## PERUNDANG-UNDANGAN KELUARGA ISLAM DAN CEDAW DALAM MENJAMIN HAK-HAK KEKELUARGAAN ISLAM
Muslim H. A. Khumedi Ja’far Dosen Tetap Non-PNS Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung Jl. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung
Email: muslim@radenintan.ac.id
Abstrak:  CEDAW  pada  dasarnya  i  sejalan  dengan  prinsip-prinsip  Islam.  Al-Qur’an sendiri berbicara mengenai kesetaraan laki-laki dan perempuan. Dalam hal hubungan perkawinan,  suami  dan  istri  merupakan  mitra  setara,  bukan  hubungan  atasan  dan bawahan.  Sehingga  sudah  sewajarnya  CEDAW  dijadikan  tolok  ukur  dalam  menilai sejauh  mana  Hukum  Keluarga  Islam  di  Indonesia  dapat  diterapkan  sesuai  dengan prinsip-prinsip  Islam  yang  sebenarnya  namun  kenyataanya  di  Indonesia  CEDAW belum  menjadi  pertimbangan  hakim  dalam  menyelesaikan  perkara-perkara  hukum keluarga  Islam  khususnya  hukum  perkawinan  Islam,  dengan  alasan  ini,  tidak  heran jika poin-poin yang terdapat dalam KHI, kerapkali diskriminatif. Padahal, Islam yang menjadi ruh dari terbentuknya Hukum Keluarga Islam di Indonesia sama sekali tidak bersifat  diskriminatif,  sehingga  menarik  untuk  dibahas  sekitar  Perundang-undangan keluarga Islam dan CEDAW dalam menjamin hak-hak kekeluargaan Islam. Adapun hasil  penelitian  menggambarakan  bahwa  perundang-undangan  keluarga  Islam menjamin  adanya  hak-hak  kekeluargaan  Islam,  seperti  dalam  masalah  perkawinan, warisan, dan bahkan hak-hak bagi perempuan pasca perceraian. Demikian pula hak- hak kekeluargaan juga mendapat jaminan dalam CEDAW.

## A. Pendahuluan
Hukum  keluarga  Islam  mungkin termasuk  salah  satu  bidang  yang paling  diakui  keberadaannya  dalam masyarakat muslim di dunia dewasa ini.  Eksistensinya  bukan  hanya karena  ia  masih  diamalkan  dalam kehidupan sosial, tradisi dan budaya mereka,  melainkan  juga  telah diintegrasikan  dalam  sistem  hukum nasional  di  negaranya  masing- masing. Ia telah menjadi bagian dari hukum  positif.  Sementara  bidang hukum Islam yang lain, baik perdata ( mu’amalat )  maupun  pidana  ( jinayat ), belum  sepenuhnya  masuk  dalam sistem  hukum  nasional  meski  di
beberapa  negara  muslim  ada  usaha- usaha ke arah yang sama.
Hukum  keluarga  di  negara-negara
Islam  (muslim)  mengambil  nama yang  berbeda-beda.  Beberapa  di antaranya  adalah Ahkam  al-Usrah (Hukum-hukum  Keluarga), Nizham al-Usrah (Sistem Keluarga), Qanun al- Usrah (Undang-Undang  Keluarga), di  Maroko  disebut al-Mudawwanah , mengambil  nama  kitab  karya  Imam Malik  bin  Anas,  dan  yang  paling popular  adalah al-Ahwal  al-Syakhshiyyah, yang  secara  literal  berarti  tingkah laku  personal.  Boleh  jadi  istilah  ini diambil  dari  istilah  berbahasa Inggris: Personal Statute . Istilah-istilah ini  baru  muncul  belakangan.  Kitab-
kitab fiqh klasik tidak menyebutkan istilah-istilah  tersebut.  Kitab-kitab fiqh pada umumnya menyebut judul “ Bab  al-Nikah ”  atau  “ Ahkam  al- Nikah ”  dan  sebagainya.  Terlepas dari  berbagai  sebutan  tersebut  akan tetapi  semuanya  sama,  menyajikan tema-tema  dan  materi-materi  hukum yang berkaitan dengan urusan pernikahan, perceraian,  gugat  cerai,  nafkah,  dan waris. Keluarga merupakan suatu kesatuan yang  muncul  dari  hubungan  darah atau  persamaan  garis  keturunan yang  telah  diakui  oleh  Islam. 1 Keluarga  dianggap  sebagai  hal  yang keramat  dan  sensitif,  dalam  arti bahwa  keluarga  menduduki  posisi yang  penting  dan  sangat  berpotensi munculnya  pro  dan  kontra  jika  hal- hal yang mengatur mengenai hukum keluarga terjadi semacam perubahan seperti  reformasi  hukum  keluarga.
Tanpa  memandang  agama  manapun, kedudukan  keluarga  di  dalam  setiap agama  merupakan  hal  yang  perlu diatur  baik  oleh  agama  itu  sendiri ataupun  oleh  negara.  Sedangkan  di dalam  fikih,  keluarga  diposisikan sebagai  bagian  dari  muamalah  yang mengatur  hubungan  manusia  dengan manusia  lainnya  yang  bersifat syakhsiyyah (keluarga) yakni dalam hal perkawinan, perceraian, dan waris. 2 Sebagaimana dalam ajaran agama Islam juga telah mengatur  atau  membentuk  hukum keluarga  bagi  penganutnya.  Walaupun pada  saat  itu,  aturannya  masih sebatas  pandangan  keagamaan  ulama dan  belum  menjadi  legal  formal seperti  masa  modern  saat  ini. 3
1 Josheph  Schacht, An  Introduction  to Islamic  Law, (London:  Oxford  University
Press, 1964), h. 161
2 Wahbah  Zuhaili, Fiqh  al-Islam  wa Adillatuhu ,  Juz  1,  (Beirut:  Dar  al-Fikr,  t.t  ), h. 56
Namun  sebagaimana  yang  terlihat, kini  hukum  keluarga  di  dunia  Islam kontemporer telah terwujud sebagai legislasi  formal  yang  mana  segala aturan  yang  berkaitan  dengan  keluarga mengalami  banyak  bentuk  perubahan hukum  seperti  perkawinan,  perceraian, dan kewarisan.
Pada  tahun  1984,  pemerintah
Indonesia  mensahkan  Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang ratifikasi  Konvensi  mengenai  Penghapusan Segala  Bentuk  Diskriminasi  terhadap Perempuan  ( Convention  on  The Elimination  of  All  Forms  againts Woman )  atau  CEDAW.  CEDAW memiliki  tiga  prinsip  utama,  yaitu persamaan,  non-diskriminasi,  dan kewajiban negara untuk memastikan terwujudnya persamaan hak laki-laki dan  perempuan.  Menurut  aturan hukum  internasional  yang  dikenal dengan  istilah pacta  sunt  servaanda , perjanjian  internasional  yang  telah disahkan  wajib  dilaksanakan.  Negara- negara  di  dunia  tidak  boleh dikecualikan  dari  kewajiban  itu, harus  bersandarkan  ketentuan  hukum internasional.  Jika  ada  hukum nasional  mengurangi  pelaksanaan suatu  perjanjian  internasional,  hukum itu harus diubah. Sejatinya,  prinsip-prinsip  yang ada  dalam  CEDAW  ini  sejalan dengan  prinsip-prinsip  Islam.  Al- Qur’an  sendiri  berbicara  mengenai kesetaraan  laki-laki  dan  perempuan. Dalam  hal  hubungan  perkawinan, suami  dan  istri  merupakan  mitra setara,  bukan  hubungan  atasan  dan bawahan.  Sehingga  sudah  sewajarnya CEDAW  dijadikan  tolok  ukur dalam  menilai  sejauh  mana  Hukum
3 Thonthowi, Hukum  Keluarga  Islam  di dunia  Islam  Kontemporer ,  Jurnal  Studi  Islam Mukaddimah  No.  19  (Yogyakarta:  PTAIS DIY, 2005), h. 345
Keluarga  Islam  di  Indonesia  dapat diterapkan  sesuai  dengan  prinsip- prinsip Islam yang sebenarnya.
Kenyataan  yang  ada,  dalam  hal hukum  perkawinan  di  Indonesia, yaitu  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak  semuanya  sejalan  dengan CEDAW.  Jika  dilihat  dari  komponen yang  membentuk  KHI,  CEDAW sama sekali tidak menjadi pertimbangan.  Dengan  alasan  ini, tidak  heran  jika  poin-poin  yang terdapat  dalam  KHI,  kerapkali diskriminatif.  Padahal,  Islam  yang menjadi  ruh  dari  terbentuknya
Hukum Keluarga Islam di Indonesia sama sekali tidak bersifat diskriminatif.
Berdasarkan  paparan  di  atas, penelitian  ini  akan  mengulas permasalahan  sekitar  Perundang- undangan  keluarga  Islam  dan CEDAW  dalam  menjamin  hak-hak kekeluargaan  Islam.  Tulisan  ini  dimulai dengan  mengemukakan  secara  sekilas tentang  perundang-undangan  keluarga Islam,  khususnya  di  Indonesia  dan deskripsi  singkat  mengenai  CEDAW. Selanjutnya  diulas  tentang  hak-hak kekeluargaan  Islam  dalam  perundang- undangan  keluarga  Islam  dan  hak- hak  kekeluargaan  dalam  CEDAW. Sebagai  komparasi  akan  dianalisis juga mengenai perundang-undangan hukum  keluarga  di  Indonesia dengan  CEDAW.  Tulisan  ini  akan ditutup dengan kesimpulan.
B. Pembahasan 1.  Sekilas  tentang  Perundang- undangan Keluarga Islam
a.  Hukum  Keluarga  Islam  di Dunia Muslim Perkembangan  hukum  Islam di  negara  modern  terutama  yang berhubungan  dengan ahwal  al-
syahsiyah (nikah,  cerai,  rujuk, warisan, wakaf, dan hibah) dapat disebutkan  sebagai  format  baru yang  mengakomodasikan  gagasan- gagasan  pembaharuan  pemikiran Hukum Islam yang relatif fenomenal. Yordania  misalnya  merumuskan Jordanian Law of Family Right (1951), Syiria  dengan Syirian  Law  of
Personal Status (1953),  Maroko mengundangkan Family  Law  of Marocco (1957),  Pakistan  dengan Family Law  of  Pakistan (1955),  Irak mengundangkan Law  of  Personal
Status  for  Iraq (1955),  Tunisia dengan Code  of  Personal Status (1957),  Sudan  dengan Sudan  Family Law (1960),  Turki  dengan Qanun Qarar Huqua al-Ilah al-Utsmani” yang kemudian negara Turki menformulasikannya  ke  dalam sebuah  hukum  tertulis Undang- Undang  Perkawinan  yang  memuat materi  hukum  Swiss  ( Swiss  Sivil Code )  dengan Fifty  Years  Of Personal  Law  Reform  1915-1965 , ( 50  Tahun  Pembaruan  Hukum Tentang  Pribadi  1915-1965 , 4 serta di  Indonesia  dimuat  dalam Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974  tentang  Perkawinan  serta dalam Kompilasi Hukum Islam. 5 Beberapa  hal  yang  baru  pada waktu  itu  dalam  hukum  perkawinan, meliputi  pencatatan  perkawinan,
4 Israqunnajah, “Hukum Keluarga Islam Di  Republik  Turki”,  dalam  M.  Atho Mudzhar  dan  Khoiruddin  Nasution (Ed.), Hukum  Keluarga  di  Dunia  Islam , (Jakarta: Ciputat Press, 2003), h. 38-39 5 Penjelasan  di  atas  terdapat  dalam buku, Amiur Nuruddin dan  Azhari Akmal Taringan, Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia; Studi  Kritis  Perkembangan  Hukum  Islam  dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1/1974 Sampai Kompilasi  Hukum  Islam, cet.  3,  (Jakarta: Kencana  Prenada  Media  Group,  2006),  h. 1-10
pembatasan  usia  perkawinan, persetujuan  kedua  calon  mempelai, izin  poligami,  dan  perceraian harus  dilakukan  di  depan  sidang pengadilan,  dan  tindakan  hukum yang  merupakan  upaya  untuk mewujudkan  perkawinan  dengan segala akibatnya. Hal baru dalam hukum  keluarga  tersebut  bisa dapat  dilihat  dari  keberanjakannya dari hukum fikih menuju hukum positif  yang  berupa  perundang- undangan  di  negara  muslim tersebut. b.  Hukum  Keluarga  Islam dalam  Perundang-Undangan di Indonesia Indonesia  merupakan  negara yang  mayoritas  muslim  di  dunia, sedangkan  mazhab  fikih  yang paling  dominan  adalah  mazhab Syafi’i.  Meskipun  Indonesia  mayoritas penduduknya  beragama  Islam, namun konstitusi negaranya tidak menyatakan  diri  sebagai  negara Islam  tetapi  sebagai  negara  yang mengakui  otoritas  agama  dalam membangun  karakter  bangsa. Sehingga  Indonesia  mengakomodir hukum-hukum  agama  sebagai sumber  legislasi  nasional,  selain hukum  adat,  dan  hukum  Barat. Indonesia  bila  merujuk  identifikasi tipologi  pembaharuan  hukum Islam  merupakan  tipologi    yang menempuh  jalan  kompromi  antara syariah dan hukum sekuler. Hukum  keluarga  di  Indonesia dalam  upaya  perumusannya  selain mengacu  pada  kitab-kitab  fikih klasik,  fikih  modern,  himpunan fatwa,  keputusan  pengadilan (yurisprudensi),  juga  ditempuh wawancara kepada seluruh ulama Indonesia. Pengambilan terhadap hukum  Barat  sekuler  memang tidak secara langsung dapat dibuktikan,
tetapi  karena  di  Indonesia  berjalan cukup  lama  Hukum  Perdata ( Burgelijk Wetbook ) yang diterjemahkan menjadi  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata,  Hukum  Acara Perdata  (Reglemen  Indonesia  yang diperpaharui)  warisan  Belanda, dan hukum-hukum lain, berdasarkan asas  konkordansi,  adanya  pengaruh hukum  Barat  yang  tidak  bisa dinafikan  begitu  saja.  Seperti halnya  bidang  pencatatan  dalam perkawinan, kewarisan, perwakafan, wasiat dan sebagainya.
Persoalan  pencatatan  dalam fikih  klasik  bukan  menjadi  sesuatu yang signifikan bila dibandingkan dengan  tolok  ukur  kehidupan modern  saat  ini,  akan  tetapi  bila idea  moral  mengacu  kepada semangat  al-Qur’an  sangat  jelas sekali  bahwa  al-Quran  secara langsung  memerintahkan  perlunya sistem administrasi yang rapi dalam urusan  hutang  piutang  maupun transaksi perjanjian, sehingga masalah yang  berhubungan  dengan  perbuatan hukum  seseorang  seperti  perkawinan, kewarisan,  perwakafan  yang mempunyai  akibat  hukum  lebih kompleks,  pencatatan  mempunyai peran yang lebih penting. Dalam  perkembangan  hukum yang  ada  di  Indonesia,  pada tahun  1973  dirancang  sebuah regulasi  yang  memuat  masalah hukum  perkawinan,  dan  pada tahun 1974, disahkannya rancangan tersebut  dengan  diberlakukannya Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974 tentang Perkawinan. Materi pasal-pasal  dalam  undang-undang tersebut  mampu  memberikan gambaran umum tentang hukum perkawinan  yang  ada  di  Indonesia sesuai  dengan  kondisi  ( culture ) rakyat  Indonesia,  khusunya  bagi
masyarakat  Muslim. 6 Kemudian, pada  Tahun  1991,  disahkannya
Kompilasi  Hukum  Islam  melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991  tentang  Kompilasi  Hukum
Islam  (KHI).  Di  dalamnya  berisi tentang  uraian  pasal  demi  pasal yang  berkenaan  dengan  ketentuan perkawinan, kewarisan serta perwakafan.
Dalam hubungannya dengan peradilan agama,  materi  hukum  yang  ada dalm  KHI  pada  dasarnya  tidak mengikat, melainkan hanya panduan bagi  seseorang  berperkara  di pengadilan  serta  rujukan  bagi hakim-hakim  pengadilan  dalam menyelesaikan kasus perdata. 7 1). Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Kelahiran Undang-undang perkawinan telah mengalami rentetan sejarah yang cukup panjang. Bermula  dari  kesadaran  kaum perempuan  Islam  akan  hak-haknya yang didominasi pemahaman fikih  klasik  atau  konvensional  yang telah mendapat pengakuan hukum, 8 kemudian  mereka  merefleksikan hal  tersebut  dalam  pertemuan- pertemuan  yang  kelak  menjadi permulaan  lahirnya  Undang-Undang Perkawinan.  Arso  Sosroatmojo mencatat  bahwa  pada  rentang waktu  1928  kongres  perempuan Indonesia  telah  mengadakan
6 Taufiqurrahman  Syahuri ,  Legislasi Hukum  Perkawinan  di  Indonesia;  Pro-Kontra Pembentukannya  Hingga  Putusan  Mahkamah Konstitusi , (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 19 7 Amir  Syarifuddin, Hukum  Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang  Perkawinan, cet.  3,  (Jakarta: Kencana  Prenada  Media  Group,  2009),  h. 61 8 C.S.T.  Cansil, Pengantar  Ilmu  Hukum dan  Tata  Hukum  Indonesia, (Jakarta:  Balai Pustaka, 1989, cet. II), h. 224-225
forum  yang  membahas  tentang keburukan-keburukan 9 , yang terjadi  terjadi  dalam  perkawinan di kalangan umat Islam. 10 Kemudian  hal  tersebut  juga pernah  dibicarakan  pada  dewan rakyat ( volksraad ). Kemudian  pada  akhir  tahun 1950  dengan  surat  keputusan Menteri  Agama  No. B/2/4299 tertanggal  1  Oktober  1950 dibentuklah  Panitia  Penyelidik Peraturan dan Hukum Perkawinan,
Talak  dan  Rujuk  bagi  umat Islam yang  diketuai  Mr.  Teuku Muhammad  Hasan.  Sementara itu  berbagai  organisasi  terus menerus mendesak kepada Pemerintah dan  DPR  agar  supaya  secepat mungkin  merampungkan  penggarapan mengenai  Rancangan  Undang- undang (RUU) yang masuk DPR Organisasi-organisasi tersebut antara  lain  Musyawarah  Pekerja Sosial (1960), Musyawarah Kesejahteraan Keluarga  (1960),  Konfrensi  Badan
Penasihat  Perkawinan,  Perselisihan dan  Perceraian  (BP4)  Pusat  dan Seminar  Hukum  oleh  Persatuan Sarjana  Hukum  Indonesia  (PERSAHI, 1963). 11
Umat Islam waktu itu mendesak DPR agar secepatnya mengundangkan RUU  tentang  Pokok-Pokok Perkawinan  bagi  umat  Islam, namun  usaha  tersebut  menurut Arso  Sosroatmodjo  tidak  berhasil. Kemudian  setelah  usaha  umat Islam  untuk  memperjuangkan
9
Keburukan-keburukan yang dimaksudkan  yaitu:  perkawinan  kanak- kanak  (anak  di  bawah  umur),  kawin  paksa, poligami, talak sewenang-wenang, dan lain- lain.
10 Arso  Sosroatmodjo  dan  A.  Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan di
Indonesia (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), h. 9
11 Ibid, h.10
RUU  tentang  Pokok-Pokok Perkawinan Umat Islam tersebut tidak  berhasil,  kemudian  DPR hasil  pemilihan  umum  tahun 1971 mengembalikan RUU tersebut ke pemerintah. Segala upaya telah dikerahkan  untuk  menghasilkan undang-undang perkawinan yang sesuai  untuk  umat  Islam.  Arso mencatat  bahwa  pada  rentang waktu tahun 1972/1973 berbagai organisasi gabungan terus memperjuangkan  lahirnya  undang- undang tersebut. Simposium  Ikatan  Sarjana Wanita  Indonesia  (ISWI)  pada tanggal  1972   menyarankan  agar supaya  PP  ISWI  memperjuangkan tentang Undang-Undang Perkawinan. Kemudian  Badan  Musyawarah Organisasi-Organisasi Wanita Islam  Indonesia  pada  tanggal  22 Februari  1972  salah  satunya menghasilkan  keputusan  untuk mendesak pemerintah agar mengajukan kembali  RUU  tentang  Pokok- Pokok  Perkawinan  Umat  Islam dan  RUU  tentang  Ketentuan
Pokok-Pokok Perkawainan.
Selanjutnya organisasi Mahasiswa yang  ikut  ambil  bagian  dalam perjuangan RUU Perkawinan Umat Islam  yaitu  Himpunan  Mahasiswa
Islam (HMI) yang telah mengadakan diskusi  panel  pada  tanggal  11
Februari 1973. 12
Akhirnya,  setelah  bekerja  keras, pemerintah  dapat  menyiapkan sebuah  RUU  baru,  dan  tanggal 31  Juli  1973  dengan  No.  R. 02/PU/VII/1973, pemerintah menyampaikan  RUU  tentang
Perkawinan  yang  baru  kepada DPR,  yang  terdiri  dari  15  (lima
12 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 4
belas)  bab  dan  73  (tujuh  puluh tiga)  pasal. RUU  ini  mempunyai tiga  tujuan. Pertama ,  memberikan kepastian  hukum  bagi  masalah- masalah perkawinan, sebab sebelum adanya undang-undang, perkawinan hanya  bersifat judge  made  law . Kedua , untuk  melindungi  hak-hak  kaum perempuan, dan sekaligus memenuhi keinginan  dan  harapan  kaum perempuan. Ketiga ,  menciptakan undang-undang yang sesuai dengan tuntutan zaman. 13 Keterangan  pemerintah  tentang
Rancangan  Undang-undang  tersebut disampaikan  oleh  Menteri  Kehakiman pada  tanggal  30  Agustus  1973. Pemandangan umum serta keterangan pemerintah diberikan oleh wakil- wakil  fraksi  pada  tanggal  17  dan 18  September  1973,  yakni  dari Fraksi ABRI, Karya Pembangunan, PDI  dan  Persatuan  Pembangunan. Di  samping  itu,  banyak  masyarakat yang  menyampaikan  saran  dan usul  kepada  DPR.  Usul  tersebut disampaikan  berdasarkan  adanya anggapan  bahwa  ada  beberapa pasal  dalam  RUU  tentang perkawinan  yang  diajukan  ke DPR  RI  itu  tidak  sesuai  dengan kondisi  masyarakat  Indonesia yang  agamis  dan  bertentangan dengan  norma  agama  yang dianut. 14 Kemudian pada tanggal 17-18 September diadakan forum pandangan  umum  oleh  wakil- wakil  fraksi  atas  RUU  tentang Perkawinan. Jawaban dari pemerintah diberikan  Menteri  Agama  pada tanggal  27  September  1973. 15 Pada
13 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan  Indonesia, (Jakarta:  Kencana, 2006), h. 111
14 Abdul Manan, op. cit , h. 5
15 Arso  Sosroatmodjo  dan  Wasit
intinya  pemerintah  mengajak DPR  untuk  secara  bersama  bisa memecahkan  kebuntuan  terkait dengan RUU Perkawinan tersebut. Secara bersamaan, untuk memecahkan  kebuntuan  antara pemerintah  dan  DPR  diadakan lobi-lobi  antara  fraksi-fraksi  dengan pemerintah.  Antara  fraksi  ABRI dan  Fraksi  PPP  dicapai  suatu kesepakatan  antara  lain: 16 (1)  Hukum agama  Islam  dalam  perkawinan tidak akan dikurangi atau ditambah; (2) Sebagai konsekuensi dari poin pertama  itu,  maka  hal-hal  yang telah  ada  dalam  Undang-undang
Nomor  22  Tahun  1964  dan
Undang-undang  Nomor  14  Tahun 1970 tetap dijamin kelangsungannya dan tidak akan diadakan perubahan; dan  (3)  Hal-hal  yang  bertentangan dengan  agama  Islam  dan  tidak mungkin  disesuaikan  dengan undang-undang perkawinan yang sedang  dibahas  di  DPR  segera akan dihilangkan. Adapun  hasil  akhir  undang- undang  perkawinan  yang  disahkan
DPR terdiri dari 14 (empat belas) bab  yang  dibagi  dalam  67  (enam puluh tujuh) pasal, seperti dicatat sebelumnya. 17
2). Kompilasi  Hukum  Islam (KHI)
Bustanul  Arifin  adalah  seorang tokoh  yang  tampil  dengan  gagasan perlunya  membuat  Kompilasi
Aulawi, op. cit , h. 27
16 Amiur  Nuruddin  dan  Azhari  Akmal Tarigan, Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), h. 24-25
17 Yaitu  Undang-undang  Perkawinan yang berlaku sampai saat sekarang ini yang diundangkan  pada  tanggal  2  januari  1974, dan penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran  Negara  No.  3019.  lebih  lanjut lihat  C.S.T.  Cansil, Pengantar  Ilmu  Hukum dan Tata Hukum Indonesia, h. 222
Hukum  Indonesia.  Gagasan-gagasan ini  didasari  pada  pertimbangan- pertimbangan berikut:
a).  Untuk  berlakunya  hukum Islam  di  Indonesia,  harus  ada antara  lain  hukum  yang  jelas dan  dapat  dilaksanakan  oleh aparat penegak hukum maupun oleh masyarakat; b).  Persepsi  yang  tidak  seragam tentang syari’ah akan menyebabkan menyebabkan hal-hal:
c).  Ketidak  seragaman  dalam menentukan  apa-apa  yang  disebut hukum Islam;
d).  Tidak  mendapat  kejelasan bagaimana  menjalankan  hukum Islam; e). Akibat kepanjangannya adalah tidak  mampu  menggunakan jalan-jalan  dan  alat-alat  yang tersedia dalam Undang-Undang Dasar  1945  dan  perundangan lainya. 18
Gagasan Bustanul Arifin disepakati dan  dibentuklah  Tim  pelaksana Proyek  dengan  Surat  Keputusan Bersama (SKB) ketua Mahkamah Agung RI dan Menteri Agama RI No.07/KMA/1985.  Dalam  Tim tersebut Bustanul dipercaya menjadi Pemimpin  Umum  dengan  anggota tim  yang  meliputi  para  pejabat Mahkamah Agung dan Departemen
Agama.  Dengan  kerja  keras anggota  tim  dan  ulama-ulama, cendikiawan  yang  terlibat  di dalamnya maka terumuslah KHI, 19 yang ditindak lanjuti dengan keluarnya Instruksi
18 Amrullah  Ahmad  dkk., Dimensi Hukum  Islam  dalam  Sistem  Hukum  Nasional: Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. H. Bushtanul Arifin, S.H., (Ja karta: Gema Insani Pers, 1996), h. 11-12 19 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Direktorat  Pembinaan  Badan  Peradilan
Agama, 1993/1994, h. 129-130
Presiden  Nomor  1  Tahun  1991 kepada  Menteri  Agama  untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum  Islam  yang  terdiri  dari buku I tentang Perkawinan, Buku II  tentang  Kewarisan,  Buku  III tentang Perwakafan. Inpres tersebut ditindaklanjuti  dengan  Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 154  Tahun  1991  tanggal  22  Juli 1991. Dengan  keluarnya  Inpres  dan SK tersebut menurut Abdul Gani Abdullah  sekurang-kurangnya  ada tiga hal yang perlu dicatat: 20 a).  Perintah  menyebarluaskan  KHI tidak  lain  adalah  kewajiban masyarakat Islam untuk memfungsikan  ajaran  Islam sepanjang  mengenai  normatif sebagai  hukum  yang  harus hidup dalam masyrakat. b). Rumusan hukum Islam dalam KHI  berupaya  mengakhiri persepsi  ganda  dari  keberlakuan hukum  Islam  yang  ditunjuk oleh  Pasal  2  ayat  1  UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  dan  Undang- Undang  Tahun  1989  tentang segi-segi hukum formalnya. c).  Menunjuk  secara  tegas  wilayah keberlakuan  KHI  dengan  sebutan instansi pemerintah dan masyarakat yang  memerlukannya,  dalam kedudukan  sebagai  pedoman penyelesaian  masalah  di  tiga bidang hukum dalam KHI.
Kemunculan  KHI  di  Indonesia dapat  dicatat  sebagai  sebuah prestasi  besar  yang  dicapai  umat
20 Abdul  Ghani  Abdullah, Peradilan Agama Pasca UU No.7/1989 dan Perkembangan Studi Hukum Islam di Indonesia‛ dalam Mimbar Hukum No. 1 Tahun
V (Jakarta:  al-Hikmah  &  Ditbinpera  Islam
Depag RI, 1994)  h. 94-106
Islam.  Menurut  Yahya  Harahap, KHI diharapkan dapat:
a).  Melengkapi  pilar  peradilan agama; b). Menyamakan persepsi penerapan hukum;
c).  Menyingkirkan  paham private affair . 21 Setidaknya  dengan  adanya KHI  itu,  maka  saat  ini  di Indonesia  tidak  akan  ditemukan lagi pluralisme Keputusan Peradilan Agama, karena kitab yang dijadikan rujukan hakim Pengadilan Agama adalah sama. Selain itu fikih yang selama  ini  tidak  positif,  telah ditransformasikan  menjadi  hukum positif  yang  berlaku  dan  mengikat seluruh  umat  Islam  Indonesia. Lebih  penting  dari  itu,  KHI diharapkan  akan  lebih  mudah diterima  oleh  masyarakat  Islam Indonesia  karena  ia  digali  dari tradisi-tradisi  bangsa  indonesia. Jadi tidak akan muncul hambatan Psikologis  di  kalangan  umat Islam  yang  ingin  melaksanakan Hukum Islam.
2. Sekilas  tentang  CEDAW ( Convention  on  the  Elimination of All Forms of Discrimination Againts Women )
Pada  tanggal  18  Desember  1979
Perserikatan  Bangsa-Bangsa  mensahkan sebuah  konvensi  tentang  penghapusan segala bentuk  diskriminasi terhadap perempuan  yang  dikenal  dengan istilah  CEDAW  ( Convention  on  the Elimination of All Forms of Discrimination  Againts  Women ).  Majelis Umum  Perserikatan  Bangsa-Bangsa
21 Yahya  Harahap, Informasi  Materi Kompilasi  Hukum  Islam  :  Memotifikasikan Abstraksi Hukum Islam , (Jakarta: Yayasan al- Hikmah  dan  Direktorat  Pembinaan  Badan Peradilan Departemen Agama, 1991), h.27- 29
memberlakukan  konvensi  tersebut mulai  3  Desember  1981  setelah  20 negara  meratifikasinya.  Sampai  18 Maret  2005,  telah  180  negara  yang meratifikasinya  yang  berarti  secara resmi  mengikat  diri  menyelaraskan hukum  negaranya  dengan  CEDAW dan  secara  terencana  melakukan upaya  peningkatan  kesederajatan  dan kesamaan hak. Latar belakang lahirnya CEDAW antara lain: a.  Memperhatikan    bahwa    dalam Deklarasi   Universal   Hak   Asasi Manusia    menegaskan    adanya asas  tidak   diterimanya   diskriminasi dan  menyatakan  bahwa  semua manusia  dilahirkan  bebas  dan sama  dalam    martabat      dan hak,  dan  bahwa  tiap  orang  berhak atas        semua  hak  dan  kebebasan yang dimuat di dalamnya tanpa perbedaan  apapun  termasuk perbedaan jenis kelamin. b.  Mempertimbangkan  konvensi- konvensi  internasional  yang ditanda  tangani  di  bawah naungan PBB dan badan-badan khususnya  yang  menganjurkan persamaan  hak  antara  aki-laki dan perempuan. c.  Memperhatikan  resolusi-resolusi, deklarasi-deklarasi  dan  rekomendasi- rekomendasi  yang disetujui   oleh PBB   dan   badan- badan khususnya yang  menganjurkan  persamaan hak  antara  pria  dan  wanita. Tetapi    walaupun    dokumen- dokumen  tersebut  sudah  ada, tetapi  diskriminasi  terhadap perempuan masih terjadi. d.  Bahwa    diskriminasi    terhadap perempuan    melanggar    asas- asas  persamaan  hak  dan  rasa hormat  terhadap  martabat  manusia, yang  merupakan    halangan    bagi partisipasi  perempuan   atas   dasar
persamaan  dengan  laki-laki   dalam kehidupan   politik,   sosial, ekonomi dan  budaya.  Hal  ini  bisa menghambat perkembangan kemakmuran  masyarakat  dan menambah  sulitnya  perkembangan sepenuhnya dari potensi perempuan dalam  pengabdiannya  terhadap negara dan umat manusia. e.  Menyadari  bahwa  diperlukan perubahan pada peranan  tradisional laki-laki  dan  perempuan  dalam masyarakat  dan  keluarga  untuk mencapai  persamaan  sepenuhnya antara keduanya. f. Sumbangan besar kaum perempuan terhadap    kesejahteraan    keluarga dan   pembangunan   masyarakat yang   selama   ini   belum   sepenuhnya diakui.  Kehamilan  dan  peran dalam  membesarkan  anak-anak jangan mejadi  dasar  diskriminasi, tetapi    membesarkan    anak- anak  menghendaki  pembagian tanggungjawab  antara  laki-laki dan    perempuan  dan  masyarakat secara keseluruhan. g.  Bertekad  untuk    melaksanakan asas-asas  yang  tercantum    dalam deklarasi  penghapusan    diskriminasi terhadap  perempuan,  dan  untuk itu   diperlukan   membuat    peraturan untuk   menghapus    diskriminasi dalam segala bentuk dan perwujudan. 22 Secara  umum,  konvensi  ini dapat dimanfaatkan untuk tujuan: a. Menekan pemerintah agar lebih sensitif dalam hukum dan kebijakan yang menyangkut gender.
b. Menagih tanggung jawab pemerintah atas  komitmen  yang  mereka
22 Sri  Wiyanti  Edyyono, Hak  Asasi Perempuan  dan  Konvensi  Cedaw.  Dalam  Seri
Bahan Bacaan Kursus HAM dan Pengacara X, (Jakarta:  Lembaga  Studi  dan  Advokasi Masyarakat, ELSAM, 2004), h. 3-5
jalankan. c. Menjadi landasan yang sah dalam penetapan peraturan baru. d.  Menciptakan  suatu  kerangka hak  asasi  manusia  yang  lebih luas  untuk  perempuan  dari pada  apa  yang  diperbolehkan dalam  budaya  atau  sistem  hukum mereka sendiri. e. Memberi legitimasi bagi kampanye yang  menentang  pelanggaran hak  asasi  perempuan  berdasarkan budaya maupun agama.
f. Menyediakan jalur ke komunitas hak  asasi  manusia  yang  lebih besar  termasuk  kelompok-kelompok advokasi dan perlindungan hukum. g.  Menyediakan  pedoman  umum lintas nasional demi perkembangan strategi  dan  pertukaran  pengalaman dengan  memakai  bahasa  dan pemahaman yang sama tentang konvensi nasional. h.  menawarkan  jalur  ke  badan- badan hukum internasional dan prosedur menganjukan petisi. i.  Menyediakan  tolok  ukur  untuk menilai  kinerja  pemerintah  supaya memerintah dengan  adil. 23
Perempuan  telah  berhasil  meminta PBB  menunjuk Spesial  Rapperteur untuk  menangani  kekerasan  terhadap perempuan.  Yaitu  seseorang  yang mempunyai  misi  utama  mengumpulkan fakta terhadap pelanggaran hak asasi perempuan dan melaporkannya kepada PBB.    Perempuan    juga    telah  melobi demi  disusunnya  protokol  tambahan pada  CEDAW  yang memungkinkan individu  mengajukan  petisi  melawan pelanggaran  negara    terhadap  hak asasi  perempuan.  Dengan  demikian
23 Vicky J. Samler (ed.), Right of Women : A Guide to The Most Important  United Nations Treaties on Women’s Human Right .
Terjemahan  Embun,  (Jakarta:  Yayasan
Jurnal Perempuan), h. x
membuat    negara    terbuka    untuk dimintai  pertanggungjawaban.
CEDAW  menetapkan  secara universal  prinsip-prinsip menetapkan persamaan hak untuk perempuan, terlepas  dari  status  perkawinan mereka,  di semua  bidang–politik, ekonomi,  sosial,  budaya  dan sipil.
Konvensi  mendorong  diberlakukannya perundang-undangan  nasional    yang melarang  diskriminasi   dan   mengadopsi tindakan-tindakan khusus- sementara    untuk    mempercepat kesetaraan de facto antara   laki-laki dan   perempuan   termasuk   merubah praktek    kebiasaan  dan    budaya yang  didasarkan  pada  inferioritas atau   superioritas  salah satu jenis kelamin    atau    peran stereotipe untuk    perempuan  dan  laki-laki.
Setelah konvensi ini diberlakukan, maka  tugas  utamanya  adalah mempertimbangkan laporan periodik  yang    disampaikan    kepada komite  dari  negara-negara   peserta mengenai   langkah-tindak   legislatif, judikatif, administratif dan  tindakan- tindakan  lain  yang  dilaksanakan sesuai dengan ketentuan konvensi. Pada tahun 1992, PBB memformulasikan General  Recommendation  19  yang secara  khusus  menggolongkan Gender Based  Violance atau Violance  that Affects   Women   Disproportionately and  its Discriminatory sebagai    kekerasan    yang ditujukan   kepada perempuan.   Hak   asasi perempuan   adalah    hak    asasi    manusia.
Perempuan  adalah   manusia,   sehingga apa   yang   diterapkan   untuk manusia sepatutnya    juga    diterapkan    pada kaum  perempuan.  Deklarasi tersebut menekankan   bahwa   kekerasan   terhadap perempuan        adalah  bagian    dari pelanggaran    hak    asasi      manusia, dan   merekomendasikan  strategi yang harus      dilaksanakan  oleh      negara anggota   dan   badan   khusus  PBB
untuk    menghilangkan   kekerasan tersebut.      Komite  memberikan rekomendasi   bagi   negara   peserta mengenai    langkah-  langkah  yang perlu    diambil  untuk  melaksanakan konvensi. Dalam  pasal  1  CEDAW  yang dimaksud diskriminasi adalah: “Setiap  pembedaan,  pengucilan, pembatasan,  yang  dibuat  atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh  atau  tujuan  untuk  atau tujuan  untuk  mengurangi    atau menghapuskan  pengakuan,  penikmatan atau  penggunaan  hak-hak  asasi manusia  dan  kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial,  budaya,  sipil  atau  apapun lainnya  oleh  perempuan,  terlepas dari  status  perkawinan  mereka atas  dasar  persamaan  antara  laki- laki dan perempuan”. 24 Konvensi ini mengakui adanya : a). Perbedaan biologis atau kodrati antara laki-laki dan perempuan.
b).  Perbedaan  perlakuan  terhadap perempuan  yang  berbasis  jender yang  mengakibatkan  kerugian pada  perempuan.  Kerugian  itu berupa  subordinasi  kedudukan perempuan  dalam  keluarga  dan masyarakat,  maupun  pembatasan kemampuan  perempuan  dalam memanfaatkan  peluang  yang ada.  Peluang  tersebut  dapat berupa  peluang  untuk  tumbuh kembang secara optimal, menyeluruh dan terpadu sejalan dengan potensi yang dimiliknya.
c).  Perbedaan  kondisi  dan  posisi antara laki-laki dan perempuan, di mana perempuan menempati
24 Kelompok  Kerja  Convention  Watch Program  Studi  Kajian  Wanita  Universitas Indonesia, Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita ,  peny.  Tapi  Omas  Ihromi  dkk,
(Bandung: PT. Alumni, 2006), h. 374
posisi  yang  lebih  lemah  karena mengalami diskriminasi. 25 Sebagai sebuah ketentuan hukum  yang  ada  dalam  peraturan hukum,  maka  seyogyanya  kepatutan keberadaan  dan  pemberlakuan
CEDAW dapat diuji dengan ditinjau dari tiga segi, yaitu : a).  Yuridis.  Suatu  ketentuan  hukum berlaku  secara  yuridis  atau  sah, jika  peraturan  hukum  yang memuat  ketentuan  tersebut dibentuk  atau  dikeluarkan oleh institusi  atau  instansi  yang berwenang dan menurut prosedur yang telah ditentukan peraturan  hukum  serta  sesuai dengan    tata peraturan hukum yang  sah,  di  antaranya  tidak bertentangan  dengan  hukum yang  lebih tinggi. b). Filosofis. Suatu ketentuan hukum dapat diteliti apa berlaku secara filosofi,  artinya  apakah  sesuai dengan  pandangan  falsafah masyarakat  dan  sesuai  dengan asas keadilan. c).  Sosiologis.  Ketentuan  dalam peraturan  hukum  dapat  diteliti apakah ketentuan hukum tersebut berlaku  secara  sosiologis  artinya dapat  diterima  oleh  masyarakat sebagai pengguna  hukum  tersebut, yang  secara  ilmu hukum dikenal dengan istilah Social Psychologis . 26 Ketentuan  subtantif  yang  ada dalam  CEDAW  ini  adalah  mengacu pada kesetaraan, persamaan substantif, non-diskriminasi dan akuntabilitas serta  tanggung  jawab  negara  yang berkenaan  dengan  status  dan  hak perempuan  dari  berbagai  bidang.
25 Ibid., h. 27-28 26 L.M. Gandhi Lapian, Disiplin Hukum Yang  Mewujudkan  Kesetaraan  dan  Keadilan Gender ,  (Jakarta  :  Yayasan  Pustaka  Obor Indonesia, 2012), 74-75
Di  antara  berbagai  bidang  yang menjadi  tuntutan  CEDAW  ini, maka  disertasi  ini  akan  meneliti khusus  pada  pasal  16  yaitu  yang berkaitan dengan hukum keluarga, karena  dirasakan  masih  ada beberapa  hal  yang  mengalami perbedaan persepsi antara isi pasal 16  CEDAW  dengan  pemahaman hukum agama (Islam). Pada  tahun  1984,  pemerintah Indonesia  mensahkan  Undang- Undang nomor 7 tahun 1984 tentang ratifikasi  CEDAW.  Konsekuensi logis  dari  ratifikasi  konvensi  ini antara lain Indonesia berkewajiban melaksanakan semua ketentuan yang ada dalam konvensi  tersebut.  Sedangkan tujuan  utama  dari  implementasi ini  adalah  untuk  meningkatkan kualitas hidup perempuan, baik di ranah  publik  maupun  domestik.
Implementasi  tersebut  antara  lain dapat  diwujudkan  dalam  bentuk menyelaraskan aturan-aturan hukum nasional  dengan  isi  konvensi tersebut.
Setelah sekian lama pemerintah Republik  Indonesia  meratifikasi CEDAW,    masih    belum    terlihat banyak  mencapai  kemajuan.   Indikasinya terlihat dari masih kuatnya diskriminasi  terhadap  perempuan, meningkatnya  kasus  kekerasan yang  berbasis  gender,  tingginya angka  kematian  ibu  melahirkan, maraknya kasus penjualan perempuan, tingginya  angka  poligami  dan perkawinan  anak-anak,  bertambahnya jumlah  perkawinan  yang  tidak dicatatkan, dan juga masih terdapatnya  peraturan  perundang- undangan  yang masih  terlihat  adanya disktiminasi  terhadap perempuan. 27
27 Siti  Musdah  Mulia,  “Counter  Legal Draft  Kompilasi  Hukum  Islam:  Upaya

## 3.  Hak-hak  Kekeluargaan  Islam dalam  Perundang-undangan Keluarga Islam
Islam adalah agama yang mengangkat harkat  derajat  kaum  perempuan. Sejak  awal  kedatangannya,  Islam memposisikan  perempuan  menduduki posisi  yang  sama  dengan  laki-laki. Selain  itu,  Islam  juga  merevisi perlakuan  tradisi  Jahiliyah  terhadap perempuan, seperti memberikan hak talak bagi isteri ( khulu’ ) ketika terjadi ketidakcocokan atau perlakuan yang tidak adil terhadap dirinya, 28 perempuan berhak  mewarisi  dan  memiliki kekayaan  dan  berhak  men- tasharruf - kannya 29 dan  perempuan  memiliki hak  penuh  untuk  memelihara  anaknya ( haq  al-hadlanah ). 30 Selanjutnya,  dalam masyarakat Islam, perempuan menempati kedudukan penting yang tidak  pernah  terjadi  sebelumnya.
Tidak  ada  undang-undang  atau
Implementasi CEDAW dalam Perkawinan”, Jurnal  Perempuan ,  Nomor  45, (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2006), h .   66 28 Baca QS. Al-Ahzab: 28-29. Lihat juga Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 1 (i), “bahwa  yang  dimaksud  dengan khulu’ adalah  perceraian  yang  terjadi  atas permintaan  isteri  dengan  memberikan tebusan  atau  ‘ iwadh kepada  dan  atas persetujuan suaminya”. Departemen
Agama RI, Kompilasi Hukum Islam , (Jakarta : Dirjenbinbaga Islam, 1998), h. 14 29 KHI pasa 171 (c) Bahwa bagi laki-laki atau perempuan berhak menjadi ahli waris, yakni:  “orang  yang  pada  saat  meninggal dunia  mempunyai  hubungan  darah  atau hubungan  perkawinan  dengan  pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum  untuk  menjadi  ahli  waris”.  Baca Departemen Agama RI, ibid , h. 81 30 Lihat  KHI  pasal  1  (g) Hadlanah , berasal  dari  bahasa  arab  yang  berarti “pengasuhan,  pekerjaan  mengasuh  anak” yakni:  kegiatan  mengasuh,  memelihara  dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri  sendiri”.  Baca  lagi  Departemen Agama RI, ibid .
aturan  manusia  sebelum  Islam  yang memberikan hak-hak kepada perempuan seperti yang diberikan Islam. 31 Islam datang membawa prinsip persamaan di  antara  manusia,  tidak  ada perbedaan  antara  satu  individu dengan  individu  yang  lain.  Begitu juga  tidak  ada  perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan. 32
Penghargaan  Islam  yang  begitu tinggi  terhadap  kaum  perempuan tidaklah  berarti  penistaan  terhadap laki-laki  di  sisi  lain.  Islam  mengakui eksistensi  keduanya  dan  memberikan tata  aturan  yang  lebih  adil  dalam masyarakat.  Islam  mengatur  peran bagi laki-laki dan perempuan dengan tetap  membingkainya  dalam  prinsip kesetaraan  dan  kesejahteraan  antara laki-laki  dan  perempuan  dalam  hal- hal  yang  berhubungan  dengan kebebasan  untuk  berakad  (transaksi), termasuk di dalamnya untuk melakukan akad nikah. 33
Dalam  Islam,  pernikahan  yang disyari’atkan bertujuan untuk membentuk keluarga sakinah , mawaddah ,  dan rahmah .  Tetapi  dalam  kehidupan rumah  tangga,  hal-hal  yang  tidak diinginkan  bisa  saja  terjadi.  Dalam hal  kehidupan  rumah  tangga  yang sulit mempertahankan kebersamaan, kedua  belah  pihak  dapat  memikirkan alternatif  untuk  mengakhiri  hubungan sebagai  suami  istri.  Perceraian bukanlah  sesuatu  yang  diharamkan dalam  Islam,  kendatipun  tidak disukai oleh Allah SWT. 34
31 Syafiq  Hasyim, Hal-hal  yang  Tak Terpikirkan  tentang  Isu-Isu  Keperempuanan dalam  Islam ,  cet.  Ke-1,  (Bandung:  Mizan,
2001), h. 33-37
32 Lihat QS. al-Hujurat ayat 13
33 Muhammad  Amin  Suma, Hukum Keluarga  Islam  di  Dunia  Islam ,  (Jakarta  : Rajawali Pers, 2004), h. 185
34 Perkara halal yang dibenci oleh Allah adalah  talak.  Lihat  Abu  Dawud, Sunan  Abi
Perceraian  menimbulkan  implikasi- implikasi  tertentu  bagi  pihak-pihak yang  ingin  memutuskan  bercerai. Implikasi  itu  berkaitan  dengan  hak- hak  dan  kewajiban-kewajiban  yang harus  dipenuhi  baik  oleh  pihak mantan suami maupun mantan istri. Persoalan-persoalan  yang  muncul pasca  perceraian  antara  lain idah (masa menunggu), rujuk , mut’ah , nafkah iddah , pembagian harta bersama, dan hadhanah (pemeliharaan  anak).  Dalam kaitan  ini,  hukum  keluarga  Islam memberikan  jaminan  terhadap  hak- hak  perempuan  pasca  perceraian tersebut. Kitab-kitab  fikih  klasik  pada umumnya menyatakan bahwa perceraian  adalah  hak  suami, iddah dikenakan  hanya  bagi  perempuan, dan perempuan tidak boleh menolak rujuk.  Tetapi  istri  pun  mempunyai hak  antara  lain mut’ah (kompensasi perceraian),  nafkah  selama  iddah, dan  pengasuhan  anak,  sedangkan soal harta bersama (gono-gini), tidak ada kitab klasik yang membahasnya. Masuknya  Islam  ke  Indonesia memunculkan  masalah-masalah  baru yang  sebelumnya  tidak  tercakup dalam  kitab-kitab  fikih  tradisional. Untuk  itulah  diperlukan  fikih  baru yang  kontekstual  untuk  masyarakat Indonesia. Dalam format legal formal , fikih  Indonesia  berbentuk  Hukum Keluarga  Islam  seperti  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan  dan  Kompilasi Hukum  Islam  tahun  1991  serta Peraturan  Pemerintah  lainnya  yang sesuai  dengan  konteks  Indonesia. 35
Dawud ,  “kitab  al-Thalaq”,  hadis  no.1863. Ibn  Majah, Sunan  Ibn  Majah ,  “Kitab  al- Thalaq”, hadis no. 2008.
35 Nourouzzaman  Shiddiqi, Fiqh Indonesia; Penggagas dan Gagasannya ,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), h. 139
Jika  dibandingkan  antara  fikih tradisional dan perundang-undangan Islam  Indonesia,  hak-hak  perempuan dalam  perudang-undangan  Islam tersebut  tampaknya  mendapatkan porsi yang lebih banyak.
4. Hak-hak  Kekeluargaan  dalam CEDAW Konvensi  Perempuan  atau  CEDAW ini  menekankan  pada  kesetaraan ( equality )  dan  keadilan  ( equity )  antara laki-laki  dan  perempuan,  yaitu persamaan  hak  dan  kesempatan serta perlakuan di segala bidang dan segala kegiatan, antara lain: a. Hak atas kehidupan; b. Hak atas persamaan; c.  Hak  atas  kemerdekaan  dan keamanan pribadi; d. Hak atas perlindungan yang sama di muka umum; e).  Hak  untuk  bebas  dari  segala bentuk diskriminasi;
f).  Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan  fisik  maupun  mental yang sebaik-baiknya; g).  Hak  atas  pekerjaan  yang  layak dan kondisi yang baik; h).  Hak  untuk  tidak  mengalami penganiayaan atau kekejaman lain atau  perlakuan  atau  penyiksaan secara manusiawi atau sewenang- wenang. Secara  detail  dan  terperinci, CEDAW  menjelaskan  hak  laki- laki dan perempuan dalam pernikahan  pada  pasal  16.  Salah satu  rekomendasinya  menyatakan bahwa negara-negara peserta wajib melakukan  langkah-langkah  yang tepat  untuk  menghapus  diskriminasi terhadap perempuan dalam semua urusan  yang  berhubungan  dengan perkawinan  dan  hubungan  keluarga atas  dasar  persamaan  antara  pria dan  wanita,  dan  khususnya  akan menjamin: a).  Hak yang sama untuk memasuki perkawinan b).  Hak  yang  sama  bagi  laki-laki dan  perempuan  untuk  memasuki jenjang perkawinan hanya dengan persetujuan  yang bebas dan sepenuhnya. c).  Hak  dan  tanggung  jawab  yang sama  selama  perkawinan  dan pada pemutusan perkawinan. d).  Hak  dan  tanggung  jawab  yang sama  sebagai  orang  tua,  terlepas dari  status  kawin  mereka,  dalam urusan-urusan  yang  berhubungan dengan anak-anak mereka. Dalam semua  kasus,  kepentingan  anak- anaklah yang wajib diutamakan. e).  Hak  yang  sama  untuk menentukan  secara  bebas  dan bertanggung  jawab  jumlah  dan penjarakan kelahiran anak-anak mereka serta memperoleh penerangan,  pendidikan  dan sarana-sarana  untuk  memungkinkan mereka  menggunakan  hak-hak ini. f).  Hak  dan  tanggung  jawab  yang sama  berkenaan  dengan  perwalian, pemeliharaan, pengawasan, dan pengangkatan  anak  atau  lembaga- lembaga  yang  sejenis  di  mana konsep-konsep ini ada di dalam perundang-undangan  nasional, dalam  semua  kasus  kepentingan anak-anaklah yang wajib diutamakan. g).  Hak  dan  tanggung  jawab  yang sama sebagai suami-isteri, termasuk hak untuk memilih nama keluarga, profesi dan jabatan. h).  Hak  sama  untuk  kedua  suami isteri  bertalian  dengan  pemilihan, perolehan,  pengelolaan,  administrasi,
penikmatan  dan  memindah tangankan  harta  benda,  baik secara cuma-cuma maupun dengan penggantian berupa uang.

## C.  Analisis  Perundang-undangan
Hukum  Keluarga  di  Indonesia dengan CEDAW
Dalam  CEDAW  terdapat  pasal
16  yang  khusus  mengatur  masalah- masalah  yang  berkaitan  dengan kekeluargaan.  Jika  dianalisis  dapat dilihat  beberapa  pasal  dalam
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974  tentang  Perkawinan  dan Kompilasi  Hukum  Islam  tidak sejalan dengan konvensi ini.
1. Peminangan Tata  cara  peminangan  dapat dianggap bertentangan dengan CEDAW. Peminangan sebagaimana ditetapkan  KHI  adalah  “Kegiatan upaya  ke  arah  terjadinya  hubungan perjodohan  antara  seorang  pria dengan  seorang  wanita”. 36 Secara tersurat,  pengertian  KHI  tersebut berarti peminangan boleh dilakukan oleh kedua jenis kelamin.
Namun  demikian,  secara  tersirat dan  praktik  peminangan  hanya dilakukan  seorang  pria  terhadap seorang wanita. 37 Wanita yang boleh dipinang adalah yang masih perawan atau  janda  yang  telah  habis  masa iddah -nya, 38 tetapi peminangan tidak boleh  dilakukan  pada  wanita  yang masih  dalam  masa iddah atau  yang sedang dipinang pria lain. 39
Kebebasan  kedua  pihak  untuk memutuskan hubungan peminangan dilindungi. 40 Kebebasan  itu  wajib dilakukan  dengan  “tata  cara  yang baik  sesuai  tuntunan  agama  dan kebiasaan setempat”. 41
36 KHI Pasal 1 butir a.
37 KHI Pasal 12.
38 KHI Pasal 12 Ayat (1).
39 KHI Pasal 12 Ayat (2) dan (3).
40 KHI Pasal 13 Ayat (1).
41 Pasal 13 Ayat (2) KHI.
Bagaimanapun,  dalam  peminangan yang  dilakukan  pihak  pria,  KHI menetapkan bahwa pihak pria dapat memutuskan  hubungan  pinangan dengan  pernyataan  atau  berdiam menjauhi  dan  meninggalkan  pihak wanita.  Jadi,  meski  kepentingan wanita  dilindungi,  namun  kegiatan dan  keputusan  peminangan  tetap ada pada pria bersangkutan.
Secara  kasat  mata,  peminangan tidak melanggar ketentuan CEDAW di  bidang  perkawinan.  Ruang lingkup  Pasal  16  CEDAW  adalah pelaksanaan  sampai  putusnya  perkawinan. Peminangan  terjadi  sebelum  pelaksanaan perkawinan,  tetapi  pada  hakikatnya, peminangan  bertentangan  dengan Pasal  5  butir  a  CEDAW.  Pasal  ini menetapkan kebiasaan yang memberikan kedudukan kepada wanita yang lebih rendah  dari  kedudukan  pria  perlu dihapuskan.  Peminangan  dalam hukum Islam berupa kebiasaan yang mengurangi kedudukan wanita sepanjang  haknya  untuk  meminang sendiri tidak diperbolehkan.
2. Mahar Kebiasaan mahar tidak sesuai dengan
CEDAW.  Mahar  adalah  suatu pemberian dari calon mempelai pria pada calon mempelai wanita sebagai tanda  kesetiaannya. 42 Mahar  berupa kewajiban  calon  mempelai  pria bersangkutan. 43 Meskipun demikian, mahar  tidak  termasuk  rukun  dalam perkawinan.  Kelalaian  terhadap mahar  tidak  menyebabkan  batalnya perkawinan  dan  tidak  mengurangi sahnya. 44 Sekilas, ketentuan ini tidak bertentangan  dengan  pasal  16
42 KHI Pasal 1 huruf d.
43 KHI  Pasal  30.  Untuk  aturan mengenai  kehilangan,  kekurangan,  dan sengketa  terhadap  mahar  lihat  KHI  Pasal 36 s/d Pasal 38.
44 KHI Pasal 34.
CEDAW.  Namun,  mahar  tidak sesuai  dengan  pasal  5  butir  a CEDAW.  Hal  ini  disebabkan  pria berperan  sebagai  pemberi  sedangkan wanita  hanya  sebagai  penerima.
Sehingga,  tidak  mencerminkan  unsur kesetaraan dan “saling”.
3. Batas Usia Menikah Batas usia calon mempelai dalam Undang-Undang  Nomor  1  Tahun
1974  tidak  sesuai  CEDAW.  Calon mempelai  yang  belum  berumur  21 tahun  harus  mendapat  izin  kedua orang  tuanya  atau  orang  lain bersangkutan.  Kalau  orang  tua  atau orang  lain  tidak  sependapat,  izin dapat diberikan Pengadilan Agama. 45 Orang tua atau Pengadilan
Agama  boleh  memberi  izin  jika pihak  pria sudah berumur 19 tahun dan  wanita  berusia  16  tahun. 46
Perbedaan batas usia ini tidak sesuai dengan  Pasal  16  Ayat  (1)  huruf  a
CEDAW.
Selain  itu,  dalam  Undang-Undang Nomor  4  Tahun  1979  tentang kesejahteraan  anak,  pasal  1  ayat  2 disebutkan, “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.  Karena  itu,  ketika  seorang anak  menikah,  ia  kehilangan  hak- haknya sebagai anak. Bisa dikatakan pula  negara  melegalkan  perkawinan anak  yang  dalam  pasal  16  ayat  2 CEDAW dilarang. 4. Saksi dalam Pernikahan Saksi merupakan rukun perkawinan. 47 Setiap  perkawinan harus  disaksikan  oleh  dua  orang
45 UU  No.  1  Tahun  1974  Pasal  6  Ayat (2)  s/d  Ayat  (5),  PP  No.  9  Tahun  1975 Pasal 6 Ayat (2) huruf c ,UU No. 7 Tahun 1989  Pasal  49  Ayat  (1)  dan  (2)  maupun
Penjelasan Pasal Demi Pasal.
46 UU  No.  1  tahun  1974  Pasal  7  Ayat (1). 47 KHI pasal 24 ayat 1.
saksi. 48 Masalahnya,  siapa  yang berhak  menjadi  saksi.  Disebutkan bahwa yang menjadi saksi ialah laki- laki  Muslim,  adil,  akil  balig,  tidak terganggu  ingatan,  dan  tidak  tuna rungu. 49 Di  sini  jelas  terdapat pembedaan  jenis  kelamin.  Hanya laki-laki  yang  berhak  menjadi  saksi. Perempuan, meskipun memiliki kompetensi  sebagai  muslimah,  adil, akil  balig,  tidak  terganggu  ingatannya dan  tidak  tuna  rungu,  tidak  bisa menjadi  saksi.  Hal  ini  jelas  tidak sejalan  dengan  pasal  15  ayat  1 CEDAW  yang  menyatakan  bahwa laki-laki  dan  perempuan  memiliki kedudukan  yang  sama  di  hadapan hukum.
5. Poligami Poligami yang diperbolehkan dalam KHI  pasal  55-59  dan  Undang- Undang Perkawinan pasal 3 ayat 2, 4 dan 5 tidak sesuai dengan CEDAW. Hukum  Islam  menetapkan  bahwa seorang pria boleh beristri lebih dari satu orang hingga empat orang istri. Di sini terlihat adanya inkonsistensi, karena  dalam  pasal  3  ayat  1  UUP, dinyatakan  bahwa  asasnya  dalam suatu  perkawinan  seorang  pria hanya  boleh  mempunyai  seorang istri.  Di  sisi  lain,  bagi  yang berpendapat  bahwa  poligami  dibolehkan, biasanya  menggunakan  dalil  dari Q.S. an-Nisa [4]: 3.
Poligami  sendiri  pada  dasarnya bukan ajaran yang datang dari Islam. Poligami  telah  ada  sebelum  turunnya ayat ini. Ayat ini tidak membenarkan statement bahwa  poligami  adalah anjuran,  dengan  alasan  bahwa perintah  di  atas  dimulai  dengan bilangan dua, tiga, atau empat, kalau khawatir  tidak  adil,  maka  nikahilah satu  orang  saja.  Dengan  alasan  ini,
48 KHI Pasal 24 ayat 2.
49 KHI Pasal 25.
baik  dari  makna  redaksi  ayat  maupun kenyataan  sosiologis,  perbandingan perempuan  dan  laki-laki  tidak mencapai 4 banding 1. 50
6.  Kedudukan  dan  Kewajiban Suami Istri
Dalam  UUP  dan  KHI  diatur, suami  adalah  kepala  keluarga  dan istri  adalah  ibu  rumah  tangga. 51 Di sini dapat dilihat pembedaan stereotip berdasarkan  jenis  kelamin.  Laki-laki secara  otomatis  menjadi  kepala keluarga dan istri menjadi ibu rumah tangga.  Hasilnya,  pembagian  tugas dalam  rumah  tangga  didasarkan pada peran tersebut. Kewajiban  suami  didasarkan pada  kedudukannya  sebagai  kepala keluarga.  Suami  wajib  melindungi istri  dan  memberikan  segala  keperluan hidup  berumah  tangga  sesuai  dengan kemampuannya. 52 Suami  wajib mendidik  istrinya,  baik  soal  agama maupun  pengetahuan  lain. 53 Selanjutnya, suami  menanggung  nafkah, kiswah , dan  tempat  kediaman  bagi  istri. Suami  juga  menanggung  biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya  pengobatan  bagi  istri  dan anak. 54 Sementara  istri  sebagai  ibu rumah  tangga  berkewajiban  “berbakti lahir  dan  batin  kepada  suami  dalam batas-batas  yang  dibenarkan  oleh hukum Islam”. 55 Istri “menyelenggarakan dan  mengatur  keperluan  rumah tangga  seharihari  dengan  sebaik- baiknya”. 56 Dari  sini  jelas,  suami bertanggung jawab membayar
50 M. Quraish Shihab, Taf sir Al-Misbah,
Volume 2, h. 338-343 51 UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 31 Ayat (2), KHI Pasal 79 Ayat (2).
52 UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 34 Ayat (1), KHI Pasal 80 Ayat (2).
53 KHI Pasal 80 Ayat (3).
54 KHI Pasal 4 huruf a dan huruf b.
55 KHI Pasal 83 Ayat (1).
56 KHI Pasal 83 Ayat (2).
kehidupan  keluarga,  sedangkan  istri hanya  perlu  menerima  pembayaran suaminya.
Kedudukan dan kewajiban suami istri di atas melanggar Pasal 16 Ayat (1)  huruf  c  CEDAW,  yang menegaskan  persamaan  tanggung jawab,  yang  berarti  setiap  tugas dalam  perkawinan  boleh  dilakukan, baik  oleh  suami  maupun  istri menurut  pilihannya.  Misalnya,  jika suami merasa kuat dan rasional dan istri merasa emosional, suami boleh memilih  tugas  memberi  keperluan hidup  keluarga  dan  seorang  istri boleh  memilih  tugas  rumah  tangga. Begitu sebaliknya.
7. Nusyuz Dalam  KHI, nusyuz hanya  berlaku pada  seorang  istri.  Seorang  istri dianggap nusyuz jika  tidak  mau melaksanakan  kewajiban-kewajiban sebagai istri. 57 Sedangkan suami jika tidak  melaksanakan  kewajibannya tidak  dianggap nusyuz .  Pembedaan ini  bertentangan  dengan  CEDAW pasal  16  ayat  1  huruf  c.  Memang, praktik  penegakan  hukum  di  pengadilan terkait nusyuz sangat  jarang  terjadi. Namun,  bukan  berarti  masalah  ini boleh dikesampingkan.
Bagaimanapun,  dalam  rangka pelaksanaan  CEDAW  sepenuhnya, pelanggaran  CEDAW  wajib  diatasi pula. 8. Putusnya Perkawinan Putusnya perkawinan harus dilakukan  di  sidang  pengadilan. 58
Tata  cara  perceraian,  baik  dari inisiatif  suami  atau  istri  melalui proses  yang  sama. 59 Namun, terdapat  penyebutan  yang  berbeda. Jika suami yang mengajukan disebut
57 KHI Pasal 84.
58 KHI  Pasal  115,  UU  No.  1  Tahun 1974 pasal 39 ayat 1.
59 KHI Pasal 129-148.
sebagai permohonan cerai, sedangkan  jika  oleh  istri  disebut sebagai  gugatan.  Dari  sini  terlihat seolah-olah  hak  cerai  hanya  pada suami. Hal  ini  berlanjut  pada  masalah rujuk. Jika talak yang dilakukan oleh suami  untuk  pertama  dan  kedua kalinya  disebut  talak raj’i sehingga dapat rujuk kembali dengan istrinya. Namun,  jika khulu’ yang  dilakukan oleh  istri  ditetapkan  sebagai  talak ba’in ,  yang  artinya  tidak  dapat kembali,  jika  menginginkan  untuk kembali  harus  ada  akad  nikah  baru.
Aturan  ini  bertentangan  dengan CEDAW pasal 16 ayat 1 poin c. 9. ’Iddah Masa ’iddah adalah waktu tunggu seorang  istri  yang  putus  perkawinannya dari  suaminya,  baik  karena  talak maupun  kematian.  Masa  iddah hanya  berlaku  bagi  istri  yang  sudah melakukan  hubungan  suami  istri. 60 Hal  ini  tidak  berlaku  sebaliknya. Seorang  suami  setelah  dinyatakan sah  bercerai  dapat  langsung  menikah lagi  tanpa  ada  jeda  waktu  untuk introspeksi  terhadap  perceraiannya itu. Dari sini terlihat jelas pelanggaran 16 ayat 1 c, yaitu bekas suami dan istri dibedakan.
D. Penutup Dari  uraian  di  atas  dapat disimpulkan  empat  hal. Pertama , secara  umum  masalah  hukum  keluarga Islam  di  Indonesia,  khususnya mengenai  perkawinan,  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974  dan  Kompilasi  Hukum  Islam (KHI).  Pada  KHI,  sebagian  besar diambil  dari  kitab-kitab  fikih  mazhab Syafi’i  yang  memang  menjadi  panutan
60 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 87
mayoritas  Islam  di  Indonesia,  di samping sumber-sumber lain.
Kedua ,  masalah  kekeluargaan dalam  CEDAW,  termasuk  soal perkawinan,  diatur  pada  pasal  16. Pasal  ini  berbicara  mengenai  hak yang  sama  bebasnya  memilih pasangan, masuk dalam perkawinan, hak  dan  tanggung  jawab  selama pernikahan  dan  ketika  bercerai,  hak dan  tanggung  jawab  yang  sama sebagai  orang  tua,  kebebasan menentukan jumlah anak, hak secara ekonomi,  dan  pelanggaran  terhadap perkawinan anak.
Ketiga ,  perundang-undangan  keluarga Islam  menjamin  adanya  hak-hak kekeluargaan  Islam,  seperti  dalam masalah  perkawinan,  warisan,  dan bahkan  hak-hak  bagi  perempuan pasca  perceraian.  Demikian  pula hak-hak  kekeluargaan  juga  mendapat jaminan dalam CEDAW.
Keempat ,  rumusan  pasal-pasal dalam  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam  masih  terkesan  diskriminatif dilihat dari perspektif CEDAW. Hal ini  antara  lain  dapat  dilihat  dalam pasal-pasal  mengenai  peminangan, mahar,  batas  usia  menikah,  saksi perkawinan,  poligami,  kedudukan dan  kewajiban  suami  istri, nusyuz , putusnya perkawinan, dan iddah .
E. DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,
Abdul Ghani, Peradilan Agama  Pasca  UU  No.7/1989  dan Perkembangan Studi Hukum Islam di Indonesia‛ dalam Mimbar Hukum No.  1  Tahun  V, Jakarta: al-Hikmah  &  Ditbinpera  Islam Depag RI, 1994.
Ahmad, Amrullah dkk., Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65
Tahun Prof. Dr. H. Bushtanul Arifin , S.H., Jakarta: Gema Insani Pers,
1996.
Ainiyah, Qurotul, Keadilan Gender dalam Islam; Konvensi PBB dalam Perspektiff  Mazhab  Shafi’i, Malang:
Intrans Publishing, 2015.
Ali,  Zainuddin, Hukum  Perdata  Islam  di Indonesia, Jakarta:  Sinar  Grafika, 2006.
Cansil,  C.S.T., Pengantar  Ilmu  Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta:  Balai  Pustaka, 1989. Departemen  Agama  RI, Kompilasi Hukum Islam , Jakarta : Dirjenbinbaga Islam, 1998. Edyyono,  Sri  Wiyanti, Hak  Asasi Perempuan  dan  Konvensi  Cedaw. Dalam  Seri  Bahan  Bacaan  Kursus
HAM  dan  Pengacara  X, Jakarta: Lembaga  Studi  dan  Advokasi Masyarakat, ELSAM, 2004. Hadikusuma, Hilman, Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta: Kencana, 2006. Harahap, Yahya, Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam : Memotifikasikan  Abstraksi  Hukum Islam , Jakarta: Yayasan al-Hikmah dan Direktorat Pembinaan Badan
Peradilan  Departemen  Agama, 1991.
Hasyim,  Syafiq, Hal-hal  yang  Tak Terpikirkan tentang Isu-Isu Keperempuanan  dalam  Islam ,  cet. Ke-1, Bandung: Mizan, 2001. Israqunnajah,  “Hukum  Keluarga  Islam
Di  Republik  Turki”,  dalam  M. Atho  Mudzhar  dan  Khoiruddin Nasution  (Ed.), Hukum  Keluarga di  Dunia  Islam ,  Jakarta:  Ciputat Press, 2003.
Kelompok  Kerja  Convention  Watch Program  Studi  Kajian  Wanita Universitas Indonesia, Penghapusan  Diskriminasi  Terhadap Wanita , peny. Tapi Omas Ihromi dkk, Bandung: PT. Alumni, 2006.
Lapian,  L.M.  Gandhi, Disiplin  Hukum Yang  Mewujudkan  Kesetaraan  dan Keadilan  Gender ,  Jakarta  :  Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012. Manan,  Abdul, Aneka  Masalah  Hukum Perdata  Islam  di  Indonesia, Jakarta: Kencana, 2006.
Mulia,  Siti  Musdah,  “Counter  Legal Draft  Kompilasi  Hukum  Islam: Upaya  Implementasi  CEDAW dalam Perkawinan”, Jurnal Perempuan ,  Nomor  45,  Jakarta:
Yayasan Jurnal Perempuan, 2006.
Nasution,  Khoiruddin, Hukum  Perdata (Keluarga)  Islam  Indonesia  dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim , Yogyakarta: Academia + Tazzafa, 2009.
Nuruddin,  Amiur  dan   Azhari  Akmal
Taringan, Hukum  Perdata  Islam  di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum  Islam  dari  Fikih,  Undang- Undang  Nomor  1/1974  Sampai Kompilasi  Hukum  Islam, cet.  3, Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group, 2006.
Samler,  Vicky  J.  (ed.), Right  of  Women  : A  Guide  to  The  Most  Important United  Nations  Treaties  on  Women’s
Human Right . Terjemahan Embun,  Jakarta:  Yayasan  Jurnal
Perempuan.
Schacht,  Josheph, An  Introduction  to Islamic  Law, London:  Oxford University Press, 1964.
Shiddiqi, Nourouzzaman,
Fiqh Indonesia; Penggagas dan Gagasannya ,
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
Sosroatmodjo,  Arso  dan  A.  Wasit Aulawi, Hukum  Perkawinan  di Indonesia, Jakarta:  Bulan  Bintang, 1978.
Suma,  Muhammad  Amin, Hukum Keluarga  Islam  di  Dunia  Islam , Jakarta : Rajawali Pers, 2004.
Syahuri, Taufiqurrahman , Legislasi Hukum  Perkawinan  di  Indonesia; Pro-Kontra  Pembentukannya  Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi , Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group, 2013.
Syarifuddin,  Amir, Hukum  Perkawinan Islam  di  Indonesia;  Antara  Fiqh Munakahat  dan  Undang-Undang
Perkawinan, cet. 3, Jakarta:
Kencana  Prenada  Media  Group,
2009.
Thonthowi, Hukum  Keluarga  Islam  di dunia  Islam  Kontemporer ,  Jurnal Studi Islam Mukaddimah No. 19,
Yogyakarta: PTAIS DIY, 2005.
Zuhaili,  Wahbah, Fiqh  al-Islam  wa Adillatuhu ,  Juz  1,  Beirut:  Dar  al- Fikr, t.t.