## ANALISIS PEMETAAN STATUS PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL (PEL) DI KABUPATEN SUKOHARJO
R. KUNTO ADI
Staf Pengajar Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Sebelas Maret

## ABSTRACT
Local  Economic  Development  (LED)  revitalization  objective  to  change  view  of stockholders included of Central Government, Regional Government, Non Government Institution, and community, for Local Economic Development (LED) to be instrument of developing economic activity was based on locally resources for increasing the sustainable of local community welfare.
This  research  aims  to  give  accuracy  information  for  Regional  Governmen  of  Sukoharjo used  for  make  Local  Economic  Development  (LED)  action  plan  for  sustainable,  in  short  term, middle  term,  and  long  term.  The  method  of  this  research  was  descriptive  analysis.  The  analysis method  used  for  Rapid  Assesment  Techniques  For  Local  Economic  Development  (RAPID).  The output of this research is including output identific of Local Economic Development factors, LED status and LED recommended in Sukoharjo Regency. The location of this research for LED status was  Sukoharjo  Regency,  in  accordance  with LED frame  work  of Central  Java  Province  based  on developed of business clusters in Local Economic Development (LED) sectors. Object research of LED  status  was  Sukoharjo  Regency,  whereas  respondent  are  stockholders  to  hook  with  Local Economic Development (LED) in Sukoharjo Regency.
Based  on  this  research  output from  RALED,  it  can  be  concluded  that  Sukoharjo  Regency include  in  well  categories  viewed  from  six  aspect  of  LED  dimension,  namely  Target  Groups, Location Factor, Synergy and Policy Focused, Sustainable Development, Government System, and Management Process. Unfortunately, based on specific value of many aspect of LED dimension in Sukoharjo  Regency,  it  is  still  necessary  to  obtain  serious  attention  from  all  stockholders particularly LED or FEDEP Forume (Forume Economic Development and Employment Promotion) in  Sukoharjo  Regency  in  the  future. Therefore, it  can increase  many  aspect  of  LED  dimension  to grow  Local  Economic  Development  (LED)  in  Sukoharjo  Regency,  particularly  related  with  many aspect  of  PEL  dimension,  among  of  Target  Groups,  Focus  and  Synergy  Policies,  Government System, and Management Process.
Keywords : Local Economic Development (LED), Mapping, LED Status

## PENDAHULUAN
Dalam  Undang-undang  Nomor  32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah ditetapkan  proses  pelaksanaan  desentralisasi dimana Pemerintah Pusat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan serangkaian  proses,  mekanisme  dan  tahapan perencanaan  yang  dapat  menjamin  keselarasan pembangunan  antar  daerah  tanpa  mengurangi kewenangan  yang  diberikan.  Pembangunan mengandung makna pertumbuhan ( growth ) dan perubahan ( change ) (Surahman, 2005).
Dalam konteks spasial, proses pembangunan  yang  telah  dilaksanakan  selama ini  ternyata  telah  menimbulkan  berbagai permasalahan  yang  berkaitan  dengan  tingkat kesejahteraan antar wilayah yang tidak berimbang.  Secara  makro,  dapat  dilihat  dari terjadinya  ketimpangan  pembangunan  yang signifikan  misalnya  antara  wilayah  desa  dan kota, antara wilayah Indonesia Timur dan Barat, antara  wilayah  Jawa  dan  luar  Jawa  dan sebagainya. Kesenjangan tersebut pada akhirnya  menimbulkan  permasalahan  yang dalam konteks sangat merugikan bagi keseluruhan  proses  pembangunan.  Potensi konflik  menjadi  sedemikian  besar,  yang
R. Kunto Adi: Analisis Pemetaan Status Pengembangan Ekonomi Lokal (Pel) di…
dikarenakan  wilayah-wilayah  yang  dulunya kurang tersentuh pembangunan mulai menuntut hak-haknya.  Demikian  juga,  hubungan  antar wilayah  telah  membentuk  suatu  interaksi  yang saling memperlemah. Wilayah-wilayah hinterland  menjadi  lemah  yang  dikarenakan pengurasan  sumber  daya  yang  berlebihan, sedangkan  pusat-pusat  pertumbuhan  pada akhirnya  juga  menjadi  lemah  karena  proses urbanisasi yang luar biasa (Bappenas, 2007).
Indonesia  dikenal  sebagai negara agraris  yang  konsisten  dengan  pemanfaatan sumber  daya  pertanian  sebagai  salah  satu andalan  dalam  menghimpun  devisa  negara. Kenyataan menunjukkan bahwa krisis ekonomi atau  krisis  moneter  pada  tahun  1997,  yang menyebabkan ambruknya perekonomian Indonesia,  lebih  banyak  berdampak  negatif  di perkotaan daripada di daerah pedesaan. Banyak daerah-daerah  yang  menghasilkan  tanaman perkebunan seperti teh, coklat, justru menikmati  penghasilan  yang  besar  saat  itu. Namun  dampak  kesejahteraan  bagi  masyarakat pedesaan  yang  umumnya  masyarakat  petani belum menampakkan lonjakan yang menggembirakan bahkan pada beberapa daerah, kehidupan masyarakat pedesaan semakin terpuruk.  Hal  tersebut  disebabkan  kebijakan pemerintah  yang  tidak  berpihak  kepada kepentingan perekonomian di pedesaan, khususnya  pengembangan  ekonomi  lokal, selain itu juga dengan adanya sikap pemerintah yang  mengabaikan  pengembangan  ekonomi yang  berbasis  sumber  daya  lokal  yang dilakukan  oleh  Usaha  Mikro,  Kecil  dan Menengah (UMKM) (Suparmoko, 2002).
Kabupaten  Sukoharjo  merupakan  salah satu  kabupaten  di  Provinsi  Jawa  Tengah  yang ikut  andil  secara  aktif  dalam  mensukseskan program  pengembangan  ekonomi  masyarakat yang  dicanangkan  oleh  Pemerintah  Provinsi Jawa  Tengah.  Program  ini  lebih  diarahkan untuk  menggerakkan  ekonomi  di  pedesaan, karena  basis  pengembangan  ekonomi  lokal berada  di  pedesaan.  Pengembangan  wilayah  di pedesaan akan lebih ditujukan untuk meningkatkan produksi pertanian dan
pemasaran  hasil-hasil  pertanian,  mendukung tumbuhnya industri agro-processing (pengolahan  hasil  pertanian)  skala  rumah
tangga,  kecil  dan  menengah  dan  mendorong keberagaman  aktivitas  ekonomi  dari  pusat pasar.  Segala  aktivitas  harus  diorganisasikan terutama  untuk  membangun  keterkaitan  antara perusahaan  di  kota  dengan  wilayah  suplai  di pedesaan,  serta  untuk  menyediakan  fasilitas, pelayanan,  input  produksi  pertanian  dan aksesibilitas yang  mampu memfasilitasi lokasi- lokasi  pemukiman  di  pedesaan  yang  umumnya mempunyai tingkat kepadatan yang rendah dan lokasinya lebih menyebar.
Dalam  upaya  mengatasi  berbagai kesenjangan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka  beberapa  potensi  dan  kelemahan  daerah- daerah  harus  mendapat  perhatian  serius  dari pemerintah  baik  Pemerintah  Pusat  maupun Pemerintah  Daerah.  Ada  4  (empat)  strategi yang  dapat  dilaksanakan  oleh  Pemerintah Daerah  dalam  mengatasi  berbagai  kesenjangan yang ada, yaitu 1). Pengembangan sumber daya alam  (SDA)  dan  manusia,  2).  Peningkatan sarana dan prasarana, 3). Penguatan kelembagaan dan 4). Penerapan sistem insentif. Pada masa datang, strategi pembangunan  harus dimulai  dengan  basis  pada  sumber  daya  alam (SDA)  dan  sumber  daya  manusia  (SDM). Pengembangan SDA berarti mendorong pembangunan seluruh potensi SDA yang ada di daerah, demikian juga halnya dengan pengembangan SDM.
Pendekatan yang selama ini dilaksanakan  oleh  Pemerintah  Daerah  untuk mengoptimalkan  potensi  yang  dimiliki  daerah adalah  melalui  pendekatan  pengembangan ekonomi di suatu wilayah berbasis pengembangan  potensi  komoditas  unggulan  di daerah  yang  spesifik  lokalita.  Salah  satu pendekatan dalam upaya pengembangan potensi  daerah  adalah  melalui  Pengembangan Ekonomi  Lokal  (PEL)  atau Local  Economic Development (LED).  Definisi  Pengembangan Ekonomi  Lokal  (PEL)  menurut  Bank  Dunia adalah  proses  dimana  pemerintah,  swasta,  dan masyarakat bekerja bersama membentuk kondisi  yang  lebih  baik  bagi  pertumbuhan ekonomi  dan  menciptakan  lapangan  kerja. Sesuai dengan definisi tersebut, upaya pengembangan  ekonomi  lokal  tidak  semata- mata  dilihat  dari  sisi  teknis  ekonomi,  namun justru mendasarkan pada pendekatan kemitraan
dan kerjasama diantara pelaku, baik pemerintah, swasta,  maupun  masyarakat.  Mengacu  pada konsep tersebut, maka Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) diharapkan sebagai upaya bersama antar pelaku untuk menciptakan dan mengembangkan  potensi  daerah  yang  ada. Bagaimana pemerintah daerah, pelaku ekonomi daerah,  serta  pihak-pihak  di  tingkat  nasional, untuk  mendekati  pembangunan  ekonomi  dari sisi  yang  lain.  Bukan  makro,  bukan  sektoral, melainkan berbasis pada pengembangan keunggulan lokal atau daerah, serta difokuskan untuk  mengatasi  masalah  di  daerah  seperti kemiskinan (Bappenas, 2005).
Model  Pengembangan  Ekonomi  Lokal (PEL)  yang  partisipatif,  diharapkan  merupakan pendekatan  yang applicable dan  realistis  bagi pengembangan  ekonomi  lokal  untuk  mengatasi masalah  kemiskinan.  Pendekatan  ini  pada intinya berfokus pada :
a. Pemasaran dan Ekspor Pengembangan  kegiatan  ekonomi  lokal perlu  berorientasi  kepada  pemasaran  dan ekspor.  Hal  ini  penting  karena  berbagai program  selama  ini  hanya  berorientasi pada peningkatan produksi tanpa mempertimbangkan pemasarannya,
sehingga akhirnya berhenti di tengah jalan.
Selain itu, prioritas perlu diberikan kepada kegiatan yang berorientasi ekspor (termasuk  ke  daerah  lain).  Ini  penting karena pengembangan kegiatan yang tidak bermuara  kepada  ekspor,  apalagi  hanya konsumsi lokal, tidak akan memperbesar  ”kue”,  sehingga  akibatnya hanya bersifat ” zero sum game ”
(membantu  yang  satu,  mematikan  yang lain).
b. Pengembangan Klaster ( Cluster Development )
Untuk  mendukung  pemasaran  dan  ekspor tersebut,  perlu  dikembangkan  mata  rantai kegiatan ekonomi hulu-hilir ( supply chain ) yang  efisien  dan  efektif,  agar  daya  saing produk yang dihasilkan meningkat.
Pengembangan  ekonomi  lokal  sebaiknya dimulai  dari  mata  rantai  produk  yang  saat ini terbukti dapat diandalkan untuk ekspor, dan multiplier  effect -nya  luas,  sehingga hasilnya  dapat  segera  dirasakan  oleh
partisipan  dan stakeholders secara  luas. Dengan demikian, konsep yang diterapkan akan lebih mudah diterima dan direplikasikan kepada mata rantai kegiatan ekonomi lain.
c. Kemitraan Stakeholders
Mata  rantai  kegiatan  ekonomi dan kegiatan-kegiatan penunjangnya akan sulit terwujud  dan  bersinergi  tanpa  adanya spirit  kemitraan  antar  pelaku  dan  para stakeholders -nya.  Untuk  mengembangkan kemitraan yang efektif dan berfungsi baik, perlu  pemupukan  modal  sosial  ( social capital ) yang dibutuhkan untuk menumbuhkan rasa saling percaya diantara pelaku dan stakeholders . Kemitraan  yang  dikembangkan  tidak hanya  antar  pelaku  ekonomi,  melainkan juga  antara  pelaku  ekonomi  (swasta) dengan  pemerintah,  antar  unit/lembaga pemerintahan, serta antar daerah.
d. Pemberdayaan Forum  kemitraan  antar  pelaku  dan stakeholders tersebut  tidak  akan  efektif tanpa  adanya  ”pemberdayaan”,  yaitu kerelaan  dari  pemerintah  daerah  untuk memberi keleluasaan bagi forum kemitraan  atau  pelaku  ekonomi  umumnya untuk  mengatur  dirinya  sendiri,  terutama pemberdayaan  masyarakat  juga  menjadi point penting dalam pengembangan ekonomi  lokal.  Disini,  peran  pemerintah ialah  sebagai  ” steering  rather  than rowing ”. (Arsyad, 1999).
Revitalisasi  Pengembangan  Ekonomi Lokal  (PEL)  bertujuan  untuk  mengubah paradigma
pemangku kepentingan
( stakeholders )  yang  terdiri  dari  Pemerintah Pusat,  Pemerintah  Daerah,  Swasta,  dan masyarakat,  terhadap  Pengembangan  Ekonomi Lokal (PEL) sebagai instrument untuk mengembangkan kegiatan ekonomi yang berbasis sumber daya lokal dalam rangka untuk meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  lokal yang berkelanjutan.
Kegunaan  kajian  ini  adalah  diharapkan hasil kajian dapat memberikan informasi akurat bagi  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Sukoharjo, sehingga  dapat  digunakan  sebagai  landasan
R. Kunto Adi: Analisis Pemetaan Status Pengembangan Ekonomi Lokal (Pel) di…
dalam penyusunan rencana tindak pengembangan ekonomi lokal secara
berkesinambungan,  baik  untuk  jangka  pendek, jangka  menengah,  maupun  jangka  panjang. Hasil  kajian  status  PEL  yang  dihasilkan meliputi hasil identifikasi faktor-faktor pengungkit  PEL,  status  PEL  dan  Rekomendasi PEL Kabupaten Sukoharjo.

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  dilaksanakan  dengan metode  deskriptif  analitis,  yaitu  suatu  metode yang  memusatkan  perhatian  pada  pemecahan masalah  yang  ada  pada  masa  sekarang,  pada masalah aktual, dimana data yang dikumpulkan mula-mula  disusun,  dijelaskan  dan  kemudian dianalisis.  Tujuan  pendekatan  deskriptif  untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat  atau  sekelompok  orang  tertentu, atau  gambaran  tentang  suatu  gejala  atau hubungan  antara  dua  gejala  atau  lebih (Surakhmad, 1994).
Lokasi  kajian  status  PEL  adalah Kabupaten  Sukoharjo,  yang  melaksanakan kegiatan  ini  sebagai  kelanjutan  dari  komitmen Forum  PEL  Provinsi  Jawa  Tengah  dalam melaksanakan  Program  PEL,  sesuai  dengan frame  work PEL  Jawa  Tengah  yang  berbasis pada  pengembangan  klaster-klaster  usaha dalam  sektor  Pengembangan  Ekonomi  Lokal (PEL) Jawa  Tengah. Sedangkan obyek penelitian  status  PEL  adalah  pemangku kepentingan/ stakeholders yang  terkait  dengan Pengembangan  Ekonomi  Lokal  (PEL)  di Kabupaten  Sukoharjo.  Penentuan  responden dalam penelitian/kajian status PEL dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten
Sukoharjo  berdasarkan  TOR  Revitalisasi  PEL yang  diberikan  oleh  Direktorat  Perekonomian Daerah  Bappenas  RI.  Responden  yang  terlibat adalah  perwakilan  instansi  Pemerintah  Daerah Kabupaten Sukoharjo, DPRD Kabupaten Sukoharjo, kalangan dunia usaha (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah/UMKM), asosiasi, Perguruan  Tinggi,  dan  Lembaga  Swadaya Masyarakat  (LSM),  yang  terkait dalam Pengembangan  Ekonomi  Lokal  (PEL)  di Kabupaten  Sukoharjo,  dan  selama  ini  sudah menjadi  mitra  strategis  Bappeda  dan  FEDEP Kabupaten Sukoharjo
Ruang  lingkup  kegiatan  penelitian meliputi beberapa tahap, meliputi :
1. Sosialisasi  Program  Revitalisasi  PEL, dengan tahapan kegiatan meliputi : a. Pengembangan dan Perkuatan Kemitraan b. Pengumpulan  data,  melalui  pengisian kuesioner PEL oleh stakeholders PEL
c. Kajian  cepat  status  PEL  Kabupaten
Sukoharjo :
2. Pemetaan Status PEL
3. Penetapan Faktor Pengungkit PEL
4. Penyusunan Rencana Tindak PEL
Metode  pengolahan  data  dilaksanakan dengan  Excel,  dan  analisis  data  menggunakan metode  RALED  ( Rapid  Assesment  Techniques For  Local  Economic  Development ),  dengan Hexagonal  PEL  yang  dimaksudkan  untuk mengidentikasi  secara  cepat  faktor  pengungkit dari  setiap  aspek/dimensi  PEL/komponen  dari Heksagonal  PEL,  yang  meliputi  1).  Kelompok Sasaran, 2). Faktor Lokasi, 3). Kesinergian dan
Fokus Kebijakan, 4). Pembangunan
Berkelanjutan,  5).  Tata  Pemerintahan,  dan  6). Proses  Manajemen.  Metode  analisis  data  yang digunakan dalam kajian status PEL ini yaitu 1). Analisis  Deskriptif  Statistik  yaitu  analisis terhadap  data-data  yang  bersifat  biofisik, dengan  analisis  Tabulasi  dan  Grafik,  dan  2). Analisis RALED ( Rapid Assesment Techniques For  Local  Economic  Development )  yaitu analisis secara cepat terhadap kondisi Pengembangan  Ekonomi  Lokal  (PEL),  dimana metode  ini  merupakan  modifikasi  dari  Metode Rapfish  ( Rapid  Appraisal  for  Fisheries )  yang telah dikembangkan sebelumnya oleh FAO.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  penelitian  menunjukkan  dari keenam aspek/dimensi PEL yang telah dianalisis  dengan  RALED  (Analisis Rapid Assessment  Techniques  for  Local  Economic Development, yaitu  (1)  Dimensi  Kelompok Sasaran,  (2)  Dimensi  Faktor  Lokasi,  (3) Dimensi Kesinergian dan Fokus Kebijakan, (4) Dimensi  Pembangunan  Berkelanjutan,  (5) Dimensi  Tata  Pemerintahan,  dan  (6)  Dimensi Proses  Manajemen.  Hasil  analisis  RALED  ini berupa  status  dan  faktor  pengungkit  ( laverage factor )  dari  masing-masing  dimensi  PEL
R. Kunto Adi: Analisis Pemetaan Status Pengembangan Ekonomi Lokal (Pel) di…
tersebut,  yang  secara  rinci  dijabarkan  sebagai berikut.
1. Dimensi Kelompok Sasaran
Ditinjau  dari  dimensi  kelompok sasaran, nilai indeks Pengembangan Ekonomi  Lokal  (PEL)  di  Kabupaten Sukoharjo menunjukkan nilai sebesar 57,57 atau  berada  di  angka  ukuran  penilaian dimensi PEL antara 50 - 75. Hal ini berarti bahwa  dimensi  kelompok  sasaran  dalam Pengembangan  Ekonomi  Lokal  (PEL)  di Kabupaten Sukoharjo berada dalam kondisi cukup  baik .  Nilai  dimensi  kelompok
sasaran  dapat  dilihat  pada  Tabel  1. Meskipun dimensi kelompok sasaran sudah dalam kondisi cukup baik , beberapa faktor tetap  harus  mendapat  perhatian  untuk diperbaiki. Faktor yang harus diperbaiki ini disebut  faktor  pengungkit.  Agar  kondisi menjadi  lebih  baik  lagi,  maka  faktor Pengungkit  ( Laverage  Factor )  utama  dari dimensi  Kelompok  Sasaran  di  Kabupaten Sukoharjo antara lain pelaksanaan beberapa program dan kegiatan.
. Tabel 1. Nilai Rata-rata Pencapaian Dimensi Kelompok Sasaran No Aspek Penilaian Kelompok Sasaran Jumlah Rata-rata 1 Peraturan ttg kemudahan investasi 50 1,09 2 Informasi prospek bisnis 51 1,11 3 Kepastian berusaha & hukum 33 0,72 4 Keamanan 25 0,54 5 Kampanye peluang usaha melalui : a. Media massa 51 1,11 b. Kegiatan interaktif 68 1,48 6 Pusat pelayanan investasi dengan jasa layanan konsultasi investasi 39 0,85 7 Upaya fasilitasi permodalan bagi dunia usaha oleh Pemda 39 0,85 8 Promosi produk UKM untuk memperluas pasar oleh Pemda 42 0,91 9 Upaya Pemda untuk peningkatan : a. Teknologi/inovasi 37 0,80 b. Manajemen usaha 44 0,96 c. Kelembagaan usaha lokal 46 1,00 10  Fasilitasi pelatihan kewirausahaan bagi pengusaha baru 49 1,07 11  Pendampingan & monitoring bisnis pelaku usaha baru 42 0,91 12  Insentif Pemda dalam bentuk pemberian dana stimulan & keringanan biaya perijinan 17 0,37 13  Kecepatan pengurusan ijin bagi investasi baru 29 0,63 Jumlah 662 14,39 Rata-rata 41,38 0,90 Sumber : Analisis Data Primer, 2011 Menurut urutan prioritasnya adalah sebagai  berikut  :  (1)  Kampanye  peluang usaha  melalui  kegiatan  interaktif,  (2) Informasi  prospek  bisnis  dan  kampanye peluang  usaha  melalui  media  massa,  (3) Peraturan tentang kemudahan investasi, (4)
Fasilitasi  pelatihan  kewirausahaan  bagi
pengusaha  baru,  (5)  Upaya  pemda  dalam peningkatan  kelembagaan  usaha  lokal,  (6)
Upaya pemda dalam peningkatan manajemen  usaha,  (7)  Promosi  produk UKM  dari  Pemda  dan  pendampingan  dan monitoring  bisnis  pelaku  usaha  baru,  (8) Upaya  fasilitasi  permodalan  dari  Pemda
dan  Pusat  layanan  investasi,  (9)  Upaya pemda  dalam  peningkatan  teknologi,  (10) Kepastian  berusaha  dan  hukum,  (11) Kecepatan  pengurusan  ijin  bagi  investasi baru,  (12)  Keamanan,  dan  (13)  Insentif Pemda  dalam  bentuk  pemberian  dana stimulan dan keringanan biaya perijinan.
2. Dimensi Faktor Lokasi
Hasil  analisis  RALED  terhadap dimensi  Faktor  Lokasi  di  Kabupaten Sukoharjo menunjukkan nilai sebesar 64,04 atau  berada  di  angka  ukuran  penilaian dimensi PEL antara 50 - 75. Hal ini berarti dimensi Faktor Lokasi dalam pengembangan ekonomi lokal di Kabupaten Sukoharjo berada dalam kondisi baik .  Nilai  dimensi  faktor  lokasi  dapat dilihat pada Tabel 2.
Faktor Pengungkit ( Laverage
Factor )  utama  dari  dimensi  Faktor  Lokasi di  Kabupaten  Sukoharjo  yang  diurutkan berdasarkan  prioritasnya  adalah  sebagai berikut  (1)  Ketersediaan  air  bersih,  (2) Infrastruktur komunikasi, (3) Sarana transportasi,  (4)  Kualitas  permukiman  dan Kualitas  pelayanan  kesehatan,  (5)  Kualitas &  fasilitasi  pendidikan  dan  Aksesibilitas dari  Propinsi  ke  Kabupaten,  (6)  Peluang kerjasama  dalam  industri  sejenis  maupun industri hulu-hilir, (7) Kualitas Lingkungan (8)  Tenaga  kerja  terampil,  (8)  Infrastruktur energi  (9)  Aksesibilitas  dari  kabupaten  ke kecamatan  (10)  Jumlah  lembaga  keuangan lokal  (11)  Aksesibilitas  dari  kecamatan  ke desa  (12)  Lembaga  penelitian  (13)  Akses ke  pelabuhan  udara  (14)  Etos  kerja  SDM dan (15) Akses ke pelabuhan laut.
Dengan  melakukan  intervensi  atau perlakuan  terhadap  kelima  faktor  utama tersebut  diharapkan  dapat  meningkatkan status  aspek  dimensi  faktor  lokasi  kearah yang lebih baik.
3. Dimensi Kesinergian dan Fokus
Kebijakan
Hasil  analisis  RALED  terhadap dimensi  Kesinergian  dan  Fakus  Kebijakan di  Kabupaten  Sukoharjo,  menunjukkan nilai  sebesar 55,50 atau  berada  di  angka
ukuran  penilaian  dimensi  PEL  diantara angka 50-75. Hal ini berarti dimensi faktor Kesinergian  dan  Fokus  Kebijakan  dalam pengembangan ekonomi lokal di Kabupaten Sukoharjo berada dalam kondisi cukup  baik. Nilai dimensi kesinergian dan fokus kebijakan dapat dilihat pada Tabel 3.
Faktor Pengungkit ( laverage factor ) utama  dari  dimensi  Kesinergian  dan  Fokus Kebijakan  yang  diurutkan  berdasarkan urutan  prioritasnya  adalah  sebagai  berikut: (1)  Kebijakan  pengembangan  jaringan usaha antar pelaku  ekonomi, (2) Kebijakan pengembangan  jaringan  usaha  antar  sentra usaha,  (3)  Kebijakan  pemberdayaan  UKM, kebijakan  pengurangan  kemiskinan  secara partisipatif  serta  kebijakan  pengembangan komunitas  a.l. perbaikan lingkungan,
perbaikan kampung, (4) Kebijakan kerjasama antar daerah/Pemda, (5) Kebijakan pengembangan keahlian (kompetensi/  ketrampilan),  (6)  Kebijakan promosi daerah, (7) Kebijakan pembangunan kawasan industri hinterland/industri dan kebijakan tata ruang pengembangan ekonomi lokal, (8)
Kebijakan pemberdayaan masyarakat berbasis  kemitraan  dengan  usaha  usaha (CSR),  (9)  Kebijakan  pengembangan  pusat pertumbuhan  di  perdesaan  dan  perkotaan, (10)  Kebijakan  peningkatan  investasi,  (11) Kebijakan  peningkatan  peran  Perusahaan Daerah,  (12)  Kebijakan  persaingan  usaha, dan  (13)  Kebijakan  informasi  bursa  tenaga kerja.  Kelima  faktor  pengungkit  utama tersebut  perlu  mendapatkan  intervensi  agar status aspek dimensi kesinergian dan fokus kebijakan di Kabupaten Sukoharjo  menjadi baik.
4. Dimensi Pembangunan Berkelanjutan Hasil analisis dimensi Pembangunan Berkelanjutan dalam pengembangan ekonomi lokal di Kabupaten  Sukoharjo  menunjukkan  nilai 62,27 atau  berada  di  angka  ukuran penilaian  dimensi  PEL antara  50  –  75.  Hal ini  berarti  bahwa  dimensi  Pembangunan Berkelanjutan dalam pengembangan
R. Kunto Adi: Analisis Pemetaan Status Pengembangan Ekonomi Lokal (Pel) di…

## Tabel 2. Nilai Rata-rata Pencapaian Dimensi Faktor Lokasi
No Aspek Penilaian Faktor Lokasi Jumlah Rata-rata 1 Aksesibilitas dari dan ke lokasi : a. Provinsi ke kabupaten 62 1,35 b. Kabupaten ke kecamatan 51 1,11 c. Kecamatan ke desa 46 1,00 2 Akses ke pelabuhan laut 25 0,54 3 Akses ke pelabuhan udara 39 0,85 4 Sarana transportasi 64 1,39 5 Infrastruktur komunikasi 68 1,45 6 Infrastruktur energi 52 1,13 7 Ketersediaan air bersih 72 1,57 8 Tenaga kerja terampil 56 1,22 9 Jumlah lembaga keuangan lokal 48 1,04 10  Peluang kerjasama dalam industri sejenis maupun industri hulu- hilir 60 1,30 11  Lembaga penelitian 44 0,96 12  Kualitas permukiman 63 1,37 13  Kualitas Lingkungan 59 1,28 14  Kualitas & fasilitasi pendidikan 62 1,35 15  Kualitas pelayanan kesehatan 63 1,37 16  Fasilitas umum & fasilitasi sosial 62 1,35 17  Etos kerja SDM 35 0,76 Jumlah 1031 22,41 Rata-rata 54,26 1,18 Sumber : Analisis Data Primer, 2011
ekonomi  lokal  di  kabupaten  Sukoharjo berada  dalam  kondisi baik .  Nilai  dimensi pembangunan  berkelanjutan  dapat  dilihat pada Tabel 4.
Faktor Pengungkit ( laverage factor ) utama dari dimensi Pembangunan
Berkelanjutan dalam pengembangan ekonomi  lokal  di  Kabupaten  Sukoharjo yang  diurutkan  berdasarkan  prioritasnya adalah  sebagai  berikut  :  (1)  Pengelolaan dan pendaur ulangan limbah, (2) Kebijakan pemecahan  permasalahan  lingkungan  (a.l. AMDAL),  (3)  Kebijakan  konservasi  SDA dalam  PEL,  (4)  Kontribusi  PEL  terhadap peningkatan kualitas hidup dan
kesejahteraan masyarakat lokal, (5) Jumlah perusahaan  yang  telah  melakukan  inovasi pengembangan  produk  dan  pasar,  (6)  PEL mempertimbangkan  keberadaan  adat  & kelembagaan  lokal,  (7)  Sistem  industri yang  berkelanjutan  dan  pengembangan industri  pendukung  untuk  keberlanjutan sistem  industri,  dan  (8)  Jumlah  perusahaan yang telah memiliki business plan .
Untuk  meningkatkan  status  aspek dimensi  pembangunan  berkelanjutan  di Kabupaten  Sukoharjo  maka  dari  kelima faktor  pengungkit  utama  tersebut  perlu mendapatkan perhatian.
R. Kunto Adi: Analisis Pemetaan Status Pengembangan Ekonomi Lokal (Pel) di…

## Tabel 3. Nilai Rata-rata Pencapaian Dimensi Sinergi dan Fokus Kebijakan
No Aspek Penilaian Kesinergian dan Fokus Kebijakan Jumlah Rata-rata 1 Kebijakan peningkatan investasi 44 0,96 2 Kebijakan promosi daerah 51 1,11 3 Kebijakan persaingan usaha 42 0,91 4 Kebijakan pemberdayaan UKM 57 1,24 5 Kebijakan peningkatan peran Perusahaan Daerah 43 0,94 6 Kebijakan pengembangan jaringan usaha antar pelaku ekonomi 61 1,33 7 Kebijakan informasi bursa tenaga kerja 41 0,89 8 Kebijakan pengembangan keahlian (kompetensi/ketrampilan) 54 1,17 9 Kebijakan pemberdayaan masyarakat berbasis kemitraan dengan usaha usaha (CSR) 49 1,07 10  Kebijakan pengurangan kemiskinan secara partisipatif 57 1,24 11  Kebijakan pembangunan kawasan industri hinterland/industri 50 1,09 12  Kebijakan pengembangan pusat pertumbuhan di perdesaan & perkotaan 47 1,02 13  Kebijakan pengembangan komunitas a.l. perbaikan lingkungan, perbaikan kampung 57 1,24 14  Kebijakan kerjasama antar daerah/Pemda 56 1,22 15  Kebijakan tata ruang pengembangan ekonomi lokal 50 1,09 16  Kebijakan pengembangan jaringan usaha antar sentra usaha 58 1,26 Jumlah 817 17,76 Rata-rata 51,06 1,11 Sumber : Analisis Data Primer, 201 Tabel 4. Nilai Rata-rata Pencapaian Dimensi Pembangunan Berkelanjutan No Aspek Penilaian Pembangunan Berkelanjutan Jumlah Rata-rata 1 Sistem industri yang berkelanjutan 39 0,85 2 Pengembangan industri pendukung untuk keberlanjutan sistem industri 39 0,85 3 Jumlah perusahaan yang telah memiliki business plan 36 0,78 4 Jumlah perusahaan yang telah melakukan inovasi pengembangan produk dan pasar 44 0,96 5 Kontribusi PEL terhadap peningkatan kualitas hidup & kesejahteraan masyarakat lokal 45 0,98 6 PEL mempertimbangkan keberadaan adat & kelembagaan lokal 41 0,89 7 Kebijakan pemecahan permasalahan lingkungan (a.l. AMDAL) 52 1,13 8 Pengelolaan & pendaur ulangan limbah 56 1,22 9 Kebijakan konservasi SDA dalam PEL 49 1,07 Jumlah 401 8,72 Rata-rata 44,56 0,97
Sumber : Analisis Data Primer, 2011
R. Kunto Adi: Analisis Pemetaan Status Pengembangan Ekonomi Lokal (Pel) di…

## Tabel 5. Nilai Rata-rata Pencapaian Dimensi Tata Pemerintahan
No Aspek Penilaian Tata Pemerintahan Jumlah Rata-rata 1 Kemitraan di bidang infrastruktur 47 1,02 2 Kemitraan di bidang promosi dan perdagangan 57 1,24 3 Kemitraan di bidang pembiayaan usaha 54 1,17 4 Reformasi sistem insentif pengembangan SDM aparatur 34 0,74 5 Restrukturisasi organisasi pemerintah 58 1,26 6 Prosedur pelayanan administrasi publik 51 1,11 7 Status Asosiasi Industri/Komoditi/Forum Bisnis 66 1,44 8 Peran Asosiasi Industri/Komoditi/Forum Bisnis thd perbaikan kebijakan pemerintah di bidang PEL 62 1,35 9 Manfaat asosiasi/organisasi bagi anggotanya 58 1,26 Jumlah 487 10,59 Rata-rata 54,11 1,18 Sumber : Analisis Data Primer, 2011 5. Dimensi Tata Pemerintahan Hasil terhadap dimensi Tata Pemerintahan dalam pengembangan ekonomi  lokal  di  Kabupaten  Sukoharjo menunjukkan  nilai  indeks  sebasar 58,82
atau  berada  berada  di  angka  ukuran penilaian  dimensi  PEL  antara  50  -  75.  Hal ini berarti bahwa dimensi Tata pemerintahan  dalam  kondisi cukup  baik . Nilai  dimensi  tata  pemerintahan  dapat dilihat pada Tabel 5.
Faktor Pengungkit ( laverage factor ) utama  dari  dimensi  Tata  Pemerintahan dalam  pengembangan  ekonomi  lokal  di Kabupaten  Sukoharjo  yang  diurutkan berdasarkan  prioritasnya  adalah  sebagai berikut : (1) Status Asosiasi Industri/Komoditi/Forum  Bisnis,  (2)  Peran Asosiasi  Industri/Komoditi/Forum  Bisnis terhadap perbaikan kebijakan pemerintah di bidang PEL, (3) Manfaat asosiasi/organisasi  bagi  anggotanya  dan restrukturisasi  organisasi  pemerintah,  (4)
Kemitraan di bidang promosi dan perdagangan,  (5)  Kemitraan  di  bidang pembiayaan  usaha,  (6)  Prosedur  pelayanan administrasi  publik,  (7)  Kemitraan  di bidang  infrastruktur,  dan  (8)  Reformasi sistem insentif pengembangan SDM aparatur.  Kelima  faktor  pengungkit  utama tersebut  perlu  mendapatkan  intervensi  agar
status  aspek  dimensi  tata  pemerintahan  di Kabupaten Sukoharjo menjadi baik.
6. Dimensi Proses Manajemen
Hasil  terhadap  dimensi  Proses Manajemen dalam pengembangan ekonomi lokal di Kabupaten Sukoharjo menunjukkan  nilai  indeks  sebasar 56,90
atau  berada  di  berada  di  angka  ukuran penilaian dimensi PEL diatas angka 50. Hal ini berarti bahwa dimensi Proses
Manajemen dalam pengembangan ekonomi lokal  di  Kabupaten  Sukoharjo  adalah cukup baik . Nilai dimensi proses manajemen dapat dilihat pada Tabel 6.
Faktor Pengungkit ( laverage factor ) utama  dari  dimensi  Proses  Manajemen dalam  pengembangan  ekonomi  lokal  di Kabupaten  Sukoharjo  yang  diurutkan berdasarkan  prioritasnya  adalah  sebagai berikut  :  (1)  Identifikasi stakeholders PEL, (2)  Analisis  &  pemetaan  potensi  ekonomi,
(3)  Jumlah stakeholders yang  terlibat dalam  proses  perencanaan  PEL,  (4) Penilaian  terhadap  daya  saing  wilayah  dan penggunaan  hasil  diagnosis  sebagai  dasar perencanaan PEL, (5)
Keterlibatan stakeholders dalam  proses  penyusunan indikator  evaluasi,  (6)  Pemetaan  kondisi politis lokal, sinkronisasi lintas sektoral dan spasial  dalam  perencanaan  PEL  dan kesesuaian implementasi
dengan perencanaan,  (7)  Keterlibatan stakeholders
R. Kunto Adi: Analisis Pemetaan Status Pengembangan Ekonomi Lokal (Pel) di…
dalam  proses  monitoring  dan  evaluasi,  (8) Penggunaan hasil evaluasi dalam perbaikan perencanaan,  (9)  Frekuensi  dilakukan diskusi bagi proses pemecahan permasalahan, dan (10) Frekuensi dilakukan evaluasi mandiri ( self evaluation ).  Untuk  meningkatkan  status aspek Proses Manajemen
dalam pengembangan ekonomi lokal di Kabupaten  Sukoharjo  maka  kelima  faktor pengungkit  utama  perlu  mendapatkan
perhatian.  Dari  hasil  analisis  RALED, dapat  disimpulkan  bahwa  keenam  dimensi Pengembangan  Ekonomi  Lokal  (PEL)  di Kabupaten  Sukoharjo  berada  pada kondisi atau  status  baik  ( berada  di  angka  ukuran penilaian  dimensi  PEL  antara  50  –  75). Tidak  ada  dimensi  dari  keenam  dimensi Pengembangan Ekonomi Lokal yang dalam kondisi  buruk  atau  nyaris  buruk  (angka ukuran  penilaian  dimensi  PEL  <  50).
Tabel 6. Nilai Rata-rata Pencapaian Dimensi Proses Manajemen
No Aspek Penilaian Proses Manajemen Jumlah Rata-rata 1 Analisis & pemetaan potensi ekonomi 56 1,22 2 Penilaian terhadap daya saing wilayah 47 1,02 3 Pemetaan kondisi politis lokal 45 0,98 4 Identifikasi staholders PEL 62 1,35 5 Penggunaan hasil diagnosis sebagai dasar perencanaan PEL 47 1,02 6 Jumlah stakeholders yang terlibat dalam proses perencanaan PEL 53 1,15 7 Sinkronisasi lintas sektoral dan spasial dalam perencanaan PEL 45 0,98 8 Kesesuaian implementasi dengan perencanaan 45 0,98 9 Keterlibatan stakeholders dalam proses penyusunan indikator evaluasi 46 1,00 10  Keterlibatan stakeholders dalam proses monitoring & evaluasi 43 0,94 11  Frekuensi dilakukan evaluasi mandiri (self evaluation) 36 0,78 12  Frekuensi dilakukan diskusi bagi proses pemecahan permasalahan 37 0,80 13  Penggunaan hasil evaluasi dalam perbaikan perencanaan 40 0,87 Jumlah 602 13,09 Rata-rata 46,31 1.01 Sumber : Analisis Data Primer, 2011 Tabel 7. Status PEL Kabupaten Sukoharjo No Aspek PEL Indeks Aspek PEL Bobot Gabungan Jumlah 1  Kelompok Sasaran 57,57 0,20 11,53 2  Faktor Lokasi 64,04 0,27 16,94 3  Kesinergian dan Kebijakan 55,50 0,19 10,71 4  Pembangunan Berkelanjutan 62,27 0,12 7,59 5  Tata Pemerintahan 58,82 0,12 6,77 6  Proses Manajemen 56,90 0,16 9,15 Jumlah 62,69 Sumber : Analisis Data Primer, 2011
R. Kunto Adi: Analisis Pemetaan Status Pengembangan Ekonomi Lokal (Pel) di…
Meskipun  sebagian  besar  dimensi Pengembangan  Ekonomi  Lokal  dalam  kondisi cukup  baik  atau  baik,  tetap  diperlukan  suatu pembenahan/perbaikan  dari  setiap  dimensi tersebut,  meskipun  masih  diatas  nilai  50. Sehingga tetap diperlukan pembenahan/perbaikan,  sehingga  ke  depan kondisinya lebih baik. Secara keseluruhan, nilai status  PEL  Kabupaten  Sukoharjo  adalah baik dengan  nilai  total  (setelah  dikalikan  dengan bobot)  sebesar 62,69 .  Untuk  lebih  jelasnya dapat dilihat pada Tabel 7.
Berdasarkan  data  pada  Tabel  7,  dapat diketahui  bahwa  nilai  indeks  dari  keenam aspek/dimensi  Pengembangan  Ekonomi  Lokal (PEL)  di  Kabupaten  Sukoharjo  paling  besar yaitu  1).  Faktor  Lokasi,  dan  2).  Pembangunan Berkelanjutan,  sedangkan  aspek/dimensi  lain, yaitu  1).  Tata  Pemerintahan,  2).  Kelompok Sasaran, 3). Proses Manajemen, 4). Kesinergian dan  Fokus  Kebijakan.  Hasil  analisis  tersebut menunjukkan  masih  perlu  perbaikan  yang cukup  signifikan  terutama  terkait  dengan aspek/dimensi kesinergian dan fokus kebijakan, proses  manajemen,  kelompok  sasaran,  dan  tata pemerintahan.  Sedangkan  untuk  aspek/dimensi pembangunan  berkelanjutan  dan  faktor  lokasi juga  masih  perlu  lebih  ditingkatkan  lagi  dalam upaya Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) di Kabupaten Sukoharjo.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  RALED, dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Sukoharjo termasuk  dalam  kategori  baik. Akan  tetapi berdasarkan rincian nilai dari beberapa dimensi PEL,  Kabupaten  Sukoharjo  yang  masih  perlu mendapat  perhatian  yang  serius  dari  semua stakeholders /pemangku  kepentingan  terutama forum  PEL/FEDEP  Kabupaten  Sukoharjo  di masa  mendatang,  sehingga  beberapa  aspek dimensi PEL tersebut dapat ditingkatkan dalam upaya  meningkatkan  Pengembangan  Ekonomi Lokal (PEL) di Kabupaten Sukoharjo, terutama terkait  dengan  beberapa  dimensi  PEL  antara lain  kelompok  sasaran,  fokus  dan  sinergi kebijakan,  tata  pemerintahan  dan  proses manajemen.

## Rekomendasi
Berdasarkan  hasil  kajian  cepat  status PEL  Kabupaten  Sukoharjo  sebagaimana  telah diuraikan diatas, terutama berdasarkan beberapa faktor pengungkit dan urutan prioritas faktor  pengungkit  yang  telah  ditemukan  pada setiap  aspek/dimensi  PEL,  maka  diperoleh beberapa rekomendasi dari setiap aspek/dimensi  PEL,  yang  dapat  dijadikan sebagai  dasar  untuk  menyusun  perencanaan strategis  dan  rencana  tindak  yang  lebih implementatif,  dalam  rangka  Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) terutama dalam penyusunan  Program  Kerja  dalam  upaya  PEL di  Kabupaten  Sukoharjo  di  masa  mendatang. Rekomendasi  yang  dihasilkan  berdasarkan kajian status PEL, sebagai berikut :
Dimensi Kelompok Sasaran :
a. Kampanye  peluang  usaha  dan  informasi bisnis  (UMKM/KUBE,  koperasi),  melalui media  massa,  pameran, show  room ,  dan media promosi lain
b. Kemudahan  perijinan  dan  peraturan  tentang kemudahan investasi
c. Fasilitasi  pelatihan  kewirausahaan  bagi pengusaha baru/UMKM
d. Perkuatan  kelembagaan  dan  manajemen usaha UMKM
e. Fasilitasi  permodalan  dari  lembaga  terkait pembiayaan  (Perbankan,  LKM,  Koperasi, BMT)  dan  Pemda,  terutama  melalui  Kredit Program (KUR, KKPE, dan lain-lain)
f. Fasilitasi dalam peningkatan akses teknologi produksi,  melalui  pelatihan-pelatihan  teknis produksi bagi UMKM
Dimensi Faktor Lokasi :
a. Peningkatan sarana dan prasarana air bersih, infrastruktur energi, dan kualitas lingkungan
b. Peningkatan  Infrastruktur  komunikasi  dan sarana dan prasarana transportasi
c. Peningkatan  kualitas  permukiman  dan pelayanan kesehatan
d. Peningkatah kualitas & fasilitasi pendidikan
e. Peningkatan  akses  peluang  kerjasama dalam industri sejenis maupun industri hulu- hilir,  melalui  program  integrasi  antar sentra/klaster  UMKM  dan  sinergi  dengan lembaga  penelitian  (Perguruan  Tinggi)  dan dinas/departemen (BPTP, Balitbang)
R. Kunto Adi: Analisis Pemetaan Status Pengembangan Ekonomi Lokal (Pel) di…
f. Peningkatan tenaga kerja terampil dan etos kerja SDM terutama tenaga kerja UMKM
g. Peningkatan  jumlah  lembaga  keuangan lokal  untuk  meningkatkan  akses  UMKM terhadap lembaga pembiayaan
Dimensi Sinergi dan Fokus kebijakan
a. Optimalisasi pengembangan jaringan usaha  antar  pelaku  ekonomi,  antar  sentra UMKM melalui integrated system (integrasi  antar  sentra/klaster  UMKM) dengan  fasilitasi  dan  pendampingan  dari stakeholders terkait dalam FEDEP
Kabupaten Sukoharjo
b. Optimalisasi upaya pemberdayaan UMKM melalui  sinergi  kebijakan  pengembangan
UMKM antar dinas terkait dan stakeholders terkait  lain  (PT,  Perbankan,
dunia  usaha/UMKM,  koperasi,  LKM,  dan lain-lain)
c. Optimalidasi kerjasama
antar daerah/Pemda, dalam upaya pengembangan UMKM  di  Kabupaten  Sukoharjo,  terkait dengan  akses  bahan  baku,  produksii, pemasaran dan perijinan.
d. Optimalisasi pengembangan keahlian
(kompetensi/ketrampilan) bagi UMKM
e. Optimalisasi upaya promosi daerah, terutama  produk  unggulan  Kabupaten Sukoharjo,  melalui  pameran  skala  lokal, regional,  nasional  dan  internasional,  dan show  room bersama  produk  unggulan Kabupaten Sukoharjo
f. Optimalisasi  upaya  pembangunan  kawasan industri  hinterland/industri  dan  kebijakan tata ruang pengembangan ekonomi lokal
g. Optimalisasi upaya pemberdayaan masyarakat  berbasis  kemitraan  dengan usaha  usaha  (CSR),  terutama  terkait  akses pembiayaan dari BUMN
Dimensi Pembangunan Berkelanjutan :
a. Peningkatan  upaya  pengelolaan  &  pendaur ulangan limbah UMKM, AMDAL,
konservasi SDA, dan lain-lain
b. Peningkatan inovasi pengembangan produk dan pasar bagi UMKM, dengan berorientasi  pada  sistem  industri  yang berkelanjutan  dan  pengembangan  industri pendukung  untuk  keberlanjutan  sistem industri,  serta  peningkatan  manajemen
usaha  UMKM,  melalui  pelatihan  produksi (inovasi produk dan manajemen usaha)
Dimensi Tata Pemerintahan
a. Optimalisasi  peran  dan  fungsi  Asosiasi Industri/Komoditi/Forum  Bisnis  (klaster, FEDEP,  asosiasi  pengusaha  :  ASMINDO, asosiasi  pertanian  organik,  kelompok  tani dan lain-lain) secara internal dan eksternal
b. Optimalisasi  peran  dan  fungsi  Asosiasi Industri/Komoditi/Forum  Bisnis  (klaster, FEDEP,  asosiasi  pengusaha  :  ASMINDO, asosiasi  pertanian  organik,  kelompok  tani dan lain-lain) terhadap perbaikan kebijakan pemerintah di bidang PEL
c. Optimalisasi  peran  dan  fungsi  Asosiasi Industri/Komoditi/Forum  Bisnis  (klaster, FEDEP,  asosiasi  pengusaha  :  ASMINDO, asosiasi  pertanian  organik,  kelompok  tani dan  lain-lain)  dalam  hal  kemitraan  di bidang promosi dan perdagangan, pembiayaan usaha, infrastruktur.
Dimensi Proses Manajemen
a. Optimalisasi  peran stakeholders FEDEP dalam
PEL dalam perencanaan,
implementasi dan evaluasi program PEL
b. Upaya pemetaan potensi ekonomi UMKM
c. Optimalisasi proses manajemen PEL secara berkelanjutan,  dalam  hal  perencanaan, implementasi dan evaluasi PEL Berdasarkan rekomendasi  sebagaimana
diatas,  dapat  disusun  Rencana  Tindak  sebagai berikut :
a. Perkuatan kelembagaan ( Capacity Building ) Forum  PEL/FEDEP  dan  Forum  Rembug Klaster Kabupaten Sukoharjo, dengan lebih mengoptimalkan  forum  dialog  secara  lebih intensif  dan  partisipatif,  dengan  pelibatan para  pemangku  kepentingan/ stakeholders , sehingga  pengembangan  UMKM  lebih terkoordinasi  dengan  baik,  terkait  dengan kebijakan  pengembangan  UMKM  antar SKPD  terkait;  perencanaan,  implementasi dan evaluasi program kerja klaster UMKM.
b. Deregulasi  peraturan  dan  kebijakan  terkait dengan  kemudahan  investasi,  pengelolaan lingkungan,  SOP  standarisasi  produksi, pengolahan, dan penanganan produksi,  dan pelayanan  publik,  meliputi  kemudahan perijinan  usaha  melalui  sistem One  Stop Service (OSS)  secara  lebih  optimal,
R. Kunto Adi: Analisis Pemetaan Status Pengembangan Ekonomi Lokal (Pel) di…
keringanan pajak investasi, dan
transparansi pajak/retribusi.
c. Penyediaan  data  base  potensi  usaha, terutama UMKM secara berkesinambungan
d. Promosi  dan  pemasaran  produk  klaster UMKM  unggulan  Kabupaten  Sukoharjo secara  periodik  dan  berkesinambungan, baik  di  tingkat  Lokal,  Regional,  Nasional dan  Internasional,  baik  melalui  fasilitasi pembangunan show  room bersama  produk klaster  UMKM,  UKM  Center,  web  site produk  klaster  UMKM  dan  web  site Bappeda/FEDEP  Kabupaten  Sukoharjo, dan media promosi (leaflet, katalog, banner,
TV-Nasional, National
Discovery ,
Majalah-majalah  Internasional,  dan  lain- lain),  temu  usaha/bisnis,  outlet  dan  lapak bagi  UMKM,  serta  fasilitasi  pameran dagang/expo  bagi  produk  unggulan  klaster UMKM.
e. Penyiapan  dan  pemeliharaan  sarana  dan prasarana  penunjang  dan  infrastruktur, misal  sarana  dan  prasarana  transportasi (kendaraan,  jalan),  infrastruktur  energi (listrik, air), dan komunikasi (telephon, fax, jaringan internet)
f. Peningkatan  kemampuan  SDM,  terutama SDM  klaster  UMKM,  melalui  pelatihan- pelatihan  teknis  produksi  (inovasi  produk), manajemen  usaha  (manajemen  keuangan, pemasaran),  Teknologi  Informasi,  dengan berbagai program pelatihan secara bertahap dan berkesinambungan
g. Pengembangan jaringan usaha antar klaster UMKM  (Klaster  Pertanian  Terpadu  :  sub klaster  pertanian  organik,  tahu,  jamur, ternak  sapi,  makanan  olahan),  Klaster Meubel Kayu dan Rotan, Klaster Batik dan Tenun  Lurik),  melalui integrated  system antar  sub  klaster,  melalui  kerjasama  antar sub  klaster  terkait  dengan  penyediaan bahan  baku,  teknologi  produksi,  inovasi produk, standar kualitas produk (sertifikasi), kelembagaan,  dan  pemasaran  produk, dengan  fasilitasi  dan  pendampingan  dari stakeholders terkait dalam FEDEP Kabupaten  Sukoharjo,  melalui  sinergi kemitraan  strategis  antar  dinas  terkait  dan stakeholders terkait lain (Perguruan Tinggi, Perbankan,  dunia  usaha/UMKM,  koperasi,
Lembaga  Keuangan  Mikro,  Lembaga
Swadaya Masyarakat, Asosiasi, Swasta/BUMN (CSR/LPDB/PKBL),
Lembaga  Donor  Internasional,  dan  lain- lain). Sinergi tersebut diharapkan juga antar wilayah se-SOLO RAYA.
h. Fasilitasi pembiayaan bagi klaster UMKM, melalui bantuan modal usaha dengan bunga ringan,  baik  dari  Pemerintah  Pusat  dan Daerah,  CSR/PKBL-  BUMN,  perbankan umum, lembaga keuangan daerah, koperasi, lembaga  donor  internasional,  penjaminan kredit  bagi  klaster  UMKM,  serta  fasilitasi subsidi  bunga  dari  sumber  APBD  kepada UMKM yang prospektif
i. Mengoptimalkan  peran  perusahaan  daerah (Perusda) melalui kemitraan dengan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)
j. Intervensi kebijakan pengembangan pedesaan/perkotaan melalui program-
program  pembangunan  pedesaan dan perkotaan (PNPM) secara lebih optimal.
k. Penguatan  asset  UMKM  dan  akses reformasi  bagi  UMKM  melalui  sertifikasi tanah,  terutama  tanah-tanah  produktif  bagi petani  dan  pelaku  usaha  lain,  dengan perbaikan sistem dan mekanisme sertifikasi tanah,  yang  lebih  mudah,  murah  dan transparan;  penyediaan  tanah  bagi  petani dan  pelaku  usaha  lain,  dengan  kebijakan penatagunaan  tanah  yang  lebih  terarah  dan partisipatif,  antara  lain  dengan  penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan implementasinya secara konsisten, termasuk  dalam  perijinan  lokasi  bagi investasi,  untuk  mengurangi  alih  fungsi lahan  dari  penggunaan  lahan  untuk pertanian  ke  penggunaan  non  pertanian, sehingga tercapai penyediaan tanah produktif bagi UMKM, termasuk petani.

## DAFTAR PUSTAKA
Surahman. 2005. Kaitan Pertumbuhan Penduduk dengan Pembangunan Pertanian. Jurnal Penduduk dan
Pembangunan . Volume 5, no 1.
Arsyad,  L.  1999. Pengantar  Perencanaan  dan Pembangunan  Ekonomi Daerah .  BPFE- UGM. Yogyakarta.
R. Kunto Adi: Analisis Pemetaan Status Pengembangan Ekonomi Lokal (Pel) di…
Bappenas.  2005. Panduan  Pembangunan  : Klaster  Industri  Untuk  Pengembangan
Ekonomi  Daerah  Berdaya  Saing  Tinggi . Jakarta. Bappenas, 2007. Manual Operasional Penentuan Status dan Faktor Pengungkit  Pengembangan  Ekonomi Lokal (PEL) . Deputi Bidang Pengembangan  Regional  dan  Otonomi Daerah. Jakarta Suparmoko,  M..  2002. Penilaian  Ekonomi Sumber  Daya  Alam  dan  Lingkungan . BPFE. Yogyakarta.