## Persoalan Kerawanan Pangan pada Masyarakat Miskin di Wilayah Perbatasan Entikong (Indonesia-Malaysia) Kalimantan Barat
Food Security at Low-Income Community in the Border Region of Entikong (Indonesia-Malaysia) West Kalimantan
Atem 1 , Nikodemus Niko 2
1,2 Program Pascasarjana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia
1 atemkornadi@gmail.com , 2 nikodemusn@outlook.com
Riwayat Artikel: Dikirim 20 Oktober 2019; Diterima 15 Mei 2020; Diterbitkan 20 Mei 2020

## Abstrak
Isu  ketahanan  pangan  sudah  sejak  lama  berkembang,  baik  di  kalangan  masyarakat  internasional  maupun masyarakat nasional di Indonesia. Pada beberapa proses dan bentuk ketahanan pangan nasional, pemerintah menggalakkan  pengembangan  masyarakat  berbasis  pangan  lokal.  Pada  masyarakat  di  Entikong  pelaksanaan program  ini  masih  belum  terlihat  sebagai  keadaan  yang  berarti  dalam  penangananan  persoalan  pangan  di perbatasan negara. Pada faktanya masyarakat perbatasan masih ketergantungan pangan terhadap Malaysia. Ide untuk  menjadikan  masyarakat  Indonesia  swasembada  pangan  memang  sudah  lama  menjadi  sektor  penting yang  menjadi  perhatian  khusus  pemerintah.  Sehingga  banyak  program  pemberdayaan  yang  terdapat  di masyarakat yang menjadi titik  temu dalam mengatasi kerawanan pangan, terlebih adalah menjadi jalan baru bagi masyarakat perbatasan keluar dari zona miskin. Metode yang digunakan adalah deskriptif eksploratif yang mana  sumber  data  berasal  dari  data  primer  yang  merujuk  langsung  pada  situasi  masyarakat  perbatasan Entikong, sedangkan data sekunder dari hasil desk review terkait potensi dan keadaan pangan masyarakat di wilayah perbatasan Entikong. Temuan dalam makalah ini yaitu bahwa perbatasan Entikong memiliki potensi yang mumpuni untuk menjadi pusat perekonomian, dengan lokasi strategis, serta dukungan akses formal yang baik.  Namun,  keadaan  ini  tidak  merata,  pada  faktanya  masih  terdapat  wilayah  desa-desa  yang  terisolir  dan keterbatasan  akses.  Kemudian,  pembangunan  Terminal  Barang  Internasional  (TBI)  di  perbatasan  menjadi angin  segar  bagi  Entikong  dalam  berkembang  pesat  dan  menjadikan  Entikong  sebagai  sentra  aktivitas  dan pembangunan  ekonomi,  termasuk  didalamnya  adalah  sentra  pangan  bagi  wilayah  Indonesia  dan  sebagain wilayah Malaysia.
Kata kunci : kerawanan pangan, masyarakat miskin, perbatasan

## Abstract
The  issue  of  food  security  has  long  since  developed,  both  among  the  international  community  and  national  communities  in Indonesia. In some processes and forms of national food security, the Government encourages the development of local food-based communities. In the community in Entikong, the implementation of this program is still not seen as an exact condition in the handling of food issues at the borders of the country. Border society is still food dependence on Malaysia. The  idea of making Indonesian  society  self-sufficiency  in  food  has  long  been  a  crucial  sector  of  individual  attention  to  the  Government.  Many empowerment programs are found in the community that is the meeting point for overcoming food insecurity, so it is a new way for the border community out of the inferior zone. The method used is a descriptive exploratory where the source of the data comes from the primary data referring directly to the situation of the border society of Entikong, while the secondary data  of the desk review results related to the potential and state of the food community In the Entikong border area. The findings in this paper are that Entikong has economic potential, strategic location, and formal access support that has been qualified to advance. However, this  situation  is  uneven;  there  are  still  areas  of  isolated  villages  and  limited  access.  Then,  the  construction  of  international Terminal Goods (TBI) on the border became a breath of fresh air for the Entikong to multiply and make Entikong as the center of activity and economic development, including the food Center for the region Indonesia and as part of Malaysia.
Keywords : food Security, low-income community, border region

## PENDAHULUAN
Krisis  pangan  di  Indonesia  sudah  lama dirasakan oleh masyarakat, produk pertanian, peternakan hingga industri lokal mengalami  kenaikan  harga  setiap  tahun. Pada  awal  tahun  2016,  pemerintah mengakui kemerosotan pangan di Indonesia,  dengan  melambungnya  harga pangan  di  pasaran.  Hari  ini,  isu  ketahanan pangan  menjadi  isu  krusial  dalam  mencari penanganan  tepat  mengenai  krisis  ini  di Indonesia.  Swasembada  pangan  sudah mulai digalakkan pemerintah sejak pertengahan  tahun  1980-an.  Alhasil  pada kenyataannya  Indonesia  tidak  mampu mencukupi  sendiri  kebutuhan  pangan dalam  negeri,  dan  memaksa  untuk  impor dari negara lain.
Ketahanan pangan nasional saat ini cukup  menyita  perhatian  karena  pada tingkat  nasional  masih  belum  mencapai kata ‘ketahanan’.  Hal  ini  ditandai  dengan negara  Indonesia  masih  impor  beras, jagung  dan  pangan  pokok  lainnya  dari negara  lain  seperti  Vietnam  dan  Thailand. Kemudian, data GHI ( Global Hunger Index) tahun 2019 menunjukkan bahwa Indonesia termasuk  dalam  kategori serious ,  yang artinya  bahwa  tingkat  kelaparan  di Indonesia serius untuk ditangani.
Harga  pangan  lokal  pun  tidak seimbang  dengan  kondisi  masyarakat menengah  ke  bawah,  karena  hasil  pangan di  hasilkan  masyarakat  pedesaan  yang notabene  kehidupannya  termasuk  dalam golongan  ekonomi  menengah  ke  bawah. Pada  level  nasional  ketahanan  pangan masih menjadi persoalan yang seakan tidak ada  solusi  efektif  untuk  mengatasinya. Namun  berbeda  dengan  level  lokal  seperti di  pedesaan  yang  notabene  masyarakatnya bertani sebagai sumber penghasilan utama. Sehingga  masyarakat  dapat survive dengan hasil alam yang mereka usahakan, termasuk bertani.
Winarno (2010) menyebutkan bahwa  negara  kita  terus  menjadi  negara pengimpor  terbesar  pangan  dunia  selama satu  dekade  lebih  sejak  rezin  reformasi.
Krisis pangan global ini tidak hanya terjadi di  Indonesia,  melainkan  juga  di  negara- negara  maju  lainnya,  dimana  hal  ini membutuhkan  penanganan  serius  oleh semua  stakeholder,  baik  di  dunia internasional, nasional dan daerah.
FAO ( Food and Agriculture Organization )  pernah  menggelar press  release bersama  dengan  WFP  ( World  Food Programme )  pada  tahun  2010  yang mengemukakan bahwa pada tahun tersebut terdapat 925 juta jiwa penduduk dunia yang menderita  kelaparan.  Situasi  ini  semakin parah  karena  selama  20  tahun  terakhir investasi  pada  sektor  pertanian  berkurang drastik,  padahal  lapangan  kerja  di  sektor pertanian terdapat sekitar 70% (Suharyanto, 2011). Gagasan alternatif untuk mewujudkan  ketahanan  pangan  nasional bukan  saja  penting  melainkan  semestinya sudah  menjadi  gerakan  nasional  yang masive. Sehingga kualitas hidup masyarakat pada tingkat lokal, nasional dan dunia dapat terjamin.  Ketahanan  pangan  bukan  saja persoalan  menghasilkan  padi  atau  beras kemudian dapat menjadi konsumsi sebagai nasi.  Tetapi  lebih  luas  ketahanan  pangan mencakup  bagaimana  masyarakat  pada level  lokal  maupun  nasional  dapat menghasilkan selain padi atau beras seperti misalnya  jagung,  umbi-umbian,  singkong, sagu,  dan  lain  sebagainya.  Harapan  inilah yang  menjadi  acuan  ketahanan  pangan nasional.  Pada  level lokal,  tergantung  pada wilayah  dimana  masyarakat  itu  bermukim. Misalnya  masyarakat  di  Papua  yang  sudah turun  temurun  menghasilkan  sagu  sebagai bahan makanan utama.
Visi  Pusat  Ketersediaan  dan Kerawanan  Pangan  2015-2019 — dalam rangka  mewujudkan  kedaulatan  dan kemandirian  pangan — yang  disusun  oleh Badan  Ketahanan  Pangan  Kementerian Pertanian RI yaitu menurunkan kerawanan pangan  yang  basisnya  pada  sumber  daya lokal  dan  mewujudkan  ketersediaan pangan.
Berdasarkan  hal  tersebut,  menurut Radiansyah (dalam Hermanto, 2015) bahwa pengembangan  pangan  lokal  saat  ini menghadapi  tantangan  serius  seperti:  (1) harus  adanya  program  yang  memberi dampak  positif  bagi  keanakaragaman hayati,  (2)  melakukan  konservasi  dan pemanfaatan  sumber  daya  genetis  secara berkelanjutan,  (3)  harus  memberi  manfaat secara  adil  dan  merata  dari  hasil pemanfaatan sumber daya genetik.
Redefinisi Ketahanan Pangan Nasional Definisi  ketahanan  pangan  ( food security )  dapat  berubah  dalam  tiap  konteks, baik  di  level  dunia  maupun  nasional. Setidaknya  terdapat  lebih  dari  200  definisi ketahanan  pangan  (Maxwell,  1994)  dan tidak  kurang  dari  450  indikator  ketahanan pangan (Hoddinott, dalam Prabowo, 2010).
Sejak  penyelenggaraan  konferensi pangan  dunia  pada  tahun  1974  hingga sekitar  tahun  1994,  Maxwell  mengamati (1994)  perubahan-perubahan  yang  terjadi tentang pendefinisan ketahanan pangan, dia juga  menyebutkan  setidaknya  3  perubahan penting  yang  terjadi  yakni;  1)  adanya perubahan dari tingkat global dan nasional ke  tingkat  rumah  tangga  ( household )  dan individu (individual );  2)  perspektif  pangan sebagai kebutuhan dasar ( food first perspective ) berubah  menjadi  perspektif  penghidupan (livelihood perspective ); 3) perubahan indikator yang objektif ( objective indicators )  ke presepsi yang subjektif ( subjective perception ). Dalam undang-undang (UU) No. 7 tahun 1996 ketahanan pangan didefinisikan sebagai “kondisi dimana terjadi kecukupan penyediaan pangan bagi rumah tangga yang diukur  dari  ketercukupan  pangan  dalam jumlah  dan  kualitas  dan  juga  adanya jaminan  atas  keamanan  ( safety ),  distribusi yang  merata,  dan  kemampuan  membeli.” UU ketahanan pangan kemudian dipertegas dalam  PP  No.  68  tahun  2002  dimana ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya  pangan  bagi  rumah  tangga dengan  ketersediaan  pangan  yang  aman, dan  merata  serta  cukup  dari  segi  jumlah
dan mutunya (Winarno, 2014).
Jika  dilihat  dari  aspek  pola konsumsi,  masyarakat  Indonesia  memiliki pola  konsumsi  utama  ialah  beras,  sama dengan  negara-negara  Malaysia,  Thailand, Vietnam, Taiwan, Singapura, Korea Selatan maupun  Jepang,  namun  Indonesia  tidak mengikuti  jejak  beberapa  negara  tersebut dimana  pendapatan  perkapita  negara Malaysia,  Thailand,  Taiwan,  Singapura, Korea Selatan dan Jepang yang relatif tinggi turut mempengaruhi kecenderungan konsumsi  beras  di  negara  tersebut  yang mulai mengalami penurunan dan digantikan  dengan  gandum  (Khudori, 2008). Pengurangan ketergantungan masyarakat  terhadap  beras  inilah  yang sedang digalakkan pada program pemerintah  untuk  menginisiasi  ketahanan pangan  nasional.  Namun  tidak  mudah menghilangkan  ketergantungan  tersebut, terutama  bagi  masyarakat  miskin  yang tinggal di wilayah perkotaan. Kecenderungan  mengkonsumsi  nasi  tidak bisa  diminimalisir.  Ketergantungan  inilah yang  mengharuskan  pemerintah  impor beras dari negara lain, karena pasokan beras nasional  belum  mumpuni  untuk  menjadi sumber  ketahanan  pangan  nasional.  Oleh karenanya  swasembada  pangan  lokal diharapkan  mampu  menjawab  persoalan krisis pangan nasional di masa mendatang.
Sejak masa kolonial kebijakan harga beras  merupakan  basis  dari  kebijakan pangan.  Untuk  menekan  harga  beras  dan tenaga  kerja  murah,  pemerintah  kolonial Belanda  memberi  investasi  di  bidang pertanian  (Mears  dan  Moeljono  dalam Lassa,  2005).  Kemudian,  dalam  politik Soekarno  yang  menerapkan  kebijakan imbalan  beras  bagi  PNS  dan  militer  agar mendukungnya  di  pemerintahan.  Hanya saja  politik  tersebut  justru  membuat ketidakteraturan  ekonomi  nasional.  pada tahun  1965  situasi  beras  nasional  berada pada  titik  keterpurukan.  Gudang  beras  di Jawa hanya berproduksi 2% diatas produksi tahun  1945  atau  setara  dengan  produksi
sebelum  perang  Dunia  II  (Mears  dan Moeljono  dalam  Lassa,  2005;  Khudori, 2008).
Tidak jauh berbeda dengan kebijakan  Soekarno,  rezim  Soeharto mengambil  jalan  yang  sama,  setidaknya selama 32 tahun rezim Soeharto, dukungan beras  yang  diberikan  kepada  PNS  dan militer.  Kala itu,  beras  tidak  hanya sebagai indikator  ekonomi  pembangunan,  namun juga  menjadi  alat  politik.  Masa  rezim pemerintahan  yang  panjang  Soeharto  telah mengadopsi  revolusi  hijau  dan  sempat berhasil  mengantarkan  Indonesia  pada prestasi  yang  membanggakan  dimana keluar  dari  negara  pengimpor  beras terbesar di dunia, bahkan pada tahun 1984 organisasi  pangan  dunia  PBB  (FAO) memberikan penghargaan kepada Indonesia atas capaian tersebut. Kejayaan Indonesia dalam berswasembada  beras  ternyata  tidak berlangsung  lama  setelah  tahun  1984. Indonesia kembali mengalami fase sebelum revolusi  hijau,  peningkatan  impor  beras terjadi  setiap  tahunnya,  jika  pada  tahun 1965  persentase  impor  mencapai  819.000 ton dari total suplai 8,8 juta ton beras dan pada tahun 1998 melonjak 7,1 juta ton dari total  suplai  118  juta  ton  beras  (Mears  dan Moeljono  dalam  Lassa,  2005;  Khudori, 2008).
Arah Kebijakan Pangan: Level Nasional ke Lokal Pada  era  roformasi  yakni  masa transisi dimana setelah runtuhnya pemerintahan  soeharto,  kebijakan  pangan tidak  mengalami  perubahan  yakni  masih bertapak pada kebijakan swasembada beras. Di  era  reformasi  kepemimpinan  Indonesia dari  Habibi,  A.  Wahid  hingga  Megawati, dengan  kebijakan  yang  serupa  tersebut Indonesia  memiliki  nasib  yang  sama,  tidak mampu  mencapai  ketahanan  pangan  yang memadai.  Kebijakan  yang  sedikit  berbeda muncul  pada  era  kepemimpinan  Presiden Sosilo  Bambang  Yudoyono  (SBY)  yakni adanya  kebijakan  “revitalisasi  pertanian”
yang memiliki komitmen dalam meningkatkan  pendapatan  pertanian  untuk GDP  dan  membangun  agribisnis  yang mampu  menyerap  tenaga  kerja,  dimana tujuan  dari  kebijakan  ini  tidak  hanya  pada swasembada beras melainkan juga swasembada  jagung  dan  palawija  (Lassa, 2005). Melanjutkan  kebijakan  SBY,  di  era presiden  Joko  Widodo  mencoba  kembali menguatkan  program  Swasembada  beras bersamaan dengan diversifikasi/ peanekaragaman  pangan,  dengan  kata  lain mewujudkan  swasembada  pangan  dalam arti luas (Sulaiman, dkk., 2018). Mendukung  kebijakan  tersebut,  program Nawacita yang diusung pemerintah Jokowi- Jusuf  Kalla  mengarahkan  pembangunan pertanian  sebagai  agenda  prioritas  dalam rangka  kedaulatan  pangan  Indonesia, dengan  komitmen  bangsa  yang  mengatur dan memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya secara berdaulat dengan penguatan  pembangunan  dari  daerah- daerah yang pada masa-masa pemerintahan sebelumnya  tidak  banyak  tersentuh. Kebijakan  ini  selaras  dengan  Rencana Strategis  Badan  Ketahanan  Pangan  Tahun 2015-2019  Kementerian  Pertanian  dengan pelaksanaan program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat  (Badan  Ketahanan  Pangan Kementerian Pertanian, 2019). Berdasarkan hasil pertemuan Global Food Security Index ada tahun 2017 lalu, yang membandingkan ketahanan negara berdasarkan aspek ketersediaan, keterjangkauan, serta kualitas dan keamanan  pangan  menunjukkan  posisi Indonesia  berada  di  peringkat  69  dari  113 negara,  kemudian  dikembangkan  oleh The Economist  Intelligence  Unit (EIU).  Situasi  ini mengelami peningkatan dari tahun sebelumnya  yaitu  tahun  2016  yang  berada pada peringkat 71, sedangkan menurut Rice Bowl  Index (RBI)  di  tahun  yang  sama Indonesia  berada  pada  peringat  10  dari  15 negara di Asia Pasifik.
Peringkat  pangan  global  ini  tentu saja challenge bagi  tiap  negara  dalam menghadapi krisis pangan bersifat multidimensi sehingga memerlukan penilaian  secara  komprehensif  dengan ukuran  dan  berbagai  indikator  (Badan
Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, 2018).  Satu  hal  yang  pasti  bahwa  situasi pangan  nasional  kita  saat  ini  tidak  dalam keadaan  baik-baik  saja,  berbagai  kebijakan yang  dilakukan  pemerintah  selama  ini masih  belum  mencapai  titik  dimana Indonesia  memiliki  stabilitas  ketahanan pangan  seperti  negara  tetangga  Malaysia, Singapura ataupun Thailand.
Kebutuhan pangan Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar tentu saja  memerlukan  pasokan  pangan  yang terus  meningkat,  sementara  itu  kapasitas Indonesia  dalam  memproduksi  pangan cenderung  menurun  karena  berbagai faktor,  mulai  dari  keterbatasan  lahan pertanian,  berkurangnya  tenaga  kerja  di sektor  pertanian,  penurunan  kesuburan tanah dan perubahan iklim global sehingga berdampak  pula  pada  pasokan  pangan dunia  yang  semakin  langka  dan  terbatas. Kelangkaan  pangan  di  pasar  dunia merupakan  konsekuensi  dari  pasar  pangan dunia  yang  bersifat  residual  (Sulaiman, dkk., 2018).
Pasar  pangan  dunia  sangat  rentan mengalami  goncangan  karena  bersifat residual  terutama  apabila  negara-negara eksportir  (pemasok)  dan  negara  importir (permintaan) mengalami perubahan kebijakan.  Indonesia  dengan  jumlah penduduk  nyang  sudah  lebih  dari  260  juta jiwa  tentu  saja  memerlukan  pangan  dalam jumlah  besar,  dan  sangat  beresiko  apabila Indonesia menggantungkan pasokan pangan  pada  pasar  pangan  dunia,  hal  ini dapat  mengancam  ketahanan  pangan negara dan ketergantungan pangan terhadap  pasar  pangan  dunia  membuat Indonesia  akan  kehilangan  kedaulatan ekonomi  maupun  politik  di  mata  dunia internasional (Sulaiman, dkk., 2018)
Berakhirnya  tujuan  pembangunan Milinium ( Millennium Development Goals/MDGs )  pada  tahun  2015  lalu  masih menyisakan  banyak  pekerjaan  rumah  bagi negara  Indonesia.  Saat  ini  kita  sudah memasuki fase pembangunan berkelanjutan ( Sustainable  Development  Goals/SDGs )  yang masih  berlangsung  hingga  tahun  2030 mendatang. Prioritas dari tujuan pembangunan  baik  MDGs  maupun  SDGs masih  tidak  terlepas  dari  pengentasan kemiskinan.  Pemerintah  Indonesia  sendiri mencanangkan tujuan dalam agenda SDGs di  Indonesia  yakni  pemerintah  Indonesia berkomitmen  kuat  dalam  penghapusan segala bentuk kemiskinan selama 15 tahun ke depan. Artinya target yang ingin dicapai tahun 2030 adalah kemiskinan di Indonesia berkurang drastis.
Komitmen ini mensyaratkan  bahwa  setiap  warga  negara Indonesia berhak atas aksesibilitas pelayanan  dasar  dan  hak  hidup  layak (Badan Pusat Statistik, 2016).
Pada  level  lokal,  masyarakat pedesaan  sudah  menerapkan  sistem swasembada sejak lama. Namun, keterbatasan  sumber  daya  manusia  yang kurang, menjadikan masyarakat lokal belum mampu  me- manage hasil  tani.  Padahal sumber  pangan  lokal  merupakan  potensi baik  untuk  menjadi  sumber  ketahanan pangan di level nasional.
Masyarakat lokal hanya menjadikan hasil  tani  mereka  sebagai  sumber penghidupan sehari-hari (subsisten), sehingga  dapat  dilihat  bahwa  masyarakat lokal  tidak  kekurangan  pangan.  Sejak  lama pemberdayaan petani lokal sudah digalakkan,  namun  hasil  yang  diharapkan belum  menjadi  tolok  ukur  utama  dalam menjawab  persoalan  pangan  nasional. Pulau  jawa  yang  dijadikan  lumbung  padi nasional menjadi sentral program pemerintah,  sehingga  potensi-potensi  di wilayah  lokal  lain  seperti  di  Sumatera, Sulawesi,  Kalimantan,  dan  wilayah  lain kemudian belum dilirik secara menyeluruh.

## Kelangkaan Pangan dan Ancaman bagi
Ketahanan Pangan Global Hari ini, umat manusia menghadapi ancaman  serius  kelangkaan  pangan. Kelangkaan  pangan  ini  berakibat  pada persoalan-persoalan sosial dan politik yang serius,  bahkan  kelangkaan  pangan  juga mengancam keamanan global ( global security ) (winarno,  2014).  Suhu  perpolitikan  di Indonesia yang akhir-akhir ini kurang stabil kemudian  merambah  ke  dalam  beberapa sektor,  mulai  dari  ketidakstabilan  harga pangan  serta  berpengaruh  terhadap  harga minyak nasional.
Isu  pangan  dan  isu  kemiskinan sangat  erat  berkaitan,  dimana  Indonesia yang merupakan negara dunia ketiga masih meningkat  jumlah  masyarakat  miskin. Berdasarkan  data,  tercatat  sebanyak 12.783.505  orang  masyarakat  Indonesia yang  berada  di  garis  kemiskinan  dan mengalami  kemiskinan  ekstrim  ( World Poverty Clock, 2019). Masalah kemiskinan ini mengancam  masyarakat  kecil  di  pedesaan dan di perkotaan. Niko (2019) menyebutkan  bahwa  pada  kemiskinan, kaum  perempuan  di  pedesaan  menjadi sangat  rentan  atas  keparahan  dan kesengsaraan.
Isu  pangan  penting  dan  erat keterkaitannya  dengan  kemiskinan  di seluruh  dunia  (utamanya  di  negara  dunia ketiga).  Hal  ini  karena  kemiskinan  bukan hanya sebagai akibat dari proyek neoliberal (Winarno, 2014). Artinya bahwa isu pangan dan kemiskinan merupakan produk negara, dalam  artian  kedua  isu  global  ini merupakan proyek negara yang menguntungkan  bagi  pihak  penguasa namun menyengsarakan rakyat kecil. Wilayah Entikong merupakan wilayah  perbatasan  negara  Indonesia dengan  Malaysia.  Entikong  merupakan wilayah  subur  akan  pertanian  dan perkebunan,  sangat  ironis  jika  disebut sebagai  wilayah  miskin  pangan.  Namun demikianlah kenyataannya, hasil kebun dan tani masyarakat lokal di Entikong di jual di wilayah  negara  Malaysia.  Seharusnya
masyarakat lokal mapan secara pangan dan ekonomi  sehingga  terjadi  pertukaran barang  di  pasar  lintas  batas.  Niko  & Samkamaria  (2019)  menyebutkan  bahwa belum  ada  perubahan  signifikan  dari pembangunan Terminal Barang Internasional di Entikong. Faktanya  bahwa  masyarakat  lokal menjual hasil kebun dan tani bukan karena sudah  mapan,  melainkan  sebaliknya  harga kebutuhan  pokok  di  wilayah  Indonesia (Entikong)  sangat  tinggi  dan  sulit  di jangkau  masyarakat  lokal.  Hal  ini  yang menjadi  titik  masuk  penulis  dalam mengidentifikasi gambaran umum kerawanan pangan pada masyarakat miskin di wilayah perbatasan Entikong (Indonesia- Malaysia) Kalimantan Barat.

## METODE
Metode  yang  digunakan  adalah  deskriptif eksploratif yang mana sumber data berasal dari  data  primer  dan  data  sekunder.  Ciri dari  jenis  penelitian  kualitatif  dapat  dilihat dengan  jenis  pendekatan  ini  menekankan pada penggalian, penjelasan, dan pendeskripsian  pengetahuan  secara  etik, emik, dan holistik. Data primer didapatkan melalui wawancara dan pendapat aktor.
Creswell  (2010)  menyebutkan  data penelitian  kualitatif  dapat  berupa  lisan  dan tulisan. Data sekunder dalam penelitian ini didapatkan  melalui  penelusuran  tulisan- tulisan ilmiah seperti jurnal dan buku yang terkait  dengan  tema  penelitian,  serta sumber-sumber  dokumen  pemerintahan kecamatan dan desa.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Situasi  Sosial  Ekonomi  Masyarakat  di Perbatasan Entikong
Masyarakat  yang  mendiami  desa Suruh  Tembawang  adalah  etnis  Dayak Sungkung.  Adat  istiadat  masih  kental berlaku di desa ini. Kultur lokal yang masih hingga  kini  eksis  satu  diantaranya  adalah gawai panen, yang merupakan upaya untuk mengikat  hubungan  kekeluargaan  antar warga lokal.
Kemudian, living  low juga  masih kentara,  seperti  dalam  penyelesaian  suatu perkara  yang  terjadi  di  masyarakat. Contohnya  tindakan  yang  melanggar norma  sosial  masyarakat  pada  umumnya diselesaikan dengan cara hukum adat, yang sifatnya  berjenjang  mulai  dari  pengurus adat, dan temenggung adat.
Masyarakat desa Suruh Tembawang umumnya  adalah  berasal  dari  ekonomi kelas  menengah  kebawah,  hal  ini dipengaruhi  oleh  keadaan  geografis  desa Suruh  Tembawang  berada  jauh  dari  kota kecamatan,  dengan  akses  yang  sulit  serta kawasan  terisolir.  Hal  ini  memicu  sulitnya masyarakat  menjangkau  kota  kecamatan Entikong  untuk  proses  jual  beli  barang (aksesibilitas ekonomi). Mata  pencarian  masyarakat  desa Suruh  Tembawang  sebagian  besar  dalah petani  kebun  dan  ladang,  masyarakat memanfaatkan  alam  untuk  menghasilkan pangan.  Hasil  pangan  ini  kemudian  di  jual ke  wilayah  Malaysia,  dimana  akan  di tampung  di  kampung  Sapit  (wilayah Sarawak). Mata  pencarian  penduduk  di  desa Suruh Tembawang dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 1: Mata Pencarian Penduduk di Desa Suruh Tembawang Tahun 2017 No  Uraian Jumlah 1 Petani/Pekebun 2794 2 PNS/TNI/Polri 31 3 Karyawan Swasta 53 4 Pegawai Honorer 42 5 Pedagang 82 6 Wiraswasta 96 Jumlah 3.098 Sumber: Profil desa Suruh Tembawang, Kecamatan
Entikong, Kabupaten Sanggau tahun 2017
Kerawanan  Pangan  pada  Masyarakat Miskin di Perbatasan Entikong Kerawanan pangan ke depan bukan disebabkan  oleh  kekurangan  produksi pangan,  melainkan  oleh  faktor  kemiskinan
(Wichelns,  dalam  Hermanto,  2015). Kemiskinan  merupakan  penyebab  utama rendahnya  daya  beli  masyarakat  terhadap bahan pangan. Hal ini berkorelasi terhadap ketiadaan  akses  orang  miskin  dalam pemenuhan  pangan  yang  cukup  dan bergizi.
Masyarakat  perbatasan  Entikong merupakan  masyarakat  pedesaan  yang pekerjaan utamanya adalah bertani. Hal ini tentu  merupakan  jalan  baik  untuk masyarakat  perbatasan  menekan  stabilitas persediaan pangan lokal. Faktanya, laporan Badan  Pusat  Statistik  (2018)  menyebutkan bahwa  Kalimantan  Barat  memiliki  potensi atas kerawanan pangan di Indonesia. Situasi ini  berkorelasi  erat  dengan  banyaknya  alih fungsi  lahan  yang  bermula  dari  tanaman pangan  menjadi  areal  perkebunan  kelapa sawit. Masyarakat  pedesaan  di  Entikong berladang  dengan  sistem  yang  masih sederhana, sebagaimana budaya leluhur dan nenek  moyang  mereka  jaman  dahulu  yang menerapkan  sistem  ladang  berpindah. Masyarakat  pedesaan  yang  mendiami wilayah  perbatasan  hampir  100%  adalah etnis  Dayak.  Oleh  karena  itu  hubungan sosio-kultural antara masyarakat perbatasan antar  kedua  negara  ini  sangat  erat,  mereka berasal  dari  etnis  dan  nenek  moyang  yang sama.
Pada  saat  kondisi  penduduk  di suatu  negara  tengah  mengalami  kelaparan atau  terancam  kondisi  rawan  pangan  yang diistilahkan juga dengan food insecurity maka dapat  dipastikan  tidak  lagi  ada  ditemukan kedamaian  dan  ketenangan  dalam  negara tersebut.  Kesempatan  bagi  individu  untuk melakukan  akses  terhadap  pangan  secara universal  merupakan  hak  azasi  sehingga setiap negara berkewajiban melindungi dan menghormati  hak  azasi  warganya  dari  sisi ketahanan pangan.
Ketergantungan  tinggi  terhadap beras  sebagai  bahan  pangan  pokok membuat  ancaman  kondisi  rawan  pangan yang  semakin  parah  di  Indonesia.  Santoso (2014)  mengungkapkan  fakta  ancaman
rawan pangan yang kian parah pada rumah tangga  miskin  di  pedesaan  ternyata  erat kaitannya  dengan  naiknya  harga  pangan. Apabila  dikaitkan  dengan  kondisi  saat  ini, dimana  beras  mencapai  harga  diatas Rp.10.000  per  kilogram,  akan  memaksa perubahan  pola  makan  pada  mayoritas rumah  tangga  miskin,  misalnya  dalam sehari  tiga  kali  makan  menjadi  sehari  dua kali atau satu kali makan.
Suharyanto  (2011)  menyebutkan bahwa  sistem  ketahanan  pangan  di Indonesia  secara  komprehensif  meliputi empat  sub-sistem,  yaitu:  (a)  ketersediaan pangan  yang  cukup  untuk  seluruh penduduk, (b) distribusi pangan yang lancar dan  merata,  (c)  konsumsi  pangan  yang memenuhi  kecukupan  gizi  seimbang,  (d) status  gizi  masyarakat.  Berdasarkan  hal-hal tersebut,  sistem  ketahanan  pangan  bukan hanya menyangkut pada produksi, distribusi, dan ketersediaan pangan ditingkat  makro  (nasional  dan  regional), melainkan  juga  menyangkut  aspek  mikro seperti  aksesibilitas  pangan  pada  tiap-tiap rumah tangga dan individu, serta status gizi anggota  rumah  tangga  miskin  (terutama anak dan ibu hamil).
Ketahanan  pangan  pada  tingkat mikro  merupakan  salah  satu  indikator keberhasilan pembangunan pangan nasional.  Meskipun  telah  banyak  sekali program  yang  dikembangkan  pemerintah dan  pihak  swasta  untuk  meningkatkan ketahanan pangan, namun pada kenyataannya  hingga  saat  ini  pun  berbagai kalangan  masyarakat  rentan  terkena ancaman  kerawanan  pangan.  Kelompok masyarakat  rentan  yang  paling  rawan terancam  kurang  pangan  dan  gizi  adalah rumah tangga petani yang tinggal di wilayah pedesaan  dan  terpencil,  termasuk  tepian hutan (Santoso, Jarot dan Slamet 2006).
Keadaan  ancaman  pangan  juga tercermin  pada  masyarakat  pedesaan  yang mendiami  wilayah  perbatasan  negara,  yang seringkali  berada  dalam  kondisi  serba kesulitan  dalah  memanfaatkan  hasil  panen guna  untuk  pemenuhan  ragam  kebutuhan
pokok  sehari-hari.  Fenomena  yang  terjadi pada  masyarakat  pedesaan  di  wilayah perbatasan Entikong, masih belum terpenuhi  aspek  ini.  Dimana  masyarakat lokal  masih  terbatas  dalam  mengakses sembako  (sembilan  bahan  pokok)  yang notabene-nya  merupakan  sumber  utama penghidupan  mereka.  Terdapat  beberapa desa  yang  tidak  memiliki akses  jalan  darat, hanya  melewati  sungai.  Akses  alternatif adalah  masyarakat  lokal  membeli  sembako di  negara  Malaysia.  Dalam  hal  ini  negara belum  secara  merata  memenuhi  akses pangan  bagi  masyarakat  di  pedesaan wilayah perbatasan Entikong.
Kemudian,  pola  penggunaan  lahan yang  umum  terjadi  di  kawasan  perbatasan Entikong  didominasi  oleh  kawasan lindung.  Penggunaan  lahan  di  kawasan  ini didominasi oleh tutupan lahan hutan lebat, hutan  belukar,  permukiman,  sawah, semak/ilalang, tegalan/ladang, kebun karet/sawit, dan kebun campuran.
Penggunaan  lahan  paling  besar  adalah kawasan  perkebunan  dan  pertanian. Melihat  usaha  masyarakat  terhadap  SDA yang ada ini, sangat memiliki potensi untuk masyarakat  lokal  di  perbatasan  Entikong swasembada  pangan.  Pemetaan  yang dilakukan  BNPP  (2011)  menyebutkan bahwa  potensi  eksisting  di  Kecamatan Entikong terdiri atas pertanian, peternakan, perkebunan,  perikanan,  kehutanan  dan pertambangan,  yang  sebagian  besar  sudah dimanfaatkan.
Potensi wilayah perbatasan Entikong  ini  masih  belum  dikembangkan secara  maksimal  karena  faktor  kemiskinan yang masih membelenggu. Terdapat sekitar 79,56%  penduduk  miskin  di  Kalimantan Barat  berada  di  daerah  pedesaan  dengan mata  pencaharian  utama  di  sektor pertanian.  Hal  ini  berarti  masyarakat pedesaan  di  perbatasan  Entikong  sebagian besar hidup di garis kemiskinan.
Upaya  menjaga  dan  meningkatkan ketahanan  pangan  menjadi  suatu  hal mendasar  dalam  pelaksanaan  berbagai program pengembangan masyarakat
( community  development ).  Hal  ini  bukan  saja karena  persoalan  ketahanan  pangan memiliki  keterkaitan  erat  dengan  masalah pemenuhan gizi masyarakat, melainkan juga karena  ketahanan  pangan  merupakan indikator penting dalam melihat keberhasilan  pembangunan  nasional.  Hal ini  tentu  dibarengi  dengan  penurunan jumlah  kemiskinan  di  pedesaan  yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Mekanisme  pasar  yang  lebih  banyak berkembang  selama  ini  dalam  mengelola ketersediaan  pangan  tidak  bisa  lagi memberikan  solusi  bagi  semua  pihak. tampak  jelas  bagaimana  ketersediaan pangan  justru  semakin  problematis.  Dari tingkat  pengambil  kebijakan  hingga  petani petani  sebagai  aktor  penjalan  kebijakan. Seharusnya sebagai aktor juga kesejahteraan petani  di  pedesaan  terjamin  oleh  pembuat kebijakan dalam hal ini pemerintah.
Pada usaha-usaha pencegahan ancaman  krisis  pangan,  penulis  meminjam model development  state yang  diungkapkan oleh  Keynisian  (dalam  Winarno,  2014). Model  development  state  berkembang cukup  baik  di  negara-negara  Asia  Timur, dengan  melihat  hal-hal  berikut; Pertama , ketersediaan  ( availability ).  Pertumbuhan populasi  di  Indonesia  semakin  tahun semakin bertambah, dan akan diperkirakan mengalami  bonus  demografi  pada  tahun 2025  mendatang.  Pada  kasus  beberapa negara  seperti  china  dan  india,  dilihat  dari perspektif  ketersediaan  pangan,  sungguh mengkhawatirkan.
Ketersediaan  pangan  lokal  menjadi orientasi  masing-masing  negara  dalam rangka ketahanan pangan nasional negaranya. Dalam implementasi di lapangan, dibutuhkan upaya sinergis antara pengetahuan,  pengembangan  teknologi sektor  pangan,  dengan  realisasi  riset  di lapangan.  Hal  ini  dimaksudkan  untuk memberikan  transfer  informasi  mengenai peningkatan  kualitas  dan  kuantitas  produk pangan  kepada  aktor  pelaksana,  yaitu petani  ataupun  peternak  di  pedesaan wilayah  perbatasan  Entikong.  Dengan
adanya  sinergi  dari  semua  aktor  yang terlibat aspek ketersediaan pangan ini dapat terealisasi,  paling  tidak  untuk  persediaan pangan di tingkat keluarga.
Pembinaan  sektor  pertanian  dan peternakan di pedesaan wilayah perbatasan Entikong ini harus selalu di- up grade secara terus  menerus  dengan  memaksimalkan peran akademisi untuk mencari terobosan- terobosan baru dalam riset dan pengembangan  produk.  Sinergisitas  dalam akses  dan  pemetaan  data  sektoral  dapat dilakukan  oleh  badan  ketahanan  pangan nasional  bersama  dengan  Badan  Nasional Pengelola  Perbatasan  (BNPP).  Usaha  ini difokuskan  dalam  rangka  mencari  solusi dan  usaha  efektif  untuk  meningkatkan sektor pertanian. Hal ini agar kesiapan lokal dalam menghadapi  bencana seperti pemanasan  global.  Artinya,  pemerintah perlu  mempertimbangkan  dengan  serius pembangunan  ekonomi  masyarakat  lokal melalui sektor pertanian.
Kedua ,  aksesibilitas  ( accessibility ), elemen  aksesibilitas  dapat  dilihat  dari keterjangkauan masyarakat terhadap pangan  yang  layak.  Artinya  bahwa kesediaan  pangan  terbuka  bagi  masyarakat semua  golongan.  Perlu  peran  serta pemerintah untuk mengorganisir keterjaminan  stabilitas  harga  pangan, sehingga masyarakat semua lapisan mendapatkan  hak  dan  kesempatan  yang sama dalam aksesibilitas kebutuhan pangan keluarga  mereka  masing-masing.  Subsidi pangan  dan  kebijakan  yang  berpihak  pada petani  lokal  (kecil)  dan  masyarakat  yang berasal  dari  ekonomi  lemah,  diperlukan peran pemerintah.
Ketiga , stabilitas ( stability ).
Diperlukan  integrasi  kebijakan  pemerintah pada  sektor  pertanian  yang  merupakan sektor  ekonomi  riil,  dengan  kebijakan ekonomi  makro.  Dalam  rangka  menjaga stabilitas produksi nasional dan aksesibilitas masyarakat  terhadap  pemenuhan  pangan, dibutuhkan  stabilitas  harga  pada  tiap produk  pangan  nasional.  Hal  ini  dapat digambarkan dalam eksistensi atau
ketersediaan  pangan  nasional  tiap  tahun yang  tidak  menimbulkan  konflik  sosial.
Terjaganya stabilitas pangan lokal (keluarga),  merupakan  hal  yang  penting untuk  ketahanan  pangan  nasional.  Dapat dilihat pada masyarakat petani di pedesaan, mereka terus berkelanjutan, meski hasilnya hanya untuk keluarga.
Keempat ,  keamanan  ( safety ).  Dalam rangka  memenangkan  perdagangan  bebas, dibutuhkan  corak  pertanian  yang  padat teknologi dan berorientasi pasar. Pertanian dan  peternakan  sepenuhnya  didorong untuk  dapat  memenuhi  kualitas  dan kuantitas  hasil  yang  berstandar  pasar internasional.  Hal  ini  diciptakan  agar produk  lokal  petani  dalam  negeri  memiliki keunggulan  komparatif  dan  posisi  tawar yang  baik.  Untuk  itu,  pemutakhiran teknologi pertanian dan inovasi lokal perlu didorong,  tentunya  dibarengi  dengan insentif-insentif  yang  memadai  untuk kesejahteraan  petani  lokal  agar  mereka memiliki  motivasi  untuk  maju  dan berkembang  ke  depan.  Hal  ini  perlu dilakukan  di  berbagai  daerah  pedesaan, tidak hanya di pedesaan yang ada di wilayah perbatasan Entikong saja. Peran pemerintah dan petani serta aktor lain yang merupakan  inovator  itu  sendiri  perlu  di apresiasi, tentu dengan proses transparansi yang baik.

## KESIMPULAN
Pembangunan  yang  berorientasi  pada ketahanan  pangan  merupakan  upaya  guna mewujudkan  kemandirian  pangan  di  level lokal  dan  nasional,  serta  yang  terpenting adalah  kondisi  pangan  cukup  dan berkelanjutan bagi seluruh penduduk dalam negeri (Gardjito dan Rauf dalam Lantarsih, dkk., 2011).
Ketersediaan  pangan  dalam  negeri dapat bersumber dari produksi lokal dalam negeri,  impor,  dan  cadangan  pangan nasional. Ketersediaan pangan dalam negeri ini  semata-mata  dalam  rangka  memenuhi kecukupan  pangan.  Pengupayaannya  yaitu melalui  produksi  lokal,  sedangkan  impor
adalah  opsi  terakhir  apabila  terjadi kelangkaan pangan yang mendesak. Artinya bahwa  penguatan  produksi  pangan  lokal semestinya menjadi prioritas nasional.
Jika pemerintah meneruskan kebijakan impor pangan tanpa meningkatkan keunggulan kompetitif produk pangan nasional, maka akan terjadi berbagai  konsekuensi  di  bidang  ketahanan pangan  nasional.  Satu  konsekuensi  yang paling  berbahaya  adalah  ketergantungan indonesia terhadap sektor pertanian negara lain seperti Thailand dan Vietnam, padahal sektor  pertanian,  perkebunan,  serta peternakan  di  tingkat  lokal  memiliki potensi  baik  untuk  ketahanan  pangan nasional.  Kemudian,  secara  perlahan kebijakan  impor  akan  mematikan  usaha pertanian  di  dalam  negeri  karena  sektor pertanian  kemudian  akan  dilihat  sebagai usaha  yang  tidak  lagi  menjanjikan.  Hal  ini akan berakibat pada peralihan tenaga kerja ke sektor-sektor yang lebih menguntungkan.  Akibatnya,  penderitaan petani  kecil  akan  semakin  besar  dan kesejahteraan  mereka  tidak  akan  pernah tercapai.
Rekomendasi  penguatan  produksi pangan  di  tingkat  lokal,  membutuhkan sinergisitas  antara  pemerintah  (pusat  dan daerah), kelembagaan lokal, dan masyarakat lokal  untuk  turun  bersama  bukan  duduk bersama  dalam  menangani  masalah kerawanan  pangan  yang  kian  mengancam negeri  ini.  Kebijakan-kebijakan  yang  ada diharapkan dapat adil dalam mensejahterakan petani miskin di pedesaan, bukan  memanfaatkan  keberadaan  mereka untuk menjadi lahan proyek semata

## DAFTAR PUSTAKA
Anonim. (2019). Global  Hunger  Index:  the Challenge  of  Hunger  and  Climate
Change. Retrieved from: https://www.globalhungerindex.or g/pdf/en/2019.pdf
Anonim . (2019). World Poverty Clock. Federal Ministry
for
Economic Cooperation  and  Development.
Retrieved from: https://worldpoverty.io/index.htm l
Badan  Ketahanan  Pangan  Kementerian Pertanian . (2018). Indeks  Ketahanan Pangan  Indonesia  2018. Jakarta: Kementerian  Pertanian  Republik Indonesia.
Badan  Ketahanan  Pangan  Kementerian
Pertanian.  (2019). Laporan  Kinerja Pusat  Ketersediaan  dan  Kerawanan Pangan Tahun 2018. Jakarta:
Kementerian  Pertanian  Republik Indonesia.
Badan  Pusat  Statistik.  (2016). Kajian
Indikator  Lintas  Sektor  Potret  Awal Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan (Sustainable  Development  Goals)  di Indonesia. Jakarta:  Badan  Pusat Statistik Nasional. Badan  Pusat  Statistik.  (2018). Kalimantan Barat  dalam  Angka. Pontianak:  BPS Kalimantan Barat.
Creswell,  J.  W.  (2010). Research  Design: Pendekatan  Kualitatif,  Kuantitatif,  dan Mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hermanto  (2015).  Ketahanan  Pangan Indonesia  Di  Kawasan  Asean. Forum  Penelitian  Agro  Ekonomi, 33(1): 19-31. Khudori.  (2008). Ironi  Negeri  Beras. Insisist Press: Jakarta.
Lantarsih,  R.,  dkk.  (2011).  Sistem
Ketahanan Pangan Nasional: Kontribusi Ketersediaan Dan Konsumsi Energi Serta Optimalisasi Distribusi Beras.
Analisis Kebijakan Pertanian , 9(1): 33- 51.
Lassa,  J.    (2005). Politik  Ketahanan  Pangan Indonesia  1952-2005. Retrieved from:
https://www.researchgate.net/publ ication/326146082_Politik_Ketaha nan_Pangan_Indonesia_1950- 2005/link/5b3b06eb0f7e9b0df5e83 d2c/download Maxwell.  S.  (1994). Food  Security:  a  post- modern  Perspective .  Working  paper  9
Institute  of  Development  Studies University of Sussex, England. Niko,  N.  (2019).  Kemiskinan  Perempuan Dayak  Benawan  di  Kalimantan Barat  sebagai  Bentuk  Kolonialisme Baru. Jurnal Pemikiran Sosiologi, 6(1): 58-76. Niko, N., & Samkamaria. (2019). Terminal Barang  Internasional  (TBI)  dalam
Konteks  Pembangunan  Ekonomi Masyarakat di Perbatasan Entikong, Indonesia-Malaysia.
Indonesian Journal  of  Religion  and  Society, 1(2):104-114.
Prabowo, R. (2010). Kebijakan Pemerintah Dalam  Mewujudkan  Ketahanan Pangan di Indonesia. MEDIAGRO: Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian, 6(2): 62 – 73.
Santoso, I., Jarot, S., dan Slamet, R. (2006). Model  Pengembangan  Hutan  Cadangan Pangan  Melalui  Pendidikan  Non Formal  untuk  Penanganan  Kerawanan Pangan  Rumah  Tangga  Petani  Tepian Hutan.
Jakarta: Kerja sama Lembaga  Penelitian  Universitas Jenderal Soedirman dengan Kementrian  Negara  Riset  dan Teknologi Serta LIPI. Santoso,  Imam.  (2014). Pengembangan Masyarakat  Berbasis  Sumber  Daya Lokal . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Suharyanto, H. (2011).  Ketahanan Pangan . Jurnal  Sosial  Humaniora, 4(2):  186-
194. Sulaiman,  A.  A.,  dkk.  (2018). Sukses Swasembada Indonesia Menjadi Lumbung  Pangan  Dunia  2045. IAARD Press: Jakarta. Winarno,  B.  (2010). Melawan  Gurita Neoliberalisme .  Jakarta:  penerbit erlangga.
Winarno, B. (2014). Dinamika Isu-Isu Global Kontemporer . Yogyakarta: CAPS.