P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id
GAMBARAN PROGRAM KOTAKU ( KOTA TANPA KUMUH )

## KOTA SEMARANG TAHUN 2019 (STUDI EVALUASI
KEBIJAKAN)
Suharto
Dosen Ilmu Politik, Fakultas Imu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wahid Hasyim (UNWAHAS) Jl. Menoreh Tengah X No.22 Sampangan, Semarang-50236 Email: hartoss@gmail.com

## Abstract
Management of housing and slum settlements is carried out in various forms  of  service  and  facilitation  as  follows:  (1)  fulfillment  of  decent and  affordable  housing  needs  through  housing  loans  /  subsidized housing  loans  and  self-help  housing  development;  (2)  improving  the quality  of  the  settlement  environment  through  the  assistance  of  basic housing  infrastructure  and  facilities,  providing  clean  water  facilities in  water-prone  settlements,  structuring  and  rehabilitating  slum settlements,  empowering  communities  in  the  framework  of strengthening  economic  capacity  and  improving  social  life;  (3) institutionalizing  a  system  for  implementing  housing  and  settlement development by involving the community as the main actor.
Given  the  limited capacity  of  the  government  through  the  APBN  and APBD in handling housing and slum settlements, the government took the  decision  to  carry  out  handling  of  housing  and  slum  settlements through the City Without Slum Program (KOTAKU).
The  implementation  of  the  Tridaya  approach  in  the  KOTAKU program  city  of  Semarang  includes:  (1)  empowering  local governments  and  communities  through  capacity  building  in  the  form of  training  and  mentoring;  (2)  utilization  of  environmental  facilities by  improving  the  quality  of  the  settlement  environment  through  the procurement and repair of primary basic infrastructure and facilities as  well  as  repair  of  unsuitable  houses;  and  (3)  community  economic empowerment  which  is  carried  out  through  channeling  with  other programs  in  the  field  of  Public  Works  and  various  activities  carried out  in  the  regions.  To  get  a  comprehensive  picture  of  the  program, researchers  need  to  evaluate  the  policies  of  the  Semarang  City KOTAKU (City Without Slums) program in 2019.
Keywords:  KOTAKU  (City  Without  Slums),  Government  Capacity, Policy Evaluation.
P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id
Kota Semarang Tahun 2019 (Studi Evaluasi Kebijakan)

## A. PENDAHULUAN
Cepatnya  laju  urbanisasi  yang  tidak  dibarengi  dengan  ketersediaan ruang,  prasarana  dan  sarana  serta  utilitas  yang  cukup  menyebabkan  suatu kawasan  permukiman over  capacity dan  menjadi  kumuh.  Pada  umumnya kondisi permukiman kumuh menghadapi berbagai permasalahan, antara lain :  (1)  luas  bangunan  yang  sangat  sempit  dengan  kondisi  yang  tidak memenuhi  standar  kesehatan  dan  kehidupan  sosial,  (2)  kondisi  bangunan rumah yang saling berhimpitan sehingga rentan terhadap bahaya kebakaran, (3)  kurangnya  air  bersih,  (4)  jaringan  listrik  yang  ruwet  dan  tidak mencukupi,  (5)  drainase  yang  sangat  buruk,  (6)  jalan  lingkungan  yang sempit  dan  buruk,  (7)  ketersediaan  sarana  MCK  yang  sangat  terbatas. Kondisi  dan  permasalahan  tersebut  telah  berdampak  pada  timbulnya berbagai  jenis  penyakit,  menurunnya  produktivitas  warga  penghuni, timbulnya kerawanan dan penyakit sosial.
Akibat  tingginya  laju  urbanisasi  ini  dapat  dikatakan  bahwa  secara umum  kota-kota  terutama  kota  besar  di  Indonesia  memiliki  permasalahan yang  kompleks  menyangkut  permukiman  kumuh  serta  menanggung  beban yang berat terutama dalam memenuhi kebutuhan perumahan warganya yang sebagian  besar  adalah  kelompok  MBR  (Masyarakat  Berpenghasilan Rendah).  Kemampuan  pemerintah  untuk  menangani  perumahan  dan permukiman  kumuh  melalui  APBN  sangatlah  terbatas.  Secara  keseluruhan area  permukiman  kumuh  yang  mampu  ditangani  oleh  pemerintah  melalui APBN dan APBD sampai tahun 2004 hanya seluas 2.875 ha, dibandingkan dengan  luas  keseluruhan  area  permukiman  kumuh  seluas  47.393  maka masih  terdapat  44.250  ha  area  permukiman  kumuh  yang  belum  tertangani. Sehingga  untuk  mewujudkan Cities  without  slums pada  tahun  2015 Pemerintah  Indonesia  harus  mampu  menangani  area  permukiman  kumuh seluas  4.7393  ha/tahun  dan  di  samping  itu  harus  dilaksanakan  upaya pencegahan terhadap semakin berkembang dan meluasnya area permukiman kumuh.
P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id
(Studi Evaluasi Kebijakan)
Undang-undang  (UU)  No.  1  Tahun  2011  tentang  Perumahan  dan Kawasan  Permukiman  mengamanatkan  bahwa  penyelenggaraan  atas perumahan  dan  kawasan  permukiman  termasuk  pencegahan  kumuh  dan peningkatan kualitas permukiman kumuh wajib dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah  Daerah,  dan/atau  setiap  orang.  Mengingat  kemampuan pemerintah  secara  rutin  melalui  APBN  dan  APBD  yang  sangat  terbatas dalam  penanganan  perumahan  dan  permukiman  kumuh,  maka  pemerintah mengambil  keputusan  untuk  melaksanakan  penanganan  perumahan  dan permukiman kumuh melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).
Pelaksanaan  pendekatan  Tridaya  dalam  KOTAKU  meliputi  :  (1) pemberdayaan  pemerintah  daerah  dan  masyarakat  melalui  pengembangan kapasitas  dalam  bentuk  pelatihan  dan  pendampingan;  (2)  pendayagunaan fasilitas  lingkungan  dengan  peningkatan  kualitas  lingkungan  permukiman melalui  pengadaan  dan  perbaikan  prasarana  dan  sarana  dasar  primer  serta perbaikan  rumah  tidak  layak;  dan  (3)  pemberdayaan  ekonomi  masyarakat yang  dilaksanakan  melalui chanelling dengan  program  lain  di  bidang Pekerjaan Umum dan berbagai kegiatan yang dilaksanakan di daerah. Untuk mendapatkan  gambaran  yang  menyeluruh  dari  program  tersebut,  maka peneliti  perlu  mengevaluasi  kebijakan  program  KOTAKU  (Kota  Tanpa Kumuh)  Kota  Semarang  tahun  2019.  Adapun  permasalahan  dalam penelitian  ini,  bagaimana  gambaran  pogram  KOTAKU  (Kota  Tanpa Kumuh)  Kota  Semarang  Tahun  2019  (Studi  Evaluasi  Kebijakan)  ? Penelitian  ini  bertujuan  :  Untuk  mengetahui  gambaran  pogram  KOTAKU (Kota  Tanpa  Kumuh)  Kota  Semarang  Tahun  2019  (Studi  Evaluasi Kebijakan).
Penelitian tentang evaluasi kebijakan program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh)  ini  merupakan  penelitian  tentang  program  pemerintah  (Pusat  / Daerah)  yang  terkait  program  dengan  pendekatan  pemberdayaan masyarakat.  Program  KOTAKU  ini  merupakan  tindak  lanjut  dari  program P2KP  yang  dahulu  merupakan  salah  program  untuk  menanggulangi kemiskinan  akibat  dampak  krisis  ekonomi  pada  tahun  1999.  Dalam
P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id
(Studi Evaluasi Kebijakan)
perkembangannya  program  ini  berubah  nama  menjadi  PNPM  P2KP  yang lebih  focus  pada  pogram  pemberdayaan  masyarakat.  Dan  sebelm  berubah nama  menjadi  program  KOTAKU,  program  yang  focus  pada  kemiskinan perkotaan  ini  bernama  program  PNPM  Mandiri  Perkotaan.  Maka  ntk mengetahui  gambaran  yang  jelas  dari  program  KOTAKU  dengan  program sebelumnya perlu kita mengevaluasi kebijakan tersebut.
Menurut Woll (1966) mengartikan kebijakan publik adalah “ sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah dimasyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Konsep kebijakan publik yang diberikan oleh  Anderson (1979 :  46),  yaitu  “Public  Policies are those  policies  developed  by  governmental bodies  and  officials”.  (“Kebijakan  publik  adalah  kebijakan-kebijakan  yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah”).
Jadi  kebijakan  publik  timbul  melalui  serangkaian  proses.  Artinya, kebijakan  publik  tidak  timbul  secara  mendadak,  melainkan  melalui  suatu proses tertentu yang berkaitan dengan tujuan-tujuan kebijakan.  Proses yang dilalui  oleh  kebijakan  publik  merupakan  suatu  rangkaian  yang  saling berkaitan, yang setiap tahap dalam rangkaian prosesnya akan mempengaruhi tahap-tahap  lainnya.  Proses  kebijakan  publik  melewati  empat  rangkaian tahap tindakan pemerintah.
(1) Pertama, tahap persepsi/definisi agregasi, organisasi, representasi, dan penyusunan agenda, yang merupakan tindakan membawa permasalahan pada pemerintah.
(2) Kedua,  tahap  formulasi,  legitimasi,  dan  penganggaran,  yang  pada dasarnya  merupakan  suatu  tindakan  langsung  pemerintah  untuk mengembangkan dan mendanakan sebuah program.
(3) Ketiga, tahap implementasi atau pelaksanaan, adalah sebagai tindakan pemerintah untuk kembali pada permasalahan.
(4) Keempat,  tahap  evaluasi  dan  penyesuaian/  terminasi,  yang  pada dasarnya  adalah  kembalinya  program  kepada  pemerintah  untuk
P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id
dilakukan  peninjauan  kembali  atau  perubahan-perubahan  bilamana diperlukan.

## Bagan : Tahapan Kebijakan Publik dalam Good Governance
Makna dan hakekat kebijakan publik merupakan suatu keputusan yang dilaksanakan  oleh  Pejabat  Pemerintah  yang  berwenang  untuk  kepentingan masyarakat  (public  interest).  Kepentingan  masyarakat  ini  merupakan keseluruhan  yang  utuh  dari  perpaduan  dan  kristalisasi  pendapat-pendapat, keinginan-keinginan  dan  tuntutan-tuntutan  (demands)  dari  rakyat.  Edward dan  Sharansky  dalam  Wahab  (1997  :  mengutarakan  bahwa:  “kebijakan public  itu  dapat  ditetapkan  secara  jelas  dalam  peraturan-peraturan, perundang-undangan  atau  dalam  bentuk  pidato-pidato  pejabat  teras pemerintah  ataupun  berupa  program-program  dan  tindakan-tindakan  yang dilakukan pemerintah.  Anderson memberikan pengertian kebijakan sebagai perilaku  dari  sejumlah  aktor  (pejabat,  kelompok,  instansi  pemerintah)  atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu”.
Kondisi Lingkungan External dan Internal Penetapan Kebijakan
Formulasi Implementas i Kebijakan Evaluasi Kebijakan Kebijaksanaan GOOD GOVERNANCE Penetapan Kebijakan Agregasi/Persepsi
P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id
Dalam proses kebijakan publik ini meliputi tahap-tahap :
(a) Perumusan kebijakan publik.
Tahap  ini  mulai  dari  perumusan  masalah  sampai  dengan dipilihnya  alternatif  untuk  direkomendasikan  dan  disahkan  oleh pejabat yang berwenang.
(b) Implementasi kebijakan publik .
Setelah kebijakan publik disahkan oleh pejabat yangberwenang, maka  kemudian  kebijakan  publik  tersebut  diimplementasikan (dilaksanakan). Mengenai implementasi kebijakan publik, Mustopadidjaja AR (Bintoro Tjokroamidjojo dan Mustopadidjaja AR. 1988)
(c) Monitoring kebijakan publik .
Monitoring kebijakan publik adalah proses kegiatan pengawasan terhadap implementasi kebijakan yaitu, untuk memperoleh informasi tentang seberapa jauh tujuan kebijakan itu tercapai. (Hogwood and Gunn, 1989).
(d) Evaluasi kebijakan publik.
Evaluasi  kebijakan  publik  ini  bertujuan  untuk  menilai  apakah perbedaan sebelum dan setelah kebijakan itu diimplementasikan, yaitu perbandingan  antara  sebelum  dan  sesudah  diberlakukannya  suatu kebijakan.
Tahapan  Kebijakan  Publik  dapat  juga  meliputi  sebagai  berikut  : Identifikasi masalah kebijakan yaitu identifikasi masalah Kebijakan melalui tuntutan  tindakan  pemerintah.  Agenda  seting  yaitu  memfokuskan  pada perhatian  media  massa  atau  pejabat  publik  (pemerintah)  pada  masalah  – masalah  publik  tertentu    untuk  memutuskan  apa  yang  diputuskan.  Efek media  meliputu  :  identifikasi  isu  dan  agenda  setting  untuk  pengambil kebijakan,  mempengaruhi  sikap  dan  nilai  ke  arah  isu  kebijakan, mengubah perilaku  voter  dan  pengambil  keputusan.Formulasi  Kebijakan  yaitu merumuskan  tujuan  kebijakan  untuk  menyelesaikan  masalah,  melalui inisiasi  dan  perkembangannya  dengan  bagian  perencanaan  kebijakan,
P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id
(Studi Evaluasi Kebijakan)
kepentingan kelompok, birkorasi pemerintah, Presiden dan Dewan. Rincian proposal  kebijakan  biasanya  diformulasikan  oleh  staff  yang  dipandu  oleh atasannya.  Legitimasi  Kebijakan  yaitu  menyeleksi  proposal,  membangun dukungan  politik,  mensahkannya  menjadi  UU.  (  ada  Tanda  tangan  pejabat yang  mengesahkan  dan  stempel  dari  institusi  yang  berwenang.  Melalui birokrasi  yang  teratur,  pemberitaan  publik  dan  kegiatan  badan  legislatif. Impementasi Kebijakan yaitu mengorganisir birokrasi, menyediakan belanja atau  pelayanan  publik,  memungut  pajak  dan  kegiatan  –  kegiatan  lain  dari badan  legislative.  Evaluasi  Kebijakan  ,  dalam  evaluasi  kebijakan  program meliputi  :  mempelajari  program,  melaporkan  output  dari  program pemerintah, evaluasi dampak kebijakan, mengusulkan perubahan kebijakan, dilakukan oleh pemerintah sendiri, konsultan luar, pers, dan publik
Dengan  melihat  teori  atau  konsep  kebijakan  publik  yang  telah diuraikan  tersebut  maka  program  KOTAKU  tentang  Kota  Tanpa  Kumuh merupakan out put kebijakan publik. Dan sekarang ini harus sudah dimulai tahapan selanjutnya yaitu evaluasi kebijakan pogram tersebut sdah tercapai. Sesuai  dengan  target  RPJMN  2015-2020  untuk  pencapaian  target  0% kawasan  kumuh  maka  dilaksanakan  Program  KOTAKU  dimana  BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) menjadi mitra Pemerintah Desa/Kelurahan  dalam  penanganan  Kawasan  Permukiman  dan  Kawasan Kumuh.
Permukiman  kumuh  yaitu  pemukiman  yang  tidak  layak  huni  karena ketidakteraturan  bangunan,  tingkat  kepadatan  bangunan  yang  tinggi,  dan kualitas  bangunan  serta  sarana  dan  prasarana  yang  tidak  memenuhi  syarat, sedangkan  Perumahan  Kumuh  adalah  perumahan  yang  mengalami penurunan  kualitas  fungsi  sebagai  tempat  hunian.  Adapun  indikator pemukiman kumuh yaitu :
(a) Kondisi Bangunan (Keteraturan Bangunan & Kepadatan Bangunan)
(b) Jalan Lingkungan;
(c) Drainase Lingkungan;
(d) Penyediaan Air Bersih/Minum;
P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id
(Studi Evaluasi Kebijakan)
(e) Pengelolaan Persampahan;
(f) Pengelolaan Limbah;
(g) Pengamanan Kebakaran; dan
(h) Ruang Terbuka Publik
Tujuan  Program  KOTAKU  adalah  meningkatkan  akses  terhadap infrastruktur  dan  pelayanan  dasar  di  permukiman  kumuh  perkotaan  untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan.
(1) Menurunnya luas permukiman kumuh;
(2) Terbentuknya  Pokja  PKP  di  tingkat  Kab/Kota;  dalam  penanganan permukiman  yang berfungsi dengan baik;
(3) Tersusunnya  rencana  penanganan  permukiman  kumuh  tingkat kab/kota dan tingkat masyarakat yang terintegrasi dalam RPJMD;
(4) Meningkatkan  penghasilan  Masyarakat  Berpenghasilan  Rendah (MBR)  melalui  penyediaan  infrastuktur  dan  kegiatan  peningkatan penghidupan  masyarakat  untuk  mendukung  pencegahan  dan peningkatan kualitas permukiman kumuh;
(5) Terlaksananya  aturan  bersama  sebagai  upaya  perubahan  perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat dan pencegahan kumuh.
Prinsip dasar program KOTAKU :
(1) Pemda sebagai nahkoda;
(2) Perencanaan  komprehensif  dan  berorientasi  outcome  (pencapaian tujuan program);
(3) Singkronisasi perencanaan dan penganggaran;
(4) Partisipatif;
(5) Kreatif dan Inovatif;
(6) Pengelolaan  lingkungan  dan  sosial  yang  menjamin  keberlanjutan program  investasi  KOTAKU  harus  memuat  prinsip  pembangunan berkelanjutan;
(7) Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance);
P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id
Gambaran Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh ) Kota Semarang Tahun 2019 (Studi Evaluasi Kebijakan)
(8) Investasi penanganan permukiman  kumuh disamping harus mendukung  perkembangan  kota  juga  harus  mampu  meningkatkan kapasitas dan daya dukung lingkungan;
(9) Revitalisasi  peran  BKM,  penajaman  peran  BKM  dari  orientasi penanggulangan  kemiskinan  kepada  orientasi  pencegahan  dan peningkatan permukiman kumuh.
Program  KOTAKU  terdiri  dari  komponen-komponen  berikut  dalam rangka pencapaian tujuan program :
(1) Pengembangan kelembagaan, strategy dan kebijakan;
(2) Pengembangan  kapasitas  untuk  pemerintah  daerah  dan  masyarakat termasuk  dukungan  untuk  perencanaan  penanganan  permukiman kumuh yang terintegrasi;
(3) Pendanaan investasi untuk infrastruktur dan pelayanan perkotaan yang terdiri dari : a. Infrastruktur skala kawasan dan skala kab/kota terpilih; b.  Pembangunan  kawasan  permukiman  baru  untuk  MBR;  c. Infrastruktur  skala  lingkungan,  termasuk  dukungan  pengembangan penghidupan berkelanjutan.
(4) Dukungan pelaksanaan dan bantuan teknis;
(5) Dukungan  program/kegiatan  lainnya,  termasuk  dukungan  untuk kondisi darurat bencana.
P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id
Bahwa  persoalan  kumuh,  diyakini  bukan  hanya  berbicara  persoalan fisik  semata-  mata.  Kekumuhan  dalam  paradigma  pembangunan  manusia, adalah  akibat  dari  persoalan  pembangunan  itu  sendiri.  Dalam  kehidupan berbangsa  dan  bernegara,  Dari  sisi  negara,  Kawasan  kumuh  bisa  terjadi akibat  dari  kebijakan  yang  tidak  berpihak  pada  kaum  marjinal,  tidak memberikan asas keadilan dalam menyediakan akses sarana, prasarana serta utilitas  umum  sebagai  sandaran  bagi  permukiman  masyarakat  yang  sehat dan  layak  huni.  Dari  sisi  masyarakat,  berbondong-bondongnya  masyarakat ke  kota  misalnya,  tanpa  didukung  dengan  keahlian  yang  memadai, menyebabkan  pilihan  terhadap  tempat  tinggal  menjadi  sempit,  belum  lagi soal  perilaku  masyarakat  yang  kurang  sehat,  juga  bisa  mengakibatkan kawasan kumuh timbul.
P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id
Program  KOTAKU  adalah  program  yang  dilaksanakan  secara nasional  di  271  Kab/Kota  di  34  Provinsi  yang  menjadi  “Platform kolaborasi”  atau  basis  penanganan  permukiman  kumuh  yang mengintegrasikan  berbagai  sumber  daya  dan  sumber  pendanaan,  termasuk dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, donor, swasta, masyarakat dan  pemangku  kepentingan  lainnya.  Maka  ada  pertanyaan  bagaimana Permasalahan  Kumuh  seluas  35.291  Ha  seluruh  Indonesia  dapat diselesaikan  pada  Tahun  2019.  Dengan  pola  pendampingan  pemberdayaan masyarakat  dengan  penyuluhan,  bantuan  teknis  dan  pembimbingan  yang intens  kepada  masyarakat  maupun  stakeholder  yang  terkait  program KOTAKU yang mempunyai amanah menanggulangi kota tanpa kumuh bisa berhasil secara optimal.

## B. METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif-kualitatif,  yaitu  berusaha  menguraikan,  menjelaskan   penyebab suatu  masalah  berdasarkan  data  dan  fakta  yang  ada.  Pengambilan  data
P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id
dalam  penelitian   ini   melalui  studi  pustaka  (teknik library  reseach) , sehingga  data  yang  diperoleh  adalah  data  sekunder.  Data  sekunder  adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya yaitu sumber-sumber tersebut didapatkan melalui studi  literatur  dan  dokumen  laporan  termasuk  akses  data  melalui  website  / internet. Dalam penelitian ini analisis datanya diperoleh melalui interpretasi dokumentasi  yang  terkumpul,   kemudian  dianalisis  secara  deskriptif- kualitatif,  yaitu  mendeskripsikan  suatu  situasi  atau  area  populasi  tertentu bersifat faktual secara sistematis dan akurat

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## (1) Tinjauan Kota Semarang
Lokasi  sasaran  program  KOTAKU  Kota  semarang  terdiri  dari 177  Kelurahan  tersebar  di  16  Kecamatan.  Program  KOTAKU  Kota Semarang mencakup 2 intervensi program kegiatan yaitu pencegahan dan peningkatan kualitas.
Peta Kota Semarang
P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id
Untuk  lokasi  peningkatan  kualitas  sebanyak  62  Kelurahan  dan 115  untuk  lokasi  pencegahan.  Kegiatan  peningkatan  kualitas lingkungan permukiman kumuh yang dilakukan oleh BAPPEDA Kota Semarang  menghasilkan  sebaran  permukiman  kumuh  yang  ada  di Kota  Semarang.  Kegiatan  Penanganan  dilaksanakan  mengacu  pada Surat Keputusan (SK)  Walikota Semarang  No. 050/801/2014 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Semarang.
Kota Semarang terletak antara garis 6º 50’ - 7º 10’ LS dan garis 109º 50’ - 110º 35’  BT,  secara administratif  Kota  Semarang  dibatasi oleh : •  Sebelah Utara : Laut Jawa •  Sebelah Selatan : Kota Semarang •  Sebelah Barat : Kota Kendal •  Sebelah Timur : Kota Demak No Kecamatan Luas Daerah (Km2) Kelurahan Jumlah Kelurahan 1 Mijen 55,75 Cangkiran, bubakan, Karang Malang, Polaman, Purwosari, Tambangan, Jatisari,  Mijen,  Jati  Barang,  Kedung  Pane,  Pesantern,  Ngadirgo, Wonopolo, Wonoplumbon 14 2 Gunung Pati 54,11 GunungPati, Plalangan, Sumurrejo, Pakintelan, Mangunsari, Patemon, Ngijo, Nongko Sawit, Cepoko, Jatirejo, Kandri, Pongangan, kali Segoro, Sekaran, Sukorejo, Sadeng. 16 3 Banyumanik 25,69 Pundakpayung,  Gedawang,  Jabungan,  Pandangsari,  Banyumanik, Srondol Wetan, Pedalangan, Sumur Boto, Srondol Kulon, Tinjomoyo, Ngesrep 11 4 Gajahmungkur 9,07 Sampangan, Bendan Dhuwur, karangrejo, Gajah Mungkur, Bendan Ngisor, Petompon, Bendungan, Lempongsari 08 5 Semarang Selatan 5,93 Bulustalan, Barusari, Randusari, mugasari,  pleburan, Wonodri, Peterongan, Lamper Kidul, Lamper Lor, Lamper Tengah 10 6 Candisari 6,54 Jatingaleh, Karanganyar gunung, Jomblang, candi, kaliwiru, Wonotingal, Tegalsari 07 7 Tembalang 44,20 Rowosari,  Meteseh,  Kramas,  Tembalang,  Bulusan,  Mangunharjo, Sendang  Mulyo,  Sambiroto,  Jangli,  Tandang,  Kedung  Mundu, Sendangguwo 12
P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id

## Sumber : Kota Semarang Dalam Angka, 2015
Melihat  luas  wilayah  Kota  Semarang  yang  memiliki  16 kecamatan  dan  177  kelurahan  merupakan  suatu  kota  yang  tergolong luas luas wilayahnya.  Apalagi belum teridentifikasi jumlah penduduk dan  persebarannya.  Dengan  persebaran  Kelurahan  per  Kecamatan sudah  bisa  dibayangkan  Kota  Semarang  merupakan  Ibukota  Provinsi Jawa Tengah pasti cenderung memiliki Kawasan kumuh atau kantong- kantong  kemiskinan  yang  tersebar  maupun  terpusat  pada  pemukiman kumuh  maupun  area  atau  daerah  yang  memiliki  potensi  ekonomi sebagai lahan mata pencaharian masyarakat kota
(2) Persebaran Program KOTAKU Kota Semarang
Persebaran  Kelurahan  per  Kecamatan  sangat  menarik  kita  kaji khususnya  terkait  wilayah  kumuh,  karena  bisa  kita  kategorikan menjadi 3 daerah, yaitu ada kelurahan di daerah kecamatan perkotaan dekat  dengan  ibukota  Provinsi,  ada  juga  yang  berdekatan  dengan daerah  pesisir  dan  ada  juga  daerah  pegunungan  (daerah  atas).  Maka
8 Pedurungan 20,72 Jgemah, Pedrungan Kidul, Pedurungan Lor, Tlogomulyo, Pedurungan Tengah,  Palebon,  Kalicari,  Tlogosari  Kulon,  Tlogosari  Wetan, Muktiharjo Kidul 12 9 Genuk 27,39 Muktiharjo Lor, Gebangsari, Genuksari, Bangetayu Kulon, Bangetayu wetan, Sembungharjo, Penggaron Lor, Kudu, Karangroto, Banjardowo, Trimulyo, Terboyo wetan, Terboyo Kulon 13 10 Gayamsari 6,18 Pandean lamper, Gayamsari, Siwalan, Sambirejo, Sawah Besar, Kaligawe, Tambakrejo 07 11 Semarang Timur 7,70 Karang Turi,  Karangtempel, Rejosari, sarirejo, Kebon Agung, Bugangan, Mlatiharjo, Mlatibaru, Rejomulyo, Kemijen 10 12 Semarang Utara 10,97 Bulu  Lor, Plombokan, Panggung Kidul, Panggung Lor, Kuningan, Purwosari, Dadapsari, Bandarharjo, Tanjung Emas 09 13 Semarang Tengah 6,14 Pekunden,Karang Kidul,Jagalan, Brumbungan, Miroto, Gabahan, Kranggan, Purwodinatan, Kauman, Bangunharjo, Kembang  Sari, Pandan sari, Sekayu, Pindrikan Kidul, Pindrikan Lor Kembang Arum, Manyaran, Ngemplak simongan, Bongasari, Bojong 15 14 Semarang Barat 21,74 Salaman, Cabean, Salaman Mloyo, Gisikdrono, Kalibanteng Kidul, Kalibanteng Kulon, Krapyak, Tambakharjo, Tawangsari, Karang ayu, Krobokan, Tawangmas 16 15 Tugu 31,78 Jrakah, Tugurejo, Karang Anyar, Randugarut, Mangkang Wetan, Mangunharjo, Mangkang Kulon 22 16 Ngaliyan 37,99 Podorejo,Wates,Bringin,Ngaliyan, Banbankarep,  Kalipancur,Purwoyoso, Tambakaji, Gondoriyo, Wonosari 10
P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id
tingkat  kemiskinan  dan  karakteristik  kemiskinannya  juga  berbeda bahkan  tingkat  kekumuhannya  juga  berbeda.  Tabel  Sebaran  lokasi kawasan kumuh beserta luas kawasan kumuh di Kota Semarang.Surat Keputusan  Walikota  Semarang  Nomer  :  050/801/2014  Penetapan Kawasan Permukiman Kumuh Kota Semarang.
Tabel Sebaran Lokasi Kawasan Kumuh Kota Semarang 2014
P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id

## D. Gambaran Program KOTAKU (Evaluasi Program KOTAKU Kota Semarang Tahun 2019)
Evaluasi Program KOTAKU yaitu Kegiatan Pengurangan Kumuh Kota Semarang Tahun 2017 sebagai berikut terlihat dalam table :
Tabel Pengurangan Kumuh Kota Semarang Tahun 2017
P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id
(Studi Evaluasi Kebijakan)
Pada  tahun  2017  telah  mencapai  pengurangan  kumuh  yang menggembirakan  dari  sebagian  yang  termasuk  Kelurahan  kumuh  dan sebagian  juga  sudah  ada  pergerakan  menuju  penggurangan  daerah  kumuh. Dari  berbagai  kegiatan  program  KOTAKU  menjadikan  daerah-daerah kumuh  berubah  menjadi  pemandangan  yang  menyenangkan  pada  semua yang fihak yang dulu terlihat daerah tidak teratur dan tidak sedap dipandang mata, menjadikan daerah yang terkesan indah dan tertata rapi asri.
Gambaran  capaian  penanganan  kumuh  Kota  Semarang  pada  tahun 2019  sebagian  besar  berjalan  dengan  baik  dan  sesuai  proses  yang  ada. Sebelumnya  dapat  digambarkan  proses  dari  awalnya  penangganan  kumuh Kota Semarang sebagai berikut.
Dengan  implementasi  kebijakan  KOTAKU  sesuai  peraturan perundangan  yang  berlaku,  kota  Semarang  dalam  pelaksanaan  KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) cukup berhasil dapat mengurangi daerah kumuh atau pemukiman  yang  kumuh  seperti  tahun  yang  lalu.  Dari  tahun  2017  sebesar 142,14  ha,  pada  tahun  2018  menjasdi  sebesar  121,45  ha  dan  pada  tahun
P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id
(Studi Evaluasi Kebijakan)
2019  luas  kawasan  kumuh  menjadi  34,63  ha  yang  sangat  signifikan penurunannya.  Gambaran  capaian  pengurangan  daerah  wilayah  kumuh dapat dilihat dalam tabel beriku ini.
Sumber : Laporan Korkot KOTAKU Seamarang & Kota Semarang Dalam Angka,
LUAS LUAS HASIL NO KECAMATAN KELURAHAN KUMUH KUMUH PENGURANGAN AWAL 2019 AKHIR 2019 1 GENUK TRIMULYO 1,66 - 1,66 2 TUGU MANGKANG WETAN 7,36 7,10 0,27 3 SEMARANGUTARA DADAPSARI 23,08 22,72 0,36 4 CANDISARI JOMBLANG 0,52 - 0,52 5      SEMARANGTENGAH KEMBANGSARI 0,30 - 0,30 6 GENUK TERBOYO KULON 0,30 - 0,30 7 BANYUMANIK PADANGSARI 0,49 0,12 0,37 8 SEMARANGUTARA KUNINGAN 15,76 15,30 0,46 9 SEMARANGTIMUR KEMIJEN 3,63 3,11 0,52 10 SEMARANG SELATAN PETERONGAN 0,54 - 0,54 11 NGALIYAN PURWOYOSO 0,55 - 0,55 12 SEMARANGUTARA BANDARHARJO 26,00 25,22 0,78 13 CANDISARI KARANGANYAR GUNUNG 0,82 - 0,82 14 GUNUNGPATI SADENG 1,54 - 1,54 15 PEDURUNGAN MUKTIHARJO KIDUL 9,51 8,00 1,51 16      SEMARANGSELATAN LAMPER KIDUL 1,53 - 1,53 17 NGALIYAN WONOSARI 1,55 - 1,55 18 TUGU MANGUNHARJO 1,56 - 1,56 19 SEMARANGUTARA TANJUNGMAS 29,89 28,12 1,77 20 PEDURUNGAN PENGGARON KIDUL 2,19 - 2,19 21      SEMARANGSELATAN LAMPER LOR 3,23 0,77 2,46 22      SEMARANGSELATAN LAMPER TENGAH 4,60 - 4,60 23 BANYUMANIK JABUNGAN 11,68 3,21 8,47 TOTAL 148,29 113,66 34,63 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Awal Akhir    Pengurangan Awal Akhir    Pengurangan Awal Akhir Pengur angan (Ha) (Ha) (Ha) (Ha) (Ha) (Ha) (Ha) (Ha) (Ha) 411,88  269,74 142,14 269,74  148,29 121,45 148,29  113,66 34,63
P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id
Kota Semarang Tahun 2019 (Studi Evaluasi Kebijakan)
Adapun Kecamatan atau Kelurahan yang mendapatkan BPM pada tahun 2019 di kota Semarang ada 5 kematan dan di 5 Kelurahan. Yaitu sbb :
SISA Alokasi BPM REALISASI REALISASI FISIK NO KECAMATAN KELURAHAN LUAS TAHAP 1 TAHAP 2 2019 (Rp.x1000) KUMUH (70%) (30%) (%) 1 BANYUMANIK JABUNGAN 11,68 2.000.000 1.400.000 600.000 100% 2 GENUK TRIMULYO 1,66 500.000 283.500 121.500 100% 3 GUNUNG PATI SADENG 1,54 500.000 350.000 150.000 100% 4 PEDURUNGAN PENGGARON KIDUL 2,19 500.000 350.000 150.000 100% 5 TUGU MANGUNHARJO 1,56 1.000.000 700.000 300.000 100% 18,63 4.500.000 3.150.000 1.350.000 100%
Sumber : Laporan Korkot KOTAKU Seamarang & Kota Semarang Dalam Angka, 2019
Dengan melihat capaian lokasi yang terdanai BPM mencapai progress yang  maksimal,  maka  kegiatan  yang  dilakukan  pada  tahapan  berikutnya yaitu  melakukan  identifikasi  kegiatan  yang  masih  tersisa  dalam  rangka percepatan  pengurangan  kumuh  dan  melakukan  persiapan  status  kumuh belum  selesai.  Adapun  kegiatan  Peningkatan  Kapasitas  Masyarakat  secara umum di Kota Semarang sudah berjalan sesuai target dan terlaksana 100%. Adapun untuk realisasi anggaran bersumber dari APBN untuk wilayah yang mendapatkan BPM
Kegiatan  pemanfaatan  BPM  tahun  2019 selalu  didampingi  /  fasilitasi percepatan  pemanfaatan  Bantuan  Pemerintah  Untuk  Masyarakat  (BPM) tahun  2019  dan  juga  fasilitasi  Penyusunan  Laporan  Pertanggungjawaban pelaksanaan pemanfaatan BPM TA 2019.  Adapun kegiatan yang dilakukan tahun  2019  di  Tingkat  Masyarakat  :  Fasilitasi  Penyempurnaan  Penyusunan dokumen Review RPLP, Fasilitasi Sinergi RPLP dlm Forum MusrenbangKel,  ,  Fasilitasi  sosialisasi  dan  pelaksanaan  audit  independen bagi  BKM,  Fasilitasi Pelaksanaan PKM,  Fasilitasi pelaksanaan Kolaborasi.
P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id
Sedangkan Kegitan di Tingkat Kota, Fasilitasi Penyempurnaan Penyusunan dan Pengesahan dokumen RP2KPKP,  Fasilitasi siklus Kota, Fasilitasi FKA BKM,  Sosialisasi  dan  Rakor  tk  Kota,  Fasilitasi  penyiapan  kegiatan  skala kawasan Kaligawe Sawah Besar, Fasilitasi pelaksanaan Kolaboras (Laporan Korkot Seamarang, 2019)

## E. SIMPULAN
Secara umum pelaksanaan kegiatan KOTAKU kota Seamarang dapat terlaksana  cukup  baik.  Adapun  untuk  pelaksanaan  kegiatan  di  lapangan pemantauan  dan  evaluasi  di  tingkat  Kelurahan  berjalan  cukup  baik. Kegiatan-kegiatan  yang  sudah  direncanakan  terlaksana  dengan  baik  akan tetapi waktu pelaksanaannya mengalami keterlambatan dari master schedule yang  telah  ditentukan  dengan  kendala  dan  permasalahan  sesuai  dengan kondisi masing-masing wilayah.
Dokumen Profil Kawasan  Permukiman, Data 100-0-100 dan  Indikasi kegiatan  Percepatan  Penanganan  Kumuh  tingkat  Kota  perlu  ditindaklanjuti dan  dijadikan  dasar  penyusunan  program.  Dokumen  RPLP  dan  RP2KPKP ditindaklanjuti  dan  dijadikan  dasar  realisasi  penanganan  Kumuh  dan Pencegahannya.  Sisa  kumuh  di  10  Kelurahan  perlu  segera  mendapatkan prioritas penanganan agar bisa dituntaskan di tahun 2020
P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id
(Studi Evaluasi Kebijakan)

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek edisi revisi V . Jakarta , November 2002.
Ali  Mufiz,  Drs,  MPA, Pengantar  Administrasi  Negara ,  Karunika  Jakarta  , Universitas Terbuka 1985
Dadang  Solihin,  Drs,  MA, Makalah  Lokakarya  Model  Indeks  Pemerintahan Indikator Governance dan Penerapannya dalam Mewujudkan Demokratisasi di Indonesia , Bappeda Jawa Barat Bandung, 17 April 2007. Hessel Nogi S.Tangkilisan, Drs. M.Si, Kebijakan Publik yang Membumi , Lukman Offset YPAPI, Yogyakarta, 2003.
Arie  Sulandro, Bahan  Paparan Pemetaan  Good  Governance,  Peningkatan Pelayanan Pulik dan Penanggulangan KKN di Propinsi Kepulauan , BPKP Pusat Jakarta-www.kepriprov.go.id, 14 November 2006.
Solichin  Abdul  Wahab,  Drs  MA, Analisis  Kebijakan  Dari  Formulasi  Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, Bumi Aksara,Jakarta, 1991
Moeloeng  ,  Lexi  J., Metodologi  Penelitian  Kualitatif ,  Bandung:  PT Rosdakarya,2008,
Nawawi,  Hadari, Metode Penelitian Ilmiah , Jakarta:Rineka Cipta,1994
Wayne  Parson,  Public  Policy, Pengantar  Teori  dan  Praktek  Analisis  Kebijakan , Kencana Prenada Media Group,Jakarta, 2006
Edi,Suharto, Makalah  Pembangunan  Kesejahteraan  Sosial    dalam  Pusaran Desentralisasi  dan  Good  Governance ,  Balai  Besar  Pendidikan  dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Banjarmasin, 21 Maret 2006.
Sondang P.Siagian, Filsafat Administrasi , Gunung Agung ,Jakarta, 1995
Guy Beneviste, Birokrasi, Rajawali Pers, Jakarta, 1994
Koenjaraningrat, Metode-metode Penelitia Masyarakat , Gramedia, Jakarta, 1980.
The  Liang  Gie,  Keadilan  sebagai  Landasan  bagi  Administrasi  Pemerintahan dalam Negara Republik Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1993.
Pariara Westra,Drs,SH, Ensiklopedia Administrasi , Gunung Agung, Jakarta, 1981.
P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id
Gambaran Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh ) Kota Semarang Tahun 2019 (Studi Evaluasi Kebijakan)
Fandy Tjiptono, Manajemen  jasa ,  Andi Offset, Yogyakarta, 1996.
Undang-undang  (UU)  No.  1  Tahun  2011  tentang  Perumahan  dan  Kawasan Permukiman
Undang-Undang RI Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa
PP  Nomor  43  Tahun  2014  tentang  Peraturan  Pelaksanaan  UU  Nomor  6  Tahun 2014
PP Nomer 14 tahun 2016
PERMENPUPR 14 tahun 2018 Dokumen RPLP dan RP2KP 2019 SK Kumuh Kota Semarang 2019
Acceselaration Strategy Kota Semarang 2019
RPJMD Kota Semarang
SK No 050/801/ 2014, Walikota Semarang Tahun 2014