## IMPLIKASI PSAK 68 AKIBAT DAMPAK COVID-19 TERHADAP PERUSAHAAN SEKTOR PERBANKAN DI INDONESIA
Amarsya Aurelia 1 , Ryan Ramadhan 2* , Nurul Aiman Fiqar 3 , Erris Reyhan 4 , Ruthfina Putri 5 1-5 Universitas Telkom, Bandung E-mail: 2) therianramadhan@gmail.com

## Abstrak
Covid-19 yang melanda seluruh dunia bertepatan dengan penerbitan laporan keuangan tahun 2019. Salah  satu  yang  berdampak  adalah  nilai  wajar.  Nilai  wajar  yang  diatur  pada  PSAK  68  dapat didefinisikan  sebagai  harga  yang  akan  diterima  untuk  mengalihkan  aset  atau  liabilitas  dalam transaksi teratur antara pelaku pasar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perusahaan yang memiliki  dampak  langsung  terhadap  PSAK  68  dan  cara  perusahaan  menghasilkan  laporan keuangan sesuai dengan keadaan Covid-19. Teknik penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Jenis penelitian kualitatif memiliki memiliki sifat deskriptif yang cenderung menggunakan analisis, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi dokumen dengan cara melihat laporan keuangan dari perusahaan perbankan di Indonesia pada tahun 2020. Hasil dari penelitian ini menunjukkan terdapat 11 dari 33 perusahaan sektor perbankan yang menggunakan PSAK  68  dalam  laporan  keuangannya.  Ketidakpastian  akibat  pandemi  Covid-19  berpengaruh secara signifikan dalam pengungkapan penilaian dan masukan serta sensitivitas penilaian terhadap perubahan entitas dalam menyusun laporan keuangan.
Kata Kunci: PSAK 68, Nilai Wajar, Perbankan

## Abstract
The global Covid-19 outbreak coincided with the release of financial accounts in 2019. Fair value was one of the consequences. The price that would be obtained to transfer an asset or liability in an orderly transaction between market players, as defined by PSAK 68, is fair value. The goal of this research  is  to  find  out  which  companies  have  a  direct  impact  on  PSAK  68  and  how  companies generate  financial  reports  in  line  with  the  Covid-19  situation.  This  method  of  research  employs qualitative research methods. This type of qualitative research is descriptive in nature and tends to utilize  analysis.  In  this  study,  document  studies  are  used  to  examine  the  financial  statements  of banking organizations in Indonesia in 2020. According to the findings of this study, PSAK 68 is used in the financial statements of 11 out of 33 banking companies. The Covid-19 pandemic's uncertainty has a significant impact on the disclosure of assessments and inputs, as well as the sensitivity of the assessment to changes in businesses while compiling financial statements.
Keywords: PSAK 68, Fair Value, Banking

## 1. PENDAHULUAN
Fenomena Covid-19 yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia sejak 2020 sangat menggegerkan dan berdampak besar bagi masyarakat di dunia. Diketahui bahwa total kasus Covid-19  di  Indonesia  bertambah  tiga  kali  lipat  hanya  dalam  tiga  bulan  (Kementerian Keuangan, 2021). Pemerintah pun dengan segera melakukan lockdown agar kasus Covid-19
tidak semakin menjamur. Hal ini menyebabkan mobilitas masyarakat menurun, tidak sedikit masyarakat di PHK dan gulung tikar sehingga perputaran uang di masyarakat ikut menurun. Tidak  hanya  berdampak  terhadap  masyarakat,  permasalahan  ini  berdampak  serius  bagi seluruh sektor perusahaan, salah satunya sektor perbankan. Diketahui bahwa kasus Covid- 19  masuk  Indonesia  pada  bulan  Maret  2020  dimana  saat  itu  perusahaan  sedang mempersiapkan  laporan  keuangan  tahun  2019.  Laporan  keuangan  perlu  disusun  sebelum batas waktu ditentukan dan laporan keuangan tersebut harus sesuai dengan kondisi Covid- 19.
Indonesia sebagai negara yang bergabung dalam G-20 tentu sudah mengadopsi IFRS sebagai  stamdar  akuntansinya. International  Financial  Reporting  Standards atau  sering disebut  IFRS  adalah  standar  akuntansi  yang  dikeluarkan  oleh International  Accounting Standars Board atau IASB. IFRS telah diadopsi oleh 120 negara. Namun Indonesia baru mengadopsi tahun 2008. Terdapat perbedaan atas adopsi IFRS terhadap PSAK mengalami hal  yang  signifikan,  terdapat  3  perbedaan  mendasar.  Pertama,  PSAK  yang  awalnya menggunakan historical  cost berubah  menjadi fair  value .  Penggunaan fair  value dapat dikatakan lebih akurat dan relevan dengan keadaan pasar saat pelaporan. Berbeda dengan historical cost yang akan membebankan suatu biaya terlalu kecil karena pendapatan akan membayarkan biaya pada periode lalu bukan periode sekarang (Pardede, 2016).
IFRS yang mengatur nilai wajar berada di PSAK 68. Nilai wajar dapat didefinisikan sebagai  harga  yang  akan  diterima  untuk  mengalihkan  aset  atau  liabilitas  dalam  transaksi teratur antara pelaku pasar. PSAK 68 menggunakan konsep exit price dimana transaksi untuk mengalihkan  liabilitas  terjadi  di  pasar  utama  atau  di  pasar  yang  paling  menguntungkan (Fithriyyah,  2018).  Hal  ini  menjadikan  pelaku  pasar  ingin  mendapatkan  tingkat pengembalian yang besar karena adanya pandemi Covid-19. Perusahaan harus dapat mencari jalan  keluar  dan  judgement  yang  sesuai  atas  ketidakpastian  keadaan  terhadap  laporan keuangan yang akan dipublikasikan (Prasetyo, 2022).
Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap laporan keuangan cukup baik, pada 18 Maret 2020 OJK memberikan waktu yang panjang untuk perusahaan menyampaikan laporan dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) bagi pelaku industri pasar modal. Selain itu OJK  sesuai  dengan  POJK/No.  11/POJK.03/2020  juga  memperingatkan  kepada  sektor perbankan  untuk  menunda  penilaian  yang  mengacu  pada  harga  pasar  untuk  Surat  Utang Negara dan surat berharga lainnya. Selama menunda perusahaan dapat menilai kinerja issuer menggunakan risiko kredit, credit spread , suku bunga dan lain-lain. Terakhir perusahaan dapat mengungkapkan perbedaan perlakuan akuntansi yang dipersyaratkan dalam PSAK 68.
Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Astuti & Retnoningsih (2020) yang  meneliti  beberapa  bank  di  Indonesia.  Sehingga  penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  perubahan  pelaporan  keuangan  perusahaan  sektor  perbankan  di  Indonesia karena  penelitian  sebelumnya  hanya  dilakukan  hanya  kepada  bank  BUMN  sedangkan banyak bank sebagai garda utama dalam menghadapi perekonomian di masa pandemi ini.

## 2. LANDASAN TEORI

## 2.1. Nilai Wajar
International Accounting Standard Board (IASB) telah menetapkan nilai wajar sebagai dasar  dalam  mengukur  asset  dan  liabilitas.  Menurut  Epstein  dan  Jermakowicz  (2010) didalam jurnal (Sukendar, 2012) Nilai wajar dinilai sebagai konsep yang paling sesuai dan relevan dalam penyusunan laporan keuangan sebuah perusahaan atau entitas bisnis karna bisa menggambarkan nilai pasar yang sesungguhnya. PSAK 68 mendefinisikan nilai wajar ( fair value ) sebagai harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayarkan sebagai pengalihan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran (IAI, 2018). PSAK 68 mendefinisikan untuk mengestimasi harga dimana transaksi teratur ( orderly transaction ) untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas akan terjadi antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran yang telah ditetapkan transaksi tersebut bukan termasuk transaksi yang dipaksakan (contohnya likuidasi yang dipaksakan atau penjualan yang terpaksa dilakukan)” (IAI, 2018).
Ketika mengukur nilai wajar, entitas memperhitungkan karakteristik aset atau liabilitas jika pelaku pasar akan memperhitungkan karakteristik tersebut ketika menentukan harga aset atau  liabilitas  pada  tanggal  pengukuran  contoh  nya  seperti  kondisi  asset  dan  pembatasan terhadap asset (Wilestari & Afriani, 2019). Dampak pengukuran yang timbul dari kegiatan penjualan  tertentu  akan  berbeda  tergantung  pada  bagaimana  hal  tersebut  akan diperhitungkan oleh pelaku pasar. Penghitungan nilai wajar dilakukan pada tanggal neraca dibuat dan menghitung nilai wajar dari properti investasi yang dimiliki. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari aktivitas perubahan nilai wajar atas properti investasi diakui dalam laba-rugi periode berjalan (Sukendar, 2012).
Berdasarkan PSAK No. 68 tahun 2013 tentang Pengukuran Nilai Wajar, ada berbagai macam teknik penilaian nilai wajar yaitu:

## 1. Pendekatan Pasar ( Market Approach )
Pendekatan pasar ( market approach ) menggunakan harga pasar dan informasi relevan lain yang dihasilkan oleh transaksi pasar yang melibatkan aset, liabilitas, atau kelompok aset dan liabilitas yang identik atau serupa seperti bisnis.
2. Pendekatan Biaya ( Cost Approach ) Pendekatan  biaya  ( cost  approach )  merupakan  jumlah  yang  dibutuhkan  dalam menggantikan kapasitas manfaat ( service capacity ) aset atau sebagai biaya pengganti saat ini.
3. Pendekatan Penghasilan ( Income Approach ) Pendekatan  penghasilan  ( income  approach )  dilakukan  penjumlah  masa  depan (contohnya  arus  kas  atau  penghasilan  dan  beban)  ke  suatu  jumlah  saat  ini  yang didiskontokan.  Ketika  pendekatan  penghasilan  digunakan,  pengukuran  nilai  wajar memperlihatkan ekspetasi pasar saat ini mengenai jumlah masa depan tersebut.
Dalam PSAK 68 untuk meningkatkan konsistensi dan ketebandingan pengukuran nilai wajar  dan  pengungkapan  instrumen  keuangan,  ditentukan  regulasi  penetapan  hierarki penentuan nilai wajar sebagai berikut:
1. Input level 1 menggunakan harga pasar yang aktif pada tanggal pengukuran nilai (harga kuotasian tanpa penyesuaian).
2. Input level 2 menggunakan dasar harga yang di observasi atas aset dan liabilitas baik secara langsung ata tidak langsung.
3. Input  level  3  menggunakan  asumsi  yang  timbul  akibat  risiko  atas  aset  atau  liabilitas yang nilai wajarnya tidak dapat diobservasi secara tepat.
Teknik  penilaian  yang  digunakan  untuk  mengukur  nilai  wajar  diterapkan  secara konsisten  (IAI,  2018)  Akan  tetapi,  suatu  perubahan  dalam  teknik  penilaian  atau penerapannya (contohnya perubahan dalam pembobotan ketika beberapa teknik penilaian digunakan atau perubahan dalam penyesuaian yang diterapkan pada teknik penilaian) adalah sesuai  jika  perubahan  tersebut  menghasilkan  pengukuran  yang  sama  atau  lebih merepresentasikan nilai wajar dalam keadaan tersebut (Wilestari & Afriani, 2019). Kasus tersebut  dapat  terjadi  jika,  pasar  baru  berkembang,  informasi  baru  menjadi  tersedia, informasi yang sebelumnya digunakan menjadi tidak tersedia, teknik penilaian bertambah baik, dan kondisi pasar berubah.

## 2.2. Implementasi Pengukuran Nilai Wajar di Indonesia
Indonesia memperbaiki ruang lingkup yang baru tentang nilai wajar pada tahun 2013 ketika  IASB  mengeluarkan  IFRS  13  tentang  fair  value  measurement.  IFRS  13  diadopsi penuh oleh PSAK 68 pada tahun 2015. Dengan diadopsi penuh IFRS 13 ini memunculkan kekhawatiran kesiapan emiten di Indonesia terhadap adopsi konsep nilai wajar dari IFRS 13 secara penuh karna meninjau dari harga pasar di Indonesia yang memiliki volatilitas yang tinggi disbanding dengan negara lain. Penelitian oleh Murti & Suyanto (2017) menemukan bahwa  nilai  wajar  lebih  memiliki  relevansi  nilai  dibandingkan  dengan  nilai  historis  yang diukur dengan Economic Value Added (EVA) dan return saham lalu juga ditemukan bahwa tidak ada beda signifikan kecenderungan emiten untuk memiliah penyajian nilai wajar pada masa  satu  tahun  sebelum  dan  sesudah  penerapan  PSAK  68  pada  1  Januari  2015  bahkan penerapan standar tersebut memiliki hubungan negatif pada terhadap EVA dan juga return saham. adanya beberapa pertimbangan dewan pembuat standar yang memiliki pandangan bahwa Indonesia belum siap untuk melakukan adopsi penuh IFRS Hal ini disebabkan oleh perbedaan paradigma yang semula historical cost menjadi fair value memberikan dampak yang cukup siginifikan bagi instrumen keuangan (E. Astuti & Sulistyowati, 2017).
PSAK 68 efektif mulai diterapkan di Indonesia pada 1 Januari 2015, tetapi urgensi peran penting profesi penilai di Indonesia belum dapat dilihat di standar ini maupun pada praktek penyusunan  laporan  keuangan  yang  bebasis  nilai  wajar.  Hal  tersebut  didasarkan  pada identifikasi tingkatan nilai wajar dalam PSAK 68 yang terbagai pada Level 1, Level 2 dan Level 3 (Murti & Darma, 2018). implementasi nilai wajar di Indonesia bukalah hal yang mudah karena Indonesia telah menganut konsep historical cost sudah cukup lama bahkan sampai saat ini beberapa emiten masih menggunakannya, contohnya pada laporan keuangan untuk  bagian  pajak  tetap  menggunakan historical  cost .  Permasalahan  lain  yang  terjadi bukanlah  merupakan  tugas  yang  mudah,  permasalahan  dalam  berlakunya  nilai  wajar  ini adalah  kurangnya  tenaga  profesional  bidang  penilaian  yang  menentukan  nilai  wajar instrumen keuangan pada laporan keuangan. Hal ini disebabkan oleh profesi bidang penilai yang belum lama berkembang di Indonesia (Murti & Darma, 2018).

## 2.3.  Dampak  Pandemi  Covid-19  Terhadap  Penerapan  Pengukuran  Nilai  Wajar  di Indonesia
Pandemi  Covid-19  telah  mempengaruhi  pasar  dengan  cepat  dan  telah  memengaruhi volatilitas dan volume transaksi di bursa efek di seluruh dunia bahkan di Indonesia. Hal ini juga disadari oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI)  Ketidakpastian  akibat  pandemi  Covid-19  ini  dapat  secara  signifikan  memengaruhi pertimbangan ( judgement ) entitas dalam menyusun laporan keuangan khususnya dalam hal menentukan nilai wajar dari instrumen keuangan (IAI, 2020). Akibatnya laporan keuangan yang diterbitkan pada masa di mana terjadi ketidakpastian akibat pandemi Covid-19 harus mencerminkan ketidakpastian di dalam laporan keuangannya.
PSAK 68 paragraf 77 mensyaratkan bahwa harga kuotasian ( quoted price ) di pasar aktif adalah bukti yang paling andal dari nilai wajar dan digunakan tanpa penyesuaian apapun untuk mengukur nilai wajar (IAI, 2018). Tetapi ketika volume transaksi atau tingkat aktivitas perdagangan di bursa menurun secara signifikan, entitas kesulitan dalam menentukan apakah suatu  transaksi  termasuk  dalam  suatu  transaksi  yang  teratur  atau  tidak.  Entitas  harus mempertimbangkan  apakah  suatu  transaksi  teratur  atau  tidak  untuk  setiap  transaksi  pada level  instrumen  karena  setiap  instrumen  memiliki  kesimpulan  analisis  yang  berbeda meskipun  diperdagangkan  di  bursa  yang  sama  dengan  kecenderungan  yang  biasanya menurun. Untuk memahami masalah ini entitas harus memperhatikan informasi yang dapat diobservasi pada tanggal pelaporan, lalu entitas harus memberikan bobot pertimbangan yang lebih rendah untuk harga pasar yang terjadi ketika suatu transaksi dianggap tidak teratur, dibandingkan  dengan  harga  pasar  yang  telah  terjadi  sebelum  pandemi  di  saat  transaksi tersebut dianggap teratur.
Dengan demikian, nilai wajar aset keuangan di pasar aktif akan terus dihitung sebagai hasil dari harga kuotasian aset keuangan tersebut dan kuantitas yang dimiliki. Jika entitas menganalisis  bahwa  tepat  untuk  menggunakan  teknik  valuasi  pada  entitas,  maka  harus mempertimbangkan  penyesuaian  yang  diekspetasikan  oleh  pelaku  pasar  akibat ketidakpastian  pandemi  Covid-19.  Dalam  mengukur  nilai  wajar  suatu  aset  atau  liabilitas, maka entitas harus dapat mempertimbangkan dampak yang timbul dari pandemi Covid- 19 karna agar menyesuaikan berbagai asumsi penilaian, termasuk suku bunga, credit spread , risiko kredit penerbit instrumen, dan sebagainya (IAI, 2020).

## 2.4. Penerapan PSAK 68 Pengukuran Nilai Wajar Pada Perusahaan Perbankan Saat Terjadinya Pandemi Covid-19
Salah  satu  industri  yang  terkena  pengaruh  karena  perubahan  standar  akuntansi  yang mengadopsi  IFRS  dan  munculnya  ketidakpastian  karena  pandemi  adalah  perusahaan perbankan.  Akibatnya  laporan  keuangan  yang  diterbitkan  pada  masa  di  mana  terjadi ketidakpastian  akibat  pandemi  Covid-19  harus  mencerminkan  ketidakpastian  di  dalam laporan  keuangannya.  Perusahaan  perbankan  memiliki  tantangan  yang  besar  dalam penerapan nilai wajar dikarenakan berhadapan dengan standar yang baru dan menghadapi masa  sulit  di  pandemi  Covid  19  ini.  Pandemi  Covid-19  telah  memberi  pengaruh  besar terhadap  volatilitas  dan  volume  transaksi  di  seluruh  dunia.  Ketidakpastian  yang  muncul akibat  pandemi  ini  dapat  mempengaruhi  entitas  dalam  memberikan  pertimbangan  dalam menentukan apakah transaksi yang terjadi merupakan transaksi teratur atau tidak teratur.
Pada  tahun  2020  lalu  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  telah  mengeluarkan  peraturan  baru terkait  PSAK  68  yaitu  tentang  pengakuan  nilai  wajar  di  masa  pandemi  bagi  perusahaan perbankan. Beberapa panduan bagi perbankan dalam penerapan PSAK 68 sebagai berikut:
1. Menunda penilaian pada harga pasar ( mark to market ) untuk Surat Utang Negara dan surat-surat berharga lain yang diterbitkan pemerintah termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, selama 6 (enam) bulan.
2. Menunda penilaian pada harga pasar ( mark to market ) untuk surat-surat berharga lain selama 6 (enam) bulan sepanjang perbankan meyakini kinerja penerbit ( issuer ) surat- surat berharga tersebut dinilai baik sesuai kriteria tertentu yang ditetapkan.
3. Melakukan pengungkapan yang menjelaskan perbedaan perlakuan akuntansi yang mengacu pada panduan OJK dengan SAK sebagaimana dipersyaratkan dalam PSAK 68.

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif.  Penelitian  kualitatif merupakan  penelitian  yang  berisikan  fenomena  dialami  oleh  subjek  penelitian  misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan  berbagai  metode  alamiah  (Moleong,  2010).  Jenis  penelitian  kualitatif memiliki memiliki sifat deskriptif yang cenderung menggunakan analisis. Pengumpulan data yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  merupakan  data  resmi  laporan  keuangan  dari perusahaan perbankan di Indonesia pada tahun 2020.
Dalam  hal  ini  peneliti  melakukan  analisis  penerapan  mengenai  penerapan  nilai wajar/PSAK  68  pada  laporan  keuangan  perusahaan  perbankan  di  Indonesia  tahun  2020. Pemilihan perusahaan perbankan di Indonesia tahun 2020 sebagai objek penelitian karena peneliti  ingin  menganalisis  apakah  perusahaan  perbankan  di  Indonesia  telah  menerapkan PSAK 68 dan juga agar dapat mengetahui dampak Covid-19 terhadap perusahaan perbankan di Indonesia.
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi dokumen. Menuru Sugiyono pengertian studi dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah  yang  diteliti.  Studi  dokumen  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan  cara  melihat laporan keuangan dari perusahaan perbankan di Indonesia pada tahun 2020 yang diakses melalui laman resmi Bursa Efek Indonesia ( www.idx.co.id ).

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
PSAK  68  pengukuran  nilai  wajar  disahkan  pada  tanggal  19  Desember  2013  yang mengadopsi IFRS 13 per 1 Januari 2013. Aturan ini disesuaikan Kembali pada tanggal 27 Agustus 2014 dan mulai diberlakukan secara efektif per 1 Januari 2015.
Implementasi  PSAK  68  pengukuran  nilai  wajar  pada  perusahaan  perbankan  di  masa pandemi  sedikit  banyak  membawa  dampak.  Perubahan  dalam  pengukuran  nilai  wajar mempengaruhi  pengungkapan  yang  disyaratkan  oleh  PSAK  68,  yang  mengharuskan perusahaan  untuk  mengungkapkan  teknik  penilaian  dan  masukan  yang  digunakan  dalam
FVM  serta  sensitivitas  penilaian  terhadap  perubahan  asumsi.  Pengungkapan  diperlukan untuk memungkinkan pengguna memahami apakah Covid-19 telah dipertimbangkan untuk tujuan FVM. Pertanyaan kuncinya adalah kondisi dan asumsi terkait apa yang diketahui atau diketahui oleh pelaku pasar pada tanggal pelaporan.
Untuk  tahun  2020,  pengukuran  nilai  wajar,  khususnya  dari  instrumen  keuangan  dan properti  investasi,  perlu  ditinjau  untuk  memastikan  bahwa  nilai  tersebut  mencerminkan kondisi pada tanggal neraca. Ini akan melibatkan pengukuran berdasarkan input yang tidak dapat  diobservasi  yang  mencerminkan  bagaimana  pelaku  pasar  akan  mempertimbangkan efek Covid-19 dalam ekspektasi mereka terhadap arus kas masa depan terkait dengan aset atau liabilitas pada tanggal pelaporan.
Tabel 1 Daftar Perusahaan Perbankan di Indonesia yang Menerapkan PSAK 68
No Kode Emiten Nama Emiten Halaman Di Laporan Keuangan Keterangan 1 AGRO Bank Agroniaaga Tbk 68, 76 Laporan keuangan pada Bank Agroniaga Tbk menerapkan PSAK 68 2 AGRS Bank Agris Tbk (Bank IBK Indonesia Tbk) 105 Laporan keuangan pada Bank Agris Tbk menerapkan PSAK 68 3 ARTO Bank Artos Indonesia Tbk - Laporan keuangan pada Bank Artos Indonesia Tbk tidak menerapkan PSAK 68 4 BABP Bank Bumi Putra Indonesia Tbk - Laporan keuangan pada Bank Bumi Putra Indonesia Tbk tidak menerapkan PSAK 68 5 BBHI Bank Harda Internasional Tbk 132 Laporan keuangan pada Bank Harda Internasional Tbk menerapkan PSAK 68 6 BBKP Bank Bukopin Indonesia Tbk 63 Laporan keuangan pada Bank Bukopin Indonesia Tbk menerapkan PSAK 68 7 BBMD Bank Mestika Dharma Tbk 12 Laporan keuangan pada Bank Mestika Dharma Tbk menerapkan PSAK 68
8 BBNI Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk - Laporan keuangan pada Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tidak menerapkan PSAK 68 9 BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Laporan keuangan pada Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tidak menerapkan PSAK 68 10 BBTN Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 83, 84 Laporan keuangan pada Bank Tabungan Negara Tbk menerapkan PSAK 68 11 BBYB Bank Yudha Bhakti Tbk 25 Laporan  keuangan  pada Bank Yuhda Bhakti Tbk menerapkan PSAK 68 12 BEKS Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk - Laporan keuangan pada Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk tidak menerapkan PSAK 68 13 BINA Bank Ina Perdana Tbk - Laporan keuangan pada Bank Ina Perdana Tbk tidak menerapkan PSAK 68 14 BJBR Bank Jabar Banten Tbk 22, 52 Laporan  keuangan  pada Bank Jabar Banten Tbk menerapkan PSAK 68 15 BJTM Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk - Laporan keuangan pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk tidak menerapkan PSAK 68 16 BKSW Bank QNB Indonesia Tbk - Laporan keuangan pada Bank QNB Indonesia Tbk tidak menerapkan PSAK 68 17 BMAS Bank Maspion Indonesian Tbk 51 Laporan keuangan pada Bank Maspion Indonesian Tbk menerapkan PSAK 68
18 BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk - Laporan keuangan pada Bank Mandiri (Persero) Tbk tidak menerapkan PSAK 68 19 BNBA Bank Bumi Arta Tbk - Laporan keuangan pada Bank Bumi Arta Tbk tidak menerapkan PSAK 68 20 BNGA Bank CIMB Niaga Tbk - Laporan keuangan pada Bank CIMB Niaga Tbk tidak menerapkan PSAK 68 21 BNII Bank Maybank Indonesia Tbk - Laporan keuangan pada Bank Maybank Indonesia Tbk tidak menerapkan PSAK 68 22 BNLI Bank Permata Tbk - Laporan  keuangan  pada Bank Permata Tbk tidak menerapkan PSAK 68 23 BSIM Bank Sinar mas Tbk - Laporan keuangan pada Bank Sinar mas Tbk tidak menerapkan PSAK 68 24 BTPN Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbk - Laporan keuangan pada Bank Tabungan Pensuin Nasional Tbk tidak menerapkan PSAK 68 25 BVIC Bank Victoria International Tbk - Laporan keuangan pada Bank Victoria International Tbk tidak menerapkan PSAK 68 26 DNAR Bank Dinar Indonesia Tbk - Laporan keuangan pada Bank Dinar Indonesia Tbk tidak menerapkan PSAK 68 27 INPC Bank Artha Graha International Tbk - Laporan keuangan pada Bank Artha Graha International Tbk tidak menerapkan PSAK 68
28 MCOR Bank China Construction Bank Ind. Tbk 25 Laporan keuangan pada Bank China Construction Bank Ind. Tbk menerapkan PSAK 68 29 MEGA Bank Mega Tbk 171 Laporan keuangan pada Bank Mega Tbk menerapkan PSAK 68 30 NISP Bank  OCBC NISP Tbk - Laporan keuangan pada Bank OCBC NISP Tbk tidak menerapkan PSAK 68 31 NOBU Bank Nationalnobu Tbk - Laporan keuangan pada Bank Nationalnobu Tbk tidak menerapkan PSAK 68 32 PNBN Bank Pan Indonesia Tbk - Laporan keuangan pada Bank Pan Indonesia Tbk tidak menerapkan PSAK 68 33 SDRA Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk - Laporan keuangan pada Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk tidak menerapkan PSAK 68

## 5. KESIMPULAN
Harga  kuotasian  di  pasar  aktif  merupakan  bukti  yang  paling  meyakinkan  dari  nilai wajar.  Dengan  menggunakan  konsep exit  price pada  PSAK  68  yang  mana  paling menguntungkan  untuk  mengalihkan  liabilitas  yang  terjadi  di  pasar  utama.  Tetapi,  hanya terdapat 11 dari 33 perusahaan perbankan yang baru menerapkan PSAK 68 pada laporan keuangannya.  Dapat  disimpulkan  dari  pernyataan  tersebut  bahwa  ketidakpastian  dalam pengungkapan penilaian dan masukan serta sensitivitas penilaian terhadap perubahan asumsi laporan  keuangan  perusahaan  terhadap  dampak  Covid-19  mempengaruhi  entitas  dalam memberikan  pertimbangan  untuk  menentukan  apakah  transaksi  yang  terjadi  merupakan transaksi teratur atau tidak teratur, dan hanya beberapa perusahaan perbankan yang dapat mencerminkan kondisi tanggal neraca.

## DAFTAR PUSTAKA
Astuti,  E.  B.,  &  Retnoningsih,  S.  (2020).  Implikasi  PSAK  68  Pada  Pelaporan  Keuangan Covid 19. Webinar Dan Call for Paper Online .
Astuti, E., & Sulistyowati, N. W. (2017). Adaptasi Fair Value Accounting Untuk Instrumen Keuangan:  Analisis  Kualitatif  Konvergensi  IFRS  Perusahaan  Perbankan. Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian LPPM Universitas PGRI Madiun , 62–69. Epstein,  B.  J.,  &  Jermakowicz,  E.  K.  (2010). WILEY  Interpretation  and  Application  of International Financial Reporting Standards 2010 . John Wiley & Sons. Fithriyyah,  N.  (2018). Estimasi  Penilaian  Revaluasi  Aset  Tetap  sebagai  Pendukung Keputusan  Penerapan  Tax  Planning  pada  PT.  Harapan  Sejahtera  Karya  Utama [Doctoral dissertation]. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
IAI.  (2018). PSAK  68  Pengukuran  Nilai  Wajar .  Standar  Akuntansi  Keuangan. https://docplayer.info/32754276-Ed-psak-68-exposure-draft.html IAI. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Penerapan PSAK 68 Pengukuran Nilai Wajar . Press Release. Kementerian Keuangan. (2021). Merekam Pandemi Covid-19 dan Memahami Kerja Keras Pengawal APBN . Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Moleong, L. J. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif . Rosda Karya. Murti, N. W., & Darma, A. B. (2018). Kecenderungan emiten untuk memilih menyajikan laporan keuangan berdasarkan nilai wajar setelah penerapan PSAK 68. Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi , 2 (4), 388–396.
Murti,  N.  W.,  &  Suyanto,  S.  (2017).  The  relevance  of  fair  value  concept  compared  to historical costs in Indonesia. Proceedings Of Indonesia Focus , 1 (1). Pardede,  S.  M.  D.  (2016). Financial  policies  and  timeliness  of  financial  reporting  by Indonesian  listed  firms  (Doctoral  dissertation,  Deakin  University). [Doctoral dissertation]. Deakin University.
Prasetyo, A. A. (2022). Meminimalisir Asimetri Informasi Melalui Pelaporan (Disclosure) Laporan Keuangan. Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan , 2 (1), 45–54. https://doi.org/https://doi.org/10.55047/transekonomika.v2i1.104
Sukendar, H. (2012). Konsep Nilai Wajar (Fair Value) dalam Standar Akuntansi Berbasis IFRS di Indonesia Apa dan Bagaimana? Binus Business Review , 3 (1), 93–106.
Wilestari,  M.,  &  Afriani,  W.  (2019).  Penerapan  Nilai  Wajar  Untuk  Penilaian  Aset Perusahaan Perbankan Pada Bank Permata, Tbk. Akrual , 1 (1), 1–14.