## KESEIMBANGAN IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM KEIMGIRASIAN ANTARA
PRO JUSTISIA DENGAN TINDAKAN ADMINISTRATIF KEIMIGRASIAN (TAK)

## (THE BALANCE OF IMPLEMENTATION BETWEEN PROJUSTITIA AND IMMIGRATION ADMINISTRATION ACTION)

## BUDY MULYAWAN
Dosen Politeknik Imigrasi BPSDM Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM R.I. Jalan Raya Gandul, Cinere, Depok, Jawa Barat
Email : : budymulyawan23@gmail.com

## SILVESTER YANSEN HALAWA
Taruna Politeknik Imigrasi BPSDM Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM R.I. Jalan Raya Gandul, Cinere, Depok, Jawa Barat
Email : silvesterhalawa@gmail.com

## RADEN KEVIN FABIO WINATA
Taruna Politeknik Imigrasi BPSDM Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM R.I. Jalan Raya Gandul, Cinere, Depok, Jawa Barat Email : radenkevinfabio@gmail.com

## ABSTRAK
Dalam  era  globalisasi  sekarang  ini  sudah  sangat  lumrah  manusia  melakukan  perjalanan  antar negara. Kebebasan pergerakan manusia untuk berpindah antar  negara merupakan suatu hak dasar atau asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi. Hak bermigrasi ini diatur dalam Pasal 28E UUD 1945 (Amandemen), yang menentukan bahwa: “Setiap warga negara bebas  untuk memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”. Namun dalam perkembangannya semakin banyak timbul masalah yang komplek yang memaksa semua pihak harus memusatkan perhatiannya untuk mengatasi masalah ini. Tentu saja  perhatian  tertuju kepada  institusi imigrasi  sebagai  penjaga  pintu gerbang  negara, artinya  sebagai  ujung tombak  dalam  menghadapi  dan  menyeleksi  orang  asing  baik  yang  masuk  maupun  dalam  melakukan pengawasan terhadap orang asing yang ada di Indonesia. Dalam menjalankan fungsinya sendiri PIhak imigrasi telah dibekali dengan UU yang digunakan dalam melaksanakan kewajibannya. UU No. 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian  adalah  senjata  utama  dalam  menangani  masalah  orang  asing  yang  akan  atau  sudah  masuk kewilayah Indonesia. Adapun tindakan yang tindakan yang dilakukan terhadap orang asing yang melakukan pelanggaran  di  Indonesia  ialah  dengan  jalan  pro  justisia  atau  dengan  Tindakan  administrative  keimigrasian (TAK).
Kata kunci : UU No.6 Th 2011, Fungsi Keimigrasian, Pengawasan, Pro justisia, Tindakan Administratif Keimigrasian

## ABSTRACT
In the current era of globalization, it is very common for humans to travel between countries. The freedom of human movement to move between countries is a basic or human rights guaranteed in the constitution. This migration  right  is  regulated  in  Article  28E  of  the  1945  Constitution  (Amendment),  which  determines  that: "Every  citizen is  free to  choose  a  place to  live in  the  territory  of  the  country  and  leave  it,  and the  right  to return." But in its development more complex problems arise which forces all parties to focus their attention on solving this problem. Of course attention is focused on the immigration institution as the guardian of the state  gate,  meaning  as  a  spearhead  in  facing  and  selecting  foreigners  who  enter  or  monitor  foreigners  in Indonesia. In carrying out its own functions Immigration agents have been provided with laws that are used in carrying out their obligations. UU no. 6 of 2011 concerning immigration is the main weapon in handling the problem of foreigners who will or have entered the territory of Indonesia. The actions taken against foreigners who commit violations in Indonesia are by pro-justisia or by immigration administrative actions (TAK).
Keywords: Immigration Act  No.6 Th 2011, Immigration Function, Supervision, Projustisia, Immigration Administrative Act

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Tak  perlu  ditanya  lagi,  pada  zaman  kemajuan teknologi pada zaman sekarang ini telah memudah kan bagi manusia untuk melakukan mobilitas antar negara.  Suatu  hal  yang  tidak  dapat  kita  sangkal bahwa perkembangan kemajuan teknologi transportasi  dan  komunikasi  semakin  cepat  dan kompleks,  sehingga  memungkinkan  setiap  orang dapat dengan mudah keluar masuk dari suatu negara ke  negara  lain  dengan  berbagai  tujuan  antara  lain bekerja, mengunjungi keluarga, berlibur bahkan ada orang-orang  yang  memiliki  tujuan  untuk  mencari perlindungan  karena  menghindari  konflik  atau bencana  di  negaranya.  Kekacauan  di  beberapa negeri  menyebabkan  perpindahan  populasi  yang cukup besar ke berbagai negara. Akibat dari adanya peperangan,  konflik  berdarah,  bahkan  mungkin genosida  yang  terjadi  di  sejumlah  negara  seperti Irak,  Iran,  Afghanistan,  Sri  Lanka,  Pakistan  dan Myanmar,  memaksa  sejumlah  orang  mencari perlindungan  ke  berbagai  negara,  salah  satunya adalah Indonesia 1 . Setiap negara wajib menyiapkan dirinya  dalam  menghadapi  hal  ini.  Sebab  pada faktanya, yang melakukan mobilitas ini bukan hanya
1 https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/viewFile/5712/3608
2 https://news.detik.com/berita/d-3442963/14425-imigran-ilegal-penuhi-indonesia-ini-langkah-pemerintah
orang  yang  melakukan  kunjungan  biasa  seperti berwisata  atau  kunjungan  lainnya  yang  bersifat resmi,  namun  ada  juga  masalah  tentang  imigran ilegalpengungsi,  hingga  orang  yang  seharusnya tidak  boleh  masuk  kedalam  suatu  wilayah  negara karena masalah dokumen yang bermasalah. Seperti dilansir  dari  detik.com  Asisten  Deputi  Bidang Koordinasi
Penanganan  Kejahatan  Transnasional  dan Kejahatan Luar Biasa Kemenko Polhukam Brigjen Chairul Anwar mengatakan saat ini terdapat 14.425 imigran  ilegal  yang  masuk  ke  Indonesia 2 .  Dari jumlah  tersebut  dapat  kita  simpulkan  sebenarnya Indonesia ini sudah darurat imigran illegal. Namun untuk  kita  ketahui  bahwa  pemerintah  juga  tidak tinggal diam dalam menangani masalah ini. Terbukti bahwa pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan baru untuk mengatur tentang khusus untuk orang asing.
Luasnya wilayah Indonesia menjadi permasalahan  lain.  Keterbatasan  penjagaan  baik  di darat,  laut  dan  udara,  serta  lemahnya  teknologi canggih untuk memantau seluruh wilayah Nusantara menjadi  salah  satu  penyebab  mudahnya  imigran ilegal masuk ke Indonesia.  Ditambah baru baru ini
Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan terbaru yang  berkaitan  dengan  hal  keimigrasian  salah  satu yang  menuai  banyak  perhatian  masyarakat  adalah perpres  21  Tahun  2016  Tentang  Bebas  visa kunjungan,  menurut  Ketua  Umum  Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Didien Junaedy menyebut  kebijakan  bebas  visa  kunjungan  singkat ke  Indonesia  sudah tepat  dan  memberikan  dampak positif  bagi  sektor  pariwisata  dalam  jangka panjang3.  Namun  itu  jika  dilihat  dari  sisi  positive nya.tidak  sedikit  juga  yang  berpendapat  bahwa penerapan  perpres  ini  dapat  merugikan  bangsa diantaranya  terbukti  setelah  penerapan  kebijakan BVK tingkat penyalahggunan kebijakan ini semakin pesat. Mereka menggunakan BVK yang seharusnya untuk pariwisata malah digunakan untuk bekerja.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  di uraikan  diatas,  maka  dapat  diambil  rumusan masalah  yaitu  bagaimana  penerapan  penegakan hukum Keimigrasian yang dilakukann dalam bentuk projustisia dan Tindakan Administrasi Keimigrasian terhadap  Orang  Asing  yang  melanggar  aturan Keimigrasian?

## Metode Penelitian
Metode  penulisan  yang  dilakukan  untuk penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian normative  (  Kepustakaan).  Studi  kepustakaan dilakukan  dengan  maksud  memperoleh  data sekunder  yaitu  melalui  serangkaian  kegiatan membaca, mengutip, menelaah perundang undangan yang berkaitan dengan permasalahan

## Teknik Analisis Data
Dalam  penelitian  ini  menggunakan  analisa kualitatif  dengan  menyederhanakan  data  ke  dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan
3 http://www.teropongsenayan.com/59723-kebijakan-bebas-visa-dinilai-tepat-dan-beri-dampak-positif-bagi-pariwisata 4 pasal 1 angka 17 PP Imigrasi: “Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal.”
5 Pasal 1 angka 28, Ibid,” Penangkalan adalah larangan terhadap Orang Asing untuk masuk Wilayah Indonesia berdasarkan alasan Keimigrasian”.
diinterpretasikan.  Analisa  ini  memandang  data sebagai produk dari proses memberikan interprestasi pada  peneliti  yang  didalamnya  sudah  terkandung makna  yang  mempunyai  referensi  pada  nilai. Kegiatan analisis dalam penelelitian kualitatif hanya merupakan rekonstruksi sebelumnya. Dari pandangan tersebut penelitian kualitatif memproses data  penelitian  dari  reduksi  data,  penyajian  data sampai pada pengambilan kesimpulan

## PEMBAHASAN

## Masalah yang sering ditemukan
Orang  asing  yang  masuk  ke  Indonesia  wajib memenuhi  syarat  Pasal  3  Peraturan  Pemerintah  RI No. 31 tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang  No.  6  Tahun  2011  tentang Keimigrasian  (PP  tentang  Imigrasi)  mengatakan: Setiap Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan:
a.  memiliki  Visa4  yang  sah  dan  masih  berlaku, kecuali  yang  dibebaskan  dari  kewajiban  memiliki Visa;
b.  memiliki  Dokumen  Perjalanan  yang  sah  dan masih berlaku; dan
c. tidak termasuk dalam daftar Penangkalan.5
Bagi  Orang  Asing  yang  dibebaskan  dari kewajiban  memiliki  Visa,  selain  harus memenuhi persyaratan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  3 huruf b dan huruf c di atas, juga harus memiliki tiket kembali atau tiket terusan ke negara lain.
Bagi  Orang  Asing  pemegang  Izin  Tinggal terbatas  atau  Izin  Tinggal  Tetap[4],  selain  harus memenuhi  persyaratan  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c di atas, juga harus
memiliki Izin Masuk Kembali ke Wilayah Indonesia yang sah dan masih berlaku.
Kasus  pada  tahun  2017,  Direktorat  Jenderal Imigrasi  kembali  menggelar  Operasi  Pengawasan Orang  Asing  dalam  rangka  penertiban  dan pengamanan kegiatan dan keberadaan orang asing di wilayah  Indonesia.  Target  dari  kegiatan  yang dilaksanakan  pada  tanggal  12  Januari  2017  ini adalah  tempat  hiburan  malam  yang  diduga memfasilitasi kegiatan Orang Asing yang dilakukan secara ilegal Operasi Pengawasan Orang Asing yang digelar  di  Wilayah  DKI  Jakarta  dan  Bogor  ini dilaksanakan  oleh  Direktorat  Pengawasan  dan Penindakan Keimigrasian dan Kantor Imigrasi kelas I  Bogor.  Pada  operasi  tersebut  telah  diamankan puluhan  Orang  Asing  yang  diduga  melakukan pelanggaran keimigrasian. Direktorat Jenderal
Imigrasi  mengamankan  32  (tiga  puluh  dua) perempuan dari berbagai warga negara, antara lain Vietnam  11  (sebelas)  orang,  Kazakhstan  5  (lima) orang, Uzbekistan 5 (lima) orang, Republik Rakyat Tiongkok  5  (lima)  orang,  Maroko  5  (lima)  orang, dan Rusia 1 (satu) orang.
Para  perempuan  tersebut  berusia  antara  21-38 tahun  yang  melakukan  kegiatan  sebagai  Pemandu karaoke dan Pekerja Seks Komersial (PSK). Mereka bertarif  mulai  dari  Rp.  1.750.000  (satu  juta  tujuh ratus  lima  puluh  ribu  rupiah)  sampai  dengan  Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah). Selain mengamankan 32  (tiga  puluh  dua)  Orang  Asing,  petugas  juga mengamankan barang bukti berupa 25 buah paspor, Kwitansi  /  bukti  pembayaran,  uang  kurang  lebih sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah), telepon genggam,  tas,  alat  kontrasepsi,  dan  seragam pemandu karaoke6.
Contoh  kasus  lainnya  ialah  Warga  negara China, Zhang Renxiang, ditangkap petugas Imigrasi Jakarta Selatan karena diduga penyalahgunaan izin tinggal. Pria Shanghai berusia 66 tahun itu diketahui sudah di Indonesia sejak tahun 2008.
6 http://repository.unpas.ac.id/33744/2/BAB%20III%20fix.pdf
"Dia  pernah  ke  Indonesia  tahun  2008.  Di Indonesia sejak 28 Agustus 2008 dan dia bolak-balik menggunakan  visa  kunjungan.  Kemungkinan  juga dia  sudah  melakukan  penyalahgunaan  (izin tinggal)," ujar Kepala Sekbid Pengawasan Imigrasi Kelas  I  Jakarta  Selatan,  Anggi  Wicaksono  di kantornya,  Jalan  Warung  Buncit,  Jakarta  Selatan, Selasa  (26/3/2013).    Namun  dari  pengakuannya, kata Anggi, Zhang mengaku baru ke Indonesia pada Juni 2012.
Anggi  mengatakan  penangkapan  terhadap Zhang  berawal  dari  laporan  masyarakat.  Setelah mendapat  laporan  tersebut,  pihaknya  langsung melakukan  pemantauan  selama  1  minggu.  Zhang lalu  ditangkap  di  klinik  Randu  Spa,  Hotel  Puri Denpasar,  Jakarta  Selatan.  Dari  pemeriksaan sementara, praktik kerja yang dilakukan Zhang tidak sesuai dengan keterangan izin yang diberikan, yakni sebagai marketing di PT Victus Sucira International. Zhang  justru  membuka  klinik  terapi  Twina  atau pemijatan alternatif China.
Dalam  menjalankan  praktiknya,  Zhang  selalu mengatasnamakan terapi yang dilakukannya merupakan  terapi  medis.  Dengan  mengenakan pakaian  seperti  dokter,  Zhang  selalu  mengatakan kepada pelanggannya jika terapinya bukan massage. Dia  juga  mempekerjakan  4  WNI  di  kliniknya sebagai  staf  administrasi  dan  asisten.  Tarif  yang dipasang  untuk  jasa  terapinya  sebesar  Rp  1  juta untuk  45  menit.  Kedok  terapi  yang  dilakukannya karena susahnya mendapatkan izin dari Kementerian  Kesehatan  RI  bagi  WNA  yang  ingin membuka  praktik  terapi.  Agar  jasa  terapinya  tetap tersalurkan,  mereka  dicurigai  menggunakan  Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS). Kemungkinan besar Zhang  akan  dideportasi  karena  pelanggaran  yang dilakukannya. Dia dikenakan pasal 122 huruf a UU No  6  tahun  2011  tentang  penyalahgunaan  izin tinggal.
Dalam  kasus  ini  dapat  dilihat  bahwa  Zhang telah menyalahgunakan UU No.6  tahun 2011 pasal 112  tentang  penyalahgunaan  izin  tinggal.  Zhang
datang  ke  Indonesia  dengan  menggunakan  visa berkunjung tetapi, menyalahgunakannya dan membuka terapis medis disini. Seperti yang tertera pada  UU  No.  6  tahun  2011  pasal  38  tentang  visa kunjungan, Zhang hanya dapat melakukan kegiatan seperti berwisata, mengunjungi keluarga, mengikuti seminar atau pembuatan film yang dapat dilakukan dalam  waktu  singkat,  sementara  Zhang  membuka terapis  medis.  Seharusnya  izin  yang  dimilikinya adalah visa untuk tinggal terbatas yang tertera pada pasal 39 UU No.6 tahun 2011.. Karena Zhang telah melakukan  pelanggaran  maka  sesuai  hukum  yang berlaku ada dua kemungkinan Zhang akan dihukum melalui  pengadilan  atau  langsung  dideportasi kembali ke China.
Adapun  tindakan  yang  dapat  di  kenakan  dari contoh  kasus  diatas  yaitu  berupa  tindakan  yuridis dan administrative menurut UU NO. 6 tahun 2011
a. Tindakan Yuridis (Pro justisia)
Dalam  tindakan  yuridis  penyalahgunaan  bisa mengikuti aturan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dalam Pasal 122 butir a :  “setiap    Orang    Asing    yang    dengan    sengaja menyalahgunakan  atau  melakukan  kegiatan  yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan   pemberian Izin   Tinggal   yang   diberikan   kepadanya dipidana dengan  pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan    pidana        denda        paling        paling        banyak Rp500.000.000,00    (lima  ratus  jutarupiah)”,  jadi tindakan  yuridis  adalah orang  asing  yang  dengan sengaja  menyalahgunakan      maksud      pemberian izin      keimigrasian      dan      harus  dibuktikan    di pengadilan    oleh    hakim    dan    kemudian    dapat dikenakan  sanksi        pidana        sesuai        dengan ketentuan    peraturan    Perundang undangan yang berlaku
b. Tindakan Administratif
Menurut  Pasal  75  Undang - Undang  Nomor  06 Tahun  2011  yang mengatur   mengenai   tindakan keimigrasian  terhadap      orang      asing  diwilayah Indonesia, yaitu:
1) Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif  Keimigrasian terhadap
Orang Asing yang berada  di  Wilayah Indonesia yang  melakukan  kegiatan  berbahaya  dan  patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati  atau tidak menaati  peraturan Perundang - undangan.
2) Tindakan Administratif Keimigrasian sebagaimana        dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat berupa:
a) Pencantuman  dalam  daftar    Pencegahan atau Penangkalan;
b) pembatasan,  perubahan,  atau  pembatalan Izin Tinggal;
c) larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
d) keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
e) pengenaan biaya beban; dan/atau
f) deportasi dari Wilayah Indonesia.
3) Tindakan  Administratif  Keimigrasian    berupa Deportasi  dapat juga dilakukan terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia  karena berusaha    menghindarkan  diri    dari    ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara asalnya.
Penyelesaian  kasus    penyalahgunaan  visa kunjungan  di  Indonesia  pihak  Imigrasi  melakukan tindakan Admistratif berupa Deportasi warga negara asing yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan visa kunjungan, warga negara asing yang  sudah  di  Deportasi  tidak  boleh  kembali  ke indonesia  dan  pihak  imigrasi  menangkal  warga negara  asing  masuk  ke  wilayah  indonesia.  Karena dengan alasan bahwa orang asing yang bersangkutan tidak  mengindahkan  peraturan  yang  mengatur keberadaan  orang  asing  diwilayah  Republik Indonesia.
Dari  semua  data  diatas    ,  penulis  berpendapat bahwa  selama  ini  penegakan  hukum  keimigrasian telah  sangat  baik  dilaksanakan,  hal  ini  disebabkan karena pembenahan diri terus dilakukan oleh pihak imigrasi.  Bagaimana  tidak,  imigrasi  pada  zaman modern  sekarang  ini  semakin  disorot  dan  menjadi suatu  Lembaga  yang  berperan  penting  dalam
melaksanakan tugas negara dalam bidang pengurusan orang asing.

## Keseimbangan penegakan hokum Keimigrasian
Dalam pelaksanaan penegakan hokum Keimigrasian,  ada  1  hal  penting  yang  penulis perhatikan,  yaitu  keseimbangan (balance) antara pelaksanaan  hukuman  kepada  orang  asing  yang melakukan  pelanggaran.  Seperti  yang  kita  ketahui bersama  bahwa  penerapan  hukuman  berupa Tindakan Administratif Keimigrasian lebih banyak dibandingkan  Tindakan  Projustisia.  Hal  ini disebabkan  karena  penerapan    ketentuan  pidana harus  melalui  proses  yang  lama.  Sedangkan  untuk penerapan hukuman berupa Tindakan Administratif Keimigrasian terbilang cepat dan tidak sesulit proses projustisia.
Padahal  jika  dilihat  lebih  jauh,  untuk melihat  kemampuan  suatu  petugas  imigrasi (institusi) dalam menangani suatu kasus, dilihat dari proses  dengan  cara  apa  dia  menangani  kasus tersebut.  Masing  masing  unit  kerja  juga  pastinya telah  memberi  target  kepada  anggotanya  untuk jumlah  wajib  melakukan  proses  projustisia  setiap tahunnya. Namun apakah hanya berpatokan dengan jumlah wajib yang diberikan?
Berikut  adalah  data  Tindakan  Administratif Keimigrasian Ditjenim dan UPT seluruh Indonesia (Periode 01 Januari s/d
NO Asal Jumlah Orang Jumlah TAK 1 Ditjenim 1.062 orang 2.258 TAK 2 UPT/Kanim 1.265 orang 2.176 TAK Jumlah 2.327 orang 4.434 TAK
Berikut adalah data Projutitia TAhun 2018
Data  tersebut  diatas  adalah  data  yang  didapat  dari Direktorat Jenderal Imigrasi selama periode januari sampai dengan September 2018. Berdasarkan table dapat dilihat bahwa jumlah orang yang di kenakan Sanksi  TAK  oleh  Pihak  imigrasi  4.434  Orang. Jumlah  yang  fantastis  jika  dibandingkan  dengan jumlah  sanksi  dengan  cara  projustisia  yang  hanya berjumlah 109.
Berikut  adalah  pembagian  Tindakan  Administratif Keimigrasian
NO Jenis TAK Dit Wasda- kim UPT Jumlah 1 Pencegahan dan penangkalan 372 502 874 2 Pembatalan Izin tinggal 275 306 581 3 Larangan berada ditempat tertentu 654 14 668 4 Keharusan untuk bertempat tinggal disuatu tempat 602 157 759
Tahun 2018 Unit Kerja Jumlah Kasus 1 Ditjen Imigrasi 10 2 Kelas 1 Khusus 26 3 Kelas I 30 4 Kelas II 42 5 Kelas III 1 total 109
5 Pengenaan Biaya beban 0 333 333 6 Deportasi 355 864 1.219 Total 2.258 2.176 TAK 4.434 TAK
Tahun  demi  tahun  jumlah  sanksi  yang dikenakan  kepada  orang  asing  semakin  meningkat seiring dengan semakin banyaknya OA yang masuk ke wilayah Negara Indonesia Imbas dari Kebijakan Pemerintah  yang  memudahkan  orang  asing  untuk masuk kewilayah Indonesia.
Dan  berikut  di  bawah  ini  adalah  daftar projustisia berdasarkan negara
No negara Jumlah 1 RRT 34 2 Bangladesh 4 3 Nigeria 31 4 India 3 5 Thailand - 6 Indonesia 4 7 Korea Selatan 3 8 Malaysia 10 9 Myanmar 1 10 Sri Lanka 1 11 Pakistan 1 12 Australia 1 13 Singapura - 14 Vietnam - 15 Afganistan 2 16 Inggris - 17 Iran - 18 Nepal -
19 Pantai Gading 2 20 Belanda 1 21 Perancis - 22 Jepang 4 23 Kanada - 24 Arab Saudi - 25 Taiwan 1 26 Timor Leste 1 27 Yaman 2 28 Jerman 1 29 Filipina 2 Total 109 Berikut  adalah  jumlah  TAK  bedasarkan  peringkat
10 besar warga negara
NO NEGARA JUMLAH 1 RRC 283 2 Vietnam 233 3 Afghanistan 249 4 Nigeria 177 5 Malaysia 95 6 Myanmar 68 7 Irak 81 8 Philipina 47 9 Korea Selatan 46 10 Srilanka 44
Persoalan  pro  justisia  keimigrasian,  kini  menjadi fokus  perhatian  pemerintah  pasca  peningkatan penerapan  pelayanan  berbasis  teknologi  yakni Sistem Pelayanan Paspor Terpadu (SPPT) atau One Stop  Service  (OSS).  Isu  pro  justisia  keimigrasian, sudah  seharusnya  diposisikan  pada  garda  terdepan
selaras dengan amanat UU No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian.
Melihat  kasus  di  atas  bahwa  porsi penegakan hukum atau projustisia, kurang mendapatkan  tempat  yang  seharusnya  sehingga banyak kasus kemigrasian yang tidak terurai. Fakta empiris tersebut, kasus penyalahgunaan izin tinggal WNA  yang  disalahgunakan,  lepas  begitu  saja. Penegakan hukum tindak pidana keimigrasian yang dilakukan  Dirjen  Imigrasi  dan  kantor  imigrasi daerah  hanya  tindakan  deportasi  semata  dan dirasakan kurang tegas serta tidak memberikan efek jera  terhadap  WNA  yang  melanggar  hukum keimigrasian. Menurut catatan Ditjen Imigrasi kasus imigrasi  yang  dimejahijaukan  selama  tahun  2015 hanya  255  kasus.  Hal  ini  tergolong  rendah  dari harapan penegakan hukum keimigrasian.
Selama  ini  keimigrasian  selain  melakukan pengusiran,  juga  dikenal  dengan  penyidikan tindakan  pidana  keimigrasian.  Proses  penyidikan sendiri  dilakukan  terhadap  pelaku  tindak  pidana keimigrasian  oleh  penyidik  aparatur  sipil  negara (PASN)  Imigrasi  melalui  sistem  yang  dikenal dengan istilah sistem peradilan pidana sesuai dengan KUHAP. Dalam UU Keimigrasian, selain mengatur mengenai  ketentuan  pidana,  juga  diatur  pula tindakan  keimigrasian  bersifat  non  justisial  atau menekankan  segi  administratif.  Sejalan  dengan sistem  yang  dianut  dalam  hukum  pidana  yang dikenal adanya sistem dua jalur berupa pidana dan tindakan  (punishment  and  measurement/straaf system en maatregels system).
Persoalannya kini bagaimana tindak pengawasan  terhadap  implementasi  perundangan keimigrasian?  Jika  diamati  berbagai  kasus  yang terjadi,  keimigrasian  nasional  terdapat  kasus-kasus besar yang secara politis sering berujung lepas dari jerat  hukum.  Oleh  karena  itu,  kerja  sama  yang dilakukan baik secara regional maupun internasional harus  dapat  memberikan  manfaat  positif  bagi kepentingan bangsa Indonesia.
UU  Keimigrasian  menyebutkan  bahwa pelayanan dan pengawasan keimigrasian   berdasarkan  prinsip  selective  policy,
yang  menyatakan  bahwa  orang-orang  asing yang  dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan negara Republik  Indonesia serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban juga tidak  bermusuhan   baik  terhadap  rakyat  maupun negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 diberikan  izin  masuk  dan  keluar  wilayah  Republik Indonesia.
Berbagai  kasus  imigran  gelap,  menambah  deret masalah terkait imigran gelap sekaligus menegaskan data meningkatnya kasus imigran gelap dan menjadi paradoks  persoalan  penanganan  imigrasi  di Indonesia.
Logika  hukum  dalam  sistem  peradilan pidana telah menggariskan bahwa empat komponen aparat  penegak  hukum  harus  terintegrasi,  yaitu kepolisian,  kejaksaan,  pengadilan,  dan  lembaga pemasyarakatan. Jelas pesan tersebut tersurat dalam UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP.
Pada  sisi  lain,  terkendala  oleh  kultur birokrasi  yang  ada  di  daerah  dalam  menangani kasus-kasus  besar  keimigrasian.  Tidak  seluruh aparat Kemenkumham di daerah mampu menelusuri data spesifik dari asal negara yang dinilai melanggar keimigrasian.  Jika  dilihat  ada  tiga  kategori  WNA atau  imigran  masuk  ke  Indonesia,  yakni;  pertama; secara  prosedural  dan  wajar  (clear),  kedua;  masuk sesuai  misi  dan  kepentingan  tertentu  dengan  cara legal  dan  ilegal,  dan  ketiga;  masuk  secara  gelap tanpa  dokumen  atau  dokumen  palsu,  atau  tidak melalui tempat pemeriksaan imigrasi” (TPI). Untuk kategori  yang  ketiga  ini  keimigrasian  tidak sesederhana apa yang terjadi di pelabuhan, bandara dan TPI tertentu saja. Sementara infrastruktur satuan intelkam  dari  pusat  sampai  ke  daerah,  kecamatan, dan  desa,  sangat  terbatas  kemampuannya  dalam memantau kegiatan orang asing sampai ke pelosok, dan  keimigrasian  belum  mendukung  sampai  ke struktur terbawah.
Berbagai kasus yang terjadi hendaknya jadi pelajaran.  Pada  sisi  politis  yang  menyangkut keamanan  negara  membutuhkan  pengamanan intelijen  yang  tidak  sederhana.  Oleh  karenanya, optimalisasi UU Keimigrasian harus cermat terkait
misi pengawasan imigran yang tinggal dan menetap baik  bersifat  global  maupun  detail  kepada  pejabat Imigrasi dan Kepolisian. Makna yang tersirat, tiada lain membangun keimigrasian baru yang transparan dan berorientasi pelayanan, bukan menjadi mencusuar  yang  mengarah  pada  keterbukaan ekstrem  dan  mengabaikan  pengamanan  negara. Namun harus diwujudkan secara kebijakan holistik. Jika tidak, Indonesia akan tetap menjadi incaran para imigran gelap.
Penerapan  sanksi  pidana  bagi  WNA  atas  tindak pidana keimigrasian bila ditinjau dari studi doktrinal bahwa  menerapkan  sanksi  pidana  harus  ada perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang dan  bersifat  melawan  hukum  (tidak  ada  alasan pembenar)  serta  disyaratkan  harus  ada  orang  yang melakukan  kesalahan  yang  mampu  bertanggung jawab  dan  tidak  ada  alasan  pemaaf.  Semua  tindak pidana keimigrasian dengan pelaku WNA
diterapkan sanksi pidana, karena UU Keimigrasian sangat dimungkinkan diterapkan tindakan keimigrasian yang bersifat administratif.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Adapun  tindakan  yang  dilakukan  terhadap  orang asing  yang  melakukan  pelanggaran  di  Indonesia ialah dengan jalan pro justisia atau dengan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK). Semua harus di jalankan secara imbang dan sesuai pada fungsinya. Sehingga  dapat  memberikan  suatu  efek  jera  dan tindakan  yang  tegas  sesuai  dengan  aturan  hukum yang  berlaku  dan  juga  agar  tidak  adanya ketimpangan  antara  satu  sama  lain  antara  tindakan yang di ambil dengan pro justisia maupun Tindakan Administratif  Keimigrasian.  Saat  ini  Direktorat Jenderal  Imigrasi  dan  jajarannya  lebih  dominan menggunakan Tindakan Adiministratif Keimigrasian dibandingkan dengan Projustisia. Hal ini  dianggap  karena  proses  pemberian  Tindakan Adiministratif  Keimigrasian  lebih  mudah,  lebih cepat  dan  lebih  efektif  dibandingkan  dengan menggunakan proses Projustisia.

## Saran
Salah  satu  cara  untuk  mengefektifkan  pelaksanaan aturan  adalah  dengan  memberikan  sanksi  tegas terhadap  para  pelanggar  hukum  Keimigrasian sehingga dapat memberikan efek dan dampak yang kuat  terhadap  penegakan  hokum.  Selanjutnya penulis memberi saran bahwa untuk Imigrasi sendiri harusnya  lebih  menekankan  untuk  melaksanakan TAK dan lebih mengutamakan pengawasan Tempat Pemeriksaan  Imigrasi  .  Alasannya  karena  imigrasi pada  hakikatnya  adalah  sebagai  penjaga  pintu gerbang  negara  jadi  apabila  ada  pelanggaran,  bisa langsung  diterapkan  TAK  berupa  Pendeportasian. Sehingga  orang  yang  masuk  ke  Indonesia  dapat disaring. Dan untuk Projustisia dilaksanakan untuk mengatasi  masalah  tertentu    yang  terjadi  /  sudah terlanjur  dilakukan  oleh  orang  asing  yang  berhasil masuk ke Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku:
Anonim.  2013.  Bahan  Rilis  LSI_Korupsi  dan Kepercayaan Publik pada Penegak Hukum.
Asmarawati,  Tina.  2013.  Hukum  dan  Psikiatri. Yogyakarta: Depublish.
Hadjon , Philipus M. Dkk. 2005. Pengantar Hukum Administrasi  Indonesia  .Yogyakarta  :  Gadjah Mada University Press.
Hakim , Rizqi Iman Aulia Luqmanul. 2015.  UNNES Law Journal : Pengawasan Izin Tinggal Orang Asing  Oleh  Kantor  Imigrasi.  Program  Studi Ilmu  Hukum,  Fakultas  Hukum,  Universitas Negeri Semarang, Indonesia.
Hamidi,  Jazim.  Dan  Christian,  Charles.  2015. Hukum  Keimigrasian  bagi  Orang  Asing  di Indonesia. Jakarta : Sinar Grafika.
Hartono, Bambang. 2015. Upaya Penegakan Hukum
Terhadap Tindak Pidana Keimigrasian.
Program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Indonesia.
Huda,  Ni'matul.  2013.    Hukum  Tata  Negara Indonesia. Yogyakarta : Raja Grafindo Persada (Rajawali Perss).
Iman,  Santoso.  2004.  Perspektif  Imigrasi  dalam
Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional. Jakarta : UI Press.
Iman,  Santoso.  2014.  Diaspora  :  Globalisasi Keamanan  dan  Keimigrasian.  Bandung  : Pustaka Reka. Cipta.
Ishaq. 2015. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta : Rajawali Pers.
KH,  Ramadhan  dan  Yusra  Abrar.  2005.  Lintas Sejarah Imigrasi Indonesia. Jakarta :  Direktorat
Jenderal Imigrasi.
Rahardjo,  Satjipto.  2009.  Masalah  Penegakan Hukum  Suatu  Tinjauan  Sosiologis.  Bandung: CV Sinar Baru.
Sihombing,  Sihar.  2013.  Hukum  Keimigrasian dalam  Hukum    Indonesia.  Bandung  :  Nuansa Aulia.
Soekanto,  Soerjono.  1990.  Sosiologi  Keluarga Tentang  Ikhwal  Keluarga,  Remaja  dan  Anak.
Jakarta: PT Rineka Cipta
Ukun, Wahyudin. 2004. Deportasi Sebagai
Instrumen  Penegakan  Hukum  dan  Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian. Jakarta: AKA Press.

## Jurnal/Makalah/Artikel/Prosiding:
Hakim  ,  Rizqi  Iman  Aulia  Luqmanul.  2015. UNNES  Law  Journal  :  Pengawasan  Izin Tinggal  Orang  Asing  Oleh  Kantor  Imigrasi. Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia.
Hartono, Bambang. 2015. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Keimigrasian.
Program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Indonesia.

## Peraturan Perundang-Undangan:
Republik  Indonesia,  Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
Petunjuk  Pelaksanaan  Direktur  Jenderal  Imigrasi No.  F-314.L.02.10  Tahun  1995  tentang  Tata Cara tindakan keimigrasian.
Republik  Indonesia,  Undang  –  Undang  Nomor  9 tahun 1992 tentang Keimigrasian
Republik  Indonesia,  Undang  –  Undang  Nomor  6 tahun  2011  pengganti  Undang  –  Undang Nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian
Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah nomor 31 tahun  2013  tentang  pelaksanaan  Undang  – Undang  Nomor  9  tahun  1992  tentang Keimigrasian.

## Sumber Lain
Annex 9
http://belajarpsikologi.com/pendekatan-jenis-dan- metode-penelitian-pendidikan/  diakses  pada  3 Oktober 2018 Pukul 20.30 WIB.
https://www.neliti.com/publications/14189/pengaw asan-keimigrasian-terhadap-orang-asing- dalam-rangka-pendeportasian-ditinja  diakses pada 30 September 2018 Pukul 21.00 WIB.
https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=t Ul1BgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT26&dq=met ode%2Banalisis%2Bdata&ots=FdoeFB0107& sig=TWrQiKM_bGQSZUqlpQ4ZQt2bsBE&r edir_esc=y  diakses  pada  29  September  2018 pukul 20.35 WIB.https://news.detik.com/berita/d- 3442963/14425-imigran-ilegal-penuhi-
indonesia-ini-langkah-pemerintah