## DISTORSI PEMAKNAAN LAFADZ SHAHIBU MAKS ANTARA PETUGAS PEMUNGUT PAJAK DAN PUNGUTAN LIAR
Ana Fadhilah
Institut Agama Islam Tribakti Lirboyo Kediri-Jawa Timur dhilaana@gmail.com
Abstract
The  biggest  source  of  income  for  the  country  in  Indonesia  comes  from  taxes.  The  tax function  is  vital  for  the  success  of  the  country's  development.  However,  in  its management,  tax  officials  were  very  vulnerable  to  being  involved  in  fraud cases  which resulted in a decline in public confidence, leading to a discourse on tax boycott initiated by one of the religious activists (Islam). They assume that all absolute tax employees are rewarded  for  hell,  based  on  the  hadith  narrated  from  Uqbah  "Lā  yadkhulu  al-jannata Shahibu  Maksin"  which  means  "Not  to  enter  the  heaven  of  a  Shahibu  Maksin  (Maks Collector)". The question is "is it true that the maks in this hadith implies absolute tax, as is their understanding?" Because of this, they also assume that if the collector (employee) is only rewarded with hell, indirectly the object collected (tax) is absolutely prohibited in Islam. Based on this  background, this paper is  discuss  the  root of the problem from the emergence  of  the  tax  boycott  discourse,  namely  the  essence  of  the  meaning  of  Shahibu Maks in the hadith narrated by Uqbah. But in answering this problem, it is necessary to explain in advance  about "is there another compulsory  levy on Muslim property, other than  zakat?"  From  these  questions  later  various  opinions  from  the  Muslim  Scholars (Ulama’) will emerge to form conclusions regarding tax legality in Islam.
Keywords: Shahibu Maksin, Tax Employees, Tax Boycott, Tax Legality in Islam

## Abstrak
Sumber pemasukan negara terbesar di Indonesia berasal dari pajak. Fungsi pajak sangat vital bagi kesuksesan pembangunan negara. Namun dalam pengelolaannya, para pegawai pajak  rentan  sekali  terlibat  kasus  penyelewengan  yang  mengakibatkan  turunnya kepercayaan publik, hingga memunculkan wacana boikot pajak yang digagas  oleh  salah satunya beberapa aktivis keagamaan (Islam). Mereka beranggapan semua pegawai pajak mutlak diganjar  masuk neraka, berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Uqbah “  Lā yadkhulu  al-jannata Shahibu  Maksin ”  yang  artinya    “Tidak  masuk  surga  seorang pemungut  maks ”.  Pertanyaannya  adalah  “benarkah Maks dalam  hadits  ini mengandung makna pajak secara mutlak, sebagaimana pemahaman mereka?” Karena ini pula,  mereka  beranggapan  jika  pemungutnya  saja  diganjar  neraka,  maka  secara  tidak langsung objek yang dipungut (pajak) mutlak terlarang dalam Islam. Berdasarkan latar belakang  tersebut,  tulisan  ini  hadir  untuk  membahas  akar  masalah  dari  munculnya wacana boikot pajak tersebut, yaitu hakikat makna  Shahibu Maks  dalam hadits riwayat Uqbah.  Namun  dalam  menjawab  permasalahan  ini,  perlu  penjelasan  terlebih  dahulu mengenai  “adakah  pungutan  wajib  lain  atas  harta  orang  muslim,  selain  zakat?”  dari pertanyaan  ini nantinya  muncul  berbagai  pendapat  dari  para  ulama’  hingga  terwujud kesimpulan mengenai legalitas pajak dalam agama Islam.
Keywords : Shahibu Maksin, Pegawai Pajak, Boikot Pajak, Legalitas Pajak dalam Islam

## Pendahuluan
Beberapa  tahun  belakangan,  masyarakat  Indonesia  disajikan  beberapa berita  mengenai  permasalahan  pajak  atau  pungutan  lainnya  seperti  bea  cukai.
Berita  awal  Tahun  2018  muncul  mengenai  kebijakan  penertiban  bea  masuk terhadap  ekspor  impor  barang  bawaan  penumpang  yang  semakin  diperketat, namun minim sosialisasi, sehingga banyak dari penumpang harus rela menebus mahal barangnya yang disita oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). 1 Bahkan ada video viral seorang pria merusak barang bawaannya di depan DJP karena kesal atas kebijakan pembebanan bea masuk tersebut. 2 Dia membawa produk mainan yang dibelinya saat di luar negeri, tetapi gagal lolos saat diperiksa pegawai DJBC (Direktorat Jenderal Bea Cukai) dan harus membayar dengan nominal melebihi harga  mainannya.  Jika  tidak  dia  menghadapi  dua  pilihan,  dikembalikan  ke negara asal atau dimusnahkan.
Pada tahun 2017, media massa juga digegerkan atas berita mengenai Tere
Liye. Penulis novel ini mengeluhkan terlalu tingginya pajak bagi penulis hingga melebihi  PNS  dan  UMKM.  Akibatnya  dapat mengancam produktifitas menulis dan menerbitkan bukunya. Bahkan dia mengungkapkan ingin berhenti menulis jika kebijakan tentang pajak ini tidak segera dikaji kembali.
Pada  tahun  2016,  juga  terjadi  pro  dan  kontra  atas  kebijakan  pemerintah menerapkan pengampunan pajak ( Tax amnesty ). Kebijakan tersebut menurut UU No.  11  Tahun  2016  meliputi  penghapusan  pajak  terutang,  penghapusan  sanksi administrasi  serta  sanksi  pidana  atas  harta  yang  diperoleh  tahun  2015  dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), dengan melunasi tunggakan pajak serta membayar uang tebusan.
Selanjutnya  yang  paling  fenomenal  adalah  kasus  penyelewengan  dana pajak  oleh  beberapa  petugas  pemungut  pajak  (fiskus),  sebut  saja  contohnya Gayus  Tambunan.  Pegawai  ini  menjadi  sorotan  tahun  2010  karena  tersandung berbagai  kasus  diantaranya  penyelewengan  wewenang,  kasus  suap  dari  Wajib Pajak (WP) dan kasus pidana lainnya. 3 Masih banyak lagi kasus penyelewengan/ korupsi lainnya yang menjadi PR bagi stakeholder terkait sekaligus KPK, sebagai lembaga negara yang bertugas memberantas kasus tipikor di Indonesia.
Banyaknya  permasalahan  dan  kasus  penyelewengan  yang  beberapa  kali ditemukan  dalam  tubuh  petugas  pemungut  pajak,  menimbulkan  beberapa kerisauan yang muncul dalam benak masyarakat terutama umat Islam.  Diantara kerisauan yang muncul tersebut adalah;
1. Adakah  sistem  pajak  dalam  Islam,  karena  sejatinya  pada  zaman  awal Islam, Rasulullah tidak membebankan pungutan wajib kepada umatnya selain zakat.
1 Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia,  “Batas  Bebas  Bea  Masuk  Barang  Pribadi Penumpang Naik Jadi USD500” https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/batas-bebas-bea- masuk-barang-pribadi-penumpang-naik-jadi-usd500/,  28  Desember  2017,    diakses  tanggal  07 Desember 2018
2 Fajar  Pebrianto,  “Kesal  dengan  Bea  Cukai,  Video  Pria  Rusak  Mainan  Ini  Jadi  Viral”, https://bisnis.tempo.co/read/amp/1052564/kesal-dengan-bea-cukai-video-pria-rusak-mainan- ini-jadi-viral, 21 Januari 2018, diakses tanggal 07 Desember 2018
3 Nadia  Isnaeni,  “4  Fakta Gayus  Tambunan”,  http://news.liputan6.com/read/2322938/4- fakta-gayus-tambunan, 21 September 2015, diakses tanggal 07 Desember 2018
NIZHAM, Vol. 06, No. 02 Juli-Desember 2018
2. Disamping itu, bagaimana hukum pemungut pajak ( fiskus) dalam hal ini pegawai DJP maupun DJBC menurut pandangan hukum Islam.
Kerisauan  di  masyarakat  ini  dibuktikan  dengan  banyaknya website , meme , wacana  boikot  pajak  oleh  pihak-pihak  tertentu.  Hal  ini  karena  sistem  pajak menurut  beberapa  pihak  tidak  sesuai  syariah  dan  bahkan  pemungutnya  akan diganjar  masuk  neraka.  Pandangan  ini  disebabkan  salah  satunya  karena pemahaman mereka pada lafadz Maks sebagai pajak mutlak. Apa makna Shahibu Maks yang sebenarnya dalam hadits berikut, pemungut pajak secara mutlak atau pemungut pungli (pungutan liar):
ُتْعِمَس َلاَق  ٍرِماَع ِنْب َةَبْقُع  ْنَع ُهاللَّ ىهلَص ِ هاللَّ َلوُس َر َلَع َو ِهْي َلاَق َمهلَس : ٍسْكَم  ُب ِحاَص َةهنَجْلا ُلُخْدَي  َلَ )دواد وبا هاور(
Dari Uqbah  Ibn  Amir  dia  berkata  :  Aku  mendengar  Rasulullah  SAW  bersabda  : “Tidak masuk surga seorang pemungut maks ” ( HR. Abu Daud).
Bisa  jadi  karena  faktor  pemahaman  makna  hadits  inilah,  faktanya  ada beberapa pegawai PNS dari DJP muslim yang rela keluar dari pekerjaannya dan merasa harus bertaubat demi terhindar dari dosa. Tidak jarang pula, karena hal ini  pengusaha  muslim  selaku  WP  mengutuk  para  fiskus  dan  menganggap mereka  pendosa.  Terlebih  sebab  kekesalan  WP  terjebak  putaran  suap,  demi mendapatkan keringanan dalam pembayaran pajak.

## Pembahasan
Sebagai  makhluk  sosial  setiap  individu  manusia  memiliki  hak  dan kewajiban.  Hal  ini  mengharuskan  adanya  proses  timbal  balik  antara  individu dengan  masyarakat.  Setiap  individu  memiliki  hak  dan  kewajiban  yang  harus dipenuhi bagi masyarakat, begitu juga sebaliknya. Demikian pula sebagai warga negara,  masyarakat  mempunyai  hubungan  timbal  balik  dengan  negara. Masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi untuk negaranya, juga sebaliknya. 4
Pemerintah sebagai pengurus negara memiliki kewajiban memenuhi hak- hak  rakyat  serta  negaranya,  baik  hak  mendapatkan  keamanan,  pendidikan maupun kesejahteraan. Dalam hal ini pemerintah membutuhkan pasokan dana. Dana  diperoleh  diantaranya  melalui  pungutan  wajib  seperti zakat pada pemerintahan Islam, atau pajak pada pemerintahan Indonesia.
Dari  sini  timbul  pertanyaan  “ adakah  sistem  perpajakan  di  dalam  Islam ?” karena  pada  zaman  Rasulullah,  sumber  pendapatan  baitul  mal  umat  Islam terbatas pada zakat dan ghanimah.
Dalam  menjawab  permasalahan  ini  perlu  dijelaskan  terlebih  dahulu pertanyaan  “ adakah  pungutan  wajib lain  atas  harta,  selain  zakat ?”.  Berikut  sebagai pengantar  akan  dijelaskan  terlebih  dahulu  mengenai  pungutan  wajib  dalam pemerintahan Islam sekaligus pemerintahan Indonesia.
4 Siti Kurnia Rahayu, Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek Formal , (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010) h. 6
Pungutan Wajib pada Periode Awal Pemerintahan Islam
1. Ghanimah (Rampasan Perang)
Ghanimah ةمينغ secara  bahasa ar-ribh حبرلا (keuntungan)  yakni keuntungan  muslimin  atas  harta  rampasan  perang  mengalahkan  kaum kafir. Secara istilah, harta yang diperoleh kaum muslimin dari kafir harbi melalui  paksaan  ( anwah )  baik  peperangan  atau  pengerahan  pasukan, kuda/unta  dll,  sehingga  timbul  rasa  takut  pada  diri  mereka.  Hal  ini berbeda  jika  diperoleh  dari  kafir  dzimmi  ( jizyah )  atau  dari  kaum murtad, keduanya termasuk kategori fai’ . 5
Ghanimah menjadi  sumber  pendapatan  negara  Islam.  Disyariatkan pertama kali tahun 2 H usai perang Badar, tepat setelah turun QS. al-Anfal (8)  ayat  41,  mengenai  pembagian  ghanimah  yaitu  4/5  (empat  perlima) diberikan kepada pasukan perang sedangkan 1/5 (seperlima) diatur sesuai Firman Allah yang artinya:
“ Ketahuilah,  sesungguhnya  apa  saja  yang  dapat  kamu  peroleh  sebagai rampasan perang ( ghanimah ),maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat  Rasul,  anak-anak  yatim,  orang-orang  miskin  dan  ibnu  sabil,  jika  kamu beriman kepada Allah dan yang kami turunkan kepada hamba kami (Muhammad) di Hari Furqan, yaitu hari bertemunya dua pasukan dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu .” (QS al-Anfal, 8: 41)
2. Fai’ (Upeti/Pajak)
Fai’ ءيف menurut bahasa ar-ruju’ عوجرلا (kembali), secara istilah berarti harta  yang  diperoleh  dari  musuh  dengan  cara  damai  ( shulh )  tanpa peperangan,  baik  harta  tak  bergerak  seperti  pajak  tanah  ( kharaj ),  pajak kepala  ( jizyah )  dan  bea  cukai  ( ushr’ )  dari  pedagang  non-muslim  yang datang ke negara Islam.
Menurut Imam Syafi’i pembagian fai’ sama seperti ghanimah namun menurut  Jumhur  fuqaha’  adalah  untuk  kemashlahatan  publik  ( amwal  al- mashalih ). 6
3. Jizyah (Upeti/Pajak Jiwa)
Jizyah ةيزج berasal  dari  akar  kata al-Jaza’ ءازجلا (kompensasi),  yaitu kompensasi  yang  harus  dibayar  oleh  non-muslim  yang  tinggal  di  negara Islam ( ahlu dzimmah/ kafir dzimmi ), sebagai bentuk tunduknya pada hukum Islam serta biaya perlindungan dan keamanan mereka. 7
Jizyah  menjadi  sumber  pendapatan  tahunan  negara  dan  digunakan untuk  kesejahteraan  publik.  Disyariatkan  secara  resmi  setelah  Fathu
5 Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi, Qutul Habib Al-Ghorib, Tausyekh Ala Fathil Qarib Al- Mujib Syarh Ghayatit Taqrib, (Beirut, Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2002), h 505
6 Muhammad bin Ahmas bin Umar Asy-Syathiri, Syarah Yaqutun Nafis fi Madzhabi Ibni Idris , (Beirut, Jeddah: Darul Minhaj, 2011), h 798
7 Umar Sulaiman al-Asyqar, dkk, Abhats Fiqhiyah fi Qadhaya az-Zakah al-Mu’ashirah, (Oman: Dar an-Nafais, 2008), h 578
Makkah  pada  akhir  tahun  8  H  dan  turunnya  Firman  Allah  SWT  yang artinya:
“ Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah) yaitu  orang-orang  yang  diberikan  Al-Kitab  kepada  mereka,  hingga  mereka membayar jizyah dengan  patuh  sedang  mereka  dalam  keadaan  tunduk .  (QS  at- Taubah, 9: 29).
Dari  sini  pada  hakikatnya  jizyah  dibebankan  karena illat (sebab) kekufuran kepada Allah dan Rasul-Nya. Jizyah dikenakan atas diri orang kafir  bukan  atas  hartanya  sehingga  statusnya  bisa  gugur  jika  dia  masuk Islam. 8
Jizyah hanya diwajibkan kepada orang yang baligh, berakal, laki-laki, merdeka,  memiliki  kemampuan  dan  tidak  memiliki  penyakit  kronis. Sehingga  tidak  diwajibkan  bagi  kaum  wanita,  anak-anak,  orang  gila, hamba  sahaya,  fakir  miskin,  orang  cacat  dan orang  yang  sakit  kronis, orang-orang lanjut usia, serta para rahib yang mengisolasi diri (bersemedi) jauh dari masyarakat untuk beribadah dan menerima sedekah dari orang lain. 9
Pembayar  jizyah  akan  mendapatkan  dua  keuntungan  yaitu  mereka tidak  boleh  diperangi  sehingga  tidak  perlu  merasa  takut  serta  berhak mendapatkan perlindungan agar merasa nyaman tinggal di dalam negara Islam.
4. Kharaj (Upeti/ Pajak Tanah)
Kharaj جارخ secara  bahasa  berarti  upah/sewa  menyewa.  Menurut Imam  Al-Mawardi  Asy-Syafi’i, 10 kharaj  adalah pajak  atas  tanah  termasuk hak-hak  yang  wajib  ditunaikan  atasnya.  Dalam  ensiklopedi  fikih  islam, kharaj  berarti  pungutan  yang  wajib  dibayarkan  atas  tanah  yang  telah ditaklukkan oleh umat muslim baik secara paksa maupun damai. 11
Pada masa pemerintahan Umar bin Khatab kekuasaan Islam semakin meluas  disebabkan  ekspansi  ( al-futuhat  al-islamiyah )  sehingga  pemasukan negara  tahunan  terbesar  justru  dari  jizyah  dan  kharaj  bukan  dari  zakat. Atas  ijtihad  khalifah  Umar,  tanah  hasil  ekspansi  ( ardun  sawad )    berubah status  yang  biasanya  dibagikan  kepada fatihin (penakluk)  sebagai  harta ghanimah menjadi tanah wakaf. 12
8 Gusfahmi, Pajak menurut Syariah , (Depok: Rajawali Pers, 2017), h 106
9 Ali  bin  Muhammad  Al-Jum’ah, Mu’jam  al-Mushthalahat  al-Iqtishadiyah  wa  al-Islamiyah, (Riyadh; Maktabah al-Abikan, 2000), h 204
10 Imam  Al-Mawardi  Asy-Syafi’i  lahir  pada  364  H/974  M  di  kota  Bashrah  dan  hidup  di zaman Dinasti Abbasiyah
11 Al-Asyqar, dkk, Abhats Fiqhiyah….., h 577 12 Rahmad Hakim, “Membandingkan  Konsep  Pajak  ( Kharaj ) Yahya  bin Adam (758-818 H) dan Imam al-Mawardi (974-1058 H)”, dalam Journal Tsaqafah, Vol. 12, No. I, (Gontor: UNIDA, 2016)
Konsekuensi dari kebijakan ini, negara menarik pajak bagi siapa saja yang  menyewanya  (kharaj)  baik  muslim/kafir,  besar/kecil,  berakal/gila, perempuan/laki-laki.  Hal  ini  disebabkan  kharaj  pada  hakikatnya  adalah biaya  dari  tanah  yang  diolah. 13 Sebagai  penegasan,  jika  tanah  kharaj ditanami  dengan  tanaman  kategori  wajib  zakat,  maka  pajak  tanah  tidak menggugurkan kewajiban seorang muslim membayar zakat sepersepuluh/ ‘Ushr (menurut  Madzhab  Syafi’i).  Namun  menurut Madzhab  Hanafi,  bagi  muslim  hanya  wajib  membayar  zakat  sedangkan kharaj gugur. 14
5. Zakat
Zakat ةاكز secara  bahasa ريهطتلا ath-tathhir (menyucikan), ةدايزلا az- ziyadah (bertambah)  dan ءامنلا an-nama’ (tumbuh).  Secara  istilah  yaitu  harta tertentu yang harus dikeluarkan umat Islam dan diberikan pada golongan yang  berhak  menerimanya  sesuai  QS.  at-Taubah  ayat  60.  Pertama  kali disyari’atkan pada tahun 2 H dan termasuk rukun Islam ketiga.
Harta  yang  ditetapkan  wajib  zakat  meliputi  setiap  kekayaan  yang memiliki  kemampuan  bertambah  nilainya  (emas  dan  perak)  atau  yang kemungkinan  mampu  menghasilkan  kekayaan  berkelanjutan  seperti ternak, produk pertanian dan barang dagangan serta barang tambang dan harta  terpendam.  Disini  objeknya  jelas  harta  ( mal )  bukan  jiwa  ( nafs ) sebagaimana jizyah. 15
Zakat khususnya zakat mal merupakan sumber pendapatan tahunan negara yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim, merdeka, kepemilikan harta secara sempurna, mencapai nishab dan haul (setahun), kecuali pada harta hasil pertanian wajib dikeluarkan setiap panen. 16
6. ‘Ushr (Sepersepuluh)
Dalam  istilah  ahli  fikih, ‘Ushr رشُع (sepersepuluh)  memiliki  2 pengertian, pertama , Ushr at-tijarah mengacu pada sepersepuluh diperoleh dari  para  pedagang  non-muslim  yang  memasuki  wilayah  pabean  (batas negara)  Islam  membawa  barang  dagangan  (saat  ini  lebih  mirip  disebut sebagai  bea  cukai). Kedua , Ushr  ash-shadaqat sepersepuluh  dari  hasil pertanian orang muslim yang disirami air hujan, dan masuk kategori zakat mal yang didistribusikan sesuai golongan yang berhak menerimanya.
Khusus  dalam  pembahasan  mengenai ushr  at-tijarah ,  alasan diberlakukannya  adalah  karena  kafilah  pedagang  muslim  juga  dikenai pungutan  sebesar  sepersepuluh  setiap  kali  berdagang  di  wilayah  non- muslim.  Sehingga  untuk  mengimbanginya,  atas  ijtihad  Khalifah  Umar dengan  memerintahkan  Abu  Musa  Al-Asy’ari  selaku  gubernur  untuk melakukan hal serupa.
13 Al-Jum’ah, Mu’jam al-Mushthalahat…., h 230
14 Gusfahmi, Pajak menurut Syariah , h 110
15 Gusfahmi, Pajak menurut Syariah , h 97
16 Al-Jawi, Qutul Habib Al-Ghorib…, h 198
Jenis-Jenis Pungutan Wajib di Indonesia
1. Pajak ا ةبيرضل ( adh-Dhoribah )
Pajak  menurut  UU  No.  28  Tahun  2007  adalah  kontribusi  wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa  berdasarkan  Undang-Undang,  dengan  tidak  mendapatkan imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  negara  bagi sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat.  Definisi  ini  menunjukkan  bahwa pajak bukan sekedar iuran wajib, namun bentuk kontribusi rakyat kepada negara. 17
Sebagian  besar  kegiatan  negara,  termasuk  Indonesia  tidak  dapat diwujudkan  tanpa  pajak.  Dari  pembayaran  pajak,  masyarakat  merasakan berbagai manfaat seperti fungsi pendapatan dan pemerataan. Pajak dengan fungsi ini digunakan untuk belanja rutin dan pembangunan negara, seperti penunjang kesehatan, jaminan sosial,  pendidikan, keamanan,  kesempatan kerja,  pembangunan  sarana  prasarana  untuk  mendorong  peningkatan pertumbuhan  ekonomi  dan  sebagainya.  Jika  masih  ada  sisa,  maka  bisa digunakan untuk investasi pemerintah. 18
Jenis penerimaan pajak di Indonesia yang dikelola Pemerintah Pusat melalui Dirjen Pajak dan berasal dari dalam negeri yaitu Pajak Penghasilan (PPh),  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN),  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB), BPHTB,  Cukai  dan  Pajak  lainnya.  Adapun  pajak  yang  diperoleh  dari Perdagangan  Internasional  yaitu  Bea  Masuk  dan  Bea  Keluar.  Selain  itu, masih ada 16 jenis pajak lain yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang disebut dengan Pajak Daerah (UU. No.
28  Tahun  2009).  Pajak  yang  dipungut  Pemerintah  Provinsi  seperti  Pajak Kendaraan  Bermotor,  Bea  Balik  Nama  dan  Bahan  Bakar  Kendaraan Bermotor  dan  lainnya.  Sedangkan  pajak  yang  dipungut  Pemerintah Kabupaten/Kota seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir,  Pajak  Penerangan  Jalan,Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan Perkotaan,  Bea    Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan  Bangunan  serta  pajak lainnya.
2. Bea Cukai
Bea  dan  Cukai  dikelola  oleh  Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai (DJBC) berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Keuangan.
Menurut  UU  No.  17  Tahun  2006  kepabenan,  pungutan  Bea  adalah pungutan  negara  yang  dikenakan  terhadap  barang-barang  yang  diimpor dan  diekspor.  Pungutan  negara  berdasarkan  undang-undang  pabean  dan dikenakan  pada  barang  impor  disebut  Bea  Masuk.  Artinya,  setiap  warga negara  yang  melakukan  pembelian  barang  di  luar  batas  wilayah  pabean,
17 Gusfahmi, Pajak menurut Syariah , h 23
18 Rismawati  Sudirman  dan  Antong  Amirudin, Perpajakan  Pendekatan  Teori  Dan  Praktik , (Malang: Empat dua Media, 2012), h 13
selain  harus  membayar  biaya  pembelian  dan  ongkos  kirim,  wajib membayar  bea  masuk  dengan  beban  tergantung  jenis  barang.  Tujuan adanya  pungutan  ini  selain  sebagai  salah  satu  pemasukan  negara  juga untuk mengurangi tingkat impor. Dengan demikian, impor akan dilakukan jika memang barang padanannya tidak/kurang tersedia di dalam negeri.
Sedangkan Bea Keluar adalah pungutan negara berdasarkan undang- undang  pabean  yang  dikenakan  terhadap  barang  ekspor.  Biasanya  jenis barang  ekspor  adalah  barang  mentah  atau  setengah  jadi  contoh  minyak kelapa  sawit,  rotan,  karet,  beberapa  jenis  kayu,  pasir  besi  dll.  Selain  juga sebagai pemasukan negara, pungutan ini berfungsi untuk melindungi SDA dalam negeri sehingga kesediaan bahan baku industri tetap terjamin.
Adapun pengertian Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap  barang-barang  tertentu  yang  mempunyai  sifat  ataupun karakteristik  yang  ditetapkan  Undang-Undang.  Ciri-cirinya  meliputi,  1) konsumsinya  perlu  dikendalikan,  2)  peredaraannya  diawasi,  3) penggunaannya  dapat  menimbulkan  dampak  negatif  bagi  masyarakat maupun  lingkungan  hidup  dan  4)  penggunaannya  memerlukan pembebanan  pungutan  negara  demi  terciptanya  keadilan  dan keseimbangan. Maksud dari poin keempat, bahwa cukai dapat dikenakan pada  barang  yang  dicirikan  sebagai  barang  mewah/memiliki  nilai  tinggi namun  bukan  kebutuhan  pokok,  sehingga  tetap  terjaga  keseimbangan pembebanan  pungutan  antara  konsumen  berpenghasilan  tinggi  dengan yang rendah. Diantara barang yang terkena cukai yaitu etil alkohol, rokok dan hasil tembakau lainnya seperti cerutu, tembakau iris dll.
Bisa  disimpulkan,  sejatinya  tujuan  dari  pembebanan  cukai  bukan semata-mata  untuk  pemasukan  negara,  akan  tetapi  lebih  untuk  menekan konsumsi  produk-produk  tersebut  karena  pengaruh  negatif  yang ditimbulkan.
Manfaat lain dari bea cukai adalah fungsi stabilitas yang diwujudkan dengan  mengatur  kegiatan  perekonomian  negara,  sehingga  tercipta kondisi  yang  lebih  stabil.  Fungsi  ini  bisa  diwujudkan,  misalnya  jika pemerintah  menginginkan  stabilitas  harga  eletronik  produk  lokal,  maka untuk  menekan  harga  barang  tersebut  impor  komponennya  tidak dikenakan pajak. 19
Selain  itu,  untuk  fungsi  stabilitas  kebijakan  terbaru  dari  Peraturan Menteri  Keuangan  (PMK)  Nomor  203/PMK.04/2017,  pemerintah menaikkan nilai pembebasan bea masuk (de minimis value) untuk barang pribadi  penumpang,  dari ketentuan semula Free  on  Board (FOB)  USD  250 per orang menjadi FOB USD 500 per orang dan menghapus istilah keluarga untuk  barang  pribadi  penumpang.  Jika  kurang  dari  nilai  tersebut  maka tidak dikenakan bea masuk.
19 Sudirman dkk, Perpajakan Pendekatan Teori …, h 3

## 3. Retribusi
Mengacu  pada  UU  No.  28  Tahun  2009,  retribusi  merupakan pungutan  daerah  sebagai  pembayaran  atas  jasa  atau  pemberian  izin tertentu  yang  khusus  disediakan  dan/  atau  diberikan  oleh  Pemerintah Daerah  untuk  kepentingan  pribadi  atau  badan.  Retribusi  dikelola  oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda).
Ada beberapa perbedaan antara pajak dan retribusi, 1) Dasar hukum; Pajak  berdasarkan  hukum  Undang  Undang  sedangkan  retribusi berdasarkan  Peraturan  Pemerintah,  Peraturan  Menteri  dan  Peraturan Pejabat yang lebih rendah, 2) Objek; Pajak objeknya bersifat umum artinya bisa  berlaku  pada  semua  objek  yang  telah  ditentukan  UU  seperti penghasilan,  kekayaan,  kendaraan,  dll,  sedangkan  retribusi  cenderung untuk  kepentingan  pribadi  atau  badan,  3)  Sifat;  Pajak  sifatnya  dapat dipaksakan  menurut  UU sehingga menjadi  kewajiban  rakyat  dan  dikenai sanksi  jika  melanggar,  sementara  retribusi  memang  dapat  dipaksakan namun bersifat fleksibel dan ekonomis yang hanya berlaku pada saat orang menggunakan  jasa  pemerintah,  4)  Lembaga  pemungut;  Pajak  dipungut oleh pemerintah baik pusat maupun daerah, sedangkan retribusi dipungut oleh  Pemda,  5)  Tujuan;  Pajak  dikelola  untuk  kesejahteraan  publik sedangkan  retribusi  untuk  kesejahteraan  pribadi/  badan  pengguna  jasa pemerintah,  6)  Pengelola;  pajak  dikelola  oleh  Dirjen  Pajak  sementara retribusi  dikelola  oleh  Dispenda,  7)  Timbal  Balik  Jasa;  Wajib  Pajak  (WP) tidak  akan  mendapatkan  keuntungan  langsung  dari  pembayarannya karena  digunakan  untuk  kepentingan  publik  seperti  fasilitas  umum  dan infrastruktur  negara,  sementara  retribusi  yang  dibayarkan  akan  secara langsung  dirasakan  oleh  individu  atau  badan  yang  bersangkutan, contohnya  pembayaran  retribusi  tempat  wisata/parkir  ketika  warga berkunjung  di  taman  hiburan  yang  disediakan  oleh  pemerintah.  Maka timbal balik jasanya adalah dia bisa menikmati langsung fasilitas tersebut dengan nyaman sekaligus tanpa khawatir keamanan kendaraannya.
Jenis  Retribusi  Jasa  Umum  bisa  meliputi  Retribusi  Pelayanan Kesehatan,  Retribusi  Pelayanan  Persampahan/  Kebersihan,  Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pemeriksaan  Alat  Pemadam  Kebakaran,  dll.  Jenis  Retribusi  Jasa  Usaha meliputi  Retribusi  Pemakaian  Kekayaan  Daerah,  Retribusi  Pasar  Grosir dan/  atau  Pertokoan,  Retribusi  Tempat  Pelelangan,  Retribusi  Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, dll.  Retribusi  Perizinan  meliputi  Retribusi  Izin  Mendirikan  Bangunan, Retribusi Izin Trayek, Retribusi Izin Gangguan, dll.
NIZHAM, Vol. 06, No. 02 Juli-Desember 2018
Pendapat Ulama’ mengenai Legalitas Pajak dalam Islam
1. Pendapat yang Menyatakan Keharaman Pajak
Dr. Hasan Turobi dari Sudan, dalam bukunya Principle of Governance, Freedom, and Responsibility in Islam, menyatakan:
Pemerintahan yang ada di Dunia Muslim dalam sejarah yang begitu lama” pada  umumnya  tidak  sah”.  Karena  itu,  para  fuqaha  khawatir  jika  diperbolehkan menarik pajak akan disalahgunakan dan menjadi suatu alat penindasan”. 20
Hal ini diperkuat oleh mayoritas fuqaha periode muta’akhirin  yang berpendapat  sama,  dengan  berpegang  pada  dalil-dalil  hadits  yang menyatakan  bahwa  zakat  adalah  satu-satunya  kewajiban  kaum  muslim atas  harta.  Barangsiapa  sudah  berzakat,  maka  bersihlah  hartanya  dan gugur  kewajibannya,  kecuali  jika  dia  ingin  bersedekah  sunnah  sebagai tambahan amal. Mereka berpegang pada dalil hadits yang bersumber dari sahabat  seperti  Abu  Hurairah  ra.,  Thalhah  ra.,  dll,  diantara  haditsnya adalah:
َز  َتْيهدَأ اَذِإ" :ملسو هيلع الله ىلص الله لوسر لاق :لاق ،ةريره يبأ نع
َةاَك ِلاَم ، َك َضَق ْدَقَف َتْي َكْيَلَع اَم ف ْي ه " .)نابح نبا هاور(
Dari  Abu  Hurairah  ra.  Berkata:  Rasulullah  SAW  bersabda:”Jika  engkau membayarkan  zakat  dari  hartamu,  maka  hak-hak  (yang  wajib  bagimu  atas hartamu) itu telah ditunaikan ” (HR. Ibnu Hiban) 21
Hadits ini bermakna barangsiapa telah menunaikan zakat, maka tidak ada lagi kewajiban lain baginya atas hartanya.
Di  samping  itu,  pendapat  yang  melarang  sistem  pajak  memiliki alasan  bahwa  petugas  pemungut  pajak  diganjar  masuk  neraka.  Jika pemungutnya saja diganjar neraka, berarti objeknya (pajak) juga terlarang. Pendapat  ini  didasari  pada  pemahaman  mereka  atas  lafadz maks –pada hadits Uqbah sebelumnya- bermakna pajak secara mutlak .
2. Pendapat yang Menyatakan Kehalalan Pajak
Hasil rangkuman dari fatwa Dar al-Ifta’ al-Mishriyah (Lembaga Fatwa Mesir) No. 2890 Tahun 2014 atau No. 3208 Tahun 2015, menjelaskan bahwa pajak  adalah  sebuah  keniscayaan/kebutuhan  ( dharurat )  tujuannya  untuk mendukung total layanan dan kewajiban negara memenuhi kesejahteraan publik. Setiap negara memiliki karakteristik perpajakan yang berbeda-beda sesuai  undang-undang  dan  kebijakan  masing-masing.  Maka  penting  bagi negara  untuk  tidak  menambah  beban  orang  berpenghasilan  rendah melainkan  menekankan  pembebanan  pajak  pada  golongan  seperti  para investor dan pengusaha. Hal ini didasarkan pada ijtihad Khalifah Umar bin
20 Hasan  Turobi, Principle  of  Governance,  Freedom,  and  Responsibility  in  Islam, dalam  dalam Gusfahmi, Pajak menurut Syariah, h 158.
21 Ibnu  Hibban, Sahih  Ibnu  Hibban ,  Maktabah  Syamilah,  Juz  8,  h  11  (CD-ROM:  Maktabah Syamilah, Digital, t.t)
NIZHAM, Vol. 06, No. 02 Juli-Desember 2018
Khathab sebagai orang pertama menarik pungutan wajib selain dari zakat, demi kemashlahatan bersama seperti kharaj.
Mayoritas kaum muslimin sejak zaman sahabat hingga masa tabi’in juga  berpendapat  dalam  harta  kekayaan  ada  kewajiban  lain  selain  zakat. Sebut  saja  di  samping  Umar  juga  ada  Ali, Abi  Dzar, Aisyah,  Ibnu  Umar, Abi Hurairah, Hasan bin Ali. Hal ini didasarkan pada dalil:
ل ِرْغَمْلا َو ِق ِرْشَمْلا  َلَبِق ْمُكَهوُج ُو اوُّل َوُت  ْنَأ  هرِبْلا  َسْي ََ ِب َو هنِكََٰل َم  هرِبْلا ْوَيْلا َو ِ هللَّاِب  َنَمآ  ْن ِر ِخ ْلْا  ِم َنيِ يِبهنلا َو  ِباَتِكْلا َو  ِةَكِئ َلََمْلا َو بُح  ٰىَلَع  َلاَمْلا  ىَتآ َو ه َذ ْلا  يِو ْلا َو  َٰىَب ْرُق َو  َنيِكاَسَمْلا َو  َٰىَماَتَي َنْبا هصلا  َماَقَأ َو  ِباَق ِ رلا  يِف َو  َنيِلِئاهسلا َو  ِليِبهسلا َة َلَ ا  ىَتآ َو زل َةاَك َو ِب  َنوُفوُمْلا اوُدَهاَع  اَذِإ  ْمِهِدْهَع ََٰلوُأ ۗ  ِسْأَبْلا  َني ِح َو ِءا هرهضلا َو ِءاَسْأَبْلا يِف َني ِرِباهصلا َو َكِئ ِذهلا اوُقَدَص  َني ُقهتُمْلا ُمُه  َكِئََٰلوُأ َو َنو
“ Bukanlah  menghadapkan  wajahmu  ke  arah  timur  dan  barat  itu  suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada  kerabatnya,  anak-anak  yatim,  orang-orang  miskin,  musafir (yang  memerlukan  pertolongan)  dan  orang-orang  yang  meminta-minta;  dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat ; dan orang-orang  yang  menepati  janjinya  apabila  ia  berjanji,  dan  orang-orang  yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang- orang  yang  benar  (imannya);  dan  mereka  itulah  orang-orang  yang  bertakwa .” (QS. Al-Baqarah 2: 177)
Dalam  ayat  diatas  jelas  ada  dua  pokok  kebajikan  sosial  yaitu “memberikan harta yang dicintai” dan “menunaikan zakat”, menunjukkan bahwa  dalam  setiap  harta kekayaan  terdapat kewajiban  selain  zakat.  Hal ini dikuatkan dengan hadits Rasulullah SAW:
:لاقف  ةاكزلا  نع  ملسو هيلع  الله  ىلص  يبنلا  لئُس :تلاق سيق تنب ةمطاف نع هنِإ"
ف اَملا ي ِل "ِةاَك هزلا  ى َوِس  اًّقَحَل ُث هم َت َلَ َةيلْا  هذه ِةروس  نم ِةرقبلا ا  سيل{ ربل أ اولوت  ن
لبق  مكهوجو
}برغملاو قرشملا
Dari Fathimah binti Qais berkata: Rasulullah SAW  ditanya tentang zakat, lalu  bersabda “ Sesungguhnya  pada  setiap  harta  terdapat  hak  (yang  harus dikeluarkan)  selain  zakat  kemudian  membaca  QS.  al-Baqarah  ayat  177 ”  (HR. Tirmidzi, Ibnu Majah dan Baihaqi ). 22
Dari  dalil  tersebut  diketahui  melalui  pungutan  wajib,  apapun namanya  baik  upeti,  pajak,  kharaj  dan  lainnya  memiliki  subtansi  sama yaitu memberikan harta yang dicintai untuk kemashlahatan publik dengan perantara negara sebagai penyalurnya.
Berpegang  dari  QS.  al-Baqarah  Ayat  177  dan  hadits  diatas,  Imam Qurthubi dalam Tafsir al-Qurtubi menjelaskan bahwa: 23
22 HR. At-Tirmidzi, al-Jami’ ash-Shoghir, 3/48.  Ibnu  Majah, as-Sunan , 1/570. Al-Baihaqi, as- Sunan al-Kubro, 4/48 23 Imam  Qurtubi, Tafsir al-Qurtubi ,  Maktabah  Syamilah,  Juz  2,  h  242  (CD-ROM: Maktabah Syamilah, Digital, t.t)
Para ulama sepakat bahwa jika datang kebutuhan mendesak menimpa umat Islam  -  setelah  membayar  zakat-  maka  wajib  (bagi  orang  kaya)  mengalokasikan hartanya  untuk  keperluan  tersebut.  Imam  Malik  ra,  berkata:  “Wajib  bagi  umat muslim menebus tawanan mereka meskipun harus kehabisan harta.
Syeikh  Mahmud  Syaltut  dalam Fatawa ,  ringkasnya  berpendapat bahwa  Syeikh  Muslim  Fadhil  dari  Manshuroh  (Mesir)  berpendapat  para hartawan  memang  seharusnya  membayarkan  harta  mereka  diatas  kadar zakat  yang  telah  ditentukan  oleh  syariah,  sebutlah  pajak  dan  kharaj. Pemerintah  mengalokasikan  dana  tersebut  secara  nyata  sesuai  anggaran belanjanya.  Sehingga  hajat  hidup  kaum  miskin  yang  seharusnya  menjadi tanggungjawab  penuh  para  hartawan  berpindah  tangan  kepada pemerintah. 24
Syeikh  Mahmud  Syalthut  juga  menambahkan  pendapat  mengenai perbedaan pajak dan zakat bahwa:
Zakat  adalah  salah  satu  kewajiban  keagamaan  dan  rukun  islam, kedudukannya  seperti  sholat,  puasa  dan  syahadah . Berfungsi  untuk  memelihara iman  dan  menyucikan  jiwa.  Umat  Islam  menunaikannya  berdasarkan  keimanan dan  keagamaannya.  Adapun  Pajak  kedudukannya  berbeda  dengan  zakat, pemerintah  adalah  wakil  rakyat.  Jika  pemerintah  tidak  memiliki  dana  untuk menunjang  kemashlahatan  umum  seperti  pembangunan  sarana  pendidikan, tempat  pengobatan,  perbaikan  jalan  serta  saluran  air,  pabrik-pabrik  dan mendirikan  alat  pertahanan  negara,  sedangkan  sesungguhnya  kaum  hartawan mampu membantu mewujudkannya –namun mereka masih membelenggu tangan tidak  ikut  mengulurkan  bantuan-,  maka  wajib  bagi  pemerintah  untuk  menarik pajak dari mereka hingga tercapai pembangunan tersebut.

## Sintesis dari Kedua Pendapat
Jika dilihat dari kedua pendapat diatas tampak seperti berlawanan namun jika  diperhatikan,  menurut  Yusuf  Qardhawi  keduanya  memiliki  persamaan;  1) ada hak orang tua pada setiap harta anaknya yang mampu, 2) kerabat memiliki hak atas harta kerabatnya yang mampu, 3) setiap harta orang yang mampu ada hak  orang  lain  yang  membutuhkan  dalam  keadaan  terpaksa  ( dharurat ).  Para ulama sepakat  bahwa  kewajiban  umat Islam  atas  hartanya  adalah  menunaikan zakat, namun jika datang kondisi dharurat mereka sepakat adanya kewajiban lain terlepas dengan sebutan apa saja pungutan tersebut. 25
Ibnu  Taimiyah  mengungkapkan,  sejatinya  alasan  ditetapkannya  zakat adalah  karena  kepemilikan  harta  diatas  batas  maksimum.  Sehingga  tidak dibenarkan  menetapkan  pajak  tambahan  dengan  alasan  memiliki  kekayaan selain  zakat.  Sementara  alasan  penetapan  pajak  ( dharibah )  bukan  semata-mata
24 Mahmud Syaltut, Fatawa Mahmud Syaltut, Maktabah Syamilah, Juz 1, h 152-154 (CD-ROM: Maktabah Syamilah, Digital, t.t)
25 Yusuf Qardhawi, Fiqh Zakat, dalam Gusfahmi, Pajak Menurut Syariah, h. 155
NIZHAM, Vol. 06, No. 02 Juli-Desember 2018
kepemilikan  kekayaan  di  atas  batas  maksimum,  tetapi  munculnya  kebutuhan masyarakat. 26
Sejatinya  alasan mendasar para ulama’ yang  tidak setuju  adanya pajak   - atas  dasar  bahwa  tidak  ada  hak  lain  di  luar  zakat-  adalah  karena  khawatir pungutan tersebut disalahgunakan oleh pemerintah demi keuntungan pribadi/ golongan  tertentu.  Sehingga  jalan  tengahnya  adalah  jika  warga  negara berkewajiban  membayar  pajak,  maka  negara  juga  memiliki  amanah  untuk membelanjakannya  dengan  jujur  dan  efisien  merealisasikan  pembangunan. Pemerintah  juga  harus  mendistribusikannya  secara  merata  dan  adil  untuk kemashlahatan publik.

## Distorsi Pemaknaan Lafadz Al-Maks
ُهاللَّ ىهلَص ِ هاللَّ  َلوُس َر  ُتْعِمَس  َلاَق  ٍرِماَع  ِنْب َةَبْقُع  ْنَع
َلَع َو  ِهْي َلاَق َمهلَس اَص َةهنَجْلا  ُلُخْدَي  َلَ ُب ِح ٍسْكَم وبا هاور( )يمرادلاو دمحأ دواد
Dari Uqbah  Ibn  Amir  dia  berkata  :  Aku  mendengar  Rasulullah  SAW  bersabda  : “Tidak masuk surga seorang pemungut  maks ” ( HR. Abu Daud No. 2548, Ahmad No. 16656, Ad-Darimi 1606).
Al-maks ( ُسْكَملا )  jamaknya  ( سوكملا ) secara  bahasa  bermakna ( )ُمْلُظلا  َو  ُصْقَنلا mengurangi  dan  mendzolimi. 27 Secara  istilah,  makna  lafadz maks dari  hadits diatas secara rinci disebutkan dalam kitab “ Aunul Ma’bud Syarah Sunan Abi Daud ”karya Al-Adzim Abadi: 28
1. Pungutan (tak resmi) yang ditarik dari para pedagang di pasar pada masa Jahiliyah.
2. Pungutan  tambahan  yang  dilakukan  oleh  penarik  zakat  ( ‘amil ),  padahal muzakki (pembayar  zakat)  sudah  membayarkan  kewajibannya.  Hal  ini dipertegas dalam kitab Kasyful Musykil karya Ibnu al-Jauzi bahwa Shahibu maks merupakan  orang  yang  memungut  sepersepuluh  dari  harta  umat muslim bukan atasnama zakat tetapi murni karena tujuan mendzoliminya.
29
3. Pajak  yang  dipungut  dari  para  pedagang  yang  melewati  batas  pabean negara  (‘ ushr )  secara  dzalim/  melampaui  batas.  Hal  ini  dipertegas  oleh Imam  Nawawi  bahwa maks termasuk  dosa  besar  karena  para pemungutnya  menuntut  pembayaran  tinggi  pada  manusia  serta mendzoliminya. Terus menerus mereka mengambil hak orang lain dengan cara bathil dan mengalokasikannya kepada yang tidak berhak.
4. Hadits  yang  diriwayatkan  oleh  Uqbah  tentang kecaman  terhadap shohibu maks ,  tidak  menunjukkan  adanya  kemutlakan  dilarangnya  pajak  serta
26 Ibnu Taimiyah, Al-Kabir , dalam Gusfahmi, Pajak Menurut Syariah, h. 156
27 Al-Jum’ah, Mu’jam al-Mushthalahat…., h 468
28 Abu Thoyyib Muhammad Syamsul Haq Al-Adzim Abadi, ‘ Aunul Ma’bud ala Syarah Sunan Abi Dawud” ,  Maktabah Syamilah, Juz 8, h 156 (CD-ROM: Maktabah Syamilah, Digital, t.t)
29 Abu  al-Faraj  Abdurrahman  Ibnu  al-Jauzi, Kasyful  Musykil  min  Hadits  ash-Shahihain ,
Maktabah Syamilah, Juz 1, h 359 (CD-ROM: Maktabah Syamilah, Digital, t.t)
NIZHAM, Vol. 06, No. 02 Juli-Desember 2018
berdosanya petugas pajak. Para ulama’sepakat shohibu maks yang dikecam masuk neraka  tersebut  adalah  petugas  pajak  (fiskus) yang  menarik pajak dengan  cara  dzalim  (tidak  sesuai  aturan  resmi).  Sehingga  pajak  yang diwajibkan  oleh  pemerintah  saat  ini,  ataupun  penarikan  bea  cukai  atas perdagangan lintas negara tidak terlarang.

## Simpulan
Sejatinya  dasar  pemikiran  adanya  pungutan  wajib  oleh  negara  pada rakyatnya  sudah  ada sejak awal  pemerintahan Islam atau  bahkan periode  jauh sebelumnya.  Meskipun  dengan  nama  dan  karakteristik  yang  berbeda,  namun substansinya  sama yaitu untuk pemasukan  negara  demi kemashlahatan publik ( amwal al-mashalih ).
Tidak  bisa  secara  mutlak  menyimpulkan  keharaman  pajak  hanya  karena tidak  adanya  istilah  itu  pada  periode  awal  Islam.  Setiap  periode  dan  setiap tempat  selalu  ada  ijtihad  perundang-undangan  yang  berhubungan  dengan sosial,  terutama  mengenai  pendanaan  negara.  Contoh  nyata  ijtihad  Umar  bin Khatab yang menjadikan tanah hasil ekspansi sebagai harta wakaf (kharaj).
Hukum  asal  pajak  adalah  hak  negara  dan  pemberian  harta  kita  untuk negara merupakan bagian dari kontrak/ikatan kenegaraan antara warga dengan negaranya.  Tidak diijinkan kita lari dari kewajiban membayar pajak.  Bukankah mentaati ulil  amri juga  bagian  dari  kewajiban  selama  tidak  mengarahkan  pada kekufuran.
يِف  ْمُتْع َزاَنَت  ْنِإَف  ْمُكْنِم  ِرْمَ ْلْا  يِلوُأ َو  َلوُس هرلا  اوُعي ِطَأ َو  َ هاللَّ  اوُعيِطَأ  اوُنَمآ  َنيِذهلا  اَهُّيَأ  اَي ٍءْيَش
ْيَخ  َكِلَذ  ِر ِخ ْلْا  ِم ْوَيْلا َو ِ هللَّاِب َنوُنِمْؤُت ْمُتْنُك  ْنِإ ِلوُس هرلا َو ِ هاللَّ ىَلِإ ُهوُّد ُرَف الَيِوْأَت ُنَسْحَأ َو  ٌر
Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri  di  antara  kamu.  Kemudian  jika  kamu  berlainan  pendapat  tentang  sesuatu,  maka kembalikanlah  ia  kepada  Allah  (Al  Quran)  dan  Rasul  (sunnahnya),  jika  kamu  benar- benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An-Nisa’, 4: 59)
Sudah bukan saatnya lagi seseorang mengutuk para petugas pajak sebagai orang  berdosa,  hanya  karena  bekerja  memungut  pajak  yang  berasal  dari  dana campuran, yakni dari harta umat muslim atau non-muslim. Bukankah di zaman pemerintahan  Islam  juga  ada  petugas  khusus  yang  dipilih  khalifah  untuk memungut  pungutan  wajib  baik  kepada  warga  muslim  maupun  non-muslim ( ahlu  dzimmah )  yang  terkadang  tidak  diketahui  secara  pasti  asal  usul  sumber penghasilannya ( syubhat ).
Begitu  pula  tidak  seharusnya  pemungut  pajak  dikecam  masuk  neraka hanya  karena pemahaman lafadz Shahibu  Maks. Pajak yang diharamkan  -sesuai hadits  Uqbah tersebut-  adalah  pajak  yang  dipungut  dengan  cara  menyimpang dari  aturan  yang  disepakati,  sebagai  contoh  adanya  pungutan  liar  dari  pihak fiskus atau uang suap dari WP agar mendapat keringanan pembayaran.
Memang  tantangan  terbesar  dalam  perpajakan  adalah  tidak  menutup kemungkinan  menghadapi  putaran risywah (suap-menyuap)  yang  dikecam masuk neraka. Sehingga kehati-hatian harus dipegang teguh oleh kedua pihak, baik WP maupun fiskus, sebagaimana hadits Rasulullah SAW:
ِ هاللَّ  ُلوُس َر  َنَعَل  َلاَق و ٍرْمَع  ِنْب ِ هاللَّ  ِدْبَع  ْنَع
- ع الله ىلص هيل و ملس - لا ْلا َو  َىِشا هر َىِشَت ْرُم هاور( )دواد وباو يراخب .
Dari  Abdullah  bin  Amr  berkata:  Rasululllah  SAW  melaknat  penyuap  dan penerima suap. (HR. Bukhori dan Abu Dawud) 30
Bahkan  KPK  dan  Dirjen  Pajak  mengakui  sering  kali  ditemukan  kasus korupsi di tubuh DJP. Diantara sebabnya adalah lemahnya manajemen restitusi pajak,  lemahnya  penegakan  hukum  di  perpajakan,  kapasitas  SDM,  belum adanya  sinkronisasi  data  dengan stakeholder terkait  serta  sistem  IT  yang  belum optimal.  Solusi  untuk  mencegah  kasus  penyelewengan  tersebut  adalah  para stakeholder akan membentuk sebuah server yang akan menjadi induk data pajak, menggantikan  sistem  komputer  personal,  sehingga  mempersulit  petugas memalsukan data. 31
Dengan  demikian  yang  perlu  lebih  diperhatikan  adalah  pemerintah sebagai  penerima  pajak  harus  terus    memperbaiki  diri  dan  melakukan pendistribusian  dana  pajak  secara  merata,  jujur,  amanah  dan  efektif  untuk mewujudkan kemashlahatan bersama.

## Referensi
Abu  Muhammad,  Badruddin. Umdah  al-Qori  Syarah  Shahih  Bukhari ,  Maktabah Syamilah, Juz 3 (CD-ROM: Maktabah Syamilah, Digital, t.t)
Al-Adzim  Abadi,  Abu  Thoyyib  Muhammad  Syamsul  Haq.  ‘ Aunul  Ma’bud  ala Syarah Sunan Abi Dawud ,  Maktabah Syamilah, Juz 8. (CD-ROM: Maktabah Syamilah, Digital, t.t)
Al-Asyqar,  Umar  Sulaiman  dkk. Abhats  Fiqhiyah  fi  Qadhaya  az-Zakah  al- Mu’ashirah , Oman: Dar an-Nafais, 2008.
Al-Jawi,  Muhammad  Nawawi  bin  Umar  Qutul  Habib  Al-Ghorib. Tausyekh  Ala Fathil Qarib Al-Mujib Syarh Ghayatit Taqrib , Beirut, Lebanon:  Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2002.
Al-Jum’ah,  Ali  bin  Muhammad. Mu’jam  al-Mushthalahat  al-Iqtishadiyah  wa  al- Islamiyah , Riyadh; Maktabah al-Abikan, 2000. Asy-Syathiri, Muhammad bin Ahmas bin Umar. Syarah Yaqutun Nafis fi Madzhabi Ibni Idris , Beirut, Jeddah: Darul Minhaj, 2011.
Gusfahmi, Pajak menurut Syariah . Depok: Rajawali Pers, 2017. Hakim,  Rahmad.  “Membandingkan  Konsep  Pajak  (Kharaj)  Yahya  bin  Adam (758-818  H)  dan  Imam  al-Mawardi  (974-1058  H)”,  dalam Journal  Tsaqafah ,
Vol. 12, No. I, (Gontor: UNIDA, 2016)
30 Badruddin Abu Muhammad ,  Umdah al-Qori Syarah  Shahih Bukhari , Maktabah Syamilah, Juz 3, h 457 (CD-ROM: Maktabah Syamilah, Digital, t.t)
31 Saifan  Zaking,  “ Pegawai  Pajak  Rentan  Kena  Kasus  Korupsi,  Ini  Kata  KPK”, https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4332664/pegawai-pajak-rentan-kena-kasus- korupsi-ini-kata-kpk , 06 Desember 2018, diakses 10 Desember 2018
NIZHAM, Vol. 06, No. 02 Juli-Desember 2018
Ibnu  al-Jauzi,  Abu  al-Faraj  Abdurrahman. Kasyful  Musykil  min  Hadits  ash- Shahihain ,  Maktabah  Syamilah,  Juz  1  (CD-ROM:  Maktabah  Syamilah, Digital, t.t)
Ibnu Hibban. Sahih Ibnu Hibban , Maktabah Syamilah, Juz 8 (CD-ROM: Maktabah Syamilah, Digital, t.t).
Imam Qurtubi, Tafsir al-Qurtubi , Maktabah Syamilah, Juz 2 (CD-ROM: Maktabah Syamilah, Digital, t.t) Isnaeni, Nadia. “4 Fakta Gayus Tambunan” , Liputan6. com, (http://news.liputan6.com/read/2322938/4-fakta-gayus-tambunan, 21 September 2015) Kementerian Keuangan RI. “Batas Bebas Bea Masuk Barang Pribadi Penumpang Naik Jadi USD500”, Kemenkeu.go.id. (https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/batas- bebas-bea-masuk-barang-pribadi-penumpang-naik-jadi-usd500/, 28 Desember 2017) Pebrianto,  Fajar,  “Kesal  dengan  Bea  Cukai.  Video  Pria  Rusak  Mainan  Ini  Jadi Viral”, Tempo.co. (https://bisnis.tempo.co/read/amp/1052564/kesal- dengan-bea-cukai-video-pria-rusak-mainan-ini-jadi-viral, 21 Januari 2018) Rahayu,  Siti  Kurnia, Perpajakan  Indonesia  Konsep  &  Aspek  Formal ,  Yogyakarta: Graha Ilmu, Cet-1, 2010
Sudirman,    Rismawati  dan  Antong  Amirudin. Perpajakan  Pendekatan  Teori  Dan Praktik , Malang: Empat dua Media, 2012.
Syaltut, Mahmud. Fatawa Mahmud Syaltut , Maktabah Syamilah, Juz 1, h 152-154 (CD-ROM: Maktabah Syamilah, Digital, t.t)
Zaking,    Saifan.  “Pegawai  Pajak  Rentan  Kena  Kasus  Korupsi,  Ini  Kata  KPK”,
Detik.com ,                      (https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d- 4332664/pegawai-pajak-rentan-kena-kasus-korupsi-ini-kata-kpk , 06 Desember 2018)