## PENDAHULUAN
Disetiap  organisasi  pemerintah  saat  ini memiliki media pelayanan informasi yang berbasis TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) sebagai upaya  untuk  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya secara  prima.  Dalam  mengembangkan  sistem
informasi  yang  berbasis  teknologi  informasi  dan komunikasi tersebut, KPU memiliki website KPU (www.kpu.go.id)  dan  website    JDIH  KPU (https://jdih.kpu.go.id/)  khusus  untuk  penyediaan data/dokumen  hukum  serta  media  sosial  yang dikelola  secara  elektronik  dalam  memberikan

## PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DALAM MENUNJANG INFORMASI PELAYANAN PUBLIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
The management of Law Documentation and Information Networking in Providing Public Services at the Commission of Public Election of Central Kalimantan Province
Desia Asrina Wulandari
Muhamad Yusuf Nurhasanah
Magister Administrasi Publik UMPR, Palangkaraya, Kalteng,
Indonesia
email: desia.asrina87@gmail.com

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  untuk  menganalisis  pengelolaan  JDIH  KPU  Provinsi Kalimantan  Tengah  dalam  memberikan  pelayanan  publik  dalam  bidang informasi/produk hukum kepada masyarakat.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  yaitu:  1)  wawancara,  2)  observasi,  dan  3) dokumentasi.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pengelolaan  JDIH  KPU  Provinsi  Kalimantan Tengah  dalam  hal  pelayanan  pemberian  informasi/produk  hukum  belum  optimal. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM sebagai Pengelola JDIH sangat diperlukan agar  pekerjaan  dapat  terselesaikan  dengan  cepat  sesuai  dengan  SOP  yang  telah ditetapkan.  Dengan  menambah  jumlah  pegawai  sesuai  dengan  latar  belakang pendidikan/keahlian  serta  dukungan  pelatihan.  Sarana  prasarana  yang  memadai khususnya jaringan internet dan sistem aplikasi, serta ruang kerja dan perpustakaan khusus  JDIH  wajib  dioptimalkan  dalam  menunjang  ketersediaan  data/informasi hukum KPU bagi masyarakat. Masyarakat sebagai pengakses website JDIH merasa terbantu dengan keberadaan JDIH KPU Provinsi Kalimantan Tengah dalam mencari data/informasi  hukum  KPU  secara  cepat,  tepat  dan  mudah  sejalan  dengan  aspek pelayanan prima.
Kata Kunci:
Pelayanan
Informasi Hukum
Produk Hukum
Keywords :
Services Law Information Law Product
Accepted
Januari 2023
Published
April 2023

## Abstract
The aim of this research is to describe how the management of Law Documentation and Information Networking (JDIH) provide public services at the Commission of Public Election (KPU)  of  Central  Kalimantan  Province  for  supporting  community  public  services  in information and law products This research applies qualitative approach with descriptive method.  The data collection techniques were: 1) interview, 2) observation, and 3) documentation. The results show that the management of JDIH at KPU of Central Kalimantan Province in providing information/ law products has not been optimal  yet. Developing quantity and quality of human resources is strongly needed in order to have the jobs finish effectively in accordance with the Standard Operational Procedures (SOP). It can be optimally by adding the quantity of personnel with suitable educational background/ skills and training. Adding appropriate infrastructures, especially networking/ internet system and application system, also special working rooms and library for JDIH will support the existence of law data/ information of KPU for the public. Public as the users of JDIH website will be helped by the existence of JDIH at KPU Central Kalimantan Province for finding law data/ information easily, effectively that is suitable with the aspects of prime public services.
informasi  kepemiluan.  Secara  hirarkinya  terdiri dari KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Pada  setiap  tingkatannya,  per  KPU  Provinsi/KPU Kabupaten/Kota  mempunyai  dan  mengelola  akun website  tersebut  dengan  domain  masing-masing. JDIH  KPU  Provinsi  Kalimantan  Tengah  dikelola oleh Sub Bagian Hukum dan SDM yang mempunyai tugas  pokok  dan  fungsi  tidak  hanya  sebatas  pada bidang hukum, namun juga mengelola sumber daya manusia  di  lingkungan  KPU  Provinsi  dan  KPU Kabupaten/Kota  di  wilayah  kerjanya.  Sehingga beban kerja pada sub bagian hukum dan SDM tidak sebanding dengan jumlah personil yang ada apabila ditambah  tupoksi  untuk  mengelola  JDIH  secara intens.  Selain  keterbatasan  SDM,  dalam  hal penyebaran informasi hukum secara online, JDIH diharapkan  dapat  dikenal  dan  dimanfaatkan  oleh masyarakat  luas  dan  secara  offline  melalui perpustakaan/pojok  literasi,  yang  sampai  saat  ini belum bisa diwujudkan karena keterbatasan ruang.
Dengan  adanya  JDIH  KPU  diharapkan ketersediaan  dokumentasi  dan  informasi  hukum yang  lengkap,  akurat,  serta  dapat  diakses  secara mudah  dan  cepat  dapat  terjamin  sehingga pelayanan publik juga diharapkan meningkat.

## TINJAUAN PUSTAKA Pengelolaan
Pengelolaan  berasal  dari  kata  kelola, dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  berarti memimpin,  mengendalikan,  mengatur,  dan mengusahakan  agar  lebih  baik,  lebih  maju,  serta bertanggung  jawab  atas  pekerjaan  tertentu. Pengelolaan  adalah  proses  yang  membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan memberikan  pengawasan  pada  semua  hal  yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.
(Salim, dkk : 2002).   Pengelolaan dibutuhkan dalam  semua  organisasi,  karena  tanpa  adanya pengelolaan  atau  manajemen  semua  usaha  akan sia-sia  dan  pancapaian  tujuan  akan  lebih  sulit. Tujuan  pengelolaan  adalah  segenap  sumber  daya yang ada seperti: sumber daya manusia, peralatan atau sarana yang ada dalam suatu organisasi dapat digerakkan  sedemikian  rupa,  sehingga  dapat menghindarkan  dari  segenap  pemborosan  waktu, tenaga  dan  materi  guna  mencapai  tujuan  yang diinginkan.
Menurut  George  R.  Terry  (2013) menjelaskan bahwa pengelolaan yang baik meliputi: Perencanaan  (Planning)  adalah  pemilihan  fakta- fakta dan usaha menghubungkan fakta satu dengan lainnya,  kemudian  membuat  perkiraan  dan peramalan  tentang  keadaan  dan  perumusan Tindakan  untuk  masa  yang  akan  datang  yang sekiranya  diperlukan  untuk  mencapai  hasil  yang dikehendaki.
Pengorganisasian  (Organizing)  diartikan  sebagai kegiatan  mengaplikasikan  seluruh  kegiatan  yang harus  dilaksanakan  antara  kelompok  kerja  dan menetapkan  wewenang  tertentu  serta  tanggung jawab  sehingga  terwujud  kesatuan  usaha  dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
Penggerakan  (Actuating)  adalah  menempatkan semua  anggota  daripada  kelompok  agar  bisa bekerja secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang  telah  ditetapkan  sesuai  dengan  perencanaan dan pola organisasi.
Pengawasan (Controlling) diartikan sebagai proses penentuan  yang  dicapai,  pengukuran  dan  koreksi terhadap aktivitas pelaksanaan dan bilamana perlu mengambil  tindakan  korektif  terhadap  aktivitas pelaksanaan dapat berjalan menurut rencana.
Desia AW, Muhamad Yusuf & Nurhasanah. 2023. The management of Law Documentation and Information Networking in Providing Public Services at the Commission of Public Election of Central Kalimantan Province

## Pelayanan Publik
Pelayanan  publik  merupakan  pemberian jasa  oleh  pemerintah,  pihak  swasta  atas  nama pemerintah,  ataupun  pihak  swasta  kepada masyarakat,  dengan  pembiayaan  maupun  gratis guna  memenuhi  kebutuhan  atau  kepentingan masyarakat. Taufiqurokhman & Satispi, E., . (2018) menyebut  “pelayanan  umum  lahir  dikaren akan adanya  kepentingan  umum”.  Pelayanan  umum bukan merupakan tujuan melainkan proses untuk mencapai  sasaran  tertentu  yang  telah ditetapkan.
Pelayanan terdiri dari empat faktor yaitu: 1. Sistem, prosedur  dan  metode  2.  Personel,  terutama ditekankan  pada  perilaku  aparatur  3.  Sarana  dan prasarana 4. Masyarakat sebagai pelanggan.

## METODE PENELITIAN
Berdasarkan permasalahan yang diangkat, Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif, yaitu  suatu  pendekatan  yang  bertujuan  untuk mendeskripsikan  atau  menggambarkan  suatu fenomena  atau  kejadian  dengan  apa  adanya.
Menurut Bogdan dan Taylor dalam Maleong (2006;
6), yang disebut dengan metode kualitatif “sebagai prosedur  penelitian  yang  menghasilkan  data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang- orang  dan  perilaku  yang  diamati”.  Dengan menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif,  maka pendekatan  memungkinkan  dilakukan  kepada obyek penelitian dengan mencari informasi sesuai dengan kondisi peneliti dan informan serta dapat berkembang  sesuai  dengan  interaksi  yang  terjadi dalam  proses  wawancara.  Lokasi  penelitian dilakukan  pada  kantor  Komisi  Pemilihan  Umum Provinsi  Kalimantan  Tengah  yang  mana  Peneliti bekerja  pada  kantor  tersebut  dan  menemukan keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Laman  website  JDIH  KPU  Provinsi Kalimantan  Tengah  mulai  aktif  pada  tahun  2019 kemudian pada tahun 2020 penyebaran informasi hukum  KPU  Provinsi  Kalimantan  Tengah  mulai dikembangkan  juga  melalui  media  sosial  dan dikelola  oleh  Sub  Bagian  Hukum  dan  SDM. Menurut  Balderton  dalam  Adisasmita  (2011:  21) istilah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan. Pengelolaan laman website JDIH KPU Provinsi  Kalimantan  Tengah  terintegrasi  dengan JDIH KPU RI maupun JDIH KPU Kabupaten/Kota se-Kalimantan  Tengah.  KPU  Provinsi  Kalimantan Tengah  mulai  dikembangkan  juga  melalui  media sosial  dan  dikelola  oleh  Sub  Bagian  Hukum  dan SDM  dengan  struktur  organisasi  JDIH  KPU Provinsi sebagai berikut :
Gambar 1.1 Tim Teknis JDIH KPU Provinsi Kalimantan Tengah
Gambar 1.2
Tim Pembina JDIH KPU Provinsi Kalimantan
Tengah

## Sumber : Sub Bagian Hukum dan SDM KPU
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022
Para  anggota  JDIH  harus  melakukan pengembangan  terhadap  unit  JDIH  yang dikelolanya  untuk  mencapai  tujuan  seperti  yang telah  dijelaskan  sebelumnya.  Dalam  JDIH  KPU Provinsi Kalimantan Tengah, pengelola tidak hanya melakukan  pengembangan  sebatas  pada  laman website : https://jdih.kpu.go.id/kalteng/
(pengelolaan  dokumen  hukum  berupa  dokumen peraturan  KPU,  dan  dokumen  penetapan  yang meliputi Keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota,  serta  Keputusan  Sekretaris Jenderal  KPU,  Sekretaris  KPU  Provinsi  dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota meliputi penetapan,  pengesahan,  penyimpanan,  dan publikasi melalui pengunggahan pada laman JDIH). pengelolaan JDIH juga dikembangkan melalui  akun resmi media sosial facebook : Jdihkpu kalteng, dan
Instagram  :  JDIHKPU_KALTENG.  Akun  resmi media  sosial  JDIH  KPU  digunakan  sebagai penyuluhan dan penyebarluasan produk hukum di lingkungan  KPU,  sarana  penyampaian  informasi kegiatan  yang  berkaitan  dengan  divisi  yang menyelenggarakan  tugas  dibidang  hukum.  Secara khusus  bertujuan  untuk  membangun  kredibilitas kelembagaan  dan  meningkatkan  jangkauan penyebaran  informasi  hukum.  Selain  dokumen yang juga diunggah pada laman website, akun resmi media  sosial  JDIH  KPU  Provinsi  Kalimantan Tengah digunakan juga untuk penyampaian inovasi yang  lebih  modern  dan  menyesuaikan  kebutuhan masyarakat  mengenai  informasi dan  dokumentasi hukum.  Misalnya  artikel  hukum  berupa  gambar, animasi,  maupun  video  hukum  atau  lainnya. Pembentukan  akun  resmi  media  sosial  tersebut berdasarkan  pada  Keputusan  KPU  Provinsi Kalimantan Tengah No: 38/PP.07/62/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi KPU Provinsi Kalimantan Tengah.
Menurut hasil observasi Peneliti dilapangan terhadap hasil unggahan dokumen dan informasi hukum melalui laman website dan akun resmi  media  sosial  KPU  Provinsi  Kalimantan Tengah,  diketahui  bahwa  pengelola  JDIH  cukup aktif untuk mengunggah dokumen produk hukum baik  produk  hukum  keluaran  KPU  RI  maupun produk  hukum  dari  KPU  Provinsi  Kalimantan Tengah  sendiri.  Namun  untuk  informasi  hukum hasil kreativitas dari pengelola JDIH sangat minim dan  tidak  terupdate  setiap  hari.  Hal  ini  dapat Peneliti tuangkan secara rinci jumlah dokumen dan informasi hukum KPU Provinsi Kalimantan Tengah yang telah terunggah di akun media sosial kedalam tabel 1. sebagai berikut :
Tabel 1.1
Desia AW, Muhamad Yusuf & Nurhasanah. 2023. The management of Law Documentation and Information Networking in Providing Public Services at the Commission of Public Election of Central Kalimantan Province

## Postingan Media Sosial JDIH KPU Provinsi
Kalimantan Tengah
Tabel 1.2
Unggahan produk/dokumen hukum pada laman website JDIH KPU Provinsi Kalimantan Tengah
Dalam  pengelolaannya,  JDIH  juga mengalami hambatan tersendiri seperti yang sudah dijelaskan  sebelumnya,  sumber  daya  manusia
merupakan  faktor  utama  yang  perlu  mendapat perhatian.  Keterbatasan  jumlah  SDM  (pegawai) mempengaruhi  performa  JDIH  KPU  Provinsi Kalimantan  Tengah  secara  internal.  Proses penggungahan  produk  hukum  ke  laman  website JDIH  menjadi  terlambat  tidak  sesuai  SOP  yang ditetapkan. Konten hukum/kepemiluan pada media sosial  JDIH  juga  sangat  minim  karena  pengelola tidak ada yang mempunyai ilmu bidang design dan tidak  mempunyai  cukup  waktu  untuk  fokus terhadap pengelolaan JDIH sehingga penyebarluasan  informasi  hukum/kepemiluan menjadi terhambat.
SOP  JDIH  yang  seharusnya  sudah ditetapkan  diawal  pekerjaan  untuk  menjadi pedoman  pengelola  dalam  bekerja,  baru  saja ditetapkan (terlihat dalam tanggal penetapan SOP).
Selain itu, menurut observasi dilapangan, anggaran  pengelolaan  JDIH  juga  minim,  sehingga sarana  dan  prasarana  yang  digunakan,  seadanya. Komputer, scanner, printer dan modem digunakan bersamaan dengan pekerjaan sehari-hari sehingga tidak jarang jaringan internet mengalami kendala/ bad  connection.  Untuk  pembuatan  perpustakaan baca  khusus  JDIH  KPU  Provinsi  Kalimantan Tengah  belum  bisa  direalisasikan  karena  selain anggaran juga keterbatasan ruangan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  dari  hasil  penelitian  dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pengelolaan JDIH masih  terdapat  kelemahan-kelemahan  yang  tanpa disadari  dapat  menghambat  pengembangan  JDIH KPU  Provinsi  Kalimantan  Tengah  yaitu  kinerja pengelola JDIH KPU Provinsi Kalimantan Tengah belum optimal. Terdapat kekurangan jumlah SDM khusus  mengelola  JDIH  baik  website  maupun
No. Media Sosial JDIH Tahun Jumlah Postingan 1 Instagram 2020 77 2021 45 2022 67 2 Facebook 2020 72 2021 54 2022 66 No. Website JDIH Tahun Jumlah Postingan 1 Keputusan Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah 2010 5 2015 8 2017 6 2018 14 2019 10 2020 16 2021 10 2022 5 2 Monografi 2022 1 3 Berita/Kegiatan 2019 3 2020 2 2021 7 2022 1
media  sosial.  Proses  pengunggahan  Keputusan Ketua/Sekretaris ke laman JDIH menjadi tertunda dari  tanggal  penetapan  Keputusan.    Dapat  dilihat juga dari pembuatan abstrak keputusan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan jumlah konten kreatif informasi  hukum  pada  media  sosial  JDIH  sangat minim  dikarenakan  latar  belakang  pendidikan pengelola  adalah  sarjana  sosial,  tidak  ada  lulusan pranata komputer/design grafis.
Kurangnya  dukungan  anggaran  untuk mengelola JDIH KPU Provinsi Kalimantan Tengah. Antara  lain  untuk  menambah  prasarana (komputer,  printer,  scanner,  modem  tersendiri) dan  memperbanyak  jumlah  buku/literatur  hukum yang  belum  terlaksana.  Keberadaan  fasilitas penunjang  pengelolaan  JDIH  KPU  Provinsi Kalimantan  Tengah,  yaitu  ruangan  khusus  bagi pengelola  dalam  melaksanakan  tugas  dan  untuk mengelola bentuk fisik produk hukum, monografi hukum.  Perpustakaan  JDIH  yang  belum  tersedia.
Serta  lambatnya  penetapan  standart  opersional prosedur  (SOP)  yang  digunakan  sebagai  acuan dalam mekanisme pengelolaan JDIH KPU Provinsi Kalimantan Tengah.
Dari  segi  pelayanan,  dokumen/informasi hukum  yang  diberikan  secara  elektronik  melalui website  maupun  media  sosial  JDIH  telah dimanfaatkan  dengan  baik  oleh  pengguna (mahasiswa  maupun  stakeholder)  walaupun terkadang mengalami kendala sistem.

## SARAN
1. Menambah tenaga pendukung untuk
mengelola JDIH misalnya dari pegawai PPNPN
(Pegawai  Pemerintah  Non  Pegawai  Negeri) KPU  Provinsi  Kalimantan  Tengah  yang berkompeten.
2. Meningkatkan  profesionalisme  dan  kinerja Pengelola  JDIH  dengan  mengadakan  bimtek, diklat atau pelatihan agar tercipta pemahaman yang  sama  dalam  mengelola  website/laman JDIH.
3. Perlu  adanya  kebijakan  dan  dukungan  dari Pimpinan dalam hal penganggaran pengelolaan JDIH. Baik untuk koleksi buku/literatur hukum maupun  penambahan  ruangan  tersendiri beserta prasarananya untuk JDIH.
4. Regulasi  untuk  pengelolaan  JDIH  perlu ditetapkan  terlebih  dahulu  agar  pekerjaan dapat terlaksana dengan cepat dan tepat.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam bidang  penyebarluasan  informasi  hukum melalui  website  dan  media  sosial  JDIH  KPU Provinsi Kalimantan Tengah dengan dukungan sistem website beserta internet yang memadai agar  JDIH  dapat  dimanfaatkan  secara  cepat, tepat  dan  mudah  oleh  pengguna  JDIH  KPU Provinsi Kalimantan Tengah.

## DAFTAR PUSTAKA
Adisasmita, Rahardjo. 2011. Manajemen Pemerintah  Daerah.  Yogyakarta:  Penerbit Graha Ilmu. Agus, Dwiyanto. 2014. Mewujudkan GoodGovernance Melalui Pelayanan Publik.  Yogyakarta  :  Gadjah  Mada University Press.
Apriyadi,  D.  2017.  Analisis  Pengaruh  Ketepatan Waktu, Fasilitas, dan Harga Tiket terhadap Kepuasan Penumpang Kereta Api di Stasiun Purwosari. Magistra, 99,h. 71-83
Atmoko,  Tjipto.  2012.  Standar  Operasional Prosedur  (SOP) dan  Akuntabilitas  Kinerja Instansi Pemerintah. Jakarta : (Skripsi).
Basrowi dan Suwandi. 2009. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT. Rineka Cipa.
Dr.  Farida  Nugrahani,  M.Hum.  2014.    Metode Penelitian  Kualitatif  dalam  Penelitian Pendidikan Bahasa. Surakarta.
George R. Terry. 2013. Dasar-Dasar Manajemen. Jakarta: PT Bumi Aksara. 168.
Husaini Usman. 2006. Manajemen Teori, Praktik, dan  Riset  Pendidikan.  Jakarta:  PT  Bumi Aksara. 34.
Jogiyanto.  2005.  Analisis  dan  Desain  Sistem Informasi. Yogyakarta : Andi Offset. 8.
Keputusan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor
134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan  Dokumentasi  dan  Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
Keputusan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020  tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi  dan  Komisi  Pemilihan  Umum Kabupaten/Kota; Keputusan  Komisi  Pemilihan  Umum  Republik Indonesia Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang  Pedoman  Teknis  Pengelolaan Dokumentasi  dan  Informasi  Hukum  di
Lingkungan  Komisi  Pemilihan  Umum, Komisi  Pemilihan  Umum  Provinsi  dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
Lexy  J.  Maleong.  2007.  Metode  Penelitian
Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarta
Litjan  Poltak  Sinambel,  dkk.  2011.
Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan,  Implementasi.  Jakarta:  Bumi Aksara.
Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur Negara  Nomor  15  tahun  2014  tentang Standar Pelayanan Publik
Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan  Umum,  Sekretariat  Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  1 Tahun  2015  tentang  Pengelolaan  dan Pelayanan  Informasi  Publik  di  Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Peraturan  Presiden  Nomor  33  Tahun  2012
tentang Jaringan Dokumentasi dan
Informasi  Hukum  Nasional  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2012
Nomor 82);
Taufiqurokhman & Satispi, E., . (2018). Teori dan
Perkembangan Manajemen Pelayanan Publik. Tangerang Selatan : UMJ Press.
Permana, A.R. 2021. The relations Between Using and  Taking  Care  Of  Office  Facilities  and Infrastructure  for  company’s  profit Hubungan  Antara  Penggunaan  Serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Terhadap Laba Perusahaan.
Peter Salim dan Yenny Salim. 2002. Kamus Bahasa Indonesia  Kontempore.  Jakarta:  Modern English Press.  695.
Putri, Y.A., Mazni, A., & Suharto, S. 2021. Pengaruh Insentif  dan  Disiplin  Kerja  Terhadap Kinerja  Pegawai  Badan  Pengelolaan Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten Pringsewu  Provinsi  Lampung.  SIMPLEX: Journal  of  Economic  Management,  2  (1), 250-266.
Rahmadana Fitri, Muh,dkk. 2020. Pelayanan Publik. Medan : Yayasan Kita Menulis.
Rianti,  E.D.,  dan  Sodik,  M.A.  2021.  Ketersediaan Sarana  dan  Prasarana  Usaha  Kesehatan Sekolah. OSF Preprints. Doi:10.31219/osf.io/sa39q. Sugiyono.  2011.  Metode  Penelitian  Kuantitatif, Kualitatif,  dan  R&D.  Bandung:  AFABETA, cv.
Tahir,Muh.,2011, Pengantar Metodologi Penelitian
Pendidikan, Makassar : Universitas
Muhammadiyah Makassar. Taufiqurokhman.  A.ks.,S.Sos.,M.Si  dan  Dr.  Evi Satispi,  SP.M.Si.  2018.  Teori  dan Perkembangan Manajemen Pelayanan Publik, Tangerang Selatan : UMJ Press 2018
Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2008  tentang Keterbukaan Informasi Publik;
Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang Pemilihan  Umum  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2017  Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik