ISSN:  1693-8712   (p) 2502-7565 (e)

## UANG ADAT PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM (Studi Kasus Dilembaga Adat Depati Atur Bumi)

## ABSTRAK
Oleh : Arzam, S.Ag,. M.Ag 1) , Drs. Sabki 2) ,  Ariyenti, SH., MH 3)
1) Dosen Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kerinci
2) Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kerinci
3) Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kerinci
Penulisan  karya  tulis  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  kedudukan  uang  adat dalam  perkawinan  di  wilayah  Lembaga  Adat  Depati  Atur  Bumi,  mengetahui  sanksi pelanggaran terhadap uang adat dalam Perkawinan di wilayah lembaga adat depati atur bumi,  mengetahui  tinjauan  hukum  Islam  terhadap  uang  adat  dalam  perkawinan  di wilayah  lembaga  adat  depati  atur  bumi.  Adapun  jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian Kualitatif    (penelitian  lapangan)  yakni  menggambarkan  dan  mengumpulkan  secara umum  masalah  yang  diteliti  atau  yang  objektif  dengan  mengumpulkan  data-data  yang berhubungan dengan data penelitian dan berakhir dengan penarikan kesimpulan secara khusus.  Hasil  dari  penelititan  ini  dapat  peneliti  peroleh  bahwa    Kedudukan  uang  adat adalah sebagai uang penerang atau uang yang dihanguskan (dalam uang adat) atau uang yang  akan  dibagi-bagikan  kepada  para  orang-orang  adat  dan  untuk  kebutuhan  lainnya seperti  masjid,  Maka  diwajibkan  untuk  membayarnya  sebagai  salah  satu  syarat  untuk dilaksanakan  pernikahan  adat.  Akibat  pelanggaran  terhadap  uang  adat  dalam perkawinan  di  Lembaga  Adat  Atur  Bumi  ialah  segala  resiko  yang  akan  terjadi  di kemudian  hari  akan  ditanggung  sendiri,  ia  tidak  diakui  sebagai  anak  buah  di  desa tersebut,  dan  ia  tidak  boleh  mendirikan  rumah  di  desa  tersebut.  Menurut  pandangan hukum Islam tentang kedudukan uang adat di dalam pelaksanaan pernikahan secara adat di  Lembaga  Adat  Atur  Bumi  yang  tidak  ada  larangan  di  dalam  ajaran  agama  karena antara  adat  dan  agama  terjadi  pembauran  yang  harmonis  dan  tidak  dapat  dipisahkan. Pepatah  adat  mengatakan “Adat  bersendi  syara’,  syara’  bersendi  kitabullah.  Syara’ mengato, adat memakai”. Dan sesuai dengan kaidah ushul fiqh.
Kata-kata kunci : Uang Adat, Perkawinan, Islam
ISSN:  1693-8712   (p) 2502-7565 (e)

## A. PENDAHULUAN
Islam  adalah  agama  yang  diwahyukan  terakhir  dan  Muhammad  adalah penutup  para  Nabi. 1 Islam  merupakan  aturan  yang  mencakup  seluruh permasalahan-permasalahan  dan  etika  manusia.  Sifat  yang  dimiliki  Islam  ini merupakan sifat yang hakiki dan abadi, sifat ini tidak akan terlepaskan  dari Islam kecuali  karena  kebodohan  yang  dihembuskan  musuh-musuh  Islam  atau  karena tidak ada pemahaman yang mendalam tentang ajaran Islam. 2
Islam  mengajarkan  manusia  untuk  mensyukuri  apa  yang  diberikan  oleh Allah SWT, baik untuk kebutuhan jasmani maupun rohani, termasuk kebutuhan akan  pasangan  hidup  melalui  perkawinan  sebagai  Sunnatullah.  Perkawinan bertujuan  mewujudkan  kehidupan  rumah  tangga  yang  sakinah,  mawaddah  dan rahmah.
Perkawinan  adalah  salah  satu  peristiwa  yang  sangat  penting  dalam kehidupan  masyarakat  adat,  sebab  perkawinan  bukan  hanya  menyangkut  kedua mempelai,  tetapi  juga  orang  tua  kedua  belah  pihak,  saudara-saudaranya,  bahkan keluarga  mereka  masing-masing.  Dalam  hukum  adat  perkawinan  itu  bukan  hanya merupakan  peristiwa  penteng  bagi  mereka  yang  masih  hidup  saja.  Tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti
Perkawinan  menurut  hukum  Islam  yaitu  akad  yang  sangat  kuat  untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.
Begitu  juga  dengan  mahar secara etimologi artinya maskawin, sedangkan secara  etimologi  mahar  ialah  pemberian  wajib  bagi  calon  suami  kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon istri untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya atau suatu pemberian yang diwajibkan  bagi  calon  suami  kepada  calon  istrinya  baik  dalam  bentuk benda  maupun  bentuk  jasa  (memerdekakan,  mengajarkan  dan  lain sebagainya). 3
Mahar  dan  Resepsi  Perkawinan  dalam  Islam  dalam  sisi  konteks  harta  yang
1 Abd Al-Rahim. Islam dan KB. ( Jakarta: Lentera Basritama, 1997).  h. 76
2 Muhammad  Yusuf  Khair .  Peran  Informasi  Islam  Dalam  Pengembangan  Umat terjemahan Muhammad Abdul Ghofar . (Jakarta Timur : Pustaka Al-Kausar, 1994). h. 30
3 M.a  Tihami  dan  Sahrani  Sohori. Fikih  Munakahat:  Kajian  Fikih  Nikah  Lengkap. (Jakarta  : Rajawali Pres, 2010). h . 36-37
ISSN:  1693-8712   (p) 2502-7565 (e)
dikeluarkan dalam prosesi perkawinan, mahar menempati posisi yang lebih penting dibanding  resepsi  perkawinan  atau walimatul  urs. Dalam  arti,  harta  yang dikeluarkan  untuk  membayar  mahar  relatif  lebih  besar  dibanding  untuk walimatul urs.
Mahar  merupakan  sesuatu  yang  disyariatkan  akan  tetapi  mahar  dalam perkawinan  dalam  hukum  adat  lebih  cenderung  memberikan  sesuatu  kepada penguasa  adat  untuk  orang  yang  dituakan  dalam  masyarakat  setempat  sehingga dikhawatirkan  nantinya  akan  terjadi  hal-hal  yang  tidak  diinginkan  di  tengah- tengah  masyarakat  dikemudian  hari.  Misalnya  proses  yang  berbelit-belit  dan biayanya  yang  terlalu  tinggi  dan  lain  sebagainya.  Karena  dalam  Islam  tidak menginginkan  umatnya  dalam  kesukaran,  kesulitan  dan  kesusahan  akan  tetapi menginginkan kemudahan dan proses yang tidak berlebihan.
Islam  tidak  menentukan,  banyak  atau  sedikitnya  maskawin,  demikian pula  jenisnnya,  karena  manusia  berbeda-beda  dalam  kemampuannya.  Islam memberikan  kelonggoran  dan  kebebasan,  agar  masing-masing  memberikan maskawin  menurut  kemampuan  dan  sesuai  dengan  keadaan  dan  adat  kebiasaan setempat. Maka tidak  ada  aibnya jika mahar itu berupa cincin dari besi atau berupa mengajarkan kitabullah dan hal-hal lain semacam itu yang bermanfaat dan kedua pihak  yang  melangsungkan  akad  sama-sama  menyetujui.  Sesuai  dengan  hadist  yang diriwayatkan oleh muslim dalam shahihnya yang berbunyi:
سر ل اقف  ...
اي اللهو لا لاقف غجر نث ةه ذف ديدح نه اوت اخولو زظنا صلى الله عليه وسلم الله لو

## ... ىراسا اذه نكلو دي دح نه اوت اخ لاو الله لوسر
Artinya: Bersabda  pula  Rasulullah  SAW,  cobalah  engkau  cari-cari,  walaupun hanya sebentuk cincin besi. Lalu pergilah orang itu  dan setelah kembali dia  berkata  pula  “tidak  ada  yang  Rasulullah.  Tidak  ada  walaupun hanya sebentuk cincin besi. Yang ada hanya sarungku ini. 4
Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an:
َز ۡسُؼۡلٱ ُنُكِت ُدي ِزُي  َلا َو  َز ۡسُيۡلٱ ُنُكِت ُ هللَّٱ ُدي ِزُي
4 Iman Muslim, Shahih Muslim Jilid I – IV , terj. Ma’mur daud. (Jakarta: Fa. Widjaya, 1993).  h. 58
ISSN:  1693-8712   (p) 2502-7565 (e)
Jurnal Islamika Volume 17, Nomor 1 Tahun 2017
Artinya: Allah  menghendaki  kemudahan  bagimu,  dan  tidak  menghendaki kesukaran bagimu... "(Al-Baqarah: 185). 5
Di  Kabupaten  Kerinci  Kecamatan  Sitinjau  Laut  terdapat  yang  namanya Lembaga  Adat  Depati  Atur  Bumi  yang  merupakan  nama  dari  lembaga  adat  lima desa yang terdiri dari Desa Hiang Tinggi, Koto Baru Hiang, Betung Kunig, Ambai Atas  dan  Ambai  Bawah.  Dari  lima  desa  tersebut  kini  telah  dilakukan  pemekaran yaitu  Desa  Hiang  Karya,  Hiang  Sakti,  Hiang  Lestari,  Angkasa  Pura  dan  Koto Sekilan Ambai yang menjadi 10 desa.
Di wilayah lembaga adat depati atur bumi di dalam proses pernikahan sesuai dengan  ketentuan  adat  tersebut  ada  yang  namanya  uang  adat  perkawinan.  Untuk menghindari  proses  yang  berbelit-belit  dan  uang  adat  dalam  perkawinan  yang terlalu  tinggi  dan  untuk  memudahkan  masyarakat  Desa  yang  ada  dalam  wilayah lembaga adat depati atur bumi dalam proses penyelesaian uang adat dibuatlah suatu ketetapan  tentang  jumlah  uang  adat  dalam  perkawinan.  Biaya  perkawinan  secara adat  di  wilayah  lembaga  adat  depati  atur  bumi,  uang  adat  dibebankan  kepada pengantin  lelaki  misalnya,  uang  adat  perkawinan  sebanyak  Rp.  400.000,  itu  pun bagi  laki-laki  maupun  perempuan  yang  berasal  dari  desa  di  wilayah  lembaga  adat depati atur bumi itu sendiri dan seandainya pihak dari laki-laki maupun perempuan yang  diluar  dari  wilayah  lembaga  adat  depati  atur  bumi  maka  uang  adat  yang diterapkan  juga  berbeda,  Sesuai  dengan  observasi  awal  uang  adat  untuk  orang semendo  ditetapkan  sebanyak  Rp.500.000,  yang  telah  ditetapkan  melalui musyawarah para depati ninik mamak, Pemerintah desa dan para ulama.
Mengingat  masalah  uang  adat  ini  bersifat  relatif  secara  umum  dan khususnya  di  wilayah  lembaga  adat  depati  atur  bumi,  telah  menjadi  polemik dan  menjadi  faktor  munculnya  masalah di masyarakat. Artinya uang  adat  yang sudah  disepakati  pada  saat  sekarang  akan  mengalami  Perubahan  pada  masa yang akan datang karena uang adat dalam perkawinan di  wilayah lembaga adat depati atur bumi dasarnya adalah musyawarah mufakat.
Ajaran Islam telah menjelaskan tentang mahar atau maskawin yang wajib diberikan  oleh  calon  suami  kepada  calon  isteri  pada  saat  perkawinan  sesuai
5 Depertemen Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahannya. (Jakarta: Mahkota Surabaya, 1989). h.
ISSN:  1693-8712   (p) 2502-7565 (e)
dengan kesepakatan kedua belah pihak.
Sebagaimana Firman Allah SWT:
                                                                                                         
Artinya  :  “ Berikanlah  maskawin  (mahar)  kepada  wanita  (yang  kamu  nikahi) sebagai  pemberian  dengan  penuh  kerelaan.  Kemudian  jika  mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati,  Maka  makanlah  (ambillah)  pemberian  itu  (sebagai  makanan) yang sedap lagi baik akibatnya .”(Q.S. An-Nisa : 4) 6
Maskawin  yang  telah  ditetapkan  sebagai  hak  isteri  ini,  sebagai  pembuktian tanggungjawab  seorang  suami  kepada  seorang  isteri.  Di  sisi  lain  masyarakat  di wilayah  lembaga  adat  depati  atur  bumi,  bahkan  masyarakat  Kabupaten  Kerinci  di dalam  pelaksanaan  akad  nikah  lebih  cenderung  dan  dominan  menggunakan  sistem perkawinan  yang  pelaksanaannya  secara  adat,  baik  dari  segi  pelaksanaan  bahkan dari segi biaya atau uang adat yang harus dikeluarkan oleh masyarakat secara umum dan secara spesifik oleh calon suami.
Pada masa Rasulullah SAW tidak dikenal adanya istilah uang adat yang ada hanya maskawin (mahar), wali, saksi, ijab dan qabul, dan lain sebagainya.Rasulullah SAW bersabda :
: ْنَلَس َو ِهْيَلَػ اللهلاص الله ُل ْوُس َر  َلاَق :  َلاَق ُهْنَػ الله َيض َر ٍد ْوُؼْسَه  ِنْت ِالله ِدْثَػ  ْنَػ ُنَصْحُا َو  ِزَصَثْلِل  ُّضَغَا ُههنِاَف ْج  هو َذَتَيْلَف َجَءاَثلْا  ُنُكْنِه َع اَطَتْسا  ِنَه ِب اَثهشلا  َزَشْؼَه اَي َه َو ِج  ْزَفْلِل )هيلػ قفته( ٌء اَج ِو ُهَل ُههنِاَف  ِم ْوهصلاِت ِهْيَلَؼَف ْغِطَتْسَي ْنَل  ْن
Artinya :  "Dari  Abdullah  bin  Mas'ud.  Ra.  la  berkata,  Rasulullah  SAW  bersabda kepada  kami:  hai  kaum  pemuda,  apabila  diantara  kamu  kuasa  untuk kawin,  hendaklah  ia  kawin,  sebab  kawin  itu  lebih  kuasa  untuk menjaga  mata  dan  kemaluan;Dan  barang  siapa  yang  tidak  kuasa, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu jadi penjaga baginya. 7
Berdasarkan  realita  yang  ada  pada  masyarakat  di  wilayah  lembaga  adat depati atur bumi tersebut dan hadits Rasulullah SAW di atas, maka penulis merasa tertarik  untuk  melaksanakan  penelitian  ini  dengan  mengangkat  judul: “Uang Adat
6 Ibid ,.  h.115
7 Imam  muslim. Shahih  Muslim  Jillid  I  –  V,  terjr.Ma’mur  Daud. (Jakarta:  Fa.Widjaya,  1993). h. 45
ISSN:  1693-8712   (p) 2502-7565 (e)
Jurnal Islamika Volume 17, Nomor 1 Tahun 2017
Perkawinan  dalam  Perspektif  Islam  (Studi  Kasus  Dilembaga  Adat  Depati  Atur Bumi).

## B. MANFAAT PENELITIAN
1. Menjalankan  peranan  dari  lembaga  adat  atau  depati  ninik  mamak  dalam melaksanakan  perkawinan  secara  adat  di  wilayah  Lembaga  Adat  Depati  Atur Bumi.
2. Menciptakan  dan  memudahkan  untuk  memahami  pelaksanaan  perkawinan  di kalangan masyarakat desa di wilayah Lembaga Adat Depati Atur Bumi.
3. Menambah  dan  memperdalam  khazanah  intelektual  ilmu  pengetahuan  penulis tentang pembahasan yang dibahas.

## C. METODOLOGI
Adapun  jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  Kualitatif    (penelitian  lapangan) yakni menggambarkan dan mengumpulkan secara umum masalah yang diteliti atau yang  objektif  dengan  mengumpulkan  data-data  yang  berhubungan  dengan  data penelitian dan berakhir dengan penarikan kesimpulan secara khusus.

## D. KERANGKA TEORI

## 1. Uang Adat
Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  “uang  adalah  alat  tukar  atau standar  pengukur  nilai  (kesatuan  hitungan)  yang  sah  dikeluarkan  oleh pemerintah suatu Negara berupa kertas, mas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu”.8Sedangkan adat adalah aturan (perbuatan) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala. 9
Adat merupakan perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan sehingga mejadi  dikenal  dan  diakui  orang  banyak.  „Urf  dalam  ushul  fiqh  ialah  sebagai acuan hukum yang diambil dari tradisi-tradisi sebuah masyarakat tertentu.
8 Departeman  Pendidikan  Nasional. Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia. (Jakarta  :  Balai  Pustaka, 2001) h. 1233
9 Ibid ,.  h. 6
ISSN:  1693-8712   (p) 2502-7565 (e)
Di  indonesia  sendiri  ada  berbagai  adat  perkawinan  sesuai  dengan  adat kepercayaan  masing-masing  dari  setiap  daerah.  Dalam  pelaksanan  upacara perkawinan ada beberapa hal yang tetap digunakan menurut hukum adat sebagai hukum  yang  hidup  ditengah  masyarakat.  Peninggalan  yang  berkenaan  dengan hukum adat yang paling terasa adalah pada prosesi perkawinan.
Uang  adat  dalam  perkawinan  adalah  uang  yang  dibayar  oleh  pengantin laki-laki kepada Lembaga Adat Depat Atur Bumi yang digunakan untuk prosesi perkawinan secara adat.
2. Perkawinan
Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  kata kawin diartikan  dengan membentuk  keluarga  dengan  lawan  jenis. 10 Aqad  merupakan  yang  telah terkenal dan memenuhi rukun-rukun serta syarat yang telah ditentukan untuk berkumpul.
Menurut syara‟fuqaha telah banyak memberikan depenisi secara umum diartikan  zawaj‟  adalah  pemilikan  sesuatu  melalui  jalan  yang disyariatkan  dalam  agama.  Tujuannya  menurut  tradisi  manusia  dan menurut  syara‟  adalah  menghalalkan  sesuatu  tersebut,  akan  tetapi  ini bukanlah tujuan pernikahan  yang tertinggi dalam syariat  Islam. Tujuan tertinggi  adalah  memelihara  regenerasi,  memelihara  gen  manusia  dan masing-masing suami istri mendapat ketenangan jiwa karena kecintaan dan  kasih  sayangnya  dapat  disalurkan.  Demikian  juga  pasangan  suami istri  sebagai  tempat  peristirahatan  disaat-saat  lelah  dan  tegang, keduanya  dapat  melampiaskan  kecintaan  dan  kasih  sayangnya selayaknya sepasang suami istri. 11
Keluarga  dimulai  dari  perkawinan  antara  seorang  laki-laki  dengan seorang  perempuan  sebagaimana  diatur  dan  dilaksanakan  sesuai  dengan Undang-Undang  dan  peraturan  yang  berlaku.  Agama  Islam  mengatur  sahnya perkawinan dengan peraturan yang terperinci menurut hukum syara'. Salah satu aspek penting dari pembinaan keluarga adalah kelestarian dalam mempertahankan  sendi-sendi  dasar  kehidupan  dan  menghadapi  tantangan  yang datang baik dari dalam maupun dari luar keluarga.
Hidup berkeluarga adalah fitrah yang diberikan oleh Allah SWT kepada
10 Ibid ,.  h. 528
11 Abdul  Aziz  Muhammad  Azam  dan  Abdul  Wahab  Sayed  Hawwas. fiqh  munakahat:  khitbah, nikah dan talak. (Jakarta : Amzah, 2009). h. 36
ISSN:  1693-8712   (p) 2502-7565 (e)
manusia.  Karena  itu,  orang  yang  berakal  sehat  tentu  mendambakan keluarga  bahagia,  sejahtera,  damai  dan  kekal.  Rumah  tangga  bahagia adalah  rumah  tangga  dimana  seluruh  anggota  keluarga  tidak  selalu mengalami keresahan yang menggoncangkan sendi-sendi keluarga. 12
“Rumah  tangga  sejahtera  adalah  rumah  tangga  yang  dapat  dipenuhi kebutuhan hidupnya, baik lahir maupun bathin menurut tingkat sosialnya”. 13
Rumah  tangga  yang  damai  adalah  rumah  tangga  dimana  para  anggota keluarganya  senantiasa  aman  tentram  dalam  suasana  kedamaian  dan bebas dari percekcokan dan pertengkaran. Sedangkan rumah tangga yang kekal adalah rumah tangga yang terjalin utuh dan tidak terjadi perceraian seumur hidupnya. 14
Secara  garis  besar,  tujuan  dan  fungsi  perkawinan  itu  dinyatakan  oleh Allah  SWT  agar  manusia  mendapatkan  mawaddah  wa  rahmah  (cinta  kasih sayang),  serta  ketenangan  lahir  batin  di  kalangan  manusia  sebagaimana dinyatakan dalam firman-Nya  :
                                                                                                                                                            
Artinya : Dan  di  antara  tanda-tanda  kekuasaan-Nya  ialah  dia  menciptakan untukmu  isti-istri  dari  jenismu  sendiri,  supaya  kamu  cenderung  dan merasa  tentram  kepadanya,  dan  dijadikan-Nya  di  antaramu  kasih sayang.  Sesungguhnya  pada  yang  demikian  itu  benar-benar  terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (Q.S. Ar-Ruum : 21)
3. Hukum Islam
"Hukum menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah “peraturan atau adat  yang  secara  resmi  mengikat,  yang  dikukuhkan  oleh  penguasa”. 15 Sedangkan  Islam  menurut  kamus  besar  bahasa  Indonesia  adalah  agama  yg diajarkan  oleh  Nabi  Muhammad  SAW.  berpedoman  pada  kitab  suci  Al-Quran yg diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah SWT. 16
Ajaran  Islam  yang  berdasarkan  Al-qur'an  dan  Sunnah  Rasulullah
12 Dedi Junaidi. Bimbingan perkawinan . (Jakarta: Akademika Pressindo, 2003). h.155
13 Ibid 14 Ibid
15 Departeman Pendidikan Nasional. Op-cit. h. 35
16 Ibid
ISSN:  1693-8712   (p) 2502-7565 (e)
SAW,  mengandung  masalah  Aqidah  dan  Akhlak  yang  harus  diikuti  oleh setiap  muslim  dalam  bermasyarakat  dan  juga  peraturan  dan  hukum  Islam baik mengenai perorangan, hukum  keluarga maupun  hukum  masyarakat  yang semua  itu  sebagai  sumber  hidup  bagi  manusia  untuk  mencapai  kesejahteraan hidup.
Sebagai masyarakat, tentu ada hukum yang mengatur jalannya kehidupan dalam masyarakat, peraturan ini meliputi semua aspek kehidupan, dan termasuk diantaranya masalah peraturan tentang uang adat dalam perkawinan secara adat. Uang  adat  dalam  perkawinan  merupakan  suatu  tradisi  dalam  melaksanakan perkawinan  secara  adat  di  Lembaga  Adat  Depati  Atur  Bumi  dan  itupun  pada esensinya  harus  memiliki  batas  kewajaran.  Artinya,  agar  tidak  mempersulit segala  sesuatu  yang  berhubungan  dengan  masalah  perkawinan  yang dilaksanakan secara adat.
Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an:
                                                     
Artinya . "... Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.. . "(Al-baqarah :185). 17
AllahSWT berfirman dalam Al-Baqarah 286:
                               
Artinya  :" Allah  tidak  membebani  seseorang  melalui  sesuai  dengan kesanggupannya ". (QS. Al-Baqarah :286) 18
Allah SWT berfirman dalam surat Shaad, yaitu :
                                                                            
Artinya :" Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di  muka  bumi,  maka  berilah  keputusan  (perkara)  di  antara  manusia dengan adil ". (Q.S. Shaad : 26) 19
17 . Depertemen Agama RI. Op. Cit. h. 26
18 . Ibid. , h.72
19 . Ibid. , h. 410
ISSN:  1693-8712   (p) 2502-7565 (e)
Jadi, seorang khalifah ialah yang melaksanakan tugas kepemimpinannya sesuai  dengan  tuntutan  yang  telah  digariskan  oleh  Rasulullah  SAW  sehingga semua  aspeknya  mencerminkan  pengamalan  ajaran  Islam.  Orang  yang  diberi wewenang dalam pelaksanaan perkawinan secara adat di  Lembaga Adat Depati Atur  Bumi  adalah  orang  yang  telah  dinobatkan  menjadi  pemangku  adat  serta dengan  gelarnya  dan  termasuk  struktur  masyarakat  informal  (alim  ulama, cendikiawan, dan anak jantan). Dengan adanya struktur masyarakat informal dan para  pemangku  adat  dapat  membawa  masyarakat  menjadi  aman,  damai  dan sejahtera. Seperti pepatah adat mengatakan :
"Berjenjang  naik  bertangga  turun,  naik  dari  jenjang  yang  dibawah turun dari jenjang yang diatas, berbilang dari yang esa mengaji yang alif,  kemanakan  beraja  mamak,  mamak  beraja  ke  penghulu, penghulu  beraja  ke  mufakat,  mufakat  beraja  kebenaran,  kebenaran berdiri sendiri menurut alur dan patut." 20
Kemudian  di  dalam  bermufakat  yang  tidak  menurut  alur  dan  patut, hasilnya  tidaklah  mendapat  dukungan  dari  masyarakat.  Setiap  mufakat  yang tidak  berdasarkan  alur  dan  patut  itu  dapat  pula  menghilangkan  kewibawa pimpinan  yang  menjalankannya.  Karena  alur  adalah  meletakkan  sesuatu  pada tempatnya dan patut pula harus menurut yang sewajarnya.

## D. HASIL PENELITIAN
1. Kedudukan  uang  adat  adalah  sebagai  uang  penerang  atau  uang  yang dihanguskan (dalam uang adat) atau uang yang akan dibagi-bagikan kepada para orang-orang adat dan untuk kebutuhan lainnya seperti masjid, Maka diwajibkan untuk  membayarnya  sebagai  salah  satu  syarat  untuk  dilaksanakan  pernikahan adat.
2. Akibat  pelanggaran  terhadap  uang  adat  dalam  perkawinan  di  Lembaga  Adat Atur  Bumi  ialah  segala  resiko  yang  akan  terjadi  di  kemudian  hari  akan ditanggung  sendiri,  ia  tidak  diakui  sebagai  anak  buah  di  desa  tersebut,  dan  ia tidak boleh mendirikan rumah di desa tersebut.
20 Yunasril Ali dkk. Adat Bersendi Syara’ : Sebagai Pondasi Membangun Masyarakat Madani di Kerinci. (Kerinci : Stain Kerinci Press, 2005). h. 34
ISSN:  1693-8712   (p) 2502-7565 (e)
3. Menurut  pandangan  hukum  Islam  tentang  kedudukan  uang  adat  di  dalam pelaksanaan pernikahan secara adat di Lembaga Adat Atur Bumi yang tidak ada larangan di dalam ajaran agama karena antara adat dan agama terjadi pembauran yang  harmonis  dan  tidak  dapat  dipisahkan.  Pepatah  adat  mengatakan “Adat bersendi  syara’,  syara’  bersendi  kitabullah.  Syara’  mengato,  adat  memakai”.
Dan sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang menerangkan berkenaan dengan adat yaitu :
) هَمَكَحُملا  َتاَد َعْلَا (
Artinya : “Adat kebiasaan dapat dijadikan pijakan hukum”

## E. PENUTUP
1. Pernikahan  baik  secara  adat  maupun  secara  agama  tidak  ada  larangan  selama  tidak menyalahi  ketentuan  agama,  maka  tidaklah  dilarang.  Untuk  itu  peneliti mengharapkan  agar  ketentuan  adat  tersebut  dapat  dipertahankan  dan  dilestarikan sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang memiliki adat istiadat.
2. Uang  adat  yang  ditetapkan  sebagai  ketentuan  adat  yang  dimaksudkan  didalam perincian uang adat  yang sudah ditetapkan tidak perlu terlalu besar karena nantinya akan memberatkan bagi calon pengantin.

## DAFTAR PUSTAKA
A.  Rasyid,  Roihan  (2007) Hukum  Acara  Peradilan  Agama .  Cet.  2;  Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada.
Amandemen Lengkap UUD 1945.
Amiruddin  dan  Zainal  Asikin  (2004) Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Arikunto,  Suharsimi  (2006) Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktik . Cet. 13; Jakarta: PT Rineka Cipta.
Arto,  Mukti  (2005) Praktek Perkara  Perdata  Pada  Pengadilan  Agama .  Cet. VI; Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
Bisri,  Cik  Hasan  (2003) Peradilan  Agama  Di  Indonesia .  Cet.  4;  Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada.
ISSN:  1693-8712   (p) 2502-7565 (e)
Djalil,  Basiq  (2006) Peradilan  Agama  di  Indonesia:  Gemuruhnya  Politik  Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat, Hukum Adat) dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan agama Hingga Lahirnya Peradilan Syariat Islam Aceh . Cet. 1; Jakarta: Kencana.
Firdaus  (2004) Ushul  Fiqh,  Metode  Mengakaji  Dan  Memahami  Hukum  IslamSecara Komprehensif . Cet. I; Jakarta: Zikrul Hakim.
Harahap, M. Yahya (2008) Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan . Jakarta: Sinar Grafika.
-----  (2005) Kedudukan  Kewenangan  dan  Acara  Peradilan  Agama:  UU  No.  7Tahun 1989 . Jakarta: Sinar Grafika.
Ibrahim,  Johnny  (2005) Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif . Cet 3; Surabaya: Bayumedia
Lubis, Sulaikin (2006) Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia .Cet. II; Jakarta: Kencana.
Mahkamah      Agung    (2009) Pedoman  Teknis  Administrasi  dan      TeknisPeradilan Agama . Buku II; Jakarta.
Makarao,  Taufik      (2004) Pokok-Pokok  Hukum  Acara  Perdata .  Jakarta:  PT  Rineka Cipta.