How to cite: Junedi, Kasnawi, M. T., & Sakaria. (2024) Pengaruh Kepala Keluarga Terhadap Perkawinan Anak Dibawah Umur di Provinsi Sulawesi Tenggara. Syntax Literate. (9)2.
http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i2 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398
Vol. 9, No. 2, Februari 2024

## PENGARUH  KEPALA  KELUARGA  TERHADAP  PERKAWINAN  ANAK DIBAWAH UMUR DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Junedi 1 *, M. Tahir Kasnawi 2 , Sakaria 3
Master's Degree Program in Sociology Population Concentration, Department of Sociology, Universitas Hasanuddin, Indonesia 1
Department of Sociology, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Hasanuddin, Indonesia 2,3
Email: neditoduri@gmail.com*

## Abstrak
Perkawinan  anak  merupakan  persoalan  serius  yang  terjadi  di  banyak  negara.  Bahkan memerangi praktik berbahaya perkawinan anak merupakan target pemerintah Indonesia yang tertuang  dalam  SDG’s  20230  dan  RPJMN  2020-2024.  Salah  satu  Provinsi  dengan  angka perkawinan anak sangat tinggi adalah Provinsi Sulawesi Tenggara. Selama 5 tahun berturut- turut (2017-2021) selalu berada diatas angka nasional. Bahkan tahun 2018 pernah berada di posisi  ke-3  di  Indonesia.  Penelitian  ini  memiliki  tujuan  yaitu  mendeskripsikan  hubungan tingkat pendidikan kepala rumah tangga dengan keputusan menikahkan anak perempuan di bawah  umur.  Data  yang  digunakan  adalah  SUSENAS  maret  tahun  2022.  Dari  analisis deskriptif diperoleh bahwa KRT perempuan lebih cenderung menikahkan anak perempuan dibawah umur dibanding KRT Laki-laki, begitupun dengan KRT yang tinggal di Pedesaan lebih cenderung menikahkan anak perempuan dibawah umur dibanding KRT yang tinggal di Perkotaan. Dari sisi Ekonomi, KRT Miskin lebih cenderung menikahkan anak perempuan dibawah umur di banding KRT tidak miskin. KRT dengan pendidikan SMA kebawah lebih cenderung menikahkan anak perempuan dibanding KRT dengan pendidikan Tinggi.
Kata kunci : Perkawinan anak, Kepala rumah tangga.

## Abstract
Child marriage is a serious problem in many countries. Even combating the harmful practice of child marriage is a target of the Indonesian government as stated in SDG's 20230 and RPJMN 2020-2024. One of the provinces with a very high rate of child marriage is Southeast Sulawesi  Province.  For  5  consecutive  years  (2017-2021)  it  has  always  been  above  the national figure. Even in 2018 it was in 3rd position in Indonesia. This study aims to describe the relationship between the education level of the head of the household and the decision to marry  underage  girls.  The  data  used  is  SUSENAS  in  March  2022.  From  the  descriptive analysis, it was found that female KRTs are more likely to marry underage girls than male KRTs, as well as KRTs living in rural areas are more likely to marry underage girls than KRTs living in urban areas. In terms of economy, poor KRT is more likely to marry underage girls than non-poor KRT. KRTs with high school education and below are more likely to marry off girls than KRTs with higher education.
Keywords: Child marriage, Head of household

## Pendahuluan
Menurut  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974,  perkawinan  diartikan  sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang menjadi suami dan istri dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal,  yang didasarkan  pada  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  (Mustofa,  2015).  Berdasarkan  undang- undang tersebut, syarat usia utama untuk menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Pada tahun 2019, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengalami revisi  menjadi  Undang-Undang  No.  16  Tahun  2019.  Revisi  ini  dilakukan  untuk menaikkan  batas  usia  pernikahan  menjadi  19  tahun  baik  untuk  wanita  maupun  pria. Tujuan perubahan undang-undang ini adalah untuk menghindari dampak negatif terhadap perkembangan  anak,  memastikan  pemenuhan  hak  dasar  anak,  dan  secara  khusus melindungi wanita dari risiko kesehatan serta kekerasan seksual (Utami, 2018).
Pernikahan anak merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap anak (Maknun, 2017). Anak yang terpaksa menikah atau menikah di bawah usia 18 tahun karena berbagai alasan  rentan  mengalami  dampak  serius,  termasuk  keterbatasan  akses  terhadap pendidikan, kesehatan yang tidak optimal, risiko tinggi terhadap tindak kekerasan, serta kehidupan dalam kemiskinan (Nasional, 2020). Dalam studi "Child marriage and intimate partner violence: A comparative study of 34 countries," hasilnya menunjukkan bahwa anak perempuan yang menikah memiliki risiko lebih tinggi mengalami kekerasan dalam rumah  tangga.  Sebanyak  26%  dari  mereka  yang  menikah  sebelum  usia  18  tahun melaporkan kekerasan fisik dan seksual, sementara hanya 18% dari mereka yang menikah sebagai orang dewasa yang melaporkan hal serupa (Rahmita & Nisa, 2019). Penelitian lain  juga  menemukan  bahwa  anak  yang  menikah,  baik  perempuan  maupun  laki-laki, terpaksa  mengemban  tanggung  jawab  orang  dewasa  tanpa  kesiapan  yang  memadai. Pernikahan anak membuat mereka menjadi orang tua pada usia yang masih sangat muda, yang  pada  gilirannya  menimbulkan  tekanan  tambahan  untuk  memenuhi  kebutuhan keluarga, mengorbankan peluang pendidikan dan pekerjaan mereka (Gastón et al., 2019).
Indonesia tercatat sebagai salah satu dari sepuluh negara dengan tingkat perkawinan anak tertinggi di dunia. Di tingkat ASEAN, Indonesia menempati peringkat kedua dalam hal ini (Verawati et al., 2019). Perubahan tren angka perkawinan anak dari tahun ke tahun dapat diobservasi melalui gambaran statistik berikut:
Gambar 1. Tren Proporsi Anak Usia 20-24 Tahun yang Menikah Sebelum Usia 18 Tahun di Indonesia Tahun 2011-2021
Sumber: BPS
13,9714,0213,5813,55 12,14 11,1111,5411,2110,8210,35 9,23 - 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 percentage of child marriages
Berdasarkan  ilustrasi  di  atas,  terdapat  fluktuasi  yang  signifikan  dalam  angka perkawinan  anak  di  Indonesia  Nahdiyanti,  Yunus,  &  Qamar,  (2021),  menunjukkan penurunan selama empat tahun terakhir (2008-2021), dengan penurunan paling drastis terjadi dari tahun 2020, yaitu sebesar 10,35%, menjadi 9,23% pada tahun 2021. Meskipun terjadi  penurunan,  bila  dibandingkan  dengan  target  RPJMN  tahun  2020-2024  yang menetapkan target penurunan sebesar 8,74% pada tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa pencapaian  masih  jauh  dari  target  yang  ditetapkan.  Provinsi  Sulawesi  Tenggara mencatatkan tingkat perkawinan anak yang sangat tinggi, konsisten berada di atas angka rata-rata nasional selama lima tahun berturut-turut (2017-2021).
Sejumlah upaya telah dilakukan pemerintah untuk mengurangi angka perkawinan di Indonesia, salah satunya adalah melalui revisi batas usia pernikahan (Mahmudah et al., 2022). Pada tahun 2019, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 direvisi menjadi Undang- Undang No. 16 Tahun 2019, dengan peningkatan batas usia pernikahan menjadi 19 tahun baik untuk perempuan maupun laki-laki. Meskipun demikian, masih ada celah dimana batas  usia  minimum  perkawinan  dapat  diabaikan  melalui  dispensasi  pengadilan  yang diberikan  atas  permohonan  orang  tua  untuk  menikahkan  anak  di  bawah  usia  18  tahun (Permono et al., 2021). Oleh karena itu, peran orang tua menjadi sangat krusial, karena tanpa persetujuan dan dispensasi dari orang tua kepada pengadilan, perkawinan anak di bawah usia tersebut tidak sah secara hukum.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  penelitian  ini  mencoba  untuk  menggambarkan bagaimana  pengaruh  orang  tua  dalam  perkawinan  anak  di  bawah  umur  di  Provinsi Sulawesi  Tenggara.  Penelitian  ini  merujuk  pada  metadata  indikator  SDG’s.  Hal  ini dimaksudkan  agar  terdapat  kesamaan  konsep  dari  hasil  penelitian  ini  dengan  target pemerintah. Penelitian ini memiliki dua tujuan yaitu: (1) mendeskripsikan karakteristik KRT  yang  menikahkan  anak  perempuannya  dibawah  umur  di  Provinsi  Sulawesi Tenggara dan (2) menganalisis pengaruh KRT terhadap perkawinan anak dibawah umur di Provinsi Sulawesi Tenggara .

## Metode Penelitian
Penelitian ini bersifat eksplanatori dengan tujuan untuk menguji teori dan temuan penelitian  sebelumnya  yang  berkaitan  dengan  peran  faktor  pendidikan  kepala  rumah tangga  dalam  pernikahan  anak  perempuan  di  bawah  umur  (Prani  et  al.,  2017).  Fokus penelitian  ini  adalah  pada  kepala  rumah  tangga  yang  menjalankan  pernikahan  anak perempuannya  pada  usia  di  bawah  18  tahun,  sesuai  dengan  kerangka  konsep  SDGs. Karakteristik yang dianalisis adalah tingkat pendidikan kepala rumah tangga, yang sesuai dengan  teori  Arroba  (1998)  yang  menunjukkan  bahwa  tingkat  pendidikan  merupakan salah  satu  faktor  yang  memengaruhi  proses  pengambilan  keputusan.  Penelitian  ini berlokasi di Provinsi Sulawesi Tenggara.
Penelitian ini memanfaatkan data sekunder yang berupa raw data, diperoleh dari Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  Provinsi  Sulawesi  Tenggara.  Raw  data  yang  digunakan berasal dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) BPS pada bulan Maret tahun 2022.  Data  yang  diperoleh  dari  SUSENAS  mencakup  karakteristik  individu,  rumah tangga, konsumsi dan pengeluaran (Sugiyono, 2020).
Populasi  yang  digunakan  dalam  SUSENAS  Maret  2022  adalah  populasi  blok sensus, dengan sekitar 720 ribu blok sensus biasa yang dihasilkan dari Sensus Penduduk (SP) 2010. Kerangka sampel utama mencakup 40 persen dari populasi blok sensus, dipilih dengan metode probability proportional to size (PPS). Pengambilan sampel 40% dari blok sensus  dianggap  memadai  untuk  merepresentasikan  karakteristik  populasi.  Kerangka
sampel tahap kedua adalah daftar rumah tangga hasil pemutakhiran di setiap blok sensus. Jumlah sampel SUSENAS Maret 2022 mencapai 324.948 rumah tangga yang tersebar di seluruh  kabupaten/kota  di  Indonesia.  Sampel  diambil  dengan  metode  stratifikasi, memperhatikan klasifikasi perkotaan/perdesaan dan kategori kesejahteraan rumah tangga (Statistik, 2019). Jumlah sampel SUSENAS di Sulawesi Tenggara mencapai 9.170 rumah tangga. Dalam konteks penelitian ini, sampel terfokus pada kepala rumah tangga (KRT) dari anak perempuan berusia 20-24 tahun yang usia perkawinan pertamanya dibawah 18 tahun.
Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis inferensia. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik KRT dari anak  perempuan  berusia  20-24  tahun  yang  usia  perkawainan  pertamanya  dibawah  18 tahun. Adapun analisis inferensia berupa regresi logistik biner untuk melihat pengaruh KRT terhadap perkawinan anak peremuan dibawah umur (usia<18 tahun). Secara rinci variabel  yang  digunakan  dalam  analisis  inferensia  pada  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut:

## Gambar 2. Variabel yang digunakan dalam Analisis Inferensia
Adapun defenisi operasional dari variabel pada analisis inferensia dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
Tabel 1. Defenisi Operasional dari Variabel pada Analisis Inferensia
No. Variabel Kategori Variabel Dummy Nilai Dummy Variabel Dependen 1. Kecenderungan orang tua menikahkan anak perempuan 1. Usia ˂18 tahun Y 1 2. Usia ≥18 tahun 0 Variabel Independen 1. Tingkat Pendidikan orang tua 1. Pendidikan Tinggi* X1 0 2. Pendidikan Rendah 1 2. Status Bekerja orang tua 1. Tidak Bekerja X2 1 2. Bekerja* 0 3. Wilayah  Tempat  Tinggal orang tua 1. Perdesaan X3 1 2. Perkotaan* 0 4. Status Miskin/Tidak Miskin orang tua 1. Miskin X4 1 2. Tidak Miskin* 0 5. Jenis Kelamin 1. Laki-laki X5 1 2. Perempuan* 0 Keterangan : *) Kategori Referensi Karakteristik orang tua: 1. Tingkat pendidikan 2. Status bekerja 3. Wilayah tempat tinggal 4. Status miskin/tidak miskin 5. Jenis Kelamin
Kecenderungan orang tua menikahkan anak perempuan pada:
1. Usia < 18 tahun
2. Usia ≥ 18 tahun

## Hasil dan Pembahasan Karakteristik Orang Tua yang Menikahkan Anak Perempuannya dibawah Umur (Usia<18 tahun)
Analisis deskriptif pada penelitian ini difokuskan untuk melihat gambaran/karakteristik orang tua dari anak perempuan usia 20-24 tahun yang telah berstatus menikah. Adapun gambaran karakteristik orang tua tersebut adalah sebagai berikut:
Tabel 2. Persentase Kepala Rumah Tangga (KRT) dari Perempuan Usia 20-24 Tahun menurut Usia Kawin Pertama Anak Perempuan dan Jenis Kelamin Kepala Kepala
Rumah Tangga Usia Kawin Anak Perempuan Jenis Kelamin KRT Perempuan (%) Laki-laki (%) Usia 18+ 74,9 76,0 Usia <18 25,1 24,0 Total 100,0 100,0
Berdasarkan tabel diatas, data menunjukkan bahwa Kepala Rumah Tangga (KRT) perempuan cenderung memiliki kecenderungan yang sedikit lebih tinggi (25,1%) untuk menikahkan anak perempuan di bawah umur dibandingkan dengan KRT laki-laki (24%). Meskipun perbedaan ini mungkin terlihat kecil, namun dapat memberikan pemahaman lebih  lanjut  tentang  peran  dan  dinamika  keputusan  di  dalam  rumah  tangga  yang berpotensi  memengaruhi  keputusan  terkait  pernikahan  anak.  Perbedaan  ini  dapat mencerminkan beberapa potensi faktor pengaruh. Pertama, peran dan ekspektasi gender dalam  rumah  tangga  mungkin  memainkan  peran  dalam  keputusan  pernikahan  anak. Norma-norma  budaya  atau  tanggapan  sosial  terhadap  peran  KRT  perempuan  dapat memengaruhi  keputusan  tersebut  (Tamba,  2017).  Kedua,  faktor  ekonomi  dan  kondisi keuangan  rumah  tangga  mungkin  turut  berperan,  dengan  KRT  perempuan  mungkin menghadapi  tekanan  finansial  yang  dapat  memengaruhi  keputusan  pernikahan  anak. Meskipun  kecil,  perbedaan  ini  memerlukan  perhatian  dan  analisis  lebih  lanjut  untuk memahami  faktor-faktor  penyebabnya.  Langkah-langkah  pencegahan  pernikahan  anak perlu mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan ekonomi di tingkat rumah tangga. Analisis  lebih  lanjut  juga  dapat  menggali  variabel-variabel  tambahan,  seperti  tingkat pendidikan,  akses  terhadap  informasi,  atau  adanya  program-program  pemberdayaan perempuan yang dapat memengaruhi keputusan tersebut.
Tabel 3. Persentase Kepala Rumah Tangga (KRT) dari Perempuan Usia 20-24 Tahun menurut Usia Kawin Pertama Anak Perempuan dan Status Bekerja Kepala Rumah
Tangga Usia Kawin Anak Perempuan Status Bekerja KRT Bekerja (%) Tidak Bekerja (%) Usia 18+ 75,3 79,4 Usia <18 24,7 20,6 Total 100,0 100,0
Terdapat  perbedaan  sekitar  4,1%  dalam  kecenderungan  antara  Kepala  Rumah Tangga (KRT) yang bekerja dan yang tidak bekerja dalam menikahkan anak perempuan di  bawah  umur.  KRT  yang  bekerja  menunjukkan  kecenderungan  lebih  tinggi  untuk
menikahkan  anak  perempuan  di  bawah  umur  dibandingkan  dengan  KRT  yang  tidak bekerja.  Persentase  yang  lebih  tinggi  pada  KRT  yang  bekerja  dapat  mengindikasikan bahwa faktor pekerjaan mungkin memainkan peran dalam keputusan menikahkan anak perempuan di bawah umur. Pekerjaan KRT dapat berpengaruh melalui tekanan ekonomi, norma sosial di lingkungan kerja, atau faktor-faktor lain yang terkait dengan pekerjaan. Dapat  diasumsikan  bahwa  KRT  yang  bekerja  mungkin  menghadapi  tekanan  ekonomi yang  lebih  besar,  sehingga  lebih  mungkin  terlibat  dalam  praktik  menikahkan  anak perempuan di bawah umur sebagai respons terhadap tantangan finansial. Analisis lebih lanjut diperlukan untuk memahami bagaimana kondisi ekonomi dan jenis pekerjaan dapat memengaruhi kecenderungan ini.
Tabel 4. Persentase Kepala Rumah Tangga (KRT) dari Perempuan Usia 20-24 Tahun menurut Usia Kawin Pertama Anak Perempuan dan Status Wilayah Tempat Tinggal
Kepala Rumah Tangga Usia Kawin Anak Perempuan Wilayah Tempat Tinggal KRT Perkotaan (%) Pedesaan (%) Usia 18+ 87,1 71,0 Usia <18 12,9 29,0 Total 100,0 100,0
Data  dari  analisis  crosstab  menyoroti  perbedaan  yang  signifikan  dalam kecenderungan pernikahan anak perempuan di bawah umur antara Kepala Rumah Tangga (KRT) yang tinggal di kota dan di desa. Hasil menunjukkan bahwa KRT di desa memiliki kecenderungan yang lebih tinggi, mencapai 29%, untuk menikahkan anak perempuan di bawah  umur,  sementara  KRT  di  kota  hanya  sebesar  12,9%.  Perbedaan  drastis  ini mengindikasikan bahwa faktor lingkungan dan dinamika sosial di desa memainkan peran penting dalam keputusan pernikahan anak perempuan. Norma-norma tradisional, tekanan sosial,  dan  keterbatasan  akses  terhadap  pendidikan  atau  informasi  mungkin  menjadi pendorong  kuat  di  desa,  memperkuat  kecenderungan  pernikahan  dini.  Di  sisi  lain,  di lingkungan kota, di mana akses terhadap pendidikan dan informasi lebih mudah, serta norma-norma  sosial  mungkin  lebih  progresif,  kecenderungan  untuk  menikahkan  anak perempuan  di  bawah  umur  lebih  rendah.  Hasil  ini  mencerminkan  adanya  disparitas signifikan antara kedua lingkungan tersebut dan menunjukkan perlunya perhatian khusus dalam merancang kebijakan pencegahan pernikahan dini, terutama di wilayah pedesaan dengan prevalensi yang lebih tinggi.
Tabel 5. Persentase Kepala Rumah Tangga dari Perempuan Usia 20-24 Tahun menurut Usia Kawin  Pertama Anak Perempuan dan Status Kemiskinan Kepala Rumah Tangga
Usia Kawin Anak Perempuan Status Kemiskinan Tidak Miskin (%) Miskin (%) Usia 18+ 76,9 68,8 Usia <18 23,1 31,2 Total 100,0 100,0
Melalui analisis crosstab, terlihat perbedaan yang mencolok dalam kecenderungan pernikahan anak perempuan di bawah umur antara Kepala Rumah Tangga (KRT) dengan status miskin dan tidak miskin. KRT yang tergolong miskin menunjukkan kecenderungan lebih  tinggi,  mencapai  31,2%,  dalam  menikahkan  anak  perempuan  di  bawah  umur
dibandingkan  dengan  KRT  yang  tidak  miskin  yang  memiliki  kecenderungan  sebesar 23,1%.
Perbedaan  signifikan  ini  mencerminkan  dampak  langsung  dari  kondisi  ekonomi terhadap keputusan pernikahan anak. KRT dengan status miskin mungkin menghadapi tekanan ekonomi yang lebih besar, menjadikan pernikahan anak sebagai respons terhadap tantangan finansial atau strategi untuk mengurangi beban biaya keluarga. Faktor-faktor ekonomi, termasuk keterbatasan akses terhadap pendidikan dan peluang pekerjaan yang memadai, turut berkontribusi dalam membentuk kecenderungan ini.
Sebaliknya, KRT yang tidak miskin cenderung memiliki stabilitas ekonomi yang lebih  baik,  memberikan  mereka  akses  yang  lebih  besar  terhadap  pendidikan.  Mereka mungkin melihat pernikahan anak di bawah umur sebagai opsi yang kurang diinginkan dalam konteks kestabilan ekonomi yang lebih baik (Uyuni, 2023).
Hasil  ini  menegaskan  perlunya  kebijakan  dan  program  yang  difokuskan  pada peningkatan  kesejahteraan  ekonomi  dan  pemberdayaan  akses  pendidikan,  khususnya untuk  keluarga  dengan  status  miskin,  guna  mencegah  pernikahan  anak  perempuan  di bawah umur.
Tabel 6. Persentase Kepala Rumah Tangga dari Perempuan Usia 20-24 Tahun menurut Usia Kawin Pertama Anak Perempuan dan Pendidikan Terakhir yang Ditamatkan
Kepala Rumah Tangga Usia Kawin Anak Perempuan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Perguruan Tinggi (%) SMA/Sederajat (%) SMP/Sederajat (%) SD Kebawah (%) Usia 18+ 75,0 67,5 86,1 73,9 Usia <18 25,0 32,5 13,9 26,1 Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Analisis  data  menunjukkan  bahwa  pendidikan  menjadi  faktor  penting  dalam kecenderungan kepala rumah tangga (KRT) menikahkan anak perempuan di bawah umur. Dengan  persentase  sebanyak  72,5%,  terlihat  bahwa  mayoritas  KRT  yang  menikahkan anak perempuan di bawah umur memiliki tingkat pendidikan SMA ke bawah. Penting untuk  dicatat  bahwa  angka  ini  menyoroti  hubungan  kuat  antara  rendahnya  tingkat pendidikan dan tingginya kecenderungan pernikahan anak perempuan di bawah umur. Kelompok dengan pendidikan SMA ke bawah mungkin lebih rentan terhadap berbagai faktor  yang  mendukung  praktik  pernikahan  dini,  seperti  keterbatasan  akses  terhadap pendidikan formal, tekanan ekonomi, dan norma budaya.

## Analisis Pengaruh Kepala Rumah Tangga terhadap Perkawinana Anak dibawah Umur (Usia<18 tahun)
Pada analisis regresi logistik biner ini akan menggunakan model yang mencakup seluruh  variabel  yang  sudah  disebutkan  sebelumnya.  Seluruh  variabel  dependen  dan independen pada penelitian ini akan dianalisis menggunakan program pengolahan IBM SPSS Statistics versi 21 dengan metode enter.
Tabel 7. Classification Table a,b
Predicted Usia perkawinan anak Observed Bukan perkawinan anak Perkawinan anak Percentage Correct
Step 0 Usia perkawinan anak  Bukan perkawinan anak 11784 0 100.0 Perkawinan anak 3755 0 .0 Overall Percentage 75.8
a. Constant is included in the model
b. The cut value is .500
Berdasarkan  Classification  Table  nilai  Percentage  Correct  dari  model  logit  yang dibuat mencapai 75,8. Artinya adalah model logit ini dapat mengklasifikasikan objek 75,8 persen secara benar.
Tabel 8. Omnibus Tests of Model Coefficients Chi-square df Sig. Step 1 Step 566.646 5 .000 Block 566.646 5 .000 Model 566.646 5 .000
Berdasarkan hasil uji simultan menggunakan likelihood ratio test diperoleh hasil statistik uji G sebesar 566,646 dan p-value sebesar 0,000. Karena nilai p-value nya lebih kecil  dari  0,05  sehingga  H0  uji  simultan  regresi  logistik  biner  dapat  ditolak.  Artinya, dengan  tingkat  signifikansi  5  persen,  variabel  independen  secara  bersama-sama berpengaruh  signifikan  terhadap  variabel  dependen.  Atau  daengan  kata  lain,  model dengan menambahkan variabel independen lebih baik dibandingkan model tanpa variabel independen dalam menganalisis variabel perkawinana anak dibawah umur.

## Tabel 9. Koefisien Determinasi (R2)
Model Summary
Step   -2 Log likelihood  Cox & Snell R Square  Negelkerke R Square 1 16619.244 a .036 .054 a. Estimation terminated at iteration number 5 because parameter estimated changed by less than .001
Di samping itu, nilai koefisien determinasi (R2) pada model logit dilihat melalui nilai Cox & Snell R Square, yaitu sebesar 0,054. Artinya adalah, 5,4 persen variasi dalam variabel perkawinan perempuan dibawah umur dapat dijelaskan oleh variabel- variabel independennya.  Sisanya  lagi  mampu  dijelaskan  oleh  variabel  lain  yang  belum  dapat dimasukkan ke model ini. Berikut adalah output hasil uji simultan dengan menggunakan SPSS.
Setelah  melihat  nilai  Goodness  of  Fit  dan  uji  simultan  dari  model  logit  yang dibentuk, selanjutnya adalah melakukan uji parsial untuk melihat pengaruh dari masing- masing variabel independen terhadap variabel usia kawin pertama. Hipotesis nol (H0) pada  uji  parsial  adalah  variabel  independen  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap variabel  dependen.  Hasil  pengujian  parsial  untuk  masing-masing  variabel  independent dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 10. Uji Parsial Variabel Koefisien (β)  SE(β) Uji Wald  Sig. Exp(β) / Odds Ratio (1) (2) (3) (4) (5) (6) Jenis kelamin KRT -0.214 0.062 11.947 0.001* 0.912 Status Bekerja KRT -0.156 0.064 5.875 0.015* 0.971
Variabel Koefisien (β)  SE(β) Uji Wald  Sig. Exp(β) / Odds Ratio Wilayah Tempat Tinggal KRT 0.974 0.049 391.337 0.000* 2.918 Status kemiskinan KRT 0.287 0.053 29.729 0.000* 1.477 Pendidikan KRT -0.269 0.053 25.931 0.000* 0.848 Constant -1.487 0.085 307.437
Ket : *) signifikan pada α = 5%
Tabel  diatas  menunjukkan  bahwa  kelima  variabel  memiliki  nilai  p-value  kurang dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa pada tingkat signifikansi 5 persen semua variabel  independen  secara  signifikan  berpengaruh  terhadap  variabel  perkawinan perempuan dibawah umur. Berdasarkan uji parsial dengan tingkat signifikansi 5 persen, dapat disimpulkan bahwa:
1) KRT  dengan  jenis  kelamin  perempuan  cenderung  menikahkan  anak  perempuan dibawah  umur  1  kali  lebih  tinggi  dibanding  KRT  dengan  jenis  kelamin  laki  laki. Pemahaman  yang  lebih  mendalam  terhadap  fenomena  di  mana  Kepala  Rumah Tangga (KRT) perempuan cenderung lebih mungkin menikahkan anak perempuan di  bawah  umur  dibandingkan  dengan  KRT  laki-laki  memerlukan  analisis  yang mendalam  terhadap  konteks  sosial  dan  budaya  yang  dapat  memengaruhi  pola kecenderungan ini. Faktor-faktor seperti norma sosial, peran gender tradisional, dan harapan masyarakat terhadap perempuan dalam konteks pernikahan menjadi unsur kunci yang perlu dijelajahi untuk merinci fenomena ini. Di dalam masyarakat yang masih kuat memegang norma sosial dan peran gender tradisional, KRT perempuan mungkin merasa tertekan atau dihadapkan pada ekspektasi untuk mengikuti norma pernikahan  yang  sudah  mapan.  Pernyataan  ini  mencerminkan  adanya  pengaruh budaya patriarki, di mana perempuan diharapkan untuk mengemban peran tertentu, termasuk  dalam  mengelola  pernikahan  anak.  Faktor-faktor  ini  memiliki  potensi untuk memperkuat kecenderungan menikahkan anak perempuan di bawah umur. Pengambilan  keputusan  dalam  konteks  pernikahan  sering  kali  dipengaruhi oleh peran yang dimainkan oleh kepala rumah tangga. Jika KRT perempuan memiliki dominasi dalam pengambilan keputusan keluarga, hal ini dapat memberikan dampak signifikan pada keputusan terkait pernikahan anak perempuan. Kecenderungan ini mencerminkan dinamika internal pengambilan keputusan dalam rumah tangga, yang dapat menciptakan pola kecenderungan menuju pernikahan dini. Kondisi ekonomi dan  akses  terhadap  pendidikan  KRT  perempuan  juga  memiliki  potensi  untuk memainkan peran penting dalam fenomena ini. Ketika KRT perempuan menghadapi kendala ekonomi atau terbatas dalam akses pendidikan, mereka mungkin cenderung mengandalkan  pernikahan  anak  perempuan  sebagai  respons  terhadap  tekanan finansial atau keterbatasan sumber daya
2) KRT  yang  bekerja  cenderung  menikahkan  anak  perempuan  dibawah  umur  1  kali lebih tinggi dibanding KRT yang tidak bekerja. Pernyataan bahwa Kepala Rumah Tangga (KRT) yang bekerja memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk menikahkan anak  perempuan  di  bawah  umur  dibandingkan  dengan  KRT  yang  tidak  bekerja menunjukkan sebuah korelasi yang perlu diperhatikan secara cermat. Fenomena ini membuka ruang untuk analisis lebih lanjut terkait pengaruh pekerjaan KRT terhadap keputusan  pernikahan  anak,  yang  kemungkinan  dipengaruhi  oleh  faktor-faktor ekonomi,  sosial,  dan  budaya.  KRT  yang  terlibat  dalam  dunia  pekerjaan  mungkin menghadapi  tekanan  ekonomi  atau  tantangan  keuangan  tertentu,  yang  dapat
memengaruhi keputusan terkait pernikahan anak perempuan. Pernikahan sering kali dianggap sebagai strategi ekonomi untuk mengatasi beban biaya hidup atau sebagai upaya untuk meningkatkan status ekonomi keluarga. Oleh karena itu, keterlibatan KRT dalam pekerjaan dapat menciptakan situasi di mana pernikahan anak dianggap sebagai solusi untuk mengatasi tantangan ekonomi. Pengaruh pekerjaan KRT pada kecenderungan menikahkan anak perempuan juga dapat berkaitan dengan pengaruh sosial dan norma budaya.
Di  beberapa  masyarakat,  pekerjaan  KRT,  khususnya  jika  dilakukan  oleh perempuan,  dapat  dianggap  sebagai  faktor  yang  memicu  ekspektasi  terhadap pernikahan dini. Norma budaya tertentu mungkin memanfaatkan peran perempuan dalam dunia pekerjaan sebagai alasan untuk mendorong pernikahan pada usia yang lebih muda. Meskipun KRT yang bekerja mungkin memiliki akses yang lebih baik terhadap informasi dan kesadaran akan dampak negatif pernikahan anak perempuan di  bawah  umur,  namun  demikian,  pernyataan  ini  menunjukkan  bahwa  akses informasi  tersebut  mungkin  belum  cukup  untuk  mengubah  kecenderungan pernikahan  dini.  Pemahaman  mengenai  korelasi  antara  pekerjaan  KRT  dan pernikahan  anak  perempuan  di  bawah  umur  memiliki  implikasi  yang  signifikan untuk perancangan kebijakan dan upaya pencegahan. Upaya dapat dilakukan untuk mengatasi akar masalah, termasuk pemberdayaan ekonomi perempuan, peningkatan kesadaran  akan  dampak  pernikahan  anak,  dan  pembentukan  norma  sosial  yang mendukung hak-hak anak dan pendidikan. Ini menjadi esensial dalam membentuk lingkungan di mana pernikahan dini tidak lagi dianggap sebagai solusi yang dapat diterima dalam menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari.
3) KRT yang tinggal di desa cenderung menikahkan anak perempuan dibawah umur 3 kali  lebih  tinggi  dibanding  KRT  yang  tinggal  di  kota.  Wilayah  tempat  tinggal memainkan  peran  krusial  dalam  membentuk  kecenderungan  orang  tua  untuk menikahkan perempuan anak di bawah umur. Daerah pedesaan, misalnya, cenderung memiliki  struktur  sosial  dan  norma  budaya  yang  lebih  tradisional,  di  mana pernikahan  dianggap  sebagai  langkah  yang  wajar  dan  diterima.  Tekanan  dari masyarakat setempat dan ekspektasi normatif dapat memberikan dorongan tambahan kepada  orang  tua  untuk  mengamini  pernikahan  anak  perempuannya  di  usia  yang relatif muda. Selain itu, akses terbatas terhadap pendidikan dan informasi di daerah pedesaan  dapat  menciptakan  kurangnya  kesadaran  tentang  risiko  dan  konsekuensi negatif dari pernikahan dini.
4) KRT  yang  hidup  di  bawah  garis  kemiskinan  lebih  cenderung  menikahkan  anak perempuan dibawah umur 1 sampai 1,5 kali lebih tinggi dibanding KRT yang hidupa diatas garis kemiskinan. Status kemiskinan merupakan faktor krusial yang seringkali menjadi  pemicu  pernikahan  anak  di  bawah  umur.  Keluarga  yang  hidup  dalam kemiskinan mungkin menghadapi tekanan ekonomi yang signifikan, dan pernikahan anak dianggap sebagai strategi untuk mengurangi beban finansial keluarga. Orang tua  mungkin  melihat  pernikahan  anak  sebagai  cara  untuk  memastikan  kehidupan ekonomi yang lebih baik, meskipun pada kenyataannya, pernikahan dini sering kali memperburuk siklus kemiskinan dengan membatasi akses anak perempuan terhadap pendidikan dan peluang pekerjaan yang layak.
5) KRT  dengan  pendidikan  tinggi  cenderung  menikahkan  anak  perempuan  dibawah umur  0,8  kali  lebih  tinggi  dibanding  KRT  dengan  pendidikan  rendah.  Pernyataan bahwa  Kepala  Rumah  Tangga  dengan  latar  belakang  pendidikan  tinggi  lebih mungkin menikahkan anak perempuan di bawah umur, dibandingkan dengan Kepala
Rumah Tangga yang memiliki tingkat pendidikan rendah, muncul sebagai sesuatu yang tidak terduga. Kesimpulan ini bisa bertentangan dengan ekspektasi umum, yang mungkin menganggap bahwa pendidikan tinggi akan memberikan pemahaman yang lebih matang mengenai dampak negatif pernikahan dini. Oleh karena itu, diperlukan klarifikasi dan penelitian lebih lanjut untuk mengidentifikasi faktor-faktor lain yang mungkin  mempengaruhi  korelasi  tersebut.  Dalam  menjelajahi  fenomena  ini,  kita perlu  mempertimbangkan  kemungkinan  adanya  variabel  tambahan  yang  dapat mendukung  hubungan  antara  pendidikan  tinggi  Kepala  Rumah  Tangga  dan kecenderungan untuk menikahkan anak perempuan di bawah umur. Mungkin saja pandangan  tradisional  terkait  pernikahan  atau  tekanan  sosial  yang  lebih  besar  di kalangan lapisan masyarakat berpendidikan tinggi memberikan kontribusi pada tren ini.
Oleh karena itu, perlu ditekankan bahwa tingkat pendidikan tinggi tidak selalu mencerminkan pandangan progresif terhadap pernikahan anak. Sosial dan budaya, sebagai  variabel  kontekstual,  juga  perlu  diperhitungkan.  Kepala  Rumah  Tangga dengan  pendidikan  tinggi  mungkin  terjerat  dalam  lingkungan  yang  mendasarkan nilai  pada  tradisi  tertentu  atau  memegang  norma  budaya  yang  kuat  terkait pernikahan. Dalam konteks ini, penelitian menunjukkan bahwa pernyataan tersebut mungkin mencerminkan lebih dari sekadar tingkat pendidikan, melibatkan elemen- elemen sosial dan budaya yang membentuk keputusan mengenai pernikahan anak. Untuk  pemahaman  lebih  mendalam  tentang  hubungan  antara  pendidikan  Kepala Rumah Tangga dan kecenderungan pernikahan anak di bawah umur, penting untuk mempertimbangkan variabel lain yang mungkin memainkan peran signifikan. Aspek ekonomi,  akses  terhadap  informasi,  dan  struktur  sosial  dalam  masyarakat  adalah beberapa faktor yang perlu diintegrasikan dalam analisis untuk menggambarkan dan mengklarifikasi hubungan ini secara lebih komprehensif.

## Kesimpulan
Hasil analisis menunjukkan adanya kecenderungan bahwa Kepala Rumah Tangga (KRT) dengan jenis kelamin perempuan, tergolong miskin, dan tinggal di desa memiliki tingkat  pernikahan  anak  perempuan  di  bawah  umur  yang  lebih  tinggi.  Fenomena  ini mencerminkan kompleksitas interaksi antara faktor sosial, ekonomi, dan geografis dalam membentuk keputusan pernikahan di masyarakat. Identifikasi pola ini dapat memberikan pemahaman mendalam tentang tantangan dan dinamika yang dihadapi oleh kelompok ini.

## BIBLIOGRAFI
Gastón, C. M., Misunas, C., & Cappa, C. (2019). Child marriage among boys: a global overview  of  available  data. Vulnerable  Children  and  Youth  Studies , 14 (3),  219– 228.
Mahmudah,  U.  D.,  Iftitah,  A.,  &  Alfaris,  M.  (2022).  Efektivitas  Penerapan  Pasal  7 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 dalam Upaya Meminimalisir Perkawinan Dini. Jurnal Supremasi , 44–58.
Maknun,  L.  (2017).  Kekerasan  terhadap  anak  yang  dilakukan  oleh  orang  tua  (child abuse). Muallimuna , 3 (1), 66–77. Mustofa, I. (2015). Politik Hukum Islam di Indonesia, Pergulatan Politik dibalik lahirnya
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan . Dvifa Percetakan.
Nahdiyanti, N., Yunus, A., & Qamar, N. (2021). Implementasi perubahan kebijakan batas usia  perkawinan  terhadap  perkawinan  di  bawah  umur. Journal  of  Lex  Generalis (JLG) , 2 (1), 150–167. Nasional,  K.  P.  P.  (2020). Strategi  Nasional  Pencegahan  Perkawinan  Anak .  Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan ….
Permono,  K.  D.,  Busro,  A.,  &  Lumbanraja,  A.  D.  (2021).  Tinjauan  Hukum  Pengaruh Dispensasi  Perkawinan  Di  Bawah  Umur  Terhadap  Efektivitas  Peraturan  Batas Minimum Usia Menikah. Notarius , 14 (1), 178–193.
Prani, A. I. E., Parno, P., & Hidayat, A. (2017). Penelitian Eksplanatori: Keterampilan Berpikir  Kritis  Siswa  SMA  Pada  Materi  Fluida  Statis. Seminar  Nasional Pendidikan IPA 2017 , 2 .
Rahmita, N. R., & Nisa, H. (2019). Perbedaan Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga Ditinjau dari Usia saat Menikah dan Tingkat Pendidikan. Jurnal Ilmiah Psikologi ,
6 , 73–84.
Statistik, B. P. (2019). Statistik Kakao Indonesia 2019 [internet].[diunduh 2021 Oktober 07]. Tersedia Pada: Https://Www. Bps. Go. Id/Publication/202 0/12/02/2ac5a729f43e5f6b666e482d/St Atistik-Kakao-Indonesia-2019. Html . Sugiyono, P. D. (2020). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mix Methods)(DI Sutopo (ed.) . ALFABETA, CV.
Tamba,  D.  (2017).  Pengaruh  faktor  budaya,  sosial,  pribadi  dan  psikologi  terhadap keputusan membeli di Indomaret (studi kasus pada mahasiswa fakultas ekonomi Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara). Jurnal Manajemen Dan Bisnis , 30–50.
Utami, P. N. (2018). Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Atas Rasa Aman Di Nusa Tenggara Barat (Prevention of Violence to Children from the Perspective of the Rights to Security in West Nusa Tenggara). Jurnal HAM Vol , 9 (1), 1–17. Uyuni,  U.  F.  (2023). Pandangan  Masyarakat  Terhadap  Pernikahan  Anak  Di  Bawah Umur Di Kecamatan Kalideres Kota Jakarta Barat . Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Verawati, M., Kartikasari, D., Mariza, N., Wicaksono, B., Anggraini, N., & Yulianti, R. (2019).  Perkawinan  Bukan  Untuk  Anak:  Potret  Perkawinan  Anak  Di  7  Daerah Paska  Perubahan  UU  Perkawinan. Yayasan  Plan  International  Indonesia  (Plan Indonesia) Koalisi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan Dan Demokrasi (KPI), Jakarta Selatan .

## Copyright holder:
Junedi, M. Tahir Kasnawi, Sakaria (2024)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: