## PROFIL TENAGA KERJA INDONESIA DI MALAYSIA

## Oleh: Bagja Waluya*)

## ABSTRAK
Masalah  ketenagakerjaan  di  Indonesia  bersifat  multidimensi,  sehingga juga  memerlukan  cara  pemecahan  yang  multi-dimensi  pula.  Tidak  ada jalan  pintas  dan  sederhana  untuk  mengatasinya.  Hal  ini  telah  menjadi pemicu  arus  migrasi  tenaga  kerja  Indonesia  ke Malaysia  secara  besar- besaran. Sebagian besar dari mereka bekerja sebagai pembantu rumah tangga yang umumnya berasal dari Jawa Timur, Lombok dan Flores. Pada kenyataannya, arus migrasi tersebut belumlah dapat memecahkan masalah  ketenagakerjaan  selama  ini.  Berbagai  pelanggaran  HAM telah terjadi.  Para  buruh  rumah  tangga  migran  asal  Indonesia  sekarang  ini memperoleh  hanya  sedikit  perlindungan  di  bawah  undang-undang nasional  dan  perjanjian  bilateral  mengenai  tenaga  kerja.  Dengan demikian, pemerintah Malaysia dan Indonesia harus bertindak cepat dan tegas untuk menghargai secara penuh hak dan martabat pekerja rumah tangga  migran  asal  Indonesia.  Kesepakatan bilateral  mengenai  pekerja rumah  tangga  dan  rencana-rencana  tentang  adanya  kerjasama  untuk menyediakan layanan bagi keselamatan pekerja dari pelanggaran HAM. Perjanjian ini juga harus melindungi hak-hak pekerja rumah tangga akan kebebasan bergerak dan kebebasan berserikat.
Kata kunci: Profil tenaga kerja, pelanggaran HAM.
*) Bagja Waluya, S.Pd., adalah Dosen Jurusan Pendidikan Geografi FPIPS UPI.

## 1. Pendahuluan
Salah  satu  persoalan  nasional  yang  sampai  saat  ini  belum terpecahkan  adalah  masalah  pengangguran  yang  diperkirakan  akan tetap  mewarnai  ketenagakerjaan  Indonesia  hingga  beberapa  waktu mendatang.  Kolapsnya  perekonomian  Indonesia  sejak  krisis  pada pertengahan  1997  membuat  kondisi  ketenagakerjaan  Indonesia  ikut memburuk. Sejak itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga tidak pernah mencapai  7-8  persen.  Padahal,  masalah  pengangguran  erat  kaitannya dengan  pertumbuhan  ekonomi.  Jika  pertumbuhan  ekonomi  ada, otomatis  penyerapan  tenaga  kerja  juga  ada.  Setiap  pertumbuhan ekonomi  satu  persen,  tenaga  kerja  yang  terserap  bisa  mencapai  400 ribu  orang.  Jika  pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  hanya  3-4  persen, tentunya hanya akan menyerap 1,6 juta tenaga kerja, sementara pencari kerja mencapai rata-rata 2,5 juta pertahun. Sehingga, setiap tahun pasti ada sisa.
Bayangkan,  pada  1997,  jumlah  penganggur  terbuka  mencapai 4,18  juta.  Selanjutnya,  pada  1999  (6,03  juta),  2000  (5,81  juta),  2001 (8,005 juta), 2002 (9,13 juta) dan 2003 (11,35 juta). Sementara itu, data pekerja  dan  pengangguran  menunjukkan,  pada  2001:  usia  kerja (144,033  juta),  angkatan  kerja  (98,812  juta),  penduduk  yang  kerja (90,807  juta),  penganggur  terbuka  (8,005  juta),  setengah  penganggur terpaksa (6,010 juta), setengah penganggur sukarela (24,422 juta); pada 2002: usia kerja (148,730 juta), angkatan kerja (100,779 juta), penduduk yang  kerja  (91,647  juta),  penganggur  terbuka  (9,132  juta),  setengah penganggur terpaksa (28,869 juta), setengah penganggur sukarela (-).
Pada  tahun  2001  dimana  pertumbuhan  ekonomi  nasional sebesar 3,3 % hanya mampu menciptakan kesempatan kerja bagi hanya 970  ribu  orang,  sementara  angkatan  kerja  telah  meningkat  dengan  2,5 %  dari  tahun  sebelumnya.  Jumlah  ini  merupakan  8,10  %  dari  angkatan kerja  Indonesia  pada  tahun  2001,  dan  presentase  pengangguran terbuka  ini  lebih  besar  dari  presentase  pengangguran  terbuka  pada tahun 2000 yang sebesar 6,08 % dari total angkatan kerja. Untuk tahun 2002, pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat tumbuh dengan 3,5 % - 4 %  meski  dengan  beberapa  kondisi  yang  harus  dipenuhi.  Dengan pertumbuhan  ekonomi  sebesar  itu  maka  pengangguran  masih  tetap menjadi masalah bagi Indonesia.
Profil  pengangguran  di  Indonesia  tidak  hanya  dilatarbelakangi oleh  rendahnya  pendidikan  yang  dimiliki.  Bahkan  selama  10  tahun terakhir,  telah  terjadi  pergeseran  dalam  pengangguran  terbuka,  yaitu dari pengangguran berpendidikan rendah ke pengangguran berpendidikan  tinggi.  Hal  ini  sebagaimana  telah  dilakukan  studi  oleh Depnakertrans  baru-baru  ini  yang  mengemukakan  angka  bahwa penganggur  terbuka  berpendidikan  akademi  atau  D3  pada  tahun  2000
tercatat sebesar 8,61 % dari angkatan kerja jenjang pendidikan tersebut telah meningkat menjadi 11,22 % pada tahun 2002. Sementara itu penganggur terbuka berpendidikan universitas / D3 pada tahun 2000  tercatat  sebesar  12,  03  %  menurun menjadi  10,83  % pada tahun 2001.
Masalah  ketenagakerjaan  di  Indonesia  dipengaruhi  oleh beberapa  faktor,  diantaranya  yang  penting  adalah  masih  sulitnya  arus masuk modal asing, perilaku proteksionis sejumlah negara-negara maju dalam  menerima  ekspor  negara-negara  berkermbang,  iklim  investasi, pasar  global,  berbagai  regulasi  dan  perilaku  birokrasi  yang  kurang kondusif  bagi  pengembangan  usaha,  serta  tekanan  kenaikan  upah  di tengah  dunia  usaha  yang  masih  lesu.  Masalah  lain,  yang  tak  kalah pentingnya adalah pelaksanaan etonomi daerah yang dalam banyak hal seringkali  tidak  mendukung  penciptaan  lapangan  kerja  atau  "tidak ramah"  terhadap  tenaga  kerja.  Masalah  ketenagakerjaan  secara langsung  maupun  tidak  langsung  berkaitan  dengan  masalah-masalah lainnya termasuk kemiskinan, ketidakmerataan pendapatan, pertumbuhan  ekonomi,  urbanisasi,  dan  stabilitas  politik.  Semua  ini secara  intuitif  tampaknya  telah  dipahami  oleh  kebanyakan  pengambil kebijakan. Yang tampaknya kurangnya dipahami adalah bahwa masalah ketenagakerjaan  di  Indonesia  bersifat  multidimensi,  sehingga  juga memerlukan  cara  pemecahan  yang  multi-dimensi  pula.  Tidak  ada  jalan pintas dan sederhana untuk mengatasinya.
Akibat  dari  sangat  sempitnya  lapangan  kerja  bila  dibandingkan dengan  pertumbuhan  yang  cepat  pada  jumlah  angkatan  kerja  serta berbagai faktor lainnya, telah menjadi faktor pendorong utama terhadap terjadinya  migrasi  tenaga  kerja  Indonesia  ke  luar  negeri  terutama  di negara-negara  Asia,  salah  satunya  adalah  Malaysia.  Terjadinya  arus migrasi  TKI  ke  Malaysia  yang  terjadi  secara  besar-besaran,  dalam kenyataannya  belum  memecahkan  persoalan  ketenagakerjaan  di Indonesia. Sebab berbagai masalah terus berkembang dan bahkan lebih kompleks  menyangkut  keharmonisan  hubungan  bilateral  antara pemerintah  kita  dengan  Malaysia.  Pelanggaran  HAM  terhadap  para pekerja kita di Malaysia terus terjadi dan telah menjadi mimpi buruk bagi harapan  besar  mereka  untuk  mendapatkan  kehidupan  yang  layak dengan mengadukan nasibnya di luar negeri.
Indonesia  dan  Malaysia  telah  gagal  melindungi  pekerja  rumah tangga  asal  Indonesia  dan  telah  mengabaikan  mereka  dari  standar perlindungan  yang  dijamin  bagi  para  tenaga  kerja  lain.  Indonesia  tidak mempunyai  sistem  yang  memadai  untuk  memonitor  agen-agen penerima  atau  pusat-pusat  pelatihan  tenaga  kerja.  Undang-undang ketenagakerjaan  Malaysia  tidak  memberikan  perlindungan  yang  sama bagi  para  pekerja  rumah  tangga,  dengan  tidak  adanya  aturan  atas  jam
kerja  mereka,  pembayaran  uang  lembur,  hari  cuti,  dan  ganti  rugi  atas kecelakaan  di  tempat  kerja. Pemerintah  Malaysia  juga  membiarkan penyelesaian sebagian besar kasus pelecehan di tempat kerja ditangani oleh  penyalur  tenaga  kerja  bermotif  laba  yang  sering  dituduh  terlibat pelecehan itu sendiri.
Pada  bulan  Mei  2004,  kedua  negara  tersebut  mengumumkan bahwa  mereka  akan  merundingkan  sebuah  Nota  Kesepakatan  (MoU) baru  mengenai  para  pekerja  rumah  tangga  asal  Indonesia  di  Malaysia. Ini  merupakan  komitmen  penting,  dan  laporan  ini  mengandung rekomendasi-rekomendasi  mengenai  ketentuan  yang  sepatutnya dikandung  MoU  seperti  ini.  Namun  demikian,  perjanjian  bilateral  itu hanya  bisa  memuat  sebagian  kebijakan  yang  harus  dilakukan  oleh kedua  pemerintahan  untuk  memberikan  perlindungan  yang  memadai bagi  pekerja  rumah  tangga  migran.  Kedua  pemerintahan  juga  harus mengkaji  ulang  dan  memperbaiki  undang-undang  keimigrasian  dan ketenagakerjaan  dalam  negeri,  menyediakan  sumber  daya  untuk layanan pendukung, menciptakan kebijakan dan mekanisme pemantauan untuk mengatur tindakan-tindakan agen-agen tenaga kerja dan  para  majikan,  serta  melatih  petugas  pemerintah  dan  badan-badan penegak hukum untuk menjalankan perlindungan tersebut.
Diperkirakan ada 240.000 pekerja rumah tangga di Malaysia, dan lebih  dari  90  persen  dari  mereka  berasal  dari  Indonesia.  Karena  ciri pekerjaan  di  rumah-rumah  tangga  pribadi  bersifat  tertutup,  kurangnya perlindungan  hukum,  terbatasnya  jumlah  layanan  dan  organisasi pendukung,  dan  kontrol  yang  dikerahkan  atas  gerakan  para  pekerja rumah tangga di Malaysia, hanya sebagian kecil dari para pekerja rumah tangga  yang  mengalami  pelecehan  dapat  mengadukan  masalahnya atau mencari bantuan. Hampir delapan belas ribu pekerja rumah tangga meloloskan atau melarikan diri dari para majikan Malaysia mereka pada tahun  2003,  yang  menurut  para  pejabat  kedua  pemerintahan  itu, bersama-sama  dengan  LSM-LSM,  sebagian  besar  disebabkan  oleh praktek-praktek perburuhan yang melecehkan.
Para perempuan  Indonesia  yang  mencari pekerjaan  di  Malaysia berhadapan  dengan  agen-agen  tenaga  kerja  yang  semena-mena, proses-proses  kontrak  kerja  yang  diskriminatif,  penahanan  berbulan- bulan  lamanya  di  pusat-pusat  pelatihan  yang  penuh  sesak.  Dalam rangka  membayar  biaya  perekrutan  dan  pemrosesan,  masing-masing pekerja mengambil pinjaman dalam jumlah besar yang pembayarannya dikenai  bunga  yang  sangat  tinggi  atau  gaji  empat  atau  lima  bulan pertama mereka dipakai sebagai pembayarannya. Para perekrut tenaga kerja  sering  kali  gagal  memberikan  informasi  yang  lengkap  mengenai tugas-tugas yang harus dikerjakan, kondisi pekerjaan, atau tempat para perempuan  dapat  memperoleh  bantuan.  Para  perempuan  yang
berharap  hanya  akan  menghabiskan  waktu  satu  bulan  di  fasilitas pelatihan  sebelum  keberangkatan  kerap  terjebak  dalam  pusat-pusat pelatihan  yang  dijaga  ketat   selama  tiga  hingga  enam  bulan  tanpa mendapat penghasilan. Beberapa pekerja rumah tangga migran adalah gadis  yang  usianya  diubah  dalam  dokumen  perjalanan  mereka  oleh agen tenaga kerja mereka.
Para pekerja rumah tangga asal Indonesia yang dipekerjakan di Malaysia  rata-rata  bekerja  enam  belas  hingga  delapan  belas  jam  per hari,  tujuh  hari   per  minggu,  tanpa  hari  libur.  Sebagian  besar  hampir tidak  punya  waktu  untuk  beristirahat  sepanjang  hari.   Mereka  yang bertugas mengawasi anak-anak, disamping tugas mereka membersihkan,   bercerita  bahwa  mereka  harus  “siap  bertugas”  setiap saat.  Seorang  pekerja  rumah  tangga  asal  Indonesia  pada  umumnya menerima 350-400 ringgit ($AS 92-105) per bulan, setengah dari jumlah gaji pekerja rumah tangga asal Filipina. Karena sebagian besar bekerja paling  sedikit  limabelas  jam  sehari,  setiap  hari  dalam  sebulan,  jumlah tersebut  kurang  dari  satu  ringgit  ($AS  0.25)  per  jam.   Para  majikan sering memberi para pekerja rumah tangga mereka gaji sekaligus hanya setelah kontrak standar dua tahun dipenuhi; banyak majikan yang gagal membayar gaji penuh atau sama sekali tidak memberi gaji.
Para pekerja rumah tangga asal Indonesia menghadapi sejumlah hambatan  hukum  dan  praktis  yang  menghalangi  kemampuan  mereka untuk  meninggalkan  situasi  pelecehan  atau  untuk  mencari  ganti  rugi. Para majikan dan para agen tenaga kerja secara rutin menahan paspor para tenaga kerja. Kebijakan-kebijakan keimigrasian Malaysia mengaitkan  visa  kerja  para  pekerja  rumah  tangga  dengan  majikan mereka, yang kerap menjebak mereka dalam keadaan yang eksploitatif, karena  melarikan  diri  berarti  mereka  kehilangan  status  hukum keimigrasian  mereka.  Polisi  dan  pejabat-pejabat  keimigrasian  langsung menahan  dan  mendeportasi  para  tenaga  kerja  yang  tertangkap  tanpa memiliki  izin  kerja  yang  sah,  dan  tanpa  pernah mengidentifikasi  kasus- kasus pelecehan atau perdagangan manusia. Lebih lanjut, para majikan dari  sebagian  besar  pekerja  rumah  tangga  yang  diwawancarai  untuk laporan  ini   melarang  mereka  meninggalkan  rumah,  menggunakan telepon,  atau  menulis  surat.  Isolasi  ini  berarti  bahwa  mereka  tidak banyak mempunyai akses terhadap informasi, layanan pendukung, atau individu-individu  yang  dapat  membantu  mereka.  Para  pekerja  yang menghentikan  kontrak  dua  tahun  mereka  lebih  awal  harus  membayar sendiri ongkos perjalanan pulang mereka ke Indonesia. Karena majikan kerap  menahan  gaji  mereka,  banyak  pekerja  rumah  tangga  tidak mempunyai  dana  yang  cukup  untuk  pulang.  Mereka  harus  memenuhi kontrak mereka dengan kondisi kerja yang melecehkan atau mengambil resiko bekerja tanpa izin untuk membayar ongkos pulang.
Di  seluruh  dunia,  pekerjaan  perempuan  di  lingkungan  pribadi rata-rata  tidak  dihargai  sebagai  kegiatan  ekonomi  ataupun  diakui sebagai pekerjaan yang memerlukan peraturan dan perlindungan publik. Keadaan  para  pekerja  rumah  tangga  asal  Indonesia  di  Malaysia mencerminkan  bias  global  ini.  Para  buruh  rumah  tangga  migran  asal Indonesia  sekarang  ini  memperoleh  hanya  sedikit  perlindungan  di bawah  undang-undang  nasional  dan  perjanjian  bilateral  mengenai tenaga  kerja.  Meskipun,  seperti  tertera  di  atas,  saat  ini  Indonesia  dan Malaysia  sedang  merundingkan  sebuah  Nota  Kesepakatan  (MoU) mengenai  pekerja  rumah  tangga,  mereka  telah  mengabaikan  para pekerja rumah tangga migran dari sebuah MoU utama mengenai buruh migran yang ditandatangani pada tanggal 10 Mei 2004. Undang-undang ketenagakerjaan  nasional  Malaysia  juga  mengabaikan  para  pekerja rumah  tangga  dari  perlindungan  yang  diberikan  kepada  tenaga  kerja lainnya.  Di  Indonesia,  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR),  sebuah konsorsium  hak-hak  asasi  migran  yang  disebut  KOPBUMI,  dan Universitas  Brawijaya  telah  menulis  rancangan  tiga  versi  yang  berbeda dari  sebuah  perundang-undangan  baru  yang  melindungi  para  pekerja yang  berada  di  luar  negeri.  Sebelum  sebuah  RUU  mengenai  buruh migran  dapat  diperdebatkan  di  DPR,  presiden  Indonesia  harus menugaskan  sebuah  departemen  pemerintah  untuk  mengambil kepemimpinan dalam menangani RUU ini. Namun, hal ini belum terjadi hingga  laporan  ini  ditulis,  dan  jadwal  pembuatan  dan  pemberlakuan undang-undang mengenai buruh migran masih belum pasti.
Malaysia dan Indonesia gagal menegakkan kewajiban-kewajiban hak  asasi  manusia  internasional  mereka  menurut  berbagai  perjanjian, termasuk  Konvensi  Penghapusan Segala Bentuk  Diskriminasi  terhadap Perempuan  (Convention  on  the  Elimination  of  All  Forms  of Discrimination  against  Women/CEDAW)  dan  Konvensi   Hak-Hak  Anak (Convention  on  the  Rights  of  the  Child/CRC).  Baik  Malaysia  maupun Indonesia  telah  meratifikasi  konvensi  ILO  mengenai  kerja  paksa (Konvensi  29),  perlindungan  terhadap  upah  (Konvensi  95),  dan  kondisi terburuk  tenaga  kerja  anak-anak  (Konvensi  182).  Mereka  seharusnya juga meratifikasi dan melaksanakan perjanjianinternasional yang penting tentang  hak  asasi  manusia  dan  hak  migran,  termasuk  Kovenan Internasional  Hak-Hak  Sipil  dan Politik  (ICCPR), Kovenan  Internasional tentang  Hak-Hak  Ekonomi,  Sosial  dan  Budaya  (International  Covenant on  Economic  Social  and  Cultural  Rights/ICESCR),  Konvensi Internasional Perlindungan Hak-Hak Semua Buruh Migran dan Anggota- Anggota  Keluarganya  (Konvensi  Buruh  Migran),  dan  Protokol  untuk Mencegah,  Menindas,  dan  Menghukum  Pelaku  Perdagangan  Manusia, Khususnya  Perempuan  dan  Anak-Anak,  Melengkapi  Konvensi  PBB
Melawan  Kejahatan  Transnasional  Yang  Terorganisir  (Protokol Perdagangan Manusia).
Baik  pemerintah  Indonesia  maupun  Malaysia  tidak  mempunyai undang-undang  untuk  melindungi  hak-hak  buruh  migran,  dan  undang- undang  ketenagakerjaan  Malaysia  tidak  memberikan  pekerja  rumah tangga hak-hak dasar yang dijamin bagi pekerja lain.

## 2. Migrasi Buruh di Asia
Menurut  Organisasi  Buruh  Internasional  (ILO),  ada  kira-kira delapan puluh satu  juta buruh  migran di seluruh dunia, dan dari semua ini, dua puluh dua juta bekerja di Asia. Perempuan merupakan kira-kira setengah  dari  jumlah  seluruh  migran  di  dunia  untuk  beberapa dasawarsa,  termasuk  di  Asia,  namun  pada  umumnya  merupakan sebagian  kecil  dari  buruh  migran.  Pola  ini  telah  bergeser  sejak  akhir tahun  1970an,  paling  dramatis  di  Asia. Diperkirakan  arus  pekerja perempuan  Asia  berjumlah  800.000  bermigrasi  setiap  tahunnya,  dan jumlah ini terus meningkat.
Feminisasi  migrasi  buruh  Asia  paling  menonjol  di  Indonesia, Filipina,  dan  Sri  Lanka,  dimana  mayoritas  pekerja  yang  bermigrasi  ke luar negeri adalah perempuan. Misalnya, pada tahun 2002, Departemen Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Indonesia,  yang  bertanggung  jawab mengurus  kebijakan  ketenagakerjaan  Indonesia,  mencatat  bahwa  76 persen  dari  seluruh  buruh  migran  resmi  Indonesia  yang  berada  di  luar negeri  adalah  perempuan.  Buruh  migran  perempuan  terpusat  pada sektor-sektor  yang  kurang  mendapat  perlindungan  dan  gajinya  rendah seperti pekerjaan rumah tangga dan kerja seks.
Pada tahun 2001, buruh migran dari negara-negara berkembang mengirim uang ke kampung halamannya sebesar $AS 72 milyar, sumber terbesar  kedua  dari  pendapatan  eksternal  sesudah  penanaman  modal asing langsung. Bagi negara-negara pengirim seperti Indonesia, Filipina, Sri Lanka, India, Bangladesh, Pakistan, Vietnam, dan Thailand, “ekspor” tenaga  kerja  telah  menjadi  strategi  yang  semakin  penting  untuk mengatasi  pengangguran,  menghasilkan  devisa,  dan  mendorong pertumbuhan  ekonomi.  Indonesia  mencatat  hingga  $AS  5.49  milyar dalam bentuk remiten dari buruh migran per tahun. Indonesia, bersama- sama  dengan  banyak  negara  lain,  memasukkan  target  jumlah  pekerja yang  diharapkan  bisa  dikirim  ke  luar  negeri  dalam  rencana pembangunan  ekonomi  lima  tahunannya.  Target  Indonesia  melonjak pesat  selama  ini:  dalam  rencana  pembangunan  ekonomi  lima  tahun untuk tahun 1979-84, targetnya adalah 100.000 pekerja; dalam rencana pembangunan  ekonomi  lima  tahun  untuk  tahun  1994-99,  target  adalah 1,25 juta pekerja; dan dalam rencana pembangunan ekonomi lima tahun untuk tahun 1999-2003, targetnya adalah sebesar 2,8 juta pekerja.
Tujuan  terpopuler  bagi  migran  Asia  telah  bergeser  dari  Timur Tengah  ke  negara-negara  Asia  lain  yang  ekonominya  maju  pesat  pada beberapa dekade terakhir. Pada tahun 1990, untuk setiap buruh migran dari Indonesia, Filipina, atau Thailand yang dipekerjakan di bagian Asia lainnya,  terdapat  tiga  lainnya  yang  bekerja  di  Timur  Tengah.  Hingga tahun  1997,  tujuan  migrasi  seperti  Malaysia,  Singapura,  Jepang,  Hong Kong,  dan  Korea  Selatan  telah  melampaui  Timur  Tengah.  Negara- negara tersebut mengandalkan buruh migran untuk mengisi kekurangan tenaga  kerja  yang  muncul  ketika  angkatan  kerja  dalam  negeri  tidak dapat memenuhi permintaan tenaga kerja yang tercipta karena ekonomi mereka  yang  tumbuh  pesat,  atau  ketika  warga  negara  mereka  tidak bersedia  mengambil  pekerjaan  padat  karya,  upah  rendah,  dengan kondisi kerja yang buruk.
Meskipun  migran  Asia  mencakup  pekerja  profesional  yang berkeahlian  tinggi  dalam  sektor  manajemen  dan   teknologi,  mayoritas terbesar  masih  tetap  para  buruh  yang  dipekerjakan  dalam  jenis pekerjaan  yang  bercirikan  tiga  D: dirty (kotor), difficult (sulit),  dan dangerous (berbahaya).  Ketidakberdayaan  mencari  pekerjaan  yang layak  di  dalam  negeri  sendiri  dan  dibujuk  dengan  janji  gaji  yang  lebih tinggi  di  luar  negeri,  para  migran  umumnya  memperoleh  kerja  sebagai buruh  di  perkebunan  dan  kawasan  konstruksi,  pekerja  di  pabrik-pabrik, dan  pekerja  rumah  tangga  di  rumah-rumah  pribadi.  Banyak  dari pekerjaan  ini  bersifat  sementara  dan  tidak  aman,  sekitar  2  juta  buruh migran  asal  Asia  memperoleh  kontrak  kerja  jangka  pendek  setiap tahunnya.
Peta  Jalur-Jalur Migrasi antara Indonesia dan Malaysia
(Panah-panah menunjukkan jalur-jalur migrasi dari Indonesia ke titik-titik transit masuk ke Malaysia, yaitu wilayah abu-abu.)

## 3. Buruh Migran Indonesia di Malaysia
Malaysia mengandalkan buruh migran dari Indonesia, Bangladesh,  Filipina,  India,  dan  Vietnam  untuk  memenuhi  permintaan tenaga  kerja.  Orang  Indonesia  merupakan  kelompok  terbesar  pekerja asing  (83  persen)  dan  mempunyai  sejarah  panjang  untuk  bekerja  di Malaysia.  Mereka  mengisi  kekurangan  tenaga  kerja  sektoral  yang diciptakan  oleh  kebijakan  ekonomi  Malaysia:  dalam  upaya  mengurangi ketimpangan ekonomi antara penduduk Melayu dan etnis Cina, Malaysia menetapkan  “Kebijakan  Ekonomi  Baru”  nya  pada  tahun  1971  yang secara agresif mengejar industrialisasi berorientasi ekspor dan ekspansi sektor  publik.  Kebijakan-kebijakan  ini  berakibat  pada  pertumbuhan lowongan  kerja  di  kota  dan  migrasi  besar-besaran  penduduk  desa Malaysia  ke  kota.  Pertumbuhan  industri  juga  mengakibatkan peningkatan  permintaan  tenaga  kerja  dalam  bidang  manufaktur  dan konstuksi  yang  tidak  dapat  dipenuhi  oleh  tenaga  kerja  dalam  negeri. Hingga awal tahun 1980an, kelangkaan tenaga kerja di sektor pertanian dan  tingginya  permintaan  atas  pekerja  rumah  tangga  di  antara  kelas menengah  yang  tengah  mengembang  mempercepat  gelombang masuknya buruh migran.
Menurut  catatan  pemerintah  Indonesia,  pada  tahun  2002  kira- kira  480.000  warga  Indonesia  bermigrasi  untuk  mencari  pekerjaan  di luar  negeri.  Para  migran  yang  pergi  ke  Malaysia  mendapat  kerja  di sektor rumah tangga (23 persen), manufaktur (36 persen), pertanian (26 persen),  dan  konstruksi  (  8  persen).  Dua  juta  penduduk  Indonesia mungkin  tengah  bekerja  di  Malaysia,  namun  jumlah  yang  pasti  sulit diverifikasi  karena  lebih  dari  setengahnya  kemungkinan  adalah  pekerja tak berdokumen, tanpa izin atau visa kerja yang sah.
Orang Indonesia di Malaysia merupakan arus migrasi acak yang terbesar di Asia dan secara global hanya dikalahkan oleh orang Meksiko yang  masuk  ke  Amerika  Serikat.  Selama  berlakunya  amnesti  yang mengatur status keimigrasian pekerja tak berdokumen tahun 1992, lima puluh  ribu  pekerja  tak  berdokumen  datang.   Pada  tahun  1997,  1,4  juta orang  Indonesia  yang  bertempat  tinggal  di   Malaysia  menyalurkan suaranya  dalam pemilihan  umum Indonesia, yang membuat Departemen  Imigrasi  Malaysia  memperkirakan  bahwa  terdapat  1,9  juta orang  Indonesia  tinggal  di  Malaysia  pada  saat  itu.  Banyak  migran memilih  masuk  ke  Malaysia  melalui  rute  tidak  resmi  karena  migrasi melalui  agen  tenaga  kerja  resmi  dapat  berakibat  penundaan keberangkatan  yang  lama  dan  memerlukan  prosedur  birokrasi  yang berbelit-belit,  sementara  pengurusan  tidak  resmi  hanya  memerlukan waktu beberapa hari. Namun demikian, terdapat resiko lebih besar untuk korupsi dan pelecehan dengan agen-agen tenaga-kerja tanpa ijin, serta
kurangnya  perlindungan  jika  pekerja  menghadapi  masalah  dengan majikan mereka atau badan pemerintah yang berwenang.
Selama ini, pemerintah Malaysia mendua di antara memperketat kebijakan  imigrasi,  yang  menyebabkan  alir-keluar  besar-besaran  dari pekerja asing, dan memperlunak kebijakan tersebut melalui amnesti dan pengembangan  perjanjian  bilateral.  Sejumlah  tindakan  yang  diambil Malaysia  lebih  dari  beberapa  dekade  lalu,  termasuk  Kesepakatan Medan  1984,  yang  memperkenalkan  aturan  perekrutan  pekerja  rumah tangga  dan  pekerja  perkebunan  asal  Indonesia,  amnesti  untuk  pekerja tak  berdokumen   yang  berlaku  dari  November  1991-Juni  1992,  serta amandemen 2002 atas Undang-Undang Keimigrasian yang menetapkan hukuman  keras  bagi  pelanggaran  imigrasi,  kesemuanya  gagal menghentikan  imigrasi  illegal  atau  melindungi  hak-hak  migran  yang mencari  kerja  pada  rumah-rumah  tangga,  manufaktur,  konstruksi  dan perkebunan.
Malaysia telah menetapkan sebagai kejahatan bagi buruh migran untuk berada di Malaysia tanpa izin atau visa kerja dan telah melakukan tindakan-tindakan yang makin bersifat menghukum, termasuk pemukulan  dengan batang  rotan,  untuk  membuat  jera dan  menghukum buruh  semacam  itu.  Penduduk  setempat  Malaysia  sering  menuduhkan kejahatan  ringan  serta  kekerasan  pada  buruh  asing.  Menurut SUHAKAM,  komisi  hak  asasi  manusia  Malaysia,  pada  bulan  Januari 2003,  hanya  tiga  ratus  dari  1.485  perempuan  di  Penjara  Perempuan Kajang yang merupakan warga Malaysia. Selebihnya perempuan asing, termasuk  buruh  migran  dan  korban  perdagangan  perempuan. Penangkapan,  penahanan,  pendeportasian  rutin  atas  pekerja  tak berdokumen,  tanpa  pertimbangan  atas  alasan  dari  status  tanpa dokumen  mereka,  berarti  bahwa  buruh  migran  yang  berada  dalam situasi  disakiti  lebih  kecil  kemungkinannya  untuk  mencoba  melarikan diri, karena mereka takut ditangkap petugas imigrasi.

## 4. Pekerjaan Rumah Tangga
Pekerjaan  rumah  tangga,  atau  pekerjaan  sebagai  penunggu rumah  atau  pengasuh  anak-anak  atau  orang  tua,  digaji  dengan  buruk, dan  para  pekerja  terutama  sekali  beresiko  terkena  pelecehan  karena pengisolasian  mereka  di  dalam  rumah-rumah  pribadi.  Pekerja  rumah tangga  migran  menghadapi  pelecehan  tidak  hanya  di  tempat  kerja, tetapi di banyak tahapan dari daur-kerja, mulai dari kerentanan terhadap perdagangan  manusia  dan  pelecehan  di  pusat-pusat  pelatihan,  hingga kondisi penahanan yang buruk dan kurangnya akses untuk memperoleh perawatan kesehatan jika tertangkap tanpa dokumen dan ditahan.
Undang-undang  perburuhan  di  seluruh  dunia  pada  umumnya menyisihkan  pekerjaan  rumah  tangga  dari  pengaturan  atau  kurang
memberikan perlindungan bagi pekerja rumah tangga dibanding dengan pekerja  lainnya,  mencerminkan  bias  sosial  yang  diskriminatif   yang menciptakan pemisahan semu antara pekerjaan yang dikaitkan dengan laki-laki  dalam  ruang  publik  formal,  dan  pekerjaan  perempuan  yang diasosiasikan  dengan  pekerjaan  dalam  ruang  pribadi.  Undang-undang ketenagakerjaan  Malaysia  1955  mengesampingkan  pekerja  rumah tangga dari peraturan yang memberikan santunan kehamilan, hari libur, jam kerja, dan santunan pemutusan hubungan kerja.
Pembuat  kebijakan,  majikan,  agen  tenaga  kerja,  dan  anggota masyarakat sering memandang kerja perempuan sebagai pekerja rumah tangga sebagai kelanjutan yang wajar dari peran tradisional perempuan sebagai  ibu  dan  pengurus  keluarga  tanpa  dibayar,  mengecilkan hubungan  kontraktual  antara  majikan  dan  pegawai.  Mereka  tidak memperhatikan  rentang  dari  kondisi  pekerjaan  yang  mungkin  dihadapi pekerja  rumah  tangga,  termasuk  ukuran  fisik,  tata  letak,  bahan bangunan  dari  rumah  yang  harus  mereka  bersihkan;  jumlah  individu yang  mereka  layani,  termasuk  anak-anak  dalam  rumah  tangga  sang majikan;  serta  beban  kerja,  yang  sering  tumpang  tindih  antara membersihkan, memasak, mengasuh anak dan merawat orang tua.
Migrasi  buruh  legal  dari  Indonesia  didominasi  oleh  perempuan pekerja  rumah  tangga  menurut  pemerintah  Indonesia  dan  Bank  Dunia, di  tahun  2002,  76  persen  dari  480.393  pekerja  di  luar  negeri  dari Indonesia  adalah  perempuan,  dan  94  persen  dari  perempuan  tersebut dipekerjakan  sebagai  pekerja  rumah  tangga  di  negara-negara  Timur Tengah, Asia Timur, dan Asia Tenggara. Para pekerja tersebut termasuk gadis-gadis  yang  berangkat  dengan  paspor  dan  visa  kerja  yang dipalsukan. Menurut pejabat Malaysia, sekarang ini ada 240.000 pekerja rumah  tangga  migran  perempuan  di  Malaysia  dan  lebih  dari  90  persen dari  mereka  adalah  orang  Indonesia.  “Impor”  pekerja  rumah  tangga sebagian merupakan respons terhadap pindahnya perempuan Malaysia ke  pekerjaan-pekerjaan  pabrik  yang  lebih  aman  dan  lebih  tinggi upahnya.
Sebagian  besar  pekerja  rumah  tangga  yang  bermigrasi  ke Malaysia datang dari Jawa Timur, Lombok dan Flores. Para perempuan yang  diwawancarai   Human  Rights  Watch  menyebutkan  keperluan finansial  dan  keinginan  untuk  membantu  orang  tua  dan  anak-anak sebagai  alasan  utama  mereka  untuk  mencari  kerja  di  Malaysia. Beberapa perempuan menyatakan bahwa mereka tertarik untuk melihat negara  lain  dan  mempunyai  pengalaman  baru,  dan  bahwa  mereka melihat  Malaysia  sebagai  batu  loncatan  untuk  meraih  kualifikasi  yang dapat  menjadikan  mereka  sebagai  calon  yang  lebih  baik  untuk pekerjaan yang lebih menguntungkan di Timur Tengah, Singapura, atau Hongkong.  Sebagian  besar  berusia  antara  tujuh  belas  dan  tiga  puluh
lima  tahun,  dan  telah  tamat  sekolah  dasar  atau  menengah.  Mereka memilih pekerjaan rumah tangga karena mereka tidak harus membayar uang  muka,  dan  mereka  mendapat  asrama  dan  makan  gratis  di Malaysia,  oleh  karena  itu,  mereka  yakin,  (hal  tersebut)  memungkinkan mereka  menabung  lebih  banyak.  Agen  tenaga  kerja  pada  umumnya mengutip  uang  pemrosesan  dan  penempatan  yang  besar  untuk pekerjaan  lain  di  luar  negeri,  misalnya,  perkerjaan  di  pabrik,  rumah- makan, atau perkebunan.
Menurut petugas imigrasi Malaysia, dalam empat tahun terakhir, lima-puluh  tujuh  ribu  pekerja  rumah  tangga  di  Malaysia  meninggalkan tempat  kerjanya  sebelum  menyelesaikan  kontrak  kerja  mereka. Pelecehan  di  tempat  kerja  adalah  salah  satu  penyebab  utama  bagi pekerja  meninggalkan  majikan  mereka.  LSM-LSM  baik  di  Malaysia maupun  di  Indonesia  juga  melaporkan  sedang  menangani  kasus pelecehan pekerja rumah tangga.

## 5. Perdagangan Manusia
Setiap tahun, kira-kira delapan hingga sembilan ratus ribu orang diperdagangkan  melintasi  batas  internasional  ke  dalam  kondisi  kerja- paksa  atau  mirip  perbudakan.  Meskipun  angka  yang  pasti  sulit diperoleh,  terdapat  bukti  kuat  bahwa  perdagangan  perempuan  dan anak-anak  di  Asia  merupakan  fenomena  yang  benar-benar  serius  dan berurat-akar.  Pemerintah,  LSM,  dan  organisasi  internasional,  telah mendokumentasikan  orang  untuk  kerja-paksa,  termasuk  prostitusi paksa, antara lain, dari Birma ke Thailand, Indonesia ke Malaysia, Nepal ke India, dan Thailand ke Jepang.
Perdagangan  manusia  meliputi  semua  tindakan  yang  terkait dengan  perekrutan,  pengangkutan,  transfer,  penjualan,  atau  pembelian manusia  dengan  pemaksaan,  penipuan,  pencurangan  atau  taktik-taktik pemaksaan lainnya yang bertujuan menempatkan mereka dalam kondisi kerja  paksa  atau  praktek-praktek  serupa  perbudakan,  dimana  kerja dikuras  lewat  cara-cara  pemaksaan  jasmani  atau  non-fisik,  termasuk pemerasan, penipuan, pencurangan, pengisolasian, pengancaman atau penggunaan kekuatan fisik, atau tekanan psikologis. Untuk pembahasan yang  lebih  rinci  tentang  definisi  perdagangan  manusia,  lihat  bab “Standar Hukum Internasional” dalam laporan ini.
Migrasi  dan  perdagangan  manusia  saling  terkait,  karena  pelaku perdagangan  manusia  sering  mengeksploitasi  proses-proses  orang untuk  bermigrasi  dengan  alasan-alasan  ekonomis.  Melalui  pejabat pemerintah  yang  korup,  para  agen  tenaga  kerja  yang  tidak  bermoral, dan  penegakan  hukum  yang  lemah,  para  migran  ekonomik  bisa  saja ditipu  atau  digiring  ke  dalam  situasi  kerja  paksa  atau  praktek-praktek semacam  perbudakan.  Korban  perdagangan  manusia  asal  Indonesia
bisa  ditemukan  pada  lokasi  kerja  paksa  di  rumah  tangga  dan  bentuk- bentuk  kerja  paksa  lain,  kerja  paksa  seks,  dan  penetapan  perkawinan paksa.   Dalam  laporan  tahunannya  untuk  2003,  Komisi  Hak  Asasi Manusia  Nasional  Malaysia  (SUHAKAM),  ketika  mengulas  masalah korban  perdagangan  manusia  yang  dipaksa  melakukan  kerja  seks, mencatat:  “Perempuan  dan  gadis-gadis  Indonesia  biasanya  dibawa sebagai  pekerja  rumah  tangga dan  kemudian  ‘dijual’  oleh agen  mereka untuk  bekerja  di  diskotik  dan  tempat-tempat  hiburan  untuk  menghibur kaum pria, termasuk dipaksa memberikan pelayanan seksual.”
Tidak  ada  perkiraan  yang  meyakinkan  untuk  jumlah  orang  yang diperdagangkan dari Indonesia ke Malaysia setiap tahun. Walaupun ada ratusan  kasus  yang  sudah  dipastikan,  sebagian  besar  kelompok  yang menangani  masalah  tersebut  mencurigai  bahwa  jumlah  aktualnya  bisa mencapai  ribuan.   Menurut  Laporan  Perdagangan  Manusia  Amerika Serikat  2004,  dari  5.564  perempuan  dan  gadis  yang  ditangkap  dan ditahan  di  Malaysia  karena  dicurigai  melakukan  prostitusi  pada  tahun 2003,  sebagian  besar  kemungkinannya  adalah  korban  perdagangan manusia.  Banyak  upaya  anti  perdagangan  manusia  masih  terus berfokus  hanya  pada  perempuan  dan  anak-anak  yang  diperdagangkan ke dalam prostitusi paksa; dan sementara itu polisi, otorita imigrasi, dan pelaku  relevan  lainnya  masih  gagal  mengenali  orang-orang  yang diperdagangkan ke dalam bentuk kerja paksa lainnya.
Korban  perdagangan  manusia  di  Malaysia  (hanya)  sedikit mempunyai  harapan  akan  menerima  perlindungan  atau  bantuan  dari pihak  yang  berwenang  di  Malaysia,  termasuk  layanan  atau  ganti  rugi melalui sistem peradilan. Meski sudah ada revisi undang-undang hukum (pidana) di Malaysia, korban perdagangan manusia sering diperlakukan sama  dengan  migran  tak  berdokumen,  yang  berarti  mereka kemungkinan  bisa  ditahan,  didenda,  dan  dideportasi  tanpa  akses apapun  untuk  memperoleh  layanan  atau  ganti  rugi.  Ada  beberapa penampungan  dan  layanan  bagi  para  korban  perdagangan  manusia yang  teridentifikasi,  dan  banyak  dari  mereka  dipulangkan  tanpa melanjutkan  kasus  pidana  atau  perdata  (mereka)  karena  menyangkut waktu, biaya dan birokrasi.

## 6. Penutup
Pemerintah  Malaysia  dan  Indonesia  harus  bertindak  cepat  dan tegas untuk menghargai secara penuh hak dan martabat pekerja rumah tangga migran asal Indonesia. Beberapa hal yang perlu direkomendasikan,  baik  bagi  pemerintah  Indonesia  dan  Malaysia  dan juga para pelaku dalam komunitas internasional adalah sebagai berikut.
a. Indonesia  dan  Malaysia  harus  secara  aktif  memberi  perlindungan dan memantau perlakuan terhadap buruh migran perempuan, bukan
melepas  tanggungjawab  kepada  para  agen  tenaga  kerja.  Untuk  ini diperlukan pedoman-pedoman bagi agen tenaga kerja, pemantauan yang  lebih  seksama  kegiatan  agen-agen  tersebut,  dan  mekanisme pengembanan  yang  melingkupi  pencanangan  hukuman-hukuman berat  bagi  agen  yang  melecehkan  pekerja  atau  yang  melanggar pedoman.
b. Malaysia  selayaknya  memperbaiki  undang-undang  ketenagakerjaan dan  undang-undang  keimigrasiannya  agar  dapat  memberikan pekerja rumah tangga migran perlindungan penuh di bawah hukum. Malaysia sepatutnya membenahi undang-undangnya untuk memfasilitasi  proses  peradilan  perdata  dan  prosekusi  kasus-kasus kriminal  terhadap  majikan  yang  melakukan  pelecehan  dan  untuk menanggapi  dengan  lebih  baik  kebutuhan  para  korban  pelecehan atau perdagangan manusia.
c. Indonesia sepatutnya membuat undang-undang tentang perlindungan terhadap buruh  migran.  Pemerintah  semestinya  dapat mengatur  dan  memonitor  praktek-praktek  perekrutan  dan  pusat- pusat  pelatihan  pra-keberangkatan  secara  lebih  baik  lagi. Pemerintah harus menyediakan berbagai layanan untuk migran yang pulang  dan  telah  menderita  pelecehan,  termasuk  program-program pelayanan kesehatan, bantuan hukum, konseling, dan reintegrasi.
d. Indonesia  dan  Malaysia  seharusnya  bertekad  merundingkan  untuk membicarakan  sebuah  kesepakatan  bilateral  mengenai  pekerja rumah  tangga  yang  berisi  standar  kontrak  dengan  ketentuan- ketentuan  mengenai  jam  kerja,  hari  libur,  dan  pembayaran;  sistem untuk  memantau  pusat-pusat  pelatihan  dan  tempat-tempat  kerja; serta rencana-rencana tentang adanya kerjasama untuk menyediakan  layanan  bagi  yang  selamat  dari  tindak  pelecehan. Perjanjian  ini  juga  harus  melindungi  hak-hak  pekerja  rumah  tangga akan kebebasan bergerak dan kebebasan berserikat.

## Daftar Pustaka
Depnaker-Bapenas-Depdikbud.1988. Profil Sumberdaya Manusia
(Tenaga Kerja) Indonesia. Jakarta: Depnaker.
Manolo Abella, “Driving forces of labour migration in Asia”, dalam World Migration  2003 (Geneva:  International   Organization  for Migration, 2003). Swasono,  Yudo.  1996. Kebijaksanaan  Ketenagakerjaan  di  Indonesia. Jakarta:  Warta  Demografi  Fakultas  Ekonomi  Universitas Indonesia, Th-26, No-1. http://hrw.org/Indonesian/reports/2004/Indonesian0704/5.htm