## Conseptual Article

## Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila
Ryanto Ulil Anshar 1* , Joko Setiyono 2
1 Kepolisian Negara Republik Indonesia 2 Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
* ansharryantoulil@gmail.com

## ABSTRACT
The  main  tasks  and  functions  of  the  National  Police,  aside  from  serving  as  community  guards,  are  also law enforcement officer. The main moral in the Police Law is the Pancasila Moral, so a philosophical approach is needed to understand these values. The purpose of this article is to explore the values of Pancasila. The results  of  the  discussion  show  that  the  values  of  Pancasila  in  regulating  the  duties  and  functions  of  the National Police as law enforcers include the Almighty Divine Precepts which interpret the Indonesian nation as God's creation, admits that humans must be treated equally before God. The value of equality is revealed that the Police must treat everyone equally before the law , the law must be the highest tool in Supremacy of law. The concept of "civilized" requires the Police to respect human rights. The National Police and the community are one unit as citizens of the nation containing the value of human benefit from one another as a dignified community unity, which has national and human values
Keywords: Polri Duties and Functions; Law Enforcement; Pancasila Values.

## ABSTRAK
Tugas  pokok  dan  fungsi  Polri,  selain  sebagai  pengayom  masyarakat  juga  sebagai  penegak  hukum. Moral utama dalam UU kepolisian adalah Moral Pancasila, maka diperlukan pendekatan filosofis untuk memahami nilai-nilai tersebut. Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengeksplorasi nilai-nilai Pancasila. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Nilai-nilai Pancasila dalam pengaturan tugas dan fungsi Polri sebagai penegak hukum, adalah mencakup Sila Ketuhanan yang maha Esa yang memaknai bangsa Indonesia sebagai mahluk ciptaan Tuhan, mengakui manusia harus diperlakukan sama di hadapan Tuhan. Nilai persamaan diturunkan bahwa Polri harus  memperlakukan  setiap  orang  sama  dihadapan  hukum  (equality  before  the  law),  hukum  harus menjadi  alat  tertinggi  dalam  mencapai  keadilan  (Supremasi  of  law).  Konsep  “beradab”  mensyaratkan Polri harus  menghargai  Hak  Asasi  Manusia. Polri dan  masyarakat merupakan satu kesatuan  sebagai  warga bangsa mengandung  nilai  kemanfaatan  manusia  satu  dengan  yang  lainnya  sebagai  sebuah  persatuan masyarakat yang bermartabat, yang mempunyai nilai kebangsaan dan nilai kemanusiaan
Kata kunci : Tugas dan Fungsi Polri; Penegak Hukum; Nilai Pancasila.

## A. PENDAHULUAN
Penegakkan  hukum  di  manapun  di  seluruh dunia  membutuhkan  Polisi  untuk  mewakili  negara dalam menerapkan dan menjaga penerapan hukum pada  seluruh  sektor  kehidupan  masyarakat.  Tidak satupun  negara  tanpa  polisi,  sekalipun  tugas  dan fungsinya berbeda-beda antara satu negara dengan negara  lainnya.  Misalnya  di  Amerika  Serikat, Kepolisian  bertugas  dan  berfungsi  sebagai  polisi negara bagian saja tidak terkait dengan pemerintah pusat.  Lembaga  Kepolisian  disusun  dalam  tiga tingkat,  yaitu  Federal,  Negara  Bagian,  dan  Lokal. Konstitusi  tidak  mengatur  bentuk  Kepolisian Terpusat,  dan  yang  menyelenggarakan  fungsi Kepolisian secara utuh adalah pemerintah lokal dan negara  bagian,  sedangkan  untuk  urusan  kejahatan khusus  seperti  sabotase,  mata-mata  dan  lain  lain, diselenggarakan oleh Kepolisian Federal seperti FBI, US.DEA, US.Marshal, dan US.Atorney General, dan US.Secret  Service.  Kepolisian  Amerika  Serikat, berada dibawah Departement tidak berada di bawah presiden langsung seperti di Indonesia (Aziz, 2011). Pemerintah setempat (Gubernur) juga mengeluarkan peraturan  perundangan-undangan  sendiri,  sehingga tugas  dan  wewenang  yang  dimiliki  oleh  lembaga Kepolisian  tersebut  hanya  sebatas  wilayah  negara bagian atau kota/country dimana lembaga Kepolisian itu  berada,  sehingga  tidak  ada standard profesionalisme yang  terintegrasi. Parameter standard  profesionalisme  pada  lembaga-lembaga Kepolisian  daerah  tidak  sama  karena  setiap pemerintahan  daerah  memiliki  kewenangan  untuk
mengatur  dan  membuat  peraturan  perundang- undangan  sendiri.  Sehingga antar  lembaga Kepolisian di negara bagian tidak memiliki standard profesionalisme yang sama (Aziz, 2011).
Kemudian  di  Inggris,  kepolisian  diadobsi  dari model  polisi  bayaran Marine  Police yang  dibentuk oleh  swasta.  Tugas  dan  fungsi  kepolisian  sangat dibatasi hanya untuk memerangi kejahatan, tapi tidak boleh  mencampuri  kehidupan  masyarakat.  Hal  ini disebabkan Individualistik sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat  Inggris.  Sedangkan  di  Belanda Setelah tahun  1993  terjadi  penyatuan/integrasi  Badan Kepolisian (Polisi Kota dan Polisi kerajaan) menjadi Kepolisian  Nasional.  Polisi  Nasional  ini berkedudukan di bawah Mendagri, Marsose di bawah Menteri  Pertahanan  dan  Polisi  Regio  berada  di bawah  masing-masing  Gubernur.  Dengan  demikian tugas dan fungsi kepolisian sangat berbeda dengan kepolisian di Indonesia, yang bertugas dan berfungsi sebagai Penegak hukum, penjagaan keamanan dan ketertiban  masyarakat  (Kamtibmas) (Aziz, 2011) serta  pelayanan  dan  pengayoman  masyarakat adalah tugas pokok polisi sebagai profesi mulia, yang aplikasinya harus berdasarkan undang-undang yang berlaku  dan  hak  azasi  manusia.  Atau  dengan  kata lain  harus  bertindak  secara  professional  dan memegang  kode  etik  secara  ketat  dan  keras, sehingga  tidak  terjerumus  kedalam  prilaku  yang dibenci masyarakat.
Di Indonesia, masyarakat dan polisi memiliki keterkaitan satu sama lain . Bahwa polisi berada di tengah-tengah kehidupan  masyarakat  apabila  dilhat
Volume 2, Nomor 3, Tahun 2020, halaman 359-372
361
dari  tugas  dan  fungsinya,  menurut Barda Nawawi Arief, bahwa    Polri    dalam  menjalankan   tugasnya berperan    ganda    baik  sebagai  penegak  hukum maupun  sebagai  pekerja    sosial (sosial    worker) pada  aspek sosial dan kemasyarakatan (pelayanan dan pengabdian) (Arief,  2005). Pembaharuan Undang-undang  Kepolisian  Indonesia,  UU  No.  2 Tahun 2002 dimaksudkan untuk lebih memantapkan kedudukan  dan  peran  Polri  sebagai  fungsi pemerintahan  meliputi  pemeliharaan  keamanan  dan ketertiban  masyarakat,  penegakkan  hukum, perlindungan  dan  pengayoman  dan  pelayanan kepada  masyarakat  yang  menjunjung  tinggi hak asasi manusia (Pasal 4, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002), harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak  manapun,  yakni  yang  dilaksanakan  secara merdeka  terlepas  dari  pengaruh  kekuasaan pemerintah  dan  pengaruh  kekuasaan  lainnya (Riwanto, & Gumbira, 2017).
Pemikiran hukum modern yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch (Rahardjo,1993) berusaha mengkombinasikan ketiga pandangan  klasik (filosofis, normatif dan empiris) menjadi satu pendekatan dengan masing-masing pendekatan dijadikan sebagai unsur pokok dan menjadi dasar pendekatan hukum yang kemudian dikenal sebagai tiga nilai dasar hukum yang meliputi; keadilan (filosofis), kepastian hukum (juridis) dan kemanfaatan bagi masyarakat (sosiologis). Gustav Radbruch memulai dengan pandangan bahwa masyarakat dan ketertiban memiliki hubungan yang sangat erat, bahkan dikatakan sebagai dua sisi
mata uang, hal ini menunjukkan bahwa setiap komunitas (masyarakat) di dalamnya membutuhkan adanya ketertiban. Untuk mewujudkan ketertiban ini maka  dalam  masyarakat  selalu  terdapat beberapa norma seperti kebiasaan, kesusilaan dan hukum. (Rahardjo,2012)
Perbedaan antara ketiga norma (Rahardjo,1993) di dalam masyarakat tersebut dimana kebiasaan lebih berorientasi pada perbuatan- perbuatan yang memang lazim dilakukan sehari-hari menjadi norma, dan menurut Radbruch tatanan kebiasaan ini tidak sesuai dengan hukum atau kesusilaan. Kebiasaan lebih menggambarkan posisi kebalikan dari kesusilaan, kalau kebiasaan mutlak berpegangan pada kenyataan tingkah laku orang,  maka kesusilaan justru  berpegang pada ideal yang masih harus diwujudkan dalam masyarakat. Untuk itu tolok ukur penilaian terhadap tindakan yang diterima atau ditolak didasarkan pada idealisme manusia yakni insan kamil atau manusia sempurna. Norma hukum    lebih berorientasi pada dunia ideal (kesusilaan) dan kenyataan (kebiasaan), dengan demikian maka untuk memenuhi unsur ideal, hukum harus mengakomodir nilai filosofis dan guna memenuhi tuntutan kenyataan hukum harus memasukkan unsur sosiologis (Maggalatung,2014).
Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia merupakan  alat  negara  yang  berperan  dalam memelihara  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan,  pengayoman,  dan  pelayanan  kepada
362
masyarakat  dalam  rangka terpeliharanya  keamanan dalam  negeri  (Pasal  5  ayat  (1)  UU  No.  2  ,  2002). Penegakkan  hukum  mensyaratkan  polisi  harus berdiri di atas peraturan hukum. Pada sisi lain polisi juga  mengemban  tugas  sosial  kemasyarakatan dimana harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Kedua  hal  tersebut  menimbulkan  gap dalam  implementasinya,  sebab  di  suatu  sisi  polisi harus  tetap  melaksanakan  tugasnya  sesuai  dengan aturan  hukum  yang  berlaku,  misalnya  menerima laporan  kasus  hukum,  melakukan  penyelidikan  dan penyidikan  kasus,  tapi  pada  sisi  lain  kasus  hukum yang  dilaporkan  sering  bertentangan  dengan  nilai agama  dan  nilai  sosial,  sehingga  menimbulkan problem  yang  dilematis  antara  tugasnya  sebagai penegak  hukum  dan  fungsinya  sebagai  pelindung dan  pengayom  masyarakat  Indonesia  yang  sarat dengan  nilai-nilai  kesusilaan,  agama  dan  budaya yang  berbeda  pada  setiap  daerah.  Banyak  kasus yang  terjadi,  seperti  kasus  Nenek  Minah  (55)  asal Banyumas yang divonis 1,5 tahun pada 2009, hanya karena mencuri tiga buah Kakao yang harganya tidak lebih  dari  Rp  10.000.  (Detiknews, 2009);  kasus pencurian buah Randu di Batang (Detiknews, 2010), dan  yang  paling  viral  adalah  kasus saling  lapor seorang anak dan ibunya (Kompas.com, 2020).
Permasalahan yang dihadapi polisi pada saat ini adalah bagaimana standar nilai yang harus diikuti oleh  polisi  dalam  melaksanakan  tugasnya  sebagai penegak hukum sekaligus pelindung dan pengayom masyarakat,  sehingga  dapat  memberi  keputusan/
diskresi yang tepat pada dilema yang dihadapi dalam tugas dan fungsinya (Sompie, 2015).
Berdasarkan latar  belakang  di  atas,  maka dapat dipahami bahwa konsep kepolisian pada setiap negara  sangat  dipengaruhi  oleh  nilai-nilai  yang berkembang  pada  masyarakat  negara  tersebut.  Di Amerika  dan  Belanda  kepolisian  dipengaruhi  oleh paham  Liberalisme  dan  Individualisme  sehingga konsep  tugas  dan  fungsi  kepolisian  yang  terbentuk dalam  undang-undang  berbeda  dengan  konsep tugas  dan  fungsi  kepolisian  Indonesia  yang berlandaskan kepada nilai Pancasila.
Konsep kepolisian pada setiap negara sangat dipengaruhi  oleh nilai-nilai  yang  berkembang  pada masyarakat  negara  tersebut.  Hal  inilah  yang menyebabkan pembahasan aspek filosofis mengenai tugas dan fungsi kepolisan sebagai penegak hukum menjadi  sangat  penting,  karena  “hukum  nasional” secara  konsensus  diakui  oleh  dunia Internasional, sehingga  nilai-nilai  yang  melatarbelakangi  peran polisi  sebagai  penegak  hukum  menjadi  sebab adanya pengakuan dunia Internasional apakah peran tersebut dilakukan secara benar atau tidak. Untuk itu diajukan permasalahan  sebagai  berikut  :1). Bagaimana  pengaturan  tugas  dan  Fungsi  Polri sebagi  penegak  Hukum  menurut  UU  No  2  Tahun 2002  tentang  Kepolisian  ? 2).Bagaimana  nilai-nilai Pancasila  yang  terkandung  di  dalam  pengaturan tugas Polri sebagai penegak hukum menurut UU No 2 Tahun 2002 ?.
Sebelum  ini,  telah  ada  beberapa  penelitian yang  menggngkat  tema  mengenai tugas  dan  fungsi
Volume 2, Nomor 3, Tahun 2020, halaman 359-372
363
polisi  sebagai  penegak  hukum. Ada  yang  membahas mengenai  tugas  dan fungsi  kepolisian  dalam perannya sebagai penegak hukum menurut undang- undang nomor  2 tahun  2002  tentang  kepolisian (Tasaripa, 2013).  Penelitan  ini  menggunakan pendekatan normatif  untuk menjelaskan peran polisi menurut  undang-undang nomor  2 tahun  2002. Kemudian mengenai fungsi kepolisian negara dalam pemeliharaan  keamanan  dan  ketertiban  pada masyarakat kota sengkang kabupaten wajo (Guntur,
2017),  yang  merupakan  kajian  Implementasi  dari fungsi  kepolisian  negara  di  kabupaten  Wajo; kemudian Agus  Raharjo  dan  Angkasa  mengangkat tema Profesionalisme  Polisi  Dalam  Penegakan Hukum    (Raharjo, & Angkasa,  2011),  yang mengedepankan  Etika  Polisi  sebagai  hukum  dalam masyarakat  ekslusif  .  Kemudian  terdapat  penelitian pada    jurnal  Internasional  mengenai variasi  dalam kepercayaan  publik  terhadap  polisi  berdasarkan tugas dan fungsinya pada suatu rezim pemerintahan yang  dilakukan Liquin  Cao  dkk (Cao, Lien  Lai, & Zhao,  2012).  Penelitian  ini  menggunakan  metode statistik  untuk menguji  hipotesis  bahwa  sifat  rezim sebagai    karakteristik  struktural  menjelaskan  variasi dalam  kepercayaan  publik  terhadap  polisi  dalam melakukan  tugas  dan fungsinya. Kemudian Grichawat  Lowatcharin  and  Judith  I.Stallmann melakukan  penelitian  mengenai Efek  diferensial desentralisasi  pada  intensitas  polisi:  Perbandingan lintas  nasional  (Lowatcharin,  & Stallmann,  2019) Studi  ini  adalah  eksplorasi  lintas-nasional  dari hubungan  antara  berbagai  tingkat  desentralisasi
polisi  dan  intensitas  polisi.  Desentralisasi memungkinkan  lebih  banyak  pilihan  lokal  tentang kepolisian  dan  intensitas  kepolisian,  yang memungkinkan  warga  untuk  mengekspresikan preferensi  mereka.  Menggunakan  intensitas kebijakan  sebagai  proksi  untuk  preferensi,  makalah ini menguji apakah intensitas polisi bervariasi antara sistem  desentralisasi  dan  terpusat  (seperti  di Indonesia).

## B. PEMBAHASAN
1. Pengaturan  Tugas  dan  Fungsi  Polisi  sebagai Penegak Hukum dalam UU No.2 Tahun 2002.
Pengertian polisi menurut Pasal 5 ayat (1) UU No.  2  Tahun  2002  polisi  merupakan  alat  negara sebagai berikut :
“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan  alat  negara  yang  berperan  dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,    menegakkan  hukum,  serta memberikan  perlindungan,  pengayoman,  dan pelayanan  kepada  masyarakat  dalam  rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.
Pengertian  polisi  ,  berasal  dari  istilah  Yunani Kuno “politeia” yang berarti pemerintahan suatu polis atau  kota (Brotodirejo,  1989).  Kemudian  dalam Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  memberikan  arti pada  kata  polisi  sebagai  badan  pemerintahan  yang bertugas  memelihara  keamanan  dan  ketertiban umum  seperti  menangkap  orang  yang  melanggar undang-undang atau pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan (Poerwadarminta, 1985). Secara yuridis, sebagaimana diatur`dalam ketentuan UU No.
Volume 2, Nomor 3, Tahun 2020, halaman 359-372
364
2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  secara  gamblang dirumuskan bahwa tugas pokok Polri  adalah sebagai penegak    hukum,  sebagai  pelindung,  sebagai pengayom  dan  pembimbing  masayarakat  terutama dalam rangka kepatuhan dan ketaatan pada hukum yang  berlaku.  Dalam  ketentuan Undang-undang tersebut, ada tiga hal mendasar yang menjadi tugas utama  Polri  sebagaimana  yang  termuat  dalam Tribrata maupun Catur Prasetya Polri. Sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002, khususnya pada Pasal  13.  Dalam  ketentuan  Pasal  13  ditegaskan bahwa Polri bertugas: 1. memelihara  keamanan  dan ketertiban  masyarakat; 2.  menegakkan  hukum;  3. memberikan  perlindungan,  pengayoman  dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 13, UU No. 2 Tahun 2002)
Untuk  memelihara  keamanan fungsi  utama Kepolisian adalah menghentikan sesuatu yang tidak seharusnya terjadi dan mendorong seseorang untuk berbuat  lebih  baik  dari  sekarang. Fungsi menegakkan hukum pada Kepolisian harus dilakukan secara bergandengan dan beriringan dengan fungsi perlindungan,  pegayoman,  dan  pelayanan  kepada masyarakat. Sebagai  contoh  ketika  polisi  menerima laporan  adanya  kasus  Curanmor,  maka  terdapat beberapa  tindakan Polisi  yang  harus  dilakukan: pertama,  menindak  lanjuti  kasus  laporan  curanmor dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan dan seterusnya;  kedua  :  memperketat  unit  patroli  jalan supaya  masyaraat  merasa  terlindungi;  ketiga  : melakukan  upaya  hukum  yang  tegas  bagi  pelaku curanmor supaya terdapat efek jera.
Istilah  Penegak  Hukum (law  enforcement officer) yang  dalam  arti  sempit  hanya  berarti  Polisi, dalam  arti  yang  lebih  luas mencakup  Jaksa, Hakim dan  Pengacara (advokat).  Dalam  pengertian  luas terakhir  ini,  dapat  dipergunakan  terjemahan  dari rechthandhaving,  yang  artinya  penegakkan  hukum. Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakkan hukum  terletak  pada  kegiatan  menyerasikan  nilai- nilai  yang  terjabarkan  di  dalam  kaidah-kaidah  yang mantap  dan  mengejawantah dan  sikap  tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan,  memelihara  dan  mempertahankan kedamaian  pergaulan  hidup. Penegakkan  hukum tidak bisa terlepas dari hak asasi manusia (Najwan, 2010).
Peranan Polri  menurut  Pasal  1 ayat (5) UU No.  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara Republik Indonesia yaitu berkaitan dengan:
“keamanan  dan  ketertiban  masyarakat  adalah suatu  kondisi  dinamis  masyarakat  sebagai  salah satu  prasyarat  terselenggaranya  proses pembangunan  nasional  yang  ditandai oleh terjaminnya  tertib  dan  tegaknya  hukum  serta terbinanya  ketentraman  yang  mengandung kemampuan  membina  serta  mengembangkan potensi  dan  kekuatan  masyarakat  dalam menangkal,  mencegah,  dan  menanggulangi segala  bentuk  pelanggaran  hukum  dan  bentuk- bentuk  gangguan  lainnya  dapat  meresahkan masyarakat’
Sedangkan  fungsi  dan  tugas  Kepolisian selanjutnya yang ditetapkan dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian sebagai berikut: 1. Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 fungsi Kepolisian adalah :
Volume 2, Nomor 3, Tahun 2020, halaman 359-372
“salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan kemanan dan ketertiban masyarakat,  penegak  hukum,  perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”; 2. Pasal 5 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002,: “Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia merupakan  alat  negara  yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,  menegakkan  hukum,  serta memberikan  perlingdungan,  pengayoman,  dan pelayanan  kepada  masyarakat  dalam  rangka terpeliharanya keamanan  dalam negeri”; 3. Pasal 14  UU  No.  2  Tahun  2002,  mengatur  mengenai pelaksanaan tugas pokok sesuai yang dimaksud Pasal  13  UU  No.  2  Tahun  2002,  bertugas: a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan,  dan  patroli  terhadap  kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam rangka menjamin  keamanan,  ketertiban, dan  kelancaran lalu lintas di jalan; c. membina masyarakat untuk meningkatkan  partisipasi  masyarakat,  kesadaran hukum  masyarakat  serta  ketaatan  warga masyarakat  terhadap  hukum  dan  peraturan perundang- undangan; d. turut  serta  dalam pembinaan  hukum  nasional; e. memelihara ketertiban  dan  menjamin  keamanan  umum; f. melakukan  koordinasi,  pengawasan,  dan pembinaan  teknis  terhadap  kepolisian  khusus, penyidik pengawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengawasan swakarsa; g. melakukan penyelidikan  dan  penyidikan  terhadap  semua
tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan perundang-undangan lainnya.
Dari ketiga Pasal di atas pada prinsipnya polisi Indonesia dibentuk sebagai agen perubahan. Kapolri Idham  Aziz menyatakan  bahwa polisi  diharapkan menjadi  agen perubahan  pada  saat  menjalankan tugasnya  (Kapol.id,  2020), yaitu bukan  hanya sebagai alat untuk menumpas kejahatan, tetapi juga sebagai pemimpin  yang  baik melalui proses, dan yang ditempa  berbagai  tahapan  hingga menghasilkan  karakter leadership. Tantangan  yang dihadapi  polri  ke  depan  juga  semakin  rumit  dan kompleks, oleh sebab itu diperlukan pemimpin yang mumpuni,  kaya  pengalaman  dan  berani  mengambil keputusan serta berintegritas tinggi. (Beritasatu.com, 2017)
Perannya yang paling penting adalah sebagai Penegak  Hukum,  sebab  peran  inilah  yang  menjadi standar  maju  mundurnya  setiap  negara  dari  aspek Hak Asasi Manusia. Indonesia dapat disebut sebagai negara  maju  apabila  penegakkan  hukumnya menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.
Persoalannya,  Konsep  Hak  Asasi  Manusia (HAM) inilah yang berbeda-beda pada setiap negara, sebab  masing-masing  regional  memiliki  nilai  yang berbeda  terhadap  manusia,  meskipun ada  nilai-nilai hak asasi yang bersifat Universal.
Di  Amerika  yang  menganut  Liberalisme  dan Inggris  yang  menganut  Individualisme  sangat berbeda  dalam  menafsirkan  HAM.  Dengan  dasar Liberalisme  maka  akan  muncul  kapitalisme  dan meterialisme  di  mana  terjadi  persaingan  bebas  dan
Volume 2, Nomor 3, Tahun 2020, halaman 359-372
366
monopoli  ekonomi.  Sedangkan  di  Inggris  dominasi idividulistik  menyebabkkan  “tidak  boleh  ada pembatasan  pada  hak  individu”  sampai  pada  suatu saat mereka menyadari bahwa hak individupun harus ada batasnya.
Problem  utama  penegakkan  hukum  adalah bahwa  hukum  tidak  berada  pada  ruang  hampa (Rahardjo, 1993), tapi ada masyarakat yang menjadi adressat hukum. Oleh sebab itu penegakkan hukum dalam  masyarakat  tidak  semata-mata  berarti penyesuaian masyarakat dengan hukum, melainkan bagaimana  hukum  dapat  dilaksanakan  sesuai dengan nilai-nilai dalam masyarakat (Wignjosoebroto,  2002). Hukum  tidak  dapat diterapkan  begitu  saja  semata-mata  demi  hukum. Sebagai  contoh,  baru-baru  ini  ada  kasus  yang  viral dari Lombok Tengah, dimana Kasat Reskrim Polres Lombok  Tengah  AKP  Priyo  Suhartono  SIK  rela dicopot  jabatannya ketika  tidak  mau  menerima laporan  seorang  anak  yang  melaporkkan  ibu kandungnya  karena  masalah  warisan.  Secara profesional  polisi  seharusnya  menerima  setiap laporan karena hukum menetapkan demikian, tetapi dalam  melakukan  penegakkan  hukum  tersebut  ada nilai-nilai  sosial,  budaya  dan  agama  yang  harus diperhatikan  dalam  menerapkan  diskresi  polisi. Penyertaan  nilai  budaya,  agama  dan  sosial  dalam kasus  ini  justeru  mendapatkan  dukungan  yang sangat luas meskipun AKP Priyo Suhartono SIK tidak melaksanakan profesionalitas polisi yang diwajibkan oleh  hukum  untuk  menerima  setiap  laporan.  Kasus ini  adalah  salah  satu  yang  menunjukkan  bahwa
penegakkan hukum di Indonesia tidak dapat semata- mata  dilakukan  demi  hukum,  melainkan  juga  harus mengindahkan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam  masyarakat. Hal  ini  pada  dasarnya  tidak menjadi  masalah,  karena  sumber  hukum  yang digunakan sebenarnya tidak  hanya  terbatas  pada undang-undang (Iqbal, 2012)
Ada  realitas  yang  berbeda  jika  Polisi diperhadapkan  pada  suatu  kenyataan  di mana hukum tidak bisa menjawab masalahm, yaitu ketika aturan  hukum  berhadapan  dengan  kesusilaan  dan norma  agama  yang ada  pada  masyarakat.  Sebagai contoh ketika ada seorang anak melaporkan ibunya yang sudah tua renta karena dituduh telah merugikan dirinya. Atau  ketika  polisi  berhadapan  dengan masyarakat  Samin  pencuri  kayu  di  Blora  yang menganggap bahwa kayu di hutan adalah milik Alam, sehingga  sekalipun  sudah  ditangkap  mereka  akan kembali  lagi  mengambil  kayu  jati  di  hutan (Warto, 2001). Polisi  sebagai  agent perubahan,  disamping menegakkan  hukum  juga  harus  melakukan  edukasi hukum kepada masyarakat.
Pada  posisi  inilah  penggunaan  diskresi Polisi dengan melakukan  penafsiran  hukum  sebagai jembatan antara hukum dengan tujuan-tujuan sosial. Persoalan  yang  timbul  kemudian  adalah  diskresi dipergunakan  tidak  tepat  dan  tidak  sesuai  dengan tujuan hukum itu sendiri sebab tidak ada ukuran yang jelas mengenai penggunaan diskresi (Said, 2012).
Kemudian pada kasus pencurian “Buah randu” (Detiknews, 2010), Polri  sebagai  penyidik mempunyai  peran  yang  sangat  penting  untuk
Volume 2, Nomor 3, Tahun 2020, halaman 359-372
367
menentukan  apakah  suatu  tindak  pidana  dapat dilanjutkan  ke  penuntutan  dan  proses  selanjutnya ataukah tidak, oleh karenanya dalam hal menangani tindak  pidana  pencurian  ringan  sangat  diharapkan suatu  kebijakan  oleh  pihak  penyidik,  karena  cita hukum tidak hanya semata-mata menekankan pada kepastian  hukum  tetapi  juga  kemanfaatan  dan keadilan,  terlebih  hukum  Indonesia  yang berlandaskan  kepada  Pancasila / National  wisdom) dan  kearifan  lokal/local  wisdom (Dewi,  2012), sehingga  polisi  lebih  dahulu  harus  mengupayakan penyelesaian  perkara  di  luar  pengadilan  kepada  ke dua belah pihak.

## 2. Nilai-nilai  Pancasila  dalam  Tugas  dan Fungsi Kepolisan sebagai Penegak Hukum
Penegakan  Hukum  terkait  dengan  adanya  3 nilai  yang  menjadi  unsur    yang  selalu  harus diperhatikan yaitu: Kepastian Hukum (Rechtssicherheit),  Keadilan  (gerechtigkeit)  dan Kemanfaatan  (Zweckmassigkeit). Kepastian  Hukum merupakan  perlindungan  yustisiabel  terhadap tindakan  semaunya,  dengan  adanya  kepastian hukum  masyarakat  akan  lebih  tertib, bagaimana hukumnya itulah  yang  seharusnya  berlaku  dalam peristiwa  konkrit. Dalam  penegakkan  hukum  harus memperhatikan keadilan, namun Hukum  tidak selalu identik  dengan  keadilan karena  hukum bersifat  umum  dan  mengikat  semua  orang.  Dalam penegakkan  hukum  masyarakat  mengharapkan kemanfaatan, jangan  sampai  karena  penegakkan hukum justru timbul keresahan di masyarakat.
Nilai  “kepastian  hukum“  menjadi  karaktristik utama  dalam  menegakkan  hukum  meskipun  nilai yang  lain  tidak  boleh  dikesampingkan.  Nilai  ini berkaitan dengan bagaimana hukum itu dibuat tanpa adanya ambiguitas (bermakna ganda), inkonsistensi (ada  pertentangan antara  pasal  yang satu  dengan yang  lainnya) (Sukmariningsih, 2014). dan disharmonis (ada  pertentangan  dengan  UU  yang diatasnya) (Wiryani, Nurjaya,  &  Soemitro, 2013). Dalam konsideran UU No 2 Tahun 2002  dinyatakan bahwa:
“bahwa keamanan dalam  negeri  merupakan  syarat utama  mendukung  terwujudnya  masyarakat  madani yang adil,  makmur,  dan  beradab  berdasarkan Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945”
Konsideran  di  atas  mengemukakan  nilai adekuat  yang  harus  dipenuhi  untuk  membangun masyarakat  madani,  yaitu  keamanan  dalam  negeri yang  memerlukan kehadiran  polisi  sebagai  alat negara  untuk  melakukan  pengaman  dalam  negeri. Artinya  bahwa  polisi  harus  berhadapan  bukan dengan musuh, tetapi dengan masyarakat sehingga fungsi  dan  tugasnya  memberikan  pengayoman, pelayanan dan penegakan hukum. Dengan demikian polisi  berfungsi  ganda,  yaitu  bersama  dengan masyarakat  sebagai  pengayom,  pelayan  dan sekaligus  berhadapan  dengan  masyarakat  sebagai penegak  hukum  untuk  mencapai  suatu  kondisi masyarakat  dengan  konsep  madani,  dengan menghilangkan kekerasan  yang  hidup  dalam masyarakat  yang  berupa  main  hakim  sendiri dikarenakan masyarakat  sudah  tidak  percaya  pada
Volume 2, Nomor 3, Tahun 2020, halaman 359-372
kemampuan
aparat pemerintah di dalam menegakkan hukum (Ancok, 2015).
Konsep  yang  dikemukakan  dalam  konsideran tersebut  adalah  konsep Civil  Society atau masyarakat  madani,  yang dapat  diartikan  sebagai suatu masyarakat yang dianggap beradab oleh dunia Internasional  dalam  membangun,  menjalani,  dan memaknai  kehidupannya.  Kata madani dalam konsideran  tersebut  berasal  dari  bahasa  arab  yang artinya  civil  atau  civilized atau  “beradab”  dalam konteks Pancasila dan UUD NKRI 1945. Konsep ini dapat  diartikan  sebagai  sebagai  tujuan  eksistensi polisi  di  Indonesia,  sebab  undang-undang  telah memberikan  garis  lurus  hubungan  antara  polisi dengan  masyarakat  sebagai  hubungan  simbiosis mutualistis,  yaitu  hubungan  baik  yang  saling memberikan  support  antara  polisi  dengan masyarakatnya.  Polisi  merupakan  bagian  dari masyarakat,  sehingga sehingga  polisi  karena tugasnya  dan  fungsinya  menjadi  pengayom masyarakat. Hubungan  tersebut  adalah hubungan integralistik  atau  hubungan  kekeluargaan  yang dibangun  berdasarkan  nilai-nilai  yang  hidup  dan berkembang pada masyarakat Indonesia (Noupal, & Pane, 2017)
Konsep madani di Indonesia bukan adopsi dari masyarakat  Arab  (Madani)  atau  masyarakat  Barat (Civil  Society) melainkan adaptasi  dengan  konsep yang  sudah  ada  di  dalam  Pancasila,  yaitu Kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab,  yang merupakan  turunan/derivasi  dari  sila  1  Ketuhanan Yang  Maha  Esa.  Di  dalam  konsep  madani  tersebut
negara  Indonesia  mempunyai  Dasar  Hukum  yaitu UUD  NKRI  1945,  oleh  sebab  itu  kepastian  hukum harus  ditegakkan  melalui  konsistensi  perundang- undangan terhadap UUD NKRI 1945. Oleh sebab itu didirikan Mahkamah Konstitusi di Indonesia, supaya dapat  dijaga  konsistensi  dalam  stratifikasi  hukum Indonesia.  Logika  tersebut  berarti  bahwa  tugas  dan fungsi  Polri  harus  berdiri  di  atas  hukum,  artinya bahwa  dalam  menegakkan  hukum  polisi  harus mempunyai  landasan  yang  jelas berupa undang- undang dan  peraturan  pelaksanaannya,  sehingga tidak terjadi pelanggaran ketika sedang bertugas.
Kepastian hukum tersebut juga terkait dengan nilai  keadilan  dan  nilai  manfaatnya.  Hal  ini  dapat diekplorasi  dari  makna  sila  Ketuhanan  Yang  Maha Esa,  yaitu  adanya  pengakuan  bahwa  manusia merupakan  mahluk  ciptaan  Tuhan,  oleh  sebab  itu mempunyai nilai yang sama dihadapan Tuhan, baik kaya  maupun  miskin,  berpendidikan  atau  tidak, pejabat maupun rakyat, semuanya sama dihadapan Tuhan.  Oleh  sebab  itu  ketika  nilai  ini  diturunkan  ke sila  yang  lebih  rendah  menjadi  sila  Kemanusiaan yang  Adil  dan  beradab,  maka  menjadi  lebih  jelas bahwa  hukum  harus  dilaksanakan  dengan  adil  dan beradab.  Konsep  “Adil”  adalah  konsep  hukum, dimana  hukum  harus  memperlakukan  setiap  orang sama  dihadapan  hukum  (equality  before  the  law), hukum harus menjadi alat tertinggi dalam mencapai keadilan  (Supremasi  of  law)  dan  konsep  “beradab” yang  mensyaratkan  penegakan  hukum  harus menghargai Hak Asasi Manusia (Nasution, 2017).
Volume 2, Nomor 3, Tahun 2020, halaman 359-372
369
Derivasi  kedua  dari  sila  Ketuhan  Yang  Maha Esa  adalah  sila  Persatuan  Indonesia,  yang  berasal dari  pemahaman  bahwa  fitrah  manusia  adalah bermasyarakat atau bernegara, sehingga satu sama lain  anggota  masyarakat  harus  menjaga eksistensinya  sebagai  anggota  suatu  masyarakat bangsa,  yaitu  bangsa  Indonesia.  Polisi  dan masyarakat  adalah  satu  kesatuan  sebagai  warga bangsa.  Konsep  persatuan  Indonesia  ini mengandung  nilai  kemanfaatan  manusia  satu dengan  yang  lainnya  sebagai  sebuah  persatuan masyarakat yang bermartabat, yang mempunyai nilai kebangsaan dan nilai kemanusiaan. Nilai inilah yang harus memberi makna kepada tugas dan fungsi polisi menurut  UU  No  2  Tahun  2002,  yaitu memelihara keamanan  dan  ketertiban  masyarakat;  Menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan  pelayanan  kepada  masyarakat. Polisi  adalah komponen  struktur  hukum  yang  merupakan  salah satu  dari tiga  faktor  yang  menentukan  proses penegakan  hukum,  yaitu  komponen  substansi, struktur,  dan  kultural,  dimana ketiga  komponen tersebut merupakan suatu sistem, artinya komponen- komponen  itu  akan  sangat  menentukan  proses penegakan  hukum  dalam  masyarakat  dan  tidak dapat  dinafikan  satu  dengan  yang  lainnya,  karena kegagalan pada salah satu komponen akan berimbas pada faktor lainnya (Suparman, 2014).
Khusus  dalam  menegakkan  hukum,  polisi berperan  sebagai  agent  persatuan  bangsa  yang harus mempunyai Moral kemanusiaan yang beradab. Sebab tanpa moral itu polisi akan terjerumus kepada
pelanggaran  terhadap  Hak  Asasi  Manusia  dan perilaku  korup  dalam  melakukan penyelidikan  dan penyidikan  perkara,  atau  perilaku  menyimpang lainnya sebagai mana yang terjadi pada kasus Djoko S  Tjandra  yang  menyebabkan  3  orang  jendral dicopot  dari  jabatannya.  Tugas  dan  fungsi  polisi sebagaimana  yang  tercantum  di  dalam  undang- undang hanya dapat dijaga dengan moral yang tegak pada nilai Pancasila tersebut, apapun agamanya.
Nilai  kemanfaatan  lainnya  ada  pada  derivasi ke  tiga  dan  keempat,  yaitu  nilai  demokrasi  dan keadilan sosial. Nilai Demokrasi berasal dari prinsip kerakyatan,  yaitu  bahwa  kekuasan  negara  (melalui Pemilu),  berasal  dari  rakyat  oleh  rakyat  dan  untuk rakyat,  yang  diwujudkan  dalam  sistem  kerakyatan yang  dipimpin  oleh  hikmat  kebijaksanaan  dalam permusyawaratan/perwakilan.  Sedangkan  nilai keadilan sosial adalah bermakna pemerataan segala aspek  kehidupan,  terutama  adalah  hukum. Pemerataan di bidang hukum mensyaratkan adanya sistem  peradilan yang  mencakup  semua  aspek kehidupan.  Tanpa  peradilan  hukum  tidak  mungkin Adil,  oleh  sebab  itu  polisi  selaku  penegak  hukum salah  satu  tugasnya  adalah  membawa  perkara hukum ke pengadilan melalui Jaksa Penuntut Umum. Tugas  polisi  adalah  memeratakan  pelayanan terhadap  penegakkan  hukum  itu  dengan  berdiri  di atas hukum.

## C. SIMPULAN
Pengaturan  tugas  dan  fungsi  Polisi  telah ditetapkkan  dalam  UU  No  2  Tahun  2002  tentang
Volume 2, Nomor 3, Tahun 2020, halaman 359-372
Kepolisian  RI  yang  intinya  adalah  memelihara keamanan,  menegakkan  hukum, memberikan perlindungan,  pengayoman,  dan  pelayanan  kepada masyarakat  dalam  rangka terpeliharanya  keamanan dalam  negeri.  Tugas  ini  dilaksanakan  oleh  Polri melalui berbagai peraturan pelaksanaannya.
Nilai-nilai  Pancasila  dalam  pengaturan  tugas dan  fungsi  Polri  sebagai  penegak  hukum,  adalah mencakup  Sila  Ketuhanan  yang  maha  Esa  yang memaknai bangsa Indonesia sebagai mahluk ciptaan Tuhan,  sehingga  harus  diperlakukan  sama  di hadapan  hukum  (  equality  before  the  law), hukum harus menjadi alat tertinggi dalam mencapai keadilan (Supremasi  of  law)  dan  adanya  konsep  “beradab” mensyaratkan  hukum  harus menghargai  Hak  Asasi Manusia (Human Right). Nilai tersebut dimanifestasikan ke dalam sila ke 2, ke 3, ke 4 dan ke  5  yang  menunjukkan  adanya  Moral  bagi  polisi dalam menegakkan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA JURNAL
Maggalatung, A  Salman. (2014). Hubungan  Antara Fakta  Norma,  Moral,  dan  Doktrin  Hukum Dalam Pertimbangan  Putusan  Hakim. Jurnal Cita Hukum, Vol.2, (No.2), p.230.
Said, A. (2012). Tolak  Ukur  Penilaian  Penggunaan Diskresi Oleh Polisi Dalam Penegakan Hukum Pidana. Jurnal  Hukum  dan  Peradilan,  Vol.1,
(No.1),pp.147-170.
Raharjo, Agus., & Angkasa. (2011). Profesionalisme Polisi
Dalam Penegakan Hukum.
Dinamika Hukum, Vol.11, (No.3), p.167.
Riwanto,  Agus.,  & Gumbira, Seno  Wibowo. (2017).
Politik Hukum Penguatan Fungsi Negara Untuk Kesejahteraan  Rakyat  (Studi  Tentang  Konsep Dan  Praktik  Negara Kesejahteraan  Menurut Uud  1945)  /  Legal  Policy  Of  Strengthening State  Functions  For  People’s  Welfare (Concepts  And  Practices  Study  Of  Welfare State Based On The 1945 Constitution). Jurnal
Hukum dan Peradilan, Vol.6, (No.3),p.2528.
Ancok, D. (2015). Membangun Kepercayaan Menuju Indonesia  Madani,  Demokratis  Dan  Damai (Sebuah  Tinjauan  Psikologi  Sosial). Buletin
Psikologi, Vol.10, (No.2),pp. 2528-5858.
Dewi,  E. (2012).  Kebijakan  Polri  Sebagai  Penyidik Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Pencurian Ringan  Dalam Mewujudkan  Keadilan  (Studi Pada  Wilayah  Hukum  Polda  Lampung).
Masalah-Masalah  Hukum,  Vol. 41,  (No.2), p. 41.
Wiryani, Fifik., Nurjaya, I  Nyoman.,  & Soemitro,
Warkum. (2013). Sinkronisasi  Peraturan Perundang-Undangan  Di  Bidang  Pengelolaan Sumber  Daya  Alam: Kajian  Tentang Pengaturan  Hak-Hak  Masyarakat  Adat  Atas Sumber  Daya  Alam. Wacana:  Jurnal  Sosial dan Humaniora, Vol.14, (No.4), pp.6-12.
Lowatcharina, Grichawat.,  & Stallmann, Judith  I.
(2019). Differential  effects  of  decentralization on police intensity: Cross-national
Volume 2, Nomor 3, Tahun 2020, halaman 359-372
comparisons. The  Social  Science  Journal, Vol.56, Edisi 2, pp.196-207
Suparman, A. (2014). Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggaraan  Pelayanan  Publik. Jurnal Wawasan Yuridika, Vol.31, (No.2), pp.177-182. Cao, Liquin., Lien  Lai, Yung.,  & Zhao, Ruohui.
(2012). Shades  of  blue:  Confidence  in  the police in the world. Journal of Criminal Justice, Vol.40, Issue 1, pp.40-49.
Nasution, M. (2017). Pendidikan Ham Dalam Konteks
Islam Dan Keindonesiaan; Ham Yang Adil Dan Beradab. Jurnal Tawazun, Vol.10,  (No.2), pp.219-262.
Iqbal,  M. (2012) Aspek  Hukum  Class  Action  Dan
Citizen  Law  Suit  Serta  Perkembangannya  Di
Indonesia. Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol.1, (No.1),pp.89-122.
Noupal, Muhammad., & Pane, Erina. (2017).
Paradigma  Integralistik  dan  Toleransi  Umat Beragama di Kota Palembang. Journal Intizar, Vol.23, (No.1), pp.73-92.
Najwan, J. (2010). Implikasi Aliran Positivisme Terhadap Pemikiran Hukum. Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.2, (No.3), pp.1-15.
Sukmariningsih,  Retno  M. (2014). Penataan
Lembaga  Negara  Mandiri  Dalam  Struktur Ketatanegaraan  Indonesia. Mimbar  Hukum, Vol.26, (No.2), pp.194-204.
Sompie, Ronny  F. (2015). Diskresi  Polri  Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Restorative Justice. Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.1, (No.2), pp. 81-102.
Rahardjo,  S. (1993). Penyelenggaraan  Keadilan Dalam  Masyarakat  Yang  Sedang  Berubah. Jurnal Masalah  Hukum,  Nomor  1-6  Tahun
X/10.
Tasaripa,  K.  (2013).Tugas  dan  Fungsi  Kepolisian Dalam Perannya  Sebagai  Penegak  Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian. Jurnal  Ilmu  Hukum Legal Opinion,Vol.1, (No.2), pp.1-9.
Guntur, M. (2017). Fungsi Kepolisian Negara Dalam Pemeliharaan Keamanan Dan Ketertiban Pada Masyarakat  Kota  Sengkang  Kabupaten  Wajo. Al-Hikam, Vol.1, (No.3), pp.64-78.

## BUKU
Arief, Barda  N. (2005). Bunga  Rampai  Kebijakan Hukum  Pidana. Bandung: PT. Citra  Aditya Bakti.
Aziz, Noor M. (2011). Laporan Akhir Tim Pengkajian
Hukum Tentang Format Kepolisian Ri Di Masa Depan  (Perbandingan  Dengan  Beberapa Negara). Jakarta: Kementerian  Hukum  Dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional RI
Rahardjo,  S. (2012) .Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Brotodirejo,  S. (1989). Polri  Sebagai  Penegak Hukum. Bandung: Sespimpol.
Poerwadarminta,  W.J.S.  (1985). Kamus  Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: PN Balai Pustaka.

## Warto. (2001). Blandong:  Kerja  Wajib  Eksploitasi
Hutan  di  Rembang  Abad  ke-19.  Pustaka Cakra. Surakarta.
Wignjosoebroto, S. ( 2002). Hukum. Paradigma,
Metode dan Dinamika Masalahnya. Jakarta: Elsam & Huma.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-undang    Nomor    2    Tahun    2002    tentang Kepolisian  Negara  Republik Indonesia.

## SUMBER ONLINE
DetikNews. (2010). 4  Pencuri 2 Kg Buah Kapuk
Dituntut 1 Tahun Penjara. Retrieved from https://news.detik.com/berita/d-1286181/4- pencuri-2-kg-buah-kapuk-dituntut-1-tahun- penjara
DetikNews.  (2009).  Kisah  Nenek  Minah  Korban  UU
Belanda,
Haruskah KUHP Tetap Dipertahankan?. Retrieved
from
https://news.detik.com/berita/d-4688870/kisah- nenek-minah-korban-uu-belanda-haruskah- kuhp-tetap-dipertahankan?_ga=2.123621579. 1538076290.1596080395- 173080392.1589172577
Kompas.com. (2020). Kronologi Anak dan Ibu Saling
Melapor  ke  Polisi  KArena  Rebutn  Motor. Retrieved  from https://regional.kompas.com/ read/2020/07/04/18282581/kronologi-anak- dan-ibu-saling-melapor-ke-polisi-karena- rebutan-motor?page=all
Beritasatu.com.  (2017).  Tandatangani  Surat Bermaterai  Polisi  Muda  Janji  Jadi  Agen
Perubahan.
Retrieved from https://www.beritasatu.com/nasional/419737- tandatangani-surat-bermeterai-polisi-muda- janji-jadi-agen-perubahan
Kapol.id.  (2020).  Kapolri,  Polisi  Diharapkan  Menjadi Agen Perubahan. Retrieved from https://kapol.id/kapolri-polisi-diharapkan- menjadi-agen-perubahan/