## ORIENTASI NILAI DAN GERAKAN MASYARAKAT PRO-KONSERVASI DI INDOENSIA
( Value Orientation and Pro-Conservation Community Movement in Indonesia)

## D IDIK S UHARJITO
Departemen Manajemen Hutan Fakultas Kehutanan IPB,  Kampus Darmaga, Bogor  16680, Indonesia

## Diterima 10 Desember 2007/Disetujui 15 Februari 2008

## ABSTRACT
Some  researches  on  environmental  concern,  environmental  awareness,  and  environmental  behavior  had  been  conducted.    Research  on environmental value orientation of citizen, especially in term of State law-based value had not been deeply done.  Research on this issue is very relevant and important to be done, moreover in a multicultural society such as Indonesia in which the State legal orders or national laws  become the reference for her citizen’s behavior.    The  author’s purposes were  to explain  (1) what  was the  Indonesian’s  environmental  value  orientation, pro or  contra environmental conservation?  That  value  orientation  was  explained by analyzing  government policies  especially  those  which stated  in  the  national  laws;  and  (2) how to transform  pro-conservation  value  orientation  and  attitudes  into  real  conservation  behavior  in  their  daily  life.    The  author  concluded  that  Indonesian people’s  value  orientation  of  natural  (forest)  resources  was  anthropocentrism  value.    Indonesian  people  had  pro-conservation  concern  in  term  of anthropocentrism  ideology  oriented  conservation  movement.    In  contrast,  Indonesian  people  were  against  conservation  which  based  upon ecocentrism/biocentrism ideology.  The author suggested that GREM was appropriate for Indonesian context.  Efforts needed to transform pro-conservation orientation value into behavior were (1) enhancing stakeholders including all category and class of community, central-province-district government; (2) realizing  collective  action  involving  stakeholders  through developing  ideology  or  value  (i.e.  GERM)  as  behavior  reference;  facilitative,  innovative,  wide- view leadership; strengthening trust, reciprocation, support, sharing, and synergy among stakeholders.
Keywords: environmental awareness, environmental values orientation, environmental movement, new environmental paradigm.

## PENDAHULUAN
Pertentangan  antara  ideologi  konservasi  alam  dan eksploitasi  sumberdaya  alam  terus  berlangsung  melalui debat  konseptual  dan  ideologis  (Devall  dan  Sessions  1985; List  2000;  Keraf  2002)  sampai  protes-protes  atau demonstrasi-demontrasi  perlindungan  lingkungan  dan  anti pembangunan.    Beberapa  penelitian  tentang  upaya-upaya konservasi  pada  skala  mikro  (plot  percontohan  ataupun kelompok masyarakat atau komunitas) maupun skala makro (nasional,  bahkan  global)  telah  dilakukan  dengan  ruang lingkup  yang  luas  mencakup  aspek  biologi,  sosial,  budaya, ekonomi,  dan  politik.    Penelitian  aspek  sosial  budaya konservasi  antara  lain  tentang  pengetahuan  masyarakat dalam  konservasi  sumberdaya  alam  (misalnya  Kleinman et al . 1995; Wadley dan Colfer 2004; Oyama 2005).   Wilson (2007) membahas pertentangan orientasi nilai perlindungan lingkungan ( preservation ) dan manfaat ekonomi ( utilitarian ) pada kasus rekreasi.
Ada  dua  kata  kunci  yang  diangkat  dari  judul  tulisan ini,  yaitu  masyarakat  dan  pro-konservasi. Pertama, harus dibuat  jelas  apa  yang  dimaksud  pro-konservasi  dan  siapa yang dimaksud masyarakat.  Pemahaman konsep konservasi paling  tepat  mengacu  pada  undang-undang  yang  berlaku bagi  bangsa  Indonesia,  karena  undang-undang  setidak- tidaknya  dimaksudkan  untuk  menjadi  acuan  bertindak  dan
sifatnya  mengikat  bagi  bangsa  Indonesia.    Konsep  yang dituangkan  dalam  undang-undang  sifatnya  ”memaksa”, berbeda dengan konsep yang ditawarkan oleh ilmuwan yang sifatnya  pilihan,  tidak  mengikat  untuk  menjadi  acuan bertindak  bagi  masyarakat  umum.  Khusus  dalam  ruang lingkup  sumberdaya  alam  hayati,  adalah  mengacu  pada Undang-undang  No.  5/1990  tentang  Konservasi  Sumber- daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
Dalam  UU  No.  5/1990  dijelaskan  bahwa  konservasi sumber  daya  alam  hayati  adalah  pengelolaan  sumber  daya alam  hayati  yang  pemanfaatannya  dilakukan  secara bijaksana  untuk  menjamin  kesinambungan  persediaannya dengan  tetap  memelihara  dan  meningkatkan  kualitas keanekaragaman dan nilainya.  Operasionalisasi dari konsep konservasi  sumberdaya  alam  hayati  dan  ekosistemnya (Konservasi  SAHE)  tersebut  perlu  ditelusuri  antara  lain dalam  peraturan  pemerintah,  peraturan  menteri,  dan seterusnya  secara  vertikal;  dan  dikomparasikan  atau dikoherensikan  dengan  peraturan  perundang-undangan lainnya secara horisontal.  Pertanyaannya, apakah peraturan perundang-undangan  yang  ada  memberikan  orientasi  pro- konservasi  atau  kontra-konservasi?.  Apakah  konsep konservasi SAHE konsisten dan memperoleh dukungan dari peraturan perundang-undangan yang lain ?
Kedua adalah  masyarakat.    Masyarakat  bukanlah hanya kumpulan individu-individu.  Individu-individu yang
Media Konservasi Vol. 13, No. 1 April 2008 :  38 – 45
sedang  berkumpul  di  suatu  pasar  tradisional  atau  toko swalayan,  atau  sedang  antri  tiket  kereta  api  atau  antri  di depan teller suatu bank, atau sedang di lapangan menonton pertandingan  sepak  bola,  tidak  digolongkan  sebagai  suatu masyarakat.  Demikian pula individu-individu yang bersatu dalam  satu  ikatan  kelompok  pengajian,  kelompok  arisan, perhimpunan atau paguyuban kesenian tradisional, kelompok  tani  hutan,  belum  cukup  untuk  digolongkan sebagai  masyarakat.    Penggunaan  istilah  masyarakat  yang dikenal  sehari-hari  dapat  menunjuk  pada  konsepsi  yang berbeda  dengan  yang  digunakan  dalam  sosiologi  dan antropologi.  Misalnya,  Masyarakat  Perhutanan  Indonesia ( Indonesian Forestry Association ) dan Masyarakat Perkayuan  Indonesia  ( Indonesian  Wood  Society ).    Dalam antropologi  dikenal  konsep community dan society . Masyarakat  dalam  konsep  tersebut  setidak-tidaknya mempunyai  karakteristik  (1)  keterikatan  satu  individu dengan  individu  lainnya  sebagai  satu  kesatuan,  apakah karena  ikatan  geneologis,  teritorial  atau  campuran keduanya;  (2)  mempunyai  nilai-nilai,  norma-norma,  adat istiadat  yang  dijadikan  pedoman  bertindak  oleh  para individunya; (3) jumlah anggota suatu komunitas umumnya kecil  sehingga  interaksi,  komunikasi,  dan  hubungan  sosial berjalan  secara  langsung;  sedangkan  jumlah  anggota  suatu society lebih  besar  sehingga  interaksi,  komunikasi,  dan terbangun  kompleks  hubungan-hubungan  sosial  baik langsung  maupun  tidak  langsung;  (4)  mempunyai  wilayah tetap  untuk  tempat  tinggalnya;  dan  (5)  identitas  yang terbentuk  dari  dalam  dan  berkembang  dalam  waktu  yang lama (Koentjaraningrat, 1998).
Dalam  konteks  masyarakat  pro-konservasi  mencakup bukan hanya masyarakat dalam arti community (komunitas), melainkan  masyarakat  dalam  arti society .    Pembedaan pelaku  konservasi  antara community dan society ini  sangat penting mengingat pada skala community di Indonesia telah terdapat  banyak  contoh  yang  pro-konservasi,  tetapi mendapat tantangan bahkan hambatan pada skala society . Upaya untuk  mewujudkan  masyarakat pro-konservasi, pertama-tama  adalah  membudayakan  atau  menginternali- sasikan  ketentuan-ketentuan  dalam  peraturan  perundang- undangan konservasi sebagai acuan bertindak kepada setiap individu, menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai  bagian  integral  dari  sistem  nilai  dan  norma kehidupan  berbangsa.    Internalisasi  nilai  konservasi  tidak mudah  terwujud  apabila  terdapat  peraturan  perundang- undangan atau sistem nilai lain yang bertentangan dan lebih menarik.  Pertanyaannya,  apakah  konsep  konservasi  SAHE dapat  dipahami  dan  telah  terinternalisasi  untuk  menjadi pedoman  bertindak  manusia  dan  masyarakat  dalam kehidupan sehari-hari ?
Tulisan  ini  akan  menjelaskan  dua  hal  penting. Pertama ,    menjelaskan  tentang  apakah  orientasi  nilai masyarakat  Indonesia  pro  atau  kontra  terhadap  konservasi. Orientasi  nilai  tersebut  dijelaskan  berdasarkan  analisis
kebijakan  pemerintah,  terutama  yang  tertuang  dalam peraturan  perundang-undangan. Kedua ,  bagaimana mentransformasikan orientasi nilai dan sikap pro-konservasi menjadi  tindakan  konservasi  yang  nyata  dalam  kehidupan sehari-hari.

## KERANGKA TEORI DAN METODOLOGI
Orientasi  nilai  individu  menentukan  tindakannya. Pilihan  individu  untuk  pro  atau  kontra  konservasi dipengaruhi  oleh  orientasi  nilainya.    Individu  yang berorientasi  pada  ekonomi  lebih  mendukung  praktek pengelolaan  hutan  tebang  habis  dari  pada  individu  yang berorientasi ekologis (Tindall 2003 diacu dalam Abrams et al .  2005).    Individu  yang  berspektif  ekonomi  cenderung lebih  mendukung  penggunaan  hutan  untuk  manusia  seperti pembalakan  komersial,  pertambangan,  dan  rekreasi  balap motor,  sedangkan  yang  percaya  bahwa  dunia  alam mempunyai  nilai intrinsic cenderung  bersikap  negatif terhadap  pembalakan  dan  pertambangan  komersial  dan bersikap positif terhadap rimba belantara (Brown  dan Reed 2000). Individu yang berspektif biosentrik ( biocentric ) lebih mendukung  kebijakan  yang  meminimalkan  intervensi manusia  atas  sumberdaya  hutan,  misalnya  membatasi tebang  habis,  membuat  rimba  belantara,  dan  melindungi hutan-hutan  tua,  sedangkan  individu  yang  berorientasi anthropocentric mendukung  kegiatan  pembalakan  hutan alam,  menekankan  produksi  kayu,  dan  mengesampingkan hukum-hukum lingkungan yang konflik dengan ketenagakerjaan  berbasis  sumberdaya  (Steel et  al .  1994). Shrivastava  (1995:  214)  membuat  hipotesis  yang  sama, “ Free  markets  are  responsible  for  .  .  .  all  environmental problems.  The  basic  assumptions  are  that  negative consequences  of  economic  production  are  not  very  severe. They  believe  all  ecological  impacts  can  be  reduced  to economic  measures  of  costs  and  benefits ”.  Ia  menegaskan bahwa ideologi pasar bebas merupakan salah satu penyebab dari degradasi lingkungan.
Para  peneliti  tersebut  membagi  orientasi  individu kedalam dua kategori, yaitu orientasi ekonomi dan orientasi ekologi,  atau  orientasi  antroposentrisme  dan  orientasi ekosentrisme.    Individu  berorientasi  ekosentrisme  menilai alam  untuk  alam  itu  sendiri  dan  percaya  bahwa  alam melindungi  nilai-nilai  intrinsiknya.    Sedangkan  individu berorientasi  antroposentrisme  percaya  bahwa  alam  harus dilindungi  karena  nilai-nilainya  untuk  meningkatkan kualitas hidup manusia. Pada Tabel 1 disajikan karakteristik masing-masing  ideologi  gerakan  lingkungan,  termasuk antroposentrisme dan ekosentrisme.
Gerakan  berideologi  pengawetan  ( preservation )  alam (dan hutan) mempunyai fokus kebijakan (misi) utama untuk mengawetkan  hutan  belantara,  mengajarkan  agar  manusia hidup  bersama  dan  selaras  alam,  alam  memberikan  spirit
kepada manusia. Manusia menilai bahwa alam memberikan manfaat  bagi  manusia  dan  juga  bernilai    bagi  alam  itu sendiri.  Gerakan pengawetan mempunyai perspektif waktu jangka  panjang:  menjaga  alam  untuk  generasi  yang  akan datang,  tidak  hanya  dinikmati  dan  dihabiskan  sekarang. Gerakan pengawetan alam dan hutan mulai pada akhir abad 19.    Tokoh  dan  pionir  gerakan  pengawetan  adalah  John Muir 2) dan F.L. Olmstead.
Gerakan konservasi mempunyai misi untuk melakukan pembangunan  sumberdaya  alam  dan  berpandangan  bahwa manusia  menguasai  alam  dan  alam  melayani  kebutuhan manusia.  Gerakan konservasi menilai alam dan sumberdaya dinilai  sebagai  komoditas  untuk  keuntungan  manusia. Upaya pembangunan  hutan lestari  dilakukan, tetapi dengan fokus  parsial,  yakni  melihat  hutan  dari  individu-individu pohon,  bukan  sebagai  ekosistem.    Gerakan  konservasi mempunyai  perspektif  jangka  pendek  dan  jangka  panjang secara  seimbang,  tetapi  prakteknya  perspektif  jangka pendek lebih mendominasi.  Gerakan konservasi yang mulai awal  abad  20  berideologi  antroposentrisme  ( anthro- pocentrism ).    Tokoh  dan  pionir  gerakan  konservasi  adalah Bernhard Fernow dan Gifford Pinchot 3).
Gerakan  lingkungan  kontemporer  berawal  pada  akhir tahun 1960-an mengajarkan hubungan alam-manusia bahwa alam  melebihi  manusia,  masyarakat  sebagai  penyebab masalah,  oleh  karena  itu  ia  harus  berubah.    Kepentingan
memelihara  alam  didahulukan  meskipun  menghambat pembangunan  ekonomi.    Alam  tidak  hanya  mempunyai manfaat  intrinsik  bagian  dari  manusia,  melainkan  alam mempunyai  hak  dan  alam  dinilai  demi  alam  itu  sendiri. Gerakan  ini  mempunyai  perspektif  jangka  panjang,  tanpa batas.  Gerakan  ini  berideologi  ekosentrisme  ( ecocentrism ) dan  dikenal  pula  sebagai  gerakan deep  ecology .    Dapat dikatakan  bahwa  gerakan  ini  merupakan  lanjutan  dari gerakan  lingkungan preservation .    Paham  ekosentrisme menganggap  bahwa  pendekatan  gerakan  lingkungan antroposentrisme  terlalu  teknis,  meremehkan  persoalan kesadaran  manusia  dan  sistem  ekonomi  (lihat  List  2000; Keraf 2002).
Gerakan  lingkungan  GREM  ( Grass-Roots  Ecosystem Management )  mencoba  mengambil  jalan  tengah  antara antroposentrisme  dan  ekosentrisme  dan  mempunyai  misi utama untuk menghargai kepentingan lingkungan, ekonomi, dan  masyarakat.    Hubungan  manusia  dan  alam  berlanjut secara simbiosis, tidak mungkin manusia terpisah dari alam. Gerakan  ini  menilai  dan  mengajarkan  bahwa  ekosistem yang  sehat  sebagai  cara  untuk  mewujudkan  kesehatan masyarakat,  pembangunan  berkelanjutan  dilaksanakan secara  holistik,  melihat  hutan  sebagai  keseluruhan,  pohon hanyalah  salah  satu  bagiannya.    Gerakan  ini  menjamin bahwa  kesejahteraan  masyarakat  jangka  panjang  dapat dicapai.
Table 1. Perspektif  ideologi gerakan lingkungan
Karakteristik Ideologi Pengawetan Konservasi Kontemporer GREM Misi Utama Mengawetkan hutan belantara Pembangunan sumberdaya alam Pengendalian polusi, kesehatan manusia, dan hutan belantara Lingkungan, ekonomi, dan masyarakat Hubungan Manusia- Alam Manusia bersama alam; alam memberikan spririt terhadap manusia Manusia menguasai alam; alam melayani kebutuhan manusia (antroposentris) Alam melebihi manusia; masyarakat sebagai penyebab masalah, ia harus berubah (ekosentris/ biosentris) Manusia bersama alam, keberlanjutan simbiosis; Tidak mungkin memisahkan manusia dari alam Nilai Alam dan Sumberdaya Alam Manfaat intrinsik bagian dari manusia; alam dinilai demi alam itu sendiri Alam sebagai komoditas untuk keuntungan manusia; pembangunan berkelanjutan tetapi dengan fokus parsial, misalnya melihat pada individu-individu pohon Manfaat intrinsik bagian dari manusia; alam dinilai demi alam itu sendiri Ekosistem yang sehat sebagai cara untuk kesehatan masyarakat;
pembangunan berkelanjutan secara holistik, melihat hutan sebagai keseluruhan,
pohon hanyalah salah satu bagiannya
2) Lihat karya John Muir misalnya “The American Forests” (1901).
3) Lihat karya  B.  Fernow  misalnya  “Forest  and  Forestry  Defined”  (1902) dan karya G. Pinchot misalnya “Principles of Conservation” (1910).
Media Konservasi Vol. 13, No. 1 April 2008 :  38 – 45
Tabel 1.  (Lanjutan) Perspektif Waktu Perspektif jangka panjang: menjaga alam untuk generasi yang akan datang Secara teoritis perspektif jangka pendek dan jangka panjang seimbang, tetapi prakteknya perspektif jangka pendek lebih mendominasi Perspektif jangka panjang, tanpa batas Perspektif jangka panjang yang seimbang Sumber: Weber (2000). Orientasi  nilai  masyarakat Indonesia dalam  tulisan ini dijelaskan berdasarkan analisis terhadap kebijakan pemerintah,  terutama  yang  tertuang  dalam  peraturan perundang-undangan  yang berlaku bagi bangsa Indonesia. 4) Metoda  yang  digunakan  untuk  mengkajinya  adalah content analysis (analisis isi), yakni untuk menganalisis isi teks dari peraturan perundang-undangan sehingga diperoleh pemahaman  tentang  pernyataan-pernyataan  ( understanding the  meaning  of  statements )  yang  ada  pada  peraturan perundang-undangan  (lihat  Sarantakos  1993).  Peraturan perundang-undangan  dianalisis  dengan  kerangka  ragam perspektif  ideologi  gerakan  lingkungan  sebagaimana  pada Tabel 1.  Kecondongan terhadap perspektif ideologi tertentu menunjukkan pilihan orientasi nilai yang dianut.
Peraturan  perundang-undangan  yang  dianalisis  adalah UU  No.  5/1990  tentang  Konservasi  Sumberdaya  Alam Hayati dan Ekosistemnya; PP No. 68/1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam; PP No. 7/1999 tentang  Pengawetan  Jenis  Tumbuhan  dan  Satwa;  PP  No. 8/1999  tentang  Pemanfaatan  Jenis  Tumbuhan  dan  Satwa Liar;  dan  PP  No.  45/2004  tentang  Perlindungan  Hutan. Peraturan  perundang-undangan  tersebut  dipilih  karena terkait  langsung  dengan  pengelolaan,  pemanfaatan,  dan konservasi  sumberdaya  alam  hayati.    UU  No.  5/1990 merupakan  undang-undang  yang  menjadi  rujukan  utama untuk aspek konservasi bagi peraturan perundang-undangan lainnya. Penelaahan Peraturan Pemerintah (PP) dimaksudkan untuk mencermati bagaimana operasionalisasi dari undang-undang.

## ORIENTASI NILAI MASYARAKAT INDONESIA: PRO ATAU KONTRA KONSERVASI  ?
UU  No.  5/1990  menjadi  landasan  bertindak  bagi bangsa Indonesia dalam konservasi sumberdaya alam hayati
4) Peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  di  Indonesia  diasumsikan merupakan  kemauan  bangsa  Indonesia,  seluruh  masyarakat  Indonesia, bukan  hanya  kemauan  pemerintah  atau  golongan  elit  politik  atau segolongan  elit  ekonomi.    Proses  penyusunannya  yang  aspiratif  dan partisipatif  dari  setiap  unsur  dan  lapisan  masyarakat  akan  menguatkan asumsi itu.  Peraturan perundang-undangan tersebut diharapkan menjadi acuan bertindak bagi masyarakat Indonesia.
dan  ekosistemnya  (konservasi  SAHE).    Orientasi  nilai bangsa  Indonesia  tentang  konservasi  SAHE  tercermin dalam  UU  No.  5/1990  dan  Peraturan  Pemerintah  yang terkait.    Karakteristik  orientasi  nilai  bangsa  Indonesia tentang  konservasi  SAHE  yang  secara  singkat  tercakup dalam  empat  butir,  yaitu  misi  utama,    hubungan  manusia dengan  alam,  nilai  alam  dan  sumberdaya  alam,  dan perspektif waktu ditunjukkan pada Tabel 2.
Bangsa  Indonesia  memandang  bahwa  SAHE  mem- punyai  kedudukan  serta  peranan  penting  bagi  kehidupan umat  manusia  dan  makhluk  non-manusia.    Unsur-unsur sumberdaya  alam  hayati  dipandang  saling  tergantung  satu dengan  lainnya  dan  saling  mempengaruhi  sehingga kerusakan  dan  kepunahan  salah  satu  unsur  akan  berakibat terganggunya ekosistem.
Sumberdaya  alam  hayati  (tumbuhan  dan  satwa)  tidak dibiarkan apa adanya, melainkan manusia dapat melakukan pengelolaan  dan  pemanfaatan  secara  lestari,  selaras,  serasi dan  seimbang  bagi  kesejahteraan  masyarakat  Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya.  Bangsa Indonesia memandang bahwa pengelolaan dan pemanfaatan SAHE  bukan  hanya  untuk  kepentingan  masa  kini,  tetapi juga  masa  depan.    Manusia  dilarang  untuk  melakukan kegiatan  yang  dapat  mengakibatkan  perubahan  terhadap keutuhan  kawasan  suaka  alam  dan  kawasan  pelestarian alam.    Keutuhan  kawasan  tersebut  bukan  hanya  untuk kepentingan  manusia,  melainkan  untuk  kepentingan  unsur- unsur  non-manusia  (misalnya  kepentingan  satwa)  di  dalam ekosistemnya.    Oleh  karena  itu  peran  manusia  antara  lain melakukan pembinaan habitat untuk kepentingan satwa.
Kepentingan  manusia  yang  dapat  dipenuhi  oleh kawasan  suaka  alam  dan  kawasan  pelestarian  alam  juga dibatasi, yakni: untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, wisata alam, dan  kegiatan  lainnya  yang  menunjang  budidaya  (dalam bentuk  pengambilan,  pengangkutan,  dan  atau  penggunaan plasma  nutfah  tumbuhan  dan  satwa  yang  terdapat  dalam kawasan) dengan tetap menjaga kelestarian fungsi kawasan, serta  memperhatikan  kelangsungan  potensi,  daya  dukung, dan  keanekaragaman  jenis  tumbuhan  dan  satwa  liar. Pemerintah  dapat  menghentikan  kegiatan  pemanfaatan  dan menutup  taman  nasional,  taman  hutan  raya,  dan  taman
wisata  alam  sebagian  atau  seluruhnya  untuk  selama  waktu tertentu untuk mempertahankan atau memulihkan kelestarian sumber daya alam hayati beserta ekosistemnya.
Sampai  di  sini  tampak  bahwa  gerakan  lingkungan (konservasi)  yang  dianut  bangsa  Indonesia  dilandasi  oleh ideologi  pengawetan  ( preservation )  ajaran  John  Muir, sekaligus  cenderung  pula  pada  GREM.    Namun,  hal  itu masih  terbatas  pada  kawasan-kawasan  suaka  alam  dan pelestarian  alam.    Bahkan  orientasi  pemanfaatan  untuk kepentingan manusia pada kawasan-kawasan tersebut masih kuat, meskipun dengan batasan-batasan yang ketat.  Alasan pemeliharaan kondisi alamiah kawasan-kawasan suaka alam dan  pelestarian  alam  itupun  masih  kuat  didorong  oleh kepentingan  menjaga  eksistensi  manusia,  bukan  untuk kepentingan eksistensi sumberdaya alam sendiri.
Orientasi  nilai  sumberdaya  hutan  yang  dilandasi  oleh antroposentrisme lebih tampak lagi pada sumberdaya hutan produksi dan hutan lindung.  Berdasarkan UU No. 41/1999 jo.  UU  No.  19/2004  dan  PP  No.  6/2007,  kepentingan manusia,  terutama  ekonomi,  berada  di  atas  kepentingan sumberdaya  alam  itu  sendiri.    Sumberdaya  hutan,  terutama yang  diklasifikasikan  sebagai  hutan  produksi  diutamakan untuk  meningkatkan  penghasilan  ekonomi,  kepentingan manusia.    Bahkan  kepentingan  ekonomi  lebih  besar  dari pada  kepentingan  lingkungan,  bahkan  pada  kawasan  hutan yang  diklasifikasikan  sebagai  hutan  lindung  juga  tidak terlepas dari tekanan kepentingan ekonomi (secara eksplisit diperkuat oleh UU No. 19/2004).
Table 2.  Karakteristik orientasi ideologi konservasi dalam teks Peraturan Perundangan-undangan
Karakteristik Contoh Pernyataan Teks Kecenderungan Orientasi Ideologi Misi Utama  ”.... sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya dikelola dan dimanfaatkan  secara  lestari,  selaras,  serasi  dan  seimbang  bagi kesejahteraan  masyarakat  Indonesia  pada  khususnya  dan  umat manusia pada umumnya ......”
 “  ….  keseimbangan  baik  antara  manusia  dengan  Tuhan  penciptanya, antara  manusia  dengan  masyarakat  maupun  antara  manusia  dengan ekosistemnya…”
 Tiga  sasaran  konservasi,  yaitu:  (1)  menjamin  terpeliharanya  proses ekologis  yang  menunjang  sistem  penyangga  kehidupan  bagi kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan manusia; (2) menjamin terpeliharanya  keanekaragaman  sumber  genetik  dan  tipe-tipe ekosistemnya  sehingga  mampu  menunjang  pembangunan,  ilmu pengetahuan,  dan  teknologi  yang  memungkinkan  pemenuhan kebutuhan manusia yang menggunakan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan; (3) mengendalikan cara-cara pemanfaatan sumber daya alam hayati sehingga terjamin kelestariannya.
GREM Hubungan Manusia- Alam  “  …..  Unsur-unsur  sumber  daya  alam  hayati  dan  ekosistemnya  pada dasarnya saling tergantung antara satu dengan yang lainnya dan saling mempengaruhi …”
 ”  ....  Manusia  mengelola,  memanfaatkan,  sumber  daya  alam  hayati Indonesia dan ekosistemnya terpelihara …..”
 “  ….  Pengawetan  jenis  tumbuhan  dan  satwa  bertujuan  untuk:  ….. memelihara keseimbangan dan kemantapan ekosistem yang ada; agar dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan manusia secara berkelanjutan …”
 “  ….  perlindungan  hutan  meliputi  (a)  mencegah  dan  membatasi kerusakan  hutan,  kawasan  hutan  dan  hasil  hutan,  yang  disebabkan oleh  perbuatan  manusia,  ternak,  kebakaran,  daya-daya  alam,  hama, serta penyakit …” GREM Nilai Alam dan Sumberdaya Alam  ”  ....  sumber  daya  alam  hayati  Indonesia  dan  ekosistemnya  yang mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan ....”  ” ... tumbuhan dan satwa adalah bagian dari sumber daya alam yang tidak ternilai harganya ....” GREM
Media Konservasi Vol. 13, No. 1 April 2008 :  38 – 45
Tabel 2.  (Lanjutan)
 ” ... Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar bertujuan agar jenis tumbuhan dan satwa liar dapat didayagunakan secara lestari untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ...”
 “ …. Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa ..... menghindarkan jenis tumbuhan  dan  satwa  dari  bahaya  kepunahan;  ......  menjaga kemurnian  genetik  dan  keanekaragaman  jenis  tumbuhan  dan  satwa ...” GREM Perspektif Waktu  “ …. sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya dikelola dan  dimanfaatkan  secara  lestari  ….  baik  masa  kini  maupun  masa depan ….” GREM
Pergeseran  memang  telah  terjadi,  yakni  hutan  tidak hanya  diutamakan  untuk  memproduksi  kayu  (sebagaimana ditekankan  pada  UU  No.  5/1967  dan  peraturan  di bawahnya),  melainkan  juga  non  kayu.    Sumberdaya  hutan juga  dipandang  sebagai  suatu  ekosistem  yang  mempunyai beragam  fungsi  bagi  kehidupan  manusia.    Namun  orientasi nilainya  tetap  mendahulukan  kepentingan  manusia  di  atas kepentingan  keberadaan  ekosistem  hutan  itu  sendiri. Ideologi  antroposentrisme  menjadi  acuan  bangsa  Indonesia dalam  mengurus  dan  mengelola  sumberdaya  hutan, khususnya pada kawasan hutan produksi dan hutan lindung.
Menelaah pernyataan-pernyataan dalam teks peraturan perundang-undangan  yang  dipayungi  oleh  UU  No.  5/1990 dengan  contoh-contoh  teks  sebagaimana  disajikan  pada Tabel  2,  maka  orientasi  nilai  bangsa  Indonesia  dapat digolongkan berideologi GREM.  Ideologi GREM memang cenderung  gamang,  namun  lebih  realistis  dengan  konteks politik ekonomi global masa kini.

## GERAKAN MASYARAKAT PRO-KONSERVASI
Gerakan  lingkungan  ekosentrisme  atau deep  ecology telah cukup lama berlangsung.  Gerakan ekosentrisme telah didukung  dengan  upaya-upaya  perubahan  kesadaran manusia,  gaya  hidup,  disertai  dengan  dorongan-dorongan perubahan  kebijakan  politik,  ekonomi  dan  sosial  budaya, dan  aksi-aksi.    Arne  Naess  tokoh  gerakan deep  ecology merumuskan the  basic  principle  of  environmental movement : 5)
(1) Kesejahteraan  dan  perkembangan  kehidupan  umat manusia  dan  non-manusia  mempunyai  nilai  pada dirinya  sendiri  (nilai  intrinsik,  nilai inherent );  nilai  ini terlepas dari apakah non-manusia bermanfaat atau tidak bagi manusia;
(2) Kekayaan  dan  keanekaragaman  kehidupan  berkon- tribusi pada realisasi  nilai-nilai tersebut dan juga  nilai- nilai pada dirinya sendiri;
5) Lihat Deval and Sessions (1985: 70)
(3) Manusia  tidak  mempunyai  hak  untuk  mengurangi kekayaan  dan  keanekaragaman,  kecuali  untuk  meme- nuhi kebutuhan-kebutuhan vital ;
(4) Pertumbuhan  kehidupan  manusia  dan  kebudayaannya seiring  dengan  penurunan  yang  nyata  pada  jumlah penduduk.  Pertumbuhan  non-manusia  juga  mensyarat- kan penurunan penduduk;
(5) Saat ini tekanan  manusia terhadap non-manusia sangat kuat dan semakin memperburuk kehidupan;
(6) Oleh karena itu, kebijakan harus berubah; kebijakan itu mempengaruhi  struktur  ekonomi,  teknologi,  dan ideologi  yang  mendasar,  sehingga  akan  menghasilkan negara  yang  sungguh-sungguh  berbeda  dari  yang sekarang;
(7) Perubahan ideologi terutama pada penghargaan kualitas hidup,  bukan  menekankan  pada  peningkatan  standar hidup; dan
(8) Mereka  yang  sepakat  untuk  berkontribusi  pada  hal-hal tersebut di atas  mempunyai kewajiban secara langsung atau  tidak  langsung  untuk  melakukan  perubahan  yang diperlukan.
Dalam  konteks  Indonesia,  gerakan  ekosentrisme tersebut  belum  menjadi  acuan  bertindak  dalam  program- program  dan  kegiatan-kegiatan  pembangunan.    Manusia mengalami  kesulitan  untuk  memahami  hak-hak  dan kepentingan-kepentingan sumberdaya alam, karena kesulitan membangun komunikasi dengan alam. Pemahaman  manusia  terhadap  kepentingan  eksistensi sumberdaya alam untuk mereka sendiri, hanya dapat dicapai melalui perasaan, empati pada alam, dan kesadaran.
Pertanyaannya, ideologi  gerakan lingkungan apa  yang tepat  bagi  bangsa  Indonesia  ?  Pembangunan  di  Indonesia lebih  cenderung  dilakukan  dengan  landasan  ideologi antroposentrisme.    GREM,  sebagaimana  dijelaskan  oleh Weber (2000),  mungkin  lebih tepat dengan  konteks  bangsa Indonesia.    Sebagaimana  dijelaskan  di  atas,  GREM menekankan  pada  penyeimbangan  pemenuhan  kepentingan sumberdaya  alam  dan  kepentingan  umat  manusia. Pemeliharaan  lingkungan  dijalankan  tanpa  mengabaikan peningkatan  ekonomi  dan  kesejahteraan  masyarakat.    Jika
demikian,  bagaimana  mentransformasikan  orientasi  nilai GREM menjadi tindakan nyata masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari ?
Belajar  dari  pengalaman  gerakan  ekosentrisme  yang sulit  berakar  di  Indonesia,  maka  upaya-upaya  yang  harus dilakukan  tidak  cukup  pada  level  gerakan  kesadaran  dan gaya hidup masyarakat dan kebijakan politik.  Upaya-upaya gerakan  ekosentrisme  sangat  penting,  namun  masih  harus dibarengi  dengan  upaya-upaya  lain  untuk  mentrans- formasikan  orientasi  nilai  pro-konservasi . Diantara  upaya dimaksud, adalah:
Pertama, peningkatan  kapasitas  semua  golongan  dan lapisan  masyarakat  (termasuk  LSM  dan  pengusaha  swasta) dan  kapasitas  pemerintah  pusat  dan  daerah.    Peningkatan kapasitas  melalui  pendidikan  formal  saja  tidak  cukup, bahkan  ditambah  dengan  pendidikan  informal  pun  tetap tidak  cukup  untuk  meningkatkan  kapasitas  masyarakat  dan pemerintah,  karena  sebenarnya  pendidikan  baru  menguat- kan kompetensi individual.
Kedua, suatu gerakan perlu mewujudkan aksi kolektif ( collective  action ),  sehingga  harus  ada  pengorganisasian. Banyak  pengalaman  membuktikan  bahwa  pro-lingkungan hidup  ternyata  belum  mapan,  tetap  minor  sifatnya, meskipun  dukungan  kebijakan  sudah  ada.    LSM  berjamur dengan  program-program  kerjanya,  tetapi  hegemoni ekonomi  kapitalis  tak  berkedip,  dan  pro-lingkungan  tetap minor sifatnya. Dalam konteks inilah c ollective action harus berlangsung  bukan  hanya  dalam  kolektif  masyarakat,  atau kolektif  pemerintah,  atau  kolektif  LSM  masing-masing, melainkan  kerjasama  antar  golongan  dan  lapisan  masya- rakat  dan  pemerintah. Collective  action membutuhkan ideologi  atau  orientasi  nilai  yang  sama  (ideologi  gerakan konservasi GERM); kepemimpinan yang fasilitatif, inovatif, teladan,  dan  berpandangan  luas;  saling  percaya  ( trust ), saling  mendukung  ( support ),  dan  saling  berbagi  ( sharing ) antar anggota, bukan saling curiga dan iri hati; sinergi antar individu,  kelompok,  dan  organisasi.    Pemerintah  pusat  dan daerah  dengan  kapasitas  yang  telah  ditingkatkan  menjadi pemimpin  gerakan pro-konservasi.   Diperlukan  kebersama- an  membangun  strategi  dan  program,  dan  mengim- plementasikannya  dalam  proyek  dan  kegiatan  secara partisipatif  dan  melibatkan  setiap  kategori,  golongan,  dan lapisan masyarakat.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  kajian  sebagaimana  diuraikan  di atas, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :
1. Orientasi  nilai  bangsa  Indonesia  terhadap  sumberdaya alam (hutan) adalah antroposentrisme.
2. Masyarakat  Indonesia  pro  konservasi  sebagai  gerakan konservasi  adalah  dengan  ideologi  antroposentrisme.
Sebaliknya,  masyarakat  Indonesia  kontra  terhadap konservasi dengan ideologi ekosentrisme/ biosentrisme.
3. Diperlukan  upaya  transformasi  orientasi  nilai  pro- konservasi  di  Indonesia  melalui  peningkatan  kapasitas dan  aksi  kolektif  ( collective  action )  dari    berbagai stkeholders di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Abrams  J.,  EKB  Shindler,  J.  Wilton.    2005.    Value Orientation  and  Forest  Management:  The  Forest Health  Debate.  Environmental  Management  36(4): 495–505. Springer Science and Business Media, Inc.
Brown  G.  and  C.  Harris.  1992. The  USDA  Forest  Service: Toward  the  New  Resource  Management  Paradigm? Society & Natural Resources, 5:231-245.
Brown  G.  and  P.  Reed.    2000.    Validation  of  a  Forest Values Typology for Use in National Forest Planning. Forest Science 46(2): 240-247.
Devall  B  and  G  Sessions.    1985.    Deep  Ecology.    Gibbs Smith, Layton.
Fernow  Benhard.    1902.    Forest  and  Forestry  Defined.    In P.C.  List  (ed).    2000.    Environmental  Ethics  and Forestry:  A  Reader.    Temple  University  Press, Philadelphia.
Heath Y. and R Gifford.  2006.   Free-Market Ideology and Environmental  Degradation:  The  Case  of  Belief  in Global  Climate  Change.    Environment  and  Behavior 38(1): 48-71.
Keraf  AS.  2002.    Etika  Lingkungan.    Penerbit  Buku Kompas.  Jakarta.
Kleinman  PJA,  D.  Pimentel,  RB  Bryant.    1995.    The Ecological Sustainability of Slash-and-Burn
Agriculture. Agriculture, Ecosystems and Environment 52: 235-249.
Koentjaraningrat.    1998.    Pengantar  Antropologi.    PT. Rineka Cipta, Jakarta.
List PC (ed).  2000.  Environmental Ethics and Forestry: A Reader.  Temple University Press, Philadelphia.
Muir  J.    1901.    The  American  Forests.    In  P.C.  List  (ed). 2000.    Environmental  Ethics  and  Forestry:  A  Reader. Temple University Press, Philadelphia.
Oyama  S.    2005.    Ecological  knowledge  of  site  selection and tree-cutting methods of Bemba shifting cultivators in northern Zambia TROPICS Vol. 14 (4).
Media Konservasi Vol. 13, No. 1 April 2008 :  38 – 45
Pinchot Gifford.  1910.  Principles of Conservation. In P.C. List  (ed).    2000.    Environmental  Ethics  and  Forestry: A Reader.  Temple University Press, Philadelphia.
Sarantakos  S.    1993.    Social  Research.    Macmillan Education Australia PTY Ltd.
Shindler B, P List and BS Steel.   1993.  Managing Federal Forests:  Public  attitudes  in  Oregon  and  Nationwide. Journal of Forestry 91(7): 36–42.
Steel  BS,  P  List  and  B  Shindler.  1994.  Conflicting  Values about Federal Forests:  A Comparison of National and Oregon Publics. Society and Natural Resources 7:137– 153.
Takala  Martti.    1991.    Environmental  Awareness  and Human  Activity.    International  Journal  of  Psychology 26: 5 (585 – 597).
Thompson  SCG  and  MA  Barton.  1994.    Ecocentric  and Anthropocentric  Attitudes  toward  the  Environment. Journal  of  Environmental  Psychology 14:  149-157 1994.
Wadley RL and CJP Colfer.  2004.  Sacred Forest, Hunting, and  Conservation  in  West  Kalimantan,  Indonesia. Human Ecology, Vol. 32, No. 3,
Weber  EP.  2000.    A  New  Vanguard  for  the  Environment: Grass-Roots  Ecosystem  Management  as  a  New Environmental  Movement.    Society  and  Natural Resources 13: 237 - 259.
Wilson  PI.    2007.    Preservation  versus  Motorized Recreation:  Institutions,  History,  and  Public  Lands Management.    The  Social  Science  Journal  45  (2008) 194–202.