## PERLINDUNGAN HUKUM JUSTICE COLLABORATOR PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI POLRESTA SIDOARJO
Moch. Fahmi Abdillah 1 , Hariyo Sulistiyantoro 2 1,2 Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Email: hariyoprawiro1962@gmail.com

## Abstract
In its implementation, the rules regarding justice collaborators are interpreted differently and appear to be trivialized by law enforcers, giving rise to uncertainty and the principle of legal certainty not being realized. This creates uncertainty and does not realize the principle of legal certainty, which in turn can affect the rights of justice collaborators. Violations of justice collaborators' rights can threaten their security. If violations like this continue to occur, the level of justice collaborators' trust in drug handling may decrease because they are reluctant and afraid to provide information to investigators. The SKB of the Minister of Law and Human Rights, the Attorney General, the Chief of Police, the Corruption Eradication  Commission  and  the  Chair  of  the  LPSK  was  formed  to  avoid  overlapping  regulations  in determining legal protection for perpetrators who become justice collaborators. However, the different perspectives of law enforcers regarding cooperating actors are what makes it difficult to obtain the rights  of  cooperating  Justice  Collaborators.  This  is  also  caused  by  a  lack  of  understanding  of  the regulations regarding actors working together. So that opens up a gap for different views. One of the inhibiting factors in the implementation of providing protection for Justice Collaborators so far. The SKB of the Minister of Law and Human Rights, the Attorney General, the Chief of Police, the Corruption Eradication  Commission  and  the  Chair  of  the  LPSK  was  formed  to  avoid  overlapping  regulations  in determining legal protection for perpetrators who become justice collaborators. However, the different perspectives of law enforcers regarding cooperating actors are what makes it difficult to obtain the rights  of  cooperating  Justice  Collaborators.  This  is  also  caused  by  a  lack  of  understanding  of  the regulations regarding actors working together. So that opens up a gap for different views. One of the inhibiting factors in the implementation of providing protection for Justice Collaborators so far.
Keywords: Narcotics, Justice Collaborator, Protection of Justice Collaborator.

## Abstrak
Dalam pelaksanaannya aturan mengenai justice collaborator ditafsirkan secara berbeda dan terkesan menyepelekan  oleh  para  penegak  hukum  sehingga  menimbulkan  ketidakpastian  dan  tidak terwujudnya asas kepastian hukum. Hal ini menimbulkan ketidakpastian dan tidak terwujudnya asas kepastian hukum, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi hak-hak justice collaborator. Pelanggaran hak-hak justice collaborator dapat mengancam keamanan mereka. Jika pelanggaran seperti ini terus terjadi, tingkat kepercayaan justice collaborator dalam penanganan narkoba dapat menurun karena mereka  enggan  dan  takut  dalam  memberikan  informasi  kepada  penyidik.  SKB  Menteri  Hukum  dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, dan Ketua LPSK dibentuk guna menghindari terjadinya aturan yang saling  tumpang  tindih  dalam  menentukan  perlindungan  hukum  bagi  pelaku  yang  menjadi  justice collaborator. Namun cara pandang penegak hukum atas pelaku bekerja sama yang berbeda-beda inilah yang mengakibatkan hak-hak atas Justice Collaborator yang bekerja sama sulit didapatkan. Hal ini juga disebabkan oleh kurangnya pemahaman peraturan soal pelaku yang bekerja sama. Sehingga membuka celah  beda  pandangan  tersebut.  Salah  satu  faktor  penghambat  dalam  pelaksanaan  pemberian perlindungan bagi Justice Collaborator selama ini. SKB Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, dan Ketua LPSK dibentuk guna menghindari terjadinya aturan yang saling tumpang tindih dalam menentukan perlindungan hukum bagi pelaku yang menjadi justice collaborator. Namun cara pandang penegak hukum atas pelaku bekerja sama yang berbeda-beda inilah yang mengakibatkan hak-hak atas Justice  Collaborator  yang  bekerja  sama  sulit  didapatkan.  Hal  ini  juga  disebabkan  oleh  kurangnya
pemahaman  peraturan  soal  pelaku  yang  bekerja  sama.  Sehingga  membuka  celah  beda  pandangan tersebut.  Salah  satu  faktor  penghambat  dalam  pelaksanaan  pemberian  perlindungan  bagi  Justice Collaborator selama ini.
Kata Kunci : Narkotika, Justice Collaborator, Perlindungan Justice Collaborator.

## PENDAHULUAN
Tindak pidana narkotika terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, Badan Narkotika  Nasional  (BNN)  melaporkan  telah  terjadi  851  kasus  penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba) di Indonesia pada tahun 2022. Jumlah tersebut naik sebesar 11,1% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni 2021, yang mana jumlah besaran kasusnya terhitung 766 kasus.
Peningkatan jumlah penyalahgunaan narkoba pada usia dewasa saat ini semakin meningkat, oleh karena itu dapat kita ketahui melalui pemberitaan media elektronik maupun  media  cetak  yang  sering  dan  hampir  setiap  hari  memberitakan  mengenai penangkapan  para  penyalahguna  narkoba,  apparat-aparat  yang  berwenang memberantas penyalahgunaan narkoba antara lain Badan Narkotika Nasional (BNN), maupun  pihak  Kepolisian  Republik  Indonesia  (POLRI).  Meluasnya  penyalahgunaan sekaligus  korban  kejahatan  penyalahgunaan  narkoba  ini  telah  menyerang  kesemua lapisan  masyarakat  dari  kalangan  atas  hingga  kalangan  bawah  dan  dari  anak-anak, remaja,  pemuda,  hingga  orang  tua,  dari  Pendidikan  tinggi  hingga  Pendidikan  yang rendah.
Mengungkap  kejahatan  Transnasional  seperti  tindak  pidana  narkotika  tentu tidak gampang, sebab banyak modus yang digunakan oleh pelaku dan berjalan sangat rapi dan sulit untuk dideteksi oleh aparat yang berwenang menegakan hukum. Disisi lain  negara  menyadari  sepenuhnya  bahwa  pengungkapan  kejahatan  transnasional dibutuhkan peran saksi, bahkan dapat dikatan bahwa saksi memegang peranan vital dalam menyelidiki dan mengungkap kejahatan transnasional, maka dalam beberapa negara membuat suatu peraturan perundang-undangan yang memberi penghargaan dan  jaminan  terhadap  hak  dan  keselamatan  saksi,  hal  ini  dimaksudkan  untuk mendorong  seseorang  yang  mengetahui  secara  detail  suatu  tindak  pidana  dan seseorang tersebut bersedia memberikan keterangan dan bekerjasama dengan aparat penegak hukum.
Pada fakta kenyataan saat ini sering mendengar mengenai saksi yang juga terlibat pada suatu tindak pidana terkhusus narkotika yang dimana dikenal dengan sebutan justice collaborator. Peran justice collaborator ini sangat penting dalam membongkar suatu tindak pidana narkotika dikarenakan dia tahu siapa-siapa saja didalamnya pada suatu  tindak  pidana  narkotika  dan  mengetahui  bagaimana  motif  dalam mendistribusikan barang haram tersebut.
Perlindungan dan penjaminan hak serta keselamatan saksi diatur secara konkrit di  dalam  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2014  atas  perubahan  Undang-Undang Nomor  13  Tahun  2006  tentang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban.  Atas  dasar  itulah pengungkapan  tindak  pidana  narkotika  dikembangkan  dengan  melibatkan  orang dalam  kelompok  yang  telah  ditarget  (organisated  crime),  artinya  seseorang  yang terlibat  dalam  tindak  pidana  bersedia  untuk  bekerja  sama  dengan  aparat  penegak hukum untuk mengungkap kejahatan yang telah dilakukan oleh kelompoknya tersebut, dalam  peristilahan  hukum  pidana,  seseorang  yang  bersedia  bekerja  sama  dengan aparat penegak hukum disebut sebagai justice collaborator.
Menjadi  titik  berat  pada  pelaksanaan  perlindungan  pada  saksi  yang  sekaligus menjadi  pelaku  tersebut  (  justice  collaborator)  mengenai  penentuan  oleh  seorang Penyidik  Kepolisian  terkait  pemberian  justice  collaborator  dari  suatu  tindak  pidana narkotika, dan apabila sudah menentukan dan memilih saksi sekaligus pelaku tersebut bagaimana  perlindungan  dan  hak-hak  apa  yang  akan  diberikan  oleh  negara  sesuai dengan  pasal  10A  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2014  atas  perubahan  Undang- Undang  Nomor  13  Tahun  2006  tentang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  melalui Penyidik Polri untuk diberikan kepada justice collaborator dalam mengungkap suatu tindak pidana narkotika diwilayah hukum Kepolisian Resort Sidoarjo tersebut.
Berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Pasal 1 angka (2) Saksi pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerjasama dengan penegak hukum untuk  mengungkap  suatu  tindak  pidana  yang  bersedia  bekerja  sama  dengan  aparat penegak  hukum  yang  disebut  sebagai  justice  collaborator  harus  dikaji  secara mendalam  agar  menghindari  suatu  informasi  dan  keterangan  palsu  yang  akan diberikan oleh justice collaborator, dalam mengungkap suatu tindak pidana narkotika yang membutuhkan peran justice collaborator.
Sebuah  kasus  narkoba  di  Sidoarjo.  Seorang  tersangka  ditangkap  oleh  Polres Sidoarjo dengan barang bukti berupa 15 pocket sabu dalam bentuk pahe dengan harga Rp250.000 per pocket. Tersangka tertangkap ketika akan melakukan penjualan sabu di Tropodo,  Krian.  Saat  diselidiki,  penyidik  memilih--  tersangka  untuk  menjadi  Justice Collaborator dengan memberikan keterangan terkait tempat tersangka membeli sabu yang  dimilikinya  dan  para  pembeli  sabu  yang  telah  dilayani  oleh  tersangka  dengan imbalan  berupa  peringanan  hukuman  bagi  tersangka.  Tersangka  menerima  tawaran tersebut dan memberikan keterangan sesuai permintaan penyidik.
Berdasarkan keterangan tersangka, penyidik melakukan penangkapan terhadap tersangka  lain.  Setelah  seluruh  tersangka  tertangkap,  penyidik  melakukan pemeriksaan  secara  bersamaan.  Dalam  pemeriksaan  tersebut,  identitas  tersangka yang merupakan Justice Collaborator dalam perkara diketahui oleh tersangka yang lain. Bahkan, dalam pelaksanaannya, tersangka Justice Collaborator dan tersangka yang lain ditaruh  dalam  satu  sel  sehingga  keamanan  tersangka  Justice  Collaborator  menjadi terancam.  Hal  ini  melanggar  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2006  tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2006  tentang  Perlindungan  Saksi dan Korban. Kasus ini menunjukkan bahwa penyidik tidak melindungi identitas Justice Collaborator dengan baik. Hal ini dapat membahayakan Justice Collaborator dan dapat membuat mereka enggan untuk memberikan informasi kepada penyidik.
Berdasarkan  uraian  dari  latar  belakang  permasalahan  mengenai  justice collaborator di atas maka penulis mengambil inisiatif untuk menggali dan menelaah terkait  kebijakan  hukum  pidana  dalam  penanganan  narkotika  menggunakan  justice collaborator  yang  dilakukan  oleh  POLRI,  penulis  mengambil  judul  :  “Perlindungan Hukum Justice Collaborator Pada Tindak Pidana Narkotika di Polresta Sidoarjo”.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. PELAKSANAAN  PERLINDUNGAN  UNTUK  JUSTICE  COLLABORATOR  PADA  TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI POLRESTA SIDOARJO
Perlindungan hukum adalah konsep universal dari negara hukum yang bertujuan untuk  melindungi  hak  asasi  manusia  dan  memastikan  bahwa  setiap  orang  dapat
menikmati  hak-hak  yang  diberikan  oleh  hukum.  Satjipto  Rahardjo  mendefinisikan perlindungan  hukum  sebagai  pemberian  perlindungan  terhadap  hak-hak  asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain. Philipus M. Hadjon mendefinisikannya secara lebih luas sebagai penggunaan instrumen hukum untuk melindungi atau membantu subjek hukum.
Tujuan  memberikan  perlindungan  hukum  bagi  pelaku  kejahatan  adalah  untuk menghormati hak asasi mereka dan memastikan bahwa mereka diperlakukan secara adil.  Hal  ini  dikarenakan  setiap  orang  memiliki  hak  asasi  manusia  yang  melekat, terlepas  dari  apakah  mereka  telah  melakukan  kejahatan  atau  tidak.  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  memberikan  sejumlah  perlindungan  hukum bagi pelaku kejahatan, termasuk:
1 Hak untuk mengetahui dasar hukum penangkapan, penahanan, dan/atau penghukuman mereka (Pasal 50, 51, dan 59 KUHAP).
2 Hak untuk menyatakan pendapat secara lisan atau tertulis (Pasal 60, 61, dan 62 KUHAP).
3 Hak untuk diam dan tidak memberikan pernyataan (Pasal 52 KUHAP).
4 Hak  untuk  diperlakukan  sama  tanpa  diskriminasi  fisik  dan  mental  (Pasal 153 dan 158 KUHAP).
5 Hak untuk didampingi oleh penasihat hukum (Pasal 54, 55, 56, 57, dan 58 KUHAP).
Perlindungan hukum ini penting untuk memastikan bahwa pelaku tindak pidana diperlakukan secara adil dan hak asasi mereka dihormati. Perlindungan hukum ini juga membantu  memastikan  bahwa  sistem  peradilan  pidana  adil  dan  tidak  memihak. Meskipun  penjahat  telah  melakukan  kejahatan,  mereka  masih  memiliki  hak  asasi manusia.  KUHAP  memberikan  sejumlah  perlindungan  hukum  bagi  para  pelaku kejahatan  untuk  memastikan  bahwa  mereka  diperlakukan  secara  adil  dan  hak  asasi mereka dihormati. Perlindungan ini termasuk hak untuk mengetahui mengapa mereka ditangkap,  hak  untuk  berbicara  dengan  pengacara,  dan  hak  untuk  mendapatkan pengadilan yang adil.
Menurut  Soebroto  Brotodiredjo,  tujuan  perlindungan  terhadap  justice collaborator adalah untuk memberikan rasa aman dan nyaman. Hal ini mencakup rasa
aman dari bahaya fisik dan psikologis, bebas dari rasa khawatir dan takut, serta merasa terlindungi  dari  segala  macam  bahaya.  Menurut  Maneger  Nasution,  paradigma perlindungan  saksi  dan  korban  harus  berkembang  seiring  dengan  perkembangan zaman. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dibentuk untuk melindungi dan memenuhi hak-hak saksi dan korban di Indonesia. Selain itu, LPSK juga memberikan perlindungan  kepada  saksi  pelaku  yang  bekerja  sama  (justice  collaborator)  dalam kasus-kasus pidana tertentu.
Bentuk perlindungan yang diberikan LPSK kepada justice collaborator antara lain:
1 Perlindungan fisik
2 Pemenuhan hak-hak procedural
3 Perlindungan hukum
4 Bantuan medis
5 Rehabilitasi psikologis
6 Rehabilitasi psikososial
7 Kompensasi
8 Restitusi
Perlindungan ini penting untuk memastikan bahwa saksi pelaku yang bekerja sama dapat bekerja sama dengan penegak hukum dan memberikan kesaksian di pengadilan tanpa takut akan pembalasan. Saksi pelaku yang bekerja sama harus merasa aman dan terlindungi agar dapat bekerja sama dengan penegak hukum. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan berbagai perlindungan kepada saksi pelaku yang bekerja sama, termasuk perlindungan fisik, perlindungan hukum, dan bantuan medis dan psikologis.
Menurut  penulis,  hak-hak  justice  collaborator  dalam  tindak  pidana  narkotika untuk  mendapatkan  perlindungan  fisik  dan  psikis  menurut  Pasal  5  ayat  (1)  UU Perlindungan Saksi dan Korban antara lain:
1 Perlindungan dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksiannya
2 Partisipasi dalam menentukan jenis perlindungan yang mereka terima
3 Hak untuk memberikan kesaksian tanpa diintimidasi atau ditekan
4 Hak untuk tidak ditanyai pertanyaan yang dapat memberatkan mereka
5 Hak  untuk  dirahasiakan  identitasnya  dari  tersangka  atau  terdakwa  lain dalam kasus tersebut
6 Hak untuk mendapatkan penerjemah
7 Hak untuk mendapatkan nasihat dan bantuan hukum
Penulis menyimpulkan bahwa hak-hak tersebut sangat penting untuk memastikan bahwa saksi pelaku yang bekerja sama dapat bekerja sama dengan penegak hukum dan memberikan kesaksian di pengadilan tanpa takut akan adanya pembalasan. Saksi pelaku yang bekerja sama dalam tindak pidana narkotika memiliki hak untuk dilindungi dari  ancaman,  baik  fisik  maupun  psikis.  Ini  termasuk  hak  untuk  dirahasiakan identitasnya, mendapatkan bantuan hukum, dan bebas dari ancaman atau tekanan. Hak-hak ini penting untuk memastikan bahwa justice collaborator dapat bekerja sama dengan  penegak  hukum  dan  memberikan  kesaksian  di  pengadilan  tanpa  rasa  takut akan pembalasan.
Saksi pelaku yang bekerja sama tidak dapat dituntut oleh orang yang mereka beri kesaksian  sampai  kasus  narkotika  selesai.  Hal  ini  untuk  melindungi  mereka  dari pembalasan dendam dan untuk memudahkan mereka bekerja sama dengan penegak hukum. Namun, jika justice collaborator terbukti terlibat dalam kejahatan narkotika, mereka dapat dituntut. Tujuannya untuk mendorong para justice collaborator untuk maju  dan  memberikan  kesaksian,  bahkan  jika  mereka  sendiri  yang  melakukan kejahatan.  Tanpa  perlindungan  ini,  orang  mungkin  takut  untuk  bersaksi, yang  dapat mempersulit penyelesaian kejahatan dan membawa pelaku kejahatan ke pengadilan.
Justice  collaborator  dapat  dilindungi  oleh  hukum,  tetapi  mereka  juga  dapat dihukum jika mereka tidak melaporkan informasi dengan benar atau dengan itikad baik. Artinya, mereka tidak boleh berbohong, bersumpah palsu, atau bersekongkol dengan orang lain untuk memberikan informasi palsu. Dalam konteks tindak pidana narkotika, justice collaborator dilindungi oleh Pasal 10A ayat (1) dan (2) UU Perlindungan Saksi dan Korban. Ketentuan ini menyatakan bahwa:
1 Saksi pelaku yang bekerja sama dapat diberikan perlakuan khusus selama proses pemeriksaan dan diberikan penghargaan atas kesaksiannya.
2 Perlakuan khusus tersebut dapat berupa:
a. Memisahkan  saksi  pelaku  yang  bekerja  sama  dengan  justice collaborator  dari  tersangka,  terdakwa,  dan  terpidana  yang kejahatannya  diungkapnya  selama  proses  penanganan  atau selama menjalani hukuman.
b. Memisahkan berkas saksi pelaku yang bekerja sama dengan berkas tersangka, terdakwa, dan terpidana selama proses penyidikan dan penuntutan atas kejahatan yang mereka ungkapkan
Secara  sederhana,  Justice  Collaborator  dalam  kasus  narkotika  adalah  seseorang yang setuju untuk membantu polisi dengan memberikan informasi tentang kejahatan dan orang-orang yang terlibat, dengan imbalan manfaat tertentu, seperti keringanan hukuman atau perlindungan dari pembalasan.
Penulis berpendapat bahwa rumusan pasal-pasal tersebut dalam pelaksanaannya ditafsirkan berbeda dan terkesan menyepelekan oleh para penegak hukum sehingga menimbulkan  ketidakpastian  dan  tidak  terwujudnya  asas  kepastian  hukum.  Hal  ini sama seperti permasalahan yang terjadi di Polresta Sidoarjo dimana hak-hak Justice Collaborator  tidak  dipenuhi.  Salah  satu  bentuk  pelanggaran  yang  terjadi  yaitu penempatan Justice Collaborato dan pelaku yang lain dalam satu sel tahanan, sehingga mengancam keamaannya. Jika pelanggaran seperti ini tetap terjadi kedepannya akan berdampak pada menurunnya tingkat Justice Collaborator dalam penanganan narkoba karena  mereka  enggan  memberikan  informasi  kepada  penyidik.  Oleh  karena  itu, penulis  menyarankan  rumusan  kebijakan  perlindungan  hukum  bagi  Justice Collaborator  Tindak  Pidana  Narkotika  di  masa  mendatang.  Bahwa  undang-undang perlindungan  hukum  bagi  Justice  Collaborator  yang  ada  saat  ini  belum  cukup  baik karena ditafsirkan bermacam-macam sehingga menimbulkan ketidakpastian dan sulit untuk ditegakkan.

## B. KETENTUAN-KETENTUAN YANG MENGATUR PERLINDUNGAN HUKUM BAGI JUSTICE COLLABORATOR PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA.
Menurut  Pasal  1  angka  26  KUHAP,  saksi  adalah  orang  yang  dapat  memberikan keterangan  guna  kepentingan  penyidikan,  penuntutan  dan  peradilan  tentang  suatu perkara  pidana  yang  ia  dengar  sendiri,  ia  lihat  sendiri  dan  ia  alami  sendiri,  namun perihal  justice  collaborator  tidak  diatur  dalam  KUHAP.  Praktik  peradilan  pidana
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol.3 No.3 September - Desember 2023
berkembang istilah bagi pelaku yang memberikan keterangan sebagai saksi tentang perkara  pidana,  khususnya  terhadap  orang  yang  telah  berpartisipasi  dalam  suatu tindak pidana yang berhubungan dengan suatu kejahatan terorganisasi yang memiliki pengetahuan  penting  tentang  struktur  organisasi,  metode  operasi,  kegiatan  dan hubungan  dengan  kelompok  lain.  Orang  tersebut  dikenal  dengan  beberapa  isitilah yaitu  saksi  yang  bekerjasama  (justice  collaborator),  saksi  mahkota  (crown  witness) atau kroongetuige, saksi kolaborator, kolaborator hukum, saksi negara (state witness), supergrasses dan pentiti dalam bahasa Italia yang berarti mereka yang telah tobat.
Untuk merespon ketentuan Pasal 1 Payat (2) yang memiliki kelemahan berkaitan dengan  rumusan  “saksi  yang  juga  tersangka”  dan  “kasus  yang  sama”  sehingga menimbulkan  multi  tafsir  oleh  penegak  hukum  dalam penerapannya15, Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA RI Nomor 4 Tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana (Whistleblower) dan Justice collaborator di dalam perkara tindak pidana tertentu.  SEMA  ini  dikeluarkan  dengan  mempertimbangkan  Konvensi  Internasional yang  telah  diratifikasi  oleh  Pemerintah  Indonesia  yaitu  Konvensi  anti  korupsi  dan Konvensi  anti  kejahatan  terorganisasi  dalam  hal  pemberian  perlindungan  kepada orangorang  yang  bekerjasama  dalam  mengungkap  tindak  pidana  khususnya  yang dilakukan secara terorganisasi. SEMA ini memberikan pedoman kepada hakim dalam menentukan seseorang pelaku tindak pidana sebagai Justice Collaborator yaitu yang bersangkutan  merupakan  salah  satu  dari  pelaku  tindak  pidana  tertentu,  mengakui kejahatan  yang  dilakukannya,  bukan  pelaku  utama  dalam  kejahatan  tersebut  serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan, dan Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutannya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik atau penuntut umum dapat mengungkap  tindak  pidana  dimaksud  secara  efektif,  mengungkap  pelaku-pelaku lainnya yang mempunyai peran lebih besar dan mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana.
Ketentuan  tentang  Justice  Collaborator  juga  diatur  dalam  Peraturan  Bersama Penegak  Hukum  tentang  perlindungan  bagi  pelapor,  saksi  pelapor  dan  Justice Collaborator. Pasal 1 angka 3 memberikan pengertian Justice Collaborator adalah saksi yang  juga  sebagai  pelaku  suatu  tindak  pidana  yang  bersedia  membantu  aparat
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol.3 No.3 September - Desember 2023
penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana untuk mengembalikan asetaset atau hasil suatu tindak pidana kepada negara  dengan  memberikan  informasi  kepada  aparat  penegak  hukum  serta memberikan  kesaksian  di  dalam  proses  peradilan.  Adapun  bentuk-bentuk perlindungan  kepada  Justice  Collaborator  dengan  penegak  hukum,  sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Bersama penegak hukum ini yaitu perlindungan fisik dan  psikis,  perlindungan  hukum,  perlindungan  dalam  bentuk  penanganan  secara khusus, dan perlindungan dalam bentuk penghargaan.
Perlindungan menurut Pasal 1 ayat (6) UU No. 13 Tahun 2006 yaitu “Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Menurut Pasal 1 ayat (6) UU No. 13  Tahun  2006  tersebut  mengatur  bahwa  saksi  atau  justice  collaborator  diberikan perlindungan  khusus  berupa  penahanan  atau  kurungan  tersendiri  terhadap  pelaku kejahatan  yang  sama,  berkas  terpisah,  bersaksi  di  pengadilan  tanpa  berhadapan langsung dengan terdakwa. Situasi yang sama. Hakim mempertimbangkan kesaksian dan pernyataan saat meringankan hukuman. Merujuk pada Pasal 55 KUHP dan Pasal 56  KUHP,  pihak  yang  perlu  secara  sadar  menegakkan  hukum  yang  adil  dan  damai sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di Indonesia. Justice collaborator dapat ditemukan  melalui  pengoperasian  system  Peradilan  Pidana  dalam  Penyidikan, Penuntutan, Persidangan dan Penegakan Putusan.

## C. KENDALA DAN TANTANGAN DALAM PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI JUSTICE COLLABORATOR
Dalam  pengungkapan  sindikat  peredaran  gelap  Narkotika  di  kawasan  hukum Polresta  Sidoarjo,  yang  diawali  adanya  infromasi  tentang  adanya  peredaran  gelap Narkotika  kepada  penyidik  kemudian  ditindaklanjuti  dengan  melakukan  teknik pembelian  terselubung  (under  cover  buy)  dan  teknik  penyerahan  yang  diawasi (controlled delivery) melalui informan yang ada di Polresta Sidoarjo. Setelah berhasil menangkap  Pelaku,  kemudian  dilakukan  interogasi  sehingga  diperoleh  keterangan tentang  keterlibatan  Pelaku-pelaku  yang  lain.  Setelah  pelaku-pelaku  yang  lain ditangkap, kemudian dilakukan interogasi dan negosiasi secara bersama-sama dengan
Pelaku  Pertama.  Padahal  penyidik  memperoleh  informasi  asal  Narkotika  yang diperoleh  Pelaku  Pertama  berdasarkan  hasil  Interogasi  dengan  Pelaku  Pertama, kemudian  berhasil  menagkap  pelaku-pelaku  yang  lainnya.  Sejak  penyidikan  dapat dikatakan  Pelaku  Pertama  bekerja  sama  dengan  penyidik  dengan  memberikan keterangan sehingga dapat mengungkap pelaku-pelaku lain yang merupakan bandar dan  pengedar  sabu  di  Kabupaten  Sidoarjo  dengan  peran  yang  lebih  besar  dalam sindikat peredaran gelap Narkotika di Kabupaten Sidoarko, namun dalam pemeriksaan selanjutnya  dilakukan  secara  bersamaan  dengan  pelaku-pelaku  lain  sehingga membuka identitas pelaku pertama kepada pelaku-pelaku lain yang baru tertangkap. Selain itu, ketika penahanan dilakukan, Pelaku Pertama dan Pelaku Lainnya di tahan di sel  tahanan  yang  berdampak  pada  keamanan  Pelaku  Pertama  sebagai  informan Penyidik.  Tindakan-tindakan  yang  dilakukan  penyidik  pada  Pelaku  Petama  tidak memberlakukan  Pelaku  Pertama  sebagai  saksi  pelaku  yang  bekerjasama  (justice collaborator) dalam mengungkap tindak pidana.
Selain itu pengabaian Penyidik terhadap Hak-Hak Justice Collaborator yang telah diatur  mengenai  penggunaan  saksi  pelaku  yang  bekerjasama  dalam  mengungkap tindak  pidana  khususnya  yang  melibatkan  sindikat  terorganisasi  menyebabkan Penegak  Hukum  dilapangan  bertindak  tanpa  menggunakan  peraturan  mengenai Justice collaborator yang ada sebagai pedoman dalam bertindak ketika menggunakan sasksi pelaku dalam mengungkap tindak pidana. Padahal setelah dilakukan introgasi di awal Pelaku Pertama tetangkap yang akhirnya Pelaku Pertama memberikan informasi tentang  asal  Narkotika  yang  diperoleh.  Atas  kerjasama  yang  diberikan  oleh  Pelaku Pertama melalui keteranggannya, sehingga penyidik dapaat mengungkap asal muasal Narkotika  yang  pelaku  pertama  peroleh  di  kawasan  hukum  Polresta  Kabupaten Sidoarjo tersebut.
Kendala-kendala perlindungan hukum bagi keberadaan Justice Collaborator pada tindak  pidana  narkotika,  diketahui  dari  sisi  substansi  hukum  adalah  kelemahan pengaturan tentang justice collaborator dalam penegakannya yang diatur dalam Pasal 1  ayat  (6)  UU  No.  13  Tahun  2006  tersebut  mengatur  bahwa  saksi  atau  justice collaborator  diberikan  perlindungan  khusus  berupa  penahanan  atau  kurungan tersendiri  terhadap  pelaku  kejahatan  yang  sama,  berkas  terpisah,  bersaksi  di
pengadilan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa.
Upaya  perlindungan  yang  dilakukan  terhadap  Justice  Collaborator  di  Polresta Sidoarjo  juga  masih  mengalami  sejumlah  kendala.  Pasalnya,  banyak  lembaga  yang berwenang  menerima  dan  memproses  laporan  dari  para  Justice  Collaborator. Sepanjang  memenuhi  ketentuan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  4 Tahun 2011 tentang perkara pidana tertentu. SEMA merupakan aturan internal yang dapat  digunakan  oleh  hakim  apabila  ketentuan  mengenai  perkara  yang  akan diputusnya  belum  diatur  dalam  peraturan  perundang-perundangan.  Keberlakuan SEMA pada dasarnya hanya terbatas di pangadilan, maka sebab itu untuk penegakan hukum  yang  lain  masih  belum  ada  di  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang mengatur secara rinci mengenai perlindungan bagi Justice Collaborator.
Misalnya Surat Edaran Mahakama Agung Nomor 4 Tahun 2011 atau kesepakatan antar  lembaga,  yaitu  Peraturan  Bersama  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Republik  Indonesia,  Jaksa  Agung  Republik  Indonesia,  Kepala  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia,  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  Republik  Indonesia,  dan  Ketua Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  Republik  Indonesia  tentang  Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama. Inilah yang membuka celah  beda  pandangan  tersebut.  Salah  satu  faktor  penghambat  dalam  pelaksanaan pemberian perlindungan bagi Justice Collaborator selama ini.
Berdasarkan permasalahan yang terjadi dalam penerapa Justice Collaborator di Polresta  Sidoarjo.  Terdapat  beberapa  hal  yang  dapat  dilakukan  guna  meningkatkan perlindungan hukum bagi justice collaborator di Polresta Sidoarjo, yaitu:
1 Melakukan sosialisasi dan edukasi peraturan perundang-undangan
Tujuan sosialisasi dan edukasi peraturan perundang-undangan tentang perlindungan hukum bagi justice collaborator adalah untuk meningkatkan pemahaman  dan  kepatuhan  terhadap  peraturan  perundang-undangan tersebut.  Dengan  demikian,  aparat  penegak  hukum  dapat  memberikan perlindungan  hukum  bagi  justice  collaborator  secara  efektif  dan  sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Dampak  yang  diharapkan  dari  sosialisasi  dan  edukasi  peraturan perundang-undangan  tentang  perlindungan  hukum  bagi  justice collaborator adalah sebagai berikut:
a. Aparat  penegak  hukum  memiliki  pemahaman  yang  benar  tentang peraturan  perundang-undangan  tentang  perlindungan  hukum  bagi justice collaborator.
b. Aparat  penegak  hukum  mematuhi  peraturan  perundang-undangan tentang  perlindungan  hukum  bagi  justice  collaborator  dalam menjalankan tugasnya.
c. Justice  collaborator  dapat  memperoleh  perlindungan  hukum  yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2 Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar Lembaga
Implementasi  peningkatan  koordinasi  dan  kerja  sama  antar  lembaga dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti:
a. Rapat  koordinasi:  Rapat  koordinasi  merupakan  forum  yang  efektif untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah kerja sama antar lembaga.  Rapat  koordinasi  dapat  dilakukan  secara  rutin,  misalnya setiap bulan atau setiap triwulan.
b. Pertemuan rutin: Pertemuan rutin merupakan forum yang efektif untuk membahas  perkembangan  dan  permasalahan  yang  dihadapi  dalam pelaksanaan  kerja  sama  antar  lembaga.  Pertemuan  rutin  dapat dilakukan secara berkala, misalnya setiap minggu atau setiap bulan.
c. Kerja  sama  teknis:  Kerja  sama  teknis  merupakan  bentuk  kerja  sama yang  lebih  spesifik,  seperti  pertukaran  informasi,  pelatihan  bersama, dan pendampingan dalam penanganan kasus.
Tujuan  peningkatan  koordinasi  dan  kerja  sama  antar  lembaga  adalah untuk  memastikan  bahwa  perlindungan  hukum  bagi  justice  collaborator dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dengan koordinasi dan kerja sama  yang  baik,  maka  berbagai  permasalahan  yang  dapat  menghambat pelaksanaan  perlindungan  hukum  bagi  justice  collaborator  dapat diminimalisir.

## 3 Meningkatkan peran LPSK
LPSK  perlu  diberdayakan  secara  optimal  untuk  memberikan perlindungan  hukum  bagi  justice  collaborator.  LPSK  dapat  memberikan perlindungan hukum dalam  bentuk  fisik,  psikologis,  dan  sosial  ekonomi. LPSK  dapat  meningkatkan  peranannya  melalui  berbagai  upaya,  seperti meningkatkan jumlah tenaga ahli, membuka kantor perwakilan di daerah, dan  meningkatkan  anggaran.  LPSK  dapat  memberikan  kontribusi  pada praktek di Polresta Sidoarjo dalam rangka perlindungan hukum bagi justice collaborator melalui berbagai upaya, antara lain:
a. Pendampingan dalam proses penyidikan dan persidangan: LPSK dapat memberikan pendampingan hukum kepada justice collaborator dalam proses  penyidikan  dan  persidangan.  Pendampingan  hukum  ini  dapat membantu justice collaborator untuk memahami hak-hak mereka dan untuk mendapatkan perlindungan hukum yang mereka butuhkan.
b. Pemberian  bantuan  sosial  dan  ekonomi:  LPSK  dapat  memberikan bantuan  sosial  dan  ekonomi  kepada  justice  collaborator  yang membutuhkan.  Bantuan  sosial  dan  ekonomi  ini  dapat  membantu justice  collaborator  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  mereka  dan untuk memulai hidup baru.
c. Pemberdayaan justice collaborator: LPSK dapat memberikan pelatihan dan pendampingan kepada justice collaborator untuk mengembangkan diri mereka. Pelatihan dan pendampingan ini dapat membantu justice collaborator  untuk  menemukan  pekerjaan  baru  dan  untuk berkontribusi pada masyarakat.
Berikut  adalah  beberapa  contoh  kontribusi  LPSK  pada  praktek  di Polresta Sidoarjo:
a. LPSK mendampingi justice collaborator dalam proses penyidikan kasus narkotika di Polresta Sidoarjo.
b. LPSK  memberikan  bantuan  sosial  berupa  uang  tunai  kepada  justice collaborator  yang  kehilangan  pekerjaan  akibat  menjadi  justice collaborator.
c. LPSK  mendampingi  justice  collaborator  dalam  mengikuti  pelatihan keterampilan untuk mendapatkan pekerjaan baru.
d. Dengan  kontribusi  yang  diberikan  oleh  LPSK,  diharapkan  dapat meningkatkan perlindungan hukum bagi justice collaborator di Polresta Sidoarjo

## KESIMPULAN
Dalam  pelaksanaannya  aturan  mengenai  justice  collaborator  ditafsirkan  secara berbeda  dan  terkesan  menyepelekan  oleh  para  penegak  hukum  sehingga menimbulkan  ketidakpastian  dan  tidak  terwujudnya  asas  kepastian  hukum.  Hal  ini menimbulkan ketidakpastian dan tidak terwujudnya asas kepastian hukum, yang pada gilirannya  dapat  mempengaruhi  hak-hak  justice  collaborator.  Pelanggaran  hak-hak justice collaborator dapat mengancam keamanan mereka. Jika pelanggaran seperti ini terus  terjadi,  tingkat  kepercayaan  justice  collaborator  dalam  penanganan  narkoba dapat  menurun  karena  mereka  enggan  dan  takut  dalam  memberikan  informasi kepada penyidik.
SKB Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, dan Ketua LPSK dibentuk guna menghindari terjadinya aturan yang saling tumpang tindih dalam menentukan perlindungan  hukum  bagi  pelaku  yang  menjadi  justice  collaborator.  Namun  cara pandang  penegak  hukum  atas  pelaku  bekerja  sama  yang  berbeda-beda  inilah  yang mengakibatkan hak-hak atas Justice Collaborator yang bekerja sama sulit didapatkan. Hal  ini  juga  disebabkan  oleh  kurangnya  pemahaman  peraturan  soal  pelaku  yang bekerja sama. Sehingga membuka celah beda pandangan tersebut. Salah satu faktor penghambat  dalam  pelaksanaan  pemberian  perlindungan  bagi  Justice  Collaborator selama ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Amirudin, Pengantar Metode Penelitian Hukum , Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
Bambang Sunggono, Metodelogi Penelitian Hukum , Raja Grafindo Persada: Jakarta 2003. Dwi Yanny I. Narkoba Pencegahan dan Penanggulangannya . Elec Media Komputio: Jakarta. 2001.
Eddy  O.S  Hiariej  dalam  Firman  Wijaya, Whistle  Blower  dan  Justice  Collaborator  Dalam Perspektif Hukum , Jakarta : Penaku, 2012.
Firman  Wijaya. Wistle  Blowes  dan  justice  collaborator  Dalam  Prespektif  Hukum ,  Penaku  : Jakarta, 2012.
Harjono. Konstitusi  sebagai  Rumah  Bangsa .  Sekretariat  Jenderal  dan  Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 2008.
Hibnu  Nugroho, Integralisasi  Penyidikan  Tindak  Pidana  Korupsi  di  Indonesia ,  Media  Aksara Prima: Jakarta, 2012.
Laden Marpaung, Asas Teori Praktik Hukum Pidana , Sinar Grafik: Jakarta. 2005.
M.  Yahya  Harahap, Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP,  Penyidikan  dan Penuntutan , Sinar Grafika: Jakarta, 2006.
Moh. Nazir, Metode Penelitian , Jakarta:Ghalia Indonesia,2011.
Muchsin. Perlindungan  dan  Kepastian  Hukum  bagi  Investor  di  Indonesia .  Surakarta. Universitas Sebelas Maret. 2003.
Mudji Waluyo. Penanggulangan Penyalahgunaan Bahaya Narkoba , Dit Bimmas Polri: Jakarta. 2001.
Muhaimin, Metode Penelitian Hukum , Mataram University Press, Mataram, 2020.
Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief, Teori-Teori  dan  Kebijakan  Hukum  Pidana ,  Alumni: Bandung,2005.
Munir  Fuady, Aliran  Hukum  Kritis  (Pradigma  Ketidakberdayaan  Hukum) ,  Bandung:  Citra Aditya Bakti. 2003.
Nana Sudjana, Awal Kusuma, Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi , (Bandung: Sinar Baru Algnesindo, 2008
Notohamidjojo, Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum , Griya Media: Salatiga, 2011.
Philipus  M.  Hadjon. Perlindungan  Hukum  Bagi  Rakyat  Di  Indonesia.  Sebuah  Studi  Tentang Prinsip-Prinsipnya:  Penanganan  oleh  Pengadilan  dalam  Lingkungan  Peradilan  Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara . Bina Ilmu: Surabaya. 1987.
Rusli Muhammad. Hukum Acara Pidana Kontemporer . Citra Aditya Bakti: Bandung. 2007. Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000.
Siti Zubaidah, Penyembuhan Korban Narkoba Melalui Terapi dan Rehabilitasi Terpadu . IAIN Press: Medan. 2011.
Sudarto. Hukum dan Hukum Pidana . Alumni: Bandung. 1996.
Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (Herziene Inlandsch Reglement)
Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.35  Tahun  2009,  Tentang  Narkotika,  Jakarta:  12
Oktober 2009.
Undang-Undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.13 Tahun 2006 Mengenai Perlindungan Saksi dan Korban
Hatarto  Pakpahan.  “Restorative  Justice  Terhadap  Pengguna  Narkotika  dan  Obat -obatan Berbahaya”, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.6, No.2 129 - 140 (Desember 2015).
Muhamad Faisal Ruslan Dani Durahman, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Turut Serta  Tindak  Pidana  Pembunuhan  Berencana  Berdasarkan  Pasal  56  Kitab  Undang – Undang Hukum Pidana (Kuhp) Dan Upaya Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan,” Paper Knowledge . Toward A Media History Of Documents 20, No. 3 29- 34 (2013).
Prasetyo, Nugroho, Jurnal, “Kualifikasi Penyalahguna, Pecandu, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Implementasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Jurnal Hukum Varia Peradilan, (Desember 2014).
Yassir Arafat. “Prinsip - prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang. Jurnal Rechtens”. Jurnal Rechtens. Vol. 4. No.
2. (2 Desember 2015) 25-39 DOI:
https://doi.org/10.36835/rechtens.v4i2.117 .
Yusuf Saefudin, Agus Raharjo, dan Budiono Budiono” Urgency Of Integrated Assesment On Drugs  Crime”.  Jurnal  Dinamika  Hukum,  Vol  17,  No.  1  (2017).  40 -52.  DOI  : http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2017.17.1.818.