Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PINJAMAN OLINE DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA
Mabsuti 1 , Robby Nurtresna 2 1,2 Fakultas  Hukum, Universitas Primagraha Email : ibnumarhas2@gmail.com

## ABSTRACT
The presence of online loans is the impact of increasingly rapid technological advances. Online loans  are  in  great  demand  by  the  public  because  of  the  ease  of  obtaining  fresh  funds,  without complicated administration and requirements. However, people do not realize that behind the ease of getting fresh funds, the impact and risks of online loans are quite disturbing, because consumers who are unable to pay will be billed by being terrorized and even intimidated. The occurrence of various collection cases that violate human rights is actually caused by consumers who are unable to repay loans,  because  the  interest  is  too  high  and  indeed  they  are  unable  to  pay.  The  legal  umbrella  for borrowing and borrowing cases is still lacking, because it has not been able to protect consumers who are intimidated because they are unable to pay, and also because they cannot protect lenders who suffer losses due to default.
Keywords: online loans, debt collectors, accounts payable

## ABSTRAK
Kehadiran  pinjaman  online  merupakan  dampak  dari  kemajuan  teknologi  yang  semakin pesat.  Pinjaman  online  banyak  diminati  masyarakat  karena  kemudahan  memperoleh  dana  segar, tanpa administrasi dan persyaratan yang rumit. Namun masyarakat tidak menyadari bahwa di balik kemudahan mendapatkan dana segar, dampak dan risiko pinjaman online cukup meresahkan, karena konsumen yang tidak mampu membayar akan ditagih dengan diteror bahkan diintimidasi. Terjadinya berbagai kasus penagihan yang melanggar hak asasi manusia sebenarnya disebabkan oleh konsumen yang  tidak  mampu  mengembalikan  pinjaman,  karena  bunga  yang  terlalu  tinggi  dan  memang  tidak mampu  membayar.  Payung  hukum  kasus  pinjam  meminjam  masih  kurang,  karena  belum  mampu melindungi konsumen yang terintimidasi karena tidak mampu membayar, dan juga karena tidak dapat melindungi pemberi pinjaman yang mengalami kerugian akibat wanprestasi.
Kata kunci: pinjaman online, debt collector, utang usaha

## PENDAHULUAN
Di  era  teknologi  informasi  sekarang,  dunia  bahkan  diibaratkan    hanya  berada  dalam genggaman tangan. Orang bisa melakukan apapun hanya dengan ketikan jari. Berbagai hal bisa dilakukan dengan mudah berkat kemajuan teknologi yang semakin canggih. Masyarkat sebagai konsumen semakin mudah dalam memenuhi setiap kebutuhan hidupnya karena jasa yang  ditawarkan  kepada  konsumen  begitu  banyak  dan  tidak  menyulitkan  untuk  bisa mendapatkannya (Nurtresna, 2015)
Pinjaman  online  alias  pinjol  merupakan  salah  satu  fasilitas  penyedia  jasa  keuangan yang beroperasi online, yang biasa dikenal dengan sebutan fintech, (online-pajak.com, 2018).
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Pinjaman  online  atau Fintech  Lending adalah  pinjaman  berbasis  teknologi  informasi  yang merupakan inovasi pada bidang keuangan dengan memanfaatkan teknologi yang memberi kemungkinan  antara  peminjam  dan  pemberi  pinjaman  melakukan  transaksi  tanpa  harus bertemu  langsung,  mulai  dari  proses  pengajuan,  persetujuan  hingga  pencairan  dana dilakukan  secara  online  atau  melalui  konfirmasi  pesan  singkat  dan/atau  telepon (Jeremy, 2022).
Pinjol  telah  dibakukan  dalam  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)    Peraturan Nomor  77/POJK.01/2016  tentang  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi Informasi. Disebutkan bahwa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan  penerima  pinjaman  dalam  rangka  melakukan  perjanjian  pinjam  meminjam  dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.
Agar tidak teerjadi penyalahgunaan dalam transaksi pinjol, OJK melalui peraturan di atas sudah memberlakukan ketentuan-ketentuan dalam pinjol, anta lain  sebagai berikut ;
1. Penyelenggara layanan pinjaman online ialah usaha berbadan hukum di Indonesia yang sebagai penyedia, pengelola, dan pengoprasian pelayanan pinjaman yang berbasis akan iteknologi infornasi.
2. Batas  maksimun  jumlah  pinjaman  online  yakni  senilai  Rp.2.000.000.000  (dua  miliar rupiah) dan dapat ditinjau terhadap batas maksimum tersebut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
3. Penyelenggara pinjaman online harus terdaftar dan menadapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (Wahyuni, 2021).
Untuk  Perlindungan  data  pribadi  dalam  layanan  pinjaman  online  juga  diatur  dalam Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016, serta pasal 1 angka 17 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elek tronik (ITE) yang menyatakan bahwa: “Kontrak Elektronik  adalah  perjanjian  para  pihak  yang  dibuat  melalui  Sistem  Elektronik”. Kekuatan  hukum  kontrak  elektronik  dapat  dilihat  pada  Pasal  18  ayat  (1)  UU ITE  yang  menyatakan  bahwa,  “Transaksi  Elektronik  yang  dit uangkan  ke  dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak”, (Jeremy, 2022).
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Lantaran  kemudahannya  dalam  melakukan  pinjaman  online,  banyak  yang  tergiur dengan aplikasi tersebut. Pertumbuhan aplikasi pinjaman online pun semakin meningkat dari tahun  ke  tahun.  Berdasarkan  data  OJK  pada  tahun  2017,  terdapat  237.159  nasabah  yang melakukan  pinjaman  online  untuk  mendapatkan  dana  segar,  dimana  pertumbuhan  itu meningkat 581 persen dibanding tahun sebelumnya, (online-pajak.com, 2018).
Kehadiran  pinjol  yang  banyak  diminati  oleh  masyarakat dipengaruhi  oleh  banyak faktor,  di  antaranya:  Lebih  mudah  mendapatkan  dana  segar  dan  prosesnya  cepat;  Dapat diakses dan dinikmati segala kalangan masyarakat, dari bawah sampai menengah; Pinjol yang memanfaatkan  internet  dengan  segala  perkembangannya  mampu  menarik  generasi  muda untuk  dapat  membuat  bisnis,  yang  dapat  menekan  angka  pengangguran  dan  membuka peluang usaha; Peluang makin banyaknya perusahaan berbasis online di bidang keuangan ini diakibatkan  perkembangan  teknologi;    Kemudahan  administrasi,  efektif  dan  efisiensi merupakan keunggulan pinjol, (Sri, 2022).
Bagai  mata  pisau  yang  tajam,  teknologi  pun  seperti  itu,  jika  tidak  bisa memanfaatkannya. Dengan mengikuti aturan dan norma yang berlaku maka teknologi akan banyak  memberi  manfaat  bagi  kehidupan  umat  manusia (Marfu’atun,  2020) .  Pun  begitu sebaliknya,  bila  tidak  bijak  dalam  memanfaatkannya  akan  timbul  banyak  kerugian  akibat teknologi  informaasi  tersebut.  Salah  satu  dari  penggunaan  teknologi  informasi  yang  tidak baik,  tercermin  dari  maraknya  kasus  pinjaman  online  atau  pinjol.  Suka  tidak  suka,  kasus penipuan berkedok pinjol meresahkan masyarakat. Bagaimana tidak, mudahnya syarat yang harus dilakukan untuk mendapatkan pinjol. Ada yang hanya dengan modal foto kartu tanda penduduk (KTP) dan nomor ponsel, sudah bisa mendapatkan pinjaman dana. Dengan imin- iming mudah mendapatkan dana segar, banyak masyarakat yang tergiur meski tidak sedikit masyarakat  dirugikan  dengan  adanya  aplikasi  pinjol  ini.  Mulai  dengan  bunga  yang  terlalu tinggi,  serta  cara  penagihan  utang  yang  dilakukan  dengan  cara  memaksa,  meneror  dan memeras  konsumennya,  (Jeremy,2022).  Dalam  prakteknya  mekanisme  pinjol  tidak mengindahkan prinsip-prinsip dalam hukum perjanjian, (Wahyuni, 2021).
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  cara  mereview  beberapa  jurnal  yang  berhubungan dengan kasus pinjaman online di Indonesia. Jurnal yang di review oleh penulis sebanyak 10 (sepuluh) jurnal nasional.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan review dari 10 jurnal nasional mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen  pinjol.  OJK  memberi  berbagai  syarat  terhadap  penyelenggara  aplikasi  pinjol    di antaranya  harus  berbadan  hukum;  Mematuhi  ketetapan  pembatasan  jumlah  maksimal pinjaman yang dapat diberikan yang  diatur dalam Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor  77/POJK.01/2016  tentang  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi Informasi,  adalah  tidak  lebih  dari  Rp.2.000.000.000,00  (dua  miliar  rupiah)  sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016; Membuat perjanjian atau kesepakatan tertulis lebih dulu terkait dengan kerjasama, terutama mengenai suku bunga; Harus adanya edukasi dari penyelenggara pinjol terhadap masyakarat mengenai resiko pinjol itu sendiri, bukan mengenalkan kemudahanya saja, padahal banyak resiko yang harus konsumen tahu, (Wahyuni , 2022).
Praktek  pinjaman  online  ini  sangat  rentan  dengan  praktik predatory  lending khususnya pada pinjaman online ilegal yang belum terdaftar dan mempunyai izin OJK. Jika konsumen masuk ke dalam ekosistem pinjaman online, maka mereka akan terus- menerus mendapatkan penawaran untuk melakukan pinjaman online atau mengunduh aplikasi pinjol ilegal  melakukan  pesan  singkat.  Dengan  hanya  menyerahkan  foto  diri  dan  KTP,  maka konsumen  sudah  bisa  mendapatkan  dana  segar,  dengan  konsekuensi  bunga  yang  sangat tinggi. Banyak konsumen yang terjerat  pinjol legal maupun illegal, dan masalah timbul ketika konsumen  tidak  bisa  membayar  pinjaman  karena  bunga  yang  sangat  tinggi.  Biasanya penyelenggara  pinjol  melakukan  tagihan  melalui  pihak  ketiga  yaitu debt  collector. Mereka melakukan penagihandengan mendatangi langsung rumah atau kantor sambal memaksa dan kata-kata  kasar  supaya  konsumen  membayar  pinjamannya.    Tentu  saja debt  collector memperoleh akses atas data yang terdapat pada ponsel konsumen termasuk foto pribadi di galeri,  sosial  media,  aplikasi  transportasi  dan  belanja  online,  serta  email,  Bahkan  ada
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
konsumen  yang  memberikan  nomor  IMEI  agar  pinjamannya  cepat  cair.  Konsumen  sering mengalami teror dari telepon yang berisi ancaman, pelecahan seksual secara verbal dan cyber bullying dengan cara mengintimidasi hingga menyebar data dan foto konsumen kepada orang yang ada dalam daftar kontak konsumen disertai kata-kata yang mendiskreditkan . Penagihan juga  bahkan  dilakukan  kepada  keluarga,  teman,  rekan  kerja,  dan  saudara  sehingga mengganggu  hubungan  keluarga  dan  hubungan  sosial.  Hal  tersebut  menimbulkan  trauma, stres, depresi, gelisah, tidak fokus bekerja, dan kehilangan kepercayaan diri bahkan sampai bunuh  diri,  sampai-sampai  ada  konsumen  kehilangan  pekerjaan  akibat  penagihan  yang dilakukan kepada atasannya di tempatnya dia bekerja, (Jeremy, 2022).
Beberapa dampak negatif pinjaman online khususnya yang  illegal di antaranya: Bunga terlalu tinggi; Penagihan selain kepada konsumen juga dilakukan pada kontak yang terdapat pada  data  konsumen,  seperti  saudara,  kerabat,  teman,  dll;  terdapat  ancaman  berupa penipuan, ancaman, fitnah juga pelecehan seksual; Data pribadi konsumen disebarluaskan; Seluruh akses trhadap gawai kosumen diambil; Tidak ada kejelasan lokasi kantor peminjam online: Biaya admin yang tiak jelas: Besarnya bunga yang terus naik; Data dari KTP digunakan oleh  pelaku  usaha  pinjaman  online  untuk  menngajukan  pinjaman  di  aplikasi  lain,  (Jeremy, 2022).
Dengan  kehadiran  banyaknya    pinjol  ilegal  yang  meresahkan  masyarakat,  pada Agustus 2018 hingga akhir 2019 tercatat sudah ada 4.020 finansial teknologi ilegal termasuk pinjol  ilegal  yang  diblokir  oleh  anggota  Satgas  Waspada  Investasi Kementerian  Komunikasi dan  Informasi  (Kominfo).  Meski  demikian,  walaupun  sudah  dilakukan  pemblokiran,  pinjol illegal  tetap muncul dengan nama yang baru, (Jeremi,2022).
Tak hanya pinjol ilegal yang ditemukan berbagai masalah yang merugikan konsumen. Aplikasi pinjol yang legal pun juga tak sepi masalah.   Di antaranya penagihan yang bersifat mengancam dan meneror, selain itu juga kerahasiaan data konsumen yang kurang aman, ( Muhammad,2021).
Beberapa  hambatan  penegak  hukum  mengatasi  kejahatan  pinjaman  online,  di antaranya: Staf ahli yang terbatas;    Manajemen pemerintahan yang lemah;   Tidak adanya pengawasan  atas  penggunaan  web  dapat    membuka  pintu  bagi  terjadinya  kesalahan  atau kejahatan digital; Hambatan Prosedural UU ITE Lemahnya instrumen hukum UU ITE terlihat
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
jelas dalam Pasal 27 dan Pasal 37 tentang perbuatan yang diharamkan dimana banyak aparat kepolisian sendiri yang tidak memahami pentingnya pasal tersebut, (Eko, 2022); Tidak adanya sanksi hukum kepada pinjol  yang tdak mendaftarkan diri ke OJK, (Dewa Ayu, 2021).
Pemerintah  dalam  hal  ini  OJK  harus  melakukan  langkah-langkah  untuk  melindungi konsumen pinjol, karena pinjol ini memang sanngat meresahkan kehadirannya. Masyarakat hanya  disugukan  kemudahan-kemudahan  dalam  melakukan  pinjamana  dan  mendapatkan dana segar tanpa tahu risiko apa yang akan mereka hadapi di depannya. Salah satu hal yang bisa dilakukan pemerintah yaitu melakukan berbagai edukasi kepada masyarakat agar paham dalam  memilih layanan pijol  serta  memahami  dan  mengetahui  resiko-resiko  apa  saja  yang bakal mereka terima saat menngunakan layanan pinjol, (Dharu Tiarsih, 2021)
Salah satu kasus yang dialami seorang guru honorer di Semarang, Jawa Tengah, yang membutuhkan  uang  akhirnya  terpaksa  meminjam  di  layanan  pinjol,  utang  dia  yang  hanya Rp3,7  juta  tetapi  harus  membayar  sebanyak  Rp206,3  juta.  Guru  tersebut  diteror  agar membayar  hutang,  data  pribadinya  disebarluaskan  oleh  pihak  pinjol  dengan  menyebarkan berita bohong dan fitnah, (Berlian, 2021).
Selain berdampak negatif bagi yang meminjam dana yang mengalami kerugian karena tindakan intimidasi, ataupun teror saat penagihan. Di pihak penyelenggara pinjol, bisnis pinjol ini pun berdampak negatif bagi penyelenggara pinjol (yang meminjamkan dana) karena  risiko gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh pihak penyelenggara pinjol, karea tidak ada lembaga atau  otoritas  negara  yang  bertanggung  jawab  terhadap  risiko  gagal  bayar  ini.  Sebenarnya terjadinya intimidasi atau teror pada konsumen pinjol, itu disebabkan karena mereka tidak bisa membayar pinjaman.
Bentuk pelanggaran yang terjadi pada pinjol di antaranya: wanprestasi yang dilakukan pihak konsumen karena tidak mampu membayar pinjaman yang akhirmya terjadi penagihan secara  paksa;    iktikad  tidak  baik  sales/pihak  ketiga;  adanya  sengaja  gagal  bayar  (tidak membayar hutang), (Debbi Puspito, 2022).
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022

## KESIMPULAN
Saat ini banyak ditemukan berbagai kasus pelanggaran HAM kepada para konsumen pinjaman  online,  hal  tersebut  dikarenakan  kurangnya  edukasi  kepada    masyarakat  terkait dampak dan resiko pinjaman online tersebut, bahkan banyak masyarakat yang terjebak bisnis pinjol  illegal  dengan  bunga  yang  sangat  tinggi.  Terjadinya  penagihan  secara  teror  dan intimidasi disebabkan konsumen yang tidak bisa membayar pinjaman selain karena bunnga nya  terlalu  besar  juga  karena  konsumen  tersebut  banyak  yang  meminjam  karena  untuk kebutuhan  sehari-hari  tetapi  mereka  tidak  punya  penghasilan  bulanan  untuk  membayar pinjaman.  Sehingga  banyak  konsumen  yang  dikejar-kejar debt  collector agar  membayar hutangnya.
Selain  merugikan  pihak  konsumen  yang  banyak  diberitakan  di  berbagai  media, ternyata pinjol ini pun merugikan pihak penyelenggara pinjol. Hal itu dikarenakan banyaknya terjadi gagal bayar baik sengaja maupun karena tidak mampu bayar. Tidak  ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggung jawab terhadap risiko gagal bayar ini. Dan tentu saja hal ini sangat merugikan pihak penyelenggara pinjol.
Dari  sini  dapat  disimpulkan  ternyata  pinjol  saat  ini  masih  banyak  sekali  pekerjaan rumah  yang  harus  dibenahi.  Hal  itu  karena  baik  konsumen  maupun  penyelenggara  pinjol memiliki berbagai dampak negative lantaran masih kurangnya payung hukum dan ketegasan pihak pemerintah pada bisnis pinjol ini.
Saran dari penulis, agar pihak pemerintah memberi edukasi mengenai dampak dan resiko negatif yang kerap dialami para konsumen, serta memberi syarat dan aturan yang ketat bagi konsumen maupun penyelenggara pinjol yang akan melakukan transaksi.
Pemerintah agar menghukum berat para pelaku pinjol illegal yang banyak meresahkan masyarakat, sekaligus diharapkan agar pertumbuhan pinjol ilegal tidak semakin berkembang pesat.

## DAFTAR PUSTAKA
Berlian (2021), Penegakan Hukum Terhadap Aplikasi Pinjaman Online Ilegal Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen, Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi , Vol. 9 No.2
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Debbi Puspito (2022), Model Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Di Masa Pandemi Covid- 19, Jurnal Living Law e-ISSN 2550-1208 Volume 14 Nomor 1
Dewa  Ayu  (2021),  Perlindungan  Hukum  Bagi  Pengguna  Pinjaman  Online  Terkait  Bungan Pinjaman dan Hak-hak Pribadi Pengguna, Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol.06 No.02 Dharu Triasih (2021), Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Perjanjian Pinjaman Online,
Seminar Nasional Hukum : Universitas Negeri Semarang
Eko  Pratama  (2022),  Tnjuan  Yuridis  Terhadap  Hukum  Bagi  Pengguna  Jasa  Pinjaman  Online Ilegal Di Indonesia, Uneslaw Review, Vol.4 issue 3
Jeremy  (2022).  Dampak  Permasalah    Pinjaman  Online  dan  Perlindungan  Hukum  Bagi

## Konsumen Pinjaman Online, IPMI LAW JOURNAL ,Vol.2 (1)
Marfu'atun,  D.  R.  (2020).  Perlindungan  Konsumen  Terhadap  Penggunaan  Klausula  Baku Tentang  Pemberian  Kuasa  dalam  Perjanjian  Kredit  Bank  di  PT.  Bank  Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Kantor Cabang Khusus Banten. Nurani Hukum , 3 (1),
60-68.
Muhammad Fachri (2021), Tinjauan Hukum Terhadap Pinjaman Online Dan Pengguna Data Konsumen Aplikasi” Kredit Pintar”, Vol. 1 No. 01 Fortiori Law Journal : Fakultas Hukum,

## UCY
Nurtresna, R. (2015). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Jasa Pengobatan Tradisional  (Tabib)  Di  Tinjau  Menurut  Undang-Undang  N0.  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan Konsumen Jo Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Di Tabib  M.  Luqman  Kota  Serang (Doctoral  Dissertation,  Universitas  Sultan  Ageng Tirtayasa)
Online Pajak (2018), PinjamanOnline Yang Terdaftar di OJK, online-pajak.com
Rayyan  (2020)  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pengguna  Pinjaman  Online  Ilegal, PAJOUL (Pakuan Justice Journal Of Law), Vol.1 No.1,
https://journal.unpak.ac.id/index.php/pajoul/index
Sri Lestari (2022) Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Teknologi Finansial Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ilegal, Mimbar Keadilan, Vol. 15 No.1
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Wahyuni  (2021)  Aspek  Hukum  Terhadap  Pinjaman  Online,  Jurnal  Hukum  Ekonomi  Syariah Vol.2 No.1