## ANALISIS PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN INSPEKTORAT TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN PROVINSI PAPUA
Penulis: Suparmi 1 suparmi.mkd@gmail.com

## Abstract
This study aims to obtain a clear picture of the effects of supervision which consists of routine supervision, individual supervision, and monitoring of the administration of Papua Province. The type of data used is qualitative data and quantitative data.  Primary and secondary data is the source of the data used. Data collection  techniques  used  are  field  data  and  literature  study  data.  The  study  was  conducted  using qualitative analysis techniques and quantitative analysis consisting of research instrument tests, standard assumption  tests,  and  multiple  regression  analysis.  The  results  showed  that  the  routine  supervision variable partially had a significant influence on the administration of the Papua Province. While the special supervision  and  partial  monitoring  variables  do  not have a  significant  effect  on  the administration  of  the Papua Province. Variables of routine supervision, individual supervision, and simultaneous monitoring have a significant influence on the administration of Papua Province. The routine supervision variable is the most dominant factor influencing the administration of Papua Province.

## Keywords: Routine Oversight, Special Oversight, Monitoring, and Government Administration

## PENDAHULUAN
Untuk  meningkatkan  efisiensi  dan  efektifitas  pelaksanaan  pemerintahan  daerah  bagi masyarakat,  maka  dibutuhkan  partisipasi  semua  pihak  terutama  dari  aparat  yang  akan melaksanakan  pemerintahan.  Pemerintahan  yang  efektif  adalah  kebutuhan  yang  sangat mendesak,  terutama  di  era  reformasi  saat  ini.  Arah  pendekatan  ini  berfokus pada  penyediaan layanan  kepada  masyarakat  dan  sebagai  upaya  untuk  menyampaikan  kebijakan  pemerintah pusat  dan  pada  saat  yang  sama  melaksanakan  program  pemerintah.  Hal  ini  ditandai  dengan adanya  tuntutan  masyarakat  yang  akan  menunjang  terciptanya  aparatur  pemerintahan  yang bersih dan berwibawa, tertib dan teratur dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan  yang  berlaku.  Tuntutan  ini  muncul  karena  adanya  alasan  bahwa  terdapat praktik-praktik tidak terpuji yang dilakukan oleh pejabat pemerintah pada umumnya dan aparat
1 Pegawai Inspektorat Provinsi Papua
pemerintah daerah pada khususnya. Salah satu penyebab terjadinya penyimpangan di kalangan aparat Pemerintah Daerah karena kurang efektifnya pelaksanaan pengawasan  yang dilakukan oleh Badan yang ada dalam Pemerintahan itu.
Dalam  membiayai  pelaksanakan  pembangunan  daerahnya,  Pemerintah  Daerah membutuhkan  dana  yang  cukup  besar,  baik  itu  pembiayaan  rutin  maupun  pembiayaan pembangunan.  Untuk  itu  perlu  di  gali  potensi  sumber  pendapatan  daerah  yang  merupakan sumber  utama  pembiayaan  pembangunan.  Dalam  pelaksanaan  Pemerintahan  daerah  tidak lepas  dari  system  pengawasan.  Pengawasan  merupakan  bagian  penting  dalam  proses penyelenggaraan  pemerintahan  karena  tanpa  adanya  fungsi  kontrol,  kekuasaan  dalam  suatu negara akan berjalan sesuai kehendak dan interprestasi pemegang kekuasaan (power maker).
Oleh  sebab  itu  dalam  mewujudkan  tujuan  pembangunan  di  daerah,  terutama  dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (UU No 9/2015) tentang Pemerintahan Daerah  maka  pemerintah  daerah  harus  mampu  mengurus  rumah  tangganya,  sebagai  akibat penyelenggaraan  otonomi  daerah  terutama  pemanfaatan  berbagai  potensi  perlu  ditunjang dengan pengawasan yang baik.
Hal  ini  dimaksudkan  agar  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  sesuai  dan  seirama dengan kebijakan pembangunan nasional yakni diarahkan untuk mengembangkan daerah dan menyelaraskan pertumbuhan antar daerah, antar kota dan desa serta antar bidang dan sektor, yang  pada  akhirnya  dapat  mengurangi  terjadinya  korupsi,  kolusi  dan  nepotisme  (KKN).
Mencegah  serta  mengurangi  terjadinya  KKN  adalah  dengan  cara  menggerakkan  roda pemerintahan  di  daerah  serta  memanfaatan  potensi  yang  tersedia  dengan  melakukan  tingkat pengawasan yang efektif dan efisien.
Harmawan    (2012)  dalam  penelitiannya  yang  berjudul  analisis  fungsi  pelaksanaan inspektorat Kabupaten Pangkajene memberikan hasil bahwa pelaksanaan system pengawasan yang dilihat dari segi pemeriksaan, pengujian dan pengusutan sudah berjalan dengan efektif. Hal ini dapat dilihat dari segi ketepatan waktu dalam melakukan pengawasan, serta keakuratan data
yang  dilaporkan  Inspektorat  Kabupaten  Pangkajene  dan  Kepulauan.  Siradja  (2016)  dalam penelitiannya  dengan  judul  analisis  pelaksanaan  pengawasan  Inspektorat  Daerah  terhadap kinerja  Badan  Kepegawaian  Daerah  Kota  BauBau  memberikan  hasil  bahwa  penyusunan pengawasan  yang  dilakukan  oleh  pejabat  inspektorat  sudah  cukup  efektif  dan  seusia  dengan SOP yang berlaku, pelaksanaan pengawasan yang dilakukan pejabat Inspektorat belum efektif, dan pelaksanaan penyusunan dan pertanggungjawaban laporan hasil pengawasan dari SKPD yang diperiksa yakni BPK belum ditunjang oleh ketersediaan data yang akurat/valid.
Berangkat  dari  uraian  masalah  diatas,  maka  penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  dan menganalisis pengaruh pengawasan rutin, pengawasan khusus, dan monitoring secara parsial terhadap  penyelenggaraan  Pemerintahan  Provinsi  Papua.  Sedangkan  tujuan  lain  yaitu  untuk menguji  dan  menganalisis  pengaruh  pengawasan  rutin,  pengawasan  khusus,  dan  monitoring secara simultan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Papua serta untuk menguji dan  menganalisis  faktor  yang  paling  dominan  berpengaruh  terhadap  penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Papua.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  deskriptif  kuantitatif.  Lokasi  penelitian dilaksanakan di Inspektorat Provinsi Papua. Lokasi penelitian ini dipilih berdasarkan pendekatan ketersediaan  data  yang  dibutuhkan  dalam  penelitian.  Populasi  dan  Sampel  Populasi  dalam penelitian  adalah  seluruh  jumlah  pegawai  pada  Kantor  Inspektorat  Provinsi  Papua  yang berjumlah  79  orang  dan  teknik  pengumpulan  sampel  menggunakan  sampel  acak  sederhana (simple random sampling).    Sampel penelitian adalah sebanyak 39 orang pegawai pada Kantor Inspektorat Provinsi Papua. Jenis data dalam penelitian ini adalah Data Kualitatif Data Kuantitatif Sumber.  Data  Sumber  data  yaitu  Data  Primer  Data  Sekunder.  Teknik  Pengumpulan  Data menggunakan  kuisioner,  Kuesioner  (angket),  Observasi  Wawancara  Dokumentasi  Data
Kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan Regressi Linear Berganda dengan SPSS.
Definisi  Operasional  Pengawasan  rutin  adalah  pengawasan  yang  dilaksanakan  oleh Inspektorat  Provinsi  Papua  secara  rutin  terhadap  penyelenggaraan  Pemerintahan  Provinsi Papua  seperti  Ketaatan  Dalam  Mengelola  Anggaran  Rutin,  Kedisiplinan  Aparatur  terhadap Atasan  dan  Peratuan  dan  Pengelolaan  Aset  Kantor.  Pengawasan  khusus  yaitu  pengawasan yang  dilakukan  oleh  Inspektorat  Provinsi  Papua  secara  khusus  terhadap  penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Papua yang meliputi kelengkapan administrasi dan realisasi pengeluaran di lapangan.
Monitoring  yaitu  pengendalian  yang  dilakukan  oleh  Inspektorat  Provinsi  Papua  yang  meliputi aspek tindak lanjut hasil pengawasan rutin dan khusus serta perbaikan oleh instansi terkait (obejk pemeriksaan).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Uji Validitas
1.  Variabel Pengawasan Rutin (X 1 )
Tabel 1. Hasil Validitas Variabel Pengawasan Rutin (X 1 ) Pernyataan Nilai R Nilai Sig Ket X 1. 1 0,685 0,000 Valid X 1. 2 0,804 0,000 Valid X 1. 3 0,804 0,000 Valid X 1. 4 0,899 0,000 Valid X 1. 5 0,861 0,000 Valid
Sumber : Data Diolah 2019
Berdasarkan tabel    diatas dapat diketahui bahwa seluruh pernyataan memiliki nilai sig lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan pada variabel pengawasan rutin adalah valid.

## 2.  Variabel Pengawasan Khusus (X 2 )
Tabel 2. Hasil Validitas Variabel Pengawasan Khusus (X 2 ) Pernyataan Nilai R Nilai Sig Ket X 2. 1 0,895 0,000 Valid X 2. 2 0,880 0,000 Valid X 2. 3 0,856 0,000 Valid X 2. 4 0,915 0,000 Valid X 2. 5 0,822 0,000 Valid
Sumber : Data Diolah 2019
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa seluruh pernyataan memiliki nilai sig lebih kecil dari  0,05  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  seluruh  pernyataan  pada  variabel  pengawasan khusus adalah valid.
3.  Variabel Monitoring (X 3 )
Tabel 3. Hasil Validitas Variabel Monitoring (X 3 ) Pernyataan Nilai R Nilai Sig Ket X 3. 1 0,890 0,000 Valid X 3. 2 0,858 0,000 Valid X 3. 3 0,901 0,000 Valid X 3. 4 0,818 0,000 Valid X 3. 5 0,829 0,000 Valid Sumber : Data Diolah 2019
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa seluruh pernyataan memiliki nilai sig lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan pada variabel monitoring adalah valid.

## 4.  Variabel Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan (Y)
Tabel 4. Hasil Validitas Variabel Penyelenggaraan Pemerintahan (Y) Pernyataan Nilai R Nilai Sig Ket Y.1 0,879 0,000 Valid Y.2 0,911 0,000 Valid Y.3 0,906 0,000 Valid Y.4 0,950 0,000 Valid Y.5 0,911 0,000 Valid
Sumber : Data Diolah 2019
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa seluruh pernyataan memiliki nilai sig lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan pada variabel penyelenggaraan pemerintahan adalah valid.

## Uji Reliabilitas
Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Nilai Cronbach Alpha Standar Keterangan Pengawasan Rutin (X 1 ) 0,809 0,60 Reliabel Pengawasan Khusus (X 2 ) 0,821 Reliabel Monitoring (X 3 ) 0,819 Reliabel Penyelenggaraan Pemerintahan (Y)  0,828 Reliabel
Sumber : Data Diolah 2019
Berdasarkan  tabel  diatas  dapat  diketahui  seluruh  variabel  memiliki  nilai Cronbach  Alpha lebih besar dari 0,60, hal ini berarti bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini reliabel (handal).

## Uji Normalitas

## Gambar 2.    Hasil Uji Normalitas
Berdasarkan normal probability plot diatas, maka data penelitian ini dapat dikatakan telah memenuhi  kaidah  normalitas  karena  terlihat  bahwa  data  menyebar  mengikuti  garis  diagonal, penyebarannya secara acak, dan tidak membentuk pola tertentu.

## Uji Heterokedastisitas

## Gambar 3. Hasil Uji Heterokedastisitas
Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan bahwa titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka  0  pada  sumbu  Y  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  uji  tersebut  tidak  terjadi  problem heterokedastisitas.

## Uji Multikolinieritas
Tabel 6. Hasil Pengujian Multikolinieritas Variabel Collinearity Statistics Keterangan Tolerance VIF Pengawasan Rutin (X 1 ) 0,787 1,270 Bebas Multikolinieritas Pengawasan Khusus (X 2 ) 0,639 0,693 Bebas Multikolinieritas Monitoring (X 3 ) 0,856 0,856 Bebas Multikolinieritas
Sumber : Data Diolah 2019
Berdasakan  tabel  diatas  hasil  pengujian  multikolinieritas  menunjukkan  bahwa  nilai tolerance mendekati 1 dan nilai VIP berada dibawah 10 yang berarti tidak terjadi multikolinieritas antar variabel independen dalam penelitian ini.

## Uji Regresi Berganda
Tabel 7. Hasil Analisis Regresi Berganda
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1  (Constant)  3.246 3.127 1.038 .306 X1 .813 .119 .776 6.815 .000 X2 .033 .119 .033 .274 .785 X3 .050 .107 .050 .462 .647 a. Dependent Variable: Y
Sumber : Data Primer Diolah 2019
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan persamaan regresi adalah sebagai berikut :
Y = 3,246 + 0,813X 1 + 0,033X 2 + 0,050X 3 + e
Dari persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan bahwa pengawasan rutin, pengawasan khusus,  dan monitoring  berpengaruh  positif  terhadap  penyelenggaraan  pemerintahan  Provinsi Papua.
Nilai konstanta 3,246 menunjukkan bahwa apabila variabel pengawasan rutin, pengawasan khusus, dan monitoring dalam kondisi tetap atau konstan, maka penyelenggaraan pemerintahan sebesar 3,246 satuan, yang berarti bahwa tanpa adanya variabel bebas yaitu pengawasan rutin, pengawasan khusus, dan monitoring, maka penyelenggaraan pemerintahan akan tetap sebesar 3,246.
Nilai koefisien regresi variabel pengawasan rutin terhadap penyelenggaraan pemerintahan sebesar  0,813  dengan  tanda  positif  artinya  apabila  indikator-indikator  pengawasan  rutin meningkat,  maka  akan  meningkatkan  penyelenggaraan  pemerintahan,  jika  variabel  lainnya dianggap konstan/tetap.
Nilai  koefisien  regresi  variabel  pengawasan  khusus  terhadap  penyelenggaraan pemerintahan sebesar 0,033 dengan tanda positif artinya apabila indikator-indikator pengawasan
khusus  meningkat,  maka  akan  meningkatkan  penyelenggaraan  pemerintahan,  jika  variabel lainnya dianggap konstan/tetap.
Nilai  koefisien  regresi  variabel  monitoring  terhadap  penyelenggaraan  pemerintahan sebesar  0,050  dengan  tanda  positif  artinya  apabila  indikator-indikator  monitoring  meningkat, maka  akan  meningkatkan  penyelenggaraan  pemerintahan,  jika  variabel  lainnya  dianggap konstan/tetap.

## Uji T
a.  Pengaruh Pengawasan Rutin terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Papua
Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel 14 diatas diperoleh nilai t hitung sebesar 6,815 > t tabel sebesar 1,689 dan nilai signifikansi atau probabilitas sebesar 0,000 < taraf signifikansi 5%
atau 0,05 artinya  pengawasan rutin berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Papua.
b.  Pengaruh Pengawasan Khusus terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Papua
Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel 14 diatas diperoleh nilai t hitung sebesar 0,274 < t tabel sebesar 1,689 dan nilai signifikansi atau probabilitas sebesar 0,785 > taraf signifikansi 5% atau  0,05  artinya  pengawasan  khusus  tidak  berpengaruh  terhadap  penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Papua.
c.  Pengaruh Monitoring terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Papua
Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel 14 diatas diperoleh nilai t hitung sebesar 0,462 < t tabel sebesar 1,689 dan nilai signifikansi atau probabilitas sebesar 0,647 > taraf signifikansi 5% atau  0,05  artinya  monitoring  tidak  berpengaruh  terhadap  penyelenggaraan  pemerintahan Provinsi Papua.
Berdasarkan hasil uji t diatas menunjukkan bahwa variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Papua adalah variabel pengawasan rutin (X 1 )
karena memiliki nilai  t hitung yang lebih besar yaitu 6,815 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000
dibandingkan dengan nilai t hitung variabel pengawasan khusus (0,274) dan monitoring (0,462).
Uji F Tabel 8. Uji Simultan (Uji F) ANOVA a Model Sum of Squares df Mean Square  F Sig. 1 Regression 111.559 3 37.186 21.034 .000 b Residual 61.877 35 1.768 Total 173.436 38
a. Dependent Variable: Y b. Predictors: (Constant), X3, X1, X2 Sumber : Data Diolah 2019
Dari  tabel  diatas  didapatakan  angka  F hitung antara  variabel  pengawasan  rutin, pengawasan khusus, dan monitoring secara simultan yaitu sebesar 21,034 lebih besar dibandingkan  dengan  nilai  F tabel yaitu  2,87  dan  nilai  probabilitas  sebesar  0,000  lebih kecil  dibandingkan  dengan  taraf  signifikan  5%  atau  0,05.  Sehingga  dapat  disimpulkan bahwa  ada  pengaruh  positif  dan  signifikan  antara  pengawasan  rutin,  pengawasan khusus, dan monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Papua secara simultan atau bersama-sama.

## PEMBAHASAN
Pengaruh pengawasan rutin, pengawasan khusus,  dan monitoring secara parsial terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Papua.
a. Pengaruh  pengawasan  rutin  terhadap  penyelenggaraan  Pemerintahan
Provinsi Papua.
Pengawasan  rutin  merupakan  pengawasan  yang  ditujukan  dalam  objek kinerja  Instansi  Pemerintahan  yang  meliputi  pengelolaan  aspek  keuangan, kepegawaian, dan perlengakapan (SK Mendagri No. 06 Tahun 2003)
Hasil tanggapan responden berdasarkan rekapitulasi kuisioner menunjukkan bahwa  rata-rata  responden  setuju  dengan  pertanyaan  kuisioner  yang  diberikan yang  menyangkut  tentang  pengawasan  rutin  yang  dilakukan  oleh  Inspektorat Provinsi  Papua  yaitu  dengan  nilai  rata-rata  adalah  4,50.  Hasil  pengolahan  data menunjukkan  bahwa  pengawasan  rutin  berpengaruh  signifikan  terhadap penyelenggaraan  pemerintahan  Provinsi  Papua.  Sejalan  dengan  penelitian terdahulu  yang  dilakukan  oleh  Wandi  Harmawan  (2012)  dengan  hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  pengawasan  rutin  yang  dilakukan  oleh  inspektorat  sudah berjalan dengan baik.
Selain  hasil  pengolahan  data  yang  dilakukan  tentang  pelaksanaan pengawasan rutin yang dilakukan oleh Kantor Inspektorat Provinsi Papua, adapun hasil  wawancara  dengan  kepala  Inspektorat  tentang  pengawasan  rutin  adalah sebagai berikut :
“Pada  kantor  ini  semua  pegawai  sudah  menjalankan  tugas  dan  tanggung jawab mereka masing-masing. Para auditor selalu melakukan pengawasn rutin ke instansi-intansi  pemerintah.  Auditor  juga  biasanya  melakukan  pengawasan  ke instansi-intansi  pemerintah  sesuai  dengan  kasus  pengaduan  sehingga pengawasan  rutin  yang  dilakukan  oleh  auditor  sudah  berjalan  dengan  baik  dan sesuai dengan prosedur yang ada”.(Inspektur)
Pegawasan  rutin  yang  dilakukan  oleh  Kantor  Inspektorat  Provinsi  Papua terhadap  penyelenggaraan  Pemerintahan  Provinsi  Papua  bertujuan  agar  supaya instansi-instansi  pemerintah  dapat  mengelola  keuangan,  kepegawaian,  dan kelengkapan  lainnya  sehingga  instansi-instansi  pemerintah  Papua  dapat  berjalan dengan  baik.  Meskipun  terkadang  pengawasan  rutin  tidak  berjalan  dengan  baik atau  tidak  sesuai  dengan  waktu  yang  telah  ditentukan,  akan  tetapi  pengawasan rutin yang dilakukan oleh Kantor Inspektorat Provinsi Papua sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Tujuan dari pengawasan rutin yaitu
a. Menghentikan  atau  menidakdan  kesalahan,  penyelewengan,  pemborosan dan hambatan
b. Mencegah terulang kembalinya kesalahan penyelewengan, pemborosan, dan hambatan
c. Meningkatkan kelancaran instansi pemerintah
d. Meningkatkan kinerja instansi pemerintah
b. Pengaruh  pengawasan  khusus  terhadap  penyelenggaraan  Pemerintahan

## Provinsi Papua.
Pengawasan  rutin  merupakan  pengawasan  yang  dilakukan  terhadap  suatu kegiatan instansi pemerintah yang diduga terjadi kemungkinan adanya kesalahan administrasi  dan  adanya  kemungkinan  terjadi  tindak  pidana  korupsi  berdasarkan laporan masyarakat dan inisiatif Inspektorat (SK Mendagri No. 06 Tahun 2003)
Hasil tanggapan responden berdasarkan rekapitulasi kuisioner menunjukkan bahwa  rata-rata  responden  setuju  dengan  pertanyaan  kuisioner  yang  diberikan yang  menyangkut  tentang  pengawasan  khusus  yang  dilakukan  oleh  Inspektorat
Provinsi  Papua  yaitu  dengan  nilai  rata-rata  adalah  4,58.  Hasil  pengolahan  data yang  dilakukan  menunjukkan  bahwa  pengawasan  khusus  tidak  berpengaruh terhadap  penyelenggaraan  pemerintahan  Provinsi  Papua.  Berbanding  terbalik dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Adi Nugraha (2015) dengan hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pengawasan  khusus  berpengaruh  signifikan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Selain  hasil  pengolahan  data  yang  dilakukan  tentang  pelaksanaan pengawasan  khusus  yang  dilakukan  oleh  Kantor  Inspektorat  Provinsi  Papua, adapun hasil wawancara dengan kepala Inspektorat tentang pengawasan khusus adalah sebagai berikut :
“Pengawasan khusus yang dilakukan auditor biasanya kebanyak berdasarkan laporan  masyarakat  atau  memang  instansi  terkait  lagi  bermasalah  dalam  tertib administrasi. Pengawasan khusus selalu dilakukan oleh auditor akan tetapi karena jumlah auditor yang masih kurang dan tidak sebanding dengan objek pemeriksaan sehingga pengawasan khusus yang dilakukan belum maksimal”.(Inspektur).
Berdasarkan  hasil  wawancara  menunjukkan  bahwa  pengawasan  khusus belum  maksimal  dilakukan  karena  disebabkan  oleh  jumlah  auditor  yang  belum memadai  dalam  melaksanakan  tugas  Kantor  Inspektora  Provinsi  Papua.  Hal  ini berarti belum tercapainya sepenuhnya sasaran pengawasan khusus yaitu
a. Mengarahkan atau merekomendasikan perbaikan
b. Menyarankan agar ditekan adanya pemborosan
c. Mengoprimalkan pekerjaan untuk mencapai sasaran rencana
c. Pengaruh  monitoring  terhadap  penyelenggaraan  Pemerintahan  Provinsi

## Papua.
Monitoring yaitu seiring dengan pengawasan yang dilakukan sepanjang suatu kegiatan atau proyek sedang    berlangsung dan bertujuan kegiatan tersebut, sesuai fungsi, dan sasaran (SK Mendagri No. 06 Tahun 2003).
Hasil tanggapan responden berdasarkan rekapitulasi kuisioner menunjukkan bahwa  rata-rata  responden  setuju  dengan  pertanyaan  kuisioner  yang  diberikan yang  menyangkut  tentang  monitoring  yang  dilakukan  oleh  Inspektorat  Provinsi Papua  yaitu  dengan  nilai  rata-rata  adalah  4,53.  Hasil  pengolahan  data  yang dilakukan  menunjukkan  bahwa  monitoring  tidak  berpengaruh  terhadap penyelenggaraan  pemerintahan  Provinsi  Papua.  Sejalan  dengan  penelitian terdahulu  yang  dilakukan  oleh  Hermin  Arifianti  (2013)  yang  menunjukkan  bahwa monitoring  tidak  mempunyai  pengaruh  terhadap  kinerja  penyelenggaraan pemerintahan.
Selain hasil pengolahan data yang dilakukan tentang pelaksanaan monitoring yang dilakukan oleh Kantor  Inspektorat Provinsi Papua, adapun  hasil wawancara dengan kepala Inspektorat tentang monitoring adalah sebagai berikut :
“Kegiatan monitoring yang dilakukan para auditor sudah sesuai dengan sistem dan  prosedur  yang  ada.  Akan  tetapi  akan  tetapi  sistem  dan  prosedur  kerja pengawasan  khususnya  monitoring  belum  sepenuhnya  dilaksanakan.  Hal  ini disebabkan  oleh  jumlah  auditor  yang  masih  kurang.  Pegawai  yang  mempunyai sertifikasi auditor sebanyak 33 orang. Dari 33 orang tersebut hanya 13 orang saja yang  aktif  karena  4  orang  dibebaskan  sementara  sebagai  auditor  karena
menduduki jabatan structural dan 16 orang sudah memiliki sertifikasi tetapi belum diangkat  sebagai  auditor.  Hal  ini  yang  salah  satu  menjadi  kendala  kurang maksimalnya monitoring yang dilakukan ke instansi pemerintah”.(Inspektur).
Berdasarkan  hasil  wawancara  menunjukkan  bahwa  monitoring  belum maksimal  dilakukan  karena  disebabkan  oleh  jumlah  auditor  yang  masih  kurang dalam melaksanakan monitoring ke instansi-instansi pemerintah, aparat pengawas pada Kantor Inspektorat Provinsi Papua kurang aktif dalam melakukan monitoring terhadap  instansi  pemerintah,  dan  kompetensi  pejabat  fungsional  auiditor  yang belum memadai sehingga berdampak kepada kegiatan monitoring belum dijalankan dengan  efektif  sehingga  kegiatan  monitoring  belum  berjalan  dengan  maksimal.
Kurang  efektifnya kegiatan monitoring yang dilakukan berarti tujuan dilakukannya monitoring belum tercapai. Adapun tujuan dari kegiatan monitoring yaitu :
1.    Memastikan suatu proses dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Sehingga,
proses berjalan sesuai jalur yang disediakan (on the track).
2.    Menyediakan probabilitas tinggi akan keakuratan data bagi pelaku monitoring.
3.    Mengidentifikasi hasil yang tidak diinginkan pada suatu proses dengan cepat
(tanpa menunggu proses selesai).

## 4.    Menumbuh kembangkan motivasi dan kebiasaan positif pekerja.
Pengaruh  pengawasan  rutin,  pengawasan  khusus,  dan  monitoring  secara simultan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Papua.
Penyelenggaraan urusan pemerintahan terdiri dari sentralisasi dan desentralisasi.
Sentralisasi  adalah  memusatkan  seluruh  wewenang  atas  segala  urusan  yang menyangkut  pemerintahan  kepada  tingkat  pusat.  Sentralisasi  banyak  digunakan  pada
pemerintahan lama di Indonesia sebelum adanya otonomi daerah. Bahkan pada zaman kerajaan,  pemerintahan  kolonial,  maupun  di  zaman  kemerdekaan.  Istilah  sentralisasi sendiri sering digunakan dalam kaitannya dengan kontrol terhadap kekuasaan dan lokasi yang  berpusat  pada  satu  titik.  Sedangkan  desentralisasi  adalah  kebalikan  dari sentralisasi. Menurut Litvack & Seddon Wasistiono dan Wiyoso (2009:7) desentralisasi adalah transfer kewenangan dan tanggung jawab berkaitan dengan fungsi-fungsi publik dari  pemerintah  pusat  kepada  organisasi  pemerintah  yang  ada  di  bawahnya,  atau organisasi  semi  bebas,  ataupun  sektor  privat.  Menurut  Rasyid  Yudoyono  (2003:20) desentralisasi adalah pelimpahan wewenang dari tingkat atas organisasi kepada tingkat bawahnya  secara  hirarkis.  Sedangkan  Mahfud  MD  Tangkilisan  (2005)  menyatakan bahwa desentralisasi merupakan penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah  daerah  untuk  mengatur  dan  mengurus  daerah,  mulai  dari  kebijakan, perencanaan, sampai pada implementasi dan pembiayaan dalam rangka demokrasi.
Hasil  tanggapan  responden  berdasarkan  rekapitulasi  kuisioner  menunjukkan bahwa  rata-rata  responden  setuju  dengan  pertanyaan  kuisioner  yang  diberikan  yang menyangkut tentang penyelenggaraan pemerintahan yaitu dengan nilai rata-rata adalah 4,68  dan  Hasil  penelitian  dan  pengolahan  data  yang  dilakukan  menunjukkan  bahwa angka  F hitung antara  variabel  pengawasan  rutin,  pengawasan  khusus,  dan  monitoring secara simultan yaitu sebesar 21,034 lebih besar dibandingkan dengan nilai F tabel yaitu 2,87 dan nilai probabilitas sebesar 0,000 lebih kecil dibandingkan dengan taraf signifikan
5%  atau  0,05.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  ada  pengaruh  positif  dan  signifikan antara pengawasan rutin, pengawasan khusus, dan monitoring terhadap penyelenggaraan  pemerintahan  Provinsi  Papua  secara  simultan  atau  bersama-sama.
Sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yakobus (2018) dengan hasil penelitian menjukkan bahwa implementasi pengawasan yang terdiri dari beberapa faktor pengawasan yang mempunyai pengaruh terhadap peningkatkan efektifitas penyelenggaraan  pemerintahan  daerah.  Adapun  hasil  wawancara  dengan  kepala Inspektorat  tentang  penyelenggaraan  pemerintahan  Provinsi  Papua  adalah  sebagai berikut :
“Pemerintahan  Provinsi  Papua  sekarang  sudah  berjalan  dengan  baik  dan  tertib administrasi,  meskipun  terdapat  beberapa  instansi  yang  masih  melakukan  kesalahan dalam hal administrasi dari beberapa aspek akan tetapi masih biss diperbaiki dan juga jika instansi sudah sangat parah dalam melakukan kesalahan, maka akan diproses lebih lanjut sesuai dengan aturan hokum yang berlaku”.(Inspektur).
Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa penyelenggaraan
Pemerintahan  Provinsi  Papua  sudah  berjalan  dengan  baik.  Hal  ini  berarti  seluruh wewenang  atas  segala  urusan  yang  menyangkut  pemerintahan  sudah  berjalan  sesuai dengan  prosedur  dan  juga  kewenangan  dan  tanggungjawab  yang  berkaitan  dengan fungsi-fungsi  public  dari  pemerintah  pusat  kepada  organisasi  pemerintah  yang  ada dibawahnya, atau organisasi semi bebas, ataupun sektor privat sudah berjalan dengan baik.

## Faktor yang lebih dominan berpengaruh terhadap penyelenggaraan Pemerintahan

## Provinsi Papua.
Pemerintahan sebagai kegiatan yang berkenaan dengan fungsi negara, maka perlu dikemukakan pengertian pemerintahan dalam arti luas dan sempit. Pemerintahan dalam
arti  luas  berarti  seluruh  fungsi  negara,  seperti  35Legislative,  eksekutif,  dan  yudikatif.
Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit meliputi fungsi eksekutif saja. Demikian pula dengan  pengertian  pemerintah  dalam  arti  luas  yang  berarti  seluruh  aparat  yang melaksanakan  fungsi  fungsi  negara,  sedangkan    pemerintah  dalam  arti  sempit menyangkut  aparat  eksekutif,  yaitu  kepala  pemerintahan  dan  kabinetnya  (Surbakti, 1999:169).
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pengolahan  data  yang  dilakukan  menunjukkan bahwa  variabel  yang  paling  dominan  berpengaruh  terhadap  penyelenggaraan pemerintahan  Provinsi  Papua  adalah  variabel  pengawasan  rutin  (X 1 )  karena  memiliki nilai  t hitung yang  lebih  besar  yaitu  6,815  dengan  nilai  signifikansi  sebesar  0,000 dibandingkan  dengan  nilai  t hitung variabel  pengawasan  khusus  (0,274)  dan  monitoring (0,462).
Dalam  pelaksanaan  fungsi  pengawasan  Inspektorat  masih  terdapat  beberapa kendala diantaranya yaitu
1. Sistem dan prosedur kerja pengawasan yang belum dilaksanakan sepenuhnya.
2. Jumlah pejabat fungsional auditor/P2UPD yang masih kurang dan tidak sebanding dengan objek pemeriksaan yang menjadi beban tugas pengawasan.
3. Kompetensi pejabat fungsional auditor/P2UPD yang belum memadai.
4. Kebutuhan  jabatan  fungsional  belum  sepenuhnya  terpenuhi  sesuai  analisis kebutuhan jabatan fungsional pengawasan internal.
Dari  beberapa  kendala  tersebut  diatas,  Inspektorat  Provinsi  Papua  sudah mengupayakan  kebijakan  untuk  mengatasi  kendala  yang  dihadapi  seperti  peningkatan sistem  dan  prosedur  kerja  pegawas  dengan  mengikutkan  beberapa  pegawai  dalam
kegiatan-kegiatan atau pelatihan yang berhubungan dengan prosedur kerja pengawas, permintaan  tenaga  auditor  dan  untuk  tenaga  fungsional  pengawasan  internal,  dan peningkatan kompetensi pejabat fungsinal auditor/P2UPD.

## KESIMPULAN
Variabel  pengawasan  rutin  secara  parsial  mempunyai  pengaruh  yang  signifikan terhadap  penyelenggaraan  pemerintahan  Provinsi  Papua.  Sedangkan  variabel pengawasan  khusus  dan  monitoring  secara  parsial  tidak  mempunyai  pengaruh  yang signifikan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Papua. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan khusus dan monitoing belum dilaksanakan secara maksimal karena disebabkan  beberapa  faktor  diantaranya  jumlah  auditor  yang  masih  kurang  dan  tidak sebanding dengan objek pemeriksaan.
Variabel pengawasan rutin, pengawasan khusus, dan  monitoring secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Papua.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  penyelenggaraan  pemerintahan  Provinsi  Papua sudah berjalan dengan baik.
Variabel  pengawasan  rutin  merpakan  faktor  yang  paling  dominan  mempunyai pengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Papua. Hal ini menunjukkan pengawasan  rutin  yang  dilakukan  oleh  para  auditor  sudah  berjalan  dengan  baik  dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA
Adi Nugraha, B. (2015). Pengaruh Pemeriksaan Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera). Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Arifianti, H. (n.d.). Payamta, dan Sutaryo. 2013. Pengaruh Pemeriksaan Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Indonesia). Simposium Nasional Akuntansi XVI. Manado .
Harmawan, I., Kabir, C. S., Habib, S. M., Kennedy, J., Henson, J., & Minhas, H. N. (2012). Integrating mini-DST-derived permeability with other sources: A case study. SPE Reservoir Evaluation & Engineering , 15 (03), 361 –369. Litvack, J. I., & Seddon, J. (1999). Decentralization briefing notes . World Bank Institute Washington, DC.
Murafer, Y. (2018). Peningkatan Pengawasan Partisipatif Oleh Panwaslu Kota Jayapura Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 Di Kota Jayapura. JURNAL POLITIK PEMERINTAHAN , 2 (2).
Salam, D. S., Syafrudin, A., & Rasyid, M. R. (2001). Otonomi daerah: dalam perspektif lingkungan, nilai, dan sumber daya . Djambatan.
Siradja, N. G. (2016). Analisis Pelaksanaan Pengawasan Inspektorat Daerah terhadap Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Baubau.
Tangkilisan, H. N. S. (2005). Manajemen publik . Grasindo. Yustisia, T. V. (2015). Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya . VisiMedia.