## Jurnal Bidan Cerdas
e-ISSN: 2654-9352 dan p-ISSN: 2715-9965 Volume 4 Nomor 1, 2022, Halaman 45-52 DOI: 10.33860/jbc.v4i1.578 Website: https://jurnal.poltekkespalu.ac.id/index.php/JBC Penerbit: Poltekkes Kemenkes Palu

## Pemanfaatan Fasilitas Kesehatan dan Biaya Pengeluaran bagi Akseptor KB dalam Mendapatkan Layanan Kontrasepsi di Jawa Barat
Atriany Nilam Sari 1 ,Ari Indra Susanti 2,3 , Noormarina Indraswari 2,3 ,
1 Prodi Kebidanan Program Sarjana Terapan, Fakultas Kedokteran, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia
2 Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia
3 Pusat Studi Sistem Kesehatan dan Inovasi Pendidikan Tenaga Kesehatan,
Bandung, Indonesia Email korespondensi: ari.indra@unpad.ac.id ARTICLE INFO

## ABSTRAK
Pendahuluan: Program KB merupakan pelayanan promotif dan preventif, mencakup  konseling  dan  penggunaan  kontrasepsi  non  Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (Non MKJP) dan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). Terdapat penurunan pemakaian Alat Kontrasepsi Dalam Rahim  (AKDR)  disebabkan  oleh  prosedur,  petugas,  biaya,  dan  sarana prasarana  yang  berhubungan  pemilihan  alat  kontrasepsi. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan fasilitas kesehatan dan  biaya  pengeluaran  bagi  akseptor  KB  dalam  mendapatkan  layanan kontrasepsi  di  Jawa  Barat. Metode :  Penelitian  ini  menggunakan pendekatan  potong  lintang  dengan  data  sekunder  dari  data  Survei Kuesioner  Akuntabilitas  Penelitian  (SKAP)  tahun  2019.  Subjek penelitiannya adalah akseptor KB modern sebanyak 5.430 orang . Hasil: Pengguna  alat/metode  KB,  (IUD,  implan,  dan  suntik)  paling  banyak mendapatkan pelayanan KB dari praktik bidan swasta (54,54%) dan bidan desa (24,25%). Sedangkan untuk pengguna pil KB dan kondom pria paling banyak mendapatkan alat KB tersebut dari apotik/toko obat (64,9%). Pada bukan  pengguna  MKJP,  sebanyak  95,92%  tidak menggunakan  asuransi dalam mendapatkan pelayanan KB. Sedangkan pengguna MKJP 76,52% responden  juga  tidak  menggunakan  asuransi. Simpulan :  Pemanfaatan fasilitas  kesehatan  dengan  biaya  pelayanan  KB  yang  ditanggung  BPJS atau  Jamkesda  masih  sangat  rendah.  Dengan  demikian,  upaya  promosi kesehatan  terkait  penggunaan  layanan  MKJP  dan  pemanfaatan  BPJS perlu ditingkatkan.
Article History: Received: 2021-09-24 Accepted: 2022-03-20 Published: 2022-04-01

## Kata Kunci:
Akseptor KB; Biaya; Fasilitas Kesehatan; Layanan Kontrasepsi;

## Keywords:
Family Planning
Acceptors; Fees;
Health Facilities; Contraceptive Services;

## ABSTRACT
Introduction: The family planning program is a promotive and preventive service, including counseling and the use of non-long-term contraceptive methods and long-term contraceptive methods (MKJP). However, there is a  decrease  in  the  use  of  Intrauterine  Contraceptive  Devices  caused  by health  service  factors,  namely  procedures,  health  workers,  costs,  and infrastructure  related  to  the  selection  of  contraceptives. Purpose: This study describe the utilization of health facilities and the costs of spent by family planning acceptors in obtaining contraceptive services in West Java. Methods: This study used secondary data from the 2019 SKAP data with 5,430 modern family planning acceptors. Results: Most respondents, who used  sterilization,  IUDs,  implants,  and  injections,  received  the  services from  private  midwives  (54.54%)  and  village  midwives  (24.25%).
Meanwhile, for users of contraceptive pills and male condoms, the majority of respondents received these contraceptives from pharmacies/drug stores (64.9%).  For  non-MKJP  users,  95.92%  of  them  without  insurance coverage. While 76,52% MKJP users also used the services without being covered by insurance. Conclusion: Utilization of health facilities with the cost of birth control services borne by BPJS or Jamkesda is still very low. Thus, promote health related to the use of MKJP and the use of BPJS need to be improved.

## PENDAHULUAN
Pengendalian  populasi  dan  kelahiran  merupakan  rencana  dari  setiap pembangunan daerah di bawah program keluarga berencana Indonesia. Penggunaan kontrasepsi  sebagai  cara  strategis  dalam  mengurangi  ledakan  penduduk,  jumlah kematian dan morbiditas ibu saat kehamilan dan persalinan, seperti mencegah terjadi kehamilan  pada  paritas  tinggi  dan  jarak  kehamilan  yang  dekat.  Berdasarkan  SDKI, penggunaan  kontrasepsi  di  tahun  2017  sebesar  63,4%  menunjukan  kenaikan  2,5% dari  lima  tahun  sebelumnya.  Peningkatan  cakupan  penggunan  kontrasepsi  tidak terlepas  dari  alat  kontrasepsi  yang  mudah  tersedia  di  fasilitas  kesehatan  terdekat namun  keberadaan  penyedia  layanan  kesehatan  swasta,  yang  mana  pengguna bersedia  menggunakan  biaya  sendiri  untuk  mendapatkan  kontrasepsi.  Peningkatan penggunaan  kontrasepsi  masih  rendah  untuk  Metode  Kontrasepsi  Jangka  Panjang (MKJP) ( Nasution, 2021 ).
Studi lain menunjukkan penyebab rendahnya penggunaan MKJP salahsatunya merupakan  pembiayaan  pelayanan  MKJP  yang  mahal  di  era  JKN.  Permasalahan dalam pembiayaan pelayanan kontrasepsi di RS pemerintah dan RS swasta meliputi biaya konsultasi, pemasangan, biaya penunjang (USG, laboratorium) dan bahan habis pakai tidak ditanggung oleh BPJS. Sebagian akseptor membayar biaya KBPP secara mandiri.  Rekomendasi  yaitu  mengajukan  alat  kontrasepsi  ke  BKKBN,  jasa pemasangan kontrasepsi dapat diklaim ke BPJS ( Rodiani, Islamy, Rudiyanto, Hanriko, & Hamidi, 2020 ).
Keberhasilan  program  Keluarga  Berencana  di  Indonesia,  tidak  hanya  diukur dari  peningkatan  peserta  program,  tetapi  juga  efektivitas  dan  durasi  pemakaian kontrasepsi. Peran tipe fasilitas pelayanan dalam penyediaan alat kontrasepsi di era JKN  diduga  mempengaruhi  diskontinuitas  penggunaan  kontrasepsi.  Tipe  fasilitas pelayanan  lain  (warung,  apotek  dan  lainnya)  serta  Fasilitas  Kesehatan  Tingkat Pertama  (FKTP)  memiliki  risiko  diskontinuitas  kontrasepsi  modern  lebih  besar ( Purdiyani,  2019 ).  Hal  tersebut,  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  di Puskesmas Pedamaran, bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara akses ke fasilitas  pelayanan,  pengetahuan ibu, dan  dukungan  suami  secara  simultan  dengan penggunaan KB Implan ( Kesuma, 2020 ).
Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas keluarga dengan memberikan  pelayanan  alat  kontrasepsi.  Data  SDKI  sejak  2007  hingga  2017, menunjukkan bahwa penggunaan MKJP mengalami kenaikan bertahap, namun tetap lebih rendah dibanding pengguna metode jangka pendek. Faktor yang memengaruhi pemanfaatan  pelayanan  alat  kontrasepsi  KB  diantaranya  umur,  status  ekonomi, pendidikan, akses layanan kesehatan, pekerjaan ( Gayatri, 2019 ; Januarsih, 2020 ). Akan  tetapi,  terdapat  penurunan  pemakaian  Alat  Kontrasepsi  Dalam  Rahim (AKDR), yang salah satunya disebabkan oleh faktor pelayanan kesehatan. Sedangkan mutu pelayanan kesehatan dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya prosedur,
©2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ).
petugas, biaya dan sarana prasarana yang memiliki hubungan dengan pemilihan alat kontrasepsi dalam rahim adalah aspek informasi ( Lubis, 2017 ).
Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah mewajibkan seluruh penduduk Indonesia  menjadi  peserta  Jaminan  Kesehatan  Nasional  (JKN)  melalui  Badan Penyelenggara  Jaminan  Kesehatan  (BPJS)  kesehatan  dan  berhak  memperoleh manfaat jaminan kesehatan termasuk pelayanan keluarga berencana (KB) pada tahun 2019.  Satu  tahun  setelah  dicanangkannya  program  JKN,  proporsi  pemakaian kontrasepsi  termasuk  Metode  Kontrasepsi  Jangka  Panjang  (MKJP)  turun  secara bermakna  dibandingkan  sebelum  JKN,  sedangkan  suntik  dan  pil  masih  tetap  tinggi. Pelayanan KB di Puskesmas meningkat tajam, sedangkan pelayanan di rumah sakit baik pemerintah maupun swasta turun dan pelayanan oleh dokter dan bidan praktek swasta tetap tinggi. Pemanfaatan kartu BPJS kesehatan untuk pelayanan KB masih rendah.  Pemakaian  kontrasepsi  non  MKJP  masih  tinggi.  Pemanfaatan  kartu  BPJS kesehatan  untuk  pelayanan  KB  masih  rendah,  padahal  pemanfaatan  kartu  BPJS kesehatan  berpeluang  hampir  empat  kali  dapat  mendorong  pemakaian  KB  MKJP ( Oesman, 2017 ). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pemanfaatan  fasilitas  kesehatan  dan  biaya  pengeluaran  bagi  pengguna  dalam mendapatkan layanan kontrasepsi di Jawa Barat.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  pendekatan  potong  lintang,  menggunakan  data sekunder  dari  data  Survei  Kuesioner  Akuntabilitas  Penelitian (SKAP)  tahun  2019. SKAP 2019 dilaksanakan di 34 provinsi, untuk Jawa Barat jumlah total rumah tangga yang  mengikuti  SKAP  2019  sebesar  3.150.  Responden  dari  SKAP  2019  terdiri  dari rumah  tangga,  keluarga,  wanita  usia  subur    (WUS)  usia  15-49  tahun,  dan  remaja belum kawin usia 10-24 tahun. Total sampel pada penelitian ini adalah 5.430 WUS. Kriteria  inklusi  untuk  pemilihan  sampel  adalah  WUS  dengan  status  menikah  dan pengguna  KB  modern  (sterilisasi  wanita,  sterilisasi  pria,  IUD, implan,  suntik,  pil  KB, dan  kondom  pria)  ( BKKBN  &  BPS,  2019 ).  Variabel  pada  penelitian  ini  adalah sosiodemografi  responden  (usia,  pendidikan,  kuintil  kekayaan,  dan  tempat  tinggal), jenis KB yang digunakan, jenis penyedia layanan KB, dan biaya pelayanan  KB terakhir (apakah membayar untuk pelayanan KB tersebut, jumlah biaya yang dikeluarkan, dan apakah  biaya  ditanggung  asuransi).  Pengolahan  data  secara  deskriptif  dilakukan dengan menyajikan data kategori dalam bentuk frekuensi dan persentase, serta data numerik dalam median dan nilai minimum-maksimum (untuk data numerik yang tidak terdistribusi normal). Pengolahan data secara analitik dilakukan dengan uji Chi-square untuk data kategorikal, dan Mann Whitney U test untuk perbedaan dua data numerik. Pengolahan  dan  analisis  data  dilakukan  menggunakan  STATA  16.1.  Penelitian  ini mendapatkan ijin etik penelitian dari BKKBN dengan No. No. 454/LB.02/H4/2019.

## HASIL PENELITIAN
Karakteristik responden disajikan dalam tabel 1. Lebih dari 50% responden pada penelitian  ini  berusia  >  35  tahun,  memiliki  pendidikan  SMP  dan  SMA,  berada  pada kuintil kekayaan menengah, dan bertempat tinggal di perkotaan. Jenis KB yang paling banyak  digunakan  adalah  suntik  (52,16%).  Sedangkan  penggunaan  MKJP  masih cukup rendah, yaitu hanya 21,88%.
Tabel 1. Karakteristik sosiodemografi responden
Karakteristik n % Umur (tahun) < 20 79 1,45 20-35 2.407 44,33 > 35 2.994 54,22 Pendidikan SD dan tidak sekolah 2.141 39.43 SMP dan SMA 2.851 52.50 Akademi dan Universitas 438 8.07 Kuintil kekayaan Rendah 742 13,66 Menengah 2.748 50,61 Tinggi 1.940 35,73 Tempat tinggal Perkotaan 3.211 59,13 Perdesaan 2,219 40,87 Jenis KB Sterilisasi wanita 321 5,91 Sterilisasi pria 3 0,06 Implan 293 5,40 IUD 571 10,52 Suntik 2.832 52,16 Pil 1.266 23,31 Kondom pria 144 2,65 Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)* Ya 1,188 21,88 Tidak 4,242 78,12
* Sterilisasi wanita, sterilisasi pria, implan, dan IUD
Tabel  2.  menunjukkan  tempat  mendapatkan  pelayanan  KB  terakhir.  Untuk pengguna alat/metode KB yang perlu dibantu oleh tenaga kesehatan (sterilisasi, IUD, implan, dan suntik), responden paling banyak mendapatkan pelayanan KB dari praktik bidan swasta (54,54%) dan bidan desa (24,25%). Sedangkan untuk pengguna pil KB dan  kondom  pria,  responden  paling  banyak  mendapatkan  alat  KB  tersebut  dari apotik/toko obat (64,9%).

## Tabel 2. Tempat mendapatkan alat/cara KB terakhir
Jenis penyedia layanan Jenis alat/cara KB Sterilisasi wanita, sterilisasi pria, IUD, implan, dan suntik Pil KB dan kondom pria n % n % Praktik bidan swasta 1635 54,54 95 7,2 Bidan desa 727 24,25 87 6,6 Puskesmas 219 7,30 35 2,65 Apotik/toko obat 0 856 64,9 Toko 0 115 8,72 Kader KB 5 0,17 87 6,6 Sektor pemerintah lain* 165 5,50 18 1,36 a Sektor swasta lain** 239 7,97 26 1,97 b Teman/kerabat 4 0,13 0 0 Lainnya 4 0,13 0 0 Total 2998 100 1319 100
*RS pemerintah, Pustu, Poskesdes, Polindes, Unit KB Keliling, PLKB
**RS Swasta, RS bersalin, Rumah bersalin, Klinik swasta, Praktik dokter kandungan, Praktik dokter umum, Praktik perawat a Tidak ada yang mendapatkan pil KB dan kondom pria dari RS pemerintah, Pustu, Polindes, dan Unit KB Keliling
b Tidak ada yang mendapatkan pil KB dan kondom pria dari RS swasta, RS bersalin, Praktik dokter umum
Tabel 3. Biaya pelayanan KB terakhir
Variabel Bukan pengguna MKJP Pengguna MKJP p-value n % n % Membayar untuk pelayanan KB terakhir (n=4.323) < 0,0001 a Tidak 238 5,84 120 47,81 Ya 3juj834 94,16 131 52,19 Jumlah biaya yang dikeluarkan (Rupiah), median (min-max) (n=3.950) 25.000 (1.250 – 150.000) 150.000 (1.200 – 1.000.000) < 0,0001 b Ditanggung asuransi (n=4.316) < 0,0001 c Tidak 3903 95,92 189 76,52 BPJS PBI 99 2,43 42 17 BPJS non-PBI 63 1,65 16 6,48 Jamkesda 4 0,1 0 0
a Uji Chi-square b Mann Whitney U test c Fisher’s exact test
Tabel  3.  menunjukkan  biaya  pelayanan  KB  terakhir.  Pada  bukan  pengguna MKJP,  sebanyak  94,16%  responden  masih  harus  membayar  untuk  pelayanan  KB terakhir, sedangkan pada pengguna MKJP  lebih rendah, yaitu 52,19%. Berdasarkan uji Chi-square, terdapat perbedaan bermakna dalam hal pembayaran untuk pelayanan KB terakhir antara bukan pengguna dan pengguna MKJP. Median jumlah biaya yang harus  dikeluarkan  jauh  lebih  tinggi  pada  pengguna  MKJP  (Rp150.000,00)  daripada bukan  pengguna  MKJP  (Rp25.000,00).  Biaya  maksimum  yang  dikeluarkan  oleh
pengguna  MKJP  adalah  Rp1.000.000,00  sedangkan  pada  bukan  pengguna  MKJP adalah  Rp150.000,00.  Hasil  dari  Mann  Whitney  U  test  menunjukkan  adanya perbedaan  median  jumlah  biaya  yang  dikeluarkan  antara  bukan  pengguna  dan pengguna  MKJP.  Pada  bukan  pengguna  MKJP,  sebanyak  95,92%  biaya  yang dikeluarkan  tidak  ditanggung  asuransi,  sedangkan  pada  pengguna  MKJP  lebih rendah,  yaitu  sebanyak  76,52%.  Hanya  sebagian  kecil responden  dari  penelitian ini yang biaya pelayanannya ditanggung oleh BPJS atau Jamkesda. Hasil dari Fisher’s exact  test  menunjukkan  bahwa  terdapat  perbedaan  status  asuransi  antara  bukan pengguna dan pengguna MKJP.

## PEMBAHASAN
Program  Keluarga  Berencana  merupakan  salah  satu  upaya  meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera melalui  pengendalian  kelahiran  ( Saragih,  2021 ).  Dengan  demikian,  pelayanan  alat kontrasepsi diberikan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas keluarga. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Puskesmas Karang Intan 2 Kabupaten Banjar  bahwa  terdapat  hubungan  antara  umur  dan  pekerjaan  dengan  pemanfaatan pelayanan  alat  kontrasepsi (Januarsih,  2020 ).  Sedangkan  hasil  penelitian  yang dilakukan di di Desa Sei Tuan Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019,  bahwa  fasilitas  pelayanan  KB  memiliki  hubungan  dengan  pemilihan  metode kontrasepsi ( Sinaga, Manurung, Bangun, & Siburian, 2020 ).
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  di  Kelurahan Gunung  Terang  menunjukkan  bahwa  sebagian  besar  wanita  PUS  memperoleh pelayanan KB dari bidan. Pelayanan implant dan IUD di tempat pelayanan KB yang dipilih oleh wanita PUS sebagian besar telah tersedia. Akan tetapi, dengan mahalnya biaya  pelayanan  MKJP  tidak  menjadi  penyebab  PUS  tidak  menggunakan  MKJP ( Rahayu, 2017 ). Pelayanan KB yang diberikan pada peserta KB baru yang mencakup pemberian informasi, pemilihan metode, dan asuhan berkelanjutan sudah dilakukan dengan baik oleh bidan pada peserta KB. Sebaliknya pemberian informasi, pemilihan metode dan asuhan berkelanjutan pada peserta KB baru Non MKJP belum dilakukan dengan baik oleh bidan ( Nuryanti, 2017 ).
Dengan  demikian,  BKKBN  memberi  dukungan  kepada  bidan  untuk meningkatkan pelayanan kontrasepsi di Daerah Istimewa Yogyakarta berupa kegiatan peningkatan  pengetahuan  dan  ketrampilan,  dukungan  sarana  dan  prasarana  serta peningkatan  jejaring  bagi  organisasi  bidan  pada  program  Keluarga  Berencana. Dukungan yang diberikan dalam kerjasama tersebut saling menguntungkan bagi bidan dan  BKKBN.  Namun,  pengaruh  program  BPJS  dan  otonomi  daerah  menyebabkan penurunan  pelayanan  KB  khususnya  MKJP  dan  masih  ditemukan  kondisi unmmet need ( Bartini, 2017 ) .
Berdasarkan  hasil  penelitian  di  Puskesmas  Pedamaran  Kab.  OKI  terdapat hubungan yang bermakna antara akses ke fasilitas pelayanan, pengetahuan ibu dan dukungan  suami  secara  simultan  dengan  penggunaan  KB  Implant  di  Puskesmas Pedamaran  Kab.  OKI  ( Kesuma,  2020 ).  Saat  masa  pandemi  kasus  COVID-19  telah mengakibatkan beberapa pelayanan kesehatan reproduksi menjadi terbatas, terutama pada  akses  untuk  pelayanan  KB.  Keterbatasan  akses  pelayanan  KB,  rasa  khawatir para  akseptor  mengenai  kurangnya  ketersediaan  waktu  serta  tenaga  dari  provider kesehatan,  membuat  pelayanan  KB  kepada  akseptor  menjadi  terhambat.  Sebagai alternatif  percepatan  pelayanan  KB,  penggunaan  dana  desa  oleh  pemerintah  desa perlu dipertimbangkan untuk menekan meningkatnya angka kehamilan dan kelahiran di  masa  pandemi  COVID-19  ( Sari,  2020 ).  Menurut  indikator  kesejahteraan  rakyat
Kabupaten  Solok  tahun  2013  bahwa  penghasilan  rumah  tangga  di  Kab.  Solok berpenghasilan  rendah  sehingga  biaya  yang  harus  dibayar  oleh  wanita  usia  subur untuk  memperoleh  pelayanan  KB  merupakan  salah  satu  masalah  yang  perlu dipahami. Meskipun, IUD ( Intra Uterine Device ) merupakan metode kontrasepsi yang memiliki efektivitas tinggi dengan biaya rendah atau yang paling cost effective ( Feni, 2017 ). Efektivitas biaya merupakan salah satu cara untuk memilih dan menilai program yang terbaik bila terdapat beberapa program dengan tujuan yang sama namun dengan biaya yang paling rendah ( Hanun, Ismunandar, & Maulana, 2021 ). Biaya dapat mempengaruhi jangkauan pemakaian kontrasepsi pada akseptor KB pada pemilihan metode kontrasepsi. Akseptor KB yang menganggap biaya untuk mendapatkan  pelayanan  kontrasepsi  tidak  mahal,  akan  memilih  kontrasepsi  non MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) dibandingkan dengan kontrasepsi MKJP yang harus ditanggung dengan BPJS. Biaya menunjukkan kemampuannya berkaitan dengan  kondisi  sosial  ekonomi  sehingga  terdapat  keterkaitan  antara  biaya  dengan pemakaian  kontrasepsi  ( Nuraini,  Aisyah,  &  Indriani,  2021 ).  Selain  itu,  asuransi kesehatan merupakan suatu aspek penting didalam pemilihan kontrasepsi ( Laksono, Matahari, & Wulandari, 2020 ).

## SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan pada penelitian ini bahwa sebagian besar akseptor KB mendapatkan pelayanan  dari  Bidan  Praktik  Swasta  (BPS)  dan  sebagian  kecil  akseptor  KB mendapatkan  biaya  pelayanan  KB  yang  ditanggung  oleh  BPJS  atau  Jamkesda. Dengan demikian, perlu dilakukan promosi kesehatan dan sosialisasi kepada akseptor KB  atau  Pasangan  Usia  Subur  untuk  mendapatkan  pelayanan  KB  di  fasilitas kesehatan  selain  praktik  bidan  swasta  sehingga  biaya  pelayanan  KB  dapat menggunakan BPJS.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada  Badan  Kependudukan  dan Keluarga  Berencana  Nasional  (BKKBN)  yang  membantu  dan  bekerjasama  dengan peneliti, sehingga kami dapat menyelesaikan penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Bartini,  I.  (2017).  Kemitraan  Bidan  dan  BKKBN  dalam  Upaya  Peningkatan  Pelayanan Kontrasepsi.
Jurnal Ilmiah Bidan , 2(2), 37-44. https://e- journal.ibi.or.id/index.php/jib/article/view/32 BKKBN and BPS. (2019). Laporan Survei Kinerja Akuntabilitas dan Program KKBP (SKAP) Keluarga 2019. Jakarta.
https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/sektoral/pdf?kd=14011&th=2019
Feni, M. (2017). Analisis Efektifitas Biaya Metode Kontrasepsi IUD, Impant, dan Suntik pada Akseptor  KB  di  Puskesmas  Talang  Kecamatan  Gunung  Talang  Kabupaten  Solok. Universitas Andalas. http://scholar.unand.ac.id/28429/
Gayatri,  Maria  &  Utomo,  Budi.  (2019).  Contraceptive  method  use  in  Indonesia:Trends  and Determinants between 2007, 2012 and 2017. I ndian Journal of Public Health Research
& Development.
10(12). 1818-1823. http://www.i-
scholar.in/index.php/ijphrd/article/view/192130
Hanun,  R.  F.,  Ismunandar,  A.,  &  Maulana,  L.  H.  (2021).  Analisis  Efektivitas  Biaya  Metode Kontrasepsi  Pil  dan  Suntik  untuk  Akseptor  KB  Mandiri  di  Puskesmas  Tonjong.
Pharmacy Peradaban Journa l, 1(1), 6-11.
https://journal.peradaban.ac.id/index.php/ppj/article/view/681
Januarsih, J. (2020).  Analisis Umur dan Pekerjaan Pasangan Usia Subur pada Pemanfaatan Pelayanan  Kontrasepsi  di  Puskesmas  Karang  Intan  2  Kabupaten  Banjar. Jurnal Midwifery Update , 2(1), 31-34. https://doi.org/10.32807/jmu.v2i1.74 Kesuma,  N.  S.  A.  (2020).  Hubungan  Akses  ke  Fasilitas  Pelayanan,  Pengetahuan,  dan Dukungan Suami dengan Pemakaian Kontrasepsi Implant di Puskesmas Pedamaran Kabupaten Oki. Jurnal Smart Ankes , 4(1), 49-57.
https://www.jurnalabdinusababel.ac.id/index.php/jurnal/article/view/40
Laksono,  A.  D.,  Matahari,  R.,  &  Wulandari,  R.  D.  (2020).  Factors  related  to  the  choice  of contraceptive methods among the poor in indonesia. Systematic Reviews in Pharmacy , 11(9), 195-200. http://dx.doi.org/10.31838/srp.2020.9.32
Lubis,  R.  (2017).  Hubungan  Faktor  Pelayanan  Keluarga Berencana  dengan  Pemilihan Alat Kontrasepsi dalam Rahim. Global health , 2(1). http://dx.doi.org/10.33846/ghs.v2i1.60 Nasution,  A.,  Jayanti,  R.,  Nasution,  A.,  Nugroho,  D.,  Heru,  H.,  &  Hutasoit,  E. (2021).
Contraceptive  Use  Among  Women  Of  Reproductive  Age  And  The  Number  Of Ideal  Children   In   West   Java. Jurnal   Kebidanan   dan Kesehatan   Tradisional, 103-114. https://doi.org/10.37341/jkkt.v0i0.263
Nuraini, N., Aisyah, S., & Indriani, P. L. N.  (2021). Hubungan Paritas, Biaya dan Pendidikan dengan KB Implant. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi , 21(1), 382-386. doi: http://dx.doi.org/10.33087/jiubj.v21i1.1205
Nuryanti, S. (2017). Hubungan antara Kualitas Pelayanan KB oleh Bidan dengan Pemilihan Metode  Kontrasepsi  Jangka  Panjang  (MKJP)  pada  Akseptor  KB  baru  di  Kabupaten Bogor.
Jurnal Ilmiah Kesehatan Diagnosis , 8(1), 73-81.
http://ejournal.stikesnh.ac.id/index.php/jikd/article/view/220
Oesman,  H.  (2017).  Pola  Pemakaian  Kontrasepsi  Dan  Pemanfaatan  Kartu  Badan Penyelengara  Jaminan  Sosial  (BPJS)  Kesehatan  Dalam  Pelayanan  Keluarga Berencana  di  Indonesia. Indonesian  Journal  of  Reproductive  Health ,  8(1),  15-29. http://ejournal.litbang.kemkes.go.id/index.php/kespro/article/view/6386
Purdiyani, F. (2019). Fasilitas Pelayanan Keluarga Berencana pada Era Jaminan Kesehatan Nasional sebagai Faktor yang Mempengaruhi Diskontinuitas Penggunaan Kontrasepsi Modern di Indonesia (Analisis Data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2017). Universitas Gadjah Mada. http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/179021 Rahayu,  S.  (2017).  Faktor-Faktor  yang  Menyebabkan  Rendahnya  Penggunaan KB  Metode Kontrasepsi Jangka Panjang oleh Pasangan Usia Subur di Kelurahan Gunung Terang Tahun  2016. Jurnal  Penelitan  Geografi. 5(4). https://adoc.pub/faktor-faktor-yang- menyebabkan-rendahnya-penggunaan-kb-metod.html
Rodiani, R., Islamy, N., Rudiyanto, W., Hanriko, R., & Hamidi, S. (2020). Analisis Masalah dan Rekomendasi Dalam Pembiayaan Pelayanan Keluarga Berencana Pasca Persalinan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta.
JPM Ruwa Jurai, 5(1), 98-100. https://juke.kedokteran.unila.ac.id/index.php/JPM/article/view/2813
Saragih,  R.  (2021).  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Akseptor  Kb  dalam  memilih Kontrasepsi  di  Puskesmas  Kota  Binjai  Tahun  2019. Maieftiki  Journals ,  1(1),  42-55. https://jurnal.akbidkharismahusada.ac.id/index.php/Mai/article/view/10
Sari, E. P. (2020). Pemanfaatan Dana Desa dalam Pelayanan KB Implant di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus). Paper presented at the Prosiding Forum Ilmiah Tahunan (FIT) IAKMI. http://jurnal.iakmi.id/index.php/FITIAKMI/article/view/102/116
Sinaga,  L.  R.  V.,  Manurung,  J.,  Bangun,  H.  A.,  &  Siburian,  R.  R.  N.  (2020).  Hubungan Karakteristik  Akseptor  dan  Fasilitas  Pelayanan  Keluarga  Berencana  (KB)  dengan Pemilihan Metode Kontrasepsi di Desa Sei Tuan Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019. Jurnal Akrab Juara , 5(4), 38-47.
https://akrabjuara.com/index.php/akrabjuara/article/view/1240