## Volume 7, Nomor 1, Januari 2024.
Editorial Office  : Faculty of Law, Univeritas Islam Malang.
Jl. Mayjen Haryono No.193, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Malang, Provinsi Jawa Timur, 65144. Phone : (0341) 551 932 / 551 822 / (0341) 552 249 E-mail : yurispruden@unisma.ac.id Website : http://riset.unisma.ac.id/index.php/yur/index
Kedudukan Pengaturan Penyelesaian Sengketa Jaminan Penyedia Jasa Konstruksi Melalui Upaya Administratif
Abdurrahman Sayuti
Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Islam Malang Jl. MT. Haryono No. 193 Malang, 65144, (0341) 581613
Email: bintangmuda100@gmail.com Article Abstract Article History
Received: Mar 21, 2023; Reviewed: May 07, 2023; May 24, 2023; Accepted: May 31, 2023;
Published: Jul 28, 2023:

## DOI:
10.33474/yur.v7i1.19533
Many  state  administrative  decisions  in  the  field  of  construction services  are  detrimental  to  individuals  or  civil  legal  entities between service providers and service providers. This study raises the issue of legal arrangements for construction service provider guarantees  based  on  Indonesian  laws  and  regulations  and  the position  of  construction  service  provider  guarantee  dispute settlement  on  administrative  efforts.  This  research  is  a  type  of normative  juridical  research  using  statutory  and  conceptual approaches.  There  is  a  difference  in  position  where  there  is  a conflict of norms in administrative efforts in construction disputes, namely  there  is  no  guarantee  imposition  in  carrying  out administrative  efforts  so  there  must  be  an  understanding  of regulatory policies related to  construction services in  a positive legal order and the position of regulation of construction services so that regulations do not clash in their application.
Keywords: Administrative Efforts; Construction; Guarantees

## Abstrak
Banyak keputusan tata usaha negara dalam bidang jasa konstruksi yang merugikan orang atau badan hukum perdata antara penyedia jasa  dan  pemberi  jasa.  Penelitian  ini  mengangkat  masalah mengenai  pengaturan  hukum  terhadap  jaminan  penyedia  jasa konstruksi  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  di Indonesia  serta  kedudukan  penyelesaian  sengketa  jaminan penyedia jasa konstruksi terhadap upaya administrasi. Penelitian ini  merupakan  jenis  penelitian  yuridis  normatif  dengan menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  dan  pendekatan konseptual.  Ada  perbedaan  kedudukan  yang  dimana  terjadi konflik  norma  dalam  upaya  administratif  dalam  sengketa konstruksi yaitu tidak ada pembebanan jaminan dalam melakukan upaya  administratif  sehingga  harus  terdapat  pemahaman mengenai  kebijakan  pengaturan  terkait  jasa  konstruksi  dalam
tatanan hukum positif serta kedudukan pengaturan jasa konstruksi agar tidak terjadinya pembenturan peraturan dalam penerapannya. Kata Kunci: Upaya Administratif; Konstruksi; Jaminan

## PENDAHULUAN
Pemerintah  sebagai  institusi  yang  oleh undang-undang  diberi  wewenang  untuk menyelenggarakan  tugas-tugas  pemerintah- an. 1 Era  reformasi  dan  pelaksanaan desentralisasi  serta  globalisasi,  para  aparatur pemerintah menghadapi  tuntutan yang tinggi atas  efesiensi  pelayanan  dan  penantaan birokrasi  pemerintah.  Hal  ini  didasarkan Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  1999 tentang  Penyelenggara  Negara  yang  Bersih dan  Bebas  dari  Korupsi,  Kolusi  dan Nepotisme  yang  menegaskan  pentingya penyelenggaran  pemerintah  yang  bersih  dan baik ( good governance ). Pemerintah  sebagai salah    satu    subjek  hukum    dalam    bentuk badan    hukum    dalam  melakukan    tindakan perdata. 2
Dalam ketentuan asas good governance , yang  terdiri  dari  5  (lima)  unsur  yaitu,  asas kejujuran  ( fair  play ),  asas  kecermatan ( zorgvuldigheid ),  asas  kemurnian  dalam
1 Roy  Marthen  Moonti  dkk.,  “Upaya  Admnisitratif  Dalam  Sengketa  Peradilan  Tata  Usaha  Negara,” Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora 9, no. 3 (4 Desember 2022): 1560–61, https://doi.org/10.31604/ justitia.v9i3.1560-1571.
2 Shanti  Riskawati,  “Pemutusan  Perjanjian  Sepihak  Kontrak  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  Pasca Yurisprundensi Nomor 4/YUR/PDT/2018,” Arena Hukum 15, no. 3 (27 Desember 2022): 522, https://doi.org/ 10.21776/ub.arenahukum.2022.01503.4.
3 Suwari Akhmaddhian, “Asas-Asas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik untuk Mewujudkan Good Governance,” Logika :  Jurnal  Penelitian  Universitas  Kuningan 9,  no.  01  (7  Juni  2018):  32,  https://doi.org/ 10.25134/logika.v9i01.2198.
4 Florensia Manengal, “Konsep Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999,” LEX ADMINISTRATUM 7, no. 2 (2019): 75.
5 Nehru Asyikin, “Freies Ermessen Sebagai Tindakan Atau Keputusan Pemerintah Ditinjau Dari Pengujiannya,” DIVERSI : Jurnal Hukum 5, no. 2 (18 Januari 2020): 187, https://doi.org/10.32503/diversi.v5i2.555.
tujuan  ( zuiverheid  dan  oogmerk ),  asas keseimbangan ( evenwichtigheid ), Asas kepastian hukum ( rechts zakerheid ). 3
Unsur  dari good  governance di  atas dapat  dijalankan  oleh  pemerintah  didasarkan pada  kewenangan  yang  dimiliki oleh pemerintah. 4 Kewenangan ( authority ) merupakan kekuasaan formal yang bersumber dari  peraturan  perundang  undangan.  Namun dalam  negara  hukum  ( rechtstaat )  seperti Indonesia,  tindakan  pemerintah  tidak  saja berdasarkan pada kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang- undangan  tetapi  pemerintah  juga  memiliki kewenangan yang disebut sebagai kewenangan  bebas  ( freies  ermessen ),  yaitu kewenangan untuk bertindak sesuai keinginan sendiri yang didasarkan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik. 5
Hal  tersebut  dilatarbelakangi  oleh alasan  bahwa  setiap  tindakan  pemerintah
harus berdasarkan pada  hukum,  tetapi  ketika tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindakan yang akan diambil maka  pemerintah  tidak  boleh  menunda  atau tidak  memberikan  pelayanan  yang  baik  dan cepat kepada masyarakat. Pemerintah diberikan kewenangan bebas ( freies ermessen )  yang  dapat  digunakan  manakala belum  ada  peraturan  perundang  undangan yang  mengatur  tentang  tindakan  yang  akan diambil.
Freies ermessen diberikan hanya kepada  pemerintah  atau  administrasi  negara, baik  untuk  melakukan  tindakan-tindakan biasa maupun   tindakan   hukum,   dan   ketika freies  ermessen diwujudkan  pada  instrumen yuridis  yang  tertulis,  jadilah  ia  sebagai peraturan   kebijakan. 6
Karakteristik  paling  mendasar  dari tindakan  hukum  yang  dilakukan  oleh pemerintah  adalah  keputusan-keputusan  dan ketetapan  yang  bersifat  sepihak.  Sepihak karena  dilakukan  tidaknya  suatu  tindakan hukum  pemerintah  itu  tergantung  pada kehendak sepihak dari pemerintah. 7 Tindakan
6 Asri  Agustiwi,  “Strategi  Dan  Management  Pemerintah  Daerah  Freies  Ermessen  Dalam  Konsep  Negara Sejahtera,” Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik 11, no. 2 (28 September 2022): 244, https://doi.org/10.55129/.v11i2.
7 I. Komang Kawi Arta dan I. Gede Arya WiraSena, “Kepastian Hukum Ketentuan Upaya Administratif Pasca Di Keluarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan,” Kertha Widya 9, no. 2 (13 Januari 2022): 98, https://doi.org/10.37637/kw.v9i2.889.
8 Edi  Pranoto,  “Asas  Keaktifan  Hakim  (Litis  Domini)  Dalam  Pemeriksaan  Sengketa  Tata  Usaha  Negara,” SPEKTRUM HUKUM 16, no. 2 (26 Oktober 2019): 93, https://doi.org/10.35973/sh.v16i2.1298.
9 Erna Dwi Safitri dan Nabitatus Sa’adah, “Penerapan Upaya Administratif Dalam Sengketa Tata Usaha Negara,” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 3, no. 1 (30 Januari 2021): 35, https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.34- 45.
10 Firli  Fahresi  Arfisal  Ali,  “Penyelesaian  Sengketa  Tata  Usaha  Negara  Melalui  Upaya  Administratif  Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan,” LEX ADMINISTRATUM 9, no. 8 (21 Oktober 2021): 57.
yang diambil oleh pemerintah sebagai pejabat tata  usaha  negara,  tidak  sesuai  prosedur hukum yang berlaku, sehingga menimbulkan sengketa  dari  keputusan/tindakan  yaang dikeluarkan  sehingga  merugikan  para  pihak baik  itu  dari  individu  perorangan  atau  badan hukum perdata. Sengketa dari keputusan/tindakan pemerintah sebagai pejabat tata usha negara merupakan sengketa yang  dikenal  dengan  sengketa  tata  usaha negara.
Perlindungan hukum terhadap penyelesaian permasalahan-permasalahan yang  berkaitan  dengan  sengketa  tata  usaha negara sebagai akibat dikeluarkannya keputusan  tata  usaha  negara  ( beschikking ). 8 Menurut  FH.  Van  Der  Burg  penyelesaian persoalan  tersebut  dapat  ditempuh  melalui dua cara, pertama melalui peradilan tata usaha negara/peradilan  administrasi  ( administratief rechtspraak )  dan  kedua  melalui  banding administrasi ( administratief beroep ). 9
S.  Prajudi  Admosudirdjo  menyebutkan dengan  istilah  peradilan  administrasi  negara dalam  arti  sempit, 10 sedangkan  Rochmat
Soemitro  menggunakan  istilah  peradilan administrasi murni atau peradilan administrasi  dalam  arti  sempit. 11 Kebijakan yang  terdapat  dalam  sistem  peradilan administrasi dikenal dengan suatu kewenangan  yang  dimiliki  oleh  pengadilan tata  usaha  negara,  yang  mana  dalam  sistem hukum  positif  pengadilan  tata  usaha  negara memiliki kewenangan terhadap upaya administrasi dari suatu keputusan pejabat tata usaha  negera  yang  dirasa  merugikan  pihak baik  dari  orang  atau  badan  hukum  perdata, yang dimana dikenal dengan upaya administratif.
Upaya  administratif  dihadirkan  dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mengantisipasi dan mengatasi adanya sengketa antara pemerintah dengan masyarakat. 12 Upaya  administrasi  yang dilakukan  oleh  oleh  para  pihak  di  peradilan tata  usaha  negara  merupakan  suatu  upaya penyelesaian sengketa di bidang administrasi dengan  bentuk  penilaian  terhadap  keputusan pejabat tata usaha negara yang disengketakan, baik  itu  dari  penerepan  hukumnya  maupun dari segi kebijakanya.
Dasarnya  prinsip  instansi  banding administratif  tidak  membedakan  antara persoalan-persoalan hukum dengan persoalan kebijaksanaan  sehingga  memeriksa  sengketa
11 Ali, 57.
12 Gugun  El  Guyanie,  “Eksistensi  dan  Urgensi  Upaya  Administratif  dalam  Penyelenggaraan  Pemerintahan  di Indonesia,” Staatsrecht:  Jurnal  Hukum  Kenegaraan  dan  Politik  Islam 1,  no.  2  (15  Agustus  2021):  135, https://doi.org/10.14421/staatsrecht.v1i2.2471.
tersebut  seperti  ia  sendiri  harus  mengambil keputusan yang di banding itu, hal serupa juga dilakukan  pada  prosedur  keberatan  oleh instansi yang mengeluarkan keputusan itu.
Pengadilan  berwenang  memeriksa  dan memutus  sengketa  tata  usaha  negara  yang terdapat adanya upaya administratif sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  48  Ayat (1)  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986 tentang  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara, bahwa  pengadilan  tinggi  tata  usaha  negara sebagai  pengadilan tingkat  pertama sehingga secara normatif pengadilan tata usaha negara tidak  berwenang  memeriksa  dan  memutus sengketa  tata  usaha  negara  yang  tersedia adanya  upaya  administratif  dimaksud.  Ada dua  alur  berperkara  di  muka  peradilan  tata usaha negara yaitu upaya banding administrasi dan banding keberatan.
Peradilan  tata  usaha  negara  memiliki kewenangan menerima, memeriksa, memutus dan  menyelesaikan  sengketa  administrasi pemerintahan  setelah  menempuh  upaya administrasi,  yang  sebagaimana  kebijakan kewenangan  yang  dimiliki  tersebut  tertuang dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor  6  Tahun  2018  tentang  Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan  Setelah  Menempuh  Upaya
Administrasi. 13 Kebijakan  yang  tertuang dalam peraturan tersebut memberikan kewajiban  bagi  badan  peradilan  tata  usaha negera dalam mengadili sengketa administrasi harus  terdapat  upaya  administrasi  terlebih dahulu.
Obyek  sengketa  tata  usaha  negara  di pengadilan  tata  usaha  negara  merupakan upaya terakhir setelah semua upaya administratif  dipergunakan  seperti  upaya banding  administrasi  dan  banding  keberatan. Obyek sengketa tata usaha negara di peradilan tata usaha negara adalah keputusan asal yakni keputusan  pemerintahan  (keputusan  tata usaha  negara).  Adanya  upaya  administratif merupakan  suatu  bentuk  dari  pengawasan terhadap  internal  pemerintah  yang  diberikan mandat  kepada  pengadilan  tata  usaha  negara untuk mengawasi setiap kebijakan/keputusan yang  dikeluarkan  oleh  pejabat  tata  usaha negara.
Pengawasan diberikan untuk memberikan  rasa  keadilan  bagi  pihak  yang merasa  dirugikan  sehingga  aspek  ikut keterlibatan negara dalam mengawasi semakin  meyakinkan  masyarakat  untuk mendapatkan  keadilan.  Sejatinya  kekuasan tetap  diawasi  agar  kekuasan  dari  pejabat negara tidak disalahgunakan, sehingga
13 Nurasti  Parlina,  “Regulasi  Dan  Implementasi  Wajib  Menempuh  Upaya  Administrasi  Dalam  Sengketa Administrasi Di Pengadilan Tata Usaha Negara,” Jatiswara 36, no. 2 (2 Agustus 2021): 165.
14 Tri Mulyani, Sukimin Sukimin, dan Wahyu Satria Wana Putra Wijaya, “Konsep Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Berbasiskan Nilai Keadilan Pancasila,” Jurnal Ilmiah Galuh Justisi 10, no. 1 (18 Maret 2022): 135, https://doi.org/10.25157/justisi.v10i1.5773.
pengawasan  internal  dari  suatu  negara  tetap terjamin dengan adanya upaya administarsi. 14
Upaya  adminsitrasi  dari  pihak  yang merasa  dirugikan  dari  pejabat  tata  usaha negara  dewasa  ini  banyak  melingkupi  dari berbagai macam lingkup suatu perkara, salah satunya  terkait  dengan  jasa  konstruksi. Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2017 tentang  Jasa  Konstruksi  (UU  JK)  mengatur penyelenggaraan  jasa  konstruksi  dengan tujuan  untuk  memberikan  arah  pertumbuhan dan  perkembangan  jasa  konstruksi  untuk mewujudkan  struktur  usaha  yang  kukuh, andal,  berdaya  saing  tinggi,  dan  hasil  jasa konstruksi yang berkualitas.
Hal tersebut dalam rangka mewujudkan tertib  penyelenggaraan  jasa  konstruksi  yang menjamin  kesetaraan  kedudukan  antara pengguna  jasa  dan  penyedia  jasa  dalam menjalankan  hak  dan  kewajiban,  serta meningkatkan  kepatuhan  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan, mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang jasa konstruksi, menata sistem jasa konstruksi yang mampu mewujudkan keselamatan publik dan menciptakan kenyamanan lingkungan terbangun, menjamin tata kelola penyelenggara, jasa konstruksi yang baik, dan menciptakan  integrasi  nilai  tambah  dari
seluruh tahapan penyelenggaraan jasa konstruksi. 15
Setiap  pelaksanaan  penggunaan  jasa konstruksi, tentu didalamnya terdapat beberapa kontrak untuk menjamin terciptanya kepatuhan  bagi  para  pihak  antara  penyedia jasa  konstruksi  dan  pemberi  jasa  konstruksi. Adanya  kontrak  demikian  akan  menjadikan undang-undang  bagi  para  pihak  untuk  di patuhi  sehingga  apabila  kontrak  dilanggar akan  diselesaikan  sesuai  kesepakatan  yang tercantum didalam kontrak.
Kontrak  berperan  sebagai  sumber hukum yang perlu dan terlebih dahulu mereka jadikan  acuan  penting  dalam  melaksanakan hak dan kewajiban mereka dalam perdagangan  internasional.  Dalam  hukum kontrak,  kita  mengenal  penghormatan  dan pengakuan  terhadap  prinsip consensus dan kebebasan  para  pihak  ( party  autonomy ). Syarat-syarat  pedagangan  diserahkan  kepada para pihak dan hukum menghormati kesepakatan ini yang tertuang dalam perjanjian. 16
Pasal  1338  Kitab  Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) memuat ketentuan, bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah  berlaku  sebagai  undang-undang  bagi mereka  yang  membuatnya.  Suatu  perjanjian dapat dianggap oleh para pihak sebagai suatu
15 “Penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.,”.
16 Huala Adolf, Hukum Perdagangan Internasional , 5 ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 91–92.
17 Citra Dewi Saputra dan Mila Surahmi, “Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Kontrak Kerja Konstruksi Menurut Undang - Undang Tentang Jasa Konstruksi,” Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan 11, no. 2 (30 November 2022): 192, https://doi.org/10.28946/rpt.v11i2.2470.
undang-undang yang materinya sangat spesifik dan keterikatan ketentuan- ketentuannya  didasarkan  pada  kehendak mereka,  tetapi  dalam  perkembangannya materi  yang  biasanya  disepakati  itu  dapat menjadi undang-undang yang bersifat mengikat  yang  banyak  digunakan  sebagai hukum objektif.
Pihak yang terdapat dalam kontrak jasa konstruksi  terdiri  dari  penyedia  jasa  dan pelaksana jasa. Penyedia jasa konstruksi wajib memberikan jaminan. Penyedia jasa menyerahkan  jaminan  kepada  pengguna  jasa untuk  memenuhi  kewajiban,  hal  ini  diatur dalam  ketentuan  Pasal  57  Ayat  (2)  UU  JK, yang terdiri dari jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan,  jaminan  uang  muka,  jaminan pemeliharaan, dan jaminan sanggah banding. 17
Adapun  besar  jaminan  yang  harus disetorkan  penyedia  jasa  terdapat  dalam ketentuan  Pasal  31,  Pasal  32,  dan  Pasal  33 Peraturan  Presiden  Nomor  12  Tahun  2021 tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Presiden Nomor  16  Tahun  2018  tentang  Pengadaan Barang/Jasa  Pemerintah.  Salah  satu  bentuk jaminan yang diberikan yaitu berbentuk bank garansi.  Bentuk  jaminan  terdapat  di  dalam Pasal 57 Ayat (4) UU JK yang menyebutkan, jaminan  dapat  dikeluarkan  oleh  lembaga
perbankan,  perusahaan  asuransi,  dan/atau perusahaan  penjaminan  dalam  bentuk  bank garansi  dan/atau  perjanjian  terikat  sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
Pelaksana  mengenai  jaminan  tersebut diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Pekerjaan Umum  Dan  Perumahan  Rakyat  Republik Indonesia  Nomor  14  Tahun  2020  tentang Standar  dan  Pedoman  Pengadaan  Jasa Konstruksi  Melalui  Penyedia,  yang  mana dalam  aturan  ini  menyatakan  bahwa  uang jaminan yang awal disetorkan oleh pelaksana jasa  konstruksi  tersebut  jika  tidak  terpilih dalam  pemenangan  tender  tersebut  jaminan yang sudah disetorkan ke bank tersebut akan dimasukan dalam kas daerah. 18
Ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014 tentang  Administrasi  Pemerintahan  tidak mengatur  mengenai  pembebanan  jaminan untuk  melakukan  upaya  administratif  seperti yang tertera dalam UU JK, serta dalam aturan pelaksananya  yakni Peraturan  Presiden Nomor  12  Tahun  2021  tentang  Perubahan Atas  Peraturan  Presiden  Nomor  16  Tahun
2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum  dan  Perumahan  Rakyat  Republik Indonesia  Nomor  14  Tahun  2020  tentang
18 “Pasal 112 Ayat (7) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia,”.
19 Johny Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif (Malang: Bayumedia, 2006), 95.
20 Johny Ibrahim, 95.
Standar  dan  Pedoman  Pengadaan  Jasa Konstruksi.
Selain itu, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum  Dan  Perumahan  Rakyat  Republik Indonesia  Nomor  14  Tahun  2020  tentang Standar  dan  Pedoman  Pengadaan  Jasa Konstruksi menyatakan bahwa uang jaminan tersebut  akan  di  setorkan  ke  kas  daerah  jika pemilik  jasa  konstruksi  tersebut  dinyakan tidak lolos dalam seleksi pemenangan tender maka  dari  itu  besar  kerugian  yang  dialami oleh penyedia jasa konstruksi tersebut.
Penelitian ini fokus membahas mengenai pengaturan hukum terhadap jaminan penyedia jasa konstruksi berdasarkan peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia dan kedudukan penyelesaian sengketa jaminan  penyedia  jasa  konstruksi  terhadap upaya administrasi.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif. 19 Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian yakni  Penelitian  ini  menggunakan  beberapa pendekatan,  yakni  pendekatan  perundang- undangan  dan  pendekatan  konseptual. 20
Sedangkan  untuk  metode  analisis  data  yang digunakan  adalah  metode  deskriptif,  metode evaluatif,  dan  metode  argumentatif,  dari ketiga  metode  analisis  demikian  penulis gunakan untuk menganalisis mengenai
jaminan  penyedia  jasa  konstruksi  melalui upaya administratif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaturan  Hukum  Terhadap  Jaminan Penyedia Jasa Konstruksi Terhadap Upaya Adminstratif Di Indonesia
Industri  konstruksi  lebih  menitikberat- kan pada karakter yang bersifat industri, yang seluruh tahap proses sejak dari ranah material, work  in  process sampai  dengan finish  good yang  melibatkan  sumber  daya  manusia (tenaga kerja), mekanisme dan cara pelaksanaan  sudah  terstandar  dan  ada  acuan ukuran bakunya ( benchmark ) sehingga bersifat applicable. 21 Konstruksi  merupakan suatu  kegiatan  membangun  sarana  dan prasarana. 22
Kegiatan bidang jasa konstruksi masuk dalam  salah  satu  kegiatan  bidang  ekonomi, sosial, dan budaya yang mempunyai peranan penting terhadap pencapaian berbagai  sarana guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan  nasional. 23 Melalui  sektor inilah,  secara  fisik  kemajuan  pembangunan Indonesia dapat  dilihat langsung dari adanya keberadaan  gedung-gedung  yang  tinggi, jembatan,  infrastruktur  seperti  jalan  tol,
21 Irwan Kartiwan, Hendra N. Soenardji, dan Kamajaya Al Katuuk, Ruang Gelap Jasa Konstruksi Indonesia , 1 ed. (Jakarta: Pustaka Umum, 2014), 91–92.
22 Rinto Wardana, Tanggung Jawab Pidana Kontraktor Atas Kegagalan Bangunan , 1 ed. (Malang: Media Nusa Creative, 2016), 31.
23 Andi Triyawan dan Zuhdiana El Ummah Fendayanti, “Dampak pandemi covid-19 terhadap keberlangsungan perusahaan jasa konstruksi,” FORUM EKONOMI 23, no. 2 (8 April 2021): 226, https://doi.org/10.30872/jfor.v23i2.8082.
24 Reynaldi Hizkia Pessak, J. Ronald Mawuntu, dan Donna O. Setiabudhi, “Instrumen Hukum Penyelenggaraan Kerja Sama Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Di Bidang Jasa Konstruksi,” Amanna Gappa 29, no. 2 (12 November 2021): 96, https://doi.org/10.20956/ag.v29i2.18709.
25 Budi Arianto Wijaya, Aspek Hukum Jasa Konstruksi (Yogyakarta: Andi, 2021), 92.
sarana  telekomunikasi,  merupakan  hal-hal aktual  yang  menandakan  denyut  ekonomi Indonesia tengah berlangsung. 24
Jasa  konstruksi  merupakan  salah  satu industri  yang  terus  berkembang  seiring dengan  pesatnya  pembangunan.  Semakin maju  sebuah  daerah,  semakin  berkembang juga  usaha  jasa  konstruksi  karena  kebutuhan akan  bangunan  gedung  yang  dipergunakan untuk  pemukiman,  industri,  fasilitas-fasilitas umum  dan  lain  sebagainya.  Usaha  jasa konstruksi  merupakan  salah  satu  kegiatan dalam  bidang  ekonomi,  sosial,  dan  budaya yang  mempunyai  peranan  penting  dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional.
Usaha kegiatan jasa konstruksi mengenal  pihak-pihak  yang  melakukan pengikaan  jasa  konstruksi,  antara  lain  terdiri dari,  pengguna  jasa  adalah  sebagai  pemilik atau  pemberi  pekerjaan  yang  menggunakan layanan  jasa  konstruksi,  dan  penyedia  jasa, adalah pemberi layanan jasa konstruksi. 25
Pengguna jasa dan penyedia jasa terdiri atas orang perseorangan atau badan, pengikat hubungan  kerja  jasa  konstruksi  dilakukan berdasarkan  prinsip  persaingan  yang  sehat
dan  dapat  dipertanggungjawabkan  secara keilmuan.  Kegiatan  konstruksi  adalah  suatu kegiatan membangun sarana maupun prasarana yang meliputi pembangunan gedung
( building construction ), pembangunan prasarana sipil ( civil engineer ), dan  instalasi  mekanikal  dan  elektrikal. Walaupun kegiatan konstruksi dikenal sebagai  suatu  pekerjaan,  tetapi  dalam kenyataannya  konstruksi  merupakan  suatu kegiatan yang terdiri dari beberapa pekerjaan lain yang berbeda yang tujuan akhirnya adalah satu  unit  bangunan,  itulah  sebabnya  ada bidang/sub  bidang  yang  dikenal  sebagai klasifikasi. 26
Kegiatan  yang  dilaksanakan  harus memberikan  dampak  yang  baik  bagi  suatu wilayah serta masyarakat ditempat dilaksanakanya kegiatan konstruksi. Keberhasilan dari kegiatan yang dilaksanakan merupakan suatu bentuk upaya yang dilakukan  pemerintah  sebagai  pemberi  jasa kepada  pihak  yang  melaksanakan  kegiatan konsturksi  agar  mendorong  wilayah  suatu pemerintahan  tergolong  maju  sesuai  dengan pembagunan di era zaman modern.
Secara  umum  pengaturan  yang  dapat dipergunakan sebagai landasan hukum perjanjian  di  bidang  pengawasan  jasa kontruksi  yang  di  buat  oleh  beberapa  pihak adalah peraturan yang terdapat dalam hukum
26 Triyawan dan Fendayanti, “Dampak pandemi covid-19 terhadap keberlangsungan perusahaan jasa konstruksi,” 96.
27 “Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,”.
positif yang mengatur dan melindungi warga negaranya  dari  segala  bentuk  perbuatan hukum  yang  dilakukan  salah  satunya  dalam bidang jasa konstruksi.
Peraturan perundang-undangan yang di buat  sebagai  acuan  dan  kerangka  yang mengatur hubungan antar warga negara yang melingkup  hubungan  hukum  antara  orang dengan perorangan atau  orang dengan badan hukum, antara lain adalah KUHPdt, disamping  itu  mengenai  jasa  konstruksi terdapat  pengaturan  khusus  yang  terdapat dalam UU JK.
Pengaturan yang terdapat dalam KUHPdt  mengenai  jaminan  jasa  konstruksi terdapat dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPdt mengenai perjanjian yang menyatakan bahwa semua  perjanjian  secara  sah  berlaku  sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Lahirnya perjanjian dari sebagian  pihak  terletak  dari  adanya  kata sepakat, cakapnya para pihak yang melakukan perjanjian, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal dari isi perjanjian demikian. 27
Perjanjian  jasa  konstruksi  mengacu pada  ketentuan  Pasal  1338  KUHPdt  tidak dapat  ditarik  kembali  selain  dengan  sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang  oleh  undang-undang  dinyatakan  cakap untuk  itu.  Selain  itu,  dalam  perjanjian  harus melekat itikad baik dari para pihak, agar setiap
isi  perjanjian  yang  sudah  disepakati  tidak menimbulkan permasalahan hukum dikemudian  hari,  sehingga  akan  mengurangi timbulnya konflik serta memberikan kepastian  hukum  bagi  para  pihak  yang melakukan perjanjian.
Selanjutnya,  jaminan  jasa  konstruksi terdapat  juga  dalam  ketentuan  UU  JK,  yang mengatur  semua  kebijakan  penyelenggara jasa  konstruksi  baik  dari  pihak  pemerintah maupun  dari  tender  yang  mengajukan kerjasama  dalam  bidang  jasa  konstruksi. Ketentuan  Pasal  41  UU  JK,  pemilihan penyedia jasa kondtruksi hanya dapat  diikuti oleh penyedia jasa yang memenuhi persyaratan  sebagaimana  yang  sudah  di  atur dalam UU JK.
Pemilihan penyedia jasa dan penetapan penyedia  jasa  dalam  pengikatan  hubungan kerja  jasa  konstruksi  dilakukan  dengan mempertimbangkan kesesuaian antara bidang usaha dan ruang lingkup pekerjaan, kesetaraan antara kualifikasi usaha dan beban kerja, kinerja penyedia jasa, dan pengalaman menghasilkan produk konstruksi sejenis. 28
Pemilihan  penyedia  jasa  konstruksi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai pemegang kewenangan dari pemerintah  pusat,  yang  dimana  setelah
28 “Pasal 43 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi,”.
29 “Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi,”.
30 “Pasal  57  Ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2017  tentang  Jasa  Konstruksi  jo.  Pasal  30  Peraturan Presiden  Nomor  12  Tahun 2021  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Presiden  Nomor 16 Tahun  2018  tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,”.
31 Riris Marito Marbun, “Mengenal Prinsip Unconditional Pada Bank Dan Polis Surety Bond,” JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) 6, no. 4 (17 November 2022): 2623, https://doi.org/10.58258/jisip.v6i4.3890.
terpilih  sebagai  pemenang  tender  maka dilakukan  pengaturan  hubungan  kerja  antara pengguna  jasa  dan  penyedia  jasa  dengan dituangkan dalam kontrak kerja konstruksi. 29
Pemilihan penyedia jasa terlebih dahulu menyerahkan  jaminan  kepada  pengguna  jasa untuk  memenuhi  kewajiban  sebagaimana dipersyaratkan  dalam  dokumen  pemilihan penyedia jasa. Jaminan yang harus diserahkan oleh  penyedia  jasa  di  antaranya  jaminan berupa jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan,  jaminan  uang  muka,  jaminan pemeliharaan,  dan/atau  jaminan  sanggah banding. 30
Jaminan penawaran hanya untuk pengadaan  pekerjaan  konstruksi.  Jaminan dapat  berupa  bank  garansi  atau surety  bond . Bentuk  jaminan  tersebut  bersifat  tidak bersyarat,  mudah  dicairkan,  dan  harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14  (empat  belas)  hari  kerja  setelah  surat perintah pencairan dari pokja pemilihan/pejabat pembuat komitmen (PPK)/pihak  yang  diberi  kuasa  oleh  pokja pemilihan/PPK diterima. 31
Pengadaan jasa konsultasi tidak diperlukan  adanya  jaminan  penawaran, jaminan sanggah banding, jaminan
pelaksanaan,  dan  jaminan  pemeliharaan. 32
Jaminan  dari  bank  umum,  perusahaan penjaminan,  perusahaan  asuransi,  lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk  mendorong  ekspor  Indonesia  sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  di  bidang  lembaga  pembiayaan ekspor  Indonesia  dapat  digunakan  untuk semua jenis jaminan. 33
Jaminan pelaksanaan diberlakukan untuk  kontrak  pengadaan  barang/pekerjaan konstruksi/jasa  lainnya  dengan  nilai  paling sedikit  diatas  Rp.  200.000.000,00  (dua  ratus juta  rupiah). 34 Jaminan  pelaksanaan  tidak diperlukan, dalam hal pengadaan jasa lainnya yang  aset  penyedia  sudah  dikuasai  oleh pengguna atau pengadaan barang/jasa melalui E-purchasing . 35
Jaminan  uang  muka  yang  harus diserahkan  penyedia  jasa  konstruksi  kepada PPK  senilai  uang  muka.  Nilai  jaminan  uang muka  bertahap  dapat  dikurangi  secara proporsional  sesuai  dengan  sisa  uang  muka yang diterima. Jaminan uang muka diberikan
32 “Pasal 30 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,”.
33 “Pasal  30  Ayat  (6)  Peraturan  Presiden  Nomor  12  Tahun  2021  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,”.
34 “Pasal 33 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,”.
35 “Pasal 33 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.”
36 “Pasal 35 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,”.
37 “Pasal 35 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,”.
38 “Pasal 35 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,”.
39 “Pasal  33  Ayat  (4)  Peraturan  Presiden  Nomor  12  Tahun  2021  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,”.
kepada pejabat penandatangan kontrak apabila  penyedia  menerima  uang  muka  dan diserahkan sebelum pengambilan uang muka.
Terakhir  dalam  jaminan  yang  harus diserahkan  oleh  penyedia  jasa  konstruksi adalah jaminan pemeliharaan. jaminan pemeliharaan  diberlakukan  untuk  pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan, dalam hal penyedia  menerima  uang  retensi  pada  serah terima  pekerjaan  pertama  ( Provisional  hand over ). 36
Jaminan pemeliharaan dikembalikan 14 (empat  belas)  hari  kerja  setelah  masa pemeliharaan selesai. 37 Besaran nilai jaminan pemeliharaan sebesar 5% dari nilai kontrak. 38
Penyedia  barang/jasa  memberikan  jaminan pemeliharaan  kepada  PPK  untuk  nilai penawaran antara 80% sampai dengan 100% dari nilai pagu anggara, jaminan pelaksanaan sebesar 5% dari nilai kontrak atau untuk nilai penawaran  dibawah  80%  dari  nilai  pagu anggaran,  jaminan  pelaksanaan  sebesar  5% dari nilai pagu anggaran. 39
Ketentuan jaminan yang harus diserahkan  oleh  penyedia  jasa  harus  dapat dicairkan  tanpa  syarat  sebesar  nilai  yang dijaminkan  dan  dalam  batas  waktu  tertentu setelah  pernyataan  pengguna  jasa  atas wanprestasi  yang  dilakukan  oleh  penyedia jasa. Jaminan tersebut dapat dikeluarkan oleh lembaga  perbankan,  perusahaan  asuransi, dan/atau  perusahaan  penjaminan  dalam bentuk  bank  garansi  dan/atau  perjanjian terikat  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan. Perubahan atas jaminan dilakukan  dengan  memperhatikan  dinamika perkembangan penyelenggaraan jasa konstruksi baik nasional maupun internasional,  dengan  kewenangan  yang dimiliki oleh pemberi jasa.
Terdapat peraturan lainn yang mengatur jaminan-jaminan  terhadap  penyedia  jasa konstruksi,  yakni  terdapat  dalam  ketentuan Pasal  30  ayat  (1)  Peraturan  Presiden  Nomor 12  Tahun  2021  tentang  Perubahan  Atas Peraturan  Presiden  Nomor  16  Tahun  2018 tentang  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah, menjabarkan mengenai jaminan jasa konstruksi  yang  merupakan  konsideran pengaturan  yang  terdapat  dalam  ketentuan UU JK.
Bentuk  jaminan  yang  dapat  diserahkan penyedia  jasa  konstruksi,  harus  diseleksi
40 “Pasal 30 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,” t.t.
41 “Pasal  30  Ayat  (6)  Peraturan  Presiden  Nomor  12  Tahun  2021  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,”.
terlebih  dahulu  oleh  pemberi  jasa.  Jaminan jasa  konstruksi  dapat  berupa  bank  garansi yang  memiliki  sifat  tidak  bersyarata  dan mudah  untuk  pencairan. 40 Perusahaan  yang dapat menerbitkan jaminan yang berupa bank garansi  atau surety  bond dapat  dikeluarkan oleh  perusahaan  jaminan  dari  bank  umum, perusahaan penjaminan, perusahaan asuransi, lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi  untuk  mendorong  ekspor  Indonesia, perusahaan penjaminan, perusahaan asuransi, dan lembaga keuangan khusus yang menjalankan  usaha  di  bidang  pembiayaan, penjaminan. 41
Pengaturan  mengenai  jaminan  jasa konstruksi  terdapat  juga  dalam  Peraturan Menteri  Pekerjaan  Umum  Dan  Perumahan Rakyat  Nomor  14  Tahun  2020  tentang Standar  Dan  Pedoman  Pengadaan  Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, yang mengatur mengenai  pelaksanaan  pembiayaan  yang dimana  uang  jaminan  yang  awal  disetorkan oleh  pelaksana  jasa  konstruksi  tersebut  jika tidak  terpilih  dalam  pemenangan  tender tersebut  jaminan  yang  sudah  disetorkan  ke bank  tersebut  akan  dimasukan  dalam  kas daerah.
Ketentuan  yang  melandasi  pengaturan demikian menyatakan bahwa PPK
mengundang  pemenang  melaksanakan  rapat persiapan  penunjukan  Penyedia  sebelum menerbitkan   surat  penunjukan  penyedia barang/jasa (SPPBJ) setelah berita acara hasil pemilihan  diterima  oleh  PPK. 42 Rapat persiapan penunjukan penyedia dilaksanakan untuk  memastikan  penyedia  memenuhi ketentuan  sebagai  keberlakuan  data  isian kualifikasi  bukti  sertifikat  kompetensi  yang berupa  personel  manajerial  pada  pekerjaan konstruksi  atau  personel  inti  pada  jasa konsultansi  konstruksi,  dan  bukti  sertifikat kompetensi.
Rapat  dilaksanakan  tanpa  menghadir- kan  personel  yang  bersangkutan,  perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan  jadwal  pelaksanaan  pekerjaan yang  ditetapkan  sebelumnya  akan  melewati batas  tahun  anggaran,  melakukan  sertifikasi bagi operator, teknisi, atau analis yang belum bersertifikat pada saat pelaksanaan pekerjaan, dan  pelaksanaan  alih  pengalaman/keahlian bidang  konstruksi  melalui  sistem  kerja praktik/magang,  membahas  paling  sedikit terkait  jumlah  peserta,  durasi  pelaksanaan, dan jenis keahlian. 43
Sebagaimana  ketentuan  pengaturan yang  melandasi  terkait  dengan  jaminan penyedia jasa konstruksi yang terdapat dalam ketentuan KUHPdt, yang mengatur mengenai
42 “Pasal 112 Ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia,”.
43 “Pasal 112 Ayat (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia,”.
dasar  perjanjian  secara  umum,  UU  JK,  yang mengatur  mengenai  jaminan  penyedia  jasa konstruksi yang diwajibkan untuk diserahkan kepada  pemberi  jasa  sebagai  dasar  adanya jalinan  kerjasama  yang  keseluruhannya mengatur  secara  umum,  Peraturan  Presiden Nomor  12  Tahun  2021  tentang  Perubahan Atas  Peraturan  Presiden  Nomor  16  Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,  yang  mengatur  secara  khusus mengenai  jaminan  penyedia  jasa  konstruksi beserta besaran bagian yang harus disetorkan, serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan  Rakyat  Nomor  14  Tahun  2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, yang mengatur mengenai  pelaksanaan  pembiayaan  uang jaminan.
Adanya  pengaturan  mengenai  jaminan penyedia  jasa  konstruksi  merupakan  suatu kewenangan  yang  dimiliki  oleh  pemerintah pusat  dan  pemerintah  daerah  sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 5 UU JK. Ketentuan  mengenai  kewenangan  demikian dapat  penulis  sinkronkan  dengan  teori kewenangan, yang dimana dalam kebijakannya kewenangan merupakan kekuasaan formal. Kekuasaan formal maksudnya disini  merupakan kekuasaan dari pejabat pemerintah baik pusat maupun daerah
yang  dilandasi  dengan  kebijakan  yang diberikan oleh undang-undang.
Mengacu  pada  pemberlakuan  sistem peraturan hukum yakni peraturan perundang- undangan,  yang  dimana  penyedia  jasa konstruksi  merupakan  suatu  keputusan  yang dikeluarkan  oleh  pejabat  pemerintah,  maka upaya  adminsitrasi  dapat  dilakukan  di pengadilan tinggi tata usaha negara. Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  berwenang memeriksa,  memutus  dan  menyelesaikan sengketa tata usaha negara jika seluruh upaya administrasi yang bersangkutan sudah dilakukan.
Dasar pijakanya terdapat dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun  1986  tentang  Pengadilan  Tata  Usaha Negara,  sebagaimana  telah  diubah  kedua dengan  Undang-Undang  Nomor  51  Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  Tentang Pengadilan  Tata  Usaha  Negara,  yang menyatakan  bahwa  pengadilan  bertugas  dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara.
Adanya  kebijakan  demikian,  maka kewenangan yang memeriksa sengketa terhadap  jaminan  penyedia  jasa  konstruksi adalah  peradilan  tata  usaha  negara  (PTUN), dikarenakan surat keterangan yang mengeluarkan terkait pemlihan penyedia jasa
44 Mutia Jawaz Muslim, “Tinjauan Yuridis Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara Yang Merupakan Perbuatan Hukum  Perdata,” Jurnal  Fundamental  Justice 1,  no.  1  (4  Februari  2020):  46,  https://doi.org/10.30812/ fundamental.v1i1.637.
konstruksi merupakan keputusan dari pejabat tata usaha negara. Adanya upaya hukum yang dilakukan  untuk  mendapatkan  kepastian hukum  oleh  penyedia  jasa  konstruksi  harus dapat  dilaksanakan  sesuai  keberlakuan  yang pijakanya  melalui  keputusan  pejabat  tata usaha negara.
Kedudukan Penyelesaian Sengketa Jaminan Penyedia Jasa Konstruksi Terhadap Upaya Administrasi
Pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan  yang  baik  yang  menyangkut urusan  eksternal  (pelayanan  umum)  maupun yang berkaitan dengan urusan internal (seperti urusan kepegawaian), suatu instansi pemerintah (badan/pejabat tata usaha negara) tidak  dapat  dilepaskan  dari  tugas  pembuatan keputusan  tata  usaha  negara.  Kehadiran PTUN  sebagai  perwujudan  dari  sistem kenegaraan  di  Indonesia  yang  menganut prinsip negara hukum ( rechtstaat ), sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). 44
Pada  prinsipnya,  tugas  pemerintah adalah menyelenggarakan pelayanan masyarakat  ( public  service )  dan  bukannya melayani  gugatan,  sehingga  apabila  dalam menyelesaikan  sengketa  tata  usaha  negara ternyata  tidak  dapat  diselesaikan  oleh pemerintah,  maka  penyelesaian  melalui
lembaga peradilan merupakan sarana terakhir ( ultimum remidium ), 45 dengan demikian dapat dipahami bahwa penyelenggara negara dilakukan berdasarkan atas hokum. 46
Penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagai akibat terjadinya benturan kepentingan antara pemerintah (badan/pejabat tata  usaha  negara)  dengan  seseorang/badan hukum  perdata  tersebut,  ada  kalanya  dapat diselesaikan secara damai melalui musyawarah  dan  mufakat,  akan  tetapi  ada kalanya  pula  berkembang  menjadi  sengketa hukum  yang  memerlukan  penyelesaian melalui pengadilan.
Fungsi  PTUN  pada  dasarnya  adalah sebagai  sarana  untuk  menyelesaikan  konflik yang  timbul  antara    pemerintah  (badan/ pejabat  tata  usaha  negara)  dengan  rakyat (orang  atau  badan  hukum  perdata)  sebagai akibat dikeluarkannya atau tidak dikeluarkannya  keputusan  tata  usaha  negara (KTUN). 47 KTUN  adalah  produk  yang diterbitkan  oleh  pejabat  tata  usaha  negara (atau  jabatan  tata  usaha  negara)  berdasarkan wewenang yang ada padanya ( attribute ) atau
45 Mikhael  Pontowulaeng,  “Upaya  Administratif  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Tata  Usaha  Negara  Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan,” LEX ADMINISTRATUM 9, no. 6 (22 Juni 2021): 171, https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/34409.
46 Bagus  Hermanto  dan  Kadek  Agus  Sudiarawan,  “Rekonstruksi  Pergeseran  Paradigma  Upaya  Admnistratif Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Pra  Pemilihan  Kepala  Daerah,” Jurnal  Legislasi  Indonesia 16,  no.  3  (30 September 2019): 328, https://doi.org/10.54629/jli.v16i3.505.
47 Widyawati  Boediningsih  dan  Robert  Wijaya  Nugroho,  “Fungsi  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  Dalam Mendukung  Pemerintahan  Yang  Baik,” JOURNAL  TRANSFORMATION  OF  MANDALIKA  (JTM) 2,  no.  3 (2021): 10, https://ojs.cahayamandalika.com/index.php/jtm/article/view/679.
48 Paulus Effendi Lotulung, Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan (Jakarta: Salemba Humanika, 2013), 27.
49 Eugenia Gloria Esther Pandeiroot, “Upaya Adminstratif Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Di Tinjau  Dari  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  Tentang  Administrasi  Pemerintahan,” LEX ADMINISTRATUM 9, no. 2 (31 Maret 2021): 18.
diberikan  padanya  dalam  bidang  urusan pemerintah ( delegate ). 48
Upaya  adminstratif  merupakan  bagian dari  suatu  sistem  peradilan  administrasi, karena upaya admnistrasi merupakan kombinasi  atau  kompenen  khusus  yang berkenan dengan PTUN. 49 Upaya adminstratif  yang  dilakukan  oleh  seseorang atau  badan  hukum  untuk  mengajukan keberatan  atau  gugatan  kepada  badan administrasi  publik  atau  pengadilan  untuk mengesampingkan  atau  mengubah  suatu keputusan  badan  administrasi  publik  atau pengadilan atas dasar tidak sahnya keputusan tersebut.
Berkenaan dengan tindakan administratif ini, pengaturanya terdapat dalam ketentuan pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata  Usaha Negara  yang  menyatakan  bahwa  “dalam  hal suatu  badan atau peradilan tata usaha negara diberi  wewenang  oleh  atau  berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan  secara  administratif  sengketa tata usaha negara tertentu, maka sengketa tata
usaha  negara  tersebut  haruslah  diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia”.
Upaya administratif adalah suatu bentuk pengawasan  yang  diberikan  kepada  pejabat tata  usaha  negara  di  dalam  lingkup  suatu lembaga  pemerintahan.  Sisi  lain  mengenai gugatan terhadap upaya administrasi merupakan suatu upaya hukum yang dilakukan  oleh  pihak  yang  merasa  dirugikan terhadap  keputusan  pejabat  tata  negara. Dengan  demikian,  kewenangan  lembaga eksukutif  yakni  peradilan  tata  usaha  negara, dengan  upaya  yang  dilakukan  dengan beberapa  langkah  antara  lain  banding administrasi administrasi dan banding keberatan. 50
Secara  konseptual,  upaya  administratif merupakan  mekanisme  pengajuan  keberatan dan/atau  banding  administratif  terhadap pemerintahan  dalam  lingkungan  internal pemerintahan. 51 Setelah  seluruh  upaya administratif  yang  tersedia  digunakan,  tetapi pihak yang bersangkutan masih tetap merasa belum  puas,  barulah  masalah  tersebut diajukan dan digugat melalui PTUN.
Upaya admnistratif merupakan prosedur  yang  ditentukan  dalam  suatu peraturan perundang-undangan untuk
50 Budi Aspani, “Kompetensi Absolut Dan Relatif Peradilan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Nomor 5  Tahun  1986  Jo.  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2004,” Jurnal  Kajian  Pembaruan  Hukum 16,  no.  3 (September 2018): 347, https://doi.org/10.36546/solusi.v16i3.142.
51 Ali  Marwan  Hsb,  “Upaya  Administratif  Sebagai  Penyelesaian  Sengketa  Administrasi  Pemerintahan,” Grondwet: Journal of Constitutional Law and State Administrative Law 1, no. 2 (13 Juli 2022): 88.
52 Hari Sugiharto dan Bagus Oktafian Abrianto, “Upaya Administratif Sebagai Pelindungan Hukum Bagi Rakyat Dalam  Sengketa  Tata  Usaha  Negara,” Arena  Hukum 11,  no.  1  (17  April  2018):  35–36, https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2018.01001.2.
menyelesaikan  suatu  sengketa  tata  usaha negara yang dilaksanakan dilingkup pemerintahan  sendiri  dan  bukan  oleh  badan peradilan  yang  bebas,  yang  terdiri  dari prosedur banding administratif.
Apabila  penyelesaian  sengketa  tata usaha negara itu harus dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan  keputusan  maka  prosedur tersebut  dinamakan  banding  administratif. Sedangkan  menurut  peraturan  perundang- undangan yang bersangkutan seseorang yang terkena  suatu  keputusan  tata  usaha  negara yang  tidak  dapat  disetujui  maka  dapat mengajukan  keberatan  kepada  instansi  yang mengeluarkan keputusan tersebut yang dinamakan prosedur keberatan. 52
Kebijakan penyelesaian upaya administrasi  yang  dilakukan  oleh  badan hukum  perdata  maupun  perorangan  terhadap KTUN yang salah satunya mengenai penyedia jasa  konstruksi  yang  dirugikan  oleh  pemberi jasa sebagaimana dalam hal ini adalah pejabat tata usaha negara, memerlukan upaya hukum administrasi  yang  dilakukan  oleh  penyedia jasa untuk mendapatkan perlindungan hukum dan  kepastian  hukum  dari  keputusan  pejabat tata usaha negara.
Jaminan  dari  penyedia  jasa  konstruksi pada kenyataannya masih banyak menimbulkan  problematika  hukum  yang salah  satunya  mengenai  upaya  administrasi yang  harus  dilakukan  oleh  penyedia  jasa konstruksi ketika terjadi permasalahan hukum dengan  penyedia  jasa  konstruksi  yang keputusanya dikeluarkan oleh pejabat pejabat pemerintah sebagai pemberi mandat.
Kebijakan yang dikeluarkan atas kesepakatan bersama tatkala pada kenyataannya banyak menimbulkan sengketa hukum, yang dimana upaya adaministrasinya di  atur  melalui  banyak  peraturan  hukum, yakni terdapat dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Esensi utama kehadiran PTUN sebagai peradilan  administrasi  adalah  untuk  menjaga harmoni  antara  kepentingan  individu  yang melekat  dalam  hak-hak  warga  negara  dan memberikan  kepastian  hukum  terhadap kepentingan  publik  yang  pengelolaannya  di bawah  kontrol  pemerintah.  Ketika  harmoni kedua  kepentingan  tersebut  terganggu,  maka perlu  ada  instrumen  untuk  menjaga  harmoni tersebut agar tetap dalam koridor keadilan dan kepastian hukum.
Selain  itu,  pembentukan  PTUN  adalah untuk  mengontrol  dari  segi  hukum  tindakan pemerintah,  terutama  tindakan  dalam  bentuk keputusan  tata  usaha  negara.  KTUN  dalam memutus  mengenai  kebijakan  yang  menjadi
urusanya pejabat tata usaha negara dewasa ini banyak menimbulkan konflik sehingga diperlukanya upaya administratif di pengadilan  tata  usaha  negara,  yang  dimana dalam  hal  ini  penyedia  jasa  konstruksi  tidak mendapatkan  kepastian  hukum  dari  kontrak kerja  yang  dilakukan  dengan  pemberi  jasa melalui keputusan yang dikeluarkan.
Kedudukan penyelesaian sengketa upaya  admnistrasi  diperkuat  dengan  adanya ketentuan  pengaturan  Pasal  85  Peraturan Presiden  Nomor  12  Tahun  2021  tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun  2018  tentang  Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah, yang menyebutkan bahwa Penyelesaian  sengketa  Kontrak  Penyedia dalam pelaksanaan dilakukan melalui layanan penyelesaian  sengketa  kontrak,  arbitrase, dewan sengketa konstruksi, atau penyelesaian melalui pengadilan.
Penyelesaian  sengketa  sebagaimana tercantum  dalam  Pasal  85  ayat  (1)  huruf  d, Peraturan  Presiden  Nomor  12  Tahun  2021 tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Presiden Nomor  16  Tahun  2018  tentang  Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan kebijakan penyelesaian sengketa melalui pengadilan tata usaha negara yang dalam hal ini adalah PPK sebagai  tergugat  yang  telah  mengeluarkan keputusan  terhadap  penyedia  jasa,  sehingga keputusan  tersebut  patut  dinyatakan  bahwa kedudukan penyedia jasa konstruksi terhadap upaya  administrasi  merupakan  kewenangan yang dimiliki oleh peradilan tata usaha negara.
Adapun  kedudukan  jaminan  yang dimiliki oleh penyedia jasa konstruksi dalam upaya  admnistrasi  terdapat  dalam  ketentuan pengaturan  khusus  yang  terdapat  dalam  UU JK, sedangkan yang terdapat dalam ketentuan Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014 tentang  Administrasi  Pemerintahan  terkait dengan    upaya  administrasi  yang  dapat ditempuh  dari  keputusan  pejabat  tata  usaha negara  oleh  penyedia  jasa  konstruksi  dapat dikesampingan,  karena  peraturan  umum mengenai  upaya  administrasi  terkait  dengan sengketa jasa konstruksi.
Pengaturan mengenai upaya penyelesaian  sengketa  yang  terdapat  dalam UU JK terdapat dalam ketentuannya menjelaskan  bahwa  terdapat  pembenan jaminan dalam melakukan upaya administrasi. Dalam  hal  ini  terjadi  konflik  norma  dalam upaya administratif dalam sengketa konstruksi  yang  dalam  Undang-Undang Nomor  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi Pemerintahan  tidak  membebankan  jaminan dalam melakukan upaya administratif.
Berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan  antara  UU  JK  dengan Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014 tentang Administrasi Pemerintah, merupakan suatu  pengaturan  yang  berbeda  akan  tetapi saling mengikat satu sama lain berkait dengan
53 Habibul Umam Taqiuddin, “Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim,” JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan) 1, no. 2 (24 Maret 2019): 193, https://doi.org/10.58258/jisip.v1i2.343.
54 Edward  Omar  Sharif  Hiariej,  “Asas  Lex  Specialis  Systematis  dan  Hukum  Pidana  Pajak,” Jurnal  Penelitian Hukum De Jure 21, no. 1 (22 Februari 2021): 22, https://doi.org/10.30641/dejure.2021.V21.1-12.
upaya  administrasi  terhadap  jaminan  jasa konstruksi.
Adanya pemberlakuan jaminan penyedia  jasa  konstruksi  terhadap  upaya administrasi  menjadikan  kedua  pengaturan tentang  pemberlakuan  mengenai  persyaratan jaminan terhadap upaya administrasi menjadi tidak  singkron.  Menghadapi  ketidaksinkron- an/konflik norma antara peraturan perundang- undangan,  maka  terdapat  asas  hukum  yang dapat  digunakan,  yaitu lex  superior  derogat legi inferiori, lex posterior derogat legi priori, dan lex specialis derogat legi generali . 53
Asas yang digunakan untuk menyelesaikan  problematika  hukum  diatas yaitu lex specialis derogat legi generali , yang berarti aturan yang lebih tinggi mengalahkan aturan yang lebih rendah. 54 Dengan demikian, kedudukan jaminan penyedia jasa konstruksi terhadap  upaya  administratif  di  pengadilan administrasi merupakan kebijakan pengaturan khusus yang terdapat dalam ketentuan UU JK beserta peraturan turunannya.
Kedudukan  jaminan  penyedia  jasa konstruksi  terhadap  upaya  administrasi merupakan  kewenangan  yang  dimiliki  oleh pengadilan  tata  usaha  negara.  Kewenangan yang  dimiliki  oleh  pengadilan  tata  usaha negara  merupakan  suatu  kewenangan  dari dikeluarkanya  surat  keputusan  tata  usaha
negara  yang  dirasa  merugikan  pihak  yang dalam hal ini adalah penyedia jasa konstruksi. Adanya kewenangan yang dimiliki, kedudukan jaminan penyedia jasa konstruksi tetap  menjadi  hak  penyedia  jasa  sebelum putusan pengadilan bersifat inkrah.
Putusan  PTUN  memberikan  bentuk kepastian  hukum  terhadap  para  pihak  yang merasa  dirugikan. 55 Hal  ini  sejalan  dengan teori kepastian hukum dari Max Weber yang menyatakan  bahwa  kepastian  hukum  secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. 56 Jelas dalam artian  tidak  menimbulkan  keragu-raguan (multi  tafsir)  dan  logis.  Kepastian  hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas,  tetap,  konsisten  dan  konsekuen  yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.
Adanya kepastian hukum akan berdampak pada putusan pengadilan adminsitrasi yakni PTUN dalam memutuskan jaminan penyedia jasa konstruksi yang sudah dijaminakan  terlebih  dahulu  yang  pada akhirnya tidak masuk dalam kriteria pemberi jasa sehingga didalmnya menimbulkan permasalahan ketiak semua persyaratan yang sudah  di  ajaukan  tidak  dapat  diterima  serta
55 Muhammad  Fahruddin,  “Penegakan  Hukum  Dalam  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  Menurut  Perpres Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah.(Studi Kasus Putusan Pttun Surabaya Nomor,” VERITAS 9, no. 1 (30 Maret 2023): 145, https://doi.org/10.34005/veritas.v9i1.2558.
56 Aulia Nurdin dkk., “Pembatasan Kritik Di Media Sosial Terhadap Pemerintah Di Indonesia Untuk Menjaga Martabat Negara Dalam Perspektif Ham Dikaitkan Dengan Hukum Pidana,” Jurnal Pendidikan Tambusai 7, no. 2 (5 Juni 2023): 4073.
jaminan  yang  sudah  dijaminkan  ketika keputusan pengadilan berbeda maka pengambalian jaminan tersebut masuk di khas daerah.

## KESIMPULAN
Pengaturan  jaminan  penyedia  jasa konstruksi berdasarkan peraturan perundang- undangan  di  Indonesia  terdapat  dalam ketentuan KUHPdt yang mengatur mengenai kontrak  perjanjian,  UU  JK  yang  melandasi adanya  bentuk  jaminan  secara  umum  yang harus disediakan oleh penyedia jasa, Peraturan  Presiden  Nomor  12  Tahun  2021 tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Presiden Nomor  16  Tahun  2018  tentang  Pengadaan Barang/Jasa  Pemerintah  mengatur  mengenai perincian pelaksanaan jaminan secara menyeluruh  yang  harus  dilaksanakan  oleh penyedia  jasa,  Peraturan  Menteri  Pekerjaan Umum  Dan  Perumahan  Rakyat  Nomor  14 Tahun  2020  tentang  Standar  dan  Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia mengatur terkait dengan pelaksanaan pembiayaan.
Kedudukan penyelesaian sengketa jaminan  penyedia  jasa  konstruksi  terhadap upaya  administrasi  merupakan  kebijakan pengaturan  khusus  yang  terdapat  dalam ketentuan UU JK beserta peraturan turunanya.
Upaya  administrasi  merupakan  kewenangan yang dimiliki oleh PTUN, sehingga kedudukan jaminan penyedia jasa konstruksi tetap  menjadi  hak  penyedia  jasa  sebelum putusan pengadilan bersifat inkrah.

## SARAN
Kebijakan  yang dikeluarkan  oleh pejabat tata usaha negara diperlukan pengaturan khusus mengenai upaya administrasi yang dapat ditempuh oleh badan hukum  perdata  maupun  perorangan  untuk mendapatkan kepastian hukum akibat adanya keputusan  yang  merugikan.  Dengan  itu, diperlukan  suatu  pengaturan  secara  khsusus terkait  dengan  upaya  administrasi  dalam bidang jasa konstruksi agar tidak menimbulkan kekeliruan bagi para pihak yang merasa dirugikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustiwi,  Asri.  “Strategi  Dan  Management Pemerintah  Daerah  Freies  Ermessen Dalam  Konsep  Negara  Sejahtera.”
Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik 11, no.  2  (28  September  2022):  242–51. https://doi.org/10.55129/.v11i2. Akhmaddhian,  Suwari.  “Asas-Asas  dalam
Penyelenggaraan  Pemerintahan  yang Baik untuk Mewujudkan Good Governance.” Logika : Jurnal Penelitian  Universitas  Kuningan 9, no.  01  (7  Juni  2018):  30–38.  https:// doi.org/10.25134/logika.v9i01.2198.
Ali,  Firli  Fahresi  Arfisal.  “Penyelesaian
Sengketa  Tata  Usaha  Negara  Melalui Upaya Administratif Menurut Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.” LEX ADMINISTRATUM 9,  no.  8  (21
Oktober 2021): 56–65.
Arta,  I.  Komang  Kawi,  dan  I.  Gede  Arya WiraSena. “Kepastian Hukum Ketentuan Upaya Administratif Pasca Di Keluarkan Undang-Undang Nomor
30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.” Kertha Widya 9, no. 2 (13 Januari 2022): 97–110. https://doi.org/10.37637/kw.v9i2.889. Aspani,  Budi.  “Kompetensi  Absolut  Dan
Relatif  Peradilan  Tata  Usaha  Negara Menurut  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  1986  Jo.  Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004.” Jurnal Kajian Pembaruan Hukum 16, no. 3
(September  2018):  344–52.  https:// doi.org/10.36546/solusi.v16i3.142. Asyikin,  Nehru.  “Freies  Ermessen  Sebagai Tindakan Atau Keputusan Pemerintah Ditinjau Dari Pengujiannya.” DIVERSI : Jurnal Hukum 5, no. 2 (18 Januari  2020):  184–209.  https:// doi.org/10.32503/diversi.v5i2.555.
Boediningsih, Widyawati, dan Robert Wijaya Nugroho.  “Fungsi  Peradilan  Tata Usaha  Negara  Dalam  Mendukung Pemerintahan Yang Baik.” JOURNAL TRANSFORMATION OF MANDALIKA  (JTM) 2,  no.  3  (2021): 9–14. https://ojs.cahayamandalika.
com/index.php/jtm/article/view/679. Fahruddin,  Muhammad.  “Penegakan Hukum Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Menurut Perpres Peraturan  Presiden  Nomor  12  Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan  Presiden  Nomor  16  Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah.(Studi Kasus Putusan Pttun Surabaya Nomor.” VERITAS 9, no. 1 (30 Maret 2023): 140–53. https:// doi.org/10.34005/veritas.v9i1.2558.
Guyanie, Gugun El. “Eksistensi dan Urgensi
Upaya Administratif dalam Penyelenggaraan  Pemerintahan  di Indonesia.” Staatsrecht: Jurnal
Hukum Kenegaraan dan Politik Islam 1,  no.  2  (15  Agustus  2021):  133–55. https://doi.org/10.14421/staatsrecht.v 1i2.2471.
Hiariej,  Edward  Omar  Sharif.  “Asas  Lex Specialis  Systematis  dan  Hukum Pidana  Pajak.” Jurnal  Penelitian Hukum De Jure 21, no. 1 (22 Februari 2021): 1–12. https://doi.org/10.30641/ dejure.2021.V21.1-12.
Hsb,  Ali  Marwan.  “Upaya  Administratif Sebagai Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan.” Grondwet:  Journal  of  Constitutional
Law  and  State  Administrative  Law 1, no. 2 (13 Juli 2022): 82–91.
Johny  Ibrahim. Teori  dan Metode Penelitian Hukum Normatif . Malang:
Bayumedia, 2006.
Kartiwan,  Irwan,  Hendra  N.  Soenardji,  dan
Kamajaya  Al  Katuuk. Ruang  Gelap Jasa  Konstruksi  Indonesia .  1  ed. Jakarta: Pustaka Umum, 2014.
Lotulung, Paulus Effendi. Hukum Tata Usaha Negara  dan  Kekuasaan .  Jakarta: Salemba Humanika, 2013. Manengal, Florensia. “Konsep Penyelenggaraan  Tata  Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor 28 Tahun 1999.” LEX ADMINISTRATUM 7,  no.  2  (2019): 74–80.
Marbun,  Riris  Marito.  “Mengenal  Prinsip Unconditional  Pada  Bank  Dan  Polis Surety  Bond.” JISIP  (Jurnal  Ilmu Sosial  dan  Pendidikan) 6,  no.  4  (17 November  2022):  2622–35.  https:// doi.org/10.58258/jisip.v6i4.3890.
Moonti,  Roy  Marthen,  Arifin  Tumuhulawa,
Yayan Hanapi, Dince Aisa Kodai, dan Oyald  Puhi.  “Upaya  Admnisitratif Dalam Sengketa Peradilan Tata Usaha Negara.” Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum  Dan  Humaniora 9,  no.  3  (4 Desember  2022):  1560–71.  https:// doi.org/10.31604/justitia.v9i3.1560- 1571.
Mulyani,  Tri,  Sukimin  Sukimin,  dan  Wahyu Satria  Wana  Putra  Wijaya.  “Konsep Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Berbasiskan Nilai Keadilan  Pancasila.” Jurnal  Ilmiah Galuh  Justisi 10,  no.  1  (18  Maret
2022): 133–59. https://doi.org/10.
25157/justisi.v10i1.5773.
Muslim,  Mutia  Jawaz.  “Tinjauan  Yuridis Terhadap  Keputusan  Tata  Usaha Negara  Yang  Merupakan  Perbuatan Hukum Perdata.” Jurnal Fundamental Justice 1, no. 1 (4 Februari 2020): 87– 109. https://doi.org/10.30812/funda mental.v1i1.637.
Nurdin,  Aulia,  M.  Ade  Bazar  Septiana,
Fachran Amirullah, Desna Tri Wardana, dan Herli Antoni.
“Pembatasan  Kritik  Di  Media  Sosial Terhadap  Pemerintah  Di  Indonesia Untuk  Menjaga  Martabat  Negara Dalam  Perspektif  Ham  Dikaitkan Dengan  Hukum  Pidana.” Jurnal Pendidikan Tambusai 7, no. 2 (5 Juni 2023): 4068–73.
Pandeiroot,  Eugenia  Gloria  Esther.  “Upaya Adminstratif Dalam Penyelesaian
Sengketa  Tata  Usaha  Negara  Di Tinjau  Dari  Undang-Undang  Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.”
LEX ADMINISTRATUM 9, no. 2 (31 Maret 2021): 15–25.
Parlina, Nurasti. “Regulasi Dan Implementasi Wajib Menempuh Upaya Administrasi Dalam  Sengketa  Administrasi  Di Pengadilan  Tata  Usaha  Negara.”
Jatiswara 36, no. 2 (2 Agustus 2021): 163–76.
Pessak, Reynaldi Hizkia, J. Ronald Mawuntu,
dan Donna O. Setiabudhi. “Instrumen Hukum  Penyelenggaraan  Kerja  Sama Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Di Bidang Jasa
Konstruksi.” Amanna Gappa 29, no. 2 (12 November 2021): 91–105. https:// doi.org/10.20956/ag.v29i2.18709. Pontowulaeng, Mikhael. “Upaya Administratif  Dalam  Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.” LEX ADMINISTRATUM 9,  no.  6  (22  Juni 2021): 167–77. https://ejournal.unsrat.
ac.id/v3/index.php/administratum/arti cle/view/34409. Pranoto,  Edi.  “Asas  Keaktifan  Hakim  (Litis Domini) Dalam Pemeriksaan Sengketa  Tata  Usaha  Negara.” SPEKTRUM  HUKUM 16,  no.  2  (26 Oktober  2019):  90–101.  https:// doi.org/10.35973/sh.v16i2.1298. Riskawati,  Shanti.  “Pemutusan  Perjanjian Sepihak Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasca Yurisprundensi  Nomor  4/YUR/PDT/
2018.” Arena  Hukum 15,  no.  3  (27
Desember  2022):  517–37.  https://
doi.org/10.21776/ub.arenahukum.202 2.01503.4. Safitri,  Erna  Dwi,  dan  Nabitatus  Sa’adah. “Penerapan Upaya Administratif Dalam Sengketa Tata Usaha Negara.” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 3,  no.  1  (30  Januari  2021):
34–45.  https://doi.org/10.14710/jphi. v3i1.34-45.
Saputra,  Citra  Dewi,  dan  Mila  Surahmi. “Tanggung  Jawab  Para  Pihak  Dalam Kontrak  Kerja  Konstruksi  Menurut Undang  -  Undang  Tentang  Jasa Konstruksi.” Repertorium:  Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan 11, no. 2
(30 November 2022): 186–95. https:// doi.org/10.28946/rpt.v11i2.2470.
Sugiharto, Hari, dan Bagus Oktafian Abrianto. “Upaya Administratif
Sebagai  Pelindungan  Hukum  Bagi Rakyat  Dalam  Sengketa  Tata  Usaha Negara.” Arena  Hukum 11,  no.  1  (17 April 2018): 24–47. https://doi.org/10. 21776/ub.arenahukum.2018.01001.2. Taqiuddin,  Habibul  Umam.  “Penalaran Hukum  (Legal  Reasoning)  Dalam Putusan  Hakim.” JISIP  (Jurnal  Ilmu Sosial  Dan  Pendidikan) 1,  no.  2  (24 Maret 2019). https://doi.org/10.58258/ jisip.v1i2.343.
Triyawan,  Andi,  dan  Zuhdiana  El  Ummah
Fendayanti. “Dampak pandemi covid- 19 terhadap keberlangsungan perusahaan jasa konstruksi.” FORUM EKONOMI 23,  no.  2  (8  April  2021):
223–30.  https://doi.org/10.30872/jfor. v23i2.8082.
Wardana,  Rinto. Tanggung  Jawab  Pidana Kontraktor Atas Kegagalan Bangunan . 1 ed. Malang: Media Nusa
Creative, 2016.
Wijaya,  Budi  Arianto. Aspek  Hukum  Jasa Konstruksi . Yogyakarta: Andi, 2021.