## PROBLEM PENGEMBANGAN

## KREATIVITAS HAKIM

## DI TENGAH INTERVENSI KEKUASAAN

## DAN MAFIA PERADILAN
(Bercermin pada Pemikiran  Filsafat Hukum
Roscoe Pound)

## Abstract
Rosne Pond statcd that  law ntst be funAiond as a social mthol and ncial  mginering so tbaz  sho d bc a space for tkn to be non matiu on appling tbe lantsAlnost all oJ hw holbn baac tbe drry  natTlng tl:e idcal  oJ hu nnpbtc!. Among othr loa  holdas tbe positiott  of tbe jdge is Eecial. The jtdge basieal! it the n?leseltation of Cod in tbe nnid to qhold tlte hu and j*sfa.
Neaenbebss placing tbe jdge as lav nafur is not aluEs eay, hmtse lbgt an on! orc  of prattical  mntakets of laa obich il:eir indzpendenn and integri! is ofm couered fo some internal and extenal interestJ.
Kata kunci: Social Conbol,  Indepndmsi, Mafa Peradihn

## A. Pendahuluan
Terkait dengan penegakan hukum (/az etforcenen) ada adagium yang berbunyi 'rtat jilsticia et ?dreat mtndn" (meskipun dunia akan runtuh  hukum harus tetap  ditegakkan).  Adagium
' Alumni Program Pascasatjana UIN Sunan Kalijaga Yogakana Progam  Studi Huklrm  Islam. Sekarang aktif sebagai staf pengaiar di Fakultas  Syari'ah INSURI dan Dos€n Luar Biasa STAIN Ponorogo.
Al-Manihii, Vol. 3 No. 2, Juli  - Desember  2009 247
Abnad Syaf i Sl
Ahmad Syafi'i SJ
tersebut memberikan  gambaran bahwa selain hukum harus ditegakkan,  juga akan memberikan kepastian hukum, keman- fzrtan, dzn  keadilan  bagi  para pencari  keadilan.  Kepastian, keman- faattn dzn  keadilan hukum  tidak hanya akan memberikan  perlin- dungan  bagi  pencari  keadilan tetapi juga  akan dapat  menciptakan ketertiban  dalam masyarakat. Keadilan  merupakan bagian  yang tidak terpisahkan dari hukum itu sendiri. Hukum pada dasarnya berintikan  keadilan.  Gustav  Radbruch  menyatakan bahwa kea- dilan merupakan  salah satu nilai dasar dari hukum.l
Semua aparat  penegak  hukum2 berkewajiwan mewujudkan cita hukum secara utuh,  yakni:  keadilan, kemanfaatan menurut tujuan dan kepastian hukum. Diantara para penegak hukum yang lainnya, posisi hakim adalah istimewa. Hakim adalah konkritisasi hukum  dan keadilan yang abstrak, bahkan ada yang menggam- barkan  hakim sebagai u/akil Tuhan di bumi untuk menegakkan hukum  dan keadilan.
Beberapa  tugas hakim yang telah digriskan dalam UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan  Kehakiman ^nt^r^ l^in: Peiamd, tugas dalam  bidang  peradilan  (teknis  yudisial)  diantaranya adalah:
(a) menerima memeriksa  dan mengadili  serta menyelesaikan setiap perkara  yang diaiukan kepadanya;  @) mengadili menurut  hukum dengan tidak membedakan orang @asal 5 ayat 1); (c) membantu para pencari keadilan dan berusaha  sekeras-kerasnya  mengatasi hambatan dan rintangan demi tercapainya peradilan yang seder- hana,  cepat dan biaya  ringan (pasal 5 ayat 2); tidak boleh  menolak untuk memeriksa dan mengadili  suatu  perkara  yang  dialukan dengan dalih bahwa hukumnya tidak/kurang jelas, melainkan wa)ib memeriksa dan mengadilinya  (pasal 16 zyat 1).
Kedu,  ttgas yuridis, yaitu memberi  keterangan,  pertim- bangan dan nasihat-nasihat tentang  soal-soal hukum kepada
' Satfipto  Rahardio, Ilnr H*an (Bandung: Alumni, 1986).
'? Drlam konsep'(iaor t$Vangsr', Hakirrf  Jalsa, Polisi  den Adokad (laqnl nrrrryakxr faktor penting  dalam  peflegakafl hukum.  Lihat Ari Hemawan, "Reposisi Fuogsi Advokad delam  Proses Penepkan Hukum," dalam A+Synbb, %,2 (m04, hal.  98-107.
242 Al-Manihij, Vol. 3 No.  2,Juli  - Desember  2009
lembaga tegzra lairrrya apabila diminta (pasal 27). ktiga, rugrs akademis ilmiah dalam  melaksanakan  tugas  pokoknya,  yaitu hakim waiib menggali, mengikuti  dan memahami nilai-nilai hukum  dan rasa keadilan  yang hidup dalam  masyatakat (pasal 28 ryat l).
Namun amanah ideal yang diberikan  oleh undang-undang kepada hakim tersebut di atas belum  sepenuhnya membumi, kareoa  kenyataan yang tak terbantahkan  yang dapat kita rasakan saat ini adalah bahwa kondisi penegakan hukum (/z:r  inJorunerl sudah  mencapai titik nadir. Masyarakat tidak menghormati hukum. Wibawa penegak hukum (termasuk  hakim)  juga kian merosot sehingga hukum  tidak lagi dapat  memberikan r s aman dan  tenteram.  Hukum tidak dapat menyelesaikan  berbagai persoalan  yang  mengedepan  dalam dinamika  masyarakat dan kepastian hukum semakin  dipertanyakan.3 Hukum bertambah "lumpuh" menghadapi  berbagai  pelanggaran dan kejahatan yang terjadi sehingga keadilan menjadi utopia dalam masyarakat. Masyarakat  semakin tidak terlindungi,  tersubordinasi serta tereksploitasi.
Adanya  fenomena amuk masa dan main hakim sendiri secara membabi buta merupakan indikasi  dari rendahnya  tingkat kepercayaan  masyarakat. Memang bukan  menjadi rahasia umum lagi, bahwa di Indonesia  penegakan hukum  (/zz enforcenenll sangat lemah. Hampir sepanjang  sejarah Indonesia  merdeka, masalah penegakan hukum senantiasa meniadi sorotan. I-ebihlebih pada era reformasi ini, dimana  kesadaran akan  penegakan  hukum semakin tinggi, sorotan itu menladi lebih tajam  lagi.  Sorotan  tadi muncul dari adanya rasa kekecewaan terhadap buruknya "performance" penegak hukum  dalam menegakkan hukum  di Indonesia. Meteka  yang kecewa tidak hanya orang Indonesia, melainkan  juga masyarakat Internasional.
I Lihat  Esmi W*tssih, PcnbetdEnan Maqaral-at Dalaa  Mnxfudbaa Tjnn Hzfun @mw Pm4ahtn H**n dan Ptnalzn Kczdihn) (Scmarang: Badao Peoerbit Universitas Diponegoro,  200'l).
Al-Manihii, Vol. 3 No. 2, Juli  - Desember 2009 243
Kekecevraan terhadap  penegakan hukum muncul dalam berbagai bentuk. Ada  yang berupa wacana, seperti  munculnya istilah  "mafia peradilan",  pemlesetan KUHP menjadi "kasih uang habis perkara",  sindiran bahwa  Indonesia juara korupsi tanpa koruptor dan lain sebagainya. Bagi mereka  yang berkuasa  mampu "mempermainkan", sedang bagi  takyat kecil "dipermainkan" oleh hukum.  Sindiran Oliver  Goldsmith dzlzm karyznyz "Tbe l-,avs Gind tbe Poor,  the Nch nen Rth the l-tw,"a  meniadi niscaya untuk direnungkan  kembali.
Dalam kajian ini, penulis hendak  mengurai  problem pengembangan  kreativitas hakim  yang nota bene sebagai pemben- tuk hukum  dan salah satu pilar penegak hukum dengan  mengela- borasi pemikiran  filsafat hukum  Roscou  Pound, salah  seorang proponent utama  madzhab Sociological fuiEntdenn.
B. Prisma Pemikiran Roscoe Pound
1. Hukum dan Reditas Sosid
Di Amerika Serikat,  Roscoe  Pound,  dengan filsafat hukum- nya, tampil  untuk mengartikulasikan kajian sosial  tethadap hukum secara lebih tinci yang kemudian  bahkan menjadi suatu aliran tersendiri  dalam ilmu hukum  yang  disebut  dengan  'locklogical juisprrdence"  tersebut.5  Pada  awal abad ke XX, Pound telah menggunakan rstlah 'tociological jdssts", yaitu pada saat menjelas- kan apa yang menjadi tugas intelektual mereka. Pernyataan Pound tersebut adalah sebagai  berikut:6
'Rene David,  Major t U"/ S)nerrl itt Tbc lYorld Todal (-ondon: Stevans & Sons, 1995), hal. 14. 5 Dalam  kaitannya  dengan ioi, Pound menielaskao  perbedaan  aotara  sosiologi hukum  dengan ro.iologital jlirp .lefie. i\Ienurut  Pound perbedaao di antara keduanya adelah iika nciologital jriEndtne meropakao  suatu madzhab dalam  filsafat hukum yang mempelaiari  peogeruh timbal balik antara hukum  dan masyarakat  dan  sebaliknya, maka sosiologi hukum adalah  cabang sosiologi yang mempelajari pengaruh  masyarakat tethadap hukum  dan sejauh mana gejala-gcjala yang ada dalam masyarakat itu dapat mempengaruhi hukum  tersebut,  disamping  juga disetidiki sebaliknya pengaruh hukum tcrhadap masyarakat. Lihat  Pouod,  "Kata  Pengantar",  dalam Gcogcs  Gur.otch, Sa:iologi
H*ra, ter1. Sumantri Mertodipuro  fiakarta:  Bhratara,  1988), hal. x-xi. 6 Lihat Roscoe Pound, "The Scope and  Purpose of Sociological Jurisprudence", 244 Al-Manahii, Vol. 3 N<-r. 2, Juti - Desember  2009
The main problem to which sociological jurists are addressing  themselves today is to enable and to compel law-making,  and also interpretation  and application of legal rules, to take more account,  and more intelegent account, of the social  facts  upon which law must proceed and to which it is to be applied...
Dari petnyataan Pound tersebug terlihat ielas bahwa filsafat hukum  Pouod tidak  menempatlan hukum pada posisi  steril  yang terisolasi dari lingkungan sosialnya. Studi hukum, bagi  Pound, bukanlah  mempelajari hukum perundang-undangan secara  h.itam- putih, yang  hanya melihat  ke dalam  susunan internal sistem hukum secara logis-rasional, melainkan )uga melihat  efektivitas hukum.  Dengan  membicarakan  efektivitas  hukum ini, Pound telah berusaha  mengaitkan hukum kepada lingkungan sosialnya, yang dalam filsafat Radbruch disebut sebagai nilai kegunaan hukum.
M:zha,b sociological jdEndence ini mengetengahkan tentang pentingnya "hukum yang hidup" (liting laa) di dzlelm  masyarakat. Bahkan  kelahirannya, menurut beberapa  anggapan,  merupakan suatu sinthesis dari pada  thesanya Positivisme  hukum dan antithesanya Mazhab sejarah. Dengan demikian, soeiological jrigrudetu berpegang  kepada pendapat  pentingnya baik akal maupun pengalaman.
Sebelum mengeksplorasi lebih jauh  pemikiran Pound, alangkah  baiknya penulis  paparkan terlebih dahulu mengenai konsepsi  Pound  terhadap hukum itu sendiri. Pembicaraan mengenai "apa hukum itu?" merupakan sasaran utama  filsafat hukum.T Semua buku mengenai filsafat  hukum  dan ilmu hukum selalu  memuat  pertanyaan ini. Namun  hampir semua  jawabannya
dalam Ervin H. Poll^ck, Jdqrrd,na: Piati1la ond Applitatiot  (ftp.:  Thc  Ohio State University Press, 1979), hal. 643.
1 Theo  Hrlill:ets, Fifasat HuI).m dalan L)ntaJaa Sjatab  $ogyakartz:  Kzrisius, 1982), h^1.271.
Al-Manihii, Vol. 3 No. 2,JuIi - Desember  2009 245
menegaskan akan sulitnya  membuat sebuah definisi  yang tepat.
Pada waktu  membicarakan ilmu  kimia, kita tidak pernah mengawali pertanyaan "apa kimia itu?" Demikian  iuga dengan disiplin ilmu yang  lain.
Adalah menarik ^p y^ng  menjadi  pandangan Pound dalam masalah ini. Pound berangkat dari sisi lain, bukannya mengawal.i dengan pernyataan  bahwa definisi tentang hukum itu tidak tepat.
Menurutnya,  esensi hukum (natrre oJ law) telah menjadi inti perdebatan di dalam ilmu hukum  (Jdspndena) sejak para filsuf Yunani  memulai perdebatan  mengenai  dasar  kekuasaan hukum (laul a horig). Namun  tujuan  hukum (#a e oJ law) tebh diperdebatkan lebih banyak di dalam politik dadpada di dalam ilmu hukum.
Menurut Pound,  dalam  tingkatan cq S da,n hukum alam (tatwal lau), teori-teori yang umum mengenai  esensi hukum tampak menjawab  pertanyaan  hukum.  Pound mengemukakan dua belas konsep  mengenai  apa hukum itu, yang bisa dibedakan antara satu  dengan  lainnya.e Ke dua belas  konsep  dimaksud rdzlah: Penana, ide  atau konsep  mengenai  aruran  atau  seperangkat aturan yang datang dari Tuhan (bersifat ketuhanan) untuk mengatur prilaku manusia, sepeni hukum Nabi Musa, dan Nabi- nabi yang lain. kdua, ide atau  konsep  mengenai hukum sebagai tradisi  dari adat yang tua yang telah membuktikan akan diterima oleh  tuhan-tuhan, sehingga  orang-orang  yang mengikutinya akan melewati  ialan  dengan  selamat. Ini adalah untuk orang-orang primitif. Dalam  konteks ini hukum adalah "bentuk kebiasaan atau bentuk yang terekam dad ajttartiaran  di mana  adat
' Eqtit bi.^ berarti "jatticc"  ftcadilan). Di dalam  sejatahnya, di lrgis, eqrig bcrkembang  mcniadi  jenis hukum yang tetpisah, sebagai tanggapan  terhadap ketidakmampuan hukum adat di peogadilao  uotuk meoyediakao pengobatan tcrhadap setiap luke. kbih lanjut muncul istilah: "cqti, rrf.fl not a igbt  ,,ilb ori E nd) " ^t^n "cqri, lolhut tb lzu", yang berani  bahw^ .qyi, ^k^n mewujudkan alat untuk  mewuiudkan hasil ,'ang dibenerkan ketikr  prosedur  hukum $ang  umum)  tidak  bisa bekerja. Lihat Steven H. Gifis, Lzo Dictional|  (New York Barront Educatiooal Series, lnc., 1984), hal. 163. t Roscoe Pound, An Int/odution  to tbc PbitoloPl, oI I.ap (New  Brunswick & [.ondoo: Traosaction  Publishcrs, 1999),  h^1.  46-54.
246 Al-Manahij, Vol. 3 No. 2, Juli  - Desember  2009
dipertahankan dan di ekspresik^n". Ketiga, ada kaitannya  dengan yang  kedua, hukum diartikan sebagai  "kebijaksanaan yang terekam dari orang-orang  yang bijak yang telah  mempelajari  jalan y^ng ^mln atau jalan  yang disetujui  Tuhan untuk tingkah laku manusia". Ini meliputi keputusan dan tindakan atas dasar kebiasaan yang kemudian  direduksi meniadi sebuah kumpulan tulisan  dalam aturan hukum orang primitif. Oleh karena itu, hukum Athena  pada abad ke IV SM  dapat masuk dalam pengertian  hukum  ketiga ini.
KeenPat, hukum dipahami sebagai sistem dasar  yang ditemukan secara Iilosofis yang dapat mengekspresikan  esensi pokok sesuatu, di mana setiap otang harus bertindak sesuai dengannya.  Termasuk  dalam  pengertian  seperti ini adalah  model pemberi farwa hukum di Romawi (Ronar fuiscons l]r, Pengertian kedua dan  ketiga  juga dapat  masuk ke dalam  kategori ini yang sekaligus mencakup  kemauan  atau perintah rakyat  Romawi, sehingga ketiga hal tersebut (radisi/adat, rekaman kata-kata  orang bijak, dan kemauan rakyat) merupakan deklarasi filosofis  untuk kemudian menjadi sebuah ketentuan hukum. Kelina,  hukurr, dipahami sebagai kumpulan  deklarasi  mengenai  aturan moral yang kekal  dan tidak berubah. Ini berarti hukum dianggap identik dengan ketentuan moral universal. Keenan, httkum dipahami sebagai kumpulan persetujuan atau keputusan orang-orang dari organisasi/partai politik di masyarakat. Delinisi ini adalah versi demokratis  yang  mempunyai identitas  ketentuan r et of lav. Meskipun hukum di sini merupakan produk para politisi, namun akan  (harus)  selalu ada muatan kewajiban moral tentang  konsep imii (pmnisc) yang akan selalu ditunjukkan  kepada masyarakat bahwa para politisi tersebut  akan  selalu  menjaga  keputusan- keputusan yang menjadi hukum tersebut.
Ket j h, hukum  dipahami sebagai refleksi ketentuan yang bersifat ketuhanan untuk  mengatur dunia. Yaitu sebuah refleksi untuk mengatur ^pa y^ng "sebaiknya"  dijalankan oleh umat manusia  sebagai ketentuan moral -sekedar untuk dibedakan
Al-Manihii, Vol. 3 No. 2, Juli - Desember 2009 247
dengan "keharusan"  dalam penciptan  Tuhan. Teori inilah yang kemudian  dikembangkan oleh Thomas Aquinas yang juga sangat popular  pada abad ke-17,  bahkan  juga  sampai kini masih ada gaungnya. Kedelapan, hukum  dipahami sebagai kumpulan perintah dari penguasa yang mempunyai kedaulatan dan otoritas politik agar brgaimrna orang-orang bertindak. Dapat dimasukkan  dalam pemahaman teori ini konsep juri pada Romawi dan paham hukum positif pada  masa klasik. Dalam kasus kerajaan Romawi, maka sang rzjz zdalah orang yang mempunyai  kedaulatan dan otoritas sekaligus yang  mempunyai kekuasaan untuk memak- sakan hukum. Meskipun pada  masa  keraiaan Romawi raja mempunyai kekuasaan hukum yang penuh,  namun  masuk ke teori ini kedaulatan hukum yang  ada di tangan parlemen, sejak munculnya  supremasi  parlemen di Inggris  abad  ke-17;  dan bahkan juga sampai pada kedaulatan  parlemen  pada revolusi  Amerika dan pada  revolusi  Perancis. Kata kunci di sini adalah bahwa hukum merupakan produk kekuasaan politik dari sistem bentuk perinah raja  sampai dengan  sitem  legislatif. IGsenbilan,  satu  gagasan yang menganggap hukum sebagai satu  sistem pemerintah ditemukan oleh pengalaman manusia yang menunjukkan, bahwa kemampuan tiap manusia  perseoraflgan  akan  mencapai kebe- basan  sesempurna mungkin yang sejalan  dengan kebebasan serupa itu pula  yang diberikan kepada  kemauan orang-orang  lain.
Gagasan ini yang dianut  dalam salah satu bentuk oleh mrzhzb sejarah, telah membagi  kesetiaan sarjana hukum kepada  teori hukum sebagai perintah dari pemegang  kedaulatan, dan hal ini teriadi  hampir di sepaniang abad yang lalu. Menurut ang- gapan  pada masa itu, pengalaman  manusia  yang menemukan prinsip hukum ditentukan dengafl suatu  cara  yang tak dapat dielakkan.
IQsq fi, orang  menganggap hukum itu sebagai satu sistem asas-asas, yang ditemukan secara filsafat  dan dikembangkan sampai  pada perinciannya oleh tulisan-tulisan srlana  hukum dan putusan  pengadilan,  yang  dengan  perantaraan  tulisan  dan  putusan
248
Al-Manihii, Vol. 3 No. 2, Juli - Desember  2009
itu kehidupan lahir manusia diukur dengan  akal, atau pada, txaf lain, dengan tulisan  dan putusan itu kemudian tiap orang yang bertindak diselaraskan dengan kehendak orang lain. Cara berfikir ini muncul dalam  abad ke 19 sesudah ditinggalkannya  teori hukum alam dalam bentuk yang mempengaruhi pikiran  hukum selama dua  abad, dan filsafat diminta untuk memberikan satu terhadap kritik susunan sistematik dan petkembangan  detail.
Kesebelas, hukum  dipahamkan orang sebagai sekumpulan atau sistem kaidah  yang dipikulkan atas manusia di dalam  masyarakat oleh satu  kelas  yang  berkuasa untuk sementara buat memaiukan kepentingan  kelas itu sendiri, baik dilakukan dengan sadar maupun tidak sadar. Kedla belas, hukum dipahami sebagai perintah  dari undang-undang  ekonomi  dan sosial yang berhu- bungan  dengan prilaku manusia di dalam  masyarakat yang ditemukan oleh pengamatan,  dinyatakan  dalam perintah yang disempurnakan oleh pengamatan manusia  mengenai ^pz yztrg akan terpakai dxt apa yang tidak  terpakai di dalam penyeleng- garaan  pengadilan. Teori  tipe ini terdapat  pada akhir abad ke-19, tltkzl^ orartg mulai mencari dasat fisik dan biologis yang dapat ditemukan oleh pengamaan dan  bukan lagi dasat metafisik,  yang ditemukan  oleh perenungan filsafat.
Dari dua belas konsep hukum yang dipaparkan Pound  di atas, dapat disimpulkan  bahwa sumber-sumber hukum menurut Pound  yaitu:  kebiasaan; religi;  ide-ide moral dan fi.losofis;  putusan pengadilan (adj ication); diskusi ilmiah  dan undang-undang.
Dalam uraiannya lebih lanjut,  Pound berpendapat  bahwa hukum itu sebagai satu  lembaga  sosial  yang  bertujuan  untuk memuaskan kebutuhan masyarakat yang  beradab. Dalam  hal ini Pound menyatakan:10
I am content to tbink of law as a sosial institurto  l0 satisb rlcial aants -tbe claims ald demands inaolued in tbe eistetce of ciiltTgd
sociey-l2t giuing efex to as muh at ve na1 witb the  least sacrifta,
10 I-ilrat ibid.,  haL 85.
AJ-Manihii, Vol. 3 No. 2, Juli - Desember  20o9 249
so far ai slcb ,ratts nal be satisfed 0r s claims gieel elJex b1 an ordering of htman ntdtct tbro  gh Pol;ticallJ
orgariq.ed socie!.
Dari pernyataan tersebut, jelas terlihat bahwa ia berupaya mengartikulasikan  kajian sosiai terhadap hukum serta mengkaii efek sosial yang aktual dari doktrin dan institusi hukum. Jadi,  bagi Pound, hukum  tidak hanya dapat dilihat sebagai bangunan stereotip  yang abstrak, sebagai peraturan-pelaturan  yang  steril dari konteks sosial. Pound pada  dasarnya hendak melihat hukum, institusi  hukum, prosedur hukum dalam gambat sosialnya yang penuh, yang  berarti memasukkan  dimensi  kemanusiaan dan sosial yang  penuh ke dalamnya.
Selanjutnya  Pound menegaskan bahwa untuk dapat memuaskan kebutuhan atau tuntutan  dan  keinginan manusia, maka hukum harus  memainkan  peranannya sebagai kontrol sosial (social conhols  dz.n rckaytsa sosial (social ergituin$. Dahnktrtannya dengan ini, Pound  menyatakan:ll
For preffrrt ? rPoses I ar contenl to see in bgal  history  tbe record oJ  contirua@ vider recogni{ry  and satisfiing of hrman wants or claims or desires thmryb social contul;  a mon embracing ard more efectiae nctriry of nsial  intmsts; a continmlll non conplete and efectite elininafion of waste and preclding oJ frictiott in bmat enjolment oJ tbe goods  oJ existence -in sbort, a contintalll more
efi cacious mcial enginning.
Dalam  suatu  formula,  Pound bahkan  melukiskan bahwa tugas pokok pemikiran modern mengenai hukum adalah  tugas "rekayasa sosial" untuk membangun  suatu struktur masyarkat
^g r sec ta maksimal  mencapai  kepuasan  akan kebutuhan-kebu- tuhan, dan meminimalisasi  benturan-benturan  dan  pemborosan.r2
11 l-ih^r Ibid- Bandingkan Povtd, T*gas Hrbtn, h2l, 70,20,31; idem,  Lnlapntatioz oJ Wl Hirtor)  (USA:  Holmes Beach, Florida, 1986), hal. 164. 12 Formula ini dioyatakafl oleh Pound  dalam Laryanya "lnterpretations of Legal History",  bab 7; juga  dalam Pound,.4z  Intrulktion to th. Pbiloropll, hal. 85.  Bandingkan R.\Y.M. Dias, funEmdcrtc  $,ordor,,. Butterworths, 1976).
250 Al-Manihii, Vol. 3 No. 2, Ju.li - Desember  2009
Selanjutnya, lunl:uk me-landing-kan konsep hukum dalam ranah sosial, Pound menawarkan  beberapa langkah operasional bagi  penetapan hukum  dalam  mengadili  suatu perkara, yaitu:r3
(1) Menemukan  hukum,  yakni menentukan  aturan atau keten- tuan  yang  mana dari sekian banyak  aturan atau k*id'a}:, (rules)
yaog terdapat  dalam  sistem  hukum  yang ada untuk kemudian diterapkan. Jika memang tidak ditemukan  suatu  aturan yang dapat  diterapkan  terhadap  suatu kasus, maka harus digunakan analogi  terhadap  atauran  yang  sudah  ada. (2) Menafsirkan aturan yang dipilih atau ditentukan. Yakni, menentukan arti aruran tadi sebagaimana mestinya,  dibarengi  dengan melihat  cakupan  arti yang dikehendakinya. (3) Menerapkan aturan  yang telah ditemukan  dan ditafsirkan tadi terhadap kasus yang ada di tangan. Dengan  proses  seperti ini, seorang hakim akan dapat  menerapkan hukum dengan baik, tidak asal mengambil  aturan  yang ia dapatkan  dengan acak.
Dari tiga langkah operasional  tersebut  dapat  dipahami bahwa  dalam  konsepsi Pound hakim tidak hanya menerapkan undang-undang untuk semua kasus yang  dihadapinya.  Bagi Pound hakim  harus  diberikan  ruang diskresi  ftebebasan)  yang  luas dalam menerapkan hukum  dan aturan hukum hanya merupakan  atutan umum bagi hakim. Di sini tampaknya Pound  telah memberikan solusi bagi problem kreativitas hakim sebagai pembentuk  hukum.
Sebagai salah  satu proponent utama mazhab sociological jtriErudenn, Pound,  meskipun pandangannya  sangat luas, lebih mengutamakan tuiuan-tuiuan ptaktis. Hal ini tampak dalam konsepnya tentang "hukum sebagai alat pengubah  masyarakat". Alat pengubah  masyarakat  yang dimaksudkan oleh Pound, dianalogikan  sebagai suatu  proses mekanik. Hal ini terlihat dengan adanya perkembangan industri dan transaksi-transaksi bisnis yang  memperkenalkan nilai dan  norma baru. Peran "pengubah" tersebut  dipegang oleh  hakim  melalui  "interpretasi"
tl ljhat Potnd, An lntmdtaioa  to tfu Pbihloplr, hd.  87-88
Al-Manihii, Vol. 3 No. 2, Juli  - Desember  2009 251
dalam mengadili  kasus yang  dihadapinya secara "seimbang". Interpretasi-interpretasi  tersebut dapat dilakukan dengan memperhatikan  beberapa hal sebagai betikut: (1) Menelaah akibat-akibat  sosial  yang  aktual dari lembagalembaga hukum dan doktrin-doktrin hukum,  oleh  karenanya, ia lebih memandang kepada kerjanya hukum  dari pada isi abstraknya; (2) Mengafukan kajian  sosiologis  berkenaan dengan studi  hukum  untuk memper- siapkan  perundang-undangan. Oleh sebab itu, ia menganggap hukum sebagai  suatu lembaga  sosial yang dapat diperbaiki guna menemukan  car -carl terbaik unruk meneruskan dan membim- bing usaha-usaha sedemikian itu; (3) Mempebjui caru,-cara. membuat peraturan-peraturan  yang efektif  dan menitik beratkan pada tujuan sosial yang hendak dicapai hukum, dan bukannya kepada sanksi; (4) Menelaah  sejarah hukum sosiologis,  yaitu tentang akibat sosial yang ditimbulkan  oleh doktrin-doktrin hukum dan bagaimana  cara menghasilkannya  (5) Membela  pelak- sanaan hukum secara adil  dan mendesak agx aliarxt hukum harus dianggap sebagai petunjuk  ke arah keadilan  bagi  masyarakat,  dan bukannya sebagai bentuk yang tidak dapat  berubah; dan (6)
Meningkatkan efektifitas pencapaian ruiuan agar  upaya  mencapai maksud dan tujuan  hukum dapat lebih efektif.ta
Dari keenam program yang  dicanangkan Pound tersebut, tak dapat  disangkal  bahwa  dua  diantaranya sangat erat hubu- ngannya  dengan  penilaian teoritis mengenai  kenyataan sosial hukum,  yakni:  telaah  tentang akibat  sosial  hukum  dan telaah sosiologis tentang sejarah hukum. Adapun butir lainnya  lebih merupakan penggunaan hasil sosioiogi  hukum  untuk pekerjaan seorang hakim atau pembuat undang-undang. Keenam langkah tersebut perlu diperhatikan oleh hakim atau praktisi hukum dalam melakukan "interpretasi" sehingga perlu ditegaskan,  bahwa dengan memperhatikan  temuan-temuan  tentang keadaan  sosial masyarakat melalui  bantuan ilmu sosiologi, akan terlihat adanya
'r Lihat Pound, 'The Scopc and  Putpose of the  Sociological Jurisprudencc", dalam Harwrd ltt krio, vol. 25 (1912), hal. 513-516.
252
Al-Manihii,  vol. 3 No. 2, Juli  - Desember  2009
niali-nilai atau norma-norma  tentang "hak" individu yang harus dilindungi, unsur-unsur  tersebut kemudian dipegang  oleh masyarakat dalam mempertahankan ^P^ yzng disebut dengan hukum alam (natual law).
Kalau  melihat keberadaan hukum pada masa berkem- bangrrya nat*al  lau atau hukum alam, Pound menganiurkan agar konsepsi-konsepsi  tentang norma  dan nilai yang ditemukan dan disusun dari hasil pelaksanaan interpretasi  analogi itu dikem- bangkan, sehingga dapat dilakukan usaha untuk mengembang- kannya ke dalam suatu  sistem hukum (legal sis*n).  Oleh karena itu, sistem hukum yang telah  terbentuk itu dapat diaplikasikan ke dalam  proses ftegiatan) peradilan  (sebagaimana  yang dikemu- kakan Austin). Kegiatan penggalian  dan pembentukan sistem hukum, serta  pengaplikasiannya di pengadilan, oleh Pound disebut sebagai  proses "administrasi hukum". Pound mencoba memperlihatkan  bagaimana cara Amerika membentuk sistem hukum dengan mengembangkan administrasi peradilan (adninistration of ystice), untuk sekaligus  mengembangkan ilmu hukumnya.  Cara yzr,g ditempuh a,nta,a^ lair dengan  memper- hatikan  hal betrkur. peiama, pertimbangan-pertimbangan  penga- dilan dalam  menetapkan  suatu keputusan  yang adil; hukum yang sandar sepeni  halnya dengan standar memelihara,  standar keter- bukaan, dan standar tentang kepentingan  umum; kekuatan ahli hukum untuk mempertahankan  keputusan-keputusan  yang bersifat umum dengan  mempeduas  penerapan hukum; penemuan hukum  tethadap kasus teltentu yang harus dipuruskan; metode informal dari suatu administrasi peradilan untuk peradilan  rendah; pengadilan  administrasi.  Kedru, a,dar.yt ide dari Austin di atas mengenai  proses ftegiatan) peradilan, menimbulkan pertanyaan:
Apakah proses peradilan ini termasuk ilmu hukum. Sebab secara kolektif, aktivitas  tersebut  termasuk  peraturan  hukum sebagai salah satu  sisi dari proses social conlrol, dan aktivitas peradilan itu diarahkan  pada penyesuaian  hubungan, komponen gagasan yang bedebihan, menjaga  kepentingan-kepentingan  dengan  membuat
Al-Man;hii,  vol. 3 No. 2, luti - Desember  2009 253
garis pemisah aotara masing-masing  kepentingan  (hak) yang mungkin  dapat dipertahankan, sehingga  gugatan  keinginan  yang diajukan  dapat  memuaskan  semua  prhak. Ketiga, bila hukum merupakan su^tu social contml d.zn sekaligus dapzt dtjadikan agent oJ social ehange, maka hukum memuat prinsip, konsep  atau aturan, standar tingkah  laku, doktrin-doktrin, dan etika profesi, serta semua yang diialankan oleh "individu" dalam  usaha  memuaskan kebutuhan  dan "kepentingan"nya.ls
Hukum sebagai  mcial engineering berkaitan  dengan  fungsi  dan keberadaan hukum sebagai pengatur  dan penggerak  perubahan masyarakat, maka  interpretasi  analogi Pound mengemukakan "hak" yang bagaimanakah  seharusnya diatur oleh  hukum, dan "hak-hak" yang bagaimanakah  dapat dituntut oleh individu dalam hidup bermasyarakat. Pound mengemukakan bahwa yang merupakan "hak"  itu adalah kepentingan  atau tuntutan-tuntutan yang diakui, diharuskan dan dibolehkan secara hukum, seh.ingga telcapai suatu  keseimbangan dan teruruiudnya  apa yang dimak- sud dengan ketertiban hukum.r6
Apabila  program Pound tersebut  ditempatkan pada  latar belaknag kondisi  dan progresifitas masyarakat,  maka makna sosiologis  hukumn,va terlihat pada sifat yang: penana,  lebih  diatah- kan kepada bekerjanya hukum dari pada isinya yang abstrak.
Kedra, Memardang hukum sebagai lembaga sosial yang dapat dikembangkan melalui usaha manusia dan menganggap sebagai kewajiban  mereka untuk menemukan car^-c t^ terbaik dalam memajukan dan mengarahkan usaha sedemikim itu. Kertga, lebih menekankan pada tuiuan-tuiuan sosial yang dilayani oleh hukum dari pada sanksinya. Dan keempat, menekankan bahwa aturan- aruran hukum itu harus lebih dipandang  sebagi  pedoman untuk mencapai hasil-hasil yang  dianggap adil oleh  masyarakat dari pada sebagai  kerangka yang kaku.rT
254
At-Manihii, Vol. 3 No. 2, Juli - Desember  2009
'5 Lihat -lfiil, hal. 159. t6 litrat lbid-; \hzt iuga  ureian Pound  dalam Th ldcal Ebnn4  hd. 11G112.
17 Lihat Pound,  "Thc Scopc  aod  Purpose, hal. 645.
Bagi  Pound,  kekuatan-kekuatan  sosial  yang  membentuk hukum jauh lebih penting  dari pada ungkapan-ungkapan hukum secara teknis, sebagaimana tetlihat dalam  perkembangan yang sama dari Interuset fuiErudenq pada' para ahli  hukum Amerika, yakni  terhadap  latar belakang sistem  hukum,  pendidikan dan tradisi yang sangat  berbeda. Progmm dan kesimpulan-kesimpulan dati ilmu hukum  sosiologis  Amerika yang paling lengkap diuraikan oleh Pound.18
2. Perubahan  dalam  Masyarakat dan Pencapaian Tuiuan flukum
Lebih jauh, bila membicarakan perubahan dalam masyarakat dan pencapaian tujuan  hukum  berarti mengkaii perubahan kehidupan sosial dalam  masyarakat yang  berorientasi kepada proses pembentukan hukum  dalam pencapaian tujuannya, oleh  katena itu, kata Pound, ob)ek pembahasannya terfokus pa,da An Engineering Inlerpretalion,te yakni  interpretasi terhadap adanya perubahan norma  hukum sehingga fungsi hukum sebagai social conhvl dan social enginecitg dapat terwuiud.
a) Konsep dasx an mghuing interpretatiott
Inter?retatiot yang dimaksud  oleh  Pound adalah  sebagai suatu  usaha untuk menggali,  menemukan,  dan memahami nilai-nilai dan norma-norrnz ylng  hidup dan berkembang dalam  masyatakat, untuk  dijadikan sebagai bahan (dasar) pertimbangan dalam  menyusun hukum  dan menetapkan suatu  keputusan dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang timbul dalam  masyarakat,  sehingga terwujud tujuan hukum itu sendiri, yaitu "keadilan" jutice). Adrpun mgineering yang dimaksud oleh Pound sebagai perubahan-perubahan norma  dan nilai-nilai yang teriadi  dalam masyarakat  seiring
rB Lihat W Ftiedmann, I4al -I'hoq,4ft Edition  (l,ondon: Stevens & Sons Limited, 1960), hel. 293. le Koosep Enginuirg Inl.r?tutation ini diambil dari bab VII buku Roscoe  Pound, Int rpf.tation oJ I-Aal Hirkry, hal. 141-165.
2s5
Al-Manihii, Vol. 3 r.\o. 2, Juli , Desember  2009
dengan terjadinya perubahan  (perkembangan) kebudayaan dalam masyarakat itu sendiri.
Jadi, yang  dimaksud der,ga'n an etgineeing  irrter?retatiorj adalah usaha-usahz yang dilakukan oleh kalangan pemikir hukum untuk menemukan nilai-nilai dan  norma-norma yang ada dalam  masyarakat  yang selalu mengalami perubahan seiring dengan  perkembangan dan pem.rmbuhan  masyarakat, untuk selaniutnya nilai-nilai dimaksud  diadaptasikan  oleh para legislator dan praktisi hukum  dalam menyelesaikan dan mengambil  kebijakan  terhadap konflik yang terjadi di tengah- tengah  masyarakat  dengan  mengacu  kepada tercapainya  cita- cita dan tujuan  hukum itu sendiri.
b) An engineering interPretatiln antan social rontrol dzn social enginuing Mx eh an ngimering interpretatiott dalam kaitannlz dengan fungsi hukum sebagai "kontrol sosial"  dan "rekayasa sosial" diuraiakan panjang lebar oleh Pound  dalam karyanya lnter?retdtion oJ l-^egal History. Terkait  dengan hal ini, Pound menyatakan: 'I-a' must be stable  and yet it can not stand stil.l. Hence all thinking  about  law has  struggled to reconcile the conflicting demands of the need of stability and of the need of change...2o
Dari pernyataan tersebut,  jelas sekali  bahwa  Pound berupaya mempedihatkan usahanya untuk mengungkapkan mengapa hukum itu selalu "dinamis" dengan  menelusuri  nilai- nilai  dan norma-norma  yang ada dan berkembang dalam masyarakat yang selalu berubah-ubah sesuai  perkembangan pemikiran  masyatakat pada setiap waktu dan tempat. Kedinamisan  hukum  yang demikian,  membuat Pound berasumsi  bahwa hukum itu relatif. Yakni, berubah sesuai dengan waktu dan tempat yang sangat  erat  kaitannya  dengan kebudayaan. Meskipun  demikian, hukum memiliki sifat
x Pound, lnt.r?ftlaliozt oJ L4al Hittorl, ha,l. 142-143:  bandingkao  Friedmaon, L4ol [hcory, hal. 32.
256
Al-Manahii, Vol. 3 No. 2, Juli - Desembet  2009
universalitas karena  hanya  ada satu ide dari hukum,  yaitu "keadilan" Q t t tice).z|
Menurut Pound,  bahwa  seiring  dengan  perubahan  hukum dan  kebudayaan,  bagai  dua  sisi mata uang  yang tidak mungkin dipisahkan  antara  satu dengan lainnya,  maka fungsi dan keberadaan hukum itu akan dapat dilihat  dari sudut  pandang:
1) pada masa lalu, hukum dipandang sebagai produk atau  hasil dari kebudayaan; 2) rr,rsl-  sekarang, hukum dipandang sebagai pemelihara  kebudayaan; dan 3) pada masa yang ak2n datang, hukum  dipandang sebagai alat untuk memperkaya kebuda-
yz.z.n.22
Dari ketiga sudut pandang di atas, terlihat bahwa  aturan hukum (legal orde) yzng terbentuk  dari  nilai-nilai  dan norma- norma  yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat, mempunyai  tugas  atau  fungsi  ganda, yaitu di satu pihak untuk meniaga nilai-nilai yang  sudah ada dan berkem- bang dalam  masyarakat dan di lain pihak  untuk membentuk kebudayaan baru dan mengembangkan hak-hak manusia.
Berkaitan dengan  fungsi  dan keberadaan dari  aturan-aturan hukum  dimaksud, maka menurut Pound adalah tidak benar kalau hukum itu bersifat  "statis", karena hukum abadi  hanya ditemui dalam  masyarakat  yang berhenti perkembangan kebudayaannya atau dalam kebudayaan yang telah "mati",
'zr Dalam kaitannya  dcngan ini, Pound mcocoba  meogungkapkan  mcngapa hukum itu relatif dengen menempilkan  pcndapet  Kohlcr. Kohlcr benitik tolek dari kenyataan bahwa hukum  dao kcbudayaeo itu  tidak dapat dicereipisahkao,  schingga  rclativiras hukum itu disebabkan oleh kcbudayaan  yang  ada dan yaag  meodukuognya, scna selalu berkcmbang  den berubah-ubah sesuai waktu  dao  tcmpatoya  (tinc and plac).  Dalam  hal ini, Kohler, scbegaimane diungkapkao Pouod, meoyatakan bahwa  mcskipun hukum itu  lclatif, damun  tctap  mcmperhetikan tuju.d yang hcodak dicapai olch pcmbuat hukum itu sendrri. Hal itu terlihat dari "Ide Uoivcrsal" yang dikemuk.kao  scbagi ko oJ cititgtioz. Selaojutnya  dinyatakan  bahwa lau of ciili7atioz ini ditcrapkan secara bcrbeda pada  setiap  kebudayaao. Adapun 1'ang dimaksud dengan "ide  univcrsal"  tersebut ada.lah kesebandingan  yang merupakan tujuan  dan cita-cita  hukum di dalam pencapaian "ide" atau "cita-cita"  tersebut, yang  akan berbeda pada  setiap tempat  dao  waktu. Penielasan lcbih  izuh, baca Povnd, Inro?ntarion, hd. 142-143. a Ijtlizt Lbid., hal. 143.
Al-Manlhii, Vol. 3 No.2,Juli - Desember  2009 257
Hal ini dicontohkan oleh Pound dengan  aturan-aturan hukum yang terdapat  dalam masyarakat Hindu, yang menganut  sistem stratifikasi vertikal (kasta-kasta). Aturan hukum yang berlaku  dalam masyarakat Hindu menggariskan mereka untuk selalu tetap  pada  stratanya dengan  hak dan kewaiiban yang tetap, dan tidak ada kemungkinan terjadinya "mobilisasi sosial" ke strata lainflya. Contoh ini, memperlihat- kan bahwa hukum  telah  menempatkan manusia pada suatu tempat  tertentu  dan meniaganya unfuk  tetap di sana.
Selanjutnya, Pound mengemukakan bahwa analogi baru dapat  dilakukan oleh hakim  jika telah terjadi perubahan sosial sebelumnya. Oleh karena itu, hakim melakukan analogi  dalam mengadili kasus-kasus yang dihdapi dengan terlebih  dahulu melakukan interpretasi terhadap  kasus tersebut, sehingga hakim dapat memutus secara seimbang (balance). Dari inter- pretasi analogi ini, kemudian Pound menyatakan bahwa filsafat hukum adalah  merupakan ilmu pengetahuan  tentang perubahan masyarakat. Perubahan  masyarakat timbul dari kegiatan-kegiatan  yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri
^t^tr y^ng mungkin  diperoleh  dengan mengatur  hubungan- hubungan  manusia ke arah bentuk yang diingini melalui kegiatan-kegiatan politik dari masyarakat itu sendiri.  Jadi, bagi Pound, bahwa  selain hukum itu dapat dijadikan sebagai pengatur  hubungan masyarakat, juga dapat dijadikan sebagai agenl of social cbarge sehirggt  hukum itu tidak tertinggal dan malah  dapat  dijadikan sebagai alat untuk "mengubah masyarakat".
C. Analisis:  Problem  Kteativitas Hakim Sebagai Pembentuk Hukum
Hakim merupakan  pengemban hukum praktis yang menjadi tulang punggung  dalam  kegiatan penalaran hukum.
Namun demikiafl,  peran hakim dalam suatu tradisi hukum sangatlah berbeda antara satu dengan yang lain.  Dalam tradisi
258
Al-Manahii, Vol. 3 No. 2, Juli  - Desember  2009
hukrtm common law, ha}'tm  menempati  posisi  yang  sangat  Pentlng dan strategis  dalam  pembentukan hukum. Karena pada hakekatnya common lap adalah sebuah lzdge  nade law, zrtinya hukum yang dibentuk oleh  peradilan hakim-hakim keralaan dan dipraktekkan berkat kekuasaan yang diberikan kepada  Purusan hakim-hakim. Sistem hukum commot lav terikat oleh asas Stare deciti  yakni asas yang  menyatakan  bahwa  kepurusan hakim yang terdahulu  harus diikuti  oleh hakim yang memutuskan  kemudian.a
Sementara sistem hukum Eropa  Kontinental adalah tradisi hukum  yang berkembang di Eopa. Sistem  hukum  kontinental mengutamakan hukum tettulis berupa aturan perundang- undangan sebagai sendi utama sitem hukumnya. Oleh karena itu, di negara-negata yang  berada dalam sistem hukum kontinental selalu berusaha untuk menyusun hukum-hukumnya dalam bentuk tertulis bahkan dalam suatu  sistematika  yang diupayakan selengkap mungkin  dalam sebuah kitab undang-undang (kodifikasi).
Pound, seorang ahli dan akademisi hukum yang hidup dan dibesarkan di tengah tradisi hukum common lau Amerika, betpendapat bahwa  pembuat hukum (termasuk hakim) harus mempelajari efek sosial yang mungkin  ditimbulkan  oleh  institusi dan doktrin hukum, berbanding  dengan efek yang mungkin ditimbulkan  oleh sarana kontrol atau sarana  rekayasa lain yang bukan hukum.  Dengan anjurannya  yang demikian ini, sesung- guhnya Pound  telah mengajak  khalayak ramai pemerhati kajian- kalian hukum Amerika Serikat untuk iuga memperhatikan sosiologi hukum.
Satu persoalan  yang menarik dikomentari  pada cata berpikir ala nciological jdEntderce Powd dengan konsep "lap as  a lool oJ tocial ergiruing". Konsep ini bisa dikatakan sebagai antonim dtri "her  recbt binkt acther de Jaiten aan" Qtukum berjalan tertatih-
ts Joho Gillisen dan Frits Gorle, Sejamb H*tn, Statx P.ngantar  @^nd,ung: Refik^ Aditerna,2005).
Al-Manthii, Vol. 3 No.  2,Juli , Desember  2009 259
tatih mengikuti kenyataan).  Pernyataan  yang  disebut  terakhir menempatkan  hukum di belakang kenyataan.  Sementara  pada konsep "law as a tool of social engineeing", hukum justru berada di depan  kenyataan. Ini semua beratti, apabila hakimlah yang diminta oleh  Pound terutama untuk men,adi "social  engineer" ielas seruan ini kurang  efektif.
Pound sendiri menginginkan  hakim  meniatuhkan putusan sesuai dengan  "...tbe denand ofjtstice belvutt tbe parties  and accord witb tbe general rcann oJ lhe  ordirury nan".  Ditambah lagi dengan fanatisme Pound  terhadap sistem common law yang  dikenal konsisten menerapkan asas preseden. Jadi,  tidak ada yang lebih efektif mengemban  tugas perekayasaan sosi (fom ating pmgran of aetion), kecuali melalui jalur undang-undang. Dengan perkataan lain, Pound seharusnya  mengalamatkan  tugas ini terutama kepada pembentuk  undang-undang, bukan terutama  kepada  pundak hakim.
D. Krisis Penegakan Hukum di Bawah Bayang-Bayang Intervensi  Kekuasaan  dan Meniamumyt MaEa Peradilan
Struktur masyarakat Indonesia yang majmuk tampaknya berimplikasi  pada sistem hukum yang ada dan berlaku di Indonesia, yakni sistem  hukum  yang plural (legal pltralisn), di mana hukum jaman kolonial (barat)  masih dipertahankan, hukum Agama dan hukum Adat juga diakui dan berlaku, disamping  upaya pemerintah untuk membentuk hukum nasional
),ang cenderung untuk melakukan unifikasi hukum secara sentralistik.2a
Yang sangat mencolok dalam sistem hukum di Indonesia adalah dominaflnya  peran pemerintah dan parlemen dalam
260
Al-Manihii, Vol. 3 No. 2, Juli - Desember  2009
" Sepeni diketahui, karakteristik  vang menonjol dari kultu! hukum yaog ada di Indonesia adalah  adanya pluralisme hukum (lcgal phnhn). Sccara garis besar  ada  tiga jenis  hukum yang betlaku di Indonesia: hukum Barat, hukum adat, dan hukum Islam. Kodifikasi  dan uniEl<asi hukum dimaksudkan untuk menekan kultur  pluralisme  hukum yang  ada ke tahap  ;rang  setendah mungkin  dan sebaliknya untuk  mendukung terciptanya satu hukum nasional.
pembentukan  peraturan  perundang-undangan  sementara  lembaga peradilan  (hakim)  tidak lebih dari "pelaksana" atau hakim tidak lebih dari sekedar "mulut" undang-undang.2s Akibat dari terlalu dominannya peran pemerintah  dan parlemen  dalam pemben- tukan hukum tertulis  yang diselimuti  kondisi politik yang tidak demokratis di Indonesia, maka telah menghasilkan potret penegakan hukum yang represif. Hukum tidak lagi menampak- kan diri sebagai instrumen keadilan dan kemanfaatan tetapi  lebih menampakkan diri sebagai instrumen kekuasaan yang otoriter.
Yang perlu  dilakukan kedepan agar hukum menjadi instru- men  keadilan  dan sekaligus untuk mengatasi kelemahan yang terdapat  dalam  peraturan perundang-undangan adalah  dengan memberikan  tempat  yang sewajarnya kepada peradilan. Dengan catatan hakim dan penegak hukum yang lain diharapkan untuk mengedepankan hati nurani  dan  keadilan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum  yang kian dinamis dan kompleks. Hal ini seialan dengan fungsi hakim sebagaimana diatur dalam UU No. 4 tahun 2004 yang menyebutkan; "l-lakin nbagai  pmegak htkrn dan keadilan uajib nengali, nengikri dan nenahami nilai btksn yng bidQ dalan nayarakat".
Dalam  kaitan dengan peraturan perundang-undangan, maka hakim  dapat  menjalankan fungsi-fungsi sebagai berikut:26
5 Menurut  Bagft  Manan  makin besamya pcrarun  pelaturan perundang-undangan teriadi  karena beberapa hal:  a)  Peraturan  peruodang-undangan  merupakan  kaidah hukum yang  mudah dikeoali, mudah  diketemukan  kembali  dan  mudah  ditelusuri.  Sebagai kaidah hukum  tertuliE  bentuk,  jenis dao  tempaoya jclas, begitu  pula pembuatannyq b) Pcraturan perundang-undangan memberikan kepastian hukum yang lebih nyata  karena kaidah-kaidahnya  mudah  diidentifikasi  dan  mudah  diketemukan  kembeli; c) struktur dan sistcmatika  peraturan perundaog-undangan  lebih  jelas sehingga mcmungkinkao untuk diperiksa dan diuii baik segi-segi formal meupuo materi  muatanoya;  dao d) Pcmbeotukan  dan pengpmbangan peraturen perundeng-undangan dapat dircncaoakan. Faktor ini sanget penting  bagi oegara  yaog  sedang  membangun,  termasuk  membangun sistem hukum  baru scsuai dengan  kebutuhan dan perkcmbangn maslarakat. Lihat Bagir Mera4 Datar-daur  Pmtadary-unda4an hdoncia Qakarta: IN-HILL-CO, 1992), hd. 8. x Lihat  Bagir It{anan,  "Peran  Hakim  dalam  Dekonstruksi Hukum", dalam I.S. Susanto  dan  Bernard L. Tanya (Ed.), lVajab Httun di Era R{onzasi (tun?nlan k rya niab Mcryanbrt 70'l'abtt PnJ Dr Sar,Pto tubatljo, -fH, (Bandung Cira Aditya  Bakti, 200), hal 263-264.
Al-Manahii, Vol. 3 No. 2, Jr-di - Desember 20#) 261
1. Sebagi  "dinamisator" peraturan  perundang-undangan,  hakim dengan  menggunakan  metode penafsiran, konstruksi dan berbagai pertimbengan  sosiolultural  berkewajiban  menghi- dupkan  peraturan  perundang-undangan untuk memenuhi kebutuhan  nyata masyarakat.
2. Melakukan "koreksi" terhadap kemungkinan  kekeliruan atau kekosongan peraturan perundang-undangan. Hakim wajib menemukan, bahkan menciptakan hukum untuk mengoreksi atau mengisi  peraturan perundang-undangan.
3. Melakukan penghalusan  terhadap peraturan perundang- undangan. Tanpa  penghalusan  peraturafl  perundang-undangan akan begitu keras  sehingga tidak mewujudkan  keadilan dan tujuan tertentu secara  waiar.
Untuk mewujudkan  konsep hakim sebagai pembentuk hukum  melalui  yurisprudensi, maka harus ada kemandirian instirusi kekuasaan kehakiman,  proses peradilan dan juga hakim dalam mengambil keputusan. Kemandirian hakim sangat  penting
^d^ny^ karena hakim secara fungsional merupakan inti dalam proses penyelenggaraafl  proses peradilan. Indikator  mandiri atau tidaknya hakim dalam  memeriksa  perkara  dapat dilihat dari kemampuan hakim menjaga integritas moral dan komitmen kebebasan profesinya dalam menjalankan  amanat dari adxtya campur tangan dari pihak lain dalam  proses peradilan.  Dalam perspektif Islam, hakim diperintah untuk memutus  perkara secara
adil, biiaksana, tegas dan jujur.27
Namun sejarah telah  membuktikan  bahwa kekuasaan kehakiman yang mandiri sebagai sebuah cita-cita yang harus dijunlung  tinggi dalam  negara hukum  Indonesia telah kehilangan elan vitalnya. Independensi kekuasaan kehakiman benar-benar dipertaruhkan dalam proses peradilan yang menyentuh kepentingan kekuasaan.28
' Lihat  QS. Al-Miidah (5): 42. a Misaloya dalam kasus Imam bio Muhammad  Zein, perkara A.M Fatwa,  gugatan 262 AlManihii, Vol. 3 No. 2, Juli - Desembcr  2009
Disamping  intervensi kekuasaan eksekutif terhadap  kekua- saan kehakiman sebagaimana diungkapkan di atas,  kekuasaan kehakiman di dalam menialankan tugas  y'udisialnya hingga saat ini masih diiangkiti  oleh "penyakit akut" yakni meraialelanya "mafia peradilan".
Ada banyak hasil penelitian  yang bisa menunjukkan kepada kita bahwa  mafia peradilan memang  benar-benar ada. Salah satu hasil  penelitian  yang dapat kita rujuk adalah penelitian yang dilakukan  oleh Mardjono Reksodiputro mengungkapkan bahwa  beberapa modus korupsi yang dilakukan oleh kepolisian, kelaksaan dan hakim di pengadilan. Marjdono  mengutip  istilah yang berkembang di masyarakat "lapor ayam hilang,  kambingpun ikut hilang", maksudnya apabila korban lapor kepada polisi akan keluar lebih banyak uang untuk ikut menanggung  biaya operasional polri.2e
Penel.itian yang dilakukan  oleh Tim Indonesia  Corruption Watch QCW) memberikan gambaran secara gamlang  bagaimana pola  kerja/modus  operandi para pelaku  mafia peradilan.  Hasil penelitian  tersebut juga  mengungkapkan  bahwa korupsi di di peradilan tidak hanya terjadi di pengadilan tingkat pertama. Akan tetapi  korupsi  juga terjadi sampai  pada puncak kekuasaan kehakiman  yakni N{A.ro
Pemimpin Redaksi Tempo, Goenawan  Muhammad dan gugatan perdata  takyat Kedungombo.  Loyalitas  hakim scolah  diperhadapkan deogan independensi kekuasaan kehakiman  dalam kasus tersebut.  Hakim yang mencoba bersikap nctral yang menghadapkan  pcnguasa  sebagai tergugat at u tersangka  akao mendlpatkio hukumao. Hakim Benyamin  Mangkudilaga dipindah  dari  PTUN Jakarta kc PTUN Sumatra Utara  setelah  menjadi  kctua  majelis  hakim  yang memenagkan  gugatao  Goenawan Muhammad Pemted Majalah  Tempo.  Ulasan  panjang  tentang  intervensi kekuasaan ekskutif  terhadap kekuasaan kehakiman  lebih laoiut baca A. Nluhammed Asrun, I(airi Pcradihn: Mabkaaab Agag di Bapab Socbarto (akana: Elsham,  2004). P Lihat  Vazingatu  Zakiyah  dkk., Mryit2kap Tabir Nafia Peradilat gakttt: lCYl, 2002), h . 24-25. ]' Pola-pola korupsi dalam  peogadilao  pidana  sudah mulai berlangsung  pada tahap memasukkao perkara. Agar perkara mendapatkan nomol perkara awal harus memberikan uang pelicin pada bagian  tegistrasi.  Sementara pada ahap putusan,  purusan dapat  dinegoisasi setuogga vonis dapat diatur  melalui jaksa atau hakim.  Kalau melalui iaksa berarti  sudah  dalam  paket,  iaksa akan  mengatur semuanya mulai dari tuntutan hingga  putusan. Semcntara di N{A  pola kerja  mafia  peradilan  sudah berlangsung  pada
Af-Manlhii, Vol. 3 No. 2, Juli  - Desember 2009 263
Akibat  lebih iauh dari besarnya intervensi  eksekutif dan menjamurnya mafia peradilan  sebagaimana juga diakui oleh Mahkamah Agung adalah:  1) adanya putusan yang  berbeda antara satu majelis  hakim agung dengan majlis hakim lain atas  suatu permasalahan hukum yang sama dalam  suatu vaktu tertentu yang berdekatan; 2) ad,arya putusan yang kurang berkwalitas; 3) adanya putusan  yang salah ketik atau bahkan dipalsukan; 4) tidak semua putusan hakim dapat  dieksekusi dan lamanya  proses berperkara di pengadilan.3r Dalam  konteks inilah persoalan independensi institusi kehakiman  meniadi  niscaya untuk diperhatikan  dan diupayakan.
E Refleksi Rekonstruktif  ke Arah Idealita Pengembangan Kreatifitas  Hakirn.
Menempatkan hakim sebagai pembentuk hukum $r:risprudensi)  tidaklah selalu  berlangsung mudah, karena hakim hanyalah  salah satu pengemban hukum praktis yang dalam menlaga  independensi dan integritasnya  selalu diselimuti berbagai macam kepenting n y^ng tidak semata-mata tertuiu pada  cita hukum.  Jadi, independensi  dan institusi baru belumlah cukup dalam  rangka pengembangan kreatifitas hakim sebagai pembentuk hukum karena  masalahnya demikian kompleks. Oleh karena itu, menurut hemat penulis, ada  beberapa alternatif solusi yang l n yrng )uga perlu dilakukan, antara  lain:
Pertana  dtper1ukan ad,anya, kearifan untuk mau menerima dan tidak menyangkal dari kalangan hakim  bahwa korps hakim belum  mampu mewujudkan  penegakan hukum yang bark. IQdsa,
tahapan pcndaftaran pcrkrra sampai  peda putusan.  Padr  trhapan  putusan berlangsung ddam  bentuk Sekiend  atau  asisteo hakim  aguog .guog  mcoghubungi salah satu pihak yang  bersengketa dan menawarkan  kepada mercka suatu putusan yang  dapat memenangkan perkara mercka. Putusan  terscbut  bisa dibuat seodiri  oleh sekjend atau asisten hakim egung. Bisa luga  sebenamya pihak 1'ang bcrperkata  sudeh memenagkan perkara  akan tctapi putusaonya sudah dikctahui  oleh orang  dalam MA, mereka pura- pura  menawarkao iasa untuk  memeoaogkao  pcrkaranya.  Lihat  ibid.,  hal.  lO1.
1' Lihat  buku 1'ang diterbitkao  Mahkamah L81ung, Otak Bin Pcnbaman Mabhztrab Agang N {ak*t* M Rl, 2003).
264
Al-Manihii, Vol. 3 No. 2,Juli  - Desember  2(x)9
para penegak hukum (terutama hakim)  tidak semata-mata  melihat hukum dengan kacamata atau Paradigma positiai , akan  tetapi problem hukum harus dilihat secara komprehensif melalui paradigma  non-hukum  (sosial) karena kenyataan menuniukkan bahwa problem tidak secara eksklusif dapat  diselesaikan  dengan ilmu hukum. Pada titik inilah pendidikan hukum harus mendapatkan perhatian serius untuk dibenahi.
Ketiga, pe:1,tnyr. upaya hakim untuk selalu meningkatkan kreatifitasnya  guna menemukan dan menggali hukum-hukum baru. Hal ini mengingat  bahwa hukum  tidak selalu  merupakan barang jadi yang  siap pakai, melainkan harus ditemukan. Dalam banyak hal penegakan dan pelaksanaan hukum tidak hanya sekedar penerapan hukum, tetapi iuga  sering merupakan penemuan hukurn (rethtsaind'n4), Menurut para ahli hukum, oleh karena kegiatan  kehidupan  manusia tidak terbilang banyaknya, suatu  undang-undang,  betapapun  sempurna dan komplitnya ketika dibuat, selalu  segera  setelah diundangkannya  akan dirasa kurang  atau terdapat beberapa  ketidakjelasan  maksudnya. Oleh karena itu, penemuan hukum merupakan  suatu keniscayaan dalam  setiap sistem hukum, khususnya oleh  para hakim.
kenpat, kesejahteraan hakim harus  mendapatkan perhatian yang  khusus dari pengambil keputusan. Setelah  kesejahteraan dikedepankan  maka  harus diikuti dengan  pembersihan secara internal.  Kelina, peiunya mendorong gagasan "Penegakan Hukum  Progresif', yakni gagasan bahwa  menjalankan  hukum bukan sekedar menutut kzta.-kata. hitam-putih  dari peraturan (aaording /0 the hltel, melainkan  menurut semangat dan makna yang lebih da,hm  (to  tbe wry nearin! dari undang-undang atau hukum. Inilah yang  disebut, meminjam bahasa Satiipto Raharjo, sebagai penegakan hukum tidak hanya  dengan kecerdasan intelektual  melainkan  juga  dengan kecerdasan spiritualr2. Dan
I Lihat Satjipto Raharjo,  "Eksaminasi Publik Scbagai Nlanifcstasi  Kckuatan Otooomi Masyarakat  dalam Peayelmgamao Hukum," dalam Eluaaizai PtbliL  {aka'na: IC\r, 2003),  hd.35-58.
Al-Manahij, Vol.  3 No. 2, f uli - Desember  2009
265
keenam, perlunya partisipasi publik dalam pembenahan institusi kehakiman. Institusi  peradilan selama ini terkesan menutup  diri terhadap publik. Peradilan harus terbuka  terhadap publik.
Bukankah  dua abad  yang lalu Jeremy Bentham  pernah menya- takrn:. "...ln ix da*ness of semg, ininer intenst and etil in eury thape haue jtll suing. On! in pnponion at p liciE has places  can ary oJ tk cbuks aplinbh A jtditial itt jtstice Eera*. lYherv tbn i ro pbliciry there is nojattia.  Ptbliciy is fh wry soil o/ jnstica It i tly hrerred sPtlr tu *zttion and tlx stnn oJ all gtard agaiut inpnh!. h keeps th jrfut binsef n,bib trying m&r trial'"

## F. Penutup
Bercermin dari pemikiran  yang diajukan Roscoe  Pound, maka  betapa  peran  yang harus dimainkan  hakim sebagai  kreator pembentuk hukum harus  didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan karena  putusan hakim memiliki  dampak sosial, politik, dan budaya yang cukup [uas.
Namun penempatan hakim sebagai pembentuk  hukum $rrrisprudensi)  tidaklah selalu  berlangsung mudah, karena  hakim hanyalah  salah satu pengemban hukum  praktis yang dalam menjaga independensi  dan iotegritasnya  selalu diselimuti  oleh kepentingan hakim dan kepentingan  ekstemal  yang tidak semata- mata tertuiu pada tu,uan hukum menuju  keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Di sinilah pentingnya  menjaga  independensi institusi kehakiman,  termasuk independensi hakim sebagai pembentuk hukum. Dengan  berbekal  independensi  dan  jauh  dari intervensi  pihak manapun, eksekutif khususnya, hakim akan lebih dapat mengembangkan kreativitasnya  dalam menjalankan profesinya. Sehingga hakim akan bisa menjadikan  hukum,  tidak hanya sekedar  sebagai  sarana untuk mempertahankan stabilitas (law as a tool oJ social nntrol) tapi juga sebagai  sarana untuk melakukan  perubahan masyarakat (kw at a tool of sotial  engiruein$.
rr Sebagaimana dikutip  olch S. Assegaf  dan Josi Khatarioa,  Llenbtka khn tPan Pmgadilan Qakana: I-eip,  2005) l.
Al-Man;hii, vol. 3 No. 2, Juli - Desember  2009 266

## DAFTAR PUSTAKA
Asrun,  Muhammad. Kisis Peradilatt: Mahkanah Agtttg di Banab
Soeharto. Jakarta: Elsham, 2004.
Assega( S. dan Josi Khatarina. Menbuka Ketunttapu Pengadilan
Jakarta: Leip, 2005.
David, Rene. Major  l-cgal Slshn in Tbe lVorld  Today London:
Stevans & Sons, 1995.
Frank, Jetome. I-ap and tbe Moden Mind. Gard,et City,  NY: Anchor Books, 1960.
Friedmann,V. L,egal Theor1,4'h Edition. London: Stevens  and
Sons Limited, 1960.
Gifis, Steven H. ltv Didionary. New York Bamon's  Educatiooal Series, Inc., 1984.
Gillisen,  John  dan Frits Gorle. Selarab Hrkan:  S at Pengantar.
Bandung: Refika Aditama, 2005.
Gurvitch, Georges. Sosiologi Htfun, terj. Suntri Mertodipuro &
Moh. Radiab. lakarz: Brhatara, 1988.
Hamilton, Neil dan  Mathias Alfred Jaren. "Introduction  to the Transaction Edition," dalam  Pound, An Introdtction to tbe Pbilosopbl oJ Lzw, New Edition. New Brunswick &
London:  Transaction  Publishers, 1999.
Hernawan, Ari. "Reposisi Fungsi Advokad  dalam Proses Penegakan Hukum." Dzlam As1-S1ir'ab, 36, 2 (2002).
Al-Manihii, Vol. 3 No.2,Juli - Desember  2009 267
Huijbers, 'lheo, Fi{asat Htktm dalam Lintasal Sejarab.
Y ogyakuta:  Kanisius, 1 982.
Johnson, Alvin S. Sosiologi Hukrn,  terj. Rinaldi Simamora.
Jakarta: PI. funeka  Cipta, 2004.
"Peran  Hakim dalam Dekonstruksi  Hukum," dalam I.S. Susanto dan Bernard L. Ttnyz (ed.), lYajab H*m di Era Refornasi (Ktnp an karya Ilniah Menlanbtt 70
Tabu ProJ Dr. Safipto R-ahardjo, JH). Bandung:  Citra
Aditya Bakti, 2000.
Paton, G.W. A
Test-BooA  of Jrisprudence. London:  Oxford Universiry Press, 1951.
Pound,  Roscoe. The Spirit of the Connan l-az, New  Edition. New  Brunswick & London: Transaction Publishers, t.t.
"Do We Need a Philoshopy of Law?",  Colmbia l-.an,
Retiew, 5 (7905).
"Excecutive  Justice," Ameican l-.aw Rryi$er, 46 (190|.
"Suprious  Interpretations,"  Colombia  Law Review, 7
(1907), 379.
'"The Scope  and Purpose of Sociological Jurisprudence,"
Hartard laa Reriew, 24 (1911).
"The Need of Sociological Jurisprudence,"  Gnen Bag
19 (1e07).
268 Al-Manihii, Vol. 3 No.2,Juli - Desember  2009
Manan, Bagir. Dasar-Dasar Perundang-U ndangar Indoletia.
Jakarta: IN-HILL-CO, 1992.
"The Scope  and Purpose of Sociological Jurisprudence",
dalam Ervin H. Pollack, J nrisprtdenee: Pinciples and
Applications. T.tp.: the  Ohio State University Press, 1979.
The Task  of l-zw (Dtgas Htfun), ter1. Muhammad Radjab.
Jakarta: Bhratart, 7965.
An lnfivdtdion  to the Pbibsoply of l-.cw. Nett Brunswick
& London:  Transaction  Publishers, 1999.
"The Scope and Purpose of the Sosiological
Jurisprudence," dalam Hanard Laa Retieu, vol.25 (1912).
"In My Philosophy of I-aw," dalam Ervin H. Pollack,
Jtiqntdence: Pinciples and Applicalions. Ttp.: the Ohio
State University Press, 1979.
Presser,  Stephen B. "Foreword", dalam  Roscoe Potnd, The ldeal
Elcmcnt in L.ay. lndtana  Polis,  Liberty  Fund, 2002.
Rahardjo, Satjipto. Sotiologi Hnktn: Perkcmbatgan, Mxode, dat Pilibar Masalab. Surakarta: Muhammadiyah  University
Press,  2004.
Ilnr Hvkm. Bandung: Alumni, 1986.
"Eksaminasi Publik Sebagai Manifestasi Kekuatan Otonomi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Hukum"
d,a,larl:, Eksamirasi Pfilik. Jakarta: ICW, 2003.
Sayre, Paul. Tbe Life of Roscoe Potnd. Iowa: State University of Lowa, 1984.
Ar-Manihii, Vol. 3 No. 2, Juli  - Desember  2009 269
Warassih, Esmi. Peaberdalaan Maslarakat Dalan  Mewtjtdkat Tajun Htktm @mscs Pcnegakan Htkum dan Persoalat Kcadilan). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2001.
Widgor, Dwid. Roscoe Pomd: Philosopber of tbe L.au. \Testport:
Greenwood Ptess, 1974.
Zakiyrh,  Wazingatu  dkk. Meryirgkap Tabir Mafa Peradilan.
Jakarta: lCSl, 2002.
Mahkamah  Agang.  Cxak Bint Pembarun  Mabkamab Agng RI.
Jakarta: MA RI, 2003.
270
Al-Manihii, Vol. 3 No. 2, Juli - Desember  2009