## Efektivitas Pelayanan Perizinan Usaha Perdagangan Melalui Program Papa Joss Di Kabupaten Padang Pariaman
Afif Syarifudin Yahya 1 dan Arib Zhafran Amzan 2
1,2 Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Indonesia Administrasi Pemerintahan Daerah, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Indonesia Email: afifsyarifudinyahya@ipdn.ac.id
Abstrak, Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  dan  mendeskripsikan efektivitas  dari  Program  PAPA  JOSS  dalam  pelayanan  Izin  Usaha  Perdagangan  di Kabupaten  Padang  Pariaman.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah penelitian  deskriptif  kualitatif  dengan  pendekatan  induktif  untuk  menggambarkan objek  penelitian  berdasarkan  fakta  di  lapangan.  Teknik  pengumpulan  data dilaksanakan  dengan  cara  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi.  Kemudian dianalisi  melalui  reduksi  data,  penyajian  data  dan  penarikan  kesimpulan.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program PAPA JOSS di Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan dari lima dimensi yang dikaji sudah berjalan secara efektif. Hal ini dapat dilihat  dari  meningkatnya  jumlah  masyarakat  yang  mengurus  perizinan, meningkatnya indeks kepuasan masyarakat, dan masyarakat sangat terbantu karena tidak  perlu  mengeluarkan  uang  dan  tenaga  untuk  datang  langsung  ke  kantor  dalam rangka pengurusan pelayanan perizinan usaha perdagangan.
Kata  Kunci: Efektivitas,  Pelayanan  Perizinan  Usaha  Perdagangan,  Program  PAPA JOSS, Kabupaten Padang Pariaman
Abstract, the  purpose  of  this  research  was  to  determine  and  describe  the effectiveness of  the  PAPA  JOSS  Program  in  Padang  Pariaman  Regency.  The  method used in this research is descriptive qualitative with an inductive approach h to describe the object of research based on facts in the field. The data collection technique used is by means of observation, interviews, and documentation. The data analysis technique used  is  data  reduction,  data  presentation  and  conclusion  drawing.  The  results  show that  the  PAPA  JOSS  Program  in  Padang  Pariaman  Regency  is  based  on  the  five dimensions  studied  have  been  running  effectively. This  can  be  seen  from  the increasing number of people who take care of licensing, the increase in the community satisfaction index, and the community is greatly helped because they do not need to spend  money  and  energy  to  come  directly  to  the  office  to  arrange  trading  business licensing services.
Keywords: Effectiveness, Trading Business Permitted Services, PAPA JOSS Program, Padang Pariaman Regency

## Pendahuluan
Pemerintah  berkewajiban  menyediakan  pelayanan  publik  yang  berkualitas sebagai  bentuk  pemenuhan  kebutuhan  masyarakat  (Sagita,  2018).  Secara  filosofis, Pemerintah  dibentuk  bukan  untuk  melayani  diri  sendiri  tetapi  untuk  memberikan pelayanan  kepada  masyarakat  (Rasyid,  2000).  Pemenuhan  pelayanan  publik  yang berkualitas  merupakan  mandat  Konstitusi  (Undang  Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945, 1945). Bentuk pelayanan publik dapat berupa barang atau jasa (Hasanah,  2016).  Tetapi  dalam  praktiknya  masih  ditemukan  pelayanan  yang  berbelit- belit  (Marini,  2019),  masih  ditemukan  pungutan  liar  (Yasa  et  al.,  2021),  dan  belum memberikan dampak positif yang dirasakan langsung oleh masyarakat (Rukayat, 2017).
Pemerintah telah menetapkan desain besar reformasi birokrasi guna perbaikan pelayanan  publik  dan  perbaikan  fundamental  struktural  pemerintahan  (Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, 2010).  Pada  Sidang  Majelis  Permusyawaran  Rakyat  tanggal  20  Oktober  2019  pun ditekankan kembali pentingnya perubahan konkrit peningkatan pelayanan publik (Surat Edaran  MENPANRB  Nomor  389  Tahun  2019  Tentang  Langkah  Strategis  Dan  Konkret Penyederhanaan  Birokrasi,  2019).  Karena  hingga  saat  ini  orientasi  birokrasi  dominan digerakkan  oleh  peraturan  dibanding  dengan  substansi  (Yasa  et  al.,  2021).  Sehingga perlu perbaikan struktural dan fundamental (Adlin, 2018).
Kemajuan  teknologi  era  revolusi  industri  4.0  diharapkan  mampu menstranformasi  penyelenggaraan  pelayanan  publik  yang  lebih  berkualitas  (Karno  et al.,  2020).  Hal  ini  sejalan  dengan  mandat  Undang-Undang  Pelayanan  Publik  yang mengarahkan  adanya  perbaikan  pelayanan  dengan  memanfaatkan  kemajuan pengetahuan dan teknologi informasi (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan  Publik,  2009).  Diharapkan  dengan  kemajuan  teknologi  maka  struktur birokrasi  dalam  pelayanan  publik  dapat  disederhanakan  dan  tidak  lagi  berjenjang (Khairi, 2022). Hingga saat ini kebijakan penyederhanaan birokrasi guna meningkatkan pelayanan publik masih berjalan sesuai dengan arahan Pemerintah (Peraturan Menteri PANRB  Nomor  25  Tahun  2021  Tentang  Penyederhanaan  Struktur  Organisasi  Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, 2021).
Pelayanan  publik  merupakan  kegiatan  memenuhi  kebutuhan  publik  (Sawir, 2020).  Publik  sendiri  dapat  diartikan  sebagai  mayarakat  secara  umum  atau  negara (Mulyawan,  2016).  Pelayanan  publik  mencakup  seluruh  pelayanan  yang  dibutuhkan oleh  setiap  warga  negara  (Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009  Tentang  Pelayanan Publik,  2009).  Baik  yang  berupa  pelayanan  administrative,  jasa,  maupun  barang (Keputusan  MenPANRB  Nomor  63  Tahun  2003  Tentang  Pedoman  Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, 2003). Seyogyanya pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah harus efektif, efisien, responsif, jelas dan terbuka (Sawir, 2020).
Untuk  mendukung  pelayanan  yang  berkualitas,  penyelenggaraan  pemerintahan di  daerah  diselenggarakan  melalui  asas  desentralisasi  dengan  menyerahkan  urusan pemerintahan  dari  pemerintah  pusat  terhadap  pemerintah  daerah  dalam  mengatur maupun  mengurus  sendiri  pemerintahanya.  Demi  mewujudkan  desentralisasi  maka daerah diberikan otonomi daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah agar bisa  mendorong  terciptanya  kesejahteraan  masyarakat  dalam  pemberdayaan, peningkatan  pelayanan,  maupun  peran  serta  masyarakat  (Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, 2014). Pemerintah memiliki banyak aspek yang  akan  diselenggarakan  baik  dari  segi  pelayanan,  pengadaan,  pendanaan,  dan pendidikan serta pelatihan. Pelayanan yang responsif dan masif menjadi acuan terhadap
suksesnya pemerintah untuk melaksanakan kewajibannya sebagai pelayan masyarakat. Pelayanan publik juga menjadi isu strategis karena masih banyak pelayanan yang harus ditingkatkan  untuk  pelayanan  yang  terbaik,  efektif  maupun  efisien.  Pelayanan  publik sekarang  belum  bisa  menghasilkan  kualitas  yang  sesuai  dengan  harapan  masyarakat, karena  masih  banyak  ditemukan  kelemahan-kelemahan,  seperti  kurangnya  partisipasi masyarakat  dalam  mendukung  pelayanan  pemerintah,  Salah  satu  contohnya  adalah mendukung pelayanan dalam hal pelayanan perizinan, yang mana pelayanan ini menjadi salah satu syarat administratif dalam melakukan apapun seperti mendirikan usaha atau perdagangan  yang  harus  melalui  pelayanan  pemerintah.  Finer  dalam  (Ndraha, 2003)menyatakan  bahwa  dimensi  pelayanan  yang  diberikan  pemerintah  mencakup  2 (dua) hal yaitu: civil service dan public service.
Usaha  perdagangan  yaitu  suatu  usaha  yang  kegiatan  utamanya  melaksanakan pembelian  suatu barang  ataupun  produk  yang  selanjutnya  barang  maupun  produk  itu dijual ulang dan mendapatkan keuntungan tanpa adanya perubahan kondisi dari barang yang  dijual.  Dalam  usaha  perdagangan  perlu  adanya  izin  untuk  mendirikan  usaha. Terlebih  lagi  jika  usaha  perdagangan  yang  didirikan  ini  cukup  besar  sehingga  pelaku usaha harus mendaftarkan kegiatan perdagangan kalian untuk mendapatkan izin usaha. Izin untuk menjalankan usaha perdagangan ini disebut dengan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), SIUP ini merupakan dokumen yang wajib dimiliki oleh badan usaha atau perorangan yang ingin mendirikan usaha perdagangan. Meski hanya pedagang regional yang skalanya kecil maka sebaiknya harus memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan atau SIUP.  Pemegang  SIUP  tidak  harus  selalu  pedagang  berskala  besar,  tetapi  aturan  ini diberlakukan  untuk  semua  jenis  pedagang.  Adapun  contohnya  terdapat  di  Kabupaten Padang  Pariaman  bahwa  masih  kurangnya  kesadaran  masyarakat  untuk  mengurus perizinan  izin  usaha  perdagangan  padahal  sudah  terdapat  himbauan  kepala  daerah untuk  melakukan  pengurusan  perizinan  tersebut.  Secara  tegas  dijelaskan  dalam (Peraturan  Bupati  Kabupaten  Padang  Pariaman  Nomor  4  Tahun  2017  Tentang Pelimpahan  Kewenangan  Di  Bidang  Perizinan  Dan  Non  Perizinan  Terhadap  Perangkat Daerah  Yang  Melaksanakan  Urusan  Pemerintahan  Bidang  Penanaman  Modal,  2017), yang  dengan  jelas  berisikan  anjuran  mengurus  perizinan  sesuai  dengan  peraturan Bupati  tersebut.  Walaupun  sudah  ada  peraturan  Bupati  yang  mengaturnya,  namun masih  banyak  yang  belum  sadar  dalam  melaksanakan  peraturan  Bupati  tersebut. Terdapat  dua  kemugkinan  penyebab  kurangnya  kesadaran  masyarakat  ini  yaitu  dari masyarakat  itu  sendiri  dan  juga  dari  Pemerintah  sebagai  penyelenggara  pelayanan. Melihat suasana sekarang ini masih dalam keadaan pandemi Covid 19, Nampak adanya penurunan  partisipasi  masyarakat  dalam  melaksanakan  pelayanan  perizinan.  Dalam penyelenggaraan  pelayanan  kepada  masyarakat,  Pemerintah  harus  mengatasi kesadaran masyarakat untuk melaksanakan pelayanan tersebut seperti memaksimalkan tata pemerintahan dan kinerja aparat pemerintahnya serta menggunakan teknologi agar memudahkan  pelaksanaan  pelayanan.  Penyebab  dari  masyarakat  yang  belum  sadar tentang pentingnya mendapatkan pelayanan pemerintah terutama dalam hal perizinan karena  kurangnya  sosialisasi  pemerintah  kepada  masyarakat  dan  standar  operasional prosedur pada pelayanan pemerintahan yang dilalui itu rumit dan berbelit-belit. Salah satunya  dalam  hal  pelayanan  perizinan  yang  membuat  masyarakat  harus  bolak-balik untuk  mengantar  dokumen  dan  mengambil  kembali  dokumen  perizinan  yang dibutuhkan.
Menurut  (Peraturan  Presiden  Nomor  95  Tahun  2018  Tentang  Sistem Pemerintahan  Berbasis  Elektronik,  2018)  menyatakan  bahwa  “Sistem  Pemerintahan
Berbasis Elektronik penting dalam menciptakan pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif,  transparan,  serta  akuntabel  maupun  pelayanan  publik  yang  berkualitas  atau terpercaya”.  Pelaksanaan  e-  government  ialah  upaya  penyelenggaraan  pemerintahan dengan  menggunakan  elektronika  dalam  rangka  meningkatkan  pelayanan  publik  yang efektif  maupun  efisien  dan  mampu  untuk  menjawab  tuntutan  perubahan  yang  efektif. Pesatnya  perkembangan  teknologi  saat  ini  membuat  banyak  proses  perizinan  yang sudah  ada  mengalami  berbagai  perubahan.  Proses  perizinan  yang  dahulunya  harus dilakukan  dengan  manual,  sekarang  ini  sudah  bisa  dilaksanakan  melalui  online. Perubahan  yang  dilakukan  ini  harusnya  bisa  memberikan  kemudahan  terhadap masyarakat,  tak  terkecuali  mereka  yang  sedang  mau  mengurus  perizinan  untuk mendirikan  usaha  agar  lebih  praktis  dan  tidak  terhambat.  Untuk  mendukung kemudahan  ini  dibuat  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  tahun  2018  mengenai Pelayanan  Perizinan  Berusaha  Terintegrasi  Secara  Elektronik  yang  dinamakan  sistem perizinan online single submission , sesuai dengan anjuran pemerintah baik pelaku usaha yang sudah mendapat surat izin atau yang belum mendapat surat izin harus mengurus kembali melalui sistem Online single submission ini, akan tetapi sistim perizinan dengan menggunakan  metode  ini  masih  banyak  yang  belum  diketahui  masyarakat  dan masyarakat masih banyak yang belum mengerti cara pengurusan izin melalui sistem ini, online single submission ialah Perizinan yang dibuat oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, pimpinan lembaga, Gubernur, dan Bupati dangan sistem elektronik yang terintegrasi.  Untuk  mendukung  program  pemerintah  tersebut  pada  tahun  2018  Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu, dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman menerbitkan  Surat  Keputusan  (Surat  Keputusan  Kepala  Dinas  Penanaman  Modal, Pelayanan  Terpadu,  Dan  Perindustrian  Kabupaten  Padang  Pariaman  Nomor  35  Tahun 2018 Tentang Inovasi Pelayanan Prioritas Online Single Submission, 2018), inovasi itu di  beri  nama  program  PAPA  JOSS  (Padang  Pariaman  Jemput Online  Single  Submission ) yang  bertujuan  untuk  membantu  masyarakat  dalam  mengurus  perizinan  terkhusus untuk  izin  usaha  perdagangan  melalui  sistem  online  single  submission  dengan  cara turun  langsung  ke  lapangan  dan  juga  meminimalisir  biaya  yang  dikeluarkan  maupun waktu  yang  dibutuhkan  bisa  lebih  hemat  dan  efisien,  program  ini  pun  masih  berjalan sampai sekarang. Program PAPA JOSS ini merupakan sebuah inovasi yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
Beberap penelitian terdahulu yang relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan dan  perbandingan  antara  lain  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Sylvia,  2020)  yang berjudul  efektivitas  website  easy  perizinan  online  oleh  Dinas  Penanaman  Modal  Dan Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kota  Batam.  Dalam  penelitian  ini,  dikatakan  bahwa pelaksanaan  perizinan  online  oleh  DPMPTSP  belum  terlalu  efektif  menurut  teori efektivitas  yang  ada,  dikarenakan  masih  ada  kekurangan  di  daerah-daerah  terpencil yang  masih  sulit  untuk  mengakses  perizinan  secara  online,  juga  sarana  dan  prasarana yang  belum  maksimal.  Oleh  sebab  itu,  secara  keseluruhan  pengukuran  efektivitas perizinan  online  oleh  DPMPTSP  ini  dinilai  belum  efektif  dalam  pelaksanaannya. Penelitian  dilakukan  oleh  (Lanumansya,  2018)  yang  berjudul  implementasi  program SiCANTIK  di  Dinas  Penanaman  Modal  Dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu. Dalam penelitian ini, bisa disimpulkan bahwasannya implementasi  program  SiCANTIK  di  Kabupaten  Bengkulu  masih  belum  optimal.  Hal tersebut  dikarenakan  sumber  daya  aparatur  yang  ahli  dalam  pengoperasian  program SiCANTIK  masih  kurang  memadai.  Sarana  atau  prasarana  yang  ada  pun  masih  kurang dan  jaringan  internet  yang  belum  stabil,  Peraturan  Daerah  yang  mengatur  tentang
program SiCANTIK sampai saat ini juga belum ada. Kemudian penelitian juga dilakukan oleh  (Marlina,  2017)  yang  berjudul  efektivitas  sistem  perizinan  online  dan tracking sistem oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak. Dalam  penelitian  ini,  disebutkan  bahwasannya  pelaksanaan  perizinan  online  oleh DPMPTSP  sudah  efektif  berdasarkan  teori  efektivitas  yang  di  ambil.  Tetapi,  masih terdapat  kekurangan  di  daerah-daerah  terpencil  yang  cukup  sulit  dalam  mengakses perizinan secara online, maupun sarana dan prasarana yang belum maksimal. Namun, secara  keseluruhan  pengukuran  efektivitas,  perizinan  online  oleh  DPMPTSP  ini  dinilai sudah cukup efektif dalam pelaksanaannya. Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dan  belum  dilakukan  oleh  penelitian  terdahulu,  dimana  konteks  penelitian  yang dilakukan  yakni  penelitian  yang  dilakukan  (Sylvia,  2020)  yaitu  metode  deskriptif- kualitatif memiliki tujuan untuk mengetahui efektivitas dari Website perizinan online di DPMPTSP,  faktor  yang  mendukung  dan  yang  menghambat,  atau  apa  upaya  yang dilakukan oleh DPMPTSP untuk menangani masalah-masalah yang dihadapi. Kemudian dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Lanumansya,  2018)  dengan  menggunakan metode  deskriptif-kualitatif  yang  punya  tujuan  untuk  mengetahui  bagaimana implementasi  program  SiCANTIK  di  Kabupaten  Bengkulu,  apa  saja  faktor-  faktor  yang mempengaruhi,  dan  upaya  apa  yang  dilakukan  oleh  DPMPTSP  dalam  mengatasi masalah-masalah yang terjadi. Penelitian terkait pelayanan juga dilakukan oleh (Yahya, 2022)  yang  fokus  pada  efektivitas  pengelolaan  pengaduan  pada  aplikasi  SP4N-LAPOR yang  menunjukkan  belum  efektif.  Dan  penelitian  lainnya  oleh  (Marlina,  2017)  dengan metode  deskriptif-kualitatif  mempunyai  tujuan  untuk  mengetahui  efektivitas  dari perizinan online di DPMPTSP, faktor yang mendukung ataupun yang menghambat, serta upaya yang dilakukan oleh DPMPTSP untuk mengatasi masalah yang dihadapi.
Efektivitas  merupakan  ukuran  berhasil  tidaknya  pencapaian  tujuan  sebuah organisasi  menggapai  targetnya.  Jika  sebuah  organisasi  mencapai  tujuannya  maka organisasi  itu  sudah  berjalan  dengan  efektif.  Tolak  ukur  efektif  melihatkan  jangkauan akibat atau dampak dari keluaran program untuk menggapai tujuan program. Semakin banyak  peran  output  yang  didapatkan  melalui  pencapaian  tujuan  dan  target  yang ditetapkan,  maka  semakin  efektif  proses  kerja  sebuah  unit  organisasi  (Mardiasmo, 2017).  Sedangkan  menurut  (Wiyono,  2017)  efektifitas  diartikan  suatu  kegiatan  yang dilaksanakan  dan  memiliki  dampak  serta  hasil  sesuai  dengan  yang  diharapkan. Maksudnya  Efektifitas  suatu  program  itu  harus  memberikan  pengaruh  kepada masyarakat serta sesuai dengan tujuan dan harapan yang telah di tentukan sebelumnya. Kemudian  menurut  (Ravianto,  2014)  efektivitas  ialah  seberapa  baik  pekerjaan  yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Artinya  apabila  suatu  pekerjaan  dapat  diselesaikan  sesuai  dengan  perencanaan,  baik dalam  waktu,  biaya,  maupun  mutunya  maka  dapat  dikatakan  efektif.  Sebuah  kegiatan disebut  efisien  bila  dilakukan  dengan  betul  atau  sesuai  aturan,  kalau  disebut  efektif apabila kegiatan itu dilakukan dengan betul atau memberi hasil yang bermanfaat, Target dan hasil perencanaan seringkali tidak sesuai dengan yang ditargetkan. efektivitas dapat digunakan  sebagai  suatu  tolak  ukur  keberhasilan  dari  kegiatan  yang  dilakukan  oleh suatu organisasi, instansi atau kelompok lain.
Untuk  mengukur  tingkat  efektivitas  suatu  program,  (Sutrisno,  2007) menggunakan  5  indikator  yakni:  Pemahaman  program,  Tepat  sasaran,  Tepat  waktu, Tercapainya tujuan, dan Perubahan nyata. Pemahaman program, yakni dilihat seberapa jauh  rakyat  bisa  memahami  kegiatan  suatu  program  melalui  latihan  ataupun  tentang sosialisasi  mengenai  program  yang  sudah  dibuat.  Tepat  sasaran,  yakni  dapat  dilihat
melalui  pengetahuan  yang  sudah  diberi  pengelola  suatu  program  melalui  pemahaman pengetahuan  ialah  target  keterampilan  yang  sudah  tepat  dalam  program  itu.  Tepat waktu, yakni dilihat dalam penggunaan waktu untuk melaksanakan program yang sudah direncanakan  itu  apa  sudah  sesuai  dengan  yang  diharapkan  sebelum  itu.  Tercapainya tujuan,  yakni  diukur  melalui  pencapaian  target  kegiatan  suatu  program  yang  sudah berjalan,  baik  melalui  pelatihan  ataupun  kegiatan  lain.  Perubahan  nyata,  yakni  diukur melalui  seberapa  jauh  kegiatan  ini  memberi  sebuah  efek  dan  dampak  atau  perubahan yang nyata terhadap rakyat setempat.
Berdasarkan  fenomena  yang  terjadi,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui dan  mendeskripsikan  efektivitas  dari  Program  PAPA  JOSS  dalam  pelayanan  perizinan usaha  Perdagangan  di  Kabupaten  Padang  Pariaman  dnegan  menggunakan  indikator yang dijelakan oleh (Sutrisno, 2007).

## Metode Penelitian
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif kualitatif  dengan  pendekatan  induktif  untuk  menggambarkan  objek  penelitian berdasarkan  fakta  di  lapangan.  Penelitian  deskriptif  ini  yakni  penelitian  yang memfokuskan  perhatiannya  terhadap  permasalahan  sebagaimana  adanya  waktu penelitian  itu  dilakukan,  Disebut  deskriptif  dikarenakan  berguna  untuk  mendapat penjelasan  yang  objektif.  penelitian  induktif  adalah  suatu  riset  yang  mengedepankan sebuah  fakta  dalam permasalahan  sosial yang  kemudian  dilakukan  analisis  secara mendalam melalui pertanyaan.
Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa indikator yang diguankan untuk mengetauhi efektivitas Program PAPA JOSS didasarkan atas penjelasan (Sutrisno, 2007)  yang  meliputi:  Pemahaman  program,  Tepat  sasaran,  Tepat  waktu,  Tercapainya tujuan,  dan  Perubahan  nyata.  Teknik  pengumpulan  data  dilaksanakan  dengan  cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.  Penentuan informan dilakukan melalui teknik purposive, dimana penetapan informan telah dibuat berdasarkan tujuan dan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Informan dari penelitian ini berjumlah 10 (sepuluh) orang sebagai berikut:
Tabel 1. Tabel Informan Penelitian
NO INFORMAN JUMLAH 1 Kepala Dinas 1 2 Sekretaris Dinas 1 3 Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan 1 4 Kepala Seksi Data dan Informasi 1 5 Petugas Pelayanan 1 6 Pelaku Usaha 5 TOTAL 10 Diolah oleh peneliti pada tahun 2022
Pertimbangan  dari  pemilihan  informan  yang  tertera  pada  tabel  di  atas,  dipilih karena  informan  diatas  mempunyai  pengetahuan  tentang  informasi  yang  dibutuhkan oleh  peneliti,  dimana  informan  diatas  bisa  dibagi  dalam  dua  unit  yaitu  yang  melayani dan  yang  dilayani.  Disini  peneliti  memilih  pelaku  usaha  menjadi  salah  satu  informan dikarenakan  pelaku  usaha  merupakan  salah  satu  objek  penting  tentang  bagaimana program itu bisa berjalan lancar, dan juga peneliti disini bisa membandingkan mengenai informasi  yang  disampaikan  oleh  petugas  pelayanan  program  PAPA  JOSS  dengan informasi yang disampaikan oleh pelaku usaha selaku penerima layanan dari program

## PAPA JOSS ini.
Teknisk  analisis  data  dialkukan  melalui  reduksi  data,  penyajian  data  dan penarikan kesimpulan. Dengan adanya reduksi data, data kualitatif bisa disederhanakan atau  di  ubah  dalam  berbagai  cara  melalui  seleksi  yang  ketat.  Melalui  uraian  singkat, menggolongkannya  kedalam  suatu  pola  yang  lebih  luas,  dan  yang  lainnya.  Kemudian dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan,  hubungan  antar  kategori,  flowcard  dan  yang  lainnya.  Dengan  menyajikan  data, maka  akan  memudahkan  dalam  memahami  apa  yang  terjadi,  merencanakan  kerja berikutnya berdasarkan apa yang sudah dipahami. Dan terakhir penarikan kesimpulan untuk memberikan gamabran akhir bagaimana hasil penelitian.

## Hasil Dan Pembahasan
Program  PAPA  JOS  merupakan  inovasi  dari  Pemerintah  Kabupaten  Padang Pariaman dalam rangka mendukung percepatan implementasi pelayanan perizinan yang terintegrasi  secara  elektronik  atau Online  Single  Submission (OSS)  (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara  Elektronik,  2018).  Inovasi  ini  juga  menjawab  beberapa  permasalahan  dalam implementasi  sistem  ini,  diantaranya  ketidaktahuan  pelaku  usaha,  sebagian  pelaku usaha yang masih gagap dalam mengoperasikan sistem ini, dan pelaku usaha yang sudah memiliki  izin  merasa  enggan  untuk  merubah  perizinannya  kedalam  aplikasi  Online Single  Submission  ini.  Program  ini  telah  berjalan  sejak  tahun  2018  sampai  dengan sekarang,  pada  awal  di  berlakukanya  program  PAPA  JOSS  ini  langsung  mendapatkan respon  yang  baik  dari  masyarakat  karena  dengan  adanya  program  ini  masyarakat menjadi antusias untuk membuat surat izin usaha perdagangan karena dengan program ini pengurusan surati izin menjadi lebih efektif karena tak perlu ribet untuk datang ke kantor, cukup tunggu saja di tempat masing masing dan nantinya petugas dari program PAPA  JOSS  ini  lah  yang  mendatangi  tempat  masyarakat  tersebut.  Seiring  berjalannya waktu pada saat terjadi wabah Covid-19 pelayanan dari program PAPA JOSS ini sedikit terjadi penurunan dikarenakan anjuran pemerintah untuk membatasi kegiatan di luar, kebanyakan dari pegawai bekerja dari rumah dan hanya beberapa kali kerja di kantor, akan  tetapi  walaupun  begitu  program  PAPA  JOSS  tetap  berjalan  walaupun  waktu operasionalnya lebih sedikit dan dibatasi.
Untuk  mengetahui  tingkat  efektivitas  program  PAPA  JOSS  menggunakan indikator  yang  dijelaskan  oleh  (Sutrisno,  2007)  yang  meliputi:  Pemahaman  program, Tepat  sasaran,  Tepat  waktu,  Tercapainya  tujuan,  dan  Perubahan  nyata.  Pemilihan indikator  ini  sebagai  unit  analisis  karena  sangat  cocok  untuk  mendeskripsikan efektivitas program PAPA JOSS. Selain itu, pemilihan indikator ini juga berbeda dengan penelitian-penelitian  sebelumnya.  Adapun  hasil  penelitian  berdasarkan  indikator  yang dijelaskan oleh (Sutrisno, 2007)diuraikan sebagai berikut:

## Pemahaman Program
Pemahaman  program  yaitu  sejauhmana  seseorang  bisa  mengerti  dan  paham tentang suatu program yang sedang berjalan. Disini pemahaman program diukur dalam dua  aspek  yaitu  petugas  dan  masyarakat,  kemudian  diukur  juga  melalui  sejauhmana seseorang  bisa  paham  dan mengerti  tentang  suatu  program  yang  berjalan  dan  apakah sudah  ada  upaya  sosialisasi  tentang program  yang  akan  dijalankan  tersebut.  Tingkat kepahaman  petugas  dan  masyarakat  tentang  suatu  program  menjadi  salah  satu  tolak ukur  untuk  mengetahui  tingkat  efektivitas  program  PAPA  JOSS,  Program  ini  bisa
dibilang  efektif  karena  sudah  berhasil  membuat  masyarakat  paham  tentang  proses perizinan  melalui  sistim online  single  submission .  Pemerintah  Kabupaten  Padang Pariaman  sudah  melakukan  pelatihan  mengenai  perizinan  melalui  sistim  online  single submission  kepada  para  petugas  pelayanan  khusus  yang  ditunjuk  untuk  menjalankan program PAPA JOSS sehingga para petugas menjadi paham tentang sistim oss, dari sisi lain  masyarakat  juga  sudah  paham  tentang cara  mengoperasikan  sistim  oss  ini  karena adanya  sosialisasi  dari  para  petugas  pelayanan  perizinan.  Sosialisasi  menjadi  hal  yang sangat  penting  dalam  kelancaran  berjalannya  suatu  program,  karena  dengan  adanya sosialisasi  dapat  membuat  seseorang  terbantu  dan  bertambah  ilmu  mengenai  suatu program  yang  disosialisasikan  itu,  sehingga  nantinya  setelah  dilaksanakan  sosialisasi seseorang  bisa  paham  tentang  apa  yang  telah  di  sosialisasikan  itu.  Pemerintah Kabupaten  Padang  Pariaman  sudah  melakukan  pelatihan  mengenai  perizinan  melalui sistim  online  single  submission  kepada para  petugas  pelayanan  khusus  yang  ditunjuk untuk  menjalankan  program  PAPA  JOSS,  dari  sisi  lain  masyarakat  juga  sudah  paham tentang  cara  mengoperasikan  sistim  oss  ini  karena  sudah adanya  sosialisasi  dari  para petugas pelayanan program PAPA JOSS ke tempat para pelaku usaha.

## Ketepatan Sasaran
Ketepatan  sasaran  dapat  dilihat  melalui  pengetahuan  yang  sudah  diberi pengelola  suatu  program  melalui  pemahaman  pengetahuan  ialah  target  keterampilan yang  sudah  tepat  dalam  program  itu,  suatu  program  pasti  mempunyai  sasaran  yang akan  dicapai  begitu  juga  dengan  program  PAPA  JOSS,  untuk  itu  program  PAPA  JOSS harus  mencapai  target  sesuai  dengan  sasaran  agar  tidak  terjadi  kesalahan  dalam menjalankan suatu program. Suatu pelayanan harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan  diharapkan  oleh  masyarakat,  karena  apabila  suatu  pelayanan  itu  tidak  sesuai sasaran  maka  suatu  pelayanan  tersebut  dianggap  tidak  maksimal  dalam  melakukan pelayanannya. program PAPA JOSS ini sudah tercapai, karena jumlah masyarakat yang mengurus  perizinan  telah  meningkat  karena  adanya  program  ini  dan  masyarakat  juga sangat  terbantu  dalam  penerbitan  surat  izin  usaha  perdagangan.  Sasaran  Pelayanan yang ditentukan harus sesuai dengan jalannya program PAPA JOSS ini karena kalau suatu program dijalankan tetapi tidak sesuai pelayanannya terhadap sasaran yang dituju hal tersebut  bisa  dibilang  bahwa  suatu  program  tersebut  gagal  dalam  melaksanakan pelayanannya. Pemerintah  Kabupaten  Padang  Pariaman  sudah  berhasil  meningkatkan jumlah  masyarakat  yang  mengurus  perizinan  dan  masyarakat  juga  sudah  puas  dan merasa  terbantu  dengan  adanya  layanan  program  PAPA  JOSS  ini,  oleh  karna  itu  bisa dibilang  bahwa  sasaran  yang  di  tetapkan  sebelumnya  sudah  tercapai  dengan  adanya program PAPA JOSS.

## Ketepatan Waktu
Ketepatan  waktu  dapat  dilihat  dalam  penggunaan  waktu  untuk  melaksanakan program  yang  sudah  direncanakan  itu  apa  sudah  sesuai  dengan  yang  diharapkan sebelumnya. menjalankan program PAPA JOSS ini dari tahun 2018 dan sampai sekarang masih  berlanjut,  Pemerintah  Kabupaten  Padang  Pariaman  juga  sudah  mengatur  jam operasional dari program PAPA JOSS mulai dari pukul 08:00 sampai dengan pukul 16:00, kemudian juga sudah ada tim pelayanan yang siap sedia untuk terjun ke lapangan apabila ada  masyarakat  yang  membutuhkan  pelayanan.  Efisien  adalah  usaha  yang mengharuskan  penyelesaian  pekerjaan  dengan  tepat  waktu,  cepat  dan  memuaskan. Sehingga  efisien  berkaitan  erat  dengan  ketepatan  waktu,  karena  semakin  kita  tepat
waktu  dalam  segala  hal  maka  semakin  efisien  pula  waktu  yang  telah  kita  gunakan. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sudah cukup efisien dalam menetapkan waktu operasional dari program PAPA JOSS walaupun banyak kendala karena adanya pandemi akan  tetapi  secara  kesuluruhan  ketepatan  waktu  dan  jam  operasional  dari  program PAPA JOSS sudah cukup membantu masyarakat dalam pelayanan.

## Tercapainya Tujuan
Tercapainya  tujuan  diukur  melalui  pencapaian  target  kegiatan  suatu  program yang sudah berjalan, baik melalui pelatihan ataupun kegiatan lain. Setiap kegiatan atau program harus punya tujuan yang akan dicapai agar suatu program bisa berjalan efektif. pelayanan  diatas  bisa dilihat  para  petugas  juga  punya  hambatan  dan  dukungan  dalam menjalankan  program,  akan  tetapi  Pemerintah  Kabupaten  Padang  Pariaman  juga  ada upaya  untuk  mengatasi  hambatan  itu  dan  memanfaatkan  faktor  pendukung  yang  ada agar  tujuan  program  bisa  tercapai.  Dari  wawancara  yang  peneliti  lakukan  dengan beberapa  informan  di  atas  maka  peneliti  dapat  menyimpulkan  bahwa  tujuan  dari program  PAPA  JOSS  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Padang  Pariaman  sudah  tercapai, walaupun ada hambatan akan tetapi para petugas bisa mengatasinya dengan beberapa upaya  yang  telah  dilakukan  dan  petugas  pelayanan  juga  bisa  memanfaatkan  faktor pendukung  yang  ada.  Pengurusan  perizinan  mengalami  peningkatan  dan  kepuasan masayarakat penerima layanan meningkat sebagaimana dalam tabel 2.

## Tabel 2. Pengurusan Perizinan Di Kabupaten Padang Pariaman
Tahun Orang Item Kepuasan Rakyat 2018 2053 1350 77,2% 2019 3051 3022 80,7 % 2020 2649 2625 80,9 %
Sumber: Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, 2021
Sebagaimana  dilihat  pada  tabel  diatas  menunjukan  bahwa  masyarakat  yang mengurus  perizinan  dari  tahun  ke  tahun  mengalami  peningkatan,  dimana  pada  tahun 2018 ada sebanyak 2053 orang yang mengurus perizinan, kemudian pada tahun 2019 terjadi  peningkatan  pengurusan  perizinan  menjadi  3051  dan  di  tahun  2020  terjadi sedimit  penurunan  dari  3051  ke  2649  orang  saja,  akan  tetapi  indeks  kepuaasan masyarakat terhadap pelayanan dari tahun ke tahun terus meningkat, hal ini bisa terjadi tak  lepas  dari  adanya  program  PAPA  JOSS  pada  tahun  2018  dimana  dengan  adanya program ini masyarakat merasa terbantu dan meningkat kemauannya untuk mengurus perizinan,  jadi  bisa  kita  simpulkan  bahwa  masyarakat  sudah  puas  dengan  pelayanan yang  di  berikan  oleh  Dinas  Penanaman  Modal  Pelayanan  Terpadu  dan  Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman walaupun pada tahun 2020 terjadi penurunan pengurusan perizinan.

## Perubahan Nyata
Perubahan Nyata diukur melalui seberapa jauh kegiatan ini memberi sebuah efek dan dampak atau perubahan yang nyata terhadap rakyat setempat. Suatu program bisa di bilang efektif apabila sudah ada perubahan nyata yang terjadi pada masyarakat. Salah satu  indikator  dari  perubahan  nyata  yaitu  pemahaman  masyarakat  dalam  pengurusan surat  izin  usaha  perdagangan,  Dikatakan  sudah  adanya  perubahan  nyata  yang  terjadi apabila yang daulunya suatu masyarakat belum tahu mengenai suatu sistem perizinan
berbasis  OSS,  setelah  adanya  program  PAPA  JOSS  masyarakat  yang  dahulunya  belum mengerti cara mengoperasionalkan system OSS sekarang telah mengerti karena adanya bantuan  edukasi  dari  petugas  program  PAPA  JOSS.  program  PAPA  JOSS  sudah memberikan perubahan yang nyata terhadap masyarakat dan dengan program ini juga masyarakat  sangat  terbantu  dan  meningkat  kemauannya  untuk  mengurus  perizinan. Salah satu indikator dari perubahan nyata yaitu meningkatnya jumlah masyarakat dalam pengurusan  surat  izin  usaha  perdagangan,  apabila  jumlah  pengurusan  perizinan masyarakat tiap tahun mengalami kenaikan maka dapat dikatakan bahwa suatu program itu  telah  memberikan  perubahan  yang  nyata  terhadap  jumlah  pengurusan perizinan. jumlah perizinan dari tahun ke tahun meningkat walaupun pada 2020 ada penurunan sedikit  menurut  saya  itu  hal  yang  bisa  dimaklumi  karna  adanya  pandemi  dan  indeks kepuasaan  masyarakat  juga  terus  meningkat  walaupun  pada  tahun  2020  terjadi penurunan  jumlah  perizinan, menurut pernyataan dari Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman  bisa  dikatakan  dengan  adanya  program  PAPA  JOSS  bisa  menjadikan perubahan yang bagus di masyarakat.
Dari wawancara yang peneliti lakukan dengan beberapa informan di atas maka peneliti  dapat  menyimpulkan bahwa Pemerintah  Kabupaten  Padang  Pariaman  melalui program  PAPA  JOSS  sudah  efektif  dalam  memberikan  perubahan  nyata  terhadap masyarakat  yang  dulunya  masyarakat  harus  mengeluarkan  tenaga  dan  biaya  untuk melakukan  perizinan  akan  tetapi  sekarang  cukup  dengan  menunggu  di  rumah  saja sudah  bisa  melakukan  perizinan,  dan  melalui  data  jumlah  perizinan  setiap  tahun  juga meningkat dan indeks kepuasan masyarakat setiap tahunnya meningkat juga.
Dengan  membandingakn  penelitian  sebelumnya  sebagaimana  penelitian  yang dilakukan Sylvia pada tahun 2020 dengan metode deskriptif-kualitatif memiliki tujuan untuk  mengetahui  efektivitas  dari  Website  perizinan  online  di  DPMPTSP,  faktor  yang mendukung  dan  yang  menghambat,  atau  apa  upaya  yang  dilakukan  oleh  DPMPTSP untuk  menangani  masalah-masalah  yang  dihadapi.  Dalam  penelitian  ini,  dikatakan bahwa pelaksanaan perizinan online oleh DPMPTSP belum terlalu efektif menurut teori efektivitas  yang  ada.  dikarenakan  masih  ada  kekurangan  di  daerah-daerah  terpencil yang  masih  sulit  untuk  mengakses  perizinan  secara  online,  juga  sarana  dan  prasarana yang  belum  maksimal.  Oleh  sebab  itu,  secara  keseluruhan  pengukuran  efektivitas perizinan  online  oleh  DPMPTSP  ini  dinilai  belum  efektif  dalam  pelaksanaannya. Penelitian yang dilakukan oleh Shara Lanumansya di tahun 2018 dengan menggunakan metode  deskriptif-kualitatif  yang  punya  tujuan  untuk  mengetahui  bagaimana implementasi  program  SiCANTIK  di  Kabupaten  Bengkulu,  apa  saja  faktor-  faktor  yang mempengaruhi,  dan  upaya  apa  yang  dilakukan  oleh  DPMPTSP  dalam  mengatasi masalah-masalah  yang  terjadi.  Dalam  penelitian  ini,  bisa  disimpulkan  bahwasannya implementasi  program  SiCANTIK  di  Kabupaten  Bengkulu  masih  belum  optimal.  Hal tersebut dikarenakan  sumber  daya  aparatur  yang  ahli  dalam  pengoperasian  program SiCANTIK masih kurang memadai. Sarana atau prasarana yang ada pun masih kurang dan jaringan internet yang belum stabil, Peraturan Daerah yang mengatur tentang program SiCANTIK sampai saat ini juga belum ada. penelitian yang dilakukan oleh Marlina pada tahun  2017  dengan  metode  deskriptif-kualitatif  mempunyai  tujuan  untuk  mengetahui efektivitas  dari  perizinan online di  DPMPTSP,  faktor  yang  mendukung  ataupun  yang menghambat, serta upaya yang dilakukan oleh DPMPTSP untuk mengatasi masalah yang dihadapi.  Dalam  penelitian  ini,  disebutkan  bahwasannya  pelaksanaan  perizinan online oleh DPMPTSP sudah efektif berdasarkan teori efektivitas yang di ambil. Tetapi, masih terdapat  kekurangan  di  daerah-daerah  terpencil  yang  cukup  sulit  dalam  mengakses
perizinan  secara online ,  maupun  sarana  dan  prasarana  yang  belum  maksimal.  Namun, secara keseluruhan pengukuran efektivitas.

## Kesimpulan
Program  PAPA  JOSS  dalam  Pelayanan  Izin  Usaha  Perdagangan  di  Pemerintah Kabupaten  Padang  Pariaman  sudah  efektif.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  meningkatnya jumlah masyarakat yang mengurus perizinan dari tahun ke tahun walaupun pada tahun 2020  terjadi  sedikit  penurunan  akan  tetapi  hal  itu  bisa  dimaklumi  karena  adanya pandemi  Covid  19.  Kemudian  Indeks  kepuasan  masyarakat  dari  tahun  ke  tahun juga mengalami  peningkatan  walaupun  pada  tahun  2020  terjadi  sedikit  penurunan  akan tetapi  indeks  kepuasan  masyarakat  terhadap  pelayanan  tetap  meningkat.  Masyarakat sangat  terbantu karena  masyarakat  tidak  perlu  menghabiskan  uang  dan  tenaga  untuk datang langsung ke kantor  karena masyarakat cukup di rumah dan petugas dari PAPA JOSS akan mendatangi langsung ke tempat masyarakat untuk melakukan pelayanan.

## Ucapan Terima Kasih
Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penelitian ini, terutama untuk pada informan penelitian yakni: Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala  Bidang  Perizinan  dan  Non  Perizinan,  Kepala  Seksi  Data  dan  Informasi  dan Petugas Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman, serta kepada 5 (lima) orang Pelaku Usaha yang berkenan memberikan informasi terkait dengan pelayanan perizinan usaha perdagangan.

## Daftar Pustaka
Adlin,  T.  H.  (2018).  Penguatan  Perilaku  Anti  Korupsi  di  Lingkungan  Birokrasi  Pemerintah
Provinsi Riau. Nakhoda Jurnal Ilmu Pemerintahan , 17 (29). https://doi.org/https://doi.org/10.35967/jipn.v17i29.7058
Hasanah,  S.  dkk.  (2016).  Implementasi  Pelimpahan  Sebagian  Urusan  Walikota  Kepada  Camat Dalam  Menunjang  Pelayanan  Publik  Di  Kantor  Camat  Sambutan  Kota  Samarinda. Jurnal Administrative Reform , 4 (2) , 80–91.
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.52239/jar.v4i2.595
Peraturan  Presiden  Nomor  81  Tahun  2010  tentang  Grand  Design  Reformasi  Birokrasi  2010-
2025, (2010).
Karno, Masrcih, A., Yahya, A. S., & Nooraini, A. (2020). The Impact of the Government Revolution 4.0 on District Integrated Administration Service (DIAS). Jurnal Ilmu Sosial , 19 (2), 160–179. https://doi.org/10.14710/jis.19.2.2020.160
Keputusan  MenPANRB  Nomor  63  Tahun  2003  tentang  Pedoman  Umum  Penyelenggaraan Pelayanan Publik, (2003).
Khairi,  H.  (2022).  A  Model  for  Simplifying  the  Organizational  Structure  of  the  Bureaucracy  in Indonesia. TRANSFORMASI:
Jurnal Manajemen Pemerintahan , 14 (1). https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jtp.v14i1.2349
Lanumansya,  S.  (2018). Implementasi  Program  Sicantik  Di  Dinas  Penanaman  Modal  Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu . Mardiasmo. (2017). Efisiensi dan Efektivitas . Andy. Marini,  T.  H.  (2019). Kajian  Hambatan  Jalur  Regulasi  Perizinan  dan  Birokrasi  di  Indonesia . October . https://www.researchgate.net/publication/336700455_KAJIAN_HAMBATAN_JALUR_REGU LASI_PERIZINAN_DAN_BIROKRASI_DI_INDONESIA_- _MARINI_TRI_HANDAYANI_02011181722090
Marlina.  (2017). Efektivitas  Sistem  Perizinan  Online  Dan  Tracking  Sistem  (SPOTS)  Oleh  Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak .
Mulyawan, R. (2016). Birokrasi dan Pelayanan Publik . UNPAD Pres. Ndraha, T. (2003). Kybernology . Rineka Cipta.
Peraturan  Bupati  Kabupaten  Padang  Pariaman  Nomor  4  Tahun  2017  tentang  Pelimpahan Kewenangan  di  Bidang  Perizinan  dan  Non  Perizinan  terhadap  Perangkat  Daerah  Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal, (2017).
Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2018  tentang  Pelayanan  Perizinan  Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, (2018).
Peraturan  Presiden  Nomor  95  Tahun  2018  tentang  Sistem  Pemerintahan  Berbasis  Elektronik, (2018).
Rasyid, M. R. (2000). Makna Pemerintahan: Tinjauan dari segi etika dan kepemimpinan . Mutiara Sumber Widya.
Ravianto, J. (2014). Produktivitas dan Pengukuran . Binaman Aksara.
Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, (2021).
Rukayat, Y. (2017). Kualitas Pelayanan Publik Bidang Administrasi kependudukan di kecamatan Pasirjambu. Jurnal Ilmiah Magister
Ilmu Administrasi , 11 (2), 56–65. https://jurnal.unnur.ac.id/index.php/jimia/article/view/32
Sagita,  N.  I.  (2018). Dilema  Pelimpahan  Wewenang  Walikota  dalam  Pelaksanaan  Pelayanan Terpadu . 1 (2), 244–258. https://doi.org/https://doi.org/10.31334/trans.v1i2.307 Sawir, M. (2020). Birokrasi Pelayanan Publik Konsep, Teori, dan Aplikasi . Deepublish.
Surat  Edaran  MENPANRB  Nomor  389  Tahun  2019  tentang  Langkah  Strategis  dan  Konkret Penyederhanaan Birokrasi, (2019).
Surat  Keputusan  Kepala  Dinas  Penanaman  Modal,  Pelayanan  Terpadu,  dan  Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Inovasi Pelayanan Prioritas Online Single Submission, (2018).
Sutrisno, E. (2007). Budaya Organisasi . Kencana Penada Media Group.
Sylvia.  (2020). Efektivitas  Website  Easy  Perizinan  Online  Oleh  Dinas  Penanaman  Modal  Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau .
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (2014). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, (2009). Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (1945). Wiyono, E. H. (2017). Kamus Umum Bahasa Indonesia Lengkap . Palanta.
Yahya, A. S. dan S. (2022). Efektivitas Pelayanan Publik Melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan
Aplikasi SP4N-LAPOR. Jurnal Media Birokrasi , 4 (1). https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jmb.v4i1.2432
Yasa, A., Rafi, M., Rahmanto, F., & Setiawan, D. (2021). Penguatan Reformasi Birokrasi Menuju Era Society  5  .  0  di  Indonesia  Strengthening  Bureaucratic  Reform  Towards  Society  5  .  0  Era  in Indonesia . 20 (01), 27–42. https://doi.org/https://doi.org/10.35967/njip.v20i1.139