## LEGALITAS AKTA NOTARIS BERBASIS CYBER NOTARY SEBAGAI AKTA OTENTIK
Kadek Setiadewi
Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar
I Made Hendra Wijaya Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar Email : Hendrawijaya@unmas.ac.id
Abstrak
Legalitas  Akta  Notaris  Berbasis Cyber  Notary Sebagai  Akta  Otentik  sebagai perkembangan  dunia  Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi  ( Information Comunication  Technology )  sebagai  tuntutan  terhadap  peran  notaris  dalam menggunakan konsep cyber notary agar tercipta suatu pelayanan jasa yang cepat, tepat  dan  efesien,  sehingga  mampu  mempercepat  laju  pertumbuhan  ekonomi berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris  dan  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik, namun  dalam  keadaad  dewasa  ini  Akta  notaris  yang  menggunakan cyber  notary tidak  memiliki  pembuktian  yang  sempurna  layaknya  akta  otentik,  hal  tersebut karena  akta  notaris  dengan  menggunakan cyber  notary tersebut  tidak  memenuhi syarat keotentikan suatu akta yang tertuang dalam Pasal 1868 KUHPerdata
Kata Kunci:Legalitas Akta Notaris, Cyber Notary, akta otentik

## Abstract
Legality of Notary Deed Based on Cyber Notary as an Authentic Deed as the development of  the  Information  and  Communication  Technology  world  as  a  demand  for  the  role  of  a notary in using the concept of cyber notary in order to create a service that is fast, precise and efficient, so as to accelerate the rate of economic growth based on Law Number 2 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Position and Act Number  11  of  2008  concerning  Information  and  Electronic  Transactions,  but  in  the current  situation  of  notarial  deeds  using  cyber  notaries  do  not  have  perfect  proof  like authentic deeds, matters This is because the notary deed using the cyber notary does not meet the authenticity requirements of a deed contained in Article 1868 of the Civil Code.
Keywords: Legality of Notary Deed Based, Cyber Notary,  Authentic Deed
Latar Belakang Perkembangan  dunia  Teknologi Informasi dan Komunikasi ( Information  Comunication  Technology ) membawa  dampak  positif  yang signifikan diberbagai bidang kehidupan manusia saat ini. Perkembangan  media  komunikasi yang semakin hari semakin maju dan mampu  memberikan  pelayanan  dan fungsi  yang  lebih  efektif  dan  efisien dalam berkomunikasi.
Diantara media  yang  mampu  melakukan  hal ini  adalah  komputer, gadget serta perangkat-perangkat lainnya sekarang  setiap  kita  dapat  dengan mudah mengakses internet (Sutarman, 2009). Tidak  dapat  dipungkiri  lagi bahwa  teknologi  informasi  menjadi basis hampir di semua lini kehidupan,  mulai  dari  ekonomi, sosial  budaya,  pendidikan,  sampai hukum.  Sejak  disahkannya  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2008 tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik,  perlahan  namun  pasti transaksi  jual  beli  bergeser  dari konvensional menjadi berbasis elektronik,  maka  dikenal e-Commerce . Tidak
hanya itu, di lini penyelenggaraan pemerintahan, khususnya  pelayanan  publik  juga tengah  mengedepankan  pelayanan yang  berbasis  elektronik,  maka muncul e-Governmence. Hal  ini sebagaimana  telah  ditetapkan  dalam program pemerintah yakni, pembangunan pengembangan Teknologi Informasi Dan Telekomunikasi  (TIK)  dengan  istilah E-Government . Penerapan E- Government merupakan amanat Instruksi  Presiden  Nomor.3  Tahun 2003  Tentang  Kebijakan  Dan  Strategi Nasional Pengembangan E- Government di Indonesia (Rondonuwu, 2017).
Dalam  hal  pelayanan  publik, terdapat  satu  jenis  pelayanan  non- pemerintah  namun  sangat  erat kaitannya  dengan  penyelenggaraan pelayanan publik serta kental dengan peraturan karena tugas dan fungsinya  diatur  oleh  undang- undang,  yaitu  layanan  notaris.  Di dalam  Pasal  1  ayat  (1)  Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor  30  Tahun  2004  tentang Jabatan  Notaris,  disebutkan  bahwa “Notaris  adalah  pejabat  umum  yang berwenang  untuk  membuat  akta autentik dan memilki kewenangannya lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau  berdasarkan  undang-undang lainnya.”
Selama  ini  layanan  notaris kepada  masyarakat  masih  bersifat konvensional,  namun  seiring  dengan perkembangan  TI  yang  mau  tidak mau  memaksa  setiap  lini  kehidupan bertransmigrasi dari sistem konvensional menuju sistem elektronik,  layanan  notaris  juga tengah bergeser menuju layanan yang berbasis elektronik, atau yang dikenal cyber  notary .  Peran  notaris  dituntut untuk  bisa  turut  serta  dalam perkembangan teknologi dan informasi  tersebut,  karena  di  dalam
suatu  transaksi  elektronik  tersebut sangat dimungkinkan adanya campur tangan  notaris  sebagai  pihak  ketiga yang  dipercaya  layaknya  peran notaris dalam transaksi konvensional.
Sangat  tidak  tepat  apabila  notaris masih menggunakan cara konvensional dalam pelayanan jasa di bidang  transaksi  elektronik,  karena kecepatan,  ketepatan  waktu  dan efesiensi  sangatlah  dibutuhkan  oleh para  pihak.  Perkembangan  fungsi dan  peran  notaris  dalam  suatu transaksi elektronik tersebut kemudian dipopulerkan dengan istilah Cyber  Notary (Makarim,  2013) . Notaris  dituntut  untuk  bisa  dan mampu  menggunakan  konsep cyber notary agar  tercipta  suatu  pelayanan jasa  yang  cepat,  tepat  dan  efesien, sehingga  mampu  mempercepat  laju pertumbuhan ekonomi (Nurita, 2012). Gagasan cyber notary sebenarnya sudah  muncul  sejak  tahun  1995. Namun,  ketiadaan  dasar  hukum menghambat  pengembangan  upaya ini.  Sejak  Undang-Undang  Nomor 11 Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik    disahkan, pembahasan  mengenai  konsep cyber notary kembali bergulir ( Lolly Amalia Abdullah) . Kewenangan notaris dalam  bidang Cyber  Notary secara eksplisit  disebut  dalam  penjelasan Pasal  15  ayat  (3)  Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2014  tentang Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor  30  Tahun  2004  tentang Jabatan Notaris yang berbunyi “Yang dimaksud  dengan  “kewenangan  lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”,  antara  lain,
kewenangan mensertfifikasi transaksi yang  dilakukan  secara  elektronik ( cyber  notary ),  membuat  akta, ikrar wakaf , dan hipotek pesawat terbang.” Berdasarkan penjelasan pasal tersebut,  bahwa  notaris  mempunyai kewenangan  untuk  mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara cyber notary .  Istilah  sertifikasi  berasal  dari bahasa  Inggris  yaitu  ’ certification ’ yang  berarti  keterangan,  pengesahan (John M. Echols dan Hassan Shadily). Pengertian  sertifikasi  itu  sendiri adalah prosedur di mana pihak ketiga memberikan  jaminan  tertulis  bahwa suatu  produk,  proses  atas  jasa  telah memenuhi standar tertentu, berdasarkan audit yang dilaksanakan dengan  prosedur  yang  disepakati (Emma Nurita).
Sertifikasi  yang  dilakukan  oleh notaris  selanjutnya  disebut  akta autentik  seperti  yang  tertuang  pada Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2014  sebagai perubahan  Undang-Undang  Nomor 30  Tahun  2004,  disebutkan  bahwa “Notaris  adalah  pejabat  umum  yang berwenang  untuk  membuat  akta autentik  dan  memilki  kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam  undang-undang  ini  atau berdasarkan undang-undang lainnya.”  Kemudian  jika  dilihat  pada Pasal  16  ayat  (1)  huruf  m  Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor  30  Tahun  2004  tentang Jabatan  Notaris  Tentang  Jabatan Notaris  yang  menyatakan  bahwa dalam menjalankan jabatannya Notaris  berkewajiban  membacakan
akta  di  hadapan  penghadap  dengan dihadiri  oleh  paling  sedikit  2  (dua) orang  saksi  atau  4  (empat)  orang saksi  khusus  untuk  pembuatan  akta wasiat dibawah tangan dan
ditandatangani  pada  saat  itu  juga oleh  penghadap,  saksi,  dan  Notaris. Berdasarkan  rumusan  tersebut  jelas disyaratkan  adanya  pertemuan  fisik antar  para  pihak  dihadapan  Notaris secara langsung face to face .Sedangkan dalam  konsep cyber  notary justru sebaliknya, bahwa pertemuan fisik ini tidak mutlak adanya, karena fungsinya  digantikan  oleh  alat telekomunikasi.  Disinilah  timbulnya konflik pertentangan hukumnya
antara  produk  akta  Notaris  secara konvensional  dengan  produk  berupa akta  notaris  secara  elektronik  atau C yber  Notary .  Sehingga  dari  hal tersebut  dapat  kita  pertanyakan dalam  tulisan  ini,  Apakah  sertifikasi transaksi  yang  dilakukan  berbasis cyber notary sah sebagai akta otentik?
2. Analisa terkait sertifikasi transaksi  berbasis cyber  notary sebagai akta otentik Menurut  Pasal  1  angka  7
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun
2014 tentang Jabatan Notaris,
menyatakan  bahwa:  “Akta  Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata  cara  yang  ditetapkan  dalam Undang-Undang ini.” Mengenai bentuk  dari  akta  notaris  seperti  yang telah  dinyatakan  tersebut  diatas, dijelaskan  lebih  detail  pada  Pasal  38 Undang-Undang  No.  2  Tahun  2014, yaitu:  Setiap  akta  terdiri  atas:  Awal
akta  atau  kepala  akta,  Badan  akta, Akhir atau penutup akta
1. Awal  akta  atau  kepala  akta memuat:
a. Judul akta
b. Nomor akta
c. Jam,  hari,  tanggal,  bulan  dan tahun, dan;
d. Nama  lengkap  dan  tempat kedudukan notaris
2. Badan akta memuat:
a. nama  lengkap,  tempat  dan tanggal  lahir,  kewarganegaraan, pekerjaan,  jabatan,  kedudukan, tempat  tinggal  para  penghadap dan/atau  orang  yang  mereka wakili;
b. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap c. isi akta yang merupakan kehendak  dan  keinginan  dari pihak yang berkepentingan; dan d. nama  lengkap,  tempat  dan tanggal  lahir,  serta  pekerjaan,
jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal  dari  tiap-tiap  saksi pengenal
3. Akhir  atau  penutup  akta memuat:
a. uraian  tentang  pembacaan  akta sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  16  ayat  (1)  huruf  m  atau Pasal 16 ayat (7);
b. uraian tentang penandatanganan  dan  tempat penandatanganan atau penerjemahan akta jika ada; c. nama  lengkap,  tempat  dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan,  dan  tempat  tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan
d. uraian  tentang  tidak  adanya perubahan  yang  terjadi  dalam pembuatan  akta  atau  uraian tentang adanya perubahan yang dapat  berupa  penambahan, pencoretan,  atau  penggantian serta jumlah perubahannya 4. Akta  notaris  pengganti  dan pejabat sementara notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan  ayat  (4),  juga  memuat nomor  dan  tanggal  penetapan pengangkatan,  serta  pejabat yang mengangkatnya Akta notaris dapat menjadi akta otentik apabila memenuhi persyaratan perundang-undangan terutama  Pasal  1868  KUHPerdata.
Berdasarkan  pengertian  akta  otentik pada  Pasal  1868  KUHPerdata,  maka ada  3  (tiga)  syarat  akta  otentik,  yaitu ( Adjie. 2009) ;
1) Akta  harus  dibuat  dalam  bentuk dan  tata  cara  yang  ditentukan oleh undang-undang.
2) Akta yang dibuat oleh ( door ) atau di hadapan ( ten overstaan ) seorang pejabat umum.
3) Pejabat harus memiliki wewenang  untuk  membuat  akta itu
Selain  ukuran  atau  batasan mengenai  keotentikan  suatu  akta sebagaimana  tersebut  dalam  Pasal 1868  KUHPerdata,  ada  juga  sanksi perdata  yang  berdampak  pada  akta jika  notaris  melakukan  tindakan pelanggaran  terhadap  pasal  tertentu, yaitu  Akta  notaris  akan  mempunyai kekuatan  pembuktian  sebagaimana akta  di  bawah  tangan  atau  dengan
kata  lain  akta  tersebut  telah kehilangan  keotentisitasnya  (Kie,
2007). Pasal 1869 KUHPerdata menentukan  batasan  akta  notaris sebagai  akta  di  bawah  tangan  dapat terjadi jika tidak memenuhi ketentuan karena: “1. Tidak berwenangnya  pejabat  umum  yang bersangkutan; atau 2. Tidak mampunya  pejabat  umum  yang bersangkutan;  atau  3.  Cacat  dalam bentuknya.” Ketentuan tersebut dicantumkan  secara  tegas  dalam pasal tertentu dalam UU No. 2 Tahun 2014 yang menyebutkan jika dilanggar  oleh  notaris,  maka  akta notaris mempunyai kekuatan Pembuktian  sebagai  akta  di  bawah tangan,  yaitu  pada  Pasal  16  ayat  (9) yang menunjuk kepada Pasal 16 ayat (1)  huruf  m  dan  ayat  (7)  UU  No.  2 Tahun 2014 termasuk ke dalam cacat bentuk akta notaris, karena pembacaan  akta  oleh  notaris  di hadapan  para  pihak  dan  saksi merupakan  suatu  kewajiban  untuk menjelaskan bahwa akta yang dibuat tersebut  sesuai  dengan  kehendak yang  bersangkutan,  dan  setelah dilakukan  pembacaan  kemudian ditandatangani oleh para penghadap, saksi,  dan  notaris  pada  saat  itu  juga. Dan  setelah  itu  wajib  dicantumkan pada  bagian  akhir  akta  notaris. Demikian  pula  jika  notaris  tidak membacakan di hadapan para pihak, tapi  para  pihak  berkehendak  untuk membaca sendiri akta tersebut, maka kehendak  para  pihak  tersebut  harus dicantumkan  pada  bagian  akhir  akta notaris.  Dengan  demikian,  baik  akta
dibacakan atau tidak dibacakan harus dicantumkan pada akhir akta. Jika hal itu tidak dilakukan, ada aspek formal yang tidak dipenuhi yang mengakibatkan  akta  tersebut  cacat dari segi bentuk.
Mengenai  pembacaan  akta  oleh
Notaris merupakan keharusan dalam setiap  pembuatan  akta  autentik, pembacaan  akta  merupakan  bagian dari verlijden atau  peresmian  akta (pembacaan  dan  penandatanganan). Oleh karena akta tersebut dibuat oleh Notaris,  maka  harus  dibacakan  juga oleh  Notaris  yang  bersangkutan, tidak  dilakukan  oleh  orang  lain seperti asisten atau pegawai Notaris Berdasarkan  penjelasan  diatas, jika ditinjau berdasarkan Pasal 5 ayat (1),  (2),  (3)  Undang-Undang  Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:
1) Informasi  elektronik  dan/atau Dokumen  elektronik  dan/atau hasil  cetaknya  merupakan  alat bukti hukum yang sah;
2) Informasi  elektronik  dan/atau Dokumen  elektronik  dan/  atau hasil  cetaknya  sebagaimana  di maksud pada ayat (1) merupakan  perluasan  dari  alat bukti  yang  sah  sesuai  dengan hukum  acara  yang  berlaku  di
Indonesia;
3) Informasi  elektronik  dan/atau Dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem  elektronik  sesuai  dengan ketentuan  yang  diatur  dalam Undang-Undang ini.
Selanjutnya  pada  Pasal  15  ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  yang  berbunyi:    “Setiap Penyelenggara  Sistem  Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik  secara  andal  dan  aman serta  bertanggung  jawab  terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana  mestinya.”    Kemudian juga  pada  Pasal  16  ayat  (1)Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2008 tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik yang berbunyi “Sepanjang tidak  ditentukan  lain  oleh  undang- undang tersendiri, setiap Penyelenggara  Sistem  Elektronik wajib mengoperasikan Sistem Elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut: a. Dapat  menampilkan  kembali Informasi  Eletronik  dan/atau Dokumen  Elektronik  secara  utuh sesuai  dengan  masa  retensi  yang ditetapkan  dengan  Peraturan Perundang-undangan;
b. Dapat  melindungi  ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan,  dan  keteraksesan Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut; c. Dapat  beroperasi  sesuai  dengan prosedur  atau  petunjuk  dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut; d. Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan  bahasa,  informasi,  atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan Penyelenggara  Sistem  Elektronik tersebut; dan
e. Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untukmenjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban  prosedur atau petunjuk. Suatu bentuk dokumen elektronik,  dapat  memiliki  kekuatan pembuktian  asli  dan  original  jika menggunakan sistem elektronik secara aman, andal, serta
bertanggung  jawab.  Akan  tetapi menurut  hukum  positif  Indonesia, terkait  dengan  akta  notaris  terhadap pemberlakuan cybernotary tersebut tidak  diakui  sebagai  alat  bukti elektronik.  Hal  tersebut  dikarenakan terdapat  Pasal  yang  melarangnya yaitu  Pasal  5  ayat  (4)  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2008 tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik yang berbunyi:
“Ketentuan mengenai Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:  1.  Surat  yang  menurut Undang-Undang  harus  dibuat  dalam bentuk  tertulis;  dan  2.  Surat  beserta dokumennya yang menurut Undang- Undang  harus  dibuat  dalam  bentuk akta  notaril  atau  akta  yang  dibuat oleh pejabat pembuat akta.”
Dengan demikian, apabila dikaitkan dengan akta notaris terhadap  pemberlakuan cyber  notary dimana  akta  notaris  berbentuk elektronik  (akta  elektronik),  maka kekuatan  akta  notaris  tersebut  tidak memiliki pembuktian yang sempurna layaknya  akta  otentik,  hal  ini  karena akta  notaris  berbentuk  elektronik (akta  elektronik)  tersebut  tidak
memenuhi  syarat  keotentikan  suatu akta,  selain  itu  Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2014  dan  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2008 tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik juga belum mengakomodir hal tersebut. Alasan  mengapa  akta  otentik saat  ini  belum  bisa  berbentuk elektronik  dikarenakan  beberapa  hal, yaitu:
1) Akta  otentik  ditentukan  oleh undang-undang  dan  hingga  saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur  secara  khusus  yang menyatakan  bahwa  akta  otentik dapat  dibuat  secara  elektronik (akta elektronik).
2) Mengenai  tanda  tangan,  akta otentik harus ditandatangani oleh para  pihak,  saksi-saksi,  dan notaris,  namun  hingga  saat  ini belum ada peraturan perundang- undangan yang menyatakan bahwa tanda tangan digital boleh untuk  digunakan  dalam  akta otentik.
3) Pada dasarnya dalam pembuatan akta  otentik,  para  pihak  harus hadir  secara  fisik  dihadapan notaris  dan  disaksikan  oleh  para saksi, untuk selanjutnya dibacakan oleh notaris dihadapan para  pihak  dan  para  saksi kemudian  ditandatangani  oleh para  pihak,  saksi-saksi,  dan  oleh notaris.  Namun  hingga  saat  ini belum ada peraturan perundang- undangan yang menyatakan bahwa  konsep  berhadapan  boleh melalui media telekonference
Dengan  berdasarkan  ketentuan Pasal  5  ayat  (4)  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2008  Tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik, akta  elektronik  tidak  memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna layaknya akta otentik. Hingga saat ini akta  elektronik  hanya  dianggap sebagai  akta  di  bawah  tangan  yang disamakan  dengan  dokumen,  surat, Sertifikat  Elektronik  ( Hiariej.  2014) Jadi,  meskipun  telah  disahkannya Undang-Undang  Nomor  2  Tahun
2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 2004  Tentang  Jabatan  Notaris  pun juga tidak menjadikan akta elektronik sebagai akta otentik.
Ketentuan yang ada dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas
Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 2004  tentang  Jabatan  Notaris  yang menyatakan bahwa “Selain kewenangan  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2),  notaris mempunyai  kewenangan  lain  yang diatur  dalam  peraturan  perundang- undangan”.  Dalam  hal  ini  yang dimaksud  dengan  “kewenangan  lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan” tersebut adalah  kewenangan  mensertifikasi yang  dilakukan  secara  elektronik ( cyber  notary ).  Namun  kekuatan mensertifikasi tersebut tidaklah sama dengan suatu akta otentik yang tetap berpegang  pada  ketentuan  dalam Pasal 1868 KUHPerdata (Kie, 2007).

## Simpulan
Akta notaris yang menggunakan cyber  notary berdasarkan  Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor  30  Tahun  2004  tentang Jabatan Notaris dan hukum positif di Indonesia  adalah  tidak  memiliki pembuktian yang sempurna layaknya akta otentik, hal tersebut karena akta notaris  dengan  menggunakan cyber notary tersebut  tidak  memenuhi syarat  keotentikan  suatu  akta  yang tertuang  dalam  Pasal  1868  KUHPer selain  itu  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 2004  tentang  Jabatan  Notaris  dan Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  juga  belum  secara  tegas mengakomodir hal itu.

## Daftar Pustaka
Buku Eddy O.S. Hiariej. 2014. “Telaah Kritis Konsep  Cyber  Notary  dalam Sudut Pandang Hukum Pembuktian ”. Makalah . Disampaikan  dalam  Seminar Nasional  “ Membangun  Hukum Kenotariatan Di Indonesia ”. Yogyakarta Edmon  Makarim,  2013, Notaris  dan Transaksi Elektronik;Kajian Hukum  tentang  Cyber  Notary atau  Electronic  Notary ,  PT  Raja
Grafindo Perkasa, Jakarta Emma Nurita RA, 2012, Cyber Notary,
Pemahaman  Awal  dalam  Konsep Pemikiran ,  Refika  Aditama, Bandung,
Habib  Adjie,  2009. Sanksi  Perdata  dan Administratif  Terhadap  Notaris Sebagai Pejabat Public . cet. Ke-2, Refika Aditama, Bandung John  M.  Echols  dan  Hassan  Shadily, 2012, Kamus  Hukum  Inggris Indonesia,  Gramedia  Utama, Jakarta. Sutarman,  2009, Pengantar  Teknologi Informasi, , cetakan pertamaPT. Bumi Aksara, Jakarta Tan Thong Kie, 2007, Study Notariat & Serba-Serbi  Praktek  Notaris ,  PT Ichtisar  Baru Van  Hoeve , Jakarta.
Jurnal Pasaribu Humisar Parsaorantua Yuriewati  Pasoreh  Sintje  A. Rondonuwu, 2017, Implementasi Teknologi Informasi dan Telekomunikasi Study Tentang  Web  E-Government  Di
Kominfo Kota Manado , e-journal “Acta Diurna” Volume VI. No. 3 Tahun 2017 available at link: https://media.neliti.com/med ia/publications/177474-ID- implementasi-teknologi- informasi-dan-kom.pdf
Internet Lolly Amalia Abdullah, Direktur Sistem Informasi, Perangkat Lunak, dan Konten Ditjen Aplikasi Telematika KementerianKomin fo dalam
https://www.hukumonline.co
m/berita/baca/lt4cf78b15c9e1
5/pemerintah-dan-ini-bahas-
konsep-icyber-notary.  diakses pada tanggal 30 Oktober 2019