Membangun Kesetaran Relasi Suami Isteri Dalam Keluarga Menurut Al-Q ur’an
Umi Khusnul Khotimal* 1
1 Institut Ilmu Al- Qur’an (IIQ) Jakarta; email: umi.husnul@iiq.ac.id
* Correspondence
Received: 2022-11-05; Accepted: 2022-11-15; Published: 2022-12-25
Abstract — Humans are noble creatures created in the most perfect form.  In accordance with the dignity of man as the most important and noble creature, the method of channeling his biological needs must be honorable. This method is none other than through the institution of marriage. Humans who channel their biological needs without going through a legal marriage, then they have willingly sacrificed their human dignity. The Qur'an mentions that couples in marriage must be of different types, namely l aki-male and female.  Although different in gender, the concept of pairing in Islam is equality, not domination of one party over the other. The division of tasks and authority in pairing is a union of two forces to complement all forms of deficiencies. This is what should be cultivated in family life, so that the purpose of marriage can be achieved according to goals and expectations.
Keywords : Relation; Suami; Istri
Abstrak — Manusia  adalah  makhluk  mulia  yang  diciptakan  dalam  bentuk  yang  paling  sempurna. Sesuai dengan martabat manusia selaku makhluk yang paling utama dan mulia, maka cara penyaluran kebutuhan  biologisnya  harus  secara  terhormat.  Cara  tersebut  tiada  lain  ialah  melalui  lembaga perkawinan. Manusia yang menyalurkan kebutuhan biologisnya tanpa melalui pernikahan yang sah, maka dia telah rela megorbankan harkat dan martabat kemanusiaannya.   Al- Qur’an menyebutkan bahwa  berpasangan  dalam pernikahan  harus  berbeda  jenis,  yaitu  laki-laki  dan  perempuan.    Meski berbeda jenis kelamin, konsep keberpasangan dalam Islam adalah kesetaraan bukan dominasi satu pihak atas yang lainnya. Pembagian tugas dan wewenang dalam keberpasangan merupakan penyatuan dua kekuatan untuk saling melengkapi segala bentuk kekurangan. Inilah yang seharusnya dibudayakan dalam kehidupan berkeluarga, sehingga tujuan pernikahan dapat tercapai sesuai tujuan dan harapan
Kata Kunci : Relasi; Suami; Istri

## Pendahuluan
Manusia adalah makhluk mulia yang diciptakan dalam bentuk yang paling sempurna.  Sesuai dengan  martabat  manusia  selaku  makhluk  yang  paling  utama  dan  mulia,  maka  cara  penyaluran kebutuhan  biologisnya  harus  secara  terhormat.  Cara  tersebut  tiada  lain  ialah  melalui  lembaga perkawinan. Manusia yang menyalurkan kebutuhan biologisnya tanpa melalui pernikahan yang sah, maka dia telah rela megorbankan harkat dan martabat kemanusiaannya.
Al-Qur ’ an menyebutkan bahwa berpasangan dalam pernikahan harus berbeda jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. 1 Meski berbeda jenis kelamin, konsep keberpasangan dalam Islam adalah kesetaraan  bukan  dominasi  satu  pihak  atas  yang  lainnya.  Pembagian  tugas  dan  wewenang  dalam keberpasangan  merupakan  penyatuan  dua  kekuatan  untuk  saling  melengkapi  segala  bentuk kekurangan.  Inilah  yang  seharusnya  dibudayakan  dalam  kehidupan  berkeluarga,  sehingga  tujuan pernikahan dapat tercapai sesuai tujuan dan harapan.
1 Lihat QS. An-Najm/53: 45: ىَثنُ ْلْا َو  َرَكَّذلا ِنْيَج ْو َّزلا َقَلَخ ُهَّنَأ َو dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita
Disebutkan  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia  bahwa  tujuan  terselenggaranya perkawinan yakni terwujudnya kehidupan rumah tangga yang s akînah , mawaddah dan rahmah . Secara sederhana kata tersebut sering diartikan dengan ketenangan/ketentraman, cinta kasih, dan sayang. 2 Menilik ayat di atas, ketiga hal ini bisa jadi merupakan tahapan dalam proses membangun rumah  tangga,  yakni  diawali  dengan sakînah ,  kemudian  ditambah  dengan mawaddah ,  dan  terakhir bergabunglah rahmah . Sakînah ada dalam keseluruhan proses berumah tangga dari awal hingga akhir yang kemudian Allah menjadikan mawaddah dan rahmah sebagai kelanjutan dari sakinah tersebut yang telah ada dari awal. Ini mengindikasikan bahwa syarat utama utuhnya keluarga adalah sakinah . Bisa jadi sepasang suami isteri telah menjalin ikatan pernikahan dan telah melalui proses sakînah , kemudian Allah menganugerahkan kepada mereka mawaddah/rahmah , namun ketika proses sakînah berhenti atau hilang maka mawaddah/rahmah menjadi tidak berarti dan kemudian bisa juga hilang dan hancurlah rumah tangga tersebut.
Dalam kontruksi wacana hukum Islam masih terungkap bahwa pernikahan sering difahami sebagai akad yang digunakan untuk mengatur pemanfaatan suami atas tubuh isterinya. Implikasinya adalah  dominasi  laki-laki  sebagai  suami  dalam  relasi  suami  isteri  dalam  rumah  tangga  dan  seolah perempuan  sebagai  isteri  adalah  orang  nomor  dua.  Imbasnya  adalah  istri  harus  mengikuti  segala kehendak suami. Hal ini bisa jadi karena adanya pemahaman bahwa nikah adalah akad kepemilikan suami  atas  istri.  Seolah  bahwa  ketika  perempuan  menerima  lamaran  laki-laki  idaman  yang  siap menjadikanya istri adalah penyerahan diri dan melepaskan hak-hak yang dimiliki sebagai pribadi yang berbeda dengan calon suami. Padahal seharusnya masing-masing tetap mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan kodrat dan kelebihannya.

## Memahami Makna Pernikahan
Nikah  bisa  dipahami  sebagai  akad  kepemilikan  ( tamlik ),  yakni  bahwa  dengan  pernikahan seorang suami telah melakukan “ kontrak pembelian ” perangkat seks ( budh ’ u ) dari pihak perempuan yang dinikahinya. Dalam konsep pernikahan seperti ini pihak laki-laki adalah pemilik dan sekaligus penguasa perangkat seks yang ada pada tubuh isteri, sekaligus pemilik anak yang dihasilkannya. Oleh sebab  itu,  kapan,  di  mana  dan  bagaimana  hubungan  seks  dilakukan,  sepenuhnya  tergantung  pada pihak suami, dan isteri tidak mempunyai pilihan lain kecuali melayani. Dalam hal kepemilikan, ulama fikih membagi hak milik dalam tiga macam, yakni:
1. Milku  al  raqabah yakni  memiliki  sesuatu  benda  serta  keseluruhannya  umpama  dengan  jalan membeli atau warisan. Benda yang dimiliki ini dapat dijual atau digadai oleh sang pemilik.
2. Milku  al  manf` ’ ah yakni  hak  yang  memiliki  kemanfaatan  sesuatu  benda  umpama  dengan  jalan menyewa. Si pemilik manfaat dapat pula menyewakan kepada orang lain atau meminjamkannya.
3. Milku  al  intif â’ yakni  hak  memiliki  penggunaan  (pemakaian)  sesuatu  benda.  Si  pemilik penggunaan/pemakai tidak berhak selain ia mempergunakan untuk dirinya sendiri. Akad nikah adalah akad untuk memiliki intif â’ terhadap wanita yang telah menjadi isteri. Hak kepemilikan ini memberikan konsekuensi sebagai  berikut:
1. Si suami mempunyai hak monopoli dalam memiliki kenikmatan terhadap isterinya, karena selain suaminya haram ikut serta merasakan kenikmatan itu.
2. Si isteri tidak terikat dengan suami, karena ia mempunyai hak untuk dapat melepaskan diri dari suaminya.
3. Kemaluan si isteri adalah hak miliknya selaku pemilik raqabah dan manfa ’ ah , karena jika terjadi kekeliruan umpama dia disetubuhi oleh laki-laki lain yang menyangka bahwa ia adalah isterinya, maka wajib atas laki-laki tersebut membayar mahar mitsil kepada isteri bukan kepada suaminya.
4. Si Suami tidak berkewajiban menyetubuhi isterinya, tetapi si isteri berkewajiban menyerahkan kemaluannya sewaktu diminta oleh suaminya. 3
2 Terdapat dalam QS. al-A`râf /7: 189dan QS al-Rûm /30: 21
3 Ibrahim Hosen, Fikih Perbandingan dalam Masalah Nikah-Thalaq-Rujuk dan Hukum Kewarisan (Jakarta: Balai Penerbitan dan Perpustakaan Islam Yayasan Ihyâ `Ulûmuddîn Indonesia, 1971) Jilid I, h. 66.
Sementara  itu,  pandangan  kedua,  yang  disampaikan  oleh  sebagian  mazhab  Syâfi ’î 4 berpendapat  bahwa  pernikahan  bukanlah  akad  tamlik,  melainkan  hanya  akad  ibahah  (akad  untuk membolehkan sesuatu dalam hal ini alat seks yang semula dilarang). Artinya, dengan perkawinan itu alat seks perempuan tetap milik perempuan yang dinikahi, hanya saja kini alat itu sudah menjadi halal untuk dinikmati oleh seseorang yang menjadi suaminya. Dengan definisi ini, kapan hubungan seks dilaksanakan, dengan cara bagaimana, bukan semata-mata urusan satu pihak, yakni suami, melainkan urusan mempelai berdua, suami-isteri, baik waktu maupun caranya. ” 5 Bahkan menurut golongan ini si  isteri  berhak  menuntut  persetubuhan  dari  suaminya  dan  si  suami  berkewajiban  memenuhinya sebagaimana suami berhak menuntut persetubuhan dari isterinya. 6 Memaknai konsep pernikahan sebagai ` aqd al ibâhah , kebolehan hubungan suami isteri, lebih sesuai  dengan  tujuan  pensyari ’ atan  hukum  Islam,  yaitu  kemaslahatan  umat.  Dengan  makna  ini kesetaraan  suami  isteri  dalam  rumah  tangga,  khususnya  dalam  relasi  seksual,  lebih  mungkin diwujudkan.  Karena  suami  maupun  isteri    punya  hak  yang  sama  untuk  dipenuhi  kebutuhan seksualnya,  menikmati  hubungan  seksual,  menentukan  kapan  dan  bagaimana  hubungan  seksual dilakukan, merencanakan  kapan dan berapa akan punya anak.
Dalam  memahami  pernikahan  ini  ada  proses  yang  bisa    dilihat  dan  dibandingkan  dalam beberapa literatur tentang pemakaian kata ( term ) dalam pendefinisian pernikahan. Kebanyakan ulama dalam mendefinisikan permikahan menggunakan kata ‘ nikah ’, dengan ungkapan Bab al-Nikâh atau Fashl al-Nikâh yang dalam kitab-kitab fikih- kemudian menjelaskan tentang pengertiannya ( ta`rîf ). Hal ini bisa kita jumpai misalnya dalam al-Fiqh `ala al-Madzâhib al-Arba`ah, Fath al- Mu’în, Hasyiyatân, dan juga Bidâyah  al-Mujtahid. Sedangkan pada  tafsir  adalah  seperti  tafsir al-Marâghî , Ibnu  Katsîr ,  dan al- Manâr .
Hal yang berbeda dapat kita temui dalam Fiqh al-Sunnah karya Sayd Sâbiq, al-Fiqh al- Islâmî wa `Adillatuh karya Wahbah al-Zuhailî, dan juga bukunya Abu Zahrah yang berjudul `A qd al- Zawwâj wa Atsâruhû , yakni dengan menggunakan ungkapan ‘ zawâj’ . ‘Nikah’ bermakna al-dhamm, al- wath’u, dan al- ‘aqdu yakni ‘penyatuan’, ‘persenggamaan’ dan ‘akad’, sedangkan ‘zawâj’ berarti ‘keberpasangan’.
Ada kesan atau image yang berbeda ketika memberikan sematan kata pernikahan (dalam bahasa Indonesia)  dengan ‘ nikâh’ atau ‘ zawaj’ sebelum kemudian berbagai rentetan lainnya dalam  memahami  hakikat  pernikahan  yang  bertumpu  pada  penggunaan  pilihan  kata  dalam pendefinisiannya.  Secara  teks  bahasa,  juga  bisa  dilihat  adanya  perbedaan  yang  signifikan  antara pemaknaan pernikahan dengan menggunakan kata ‘ nikâh’ dan menggunakan kata ’zawâj ’. Pernikahan digambarkan sebagai mitsaqan ghalidza 7 sebuah ikatan atau perjanjian yang sangat kuat. Ikatan atau perjanjian ini tentu saja antara laki-laki dan perempuan dan bukan yang lainnya. Sebagaimana  sudah  disinggung  sebelumnya  bahwa  berpasangan  dalam  Islam  harus  laki-laki  dan perempuan.
Karena  itu,  pernikahan  bukanlah  aturan  agama  yang  dituntunkan  sambil  lalu  saja, 8 tetapi dipersiapkan dengan amat sempurna oleh Allah SWT dalam konteks kemanusiaan di muka bumi, dan kemanusiaan ini tak mungkin dapat ditegakkan kecuali oleh mereka berdua. 9 Oleh sebab itu, menurut Jeanne Becher seksualitas diteguhkan keberadaannya dalam Islam, karena penciptaan manusia sebagai makhluk  seksual  selain  sebagai  makhluk  yang  berbeda  jenis  kelaminnya,  diyakini  juga  merupakan
4 Lihat Abd al-Rahmân al-Jazîrî, al-Fiqh `ala al-Madzâhib al-Arba`ah (Bairût: Dar al-Fikr, 1990) Jilid 4 h. 2-3.
5 Masdar F. Mas’udi, Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan, Dialog Fikih Pemberdayaan (Bandung: Mizan, 1997), h. 108 6 Ibrahim Hosen, Fikih Perbandingan ..., Jilid I, h. 66.
7 M itsaqan ghalidza dalam Al-Qur ’ an seperti pada Surat an-Nisa ’ ayat 21:
اظيلغ اقاثيم مكنم نذخأو ضعب لىإ مكضعب ىضفأ دقو هنوذختأ فيكو
At-Thabari memberikan makna dengan ikatan yang dikuatkan dengan sangat dan sungguh-sungguh bahwa mereka akan melaksanakan apa yang diperintahkan Allah SWT. dan menjauhi apa yang dilarang-Nya. Tafsir at-Thabari, Juz 4 h. 348.
8 ‘ Abd al-Rahim ‘ Umran, Islam & KB (Jakarta: Penerbit Lentera, 1992) h. 16.
9 Muhammad Rasyid Ridha, Panggilan Islam Terhadap Wanita (Bandung: Penerbit Pustaka, 1994) h. 3.
bagian integral rencana Allah bagi umat manusia. Bahwa Islam tidak melihat seksualitas sebagai lawan spiritualitas, tetapi menjelaskannya sebagai tanda belas kasihan dan rahmat Allah bagi kemanusiaan. 10 Pernikahan  pada  dasarnya  bukanlah  persatuan  antara  dua  orang  secara  fisik  belaka  atau bahkan  secara  lebih  sederhana  hanya  bertujuan  untuk  sah  atau  halalnya  hubungan  badan  antara sepasang  manusia  secara  agama  dan  sosial.  Namun  lebih  dari  itu  pernikahan  bertujuan  untuk meletakkan sendi-sendi yang sangat mandasar bagi peradaban manusia, yakni keluarga dalam lingkup yang paling kecil dengan beranggotakan suami dan isteri, kemudian berkembang menjadi keluarga besar dengan adanya anak dan terbentuklah masyarakat.
Keluarga  dalam  hal  ini  merupakan  sesuatu  yang  sangat  penting.  Penting  dalam  artian terjaminnya  pertanggungjawaban  bersama  (sosial)  yang  dimulai  dari    keluarga  dengan  berbagai konsekuensi di dalamnya yang terkait langsung maupun tidak langsung terhadap tertibnya tatanan masyarakat dalam mencapai kebahagiaan bersama. 11 Karena itu,  Rasyid Ridha menjelaskan bahwa ada tiga unsur yang bisa ditarik kesimpulan dari firman Allah SWT dalam Surah Ar-Rum ayat 21 tentang  keberlangsungan  keluarga  yakni  ikatan  yang  disepakati  oleh  seorang  laki-laki  dan  seorang perempuan. Ketiga unsur ini merupakan sumber kebahagiaan umat manusia yang paling tinggi, yakni:
1. Ketentraman jiwa suami isteri. Kalimat ini merupakan ungkapan yang mengandung pengertian adanya perasaan rindu, kenikmatan, dan cinta kasih yang diperoleh masing-masing pihak seiring dengan  pertemuan  dan  pergaulan  mereka  berdua,  sehingga  makin  sempurnalah  kemanusiaan mereka dengan hadirnya manusia lain melalui mereka berdua.
2. Rasa  cinta  kasih  yang  lahir  melalui  pergaulan  dan  tolong  menolong.  Unsur  ini  menjadi  milik bersama pasangan suami isteri dan keluarga mereka.
3. Kasih  sayang  yang  tak  mungkin  sempurna  tanpa  adanya  naluri  keibuan  dan  kebapakan  yang melimpahkan kasih sayang kepada putera-puteranya. 12
Lebih jauh dapat dijelaskan bahwa hukum pernikahan adalah hukum yang paling penting dan paling jauh jangkauannya dibandingkan dengan hukum-hukum sosial lainnya. 13 Abdul Muchith Muzadi  mengatakan  bahwa tidak  ada  ikatan  di  antara  dua  orang  manusia  di  dalam  segala  macam kelompok atau ikatan apapun di dunia ini yang lebih berat daripada akad nikah. 14 Sasaran pertama Hukum Perkawinan Islam adalah pemeliharaan moralitas. Sasaran kedua adalah mendasari hubungan perkawinan antara dua orang yang berjenis kelamin berbeda dengan cinta dan kasih sayang supaya, dengan usaha yang timbal balik, keduanya dapat mengutamakan maksud yang hendak dicapai oleh peradaban  dan  kebudayaan  manusia  lewat  perkawinan.  Cinta  dan  kasih  sayang  tidak  hanya memungkinkan pasangan tersebut membentuk kehidupan keluarga yang damai dan bahagia, tetapi juga memberi mereka kekuatan yang dibutuhkan untuk mengutamakan nilai-nilai kebudayaan yang lebih tinggi. Al-Qur ’ an telah menerangkan sasaran ini bahwa, pandangan Islam, konsep perkawinan itu  merupakan  konsep  cinta  dan  kasih  sayang.  Pasangan  tersebut  telah  diciptakan  supaya  mereka menikmati kedamaian dalam kebersamaan.

## Penyatuan Kembali Hakekat Kemanusiaan
Allah  menciptakan  manusia  dari nafs yang  satu.  Kemudian  dari  nafs  itulah  diciptakan pasangannya. Dengan terjadinya ikatan pernikahan, maka terjadi penyatuan kembali nafs yang sudah berserakan. Hal ini seagaimana digambarkan dalam Al- Qur’an yang artinya:
Dialah Yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan daripadanya Dia menciptakan isterinya, agar dia merasa  senang  kepadanya.  Maka  setelah  dicampurinya,  isterinya  itu  mengandung  kandungan  yang  ringan,  dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami isteri) bermohon
10 Jeanne  Becher, Perempuan,  Agama  dan  Seksualitas;  Studi  Tentang  Pengaruh  Berbagai  Agama  Terhadap Perempuan, (penerjemah: Indriyani Bona) (Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 2001) h. 133-134.
11 Helmi  Karim, Kedewasaan  untuk  Menikah dalam  Chuzaimah  T.  Yanggo  &  A.  Hafiz  Anshary  AZ (Editor), Problematika Hukum Islam Kontemporer (Jakarta, Pustaka Firdaus kerjasama dengan LSIK Jakarta, 1996) h. 63.
12 Muhammad Rasyid Ridha, Panggilan Islam … , h. 20-22.
13 Abul  A ’ la  al-Maududi  dan  Fazl  Ahmed, Pedoman  Perkawinan  dalam  Islam, penerjemah  Alwiyah ,
(Jakarta: Darul Ulum Press, 1987) h. 2.
14 Adbul Muchith Muzadi, Fikih Perempuan Praktis (Surabaya: Khalista, 2005) h. 76.
kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang sempurna, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur". (QS Al- A’raf /7: 189). 15
Dalam memahami ayat ini Syafiq Hasyim mengulas bahwa pernikahan adalah penyatuan kembali pada  bentuk  asal  kemanusiaan  yang  paling  hakiki,  yakni nafsin  wahidah (diri  yang  satu).  Dengan demikian pernikahan pada hakikatnya adalah reunifikasi antara laki-laki dan perempuan pada tingkat praktis,  setelah  didahului  reunifikasi  pada  tingkat  hakikat,  yaitu  kesamaan  asal-usul  kejadian  umat manusia dari diri yang satu. Karena itu, di dalam penyatuan tersebut seharusnya tidak diperhitungkan lagi kepentingan masing-masing belaka tetapi harus saling menganggap dirinya sebagai unsur perekat dan penyatu, tidak ada perbedaan, subordinasi, apalagi kepemilikan mutlak. Dengan demikian, konsep pernikahan dipahami sebagai penghargaan atas harkat dan martabat kemanusiaan. Isteri milik suami demikian juga sebaliknya suami milik isteri. 16 Gambaran lain tentang kebersatuan ini juga termaktub dalam Al- Qur’an Surah Al-Baqarah/2 ayat  187  yang  artinya: mereka  itu  adalah  pakaian  bagimu,  dan  kamu  pun  adalah  pakaian  bagi  mereka. Berpasang-pasangan dalam pengertian yang lebih dalam adalah melampaui aspek materi dan menuju aspek rohani, karena kasih ( mawaddah ) dan sayang ( rahmah ) merupakan unsur akhlak dan rohaniah yang menggambarkan perpaduan spiritual antara dua orang, sehingga menjadikan keadaan berpasang- pasangan sebagai suatu proses kesatuan fisik dan rohani dan sebagai bentuk kelekatan yang mendekati kesatuan. 17 Hal inilah yang digambarkan bahwa isteri adalah pakaian suami dan suami adalah pakaian isterinya.
Jeanne Becher memberikan catatan bahwa dalam konteks penciptaan manusia Al- Qur’an menjelaskan  laki-laki  dan  perempuan  sebagai zauj atau ‘teman’ masing-masing.  Istilah “ zauj ” umumnya digunakan untuk mengacu pada satu pasangan. Kedua bagian tidak hanya diperlukan untuk melengkapi suatu pasangan tetapi juga fungsi masing-masing yang sepatutnya memerlukan kehadiran yang  lain.  Karenanya  laki-laki  dan  perempuan  saling  berhubungan secara  ontologis,  tidak  sekedar sosiologis. Bahwa pembedaan seksual antara laki-laki dan perempuan dimaksudkan oleh Allah untuk menciptakan kedekatan, bukan perlawanan di antara mereka. 18 Hal ini sejalan dengan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW, “ al- mar’atu syaqa’iqu al-rijal ”, ‘perempuan adalah saudara kembar laki- laki.’
Maka  sudah  sepatutnya,  apabila  hukum  Islam  menekankan  kesesuaian  ( kufu )  dalam pernikahan. Dalam tataran subtanstif se-kufu adalah sama dalam kemanusiaan, bahwa sebagaimana telah  disebutkan  inti  dari  berpasangannya  manusia  adalah  untuk  konteks  pemanusiaannya  yakni menghargai asal muasal yang satu, bahwa manusia baik laki-laki maupun perempuan adalah sama.
Kesamaan dalam hal mendasar ini bisa dalam beberapa aspek, sebagaimana Ahmad Fudhaili memaparkan, mencakup:
1. Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba Allah SWT.
2. Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai khalifah Allah SWT.di muka bumi.
3. Laki-laki dan perempuan sama-sama menerima perjanjian primordial dengan Allah SWT. ketika masih di dalam kandungan, yakni ikrar akan ketuhanan yang sama.
4. Adam dan Hawa terlibat secara aktif dalam drama kosmis yakni penyebutan keduanya atau kata ganti keduanya dalam ayat-ayat yang terkait.
5. Laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai potensi untuk berprestasi. Prestasi di sini tentu sangat luas baik spiritual maupun non-spiritual. 19
15 Teks lengkap ayat sbb:
َوُه يِذَّلا مُكَقَلَخ نِِّم سْفَّن ةَد ِحا َو َلَعَج َو اَهْنِم اَهَج ْو َز َنُكْسَيِل اَهْيَلِإ ۖ اَّمَلَف اَهاَّشَغَت ْتَلَمَح ًلْمَح اًفيِفَخ ْت َّرَمَف ِهِب ۖ اَّمَلَف تَلَقْثَأ ا َوَعَّد ََّاللّ اَمُهَّب َر ْنِئَل اَنَتْيَتآ اًحِلاَص َّنَنوُكَنَّل َنِم َني ِرِكاَّشلا 16 Syafiq  Hasyim, Hal-hal  yang  Tak  Terpikirkan  Tentang  Isu-isu  Keperempuanan  dalam  Islam (Bandung: Penerbit Mizan, 2001) h. 152-153.
17 Sayid Muhammad Husain Fadhlullah, Dunia Wanita dalam Islam , (Jakarta: Penerbit Lentera, 2000) h.
203.
18 Jeanne Becher, Perempuan, Agama dan Seksualitas ..., h. 134-135. Lihat Amina Wadud Muhsin, Wanita di dalam Al-Qur ’ an , (Bandung: Penerbit Pustaka, 1994) h. 26-30. 19 Ahmad Fudhaili, Perempuan di Lembaran Suci, Kritik atas Hadis-hadis Sahih (Yogyakarta: Pilar Media, 2005) h. 130-139. Penjelasan serupa tentang aspek-aspek kesetaraan ini bisa dilihat juga dalam Nurjannah Ismail , Perempuan dalam Pasungan; Bias Laki-laki dalam Penafsiran (Yogyakarta: LkiS, 2003) h. 285-295.
Pandangan dalam hal substansi inilah yang mesti di kedepankan terlebih dahulu, sebagaimana Al- Qur’an dan Hadis juga mengajarkan bahwa tidak ada yang lebih mulia di antara anak cucu adam selain dalam hal ketakwaannya.
Namun  dalam  tataran  praktik,  meminjam  istilah  Syafiq  Hasyim  yang  mengatakan  bahwa pernikahan pada hakikatnya adalah reunifikasi antara laki-laki dan perempuan pada tingkat praktik, tentu harus dilihat berbagai latar sosial, ekonomi dan budaya dari masing-masing pasangan. Dan di sinilah kemudian pentingnya melihat dan mempertimbangkan adat istiadat dan kebiasaan masyarakat bersangkutan terkait dengan pernikahan. Para ulama fikih juga mengakui keberadaan adat istiadat ( al- ‘urf ) sebagai salah satu rujukan hukum.
Terkait langsung dengan hal ini, Islam memberikan ketentuan tentang kufu sebagai syarat sah dan sebuah keniscayaan dalam sebuah pernikahan. 20 Perkawinan di antara pasangan-pasangan yang tidak kufu tidak disetujui. 21 Bila seorang laki-laki dan seorang wanita berasal dari keluarga-keluarga yang mempunyai pandangan yang saling berkesesuaian, atau yang hampir sama dalam hal moralitas, agama, kelakuan sosial dan cara-cara mengatur rumah tangga dalam keadaan sehari-harinya, maka mereka itulah yang selayaknya bisa mengembangkan ikatan cinta dan kasih sayang. 22
Hukum hanya dibebankan kepada seseorang yang telah mukallaf. Sebagai sebuah transaksi yang sangat penting dalam kehidupan seseorang, perkawinan mesti dilaksanakan oleh calon pasangan yang sama-sama telah mukallaf dan berdasarkan pilihan bebasnya. Memang benar, ada ajaran Nabi Muhammad saw bahwa persetujuan seorang wanita perlu diminta, bila ia akan kawin dengan seorang laki-laki.  Dan,  tak  seorang  pun  berhak  melaksanakan  perkawinannya  tanpa  persetujuannya. 23 Al- Qur’an menetapkan  bahwa  penanggung  jawab  seorang  wanita  harus  mengetahui  (menyetujui) perkawinan wanita tersebut. Perintah ini, seperti yang dikemukakan oleh Rasulullah saw dan telah pula dipraktekkan oleh beliau, menjelaskan kepada kita bahwa wanita juga harus dimintai persetujuan dalam memutuskan kejadian penting dalam hidupnya itu. 24
Secara  eksklusif,  pernikahan  adalah  hak  dari  masing-masing  pasangan  untuk menentukan jalan hidupnya bersama. Satu sisi laki-laki atau perempuan adalah mewakili diri mereka sendiri untuk menentukan keberlangsungan hubungan di antara mereka dalam ikatan perkawinan. Dan pada intinya pula, keputusan akhir untuk memutuskan pun ada pada diri masing-masing mereka berdua. Meskipun tidak  bisa  dipungkiri  bahwa  dalam  diri  mereka  telah  lekat  berbagai  atribut  sosio-kultural  yang berkenaan dengan keluarga dan masyarakat yang dia hidup di dalamnya. Sehingga tidak heran bila dikatakan  bahwa  pernikahan  antara  pasangan  laki-laki  dan  perempuan  secara  individu  juga mengakibatkan pernikahan antar keluarga, antar suku atau kabilah, antar masyarakat dan juga bisa jadi antar negara, karena atribut sosio-kultural tersebut.
Memperjelas pola relasi ini, ungkapan yang diuraikan oleh Saparinah Sadli:
...Perkawinan  merupakan  suatu  penyatuan  dari  dua  pribadi  yang  masing-masing mempunyai  sejarahnya  tersendiri.  Suatu  perkawinan  dengan  demikian  merupakan  asal  mula perpaduan  dua  pola  budaya  yan  dibawa  dan  diteruskan  oleh  masing-masing  pribadi,  dan bersumber  dari  dua  keluarga  -asal  mereka.  Pola  budaya  masing-masing  keluarga  sebaliknya merupakan hasil interaksi (hubungan) keluarga tersebut dengan pola budaya yang berlaku umum dan berlaku bagi setiap keluarga di lingkungan sosio-budaya tersebut. Namun demikian setiap lingkungan  keluarga  akan  selalu  merupakan  lingkungan  yang  khas  bagi  anggota  keluarganya, karena setiap keluarga akan selalu merupakan pengalaman berkeluarga yang tidak pernah persis sama dengan setiap keluarga lain. ... dua pribadi yang memasuki jenjang perkawinan akan selalu
20 Ra ’ d Kamil al-Hayali, Memecahkan Perselisihan … , h. 21-22. 21 Jumhur ulama fikih mengatakan bahwa kafa ’ ah adalah hal pihak perempuan dan wali,  apabila dalam akad nikah terdapat ketidakse- kufu -an secara nyata dan wali tidak menghendakinya, maka akad bisa batal. Tapi menurut pendapat lainnya wali bisa memilih melanjutkan akad atau membatalkannya. Lihat Muhammad Abu Zahra, Muhadharat fi aqdi al-Zawaj wa Atsaruhu , (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1981) h. 197. 22 Abul A ’ la al-Maududi dan Fazl Ahmed, Pedoman ..., h. 16 23 Abul A ’ la al-Maududi dan Fazl Ahmed, Pedoman ..., h. 68 24 Abul A ’ la al-Maududi dan Fazl Ahmed, Pedoman ..., h.79
membawa  serta  dalam  dirinya  berbagai  kebiasaan,  nilai  maupun  keyakinannya  masing-masing yang sekaligus merupakan dasar dalam memulai kehidupan perkawinannya. 25
Dengan kesadaran personal individual kuat dan dengan berbekal sosio-kultural yang melekat, pada ujungnya memberikan kesempatan bagi masing-masing pihak (laki-laki dan perempuan) untuk memasang ‘bandrol’ standar dan daya tawar masing-masing sebelum terlaksananya ikatan perkawinan. Hal ini penting untuk dilakukan, karena akan berpengaruh besar terhadap keberlangsungan keluarga yang akan mereka bentuk dan bukan hanya keberlagsungannya, akan tetapi pola iteraksi dan relasi yang ada di dalamnya, memungkinkan terwujudnya tujuan-tujuan luhur perkawinan dan juga sebagai pembebasan teologis bagi keduanya dalam pola interaksi dan relasi itu. Tujuan-tujuan luhur itu adalah memanusiakan mereka dalam tataran kesederajatan di hadapan Allah SWT. Secara seimbang untuk terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah , serta menjadi ikatan yang sangat kuat dan kokoh ( mitsaqan ghalidza ). Di sini kemudian relevansi dan urgensi hakikat pernikahan yang di dalamnya ada kesetaraan ( kufu ) penting untuk dikedepankan sebagai modal dasar dalam pembentukan keluarga.

## Kesetaraan Dalam Pembatalan Ikatan
Jika  perkawinan  dirasakan  telah  diyakini  jauh  dari  tujuan  perkawinan,  maka  baik  suami maupun isteri sama-sama mempunyai hak untuk membatalkan ikatan pernikahan. Ada beberapa jalan yang  bisa  ditempuh  untuk  mengakhiri  pernikahan.  Pertama,  perceraian,  yaitu  pemutusan  ikatan pernikahan yang didasarkan pada keinginan atau inisiatif suami.
Cara kedua adalah khulu ’ , yaitu perceraian yang diminta oleh isteri. Ayat-ayat berikut: An- Nisa ’ /4:  24, 26 Al-Baqarah/2:  237, 27 menunjukan  bahwa  maskawin  adalah  sebagai  balasan  dari kenikmatan yang telah diterimanya dalam bentuk hubungan seksual. Maka, maskawin harus diberikan setelah hubungan yang pertama dan tidak boleh dibatalkan. Tentu saja, isteri, dengan kemauannya sendiri, boleh menghapuskan sebagian atau keseluruhannya. Ia boleh juga menyerahkannya kembali bila  ia  ingin  menginginkan Khulu ’ . 28 Perintah  Syari ’ ah,  dalam  hal  ini,  mempunyai  dua  aspek-aspek moral dan aspek legal. Aspek moral Khulu ’ , seperti juga aspek moral perceraian, yaitu bahwa Khulu ’ harus  dilakukan  sebagai  usaha  terakhir  dan  bukan  untuk  peredaan  nafsu  badani.  Khulu ’ dan perceraian tidak boleh dipermainkan. Hal ini telah ditekankan dengan kuat oleh Nabi Muhammad saw: “ Allah tidak menyukai laki-laki yang rakus akan seks dan perempuan-perempuan yang rakus akan seks. Allah mengutuk laki-laki yang rakus akan seks, yang menceraikan isterinya. ” Cara  ketiga  adalah  keputusan  pengadilan.  Bila  isteri  menawarkan  untuk  membayar kebebasannya dari ikatan perkawinan dan suami menolaknya, ia berhak untuk mengadukannya ke pengadilan. 29
Dalam  hal  penggunaan  kekuasaan  untuk  menceraikan  wanita  itu,  pengadilan  lebih  baik mengatakan  kepada  wanita  itu  untuk  menggunakan  haknya  sendiri  untuk  bercerai  d a ri  suaminya. Contoh yang terkenal dalam kasus ini adalah kasus Barirah. Jawaban Nabi kepadanya, “Kau adalah tuan dari dirimu sendiri. Kalau kau suka, kau boleh tetap dengan suamimu atau, bila kau tak suka, kau boleh berpisah darinya. 30 “Kamu tidak akan dibebaskan, kalau kamu tidak menerima keputusan dua
25 Saparinah Sadli, Psikologi  Perkawinan dalam Membina Keluarga Bahagia (Jakarta: Pustaka Antara, 1996) h.107.
26 dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
27 Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum  kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara  kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat segala apa yang kamu kerjakan.
28 Abul A ’ la al-Maududi dan Fazl Ahmed, Pedoman ..., h. 69. 29 Abul A ’ la al-Maududi dan Fazl Ahmed, Pedoman ..., h. 43.
30 Abul A ’ la al-Maududi dan Fazl Ahmed, Pedoman ..., h. 103.
orang pemisah yang telah dipilih isterimu”. Bila Ali, sebagai hakim, dapat memenjarakan suami karena tidak mengindahkan keputusan dua orang pemisah, ia tentu saja sudah memenjarakannya bila orang itu mengabaikan keputusannya. 31
Ada lagi bentuk perceraian yang memihak kepada wanita, yang disebut dengan talak tafwid. Talak  ini  melindungi  hak-hak  wanita.  Talak  tafwid  adalah  pendelegasian  kuasa  untuk  perceraian, artinya  pemberian  hak  cerai  kepada  isteri.  Isteri  dapat  menetapkannya  sebagai  salah  satu  syarat perkawinan. Hak mendelegasikan perceraian ini, menurut Ali Assghar Engineer sangat berguna bagi wanita  (sebagai  isteri).  Jika  suami  beristeri  lagi,  misalnya,  tanpa  persetujuannya  atau  jika  suami mengabaikan  atau  meninggalkan  atau  melanggar  salah  satu  syarat  yang  ditetapkan  pada  saat perkawinan. 32
Konsepsi-konsepsi yang demikian, sebagaimana telah diuraikan di atas, menegaskan bahwa ada relasi seimbang antara suami dan isteri antara laki-laki dan perempuan dalam pernikahan. Bahwa pada  dasarnya  semestinya  ikatan  pernikahan  dilandaskan  pada  kesepakatan  dan  kesepahaman bersama. Pernikahan merupakan komitmen dan juga kontrak teologis dan sosial-budaya bagi kedua belah pihak, bukan diminasi satu pihak atas lainnya.

## Kesetaraan Dalam Relasi Seksual
Ada jeda antara realitas dan idealitas yang mesti dituju oleh manusia dalam kehidupan ini. Bahwa antara teks dan konteks tidak jarang muncul jarak yang sangat jauh dari harapan. Di samping itu  terkadang  pemaknaan  terhadap  teks  mengalami  distorsi  dari  idealitas  yang  sesungguhnya dimaksudkan. Hal ini tidak terkecuali dalam memberikan pemaknaan dan pemahaman terhadap al- Qur ’ an (baca: ajaran Islam). Banyak faktor yang memungkinkan terjadinya kondisi demikian, baik dari diri  intepretator  atau  ulama  yang  bersangkutan  atau  juga  faktor  lingkungan  dan  masa  yang mempengaruhi hasil atau kesimpulan dari suatu pemahaman terhadap teks al-Qur ’ an (ajaran Islam). Termasuk  dalam  lingkup  ini  adalah  pemahaman  tentang  hak  seksual  dalam  pola  relasi  hubungan seksual suami isteri.
Realitas yang berkembang adalah bahwa relasi seksual banyak didominasi oleh laki-laki (sebut suami)  yang  seolah-olah  menjadi  subyek  dan  tidak  jarang  menjadikan  perempuan  (isteri)  sebagai obyeknya.  Hal  ini  terjadi  karena  masih  banyak  perempuan  yang  akses  terhadap  pengetahuan  dan wawasan  tentang  relasi  suami  isteri  sangat  kurang,  secara  ekonomi  tidak  mandiri,  pemahaman terhadap penafsiran keagamaan pas-pasan bahkan kesadaran akan hak-haknya masih sangat rendah. Selain itu budaya patriakhi sangat memengaruhi pola pikir masyarakat perempuan yang terlena dengan selogan konco wingking (teman belakang) atau suwargo nunut-neroko katut (masuk surga ikutan-masuk neraka  terbawa)  dan  bukan  pasangan  yang  setara  dengan  menjalankan  peran  dan  fungsi  masing- masing.
Al-Qur ’ an memandang seks sebagai sarana Tuhan untuk menciptakan hubungan antara laki- laki dan perempuan yang dicirikan oleh kebersamaan, kedamaian, cinta, dan kasih sayang. 33 Hubungan seksual  antara  suami-isteri  merupakan  hak  dan  kewajiban.  Keduanya  harus  saling  merasakan kenikmatannya, bahkan Rasulullah SAW. dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Mâjah melarang  keras seorang  suami  untuk  melakukan  ` azl (coitus  interruptus) tanpa  izin  isteri.  Hubungan seksual  bagi  suami  atau  isteri  adalah  hak  sehingga  merupakan  kenikmatan  baginya,  sekaligus  juga merupakan kewajiban, yaitu melayani dan menyenangkan. 34
Relasi seksual suami isteri adalah relasi kemitraan dan bukan kekuasaan, dalam arti  sebagai hak  perempuan  dan  juga  hak  laki-laki.  Seorang  isteri  dapat  menuntut  kenikmatan  seksual  dari suaminya, seperti sebaliknya. 35 Jadi, tidak benar anggapan bahwa hanya suami yang berhak menikmati
31 Abul A ’ la al-Maududi dan Fazl Ahmed, Pedoman ..., h. 5 32 A.A. Engineer, Hak-hak Perempuan dalam Islam . Terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf (Jakarta: LSPPA, 1994) h. 199-200
33 Asma Barlas, Cara Quran Membebaskan Perempuan , penerjemah R. Cecep Lukman Yasin (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2005), h. 269.
34 Zaitunah Subhan, Tafsir Kebencian ... , h. 146.
35 Husein  Muhammad, Hak  Reproduksi  Perempuan  Menurut  Islam ,  Makalah  Pelatihan  Untuk  Pelatih dalam Program Penguatan Hak-Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan di Kalangan Masyarakat Islam P3M, di Yogjakarta pada bulan Agustus 1995, h. xxxiii
hubungan seks, sementara isteri tidak memiliki hak tersebut.
Untuk menjaga kenikmatan dan kebahagiaan hubungan itu, keduanya baik suami atau isteri dituntut untuk bisa bersolek (berdandan). Nabi pernah memarahi seorang pria yang tampak lusuh dan lalai merapikan rambut dan pakaiannya, seraya bersabda: ” Hak isteri adalah agar suami tampak tampan,  seperti  halnya  dia  bagi  suaminya ” .  Sehingga  membuat  mereka  saling  tertarik.  Itu  bukan keharusan bagi sepihak saja; misalnya hanya isteri yang dituntut tampil selalu cantik di hadapan suami, tetapi  juga  sebaliknya.  Keduanya  mempunyai  hak  dan  kewajiban  yang  sama.  Rasulullah  saw. bersabda: ” … sesungguhnya kalian mempunyai hak terhadap isteri-isteri kalian, dan sebaliknya isteri-isteri kalian juga mempunyai hak terhadap kalian... ” . 36
Dikaitkan dengan rumusan hukum Islam yang termaktub di berbagai kitab fikih produk abad pertengahan yang dirumuskan berdasarkan kaca mata laki-laki (patriarkhi), hak seksualitas perempuan nyaris  sama  sekali  ditiadakan.  Dasarnya  adalah  bahwa  hubungan  suami  isteri  memiliki  dimensi ibadah. 37 Namun ibadah harus dilakukan secara ikhlas tanpa keterpaksaan. Karena hubungan seksual bukan  sekedar  hubungan  yang  bersifat  fisik,  maka  nilai  ibadahnya  juga  harus  ditentukan  oleh keikhlasan yang bersifat psikologis. 38 Kalau hubungan seksual bernilai ibadah dan juga memberikan kenikmatan,  maka  seharusnya  kedua  nilai  tersebut  bisa  diperoleh  oleh  kedua  belah  pihak  yang melakukan aktivitas, yaitu suami dan isteri. Sangatlah tidak adil kalau suatu pekerjaan dilaksanakan atas kerjasama antara dua orang dan hasilnya hanya dinikmati oleh sepihak saja, sementara pihak yang satu hanya sebagai perantara atau bahkan harus menderita. Di sini kerelaan kedua belah pihak menjadi faktor penentu tercapainya manfaat aktivitas seksual.
Hasrat seksual dan keinginan untuk bersenggama merupakan dorongan biologis yang alami bagi setiap manusia normal. Karena itu, penyaluran dan pemuasan seksual adalah  bersifat fisiologis dan berlaku pada laki-laki ataupun perempuan. Di dalam konsep Islam hubungan seksual hanya bisa dilakukan  oleh  pasangan  sah  melalui  akad  nikah,  atau  tuan  dengan  hamba  sahayanya.  Supaya menguntungkan dan menyenangkan kedua belah pihak,  harus ada kesepahaman, kebersamaan dan kesetaraan dalam relasi seksual supaya fungsi hubungan seksual bisa tercapai secara maksimal.
Pada pembumian itulah muncul berbagai kerumitan yang terkadang sangat sulit untuk diurai, selayaknya benang kusut yang susah untuk dilacak mana ujung dan pangkalnya. Apakah faktornya adalah budaya yang menyebabkan terjadinya ketimpangan relasi seksual itu, ataukah ketidakpahaman masing-masing  pihak  akan  adanya  realitas  yang  timpang  atau  bagaimana  seharusnya  relasi  itu dibangun, atau pula kepentingan kekuasaan dan berbagai kemungkinan lainnya. Pada kenyatannya ketimpangan itu ada., bahwa dalam banyak masyarakat relasi seksual suami isteri tidak berjalan secara seimbang, sejajar, setara, dan semitra. Dan sudah barang tentu, kenyataan itu memunculkan berbagai kenyataan lainnya yang juga timpang dalam wujud kekerasan terhadap perempuan, munculnya kasus- kasus  kehamilan  yang  tidak  diinginkan,  termarginalkannya  perempuan  secara  sosial,  budaya,  dan ekonomi,  juga  tersingkirnya  perempuan  untuk  turut  ambil  bagian  dalam  menentukan  kebijakan-
36 Imâm al-Tirmîdzî, Sunan Tirmîdzî, hadis nomor 1163, Juz III, h. 467. Teks hadis sbb.:
َلاَق  ِصَوْحَْلْا ِنْب َوٍرْمَع ِنْب َناَمْيَلُس ْنَع ةدقرغ ِنْب بيبش ْنَع َةَدِئاَز ْنَع ْيِفْعَْلْا ِِّيِلَع ُنْب ُْيَْسُُلْا اَنَ ثَّدَح ِل َّلََّْلْا ِِّيِلَع ُنْب ُنَسَْلْا اَنَ ثَّدَح ِْبَأ ِْنَِثَّدَح : َلاَقَ ف ًةَّصِق  ِثْيِدَْلْا ِْفِ َرَكَذَف َظَعَوَو َرَكَذَو ِهْيَلَع  َنَْثَأَو َالله َدِمَحَف   َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُالله ىَّلَص  ِالله ِلْوُسَر َعَم ِعاَدَوْلا َةَّجَح َدِهَش ُهَّنَأ َنْلَعَ ف َّنِإَف ٍةَنِِّيَبُم ٍةَش ِحاَفِب َْيِْتْأضِّي ْنَأ َّلاَإ َكِل َذ َْيَْغ اًئْ يَش َّنُهْ نِم َنْوُكِلَْتَ َسْيَل ْمُكَدْنِع ٌناَوَع َّنثه اََّنَِّإَف اًْيَْخ ِءاَسِِّنلِبِ اْوُصْوَ تْساَو  َلاَأ ْمُكِئاَسِنِلَو اًقَح ْمُكئِاَسِن ىَلَع ْمُكَل َّنِإ  َلاَأ  ًلَّْيِبَس  َّنِهْيَلَع اْوُغْ بَ ت  َلََّف ْمُكَنْعَطَأ ْنِإَف ٍحَِِّبُم َْيَْغ ًبِْرَض َّنُهْوُ بِرْضاَو ِعِجاَضَمْلا ِْفِ َّنُهْوُرُجْهاَف ْنَأ ْمُكْيَلَع َّنُهُّقَحَو  َلاَأ  َنْوُهَرْكَت ْنَمِل ْمُكِتْوُ يُ ب ِْفِ َنَذَْيَ  َلاَو َنْوُهَرْكَت ْنَم ْمُكَشاَرِف َنَئْطَي  َلََّف ْمُكِئاَسِن ىَلَع ْمُكَّق َح اَّمَأَف اًّقَح ْمُكْيَلَع َّنهِمِاَعَطَو َّنَِتَِوْسِك ِْفِ َّنِهْيَلِإ اْوُ نِسُْتُ . ُهُلْوَ ق  َنَْعَمَو ٌحْيِحَص  ٌنَسَح  ٌثْيِدَح اَذَه ىَسْيِع ْوُ بَأ َلاَق ( ْمُكَدْنِع ٌناَوَع ) ْمُكْيَدَي ِْفِ ْىَرْسَأ ِْنِْعَ ي . ِْناَبْلَْلْا ُخْيَّشلا َلاَق : نَسَح 37 Lihat Syu’bah Asa dalam mengartikan QS. 2: 187, dalam Wanita: Di dalam dan di luar fikih, Pesantren, No. 2, vol. VI, 1989, h. 3-16; Abd. Salam Arief, Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual dalam Perspektif Syariah dan KUHP , dalam Pelecehan Seksual , Suparman Marzuki, dkk. (Yogyakarta: FH-UII, 1995), hal. 80.
38 Irwan Abdullah et. All., Islam ..., h. 128.
kebijakan  yang  menyangkut  dirinya  sendiri  dalam  berbagai  aspek,  apalagi  dalam  hal  pengambilan keputusan  dalam  keluarga.  Sehingga  seolah  suami  adalah  segalanya,  sedangkan  istri  hanyalah pelengkapnya.
Islam sudah “ sangat revolusioner ” dalam menguatkan status perempuan bersanding dengan laki-laki.  Perempuan  yang  pada  masa  pra-Islam  (jahiliyah)  hampir  tidak  mempunyai  harga  karena dibunuh sejak kelahirannya atau tidak dihargai sama sekali kemanusiaannya karena tidak mempunyai hak-hak  yang  sewajarnya  bahkan  bisa  ditukar  tambah  dan  diwariskan.  Praktek  tersebut  secara perlahan dimusnahkan dan sedikit demi sedikit semakin eksistensi perempuan dikukuhkan oleh Islam dan  dimulyakan  sebagaimana  seharusnya.  Pada  akhirnya  patut  diyakini  bahwa  idealitas  yang dikehendaki Islam adalah kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan sesuai fungsi masing-masing.
Namun  melihat  perjalanan  sejarah,  revolusi  yang  dilakukan  Islam  terhadap  ketimpangan budaya  jahiliyah  yang  sudah  dirintis  oleh  Nabi  Muhammad  SAW.  tidak  berlanjut  pada  masa berikutnya. Tentu saja sesuatu yang revolusioner di masanya pada masa berikutnya menjadi biasa- biasa saja dan bahkan pada akhirnya mencapai titik jenuh atau kejumudan. Hal ini diperparah dengan munculnya sistem monarkhi dalam masyarakat Islam yang sudah pasti berpengaruh besar pada relasi seksual  laki-laki  dan  perempuan,  sebagaimana  pada  masa  jahiliyah.  Bahwa  patriakhi  kembali direproduksi oleh masyarakat Islam dan mencapai puncaknya dengan terbentuknya monarkhir yang di dalamnya juga turut berbagai tradisi yang sebelumnya ada seperti selir atau pemegang kekuasaan harus  laki-laki.  Kondisi  yang  benar-benar  berbeda  dengan  idealitas  yang  sudah  dirintis  dan diperjuangkan oleh Nabi sesuai tuntunan Allah SWT. melalui kitab suci Al-Qur ’ an.
Dapat diperhatikan, bahwa jika pada generasi sahabat Nabi SAW. tercatat ada 1.232 sahabat perempuan yang aktif di dunia ilmu (periwayatan hadis), maka angka itu pada zaman tabi ’ in tercatat hanya  tinggal  150  orang,  dan  pada  zaman  tabi ’ it  tabi ’ in  lebih  sedikit  lagi  yaitu  50  orang,  sampai akhirnya  tidak  tercatat  satu  namapun. 39 Secara  perlahan  terkikisnya  partisipasi  perempuan  dalam dunia  keilmuan  menampakkan  bahwa  di  sana  ada  sabda  dari  para  ulama  yang  meskipun  tidak dikatakan, tetapi secara sistematis dan ketat dijalankan, yakni bahwa menuntut ilmu bagi perempuan tidak lagi diperlukan. Sebagian Ulama berpengaruh bahkan secara eksplisit menilainya makrûh-tahrîm . 40 Sangat  wajar  apabila  kemudian  relasi  laki-laki  dan  perempuan  termasuk  di  dalamnya hubungan seksual laki-laki dan perempuan baik secara wacana maupun tradisi yang berjalan tidak mencapai idealitas yang dikehendaki Islam. Yaitu, perempuan masih dalam subordinasi laki-laki atau superioritas  laki-laki  terhadap  perempuan  masih  sangat  dominan,  termasuk  yang  memutuskan persoalan-persoalan perempuan adalah laki-laki.
Padahal, persoalan perempuan bisa dipahami secara pasti dan detail hanya oleh perempuan. Sehingga  diperlukan  perempuan  yang  cerdas,  pandai,  punya  integritas  keilmuan    dan  mampu menerjemahkan  prinsip-prinsip  hukum  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Itulah  salah  satu  argumen kenapa  Rasulullah  SAW.  menikahi  Sayyidah  `Aisyah  ibn  Abî  Bakar  al-Shiddîq  ra.  Ketidakhadiran perempuan  pada  saat  fikih  dirumuskan  berakibat  pada  tidak  terakomodirnya  persoalan-persoalan perempuan  secara  utuh.  Sehingga  banyak  menyisakan  persoalan  yang  berdampak  panjang  pada sejarah perjalanan hidup perempuan. Oleh karena itu menjadi suatu keharusan adanya keterwakilan atau  sekelompok  perempuan  yang  berpendidikan  cukup,  mandiri  dalam  pemahaman  agama, menguasai konsep-konsep dan aturan hukum yang  berlaku.
Di sinilah pentingnya ulama perempuan lebih aktif lagi memasuki wacana keagamaan untuk memberikan keseimbangan terhadap peran keulamaan laki-laki yang selama ini telah mendominasi keseluruhan  wacana.  Bahkan  persoalan-persoalan  yang  khas  perempuan  pun  ulama  laki-laki  yang membicarakannya, sekaligus yang mengambil keputusannya.
Bukannya  curiga  pada  integritas  keulamaan  kaum  laki-laki.  Akan  tetapi  lebih  karena  kita menyadari  bahwa  yang  lebih  tahu  aspirasi  perempuan  pada  dasarnya  adalah  perempuan  sendiri,
39 Ruth Roded, Kembang Peradaban , terjemahan “ Women in Islamic Biographical , (Bandung: Mizan, 1995) h. 38, 86, 110. dalam Masdar, Islam … . (h. 57
40 Utsman bin Yahya Al-Alawi, Peryasan Bagus , (Surabaya: Al-Nabhan, t. th.), dalam Masdar , Islam …., h. 57
termasuk  aspirasi  yang  harus  tertuang  dalam  ketentuan  fikih  keagamaan. 41 Hak  ikut  mengambil keputusan  yang  menyangkut  kepentingan  perempuan  (isteri)  khususnya  yang  berkaitan  dengan proses-proses reproduksi kiranya jelas dapat dipahami dari penegasan umum ayat Al-Qur ’ an tentang bagaimana  suatu  keputusan  yang  menyangkut  pihak-pihak  dalam  lingkup  apapun  harus  diambil. Bahwa “ Urusan mereka haruslah dimusyawarahkan (dibicarakan dan diambil keputusan) di antara mereka ” . 42 Untuk memperkuat kesetaraan relasi seksual suami isteri, maka harus dibangun kemandirian isteri dalam wacana agama, memperluas pengetahuan isteri tentang aturan hukum, serta pemahaman peran  dan  fungsi  masing-masing  suami  dan  isteri.  Kesadaran  dan  pemahaman  ini  tidak  bisa diwujudkan begitu saja. Ada proses panjang yang harus dilalui dalam tahapan penerapan pemahaman yang  berkesetaraan,  karena  memang  pemahaman  yang  sudah  tertanam  dalam  benak  masyarakat adalah  yang  bertendensi  adanya  ketimpangan.  Bahkan  dalam  memori  bawah  sadar  anggota masyarakat, doktrin ketimpangan itu telah merasuk kuat dan menjadi keyakinan yang seolah itu ajaran agama yang mutlak dan tidak bisa berubah.
Oleh karena itu, menjadi keniscayaan bahwa kesadaran akan hak-hak dan kewajiban isteri harus  dimulai  dari  individu-individu  perempuan  itu  sendiri.  Kesadaran  itu  tidak  muncul  dengan sendirinya,  tetapi  melalui  proses  pemahaman  terhadap  berbagai  ketimpangan  yang  ada  maupun informasi dari orang lain yang memahaminya. Tindak lanjut dari kesadaran awal itu, perlu diupayakan peningkatan pemahaman, pengetahuan dan wawasan sehingga semakin lengkap dan utuh informasi yang bisa diakses oleh perempuan tentang hak-hak dan kewajibannya. Untuk itu, pembelajaran akan pemahaman agama yang demikian, harus diupayakan secara maksimal baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan nonformal dan informal.
Dalam  konteks  informal,  sosialisasi  dan  penyebarluasan  pemahaman  kesetaraan  seksual suami isteri harus dimulai dari unit terkecil masyarakat, yakni keluarga. Dari masing-masing pasangan suami isteri, laki-laki dan perempuan harus mulai tertanam pemahaman dan kesadaran itu. Perempuan (isteri)  yang  sadar  dan  paham  akan  hak  dan  kewajibannya  serta  laki-laki  (suami)  yang  memiliki pengertian dan pengetahuan yang imbang akan memungkinkan berseminya dan bersemainya nilai- nilai kesetaraan seksual suami isteri. Nilai-nilai ini kemudian terinternalisasi dan teraktualisasi dalam kehidupan  keluarga  hingga  tertransformasikan  kepada  anggota  keluarga  lainnya,  mulai  dari  anak, saudara dan seterusnya.
Ketika  dalam  satu  keluarga  telah  mapan  pemaknaan  kesetaraan  seksual  suami  isteri  dan muncul  keluarga-keluarga  lainnya  yang  berkesadaran  sama,  maka  transformasi  nilai-nilai  ini  akan semakin  kuat  dan  meluas.  Kondisi  ini  juga  akan  menjadi  jejaring  sosial  yang  menjadi  ladang tumbuhnya penguatan hubungan seksual suami isteri. Pada tindak lanjutnya akan termanifestasi pada norma-norma dan  pranata sosial  yang  dipahami bersama.  Dalam  konteks  ini  pembelajaran  secara nonformal  atas  penguatan  hubungan  seksual  suami  isteri  dalam  lingkungan  masyarakat  mulai menemukan wujudnya dan akan semakin meluas ketika sinergi terbangun antar bagian masyarakat dengan bagian lainnya untuk semakin mengukuhkan dan memperkuat jalinan kesetaraan relasi seksual suami isteri.
Penguatan hubungan seksual suami isteri akan semakin tersebar ketika tersosialisasi melalui lembaga pendidikan formal sesuai levelnya. Tentu saja hal ini juga tidak bisa serta merta bisa masuk dalam  kurikulum  madrasah,  sekolah  atau  perguruan  tinggi  tanpa  diperjuangkan  terlebih  dahulu melalui  berbagai  forum,  media,  lembaga,  dan  sarana-sarana  lainnya  yang  memungkinkan  untuk terakomodirnya wacana kesetaraan relasi seksual suami isteri dalam proses pembelajaran di lembaga pendidikan formal tersebut.
Pada  akhirnya,  ketika  kesadaran  telah  merasuk  dan  menjadi  pandangan  hidup  untuk mewujudkan  idealitas  yang  dikehendaki  oleh  Islam,  maka  kemaslahatan  sebagaimana  tujuan  dari disyariatkannya Islam juga akan terwujud. Kondisi masyarakat untuk terwujudnya kemaslahatan itu bisa  berbeda-beda,  karena  itu  pula  perbedaan  pendapat  ulama  fikih  bisa  menjadi  pertimbangan,
41 Masdar F. Mas’udi, Islam..., h. 67-68.
42 QS. al-Syûrâ /42: 38, lengkapnya sbb.:
namun tetap berdasar pada kesadaran tersebut. Boleh jadi sesuatu yang “ masih timpang ” menurut idealitas masih sesuai di masyarakat tertentu karena “ lebih ” maslahat, karena proses pensyariatan juga selayaknya mengikuti kondisi sosial masyarakat bersangkutan sesuai tahapannya hingga pada akhirnya kemaslahatan yang seutuhnya berdasar idealitas syariat Islam bisa diwujudkan.
Dari kesadaran yang mengkristal itu, konsekuensi selanjutnya akan relatif lebih bersejajaran. Secara lebih praktis apabila dari kesadaran itu menuntut perempuan untuk mandiri secara ekonomi guna menyeimbangkan daya tawarnya bersanding dengan laki-laki, maka secara sadar perempuan akan berusaha mewujudkan kemandirian dirinya secara ekonomi. Termasuk kebalikan dari kemandirian ekonomi  tersebut,  apabila  perempuan  menggantungkan  dirinya  secara  penuh  dalam  hal  nafkah kepada laki-laki dan ia menjadi ibu rumah tangga seutuhnya, itu pun tidak menjadi persoalan, ketika ia memang menjalani hal tersebut sebagai pilihan sadar. Begitupun apabila perempuan menjadi tulang punggung keluarga yang menuntut dirinya berjibaku dalam karir, ketika dijalani dengan sadar, juga tidak menjadi persoalan. Pada intinya, bagaimana pembagian tugas dan fungsi laki-laki dan perempuan tersepakati bersama di antara keduanya secara seimbang. Itulah sejatinya makna “ hunna libaasul lakum wa antum libasullahunn ” , saling memberi, memenuhi dan melengkapi dalam segala kondisi dan situasi. Wallahu a ’ lam.

## Penutup
Allah  SWT  menempatkan  manusia  pada  posisi  sangat  terhormat  sesuai  martabat kemanusiaannya. Namun terkadang manusia menodai kehormatannya dengan melaksanakan hal-hal yang  bertentangan  dengan  garis  agama.  Keterjagaan  kehormatan  manusia  diantaranya  dengan menyalurkan  kebutuhan  biologisnya  hanya  dengan  pasangan  yang  sah  dan  tidak  dengan  siapapun yang lainnya. Hal tersebut dapat dilaksanakan hanya dengan satu jalan, yaitu pernikahan.
Akad  nikah  adalah  akad  memiliki intif â’ atau  akad ibahah .  Intifa ’ berarti  boleh  nya  suami memanfaat/menikmati tubuh wanita yang dinikahi, tetapi tidak berhak memberikan, menghadiahkan atau menyewakan. Karena, istri sebagai pemilik sejati tubuhnya berhak melepaskan diri dari laki-laki yang  menikahinya.  Jika  terjadi  penyalahgunaan  oleh  si  istri,  maka  dia  yang  berdosa  dan  akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut kepada Allah SWT.
Hakekat pernikahan adalah penyatuan kembali dua jiwa yang sempat berserakan. Penyatuan dimaksudkan untuk penyempunaan satu dengan lainnya agar terjadi ketenangan karena terbangunya cinta dan kasih sayang supaya keduanya mendapatkan kebahagiaan. Hal ini bisa tercapai jika relasi dijalani dengan kemitraan dan kesetaraan, bukan dengan kekerasan atau kekuasaan, sehingga terasa indah hanya oleh sepihak saja. Untuk menjaga kebahagiaan hubungan, suami atau isteri dituntut untuk bisa menyenangkan pasangannya, bahkan jika diperlukan harus berdandan. Itulah yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW.

## Daftar Pustaka
al-Alawi, Utsman bin Yahya , Peryasan Bagus , (Surabaya: Al-Nabhan, t. th.)
Arief, Abd. Salam, Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual dalam Perspektif Syariah dan KUHP , dalam Pelecehan Seksual , Suparman Marzuki, dkk. (Yogyakarta: FH-UII, 1995), hal. 80.
Asa, Syu ’ bah, dalam Wanita: Di dalam dan di luar fikih, Pesantren, No. 2, vol. VI, 1989,
Barlas, Asma, Cara Quran Membebaskan Perempuan , penerjemah R. Cecep Lukman Yasin (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2005)
Becher,  Jeanne, Perempuan,  Agama  dan  Seksualitas;  Studi  Tentang  Pengaruh  Berbagai  Agama  Terhadap Perempuan, (penerjemah: Indriyani Bona) (Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 2001)
Engineer, A.A. Hak-hak Perempuan dalam Islam . Terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf (Jakarta: LSPPA, 1994)
Fadhlullah, Sayid Muhammad Husain, Dunia Wanita dalam Islam , (Jakarta: Penerbit Lentera, 2000)
Fudhaili, Ahmad, Perempuan di Lembaran Suci, Kritik atas Hadis-hadis Sahih (Yogyakarta: Pilar Media, 2005)
Hasyim, Hal-hal  yang  Tak  Terpikirkan  Tentang  Isu-isu  Keperempuanan  dalam  Islam (Bandung:  Penerbit Mizan, 2001)
Hosen, Ibrahim, Fikih Perbandingan dalam Masalah Nikah-Thalaq-Rujuk dan Hukum Kewarisan (Jakarta: Balai Penerbitan dan Perpustakaan Islam Yayasan Ihyâ `Ulûmuddîn Indonesia, 1971) Jilid I
Ismail , Perempuan dalam Pasungan; Bias Laki-laki dalam Penafsiran (Yogyakarta: LkiS, 2003) al-Jazîrî, Abd al-Rahmân, al-Fiqh `ala al-Madzâhib al-Arba`ah (Bairût: Dar al-Fikr, 1990) Jilid 4
Karim,  Helmi, Kedewasaan  untuk  Menikah dalam  Chuzaimah  T.  Yanggo  &  A.  Hafiz  Anshary  AZ (Editor), Problematika Hukum Islam Kontemporer (Jakarta, Pustaka Firdaus kerjasama dengan LSIK Jakarta, 1996)
Muhammad, Husein, Hak Reproduksi Perempuan Menurut Islam , Makalah Pelatihan Untuk Pelatih dalam Program Penguatan Hak-Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan di Kalangan Masyarakat Islam P3M, di Yogjakarta pada bulan Agustus 1995
al- Maududi,  Abul  A’la,  dan  Fazl  Ahmed, Pedoman  Perkawinan  dalam  Islam, penerjemah  Alwiyah ,
(Jakarta:  Darul  Ulum  Press,  1 987)  Mas’udi,  Masdar  F., Islam  dan  Hak-Hak  Reproduksi Perempuan, Dialog Fikih Pemberdayaan (Bandung: Mizan, 1997) Muhsin, Amina Wadud, Wanita di dalam Al- Qur’an , (Bandung: Penerbit Pustaka, 1994)
Muzadi, Adbul Muchith, Fikih Perempuan Praktis (Surabaya: Khalista, 2005)
Ridha, Muhammad Rasyid, Panggilan Islam Terhadap Wanita (Bandung: Penerbit Pustaka, 1994)
Roded, Kembang Peradaban , terjemahan “ Women in Islamic Biographical , (Bandung: Mizan, 1995) ‘ Umran, ’ Abd al-Rahim , Islam & KB (Jakarta: Penerbit Lentera, 1992)
Sadli,  Saparinah, Psikologi  Perkawinan dalam  Membina  Keluarga  Bahagia  (Jakarta:  Pustaka  Antara, 1996)
Subhan, Zaitunah, Tafsir Kebencian, Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur’an , Yogyakarta: LKiS, 1999), Cet. I
at-Thabari, Tafsir at-Thabari, Juz 4 al-Tirmîdzî, Imam, Sunan Tirmîdzî, hadis nomor 1163, Juz III
Yanggo, Huzaemah Tahido Yanggo, Pandangan Islam Tentang Gender, dalam Mansour Faqih et. al., Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam, Surabaya: Risalah Gusti, 1996
Zahra, Abu, Muhadharat fi aqdi al-Zawaj wa Atsaruhu , (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1981)
Zarqâ’, Musthafâ Ahmad al-Madkhal al-Fikih al- ’Âm: al Fikih al Islâmî fî Tsaubih al Jadîd, Damsyik: Dâr al-Fikr, 1946,  jilid III
Zuhaili, Wahbah, al, al- Fiqh al-Islâmî wa`Adillatuhû ,  Bairût: Dâr al-Fikr, 1989, Cet. III