## GALA DAN RAHN: ANALISIS KORELASI DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

## Azharsyah Ibrahim
Department of Islamic Banking IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Email: azharsyah@gmail.com
ABSTRAK - Gala adalah salah satu dari sekian banyak bentuk praktik ekonomi yang berkembang dalam masyarakat Aceh sejak lama. Konsep tersebut pada dasarnya tercipta dari nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat  Aceh  dalam  kehidupan  sehari-hari  sejak  lama.  Artikel  ini  bertujuan  untuk  menganalisis implementasi konsep Gala yang dipraktikkan masyarakat Aceh dalam transaksi-transaksi ekonomi dari sudut  pandang  ekonomi  Islam yang  menggunakan skema Rahn .  Data  utama artikel  ini  diperoleh  dari hasil observasi penulis selama beberapa tahun di daerah-daerah yang melakukan praktik Gala dalam beberapa  transaksi  ekonominya  sehari-hari.  Selain  itu,  untuk  mendukung  hasil  observasi, in-depth interview dengan para pihak yang terlibat juga dilakukan. Untuk memperkuat temuan lapangan, penulis juga  melakukan  kajian  literatur  terhadap  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  praktik  Gala.  Analisis  data dilakukan dengan pendekatan kualitatif menggunakan content dan comparative analysis . Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik Gala dalam masyarakat Aceh pada dasarnya relevan dengan skema Rahn (gadai), akan tetapi pada tahap implementasi masih sarat dengan unsur riba dimana balanced-economy tidak terjadi. Hal ini terlihat dari adanya pengambilan manfaat oleh pihak tertentu yang mengakibatkan tertindasnya  satu  pihak  oleh  pihak  lainnya.  Dalam  ekonomi  Islam,  konsep  dasar  gadai  adalah  tolong menolong  sehingga  tidak  dihalalkan  mengambil  manfaat  sebagai  efek  dari  tolong  menolong  tadi. Pengambilan  manfaat  ini  dapat  menjerumuskan  transaksi  tersebut  ke  dalam  riba.  Artikel  ini merekomendasikan  pihak-pihak  berwenang  untuk  melakukan  banyak  sosialisasi  dengan  melibatkan semua para tokoh masyarakat untuk meluruskan kembali praktik Gala sesuai dengan konsep ekonomi dalam ajaran Islam
Kata Kunci: Gala, Ekonomi Islam, Rahn, Gadai
ABSTRACT - Gala is a term used by the society of Aceh — a formal Islamic state in Indonesia — referring to  an  economic  transaction  similar  to  the  concept  of  pawn  in  Western.  The  concept  has  long  been practiced in the society and left many unsolved problems. Lately, academic scholars have questioning the implementation of the concept. Although, it has root in Islam, some scholars suspect that the concept has  been  misguiding  in  its  practices.  This  paper  intends  to  analyze  the  implementation  of  the  Gala concept in the Acehnese society through their economic transactions.  It also aims to make a comparison to  an  Islamic  economic’s  concept  kno wn  as  Rahn.  The  primary  data  is  mainly  gathered  through observation  in  the  length  of  5  years  in  the  selected  areas  in  Aceh.  To  support  the  data,  an  in-depth interview technique with relevant people was also used. In addition, the secondary data from journa l’s articles,  books,  and  other  related  literatures  were  also  utilized.  Data  was  analyzed  using  content  and comparative  analysis.  The  findings  show  that  the  basic  purpose  of  Gala  in  the  Acehnese  society  is relevant to the Rahn scheme. In the implementation level, however, the concept is closely related to the interest  lending  scheme  which  is  considered  as  riba  (usury)  in  Islam.  Consequently,  the  balanced- economy  as  one  of  the  core  concepts  in  Islamic  economic  is  not  achieved.  It  is  reflected  from  the continuance benefits gaining for one party while another party gaining nothing except the core objects which has to be repaid. In  Islam,  the principal meaning of Rahn is helping each other among Islamic society (ummah). Thus, it is prohibited of gaining any material benefit which leads to the riba practices. Finally, this article suggests the related parties to return to the core concept of the Gala which is actually same as Rahn or else they should abandon it to avoid harming the ummah.
Keywords: Gala, Islamic Economic, Rahn, Gadai

## PENDAHULUAN
Sebagai sebuah daerah yang mempunyai sejarah masa lampau yang gemilang, Aceh  merupakan  suatu  daerah  yang  unik  dengan  kemajemukannya  dan  telah memiliki  peradaban  yang  tinggi  sejak  lama  terlebih  setelah  masuknya  Islam melalui Pasai. Dengan peradaban tersebut, masyarakat Aceh masa lampau telah mempraktikkan berbagai praktik kehidupan yang mengarah kepada kehidupan modern dimana salah satunya adalah praktik ekonomi. Jauh sebelum transaksi- transaksi  ekonomi  seperti  sekarang  berkembang,  masyarakat  Aceh  sudah mempraktikkan apa yang sekarang dikenal sebagai bentuk transaksi yang mirip dengan konsep mudharabah, musyarakah, murabahah, dan sebagainya. Praktik- praktik tersebut biasanya dilakukan dalam bidang pertanian (sawah dan ladang) dan peternakan (lembu dan hewan ternak lainnya).
Selain itu,  di  kalangan  kaum  perempuan masyarakat  Aceh  lazim  dipraktikkan sistem  yang  mirip  dengan  pembiayaan  murabahah  yaitu  perkreditan  pakaian dengan cara menawarkan baju atau jenis pakaian lainnya yang pembayarannya dapat dicicil untuk jangka waktu tertentu tetapi dengan harga yang sedikit lebih tinggi.  Tidak  hanya  terbatas  dalam  yang  telah  disebutkan  di  atas,  masyarakat Aceh  secara  sadar  atau  tidak  juga  mempraktikkan  kegiatan  ekonomi  dalam bidang ibadah, misalnya pengajian kubur jika ada orang meninggal, mengupah orang untuk kegiatan haji, pembayaran fidyah shalat dan lain sebagainya.
Pada  dasarnya,  adat  masyarakat  Aceh  termasuk  beberapa  adat  dalam  bidang ekonomi  merupakan  cerminan  dari  agama  Islam  yang  dianut  oleh  mayoritas masyarakat  Aceh  sejak  lama.  Akan  tetapi,  kegiatan-kegiatan  yang  telah dipraktikkan  sejak  lama  ini  masih  dipengaruhi  sisa  budaya  zaman  pra  Islam. Dalam  perkembangannya  juga  dipengaruhi  oleh  budaya  luar  akibat  kemajuan teknologi  dan  perubahan  alur  pikir  masyarakat.  Pengaruh-pengaruh  tersebut akhirnya  membawa  perubahan  yang  bersifat  positif  dan  negatif  kepada beberapa  kegiatan  masyarakat  termasuk  dalam  bidang  ekonomi.  Untuk  itu, paper  ini  mencoba  mengkaji  kembali  kesesuaian  praktik  Gala  dengan  konsep dasar ekonomi Islam yang seharusnya menjadi panduan dalam setiap kegiatan ekonomi masyarakat Aceh.

## KAJIAN PUSTAKA

## Sistem Gala Dalam Masyarakat Aceh
Dalam  masyarakat  Aceh,  ada  sejumlah  kegiatan  ekonomi  yang  sudah  biasa dipraktikkan sejak lama. Dalam kesehariannya, masyarakat Aceh sudah sangat
familiar dengan istilah-istilah mawah , gala , muge, borong dan bloe di bak (beli buah  di  pohon).  Selain  itu  ada  juga  sistem  perkreditan  pakaian  yang  biasa dilakukan  oleh  kaum  ibu.  Masalah  ibadah  juga  sebagiannya  masuk  ke  dalam ranah  ekonomi  yang  dipraktikkan  oleh  masyarakat  Aceh  secara  sengaja  atau tidak. Namun, dalam paper ini penulis hanya memfokuskan kajian pada praktik Gala.
Gala merupakan  suatu  praktik  ekonomi  yang  ada  dan  berkembang  dalam masyarakat Aceh dengan bentuk yang mirip dengan gadai dalam perekonomian modern. Gala adalah  suatu  mekanisme  pinjaman  di  mana  seseorang menyerahkan tanah, emas, atau harta benda berharga lainnya untuk memenuhi kebutuhan  finansialnya  yang  mendesak  yang  biasanya  bertujuan  untuk memenuhi  kebutuhan  konsumtif  harian.  Pada  dekade  di  bawah  tahun  80-an, bentuk perjanjian yang dibuat tidak berdasarkan “hitam di atas putih”, setelah itu  telah  mulai  menggunakan  penjanjian  tertulis  dengan  jangka  waktu  yang tidak terbatas (Mahmud, 2008).
Dalam  sistem  Gala,  peng gala (pemilik  harta)  memberikan  hak  kepada pemegang gala (orang  yang  memberi  pinjaman)  untuk  menggunakan  harta gala an  yang  dijadikan  agunan  selama  pemilik  belum  menebus  harta  tersebut. Hasil  yang  diperoleh  pemegang gala dari  penggunaan  barang gala an  tersebut dianggap sebagai balas jasa atas uang yang dipinjamkan (Kurdi, 2009 ).
Praktik gala ini  banyak  terjadi  dalam  bidang  pertanian  terutama  tanah  sawah. Dalam  hal  ini,  seseorang  yang  membutuhkan  dana  cepat  biasanya  akan menawarkan  tanah  sawahnya  kepada  seseorang  (diutamakan  dari  kalangan keluarga  dekat)  untuk  ditukarkan  sementara  waktu  dengan  sejumlah  emas. Tanah  tersebut  akan  terus  menerus  berada  dalam  kekuasaan  si  pemberi  emas tanpa  batasan  waktu  selama  belum  ditebus  kembali  oleh  si  pemilik  tanah. Tidak jarang harta galaan tersebut baru dapat ditebus oleh generasi berikutnya, seperti  anak  atau  cucu  si  pemilik  tanah.  Hukum  adat  ekonomi  yang dipraktikkan  oleh  masyarakat  Aceh  dengan  bentuk  gadai  ini  berbeda  dengan hukum  agraria  nasional  yang  menyebutkan  bahwa  gadai  untuk  tanah  hanya boleh  berlangsung  maksimal  7  tahun.  Setelah  waktu  7  tahun  berlalu,  tanah yang digadaikan harus dikembalikan kepada pemiliknya (Unsyiah, 2001).
Pengalihan  hak  milik  atas  harta gala hanya  dapat  terjadi  jika  pemilik  harta yang di gala kan mengizinkan hal demikian terjadi. Jika peminjam tidak mampu mengembalikan  pinjaman,  harta gala an  tersebut  dapat  dijual  kepada  pihak ketiga  dan  hasilnya  dapat  digunakan  untuk  melunasi  pinjaman.  Dalam masyarakat Aceh dapat juga terjadi pemegang gala menguasai (membeli) harta
gala an  tersebut  dan  membayar  sejumlah  uang  kepada  pemilik  harta  setelah dipotong jumlah pinjaman (Unsyiah, 2001).

## Gadai Dalam Ekonomi Islam
Seperti  yang  telah  dijelaskan  di  atas,  praktik  Gala  yang  berlaku  dan berkembang dalam masyarakat sekarang lebih mirip kepada sistem Gadai atau Rahn  dalam  sistem  ekonomi  Islam.  Secara  terminologi  syara’, rahn berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut (Syafei, 2001). Rahn dapat juga didefinisikan sebagai  penetapan  sebuah  barang  yang  memiliki  nilai  finansial  dalam pandangan  syariat  sebagai  jaminan  bagi  utang  di  mana  seluruh  atau  sebagian utang tersebut dapat dibayar dengannya (Sabiq, 2011).
Dalam  al-Qur’an,  kebolehan  Rahn  tercermin  dalam  Surah  al-Baqarah    ayat 283, yaitu: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang  kamu  tidak  memperoleh  seorang  penulis,  maka  hendaklah  ada  barang tanggungan  yang  dipegang  (oleh  yang  berpiutang)…”.  Kemudian  hadits  nabi yang  diriwayatkan  oleh  Bukhari  dan  Muslim:  “Dari  Siti  Aisyah  r.a.  bahwa Rasulullah SAW. Pernah membeli makanan dengan menggadaikan baju besi.” (al-Bukhārī, 1997)
Berdasarkan  landasan  di  atas,  para  ulama  sepakat  bahwa  Rahn  hukumnya boleh dan tidak wajib karena gadai hanya merupakan jaminan saja jika kedua belah  pihak  tidak  saling  mempercayai.  Akan  tetapi,  jika  kedua  belah  pihak saling  mempercayai  satu  sama  lain,  maka  jaminan  mungkin  tidak  diperlukan. Hal  ini  tercermin  dari  firman  Allah  berikut:  “…jika  sebagian  kamu mempercayai  sebagian  yang  lain,  hendaklah  yang  dipercaya  itu  menunaikan amanatnya  (utangnya)”  (QS.  Al-Baqarah  :  283).  Ayat  ini  juga  memberikan tafsiran bahwa jaminan hanya disyaratkan jika tidak ada penulis di antara orang yang bertransaksi tersebut ( Noble Quran , 1999).
Akad rahn dikategorikan sebagai akad tabarru’ yang bersifat tolong menolong sehingga  apa  yang  diberikan  penggadai  tidak  dapat  ditukar  dengan  sesuatu. Rahn memiliki  empat  unsur,  yaitu rahin (orang  yang  memberikan  jaminan), murtahin  (orang  yang  menerima), marhun (barang  jaminan),  dan marhun-nih (utang). Akad rahn dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian dan menjamin utang,  bukan  untuk  menumbuhkan  harta  atau  mencari  keuntungan.  Menurut Sayyid  Sabiq  (2011),  tidak  halal  bagi  penerima  gadai  untuk  mengambil manfaat dari barang gadaian, meskipun diizinkan oleh pemiliknya. Jika hal itu terjadi  maka  manfaat  dari  barang  yang  digadaikan  adalah  piutang  yang
mendatangkan manfaat dan setiap piutang yang mendatangkan manfaat adalah riba.
Dalam  perbankan  syariah,  kontrak  Rahn  dipakai  baik  sebagai  produk pelengkap maupun sebagai produk tersendiri (Antonio, 2001). Sebagai produk pelengkap, rahn digunakan sebagai akad tambahan terhadap produk lain seperti dalam jual beli secara murabahah dimana bank dapat menahan barang nasabah sebagai konsekuensi akad tersebut. Sedangkan rahn sebagai produk pelengkap, akad  rahn  dipakai  sebagai  pegadaian  alternatif  dari  pegadaian  konvensional yang telah duluan ada.
Dalam  praktiknya,  gadai  melibatkan  beberapa  akad  dalam  transaksinya,  yaitu (1)  Qardhul  Hasan  yang  digunakan  untuk  nasabah  dengan  tujuan  konsumtif dengan  pengenaan  biaya  perawatan  dan  penjagaan  barang  gadai,  (2) Mudharabah  digunakan  pada  nasabah  yang  mempunyai  keperluan  produktif bagi pengembangan usaha atau lainnya, dan (3) Ijarah digunakan pada bentuk pertukaran  manfaat  tertentu  dimana  murtahin  menyewakan  tempat penyimpanan barang.

## METODE PENELITIAN
Data  utama  artikel  ini  diperoleh  dari  hasil  observasi  penulis  selama  beberapa tahun di daerah-daerah yang melakukan praktik Gala dalam beberapa transaksi ekonominya  sehari-hari.  Observasi  dilakukan  secara  reguler  dimana  peneliti terlibat  langsung  dalam  proses  gala-menggala  tersebut.  Lokasi  utama  yang diobservasi adalah Kabupaten Pidie Jaya, Aceh Utara dan Aceh Besar. Ketiga daerah  ini  dipilih  karena  transaksi  Gala  relatif  banyak  dijumpai  dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Walaupun demikian, untuk memperkuat hasil  observasi,  wawancara  mendalam  ( in-depth  interview )  juga  dilakukan dengan  para  pihak  yang  terkait.  Responden  untuk  wawancara  tidak  hanya terbatas  dari  ketiga  kabupaten  tersebut  saja,  tetapi  juga  mencakup  beberapa daerah lain. Hal ini bertujuan untuk memperkaya hasil penelitian sehingga bisa digeneralisasikan.  Responden  untuk  wawancara  adalah  tokoh-tokoh  adat  dan pelaku  ekonomi  yang  melakukan  praktik  Gala  dalam  kehidupan  sehari-hari. Sejumlah  15  responden  dipilih  secara  khusus  ( purposive  sampling )  sebagai objek  interview  sesuai  dengan  persyaratan  yang  ditetapkan  sebelumnya,  yaitu tokoh  adat  dan  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  transaksi  Gala.  Mereka diwawancarai dalam waktu dan tempat yang berbeda-beda. Untuk memperkuat temuan lapangan, penulis juga melakukan kajian literatur terhadap hal-hal yang berkaitan  dengan  praktik  Gala.  Analisis  data  dilakukan  dengan  pendekatan kualitatif menggunakan content dan comparative analysis .

## HASIL PENELITIAN

## Praktik Gala dalam Kehidupan Sehari-hari
Gala yang dipraktikkan umumnya masih sesuai dengan konsep Gala yang ada dalam  literatur,  yaitu  transaksi  yang  umumnya  terjadi  antara  dua  pihak  yaitu peng gala (pemilik harta) yang memberikan hak kepada pemegang gala (orang yang  memberi  pinjaman).  Pemegang  gala  kemudian  menggunakan  harta gala an yang sebagai agunan selama pemilik membayar pinjaman sebelumnya.
Hasil  kajian  lapangan  menunjukkan  bahwa  objek  utama  Gala  di  ketiga kabupaten  tersebut  adalah  tanah  sawah  dan  kebun.  Dalam  praktiknya,  objek gala  tersebut  akan  terus  menerus  dikuasai  oleh  penerima  gala  walaupun  nilai pinjaman  awal  penukar  sudah  terlampaui  dari  hasil  tanah  sawah  tersebut. Artinya  penerima  akan  terus  diuntungkan  selama  pemilik  tanah  belum menebus  tanah  tersebut.  Di  sisi  lain,  pemilik  harta  akan  sangat  sulit  untuk menebus  kembali  jika  tanah  tersebut  merupakan  satu-satunya  benda  yang digunakan untuk mencari rezeki.
Selain  harta  permanen  seperti  tanah  di  atas,  barang  Gala  yang  juga  populer (terutama  di  kalangan  orang  yang  lebih  muda)  adalah  benda-benda  bergerak seperti  mobil,  sepeda  motor,  atau  aksesoris  sehari-hari  seperti  jam  tangan, cincin, kalung, dan lain-lain. Praktik ini menjadi solusi alternatif bagi sebagian kalangan  pemuda  di  Aceh  untuk  memperoleh  dana  cepat  bagi  kebutuhannya yang mendesak. Praktiknya sama persis seperti yang terjadi pada tanah dimana si  pemberi  dana  akan  menguasai  dan  memanfaatkan  harta  galaan  tersebut sampai si pemilik dapat menebusnya kembali dengan jumlah dana yang sama ketika  proses  galaan  ini  berlangsung.  Masalah  umum  yang  sering  dijumpai adalah sulitnya si pemilik harta menebus kembali karena harta yang dijadikan barang  Gala  merupakan  merupakan  satu-satunya  harta  yang  digunakan  untuk mencari rezeki.
Di beberapa tempat di Aceh, seperti di daerah pedalaman Aceh Utara, penulis masih mendapati penggunaan istilah Gala yang tidak tepat dalam masyarakat. Mereka  terbiasa  menyebut  istilah  tersebut  untuk  suatu  transaksi  yang melibatkan  pertukaran  harta  tertentu  dengan  uang.  Dalam  satu  kasus  di pedalaman  Aceh  Utara,  seorang  pemuda  melakukan  transaksi  yang  mereka sebut  sebagai  “Gala”  dengan  seorang  pemilik  kebun  karet.  Si  pemuda membayar  sejumlah  uang  kepada  pemilik  kebun  sebagai  ganti  hak  untuk mengelola dan memanfaatkan isi kebun karet tersebut. Hasil yang didapat dari kebun  tersebut  kemudian  dibagi  dengan  jumlah  yang  dipatok  kepada  pemilik
kebun, misalnya Rp 1 Juta per bulan, sisa lebih atau kurang menjadi hak atau tanggungan si pengelola kebun. Praktik ini sama sekali berbeda dengan konsep Gala  yang  berlaku  secara  umum  di  hampir  semua  daerah  di  Aceh  dan  lebih mengarah  kepada  sistem  bagi  hasil  pada  perbankan  syariah  dan  bunga  pada perbankan konvensional. Dalam kasus lainnya di daerah yang sama, seseorang membayarkan  sejumlah  uang  kepada  pemilik  sebuah  kenderaan  bermotor sebagai ganti hak untuk dapat menggunakan kenderaan tersebut dalam jangka waktu  tertentu.  Sama  hal  seperti  contoh  di  atas,  kasus  ini  juga  sebenarnya bukan Gala, tetapi lebih mengarah kepada sistem sewa.
Praktik gala dalam  masyarakat  Aceh  sekarang,  terutama  di  daerah-daerah perkotaan,  sudah  semakin  berkurang  seiring  dengan  perkembangan  sistem perbankan  modern  termasuk  perbankan  Islam.  Masyarakat  lebih  senang berhubungan  langsung  dengan lembaga-lembaga  keuangan  seperti  bank,  yang jaringannya  sudah  sampai  ke  hampir  seluruh  pelosok  masyarakat,  jika memerlukan  uang  tunai  untuk  kebutuhan  sehari-hari  maupun  untuk  investasi dan  modal  kerja.  Di  samping  itu,  lembaga  pegadaian  resmi  (baik  yang mengusung konsep syariah atau konvensional) juga sudah banyak dibuka yang mencakup  hampir  ke  seluruh  pelosok  Aceh.  Modernisasi  ekonomi  dalam bidang  keuangan  telah  mempengaruhi  tatanan  tradisional  pinjam-meminjam dalam masyarakat Aceh dan perlahan-lahan memudarkan sistem gala .

## Praktik Gala dalam Perspektif Ekonomi Islam
Dalam sistem keuangan Islam, fondasi dasar yang dipergunakan adalah hukum Islam,  sedangkan  prinsip  dasar  yang  dipergunakan  adalah  yang  terinci  ke dalam:  (1)    Pelarangan  riba,  (2)  Pelarangan  gharar  /  ketidakpastian,  (3) Pelarangan  tadlis  /  penipuan,  (4)  Pelarangan  maisir  /  spekulasi  /  judi,  (5) Pembatasan  aktivitas  atau  komoditas  yang  bisa  diperdagangkan,  seperti  tidak boleh  terlibat  dalam  transaksi  jual  beli  daging  babi,  alkohol,  senjata  dan amunisi,  dll,  (6)  Penggunaan  prinsip  bagi  hasil  ( profit  and  loss  sharing ). Komponen-komponen tersebut di atas, ditambah dengan beberapa tinjauan fiqh tentang legalitas bentuk transaksi yang dipakai, secara garis besar akan menjadi tolak  ukur  untuk  menilai  praktik gala dalam  masyarakat  Aceh  dalam hubungannya dengan ekonomi Islam.
Seperti  yang  telah  penulis  uraian  dalam  penjelasan-penjelasan  sebelumnya, bentuk  praktik  Gala  yang  berlaku  dalam  masyarakat  Aceh  sekarang  adalah penerima gadai ( murtahin ) akan menguasai dan memanfaatkan barang gadaian ( marhun )  sebagai  jaminan  selama  penggadai  ( al-rahin )  belum  menebusnya. Menurut pemahaman masyarakat selama ini, bentuk praktik seperti ini sah-sah
saja  karena  dianggap  sebagai  balas  jasa  atas  utang  yang  dipinjamkan  kepada rahin oleh murtahin .
Konsekuensi  dari  praktik  ini  adalah  pihak  penggadai  menjadi  sangat  tertekan sehingga  sangat  susah  untuk  menebus  kembali  barang  gadaiannya  (umumnya berupa tanah sawah) karena ia secara terus menerus dihadapkan pada keadaan terutang.  Penggadai  tidak  bisa  lagi  memanfaatkan  harta  benda  tersebut  untuk mencari rezeki dalam rangka membayar kembali utang gadainya. Sementara itu di  pihak  lain  penerima  gadai  dapat  terus  menerus  menikmati  harga  gadai tersebut  tanpa  sedikit  pun  mengurangi  jumlah  piutangnya.  Hal  ini  berimbas kepada  tertindasnya  satu  pihak  oleh  pihak  lain  akibat  dari  keterikatan  dengan perjanjian gala dan  dapat  mengurangi  unsur  kerelaan  ( an  taradhim  minkum ) digantikan dengan keterpaksaan.
Karena  itulah,  mazhab  Syafi’i  tidak  sepakat  dengan  model  gadai  seperti  itu. Mazhab  Syafi’i  tidak  membolehkan  bagi  orang  yang  menerima  gadai  ( al- murtahin )  untuk  memanfaatkan  barang  gadaian  (al-marhun)  karena  dapat mendatangkan  kemudharatan  kepada  salah  satu  pihak.  Jumhur  ulama  kecuali Hanbali juga berpendapat tidak boleh murtahin memanfaatkan barang gadaian dalam bentuk apa pun. Pemanfaatan dibolehkan sebesar pengeluaran murtahin (penerima gadai) terhadap barang gadaian. Umpamanya penerima gadai boleh menikmati  susu  sapi  gadaian  sebanyak  makanan  yang  diberikan  untuk  lembu (Saleh, 2011).
Imam  Syafi’i  sendiri  dalam  kitab al-um mengatakan  bahwa  manfaat  dari barang-barang  jaminan  (borg)  jatuh  kepada  pihak  yang  menggadaikan  (al- rahin), bukan bagi pihak yang menerima gadai (al-murtahin). Ulama Syafi’iyah juga  menyepakati  bahwa  hak  atas  manfaat  barang  gadaian  tetap  pada  orang yang menggadaikan meskipun barang yang digadai itu ada dibawah kekuasaan penerima  gadai.  Hal  ini  didasarkan  pada  hadist  yang  diriwayatkan  dari  Abu Hurairah, yaitu: ”gadaian itu tidak menutup akan yang punyanya dari manfaat barang itu, faedahnya kepunyaan dia dan dia wajib mempertanggung jawabkan resikonya  (kerusakan  dan  biaya)”.  Kalangan  Syafi’iyah  menambahkan  bahwa hak penerima gadai hanyalah mengawasi barang jaminan sebagai kepercayaan hutang  yang  telah  diberikannya  kepada  si  penggadai  dan  hanya  dapat memanfaatkannya dengan seizin penggadai (Chaudhry, 1999).
Kalangan  Malikiyah  juga  berpendapat  bahwa  hasil  dari  barang  gadaian  dan segala sesuatu yang dihasilkan daripadanya termasuk hasil gadaian adalah hak pihak  rahin  selama  ia  tidak  mengisyaratkan  untuk  membaginya  (Haroen, 2007). Sementara itu, ulama Hambaliyah lebih menekankan pada jenis barang
yang digadaikan, apakah berupa hewan atau bukan, bisa ditunggangi atau tidak serta  dapat  diperah  susunya  atau  tidak  (Suhendi,  2005).  Jika  barang  yang digadai  dapat  ditunggangi  dan  diperah  susunya,  maka  boleh  bagi  penerima gadai  mengambil  manfaat  atas  barang  gadai  sebesar  kompensasi  biaya  hidup yang  dikeluarkan  untuknya.  Sedangkan  jika  barang  gadai  tersebut tidak  dapat ditunggangi  dan  diperah  maka  barang  tersebut  tidak  boleh  meskipun  dengan seizin yang menggadaikan (Sabiq, 2011).
Jika dikaji lebih jauh, barang gadaian dalam konteks ekonomi Islam memiliki makna  filosofis  dan  sosiologis  yang  besar;  pertama,  barang  gadai  digunakan sekadar  untuk  memastikan  (jaminan)  ke-amanah-an  si  penggadai.  Dengan demikian, si piutang tidak akan ragu memberikan sejumlah uang kepada yang berhajat  karena  ada  barang  jaminan.  Bila  penggadai  dianggap  sangat  amanah dan tidak diragukan bahwa ia akan menunaikan utang sesuai dengan perjanjian, tentu  barang  jaminan  tidak  diperlukan.  Kedua,  utang  yang  merupakan  salah satu  rukun  gadai  merupakan  media  membantu  orang  lain  dan  tidak  berharap untuk mendapatkan laba dari pemberian utang itu. Prinsip inilah yang melarang pihak  piutang  mensyaratkan  pembayaran  tambahan  yang  akan  menjurus menjadi riba (Chalil, 2008).
Demikian  juga  dengan  praktik gala ,  barang gala an  hanya  sekadar  dijadikan jaminan  untuk  memastikan  bahwa  orang  yang  berutang  akan  membayarnya. Dalam  akad rahn ,  tidak  ada  istilah  pihak  yang  berpiutang  akan  rugi  dengan memberikan  utang  kepada  pihak  lain  karena  hakikatnya  awalnya  adalah  akad yang  bersifat  derma.  Secara  empiris,  orang  yang  melakukan  praktik gala ini adalah  orang  yang  terdesak  dari  sisi  keuangan  (orang  miskin)  sehingga  ia menggadaikan tanah atau benda lainnya untuk memperoleh uang dengan cepat dari orang yang punya harta lebih (orang kaya).  Jadi apa diberikan penggadai kepada  penerima  gadai  tidak  untuk  ditukar  dengan  sesuatu.  Yang  diberikan penerima  gadai  kepada  penggadai  adalah  utang,  bukan  penukar  atas  barang yang  digadaikan  (Syafei,  2001).  Sementara  itu,  barang  jaminan  hanya digunakan  sekadar  untuk  memastikan  bahwa  orang  yang  berutang  akan melunasi kembali utangnya. Dengan demikian, tidak halal bagi penerima gadai untuk  mengambil  manfaat  dari  barang  gadaian  karena  hal  tersebut  akan menjadi  hal  terebut  sebagai  piutang  yang  mendatangkan  manfaat.  Setiap piutang yang mendatang manfaat adalah riba (Sabiq, 2011).

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Dari  pembahasan  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam  melakukan  praktik Gala,  masyarakat  Aceh  umumnya  mendasari  kepada  praktik-praktik  yang
dilakukan  secara  turun  temurun  tanpa  melakukan  evaluasi  secara  mendalam. Hal  ini  mengakibatkan  adanya  pemahaman  yang  kurang  tepat  jika  dilihat dalam  konteks  ekonomi  Islam  sehingga  dalam  pelaksanaannya  menjurus kepada  praktik  riba.  Hal  ini  terlihat  dari  pemanfaatan  barang  jaminan  oleh pihak  yang    berpiutang  (penerima  gadai)  yang  menimbulkan  kesulitan  bagi penggadai  untuk  menebus  kembali  barang  gadaiannya.  Para  ulama  melarang penerima  gadai  untuk  mengambil  manfaat  terhadap  barang  gadaian  karena konsep  awal  gadai  ( rahn )  bukanlah  untuk  menggadakan  atau  menyuburkan harta melainkan saling tolong menolong ( tabarru’ ).
Dengan melihat konteks sekarang, penulis merekomendasikan agar objek gadai (baca: barang gadai) tidak lagi dijadikan sebagai jaminan karena aspek legalitas formal  seperti  akte,  surat-surat  kepemilikan,  dan  lain-lain  dianggap  lebih penting dari pada objek barang itu sendiri. Penulis yakin bahwa dalam konsep gadai  yang  benar,  objek  barang  seharusnya  tetap  pada  penggadai,  sedangkan penerima  gadai  cukup  menahan  surat  kepemilikan  atau  akte  yang  memiliki legalitas  formal  kecuali  untuk  kasus-kasus  tertentu.  Hal  ini  sangat  mungkin diterapkan  pada  konsep Gala yang  dipraktikkan  masyarakat  Aceh  karena umumnya  objek Gala adalah  barang  yang  memiliki  aspek  legalitas  formal seperti  tanah  dan  kendaraan.  Dengan  demikian,  posisi  penerima gala atau piutang  betul-betul  membantu  si  peng gala yang  sedang  dihadapi  kesulitan finansial.
Oleh karena itu, penulis menganjurkan agar masyarakat yang akan melakukan praktik  Gala  supaya  benar-benar  memahami  esensi  gala  dari  awal,  sehingga tidak  ada  keinginan  untuk  mendapatkan  keuntungan  material  yang  menjurus kepada riba. Sebaliknya, praktik gala dapat mendatangkan keuntungan spiritual bagi pelakunya karena tujuan dasarnya adalah tolong menolong.
Selain  itu,  hendaklah  praktik  Gala  ini  ditentukan  batas  waktunya.  Apabila sampai  batas  waktu  tersebut  penggadai  belum  mampu  melunasi/menebus utangnya maka barang gadaian tersebut harus dijual. Jika ada yang tersisa dari penjualan  maka  akan  menjadi  hak  si  penggadai  sedangkan  jika  tidak mencukupi juga harus dilunasi kembali.

## DAFTAR PUSTAKA
al-Bukhārī, Abū ‘Abd Allāh Muḥammad ibn Ismā‘īl. (1997). Sahih Al-Bukhārī (Muhammad  Muhsin  Khan,  Trans.    Vol.  3).  Riyadh,  Saudi  Arabia: Maktaba Dar-us-Salam.
Antonio,  M.  Syafi’i.  (2001). Bank  Syariah  Dari  Teori  Ke  Praktik .  Jakarta: Gema Insani Pers.
Chalil, Zaki  Fuad.  (2008). Horizon  Ekonomi  Syariah:  Pemenuhan  Kebutuhan Dan Distribusi Pendapatan . Banda Aceh: Ar-Raniry Press.
Chaudhry,  Muhammad  Sharif  (1999). Fundamentals  of  Islamic  Economic System . Lahore, Pakistan: Burhan Education and Welfare Trust.
Haroen, Nasrun. (2007). Fiqh Muamalah . Jakarta: Gaya Media Pratama.
Kurdi, Muliadi. (2009 ). Aceh Di Mata Sejarawan . Banda Aceh: Banda Aceh.
Mahmud,  Syamsuddin.  (2008).  Produktivitas  Kerja  Dan  Distribusi  Kekayaan Dalam  Sistem  Ekonomi  Masyarakat  Aceh:  Pendekatan  Sosio-Kultural In Zaki Fuad Chalil (Ed.), Pengantar Buku “Horizon Ekonomi Syariah: Pemenuhan Kebutuhan Dan Distribusi” . Banda Aceh: Ar-Raniry Press.
Noble  Quran .  (1999).    (Muhammad  Muhsin  Khan,  Al-Hilali  Khan,  & Muhammad Taqi-ud-Din, Trans.  Vol. 978).
Sabiq,  M.  Sayyid.  (2011). Fiqh  Sunnah (Cet.  III  Terj.  Mujahidin  Muhayan,
Trans.  Vol. 5). Jakarta: Pena Pundi Aksara.
Saleh, Fauzi. (2011, 20 May). Mawah, Opini. Serambi Indonesia, p. 12.
Suhendi, Hendi. (2005). Fiqh Muamalah . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Syafei, Rachmat. (2001). Fiqh Muamalah . Bandung: Pustaka Setia.
Unsyiah,  Fakultas  Hukum.  (2001). Inventarisasi  Hukum  Adat  Dan  Adat Provinsi  Aceh  Darussalam,  Kerjasama  Dengan  Pemerintah  Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam . Banda Aceh: Fakultas Hukum Unsyiah.