## REALISASI APBD SEBAGAI STIMULUS PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Ajeng Taufina Ramadhanti 1) ; Masruri Muchtar 2) ; Pardomuan Robinson Sihombing 3)
1) ajeng_4122230006@pknstan.ac.id , Politeknik Keuangan Negara STAN
2) masruri.m@pknstan.ac.id , Politeknik Keuangan Negara STAN
3) robinson@bps.go.id , Badan Pusat Statistik

## Abstract:
The  local  government  budget  (APBD)  is  pivotal  for  stimulating  the  economy.  This  study  aims  to  ascertain  the influence of various components within the APBD, namely revenue sharing funds (DBH), general allocation fund (DAU), special allocation fund (DAK), regional government equity participation, social assistance expenditure, personnel expenditure, and goods and services expenditure on economic growth, with gross regional domestic product (PDRB) serving as the growth indicator. The research encompasses all regencies/cities in the Province of South Kalimantan, utilizing data from 2017 to 2022. The testing method employed in this research is panel data regression  with  the  Panel  Corrected  Standard  Errors  (PCREs)  model.  The  findings  indicate  that  DBH,  DAU, DAK, regional government equity participation, social assistance expenditure, personnel expenditure, and goods and  services  expenditure  collectively  impact  the  economic  growth  of  regencies/cities  in  South  Kalimantan. Specifically, DBH, DAU, and goods and services expenditure demonstrate a significant positive correlation with PDRB, exerting a tangible influence on economic growth. Conversely, regional government equity participation, social  assistance  expenditure,  and  personnel  expenditure  do  not  significantly  influence  South  Kalimantan's economic  growth.  Social  assistance  expenditure  negatively  impacts  economic  growth,  while  the  DAK  variable displays a negative relationship with economic growth. It is hoped that local governments will enhance APBD management to ensure more efficient and targeted realization.
Keywords: Economic Growth, Regional Economic, Regional Gross Domestric Product, The Local Government Budget

## Abstrak
Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu instrument yang dapat digunakan untuk menggerakkan  perekonomian.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  beberapa  komponen  dalam APBD, yaitu dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), penyertaan modal pemerintah  daerah,  belanja  bantuan  sosial,  belanja  pegawai,  serta  belanja  barang  dan  jasa  dalam  pertumbuhan ekonomi dengan produk domestik regional bruto (PDRB) sebagai indikator pertumbuhan. Studi dilakukan pada seluruh  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Kalimantan  Selatan  dengan  data  kurun  waktu  2017  sampai  dengan  2022. Metode pengujian yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel dengan model Panel Corrected Standard Errors (PCREs). Hasil penelitian menunjukkan bahwa DBH, DAU, DAK, penyertaan modal pemerintah daerah,  belanja  bantuan  sosial,  belanja  pegawai,  serta  belanja  barang  dan  jasa  secara  simultan  memengaruhi pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Kalimantan Selatan. Secara parsial, DBH, DAU, dan belanja barang dan jasa  menunjukkan  korelasi  positif  yang  signifikan  dengan  PDRB  serta  berpengaruh  secara  nyata  terhadap pertumbuhan  ekonomi.  Di  sisi  lain,  penyertaan  modal  pemerintah  daerah,  belanja  bantuan  sosial,  dan  belanja pegawai tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan. Belanja bantuan  sosial  menunjukkan  dampak  negatif  terhadap  pertumbuhan  ekonomi,  sementara  itu,  variabel  DAK menunjukkan  hubungan  negatif  terhadap  pertumbuhan  ekonomi.  Diharapkan  bagi  pemerintah  daerah  untuk melakukan peningkatan pengelolaan APBD sehingga realisasi lebih efisien dan tepat sasaran.
Kata  Kunci: Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD),  Ekonomi  Regional,  Pertumbuhan  Ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

## PENDAHULUAN
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dokumen perencanaan tahunan  yang  disusun  oleh  setiap  pemerintah  daerah  baik  di  tingkal  provinsi  maupun kabupaten/kota.  Dalam  dokumen  APBD  telah  diproyeksikan  besaran  pendapatan  daerah, belanja  daerah,  dan  pembiayaan  yang  akan  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  dalam  satu periode  anggaran.  Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2019  tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur APBD terdiri dari: 1) Pendapatan Daerah yang berisi Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  Pendapatan  Transfer  (DBH,  DAU,  DAK),  dan  Lain-Lain
Pendapatan Daerah yang Sah; 2) Belanja Daerah yang terdiri dari Belanja Operasional, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer; 3) Pembiayaan Daerah yang terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.
Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai proses berkembangnya output per kapita yang  menunjukkan  peningkatan  dari  waktu  ke  waktu  dalam  jangka  panjang.  Dalam pertumbuhan ekonomi terdapat dua hal yang menjadi perhatian, yaitu output total yang dapat dilihat  dari  pendapatan  domestik  bruto  (PDB)  dan  jumlah  penduduk  (Chalid,  n.d.). Pertumbuhan  PDB  merupakan  salah  satu  indikator  yang  menggambarkan  keadaan perekonomian  suatu  wilayah  yang  pada  level  regional  disebut  dengan  pendapatan  domestik regional bruto (PDRB). Menurut Ibid dalam Buana et.al., 2018, terdapat 2 konsep pertumbuhan ekonomi,  yaitu:  1)  Kenaikan  pendapatan  riil/ output rill;  2)  Kenaikan output per  kapita. Ekonomi  dikatakan  tumbuh  apabila output riil  dan output riil  per  kapita  menunjukkan perubahan positif.
Transfer ke Daerah (TKD) merupakan dana yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yang bersumber  dari  Pemerintah  Pusat  yang  berasal  Anggaran  dan  Pendapatan  Belanja  Negara (APBN). Pemberian dana ini kepada daerah bertujuan untuk  mendanai  urusan pemerintahan dalam kewenangan pemerintah daerah (Indonesia, 2023). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023, terdapat beberapa jenis TKD yang disalurkan ke daerah, yaitu, Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) terdiri dari fisik dan non fisik,  Dana  Otonomi  Khusus,  Dana  Keistimewaan  DIY,  dan  Dana  Desa.  Indonesia  telah menerapkan desentralisasi fiskal sejak tahun 2004 dan dengan adanya desentralisasi fiskal ini Pemerintah  Daerah  berhak  untuk  mengatur  sendiri  wilayah  yang  menjadi  kewenangannya. Menurut Oates (1999) dalam Anggita & Sari (2021), implementasi desentralisasi fiskal dapat meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  karena  pemerintah  di  daerah  lebih  mengerti  akan keperluan dan keterbatasan di daerahnya sendiri sehingga perencanaan pengeluaran akan lebih terarah dan lebih efisien.
Stimulus  pertumbuhan  ekonomi  regional  juga  dapat  diberikan  melalui  pengeluaran pemerintah daerah melalui belanja daerah.  Dorongan dari pemerintah pusat  bagi  pemerintah daerah untuk mendorong belanja barang dan jasa dimaksudkan agar perekonomian di daerah bergerak dan tidak terdampak secara signifikan oleh krisis yang melanda dunia, terutama saat pandemi Covid-19 lalu. Selain itu, pemerintah juga memberikan insentif dalam bentuk belanja bantuan  sosial  bagi  masyarakat  yang  salah  satunya  bertujuan  untuk  meningkatkan  daya  beli masyarakat  yang  bermuara  pada  pertumbuhan  ekonomi.  Seperti  halnya  pemerintah  pusat, pemerintah daerah juga perlu melakukan pembiayaan untuk menutupi defisit anggaran dan/atau berinvestasi untuk memperoleh manfaat di masa depan. Salah satu bentuk pembiayaan APBD adalah  penyertaan  modal  pemerintah  daerah  kepada  badan  usaha  daerah  atau  swaswa  yang nantinya akan memberikan manfaat imbal jasa bagi Pemerintah Daerah.
Fadilla  et  al.,  (2022)  menemukan  DAU  berpengaruh  positif  tetapi  tidak  signifikan terhadap  PDRB  dan  DAK  berpengaruh  positif  terhadap  PDRB  di  kawasan  timur  Indonesia. Anggita  &  Sari,  (2021)  menemukan  dana  perimbangan  berpengaruh  positif  terhadap pertumbuhan  ekonomi  di  wilayah  Provinsi  Jawa  Tengah.  Dinarjito  &  Dharmazi,  (2020) menyimpulkan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan  ekonomi  regional  di  Kalimantan  Timur.  Buana  et.al.,  (2018)  mengemukakan bahwa  pengeluaran  pemerintah  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa. Penelitian oleh Pangestu (2018) menyimpulkan bahwa belanja pegawai berpengaruh  signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  sedangkan  belanja  barang  dan  jasa berpengaruh  negatif  pada  pertumbuhan  ekonomi  Kalimantan  Selatan.  Sinto  et.al., (2023)menyebutkan  bahwa  penyertaan  modal  pemerintah  daerah  berpengaruh  positif  pada peningkatan ekonomi di Kalimantan Tengah.
Studi  yang  mendalami  faktor-faktor  penentu  pertumbuhan  ekonomi  sudah  banyak dilakukan.  Namun,  penelitian  yang  mengangkat  isu  hubungan  APBD  dengan  pertumbuhan ekonomi  ini  di  Provinsi  Kalimantan  Selatan.  Peran  APBD  yang  dinilai  cukup  krusial  bagi perekonomian regional ini merupakan hal yang cukup menarik untuk dianalisis. Pada penelitian ini  digunakan data terbaru dalam kurun  watu  2017 hingga 2022 dan  menambahkan variabel belanja bantuan sosial sebagai variabel dependen yang akan dianalisis.
Penelitian ini dimaksudkan untuk menilai peran komponen APBD, yaitu DBH, DAU, DAK,  penyertaan  modal  pemerintah  daerah,  belanja  bantuan  sosial,  belanja  pegawai,  serta belanja  barang  dan  jasa  sebagai  stimulus  perekonomian  regional  dengan  melihat  pengaruh komponen-komponen  tersebut  terhadap  PDRB  di  Provinsi  Kalimantan  Selatan.  Penelitian dilakukan  terhadap  13  kabupaten/kota  di  Provinsi  Kalimantan  Selatan  pada  periode  tahun anggaran 2017 sampai dengan 2022.

## KAJIAN PUSTAKA
Beberapa  peneliti  telah  melakukan  pengujian  terkait  pengaruh  dana  alokasi desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi. Amelia & Ekobelawati (2018) melakukan terkait  efektivitas  dana  transfer  pusat  terhadap  perekonomian  di  Kalimantan  Barat.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAU berpengaruh positif terhadap PDRB, DBH berpengaruh negatif  pada  PDRB,  dan  DAK  memiliki  hubungan  positif  tetapi  tidak  signifikan  dalam memengaruhi PDRB.
Dalam  penelitian  lain  yang  dilakukan  oleh  Fadilla  et.al.,  (2022)  tentang  pengaruh desentralisasi  fiskal  dan  investasi  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  di  timur  Indonesia mengemukaan  bahwa  DAU  berpengaruh  positif  tetapi  tidak  signifikan  terhadap  PDRB  dan DAK berpengaruh positif signifikan terhadap PDRB di kawasan timur Indonesia. Menurut hasil penelitian Anggita & Sari, (2021) dengan topik yang sama di wilayah Provinsi Jawa Tengah, dana perimbangan yang diberikan pemerintah kepada daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap  pertumbuhan  ekonomi  yang  diukur  melalui  PDRB.  Dinarjito  &  Dharmazi,  (2020) dalam penelitiannya terkait pertumbuhan ekonomi regional di Kalimantan Timur memperoleh hasil  bahwa  desentralisasi  fiskal  berpengaruh  negatif  dan  tidak  signifikan  terhadap pertumbuhan ekonomi.
Buana et.al., (2018), dalam penelitiannya terkait pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa menyebutkan  bahwa  pengeluaran  pemerintah  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap pertumbuhan  ekonomi.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Pangestu  (2018)  menunjukkan  hasil bahwa  belanja  pegawai  berpengaruh  signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  sedangkan belanja barang dan jasa berpengaruh negatif dan tidak signifikan pada pertumbuhan ekonomi. Menurut  Deswantoro  et.al.,  (2017)  yang  melakukan  penelitian  terkait  di  Kalimantan  Barat, memperoleh  hasil  bahwa  belanja  pegawai  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, penelitiannya juga menunjukkan bahwa belanja barang dan jasa  berpengaruh  negatif  dan  tidak  signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  serta  belanja bantuan sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kawasan Kalimantan  Barat.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Sinto  et.al.,  (2023)menyebutkan  bahwa penyertaan  modal  pemerintah  daerah  berpengaruh  positif  pada  peningkatan  ekonomi  di Kalimantan Tengah.
Tabel 1 Penelitian Terdahulu No. Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian
1. Amelia & Ekobelawati (2018) Efektivitas Transfer Pusat Terhadap Perekonomian Kalimantan Barat - DAU signifikan, positif, - DBH signifikan, negatif, - DAK tidak signifikan, negatif 2. Fadilla et al (2022) Desentralisasi Fiskal dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kawasan Timur Indonesia - DAU tidak signifikan, positif, - DAK signifikan, positif 3. Anggita & Sari (2021) Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019 Dana perimbangan signifikan, positif 4. Dinarjito & Dharmazi (2020) Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Investasi, dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Provinsi Kalimantan Timur Desentralisasi fiskal tidak signifikan, negatif 5. Buana et al. (2018) Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi Pemerintah, Investasi Swasta dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Jawa Tahun 2011 - 2015 Pengeluaran pemerintah signifikan, positif 6. Pangestu (2018) Pengaruh Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal, Belanja Pegawai dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Kalimantan Selatan - Belanja pegawai signifikan - Belanja barang dan jasa tidak signifikan, negatif 7. Deswantoro et al. (2017) Pengaruh Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 - 2015 - Belanja pegawai signifikan, positif - Belanja barang dan jasa tidak signifikan, negatif - Belanja bantuan sosial siginifikan, positif 8. Sinto et al. (2023) Analisis Pengaruh Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi - Penyertaan Modal berpengaruh positif
Sumber: Studi Literatur Penulis (2023)

## METODE
Penelitian dilaksanakan dengan menguji data sekunder yang terdiri dari 13 kabupaten dan kota di  lingkup wilayah Provinsi  Kalimantan Selatan pada periode 2017 sampai dengan 2022.  Data  yang  akan  digunakan  dalam  penelitian  diambil  dari  data  publikasi  Direktorat Jenderal  Perimbangan  Keuangan  (DJPK)  Kementerian  Keuangan  dan  Badan  Pusat  Statistik (BPS)  Indonesia.  Variabel  dependen  yang  digunakan  adalah  PDRB  menurut  kabupaten/kota Provinsi  Kalimantan  Selatan,  sedangkan  untuk  variabel  independen  yang  digunakan  adalah realisasi DBH, DAU, DAK, belanja bantuan sosial, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menilai apakah  variabel  independen  (bebas)  memengaruhi  variabel  dependen  (terikat)  secara kuantitatif.  Objek  populasi  yang  digunakan  adalah  seluruh  kabupaten/kota  di  Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu:
Tabel 2 Daftar Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan
No. Kabupaten/Kota
1 Kabupaten Balangan 2 Kabupaten Banjar
3 Kota Banjarbaru
4 Kota Banjarmasin
5 Kabupaten Barito Kuala
6 Kabupaten Hulu Sungai Selatan
7 Kabupaten Hulu Sungai Tengah
8 Kabupaten Hulu Sungai Utara
9 Kabupaten Kotabaru
10 Kabupaten Tabalong
11 Kabupaten Tanah Bumbu
12 Kabupaten Tanah Laut
13 Kabupaten Tapin
Sumber: (BPS Indonesia, 2018)
Metode  analisis  yang  digunakan  adalah  analisis  linier  berganda  data  panel  yang merupakan  penggabungan  data cross  section dan  data time  series .  Analisis  dilakukan  untuk mengetahui  pengaruh  realisasi  DBH,  DAU,  DAK,  belanja  bantuan  sosial,  belanja  pegawai, belanja barang dan jasa, serta penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah terhadap PDRB kabupaten/kota  di  Provinsi  Kalimantan  Selatan  sebagai  media  pengukuran  pertumbuhan ekonomi regional. Model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:
𝑌 𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽 1 DBH + 𝛽 2 DAU + 𝛽 3 DAK + 𝛽 4 PM + 𝛽 5 BBS + 𝛽 6 BP + 𝛽 7 BBJ + 𝜀 . . . Keterangan notasi persamaan di atas: Y  : PDRB Kab/Kota (dalam miliar rupiah) 𝛼 : Konstanta 𝛽 1 : Koefisien Regresi Dana Bagi Hasil (dalam miliar rupiah) 𝛽 2 : Koefisien Regresi Dana Alokasi Umum (dalam miliar rupiah) 𝛽 3 : Koefisien Regresi Dana Alokasi Khusus (dalam miliar rupiah) 𝛽 4 : Koefisien Regresi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (dalam miliar rupiah) 𝛽 5 : Koefisien Regresi Belanja Bantuan Sosial (dalam miliar rupiah) 𝛽 6 : Koefisien Regresi Belanja Pegawai (dalam miliar rupiah) 𝛽 7 : Koefisien Regresi Belanja Barang dan Jasa (dalam miliar rupiah) 𝜀 : Residual/ Error-term .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tahap  awal  penelitian  dilaksanakan  dengan  melakukan  analisis  statistik  deskriptif terhadap  variabel-variabel  yang  digunakan.  Statistik  deskriptif  bertujuan  untuk  menjelaskan karakteristik sekumpulan data tanpa generalisasi  (Ruwah  Ibnatur  Husnul  et.al., 2020). Tabel berikut menunjukkan hasil analisis statistik deskriptif berupa nilai minimum dan maksimum, rata-rata, serta standar deviasi atas variabel dalam penelitian ini.
Tabel 3 Hasil Analisis Statistik Deskriptif Variabel N Rata-Rata Std. Deviasi Minimum Maksimum PDRB 78 10164,98 5625,032 2977,89 23966,97 DBH 78 371,8853 314,1275 97,6089 1682,833 DAU 78 515,386 97,89216 346,5271 756,873 DAK 78 183,0179 46,25569 107,1401 312,7422 Penyertaan Modal 78 6,584865 9,403684 0 50 Belanja Bansos 78 14,38516 32,69941 0,2666 225,7824 Belanja Pegawai 78 488,1261 97,01982 321,4948 741,2147 Belanja Barang Jasa 78 377,0384 95,28354 184,5003 627,35999
Sumber: Hasil Olahan Penulis (2023)
Rata-rata nilai PDRB di Kalimantan Selatan adalah Rp10.164,98 miliar. PDRB tertinggi berada  pada  Kota  Banjarmasin  di  tahun  2022  sebesar  Rp2977,89  miliar  sedangkan  PDRB terendah  tahun  2022  berada  di  Kabupaten  Hulu  Sungai  Utara  senilai  Rp3549,11  miliar. Realisasi  DBH  di  Kalimantan  Selatan  memiliki  rata-rata  senilai  Rp371,88  miliar  dengan realisasi terendah adalah sebesar Rp97,60 miliar pada Kabupaten Hulu Sungai Utara di tahun 2017 dan tertinggi senilai  Rp1682,83 miliar pada Kabupaten Balangan di tahun 2022. DAU yang  direalisasikan  oleh  kabupaten/kota  di  Kalimantan  Selatan  memiliki  rata-rata  sebesar Rp515,38 miliar. Realisasi DAU tertinggi senilai Rp756,873 miliar oleh Kabupaten Banjar di tahun  2019  sedangan  realisasi  terendah  berada  pada  Kabupaten  Balangan  senilai  Rp346,52 miliar  pada  tahun  2022.  Rata-rata  realisasi  DAU  di  Kalimantan  Selatan  adalah  Rp183,017 miliar dengan realisasi tertinggi senilai Rp312,74 miliar pada Kabupaten Banjar di tahun 2022 sedangkan realisasi terendah terjadi pada Kabupaten Balangan di tahun 2018 senilai Rp107,14 miliar.
Rata-rata realisasi belanja bantuan sosial di Kalimantan Selatan adalah sebesar Rp14,38 miliar dengan realisasi tertinggi sebesar Rp225,78 miliar pada Kabupaten Hulu Sungai Utara di  tahun  2017.  Belanja  pegawai  yang  disalurkan  di  Kalimantan  Selatan  memiliki  rata-rata senilai  Rp488,12  miliar  dengan  realisasi  tertinggi  oleh  Kabupaten  Banjar  pada  tahun  2021. Realisasi  belanja  barang  dan  jasa  dengan  rata-rata  senilai  Rp377,03  miliar  dengan  realisasi tertinggi oleh Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2021 senilai Rp627,35 miliar. Penyertaan modal pemerintah daerah di Kalimantan Selatan tertinggi berada pada Kabupaten Balangan di tahun 2022 dengan rata-rata senilai Rp50 miliar.
Analisis regresi untuk pengujian pemilihan model data panel yang paling tepat untuk data  yang  digunakan.  Pemilihan  model  dilakukan  dengan  melakukan  perbandingan  antara Pooled Least Model (PLS), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM). Uji Chow  dilakukan  untuk  memilih  antara PLS dengan FEM .  Uji Lagrange  Multiplier (LM) dilakukan untuk memilih antara PLS dengan REM . Dan untuk memilih antara FEM dan REM digunakan Hausman Test (Zulfikar, 2019). Dari pengujian yang dilakukan, model yang paling tepat  untuk  menganalisis  data  penelitian  ini  adalah FEM .  Hasil  pengujian  regresi  pemilihan model ditunjukkan pada Tabel 4.

## Tabel 4 Hasil Pengujian Regresi Pemilihan Model
Sumber: Hasil Olahan Penulis (2023)
Pengujian asumsi klasik atas data yang digunakan juga dilakukan dalam penelitian ini untuk  mengetahui  apakah  data  yang  digunakan  melanggar  asumsi  klasik.  Menurut  (Allysa Sabrina  et.al.,  2023),  uji  asumsi  klasik  perlu  dilakukan  untuk  menghasilkan  analisis  yang bersifat Best, Linear, Unbiased, and Estimator (BLUE). Tabel 4 di bawah menunjukkan hasil pengujian  asumsi  klasik  pada Ordinary  Least  Square (OLS).  Penelitian  ini  menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5% atau 𝛼 = 0,05.
Tabel 5 Hasil Uji Asumsi Klasik

## Sumber: Hasil Olahan Penulis (2023)
Model  regresi  yang  dinyatakan  lulus  dari  uji  asumsi  klasik  apabila  nilai  dari  hasil pengujian Skewness  Kurtosi , Breusch-Pagan  Test,  dan  Woolridge  Test melebihi  signifikansi penelitian yang digunakan, dalam hal ini 𝛼 = 0,05, serta nilai hasil uji Variance Inflation Factor (VIF) kurang dari 10 (Sihombing, 2021b).
Berdasarkan  hasil  uji  asumsi  klasik  pada  Tabel  5,  diperoleh  hasil  bahwa  data  yang digunakan  terdistribusi  normal  dan  terbebas  dari  gejala  multikolinearitas  dengan  nilai  hasil probabilitas  >0,05  dan  VIF  kurang  dari  10.  Tetapi  hasil Breusch-Pagan  Test menunjukkan bahwa data yang digunakan memiliki gejala heterokedastisitas dengan hasil probabilitas <0,05, yaitu sebesar 0,028.  Hasil uji autokorelasi dengan Woolridge Test juga menunjukkan bahwa probabilitas <0,05, yaitu sebesar 0,00 sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan memiliki  gejala  heterokedastisitas  dan  autokorelasi.  Untuk  mengatasi  permasalahan  tersebut digunakan metode estimasi Panel Corrected Standard Errors (PCSEs) yang bertujuan untuk mentransformasi  data  menjadi  data  normal  yang  terbebas  dari  gejala  autokorelasi  dan heterokedastisitas  (Sihombing,  2021).  Hasil  regresi  linear  setelah  ditransformasikan  dengan metode estimasi PCSEs ditunjukkan pada Tabel 6.
Tabel 6 Hasil Regresi Data Panel PCSEs Variabel Koefisien z Prob>|z| Cons -16266,42 -3,82 0,000 DBH 5,755078 2,49 0,013 DAU 43,05242 5,07 0,000 DAK -33,91606 -2,31 0,021 Penyertaan Modal 69,51593 1,27 0,204 Belanja Bantuan Sosial -12,25768 -1,42 0,155 Belanja Pegawai 0,2107896 0,04 0,970 Belanja Barang Jasa 21,02038 2,84 0,004 R 2 0,5451 Prob>chi2 0,0000 Sumber: Hasil Olahan Penulis (2023) Perbandingan Model Metode Pengujian Nilai Prob>F Model Terpilih PLS dan FE Chow Test 0,0000 FE PLS dan RE LM Test 0,0000 RE FE dan RE Hausman Test 0,0000 FE Uji Asumsi Klasik Metode Nilai Uji Hasil Normalitas Skewness Kurtosi 0,7697 Normal Multikolinearitas Variance Inflation Factor 1,69 Multikolinear Heterokedastisitas Breusch-Pagan Test 0,0281 Heterokedastis Autokorelasi Woolridge Test 0,0000 Autokorelasi

## Journal of Law, Administration, and Social Science
Berdasarkan  hasil  regresi  data  panel  menggunakan  model  estimasi  PCSEs  di  atas, diperoleh nilai chi-square pada Prob > chi2 lebih kecil dari 𝛼 =0,05, yaitu 0,0000. Hal tersebut menunjukkan  bahwa  variabel  dependen,  yaitu  PDRB  kabupaten/kota  Provinsi  Kalimantan Selatan  secara  simultan  dipengaruhi  oleh  variabel  independen  yang  terdiri  dari  DBH,  DAU, DAK,  penyertaan  modal  pemerintah  daerah,  belanja  bantuan  sosial,  belanja  pegawai,  serta belanja barang dan jasa. Hasil pengujian Goodness of Fit (GOF) menunjukkan nilai R-squared (R 2 )  sebesar  0,5451.  Hal  tersebut  menyatakan  bahwa  variabel-variabel  independen  (DBH, DAU,  DAK,  penyertaan  modal  pemerintah  daerah,  belanja  bantuan  sosial,  belanja  pegawai, belanja  barang  dan  jasa)  memengaruhi  variabel  dependen  (PDRB  kabupaten/kota  Provinsi Kalimantan Selatan) sebesar 54,51% sedangkan 45,49% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian.
Dari hasil regresi di atas, diperoleh persamaan sebagai berikut:
𝑌 𝑖𝑡 = -16266,42 + 5,75DBH + 43,05DAU – 33,91DAK + 69,51PM – 12,25BBS + 0,21BP + 21,02BBJ
Hasil pengujian signifikansi variabel independen dan variabel dependen dapat dilihat di Tabel 6 pada kolom Prob > |z|.  Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa hasil uji parsial DBH menunjukkan bahwa DBH memiliki pengaruh signifikan terhadap PDRB. Hal ini berbeda dengan  penelitian  terdahulu  yang  dilakukan  oleh  Amelia  &  Ekobelawati  (2018)  yang menyatakan  bahwa  DBH  berpengaruh  signifikan  terhadap  PDRB  tetapi  dalam  penelitian tersebut membuktikan hubungan berlawanan arah antara DBH dengan PDRB. Hasil uji parsial dalam  penelitian  ini  menunjukkan  hubungan  searah  atau  positif  antara  DBH  dengan  PDRB. Hasil uji DAU menunjukkan bahwa DAU memiliki pengaruh signifikan dan berkorelasi positif terhadap  PDRB.  Hal  tersebut  memperkuat  penelitian  Amelia  &  Ekobelawati  (2018)  yang menyatakan  bahwa  DAU  memengaruhi  PDRB  secara  signifikan  dengan  korelasi  positif. Berbeda dengan hasil penelitian  yang dilakukan oleh  Fadilla et.al., (2022)  yang menyatakan bahwa  DAU  berkorelasi  positif  dengan  PDRB  tetapi  tidak  secara  signifikan  memengaruhi besaran PDRB.
Pengujian  parsial  DAK  terhadap  PDRB  menunjukkan  hasil  bahwa  DAK  memiliki hubungan berlawanan arah dengan PDRB tetapi dapat memengaruhi PDRB secara signifikan. Hal  ini  tidak  sejalan  dengan  penelitian  terdahulu  oleh  Amelia  &  Ekobelawati  (2018)  yang menyatakan  bahwa  DAU  tidak  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  PDRB  tetapi memiliki korelasi negatif atau berlawanan arah dengan PDRB. Hasil uji tersebut juga berbeda dengan  hasil  penelitian  Fadilla  et.al.,  (2022)  dengan  hasil  bahwa  DAK  secara  signifikan berpengaruh pada PDRB dan berhubungan positif atau searah dengan PDRB.
Dari  hasil  uji  variabel-variabel  yang  termasuk  dalam  dana  perimbangan  atau kewenangan desentralisasi fiskal, dapat dikatakan bahwa hasil uji parsial atas variabel tersebut berbeda  dengan  penelitian  Anggita  &  Sari  (2021)  dimana  hasil  yang  diperoleh  adalah  dana perimbangan memengaruhi PDRB secara signifikan dan berkorelasi positif serta penelitian oleh Dinarjito  &  Dharmazi  (2020)  yang  menyatakan  bahwa  dana  desentralisasi  fiskal  memiliki hubungan negatif dan tidak secara signifikan memengaruhi PDRB. Penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa komponen dana transfer ke daerah memiliki kontribusi positif dan signifikan bagi pertumbuhan ekonomi regional.
Pengujian  parsial  atas  variabel  belanja  bantuan  sosial  menunjukkan  bahwa  belanja bantuan  sosial  memiliki  korelasi  berlawanan  arah  dan  tidak  secara  signifikan  berpengaruh terhadap PDRB. Hal ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Deswantoro et.al.,  (2017)  yang  menyatakan  bahwa  belanja  bantuan  sosial  berkorelasi  positif  dan  secara signifikan memengaruhi PDRB. Penelitian oleh Pangestu (2018) dan Deswantoro et.al., (2017) menyatakan  bahwa  belanja  pegawai  secara  signifikan  berpengaruh  terhadap  PDRB  dan
berkorelasi  positif.  Berbeda  dengan  penelitian  tersebut,  hasil  pengujian  dalam  penelitian  ini menunjukkan bahwa belanja pegawai tidak secara signifikan memengaruhi PDRB.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Pangestu  (2018)  dan  Deswantoro  et.al.,  (2017) menyatakan bahwa belanja barang dan jasa memiliki korelasi negatif, yaitu berlawanan arah dengan  PDRB  dan  tidak  signifikan  memengaruhi  PDRB.  Hal  tersebut  berbeda  dengan  hasil pengujian  parsial  atas  variabel  belanja  barang  dan  jasa  yang  menunjukkan  bahwa  belanja barang dan jasa secara signifikan memengaruhi PDRB dan menunjukkan korelasi positif. Dari hasil pengujian di atas dapat dikatakan bahwa hasil pengujian variabel belanja atau pengeluaran pemerintah  sejalan  dengan  hasil  penelitian  Buana  et.al.,  (2018)  yang  menyatakan  bahwa pengeluaran pemerintah daerah berkorelasi positif dan berpengaruh secara signifikan terhadap PDRB  meskipun  beberapa  komponen  belanja  pemerintah  daerah  berkontribusi  negatif  dan tidak secara signifikan memengaruhi pertumbuhan ekonomi regional.
Hasil  uji  parsial  variabel  penyertaan  modal  pemerintah  daerah  menunjukkan  bahwa investasi penyertaan modal yang dilakukan pemerintah daerah kab/kota di Provinsi Kalimantan Selatan memiliki hubungan positif tetapi tidak secara signifikan memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi regional yang diukur melalui PDRB.

## PENUTUP Simpulan
Berdasarkan  hasil  pembahasan  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  DBH,  DAU,  DAK, penyertaan  modal  pemerintah  daerah,  belanja  bantuan  sosial,  belanja  pegawai,  serta  belanja barang  dan  jasa  secara  simultan  memengaruhi  pertumbuhan  ekonomi  kabupaten/kota  di Kalimantan  Selatan.  Secara  parsial,  tingkat  signifikansi  pengaruh  masing-masing  varibael menunjukkan  hasil  yang  beragam.  Variabel  DBH,  DAU,  serta  belanja  barang  dan  jasa berkorelasi  positif terhadap PDRB dan berpengaruh secara signifikan  terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan beberapa variabel seperti penyertaan modal pemerintah daerah, belanja bantuan  sosial,  dan  belanja  pegawai  tidak  secara  signifikan  memengaruhi  pertumbuhan ekonomi  Kalimantan  Selatan.  Pada  variabel  belanja  bantuan  sosial  berpengaruh  negatif terhadap pertumbuhan ekonomi yang berbanding terbalik dengan salah satu tujuan pemberian bantuan  sosial,  yaitu  peningkatan  perekonomian  masyarakat.  Variabel  DAK  menunjukkan hubungan  negatif  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  yang  mana  berbanding  terbalik  dengan tujuan  pemberian  DAK  yang  ditujukan  untuk  pembangunan  sarana  dan  prasarana  serta infrastruktur yang menunjang laju pertumbuhan ekonomi regional.
Berdasarkan analisis hasi uji yang telah dibahas dapat disimpulkan bahwa secara umum APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan telah berhasil menjalankan perannya sebagai  penggerak  perekonomian  regional  meskipun  terdapat  beberapa  kekurangan. Kekurangan  yang  ditunjukkan  pada  hasil  pengujian  dapat  dimungkinkan  terjadi  apabila pengelolaan  anggaran  yang  selama  ini  dilaksanakan  kurang  efisien  dan  kurang  terencana dengan baik sehingga realisasi anggaran kurang tepat sasaran. Selain itu, dimungkinkan juga bahwa  variabel-variabel  tersebut  memang  tidak  secara  langsung  memengaruhi  pertumbuhan ekonomi regional.

## Saran
Sebagai upaya peningkatan fungsi APBD sebagai stimulan perekonomian regional perlu adanya  peningkatan  pengelolaan  APBD  oleh  pemerintah  daerah  sehingga  realisasi  anggaran dan kegiatan yang dilaksanakan dapat menjadi lebih efisien dan tepat sasaran.
Penelitian ini tidak terlepas dari berbagai keterbatasan yang sangat mungkin diperbaiki oleh peneliti selanjutnya. Penelitian ini hanya menggunakan beberapa komponen dalam APBD sehingga masih banyak ruang perbaikan bagi penelitian selanjutnya untuk melakukan penelitian secara lebih kompleks menggunakan variabel-variabel yang belum diuji dalam penelitian ini.
Volume 4 No.4, 2024

## DAFTAR PUSTAKA
Allysa Sabrina, F., Vidya Nandita, W., Dewi Maharani, D., Studi Manajemen, P., & Ekonomi Bisnis,  F. (2023). Uji  Asumsi Klasik  untuk Menghindari  Pelanggaran Asumsi Klasik pada Regresi Linier Ordinary Least Squares (OLS) dalam Ekonometrika. Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi Dan Akuntansi , 1(1), 195–203. https://doi.org/10.62017/jimea Anggita,  R.,  &  Sari,  L.  K.  (2021).  Pengaruh  Desentralisasi  Fiskal  dan  Investasi  terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019. Seminar Nasional Official Statistics , 2021(1), 641–650.
https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2021i1.991
BPS Indonesia. (2018, February 27). Nama Ibu Kota Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan. Kalsel.Bps.Go.Id.  https://kalsel.bps.go.id/statictable/2015/10/12/1194/nama-ibu-kota- kabupaten-kota-se-kalimantan-selatan.html
Chalid,  P.  (n.d.).  Modul  1  Teori  Pertumbuhan.  Retrieved  January  24,  2024,  from http://repository.ut.ac.id/4601/1/MAPU5102-M1.pdf
Deswantoro, D. B., Ismail, A., & Hendarmin, H. (2017). Pengaruh Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 - 2015. Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan , Vol. 6, 187–210.
Dinarjito,  A.,  &  Dharmazi,  A.  (2020).  Pengaruh  Desentralisasi  Fiskal,  Investasi,  dan  Indeks Pembangunan  Manusia  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  Regional  di  Provinsi Kalimantan Timur.
Sinto, Zuhroh, D., & Cahyaningsih, D. S. (2023). Analisis Pengaruh Belanja Langsung, Belanja Tidak  Langsung  dan  Penyertaan  Modal  Pemerintah  Daerah  Terhadap  Pertumbuhan Ekonomi. 12(2). https://journal.unigres.ac.id/index.php/GemaEkonomi/index
Indonesia, P. P. (2023). Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023.
Fadilla, S. I., Zumaeroh, Z., TJ, H. K., Retnowati, D., Purnomo, S. D., Winarto, H., & Adhitya, B.  (2022).  Desentralisasi  Fiskal  dan  Investasi  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  di Kawasan Timur Indonesia.
Amelia,  A.,  &  Ekobelawati,  F.  (2018).  Efektivitas  Transfer  Pusat  Terhadap  Pertumbuhan Ekonomi. Jurnal Buletin Studi Ekonomi (Vol. 23, Issue 1). Pangestu, E. C. (2018). Belanja dan Investasi Kalimantan Selatan. Buana,  A.  L.,  Saragih,  H.  J.  R.,  &  Aritonang,  S.  (2018).  Pengaruh  Pengeluaran  Pemerintah, Investasi  Pemerintah,  Investasi  Swasta  dan  Tenaga  Kerja  Terhadap  Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Jawa Tahun 2011 - 2015.
Ruwah Ibnatur Husnul, N., Eka Rima Prasetya, Mp., Prima Sadewa, Mp., Ajimat, Mp., Listiya Ike Purnomo, M., Jl Surya Kencana No, M., Gd, P. A., & Pamulang Tangerang Selatan -Banten, U. (2020). Statistik Deskriptif. www.unpam.ac.id
Sihombing, P.
R.
(2021a).
Analisis
Regresi
Data Panel.
https://www.researchgate.net/publication/357051571
Sihombing,  P.  R.  (2021b).  Corat  Coret  Catatan  Statistisi  Pemula.  Penerbit  Yayasan  Sahabat Alam Rafflesia.
Zulfikar,  R.  (2019).  Estimation  Model  and  Selection  Method  of  Panel  Data  Regression:  An Overview of Common Effect, Fixed Effect, and Random Effect Model.