## Pendahuluan
Masalah perdagangan anak 2 ( trafficking of children ) 3 untuk  kepentingan  pelacuran merupakan  masalah  yang  sampai  hari  ini belum  terpecahkan.  Kecenderungan  global menunjukkan  bahwa  masalah  tersebut semakin  mengkhawatirkan.  Dalam  catatan International  Information  Program  U.S. Department  of  State (2001),  masalah perdagangan  anak  (dan  juga  perempuan)
merupakan  bentuk  kejahatan  terorganisasi terbesar  nomor  tiga  di  dunia  setelah perdagangan  obat  bius  dan  perdagangan senjata. Dalam laporan mereka yang terbaru (2004) disebutkan bahwa di seluruh dunia, jumlah manusia diperdagangkan dalam satu tahun  mencapai  600.000  sampai  dengan 800.000.  Dari  jumlah  tersebut  hampir  80 persennya  adalah  perempuan  dan  anak perempuan.  Sebagian  besar  dari  mereka

## MENGGAGAS MODEL PENANGANAN PERDAGANGAN ANAK DI SUMATRA UTARA

## Ahmad Sofian
1

## Abstract
The province of North Sumatra is facing a crucial problem in child trafficking for prostitution. The responses to overcome this problem is insignificant while  the case of child trafficking has grown rapidly lately. Many parties gain benefit from this illegal business, on the contrast the children lost their future as becoming the victims of this problem. This study aims to understand the perception and responses to overcome this problem in the future. The result shows that child trafficking for prostitution is still considered a new phenomenon. It is not surprising that the actions taken by the government is still very general, such as policies and program for prostitution in general while the victims are under aged children. There is no specific policies aimed to child trafficking. At the end, this study recommends the importance of intensive and comprehensive coordination of all relevantr institution in solving the crucial problem.
Keywords: child trafficking, policies.
1 Koordinator Nasional untuk Koalisi Nasional untuk Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial pada Anak (ECPAT Indonesia) dan Direktur Eksekutif Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA).
2 Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak, ditentukan usia dewasa dicapai lebih awal (Pasal 1 Konvensi Hak Anak).
3 Perdagangan ( trafficking ) manusia adalah perekrutan, pengangkatan, pemindahan, penampungan atau penerimaan  seseorang,  dengan  ancaman  atau  penggunaan  kekerasan  atau  bentuk-bentuk  pemaksaan lainnya, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan ataupun memberi atau menerima bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang-orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi setidaknya termasuk lewat memprostitusikan orang lain atau bentuk-bentuk eksploitasi lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik- praktik lain yang serupa dengan perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ-organ tubuh ( UN Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Person, Especially Women and Children , 2000).
diperdagangkan  untuk  keperluan  seksual komersial.
Di Indonesia, jumlah kasus perempuan dan anak-anak korban mafia perdagangan manusia tidak kalah mengkhawatirkan. Sebuah sumber menyatakan  terdapat  sekitar  40.000 perempuan setiap tahunnya yang dilacurkan. Dari jumlah tersebut, sebesar 30 persen di antaranya adalah anak-anak berusia 14-17 tahun.  Perempuan  dan  anak-anak  korban mafia perdagangan manusia tersebut sebagian besar  dikirim  untuk  dipekerjakan  sebagai pelacur  ke  wilayah  Kepulauan  Riau  yang meliputi Batam, Tanjung Balai Karimun, dan Dumai.
Secara  kuantitatif,  di  Indonesia  belum terdapat data pasti tentang jumlah anak untuk pelacuran.  Hal  ini  karena  masalah perdagangan  anak  untuk  pelacuran merupakan  jalur  perdagangan  ilegal.  Data pihak berwajib menunjukkan pada tahun 2000 tercatat sebanyak 1.638 kasus perdagangan anak dan dari jumlah tersebut terdapat 1.094 kasus yang diajukan ke pengadilan. Kasus- kasus tersebut berasal dari delapan kota besar di Indonesia, yaitu Jakarta, Medan, Surabaya, Bandung, Padang, Denpasar, Makassar, dan Manado. Kasus yang terekam tersebut pada dasarnya  hanya  merupakan  suatu  indikasi permasalahan yang lebih kompleks dan lebih besar.  Data  yang  terungkap  bagaikan fenomena  gunung  es  karena  fakta  tentang perdagangan  anak  jauh  lebih  besar dibandingkan  dengan  yang  terekam  pada berbagai data. Kendala utama pengungkapan masalah perdagangan anak adalah sulitnya pencatatan dan identifikasi keberadaan korban. Dengan  kondisi  tersebut,  yang  muncul
kemudian  adalah  kesan  bahwa  fenomena perdagangan anak seakan-akan tidak menjadi problem yang signifikan untuk dibahas. Kasus perdagangan anak seakan-akan tertutup dari wacana dan perhatian publik, terlebih fakta menunjukkan  fenomena  tersebut  tetap teralienasi dari kebijakan-kebijakan yang lebih luas  karena  kuatnya  sindikat  perdagangan anak.
Menurut  data  resmi  yang  dikeluarkan Departemen Sosial, jumlah pekerja seks di Indonesia  pada  periode  1998-1999  adalah sebanyak  73.990  orang.  Jumlah  tersebut mengalami  peningkatan  dari  jumlah sebelumnya  yang  berjumlah  71.969  orang. Walaupun  jumlah  pekerja  seks  yang diungkapkan Departemen Sosial tidak jelas kategori umurnya, rata-rata mereka berusia di atas  20  tahun.  Perlu  digarisbawahi  bahwa jumlah tersebut masih merupakan gambaran kasar  dan  pada  kenyataannya,  belum mengungkapkan  kondisi  jumlah  seluruh pekerja seks yang ada di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh adanya berbagai kelemahan sehingga  pendataan  tersebut  tidak  mampu mencakup seluruh pekerja seks yang ada di pelosok negeri (Irwanto, 2000).
Provinsi Sumatra Utara merupakan salah satu  provinsi  di  Indonesia  dengan  bisnis pelacuran yang begitu marak dan tidak hanya melibatkan perempuan dewasa, tetapi juga anak-anak. Dalam kurun waktu 1999-2005, terlihat  adanya  peningkatan  jumlah  kasus perdagangan  anak.  Beberapa  teknik  dan strategi  baru  dilakukan  oleh  sindikat  yang melakukan perdagangan anak (selanjutnya disebut traffickers ) untuk memenuhi tuntutan pasar di sektor prostitusi. Salah satunya adalah

## Menggagas Model Penanganan Perdagangan Anak di Sumatra Utara
dengan  menipu  anak-anak  dan  keluarga mereka  melalui  tawaran  kerja  dengan  gaji tinggi.
Catatan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) 4 menunjukkan jumlah anak yang diperdagangkan untuk kepentingan pelacuran mengalami  pasang  surut  setiap  tahunnya. Artinya, jumlah yang terungkap oleh media massa  berbeda-beda  dan  jumlah  yang sebenarnya jauh lebih besar daripada yang dilaporkan oleh media massa. Namun fakta anak yang diperdagangkan untuk kepentingan pelacuran  sungguh  satu  realita  yang  tidak terbantahkan lagi. Sebagian besar anak-anak ini dijual ke Dumai dan Tanjung Balai Karimun, Malaysia, dan Singapura. Berikut ini adalah hasil monitoring PKPA melalui 3 media massa lokal terhadap kasus perdagangan anak di Sumatra Utara.
Dinas  Sosial  Provinsi  Sumatra  Utara mengakui  pada  1998  pernah  melakukan
pendataan  pelacur  di  Sumatra  Utara  dan menemukan  sekitar  281  anak-anak  yang berusia di bawah 18 tahun. Mereka bekerja di tiga  lokalisasi,  yaitu  Bandar  Baru  (Deli Serdang), Bukit Manja (P. Siantar), dan Warung Bebek  (Deli  Serdang).  Jumlah  ini  belum termasuk pelacur anak di diskotek dan pub yang mencapai 500 orang. Instansi ini secara jujur mengakui masih banyak anak-anak yang dilacurkan yang belum terdata atau adanya kecenderungan  pelacur  anak  memalsukan umurnya (Dinas Sosial Provinsi Sumatra Utara, 1999).
Kasus paling aktual dari perdagangan anak di Sumatra Utara adalah dipulangkannya 14 anak  dan  perempuan  yang  dilacurkan  di Malaysia  pada  Juli  2006.  Pemulangan  ini dilakukan oleh pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia  (KBRI)  Kuala  Lumpur.  Kasus  itu terungkap  karena  tertangkapnya  pelaku perdagangan  anak  di  Medan  oleh  Polda Sumatra  Utara.  Selanjutnya  pihak  Polda Sumatra Utara melakukan koordinasi dengan KBRI dan selanjutnya KBRI melaporkannya kepada  pihak  kepolisian  Malaysia.  Dalam waktu  singkat  kepolisian  Malaysia menggerebek  satu  lokasi  penyekapan perempuan asal Indonesia tersebut ( Waspada , 4 Maret 2006).
Penanganan kasus perdagangan anak di
Sumatra Utara sudah menunjukkan keseriusan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini bisa terlihat dari jumlah kasus  yang  ditangani  oleh  jajaran  Polda Sumatra Utara yang sampai dengan akhir 2005 mencapai 12 kasus tindak pidana trafficking. Dengan  demikian,  Polda  Sumut  telah
4 LSM yang selama ini sangat aktif dalam menangani masalah perdagangan anak di Sumatra Utara.
Tabel 1
Jumlah Anak  yang Diperdagangkan untuk Tujuan Pelacuran di Sumatra Utara 2000-2005 Tahun Jumlah anak yang diperdagangkan 2000 11 2001 31 2001 40 2003 33 2004 27 2005 55
Sumber: Harian Waspada, Analisa, dan Posmetro kurun 2000-2005.
menyelamatkan puluhan anak perempuan dari para  sindikat.  Berikut  ini  ditampilkan  data penanganan kasus trafficking dari jajaran RPK Polda Sumut.
Pusat  Kajian  dan  Perlindungan Anak (PKPA) kemudian menelusuri lebih lanjut fakta- fakta  trafficking  yang  ditangani  oleh  pihak kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dalam kurun  waktu  1999  hingga  2005.  Fakta  ini diperoleh dari pengalaman penanganan kasus dan juga dari media massa yang mengungkap kasus yang ditangani tersebut. Berdasarkan hal  tersebut  pada  kurun  waktu  1999-2005 PKPA menemukan 185 kasus perdagangan yang berhasil diungkap. Namun dari jumlah tersebut hanya 39 kasus (21,08 persen) yang diproses sampai dengan putusan pengadilan. Penyelesaian  pada  tingkat  kepolisian  alias damai ternyata mendapat porsi yang besar untuk masalah perdagangan anak ini, yaitu mencapai 104 kasus (56, 21 persen).
Dari jumlah kasus tersebut yang terungkap relatif lebih kecil dibandingkan dengan fakta yang  sebenarnya.  Hal  ini  disebabkan  oleh banyaknya kasus yang tidak terekspos oleh media  massa  atau  hanya  pada  tingkat keluarga. Banyak orang tua/keluarga korban yang beranggapan bahwa kasus ini merupakan aib keluarga sehingga tidak perlu diketahui oleh orang lain
Hukuman  yang  dikenakan  kepada  para pelaku perdagangan ( traffickers ) pun dinilai tidak maksimal. Di dalam KUHP Pasal 332 dan 297 dinyatakan bahwa pelaku perdagangan untuk  pelacur  diancam  hukuman  penjara antara tujuh sampai sembilan tahun, tetapi vonis hakim yang sudah dikenakan terhadap pelaku  hanya  berkisar  18  bulan  sampai  2 tahun.
Sementara itu, dilihat dari segi kondisi anak yang diperdagangkan, pada umumnya sangat memprihatinkan.  Fenomena  ini  dapat mengancam  serta  membahayakan  masa depan  anak,  baik  bagi  yang  telah  menjadi korban maupun yang berpotensi untuk menjadi korban. Luasnya cakupan perdagangan anak berimplikasi  pada  aspek  eksploitasi  yang semakin membahayakan anak-anak maupun membuka peluang untuk membisniskan anak. Di  lain  pihak,  di  kalangan  sindikat  sendiri terdapat kecenderungan yang semakin kuat untuk  mengeruk  keuntungan  sebanyak- banyaknya dalam bisnis perdagangan anak. Hal ini disebabkan oleh daya tarik khusus yang dipunyai  seorang  anak  sehingga  mampu memengaruhi  calon  pelanggan  maupun konsumen. Anak merupakan salah satu modal produksi yang murah untuk menekan ongkos produksi.
Melihat realitas ini, wajar apabila masalah perdagangan anak, khususnya untuk tujuan pelacuran, dikategorikan sebagai pelanggaran hak-hak anak seperti yang dinyatakan dalam Konvensi  Hak Anak.  Pemerintah  Indonesia telah  meratifikasinya  melalui  Keputusan
Tabel 2 Rekam Data Penanganan Trafficking yang Ditangani RPK Dit Reskrim Polda Sumut, 2005
Sat Wil Jumlah Kasus Dit Reskrim 7 Poltabes 2 Deli Serdang 2 Binjai 1
Jumlah 12
Sumber:  Polda Sumut, 2006.

## Menggagas Model Penanganan Perdagangan Anak di Sumatra Utara
Presiden No. 36 Tahun 1990, Undang-Undang No. 1 Tahun 2000 tentang Pelanggaran dan Tindakan  Segera  untuk  Menghapuskan Bentuk-bentuk Perburuhan Anak terburuk, dan beberapa peraturan lain yang berkaitan dengan hak dan perlindungan terhadap anak.
Penelitian tentang perdagangan anak di Sumatra  Utara  ini  dilakukan  di  beberapa wilayah di Sumatra Utara, dengan kegiatan penelitian sepenuhnya berlangsung di Medan. Pemilihan  Kota  Medan  didasarkan  pada asumsi bahwa kota tersebut
merepresentasikan sifat kemajemukan atau pluralitas Sumatra Utara. Pertimbangan lainnya adalah karena lokasi institusi yang menjadi unit analisis  pada  umumnya  berada  di  Medan. Selain  itu,  lebih  dari  80  persen  kasus perdagangan  anak  untuk  tujuan  pelacuran terjadi di Kota Medan.
Data  dikumpulkan  dengan  metode wawancara  mendalam  ( indepth  interview ), FGD ( Focus Group Discussion ) atau diskusi
terfokus,  dan  studi  dokumentasi.  Untuk kepentingan  wawancara  mendalam,  dipilih informan yang secara langsung pernah terlibat dalam penanganan kasus perdagangan anak untuk  tujuan  pelacuran  sehingga  informasi tentang gambaran permasalahan trafficking diperoleh dari sumber yang tepat. Data hasil wawancara dengan para informan kemudian menjadi basis pengembangan instrumen FGD sehingga berbagai pengalaman penanganan kasus trafficking yang diungkap para informan menjadi  bahan  diskusi  aktual  yang  terkait dengan masalah perdagangan anak.
Teknik  analisis  data  yang  digunakan  di dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Analisis dilakukan terhadap hasil FGD, hasil wawancara mendalam, dan hasil analisis isi kebijakan. Selain itu, juga dilakukan analisis triangulasi,  yaitu  analisis  atas  sejumlah informasi yang sudah dideskripsikan dengan melakukan check and recheck dari berbagai sumber informasi/data.

## Tabel 3 Penanganan Kasus Perdagangan Anak di Sumatra Utara
Tahun Jumlah kasus Penyelesaian tingkat keluarga Penyelesaian tingkat kepolisian Penyelesaian tingkat kejaksaan Putusan pengadilan 1999 14 10 4 0 0 2000 5 0 0 0 5 2001 40 0 37 0 3 2002 33 0 29 2 2 2003 10 2 6 1 1 2004 38  4 10  0 24 2005 45 23 18 0 4 Total 185 39  104 3 39
Sumber: Pusat Kajian dan Perlindungan Anak, 2006.

## Ahmad Sofian

## Kajian Teoretis
Di Indonesia studi yang telah dilakukan tentang perdagangan anak untuk keperluan pelacuran  sangat  sedikit.  Penelitian  yang dilakukan oleh Irwanto (1998) di Desa Bongas, Koentjoro  (1989),  dan  Hull,  dkk.  (1997) menemukan  munculnya  anak-anak  yang dilacurkan lebih banyak disebabkan oleh motif ekonomi dan budaya. Faktor lain adalah tingkat pendidikan  yang  rendah  dan  ketidaktaatan terhadap ajaran agama.
Penelitian lain yang dilakukan di Indramayu menemukan orang tua ikut serta dalam semua proses  ritual,  pendidikan,  dan  persiapan seorang  anak  menjadi  pelacur  (Hull,  dkk., 1997).  Orang  tua  anak  sebagai  korban perdagangan  sangat  berperan  di  dalam persiapan spiritual-mistis, menghubungkannya dengan  seorang  germo,  dan  memastikan bahwa  penghasilan  anak  tidak  dihambur- hamburkan. Orang tua juga selalu mendoakan dan  meramu  sajian  agar  anak-anaknya memperoleh banyak tamu. Penelitian Suyanto (1999) mengenai anak-anak yang dilacurkan di Surabaya menemukan masuknya anak-anak dalam pentas pelacuran lebih disebabkan oleh faktor  penipuan,  pemaksaan,  dan ketidakmengertian  si  anak,  bukan  karena bercita-cita untuk menjadi pelacur.
Dilihat  dari  intensitasnya,  penelusuran pustaka  menunjukkan  kasus  perdagangan anak di Indonesia untuk tujuan pelacuran dari tahun  ke  tahun  mengalami  peningkatan. Sebuah majalah terbitan ibukota mengungkap adanya  sekitar  250  anak  dari  Blitar  (Jawa Timur)  yang  diperdagangkan  ke  kompleks lokalisasi di Bukit Maraja, Sumatra Utara. Pada tahun berikutnya, jumlah tersebut meningkat
sekitar 300 orang. Demikian halnya yang terjadi di beberapa kota yang sering menjadi lokasi perdagangan  anak,  di  antaranya,  adalah Denpasar, Lombok, Pontianak, Medan, dan Batam.
Menurut  Sudarwan  (1997),  kebijakan merupakan  langkah  untuk  menyelesaikan masalah-masalah yang sifatnya fundamental. Dari  batasan  yang  sederhana  ini,  secara konseptual kebijakan mengandung dua unsur, yaitu  berorientasi  pada  tindakan  dan berorientasi pada penyelesaian masalah yang sifatnya fundamental.
Dwiyanto  (1993)  memberikan  batasan kebijakan  sebagai  semua  tindakan  yang sengaja  diambil  pemerintah  untuk menyelesaikan  masalah  sosial  tertentu. Tindakan pemerintah yang dimaksudkan bisa diartikan  sebagai  melakukan  sesuatu  ( do something )  dan  bisa  juga  diartikan  tidak melakukan  sesuatu  ( do  nothing ).  Di  dalam penelitian ini, kajian difokuskan pada tindakan yang  dilakukan  oleh  pemerintah  ( do something ),  bukan do  nothing ,  guna menyelesaikan perdagangan anak. Kemudian dilihat dari aktornya, kebijakan dapat dilakukan oleh pemerintah atau institusi-institusi lain yang ada di dalam masyarakat, seperti lembaga keagamaan  atau  Lembaga  Swadaya Masyarakat (LSM).

## Hasil Penelitian
a. Penyebab dan Dampak Perdagangan

## Anak di Sumatra Utara
Provinsi Sumatra Utara merupakan daerah terbesar nomor dua di Indonesia setelah Jawa Timur  sebagai  daerah  pengirim  anak-anak untuk  tujuan  pelacuran  ke  berbagai  lokasi
pelacuran. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor.  Salah  satunya  adalah  karena  letak Provinsi  Sumatra  Utara  yang  berdekatan dengan Singapura, Malaysia, dan pusat bisnis wilayah  barat,  yaitu  Batam.  Posisi  yang strategis  akhirnya  menempatkan  Sumatra Utara sebagai daerah pengirim, daerah transit, dan  sekaligus  daerah  penerima.  Sebagai daerah  transit,  sebelum  anak-anak diperdagangkan dari Jawa ke Batam, Tanjung Balai Karimun atau Dumai, pada umumnya korban transit terlebih dahulu di Medan karena tidak  ada  bus  yang  bisa  langsung  menuju Batam, kecuali sindikat yang menggunakan jasa pengangkutan laut. Anak-anak yang akan menjadi  korban  biasanya  tinggal  selama  1 sampai dengan 4 hari sampai ada kapal yang akan diberangkatkan dari Medan ke Batam.
Selain faktor geografis, tumbuh suburnya bisnis perdagangan anak untuk pelacuran di Sumatra  Utara  disebabkan  oleh  jaringan perdagangan anak yang terorganisasi dengan rapi. Jaringan perdagangan anak ini di- backing oleh  aparat  keamanan/kepolisian. Ada  dua alasan  yang  menyebabkan  jaringan perdagangan  anak  menjadi  kuat. Pertama , sindikat  perdagangan  anak  sering  berjalan mulus dan tidak ada hambatan dari aparat. Kedua , tempat-tempat lokalisasi di Medan dan mungkin  juga  di  tempat  lain  sepertinya memperoleh  jaminan  keamanan.  Hal  inilah yang selanjutnya turut menyebabkan pembujuk yang  biasanya  memperdagangkan  anak merasa  lebih  aman  melakukan  aksinya. Bertransaksi  dalam  perdagangan  anak  di tempat-tempat  hiburan  tidak  sulit  karena adanya perlindungan dari aparat keamanan.
Di  lain  pihak,  anak-anak  lebih  mudah dibujuk atau diimingi-imingi kesenangan dan
pekerjaan sehingga mudah dijual ke lokasi- lokasi yang memerlukannya. Para pembujuk ini dalam sindikat disebut kolektor dan mereka beroperasi di pusat-pusat keramaian, seperti mal, plasa, bahkan sampai ke desa-desa. Para kolektor biasanya sudah terlatih mengenali calon korban yang gampang tergiur dengan tawaran  sejumlah  uang  atau  pekerjaan.  Di jaringan sindikat, status kolektor dipekerjakan oleh bos sindikat (mucikari/germo).
Kian semaraknya kasus perdagangan anak untuk pelacuran juga seiring dengan adanya peningkatan  permintaan  pasar/konsumen, terutama bagi mereka yang berusia 14 sampai 17  tahun.  Menurut  pandangan  konsumen, anak-anak di usia tersebut masih bebas dari berbagai virus dan penyakit, sedangkan untuk pekerjaan rumah tangga, anak dinilai tidak mempersulit majikan karena lebih mudah diatur dan  dibayar  murah.  Berikut  ini  adalah pernyataan  dari  salah  satu  aktivis  anak  di Sumatra Utara.
Pengiriman  anak-anak  perempuan  di bawah umur ke lokasi prostitusi terkait erat dengan persoalan materi. Ada keuntungan ekonomi yang diperoleh dari para sindikat pelacuran dari perdagangan tersebut dan selama proses perdagangan terjadi, posisi anak selalu berada sebagai pihak yang dirugikan,  sedangkan  yang  menikmati keuntungan materi adalah pengirim dan penerima.
Pernyataan  tersebut  dikuatkan  oleh seorang  pengacara  yang  aktif  menangani kasus  perdagangan  anak  untuk  tujuan pelacuran.
Seorang  mucikari  yang  berhasil menyediakan seorang gadis muda yang
masih perawan bisa meraup untung jutaan rupiah untuk satu kali transaksi dengan seorang pelanggan. Dengan alasan-alasan ini  pula,  maka  mucikari  dengan  segala upaya berusaha mendapatkan perempuan muda. Upaya ini biasanya mereka lakukan secara  terorganisasi,  dengan  jalur-jalur yang tertutup rapi, dan hanya orang-orang tertentu saja yang bisa memasukinya.
Tingginya intensitas kasus perdagangan anak tentu membawa akibat negatif, terutama terhadap si anak sebagai korban. Hasil kajian yang dilakukan PKPA terhadap tiga orang anak korban perdagangan untuk pelacuran mencatat tiga  bentuk  dampak  negatif  yang  dialami korban.
1. Dampak  negatif  secara  fisik  meliputi kerusakan anggota tubuh, terutama pada alat  kelamin,  rentan  terinfeksi  penyakit menular seksual (PMS), dan mengalami kehamilan tidak dikehendaki.
2. Dampak  negatif  secara  psikis/mental meliputi depresi (tekanan batin), trauma berkepanjangan,  merasa  bersalah,  dan cederung  terasing  dari  lingkungan masyarakat.
3. Kehilangan  masa  depan  karena  anak cenderung  putus  asa  dan  sulit  untuk kembali di lingkungan pendidikan.

## b  Persepsi dan Respons Perdagangan Anak di Sumatra Utara
Perdagangan anak untuk tujuan pelacuran telah disepakati sebagai salah satu bentuk pelanggaran  terhadap  hak  asasi  manusia secara  internasional.  Pernyataan  tersebut terungkap dalam banyak dokumen deklarasi internasional yang mengatur tentang hak-hak manusia.  Misalnya,  deklarasi  PBB  1948
tentang  Hak Asasi  Manusia  yang  sangat menentang  segala  bentuk  perdagangan manusia  karena  tindakan  tersebut  sangat merendahkan martabat seseorang. Deklarasi PBB Memasuki Opsi Protokol PBB digunakan untuk mencegah, menentang, dan menghukum pelaku  trafficking  perempuan  dan  anak. Perdagangan anak untuk pelacuran dipandang sebagai pelanggaran terhadap konvensi PBB tentang Hak Asasi. Indonesia turut meratifikasi kedua  deklarasi  internasional  tersebut  dan menindaklanjutinya ke dalam beberapa aturan hukum. Pertama ,  Undang-Undang  No.  39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) dan kedua , Keppres No. 36 tahun 19990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi Hak Anak).
Sementara itu, di dalam dokumen Rencana Aksi Nasional Antitrafficking di Indonesia yang disusun  oleh  Kementrian  Negara Pemberdayaan  Perempuan,  program penanggulangan perdagangan perempuan dan anak secara umum meliputi hal-hal berikut ini.
1. Koordinasi  dan  kerja  sama  nasional, regional,  dan  internasional  untuk terwujudnya komunikasi yang efektif dan berkesinambungan di
antara penyelenggara negara.
2. Promosi  dan  pencegahan  untuk tercapainya tingkat kesadaran perorangan, keluarga,  dan  masyarakat  untuk mengetahui  dan  mencegah  bersama dengan pemerintah.
3. Perlindungan guna terbangunnya sistem hukum  nasional,  peraturan  daerah,  dan hukum  adat  yang  sensitif  terhadap  hak perempuan dan anak, pengarusutamaan gender,  dan  menjamin  adanya perlindungan terhadap korban dan saksi.

## Menggagas Model Penanganan Perdagangan Anak di Sumatra Utara
4. Pemulihan korban secara fisik, psikologis, sosial, medis, dan pemulangan korban ke keluarga dan lingkungan sosial.
5. Meningkatkan partisipasi perempuan dan anak  secara  proporsional  dalam perumusan  dan  pelaksanaan  strategi program penanggulangan trafficking.
6. Penelitian, pengembangan, dan pengkajian untuk  mendapatkan  informasi  dalam mengembangkan kebijakan penghapusan trafficking perempuan dan anak.
Dari  dokumen  tersebut  terlihat  bahwa upaya penanggulangan masalah perdagangan anak  di  Indonesia  menyaratkan  adanya berbagai aspek yang perlu digarap. Program aksi  tersebut  bersifat  nasional  yang  harus dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia. Pada tingkat daerah, pelaksanaan tiap-tiap poin program aksi diserahkan pada masing- masing  daerah.  Hal  ini  diperkuat  oleh pernyataan salah satu responden berikut ini.

## Tabel 4 Alasan Pemilihan Model Pendekatan
Model Pendekatan Program Alasan Pemilihan Sosialisasi Isu Perdagangan Anak untuk Pelacuran • Isu perdagangan anak masih dianggap isu baru sehingga belum ada pembahasan secara formal dalam kebijakan pemerintah maupun organisasi masyarakat.
• Perlu adanya kesamaan persepsi dan kesadaran semua elemen masyarakat dalam menyikapi kasus perdagangan anak untuk pelacuran agar tidak semakin banyak kasus baru yang terjadi.
• Masih terdapat anggapan bahwa memperdagangkan anak untuk pelacuran merupakan tindak kriminal biasa, anak yang menjadi korban pelacuran sama dengan pelacuran secara umum.
Pembentukan Rumah Aman (Shelter) • Anak yang berhasil keluar dari lokasi prostitusi mengalami kerusakan fisik, serta gangguan psikologis dan sosial sehingga membutuhkan layanan medis, rehabilitasi, konseling, dan rasa aman dari tekanan keluarga, diskriminasi masyarakat, dan juga teror dari pihak pelaku trafficking.
• Memudahkan proses hukum dan pemulihan anak.
Koordinasi Kasus Perdagangan Anak untuk Pelacuran • Meskipun sudah ada lembaga yang melakukan penanganan terhadap masalah perdagangan anak untuk pelacuran, upaya tersebut masih dilakukan secara terpisah sehingga bentuk penanganan tidak sistematis dan kurang efektif.
• Pelaku trafficking merupakan sebuah sindikat yang terorganisasi mulai dari tingkat perekrut (kolektor), perantara (agen/calo), dan penerima (germo). Untuk penanggulangannya, harus dilakukan secara koordinatif dan terorganisasi.
Kebijakan Khusus di tingkat Daerah • Belum dihasilkan suatu produk hukum dari Pemerintah Daerah Sumatra
Utara yang secara khusus ditujukan untuk menanggulangi masalah perdagangan anak untuk pelacuran.
Populasi, 17(2), 2006, ISSN: 0853 - 0262
Penanggulangan perdagangan anak untuk pelacuran secara teknis akan dilakukan oleh setiap daerah di Indonesia, termasuk Sumatra Utara. Model pendekatan yang dikembangkan  di  setiap  daerah  akan berbeda sesuai dengan situasi dan kondisi daerah tersebut dan terlebih dahulu tentu harus  dilakukan  pemetaan  terhadap besarnya  masalah,  kesiapan  aparat pemerintah  dan  elemen  masyarakat, identifikasi  kebutuhan  program,  bentuk program yang sudah dilakukan, fasilitas yang tersedia, dan masih banyak faktor yang melatarbelakanginya.
Temuan  yang  diperoleh  dari indepth interview dan  FGD  terhadap  kelompok pemerintah,  aparat  penegak  hukum,  dan organisasi agama menunjukkan ada empat pendekatan  dalam  model  penanganan perdagangan anak di Sumatara Utara, yaitu sosialisasi  isu,  pembentukan  tempat penampungan  ( shelter ),  koordinasi penanganan secara litigasi dan nonlitigasi, dan advokasi kebijakan khusus di tingkat daerah. Keempat pendekatan tersebut sebagai langkah awal untuk menjawab persoalan spesifik dan dapat  dikembangkan  sesuai  dengan kebutuhan  daerah.  Beberapa  alasan  yang mendasari  dipilihnya  model  pendekatan tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.

## Penutup
Dari  uraian  di  atas  dapat  disimpulkan bahwa penyebab terjadinya perdagangan anak di Sumatra Utara cukup beragam. Terutama untuk  yang  ditujukan  ke  arah  pelacuran, penyebabnya  adalah  tumbuhnya  tempat- tempat  hiburan,  adanya  perlindungan  dari aparat  kepada  sindikat  perdagangan  anak,
naiknya permintaan konsumen terhadap anak, serta  keuntungan  materi  yang  besar  bagi pelaku perdagangan anak.
Persepsi dan respons berbagai pihak, baik dari unsur pemerintah maupun nonpemerintah, atas  kasus  perdagangan  anak  juga  masih beragam. Secara umum dapat dikatakan baik pemerintah  maupun  nonpemerintah  belum memprioritaskan  kasus  perdagangan  anak sebagai  kasus  yang  harus  mendapat penanganan  secara  serius  dibandingkan dengan masalah sosial lainnya. Keterlibatan anak di lokasi prostitusi dan anak-anak yang terjebak  dalam  sindikat  pelacuran  masih dipandang secara kasuistis dan merupakan bagian kecil dari tindak pidana atau kejahatan kriminal. Hal ini memberi implikasi lanjutan munculnya  respons  riil  yang  kurang  baik terhadap  hak-hak  anak  sebagai  korban perdagangan  anak  ( trafficked )  maupun keluarga korban.
Penanganan yang dilakukan LSM sebatas pada  pendampingan  korban  secara  litigasi (hukum pidana), sedangkan penanganan yang bersifat komprehensif (preventif, perlindungan, pemulihan,  dan  reintegrasi)  belum  banyak dilakukan.  Demikian  halnya  dengan penanganan yang dilakukan institusi agama yang masih sebatas pada upaya preventif yang diarahkan pada ajakan agar umat membimbing anak di keluarga agar si anak tidak melakukan hal yang buruk.
Sementara  itu,  aparat  hukum  maupun kepolisian memiliki kendala yang krusial di dalam menangani kasus perdagangan anak, terutama berkaitan dengan dana dan SDM. Aparat kepolisian baru mampu menangkap jaringan  yang  berada  di  tingkat  bawah

## Menggagas Model Penanganan Perdagangan Anak di Sumatra Utara
(kolektor).  Proses  pengadilan  dinilai  masih memakai standar minimum dalam memberikan putusan  peradilan  terhadap  pelaku perdagangan  anak  untuk  kepentingan pelacuran.  Belum  terdapat  hukuman  yang maksimal sesuai dengan kerugian yang dialami anak  sebagai  korban.  Di  tingkat  DPRD, respons  atas  masalah  perdagangan  anak masih sebatas pemetaan terhadap besaran masalah  dan  tingkat  pemerintah  provinsi merespons dengan membentuk tim gabungan dari berbagai instansi.
Untuk  mengakhiri  tulisan  ini,  berikut  ini diberikan  beberapa  rekomendasi  untuk menyelesaikan masalah perdagangan anak.
Pertama , perlunya sosialisasi isu tentang trafficking  of  children  for  prostitution (perdagangan anak untuk tujuan pelacuran) terhadap  semua  komponen  masyarakat sehingga perhatian dan permasalahan tersebut menjadi  kebutuhan  yang  mendesak  dan diperoleh persamaan terhadap isu trafficking. Langkah  tersebut  diharapkan  mampu mengeleminasi munculnya banyak korban dan semakin banyaknya anak-anak yang terjebak dalam bisnis prostitusi.
Kedua ,  pentingnya  menyusun  sebuah program kebijakan yang komprehensif terkait dengan penanggulangan perdagangan anak untuk kepentingan pelacuran di Sumatra Utara. Program kebijakan tersebut meliputi upaya pencegahan, perlindungan, rehabilitasi, dan reintegrasi.  Empat  langkah  penanganan tersebut dapat dilakukan dengan melibatkan LSM, ormas keagamaan dan masyarakat, serta institusi pejabat publik dan para pengambil kebijakan, dengan pembagian tugas sesuai dengan wilayah kewenangannya.
Ketiga , cukup penting untuk menumbuhkan kesadaran bahwa pengambilan kebijakan oleh aparat penegak hukum terhadap para pelaku perdagangan  anak  untuk  kepentingan pelacuran tidak hanya dalam kerangka legal formal,  tetapi  harus  diikuti  dengan pertimbangan  moral  kemanusiaan.  Para pengambil kebijakan juga harus melihat aspek kerugian  yang  dialami  oleh  korban perdagangan  anak  demi  kepentingan  yang terbaik bagi anak.
Keempat ,  Pemerintah  Daerah  Sumatra Utara  harus  mengambil  langkah-langkah antisipatif  untuk  menanggulangi  masalah perdagangan anak. Langkah-langkah tersebut harus  diwujudkan  dalam  bentuk  kebijakan khusus peraturan daerah yang mengelaborasikan  unsur  pemerintah  dan nonpemerintah dalam implementasinya.

## Daftar Pustaka
Departemen  Sosial  Republik  Indonesia. Direktorat Rehabilitasi Tuna Susila. 2000. Buku  Putih  Rehabilitasi  Tuna  Sosial .
Jakarta.
Dinas Sosial Provinsi Sumatra Utara. 1999.
Kondisi  Pelacuran  di  Sumatra  Utara .
Medan.
Dwiyanto, Agus.  1993.  Analisis  kebijakan sebagai  teknik  pemecahan  masalah- masalah sumber daya manusia, makalah pada Pelatihan Analisis Kebijakan Sosial ,
Yogyakarta, 16-26 November.
H. Hull. Terence, Endang Sulistyaningsih, dan Gavin  W.  Jones.  1997. Pelacuran Indonesia: Sejarah dan Perkembangannya .
Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Irwanto, dkk. 2000. Trafficking of Women and Children  in  Indonesia:  a  Preliminary Description  of  the  Situation .  Jakarta: International Labour Organization IPEC and University of Indonesia.
Irwanto, Fentiny Nogroho dan Johanna Debora Imelda.  2001. Perdagangan  Anak  di Indonesia . Jakarta: kerja sama ILO-IPEC dengan Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI.
Koentjoro.  1989.  Melacur  sebagai  sebuah karya  dan  pengorbanan  wanita  pada keluarga  ataukah  penyakit  sosial?, seminar Nasional Kedua Wanita Indonesia
Fakta-fakta dan Karakteristik. Yogyakarta, 14 April. Fakultas Psikologi, Universitas Gadjah Mada.
Sudarwan,  Danin.  1997. Pengantar  Studi Penelitian Kebijakan . Jakarta: Bumi Aksara.
Suyanto, Bagong. 1999. Anak-anak wanita yang dilacurkan: kajian pustaka atau hasil studi lapangan di Kota Surabaya, Hakiki , 1(1): 12-22.
United  Nation.  2002. Protocol  to  Prevent, Supress,  and  Punish  Trafficking  in Personal, Especially Woman and Children . http://www/state/g/tip/rls/tiprpt/2006/65983.htm