Raad Kertha, Vol. 03, No. 01 Pebruari 2020 - Juli 2020

## AKIBAT HUKUM PERBUATAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN HUTANG-PIUTANG

## I Wayan Bandem, SH, MH
I Wayan Wisadnya, SH, MH
Timoteus Mordan, SH
Program Studi, Fakultas Hukum, Universitas Mahendradatta
Jl. Ken arok No 12, Peguyungan Denpasar Utara, Bali 80115
( madebandem@gmail.com . wayanwisadnya@gmail.com geradgabut@gmail.com )
Abstrak -  Hutang-piutang  adalah  praktek  pinjam  meminjam  umumnya  berupa  uang sebagai objek pinjamannya yang di lakukan oleh seseorang dengan orang lain yang dibuat dalam  suatu  perjanjian.  Perjanjian  sendiri  telah  diatur  dalam  ketentuan  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdata).  Dalam  hukum  perdata  perjanjian  telah  diatur mengenai  hak  dan  kewajiban  para  pihak  yang  melakukan  perjanjian.  Pihak  yang memberikan  pinjaman  disebut  kreditur  sedangkan  pihak  yang  menerima  pinjaman disebut  debitur.  Kreditur  berhak  atas  pemenuhan  prestasi  sedangkan  debitur  wajib menjalankan  prestasinya.  Akan  tetapi  pada  kenyataannya  hubungan  hukum  antara kreditur  dan  debitur  terutama  mengenai  perjanjian  seringkali  bermasalah  sehingga timbulah  wanprestasi.  Wanprestasi  adalah  pristiwa  lalai  dimana  seseorang  tidak menjalankan  prestasinya  atau  tidak  memenuhi  kewajiban  sebagaimana  mestinya, sehingga menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Penelitian ini berjudul “Akibat Hukum Perbuatan Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang-Piutang (Study Kasus Perkara Perdata  No.638/Pdt.G/2017/PN  Dps).  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui bagaimanakah  akibat  hukumnya  jika  melakukan  wanprestasi  dan  bagaiamankah pertimbangan  hakim  dalam  memutuskan  perkara  wanprestasi  (Study  Kasus  Perkara Perdata  No.638/Pdt.G/2017/PN  Dps).  Metode  penelitian  ini  menggunakan  metode yuridis  normatif  yang  bersifat  deskriptif.  Sumber  data  terdiri  dari  data  primer  yakni wawancara dan data sekunder  yakni  data hukum  primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan (wawancara), kemudian data  dianalisis  secara  kualitatif.  Hasil  penelitian  menyimpulkan  bahwa  syarat  sahnya perjanjian sesuai dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yaitu adanya kesepakatan, kecakapan, obyek atau hal tertentu, kausa atau sebab yang halal serta  mengenai  pasal  1338  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdata). Pertimbangan  hakim  dalam  hal  pemutusan  sengketa  perjanjian  utang  piutang  antara kreditur dengan debitur sesuai dengan perkara No.638/Pdt.G/2017/PN Dps sudah tepat yakni  dengan  melihat  alat  bukti  baik  bukti  tertulis  maupun  bukti  kesaksian  dari  para pihak.  Berdasarkan  alat  bukti  yang  sudah  dilampirkan  di  persidangan  maka  hakim memutuskan  untuk  mengabulkan  gugatan  penggugat  dan  menyatakan  bahwa  tergugat terbukti bersalah atau wanprestasi.
Kata kunci: akibat hukum, wanprestasi, perjanjian hutang-piutang
Abstract - Accounts payable is a practice of lending and borrowing generally in the form of money as the object of the loan that is done by someone with another person made in an agreement. The agreement itself has been regulated in the provisions of the Civil Code (Civil  Code).  In  civil  law  the  agreement  has  been  regulated  regarding  the  rights  and obligations of the parties making the agreement. The party that gives the loan is called the  creditor  while  the  party  that  receives  the  loan  is  called  the  debtor.  Creditors  are entitled to fulfillment of achievements while debtors must carry out their achievements. However,  in  reality  the  legal  relationship  between  creditors  and  debtors,  especially regarding agreements, is often problematic so that defaults arise. Default is a negligent event where a person does not carry out his performance or does not fulfill his obligations accordingly, thus causing harm to one party. This research is entitled "Legal Effects of Defaults in the Debt Agreement (Civil Case Study Case No.638 / Pdt.G / 2017 / PN Dps). This  study  aims  to  find  out  how  the  legal  consequences  if  defaulting  and  how  judges consider in deciding default cases (Civil Case Study Case  No.638 / Pdt.G / 2017 / PN Dps).  This  research  method  uses  a  normative  juridical  method  that  is  descriptive  in nature.  Data  sources  consist  of  primary  data,  namely  interviews  and  secondary  data, namely primary, secondary and tertiary legal data. Methods of collecting data through literature studies and field studies (interviews), then the data is analyzed qualitatively. The  results  of  the  study  concluded  that  the  legal  terms  of  the  agreement  were  in accordance with article 1320 of the Civil Code (KUHPerdata), namely the existence of agreements, skills, objects or certain things, legal causes or causes as well as the article 1338  Civil  Code  (KUHPerdata).  Judges  'consideration  in  terminating  the  disputes between the creditors' debt agreement with the debtor in accordance with case No.638 / Pdt.G / 2017 / PN Dps is correct, namely by looking at the evidence both written evidence and  evidence  from  the  parties.  Based  on  the  evidence  attached  to  the  trial  the  judge decided to grant the plaintiff's claim and stated that the defendant was found guilty or in default.
Keywords: legal consequences, default, debt-receivable agreement

## Pendahuluanj

## Latar belakang
Manusia  adalah  makluk  sosial  yang selalu  berinteraksi  dengan  manusia lainnya  baik  interaksi  personal  maupun interaksi  kemasyarakatan.  Salah  satu bentuk interaksi personal adalah perjanjian yang di buat antara para pihak. Bentuk  perjanjian  itu  pun  dapat  di bedakan mejadi dua macam di antaranya ialah ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis  atau  lisan.  Perjanjian  tertulis adalah perjanjian yang di buat oleh para pihak  dalam  bentuk  tulisan,  sedangkan perjanjian tidak tertulis atau lisan adalah suatu  perjanjian  yang  di  buat  oleh  para pihak  dalam  wujud  lisan  (cukup kesepakatan  para  pihak).  Isi  sebuah perjanjian  adalah  adanya  hak  dan kewajiban  para  pihak  dalam  arti  satu pihak  melaksanakan  kewajiban  maka pihak lain harus mendapatkan haknya.
Dalam  dunia  hukum  terlebih khusus  ialah  dalam  hukum  perdata  ada dua  macam  subjek  hukum  diantaranya ialah orang dan badan hukum.
Orang  atau persoon di  dalam hukum  adalah pembawa  hak  di  dalam hukum. 42 Seseorang  di  katakan  sebagai subjek hukum (pembawa hak), di mulai dari  ia  di  lahirkan  dan  berakhir  saat  ia meninggal.  Bahkan,  jika  di  perlukan (seperti  misalnya  dalam  hak  waris), dapat di hitung sejak dalam kandungan, asal  ia  kemudiaan  di  lahirkan  dalam keadaan  hidup.  Dalam  hal  melakukan
42 Djoko  Imbawani  Atmadjaja,  2016, Hukum Perdata, SETARA PRESS, Malang, hal. 6.
perbuatan  hukum  orang  atau persoon selalu di bebankan dengan hak dan atau kewajiban.
Hak  dan  kewajiban  ialah  suatu keharusan  yang  di  tentukan  oleh  para pihak  atas  dasar  posisinya  masing- masing  dalam  melaksanakan  perbuatan tertentu  sehingga  apa  yang  menjadi kehendak para pihak dapat terpenuhi.
Ikatan hukum ( rechtband ) merupakan  suatu  hubungan  hukum  di mana  para  pihak  sepakat  untuk  berbuat dan  bertindak  sesuatu  sesuai  hukum dengan memuat sejumlah ketentuan atau syarat-syarat baik subjek maupun objeknya dengan jelas, sehingga apabila dalam  suatu  waktu  terjadi  suatu perbuatan  yang  dapat  merugikan  salah satu  pihak  atau  salah  satu  pihak  tidak memenuhi kewajibannya dengan sukarela,  maka  pihak  yang  satu    atau yang  lainnya  yang  merasa  di  rugikan atau haknya di rampas dapat menuntutnya  di  pengadilan  sesuai  isi dari  perjanjian  yang  telah  di  buat menurut  kesepakatan    para  pihak  salah satunya ialah perjanjian mengenai utang piutang 43 .
Berbicara mengenai utang piutang  bukanlah  sesuatu  yang  baru, karena  pada  kenyataannya  hutang piutang  seringkali  kita  jumpai  terutama dalam  dunia  usaha.  Hutang  piutang adalah praktek pinjam meminjam berupa uang  yang  di  lakukan  oleh  seorang dengan orang lain yang umumnya dibuat dalam  suatu  perjanjian.  Perjanjian
43 Ibid .
sendiri  telah  diatur  dalam  ketentuan hukum perdata.
Menurut  pengertiaannya  utang piutang  merupakan  perjanjiaan  berupa pinjam meminjam yang di lakukan antar pihak yang satu dengan pihak yang lain dengan  objek  perjanjiaannya  berupa uang.  Dalam  perjanjiaan  utang  piutang pihak yang memberikan pinjamannya di sebut sebagai kreditur, sedangkan pihak yang  menerima  pinjaman  tersebut  ialah debitur.  Mengenai  uang  yang  menjadi objek pinjaman akan di berikan batasan waktu  untuk  mengembalikannya  sesuai dengan yang di perjanjikan
Dalam  perbuatan  utang  piutang tersebut yang di tuangkan dalam bentuk perjanjian utang-piutang oleh para pihak antara  kreditur  dan  debitur  bukanlah tanpa  resiko.  Karena  pada  dasarnya resiko  kemungkinan  akan  terjadi  bila debitur tidak wajib membayar utangnya secara  lunas  atau  tunai  maupun  oleh karena kepercayaan atau alasan tertentu yang di alami oleh debitur.
Sesuai  dengan  Pasal  1313  Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata
(KUHPerdata)  bahwa  suatu  persetujuan adalah  suatu  perbuatan  di  mana  satu orang  atau  lebih  mengikatkan  diri  pada satu  orang  lain  atau  lebih.  Sedangkan menurut  pendapat  Subekti,  bahwa ‘’Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana  seseorang  berjanji  kepada seseorang lain atau di mana dua orang itu
44 Subekti,R, dan Tjitrosudibio,R,
1980, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata, Cetakan  Ke-12  PT  Pradnya  Paramita,Jakarta, hal.
saling  berjanji  untuk  melaksanakan suatu hal’’ 44
Perjanjian  sendiri  merupakan suatu  hal  yang  menimbulkan  perikatan. Didalam perjanjian tersebut terdapat dua pihak yang terlibat, pihak yang mempunyai  hak  dan  pihak  yang mempunyai  kewajiban.  Atau  dengan pengertian  lain  yaitu,  pihak  yang  satu berhak atas prestasi, dan pihak yang lain wajib memenuhi prestasi itu sendiri. 45
Dalam hal membuat suatu perjanjian, para pihak harus menentukan cara bagaimana membuat suatu perjanjiaan.  Menurut  pasal  1320  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata),  syarat-syarat  sahnya suatu  perjanjian  di  perlukan  4  syarat,
yaitu:
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.
Unsur-unsur  yang  terdapat  dalam  pasal tersebut a.l:
a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.
Kesepakatan  artinya  para  pihak  setuju mengenai  pokok  perjanjian.  Sebelum ada  lahirnya  persetujuan,  biasanya pihak-pihak  mengadakan  perundingan
45 Rizqa Shafira, Perjanjian,
( https://www.kompasiana.com ,  diakses 2 juni 2018)
sehingga  tercapai  persetujuan  antara kedua belah pihak.
b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
Pada  umumnya  orang  dikatakan  cakap melakukan  perbuatan  hukum  apabila sudah  berumur  21  tahun  atau  sesuai ketentuan  undang-undang  dan  tidak  di bawah pengampuan.
c. Suatu pokok persoalan tertentu.
Perjanjian yang tidak memenuhi sayrat- syarat  tersebut  tidak  akan  diakui  oleh hukum,  walaupun  diakui  oleh  pihak- pihak  yang  membuatnya.  Selagi  pihak mengakui dan mematuhi perjanjian yang mereka buat, meskipun tidak memenuhi syarat-syarat,  perjanjian  iru  berlaku antara mereka.
d. Causa yang halal.
Suatu sebab yang tidak terlarang artinya para  pihak  melakukan  suatu  perjanjian tetap  memperhatikan  tujuan  apa  yang ingin dicapai dari perjanjian itu. Apakah perjanjian  itu  dilarang  oleh  undang- undang  atau  tidak  bertentangan  dengan ketertiban  umum  dan  kesusilaan  atau tidak.
Hukum  perjanjian  di  Indonesia bersifat  terbuka  yaitu  suatu  pemberian kebebasan seluas-luasnya kepada siapapun  untuk  membuat  perjanjian dengan  isi  dan  sifatnya  sesuai  dengan yang dikehendaki. Asal tidak melanggar undang-undang,  ketertiban  umum  dan kesusilaan.
Namun  kenyataan  dilapangan ternyata  masih  sering  terjadi  kasus
wanprestasi. misalanya hubungan pinjam meminjam antara Eddy Wahyono  dan  Tony  Wijaya,  dimana dalam hubungan pinjam-meminjam tersebut pihak kreditur telah memberikan  sejumlah  uang  senilai  Rp 100.000.000,-  (Seratus  juta  rupiah) kepada debitur untuk digunakan sebagai modal usaha. Namun pada saat pemenuhan  prestasi  ternyata  salah  satu pihak  (debitur)  tidak  menjalankan prestasinya  secara  sukarela  sesuai dengan  waktu  yang  telah  disepakati sehingga oleh perbuatan debitur tersebut pihak  kreditur  merasa  dirugikan.  Dari perbuatan lalai atau ingkar janji tersebut pihak  kreditur  telah  beritikad  baik  dan berupaya agar pihak debitur menjalankan prestasinya melalui peringatan atau ( somasi ). Sesuai dengan ketentuan  pasal  1243  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdata) bahwa  ‘’Penggantian  biaya,  kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun  telah  dinyatakan  lalai,  tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika  sesuatu  yang  harus  diberikan  atau yang dilakukannya hanya dapat diberikan  atau  dilakukannya  dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan’’.
Dengan adanya perbuatan ingkar janji tersebut maka pihak yang merasa di rugikan  berhak  untuk  menuntut  ganti rugi  atas  kerugiaan  itu.  Oleh  karena adanya  perbuatan  ingkar  janji  atau wanprestasi  tersebut  dan  pihak  debitur tetap  tidak  mengindahkan  berbagai upaya  itikad  baik  yang  dilakukan  oleh kreditur  untuk  membayar  utangnya,
maka  pada  akhirnya  pihak  kreditur berhak  untuk  menyelesaikan  persoalan itu  kepengadilan  untuk  mendapatkan kembali haknya.

## Rumusan masalah
Berdasarkan  hal-hal  yang  telah dipaparkan  di  atas  dan  untuk  meneliti mengenai wanprestasi terhadap
perjanjian  utang  piutang,  maka  dari  itu peneliti  tertarik  untuk  mengambil  judul “ AKIBAT  HUKUM  PERBUATAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN  HUTANG-PIUTANG (Studi Kasus Perkara Perdata No.638/Pdt.G/2017/PN Dps)”. Berdasarkan uraiaan latar belakang di atas, maka penulis
merumuskan masalah penelitiannya mengenai: 1. Bagaimanakah akibat hukumnya jika salah satu pihak melakukan perbuatan wanprestasi  dalam  perjanjian utang-piutang?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim  menjatuhkan  putusan terhadap pihak yang melakukan wanprestasi  perjanjian  utang- piutang  dalam  perkara  perdata No.638/Pdt.G/2017/PN Dps?

## METODE

## Jenis penelitian
Penelitian yang digunakan dalam menyusun  skripsi  ini  ialah  penelitian
normatif  empiris.  normatif  berupa melihat permasalahan dan pemecahannya berdasarkan atas kaedah- kaedah hukum  yang berlaku serta teori- teori  hukum  yang  dikemukakan  oleh para  ahli  yang  didukung  keadaan dilapangan.  Sedangkan  empiris  yaitu penelitian dengan cara menggali informasi  melalui  terjun  langsung  ke lapangan sehingga menemukan keadaan nyata dan sebenarnya.

## Pendekatan Masalah
Jenis  penelitian  hukum  yang digunakan adalah normatif-empiris yakni  merupakan  gabungan  antara pendekatan  hukum  normatif  dengan adanya  penambahan  berbagai  unsur empiris.  Metode  penelitiaan  normative empiris mengenai implementasi ketentuan  hukum  normative  (undang- undang)  dalam  aksinya  pada  setiap peristiwa  hukum  tertentu  yang  terjadi dimasyarakat. Pendekatan dalam penelitian  ini  yakni  menggunakan pendekatan udang-undang dan pendekatan  study  kasus  ( Judicial  Case
Study )  karena  konflik  dalam  penelitian ini  melibatkan  lembaga  penggadilan untuk memberikan
keputusan ( Jurisprudensi ).

## Metode Pengumpulan
Sumber  bahan  hukum  yang penulis  gunakan  dalam  menulis  skripsi ini  adalah  Bahan  Hukum  Primer,  yaitu berupa  peratura  perundang-undangan dan bahan hukum sekunder, yaitu berupa
hasil  kajian  pustaka,  buku-buku,  jurnal hukum,internet,  arsip  atau  data  di Pengadilan Negeri Denpasar, serta bahan hukum  tersier,  yaitu  kamus-kamus hukum khususnya tentang perjanjian.
Pengolahan dan Analisis.
Untuk  memperoleh  data  yang dibutuhkan  digunakan  beberapa  teknik pengumpulan  data  melalui  Penelitian
Pustaka ( Library Research ), yang diperoleh  melalui  kepustakaan,  dengan mengkaji,  menelaah  dan  mengelolah literatur, peraturan perundang- undangan,  surat  kabar,  internet  atau media  elektonik,  artikel-artikel  atau tulisan  yang  mempunyai  hubungan dengan  permasalahan  yang  akan  diteliti serta Penelitian Lapangan ( Field Reserch ), Penelitian lapangan ini bertujuan untuk memperoleh data langsung dengan cara wawancara ataupun pengamatan.
Dengan cara normative kualitatif yaitu data yang diperoleh akan dianalisi dan dijabarkan dengan pembahasan dan penjabaran  hasil-hasil  penelitiaan  yang dikaitkan  dengan  norma-norma  dan disesuaikan  dengan  materi  yang  diteliti untuk  menjawab  permasalahan.  Penulis dalam  penelitiaan  ini  mengenai  analisis terhadap  putusan  pengadilan  yang kemudiaan  dikaitkan  dengan  peraturan hukum  yang  mempunya  kaitan  dengan putusan  tersebut  yaitu  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdata) mengenai  serta  aturan  perundang- undangan lainnya.

## HASIL DAN PEMBAHSAN
Akibat hukum perbuatan wanprestasi dalam perjanjian hutang-piutang
Pada umumnya hak dan kewajiban  yang  lahir  dari  perikatan dipenuhi oleh pihak-pihak baik kreditur maupun  debitur.  Akan  tetapi  dalam kenyataannya  salah  satu  pihak  kadang- kadang  tidak  mematuhi  apa  yang menjadi  kewajibannya  dan  inilah  yang disebut ‘’wanprestasi’’. perkataan wanprestasi berasal dari Bahasa belanda yaitu prestasi buruk. Selain itu wanprestasi  juga  bisa  diartikan  sebagai lalai  atau  alpa,  ingkar  janji,  atau melanggar  perjanjian,  bila  saja  debitur melakukan  atau  berbuat  sesuatu  yang tidak boleh dilakukan.
Perbuatan wanprestasi atau pristiwa  ingkar  janji  tidak  lahir  begitu saja  melainkan  berawal  dari  adanya perjanjian.  Perjanjian  atau  kontrak adalah  suatu  perbuatan  hukum  yang dilakukan satu atau lebih subjek hukum dengan  satu  atau  lebih  subjek  hukum lainnya  yang  sepakat  mengikatkan  diri satu  sama  lain  mengenai  hal  tertentu dalam lapangan harta kekayaan.
Perjanjian  atau  kontrak  adalah  suatu peristiwa  di  mana  seorang  atau  satu pihak berjanji kepada seorang atau pihak lain  atau  di  mana  dua  orang  atau  dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.
Istilah  perjanjian  berasal  dari bahasa belanda  yaitu overeenkomst dan bahasa inggris yaitu contract yang berarti perikatan, perutangan dan perjanjian.
Perjanjian  merupakan  salah  satu sumber  perikatan,  di  samping  sumber- sumber  lain.  Perjanjian  juga  disebut dengan  persetujuan,  karena  dua  pihak setuju untuk melakukan sesuatu.
Perikatan  yang  lahir  dari  perjanjian,
memang  dikehendaki  oleh  pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian,
sedangkan  perikatan  yang  lahir  dari undang-undang  diadakan  oleh  undang- undang  di  luar  kemauan  pihak  yang bersangkutan. Jika dua orang mengadakan  suatu  perjanjian  maka mereka bermaksud agar diantara mereka berlaku suatu perikatan hukum.
Sedangkan  menurut  Subekti,  Perjanjian adalah  suatu  peristiwa  dimana  seorang berjanji  kepada  seorang  lain,  atau dimana  dua  orang  itu  saling  berjanji untuk  melaksanakan  sesuatu  hal.  Pasal
1313  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatakan bahwa “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih  dengan  mengikatkan  dirinya terhadap  satu  orang  atau  lebih”.  Maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian atau suatu  perjanjian  adalah  suatu  peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain  atau  dimana  dua  orang  itu  saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.
Dalam  Pasal  1320  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdata) disebutkan, untuk sahnya suatu perjanjian  diperlukan  empat  syarat, yaitu: 1) Sepakat mereka yang mengikatkan  dirinya,  artinya bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus  bersepakat  atau  setuju mengenai perjanjian yang akan diadakan tersebut, tanpa adanya  paksaan,  kekhilafan dan penipuan.
2) Kecakapan,  yaitu  bahwa  para pihak yang mengadakan perjanjian harus cakap menurut hukum,  serta  berhak  dan berwenang melakukan perjanjian. Mengenai kecakapan  Pasal  1329  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa setiap orang cakap melakukan perbuatan hukum kecuali yang oleh undang-undang dinyatakan  tidak  cakap.    Pasal 1330  Kitab  Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyebutkan orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian
yakni:
3) Orang  yang  belum  dewasa.
Mengenai kedewasaan Undang-undang  menentukan sebagai berikut:
a. Menurut  Pasal  330  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata): Kecakapan diukur bila para pihak yang membuat perjanjian telah berumur 21 tahun  atau  kurang  dari  21 tahun tetapi sudah menikah dan sehat pikirannya.
b. Menurut  Pasal  7  Undang- undang  No.1  tahun  1974 tertanggal  2  Januari  1974
tentang Undang-Undang Perkawinan (“Undang- undang Perkawinan”): Kecakapan bagi pria adalah bila  telah  mencapai  umur 19  tahun,  sedangkan  bagi wanita apabila telah
mencapai umur 16 tahun.
c. Mereka  yang  berada  di bawah pengampuan.
d. Orang  perempuan  dalam hal-hal  yang  ditetapkan oleh Undang-Undang (dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan,  ketentuan  ini sudah tidak berlaku lagi).
e. Semua orang yang dilarang
oleh Undang-Undang
untuk membuat perjanjian-
perjanjian tertentu.
4) Mengenai  suatu  hal  tertentu, hal  ini  maksudnya  adalah bahwa perjanjian tersebut harus  mengenai  suatu  obyek tertentu.
5) Suatu  sebab  yang  halal,  yaitu isi  dan  tujuan  suatu  perjanjian haruslah  berdasarkan  hal-hal yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban Syarat  pertama  dan  kedua  disebut dengan Syarat Subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan  syarat  ketiga  dan  keempat disebut Syarat Obyektif, karena mengenai obyek dari suatu perjanjian.
Apabila  syarat  subyektif  tidak  dapat terpenuhi,  maka  salah  satu  pihak mempunyai  hak  untuk  meminta  supaya perjanjian  itu  dibatalkan.  Pihak  yang dapat  meminta  pembatalan  itu,  adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan  sepakatnya  (perizinannya) secara tidak bebas.
Jadi,  perjanjian  yang  telah  dibuat  itu akan  terus  mengikat  kedua  belah  pihak yang  mengadakan  perjanjian,  selama tidak  dibatalkan  (oleh  hakim)  atas permintaan pihak  yang berhak meminta pembatalan tersebut. Sedangkan apabila syarat  obyektif  yang  tidak  terpenuhi, maka  perjanjian  itu  akan  batal  demi hukum.  Artinya  sejak  semula  tidak pernah  dilahirkan  suatu  perjanjian  dan tidak pernah ada suatu perikatan.
Dalam  hal  perjanjian  para  pihak  pada hakikatnya  harus  bertanggung  jawab atas pemenuhan prestasi dan melaksanakan prestasi. Misalnya perjanjian pinjam meminjam atau hutang piutang. Utang piutang adalah memberikan  sesuatu  kepada  seseorang dengan  perjanjian  bahwa  seseorang (Debitur)  akan  mengembalikan  sesuatu yang  diterimanya  dalam  jangka  waktu yang disepakati. Tentu saja dengan tidak mengubah  keadaannya.  Hutang  piutang adalah  wilayah  koridor  hukum  perdata, yakni  aturan  yang  mengatur  hubungan antara  orang  yang  satu  dengan  orang yang  lainnya,  dengan  menitikberatkan pada  kepentingan  perorangan  atau pribadi.  Hutang  piutang  dianggap  sah secara  hukum  apabila  dibuat  suatu perjanjian.  Yakni  perjanjian  yang  sah sesuai  dengan  syarat  sahnya  suatu perjanjian  yang  diatur  pada  pasal  1320
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata (KUHPerdata).
Akan  tetapi  apabila  dalam  hal  debitur menjalankan prestasi atau kewajiabannya  tidak  sesuai  dengan ketentuan dalam perjanjian maka kreditur  berhak  untuk  menuntut  atau membawa  permasalahan  tersebut  ke pengadilan.
Untuk  mengatakan  seseorang  (debitur) melakukan wanprestasi adalah:
a. Memenuhi  pretasi  tetapi  tidak tepat  pada  waktunya.  Dengan perkataan lain, terlambat melakukan prestasi, artinya meskipun prestasi itu dilaksanakan atau  diberikan, tetapi tidak sesuai dengan waktu penyerahan  dalam  perikatan.
Prestasi  yang  demikian  itu disebut juga kelalaian.
b. Tidak memenuhi prestasi, artinya prestasi itu tidak hanya terlambat,  tetapi  juga  tidak  bisa
lagi dijalankan. Hal semacam ini disebabkan karena:
a) Pemenuhan prestasi tidak mungkin lagi dilaksanakan
karena barangnya telah musnah;
b) Prestasi  kemudian  sudah  tidak berguna lagi, karena saat penyerahan mempunyai arti yang sangat penting. Misalnya, pesanan  gaun  pengantin  untuk dipakai  pada waktu  perkawinan, apabila  tidak  diserahkan  pada waktu sebelum perkawinan,
maka penyerahan kemudian tidak mempunyai arti lagi.
c) Memenuhi prestasi tidak sempurna, artinya prestasi diberikan, tetapi tidak sebagaimana mestinya. Misalnya,  prestasi mengenai penyerahan  satu  truk  kacang kedelai  berkualitas  nomor  1, namun  yang  diserahkan  adalah kacang  kedelai  yang  berkualitas nomor 2. Sedangkan Menurut subekti, Wanprestasi  (kelalaian  atau  kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat jenis yaitu:
a. Tidak  melakukan  apa  yang  di sanggupi akan dilakukannya
b. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
c. Melakukan  apa  yang  dijanjikan tetapi terlambat
d. Melakukan sesuatu menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.
Sehingga dengan memenuhi unsur-unsur diatas  maka  seseorang  dapat  dikatakan telah melakukan wanprestasi.
Pertimbangan  hakim  menjatuhkan putusan terhadap pihak yang melakukan  wanprestasi  perjanjian utang-piutang Perkara
(No.638/Pdt.G/2017/PN Dps).
Sutau  perbuatan  hukum  atau perjanjian  yang  tidak  dilaksanakan sebagaimana mestinya maka bagi pihak yang mengalami kerugian berhak
menuntut gsnti rugi sesuai kerugian yang dialami.
Hubungan antara pihak yang satu dengan pihak  yang  lain  sering  kali  timbul permasalahan hukum yang harus diselesaikan oleh para pihak di persidangan pangadilan dengan maksud untuk  mencari  keadilan  atas  perkara yang dihadapinya. Jika dalam hubungan antara  pihak  yang  satu  dengan  yang lainnya baik itu hubungan bermasyarakat, hubungan kerja, hubungan  kerja  sama,  hubungan  bisnis
maupun hubungan bernegara ada ketentuan yang ada dalam hukum positif dan atau perjanjian yang telah disepakati bersama oleh para pihak yang berkepentingan, maka pihak-pihak yang telah  melakukan  pelanggaran  dan  telah mengakibatkan kerugian pihak yang lain dapat  dikenakan  sanksi  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.  Misalnya:  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Acara  Pidana,  HIR, Rbg.
Pelanggaran terhadap sanksi-sanksi yang  ada  dalam  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku,  dalam  praktik dapat  diajukan  suatu  tuntutan  dan  atau gugatan  oleh  pihak  yang  dirugikan kepada  pihak  yang  telah  melakukan pelanggaran sanksi. Pelaksanaan penegakan “ Rule Of Law” bagi pelanggar  yang  telah  merugikan  pihak lain  di  dalam  hubungan  masyarakat sangatlah diperlukan dalam suatu kehidupan  yang  serba  majemuk  ini  dan dapat pula dikatakan sebagai wujud dari adanya perlindungan hukum oleh negara terhadap pihak-pihak yang telah dirugikan  dalam  menjalin  hubungan
antara  yang  satu  dengan  lainnya  demi untuk menegakan Rule Of Law di indonesia.
Berkaitan  dengan  perkara  wanprestasi, sangatlah  penting  bila  para  pihak menyelesaikan  persoalan  itu  dengan musyawarah atau kekeluargaan. Namun tidak  jarang  hampir  sebagian  orang memiliki  keyakinan  bahwa  persoalan yang  mereka  hadapi  akan  dapat diselesaikan  melalui  pengadilan  demi mendapatkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.
Membawa perkara ke pengadilan adalah pilihan setiap orang untuk mendapatkan keadilan  sebagaimana  mestinya.  Akan tetapi  dalam  hal  seseorang  membawa perkaranya ke pengadilan, sangat penting  untuk  memperhatikan  tata  cara pengajukan perkara ke pengadilan sesuai dengan ketentuan  hukum  acara perdata. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan, diantaranya:
a. Pengajuan (perkara) gugatan.
Menurut pasal 118 ayat (1) Herizien Inlandsch Reglement (HIR), pendaftaran  gugatan  itu  diajukan  ke pengadilan negeri berdasarkan kompetensi relative atau berdasarkan tempat tinggal tergugat atau domisili hukum yang ditunjuk dalam perjanjian.  Gugatan  pada  pokoknya diajukan secara tertulis
ditandatangani  oleh  Penggugat  atau kuasanya,  dan  ditunjukan  kepada Ketua  Pengadilan  Negeri  melalui kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Setempat.
b. Membayar panjar biaya perkara
Setelah gugatan diajukan dikepaniteraan,  maka  penggugat wajib  membayar  biaya  perkara. Biaya perkara yang dimaksud adalah panjar  biaya  perkara,  yaitu  biaya sementara yang finalnya akan diperhitungkan setelah adanya
putusan  pengadilan.  Dalam  proses peradilan,  pada  prinsipnya  pihak yang  kalah  adalah  pihak  yang menanggung  biaya  perkara,  yaitu biaya-biaya  yang  perlu  dikeluarkan pengadilan dalam proses pemeriksaan perkara tersebut, antara lain  biaya  kepaniteraan,  meterai, pemanggilan  saksi,  pemeriksaan setempat,  pemberitahuan,  eksekusi, dan  biaya  lainnya  yang  diperlukan. Apabila  Penggugat  menjadi  pihak yang  kalah,  maka  biaya  perkara  itu dipikul  oleh  Penggugat  dan  diambil dari panjar biaya perkara yang telah dibayarkan  pada  saat  pendaftaran. Jika  panjar  biaya  perkara  kurang,
maka Penggugat wajib menambahkannya,  sebaliknya,  jika lebih  maka  biaya  tersebut  harus dikembalikan  kepada  Penggugat. Bagi  Penggugat  dan  Tergugat  yang tidak  mampu  membayar  biaya perkara, Hukum Acara Perdata juga mengizinkan untuk berperkara tanpa biaya  ( prodeo/free  of  charge ).
Untuk  berperkara  tanpa  biaya,
Penggugat dapat
mengajukan permintaan  izin  berperkara  tanpa biaya  itu  dalam  surat  gugatannya atau  dalam  surat  tersendiri.  Selain Penggugat,  Tergugat  juga  dapat mengajukan  izin  untuk  berperkara
tanpa  biaya,  izin  mana  dapat diajukan  selama  berlangsungnya proses persidangan. Permintaan izin berperkara  tanpa  biaya  itu  disertai dengan surat keterangan tidak mampu dari camat atau kepada desa tempat tinggal pihak yang mengajukan.
c. Registrasi Perkara
Registrasi perkara adalah pencatatan gugatan  ke  dalam  Buku  Register Perkara  untuk  mendapatkan  nomor gugatan  agar  dapat  diproses  lebih lanjut.  Registrasi  perkara  dilakukan setelah  dilakukannya  pembayaran panjar  biaya  perkara.  Bagi  gugatan yang  telah  diajukan  pendaftarannya ke  Pengadilan  Negeri  namun  belum dilakukan  pembayaran  panjar  biaya perkara,  maka  gugatan  tersebut belum  dapat  dicatat  di  dalam  Buku Register  Perkara,  sehingga  gugatan tersebut belum terigstrasi dan mendapatkan  nomor  perkara  dan karenanya  belum  dapat  diproses lebih  lanjut  dianggap  belum  ada perkara. Dengan demikian,
pembayaran  panjar  biaya  perkara merupakan  syarat  bagi  registrasi perkara, dan dengan belum dilakukannya  pembayaran  maka kepaniteraan tidak wajib
mendaftarkannya  ke  dalam  Buku Register Perkara.
d. Pelimpahan  Berkas  Perkara  Kepada Ketua Pengadilan Negeri
Setelah Penitera memberikan nomor perkara  berdasarkan  nomor  urut dalam Buku Register Perkara, perkara tersebut dilimpahkan kepada
Ketua Pengadilan Negeri. Pelimpahan tersebut harus dilakukan secepat mungkin agar tidak melanggar prinsip-prinsip penyelesaian perkara secara sederhana, cepat  dan biaya  ringan  – selambat-lambatnya  7  hari  dari tanggal registrasi.
e. Penetapan  Majelis  Hakim  Oleh Ketua Pengadilan Negeri
Setelah  Ketua  Pengadilan  Negeri memeriksa  berkas  perkara  yang diajukan  Panitera,  kemudian  Ketua Pengadilan Negeri menetapkan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan memutus perkara. Penetapan itu harus dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri selambat- lambatnya  7  hari  setelah  berkas perkara diterima oleh Ketua Pengadilan  Negeri.  Majelis  Hakim yang  akan  memeriksa  dan  memutus perkara tersebut terdiri dari
sekurang-kurangnya  3  orang  Hakim –  dengan  komposisi  1  orang  Ketua Majelis Hakim dan 2 lainnya Hakim Anggota.
f. Penetapan Hari Sidang
Selanjutnya,  setelah  Majelis  Hakim terbentuk,  Majelis  Hakim  tersebut kemudian  menetapkan  hari  sidang. Penetapan  itu  dituangkan  dalam surat  penetapan.  Penetapan  itu dilakukan  segera  setelah  Majelis Hakim  menerima  berkas  perkara, atau  selambat-lambatnya  7  hari setelah  tanggal  penerimaan  berkas perkara. Setelah hari sidang
ditetapkan, selanjutnya Majelis
Hakim memanggil para pihak
(Penggugat  dan  Tergugat)  untuk hadir  pada  hari  sidang  yang  telah ditentukan itu.
Dengan melalui secara baik tahapan- tahapan tersebut diatas, maka segala upaya  penyelesaian  perkara  di pengadilan menjadi mudah dan cepat terslesaikan.
Wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban  yang  tidak  tepat  pada waktunya  atau  dilakukan  tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan  keharusan  bagi  pihak debitur  untuk  memberikan  atau membayar ganti rugi
(schadevergoeding), atau  dengan adanya  wanprestasi  oleh  salah  satu pihak,  pihak  yang  lainnya  dapat menuntut  pembatalan  perjanjian. Sebab perjanjian yang dibuat berlaku sebagai  undang-undang  bagi  para pihak  yang  membuatnya.  Karena berlaku  sebagai  undang-undang, maka  perjanjian  tersebut  mengikat para pihak untuk menaatinya. Hal ini sesuai  dengan  pasal  1338  Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata
(KUHPerdata) bahwa “Debitur
dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau  berdasarkan  kekuatan  dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini  mengakibatkan  debitur  harus dianggap  lalai  dengan  lewatnya waktu yang ditentukan”.
Dari  rumusan  pasal  1238  Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata (KUHPerdata) diatas dapat diketahui
bahwa  ada  dua  kondisi  kapan seorang  dianggap  lalai  atau  cedera janji, yaitu:
1. Dalam  hal  ditetapkan  suatu waktu  didalam  perjanjian, tapi  dengan  lewatnya  waktu tersebut (jatuh tempo) debitur belum juga melaksanakan kewajibannya. 2. Dalam  hal  tidak  ditentukan suatu  waktu  tertentu,  lalu kreditur sudah memberitahukan kepada debitur  untuk  melaksanakan kewajiban  atau  prestasinya, tapi  debitur  tetap  juga  tidak melaksanakan  kewajibannya kepada kreditur. Setiap perbuatan ingkar
janji/Wanprestasi  yang  dilakukan  oleh seorang debitur melahirkan suatu akibat hukum/tanggung  jawab  hukum/sanksi hukum  yang  harus  ditanggungnya. Sanksi  itu  terdiri  dari  beberapa  macam yaitu :
a. Debitur diwajibkan membayar  kerugian  yang dideritai  oleh  kreditur  atau dapat  juga  disebut  dengan ganti rugi.
b. Pembatalan  perjanjian  atau juga  dinamakan  pemecahan perjanjian
c. Peralihan resiko
d. Debitur  wajib  membayar
biaya perkara apabila sampai diperkarakan di muka pengadilan, dan debitur
terbukti melakukan wanprestasi. Sebagaimana  pasal  1243  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dijelaskan bahwa
“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena  tak  dipenuhinya  prestasi  suatu perikatan,  barulah  mulai  diwajibkan, apabila  si  berutang,  setelah  dinyatakan lalai  memenuhi  perikatannya,  tetap melalaikannya,  atau  jika  sesuatu  yang harus  diberikan  atau  dibuatnya,  hanya dapat  diberikan  atau  dibuat  dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya’’  sedangkan  Pasal  1244 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata (KUHPerdata) mengatakan bahwa “Debitur harus dihukum untuk mengganti  biaya,  kerugian  dan  bunga. Bila  ia  tak  dapat  membuktikan  bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan  perikatan  itu  disebabkan oleh  sesuatu  hal  yang  tak  terduga  yang tak  dapat  dipertanggungkan  kepadanya. Walaupun  tidak  ada  ikatan  buruk kepadanya. Mengenai ganti rugi perdata menitik  beratkan  pada  ganti  kerugian karena  tidak  terpenuhinya  perikatan (wanprestasi). Ganti kerugian itu meliputi:
a. Ongkos  atau  biaya  yang  telah dikeluarkan
b. Kerugian  sesungguhnya  karena kerusakan,  kehilangan  benda milik  kreditur  akibat  kelalaian debitur,
c. Bunga  atau  keuntungan  yang diharapakan.
Ingkar  janji  atau  Wanprstasi  ialah termasuk  dalam  jenis  perkara  perdata, oleh karena itu penyelesaian perkaranya akan didasarkan pada prosedur penyelesaian  perkara  menurut  hukum acara  perdata.  Akan  tetapi  untuk memastikan  bahwa  salah  satu  pihak (debitur)  telah  melakukan  wanprestasi dan menggugatnya ke pengadilan adalah dengan  adanya  “perintah”  (bevel)  atau surat  peringatan/teguran  atas  tindakan ingkar  janji  tersebut  sebagai  dasar
Kreditur mengatakan Debitur
wanprestasi.  Keadaan  lalainya  debitur berkaitan  dengan  masalah  “perintah” (bevel)  yang  dituangkan  secara  tertulis. Kata  “perintah”  mengandung  suatu peringatan  dan  karenanya  “bevel”  juga bisa diterjemahkan dengan “Peringatan”.
Karena disana dikatakan, bahwa perintah/peringatan itu ditunjukan kepada debitur (si berhutang) dan debitur
(si berhutang) adalah pihak  yang dalam perikatan mempunyai
kewajiban prestasi,  maka  perintah  atau  peringatan itu  datang  dari  krediturnya,  yaitu  pihak yang dalam perikatan mempunyai hak (- tuntut) atas prestasi.
Dalam  doktrin  yurisprudensi,  surat peringatan  ini  dikenal  dengan somasi. Somasi  ini  sangat  bermanfaat  sebagai upaya  itikad  baik  yang  dilakukan  oleh pihak  yang  dirugikan  dengan  berulang kali  untuk  memastikan  bahwa  debitur berada  dalam  keadaan  lalai.  Walaupun ketentuan mengenai somasi tidak diatur secara  jelas  didalam  aturan,  namun secara praktek somasi umumnya diajukan tiga kali yaitu: somasi I, somasi II, somasi III untuk mengingatkan pihak
yang  wanprestasi  terhadap  kewajiban yang harus dipenuhi sesuai perjanjian.
Namun  apabila  dengan  upaya  itu belum bisa berhasil, maka upaya terakhir yang dapat ditempuh oleh pihak kreditur yaitu mengajukan gugatan ke pengadilan negeri setempat. Karena untuk menyatakan  debitur  wanprestasi  harus dengan  putusan  pengadilan  negeri  yang berkekuatan  hukum  tetap.  Dengan diwajibkannya debitur untuk membayar ganti  rugi  serta  untuk  mendapatkan kembali kerugian kreditur yang disebabkan  oleh  debitur,  maka  kreditur berhak menggugatnya ke pengadilan.
Berdasarkan  putusan  Pengadilan Negeri Denpasar yang telah berkekuatan hukum  tetap  dengan  perkara  Nomor: 638/Pdt.G/2017/PN Dps, dalam gugatannya telah dijelaskan pada intinya bahwa  Tergugat  mempunyai  utang kepada  Penggugat  yang  berawal  dari proses pinjam meminjam dan dibuktikan oleh  Penggugat  melaui  Surat  Tanda Terima  yang  dibuat  dan  ditandatangani oleh  Terguggat  dengan  jumlah  pokok pinjaman/utang tergugat kepada Penggugat adalah sebesar
Rp
100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang tidak  dibayar  oleh  Tergugat  dan timbulah wanprestasi.
Menurut  Pasal  1883  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdata) tersebut  diatas,  wanprestasi  seorang debitur  salah  satu  diantaranya  adalah debitur  tidak  melakukan  apa  yang sanggup  dilakukannya.  Oleh  karena  itu perbuatan tergugat yang tidak membayar hutangnya  tersebut,  Tergugat  dianggap telah  melakukan  wanprestasi.  Karena
masuk  sebagaimana  kriteria  yang  telah dijelaskan  dalam  pasal  1883  Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata
(KUHPerdata),  yaitu  debitur  tidak melakukan  apa  yang  disanggupi  akan dilakukannya.
Berdasarkan  putusan  Pengadilan Negeri Denpasar yang telah berkekuatan hukum  tetap  dengan  perkara  Nomor:
638/Pdt.G/2017/PN Dps, mengenai penyelesaian sengketa wanprestasi antara  Edy  Wahono  bertindak  sebagai
Penggugat  dengan  Tony  Wijaya  selaku Tergugat telah mengakui adanya hubungan  hukum  pinjam-meminjam yang dinyatakan dan dituangkan melaui Surat  Tanda  Terima  yang  dibuat  dan ditandatangan  sendiri  oleh  Tergugat bukan oleh orang lain, sehingga terhadap hal tersebut Majelis berpendapat bahwa telah  adanya  hubungan  hukum  antara Penggugat  dengan  Tergugat.  Oleh karena  itu  dalam  sidang  pemeriksaan Hakim Majelis telah menentukan beban pembuktian sebagai berikut:
Sebagaimana  kasus  yang  tertuang dalam putusan Nomor: 638/Pdt/G/2017/PN Dps. Dalam pemeriksaan pembuktian di persidangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh  Penggugat  maupun  Tergugat.  Dan berdasarkan pemeriksaan pembuktian di persidsangan  tersebut  Majelis  Hakim telah  memperoleh  suatu  kesimpulan pembuktian Penggugat yaitu antara lain:
a. Benar  bahwa  berdasarkan  bukti yang  dihadirkan  oleh  Penggugat melalui  P.1  yang  mana  suarat yang  bertanda  P.1  tersebut
merupakan  suarat  tanda  terima uang  sebesar  Rp  100.000.000,- (seratus  juta  rupiah)  yang  di tanda tangani tanggal 15 Januari 2015  secara  langsung  oleh Terguggat;
b. Benar  bahwa  berdasarkan  bukti surat  Penggugat  bertanda  P.2 sampai  dengan  P.4,  yang  mana setelah majelis hakim mencermati  bukti  surat  tersebut berupa surat somasi/teguran masing-masing tertanggal 6 April  2017,26  April  2017,3  Juli 2017,13 Juli 2017 melalui kuasa hukum Penggugat dengan tujuan agar Tergugat segera mengembalikan pinjamannya;
c. Benar  berdasarkan  bukti  surat
Penggugat  bertanda  P.6,  setelah majelis  hakim  mencermati  bukti surat tersebut adalah berupa slip pemindahan dana antara rekening  Bank  BCA  Penggugat dengan salah satu anggota keluarga Tergugat;
d. Benar  selain  bukti  surat  diatas juga  mengenai  keterangan  2 (dua)  orang  saksi  diantaranya
Adi Prasetyo dan Sugeng Sugiarto.  Menurut  para  saksi bahwa Penggugat pernah menceritakan  bahwa  Penggugat memberikan pinjaman uang yang sampai  dengan  saat  inibelum dikembalikan  oleh  peminjam (Tergugat) sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
e. Benar bahwa berdasarkan bukti- bukti  surat  dan  keterangan  saksi tersebut  diatas,  benar  Tergugat mempunyai hutang kepada
Penggugat  sebagaimana  dalam jawabannya  bahwa  Tergugat tidak  membantah  ada  hubungan pinjam-meminjam  dan  sampai saat ini tidak membayar padahal sudah lewat waktu yang disepakati, walaupun Penggugatnya  sudah  menagih berkali-kali namun tergugat tidak menghiraukan  hal  itu.  Sehingga dapat dikatakan bahwa Tergugat melakukan ingkar janji
(wanprestasi).
Selanjutnya  Majelis  Hakim  telah memperoleh  kesimpulan  tentang  hasil pembuktian   Tergugat, yaitu:
1. Benar  bahwa  sebagaimana dalil Tergugat dalam jawabannya secara tidak langsung telah membenarkan bahwa ada hubungan pinjam meminjam  uang  sebesar  Rp
100.000.000,-  (seratus  juta rupiah) sebagai modal usaha, namun  Tergugat  membantah uang tersebut diterima langsung oleh Tergugat, Tergugat mendalilkan bahwa uang  tersebut  diterima  oleh orang lain.
2. Benar  bahwa  Tergugat  tidak dapat melanjutkan melakukan pembayaran dikarenakan sedang mengalami masalah ekonomi atau usahanya tidak lancar. Berdasarkan hasil kesimpulan pembuktian  antara  Penggugat  dengan Tergugat dan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
1. Tergugat  memiliki  hutang kepada  Penggugat  sebesar
Rp  100.000.000,-  (seratus juta rupiah) yang dituangkan melalui  Surat  Tanda  Terima yang ditandatangani langsung oleh Tergugat; 2. Tergugat melakukan pinjaman uang tersebut sebagai modal usaha;
3. Tergugat tidak dapat membayar hutangnya kepada Penggugat dikarenakan usahnya macet/bermasalah. Sebagaimana  kasus  yang  tertuang dalam putusan Nomor: 638/Pdt.G/2017/PN  Dps.  Berdasarkan pada  pemeriksaan  persidangan  tersebut dapat  diambil  suatu  kesimpulan  antara Penggugat  dan  Tergugat  serta  telah diperoleh
fakta-fakta hukum sebagaimana  yang  pada  intinya  adalah
Penggugat  dapat  membuktikan  dalil- dalil gugatannya. Maka sebelum menjatuhkan  putusan  Majelis  Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:
Dari  hasil  kesimpulan  pembuktian tersebut dapat terbukti bahwa berdasarkan  kenyataan  yang  ada  bahwa Tergugat sampai sekarang tidak mampu membayar hutangnya kepada Penggugat walaupun  Penggugat  telah  menagihnya berkali-kali.  namun  upaya  itu  tidak dihiraukan  oleh  Tergugat.  Dengan
demikian,  Tergugat  terbukti  melakukan wanprestasi.
Tergugat  membenarkan  mempunyai hutang  kepada  Penggugat  sebesar  Rp 100.000.000,-  (seratus  juta  rupiah),
maka pengakuan Tergugat yang demikian menurut Majelis Hakim benar terbukti  bahwa  Tergugat  mempunyai hutang  Rp  100.000.000,-  (seratus  juta rupiah).
Berdasarkan bukti surat dan
keterangan saksi-saksi yang telah diuraikan  diatas,  benar  bahwa  Tergugat mempunyai  hutang  kepada  Penggugat sebesar  Rp  100.000.000,-  (seratus  juta rupiah)  dan  sampai  dengan  saat  ini Tergugat tidak mengembalikan uangnya
walaupun Prnggugat
menagihnya berkali-kali.
Dengan  demikian  Majelis  Hakim berpendapat  dan  berkesimpulan  bahwa Tergugat  terbukti  secara  sah  dan menyakinkan  telah  melakukan  ingkar janji  (wanprestasi).  sehingga  karena
Tergugat terbukti melakukan
wanprestasi,  maka Tergugat  diwajibkan untuk  membayar  lunas  seluruh  hutang pokoknya  beserta  kerugian  lain  yang timbul.
Dengan  demikian,  maka  uaraian pertimbangan tersebut diatas telah sesuai dengan bunyi pada Pasal 1243
KUHPerdat bahwa;
“Penggantian  biaya,  kerugian  dan bunga  karena  tak  dipenuhinya  suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun  telah  dinyatakan  Ialai,  tetap Ialai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika  sesuatu  yang  harus  diberikan  atau
dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah
ditentukan”.
Dari  pertimbangan  hukum  tersebut, maka pada akhirnya Majelis Hakim yang telah  memeriksa  perkara  menjatuhkan putusan yang inti amarnya:
1. Mengabulkan
gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan  secara  hukum Tergugat  telah  melakukan wanprestasi;
3. Menyatakan hukum pinjaman Tergugat yang berjumlah 100,000,000,-
(seratus juta rupiah;
4. Menghukum  tergugat  untuk mengganti  kerugian  materil kepada  penggugat  sebesar 160.000.000,-  (seratus  enam puluh juta rupiah);
5. Menghukum  Tergugat  untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 1.501.000,-  (satu  juta  lima ratus satu ribu rupiah).

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Dari  rumusan  masalah  maka dapat ditarik sebuah kesimpulan sebagai berikut:
1. Salah  satu  akibat  hukum apabila seorang debitur melakukan wanprestasi
adalah debitur dituntut untuk  membayar  ganti  rugi atas tidak terpenuhinya prestasi  debitur  tersebut. Menurut  Pasal  1243  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), ganti rugi perdata menitikberatkan  pada  ganti kerugian karena tidak terpenuhinya perikatan (wanprestasi). 2. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar yang telah berkekuatan hukum tetap dengan perkara Nomor: 638/Pdt.G/2017/PN Dps. Berdasarkan kesimpulan  tentang  hasil pembuktian antara Penggugat dengan Tergugat dan  telah  diperoleh  fakta- fakta hukum sebagai berikut: 1. Benar bahwa berdasarkan  bukti yang dihadirkan oleh Penggugat melalui  P.1  serta dalil Tergugat dalam  jawabannya secara tidak langsung telah membenarkan bahwa ada hubungan  pinjam meminjam uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta
rupiah) sebagai modal usaha. 2. Benar bahwa hubungan  hukum pinjam  meminjam tersebut benar- benar ada dan dituangkan melalui Surat Tanda  Terima  dan ditandatangan secara langsung oleh Tergugat. 3. Tergugat sudah tidak  dapat  lagi membayar hutangnya  kepada Kreditur dengan alasan bahwa usaha Tergugat mengalami kemunduran  atau tidak lancer.
Dengan  demikian  Majelis  Hakim berpendapat  dan  berkesimpulan  bahwa Tergugat  terbukti  secara  sah  dan menyakinkan  telah  melakukan  ingkar janji (wanprestasi). Oleh karena Tergugat terbukti melakukan wanprestasi,  maka Tergugat  diwajibkan untuk membayar lunas seluruh hutangnya  dan  segala  biaya  atau kerugian yang timbul.

## Saran
Setelah  melakukan  penelitian terhadap  perkara  wanprestasi  putusan Nomor:
638/Pdt.G/2017/PN Dps)
Penulis  akan  menyampaikan  beberapa saran antara lain sebagai berikut:
1. Untuk  Penggugat  yang  dalam hal ini bertindak selaku kreditur, sebaiknya lebih berhati-hati sebelum memberikan  pinjaman  uang terhadap seseorang. Setidaknya harus  lebih  jeli  dalam  melihat kondisi seseorang yang meminta pinjaman uang tersebut.
2. Untuk  Kreditur  harus  bisa menilai  apakah  orang  yang meminjam uang (debitur) nantinya dapat mengembalikan seluruh  utangnya  secara  lunas dengan tepat waktu. Dan untuk Tergugat  yang  dalam  hal  ini bertindak selaku debitur, diharapkan dalam setiap melakukan  perjanjian  utang- piutang  agar  selalu  beriktikad baik  sesuai  kesepakatan  yang dituangkan  dalam  perjanjian utang-piutang yang dibuat secara  bersama  yakni  dengan mengembalikan atau membayar angsuran hutangnya sampai lunas.
3. Untuk  hakim  terutama  Hakim Pengadilan  Negeri  Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara  gugatan  wanprestasi tersebut,  pada  dasarnya  hakim harus selalu menerapkan prinsip  kehati-hatian  dalam memeriksa  perkara  tersebut. Sehingga dalam proses pembuktian dipersidangan
Majelis  Hakim  dapat  melihat apakah Penggugat bisa membuktikan dalil gugatannya atau tidak. Jika memang Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya maka  Majelis  Hakim  tidak akan  mengabulkan  gugatan yang diajukan oleh Penggugat.
4. Keempat,  untuk  masyarakat secara umum diharapkan untuk selalu bijaksana dan bertanggung jawab dalam setiap melakukan suatu
perbuatan  hukum,  yang  salah satunya  melakukan  perjanjian utang-piutang.  Apabila  sudah melibatkan  diri  dalam  suatu perjanjian utang-piutang, maka haruslah selalu beriktikad baik untuk mengembalikan/melunasi
hutang tersebut sampai dengan lunas  dalam  waktu  yang  telah ditentukan
sesuai yang diperjanjikan tersebut.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Puji syukur penulispanjatkan kepada Tuhan  Yang  Maha  Esa,  karena  dengan cintaNya  yang  besar  penulis  dapat menyelesaikan  tulisan  jurnal  yang berjudul  “  Akibat  Hukum  Perbuatan Wanprestasi  Dalam  Perjanjian  Hutang- Piutang”.
Tersusunnya  tulisan  ini  berkat adanya  sumbangsih  pemikiran  dari
banyak pihak. Dari sebab itu maka saya menyampaikan terima kasih tak terhingga kepada:
1. Dr.  Erikson  Sihotang,
SH. MHum dan Komang Edy  Dharma  Saputra, SH,MH Serta para dosen
di Universitas Mahendradatta, bali. 2. Teman-teman seperjuangan di Universitas mahendradatta.

## DAFTAR PUSTAKA
Atmadjaja,  Djoko  Imbawani,  2016. Hukum Perdata , Malang, Setara Press
Dirjosisworo, Soedjono. 1983, Pengantar  Ilmu  Hukum, Jakarta,  PT RajaGrafindo Persada.
Pramono, Nindyo, 2003, Hukum
Komersil , Jakarta: Pusat Penerbitan UT
Sarwono,  2016, Hukum  Acara  Perdata Dan  Praktek, Jakarta,  Cetakan  ke-lima, Sinar Grafika.
Setiawan,  Oka  I  Ketut,  2018, Hukum Perikatan, Cetakan  ke-tiga,  Jakarta, Sinar Grafika.
Setiawan, R, 1999, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian , Jakarta: Putra Abadin
Subekti,  1985, Hukum  Perjanjian , Jakarta: Intermasa
Subekti, R. Hukum Perjanjian , Cetakan ke-VIII, PT Intermasa.
Suharnoko,  2004, Hukum  Perjanjian,
Jakarta, Kencana Prenada Media Group.