## ANALISIS ATAS PELAKSANAAN PENGENAAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DI MASA PANDEMI COVID-19 PADA PT. SMART
Katarina Ekoliawati Sinaga 1 , Ichsan Thoha 2 , Eliza 3
Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia chaterinas22@gmail.com 1 , ikhsan_thoh4@yahoo.com 2 , eliza@stpi-pajak.ac.id 3

## Abstract
One of the largest and very potential sources of state revenue to finance the administration of government comes from taxes. Taxation in which there is a VAT element is likewise a part of the government's fiscal policy due to the fact one type of tax  imposed  through  the  government  is  value-added  Tax  (VAT).  This  research outline objectives to find out whether the calculation of deposit and reporting of PT SMART value-added tax is according to the provisions of the tax laws. Are there any barriers within the implementation of value-added tax collection, and  how  are  the efforts made by using the corporation to overcome these barriers. This research was conducted  using  the  descriptive  analysis  method  which  is  an observation  of  the object  of  the  interview  with  informants  relating  to  investigating  issues  and literature studies.
Keywords : Calculation, Payment, Filling, Value Added Tax.

## I. PENDAHULUAN
Kesungguhan pemerintah dalam menggenjot penerimaan pajak sebagai ujung tombak  sumber  pembiayaan  Negara  dan  pembangunan  nasional  di  masa  pandemi COVID-19  ini  sangat  terasa  dampaknya.  Seperti  yang  kita  ketahui  bersama  bahwa Pajak adalah salah satu faktor yang sangat penting bagi kepentingan Negara. Dalam Amandemen III Pasal 23A amandemen Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang- undang.  Hal  ini  sejalan  dengan  kebutuhan  pemerintah  dalam  hal  mendukung kemandirian suatu bangsa.
Pemerintah  selalu  berupaya  untuk  terus  meningkatkan  penerimaan  Negara. Cara  yang  digunakan  Pemerintah  dalam  meningkatkan  penerimaan  setiap  tahunnya yaitu dengan mengoptimalkan penerimaan yang berasal dari sektor perpajakan. Hasil pengoptimalan  penerimaan  perpajakan  dapat  dilihat  dalam  Realisasi  Penerimaan Negara  yang  dipublikasikan  dalam website  kemenkeu.go.id  setiap  tahunnya.  Dalam Realisasi  Penerimaan  Negara  tahun  2019,  pendapatan  negara  sebesar  Rp  1.960,6 triliun yaitu terdiri dari pada penerimaan perpajakan dalam negeri sebesar Rp 1.546,1 triliun,  penerimaan  negara  bukan  pajak  dalam  negeri  sebesar  Rp  408,6  triliun  dan penerimaan  hibah  Rp  5,4  triliun,  sedangkan  di  tahun  2020,  pendapatan  negara sebesar Rp 1.647,7 triliun yaitu terdiri dari pada penerimaan perpajakan dalam negeri sebesar Rp 1.285,1 triliun, penerimaan negara bukan pajak dalam negeri sebesar Rp 343,5 triliun dan penerimaan hibah Rp 18,8 triliun (Kementrian Keuangan RI; 2020). Salah  satu  jenis  pajak  dalam  negeri  yang  memberikan  penerimaan  terbesar  adalah Pajak  Penghasilan  (PPh)  kemudian  diikuti  oleh  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN),  yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah
terakhir  dengan  Undang-Undang  No.  42  Tahun  2009  tentang  PPN  dan  PPnBM (selanjutnya dalam skripsi ini disebut UU PPN).
Perumusan  masalah  :  (1)  Apakah  pelaksanaan  pengenaan,  penyetoran  dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dilakukan oleh PT. SMART telah sesuai dengan UU PPN No.42 Tahun 2009? (2) Hambatan - hambatan apa saja yang dihadapi oleh  PT.  SMART  dalam  pelaksanaan  pengenaan  penyetoran  dan  pelaporan  Pajak Pertambahan Nilai? (3) Bagaimana langkah - langkah yang dilakukan oleh PT. SMART untuk mengatasi hambatan - hambatan dalam pemungutan PPN?
Tujuan Penelitian: (1) Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemungutan Pajak Pertambahan  Nilai  Pajak  oleh PT.  SMART;  (2) Untuk  mengetahui pengkreditan Pajak  Masukan  terhadap  Pajak  Keluaran  oleh  PT.  SMART  telah  sesuai  dengan peraturan  -  peraturan  yang  berlaku;  (3)  Untuk  mengetahui  apakah  penyetoran  dan pelaporan  Pajak Pertambahan  Nilai oleh  PT.  SMART telah  sesuai dengan  peraturan  - peraturan  yang  berlaku;  (4)  Untuk  mengetahui  hambatan-hambatan  yang  dihadapi oleh PT. SMART dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai; (5) Untuk mengetahui  langkah-langkah  apa  saja  yang  ditempuh  untuk  mengatasi  hambatan  - hambatan tersebut di atas.

## II. SINTESIS TEORI
Definisi  pajak  menurut  Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang  No.  6  Tahun  1983 tentang Ketentuan Umun dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana telah diubah beberapa  kali  terakhir  dengan  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2009  (selanjutnya disebut UU KUP), yaitu: “ Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Terdapat banyak definisi atau Batasan pajak yang telah dikemukakan oleh para ahli yang satu sama lain pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu merumuskan pengertian  pajak  untuk  mempermudah,  mempertajam  dan  memberikan  makna  yang lebih mudah dicerna tanpa mengubah tujuan dan makna aslinya. Perbedaannya hanya terletak  pada  sudut  pandang  yang  digunakan  oleh  masing-masing  pihak.  Berikut  ini beberapa pendapat para ahli tentang definisi pajak :
1. P.J.A. Adriani ”Pajak adalah  iuran  kepada  negara  (yang  dapat  dipaksakan)  yang  terutang oleh  yang  wajib  membayarnya  menurut  peraturan-peraturan,  dengan  tidak mendapatkan  prestasi  kembali  yang  langsung  dapat  ditunjuk  dan  yang  gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah”(Untung Sukardji; 2015).
2. Rochmat Soemitro
“Pajak adalah  peralihan  kekayaan  dari  sektor  swasta  ke  sektor  publik berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan ( teganprestatie)  yang  secara  langsung  dapat  ditunjukkan,  yang  digunakan  untuk membiayai  pengeluaran  umum  dan  yang  digunakan  sebagai  alat  pendorong, penghambat atau pencegah untuk mencapai tujuan yang ada diluar bidang keuangan negara” (Rochmat Soemitro; 1998).
3. Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., & Brock Horace R.
“Pajak merupakan  suatu  pengalihan  sumber  dari  sektor  swasta  ke  sektor pemerintah,  bukan  akibat  pelanggaran  hukum,  namun  wajib  dilaksanakan,
berdasarkan  ketentuan  yang  ditetapkan  lebih  dahulu,  tanpa  mendapat  imbalan  yang langsung  dan  proporsional,  agar  pemerintah  dapat  melaksanakan  tugas-tugasnya untuk  menjalankan  pemerintahan”  (Utomo  Dwiarso;  Setiawanta  Yulia; dan  Yulianto Agung; 2011).
4. M. J. H. Smeets
“Pajak adalah  prestasi  (rakyat)  kepada  pemerintah  (publik)  yang  terutang menurut  norma-norma  umum,  dan  yang  dapat  dipaksakan,  tanpa  adanya kontraprestasi yang dapat ditunjuk. Maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah” (Daryadi KS, Waluyo; 2013).

## Fungsi Pajak
Ada  dua  fungsi  pajak,  yaitu  (Bustamar  Ayza;  2017):  (1) Fungsi budgetair (fungsi  penerimaan) Pajak  berfungsi  sebagai  salah  satu  sumber  dana  bagi pemerintah  untuk  membiayai  pengeluaran-pengeluarannya.  Dan  (2) Fungsi regulerend  (fungsi  mengatur) Pajak  berfungsi  alat  untuk  mengatur  atau melaksanakan  kebijakan  dibidang  sosial,  ekonomi,  budaya,  pendidikan  dan  politik untuk mencapai tujuan tertentu diluar bidang keuangan bisa bersifat membatasi atau mendorong.  Misalnya  pemberlakuan  Bea  Masuk  tinggi  bagi  barang-barang import dengan  tujuan  untuk  melindungi  terhadap  produsen  dalam  negeri,  sehingga mendorong  perkembangan  industri  dalam  negeri.  Selain  itu  fungsi  pajak  lainnya menurut  pendapat  para  ahli  yaitu  oleh  :  (1) Ritonga (2017)  fungsi  pajak  sebagai instrumen  pengaturan  kehidupan  sosial  ekonomi  ( tools  of  social  and  economic engineering),  misalnya  dengan  memberikan  subsidi  modal  kerja  bagi  UMKM,  dalam rangka  menanggulangi  pengangguran  dan  penurunan  kegiatan  ekonomi  nasional; serta  (2) Rosdiana,  Haula  dan  Edi  Slamet  Irianto (2011)  dalam  bukunya  juga menambahkan  beberapa  fungsi  pajak,  bahwa  pajak  berfungsi  sebagai  sumber penerimaan  negara  yang  aman,  murah,  dan  berkelanjutan,  instrumen  keadilan  dan pemerataan, instrument kebijakan pembangunan, dan instrumen ketenagakerjaan.

## Asas Pemungutan Pajak
Adam  Smith  (1723- 1790)  dalam  bukunya  “ An  Inquiry  into  the  Nature  and Couses of the Wealt of Nations ” yang dinamainya “ The Four Maxisms ” :
1. Asas equality, dimana pembagian tekanan pajak diantara subjek pajak masing- masing  hendaknya  dilakukan  seimbang  dengan  kemampuan  bayar  dibawah perlindungan  pemerintah  (asas  pembagian/asas  keseimbangan).  Dalam  asas ini  tidak  boleh  adanya  diskriminasi  diantara  sesame  wajib  pajak.  Dalam keadaan yang sama, para wajib pajak harus dikenakan pajak yang sama pula.
2. Asas certainty, dimana pajak yang harus dibayar oleh seseorang harus terang ( certain) dan tidak mengenal kompromi (not arbitary). Dalam asas certainty, diperlukan  kepastian  mengenai  subjek,  objek,  besarnya  pajak  terutang,  dan juga mengenai waktu pembayaran.
3. Asas convenience  of  payment,  bahwa  pajak  hendaknya  dipungut  pada  saat yang  paling  baik  bagi  para  wajib  pajak,  yaitu  pada  saat  sedekat  mungkin dengan saat diterimanya penghasilan.
4. Asas efficiency,  pemungutan  pajak  hendaknya  dilakukan  sehemat-hematnya, jangan  sekali-kali  biaya  pemungutan  melebihi  pemasukan  pajaknya,  serta jangan sampai pemungutan pajak mendistorsi pertumbuhan perekonomian.

## Sistem pemungutan pajak
Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi (Gunadi 2016):

## 1. Official Assessment System (OAS)
OAS  adalah  suatu  pemungutan  yang  memberi wewenang  kepada  pemerintah (fiskus)  untuk  menentukan  besarnya  pajak  yang  terutang  oleh  wajib  pajak.  Ciri- cirinya:
a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
b) Wajib pajak bersifat pasif.
c) Utang pajak timbuk setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
2. Self Assessment System (SAS)
SAS adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya:
a) Wajib pajak menentukan sendiri besarnya pajak terutang.
b) Wajib  pajak  aktif,  mulai  menghitung,  menyetor  dan  melaporkan  sendiri pajak yang terutang.
c) Fiskus  tidak  menentukan  besarnya  pajak  terutang,  tetapi  bersifat mengawasi dan mengoreksi perhitungan yang disajikan oleh wajib pajak.

## Jenis Pajak
Terdapat  berbagai  jenis  pajak  yang  dapat  dikelompokkan  menjadi  tiga,  yaitu menurut golongan, sifat, dan lembaga pemungutannya yaitu :
1. Menurut Golongan (Rosdiana, Haula dan Edi Slamet Irianto; 2011) Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu: a. Pajak Langsung
Pajak  Langsung  adalah  pajak  dan  beban  pajak  yang  harus  dipikul  atau ditanggung  sendiri  oleh  Wajib  Pajak  yang  membayar  dengan  kata  lain  beban  pajak tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).
b. Pajak tidak Langsung
Pajak yang  bebannya  dapat  dilimpahkan  kepada  orang  lain  atau  pihak  ketiga disebut  konsumen  akhir.  Pajak  tidak  langsung  dikenakan  atas penyerahan,  peristiwa atau  perbuatan  yang  menurut  undang-undang  dikenakan  pajak,  misalnya  terjadi penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Contoh : PPN dan PPnBM.
2. Menurut Sifat (Rosdiana, Haula dan Edi Slamet Irianto; 2011)
Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
a. Pajak Subjektif
Pajak  Subjektif  adalah  pajak  yang  memperhatikan  kepada  Wajib  Pajak,  yaitu untuk menentukan pajaknya harus sesuai dengan keadaan material dari (kemampuan bayar) dari Wajib Pajak.
b. Pajak Objektif
Pajak  Objektif  adalah  kebalikan  dari  pajak  subjektif,  yaitu  dibebankan  tanpa memperhatikan  keadaan  Wajib  Pajak,  melainkan  fokus  pada  objeknya  baik  berupa benda, keadaan,  perbuatan  atau  peristiwa  yang mengakibatkan  timbulnya  kewajiban membayar pajak.
3. Menurut Lembaga Pemungut (Bustamar Ayza, 2017)
Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

## a. Pajak Umum atau Pajak Pusat
Pajak  Umum  atau  Pusat  adalah  pajak  yang  kebijakan  dan  pelaksanaan pemungutan  berada  pada  wewenang  pemerintah  (pusat),  dipungut  melalui  kas. umum  Negara  dan  pengelolaannya  melalui  sistem  APBN  (Pusat).  Contoh  :  Pajak Penghasilan (PPh).
b. Pajak Lokal atau Pajak Daerah
Pajak Lokal atau  Pajak Daerah  adalah  pajak  yang  kebijakan  dan  pelaksanaan pemungutannya  berada  pada  wewenang  pemerintah  daerah,  seperti  Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten atau kota, dipungut melalui kas umum daerah dan pengelolaannya melalui sistem APBD. Contoh pajak yang dipungut oleh Provinsi yaitu Pajak Kendaraan Motor, BBNKB dan Contoh pajak yang dipungut oleh Kabupaten atau Kota adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, PBB-P2 dan BPHTB.
Untuk  mengetahui  apakah  sesuatu  golongan  pajak  termasuk  Pajak  Langsung atau  Pajak  tidak  Langsung  dalam  arti  ekonomis,  dapat  diketahui  yaitu  dengan  cara melihat  ketiga  unsur  yang  terdapat  dalam  kewajiban  pemenuhan  perpajakannya. Ketiga unsur tersebut terdiri atas: (Siti Resmi; 2017)
1. Penanggungjawab  Pajak  (penjual),  adalah  orang  yang  secara  formal  yuridis diharuskan melunasi pajak.
2. Penanggung Pajak (pembeli), adalah orang yang dalam faktanya memikul terlebih dahulu beban pajaknya.
3. Pemikul Pajak (konsumen akhir), adalah orang yang menurut Undang-undang harus dibebani pajak.
Jika  ketiga  unsur  ini  ditemukan  pada  orang  yang  sama  (satu  orang),  maka pajaknya disebut Pajak Langsung. Sedangkan jika ketiga unsur tersebut terpisah atau terdapat  pada  lebih  dari  satu  orang  maka  pajaknya  disebut  Pajak  Tidak  Langsung. Dalam praktek self assessment sering dipadukan dengan sistem pembayaran melalui pihak  ketiga  untuk  memotong  dan  memungut  pajak  terutang  oleh  wajib  pajak  yang dikenal dengan witholding system.
Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN)  merupakan  pajak  yang  dikenakan  kepada Orang Pribadi atau Badan atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) di dalam Daerah Pabean atau  atas  impor  BKP.  Apabila  dalam  penyerahan  dan/atau  impor  terdapat  BKP  yang tergolong mewah, maka atas penyerahan BKP yang tergolong mewah tersebut, selain dikenakan PPN juga dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Sebagai Pajak Atas Konsumsi dalam negeri maka PPN hanya dikenakan atas penyerahan BKP atau  JKP yang dikonsumsi di  dalam  Daerah  Pabean  Republik Indonesia.  Apabila  BKP atau JKP di konsumsi di luar negeri, maka tidak dikenakan PPN di Indonesia. Hal ini sesuai  dengan destination  principle  (asas  tempat  tujuan)  yang  digunakan  dalam pengenaan PPN yaitu PPN yang dikenakan di tempat tujuan barang atau jasa akan di konsumsi.
Siapapun  Subjek  Pajaknya  baik  masyarakat  mampu  maupun  yang  kurang mampu,  ataupun  masyarakat  yang  muda  maupun  tua,  akan  dikenakan  PPN  selama mereka  mengkonsumsi  BKP  atau  JKP  didalam  Daerah  Pabean.  Maka,  Pajak Pertambahan Nilai tidak memandang siapa yang menjadi subjek pajaknya. Sedangkan Objek  Pajak  Pertambahan  Nilai  pada  UU  PPN  tercantum  dalam  3  (tiga)  Pasal,  yaitu Pasal  4  ayat  (1),  Pasal  16C,  dan  Pasal  16D. Dalam  Pasal  4  ayat  (1)  UU  PPN dikenakan  atas  : (1) Penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha; (2) Impor  BKP; (3) Penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean yang
PPN = 10% x nilai tambah
dilakukan  oleh  pengusaha;  (4)  Pemanfaatan  BKP  Tidak  Berwujud  dari  luar  Daerah Pabean  di  dalam  Daerah  Pabean;  (5)  Pemanfaatan  JKP  dari  luar  Daerah  Pabean  di dalam Daerah Pabean; (6) Ekspor BKP Tidak Berwujud oleh PKP dan (7) Ekspor JKP oleh PKP.
Dalam  Pasal  16C  UU  PPN  dikenakan  atas  : penyerahan  Barang  Kena Pajak  berupa  aktiva  yang  menurut  tujuan  semula  tidak  untuk  diperjualbelikan  oleh Pengusaha Kena Pajak, kecuali atas penyerahan aktiva yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c. Oleh  karena  itu  setiap  PKP  harus  melaksanakan  kewajibannya  dengan  baik  sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perpajakan  yang  berlaku  dan  melaksanakan  UU  PPN, terutama yang bergerak dalam kegiatan barang dan jasa.
Dalam  Pasal  16D  UU  PPN  dikenakan  atas  : kegiatan membangun sendiri yang dilakukakan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh pribadi atau badan yang  hasilnya  digunakan  sendiri  atau  digunakan  pihak  lain  yang  batasan  dan  tata caranya diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.
Kewajiban PKP
Dalam  menjalankan  kewajiban  perpajakannya,  maka  PKP  harus  memenuhi kewajibannya yaitu : (a) Memungut PPN yang terutang dan membuat faktur pajak atas PPN yang telah dipungut untuk setiap penyerahan BKP dan/atau JKP berdasarkan PER- 24/PJ/2012  tentang  bentuk,  ukuran,  tata  cara  pengisian  keterangan,  prosedur pemberitahuan dalam rangka pembuatan, tata cara pembetulan atau penggantian, dan tata cara pembatalan faktur pajak. (b) menyetorkan PPN yang masih harus dibayar ke kas  Negara  dalam  hal  pajak  keluaran  lebih  besar  dari  pajak  masukan  yang  dapat dikreditkan,  serta  menyetorkan  pajak  penjualan  atas  Barang  Mewah  yang  terutang, sesuai dengan UU PPN Pasal 9 ayat (3).
Batas Penyetoran PPN adalah akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa
Pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN disampaikan sesuai UU PPN Pasal 15A ayat (1).
(c) Melaporkan perhitungan pajak dalam surat pemberitahuan (SPT) masa PPN. Batas pelaporannya  adalah  akhir  bulan  berikutnya  setelah  masa  pajak  berakhir,  sesuai  UU PPN Pasal 15A ayat (2). (d) Menyimpan dokumen asli Faktur Pajak (lembar pertama, Membuat  pembukuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  28  ayat  (1)  UU  KUP  dan pencatatan mengenai perolehan dan penyerahan BKP dan/atau JKP.

## Metode Penghitungan

## 1. Addition Method
Pada metode ini PPN terutang dihitung dari penjumlahan seluruh unsur nilai tambah dikalikan dengan tarif PPN yang berlaku. Nilai tambah ini dapat dihitung dengan cara menjumlahkan antara biaya produksi dan laba. Pada metode ini disyaratkan bahwa setiap PKP harus mempunyai pembukuan yang tertib dan rinci atas semua biaya yang dikeluarkan.

## 2. Substraction Method
Pada metode ini PPN yang terutang dihitung dari tarif PPN dikalikan dengan selisih harga jual barang dan harga beli barang.
PPN = 10% x (PK – PM) 3. Credit Method
Pada metode ini harus mencari selisih antara pajak yang dibayar saat pembelian (PM) dengan pajak yang dipungut saat penjualan (PK).

## DPP (Dasar Pengenaan Pajak)
Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan Pasal 8A ayat (1) UU PPN, PPN  yang  terutang  dihitung  dengan  cara  mengalikan  tarif  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 7 dengan Dasar Pengenaan Pajak yang meliputi :
1. Harga Jual
2. Pengganti
3. Nilai Impor
4. Nilai Ekspor
5. Nilai lain

## Saat dan Tempat Terutangnya PPN
Saat  terutangnya  PPN  di  Indonesia  berdasarkan  Pasal  11  UU  PPN  yaitu  :  (1) Penyerahan  BKP;  (2)  Impor  BKP;  (3)  Penyerahan  JKP;  (4)  Pemanfaatan  BKP  Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean; (5) Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean; (6) Ekspor BKP berwujud; (7) Ekspor BKP tidak berwujud; (8) Ekspor JKP; (9) Dalam hal pembayaran  diterima  sebelum  penyerahan  BKP  atau  sebelum  penyerahan  JKP  atau dalam  hal  pembayaran  dilakukan  sebelum  dimulainya  pemanfaatan  BKP  tidak berwujud  atau  JKP  dari luar daerah  pabean,  saat  terutangnya  PPN  adalah  pada  saat pembayaran.
Tempat terutangnya PPN di Indonesia berdasarkan Pasal 12 UU PPN yaitu : (1) Tempat  tinggal  atau  tempat  kedudukan;  (2)  Tempat  kegiatan  usaha  dilakukan;  (3) Tempat  lain  yang  ditetapkan  oleh  Direktur  Jenderal  Pajak;  (4)  Tempat  BKP dimasukkan, dalam hal impor; (5) Tempat orang pribadi atau badan terdaftar sebagai Wajib  Pajak  dalam  hal  pemanfaatan  BKP  Tidak  Berwujud  atau  JKP  dari  luar  Daerah Pabean  di  dalam  Daerah  Pabean;  (6)  Satu  tempat  atau  lebih  yang  ditetapkan  oleh Direktur  Jenderal  Pajak  sebagai  tempat  pemusatan  pajak  terutang  atas  permohonan tertulis dari PKP.
Lebih  lanjut  dalam  Pasal  1  angka  5  Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor PER  -  11/PJ/2020  tentang  Penetapan  Satu  Tempat  atau  Lebih  sebagai  Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang disebutkan bahwa pemusatan PPN atau Sentralisasi  PPN  adalah  tempat  tinggal  atau  tempat  kedudukan  dan/atau  tempat kegiatan  usaha  yang  berarti  melakukan  pemusatan  tempat  penerbitan  dan pengkreditan  faktur  pajak.  Tempat  yang  dipilih  ini  juga  sebagai  pemusatan  yang berfungsi  sebagai  tempat  pelaporan  SPT  Masa  PPN.  Latar  belakang  munculnya pemusatan PPN ini adalah adanya pengusaha kena pajak (PKP) yang memiliki banyak cabang.  Untuk  menyederhanakan  proses  pemenuhan  kewajiban  pajaknya,  DJP
PPN = 10% x (harga jual – harga beli)
PPN = Dasar Pengenaan Pajak (DPP) x 10% PPN = Dasar Pengenaan Pajak (DPP) x 10% PPN Nilai Impor = 10 % x  (Nilai Pabean + Bea Masuk) PPN = Dasar Pengenaan Pajak (DPP) x 0%
PPN = Nilai Lain x 1%
memperkenankan PKP tersebut melakukan pemusatan PPN atau Sentralisasi PPN, yang artinya  dikecualikan  dari  ketentuan  Pasal  12  UU  PPN.  Adanya  pemusatan  PPN  ini membuat  tiap  cabang  tidak  perlu  menerbitkan  faktur  pajak  atas  setiap  transaksi. Pasalnya,  transaksi  penyerahan  dalam  satu  perusahaan  seperti  dari  pusat  ke  cabang atau antar cabang dianggap sebagai satu kesatuan. Hal ini berarti dengan melakukan pemusatan  tempat  PPN  terutang,  setiap  unit  usaha  baik  pusat  maupun  cabang merupakan  satu  kesatuan  entitas,  sehingga  setiap  penyerahan  yang  dilakukan antarunit  merupakan  satu  rangkaian  transaksi.  Dengan  demikian  menurut  PER- 11/PJ/2020, penyerahan dari pusat ke cabang atau antarcabang itu tidak dikenai PPN. Namun, untuk dapat memanfaatkan kemudahan pemusatan tempat PPN terutang, PKP harus  menyampaikan  pemberitahuan.  Selain  itu  terdapat  pula  istilah  Desentralisasi sebagai  tempat  terutang  PPN.  Desentralisasi  adalah  penyerahan  sebagian  wewenang pusat  kepada  kantor  cabang.  Kelebihan  sistem  desentralisasi  ini  adalah  sebagaian besar  keputusan  dan  kebijakan  yang  diambil  berdasarkan  hal-hal  yang  terjadi  di cabang tanpa ada campur tangan dari pusat, sedangkan kelemahan dari desentralisasi adalah kantor pusat sulit untuk mengontrol kegiatan di kantor cabang.

## Insentif PPN di Masa Pandemi COVID-19
Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19)  adalah  penyakit  menular  yang disebabkan  oleh Severe  Acute  Respiratory  Syndrome  Coronavirus  2  (SARS-CoV-2). Kejadian  COVID-19  dinyatakan  sebagai  Kedaruratan  Kesehatan  Masyarakat  yang sangat  Meresahkan  Dunia  (KKMMD)  atau Public  Health  Emergency  of  International Concern (PHEIC) yang telah ditetapkan sebagai suatu Pandemi COVID-19 oleh World Health  Organization  (WHO)  pada  tanggal  11  Maret  2020.  Selain  WHO,  Menteri Keuangan juga menetapkan COVID-19 sebagai bencana nasional yang mempengaruhi stabilitas  ekonomi  dan  produktivitas  masyarakat  sebagai  pekerja  maupun  pelaku usaha,  sehingga  perlu  dilakukan  upaya  pengaturan  pemberian  insentif  pajak  untuk mendukung penanggulangan dari dampak Coronavirus Disease 2019. Oleh karena itu, Menteri  Keuangan  serta  Direktorat  Jendral  Pajak  (DJP)  telah  mengeluarkan  beberapa kebijakan-kebijakan  baik  sebelum  maupun  sesudah  dinyatakan  sebagai  Pandemi COVID-19  seperti  Insentif  Pajak  yang  dapat  digunakan  masyarakat  khususnya  Wajib Pajak untuk mengurangi beban pajaknya di masa krisis COVID-19.
Menurut  Suandy  pengertian  insentif  pajak  adalah  suatu  pemberian  fasilitas perpajakan  yang  diberikan  kepada  investor  luar  negeri  untuk  aktivitas  tertentu  atau untuk  suatu  wilayah  tertentu.  Sedangkan,  menurut Black  Law  Dictionary  dalam Hasibuan,  2016  insentif  pajak  merupakan  sebuah  penawaran  pemerintah,  melalui manfaat pajak dalam suatu kegiatan tertentu, seperti kontribusi uang atau harta untuk kegiatan yang berkualitas.

## III. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  akan  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode deskriptif kualitatif, karena penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas  tentang  hubungan  antara  fakta  dengan  fenomena  yang  diteliti.  Teknik pengumpulan  data  yang  akan  digunakan  yaitu  teknik  observasi  (pengamatan)  dan teknik wawancara ( Interview), dimana data yang diperoleh dari dokumen yang ada di perusahaan.  Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer  dan data  sekunder.  Data  primer  yang  dimaksud  adalah  data  berupa  wawancara  dan observasi langsung dengan key inside informant atas PPN dan dokumen lainnya yang
berkaitan  dengan  PPN.  Sedangkan,  data  sekunder  dalam  penelitian  ini  yaitu menggunakan  berbagai  sumber  buku,  artikel,  dan  lainnya  yang  berkaitan  dengan penelitian PPN.
Penelitian  ini  mengambil  objek  PPN  dari  PT.  SMART  yang  berlokasi  di  Kota Tangerang  Banten  sejak  tanggal  14  Desember  2020  sampai  dengan  15  April  2021. PT. SMART didirikan pada tahun 2013, dan dikukuhkan sebagai PKP pada tahun 2014. Kegiatan usaha PT. SMART yaitu distributor BKP berupa furnitur, ATK, serta peralatan dan perlengkapan rumah tangga lainnya. Kemudian pada tahun 2018 PT. SMART juga mengembangkan  bisnisnya  ke  pemerintahan  atau  biasa  disebut  dengan business  to government  (B2G)  seperti  ecatalogue  yaitu  pengadaan  barang  dan  penyedia infrastruktur IT online shop.
Dengan  adanya  pengkukuhan  sebagai  PKP,  maka  Perusahaan  dapat mengkreditkan  PPN  atas  transaksi  penjualan  maupun  pembelian  perusahaan.  Objek penelitian yaitu penerapan PPN pada PT. SMART yang telah dikukuhkan sebagai PKP yang  terdaftar di  Kantor Pelayanan Pajak  Pratama  Tangerang.     Dalam  penelitian  ini key informant berasal dari departemen tax yang mengetahui bagaimana pelaksanaan pengenaan,  penghitungan,  dan  pelaporan  PPN.  Faktanya  berdasarkan  dari pengamatan  dan  observasi  peneliti  menemukan  bahwa:  (1)  PT.  SMART  mengalami lebih  bayar  (LB)  dalam  perhitungan  di  SPT  Masa  PPN  pada  tahun  2019  dan  tahun 2020;  (2)  dalam  hal  penyetoran  PPN,  PT.  SMART  pada  tahun  2019  dan  tahun  2020 tidak  ada  yang  perlu  disetorkan  karena  mengalami  SPT  LB,  kecuali  pada  tanggal  18 Mei 2020 terdapat pajak terutang yang harus disetorkan ke kas Negara; (3) Pelaporan PPN  yang  dilakukan  PT.  SMART  pada  tahun  2019  dan  tahun  2020  tidak  pernah terlambat, namun sering adanya pembetulan SPT; (4) Dalam masa pandemi COVID- 19  ini  PT.  SMART  ternyata  tidak  bisa  memanfaatkan  insentif  PPN  karena  tidak memenuhi  kriteria  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia Nomor  239/PMK.03/2020  yaitu  walaupun  perusahaan  menjual  barang  kebutuhan COVID-19  kepada  Rumah  Sakit  dan  Puskesmas,  jika Pihak  yang  dituju  dalam  hal  ini pembeli yang bertransaksi dengan PT. SMART bukan merupakan pihak yang ditunjuk untuk  penanganan  kasus  COVID-19  maka  PT  SMART  tidak  berhak  untuk memanfaatkan fasilitas berupa pembebasan PPN..

## IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Analisis  pengenaan  perhitungan  perusahaan  :  bahwa  Perhitungan  Pajak Keluaran (PK) bagi perusahaan atas setiap Faktur Pajak, dihitung dengan cara Dasar Pengenaan  Pajak  (DPP)  dikalikan  dengan  tarif  10%  (sepuluh  persen).  Kemudian  PK yang dipungut oleh PKP Penjual ini akan menjadi Pajak Masukan (PM) bagi penerima BKP dan/atau JKP. Seluruh perhitungan jumlah PK atas semua Faktur Pajak (FP) yang telah  diterbitkan  akan  di upload  ke  sistem  e-Faktur  (e-Tax).  Setelah  proses perhitungan dan pemungutan selesai maka akan dilakukan penyetoran pajak terutang ke  kas  negara  bagi  PKP  yang  memiliki  kurang  bayar,  atau  mengkompesasikan  LB bulan  sebelumnya  (jika  ada)  dengan  utang  pajak  masa  berikutnya  apabila  PM  lebih besar daripada PK. Dan apabila kelebihan tersebut tidak dikompensasikan maka dapat diminta restitusi setelah akhir tahun buku.
Analisis  penyetoran  perusahaan  :  bahwa  penyetoran  PPN  yang  dilakukan perusahaan  sudah  sesuai  dengan  ketentuan  UU  PPN  Pasal  15A  ayat  (1)  bahwa “Penyetoran Pajak  Pertambahan  Nilai  oleh  Pengusaha  Kena  Pajak  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya
setelah  berakhirnya  Masa  Pajak  dan  sebelum  Surat  Pemberitahuan  Masa  Pajak Pertambahan  Nilai  disampaikan”.  Dalam  perhitungan  PPN  Masa  Pajak  Januari  s.d. Desember  tahun  2019  serta  Masa  Pajak  Januari  s.d.  Maret  dan  Masa  Pajak  Mei  s.d. Desember  tahun  2020  mengalami  LB,  sehingga  perusahaan  tidak  terdapat  pajak terutang  yang  harus  disetorkan  ke  kas  Negara. Namun  pada Masa Pajak  April  tahun 2020  terdapat  pajak  terutang  yang  harus  disetorkan  ke  kas  Negara  yaitu  sebesar Rp16.160.111. Kekurangan bayar tersebut telah disetorkan pada tanggal 18 Mei 2020. Artinya  penyetoran  yang  dilakukan  oleh  PT.  SMART  belum  melewati  batas penyampaian SPT PPN sesuai UU PPN Pasal 15A ayat (2). Pada kasus LB, Perusahaan lebih  memilih  mengkompensasikan  ke  masa  pajak  berikutnya  sesuai  aturan  UU  PPN Pasal  9  ayat  (4),  serta  mengajukan  permohonan  restitusi  pada  akhir  tahun  buku sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4a) UU PPN.   Penyebab terjadinya LB  di  Perusahaan  ini  dikarenakan  banyaknya  transaksi  penjualan  ke  pemungut  PPN seperti  Bendaharawan  Pemerintah,  sehingga  yang  seharusnya  PPN  ditanggung  PKP akan tetapi sebaliknya PPN dipungut oleh pemungut PPN dan akhirnya menyebabkan lebih bayar.
Analisis  Pelaporan  Perusahaan  :  bahwa  dalam  pelaporan  PPN  yang  dilakukan Perusahaan  pada  Masa  Pajak  Januari  s.d.  Desember  tahun  2019  dan  Masa  Pajak Januari s.d. Desember tahun 2020 yang dilakukan perusahaan mengalami status SPT LB,  dan  sudah  sesuai  dengan  ketentuan  UU  PPN  Pasal  15A  ayat  (2)  UU  PPN menyebutkan  bahwa “Surat Pemberitahuan  Masa  Pajak  Pertambahan  Nilai disampaikan  paling  lama  akhir  bulan  berikutnya  setelah  berakhirnya  Masa  Pajak”. Dalam  menyampaikan  SPT  Masa  PPN  Perusahaan  sudah  dalam  bentuk  dokumen elektronik melalui platform Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) resmi dari DJP. Namun, pelaporan SPT Masa PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Desember tahun 2019 serta Masa Pajak Januari sampai dengan Mei, Juli, dan Desember tahun 2020 ini terjadi  pembetulan  dikarenakan  adanya  beberapa  Faktur  Pajak  Pengganti  baik  pada Faktur Pajak Keluaran dan Faktur Pajak Masukan. Beberapa penyebab kesalahan yang terjadi dalam Faktur Pajak ini yaitu : (1) kesalahan pada harga jual yang menjadi DPP nya,  dimana  PT.  SMART  membuat  pembulatan  angka  pada  harga  jual,  sedangkan permintaan  dari  lawan  transaksi  PT.  SMART  tidak  ingin  ada  pembulatan  angka;  (2) salah  menerbitkan  kode  FP  kepada  Bendahara  Pemerintah  yang  seharusnya  02, namun  terinput  kode  FP  01;  (3)  ketidaksesuaian  tanggal invoice  yang  lebih  dulu daripada  tanggal  penerbitan  FP  sehingga  menyebabkan  PT.  SMART  tidak  dapat mengkreditkan PM di dalam SPT nya; (4) salah penerapan perhitungan DPP dalam FP Masukan PT. SMART. Pembetulan SPT Masa PPN ini dapat dilakukan sebelum adanya tindakan  pemeriksaan  pajak  oleh  Direktur  Jendral  Pajak  dan  sebelum  terjadinya daluwarsa penetapan pembetulan SPT sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan (1a)  UU  KUP.  Dalam  kasus  SPT  PPN  Pembetulan  yang  dilakukan  oleh  PT.  SMART terhindar  dari sanksi  administrasi berupa bunga  2% (dua  persen) karena  status SPT masih PPN lebih bayar.
Equalisasi Peredaran Usaha ( omzet) berguna untuk memastikan apakah dalam satu  tahun  Pajak  peredaran  usaha  ( omzet)  antara  di  SPT  Tahunan  Badan  sama dengan penyerahan BKP dan/atau JKP di SPT Masa PPN. Analisis ekualisasi peredaran usaha  (omzet)  SPT  Tahunan  PPh  dengan  penyerahan  SPT  Masa  PPN  ini  biasanya dilakukan  ketika  peredaran  usaha  atau  peredaran  bruto  yang  dilaporkan  di  SPT Tahunan PPh berbeda dengan total nilai penyerahan kumulatif yang dilaporkan di SPT
Masa  PPN  selama  satu  tahun  buku,  serta  pengaruhnya  terhadap  laporan  arus  kas perusahaan.
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  pada  tahun  2019  dan  tahun  2020 menunjukkan  bahwa  adanya  selisih  yaitu  peredaran  usaha  pada  SPT  Tahunan  PPh pasal  25  Badan  tahun  2019  Rp82.687.636.930  lebih  besar  dibandingkan  SPT  Masa PPN  masa  pajak  2019  Rp82.647.695.135.  Artinya  di  tahun  2019  terdapat  selisih Rp39.941.795  dikarenakan  terdapat  penjualan  yang  tidak  berhubungan  langsung dengan kegiatan usaha perusahaan yaitu penjualan mobil sedan bekas direktur. Mobil sedan  yang  dijual  oleh  perusahaan  ini  awalnya  dibeli  untuk  kepentingan  direktur sebagai  fasilitas  kendaraan  dinas.  Menurut  Pasal  16D  UU  PPN,  penjualan  ini  adalah termasuk  aktiva  yang  menurut  tujuan  semula  tidak  untuk  diperjualbelikan  oleh  PKP. Namun,  penjualan  yang  dilakukan  PKP  Penjual  atas  mobil  sedan  ini  tergolong  ke dalam  Pasal  9  ayat  (8)  huruf  b  yang  menyatakan  bahwa “Pengkredita n  Pajak Masukan  tidak  dapat  diberlakukan  bagi  pengeluaran  untuk  perolehan  Barang  Kena Pajak  atau  Jasa  Kena  Pajak  yang  tidak  mempunyai  hubungan  langsung  dengan kegiatan  usaha”  dan  tergolong  kedalam Pasal  9  ayat  (8)  huruf  c  yang  menyatakan bahwa “Pengkreditan Pajak Masukan tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk perolehan  dan  pemeliharaan  kendaraan  bermotor  berupa  sedan  dan  station  wagon, kecuali  merupakan  barang  dagangan  atau  disewakan”.  Sehi ngga  penjualan  kembali atas  mobil  sedan  ini  tidak  terutang  PPN.  Sedangkan  pada  Masa  Pajak  tahun  2020 peredaran  usaha  pada  SPT  Tahunan  PPh  pasal  25  Badan  tahun  2020 Rp61.224.684.152  lebih  besar  dibandingkan  SPT  Masa  PPN  masa  pajak  2020 Rp61.093.768.540. Artinya di tahun 2020 terdapat selisih Rp130.915.612 dikarenakan terdapat penjualan yang tidak berhubungan dengan kegiatan usaha perusahaan yaitu penjualan  mess  karyawan  yang  pada  awal  tahun  perolehan  PM  yang  diperoleh Perusahaan tidak dapat dikreditkan. Sehingga penjualan kembali (Pasal 16D UU PPN) atas mess karyawan ini tidak terutang PPN sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf c UU PPN.
Hambatan  yang  di  hadapi  Perusahaan  dalam  pelaksanaan  pemungutan  PPN, yaitu: (1) Sumber Daya Manusia (SDM) : Kurangnya staf yang mempunyai sertifikasi Brevet  A&B  di  bagian  keuangan  sehingga  SDM  pada  departemen  perpajakan kekurangan  tenaga  ahli,  maka  diperlukan  Koreksi  akan  kesalahan  harga  jual,  kode NSFP, tanggal invoice dengan FP, dan hal-hal yang menjadi penetapan DPP di Faktur Pajak  menggunakan  E-Faktur  memerlukan  proses  yang  lebih  lama  dibandingkan dengan  proses  secara  manual;  (2)  Kelengkapan  data  atau  dokumen  yang  terkait dengan  Faktur  Pajak  Masukan  yang  kurang  tertata  rapi  untuk  keseluruhan  data pembelian yang diterima oleh bagian perpajakan. Hal ini dapat menimbulkan masalah pada saat penyusunan SPT Masa PPN.
Upaya  yang  dilakukan  perusahaan:  (1)  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  : Meningkatkan skill pengetahuan bagi staff keuangan yang tidak memiliki background perpajakan  dengan  cara on  the  job  training,  misalnya  memfasilitasi  staff  keuangan untuk  mengikuti  pelatihan  Brevet  A&B;  (2)  Sebelum  dilakukan  penerbitan  ( upload) Faktur  Pajak  melalui  E-Faktur,  semua  isian  data  seperti  :  harga  jual,  kode  NSFP, tanggal invoice dengan FP, dan hal-hal yang menjadi penetapan DPP perlu dilakukan pengecekan  berulang (double  check)  sehingga  terhindar  dari  kesalahan  teknis;  (3) Perusahaan  harus  melakukan  pembagian  tugas  kepada  staf,  agar  tidak  terjadi kesalahan pada saat pengarsipan data untuk kepentingan pelaporan SPT Masa PPN.

## V. KESIMPULAN
Dalam  hal  pelaksanaan  kewajibannya  yaitu  perhitungan,  pengenaan, penyetoran,  dan  pelaporan  PPN  PT.  SMART  telah  sesuai  dengan  ketentuan  UU  PPN pasal 7 ayat (1) sampai ayat (3), Pasal 15A ayat (1), dan Pasal 15A ayat (2).
Saran yang diberikan peneliti terkait permasalahan dalam penelitian ini yaitu : (1)  Perusahaan  sebaiknya  mengikutsertakan  staf  keuangan  yang  tidak  mempunyai pendidikan  formal  dibidang  perpajakan  dengan  mendaftarkan  staf  tersebut  untuk mengikuti  pendidikan  non  formal  yaitu  minimal  Brevet  A&B,  serta  aktif  dalam mengikuti training,  webinar,  ataupun  seminar  yang  dapat  menambah  skill pengetahuan  di  bidang  perpajakan;  (2)  dikarenakan  peraturan  perundang-undangan perpajakan  bersifat  dinamis  maka  perusahaan  juga  harus  berkoordinasi  dengan account representative (AR) di KPP agar selalu up to date mengikuti perkembangan peraturan  yang  berlaku;  (3)  perusahaan  harus  memperhatikan  kelengkapan  urutan data,  seperti  Faktur  Pajak  Masukan  yang  diterima  oleh  bagian  administrasi  harus diperhatikan  dengan  teliti  sebelum  dikirim  ke  bagian  perpajakan.  Maka  dari  itu diperlukan  komunikasi  yang  baik  untuk  setiap  unit,  guna  meminimalisir  terjadinya pembetulan SPT lebih dari satu kali pada saat pelaporan SPT Masa PPN.

## DAFTAR PUSTAKA

## Literatur
Ritonga, A. (2017). Pengantar Ilmu Hukum Pajak & Perpajakan Indonesia.
Ayza, Bustamar. (2017). Hukum Pajak Indonesia, Jakarta: Kencana Daryadi  KS,  Waluyo,  (2013) Diktat  Pengantar  Perpajakan  Kuliah  Sekolah  Tinggi Perpajakan Indonesia. Jakarta
Suandy, E. (2013). Perencanaan Pajak. Jakarta: Salemba Empat
Gunadi. (2016). Panduan Komprehensif Ketentuan Umum Perpajakan (KUP). Cibubur:
Bee Media Indonesia,
Hasibuan,  B.M.  (2016,  Oktober), Sekilas  Tentang  Insentif  Pajak,  https://business- law.binus.ac.id/2016/10/17/sekilas-tentang-insentif-pajak/,  diakses  tanggal 21 Januari 2021.
Kementerian Keuangan. (2020). Laporan Keuangan  Pemerintah Pusat. Diakses dari https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/laporan/laporan-keuangan- pemerintah-pusat/ , diaskes tangal 21 Januari 2021
Resmi, S., (2011). Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat,
Rosdiana,  H.  &  Irianto,  E.S.  (2011). Panduan  Lengkap  Tata  Cara  Perpajakan  di Indonesia. Jakarta :Visi Media
Sugihantono, A., dkk. (2020). Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19), Jakarta: Kementerian Kesehatan RI,
Sukardji, U. (2015). Pajak Pertambahan Nilai Edisi Revisi.  Jakarta: Rajagrafindo,
Soemitro, R. (1998). Pengantar Singkat Hukum Pajak. Bandung: Eresco,
Utomo, D., Setiawanta, Y., dan Yulianto, A. (2011). Perpajakan Aplikasi dan Terapan. Yogyakarta: C.V Andi Offset.

## Undang-Undang dan Peraturan Terkait
Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945.
……………………, Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata  Cara  Perpajakan  sebagaimana  telah  beberapa  kali  diubah  terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
……………………, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah  beberapa  kali  diubah  terakhir  dengan  Undang – Undang  Nomor  11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
……………………, Peraturan  Pemerintah  Nomor  1  Tahun  2012  tentang  Pelaksanaan Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  2009  tentang Pajak  Pertambahan  Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
……………..……, Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  9  Tahun  2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.
……………..……, Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor 239/PMK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
……………..……, Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  242/PMK.03/2014  tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak.
……………..……, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak.