## Abstract
The inheritance law prevailing in indonesia is pluralistic since it consists of customary inheritance law (Adat), civil inheritance law (KUH Perdata), and Islamic inheritance law. This is inseparable from the politic of law performed by Dutch-Indische Government about population classsification in article 131 and 163 Indische Staatsregeling (S.1855-2). The influence of this policy is visible even now because there are some differences in their principles and norms. The difference in principle such as application of “legitieme portie” principle that is exist in civil inheritance law is unheard in Adat law, while the Islamic law has ijbrari principle. Another differences lay in the inheritance elements. In Adat, element of kinship between someone and his/her heir is very important. Civil inheritance law, in other hand, has two ways to determine how the heritage can be passed down, first is arranged in constitution, and second is mentioned in testament letter. Islamic law also has two ways to determine the inheritance right that consist of kinship elements (nasabiyah) and inheritance relations that built by marriage, etc (sababiyah). The consequence of this differences affecting widow’s position as a heir because of its acknowledgement in civil and Islamic law, while Adat doesn’t recognize it. This paper is trying to find a way to integrate this matter with law harmonisation theory and other relevant theories.

## KEDUDUKAN JANDA DALAM HUKUM WARIS ADAT, PERDATA, DAN ISLAM: KAJIAN INTEGRATIF

## Abd. Halim
Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta, email: kicabil@yahoo.com
Hukum Waris yang berlaku di Indonesia saat ini masih bersifat pluralistik, yaitu Hukum Waris Adat, KUH Perdata, dan Hukum Waris Islam. Kondisi ini tidak terlepas dari politik hukum kolonial Belanda pada waktu itu yang dituangkan dalam Pasal 131 dan 163 Indische Staatsregeling (S.1855-2), yang mengatur mengenai penggolongan penduduk. Akibatnya dalam bidang hukum keperdataan terjadi pluralisme hukum. Pengaruh dari kebijakan itu masih dirasakan oleh masyarakat Indonesia hingga saat ini, karena ketiga sistem hukum kewarisan tersebut antara satu dengan yang lainnya terdapat perbedaan,baik yang berkaitan dengan asas-asas maupun norma-norma hukumnya. Perbedaan yang menyangkut asas antara lain: Hukum Waris Adat tidak mengenal legitieme portie, sementara hukum Waris Perdata mengenal legitieme portie, sementara hukum waris Islam mengenal asas ijbrari. Perbedaan lain terkait dengan unsur-unsur kewarisannya, yakni ahli waris. Dalam Hukum Waris Adat, unsur tali kekeluargaan antara si pewaris di satu pihak dan para ahli waris di lain pihak sangat menentukan. Sementara dalam Hukum Waris Perdata sebagaimana diatur dalam BW (Burgerlijk Wetboek) mengatur bahwa dasar hukum seseorang ahli waris mewarisi sejumlah harta pewaris ada dua cara, yaitu menurut ketentuan undang- undang dan ditunjuk dalam surat wasiat. Di dalam Hukum Waris Islam secara garis besar golongan ahli waris dikelompokan menjadi dua yaitu ahli waris nasabiyah (ahli waris yang hubungan kewarisannya didasarkan karena adanya hubungan darah (kekerabatan), dan. ahli waris sababiyah (ahli waris yang hubungan kewarisannya karena suatu sebab, yaitu sebab pernikahan dan memerdekakan budak). Akibat lanjut dari perbedaan itu berpengaruh kepada kedudukan janda sebagai ahli waris. Dalam Hukum Waris Adat, janda tidak termasuk ahli waris, sementara dalam Hukum Waris Perdata dan Hukum Waris Islam, janda termasuk ahli waris. Perbedaan kedudukan janda dalam tiga sistem kewarisan tersebut dalam tulisan ini dicari celah kemungkinan meng-integrasi-kannya dengan menggunakan teori harmonisasi hukum dan beberapa teori lainnya.
Kata kunci: hukum waris Adat, hukum waris perdata, hukum waris Islam, integrasi, harmonisasi.

## A. Pendahuluan
Hukum waris, baik dalam hukum perdata, hukum adat maupun hukum Islam merupakan bagian dari hukum kekeluargaan di samping hukum perkawinan yang memegang peranan sangat penting, bahkan menentukan dalam kehidupan seseorang. Hal ini dapat dimengerti sebab setiap orang akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian, dan kematian acap kali menimbulkan sengketa di antara para ahli waris terkait dengan proses pengalihan harta warisan dari yang meninggal kepada ahli warisnya.
Berbeda dengan hukum perkawinan, yang sudah diatur secara unifikasi berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hukum waris di Indonesia, sampai saat ini masih merupakan persoalan yang aktual dan berkepanjangan, karena belum ada undang- undang tentang kewarisan yang berlaku secara nasional. 1 Hal ini tidak terlepas dari sejarah hukum berlakunya hukum perdata di Indonesia sebelum Indonesia merdeka, sebagai akibat penjajahan kolonial Belanda. Politik hukum pemerintah Hindia-Belanda pada waktu itu yang dituangkan dalam Pasal 131 dan 163 Indische Staatsregeling (S.1855-2)) mengatur mengenai penggolongan penduduk. 2
Pengaruh kebijakan pemerintah Hindia-Belanda yang membagi penduduk ke dalam berbagai golongan, dampaknya masih dirasakan oleh masyarakat sampai saat ini. Akibatnya, dalam bidang hukum keperdataan terjadi pluralisme hukum. 3 Dari penetapan hukum keperdataan yang berbeda untuk berbagai golongan yang ada dalam masyarakat Indonesia, maka dalam bidang hukum kewarisan pun berlaku sistem hukum kewarisan yang beragam, yakni hukum kewarisan adat, hukum kewarisan Perdata/BW, dan hukum kewarisan Islam. 4 Ketiga sistem hukum waris
1 K.N. Sofyan Hasan dan Warkum Sumitro, Dasar-dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia, cet. ke- 1 (Surabaya: Karya Anda, 1994), hlm. 124-5
2 Komari, Laporan Akhir Kompendium Bidang Hukum Waris (Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2011), hlm. 1
3 Sunaryati Hartono, “Sumbangsih Hukum Adat bagi Perkembangan Pembentukn Hukum Nasional”, dalam Hukum Adat dan Modernisasi Hukum,
M.Syamsuddin, dkk. (Penyunting), cet. ke- 1, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1998), hlm. 169, lihat juga G.H.S.L. Tobing, “Pengantar Hukum Waris dalam Sistem Hukum Perdata Nasional”, Majalah BPHN, No. 1, 1989, hlm. 27.
4 Andi Nuzul, “Upaya Kodifikasi Hukum Kewarisan Secara Bilateral dengan Pola Diferensiasi dalam Masyarakat Pluralis”, Mimbar Hukum, Volume 22, Nomor
tersebut antara satu dengan yang lain terdapat perbedaan, baik yang berkaitan dengan asas-asas maupun norma-norma hukumnya. Hukum Waris Adat, tidak mengenal legitieme portie, 5 sementara hukum Waris Perdata mengenal legitieme portie, dan hukum waris Islam mengenal asas ijbrari. 6
Selain perbedaan di atas, perbedaan lain antara sistem hukum kewarisan adat, kewarisan perdata dan kewarisan Islam adalah mengenai unsur-unsur kewarisan, yakni ahli waris. Dalam Hukum Waris Adat, unsur tali kekeluargaan antara si pewaris di satu pihak dan para ahli waris di lain pihak sangat menentukan. 7 Sementara dalam Hukum Waris Perdata sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( Burgerlijk Wetboek) mengatur bahwa dasar hukum seseorang ahli waris mewarisi sejumlah harta pewaris ada dua cara, yaitu menurut ketentuan undang-undang dan ditunjuk dalam surat wasiat. 8 Dalam Hukum Waris Islam secara garis besar golongan ahli waris dibedakan ke dalam tiga kategori golongan, yaitu: ahli waris yang sudah ditentukan dalam al-Qur’an disebut dzul faraa’idh , ahli waris yang ditarik dari garis ayah, disebut ashabah, dan ahli waris menurut garis ibu, disebut dzul arham. 9
3, Oktober 2010, hlm. 2. Baca juga, Sudjono Dirdjosisworo, Sosiologi Hukum, Studi tentang Perubahan Hukum dan Sosial, (Jakarta: Rajawali, 1983), hlm. 113, ”untuk golongan Eropa dan Timur Asing berlaku hukum waris perdata Barat, sementara bagi golongan Bumi Putra berlaku hukum waris adat. Bumi Putra dibedakan menjadi dua, yakni bagi warga negara Indonesia Asli yang beragama Islam berlaku waris Islam yang telah diresepsi ke dalam Hukum Adat. Sedangkan bagi orang Indonesia Asli lainnya berlaku hukum waris adat yang tersebar dalam 19 wilayah hukum adat, yang antara satu dengan yang lainnya terdapat perbedaan.
5 Legetieme portie, hak tiap ahli waris atas bagian tertentu dari harta peninggalan bagian warisan menurut undang-undang. Asas Ijbar , peralihan harta seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris ataupun ahli waris.
6 C. Dewi Wulansari, Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar, cet. ke-2 (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), hlm. 71-74
7 Soerojo Wignjodipoero, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, cet. ke-14,
(Jakarta: PT. Gunung Agung, 1995), hlm. 182
8 R. Subekti (Penterjemah), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), cet. ke-13 (Jakarta: Pradnya Paramita, 1980), hlm. 207- 211
9 H. Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW, Cet. ke- 4 (BandungL PT. Refika Aditama, 2014), hlm. 17
Berdasarkan uraian di atas, tulisan ini difokuskan pada upaya menjelaskan kedudukan janda dalam hukum waris Adat, Perdata, dan Islam, menjelaskan pergeserannya, khususnya dalam Hukum Waris Adat dan mencari celah kemungkinan meng- integrasikan-nya dengan dua sistem hukum waris lainnya—Hukum Waris Perdata dan Hukum Waris Islam. Untuk mengintegrasikan ketiga sistem hukum tersebut, digunakan teori harmonisasi hukum sebagaimana diintrodusir oleh L.M. Gandhi, dan teori-teori hukum lain yang relevan.

## B.  Kedudukan Janda dalam Sistem Hukum Waris Adat, Perdata, dan Islam
1.  Janda dalam Sistem Hukum Waris Adat.
Hukum Waris Adat menurut Ter Haar sebagaimana dikutip oleh Dewi Sulastri adalah “aturan hukum mengenai cara penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari satu generasi ke generasi berikutnya.” 10 Dari pengertian tersebut dapat dipahmi bahwa subyek Hukum Waris Adat adalah pewaris dan ahli waris. Pewaris adalah seseorang yang meninggalkan harta warisan, sedangkan ahli waris adalah seseorang atau beberapa orang yang menrupakan penerima harta warisan. 11
Untuk menentukan siapa yang menjadi ahli waris digunakan dua macam garis pokok, yakni garis pokok keutamaan dan garis pokok penggantian. Garis pokok keutamaan merupakan suatu garis hukum yang menentukan urutan keutamaan di antara golongan-golongan dalam keluarga pewaris. 12 Tegasnya, golongan yang satu lebih diutamakan daripada golongan yang lain. Termasuk dalam kategori ini adalah pertama, keturunan pewaris (anak-anak pewaris), kedua, orang tua pewaris, ketiga, saudara pewaris beserta keturunannya, dan yang keempat kakek dan nenek pewaris. Adapun garis pokok penggantian merupakan garis hukum yang bertujuan untuk menentukan siapakah di antara orang-orang dalam kelompok keutamaan tertentu, tampil sebagai ahli waris yang sungguh-
10 Dewi Sulastri, Pengantar Hukum Adat , cet. ke-1 (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015), hlm. 143. 11 Ibid., hlm. 146.
12 Soerjono Soekanto, Yusuf Usman (Editor), Kedudukan Janda Menurut Hukum Waris Adat , cet. ke 1, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 19.
sungguh menjadi ahli waris. Golongan tersebut adalah orang yang tidak mempunyai penghubung dengan pewaris; dan orang yang tidak ada lagi penghubungannya dengan pewaris. 13 .
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa karena yang dijadikan syarat bagi waris itu adalah adanya tali kekeluargaan berdasarkan atas persamaan darah atau keturunan, maka kedudukan janda baik dalam masyarakat yang menganut sistem patrilineal, matrilineal maupun parental/bilateral, tidak termasuk dalam garis pokok keutamaan dan garis pokok penggantian. Dengan demikian, janda tidak termasuk kelompok ahli waris sehingga tidak mendapat bagian dari harta peninggalan suaminya.
Namun menurut Soerjono Soekanto, sekalipun janda tidak mendapat bagian dari harta peninggalan suaminya sebagai waris, tapi berhak menarik penghasilan dari harta tersebut, jika perlu seumur hidup. Untuk nafkahnya, janda itu dapat pula diberi bagian sekaligus dari harta peninggalan suaminya. Untuk nafkah ini terutama disediakan barang gono-gini. Jika barang-barang ini mencukupi untuk nafkah, maka waris dapat menuntut supaya barang-barang asal dari peninggalan harta diterimakan kepada mereka. Jika barang gono gini tidak mencukupi untuk nafkah, maka barang asal dari suami dapat dipakai untuk keperluan itu. Harta peninggalan si-pewaris boleh dibagi-bagi asal janda terpelihara hidupnya, misalnya janda sudah dapat pewarisan (pada masa masih hidup suaminya) atau nafkah dijamin oleh beberapa waris. Jika janda kawin lagi, ia keluar dari rumah tangga suami pertama dan ia masuk dalam rumah tangga baru, dalam hal demikian barang-barang gono-gini dapat dibagi-bagi antara janda yang kawin lagi dengan ahli waris suami yang telah meninggal dunia. 14
Pendapat yang sama dengan di atas, dikemukakan oleh R. Soepomo sebagaimana dukutip oleh Muchlis Marwan dan Andri Astuti Prastowo, bahwa janda berhak atas nafkah seterusnya, berhubung dengan kedudukannya di dalam keluarga, maka untuk keperluan nafkah itu, terutama barang-barang gono-gini harus disediakan padanya. 15
13 Ibid., hlm. 20. 14 Soerjono  Soekanto, Meninjau Hukum Adat Indonesia (Jakarta: Soeroengan, 1985), hlm. 117. Lihat juga Soerojo Wignjodipoero, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat , cet. ke-14 (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1995), hlm. 189-194.
15 Muchlis Marwan dan Andri Astuti Prastowo, Pengantar Hukum Adat

## 2.  Janda dalam Sistem Hukum Waris Perdata/BW.
Hukum Waris Perdata menurut A. Pitlo sebagaiman dikutip oleh Eman Suparman adalah: 16
Hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antar mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.
Dalam Hukum Waris Perdata berlaku suatu asas, bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan. Apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih pada sekalian ahli warisnya. Asas tersebut tercantum dalam suatu pepatah Perancis yang berbunyi le mort saisit le vit, sedangkan pengoperan segala hak dan kewajiban dari si meninggal oleh para ahli waris itu dinamakan saisine. 17 Untuk menentukan siapakah yang berhak menjadi ahli waris yang mewarisi sejumlah harta pewaris menurut sistem Hukum Waris Perdata ada dua cara, yaitu menurut ketentuan undang-undang, dan ditunjuk dalam surat wasiat ( testamen). 18
Undang-undang (Pasal 832) telah menentukan urutan keluarga yang menjadi ahli waris, yaitu: Isteri atau suami yang ditinggalkan dan keluarga sah atau tidak sah dari pewaris. Ahli waris menurut undang- undang atau ahli waris ab intestate berdasarkan hubungan darah terdapat empat golongan sebagaimana dipaparkan oleh Eman Suparman, yaitu: 19
a.  Golongan pertama, keluarga dalam garis lurus ke bawah, meliputi anak-anak beserta keturunan mereka beserta suami atau isteri yang ditinggalkan/atau yang hidup paling lama.
(Hukum Adat I) Modul II (Surakarta, Departemen Pendidikan dan Kebuadayaan
RI Universitas Sebelas Maret, 1990), hlm. 45
16 Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW, hlm. 25.
17 Subekti , Pokok-Pokok Hukum Perdata (Jakarta: Intermasa, 2003), hlm. 95.
18 R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata (Jakarta: Intermasa, 1977), hlm. 78.
19 Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW, hlm. 30.
b.  Golongan kedua, keluarga dalam garis lurus ke atas, meliputi orang tua dan saudara, baik laki-laki maupun perempuan, serta keturunan mereka.
c.  Golongan ketiga, meliputi kakek, nenek, dan leluhur selanjutnya ke atas dari pewaris.
d.  Golongan keempat, meliputi anggota keluarga dalam garis ke samping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat keenam.
Dalam Hukum Waris Perdata ada ketentuan bahwa ahli waris golongan pertama jika masih ada maka akan menutup hak anggota keluarga lainnya dalam garis lurus ke atas maupun ke samping. Ahli waris menurut surat wasiat, jumlahnya tidak tentu sebab ahli waris macam ini bergantung pada kehendak si pembuat wasiat. 20 Terkait dengan kedua macam ahli waris di atas, timbul persoalan ahli waris yang manakah yang lebih diutamakan? Menurut Eman Suparman bahwa berdasarkan beberapa peraturan yang termuat dalam Hukum Perdata tentang surat wasiat, dapat dipahami bahwa yang diutamakan adalah ahli waris menurut undang-undang. Alasannya, terbukti beberapa peraturan yang membatasi kebebasan seseorang untuk membuat surat wasiat agar tidak sekehendak hatinya. 21
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa janda merupakan ahli waris dari suaminya yang meninggal dan termasuk dalam golongan pertama sebagaimana anak-anak dan keturunannya.

## 3.  Janda dalam Sistem Hukum Waris Islam.
Istilah hukum kewarisan Islam yang digunakan dalam tulisan ini adalah mengacu pada Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) yaitu: 22
“Hukum Kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing ”. Sedangkan yang dimaksud dengan ahli
20 Ibid., hlm. 30-31.
21 Ibid. 22 Lihat Pasal 171 huruf a dan c KHI, H. Idris Djakfar dan Taufik Yahya, Kompilasi Hukum Kewarisan Islam, cet. ke-1 (Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 1995), hlm. 3.
waris adalah “Orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”.
Hukum waris Islam mengelompokkan ahli waris menjadi dua macam: pertama, ahli waris nasabiyah yaitu ahli waris yang hubungan kewarisannya didasarkan karena adanya hubungan darah (kekerabatan). Kelompok ini dibedakan menjadi dua yaitu dari pihak laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Dari pihak perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Kedua, ahli waris sababiyah yaitu ahli waris yang hubungan kewarisannya karena suatu sebab, yaitu sebab perkawinan dan memerdekakan budak (memerdekan budak saat ini sudah tidak dijumpai lagi). . Perkawinan yang dimaksud disini adalah perkawinan yang sah, hubungan perkawinan masih ada, termasuk dalam kategori ini adalah perkawinan yang telah diputuskan dengan talak raj’i yang masa iddah bagi istri belum selesai. 23
Dilihat dari bagian yang akan diterima, atau berhak dan tidaknya seseorang menerima warisan, ahli waris dibedakan menjadi tiga macam: 24 a.  Ahli waris ashab al-furud yaitu ahli waris yang telah ditentukan bagian- bagiannya, seperti ½, 1/3, dan lain-lain.
b.  Ahli waris ashab al-‘usubah yaitu ahli waris yang ketentuan bagiannya adalah menerima sisa setelah diberikan kepada ashab al-furud, seperti anak laki-laki, ayah, paman, dan lain sebagainya. c.  Ahli waris zawi al-arham yaitu orang yang sebenarnya mempunyai hubungan darah dengan sipewaris, namun karena dalam ketentuan nas tidak diberi bagian, maka mereka tidak berhak menerima bagian kecuali apabila ahli waris ashab al-furud dan ashab al-usubah tidak ada.
Dari uraian tersebut di atas, terlihat dengan jelas bahwa kedudukan janda dalam hukum waris Islam, baik dari segi sebab adanya hak kewarisan maupun dari segi bagian yang diterima, janda termasuk ahli waris yang utama yang tidak dapat dihalangi haknya oleh ahli waris yang lain.
23 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia , cet. ke-2 (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997), hlm. 383. Lihat juga H. Idris Djakfar dan Taufik Yahya , Kompilasi Hukum Kewarisan Islam , hlm. 43-47.
24 Ibid; hlm. 384

## C. Pergeseran Kedudukan Janda dalam Hukum Waris
Beberapa Putusan Mahkamah Agung mengenai hak janda atas Harta Peninggalan Suaminya dapat terlihat di bawah ini: 25
1.  Putusan Mahkamag Agung No. 50 K/Sip/1954, tanggal 23 April
1957 menentukan bahwa menurut hukum adat di daerah Batak, seorang janda perempuan tidak dapat mewarisi tanah-tanah tinggalan suaminya, tetapi dapat menuntut agar tetap menikmati tanah- tanah tinggalan suaminya itu, selama harta itu diperlukan buat penghidupannya.
2.  Putusan Mahkamah Agung No. 54 K/Sip/1958, tanggal 25 Oktober 1958 yang berbunyi ; menurut hukum adat Batak segala harta yang timbul dalam perkawinan adalah milik suami, tetapi istri mempunyai hak memakai seumur hidup dari harta suaminya, selama harta itu diperlukan buat penghidupannya.
3.  Putusan Mahkamah Agung No. 320/K/Sip/1959, tanggal 17 Januari 1959 yang berbunyi; menurut hukum adat di daerah Tapanuli pada perjalanan zaman waktu sekarang:
a.  Istri dapat mewarisi harta pencaharian dari masing-masing suaminya yang meninggal dunia.
b.  Anak yang belum dewasa dipelihara dan berada dalam pengampuan ibu.
c.  Karena anak di bawah pengampuan ibu, maka harta kekayaan anak dikuasai dan diurus oleh ibu.
4.  Putusan Mahkamah Agung No. 3190 K/Pdt/1985 tanggal 26 November 1987 yang menyatakan bahwa janda memiliki hak waris dari harta peninggalan suaminya dan haknya tersebut adalah sederajat dengan anak-anak kandung. Jika dalam rumah tangga sama sekali tidak memiliki anak, baik anak kandung, anak tiri, maupun anak angkat, si janda yang bersangkutan menjadi penghalang bagi seluruh kelompok ahli waris lain yang merupakan saudara suaminya. Dengan demikian, menurut H.R. Otje Salman, ia mewarisi harta peninggalan, baik harta yang berasal dari harta bersama maupun harta asal. 26
25 M. Rasyid Ariman, Hukum Waris Adat dalam Yurisprudensi, cet. ke-1 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 34.
26 H.R. Otje Salman Soemadiningrat, Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontempore ,
c et. ke-1 (Bandung: PT. Alumni, 2011), hlm. 186.
5.  Putusan Mahkmah Agung No. 130 K/Sip/1957 tanggal 5 November 1957, menyebutkan bahwa menurut Hukum Adat daerah Priangan seorang janda dari sipeninggal warisan dan para anak bersama-sama berhak atas warisan. Apabila janda dari si peninggal warisan dianggap bukan ahli waris, untuk menghindarkan salah paham, sebaiknya janda itu dan para anak dari sepeninggal warisan ditetapkan bersama-sama berhak atas warisan. 27
6.  Putusan Mahkamah Agung No. 110 K/Sip/1960 tanggal 20 April 1960, menyebutkan bahwa menurut Hukum Adat di Jawa Tengah seorang istri juga dapat dipandang sebagai ahli waris dari almarhum suaminya, juga dimana janda atau balu itu tidak mendapat bagian tertentu dari harta warisan, melainkan hanya sekedar cukup untuk melanjutkan hidupnya. Jika dari suami-istri ada keturunan, maka janda atau balu berhak menguasai harta harta peninggalan suami atau istri. Ia berhak mengurus dan juga membagi-bagi harta peninggala, sesegera anak-anak mereka memerlukan bagi hidupnya. Apalagi terhadap harta benda keluarga, dalam pembagian itu mungkin janda atau balu mengambil berbagai sikap. 28
7.  Putusan Mahkamah Agung No. 357 K/Pdt/1988 tanggal 31 Januari 1990 tentang Hukum Adat Jawa Timur, menyebutkan bahwa seorang suami yang meninggal dunia, maka jandanya dan anak- anak kandungnya adalah ahli warisnya. Mereka ini (janda dan anak) sama-sama berhak atas bagian dari hak asal almarhum. Besarnya bagian janda terhadap hak asal suaminya adalah sebesar 1/8 bagian dari seluruh harta asal, karena janda ini mempunyai anak. 29
8.  Putusan Mahkamah Agung No. 90 K/Sip/1952 tanggal 30 Nopember 1955 menyebutkan bahwa menurut Hukum Adat tentang warisan di Lombok Barat, apabila seorang peninggal warisan ( erflater) hanya meninggalkan janda-janda dan seorang saudara kakak (perempuan), maka kakak itu adalah satu-satunya ahli waris tentang barang aslinya, tetapi berhutang wajib janda (janda-janda) untuk memelihara dan membereskan harta warisan seluruhnya, termasuk pengabenan jenazah, kepada janda-janda itu harus diberi pesangu, yang meliputi hasil dari sepertiga warisan. 30
27 C. Dewi Wulansari , Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar, hlm. 138.
28 Ibid., hlm. 142 29 Ibid., hlm. 149.
30 Ibid ; hlm. 148
Berdasarkan yurisprudensi Hukum Adat tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa fakta tersebut mengakibatkan berkembangnya hukum waris adat, dalam arti terjadi pergeseran kedudukan janda terhadap harta peninggalan suaminya dari hanya mendapat perlindungan kehidupan setelah suaminya meninggal, kemudian mendapat bagian dari harta gono gini, dan selanjutnya berhak mendapat bagian dari harta asal suaminya sama dengan kedudukan anak kandungnya.

## D. Teori-teori Integrasi Hukum terhadap Kedudukan Janda dalam Sistem Hukum Waris di Indonesia
Alasan yang dapat dijadikan pertimbangan untuk melakukan upaya mengintegarasikan kedudukan janda yang diatur dalam sistem hukum waris Adat, sistem hukum waris Perdata, dan sistem hukum waris Islam antara lain adalah:
Pertama, bahwa perbedaan antara ketiga sistem tersebut bersifat prosudural, bukan substantif dalam pengertian bahwa ketiga sistem tersebut sama-sama mengakui dan memandang penting adanya perlindungan terhadap seorang janda yang ditinggal mati oleh suaminya. Untuk itu hukum waris Adat memberikan bagian terhadap janda dari harta gono gini, sementara hukum waris Perdata dan hukum waris Islam memberikan bagian terhadap janda dari harta asal. Kedua, bahwa jika kita menelaah yurisprudensi Hukum Adat di beberapa daerah yang ada di Indonesia sebagaimana disebutkan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa telah terjadi pergeseran dan penyimpangan praktik pelaksanaan pembagian harta warisan, terutama menurut Hukum Waris Adat.
Adapun teori hukum yang dapat dijadikan sebagai landasan dan pedoman dalam melakukan integrasi kedudukan janda dalam hukum kewarisan, sebagai berikut:

## 1.  Harmonisasi hukum
L. M. Gandhi mengatakan bahwa harmonisasi hukum adalah “mencakup penyesuaian peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, keputusan hakim, sistem hukum dan asas-asas hukum dengan tujuan peningkatan kesatuan hukum, kepastian hukum, keadilan dan kesebandingan, kegunaan dan kejelasan hukum, tanpa mengaburkan
dan mengorbankan pluralisme hukum”. 31 Menurut Gandhi ,langkah untuk menuju harmonisasi hukum dapat dilakukan dalam dua langkah, yaitu melalui harmonisasi kebijakan formulasi (sistem pengaturan), dan harmonisasi materi (substansi). 32 Terkait dengan kedudukan janda dalam sistem hukum waris dapat dilakukan melalui harmonisasi materi (subtansi) hukum yang mengatur mengenai kedudukan janda dalam hukum waris.
Upaya harmonisasi substansi hukum tersebut dilakukan agar diperoleh ketentuan hukum yang dapat dipraktikkan secara seragam oleh masyarakat. Keinginan ini didasarkan pada pendapat Sudikno Mertokusumo, sebagaimana dikutip oleh Andi Nuzul, bahwa “setiap hukum yang lahir dengan melalui kesadaran bersama dari masyarakatnya akan menjadi nilai sosial yang hidup di antara mereka, pada gilirannya akan menjadi pedoman dalam berprilaku, yang dari padanya dapat dirumuskan asas-asas hukum tertentu dan lebih lanjut akan menjadi perumusan norma hukum”. 33

## 2.  Teori Roscoe Pound
Roscoe Pound berpendapat sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo 34 bahwa kedudukan hukum adalah law as a tool of social engineering (hukum adalah sarana pembaharuan masyarakat). Dengan teorinya ini Roscoe Pound menjelaskan lebih lanjut bahwa hukum sebagai suatu lembaga sosial dapat disempurnakan melalui usaha manusia yang dilakukan secara cendekia, dan menganggap sebagai kewajiban mereka untuk menemukan cara-cara yang paling baik bagi memajukan serta mengarahkan usaha itu.

## 3.  Teori Lawrence M. Friedman
Teori sistem hukum dari Friedman juga dapat digunakan sebagai analat analisis dalam uapaya mengintegrasikan kedudukan janda dalam
31 L.M.Gandhi, “Harmonisasi Hukum Menuju Hukum Yang Responsuf ”, Makalah,  yang disampaikan pada Pidato Pengukuhan ru Besar Tetap Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1995.
32 L.M.Gandhi, Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-undangan: Lex Specialis Suatu Masalah (Surabaya: JP. Books, 2006), hlm. 100 .
33 Andi Nuzul, “ Upaya Kodifikasi Hukum Kewarisan Secara Bilateral dengan Pola Diferensiasi dalam Masyarakat Pluralis ” , hlm. 1.
34 Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perubahan Sosial (Bandung: Alumni, 1979), hlm. 150.
hukum kewarisan. Friedman 35 Menurut Friedman, agar hukum sebagai suatu sistem dapat berjalan dengan baik dan benar dalam kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat, maka tiga unsur dari sebuah sistem hukum harus berjalan/bergerak sinergis dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, ketiga unsur itu meliputi: legal substantive (substansi hukum), yakni menyangkut isi dan norma-norma hukum/perundang- undangan; legal structure (struktur hukum), yakni menyangkut sarana, prasarana hukumnya, termasuk sumber daya aparatur hukumnya; legal culture (budaya hukum), yakni menyangkut prilaku, budaya sadar dan taat hukum masyarakat, baik pemerintah maupun masyarakat. Penggunaan teori ini untuk mendukung teori Roscoe Pound, terutama terkait dengan penekanannya pada fungsi sistem hukum kewarisan sebagai kontrol sosial.
Melalui ketiga teori tersebut di atas, kedudukan janda dalam hukum waris Indonesia dapat direkonstruksi menjadi selain menerima bagian dari harta gono gini—Pasal 35 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, juga mendapat bagian dari harta asal suaminya yang jumlahnya diserahkan kepada kesepakatan ahli waris yang ada ketika itu dengan mengacu pada Pasal 183 KHI “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing- masing menyadari bagiannya.

## E. Penutup
Kedudukan janda dalam sistem hukum waris di Indonesia berbeda antara satu dengan yang lainnya. Menurut Hukum Waris Adat janda tidak termasuk ahli waris karena ia tidak termasuk dalam kelompok keutamaan dan kelompok penggantian, sementara menurut Hukum Waris Perdata, janda adalah ahli waris dari suaminya yang meninggal dan termasuk dalam golongan pertama sebagaimana anak-anak dan keturunannya. Demikian juga menurut Hukum Waris Islam, baik dari segi sebab adanya hak kewarisan maupun dari segi bagian yang diterima, janda termasuk ahli waris yang tidak dapat dihalangi haknya oleh ahli waris yang lain.
Dalam beberapa yurisprudensi hukum Waris Adat, menujukkan kecenderungan kedudukan janda mengalami perkembangan dan pergeseran yang cukup signifikan, dari semula hanya mendapat perlindungan kehidupan setelah suaminya meninggal, kemudian mendapat
35 L.M. Friedman, The Legal System: A Social Perspektive (New York: Russel Sage Foundation, 1975), hlm. 11
bagian dari harta gono gini, dan selanjutnya berhak mendapat bagian dari harta asal suaminya sama dengan kedudukan anak kandungnya. Karena perbedaan kedudukan janda dalam sistem Hukum Waris Adat, Perdata, dan Islam hanya bersifat prosedural bukan bersifat substansial, maka upaya integrasi ketiga sistem hukum tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan teori harmonisasi hukum (L.M. Ghandi), teori rekayasa hukum (Roscoe Pound), dan teori sistem hukum (Friedman). Melalui Integrasi hukum, kedudukan janda tidak lagi hanya sekedar menerima bagian dari harta gono gini, tetapi selain menerima harta gono gini juga menerima bagian dari harta asal suaminya,

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia , cet. ke-2, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997.
Andi Nuzul, “Upaya Kodifikasi Hukum Kewarisan Secara Bilateral dengan Pola Diferensiasi dalam Masyarakat Pluralis”, Mimbar Hukum, Volume 22, Nomor 3, Oktober 2010.
Ariman, M. Rasyid, Hukum Waris Adat dalam Yurisprudensi, cet. ke-1 Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
Dewi Sulastri, Pengantar Hukum Adat , cet. ke-1, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015.
Dewi Wulansari, C., Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar, cet. ke-2 Bandung: PT. Refika Aditama, 2012.
Dirdjosisworo, Sudjono, Sosiologi Hukum, Studi tentang Perubahan Hukum dan Sosial, Jakarta: Rajawali, 1983.
Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW, Cet. ke- 4, BandungL PT. Refika Aditama, 2014.
Djakfar, H. Idris, dan Yahya, Taufik, Kompilasi Hukum Kewarisan Islam, cet. ke-1, Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 1995.
Friedman, LM. The Legal System: A Social Perspektive, New York: Russel Sage Foundation, 1975.
Komari, Laporan Akhir Kompendium Bidang Hukum Waris , Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2011.
M. Gandhi, L., “Harmonisasi Hukum Menuju Hukum Yang Responsif ”, Makalah, yang disampaikan pada Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1995.
____________, Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-undangan: Lex Specialis Suatu Masalah, Surabaya: JP. Books, 2006.
Marwan, Muchlis, dan Prastowo, Andri Astuti, Pengantar Hukum Adat (Hukum Adat I) Modul II, Surakarta, Departemen Pendidikan dan
Kebuadayaan RI Universitas Sebelas Maret, 1990.
Rahardjo, Satjipto, Hukum dan Perubahan Sosial, Bandung: Alumni, 1979.
Soekanto, Soerjono, Usman, Yusuf, (Editor), Kedudukan Janda Menurut Hukum Waris Adat , cet. ke 1, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
____________, Meninjau Hukum Adat Indonesia, Jakarta: Soeroengan,
1985.
Sofyan Hasan, KN, dan Sumitrp, Warkum, Dasar-dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia, cet. ke- 1 Surabaya: Karya Anda, 1994.
Soemadiningrat, H.R. Otje Salman, Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontempore, c et. ke-1 Bandung: PT. Alumni, 2011.
Subekti, R. (Penterjemah), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek, cet. ke-13, Jakarta: Pradnya Paramita, 1980.
Subekti, R., Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermasa, 1977.
Sunaryati Hartono, “Sumbangsih Hukum Adat bagi Perkembangan Pembentukn Hukum Nasional”, dalam Hukum Adat dan Modernisasi Hukum, M.Syamsuddin, dkk. (Penyunting), cet. ke- 1, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1998.
Tobing, G.H.S.L, “Pengantar Hukum Waris dalam Sistem Hukum Perdata Nasional”, Majalah BPHN, No. 1, 1989.
Wignjodipoero, Soerojo, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, cet. ke-14, Jakarta: PT. Gunung Agung, 1995.