## JURNAL CEMERLANG: Pengabdian pada Masyarakat
P-ISSN 2654-4741 / E-ISSN 2655-7894 Vol. 6, No. 1, Desember 2023, 157 – 168 DOI: https://doi.org/10.31540/jpm.v6i1.2336
PENERBIT: LP4MK STKIP PGRI LUBUKLINGGAU

## IMPLEMENTASI NILAI-NILAI BUDAYA HUKUM DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT
Rilla Kusumaningsih 1 , Dwi Yulianingsih 2 , Irma Welly 3
123 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia
Email: Rilakusumaningsih26@gmail.com
KEYWORDS ARTICLE HISTORY Hukum, Budaya, Masyarakat Received  30 Oktober 2023 Revised 26 November 2023 Accepted 13 Desember 2023 Law, Cultcure, Society

## ABSTRAK
Artikel  ini  bertujuan  untuk  menakar  secara teoritis  korelasi  masyarakat,  hukum,  dan budaya  dalam  dimensi  teori  dan  praktik.  Dalam  dimensi  praktik  Hukum  sangat berkaitan  erat  dengan  kebudayaan.  Hukum  sendiri  merupakan  produk  kebudayaan, karena  sejatinya  produk  hukum  adalah  produk  ciptaan  manusia.  Hukum  dapat dijadikan sebagai sarana perubahan dan pembaharuan masyarakat.  Selain itu, hukum diposisikan  sebagai  sarana  penggerak  pembangunan,    atau  kemudian  hukum  dapat difungsikan sebagai sarana penyelesaian sengketa (dispute sttelement). Secara umum, penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  yuridis  normatif.  Pendekatan dalam metode ini digunakan sebagai upaya untuk melakukan pendalaman dari seluruh aspek pembentukan hukum, kaitan hukum dengan kebudayaan, hingga implementasi dalam kehidupan bermasyarakat. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa masyarakat, budaya  dan  hukum  merupakan  tiga  komponen  yang  saling  berikatan.  Hukum merupakan  produk  kebudayaan  dan  memiliki  peran  dalam  mengatur  perilaku masyarakat serta membentuk sikap dan perilaku yang diinternalisasi oleh masyarakat. Hubungan  antara  budaya  dan  hukum  adalah  saling  mempengaruhi  dan  memainkan peran  penting  dalam  pembentukan  norma-norma,  nilai-nilai,  perilaku,  serta  identitas kolektif dalam masyarakat.

## ABSTRACT
This journal aims to measure theoretically the correlation of society, law, and culture in  the  dimensions  of  theory  and  practice.  In  the  dimension  of  legal  practice,  it  is closely related to culture. Law itself is a product of culture, because actually a legal product is a product of human creation. Law can be used as a means of change and renewal of society. In addition, law is positioned as a means of driving development, or then law can function as a means of dispute settlement. In general, this study uses normative juridical research methods. The approach in this method is used as an effort to deepen all aspects of law formation, the relationship between law and culture, to its implementation  in  social  life.  The  results  of  this  study  indicate  that  society,  culture and law are three interrelated components. Law is a product of culture and has a role in  regulating  people's  behavior  and  shaping  attitudes  and  behavior  internalized  by society.  The  relationship  between  culture  and  law  is mutually  influencing  and  plays an important role in the formation of norms, values, behavior, and collective identity in society.

## JURNAL CEMERLANG: Pengabdian pada Masyarakat
P-ISSN 2654-4741 / E-ISSN 2655-7894 Vol. 6, No. 1, Desember 2023, 157 – 168 DOI: https://doi.org/10.31540/jpm.v6i1.2336
PENERBIT: LP4MK STKIP PGRI LUBUKLINGGAU
CORRESPONDENCE : Rilla Kusumaningsih @ Rilakusumaningsih26@gmail.com

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  pluralisme  dimana  masyarakatnya  terdiri  dari berbagai  macam  suku  dan  adat  istiadat  tersendiri.  Didalam  menjalani  kehidupan bermasyarakat  sehari  –  hari,  masyarakat  hukum  adat  telah  menterjemahkan kebiasaan  mereka  menjadi  hukum  adat  yang  umumnya  mempunyai  bentuk  yang tidak  tertulis.  Hukum  tersebut  hidup  (living  law)  dan  dipatuhi  oleh  masyarakat hukum adat dan telah banyak bukti konkrit yang menunjukkan bahwa masyarakat hukum  adat  lebih  mematuhi  hukum  adatnya  daripada  peraturan  perundang undangan yg dibuat oleh pemerintah (Maheswara, 2021).
Suatu  kenyataan  bahwa  hukum  dan  masyrakat  tidak  dapat  dipisahkan  satu sama  lainnya,  hal  tersebut  disebabkan  karena  dimana  ada  masyarakat  pasti  ada hukum  dan  didalam  masyarakat  membutuhkan  sebuah  keadilan  dan  kepastian hukum.  Guna  tercipta  kedamaian  dan  ketertiban  di  dalam  masyarakat  maka diperlukan  adanya  hukum.  Hukum  merupakan  peraturan  hidup  yang  mengatur kehidupan  manusia  di  dalam  masyarakat.  Hukum  berfungsi  untuk  membatasi kepentingan  dari  setiap  pendukung  hukum,  menjamin  kepentingan  dan  hak-hak masing-masing. Tujuan yang hendak dicapai dari adanya hukum merupakan suatu keadaan  yang  berisi  perdamaian,  keadilan,  kesejahteraan,  dan  kebahagian bersama. Manusia, masyarakat, dan kebudayaan memperlihatkan suatu hubungan koneksitas yang mana dari hubungan tersebut dapat disimpulkan masyarakat yang melahirkan kebudayaan dan di masyarakat kebudayaa tersebut hidup, tumbuh dan berkembang yang diperlakukan oleh masyarakat untuk meningkatkan mutu hidup dan kehidupannya ().
Budaya  sebagai  hukum  dalam  suatu  masyarakat  dapat  terlihat  dari  apa  yang terjadi  baik  pada  pola  perilaku  sehari-hari  ataupun  secara  periodikal masyarakatnya  yang tidak terbatas pada lingkup masyarakat formalnya, tapi juga non-formal.  Hukum  baik  yang  tertulis  maupun  yang  tidak  tertulis  banyak  pihak

## JURNAL CEMERLANG: Pengabdian pada Masyarakat
P-ISSN 2654-4741 / E-ISSN 2655-7894 Vol. 6, No. 1, Desember 2023, 157 – 168 DOI: https://doi.org/10.31540/jpm.v6i1.2336
PENERBIT: LP4MK STKIP PGRI LUBUKLINGGAU
memandang sebagai sebuah produk budaya.
Perkembangan  budaya  seringkali  diiringi  dengan  perkembangan  hukum ataupun  sebaliknya  hukum  berkembang  dan  tumbuh  seiring  dengan perkembangan  dan  pertumbuhan  budaya  masyarakat.  Hal  tersebut  menandakan bahwa hukum tidak dapat dilepaskan masyarakat (Muttaqin & Saputra, 2019).
Dari  sisi  makna,  budaya  merupakan  salah  satu  konsep  ilmu  sosial  yang memiliki  dimensi  yang  paling  luas  dan  multidisiplin.  Budaya  memiliki  peran kunci bagi disiplin ilmu sosial lainnya khususnya sosiologi dan antropologi. Oleh sebab itu, definsi budaya hukum tergantung pada disiplin ilmu mana yang menjadi subjek  kajiannya.  Budaya  sendiri  memiliki  makna  sebagai  pikiran,  adat  istiadat, sesuatu  yang telah berkembang atau sesuatu  yang sudah menjadi kebiasaan  yang sulit  diganti.  Lebih  spesifik  menurut  Volkmar  Gesnner  dalam  tulisannya menyatakan  bahwa  unsur  budaya  terdiri  dari  perilaku,  sikap  dan  nilai  yang dipelajari.  Dari  definisi  sederhana  ini  dapat  ditarik  sebuah  kesimpulan  bahwa budaya lahir sebagai bentuk respon sosial terhadap perilaku, sikap dan nilai yang dipelajari.  Budaya  hukum  sendiri  merupakan  reaksi  umum  beberapa  orang terhadap fenomena hukum.
Salah satu persoalan yang harus dipelajari secara akademis untuk menemukan jawaban  akademisnya  adalah  persoalan  budaya  hukum  dan  realisasinya  dalam kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Sebagai  produk  sosial  sebagaimana disampaikan oleh Resco Pound dalam tulisannya yang menyatakan bahwa hukum tidak  hanya  sekedar  dapat  digunakan  untuk  melanggengkan  kekuasaan,  namun hukum  dapat  berfungsi  sebagai  alat  rekayasa  sosial  (law  as  tool  of  social engineering) (Lili & Ira, 2002:47).

## METODE
Untuk  menelaah  persoalan  menganai  hukum  dan  kebudayaan  menggunakan metode  yaitu  penelitian  hukum  yuridis  normatif.  Dengan  menelaah  kepustakaan berupa  jurnal,  buku  karangan  para  ahli  (sebagai  bahan  hukum  sekunder)  dan menggunakan media dari internet (sebagai bahan literatur  tersier) serta menelaah

## JURNAL CEMERLANG: Pengabdian pada Masyarakat
P-ISSN 2654-4741 / E-ISSN 2655-7894 Vol. 6, No. 1, Desember 2023, 157 – 168 DOI: https://doi.org/10.31540/jpm.v6i1.2336
PENERBIT: LP4MK STKIP PGRI LUBUKLINGGAU
penerapan  norma-norma  hukum  yaitu  apa  yang  seharusnya  sesuai  dengan  aturan hukum  (dassolen)  yang  relevan  dengan  rumusan  permasalahan  yang  diteliti dengan mengacu pada norma/aturan hukum  yang berlaku  yang sesuai. Penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah  bangunan  sistem  norma.  Sistem  norma  yang  dibangun  adalah  mengenai asas-asas,  norma,  kaidah  dari  peraturan  perundangan,  putusan  pengadilan, perjanjian,  serta  doktrin  (ajaran)  (Achmad  &  Yulianto,  2010).    Yang  mana  hasil pencarian  dalam  buku,  jurnal,  serta  menelaah  norma-norma  hukum,  maupun internet  ini  sebagai  bahan  referensi  dimana  penulis  mencari  literatur  yang  sesuai dengan  materi  yang  di  kupas  dalam  artikel  ini  dan  penulis  menyimpulkannya dalam bentuk artikel.

## HASIL dan PEMBAHASAN
Hukum  diciptakan  untuk  mentertibkan  dan  mengendalikan  masyarakat  agar subjek  hukum  dapat  menjalankan  kewajibannya  dengan  baik.  Masyarakat  dapat dikatakan  sadar  hukum  jika  masyarakat  terdiri  dari  orang-orang  yang  patuh hukum  karena  kesadaran  akan  hukum,  dalam  artian  bukan  patuh  hukum  karena adanya paksaan atau karena takut akan sanksi. Kesadarna hukum ialah nilai yang hidup  dalam  masyarakat  terhadap  norma  hukum  dan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlakuu  sehingga  kesadaran  huku  masyarakat  digambarkan sebagai output dari proses kegiatan penyuluhan hukum yang ditandai dengan rasa untuk menghargai hukum lewat praktek (Ardiputra, 2021).
Budaya  masyarakat  hukum  di  Indonesia  pada  mulanya  merupakan  budaya hukum tidak tertulis, atau budaya hukum yang hidup, tumbuh, dan berkembang di dalam masyarakat. Nilai-nilai sosial dam budaya hukum hidup di dalam tiap-tiap kesatuan  kecil  masyarakat  hukum  Indonesia,  maka  secara  keseluruhan  budaya hukum masyarakat Indonesia merupakan nilai-nilai dan budaya hukum living law. Kemudian  dalam  perkembangannya,  masyarakat  hukum  Indonesia  terbiasa dengan  nilaii-nilai  budaya  hukum  tertulis  yang  diakibattkan  suatu  proses kolonisme  di  Indonesia  yang  dibawa  oleh  para  penjajah,  terutama  Belanda  yang

## JURNAL CEMERLANG: Pengabdian pada Masyarakat
P-ISSN 2654-4741 / E-ISSN 2655-7894 Vol. 6, No. 1, Desember 2023, 157 – 168 DOI: https://doi.org/10.31540/jpm.v6i1.2336
PENERBIT: LP4MK STKIP PGRI LUBUKLINGGAU
menganut budaya hukum Eropa Kontinental yang mana mengutamakan kodifikasi huku.  Dalam  proses  pembangunan  hukum  kedua  budaya  hukum  tersebut memberikan pengaruh terhadap konsep hukum Indonesia (Kusdarini, 2010).
Berbicara  peran  hukum  di  dalam  masyarakat,  maka  muncul  dua  perspektif kalau yang dipersoalkan adalah pluralisme budaya. Pada satu pihak pluralisme itu dapat dilihat dari apa yang disebut: “pluralisme hukum”, yaitu pandangan bahwa dalam  dunia  pragmatis  sedikit-dikitnya  ada  dua  sistem  norma  atau  dua  sistem aturan  terwujud  didalam  interaksi  sosial,  sedangkan  pada  lain  pihak,  pandangan itu  bertolak  dari:  “pluralisme  budaya”,  dan  mengkaji  bagaimana  hukum  itu berperan  dan  menyesuaikan  diri  di  dalam  kondisi  seperti  itu.  Pluralisme  budaya dalam  konteks  masyarakat  Indonesia,  merupakan  pengertian  yang  majemuk  pula (plural),  oleh  karena  pengertian  kebudayaan  itu  sendiri  bergantung  dari  aspek kehidupan  di  dalam  masyarakat,  dan  secara  teoritis  dianggap  yang  pokok  untuk memahami perilaku warga masyarakat.
Dewasa  ini  pengkajian  tentang  penegakan  hukum  selalu  terkait  dengan paradigma  sistem  hukum  (legal  system)  yang  dikemukakan  oleh  Lawrence  M. Friedman,  sebagai  berikut:  Sistem  hukum  terdiri  dari:  “komponen  struktur, substansi, dan kultur” (Saidin, 2000).
Komponen  struktur  adalah  bagian-bagian  yang  bergerak  dalam  suatu mekanisme.  Komponen  substansi  merupakan  hasil  aktual  yang  diterbitkan  oleh sistem  hukum  dan  meliputi  kaidah-kaidah  hukum  yang  tidak  tertulis.  Sedangkan komponen kultur, adalah nilai  dan sikap  yang mengikat sistem hukum  itu secara bersama  dan  menghasilkan  suatu  bentuk  penyelenggaraan  hukum  dalam  budaya masyarakat secara keseluruhan. Komponen kultur memegang peranan yang sangat penting  dalam  penegakan  hukum  khususnya  hukum  pidana.  Ada  kalanya  tingkat penegakan  hukum  pada  suatu  masyarakat  sangat  tinggi  karena  didukung  oleh kultur  masyarakat,  misalnya  melalui  partisipasi  masyarakat  (public  participation) yang  sangat  tinggi  pula  dalam  usaha  melakukan  pencegahan  kejahatan, melaporkan  dan  membuat  pengaduan  atas  terjadinya  kejahatan  di  lingkungannya

## JURNAL CEMERLANG: Pengabdian pada Masyarakat
P-ISSN 2654-4741 / E-ISSN 2655-7894 Vol. 6, No. 1, Desember 2023, 157 – 168 DOI: https://doi.org/10.31540/jpm.v6i1.2336
PENERBIT: LP4MK STKIP PGRI LUBUKLINGGAU
dan  bekerja  sama  dengan  aparat  penegak  hukum  dalam  usaha  penanggulangan kejahatan,  meskipun  komponen  struktur  dan  substansinya  tidak  begitu  baik  dan bahkan  masyarakat  tidak  menginginkan  prosedur  formal  itu  diterapkan sebagaimana mestinya.
Perbedaan persepsi masyarakat terhadap ketentuan perundang-undangan akan menimbulkan akibat bahwa penegakan hukumnya juga berbeda  antara kelompok masyarakat  tertentu  dan  kelompok  masyarakat  lain.  Atau  dengan  kata  lain: pluralisme budaya akan berakibat timbulnya pluralisme dalam penegakan hukum.
Hukum sangat berkaitan erat dengan kebudayaan. Hukum sendiri merupakan produk  kebudayaan,  karena  sejatinya  produk  hukum  adalah  produk  ciptaan manusia.  Dalam  studi  hukum  dikenal  struktur  hukum,  substansi  hukum,  dan budaya hukum. Hukum diciptakan memiliki karakteristik yang berbeda-beda dari satu  daerah ke daerah lainnya sesuai dengan kebudayaan setempat.  Hukum  yang lahir  dari  kebudayaan  merupakan  suatu  proses  hukum  yang  lahir  dengan  cara bottom-up  (dari  bawah  keatas),  dari  akar  rumput  masyarakat,  dari  kaidah-kaidah kepercayaan,  spiritual,  dan  kaidah  sosial  yang  ada  di  masyarakat  menjadi  suatu hukum yang berlaku. Hukum itu bukanlah skema yang final, tetapi terus bergerak sesuai dengan dinamika dan perkembangan zaman umat manusia. Artinya, hukum akan terus berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan dinamika manusia ini terlahir dalam proses kebudayaan yang berbeda.
Secara umum hubungan yang terjadi antara hukum dengan sosial-budaya atau kebudayaan adalah bahwa budaya lahir dari kebiasaan masyarakat yang memiliki interaksi  antara  masyarakat  yang  satu  dengan  masyarakat  yang  lainnya,  dan menimbulkan  adanya  kepatuhan  dan  menjadi  aturan  (hukum  adat)  dan  pada perkembangannya  hukum  adat  tersebut  menjadi  salah  satu  referensi  bagi  hukum positif Indonesia.
Ada beberapa fungsi hukum terhadap kebudayaan diantaranya:
a) Fungsi Pengawasan dan Pengendalian
Dasar  analisa  ini  berpijak  pada  asumsi  hukum  diartikan  sebagai  kontrol

## JURNAL CEMERLANG: Pengabdian pada Masyarakat
P-ISSN 2654-4741 / E-ISSN 2655-7894 Vol. 6, No. 1, Desember 2023, 157 – 168 DOI: https://doi.org/10.31540/jpm.v6i1.2336
PENERBIT: LP4MK STKIP PGRI LUBUKLINGGAU
sosial dan berhubungan dengan pembentukan serta pemeliharaan aturan- aturan  sosial.  Di  samping  itu  pula  analisa  ini  berpijak  pada  kemampuan hukum  untuk  mengontrol  perilakuperilaku  manusia  dan  menciptakan suatu kesesuaian di dalam perilaku-perilaku (Griffith, 1982).
b) Fungsi Pengembangan
Konsepsi  ini  memandang  hukum  sebagai  sistem  substanstif  (kaedah- kaedah)  dan  komponen  struktural,  kultural  (peraturan-peraturan  dan kebiasaan-kebiasaan/tradisi), yang memberi fungsi kepada hukum secara langsung  dan  aktif  sebagai  a  tool  of  social  engeenering  yang  dapat mengadakan perubahan-perubahan sedemikian rupa (Amrullah, 1976).
Selain  fungsi,  hukum  memiliki  tujuan,  hal  ini  sesuai  dengan  pendapat Sjachran  Basah  bahwa  beliau  memiliki  pandangan  lebih  luas  berkenaan  dengan tujuan  hukum  dalam  kehidupan  masyarakat.  Basah  berpandangan  hukum memiliki lima tujuan penting (Darmika, 2016), yakni:
1. Direktif,  yakni  dengan  mengarahkan  masyarkat  untuk  mencapai  tujuan tertentu  sehingga  terciptanya  kesimbangan,  ketenangan  dan  keadilan antar masyarakat;
2. Integeratif,  kesepakatan  antar  elemen  masyarakat  yang  didasari  pada persamaan prinsip sehingga terciptanya kesatuan bangsa;
3. Stabilitas,  atau  fungsi  penyeimbang  yang  berpean  sebagai  penyelaras kehidupan;
4. Perfektif  sebagai  fungsi  pelengkap  terhadap  perbuatan  badan penyelenggara  negara,  serta  sikap  dan  tindakan  warga  negara  dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat;
5. Koreksi, baik bagi rakyat maupun lembaga penyelenggara negara dalam pelaksanaan peradilan.
Hukum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kebudayaan masyarakat diantaranya  dapat  dilihat  dari  sisi  mengatur  perilaku  hidup  masyarakat,  Hukum mempengaruhi  perilaku  individu  dan  kelompok  dalam  masyarakat.  Melalui

## JURNAL CEMERLANG: Pengabdian pada Masyarakat
P-ISSN 2654-4741 / E-ISSN 2655-7894 Vol. 6, No. 1, Desember 2023, 157 – 168 DOI: https://doi.org/10.31540/jpm.v6i1.2336
PENERBIT: LP4MK STKIP PGRI LUBUKLINGGAU
undang-undang  dan  peraturan,  hukum  menetapkan  standar  perilaku  yang diharapkan  dari  warga  negara.  Ini  dapat  mencakup  aspek-aspek  seperti  ketaatan terhadap  hukum,  etika,  moralitas,  tanggung  jawab  sosial,  dan  norma-norma masyarakat.  Dalam jangka panjang, hukum  dapat  membentuk  sikap dan  perilaku yang  diinternalisasi  oleh  masyarakat.  Kemudian,  Hukum  dapat  mempengaruhi perilaku  individu  dan  kelompok  dalam  masyarakat.  Melalui  undang-undang  dan peraturan,  hukum  menetapkan  standar  perilaku  yang  diharapkan  dari  warga negara.  Ini  dapat  mencakup  aspek-aspek  seperti  ketaatan  terhadap  hukum,  etika, moralitas,  tanggung  jawab  sosial,  dan  norma-norma  masyarakat.  Dalam  jangka panjang,  hukum  dapat  membentuk  sikap  dan  perilaku  yang  diinternalisasi  oleh masyarakat.
Namun,  pengaruh  hukum  terhadap  kebudayaan  masyarakat  tidak  selalu sejalan  atau  sejauh  yang  diinginkan.  Faktor-faktor  seperti  resistensi  budaya, pertentangan  kepentingan,  dan  implementasi  yang  tidak  efektif  dapat mempengaruhi  sejauh  mana  hukum  dapat  mengubah  kebudayaan.  Selain  itu, kebudayaan juga dapat mempengaruhi pembentukan dan implementasi hukum itu sendiri melalui tradisi, keyakinan, dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.
Secara  konsepsi  hukum  melekat  pada  masyarakat.  Manifestasi  hukum  tidak hanya  berorientasi  pada  penekanan  sanksi.  Dalam  tataran  praktis,  hukum  dapat dijadikan  sebagai  sarana  perubahan  dan  pembaharuan  masyarakat  (Mochtar, 1976).  Selain  itu,  hukum  diposisikan  sebagai  sarana  penggerak  pembangunan (Hartono,  1988),  atau  kemudian  hukum  dapat  difungsikan  sebagai  sarana penyelesaian sengketa (dispute sttelement).
Keberadaan  hukum  di  tengah  masyarakat  ini  kemudian  sejalan  dengan perkataan  Cicero  yakni  “Ubi  societas  ibi  ius”  hukum  selalu  berada  ditengah masyarakat.  Lebih  dari  200  tahun  yang  lalu  Cicero  menyatakan  bahwa  interaksi masyarakat  mempengaruhi  pembentukan  struktur  hukum,  hingga  pada  akhirnya, filsuf  kelahiran  roma  ini  (106  -  43  SM)  sampai  pada  sebuah  kesimpulan  akhir bahwa setiap masyarakat secara mutlak tunduk pada hukum, disadari atau tidak.

## JURNAL CEMERLANG: Pengabdian pada Masyarakat
P-ISSN 2654-4741 / E-ISSN 2655-7894 Vol. 6, No. 1, Desember 2023, 157 – 168 DOI: https://doi.org/10.31540/jpm.v6i1.2336
PENERBIT: LP4MK STKIP PGRI LUBUKLINGGAU
Berdasarkan  kacamata  polarisasi  budaya  dan  hukum  diterjemahkan  selain sekedar  budi-daya-karsa,  akan  tetapi  juga  sebagai  identitas  kolektif,  bangsa,  ras, perilaku  perusahaan,  peradaban,  seni,  gaya  hidup,  artefak  populer,  ritual  dan seterusnya.  Dalam  konsep  budaya  kebanyakan  hukum  dianggap  sebagai komponennya bahkan produknya, akan tetapi seringkali diartikan sebalinya bahwa hukum mencakup dan menciptakan budaya, apabila dilihat melalui dasar dari pola conditioning interaksi dan konflik kepentingan.
Melalui  pendekatan  interdisipliner  dalam  memahami  huku  dari  perspektif ethic-emic, hukum  dan  budaya  merupakan  bukan  dua  dimensi  tindakan  yang berbeda,  akan  tetapi  satu  entitas  definisi  dimana  hukum  ialah  sebagai  budaya sekaligus  budaya  sebagai  hukum,  dan  hukum  menempatkan  diri  nya  sebagai makro-kosmos  yang  ain.  Hubungan  hukum  dengan  budaya  dan  budaya  terhadap hukum  menunjukkan  bahwa  hukum  pada  eksistensinya  mengambil  bagian  dari budaya  dengan  merefleksikannya  melalui  pembentukan  pola  perilaku  sebagaia damak  dari  berlakunya  norma  hukum  atau law  as  social  engineering. Hukum dapat  diartikan  bereaksi  melawan  budya  hal  tersebut  disebabkan  budaya  juga membiasakan  hukum,  sebagaimana  hukum  adalah  nilai-azas-norma  kepastian serta keadilan yang bersifat universal.
Budaya  hukum  adalah  sebuah  sudut  pandang  publik  yang  memiliki  sifat umum  sebagai  bentuk  respon  dan  kemudian  berimplikasi  terhadap  sistem  dan desain  hukum  masyarakat,  budaya  hukum  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor, diantaranya  sistem  dan  struktur  sosial,  hubungan  kekerabatan,  agama, permasalahan  ekonomi  dan  politik,  lingukungan  dan  cara  bertahan  hidup, disamping  sifat  karakter  seseorang  yang  saling  berkolerasi  satu  dengan  lainya (Hariansah, 2022).
Budaya  hukum  merupakan  salah  satu  komponen  untuk  memahami  sistem hukum  bekerja  sebagai  suatu  proses  yang  mana  hukum  berfungsi  sebagai jembatan  yang  menghubungkan  antara  peraturan  hukm  dengan  tingkah  laku hukum  masyarakat.  Pentingnya  budaya  hukum  dalam  konstruksi  hukum  apabila

## JURNAL CEMERLANG: Pengabdian pada Masyarakat
P-ISSN 2654-4741 / E-ISSN 2655-7894 Vol. 6, No. 1, Desember 2023, 157 – 168 DOI: https://doi.org/10.31540/jpm.v6i1.2336
PENERBIT: LP4MK STKIP PGRI LUBUKLINGGAU
hukum  diibaraktan  untuk  membuat  barang,  maka  kedudukan  substansi  hukum diibaratkan  sebagai  barang  yang  telah  dibuat,  dan  struktur  hukum  adalah  mesin- mesin  pengelola  barang.  Sedangkan  budaya  hukum  diibaraktan  sebagai  orang- orang  yang  melaksanakan  mesin  dan  kewajiban  untuk  menghidupkan, menjalankan,  dan  mematikan  mesin  agar  dapat  menentukan  baik  buruknya  hasil yang diproduksi (Parwata, dkk, 2016).
Gambar 1. Pemberian Materi
Gambar 2. Sesi Tanya Jawab

## SIMPULAN
Hukum  merupakan  produk  kebudayaan  dan  memiliki  peran  dalam  mengatur perilaku masyarakat serta membentuk sikap dan perilaku yang diinternalisasi oleh masyarakat.  Namun,  pengaruh  hukum  terhadap  kebudayaan  tidak  selalu  mutlak, dan  kebudayaan  juga  dapat  mempengaruhi  pembentukan  dan  implementasi hukum. Budaya  tidak  hanya  merupakan  latar  belakang  atau  konteks  dari  hukum, tetapi juga berkontribusi dalam pembentukan dan implementasi hukum itu sendiri. Hukum  dapat  mencerminkan  budaya  melalui  norma-norma  dan  nilai-nilai  yang ada  dalam  masyarakat,  sementara  budaya  juga  dapat  dipengaruhi  oleh  hukum melalui  pengaturan  perilaku  dan  pembentukan  identitas  kolektif.  Pendekatan interdisipliner  dalam  memahami  hukum  dan  budaya  mengungkapkan  bahwa hukum  dan  budaya  bukanlah  dimensi  tindakan  yang  terpisah,  melainkan  entitas yang  saling  terkait.  Hukum  dianggap  sebagai  budaya  dan  sebaliknya,  dengan hukum  yang  berfungsi  sebagai  makro-kosmos  yang  mencerminkan  dan membentuk  budaya.  Hukum  juga  dapat  bereaksi  terhadap  budaya  dan

## JURNAL CEMERLANG: Pengabdian pada Masyarakat
P-ISSN 2654-4741 / E-ISSN 2655-7894 Vol. 6, No. 1, Desember 2023, 157 – 168 DOI: https://doi.org/10.31540/jpm.v6i1.2336
PENERBIT: LP4MK STKIP PGRI LUBUKLINGGAU
membiasakan  norma-norma  hukum,  sambil  tetap  berusaha  mencapai  nilai,  azas, dan keadilan  yang bersifat universal. hubungan antara budaya dan hukum adalah saling mempengaruhi dan memainkan peran penting dalam pembentukan norma- norma, nilai-nilai, perilaku, serta identitas kolektif dalam masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Ardiputra,  M.  A.,  Kementerian,  R.  K.  I.  I.  B.  P.,  &  RI,  H.  (2021).  Pola  Efektif Pembinaan  Hukum  untuk  Meningkatkan  Keberhasilan  Pembangunan Hukum. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum , 15 (1), 37-48.
Achmad,  M.  F  dan  Yulianto.  (2010 ).  Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  dan Empiris . Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
Amrullah,  A,  (1976),  “Peranan  Ilmu  Hukum  Dalam  Pembangunan”  Buletin Yaperna. Berita-Berita Ilmu-Ilmu Sosial dan Kebudayaan. No. 17 Tahun III, Yayasan Perpustaan Nasional, Jakarta
Darmika,  I.  (2016).  Budaya  Hukum  (Legal  Culture)  dan  pengaruhnya  terhadap penegakan hukum di Indonesia. to-ra , 2 (3), 429-436.
Friedman, L. M. (2019). Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial . Nusamedia.
Griffith,  J.  A.  G.  (1982).  Adam  Podgórecki  and  Christopher  J.  Whelan  (eds.), Sociological Approaches to Law, Croom Helm, 1981, 256 pp.,£ 12.95.-Bob Fryer, Alan Hunt, Doreen McBarnet, Bert Moorhouse (eds.), Law, State and Society, Croom Helm, 1981, 234 pp.,£ 14.95. Journal of Public Policy , 2 (1), 79-81.
Hariansah,  S.  (2022).  Analisis  Implementasi  Nilai-Nilai  Budaya  Hukum  dalam Kehidupan  Berbangsa dan Bernegara:  Studi Kritis  Pendekatan Masyarakat, Budaya dan Hukum. Krtha Bhayangkara , 16 (1), 121-130.
Hartono,  C.  S.  (1988).  Hukum  ekonomi  pembangunan  Indonesia.  Bandung: Binacipta
Kusdarini,  E.  (2010).  Kajian  Filsafat  Hukum  Tentang:  Hukum  Dan  Nilai-Nilai Sosial Budaya Masyarakat Di Era Otonomi Daerah. Informasi , 36 (1).
Lili R & Ira T. R, (2002) Pengantar Filsafat Hukum, Bandung : Mandar Maju.
Maheswara,  I.  B.  A.  Y.  (2021).  Aspek  Legalitas  Hukum  Pidana  Dengan  Hukum

## JURNAL CEMERLANG: Pengabdian pada Masyarakat
P-ISSN 2654-4741 / E-ISSN 2655-7894 Vol. 6, No. 1, Desember 2023, 157 – 168 DOI: https://doi.org/10.31540/jpm.v6i1.2336
PENERBIT: LP4MK STKIP PGRI LUBUKLINGGAU
Adat. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 7 (2), 1011-1023.
Mochtar.  K,  (1976) Fungsi  dan  Perkembangan  Hukum  dalam  Pembangunan Nasional , Penerbit Bina Cipta, Bandung.
Muttaqin, F. A., & Saputra, W. (2019). Budaya Hukum Malu Sebagai Nilai Vital Terwujudnya  Kesadaran  Hukum  Masyarakat. Al-Syakhsiyyah:  Journal  of Law & Family Studies , 1 (2), 187-207.
Parwata, Anak Agung Gede Oka, dkk. (2016). Buku Ajar Memahami Hukum Dan Kebudayaan. Bali: Pustaka Ekspresi.
Saidin, (2000), Hukum Dan Kemajemukan Budaya, Sumbangan Karangan Untuk Menyambut  Hari  Ulang  Tahun  Ke  70  Prof.  Dr.T.O.  Ihromi,  Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.