## DAMPAK PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN BANDARA INTERNASIONAL JAWA BARAT (BIJB) BAGI MASYARAKAT PEDESAAN
(Studi Kasus Desa Sukamulya Kecamatan Kertajati Kabupaten Cirebon)

## Ahmad Syifa

## IAIN Syekh Nurjati Cirebon

## ABSTRAK
Pembangunan  BIJB  merupakan  ruang  representasi  dari  kepentingan  rantai  korporasi multi  nasional  melalui  skema  MP3EI  yang  sekarang  menjadi  acuan  utama  proyek-proyek pembangunan  di  Indonesia.  Melalui  skema  Public  Private  Partnership  beberapa  korporasi besar bergabung serta pemerintah pusat melalui Kemenhub dan Pemerintah Daerah bekerja sama  untuk  mensukseskan  pembangunan  BIJB.  Tujuan  untamanya  adalah  membangun konektifitas  antar  wilayah  untuk  mendongkrak  pertumbuhan  ekonomi  yang  mempercepat sirkulasi  bisnis  dan  memperbesar  akumulasi  keuntungan.  Namun,  untuk  tujuan  itu  justru mengancam penggusuran ruang hidup masyarakat Sukamulya. Dalam proses pengadaan tanah di Sukamulya, ada dua fenomena yang cukup krusial dampaknya bagi masyarakat Sukamulya, yaitu peristiwa 17 November 2016 dan maraknya spekulan tanah dalam bentuk bisnis rumah hantu.  Yang  pertama,  memberikan  dampak  secara  langsung,  yakni  dampak  fisik  dan psikologis sosial yang dialami masyarakat. Sementara yang kedua, maraknya spekulasi bisnis pembebasan  lahan,  menjadi  dampak  yang  tidak  langsung  dari  adanya  proyek  BIJB,  yang memicu terjadinya perpecahan hubungan sosial yang terbangun bertahun-tahun.
Kata Kunci: Pembangunan BIJB, Ruang Hidup, Dampak.

## ABSTRACT
The  development  of  BIJB  is  a  space  for  representation  of  the  interests  of  the  multi-national corporate chain through the MP3EI scheme which is now the main reference for development projects in Indonesia. Through the Public Private Partnership scheme, several large corporations joined and the central government through the Ministry of Transportation and the Regional Government worked together to succeed in the development of the BIJB. The purpose of the camel is to build connectivity between  regions  to  boost  economic  growth  which  accelerates  business  circulation  and  increases accumulated  profits.  However,  for  this  purpose  it  threatens  the  eviction  of  the  living  space  of  the Sukamulya community. In the process of land acquisition in Sukamulya, there are two phenomena that are quite crucial for the Sukamulya community, namely the events of 17 November 2016 and the rise of land speculators in the form of a haunted house business. The first, gives a direct impact, namely the physical  and  social  psychological  impacts  experienced  by  the  community.  While  the  second,  the rampant  business  speculation  of  land  acquisition,  is an  indirect impact  of the  existence  of the  BIJB project, which has triggered years of social relations that have developed.
Keywords: Development of BIJB, Living Space, Impact.

## Pendahuluan
Ditetapkannya  Perpress  No.  3  Tahun 2016  tentang  Percepatan  Proyek  Strategis Nasional yang menyebutkan bahwa pemerintah  Indonesia  dalam  kurun  waktu 2015-2019 akan membangun banyak infrastruktur menjadi babak baru kepengurusan wilayah kepulauan di Indonesia. Sejak itu presiden merencanakkan ratusan pembangunan infrastruktur, terutama infrastrutur transportasi  penghubung  bai  darat,  laut maupun  udara.  Perpres  ini  masih  senada dengan grand design pembangunan Indonesia  yang  dikenal  dengan Masterplan Percepatan  dan  Perluasan  Pembangunan Ekonomi  Indonesia (MP3EI)  dalam  kurun 2011-2025 akan membangun tiga proyek: 1) Koridor-koridor  Ekonomi  2)  Inrastruktur penghubung,  3)  SDM  dan  IPTEK.  Masa 2016-2020  adalah  masa  penggenjotan pembangunan  infrastruktur  dengan  label “pembangunan untuk kepentingan umum”.
Seiring  dengan  peningkatan  proyek- proyek pembangunan di Indonesia, meningkat pula  kasus-kasus  konflik  agraria terutama di desa-desa. Pasalnya, pembangunan serigkali   menafikan hak atas sumber agraria masyarakat lokalyang sudah bertahun-tahun menghidupinya.
Konsorsium  Pembaruan  Agraria  (KPA) melaporkan  bahwa  sepanjang  2016  lalu terjadi  450  konflik  agraria  dengan  luasan 1.265.027 hektar melibatkan 86.745 keluarga.  Jumlah  ini  adalah  dua  kali  lipat dari  tahun  sebelumnya.  Dari  angka  itu, terdapat 35.824 hektar luasan konflik dalam sektor infrastruktur (Anonim, www.sajogyo- institut.com,  2017).  Konflik  agraria  sektor pembangunan infrastruktur jelas mendominasi.
Sebut saja pembangunan waduk Jatigede  menggenangi  28  desa  di  4 kecamatan  yang  ditinggali  masyarakat
sekitar  11.000  keluarga.  Ada  6  desa  yang secara penuh ditenggelamkan, yaitu Leuwihideung, Cipaku, Jatibungur, Cibogo, Sukakersa,  dan  Padajaya.  Desa-desa  ini merupakan  desa  yang  mengandung  lahan yang  sangat  produktif  yang  sudah  lama ditinggali masyarakat sebagai ruang hidupnya  (Anonim,  referensi.elsam.co.id, 2015).  Juga  rencana  pembangunan New Yogyakarta Internasional Airport (NYIA) di Kabupaten  Kulon  Progo  juga  menggusur ruang  hidup  masyarakat petani lahan pantai lokal. Sedangkan total lahan yang diperlukan oleh  proyek  BIJB  dan  Kertajati Aerocty mencapai  5000  hektar  di  11  desa.  Untuk bandara 1800 hektar, sisanya kawasan bisnis kota bandara/ aerocity .
Dalam  kontek  BIJB,  saat  ini  sudah dalam  masa  pembangunan  dan  dicanagkan akan  selesai  pada  2018  mendatang.  Dari 1800  Ha  yang  direncanakan,  masih  ada sekitar 700 Ha lebih yang belum dibebaskan, yaitu  wilayah  desa  Sukamulya.  Sementara sekitar  1100  hektar  yang  sudah  dibebaskan telah menggusur ruang hidup masyarakat di tiga  desa  di  kecamatan  Kertajati.  Di Sukamulya pengadaan tanah BIJB mendapatkan  perlawanan  dari  masyarakat lokal yang menuntut hak-hak  atas tanahnya dipenuhi. Untuk mengetahui alasan objektif alasan  masyarakat  Sukamulya  menolak pengadaan  tanah  untuk  BIJB  penulis memerlukan merumuskan beberapa pertanyaan, yaitu: Bagaimana kondisi ruang hidup  menyejarah  masyarakat  Sukamulya? Bagaimana  proses  pengadaan  tanah  untuk pembangunan  Bandara  Internasional  Jawa Barat? Kemudian bagaimana dampak proses pengadaan  tanah  untuk  pembangunan Bandara  Internasional  Jawa  Barat  bagi masyarakat Sukamulya?
Untuk
menjawabnya penulis mewawancarai masyarakat setempat tentang apa saja  yang  terjadi  di  Sukamulya  terkait
pengadaan  tanah  untuk  BIJB.  Pasalnya, wacana yang seringkali digulirkan baik oleh pihak  BIJB  maupun  pemerintah  merujuk pada  acuan  tunggal  yaitu  meningkatkan Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB) yang  tidak  lain  dari  wacana  pertumbuhan ekonomi  wilayah.  Sedikit  sekali  yang menyampaikan aspek sosial maupun ekonomi  politik  dari  megaproyek  bandara internasional  ini  terutama  di  media-media massa  online.  Dalam  hal  ini  penulis berupaya  mengisi  bagian  yang  kosong  itu. Dengan  berdasarkan  pada  wawancara dengan masyarakat lokal ditkuatkan dengan wacana-wacana  yang  sering  bergulir  di media  massa  tersebut,  terutama  yang disampaikan oleh pihak BIJB sendiri penulis menghadapkan dua narasi dari dua kepentingan  yang  saling  kotradiktif  ini  - narasi  ruang  pertumbuhan  ekonomi  dan narasi  ruang  hidup  -  dan  bagaimana keduanya saling berbenturan dalam praktiknya  akan  dapat  lebih  jernih  dalam memposisikan duduk perkara pembangunan nasional  saat  ini.  Dengan  demikian, setidaknya penelitian ini dapat memberikan sumbangsih bagi perdebatan wacana tentang pembangunan di Indonesia khusunya.
Semetara  untuk  menganalisa  temuan lapangan  penulis  menggunaan  beberapa kerangka teoritik: 1) Teori Perubahan Sosial (Soekanto, 2009 dan Sztompka, cet 7, 2014) dan Masyarakat Pedesaan (Rahardjo, 1999) untuk  menganalisa  perubahan  sosial  yang terjadi pada masyarakat Sukamulya sebagai dampak  dari  pembebasan  lahan  BIJB.  2) Teori-teori Pembangunan untuk menganalisa  latar  belakang  wacana  dan praktik  pembangunan  BIJB.  Beberapa perdebatan  teori  tik  tentang  pembangunan ini  meliputi  teori  pertumbuhan  ekonomi Rostow,  teori  dependensi  dan  teori  sistem dunia  (Rauf,  2013).  Sedangkan  dalam praktiiknya pembangunan seringkali
mengharuskan  penggusuran  ruang  hidup masyarakat  setempat.  Oleh  karena  itu  3) Teori Accumulation  by  Dispossition  dan Spasio  temporal  fix David  Harvey  untuk menjelaskan  pembebasan  lahan  sebagai dinamika ekonomi politik antara kepentingan  keberlangsungan  ruang  hidup Sukamulya dan pembangunan BIJB. (Pujiriani, 2014; Rahman, 2013 dan Harvey, 2009).
Sistematika  penulisan  dalam  makalah ini dimulai dari uraian tetang gambara umum wilayah  Sukamulya  serta  kondisi  ruang hidup  masyarakat  di  dalamnya.  Beberapa aspek sosial- ekonomi dan kebudayaan perlu dijelaskan untuk mengetahui seberapa dalam dampak  yang  akan  ditimbulkan  oleh pembangunan  BIJB  terhadap  masyarakat Sukamulya.  Setelah  itu  masuk pada pebahasan tentang ekonomi-politik pembangunan  BIJB  itu  sendiri  untuk mengetahui  latar  wacana  di  balik  proyek infrastrutur  ini  sehingga  dapat  diketahui siapa sesungguhnya yang paling berkepentingan. Terahir akan diurai bagaimana  proses  pengadaan  tanah  BIJB Sukamulya,  serta  dampak  yang  telah  dan akan dialami masyarakat dalam konteks ini.

## A. Ruang Hidup Menyejarah Masyarakat Sukamulya
Sukamulya  merupakan  salah  satu desa  yang  berada  di  wilayah  kecamatan Kertajati,  Kabupaten  Majalengka.  Desa ini  dikelilingi  oleh  desa-desa  lain,  yaitu desa Biyawak sebelah utara, Kertajati  di selatan, Kertasari di barat dan Pasindangan di utara. Total luas wilayahnya  mencapai  730,75  Ha  yang didominasi  persawahan.  Lahan  sawah seluas  618,26  Ha,  lahan  ladang  seluas 71,42 Ha, lahan perkebunan seluas 23, 94 Ha, dan lahan lainnya seluas 17,13 Ha. Di wilayah  pemukiman,  terdiri  dari  rumah
penduduk  pekarangan  dan  sarana  umum dan  tempat  ibadah.  Dari  wilayah  seluas itu, ada sekitar 4.600 jiwa penduduk yang terbagi sekitar 1200 kepala keluarga yang tinggal dan menggantungkan hidup yang kebanyakan dari mengolah lahan persawahan. 1
Rata-rata  masyarakat  memiliki  100 bata lahan pertanian. Petani pemilik akan menggarap tanah sendiri. Sementara yang tidak  memiliki  tanah  dapat  menggarap tanah  bengkok  dan  titisara  dengan membayar  sewa  per  tahun  kepada pamong  desa  terkait.  Dengan  bantuan teknologi  sumur  pantek,  masyarakat dapat  mengerjakan  pola  tanam  3  kali dalan setahun, yakni 2 kali padi dan sekali palawija. 2 Padi  yang  dihasilkan  di Sukamulya sangat baik,  karena  air  yang digunakan  dengan  alat  sumur  pantek sangat  jernih.  Menurut  Pak  Bbg,  hasil panen  di  Sukamulya  mencapai  1  ton gabah kering per 100 bata. Harga gabah 3 saat  penulis  di  lokasi  Rp  500.000,-  per kwintal  (100  kg).  Jadi  harga  gabah  di Sukamulya, Rp. 5.000,- per kg.
Sedangkan jika dijual dalam bentuk beras seharga  Rp.  8000,-  per  kg  (lebih  mahal karena terhitung biaya penggilingan).
Bentuk
kepengurusan desa Sukamulya  sebagaimana desa-desa  yang lain,  dipimpin  oleh  Kuwu.  Kuwu membawahi  pamong-pamong  desa  yang lain. Masing-masing dusun dipimpin oleh Kadus.  Urusan  kadus  dibagi  lagi  oleh Rukun Warga dan yang paling kecil yaitu Rukun  Tetangga.  Sementara  kondisi infrastruktur  Sukamulya  sudah  banyak berjalan  seperti  jalan,  dan  infrastruktur sosial-keagaaman: masjid, musholla, yayasan dan sekolah yang mana masing-
1 Dilihat dari Monografi Desa Sukamulya
2 Wawancara dengan Pak Dj
3 Masyarakat Sukamulya biasanya menjual
masing  infrastruktur  ini  diurus  lembaga yang beragam untuk kemanfaatan masyarakat.  Semunaya  dibangun  oleh masyarakat  sendiri  dalam  kurun  waktu silam.
Selain kelembagaan formal, ada juga kelembagaan sosial yang nonformal yang mewujud  dalam  bentuk  acara-acara tradisi yang hidup di dalam masyarakat. 1. Acara  peringatan  Ulang  Tahun  Desa dihelat setiap 20 Mei dengan beragam acara  sejak  awal  \bulan.  Acara-acara yang  digelar  biasanya  berupa  lomba- lomba  yang  diadakan  oleh  Karang aruna. Pesertanya dari semua kalangan. Kemudian pada malam hari terakhir  digelar  petunjukkan  wayang oleh Pemdes.
2. Setiap Muharrom , melalui Unit Pengelola  Zakat,  Infaq  dan  Sodakoh (Upzis), setiap warga dianjurkan untuk menyisihkan  sebagian  uangnya  untuk dibagikan  kepada  anak-  anak  yatim dan panti jompo.
3. Setiap Asyura’ (bulan apem), masyarakat  bergilir  membuat apem untuk  dibagi-bagikan  ke  tetangga- tetangga.
4. Di  bulan Romadhon ,  biasanya  dana zakat  yang  terhimpun  bisa  mencapai 40  juta  untuk  dibagikan  kepada  yang berhak. Malam hari raya fitrah, warga membuat obor dan dipasang di depan rumah,  sering  disebut  juga  malam obor seribu .
5. Peringatan  Hari  Besar  Islam  seperti Maulid dan Isra Mi’raj.
6. Arisan  beras ,  yang  dibuka  setiap setelah panen, setahun dua kali. Arisan ini,  bukan  saja  sebagai  kegiatan ekonomi,  melainkan  dapat  menjalin
gabah kering, setiap panen dijemur sendiri di pekarangan dekat rumahnya masing-masing. Satu kwintal gabah berisi sekitar 60 kg beras.
silaturahmi antar petani.
7. Gotong royong pembangunan infrastruktur  publik  seperti  masjid, mosholla,  pesantren,  sekolah,  pasar dan  lainnya  juga  masih  diberatkan bagi warga untuk digusur.
8. Menjelang  masa  panen,  masyarakat mengadakan  acara gaur  bumi .  Acara ini dilaksanakan sebagai tradisi tahunan sebagai bentuk do’a terhadap Tuhan  Yang  Maha  Esa  sebagai pemberi  rizki,  agar  diberikan  hasil panen yang baik.
9. Ngunjugan,  masyarakat  melakukan ritual  berupa  ziarah  membaca  tahlil dan  do’a  untuk  para  sesepuh  yang sudah  mendahuluinya.  Begitu  pun setelah  panen,  do’a  bersama  juga diadakan  sebagai  ungkapan  rasa syukur  atas  segala  yang  dibarikan oleh-Nya. 4
Apa  yang  ada  di  Sukamulya  mulai dari kondisi  sosial,  ekonomi dan budaya merupakan  hasil  dari  dinamika  kurun sejarah  masyarakat  sendiri.  Mula-mula membangun Balaidesa dan masjid Jami’.
Selanjutnnya  membangun  jalan  dan infrastruktur  lain.  Menurut  Pak  Smn  itu semua dilakukan dengan gotong-royong, disebutnya  aktivitas bebera .  Masyarakat bersama- sama membangun apa saja yang diperlukan untuk keperluannya. Pada saat itu,  ruang  hidup  Sukamulya  benar-benar dimaknai  sebagai  ruang  pengurusan bersama. Tanpa  bebera  tidak  mungkin ada  desa  Sukamulya  seperti  sekarang. 5 Masyarakat Sukamulya telah membangun  ruang  hidupnya  secara bertahun-tahun  sejak  1931.  Melalui berbagai
peristiwa menyejarah masyarakat  membangun  sistem  sosial-
4 Wawancara dengan Pak Tst
5 Wawancara dengan Pak Smn
ekonomi dan budaya. Bebera merupakan proses  menentukan  bagi  terbentuknya Desa  Sukamulya  secara  gotong  royong. Wilayah Sukamulya saat itu masih dalam bentuk  hutan  belantara,  masih  banyak ditemukan binatang buas.
Masa-masa itu masyarakat bersama- sama  membuka  lahan  dan  membangun jalan dan pemukiman dalam kurun sekitar 13  tahun. 6 Memang  waktu  yang  cukup lama karena menggunakan bahan seadanya.  Saat  itu,  menurut  Pak  Rsd, masyarakat  diinstruksikan  oleh  Pak Kasman untuk gotong royong mengangkut  kayu  dari  hutan-hutan. Cukup  dengan  instruksi  kepemimpinan Pak  Kasman,  semua  memobilisasi  diri untuk bahu-membahu membangun desanya.  Dalam  hal  ini  apa  yang dilakukan masyarakat
Sukamulya merupakan praktik spasial historis dalam upaya  mereproduksi  modus  produksinya sendiri yang ditandai dengan
pemanfaatan  ruang  di  sekitarnya,  dalam hal ini tanah.
B. BIJB dan Kertajati Aerocity: Perwujudan  Pelayanan  Kapitalisme
Global di Indonesia
Segala yang ada di Sukamulya bukan lah  semata-mata  realitas  yang  terberi, melainkan telah melalui rangkaian momen  menyejarah  yang  terus  berubah dan  terbentuk.  Namun,  kemudian  dalam rangkaian momen itu masyarakat Sukamulya  dihadapkan  pada  tantangan yang  cukup  serius  yang  mengancam keberlangsungan ruang hidup masyarakat Sukamulya secara keseluruhan. Ancaman itu  ialah  proyek  Bandara  Internasional Jawa Barat (BIJB) dan Kertajati Aerocity .
6 Wawancara dengan Pak Smn
Bermula dari penetapan lokasi BIJB dikukuh  dan  diusulkan  oleh  Gubenur melalui Surat Gubernur Nomor 553.2/2271/Dalprog,  tertanggal  29  Juli 2004  kepada  Menteri  Perhubungan  RI, proyek Kertajati Aerocity mulai dijalankan.  Disusul  Surat  Gubernur No.553.2/2272/Dalprog/2004  ditujukan kepada  Menko  Perekonomian  selaku Ketua  Badan  Koordinasi  Tata  Ruang Nasional  (BKTRN).  Setelah  itu,  lahirlah
penetapan lokasi BIJB, melalui Keputusan Menteri perhubungan No. KM 34/2005  tertanggal  17  Mei  2005. Kemudian  ditingkat  kabupaten,  Bupati Majalengka  menegaskan  melalui  surat Keputusan  Bupati  majalengka  No.  16 tahun  2006.  Barulah  setelah  melalui langkah-langkah  penetapan,  maka  pihak Dinas  Perhubungan  Provinsi  membuat
Master Plan BIJB di kabupaten
Majalengka  dengan  Peraturan  Menteri perhubungan  No.  KM  5  tahun  2007 (Kamilah,  kbr.id,  2017).  Dalam  proyek BIJB, letak Sukamuya berada tepat  pada ujung  landasan  sebelah  utara  dan  barat laut  dari  bandara  Internasional  Jawa Barat.
Sumber: Pemerintah Kabupaten Majalengka dalam http://www.urbanindo.com
Sebagaimana  yang  dikatakan  oleh Vida  Dimas  Eka  Putra  selaku  Direktur Utama PT BIJB:
“Perusahaan ini perlu menawarkan  investasi  yang menarik  bagi  para  investor yang  akan  bekerjasama  baik  di bandara maupun di kawasan. Hal ini  menuntut  perusahaan  perlu terbuka dengan peluang peluang usaha yang sedang menjadi tren masa kini dan masa depan, bisa menganalisa  usaha  dengan  baik sehingga  layak  untuk  di  biayai baik  oleh  perusahaan  sendiri maupun  bekerja  sama  dengan pihak  mitra  strategis  lainnya. Perusahaan  ini harus  menjadi perusahaan  idaman  investor untuk  berkerjasama  karena investasi-investasi yang ditawarkannya sangat menarik  mereka. (Juga)  tidak melupakan  akar  budaya  jawa barat  yang someah  hade  ka semah (ramah  kepada  tamu) .
Pembangunan bandara dan kawasan perlu  mempertahankan budaya lokal bahkan mengangkat  budaya  tersebut menjadi keunggulan dan keunikan yang dimiliki perusahaan” (Ekaputra,
www.bijb.co.id, 2015).
Dalam  hal  ini  BIJB  memang dibangun  sebagai  pendobrak  awal  untuk memanggil investasi modal swasta. BIJB sebagai proyek infrastruktur transpiortasi akan  sangat  bermanfaat.  Kata  kunci  dari infrastruktur  ini  adalah  konektivitas wilayah. BIJB  berperan  penting  dalam membangun  konektivitas  antar  koridor pertumbuhan  untuk  melancarkan  arus barang  dan  orang  untuk  dengan  waktu yang  relatif  cepat.  Pada  dasarnya  pintu gerbang  ini  melayani  beberapa  prinsip sebagaimana  diuraikan  oleh  Rahchman: (1) meningkatkan kelancaran arus barang, jasa dan informasi, (2) menurunkan biaya logistik,  (3)  mengurangi  ekonomi  biaya
tinggi,  (4)  mewujudkan  akses  yang merata  di  seluruh  wilayah,  dan  (5) mewujudkan  sinergi  antar  pusat-pusat pertumbuhan  ekonomi  (Rachman  dan Yanuardi, 2014: 6).  Demikian lah sketsa koneltivitas  wilayah  yang  akan  dilayani infrastruktur transportasi di Indonesia:
Sumber: MP3EI, dalam Rachman, 2014.
Semua  kepulauan  “Nusantara”  saat ini  tidak  lagi  disatukan  oleh  sejarah perjuangan revolusioner bersama, melainkan justru disatukan oleh penjarahan  dengan  daya  keruk  yang sistemik  dan  terintegrasi.  Siapa  yg diuntungkan  oleh  adanya  Infrastruktur? Di  sektor  kehutanan,  531  izin  atas  Hak Pengusahaan  Hutan  (HPH)  dan  Hutan Tanaman  Industri  (HTI)  yang  luasnya mencapai  35,8  juta  hektar  telah  dikuasai beberapa  konglomerat  nasional  dana asing. Di sektor perkebunan, terdapat 11,5 juta hektar lahan perkebunan sawit, 52% milik swasta dan 11,69% milik perusahaan  negara.  Di  pertambangan, tercatat  sejak  1998-2010  hampir  8.000 perizinan tambang dikeluarkan dan 3 juta hektar  kawasan  hutan  lindung  beralih fungsi  menjadi  kawasan  pertambangan. Termasuk  dalam  sektor  kelautan,  lebih dari  20  pulau  telah  di  kavling  orang  dan badan  hukum  asing  untuk  industri pariwisata  dan  sekitar  50.000  hektar konsesi  budidaya  di  bawah  penguasaan
asing.  Sekitar  1  juta  hektar  ekosistem pesisir  sudah  dikonversi  untuk  perluasan perkebunan  sawit  dan  pembangunan reklamasi pantai. Sementara itu, dari 37,7 juta rumah tangga petani, 36%-nya adalah petani  tak  bertanah  dan  24,3  juta  petani yang  menguasai  tanah  rata-rata  hanya 0,89  hektar  per  rumah  tangga  (Fachri, indoprogress.com, 2013).
Melihat  ketimpangan  penguasaan sumber-sumber agraria di Indonesia maka menjadi jelas siapa yang akan diuntungkan oleh pembangunan infrastruktur,  termasuk  BIJB.  Penguasa lahan-lahan  yang  ada  di  koridor-koridor ekonomi yang akan dilayani infrastruktur transportasi  akan  mendapat  kesempatan untuk  memperkcil  biaya  produksi  serta percepatan  akumulasi  yang  lebih  dari sebelumnya.  Sebagaimana  ditunjukkan oleh  CADP,  koridor  Mekong  misalnya berada di pusat di antara koridor-koridor ekonomi yang lain. Koridor ini memiliki irisan  baik  langsung  maupun  tidak langsung  dengan  koridor  di  sekitarnya. Semuanya  saling  terkoneksi  satu  sama lain.
Sumber: MP3EI dalam Rachman, 2014.
Saat  ini  China  sedang  dalam  proses ekspansi  bisnis  secara  besar-besaran  dan hendak mengintegrasikan kekuasaan
ekonominya  dalam  skala  internasional. Proyek ini dikenal dengan  One  Belt  One Road  (OBOR).  Indonesia  dalam  hal  ini menjadi  satu  dari  negara  yang  dilewati sabuk ekonomi China. Lagi-lagi pembangunan  BIJBz  tidak  lepas  dari kerangka imperialisme baru semacam ini. Infrastruktur  memiliki  fungsi  utama membangun konektivitas ekonomi bukan saja  antar  pulau  di  Indonesia,  melainkan juga koridor internasional. Dalam MP3EI, menurut  Rachman,  konektivitas  koridor ekonomi dibagi menjadi tiga. Konektivitas  intrakoridor,  konetivitas antar koridor dan konetivitas internasional. Dalam
konektivitas internasional  ini  BIJB  dapat  berperan penting  mendukung  jalannya  rantai pasokan  global  karena  karena  sebagian besar komoditi yang ada di Indonesia ini adalah  untuk  mensupport  kebutuhan global (Rahman, 2014: 7).
Ada  lima  sasaran  utama  OBOR, yakni:  Kerjasama  yang  di  dalamnya termasuk koordinasi kebijakan, kemudahan  konektivitas,  menyingkirkan hambatan perdagangan, integrasi finansial,  dan  kerjasama  orang  dengan orang. OBOR hendak membangun perdagangan  dan  jaringan  infrastruktur, dan  mengambil manfaat sebanyak- banyaknya  dari  jalur-jalur  perdagangan internasional, serta kota-kota dan pelabuhan-pelabuhan utama dunia. OBOR  meliputi  enam  koridor  ekonomi: Jembatan  Darat  Eurasia  Baru,  Koridor China-  Mongolia-Rusia,  Koridor  China- Asia Tengah-Asia  Barat,  Koridor China- Semenanjung  Indochina,  Koridor  China- Pakistan,  Koridor  Bangladesh-China- India-Myanmar (Kolektiva, 2018).
7 FPRS merupakan oraganisasi lokal masyarakat Sukamulya yang mewadahi perjuangan

## Sumber : Kolektiva, 2018
C. Dampak  Pengadaan  Tanah  untuk
Pembangunan BIJB di Sukamulya
Dalam pelaksanaannya, ruang “aerocity” dan “metropolitan Jawa Barat” yang  dibayangkan  agen-agen  kapital tersebut  mengancam  keberlangsungan ruang  hidup  masyarakat  Sukamulya khususnya.  Dalam  proses  itu  banyak  hal terjadi,  seperti  mal  praktek  administrasi pengadaan  tanah  dan  aksi  represif  aparat negara  terhadap  masyarakat  Sukamulya. Front  Perjuangan  Rakyat  Sukamulya (FPRS) 7 menandai  beberapa  peristiwa penting  selama  proses  pengadaan  proyek BIJB  di  Sukamulya  yang  melanggar  UU Pengadaan Tanah itu sendiri, yaitu sebagai berikut.
1. Penandatanganan  persutujuan  lokasi
BIJB di 11 desa oleh kepala desa tanpa melalui musyawarah dengan masyarakat,  termasuk  Rhnah  Kepala Desa Sukamulya saat itu. Demikian itu melanggar UU No 2 Tahun 2012 pasal 16 s/d 19.
2. Sosialisasi  rencana  tidak  pernah dilakukan di depan masyarakat Sukamulya. Demikian itu bertentangan dengan asas keterbukaan
masarakat dalam mempertahankan hak atas ruang hidupnya di Sukamulya.
pengadaan  tanah  dalam  UU  No  2 Tahun 2012 Pasal 2 (Dua).
3. Pertamakali penetapan lokasi pembangunan  proyek  BIJB  tidak pernah  disosialisasikan  baik  di  media maupun  ditempel  di  kantor  Kepala Desa melanggar UU No 2 Tahun 2012 pasal 19 ayat 5 & 6.
4. Praktek  manipulasi  data  Analisa Mengenai Dampak
Lingkungan (AMDAL)  yang  menyatakan  bahwa lahan  dilokasi  pembangunan  BIJB tidak produktif yang hanya
menghasilkan  6  kwintal  Padi  dalam satu hektar sawah.
5. Pengiriman 400 aparat  gabungan dari TNI,  Polri  dan  Satpol  PP  untuk mengawal pengukuran di Desa Sukamulya  pada  16  Novenber  2014 yang  berakhir  tindakan  represif  dan mengakibatkan  korban  luka  baik  dari aparat maupun warga.
6. Pembayaran  ganti  rugi  lahan  di  Desa Sukamulya  pada  31  Desember  2015, sementara  berkas  pengajuan  belum lengkap dan tanpa melalui proses ukur dan  verifikasi.  Demikian  ini  diakui oleh BPN Majalengka sendiri. 8
7. Pembayaran  ganti  rugi  lahan  Desa Sukamulya  pada  tanggal  01  januari 2016  yang  dilakukan  oleh  Sdr. Sukowiranto  sebagai  Ketua  Panitia Pengadaan Tanah yang pada waktu itu
menjabat  Kepala  Kebandarudaraan Dishub Jabar. Demikian itu melanggar Perpres No 148 tahun 2015 Pasal 49.
8. Pembiaran  pembangunan  rumah  hantu sebagai praktik spekulasi tanah.
9. Mencairkan berkas pengajuan
8 Lihat  di  www.pikiran-rakyat.com/jawa- barat/2015/12/28/355239/bpn-belum-lakukan- pengukuran-perluasan- landas-pacu-bijb.
9 Tanah yang dibayar berupa tanah kosong yang difoto dan dimanipulasi menggunakan aplikasi
kepemilikan  lahan  yang  manipulatif. 9
Demikian  itu  melanggar  UU  No  2 tahun 2012 pasal 27 ayat 3 10. Pemotongan ganti rugi lahan masyarakat sampai 40 % dengan dalih penyusutan yang menimbulkan dugaan  adanya  permainan  mafia dalam  pengadaan  tanah  proyek  BIJB. Demikian  itu  melanggar  UU  No  2 Tahun 2012 Pasal 27 ayat 3.
11. Rapat  persiapan  pengukuran  paksa lahan masyarakat Sukamulya sebelum prosedur  yang diamanatkan undang  – undang  dilaksanakan.  Prosedur  itu terdapat  pada  UU  No  2  tahun  2012 pasal 13.
12. Praktik intimidasi terhadap masyarakat  Desa  Sukamulya  yang menolak  memberkaskan  kepemilikan lahan  dengan  menyatakan  bahwa  jika masyarakat tidak melakukan pemberkasan kepemilikan lahan, maka ganti rugi akan dilakukan dipengadilan melalui  proses  konsinyasi.  Demikian itu  melanggar  UU  No  2  tahun  2012 pasal  42.  Pengerahan  6000  aparat gabungan  pada  17  November  untuk mengukur 33 hektar lahan Sukamulya yang  menimbulkan  tindakan  represif terhadap  masyarakat  dan  pendudukan wilayah  di  dua  blok  selama  3  hari  3 malam.
Dari serangkaian itu, peristiwa yang paling  berpengaruh  bagi  masyarakat Sukamulya ada lah bentrok 17 November 2016.  Dalam  hemat  penulis  merupakan tindakan  represif  bukan  sekedar pukulan fisik,  lebih  dari  itu  adalah  sebuah shock
visual editing, sehingga tampak ada bangunan rumah diatasnya. Hal ini dapat terjadi karena tidak adanya inventarisasi, identifverifikasi terhadap objek tanah yang akan dibebaskan dan panitia seolah–olah membiarkan hal ini terjadi.
therapy bagi  masyarakat.  Dari  jumlah lahan yang diukur saat itu yang hanya 14 Ha  dan  dibanding  jumlah  aparat  yang dikerahkan  6000  personel  gabungan, terdapat  kesan  adanya  upaya  unjuk kekuatan  dari  agen-agen  kapital  untuk memaksakan  rencananya.  Negara  dalam hal  ini  menjadi  sebuah  aktor  penting. Negara  kapitalistik  menurut  Harvey berfungsi sebagai agen yang memastikan kelancaran  pasar  bebas.  Lebih      jauh, tindakan represif 17  November  2016  ini menunjukkan bahwa pembangunan  BIJB tidak mendapat legitimasi dari masyarakat  setempat.  Namun  legitimasi masyarakat  dalam  pembangunan  di Indonesia  kurang  mendapat  perhatian serius. Tidak sedikit juga  di  kasus-kasus selain  Sukamulya,  pembangunan  tidak disetujui  oleh  masyarakat  namun  terus dipaksakan realisasinya. Pemerintah hanya  memedulikan  aspek  legal  formal dalam  hal  ini  UU,  meskipun  dalam pelaksanaannya  unsur  ini  juga  terkadang diabaikan.  Pengabaian  atas  musyawarah mufakat bersama masyarakat dan pelanggaran  atas  prosedural  UU  dalam proyek  BIJB dalam kerangka ini menjadi salah satu dari kasus-kasus lainnya.
Bentrok  17  November  2016  juga merupakan  penanda  awal  goyahnya Kuwu 10 dan  pada  akhirnya  memecah belah warga. Perpecahan sosial massif itu terjadi ketika Kuwu mulai membolehkan masyarakat  Sukamulya  membangu imah jurig , alih-alih melarang praktik spekulasi tersebut.  Kondisi  sosial  semacam  ini menimbulkan pengaruh terhadap keberangsungan
praktik spasial
masyarakat  di  Sukamulya.  Berbagai tradisi ngariung di  Sukamulya tidak lagi
10 Sama dengan Kepala Desa
11 Wawancara dengan Pak Bbg 12 Wawancara dengan Pak Hk.
ditemui  sebagaimana  sebelum  proyek BIJB  memecah  belah  masyarakat  di Sukamulya.  Sebagai  pengurus  publik, Pemda Majalengka terkesan membiarkan rumah  hantu  semakin  banyak.  Terlepas apakah rumah hantu ini dibayar ganti rugi atau  tidak,  pemerintah  daerah  terkesan membiarkan  sama  sekali.  Tidak  ada kebijakan pun yang menyatakan pelarangan  terhadap imah  jurig ini. Intimidasi yang disebarkan oleh calo-calo rumah hantu bahwa rumah dan tanah yang tidak  diberkaskan  akan  dikonsinyasikan membuat  masyarakat  resah  dan  terpaksa memberkaskan lahannya. 11 Jika cara-cara pengadaan tanah dilakukan semacam ini, jelas  perpecahan  sosial  di  Sukamulya merupakan dampak secara tidak langsung dari adanya pembangunan BIJB. Dengan demikian,  keadilan  sosial  dan  legitimasi masyarakat  yang  sejati  tidak  menjadi perhitungan sama sekali dalam pembangunan BIJB.
Pembiaran atas fenomena intimidatif dengan isu akan adanya konsinyasi dalam pembayaran  ganti  rugi  tanah  milik masyarakat  yang  tidak  memberkaskan lahannya tidak lain dari bentuk manipulasi  legitimasi  masyarakat  atas pengadaan  tanah  BIJB.  Calo-calo  tanah memanfaatkan minimya pemahaman masyarakat  tentang  hukum  pengadaan tanah  itu  sendiri,  sehingga  yang  sering kali menjadi sasaran intimidasi semacam ini  adalah  masyarakat  yang  berusia lanjut. 12 Belajar  dari  kasus  konsinyasi dalam  pembangunan  NYIA, 13 ancaman konsinyasi dilakukan tidak sesuai dengan aturan  perundang-undangan.  Masyarakat Desa Palihan yang masih bertahan untuk menjaga ruang hidupnya memahami betul
13 Penulis sempat berada di lokasi pembangunan NYIA di desa Palihan Kecamatan Temon pada Januari 2018.
bahwa selama penyandang hak atas tanah tidak menandatangani surat pemberkasan apa  pun,  masyarakat  masih  berhak  atas tanah dan fungsi sosial yang melingkupinya.

## Kesimpulan
Dua  logika  ruang  antara  modus produksi  masyarakat  Sukamulya  dan modus  produksi  yang  didukung  oleh proyek BIJB berbeda, bahkan kontradiktif satu sama lain. Perbedaan itu terletak dari bagaimana keduanya dikonstruksi. Ruang hidup  Sukamulya  dikonstruksi  secara menyejarah  sejalan  dengan  ruang  hidup masyarakat Sukamulya dan yang terakhir ( design  BIJB  dan  Kertajati  Aerocity ) diproduksi  melalui  agen-agen  intelektual dan  pemangku  kebijakan  di  ruang-ruang yang  jauh  dari  lokasi  BIJB  itu  sendiri. Perbedaan  kontradiktif  antara  keduanya telah  dibahas  di  atas  dan  menghasilkan kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut :
• Kesejahteraan masyarakat Sukamulya bersifat menyejarah dan bersifat multi aspek,  bukan  hanya  ekonomi  dalam kerangka kapitalistik.
• BIJB merupakan ruang abstrak ( grand design kota  bandara,  RTRW,  MP3EI dan  CADP)  yang  melayani  kapital internasional dengan berperan sebagai pintu gerbang bisnis dan tourism yang terkoneksi dari regional maupun skala global.
• BIJB  dan  Kertajati Aerocity sendiri adalah  ruang  pertumbuhan  ekonomi yang  menguntungkan  beberapa  pihak seperti
perusahaan opersional penerbangan, perusahaan properti (misalnya PT PP), perusahaan konstruksi (misalnya PT Adhi Karya) dan  rantai  pemasoknya  (misalnya pabrik  semen)  hingga  perusahaan keuangan internasional  (misalnya, PT
SMI dan IDB).
• Bahwa justru yang akan dirugikan oleh adanya  BIJB  adalah  masyarakat Sukamulya dan lainnya yang tergusur ruang  hidupnya  oleh  infrastruktur, serta  akibat  ancaman  sosial  ekologis sejalan  dengan  pembesaran  produksi konsumsi tak terhingga.
• Dalam pelaksanaannya, secara prosedural  pengadaan  tanah  BIJB  di
Sukamulya  melanggar  UU  No.  2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, diantaranya melanggar asas
keterbukaan, melakukan tidakan represif  dan  intimidatif  serta  diduga oleh  masyarakat  terdapat  praktik manipulatif.
• Peristiwa  represi  17  Novenber  2016 menimbulkan  dampak  fisik,  mental dan  perubahan  kelembagaan  sosial masyarakat  dalam  bentuk  perpecahan sosial.
• Bahwa  perpecahan  masyarakat  itu sejalan dengan masiifnya pembangunan rumah hantu di Sukamulya yang disebabkan penyebaran isu yang intimidatif bahwa masyarakat yang menolak dibebaskan lahannya akan dikonsinyasikan.
• Peristiwa-peristiwa  itu  terjadi  lebih diakibatkan karena pembangunan BIJB: tidak mampu melihat kesejahteraan  sebagai  entitas  yang bersifat  multiaspek  yang  terbentuk secara historis, 2) tidak mementingkan unsur persetujuan masyarakat penyandang hak atas ruang hidupnya. Dengan  dalih  untuk  kesejateraan, masyarakat  dipaksa  untuk  mengubah ruang hidupnya menjadi ruang yang lebih ramah  terhadap  pertumbuhan  ekonomi kapitalistik,  yang  mana  ekonomi  akan lebih  banyak  mengalir  ke  kelas-kelas
kapitalis.  Praktik  perampasan  ruang semacam  ini  terjadi  bukan  hanya  di Sukamulya  juga  di  wilayah  di  mana pembangunan  itu  berada  tanpa  pandang bulu. Selama ruang tersebut menghambat, di situlah perampasan terjadi. Agen-agen interpretasi ruang harus berpihak dan terus mendekat  dan  menubuh  bersama  praktik spasial historis masyarakat yang terancam tergusur  ruang  hidupnya  secara  cepat mapun  lambat,  yang  disadari  maupun yang belum disadari. Sudah saatnya ruang interpretasi dan praktik spasial dipersatukan  kembali  untuk  melayani hidup  bersama,  karena  itulah  makna sesungguhnya dari economicus .

## Daftar Pustaka
Anonim.  2017. Ekspansi  China  Ke Seberang Lautan: Pengantar Tentang OBOR dan BRICS .
(Bandung: Kolektiva).
.  2017. Laporan  Akhir  Tahun 2016  KPA:  Liberalisasi  Agraria Diperhebat, Reforma Agraria Dibelokkan. Diakses  pada  23 Januari 2018 21:23 di http://sajogyo- institute.org/2017/01/06/0601/
.  2015. Bendungan  Raksasa  dan Perampasan  Ruang  Hidup  Rakyat .
Diakses pada 19 Januari 2018 20:25
di referensi.elsam.or.id/wp- content/uploads/2015/06/Bendunga n-Raksasa-dan-Perampasan-
Ruang-Hidup Rakyat.pdf
Hatu, Rauf. A. 2013. Sosiologi
Pembangunan . (Yogyakarta,
Interpena). Harvey, David. 2009. Neoliberalisme dan Restorasi Kelas Kapitalis . (Yogyakarta: Resist Book).
Kamilah,  Eli.  2018. Saga  Menggilas Sawah  Produktif  Demi  Proyek BIJB . Dilihat pada 29 Januari 2018 03:41 di http://kbr.id/berita/01-
2017/_sagamenggilas_sawah_pro- duktif_demi_proyek_bijb bagian_1_/88015.html
Pujiriani , Dwi  Wulan  dkk.  2014 .  Land Grabbing:  Bibiliografi  Beranotasi. Yogyakarta: STPN Press.
Rachman,  Noer  Fauzi.  2015. Panggilan Tanah Air . (Jakarta: BP2DK).
, Noer Fauzi dan Dian Yanuardi 2014. Master  Plan  Percepatan Krisis  Sosial  Ekologis  Indonesia.
(Bogor: Sajogyo Institut).
, Noer Fauzi dan Laksmi Savitri. 2011. Kapitalisme,  Perampasan Tanah  Global  dan  Agenda  Studi Gerakan  Agraria ,  dalam  Jurnal
Dignitas, Volume VII No.
2/2012.pdf. Rahardjo.  1999. Pengantar  Sosiologi Pedesaan dan Pertanian . (Yogyakarta: Gajah Mada University Press).
Soekanto, Soerjono. 2007. Sosiologi suatu Pengantar. (Jakarta: P.T.Raja Grafindo) Sztompka, Piotr. 2013. Sosiologi
Perubahan Sosial . (Jakarta: Prenada Media).