Accounting and Finance Studies Vol. 1 No. 3 2021 Page 201-211 DOI: 10.47153/afs13.1272021 *Corresponding Author Email address: 17013010118@student.upnjatim.ac.id

## The Effect Of The Implementation of A Performance-Based Budget on the Accountability Performance of Government Institutions
Ajeng Dwi Ulandari 1 * Tituk Diah Widajantie 2
1,2 Accounting  Department,  Faculty  of  Economics  and  Business,  UPN  “Veteran” Surabaya, Indonesia
ARTICLE INFO

## ABSTRACT
This  study  aims  to  examine  (1)  the  effect  of  budget  planning  on  the performance accountability of OPD Sidoarjo regency government agencies (2) the effect of budget execution on the performance accountability of the Sidoarjo  regency  OPD  government  agencies  (3)  the  effect  of  budget reporting / accountability on the performance accountability of the Sidoarjo regency OPD government agencies.
The  endogenous  variable  used  is  the  performance  accountability  of government  agencies.  This  study  used  a  sample  of  Sidoarjo  Regency Regional  Apparatus  Organizations,  namely  20  Sidoarjo  Regency Government  Offices.  The  data  collection  method  is  purposive  sampling method,  by  distributing  questionnaires.  The  data  analysis  technique  used Partial Least Square (PLS) with SmartPLS 3.0 software. The results of this study indicate that budget planning and budget reporting / accountability affect  the  performance  accountability  of  the  OPD  in  Sidoarjo  regency government agencies. Meanwhile, budget implementation has no effect on the  performance  accountability  of  OPD  in  Sidoarjo  regency  government agencies . ISSN: 2723-1097 Keywords: Budget Implementation, Budget Planning, Budget Reporting, Accountability  of
Government
Agencies
Performance

## Pendahuluan
Organisasi  sektor  publik  memiliki  hubungan  yang  berkaitan  dengan pemerintah  daerah,  seperti  orientasi  pelayanan  dan  kepentingan  publik, hubungan  ini  akan  lebih  transparan  dan  lebih  berkualitas  di  masa  mendatang. Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  pemerintah  berupaya  mewujudkan keseimbangan  untuk  memiliki  kemampuan  mewujudkan  pemerintahan  yang berintegritas maupun bertanggungjawab. Setiap tahun pemerintah mengalokasikan  dan  membelanjakan  dana  melalui  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Illayuniga & Rahayu, 2019).
Penerapan  anggaran  berbasis  kinerja  adalah  adanya  perubahan  anggaran untuk  perbaikan  beberapa  tahapan  dalam  penganggaran.  Sebelum  diterapkan penganggaran berbasis kinerja, hal yang berkaitan dengan anggaran telah diatur
dalam Permendagri No. 13 tahun 2006, dan dirubah menjadi Permendagri No. 21 tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Diharapkan dengan adanya  perubahan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  akan  mewujudkan pemerintahan  yang  amanah,  dan  didukung  oleh  lembaga  pemerintah  yang efektif, profesional, dan bertanggung jawab yang dapat memberikan pelayanan yang  terbaik  secara  lebih  transparasi  dan  meningkatkan  akuntabilitas  dalam proses penyusunan APBD (Basri, 2016).
Dalam  organisasi  swasta  atau  privat,  anggaran  merupakan  hal  yang  sangat rahasia,  sedangkan  dalam  organisasi  sektor  publik,  anggaran  adalah  suatu  hal yang  harus  diumumkan  kepada  masyarakat,  dan  harus  dilakukan  perbaikan, dikritisi,  dan  diberikan  solusi  untuk  memaksimalkan  kinerja  instansi pemerintah.  Adanya  pengaruh  anggaran  terhadap  akuntabilitas  pemerintah, anggaran menjadi sangat relevan dan penting dalam lingkungan pemerintahan, yang terkait fungsi dari pemerintahan dengan memberikan layanan pada publik (Wibisono, 2016).
Pelaksanaan anggaran adalah tahapan dimana seluruh unit kerja di instansi pemerintah  melaksanakan  anggaran  dalam  siklus  APBN  yang  merupakan bagian  penting  dari  pelaksanaan  anggaran,  karena  apabila  proses  pelaksanaan anggaran tidak berjalan secara normal maka akan berdampak pada siklus APBN tersebut  (Widyaiswara  Pusdiklat  Anggaran  dan  Perbendaharaan)  (Deputi  IV BPKP,2005).
Bentuk pertanggungjawaban/pelaporan anggaran pada Peraturan
Pemerintah  Nomor  6  Tahun  2008  tentang  Pelaporan  Keuangan  dan  Kinerja Instansi  Pemerintah.  Penyusunan  laporan  keuangan  pemerintah  daerah bertujuan  untuk  memberikan  informasi  yang  terkait  tentang  laporan  keuangan suatu periode pelaporan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Akuntabilitas kinerja pemerintah adalah bentuk untuk melaporkan atas berhasil  tidaknya  instansi  pemerintah  dalam  melaksanakan  tujuan  dan  sasaran organisasi (Utami et al., 2017).

## Kajian Teori
Teori Agency (Agency Theory)
Dalam  teori  agency  menjelaskan  hubungan  keagenan,  yaitu  kontrak pengalihan  dari  pemilik  ( principal )  ke  pekerja  ( agent ),  melalui  pendelegasian sebagian dari kekuasaan pengambilan keputusan, untuk melakukan tugas-tugas tertentu kepada agent sesuai untuk kepentingan principal (Illayuniga & Rahayu, 2019).  Hubungan  antara  pemerintah  dengan  masyarakat  merupakan  sebuah pertanggungjawaban,  dalam  hal  ini  pemerintah  sebagai  agent  harus bertanggung  jawab  atas kegiatannya kepada  masyarakat  sebagai pemberi dana ( public  fund ).  Pihak  agent  yang  melakukan  tugas  yang  diberikan  dalam pengelolaan  anggaran  harus  bertanggung  jawab  atas  semua  program/kegiatan kepada pihak principal yang memberi perintah. Pengelola anggaran/pengawas
keuangan (agent) yang melakukan pengelolaan angggaran melaporkan anggaran pada  tahun  berjalan  diharapkan  sama  dengan  kinerja  yang  dilaksanakan  agar bawahan  tidak  dapat  memanfaatkan  kesempatan  dalam  pengelolaan  anggaran di dalam OPD (Sya'roni, 2019).

## Teori Kontijensi (Contigency Theory)
Dalam  bidang  teori  organisasi,  metode  kontingensi  juga  dapat  membantu perkembangan  akuntansi  manajemen  dalam  menjelaskan  faktor-faktor  yang mempengaruhi  kinerja  individual  dan  organisasi  (Idrus  et  al.,  2015).  Menurut (Wibisono, 2016) efektivitas organisasi merupakan fungsi dari struktur organisasi dan  kesesuaian  lingkungan  organisasi  itu  dilakukan.  Diasumsikan  bahwa penerapan  diantara  sistem  akuntansi  manajemen  dan  variabel  kontingensi organisasi  dapat  memberikan  kesimpulan  untuk  memaksimalkan  kinerja organisasi dan individu yang ada didalamnya.

## Perencanaan Anggaran
Perencanaan  anggaran  merupakan  tahap  awal  pelaksanaan  penganggaran berbasis kinerja sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas. Dalam perencanaan anggaran,  perkiraan  pengeluaran  dibuat  berdasarkan  perkiraan  pendapatan yang  tersedia,  tetapi  sebelum  menyetujui  perkiraan  pengeluaran,  pendapatan harus  diestimasi  dengan  lebih  akurat.  (Illayuniga  &  Rahayu,  2019).  Hasil penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Utami  et  al.,  2017)  menghasilkan  bahwa pengaruh  perencanaan  anggaran  berpengaruh  terhadap  akuntabilitas  kinerja instansi  pemerintah  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Timur  dan  Kabupaten  Muaro Jambi.

## Penerapan/pelaksanaan Anggaran
Pelaksanaan  anggaran  adalah  pembuatan  data  mengenai  pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang dijadikan sebagai acuan bagi pengguna anggaran untuk  melaksanakan  anggaran.  Pelaksanaan  anggaran  mengacu  pada  tahap  di mana  semua  unit  kerja  dalam  organisasi  melaksanakan  anggaran.  Untuk melakukan  pengawasan,  masing-masing  atasan  membuat  laporan  realisasi anggaran,  kemudian  setelah  menyelesaikan  semua  pekerjaan,  menganalisis laporan realisasi anggaran dan menyampaikan hasilnya kepada atasan (Utami et al., 2017). Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Roni 2019) dengan menunjukkan hasil  bahwa  pelaksanaan/penerapan  anggaran  berpengaruh  terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Surabaya.

## Pelaporan/pertanggungjawaban Anggaran
Instansi  pemerintah  harus  melaksanakan  sistem  akuntabilitas  kinerja  dan memberikan  laporan  pada  pemerintah  pusat,  instansi  pemerintah  kabupaten  / kota.  Penanggung  jawab  laporan  akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah (LAKIP) adalah pimpinan lembaga, dan harus bertanggung jawab bersama tim
kerja  serta  menjelaskan  berhasil  tidaknya  tingkat  kinerja  yang  dicapai. Penyusunan  laporan  keuangan  pemerintah  merupakan  tahapan  awal  dalam proses  pertanggungjawaban  (Wibisono,  2016).  Hasil  penelitian  yang  telah dilaksanakan  oleh  (Illayuniga  &  Rahayu,  2019)  yang  menjelaskan  bahwa pelaporan/  pertanggungjawaban  anggaran berpengaruh  terhadap  akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Gambar 1. Kerangka Pikir

## Sumber: Data diolah (2021)
Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kuantitatif.  Pengumpulan  data untuk  penelitian  menggunakan  data  primer  berbentuk  kuesioner penelitian,  pendekatan  analisis  yang  digunakan  yaitu  Partial  Least Square (PLS) dengan bantuan menggunakan sofware SmartPLS 3.0.
Populasi yang digunakan adalah Dinas Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Sidoarjo yang berkaitan dengan keuangan, perencanaan dan pelaporan.  Teknik  pengambilan  sampel  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  purposive  sampling.  Kriteria  untuk  pengambilan sampel dari penelitian ini, yaitu:
1)  Pegawai  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  pada  Dinas  Kabupaten Sidoarjo
2) Jabatan Kepala Sub bagian Keuangan/Anggaran 3) Jabatan bendahara (pengeluaran)
4) Jabatan Kepala Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan.
Dari  total  kuisioner  yang  dibagikan  terdapat  60  kuisioner.  Jumlah kuisioner  yang  dikembalikan  adalah  54,  dan  6  kuisioner  yang  tidak dikembalikan .
Perencanaan Anggaran (X1)
Pelaksanaan/Penerapan Anggaran (X2) Pelaporan/pertanggun gjawaban Anggaran (X3) Akuntabilitas  Kinerja Instansi Pemerintah
Perencanaan Anggaran menggunakan skala likert yang
menggunakan  skala  pengukuran  atau  interval.  Variabel  ini  diukur dengan  instrument  dari  penelitian  ini  yang  diambil  dari  penelitian terdahulu  (Utami  et  al.,  2017).  Pelaksanaan/penerapan  Anggaran menggunakan  skala  likert  yang  menggunakan skala pengukuran  atau interval.  Sumber  instrument  ini  diambil  dari  penelitian  terdahulu (Ferniyanti et al., 2019).
Pelaporan/pertanggungjawaban  Anggaran  menggunakan  skala  likert yang menggunakan skala pengukuran atau interval. Sumber instrument diambil dari penelitian terdahulu (Utami et al., 2017).
Jenis data dalam penelitian  ini adalah  data kuantitatif. Sumber  data yang digunakan yaitu data primer, dengan menyebarkan kuisioner yang diberikan  kepada  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  Kabupaten Sidoarjo.  Metode  pengumpulan  data  menggunakan  metode  penelitian survei, dengan menyebarkan kuisioner kepada responden.

## Hasil Dan Pembahasan

## Analisis Outer Model

## Uji Validitas Convergent
Validitas Convergent dari model pengukuran dilihat dari setiap nilai loading  factor  yaitu  nilai  indikator  yang  dihasilkan  untuk  mengukur setiap variabelnya dengan Software SmartPLS. Pada tahap awal terdapat beberapa hasil yang berwarna merah menunjukkan hasil di bawah 0,70 tidak  memenuhi  kriteria  batas  minimal.  Sehingga  harus  dilakukan eliminasi indikator yang nilai loading factor di bawah 0,70. Pada tahap kedua  telah  dilakukan  eliminasi  indicator  yang  memiliki  nilai  loading factor dibawah 0,70 yaitu AKIP 7.

## Tabel 2 Validitas Convergent
Indikator PRA (X1) PENA (X2) PA (X3) AKIP (Y) PRA 1 0.837 PRA 2 0.834 PRA 3 0.891 PRA 4 0.833 PRA 5 0.819 PRA 6 0.797 PRA 7 0.829 PRA 8 0.799 PRA 9 0.776
Indikator PRA (X1) PENA (X2) PA (X3) AKIP (Y) PRA 10 0.785 PENA 1 0.854 PENA 2 0.860 PENA 3 0.853 PA 1 0.863 PA 2 0.892 PA 3 0.877 AKIP 1 0.755 AKIP 2 0.741 AKIP 3 0.739 AKIP 4 0.789 AKIP 5 0.758 AKIP 6 0.817 AKIP 8 0.838 AKIP 9 0.782 AKIP 10 0.851 Sumber: Data diolah (2021)
Uji Validitas Discriminant
Hasil dari penelitian ini pada Tabel 3 menunjukkan bahwa semua indikator yang  membentuk  variabel  perencanaan  anggaran,  penerapan  anggaran, pelaporan/  pertanggungjawaban  anggaran  memiliki  nilai  loading  factor  dari setiap variabel lebih tinggi dari variabel lainnya.
Tabel 3 Cross loading factor Indikator PRA (X1) PENA (X2)  PA (X3) AKIP (Y) PRA 1 0.872 0.643 0.663 0.625 PRA 2 0.843 0.765 0.794 0.619 PRA 3 0.909 0.684 0.663 0.625 PRA 4 0.872 0.737 0.679 0.623 PRA 5 0.838 0.715 0.706 0.691 PRA 6 0.772 0.549 0.558 0.694 PRA 7 0.816 0.566 0.541 0.746 PRA 8 0.797 0.653 0.680 0.612 PENA 1 0.677 0.909 0.766 0.701 PENA 2 0.725 0.859 0.736 0.570 PA 1 0.659 0.713 0.860 0.715 PA 2 0.781 0.884 0.893 0.685 PA 3 0.653 0.650 0.879 0.772 AKIP 1 0.519 0.629 0.662 0.734 AKIP 4 0.743 0.726 0.783 0.824 AKIP 5 0.720 0.521 0.635 0.763
AKIP 6 0.609 0.590 0.722 0.853 AKIP 8 0.650 0.532 0.554 0.842 AKIP 9 0.536 0.464 0.547 0.763 AKIP 10 0.626 0.593 0.723 0.860

## Sumber: Data diolah (2021)
Uji Reliabilitas
Pengujian  reliabilitas  dapat  diukur  dengan  composite  reliability  lebih  dari 0,70  dan  cronbach’s  alpha  lebih  dari  0,60.  Sehingga  semua  konstruk  dapat dikatakan  memenuhi  kriteria  reliabel  jika  nilai  composite  reliability    lebih  dari 0,70 dan cronbach’s alpha lebih dari 0,60.
Tabel 4. Uji Reabilitas Composite Reliability Cronbach’s Alpha PRA (X1) 0.951 0.940 PENA (X2)  0.878 0.724 PA (X3) 0.909 0.851 AKIP (Y) 0.929 0.910 Sumber: Data diolah (2021)
Uji R-square
Pada  Tabel  5  pengujiam  R-square  menunjukkan  bahwa  konstruk Perencanaan  Anggaran  (X1),  Penerapan  Anggaran  (X2),  Pertanggungjawaban Anggaran (X3) dan interaksinya sebesar 73,2% dan 26,8% sisanya dijelaskan oleh variabel selain variabel dalam penelitian ini.

## Tabel 5. R-square
Konstruk ( R-Square ) Y (AKIP) 0.732
Sumber: Data diolah (2021)
Uji t-statistic
Pada  Tabel  6  menjelaskan  bahwa  variabel  Perencanaan  Anggaran  dan Pelaporan/pertanggungjawaban  Anggaran  terhadap  Akuntabilitas  Kinerja Instansi Pemerintah memiliki t-statistik > nilai t-tabel yaitu diatas 1.96, kemudian variabel Penerapan Anggaran memiliki nilai t-statistik < nilai t-tabel diatas 1.96.
Kemudian pada variabel Perencanaan Anggaran dan
Pelaporan/pertanggungjawaban  Anggaran  terhadap  Akuntabilitas  Kinerja
Instansi  Pemerintah  memiliki  P-value  dibawah  0.05,  sedangkan  pada  variabel Penerapan Anggaran memiliki nilai P-value  diatas 0.05.
Tabel 6. uji t-statistic Hipotesis T-Statistics (|o/STDEV|) P-Values H1 Perencanaan Anggaran -> AKIP 2.192 0.029 H2 Penerapan Anggaran -> AKIP 0.403 0.687 H3 Pertanggungjawaban Anggaran -> AKIP  3.243 0.001 Sumber: Data diolah (2021)
Pembahasan
Pengaruh  Perencanaan  Anggaran  Terhadap  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah.
Berdasarkan hasil penelitian hipotesis 1 diterima dan perencanaan anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah OPD Kabupaten Sidoarjo.  Hasil  ini  sesuai  dengan  penelitian  (Utami  et  al.,  2017).  (Mardiasmo, 2017)  menyatakan  bahwa  anggaran  merupakan  perkiraan  kinerja  yang diharapkan  yang  akan  dicapai  dalam  jangka  waktu  tertentu  sebagai  ukuran keuangan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  semakin  baik perencanaan  anggaran,  maka  semakin  baik  juga  akuntabilitas  kinerja  instansi pemerintah.  Dapat  diartikan  bahwa  sebuah  instansi  pemerintah  dapat mengoptimalkan perencanaan anggarannya untuk meningkatkan akuntabilitasnya  sebagai  salah  satu  upaya  pembangunan,  perkembangan masyarakat sesuai dengan kepentingan dan pelayanan kepada publik.
Pengaruh  Penerapan  Anggaran  Terhadap  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah
Berdasarkan  hasil  uji  hipotesis  2  ditolak  dan  penerapan  anggaran  tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah OPD Kabupaten Sidoarjo.  Hasil  ini  sesuai  dengan  penelitian  (Illayuniga  &  Rahayu,  2019). Menurut  (Mardiasmo,  2017)  bahwa  penerapan  anggaran  adalah  tahapan dilaksanakannyan anggaran oleh semua unit kerja yang ada dalam instansi.
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  penerapan  anggaran  tidak  dapat dijadikan  sebagai  indikator  pengukur  terhadap  akuntabilitas  kinerja  instansi pemerintah. Pada dasarnya penerapan anggaran yang baik dalam suatu instansi harus  memiliki  hasil  akhir  (output)  yang  baik.  Oleh  karena  itu,  penerapan anggaran  tidak  dapat  berjalan  dengan  baik  disebabkan  adanya  indikasi  bahwa penerapan  anggaran  tidak  berjalan  maksimal  dari  program/kegitan  yang  telah
direncanakan dan adanya  pegawai OPD  Kabupaten Sidoarjo masih belum siap dengan  adanya  perubahan  struktur  dalam  OPD  yang  membutuhkan penyesuaian.
Pengaruh Pelaporan/Pertanggungjawaban Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Berdasarkan hasil uji hipotesis 3 diterima dan
pelaporan/pertanggungjawaban  anggaran  berpengaruh  terhadap  akuntabilitas kinerja  instansi  pemerintah  OPD  Kabupaten  Sidoarjo.  Hasil  ini  sesuai  dengan penelitian  (Roni,  2019).  Wibisono,  (2016)  Penyusunan  laporan  keuangan pemerintah  merupakan  tahapan  awal  dalam  proses  pertanggungjawaban anggaran yang relevan, dapat diandalkan dan mudah dipahami oleh pengguna informasi.  Semakin  baik  pelaporan  /  pertanggungjawaban  anggaran  maka semakin  baik  pula  pertanggungjawaban  kinerja  instansi  pemerintah  tersebut. Oleh  karena  itu,  pertanggungjawaban  anggaran  dilakukan  secara  transparan untuk dapat meningkatkan akuntabilitas dalam laporan keuangan.

## Kesimpulan dan Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  menunjukkan  bahwa perencanaan  anggaran  dan  pelaporan  /  pertanggungjawaban  anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja OPD instansi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Semakin baik perencanaan anggaran dan
pelaporan/pertanggungjawaban  anggaran,  semakin  baik  pula  kinerja  instansi pemerintah  dalam  meningkatkan  pembangunan  dan  pemanfaatan  pelayanan publik.
Akan  tetapi  penerapan  anggaran  tidak  berpengaruh  terhadap  akuntabilitas kinerja  instansi  pemerintah  OPD  Kabupaten  Sidoarjo.  Hal  ini  menunjukkan penerapan  anggaran  tidak  berjalan  maksimal  dari  program/kegitan  yang  telah direncanakan dan adanya  pegawai OPD  Kabupaten Sidoarjo masih belum siap dengan  adanya  perubahan  struktur  dalam  OPD  yang  membutuhkan penyesuaian.
Berdasarkan  kesimpulan  diatas,  terdapat  beberapa  saran  yang  diberikan penulis untuk penelitian selanjutnya terkait dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah  (1)  bagi  OPD  Kabupaten  Sidoarjo,  diharapkan  dalam  penerapan anggaran dilakukan dengan menyesuaikan perencanaan anggaran yang ada dan memperbaiki sistem akuntansi keuangan dalam proses pencatatan keuangan, (2) bagi  peneliti  selanjutnya  yang  tertarik  untuk  mempelajari  masalah  yang  sama, disarankan  untuk  mengembangkan  variabel  penelitian  dan  memperluas penggunaan  objek  penelitian.Tidak  hanya  mengumpulkan  data  pokok  dari kuisioner yang disebar, tetapi juga harus dilakukan wawancara atau observasi.

## Daftar Pustaka
Abdillah,  w. D. J. H. (2014). Partial Least Square (PLS) . Andi.
Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah. 2011. Laporan Akuntabilitas Pusdiklatwas . BPKP, Bogor.
Badan  Pengelola  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kota  Sidoarjo  (BPKAD).  2019. Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
Basri,    safaruddin  (2016).  Pengaruh  Penerapan  Anggaran  Berbasis  Kinerja Terhadap  Akuntabilitas  Publik  pada  Instansi  Pemerintah. Akuntansi Dan Keuangan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis . Bastian, I. (2010). Akuntansi Sektor Publik (Ketiga). Erlangga.
Damanik,  R.  H.  (2018). Pengaruh  Kebijakan  Penyusunan  Anggaran  ,  Penerapan Anggaran  Dan  Belanja  Daerah  Berbasiskinerja  Terhadap  Akuntabilitas  Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. 1(1), 89–110. Deputi IV BPKP. 2005. Pedoman Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja (Revisi) Dinas  Komunikasi  dan  Informasi  Kabupaten  Sidoarjo.  2019.  Daftar  SKPD Kabupaten Sidoarjo Evaranus,  Kristiani.  (2020). Pengaruh  Penerapan  Anggaran  Berbasis  Kinerja, Ketepatan Sasaran Anggaran, dan Pengendalian Internal Pada Kinerja Instansi Pemerintah. 9(3), 2460-0585.
Ferniyanti, N., Supriyadi, E., Pertanian, K., & Pascasarjana Universitas Pancasila, S.  (2019). Analisis  Perenacanaan  Anggaran  Berbasis  Kinerja Dan  Pelaksanaan Anggrana  Berbasis  Kinerja  Dan  Evaluasi  Pelaporan  Terhadap  Akuntabilitas Kinerja (Studi Kasus Pada Badan Karantina Pertanian Jakarta) . 4 (1). Fitriyani,  N.,  &  Herawati,  H.  (2019).  Pengaruh  Penerapan  Standar  Akuntansi Pemerintah  Berbasis  Akrual,  Sistem  Pengendalian  Intern  Dan  Kualitas Laporan  Keuangan  Terhadap  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah (Studi  Kasus  Inspektorat  Kabupaten  Bengkulu  Tengah). JAZ:Jurnal Akuntansi Unihaz, 2(2), 19. Fratiwi, U. G., Utary, A. R., & Irwansyah, R. (2018). Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja  Terhadap  Peningkatan  Kinerja  Aparatur  Pemerintah  Daerah (Studi  Pada  Dinas  Sosial  Provinsi  Kalimantan  Timur). Jurnal  Ilmu Akuntansi Mulawarman , 3 (4), 1–11.
Friska,Y.  (2015).  Pengaruh  Penerapan  Anggaran  Berbasis  Kinerja  Terhadap Akuntabilitas  Kinerja  Dengan  Komitmen  Organisasi  Sebagai  Variabel Moderating (Studi Pada  Satuan Kerja Perangkat  Daerah Provinsi  Jambi) .
1(1), 2460-6235.
Gendro,  W.  (2011). Merancang Penelitian Bisnis Dengan Alat Analisis SPSS 17.0 & SmartPLS 2.0. Yogyakarta: Percetakan STIM YKPM
Ghozali,  Imam,  Latan,  Hengky.  (2015). Partial  Least  Square  Konsep,  Teknik  dan Aplikasi  Menggunakan  Program  SmartPLS  3.0 Edisi  Kedua.  Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro Halim, Abdul dan Kusufi, Muhammad. (2014). Akuntansi Sektor Publik . Edisi Dua. Jakarta: Salemba Empat
Idrus, R., Taufik, T., & Claura, A. (2015). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja  terhadap  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  (Studi  pada Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  Kabupaten  Bengkalis). Jurnal  Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau , 2 (2), 33951.
Illayuniga,  R.,  &  Rahayu,  Y.  (2019).  Pengaruh  Penerapan  Anggaran  Berbasis Kinerja  Terhadap  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah. Jurnal  Ilmu Dan Riset Akuntansi , Volume 8, (September).
Indah  Safitri,  A.  S.  (2019).  Pengaruh  Kejelasan  Sasaran  Anggaran  dan  Audit Kinerja  Terhadap  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  (Studi Empiris  Kabupaten  Mamuju  Tengah). Bongaya  Journal  for  Research  in Accounting (BJRA) , 2 (2), 1–13. Keputusan  Kepala  LAN  No.  239/IX/6/8/2003  tentang Pedoman  Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (2003). Jakarta: Lembaga
Administrasi Negara Mahmudi. (2011). Akuntansi Sektor Publik . Yogyakarta: UII Press. Mangkunegara,  Anwar.  (2010). Manajemen  Sumber  Daya  Manusia  Perusahaan , Bandung: PT Remaja Rosdakarya Mardiasmo. (2011). Akuntansi Sektor Publik . Yogyakarta: Penerbit Andi.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Peraturan Presiden No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Prastianingrum,  K.  et  al.  (2016). Pengaruh  Penerapan  Anggaran  Berbasis  Kinerja Terhadap  Akuntabilitas  Kinerja  Pemerintah  Kabupaten  Alor.  Jurnal  Akuntansi …, 56–68.
Purwanto, A. dan. (2010). Akuntansi Sektor Publik. Penerbit: Erlangga Sholihin, Mahfud & Ratmono, Dwi. (2013). Analisis SEM-PLS dengan WarPLS 3.0 Untuk Hubungan Non Linear Dalam Penelitian Sosial dan Bisnis. Yogyakarta: Penerbit Andi.
Simanjuntak,  Binsar  H.  (2010). Penerapan  Akuntansi  Berbasis  Akrual  di  Sektor Pemerintahan di Indonesia. disampaikan  pada  kongres  XI  Ikatan  Akuntan Indonesia Jakarta 9 Desember 2010.
Sugiyono.  (2015). Metode  Penelitian  Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D . Penerbit CV. Alfabeta.
Suharnoko, Dwi. (2019). Efektivitas Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Perangkat Daerah di Kabupaten Malang. Karta rahardja . 1(2). Sya'roni,  M.  (2019). Pengaruh  Penerapan  Anggaran  Berbasis  Kinerja  Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah . 8(8), 2460-0585
Ulum, I. (2010). Akuntansi Sektor publik . UMM Press. Utami, W., Afrizal, H., & Machpudin, A. (2017). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis  Kinerja  Terhadap  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah. Jurnal Akuntansi & Keuangan , 56–68. Wibisono,  S.  (2016). Pengaruh  Penerapan  Anggaran  Berbasis  Kinerja  Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntansi dan Keuangan , 56–58.