## PENGARUH PANDEMI COVID-19 TERHADAP EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK DI INDONESIA
Eunike Dian Octavi, Jeshika Basaria Tambunan, Imraatu Justiqanna Andini, Kirana Putri Amalia, Nadia Putri Ibtisamah, Asianto Nugroho, Sapto Hermawan
Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret Surakarta Indonesia
e-mail : kiranaputri7230@student.uns.ac.id , asiantonugroho@staff.uns.ac.id , saptohermawan_fh@staff.uns.ac.id

## Abstract
As  a  result  of  the  influence  of  the  Covid  19  pandemic  outbreak  on  the  taxation  sector, Indonesia  has  carried  out  various  tax  policy  packages  related  to  economic  stability  during  the Covid 19 pandemic, including the togetherness of the central and regional governments together to anticipate economic stability, and anticipate its impact the Covid-19 pandemic. The realization is that regional governments nationally, even though the capacity of the APBD is different, can use  two  percent  of  the  budget  components  in  the  APBD.  The  performance  of  the  Directorate General  of  Taxes  and  KPP  Pratama  in  each  region  simultaneously  implements  a  national socialization  strategy.  Furthermore,  the  policies  implemented  using  taxation  instruments  have generally been adapted to the ability of the State of Indonesia to follow international trends in the form of ease of administration, temporary reduction of the tax burden reduction in the corporate income tax rate of course taking into account the optimization of supervision, transparency of the use and reporting of the use of incentives.
Keywords : Influence, Covid-19 pandemic, Effectiveness, Tax, in Indonesia

## Abstrak
Akibat pengaruh wabah pandemi Covid 19 terhadap sektor perpajakan, Indonesia telah melakukan  berbagai  paket  kebijakan  perpajakan  terkait  stabilitas  ekonomi  di  masa  pandemi Covid 19, antara lain kebersamaan pemerintah pusat dan daerah bersama-sama mengantisipasi stabilitas  ekonomi,  dan  mengantisipasi  dampak  pandemi  Covid-19.  Realisasinya,  pemerintah daerah  secara  nasional,  meski  kapasitas  APBD  berbeda,  bisa  menggunakan  dua  persen komponen  anggaran  dalam  APBD.  Kinerja  Ditjen  Pajak  dan  KPP  Pratama  di  masing-masing daerah  serentak  menerapkan  strategi  sosialisasi  nasional.  Selanjutnya,  kebijakan  yang diterapkan dengan menggunakan instrumen perpajakan secara umum telah disesuaikan dengan kemampuan  Negara  Indonesia  mengikuti  trend  internasional  berupa  kemudahan  administrasi, pengurangan sementara beban pajak hingga penurunan tarif pajak penghasilan badan tentunya. dengan  memperhatikan  optimalisasi  pengawasan,  transparansi  penggunaan  dan  pelaporan penggunaan insentif.
kata kunci : Pengaruh, Pandemi Covid -19, Efektifitas, Pajak, di Indonesia

## PENDAHULUAN
Menjelang akhir tahun 2019, tepatnya di bulan Desember, dunia tiba-tiba dikejutkan  dengan  fenomena  yang  diduga berawal  dari  kasus  pneumonia  yang  belum diketahui  penyebabnya,  kasus  tersebut berasal dari kota Wuhan, China. Kota China mengidentifikasi  pneumonia  pada  7  Januari 2020,  sebagai  jenis  baru  dari  virus  corona. Penyebaran  dan  peningkatan  kasus  Covid- 19  sangat  cepat  dan  signifikan  sehingga menyebar  ke  berbagai  negara,  termasuk Indonesia 1 . Wabah virus Covid-19 menyebar dengan  cepat  ke  seluruh  dunia,  sehingga menyebabkan pandemi ini berdampak pada tatanan  sosial  yang  berkembang  pesat  dan membebani aktivitas ekonomi  internasional. Krisis  keuangan  saat  ini  lebih  besar  dari krisis ekonomi 2 .
Pada tanggal 2 Maret 2020 di Depok Jakarta, ditemukan kasus pertama pandemi Covid  19  di  Indonesia  dan  perkembangan penyakit ini menyebar dengan sangat cepat di  Indonesia.  Peningkatan  kasus  per  hari lebih  tinggi  sejak  akhir  Agustus  2020  yang mencapai  lebih  dari  2000  kasus  per  hari. Pemerintah  di  setiap  negara  harus  segera bertindak untuk mengatasi masalah kesehatan dan memperlambat laju gangguan  ekonomi  dalam  menanggapi gangguan ekonomi global. Dampak kapasitas  sistem  kesehatan  di  Indonesia perlu  ditingkatkan,  termasuk  rehabilitasi medis yang harus dilibatkan sejak fase akut hingga  jangka  panjang  dalam  penanganan pasien COVID-19. Pengaruh adalah daya/kekuatan  yang  ada  atau  muncul  dari sesuatu (orang atau objek benda) yang turut
1 Ray  Faradillahisari  Nursofwa,  Moch  Halim  Sukur, Bayu Kurniadi Kurniadi, Haris. 2020. Penanganan Pelayanan Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam  Perspektif  Hukum  Kesehatan.Inicio  Legis Faculty  of  Law  Trunojoyo  University,Indonesia. Vol 1, No 1 (2020)
Fakhrul  Rozi  Yamali,  Ririn  Noviyanti  Putri.  Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia. Journal of Economics and Business. Vol 4, No 2 (2020
2 Bluedorn, Gopinath & Sandri, (2020) An Early View of  the  Economic  Impact  of  the  Pandemi  in  5 Charts, IMF Global Economy.
membentuk karakter, keyakinan, dan tindakan seseorang. Menurut W.J.S Poewadarmita,  pengaruh  adalah  kekuatan yang  ada  pada  sesuatu  yang  dapat memberikan  perubahan  bagi  orang  lain 3 . Menurut  John  Miller,  pengaruh  merupakan komoditas  yang  sangat  berharga  dalam dunia perpolitikan Indonesia, sehingga dapat disimpulkan  bahwa  pengaruh  merupakan suatu  hal  yang  abstrak  yang  tidak  dapat dilihat,  namun  kehadiran  dan  kegunaannya dapat  dirasakan  dalam  kehidupan  dan aktivitas  manusia  sebagai  makhluk  sosial 4 . Sedangkan  menurut  Albert  R.  Roberts  & Gilbert,  pengaruh  adalah  wajah  kekuasaan yang  diperoleh  orang  ketika  tidak  memiliki wewenang untuk mengambil keputusan 5 .
Efek  dari  hubungannya  dengan pandemi  COVID-19  adalah  penyebaran penyakit  ini  sangat  cepat  di  Indonesia, sistem  kesehatan di Indonesia perlu meningkatkan kapasitasnya, termasuk rehabilitasi  medik  yang  harus  dilakukan mulai  dari  fase  akut  hingga  akhir.  tahap jangka panjang. Penyakit Coronavirus (COVID-19)  adalah  penyakit  menular  yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Namun, beberapa  orang  yang  tertular  COVID-19 akan  menjadi  sakit  parah  dan  memerlukan bantuan  medis.  Setiap  orang  memiliki respons yang berbeda terhadap COVID-19. Sebagian besar orang yang terpapar virus ini akan  mengalami  gejala  ringan  hingga sedang, dan akan sembuh tanpa penanganan  khusus  yaitu  perlu  dirawat  di rumah sakit. Realisasinya, jika terkena parah dan tidak ditangani secara medis
3 Poerwadarminta W.J.S. 1986. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
4 . John M. Miller, Douglas P. Zipes.Braunwald's Heart Disease: A Textbook  of  Cardiovascular Medicine, 8th  ed.  "CHAPTER  33  -  Therapy  for  Cardiac Arrhythmias." Elsevier;2007
5 Roberts,  Albert  R  &  Greene,  Gilbert  J.  2009.  Buku Pintar  Pekerja  Sosial  (Social  Workers’  Desk Reference) Jilid 2. Jakarta: PT BPK Gunung Mulia.
e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum (Volume 5 Nomor 3 November 2022)
kebanyakan  dari  mereka  meninggal.  Di Indonesia,  pandemi  COVID-19  mencatat total 6,67 juta kasus dan kematian dari waktu ke  waktu,  mencapai  total  160  ribu  korban. Lebih lanjut, pemerintah Indonesia mengalami  kesulitan  dalam  percepatan penanganan  pandemi  Covis  19  karena respon  yang  cepat  terhadap  penyebaran virus tersebut, antara lain:
a.  Virus  dapat  menyebar  dari  mulut  atau hidung  orang  yang  terinfeksi  melalui partikel  cairan  kecil  saat  orang  tersebut batuk,  bersin,  berbicara,  bernyanyi,  atau bernapas.  Partikel-partikel  ini  dapat berkisar dari tetesan ( droplet )  yang lebih besar  dari  saluran  pernapasan  hingga aerosol yang lebih kecil.
b.    Manusia  dapat  tertular  jika  menghirup udara  yang  mengandung  virus  tersebut jika  berada  di  dekat  orang  yang  telah terinfeksi COVID-19. Manusia juga dapat terinfeksi  dengan  menyentuh  mata, hidung,  atau  mulut  setelah  menyentuh permukaan  yang  terkontaminasi.  Virus menyebar lebih mudah di dalam ruangan dan di tempat ramai.
Wabah  corona  merupakan  bencana nasional  yang  berdampak  pada  stabilitas ekonomi nasional dan produktivitas masyarakat.  Kondisi  pertumbuhan  ekonomi Indonesia diprediksi minus dan pertumbuhan ekonominya akan terkontraksi, akibat dampak  ketidakpastian  kapan  pandemi COVID-19  akan  berakhir.  Hal  ini  karena belum  ditemukan  obat  yang  efektif  untuk memberantas  penyakit  ini  dan  belum dirumuskan  strategi  yang  paling  efektif bagaimana melakukan upaya sistemik untuk mempercepat  pemulihan  sektor  ekonomi. Fenomena resesi ekonomi ini terjadi hampir di  seluruh  negara  di  dunia,  termasuk Indonesia. Indonesia terancam resesi ekonomi  dan  diprediksi  minus  pada  kuartal kedua berturut-turut di 2020. Enny Sri Hartati
6 Asianto Nugroho, Sapto Hermawan.  2020. Strategi Kebijakan Menyongsong Adaptasi Kebiasaan Baru
menilai minusnya pertumbuhan ekonomi dan terjadinya  resesi  ekonomi  di  Indonesia karena  pemerintah  Indonesia  menerapkan kebijakan penanganan bersyarat, menciptakan  kondisi  aman  menghimbau masyarakat  untuk  tetap  berada  di  rumah dalam batas waktu tertentu. tidak ditentukan selama  pandemi  COVID-19 6 .  Akibatnya, menurut  prediksi  Suryani  Motik,  banyak penduduk atau masyarakat yang tidak dapat bekerja  dengan  baik,  bahkan  tidak  bekerja sama  sekali,  atau  menganggur  akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) 7 , masyarakat  tidak  membuka  usaha  karena mereka  dilarang  melakukan  aktivitas  dan bepergian  karena  alasan  kesehatan.  Krisis akibat  pandemi  COVID-19  berbeda  karena pemerintah Indonesia sengaja menghentikan aktivitas masyarakatnya.
Kontraksi penurunan pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu pemicu ketika Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar (PSBB) diterapkan  untuk  menekan  laju  penyebaran virus  COVID-19  sehingga  secara  otomatis kegiatan  ekonomi  melambat  drastis  dan lumpuh.
Masalah  pelik  yang  terjadi  di  masa pandemi  adalah  peran  efektivitas  dengan mempelajari  aspek  hukum  dan  ekonomi, agar target atau tujuan dapat tercapai dalam percepatan  penanganan  pandemi  Covid  19 di Indonesia. Efektifitas peran hukum melalui pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  17 Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara, Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  1999 tentang  Perimbangan  Keuangan  antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun 2004  tentang  Penyelenggaraan  Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN, Peraturan Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2019  tentang Pengelolaan  Keuangan  Daerah,  Perppu No.1  Tahun  2020,  PP  no.  12  Tahun  2019, Inpres No 4 Tahun 2020, Permendagri No 1 Tahun  2020,  Keputusan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  13  Tahun  2006  tentang
dalam Perspektif Hukum Ekonomi. Volksgeist, Vol. 3 No. 2 Desember 2020. Hal 3-4.
7 Ibid.
e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum (Volume 5 Nomor 3 November 2022)
Penetapan  Pendapatan  Daerah  Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan dan Inmendagri No 188/52/1979/SC /2012.
Efektivitas  peran  ekonomi  dengan strategi  penyeimbangan  APBD  dan  APBD dengan  refocusing  anggaran  dan  realokasi anggaran yang diwujudkan dalam keseimbangan subsidi dan pajak. Subsidi/bantuan dan pajak berbanding lurus, dimana  pemerintah  memberikan  subsidi untuk meringankan  beban  rakyat  dari  pajak yang  dibayarkan  rakyat  tersebut  kepada pemerintah.  Dengan  kata  lain,  hubungan antara pajak dan subsidi adalah wajib pajak membayar  pajak  kepada  negara,  misalnya seperti  Pajak  Penghasilan  Orang  Pribadi atau Pajak Penghasilan Badan, maka pajak yang dibayarkan kepada negara oleh negara akan digunakan untuk kepentingan masyarakat.  yang  manfaatnya  tidak  dapat dirasakan secara langsung oleh rakyat.
Salah  satu  manfaat  tersebut  adalah dengan  fungsi  pajak  yaitu  fungsi  anggaran (budgetary) yang berupa pembiayaan rumah tangga negara yang dapat berupa pembangunan sarana dan prasarana umum, pembangunan  fasilitas  umum,  bantuan kepada masyarakat kurang mampu. bantuan korban bencana dan bantuan dalam bentuk lainnya.  Bantuan  ini  selanjutnya  dapat disebut sebagai subsidi. Salah satu sumber subsidi  negara  adalah  penerimaan  pajak negara.  Artinya,  sektor  pajak  berkontribusi dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan di Indonesia,  termasuk  stabilitas  harga  BBM. Dimana BBM merupakan salah satu subsidi yang sering diberikan oleh pemerintah.
Efektivitas adalah tingkat
keberhasilan dalam mencapai tujuan. Efektivitas  adalah  pengukuran  dalam  arti tercapainya  tujuan  atau  sasaran  yang  telah ditetapkan  sebelumnya.  Efektivitas  adalah tingkat  keberhasilan  yang  dihasilkan  oleh seseorang  atau  organisasi  dengan  cara tertentu  sesuai  dengan  tujuan  yang  ingin dicapai.  Dengan  kata  lain,  semakin  banyak rencana  yang  berhasil  dicapai,  maka dianggap  semakin  efektif kegiatan  tersebut.
Efektivitas dapat diukur dengan berhasil atau tidaknya  suatu  organisasi  dalam  mencapai tujuannya.  Jika  suatu  organisasi  berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut  dapat  dikatakan  telah  berjalan dengan  efektif.  Berdasarkan  pendapat  para ahli  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa efektivitas  kerja  pegawai  dipengaruhi  oleh beberapa  faktor,  yaitu  tingkat  produktivitas kerja, pengetahuan, kepuasan, sikap mental, dan motivasi. Urgensi efektivitas penyelenggaraan  pemerintahan  menjadi tolok  ukur  untuk  memantau  sejauh  mana pemerintah  dapat  mencapai  tujuannya. Rumus untuk menghitung efektivitas dengan indikasi input dan output adalah "Efektivitas =  Output  Aktual/Output  Target  >=  1". Misalnya Ø Jika keluaran aktual dibandingkan dengan keluaran yang ditargetkan lebih besar atau sama dengan 1 (satu),  efektivitas  akan  tercapai.  Ø  Apabila output  aktual  dibandingkan  dengan  output yang ditargetkan kurang dari 1 (satu), maka efektifitas tidak tercapai.
Di  masa  pandemi  menyebabkan rendahnya  penerimaan  pajak  di  Indonesia, penyebab  rendahnya  tax  ratio  Indonesia karena rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat  dalam  membayar  pajak.  Tidak hanya  itu,  sebagian  masyarakat  masih beranggapan bahwa membayar pajak adalah  bentuk  penjajahan  dan  bukan kewajiban.  Urgensi  masyarakat  terdiri  dari unsur-unsur bahwa setiap orang atau badan hukum  wajib  membayar  pajak  seperti  jenis pajak: 1. Pajak Penghasilan (PPh), 2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN), 3. Pajak Penjualan  Barang  Mewah  (PPnBM),  4. Meterai Bea Cukai (BM) ), 5. Pajak Bumi dan Bangunan  (PBB),  6.  Pajak  Daerah.  Tanpa pajak, penerimaan negara akan lumpuh dan akibatnya  negara  tidak  dapat  menjalankan fungsi penganggarannya dengan baik. Oleh karena  itu,  dikutip  dari  Direktorat  Jenderal Pajak  (DJP),  membayar  pajak  merupakan kewajiban  bagi  setiap  warga  negara  yang termasuk  dalam  kategori  wajib  pajak. Pembayaran pajak merupakan wujud kewajiban  negara  dan  keikutsertaan  warga negara  sebagai  Wajib  Pajak  (WP)  untuk
secara langsung dan bersama-sama melaksanakan  kewajiban  perpajakan  untuk pembiayaan  negara  dan  pembangunan nasional.
Keadaan Indonesia di masa pandemi Covid 19 yang saat ini terjadi di seluruh dunia harus mampu menghadapi tantangan ketahanan  ekonomi.  Perubahan  tatanan perekonomian negara juga berdampak pada perubahan  kinerja  suatu  instansi,  termasuk Direktorat  Jenderal  Pajak  sebagai  instansi pemungut  pajak  negara.  Sudah  delapan bulan sejak kehadiran wabah virus Covid-19 membuat berbagai sektor usaha merugi, dan kinerja  fiskal  juga  menjadi  terbatas  akibat bekerja dari rumah. Penerimaan pajak yang masih menjadi tulang punggung perekonomian  dan  penyumbang  besar APBN  juga terkena  imbasnya.  Berikut  tabel penerimaan pajak di Indonesia:

## Tabel 1.
Penerimaan Pajak di Indonesia Tahun
2016-2020

## Presentase Realisasi Penerimaan Pajak
(dalam triliun rupiah) TAHUN 2016 2017 2018 2019 2020 TARGET REALISA SI CAPAIA N 1.355 .2
1.105
.9 82%
1.283 .6 1.151 .0 90% 1.424 1.313 .3 92% 1.577 .6
1.332
.6 84% 1.98.8 2 720.6 2 62.61 % Penerimaan 2020 masih Januari- September 2020
Sumber : (DDTC, 2020b)
Berdasarkan tabel 1 diatas, menggambarkan  bahwa  penerimaan  pajak tahun  2020  masih  jauh  dari  target  62,61% pada  September  2020.  Data  realisasi semester  1/2020,  rasio  kepatuhan  formal wajib pajak badan masih rendah yaitu 11,46
8 Triadi,  R.  (2013).  Analisis  kinerja  pegawai  Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Pusat  =  Analysis  of  employees  performance  at National  Population  and  Family  Planning  Board
juta  dari  19  juta  wajib  pajak  yang menyampaikan  SPT  Tahunan  (DDTC, 2020a)  .  Pandemi  Covid-19  berdampak signifikan terhadap  penurunan  penerimaan pajak  di  Indonesia.  Dalam  penelitian  ini, peneliti ingin menganalisis pengaruh pandemi  Covid  19  terhadap  efektivitas pembayaran pajak di Indonesia.

## TINJAUAN LITERATUR Analisis Kinerja
Kinerja yang disajikan oleh Bernadin dan  Russel  dikutip  oleh  Triadi  merupakan outcome  yang  dihasilkan  dari  suatu  fungsi atau  aktivitas  pekerjaan  tertentu  selama periode  tertentu.  Kinerja  juga  diartikan sebagai  hasil  kerja  yang  berkaitan  dengan tujuan  organisasi  seperti  kualitas,  kriteria efektivitas, dan efisiensi. Hasil yang diperoleh seseorang atau organisasi mengenai  tujuan  organisasi  juga  dapat diartikan sebagai kinerja. Kinerja juga dapat dilihat atau diukur dari kuantitas dan kualitas hasil,  serta  tujuan  yang  dapat  dilihat  atau diukur  dari  kuantitas  dan  kualitas  hasil (outcome),  serta  tujuan 8 .  Analisis  kinerja diperlukan  untuk  melihat  seberapa  besar realisasi  yang  telah  dicapai  dari  target  atau tujuan  suatu  organisasi.  Penelitian  ini tentang optimalisasi penerimaan pajak pada masa pandemi Covid-19, maka peneliti ingin menganalisis  bagaimana  kinerja  pemungut pajak yaitu Direktorat Jenderal Pajak. Kinerja yang disampaikan oleh Bernadin dan Russel menjadi  pedoman  bagi  peneliti  dengan melihat kualitas, kriteria efektivitas, efisiensi, dan  seberapa  baik  DJP  telah  mencapai penerimaan pajak.
Analisis  Administrasi  Perpajakan  dan Kebijakan Pajak
Administrasi perpajakan adalah lembaga  negara  yang  diberi  mandat pemerintah untuk menangani dan bertanggung  jawab  atas  pemungutan  pajak
[Universitas  Indonesia].  In  Universitas  Indonesia. http://lib.ui.ac.id/detail?id=20330622&lokasi=lok al#parentHorizontalTab2
di suatu negara. Menurut Mansury sebagaimana dikutip Rosdiana Haula mengatakan bahwa administrasi perpajakan adalah  suatu  instansi  yang  mempunyai wewenang  dan  tanggung  jawab  untuk menyelenggarakan  pemungutan  pajak  di Indonesia,  orang-orang  yang  terdiri  dari pejabat  dan  pegawai  yang  bekerja  pada suatu  instansi  perpajakan  yang  melakukan kegiatan  pemungutan  pajak,  serta  proses penyelenggaraan kegiatan pemungutan pajak  yang  baik,  agar  dapat  secara  efisien mencapai  sasaran  dan  tujuan  yang  telah ditentukan dalam kebijaksanaan perpajakan dan  berdasarkan  sarana  hukum  yang ditentukan oleh undang-undang perpajakan 9 .
The  Doha  Declaration  yang  dikutip oleh  Kommer menyampaikan  ada  empat elemen untuk memperbaiki sistem perpajakan di negara berkembang : Increasing  tax  revenue  by  modernizing  tax system (Meningkatkan  penerimaan  pajak dengan memodernisasi sistem perpajakan), Improving the effectiveness and efficiency of tax  collection (Meningkatkan  efektivitas  dan efisiensi pengumpulan pajak), Broadening of tax base (Perluasan basis pajak), Effectively combating tax evasion ( Melawan penggelapan pajak ). Sumber daya manusia (SDM) juga menjadi tolak ukur suatu kinerja administrasi pajak. Administrasi pajak memegang  peranan  penting  karena  tidak hanya berfungsi sebagai perangkat penegakan  hukum (laws  enforcement ), tetapi  juga  service  point  yang  memberikan pelayanan prima dan pusat informasi kepada masyarakat 10 .
Kebijakan  yang  dikemukakan  oleh Thomas R. Dye yang dikutip oleh Kamilia dkk
9 Rosdiana  Haula,  E.  S.  R.  (2012).  Pengantar  ilmu Pajak,  Kebijakan  dan Implementasi di Indonesia. PT Raja Grafindo Persada.
10 Kommer,  A.  M.  dan  V.  van. (2011).  Handbook  for Tax Administrations: Organizational Structure and Management  of  Tax  Administrations.  The Netherlands.
adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan dengan tujuan menata  konflik  yang  ada  di  masyarakat sehingga  tercipta  hasil  yang  membuat kehidupan tampak berbeda dari sebelumnya 11 . Perpajakan menurut Mansury yang  dikutip  oleh  Rosdiana  Haula  bahwa kebijakan perpajakan adalah kebijakan yang berkaitan dengan penetapan dasar pengenaan  pajak,  penetapan  subjek  pajak, penetapan  subjek  pajak  yang  dikecualikan, penetapan  objek  pajak  dan  pembebasan objek  pajak,  serta  penetapan  jumlah  pajak yang  terutang,  dan  cara  menentukan  tata cara  pelaksanaan kewajiban  yang terutang. Teori administrasi dan kebijakan perpajakan di atas dapat membantu peneliti menganalisis  bahwa  Direktorat  Jenderal Pajak  sebagai  administrator  pajak  bertugas untuk  meningkatkan  penerimaan  yang berfungsi  sebagai  penegak  hukum  dan  titik pelayanan  kepada  masyarakat.  DJP  juga berperan sebagai pembuat kebijakan perpajakan yang diharapkan dapat mendukung penerimaan negara dan menstabilkan perekonomian di masa pandemi Covid-19.

## Analisis Fungsi Negara dan Pajak
Negara  memiliki  beberapa  fungsi, yaitu  fungsi  alokasi,  distribusi,  stabilisasi, dan  regulasi.  Adanya  pandemi  Covid-19 telah menimbulkan berbagai permasalahan ekonomi yang berdampak pada penerimaan pajak.  Negara  hadir  untuk  menjalankan berbagai  fungsinya,  yaitu  stabilisasi  dan regulasi.  Menurut  Musgrave  yang  dikutip Rosdiana  Haula,  fungsi  stabilisasi  dapat dilakukan  dengan  menggunakan  kebijakan anggaran sebagai alat untuk
mempertahankan tingkat tenaga kerja yang tinggi,  tingkat  stabilitas  harga  pasar  yang
11 Kamilia, G., Ilmu, F., Dan, S., Politik, I., Administrasi, D. I., Studi, P., & Negara, A. (2014). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PAJAK ROKOK ( STUDI PADA AKTIVITAS PEMERINTAH  PUSAT  DALAM  MEMPERSIAPKAN PEMUNGUTAN  PAJAK  ROKOK  )  [Universitas Indonesia]. http://lib.ui.ac.id/detail?id=20385968&lokasi=lok al
layak,  pertumbuhan  ekonomi  yang  tepat, dengan mempertimbangkan dampak terhadap  perdagangan  dan  keseimbangan pembayaran 12 .
Berbagai macam fungsi pajak, salah satunya  pajak  pembangunan  ekonomi dapat  digunakan  sebagai  instrumen  untuk mendistorsi kegiatan ekonomi tertentu yang tidak  diharapkan  oleh  pemerintah.  Pilihan untuk memilih antara insentif atau disinsentif sejalan dengan penentuan pemerintah  sektor  mana  yang  harus dikembangkan  dan  sebaliknya.  Kebijakan insentif  harus  dirancang  dengan  program pembangunan ekonomi nasional.
Berdasarkan  uraian  tentang  fungsi  negara dan  pajak  dapat  disimpulkan  bahwa  pajak dan  negara  tidak  dapat  dipisahkan  satu sama  lain,  negara  harus  mengeluarkan berbagai  kebijakan  yang  tepat  untuk menangani  perekonomian  bangsa  melalui kebijakan perpajakan.
Penerimaan pajak berdasarkan penelitian  Hutagaol  yang  dikutip  dari Desideria bahwa sumber-sumber penerimaan  dapat  diperoleh  secara  terus menerus  dan  dapat  dikembangkan  secara optimal sesuai dengan kebutuhan pemerintah  dan  kondisi  masyarakat. 13 . Negara  harus  hadir  untuk  menyelesaikan masalah ekonomi dalam masyarakat. Pajak dan  negara  menjadi  satu  kesatuan  untuk memberikan  solusi  agar  penerimaan  pajak dapat optimal. Penerimaan pajak merupakan tulang punggung perekonomian negara,  menyebabkan  DJP  memiliki  tugas yang  cukup  besar  dalam  menjalankan perannya.
12 Rosdiana Haula. Op. Cit.
13 Desideria,  E.  &  N.  (2019).  Faktor-Faktor  Yang Mempengaruhi  Penerimaan  Pajak  Dari  Wajib
Pajak Badan Tahun 2016-2017. Jurnal Multiparadigma AKuntansi, I(2), 355 – 363.
14 Cheisviyanny,  C.  (2020).  Memulihkan  Penerimaan Pajak  Pasca  Pandemi Covid-19. In JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Journal) (Vol. 4, Issue
1).
https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JPI/article /view/821

## Analisis Optimalisasi Penerimaan Pajak
Mengoptimalkan  penerimaan  pajak di  tengah  pandemi  Covid-19  merupakan tantangan  bagi  negara,  namun  negara harus tetap menjalankan fungsinya sebagai stabilisator dan regulator. Penagihan pajak juga  memerlukan  biaya  pemungutan  (cost of collection), mengutip Cheisviyanny bahwa  ada  biaya  pemungutan  pajak  yang meliputi  biaya  gaji  pejabat  pajak,  biaya melakukan  pemeriksaan,  sengketa  pajak, biaya pengadaan dan pemeliharaan IT, dan biaya pelaksanaan program pajak. 14 . Optimalisasi  penerimaan  pajak  merupakan upaya  yang  dilakukan  pemerintah  untuk menjadikan  penerimaan  pajak  lebih  baik dari segi kualitas dan kuantitas. Optimalisasi  penerimaan  pajak  menurut Nurmantu  yang  dikutip  oleh  Valensky memiliki beberapa faktor yang menentukan keberhasilan,  yaitu  kejelasan  undang- undang  perpajakan,  tingkat  pendidikan wajib pajak, kualitas dan kuantitas petugas pajak, serta strategi administrasi perpajakan dalam  organisasi.  terpenuhi  jika  semua wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya,  semua  objek  pajak  yang dimiliki oleh wajib pajak dilaporkan sepenuhnya  kepada  fiskus,  semua  objek pajak  tidak  terlepas  dari  pengamatan, pemeriksaan,  dan  perhitungan  fiskus. 15 . Dalam penelitian ini, peneliti ingin menganalisis  apakah  penerimaan  pajak dapat  optimal  pada  masa  pandemi  Covid- 19. Optimal digambarkan sebagai kesuksesan dalam hal kualitas dan kuantitas. Maka peneliti akan menganalisis data penerimaan pajak (dari segi kuantitas)
15 Valensky,  N.  (2018).  Analisis  mewujudkan cooperative  compliance  pada  industri  e- commerce sebagai upaya optimalisasi penerimaan  pajak  penghasilan  =  Analysis  to achieve  cooperative  compliance  in  e-commerce industry as an effort of income tax optimalization [Universitas  Indonesia].  In  Universitas  Indonesia. http://lib.ui.ac.id/detail?id=20472855&lokasi=lok al
e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum (Volume 5 Nomor 3 November 2022)
dan  data  kepatuhan  wajib  pajak  dalam melaporkan  surat  pemberitahuan  (SPT) yang  dianalisis  dari  segi  kualitas.  Analisis kinerja DJP dalam mengoptimalkan penerimaan pajak Covid-19 dapat dilakukan dengan melihat realisasi target penerimaan pajak  di  Indonesia,  dan  strategi  apa  saja yang dilakukan DJP dalam mengoptimalkan penerimaan di masa pandemi.

## METODOLOGI
Artikel ini menggunakan pendekatan perundang-undangan sebagai dasar legalitas  suatu  kebijakan  dan  pendekatan konseptual.  Sumber  informasi  penelitian menggunakan  bahan  hukum  sekunder. Teknik memperoleh sumber informasi bahan hukum  menggunakan  analisis  substansi yang  bersumber  dari  artikel  ilmiah,  buku yang  relevan,  hasil  penelitian  yang  relevan sejenis,  dan  kertas  kerja  yang  berkaitan dengan  materi  pelajaran  yang  dirumuskan. Analisis  bahan  hukum  dikualifikasikan, dikuantifikasi, kemudian dihubungkan antara kebijakan pemerintah sebagai premis mayor dan  strategi  penanganan  COVID-19  dari perspektif  hukum  ekonomi  sebagai  premis minor.  menyimpulkan  menggunakan  logika hukum  deduksi  dan  metode  penalaran hukum

## PEMBAHASAN
Menurut Wirawan dan Burton
pemungutan pajak merupakan suatu keniscayaan  yang  terjadi  dalam  kehidupan masyarakat,  hal  ini  dikarenakan  negara tidak  mungkin  dapat  memenuhi  kebutuhan masyarakat  tanpa  adanya  pemungutan pajak.  Negara  tidak  bisa  membangun fasilitas  publik  jika  tidak  ada  dana  yang berasal  dari  pajak 16 Pandemi  virus  corona atau  Covid-19  juga  berdampak  signifikan pada sektor perpajakan. Akibatnya, kesadaran  membayar  pajak  akan  menurun sehingga menyebabkan perlambatan
16 Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton. 2010. Hukum Pajak, Jakarta :Salemba 4
pertumbuhan ekonomi nasional, dan penurunan penerimaan belanja negara. Oleh karena itu, diperlukan upaya dari pemerintah untuk menyelamatkan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja  kesehatan,  jaring  pengaman  sosial, dan  pemulihan  ekonomi,  termasuk  bagi dunia  usaha  dan  masyarakat  terdampak. Menurunnya  pembayaran  pajak  akibat meningkatnya kasus Covid-19 menjadi salah satu  tantangan  penerimaan  pajak  negara. Karena krisis Covid-19 saat ini terjadi secara bersamaan  (simultan  ),  kelompok  yang paling rentan adalah kelompok bisnis besar, kelompok  kasual  yang  bekerja  setiap  hari, pelanggan  yang  bekerja  di  jalanan,  dan rekan  kerja  yang  di-PHK  (Pemutusan Hubungan  Kerja),  kaum  tani  dan  kaum miskin. Siklus kegiatan ekonomi masyarakat yang melambat secara signifikan mengharuskan pemerintah mengambil kebijakan  strategis  yang  cepat  untuk menghilangkan beban keuangan masyarakat.
Pemerintah  tentunya  tidak  hanya berdiam diri, terus berupaya untuk meningkatkan  target  penerimaan  negara dari sektor pajak. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan refocusing terhadap  efektivitas  pembayaran  pajak. Dengan  refocusing,  tentunya  pemerintah bisa  membekukan  rencana  yang  tidak relevan  atau  bisa  ditunda  di  periode mendatang  untuk  fokus  atau  refocusing anggaran sebelumnya. Urgensi peran pajak sebagai penerimaan dan pembayaran dalam negeri menjadi sangat dominan, namun jika dilihat  masih  banyak  upaya  yang  belum dilaksanakan  secara  optimal.  Hal  ini  dapat kita  lihat  dari  banyaknya  wajib  pajak  yang belum patuh. Padahal hal ini penting, untuk mewujudkan  kebersamaan  bangsa  menuju pembangunan  yang  mandiri  diperlukan dedikasi dan disiplin yang tinggi. Oleh karena itu, setiap rakyat Indonesia harus menyadari bahwa  dengan  semakin menikmati manfaat
e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum (Volume 5 Nomor 3 November 2022)
pembangunan,  maka  sudah  pasti  tanggung jawab rakyat terhadap pajak dalam pelaksanaan  pembangunan  akan  semakin besar.  Dengan  kesadaran  akan  tanggung jawab  dapat  menjadi  nilai  fundamental (mutlak) dalam pembangunan dan diharapkan  kepatuhan  perpajakan  dapat terwujud.

## Analisis  Kinerja  DJP  dalam  Penerimaan Pajak
Analisis  kinerja  Ditjen  Pajak  dalam penerimaan pajak di tengah pandemi Covid- 19  yang  mulai  terjadi  di  Indonesia  pada Maret  2020.  Pandemi  Covid-19  telah mengubah  tatanan  perekonomian  dan mengubah strategi pemerintah dalam penerimaan pajak. Target penerimaan pajak juga diturunkan akibat pandemi ini. Realisasi pendapatan yang awalnya meningkat setiap tahun, dikhawatirkan akan menurun di tahun pandemi  ini.  Sebab,  pelaku  usaha  yang menjadi subjek pajak sangat terdampak. Hal ini  menjadi  perhatian (concern  ) dan perhatian  peneliti  bagaimana  kinerja  para pemungut  pajak  di  Indonesia  dalam  hal  ini yaitu  Direktorat  Jenderal  Pajak.  Efektifitas peran ekonomi dengan strategi perimbangan APBD  dan  APBD  dengan  melakukan Refocusing anggaran dan Realokasi anggaran  yang  dimanifestasikan  dalam keseimbangan subsidi dan pajak.
Keberadaan pemerintah daerah juga harus  mengantisipasi  dampak  pandemi Covid-19 yang menjadi kebijakan pemerintah  nasional.  Sehingga  diperlukan kebersamaan  antara  pemerintah  pusat  dan daerah  untuk  mengantisipasi  stabilitas ekonomi, dan mengantisipasi dampak
pandemi Covid-19. Realisasinya,
pemerintah daerah secara nasional, meskipun  kapasitas  APBD  berbeda,  dapat menggunakan dua persen komponen anggaran  dalam  APBD  yaitu  dana  transfer umum yang terdiri dari dana bagi hasil (DBH) dan  dana  alokasi  umum  (DAU)  untuk mengatasi  masalah  akibat  pandemi  Covid- 19.
Kinerja  Ditjen  Pajak  dan  KPP Pratama  di  masing-masing  daerah  secara serentak  melaksanakan  3  bentuk  kegiatan secara nasional antara lain:

## 1. Penyuluhan
Penyuluhan  dilakukan  oleh  Asisten Fungsional  Penyuluhan  dan  Account Representative dengan kegiatan  Kelas Pajak  Online  menggunakan  aplikasi Zoom  Meeting.  Materi  penyuluhan disiapkan  oleh  Bagian  Pengolahan Data dan Informasi yaitu SPT Tahunan Perorangan  dan  Badan.  Penyuluhan secara  tatap  muka  hanya  dilakukan atas  permintaan  wajib  pajak  (biasanya kelompok) dengan memperhatikan urgensi dan dengan  menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Penyuluhan  juga  dilakukan  dengan kampanye  simpatik  berupa  kegiatan tahunan  seperti  Spectacular,  Pajak Bertutur ( Speaking  Tax ), Tax Goes  To School ,  dan Tax  Goes  To  Campus . Radio dan televisi juga digunakan untuk melakukan penyuluhan dengan mengadakan siaran tentang perpajakan. Setiap kegiatan penyuluhan,  pre  test,  dan  post  test diadakan untuk mengukur pemahaman wajib pajak. Laporan kegiatan penyuluhan  merupakan  bukti  bahwa kegiatan penyuluhan telah dilakukan.

## 2.   Media Sosial
Penyampaian  informasi  bisa  lebih cepat  dengan  media  sosial.  Setiap orang  tidak  bisa  lepas  dari  media sosial.  Hal  ini  dimanfaatkan  KPP Pratama setiap daerah untuk melakukan sosialisasi melalui aplikasi  Whatsapp,  Instagram,  dan Facebook.  Akun  media  sosial  KPP
Pratama Daerah dikelola oleh Taxman.  Taxman  adalah  petugas pajak yang ditunjuk untuk mengelola akun media sosial. Taxman bertugas menyampaikan  informasi  reformasi
perpajakan  dan  informasi  terkini perpajakan kepada masyarakat.

## 3.   Helpdesk/Meja bantuan
Helpdesk  merupakan  layanan  loket pojok  bantuan  ( help  corner  counter ) yang terletak di ruang Area Pelayanan Terpadu (TPT) KPP Pratama Daerah. Loket  ini  buka  mulai  pukul  08.00 – 16.00  WITA/WIB  dengan  target  wajib pajak yang ingin berkonsultasi dengan petugas pajak. Wajib Pajak yang ingin berkonsultasi  melalui  helpdesk  harus mendaftarkan antrian di aplikasi https://kunjung.pajak.go.id.  Kunjungan ini dibatasi kuota 10 orang per hari dan penerapan  protokol  kesehatan  yang ketat.
Hasil  kinerja  Ditjen  Pajak  dan  KPP Pratama  di  masing-masing  daerah  secara serentak  nasional  di  masa  pandemi  Covid- 19  ini  dapat  dievaluasi  karena  belum tercapainya  target  yang  ada,  kinerja  DJP masih  kurang  baik.  Sejalan  dengan  target yang masih jauh dari target, kepatuhan wajib pajak  di  Indonesia  juga  masih  tergolong rendah. Sumber perpajakan masih dianggap aman  karena  tingkat  kemandirian  negara paling  tinggi  dan  terlindungi  dari  intervensi negara atau lembaga pemberi pinjaman lain. Sedangkan  yang  dimaksud  dengan  pajak murah  adalah  suatu  negara  tidak  dibebani kewajiban  membayar  bunga  sebagaimana kewajiban  pada  obligasi.  Pajak  merupakan sumber  yang  berkelanjutan,  artinya  sumber pemungutan  pajak  ada  dalam  setiap kegiatan masyarakat.
Realisasi  penerimaan  pajak  yang  jauh dari target kepatuhan wajib pajak yang masih relatif  rendah  tergambar  pada  tax  ratio Indonesia  yang  dapat  dilihat  pada  tabel  1. Penerimaan pajak di Indonesia selama lima tahun  belum  dapat  mencapai  target, kepatuhan  wajib  pajak  yang  diukur  melalui pelaporan  SPT  Tahunan  juga  belum  dapat
17 Rosdiana  Haula,  E.  S.  R.  (2012).  Pengantar  ilmu Pajak,  Kebijakan  dan Implementasi di Indonesia. PT Raja Grafindo Persada.
mencapai target  yang  seharusnya,  tax  ratio cenderung sama dengan tahun sebelumnya. lima tahun terakhir dan tidak meningkat. Tax ratio yang rendah juga dapat menggambarkan  bahwa  penerimaan  pajak di  Indonesia  masih  jauh  dari  target  dan kepatuhan wajib pajak masih sangat rendah. Terlihat bahwa kinerja DJP sebagai pemungut pajak dalam meningkatkan penerimaan  pajak  harus  ditingkatkan  dan memerlukan
strategi untuk
mengoptimalkannya
Strategi  Kinerja  DJP  dalam  Optimalisasi Penerimaan Pajak di Era Pandemi Covid- 19.
Indonesia  adalah  negara  demokrasi dimana  pemungutan  pajak  harus  adil  bagi seluruh lapisan masyarakat. Menurut Rosdiana  &  Irianto  menjelaskan  bahwa gagasan  demokratisasi  perpajakan  penting untuk  dikembangkan  karena  beberapa alasan.  Pertama,  semakin  terbukanya  iklim politik  di  Indonesia  dan  berkembangnya pasar bebas. 17 . Kedua, meningkatnya kesadaran  masyarakat  terhadap  kewajiban perpajakan  mengakibatkan  meningkatnya tuntutan  transparansi  pengelolaan  pajak oleh  pemungut  pajak.  Ketiga,  penguatan sistem  ekonomi  kerakyatan.  Berdasarkan pemaparan  di  atas  dapat  dilihat  bahwa pelaksanaan demokrasi perpajakan memerlukan  keterlibatan  dan  partisipasi masyarakat sebagai pendukung kebijakan.
Pemberian Insentif Fiskal sebagai

## Instrumen Pemerataan
Ketika ekonomi berada dalam resesi, kebijakan fiskal ekspansif umumnya menjadi pilihan.  Dari  sisi  pengeluaran  pemerintah, pajak  dan  pinjaman  negara  dianggap terpisah.  Di  sisi  pengeluaran,  prioritas diberikan  pada  peningkatan  kesempatan kerja. Di sisi lain, instrumen pajak sebenarnya tidak digunakan untuk meningkatkan penerimaan negara,
e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum (Volume 5 Nomor 3 November 2022)
melainkan digunakan untuk mengatur kegiatan  dan  produktivitas  sektor  swasta. Selanjutnya  Rahayu  berpendapat  pada masa resesi ada beberapa hal penting yang biasa  digunakan  oleh  pemerintah  yang menganut pola pembiayaan fungsional 18 :
1.   Pajak  tidak  hanya  berfungsi  sebagai alat  untuk  menggali  sumber-sumber penerimaan  tetapi  sebagai  alat  untuk mengatur  kegiatan  ekonomi  sektor swasta yang pada akhirnya diharapkan dapat mempengaruhi produktivitas.
2.  Apabila terjadi inflasi yang berlebihan, biasanya untuk membiayai pengeluaran  kebutuhan  masyarakat, pemerintah  melakukan  pinjaman  luar negeri
3.  Jika  pencapaian  target  pajak  dan pinjaman  ternyata  tidak  sesuai,  maka pemerintah melakukan pinjaman dalam negeri.
Beberapa strategi DJP dalam mengoptimalkan  penerimaan  pajak  adalah sebagai  berikut:  Pertama,  Ekstensifikasi. Berbagai masalah penerimaan pajak menghambat  perekonomian  negara,  hal  ini seharusnya  mendorong  upaya  pemerintah untuk  mencari  sumber  atau  objek  baru.  E- commerce  saat  ini  sedang  mengalami  tren peningkatan  di  dunia,  terlebih  dengan adanya pandemi Covid-19 yang mendorong masyarakat  untuk  bekerja  dari  rumah, beraktivitas  di  rumah,  dan  berbelanja  dari rumah.  Dalam  beberapa  tahun  terakhir, pemerintah  belum  mampu  menangkap  dan belum  memiliki  strategi  yang  tepat  untuk menangkap  peluang  penerimaan  pajak  di sektor  digital  ini.  Pemerintah  menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PML.03/2020  tentang  Pengenaan  PPN atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik atau  PMSE  yang  merupakan  turunan  dari Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2020. Melalui PMK ini, DJP dapat memungut PPN
18 Siti Kurnia Rahayu, 2010. PERPAJAKAN INDONESIA: Konsep  dan  Aspek  Formal,Yogyakarta  :  Graha Ilmu.
PMSE yang selama ini belum dapat dipungut meskipun bertransaksi di Indonesia. Beberapa  platform  yang  telah  ditunjuk  DJP sebagai  pemungut  pajak  adalah  Amazon, Google,  Netflix,  Spotify,  Facebook,  Tiktok, Skype, JD.ID, Shopee, dan Zoom. Penerapan pajak digital ini diharapkan dapat mendongkrak  penerimaan  pajak  di  masa pandemi Covid-19. Kedua, Bebaskan Pajak Bandara untuk Memulihkan Sektor Pariwisata.  Pemerintah  membuat  regulasi dengan meniadakan biaya, yakni biaya Jasa Penumpang Pesawat Udara atau airport tax di  13  bandara  untuk  mendorong  pemulihan sektor  pariwisata  dan  penerbangan.  Pajak bandara adalah salah satu jenis pajak yang dikenakan atau dikenakan kepada penumpang  pada  saat  berada  di  bandara. Pajak  bandara  dikenakan  dan  dimasukkan langsung  ke  dalam  harga  tiket  yang  dijual oleh maskapai.
Dengan adanya pembebasan pajak bandara akan menurunkan harga tiket pesawat penumpang  sehingga  diharapkan  dapat memberikan  pertumbuhan  bagi  semua sektor usaha penunjang pariwisata khususnya UMKM. Ketiga, pemberian insentif perpajakan. Pembangunan ekonomi dapat dilakukan dengan memberikan insentif pajak, fasilitas pembebasan, penurunan tarif pajak,  dan  fasilitas  lain  yang  mengurangi beban pajak masyarakat. Upaya ini dipandang sebagai salah satu cara pemerintah  untuk  mendorong  pertumbuhan ekonomi masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan  di  bidang  perpajakan  adalah pemberian  insentif  PPh  kepada  pelaku usaha kecil dan menengah berupa PPh Final bagi  pelaku  UMKM  yang  ditanggung pemerintah.
Untuk  mendorong  perekonomian  dan keberlangsungan  UMKM  di  Indonesia, pemerintah  menanggung  PPh  final  UMKM sebesar  0,5%  dari  omzet  atau  penghasilan bruto. Insentif ini diberikan untuk menjalankan  fungsi  pemerintah  sebagai
pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Wajib  pajak  UMKM  tidak  perlu  melapor dengan  surat  keterangan  dari  Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018,
melainkan  cukup  melaporkan  realisasi usahanya melalui tax.go.id sebagai pengawasan dari pemerintah. Upaya pemberian insentif kedua adalah pembebasan PPh Pasal 22 impor. Langkah ini  diambil  pemerintah  untuk  mendorong pelaku usaha bersaing secara internasional. Dengan  dibebaskannya  salah  satu  pajak, yakni PPh Pasal 22 impor, diharapkan biaya produksi  barang  dan  jasa  di  dalam  negeri menjadi lebih rendah. Realisasi penggunaan insentif  sebesar  7,33  triliun  rupiah.  Insentif ketiga adalah diskon 50% untuk cicilan PPh Pasal 25. Insentif diskon angsuran pajak ini digunakan  dengan jumlah terbesar  diantara insentif  lainnya.  Realisasi  insentif  potongan angsuran sebesar Rp10,19 triliun. Angka ini disebut  terbesar  karena  menyumbang  71% dari  alokasi  Rp  14,4  triliun.  Diskon  yang diberikan  juga  meningkat  dari  30%  menjadi 50%. Hal ini diberikan pemerintah agar wajib pajak tidak terbebani di masa pandemi ini.
Pengembalian  (Restitusi  )  salah  satu pajak yakni Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan  dipercepat  oleh  pemerintah.  Hal  ini berkaitan  dengan  berjalannya  roda  bisnis para  pelaku  usaha  di  Indonesia.  Insentif restitusi  ini  sebesar  3,16  triliun.  Pemerintah berharap dengan insentif tersebut keuangan para  pelaku  usaha  dapat  stabil  sehingga usaha  tetap  berjalan,  produksi  barang  dan jasa  tetap  berjalan,  dan  minimnya  jumlah karyawan yang di-PHK.
Adanya  insentif  bagi  swasta  ini diharapkan mampu mengakselerasi
kegiatan ekonomi mereka. OECD
menyarankan  agar  pemerintah  perlu mengambil langkah konkrit terkait
19 OECD, (2020), Emergency Tax Policy Responses to the  Covid-19  Pandemi,  Limiting  the  Damage  to Productive Potential and Protective the Vulnerable, OECD Secretary General Publication. OECD,  (2020)  Interim  Economic  Assessment
Coronavirus: The World Economy at Risk,
kebijakan  perpajakan,  terutama  pada masa  resesi  yaitu  eliminasi  atas  barier (menghilangkan  hambatan)  pajak  yang mempengaruhi  kinerja  pasar.  OECD  juga menekankan  perlunya  peran  pemerintah dalam melakukan review sistem perpajakan  saat  ini,  mendukung  iklim usaha  yang  kondusif  dan  diharapkan mampu  memberikan  keringanan  dalam pengenaan pajak. Dalam hal ini instrumen pajak  dimaksudkan  sebagai  instrumen rekayasa sosial ekonomi (socio-economic engineer instrument ). 19 .
Insentif pajak merupakan salah satu bentuk  kemudahan  yang  diberikan  oleh pemerintah yang ditujukan untuk memberikan  keringanan  bagi  perorangan maupun badan usaha. Mengutip pendapat Easson bahwa insentif pajak dapat berupa (1)  pengurangan  tarif  pajak  penghasilan badan  untuk  kegiatan  atau  jenis  usaha tertentu  (2)  pembebasan  pajak,  yaitu pengurangan  atau  pembebasan  pajak untuk  jangka  waktu  tertentu  (3)  kredit investasi atau penyisihan cadangan investasi  atas  aset  dan  modal  (4) Percepatan
depresiasi//penyusutan asset/aktiva  (5)  pengurangan  atau  kredit laba  yang  diinvestasikan  kembali  (6) pengurangan pemotongan pajak atas laba yang  tidak  disetorkan  kepada  induk perusahaan  dan  pemegang  saham  di negara  asal  korporasi  (7)  pengurangan pajak penghasilan pribadi dan/atau pengurangan  iuran  jaminan  sosial  bagi karyawan (8) pengurangan pajak bumi dan bangunan  (properti)  (9)  pengurangan pajak  impor  dan  bea  masuk  (10) pembentukan  Kawasan  Ekonomi  Khusus (KEK).  Dalam  memilih  jenis  insentif  yang akan  diberikan,  perlu  memperhatikan kelompok sasaran agar jenis insentif yang dipilih  tepat  sasaran  dan  sesuai  dengan kebutuhan kelompok penerima insentif. 20 .
20 Blumenthal,  Marsha,  Kalambokidis,  Laura,  and Turk,  Alex  (2012),  Subsidizing  Charitable Contributions  With  a  Match  Instead  of  a Deduction:  What  Happens  to  Donations  and
Paket Kebijakan Perpajakan terkait Kemudahan Ekonomi
Masa Pandemi Covid 19
Ketika  suatu  negara  mengalami krisis,  maka  akan  segera  mengakibatkan perubahan yang signifikan pada penerimaan negara. Pada saat yang sama, negara juga perlu  mengambil  langkah  cepat  untuk mencari stabilisasi. Stabilisasi tersebut dapat berupa  pemberian  stimulus  fiskal  pada berbagai  kemudahan  bagi  sektor  keuangan (finansial). 21 .  Di  sisi  lain,  pemerintah  juga perlu memangkas belanja/pengeluaran atau mengalihkan  (refocusing)  anggaran  ke sektor-sektor yang terkena dampak langsung  maupun  tidak  langsung.  Saat refocusing  dilakukan,  pekerjaan  tambahan lainnya adalah menyiapkan skenario pascakrisis.  Indonesia  menjadi  salah  satu negara  yang  menggunakan  insentif  fiskal sebagai instrumen relaksasi untuk mengurangi dampak pandemi, selain melakukan  refocusing  anggaran.  Pada  23 Maret  2020,  pemerintah  melalui  Direktorat Jenderal  Pajak  mengumumkan  berbagai kebijakan  perpajakan  kepada  masyarakat. Hal  ini  tertuang  dalam  Keputusan  Direktur Jenderal Pajak No. KEP-156/PJ/2020
Tentang  Kebijakan  Perpajakan  Terkait Penyebaran  Wabah  Virus  Corona  Tahun 2019.
Kebijakan  ini  mengatur  berbagai perubahan  atas  kewajiban  administrasi perpajakan  seperti  biasa  yang  merupakan kewajiban  rutin  tahunan  wajib  pajak. Kebijaksanaan yang memberikan kelonggaran  bagi  Wajib  Pajak,  baik  orang pribadi maupun badan usaha, mengatur hal- hal sebagai berikut:
1.  Akibat  pandemi,  sejak  tanggal  14 Maret  2020  sampai  dengan  30  April 2020  ditetapkan  sebagai  masa  force majeure. Dengan demikian, kewajiban
Compliance?  National  Tax  Journal,  65:1,  pp.  91- 116. DOI:dx. doi.org/10.17310/ntj.2012.1.04.
penyampaian  SPT  PPh  orang  pribadi tahun  pajak  2019  yang  semula  harus disampaikan akhir Maret 2020
diperpanjang  menjadi  30  April  2020 dan diberlakukan penghapusan sanksi keterlambatan.
2.      Bagi  Wajib  Pajak  peserta  tax amnesty  dan  memiliki  kewajiban menyampaikan laporan realisasi penambahan penanaman modal/
investasi  dan  harta,  maka  pelaporan diberikan perpanjangan sampai dengan tanggal 30 April 2020.
3.  Wajib  Pajak  yang  seharusnya menyampaikan  Surat  Pemberitahuan (SPT) pemotongan/pemungutan masa pajak Februari 2020 yang seharusnya disampaikan  pada  Maret  2020  dapat diajukan  sampai  dengan  April  2020 tanpa perlu adanya sanksi
4.  Pengajuan  upaya  hukum  dengan batas  waktu  pengajuan  tanggal  15 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 April  2020  diberikan  perpanjangan waktu  sampai  dengan  tanggal  31  Mei 2020.  Upaya  hukum  tersebut  berupa permohonan  keberatan,  pengurangan atau
penghapusan sanksi administratif,  dan  pengurangan  atau pembatalan surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak. Selain kemudahan administrasi, pemerintah kembali mengeluarkan  lebih  banyak  kebijakan sebagai langkah alternative.
Substantif  yang  terkait  dengan  arus kas  (cashflow)  individu  dan  badan  usaha. Pemerintah  Indonesia  telah  melakukan berbagai  langkah  dengan  memberikan berbagai  stimulus  menggunakan  instrumen fiskal untuk terus membantu merelaksasikan
21 IMF Position Note, (2009) Fiskal Implication of the Global  Economic  Crisis  and  Financial  Crisis, SPN/09/13.
dunia usaha seiring dengan upaya optimalisasi penyediaan layanan kesehatan.
Paket Stimulus Fiskal sebagai Respon atas Wabah Covid-19 berupa:
1.  Untuk  kemudahan  penanganan
Covid-19, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.03/2020 yang mengatur jenis kemudahan berupa pembebasan pajak atas barang/jasa (PPN tidak dipungut/ditanggung  pemerintah, pembebasan PPh Pasal 22 Impor) yang diperlukan untuk penanganan
Covid-19.  Kemudian  pemerintah mengeluarkan  Peraturan  Menteri Keuangan No.34/PMK.03/2020 yang mengatur jenis fasilitas berupa fasilitas kepabeanan dan/atau cukai dan perpajakan.
2.  Keringanan dan kemudahan  pajak untuk  pemulihan  dunia  usaha, pemerintah menerbitkan Peraturan Keuangan  No.  23/PMK.03/2020 yang mengatur jenis fasilitas berupa insentif bagi sektor industri berupa  PPh  Pasal  21  ditanggung oleh pemerintah, pembebasan PPh Pasal 22 impor, pengurangan
PPh  Pasal  25  sebesar  30%, kemudian meningkat menjadi 50% berlaku  mulai  Juli  2020  hingga Desember 2020. Restitusi (pengembalian  lebih  bayar)  PPN dipercepat  hingga  Rp.  5  miliar. Pada  30  April  2020,  pemerintah kembali menambah berbagai fasilitas  kemudahan  bagi  dunia usaha  untuk  mengurangi  beban ekonomi pelaku usaha. Kemudahan  yang  diberikan  tidak hanya  terbatas  pada  fasilitas administrasi  yang  berlaku  umum bagi  karyawan  dan  fasilitas  yang berkaitan dengan pemasukan/pendapatan untuk sektor kesehatan, namun
perluasan  fasilitas  juga  diberikan untuk  sektor  UMKM  dan  industri
tertentu  yang  mengalami  tekanan ekonomi akibat pandemi.
Berbagai  fasilitas  berupa  fasilitas
PPN  dan  PPh  tersebut  diberikan selama  masa  pajak  April  2020 hingga September 2020. Kemudian, pemerintah melalui Ditjen Pajak memperpanjang pemberian insentif hingga Desember 2020 dengan pertimbangan  produktivitas  pelaku usaha dinilai masih cukup rendah.
Selain  itu,  kebijakan  perpajakan lain  yang  cukup  “ekstrim”  adalah melalui penerbitan Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang (Perppu) No 1 Tahun 2020 jo.  Peraturan  Menteri  Keuangan no. 23/PMK.03/2020 yang kemudian menjadi Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara  dan  Stabilitas  Sistem Keuangan.    Berintikan  dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan negara stabilitas ekonomi dan/atau sistem keuangan  nasional.    Pemerintah memberikan stimulus kepada badan usaha berupa pengurangan beban  pajak  dimana  tarif  pajak penghasilan  badan  usaha  yang semula  25%  menjadi  22%  untuk tahun pajak 2020 dan 2021. Selanjutnya, tarif pajak penghasilan badan usaha kembali diturunkan  menjadi  20%  pada tahun  2022.  Hal  ini  diharapkan dapat memberikan keringanan bagi  badan  usaha  dan  mencegah kebangkrutan  di  tahun  berjalan, terutama yang mengalami dampak resesi  akibat  pandemi.  Hal  itu disusul dengan terbitnya Peraturan
Direktur Jenderal Pajak No.06/PJ/2020  tentang  Relaksasi Penyampaian Dokumen SPT Tahunan 2019.
3. Kemudahan  lainnya  berupa  update penyampaian  notifikasi  tahunan Perpajakan  Perdagangan  Melalui
Sistem Elektronik (PMSE).
Dalam perjalanan pengendalian pandemi, di Indonesia kemudahan administrasi  saja  belum  menjadi  stimulus yang  signifikan.  Instrumen  fiskal  dalam konteks  ini  tidak  dimaksudkan  untuk memenuhi fungsi anggaran yang selama ini menjadi perhatian pemerintah tetapi saat ini berfungsi  sebagai  social  re-engineering dalam  bentuk  redistribusi  dan  stabilisasi dunia  usaha.  Dengan  demikian,  pemberian skema  stimulus  untuk  dapat  menjangkau ruang  lingkup  yang  lebih  besar  dengan segmentasi  yang  jelas  menjadi  perhatian pemerintah.
Beberapa
penjelasan mendasari  pemilihan  stimulus fiskal,  seperti (a) instrumen kemudahan melalui pengurangan  pajak  baik  bagi  individu maupun  badan  dapat  mempengaruhi  arus kas sektor bisnis dan rumah tangga karena berkaitan dengan tidak terhimpunnya sebagian  pendapatan,  sehingga  dapat digunakan  untuk  meningkatkan  konsumsi atau  realokasi  pembiayaan  untuk  badan usaha. (b) Kemudahan administrasi perpajakan  juga  dianggap  memudahkan masyarakat  dengan  menghilangkan  atau membayar denda akibat kewajiban perpajakan.
Urgensi  instrumen  fiskal  sebagai pemberian skema stimulus. Adanya manipulasi  data  juga  sering  menjadi  modal yang digunakan, diperparah dengan sulitnya verifikasi  data  secara  fisik  (wawancara dengan  informan).  Dengan  demikian,  perlu ditekankan bahwa dalam teknis pelaksanaannya, para pihak yang bertanggung  jawab  harus  mematuhi  kode etik yang berlandaskan integritas 22 . Pemberian insentif yang tidak tepat sasaran pada  saat  penerimaan  negara  mengalami
22 IMF  (2020)  Tax  Administration  Customs Administration  Responses,  IMF  Fiskal  Affair Special  Series  on  Fiskal  Policy  to  Respond  to COVID-19.
penurunan  akan  berdampak  negatif  lebih tinggi.
Pemberian  insentif  oleh  pemerintah Indonesia terkait dengan teknis pelaksanaan dan  penerapan  untuk  memperoleh  fasilitas tersebut  diatur  secara  ketat  oleh  ketentuan pokok  pada  saat  diterbitkannya  peraturan. Jika  mencermati  pelaksanaan  pemberian insentif  yang  dilakukan  oleh  Direktorat Jenderal  Pajak  (DJP)  melalui  berbagai media  komunikasi,  maka  instansi  tersebut melakukan  proses  pengujian  terhadap permohonan  yang  disetujui  wajib  pajak. Namun,  detail  mengenai  proses  penilaian dan  bagaimana  proses  penyusunan  kriteria pemilihan bidang usaha dan segmentasinya bukanlah  informasi  yang  secara  otomatis dapat dibuka ke publik. Diharapkan langkah ini  akan  menjadi  instrumen  yang  dapat diandalkan  untuk  redistribusi  yang  adil. Keberadaan  database  yang  valid  terkait informasi  kondisi  perekonomian  sangat krusial.  Adanya  kerangka  teknis  yang memadai dan pemanfaatan teknologi secara optimal sebagai bagian dari sarana pendukung  kerangka  teknis  pelaksanaan penyaluran  bantuan  juga  sangat  penting 23 . Selanjutnya  Ownes  berpendapat  bahwa pemanfaatan teknologi secara optimal selain membantu mempermudah pelaksanaan kegiatan juga akan mendorong transparansi distribusi  dengan  tetap  berpegang  pada kode etik yang berlaku.
Kajian ini menjelaskan bahwa kebijakan yang diterapkan dengan menggunakan instrumen perpajakan umumnya sejalan dengan tren internasional, disesuaikan  dengan  kemampuan  negara. Instrumen yang ditawarkan berupa kemudahan administrasi, pemotongan beban  pajak  sementara  hingga  penurunan tarif  PPh  badan  yang  akan  diterapkan beberapa  tahun  ke  depan.  Kebijakan- kebijakan tersebut diharapkan dapat
23 Owens  et.al,  (2020)  What  is  the  Linkage between Covid-19  and  Illicit  Financial  Flow?  Working Papers 2020.
e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum (Volume 5 Nomor 3 November 2022)
menahan  tekanan  ekonomi  akibat  pandemi saat  ini.  Namun  di  sisi  lain,  hal  penting lainnya  dari  redistribusi  insentif  adalah pengawasan, transparansi redistribusi manfaat, dan pelaporan penggunaan insentif yang diberikan.
Akibat  pengaruh  wabah  pandemi Covid  19  terhadap  sektor  perpajakan, Indonesia  telah  melakukan  berbagai  paket kebijakan perpajakan terkait stabilitas ekonomi  di  masa  pandemi  Covid  19  antara lain  kebersamaan  pemerintah  pusat  dan daerah bersama-sama mengantisipasi stabilitas  ekonomi,  serta  mengantisipasi dampaknya. dari pandemi Covid-19. Realisasinya,  pemerintah  daerah  secara nasional,  meski  kapasitas  APBD  berbeda, bisa  menggunakan  dua  persen  komponen anggaran dalam APBD. Kinerja Ditjen Pajak dan KPP Pratama di masing-masing daerah serentak  melakukan  strategi  sosialisasi nasional. Selanjutnya, kebijakan yang diterapkan dengan menggunakan instrumen perpajakan  secara  umum  telah  disesuaikan dengan  kemampuan  Negara  Indonesia mengikuti trend internasional berupa kemudahan administrasi, pengurangan sementara  beban  pajak  hingga  penurunan tarif  pajak  penghasilan  badan,  tentunya dengan mempertimbangkan memperhitungkan optimalisasi pengawasan, transparansi  penggunaan  dan  pelaporan penggunaan insentif.

## KESIMPULAN
Akibat  pengaruh  wabah  pandemi Covid  19  terhadap  sektor  perpajakan, Indonesia  telah  melakukan  berbagai  paket kebijakan perpajakan terkait stabilitas ekonomi  di  masa  pandemi  Covid  19  antara lain  kebersamaan  pemerintah  pusat  dan daerah bersama-sama mengantisipasi stabilitas  ekonomi,  serta  mengantisipasi dampaknya. dari pandemi Covid-19.
Realisasinya,  pemerintah  daerah  secara nasional,  meskipun  kemampuan  APBD-nya berbeda,  dapat  menggunakan  dua  persen komponen  anggaran  dalam  APBD  yaitu
dana  transfer  umum  yang  terdiri  dari  dana bagi  hasil  (DBH)  dan  dana  alokasi  umum (DAU)  untuk  mengatasi  permasalahan. karena  pandemi  Covid-19.  Adapun  kinerja Ditjen  Pajak  dan  KPP  Pratama  di  masing- masing  daerah  secara  nasional  secara serentak  melaksanakan  strategi  sosialisasi yang  dilakukan  oleh  KPP  Pratama  secara nasional  sebagai  penyeimbang  kerjasama yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat bersama dengan pemerintah daerah secara nasional, meliputi 1) melakukan penyuluhan; 2)  memberikan  informasi  melalui  media sosial;  3)  memberikan  layanan  melalui helpdesk.  Strategi  sosialisasi  dilakukan dengan  membuka  Kelas  Pajak  Online, kampanye simpatik, siaran radio dan televisi, menyampaikan  informasi  melalui  aplikasi WhatsApp,  Instagram,  dan  Facebook,  serta melayani janji temu dengan petugas pajak di KPP. Selanjutnya, kebijakan yang diterapkan dengan menggunakan instrumen perpajakan  secara  umum  telah  disesuaikan dengan  kemampuan  Negara  Indonesia mengikuti trend internasional berupa kemudahan administrasi, pengurangan sementara  beban  pajak  hingga  penurunan tarif pajak penghasilan badan, dengan tetap memperhatikan  optimalisasi  pengawasan.  , transparansi  penggunaan  dan  pelaporan penggunaan insentif.
Realisasi penerimaan pajak di Indonesia  yang  selama  lima  tahun  belum mampu  mencapai  target.  Pada  September 2020,  penerimaan  pajak  di  Indonesia sebesar Rp720,62 triliun dari target Rp1.198,82 triliun.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Bluedorn,  Gopinath  &  Sandri,  (2020)  An Early View of the Economic Impact of the Pandemi in 5 Charts, IMF Global Economy.
Kommer,  A.  M.  dan  V.  van.  (2011). Handbook  for  Tax  Administrations: Organizational
Structure and
Management of Tax Administrations. The Netherlands.
Poerwadarminta W.J.S. 1986. Kamus Umum Bahasa  Indonesia.  Jakarta:  Balai Pustaka.
Roberts, Albert R & Greene, Gilbert J. 2009. Buku  Pintar  Pekerja  Sosial  (Social Workers’  Desk  Reference)  Jilid  2.
Jakarta: PT BPK Gunung Mulia.
Rosdiana    Haula,    E.    S.    R.    (2012). Pengantar    ilmu    Pajak,    Kebijakan dan  Implementasi  di  Indonesia.  PT Raja Grafindo Persada.

## Jurnal
Asianto  Nugroho,  Sapto  Hermawan.  2020.
Strategi  Kebijakan  Menyongsong Adaptasi  Kebiasaan  Baru  dalam Perspektif Hukum Ekonomi. Volksgeist,  Vol.  3  No.  2  Desember 2020. Hal 3-4.
Blumenthal,  Marsha,  Kalambokidis,  Laura, and  Turk,  Alex  (2012),  Subsidizing Charitable  Contributions  With  a Match  Instead  of  a  Deduction: What Happens to Donations and Compliance?  National  Tax  Journal, 65:1, pp. 91-116. DOI:dx.
doi.org/10.17310/ntj.2012.1.04.
Cheisviyanny, C. (2020). Memulihkan Penerimaan  Pajak  Pasca  Pandemi Covid-19. In JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Journal) (Vol. 4, Issue 1). https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php /JPI/article/view/821
Desideria,  E.  &  N.  (2019).  Faktor-Faktor Yang  Mempengaruhi  Penerimaan Pajak Dari Wajib Pajak Badan Tahun 2016-2017.  Jurnal  Multiparadigma
AKuntansi, I(2), 355 –363 Fakhrul  Rozi  Yamali,  Ririn  Noviyanti  Putri. Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia. Journal of
Economics and Business. Vol 4, No 2 (2020).
IMF Position Note, (2009) Fiskal Implication of  the  Global  Economic  Crisis  and Financial Crisis, SPN/09/13.
IMF  (2020)  Tax  Administration  Customs
Administration Responses, IMF Fiskal Affair Special Series on Fiskal Policy to Respond to COVID-19 John M. Miller, Douglas P. Zipes.Braunwald's  Heart  Disease:  A Textbook of Cardiovascular
Medicine,  8th  ed.  "CHAPTER  33  - Therapy  for  Cardiac  Arrhythmias."
Elsevier;2007
OECD,  (2020),  Emergency  Tax  Policy
Responses to the Covid-19 Pandemi,
Limiting  the  Damage  to  Productive Potential and Protective the Vulnerable, OECD Secretary General Publication. OECD, (2020) Interim Economic Assessment Coronavirus: The World
Economy at Risk,
Owens  et.al,  (2020)  What  is  the  Linkage between Covid-19 and Illicit Financial Flow? Working Papers 2020.
Ray  Faradillahisari  Nursofwa,  Moch  Halim
Sukur, Bayu Kurniadi Kurniadi, Haris. 2020. Penanganan Pelayanan Kesehatan Di Masa Pandemi Covid- 19 Dalam Perspektif Hukum Kesehatan.Inicio  Legis  Faculty  of
Law  Trunojoyo  University,Indonesia.
Vol 1, No 1 (2020)
Rosdiana    Haula,    E.    S.    R.    (2012).
Pengantar    ilmu    Pajak,    Kebijakan dan  Implementasi  di  Indonesia.  PT Raja Grafindo Persada.
Siti  Kurnia  Rahayu,  2010.  PERPAJAKAN INDONESIA:  Konsep  dan  Aspek Formal,Yogyakarta : Graha Ilmu.
Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton. 2010. Hukum Pajak, Jakarta :Salemba 4  .

## Perundang undangan
Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003 tentang Keuangan Negara,
Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  1999
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004 tentang  Penyelenggaraan  Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN,
Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
Perppu No.1 Tahun 2020,
PP no. 12 Tahun 2019,
Inpres No 4 Tahun 2020,
Permendagri No 1 Tahun 2020,
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun  2006  tentang  Penetapan Pendapatan Daerah
Pedoman
Penilaian Kinerja Keuangan
Inmendagri No 188/52/1979/SC /2012.

## Internet
DDTC.  (2020b).  Tren  Target  dan  Realisasi Penerimaan  Pajak  Satu  Dekade Terakhir.
DDTC.Com.
https://news.ddtc.co.id/tren-target- dan-realisasi-
penerimaan-pajak- satu-dekade-terakhir-18772.
Kamilia,  G.,  Ilmu,  F.,  Dan,  S.,  Politik,  I., Administrasi,  D.  I.,  Studi,  P.,  &
Negara,  A.  (2014).  IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PAJAK ROKOK ( STUDI PADA AKTIVITAS PEMERINTAH PUSAT DALAM MEMPERSIAPKAN  PEMUNGUTAN PAJAK ROKOK ) [Universitas
Indonesia].
http://lib.ui.ac.id/detail?id=20385968 &lokasi=lokal
Triadi,  R.  (2013).  Analisis  kinerja  pegawai Badan  Kependudukan  dan  Keluarga Berencana Nasional Pusat = Analysis of employees performance at National  Population  and  Family Planning Board [Universitas Indonesia].  In  Universitas  Indonesia. http://lib.ui.ac.id/detail?id=20330622 &lokasi=lokal#parentHorizontalTab2
Valensky,  N.  (2018).  Analisis  mewujudkan cooperative compliance pada industri e-commerce sebagai upaya optimalisasi penerimaan pajak penghasilan  =  Analysis  to  achieve cooperative compliance in e- commerce  industry  as  an  effort  of income tax optimalization [Universitas Indonesia]. In Universitas Indonesia. http://lib.ui.ac.id/detail?id=20472855 &lokasi=lokal.