## KERUKUNAN UMAT BERAGAMA VS KEBEBASAN BERAGAMA DI INDONESIA
Delmus Puneri Salim Dosen Institut Agama Islam Negeri Manado delmus.psalim@gmail.com
Abstract . Relations  between  religions  have  been  formulated  in  terms  of  religion  in Indonesia. Often interreligious relations are formulated in 'religious harmony' and often the understanding of the term is influenced by the concept of 'religious freedom'. Indonesia launched  Tri  Harmony  in  preventing  people  from  getting  caught  up  in  unnecessary conflicts,  namely  Inter-Religious  Harmony,  Religious  Harmony  and  Harmony  between Religious People and the Government. A political formula that is practically expected to be able to manage religious people. Although this formulation is not a theological formula, this formula is intended not to be involved in conflict with one another, or so that in the religious community there is no attempt to tackle each other. However, the term religious freedom  is  often  understood  as  a  major  part  of  religious  harmony.  Freedom  of  religion emphasizes  the  right  of  every  citizen  individually  to  be  able  to  believe  and  practice  the teachings  and  beliefs  of  a  trusted  religion.  Both  of  these  terms  affect  relations  between religions in Indonesia.
Keywords: Harmony, Freedom, Religion, Indonesia, .
Abstrak. Relasi  antar  agama  telah  dirumuskan  dalam  istilah  yang  beragama  di Indonesia.  Seringkali  relasi  antar  agama  dirumuskan  dalam  bahasa  ‘kerukunan agama’ dan  sering  juga  pemahaman  istilah  tersebut  dipengaruhi  oleh  keonsep  ‘kebebasan beragama’.  Indonesia  mencanangkan  Tri  Kerukunan  untuk  mencegah  agar  orang  tidak terjebak dalam konflik-konflik yang tidak perlu, yaitu Kerukunan Antar-Umat Beragama, Kerukunan  Intern-Umat  Beragama  dan  Kerukunan  Antara  Umat  Beragama  dengan Pemerintah.  Suatu  rumusan  politik  yang  secara  praktis  diharapkan  dapat  mengelola umat beragama. Meskipun rumusan ini bukanlah suatu rumusan teologi, tetapi rumusan ini  dimaksudkan  agar  tidak  terlibat  konflik  satu  sama  lain,  ataupun  agar  di  dalam  diri umat  beragama  tidak  ada  upaya  saling  menjegal.  Namun  demikian,  istilah  kebebasan beragama  sering  dipahami  sebagai  bagian  utama  dari  kerukunan  umat  beragama. Kebebasan beragama menekankan hak setiap warga secara individu untuk bisa meyakini dan  mengamalkan  ajaran  dan  keyakinan  agama  yang  dipercaya.  Kedua  istilah  ini mempengaruhi relasi antar agama di Indonesia.
Keywords: Kerukunan, Kebebasan, Beragama, Indonesia.
JURNAL POTRET  -- Jurnal Penelitian dan Pemikiran Islam – Vol. 21, No. 2, Juli - Desember 2017

## Pendahuluan
Indonesia adalah masyarakat majemuk.  Kemajemukan  tersebut  bukan hanya  dari  sisi  berbagai  suku  dan  etnis, tetapi juga  dari  beragama  agama.  Kondisi ini  merupakan  potensi  disintegratif apabila  tidak  ditangani  secara  arif. Kemajemukan  itu  akan  sangat  potensial menjadi  penyebab  perpecahan  apabila negara  gagal  dalam  mengelola  hubungan antar agama.
Hubungan  antar  agama  sering dirumuskan  dalam  konsep  kerukunan antar  umat  beragama.  Namun  demikian, kerukunan umat beragama masih diwarnai  oleh  kejadian-kejadian  yang merusak  kerukunan  umat  beragama  di Indonesia.  Perizinan  pendirian  gereja Yasmin  di  Bogor,  pembangunan  Masjid Raya di Bitung dan berita pembakaran Al- Qur’an  di  Amerika,  selalu  menjadi  duri dalam  interaksi  umat  beragama  di Indonesia.  Peristiwa-peristiwa  tersebut tidak  membuat  kepercayaan  antar  satu kelompok  agama  dengan  umat  beragama lain semakin membaik.
Kerukunan  umat  beragama  di Indonesia selalu dipengaruhi oleh peristiwa lokal, nasional dan internasional.  Bahkan  peristiwa-peristiwa tersebut  sangat  mempengaruhi  definisi, bentuk  dan  makna  kerukunan  umat beragama yang dipahami oleh pemerintah,  dalam  hal  ini,  Kementerian Agama.  Tiga  aspek,diantaranya,  dalam kegiatan  kerukunan  umat  beragama  yang dipengaruhi  oleh  peristiwa-peristiwa glokal  (global  dan  lokal)  tersebut  adalah, pertama,  kode  etik  penyiaran  agama seperti yang termuat dalam KMB (Menteri Agama  dan  Menteri  Dalam  Negeri)  No. 1/1979  yang  berbunyi  “Penyiaran  agama adalah  segala  kegiatan  yang  bentuk,  sifat dan  tujuannya  untuk  menyebarluaskan ajaran suatu agama” karena itu penyiaran agama  harus  dilaksanakan  dengan  etika, moral  dan  akhlak  yang  baik.  Menurut aturan  ini,  pelaksanaan  penyiaran  agama harus dilakukan dengan semangat
kerukunan, tenggang rasa, saling menghargai  dan  saling  menghormati antara  sesama  umat  beragama  serta dilandaskan pada penghormatan terhadap hak  dan  kemerdekaan  seseorang  untuk memeluk  dan  melaksanakan  ibadah menurut agamanya masing-masing.
Kedua,  prosedur  pendirian  rumah ibadah seperti yang tercantum dalam PBM No.  9  dan  8  /  2006  yang  berbunyi “Bangunan  yang  memiliki  ciri  tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat  bagi  pemeluk  masing-masing agama  secara  permanen  dan  tidak termasuk  tempat  ibadat  keluarga.  Aturan ini menginginkan adanya ijin pemanfaatan gedung dan maksimal lamanya dua tahun bagi bangunan rumah ibadah tersebut.
Ketiga, pemberdayaan forum kegiatan  lintas  agama  seperti  FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) yang merupakan  forum  yang  dibentuk  oleh masyarakat  dengan  difasilitasi  oleh pemerintah,  memegang  peranan  penting dalam  rangka  membangun,  memelihara dan  memberdayakan  umat  beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.
Dalam mengembangkan pengelolaan kerukunan  umat  beragama  selanjutnya, pemerintah  membuat  Undang-undang Kerukunan  Umat  beragama.  Meskipun pemerintah  terkadang  dianggap  gagal menjadi  penengah  dialog  dalam  konflik seperti  perizinan  tempat  peribadatan, pasal-pasal yang diajukan dalam rancangan undang-undang tersebut belum mengkaitkan  wacana  di  masyarakat dengan  pasal-pasal  yang  ada.  Gap  yang terjadi antara yang dipersoalkan oleh para penganut  agama  dengan  penjelasan  yang ada  dalam  undang-undang  menunjukkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan  kerukunan  umat  beragama  masih problematik.
Permasalahan yang sering diperdebatkan  dalam  undang-undang tentang  kerukunan  umat  beragama  ini, beragam. Misalnya, pertama, pasal tentang definisi  kerukunan  umat  beragama.
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA VS KEBEBASAN BERAGAMA DI INDONESIA -- Delmus P. Salim
Disebutkan,  Kerukunan  Umat  Beragama adalah  kondisi  hubungan  antar  umat beragama  yang  ditandai  dengan  adanya suasana  harmonis,  serasi,  damai,   akrab, saling menghormati, toleran, dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, baik intern maupun antar umat beragama di  dalam  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  berdasarkan  Pancasila  dan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945.  Definisi  ini  belum menyinggung langsung kondisi ril interaksi  umat  beragama  di  masyarakat. Definisi  kerukunan  ini  belum  menjawab persoalan  kebebasan  umat  beragama dalam beribadah, perizinan tempat ibadah dan interaksi sosial antar umat beragama. Persoalan  lain  adalah  Undang- undang  tersebut  menjelaskan  bahwa kerukunan  umat  beragama  bertujuan untuk  menjamin  terpenuhinya  hak-hak umat  beragama  agar  dapat  hidup, berkembang, berinteraksi, dan berpartisipasi  secara  optimal  sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya kerukunan umat beragama yang berkualitas dan berakhlak. Tujuan kerukunan  umat  beragama  menurut undang-undang  ini  juga  belum  memuat penjelasan definisi agama dan kepercayaan  yang  sudah  berkembang ratusan  tahun  dan  mengakar  dalam kalangan masyarakat secara turun menurun di Indonesia. 1 Permasalahan  selanjutnya  dalam pembahasan  rancangan  undang-undang kerukunan  antar  umat  beragama  adalah empat  kegiatan  yang  dijadikan  sebagai kegiatan utama kerukunan umat beragama  yaitu,  perayaan  dan  peringatan hari  besar  keagamaan, penyebarluasan agama, pemakaman jenazah;
1 Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975
dan pendirian  tempat  ibadat  merupakan aturan yang lama yang masih problematik.Perayaan  hari  besar  agama dijelaskan  sebagai  hak  setiap  umat beragama.  Ini  berarti  menurut  undang- undang  ini  terdapat  masalah besar  dalam perayaan  hari  besar  agama  dan  masalah ini  perlu  diatur  dalam  undang-undang tersebut.
Dalam  kegiatan  penyebarluasan agama, undang-undang ini juga melanjutkan peraturan lama yang melarang  penyebarluasan  agama  kepada orang yang sudah beragama. Konsekuensinya,  jika  undang-undang  ini dilaksanakan,  maka  semua  media  cetak, tulis  dan  radio  serta  selebaran  yang bernafaskan satu agama dan bisa didengar dan  dibaca  oleh  semua  penganut  agama adalah melanggar undang-undang tersebut.
Kegiatan pemakaman jenazah dalam undang-undang  ini  menjelaskan  bahwa setiap umat beragama harus dimakamkan di  lokasi  pemakaman  umat  beragama tertentu  dan  tidak  boleh  bercampur  baur dengan  agama  lain.  Urgensi  kegiatan pengaturan  Pemakaman  Jenazah  dalam undang-undang  ini  juga  dipertanyakan dibandingkan dengan kegiatan pelestarian kepercayaan  nenek  moyang  local  yang sudah  diwarisi  turun  temurun  selama bertahun tahun di pedesaan.
Kegiatan kerukunan umat beragama yang  keempat  yang  tercantum  dalam rancangan undang-undang tersebut adalah  kegiatan  pendirian  rumah  ibadat. Berbeda  dengan  kegiatan  keagamaan sebelumnya,  undang-undang  ini  sangat rinci dalam memberikan prosedur perizinan  tempat  peribadatan.Mulai  dari izin  masyarakat  setempat,  kakanwil kementerian  agama,  tokoh  masyarakat dan  adat  serta  keputusan  akhir  yang dipegang oleh kepala daerah.Hal ini bukan saja bertentangan dengan undang-undang otonomi  daerah  yang  tidak  memberikan wewenang  masalah  agama  kepada pemerintah daerah tetapi juga
JURNAL POTRET  -- Jurnal Penelitian dan Pemikiran Islam – Vol. 21, No. 2, Juli - Desember 2017
menunjukkan  kementerian  agama  yang melepaskan  tanggung  jawabnya  terhadap persoalan  kerukunan  umat  beragama  di Indonesia  yang  menjadi  tugas  pokoknya. Pengaturan  perizinan  pendirian  rumah ibadah  juga  paling  penting  menunjukkan tidak  adanya  kebebasan  beribadah  di Indonesia.
Kerukunan  Umat  Beragama  Versus Kebebasan Beragama
Diskursus teori interaksi antar umat beragama di Sumatera Barat dan Sulawesi Utara masih dinegosiasikan dan dipertentangkan
antara konsep kerukunan  umat  beragama  dengan  teori kebebasan beragama.
1. Kerukunan Umat Beragama Indonesia mencanangkan Tri Kerukunan  untuk  mencegah  agar  orang tidak  terjebak  dalam  konflik-konflik  yang tidak  perlu,  yaitu  Kerukunan  Antar-Umat Beragama, Kerukunan Intern-Umat Beragama  dan  Kerukunan  Antara  Umat Beragama  dengan  Pemerintah.  Suatu rumusan  politik  yang  secara  praktis diharapkan  dapat  mengatur  orang-orang yang  berbeda  agama.  Meskipun  rumusan ini bukanlah suatu rumusan teologi, tetapi rumusan  inidimaksudkan  agar  tidak terlibat  konflik  satu  sama  lain,  ataupun agar  di  dalam  diri  umat  beragama  tidak ada upaya saling menjegal.
Teori kerukunan antar umat beragama  yang  dikembangkan  untuk mengantisipasi  konflik  agama  ternyata belum  meniadakan  konflik-konflik  agama di  Indonesia.  Di  kalangan  Kristen,  konflik intern  terjadi  di  HKBP  yang  kemudian diselesaikan dengan secara bersama-sama unsur-unsur yang bertikai itu mengadakan  Sinode  Godang.  Konflik antar-umat  beragama  yang  sangat  marak adalah ketika kerusuhan secara berurutan terjadi  di  beberapa  tempat,  seperti  di Sidotopo,  Situbondo,  Tasikmalaya  dan Rengasdengklok dan belakangan terjadi di Ketapang,  Kupang,  Poso,  dan  Ambon. Walaupun  kerusuhan-kerusuhan  itu tidak
mudah  untuk  dianggap  sebagai  konflik agama, tetapi tidak dapat disangkal bahwa ada nuansa-nuansa keagamaan di dalamnya. Faktor lain yang penting dalam konflik agama tersebut adalah kesenjangan sosial, atau masalah ekonomi politik.  Meskipun  demikian,  fakta-fakta yang  penting  dari  konflik  ini  adalah rumah-rumah  ibadah  dan  penganut agama tertentu yang menjadi sasaran.
Menghindari  konflik  antar  umat beragama merupakan bagian yang penting dari  pembahasan  kerukunan  antar  umat beragama. Tidak ada jalan lain yang dapat dilakukan selain dari memajukan kehidupan  yang  rukun.  Kerukunan  umat beragama,
yang
terus-menerus disampaikan  para  pemimpin  bangsa  kita pada  berbagai  kesempatan,  maupun  oleh mereka yang berkehendak baik, merupakan  prasyarat  bagi  pembangunan bangsa  ini.  Sejarah  bangsa  bangsa  lain sudah  membuktikan  bahwa  konflik  yang berkepanjangan karena berbagai perbedaan  agama  dapat  menghancurkan bangsa  yang  bersangkutan,  seperti Yugoslavia, Irlandia, Sri Lanka.
Kerukunan sebenarnya bukanlah hal yang terlalu baru di Indonesia. Kerukunan adalah  nilai  luhur  yang  diwariskan  oleh para  leluhur  sejak  pertengahan  milenium pertama  dari zaman Mataram I yang terus berlanjut ke zaman Majapahit. Pada masa sekarangpun  kerukunan  itu  dirumuskan dalam  UUD  1945  sebagai  jaminan  negara bagi  setiap  warga  negara  untuk  memeluk agama dan mengungkapkan kepercayaannya  itu.  Makna  semboyan Bhinneka  Tunggal  Ika  yang  berarti berbeda-beda tetapi satu, pada hakikatnya mengungkapkan  perasaan  yang  terdalam dari kesadaran bangsa Indonesia mengenai  perlunya  kerukunan  umat beragama.
Dalam survei pengumpulan pendapat  umum  yang  dilakukan  Centre for  the  Study  of  Development  and
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA VS KEBEBASAN BERAGAMA DI INDONESIA -- Delmus P. Salim
Democracy  (CESDA) 2 ,  yaitu  sebuah  pusat studi  yang  didirikan  dan  berada  dalam LP3ES,  yang  dilakukan  di  tiga  kota  besar, Jakarta, Surabaya dan Medan, dari tanggal 6  sampai  dengan  20  Desember  1998, ditemukan hal-hal berikut:
Tingkat  kerukunan  umat  beragama di  tiga  kota  besar  tadi  dalam  kehidupan sehari-hari  cukup  tinggi.  Sebagian  besar responder  menyatakan  bahwa  agama tidak  menjadi  pertimbangan  dalam bertetangga (64,3%), dan tidak terganggu kalau tetangganya beragama lain (88,8%). Sementara  itu,  97%  menyatakan  akan membantu  atau  prihatin  jika  tetangganya yang  beragama  lain  ditimpa  musibah, 70,6%  berpendapat  bahwa  agama  tidak menjadi  pertimbangan  dalam  memilih teman,  dan  86,4%  tidak  terganggu  dalam berhubungan  dengan  rekan  sekerja  yang tidak  seagama.  Lebih  jauh  mereka berpendapat  bahwa  dalam  memilih karyawan  seyogianya  keahlian  lebih dipertimbangkan  daripada  agama,  atau agama  tidak  dijadikan  pertimbangan (66,7%).
Saling  mengucapkan  selamat  pada hari  raya  kepada  penganut  agama  lain seperti  Idul  Fitri,  Natal,  Waisak  dan Galungan,  baik  secara  langsung  maupun dengan  kartu  ucapan,  disetujui  63,2% masyarakat di tiga kota besar itu. Bahkan 95,5%  merasa  senang  atau  biasa  saja menerima  ucapan  selamat  dari  mereka yang  beragama  lain.  Sikap  yang  lebih toleran  juga  diungkapkan  dengan  sikap menyetujui  kehadiran  dalam  perayaan- perayaan  ibadah  umat  beragama  lain (38,8%).
Yang  juga  menarik  adalah  bahwa cukup  banyak  masyarakat  di  tiga  kota besar  itu  yang  bersedia  memberikan bantuan berupa sumbangan bagi pembangunan  rumah  ibadah  agama  lain (28,2%) atau bersedia menerima sumbangan dari agama lain (50,6%).
2 Yewangoe,  2011,  Agama  dan  Kerukunan, Jakarta: BPK, hal. 31.
Tingginya  tingkat  kerukunan  antar- umat  beragama  tersebut  diakui  sendiri oleh  mereka,  yaitu  86,8%  menyatakan bahwa  kehidupan  beragama  di  Indonesia dewasa  ini  rukun  atau  sangat  rukun. Hanya  9,8%  yang  menyatakan  kehidupan beragama  dewasa  ini  kurang  atau  tidak rukun.  Faktor  yang  mendorong  adanya kerukunan  ini  adalah  karena  kesadaran masyarakat sendiri (48,5%), ajaran agama (35,2%) dan anjuran pemerintah (12,5%). Masyarakat  di  tiga  kota  besar  itu  juga optimis  bahwa  kerukunan  antar-umat beragama  tersebut  dapat  dipertahankan dan  dapat  lebih  baik  lagi  (71,9%)  paling tidak dalam masa lima tahun mendatang.
Survey  yang  dilaksanakan  sebelum identitas  daerah  menguat  di  masa desentralisasi  menunjukkan  kerukunan umat  beragama  di  kota-kota  besar  yang tinggi  di  Indonesia.  Setelah  reformasi, toleransi  politik  masyarakat  Indonesia pun  ditenggarai  makin  menurun.  Hal  ini ditandai  oleh  survei  Lembaga  Survei Indonesia  (LSI) 3 pada  tahun  2006  yang menemukan  63%  responden  tidak  mau kelompok  diluar  Islam  memperjuangkan hak-haknya.  Pilihan  paling  banyak  adalah kebencian  kepada  Komunis,  Yahudi,  dan Kristen.  Survei  ini  juga  menunjukkan bahwa  sekitar  40%  responden  keberatan penganut  agama  lain  melakukan  ibadah dan membangun tempat ibadah di sekitar tempat  tinggal  mereka.  Hal  ini  jelas menunjukkan  kecenderungan  intoleransi pasca reformasi semakin tinggi.
Terlepas  dari  hasil  survey  yang berbeda  sebelum  dan  sesudah  reformasi, muatan  kerukunan  umat  beragamapun masih  diperdebatkan.    Ada  beberapa pandangan  tentang  kerukunan.  Menurut umat  Kristen 4 ,  ada  sekian  banyak  jenis kerukunan yang tidak dikehendaki, yaitu :
3 http://www.lsi.or.id/riset/134/toleransi- sosial-masyarakat-indonesia .  Akses  12  November 2014.
JURNAL POTRET  -- Jurnal Penelitian dan Pemikiran Islam – Vol. 21, No. 2, Juli - Desember 2017
1) Kerukunan  yang  dipahami  sebagai sekadar  keadaan  tanpa  konflik,  sebab kadang-kadang  konflik  pun  tidak selamanya  buruk.  Yesus  misalnya tidak  segan-segan  konflik  dengan orang-orang  Farisi  demi  kebenaran (Mat.  23:1-36).  Namun  itu  tidak berarti  bahwa  orang  harus  konflik terus-menerus  demi  membuktikan kebenaran,  karena  sesungguhnya berbahagialah mereka yang membawa damai (Mat. 5:9).  Kadang- kadang konflik ditolerir demi kebenaran  Tuhan.  Kerukunan  tidak boleh dijadikan alasan untuk menindas  atau  menyembunyikan kebenaran.  Kerukunan  juga  tidak terwujud ketika masing-masing memutlakkan  kebenarannya  sendiri. Kerukunan  sejati  terwujud  ketika semua  pihak  secara  bersama-sama secara  interaktif  mencari  kebenaran bersama yang lebih tinggi - kebenaran Allah.  Oleh  karenanya,  kerukunan sejati merupakan proses yang dinamis. Ia tidak sekali jadi.
2) Kerukunan  yang  dipahami  sebagai tujuan pada dirinya. Artinya, kerukunan  tidak  boleh  dijadikan tujuan  satu-satunya.  Tuhan  tidak menghendaki  nilai-nilai  kehidupan lain  ditindas  atau  dikorbankan  demi atau  atas  nama  kerukunan.  Yang benar  adalah  sebaliknya.  Di  mana kebenaran  dijunjung  tinggi,  di  mana keadilan  diwujudnyatakan  dan  di mana  kebebasan  asasi  dialami,  di situlah  kerukunan  sejati  dengan sendirinya akan terjadi.
3) Kerukunan yang dipaksakan dari luar, seperti  melalui  ancaman-ancaman atau  larangan-larangan  dari  tangan yang  kuat,  hanya  efektif  untuk menekan konflik, namun tidak pernah dapat mewujudkan kerukunan.
Kerukunan  yang  dihasilkan  adalah kerukunan semu. Kerukunan mestilah pertama-tama  merupakan  kesadaran internal yang didorong oleh kasih.
4) Kerukunan yang menghilangkan perbedaan  dan  kebebasan.  Upaya menghilangkan  perbedaan  dengan memaksakan  keseragaman  justru akan  merusakkan  kerukunan  itu sendiri.  Menurut  Rasul  Paulus, ekspresi kerukunan sejati adalah "jika satu  anggota  menderita,  semua anggota  turut  menderita;  jika  satu anggota  dihormati,  semua  anggota turut bersukacita" (1 Kor. 12:26). Yewangoe (2011) melanjutkan bahwa  Kerukunan  yang  diinginkan menurut umat Kristen adalah:
a. Kerukunan yang autentik dan dinamis.
"Autentik" artinya kerukunan itu sungguh-sungguh keluar dari hati yang tulus dan murni. "Dinamis" artinya, kerukunan di mana orang  hidup  tidak  sekadar  hidup berdampingan  (ko-eksisten)  secara damai.  Kerukunan  yang  dinamis berarti,  kerukunan  di  mana  di dalamnya  kelompok-kelompok  yang berbeda secara proaktif, dinamis serta kreatif  terlibat  dalam  interaksi  yang intens  dan  terus-menerus  untuk mencari  kebenaran  yang  lebih  tinggi, untuk  merumuskan  kesepakatan- kesepakatan  bersama  yang  lebih berkualitas.  Dasar  teologis  hal  ini adalah  bahwa  Allah  mengamanatkan kepada  semua  orang  (bukan  hanya orang
Kristen saja)
untuk mengusahakan dan memelihara taman (Kej. 2:15). Selanjutnya "Ketuhanan"  Kristus  atas  seluruh kosmos memperlihatkan kedinamisan kerukunan  itu  (Kol.  2:15-17).  Oleh karena  itu,  orang-orang  Kristen bersama  dengan  semua  orang  yang berkemauan  baik  dipanggil  Tuhan untuk  secara  sendiri-sendiri  maupun bersama-sama memberlakukan kehendak  dan  ke-raja-an  (Kingship) Kristus itu di semua sektor kehidupan. Tentu  saja  perbedaan  agama  ada. Namun  ada  hal  yang  mengikat  kita bersama,  yaitu  bahwa  kita  diciptakan
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA VS KEBEBASAN BERAGAMA DI INDONESIA -- Delmus P. Salim
dan  dikasihi  oleh  Allah  yang  satu  itu (Rm.  11:36).  "Allah  yang  satu  itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi  semua  orang  yang  berseru kepada-Nya" (Rm. 10:12).
b. Kerukunan  dan  kebebasan,  artinya keseimbangan  yang  dinamis  antara kerukunan dan
kebebasan.
Maksudnya:  kerukunan  itu  haruslah terpancar  dari  kebebasan,  dan  bukan sebaliknya  justru  mematikan  atau melumpuhkannya. Hanya dari kebebasan sejati bisa terlahir kerukunan  sejati.  Berbicara  tentang kebebasan,  tidak  pernah  lepas  dari pembicaraan  tentang  ketaatan,  atau sebaliknya.  Dalam  pandangan  teologi Kristen,  kebebasan  Kristen  adalah kebebasan  yang  dilaksanakan  dalam ketaatan. Sebaliknya, ketaatan Kristen adalah  ketaatan  yang  dijalani  dalam kebebasan  (Ef.  6:5-6).  Perpaduan antara  keduanya  itulah  yang  disebut "tanggung  jawab".  Dalam  diri  Yesus Kristus, khususnya ketika ia berada di puncak  penderitaan-Nya,  kita  melihat contoh hidup dari perpaduan sempurna  antara  kebebasan  dan ketaatan itu. Di dalam kebebasan-Nya yang  perluh,  Yesus  memilih  untuk taat!  Ini  berarti,  kebebasan  beragama tidak  bisa  dijadikan  alasan  untuk bebas melakukan apa saja. Kebebasan beragama itu harus dilakukan dengan tanggung jawab.
Salah satu perwujudan  tanggung  jawab  itu adalah,  menjaga  dan  memelihara kesejahteraan
hidup bersama. Bertindak  semaunya  atas  nama kebebasan bukanlah sikap kristiani. Di pihak  lain,  kebebasan  beragama bukan sekadar unsur penting hak-hak asasi  manusia  (HAM).  la  adalah anugerah Allah. Kemampuan manusia untuk “bebas” dan "beragama" adalah anugerah  Allah  yang  hanya  diberikan kepada  manusia.  Karena  itu,  apabila kita "ngotot" memperjuangkan kebebasan serta
mempertahankannya, maka itu berarti  kita  bukan  sekadar  menuntut hak  asasi,  tetapi  kita  sesungguhnya mengacu pada dasar yang lebih dalam, yaitu anugerah Allah. Dalam kerangka itulah  maka  yang  kita  perjuangkan bukan  hanya  kebebasan  beragama kita  sendiri  tetapi  juga  kebebasan beragama  orang-orang  lainnya.  Kalau ada pemerkosaan terhadap kebebasan beragama, terhadap siapa pun dia dan dari  agama  apa  pun  dia,  kita  tidak boleh tinggal diam, karena sebenarnya di  situ  anugerah  Allah  sedang diperkosa.  Sikap  konsekuen  dan konsisten  ini  juga  wajib  kita tunjukkan,  meskipun  kita  berada dalam  posisi  yang  menguntungkan dan  memungkinkan  untuk  merampas kebebasan  orang  lain,  misalnya karena  kebetulan  kita  lebih  besar, lebih  banyak  dan  lebih  kuat. Kelebihan  yang  ada  pada  kita  itu harus  dihayati  dan  dimanfaatkan sebagai  kemampuan  yang  lebih  besar untuk  melindungi  kebebasan  mereka yang lebih kecil dan lemah.
Adapun kerukunan yang lebih sering muncul  dalam  penjelasan  literatur  dan diskusi  umat  Islam  saat  ini  lebih cenderung  membahas  beberapa  hal. Pertama,  kerukunan  umat  Islam  dengan penganut  agama  lainnya  lebih  sering hanya  didasarkan  pada  ayat  6  surat  Al- kafirun  yang  berarti  ‘“Bagimu  agamamu, bagiku  agamaku”.  Ayat  ini  kemudian digunakan sebagai alasan untuk tidak ada toleransi  dalam  masalah  akidah  dan ibadah.  Misalnya,  bagi  umat  Islam pelaksanaan  puasa  dan  haji  tidak dibenarkan adanya toleransi.
Kedua,  wacana  kerukunan  intern umat Islam di Indonesia sering didasarkan atas semangat ukhu"ah Islamiyah (persaudaraan  sesama  muslim)  sesuai dengan  ayat  10  surat  al-Hujurat  yang berarti  “  pesatuan  dan  persatuan  intern umat  Islam  diikat  oleh  kesamaan  akidah (keimanan),  akhlak,  dan  sikap.  Menurut
JURNAL POTRET  -- Jurnal Penelitian dan Pemikiran Islam – Vol. 21, No. 2, Juli - Desember 2017
wacana  ini,  adanya  perbedaan  di  antara umat  Islam  adalah  rahmat  asalkan perbedaan   pendapat  itu  tidak  membawa perpecahan dan permusuhan.
Ketiga,  sikap  yang  lebih  toleran dalam wacana kerukunan dari umat Islam sering  menggunakan  pernyataan  Islam sebagai  rahmatan  lilalalamin.  Pernyataan ini  sangat  kuat  dalam  mendorong  umat Islam dan organisasinya dalam mendorong  relasi  Islam  dan  agama  lain yang lebih kuat.
Meskipun  demikian,  kerukunan umat  beragama  sering  dikaitkan  dengan upaya  untuk  mencegah  konflik  agama dalam  peraturan-peraturan  di  Indonesia. Dalam  keputusan  Menteri  Agama  tentang petunjuk  pelaksanaan  penanggulangan kerukunan hidup umat beragama disebutkan bertujuan untuk menanggulangi  berbagai  gejolak  yang terjadi  dalam  masyarakat  yang  mengarah kepada  situasi  terganggunya  kerukunan hidup  antar  umat  beragama.  Kerawanan di  bidang  kerukunan  hidup  umat beragama  disebabkan  oleh  pendirian tempat ibadah, penyiaran agama, bantuan luar  negeri,  perkawinan  beda  agama, perayaan hari besar keagamaan, penodaan agama, kegiatan aliran sempalan,  aspek  sosial  dan  lemahnya pengawasan  dan  penegakan  hukum. Dengan  menfokuskan  diri  pada  upaya pencegahan  konflik  agama  dalam  konsep kerukunan  agama  yang  dikembangkan  di Indonesia  maka  pembentukan  Forum Kerukunan  Umat  Beragama  (FKUB) berjalan  searah  untuk  mencegah  dan menyelesaikan konflik agama yang terjadi. Oleh  karena  itu,  FKUB  ini  terdiri perwakilan semua agama dan pemerintah. Konsep  kerukunan  umat  beragama  yang bertujuan  untuk  mencegah  konflik  agama ini  berbeda  jauh  dengan  wacana kebebasan beragama.

## 2. Kerukunan  Umat  Beragama  dalam perundang-undangan di Indonesia
Kerukunan  umat  beragama  di Indonesia  dirumuskan  dalam  beberapa peraturan
perundang-undangan. Peraturan  Pemerintah  Nomor  1/PNPS
Tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan  dan  atau  penodaan agama  pasal  1  disebutkan  ‘Setiap  orang dilarang  dengan  sengaja  di  muka  umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan  dukungan  umum,  untuk melakukan  kegiatan-kegiatan  keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan  mana  menyimpang  dari  pokok- pokok ajaran agama itu’.
Surat Keputusan Bersama 2 Menteri antara Menteri Dalam negeri dan Menteri Agama  tahun  1969  tentang  pelaksanaan pelaksanaan tugas aparatur pemerintahan dalam menjamin ketertiban dan kelancaran  pelaksanaan  pengembangan dab  ibadat  agama  oleh  pemeluk  agama pemeluknya  pasal  4  disebutkan  ‘Setiap pendirian rumah ibadat perlu mendapatkan ijin dari Kepala Daerah atau pejabat  pemerintah  dibawahnya  yang dikuasakan untuk itu; Kepala Daerah atau pejabat  yang  dimaksudt  dalam  ayat  (1) pasal ini memberikan ijin yang dimaksud, setelah  mempertimbangkan:  Pendapat Kepala  Perkawinan  Departemen  Agama setempat;PlanologiKondisi  dan  keadaan setempat.Pasal  3  menyebutkan  ‘Kepala Perwakilan
Departemen Agama memberikan  bimbingan,  pengarahan  dan pengawasan  terhadap  mereka  yang memberikan penerangan/penyuluhan/ceramah agama/khotbah-khotbah  dirumah-rumah ibadat,  yang  sifatnya  menuju  kepada persatuan antara semua golongan masyarakat  dan  saling  pengertian  antara pemeluk-pemeluk  agama  yang  berbeda- beda.
Kerukunan  umat  beragama  di Indonesia  juga  pernah  melarang  agama dan  kepercayaan  warga  Tiongkok  seperti
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA VS KEBEBASAN BERAGAMA DI INDONESIA -- Delmus P. Salim
yang  tertera  dalam  Intruksi  Presiden  no 14 tahun 1967 tentang agama kepercayaan  dan  adat  istiadat  Cina. Intruksi  ini  menyebutkan    ‘Tanpa mengurangi
jaminan
keleluasaan memeluk agama dan menunaikan ibadatnya,  tata-cara  ibadah  Cina  yang memiliki  aspek  affinitas  cultural  yang berpusat pada negeri leluhurnya, pelaksanaannya  harus  dilakukan  secara intern  dalam  hubungan  keluarga  atau perorangan.Perayaan-perayaan pesta agama  dan  adat  istiadat  Cina  dilakukan secara  tidak  menyolok  di  depan  umum, melainkan  dilakukan  dalam  lingkungan keluarga.Penentuan  katagori  agama  dan kepercayaan  maupun  pelaksanaan  cara- cara  ibadat  agama,  kepercayaan  dan  adat istiadat  Cina  diatur  oleh  Menteri  Agama setelah mendengar pertimbangan
JaksaAgung. Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat  Islam  Kementerian  Agama juga  pernah  mengatur  kerukunan  umat beragama  dengan  Keputusan  nomor  101 tahun 1978 tentang Tuntunan Penggunaan  Pengeras  Suara  Di  Masjid, Langgar,  Dan  Mushalla.  Keputusan  ini menyebutkan  syarat-syarat  Penggunaan Pengeras Suara adalah :
1. Perawatan  Pengeras  Suara  oleh seseorang  yang  terlampir  dan  bukan yang  mencoba-coba  atau  masih belajar.  Dengan  demikian  tidak  ada suara-suara  bising,  berdegung  yang dapat  menimbulkan  anti  pati  atau anggapan  tidak  teraturnya  suatu masjid, langgar, atau mushalla.
2. Mereka  yang  menggunakan  Pengeras Suara  (muadzin,  Pembaca  Al-Qur’an, imam shalat dan lain-lain) hendaknya memiliki  suara  yang  fasih,  merdu, enak  tidak  cemplang,  sumbang  atau terlalu kecil. Hal ini untuk menghindarkan  anggapan  orang  luar tentang  tidak  tertibnya  suatu  masjid dan bahkan jauh daripada menimbulkan  rasa  cinta  dan  simpati
yang mendengar selain menjengkelkan.
3. Dipenuhinya syarat-syarat yang ditentukan  syarat seperti  tifak bolehnya  terlalu  menginginkan  suara do’a,  dzikir,  fan  sholat.  Karena pelanggaran  hal-hal  seperti  ini  bukan menimbulkan simpati melainkan keheranan  bahwa  ummat  beragama sendiri tidak menta’ati ajaran agamanya.
4. Dipenihinya  syarat-syarat  di  mana orang  yang  mendengar  berasa  dalam keadaan  siap  untuk  mendenranya, bukan  dalam  waktu  tidur,  istirahat sedang  beribadah  atau  melakukan upacara.  Dalam  keadaan  demikian (kecuali  panggilan  adzan)  tidak  akan menimbulkan kecintaan orang, bahkan sebaliknya, berbeda dengan di kampung-kampung  yang  kesibukan masyarakat  masih  terbatas,  maka suara-suara  keagamaan  dari  dalam masjid,  langgar  dan  mushalla  selain berarti  serupa  taqwa,  juga  dapat dianggap  hiburan  mengisi  kesepian sekitarnya
5. Dari  tuntutan  Nabi,  suara  adzan sebagai  tanda  masuknya  shalat memang  harus  ditinggikan.  Dan karena  itu  penggunaan  Pengeras Suara  untuknya  adalah  tidak  dapat diperdebatkan.
Yang perlu diperhatikan  adalah  agar  suara muadzin tidak sumbang dan sebaliknya enak, merdu, dan syahdu.
Sebelum  rancangan  undang-undang kerukunan  umat  beragama  dibentuk, Peraturan  Bersama  2  Menteri  antara Menteri Dalam negeri dan Menteri Agama nomor  9  dan  8  tahun  2006  tentang pedoman  pelaksanaan  tugas  kepala daerah/wakil  kepala  daerah  dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan  forum  kerukunan  umat beragama,  dan  pendirian  rumah  ibadat pasal  1  menyebutkan  ‘Kerukunan  umat beragama  adalah  keadaan  berhubungan sesama  umat  beragama  yang  dilandasi
JURNAL POTRET  -- Jurnal Penelitian dan Pemikiran Islam – Vol. 21, No. 2, Juli - Desember 2017
toleransi, saling pengertian, saling menghormati,  menghargai  kesetaraan dalam  pengalaman  ajaran  agama  dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara di  dalam  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia    berdasarkan  Pancasila  dan Undang  –Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945.  Disebutkan, pemeliharaan  kerukunan  umat  bergama dalam upaya bersama umat beragama dan Pemerintahan  di  bidang  pelayanan, pengaturan,  dan  pemberdayaan  umat beragama. Rumah ibadat, disebutkan juga, adalah  bangunan  yang  memiliki  ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat  bagi  para  pemeluk  masing- masing  agama  secara  permanen,  tidak termasuk tempat ibadat keluarga. Peraturan  ini  juga  mengatur  Forum Kerukunan Umat Beragama, yang selanjutnya disingkat FKUB, adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat difasilitasi oleh Pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memperdayakan  umat  beragama  untuk kerukunan  dan  kesejahteraan.  Pasal  2 menyebutkan  ‘Pemeliharaan  kerukunan umat  beragama  menjadi  tanggung  jawab bersama  umat  beragama,  pemerintahan daerah dan pemerintah. Pasal 3 menyebutkan  ‘Pemeliharaan  kerukunan umat beragama di provinsi menjadi tugas dan  kewajiban  gubernur.  Pasal  14 menyebutkan ‘selain memenuhi persyaratan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  pendirian  rumah  ibadat  harus memenuhi  persyaratan  khusus  meliputi: daftar  nama  Kartu  Tanda  Penduduk pengguna  pengguna  rumah  ibadat  paling sedikit  90  (sembilan  puluh)  orang  yang disahkan  oleh  pejabat  setempat  sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  13 (3);  dukungan  masyarakat  setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa; rekomendasi  tertulis  kepala  kantor departemen  agama  kabupaten/kota;  dan
rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota.
Peraturan  perundangan-undangan ini kemudian dirumuskan dalam rancangan  undang-undang  Kerukunan Umat  beragama  yang  menyebutkan ‘Agama  adalah  agama  dan  kepercayaan yang  dianut  oleh  penduduk  Indonesia. Kerukunan  Umat  Beragama,  disebutkan, adalah  kondisi  hubungan  antar  umat beragama  yang  ditandai  dengan  adanya suasana  harmonis,  serasi,  damai,  akrab, saling menghormati, toleran, dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, baik intern maupun antar umat beragama di  dalam  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  berdasarkan  Pancasila  dan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945. Rancangan ini juga menyebutkan  ‘Penodaan  Agama  adalah setiap perbuatan menceritakan, menganjurkan, atau mengusahakan dukungan  umum,  untuk  melakukan penafsiran  tentang  sesuatu  agama  yang dianut  di  Indonesia  atau  melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari  agama  itu,  penafsiran  dan  kegiatan mana  menyimpang  dari  pokok-pokok ajaran  agama  itu.  Sementara  itu, ‘Penyiaran  Agama  adalah  segala  bentuk kegiatan  yang  menurut  sifat  dan tujuannya  untuk  menyebarluaskan  ajaran sesuatu  agama,  baik  melalui  media  cetak, elektronik,  maupun  komunikasi  lisan. Rumah  Ibadat    adalah  bangunan  yang memiliki  ciri-ciri  tertentu  yang  khusus dipergunakan  untuk  beribadat  bagi  para pemeluk  masing-masing  agama  secara permanen,  tidak  termasuk  tempat  ibadat keluarga.  Tempat  Ibadat  adalah  tempat yang digunakan untuk beribadat bagi para pemeluk  masing-masing  agama.  Forum Kerukunan  Umat  Beragama    yang selanjutnya disingkat FKUB, adalah forum yang  dibentuk  oleh  masyarakat  dan difasilitasi oleh  Pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA VS KEBEBASAN BERAGAMA DI INDONESIA -- Delmus P. Salim
memberdayakan  umat  beragama  untuk kerukunan  dan  kesejahteraan.  Peringatan Hari  Besar  Keagamaan  adalah  upacara keagamaan  yang  diselenggarakan  oleh komunitas  agama  tertentu  yang  menurut ajaran  agama  yang  bersangkutan,  bukan merupakan ibadat  atau kebaktian khusus.
Pasal  2  rancangan  undang-undang menyebutkan  asas  Kerukunan  Umat Beragama  adalah  toleransi,  kebersamaan; non  diskriminasi;  dan  ketertiban.  Pasal  3 ‘Kerukunan  umat  beragama  bertujuan untuk  menjamin  terpenuhinya  hak-hak umat  beragama    agar  dapat  hidup, berkembang, berinteraksi, dan berpartisipasi  secara  optimal  sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya kerukunan umat beragama yang berkualitas  dan  berakhlak  mulia.  Pasal  4 menyebutkan  ‘Setiap  orang  berhak memeluk  agama  dan  beribadat  menurut agamanya.  Pasal  5  Setiap  umat  beragama berhak: mengembangkan ajaran agamanya  sesuai  dengan  harkat  dan martabat kemanusiaan; memperoleh pendidikan  dan  pengajaran  agama  sesuai dengan  agama  yang  dianutnya  bagi pengembangan  pribadinya  dan  tingkat kecerdasan  spiritualnya;  dan  menerima, mencari, dan memberikan informasi yang berkaitan  dengan  agama  yang  dianutnya sesuai  dengan  nilai-nilai  agamanya, kesusilaan,  dan  kepatutan.  Pasal  7  ‘Setiap umat  beragama  wajib:  memelihara kerukunan umat beragama; meningkatkan pemahaman  ajaran  agamanya;  dan mencegah  terjadinya  tindak  kekerasan, diskriminasi dan perlakuan tidak menyenangkan  lainnya  terhadap  umat beragama  lain’.  Pasal  8  ‘Untuk  menjaga keharmonisan  kehidupan  umat  beragama diselenggarakan kegiatan yang mendukung  kerukunan  umat  beragama. Penyelenggaraan Kegiatan yang mendukung  kerukunan  umat  beragama sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
meliputi:  perayaan  dan  peringatan  hari besar keagamaan; penyebarluasan agama; pemakaman  jenazah;  dan  pendirian tempat  ibadat.  Pasal  9  Umat  beragama berhak  menyelenggarakan  perayaan  dan peringatan  hari  besar  keagamaan,  sesuai dengan  ajaran  agamanya.  Perayaan  dan peringatan  hari  besar  keagamaan  pada prinsipnya  hanya    diakui  oleh  umat beragama  yang  bersangkutan.  Perayaan dan  peringatan  hari  besar  keagamaan dilaksanakan dengan kewajiban memelihara  kerukunan  umat  beragama dan  keutuhan  bangsa.  Pasal  10  Perayaan hari besar keagamaan dapat dihadiri oleh umat  beragama  lain  sepanjang  tidak bertentangan  dengan  ajaran  agamanya. Pasal 11 Penyebarluasan agama dilakukan melalui pendidikan dan penyiaran agama. Pasal 13 setiap orang berhak mendapatkan  pendidikan  agama  sesuai dengan  agamanya  dan  diajarkan  oleh pendidik  yang  seagama.  Pendidikan agama  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1)  dapat  diperoleh  dari:  orang  tua; masyarakat;  dan  Pemerintah.  Pendidikan agama  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1)  bertujuan  untuk  :  meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; meningkatkan penghayatan  dan  pengamalan    ajaran agama masing-masing; menciptakan pemahaman  tentang  kebahagiaan  hidup lahir  batin  di  dunia  dan  akhirat,  dengan amal  perbuatan  nyata  dalam  kehidupan sehari-hari, baik sebagai seorang maupun anggota  masyarakat;  mengembangkan kepribadian  umat  beragama  untuk memahami  ajaran  agamanya  secara optimal; mengembangkan wawasan multikultural  dan kemajemukan yang ada dalam
kehidupan
masyarakat; menghormati  hak  dan  kebebasan  umat beragama lain dalam menjalankan kewajiban agamanya; rasa hormat terhadap umat beragama lainnya, identitas  agamanya,  nilai-nilai  agamanya dan pemahaman terhadap ajaran agamanya  yang  berbeda-beda  dari  ajaran
JURNAL POTRET  -- Jurnal Penelitian dan Pemikiran Islam – Vol. 21, No. 2, Juli - Desember 2017
agamanya  sendiri;  dan  mempersiapkan umat  beragama  untuk  menciptakan kehidupan keagamaan yang harmonis.
Pasal 17 Penyiaran agama dilakukan dengan  semangat  kerukunan  beragama, saling menghargai dan menghormati antar umat beragama. Penyiaran agama sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) ditujukan  kepada  orang  atau  kelompok orang yang belum memeluk suatu agama. Dalam  melaksanakan  penyiaran  agama setiap orang wajib memelihara kerukunan umat beragama. Penyiaran agama sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) harus  dilandaskan  pada  penghormatan terhadap hak dan kemerdekaan seseorang untuk  memeluk  agama  dan  melakukan ibadat  menurut  agamanya.  Pasal  18 Penyiaran  agama  dilakukan  dengan  cara: meningkatkan ketakwaan umat beragama terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa; menyampaikan  ajaran  agama  kepada umat beragama; mengajak umat beragama pada  jalan  yang  benar  sesuai  dengan ajaran agamanya; meningkatkan penghayatan  dan  pengamalan  ajaran agama  masing-masing  dan  sebagai  warga negara  yang  berdasarkan  Pancasila; menciptakan  kebahagiaan  hidup  lahir batin  di  dunia  dan  akhirat,  dengan  amal perbuatan nyata dalam kehidupan sehari- hari,    baik  sebagai  seorang  maupun anggota masyarakat. Pasal 19 Pemakaman jenazah  dilaksanakan  menurut  ajaran agama  orang  yang  meninggal  dunia. Dalam  hal  terdapat  seseorang  yang meninggal dunia tidak diketahui agamanya, pemakaman jenazah dilaksanakan  berdasarkan:  kesaksian anggota  keluarga  terdekat;  atau  ajaran agama  yang  dianut  oleh  mayoritas penduduk setempat. Pasal 20 Pemakaman jenazah  dilakukan  di  tempat  pemakaman sesuai  dengan  agama  yang  dianut  oleh orang  yang  meninggal  dunia.  Tempat pemakaman jenazah sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dikelompokkan sesuai  dengan  agama.  Pasal  21  Tempat pemakaman jenazah yang sudah
digunakan  untuk  memakamkan  jenazah dilarang untuk dipakai melakukan pemakaman  kembali.  Pasal  22  Setiap orang  yang  mengantarkan  jenazah ketempat  pemakaman  harus  dilakukan dengan  tertib.  Pasal  23  Pendirian  rumah ibadat  dilakukan  dengan  tetap  menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu  ketentraman  dan  ketertiban umum,  serta  sesuai  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
Pasal  24  Pendirian  rumah  ibadat didasarkan  pada  keperluan  nyata  dan berdasarkan  komposisi  jumlah  penduduk bagi  pelayanan  umat  beragama  yang bersangkutan di wilayah kelurahan/ desa. Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat  beragama  di  wilayah  kelurahan/ desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak  terpenuhi,  pertimbangan  komposisi jumlah  penduduk  digunakan  batas wilayah  kecamatan  atau  kabupaten/kota atau provinsi. Selain memenuhi persyaratan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  dan  ayat  (2)  dalam  pendirian rumah  ibadat  juga  mempertimbangkan kondisi  geografis  dan/atau  kearifan masyarakat  setempat.  Pasal  25  Setiap pendirian rumah ibadat harus mendapatkan  izin  dari  kepala  daerah setempat.  Izin  kepala  daerah  setempat sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dikeluarkan  setelah  mempertimbangkan pendapat  Kanwil  Kementerian  Agama setempat,  planologi,  dan  kondisi  keadaan setempat.  Selain  mempertimbangkan pendapat  Kanwil  Kementerian  Agama setempat,  planologi,  dan  kondisi  keadaan setempat  sebagaimana  dimaksud  pada ayat.  Kepala  Daerah  setempat  juga  harus meminta pendapat dari organisasi keagamaan  dan  pemuka  agama.  Pasal  26 Surat  permohonan  izin  pendirian  rumah ibadat  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 25 ayat (1) ditujukan kepada kepala daerah  setempat  dengan  dilampiri: jumlah umat yang akan menggunakan dan domisili;  surat  keterangan  status  tanah oleh kantor agraria;  peta situasi dari sub
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA VS KEBEBASAN BERAGAMA DI INDONESIA -- Delmus P. Salim
dinas  Tata  Kota;  rencana  gambar  tempat ibadat;
dan daftar
susunan pengurus/panitia  pembangunan  tempat ibadat.
Pasal  28  Pemanfaatan  bangunan bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sementara harus mendapat surat keterangan  pemberian  izin  sementara: untuk  pemanfaatan  bangunan  gedung harus mendapatkan izin dari Bupati/Walikota;  untuk  pemanfaatan bangunan rumah  harus mendapatkan izin dari  pemerintahan  setempat.  Pemberian izin pemanfaatan bangunan bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  harus  memenuhi persyaratan: laik fungsi; dan pemeliharaan  kerukunan  umat  beragama serta ketentraman dan ketertiban masyarakat.
Pasal  29  Negara,  pemerintah,  dan masyarakat, berkewajiban dan bertanggung jawab
terhadap penyelenggaraan kerukunan umat beragama. Pasal 30 Negara dan pemerintah
berkewajiban dan bertanggung  jawab  menghormati  dan menjamin hak asasi setiap umat beragama tanpa  membedakan  suku,  agama,  ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa.  Pasal  31  Negara  dan  pemerintah berkewajiban  dan  bertanggung  jawab memberikan  dukungan  sarana  dan prasarana dalam penyelenggaraan kerukunan umat beragama.
Pasal  32  Negara  dan  pemerintah mengawasi  penyelenggaraan  kerukunan umat  beragama.  Pasal  33  Kepala  daerah setempat  dan  pemuka  agama  mengawasi agar penyebaran agama tidak menimbulkan  perpecahan,  tidak  disertai intimidasi, bujukan, paksaan, dan ancaman,  serta  tidak  melanggar  hukum, kemanan,  dan  ketertiban  umum.  Pasal  34 Pemerintah  dan  Pemerintah  daerah berperan  melakukan:  pelayanan  dan pembinaan; pemberdayaan; dan koordinasi dan konsultasi. Peran sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
dalam  rangka  menciptakan  kerukunan umat beragama.
Pasal  35  Pembentukan  FKUB dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah daerah. FKUB sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dibentuk di provinsi dan kabupaten/kota. FKUB  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1)  memiliki  hubungan  yang  bersifat konsultatif.  Pasal  36  FKUB  provinsi dimaksud  dalam  Pasal  35  ayat  (2) mempunyai  tugas:  melakukan  dialog dengan  pemuka  agama  dan  tokoh masyarakat;  menampung  aspirasi  ormas keagamaan  dan  aspirasi  masyarakat; menyalurkan  aspirasi  ormas  keagamaan dan masyakarat dalam bentuk rekomendasi  sebagai  bahan  kebijakan gubernur;  dan  melakukan  sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan  di  bidang  keagamaan  yang berkaitan  dengan  kerukunan  umat beragama dan pemberdayaan masyarakat. FKUB kabupaten/kota sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  35  ayat  (2) mempunyai  tugas:  melakukan  dialog dengan  pemuka  agama  dan  tokoh masyarakat;  menampung  aspirasi  ormas keagamaan  dan  aspirasi  masyakarat; menyalurkan  aspirasi  ormas  keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi  sebagai  bahan  kebijakan bupati/walikota;  melakukan  sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan  di  bidang  keagamaan  yang berkaitan  dengan  kerukunan  umat beragama dan pemberdayaan masyarakat; dan  memberikan  rekomendasi  tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat. Pasal  37  Keanggotaan  FKUB  terdiri  atas pemuka-pemuka  agama  setempat.  Jumlah anggota  FKUB  provinsi  paling  banyak  21 (dua  puluh  satu)  orang  dan  jumlah anggota  FKUB  kabupaten/kota  paling banyak 17 (tujuh belas) orang. Komposisi keanggotaan FKUB provinsi dan kabupaten/kota  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (2)  ditetapkan  berdasarkan perbandingan  jumlah  umat  beragama
JURNAL POTRET  -- Jurnal Penelitian dan Pemikiran Islam – Vol. 21, No. 2, Juli - Desember 2017
setempat  dengan  keterwakilan  minimal  1 (satu) orang dari setiap agama yang ada di provinsi  dan  kabupaten/kota.  FKUB dipimpin  oleh  1  (satu)  orang  ketua,  2 (dua)  orang  wakil  ketua,  1  (satu)  orang sekretaris, 1 (satu) orang wakil sekretaris, yang  dipilih  secara  musyawarah  oleh anggota.
Pasal 42 Masyarakat berhak memperoleh  kesempatan  untuk  berperan dalam  penyelenggaraan  kerukunan  umat beragama. Peran masyarakat sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat  dilakukan oleh  orang  perseorangan,  tokoh  agama, lembaga  keagamaan,  lembaga  swadaya masyarakat,  lembaga  pendidikan,  badan usaha,  dan  media  massa.  Pasal  43 Masyarakat  melaporkan  adanya  konflik intern  agama,  antar  agama,  atau penyimpangan  ajaran  agama  kepada tokoh  masyarakat.  Jika  dalam  konflik intern  agama,  antar  agama,  atau penyimpangan ajaran agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat tindakan pidana,  maka  masyarakat  melaporkan kepada kepolisian.
Pasal 44 Untuk
menjamin terselenggaranya kerukunan umat beragama, setiap orang dilarang: menggunakan  kata-kata  yang  diucapkan atapun  tertulis  dan/atau  tingkah  laku yang  mengancam  umat  beragama  lain; mencetak  dan  mempublikasikan  tulisan dan/atau  gambar  yang  menghina  dan mengancam umat beragama lain; melakukan  pertunjukkan  publik  dengan kata-kata  dan/atau  tingkah  laku  yang tidak  sesuai  dengan  kepatutan  ajaran agama  lain;  atau  mendistribusikan, menunjukkan,  dan  memainkan  rekaman, baik  berupa  gambar  atau  suara  yang menghina,  mengancam,  dan  tidak  sesuai dengan kepatutan ajaran agama lain. Pasal 45  Setiap  orang  dalam  menyebarluaskan ajaran  agamanya,  dilarang:  ditujukan kepada  orang  atau  kelompok  orang  yang telah memeluk atau menganut agama lain; mendiskreditkan agama lain; menganggap ajaran agamanya paling benar;
menyebarkan  ajaran  yang  menyimpang; menyebabkan perasaan permusuhan antar  umat  beragama;  dan  menimbulkan perasaan kebencian terhadap umat agama lain;  Pasal  46  Setiap  orang  dalam melakukan  penyebarluasan  agamanya dilarang  dilaksanakan  dengan  cara: menggunakan bujukan dengan atau tanpa pemberian barang, uang, pakaian, makanan  atau  minuman,  pengobatan, obat-obatan dan bentukbentuk pemberian apapun lainnya agar orang atau kelompok orang  yang  telah  memeluk/menganut agama yang lain berpindah dan memeluk/menganut agama yang disiarkan tersebut; menyebarkan pamflet, majalah,  buletin,  buku-buku  dan  bentuk- bentuk  barang  penerbitan,  cetakan lainnya  kepada  orang  atau  kelompok orang  yang  telah  memeluk/menganut agama  yang  lain;  dan  melakukan kunjungan  dari  rumah  ke  rumah  umat yang  telah  memeluk/menganut  agama lain.  Pasal  47  Setiap  orang  dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan, atau mengusahakan  dukungan  umum,  untuk melakukan  penafsiran  tentang  sesuatu agama  yang  dianut  di  Indonesia  atau melakukan  kegiatan-kegiatan  keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan  yang  menyimpang  dari  pokok- pokok  ajaran  agama  itu.  Pasal  48  Setiap orang dilarang menghimpun atau menggerakkan orang lain dengan mengatasnamakan
agama untuk melakukan  tindakan  yang  merusak ketertiban dan atau keamanan masyarakat.
Perumusan wacana kerukunan umat beragama  dalam  peraturan-peraturan kenegaraan di Indonesia ini menunjukkan penyerahan
wewenang
untuk menentukan suatu perbuatan mengganggu kerukunan atau tidak kepada seorang  gubernur  atau  walikota  dan bupati memberikan peluang bagi perorangan dan kelompok tertentu untuk
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA VS KEBEBASAN BERAGAMA DI INDONESIA -- Delmus P. Salim
menekan dan memaksakan pandangannya kepada  mereka  secara  mudah.  Apalagi, perumusan kerukunan umat beragama ini tidak mencakup indikator-indikator penting yang menentukan suatu perbuatan  itu  melanggar  kerukunan  atau tidak.  Penelitian  ini  juga  melihat  wacana kerukunan umat beragama ini dipertentangkan dan atau dikompromikan dengan wacana Kebebasan beragama.

## 3. Kebebasan Beragama
Kalau  wacana  hubungan  antara  satu agama  dengan  agama  lain  diwacanakan dalam  konsep  kerukunan  umat  beragama seperti  yang  dijelaskan  dalam paragraf  di atas, relasi antar agama ini juga dibangun dalam  konsep  lain,  yaitu  kebebasan beragama.  Dalam  pandang  relasi  ini, kebebasan  beragama,  berkeyakinan,  dan berekspresi merupakan hak asasi manusia yang  dilindungi,  baik  dalam  kerangka hukum  internasional  maupun  hukum nasional. Hal ini membuktikan bahwa hak untuk  beragama,  berkeyakinan,  dan berekspresi  menjadi  perhatian  besar masyarakat internasional dan nasional. Jaminan  atas  kebebasan  beragama, berkeyakinan,  dan  berekspresi  dalam kerangka  hukum  internasional  dapat ditemukan  antara  lain  dalam  Deklarasi Hak Asasi Manusia (DUHAM) Tahun 1948 atau  the  1948  Universal  Declaration  of Human Rights (UDHR), Kovenan International  tentang  Hak-hak  Sipil  dan Politik atau International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), dan Kovenan Internasional  tentang  Hak-hak  Ekonomi, Sosial,  dan  Budaya  atau International Covenant on Economic, Social, dan Cultural Rights (ICESCR).  Sedangkan  secara nasional,  jaminan  atas  kebebasan  hak asasi  manusia  tersebut  diatur  dalam Undang-Undang  Dasar  1945,  Undang- Undang  No.  39  Tahun  1999  Tentang  Hak Asasi  Manusia,  Undang-Undang  No.  29 Tahun 1999
Tentang Pengesahan Internatianal
Canventian an the Eliminatian  of  All  Forms  of  Racial
Discriminatian, Undang-Undang  No.  11
Tahun 2005 Tentang
Pengesahan Internatianal Covenant an Economic, Social and  Cultural  Rights dan  Undang-Undang No.  12  Tahun  2005  Tentang  Pengesahan Internatianal  Covenant  an  Civil  and Political  Rights. Keseluruhan  ketentuan tersebut  menjamin  secara  tegas  hak  atas kebebasan  beragama,  berkeyakinan,  dan berekspresi  yang  harus  dilindungi  dan diakui  negara-negara  di  dunia  (Prayitno, 2013).
Aturan-aturan  ini  menjelaskan  bahwa agama  dipahami  dalam  pengertian  yang luas.  Agama/keyakinan  tradisional  dan agama/keyakinan  yang  baru  didirikan termasuk  ke  dalam  pengertian  agama. Pasal  18  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor 12  Tahun  2005  melindungi  keyakinan orang  untuk  tidak  bertuhan (atheistic), nan-tuhan (non-theistic), dan  bertuhan (theistic). Inti  normatif  dari  hak  atas kebebasan  beragama  dan  berkeyakinan dapat  disingkat  menjadi  delapan  elemen, (Prayitno, 2013), yaitu:
1) Kebebasan  internal (forum  internum). Setiap  orang berhak  atas  kebebasan berpikir,
berkeyakinan,
dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan setiap orang untuk memiliki, menganut, mempertahankan  atau  pindah  agama atau keyakinan.
2) Kebebasan eksternal (forum eksternum).  Setiap  orang mempunyai kebebasan, baik sendiri atau bersama- sama  dengan  orang  lain,  di  tempat umum  (publik)  atau  wilayah  pribadi, untuk  memanifestasikan  agama  atau kepercayaannya di dalam pengajaran, pengamatan, ibadah dan penataannya.
3) Tidak  ada  paksaan (non  coersian). Tidak  seorang  pun  dapat  dipaksa sehingga  terganggu  kebebasannya untuk  menganut  atau  menetapkan agama  atau  keyakinannya  sesuai dengan pilihannya.
4) Tidak diskriminatif
(non discriminatian). Negara  berkewajiban
JURNAL POTRET  -- Jurnal Penelitian dan Pemikiran Islam – Vol. 21, No. 2, Juli - Desember 2017
untuk  menghormati  dan  menjamin kebebasan beragama atau berkeyakinan  bagi  semua  orang  yang berada di dalam wilayah kekuasaannya  dan  tunduk  pada wilayah  hukum  atau  yurisdiksinya, hak kebebasan beragama atau berkeyakinan tanpa pembedaan apapun  seperti  suku,  warna  kulit, jenis  kelamin,  bahasa,  agama  atau keyakinan,  politik,  atau  perbedaan pendapat,  kebangsaan  atau  asal- usulnya,  kekayaan,  kelahiran  atau status lainnya.
5) Hak  dari  orang  Tua  dan  wali.  Negara berkewajiban  untuk  menghormati kebebasan  orang  Tua,  dan  wali  yang sah  (jika  ada)  untuk  memastikan bahwa  pendidikan  agama  dan  moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan  mereka  sendiri,  selaras dengan  kewajiban  untuk  melindungi hak  atas  kebebasan  beragama  atau berkeyakinan  setiap  anak  seiring dengan  kapasitas  anak  yang  sedang berkembang.
6) Kebebasan  lembaga  dan  status legal.Aspek  yang  vital  dari  kebebasan beragama  atau  berkeyakinan,  bagi komunitas keagamaan adalah kebebasan  untuk  berorganisasi  atau berserikat. Oleh karena itu, komunitas keagamaan  mempunyai  kebebasan dalam
beragama/berkeyakinan, termasuk di dalamnya hak kemandirian  di  dalam  pengaturan organisasinya.
7) Tidak dapat dikurangi (non- derogability).  Negara  tidak  boleh mengurangi  kebebasan  beragama atau  berkeyakinan  dalam  keadaan apapun.
8) Pembatasan yang diizinkan. Kebebasan  untuk  memanifestasikan keagamaan atau keyakinan seseorang hanya  dapat  dibatasi  oleh  undang- undang dan ditujukan untuk kepentingan  melindungi  keselamatan dan ketertiban publik, kesehatan atau
kesusilaan  umum  atau  hak-hak  dasar orang lain.
Penjelasan  ini  menunjukkan  tidak  ada alasan  bagi  seseorang/kelompok  orang untuk melakukan tindakan di luar hukum terhadap  orang-orang  yang  memilih keyakinan  yang  berbeda  dari  mayoritas dan  negara  tidak  pula  dapat  menghukum orang yang berekspresi karena keyakinan yang dimilikinya Secara  rinci  kebebasan  beragama  ini dirumuskan  dalam  Universal  Declaration of  Human  Rights  (UDHR)  dalam  Pasal 18 " Setiap  orang  berhak  atas  kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini  termasuk  kebebasan  berganti  agama atau  kepercayaan,  dengan  kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan
dengan cara mengajarkannya,
melakukannya, beribadat  dan  menaatinya,  baik  sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri".
Dalam  Kovenan  Internasional  Tentang Hak-hak  Sipil  dan  Politik  tahun    2005 telah disahkan ke dalam hukum Indonesia melalui  Undang-Undang  No.  12  Tahun 2005  disebutkan  dalam  pasal  18 disebutkan:
1. Setiap  orang  berhak  atas  kebebasan berpikir,  berhati  nurani,  dan  beragama. Hak  ini  mencakup  kebebasan  untuk memeluk  agama  atau  keyakinan  atas pilihannya  sendiri,  dan  kebebasan,  baik secara  sendiri  maupun  bersama-sama orang  lain  dan  baik  di  tempat  umum atau tertutup, untuk menjalankan agama atau  keyakinannya  dalam  kegiatan ibadah,  pentaatan,  pengamalan,  dan pengajaran.
2. Tidak  seorang  pun  dapat  menjadi sasaran  pemaksaan  sehingga  terganggu kebebasannya  untuk  menganut  atau memeluk  suatu  agama  atau  keyakinan sesuai dengan pilihannya.
3. Kebebasan  menjalankan  agama  atau keyakinan  seseorang  hanya  dapat dibatasi  melalui  hukum,  dan  yang diperlukan untuk melindungi
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA VS KEBEBASAN BERAGAMA DI INDONESIA -- Delmus P. Salim
keselamatan, ketertiban, kesehalan, atau moral  masyarakat,  atau  hak-hak  dan kebebasan mendasar orang lain.
4. Negara Pihak dalam kovenan ini berjanji untuk  menghormati  kebebasan  orang tua,  dan  apabila  berlaku,  wali  hukum yang  sah,  untuk  memastikan  bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak- anak  mereka  sesuai  dengan  keyakinan mereka sendiri.
Dalam  International  Covenant  on Economic,  Social,  and  Cultural  Rights (ICESCR)  tahun  1966  dan  telah  diterima ke  dalam  hukum  Indonesia  berdasarkan Undang-Undang  No.  11  Tahun  2005 Tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, p asal 2 ayat (2) disebutkan " Negara pihak kovenan ini menjamin hak-hak yang dinyatakan  dalam  kovenan  ini  akan dilaksanakan  tanpa  diskriminasi  dalam bentuk  apapun  berdasarkan  ras,  warna kulit,  jenis  kelamin,  bahasa,  agama, pandangan  Politik  atau  pandangan lainnya,  asal-usul  kebangsaan  atau  sasial, status  hak  milik,  kelahiran  atau  status lainnya" 5 .
Convention on the Rights of the Child tahun  1989  dan  telah  disahkan  dengan Keputusan  Presiden  Nomor  36  Tahun 1990  tentang  Pengesahan  Convention  on the Rights of the Child menjamin tidak ada diskriminasi  terhadap  anak  berdasarkan agamanya,  serta  menjamin  hak  anak  atas kebebasan  beragama.Dalam  Pasal  2  ayat (1)  Konvensi  ini  dinyatakan  "Negara- negara  Pihak  harus  menghormati  dan menjamin hak-hak yang dinyatakan dalam Konvensi ini pada setiap anak yang berada di  dalam  yurisdiksi  mereka,  tanpa diskriminasi  macam  apa  pun,  tanpa menghiraukan  ras,  warna  kulit,  jenis kelamin,  bahasa,  agama,  pendapat  politik atau  pendapat  lain,  kewarganegaraan, etnis,  atau  asal-usul  sosial,  harta
5 Anderson,  Benedict.  1983. Imagined Communities: Reflections on the Origins and Spread of Nationalism. London, UK: Verso.
kekayaan,  cacat,  kelahiran  atau  status yang  lain  dari  anak  atau  orang  Tua  anak atau wali hukum anak".
Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or Belief tahun  1981  secara  lebih  rinci  mengatur kebebasan  beragama  dan  berkeyakinan. Diantaranya
cakupan kebebasan beragama dan berkeyakinan yang meliputi:  hak  beribadah,  hak  memiliki tempat  ibadah,  hak  memungut  dan menerima sumbangan, hak menyebarluaskan  agama,  hak  merayakan hari keagamaan, dan hak-hak lainnya yang berkaitan  dengan  pelaksanaan  hak beragama dan berkeyakinan. 6
Persoalan  pertama  antara  konsep Kerukunan  agama  dengan  kebebasan beragama  adalah  hak  warga  untuk bersikap  atheis.  Kebebasan  beragama mencakup perlindungan terhadap atheisme  sebagai  salah  satu  bentuk kepercayaan serta
pelarangan kriminalisasi  terhadap  atheisme  sebagai penodaan terhadap agama.
Masalah  kedua  yang  berbeda  dalam konsep  kerukunan  agama  dan  kebebasan agama  adalah  hak  umat  yang  memiliki kepercayaan  lokal.  Kebebasan  beragama mencakup theistic,  non-theistic maupun atheistic,  termasuk paham  agnostik, freethinking, atheisme dan rasionalisme. Pembatasan dalam kebebasan beragama  hanya  boleh  dilakukan  oleh negara  dan  dengan  dilakukan  untuk melindungi keselamatan, ketertiban, kesehalan, moral  public ataupun  hak  dan kebebasan dasar orang lain.
Kebebasan beragama juga mencakup hak untuk menyebarkan suatu agama atau kepercayaan  kepada  orang  lain.  Hal  ini tentu  saja  tidak  termuat  dalam  konsep kerukunan umat beragama yang dikembangkan di Indonesia yang
6 Kementerian  Agama  Provinsi  Sumatera Barat,  (2012), Pedoman  Kerukunan  Hidup  Umat beragama Sumatera Barat , Kanwil Agama Sumbar
JURNAL POTRET  -- Jurnal Penelitian dan Pemikiran Islam – Vol. 21, No. 2, Juli - Desember 2017
melarang  orang  untuk  menyampaikan ajaran  agama  kepada  orang  yang  sudah beragama. Meskipun tindakan penyebaran ini tidak boleh melibatkan "ancaman atau paksaan  fisik  atau  sanksi  pidana  untuk memaksa  pemeluk  agama  maupun mereka  yang  tidak  beragama  untuk mempertahankan  agama  atau  keyakinan mereka atau jemaat, atau untuk meninggalkan  agama  atau  kepercayaan mereka, atau untuk mengganti agama". 7 Di  samping  pelarangan  penyebaran agama  yang  menggunakan  ancaman  dan paksaan, penyebaran agama atau kepercayaan  juga  dilarang  apabila  hal tersebut termasuk dalam kegiatan penyebaran  agama  atau  proselitisme (proselytism) yang tidak pantas. Penyebaran  agama  atau  kepercayaan termasuk  proselitisme  yang  tidak  pantas apabila pihak-pihak yang terlibat bukanlah  orang  dewasa  yang  dapat berpikir untuk dirinya sendiri dan apabila ada  hubungan  ketergantungan  atau hierarkis  antara  si  penyebar  agama dengan  mereka  yang  menjadi  obyek penyebaran  tersebut.  Upaya  seorang petinggi militer untuk mengubah keyakinan  anak  buahnya,  misal,  dapat dikategorikan  sebagai  proselitisme  yang tidak pantas, meskipun tidak ada ancaman atau kekerasan di dalam upaya tersebut.

## 4. Kebebasan Beragama dalam Hukum di Indonesia
Reformasi telah membuka pintu bagi diberikannya  perlindungan  terhadap  hak asasi  manusia,  termasuk  hak  untuk beragama dan berekspresi. Secara umum, setidaknya  Konstitusi  Negara  Republik Indonesia  telah  menegaskan  jaminannya terhadap  hak  asasi  ini,  selain  tentu  saja sejumlah  peraturan  perundang-undangan bidang  HAM  seperti  Undang-Undang  No. 39  Tahun  1999  tentang  HAM,  Undang-
7 Mandaville,  P.  (2001) Transnational Muslim  Politics  :  Reimagining  the  Umma, London: Routledge
Undang  No.  26  Tahun  2000  tentang Pengadilan  HAM  dan  beberapa  undang- undang yang
meratifikasi kovenankovenan  internasional  bidang HAM.
UUD  1945  merupakan  sumber  dari segala  sumber  hukum  yang  berlaku  di Indonesia. Sejak awal merdeka, Indonesia telah mengakui dan melindungi kebebasan  beragama  atau  berkeyakinan sebagaimana  dituangkan  dalam  UUD 1945.  Pengakuan  dan  perlindungan  ini menunjukkan  bahwa  Bangsa  Indonesia telah  menyadari  keutamaan  kebebasan beragama  atau  berkeyakinan  sebagai salah  satu  tolok  ukur  pencapaian kemerdekaan  yang  hakiki.  Pasal  29  ayat (2)  UUD  1945  menyatakan,  "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk  untuk  memeluk  agamanya masing-masing  dan  untuk  beribadat menurut  agamanya  dan  kepercayaannya itu”.
Amandemen  kedua  UUD  1945  juga mengatur  jaminan  terhadap  kebebasan beragama atau berkeyakinan di dalam bab khusus  tentang  Hak  Asasi  Manusia, diantaranya  dalam  Pasal  28E  dan  pasal 28I  ayat  (1).  Pasal  28E  UUD  1945 menyatakan,  "(1)  Setiap  orang  bebas memeluk  agama  dan  beribadat  menurut agamanya,  memilih  pendidikan  dan pengajaran,  memilih  pekerjaan,  memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di  wilayah  negara  dan  meninggalkannya, serta  berhak  kembali.  (2)  Setiap  orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan,  menyatakan  pikiran  dan sikap,  sesuai  dengan  hali  nuraninya". Sedangkan  Pasal  28I  ayat  (1)  UUD  1945 menyatakan, "Hak untuk hidup, hak untuk tidak  disiksa,  hak  kemerdekaan  pikiran dan hali nurani, hak beragama, hak untuk tidak  diperbudak,  hak  untuk  diakui sebagai  pribadi  di  hadapan  hukum,  dan hak  untuk  tidak  dituntut  atas  dasar hukum  yang  berlaku  surut  adalah  hak asasi  manusia  yang  tidak dapat  dikurangi dalam keadaan apa pun".
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA VS KEBEBASAN BERAGAMA DI INDONESIA -- Delmus P. Salim Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga mengatur pelanggaran terhadap kebebasan beragama.  Apabila  gangguan  terhadap kebebasan  beragama  atau  berkeyakinan menyangkut  suatu  tindak  kejahalan  atau pidana  yang  diatur  dalam  KUHP,  pasal- pasal di dalamnya dapat digunakan untuk dasar  laporan  pada  kepolisian  terkait dengan  tindak  pidana  yang  telah dilakukan  itu.  Namun  demikian,  secara khusus  beberapa  pasal  dalam  KUHP menyiratkan  adanya  perlindungan  bagi kebebasan  beragama  atau  berkeyakinan, diantaranya  Pasal  156  dan  Pasal  157 tentang  penebaran  kebencian  terhadap suatu golongan penduduk serta Pasal 176 tentang  menghalangi  suatu  pertemuan agama.  Jika  terdapat  tindakan  yang memenuhi  kualifikasi  tindak  pidana menurut KUHP, terhadap suatu kelompak keagamaan  tertentu,  maka  ketentuan- ketentuan  pidana  dalam  KUHP  ini  dapat digunakan untuk menghukum pelakunya. Undang-Undang  No.  39  Tahun  1999 Tentang  HAM  juga  mengatur  kebebasan beragama  di  Indonesia.  Sebagai  bagian dari  hak  asasi  manusia,  kebebasan beragama  atau  berkeyakinan  juga  diatur di  dalam  Undang-Undang  No.  39  Tahun 1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia.  Pasal  4 menyatakan, "Hak untuk hidup, hak untuk tidak  disiksa,  hak  kebebasan  pribadi, pikiran  dan  hali  nurani,  hak  beragama, hak  untuk  tidak  diperbudak,  hak  untuk diakui  sebagai  pribadi  dan  persamaan  di hadapan  hukum,  dan  hak  untuk  tidak dituntut  atas  dasar  hukum  yang  berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat  dikurangi  dalam  keadaan  apapun dan  oleh  siapa  pun".  Kemudian  Pasal  22 yang  terdiri  dari  dua  ayat  menyatakan, "(1)  Setiap,  orang  bebas  memeluk agamanya  masing-masing  dan  untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Negara menjamin kemerdekaan  setiap  orang  memeluk agamanya  masing-masing  dan  untuk beribadat menurut agamanya dan
kepercayaannya  itu".  Lebih  jauh,  dalam Pasal  55  dinyatakan,  "Setiap  anak  berhak untuk  beribadah  menurut  agamanya, berpikir,  dan  berekspresi  sesuai  dengan tingkat  intelekTualitas  dan  usianya  di bawah bimbingan orang Tua dan atau wali ".
Ketentuan  Hukum  Internasional Yang  Diratifikasi  tentang  kebebasan beragama  termasuk    Undang-Undang  No. 39  Tahun  1999  Tentang  Hak  Asasi Manusia,  Konvensi  Hak  Anak,  Kovenan Internasional  tentang  Hak-hak  Sipil  dan Politik,  Kovenan  Internasional  tentang Hak  Ekonomi,  Sosial,  dan  Budaya. Konvensi  Hak  Anak  yang  telah  disahkan melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990,  dimana  Pasal  2  ayat  (1)  menjamin tidak  ada  diskriminasi  terhadap  anak berdasarkan  agamanya,  sementara  Pasal 14  menjamin  hak  anak  atas  kebebasan beragama.  Kovenan  Internasional  tentang Hak-hak  Sipil  dan  Politik  sebagaimana telah  disahkan  dengan  Undang-Undang No.  12  Tahun  2005,  dimana  Pasal  2  ayat (1)  dan  Pasal  4  ayat  (1)  Kovenan  ini menjamin tidak ada diskriminasi berdasarkan  agama,  sementara  Pasal  18 menjamin  hak  atas  kebebasan  beragama atau berkeyakinan. Kovenan Internasional tentang  Hak Ekonomi,  Sosial,  dan  Budaya sebagaimana  telah  disahkan  dengan Undang-Undang  No.  11  Tahun  2005, dimana  Pasal  2  ayat  (2)  Kovenan  ini menjamin tidak ada diskriminasi berdasarkan agama.
Bab  ini  menyimpulkan  bahwa  diskursus hubungan  antara  agama  di  Indonesia dibahas  secara  umum  dalam  dua  term yaitu  Kerukunan  Agama  dan  Kebebasan Agama. Kerukunan agama sering dijabarkan  untuk  membatasi  kebebasan agama.  Dalam  bahasa  lain,  kebebasan beragama  sering  dibatasi  oleh  konsep kerukunan agama.
JURNAL POTRET  -- Jurnal Penelitian dan Pemikiran Islam – Vol. 21, No. 2, Juli - Desember 2017

## Kesimpulan
Kerawanan  di  bidang  kerukunan hidup  umat  beragama  disebabkan  oleh pendirian  tempat  ibadah,  penyiaran agama,  bantuan  luar  negeri,  perkawinan beda  agama,  perayaan  hari  besar keagamaan,  penodaan  agama,  kegiatan aliran  sempalan,  aspek  sosial  dan lemahnya  pengawasan  dan  penegakan hukum.  Dengan  menfokuskan  diri  pada upaya  pencegahan  konflik  agama  dalam konsep kerukunan agama yang dikembangkan di Indonesia maka pembentukan  Forum  Kerukunan  Umat Beragama  (FKUB)  berjalan  searah  untuk mencegah  dan  menyelesaikan  konflik agama yang terjadi. Oleh karena itu, FKUB ini  terdiri  perwakilan  semua  agama  dan pemerintah.  Konsep  kerukunan  umat beragama yang bertujuan untuk mencegah konflik agama ini berbeda jauh dengan wacana kebebasan beragama.

## Daftar Pustaka
Dahlan, M. Djawad. Warna  Arah Bimbingan  dan  Pendidikan  dan Pembelajaran Alternatif
di Era Globalisasi ,  Bandung:  ABKIN-PBB  FIP UPI, 2002.
Davis,  Stan  and  Meyer,  Christopher. Future  Wealth,  Boston,  Massachusetts : Harward Business School Press, 1995.
Micklethwait, John and Woldridge, Adrian.
A  Future  Perfect;  The  Challenge  and Hiddin  Promise  of  Globalization .  New York: Crow Publisher, 2002.
Muhammad  Jibril.  (2014). Indeks  SDM Indonesia ,  Jakarta:  Harian  Republika,
Kamis, 24 Juli 2014.
Ohmar,  Kinichi.  (1990). The  Borderless Wolrd;  Power  and  Strategy  in  the lnterlinked  Economy .  Harper  Business A Division of harper Collins Publisher
Quraish  Shihab,  M, Tafsir  Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an , Jakarta: Lentera Hati, 2005.
Suherman, AS, Uman. (2015).
Pengembangan  Kompetensi  Konselor Berkelanjutan, makalah yang disampaikan  pada  Seminar  Profesi Konselor , Departemen PPB FIP UPI Suherman,  AS,  Uman  (2016). Bimbingan dan  Konseling  Komprehensif  Berbasis Nilai-Nilai  Al-Qur’an ,  Sekolah  Pasca Sarjana UPI
Trilling,  Barne  &  Fadel  Charle, 21 st Century  Skills;  Learning  for  life  in  our times ,  San  Fransisco,  Published  by Jossey Bass A Wiley Imprint, 2009.