Kajian Terhadap Penyitaan Sebagai Pemaksaan … - Sumaidi

## KAJIAN TERHADAP PENYITAAN SEBAGAI PEMAKSAAN YANG DIHALALKAN OLEH HUKUM
Oleh : Sumaidi ∗

## ABSTRAK
Penyitaan  merupakan  tindakan  paksa  yang dilegitimasi (dibenarkan) oleh undang-undang atau dihalalkan  oleh  hukum,  namun  dalam  melakukan  penyitaan penyidik  tidak  sembarangan  menyita  barang  tanpa  aturan main  yang  telah  digariskan  oleh  peraturan  perundang- undangan,  penyidik  harus  patuh  terhadap  ketentuan KUHAP.Pasal  38  ayat  (1)  KUHAP  menjelaskan  penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan  negeri  setempat.  Pasal  38  ayat  (2)  KUHAP  yang berbunyi  :  “dalam  keadaan  yang  sangat  perlu  dan  mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk  mendapatkan  surat  izin  terlebih  dahulu,  tanpa mengurangi  ketentuan  ayat  (1)  penyidik  dapat  melakukan penyitaan  hanya  atas  benda  bergerak  dan  untuk  itu  wajib segera  melaporkan  kepada  ketua  pengadilan  negeri  setempat guna memperoleh persetujuannya”. Pemberian izin penyitaan oleh ketua pengadilan negeri artinya memberikan pengesahan atau  atas  tindakan  penyidik  dalam  mengumpulkan  barang bukti terkait dengan suatu tindak pidana.
Kata Kunci: Penyitaan, Pemaksaan, Hukum
∗ Pengajar Fakultas Hukum Unbari.

## A. Pendahuluan
Penyitaan  dalam  pengertian  hukum  acara  pidana yang digariskan dalam KUHAP merupakan upaya paksa yang  dilakukan  penyidik  dalam  mengambil  atau “merampas”  sesuatu  barang  tertentu  dari  seorang tersangka, pemegang atau penyimpan. Setelah barangnya diambil  atau  dirampas  oleh  penyidik,  ditaruh  atau disimpan dibawah kekuasaannya.
Suatu  permintaan  izin  penyitaan  oleh  penyidik kepada  ketua  pengadilan  negeri  dilandasi  hubungan barang yang akan disita tersebut perlu dalam pembuktian dipersidangan.  Oleh  karenanya  barang-barang  dapat disita  penyidik  untuk  mendapat  izin  penyitaan  adalah barang-barang  yang  dalam  kaitannya  telah  diatur  secara limitatif sebagaimana menurut undang-undang.
Mengenai  benda  yang  dapat  dikenakan  penyitaan dalam perkara pidana telah diatur dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP yaitu
a. benda  atau  tagihan  tersangka  atau  terdakwa  yang seluruh  atau  sebagian  diduga  diperoleh  dan  tindak pidana atau sebagai hasil dan tindak pidana;
b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
c. benda  yang  dipergunakan  untuk  menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
d. benda  yang  khusus  dibuat  atau  diperuntukkan melakukan tindak pidana;
e. benda  lain  yang  mempunyai  hubungan  langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.
Di  samping  itu,  pada  Pasal  39  ayat  (2)  KUHAP menyebutkan  bahwa  benda  yang  berada  dalam  sitaan karena  perkara  perdata  atau  karena  pailit  dapat  juga disita  untuk  kepentingan  penyidikan,  penuntutan  dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1).
KUHAP  telah  membatasi  sedemikian  rupa mengenai  benda  yang  dapat  disita,  yaitu  terbatas  hanya benda  yang  terkait  dengan  tindak  pidana.  Secara acontrario berarti bahwa benda yang tidak terkait dengan suatu tindak pidana tidak dapat disita.
Demikian  pula  rumusan  mengenai  “benda  lain yang  mempunyai  hubungan  langsung  dengan  tindak pidana  yang  dilakukan”  (huruf  e)  menunjukkan  bahwa KUHAP  telah  membatasi  perluasan  benda  lain  yang terkait  dengan  tindak  pidana,  yakni  benda  yang “mempunyai  hubungan  langsung  dengan  tindak  pidana yang dilakukan” selain yang disebutkan pada huruf a, b, c, dan d.
Penyitaan  dapat  dimungkinkan  terhadap  barang bukan  milik  tersangka.  maka  adakalanya  barang  orang lain  yang  dikuasai  tersangka  secara  melawan  hukum seperti  dalam  perkara  pencurian,  atau  barang  tersangka tapi  diperoleh  tanpa  izin  yang  sah  menurut  perundang- undangan seperti contoh hasil tindak pidana korupsi.
Hukum  acara  pidana  bersifat  mengatur  tindakan penyitaan  yang  diterapkan  penyidik  polri  ataupun instansi  penyidik  lainnya,  tindakan  ini  harus  dilakukan secara bertanggung jawab menurut ketentuan hukum dan undang-undang  yang  berlaku,  demikian  halnya  dengan tindakan penetapan pemberian izin penyitaan oleh ketua pengadilan ( due process of law ).
Penggunaan  suatu  upaya  paksa  yang  dilakukan penyidik dengan mendapat persetujuan ketua pengadilan negeri  berarti  telah  mencampuri  hak  kebebasan
seseorang terhadap barang, sedangkan tindakan
penyitaan  dalam  rangka  mencari  bukti  bahwa  seseorang telah  melakukan  tindak  pidan,  terpaksa  dilakukan  salah satu  atau  beberapa  upaya  paksa.  Penggunaan  upaya paksa  tersebut  tentu  tidak  begitu  saja  dilakukan  oleh aparat  penegak  hukum,  tetapi  harus  dengan  adil (fairness) oleh  aparat  penegak  hukum  agar  tidak  terjadi kesewenang-wenangan atas kuasa yang diberikan kepada penegak hukum tersebut.

## B. Perumusan masalah
Berdasarkan  uraian  diatas  maka  perumusan masalah  di  dalam  penulisan  ini  adalah  bagaimanakah kajian  yuridis    terhadap  penyitaan  sebagai  pemaksaan oleh hukum ?

## C. Penyitaan sebagai Pemaksaan Yang Dihalalkan Oleh Hukum
Pada  saat  penyelidikan  /  penyidikan  mengadakan penggeledahan  kemudian  menemukan  tersangka,  maka tersangka yang ditemukan oleh penyelidik / penyidik itu akan  langsung  diringkus  oleh  penyelidik  /  penyidik kemudian  harus  segera  diserahkan  kepada  penyidik. Sedangkan  apabila  dalam  penggeledahan  tersebut penyelidik  /  penyidik  menemukan  barang  bukti,  maka barang  bukti  itu  akan  langsung  dirampas  (disita)  oleh penyidik dan kemudian diletakkan di bawah penguasaannya untuk kepentingan penyidikan. Karena  penggeledahan  itu  dilakukan  untuk menemukan barang bukti untuk disita, maka konsekuensinya penyidik dalam melakukan
penggeledahan  harus  melengkapi  diri  dengan  surat  izin dari  Ketua  Pengadilan  Negeri,  kecuali  dalam  hal-hal yang dikecualikan.
Dalam  tahap  penyitaan  hanya  penyidiklah  yang memiliki  kewenangan  untuk  melakukan  penyitaan, sedangkan penyelidik tidak memiliki kewenangan untuk melakukan  penyitaan.  Oleh  karena  itulah,  apabila  ada seorang  penyelidik  melakukan  penyitaan  terhadap barang, maka orang yang berkenaan dengan barang yang disita tersebut dapat saja menolaknya.
Penyelidik  adalah  pejabat  kepolisian  yang  hanya bertugas  membuat  terang  suatu  suatu  peristiwa  pidana, sedangkan  untuk  urusan  mengumpulkan  alat  bukti  itu sudah  menjadi  kewenangan  penyidik.  Dengan  demikian jangankan  penyelidik,  Jaksa  dan  Hakim  pun  tidak memiliki  kewenangan  melakukan  penyitaan.  Jika memang  Jaksa  atau  Hakim  memerlukan  tindakan penyitaan mereka harus meminta tolong atau memerintahkan penyidik untuk melakukan hal tersebut. Di  dalam  rumusan  KUHAP  perampasan  ini diistilahkan dengan pengambilalihan. Istilah
pengambilalihan  sepertinya  kurang  tepat,  karena  hal tersebut  seakan-akan  menunjukkan  bahwa  barang  sitaan itu pada mulanya adalah milik penyidik. Karena dikuasai oleh  orang  lain  kemudian  barang  itu  diambil  alih  oleh penyidik  setelah  itu  diletakkan  dibawah  kekuasaannya atau  pengawasannya  (Yahya  Harahap,  1993:285).  Tidak hanya  itu  saja,  menurut  penulis,  istilah  pengambilalihan
tersebut  terkesan  tidak  menunjukkan  adanya  tindakan paksa  yang  dilakukan  oleh  penyidik  untuk  menyita barang  tersebut,  padahal  secara  teoritis  maupun  secara praksis tindakan penyitaan tersebut nyata-nyata merupakan  suatu  tindakan  yang  dilakukan  dengan  cara paksa.
Penyidik  membuat  Berita  Acara  Penyitaan  yang dibacakan  oleh  penyidik  di  hadapan  atau  kepada  orang dari mana benda itu akan disita atau kepada keluarganya dan  ketiga  orang  saksi.  Jika  mereka  telah  dapat menerima  dan  menyetujui  isi  berita  acara,  barulah penyidik  memberi  tanggal  pada  berita  acara.  Kemudian sebagai  tindakan  akhir  dari  pembuatan  berita  acara, penyidik, orang yang bersangkutan atau keluarganya dan para  saksi  masing-masing  membubuhkan  tanda  tangan pada Berita Acara Penyitaan.
Walaupun  penyitaan  merupakan  tindakan  paksa yang dilegitimasi (dibenarkan) oleh undang-undang atau dihalalkan  oleh  hukum,  namun  dalam  melakukan penyitaan  penyidik  tidak  sembarangan  menyita  barang tanpa  aturan  main  yang  telah  digariskan  oleh  peraturan perundang-undangan,  penyidik  harus  patuh  terhadap ketentuan KUHAP.
Pasal  38  ayat  (1)  KUHAP  menjelaskan  penyitaan hanya  dapat  dilakukan  oleh  penyidik  dengan  surat  izin
ketua  pengadilan  negeri  setempat.  Pasal  38  ayat  (2) KUHAP  yang  berbunyi  :  “dalam  keadaan  yang  sangat perlu  dan  mendesak  bilamana  penyidik  harus  segera bertindak  dan  tidak  mungkin  untuk  mendapatkan  surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik  dapat  melakukan  penyitaan  hanya  atas  benda bergerak  dan  untuk  itu wajib  segera  melaporkan  kepada ketua  pengadilan  negeri  setempat  guna  memperoleh persetujuannya”.
Pemberian  izin  penyitaan  oleh  ketua  pengadilan negeri  artinya  memberikan  pengesahan  atau  atas tindakan  penyidik  dalam  mengumpulkan  barang  bukti terkait dengan suatu tindak pidana.
Pemberian  izin  penyitaan  oleh  ketua  pengadilan negeri  artinya  tindakan  penyidik  dalam  mengumpulkan barang  bukti  terkait  dengan  suatu  tindak  pidana  selain dari  pada  telah  memenuhi  peraturan  perundang- undangan  penyitaan  tersebut  telah  pula  diawasi  dan dikendalikan.
Perlu  diketahui  bahwa  penyidik  dalam  melakukan tindakan  perampasan  terhadap  barang  sitaan  yang diizinkan  oleh  ketua  pengadilan  negeri  tidak  bisa merampas  semua  jenis  barang,  hal  tersebut  dalam ketentuan KUHAP telah merinci barang-barang apa saja yang boleh disita.
Berikut  ini  adalah  rincian  barang-barang  yang ditentukan  oleh  KUHAP  yang  harus  diperhatikan penyidik dalam melakukan penyitaan.
a. benda  atau  tagihan  tersangka  atau  terdakwa  yang seluruh  atau  sebagian  diduga  diperoleh  dan  tindak pidana atau sebagai hasil dan tindak pidana;
b. benda  yang  telah  dipergunakan  secara  langsung untuk  melakukan  tindak  pidana  atau  untuk mempersiapkannya;
c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
d. benda  yang  khusus  dibuat  atau  diperuntukkan melakukan tindak pidana;
e. benda  lain  yang  mempunyai  hubungan  langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.
f. benda  yang  berada  dalam  penyitaan  karena  kasus perdata  atau  karena  dipailitkan  oleh  pihak  lain  juga dapat  disita  oleh  aparat  Negara  untuk  kepentingan penyidikan,  penuntutan,  dan  mengadili  perkara pidana.  Namun,  penyitaan  tersebut  baru  bisa dilakukan  aparat  sepanjang  barang  yang  disita memiliki  kaitan  dengan  kasus  pidana  yang  tengah ditangani.
Selanjutnya setelah diulas mengenai barang-barang apa  saja  yang  boleh  disita,  maka  mengenai  metode
penyitaan  secara  yuridis  normatif  ada  empat  bentuk metode  yang  dapat  dilakukan  oleh  penyidik  dalam melakukan  penyitaan.  Adapun  metode  penyitaan  antara lain  metode  penyitaan  biasa,  penyitaan  yang  dilakukan dengan  alsan  perlu  dan  mendesak,  penyitaan  tertangkap tangan,  dan  yang  terakhir  adalah  penyitaan  secara  tidak langsung.
a. Penyitaan Biasa
Penyitaan biasa  yang dilakukan oleh penyidik harus mengikuti prosedur sebagai berikut ini :
Prosedur  pertama  : sebelum  melakukan  penyitaan penyidik  harus  menunjukkan  atau  memperlihatkan identitas  atau  tanda  pengenal  terlebih  dahulu  kepada orang  darimana  barang  itu  akan  disita.  Hal  ini  perlu dilakukan karena dengan penyidik menunjukkan atau memperlihatkan  tanda  pengenal  kepada  orang  yang bersangkutan,  maka  orang  tersebut  akan  memiliki kepastian  bahwa  yang  menyita  barangnya  itu memang benar-benar penyidik yang tercantum dalam surat  izin  penyitaan  dari  ketua  pengadilan  negeri artinya  penyidik  berwenang  melakukan  penyitaan barang.
Prosedur  kedua  : Sebelum  barang  akan  disita  oleh penyidik,  barang  yang  akan  disita  oleh  penyidik harus  terlebih  dahulu  ditunjukkan  kepada  orang
dimana  barang  itu  akan  disita  agar  orang  yang menguasai atau memiliki barang tersebut mengetahui barang-barang apa saja yang sungguh-sungguh disita oleh  penyidik,  jangan  sampai  penyidik  menyita barang  yang  secara  hukum  tidak  boleh  disita, misalnya  Polisi  menyita  telepon  seluler  yang  tidak ada  hubungannya  dengan  tindak  pidana  yang dipersangkakan.  Dengan  penyidik  menunjukkan barang  yang  akan  disita  kepada  orang  yang menguasai  atau  memiliki  barang  tersebut,  maka diharapkan  orang  tersebut  dapat  melakukan  control terhadap tindakan penyidik, agar sang penyidik tidak melakukan penyimpangan dalam melakukan tindakan penyitaan.
Prosedur  Ketiga  : Seperti  halnya  penggeledahan, penyidik  dalam  melakukan  penyitaan  terhadap barang  harus  disaksikan  oleh  sekurang-kurangnya tiga  orang  saksi,  saksi  pertama  adalah  ketua  Rt (Rukun  Tetangga),  ketua  Rw  (Rukun  Warga),  lurah atau  kepala  kampong  setempat,  dan  dua  orang  saksi lainnya dari warga setempat.
Prosedur  Keempat : Setelah  penyitaan  barang tersebut dilakukan oleh penyidik, tindakan
selanjutnya  adalah  penyidik  harus  segera  membuat berita acara penyitaan. Setelah berita acara penyitaan
tersebut  dibuat  oleh  penyidik,  maka  penyidik berkewajiban  membacakan  berita  acara  tersebut dihadapan  orang  dimana  barang  itu  disita,  keluarga tersangka  atau  orang  dimana  barang  itu  disita ditambah dengan tiga orang saksi tersebut (satu orang ketua Rw dan dua orang warga kampong setempat).
Setelah  membacakan  berita  acara  penyitaan
tersebut penyidik pun tidak bisa langsung memberikan tanggal dan kemudian
menandatanganinya.  Pemberian  tanggal  pada  berita acara penyitaan itu baru bisa dilakukan oleh penyidik setelah mereka (tersangka / orang dimana barang itu disita,  dan  tiga  orang  saksi  lainnya)  tersebut menyetujuinya dan kemudian menandatanganinya.
Setelah  berita acara penyitaan itu telah diberi tanggal  dan  ditandatangani  oleh  penyidik  dan  para saksi  tersebut,  maka  salinan  berita  acara  tersebut harus  diserahkan  kepada  para  saksi.  Selain  salinan berita  acara  itu  harus  diserahkan  (dibagikan)  kepada para saksi itu, penyidik pun juga harus menyerahkan salinan  (tembusan)  berita  acara  penyitaan  tersebut kepada atasannya.
Prosedur  Kelima  : Barang  yang  telah  disita  dan dibuatkan berita acaranya tersebut harus dirawat dan dijaga  dengan  sebaik-baiknya  oleh  penyidik,  jangan
sampai rusak atau cacat. Keharusan ini diterjemahkan dalam  bentuk  membungkus  dengan  rapi  barang- barang  yang  disita  oleh  penyidik  dan  kemudian disimpan ditempat yang aman.
Demi untuk menjaga keamanan barang sitaan, penyidik  harus  melakukan  cara-cara  pembungkusan sebagaimana  yang  telah  ditentukan  oleh  KUHAP, yakni dengan cara :
1) Mencatat  besarnya  atau  jumlahnya  menurut jenis  masing-masing  benda  sitaan.  Kalau jenisnya  sulit  ditentukan,  sekurang-kurangnya
dicatat ciri-ciri maupun sifat khasnya;
2) Dicatat hari dan tanggal penyitaan;
3) Mencatat tempat dilakukan penyitaan;
4) Mencatat  identitas  orang  dari  mana  benda  itu disita; 5) Kemudian diberilah cap jabatan dan ditandatangani  oleh  penyidik.  Catatan-catatan tersebut  ditulis  diatas  label  yang  ditempelkan atau diikatkan pada barang sitaan tersebut.

## b. Penyitaan Perlu dan Mendesak
Metode  penyitaan  selanjutnya  adalah  metode penyitaan  dengan  alasan  perlu  dan  mendesak. Penyitaan  dengan  metode  ini  hanya  boleh  dilakukan oleh penyidik apabila ada kekhawatiran dari penyidik
bahwa  barang  yang  diduga  keras  berkaitan  dengan tindak  pidana  yang  dipersangkakan  akan  dialihkan atau  dimusnahkan  oleh  orang  yang  menguasai  atau memiliki  barang  tersebut,  apabila  barang  tersebut tidak segera disita oleh penyidik.
Dengan  alasan  perlu  dan  mendesak  inilah, maka  dalam  pelaksanaannya,  penyitaan  yang dilkukan  penyidik  diperbolehkan  oleh  peraturan perundang-undangan  untuk  “menabrak”  prosedur yang  ada,  sebagaimana  prosedur  yang  telah  diulas tentang penyitaan biasa. Namun demikian, walaupun penyidik memiliki legitimasi (dibenarkan)
“menabrak”  prosedur  yang  ada,  namun  tidak  semua prosedur dapat ‘ditabrak’ oleh penyidik.
Ada  tiga  hal  yang  dapat  dilakukan  oleh penyidik dalam melakukan penyitaan dalam keadaan perlu dan mendesak, sebagai berikut :
1. Tanpa surat izin dari ketua pengadilan negeri;
2. Hanya barang bergerak yang boleh disita
3. Wajib segera melapor tindakan penyitaan kepada
ketua pengadilan negeri.
Dalam tindakan penyitaan dengan alasan perlu dan  mendesak  penyidik  tidak  perlu  terlebih  dahulu meminta  izin  kepada  ketua  pengadilan  negeri, penyidik  dapat  langsung  merampas  barang  yang
dianggap  sebagai  barang  yang  ada  kaitannya  dengan tindak  pidana  yang  dipersangkakan  dari  orang  yang menguasai atau memiliki barang tersebut.
Walaupun  dalam  melakukan  perampasan tersebut  penyidik  dapat  merampas  langsung  barang yang  diduga  keras  ada  kaitannya  dengan  tindak pidana  yang  dipersangkakan,  penyidik  bukan  berarti tidak  harus  mempertanggungjawabkan  perampasan tersebut.  Penyidik  setelah  melakukan  perampasan harus  segera  melaporkan  hal  tersebut  kepada  ketua pengadilan negeri setempat untuk mendapat
persetujuannya  sebagai  bentuk  pengawasan  dan koreksi dari pengadilan negeri. Dalam hal memberi persetujuan izin penyitaan inilah dimungkinkan akan terjadi benturan
kepentingan antara penyidik dengan ketua pengadilan negeri,  dimana  penyidik  mempertahankan  penyitaan yang  telah  dilakukannya  dilapangan  atau  di  tempat kejadian perkara sedangkan ketua pengadilan dengan kewenangan  korektifnya  dapat  menolak  perampasan barang-barang  yang  telah  disita  oleh  penyidik  atas pelaksanaan sita yang dilaporkan. .
Pertanggungjawaban  penyitaan  yang  tidak disetujui maka penyitaan itu tidak sah dan batal demi hukum. Karena tidak sah dan batal demi hukum maka
barang  yang telah disita tersebut harus dikembalikan kepada  orang  dimana  barang  itu  dirampas  oleh penyidik.
Ketentuan  lainnya  yang  harus  dipatuhi  oleh penyidik  adalah  dalam  melakukan  perampasan, penyidik  hanya  boleh  merampas  barang  bergerak saja,  barang  tidak  bergerak  seperti  dokumen,  surat- surat berharga, tanah atau bangunan tidak boleh disita oleh  penyidik.  Hal  ini  wajar,  karena  belum diperolehnya  izin  dari  ketua  pengadilan  negeri  dan oleh  karenanya  hanya  benda  bergerak  sajalah  yang boleh disita oleh penyidik.
Ketentuan  selanjutnya  dalam  pelaksanaan penyitaan  dengan  alasan  perlu  dan  mendesak tersebut,  seperti  halnya  pada  penyitaan  biasa, penyidik  harus  mematuhi prosedur-prosedur yang tidak dapat dikecualikan, sebagai berikut :
• Harus  memperlihatkan  atau  menunjukkan  tanda pengenal  kepada  orang  dimana  barang  itu dirampas  atau  keluarganya  dan  kepada  saksi-
saksi.
• Memperlihatkan  benda  yang  dirampas  baik kepada  orang  dimana  barang  itu  dirampas  atau keluarganya dan kepada saksi-saksinya.
236
• Penyitaan harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan ditambah lagi dengan dua orang saksi dari lingkungan warga tempat penyitaan. • Membuat berita acara penyitaan serta
membacakan terlebih dahulu berita acara tersebut kepada orang dari mana barang tersebut dirampas atau kepada keluarga dan saksi-saksi.
• Setelah  berita  acara  dibacakan,  barulah  masing- masing  mereka  membubuhkan  tandatangan.  Dan apabila orang yang bersangkutan atau keluarganya tidak bersedia membubuhkan
tandatangan,  hal  itu  harus  dicatat  oleh  penyidik pada  berita  acara  serta  menyebutkan  alasan penolakan penandatanganan dimaksud.
• Turunan  atau  salinan  berita  acara  harus disampaikan oleh penyidik kepada :
1. Atasan penyidik;
2. Orang  darimana  barang  itu  dirampas  atau keluarganya.
3. Kepada kepadala desa atau ketua kampong;
• Terakhir,  benda  sitaan  dibungkus  sebagaimana halnya  pada  pembungkusan  benda  sitaan  biasa dan  dengan  tata  cara  sebagaimana  telah  diulas dalam penyitaan biasa.
c. Penyitaan Tertangkap Tangan
Sama seperti halnya dengan penyitaan dengan alasan  perlu  dan  mendesak,  dalam  penyitaan tertangkap  tangan  (maksudnya  bendanya  yang tertangkap  tangan  bukan  tersangkanya),  penyidik dapat  ‘menabrak’  prosedur  yang  telah  ditetapkan oleh  KUHAP  dan  langsung  dapat  menyita  barang yang  diduga  keras  atau  nyata-nyata  dipergunakan untuk  melakukan  tindak  pidana  atau  barang  yang “patut diduga” telah dipergunakan untuk melakukan tindak  pidana  atau  barang  lain  yang  dapat  dipakai sebagai  barang  bukti  terhadap  tindak  pidana  yang dipersangkakan.
Dalam  penyitaan  tertangkap  tangan  ini, penyidikpun  tidak  dapat  menabrak  semua  prosedur yang  telah  ditetapkan  oleh  KUHAP.  Tata  cara penyitaan ini sama persis dengan tatacara penyitaan dengan  alasan  perlu  dan  mendesak  sebagaimana telah  penulis  kemukakan  sebelumnya:  ada  hal  yang bisa  ditabrak  dan  ada  hal  yang  tetap  harus  dipatuhi dan  dijalankan  oleh  penyidik.  Hanya  perbedaannya terletak pada kepergok 1 dan tidak kepergok.
1 Kepergok  :  Secara  tidak  sengaja  (mendadak)  orang  ketahuan melakukan suatu perbuatan atau tindakan, dalam hal ini tindak pidana. Orang yang melakukan suatu perbuatan itu diketahui oleh orang yang mengetahuinya  (secara  mendadak  itu)  dengan  melihatnya  sendiri. Orang  yang  mengetahui  ini  dapat  seseorang,  dapat  pula  sekelompok orang (misalnya masyarakat atau sekelompok polisi.
238
Kajian Terhadap Penyitaan Sebagai Pemaksaan … - Sumaidi
Penggeledahan telah disinggung diawal bahwa  barang-barang  yang  akan  digeledah  oleh penyelidik  /  penyidik  sebelumnya  diinformasikan terlebih  dahulu  kepada  pemilik  /  penghuni  rumah barang-barang  apa  saja  yang  nantinya  akan digeledah  oleh  penyelidik  /  penyidik,  setelah informasi itu disampaikan oleh penyelidik / penyidik maka  pemilik  /  penghuni  rumah  tersebut  dapat mengawasi penyelidik / penyidik dalam menjalankan tindakan penggeledahan tersebut. Tindakan penggeledahan jangan sampai
barang-barang yang digeledah adalah barang-barang yang  tidak  diperinci  dan  diinformasikan  oleh penyelidik  /  penyidik  kepada  pemilik  /  penghuni rumah  tersebut.  Namun  dalam  pelaksanaannya terkadang penyelidik / penyidik menemukan barang- barang  yang  seharusnya  digeledah  namun  tidak masuk  dalam  perinciannya.  Dalam  hal  ini  maka bukan alasan tertangkap tangan dengan alasan untuk alasan  perlu  dan  mendesak,  penyidik  dapat melakukan  penggeledahan  dan  atau  penyitaan terhadap barang tersebut.
Penyitaan terhadap barang dengan alasan perlu dan  mendesak  tersebut,  berdasarkan  atas  apa  yang
penulis  sebutkan  dapat  dikatakan  bahwa  penyitaan tersebut  adalah  penyitaan  barang  yang  tidak tertangkap tangan / kepergok.
Dalam  penyitaan  tertangkap  tangan  itu  unsure kepergok  harus  ada.  Misalnya  seorang  polisi penyidik  sedang  berdiri  lalu  melihat  orang  berlari terbirit-birit  karena  melihat  dirinya.  Orang  tersebut berlari  sambil  melemparkan  barang  kesebuah semak-semak. Penyidik tersebut curiga dan
kemudian  menghampiri  barang  yang  dilempar kesemak-semak  itu  dan  ditemuilah  barang  tersebut adalah  heroin.  Inilah  yang  dimaksud  (barang) tertangkap tangan; ada unsure kepergoknya.
Tanpa  adanya  unsur  kepergok,  maka  tidak dapatlah penyitaan itu diistilahkan dengan penyitaan tertangkap  tangan  tetapi  mungkin  lebih  tepat diistilahkan  dengan  penyitaan  dengan  alasan  perlu dan mendesak.
Tidaklah  mungkin  penyitaan  biasa  pula,  oleh karena  apabila  dalam  keadaan  tertangkap  tangan penyidik  harus  lari  untuk  meminta  izin  ketua pengadilan negeri meninggalkan serbuk heroin maka setelah  izin  itu  diterimanya  maka  penyidik  akan mendatangi  kembali  sebuk  heroin  tersebut  dan menyitanya,  tentu  hal  ini  menggelikan.  Oleh
karenanya  dalam  keadaan  gambaran  tersebut  maka KUHAP mengecualikan prosedur atau tata cara yang seharusnya  dilalui  penyidik  dalam  melakukan tindakan penyitaan barang tersebut.
Dalam  keadaan  tertangkap  tangan,  penyidik dapat “langsung” menyita sesuatu benda dan alat:
1.  Dipergunakan untuk melakukan tindak pidana,
2.  Atau  benda  dan  alat  yang  “patut  diduga”  telah dipergunakan untuk melakukan   tindak pidana,
3.  atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti. 2
Dalam  keadaan  tertangkap  tangan,  memang sangat  luas  sekali  kewenangan  penyitaan  yang dimiliki  oleh  penyidik.  Selain  barang-barang  yang boleh disita, sebagaimana barang-barang yang dapat disita  oleh  penyidik  yang  telah  diulas  sebelumnya, ada  barang-barang  lain  yang  dapat  disita  oleh penyidik, sebagai berikut :
• Penyitaan terhadap paket atau surat; atau • Barang yang pengangkutannya atau pengirimannya  dilakukan  oleh  kantor  dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan;
2 M. Yahya , loc cit . hlm. 291-293.
241
• Asalkan  sepanjang  surat  atau  paket  atau  benda tersebut  diperuntukkan  atau  berasal  dari tersangka;
• Namun  dalam  penyitaan  benda-benda  pos  dan telekomunikasi  yang  demikian,  penyidik  harus membuat  ‘surat  tanda  terima’  kepada  tersangka atau kepada jawatan atau perusahaan
telekomunikasi maupun pengangkutan darimana barang atau surat itu disita.
Pada ketentuan ini dapat dilihat, pengertian keadaan tertangkap tangan disini bukan terbatas pada barang yang  sedang  dibawa  oleh  tersangka  yang  nyata- nyata  nampak  sedang  melakukan  tindak  pidana. Tetapi  termasuk  pengertian  tertangkap  tangan  atas paket  atau  surat  dan  benda-benda  pos  lainnya. Sehingga  terhadap  benda-benda  tersebut  dapat dilakukan penyitaan ‘langsung’ oleh penyidik.

## d. Penyitaan Secara Tidak langsung
Selain  ketiga  metode  penyitaan  yang  telah diulas  penulis  ada  satu  lagi  metode  penyitaan  yang dapat  dilakukan  oleh  penyidik  untuk  merampas barang dari seseorang/ tersangka. Metode itu adalah penyitaan  atau  perampasan  barang  secara  tidak langsung.  Perampasan  secara  tidak  langsung  oleh penyidik  ini  dilakukan  oleh  penyidik  dengan  cara
melayangkan surat perintah kepada orang/ tersangka  yang  memiliki/  menguasai  barang  untuk mengantarkan  dan  menyerahkannya  sendiri  barang tersebut kepada penyidik.
Dalam  perampasan  barang  sitaan  secar  tidak langsung  oleh  penyidik  ini  dilakukan  tanpa  perlu meminta  izin  terlebih  dahulu  kepada  ketua pengadilan  negeri.  Dan  ketika  barang  itu  telah diserahkan  oleh  seseorang/  tersangka,  maka penyidik  wajib  membuatkan  surat  tanda  terima penyerahan barang sitaan dan kemudian
memberikannya  kepada  orang/  tersangka  yang mengantar  dan  menyerahkan  sendiri  barang  sitaan tersebut  kepada  penyidik.  Sebagaimana  penulis sebutkan  bahwa  yang  dapat  mengantarkan  barang tersebut adalah seseorang atau tersangka, ini berarti barang sitaan yang dirampas oleh polisi secara tidak langsung  tersebut  tidak  terbatas  barang  milik  atau yang  dikuasai  tersangka,  namun  semua  jenis  dan bentuk  barang  yang  dimiliki,  dikuasai,  disimpan, dibeli  atau  dipakai  oleh  siapa  pun.  Tidak  hanya barang,  bahkan  hal  ini  termasuk  surat-surat  yang ada pada seseorang yang berasal dari tersangka atau surat  yang  ditunjukan  kepada  tersangka  atau
kepunyaan  tersangka  ataupun  yang  diperuntukkan baginya.
Terhadap  orang  yang  diperintahkan  oleh penyidik  untuk  menyerahkan  barang  atau  surat tidak  sudi  atau  tidak  mau  menuruti  perintah penyidik  maka  secara  yuridis  normatif  ada  dua alternative sebagai jalan penyidik untuk
mendapatkan bukti tersebut, sebagai berikut :
Apabila  dari  sudut  hukum  materil,  penyidik  dapat menyidik atau memeriksa orang yang bersangkutan atas pelanggaran  tindak  pidana  Pasal  216  KUHP  (Kitab Undang-undang  Hukum  Pidana)  yaitu  dengan  sengaja tidak  menurut  perintah  atau  permintaan  keras  yang dilakukan menurut peraturan perundang-undangan oleh Pegawai  Negeri  (penyidik).  Namun  dari  segi  hukum formil,  sesuai  dengan  apa  yang  ditentukan  dalam KUHAP,  penyidik  dapat  memilih  alternative  (dan alternative  inilah  yang  seharusnya  dipilih  penyidik) sesuai  dengan  apa  yang  telah  digariskan  dalam KUHAP,  yakni  penyidik  harus  menempuh  tata  cara penyitaan  bentuk  biasa.  atas  keingkaran  orang  tersebut menyerahkan  barang  /  surat  yang  perlu  disita  tadi, penyidik  meminta  ‘surat  izin’  dari  ketua  pengadilan negeri  setempat  untuk  melakukan  penyitaan  dengan upaya atau cara paksa
Kajian Terhadap Penyitaan Sebagai Pemaksaan … - Sumaidi

## G.  Daftar Pustaka
M.  Yahya  Harahap, Pembahasan  Permasalahan  dan
Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan,
Banding,  Kasasi,  dan  Peninjauan  Kembali ,  Jakarta  : Sinar Grafika. 2002. ______, Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan KUHAP,  Penyidikan  dan  Penuntutan, edisi  kedua, Jakarta : Sinar Grafika. 2002 Mochtar Kusumaatmadja, Pembinaan  Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional . Binacipta, 1986.
Sudikno Mertokusumo, Bab-bab Tentang Penemuan Hukum , Yoyakarta: Citra Aditya Bakti, 1993.