Revised: 2-10-2023 Accepted: 9-11-2023
Penerapan Percepatan Layanan Paten Sederhana Pada Undang- Undang Cipta Kerja
Ireyna Chaliva, Dwi Desi Yayi Tarina

## Penerapan Percepatan Layanan Paten Sederhana Pada Undang- Undang Cipta Kerja

## Ireyna Chaliva, Dwi Desi Yayi Tarina
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia ireyna.chaliva08@gmail.com

## Abstrak
Tujuan ditulisnya penelitian ini yakni untuk menjabarkan terkait upaya yang dilakukan pemerintah dalam  meningkatkan  pelayanan  publik  pada  rezim  paten  sederhana  disertai  kendala  yang  timbul pasca  diterbitkannya  percepatan  permohonan  paten  sederhana  pada  UU  Cipta  Kerja.  Fokus penelitian ini yaitu dengan dibentuknya UU Cipta Kerja memberikan berbagai macam perubahan disertai  pro  dan  kontra  di  masyarakat  khususnya  sektor  kekayaan  intelektual  pada  rezim  paten sederhana yang memiliki perubahan percepatan layanan paten. Pentingnya penelitian ini dilakukan agar  pemerintah  dapat  teliti  kembali  akan  kemampuan  SDM  pada  pemeriksa  paten  serta pentingnya  pencantuman  terkait  percepatan  layanan  paten sederhana  pada  RUU  Paten  agar  tidak terjadi  tumpang  tindih  antar  peraturan  perundang-undangan  lainnya.  Metode  penelitian  yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan mengkaji penggunaan norma hukum disertai  data  yang  diperoleh  dari  hasil  wawancara  bersama  pihak  internal  pada  Subdit  Pelayanan Hukum  Paten,  DJKI melalui  pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach ).  Penelitian  ini berkesimpulan bahwa dengan dilakukannya upaya percepatan layanan pada paten sederhana yang dapat  meningkatkan  PNBP  nyatanya  memiliki  polemik  akan  SDM  yang  melaksanakan pemeriksaan  paten  dimana  jumlah  didalamnya  tidak  sebanding  dengan  banyaknya  permohonan yang masuk setiap tahunnya serta singkatnya waktu yang telah diterapkan oleh pemerintah, hal ini akan berpengaruh terhadap kualitas paten yang dihasilkan.
Kata kunci: Paten Sederhana; Percepatan Layanan ; UU Cipta Kerja

## Abstract
The purpose of this research is to describe the efforts made by the government to improve public services  in  the  simple  patent  regime,  along  with  the  obstacles  that  arise  after  the  issuance  of accelerated simple patent applications in the. The focus of this research is that the establishment of  the  Job  Creation  Law  provides  various  kinds  of  changes  accompanied  by  pros  and  cons  in society, especially the Intellectual Property sector in a simple patent regime that has changes to accelerate patent services. This research must be carried out so that the government can examine again  the  human  resources  capabilities  of  patent  examiners  and  the  importance of  including  the acceleration of simple patent services in the Patent Bill so that there is no overlap between other laws  and  regulations.  The  research  method  used  in  this  research  is  normative  juridical  by examining legal norms accompanied by data obtained from interviews with internal parties at  the Patent  Legal  Services  Sub-Directorate,  DJKI,  through  a  statutory  approach.  This  research concludes that by carrying out efforts to accelerate services on simple patents, which can increase PNBP, there will be a polemic regarding the human resources who carry out patent examinations where  the  number  of  them  is  not  commensurate  with  the  number  of  applications  submitted  each year and the short time that the government has applied, this will have an impact on the quality of the patents produced.
Keywords: Service Acceleration; Simple Patent; Job Creation Law
Revised: 2-10-2023 Accepted: 9-11-2023
Penerapan Percepatan Layanan Paten Sederhana Pada Undang- Undang Cipta Kerja
Ireyna Chaliva, Dwi Desi Yayi Tarina

## 1. PENDAHULUAN
Intelektualitas yang dimiliki seseorang apabila dikaitkan pada sisi keilmuan disebut  dengan  Kekayaan  Intelektual.  Pentingnya  perlindungan  hukum  baik lingkup  nasional,  internasional  atas  dasar  perjanjian  didalamnya  guna  memiliki hak  eksklusif  atas  ide  atau  invensi  dari  seseorang.  Indonesia  bukan  menjadi negara  baru  yang  menjunjung  tinggi  HKI,  memasuki  era  globalisasi  otomatis mendorong perkembangan teknologi informasi 1 tentu mempengaruhinya sehingga terciptanya aturan khusus mengenai teknologi yaitu pada Undang-Undang Nomor 13  tahun  2016  tentang  Paten  (UU  Paten),  yang  merupakan  hasil  revisi  atas diratifikasinya Perjanjian TRIPs. 2
Terdapat  2  jenis  paten  yang  ada  di  Indonesia,  yakni  paten  dan  paten sederhana.  Paten  sederhana  didefinisikan  dalam  UU  Paten  Pasal  3  ayat  (2)  yaitu pemberian  hak  eksklusif  pada  invensi  baru,  didalamnya  terdapat  pengembangan produk  atau  proses  yang  telah  ada  dan  tentu  dapat  diimplementasikan  dalam industri, pada paten sederhana wajib mengandung nilai manfaat yang lebih praktis dibandingkan  dengan  invensi  yang  sudah  ada,  serta  berwujud  ( tangible ) 3 ,  dan obyek  terkait  mencakup  alat  atau  kegunaan  pada  suatu  barang  maupun  benda. Paten  sederhana  harus  ada  fungsi/kegunaan  yang  lebih  praktis  daripada  invensi sebelumnya baik secara bentuk, struktur, atau komponen-komponennya termasuk alat, barang, mesin, komposisi, formulasi, kegunaan, senyawa, atau sistem. 4 Paten sederhana  diberikan  perlindungan  selama  10  tahun  sejak  tanggal  penerimaan namun tidak dapat dilakukan perpanjangan serta hanya dapat mengklaim mandiri 1  independen, 5 apabila  masa  berlaku  perlindungan  terhadap  paten  telah  habis maka  akan  menjadi public  domain .  Maka  dari  itu  dengan  dilindunginya  paten sederhana dapat memelihara SDM yang dilahirkan dari buah pikir atau hasil karya intelektual  anak  bangsa  dan  SDA  seperti  varietas  tanaman,  dll.  Selain  itu,  paten juga  sebagai  penggerak  adanya  bisnis  pada  suatu  perusahaan  dalam  hal memperluas pasar dari invensi yang didaftarkan pada waktu tertentu.
Untuk mengajukan permohonan paten di Indonesia menerapkan asas first to file , yaitu hak paten hanya diberikan kepada pemohon pertama yang mengajukan patennya dan telah mendapatkan tanggal penerimaan ( filing date ), sehingga dalam hal  ini  waktu  pengajuan  permohonan  menjadi  hal  yang  sangat  menentukan. Pengajuan permohonan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI),
1 Gabriella  Ivana  and  Andriyanto  Adhi  Nugroho,  “Akibat  Kekosongan  Hukum  Terhadap  Non- Fungible  Token  Sebagai  Pelanggaran  Hak  Kekayaan  Intelektual,” Jurnal  USM  Law  Review, Vol.  5,  No.  2 (2022), https://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i2.5685.
2 Mufidah  Luluk  Indarinul,  “Perlindungan  dan  Permasalahan  Hukum  Bagi  Pemegang  Hak  Paten  di Indonesia,” Jurnal Studi  Keislaman ,  Vol. 3  No. 1  (2023):  Kartika:  Jurnal Studi  Keislaman  (May  24,  2023), https://doi.org/10.59240/kjsk.v3i1.34.
3 Parada  Aprizal,  “Analisis  Yuridis  Terhadap  Kriteria  Unsur  Kebaruan  Pada  Paten  Sebagai  Dasar Gugatan Penghapusan Hak Atas Paten Sederhana (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 167. K/PDT. SUS- HKI/2017).,” Repositori USU , (2018). https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/12991.
4 BPN Nasional, “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  13  Tahun  2016  Tentang  Paten,” bphn.go.id ,  (February  18,  2020). https://bphn.go.id/data/documents/na_paten.pdf.
5 Hery Purnobasuki et al., Strategi Penulisan Deskripsi Paten (Airlangga University Press, 2023).
Revised: 2-10-2023 Accepted: 9-11-2023
dan  jika  sudah  memenuhi  apa  yang  disyaratkan,  lalu  telah  melewati  proses pemeriksaan  substantif  disertai  pengajuan  permohonan  di  dalamnya 6 maka  akan dinyatakan granted , sehingga nantinya perusahaan memiliki hak monopoli untuk memperoleh  keuntungan  dan  dapat  tumbuh  besar  dari  adanya  sertifikat  paten, namun  harus  mendapatkan  izin  terlebih  dahulu  disertai  persetujuan  untuk pemberian  imbalan  ( royalty ) secara  berkala  maupun  tidak  kepada  inventor  atau perusahaan yang telah mendaftarkannya.
Proses layanan paten sederhana pada UU Paten idealnya memakan waktu 12 bulan (1 tahun), namun pada pelaksanaannya ternyata dapat menghabiskan waktu 3  sampai  4  tahun  bahkan  lebih,  disertai  biaya  yang  ditanggung  inventor  cukup tinggi,  sehingga  hal  tersebut  menjadi  faktor  minimnya  minat  masyarakat  untuk mendaftarkan  invensinya.  Maka  dari  itu  dalam  rangka  memajukan  sektor perekonomian  di  Indonesia,  dan  meningkatkan  kesadaran  disertai  pemahaman akan pemberian perlindungan hukum kepada masyarakat terkait paten sederhana, 7 Presiden  memberikan  instruksi  khusus  melalui  percepatan  pengumuman permohonan  paten  sederhana  dengan  dituangkannya  dalam  Permenkumham Nomor 13 Tahun 2021 tentang Permohonan Paten (Permenkumham 13/2021) dan kembali  dipertegas  dalam  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2023  tentang  Cipta Kerja  (UU  Cipta  Kerja).  Hadirnya  instruksi  tersebut  tidak  menentang  terhadap peraturan  standar  Internasional  yaitu Paris  Convention sehingga  apabila  pihak domestik mendaftarkan patennya ke luar negeri tidak ditolak oleh negara terkait.
Terdapat penelitian telah dilakukan sebelumnya dan memiliki unsur serupa di  dalamnya.  Pertama,  penelitian  oleh  Putri  (2022). 8 Penelitian  ini  membahas tentang  efektivitas  terkait  jangka  waktu  yang  telah  diatur  dalam  UU  Paten. Kelemahan dalam penelitian tersebut hanya mengkaji informasi dari Sentra HKI, namun tidak dari pusat yaitu DJKI, Kemenkumham untuk mendapatkan informasi secara general dan menyeluruh.
Kedua, penelitian oleh Marguratua (2023). 9 Penelitian ini mengkaji tentang reformasi  hukum  dibidang  HKI  terkait  pengaturan  percepatan  layanan  paten sederhana.  Kelemahan  dalam  penelitiannya  yaitu  tidak  menjelaskan  terkait dampak dari implikasi percepatan paten sederhana pada UU Cipta Kerja.
6 Ade  Audiya  Arga,  “Jenis-Jenis  Paten  dan  Jangka  Waktu  Perlindungan  Paten,” OSF  Preprints , (December 22, 2018). https://osf.io/9u347/download.
7 Saddam  Syahbani  Nasution,  Erika  Lismayani,  and  Candra  Kusuma  Negara,  “Effectiveness  of Simple Patent Protection Based on Traditional Knowledge of Creative Economic Products,” IHSA  Institute (Institut  Hukum  Sumberdaya  Alam) ,  Vol.  11  No.  3  :  August:  Law  Science  and  Field  (August  21,  2022), https://doi.org/10.35335/legal.xx.xx.
8 Febryna  Ivanda  Eka  Putri,  “Efektivitas  Pengaturan  Jangka  Waktu  Pemeriksaan  Substantif  dan Persetujuan  Paten  Sederhana  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2016  Tentang  Paten” (Universitas Muhammadiyah Malang, 2022), https://eprints.umm.ac.id/id/eprint/95572.
9 Andrewnov  Marguratua  and  Elfrida  Ratnawati  Gultom,  “Reformasi  Hukum  Dibidang  Kekayaan Intelektual  Terkait  Pengaturan  Percepatan  Layanan  Paten  Sederhana,” Jurnal  Ensiklopedia 5  (2023). https://doi.org/10.33559/eoj.v5i3.1892.
Revised: 2-10-2023 Accepted: 9-11-2023
Ketiga,  penelitian  oleh  Kurnianingrum  (2022). 10 Penelitian  ini  membahas terkait  dampak  hukum  penghapusan  Pasal  20  UU  Paten.  Kelemahannya  yakni terlalu  fokus  terhadap  UMKM  akan  penghapusan  Pasal  20  UU  Paten  namun aspek lain yang berdampak khususnya kesanggupan internal lingkup kantor paten tidak dijelaskan.
Berdasarkan  ketiga  penelitian  terdahulu  diatas  memiliki  kelebihan  atas penelitiannya  yakni  telah  mencapai  apa  yang  menjadi  titik  permasalahannya. Adapun  yang  menjadi  pembeda  penelitian  ini  dengan  ketiga  penelitian sebelumnya  yaitu  berfokus  pada  pentingnya  revisi  UU  Paten  untuk mencantumkan  terkait  percepatan  layanan  paten  sederhana  dan  kendala  akan SDM pemeriksa yang perlu ditambah kuantitas serta kualitas didalamnya. Tujuan dalam  penelitian  ini  yaitu  untuk  memberikan  penjelasan  terkait  upaya  yang dilakukan  pemerintah  dalam  meningkatkan  pelayanan  publik  pada  rezim  paten sederhana dan kendala yang timbul pasca diterbitkannya percepatan permohonan paten sederhana pada UU Cipta Kerja.

## 2. METODE
Pengumpulan data pada penyusunan penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif  yakni  dengan  mengkaji  penggunaan  norma  hukum  secara  tertulis berdasarkan  peraturan  yang  berlaku.  Disertai  pendekatan  perundang-undangan ( statute approach ), melalui pengkajian regulasi isu hukum terkait. Metode analisa dengan  mengumpulkan  data  primer  sebagai  data  pendukung  melalui  wawancara bersama  pihak  internal  pada  Subdit  Pelayanan  Hukum  Paten,  DJKI.  Selain  itu, menggunakan  data  sekunder  yang  bersumber  dari  bahan  hukum  primer  sebagai norma  hukum  yang  memiliki  kekuatan  mengikat  dan  diolah  kembali menggunakan  cara  analisis  kualitatif  yaitu  dengan  memaparkan  data  yang diperoleh  serta  dikorelasikan  dengan  norma  hukum,  kaidah-kaidah  hukum  yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti agar menjadi pembahasan yang komprehensif. 11 Disertai  bahan  hukum  sekunder  untuk  memberikan  penjelasan yang  konkrit  dari  bahan  hukum  primer  secara  studi  kepustakaan  ( library research ),  dengan  mempelajari  buku-buku,  dokumen-dokumen  atau  data  yang berkaitan  dengan  penelitian.  Teknik  penulisan  disusun  secara  deskriptif  yaitu dengan  menjelaskan  secara  rinci  dan  sistematis  akan  pemecahan  masalah  yang diangkat.
10 Trias  Palupi  Kurnianingrum,  “Dampak  Hukum  Penghapusan  Pasal  20  UU  No.  13  Tahun  2016 Tentang  Paten  (Legal  Impact  of  Abolishing  Article  20  of  Law  No.  13  Of  2016  On  Patent),” Jurnal  Dpr , Negara Hukum: Vol. 13, No. 1, Juni 2022 (June 30, 2022), https://doi.org/10.22212/jnh.V13i1.2967.
11 Alfiyan Umbara and Dian Alan Setiawan, “Analisis Kriminologis Terhadap Peningkatan Kejahatan Siber  di  Masa  Pandemi  Covid-19,” Jurnal  Riset  Ilmu  Hukum ,  (December  20,  2022),  81–88, https://doi.org/10.29313/jrih.v2i2.1324.
Revised: 2-10-2023 Accepted: 9-11-2023
Penerapan Percepatan Layanan Paten Sederhana Pada Undang- Undang Cipta Kerja
Ireyna Chaliva, Dwi Desi Yayi Tarina
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1  Upaya  yang  Dilakukan  Pemerintah  Dalam  Meningkatkan  Pelayanan Publik Pada Rezim Paten Sederhana
Penerimaan  negara  yang  bersumber  dari  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak (PNBP)  menjadi  andalan  serta  titik  penting  bagi  perekonomian  negara.  Pada lingkup  HKI,  PNBP  memiliki  cakupan  yang  cukup  luas  dan  diharapkan  dapat meminimalisir  adanya  utang  negara  yang  setiap  tahunnya  selalu  meningkat. Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko  (DJPPR)  mendata  bahwa  jumlah  utang  per  31  Juli  2023  sebesar Rp7.855,53  triliun,  dimana  jumlah  ini  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  bulan sebelumnya yakni sebesar Rp7.805,19 triliun. 12
Sektor  kekayaan  intelektual  merupakan  salah  satu  pelayanan  yang  menjadi sumber  penyumbang  tertinggi  peningkatan  PNBP,  dimana  berasal  dari  hak inventor  berupa  proses  pendaftaran  dan  pendapatan  royalti  atas  paten  yang diciptakannya.  Apabila  dilihat  dari  sisi  perekonomian  yang  berimplikasi  positif antara  penelitian  yang  dilakukan  untuk  mendaftarkan  invensi  dan  pertumbuhan ekonomi,  hal  ini  dapat  dilihat  dari  sisi  makro  yang  mana  beberapa  negara  maju menciptakan  strategi  tersendiri  untuk  meningkatkan  perekonomiannya  dengan merekrut  para  ahli  terbaik  di  dunia  untuk  terjun  dalam  bidang  riset  dan pengembangan  sehingga  muncul  salah  satu  upaya  negara  untuk  memajukan bidang  tersebut  melalui  kebijakan Bayh-Dole  Act 1980  yang  berasal  dari  istilah brain  dran ,  dari  adanya  kebijakan  ini  menghasilkan  inventor  yang  berhasil mendapatkan  bagian  15%  dari  dilakukannya  penelitian  tersebut.  Lalu,  dari  sisi mikro  terkait  pendapatan  royalty  yang  digunakan  untuk  pembiayaan  penelitian oleh  pemerintah  guna  meningkatkan  kapasitas  didalamnya  disertai  sebagian pengeluaran yang meningkat namun secara keseluruhan dari banyaknya penelitian yang  dilakukan  maka  otomatis  kapasitas  pendapatan  negara  akan  semakin meningkat  pula.  Dimaksimalkannya  PNBP dari invensi  permohonan paten, tentu dapat  meningkatkan  perekonomian  nasional  dan  minimnya  efek  fiskal  sebab setiap  meningkatnya  pengeluaran  negara  selalu  didahului  oleh  penerimaan negara, 13 angka  yang  dihasilkan  dari  pendapatan  negara  pun  cukup  besar  dan dominan  terus  mengalami  kenaikan  tiap  tahunnya,  hanya  dalam  kurun  waktu tertentu mengalami penurunan sekian persen.
Untuk  menjaga  dan  meningkatkan  sektor  layanan  kekayaan  intelektual, tentu  tidak  lepas  dengan  penerapan  prinsip good  corporate  governance pada DJKI.  Pada  tahun  1992,  terbentuk  suatu  komite  yang  bernama Cadbury Committee  of  United  Kingdom ,  pada  laporan  keuangan  mereka  sampai  saat  ini
12 Arrijal  Rachman,  “Data:  Utang  RI  Naik  Tipis  Jadi  Rp7.855  T  per  Juli  2023,”  CNBC  Indonesia, (August  18  2023).  https://www.cnbcindonesia.com/news/20230818082057-4-463987/data-utang-ri-naik- tipis-jadi-rp7855-t-per-juli-2023.
13 Tyas  Dian  Wahyuni  and  Ranggalawe  Suryasaladin,  “Tinjauan  Hukum  Pembagian  Royalti  Paten Atas Invensi Melalui Hubungan Dinas Dengan Instansi Pemerintah,” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Vol.5 No.1 (2023), https://doi.org/10.14710/jphi.v5i1.11-28.
Revised: 2-10-2023 Accepted: 9-11-2023
dikenal dengan Cadburry Report , dalam laporan tersebut terdapat salah satu teori yang  berhubungan  dengan  praktek  pengelolaan  suatu  perusahaan, 14 sehingga muncul  arti  khusus  akan good  corporate  governance yang  berarti  dasar  pada perusahaan  dimana  didalamnya  mempunyai  tujuan  dan  pengendalian  guna mencapai  keseimbangan  antara  kekuasaan  disertai  wewenang  perusahaan  dalam menjamin  akuntabilitas  kepada  pemegang  saham  khususnya,  dan  pemangku kepentingan pada umumnya, dimana prinsip ini juga memiliki keterkaitan dengan pemilik,  direktur,  dan  peraturan  yurisdiksi  lainnya 15 Dapat  dibuktikan  dengan Tabel 1 di bawah selama 4 (empat) tahun terakhir:
Tabel 1. Fluktuatif PNBP DJKI, 2019-2022. TAHUN JUMLAH PRESENTASE 2019 Rp. 714. 606 142,92% 2020 Rp. 789.869 129,80% 2021 Rp. 833.523 104,19% 2022 Rp. 805. 681 94,78%
Source: www.dgip.go.id .
Dari data pada Tabel 1 Fluktuatif selama 4 tahun (2019-2022) terkait PNBP di DJKI terbukti memiliki kenaikan yang cukup signifikan dari 2019-2021. Pada tahun 2022 memiliki penurunan dari target yang hendak dicapai yaitu sebesar Rp. 850.000.000.000  (delapan  ratus  lima  puluh  miliar  rupiah).  PNBP  yang diberlakukan  untuk  meningkatkan  perekonomian  tentu  ditujukan  kepada perusahaan atau pelaku usaha yang ingin mendaftarkan patennya dan melindungi aspek  yang  mereka  miliki  pada  bidang  kekayaan  intelektual.  Terdapat  perlakuan khusus  pada  rezim  paten  untuk  menyumbang  PNBP  dimana  hal  ini  tercantum pada  Permenkumham  No.  20  Tahun  2020  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara Pengenaan  Tarif  Tertentu  Pada  Pelayanan  Paten  dan  Hak  Cipta  Pasal  4  dan  8 yakni  biaya  tahunan  terhadap  permohonan  paten  yang  diajukan  oleh  UMKM, Lembaga  Pendidikan,  atau  Lembaga  Litbang  Pemerintah  dikenakan  10%  dan Rp.0,- (nol rupiah) terhadap pengajuan permohonan paten oleh lembaga penelitian negara,  perguruan  tinggi  negeri  maupun  swasta,  sekolah  negeri  maupun  swasta, atau  lembaga  pendidikan  negeri  lainnya.  Adanya  perlakukan  khusus  yang dilakukan DJKI tentu di dalamnya memiliki urgensi  dalam meningkatkan sistem investasi,  kegiatan  berusaha  dan  kawasan  ekonomi,  sehingga  dengan  ini
14 Celline, “Bab II Tinjauan Pustaka,” n.d., http://eprints.kwikkiangie.ac.id/1124/3/25140272 - Celine - bab 2.pdf.
15 Rinitami  Njatrijani,  Bagus  Rahmanda,  and  Reyhan  Dewangga  Saputra,  “Hubungan  Hukum  dan Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Perusahaan,” Gema Keadilan 6, No. 3 (November 26, 2019): 242–67, https://doi.org/10.14710/gk.2019.6481.
Revised: 2-10-2023 Accepted: 9-11-2023
pemerintah  berupaya  untuk  memberikan  solusi  dari  minimnya  minat  masyarakat untuk  melindungi  invensinya  pada  rezim  paten  yakni  dengan  melakukan percepatan layanan khususnya pada rezim paten sederhana.
Percepatan layanan pada paten sederhana merupakan penyederhanaan suatu proses  pendaftaran  paten  yang  diatur  dalam  Permenkumham  13/2021  Pasal  85A ayat  (1)  dan  (2)  menegaskan  Pengumuman  Permohonan  Paten  Sederhana dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten sederhana dan Pengumuman  tersebut  dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diumumkan. Selain itu pada UU Cipta Kerja Pasal 123 ayat (1) dan (2) UU Cipta Kerja yang memiliki penjelasan sama persis  dengan  Permenkumham  13/2021  sebagaimana  dijelaskan  di  atas,  sebab dengan  adanya  UU  Cipta  Kerja,  proses  percepatan  paten  dirasa  lebih  signifikan guna meningkatkan gairah inovasi nasional yang kini hanya 14 (empat belas) hari dari  tanggal  permohonan,  dan  hal  ini  tentu  memudahkan  para  inventor  dalam mendaftarkan  invensinya  karena  tidak  meningkatkan  biaya  didalamnya.  Dari adanya  terobosan  ini  memiliki  tujuan  agar  dapat  menjaga  keseimbangan, kemajuan,  serta  menyatunya  perekonomian  nasional  guna  memenuhi  kebutuhan hidup masyarakat sebagai tujuan negara. 16
Terdapat beberapa aspek yang berkaitan dengan adanya instruksi percepatan layanan terhadap permohonan paten sederhana pada UU Cipta Kerja diantaranya: a.  Pemeriksaan  formalitas;  b.  Pengumuman  oleh  DJKI  kepada  para  pihak pemohon  yang  sebelumnya  diberikan  hak  oleh  negara,  apakah  terdapat  potensi yang dilanggar maupun dirugikan dari permohonan yang diajukan oleh pihak lain; c.  Pemeriksaan  substantif;  dan  d.  Granted  atau  penerbitan  sertifikat.  Berkenaan dengan  perubahan  percepatan  paten  sederhana  pada  UU  Paten  pada  UU  Cipta Kerja, dapat diperinci pada tabel berikut: 17
Tabel 2. Perbandingan Percepatan Layanan Paten Sederhana antara UU Paten dengan UU Cipta Kerja.
ASPEK PERUBAHAN UU PATEN UU CIPTA KERJA Pemeriksaan Formalitas 6 Bulan 14 Hari Pengumuman 3 Bulan 14 Hari Pemeriksaan Substantif 6 Bulan 3 Minggu Granted 12 Bulan 6 Bulan Source: https://jurnal.ensiklopediaku.org
16 Setijati  Sekarasih  et  al.,  “Pergeseran  Paradigma  Pendirian  Perseroan  Terbatas  Dalam  Undang-
Undang Cipta Kerja,” Jurnal Ius Constituendum, Vol. 8, No. 2 (2023), https://dx.doi.org/10.26623/jic.v8i2.6831.
17 Andrewnov  Marguratua  and  Elfrida  Ratnawati  Gultom,  “Reformasi  Hukum  Dibidang  Kekayaan Intelektual  Terkait  Pengaturan  Percepatan  Layanan  Paten  Sederhana,” Jurnal  Ensiklopedia 5  (2023):  4–5, https://doi.org/10.33559/eoj.v5i3.1892.
Revised: 2-10-2023 Accepted: 9-11-2023
Berdasarkan  Tabel  2  diatas  terkait  perbandingan  percepatan  layanan  paten sederhana antara UU Paten dengan UU Cipta Kerja, dapat diperinci bahwa terkait proses permohonan paten sederhana yang dimulai dari filling date dan dilakukan pemeriksaan  formalitas  yakni  pemeriksaan  terkait  dokumen  paten  yang didalamnya  memiliki  2  fungsi  berupa  fungsi  deskripsi  paten  yang  berisikan informasi  kepada  masyarakat  agar  dapat  membaca,  melakukan  serta mengembangkan  invensi  yang  telah  didaftarkan,  dan  fungsi  perlindungan  oleh negara terkait hak moral kepada inventor juga hak ekonomi, tahap ini berlangsung selama  14  hari,  tetapi  pada  lingkup  DJKI  diberlakukan  selama  5  hari  yang bertujuan  agar  pemeriksa  dapat  menyelesaikan  sebelum  waktu  yang  telah ditetapkan  dalam  Undang-Undang.  Lalu,  dalam  waktu  dari filling  date hingga masuk  kepada  masa  publikasi  yang  ditentukan  selama  14  hari  diberikan kesempatan  kepada  inventor  untuk  melengkapi  syarat  formalitas  dan  menjawab terkait kendala atau lainnya akan permohonan yang diajukan. Apabila telah setuju maka  akan  dilanjutkan  untuk  dilakukan  proses  berikutnya  yakni  pemeriksaan substantif  selama  3  minggu  dan  maksimal  5  bulan,  namun  apabila  permohonan yang didaftarkan telah memenuhi apa yang disyaratkan, akan lebih cepat granted pada  bulan  kedua,  ketiga  ataupun  keempat  dan  seterusnya.  Setelahnya  masuk  ke tahap yang terakhir yaitu keputusan dari pihak  DJKI akan granted atau  tidaknya akan paten yang dimohonkan. 18
Setelah  diterapkannya  percepatan  layanan  pada  paten  sederhana menghasilkan peningkatan hal ini sesuai dengan apa yang telah menjadi substansi dibentuknya  instruksi  ini.  Berikut  jumlah  penerimaan  permohonan  paten sederhana antara pra dan pasca diterbitkannya UU Cipta Kerja:
Table 3. Penerimaan Permohonan Paten Sederhana Pra dan Pasca Diterbitkannya
UU Cipta Kerja.

## PRA UU CIPTA
KERJA JUMLAH PASCA UU CIPTA KERJA JUMLAH 2018 1.546 (13,68%) 2021 3.263 (26,17%) 2019 2.573 (20,42%) 2022 4.088 (29,08%) 2020 2.311 (21,29%) 2023 556 (19,23%)
Source: DJKI, Kemenkumham RI (Update data 2 April 2023).
Dari data yang tertera pada Tabel 3 di atas terkait penerimaan permohonan paten  sederhana  pra  dan  pasca  diterbitkannya  UU  Cipta  Kerja,  dapat  dipastikan kebenarannya  bahwa  pasca  dilakukan  percepatan  layanan  pada  paten  sederhana terjadi  peningkatan  yang  cukup  signifikan.  Namun  terdapat  prinsip  yang
18 “Workshop  Penyusunan  Paten  Sederhana  -  DJKI  -  Dian  Nurfitri,  S.Si”  (YouTube,  n.d.), https://www.youtube.com/watch?v=HC2I2n4MXnc.
Revised: 2-10-2023 Accepted: 9-11-2023
seharusnya  menjadi  titik  perhatian  pemerintah  dalam  memberikan  instruksi  atau regulasi  baru  khususnya  pada  UU  Cipta  Kerja  sebagai  payung  hukum  dari berbagai aspek dimana dalam penerapannya banyak sekali menimbulkan pro dan kontra pada masyarakat di Indonesia.

## 3.2  Kendala  yang  Timbul  Pasca  Diterbitkannya  Percepatan  Layanan  Paten Sederhana pada UU Cipta Kerja
Hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia seringkali memicu adanya tumpang  tindih  antar  peraturan  satu  dengan  lainnya. 19 Hal  ini  selaras  dengan diciptakannya UU Cipta Kerja dimana terjadinya penyatuan undang-undang baru yang  langsung  mengamandemen, 20 merevisi,  dan  mencabut  beberapa  undang- undang sekaligus. 21 Banyaknya peraturan perundang-undangan di Indonesia yang nyatanya  obesitas  regulasi  sehingga  menjadikan  persoalan  besar  bahwa  dalam pembentukan  regulasi  yang  berlaku  pada  dasarnya  belum  secara  optimal. 22 Pertentangan  yang  muncul  mulai  dari  kalangan  mahasiswa,  para  aktivis, akademisi, bahkan politisi disebabkan karena dalam proses pembuatan UU Cipta Kerja  secara  formil  pun  terbilang  otoriter,  hal  ini  terbukti  dari  minimnya  akses masyarakat untuk berpartisipasi di dalamnya. 23
Umumnya  penerapan  UU  Cipta  Kerja  diterapkan  pada  negara  maju  yang menganut  sistem common  law ,  namun  indonesia  sendiri  yang  masih  menjadi negara  berkembang  menganut  sistem civil  law ,  tentu  menimbulkan  berbagai kontroversi dan disharmoni peraturan perundang-undangan, hal ini serupa dengan instruksi  presiden  terkait  percepatan  layanan  paten  sederhana  yang  hanya  tertera pada  UU  Cipta  Kerja  namun  di  UU  Paten  sendiri  tidak  dilakukan  revisi didalamnya,  maka  pentingnya  dilakukan  keselarasan  antar  kedua  peraturan tersebut  yang  saat  ini  masih  terus  dilakukan  penyusunan  RUU  Paten.  Menurut Firman Freaddy Busroh, salah satu  penyebabnya yaitu belum adanya tolok ukur, sistem  dan  metodologi  akan  penyusunan  peraturan  perundang-undangan  serta kurangnya koordinasi antara instansi terkait, masing-masing masih mengutamakan  keinginan  yang  disertai  egosentris  instansinya, 24 di  mana  pada
19 Nyoman Nidia Sari Hayati, Sri Warjiyati, and Muwahid, “Analisis Yuridis Konsep Omnibus Law Dalam Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia,” Jurnal Hukum Samudra Keadilan , No. 1 (June 17, 2021): 1–18, https://doi.org/10.33059/jhsk.v16i1.2631.
20 Muhammad  Insa  Ansari,  “Omnibus  Law  Untuk  Menata  Regulasi  Penanaman  Modal,” Jurnal Rechts  Vinding:  Media  Pembinaan  Hukum  Nasional ,  Vol.  9  No.  1  (April  27,  2020):  71, https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i1.378.
21 Siti  Thali’ah  Atina,  Eddy  Purnama,  and  Efendi  Efendi,  “Dualisme  Hukum  Pendirian  Perseroan Terbatas  Pasca  Berlakunya  Undang-Undang  Cipta  Kerja,” Jurnal  USM  Law  Review, Vol.  5,  No.  2  (2022), https://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i2.4989.
22 Christina  Aryani,  “Reformulasi  Sistem  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  Melalui Penerapan Omnibus Law,” Jurnal USM Law Review, Vol. 4, No. 1 (2021), https://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.3194.
23 Arya  Setya  Novanto  and  Ratna  Herawati,  “Efektivitas  Undang-Undang  Cipta  Kerja  Dalam Pembangunan  Hukum  Indonesia,” Jurnal USM Law Review, Vol. 5, No. 1 (2022). https://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.5084.
24 Harjono Dhaniswara K, “Konsep Omnibus Law Ditinjau Dari Undang Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang  Undangan,” Ejournal  UKI 6,  Vol.  6  No.  2  (2020):  Agustus (August 2020), https://ejournal.uki.ac.id/index.php/tora/article/view/1975.
Revised: 2-10-2023 Accepted: 9-11-2023
Ditjen  PUU  berpendapat  bahwa  tidak  perlunya  dicantumkan  kembali  pada  UU Paten  mengenai  instruksi  percepatan  layanan  paten  sederhana,  sebab  pada  UU Cipta Kerja pun memiliki kesetaraan tingkatan peraturan yaitu undang-undang.
Permasalahan  mendasar  lainnya  yang  timbul  dari  dilakukan  percepatan layanan paten sederhana pada UU Cipta Kerja, yakni  munculnya peluang bahwa inventor  tidak  diwajibkan  untuk  mendaftarkan  invensinya  di  Indonesia,  tetapi dapat  didaftarkan  langsung  ke  luar  negeri.  Maka  dalam  hal  ini  menjadi  tanda tanya  besar  karenanya  dapat  menghilangkan  kesempatan  pelaksanaan  paten  di Indonesia  disertai  pengalihan  teknologi  yang  berpengaruh  pada  sektor  UMKM kedepannya  tidak  dapat  bersaing  akibat  UU  Merek  dan  UU  Paten  mengalami perubahan dari adanya UU Cipta Kerja. Selain itu, menimbulkan tidak efektifnya hasil  pemeriksaan  permohonan  yang  masuk  karena  kurangnya  kemampuan terlebih  jumlah  serta  keahlian  SDM  di  lingkup  DJKI  sangat  minim  untuk melaksanakan  upaya  percepatan  layanan  pada  rezim  paten  sederhana  ini.  Dapat dilihat dari penyajian jumlah SDM beserta kategori bidang atas permohonan yang masuk sebagai berikut:
Tabel 4 . Jumlah SDM Pemeriksa Paten di DJKI. BIDANG KEAHLIAN JUMLAH Mekanik 27 Elektro Fisika 23 Farmasi 15 Biologi 8 Kimia 34 Total 107

## Source: DJKI, Kemenkumham RI.
Berdasarkan  data  yang  tercantum  pada  Tabel  4  tentang  jumlah  SDM pemeriksa  paten  pada  DJKI  yang  berjumlah  107  orang,  yang  masing-masing didalamnya memiliki perbedaan jenjang tingkatan diantaranya:  a. Utama (35); b. Madya (40); c. Muda  (45); dan d. Pertama (56).  Sebagaimana jumlah pemeriksa paten yang terdapat di DJKI, dimana banyaknya bahkan tidak mencapai 50% dari permohonan  yang  masuk  setiap  tahunnya  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  tidak fleksibel.  Hal  ini  perlu  menjadi  perhatian  utama  untuk  dilakukan  perbaikan dengan menambah jumlah SDM menyesuaikan permohonan yang terdaftar setiap tahunnya, sebab DJKI memiliki peran penting untuk melayani masyarakat secara langsung  dan  kemampuan  SDM  menjadi  penentu  utama  penilaian  masyarakat terhadap DJKI.
Revised: 2-10-2023 Accepted: 9-11-2023
Berdasarkan data yang dilansir dari laporan DJKI terkait “Rencana Strategis Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual  2020-2024”,  menyatakan  bahwa  angka SDM  pemeriksa  pada  lingkup  DJKI  saat  ini  masih  minim  dikarenakan  belum terbentuknya  program  pengembangan  penilaian  pemeriksa  dan  penyesuaian jumlah didalamnya berdasarkan kebutuhan yang semestinya. Utamanya pada segi kualitas  dan  kuantitas  SDM  pemeriksa,  selain  itu  pentingnya  mengedepankan knowledge dan softskill yang  dimilikinya,  sehingga  penting  adanya  untuk dilakukan  sosialisasi  akan  peningkatan  dan  pengembangan  individu,  diseminasi, dan assessment disertai  penempatan  SDM  sesuai  dengan  hasil assessment guna mencapai sasaran dan dampak terhadap paten yang diperiksa. 25
Menurut Handoko, faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai yaitu umur, karena dapat dijadikan tolok ukur dari cara bekerja namun tidak terlalu dipandang akan  hal  ini.  Tetapi  pentingnya  keseimbangan  antara  pengajaran  karir  pegawai dengan  jumlah  umur  sebab  semakin  lamanya  pegawai  tersebut  bekerja  akan berpengaruh  dengan  kinerja  yang  dihasilkan. 26 Selain  itu  faktor  yang mempengaruhi  kinerja  pegawai  yaitu  beban  kerja,  indikator  kinerja  pegawai ditentukan  dari  kuantitas  dan  kualitas  kerja  pegawai 27 dikarenakan  keduanya mempunyai  tanggung  jawab  yang  tinggi  pada  instansi,  meskipun  instansi  harus taat pada instruksi yang dibuat oleh pemerintah tetapi harus menyesuaikan batasan yang seharusnya, sebab dalam kenyataannya pemerintah hanya melihat hasil dari instruksi  yang  diberikan  tetapi  minim  untuk  memperhatikan  yang  sebenarnya berlangsung  di  lapangan.  Pegawai  seringkali  diwajibkan  untuk  menuntaskan  dua atau  lebih  tugas  yang  harus  diselesaikan  pada  waktu  yang  sama,  dimana didalamnya tentu membutuhkan waktu, tenaga dan sumber daya lainnya. Apabila hal  ini  memiliki  keterbatasan  didalamnya  akan  berpengaruh  terhadap  kinerja pegawai  yang  menurun.  Pada  saat  kondisi  seperti  ini  instansi  juga  harus  lebih memperhatikan  keadaan  dan  kesejahteraan  pegawai  disertai  kinerja  yang dimilikinya  sehingga  tercipta  satu  kesatuan  dan  adanya  tujuan  di  suatu  instansi lebih mudah dicapai  disertai  efektivitas dan  efisiensi yang sesuai  dengan standar dari pemerintah. 28
Keberadaan SDM menurut Tjokrowinoto dkk, harus memenuhi ciri sebagai berikut:  1)  Adanya  pengetahuan  ( knowledge ),  keterampilan  ( skill ),  dan  perilaku ( attitude ) yang sesuai dengan bidang pekerjaan serta kemampuan untuk mencapai
25 “Rencana  Strategis  Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual  2020-2024,”  DJKI,  Kemenkumham RI., 2023, www.dgip.go.id/renstra.
26 Muhammad Syukron, Susi Hendriani, and Yusni Maulida, “Pengaruh Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Melalui Motivasi Kerja Sebagai Variabel Intervening Pada  Dinas  Pariwisata  Provinsi  Riau,” Jurnal Daya Saing , Vol. 8 No. 2 (2022), https://doi.org/10.35446/dayasaing.v8i2.869.
27 Milafatul  Qoyyimah,  Tegoeh  Hari  Abrianto,  and  Siti  Chamidah,  “Pengaruh  Beban  Kerja,  Stres Kerja dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Bagian Produksi PT. INKA Multi Solusi Madiun,” ASSET: Jurnal Manajemen dan Bisnis (2020). https://doi.org/10.24269/asset.v2i1.2548.
28 Jeky K R Rolos, Sofia A P Sambul, and Wehelmina Rumawas, “Pengaruh Beban Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Asuransi Jiwasraya Cabang Manado Kota,” Jurnal Administrasi  Bisnis ,  Vol.  6 No. 004 (2018). https://doi.org/10.35797/jab.v6.i004.19-27.
Revised: 2-10-2023 Accepted: 9-11-2023
suatu target sasaran; 2) Berjiwa loyal yang tinggi terhadap pekerjaan yang diampu dan  berdedikasi  disertai  etos  kerja  disiplin;  3)  Memiliki  pemahaman  juga tanggungjawab  yang  mendalam  disertai  kemauan  untuk  melaksanakan  tugas  dan kewajiban  sebagai  pegawai  pada  suatu  instansi;  4)  Produktif  dan  bersikap profesional  disertai  kemauan  yang  tinggi;  5)  Adanya  kemauan  untuk mengembangkan  potensi  serta  kemampuan  diri  agar  memudahkan  sesuatu  yang dikerjakan;  6)  Tingginya  kemampuan  dalam  bidang  teknik,  manajemen,  dan kepemimpinan;  7)  Berkedudukan  yang  tinggi  akan  keahlian  dan  ketrampilan  di bidang  pekerjaan  serta  alih  teknologi;  8)  Konsistensi  dan  berjiwa enterpreneurship yang  kuat;  dan  9)  Pola  pikir  dan  berperilaku  sesuai  dari  visi, misi serta budaya kerja instansi. 29
Selain  itu,  dalam  menghadirkan  SDM  penting  pula  untuk  memperhatikan dan  menambah  jumlah  ahli  pemeriksa  berdasarkan  bidang  khusus  terkait permohonan  yang  masuk  dari  para  inventor.  Hal  ini  bertujuan  untuk memaksimalkan  kinerja  pegawai/pemeriksa  paten  dan  memenuhi  beban  kerja secara  seimbang  seperti  tujuan  yang  hendak  dicapai  dari  substansi  dilakukannya percepatan pelayanan pada rezim paten sederhana berdasarkan kondisi dan standar pekerjaan. 30 Atas  tercapainya  tujuan  dan  penambahan  SDM  yang  berkualitas maka  permohonan  yang  dihasilkan  pun  akan  bernilai  tinggi,  serta  dapat terpandang  oleh  negara  lain  dari  sektor  Kekayaan  Intelektual  yang  ada  di Indonesia khususnya rezim paten sederhana.

## 4. PENUTUP
Terobosan  untuk  meningkatkan  perekonomian  di  Indonesia  pada  sektor Kekayaan  Intelektual,  presiden  memberikan  instruksi  khusus  untuk  berupaya mempercepat layanan pada rezim paten sederhana dikarenakan syarat serta proses didalamnya lebih praktis dan dapat meningkatkan kas negara melalui PNBP selain itu adanya perlakukan khusus pada UMKM untuk mendaftarkan invensinya, serta telah  terbukti  bahwa  dapat  meningkatkan  gairah  inovasi  nasional  juga meningkatnya  jumlah  permohonan  yang  masuk  pasca  diterbitkannya  percepatan layanan  paten  sederhana.  Namun  yang  perlu  menjadi  perhatian  dan  tugas pemerintah  saat  ini  yaitu  terkait  SDM  pemeriksa  paten  yang  memadai  disertai keahlian  di  bidangnya  perlu  ditingkatkan,  dan  harus  lebih  memandang  jam terbang  dibandingkan  teori  yang  dimiliki  dari  masing-masing,  hal  ini  bertujuan untuk menjamin kualitas paten yang dihasilkan. Saran yang dapat diberikan yakni melakukan  revisi  akan  peraturan  penyederhanaan  atau  percepatan  layanan  pada rezim  paten  sederhana  yang  hanya  tertera  pada  UU  Cipta  Kerja  beserta Permenkumham 13/2021 tetapi perlu dicantumkan kembali pada UU Paten, sebab interpretasi  UU  itu  seharusnya  secara  gramatikal  dan  hal  ini  bertujuan  untuk
29 Sri Pajriah, “Peran Sumber Daya Manusia Dalam Pengembangan Pariwisata Budaya di Kabupaten Ciamis,” Jurnal Artefak , Vol. 5 No. 1 (April 26, 2018). https://doi.org/10.25157/ja.v5i1.1913.
30 Rizal  Nabawi,  “Pengaruh  Lingkungan  Kerja,  Kepuasan  Kerja  dan  Beban  Kerja  Terhadap  Kinerja Pegawai,” Jurnal Ilmiah Magister Manajemen (2019), https://doi.org/10.30596/maneggio.v2i2.3667.
Revised: 2-10-2023 Accepted: 9-11-2023
memberikan  sinkronisasi  serta  harmonisasi  terhadap  undang-undang  yang berperan  penting.  Apabila  hanya  disajikan  tidak  pada  inti  dari  undang-undang terkait  maka  akibat  hukumnya  akan  selalu  kontra  khususnya  bagi  masyarakat awam yang tidak memahami peraturan hukum terkait lainnya untuk mendaftarkan invensi pada rezim paten sederhana.

## DAFTAR PUSTAKA
Ansari,  Muhammad  Insa.  “Omnibus  Law  Untuk  Menata  Regulasi  Penanaman Modal.” Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 9, no. 1 (April 27, 2020): 71. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i1.378. Aprizal, Parada. “Analisis Yuridis Terhadap Kriteria Unsur Kebaruan Pada Paten Sebagai  Dasar  Gugatan  Penghapusan  Hak  Atas  Paten  Sederhana  (Studi Putusan  Mahkamah  Agung  No.  167.  K/PDT.  SUS-HKI/2017).” Repositori USU , 2018. https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/12991. Arga,  Ade  Audiya.  “Jenis-Jenis  Paten  Dan  Jangka  Waktu  Perlindungan  Paten.”
OSF Preprints , December 22, 2018. https://osf.io/9u347/download. Aryani,  Christina.  “Reformulasi  Sistem  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan Melalui Penerapan Omnibus Law.” Jurnal USM Law Review Vol 4, No (2021). https://doi.org/dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.3194.
Atina,  Siti  Thali’ah,  Eddy  Purnama,  and  Efendi  Efendi.  “Dualisme  Hukum Pendirian  Perseroan  Terbatas  Pasca  Berlakunya  Undang-Undang  Cipta Kerja.” Jurnal  USM  Law  Review Vol  5,  No  (2022).  https://doi.org/ 10.26623/julr.v5i2.4989. Celline. “Bab II Tinjauan Pustaka,” n.d. https://eprints.kwikkiangie.ac.id/1124/3/25140272 - Celine - bab 2.pdf.
Dhaniswara  K,  Harjono.  “Konsep  Omnibus  Law  Ditinjau  Dari  Undang  Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan.” Ejournal  UKI 6,  no.  Vol.  6  No.  2  (2020):  Agustus  (August  2020). https://ejournal.uki.ac.id/index.php/tora/article/view/1975.
DJKI,  Kemenkumham  RI.  “Rencana  Strategis  Direktorat  Jenderal  Kekayaan Intelektual 2020-2024,” 2023. www.dgip.go.id/renstra.
Ivana,  Gabriella,  and  Andriyanto  Adhi  Nugroho.  “Akibat  Kekosongan  Hukum Terhadap  Non-Fungible  TokenSebagai  Pelanggaran  Hak  Kekayaan Intelektual.” Jurnal USM Law Review Vol 5, No (2022). https://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i2.5685.
Luluk  Indarinul,  Mufidah.  “Perlindungan  Dan  Permasalahan  Hukum  Bagi Pemegang Hak Paten Di Indonesia.” Jurnal Studi Keislaman , no. Vol. 3 No. 1  (2023):  Kartika: Jurnal Studi  Keislaman  (May  24,  2023). https://doi.org/10.59240/kjsk.v3i1.34.
Marguratua,  Andrewnov,  and  Elfrida  Ratnawati  Gultom.  “Reformasi  Hukum Dibidang  Kekayaan  Intelektual  Terkait  Pengaturan  Percepatan  Layanan Paten Sederhana.” Jurnal Ensiklopedia 5 (2023): 4–5. https://doi.org/10.33559/eoj.v5i3.1892. Marguratua,  Andrewnov,  and  Elfrida  Ratnawati  Gultom.  “Reformasi  Hukum Dibidang  Kekayaan  Intelektual  Terkait  Pengaturan  Percepatan  Layanan Paten Sederhana.” Jurnal Ensiklopedia 5 (July 3, 2023).
https://doi.org/10.33559/eoj.v5i3.1892.
Revised: 2-10-2023 Accepted: 9-11-2023
Nabawi, Rizal.  “Pengaruh Lingkungan Kerja, Kepuasan Kerja Dan Beban Kerja Terhadap Kinerja Pegawai.” Jurnal  Ilmiah  Magister  Manajemen 2  (2019). https://doi.org/10.30596/maneggio.v2i2.3667.
Nasional,  BPN.  “Naskah  Akademik  Rancangan  Undang-Undang  Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.” bphn.go.id, February 18, 2020. https://bphn.go.id/data/documents/na_paten.pdf.
Nidia  Sari  Hayati,  Nyoman,  Sri  Warjiyati,  and  Muwahid.  “Analisis  Yuridis Konsep Omnibus Law Dalam Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.” Jurnal Hukum Samudra Keadilan 16, no. 1 (June 17, 2021): 1–18. https://doi.org/10.33059/jhsk.v16i1.2631.
Njatrijani,  Rinitami,  Bagus  Rahmanda,  and  Reyhan  Dewangga  Saputra. “Hubungan  Hukum  Dan  Penerapan  Prinsip  Good  Corporate  Governance Dalam Perusahaan.” Gema Keadilan 6, no. 3 (November 26, 2019): 242–67. https://doi.org/10.14710/gk.2019.6481.
Novanto,  Arya  Setya,  and  Ratna  Herawati.  “Efektivitas  Undang-Undang  Cipta Kerja  Dalam  Pembangunan  Hukum  Indonesia.” Jurnal  USM  Law  Review Vol 5, No (2022). https://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.5084.
Pajriah,  Sri.  “Peran  Sumber  Daya  Manusia  Dalam  Pengembangan  Pariwisata Budaya Di Kabupaten Ciamis.” Jurnal Artefak 5, no. 1 (April 26, 2018): 25. https://doi.org/10.25157/ja.v5i1.1913.
Palupi Kurnianingrum, Trias. “Dampak Hukum Penghapusan Pasal 20 UU No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten (Legal  Impact of Abolishing Article 20 of Law No. 13 of 2016 on Patent).” Jurnal  Dpr 13,  no.  NEGARA  HUKUM:  Vol. 13, No. 1, Juni 2022 (June 30, 2022). https://doi.org/10.22212/jnh.v13i1.2967.
Purnobasuki,  Hery,  Ferry  Efendi,  Indria  Wahyuni,  Dessy  Harisanty,  Asih Saraswati,  and  Anas  Abadi. Strategi  Penulisan  Deskripsi  Paten .  Airlangga University Press, 2023.
Putri,  Febryna  Ivanda  Eka.  “Efektivitas  Pengaturan  Jangka  Waktu  Pemeriksaan Substantif  Dan  Persetujuan  Paten  Sederhana  Berdasarkan  Undang-Undang Nomor  13  Tahun  2016  Tentang  Paten.”  Universitas  Muhammadiyah Malang, 2022. https://eprints.umm.ac.id/id/eprint/95572.
Qoyyimah,  Milafatul,  Tegoeh  Hari  Abrianto,  and  Siti  Chamidah.  “Pengaruh Beban  Kerja,  Stres  Kerja  Dan  Lingkungan  Kerja  Terhadap  Kinerja Karyawan  Bagian  Produksi  PT.  INKA  Multi  Solusi  Madiun.” ASSET: Jurnal Manajemen Dan Bisnis 2 (2020). https://doi.org/10.24269/asset.v2i1.2548. Rachman,  Arrijal.  “Data:  Utang  RI  Naik  Tipis  Jadi  Rp7.855  T  per  Juli  2023.” CNBC Indonesia, August 18, 2023. https://www.cnbcindonesia.com/news/20230818082057-4-463987/data- utang-ri-naik-tipis-jadi-rp7855-t-per-juli-2023.
Rolos, Jeky K R, Sofia A P Sambul, and Wehelmina Rumawas. “Pengaruh Beban Kerja  Terhadap  Kinerja  Karyawan  Pada  PT.  Asuransi  Jiwasraya  Cabang Manado  Kota.” Jurnal  Administrasi  Bisnis ,  no.  Vol.  6  No.  004  (2018): Jurnal  Administrasi  Bisnis  (2018).  https://doi.org/10.35797/jab.v6.i004.19- 27.
Sekarasih,  Setijati,  Abdul  Rachmad  Budiono,  Sukarmi  Sukarmi,  and  Budi
Revised: 2-10-2023 Accepted: 9-11-2023
Penerapan Percepatan Layanan Paten Sederhana Pada Undang- Undang Cipta Kerja
Ireyna Chaliva, Dwi Desi Yayi Tarina
Santoso.  “Pergeseran  Paradigma  Pendirian  Perseroan  Terbatas  Dalam Undang-UndangCipta Kerja.” Jurnal Ius Constituendum Vol 8, No (2023). https://dx.doi.org/10.26623/jic.v8i2.6831.
Syahbani  Nasution,  Saddam,  Erika  Lismayani,  and  Candra  Kusuma  Negara.
“Effectiveness of Simple Patent Protection Based on Traditional Knowledge of  Creative  Economic  Products.” IHSA  Institute  (Institut  Hukum Sumberdaya Alam) 11, no. Vol. 11 No. 3 (2022): August: Law Science and Field (August 21, 2022). https://doi.org/10.35335/legal.xx.xx.
Syukron,  Muhammad,  Susi  Hendriani,  and  Yusni  Maulida.  “Pengaruh Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai  Melalui  Motivasi  Kerja  Sebagai  Variabel  Intervening  Pada  Dinas Pariwisata  Provinsi  Riau.” Jurnal  Daya  Saing ,  no.  Vol  8  No  2  (2022) (2022). https://doi.org/10.35446/dayasaing.v8i2.869.
Umbara,  Alfiyan,  and  Dian  Alan  Setiawan.  “Analisis  Kriminologis  Terhadap
Peningkatan  Kejahatan  Siber  Di  Masa  Pandemi  Covid-19.” Jurnal  Riset Ilmu Hukum , December 20, 2022, 81–88. https://doi.org/10.29313/jrih.v2i2.1324.
Wahyuni,  Tyas  Dian,  and  Ranggalawe  Suryasaladin.  “Tinjauan  Hukum Pembagian  Royalti  Paten  Atas  Invensi  Melalui  Hubungan  Dinas  Dengan Instansi  Pemerintah.” Jurnal  Pembangunan  Hukum  Indonesia Vol.5  No.1 (2023). https://doi.org/10.14710/jphi.v5i1.11-28.
“Workshop  Penyusunan  Paten  Sederhana  -  DJKI  -  Dian  Nurfitri,  S.Si.”  n.d. https://www.youtube.com/watch?v=HC2I2n4MXnc.