## PROSEDUR ADMINISTRASI PEMBERIAN KREDIT GUNA BHAKTI BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) PADA BANK BJB KANTOR CABANG PEMBANTU JALANCAGAK SUBANG
Dinda Andini 1
Administrasi Keuangan, Fakultas Ilmu Administrasi dindaandini973@gmail.com
Diah Andani 2
Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Subang diahandani@unsub.ac.id
Aziz Muhammad 3

## Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Subang
azizmuhammad@unsub.ac.id

## Abstrak
Dalam kegiatan pemberian kredit pihak bank harus memberikan kredit sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan karena pemberian kredit sangat berpengaruh terhadap kesehatan dan kelangsungan usaha bank, sedangkan bagi calon debitur terlebih dahulu harus mengetahui dan memahami prosedur pemberian kredit agar proses pemberian kredit  berjalan  dengan  lancar  dan  tidak  ada  pihak  yang  dirugikan.  Tujuan  dari penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) Prosedur administrasi pemberian Kredit Guna Bhakti bagi pegawai PPPK pada Bank BJB KCP Jalancagak. (2) Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pemberian Kredit Guna Bhakti bagi PPPK pada Bank BJB KCP  Jalancagak.  (3)  Solusi  yang  dilakukan  untuk  mengatasi  hambatan  dalam pemberian Kredit Guna Bhakti bagi PPPK pada Bank BJB KCP Jalancagak. Penelitian ini  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif  dengan  teknik  pengumpulan  data melalui observasi, wawancara langsung dengan pegawai Bank BJB KCP Jalancagak, dan  studi  pustaka.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  prosedur  administrasi pemberian   Kredit Guna Bhakti bagi PPPK pada Bank BJB KCP Jalancagak dilakukan melalui  beberapa  tahapan  meliputi:  permohonan  kredit,  analisis  kredit,  keputusan kredit,  perjanjian  kredit,  realisasi  atau  pencairan  kredit,  dan  pengarsipan  dokumen kredit.  Hambatan  pada  proses  pemberian  Kredit  Guna  Bhakti  PPPK  terdiri  dari hambatan  internal  berupa  terbatasnya  petugas  kredit  sehingga  proses  pelayanan kredit  menjadi lebih  lama, dan hambatan eksternal berupa kurangnya pengetahuan calon debitur terkait proses pengajuan Kredit Guna Bhakti dan meninggalnya debitur sebelum  melunasi kewajibannya. Namun, Bank BJB telah mempersiapkan beberapa solusi yang tepat  untuk  mengatasi  hambatan  tersebut.  Berdasarkan  penelitian  yang sudah  penulis  sampaikan  dapat  disimpulkan  bahwa  pelaksanaan  prosedur administrasi pemberian Kredit Guna Bhakti bagi PPPK pada Bank BJB KCP Jalancagak telah sesuai dengan standar pemberian kredit yang berlaku.
Kata Kunci: Prosedur Pemberian Kredit, PPPK
Volume 6 Issue 1, Juni 2024 http://ejournal.unsub.ac.id/index.php/keuangan

## Abstract
In lending activities, the bank must provide credit in accordance with established procedures because the provision of credit greatly affects the health and business continuity of the bank, while prospective debtors must first know and understand the lending procedures so that the crediting  process  runs  smoothly  and  no  party  is  harmed.  The  purpose  of  this  study  is  to determine  (1)  Administration  procedures  for  providing  Guna  Bhakti  Credit  for  PPPK employees at Bank BJB KCP Jalancagak. (2) Obstacles that occur in the implementation of the provision of Guna Bhakti Credit for PPPK at Bank BJB KCP Jalancagak. (3) Solutions carried out  to  overcome  obstacles  in  providing  Guna  Bhakti  Credit  for  PPPK  at  Bank  BJB  KCP Jalancagak. This research uses qualitative descriptive methods with data collection techniques through  observation,  direct  interviews  with  employees  of  Bank  BJB  KCP  Jalancagak,  and literature studies. The results showed that the administrative procedure for providing Guna Bhakti Credit for PPPK at Bank BJB KCP Jalancagak was carried out through several stages including:  credit  application,  credit  analysis,  credit  decision,  credit  agreement,  credit realization  or  disbursement,  and  archiving  credit  documents.  Obstacles  in  the  process  of providing PPPK Guna Bhakti Credit consist of internal obstacles in the form of limited credit officers so that the credit service process becomes longer, and external obstacles in the form of lack of knowledge of prospective debtors related to the process of applying for Guna Bhakti Credit and the death of debtors before paying off their obligations. However, Bank BJB has prepared several appropriate solutions to overcome these obstacles. Based on the research that the  author  has  submitted,  it  can  be  concluded  that  the  implementation  of  administrative procedures for providing Guna Bhakti Credit for PPPK at Bank BJB KCP Jalancagak is in accordance with applicable lending standards.
Keywords: Procedure for providing credit, PPPK

## Pendahuluan
Bank  merupakan  suatu  lembaga  yang  memegang  peranan  penting  bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia karena bank berfungsi sebagai intermediary institutions atau  lembaga  yang  berfungsi  sebagai  perantara  masyarakat  surplus dengan masyarakat defisit. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang  perbankan,  bank  merupakan  badan  usaha  yang  menghimpun  dana  dari masyarakat  dalam  bentuk  simpanan  dan  menyalurkannya  kepada  masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Kredit   menjadi   tulang   punggung   kegiatan   utama   bank   karena   kredit merupakan  sumber  pendapatan  terbesar  dan  keuntungan  bagi  dunia  perbankan sehingga  setiap  bank  selalu  berupaya  untuk  meningkatkan  kualitas  kredit  yang dimilikinya.  Kebutuhan  akan  kredit  memiliki  berbagai  alasan  dan  latar  belakang, salah  satunya  yaitu  banyak  masyarakat  yang  meminjam  kredit  untuk  memenuhi kebutuhan  hidup  yang  bersifat  konsumtif.  Kredit  ini  biasa  disebut  dengan  istilah kredit konsumtif. Kredit konsumtif memberikan kontribusi yang sangat besar bagi perbankan, salah satunya adalah Bank BJB. Pada Bank BJB kredit konsumtif dikenal dengan istilah kredit konsumer. Salah satu fasilitas kredit konsumer Bank BJB adalah Kredit Guna Bhakti. Kredit Guna Bhakti merupakan fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank BJB untuk debitur berpenghasilan tetap yang gajinya  telah  atau  belum disalurkan  melalui  Bank  BJB  yang  digunakan  untuk  keperluan  konsumtif multiguna.
Kredit Guna Bhakti menjadi kredit unggulan Bank BJB karena kredit ini banyak diminati masyarakat khususnya kalangan pegawai PNS dan PPPK yang penyaluran gajinya  disalurkan  melalui  Bank  BJB  sehingga  proses  pembayaran  angsuran dilakukan  secara  auto  debet  tiap  bulannya,  hal  tersebut  membuat  debitur  tidak merasa  memiliki  kredit  karena  mereka  tidak  merasa  membayar  langsung angsurannya kepada bank. Selain itu, kredit ini juga banyak diminati karena proses persyaratan  permohonan  kredit  yang  mudah.  Pada  tahun  2022,  Pemerintah Kabupaten Subang pertama kalinya melaksanakan pelantikan bagi PPPK yang lulus dalam  tahap  seleksi  pengangkatan  PPPK.  Setelah  pelantikan  tersebut,  PPPK  telah resmi mendapatkan Surat Keterangan (SK) pengangkatan sehingga PPPK memiliki hak untuk melakukan pengajuan fasilitas Kredit Guna Bhakti kepada Bank BJB sama seperti pegawai ASN lainnya.
Dalam kegiatan pemberian kredit pihak bank harus memberikan kredit sesuai dengan  prosedur  yang  telah  ditetapkan  karena  pemberian  kredit  sangat berpengaruh  terhadap  kesehatan  dan  kelangsungan  usaha  bank,  sedangkan  bagi calon  debitur  sendiri  terlebih  dahulu  harus  mengetahui  dan  memahami  prosedur pemberian kredit agar proses pemberian kredit berjalan dengan lancar dan tidak ada pihak  yang  dirugikan.  Namun  pada  faktanya,  banyak  calon  debitur  khususnya PPPK  yang  masih  merasa  bingung  dan  belum  memahami  mengenai  prosedur pengajuan Kredit Guna Bhakti kepada Bank BJB.   Hal ini disebabkan karena PPPK baru pertama kali melakukan peminjaman kredit kepada Bank BJB, berbeda dengan PNS yang telah lama memperoleh fasilitas Kredit Guna Bhakti dan sering melakukan top up kredit tersebut. Selain itu, PPPK yang kurang memahami prosedur pengajuan Kredit  Guna  Bhakti  juga  disebabkan  oleh  terbatasnya  petugas  kredit  sehingga menyebabkan kurangnya sosialisasi atau proses pengenalan Kredit Guna Bhakti dari pihak  bank  kepada  PPPK  karena  sosialisasi  tersebut  hanya  dilakukan  ketika diadakannya kegiatan pelantikan dan pemberian SK untuk PPPK.

## Kerangka Teori Administrasi
Menurut Gie dalam Mulyawan (2016) administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan  penataan  terhadap  pekerjaan  pokok  yang  dilakukan  oleh  sekelompok orang dalam kerja sama mencapai tujuan tertentu.
Menurut  Siagian  dalam  Kacaribu  (2020:7)  administrasi  diartikan  sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasional tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

## Prosedur
Menurut Susanto (2017:264) prosedur adalah rangkaian aktivitas atau kegiatan yang  dilakukan  secara  berulang-ulang  dengan  proses  yang  sama.  Menurut  Cole dalam Indrayati (2015) berpendapat bahwa prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal,  biasanya  melibatkan  beberapa  orang  dalam  satu  bagian  atau  lebih,  yang dibuat  untuk  menjamin  adanya  penanganan  yang  seragam  terhadap  transaksi- transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.

## Kredit
Menurut  Kasmir  dalam  Andrianto  (2020:1)  kredit  adalah  penyediaan  uang tagihan  yang  dapat  dipersamakan  dengan  itu,  berdasarkan  persetujuan  atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk  mengembalikan  uang  atau  tagihan  tersebut  setelah  jangka  waktu  tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.
Menurut Hasibuan dalam Karmila (2010:3) kredit adalah semua jenis pinjaman yang  harus  dibayar  kembali  bersama  bunganya  oleh  pinjaman  sesuai  dengan perjanjian yang telah disepakati.

## Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 1 tentang aparatur Sipil Negara  bahwa  Pegawai  Pemerintah  dengan  Perjanjian  Kerja  atau  PPPK  adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian  kerja  untuk  jangka  waktu  tertentu  dalam  rangka  melaksanakan  tugas pemerintahan. (Undang-undang Republik Indonesia No.5 tahun 2014).

## Bank
Menurut  Stuart  dalam  Astarina  &  Hapsila  (2015:1)  menyatakan  bahwa  bank adalah  badan  usaha  yang  berwujud  untuk  memuaskan  keperluan  masyarakat dengan cara memberikan kredit berupa uang yang diterima dari masyarakat.
Ajuha dalam Hasan (2014:4) berpendapat bank adalah lembaga keuangan yang menyalurkan  modal  dari  mereka  yang  tidak  dapat  menggunakannya  secara menguntungkan  kepada  mereka  yang  dapat  membuatnya  lebih  produktif  untuk keuntungan masyarakat.

## Prosedur Pemberian Kredit
Menurut  Andrianto  (2020:78)  secara umum  prosedur  pemberian  kredit yang dilakukan oleh badan hukum yaitu:
1.   Permohonan kredit Dalam  hal  ini  pemohon  kredit  mengajukan  permohonan  kredit  yang dituangkan dalam proposal, kemudian dilampiri dengan berkas-berkas yang dibutuhkan dalam permohonan kredit.
2.   Penilaian atau Analisis Kredit Penilaian  atau  analisis  kredit  merupakan  suatu  kegiatan  pemeriksaan, penelitian,  dan  analisis  terhadap  kelengkapan,  keabsahan,  dan  kelayakan berkas atau data permohonan kredit. Analisis kredit berfungsi sebagai dasar bagi pihak bank untuk menentukan tingkat suku bunga dan jaminan kredit dan sebagai pertimbangan pimpinan bank dalam proses pengambilan keputusan.
3.   Keputusan Kredit
Keputusan  kredit  yaitu  menentukan  apakah  bank  menyetujui  atau  menolak permohonan  kredit.  Apabila  bank  menyetujuinya  maka  debitur  akan memperoleh offering letter dari bank yang bersangkutan dan diminta segera untuk  mempersiapkan  administrasinya.  Tetapi  apabila  ditolak,  maka  pihak bank mengirim surat penolakan sesuai beserta dengan alasannya.
4.   Pengikatan atau Perjanjian Kredit Tahapan  ini  dilakukan  setelah  keputusan  kredit  diterima,  sebelum  kredit dicairkan,  maka  debitur  harus  melakukan  pengikatan  kredit  dan menandatangani surat perjanjian kredit. Penandatanganan dilaksanakan antara bank dengan debitur secara langsung, atau dengan melalui notaris.
5.   Realisasi kredit Realisasi  kredit  diberikan  setelah  penandatanganan  surat-surat  yang diperlukan  dengan  membuka  rekening  giro  atau  tabungan  di  bank  yang bersangkutan.  Pada  tahap  realisasi  kredit,  bank  akan  memungut  biaya terhadap debitur sebagai pendapatan bagi bank. Pendapatan tersebut berasal dari biaya provisi, biaya administrasi, biaya transaksi jaminan, biaya asuransi, dan sebagainya.
6.   Penyaluran atau penarikan dana Pada  tahap  ini  dilakukan  pencairan  atau  pengambilan  uang  dari  rekening sebagai  realisasi  dari  pemberian  kredit  dan  dapat  dilakukan  sesuai  dengan tujuan dan ketentuan yaitu secara bertahap atau secara langsung.
7.   Pengarsipan Dokumen Kredit Pengarsipan dokumen kredit dilakukan setelah kredit dicairkan. Pengarsipan dokumen  berguna  untuk  informasi  utama  perkreditan,  memudahkan    pihak bank  menemukan  kembali  dokumen  kredit  apabila suatu saat  dilakukan proses  pemeriksaan  oleh  auditor,  dan  berguna  dalam  pembuktian  apabila pihak bank atau debitur melakukan gugatan hukum.

## Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah dengan metode deskriptif kualitatif  (Yuliani,  2018).  Dalam  pengumpulan  data  dengan  metode  penelitian deskriptif kualitatif, Instrumen penelitian yang dilakukan yaitu:
1.   Observasi
Observasi  merupakan  suatu  pengamatan  langsung  terhadap  sebuah  objek tertentu  untuk  mengumpulkan  data  dan  fakta  dari  objek  tersebut.  Penulis melakukan  observasi  secara  langsung  dan  terlibat  dalam  setiap  kegiatan selama melaksanakan PKL di Bank BJB KCP Jalancagak pada bagian kredit konsumer.
2.   Wawancara Wawancara  adalah  teknik  pengumpulan  data  dalam  bentuk  tanya  jawab antara  2  pihak.  Penulis  melakukan  wawancara  langsung  dengan Account Officer konsumer  untuk  memperoleh  data  atau  informasi  terkait  prosedur administrasi Pemberian Kredit Guna Bhakti bagi pegawai PPPK pada Bank BJB  KCP  Jalancagak  beserta  hambatan  dan  solusi  yang  dilakukan  selama proses pemberian kredit.
3.   Studi Pustaka (Library Research)
Studi  pustaka  adalah  teknik  pengumpulan  data  dengan  cara  mempelajari berbagai bentuk sumber-sumber referensi dalam bentuk pencarian literatur, jurnal, ebook dan referensi catatan yang menunjang dalam penulisan artikel ini.

## Hasil dan Pembahasan Gambaran Umum Perusahaan
Bank  BJB  merupakan  BUMD  milik  pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat  yang bergerak di bidang jasa perbankan yang melayani kebutuhan masyarakat baik dalam jasa  penyimpanan  uang  maupun  peminjaman  uang.  Pendirian  Bank  BJB dilatarbelakangi  oleh  Peraturan  Pemerintah  Indonesia  Nomor  33/1960  tentang penentuan perusahaan di Indonesia milik Belanda yang dinasionalisasi yaitu Bank NV Denis (De Erste Nederlansche Indische Shareholding) , yang sebelumnya merupakan Bank hipotek. Bank BJB didirikan pada tanggal 20 Mei 1961 dengan nama PD Bank Karya Pembangunan Daerah Jawa Barat. Dalam rangka mengikuti perkembangan perekonomian dan perbankan, maka berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11/1998 dan akta pendirian Nomor 4 tanggal 8 April
1999 berikut akta perbaikan Nomor 8 tanggal 15 April 1999 yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik  Indonesia  tanggal  16  April  1999,  bentuk hukum Bank Jabar diubah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT). Pada tanggal 5 Juli 2010 nama perseroan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan  Banten  berubah  menjadi  Bank  BJB  sesuai  dengan  Surat  Keputusan  Direksi Nomor 1337/SK/DIR-PPN/2010.

## Prosedur Administrasi Pemberian Kredit Guna Bhakti Bagi Pegawai Pemerintah Dengan  Perjanjian  Kerja  (PPPK)  Pada  Bank  BJB  Kantor  Cabang  Pembantu Jalancagak
Account Officer konsumer merupakan karyawan Bank BJB yang memiliki tugas dan tanggung jawab atas kredit konsumer seperti Kredit Guna Bhakti (KGB), kredit Pra  Purna  Bhakti  (KPPB),  dan  Kredit  Purna  Bhakti  (KPB)  dari  mulai  pencairan sampai  kredit  tersebut  dinyatakan  lunas.  Salah satu  kredit konsumer bank BJB adalah  Kredit  Guna  Bhakti.  Kredit  Guna  Bhakti  merupakan  fasilitas  kredit  yang diberikan oleh Bank BJB untuk debitur berpenghasilan tetap yang gajinya telah atau belum  disalurkan  melalui  Bank  BJB  yang  digunakan  untuk  keperluan  konsumtif multiguna.
Prosedur  administrasi  pemberian  Kredit  Guna  Bhakti  bagi  PPPK  yang  telah ditetapkan oleh Bank BJB KCP Jalancagak adalah sebagai berikut:
1.   Permohonan Kredit Permohonan  kredit  merupakan  tahapan  awal  yang  dilakukan  untuk mengajukan Kredit Guna Bhakti dimana calon debitur datang terlebih dahulu ke  Bank  BJB  KCP  Jalancagak  menemui Account  Officer konsumer  untuk mengajukan  permohonan  Kredit  Guna  Bhakti  dan  berkonsultasi  terkait persyaratan  permohonan  Kredit Guna Bhakti  bagi  PPPK.  Kemudian Account Officer konsumer  memberikan  penjelasan  terkait  persyaratan  permohonan kredit,  berapa  plafon  kredit  dan  jangka  waktu  atau  tenor  kredit  yang  bisa diajukan  oleh  calon  debitur  PPPK.  Apabila  calon  debitur  telah  menyetujui persyaratan permohonan kredit dan telah mengajukan berapa plafon dan tenor kredit yang akan diambil, maka selanjutnya Account Officer konsumer  segera memberikan formulir permohonan Kredit Guna Bhakti PPPK untuk diisi oleh calon debitur. Formulir permohonan kredit tersebut harus dilengkapi dengan beberapa berkas persyaratan, diantaranya yaitu:
1)   Asli Surat Keputusan Pengangkatan PPPK (SK PPPK)
2)   Asli Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) 3)   Asli Perjanjian Kerja
4)   Daftar gaji yang dibuat oleh bendaharawan gaji
5)   Fotokopi leger gaji yang telah dilegalisasi
6)  Surat rekomendasi pimpinan dinas/instansi (Untuk debitur kategori non - payroll)
7)   2 (dua) lembar Pas photo terbaru debitur beserta suami/istri ukuran 3x4
8)   Fotokopi Kartu Tanda Penduduk debitur beserta suami/istri
9)   Fotokopi Kartu Keluarga
10) Fotokopi NPWP (Untuk pengajuan kredit di atas Rp. 100.000.000,-)
11) Fotokopi surat/akta nikah
12) Fotokopi    surat    kematian/cerai    (untuk    debitur    yang    berstatus janda/duda)
13) Fotokopi keterangan belum menikah dari kelurahan (untuk debitur yang berstatus belum menikah)
14) Fotokopi buku tabungan
2.   Analisis Kredit Proses analisis kredit dilakukan dengan cara beberapa tahap, yaitu:
1)   Dicatat ke dalam Register permohonan kredit konsumer
2)    Diverifikasi  kelengkapan  dan  keabsahan  setiap  dokumennya.  Apabila berkas permohonan kredit lengkap permohonan kredit akan diproses lebih lanjut,  namun  apabila  berkas  permohonan  kredit  belum  lengkap  maka petugas administrasi dana dan jasa kredit akan menginformasikan kepada debitur untuk segera melengkapi kekurangan berkas permohonan kredit.
3)   Dilakukan pengecekan riwayat kredit debitur atau BI Checking melalui SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan). Hasil BI Checking dan berkas persyaratan kredit tersebut kemudian diserahkan kembali kepada Account Officer konsumer untuk dianalisis lebih lanjut.
3.   Keputusan Kredit Setelah melakukan analisis kredit dan melakukan perhitungan plafon beserta tenor  kredit,  selanjutnya  Account  Officer  konsumer  meminta  persetujuan kredit  kepada  pimpinan  KCP.  Apabila  pimpinan  KCP  telah  menyetujui permohonan  kredit,  maka  Account  Officer  konsumer  meminta  petugas administrasi dana dan jasa kredit untuk segera membuat Surat Pemberitahuan Persetujuan  Kredit  (SPPK).  Kemudian Account  Officer konsumer menginformasikan kepada  debitur  bahwa  permohonan  kredit telah disetujui oleh  pihak  bank  dan  segera  menentukan  jadwal  akad  kredit  debitur  dengan petugas administrasi dana dan jasa kredit. Namun apabila permohonan kredit ditolak,  maka  pemberitahuan  penolakan  disampaikan  melalui  surat  tertulis disertai dengan alasan penolakan yang jelas.
4.   Perjanjian Kredit Setelah  diinformasikan  terkait  persetujuan  kredit  dan  jadwal  perjanjian  atau akad kredit, debitur diminta datang kembali ke bank untuk melakukan akad kredit  bersama  dengan  petugas  administrasi  dana  dan  jasa  kredit.  Dalam pelaksanaan  akad  kredit,  petugas  administrasi  dana  dan  jasa  kredit  akan melakukan  pengikatan  jaminan  Kredit  Guna  Bhakti  bagi  pegawai  PPPK
yaitu SK PPPK, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT), dan Perjanjian Kerja.  Dalam  pelaksanaan  akad  kredit,  debitur  juga  diminta  untuk menandatangani  seluruh  berkas  akad  kredit  untuk  keperluan  realisasi pencairan kredit. Penandatanganan dilakukan di atas materai Rp 10.000.
5.   Realisasi Kredit Realisasi kredit dapat dilakukan apabila debitur telah memenuhi syarat- syarat realisasi kredit yang diri dari:
1)   Telah  melengkapi  seluruh  dokumen  yang  disyaratkan  oleh  bank  dan menandatangani Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK).
2)   Telah menandatangani perjanjian kredit dan berkas-berkas lainnya yang diperlukan bank.
Apabila  syarat-syarat  realisasi  kredit  telah  terpenuhi,  maka  petugas administrasi dana dan jasa kredit segera meminta tanda tangan kepada officer operasional  dan  pimpinan  KCP  untuk  persetujuan  realisasi  kredit.  Apabila proses  persetujuan  realisasi  kredit  oleh  supervisor  dan  pimpinan  KCP  telah selesai, maka pencairan dana kredit dapat diproses oleh petugas administrasi dana dan jasa kredit. Setelah dana kredit berhasil masuk ke dalam  rekening debitur  maka  debitur  dapat  mencairkan  langsung  dana kreditnya melalui teller atau ATM.
6.   Pengarsipan Dokumen Debitur Setelah  proses  administrasi  pemberian  Kredit  Guna  Bhakti  selesai  sampai kepada  tahap  realisasi  kredit  atau  pencairan  kredit,  maka  tahap  selanjutnya yaitu  pengarsipan  dokumen  kredit  milik  debitur  oleh  petugas  administrasi dana  dan  jasa  kredit.  Pengarsipan  berkas  kredit  dilakukan  menggunakan sistem kronologis atau penyimpanan berdasarkan tanggal awal kredit.

## Hambatan  Dalam  Pelaksanaan  Pemberian  Kredit  Guna  Bhakti  Bagi  Pegawai PPPK Pada Bank BJB KCP Jalancagak
Kredit  Guna  Bhakti  merupakan  kredit  yang  sering  dianggap  sebagai  kredit yang paling aman dan kecil kemungkinan terjadinya hambatan yang menyebabkan risiko kredit macet karena sebagian besar pembayaran angsurannya berasal dari gaji debitur yang disalurkan melalui Bank BJB dan dilakukan secara auto debet oleh Bank BJB setiap bulannya. Akan tetapi, tidak selamanya proses pemberian Kredit Guna Bhakti berjalan mulus dan tanpa hambatan, pasti terdapat beberapa hambatan atau kendala  dalam  proses  pelaksanaannya.  Adapun  hambatan  dalam  proses pelaksanaan administrasi pemberian Kredit Guna Bhakti PPPK, yaitu:
1.   Terbatasnya  petugas  bank  yang  menangani  proses  pemberian  Kredit  Guna Bhakti  sehingga  terbatasnya  pegawai  bank  yang  mengelola  kredit  sehingga proses pelayanan kredit menjadi lebih lama
2.   Kurangnya pengetahuan calon debitur terhadap prosedur pengajuan kredit
3.   Debitur meninggal dunia sebelum melunasi kewajibannya pada Bank BJB

## Solusi untuk  Mengatasi  Hambatan  Pemberian  Kredit  Guna  Bhakti  bagi Pegawai PPPK Pada Bank BJB KCP Jalancagak
Untuk  mengatasi  hambatan  yang  terjadi  dalam  proses  pemberian  Kredit Guna Bhakti, Bank BJB telah mempersiapkan beberapa solusi antara lain:
1.   Solusi untuk mengatasi terbatasnya petugas kredit Solusi  yang  dilakukan  oleh  Bank  BJB  KCP  Jalancagak  untuk  mengatasi terbatasnya petugas kredit seperti Account Officer konsumer dan administrasi dana dan jasa kredit yaitu pihak bank selalu menerima pelajar SMK maupun mahasiswa yang akan melakukan magang atau praktik kerja lapangan. Bank BJB  KCP  Jalancagak  biasanya  selalu  menempatkan  anak  magang  di  bagian kredit  konsumer  dan  bagian  administrasi  untuk  membantu  tugas Account Officer konsumer dan administrasi dana dan jasa kredit.
2.   Solusi untuk mengatasi terbatasnya pengetahuan calon debitur Solusi yang dilakukan Bank BJB KCP Jalancagak untuk mengatasi terbatasnya pengetahuan dari calon debitur yaitu pihak bank akan melakukan sosialisasi terkait Kredit Guna Bhakti baik secara langsung mengunjungi pihak instansi maupun melalui sosial media seperti Instagram atau pun WhatsApp.
3.   Solusi   untuk   mengatasi   debitur   meninggal   dunia   sebelum   melunasi kewajibannya
Apabila debitur meninggal dunia dan tidak ada konfirmasi kepada pihak bank sehingga terjadi penunggakan angsuran, maka pihak bank akan menghubungi pihak keluarga atau pihak instansi dimana debitur bekerja. Setelah pihak bank mengetahui  bahwa  debitur  tersebut  meninggal  dunia,  pihak  bank  akan mengajukan klaim asuransi jiwa untuk pelunasan kredit debitur.

## Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  yang  telah  dikemukakan  pada  bab  sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:
1.   Kredit Guna Bhakti adalah fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank BJB bagi debitur yang berpenghasilan tetap dengan pembayaran angsuran berasal dari gaji  debitur  setiap  bulannya.  Pelaksanaan  prosedur  administrasi  pemberian Kredit  Guna  Bhakti  bagi  PPPK  pada  Bank  BJB  KCP  Jalancagak  telah  sesuai dengan standar pengajuan kredit yang dimulai dari permohonan kredit, analisis kredit,  keputusan  kredit,  perjanjian  kredit  atau  pengikatan  jaminan,  realisasi kredit, hingga pengarsipan dokumen kredit.
2.   Setiap pemberian kredit pasti mengandung risiko yang akan menghambat jalannya proses pelaksanaan pemberian kredit. Hambatan yang terjadi dalam proses pemberian Kredit Guna Bhakti bagi PPPK pada Bank BJB KCP Jalancagak itu  sendiri  yaitu  terbatasnya  pegawai  bank  yang  mengelola  kredit  sehingga proses pelayanan kredit menjadi lebih lama, kurangnya pengetahuan debitur dalam  proses  pengajuan  kredit dan  meninggalnya debitur sebelum melunasi kewajiban kreditnya.
3. Untuk menghadapi hambatan tersebut, Bank BJB telah mempersiapkan beberapa solusi  diantaranya  dalam  mengatasi  terbatasnya  petugas  kredit  pihak  bank selalu melakukan penerimaan magang atau praktik kerja lapangan bagi pelajar maupun mahasiswa untuk membantu petugas kredit dalam mengelola kredit sehingga  proses  pemberian  kredit  menjadi  lebih  cepat,  untuk  mengatasi kurangnya   pengetahuan   calon   debitur   dalam.
pengajuan kredit pihak bank senantiasa terus melakukan sosialisasi terkait Kredit Guna  Bhakti  melalui  WhatsApp,  dan  untuk  mengatasi  meninggalnya  debitur sebelum melunasi kreditnya debitur akan diikutsertakan dalam asuransi jiwa pada saat perjanjian kredit sehingga bank dapat mengajukan klaim asuransi jiwa untuk pelunasan kredit debitur.

## Referensi
Andrianto. 2020. Manajemen Kredit. 1st ed. Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media.
Astarina, Ivalaina, and Angga Hapsila. 2015. Manajemen Perbankan. edited by P. Dewi and Syafrizal. Deepublish.
Hasan, Nurul Ichsan. 2014. Pengantar Perbankan. Gaung Persada Press Group.
Indrayati. 2015. Sistem Informasi Akuntansi. Aditya Media Publishing.
Kacaribu,  Alemina  Henuk.  2020. Pengantar Ilmu Administrasi.  edited by Y.  L. Henuk.
Penerbit ANDI.
Karmila. 2010. Kredit Bank. edited by F. Puspitasari. Yogyakarta: Yogyakarta KTSP.
Mulyawan,  Rahman.    2016.    Ruang  Lingkup  Administrasi.  Tangerang,  Universitas Terbuka.
Susanto, Azhar. 2017. Sistem Informasi Akuntansi. Penerbit Lingga Jaya.
Undang-undang    Republik    Indonesia    No. 5    tahun    2014, Tentang Aparatur Sipil Negara.
Yuliani,  W.  2018.  METODE  PENELITIAN  DESKRIPTIF  KUALITATIF  DALAM PERSPEKTIF BIMBINGAN DAN KONSELING. Quanta, Volume 2 No. 2.