1 baharmansupri@yahoo.com ; +62 813 5533 0448
2 rudianto.unanda@gmail.com ; +62 813 4223 7839
Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 3, No. 2 (2017) 91 – 97
Peranan  Pajak  Hotel  Terhadap  Pertumbuhan

## Ekonomi Kota Palopo
Baharman Supri 1 , Rudianto 2
1,2 Universitas Andi  Djemma Palopo

## INFO NASKAH
Diserahkan 31 Oktober 2017
Diterima 2 November 2017 Diterima dalam revisi
18 Desember 2017
Diterima dan disetujui 18 Desember 2017

## Kata Kunci:
Pajak hotel
Pertumbuhan
Ekonomi

## ABSTRAK
Era  globalisasi  dan  pertumbuhan  ekonomi  yang  begitu  pesat  membuat semua  kalangan  baik  dari  kalangan  pemerintah  maupun  dari  kalangan swasta  harus  berusaha  untuk  lebih  mengutamakan  kualitas  dari  pada kuantitas  agar  dapat  memberikan  hasil  kerja  yang  maksimal.  Agar  dapat mencapai  tujuan  tersebut,  seperti  halnya  dengan  Kota  Palopo  ini  yang merupakan  Kota Niaga dan  Kota Pendidikan tentunya  pemerintah sangat berperan  penting  terutama  pengaturan  pajak  khususnya  pajak  perhotelan atau  pungutan  atas  pelayanan  yang  disediakan  dengan  pembayaran  di hotel. Hotel di sini termasuk di dalamnya adalah rumah penginapan yang memungut  pembayaran.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui seberapa  besar  peranan  pajak  hotel  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  Kota Palopo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Palopo  selama  lima  tahun  terakhir  (2013-2017)  masing-masing  adalah 7,86%; 7,82%; 7,84%; 7,90%; dan 7,84%. Sedangkan realisasi pajak hotel selama lima tahun terakhir (2013-2017) mengalami fluktuasi dengan nilai masing  masing  adalah  123,13%;  105,51%;  113,30%;  121.21%;  dan 74.47%.

## 1. Pendahuluan
Era  globalisasi  dan  pertumbuhan  ekonomi  yang  begitu  pesat  membuat  semua  kalangan baik  dari  kalangan  pemerintah  maupun  dari  kalangan  swasta  harus  berusaha  untuk  lebih mengutamakan  kualitas  dari  pada  kuantitas.  Hal  ini  dilakukan  dalam  rangka  agar  dapat memberikan hasil kerja yang maksimal dan dapat mencapai  tujuan yang di harapkan. Seperti halnya  dengan  Kota  Palopo  yang  merupakan  Kota  Niaga  dan  Kota  Pendidikan  tentunya pemerintah  sangat  berperan  penting  terutama  pengaturan  pajak  khususnya  pajak  perhotelan atau pungutan atas pelayanan yang disediakan di hotel. Pengertian hotel di sini termasuk juga rumah penginapan.

## Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Palopo

## Jurnal Ekonomi Pembangunan
http://journal.stiem.ac.id/index.php/jurep/index
Pertumbuhan  ekonomi  menekankan  tinjauannya  pada  sejarah  tahap-tahap  pertumbuhan ekonomi  serta  ciri  dan  syarat  masing-masing.  Tahap-tahap  tersebut  adalah tahap masyarakat tradisional,  tahap  prasyarat  lepas  landas,  tahap  gerakan  ke  arah  kedewasaan,  dan  tahap konsumsi  tinggi  negara  berkembang  dan  faktor  pertumbuhannya.  Pertumbuhan  ekonomi terjadi  bila  ada  kenaikan  output  perkapita.  Ekonomi  menggambarkan  kenaikan  taraf  hidup diukur  dengan  output  ril  per  orang.  Pertumbuhan  ekonomi  dan  kenaikan  sementara  negara- negara  miskin  berpenduduk  padat  dan  banyak  hidup  pada  taraf  batas  hidup  dan  mengalami kesulitan menaikkannya. Beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Kanada, negara-negara Eropa  Barat,  Australia,  Selandia  Baru,  dan  Jepang  menikmati  taraf  hidup  tinggi  dan  terus bertambah.
Pertambahan  penduduk  berarti  pertambahan  tenaga  kerja  serta  berlakunya  hukum pertambahan  hasil  yang  mengakibatkan  kenaikan  output  semakin  kecil  dan  produk  rata-rata serta  penurunan  taraf  hidup.  Sebaliknya  kenaikan  jumlah  barang-barang  kapital,  kemajuan teknologi,  serta  kenaikan  kualitas  dan  keterampilan  tenaga  kerja  cenderung  mengimbangi berlakunya  hukum  pertambahan  hasil  yang  berkurang.  Penyebab  rendahnya  pendapatan  di negara-negara sedang berkembang adalah berlakunya hukum penambahan hasil yang semakin menurun akibat pertambahan penduduk sangat cepat.
Pembahasan  mengenai  pajak  hotel  didasarkan  pada  Undang-Undang  Nomor  18  tahun 1997  tentang  Pajak  Daerah  dan  Nomor  32  tahun  2004  tentang  Pemerintah  Daerah  yang menyatakan  bahwa  pemerintah  dan  DPRD  menurut  asas  otonomi  dan  tugas  pembantuan dengan  prinsip  otonomi  yang  seluas-luasnya  dalam  sistem  dan  prinsip  NKRI  sesuai  dengan UUD  RI  tahun  1945  diberikan  kewenangan  mengurus  dan  mengatur  semua  urusan pemerintahan  yang  ditetapkan.  Menurut  UU  ini,  daerah  memiliki  kewenangan  membuat kebijakan  daerah  untuk  memberi  pelayanan,  peningkatan  peran,  prakarsa  dan  pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan masyarakat yang merupakan bagian  utama dari tujuan nasional.
Adanya peraturan tersebut, selama ini sudah dapat memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan  pendapatan  daerah  di  Kota  Palopo.  Peningkatannya  terjadi  karena  semakin diintensifkannya  pemungutan  dan  bertambahnya  jumlah  objek  pajak  terutama  pajak  rumah makan,  hotel  dan  lain-lain.  Sebagaimana  yang  ditetapakan  peraturan  daerah  Kota  Palopo Nomor  27  tahun  2003  tentang  Pajak  Perhotelan,  pemerintah  daerah  telah  memanfaatkannya melalui  perluasan  kegiatan  pembangunan  setiap  tahun  walaupun  belum  secara  optimal.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  seberapa  besar  peranan  pajak  hotel  terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Palopo.

## 2. Metode Penelitian

## 2.1  Pendekatan Penelitian
Data  dalam  penelitian  ini  diperoleh  dengan  metode  observasi,  interview,  dan dokumentasi.  Observasi  dilakukan  dengan  mengamati  secara  langsung  pada  instansi  terkait dalam  hal  ini  adalah  kantor  Dinas  Pendapatan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah (DPPKAD) Kota Palopo. Interview dilakukan untuk mendapatkan informasi yang akurat dan lengkap  tentang  objek  yang  diteliti.  Penulis  menggunakan  teknik  interview  dengan mengadakan  wawancara  atau  tanya  jawab  langsung  dengan  pihak  instansi  yang  berkaitan. Selain  itu,  penulis  juga  mengumpulkan  data  secara  tertulis  dari  dokumen  yang  ada  dan informasi lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

## 2.2  Analisis Data
Metode  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  statistik  yang akan  dibahas  melalui  uji  statistik,  karena  variabel  dependen  dipengaruhi  oleh  satu  variabel bebas  dan  satu  variabel  terikat  maka  digunakan  rumus  regresi  linier  sederhana  dengan persamaan sebagai berikut:
Y = a + bX + e
dimana Y adalah pertumbuhan ekonomi; a adalah konstanta; X pajak hotel; b adalah koefisien; dan e adalah error term .

## 3. Hasil dan Pembahasan
Tingkat hunian hotel merupakan suatu keadaan sampai sejauh mana jumlah kamar terjual, jika  diperbandingkan  dengan  seluruh  jumlah  kamar  yang  mampu  untuk  dijual.  Oleh  karena itu, industri pariwisata terutama kegiatan yang berkaitan dengan penginapan yaitu hotel, akan memperoleh  pendapatan  yang  semakin  banyak  apabila  wisatawan  tersebut  semakin  lama menginap.  Hotel  di  sini  termasuk  juga  rumah  penginapan  yang  memungut  pembayaran.  Hal ini  berkaitan  dengan  kewenangan  yang  diberikan  kepada  pemerintah  Kota  Palopo  tidak mengenakan suatu jenis pajak.
Tabel 1. Target Pajak Hotel
Tahun Target (Rp) Perubahan Rp % 2013 125.224.000,00 - - 2014 4.738.483.750,00 4.613.259.750,00 97,35 2015 130.224.000,00 - 4.608.259.750,00 -35,38 2016 7.415.079,85 -122.808.920,15 -16,56 2017 150.224.000,00 142.808.920,15 95,06 Rata-Rata 1.030.314.166,85 6.250.000,00 -12,50

## Sumber: Data diolah
Berdasarkan  data  pada  tabel  di  atas,  hasil  menunjukkan  bahwa  target  pajak  hotel  per tahun mengalami peningkatan yang berfluktuasi per tahunnya  yaitu pada tahun 2013 sebesar Rp125.224.000;  pada  tahun  2014  sebesar  Rp4.738.483.750;  pada  tahun  2015  sebesar Rp130.224.000; pada tahun 2016 sebesar Rp. 7.415.079,85; dan pada tahun 2017 sebesar Rp. 150.224.000 dengan rata-rata per tahun sebesar Rp1.030.314.166.
Bisnis  hotel  mempunyai  tujuan  mendapatkan  keuntungan  seoptimal  mungkin  melalui pemenuhan  kebutuhan  dan  keinginan  tamu (guest  need  and  wants). Kepuasan  tamu  menjadi sasaran  pelayanan  untuk  membentuk  citra  yang  baik  sekaligus  menjamin  keberadaan  hotel dalam  jangka  panjang.  Hotel  yang  berlokasi  di  daerah  pinggiran  kota  besar  yang  jauh  dari keramaian kota, tetapi mudah mencapai tempat-tempat kegiatan usaha. Hotel ini berlokasi di daerah-daerah tenang, terutama karena peruntukkan bagi masyarakat yang ingin tinggal dalam jangka waktu lama. Hotel ini dilengkapi dengan fasilitas tempat tinggal untuk seluruh anggota keluarga  yang  berlokasi  di  daerah  pengunungan  ( mountain  hotel )  atau  di  tepi  pantai (beach hotel) , di tepi danau atau di tepi aliran sungai.
Berdasarkan  hasil  Pajak  Hotel  di  Kota  Palopo  selama  lima  tahun  terakhir  (2013-2017) terlihat  peningkatan  yang  cukup  signifikan,  begitupun  dengan  realisasinya  yang  terus mengalami  peningkatan  berfluktuasi.  Sehingga  rata-rata  dapat  mencapai  peningkatan  100% per tahun.
Tabel 2. Realisasi Pajak Hotel
Tahun Realisasi Pajak Hotel Perubahan Rp % 2013 154.187.182,00 - - 2014 4.999.701.535,00 4.845.514.353,00 96,92 2015 147.584.738,00 -4.852.116.797,00 -32,87 2016 8.988.020.185,00 8.840.435.447,00 98,36 2017 224.694.230,00 -8.763.325.955,00 -39,00 Jumlah 14.514.187.870,00 70.507.048,00 -69,93 Rata-Rata 2.902.837.574,00 17.626.762,00 -17,48

## Sumber: Data diolah
Berdasarkan data pada tabel di atas, perhitungan menunjukkan bahwa target dan realisasi pajak hotel per tahun mengalami peningkatan yang berfluktuasi per tahunnya yaitu pada tahun 2013  sebesar  Rp154.187.182,  pada  tahun  2014  sebesar  Rp4.999.701.535,  pada  tahun  2015 sebesar  Rp147.584.738,  pada  tahun  2016  sebesar  Rp8.988.020.185,  dan  pada  tahun  2017 sebesar  Rp224.694.230,  dengan  rata-rata  per  tahun  sebesar  Rp.  2.902.837.574.  Jika  diamati Pertumbuhan  Pajak  Hotel  di  Kota  Palopo  selama  lima  tahun  terakhir  (2013-2017),  terlihat peningkatan  yang  cukup  signifikan,  begitupun  dengan  realisasinya  yang  terus  mengalami peningkatan sehingga rata-rata dapat mencapai 100%.
Tabel 3. Target dan Realisasi Pajak Hotel
Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Persentase (%) 2013 125.224.000,00 154.187.182,00 123,13 2014 4.738.483.750,00 4.999.701.535,00 105,51 2015 130.224.000,00 147.584.738,00 113,30 2016 7.415.079,85 8.988.020.189,00 121,21 2017 150.224.000.00 224.694.230,00 74,47

## Sumber: DPPKAD Kota Palopo
Berdasarkan  tabel  di  atas,  data  menunjukkan  bahwa    target  dan  realisasi  pajak  hotel selama lima tahun terakhir (2013-2017) mengalami peningkatan yang berfluktuasi yaitu pada tahun  2013  target  sebesar  Rp125.224.000  sedangkan  realisasinya  menjadi  Rp154.187.182 dengan  persentase  123,13;  pada  tahun  2014  target  sebesar  Rp4.738.483.750  sedangkan realisasinya  hanya  sebesar    Rp4.999.701.535  dengan  persentase  sebesar  105,51;  pada  tahun 2015  target  pajak  hotel  sebesar  Rp130.224.000  sedangkan  realisasinya  meningkat  menjadi Rp147.584.738 dengan persentase sebesar 113,30; pada tahun 2016 target pajak hotel sebesar Rp7.415.079,85  dan  realisasinya  meningkat  sebesar  Rp8.988.020.185  dengan  persentase sebesar  121,21;  dan  pada  tahun  2017  target  sebesar  Rp150.224.000  sedangkan  realisasinya
turun menjadi Rp224.694.230 dengan persentase sebesar 74.47.
Tabel 4. Pertumbuhan Ekonomi
Tahun Nilai Pertumbuhan (Rp) Realisasi (Rp) Persentase Pertumbuhan (%) 2012 10.971.800,77 - 2013 11.833.993,00 862.192,23 7,86 2014 12.759.075,15 925.082,15 7,82 2015 13.759.644,46 1.000.569,31 7,84 2016 14.847.064,26 1.087.419,80 7,90 2017 16.010.926,49 1.163.862,23 7,84
Sumber: Data per Oktober 2017
Pertumbuhan  ekonomi  Kota  Palopo  selama  lima  tahun  terakhir  (2013-2017)  masing- masing  adalah  7,86%;  7,82%;  7,84%;  7,90%;  dan  7,84%.  Sedangkan  realisasi  pajak  hotel selama  lima  tahun  terakhir  (2013-2017)  mengalami  fluktuasi  dengan  nilai  masing  masing adalah 123,13%; 105,51%; 113,30%; 121.21%; dan 74.47%.

## 4. Simpulan dan Saran
Berdasarkan uraian sebelumnya dalam penelitian ini, kesimpulan dari penelitian yang bertujuan  untuk  mengetahui  seberapa  besar  peranan  pajak  hotel  terhadap  pertumbuhan ekonomi  Kota  Palopo  ini  adalah  pertumbuhan  ekonomi  Kota  Palopo  selama  lima  tahun terakhir  (2013-2017)  masing-masing  adalah  7,86%;  7,29%;  8,16%;  8,68%;  dan  9,26%. Sedangkan realisasi pajak hotel selama lima tahun terakhir (2013-2017) mengalami fluktuasi dengan nilai masing masing adalah 123,13%; 105,51%; 113,30%; 121.21%; dan 74.47%.
Pemerintah  Kota  Palopo  khususnya  Dinas  Pendapatan  dan  Pengelolaan  Keuangan  Aset Daerah (DPPKAD) dalam menetapkan target pajak hotel di masa yang mendatang diharapkan berpatokan pada potensi ril yang ada pada setiap obyek hotel melalui peremajaan data tentang jumlah  obyek  pajak  hotel  yang  ada  di  Kota  Palopo.  Selain  itu,  perlu  menerapkan  sistem berbasis  potensi  dalam  penetapan  pembayaran  pajak  hotel;  merancang  komputerlisasi  ( on line ) dalam penerapan pengelolaan pajak hotel; memberikan pemahaman kepada setiap wajib pajak  melalui  berbagai  metode,  seperti  meningkatkan  wawasan  tentang  pajak  hotel;  dan menggelar even-even yang bisa menarik wisatawan baik lokal maupun asing.

## Daftar Pustaka
Andi, P. dan K. Bambang. 2006. Hukum Pajak . Yogyakarta: Ekonesia.
Anonim . 1995. Undang-Undang Perpajakan . Bandung: Citra Umbara.
Baridwan, Z. 2008. Intermediate Accounting . Edisi Kedelapan. Yogyakarta: BPFE YKPN.
Djojohadikusomo, S. 2000. Indonesia dalam Pembangunan Dunia Kini dan Masa Datang . Jakarta: LP3ES.
Lincolin , A. 2005. Ekonomi Pembangunan. Edisi Keempat. Yogyakarta: STIE YKPN.
Mangkoesoebroto. 2005. Ekonomi Publik . Edisi Pertama. Yogyakarta: Liberty.
Mardiasmo.1992. Perpajakan . Edisi Revisi. Yogyakarta.
Mardiasmo. 2003. Perpajakan . Edisi Revisi. Yogyakarta.
Munawir. 1998. Perpajakan . Yogyakarta: Andi.
Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembayaran Kembali Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.
Republik  Indonesia.  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan Retribusi Daerah.
Republik  Indonesia.  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1985  Tentang  Pajak  Bumi  dan Bangunan  telah  dikeluarkan  beberapa  Peraturan  Pemerintah,  SK  Menteri  Keuangan  dan SK Direktur Jenderal Pajak.
Risma. 2004. Perpajakan . Bandung: PT Eresco.
Siagian. 2005. Perpajakan . Edisi Revisi. Yogyakarta.
Soemarso. 2008. Akuntansi Suatu Pengantar . Edisi Kelima. Jakarta: Salemba Empat.
Soemitro, H. R. 1989. Pajak Bumi dan Bangunan . Bandung: PT Eresco.
Soeparmoko. 1998. Pajak . Edisi Revisi. Yogyakarta.
Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Bisnis . Bandung: Alfabeta.
Wahab, S. 2007 . Kebijaksanaan Sektor Pariwisata . Yogyakarta: Andi Offset.
Waluyo. 2008. De Economische Betekenis Belastingen . Yogyakarta: Ekonesia.