## KEGAGALAN PRIVATISASI BUMN DI ERA ORDE BARU

## Syamsul Ma‘arif

## Staf Pengajar Jurusan Administrasi Negara FISIP UNILA

## ABSTRACT
After  had  being  carried  out  nationalization  and  hostility  against  west  countries,  the  New Order regime made important decision to change Indonesia economic direction from etatism system to free market economy. A set of policies were taken in order private sector could play major  role  in  economic.  However,  when  another  economic  sectors  were  reformed substantially,  various  effords  to  reform  the  State  Owned  Enterprises  had  failed.  The  State Owned  Enterprises  (SOEs),  in  fact,  remained  to  play  dominant  role  like  in  years  of  guided democracy  era  1959-1965.  Position  of  the  State  Owned  Enterprises  tended  to  be  even stronger. Source of the problem in reforming SOEs finally lied on reality that vested interest of bureaucrats (civil or military) was so large that could’nt been overcome by technocrats.
Key Word: state owned entreprise , reforms , vested interest

## PENDAHULUAN
Perusahaan  negara,  atau  lebih  dikenal dengan  istilah  BUMN  merupakan  wujud kehadiran  negara  di  bidang  ekonomi. Kehadiran  perusahaan  negara  berkaitan dengan upaya pemerintah untuk mengontrol  monopoli.  Banyak  usaha tertentu  yang  sebaiknya  diusahakan  secara monopoli;  artinya  benar-benar  diusahakan oleh  organisasi  yang  menghasilkannya untuk  kepentingan  masyarakat.  Kalau kegiatan  ini  dilaksanakan  oleh  banyak perusahaan,  maka  tidak  akan  mendapat keuntungan karena perusahaan akan menghasilkan  output  sebanyak  mungkin tapi harus dijual dengan tingkat harga yang sangat  rendah.  Satu-satunya  cara  adalah barang-barang  seperti  itu  harus  dihasilkan oleh  seorang  pengusaha  tunggal  atau
seorang  monopolis.  Tetapi  monopoli  oleh swasta selalu menghasilkan kerugian sosial ( social loss ). Karena itulah, maka kegiatan itu  haruslah  dihasilkan  secara  monopoli oleh  pemerintah.  Monopoli  semacam  ini disebut  monopoli  alamiah,  dan  di  banyak negara ditangani oleh perusahaan negara.
Secara paradigmatik, pemikiran mengenai  kehadiran  perusahaan  negara  di bidang  ekonomi  berakar  pada  paham Keynesian  yang  pro  pemerintah  dan mengurangi peran pasar. Paham ini muncul sebagai  reaksi  atas  kegagalan  paham ekonomi  neoklasik  dalam  menyelamatkan dunia  dari  depresi  ekonomi  pada  tahun 1929. Namun  di  bawah paham  Keynesian, negara-negara  maju  pada  tahun  1970 mengalami stagflasi perekonomian. Kegagalan  paham  Keynesian  tersebut
kemudian  memunculkan  gugatan  atas peran  pemerintah.  Sejak  saat  itu,  negara- negara  maju  berupaya  mengurangi  peran pemerintah melalui langkah-langkah liberalisasi dan privatisasi.

## Akar Historis Privatisasi BUMN
Privatisasi  menjadi  populer  di  Inggris sejak  tahun  1979  ketika  pemerintahan dipimpin  oleh  Perdana  Menteri  Margareth Tatcher.  Selaku  representasi  dari  kaum liberal  klasik,  Perdana  Menteri  Margareth Tatcher percaya sepenuhnya pada mekanisme pasar, dan sebaliknya meragukan  kemampuan  negara  untuk berperan mengoperasikan kehidupan ekonomi  dan  bisnis.  Hal  ini  didasari pengalaman  masa-masa  sebelumnya  di mana monopoli  negara (terutama di  sektor transportasi, komunikasi, dan sumber daya energi),  pada  gilirannya  menimbulkan kesulitan  finansial  yang  sangat  serius  bagi pemerintah Inggris (Choirie, 2004:56-58).
Perdana  Menteri  Margareth  Tatcher kemudian  meluncurkan  program-program liberalisasi  ekonomi  dengan  memerangi berbagai  bentuk  subsidi  dan  tunjangan yang  selama  ini  diberikan  negara  kepada masyarakat,  dan  pada  saat  yang  sama menswastanisasikan  badan-badan  usaha milik  negara  di  Inggris  secara  besar- besaran. Secara khusus, pemerintah Inggris merumuskan  sasaran  reformasi  ekonomi dengan membatasi pengaruh dan
kekuasaan  serikat-serikat  buruh  sektor publik,  mengurangi  peran  pemerintah, meningkatkan  efisiensi  sektor  publik,  dan membangkitkan  persaingan  usaha.  Selama periode  1979-1993,  Margareth  Thatcher berhasil  mengubah  realitas  BUMN  di Inggris  dari  semula  penerima  subsidi menjadi  penghasil  pajak.  Dampaknya, masyarakat pun menikmati penurunan tarif berkat  adanya  perbaikan  pelayanan  publik (Choirie, 2004:56-58).
Keberhasilan program reformasi ekonomi  yang  dijalankan  pemerintahan Margareth Thatcher selain dijadikan model bagi  privatisasi  perusahaan  negara  di sejumlah  negara,  juga  membangkitkan semangat  untuk  ―menyingkirkan‖  peran negara dari kehidupan ekonomi dan bisnis. Pada  dasawarsa  1980-an,  pengalaman Inggris itu mengilhami Amerika Serikat di bawah  Presiden  Ronald  Reagan  untuk melancarkan  gerakan  serupa.  Revolusi  di Inggris dan Amerika Serikat yang memunculkan  julukan  Reagan-Tatcherism ini  kemudian  mendapat  dukungan  dari Kanselir  Jerman  Helmut  Kohl.  Berkat dukungan  dari  ketiga  negara  besar  ini, pengaruh neoliberalisme meluas ke seluruh penjuru  dunia  melalui  berbagai  lembaga internasional, terutama yang bobot pengaruh  keanggotaannya  ditentukan  oleh besarnya  sumbangan  pendanaan,  seperti IMF dan Bank Dunia (Mas‘oed, 2002:6).

## Pengalaman Indonesia
Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN) di  Indonesia  lahir  sebagai  akibat  dari kebijakan nasionalisasi perusahaan- perusahaan  asing  yang  tertuang  dalam Undang-Undang  Nomor  86  Tahun  1958. Kebijakan  ini  menunjukan  bahwa  negara berupaya  untuk  tampil  sebagai  pengatur ( regulator )  dalam  perekonomian  nasional.
Dengan adanya nasionalisasi, pembangunan  sektor  ekonomi  diharapkan akan  tumbuh  dan  berkembang  melalui perusahaan-perusahaan  tersebut.  Selain  itu nasionalisasi  tersebut  dianggap  sangat penting  oleh  negara,  karena  perusahaan- perusahaan  asing tersebut mengelola kegiatan  yang  tergolong  sebagai  hajad hidup rakyat seperti diatur dalam ketentuan Pasal  33  Undang-Undang  Dasar  1945. Berawal  dari  sinilah  BUMN  kemudian memainkan  peran  yang  amat  besar  dalam perekonomian  nasional.  Secara  historis, perkembangan BUMN dalam perekonomian  nasional  khususnya  semasa Pemerintahan  Orde  Baru  dapat  dijelaskan sebagai berikut:

## 1. Tahap  Rehabilitasi  dan  Stabilisasi

## Ekonomi
Terabaikannya pembangunan ekonomi di era Soekarno menyebabkan Pemerintahan  Orde  Baru  di  bawah Soeharto  mewarisi  masalah-masalah
ekonomi  yang  sangat  berat.  Dalam bidang ekonomi, posisi dominan modal asing  lemah  karena  telah  dihancurkan melalui  kebijakan  nasionalisasi  yang berlangsung  dari  tahun  1957  sampai tahun  1965.  Posisi  para  pengusaha etnis  Cina  dan  pribumi  juga  lemah karena  dalam  periode  Demokrasi Terpimpin negara membangun industri dengan mengandalkan perusahaan- perusahaan  negara.  Warisan  ekonomi Orde Lama memang tidak memberikan banyak  tawaran  bagi  pemerintah  Orde Baru,  kecuali  menempatkan  dimensi ekonomi  pada  skala  prioritas  yang tinggi.  Oleh  karena  itu,  pemerintah Orde Baru segera menggulirkan program  rehabilitasi  dan  stabilisasi sesuai kebutuhan dengan mengandalkan  bantuan  asing  yang disediakan oleh IMF, Bank Dunia, dan negara-negara Barat.
Strategi  pembangunan  ekonomi Orde  Baru  sejak  awal  dirancang  oleh ahli  ekonomi  berhaluan  liberal  yang dikenal dengan sebagai kaum teknokrat.  Kelompok  ini  mendasarkan strategi  pembangunannya  pada  nilai pragmatisme.  Inti  pragmatisme  adalah kebijakan  pintu  terbuka.  Pragmatisme dilakukan dengan menjadikan kebijakan  makro  ekonomi  ala  Barat sebagai model rujukan bagi keseluruhan  strategi  pembangunan.
Kebijakan  ini  dibarengi  dengan  sikap membuka  perekonomian  dalam  negeri bagi  masuknya  arus  modal  asing  dari negara-negara Barat. Selain itu, pragmatisme diwujudkan dengan membuka  peluang  sebesar-besarnya bagi sektor swasta untuk turut berperan dalam kegiatan  perekonomian nasional dan  sebaliknya  mengurangi  peranan bafan-badan usaha milik negara.
Berbalikan dengan kaum teknokrat,  kelompok  lain  yang  terdiri para  perancang  ekonomi  nasionalis menginginkan  pembangunan  industri yang  lebih  dinamis.  Para  perancang ekonomi  nasionalis  mengkritik  cara berpikir kaum teknokrat disertai penolakan atas teori keunggulan komparatif.  Para  perancang  ekonomi nasionalis  juga  menolak  gagasan  yang berpandangan bahwa satu-satunya cara mewujudkan kemajuan ekonomi Indonesia  adalah  melalui  mekanisme pasar  dan  perdagangan  bebas.  Mereka sangat  yakin  bahwa  negara  merupakan agen  penting  pembangunan yang mampu menyusun suatu rencana nasional dalam mencapai tujuan-tujuan khusus, seperti industrialisasi, pertumbuhan produksi, distribusi ekonomi, dan lain sebagainya.
Berkaitan dengan peran perusahaan  negara  dalam  ekonomi, para  teknokrat  berpendapat  bahwa
posisi  pemerintah  adalah  memberi peranan  yang  amat  penting  dalam ekonomi pasar bebas kepada perusahaan  swasta,  walaupun  masih berada di bawah bimbingan pemerintah secara umum. Salah seorang teknokrat, Widjojo Nitisastro, berpendapat bahwa pemerintah  Orde  Baru  harus  menekan godaan untuk menciptakan lagi ―etatisme‖  ekonomi  seperti  yang dipraktekkan  oleh  rezim  terdahulu (Mas‘oed,  1989:101).  Oleh  karena  itu para  teknokrat  berupaya  melakukan usaha-usaha reformasi untuk mengubah perusahaan-perusahaan negara  menjadi semi-negara  atau swasta.  Reformasi  dilakukan  karena Orde  Baru  makin  bergantung  pada modal asing dan bantuan dari lembaga- lembaga  seperti  IMF  dan  Bank  Dunia. Pembaharuan  perusahaan-perusahaan negara, karenanya, dapat ditilik sebagai upaya  memenuhi  kepentingan  modal dari luar negeri.
Tindakan-tindakan  ―de-etatisasi‖ ini  ditentang  oleh  orang-orang  yang menganut gagasan sosialis, yang beralasan  semua  sumber  dan  kegiatan ekonomi  yang  berkaitan  dengan  hajad hidup rakyat banyak harus dikendalikan negara, dan terutama oleh manajer  perusahaan  negara  yang  besar yang kebanyakan adalah perwira Angkatan  Darat.  Penentangan  ini
begitu  kuat  dan  efektif  sehingga pemerintah  hanya  berhasil  menutup beberapa  perusahaan  negara  yang kebanyakan  merupakan  perusahaan yang dikembalikan ke tangan asing dan mengubah  sebagian  besar  sisanya menjadi  perusahaan  semi  pemerintah (Mas‘oed, 1989:102-103).

## 2. Kembalinya Era Dominasi BUMN
Kegagalan ―de-etatisasi‖ membuat perusahaan-perusahaan negara tetap memainkan peran dominan dalam pembangunan ekonomi Orde  Baru  menyerupai  tahun-tahun pertama  era  Demokrasi  Terpimpin. Periode penting dalam sejarah pembangunan  ekonomi  di  era  rezim Orde Baru berlangsung pada saat harga minyak  bumi  di  pasar  internasional mengalami  kenaikan  tajam  sebagai akibat  tindakanyang  diambil  oleh negara-negara pengekspor minyak bumi.  Pada  awalnya  kenaikan  harga minyak  disebabkan  oleh  tindakan negara-negara  Arab  yang  menaikkan harga  minyak  mentah  dari  US$3 menjadi US$ 5 per barel di pertengahan  Oktober  1973  sebagai reaksi  terhadap  dukungan  negara- negara  Barat  terhadap  Israel  dalam konflik Israel-Mesir (ditambah Suriah). Tak lama kemudian, Organisasi Negara-Negara  Pengekspor  Minyak
(OPEC) berhasil melipatgandakan harga  minyak  bumi  hingga  mencapai angka  sekitar  US$  12  per  barel (Hiearij, 2005:65).
Kenaikan  harga  minyak  bumi membuat pajak dari sektor ini mengalami  kenaikan  dari  15  persen PDB  pada  tahun  1967  menjadi  lebih dari  50  persen  PDB  setelah  naiknya harga  minyak  pada  tahun  1973 (Muhaimin,  1990:142).  Pemerintah menggunakan sumber dana hasil penjualan minyak bumi untuk melakukan ekspansi dengan membentuk  banyak  BUMN  yang diikuti  dengan  alokasi  dana  secara besar-besaran ke BUMN-BUMN tersebut. Menurut Hall Hill (1996:151), Pemerintah Indonesia membentuk banyak BUMN dalam rangka industrialisasi  dengan  investasi  pada bidang-bidang  strategis  seperti:  baja (termasuk bangkitnya kembali Krakatau  Steel,  pupuk,  aluminium, pengilangan  minyak,  dan  semen). Kebijakan  ini  membuat  nilai  investasi Pemerintah  di  Badan-Badan  Usaha Milik Negara meningkat tajam, setelah sebelumnya ―tertinggal‖ hampir 10 kali nilai  nominal  selama  kurun  waktu 1972-1976  (Hill, 1996:151).
Ironisnya, ketika pemerintah mendapat Windfall dari Bonanza minyak,  suhu  politik  di  dalam  negeri
justru  memanas  oleh  peristiwa  Malari 1974. Peristiwa politik ini bermula dari sebuah  demonstrasi  mahasiswa  besar- besaran  menentang  dominasi    modal asing yang dilakukan dengan mengambil momentum kunjungan Perdana  Menteri  Jepang  Tanaka  ke Jakarta  pada  tanggal  15  Januari  1974. Aksi  yang  semula  damai,  tiba-tiba berubah  menjadi  amuk  massa  dengan membakar mobil-mobil Jepang.
Spekulasi menyebutkan bahwa
peristiwa  itu  merupakan  imbas  dari konflik  internal  di  tubuh  militer  antara kubu
Jenderal Soemitro (Pangkopkamtib)  dan  kubu  Jenderal Ali  Moertopo  (Opsus).  Indikasinya, setelah  peristiwa  itu  Jenderal  Soemitro diberhentikan
dan digantikan
Laksamana Soedomo
(Crouch,
1986:346-350).
Meski  berbagai  teori  konspirasi pernah  diajukan  untuk  menjelaskan Malari,  insiden  ini  mencerminkan ketidakpuasan yang berlaku umum saat itu  terhadap  dominasi  cara  berpikir teknokrat liberal selama periode rehabilitasi ekonomi. Unsur pokok para penentang  mencakup  kubu  nasionalis di kalangan perencana ekonomi, perwira  militer  dan  intelektual  yang disokong  oleh  para  kapitalis  pribumi dan  para  pengusaha  kecil  muslim. Koalisi ini meneriakkan isu anti kapital
asing  dan  percaya  bahwa  program rehabilitasi  yang  diterapkan  teknokrat liberal  telah  menjual  perekonomian Indonesia kepada kapitalis
internasional.  Kelompok  nasionalis juga berpendapat pembangunan ekonomi
Indonesia sebaiknya diarahkan untuk mengurangi ketergantungan  pada  dunia  luar  seraya menciptakan  otonomi  yang  strategis melalui  pembangunan  yang  berbasis pada  sektor  industri  yang  terpadu, mandiri,  dan  berkelanjutan.  Tidak heran, menguatnya kelompok nasionalis kemudian diikuti oleh pengalihan  arah  perekonomian  dari strategi pembangunan yang berorientasi ke luar menjadi berorientasi ke dalam (Hiearij, 2005:55-56).
Perubahan kebijakan pasca peristiwa  Malari  ditandai  keluarnya kebijakan investasi yang lebih restriktif.  Modal  asing  memang  terus mempertahankan dominasinya di sektor  minyak  dan  pertambangan. Namun  perusahaan-perusahaan  asing dipaksa untuk membentuk joint venture dengan  pengusaha  lokal  dan  tidak diperbolehkan  melakukan  investasi  di sektor-sektor tertentu. Pemerintah mengizinkan  akses  yang  terbatas  dan terkendali  pada  sektor-sektor  padat modal dan teknologi  sebab pengusaha-
pengusaha dalam negeri masih memerlukan teknologi dan ketrampilan berorganisasi  dan  manajemen  dari perusahaan-perusahaan tersebut (Hiearij,  2005:65).  Pada  periode  ini, tekanan  dari  departemen-departemen teknis  untuk  kembali  mendapatkan kekuasaan  atas  BUMN  pun  menguat dan  mementahkan  kembali  upaya reformasi  atas  BUMN  yang  dilakukan kelompok  teknokrat  pada  akhir  1960- an. Dengan demikian kontrol operasional  BUMN  kembali  di  bawah departemen  teknis  yang  terkait  (Saidi, 1998:79).
Sementara  itu  sejalan  dengan kecenderungan  harga  minyak  yang terus  meningkat,    ledakan  harga minyak kembali terjadi dengan ditandai kenaikan  harga  minyak  internasional dari  US$  12,6  hingga  US$  13,55  pada tahun  1974-1978  menjadi  US$  18,66 pada  tahun  1979.  Ledakan  harga minyak  menyediakan  sumber  dana segar  bagi  penerimaan  negara  dan dengan sendirinya meningkatkan kapasitas  negara  untuk  melakukan investasi.  Dalam  periode  1974-1978, seiring ledakan minyak pertama, penerimaan minyak mengalami loncatan  dari  Rp  957  milyar  menjadi Rp  2.309  milyar.  Setelah  mengalami sedikit  penurunan  di  tahun  1982, peningkatan  lebih  jauh  terjadi  pada
periode  ledakan  kedua  dari  Rp  4.260 milyar  di  tahun  1979  menjadi  Rp 11.144  milyar  di  tahun  1985.  Dalam sebelas  tahun,  penerimaan  minyak Indonesia bertambah lebih dari sepuluh kali lipat (Hiearij, 2005:66).
Arti penting rezeki minyak tampak  lebih  jelas  dari  sisi  total pendapatan  negara.  Secara  umum pendapatan negara berasal dari berbagai sumber, sebagian dari penerimaan  pajak  penghasilan  dan pajak perusahaan, sebagian dari perusahaan-perusahaan  negara,  tarif dan  bea  perdagangan,  dan  sebagian lainnya dari bantuan maupun pinjaman luar  negeri.  Semula  pada  periode stabilisasi,  perdagangan  dan  bantuan asing  mendominasi  sumber  finansial negara  dan  mencakup  lebih  dari  60 persen total pendapatan. Tapi perlahan- lahan,  dalam  tahun  fiskal  1972/1973 hingga  1975/1976  peran  penerimaan minyak  mencakup  hampir  50  persen dari  total  pendapatan,  serta  mencapai puncaknya dalam tahun fiskal 1981/1982  pada  angka  62  persen (Hiearij, 2005:67).
Peningkatan  pendapatan  negara dari  minyak  ini  tentu  saja  memperkuat peran BUMN sebagai agen pembangunan.  Dengan  mengutip  Hall Hill,  Hiearij  (2005:71-72)  mengatakan bahwa  kembalinya  dominasi  BUMN
dapat  dilihat  dari  jumlah  modal  yang ditanam negara di perusahaan- perusahaan  negara.  Jika  pada  periode 1973-1976 modal yang ditanam meningkat  dari  Rp  41  milyar  menjadi Rp  218  milyar,  maka  setelah  ledakan minyak  yang  kedua,  jumlah  ini meningkat lebih besar lagi dari Rp 253 milyar  di  tahun  1979  menjadi  Rp  592 milyar di tahun 1983.
3. Krisis Ekonomi dan Tekanan

## Privatisasi BUMN
Setelah mengalami ledakan, harga minyak dunia kemudian merosot tajam dari  US$  35,15  per  barel  pada  tahun 1982  menjadi  US$  29,50  per  barel pada  tahun  1985,  dan  turun  lagi menjadi  US$  9  per  barel  pada  tahun 1986.  Resesi  di  negara-negara  industri maju,  diyakini  secara  luas  menjadi faktor  mendasar  yang  menyebabkan penurunan substansial permintaan minyak  bumi  dari  32-40  juta  barel  per hari  pada  akhir  1982  menjadi  16-17 juta  barel  di  tahun  1983  (Hiearij, 2005:124). Kemerosotan ini mempengaruhi peningkatan defisit transaksi transaksi  berjalan milik Indonesia  dari  US$  2,8  miliar  pada tahun 1981/1982 menjadi US$ 7 miliar pada  tahun  1982/1983  sehingga  pada tahun 1983, cadangan devisa Indonesia hanya US$ 3,3 miliar (Jusuf,
2005:148). Mengingat dominasi minyak  melebihi  60  persen  total pendapatan  Indonesia,  maka  dengan sendirinya  krisis  ini  menggerogoti peran dominan negara dalam pembangunan.
Menyadari  masalah  seperti  itu, Presiden Soeharto kemudian mendekati lembaga  donor  internasional  untuk mendapatkan bantuan. Langkah Presiden  Soeharto  tersebut  melahirkan keputusan-keputusan besar berupa kebijakan penyesuaian (Saidi, 1998:92- 94).  Pemerintah  selama  Repelita  IV mulai mempromosikan kehadiran investasi  swasta  yang  diharapkan tumbuh  pada  angka  17,6  persen  per tahun  dari  Rp  8,7  trilyun  pada  1984- 1985  menjadi  Rp  19,5  trilyun  pada 1988-1989.  Di  saat  bersamaan  angka pertumbuhan investasi negara direncanakan  mengalami  peningkatan hanya  sebanyak  14,4  persen  per  tahun menjadi  Rp  20,5  trilyun  pada  1988- 1989,  mencakup  51,3  persen  dari  total investasi  dibandingkan  dengan  54,7 persen pada 1984-1985 (Hiearij, 2005:130).
Situasi tersebut dimanfaatkan oleh para  teknokrat  untuk  mendesakkan gagasan  reformasi  BUMN.  Salah seorang  teknokrat,  J.B.  Sumarlin, dalam  kapasitasnya  sebagai  ketua Ikatan  Sarjana  Ekonomi  Indonesia
(ISEI) pada bulan Juli 1989 mengungkapkan  bahwa  konsep  ―agen pembangunan‖ yang disandang BUMN seringkali  disalahtafsirkan.  Terlepas dari  statusnya,  BUMN  harus  dikelola dengan  efektif  dan  efisien.  BUMN harus bekerja menurut hukum ekonomi,  mengikuti  sistem  keuangan yang  sehat,  dan  logika  pengembangan usaha  (Saidi,  1998:107).  Sumarlin menambahkan  bahwa  sepertiga  dari 200  BUMN  yang  ada  pada  saat  itu mungkin harus direstrukturisasi. Untuk itu,    BUMN  yang  kinerjanya  buruk dihadapkan  pada  enam  kemungkinan ―sanksi‖ dari pemerintah: (1) perubahan  status  hukum  mereka;  (2) pelaksanaan kontrak operasional dengan pihak-pihak ketiga; (3) konsolidasi  atau  merger;  (4)  dijual  ke pasar  modal;  (5)  dijadikan joint venture ; (6) swastanisasi atau likuidasi.
Di  samping  itu,  dengan  peraturan  baru BUMN  akan  diklasifikasikan  berdasar profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitasnya  sebagai  BUMN  yang ―sangat  sehat‖,  ―sehat‖,  ―kurang sehat‖,  atau  ―tidak  sehat‖  (Saidi,
1998:106).

## 4. Resistensi Kaum Nasionalis
Reformasi  ekonomi  tahun  1980- an  itu  mampu  menghasilkan  sejumlah perubahan signifikan. Sekalipun
demikian,  di  banyak  sektor  masih dijumpai regulasi-regulasi tertentu secara  ketat.  Salah  satu  bidang  yang masih  terdapat  regulasi  ketat  adalah badan  usaha  milik  negara  (BUMN), padahal  banyak  BUMN  berada  dalam kondisi  tidak  efisien  dan  beberapa  di antaranya  berada  pada  kondisi  parah. Namun  di  saat  sektor  perekonomian lain  dideregulasi  secara  substansial, upaya mereformasi BUMN mengalami kegagalan (Mallarangeng, 2004:184).
Masalah  utama  reformasi  BUMN pada  akhirnya  terletak  pada  kenyataan bahwa  kepentingan  yang  berakar    di sekitar  perusahaan-perusahaan  negara begitu  besar  untuk  diatasi  oleh  para teknokrat yaitu kepentingan departemen  teknis  yang  menikmati berbagai  aturan  yang  ada.  Mengenai hubungan antara departemen- departemen  tersebut  dengan  BUMN, Hall Hill (1996) mengatakan: ―perusahaan-perusahaan  negara  yang berada  di  bawah  pengawasan  mereka (departemen-departemen teknis) merupakan  sumber  dana  tambahan yang  berharga.  Sudah  menjadi  praktik umum  bagi  para  birokrat  senior  yang duduk  di  dewan  pimpinan  perusahaan semacam  itu bahwa uang  yang mereka terima  melebihi  gaji  pemerintah  yang resmi.  Perusahaan-perusahaan  tersebut sering  merupakan  sumber  penghasilan
tambahan  bagi  staf  departemen,  mulai dari  perumahan  sampai  perjalanan  ke luar negeri.
Di pihak lain, ada pula kepentingan  lembaga  politik  utama Orde Baru. Banyak pejabat yang duduk dalam  dewan  pimpinan  perusahaan negara ditunjuk langsung dari kalangan militer  –umumnya  Angkatan  Darat, dan  khususnya  perwira  tinggi  yang akan pensiun. Bahkan Presiden Soeharto  sendiri  terlibat  langsung dalam  jalinan  kepentingan  yang  rumit itu  dengan  mewajibkan  perusahaan- perusahaan negara untuk menyumbangkan  lima  persen  dari keuntungan  tahunan  kepada  yayasan- yayasan yang dipimpinnya. Bagi
Presiden Soeharto, tersedianya berbagai  kesempatan  dan  kemewahan yang  disediakan  oleh  BUMN  kepada kaum  elite  di  dalam  pemerintahannya berarti terbuka kemungkinan lebih luas untuk  memenuhi  kebutuhan  sosial  dan material  para  pendukung  utama  yang loyal kepadanya (Mallarangeng, 2004:184-185).
Dengan saling terkaitnya berbagai kepentingan  yang  ada,  maka  tidak mengherankan  jika  kaum  nasionalis yang  memimpin  departemen  teknis, seperti Ginandjar Kartasasmita dan B.J. Habibie,  melancarkan  serangan  balik yang keras terhadap gagasan
swastanisasi (Mallarangeng, 2004:185). Ginandjar Kartasasmita dalam  kapasitasnya  selaku  Menteri Pertambangan  dan  Energi  menyatakan bahwa BUMN juga harus dimanfaatkan  untuk  mencapai  tujuan sosial, yakni sebagai ―agen pembangunan‖.  Saat  di  depan  para anggota  DPR  pada  bulan  september 1989,  Ginandjar  menyatakan  bahwa kriteria  Sumarlin  untuk  menilai  status kesehatan  BUMN  itu  tidak  selayaknya begitu  saja  langsung  diterapkan  pada Pertamina dan PLN –dua BUMN yang berada di bawah kendalinya. Ginandjar mengatakan  bahwa  mereka  beroperasi tidak hanya demi mengejar keuntungan,  tetapi  juga  untuk  tujuan sosial  sebagaimana  dimandatkan  oleh pemerintah (Saidi, 1998:106-107).
Tanpa menyangkal perlunya meningkatkan efisiensi, Ginandjar menyatakan  bahwa  proses  deregulasi sejak pertengahan 1980-an telah melebarkan  jurang  antara  kelas  bisnis atas  dan  bawah.  Lebih  lanjut  dengan mengutip  Kebijakan  Ekonomi  Baru Malaysia, ia menyatakan bahwa kebijakan  protektif,  yang  bertujuan membangun  kelas  pengusaha  pribumi, diperlukan  oleh  seluruh  bangsa.  Maka selama  menjabat  sebagai  Menteri Pertambangan  dan  Energi  (1988-1993) dia  masih  terus  membela  posisi  dan
peran  BUMN  yang  berada  di  bawah departemennya  sekaligus  mendukung pengusaha-pengusaha  pribumi  yang yang  bergerak  di  bidang  pengeboran, seperti: Aburizal Bakrie (Bakrie Group),  Fadel  Muhammad  (Bukaka), dan  Arifin  Panigoro  (Medco)  (Saidi, 1998:137-138). Selaku Menteri Pertambangan  dan  Energi,  Ginandjar juga  turut  memainkan  peran  penting dalam sejumlah proyek, seperti: proyek pengeboran  empat  lapangan  minyak (Pendopo, Jatibarang, Prabumulih,
Bunyu);  maupun  pembangunan  kilang minyak  Exxor  I  di  Balongan  Jawa Barat  yang  memungkinkan  Ginandjar menyediakan  akses  menguntungkan bagi  para  pengusaha  pribumi  (Tempo, 25 Oktober 2004).
Sejalan  dengan  kebijakan  itu, studi  yang dilakukan Aritonang (1999) mencatat bahwa para kerabat, keluarga, dan  kroni  Presiden  Soeharto  juga menjalankan kontrak dengan Pertamina sejak  dari eksplorasi,  eksploitasi, distribusi, transportasi, hingga penyewaan  kapal  tanker.  Di  bidang eksplorasi,  PT  Humpuss  Patra  Gas milik Hutomo Mandala Putra (Tommy) memperoleh  hak  eksplorasi  minyak  di Cepu.  Tommy  pun  menanam  investasi sebesar  US$  60  juta  untuk  proyek pengilangan. Kemudian dengan bendera
Humpuss
Intermoda
Transportasi  (HIT),  ia  menangani transportasi  perminyakan,  pelumas, dan metanol. Untuk metanol, Pertamina telah menunjuk PT Humpuss  Trading  secara  khusus  untuk mendistribusikan  100  persen  metanol. PT  Humpuss  Trading  pun  telah ditunjuk untuk mengangkut PTA ( Purified Terapthalid Acid ).
Di  samping  Humpuss  Patra  Gas, terdapat pula PT Asia Pasific Petroleum  Refinery  (APPRI)  yang merupakan kerjasama Bambang Trihatmodjo  (Bimantara),  Bambang Yoga  Sugomo  (Grup  Kresna),  dan Wisnu  Suhardono  dalam  menangani pengilangan  minyak  dan  transportasi. Ketiga  mitra  ini  pun  bekerjasama dengan Asia Pasific Petroleum (Hongkong)  dan  Dailing  Engineering (Korsel)  untuk  menangani  proyek pengilangan  di  Situbondo  Jatim.  PT APPRI  dan  PT  Buana  Ganda  Perkasa milik  Proboseutedjo  telah  ditunjuk Presiden  Soeharto  untuk  melakukan negosiasi  kontrak  dengan  Pertamina selama 10 tahun dalam rangka pengembangan  kilang  minyak.  PT Buana Ganda Perkasa yang merupakan anak perusahaan Mercu Buana ini juga mendapat  jatah  lokasi  di  Probolinggo Jawa  Timur.  Sementara  itu,  PT Nusamba Energy Pratama milik
Mohammad ―Bob‖ Hasan bekerjasama
dengan  Unocal  Ganal,  menggarap pengilangan  minyak  lepas  pantai  di Ganal Kalimantan Timur. PT Nusamba
Energy Pratama juga menjalin
kerjasama  dengan  Mitshubishi  Corp untuk  menggarap  pengilangan  minyak di Lombok, Nusa Tenggara Barat.

## PENUTUP
Privatisasi BUMN pada tahun 1980-an kegagalan disebabkan kuatnya kepentingan ( vested  interest) pihak-pihak  tertentu  di sekitar  Badan-Badan  Usaha  Milik  Negara yang meliputi kelompok birokrat
nasionalis  di  berbagai  departemen  teknis maupun  kekuatan  politik  utama  rezim Orde Baru khususnya kalangan militer  dan bahkan Presiden Soeharto sendiri.
Peristiwa  tersebut  memunculkan  tarik menarik  kepentingan  di  antara  para  pihak yang terlibat. Dengan menggunakan perspektif  ekonomi  politik  dapat  dipahami bahwa  upaya  kalangan  tekhnokrat  untuk memprivatisasikan BUMN tidaklah semata-mata  mengadapi  kendala  yang bersifat  teknis,  melainkan  pula  harus menghadapi  resistensi  politis.  Hal  ini  tak lepas dari kenyataan bahwa BUMN di satu sisi berperan penting sebagai entitas bisnis dan  di  sisi  lain  BUMN  juga  merupakan alat  pemerintah  untuk  memainkan  peran sosial  politik.  Peran  yang  kedua  ini  amat sentral mengingat melalui BUMN
Pemerintah berkepentingan menjamin
keamanan pemenuhan kebutuhan masyarakat  luas  demi  stabilitas  kekuasaan dan terpeliharanya legitimasi politik.

## DAFTAR PUSTAKA
Aritonang,  Diro,  1999, Runtuhnya  Rezim daripada Soeharto, Rekaman
Perjuangan  Mahasiswa  Indonesia
1998 , Bandung: Pustaka Hidayah.
Choirie,  A.  Effendy,  2004, Privatisasi Versus  Neo-Sosialisme ,  Jakarta:
LP3ES.
Crouch,  Harold,  1986, Militer  dan  Politik di  Indonesia (terj.),  Jakarta:  Sinar Harapan.
Hill,  Hall,  1996, Transformasi  Ekonomi Indonesia Sejak 1966, Sebuah Studi Kritis dan Komprehensif , Yogyakarta: Pusat Antar Universitas  (Studi  Ekonomi)  UGM bekerjasama  dengan  PT  Tiara Wacana Yogya.
Hiearij,  Eric,  2005, Materialisme  Sejarah Kejatuhan  Soeharto,  Pertumbuhan dan kebangkrutan kapitalisme Orde Baru , Yogyakarta: IRE Press.

## Jusuf,  Muhammad  Machmudin,  2005,
Privatisasi  layanan  Publik:  Studi Tentang  Dimensi  Politik Kebijakan Pembangunan  Jalan  Tol  Cawang- Tanjung  Priok ,  Desertasi  S-3  Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik UGM.
Mallarangeng,  Rizal,  2004, Mendobrak Sentralisme  Ekonomi  Indonesia 1986-1992 ,  Jakarta:  Kepustakaan Populer Gramedia.
Mas‘oed,  Mohtar,  1989, Ekonomi  dan Struktur  Politik  Orde  Baru  1966- 1971 , Jakarta: LP3ES.

## Mas‘oed,  Mohtar,  2002,
Tantangan Internasional  dan  Keterbatasan Nasional: Analisis Ekonomi- Politik Tentang Globalisasi Neoliberal ,  Pidato  pengukuhan jabatan Guru Besar Pada Fakultas Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Muhaimin,  Yahya  A.,  1990, Bisnis  dan
Politik,  Kebijaksanaan  Ekonomi
Indonesia 1950-1980 , Jakarta:
LP3ES.
Saidi,  Zaim,  1998, Soeharto  Menjaring Matahari,  Tarik  Ulur  Reformasi Ekonomi  Orde  Baru  Pasca  1980 , Bandung: Mizan.
TEMPO  25  Oktober  2004,  ―Kasus-Kasus
Korupsi di Indonesia‖.