## Pemetaan dan Penilaian Kerentanan Bencana Alam di Kabupaten Jepara Berbasis Sistem Informasi Geografis
Mapping and Assessment of Natural Disaster Vulnerabilty in Jepara Regency based on Geographics Information System

## Arief Laila Nugraha*, Moehammad Awaluddin, Abdi Sukmono, Nella Wakhidatus
Departemen Teknik Geodesi, Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, Jl. Prof. Soedarto, S.H., Tembalang, Semarang, 50275, Indonesia *Korespondensi penulis: arief_ln@yahoo.com
Diterima: 11062021; Diperbaiki: 29112021; Disetujui: 10012022; Dipublikasi: 10042022
Abstrak: Kabupaten Jepara memliki ancaman bencana alam yang tinggi di seluruh wilayahnya. Dalam perencanaan strategi nasional, tertuang kebijakan Peraturan Kepala BNPB No. 2 tahun 2012 tentang penyusunan risiko bencana, yang  menyebutkan  bahwa  pentingnya  pemetaan  kerentanan  bencana  untuk  strategi  mitigasi  bencana.  Atas  dasar kebijakan  tersebut,  perlunya  dibangun  peta  kerentanan  bencana  di  setiap  kabupaten/kota.  Kebijakan  tersebut  pula berlaku  untuk  Kabupaten  Jepara,  yang  belum  memiliki  peta  kerentanan  wilayah  berdasarkan  data  Badan Penanggulangan  Bencana  Daerah  (BPBD)  Kabupaten  Jepara.  Penelitian  ini  mencoba  melakukan  pemetaan  dan penilaian kerentanan di  Kabupaten  Jepara yang terdiri dari kerentanan sosial, kerentanan ekonomi, dan kerentanan fisik,  berbasis  Sistem  Informasi  Geografis  (SIG).  Penelitian  ini  menghasilkan  peta  dan  klasifikasi  kerentanan  di Kabupaten  Jepara,  dengan  dominasi  kerentanan  yang  tinggi  terdapat  di  Kecamatan  Jepara,  Tahunan,  dan  Kedung memiliki  tingkat  kerentanan  yang  tinggi.  Berdasarkan  hasil  pemetaan  dan  penilaian  kerentanan  tersebut,  maka perencanaan mitigasi bencana dengan melakukan tindakan kesiapsiagaan dapat disiapkan sedini mungkin terhadap wilayah dengan kerentanan tinggi.
Copyright © 2022 Geoid. All rights reserved.
Abstract:  Jepara  Regency  has  a  high  threat  of  natural  disasters  throughout  its  territory.  In  planning  the  national strategy, the policy is contained in the Regulation of the Head of BNPB No. 2 of 2012 concerning the preparation of disaster risk, which states that the importance of disaster vulnerability for disaster mitigation strategies. With this urgency  and  with  the  availability  of  available  data,  it  is  necessary  to  build  a  vulnerability  map  that  has  not  been carried out by the Regional Disaster Management Agency (BPBD) of Jepara district. This study tries to map out the phenomena  in  Jepara  regency  which  consists  of  social  vulnerability,  economic  vulnerability,  and  physical vulnerability, based on Geographic Information Systems (GIS). The results obtained are districts whose territory has a predominance of vulnerability in Jepara, Tahunan, and Kedung districts. Based on the results of the mapping and impact  assessment,  disaster  mitigation  planning  by  taking  preparedness  actions  can  be  prepared  for  areas  with vulnerabilities.
Kata kunci: Kerentanan, Bencana alam, SIG, Mitigasi Bencana, Kabupaten Jepara
Cara untuk sitasi: Nugraha, A.L., Awaluddin, M., Sukmono, A., & Wakhidatus, N. (2022). Pemetaan dan Penilaian Kerentanan Bencana Alam di Kabupaten Jepara berbasis SIG. Geoid, 17 (2), 185-200.

## Pendahuluan
Kabupaten Jepara merupakan salah satu daerah dengan kerawanan bencana yang tinggi. Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI), Kabupaten Jepara menduduki peringkat ke-21 secara nasional dan peringkat keenam  dalam  tingkat  provinsi,  yang  memiliki  risiko  tinggi  dalam  menghadapi  bencana.  Bahkan  selama Januari  2020,  berdasarkan  data  dari  Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah  (BPBD)  Kabupaten  Jepara disebutkan  terjadi  76  bencana  yang  mengakibatkan  enam  orang  meninggal  dan  empat  orang  terluka
(medcom.id, 2020). Dominasi bencana yang ada di Kabupaten Jepara ada dua yaitu bencana banjir dan tanah longsor.  Kedua  bencana  ini  yang  berdampak  besar  bagi  Kabupaten  Jepara  yang  mengakibatkan  kerusakan rumah, fasilitas umum, dan lahan persawahan.
Melihat banyaknya kejadian bencana di Kabupaten Jepara, maka perlu dilakukan suatu upaya dalam rangka penanggulangan bencana. Menurut Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU  24/2007)  beberapa  tindakan  yang  dapat  dilakukan  pada  penanganan  bencana  antara  lain  tindakan pencegahan,  mitigasi,  kesiapsiagaan  dan  penanggulangan  kedaruratan  (Kemendagri,  2007).  Salah  satu tindakan yang terpenting adalah tindakan mitigasi bencana. Mitigasi dapat diartikan sebagai serangkaian upaya untuk  mengurangi  risiko  bencana,  baik  melalui  pembangunan  fisik  maupun  penyadaran  dan  peningkatan kemampuan  menghadapi  ancaman  bencana  (BNPB,  2012).  Mitigasi  bencana  merupakan  salah  satu  poin terpenting yang harus dipersiapkan dalam upaya penanganan bencana. Salah satu faktor yang harus dianalisis dalam upaya mitigasi bencana yakni penilaian kerentanan wilayah terhadap bencana yang akan terjadi.
Kerentanan ( vulnerability ) merupakan suatu kondisi dari suatu komunitas atau masyarakat yang mengarah atau menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bencana (BNPB, 2012). Kerentanan ditujukan pada  upaya  mengidentifikasi  dampak  terjadinya  bencana  berupa  jatuhnya  korban  jiwa  maupun  kerugian ekonomi dalam jangka pendek yang terdiri  dari hancurnya permukiman infrastruktur, sarana dan prasarana serta bangunan lainnya, maupun kerugian ekonomi jangka panjang berupa terganggunya roda perekonomian akibat trauma maupun kerusakan sumber daya alam lainnya. Analisis kerentanan ditekankan pada kondisi fisik kawasan dan dampak kondisi sosial ekonomi masyarakat lokal (Diposaptono, 2009 dalam Miladan, N., 2009).
Pemetaan kerentanan merupakan pemetaan yang memberikan informasi berupa gambaran utuh potensi dan riwayat  kebencanaan  di  suatu  daerah.  Hasil  peta  tersebut  dapat  digunakan oleh pengambil  kebijakan  untuk menimbang manfaat dan risiko yang diperoleh dalam pengambilan keputusan (Amhar dan Darmawan, 2007). Menurut  Nugraha,  dkk  (2016),  pemetaan  kerentanan  bencana  dapat  menghasilkan  peta  yang  dapat menunjukkan  lokasi  kritis  dimana  salah  satu  bencana  atau  lebih  mendominasi  peristiwa-peristiwa  bencana yang  terjadi  di  daerah  tersebut.  Hasil  dari  pemetaan  kerentanan  bencana  dapat  digunakan  oleh  pemerintah untuk  merencanakan  sistem  mitigasi  bencana  dan  memperkuat  kapasitas  masyarakat  dalam  menghadapi bencana Nugraha, dkk (2012).
Belum adanya kajian kerentanan yang dimodelkan melalui alat sistem informasi geografis (SIG) di Kabupaten Jepara dapat dijadikan langkah dalam mengurangi dan mengantisipasi banyaknya kerugian akibat dari bencana yang terjadi. Atas dasar tersebut, makalah ini mencoba mengkaji model pemetaan dan penilaian kerentanan di Kabupaten Jepara sebagai upaya antisipasi dan mitigasi bilamana sewaktu-waktu terjadi bencana.

## Data dan Metode
Wilayah kajian pada studi ini adalah Kabupaten Jepara. Secara Geografis Kabupaten Jepara terletak di antara koordinat 5° 43' 20,93" sampai 6° 47' 25,81" LS dan koordinat 110°9'48,02" sampai 110°58'37,40" BT dengan luas wilayah sebesar 373,70 km 2 , yang memiliki wilayah administrasi terbagi menjadi 16 kecamatan, 184 desa, dan  11  kelurahan.  Kabupaten  Jepara  memiliki  variasi  ketinggian  dari  0  –  1.301  mdpl  yang  menyebabkan terbaginya wilayah Kabupaten Jepara menjadi empat kemiringan lahan yang meliputi datar, bergelombang, curam, dan sangat curam. Hal tersebut menjadikan Kabupaten Jepara terbagi menjadi daerah dataran rendah dan dataran tinggi yang berada di lereng Gunung Muria. Menurut BPS (2019), jumlah penduduk Kabupaten Jepara berdasarkan hasil registrasi tercatat sebanyak 1.193.815 jiwa, terdiri dari 599.831 laki-laki dan 593.984 perempuan. Persentase pertumbuhan penduduk pada tahun 2019 sebesar 1,40%.
Data yang digunakan dalam penelitian ini dapat diperinci menjadi dua tabel, yaitu data yang bersifat spasial (Tabel 1) dan tabel tabular atau atribut (Tabel 2).
Tabel 1. Data Spasial Pendukung Data & tipe Sumber Data dan Tahun Data digital Penggunaan Lahan Kabupaten Jepara (*.shp) Bappeda Kabupaten Jepara (2016) Data digital administrasi Kabupaten Jepara (*.shp) Bappeda Kabupaten Jepara (2016) Data kejadian bencana Kabupaten Jepara (*.shp) BPBD Kabupaten Jepara (2019) Data digital sistem lahan Kabupaten Jepara (*.shp) Badan Informasi Geospasial (2016) Tabel 2. Data Tabular Per Parameter Kerentanan Kerentanan Variabel Sumber Data dan Tahun Sosial Kepadatan Penduduk BPS (2019) Rasio Jenis Kelamin Disdukcapil (2019) Rasio Kelompok Umur Disdukcapil (2019) Rasio Orang Cacat Dinsospermasdes (2019) Rasio Kemiskinan Dinsospermasdes (2019) Fisik Kepadatan rumah Bappeda (2019) Fasilitas Umum BPS (2019) Fasilitas Kritis BPS (2019) Ekonomi Lahan Produktif BPS (2019) PDRB BPS (2019)
Penggunaan dari masing-masing data pada Tabel 1 dapat dijelaskan sebagai berikut:
• Data  penggunaan  lahan  digunakan  untuk  mengidentifikasi  lahan  permukiman  yang  digunakan  dalam menentukan  asumsi  luas  rumah  pada  penilaian  kerentanan  fisik.  Selain  itu,  juga  digunakan  untuk mengidentifikasi dan menghitung luasan lahan produktif pada penilaian kerentanan ekonomi.
• Data  administrasi  Kabupaten  Jepara  merupakan  batas  administatif  dari  Kabupaten  Jepara  yang didalamnya didetailkan sampai dengan batas administratif tingkat kecamatan. Data ini digunakan untuk mendetailkan dalam klasifikasi penilaian kerentanan bencana di Kabupaten Jepara sampai pada lingkup per kecamatan.
• Data  kejadian  bencana  dan  sistem  lahan  digunakan  untuk  mengidentifikasi  letak  fasilitas  kritis  yang digunakan dalam penilaian kerentanan fisik.
Untuk data-data pada Tabel 2 sudah cukup jelas penggunaannya seperti yang terlihat pada kolom variabel dan tipe data tersebut adalah bertipe atribut.
Pada  dasarnya,  kerentanan  adalah  kondisi  yang  tidak  aman  yang  terdapat  di  masyarakat,  di  mana  kondisi- kondisi ini akan berpengaruh pada besarnya dampak yang timbulkan atas suatu bencana. Suatu wilayah yang terkena  bencana  akan  mengalami  perbedaan  kerusakan  atau  kerugian  yang  disebabkan  adanya  perbedaan kondisi  kerentanan  di  setiap  unit  spasial  terkecil  daerah  tersebut.  Kondisi-kondisi  yang  rentan  juga  dapat dikelompokkan  menjadi  beberapa  kelas  tergantung  ketersediaan  data  dan  tujuan  analisis  kerentanan. Pengelompokan yang umumnya dilakukan adalah membagi kerentanan ke dalam sub kelas sebagai berikut: Kerentanan Fisik, Kerentanan Sosial (terutama terkait kependudukan), Kerentanan Ekonomi dan Kerentanan Lingkungan (Aditya, T., 2010).
Peta  kerentanan  bencana  ini  disusun  berdasarkan  Peraturan  Kepala  BNPB  No.  2  Tahun  2012  tentang penyusunan  risiko  bencana  dengan  menyatakan  terdapat  empat  parameter  kerentanan  yaitu  meliputi  peta kerentanan sosial,  peta  kerentanan ekonomi,  peta  kerentanan fisik,  peta kerentanan lingkungan.  Kemudian, urgensi kerentanan bencana berada di wilayah permukiman di mana wilayah ini memiliki risiko yang tinggi dibandingkan penggunaan lahan yang lain. Atas dasar kajian wilayah permukiman, maka penilaian kerentanan ini  hanya  menggunakan  tiga  peta  parameter  kerentanan  saja  yaitu  peta  kerentanan  sosial,  peta  kerentanan ekonomi, dan peta kerentanan fisik. Kerentanan lingkungan tidak disertakan dalam penelitian ini karena data- data yang diperlukan untuk menunjang analisis tersebut belum tersedia pada saat penelitian ini berlangsung. Sistem  Informasi  Geografis  (SIG)  merupakan computerize  system dengan  kemampuan  melakukan  analisis yang melibatkan data dalam bentuk spasial dan atribut (Prahasta, 2010).  Pembentukan peta kerentanan disusun secara  sistematis  sesuai  dengan  klasifikasi  dan  penggunaannya  untuk  diproses  dan  dianalisis  lebih  lanjut
menggunakan tools SIG. Tools SIG yang digunakan dalam penelitian ini adalah spatial analysis seperti union, intersect,  clip, dan dissolve .  Data  parameter  yang  telah  di- input kemudian  dilakukan  penskoran  dan pembobotan  sesuai  dengan  klasifikasi  Perka  BNPB  Nomor  2  Tahun  2012  tersebut.  Hasil  yang  didapatkan dalam  keseluruhan  proses  SIG  tersebut  dituangkan  dalam  bentuk  visualisasi  peta.  Dengan  visualisasi  yang tepat, maka peta dapat mudah dibaca dan dianalisis sehingga membantu dalam pengambilan kebijakan (Kraak & Ormeling, 2007).
1. Pemetaan Kerentanan Sosial
Kerentanan sosial menggambarkan kondisi tingkat kerapuhan sosial dalam menghadapi bahaya ( hazards ). Jika terjadi bencana, maka kondisi sosial yang rentan dapat dipastikan akan menimbulkan dampak kerugian besar (Bakornas  PB,  2007).  Indikator  yang digunakan  untuk  kerentanan  sosial  adalah kepadatan  penduduk,  rasio jenis  kelamin,  rasio  kemiskinan,  rasio  orang  cacat  dan  rasio  kelompok  umur.  Indeks  kerentanan  sosial diperoleh dari rata-rata bobot kepadatan penduduk (60%), kelompok rentan (40%) yang terdiri dari rasio jenis kelamin  (10%),  rasio  kemiskinan  (10%),  rasio  orang  cacat  (10%)  dan  kelompok  umur  (10%).  Parameter konversi indeks dan persamaannya ditunjukkan pada Tabel 3.
Secara matematis nilai total kerentanan sosial untuk semua bencana dapat dituliskan pada rumus 1 (BNPB, 2012).
Kerentanan Sosial = (0.6 ∗ 𝑙𝑜𝑔( 𝑘𝑒𝑝𝑎𝑑𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 0.01 ) 𝑙𝑜𝑔( 100 0..01 ) ) + (0.1 * rasio jenis kelamin)
+ (0.1 * rasio kemiskinan) + (0.1 * rasio orang cacat)
+ (0.1 * rasio kelompok umur) (1) Tabel 3. Parameter Konversi Indeks Kerentanan Sosial (BNPB, 2012) Parameter Bobot (%) Kelas Rendah Sedang Tinggi Kepadatan penduduk 60 <500 jiwa/km 2 500-1000 jiwa/km 2 >1000 jiwa/km 2
Rasio jenis kelamin (10%)
40 <20% 20-40% >40% Rasio Kemiskinan (10%)
Rasio orang cacat (10%) Rasio Kelompok Umur (10%) 2. Kerentanan Ekonomi.
Kerentanan ekonomi menggambarkan suatu kondisi tingkat kerapuhan ekonomi dalam menghadapi ancaman bahaya ( hazards ) (Bakornas PB, 2007). Indikator yang digunakan untuk kerentanan ekonomi adalah luas lahan produktif dalam rupiah (sawah, perkebunan, lahan pertanian dan tambak) dan PDRB (BNPB, 2012). PDRB adalah singkatan dari produk domestik regional bruto yang merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa  yang  tercipta  atau  dihasilkan  di  wilayah  domestik  suatu  negara  yang  timbul  akibat  berbagai  aktivitas ekonomi dalam  suatu periode  tertentu tanpa  memperhatikan apakah  faktor  produksi  yang memiliki  residen atau non-residen (BNPB, 2016).
Luas lahan produktif dapat diperoleh dari peta penggunaan lahan dan buku kabupaten atau kecamatan dalam angka dan dikonversi ke dalam rupiah, sedangkan PDRB dapat diperoleh dari laporan sektor atau kabupaten dalam  angka.  Nilai  rupiah  untuk  parameter  lahan  produktif  dihitung  berdasarkan  persamaan  yang  dapat dituliskan pada rumus 2 (BNPB, 2016)
𝑅𝐿𝑃 𝑖 = 𝑃𝐿𝑃 𝑡𝑜𝑡−𝑖 𝐿𝐿𝑃 𝑡𝑜𝑡−𝑖 ×   𝐿𝐿𝑃 𝑑𝑒𝑠𝑎−𝑖 (2)
Keterangan:
RLPi adalah nilai rupiah lahan kelas penggunaan lahan ke-i di tingkat desa/kelurahan PLPtot-i adalah nilai total rupiah lahan produktif berdasarkan nilai rupiah sektor ke-i di tingkat kabupaten/kota

## LLPtot-i adalah luas total lahan produktif ke-i di tingkat kabupaten/kota
LLPdesa-i adalah luas lahan produktif ke-i di tingkat desa/kelurahan
Kemudian  peta  estimasi  PDRB  per  kelurahan/desa  dibuat  dengan  memasukkan  nilai  hasil  perhitungan  ke dalam peta batas administrasi yang kosong atributnya. Perhitungan nilai PDRB per desa atau kelurahan dapat dituliskan pada rumus 3 (BNPB, 2016).
𝑅𝑃𝑃 𝑑𝑒𝑠𝑎−𝑖 = 𝑅𝑃𝑃 𝐾𝐾 𝐿𝐾𝐾 × 𝐿𝐷 𝑖 (3)
Keterangan:
RPPdesa-i adalah nilai rupiah PDRB sektor desa ke-i RPPKK adalah nilai rupiah PDRB sektor di tingkat kabupaten/kota LKK adalah luas wilayah kabupaten/kota LDi adalah luas desa atau kelurahan ke-i
Bobot indeks kerentanan ekonomi hampir sama untuk semua jenis ancaman, kecuali untuk ancaman kebakaran gedung dan pemukiman (BNPB, 2012). Berdasarkan Perka BNPB no 2 tahun 2012, parameter konversi indeks kerentanan ekonomi untuk ancaman gempa bumi, tanah longsor, banjir, kekeringan, tsunami, konflik sosial, kebakaran hutan dan lahan, cuaca ekstrem dan gelombang ekstrem dan abrasi ditunjukkan pada persamaan dalam Tabel 4.
Secara matematis nilai total kerentanan ekonomi untuk ancaman bencana gempa bumi, tanah longsor, banjir, kekeringan, tsunami, konflik sosial, kebakaran hutan dan lahan, cuaca ekstrem dan gelombang ekstrem dan abrasi dapat dituliskan pada rumus 4 (BNPB, 2012).
Tabel 4. Parameter konversi indeks kerentanan ekonomi (BNPB, 2012)
Parameter Bobot (%) Kelas Rendah Sedang Tinggi Lahan Produktif 60 <50 jt 50-200 jt >200 jt PDRB 40 <100 jt 100-300 jt >300 jt Kerentanan Ekonomi = (0.6 * skor lahan produktif) + (0.4 * skor PDRB) (4)
Parameter  konversi  indeks  kerentanan  ekonomi  untuk  ancaman  kebakaran  gedung  dan  pemukiman  dapat dilihat pada Tabel 5.
Tabel 5. Parameter konversi indeks kerentanan ekonomi kebakaran gedung dan pemukiman (BNPB, 2012)
Parameter Bobot (%) Kelas Rendah Sedang Tinggi PDRB 100 <100 jt 100-300 jt >300 jt
Secara  matematis  nilai  total  kerentanan  ekonomi  untuk  ancaman  kebakaran  gedung  dan  pemukiman  dapat dituliskan pada rumus 5 (BNPB, 2012).
Kerentanan Ekonomi = (1.0 * skor PDRB) (5)
3. Kerentanan Fisik.
Kerentanan Fisik (infrastruktur) menggambarkan suatu kondisi fisik (infrastruktur) yang rawan terhadap faktor bahaya  ( hazard )  tertentu  (Bakornas  PB,  2007).  Indikator  yang  digunakan  untuk  kerentanan  fisik  adalah kepadatan rumah (permanen, semi permanen dan non-permanen), ketersediaan bangunan/fasilitas umum dan ketersediaan fasilitas kritis. Kepadatan rumah diperoleh dengan membagi komponen sub-parameternya atas area terbangun atau luas desa dan dibagi berdasarkan wilayah (dalam ha) dan dikalikan dengan harga satuan dari  masing-masing  parameter.  Indeks  kerentanan  fisik  hampir  sama  untuk  semua  jenis  ancaman,  kecuali ancaman kekeringan yang tidak  menggunakan kerentanan fisik.  Indeks kerentanan fisik diperoleh dari rata- rata bobot kepadatan rumah (permanen, semi-permanen dan non-permanen), ketersediaan bangunan/fasilitas umum dan ketersediaan fasilitas kritis (BNPB, 2016).
Rumus perhitungan nilai rupiah rumah dapat dilihat pada persamaan 6 (BNPB, 2016).
NRR= Luas pemukiman ( 𝑚 2 ) Luas rumah ideal ( 𝑚 2 ) x Nilai rupiah per rumah (6)
Keterangan: NRR = Nilai rupiah rumah
Luas  rumah  ideal  dalam  hal  ini  adalah  sebesar  200  m 2 .  Nilai  ini  didasarkan  pada  aturan  dalam  Keputusan Menteri  Permukiman  dan  Prasarana  Wilayah  Nomor:  403/Kpts/M/2002  Tentang  Pedoman  Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat (Rs Sehat). Adapun aturan luas rumah tersebut dapat dilihat pada Tabel 6.
Nilai  rupiah  per  rumah  adalah  nilai  rupiah  per  rumah  pada  tingkatan  kerentanan  tinggi  yaitu  sejumlah  Rp. 15.000.000,-  per  rumah  (BNPB,  2016),  seperti  yang  tertera  pada  buku  Kajian  Bencana  Indonesia  yang dipublikasikan  oleh  BPBD.  Hal  ini  dilakukan  karena  peta  potensi  bencana  tidak  tersedia  dan  peneliti mengasumsikan  bahwa  perhitungan  kerugian  sebaiknya  dihitung  berdasarkan  kemungkinan  terburuk  atas kerugian dari suatu bencana.
Berdasarkan kedua hal tersebut di atas, rumus perhitungan nilai rupiah rumah dapat ditulis ulang seperti pada rumus 7 (BNPB, 2016).
NRR= Luas pemukiman (m 2 )
200 m 2 x Rp. 15.000.000,- (7)
Tabel 6. Kebutuhan Luas Minimum Bangunan dan Lahan untuk Rumah Sederhana Sehat (RS Sehat) (Menteri
Pemukiman dan Prasarana Wilayah, 2002) Standar per jiwa (m2) Luas (m 2 ) untuk 3 jiwa Luas (m 2 ) untuk 4 jiwa Unit Rumah Lahan Unit Rumah lahan Minimal Efektif Ideal Minimal Efektif Ideal (Ambang batas) 7,2 21,6 60 72-90 200 28,8 60 72-90 200 (Indonesia) 9,0 27,0 60 72-91 200 36,0 60 72-91 200 (Internasional) 12,0 36,0 60 --- --- 48,0 60 --- ---
Parameter konversi indeks kerentanan fisik untuk ancaman gempa bumi, tanah longsor, banjir, kekeringan, tsunami, kebakaran hutan dan lahan, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem dan abrasi serta kebakaran gedung dan pemukiman dapat dilihat pada Tabel 7.
Secara  matematis  nilai  total  kerentanan  fisik  untuk  semua  bencana  dapat  dituliskan  pada  rumus  8  (BNPB, 2012).
Kerentanan Fisik = (0.4 ∗  skor rumah) + (0.3 ∗ skor fasilitas umum) + (0.3 ∗ skor fasilitas  kritis) (8) Tabel 7. Parameter Konversi Indeks Kerentanan Fisik (BNPB, 2012) Parameter Bobot (%) Kelas Rendah Sedang Tinggi Rumah 40 <400 jt 400-800 jt >800 jt Fasilitas Umum 30 <500 jt 500 jt – 1 M >1 M Fasilitas Kritis 30 <500 jt 500 jt – 1 M >1 M
4. Kerentanan Total
Kerentanan  total  merupakan  gabungan  penilaian  dari  keseluruhan  parameter  kerentanan  yaitu  kerentanan sosial, ekonomi, dan fisik. Pemetaan kerentanan total dilakukan dengan proses overlay dan union dari hasil
pemetaan parameter-parameter kerentanan. Dari hasil proses tersebut, didapatkan nilai dari penjumlahan atas skor x bobot dari tiap-tiap hasil peta parameter kerentanan yang meliputi kerentanan sosial total, kerentanan ekonomi total, dan kerentanan fisik total. Penilaian tingkat kerentanan dihasilkan melalui klasifikasi hasil nilai yang dibagi menjadi tiga kelas, yaitu Tinggi, Sedang, dan Rendah. Untuk mengetahui kelas rendah, sedang, tinggi maka dilakukan pencarian interval nilai dengan menggunakan metode distribusi frekuensi. Berdasarkan proses  ini  didapatkan  rentang  nilai  maksimum  dan  minimum  dari  nilai  total  kerentanan  yang  kemudian dilakukan  pengelompokan  untuk  pembagian  kelas.  Selanjutnya,  dicari  interval  nilai  rentang  kelas  rendah, sedang dan tinggi dengan menggunakan metode distribusi frekuensi. Rumus perhitungannya dapat dilihat pada rumus 9.
𝐶 = 𝑋 𝑛 −𝑋 1 𝑘 (9)
Keterangan: C = perkiraan besarnya kelas ( class width, class size, class length ) k = banyaknya kelas x n = nilai observasi terbesar x 1 = nilai observasi terkecil
5. Validasi Hasil Penilaian Kerentanan
Tahapan dalam validasi penelitian ini dilakukan dengan cara membandingkan data hasil analisis dengan data hasil validasi di lapangan. Proses validasi di lapangan yang dimaksudkan ini dilakukan dengan wawancara terhadap  pihak  institusional  (perangkat  desa  dan  kecamatan),  melakukan  telaah  dokumen  data  monografi tingkat  desa  dan  kecamatan  di  Kabupaten  Jepara,  serta  hasil  visualisasi  kondisi  kerentanan  pada  titik-titik kejadian bencana. Proses validasi dilakukan dengan melakukan penarikan asumsi berdasarkan hasil validasi lapangan terlebih dahulu. Hasil asumsi kemudian dibandingkan dengan hasil analisis peta untuk mendapatkan hasil sesuai dan tidak sesuai. Akurasi validasi dilakukan dengan melakukan perhitungan matriks konfusi per kelas  kerentanan  pada  masing-masing  parameter.  Nilai  tersebut  menunjukkan  tingkat  kecocokan  data  hasil analisis penelitian dengan data lapangan. Validasi peta kerentanan bertujuan untuk mengetahui apakah hasil luaran  penilaian  kerentanan  sudah  dapat  mempresentasikan  keadaan  kerentanan  di  wilayah  studi.  Proses validasi  ini  dilakukan  pada  penilaian  kerentanan  total  dengan  asumsi  mewakili  dari  penilaian  dari  seluruh komponen kerentanan.

## Hasil dan Pembahasan

## 1. Hasil Pemetaan dan Penilaian Kerentanan Sosial
Parameter  kerentanan  sosial  tersusun  atas  beberapa  parameter  yaitu  parameter  kepadatan  penduduk  dan parameter  kelompok  rentan.  Hasil  dan  klasifikasi  parameter  kelompok  rentan  meliputi  rasio  jenis  kelamin, rasio  kelompok  umur  rentan,  rasio  penduduk  miskin  dan  rasio  penduduk  cacat,  dapat  disimpulkan  sebagai berikut:
a) Hasil dan analisis sub parameter kerentanan kepadatan penduduk. Sesuai  dengan  data  kependudukan  dari  BPS  Kabupaten  Jepara,  dihasilkan  persentase  penilaian kerentanan kepadatan penduduk di Kabupaten Jepara terdiri dari kerentanan rendah sebesar 0,88%, kerentanan  sedang  sebesar  14,95%,  dan  kerentanan  tinggi  sebesar  84,17%.  Berdasarkan  hasil pengolahan  tersebut  tercatat  bahwa  kecamatan  dengan  kepadatan  penduduk  tertinggi  adalah Kecamatan  Jepara  dengan  kepadatan  penduduk  sebesar  2.883/km 2 .  Sedangkan  kecamatan  dengan kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Karimunjawa dengan kepadatan penduduk sebesar 204/km 2 .  Tingkat  kerentanan  jika  semakin  tinggi  kepadatan  penduduknya  maka  semakin  tinggi kerentanannya. Hasil pemetaan sub kerentanan kepadatan penduduk dapat dilihat pada Gambar 1.
b) Hasil dan Analisis Rasio Jenis Kelamin
Kerentanan jenis kelamin dihitung berdasarkan persentase perbandingan antara jumlah penduduk laki- laki dengan jumlah penduduk perempuan di suatu daerah.  Berdasarkan hasil analisis bahwa data jenis kelamin Kabupaten Jepara mempunyai tingkat rasio jenis kelamin di seluruh kecamatan di Kabupaten Jepara masuk kedalam kategori tinggi. Bahwa sebanyak 16 kecamatan di Kabupaten Jepara memiliki nilai  rasio  jenis  kelamin  lebih  dari  40%.  Rasio  jenis  kelamin  tertinggi  terdapat  pada  kecamatan Karimunjawa yaitu sebesar 104%. Sedangkan rasio jenis kelamin terkecil terdapat pada Kecamatan Kembang dengan rasio jenis kelamin sebesar 98%. Hasil pemetaan sub kerentanan jenis kelamin dapat dilihat pada Gambar 1.
(a) (b)
(c)
(d)
(e) (f)
Gambar 1. Visualisasi Peta Sebaran Penilaian Kerentanan Sosial Terdiri dari Sub Kerentanan Sebagai Berikut: (a) Kepadatan Penduduk (b) Kerentanan Rasio Jenis Kelamin (c) Kerentanan Rasio Kemiskinan (d) Rasio Kelompok Umur (e) Rasio Orang Cacat, dan Visualisasi (f) Kerentanan Sosial Total Hasil Overlay Bobot dan Skor dari Sub Parameter Kerentanan Sosial.
a) Hasil dan Analisis Rasio Kemiskinan. Peta rasio kemiskinan merupakan tingkat kemiskinan seluruh kecamatan di Kabupaten Jepara. Nilai rasio  kemiskinan  diperoleh  berdasarkan  jumlah  penduduk  miskin  dibanding  dengan  jumlah  total penduduk  dikalikan  100%.  Berdasarkan  hasil  analisis,  terdapat  12  kecamatan  dengan  persentase 64,54%  dari  jumlah  keseluruhan  kecamatan  masuk  dalam  kategori  rendah,  sedangkan  sisanya sebanyak 4 kecamatan dengan persentase 35,46% dari jumlah keseluruhan kecamatan masuk dalam kategori tinggi. Kecamatan dengan rasio kemiskinan tertinggi berada pada kecamatan Pakisaji dengan rasio  kemiskinan  sebesar  23,36%.  Kecamatan  dengan  rasio  kemiskinan  terendah  berada  pada kecamatan  Pecangaan  dengan  rasio  kemiskinan  sebesar  4,84%.  Peta  hasil  sub  kerentanan  rasio kemiskinan dapat dilihat pada Gambar 1.
b) Hasil dan Analisis Rasio Kelompok Umur Peta  rasio  kelompok  umur  atau  rasio  ketergantungan  ( dependency  ratio )  merupakan  rasio  antara jumlah penduduk non produktif dibanding jumlah penduduk produktif dikali 100%. Berdasarkan hasil analisis  bahwa  hasil  perhitungan  rasio  kelompok  umur  di  Kabupaten  Jepara  memiliki  tingkat  rasio kelompok  umur  tinggi  secara  keseluruhan.  Hal  ini  karena  berdasarkan  hasil  analisis  bahwa  rasio kelompok umur di Kabupaten Jepara memiliki nilai rasio kelompok umur >40%. Kecamatan dengan rasio  kelompok  umur  tertinggi  adalah  Kecamatan  Kedung  yaitu  sebesar  47,099%.  Sedangkan kecamatan dengan rasio kelompok umur terendah adalah Kecamatan Mayong dengan rasio sebesar 40,774%. Peta hasil sub kerentanan rasio kelompok umur dapat dilihat pada Gambar 1.
c) Hasil dan Analisis Rasio Orang Cacat ( Disability ratio ).
Berdasarkan  hasil  analisis  bahwa  hasil  perhitungan  rasio  orang  cacat  Kabupaten  Jepara  memiliki tingkat rasio orang cacat secara keseluruhan kecamatan di Kabupaten Jepara masuk ke dalam kategori rendah atau dengan persentase 100% rendah. Hal ini berarti bahwa rasio orang cacat setiap kecamatan di Kabupaten Jepara <20 %. Kecamatan dengan rasio orang cacat terbesar adalah Kecamatan Batealit yaitu  sebesar  1,821%.  Kecamatan  dengan  rasio  orang  cacat  terendah  adalah  Kecamatan  Tahunan dengan rasio sebesar 0,093%. Peta hasil sub kerentanan rasio orang cacat dapat dilihat pada Gambar 1.
d) Hasil dan Analisis Kerentanan Sosial Total
Peta  parameter  kerentanan  sosial  kemudian  di- overlay menjadi  satu  peta  kerentanan  sosial.  Hasil klasifikasi dan pemetaan parameter kerentanan sosial Kabupaten Jepara dapat dilihat pada Tabel 8 dan Gambar 1.
Tabel 8. Jumlah Kecamatan Per Kelas Kerentanan Sosial
No Kecamatan Total Kerentanan Sosial Tingkat Kerentanan 1 Donorojo 724,283 Sedang 2 Kembang 742,791 Sedang 3 Mlonggo 1873,358 Tinggi 4 Bangsri 1232,270 Tinggi 5 Keling 718,142 Sedang 6 Pakisaji 1064,185 Sedang 7 Jepara 3037,408 Tinggi 8 Tahunan 2608,100 Tinggi 9 Batealit 1015,318 Sedang 10 Kedung 1788,270 Tinggi 11 Mayong 1474,552 Tinggi 12 Nalumsari 1472,099 Tinggi 13 Pecangaan 2319,122 Tinggi 14 Kalinyamatan 2493,985 Tinggi 15 Welahan 2716,845 Tinggi 16 Karimunjawa 362,638 Rendah
Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 8, dapat dijelaskan bahwa tingkat kerentanan sosial di Kabupaten Jepara yang termasuk dalam kategori rendah terdapat 1 kecamatan dengan persentase 1,41%, sedangkan 5 kecamatan dengan  persentase  16,63%  masuk  dalam  kategori  sedang,  dan  sisanya  terdapat  10  kecamatan  dengan persentase sebesar 81,95% masuk dalam kategori tinggi. Berdasarkan data tersebut, maka tingkat kerentanan sosial  Kabupaten  Jepara  adalah  tinggi.  Kecamatan  dengan  skor  kerentanan  tertinggi  adalah  Kecamatan Mlonggo, Bangsri, Jepara, Tahunan, Kedung, Mayong, Nalumsari, Pecangaan, Kalinyamatan, dan Welahan dengan rentang skor kerentanan sosial dari 2,27-2,70. Sedangkan Kecamatan dengan skor kerentanan sosial terendah adalah Kecamatan Karimunjawa.

## 2. Hasil Pemetaan dan Penilaian Kerentanan Ekonomi
Kerentanan  ekonomi  merupakan  suatu  tingkat  kerapuhan  ekonomi  dalam  menghadapi  ancaman  bahaya ( hazards ) (Bakornas PB, 2007). Kerentanan ekonomi memiliki dua indikator yaitu luas lahan produktif dalam rupiah dan PDRB. Luas lahan produktif dalam rupiah meliputi hutan, sawah, perkebunan, dan tambak. Adapun nilai rupiah dihitung berdasarkan data PDRB Kabupaten Jepara tahun 2019.
Pemetaan  kerentanan  lahan  produktif  didasarkan  pada  pengklasifikasian  peta  tata  guna  lahan  menjadi  peta lahan  produktif  yang  terbagi  menjadi  lahan  sawah,  perkebunan,  pertanian,  dan  tambak.    Berdasarkan  hasil analisis  dari  data  yang  diolah,  hasil  luasan  lahan  produktif  Kabupaten  Jepara  seluas  49.888,936  Ha,  yang tersusun dari 25.677,241 Ha lahan sawah, 9.544,608 Ha lahan Perkebunan, 4.146,578 Ha lahan pertanian dan 10.520,510 Ha lahan tambak. Untuk lahan yang tidak termasuk ke dalam reklasifikasi ini dianggap sebagai lahan  non-produktif.  Bila  dipersentasekan  dapat  dilihat  bahwa  lahan  produktif  terluas  di  Kabupaten  Jepara merupakan lahan sawah dengan persentase sebesar 51%, yang diikuti oleh lahan tambak sebesar 21%, lahan perkebunan  sebesar  19%  dan  lahan  pertanian  sebesar  8%.  Lahan  produktif  terluas  berada  pada  kecamatan Mlonggo  dengan  luas  sebesar  10.481,755  Ha.  Kecamatan  dengan  lahan  produktif  terkecil  berada  pada Kecamatan Karimunjawa dengan luasan sebesar 110,132 Ha. Peta sub kerentanan lahan produktif dapat dilihat pada Gambar 2.
Kemudian untuk pemetaan PDRB, berdasarkan hasil pengolahan data dapat dianalisis bahwa tingkat rupiah PDRB di seluruh kecamatan Kabupaten Jepara dengan persentase 100% masuk kedalam kategori tinggi. Hal ini berarti sebanyak 16 kecamatan di Kabupaten Jepara memiliki PDRB lebih besar dari Rp. 300.000.000, -. Tingkat PDRB terbesar berada pada Kecamatan Keling yaitu sebesar Rp.  3.740.966.003.640,  -. Sedangkan kecamatan  dengan  PDRB  terendah  berada  pada  Kecamatan  Kalinyamatan  dengan  PDRB  sebesar  Rp. 717.572.809.250, -. Peta sub kerentanan PDRB disajikan dalam Gambar 2.
Tabel 9. Luasan Kerentanan Ekonomi Per Kelas Kerentanan Seluruh Kecamatan Kabupaten Jepara
No Kecamatan Luas per Kelas Kerentanan (Ha) Luas Total Per Kecamatan (Ha) Rendah Tinggi 1 Donorojo 6.466,831 3.712,163 10.178,993 2 Kembang 4.895,126 6.259,250 11.154,376 3 Mlonggo 2.720,977 1.992,555 4.713,532 4 Bangsri 4.923,185 4.401,335 9.324,520 5 Keling 7.034,975 5.623,275 12.658,250 6 Pakisaji 4.702,086 1.957,131 6.659,216 7 Jepara 2.378,009 253,060 2.631,069 8 Tahunan 3.265,825 949,320 4.215,145 9 Batealit 7.300,389 2.332,167 9.632,557 10 Kedung 1.849,930 3.028,171 4.878,101 11 Mayong 3.646,288 3.513,417 7.159,705 12 Nalumsari 3.040,907 2.383,432 5.424,338 13 Pecangaan 1.958,962 1.663,537 3.622,500 14 Kalinyamatan 1.007,651 1.420,390 2.428,040 15 Welahan 1.157,702 1.800,402 2.958,104 16 Karimunjawa 4.547,705 110,132 4.657,837 Total 60896,547 41.399,736 102296,284
Rekapitulasi hasil pengolahan data untuk kerentanan ekonomi total dapat diklasifikasikan seperti pada Tabel 9. Kemudian peta kerentanan ekonomi tersusun berdasarkan overlay skor dan bobot dari peta lahan produktif dan peta PDRB. Peta kerentanan ekonomi dapat dilihat pada Gambar 2.
Dari  hasil scoring dan  pembobotan  pada  peta  kerentanan  ekonomi  dapat  diketahui  bahwa  klasifikasi kerentanan  ekonomi terdapat  kelas  tinggi  dan  rendah di  Kabupaten  Jepara.  Luas  Kabupaten  Jepara  dengan kerentanan ekonomi rendah yaitu sebesar 60% dengan luas sebesar 60.896,547 Ha. Kerentanan tinggi sebesar 40% dengan total luas sebesar 41.399,736 Ha. Kecamatan dengan total luas kerentanan tertinggi berada pada kecamatan Keling, yaitu dengan luas sebesar 12.658,250 Ha. Kecamatan dengan total luas kerentanan terendah adalah kecamatan Kalinyamatan dengan luas sebesar 2.428,040 Ha.
(a) (b) (c)
Gambar 2. Visualisasi Peta Sebaran Penilaian Kerentanan Ekonomi Terdiri dari Sub Kerentanan Sebagai Berikut: (a) Lahan Produktif (b) PDRB dan Visualisasi (c) Kerentanan Ekonomi Total.

## 3. Hasil Pemetaan dan Penilaian Kerentanan Fisik
Kerentanan  Fisik  merupakan  kondisi  fisik  yang  rawan  terhadap  faktor  bahaya  (Bakornas  PB,  2007). Kerentanan fisik memiliki beberapa indikator, yaitu kepadatan rumah (permanen, semi permanen dan non- permanen), ketersediaan bangunan/fasilitas umum dan ketersediaan fasilitas kritis dalam rupiah (BNPB, 2012).
a) Hasil dan Analisis Kepadatan rumah
Tingkat  kerentanan  pada  kepadatan  rumah  dihitung  berdasarkan  luas  daerah  permukiman  berdasarkan tingkat bahayanya. Jumlah rumah diperoleh dengan asumsi bahwa kebutuhan luasan rumah ideal sebesar 200 m 2 atau satu rumah untuk empat jiwa. Asumsi tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 403/Kpts/M/2002 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat.  Berdasarkan  hasil  analisis  tersebut  bahwa  tingkat  rupiah  pemukiman  di  seluruh  kecamatan  di Kabupaten Jepara hampir 100% masuk kedalam kategori tinggi. Hal ini berarti sebanyak 16 kecamatan di Kabupaten Jepara memiliki nilai pemukiman lebih besar dari Rp. 800.0000.000, -. Adapun nilai total rupiah
pemukiman Kabupaten Jepara adalah sebesar Rp. 15.322.584.602.636, - dengan nilai rupiah pemukiman terbesar berada pada kecamatan Bangsri yaitu sebesar Rp.1.476.379.043.110, -. Kecamatan dengan nilai rupiah  pemukiman  terkecil  berada  pada  kecamatan  Karimunjawa,  yaitu  sebesar Rp.  141.829.092.026,  -. Hasil pemetaan sub kerentanan nilai rupiah kepadatan rumah atau sebaran pemukiman di Kabupaten Jepara dapat dilihat pada Gambar 3.
b) Hasil dan Analisis Fasilitas Umum
Fasilitas umum terdiri dari jasa pendidikan yang meliputi sekolah SD, SMP, SMA, SMK dan perguruan tinggi. Berdasarkan hasil analisis diperoleh bahwa tingkat rupiah fasilitas seluruh kecamatan di Kabupaten Jepara memiliki persentase 97% masuk ke dalam kategori tinggi. Hal ini berarti sebanyak 15 kecamatan di Kabupaten Jepara memiliki nilai fasilitas umum lebih besar dari Rp. 1.000.000.000, -. Nilai rupiah fasilitas umum terbesar berada pada Kecamatan Welahan yaitu sebesar Rp. 2.750.000.000, -. Nilai rupiah fasilitas umum terendah berada pada Kecamatan Karimunjawa yaitu sebesar Rp.  935.000.000, -. Hasil pemetaan sub kerentanan nilai rupiah fasilitas umum di Kabupaten Jepara dapat dilihat pada Gambar 3.
c) Hasil dan Analisis Fasilitas Kritis
Fasilitas kritis fasilitas kesehatan yang berada di kabupaten Jepara yang meliputi Rumah Sakit, Poliklinik, Puskesmas, Pustu, dan Apotek. Berdasarkan hasil analisis diperoleh bahwa tingkat rupiah fasilitas kritis seluruh  kecamatan  di  Kabupaten  Jepara  masuk  ke  dalam  kategori  rendah,  sedang,  dan  tinggi.  Tingkat kerentanan rendah memiliki persentase sebesar 2% dengan total nilai fasilitas kritis yaitu Rp.240.000.000, -  Tingkat  kerentanan  sedang  memiliki  persentase  sebesar  64%  dengan  nilai  total  fasilitas  kritis  sebesar Rp.8.520.000.000, -. Tingkat kerentanan tinggi memiliki persentase sebesar 34% dengan nilai total fasilitas kritis  sebesar  Rp.4.500.000.000,  -.  Kecamatan  dengan  nilai  total  fasilitas  kritis  terendah  berada  pada kecamatan Karimunjawa yaitu sebesar Rp.240.000.000, -. Kecamatan dengan nilai total kerentanan fasilitas kritis tertinggi berada pada kecamatan Jepara yaitu sebesar Rp.2.040.000.000,-. Peta sub kerentanan nilai rupiah fasilitas kritis Kabupaten Jepara dapat dilihat pada Gambar 3.
Tabel 10. Hasil luasan kerentanan fisik per kelas kerentanan
No Kecamatan Luas per Kelas Kerentanan (Ha) Luas Total PerKecamatan (Ha) Rendah Sedang Tinggi 1 Donorojo 0,119 9.004,48 1.174,51 10.179,12 2 Kembang 0,007 9.964,12 1.190,25 11.154,38 3 Mlonggo 0 3.137,77 1.575,76 4.713,53 4 Bangsri 0 7.356,01 1.968,51 9.324,52 5 Keling 0,095 11.352,36 1.305,89 12.658,35 6 Pakisaji 0 5.239,10 1.420,12 6.659,22 7 Jepara 0,169 0 2.631,08 2.631,25 8 Tahunan 0 0 4.215,15 4.215,15 9 Batealit 0 7.910,89 1.721,68 9.632,56 10 Kedung 0 0 4.878,11 4.878,11 11 Mayong 0 5.725,37 1.434,34 7.159,71 12 Nalumsari 0 4.284,25 1.135,96 5.420,21 13 Pecangaan 0 2.295,91 1.326,59 3.622,50 14 Kalinyamatan 0 1.619,42 808,62 2.428,04 15 Welahan 0,003 1.995,85 960,89 2.956,75 16 Karimunjawa 4.468,73 189,11 0 4.657,84 Total 4.469,12 70.074,63 27.747,47 102.291
d) Hasil dan Analisis Kerentanan Fisik Total
Peta kerentanan fisik diperoleh dari hasil overlay parameter sub kerentanan fisik yang kemudian dilakukan scoring dan pembobotan. Kerentanan fisik pada kelas rendah memiliki persentase sebesar 4% dengan luas kerentanan sebesar 4.469,12 Ha. Kelas kerentanan sedang memiliki persentase sebesar 69% dengan luas kerentanan  sebesar  70.074,63  Ha.  Sedangkan  kelas  kerentanan  tinggi  memiliki  persentase  sebesar  27% dengan  luas  kerentanan  sebesar  27.747,47  Ha.  Kecamatan  yang  memiliki  luas  total  kelas  kerentanan
tertinggi berada pada kecamatan Keling yaitu dengan luas sebesar 12.658,35 Ha. Kecamatan dengan luas total kerentanan terendah berada pada kecamatan Kalinyamatan yaitu sebesar 2.428,04 Ha. Rincian sebaran wilayah dari analisis kerentanan fisik dapat dilihat pada Tabel 10 dan Gambar 3.
(a)
(b)

## (c)

## (d)
Gambar 3. Visualisasi Peta Sebaran Penilaian Kerentanan Fisik Terdiri dari Sub Kerentanan Sebagai Berikut: (a) Nilai Kepadatan Rumah (b) Nilai Fasilitas Umum (c) Nilai Fasilitas Kritis dan Visualisasi (d) Kerentanan Fisik Total

## 4. Hasil Pemetaan dan Penilaian Kerentanan Total
Berdasarkan perhitungan dan analisis dapat dihasilkan sebaran kerentanan total dari wilayah Kabupaten Jepara seperti pada Tabel 11 dan Gambar 4, yang dapat disimpulkan bahwa hasil overlay peta kerentanan fisik, sosial, dan ekonomi yang kemudian dikelaskan memperoleh hasil tingkat kerentanan total rendah, sedang, dan tinggi. Rincian dan besaran persentase kerentanan total di wilayah Kabupaten Jepara yaitu sebesar 57% dengan luas 57.896,913  Ha  memiliki  tingkat  kerentanan  tinggi,  sebesar  39%  dengan  luas  40.040,809  Ha  memiliki kerentanan sedang, dan sebesar 4% dengan luas 4.358,993 Ha memiliki tingkat kerentanan rendah.
Hasil kerentanan total di wilayah Kabupaten Jepara memperlihatkan perbedaan yang cukup signifikan antara kelas  kerentanan  di  kecamatan  Karimunjawa  dengan  kecamatan  lainnya,  dimana  kecamatan  Karimunjawa berada pada kelas rendah sedangkan di kecamatan lainnya didominasi oleh kelas tinggi dan sedang. Perbedaan kelas  yang  terjadi  antara  kecamatan  Karimunjawa  dengan  kecamatan  lainnya,  dimungkinkan  karena  pada perbandingan  tiap-tiap  parameter  pembentuk  kerentanan  total  yaitu  parameter  kepadatan  penduduk,  lahan produktif, dan kepadatan rumah, memiliki kelas kerentanan yang berbeda pula. Dari ketiga parameter tersebut,
kecamatan Karimunjawa semuanya memiliki kelas rendah sedangkan pada kecamatan lainnya memiliki kelas tinggi  dan  sedang.  Atas  dasar  temuan  tersebut,  dapat  dijelaskan  faktor  yang  membedakan  kelas  klasifikasi kerentanan total di wilayah Kabupaten Jepara didominasi oleh parameter kepadatan penduduk, lahan produktif dan kepadatan rumah.

## Tabel 11. Hasil sebaran kerentanan total per kelas kerentanan
No Kecamatan Luas Kerentanan Total per Kelas (Ha) Total Luas Rendah Sedang Tinggi 1 Donorojo 0,119 6.466,834 3.712,163 10.179,116 2 Kembang 0,007 4.895,126 6.259,250 11.154,382 3 Mlonggo 0 1.177,491 3.536,041 4.713,532 4 Bangsri 0 2.973,212 6.351,308 9.324,520 5 Keling 0,095 7.034, 975 5.623,275 12.658,345 6 Pakisaji 0 4.702,086 1.957,131 6.659,216 7 Jepara 0,169 0 2.631,081 2.631,250 8 Tahunan 0 0 4.215,152 4.215,152 9 Batealit 0 7.300,396 2.332,167 9.632,563 10 Kedung 0 0 4.878,110 4.878,110 11 Mayong 0 2.220,135 4.939,570 7.159,705 12 Nalumsari 0 1.918,994 3.505,344 5.424,338 13 Pecangaan 0 640,298 2.982,202 3.622,500 14 Kalinyamatan 0 206,390 2.221,650 2.428,040 15 Welahan 0,003 205,634 2.752,470 2.958,107 16 Karimunjawa 4.358,599 299,237 0 4.657,837 Total 4.358,993 40.040,809 57.896,913 102.296,714
Gambar 4. Visualisasi Peta Sebaran Kerentanan Total di Kabupaten Jepara

## 5. Hasil Validasi
Untuk mengetahui tingkat akurasi dari hasil analisis penelitian ini telah dilakukan proses validasi. Pengukuran kesesuaian antara hasil analisis dengan penarikan asumsi penilaian kondisi kerentanan total di lapangan dapat dilihat pada Tabel 12. Dari hasil tersebut, dapat dilihat bahwa ada satu kecamatan yaitu Pakisaji yang tidak sesuai dengan hasil verifikasinya. Hal tesebut dimungkinkan terjadi ketidaksesuaian antara data sekunder yang digunakan  dalam  proses  analisis  terhadap  kondisi  riil  di  lapangan  pada  titik-titik  kejadian  bencananya.
Selanjutnya, untuk mengukur tingkat akurasi dari hasil pengukuran kesesuaian dilakukan perhitungan matrik konfusi seperti pada Tabel 13.
Tabel 12. Hasil Pengukuran Kesesuaian Kecamatan Klasifikasi Kerentanan total Verifikasi Analisis Lapangan Donorojo Sedang Sedang Sesuai Kembang Sedang Sedang Sesuai Mlonggo Tinggi Tinggi Sesuai Bangsri Tinggi Tinggi Sesuai Keling Sedang Sedang Sesuai Pakisaji Sedang Tinggi Tidak Sesuai Jepara Tinggi Tinggi Sesuai Tahunan Tinggi Tinggi Sesuai Batealit Sedang Sedang Sesuai Kedung Tinggi Tinggi Sesuai Mayong Tinggi Tinggi Sesuai Nalumsari Tinggi Tinggi Sesuai Pecangaan Tinggi Tinggi Sesuai Kalinyamatan Tinggi Tinggi Sesuai Welahan Tinggi Tinggi Sesuai Karimunjawa Rendah Rendah Sesuai Jumlah 16 16 16

## Tabel 13. Hasil matriks konfusi validasi kerentanan total
Lapangan Tinggi Sedang Rendah Total Hasil Analisis Tinggi 10 0 0 10 Sedang 1 4 0 5 Rendah 0 0 1 1 Total 11 4 1 16
Hasil akurasi total dari tabel matrik konfusi dapat dihitung sebagai berikut:
• Nilai akurasi keseluruhan = ((10+4+1)/16) x 100% = 93,75%
• Nilai sensitivitas masing-masing kelas, sebagai berikut:
a. Tinggi  = (10/11) x 100% = 90,91%
b. Sedang = (4/4) x 100% = 100%
c. Rendah = (1/1) x 100% = 100%
Berdasarkan hasil perhitungan matriks konfusi bahwa hasil nilai akurasi keseluruhan yaitu sebesar 93,75%. Hal ini berarti memiliki tingkat keakurasian data yang sangat tinggi antara data hasil analisis peta dengan data validasi lapangan. Maka data hasil peta analisis kerentanan sosial yang diperoleh sesuai dengan keadaan yang ada  di  lapangan  yaitu  dibuktikan  dengan  adanya  nilai  sensitivitas  kelas  yang  mana  secara  seluruh  nilai sensitivitas kelas memiliki nilai mendekati 100%.

## Kesimpulan
Dari keseluruhan perhitungan dan analisis yang telah dihasilkan, dapat diperinci bahwa kerentanan total yang dihasilkan pada wilayah dengan kategori kerentanan tinggi yang berada atau dominan di wilayahnya terdapat di  Kecamatan  Jepara,  Tahunan,  dan  Kedung.  Kemudian  untuk  wilayah  yang  didominasi  pada  kerentanan
sedang terdapat di Kecamatan Donorojo, Keling, Pakis Aji, dan Batealit. Sedangkan wilayah yang didominasi pada kerentanan rendah berada di Kecamatan Karimunjawa.
Saran yang dapat disampaikan dengan adanya hasil ini yaitu pentingnya perencanaan mitigasi bencana dengan melakukan  tindakan  kesiapsiagaan  di  kecamatan-kecamatan  yang  memiliki  tingkat  kerentanan  tinggi. Selanjutnya  perlu  dilakukan  pemetaan  dan  penilaian  risiko  bencana  alam  di  Kabupaten  Jepara  yang  dapat dijadikan  acuan  penanganan  bencana  alam  dan  data  untuk sinergi  perencanaan tata ruang  wilayah  berbasis kebencanaan.

## Daftar Pustaka
Aditya,  T.,  (2010). Visualisasi  Risiko  Bencana  di  Atas  Peta ,  Jurusan  Teknik  Geodesi,  Fakultas  Teknik  Geodesi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Amhar, F., dan Darmawan, M. 2007. Sebuah Kajian atas Peta-Peta Multi Bencana. Bakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh.Banda Aceh .
Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara. (2019). Kabupaten Jepara Dalam Angka 2019 . Jepara: Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara. Jepara.
Bakornas PB. (2007). Pengenalan Karakteristik Bencana dan Upaya Mengatasinya di Indonesia . Jakarta. Bappenas. (2008). Pengalaman Penyusunan Penilaian Kerusakan dan Kerugian. Jakarta . Jakarta
BNPB,  2008,  Pedoman  Penyusunan  Rencana  Penanggulangan  Bencana.  Peraturan  Kepala  Badan  Nasional Penanggulangan Bencana No. 4 Tahun 2008
BNPB, (2012). Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana . Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 2 Tahun 2012
Departemen Dalam Negeri RI. (2007). Penanggulangan Bencana . UU No. 24 Tahun 2007
Keputusan Menteri Permukiman Dan Prasarana Wilayah Nomor 403 Tahun 2002 . Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat (Rs Sehat) . Menteri Permukiman Dan Prasarana Wilayah. Jakarta.
Kraak & Ormeling. (2007). Kartografi: Visualisasi Data Geospasial. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta Medcom.id. (2020). https://www.medcom.id/nasional/daerah/dN60oXRk-76-bencana-terjadi-di-jepara-sepanjang- januari-2020 diakses pada tanggal 2 April 2020.
Miladan,  N.  (2009).  Kajian  Kerentanan  Wilayah  Pesisir  Kota  Semarang  terhadap  Perubahan  Iklim. Tesis .  Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota. Universitas Diponegoro. Semarang.
Nugraha, AL., Santosa, PB., Aditya, T. (2012). Pemetaan Risiko Banjir Rob Kota Semarang. Konferensi Teknik dan Sains Informasi Geospasial ke-1 Teknik Geodesi UGM . Yogyakarta Nugraha, AL., Hani’ah, dan Pratiwi, RD. (2016). Assessment of Multihazards in Semarang City . International Symposium on Earth Hazard and Disaster Mitigation 2016 . ITB. Bandung
Peraturan Menteri PU No 2/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana Longsor. Prahasta, E. (2010). Konsep-Konsep Dasar Sistem Informasi Geografis (Perspektif Geodesi dan Geomatika) . Informatika Bandung. Bandung.
This article is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License .