## Analisis Konsep Toleransi Dan Fleksibilitas Dalam Praktik Pencampuran Madzhab ( Talfiq) Terhadap Kasus Fatwa Kontroversial
Silawati 1 , Mochammad Novendri S 2 , Aslati 3 13 UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia. 2 STIES Imam Asy-Syafii Pekanbaru, Indonesia

## Article history:
Received   : 2023-10-10 Accepted  : 2023-10-16 Published : 2023-12-21
Author’s email: silawati@uin-suska.ac.id, aslati@uin-suska.ac.id, mochammadnovendrispt@gma il.com

## Abstract
Tolerance  and  flexibility  in  adopting  talfiq  in  controversial  fatwa cases is a very relevant and complicated topic in the study of Islamic jurisprudence. This article aims to examine the concept of talfiq and how it is applied in formulating fatwas that create polemics. talfiq is an approach used to combine views from various schools of Islamic jurisprudence  in  formulating  fatwas.  This  approach  considers  a balance  between  flexibility  in  dealing  with  complex  practical problems and the diverse needs of Muslims. However, the practice of talfiq also gives rise to debate among ulama. Some see talfiq as a form  of  tolerance  and  inclusiveness  in  response  to  changing  times, while  others  still  adhere  to  the  conservative  principles  of  their respective schools of thought. In the case of fatwas which are a source of debate, merging madzhab through talfiq could be a solution that is  more  inclusive  and  relevant  to  current  developments.  Decisions regarding controversial fatwas, which involve the use of talfiq, must be based on in-depth study, ongoing dialogue between ulama from various schools of thought, as well as considerations of Islamic values, the benefit of the people, and the principles of justice. An attitude of mutual  respect  and  inclusion  in  discussions  is  very  important  to achieve a broader and more measurable understanding.
Keywords: Tolerance, flexibility, talfiq, controversial

## Pendahuluan
Pencampuran madzhab atau talfiq adalah ide yang menciptakan perdebatan dalam kerangka hukum Islam. Gagasan ini melibatkan penyatuan hukum-hukum yang berasal dari  beberapa  madzhab  atau  pandangan  ulama  yang  berbeda  dalam  situasi tertentu.(Muhammad,  2020)  Penggunaan talfiq ini  umumnya  terjadi  saat  tidak  terdapat pandangan yang eksplisit dari satu madzhab dalam menghadapi situasi atau permasalahan kontemporer  yang  tidak  ada  dalam  konteks  zaman  mereka.  (Jabbar,  n.d.)  Walaupun penggabungan  madzhab  melalui talfiq dapat  memberikan  solusi  untuk  permasalahan- permasalahan yang baru muncul, terdapat sejumlah fatwa yang menimbulkan kontroversi akibat  penerapan  konsep talfiq ini.  Fatwa-fatwa  ini  menjadi  sumber  perdebatan  dan perbedaan pendapat di antara ulama serta dalam kalangan umat Islam.
Dalam konteks ini, penting untuk memiliki pemahaman tentang konsep toleransi dan  fleksibilitas  dalam  praktik  pencampuran  madzhab.  Toleransi  merujuk  pada  sikap gegap  gempita  saling  menghargai  dan  mengakui  perbedaan  pendapat  dalam  Islam. (Abdurrohman,  2018)  Fleksibilitas,  di  sisi  lain,  mengacu  pada  kapasitas  untuk menyesuaikan dan beradaptasi dengan perubahan zaman serta kondisi sosial dan budaya yang beragam. Ide-ide ini dapat memainkan peran sentral dalam memahami dan mengatasi fatwa-fatwa kontroversial yang muncul sebagai akibat dari talfiq (FADLY, 2016)
Dalam tulisan ini akan menginvestigasi beberapa fatwa yang memicu perdebatan dan melibatkan penerapan talfiq , dan kemudian akan mempertimbangkan peran penting konsep  toleransi  dan  fleksibilitas  dalam  memahami  serta  mengevaluasi  fatwa-fatwa tersebut. Studi kasus ini akan memberikan pencerahan yang lebih komprehensif mengenai kerumitan serta hambatan-hambatan yang terlibat dalam praktik pencampuran madzhab ketika  merumuskan  fatwa  (Shidiq,  2021)  Fatwa  sebagai  penafsiran  hukum  yang disampaikan oleh seorang cendekiawan Islam atau lembaga keagamaan untuk menjawab pertanyaan atau permasalahan hukum tertentu. Fatwa dianggap sebagai otoritas moral dan hukum bagi umat Islam, dan memiliki potensi untuk memengaruhi tindakan individu dan tata kehidupan masyarakat secara menyeluruh.
Meski begitu, penting juga untuk diingat bahwa fatwa bukanlah hukum yang bersifat mutlak  dan  tidak  boleh  diperdebatkan.  Dalam  Islam,  terdapat  ruang  bagi  perbedaan pendapat,  dan  berbagai  madzhab  telah  mengembangkan  interpretasi  hukum  yang beragam.  Madzhab-madzhab  tersebut,  seperti  Hanafi,  Maliki,  Syafi'i,  dan  Hanbali, memiliki  metodologi  serta  prinsip-prinsip  interpretasi  yang  khas.  Setiap  madzhab menghasilkan  pendapat  hukum  berdasarkan  pemahaman  mereka  terhadap  sumber- sumber  hukum  Islam,  seperti  Al-Qur'an,  Hadis,  dan  prinsip-prinsip  umum ( qiyas )(Kurniawati, 2019).
Dalam konteks di mana tidak terdapat pandangan yang tegas dari satu madzhab atau ketika  menghadapi  situasi  yang  tidak  dikenali  oleh  zaman  madzhab  tersebut,  praktik pencampuran madzhab, yang dikenal sebagai talfiq, muncul sebagai upaya untuk mencari solusi yang relevan dan sesuai dengan konteks saat ini. (Kurniawati, 2019) Pendekatan ini dapat  mencakup  penggabungan  pandangan  dari  berbagai  madzhab  atau  mengambil elemen-elemen hukum dari berbagai madzhab untuk membentuk fatwa yang baru.
Namun, penggunaan praktik pencampuran madzhab ini telah menciptakan polemik dan  perdebatan  di  kalangan  ulama.  Beberapa  fatwa  yang  melibatkan  pencampuran madzhab telah menimbulkan kontroversi karena dianggap melanggar prinsip-prinsip dan metodologi interpretasi yang telah ditetapkan oleh madzhab-madzhab tersebut. Fatwa-
fatwa semacam ini sering menjadi penyebab perselisihan dan pertentangan di antara umat Islam, terutama ketika menyangkut isu-isu yang sensitif seperti ibadah, pernikahan, dan waris. Dalam konteks ini, gagasan toleransi dan fleksibilitas menjadi sangat relevan.
Toleransi memiliki peran yang krusial dalam mengakui keberagaman pandangan dan pemahaman  dalam  Islam.  Islam  memiliki  warisan  intelektual  yang  kaya  dengan  ulama- ulama yang mengembangkan pemikiran dan pendapat yang beragam. Toleransi menuntut kita  untuk  memberikan  penghormatan  kepada  pandangan  orang  lain,  bahkan  jika  kita mungkin tidak sependapat atau sepenuhnya memahami pemikiran mereka. Fleksibilitas juga menjadi faktor penting dalam konteks pencampuran madzhab.
Fleksibilitas mengakui bahwa kondisi sosial, budaya, dan zaman dapat berubah, dan dalam menghadapi perubahan ini, Islam perlu mengembangkan tanggapan yang relevan. Dalam beberapa situasi, pengambilan hukum dari beberapa madzhab atau pencampuran hukum dari berbagai sumber dapat memberikan solusi yang lebih sesuai dengan konteks sosial dan kebutuhan umat Muslim saat ini.(Jabbar, n.d.)
Dalam  penelitian  ini,  kita  akan  mengamati  beberapa  fatwa  yang  memunculkan kontroversi  dan  melibatkan  praktik  pencampuran  madzhab.  Selanjutnya,  kita  akan melakukan  analisis  terhadap  peran  konsep  toleransi  dan  fleksibilitas  dalam  memahami serta  mengevaluasi  fatwa-fatwa  tersebut.  Kami  akan  menyelidiki  bagaimana  berbagai pendekatan  dalam  praktik  pencampuran  madzhab  dapat  memengaruhi  hasil  fatwa  dan bagaimana tanggapan terhadap fatwa tersebut dapat bervariasi di kalangan umat Islam..

## Metode Penelitian
Penelitian mengkaji konsep toleransi dan fleksibilitas dalam praktik pencampuran madzhab  ( talfiq )  dan  menganalisis  fatwa-fatwa  kontroversial  yang  terkait,  penelitian  ini akan menggunakan metode penelitian studi kasus. Pendekatan studi kasus memungkinkan kita  untuk  mendapatkan  pemahaman  yang  mendalam  tentang  fenomena  yang  sedang diteliti dengan melibatkan analisis rinci terhadap kasus-kasus spesifik yang relevan.
Pemilihan Fatwa Kontroversial: Pertama, peneliti akan melakukan pemilihan fatwa- fatwa  kontroversial  yang  terkait  dengan  praktik  pencampuran  madzhab.  Kriteria pemilihan  dapat  mencakup  tingkat  kontroversi,  relevansi  dengan  topik  penelitian,  dan signifikansi  dalam  masyarakat  Muslim.  Fatwa-fatwa  ini  harus  memiliki  implikasi  yang signifikan dalam praktik kehidupan sehari-hari umat Islam. Kemudian pengumpulan data yang  relevan  akan  dikumpulkan  untuk  masing-masing  fatwa  yang  dipilih. Sumber  data dapat  meliputi  teks  fatwa  itu  sendiri, baik dalam  bentuk  teks tulisan  maupun  rekaman audio atau video fatwa yang diberikan oleh ulama terkait. Selain itu, dokumen-dokumen
terkait  seperti  penelitian  atau  artikel  yang  membahas  fatwa  tersebut  juga  akan dikumpulkan.
Analisis  data  yang  dikumpulkan  akan  dianalisis  secara  teksual  untuk mengidentifikasi  argumen  dan  pemikiran  di  balik  fatwa-fatwa  kontroversial  tersebut. Pemahaman terhadap metodologi dan prinsip-prinsip interpretasi madzhab yang terkait akan  menjadi  dasar  analisis  untuk  mengidentifikasi  bagaimana  praktik  pencampuran madzhab terjadi dalam fatwa tersebut.

## Hasil dan Pembahasan

## Fatwa dan Urgensinya dalam Islam
Terdapat berbagai metode yang dapat digunakan untuk menyebarkan pengetahuan, dan salah satu metode yang sangat signifikan adalah melalui penerbitan fatwa. Ini karena umat  sangat  bergantung  pada  fatwa  dan  mengandalkannya  sebagai  panduan.  Praktik penerbitan fatwa telah berlangsung sejak awal sejarah Islam hingga saat ini. Fenomena ini muncul  karena  umat  Islam  memerlukan  pengetahuan,  jawaban  untuk  pertanyaan- pertanyaan yang masih membingungkan, atau panduan hukum terkait dengan situasi baru agar mereka dapat mengikuti perkembangan dunia dalam kehidupan sehari-hari mereka.
Secara syariat, fatwa didefinisikan sebagai penentuan hukum untuk suatu masalah dengan  menggunakan  bukti-bukti  dari  Al-Qur'an  atau  As-Sunnah,  atau  melalui  Ijtihad ketika  tidak  ada  ketentuan  hukum  yang  jelas  dalam  teks  syariat  (Rahmatullah,  2015). Pentingnya fatwa dalam Islam tidak dapat  dipungkiri.  Fatwa memiliki kedudukan yang sangat tinggi, dihormati sebagai tindakan mulia, dan dianggap sebagai suatu yang sangat berharga. Seorang yang memiliki kewenangan memberikan fatwa (Mufti) dianggap sebagai perwakilan  Allah  dalam  memahami  maksud-Nya,  dan  mereka  dipercayai  dalam menyampaikan prinsip-prinsip syariat dan ajaran Islam (Hosen, 2015).
Secara etimologi, istilah "fatwa" adalah sebuah kata benda abstrak yang mengacu pada tindakan memberikan penilaian hukum. Dalam bahasa Arab, bentuk jamak dari kata ini adalah " fataawa " dan " fataawi ". Dalam konteks penggunaan bahasa, dikatakan bahwa seseorang  telah  memberikan  "fatwa"  ( ايتفو  ىوتف  هيتفأ )  ketika  mereka  telah  memberikan jawaban atas suatu pertanyaan atau masalah tertentu (Al-Misbahul Munir; 2/622). Ibnu Katsir  menjelaskan  bahwa  kata  "fatwa"  digunakan  ketika  seseorang  telah  memberikan jawaban  atau  penilaian  terhadap  suatu  masalah,  dan  istilah  ini  merujuk  pada  tindakan memberikan penilaian hukum (Al-Hulal Al-Bahiyyah; 240)
Ibnu  Manzhur  mencatat  bahwa  " fatwa "  dan  " futya "  adalah  dua  istilah  yang digunakan  untuk  menggantikan  kata  " ifta' "  yang  berarti  memberikan  penilaian  hukum. Misalnya, kita bisa mengatakan bahwa seseorang telah memberikan "fatwa" terkait dengan
suatu ideologi atau telah memberikan "fatwa" dalam menjelaskan suatu masalah (Lisanul Arab; 15/145). Konsep "fatwa" seolah-olah memberikan kejelasan atau penjelasan atas suatu permasalahan dengan membuatnya lebih kuat dan tegas dalam arti hukumnya.
Kedudukan fatwa dalam Islam sangatlah istimewa dan dianggap memiliki nilai yang tinggi.  Fatwa  dianggap  sebagai  tindakan  yang  mulia  dan  diberikan  penghargaan  yang tinggi.  Orang  yang  diberi  kepercayaan  untuk  memberikan  fatwa,  yaitu  Mufti,  dianggap sebagai perantara antara umat dan Allah dalam memahami maksud-Nya. Mereka memiliki tanggung  jawab  untuk  menyampaikan  hukum  dan  ajaran  Islam.  Secara  faktual,  Mufti dianggap sebagai perwakilan Nabi Muhammad ملسو هيلع الله ىلص , sebagai penerusnya dan pewarisnya,  sebagaimana  dijelaskan  dalam  hadis  sahih  yang  menyatakan  bahwa  "Para ulama adalah pewaris para Nabi" (Abu Dawud; 3643).
Ibnu  Qayyim  dalam  I’lamul  Muwaqi’in  an  Rabbil  Alamin  (1/9 -10)  menjelaskan bahwa  setelah  wafatnya  Nabi  Muhammad ملسو  هيلع  الله  ىلص ,  tanggung  jawab  dalam penerbitan fatwa diemban oleh individu yang teguh dalam keimanan, mereka yang kuat dalam  mempraktikkan  agama,  penghafal  Al-Qur'an,  dan  tentara  Allah,  yang  merujuk kepada para sahabat. Para sahabat adalah kelompok yang memiliki karakteristik hati yang sangat  lembut,  pengetahuan  yang  mendalam,  penalaran  yang  jelas,  dan  kesetiaan  yang tulus  kepada  agama.  Mereka  memberikan  nasihat  yang  bijaksana,  berbicara  dengan kejujuran,  dan  memiliki  kedekatan  yang  mendalam  dengan  Allah.  Dalam  kelompok sahabat ini, terdapat beberapa yang aktif dalam memberikan fatwa (Mukatsirun), ada yang kurang aktif dalam memberikan fatwa (Muqillun), dan ada yang berada di tengah-tengah dalam memberikan fatwa (Mutawasithun).
Jika fatwa diberikan oleh seseorang yang memenuhi syarat sebagai Mufti, itu akan mendatangkan  keutamaan  dan  mendapatkan  pahala.  Namun,  bagi  mereka  yang  nekat memberikan fatwa tanpa memiliki ilmu yang memadai, itu merupakan tindakan berbahaya dan  dosa.  Oleh  karena  itu,  telah  ada  peringatan  yang  tegas  terhadap  individu  yang memberikan fatwa dalam agama tanpa memiliki pengetahuan yang memadai.
Mengambil  peran  sebagai  pemberi  fatwa  dihormati  oleh  kelompok  yang  sangat berhati-hati, mereka merasa bertanggung jawab dan sadar akan beban yang mereka pikul. Mereka  menghormati  para  ulama  senior  yang  berdasarkan  pengetahuan  mereka,  serta ulama yang saleh dari masa lalu hingga saat ini. Tidak ada yang, terlepas dari popularitas mereka,  kedalaman  pengetahuan  mereka,  dan  keterampilan  mereka  dalam  menghadapi masalah-masalah  kompleks,  merasa  malu  untuk  merujuk  penanya  kepada  orang  lain sambil  dengan  jujur  mengakui,  "Saya  tidak  tahu,"  atau  menunda  memberikan  jawaban sampai mereka memperoleh kejelasan tentang hukum yang ditanyakan.

## Konsep  Toleransi  dan  Fleksibilitas  dalam  Praktik  Pencampuran  Madzhab (Talfiq) Terhadap Kasus Fatwa Kontroversial
Talfiq, pada prinsipnya, melibatkan penggabungan lebih dari satu madzhab (sistem pemikiran hukum). talfiq dianggap sebagai bentuk taklid, yang berarti tindakan mengikuti sesuatu  tanpa  memiliki  pemahaman  mendalam  tentang  detail,  dalil,  metodologi  yang digunakan,  dan  sebagainya.  Praktik  taklid  juga  dapat  ditemukan  dalam  talfiq.  Namun, dalam  konteks  talfiq,  kita  menggabungkan  fatwa  dari  berbagai  madzhab  yang  berbeda untuk mengatasi isu-isu praktis yang kompleks.(Cholid, 2021)
Beberapa  ulama  mengaitkan talfiq dengan  mengambil  kelonggaran  (rukhsah), sementara yang lain menyatakan bahwa talfiq adalah merumuskan pendapat ketiga dalam suatu masalah yang sebelumnya hanya memiliki dua pendapat. Penting untuk menyelami lebih lanjut pandangan-pandangan ini untuk memahami dasar-dasar mereka dan urgensi talfiq dalam era modern. Di zaman modern, para ulama mulai menganjurkan talfiq sebagai solusi yang optimal untuk menghadapi isu-isu modern yang muncul dan belum pernah ada sebelumnya. (Shidiq, 2021) Kita saat ini dihadapkan pada banyak situasi yang belum pernah  terjadi  pada  masa  ulama  awal,  sehingga  muncul  pertanyaan  tentang  cara  yang paling tepat untuk mengatasi mereka. Sebagai hasilnya, konsep talfiq ini mulai dirumuskan oleh para ulama.
Jika  kita  melihat  sejarah  talfiq,  kita  akan  menemukan  bahwa talfiq muncul  dalam periode yang relatif baru. Seperti yang ditegaskan dalam penelitian yang dilakukan oleh Dr. Ghazi, talfiq baru muncul sekitar 500 tahun yang lalu, sekitar akhir abad ke-9 Hijriah. Buku-buku yang membahas talfiq mulai diterbitkan pada abad ke-10 Hijriah.(Zikri & MA, n.d.)
Para ulama mulai mengadopsi metode talfiq ini karena beberapa alasan, termasuk kebutuhan  untuk  memenuhi  kebutuhan  yang  beragam  dari  umat  yang  tidak  dapat dipenuhi  oleh  satu  madzhab  saja.  Dalam  konteks  ini,  "madzhab"  merujuk  pada  aliran pemikiran hukum Islam, bukan masalah yang terkait dengan keyakinan atau hal serupa. Diskusi ini berkaitan dengan madzhab-madzhab fiqh, seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali.  Para  ulama  berpendapat  bahwa  mengandalkan  satu  madzhab  saja  tidaklah memadai  dan  tidak  dapat  sepenuhnya  memenuhi  kebutuhan  yang  sebenarnya  dapat dipenuhi  oleh  madzhab-madzhab  lain.  Dengan  menggabungkan  berbagai  madzhab tersebut, mereka berpendapat bahwa kebutuhan umat dapat dipenuhi dengan lebih baik. (Shidiq, 2021)
Talfiq  berperan  dalam  memudahkan  individu  yang  memiliki  kewajiban  untuk mengikuti  hukum-hukum  Islam  dalam  memilih  solusi  terbaik  dan  paling  praktis. talfiq
memiliki  potensi  untuk  mendekatkan  berbagai  madzhab  fiqh  yang  berbeda  dan membentuk  tren  fiqh  yang  muncul  melalui  penggabungan  aspek-aspek  dari  madzhab- madzhab yang berbeda. Selain itu, talfiq juga dapat membantu mengatasi ketergantungan buta terhadap satu madzhab tertentu dan menghapuskan pembatasan-pembatasan yang mungkin membatasi umat Islam dalam mendapatkan manfaat dari berbagai madzhab.
Menurut  Dr.  Ghazi, talfiq dapat  didefinisikan  secara  komprehensif  dan  eksklusif sebagai tindakan taklid yang menggabungkan dua madzhab atau lebih dalam satu aspek ibadah atau muamalah tertentu. Penting untuk diingat bahwa talfiq merupakan bagian dari taklid  dan  terutama  terkait  dengan  masalah-masalah  yang  memerlukan  penilaian ijtihadiyyah, bukan dalam hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan atau masalah ilmiah yang sudah jelas dan diketahui oleh semua orang (Kurniawati, 2019). Perlu ditekankan bahwa talfiq tidak dapat diterapkan dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan akidah atau dalam situasi di mana dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah telah jelas dan disepakati oleh para ulama.
Talfiq hanya  relevan  dan  dapat  digunakan  dalam  situasi-situasi  di  mana  masih terdapat ketidakjelasan atau ruang bagi perbedaan pendapat, serta dalam konteks-konteks serupa. Sebagai contoh, kita dapat mengambil masalah masah (membasuh kepala) selama wudhu. Ini adalah salah satu rukun wudhu yang penting. Imam asy-Syafi'i berpendapat bahwa  dalam  hal  ini,  cukup  membasuh  sebagian  saja  dari  kepala.  Selain  itu,  beliau berpendapat  bahwa  jika  seseorang  menyentuh  wanita  setelah  melakukan  wudhu  tanpa adanya penghalang, wudhunya menjadi batal. Di sisi lain, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa menyentuh wanita tidak membatalkan wudhu. Dalam situasi ini, tidak ada masalah yang signifikan. Jadi, jika seseorang memilih untuk mengikuti pendapat Imam asy-Syafi'i tentang masah kepala yang hanya sebagian, tetapi juga mengikuti pendapat Imam Abu Hanifah tentang sentuhan dengan wanita yang tidak membatalkan wudhu, ini akan disebut sebagai talfiq -  yaitu  menggabungkan  dua  pendapat  dari  dua  madzhab  yang  berbeda. Dalam hal ini, individu tersebut melakukan talfiq , bukan mengikuti satu pendapat langsung (Rahmatullah, 2015).
Talfiq adalah  praktik  mengambil  dua  pendapat  yang  berbeda  dari  madzhab  yang berbeda  dan  menggabungkannya  dalam  satu  masalah  tertentu.  Namun,  ada  kesamaan teknis  dengan mura'ah al-khilaf ,  sehingga  sebagian  ulama  menganggap  keduanya  sama.
Mura'ah  al-khilaf adalah  ketika  seseorang  mempertimbangkan  perbedaan  pendapat  di antara madzhab-madzhab dalam memutuskan suatu masalah. Meskipun beberapa ulama menganggap talfiq dan mura'ah  al-khilaf serupa,  sebenarnya  ada  perbedaan  yang  dapat dibedakan di antara keduanya, meskipun terkadang ada kesamaan (Sutrisno, 2019).
Toleransi dan fleksibilitas dalam praktik pencampuran madzhab ( talfiq ) merupakan topik yang kontroversial dalam konteks fikih Islam. Pencampuran madzhab melibatkan penggabungan  pendapat-pendapat  dari  berbagai  aliran  pemikiran  dalam  memecahkan masalah  fikih.  Ketika  kita  menganalisis  toleransi  dan  fleksibilitas  dalam  konteks pencampuran madzhab, kita dapat mempertimbangkan studi kasus terkait dengan fatwa- fatwa  kontroversial  yang  telah  dikeluarkan.  Dari  satu  sudut  pandang,  para  pendukung pencampuran  madzhab  berpendapat  bahwa talfiq memungkinkan  ruang  untuk menggabungkan pendapat-pendapat yang dianggap paling sesuai dari berbagai madzhab. Ini memberikan fleksibilitas dalam menjawab isu-isu praktis yang rumit dan dapat lebih memenuhi  kebutuhan  umat. talfiq juga  dianggap  sebagai  solusi  untuk  mengatasi keterbatasan satu madzhab dalam menjawab semua masalah yang timbul di era modern (Busyro et al., 2019).
Namun,  terdapat  juga  kritik  terhadap  praktik  pencampuran  madzhab.  Beberapa ulama  berpendapat  bahwa  pencampuran  madzhab  dapat  menimbulkan  kebingungan dalam merumuskan hukum-hukum agama dan merusak identitas unik dari masing-masing madzhab.  Mereka  berargumentasi  bahwa  setiap  madzhab  memiliki  metodologi  dan prinsip-prinsip yang khas, dan pencampuran madzhab dapat mengurangi kejelasan dan konsistensi dalam penafsiran hukum Islam.
Dalam  konteks  toleransi,  beberapa  ulama  memandang  pencampuran  madzhab sebagai  bentuk  toleransi  terhadap  perbedaan  pendapat  dalam  Islam.  Pencampuran madzhab dianggap sebagai cara untuk menghargai keragaman dalam interpretasi fikih dan memberikan ruang bagi variasi pendapat. Meskipun demikian, ada juga pandangan bahwa toleransi dalam Islam seharusnya tidak mencakup penggabungan pendapat-pendapat yang bertentangan  secara  substansial,  melainkan  menghormati  perbedaan  dan  memberikan ruang untuk dialog dan pemahaman yang lebih baik (Qomar, 2021).
Dalam menganalisis konsep toleransi dan fleksibilitas dalam praktik pencampuran madzhab, sangatlah penting untuk mempertimbangkan latar belakang sejarah dan kondisi sosial  di  mana  praktik  ini  berkembang.  Selain  itu,  perdebatan  mengenai  isu  ini  harus didasarkan pada argumen-argumen yang kuat dan bukti-bukti yang sah yang berasal dari sumber-sumber  agama  dan  fikih.  Perlu  ditekankan  bahwa  pandangan  dan  pendekatan terhadap pencampuran madzhab dapat bervariasi di antara berbagai ulama dan komunitas Muslim. Oleh karena itu, diskusi yang mendalam dan pemahaman yang lebih luas tentang dampak praktik ini sangatlah penting agar kita dapat mencapai pemahaman yang lebih baik  dalam  mengelola perbedaan  pendapat  dan  memenuhi  kebutuhan  umat  Muslim di tengah kondisi yang semakin kompleks dan beragam (Irama & Zamzami, 2021).
Salah  satu  contoh  kasus  fatwa  kontroversial  yang  melibatkan  elemen  toleransi, fleksibilitas,  dan  pencampuran  madzhab  terjadi  dalam  konteks  penggunaan  produk kecantikan yang mengandung bahan haram dalam Islam, seperti bahan yang berasal dari hewan  yang  tidak  disembelih  sesuai  dengan  syariat  Islam.  Dalam  situasi  semacam  ini, beberapa ulama mungkin mengeluarkan fatwa yang membolehkan penggunaan produk kecantikan tersebut dengan alasan toleransi terhadap perbedaan pendapat antara madzhab (Rahmawati & Zulfah, 2017). Mereka berpendapat bahwa penggunaan produk tersebut dapat  diterima  karena  sejumlah  madzhab  memandang  bahwa  hukum  mengenai  bahan haram dapat mengalami fleksibilitas dalam situasi tertentu, seperti dalam keadaan darurat atau kebutuhan yang mendesak.
Namun, di sisi lain, ada juga ulama yang mempertahankan pandangan ketat terhadap hukum Islam dan tidak mengizinkan penggunaan produk kecantikan yang mengandung bahan  haram.  Mereka  mendasarkan  pendapat  mereka  pada  prinsip-prinsip  yang  dijaga secara  konsisten  oleh  madzhab  tertentu  dan  tidak  merumuskan  fatwa  dengan menggabungkan pandangan dari berbagai madzhab. Dalam kasus seperti ini, pendukung pencampuran  madzhab  dapat  berargumen  bahwa  toleransi  dan  fleksibilitas  dalam menghadapi permasalahan seperti penggunaan produk kecantikan memungkinkan umat Muslim untuk menyesuaikan dengan kebutuhan zaman dan situasi yang berbeda. Mereka berpendapat  bahwa  menggabungkan  pendapat  dari  berbagai  madzhab  dalam merumuskan fatwa dapat memberikan solusi yang lebih tepat dan praktis..
Namun,  penentang  konsep talfiq dalam  situasi  ini  dapat  berargumen  bahwa pencampuran madzhab dapat mengakibatkan kebingungan dan mengganggu konsistensi dalam  hukum  Islam.  Mereka  mungkin  menekankan  pentingnya  memelihara  prinsip- prinsip murni dari madzhab tertentu dan mengadaptasikannya sesuai dengan konteks yang relevan (Syauqibik, n.d.).
Kasus fatwa yang kontroversial dan berkaitan dengan isu-isu toleransi, fleksibilitas, dan  pencampuran  madzhab  seringkali  melibatkan  pertimbangan  etika,  hukum,  serta pandangan keagamaan yang bervariasi. Oleh karena itu, dalam menangani situasi seperti ini, sangat penting untuk melakukan analisis yang mendalam dan berdiskusi dengan ulama, serta  menerapkan  pendekatan  yang  inklusif  dan  saling  menghormati  untuk  mencapai pemahaman  yang  lebih  baik  dan  memenuhi  kebutuhan  umat  Muslim  dalam  kerangka syariat Islam.
Contoh  lain  dalam  kasus  fatwa  yang  kontroversial  yang  melibatkan  beragam pandangan madzhab adalah pernikahan antara individu dari agama yang berbeda. Dalam Islam, pernikahan antara seorang Muslim dengan individu non-Muslim sering menjadi isu
yang  kompleks  dan  memicu  perdebatan.  Beberapa  madzhab,  seperti  madzhab  Hanafi, mengizinkan  pernikahan  antara  seorang  Muslim  laki-laki  dengan  seorang  wanita  Ahlul Kitab  (pengikut  agama  samawi  lainnya)  seperti  Kristen  atau  Yahudi.  Alasannya  adalah bahwa  ayat-ayat  Al-Qur'an  dan  hadis-hadis  yang  mengatur  pernikahan  hanya  berlaku untuk orang-orang kafir. Di sisi lain, madzhab lain, seperti madzhab Syafi'i dan Hanbali, dengan tegas melarang pernikahan beda agama dengan dasar bahwa ayat-ayat Al-Qur'an dan  hadis-hadis  yang  melarangnya  bersifat  mutlak  dan  tidak  dapat  ditafsirkan  secara longgar.
Selain  itu,  pandangan  dari  beberapa  ulama  kontemporer  juga  muncul  dengan pendekatan yang lebih fleksibel dalam kasus ini. Mereka berpendapat bahwa pernikahan beda  agama  bisa  diterima  dalam  situasi  tertentu,  seperti  jika  pasangan  non-Muslim bersedia  untuk  memeluk  Islam  atau  jika  mereka  menjamin  kebebasan  beragama  bagi pasangan Muslim. Kasus ini menunjukkan keragaman pandangan antara madzhab dalam memahami  hukum  pernikahan  beda  agama.  Sebagian  ulama  berusaha  untuk mengkombinasikan  berbagai  pendapat  dan  menerapkan  prinsip talfiq untuk  mencapai solusi  yang  lebih  inklusif  dan  sesuai  dengan  zaman.  Namun,  ada  juga  yang  tetap mempertahankan prinsip-prinsip konservatif madzhab mereka dan tidak memberikan izin untuk pernikahan beda agama..
Dalam  menghadapi  situasi  fatwa  yang  kontroversial  dengan  berbagai  pandangan madzhab, penting untuk mengadopsi pendekatan yang cermat dan seimbang. Dialog yang konstruktif  antara  ulama  dari  berbagai  madzhab  dan  diskusi  yang  mendalam  tentang argumen-argumen  agama  serta  konteks  sosial  dapat  membantu  mencapai  pemahaman yang  lebih  mendalam  dan  terkendali.  Keputusan  fatwa  yang  dihasilkan  harus mempertimbangkan nilai-nilai Islam, kepentingan umat, dan prinsip-prinsip keadilan.

## Kesimpulan
Kesimpulan  dari  pembahasan  tentang  toleransi  dan  fleksibilitas  dalam  praktik pencampuran madzhab ( talfiq ) dalam kasus fatwa kontroversial adalah bahwa talfiq , yang merupakan  penggabungan  pandangan  dari  berbagai  madzhab  fikih  Islam  dalam merumuskan  fatwa,  merupakan  metode  yang  diperdebatkan  dalam  komunitas  Islam. Beberapa  ulama  mendukung talfiq sebagai  bentuk  toleransi  dan  fleksibilitas  dalam menghadapi isu-isu praktis yang kompleks, sementara yang lain tetap memegang prinsip- prinsip konservatif madzhab mereka.
Pencampuran madzhab dalam fatwa kontroversial dapat memberikan solusi yang lebih inklusif dan relevan dengan kondisi zaman serta memenuhi kebutuhan umat Muslim
dalam  situasi  yang  kompleks.  Namun,  ada  juga  kritik  terhadap talfiq yang  menyatakan bahwa  ini  dapat  menyebabkan  kebingungan,  merusak  konsistensi  hukum  Islam,  dan mengabaikan  prinsip-prinsip  murni  dari  madzhab  tertentu.  Dalam  menghadapi  kasus fatwa  kontroversial  dengan  berbagai  pandangan  madzhab,  penting  untuk  melakukan kajian  yang  mendalam,  berdialog  dengan  ulama  dari  berbagai  madzhab,  dan mempertimbangkan  nilai-nilai  Islam,  kemaslahatan  umat,  dan  prinsip-prinsip  keadilan dalam merumuskan fatwa.

## Daftar Pustaka
Abdurrohman, A. A. (2018). Eksistensi islam moderat dalam perspektif Islam. Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran Dan … .
Busyro, B., Ananda, A. H., & Adlan, T. S. (2019). Moderasi Islam (Wasathiyyah) di Tengah Pluralisme Agama Indonesia. Jurnal Fuaduna … .
Cholid, N. (2021). Pendidikan Ke-Nu-an Konsepsi Ahlussunnah Waljamaah Annahdliyah . FADLY,
M. (2016). talfiq (Teori Dan Penerapannya). Al-Tadabbur . http://36.93.48.46/index.php/altadabbur/article/view/46
Hosen,  N.  (2015). Dari  Hukum  Makanan  tanpa  Label  Halal  hingga  Memilih  Mazhab  yang Cocok.: Islam
Irama,  Y.,  &  Zamzami,  M.  (2021).  Telaah  Atas  Formula  Pengarusutamaan  Moderasi Beragama Kementerian Agama Tahun 2019-2020. KACA (Karunia Cahaya Allah): Jurnal … .
Jabbar, S. A. (n.d.). FATWA MUI TENTANG PERKAWINAN CAMPURAN (Studi Analisis Yuridis).
Kurniawati, L. V. (2019). talfiq Antar Mazhab . repo.iainbatusangkar.ac.id.
Muhammad,  K.  H.  H.  (2020). Menuju  Fiqh  Baru:  Pembaruan  dan  Hukum  Islam  sebagai Keniscayaan Sejarah .
Qomar, M. (2021). Moderasi Islam Indonesia . books.google.com. https://books.google.com/books?
Rahmatullah, M. (2015). Pemikiran Fikih Kontroversial Ibrahim Hosen Dalam Bidang Ijtihad .
Rahmawati, R., & Zulfah, Z. (2017). The contribution of MUI in marriage law reform in Indonesia: methodological study .
Shidiq, H. S. (2021). Studi Awal Perbandingan Mazhab Dalam Fikih . books.google.com.
Sutrisno, E. (2019). Aktualisasi Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan. Jurnal Bimas Islam .
Syauqibik, A. (n.d.). ANALISIS FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR:

## 001/MUNAS  X/MUI/XI/2020  TENTANG  PENGGUNAAN  HUMAN
DIPLOID CELL UNTUK BAHAN ….
Zikri, A., & MA, L. (n.d.). ﻧﺑذة اﻟﻣﻘﻟﺎﺔ . Journal.Iainlangsa.Ac.Id . http://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/muamalat/article/view/692