## COLLABORATIVE GOVERNANCE IN THE UMKM JUARA PROGRAM AS AN EFFORT TO INCREASE THE COMPETENCE OF WEST JAVA ENTERPRISES
Mohamad Ichsana Nur 1* , Tedi Juana 2 , Ewit Witia Ningrum 3 , Soleh Sutisna 4 1,2,3,4 Public Administration Department, UIN Sunan Gunung Djati Bandung E-mail : mohamadichsana22@uinsgd.ac.id 1 , tedijuana22@gmail.com 2 , ewittian@gmail.com 3 , sutisnasoleh12@gmail.com 4

## ABSTRACT
The purpose of this study was to analyze how the collaboration of stakeholders in supporting the increase  in  the  class  of  Micro,  Small  and  Medium  Enterprises  (MSMEs)  in  West  Java  Province through the MSME Champion program. The approach used in this study is a qualitative approach with a descriptive method, this is because the researcher will describe it systematically and factually by doing a holistic deepening of the UMKM Juara program which is reviewed using a collaborative governance perspective. Data from the research conducted using in-depth interview techniques and literature  study,  which  were  then  analyzed  using  analytical  techniques  which  included  data reduction, presentation and drawing conclusions. The results of the research shows that there is still non-optimal collaboration between stakeholders caused by the difficulty of unifying perceptions in the  principled  engagement  stage.  The  conclusions  obtained  are  that  all  principles  have  not  been unified  and  the  distribution  of  capabilities  between  existing  stakeholders  has  not  been  evenly distributed, thus hampering the implementation of collaborative actions. This is due to the absence of optimization of monitoring carried out so that performance is carried out.
Keywords : collaborative governance, empowerment, MSMEs.

## KOLABORASI GOVERNANSI DALAM PROGRAM UMKM JUARA SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KOMPETENSI PELAKU USAHA JAWA BARAT

## ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana kolaborasi pemangku kepentingan dalam mendukung  kenaikan  kelas  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  di  Provinsi  Jawa  Barat melalui program UMKM Juara. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif  dengan  metode  deskriptif,  hal  ini  dikarenakan  peneliti  akan  menggambarkan  secara sistematis dan faktual dengan melakukan pendalaman secara holistik terkait program UMKM Juara yang  ditinjau  menggunakan  perspektif collaborative  governance .  Data  dari  penelitian  yang dilakukan menggunakan teknik wawancara mendalam dan studi pustaka, yang kemudian dianalisis dengan  menggunakan  teknik  analisis  yang  meliputi  reduksi  data,  penyajian  dan  penarikan kesimpulan.  Hasil  penelitian  yang  dilakukan,  ditemukan  bahwa  masih  terdapat  ketidakoptimalan kolaborasi antara pemangku kepentingan yang disebabkan oleh sulitnya penyatuan persepsi dalam tahap principled engagement. Adapun kesimpulan yang diperoleh adalah belum bersatunya seluruh prinsip-prinsip  dan  tidak  meratanya  pendistribusian  kapabilitas  antar  para  pemangku  kepentingan yang ada sehingga  menghambat pelaksanaan tindakan dalam kolaborasi. Hal ini disebabkan tidak adanya optimalisasi monitoring yang dilakukan sehingga kinerja yang dilakukan.
Kata kunci : colaborative governance, pemberdayaan , UMKM
2 Ad Bis preneur : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan Vol.7, No. 1, April 2022, DOI : https://doi.org/10.24198/adbispreneur.v7i1.35196, hal. 1-16

## PENDAHULUAN
Peningkatan kasus covid-19 secara global terus  terjadi  secara  berkala  di  beberapa  negara termasuk  di  Indonesia.  Pada  30  Juli  2021 Indonesia  memasuki  fase  transmisi  komunitas (transmission  community) yang  sebagaimana tercantum dalam Pharm Easy (2020) disebutkan bahwa kasus baru yang terkonfirmasi kemungkinan besar disebabkan oleh lingkungan lokal. Sebagaimana dikonfirmasi dalam Kementrian  Kesehatan  RI  (2021)  Indonesia merupakan  negara  tertinggi  di  ASEAN  yang menyumbang kasus terinfeksi Covid-19 tertinggi  yakni  mencapai  3.331.206  juta  kasus. Data  tersebut  diperinci  berdasarkan  dari  kasus harian sebagaimana dilaporkan oleh Kementrian Kesehatan  Republik  Indonesia  pada  2  Maret hingga 19 Juli 2021 sebagaimana berikut:

## Gambar 1. Rincian Perkembangan Kasus
Covid-19 2 Maret-19Juli 2021
Sumber : Kementrian Kesehatan RI (2021)
Berdasarkan pada Gambar 1, bahwa telah terjadi  peningkatan  kasus  yang  terkonfirmasi setiap harinya. Oleh karena itu, beberapa sektor dalam  dunia  usaha  telah  terkena  dampak  yang signifikan, sebagaimana data berikut ini:

## Tabel 1. Persentase Dampak Pandemi Terhadap Sektor Lapangan Usaha
No Sektor Lapangan Usaha Persentase 1 Akomodasi  dan  makan minum 92,47 %, 2 Jasa lainnya 90,90% 3 Transportasi & pergudangan 90,34 % 4 Konstruksi 87,94
No Sektor Lapangan Usaha Persentase 5 Industri pengolahan 85,98 % 6 Perdagangan 84,60 %
Sumber: dikutip dari (BPS, 2020)
Data  dari  Kementrian  Ketenagakerjaan dalam Roy (2020) menyebutkan hingga 27 Mei 2020 telah ada sebanyak 3.066.567 pekerja yang terdampak adanya pandemi, sehingga menyebabkan beberapa pekerja tersebut mengalami pemutusan hubungan kerja. Disamping  itu,  usaha-usaha  yang  dilakukan masyarakat  mengalami  penurunan  yang  cukup signifikan,  hal  ini  sebagaimana  dikutip  oleh (Ngadi,  2020)  yang  ditunjukan  ke  dalam Gambar 2 sebagaimana berikut:

## Gambar 2. Persentase Pengaruh Covid Terhadap Usaha
Sumber : diolah dari Ngadi (2020)
Sejalan  dengan  hal  tersebut, Bank Indonesia  (2016)  menyebutkan  Usaha  Mikro Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  adalah  sektor yang  sangat  berperan  bagi  perekonomin Indonesia,  hal  ini  dikarenakan  proporsi  dari sektor ini adalah sekitar 56.540.000 UMKM. Ini menunjukkan  bahwa  sektor  perekonomian utama  Indonesia  memang  adalah  UMKM dengan presentase 99,99%. Atas dasar keadaan tersebut pemerintah mencoba untuk memperkuat kondisi  UMKM  dengan  cara  diterbitkannya beberapa kebijakan yaitu:
1. Peraturan  Daerah  Nomor  10  Tahun  2010
Tentang Pemberdayaan Dan Pengembangan
Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
2. Peraturan Gubernur Nomor 108 Tahun 2016 Tentang  Tugas  Pokok,  Fungsi,  Rincian Tugas Unit, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis  Badan  Di  Lingkungan  Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat
Usaha Mandiri Tanpa Pendapatan 23% Usaha Mandiri Terhenti 26% Pendapatan Menurun 18% Penurunan Kegiatn Produksi 33%
Ad Bis preneur : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan              3 Vol.7, No. 1, April 2022, DOI : https://doi.org/10.24198/adbispreneur.v7i1.35196, hal. 1-16
3. Peraturan  Daerah  Provinsi  Jawa  Barat Nomor 6 Tahun 2019 Tentang
Kewirausahaan Daerah.
Namun ditengah pandemi covid-19, sektor UMKM  di  beberapa  daerah  yang  ada  di Indonesia  juga  mengalami  dampak  yang  luar biasa.  Salah  satunya  Pemerintah  Jawa  Barat dalam  Muhammad  (2020)  pada  8  Juli  2020 menyebutkan  bahwa  sebanyak  37.119  UMKM telah  mengalami  dampak  dari  adanya  pandemi covid-19,  yang  mana  diantaranya  pelaku UMKM  mengalami  penurunan  produksi  dan pemberhentian operasi usahanya. 15 hari setelah itu  disebar,  Dinas  Koperasi  dan  Usaha  Kecil Provinsi Jawa Barat mengonfirmasi peningkatan data UMKM yang terdampak sebanyak 58.233, sebagaimana berikut:
Tabel 2. Data Sebaran UMKM Jawa Barat yang Terdampak Covid-19
NO KABUPATEN/KOTA JUMLAH UMKM 1 Kabupaten Purwakarta Belum terdata 2 Kota Bekasi Belum terdata 3 Kabupaten Sumedang 39 4 Kabupaten Pangandaran 55 5 Kota Bogor 117 6 Kabupaten Indramayu 118 7 Kabupaten Majalengka 174 8 Kabupaten Bekasi 316 9 Kabupaten Cirebon 335 10 Kota Sukabumi 391 11 Kota Cimahi 398 12 Kabupaten Cianjur 400 13 Kabupaten Garut 474 14 Kabupaten Subang 563 15 Kota Depok 565 16 Kabupaten Karawang 927 17 Kota Bandung 996 18 Kabupaten Bogor 1.309 19 Kabupaten Sukabumi 1.514 20 Kota Cirebon 1.792 21 Kabupaten Bandung 2.324 22 Kabupaten Bandung Barat 2.910 23 Kota Banjar 4.195 24 Kabupaten Kuningan 4.419 25 Kota Tasikmalaya 6.962 26 Kabupaten Ciamis 9.190 27 Kabupaten Tasikmalaya 17.750 JUMLAH 58.233
Sumber: Dikutip dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat (2020)
Data  pada  Tabel  2  menunjukan  bahwa ditengah pandemi ini sektor UMKM Jawa Barat memang  mengalami  dampak  yang  luar  biasa, oleh karenanya sebagai salah satu sektor penguat
ekonomi  nasional  UMKM  harus  senantiasa dikuatkan.  Sebagai  upaya  peningkatan  kelas usaha UMKM Jawa Barat, pemerintah Provinsi Jawa  Barat  telah  membuat  beberapa  program yang salah satu program unggulannya dinamakan  UMKM  Juara,  dimana  program  ini fokus  kepada  peningkatan  kelas  usaha  melalui pelatihan  dan  pendampingan  secara  berkala. Namun  ditengah  pandemi  covid-19  program UMKM  Juara  mengalami  beberapa  perubahan dalam  pelaksanaannya,  hal  ini  dikarenakan pemerintah  berupaya  menjadi  adaptif  dengan kondisi  yang  ada.  Oleh  karenanya  peran  serta berbagai aktor  dalam  mewujudkan  program  ini perlu  di  maksimalkan  sehingga  peniliti  tertarik untuk meneliti bagaimana kolaborasi governansi dalam  program  UMKM  Juara.  Latar  belakang tersebut  mendorong  peneliti  tertarik  untuk melakukan  penelitian  mengenai  bagaimana kolaborasi  governansi  dalam  program  UMKM Juara  sebagai  upaya  peningkatan  kelas  usaha Jawa Barat.

## TINJAUAN PUSTAKA
Istilah
Collaborative
governance seringkali  digunakan  dalam  mengelola  urusan publik pemerintahan yang menunjukkan keberagaman  urusan  masyarakat  luas  sehingga mengharuskan  keterlibatan  sejumlah  pihak untuk  sama-sama  mendesain  suatu  kebijakan yang  ditujukan  untuk  mereka  sendiri  (Kern  & Smutko,  2021).  Pemerintah  kini  tidak  lagi bersifat  tertutup  (eksklusif)  dan  satu-satunya entitas  yang  paling  dihandalkan,  namun melibatkan  aktor  di  luar  pemerintah  yang memiliki  kualifikasi  dan  bisa  bekerja  secara bersama-sama  (Florini  &  Pauli,  2018).  Istilah collaborative  governance ini  terus  mengalami perkembangan  makna  yang  secara  spesifik mengarah  pada  kegiatan  antar  para  pemangku kepentingan, usaha dalam menentukan consensus  bersama,  proses  kegiatan  yang difasilitasi  dan  dimediasi  oleh  pihak  tertentu, yang semuanya itu ditujukan untuk menghadapi dan  menyelesaikan  berbagai  tantangan  dalam sebuah implementasi kebijakan public. sehingga,  muncul  berbagai  istilah  seperti partnership , coalition , networking  &  co- production (Poocharoen & Ting, 2015).
Secara  praktik,  dalam collaborative governance terdapat  sebuah  forum  yang  resmi yang melibatkan sejumlah pemangku kepentingan  yang  memiliki  kepentingan  sama untuk  berdialog,  berdiskusi,  dan  bahkan mendebatkan  suatu  isu  sehingga  menghasilkan alternatif  keputusan  yang  efektif  (Scott  & Thomas,  2017),  bahkan  hingga  pada  sebuah kebijakan  pemerintah  yang  tertulis  dalam peraturan perundang-undangan (Amsler, 2016). Pemerintah  menjadi  sebuah  entitas  yang memiliki fungsi sebagai penyelenggara ( convener )  forum  bersama  ini,  maka  perlu dipastikan  bahwa  para  pemangku  kepentingan ini betul-betul yang menjadi bagian dari jejaring kebijakan  dari  Pemerintah  (Scott,  2016).  Para pemangku  kepentingan ini adalah mereka yang tidak  hanya  memiliki  sumber  daya  tambahan
yang bermanfaat dan dapat membantu mempermudah  pekerjaan  atau  projek  yang sedang dilakukan, namun juga dapat membawa nilai-nilai public ( public values ) yang berdampak  untuk  masyarakat  secara  luas  (van Tulder  et  al,  2016).  Dikarenakan  pihak-pihak yang  terlibat  ini  berasal  dari  latar  belakang entitas yang berbeda dan memiliki cara bekerja yang  berbeda  pula,  maka  dalam  hal  ini pemerintah perlu memikirkan rule of game yang feasible,  dynamic, dan  dapat  dijalankan  oleh masing-masing pihak (Qi, 2019).
Emerson dan Nabatchi (2018)
melengkapi  teori  dari  Balogh  dengan  membuat model Collaborative  Governance  Regime (CGR).  Adapun  Model  CGR  tersebut  seperti pada Gambar 3 berikut:

## Gambar 3. Model Collaborative Governance Regime

## Sumber: Emerson dan Nabatchi (2018)
1. Dinamika Kolaborasi
Bagi Emerson & Nabatchi (2018) , proses kolaborasi adalah siklus interaksi yang oriteratif. Ini mengandung makna bahwa proses kolaborasi dilakukan dengan begitu dinamis dan bersiklus, dapat  menghasilkan  sejumlah  Tindakan  dan dampak  sementara,  sebelum  menuju  pada dampak  yang  pokok.  Dalam  dimensi  ini berfokus pada tiga indikator yaitu:
a. Penggerakan  Prinsip  Bersama  ( Principled Engagement)
Penggerakan  prinsip  bersama  ini  dapat berbentuk  dialog  tatap  muka  ataupun  melalui media teknologi. Komponen dalam indikator ini adalah  pengungkapan  ( discovery ),  deliberasi ( deliberation ) dan determinasi ( determination );
b. Motivasi Bersama (Shared Motivation)
Principled  engagement mempengaruhi indikator ini untuk menghasilkan hasil sementara  Adapun  elemen  dari  indikator  ini adalah  kepercayaan  bersama  ( mutual  trust ), pemahaman  bersama  ( mutual  understanding ),
Ad Bis preneur : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan              5 Vol.7, No. 1, April 2022, DOI : https://doi.org/10.24198/adbispreneur.v7i1.35196, hal. 1-16
legitimasi  internal  ( internal  legitimation )  dan komitmen ( commitment ).
c. Kapasitas  Untuk  Melakukan  Tindakan- Tindakan  Bersama  ( Capacity  for  Join Action ) Kapasitas yang dimaksud adalah kemempuan aktor yang terlibat dalam melakukan tindakan secara efektif. Indikator ini dihasilkan  oleh  indikator  sebelumnya. Akan tetapi apabila kapasitas ini berkembang maka hal ini  dapat  memperkuat  penggerakkan  prinsip bersama  dan  motivasi  bersama  sehingga tindakan  dan  dampak  kolaborasi  akan  lebih efektif.  Kemudian  ada  empat  elemen  pada indikator  ini  yaitu:  1) procedural  and institutional  arrangements ;  2) leadership ;  3) knowledge and resources . 2. Tindakan-Tindakan Dalam Kolaborasi ( Actions )
Tindakan kolaborasi tercipta dikarenakan adanya pandangan bahwa jika hanya satu aktor yang  bertindak  sendiri  maka  tujuan  kolaborasi akan  sulit  tercapai.  Dimensi  ini  sangat menentukan keberhasilan collaborative governance sebab  tindakan  merupakan  hasil utama dari kolaborasi.
3. Dampak dan Adaptasi Hasil Tindakan pada
Dinamika Kolaborasi ( Impacts and Adaptation for Collaborative Dynamics )
Model ini memiliki fokus pada dampak sementara  yang  dihasilkan  ketika  proses kolaborasi berlangsung. Dampak yang ditimbulkan  ini  bermacam-macam  seperti outcome yang  diharapkan  atau “small-wins” yang  merupakan  hasil  positif  yang  membantu keberlangsungan  proses  kolaborasi,  dampak yang  tak  diharapkan  yaitu kendala  dan  hal lain yang  menghambat  proses,  dan  dampak  tak terduga  yang  mungkin  terjadi  selama  proses berlangsung.  Adapun  adaptasi  dalam  hal  ini yaitu  bagaimana  kolaborasi  menyikapi  umpan balik  dari  aktor-aktor  yang  terlibat.  Adaptasi yang baik adalah berdasar pada kebutuhan utama yang kemudian dirubah dalam kolaborasi.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif  dengan  metode  deskriptif  karena peneliti  akan  menggambarkan  secara  holistik mengenai kolaborasi governansi program
UMKM  Juara.  Selain  daripada  itu,  untuk menggambarkan  temuan  yang  didapat  peneliti secara  lebih  holistik  dari  berbagai  perspektif stakeholders, peneliti menggunakan teori collaborative  governance yang  dikemukakan oleh  Emerson  &  Nabatchi  (2018)  sehingga gambaran penelitian dapat disajikan secara lebih komprehensif  dan  hal  ini  sejalan  dengan pemilihan metode dalam penelitian ini.
Data  yang  diperoleh  dalam  penelitian  ini berupa  data  primer  yang  peneliti  dapatkan  di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat,  peserta  UMKM  Juara,  Pendamping UMKM  Juara,  dan  Koordinator  UMKM  Juara dimana  data  tersebut  dilengkapi  dengan  data sekunder  yang  peneliti  dapatkan  di  berbagai jurnal  ilmiah,  berita,  dan  sumber  lainnya  yang relevan  dengan  penelitian  yang  dilakukan. Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  studi  pustaka  dan wawancara  mendalam  dimana  sampel  dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling .
Beberapa sampel yang dijadikan informan ini  di  antaranya  adalah  Ketua  Bidang  Usaha Kecil Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa  Barat,  yang  merupakan incumbent yang paling  memahami  dan  terlibat  langsung  dalam proses penyelenggaraan program UMKM Juara. Selain itu informan berikutnya adalah Koordinator UMKM Juara wilayah Kota Cimahi yang  merupakan  salah  satu  Koordinator  aktif dalam melakukan inovasi program. Dari perserta sendiri dipilih 13 orang alumni program UMKM Juara  dari  berbagai  daerah  di  Provinsi  Jawa Barat  yang  memiliki  usaha  di  bidang fashion , makanan,  minuman,  percetakan  dan  kerajinan tangan.  Pemilihan  terebut  didasarkan  pada beberapa tujuan seperti alumni yang mendapatkan penghargaan terbaik, alumni yang kurang  berjalan  udahanya  setelah  mengikuti program  UMKM  Juara  dan  alumni  yang  telah berhasil  mengembangkan  usahanya,  serta alumni  yang  mampu  beradaptasi  di  tengah pandemi  Covid-19  sehingga  usahanya  tetap berjalan.
Ketika melakukan
penelitian pendahuluan, peneliti melakukan studi dokumen dengan mengumpulkan data-data sekunder agar memperoleh informasi lebih jauh terkait dengan
permasalahan yang terjadi di Dinas Koperasi dan Usaha  Kecil  Provinsi  Jawa  Barat,  Dinas Ketenagakerjaan  dan  Transmigrasi  Provinsi Jawa  Barat  dan  berbagai  media  elektronik lainnya.
Data  dalam  penelitian  ini  dianalisis dengan  menggunakan  teknik  analisis  kualitatif dari Miles et al (2019), yang meliputi beberapa tahapan. Tahapan yang pertama adalah, reduksi data yang merupakan pemilahan informasi yang bermakna  dan  relevan.  Kedua,  yaitu  penyajian data,  merupakan  penyusunan  secara  sistemats data yang diperoleh agar lebih mudah dipahami. Ketiga,  yaitu  penarikan  kesimpulan  yang merupakan  proses  pencarian  makna  dari  data yang dikumpulkan untuk menjawab permasalahan  yang  ada. Uji  keabsahan  data dalam penelitian ini dilakukan dengan triangulasi untuk membangun pembenaran yang koheren.  Triangulasi  yang  dilakukan  oleh peneliti  adalah  dengan  cara  memberikan pertanyaan yang sama kepada seluruh responden dengan  tujuan  untuk  mengkoherensikan  data, operasional teori, serta intrepetasi peneliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Dinamika Kolaborasi (Collaborative Dynamics)
Kunci  utama  dalam  proses  kolaborasi ini adalah  dinamika  kolaborasi.  Ini  merupakan  hal yang  sangat  penting  dilakukan  dikarenakan pengaruhnya  terhadap  efektifitas  daripada kolaborasi yang terjadi dalam program UMKM Juara.  Penelitian  serupa  yang  menekankan pentingnya  dinamika  kolaborasi  ini  ada  pada Newig  et  al  (2018).  Saat  ini,  organisasi public dianggap  tidak  lagi  statis  baik  itu  di  level individu  pegawai  maupun  keorganisasiannya, mengingat tuntutan yang besar dari masyarakat agar  organisasi  public  ini  senantiasa  terus memperbaiki  diri  (Nur  et  al,  2019).  Adapun dinamika kolaborasi dapat terlihat dari beberapa indikator seperti:
1. Penggerakan
Prinsip Bersama
(Principled Engagement)
a. Pengungkapan (Discovery)
Pada tahap prinsip pengungkapan, peneliti menemukan adanya berbagai pemangku kepentingan yang  tergabung  dalam  program
UMKM  Juara.  Pada  dasarnya  kunci  utama dalam  konsep collaborative  governance itu adalah bagaimana pemerintah dapat membangung  sebuah  jejaring  actor  yang  lebih bersifat
partisipatif, bottom-up , serta penyeretaan  tiap  entitas  baik  itu  dari  unsur pemerintah,  swasta  serta  masyarakat  yang memiliki  kepedulian  terhadap  suatu  kondisi tertentu. Sedangkan para pemangku kepentingan yang terdapat pada dinamika kolaborasi program UMKM Juara tersebut dapat terlihat pada Tabel 3 sebagaimana berikut:
Tabel 3. Pemangku Kepentingan yang
Terlibat dalam Program UMKM Juara No. Stakeholders Peran dalam kolaborasi 1. Pemerintah (Dinas  Koperasi dan Usaga Kecil Provinsi Jawa Barat) Leading  sector yang membuat kebijakan program  UMKM  Juara serta menjadi fasilitator dan  mediator  dalam kolaborasi 2. Masyarakat Peserta UKM Juara 3. Bisnis Pendamping UMKM dan Pendamping Kab/Kota 3. Akademisi Pendamping UMKM/pendamping Kab/Kota .4 Media Penyambung  informasi dalam program Sumber: diolah peneliti (2020) Berdasarkan pada Tabel 3, terlihat bahwa setiap stakeholders baik pemerintah, masyarakat,  bisnism  akademisi  serta  media memiliki  peran  dan  fungsinya  yang  berbeda dalam  kolaborasi.  Data  diatas  juga  sejalan dengan apa yang dikutip dari  Bank Jabar Banten (2020)  yang  menyebutkan  bahwa  pihak  privat telah berkontribusi dalam memberikan pembekalan  dan  pemahaman  kepada  pelaku UMKM  untuk  memaksimalkan  teknik digital marketing .  Hal  tersebut  berhubungan  erat dengan kepentingan masing-masing yang disatukan  melalui Forum  Group  Discussion (FGD) untuk merumuskan kepentingan bersama.
Keterlibatan dari para aktor tersebut sesuai dengan  yang  dikemukakan  oleh  Islamy  (2018) yang mengatakan bahwa dalam
perkembangannya konsep governance mengalami  modifikasi  hal  dikarenakan  adanya pergeseran  paradigma  publik  yang  lebih menekankan  kepada  institusi  dan  organisasi secara  tradisional  menuju  kearah  yang  lebih modern  yaitu  pelibatan  aktor  pentahelix  yakni pemerintah, bisnis, media, akademisi, komunitas.
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari Dinas Koperasi Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa terdapat 2.507 masyarakat Jawa Barat yang menjadi peserta UMKM Juara. Di sisi lain terdapat juga 203 orang yang menjadi pendamping UMKM dan 24 orang yang menjadi koordinator/pendamping  kab/kota.  Banyaknya pemangku kepentingan yang terlibat tentu akan berpengaruh  terhadap  kompleksitas  kolaborasi yang dilakukan, karena sebagaimana tercantum dalam Chandra (2009) bahwa pada dasarnya isu atau masalah akan muncul ketika harapan suatu pihak tidak terpenuhi, oleh karenanya pemerintah sebagai leading sector harus mampu mengarahkan kolaborasi dengan baik.
Setiap  pemangku  kepentingan  yang  ada memiliki  perspekif  mengenai  progra  UMKM Juara. Pada perspektif pemerintah, diadakannya program  ini  adalah  untuk  meningkatkan  kelas usaha  UMKM  di  Provinsi  Jawa  Barat  hal  ini sejalan dengan statement Menteri Koperasi dan UKM  dalam  Diskuk  Jabar  (2020)  yang menyebutkan  bahwa  peningkatan  kelas  usaha memang  menjadi  prioritas  saat  ini.  Dalam pengungkapan  masukan  berbagai  aktor  kepada pemerintah peneliti menemukan bahwa pemerintah  bersifat  terbuka  dalam  menampung berbagai  aspirasi  dimana  hal  ini  sebagaimana pernyataan  pemerintah  yang  menyebutkan bahwa pada dasarnya kegiatan UMKM Juara ini berbasis  inovasi  sehingga  seluruh  masukan dapat dituangkan dan program dapat terealisasi dengan hasil yang optimal. Namun, tindak lanjut daripada  berbagai  masukan  UMKM  tidak direspon  dengan  maksimal  dikarenakan  masih banyaknya  pelaku  UMKM  yang  merasa  tidak adanya  tindak  lanjut  setelah  aspirasi  diberikan. Hal ini menunjukan ketidakmaksimalan
dukungan  dalam  rangka  pencapaian  tujuan pemerintah sehingga menimbulkan kesalahpahaman antar pemangku kepentingan.
Dari  perspektif  pendamping  sendiri terlihat adanya kompleksitas kepentingan dikarenakan  latar  belakang  yang  berbeda. Terdapat beberapa pendamping yang merupakan seorang akademisi dan mereka memiliki tujuan yang  sejalan  dengan  apa  yang  diingikan  oleh pemerintah  yakni  meningkatkan  kelas  usaha UMKM,  dan  hal  ini  sesuai  dengan  poin  Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mereka pegang. Mereka  melaksanakan  pengabdian  kepada masyarakat  yang  dibuktikan  dengan  fokusnya terhadap  peningkatan  kelas  usaha  dan  bukan mengaharapkan  kompensasi.  Ini  diperkuat dengan temuan peneliti yaitu terdapat beberapa pendamping yang bahkan mengeluarkan dananya dalam rangka mencapai tujuan tersebut. Namun,  peneliti  juga  menemukan  kurangnya respon beberapa pendamping dari latar belakang yang lain, yaitu pengurus komunitas dan pelaku usaha serta pendamping UMKM yang mana hal ini ditunjukan oleh kurang lancarnya koordinasi dan komunikasi yang diberikan oleh pendamping  tersebut  yang  bahkan  pelaku UMKM justru merasa diterlantarkan.
Peneliti juga  menaruh  perhatian  terhadap proses  refleksi  yang  dilakukan  oleh  para pendamping,  sehingga  beberapa  pendamping mengetahui apa saja yang menjadi permasalahan pelaku  UMKM  yang  telah  terdaftar  dalam program  UMKM  Juara  dan  menjadi  rujukan terhadap  apa  saja  yang  harus  dilakukan  oleh pendamping tersebut. Namun, peneliti menemukan masih kurangnya beberapa pendamping  yang  memberikan  tindak  lanjut daripada  hasil  refleksi  tersebut.  Sehingga beberapa  UMKM  masih  merasakan  kurangya dampak  dari  program  tersebut.  Contohnya, UMKM asal Kabupaten Bandung yang menyebutkan membutuhkan pengetahuan tentang pemasaran digital. Namun, sampai saat ini  masih  belum  memahami  dan  bahkan usahanya  belum  dipasarkan  secara  digital. Padahal pemanfaatan teknologi digital ini dapat membantu  proses  tata  Kelola  UMKM  lebih berdaya dan efektif (Nur et al, 2021).
b. Deliberasi ( Deliberation )
Proses  deliberasi  merupakan  salah  satu upaya dalam menyatukan berbagai kepentingan, tindak  lanjut  serta  evaluasi  daripada  program UMKM  Juara.  Oleh  karenanya,  kualitas
deliberasi  perlu  dijaga  dengan  baik.  Hal  ini sejalan  dengan  apa  yang  disampaikan  Fung (2015)  dalam  penelitiannya,  bahwa  konsep kepemimpinan yang ideal di sebuah pemerintahan  itu  perlu  diberikan  ruang  bagi pemangku  kepentingan  untuk  saling  tukar pendapat dan pandangan, diskusi, bahkan debat sakalipun  untuk  pencapaian  suatu consensus . aktivitas-aktivitas. Dalam pelaksanaanya, peneliti  menemukan  proses  deliberasi  yang dinamis  dengan  diadakannya  pendampingan melalui  beberapa  pertemuan  formal  maupun informal yang diperuntukan untuk menindaklanjuti beberapa kebutuhan dan penyelesaian masalah yang dihadapi.
Berdasarkan  pada  pelaksanaannya  di lapangan, peneliti menemukan bahwa pendampingan tersebut belum dijalankan dengan  baik.  Hal  ini  terbukti  dari  beberapa pernyataan alumni peserta UMKM Juara terkait masih ada kekurangan dalam proses pendampingan  sebagaimana  pada  Tabel  4 berikut:
Tabel 4. Kekurangan pada Pendampingan dalam Program UMKM Juara
No Kekurangan
1 Durasi pendampingan kurang lama
2 Komitmen pendamping belum kuat
3 Fasilitas  pendukung  dalam  pendampingan belum memadai
4 Materi dalam pendampingan kurang komprehensif
5 Metode  pendistribusian  informasi  dalam pendampingan belum efektif
Sumber: Data diolah peneliti, 2020
Berdasarkan Tabel 4, dapat terlihat bahwa masih  terdapat  beberapa  kekurangan  dalam pendampingan  yang  mana  sangat  berpengaruh terhadap  hasil  daripada  program  UMKM  Juara itu  sendiri.  Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian yang  dikemukakan  oleh  Widyakusuma  (2013) yang menyebutkan  bahwa  seorang  atau sekelompok  pendamping  memiliki  arti  sangat penting terhadap jalannya suatu program.
c. Determinasi ( Determination )
Program  UMKM  Juara  ini  memiliki  dua jenis  determinasi  yaitu  determinasi  primer  dan determinasi  substantif.  Determinasi  substantif
meliputi aturan-aturan yang berlaku (Scott et al, 2020),  misal  dalam  program  UMKM  Juara  ini terdapat  Peraturan  Daerah  Nomor  10  Tahun 2010 Tentang Pemberdayaan Dan Pengembangan  Koperasi,  Usaha  Mikro,  Kecil dan Menengah di mana kebijakan ini dijadikan sebagai  acuan  pemerintah  untuk  membuat program peningkatan kelas usaha yang diturunkan  kedalam  program  UMKM  Juara. Selain  itu  dalam  pelaksanaannya  dilengkapi dengan  petunjuk  teknis  yang  diturunkan  dari regulasi  tersebut.  Berdasarkan  penelitian  yang dilakukan ditemukan bahwa belum terdapat SOP yang  mengikat  kinerja  stakeholders,  hal  ini ditandai  dari  masih  adanya  perbedaan  gaya pendamping dalam membina UMKM. Sebagaimana dikutip dalam Utami & Pancasilawan (2017) pada dasarnya SOP sangat penting  bagi  ke  berjalanan  suatu  program  dan bahkan setiap stakeholders sangat dituntut untuk secara sadar melaksanakan SOP yang ada.
Sejalan dengan itu, determinasi substantif ditunjukan dengan adanya kegiatan refleksi oleh para  pendamping  UMKM,  di  mana  hasil kegiatan  refleksi  ini  adalah  beberapa  keluhan serta keinginan daripada peserta UMKM untuk mengembangkan usahanya seperti hal-hal yang berhubungan  dengan  pengelolaan  keuangan, branding produk, pemasaran dan lain sebagainya. Hasil daripada kegiatan refleksi ini akan  dijadikan  pegangan  pendamping  untuk menjawab  beberapa  permasalahan  UMKM dengan cara memberikan materi pengembangan usaha  dan  pendampingan  sesuai  dengan permasalahan  yang  dirasakan  oleh  peserta UMKM.
2. Motivasi Bersama ( Shared Motivation ) a. Kepercayaan Bersama ( Mutual Trust ) Berdasarkan  temuan  peneliti,  masih terdapat  koordinator  yang  berpikir  bahwa pemerintah  masih  kurang  responsif  sehingga koordinator  tersebut  tidak  menaruh  harapan yang lebih terhadap pemerintah dalam memfasilitasi  kebutuhan  UMKM.  Dimana  hal ini  membuktikan  bahwa  tingkat  kepercayaan antar  aktor  yang  terlibat  masih  terlihat  belum baik.  Membangun  kepercayaan  menjadi  hal yang  amat  penting  dalam  proses  kolaborasi, apabila  sedari  awal  tingkat  kepercayaan  antar
aktor yang terlibat masih kurang maka nantinya proses  kolaborasi  tak  akan  berjalan  dengan lancar  sehingga  tindakan  dan  dampak  yang dihasilkan  pun  tidak  akan  memuaskan  (Siddiki et al, 2017).
Penelitian ini menunjukkan bahwa kepercayaan  pendamping  terhadap  pemerintah masih  belum  sepenuhnya  terlihat,  di  mana disebutkan  oleh  pendamping  bahwa  ada beberapa  ide  yang  pelaksanaanya  tidak  dapat dieksekusi  karena  keterbatasan  sumber  daya. Kepercayaan  terhadap  pemerintah  sebagai leading  sector  menjadi  tonggak  motivasi pendamping  dalam  menggagas  pemikirani  dan mengeksekusi  idenya,  dimana  hal  ini  sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo et  al  (2018)  yang  menyebutkan  bahwa  kinerja pada pimpinan berpengaruh signifikan terhadap motivasi kerja, namun tidak signifikan terhadap kinerja.
b. Pemahaman Bersama ( Mutual Understanding )
Pembentukan  pemahaman  bersama  di antara  para  pemangku  kepentingan  menjadi salah  satu  faktor  penentu  keberhasilan  dalam program UMKM Juara. Peneliti menemukan hal ini dari upaya para pemangku kepentingan untuk saling memahami berbagai kondisi yang dialami oleh pemangku kepentingan lainnya. Salah satu caranya adalah dengan tetap menjaga komunikasi  satu  sama  lain  menggunakan berbagai platform yang  ada.  Salah  satu  kasus yang  peneliti  dapatkan  yaitu  beberapa  pelaku UMKM  apabila  mendapati  berhalangan  hadir untuk  melakukan  bimbingan  peningkatan  kelas usaha dapat mengkonfirmasinya dengan menggunakan platform grup  media  sosial.  Ini membuktikan bahwa pemahaman bersama antar pemangku  kepentingan  telah  terbangun  karena komunikasi  masih  berjalan  walaupun  hanya melalui media sosial .
Hal  serupa diungkapkan  oleh  Pratikno  & Kurniadi (2021) dalam risetnya yang mengatakan  bahwa  komunikasi  merupakan  hal yang  sangat  berkaitan  dengan  pemahaman bersama  dalam  membuat  suatu  kesepakatan dalam  kolaborasi.  Newig  et  al  (2019)  melihat bahwa  pemahaman  bersama  di  antara  actor  ini dimaksudkan  untuk  mempelajari  bagaimana aktivitas kolaborasi berlangsung seperti apakah
terdapat  friksi  yang  mengganggu  sehingga  dari itu bisa diambil Tindakan, juga untuk membantu percepatan  adaptasi  di  antara  para  pemangku kepentingan.
Akan  tetapi  dalam  hal  absensi  peserta dalam pendampingan masih ditemukan ketidaktegasan  didalamnya  padahal  proses pendampingan adalah inti dari program UMKM Juara. Peneliti menemukan belum adanya tindak lanjut  dan  atau  sanksi  yang  pasti  terkait ketidakhadiran tersebut.
Selain  dari  pada  itu,  peneliti  memberi perhatian terhadap pemahaman aturan daripada pemangku kepentingan yang ada dimana hal ini diperuntukan  untuk  memahami  satu  sama  lain. Berdasar pada penelitian yang dilakukan kepada sampel yang  dipilih  terlihat  bahwa  terdapat sekitar  62.5%  peserta  yang  memahami  aturan yang  berlaku,  25%  yang  tidak  memahami,  dan sekitar  12.5%  menyatakan  bahwa  mereka berlum  secara  optimal  paham  tentang  aturan yang ada.
Data tersebut menunjukan bahwa beberapa  peserta  masih  belum  memahaminya secara  detail  padahal  memahami  aturan  adalah hal yang sangat penting sehingga mereka dapat menjalankan seluruh kegiatan dengan lebih baik dan memahami beberapa tindakan yang diambil oleh pemangku kepentingan yang lain.
c. Legitimasi Internal ( Internal Legitimation ) Terdapat usaha pemerintah untuk meningkatkan  kepercayaan  antar  pemangku kepentingan,  peneliti  mendapatkan  dari  sisi akuntabilitas  pemerintah.  Salah  satu  wujud akuntabilitas  ini  ditunjukan  oleh website resmi program UMKM
Juara
yakni umkmjuara.jabarprov.go.id yang mudah diakses oleh  seluruh  pemangku  kepentingan.  Dalam website  ini  dilengkapi  oleh  beberapa  data, sehingga hal ini justru memberikan kepercayaan yang lebih antar pemangku kepentingan.
Di  lain  pihak,  untuk  menjadi  seorang pendamping  persyaratan  yang  harus  dilengkapi bersifat  spesifik  tergantung  kepada  latar belakang pendaftar tersebut. Beberapa persyaratan tersebut diantaranya harus memiliki pengalaman  di  bidang  usaha  minimal  5  tahun dan pendidikan minimal S1 untuk pelaku usaha, untuk akademisi harus mempunyai pengalaman minimal  5  tahun  dalam  mengajar/pengelola
inkubator/klinik konsultasi bisnis pada perguruan tinggi  di Jawa Barat  dan  pendidikan minimal  S2,  dan  untuk  pendamping  UMKM diharuskan memiliki pengalaman mendampingi UMKM melalui SK lembaga pendampingan dan pendidikan minimal S1.
Namum  dalam  menjalankan  tugasnya peneliti  masih  mendapati  ketidakmaksimalan pendamping, hal ini ditandai dengan pengakuan beberapa peserta UMKM yang merasa pendamping  masih  belum  optimal  dalam memberikan pendampingan, terutama dalam hal merangkul atau memotivasi untuk keikutsertaan UMKM dalam pendampingan UMKM Juara ini. Selain  itu  beberapa  pendamping  pun  mengakui bahwa kapabilitas dan ilmu pengetuahuan yang dimilikinya  masih  belum  terlalu  baik  sehingga beberapa  UMKM  belum  merasakan  dampak yang signifikan atas bimbingan yang dilakukan.
Legitimasi yang dihasilkan pada dasarnya telah  dibuat  oleh  pemerintah  berupa  petunjuk teknis yang tercantum dalam web , seperti syarat pendamping,  peserta,  dan  lain  sebagainya. Namun,  hal  ini  dirasa  belum  optimal  karena sangat penting dalam suatu program melibatkan pihak  terkait  dalam  pembuatan  teknisnya, sehingga legitimasi dari aturan dan syarat yang ada dapat dijalankan secara bersama-sama. Hal ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan oleh  Susanti  &  Juwono  (2019)  tentang  proyek penyelenggaraan jaringan tulang punggung serat optik palapa ring di Indonesia tahun 2016-2019 dan  Ulibarri  et  al  (2020)  dalam  penelitiannya yang  melihat  pentingnya  legitimasi  internal, namun  sering  kali  tidak  berjalan  mulus  ketika dalam praktik kolaborasi pemerintahan.
d. Komitmen ( Commitment )
Komitmen  antar  pemangku  kepentingan yang  peneliti  temukan  belum  bisa  sepenuhnya dikatakan kuat dikarenakan masih ditemukannya ketidakkonsistenan  peserta  UMKM  dalam menghadiri pelaksanaan pendampingan.
Dimana  peneliti  menemukan  beberapa  peserta UMKM  yang  lebih  memprioritaskan  usahanya seperti melayani konsumen daripada mengikuti kegiatan pendampingan yang telah dijadwalkan, hal  ini  diakibatkan  tidak  adanya  sanksi  tegas bagi  peserta  UMKM  yang  tidak  mengikuti pendampingan. Artinya komitmen dari beberapa
peserta UMKM Juara tersebut belum sepenuhnya baik.
Kemudian  dari  sisi  pendamping  peneliti menemukan  bahwa  mereka  tidak  semuanya memberikan pendampingan yang  maksimal hal ini  disampaikan  oleh  beberapa  peserta  yang merasa terabaikan. Akan tetapi di lain pihak ada peserta  yang  merasa  sangat  terbantu  oleh pendamping  dikarenakan  adanya  hubungan personal  antara  keduanya.  Sejalan  dengan  hal tersebut, komitmen dari pemerintah juga belum bisa  dikatakan  optimal  sebab  peneliti  masih menemukan keluhan para peserta UMKM Juara dikarenakan  tidak  adanya  tindak  lanjut  dari pemerintah  terhadap  inovasi  yang  mereka usungkan.  Selain  itu  masih  banyak  alumni UMKM  Juara  yang  sangat  membutuhkan program lanjutan setelah program UMKM Juara berakhir  karena  tidak  semua  alumni  UMKM Juara  berhasil  setelah  mengikuti  programnya. Hal  ini  membuktikan  komitmen  pemerintah dalam upaya menaikan kelas usaha masih belum optimal.
Sesuai  dengan  hasil  penelitian  tersebut, Silayar  et  al  (2021)  mengungkapkan  bahwa efektivitas  kolaborasi  sangat  berkaitan  dengan komitmen  dan  komitmen  yang  lemah  dari pemerintah mengakibatkan Pengembangan Pariwisata  di  Kabupaten  Kepulauan  Sula  tidak maksimal. Adapun menurut Emerson & Gerlak (2014),  menganggap  bahwa  secara  natural kolaborasi  antar  para  pemangku  kepentingan yang  beragam  dapat  mengarah  pada  komitmen bersama mengingat mereka memiliki kepentingan  yang  sama.  Kemudian  komitmen bersama  ini  apabila  dilaksanakan  dengan konsisten,  maka  dapat  menciptakan  proses adaptasi para pemangku kepentingan yang lebih cepat dan harmonis.
3. Kapasitas  Untuk  Melakukan  Tindakan- Tindakan  Bersama  ( Capacity  for  Join Action ) a. Pengaturan yang Prosedural dan
Institusional  ( Procedural  and  Institutional Arrangements)
Prosedur dan penyusunan institusi dilaksanakan  melalui Focus  Group  Discussion (FGD)  yang  meliputi  pemerintah,  swasta, akademisi  dan  media  di  mana  dalam  forum tersebut  mereka  membuat  keputusan  dalam
Ad Bis preneur : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan              11 Vol.7, No. 1, April 2022, DOI : https://doi.org/10.24198/adbispreneur.v7i1.35196, hal. 1-16
pembuatan Standard  Operating  Procedure (SOP)  yang  menjadi  acuan  dalam  pelaksanaan program.  Akan  tetapi  SOP  yang  telah  dibuat tersebut tidak dipahami oleh seluruh pihak yang terlibat.  Pada  dasarnya  Standar  Operational Prosedur sangat signifikan berpengaruh terhadap kinerja, dimana hal ini sejalan dengan penelitian yang  dilakukan  oleh  Dipadirani  (2020)  yang menyebutkan bahwa SOP berpengaruh signifikan.  Oleh  karena  itu,  pembuatan  SOP harus  dilakukan  dengan  sangat  hati-hati  dan komprehensif.  Standarisasi  formil  tersebut ditujukan  agar  setiap  pemangku  kepentingan yang  terlibat  baik  dari  unsur  internal  maupun eksternal  pemerintah  dapat  menyesuaikan dengan  aturan  main  dan  mekanisme  baru  yang berlaku. Hal ini dikarenakan, setiap entitas pasti memiliki kebiasaan dan cara bekerjanya sendiri sesuai  dengan  kode  etik  institusinya  masing- masing (Imperial et al, 2016).
Hal ini sebagaimana hasil temuan peneliti yang  menunjukan  beberapa  peserta  UMKM tidak mengetahui bagaimana SOP dan kegiatan program  UMKM  Juara  secara  menyeluruh. Linier  dengan  itu,  bahkan  beberapa  peserta UMKM  yang  masuk  ke  dalam  peringkat  10 besar peserta terbaik tingkat provinsi menyebutkan bahwa tidak ada upaya pendamping  untuk  menjelaskan  secara  lebih rinci  bagaimana  program  dilaksanakan.  Hal  ini seolah  menjadi  hambatan  bagi  UMKM  itu sendiri, karena UMKM tidak secara menyeluruh paham  terkait  hak  dan  kewajiban  yang  mereka miliki.
b. Kepemimpinan (Leadership)
Aspek kepemimpinan
pemerintah memegang  peran  sebagai  fasilitator  untuk pencapain  tujuan  yakni  meningkatkan  kelas usaha serta memastikan deliberasi terwujud dan menjadi mediator dalam menyelesaikan konflik yang  ada  dimana  ini  diwujudkan  salah  satunya dengan  cara  memfasilitasi  peserta  UMKM dalam mendapatkan label halal, perizinan usaha, dan  legalitas  usaha  lainnya  di  mana  hal  ini dijelaskan  oleh  Staf  Bidang  Usaha  Kecil sebagaimana  berikut, “kebetulan kan yang izin merek  adalah  dari  kemenkumham  tingkat provinsi  ada  ngga  fasilitas  gratis  kalau  ngga ada  kita  anggarkan  dari  fasilitas  kegiatan”
( Diperoleh  dari  hasil  wawancara  pada  28  Juli 2020).
Pentingnya kepemimpinan dalam Kolaborasi tercermin dalam riset yang dilakukan oleh Wargadinata (2017) yang mana menjelaskan bahwa fungsi utama kepemimpinan dalam  kolaborasi  bukanlah  bagaimana  cara menyusun  strategi  pemecahan  masalah  akan tetapi  cenderung  pada  pembentukan  sinergi seluruh  pemangku  kepentingan  yang  terlibat untuk  menciptakan  solusi  inovatif.  Demikian pun,  Bianchi  et  al  (2021) berpandangan  bahwa faktor kepemimpinan dalam tata kelola kolaborasi  ini  memainkan  peran  mulai  dari mengkatalisasi  setiap  kelompok  entitas  untuk dapat  bekerja  sama,  memberikan  keyakinan serta jaminan untuk mereka tentang tujuan yang hendak  dicapai,  dan  menjadi  mediator  tatkala muncul konflik dari aktor-aktor yang terlibat ini.
Peneliti melakukan triangulasi data terhadap stakeholders lain  dan  menemukan masih  adanya  beberapa  hal  yang  belum dilaksanakan  dengan  optimal  oleh  pemerintah dalam program UMKM Juara, hal tersebut dapat terlihat pada Tabel 5 berikut:

## Tabel 5. Peran Pemerintah yang belum dilaksanakan dengan Optimal
No Ketidakoptimalan 1 Mempermudah akses pemodalan usaha
2 Menyediakan marketplace bagi alumni
3 Mempermudah akses pembuatan perizinan dan sertifikasi
3 Menguatkan sinergitas antar stakeholders 4 Merespon inovasi yang ada dan menindaklanjutinya
Sumber: Data diolah peneliti, 2020
Berdasarkan  Tabel  5,  dapat  diketahui bahwa  pemerintah  hanya  menyediakan  akses pemodalan  bagi ranking 10  besar  peserta UMKM  Juara  terbaik  sehingga  yang  tidak termasuk  didalamnya  tidak  mendapatkan  akses tersebut.  Di  samping  itu, marketplace khusus bagi paraalumni belum tersedia sehingga mereka mengeluhkannya  dan  kesulitan  menyentuh pasar.  Dalam  hal  pembuatan  perizinan  didapati bahwa  ada  beberapa  peserta  UMKM  yang merasa puas, hal ini dikarenakan peserta UMKM merasa terbantu dalam pembuatan perizinan dan
merasa  dimudahkan.  Namun,  hal  ini  belum maksimal  karena  lebih  banyak  alumni  yang sampai saat ini tidak memiliki surat izin dalam usahanya.  Kemudian  pemerintah  juga  belum berhasil  dalam  menguatkan  sinergi  antar  para pemangku  kepentingan  yang  memiliki  banyak kepentingan  serta  pemerintah  belum  responsif dalam menindaklantuji inovasi yang ada.
Berdasarkan  Tabel  5,  dapat  diketahui bahwa  pemerintah  hanya  menyediakan  akses pemodalan  bagi ranking 10  besar  peserta UMKM  Juara  terbaik  sehingga  yang  tidak termasuk  didalamnya  tidak  mendapatkan  akses tersebut.  Di  samping  itu, marketplace khusus bagi paraalumni belum tersedia sehingga mereka mengeluhkannya  dan  kesulitan  menyentuh pasar.  Dalam  hal  pembuatan  perizinan  didapati bahwa  ada  beberapa  peserta  UMKM  yang merasa puas, hal ini dikarenakan peserta UMKM merasa terbantu dalam pembuatan perizinan dan merasa  dimudahkan.  Namun,  hal  ini  belum maksimal  karena  lebih  banyak  alumni  yang sampai saat ini tidak memiliki surat izin dalam usahanya.  Kemudian  pemerintah  juga  belum berhasil  dalam  menguatkan  sinergi  antar  para pemangku  kepentingan  yang  memiliki  banyak kepentingan  serta  pemerintah  belum  responsif dalam menindaklantuji inovasi yang ada.
c. Pengetahuan dan Sumber Daya (Knowledge and Resources)
Pengetahuan  yang  dimiliki  oleh  peserta mengenai  program  UMKM  dapat  dikatakan masih  rendah  seperti  dalam  pemahaman mengenai  aturan  dari  programnya  itu  sendiri dimana  tidak  semua  peserta  berkenan  untuk membaca  SOP  padahal  itu  adalah  acuan  dari seluruh rangkaian kegiatan program yang sudah seharusnya  dipahami  oleh  seluruh  peserta. Selain daripada itu, pengetahuan yang berkaitan dengan pengembangan kelas usaha belum secara rinci  diberikan  kepada  peserta  dimana  hal  ini sebagaimana  disebutkan  oleh  beberapa  peserta UMKM bahwa pemberian materi masih bersifat umum  dan  belum  mengarah  kepada  teknis daripada pengembangan usahanya itu sendiri.
Pengetahuan yang belum memadai tersebut  membuat  proses  kolaborasi  terhambat sehingga peningkatan kelas UMKM Juara tidak berjalan  optimal.  Indikator  pengetahuan  ini sejatinya  sangat  penting  bagi  kompetisi  para
pelaku  UMKM  Juara  di  mana  Geiyono  et  al (2018) mengatakan bahwa keunggulan bersaing tercipta dari pengetahuan yang terus dikembangkan  menjadi  pengetahuan  baru lainnya.
Sejalan dengan hal tersebut, sumber daya dalam  program  UMKM  Juara  ini  masih dikatakan  belum  mumpuni  terutama  hal-hal yang berkaitan dengan finansial, yang mana ini seringkali dikeluhkan oleh peserta UMKM yang mengalami  kesulitan  dalam  hal  permodalan untuk peningkatan kelas usahanya.
Penemuan serupa dapat terlihat pada riset yang  dilakukan  oleh  Mutiarawati  &  Sudarmo (2021)  yang  mengungkapkan  bahwasannya pemerintahan kolaboratif dalam penanganan rob di  Kelurahan  Bandengan  Kota  Pekalongan masih dilingkupi kekurangan yang salah satunya dikarenakan akses terhadap sumber daya belum tercukupi.
B. Tindakan-tindakan Kolaborasi (Action) Tindakan-tindakan kolaborasi belum dapat  sepenuhnya  dikatakan  maksimal  hal  ini dikarenakan  proses  kolaborasi  yang  masih bersifat parsial untuk beberapa peserta UMKM saja sehingga hal ini dapat terlihat dari beberapa UMKM  yang  bahkan  tidak  terfasilitasi  untuk perizinan usahanya begitupun dengan pelaksanaan  pendampingan  yang  tidak  merata sehingga  masih  ada  peserta  UMKM  yang terdampingi setiap 2 minggu sekali bahkan ada yang 1 bulan sekali.
Keadaan  tersebut  membuat  tindakan dalam kolaborasi tidak berjalan dengan optimal dan  menghasilkan  dampak  panjang  yang  tidak efisien bagi kolaborasi dalam Program UMKM Juara. Hal ini sesuai dengan artikel yang ditulis oleh Arrozaq (2016) yang mengungkapkan hasil daripada  tindakan  kolaborasi  secara  langsung membawa  dampak  sementara  yang  mengarah kembali pada dinamika kolaborasi, dan dampak jangka panjang pada kolaborasi antar stakeholders dalam  pengembangan  kawasan minapolitan di Kabupaten Sidoarjo.
C. Dampak  dan  Adaptasi  Hasil  Tindakan pada  Dinamika  Kolaborasi  ( Impacts  and Adaptation for Collaborative Dynamics ) Peneliti  menemukan  di  lapangan  bahwa dampak  yang  diterima  atas  program  UMKM Juara ini tergantung kepada peserta, pendamping
dan pemerintah. Hal ini dikarenakan tidak semua peserta berkemauan kuat untuk mengembangkan usahanya  dan  relatif  berada  pada  usaha  yang stagnan. Selain itu dari sisi pendamping sendiri diketahui  tidak  semuanya  dapat  menjawab beberapa  permasalahan  yang  dirasakan  oleh peserta  yang  mereka  dampingi  serta  membina mereka.  Selain  dari  pada  itu,  kemampuan pemerintah  dalam  memfasilitasi  kebutuhan peserta UMKM juga sangat berdampak. Hal ini dikarenakan  hanya  beberapa  peserta  yang difaslitasi,  dan  didampingi  dengan  baik  maka hasilnya  pun  hanya  beberapa  UMKM  yang merasakan dampak yang signifikan.
Konsep collaborative  governance ini belum  mampu  mensukseskan Program UMKM Juara sebab pelibatan stakeholders masih belum komprehensif  terbukti  dari  tidak  adanya  tindak lanjut  dari  inovasi  yang  berasal  dari  bawah  l (bottom-up) yang  mengakibatkan  dampak terhadap  kolaborasi  pun  tidak  optimal.  Hal  ini sesuai  dengan  hasil  penelitian  yang  dilakukan oleh Arrozaq (2016) yang  berkeyakinan bahwa Collaborative Governance adalah basis pembangunan  kawasan  perdesaan  yang  dinilai akan mampu memaksimalkan
potensi keterlibatan berbagai pihak dalam pembangunan kawasan perdesaan pada pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Sidoarjo.

## SIMPULAN
Dari  pembahasan  yang  merujuk  pada indikator  teori collaborative governance yang dikemukakan oleh Emerson & Nabatchi (2018), dapat  disimpulkan  bahwa  program  UMKM Juara  belum  secara  komprehensif  menerapkan kolaborasi  governansi  yang  ideal  untuk peningkatan kelas usaha di Jawa Barat. Hal ini terlihat  dari  belum  bersatunya  seluruh  prinsip- prinsip dan hubungan setiap stakheloders secara integratif,  dan  tidak  meratanya  pendistribusian kapabilitas  yang  ada  sehingga  dampak  dari permasalahan tersebut menghambat pelaksanaan tindakan dalam kolaborasi program tersebut.
Berdasarkan  penelitian  terdapat  beberapa indikator  yang  tidak  terpenuhi  sehingga mempengaruhi kolaborasi yang dilakukan, oleh sebab  itu  untuk  mengoptimalkan  kolaborasi program UMKM Juara maka perlu menggunakan konsep/model perbaikan daripada
tindakan  yang  dilakukan  yakni  diadakan  suatu monitoring selama  proses  kolaborasi  dalam Program UMKM Juara agar tindakan stakeholders dalam  dinamika  kolaborasi  dapat terpantau dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Amsler, L. B. (2016). Collaborative Governance:  Integrating  Management,
Politics,  and  Law. Public  Administration Review , 76 (5), 700–711. https://doi.org/10.1111/puar.12605
Arrozaq,  D.  L.  C.  (2016).  Collaborative Governance  (Studi  Tentang  Kolaborasi Antar Stakeholders Dalam Pengembangan Kawasan  Minapolitan  di  Kabupaten Sidoarjo.
Bank  Indonesia.  (2016). UMKM .  Bi.Go.Id. https://www.bi.go.id/bisaid
Bianchi,  C.,  Nasi,  G.,  &  Rivenbark,  W.  C.
(2021). Implementing collaborative governance:  models,  experiences,  and challenges. Public  Management  Review ,
23 (11),
1581–1589. https://doi.org/10.1080/14719037.2021.18 78777
BPS.  (2020). Survey  BPS :  Covid-19  Tekan Semua  Usaha .  Badan  Pusat  Statistik. https://ekonomi.bisnis.com/read/20200915 /12/1291857/survei-bps-covid-19-tekan-
semua-sektor-usaha
Chandra,  A.  I.  (2009).  Pentingnya  Perusahaan
Mengelola Hubungan Baik dan Fungsional dengan Pemangku Kepentingan. Administrasi Bisnis , 5, No 2 , 171–188. Dipadirani,  L.  C.  (2020).  Pengaruh  Penerapan Standar  Operasional  Prosedur  (Sop)  Dan Sistem  Penggajian  Terhadap  Kinerja Karyawan Pada Top Ten Group Surabaya Divisi  Logistik  Dan  Produksi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis . Diskuk  Jabar.  (2020). Gerakan  UMKM  Naik Kelas, Perkokoh Pondasi Ekonomi Nasional . Diskuk.Jabarprov.Go.Id.
http://diskuk.jabarprov.go.id/2020/01/23/g erakan-umkm-naik-kelas-perkokoh- pondasi-ekonomi-nasional/
Emerson,  K.,  &  Gerlak,  A.  K.  (2014).
Adaptation  in  Collaborative  Governance Regimes. Environmental  Management ,
54 (4), 768–781. https://doi.org/10.1007/s00267-014-0334- 7 Emerson, K., & Nabatchi, T. (2018).
Collaborative Governance Regimes. In A. B.  Radin  (Ed.), Georgetown  University Press . Georgetown University Press.
Florini,  A.,  &  Pauli,  M.  (2018).  Collaborative governance for the Sustainable Development  Goals. Asia  and  the  Pacific Policy Studies , 5 (3), 583–598.
https://doi.org/10.1002/app5.252
Fung,  A.  (2015).  Putting  the  Public  Back  into Governance:  The  Challenges  of  Citizen Participation  and  Its  Future. Public Administration  Review , 75 (4),  513–522. https://doi.org/10.1111/puar.12361
Geiyono, S., Muhammad, A. S., & Yudiatmaja, W. E. (2018). Kolaborasi Dalam
Pengelolaan Zakat, Infak Dan Sedekah Di
Kota  Tanjungpinang. ILmu  Administrasi Negara (JUAN) , 6 .
Imperial, M. T., Johnston, E., Pruett-Jones, M., Leong,  K.,  &  Thomsen,  J.  (2016). Sustaining  the  useful  life  of  network governance: Life cycles
and developmental  challenges. In Frontiers in Ecology  and  the  Environment (Vol.  14, Issue  3,  pp.  135–144).  Wiley  Blackwell. https://doi.org/10.1002/fee.1249
Islamy,  L.  O.  S.  (2018). Collaborative
Governance: Konsep dan Aplikasi .
Deeppublish. Kementrian  Kesehatan  RI.  (2021). Situasi Terkini Perkembangan Coronavirus Desease  (Covid-19)  30  Juli  2021 .  Infeksi Emerging.
https://infeksiemerging.kemkes.go.id/docu ment/situasi-terkini-perkembangan- coronavirus-disease-covid-19-30-juli- 2021/view
Kern,  M.  A.,  &  Smutko,  L.  S.  (2021). Collaborative  governance:  The  role  of university centers, institutes, and programs. Conflict  Resolution  Quarterly ,
39 (1), 29–50.
https://doi.org/10.1002/crq.21314
Miles, M.  B.,  Huberman,  A.  M.,  &  Saldana, J. (2019). Qualitative  Data  Analysis:  A Methods  Sourcebook (Fourth  Edition).
SAGE Publications. Muhammad, R. (2020). UMKM yang terdampak Covid-19 .
Jabarnews.Com.
https://jabarnews.com/read/87907/di- jawa-barat-ada-37119-umkm-  terdampak- pandemi-covid-19
Mutiarawati, T., & Sudarmo. (2021). Collaborative Governance dalam Penanganan Rob di Kelurahan Bandengan Kota Pekalongan. Wacana Publik , 1 , 82.
Newig,  J.,  Challies,  E.  D.,  Jager,  N.  W., Kochskaemper, E., & Adzersen, A. (2018).
The Environmental Performance of Participatory and Collaborative Governance:  A  Framework  of  Causal Mechanisms. Policy  Studies  Journal ,
46 (2),
269–297. https://doi.org/10.1111/psj.12209
Newig, J., Derwort, P., & Jager, N. W. (2019).
Sustainability  through  institutional  failure and  decline?  Archetypes  of  productive pathways. Ecology  and  Society , 24 (1). https://doi.org/10.5751/ES-10700-240118 Ngadi.  (2020). Survey  Dampak  Darurat  Virus Corona terhadap Tenaga Kerja Indonesia . Lembaga  Ilmu  Pengetahuan  Indonesia. http://lipi.go.id/siaranpress/survei- dampak-darurat-virus-corona-terhadap- tenaga- kerja-indonesia/22030
Nur, M. I., Juana, T., Zain, F. C., & Astuti, D. R.
(2021).  Study  of  agile  governance  on strengthening  reforestation  program  in West  Java  Indonesia. IOP  Conference Series: Earth and Environmental Science ,
905 (1). https://doi.org/10.1088/1755- 1315/905/1/012009
Nur,  M.  I.,  Valiant  Salomo,  R.,  Umam,  K.,  & Alia,  S.  (2019). Interferences  of  Bandung Creative  City  in  Developing  the  Creative Economy of Bandung City (pp. 729–747).
IAPA Proceedings Conference. https://doi.org/10.30589/proceedings.2019
.259
Pharm  Easy.  (2020). Apakah  Penularan Komunitas  Covid-19  Dimulai  Di  India? Pharmeasy.In. https://pharmeasy.in/blog/has-community- transmission-of-covid-19-started-in- india/amp/#aoh=16376723961691&referr er=https%3A%2F%2Fwww.google.com&
amp_tf=From %251%24s
Poocharoen,  O.  orn,  &  Ting,  B.  (2015). Collaboration,  Co-Production,  Networks:
Convergence of theories.
Public
Management  Review , 17 (4),  587–614. https://doi.org/10.1080/14719037.2013.86 6479 Prasetyo,  A.  Y.,  Sularso,  A.,  &  Handriyono.
(2018).  Pengaruh  Kepercayaan  Pada
Pimpinan, Mutasi Dan Budaya Organisasi Terhadap  Motivasi  Kerja  Dan  Kinerja Pegawai  Di  Badan  Pendapatan  Daerah Kabupaten Jember. Bisnis Dan Manajemen , 12 , 182–190.
Pratikno, H., & Kurniadi, A. (2021). Kolaboratif Pengelolaan  Candi  Borobudur  Dalam Penanggulangan Bencana Gunung Merapi. Edukasi IPS , 5 .
Qi, H. (2019). Strengthening the rule of law in collaborative  governance. Journal  of Chinese Governance , 4 (1), 52–70. https://doi.org/10.1080/23812346.2019.15
65852
Roy, F. (2020). PHK akibat dampak Covid-19 . CNBC Indonesia. https://www.cnbcindonesia.com/news/202 00612180328-4-165046/update-data- terbaru-ada-3-juta-orang-kena-phk-di-
indonesia Scott, T. A. (2016). Analyzing Policy Networks
Using Valued Exponential Random Graph Models: Do Government-Sponsored Collaborative Groups Enhance Organizational  Networks? Policy  Studies Journal , 44 (2), 215–244. https://doi.org/10.1111/psj.12118
Scott,  T.  A.,  &  Thomas,  C.  W.  (2017).
Unpacking  the  Collaborative  Toolbox: Why  and  When  Do  Public  Managers Choose Collaborative Governance
Strategies? Policy  Studies  Journal , 45 (1), 191–214. https://doi.org/10.1111/psj.12162
Scott, T. A., Ulibarri, N., & Scott, R. P. (2020).
Stakeholder  involvement  in  collaborative regulatory  processes:  Using  automated coding  to  track  attendance  and  actions. Regulation  and  Governance , 14 (2),  219– 237. https://doi.org/10.1111/rego.12199 Sekretaris  Perusahaan  Divisi  bank  bjb.  (2020).
Kolaborasi Bersama Pemerintah, bank bjb Hadirkan UMKM Juara di Cianjur . Bank Bjb. https://www.bankbjb.co.id/tentang/ina/ber ita-dan-media/berita/2020-12-04-134- kolaborasi-bersama-pemerintah-bank-bjb- hadirkan-umkm-juara-di-cianjur
Siddiki,  S.,  Kim,  J.,  &  Leach,  W.  D.  (2017).
Diversity,  Trust,  and  Social  Learning  in Collaborative Governance. Public
Administration  Review , 77 (6),  863–874. https://doi.org/10.1111/puar.12800
Silayar,  K.,  Sartika,  I.,  &  Mulyati,  D.  (2021). Tata  Kelola  Pemerintahan  Kolaboratif Dalam  Pengembangan  Pariwisata  Di Kabupaten  Kepulauan  Sula. Renaissance ,
2621–0746.
Susanti,  S.  O.,  &  Juwono,  V.  (2019).
Collaborative Governance : Proyek Penyelenggaraan Jaringan Tulang Punggung  Serat  Optik  Palapa  Ring  di Indonesia Tahun 2016-2019. Publik (Jurnal Ilmu Administrasi) , 8 , 1.
Ulibarri, N., Emerson, K., Imperial, M. T., Jager, N.  W.,  Newig,  J.,  &  Weber,  E.  (2020). How does collaborative governance evolve?  Insights  from  a  medium-n  case comparison. Policy  and  Society , 39 (4), 617–637.
https://doi.org/10.1080/14494035.2020.17
69288
Utami,  S.  B.,  &  Pancasilawan,  R.  (2017).
Kolaborasi  dalam  Pengelolaan  Kawasan Konservasi  Taman  Buru  Gunung  Masigit Kareumbi Provinsi Jawa Barat.
Manajemen Pelayanan Publik , 1 , 59–73. van  Tulder,  R.,  Seitanidi, M.  M.,  Crane,  A.,  & Brammer, S. (2016). Enhancing the Impact of Cross-Sector Partnerships: Four Impact Loops for Channeling Partnership Studies. Journal  of  Business  Ethics , 135 (1),  1–17.
https://doi.org/10.1007/s10551-015-2756-
4
Wargadinata, E. (2017). Kepemimpinan
Kolaboratif. Administrasi Pemerintah
Daerah , VIII .
Widyakusuma,  N.  (2013).  Peran  Pendamping Dalam  Program  Pendampingan  Dan Perawatan Sosial Lanjut Usia Di Lingkungan Keluarga (Home Care): Studi
Tentang  Pendamping  Di  Yayasan  Pitrah Sejahtera, Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing Jakarta Utara.
Informasi , 18, N0. 02 .