## PARTA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
http://journal.undiknas.ac.id/index.php/parta. Volume 1 | Nomor 1 | Juni |2020
EFEKTIVITAS PERANAN SATUAN TUGAS (SATGAS) GOTONG ROYONG BERBASIS DESA ADAT DALAM RANGKA PENCEGAHAN WABAH CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KELURAHAN PADANGSAMBIAN, KOTA DENPASAR
I Made Hendriek Prasetia 1, I Gusti Ngurah Darma Paramartha 2 Universitas Pendidikan Nasional 12
Keywords : Corona Virus Disease, Effectiveness, The Task Force

## Corespondensi Author
Ilmu Hukum, Universitas Pendidikan
Nasional Denpasar Alamat Penulis
Email: hendriekprasetia@gmail.com
Abstract: Corona Virus Disease (COVID-19) is a humanitarian threat and has been declared a global health pandemic by the World Health Organization  (WHO).  Bali  Province  as  one  of  the  areas  that  was significantly affected by the outbreak has responded by forming a many kind of Task Force, one of which is the Mutual Cooperation Task Force base  on  Custom.  In  reflecting  on  these  prevention  and  treatment efforts, Denpasar City as a region with the highest number of COVID- 19 sufferers in Bali continues to intensify the performance of the Mutual Cooperation Task Force that has been formed, one of which is in the Padangsambian Village, West Denpasar District, Denpasar City. In this case the role and effectiveness of the work of the task force would be absolute  in  an  effort  to  speed  up  handling  COVID-19  outbreaks. However,  various  obstacles  faced  in  carrying  out  the  duties  and functions  directly  have  hampered  the  operational  performance  of  the Mutual Cooperation Task Force itself. Many problems in sector of legal structure, legal substance and legal culture have affected performance so a comprehensive solution is needed to support the capabilities of the Mutual Cooperation Task Force base on Custom .
Abstrak : Corona  Virus  Disease  (COVID-19)  merupakan  ancaman kemanusiaan dan telah ditetapkan sebagai pandemi kesehatan global oleh World  Health  Organization (WHO).  Provisni  Bali  sebagai  salah  satu wilayah  yang  terdampak  signifikan  terhadap  wabah  tersebut  telah merespon  dengan  membentuk  berbagi  lini  Satuan  Tugas  salah  satunya Satuan Tugas Gotong Royong Berbasis Desa Adat. Dalam merefleksikan upaya  pencegahan  dan  penanganan  tersebut,  Kota  Denpasar  sebagai wilayah  dengan  angka  penderita  COVID-19  tertingi  se-Bali  terus mengintensifkan  kinerja  dari  Satuan  Tugas  Gotong  Royong  yang  telah dibentuk salah satunya diwilayah Kelurahan Padangsambian, Kecamatan Denpasar  Barat,  Kota  Denpasar.  Dalam  hal  ini  perenan  dan  efektivitas kenerja dari satuan tugas tersebut tentu menjadi hal mutlak dalam upaya pecepatan  penanganan  wabah  COVID-19.  Namun  demikian  berbagai kendala  yang  dihadapi  dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsi  secara langsung  telah  menghambat  kinerja  operasional  jajaran  Satuan  Tugas Gotong  Royong  itu  sendiri.  Permasalahan  di  sektor  struktur  hukum ( struktur  of  law ),  substansi  hukum  ( substance  of  the  law )  dan  budaya hukum  ( legal  culture )  telah  mempangeruhi  kinerja  sehingga  diperlukan adanya suatu solusi yang komprehensif guna menunjang kapabilitas dari jajaran Tugas Gotong Royong Berbasis Desa Adat.

## Pendahuluan
Penyebaran  Corona  Virus  Disease  (COVID-19)  merupakan  ancaman  kemanusiaan  dan  telah ditetapkan sebagai darurat kesehatan global oleh World Health Organization (WHO). 1 Hingga tanggal 13 Juni 2020, jumlah WNI yang terkonfirmasi terpapar COVID-19 adalah sebanyak 37.420 orang dengan total pasien meninggal sebanyak 2.091 orang  atau 5,6 persen, pasien sembuh sebanyak 13.776 orang atau 36,8 persen, dan pasien yang masih dalam perawatan sebanyak 21.553 orang atau 57,6% persen 2 . Sejalan dengan hal tersebut, pesatnya penyebaran wabah Virus Corona (Covid-19) yang diduga berasal dari Kota Wuhan, China secara langsung telah menimbulkan kekhawatiran beberapa negara termasuk Indonesia. Tidak hanya dilihat dari perspektif ancaman kesehatan dan perekonomian, hal ini justru memberikan dampak siginifkan terhadap keberlangsungan aktivitas sosial masyarakat tanah air seiring pemberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala  Besar  (PSBB)  oleh  beberapa  wilayah  di  Indonesia  terkhusus  DKI  Jakarta  dan  bereapa  wilayah provinsi lainnya di Pulau Jawa.
Sementara  itu,  berdasarkan  data  Gugus  Tugas  Percepatan  Penanganan  Corona  Virus  Disease (COVID-19)  Provinsi  Bali,  hingga  tanggal  12  Juni  2020  terdapat  sebanyak  695  orang  pasien  terkonfirmasi positif,  dengan  rincian  sebanyak  448  orang  sembuh,  sebanyak  242  pasien  masih  dalam  perawatan  dan sebanyak 5 orang pasien meninggal dunia. 3 Merujuk pada data tersebut tentu menunjukkan bahwa Provinsi Bali menjadi salah satu wilayah yang terdampak signifikan atas penyebaran wabah COVID-19 ini.
Disisi  lain,  merespon  atas  adanya  grafik  peningkatan  pasien  yang  terkonfirmasi  positif COVID-19, jajaran Pemerintah Daerah Provinsi Bali sebenarnya telah membentuk berbagai satuan tugas (Satgas) guna mempercepat penangan dan mengantisipasi meluasnya sebaran COVID-19 ini. Beberapa satuan tugas yang telah  dibentuk  oleh  jajaran  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Bali  yang  kemudian  direfleksikan  kedalam  jajaran Pemerintah  Daerah  Kabupaten  dan/atau  Kota  se-Bali  seperti  halnya  pembentukan  Satuan  Tugas Penanggulangan    Corona  Virus  Disease  (COVID-19)  Provinsi  Bali  yang  dituangkan  dalam  Keputusan Gubernur  Bali  Nomor:236/03-B/HK/2020  Tentang  Pembentukan  dan  Susunan  Keanggotaan  Satuan  Tugas Penanggulangan    Corona  Virus  Disease  (COVID-19)  di  Provinsi  Bali. 4 Dimana  satuan  tugas  dimaksud tersusun  atas  Satuan  Tugas  Kesehatan,  Satuan  Tugas  Area  dan  Transportasi  Publik,  Satuan  Tugas  Area Institusi Pendidikan, Satuan Tugas Komunikasi Publik, serta Satuan Tugas Pintu Masuk Indoensia dengan tugas  pokok  utama  yakni  menyelenggarakan  kewaspadaan  dan  penanggulangan    COVID-19  secara menyeluruh di 9 Kabupaten/Kota Se-Bali. Selain itu, Pemerintah Provinsi Bali dengan menggandeng Majelis Desa  Adat  Provinsi  Bali  juga  telah  membentuk  Satuan  Tugas  Gotong  Royong  Pencegahan  COVID-19 Berbasis Desa Adat yang tertuang dalam Keputusan Bersama Gubernu Bali dan Majelis Desa Adat Provinsi Bali Nomor: 472/1571/DPMA dan Nomor: 05/SKMDA-Prov. Bali/III/2020 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Gotong  Royong  Pencegahan COVID-19  Berbasis  Desa  Adat  di  Bali. 5 Melalui keputusan bersama  tersebut kemudian  direfleksikan  kepada  1.493  Desa  Adat  di  seluruh  Bali  dengan  sususan  kepengurusan  meliputi Prajuru Adat baik Bendesa Adat / Kelihan Desa Adat maupun Yowana/Pemuda serta  para Relawan Desa bersangkutan.
Di  Kota  Denpasar,  sebagai  salah  satu  wilayah  yang  terdampak  pandemi  COVID-19,  berdasarkan data Satuan Tugas Penanggulangan  Corona Virus Disease (COVID-19) Provinsi Bali hingga tanggal 11 Juni 2020  terdapat sebanyak 171 temuan pasien terkonfirmasi positif, dengan rincian sebanyak 76 orang sembuh, sebanyak  93  orang  masih  dalam  perawatan    dan  2  orang  pasien  meninggal  dunia.    Angka  tersebut menunjukkan  bahwa  Kota  Denpasar  menjadi  wilayah  terdampak  nomor  satu  dari  lima  besar  wilayah Kabupaten/Kota  lainnya  se-Bali  yang  kemudian  disusul  oleh  Kabupaten  Buleleng  dengan  jumlah  pasien
1 https://sains.kompas.com/read/2020/01/31/070700923/who-tetapkan-status-gawat-darurat-kesehatan-global-virus- corona
2 https://covid19.go.id/peta-sebaran
3 http://bpbd.baliprov.go.id/article/2048/update-penanggulangan-covid-19-di-provinsi-bali-jumat-12-juni-2020 4  SK  Gubernur  Bali  Nomor:236/03-B/HK/2020  Tentang  Pembentukan  dan  Susunan  Keanggotaan  Satuan  Tugas Penanggulangan  Corona Virus Disease (COVID-19) di Provinsi Bali
5 Keputusan  Bersama  Gubernu  Bali  dan  Majelis  Desa  Adat  Provinsi  Bali  Nomor:  472/1571/DPMA  dan  Nomor: 05/SKMDA-Prov.  Bali/III/2020 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Gotong Royong Pencegahan COVID-19 Berbasis Desa Adat di Bali
terkonfirmasi  positif  sebanyak  104  orang,  Kabupaten  Bangli  98  orang,  Kabupaten  Badung  84  orang  dan Kabupaten Gianyar 46 orang. 6
Sebagai  wilayah  dengan  struktur  masyarakat  heterogen,  kondisi  ini  tentu  semakin  memperbesar potensi penyebaran wabah COVID-19 di Kota Denpasar. Terlebih lagi dinamika arus keluar masuk penduduk pendatang dari dalam maupun luar Bali masih menjadi salah satu media penyebaran wabah ini. Menyikapi hal  demikian,  Pemerintah  Kota  Denpasar  sendiri  sebenarnya  telah  merespon  dengan  mengoptimalkan peranan jajaran satuas tugas yang telah dibentuk sebelumnya baik melalui Satuan Tugas Penanggulangan Corona  Virus  Disease  (COVID-19)  Kota  Denpasar  maupun  Satuan  Tugas  Gotong  Royong  Pencegahan COVID-19 Berbasis Desa Adat yang di koordinator oleh Majelis Desa Adat (MDA) Kota Denpasar. Selain itu, dari  aspek  yuridis, Pemerintah  Kota  Denpasar  juga  telah  memberlakukan  Peraturan  Wali  Kota  Denpasar Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Desa, Kelurahan, dan Desa Adat Dalam Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19). Melalui peraturan tersebut diharapkan menjadi pedoman  bagi  satuan  tugas  dalam  rangka  melakukan  Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat  (PKM)  guna percepatan penanganan wabah COVID-19 baik ditingkat Dusun/Banjar, Desa/Keluruhan/Desa Adat, maupun Kecamatan se-Kota Denpasar.
Namun  demikian,  meskipun  konsep  Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat  (PKM)  belum  diatur  oleh pemerintah  pusat,  kebijakan  ini  dianggap  menyerupai  konsep  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB) yang saat ini masih diberlakukan dibeberapa wilayah terdampak COVID-19 di Indonesia. Dengan konsepsi PKM-Non PSBB ini, tentu seluruh elemen masyarakat mengaharapkan adanya penurunan grafik penyebaran wabah  COVID-19,  namun  dalam  realitasnya  justru  terbalik  dimana  grafik  penyebaran  wabah  COVID-19  di Kota  Denpasar  terus  mengelami  peningkatan.  Kondisi  ini  secara  perlahan  mulai  memunculkan  berbagai spekulasi mengenai sinergitas kebijakan pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten dan/atau kota, serta efektivitas peranan satuan tugas yang telah dibentuk dalam rangka percepatan penanganan wabah COVID- 19. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis menguraikan permasalahan yakn bagaimana Peranan dan efektivitas Satuan Tugas Gotong Royong Berbasis Desa Adat Dalam Pencegahan Wabah COVID-19 di Kelurahan Padangsambian Kota Denpasar.

## Metode
Berdasarkan  ketentuan  diatas  maka  penulis  menggunakan  metode  penelitian  dengan  melakukan pengumpulan data  melalui  internet  serta  wawancara,  dan observasi  dengan  tetap  mengdepankan  protokol kesehatan  COVID-19.  Dimana  dalam  penelitian  ini  dimaksudkan  untuk  mengehatui  dan  mengdidentifikasi secara  jelas  permasalahan  yang  terjadi  selama  operasional  Satuan  Tugas  Gotong  Royong  Dalam Pencegahan Wabah COVID-19 di Kelurahan Padangsambian Kota Denpasar.
Namun  demikian,  terdapat  beberapa  kendala  yang  ditemui  penulis  selama  pelaksanaan  KKN,  diantaranya adalah:
1. Penerapan social and phsical distancing menghambat dalam proses pengumpulan data lapangan.
2. Minimnya ketersediaan data berskala desa/kelurahan/desa adat yang dapat diakses melalui internet ( open source )
3. Waktu pelaksanaan survey sangat terbatas.

## Hasil Dan Pembahasan
Dalam pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang berlangsung selama sekitar tiga bulan, sesuai  dengan  tema “Protect  Environment,  Improve  Neighborhood” penulis  melakukan penelitian lapangan mengenai efektivitas peranan Satuan Tugas Gotong Royong Berbasis Desa Adat Dalam Pencegahan Wabah COVID-19 di Kelurahan Padangsambian, Kota Denpasar.
Pengambilan  program  kerja  ini  tentu  dilatarbelakangi  adanya  permasalahan  pandemi  COVID-19 dimana  hingga  saat  ini  wilayah  Kota  Denpasar  terkategori  zona  merah  terkhusus  diwilayah  Kelurahan
6 Data Sebaran COVID-19 di Provinsi Bali 11 Juni 2020 Komulatif
Padangsambian yang mana hingga tanggal 2 Juli 2020 telah terkonfirmasi sebanyak 68 orang positif dengan rincian  15  orang  sembuh  dan  53  orang  masih  dalam  perawatan.  Kondisi  ini  tentu  berpotensi  mengalami peningkatan mengingat masih terdapat seabnyak 92 orang terkategori Orang Tanpa Gejala (OTG), 9 orang terkategori Orang Dalam Pemantauan (ODP), dan 7 orang terkategori Pasien Dalam Pengawasan (PDP). 7

## 1. Peranan  Satuan  Tugas  Gotong  Royong  Dalam  Pencegahan  Wabah  COVID-19  di  Kelurahan Padangsambian Kota Denpasar
Pembentukan  Satuan  Tugas Gotong  Royong  Pencegahan COVID-19  Berbasis  Desa  Adat  tertuang dalam Keputusan Bersama Gubernu Bali dan Majelis Desa Adat Provinsi Bali Nomor: 472/1571/DPMA dan Nomor:  05/SKMDA-Prov.  Bali/III/2020  Tentang  Pembentukan  Satuan  Tugas  Gotong  Royong  Pencegahan COVID-19 Berbasis Desa Adat di Bali dan telah dibentuk sejak tanggal 28 Maret 2020. Satuan Tugas ini atau yang biasa disebut Satgas Gotong Royong memiliki susunan organsisasi yaitu Pelindung terdiri atas Bendesa Adat  /  Kelihan  Adat  dan  Kepala  Desa/Perbekel/Lurah;  Ketua,  Wakil  Ketua,  Sekretaris,  Bendahara,  dan Bidang-Bidang  dipilih  dari  Prajuru  Desa  Adat  atau  Perangkat  Desa/Keluruhan  atau  Krama  desa  Adat, temasuk Yowana yang memiliki kemampuan serta Relawan Desa Lawan COVID-19.  Sedangkan pengisian sususan  Satgas  tersebut  dilaksanakan  oleh  Bendesa  Adat  bersama  Kepala  Desa/Perbekel/Lurah  dengan cara musyawarah mufakat.
Sementara  itu,  dasar  pelaksanaan  tugas  dari  Satgas  Gotong  Royong  berbasis  Desa  Adat  yakni, antara lain:
a. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
b. Undang  Undang  Nomor  24  Tahun  2007  Tentang  Penanggulangan  Bencana  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2007  Nomor  26,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 4723);
c. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomoe 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali;
d. Keputusan Bersama Gubernur Bali dan Majelis Desa Adat Provinsi Bali Nomor: 472/1571/DPMA dan Nomor:  05/SKMDA-Prov.  Bali/III/2020  Tentang  Pembentukan  Satuan  Tugas  Gotong  Royong Pencegahan COVID-19 Berbasis Desa Adat di Bali.
Adapun  tugas-tugas  Satgas  Gotong  Royong  sebagaimana  dimaksud  dalam  ketentuan  kelima Keputusan Bersama Gubernur Bali dan Majelis Desa Adat Provinsi Bali Nomor: 472/1571/DPMA dan Nomor: 05/SKMDA-Prov. Bali/III/2020 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Gotong Royong Pencegahan COVID-19 Berbasis Desa Adat di Bali, diantaranya:
a. Tugas Utama 1) Memberdayakan Krama Desa Adat dan Yowana untuk bergotong royong sesama Krama Desa Adat dalam melakukan pencegahan COVID-19 di Desa Adat secara niskala dan sekala .
2) Menggunakan fasilitas Desa Adat/Desa sebagai Pos Koordinasi Satgas.
3) Mengkoordinasikan dan bersinergi dengan pihak-pihak terkait termasuk aparat keamanan di Desa Adat dalam upaya-upaya pencegahan COVID-19.
b. Tugas secara niskala
1) Nunas  ica  bersama  Pemangku  di  Pura  Khayangan  Tiga  Desa  Adat  dengan  cara  Nyejer  Daksina sampai COVID-19 berakhir dan ada pemberitahuaan lebih lanjut.
2) Memohon kepada Ida Bhatara Sasuhunan sesuai dengan Drestha Desa Adat setempat agar wabah COVID-19 segera berakhir demi keharmonisan Alam, Krama, dan Budaya Bali.
7 https://safecity.denpasarkota.go.id/id/covid19
c. Tugas secara sekala
1) Tugas pencegahan COVID-19: a) Melaksanakan  edukasi,  sosialisasi,  pencegahan,  pembinaan,  dan  pengawasan  terkait  dengan COVID-19.
b) Mengarahkan  Krama  Desa  Adat  supaya  tidak  berkunjung  ke  tempat-tempat  keramaian  dan mengurangi kegiatan yang melibatkan banyak orang.
c) Mendata Krama Desa Adat dan/atau Krama Tamiu yang baru kembali dari bekerja di luar Bali atau luar negeri, yang termasuk kategori Orang Dalam Pemantauan (ODP) COVID-19.
d) Mengarahkan Krama Desa Adat dan/atau Krama Tamiu yang termasuk kategori ODP COVID-19 supaya melaksanakan isolasi mandiri di rumah sesuai standar kesehatan.
e) Menyiapkan masker, hand sanitizer , dan cuci tangan dengan sabun, dan sejenisnya.
f) Melaporkan  Krama  Desa  Adat  dan/atau  Krama  Tamiu  dalam  kategori  ODP  COVID-19  ke Puskesmas terdekat.
2) Membangun Gotong Royong sesama Krama Desa Adat:
a) Mendata Krama Desa Adat yang memerlukan bantuan kebutuhan pokok.
b) Menghimpun  kebutuhan  dasar  pokok  dari  Krama  Desa  Adat  yang  mampu  untuk  bergotong royong  dan  mendistribusikan  kepada  Krama  Desa  Adat  yang  terdampak  COVID-19  guna meringankan beban hidupnya.
c) Menghimpun dana punia dari Krama Desa Adat, Krama Tamiu, dan Tamiu secara sukarela untuk membantu  Krama  yang  memerlukan  dan  mendukung  pelaksanaan  tugas  oeprasional  Satgas Gotong Royong.

## 2. Efektivitas  Peranan  Satuan  Tugas  Gotong  Royong  Dalam  Pencegahan  Wabah  COVID-19  di Kelurahan Padangsambian Kota Denpasar
Apabila  mengukur  suatu  efektivitas  hukum  diperlukan  beberapa  aspek  pendukung  yang  menunjang setiap  kegiatan  penegakan  hukum.  Lawrence  M.  Friedman  mengemukakan  bahwa  efektif  dan  berhasil tidaknya  penegakan  hukum  tergantung  tiga  unsur  sistem  hukum,  yakni  struktur  hukum  ( struktur  of  law ), substansi  hukum  ( substance  of  the  law )  dan  budaya  hukum  ( legal  culture ).  Struktur  hukum  menyangkut aparat  penegak  hukum,  substansi  hukum  meliputi  perangkat  perundang-undangan  dan  budaya  hukum merupakan hukum yang hidup ( living law ) yang dianut dalam suatu masyarakat. 8

## a. Struktur Hukum ( Struktur of Law )
Struktur dalam hal ini merujuk pada pola yang menunjukkan bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan- ketentuan formalnya. Struktur ini juga merujuk bagaimana pengadilan, pembuatan hukum dan proses hukum itu berjalan dan dijalankan.
Dalam konteks pencegahan dan  penanganan  wabah  COVID-19,  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Bali telah  mengeluarkan  berbagai  kebijakan  guna  mengatas  permasalahan  tersebut.  Salah  satunya  melalui Instruksi  Gubernur  Bali  Nomor  8551  Tahun  2020  tentang  Penguatan  Pencegahan  dan  Penanganan COVID-19 di Bali. Hal ini juga menjadi pertimbangan bagi Pemerintah Kota Denpasar dalam penanganan wabah COVID-19 dengan mengeluarkan Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Desa, Kelurahan, dan Desa Adat Dalam Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19).
Sedangkan dari aspek aparat penagak hukumnya, hal ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Bali Nomor:236/03-B/HK/2020  Tentang  Pembentukan  dan  Susunan  Keanggotaan  Satuan  Tugas Penanggulangan    Corona  Virus  Disease  (COVID-19)  di  Provinsi  Bali. 9 Dimana  satuan  tugas  dimaksud tersusun atas Satuan Tugas Kesehatan, Satuan Tugas Area dan Transportasi Publik, Satuan Tugas Area
8 Sryani br. Ginting, SH., M.Hum, “ Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Pembangunan Hukum Good Governance di Indonesia ”, 2016, h. 4-5.
9  SK  Gubernur  Bali  Nomor:236/03-B/HK/2020  Tentang  Pembentukan  dan  Susunan  Keanggotaan  Satuan  Tugas Penanggulangan  Corona Virus Disease (COVID-19) di Provinsi Bali
Institusi Pendidikan, Satuan Tugas Komunikasi Publik, serta Satuan Tugas Pintu Masuk Indoensia dengan melaibatkan berbagai stakeholder ditingkat daerah. Selain itu,  hal ini juga diperkuat dengan Keputusan Bersama  Gubernur  Bali  dan  Majelis  Desa  Adat  Provinsi  Bali  Nomor:  472/1571/DPMA  dan  Nomor: 05/SKMDA-Prov. Bali/III/2020 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Gotong Royong Pencegahan COVID- 19  Berbasis  Desa  Adat  di  Bali  dengan  susunan  orgnasisasi  meliputi Pelindung terdiri  atas  Bendesa Adat/Kelihan  Adat  dan  Kepala  Desa/  Perbekel/Lurah; Ketua,  Wakil  Ketua,  Sekretaris , Bendahara,  dan Bidang-Bidang dipilih  dari  Prajuru  Desa  Adat  atau  Perangkat  Desa/Keluruhan  atau  Krama  desa  Adat, temasuk Yowana yang memiliki kemampuan serta Relawan Desa Lawan COVID-19.
Kedua  regulasi  yang  kemudian  dipadupadankan  dengan  struktur  organisasi  kelembagaan  dari Satuan  Tugas  sejatinya  cukup  menjadi  acuan  bagi  aparat  terkait  dalam  upaya  penanganan  wabah COVID-19  secara  komprehensif  hingga  kelingkup  wilayah  terkecil.  Namun  demikian  masih  rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) anggota Satuan Tugas terkhusus terkait pengetahuan hukum dan protokol kesehatan COVID-19 sehingga menghambat operasional tugas di lapangan.
b. Substansi Hukum (Substance of The Law) Substansi merupakan aturan, norma, dan pola prilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu sendiri,  substansi  hukum  juga  menyangkut  peraturan  perundang  –  undangan  yang  berlaku  dengan kekuatan mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat dalam proses penegakan hukum.
Dalam  Instruksi  Gubernur  Bali  Nomor  8551  Tahun  2020  tentang  Penguatan  Pencegahan  dan Penanganan  COVID-19  di  Bali  jelas  tertuang  bagaimana  substansi  aturan  yang  menjadi  acuan  bagi Satuan Tugas dalam pelaksanaan tugas penanganan dan pencegahan COVID-19. Beberapa ketentuan tersebut  meliputi  upaya  memerkuat  pembatasan  aktivitas  warga  diluar  rumah,  pembatasan  kegiatan keramaian  dan  objek  wisata;  pembatasan  kegiatan  adat  dan  agama;  hingga  pembatasan  masyarakat melakukan perjalan ke luar dan/atau masuk wilayah Bali.
Selain itu, regulasi tersebut juga diperkuat dengan adanya Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat. Dalam Perwali ini jelas disebutkan dalam Pasal 3 bahwa  ruang lingkup  Peraturan  Wali  Kota  meliputi  penyelenggaraan  pembatasan  kegiatan  masyarakat, bantuan  sosial,  partisipasi  masyarakat,  pembinaan  dan  pengawasan,  pendanaan,  serta  sanksi administratif.
Kekuatan  mengikat  dari  peraturan  ini  tentu  semakin  teraktuaslisasi  mengingat  dalam  Pasal  19 dijelaskan  berbagai  jenis  sanksi  administratif  yang  dapat  dikenakan  bagi  masyarakat/kelompok  yang melakukan  pelanggaran  protokol  kesehatan.  Seperti  halnya  dalam  pasal  19  ayat  1  menjelaskan pelanggaran adminsitratif bagi pelanggar ketentuan pembatasan kegiatan bekerja di tempat kerja/kantor berupa teguran lisan; teguran tertulis; penghentian sementara kegiatan usaha dan/atu penutupan kegiatan usaha. Dalam ayat 2 menjelaskan sanksi adminsitratif bagi pelanggar pembatasan kegiatan keagamaan dirumah  ibadah,  kegiatan  sosial,  dan  budaya  dengan  sanksi  meliputi  treguran  lisan;  perintah  berupa keharusan membeli masker, perintah berupa untuk tidak melanjutkan perjalanan, dan/atau tidak dilayani dalam pengurusan administrasi kependudukan. Sedangkan dalam ayat 3 dijelaskan sanksi adminsitratif bagi pelanggar pembatasam kegiatan di tempat umum termasuk belanja di Pasar berupa teguran lisan; teguran tertulis; pencabutan izin dan/atau penutupan. Sementara itu, selain dikenakan sanksi admistratif para  pelanggar  juga  dapat  dikenakan  sanksi  adat  sesuai  dengan  ketentuan  adat  masing  –  masing sebagaimana yang tertuang dalam pasal 19 ayat 4.
c. Budaya Hukum ( Legal Culture )
Budaya  hukum  merupakan  sikap  manusia  termasuk  aparat  penegak  hukum  terhadap  hukum  dan sistem hukum itu sendiri. Dalam hal ini sebaik apapun penataan struktur dan  kualitas substansi hukum yang dibuat, namun apabila tanpa didukung budaya hukum oleh orang – orang yang terlibat dalam sistem hukum dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.
Merujuk  pada dinamika  sosial  masyarakat  selama adanya wabah  penyebaran  COVID-19,  dengan berbagai regulasi yang dikeluarkan pemerintah baik melalui Instruksi Gubernur Bali maupun Perwali Kota Denpasar tentang pembatasan kegiatan masyarakat hal demikian semestinya menjadi acuan masyarakat dalam bertatanan sosial selama massa pandemi. Namun demikian, penerapan regulasi tersebut secara
berkepanjangan  justru  belum  mampu  menjadi  acuan  berkegiatan  mengingat  adanya  desakan  berbagai faktor  yang  melatarbelakngi  individu  maupun  kelompok  masyarakat  untuk  tetap  beraktivitas  meskipun terkadang  mengabaikan  protokol  kesehatan.  Salah  satu  faktor  yang  menjadi  kekhawatiran  masyarakat terkhusus yang berada diwilayah Kelurahan Padangsambian yakni lesunya aktivitas perekonomian yang mendorong individu untuk tetap berkegiatan terkhusus di sentra-sentra ekonomi seperti pasar, took-toko ritel modern hingga pemanfaatan badan jalan sebagai sarana mejajakan barang dagangan oleh beberapa oknum  pedagang.    Kondisi  ini  jelas  merupakan  respon  atas  berkepanjangannya  suatu  wabah  penyakit yang  memberikan  dampak  berganda  terhadap  perekonomian  sehingga  masyarakat  terkesan mengabaikan himbauan pemerintah demi tetap mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga.

## Simpulan Dan Saran
Berdasarkan pengamatan dalam meninjau efektivitas peranan Satuan Tugas Gotong Royong Dalam Pencegahan  Wabah  COVID-19  di  Kelurahan  Padangsambian  Kota  Denpasar,  peneliti  mengunakan  teori sistem hukum oleh  Lawrence M. Friedman yang mengemukakan bahwa  efektif tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum ( struktur of law ), substansi hukum ( substance of the law ) dan budaya hukum ( legal culture ).
Merujuk  pada  tiga  unsur  tersebut,  dalam  konteks  ini  terlihat  bahwa  masih  adanya  kendala  pada aspek  struktur  hukum  ( struktur  of  law )  dimana  permasalahan  utama  yang  terjadi  yakni  masih  rendahnya kualitas  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  anggota  Satuan  Tugas  terkhusus  terkait  pengetahuan  hukum  dan protokol  kesehatan  COVID-19  sehingga  menghambat  operasional  tugas  di  lapangan.  Selain  itu,  kendala dalam  aspek  budaya  hukum  ( legal  culture )  juga  menjadi  perhatian  penting  peneliti  mengingat  kepatuhan masyarakat terhadap suatu regulasi atau peraturan pemerintah terkhusus yang berkaitan dengan COVID-19 dirasa  masih  sangat  minim.  Kondisi  ini  juga  diperkirakan  sebagai  respon  atas  berkepanjangannya  wabah COVID-19  sehingga  adanya  desakan  ekonomi  yang  mendorong  masyarakat  untuk  mengabaikan  protokol kesehatan demi tetap memenuhi kebutuhan hidup.
Berdasarkan kesimpulan diatas, adapun beberapa saran yang diuaraikan oleh peneliti, diantaranya:
1. Dalam  upaya  peningkatan  kualitas  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  anggota  Satuan  Tugas  Gotong Royong,  diharapkan  adanya  kegiatan  Bimbingan  Teknis  (Bimtek)  secara  berkala  yang  diinisiasi  oleh jajaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) Provinsi Bali maupun Kota Denpasar.
2. Guna menciptakan budaya tertib hukum terkhusus dalam penerapan regulasi/protokol kesehatan COVID- 19,  diharapkan  Satuan  Tugas  Gotong  Royong  Kelurahan  Padang  Sambian  dapat  bersinergi  dengan aparat  keamanan  baik  TNI,  POLRI,  serta  Satpol  PP  untuk  memberikan  sanksi  tegas  bagi warga/masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan.

## Daftar Rujukan
Anyismayawati,  2011.  “ Pengaruh  Budaya  Hukum  Terhadap  Pembangunan  Hukum  di  Indonesia  (Kritik Terhadap Lemahnya Budaya Hukum di Indoensia) ”.
https://sains.kompas.com/read/2020/01/31/070700923/who-tetapkan-status-gawat-darurat-kesehatan-global- virus-corona
https://covid19.go.id/peta-sebaran https://pendataan.baliprov.go.id/ https://safecity.denpasarkota.go.id/id/covid19
Keputusan  Gubernur  Bali  Nomor:236/03-B/HK/2020  Tentang  Pembentukan  dan  Susunan  Keanggotaan Satuan Tugas Penanggulangan  Corona Virus Disease (COVID-19) di Provinsi Bali
Keputusan Bersama Gubernu Bali dan Majelis Desa Adat Provinsi Bali Nomor: 472/1571/DPMA dan Nomor: 05/SKMDA-Prov. Bali/III/2020 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Gotong Royong Pencegahan COVID-19 Berbasis Desa Adat di Bali
Lutfil Ansori, 2017. “ Reformasi Penegakan Hukum Perspeltif Hukum Progresif ”.
M. Muhtarom, 2015. “ Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Kepathan Hukum Dalam Masyarakat ”.
Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Desa, Kelurahan, dan Desa Adat Dalam Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19)
Pedoman  Teknis  Peraturan  Wali  Kota  Denpasar  Nomor  32  Tahun  2020  Tentang  Pembatasan  Kegiatan Masyarakat  di  Desa,  Kelurahan,  dan  Desa  Adat  Dalam  Percepatan  Penanganan  Corona  Virus Disease (COVID-19)
Sryani  br.  Ginting,  SH.,M.Hum,  2016.  “ Pengaruh  Budaya  Hukum  Terhadap  Pembangunan  Hukum  Good Governance di Indonesia ”.