## TEOLOGI POLITIK UNTUK KEADILAN
Respons Teologis Gereja di Tengah Menguatnya Politik Identitas Pdt. Dr. Djoys Anneke Rantung, M.Th. 1
Djoys.anneke@gmail.com

## Abstrak
Dalam  konteks  situasi  kontemporer  gereja   hadir  dan  bergumul  dengan tantangan- tantangannya.  Ada  tiga  tantangan  sekaligus  yang  didapati  oleh  penulis,  yakni  pertama, gereja berada di tengah situasi menguatnya politik identitas yang muncul pasca orde baru. Kedua, gereja bergumul dengan dirinya sendiri yang juga dibayang-bayangi oleh para politisi dari kalangan umatnya. Ketiga, gereja bergumul dengan idealisme Injil Yesus Kristus dalam menghadirkan keadilan sosial dan perdamaian bagi dunia.
Penulisan ini mengangkat pergumulan-pergumulan tersebut dan meletakkan teologi politik  sebagai  praksis  gereja  untuk  proklamasi  Injil  Yesus  Kristus  dalam  upaya  memahami secara  teologis  cita-cita  Indonesia  merdeka,  yaitu  keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat Indonesia.  Tulisan  ini  kemudian  berkembang  hingga  pada  pemahaman,  bahwa  masalah politik identitas yang berorientasi pada kekuasaan hanya untuk kelompok identitas tertentu direspon  oleh  gereja  dengan  teologi  politik  yang  berorientasi  pada  keadilan  sosial  bagi semua demi perdamaian dan kesejahteraan.
Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, berdasarkan hasil  studi  pustaka  berbagai  sumber  dalam  meneliti  teologi  politik  untuk  keadilan  sebagai respon  gereja  di  tengah  menguatnya  politik  identitas.  Maksud  dan  tujuan  penelitian  ini untuk  mengetahui  tantangan-tantangan  yang  dihadapi  gereja  dengan  menguatnya  politik identitas yang muncul pasca orde baru, pergumulan gereja yang dibayang-bayangi oleh para politisi dari kalangan umatnya dan gereja yang bergumul dengan idealisme injil Yesus Kristus dalam  menghadirkan  keadilan  sosial  bagi  perdamaian  dunia.  Metode  pengumpulan  data yang  digunakan  adalah kualitatif  deskriptif.  Hasil  penelitian  ini  adalah teologi  politik  untuk keadilan sosial untuk tujuan keadilan sosial. Memperjuangkan hak-hak hidup orang lemah, miskin,  tertindas  dan  mendatangkan  keadilan  dan  kesejahteraan  sebagaimana  tujuan  injil Yesus  Kristus  dalam  menghadirkan  keadilan  sosial  dan  menghadirkan  perdamaian  bagi semua orang.
Kata-kata kunci: politik identitas, gereja, teologi politik, keadilan sosial

## I. Pendahuluan
Tujuan dan cita-cita luhur kehidupan bangsa Indonesia adalah keadilan sosial. Hal ini dijadikan sebagai dasar negara  yang dituliskan dalam Sila kelima Pancasila “Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia”. Jika dipahami secara utuh bersama empat sila lainnya, maka sila  kelima  ini  dapat  dikatakan  sebagai  tujuan  dari  ke-semua  prinsip  dalam  Pancasila, terutama  ketika  hal  ini  diletakkan  dalam  pembahasan  mengenai    politik  sebagai  strategi atau  cara  menata  kehidupan  bersama.  Cita-cita  kehidupan  bersama  ini  melembaga  dalam negara,  lalu  upaya-upaya  pencapaiannya  dijalankan  dalam  suatu  sistem  politik  modern, yaitu demokrasi.
1 Dosen Pasca Sarjana Program Pendidikan Agama Kristen Universitas Kristen Indonesia
Ideal  adanya  sebuah  negara  adalah  untuk  mewujudkan  keadilan,  perdamaian  dan kesejahteraan  bagi  semua  warga  negara.  Ideal  ini  juga  tertera  di  dalam  Pembukaan  UUD 1945. Melalui adanya negara Indonesia merdeka, maka akan terwujud kebebasan, keadilan, kesejahteraan,  perdamaian  dan  kesetaraan.  Dengan  begitu,  semua  proses  dan  lembaga yang menjalankan tugas negara, dasar dan tujuannya adalah untuk mencapai visi bernegara itu.  Semua  upaya,  langkah,  strategi,  metode  untuk  menuju  ke  visi  bernegara  yang  ideal, itulah yang disebutkan dengan ‘politik’. Namun fakta menunjukkan, bahwa politik yang baik itu karena ia bertujuan untuk mencapai visi yang ideal tidaklah monolitik. Demokrasi justru memberi  ruang  kebebasan  kontestasi  bagi  kelompok-kelompok  politik yang  berdasar  pada macam-macam  ideologi.  Tujuan  kontestasi  ini  adalah  untuk  merebut  kekuasaan,  yang secara  normatif  politik  juga  dimengerti  sebagai  cara  atau  teknik  mengelola  kekuasaan. Namun,  istilah  ‘politik  kekuasaan’  sering  digunakan  untuk  menunjuk  pada  orientasi kelompok-kelompok  politik  untuk  merebut  kekuasaan  dalam  rangka  untuk  berkuasa  demi mencapai kepentingannya sendiri.
Otonomi  daerah  sebagai  amanat  reformasi,  di  satu  pihak  bertujuan  untuk  efisiensi dan  efektivitas  pelaksanaan  politik,  namun  pada  pihak  lain  telah  memunculkan  masalah dalam hal basis dan orientasi pada politik praktis. Identitas agama, misalnya  telah menjadi salah satu basis identitas dalam upaya untuk memenangkan pemilihan umum.
Tulisan  ini  membahas  tentang  posisi  dan  peran  gereja  di  tengah  geliat  politik identitas. Permasalahan teologis dan praktis yang dihadapi oleh gereja, di satu pihak secara nasional  ia  diperhadapkan  dengan  politik  identitas  yang  menyasar  kelompok-kelompok minoritas  secara  identitas,  namun  sekaligus  juga  ia  bergumul  dengan  politisasi  terhadap simbol dan massa umat untuk tujuan politik kekuasaan dan pada lain pihak yang terkait erat dengan  itu  adalah  pergumulan  terhadap  panggilannya  untuk  memperjuangkan  keadilan sosial.

## II. Konsep Politik Identitas dan Keadilan Sosial
a. Politik Identitas
Politik identitas (political identity) mesti dibedakan dengan identitas politik (political of identity). Menurut Muhtar Haboddin mengutip Martin L. Sinaga, identitas politik adalah konstruksi  yang  menentukan  posisi  kepentingan  subjek  di  dalam  ikatan  suatu  komunitas politik.  Sementara  politik  identitas  mengacu  pada  mekanisme  pengorganisasian  identitas, baik  identitas  politik  maupun  identitas  sosial  sebagai  sumber  dan  sarana  politik. 2 Politik identitas memainkan peranan penting yang menentukan posisi seseorang dalam mencapai tujuan.
Agnes  Heller  juga  seperti  dikutip  Muhtar  Haboddin  mendefinisikan  politik  identitas sebagai  gerakan  politik  yang  memberi  perhatian  terhadap  perbedaan  sebagai  kategori politik  yang  utama.  Sementara  Donald  L.  Morowitz  menegaskan  bahwa  dengan  politik identitas maka akan tercipta garis tegas dalam menentukan siapa yang akan disertakan dan siapa  yang  akan  ditolak.  Dari  kedua  definisi  tersebut,  maka  menurut  Muhtar  Haboddin politik identitas adalah politik perbedaan. 3 Kajian Ubed Abdilah S. menegaskan pengertian di atas  dengan  mengatakan,  “Politik  identitas  adalah  nama  lain  dari  biopolitik  dan  politik
2 Muhtar Haboddin, Politik Primordialisme: dalam Pemilu di Indonesia, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2015), 21.
3 Muhtar Haboddin, Politik Primordialisme... 21, 22.
perbedaan.”  Biopolitik  berbasis  pada  perbedaan -perbedaan  yang  timbul  dari  perbedaan tubuh. Lalu politik identitas yang lebih luas, adalah politik  yang berdasarkan identitas etnis. 4 Menurut  Ubed  Abdilah  S.,  politik  identitas  sebagai  politik  perbedaan  sesungguhnya merupakan  wacana  baru  dalam  kajian  ilmu  politik.  Dalam  perkembangannya,  politik identitas  menunjuk  pada  politik  yang  fokus  utama  kajian  dan  permasalahannya  pada perbedaan-perbedaan  gender,  politik  etnis,  politik  perbedaan  agama,  kepercayaan  dan bahasa. 5
Secara  konseptual,  politik  identitas  adalah  pemikiran  dan  praktik  politik  untuk merebut  dan  atau  mempertahankan  posisi  berkuasa  sekelompok  orang  sebagai  kelompok politik,  baik  secara  konstitusional  dalam  mekanisme  demokrasi,  seperti  pemilihan  umum atau  praktek  politik  elektoral  pada  berbagai  bentuk  dan  tingkatan  yang  menggunakan perbedaan-perbedaan identitas. Perbedaan identitas digunakan sebagai sumber dan sarana politik  yang  tujuannya  untuk  kekuasaan  segelintir  orang  atau  elit  politik.  Politik  identitas hanya  memanfaatkan ‘identitas’  tertentu untuk  tujuan  berkuasanya.  Namun  yang  menjadi persoalan apakah para elit politik itu benar-benar sedang memaknai esensi yang dikandung oleh  identitas  yang  dimaksud?  Masalah  lain,  adalah  siapa  yang  paling  berhak  mengklaim ‘identitas’ untuk tujuan politik praktis sebab identitas sosial, etnis dan agama sesungguhnya tidak tunggal oleh sebab itu ia tidak dapat diklaim oleh kelompok tertentu. Dalam praktek politik  bernegara,  politik  identitas  dalam  pengertian  tersebut  agaknya  bermasalah,  selain pada  arti  ‘identitas’  itu  sendiri,  tapi  terutama  pada  tujuan  berdemokrasi  atau  kehidupan bernegara.  Sebab,  politik  secara  normatif  bertujuan  untuk  mengelola  atau  menata kehidupan  bersama  untuk  mencapai  tujuan  bersama  dalam  kepelbagaian,  yaitu  keadilan sosial.

## b. Keadilan Sosial
Konsep  tentang  ‘keadilan  sosial’  dalam  konteks  Indonesia,  secara  historis  dapat ditelusuri  dalam  Pidato  Soekarno  1  Juni  1945  yang  kemudian  dikenal  sebagai  hari  lahir Pancasila.  Naskah  lengkapnya  terdokumentasi  dalam  buku Risalah  Sidang  BPUPKI  dan Panitia  Persiapan  Kemerdekaan  Indonesia  (PPKI) yang  diterbitkan  Sekretariat  Negara  RI tahun 1995. Pidato Soekarno ini disampaikan pada sidang BPUPKI dalam suasana persiapan untuk  menyatakan Negara  Indonesia Merdeka. Dalam  pidatonya ,  “ Kita hendak  mendirikan suatu negara ‘semua buat semua’.” Indonesia merdeka, bagi Soekarno adalah untuk semua warga  negara  ini.  Berkaitan  dengan  dasar    itu,  Soekarno  mengusulkan  agar  hal  pertama dalam  dasar  negara  Indonesia  merdek a  adalah  ‘kebangsaan’  yang  terbuka  bergaul dengan bangsa-bangsa  lain.  Sehingga  menyusul  usulan  berikut,  yaitu internasionalisme. Lalu,  sila berikut  adalah  pemusyawaratan  perwakilan.  Lalu  Soekarno  datang  dengan  konsepnya mengenai  ‘kesejahteraan  sosial’.  Soe karno  menegaskan,  kesejahteraan  sosial  adalah “prinsip  tidak  akan  ada  kemiskinan  di  dalam  Indonesia  Merdeka.”  Di  dalam  prinsip  ini, Soekarno  hendak  menyatakan  tentang  substansi  demokrasi,  yaitu  keadilan  ekonomi  dan keadilan  politik,  atau keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia. Itulah  rumusan  sila  ke lima yang ditetapkan kemudian. 6 Soekarno menegaskan itu dengan berkata,
4 Ubed Abdilah S., Politik identitas Etnis: Pergulatan Tanda Tanpa Identitas, (Magelang: Penerbit Yayasan Indonesiatera, 2002), 16.
5 Ubed Abdilah S., Politik identitas Etnis.... 22.
6 Bur Rasuanto, Keadilan Sosial, Pandangan Deontologis Rawls dan Habermas Dua Teori Filsafat Modern,
(Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), 208-209.
Saudara-saudara,  badan  permusyawaratan  yang  akan  kita  buat,  hendaknya bukan  badan  permusyawaratan politieke  democratie saja,  tetapi  badan  yang bersama  dengan  masyarakat  dapat  mewujudkan  dua  prinsip: politieke rechtvaardigheid  dan  sociale  rechtvaardigheid (keadilan  politik  dan  keadilan sosial, dalam bahasa Belanda-Ed.). 7
Jadi,  konsep  keadilan  sosial,  baik  menurut  naskah  pidato  Soekarno  1  Juni  maupun naskah Pancasila yang disepakati kemudian, keduanya menegaskan prinsip makna Indonesia Merdeka  atau  cita-cita  dari  berdirinya  Indonesia.  Keadilan  sosial  ini  berjalan  bersama dengan wawasan kebangsaan bahwa semua orang yang berbeda-beda bangsa adalah warga negara  Indonesia  yang  mekanisme-mekanisme  politik  dijalankan  secara  musyawarah. Soekarno  pada  dasarnya  sejalan  dengan  Hatta  mengenai  konsep  keadilan  sosial  ini.  Hatta menerima  pengakuan  hak-hak  individu.  Bahwa  pengakuan  hak-hak  politik  rakyat,  seperti berkumpul  dan  mengeluarkan  pendapat  semata-mata  adalah  prinsip  penghormatan terhadap manusia sebagai makhluk moral. 8
Dengan mengacu dari pemikiran Soekarno dan juga Hatta sebagai gagasan-gagasan awal  dalam  konteks  Indonesia,  maka ‘keadilan  sosial’  adalah  esensi  dari  kehidupan bernegara Indonesia merdeka. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah keadilan ekonomi,  politik,  hukum  dan  hak-hak  asasi  bagi  seluruh  warga  Indonesia.  Hal  ini  memberi dasar bagi praktek bernegara yang menyatakan bahwa setiap orang yang adalah warga atau kelompok-kelompok  warga  negara  yang  melekat  padanya  memiliki  identitas  secara  sama atau setara.

## III. Gereja dalam Pergumulan Politik Identitas
Dalam  praktiknya,  politik  sangat  dekat  dengan  kekuasaan. Memang  secara  teoritik- normatif,  pengertian  politik  adalah  teknik  atau  strategi  untuk  mengelola  kekuasaan  demi keadilan dan kesejahteraan bersama. Saut Hamonangan Sirait  menyimpulkan bahwa, politik adalah untuk, “per wujudan kedaulatan rakyat melalui pembuatan keputusan yang dilakukan rakyat  bagi  kehidupan  dan  pencapaian  cita- cita  bersama.” 9 Namun,  dalam  praktiknya  di Indonesia  terutama  di  masa  orde  baru,  politik  cenderung  untuk  melayani  penguasa  dan kekuasaan  sekelompok  orang.  Gejala  di  era  pasca  orde  baru,  sepertinya  orientasi  politik pada kekuasaan, bukan lagi pada rezim berkuasa secara monolitik namun pada kelompok- kelompok  politik  tertentu,  yaitu  partai  politik  atau  kelompok-kelompok  yang  berusaha mempengaruhi kebijakan negara yang menggunakan identitas agama dan etnis.
Politik  dalam  praktik  tersebut  tampaknya  sangat  dekat  dan  bahkan  identik  dengan kekuasaan.  Kekuasaan  itu  sendiri,  sejatinya  abstrak  dan  netral.    Namun,  seperti  pendapat yang  dikemukakan  M.  Alfan  Alfian  M,  kekuasaan itu  “... bisa  dipakai  untuk  kebaikan  dan kesejahteraan  atau  sebaliknya  disalahgunakan  alias  diselewengkan  untuk  kepentingan  si penggenggam kekuasaan.” 10 Oleh karena kekuasaan itu abstrak dan netral, maka fungsi dan dampaknya tergantung dari pihak yang menjalankannya.
7 Bur Rasuanto, Keadilan Sosial, ... 208
8 Bur Rasuanto, Keadilan Sosial, Pandangan Deontologis Rawls dan Habermas Dua Teori Filsafat Modern,
(Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), 208, 209.
9 Saut Hamonangan Sirait, Politik Kristen di Indonesia: Suatu tinjauan etis, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2000),
29
10 M. Alfan Alfian M., Menjadi pemimpin politik: perbincangan kepemimpinan dan kekuasaan, Jakarta: Gramedia Pustakan Utama, 2009), 231.
Politik  Indonesia  pasca  keruntuhan  rezim  orde  baru  1998,  di  satu  pihak  membawa angin  segar  bagi  proses-proses  demokrasi  di  Indonesia.  Politik  tidak  lagi  monolitik,  tapi menjadi  beragam.  Setiap  warga  negara  seolah  mendapat  kembali  hak  politiknya  melalui pemilihan  umum. 11 Namun  begitu  desentralisasi  yang  telah  menghasilkan  banyak  daerah administrasi  baru,  “lebih  pada  berpindahnya  sentralisme politik  dari  pemerintah  pusat  ke pemerintah  daerah. 12 Dampak  dari  desentralisasi  tersebut  adalah  menguatnya  politik identitas.  Menurut  Laode  Machdani  Afala,  gerakan  politik  identitas  yang  mulai  menguat akibat  runtuhnya  rezim  Orde  Baru  secara  intens  digunakan  oleh  para  aktor  politik  untuk pembagian  kekuasaan,  merebut  dan  mengamankan  sumber-sumber  pendanaan  yang dibangun  melalalui  jaringan  patrimonial. 13 Dengan  desentralisasi,  maka  pemusatan kekuasaan ke Jakarta atau pusat kekuasaan selama orde baru memudar. Muhtar Haboddin mengatakan,  dengan  runtuhnya  kekuasaan  orde  baru  yang  sentralistis,  bangsa  ini berhadapan  dengan  gerakan  kedaerahan  yang  mengambil  seting  politik  etnisitas  yang merupakan  bagian  dari  politik  identitas  sebagai  basis  gerakan  politiknya.  Menurutnya, merujuk dari pendapat sejumlah pengamat, “...gerakan politik identitas kian banyak dipakai oleh  para  politisi  dan  penguasa  di  tingkat  lokal  untuk  mendapatkan  kue  kekuasaan,  baik bidang politik maupun ekonomi”. 14 Senada dengan Laode Machdani Afala, menurut Muhtar Haboddin, gejala ini muncul sebagai konsekuensi dari desentralisasi.
Gereja dan orang-orang Kristen sebagai bagian dari politik Indonesia, secara normatif adalah bagian sah dari politik kenegaraan yang setara dengan kelompok warga negara yang lain. Namun, dalam konteks menguatnya politik identitas, orang-orang Kristen terkonstruksi menjadi  'kelompok  minoritas'  secara  nasional,  dan  di  wilayah  tertentu  adalah  'kelompok mayoritas'. Secara nasional maupun lokal, dengan menguatnya 'politik identitas', maka baik secara  politik,  sosial  dan  ekonomi  tercipta  segrasi  antara  kelompok-kelompok  masyarakat yang  berbeda  identitas.  Ketidakadilan  dalam  bentuk  dikriminasi  menyasar  kelompok- kelompok minoritas identitas. Pergumulan gereja dengan politik identitas berdimensi ganda. Pada  hal  pertama  bergumul  dengan  diskriminasi  yang  dialami  oleh  warga  negara  yang memiliki  identitas  Kristen  atau  gereja  secara  umum.  Pada  hal  kedua  bergumul  dengan dirinya sendiri dalam menyikapi kecenderungan kalangan elit gereja atau warga Kristen yang memanfaatkan  simbol  dan jaringan  umat  sebagai  massa  politik  untuk  merebut  kekuasaan. Sementara  itu terdapat ideal politik  Kristen  yang  mesti dijalankan  oleh gereja,  yaitu peran kenabian  untuk  bersama-sama  dengan  kelompok-kelompok  warga  negara  lain  dalam memperjuangkan  keadilan  sosial.  Ini  pergumulan  tersendiri  bagi  gereja  dalam mengembangkan teologi yang transformatif dalam kehadirannya di tengah masyarakat.
Gereja  akhirnya  bergumul  dengan  tiga  hal  itu  sekaligus.  Ini  pergumulan  rangkap gereja  di  tengah  kehadirannya  dalam  politik  Indonesia.  Meski  nanti  menguat  pasca  orde baru,  namun  politik  identitas  atau  dalam  istilah  lain  disebut  juga politik  aliran sebenarnya adalah  bagian  dari  sejarah  politik  Indonesia.  Jelang  Indonesia  merdeka,  pembahasan  alot dalam  sidang-sidang  BPUPKI  adalah  apakah negara  berdasarkan  agama atau negara kebangsaan. Di  era  orde  lama  sepertinya  aliran  yang  kuat  mendominasi  dinamika  politik Indonesia kala itu adalah, Islam, Nasionalisme, Sosialisme. Aslich Maulana dalam membahas politik  aliran  di  Indonsia,  misalnya  mengutip  Herbetz  Feith  dan  Lance  Castles  yang
11 Budi Winarno, Sistem Politik Indonesia Era Reformasi, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), 55, 56.
12 Winarno, Sistem Politik Indonesia... , 79.
13 Laode Machdani Afala, Politik Identitas di Indonesia , (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2018),  4.
14 Muhtar Haboddin, “Menguatnya Politik Identitas di Ranah Lokal” dalam Jurnal Studi Pemerintahan , Vol.3 No.1 Februari 2012: 117.
memetakan  pemikiran  politik  antara  tahun  1945-1965  dengan  menyebut  setidaknya  lima basis  ideologi  politik.  Masing-masing: komunisme,  nasionalisme  radikal,  sosialisme demokrat, Islam tradisional-modern, dan Tradisionalisme Jawa. 15 Di mana posisi gereja atau Kristen?
Kristen  kenyataannya  bukan  sebagai  ideologi  politik  dominan,  meski  bukan  berarti tanpa  kekuatan,  sikap  dan  posisi  dalam  dinamika  politik  Indonesia  sejak  negara  ini  berdiri hingga  kini.  Di  era  orde  lama,  politik  gereja,  terutama  Protestan  melembaga  dalam  Partai Kristen  Indonesia  (Parkindo).  Dalam  Pemilu  yang  disebut-sebut  paling  demokratis  tahun 1955, perolehan suara Parkindo menempat urutan ke enam dengan jumlah suara 1.003.326 (2,66  persen)  dengan  jumlah  kursi  8.  Di  era  orde  baru,  dalam  difusi  partai  politik,  politik Kristen melebur dalam partai nasionalis Partai Demokrasi Indonesia (PDI), sementara politik Islam melebur dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Secara  sederhana  dapat  disimpulkan,  bahwa  di  era  orde  baru,  politik  Kristen menyesuaikan  dengan  ideologi  negara  atau  bahkan  rezim  penguasa,  dan  secara  umum berusaha mencitrakan diri sebagai agama yang nasionalis. Lihat misalnya tema-tema diskusi dan  pokok-pokok  teologis  yang  dirumuskan  yang  cenderung  menyesuikan  dengan  politik tunggal rezim orde baru atau juga nasionalisme pasca orde baru, yaitu ‘ger eja dan Pancasila, ‘gereja dan Pembangunan’, dlsb. 16 Namun, terhadap dinamika politik elektoral kontemporer terdapat beragam  respon  gereja  lokal-lokal  dalam  praktiknya di tengah masyarakat.  Meski begitu,  Persekutuan  Gereja-gereja  di  Indonesia  (PGI),  terutama  dalam  pokok-pokok  yang dirumuskan  dalam  Dokumen  Keesaan  Gereja  tetap  konsisten  dengan  Pancasila, Kemajemukan, Nasionalisme dan selalu menghimbau gereja-gereja anggotanya untuk tidak terjebak pada politik sektarian,  primodialisme atau dengan kata lain berusaha menghindar dari politik identitas.
Sikap  politik  itu,  sekaligus  adalah  ungkapan  pergumulan  terhadap  politik  identitas yang dijalankan oleh kelompok-kelompok tertentu. Dalam Seruan Pastoralnya untuk Pilkada Serentak  tahun  2015  PGI  menyebut  masalah  antara  lain,  "maraknya  praktik  politik  uang, kuatnya  sentimen  SARA  (Suku,  Agama,  Ras,  dan  Antar-golongan)  demi  menggalang dukungan  primordial  dan  sektarian,"  selain  masalah  teknis  lainnya.  Dalam  DKG  PGI  2014- 2019 17 ,  disebutkan  hal  yang  perlu  diberi  per hatian  khusus,  yaitu  “Mengupayakan    formasi oikoumenis  yang  berwawasan kebangsaan” . Formasi oikumenis ini, secara teologis diberi makna sebagai “kesatuan  seluruh  ciptaan  dalam  bingkai pengharapan  eskatologis  akan langit    dan    bumi  baru    (Why    21:1).  Arahnya  adalah  untuk  membangun    keesaan    dalam konteks    gerejawi    maupun    melakukan    transformasi    dalam      konteks      masyarakat bersama     dengan     kelompok- kelompok  lain.” Dengan  demikian, wawasan  kebangsaan  ini dimengerti  sebagai  pemahaman  terhadap  makna  kehadiran  gereja  di  tengah  masyarakat dan  negara.  Hal  ini  tentu  berkaitan  dengan  pergumulan  oikumenis  lainnya,  yaitu bangkitanya  fundamentalisme  dan  sektarianisme  pada  semua  agama.  Pergumulan  lain adalah  masalah  harapan  keadilan  sosial  sebagai  tujuan  dari  Indonesia  merdeka.  Namun, reformasi  yang  membuka  ruang  demokrasi  seluas-luasnya  tidak  diimbangi  oleh  kebijakan ekonomi  yang  memihak  rakyat  banyak.  Sementara  itu  para  politisi  yang  bersaing  dalam
15 Aslich Maulana, Polarisasi Politik Aliran di Era Reformasi (Gresik: Caremedia Communication, 2018), 8
16 Lihat antara lain buku Weinata Sairin, Gereja, Agama-agama dan Pembangunan Nasional, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, Cetak Pertama 1998); Martin Sinaga, Trisno Sutanto, dkk (peny.), Pergulatan Kristen di Indonesia: Teks-teks Terpilih Eka Darmaputera, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2005); dan lihat juga rumusan- rumusan dalam Lima Dokumen Keesaan Gereja Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia.
17 PGI, Dokumen Keesaan Gereja (DKG - PGI 2014-2019), (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2015), 18 dan 69.
pemilu, baik di daerah maupun  nasional, tidak segan-segan  memakai  baik  kekuatan uang (money  politics)      maupun  sentimen  primordial  (suku,  agama    dan    kedaerahan)  guna meraup  dukungan. 18
Desentralisasi  dan  amandemen  UUD  1945  di  awal  reformasi,  membuka  ruang  bagi elit-elit  politik  menggunakan  isu  politik  identitas  untuk  merebut  kekuasaan  di  level  lokal maupun  nasional. 19 Di  beberapa  daerah  yang  mayoritas  penduduknya  beragama  Kristen, berdasarkan  beberapa  penelitian  memperlihatkan  munculnya  fenomena  politisasi  gereja atau politik  identitas yang  menggunakan  simbol  dan  basis  massa  umat  Kristen.  Politik identitas ini, selain menjadi masalah bagi visi bergereja, yaitu untuk menghadirkan shalom bagi semua orang dan sekalian alam, juga masalah bagi demokrasi itu sendiri dan terutama prinsip-prinsip Pancasila sebagai dasar negara dan politik bagi keadilan sosial.

## IV. Teologi Politik dan Peran Gereja untuk Keadilan Sosial
Teologi  politik  dapat  didefinisikan,  baik  sebagai  teologi  atau  pemahaman  teologis tentang  pemikiran  dan  praktek  politik,  maupun  sebagai  sikap  dan  aksi  politik  gereja  yang visinya  untuk  perdamaian,  keadilan  dan  kesejahteraan  bagi  semua  orang.  Pada  hal  ini, teologi politik tidak dapat dikatakan sebagai politik identitas gereja yang lebih berorientasi pada  kepentingan  umat  Kristen  saja.  Teologi  politik  pada  prakteknya  adalah  partisipasi gereja  untuk  mengusahakan  politik  yang  demokratis dalam  rangka  menuju  keadilan  sosial. Sementara  keadilan  sosial  mestinya  dimengerti  secara  luas.  Meliputi  semua  dimensi  dari tujuan negara, yaitu keadilan di bidang  ekonomi; keadilan di hadapan hukum dan hak-hak asasi  bagi  setiap  orang  dalam  keragaman  identitasnya;  keadilan  bagi  setiap  warga  negara dengan  keragaman  gendernya,  dan  lain  sebagainya.  Keadilan  adalah  basis  dari  pencapain perdamaian dan kesejahteraan.
Keadilan seharusnya bertemu visi dan misi bernegara dan bergereja atau beragama. Agama-agama bergulat dengan keadilan bagi kehidupan bersama dalam terang Ilahi, negara berupaya  menciptakan  keadilan  dengan  menjalankan  politik.  Demokrasi,  sebagai  sebuah sistem  pengelolaan  kekuasaan  telah  dipilih  oleh  Indonesia.  Politik  yang  dijalankan  mesti demokratis.  Artinya,  praktek  pengelolaan  kekuasaan  ini  mesti  berbasiskan  keadilan  sosial. Rakyat atau warga negara menjadi subjek untuk menata dan mengelola sumber daya alam, relasi-relasi  antar  warga  atau  kelompok  yang  beragam,  dan  penegakan  hukum.  Gereja, terutama  dalam  konteks  Indonesia  menerima  politik  yang  demokratis  dalam  prinsip Pancasila.  Dengan  demikian,  teologi  politik  gereja  untuk  keadilan  sosial,  dalam  merespon atau menghadapi politik identitas yang  menguat pasca orde baru, berbasiskan visi Injil yaitu shalom dan sekaligus ideal Indonesia merdeka. Sikap dan posisi teologis sekaligus politis ini, oleh  PGI  menyebutnya wawasan  oikumenis  kebangsaan, semata-mata  adalah  untuk memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
PGI  dalam  Pokok-Pokok  Tugas  Panggilan  Bersama  (PTPB)  sebagai  landasan  teologis dan  misiologis  bagi  gereja-gereja  Kristen  Protestan  di  Indonesia  merumuskan  landasan teologisnya sebagai berikut:
a. gereja ada karena dipanggil oleh Allah dan diutus menjadi berkat bagi segala bangsa (bdk. Kej. 12:1-3);
b. sebagai  kelanjutan  dari  misi  Kristus,  maka  gereja  ada  karena  dipanggil  dan  diutus oleh Yesus Kristus untuk memberitakan Injil dan diberi kuasa untuk mengusir setan, sekalipun mereka berbeda latar belakang (bdk. Mrk. 3:13-19);
18 PGI, Dokumen Keesaan Gereja ...62, 63
19 Laode Machdani Afala, Politik Identitas..., 4
c. gereja dipanggil untuk menghasilkan buah (bdk. Mat.7:15 -23);
d. keesaan gereja adalah juga misi supaya dunia percaya (bdk. Yoh. 17:21). 20
Disebutkan,  bahwa  PTPB  ini  menggunakan  pendekatan  misiologis-pastoral  yang  berangkat dari    “pemahaman  tentang  panggilan  bersama  (misi)  gereja -gereja  di  dalam  konteks pergulatan  bangsa  Indonesia  untuk  mencapai  cita-cita  Proklamasi  Kemerdekaan  1945, Pemahaman misiologis itu menjadi pedoman langkah-langkah konkret pastoral, yakni bagaimana umat Kristen secara keseluruhan hadir dan bersaksi di dalam pergulatan bangsa tersebut. Berdasarkan pengalaman gereja-gereja selama ini, pendekatan misiologis-pastoral dipandang lebih dinamis dan kreatif.” 21
Kehadiran dan misi gereja di maknai sebagai tanggung jawab politik dalam konteks kehidupan  bernegara.  Gereja  hadir  bukan  hanya  untuk  dirinya  sendiri,  melainkan  dalam rangka  panggilan  dan  pengutusan  untuk  menjadi  berkat  maka  ia  memiliki  tanggung  jawab politik yang dipahami sebagai praksis teologis untuk semua orang. Dalam konteks Indonesia, semua  orang  itu  adalah  setiap  warga  negara  yang  padanya  melekat  identitas  agama  dan etnis.
Dasar pemahaman inilah yang melandasi gereja untuk merespon menguatnya politik identitas  yang  berorientasi  pada  kekuasaan  dan  kepentingan  kelompok  sendiri.  Politik identitas ini seperti yang muncul dalam fenomena politik praktis bermasalah bagi ideal dan usaha  pencapaian  keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia.  Ruang  publik  Indonesia adalah  ‘medan  kesaksian’  gereja  untuk  keadilan  demi shalom. Gereja  dalam  teologi politiknya menyatakan kesaksian Injil dalam solidaritas untuk orang-orang yang menderita; untuk  mereka  yang  didiskriminasi  dan  lebih  luas  untuk  kehidupan  bermasyarakat  dan bernegara yang dalam situasi yang tidak menentu atau tidak damai.
G.P. Sindhunata, SJ, mengatakan, teologi politik berupaya solider terhadap manusia yang  menderita.  Ingatan  terhadap  sejarah  penderitaan  penting  dalam  mengembangan wawasan teologi politik. Sindhunata mengatakan:
Teologi politik adalah teologi yang merefleksikan iman sebagaimana dihayati oleh para pelakunya dalam situasi mereka yang historis dan kongkret. Materi teologi  politik  bukanlah  pembicaraan  mengenai  Tuhan  semata-mata melainkan  iman  sebagai  hubungan  antara  manusia  dan  Tuhan.  Namun hubungan  tersebut  tidak  dipahaminya  secara  melulu  abstrak-teoritis melainkan  secara  konkret-praktis,  yakni  dalam  konteks  sejarah  hidup manusia. Jadi bagi teologi politik, hubungan manusia dan Tuhan itu tak dapat dipahami lepas dari sejarah manusia secara konkret. 22
Jadi,  politik  identitas  yang  berorientasi  pada  kepentingan  berkuasa  kelompok  direspon dengan teologi politik untuk pembebasan dan keadilan bagi semua.  Politik identitas dalam pengertian  pemikiran,  cara  dan  strategi  meraih  kekuasaan  yang  berbasis  dan  untuk kepentingan  identitas  eksklusif  bermasalah  bagi  politik  keadilan  sosial.    Setiap  orang  dan kelompok  dalam  negara  demokrasi  semuanya  adalah  warga  negara  yang  setara  dan memiliki hak yang sama untuk kehidupan sosial, ekonomi, hukum dalam rangka pencapaian keadilan dan kesejahteraan.
20 PGI, Dokumen Keesaan Gereja ..., 31.
21 PGI, Dokumen Keesaan Gereja ..., 32.
22 G.P. Sindhunata, SJ, “ Memoria Passionis: Walter Benjamin dan Teologi Politik” dalam Teologi & praksis komunitas post modern , (Yogyakarta: Kanisius, 1994), 214.
Teologi  politik  menghubungkan  antara  iman  kepada  Tuhan  dengan  kehidupan bersama  dengan  harapan  dan  tujuan-tujuan  yang  dirumuskan  bersama  dalam  mekanisme permusyawatan atau demokrasi. Teologi politik adalah praktek beriman yang merefleksikan kehidupan  kongkret,  sejarah  dan  pergulatannya  yang  berorientasi  pada  keberlanjutan kehidupan  bersama.  Ruang  publik  yang  ditata  oleh  negara  secara  konstitusional  adalah medan bagi gereja atau orang-orang Kristen dalam menyatakan kesaksian iman kepada Injil Yesus Kristus untuk keadilan bersama.
Terhadap  orang-orang  Israel  yang    menyamarkan  ketidakadilan  dalam  kesalehan, nabi Amos menyerukan gugatan yang keras. Kemakmuran hanya menjadi milik para elit, dan sangatlah  ironis  karena  semua  itu  mereka  peroleh  dari  penindasan,  dan  ketidakadilan terhadap  orang-orang  lemah.  Ketidakadilan  ini  digambarkan  dengan  pernyataan  ini: "Dengarlah firman ini, hai lembu-lembu Basan, yang ada di gunung Samaria, yang memeras orang  lemah,  yang  menginjak  orang  miskin,  yang  mengatakan  kepada  tuan-tuanmu: bawalah ke mari, supaya kita minum- minum!” (Amos 4:1). Juga dikatakan, “Hai kamu yang mengubah  keadilan  menjadi  ipuh  dan  yang  mengempaskan  kebenaran  ke  tanah!”  (Amos 5:7) dan  “Sebab Aku tahu, bahwa perbuatanmu yang jahat banyak d an dosamu berjumlah besar, hai kamu yang menjadikan orang benar terjepit, yang menerima uang suap dan yang mengesampingkan orang miskin di pintu gerbang.” (Amos 5:12) .
Nabi  juga  meyerukan  agar  orang- orang  Israel  ‘mencari  Tuhan  agar  mereka  hidup: “Carilah yang  baik  dan  jangan  yang  jahat,  supaya  kamu  hidup;  dengan  demikian  TUHAN, Allah semesta alam, akan menyertai kamu, seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik; dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang; mungkin TUHAN, Allah semesta alam, akan mengasihani sisa- sisa keturunan Yusuf.” (5: 14, 15).
Iman  yang  benar  kepada  Tuhan  terimplementasi  dalam  keberlanjutan  hidup.  Iman untuk  kehidupan.  Tuhan  berpihak  kepada  kehidupan,  bukan  kepada  ketidakadilan  yang mendatangkan  maut.  Bukan  pada  kesalehan  palsu  yang  menyamarkan  keserakahan  dan kekuasaan  kelompok  sendiri.  Teologi  nabi  Amos  tentang  keadilan  ini  memberi  wawasan tentang praksis beragama yang terhubung dengan kehidupan bersama. Keadilan sosial bagi seluruh orang praksis iman dalam kehidupan sosial-politik.
Emmanuel  Gerrit  Singgih  dalam  membahas  tafsiran  teologi  Amos  mengatakan, makna  konkret    istilah  Amos  ‘mencari  Tuhan’  bukanlah  meningkatkan  kegiatan -kegiatan yang bersifat dan berbentuk kerohanian.  Singgih mengkritik  cara gereja-gereja pada zaman orde  baru  yang  menghindar  menggumuli  ketidakadilan  dan  ketidakbenaran  dalam masyarakat  dan  justru  hanya  banyak  berdoa.  Hal  konkret  yang  dimaksud  oleh  Singgih sebagai  peran  gereja  dalam  masyarakat  dan  kehidupan  bernegara  adalah:  ‘memerangi kemiskinan  dan  penderitaan’;  ‘memperjuangkan  masyarakat  yang  adil,  berkedaulatan rakyat, demokratis dan HAM’; dan ‘mengakhiri konflik antar agama’. 23
Hal-hal  yang  diuraikan  di  atas  adalah  upaya  mewujudkan  iman  yang  otentik  dalam situasi  nyata  hidup  dalam  negara  Indonesia.  Teologi  politik  gereja  yang  bukan  politik identitas itu adalah menjalankan misi Allah untuk melakukan transformasi sosial, politik dan ekonomi,  hukum  dan  HAM  demi  tercapainya  visi  hidup  bersama  sebagai  sesama  warga negara. Hartono Budi mengatakan, ‘teologi politik menekankan pentingnya kesaksian iman secara publik dan  tindakan  mengikuti  Yesus  Kristus  secara politik.’ Menurut  Budi,  seperti pendapat  Moltman,  bahwa  teologi  politik  harus  dibedakan  secara  tegas  dengan  upaya mempolitisir  gereja,  tetapi  ini  dimaksudkan  untuk  mengkristenkan  eksistensi  politis  gereja
23 Emmanuel Gerrit Singgih, Dua Konteks: Tafsir-tafsir Perjanjian Lama sebagai Respons atas Perjalanan Reformasi di Indonesia, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2009)), 12-16.
dan  umat  Kristiani.  Olehnya,  secara  konkret  dapatlah  dikatakan  bahwa,  ‘teologi  politik membawa masalah sosial ke dalam gereja dan membuat gereja hadir dalam situasi manusia yang kontradiktif termasuk penderitaan manusia.’ 24
Dua  kata  kunci  yang  menarik  dari  ulasan  Budi  di  atas  adalah ‘publik’ dan  ‘ politik’. Iman  sebagai  kepercayaan  dan  keyakinan  terhadap  Tuhan  mestilah  mempertimbangkan ruang hidup bersama yang historis dan empirik, yaitu publik. Malah dapat dikatakan, iman yang  otentik  adalah  ketika  kepercayaan  dan  keyakinan  terhadap  Tuhan  Allah  benar-benar berangkat dari pergulatan konteks kehidupan. Di ruang publik, seorang Kristen hadir sebagai warga  negara  bersama  dengan  warga  negara  lain  yang  masing- masing  memiliki  ‘iman’ sendiri-sendiri.  Tapi,  penderitaan,  ketidakadilan, diskriminasi,  kemiskinan,  penindasan,  dan lain sebagainya itu menyasar manusia yang universal. Berbeda dengan politik identitas yang justru  mengeksploitasi  isu-isu  ketidakadilan  dihubungan  dengan  identitas  sendiri,  teologi politik  berangkat  dari  masing-masing  iman  yang  otentik  tapi  praksis  teologisnya  untuk keadilan dan perdamaian semua orang.
Dengan  begitu,  maka  gereja  sebagai  persekutuan,  meski  pada  hal  keanggotaan  ia eksklusif  namun  keberadaannya  mestilah  bersifat  sosial  dan  politis.  Artinya,  berangkat kenyataan dan kesadaran bahwa gereja berada ‘di tengah - tengah’ masyarakat, maka seperti kata  Budi,  “gereja  hadir  dalam  situasi  manusia  yang  kontradiktif  termasuk  penderitaan manusia.” Masalah-masalah sosial yang dialami oleh orang-orang yang memiliki identitasnya masing-masing  dibawa  masuk  ke  dalam  gereja,  menjadi  percakapan  teologis,  menjadi pergumulan dan menjadi sasaran praksis teologi politik orang-orang Kristen.

## V. Penutup
Dalam  ulasan  di  atas  telah  dikaji  bagaimana  posisi  gereja  berhadapan  dengan, pertama, politik  identitas  dari  kelompok  identitas  mayoritas; kedua, pergumulan  gereja dengan dirinya sendiri yang selalu berada dalam bayang-bayang politisasi.  Respon teologis yang  ditawarkan  kaitan  dengan  dua  pergumulan  itu  adalah  dengan  memahami  kembali pergumulannya.  Yang ketiga ,  yaitu  praksis  gereja  dalam  memproklasmikan  idealisme  Injil Yesus  Kristus  dalam  konteks  kehidupan  bernegara.  Metode  dan  strategi  praksis  gereja  ini mesti dipahami dalam kerangka misi berwawasan oikumenis.
Teologi politik sebagai praksis teologis dalam misi berwawasan oikumenis ini semata- mata  adalah  upaya  gereja  bersama-sama  dengan  kelompok-kelompok  agama  atau kelompok  identitas  lain  dalam  upaya  menghadirkan  keadilan  sosial  dan  perdamaian  bagi dunia.  Pada  hal  ini  idealisme  Injil  Yesus  Kristus  bertemu  dengan  cita-cita  kemerdekaan Indonesia.

## Kepustakaan
Afala,  Laode  Machdani. Politik  Identitas  di  Indonesia .  Malang:  Universitas  Brawijaya  Press,
2018.
Alfian M, M. Alfan, Menjadi pemimpin politik: perbincangan kepemimpinan dan kekuasaan . Jakarta: Gramedia Pustakan Utama, 2009.
Budi, Hartono, Teologi, Pendidikan dan Pembebasan. Yogyakarta: Kanisius, 2003.
24 Hartono Budi, Teologi, Pendidikan dan Pembebasan, (Yogyakarta: Kanisius, 2003), 38.
G.P.  Sindhunata,  SJ,  “  Memoria  Passionis:  Walter  Benjamin  dan  Teologi  Politik”  dalam Teologi & praksis komunitas post modern . Yogyakarta: Kanisius, 1994. Haboddin,  Muhtar, Politik  Primordialisme:  Dalam  Pemilu  di  Indonesia. Malang:  Universitas Brawijaya Press, 2015.
......................,  “Menguatnya  Politik  Identitas  di  Ranah  Lokal”  dalam Jurnal  Studi Pemerintahan , Vol.3 No.1 Februari 2012: 117. Maulana,  Aslich, Polarisasi  Politik  Aliran  di  Era  Reformasi. Gresik:  Caremedia Communication, 2018.
Rasuanto,  Bur, Keadilan  Sosial,  Pandangan  Deontologis  Rawls  dan  Habermas  Dua  Teori Filsafat Modern. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005. Sirait,  Saut  Hamonangan, Politik  Kristen  di  Indonesia:  Suatu  tinjauan  etis. Jakarta:  BPK Gunung Mulia, 2000.
PGI, Dokumen Keesaan Gereja (DKG - PGI 2014-2019). Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2015.
Singgih, Emmanuel Gerrit, Dua Konteks: Tafsir-tafsir Perjanjian Lama sebagai Respons atas Perjalanan Reformasi di Indonesia. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2009. .
S,  Ubed  Abdilah, Politik  identitas  Etnis:  Pergulatan  Tanda  Tanpa  Identitas. Magelang: Penerbit Yayasan Indonesiatera, 2002.
Winarno,  Budi, Sistem  Politik  Indonesia  Era  Reformasi. Jakarta:  Gramedia  Pustaka  Utama,
2007.