ayat 129 meniadakan kesanggupan berlaku adil kepada sesama  istri,  sedangkan  ayat  sebelumnya  (an-Nisa‟  :  3)  memerintahkan  berlaku  adil, sehingga  seolah-olah  ayat  tersebut  bertentangan  satu  sama  lainnya.  Padahal,  tidak  ada pertentangan  dalam  kedua  ayat  tersebut.  Sebab,  kedua  ayat  tersebut  menyuruh  untuk berlaku  adil  dalam  hal  pengaturan  nafkah  keluarga,  pengaturan  kebutuhan  sandang, pangan, dan papan. Oleh karena itu, bagi suami yang poligami tidak perlu memaksakan
Ketidakadilan Suami yang Berpoligami dalam Memberi Nafkah sebagai Alasan Cerai Gugat
diri untuk berlaku adil dalam soal perasaan, cinta, dan kasih sayang karena semua itu di luar kemampuan manusia. 11
Dua ayat seperti tersebut dalam dua surat yang terdapat dalam Al-Quran seperti tersebut di  atas  adalah  dasar  hukum  poligami  dan  prinsip  keadilan  yang  harus  dijadikan  tolok ukurnya.  Bentuk  perilaku  keadilan  yang  dapat  diwujudkan  dalam  kehidupan  keluarga sehari-hari,  bukan  keadilan  yang  berkaitan  dengan  kecenderungan  perasaan  dan kecenderungan  cinta  di  antara  manusia.  Karena  semua  yang  berkaitan  dengan  rasa tersebut di luar kemampuan manusia.  Musfir Al-Jahrani,  seperti  dijelaskan oleh Mustofa Hasan,  mengatakan  bahwa  “Keadilan  Allah  dalam  hal  poligami  adalah  dengan  tidak menyuruh  berlaku  adil  kepada  suami  yang  poligami  yang  berkaitan  dengan kecenderungan  perasaan  cintanya  terhadap  istri-istrinya.  Allah  memerintahkan  agar berlaku  adil  dalam  kebutuhan  lahiriah,  nafkah  lahir,  dan  batin  yang  dapat  diukur  oleh kemampuan  manusia.”  Menurut  Hasan  Alwi,  seperti  diperjelaskan  oleh  Mustofa  Hasan, “tidak bertindak berat sebelah.” 12
Sebagian ulama` penganut madzhab Syafi‟i mensyaratkan mampu memberi nafkah bagi orang yang akan berpoligami. Persyaratan ini berdasarkan pemahaman Imam Syafi‟i terhadap teks Al`Qur`an, “yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. Yang artinya agar tidak memperbanyak anggota keluarga. Di dalam kitab “ahkam al-qur`an”, Imam Baihaqi juga mendasarkan keputusannya terhadap pendapat ini serta pendapat yang lain.
Dalam pemahaman madzhab Syafi‟i jaminan yang mensyaratkan kemampuan memmberi nafkah sebagai syarat poligami ini adalah syarat agama maksudnya bahwa jika yang bersangkutan tahu bahwa dia tidak mampu memberi nafkah bukan syarat putusan hukum. 13
Demikian  adalagi  yang  menyebutkan  bahwa  poligami  itu  mubah  (dibolehkan)  selama seorang  mu`min  tidak  akan  khawatir  akan  dianiaya.  Dilarang  poligami  untuk menyelamatkan  dirinya  dari  dosa  dan  terang  pula  bahwa  boleh  berpoligami  itu  tidak bergantung  kepada  sesuatu  selain  aniaya  (tidak  jujur),  jadi  tidak  bersangkutan  dengan mandul  isteri  atau  sakit  yang  menghalanginya  ketika  tidur  dengan  suaminya  dan  tidak pula karena banyak jumlah wanita. 14
11 Mustofa Hasan, Pengantar Hukum Keluarga , (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 239.
12 Ibid. , hlm. 240.
13 Mustofa al-Khin, Kitab Fikah Mazhab Syafie , (Kuala Lumpur: Prospecta Printers SDN BHD, 2005), hlm. 130.
14 Karam Hilmi Farat, Poligami Pandangan Islam , (Jakarta: Terbitan Darul Haq,  2011, hlm. 24.
Nasaiy Aziz & Nor Syahida Binti Ahmad Ramlan

## 2. Alasan dan Sebab Poligami yang Dibolehkan
Islam tidak mengharuskan seorang laki-laki  untuk menikah dan  memiliki istri lebih dari satu.  Akan  tetapi,  seandainya  ia  ingin  melakukannya,  ia  diperbolehkan.  Biasanya  sistem poligami tidak akan digunakan kecuali dalam kondisi mendesak saja. Sebenarnya poligami disyariatkan  untuk  memecahkan  berbagai  problematika  hidup  yang  dialami  oleh  kaum perempuan. Di samping itu, untuk mengatasi berbagai penyimpangan yang terjadi dalam tubuh  masyarakat  seandainya  terdapat  jumlah  perempuan  yang  sangat  besar.  Sistem poligami ini kebanyakan dapat menjaga kehidupan istri yang pertama dan kedua.
Alasan Poligami Menurut  Perspektif  Syariat  Islam,  seperti  dijelaskan  oleh  Baeni  Ahmad Saebani,  poligami  dilakukan  karena  adanya  ayat  al-Quran  yang  menyatakan  bahwa poligami  bukan  perbuatan  yang  terlarang,  bahkan  ayatnya  dimulai  dengan  kalimat perinta, adanya hadis yang membolehkan suami poligami, adanya contoh dari Rasulullah SAW, yang poligami dengan sembilan istri, adanya kecenderungan seksual kaum laki-laki yang  lebih  besar  daripada  kaum  perempuan,  adanya  kesepakatan  para  ulama  bahwa poligami hukumnya boleh, adanya kenyataan bahwa sejak sebelum datang Islam, poligami sudah dilakukan oleh kaum laki-laki. Islam hanya membatasi poligami maksimal dengan empat  orang  istri,  dan  adanya  persyaratan  yang  ditekankan  untuk  suami,  yakni  berlaku adil. 15
Seterusnya,  menurut    para  ulama,  seperti  dijelaskan  oleh  Mustofa  Hasan,  bahwa perkahwinan  yang  dicadangkan  itu  adalah  patut  dan  perlu,  memandang  kepada,  antara lain,  hal-hal  keadaan  yang  berikut,  yaitu,  kemandulan,  kelemahan  jasmani,  tidak  layak dari segi jasmani untuk bersetubuh, sengaja ingkar mematuhi perintah untuk pemulihan hak-hak  bersetubuh,  atau  gila  di  pihak  istri  atau  istri-istri  yang  sedia  ada,  bahwa  suami mempunyai kemampuan yang membolehkan dia menanggung, sebagaimana dikehendaki oleh  Hukum  Syara'  ,  semua  istri  dan  orang  yang  ditanggungnya,  termasuk  orang-orang yang  akan  menjadi  tanggungannya  dengan  perkawinan  yang  dicadangkan  itu,  bahwa suami  akan  berupaya  memberi  layanan  sama  rata  kepada  semua  istrinya  mengikut Hukum Syara', bahwa perkawinan yang dicadangkan itu tidak akan menyebabkan darar syarie kepada istri atau istri-istri sebelumnya, dan bahwa perkawinan yang dicadangkan itu  tidak  akan  merendahkan  secara  langsung  atau  secara  tak  langsung  taraf  kehidupan yang  telah  dinikmati  dan  dijangka  dengan  munasabah  akan  dinikmati  selanjutnya  oleh
15 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat , (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), hlm. 170.
Ketidakadilan Suami yang Berpoligami dalam Memberi Nafkah sebagai Alasan Cerai Gugat
istri  atau  istri-istri  dan  orang-orang  tanggungannya  yang  sebelumnya  perkawinan  itu tidak berlaku. 16
Alasan  Poligami  Menurut  Perspektif  Undang-Undang  Perkawinan  Nomor  1  Tahun  1974 dan  Kompilasi  Hukum  Islam.  Pada  dasarnya  seorang  pria  hanya  boleh  mempunyai seorang  istri.  Seorang  suami  yang  beristri  lebih  dari  seorang  dapat  diperbolehkan  bila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan Pengadilan Agama telah memberi izin Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dasar pemberian izin poligami oleh Pengadilan  Agama  diatur  dalam  Pasal  4  ayat  (2)  Undang-Undang  Perkawinan  seperti dijelaskan  sebagai  berikut,  dalam  hal  seorang  suami  akan  beristri  lebih  dari  seorang sebagaimana  tersebut  dalam  pasal  3  ayat  (2)  Undang-undang  ini,  maka  ia  wajib mengajukan  permohonan  kepada  pengadilan  daerah  tempat  tinggalnya.  Pengadilan dimaksud  ayat  (1)  Pasal  ini  hanya  memberikan  izin  kepada  seorang  suami  yang  akan beristri lebih dari seorang apabila, istri tidak dapat menjalan kewajibannya sebagai istri,I stri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, istri tidak dapat melahirkan keturunan. 17
Dalam  Pasal  5  dijelaskan  bahwa  untuk  dapat  mengajukan  permohonan  ke  Pengadilan, sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai  berikut,  adanya  persetujuan  dari  istri,  adanya  kepastian  bahwa  suami  mampu menjamin  keperluan-keperluan  hidup  istri-istri  dan  anak-anak  mereka,  adanya  jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
Dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam memuat masalah poligami ini pada bagian IX dengan  judul,  “beristri lebih  dari  satu  orang”  yang  diungkap  dalam  pasal  55  sampai  59. Pada  pasal  55  dinyatakan,  beristri  lebih  dari  satu  orang  pada  waktu  yang  bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri, syarat utama beristri lebih dari satu orang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, apabila ayat utama yang disebutkan pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari satu orang.
Alasan Poligami Menurut Perspektif Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Malaysia. Di  dalam  Bagian  23  Enakmen  3  Undang-Undang  Keluarga  Islam  Pahang  tahun  2005 dinyatakan alasan-alasan yang diperbolehkan jika seorang suami ingin lakukan poligami, seorang lelaki atau suami yang ingin lakukan poligami harus meminta izin secara bertulis dahulu  di  Mahkamah  Syariah,  istri  atau  istri-istri  mendapat  kemandulan,  cacat  badan
16 Mustofa Hasan, Pengantar Hukum Keluarga , (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 242.
17 Ibid ., hlm. 246.
Nasaiy Aziz & Nor Syahida Binti Ahmad Ramlan
sehingga  tidak  mampu  untuk  melakukan  hubungan  persetubuhan,  enggan  melayani suami  dari  melakukan  hubungan  persetubuhan,  atau  gila,  suami  mampu  untuk menanggung nafkah dan tanggungan untuk pihak istri/istri-istrinya, suami boleh bersikap adil  dalam  melayani  istri/istri-istrinya  seperti  dituntut  oleh  Hukum  Syara‟,  jika  suami tidak  meminta  izin  istri/istri-istri  atau  Mahkamah  Syariah  ingin  melakukan  poligami, maka ia harus membayar semua jumlah mas kawin yang harus dibayar kepada istri/istri- istri  yang  sedia  ada.  Jika  jumlah  tersebut  tidak  dibayar  maka  boleh  dituntut  sebagai hutang. 18

## 3. Syarat dan Tata Cara Berpoligami
Syariat  islam  membolehkan  poligami  sampai  dengan  empat  orang  istri  dan  mewajibkan berlaku  adil  kepada  mereka,  baik  dalam  urusan  makan,  pakaian,  tempat  tinggal,  serta lainnya  yang  bersifat  kebendaan  tanpa  membedakan  antara  istri  yang  kaya  dengan  istri yang  miskin,  yang  berasal  dari  keturunan  golongan  tinggi  atau  keturunan  golongan rendah.  Bila suami  khawatir berbuat zalim dan tidak mampu memenuhi  semua hak-hak mereka, maka diharamkan berpoligami.
Dalam  ayat  Al-  Qur‟an  menerangkan  tentang  syarat-syarat  melakukan  poligami  yaitu, pertama  adalah  pembatasan  jumlah  istri.  Allah  SWT  telah  membataskan  jumlah maksimum untuk berpoligami adalah empat orang saja. Tidak kira sama ada seseorang itu memilih  untuk  berpoligami  seramai  dua,  tiga  atau  empat.  Penambahan  jumlah  yang melebihi dari empat adalah dilarang sama sekali oleh Islam. Hal ini telah diperjelaskan di dalam al-Quran al-Karim melalui perkataan-perkataan mathna yang berarti dua, perkataan thulatha yang berarti tiga dan perkataan ruba‟ yaitu empat. 19
Kedua,  mampu  berbuat  adil  kepada  semua  istrinya. Adil  merupakan  syarat  utama  yang membolehkan  seorang  laki-laki  itu  mengamalkan  poligami.  Syariat  sangat  memberatkan keadilan  dalam  amalan  tersebut.  Adil  yang  dimaksudkan  ini  merangkumi  pelbagai  segi lahiriah,  yaitu  dari  segi  pembagian  nafkah,  makan,  minum,  pakaian,  tempat  tinggal  dan pembagian  waktu  untuk  bersama  setiap  istri  serta  hal-hal  lain  yang  berbentuk  materi. Ketiga,  mampu  menjaga  diri  untuk  tidak  terperdaya  dengan  istri-istrinya  itu  dan  tidak meninggalkan hak-hak Allah karena keberadaan mereka. Keempat, memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan lahiriah dan menjaga kehormatan mereka. Hal ini bertujuan agar istri-istrinya itu terhindar dari kenistaan dan kerusakan, karena Allah tidak
18 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Pahang  2005.
19 Abd Latif  Muda, Rosmawati Ali , Pengantar Fiqh, (Kuala Lumpur: Pustaka Salam SDN BHD, 1997), hlm. 25
Ketidakadilan Suami yang Berpoligami dalam Memberi Nafkah sebagai Alasan Cerai Gugat
menyukai  kerusakan.  Terakhir,  suami  memiliki  kesanggupan  untuk  memberi  nafkah kepada mereka. 20
Jika disederhanakan, pandangan normatif al-Quran yang selanjutnya diadopsi oleh ulama- ulama fikih setidaknya menjelaskan dua persyaratan yang harus dimiliki suami. Pertama, seorang  laki-laki  yang  berpoligami  harus  memiliki  kemampuan  dana  yang  cukup  untuk membiayai berbagai keperluan dengan bertambahnya istri yang dinikahi. Kedua, seorang laki-laki harus memperlakukan semua istrinya dengan adil. Tiap istri harus diperlakukan sama dalam memenuhi hak perkawinan serta hak-hak lain.
Dalam penafsiran Asghar Ali Engineer, hukum poligami adalah boleh selama memenuhi syarat keadilan, terutama keadilan bagi perempuan dan anak yatim. Ia menjelaskan, untuk menentukan  hukum  poligami  perlu  untuk  memahami  konteks  suran  an-Nisa  ayat  3. Dalam  memahaminya  juga  perlu  terlebih  dahulu  dihubungkan  dengan  ayat  yang mendahului  konteksnya.    Surat  an-Nisa  ayat  1-3  pada  ayat  yang  ketiga  ini  berkaitan dengan poligami, yang dimulai dengan ‚dan jika kamu khawatir tidak dapat berbuat adil terhadap  anak-anak  (perempuan)  yang  yatim…‟  Penekanan  ketiga  ayat  ini  bukan mengawini  lebih  dari  seorang  perempuan,  tetapi  berbuat  adil  kepada  anak  yatim.  Maka konteks ayat ini adalah menggambarkan orang-orang yang bertugas memelihara kekayaan anak yatim sering berbuat yang tidak semestinya, yang kadang mengawininya tanpa mas kawin. Maka al-Qur‟an memperbaiki perilaku yang salah tersebut. bahwa menikahi janda dan  anak-anak  Yatim  dalam  konteks  ini  sebagai  wujud  pertolongan,  bukan  untuk kepuasan seks semata. Sejalan dengan itu, pemberlakuannya harus dilihat dari konteks itu bukan untuk selamanya. 21 Ini artinya, bahwa ayat ini adalah ayat yang kontekstual yang temporal  pemberlakuannya, bukan ayat yang prinsip yang universal  yang harus berlaku selamanya.    Pendapat  serupa  diungkapkan  Muhammad  Sahrur.  Ia  memahami  ayat tersebut  bahwa  Allah  swt  bukan  hanya  sekedar  memperbolehkan  poligami,  tetapi  Allah sangat  menganjurkannya,  namun  dengan  dua  syarat  yang  harus  terpenuhi.  Pertama, bahwa  isteri  kedua,  ketiga  dan  keempat  itu  adalah  janda  yang  memiliki  anak  yatim; Kedua,  harus  terdapat  rasa  khawatir  tidak  dapat  berlaku  adil  kepada  anak  yatim. Sebaliknya,  jika  syarat-syarat  tersebut  tidak  terpenuhi  maka  perintah  poligami  menjadi gugur.
Dalam pandangan fikih, seperti dijelaskan oleh Khairuddin Nasution, melanjutkan pendapatnya poligami yang di dalam kitab-kitab fikih disebut dengan ta‟addud al-zaujat,
20 Abd Jalil, Perkawinan Dalam Islam Berdasarkan Kepada Dalil, Hukum, Hikmat dan Panduan Kebahagian , (Kuala Lumpur: A.S. Nordeen, 1993), hlm. 77.
21 Asghar Ali Engineer, Pembebasan Perempuan , (Yogyakarta: LKiS, 2003), hlm. 112-113.
Nasaiy Aziz & Nor Syahida Binti Ahmad Ramlan
sebenarnya  tidak  lagi  menjadi  persoalan.  Tidak  terlalu  berlebihan  jika  dikatakan,  bahwa ulama  sepakat  tentang  kebolehan  poligami.  As-Sarakhsi,  seperti  oleh  Khairuddin Nasution,  menyatakan  kebolehan  poligami  dan  mensyaratkan  pelakunya  harus  berlaku adil. Al-Kasani seperti oleh Khairuddin Nasution, menyatakan laki-laki yang berpoligami wajib  berlaku  adil  terhadap  istri-istrinya. 22 Syarat  keadilan  dalam  poligami  juga diungkapkan  para  imam  mazhab  yaitu  Imam  Syafi‟i,  Hanafi,  Maliki  dan  Hambali  yang dinyatakan  oleh  Khairuddin  Nasution.  Menurut  mereka  seorang  suami  boleh  memiliki isteri  lebih  dari  satu  tetapi  dibatasi  hanya  sampai  empat  orang  isteri.  Akan  tetapi kebolehannya  tersebut  memiliki  syarat  yaitu  berlaku  adil  antara  perempuan-perempuan yang  dinikahinya  itu,  baik  dari  nafkah  atau  giliran  malamnya.  Dalam  hal  ini,  dijelaskan oleh  Khairuddin  Nasution,  bahwa  Imam  Syafi‟i  menambahkan,  syarat  lain  yang  harus ditekankan adalah suami harus dapat menjamin hak anak dan isteri.
Seterusnya,  tatacara  berpoligami  yang  baik  dan  benar.  Dalam  berpoligami  seorang  laki- laki harus bersikap adil sesama istri sangat penting ini karena melibatkan beberapa pihak. Sikap  tanggungjawab  adil  harus  dinilai  untuk  memastikan  keharmonisan  rumah  tangga berkekalan  hingga  akhir  hayat.  Mampu  dan  kukuh  dalam  keuangan/harta.  Hidup  di dunia ini jika tanpa harta, tak akan bisa berkembang. Karena kita masih di dunia, belum di akhirat.  Maka,  jika  kita  termasuk  orang  yang  sudah  mampu  secara  financial,  boleh melakukannya. Ketika saat berpoligami hendaklah mampu dalam memberi nafkah kepada para isteri dan  anak dan  suatu kezaliman jika berpoligami tetapi  tidak mampu memberi nafkah lahir dan batin kepada para isteri. 23
Ikhlas dan syukur dalam menjalani kehidupan keluarga berpoligami adalah sudah sukar dan  kurang  banyak  ditemukan.  Jika  kita  sudah  mampu  ikhlas  dan  mensyukuri  apapun yang ada di dalam keluarga, maka diperbolehkan. Karena sekali lagi, ikhlas dan syukur itu sangat  sulit  dilakukan,  kecuali  mereka  yang  betul  betul  ikhlas  pada  jalan  Allah  dalam percintaan sejati.
Bertolak ansur, jika kita masih memiliki sifat egois. Segeralah membuang jauh-jauh sifat itu dengan  belajar  dan  terus  belajar. Keegoisan  itulah  yang bisa  membuat kerusakan  rumah tangga, apalagi jika anda hanya mementingkan salah satu istri dibanding yang lain.
Carilah  istri  yang  siap  dipoligami.  Jika  kita  sudah  memiliki  isteri  yang  siap  dipoligami, sekarang  waktunya  mencari  wanita  yang  ingin  di  poligami.  Karena  tak  banyak  wanita yang  ingin  dipoligami,  karena  mereka  beranggapan  jika  dipoligami  berarti  diduakan.
22 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat , (Jakrta: Kencana, 2003), hlm. 158.
23 Najla „As Sayyid Nayil, Rumah Tangga Bahagia , (Malaysia: Terbitan Pustaka Al-Inabah,2008), hlm. 56.

## Ketidakadilan Suami yang Berpoligami dalam Memberi Nafkah sebagai Alasan Cerai Gugat
Maka,  tugas  kita  adalah  meyakinkannya  agar  ingin  dan  ikhlas  menjalani  rumah  tangga bersama kita.
Pembagian  giliran  antara  para  istri.  Seseorang suami  yang  mengamalkan  poligami  wajib untuk  menyediakan  giliran  yang  sama  dan  adil  terhadap  istri-istrinya.  Sekiranya,  suami mempunyai dua orang istri dan salah seorang istrinya itu adalah merdeka dan seorang lagi hamba, maka giliran bagi istri yang merdeka itu adalah dua malam dan bagi yang hamba pula adalah satu malam.

## 4. Adil Merupakan Syarat Penting dalam Poligami
Keadilan yang dimaksud disini dalam waktu giliran saja. Tepatnya ketika seorang suami datang  kepada  salah  seorang  istrinya  dan  hasil  dalam  pembagian  standard  hidup,  tidak menelantarkan  yang  satu  dan  memberikan  secara  berlebih  kepada  yang  lain.  Batas keadilan yang diminta adalah keadilan yang masih dalam batas kemampuan, Allah tidak membebankan untuk berlaku adil dalam memberikan rasa cinta kecederungan hati karena hal tersebut tidak dimiliki manusia, akan tetapi yang seharusnya dilakukan adalah seorang suami harus melakukan pembagian materi secara merata, sehingga yang satu tidak merasa iri dengan yang lainnya. 24
Surat an-Nisa ayat 3 menegaskan bahwa syarat suami yang berpoligami wajib berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Berkenaan dengan syarat berlaku adil, hal ini sering menjadi perdebatan yang panjang tidak saja dikalangan ahli hukum tetapi juga di masyarakat. Oleh sebab itu, makna keadilan menjadi perntanyaan mendasar dalam konteks poligami. Imam Syafi‟i, al-Sarakhasi dan al-Kasani mensyaratkan keadilan diantara para isteri, menurut mereka keadilan ini hanya menyangkut urusan fisik semisal mengunjungi isteri di malam atau di siang hari. Bahkan lebih dari itu, para ulama fiqh ingin mencoba menggali hikmah- hikmah yang tujuannya adalah melakukan rasionalisasi terhadap praktek poligami. al- Jurjawi menjelaskan ada tiga hikmah poligami. Pertama, kebolehan polgami yang dibatasi empat orang isteri menunjukkan bahwa manusia terdiri dari empat campuran di dalam tubuhnya. Kedua, batasan empat juga sesuai dengan empat jenis mata pencaharian laki- laki: pemerintahan, perdagangan, pertanian dan industri. Ketiga, bagi seorang suami yang memiliki empat orang isteri berarti ia mempunyai waktu senggang tiga hari dan ini merupakan waktu yang cukup untuk mencurahkan kasih sayang. 25
24 Syaikh Mutawalli As-Sya‟rawi, Fikih Perempuan (Muslimah) , (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 129.
25 Ibid ., hlm. 123.

## Nasaiy Aziz & Nor Syahida Binti Ahmad Ramlan
Mustafa  al-Siba‟i  mengatakan  bahwa  keadilan  yang  diperlukan  dalam  polgami  adalah keadilan  material  seperti  yang  berkenaan  dengan  tempat  tinggal,  pakaian,  makanan, minum, perumahan dan hal-hal yang bersifat kebutuhan material isteri. Berbagai pendapat diatas, para ulama fiqh cenderung memahami keadilan secara kuantitatif yang bisa diukur dengan angka-angka. Muhammad Abduh berpandangan lain, keadilan yang disyaratkan al-Qur‟an  adalah  keadilan  yang  bersifat  kualitatif  seperti  kasih  sayang,  cinta,  perhatian yang semuanya tidak bisa diukur dengan angka-angka. Ayat al-Qur‟an mengatakan: “Jika kamu  sekalian  khawatir  tidak  bisa  berlaku  adil,  maka  kawinilah  satu  istri  saja.”  (QS  an- Nisa  :  3).  Muhammad  Abduh  menjelaskan,  apabila  seorang  laki-laki  tidak  mampu memberikan hak-hak isterinya, rusaklah struktur rumah tangga dan terjadilah kekacauan dalam  kehidupan  rumah  tangga  tersebut.  Sejatinya,  tiang  utama  dalam  mengatur kehidupan rumah tangga adalah adanya kesatuan dan saling menyayangi antara anggota keluarga.
Berdasarkan berbagai penafsiran ulama tentang makna adil dalam perkawinan poligami, dapatlah  dirumuskan  bahwa  keadilan  sebagai  syarat  poligami  dalam  perkawinan  dalam hal-hal yang bersifat material dan terukur. Hal ini menjadikan lebih mudah dilakukan dan poligami menjadi  sesuatu lembaga yang bisa dijalankan. Sebaliknya, jika keadilan hanya ditekankan  pada  hal-hal  yang  kualitatif  seperti  cinta,  kasih  sayang,  maka  poligami  itu sendiri menjadi suatu yang tidak mungkin dilaksanakan. 26

## 5. Bentuk-Bentuk Ketidakadilan dalam Poligami
Keadilan  adalah  sebagai  syarat  terciptanya  kerukunan  di  antara  istri-istri,  sangat  sulit untuk  dilaksanakan.  Oleh  sebab  itu,  agama  ini  memperingatkan  suami  untuk  tidak melakukan poligami dan memilih seorang istri pada saat yang sama. Poligami merupakan suatu roses kepemimpinan seorang laki-laki atau suami dalam rumah tangganya. Apabila seorang suami yang poligami tidak mampu melaksanakan prinsip keadilan dalam rumah tangga,  ia  tidak  mungkin  dapat  melaksanakan  keadilan  jika  menjadi  pemimpin  di masyarakat.  Jika  seorang  suami  sewenang-wenang  kepada  istri-istrinya,  sebagai pemimpin, ia pun akan berbuat kezaliman kepada rakyatnya. 27
Poligami  lebih  banyak  membawa  resiko  atau  madharat  daripada  manfaatnya,  karena manusia itu menurut fitrahnya mempunyai watak cemburu, iri hati, dan suka mengeluh.
26 Khoiruddin Nasution, Riba dan Poligami, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 100.
27 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat ,  (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 151-152.

## Ketidakadilan Suami yang Berpoligami dalam Memberi Nafkah sebagai Alasan Cerai Gugat
Watak-watak  tersebut  akan  mudah  timbul  dengan  kadar  tinggi,  jika  hidup  dalam kehidupan keluarga yang poligamis. Dengan demikian, poligami itu bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik antara suami dengan istri-istri dan anak- anak dari istri-istrinya, maupun konflik antara istri beserta anak-anaknya masing-masing. Bentuk-bentuk  ketidakadilan  dalam  poligami  yang  pertama, adalah  ketidakadilan  dalam memberi nafkah. Syariat Islam mewajibkan suami harus adil dalam menyamakan nafkah antara  satu  sitri  dengan  yang  lainnya  secara  kuantitatif.  Para  suami  adalah  penanggung jawab  nafkah  dalam  keluarga  seluruh  beban  ekonomi  yang  muncul  akibat  pernikahan menjadi tanggung jawab suami untuk memenuhinya. 28
Kedua, ketidakadilan Dalam Mengatur Giliran Bermalam. Seorang suami sering kali tidak adil  dalam  masalah  waktu  dan  menginap.  Padahal  setiap  istri  berhak  mendapat  giliran, bahwa  suaminya  yang  menginap  di  rumahnya,  sama  lamanya  dengan  waktu menginapnya  di  rumah  istri-istri  yang  lain,  dan  inilah  yang  disebut  dengan  pembagian waktu. Masalah yang berkaitan dengan bermalamnya seorang suami dengan istri-istrinya harus  jelas,  sehingga  akan  teratur  kapan  suami  harus  di  rumah  istri  istrinya. Pembagian jadual  seperti  ini  harus  sama  bagi  istri  yang  sehat,  sakit,  haid,  atau  nifas  karena  yang dimaksud dengan bermalam bersamanya (suami istri) itu adalah hiburan dan kesenangan bagi  istri,  seorang  suami  terhibur  oleh  istrinya  meskipun  tanpa  bersetubuh,  tetapi  juga dengan saling memandang, berbincang-bincang, pegang-memegang, berciuman, dan lain sebagainya. 29
Tidaklah wajib atas suami yang satu dengan istri untuk menyamaratkan hubungan jimak antara  istri  satu  dengan  istri  yang  lain.  Penyamarataan  dalam  hal  jimak  di  berlakukan sebagai sunah. Dengan rincian bahwa waktu yang disunahkan dalam bersamanya suami istri  (mabit)  adalah  satu  hari  satu  malam  untuk  setiap  istri.  Boleh  juga  dilakukan pembagian  dengan  dua  malam  atau  tiga  malam.  Dalam  hal  ini,  menginapnya  seorang suami di tempat seorang istri tidak boleh lebih dari tiga malam kecuali atas kesepakatan istri-istri lainnya.
Setiap  istri  mempunyai  hak  yang  sama  pada  waktu  suaminya  menginap  di  rumahnya. Suaminya wajib tinggal di rumahnya, dengan mengesampinkan masalah apakah suaminya ingin mengadakan hubungan atau tidak, dan apakah istri dalam keadaan jasmaniyah yang baik untuk melakukan hubungan suami istri. Jadi suami berkewajiban untuk menginap di rumah istrinya yang sedang mendapat giliran, walaupun misalnya suami tidak mungkin
28 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia , (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 178.
29 Tihami, Sohari Sahrani, Fikih Munakahat , (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 365.
Nasaiy Aziz & Nor Syahida Binti Ahmad Ramlan
mengadakan  hubungan  dengan  istrinya  itu  pada  malam  gilirannya.  Ketidak  mungkinan itu, baik menurut agama misalnya istri sedang ihram untuk melakukan ibadah haji, atau menurut  tradisi  kesopanan,  misalnya  kalau  istrinya  dalam  keadaan  menstruasi,  sedang hamil.  Dan  juga  tidak  mungkin  menurut  keadaan  jasmaniyah  itu.Misalnya  istrinya mempunyai  cacat  pada  anggota  vitalnya  jadi  tidak  boleh  dihubungkan  masalah  yang menghalangi istri untuk mengadakan hubungan dengan suaminya, dengan haknya untuk mendapat  giliran.  Karena  yang  dimaksud  mendapat  giliran  untuk  menyempurnakan, kasih  sayang  dan  kerukunan  antara  suami  istri.  Oleh  karena  itu,  tujuan  perkawinan  itu ialah mengadakan hubungan dan mendapat keturunan, dan memelihara suasana kejiwaan dan sosial secara baik.
Ketiga,  adalah  ketidakadilan  dalam  pergaulan  antara  istri-istri  yang  dipoligami.  Syariat Islam  pergaulannya  dengan  istri-istrinya. 30 Kalau  dilihatnya  salah  seorang  dari  istri- istrinya  itu  tidak  pandai  berbelanja,  maka  hendaklah  dia  sendiri  turun  tangan  untuk mengatur  rumah  tangga  serta  anak-anak  dari  istri  yang  bersangkutan,  dengan memperlakukan  secara adil, dan anak-anaknya yang lain. Jika seorang suami mengurangi hak-hak  seorang  istri.  Dari  istri-istri  yang  lain,  pihak  istri  yang  merasa  dizalimi  berhak mengadukannya  kepada  pengadilan.  Hakim  akan  menuntut  dari  suami  dua  alternatif, yaitu menahan istrinya dengan baik atau melepaskannya dengan baik pula (menalaknya). Keempat,  ketidakadilan  dalam  menyediakan  tempat  tinggal.  Seorang  suami  yang melakukan  poligami,  harus  menyediakan  sebuah  tempat  tinggal  tersendiri  bagi  setiap istrinya dan tidak membedakan tempat tinggal bagi istrinya dari segi kemewahan. Seorang suami  diwajibkan  memberi  tempat  tinggal  kepada  istri-istrinya,  bahwasanya  tempat tinggal adalah sebagaian dari nafkah yang allah telah mewajibkan kepada seorang suami untuk  memberi  nafkah  istri.  Akan  tetapi  tempat  tinggal  yang  dimaksud  harus  sesuai dengan  kemampuan  suami  tidak  boleh  menuntut  kepada  suami  untuk  memberi  tempat tinggal diluar kemampuan suami.

## 6. Putusan  Perceraian  disebabkan  Ketidakadilan  dalam  Berpoligami  serta Penjelasannya
Mengenai kasus cerai gugat dengan alasan ketidakadilan suami yang berpoligami dalam memberi  nafkah  di  Mahkamah  Syariah  Bentong  Pahang,  secara  terperinci  berkaitan ketidakadilan  suami  yang  berpoligami  dalam memberi  nafkah ini.  Sebagai  dasar adanya kasus  cerai  gugat  dengan  alasan  ketidakadilan  suami  yang  berpoligami  dalam  memberi
30 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia , (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 179.
Ketidakadilan Suami yang Berpoligami dalam Memberi Nafkah sebagai Alasan Cerai Gugat
nafkah  di  Mahkamah  Syariah  Bentong  Pahang,  maka  penulis  mengemukakan  sebuah kasus  cerai  gugat  yang  pernah  dan  telah  dijatuhkan  putusan  pada  Mahkamah  Syariah Bentong Pahang dengan alasan tersebut.
Kasus  Mal  Nomor  04300-076-0217  pada  tahun  2014,  telah  mengemukakan  dalil-dalil gugatannya  sebagai  berikut,  Di  dalam  gugatan  Penggugat  telah  menyatakan  Tergugat telah  gagal  untuk  menjalankan  tanggungjawab  beliau  seorang  suami  dan  bapak  yang sepatutnya  menjadi  kepala  keluarga  dan  membimbing  keluarga.  Sebagai  seorang  kepala keluarga,  Tergugat  gagal  dan  lalai  dalam  menjalankan  tanggungjawab  sebagai  seorang suami dan juga ayah. Hal ini dikarenakan, segala perbelanjaan rumah dan keperluan anak- anak  kebanyakannya  dibiayai  oleh  Penggugat  sendiri  semenjak  dari  awal  perkahwinan. Selain  daripada  itu,  Tergugat  juga  tidak  mempunyai  akhlak  yang  baik  untuk  dicontohi Penggugat  dan  terutamanya  anak-anak.  Ini  karena  Tergugat  gagal  dalam  menjalankan tanggungjawabnya sebagai seorang muslim dalam melakukan kewajiban pada diri sendiri baik dari segi shalat maupun puasa wajib. 31
Di  dalam  gugatan  tersebut  juga,  Penggugat  menyatakan  yang  Tergugat  juga  sering melakukan  ketidakadilan  dalam  berpoligami.  Tergugat  juga  tidak  adil  dalam  mengurus pemberian  hak  nafkah,  dimana  istri  pertama  yaitu  Penggugat  hanya  diberi  nafkah sebanyak  RM  400.00  sebulan  sedangkan  istri  kedua  mendapat  nafkah  RM  2000.00.  Di dalam gugatan tersebut, Penggugat juga menyatakan Tergugat merupakan seorang  yang tidak  mampu  untuk  berpoligami  dilihat  dari  jumlah  gaji  Tergugat  adalah  sedikit  untuk menampung perbelanjaan dua buah keluarga.
Karena permasalahan tersebut terjadi di antara mereka, Penggugat telah jera dengan sikap Tergugat  yang  tidak  berubah  dan  mustahil  untuk  Penggugat  hidup  bersama  dengan Tergugat  karena  keadaan  tersebut,  Penggugat  perlu  untuk  membuat  permohonan  cerai gugat ini di pengadilan. Penggugat juga sudah tidak tahan untuk menanggung derita yang di hadapinya selama mereka hidup bersama.

## 7. Pendapat dan Pertimbangan Hakim dalam memberi Putusan
Di  dalam  kasus  ini,  Penggugat  mengemukakan  dakwaan  atau  gugatan  bahwa  Tergugat telah lalai dalam tanggungjawabnya menafkahi Tergugat. Berdasarkan Seksyen 53 (1) (b) (d)  Enakmen  Undang-Undang  Keluarga  Islam  Pahang  2005  yang  menyebutkan  seorang perempuan  yang  menikah  mengikuti  hukum  syarak  dan  berhak  mendapat  kewenangan
31 Diambil dari Putusan Hakam Mahkamah Syariah Bentong, Nomor Kasus Mal No.04300-076-0217, 2014. Diakses pada tanggal 5 April 2018.
Nasaiy Aziz & Nor Syahida Binti Ahmad Ramlan
untuk membubarkan perkawinan atau Fasakh berdasarkan alasan sebagai berikut, bahwa suami  telah  lalai  atau  tidak  memberikan  nafkah  selama  tempo  tiga  bulan,  bahwa  suami atau  istri  tidak  menunaikan  nafkah  batin  tanpa  sebab  sebagai  kewajiban  perkawinan dalam jangka waktu 1 tahun. 32
Mahkamah meneliti isu ini beranggapan Tergugat telah gagal menafkahi Penggugat secara lahiriah  kedua  belah  pihak  tidak  mampu  memelihara  rumahtangga  dan  sekaligus melanggar  kewajibannya  menafkahi  Penggugat  sedangkan  Penggugat  tidak  pernah melakukan Nusyuz yang mana Mahkamah lain juga mengabulkan perkara ini.
Hukum  Syara‟  dan  Undang-undang  memberi  kuasa  kepada  Mahkamah  untuk membubarkan  perkahwinan  suami  isteri  berdasarkan  kepada  alasan-alasan  yang munasabah  di  sisi  Hukum  Syara‟.  Antara  alasannya  ialah  apabila  suami  tidak  memberi nafkah  yang  wajib  kepada  isteri  untuk  suatu  tempoh  tertentu  sebagaimana  pernyataan diatas, berdasar surat an-Nisa‟ ayat 34 yang terdapat dihalaman 2 menyatakan suami wajib menafkahi  istri-istrinya.  Terrgugat  juga  tidak  adil  dalam  poligami  seperti  surat  an-Nisa ayat 3 dan tidak bertanggungjawab sebagai seorang suami seperti surat at-Tahrim ayat 6. Kemudian,    dasar  pertimbangan  hakim  dipandang  dari  segi  Undang-Undang  di  dalam Enakmen  Undang-Undang  Keluarga  Islam  2005,  Seksyen  47  (3)  dimana  menyatakan perceraian  dengan  talaq  atau  perintah  di  hadapan  pengadilan,  apabila  Pengadilan  telah yakin  dengan  gugatan  yang  di  gugat  oleh  Penggugat  tersebut,  maka  Pengadilan mengabulkan permintaan penggugat.
8. Analisa  Putusan  dan  Pertimbangan  Hakim  dalam  Kaitan  dengan  perceraian disebabkan Ketidakadilan dalam Poligami
Berdasarkan  keterangan  dan  gugatan  pengugat.  Penulis  terdapat  tiga  alasan  fasakh pengugat  yaitu,  tergugat  lalai  dalam  pemberian  hak  nafkah  kepada  pengugat  dan  anak- anak  dimana  gugatan  pengugat  seterusnya  di  petikan  Nomor  7  dan  10  adalah  tergugat lalai  memberikan  nafkah  kepadanya  melebihi  3  bulan  berturut-turut  dan  berlaku  juga tidak  adil  dalam  pemberian  hak  nafkah  ini  kerana  pengugat  mendapat  nafkah  perbulan berjumlah  RM500.00  manakala  isteri  keduanya  mendapat  nafkah  sebanyak  RM1500.00. Berdasarkan  takrif  itu  mahkamah  akan  menentukan  siapa  yang  menanggung  beban pembuktian  terhadap  sesuatu  fakta  dalam  kasus  ini  dalam  isu  tidak  adil  pemberian hak nafkah ini. 33
32 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Pahang 2005.
33 Diambil dari Putusan Hakam Mahkamah Syariah Bentong, Nomor Kasus Mal No.04300-076-0217, 2014. Diakses pada tanggal 5 April 2018.

## Ketidakadilan Suami yang Berpoligami dalam Memberi Nafkah sebagai Alasan Cerai Gugat
Ayat  ini  membicarakan  seorang  suami  hendaklah  menunaikan  kewajiban  dalam menunaikan nafkah kerana suami merupakan pemimpin bagi sebuah keluarga  dan wajib bagi  suami  dalam  menunaikan  hak  pemberian  nafkah  ini  sementara  isteri  sering  kali memiliki berbagai hambatan jika dituntut untuk mencari nafkah seperti mengandung dan mengurus  rumah  tangga.  Nafkah  itu  penting  kepada  keluarga  dalam  bentuk  batin  dan lahir.
Seterusnya, tergugat tidak adil dalam poligami. Tergugat hanya membiarkan isu tersebut dalam  tempoh  masa  yang  lama  tanpa  memikirkan  inisiatif  untuk  menyelesaikannya. Berdasarkan  gugatan  penggugat  jelas  menunjukan  suami  tidak  adil  dalam  poligami. Sebagai suami yang berpoligami, tergugat sepatutnya mencari jalan untuk mendamaikan penggugat dan madunya tergugat sendiri menjalani hidup berpoligami yang sebenarnya, tetapi mahkamah melihat tergugat hanya membiarkan perselisihan tersebut terus menerus tanpa ada usaha yang wajar.
Tergugat  juga  tidak  bertanggungjawab  sebagai  seorang  suami.  Sebagai  seorang  suami haruslah  mempunyai  sifat  contoh  yang  baik  kepada  semua  ahli  keluarga  tetapi  tergugat mempunyai  akhlak  yang  kurang  baik  seperti  tidak  mengikuti  tuntutan  agama.  Sebagai seorang  suami  haruslah  memiliki  sikap  tanggungjawab  kepada  keluarga.  Dalam kehidupan  berkeluarga  ada  beberapa  hal  yang  harus  ditunaikan  oleh  keduanya, diantaranya mengatur tanggung jawab suami istri dalam rumah tangga. 34

## C. Simpulan
Dalam hukum Islam, batas membolehkan berpoligami dalam sampai 4 orang istri dengan syarat suami tersebut berlaku adil kepada mereka. Jika suami khawatir berbuat zalim dan tidak  mampu  untuk  berlaku  adil,  maka  ia  tidak  boleh  melakukan  poligami  seperti ditegaskan  dalam  surat an-Nisa‟  ayat  3,  diperintahkan  untuk  menikahi  perempuan  yang disukai,  dua  orang  istri  atau  tiga  atau  empat.  Apabila  tidak  mampu,  menikah  hanya dengan  seorang  istri.  Apabila  masih  belum  mampu,  menikahlah  dengan  hamba  sahaya. Keadilan ini dalam poligami mencakup adil dalam soal materi, yakni adil dalam membagi waktu  gilir,  adil  membagi  nafkah  yang  berkaitan  dengan  nafkah  sandang,  pangan,  dan papan.  Manakala  adil  dalam  soal  non-materii,  yaitu  dalam  memperlakukan  kebutuhan batiniah  istri-istrinya  misalnya  berkaitan  dengan  masalah  cinta  dan  kasih  sayang.  Hal seperti ini, berada di luar kesanggupan manusia, sebab cinta itu adanya dalam genggaman
34 Diambil dari Putusan Hakam Mahkamah Syariah Bentong, Nomor Kasus Mal No.04300-076-0217, 2014. Diakses pada tanggal 5 April 2018.
Nasaiy Aziz & Nor Syahida Binti Ahmad Ramlan
Allah SWT yang mampu membolak-balikkannya menurut kehendak-Nya. Dalam hal  ini, apabila  tidak  disengajakan,  ia  tidak  terkena  hukum  dosa  karena  berada  di  luar kemampuannya.
Dasar  pertimbangan  hakim  dalam  memutuskan  perkara  cerai  gugat,  dalam Seksyen 53 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Pahang 2005 menyatakan istri boleh mengajukan  cerai  gugat  di  Mahkamah  Syariah  dengan  alasan  lalai  dalam  memberi nafkah. 35 Maka hakim telah yakin dan meneliti perkara dengan menyatakan tergugat lalai dalam  memberi  hak  nafkah  kepada  istri  dan  anak  anak,  tidak  adil  dalam  pembahagian memberi nafkah kepada isteri, dan tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami. Maka di  sebabkan  alasan-alasan  gugatan  tersebut,  hakim  Mahkamah  Syariah  Bentong,  Pahang mengabulkan gugatan dari penggugat dengan yakinnya.
35 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Pahang 2005.
Ketidakadilan Suami yang Berpoligami dalam Memberi Nafkah sebagai Alasan Cerai Gugat

## Daftar Pustaka
Abdul Rahman Ghozali,  Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2003) Abdul Manan,  Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2008)
Hamid Sarong, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Banda Aceh: Pena, 2010) Doi Abdurrahman, Poligami dalam Syariah, (Malaysia: Telaga Biru, 1992) Daura,  Bella.  “The  Limits  of  Poligami  in  Islam”  dalam    Journal  of  Islamic  and Comparatif Law, (Jakarta: Terbitan Jakarta, 1969)
Mahmood Zuhdi, Undang-Undang Keluarga Islam, (Malaysia: Cetakan Fakulti Syariah,
1986)
Diambil  dari  Putusan  Hakam  Mahkamah  Syariah  Bentong,  Nomor  Kasus  Mal No.04300-076-0217, 2014. Diakses pada tanggal 5 April 2018.
Mustofa Hasan, Pengantar Hukum Keluarga, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011) Mustofa al-Khin, Kitab Fikah Mazhab Syafie, (Kuala Lumpur: Prospecta Printers SDN BHD, 2005)
Karam Hilmi Farat, Poligami Pandangan Islam, (Jakarta: Terbitan Darul Haq,  2011) Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010)
Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Pahang  2005 Abd Latif  Muda, Rosmawati Ali, Pengantar Fiqh, (Kuala Lumpur: Pustaka Salam SDN BHD, 1997)
Abd  Jalil,  Perkawinan  Dalam  Islam  Berdasarkan  Kepada  Dalil,  Hukum,  Hikmat  dan Panduan Kebahagian, (Kuala Lumpur: A.S. Nordeen, 1993)
Asghar Ali Engineer, Pembebasan Perempuan, (Yogyakarta: LKiS, 2003) Najla  „As  Sayyid  Nayil,  Rumah  Tangga  Bahagia,  (Malaysia:  Terbitan  Pustaka  Al- Inabah,2008)
Syaikh Mutawalli As-Sya‟rawi, Fikih Perempuan (Muslimah), (Jakarta: Amzah, 2009) Khoiruddin Nasution, Riba dan Poligami, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1996) Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006)
Tihami, Sohari Sahrani, Fikih Munakahat, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)