## PERJANJIAN (KONTRAK) ASURANSI MODERN MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI PEMIKIRAN MUHAMMAD MUSLEHUDDIN
Muh. Said dan Welni Herman
Jl.Garuda Sakti Gg.Satria,Panam Pekanbaru HP. 085271759884 Email :HermanWelni@yahoo.Com

## Abstrak
Muhammad  Muslehudin  mengatakan  bahwa  perjanjian  asuransi  modern  adalah haram  disebabkan  karena  adanya  unsur  ketidak  pastian  dan  kandungannya  tidak tentu. Juga  karena  ada  ta’liq  pada  kerugian  yang  belum  pasti  yang  menjadi perjanjian asuransi itu suatu pertaruhan  atau permainan yang bergantung pada nasib. Serta Bunga atau pertambahan yang diperoleh melalui perniagaan ini dan penangguhan  penyerahan  dalam  pertukaran  uang  adalah  riba.  Dan  dalam perjanjian asuransi moderen terdapat unsur ketidak pastian.

## Abstract
Muhammad  Muslehudin  said  that  modern  insurance  agreement  is  haram  due  to the element of uncertainty and its contents do not necessarily. Also because there ta'liq the uncertain losses that become an insurance agreement that a betting or games that rely on luck. As well as the interest or gain derived through this trade and  the  suspension  of  delivery  of  the  exchange  of  money  is  usury.  And  in  the modern insurance agreement contained an element of uncertainty.

## Kata Kunci :Perjanjian (Kontrak), Asuransi Modern, Hukum Islam

## Pendahuluan
Istilah  asuransi  atau  pertanggungan  merupakan  terjemahan  dari  bahasa Belanda,  yaitu  dari  kata  “verzekering”  yang  berarti  pertanggungan.  Dalam  suatu asuransi terlibat dua pihak, yaitu yang satu sanggup menanggung atau menjamin, bahwa  pihak  yang  lain  akan  mendapatkan  penggantian  suatu  kerugiaan,  yang mungkin  akan  ia  derita  sebagai  akibat  dari  suatu  peristiwa  yang  semula  belum tentu akan terjadi atau semula belum dapat ditentukan akan saat terjadinya. Suatu kontra  prestasi  dari  pertanggungan  ini,  pihak  yang  ditanggung  itu,  diwajibkan membayar  sejumlah  uang  kepada  pihak  yang  menanggung.  Apabila  kemudian ternyata peristiwa yang dimaksud itu tidak terjadi. 1
Muhammad  Muslehuddin  memberikan  pengertian  asuransi  sebagai  iuran bersama  untuk  meringankan  beban  individu  kalau-kalau  beban  tersebut menghancurkannya.  Konsep  asuransi  yang  paling  sederhana  dan  umum  adalah
1 Wirjono Prodjodikoro, 1986, Hukum Asuransi di Indonesia , Jakarta, Intermasa , hal.1
suatu  persediaan  yang  disiapkan  oleh  sekelompok  orang  yang  bisa  ditimpa kerugian, kerugian tersebut menimpa salah seorang di antara mereka, maka beban kerugian tersebut akan disebarkan ke seluruh kelompok. 2
Dalam  Pasal  246  KUHD,  dinyatakan  bahwa  Asuransi  atau  pertanggungan adalah  suatu  perjanjian  dengan  mana  seorang  penanggung  mengikatkan  dirinya kepada  seorang  tertanggung,  dengan  menerima  suatu  premi,  untuk  memberikan penggantian  kepadanya  karena  suatu  kerugian  atau  kehilangan  keuntungan  yang diharapkan,  yang  mungkin  akan  dideritanya  karena  suatu  peristiwa  yang  tidak tentu. 3
Asuransi  selama  ini  digunakan  oleh  mayoritas  masyarakat  (non syariah) bukan  merupakan  asuransi  yang  dikenal  oleh  para  pendahulu  dari kalangan ahli fiqih, karena tidak termasuk transaksi yang dikenal oleh fikih islam, dan tidak pula dari kalangan para sahabat yang membahas hukumnya.
Konsep  dan  perjanjian  asuransi  merupakan  jenis  akad  baru  yang  belum pernah  ada  pada  masa  perkembangan  fiqih  Islam.  Hal  ini  banyak  menimbulkan perbincangan dan pendapat bermunculan dari para ulama fiqih masa kini diantara mereka ada yang membolehkan dan menghalalkan asuransi dan sebahagian yang lainnya melarang dan mengharamkan asuransi. 4
Konsep  asuransi  dalam  Islam  bukanlah  hal  baru,  karena  sudah  ada  sejak zaman  Rasullah  yang  disebut  dengan aqilah, bahkan  menurut  Thomas  Patrick dalam  bukunya Dictionary  of  Islam, hal  ini  sudah  menjadi  kebiasaan  suku  Arab sejak zaman dulu bahwa jika ada salah satu anggota yang terbunuh oleh anggota suku  lain,  pewaris  korban  akan  dibayar  sejumlah  uang  darah  ( diyat) sebagai konpensasi  oleh  saudara  terdekat  dari  pembunuh  tersebut  yang  disebut Aqila, harus  membayar  uang  darah  atas  nama  pembunuh. 5 Dari  sinilah  asal  muasal asuransi mutual mulai terbentuk. Meskipun bentuk asuransi mutual ini merupakan bentuk asuransi paling primitif namun jika dibandingkan dengan asuransi modern akan  terdapat  beberapa  perbedaan  pokok.  Dasar-dasar  asuransi  mutual  adalah
2 Muhammad Muslehuddin, , 1999, Menggugat Asuransi Modern , Jakarta, Lentera, hal. 3
3 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Buku Satu, hal.64
4 Abdul  Aziz  Dahlan,  Dkk , 1999, Ensiklopedi  Hukum  Islam ,  ,Cet.ke-3  Jilid  3,Jakarta, PT.Ihtikar Baru Van Hoev ,hal.827.
5 Muhammad  Syakir  Sula,  2004, Asuransi  Syari’ah  (Life  and  General)  Konsep  dan Sistem Operasional , Cet ke-2, Jakarta, PT. Gema Insani,hal.31
anggota  baik  secara  individu  maupun  secara  bersama-sama  sebagai  penanggung sekaligus tertanggung. Ditinjau dari sifat organisasinya, tidak ada maksud-maksud mencari  keuntungan  juga  tidak  ada  maksud  eksploitasi  memperkaya  salah  satu pihak dengan memeras yang lain.
Dalam Islam, praktik asuransi pernah dilakukan pada masa Nabi Yusuf As, yaitu pada saat ia menafsirkan mimpi dari raja Firaun, tafsiran yang ia sampaikan adalah  bahwa mesir akan  mengalami  masa  7  (tujuh)  panen  yang  melimpah  dan ikuti  dengan  masa  7  (tujuh)  tuhun  paceklik,  untuk  menghadapi  masa  kesulitan (paceklik) itu Nabi Yusuf As, menyarankan agar menyisihkan sebagian dari hasil panen pada masa tujuh tahun pertama. Saran Nabi Yusuf As, ini dikuti oleh raja Firaun, sehingga masa paceklik dapat ditangani dengan baik. 6
Dalam perkembangan asuransi selanjutnya banyak pendapat ulama pro dan kontra terhadap asuransi, yakni ada pendapat ulama yang mengharamkan dan ada yang  menghalalkan  asuransi.  Adapun  alasan-alasan  para  ulama  mengharamkan asuransi sebagai berikut:
1. Asuransi merupakan perjanjian pertaruhan
2. Asuransi merupakan perjudian semata-mata
3. Asuransi melibatkan urusan yang tidak mesti
4. Asuransi  merupakan  suatu  usaha  yang  dirancang  untuk  meremehkan  derajat Allah SWT
5. Jumlah premi tidak tetap, pihak tertanggung tidak akan mengetahui beberapa kali bayaran angsuran yang dapat dilakukannya sampai mati.
6. Jaminan berbunga (bersifat riba )
7. Riba dilarang dalam Islam. 7
Salah  satu  alasan  beberapa  ulama  mengharamkan  asuransi  yaitu  karena merupakan  perjanjian  pertaruhan.  Perjanjian  atau  kontrak  atau  akad  dalam asuransi  dianggap  mengandung  unsur  perjudian  ( maisir )  dan  dapat  berdampak pada  munculnya gharar (penipuan).  Perjanjian  asuransi  modern  ditiru  dari perjanjian  asuransi  laut  Yunani  kuno  dimana  para  pedagang  laut  diberi  modal
6 Wirdyaningsih,  2005, Bank  dan  Asuransi  Islam  di  Indonesia, Cet.  Ke-2,Jakarta, Kencana, hal. 179
7 Muhammad Muslihuddin, 1997, Asuransi dalam Islam, Cet. Ke-2,Jakarta,Bumi Aksara, hal.123
yang  dapat  digunakan  sebagai  ganti  rugi  untuk  kerugian  yang  mungkin  akan dihadapi  oleh  kapal  pedagang.  Jika  kapal  mengalami  kerusakan  dan  kerugian maka  hutang  akan  dihapus  dan  sebaliknya  jika  pedagang  membawa  kapalnya kembali dengan selamat maka mereka berkewajiban mengembalikan modal yang diberikan  oleh  penanggung  dan  ditambah  dengan  pajak  sesuai  dengan  perjanjian awal.
Perjanjian  atau  kontrak  atau  akad  dalam  asuransi  merupakan  salah  satu bagian pokok dalam asuransi dan merupakan pokok pangkal dari tanggung jawab yang  harus  dilaksanakan.  Kejelasan  kontrak  atu  akad  dalam  praktik  muamalah menjadi  prinsip  karena  akan  menentukan  sah  atau  tidaknya  secara  syariah. Demikan pula dengan kontrak antara peserta dengan perusahaan asuransi.
Menurut pendapat ulama Syafi‟iyah, Malikiyah dan Hanabilah, akad adalah segala  sesuatu  yang  dikerjakan  seseorang  berdasarkan  keinginan  sendiri,  seperti wakaf,  talak,  pembebasan  atau  sesuatu  yang pembentukannya  membutuhkan keinginan dua orang, seperti jual beli, sewa menyewa, perwakilan dan gadai. 8
Menurut  Charless  L.  Knapp  dan  Nathan  M.  Crystal  mengatakan bahwa, kontrak  adalah  suatu  persetujuan  antara  dua  orang  atau  lebih  tidak  hanya memberikan  kepercayaan,  tetapi  secara  bersama-sama  saling  pengertian  untuk melakukan  sesuatu  pada  masa  mendatang  oleh  seseorang  atau  keduanya  dari mereka. 9
Istilah  kontrak  berasal  dari  bahasa  lnggris,  yaitu contracts. Sedangkan dalam  bahasa  Belanda,  disebut  dengan overeenkomst (perjanjian).  Pengertian perjanjian atau kontrak diatur Pasal 1313 KUH Perdata. Pasal 1313 KUH Perdata berbunyi:  "Perjanjian  adalah  suatu  perbuatan  dengan  mana  satu  pihak  atau  lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih."
Akad menurut bahasa mempunyai beberapa arti antara lain :
1. Mengikat  yaitu  mengumpulkan  dua  ujung  tali  dan  mengikat  salah  satunya dengan yang lain sehingga bersambung kemudian keduanya menjadi sepotong benda
8 Muhammad  Firdaus  N.H,  dkk., 2005, Memahami  Akad-akad  Syari’ah ,  Cet.  I,  Jakarta Renaisan, hal. 13
9 Salim  HS,  Hukum  Kontrak,  2003, Teori  &  Teknik  Penyusunan  Kontrak ,  Cet.I,  Jakarta,  Sinar Grafika, hal. 26.
2. Sambungan  yaitu  sambungan  yang  memegang  kedua  ujung  itu  dan mengikatnya
3. Janji sebagai mana dijelaskan dalam Al-Qur‟an surat Ali Imran ayat 194 yang artinya  : Ya  Tuhan  kami,  berilah  kami  apa  yang  Telah  Engkau  janjikan kepada kami dengan perantaraan rasul-rasul Engkau. dan janganlah Engkau hinakan kami di hari kiamat. Sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji . 10
Sedangkan akad atau kontrak menurut istilah adalah suatu kesepakatan atau komitmen bersama baik lisan, isyarat, maupun tulisan antara dua pihak atau lebih yang memiliki implikasi hukum yang mengikat untuk melaksanakannya. 11
Pengertian  perjanjian  atau  kontrak  (akad)  diatas  memberikan    gambaran bagaimana  seharusnya  pelaksanan  dalam  pembuatan  perjanjian  sehingga  dapat mengacu  dan  sesuai  dengan  hukum.  Terutama  perjanjian  atau  kontrak  dalam asuransi modern yang banyak dipakai masyarakat saat ini. Perjanjian atau kontrak yang terjadi pada asuransi modern diharapkan dapat memenuhi persyaratan dalam Hukum Islam.
Hukum  Islam  adalah  hukum  yang  sistematis,  jelasnya,  hukum  Islam mengandung  dokrin  yang  lengkap  yang  saling  berkaiatan.  Setiap  institusi  ada hubungannya  dengan  institusi  yang  lain;  contohnya  bagian  utama  dari  hukum perjanjian (kontrak) dan tanggung jawab diuraikan melalui perbandingan dengan perjanjian  dalam  urusan  jual  beli.  Lebih  lanjut  lagi,  hukum  itu  pada keseluruhannya  diakaui  oleh  hukum  agama,  hukum  moral  seperti  pengharaman riba,  pengharaman  terhadap  jual  beli  sesuatu  yang  tidak  pasti,  memberatkan tentang cara yang adil atau sama ( mithl ). 12
Hukum  Islam  merupakan  hukum  yang  bersumber  kepada  nilai-nilai keislaman,  yang  dibentuk  dari  dalil-dail  agama  Islam.  Hukum  Islam  hanya ditujuakn  kepada  mereka  yang  menganut  agama  Islam  dan  bukan  untuk  orang tidak  beragama Islam.
Dalam  Ensiklopedi  Hukum  Islam  disebutkan  bahwa  asuransi  adalah transaksi  perjanjian  antara  dua  pihak;  pihak  yang  satu  bekewajiban  membayar
10 Depertemen Agama RI, 1989, Al-Qur’an dan Terjemahan, Surabaya , Mahkota hal . 194.
11 Muhammad Salam Madkur ,1963, al-Madkhal al-fiqh al –Islamiyy . (ttp: Dar al-Nahdah al- „Arabiyyah), hal.506
12 Dr. Mohammad Muslehuddin,1995, An Introduction to Islamic Law ,hal. 201, Asuransi Dalam Islam Schacht, Jakarta,Bumi Aksara, hal. 91
iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar  iuran  jika  terjadi  sesuatu  yang  menimpa  pihak  pertama  sesuai  dengan perjanjian yang dibuat. 13
Dr.  Muhammad  Muslehuddin  merupakan  salah  satu  tokoh  islam  yang menolak  asuransi  modern.  Beliau  adalah  seorang  Guru  Besar  Hukum  Islam  di Universitas London. Muhammad Muslehuddin lahir pada 27 Desember 1918 dan meninggal    23  Maret  1983.  Muhammad  Muslehuddin  adalah  seorang  pemimpin Sufi  lahir  di  Nander  Hyderabad  di  India  's  Deccan  Plateau.  Ayahnya  adalah Ghulam  Jilani,  seorang  sarjana  Islam.  Beliau  menghabiskan  hidupnya  khotbah Islam , dan melayani gerakan Barelvi sampai kematiannya. Di bawah pengawasan ayahnya Ghulam Jilani, Beliau hafal Quran sebelum usia 14.
Berdasarkan uraian latar belakang diatas akan dibahas bagaimana Pemikiran Muhammad  Muslehuddin  Tentang  Perjanjian  (Kontrak)  Asuransi  Modern  dan bagaimana  Perjanjian  (Kontrak)  Asuransi  Modern  tersebut  Menurut  Hukum Islam?

## Asuransi
Kata asuransi berasal dari bahasa Belanda, Assurantie, yang dalam hukum Belanda  disebut Verzekering yang  artinya  pertanggungan.  Dari  peristilahan assurantie kemudian  timbul  istilah assuradeur bagi  penanggung  dan geassureerde bagi tertanggung. 14
Pengertian  Asuransi  konvensional  secara  bahasa  adalah  pertangunggan, istilah  pertanggungan  dikalangan  orang  belanda  disebut verzekering .  Hal  ini dimaksud  melahirkan  istilah assurantie,  assuradeur bagi  penanggung  dan geasussreeder bagi tertangunggung. 15
Didalam  UU  RI  Nomor  2  Tahun  1992  tentang  Usaha  Perasuransian merupakan pertanggungan yang didalamnya ada perjanjian antara dua pihak atau lebih,  yaitu  pihak  pertanggung  mengikatkan  diri  kepada  tertanggung,  dengan
13 Abdul Aziz Dahlan dkk,1996, Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta,Ichtiar Baru van Hoeve,hal. 138
14 Muhammad Syakir Sula, Op cit , h. 07
15 Zainuddin Ali, 2008, Hukum Asuransi Syariah . Edisi 1 Cet 1, Jakarta,Sinar Grafik , hal.
menerima  premi  asuransi,  untuk  memberikan  penggantian  kepada  tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan. 16
Menurut  Mushtafa    Ahmad  Zarga,  makna  asuransi  secara  istilah  adalah kejadian, adapun metodalogi dan gambarannya dapat berbeda-beda. Namun pada intinya,  asuransi  adalah  cara  atau  metode  untuk  memelihara  manusia  dalam menghindari  resiko  (ancaman)  bahaya  yang  beragam  yang  akan  terjadi  dalam hidupnya, dalam perjalanan kegitan hidupnya atau dalam aktivitas ekonominya. 17
Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan  mana  pihak  penanggung  mengikatkan  diri  kepada  tertanggung  karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul  dari  suatu  pembayaran  yang  didasarkan  atas  meninggal  atau  hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. 18
Dalam Ensiklopedi Hukum Islam disebutkan bahwa Asuransi ( Ar:at-ta’min ) adalah”transaksi  perjanjian  antara  dua  pihak  yang  lain  berkewajiban  membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran  jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian  yang dibuat. 19
Dari  defenisi  diatas  maka  penulis  dapat  menyimpulkan  bahwa  asuransi syari‟ah bersifat saling melindungi  dan saling tolong menolong yaitu prinsip yang melindungi  dan  saling  menolong  atas  dasar  ukhwah  Islamiyah  antara  sesama anggota peserta asuransi syari‟ah dalam menghadapi resiko. Oleh sebab itu, premi pada  asuransi  syari‟ah  adalah  sejumlah  dana  yang  dibayarkan  oleh  peserta  yang terdiri atas dana tabungan.
Sumber hukum asuransi adalah dasar kekuatan atau dasar berpijak kegiatan penyelenggaraan  asuransi.  Dalam  al-Quraan  Surah  Al-Hasyr  Ayat  18  dan  Surah Al-Maidah  ayat  2  menjadi  dasar  hukun  Asuransi  Syariah  yang  berbunyi  sebagai berikut:
16 Ibid , h. 67
17 Muhammad Syakir Sula, op.cit ., h. 29
18 Kasmir.  2008, Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Lainnya ,  Edisi  Revisi,Jakarta,  PT. Rajagrafindo Persada. hal. 292
19 Hasan  Ali,  2004, Asuransi  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam. Edisi  1Cet.  Ke-1,Jakarta Penada Media , hal. 59
Surah  Al-Hasyr  Ayat  18:  Artinya: Hai  orang-orang  yang  beriman, bertakwalah  kepada  Allah  dan  hendaklah  setiap  diri  memperhatikan  apa  yang Telah  diperbuatnya  untuk  hari  esok  (akhirat);  dan  bertakwalah  kepada  Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
Surat  Al  Maidah  ayat  2:  Artinya: dan  tolong-menolonglah  kamu  dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.
Secara  umum  di  Indonesia  sekarang  ini,  perjanjian  asuransi  diatur  dalam dua kodifikasi, yaitu  KUHPerdata  dan  KUHD.  Di  samping  itu  sejak  tahun  1992 juga telah keluar Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Untuk lebih jelasnya, dasar hukum perjanjian asuransi di Indonesia antara lain 20 :
1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
a. Buku III Bab I tentang perikatan-perikatan pada umumnya.
b. Buku  III  Bab  II  tentang  perikatan-perikatan  yang  dilahirkan  dari kontrak atau persetujuan.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).
a. Buku  I  Bab  IX  Pasal  246  s/d  286,  memuat  tentang  asuransi  atau pertanggungan pada umumnya.
b. Buku  I  Bab  X  Pasal  287  s/d  308,  memuat  tentang  pertanggungan terhadap biaya kebakaran, hasil pertanian dan pertanggungan jiwa.
c. Buku  II  Bab  IX  Pasal  592  s/d  685,  memuat  tentang  pertanggungan terhadap bahaya-bahaya laut dan bahaya-bahaya perbudakan.
d. Buku  II  Bab  X  Pasal  686  s/d  695,  memuat  pertanggungan  terhadap bahaya-bahaya  pengangkutan  di  darat  dan  di  sungai-sungai  serta perairan pedalaman.
3. Undang-undang  Nomor  2  Tahun  1992  tanggal  11  Februari  1992  tentang Usaha Perasuransian. 4. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992 tanggal 30 Oktober 1992 tentang penyelenggaraan usaha peasuransian.
a. Keputusan-keputusan Menteri Keuangan sebagai petunjuk pelaksanaan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah.
20 http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/23667/3/Chapter%20II.pdf
b. Surat  Keputusan  Menteri  Keuangan  RI  No.  1250/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988 tentang Usaha Asuransi Jiwa.
c. Surat  Keputusan  Menteri  Keuangan  RI  No.  77/KMK.011/1987 tanggal  10  Februari  1987  tentang  Perizinan  Agen  Asuransi  Jiwa  di indonesia.
d. Surat  Dirjen  Moneter  Dalam  Negeri  Departemen  Keuangan  RI  No. 626/MK-11/1987  tanggal  15  September  1987  tentang  Pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 77/KMK-011/1987.
e. Surat Edaran Dirjen Moneter Dalam Negeri Departemen Keuangan RI No. SE-365/MD/1981 tentang Kode Etik Agen Asuransi Jiwa.
Asuransi tidak terlepas dari kesalahan riba dan perjudian tapi tidak menapik bahwa  dalam  islam  ada  perintah  menegenai  perlindungan  ats  nyawa  dan  harta. Syariat  atau  hukum  islam  telah  menentukan  bahwa  akhlak  merupakan  prinsip utama dalam perniagaan.
Perkataan  perjanjian  atau  kontrak  dalam  Bahasa  Arab  adalah aqd yang dilafal akad yang berarti perikatan, perjanjian, dan pemufakatan al-ittifaq . Secara terminologi  fiqih,  akad  didefinisikan  dengan  “ pertalian  ijab ( pernyataan melakukan  ikatan)  dan  qabul  (pernyataan  penerimaan  ikatan)  sesuai  dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada obyek perikataan ”. 21
Apabila  ijab  dan  qabul  telah  memenuhi  syarat-syaratnya,  sesuai  dengan ketentuan  syara‟,  maka  terjadilah  perikatan  antara  pihak-pihak  yang  melakukan ijab dan qabul dan muncullah segala akibat hukum dari akad yang disepakati itu.
Akad  dalam  Islam  dibangun  atas  dasar  mewujudkan  keadilan    dan menjauhkan  penganiayaan.  Pada  dasarnya  harta  seorang  muslim  itu  tidak  halal kecuali  dipindahkan  haknya  dengan  kesukaan  hatinya  (kerelaan).  Akad-akad dalam  muamalah  sangatlah  luas  sampai  mencakup  segala  apa  saja  yang  dapat merealisasikan  kemaslahatan-kemaslahatan.  Kejelasan  akad  dalam  praktek muamalah  penting  dan  menjadi  prinsip  karena  akan  menentukan  sah  tidaknya muamalat tersebut secara syar‟i.
Hubungan  akad  yang  melandasi  segenap  transaksi  inilah  yang membedakannya  dengan  Lembaga  Keuangan  Konvensional,  karena  akad  yang
21 Ibm  „Abidin, Radd  al-Muhtar’ala  ad-Dur  al-Mukhtar ,  jilid  II,  Amiriyah,Mesir,tt. Hal.255
diterapkan di perbankan syari‟ah dan lembaga keuangan syariah non bank lainnya, memiliki  konsekuensi  duniawi  dan  ukhrawi  karena  akad  yang  dilakukan berdasarkan hukum Islam.
Demikian  juga  halnya  dalam  asuransi,  akad  antara  perusahaan  dengan peserta  haruslah  jelas.  Kejelasan  akad  yang  dipergunakan  akan  memberikan kejelasan hukum terhadap hubungan kerjasama yang terjadi sehingga beberapa hal yang  diharamkan  di  dalam  Islam,  di  antaranya  yaitu,  gharar  (untung-untungan), unsur maysir (judi), dan riba tidak terjadi.
Umat Islam yang diwajibkan hidup berlandaskan aturan Al-Qur`an dan As- Sunnah, tentunya kita bertanya-tanya, bagaimana hukumnya asuransi ini. Karena, walaupun  ini  termasuk  mu‟amalah  yang  masuk  ke  dalam  kaidah al-ashlu  fi  al- ashyâ`  al-ibâhah  illa  mâ  dalla  ad-dalîlu  ‘alâ  tahrîmihi ,  dan  memang  akad asuransi  ini  tidak  terdapat  dalam  Al-Qur`an  dan  As-Sunnah,  tetapi  ada  yang terlihat janggal dari akad ini. Di antaranya seperti, hanya dengan membayar premi 50  ribu  perbulan,  saat  meninggal,  ahli  waris  langsung  mendapatkan  200  juta. Walaupun premi itu baru sekali bayar, dan ditakdirkan si konsumen (tertanggung) meninggal,  maka  perusahaan  asuransi  tetap  membayarkan  biaya  santunannya penuh.  Dan  sebaliknya,  jika  premi  yang  dibayarkan  sudah  banyak,  tetapi  dalam batas  usia  60  (batas  usia  akad  asuransi  berakhir)  si  tertanggung  tidak  meninggal juga,  maka  uang  premi  yang  selama  itu  dibayarkan  menjadi  milik  perusahaan asuransi.
Para ulama menyimpulkan bahwa di dalam akad asuransi terdapat beberapa hal  yang  diharamkan  di  dalam  Islam,  di  antaranya  yaitu,  gharar  (untung- untungan), unsur maysir (judi),
Perjanjian  pada  asuransi  moderen  merujuk  pada  perjanjian  asuransi  laut Yunani  Kuno.  Pada  umumnya  perjanjian  asuransi  laut  pada  masa  itu  diberikan kepada pedagang laut supaya dapat digunakan sebagai ganti rugi untuk kerugian yang  mungkin  akan  dihadapi  oleh  kapal  atau  kargo.  Unsur  perjanjian  asuransi Yunani  telah  membentuk  satu  persediaan  seandainya  sekuriti  terhadap  uang pendahuluan itu rugi atau rusak, maka utang akan dihapus.
Syariat atau hukum Islam telah menetukan bahwa akhlak merupakan prinsip utama  dalam  perniagaan.  Oleh  sebab  itu  dalam  perniagaan,  usaha  untuk
menambah  kekayaan  dengan  cara  yang  tidak  adil,  penipuan  ( gharar ),  membuat akad  yang  menggantung  dan  menangguhkan  penyeraan  adalah  dilarang.  Pendek kata  segala  hal  tindakan  yang  menimbulkan  pertikaian  akan  dikutuk.  Pihak manapun  yang  menjadi  perkara  tidak  pasti  sebagai  dasar  dari  dalam  pengurusan niaga mereka berarti mereka melakukan penipuan.
Perkara  yang  terkandung  dalam  sesuatu  perjanjian  haruslah  tertentu ( ma’lum atau  diketahui).  Syarat  ini  haruslah  dipatuhi  terutamanya  pada  barang yang  dapat  diukur  atau  ditimbang,  yang  ada  kaitannya  dengan  hukum  riba. Banyak penyebab perjanjian asuransi diharamkan diantaranya usaha mendapatkan kekayaan  dengan  cara  yang  tidak  wajar  dab  unsur  penipuan  merupakan  unsure yang  paling  kentara. Jelasnya,  perjanjian asuransi  tidak  dapat  dilaksankan  dalam Islam  mmelainkan  setelah  perjanjian-perjanjian  itu  tidak  mengandung  perkara- perkara yang diharamkan sama sekali.
Golongan  modern  beralasan  bahwa  hakikatnya  perjanjian  itu  diadakan untuk  menwarkan  jaminan  perlindungan  untuk  menghadapi  kerugian  akibat sesuatu  bencana  yang  terjadi  pada  yang  diasuransikan  tanpa  unsur  pertambahan kekayaan  yang diharamkan pada pihak manapun. Tetapi apakah benar perjanjian asuransi  bersesuaian  dengan  perjanjian  jaminan  perlindungan  menghadapi kerugian yang dinamakan kafalat . 22
Kafalat menurut  Islam  terbagi  dua  yaitu kafalat  al  nasf yaitu kafalat bagi manusia  dan kafalat  al  mal yang  merupakan kafalat bagi  harta. Kafalat dalam Islam  diadakan  sebagai  liabilitas  tambahan  yang  berkaitan  dengan  soal  tuntutan dan  ada  pihak  ketiga  yang  terlibat  dalam kafalat .  Pihak  modern  menekankan persamaan  diantara  perjanjian  kafalat  dengan  perjanjian  asuransi  dari  segi jaminannya yang dita‟liqkan pada sesuatu syarat. 23
Menurut  Muhammad  Muslehuddin,  perrjanjian  asuransi  haram  disebabkan adanya unsur ketidakpastian dan kandungannya tidak tentu. Demikian juga karena ada  ta‟liq  pada  kerugian  yang  belum  pasti  yang  menjadikan  perjanjian  asuransi suatu  pertaruhan atau  permainan  yang  bergantung  pada  nasib.  Asuransi  memang merupakan  perpindahan  tanggungan  kerugian  dalam  bentuk  penyerahan  uang tunai  dari  satu  pihak  kepihak  lain,  dengan  kata  lain  kebimbangan  seseorang
22 Muhammad Muslehuddin, Op. Cit , hlm.144
23 Ibid
dipindahkan  kepundak  orang  lain  yang  sanggup  menerimanya  sebagai  suatu tanggungan  dengan  perhitungan  pembayran  premi.  Inilah  diantara  ciri-ciri perjanjian asuransi modern yang mengamalkan prinsip perniagaan kapitalis  yang mengutamakan kepentingan sendiri. 24
Ini  berbeda  dengan  asuransi  tanggungan  bersama  karena  berdasarkan asuransi  ini  pihak  tertanggung  itu  juga  menjadi  penanggung  asuransi.  Apabila musibah terjadi tanggungan kerugian tidak dipindahkan kepada pihak lain, tetapi ditanggung  oleh  semua  pihak.  Peribahasa  “berat  sama  dipikul,  ringan  sama dijinjing” diterapkan. Perkara yang ditekankan adalah sikap tolong menolong dan menjaga kepentingan bersama dalam setiap komunitas. Jelasnya tolong menolong dan  jaminan  keselamatan  adalah  tujuan  sebenarnya  dari  asuransi  tanggungan bersama.
Perjanjian  asuransi  memang  diakui  sebagai  perjanjian  jual-beli,  tetapi aktivitas jual beli dalam Islam ada 4 yaitu;
1. Bay yaitu jual beli barang tertentu dengan disebut harganya
2. Muqyadah (pertukaran) adalah barang tertentu yang dijual dengan pertukaran barang tertentu lainnya.
3. Sarf yaitu jual beli mata uang dengan mata uang
4. Salam yaitu jual beli nilai uang untuk sesutu barang pesanan tertentu. 25
Untuk menentukan perjanjian asuransi termasuk dalam aktivitas yang mana, perlu  merujuk  kepada  kandungannya  yang  dapat  kita  katakan  yaitu  uang  tunai. Dengan  mengabaikan  semua  pengertian  tentang  kerugian  itu  dapat  dibuktikan serta dinilai, perjanjian asuransi adalah janji pihak pertama (penanggung asuransi) dengan  pertimbangan  pembayaran,  yakni  janji  yang  disyratakan  dengan pembayaran  sejumlah  uang  tertentu  (premi)  dari  pihak  kedua  (orang  yang  ikut asuransi). Seandainya musibah terjadi, pihak pertama akan menafsirkan kerugian dengan nilai uang kemudian membayarkannya kepada pihak kedua tidak melebihi jumlah  maksimum  yang  disetujui.  Jelaslah  disini  masalah  yang  terjadi  dalam perjanjian  asuransi  adalah  pertukaran  benda  sejenis.  Masalah  yang  terjadi  dalam perjanjian  asuransi  adalah  nilai  premi  dang  anti  rugi  tidak  sama.  Sekalipun  nilai
24 Ibid , hlm.148
25 Mahbubi, Kifayah , Jil 3, hal.2; A Rahim, Muhammadan  Jurisprudence , hal.290
keduanya  disamakan,  namun  perjanjian  asuransi  masih  tetap  haram  karena  tidak dilakukan penyerahan bersamaan pada waktu perjanjian.
Menurut  golongan  modern  perjanjian  asuransi  bersesuaian  dengan perjanjian  jaminan  perlindungan  menghadapi  kerugian  yang  dinamakan  kafalat. Kata kafalat berasal  dari al  kifl yang  berarti  berhubungan  atau  pertambahan. Dalam  istilah  undang-undang  perkataan  ini  maksudnya  adalah  hubungan seseorang  dengan  orang  lain  dalam  urusan  membuat  tututan.  Perjanjian  ini dinamakan  kafalat  karena  pertambahan  yang  dilakukan  oleh  seseorang  untuk menjalankan  tanggungjawabnya  terhadap  orang  lain  untuk  memenuhi  suatu tuntutan.  Menurut  hukum  Islam,  penyerahan  dan  pertukaran  hak  milik  barang hendaklah  pada  masa  akad  dan  tidak  boleh  ditangguh-tangguhkan.  Berdasarkan uraian  datas  maka  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  perjanjian  asuransi  tidak dapat disamakan dengan kafalat.
Asuransi  adalah  suatu  perjanjian  penjualan  sebagaimana  yang  terbukti dalam  polisnya  yaitu  dokumen  mengenai  perjanjian.  Dalam  perjanjian  ini penentuan  ganti  rugi  berdasarkan  nilai  resiko  kerugian  yang  ditentukan  pula berdasarkan  hukum  bilangan  yang  banyak,  dan  sebagaimana  yang  kita  ketahui, hukum  itu  tidak  pernah  tepat.  Hukum  itu  hanyalah  suatu  proses  spekulasi  dan tidaklah dikatakan demikian jika tidak disertai perkara yang tidak pasti. Walaupun pengandaian atau masa kandungan perjanjian itu sudah pasti namun tidak ada satu pihakpun  yang  mengetahui  nilai  sebenarnya  ganti  rugi  yang  sepantasnya  dibayar pada masa ganti rugi itu harus dibayar. Oleh karena itu kadar ganti rugi itu perlu ditentukan  sejak  awal-awal  lagi  dan  apabila  kerugian  terjadi  ganti  rugi  dibayar tidak  melebihi  batas  maksimum  yang  telah  disetujui.  Dengan  ini  nyata  sekali bahwa unsur ketidakpastian terdapat dalam perjanjian asuransi. 26
Argumentasi  golongan  modern  yang  mengatakan  kandungan  perjanjian asuransi  adalah  jaminan  keselamatan  adalah  tidak  benar.  Berdasarkan  hukum Islam bahwa tidak ada sesuatu yang tidak jelas atau sesuatu yang tidak pasti dapat dijadikan  kandungan  perjanjian  penjualan.  Perjanjian  pengupahan  untuk  tugas pemeliharaan  ( aqd  al  isti’jhar  ala  al  harasa )  yang  dijadikan  rujuakn  oleh golongan modern sebagaiperbandingan tidak ada kaitannya denagn alasan mereka
26 Muhammad Muslehuddin, Asuransi dalam Islam, Op.Cit, hal 149
dalam  hal  “keselamatan”  tidak  menjadi  isi  perjanjian  tetapi  hasil  yang dikehendaki.  Perjanjian  ini  berbentuk  sewaan  ( ijarah )  yaitu  memindahkan  hak menikmati  harta  sebagai  ganjaran  untuk  sesuatu  yang  dipertimbangkan.  Dalam perjanjian ini,  pengabdian memungkinkan  dijadikan  kandungan,  kemudian  pihak majikan  membayar  upah  untuk  pengabdian  tersebut.  Oleh  karena  itu,  perjanjian pengupahan ini tidak dapat disamakan dengan perjanjian asuransi.

## Penutup
Dari  uaraian  diatas,  maka  penulis  dapat  mengambil  kesimpulan  sebagai berikut:
1. Menurut Muhammad Muslehuddin Perjanjian Asuransi modern adalah haram disebabkan  karena  adanya  unsur  ketidak  pastian  dan  kandungannya  tidak tentu.  Juga  karena  ada  ta‟liq  pada  kerugian  yang  belum  pasti  yang  menjadi perjanjian asuransi itu suatu pertaruhan atau permainan yang bergantung pada nasib.  Serta  Bunga  atau  pertambahan  yang  diperoleh  melalui  perniagaan  ini dan penangguhan penyerahan dalam pertukaran uang adalah riba. Dan dalam perjanjian asuransi moderen terdapat unsur ketidak pastian.
2. Asuransi tidak terlepas dari kesalahan riba dan perjudian tetapi tidak menapik bahwa  dalam  Islam  ada  perintah  mengenai  perlindungan  nyawa  dan  harta.
Untuk  melindungi  nyawa  dan  hartanya  umat  Islam  memerlukan  asuransi karena  darurat.  Asuransi  belum  ada  hukumnya  dalam  Al-Quran  dan  hadist sehingga  masalah  asuransi  perlu  di  ijtihadkan  dengan  pendekatan  Qiyas  dan Maslahah-maslahah  di  era  konterporer  sekarang  ini,  dan  mengetahui hukumnya  merupakan  tuntutan  zaman  dan  tantangan  bagi  mujahidin  dalam menentukan  hukum  menanggapi  masalah-masalah  kontemporer  yang memerlukan  status  hokum  Islam.  Menurut  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN-MUI)  Fatwa  DSN  No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang  Pedoman  Umum  Asuransi  Syariah  bagian  pertama  menyebutkan pengertian  Asuransi  Syariah  (ta‟min,  takaful  atau  tadhamun)  adalah  usaha saling  melindungi  dan  tolong  menolong  diantara  sejumlah  orang  atau  pihak melalui  investasi  dalam  bentuk  set  dan  atau  tabarru  yang  memberikan  pola pengembalian  untuk  menghadapi  resiko  tertentu  melalui  akad  atau  perikat
yang sesuai dengan syariah. Kita sebagai umat Islam harus pintar memilih dan menemukan  nama  yang  baik  dan  sesuai  dengan  ajaran  agama  kita  antara asuransi syariah dan asuransi modern.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Aziz  Dahlan,  Dkk ,  Ensiklopedi  Hukum  Islam, Cet.ke-3  Jilid  3(Jakarta:
PT.Ihtikar Baru Van Hoeve,1999)
Abdullah  Al-Mushlih  dan  Sholah  Ash-Shawi, Fikih  Ekonomi  Keuangan  Islam , PenerjemahAbu Umar Basyir, Kata Pengantar Adiwarman A. Karim, Cet. I (Jakarta : Darul Haq, 2004).
Asep  Hermawan. Penelitian  Bisnis.  Paradigma  Kuantitatif .  (Jakarta:  Grasindo. 2007).
Depertemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, ( Surabaya : Mahkota, 1989).
Faried  Wijaya  dan  soetotwo  hadiwegenino. Lembaga-lembaga  Keuangan  dan Bank , Edisi ke-2. (Yogyakarta: BPFE. 1991).
Hasan  Ali, Asuransi  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam. Edisi  1Cet.  Ke-1.  (Jakarta: Penada Media, 2004).
Heri Sudarsono. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah . Edisi Ke-2. (Yogyakarta: Ekonisia, 2002).
http:// wikipedia.org
http://www.bibliography.com.pk
http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/23667/3/Chapter%20II.pdf http://ocw.usu.ac.id/course/download/10500000010-hukum- perusahaan/kn_508_slide_syarat- syarat_sahnya_dan_momentum_terjadinya_kontrak.pdf .
http://pwkpersis.wordpress.com/2012/02/29/hukum-asuransi-di-dalam-islam/
Ibm „Abidin, Radd al-Muhtar’ala ad-Dur al-Mukhtar , jilid II. (Amiriyah, Mesir, tt).
Imam  Musbikin. Qawa’id  Al-Fiqhiyah ,  cet.  1.  (Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada, 2001).
Jafril  Khalil. “Akad-Akad  Produk  Keuangan  Islam ,”  Materi  Training  Certified Islamic  Insurance  Specialist  –  CIIS,  LPKG-Lembaga  Diklat  Depkeu, 2003.
Kasmir. Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Lainnya ,  Edisi  Revisi.  (Jakarta:  PT. Rajagrafindo Persada, 2008).
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Buku Satu.
Muhammad Muslehuddin, Menggugat Asuransi Modern , (Lentera, Jakarta, 1999).
_________, Insurance and Islamic Law , (Makazi Maktaba Islami, Delhi, 1995).
_________, Asuransi dalam Islam, Cet. Ke-2. (Jakarta: Bumi Aksara, 1997).
Mahbubi, Kifayah , Jil 3, hlm.2; A Rahim, Muhammadan  Jurisprudence , hlm.290
Muhammad  Syakir  Sula, Asuransi  Syari’ah  (Life  and  General)  Konsep  dan Sistem Operasional , Cet ke-2. (Jakarta: PT. Gema Insani 2004).
M.Tamyiz  Muharrom, “Kontrak  Kerja:  Antara  Kesepakatan  dan  Tuntutan Pengembangan  SDM ”,  dalam Al  Mawarid Jurnal  Hukum  Islam,  Edisi  X tahun 2003, (Yogyakarta: Program Studi Syari‟ah FIAI UII).
Muhammad Salam Madkur (1963). al-Madkhal al-fiqh al –Islamiyy . (ttp: Dar al- Nahdah al- „Arabiyyah), hlm.506.
Muhammad Firdaus N.H, dkk., Memahami Akad-akad Syari’ah , Cet. I, (Jakarta : Renaisan, 2005).
Nasrun Harun, Fiqh Muamalah , (Media Pratama, Jakarta, 2000).
Rahmani Timorita Yulianti . Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari’ah . (La_Riba Jurnal Ekonomi Islam Vol II No.1. Juli 2008)
Salim  HS,  Hukum  Kontrak: Teori  &  Teknik  Penyusunan  Kontrak ,  Cetakan  I, (Jakarta, Sinar Grafika, 2003).
Schacht, An  Introduction  to  Islamic  Law ,  hlm.  201  dalam  Dr.  Mohammad Muslehuddin, Asuransi Dalam Islam , ( Jakarta: Bumi Aksara,1995).
Sutarno, Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank , (Alfabeta, Bandung, 2003).
Wirdyaningsih, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia . Edisi 1 Cet. ke-2. (Jakarta: Kencana, 2005).
Wirjono Prodjodikoro, Hukum Asuransi di Indonesia , (Jakarta, Intermasa, 1986).
Zainuddin Ali, Hukum Asuransi Syariah . Edisi 1. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).