## JURNAL SPEKTRUM HUKUM

## TRANSGENDER DALAM PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN
Nur Hafni Kurniawati a , Endang Sri Lestari b , Siti Aziatin c , Albert Kristanto d a Mahasiswa program studi hukum program magister Untag Semarang , Indonesia
b Mahasiswa program studi hukum program magister Untag Semarang, Indonesia
c Mahasiswa program studi hukum program magister Untag Semarang, Indonesia
d PT. Kidung Agung Demak , Indonesia

## Abstrak
Transgender di dalam masyarakat mendapatkan reaksi bermacam-macam, ada yang menolak dan ada yang bersimpati, tetapi lebih banyak mendapatkan kecaman keras dan perlakuan diskriminasi dari masyarakat. Dari segi hukum kesehatan, transgender hingga mengubah jenis kelamin melalui operasi  mempunyai  dampak  bagi  kesehatan,  salah  satunya  adalah  penyakit  HIV.  Operasi  jenis kelamin termasuk dalam operasi plastik, yang dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 belum diatur  ketentuannya.  Pengaturan  operasi  jenis  kelamin  sangat  penting  mengingat  keterkaitannya dengan perubahan identitas seseorang.
Kata Kunci : Hukum Kesehatan; Trans Gender

## Abstract
Transgender  in  society  get  mixed  reactions,  there  are  those  who  reject  and  there  are  those  who sympathize, but more get harsh criticism and discrimination from the community. In terms of health law,  transgender  to  change  sex  through  surgery  has  an  impact  on  health,  one  of  which  is  HIV disease.  Sex  surgery  is  included  in  plastic  surgery,  which  has  not  yet  been  regulated  in  Law Number 36 Year 2009. The regulation of sex operations is very important considering its relation to changes in a person's identity.

## Keywords: Health law; Transgender
Penulis : a hafnimozasa@yahoo.com, b drgtari@gmail.com, c albab.furniture@gmail.com, d princekristanto@yahoo.com

## LATAR BELAKANG
Fenomena  transgender  bukanlah  hal  yang  baru.  Di  dalam  masyarakat,  fenomena transgender  menjadi  topik  pembicaraan  terhangat  karena  adanya  pro  dan  kontra  terhadap apa yang disebut dengan transgender. Masyarakat memandang transgender secara umum merupakan se-seorang yang diberikan jenis kelamin laki-laki ketika dia dilahirkan, namun ia berlaku  bukan  seperti  jenis  kelamin  yang  dimilikinya.  Bisa  dikatakan  bahwa  transgender adalah  ketidaksamaan  seseorang  terhadap  jenis  kelaminnya.  Biasanya  mereka  merasa bahwa  mereka  terjebak  dalam  diri  yang  salah,  sehingga  mereka  berlaku  atau  berpakaian yang  tidak  sesuai  dengan  fisik  dan  jenis  kelaminnya.  Transgender  adalah  merujuk  pada orang-orang yang identitas gendernya
ISSN: 2355-1550 (online),1858-0246 (print) Akreditasi SK No 28/E/KPT/2019 Doi: 10.35973/sh.v16i2.1205 http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/SH
Nur Hafni Kurniawati, Endang Sri Lestari, Siti Aziatin, Albert kristanto
berbeda  dengan  gendre  yang  ditetapkan  saat  lahir.  Transgender  terbagi  menjadi  2  (dua) yaitu 1 :
1. Transmen ,  trans  laki-laki  adalah  orang  ditetapkan  sebagai  perempuan  saat  lahir namun mengidentifikasi diri sebagai laki-laki;
2. Transwomen , trans  perempuan  adalah  orang  yang  ditetapkan  sebagai  laki-laki  saat lahir namun mengidentifikasi diri sebagai perempuan.
Dalam fenomena transgender, bagi sebagian dianggap mempunyai pengaruh buruk terhadap  lingkungan  dan  masyarakat  sekitar.  Ada  yang  mengatakan  bahwa  transgender merupakan  bentuk  penyimpangan,  sebagian  masyarakat  merasa  tidak  suka  bahkan  tidak mau  hidup  berdampingan  dengan  mereka  hanya  karena  mereka  takut  ada  keluarga  atau kerabat mereka yang akan mengikuti jejaknya sehingga keluarga atu kerabat mereka tidak diper-bolehkan untuk bergaul dengan transgender tersebut.
Transgender dan sejenisnya adalah mereka yang dianggap menyimpang dari norma yang  berlaku.  Pencarian  identitas membuat  tidak  sedikit  juga  masyarakat  yang  merasakan bahwa  dirinya  bukanlah  berjenis  kelamin  tertentu  sehingga  dia  merubah  jenis  kelaminnya dengan  operasi  dan  siap  menghadapi  anggapan  negatif  dari  masyarakat  tentang  tindakan yang meraka lakukan. 2
Tidak  jarang  transgender  mendapatkan  stigma  yang  buruk  atau  mendapat pandangan  negatif  dari  masyarakat.  Terutama,  bagi  masyarakat  Indonesia  yang  sebagian besar  belum  dapat  menerima  kehadiran  mereka,  dan  cenderung  mencela  dan  melakukan diskriminasi terhadap para transgender. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa : 3
Diskriminasi  adalah  setiap  pembatasan,  atau  pengucilan  yang  langsung  maupun tidak  langsung  didasarkan  pada  perbedaan  manusia  atas  dasar  agama,  suku,  ras,  etnis, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksana-an atau pengakuan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.
Dalam  hukum  positif,  para  transgender  ini  mendapat  payung  hukum  “hak  asasi manusia” sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Berdasarkan  hal  tersebut,  mereka  meminta  masyarakat  dan  negara  untuk  mengakui keberadaan komunitas ini.
Dilihat  dari  konstitusi  Indonesia,  yakni  pada  Pasal  28  J  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang menyatakan bahwa :
1 Luis Ma’luf, 1986, Al-Munjid Fi Al-Luyah Wa Al-Adab Wa-Al- A’lam , Maktabah Al-Syarqiyyah, Beirut, hlm. 197.
2 Fitri  Meliya  Sari,  Juni  2016, Konstruksi  Media  Terhadap  Transgender ,  Jurnal  Professional  Fis  Unived Vol. 3 No.1, hlm. 26.
3 IndanaLaazula,  2013, Menguat  Stikma  Kekerasan  dan  Diskriminasi  Pada  LGBT  Di  Indonesia ,  Arus Pelangi, Jakarta Selatan, hlm. 10.
Jurnal Spektrum Hukum Vol 16,No 2 (2019) e-issn: 2355-1550 ,p-issn:1858-0246
(1)  Setiap  orang  wajib  menghormati  hak  asasi  manusia  orang  lain  dalam  tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
(2)  Dalam  menjalankan  hak  dan  kebebasannya,  setiap  orang  wajib  tunduk  kepada pembatasan  yang  ditetapkan  dengan  undang-undang  dengan  maksud  semata- mata  untuk  menjamin  pengakuan  serta  penghormatan  atas  hak  dan  kebebasan orang lain dan untuk me-menuhi tuntutan yang adil sesuai dengan per-timbangan moral,  nilai-nilai  agama,  keamanan,  dan  ketertiban  umum  dalam  suatu masyarakat demokratis.
Akan tetapi, berdasarkan  Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia juga memiliki batasan, di mana batasannya adalah tidak boleh bertentangan dengan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Disebutkan di dalam Pasal 70 Undang- Undang  Nomor  39  Tahun  1999  bahwa  dalam  menjalankan  hak  dan  kebebasannya,  setiap orang  wajib  tunduk  kepada  pembatasan  yang  ditetapkan  oleh  undang-undang  dengan maksud  untuk  menjamin  pengakuan  serta  penghormatan  atas  hak  dan  kebebasan  orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban, umum dalam suatu masyarakat demokrasi.
Disebutkan  pula  dalam  Pasal  73  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  bahwa  : “Hak  dan  kebebasan  yang  diatur  dalam  undang-undang  ini  hanya  dapat  dibatasi  oleh  dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap  hak  asasi  manusia  serta  kebebasan  dasar  orang  lain,  kesusilaan,  ketertiban umum, dan kepastian bangsa”. 4
Perbedaan  jenis  kelamin  bukanlah  dasar  untuk  berbuat  ketidakadilan  gender. 5 Toleransi  perubahan  budaya  yang  cepat  akan  terjadi  pada  masyarakat  yang  sangat toleransi  terhadap  perbuatan,  baik  yang  positif  maupun  negatif,  dengan  catatan  bukan merupakan  delik  hukum.  Masyarakat  yang  memiliki  toleransi  cenderung  lebih  mudah menerima  hal-hal  yang  baru.  Hal-hal  baru  yang  dihasilkan  dan  tersebut  akan  mendorong terjadinya  perubahan  sosial  budaya  di  masyarakat.  Contoh  :  dahulu  perempuan  yang berpakaian  seperti  laki-laki  dianggap  berperilaku  menyimpang.  Tetapi,  pada  masyarakat yang toleransi, hal ini diterima sehingga terjadi perubahan berpakaian. 6
Sebagai  contoh  adalah  kelompok  waria  yang  sering  mendapatkan  diskriminasi, bahkan  celaan  atau  pelecehan  secara  verbal,  apalagi  mereka  dipahami  sebagai  kelompok minoritas. Sebagai sesama manusia, harusnya perlakuan seperti itu hanya akan menambah mereka  menjadi  lebih  ter-puruk,  dan  menganggap  dirinya  orang  yang  kotor  dan  tidak memiliki tempat di masyarakat.
Kelompok  waria  dalam  lingkungan  sosial  merupakan  kelompok  minoritas  yang dituntut  berperilaku  seperti  masyarakat  mayoritas  (hetero-seksual).  Orientasi  seksual, identitas  seksual  dan gender  serta  ekspresi  gender  “harus”  berada  dalam  satu  garis  lurus
4 Lini Zurlia, 2017, Situasi HAM dan Akses Keadilan Kelompok LGBT Di Indonesia , Arus Pelangi, Jakarta Selatan, hlm. 54.
5 A.  Ubaedillah  dan  Abdul  Rozak,  2003, Pancasila  Demokrasi  HAM  dan  Masyarakat  Madani ,  Kencana Prenada Media Indonesia, Jakarta, hlm. 169.
6 Muin Idianto, 2006, Sosiologi SMA/MA Untuk Kelas XII , Erlangga, Jakarta, hlm. 17.
Nur Hafni Kurniawati, Endang Sri Lestari, Siti Aziatin, Albert kristanto
sesuai  dengan  jenis  kelamin  yang  dimiliki,  maka  akan  terjadi  stigma  seperti  abnormal, pendosa, sakit, belok. 7
Kelompok transgender ini pada tingkat paling tinggi akan melakukan pergantian jenis kelamin untuk menentukan jati diri mereka yang sebenarnya, agar mereka diakui selayaknya manusia  normal.  Pergantian  jenis  kelamin  atau  transgender  dikenal  sejak  berkembangnya metode Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder (DSM). Namun demikian, tidak serta-merta semua orang bisa melakukan operasi pergantian kelamin.
Menurut dr.  Dadi  Garnadi,  seseorang  untuk  dapat  dilakukan  operasi  perubahan kelamin sesuai standar IDI (Ikatan Dokter Indonesia) harus didahului dengan observasi oleh tim  dokter  yang  meliputi  tes  psikologi,  tes  hormonal,  tes  kepribadian,  tes  kesehatan  yang dilakukan oleh ahli-ahli seperti psikiater, psikolog, bedah, penyakit alam, genetikal, obstetry dan ginecology .  Seseorang  dapat  melakukan  operasi  perubahan  kelamin,  maka  dapat dipasti-kan  bahwa  orang  tersebut  telah  melalui  proses  tersebut  dan  dikatakan  layak melakukan perubahan kelamin. 8
Dalam ilmu kedokteran, metode DSM tersebut dapat melacak beberapa gejala, yakni perasaan tidak nyaman dan tidak puas dengan salah satu anatomi seksnya, berharap dapat berganti  kelamin  dan  hidup  dengan  jenis  kelamin  lain,  mengalami  guncangan  yang  terus- menerus  untuk  sekurangnya  selama  dua  tahun,  adanya  penampilan  fisik  interseks  atau genetik yang tidak normal, dan dapat ditemukannya kelainan mental semisal schizophrenia , yaitu menurut J. P. Chaplin dalam Dictionary of Psychology adalah semacam reaksi psikotis, yang  dicirikan  di  antaranya  dengan  gejala  pengurungan  diri,  gangguan  pada  kehidupan emosional dan afektif serta tingkah laku negativisme. 9
Operasi  pergantian  kelamin  sendiri  termasuk  dalam  operasi  bedah  plastik  yang mendapat pengaturan di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dengan demikian, sangat  penting untuk diketahui mengenai transgender dilihat dalam segi hukum  kesehatan,  mengingat  trans-gender  ini  akan  berakibat  pula  dalam  perubahan identitas seseorang.

## PERMASALAH
Dari  uraian  latar  belakang  di  atas,  maka  penulis  merumuskan  permasalahan mengenai Bagaimanakah transgender dilihat dalam perspektif hukum kesehatan?

## PEMBAHASAN
Era  globalisasi  yang  ditandai  dengan  adanya  perdagangan  bebas  memberikan kesempatan kepada warga negara lain untuk berinvestasi di Indo-nesia. Antara negara yang
7 Indiana Laazulva, op.cit. , hlm. 36
8 Ahmad  Zahid  Asmi, “Pengesahan  dan  Prosedur  Hukum  Terhadap  Transgender  Di  Indonesia” ,  dalam https://www.kompasiana.com/ahmadzahidazmi/5a48dd4b5e137302cd20a8c2/ pengesahan-dan-prosedur- hukum-terhadap-transgender-di-indonesia?page=all, tanggal 17 Septem-ber 2019.
9 Ibid .
Jurnal Spektrum Hukum Vol 16,No 2 (2019) e-issn: 2355-1550 ,p-issn:1858-0246
satu  dengan  negara  yang  lainnya  bersaing  untuk  meningkatkan  perekonomiannya.  Begitu pula dengan negara Indonesia, di mana peningkatan perekonomian tersebut ditujukan untuk kemakmuran  rakyatnya.  Hal  ini  sesuai  dengan  ketentuan  yang  tercantum  dalam  Pasal  33 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen Keempat, yaitu: 10)
1)  Perekonomian  disusun  sebagai  usaha  bersama  berdasar  atas  asas kekeluargaan;
2)  Cabang-cabang  produksi  yang  penting  bagi  negara  dan  yang  menguasai  hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;
3)  Bumi  dan  air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
4)  Perekonomian  nasional  diselenggarakan  berdasar  atas  demokrasi  ekonomi dengan  prinsip  kebersamaan,  efisiensi  berkeadilan,  berkelanjutan,  berwawasan lingkungan,  kemandirian,  serta  dengan  menjaga  keseimbangan  kemajuan,  dan kesatuan ekonomi nasional.
Investasi  dari  negara  asing  dapat  membantu  menambah  pendapatan  negara Indonesia.  Banyak  warga  negara  asing  yang  karena  pekerjaannya  menetap  di  Indonesia dan bergaul dengan masyarakat setempat. Dari sini terjadi percampuran kebudayaan antara budaya Indonesia dengan budaya asing. Budaya Indonesia mempunyai nilai ketimuran yang menjunjung    nilai-nilai  moral  dan  kesusilaan,  berbeda  dengan  budaya  asing  (barat)  yang cenderung bebas.
Dengan  demikian,  masuknya  warga  negara  asing  ke  Indonesia  tidak  hanya membawa dampak positif, tetapi juga membawa dampak negatif. Dampak positif yang dapat diambil,  warga  negara  asing  tersebut  dapat  mem-bantu  meningkatkan  pendapatan  negara dilihat dari modal yang ditanamnya (investasi) di Indonesia, menambah wawasan mengenai budaya  negara  lain  (ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  serta  terjadi  pencampuran  atau pertukaran  kebudayaan),  sedangkan  dampak  negatifnya,  ada  kebudayaan  barat  yang bertentangan  dengan  nilai-nilai  moral  Pancasila  misalnya  seperti  pergaulan  bebas  yang sekarang  ditiru  oleh  remaja  Indonesia  saat  ini,  hiburan-hiburan  yang  mencontoh kebudayaan  barat  seperti blue  film atau  dikenal  dengan  VCD  porno  yang  marak  dijual  di Indonesia,  bahkan  anak-anak  kecilpun  sudah  ada  yang  melihatnya,  dan  yang  saat  ini menjadi  polemik  dibeberapa  negara  adalah  transgender,  yang tergabung  dalam  komunitas LGBT (Lesbian, Gay, Bisek-sual dan Transgender).
Hal  ini  menimbulkan  degradasi  moral  di  masyarakat.  Akibat  dari  budaya  tersebut, marak  kejahatan  yang  ditimbulkannya  karena  anak-anak  yang  tidak  mengetahui  akan mencontoh  atau  menirukannya.  Padahal  apa  yang  ditirunya  adalah  hal  yang  seharusnya tidak boleh dilakukan. Ada seorang anak laki-laki, setelah melihat blue film , ingin menirukan adegan  dalam  film  tersebut,  dan  seorang  teman  perempuannya  yang  menjadi  korban.  Ini sudah  menjadi  suatu  tindak  kriminalitas,  yakni  pencabulan  atau  bahkan  perkosaan.  Masih banyak  kasus-kasus  yang  melanggar  nilai-nilai  susila.  Di  televisi  ada  seorang  kakek  yang memperkosa  cucunya,  seorang  remaja  laki-laki  yang  tega  memperkosa  teman  wanitanya,
10 Sekretariat Jenderal MPR RI, 2002, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 78.
Nur Hafni Kurniawati, Endang Sri Lestari, Siti Aziatin, Albert kristanto
perilaku homoseksual, dan lain-lain. Perilaku jahat tersebut dipelajari dalam interaksi dengan orang  lain,  dan  orang  tersebut  mendapatkan  perilaku  jahat  sebagai  hasil  interaksi  yang dilakukannya  dengan  orang-orang  yang  berperilaku  dengan  kecenderungan  melawan norma-norma hukum yang ada. 11
Dalam  penyidikanpun  para  pelaku  kejahatan  kadang  tidak  mau  mengakui perbuatannya,  padahal  si  korban  telah  mengalami  penderitaan,  mungkin  depresi  atau trauma  dengan  hal  tersebut.  Dalam  tindak  pidana  asusila,  pelaku  cenderung  mangkir  atas perbuatan yang dilakukan.
Transgender tumbuh subur dan berkembang di dataran Eropa, Amerika dan negara barat  lainnya,  sementara  di  daerah  Timur  termasuk  di  Indonesia,  transgender  merupakan suatu hal yang dianggap masih tabu atau terlarang, karena bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup, tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat serta tidak sesuai dengan adat- istiadat  ketimuran.    Berbagai  macam  penolakan  bermunculan  terhadap  komunitas transgender ini, karena dianggap sebagai bentuk pelanggaran norma.
Menurut  Sudikno  Mertokusumo  bahwa  :  “Kaidah  atau  norma  yang  terdapat  dalam masyarakat  itu  ada  beberapa  macam,  yaitu  kaidah  agama  yang  merupakan  wahyu  dari Tuhan  agar  manusia  menjadi  hamba  Tuhan  yang  taat.  Kaidah  kesusilaan  dan  kaidah kesopanan  adalah  norma  yang  bertujuan  agar  manusia  beradab,  bersusila,  berkelakuan yang baik, dan berbudi luhur”. 12
M. Sudrajat Bassar menyata kan bahwa : “Kesusilaan ialah mengenai adat kebiasaan yang  baik  dalam  berhubungan  antara  berbagai  anggota  masya-rakat,  tetapi  khusus  yang sedikit banyaknya mengenai kelamin (seks) seorang manusia, dedangkan kesopanan pada umumnya mengenai adat kebiasaan ya ng baik”. 13
Indonesia  adalah  negara  hukum,  hal  ini  sebagaimana  diamanatkan  dalam  Pasal  1 ayat  (3)  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  bahwa  :  “Negara Indonesa  adalaha  Negara  Hukum”.  Sebagai  negara  hukum,  bangsa  Indonesia menginginkan negara menjamin keseja-teraan rakyat  dan juga menjamin keadilan dan hak asasi  manusia.  Sebagai  negara  hukum,  hak-hak  rakyat  dijamin  sepenuhnya  oleh  negara berdasarkan  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia. Pasal  28D  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  In donesia  Tahun  1945  yang  menyatakan  bahwa  :  “Setiap  orang  berhak atas  pengakuan,  jaminan,  perlindungan  dan  kepastian  hukum  yang  adil  serta  perlakuan yang sama di hadapan hukum”.
Di  satu  sisi,  Indonesia  adalah  negara  hukum,  di  mana  suatu  negara  tidak  dapat dikatakan  sebagai  negara  hukum,  apabila  negara  tersebut  tidak  dapat  memberikan penghargaan  dan  jaminan  atas  hak  asasi  manusia.  Komunitas  LGBT  sudah  sering menyuarakan  hak  asasinya,  akan  tetapi  perlu  dilihat  kembali  bahwa  atas  dasar  maraknya dan bertambahnya komunitas-komunitas transgender (LGBT) di Indonesia.
11 Soerjono Soekanto, 2002, Sosiologi Suatu Pengantar , Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 367.
12 Sudikno Mertokusumo, 2005, Mengenal Hukum Suatu Pengantar , Liberty, Yogyakarta, hlm. 4.
13 M.  Sudrajat  Bassar, 1986, Tindak-Tindak  Pidana  Tertentu Di  Dalam  KUHP ,  Remaja  Karya,  Bandung, hlm. 170.
Jurnal Spektrum Hukum Vol 16,No 2 (2019) e-issn: 2355-1550 ,p-issn:1858-0246
American  Psychological  Association menyebutkan  bahwa  transgender  istilah  umum bagi  orang-orang  yang  identitas  gender,  ekspresi  gender,  atau  perilaku  yang  tidak  sesuai dengan biasanya terkait dengan seks yang mereka ditugaskan saat lahir. 14
Transgender  adalah  istilah  yang  digunakan  untuk  mendeskripsikan  orang  yang melakukan,  merasa,  berpikir  atau  terlihat  berbeda  dari  jenis  kelamin  yang  ditetapkan  saat mereka lahir. Transgender tidak menunjukkan bentuk spesifik apapun dari orientasi seksual orangnya.  Orang-orang  trans-gender  dapat  saja  mengidentifikasikan  dirinya  sebagai heteroseksual,  homo-seksual,  biseksual,  panseksual,  poliseksual,  atau  aseksual.  Definisi yang tepat untuk transgender tetap mengalir, namun mencakup : 15
1.  Tentang,  berkaitan  dengan,  atau  menetapkan  seseorang  yang  identitasnya  tidak sesuai  dengan  pengertian  yang  konvensional  tentang  gender  laki-laki  atau perempuan, melainkan menggabungkan atau bergerak di antara ke-duanya;
2.  Orang yang ditetapkan gendernya, biasanya pada saat kelahirannya dan didasarkan pada  alat  kelaminnya,  tetapi  yang  merasa  bahwa  deskripsi  ini  salah  atau  tidak sempurna bagi dirinya;
3.  Non-identifikasi  dengan,  atau  non-representasi  sebagai  gender  yang  diberi-kan kepada dirinya pada saat kelahirannya.
Transgender  adalah  merupakan  ketidaksamaan  identitas  gender  seseorang terhadap jenis kelamin yang ditunjuk kepada dirinya. “Seseorang yang ditunjuk sebagai seks tertentu,  umumnya  setelah  kelahiran  berdasarkan  kondisi  kelamin,  narnun  merasa  bahwa hal tersebut adalah salah dan tidak mendeskripsikan diri mereka secara sempurna”. “Tidak mengidentifikasi  (diri  mereka)  atau  tidak  berpenampilan  sebagai  seks  (serta  gender  yang diasumsi-kan)  yang  ditunjuk  saat  lahir.  Transgender  bukan  merupakan  orientasi  seksual. Orang  yang  transgender  dapat  mengidentiflkasi  dirinya  sebagai  seorang  heteroseksual, homoseksual,  biseksual  maupun  aseksual,  yang  termasuk  kelompok  transgender,  antara lain : 16
1.  Transeksual adalah individu yang merasa terperangkap dalam tubuh yang salah; 2. Transvestite adalah  individu  yang  melakukan cross-dressing saat  melaku-kan hubungan seksual dengan tujuan mendapatkan kenyamanan psikologis dengan melakukan hal tersebut;
3. Drag-queens adalah aktor  profesional yang menggunakan pakaian wanita yang gemerlap untuk alasan tertentu (biasanya mereka merupakan pria gay);
4. Female  impersonators adalah  aktor  profesional  yang  berpakaian  seperti  wanita untuk alasan hiburan.
Tanda-tanda transgender atau transeksual yang bisa dilacak melalui tes DSM, antara lain 17 ;
1.  Perasaan tidak nyaman dan tidak puas dengan keadaan anatomi seksnya;
14 Fitri Meliya Sari, op.cit. , hlm. 27.
15 Ibid. , hlm. 27 dan 28.
16 Suwanto Pane, 2007, Pengaturan Hukum Transgender Di Indonesia , Rajawali Press, Jakarta, hlm. 56.
17 Ibid .
Nur Hafni Kurniawati, Endang Sri Lestari, Siti Aziatin, Albert kristanto
2.  Berharap  dapat  berganti  dari  satu  fase  ke  fase  yang  lain,  seperti  dari  laki-laki ingin menjadi perempuan;
3.  Mengalami  guncangan  yang  terus  menerus  untuk  sekurangnya  selama  dua tahun dan bukan hanya ketika dating stress ;
4.  Adanya penampilan fisik interseks atau genetik yang tidak normal;
5.  Dapat  ditemukannya  kelainan  mental  semisal schizophrenia ,  yaitu  se-macam reaksi  psikotis  dicirikan diantaranya  dengan gejala  pengurungan  diri, gangguan pada kehidupan emosional dan afektif serta tingkah laku negativisme.
Adapun penyebab terjadinya transgender dapat diakibatkan oleh 2 (dua) faktor, yaitu : 18
1.  Faktor bawaan (hormon dan gen);
Faktor  genetik  dan  fisiologis  adalah  faktor  yang  ada  dalam  diri  individu  karena ada  masalah,  antara  lain  dalam  susunan kromosom ,  ketidakseimbangan hormon, struktur otak, kelainan susunan syaraf otak.
2.  Faktor lingkungan.
Faktor lingkungan di antaranya pendidikan yang salah pada masa kecil dengan membiarkan  anak  laki-laki  berkembang  dalam  tingkah  laku  perempuan  atau sebaliknya,  pada  masa  pubertas  dengan  homoseksual  yang  kecewa  dan trauma, trauma pergaulan seks dengan pacar, suami atau istri.
Pada  hakikatnya,  masalah  kebingungan  jenis kelamin  atau  yang  lazim  disebut  juga sebagai  gejala  transseksualisme  ataupun  transgender  merupakan  suatu  gejala ketidakpuasan  seseorang  karena  merasa  tidak  adanya  kecocokan  antara  bentuk  fisik  dan kelamin  dengan  kejiwaan  ataupun  adanya  ketidak-puasan  dengan  alat  kelamin  yang dimilikinya. 19 Transgender  pada  umumnya  tidak  dikategorikan  sebagai gangguan  mental. Namun,  adakalanya  kaum  transgender  lebih  berisiko  mengidap  gangguan  mental  karena konflik dalam dirinya sendiri tentang identitas gendernya,  dan juga karena diskriminasi dan tekanan sosial.
Orang  transgender  dapat  mengalami  gangguan  identitas  gender/ gender  identity disorder (GID),  jika  menjadi  transgender  membuatnya  merasa  ter-tekan,  depresi,  atau menjadi  tidak  mampu  menjalani  aktivitas  sehari-hari,  seperti  bekerja  dan  membangun hubungan  dengan  orang  lain.  Untuk  mem-bantu  memperbaiki  kesehatan  mental  dan mengevaluasi  kondisinya  lebih  lanjut,  para  transgender  dapat berkonsultasi  dengan psikiater atau psikolog. Pada beberapa kasus, transisi gender menjadi salah satu solusi. 20
Keputusan  untuk  melakukan  transisi  gender  adalah  hal  yang  tidak  sederhana. Seorang  transgender  sangat  disarankan  untuk  mendapat  konseling  dari  dokter  dan  ahli psikologi  sebelum  membuat  keputusan  tersebut.  Meski  sebagian  besar  transgender sebenarnya  tidak  merasa  perlu  untuk  mengubah  fisik  mereka  atau  melakukan  transisi gender dengan prosedur tertentu, namun ada juga sebagian yang menganggapnya sebagai solusi. 21
18 Fitri Meliya Sari, loc.cit. , hlm. 28.
19 Ibid . 20 Kevin Adrian, “Memahami Sisi Kesehatan Dari Transgender” , dalam https://www. alodokter.com/memahami-sisi-kesehatan-dari-transgender, tanggal 17 September 2019.
21 Ibid .
Jurnal Spektrum Hukum Vol 16,No 2 (2019) e-issn: 2355-1550 ,p-issn:1858-0246
Sebagaimana  disebutkan  bahwa  pergantian  kelamin  atau  transisi  gender  dilakukan dengan didahului serangkaian pemeriksaan fisik maupun psikologis untuk mengurangi risiko yang mungkin timbul. Berikut adalah pilihan cara yang dapat ditempuh : 22

## 1.  Terapi penggantian hormon;
Bagi  transgender  pria,  terapi  penggantian  hormon  berperan  me-rangsang pertumbuhan kumis dan ciri fisik maskulin lain, mulai dari kulit, rambut, suara, hingga distribusi  lemak.  Sementara  bagi  transgender  wanita,  terapi  penggantian  hormon berperan untuk memunculkan payudara dan mengalokasikan distribusi lemak tubuh. 2.  Operasi.
Bagi  transgender  wanita,  operasi  dilakukan  untuk  mengubah  suara,  wajah,  kulit, jakun,  pinggul,  payudara,  pantat,  dan  organ  kelamin.  Sementara  operasi  untuk transgender pria, untuk mengubah tampilan dada, organ kelamin, mengangkat rahim (histerektomi) , tuba falopi , dan ovarium .
Seperti  semua  prosedur  medis,  transisi  gender  juga  memiliki  risiko  terhadap kesehatan. Berikut beberapa risiko yang perlu diwaspadai : 23
1.  Efek  samping  terapi  hormon  untuk  membuat  tubuh  tampak  lebih  feminim  atau maskulin,  seperti  pembekuan  darah,  kenaikan  berat  badan,  rambut  rontok,  batu empedu,  dan sleep  apnea .  Terapi  hormon  pada  kaum  trans-gender  juga  dapat menyebabkan infertilitas;
2.  Terapi hormon dikombinasikan dengan gaya hidup yang buruk, seperti terlalu banyak minuman beralkohol dan merokok, sangat meningkatkan risiko gangguan hati, paru, dan organ tubuh lain;
3.  Jika melakukan operasi transisi, efek ini akan bersifat permanen, dan terkadang hasil operasi  tidak  seperti  yang  diharapkan.  Efek  samping  operasi  juga  tak  sedikit, termasuk infeksi, pendarahan, hingga hilangnya alat kelamin dan bagian tubuh yang dibedah.
Beberapa  metode  lain  mengandung  risiko  yang  bahkan  lebih  ber-bahaya.  Misalnya menyuntikkan  silikon  untuk  membentuk  bagian  tubuh  ter-tentu,  yang  dapat  mengakibatkan gangguan  kesehatan  dikemudian  hari,  juga  perubahan  bentuk  yang  tidak  diinginkan  pada wajah dan tubuh. Silikon yang disuntikkan dengan jarum suntik yang digunakan bergantian juga berisiko mendatangkan penyakit, seperti hepatitis hingga HIV. 24
Dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, operasi pergantian kelamin atau transisi gender dipersamakan dengan operasi bedah plastik. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, menyatakan bahwa :
1)  Bedah  plastik  dan  rekonstruksi  hanya  dapat  dilakukan  oleh  tenaga  kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu;
2)  Bedah  plastik  dan  rekonstruksi  tidak  boleh  bertentangan  dengan  norma  yang berlaku dalam masyarakat dan tidak ditujukan untuk mengubah identitas;
22 Ibid .
23 Ibid . 24 Ibid .
Nur Hafni Kurniawati, Endang Sri Lestari, Siti Aziatin, Albert kristanto
3)  Ketentuan  mengenai  syarat  dan  tata  cara  bedah  plastik  dan  rekonstruksi sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  ditetapkan  dengan  Peraturan Pemerintah.
Pasal  69  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  telah  jelas  menyebutkan bahwa bedah plastik dan rekonstruksi tidak boleh bertentangan dengan norma yang berlaku dalam  masyarakat  dan  tidak  ditujukan  untuk  mengubah  identitas.  Maksud  identitas  yang berhubungan  dengan  tindakan  bedah  plastik  adalah  identitas  yang  mudah  dikenali,  yaitu bentuk wajah dan bukan identitas yang sifatnya kodrati seperti perubahan jenis kelamin.
Di  Indonesia  aturan  mengenai  prosedur  pergantian  kelamin  tidak  secara  khusus diatur  dalam  sebuah  peraturan.  Untuk  memberikan  pengakuan,  perlindungan,  penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  diterbitkan Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2013 tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  tentang  Administrasi Kependudukan.
Pada  Pasal  1  ayat  (17)  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2013  bahwa  yang dimaksud  dengan peristiwa  penting adalah  kejadian  yang  dialami  oleh  seseorang  meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan  anak,  perubahan  nama  dan  perubahan  status  kewarganegaraan.   Dari pengertian tersebut, pergantian jenis kelamin tidak termasuk dalam peristiwa penting, tetapi, pergantian  jenis  kelamin  ini  dikenal  dalam  undang-undang  tersebut  sebagai  peristiwa penting lainnya.
Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 ter-sebut mengatur bahwa pencatatan  peristiwa  penting  lainnya  dilakukan  oleh  Pejabat  Pencatatan  Sipil  atas permintaan  penduduk  yang  bersangkutan  setelah  adanya  penetapan  pengadilan  negeri, yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap,  sedang   yang   peristiwa  penting  lainnya dijelaskan  dalam Penjelasan  Pasal  56  ayat  (1) sebagai  berikut  :  “Yang  dimaksud  dengan peristiwa  penting  lainnya  adalah  peristiwa  yang  ditetapkan  oleh  pengadilan  negeri  untuk dica tatkan  pada  instansi  pelaksana,  antara  lain  perubahan  jenis  kelamin”.  Jadi,  pada perubahan jenis kelamin yang dilakukan oleh seseorang, perlu didahului dengan penetapan dari  pengadilan  negeri  untuk  kemudian  dicatatkan  pada  instansi  pelaksana,  yaitu pemerintah  kabupaten/kota  yang  bertanggung  jawab  dan  berwenang  melaksanakan pelayanan  dalam  urusan  administrasi  kepen-dudukan  [Pasal  1  ayat  (7)  Undang-Undang Nomor  24  Tahun  2013],  dan  pelaporan  perubahan  jenis  kelamin  ini  merupakan  kewajiban yang  diatur  dalam Pasal  3  Undang- Undang  Nomor  24  Tahun  2013  bahwa  :  “Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada  Instansi  Pelaksana  dengan  memenuhi  persyaratan  yang  diperlukan  dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan S ipil”.
Operasi  pergantian  kelamin  sendiri,  dalam  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009 sendiri  belum  terdapat  aturan  yang  memberi  kejelasan.  Peraturan  yang  mengatur persyaratan  dan  tata  cara  bedah  plastik  dan  rekonstruksi,  sebagai  amanat  dari  Pasal  69 ayat  (3)  Undang- Undang  Nomor  36  Tahun  2009,  yang  menyatakan  bahwa  :  “Ketentuan
Jurnal Spektrum Hukum Vol 16,No 2 (2019) e-issn: 2355-1550 ,p-issn:1858-0246
mengenai  syarat  dan  tata  cara  bedah  plastik  dan  rekonstruksi  akan  ditetapkan  dengan Peraturan Pemerintah” belum terbentuk.
Terkait dengan pergantian kelamin, dari sisi kesehatan perlu pula diketahui risiko dari adanya  transgender.  Salah  satu  risiko  yang  paling  sering  dikaitkan  dengan  transgender adalah  penyakit  HIV.  Berikut  adalah  ke-mungkinan  faktor-faktor  yang  kurang  mendukung terjaganya kesehatan para transgender : 25
1.  Ketiadaan  akses  terhadap  layanan  kesehatan,  karena  sebagian  besar  kaum transgender tidak memiliki akses terhadap sarana kesehatan, antara lain karena stigma dan diskriminasi sosial dari masyarakat;
2.  Terbatasnya  informasi  dan  layanan  kesehatan,  karena  belum  banyak  pusat layanan kesehatan mental yang memiliki pengetahuan dan kompetensi memadai untuk menangani transgender;
3.  Bertentangan  dengan  aturan  dan  keyakinan,  sebagaimana  peraturan  atau norma yang membatasi penggunaan kondom sebagai pencegahan infeksi HIV.
Terapi hormon pada kaum transgender juga berisiko menimbulkan dampak terhadap kesehatan  dalam  jangka  panjang.  Beberapa  masalah  kesehatan  yang  dapat  terjadi,  yaitu pengeroposan  tulang,  tekanan  darah  tinggi,  gangguan tiroid ,  dan  perubahan  metabolisme tubuh.  Karena  itu,  para  trans-gender  yang  telah  menjalani  terapi  hormon  perlu  untuk mendapatkan pemerik-saan kesehatan rutin. 26
Kontroversi mengenai transgender menyebabkan tak sedikit kaum transgender yang hidup dalam diskriminasi dan penolakan sosial. Hal ini dapat berujung pada risiko gangguan kesehatan  fisik  maupun  mental,  seperti  depresi,  gangguan  kecemasan,  dan  bunuh  diri. Untuk  itu,  kaum  transgender  perlu  melakukan  pemeriksaan  kesehatan  rutin  pada  dokter yang memahami kondisi ini, di pusat kesehatan yang layak. 27
Terkait dengan kesehatan jiwa, maka bagi para transgender juga men-dapatkan hak pelayanan kesehatan, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 144 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa :
1)  Upaya  kesehatan  jiwa  ditujukan  untuk  menjamin  setiap  orang  dapat  menikmati kehidupan  kejiwaan  yang  sehat,  bebas  dari  ketakutan,  tekanan,  dan  gangguan lain yang dapat mengganggu kesehatan jiwa;
2)  Upaya kesehatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas preventif, promotif, kuratif, rehabilitatif pasien gangguan jiwa dan masalah psikososial;
3)  Upaya  kesehatan  jiwa  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  menjadi  tanggung jawab bersama Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat;
4)  Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggung jawab menciptakan kondisi  kesehatan  jiwa  yang  setinggi-tingginya  dan  menjamin  ketersediaan, aksesibilitas, mutu dan pemerataan upaya kesehatan jiwa sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2);
25 Ibid .
26 Ibid . 27 Ibid .
Nur Hafni Kurniawati, Endang Sri Lestari, Siti Aziatin, Albert kristanto
5)  Pemerintah  dan  pemerintah  daerah  berkewajiban  untuk  mengem-bangan  upaya kesehatan  jiwa  berbasis  masyarakat  sebagai  bagian  dari  upaya  kesehatan  jiwa keseluruhan,  termasuk  mempermudah  akses  masyarakat  terhadap  pelayanan kesehatan jiwa.
Disebutkan pula dalam Pasal 146 dan Pasal 147 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 bahwa :
1.  Pasal 146 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
(1)  Masyarakat  berhak  mendapatkan  informasi  dan  edukasi  yang  benar  mengenai kesehatan jiwa;
(2)  Hak  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  ditujukan  untuk  menghindari pelanggaran  hak  asasi  seseorang  yang  dianggap  mengalami  gangguan kesehatan jiwa;
(3)  Pemerintah  dan  pemerintah  daerah  berkewajiban  menyediakan  layanan informasi dan edukasi tentang kesehatan jiwa.
2.  Pasal 147 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
(1)  Upaya  penyembuhan  penderita  gangguan  kesehatan  jiwa  merupakan  tanggung jawab Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat;
(2)  Upaya  penyembuhan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan  oleh tenaga  kesehatan  yang  berwenang  dan  di  tempat  yang  tepat  dengan  tetap menghormati hak asasi penderita;
(3)  Untuk  merawat  penderita  gangguan  kesehatan  jiwa,  digunakan  fasilitas pelayanan  kesehatan  khusus  yang  memenuhi  syarat  dan  yang  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dengan  demikian,  bagi  para  transgender  yang  mengalami  gejolak  batin  terkait dengan  identitas  gendernya,  yang  menimbulkan  konflik  dalam  jiwanya  sangat  perlu  untuk diberikan  pelayanan  kesehatan  jiwa,  agar  tidak  terjadi  konflik  batin  yang  menyebabkan terganggunya kesehatan psikis mau-pun fisik para transgender.

## PENUTUP

## 1.  Kesimpulan
Pada  Pasal  69  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009,  operasi  pergantian  kelamin atau  transisi  gender  dipersamakan  dengan  operasi  bedan  plastik.  Dalam  ketentuan  Pasal tersebut  pula  disebutkan  bahwa  bedah  plastik  dan  rekonstruksi  tidak  boleh  bertentangan dengan  norma  yang  berlaku  dalam  masyarakat  dan  tidak  ditujukan  untuk  mengubah identitas.  Maksud  identitas  yang  berhubungan  dengan  tindakan  bedah  plastik  adalah identitas yang mudah dikenali, yaitu bentuk wajah dan bukan identitas yang sifatnya kodrati seperti  perubahan  jenis  kelamin.  Bertolakbelakang  dengan  ketentuan  Penjelasn  Pasal  56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang menyatakan peristiwa penting lainnya adalah  peristiwa  yang  ditetapkan  oleh  pengadilan  negeri  untuk  dicatatkan  pada  instansi
Jurnal Spektrum Hukum Vol 16,No 2 (2019) e-issn: 2355-1550 ,p-issn:1858-0246
pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin. Perubahan jenis kelamin ini dapat dilakukan setelah  mendapatkan  putusan  dari  pengadilan  negeri.  Operasi  pergantian  kelamin  sendiri, dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 sendiri belum terdapat aturan yang memberi kejelasan.  Peraturan  yang  mengatur  persyaratan  dan  tata  cara  bedah  plastik  dan rekonstruksi, sebagai amanat dari Pasal 69 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 pun juga belum terbentuk.

## 2.  Saran
Perlu diatur ketentuan mengenai jenis operasi plastik yang diperbolehkan di dalam Undang- Undang Kesehatan dan Undang-Undang Praktik Kedokteran.

## DAFTAR PUSTAKA
Bassar,  M.  Sudrajat.  1986. Tindak-Tindak  Pidana  Tertentu  Di  Dalam  KUHP .  Bandung  : Remaja Karya.
Idianto, Muin. 2006. Sosiologi SMA/MA Untuk Kelas XII . Jakarta : Erlangga.
Laazula,  Indana.  2013. Menguat  Stikma  Kekerasan  dan  Diskriminasi  Pada  LGBT  Di Indonesia . Jakarta Selatan : Arus Pelangi.
Ma’luf,  Luis.  1986. Al-Munjid  FiAl-Luyah  Wa  Al-Adab  Wa-Al- A’lam .  Beirut  :  Maktabah  Al- Syarqiyyah.
Mertokusumo, Sudikno. 2005. Mengenal Hukum Suatu Pengantar . Yogyakarta : Liberty.
Sekretariat  Jenderal  MPR  RI.  2002. Undang-undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945 . Jakarta : Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
Soekanto, Soerjono. 2002. Sosiologi Suatu Pengantar . Jakarta : Raja Grafindo Persada.
Suwanto  Pane.  2007. Pengaturan  Hukum  Transgender  Di  Indonesia. Jakarta  :  Rajawali Press.
Ubaedillah, A. dan Abdul Rozak. 2003. Pancasila Demokrasi HAM dan Masyarakat Madani . Jakarta : Kencana Prenada Media Indonesia.
Zurlia,  Lini.  2017. Situasi  HAM  dan  Akses  Keadilan  Kelompok  LGBT  Di  Indonesia .  Jakarta Selatan : Arus Pelangi.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

## Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
Sari,  Fitri  Meliya.  Juni  2016.  Konstruksi  Media  Terhadap  Transgender.  Jurnal  Professional Fis Unived Vol. 3 No.1.
Asmi,  Ahmad  Zahid.  “Pengesahan  dan  Prosedur  Hukum  Terhadap  Trans-gender  Di Indonesia”. dalam https://www.kompasiana.com/ahmad
zahidazmi/5a48dd4b5e137302cd20a8c2/pengesahan-dan-prosedur-hukum- terhadap-transgender-di-indonesia?page=all, tanggal 17 Sep-tember 2019.
Adrian,
Kevin. “Memahami Sisi
Kesehatan Dari Transgender”. dalam https://www.alodokter.com/memahami-sisi-kesehatan-daritransgender,  tanggal  17 September 2019.