## IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PENERAPAN PEMBELAJARAN MUATAN LOKAL DALAM BENTUK PESANTREN SEKOLAH DI SMPN 1 ASEMBAGUS

## Abstract
Oleh: Agus Supriadi 1
Djuwairiyah 2
Email: 1 agusbelahana@gmail.com 2 djuwairiyah.fawaid@gmail.com

## Universitas Ibrahimy,
Situbondo
SMP Negeri 1 Asembagus (State Junior High School 1 Asembagus) is the one  of  reference  schools  in  implementing  Situbondo  Regent’s  Regulation Number 5 in 2015 with coaching activities of reading and writing al-Qur'an in the form of Pesantren Sekolah (Concept of Islamic Boarding School in the School)  so  that  the  students  can  read  al-Qur'an  well  and  memorize  Juz Amma at least 25 chapters correctly until these activities can give birth to the generation who have intellectual intelligence and noble character. The results showed that the Implementation of Regent’s Regulatio n Number 5 in 2015 at SMP Negeri 1 Asembagus (State Junior High School 1 Asembagus) by hold up Pesantren Sekolah (Concept of Islamic Boarding School in the School) activities.  Supporting  factors  include  intrinsic  motivation  of  the  students, Support from their family, and support from teaching staff of Tahfidul Qur'an Institution of Sukorejo Islamic Boarding School. Inhibiting factor include bad friends.
Keywords: Regent’s Regulation, Pesantren Sekolah

## PENDAHULUAN

## Konteks Penelitian
Pendidikan  merupakan  suatu  usaha untuk memberdayakan manusia atau memanusiakan  manusia.  Pendidikan  sangatlah penting  bagi  manusia,  karena  pendidikan menyangkut  kelangsungan  hidup  manusia. Manusia  tidak  cukup  hanya  tumbuh  dan berkembang  begitu  saja,  tetapi  perlu  adanya bimbingan dan pengarahan untuk dapat menjadi manusia yang sesungguhnya. 1
Dalam  Undang-Undang  RI  No.  20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan,
1 Hadi  Soedomo, Pendidikan:  Suatu  Pengantar (Semarang: Perencanaan LLP dan UNS Prees, 2005), 12.
“ Pendidikan  adalah  suatu  usaha  sadar dan  terencana  untuk  mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar  peserta  didik  secara  aktif mengembangkan  potensi  dirinya  untuk memiliki  kekuatan  spiritual  keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat di sekitarnya. ” 2
Sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah  daerah  kabupaten  Situbondo  untuk meningkatkan nilai religius, bupati mengeluarkan Peraturan  Bupati  Nomor  5  Tahun  2015  tentang Penerapan Pembelajaran Muatan Lokal pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Situbondo. Pada  pasal 2 huruf  b  dinyatakan  penerapan  pendidikan  muatan
2 Undang-Undang  RI  Sikdiknas  &  Peraturan  RI,  Tahun  2010 (Bandung: Citra Umbara, 2012),  2.
lokal baca tulis Alqur’an dan pembiasaan bagi pes erta didik yang beragama Islam.
Situbondo  yang  dikenal  sebagai  Kota Santri  dan  Bumi  Shalawat  Nariyah  ingin mengatasi lemahnya minat dan kemampuan siswa di  dalam belajar  Alqur’an.  Kurangnya  keinginan siswa  malu  untuk  belajar  pada  usia  SMP  dan seterusnya,  baik  di  mushalla,  TPQ,  masjid  dan tempat-tempat  pengajian  yang  lain.  Selain  itu, faktor  lain  yang  ikut  memicu  lemahnya  minat mereka  adalah  arus  teknologi  informasi  yang semakin pesat.
Sekalipun  SMP  Negeri  1  Asembagus sudah berhasil menjadi Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional  pada  tahun  2012,  dan  mendapatkan predikat SMP Rujukan di tahun 2018 berdasarkan SK  Direktor  Jenderal  Pendidikan  Dasar Menengah Pertama Nomor : 2989/D3/KP/2018 tanggal  2  Juli  2018,  namun  para  pengelolanya masih  merasa  prihatin  dengan  fenomena melemahnya  minat  siswa  belajar  Alqur’an. Merespon fenomena ini dan turunnya Peraturan Bupati  di  atas,  SMP  ini  membuka  Pesantren Sekolah bagi para siswanya. Sekolah yang berdiri pada tahun 1961 ini memulai program Pesantren Sekolah sejak tahun 2015.
Program-program di Pesantren Sekolah ini tidak hanya berupa pelajaran membaca dan menulis Alqur’an  dengan  baik  dan  benar  sebagaimana tuntutan Peraturan Bupati di atas, tetapi juga berupa hafalan  Juz  Amma  minimal  25  Surat.  Menjadi menarik fenomena ini karena terselenggara di sekolah negeri  yang  pada  umumnya  mengedepankan pengembangan intelektual dan sains. Untuk itu, perlu dilakukan  riset  lebih  lanjut  mengenai  implementasi teknis  Peraturan  Bupati  tersebut  dalam  bentuk Pesantren Sekolah di SMP Negeri 1 Asembagus.

## Perumusan Masalah
Untuk  membatasi  ruang  lingkup penelitian  ini,  pertanyaan  penelitian  difokuskan pada hal-hal sebagai berikut:
a. Bagaimana  implementasi  Peraturan  Bupati Situbondo  Nomor  5  Tahun  2015  yang berkaitan dengan Baca Tulis Alqur’an di SMP NEGERI 1 Asembagus?
b. Apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi  Peraturan  Bupati  Situbondo
3 Sugeng  Pujileksono, Metode  Penelitian  Komunikasi  Kualitatif (Malang: Kelompok Intrans Publishing, 2016), 35.
4 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 248.
Nomor 5 Tahun 2015 yang berkaitan dengan Baca  Tulis  Alqur’an di  SMP  NEGERI  1 Asembagus?

## Tujuan Penelitian
Berdasarkan  fokus  penelitian  di  atas, tujuan yang hendak dicapai adalah:
a. Mendeskripsikan  implementasi  peraturan bupati Situbondo nomor 5 tahun 2015 tentang pelaksanaan  kegiatan  pesantren  sekolah dalam  pembinaan  baca  Alqur’an  di SMP NEGERI 1 Asembagus.
b. Mendeskripsikan  faktor  pendukung  dan penghambat  implementasi  peraturan  bupati Situbondo  nomor  5  tahun  2015  tentang pelaksanaan  kegiatan  pesantren  sekolah dalam  pembinaan  baca  Alqur’an  di SMP NEGERI 1 Asembagus.

## Metode Penelitian
Dalam  penelitian  ini  peneliti  digunakan penelitian kualitatif. Penelitian kulaitatif merupakan  sebuah  penelitian  suatu  penelitian yang  memanfaatkan  wawancara  mendalam  dan terbuka  untuk  menelaah  dan  memahami  sikap, pandangan,  perasaan,  dan  perilaku  para  siswa beserta  pengelola  dan  pembina  Pesantren Sekolah,  baik  secara  individu  atau  kelompok. Pelacakan  data  dilakukan  secara snowball hingga tidak ditemukan data baru (jenuh) dan selanjutnya dideskripsikan. 3
Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan  cara  mengurai,  mengorganisasi,  dan memilah-milah  atas  data  yang  terkumpul. 4 Dengan demikian, analisis data merupakan salah satu langkah yang sangat kritis dalam penelitian, 5 karena  kegiatan-kegiatan  analisis  di  atas  dapat mengantarkan  peneliti  pada  penarikan  simpulan yang  dapat  dipertanggung  jawabkan  secara ilmiah. 6

## PEMBAHASAN
Implementasi  Peraturan  Bupati  Nomor  5 Tahun 2015 di SMP NEGERI 1 Asembagus
Banyak  ahli  yang  telah  menjelaskan mengenai pengertian kebijakan, terutama banyak dijelaskan pengertian kebijakan negara ( state policy )
5 Sumadi  Suryabrata, Metode  Penelitian (Jakarta:  Rajawali, 1992), 85
6 Saifuddin  Azwar, Metode  Penelitian (Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2007), 6.
119 Implementasi Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penerapan Pembelajaran
Muatan Lokal dalam Bentuk Pesantren Sekolah di SMPN 1 Asembagus
atau  kebijakan  publik  ( public  policy ) . Namun penjelasan khusus mengenai kebijakan pendidikan  ( educational  policy )belum  banyak  ahli yang menyampaikannya.
Istilah  kebijakan  pendidikan  banyak dikonotasikan dengan istilah perecanaan pendidikan  ( educational  planning ) , rencana  induk tentang  pendidikan  ( master  plan  of  education ) , pengaturan  pendidikan  ( educational  regulation ) , kebijakan  tentang  pendidikan  ( policy  of  education ) , serta istilah lain yang mirip dengan istilah tersebut. Namun  bila  dicermati  lebih  dalam  istilah-istilah itu  sebenarnya  memiliki  perbedaan  isi  dan cakupan makna dari masing-masing yang ditunjuk oleh istilah tersebut.
Perdebatan  seputar  masalah  pendidikan agama  juga  terjadi  ketika  memasuki  tahun reformasi yaitu ketika para pemegang kekuasaan politik membahas peraturan perundang- undangan  yang  mengatur  sistem  pendidikan nasional. Pembahasan pendidikan agama kembali seru dan tajam di dalam parlemen maupun di luar. Untuk kajian kebijakan pendidikan daerah, maka aspek  keserjarahan  kemuncul  politik  otonomi daerah menjadi bagian penting dan mendasarinya. Sejak bergulirnya tuntutan reformasi pada tahun 1998,  rakyat  meminta  agar  hak-hak  untuk mengelola  dan  mengatur  daerah  sesuai  dengan keaneja  ragaman  dan  potensi  sunber  daya diberikan secara luas. Itulah yang padsa akhirnya melahirkan  kebijkan  otonomi  daerah  dan desentralisasi urusan pemerintahan sebagai wujud political will penyelenggara Negara.
Desenstralisasi  dan    otonomi  daerah dalam pandangan Miftah Toha, diartikan sebagai pemberian  kepercayaan  dari  pemerintah  pusat kepada pemerintah daerah agar berdaya menagani persoalan  di  daerahnya  melalui  penyelenggaraan pemerintah daerah. 7
Dalam  konteks  kajian  otonomi  daerah, UUD telah memerintahkan khusus yaitu pasal 18 ayat  (2)  yang  berbunyi,  pemerintah  daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan kota mengatur dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan menurut  asas  otonomi  dan  tugas  pembaantuan, ayat (5) berbunyi pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan
7 Miftah Toha, Birokrasi Pemerintah dan Kekuasaan di Indonesia (Yogyakarta: Metapena Institut Alfabeta, 2011), 73.
8 Sekretaris  Jenderal  dan  Kepanitreraan  Mahkamah Konstitusi Republic Indonesia, “ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (Jakarta ” ( 2009).
pemerintah yang oleh undan 8 g-undang ditentukan  sebagai  urusan  pemerintah  pusat, ayat(6)  berbunyi:  pemerintah  daerah  berhak menetapkan  peraturah  derah  dan  peraturan  lai untuk  melaksanakan  otonomi  dan  tugas pembantuan.
Rumusan  otonomi  daerah  berubah menjadi  hak,wewenang  dan  kewajiban  daerah otonom  untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat  setempat  dalam  sistem  Negara kesatuan Republik Indonesia. 9 Untuik memberikan  kewenangan  daerah,  maka  diatur klasifikasi urusan pemerintahan antara pusat dan daerah.
Salah  satu  bidang  pemerintahan  yang dilimpahkan  kewenangannya  kepada  daerah adalah bidang pelayanan pendidikan. Pembahasan kewenangan bidang pendidikan, sebagai kewenangan  dalam  ontonomi  daerah  tidak  bisa dipisahkan  dengan  Undang-undang  Nomor  20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional. Dalam  Undang-undang  Sisdiknas,  pemerintah daerah  (provinsi,  kabupaten  dan  kota)  memiliki tanggung jawab fdalam suksesnya penyelenggaraan  pendidikan  yang  bermutu.  Hal itu  ditegaskan  dalam  pasal  11  ayat  (1)  Undang- undang  Sisdiknas,  yaitu  pemerintah  dan pemerintah  daerah  wajib  memberikan  layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan  yang  bermutu  bagi  setiap  warga Negara  tanpa  diskriminasi,  ayat  (2)  disebutkan, pemerintah  dan  pemerintah  daerah  wajib menjamin tesedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga Negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.
Situbondo  dikenal  sebagai  daerah  yang relegius sehingga disebut dengan kota santri dan Bumi  Shalawat  nariyah  dan  banyak  memiliki lembaga  pesantren.  Sebagai  bentuk  tanggung jawab  pemerintah  daerah  Situbondo  untuk meningkatkan  nilai  relegiuas  dan  meningkatkan kemampuan  dalam  Baca  tulis  Alqur’an Pemerintah Kabupaten Situbondo mengeluarkan peraturan  bupati  Nomor  5  Tahun  2015  tentang penerapan  pembelajaran  muatan  lokal  pada  satuan pendidikan  di  kabupaten  situbondo  yang  tertuang pada    pasal  2  huruf  b  yang  berisi  penerapan
9 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun 2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  (Bandung:  Citra Umbaran, 2014).
pendidikan  muatan  lokal  baca  tulis  Alqur’an  dan pembiasaan bagi peserta didik yang beragama Islam.
Begitu juga disebutkan pada pasal 7 bahwa Tujuan  pelaksanaan  pendidikan  muatan  lokal  baca tulis  Alqur’an  dan  pembiasaan  bagi  murid  yang beragama Islam sebagaimana dimaksud dalam pasal 2  huruf  b  adalah  :  a)  agar  peserta  didik  mampu membaca; menulis, menerjemahkan dan memahami Al- Qur’an;  b)  untuk  membentuk  karakter  peserta didik agar memiliki prilaku yang mencerminkan nilai- nilai keagamaan dan  memiliki  keseimbangan  antara Iman dan Taqwa (IMATQ) serta ilmu pengetahuan dan teknologi.
Oleh karena itu SMP Negeri 1 Asembagus merupakan  sekolah yang berdiri pada tahun 1961 dan  juga  termasuksalah  satusekolah  dikabupaten Situbondo  pada  tahun  2012  ditetapkan  sebagai sekolah  bertaraf  Rintisan  Sekolah  Bertaraf Internasional  dilanjutkan  pada  tahun  2018 menjadi  Sekolah  Menengah  Pertama  Rujukan berdasarkan  SK  Direktor  Jenderal  Pendidikan Dasar Menengah Pertama
Nomor :
2989/D3/KP/2018  tanggal  2  Juli  2018 mendapatkan  Program  Rujukan  di  dalam melaksanakan  keputusan  Bupati  Situbondo  nomor
15 tahun 2015 tentang baca Baca tulis Alqur’an pada pasal  2  ayat  (b)  di  dalam  pelaksanaannya  SMP Negeri  1  Asembagus  mengadakan  kegiatan ektarkurikuler yaitu “Pesantren sekolah” yang dimulai tahun 2015 berbeda dengan sekolah yang lain ada di kabupaten situbondo rata-rata sekolah di kabupaten Situbondo  Pelaknaan  Pembelajaran  Baca  Tulis Alqur’an  dimasukkan  kepada  jam  Pelajaran. Sedangkan  SMP  negeri  1  Asembagus  di  dalam melaksanakan  keputusan  Bupati  Situbondo  nomor 15 tahun 2015 dengan mengadakan kegiatan di luar jam  sekolah  yaitu  Pesantren  Sekolah  yang dilaksnaakan  setiap  hari  Kamis  dan  Sabtu  khusus untuk kelas VII dan VIII.
Ketika  berbicara  mengenai  pesantren tentunya  kurang  pas  jika  kita  tidak  memahami mengenai definisi pesantren itu sendiri, pesantren adalah  suatu  tempat  pendidikan  dan  pengajaran yang lebih menekan kan pada pendidikan agama Islam.  Dalam  pemakaian  sehari-hari,  istilah pesantren  bisa  disebut dengan pondok  saja  atau kedua  kata  ini  digabung  menjadi  pondok pesantren.  Secara  esensial  semua  istilah  ini mengandung  makna  yang  sama,  kecuali  sedikit
10 Mujamil Qomar, Pesantren dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi (Jakarta: Erlangga, tt.), 1.
11 Mujamil Qomar, Pesantren dari Transformasi Metodelogi Menuju Demokratisasi Institusi , 2.
perbedaan.  Asrama  yang  menjadi  penginapan santri  sehari-hari  dapat  dipandang  sebagai pembeda antara pondok dan pesantren. 10
Sedangkan  pada  pesantren  santrinya tidak  disediakan  asrama  (pemondokan)  di kompleks  pesantren  tersebut,  mereka  tinggal diseluruh  penjuru  desa  di  sekeliling  pesantren (santri  kalong)  dimana  cara  dan  metode pendidikan dan pengajaran agama islam diberikan dengan  sistem  wetonan  yaitu  para  santri  datang berduyun-duyun  pada  waktu-waktu  tertentu. Sedangkan  kebiasaan  yang  ada  di  Indonesia adalah menggabungkan dua istilah tersebut antara pondok dan pesantren menjadi istilah baru yaitu pondok pesantren. 11 Biasanya di dalam pesantren- pesantren  yang  paling  wajib  diajarkan  kepada santri-santrinya pertama adalah pelajaran Alqur’an baik  mempelajari  hukum-hukum  bacaannya maupun kandungan ayat-ayatnya, kedua mempelajari  kitab-kitab  salaf  atau  sering  juga disebut dengan kitab kuning, kedua hal ini tidak bisa  dilepaskan  dari  dunia  pesantren  dan keduanya  adalah  ciri  khas  pesantren  sebagai pembeda  antara  pesantren  dan  lembaga pendidikan yang lain.
Kemudian  pesantren  sebagai  lembaga pendidikan  telah  eksis  di  tengah-tengah mesyarakat selama enam abad (mulai abad ke-15 hingga  sekarang)  dan  sejak  awal  berdirinya menawarkan  pendidikan  kepada  mereka  yang masih buta huruf. Pesantren pernah menjadi satu- satunya  institusi  pendidikan  milik  masyarakat pribumi  yang  memberikan  kontribusi  sangat besar dalam membentuk masyarakat melek huruf ( literacy ) dan melek budaya ( cultural literacy ), bahkan pesantren  paling  tidak  telah  memberikan  dua macam  kontribusi  bagi  sistem  pendidikan  di Indonesia. Pertama ,  adalah  melestarikan  dan melanjutkan sistem pendidikan rakyat dan kedua , mengubah sistem pendidikan aristokratis menjadi sistem pendidikan demokratis. 12
Kemudian  arti  Sekolah  menurut  kamus besar  bahasa  Indonesia  adalah  lembaga  untuk belajar dan mengajar serta tempat menerima dan memberi pelajaran
Sedangkan  pesantren  sekolah  yang dimaksud  dalam  judul  ini  hanyalah  istilah  saja yang  digunakan dalam  kegiatan pembinaan baca
12 Mujamil Qomar, Pesantren dari Transformasi Metodelogi Menuju Demokratisasi Institusi , 1.

## 121 Implementasi Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penerapan Pembelajaran Muatan Lokal dalam Bentuk Pesantren Sekolah di SMPN 1 Asembagus
Alqur’an  yang  diadakan  di  lembaga SMP NEGERI  1  Asembagus  dengan  tujuan  bisa menghadirkan  suasana  belajar  ala  pesantren dengan  cara  menghadirkan  beberapa  cara-cara atau  langkah-langkah  belajar  yang  sering digunakan  di  dalam  dunia  pesantren  kemudian diterapkan di dalam kegiatan tersebut.
Selama  ini  dan  sudah  tidak  menjadi rahasia  lagi,  bahwa  kemauan/minat  siswa  untuk belajar Alqur’an  dikalangan  remaja  atau  tingkat Sekolah  Menengah  Pertama  saat  ini  mulai berkurang.  Kurangnya  keinginan  siswa  dalam belajar Alqur’an  salah satunya kerena faktor usia sehingga siswa merasa malu untuk belajar, baik di mushalla,  TPQ,  masjid  dan  tempat-tempat pengajian  yang  lain.  Dan  juga  karena  kemajuan teknologi  yang  semakin  pesat  membuat  siswa semakin disibukkan untuk mempelajari teknologi- teknologi  tersebut  sehingga  mereka  tidak memiliki waktu untuk mempelajari al- Qur’an. 13
Di dalam pelaksanaan kegiatan pesantren sekolah  SMP  Negeri  1  Asembagus  bekerjasama dengan  Asrama  tahfidul  Qur’an  Pondok Pesantren  Sukorejo  mulai  tahun  2015  sampai sekarang  dengan  tujuan  siswa  SMP  NEGERI  1 Asembagus bisa membaca Alqur’an dengan baik dan  benar  sekaligus  ketika  lulus  siswa  bisa menghafal surat-surat pendek 25 Surat, sehingga untuk  tujuan  tersebut  semua  guru  berasal  dari tahfidul Qur’an.
Pada  awalnya  Pelaksanaan  kegiatan pesantren  sekolah  di  SMPN  I  Asembagus ditargetkan siswa yang lulus harus hafal 25 surat pendek,  akan  tetapi  pada  pelaksanaan  kegiatan pesantren  sekolah  pada  tahun  ketiga  target  25 surat dijadikan satu juz dengan sebab ketika kelas dua mereka rata-rata tidak menambah hafalannya dikarenakan  sudah  sesuai  dengan  target,  maka dengan  alasan  tersebut  aturan  yang  awalnya  25 surat dijadikan satu juz.
Sedangkan  pelaksanakan  pesantren sekolah  ini  dilaksanakan  setelah  jam  formal  dua kali  dalam  seminggu  lebih  tepatnya  pada  jam setengah dua sampai jam empat untuk kelas satu, dan jam setengah satu sampai jam tiga untuk kelas dua  sesuai  dengan  jadwal  yang  telah  ditentukan oleh  pihak  sekolah.  Kegiatan  ekstrakurikuler pesantren  sekolah  dapat  dilaksanakan  karena
13 Sahid Sholihin, Wawancara, Situbondo, 6 Januari 2018.
14 Mujamil Qomar, Pesantren dari Transformasi Metodelogi Menuju Demokratisasi Institusi , 774.
memang  sudah  ada  perencanaan  yang  sudah terpenuhi  sebelumnya.  Hal  ini  relevan  dengan pernyataan bahwa pelaksanaan berati proses, cara, perbuatan melaksanakan
(rancangan,
keputusan). 14 Selain itu diharapkan kegiatan ekstrakurikuler  harus  dapat  meningkatkan pengayaan siswa yang bersifat kognitif, efektif dan psikomotor  serta  mendorong  penyaluran  bakat dan  minat  siswa,  hal  ini  merupakan  tujuan  dari pelaksanaan  kegiatan  ekstrakurikuler  yang diselenggarakan oleh sekolah. 15
Pelaksanaan  kegiatan  pesantren  sekolah tidak  hanya  dituntut  siswa  bisa  menulis  dan membaca Alqur’an dengan baik dan benar.Dengan  dibentuknya  lingkungan  sekolah menjadi  lingkungan  pesantren  siswa  diharapkan mempunyai  nilai-nilai  religius  siswa  di  SMP NEGERI 1 Asembagus
Berdasarkan  hasil  temuan  dilapangan menyatakan bahwa kondisi nilai religius siswa di SMP NEGERI 1 Asembagus sudah cukup baik, keadaan  lingkungan  yang  dibentuk  seperti lingkungan  pesantren  seperti  kegiatan  Shalat berjamaa’ah  dan  begitu  lingkunganmasyarakat Asembagus  yang  religuas  sehinggamendorong siswa  menjadi  pribadi  yang  baik.  Begitu  juga adanya perhatian dari orang tua dan motivasi yang kuat  yang  diberikan  oleh  dewan  guru  kepada siswa  berpengaruh  terhadap  kepribadiannya sehingga nilai-nilai yang tertanam dalam diri siswa cukup baik khususnya yang bersifat islami.
Keberhasilan  dalam  suatu  pendidikan tidak bisa lepas dari tiga aspek yang pertama aspek orangt  tua,  kedua  guru  dan  yang  ketiga  adalah masyarakat  sehingga  siswa  bisa  tertanam  nilai- nilai relegius tertanam pada diri siswa. Nilai-nilai relegius  yang  sudah  dimiliki  oleh  siswa  SMP NEGERI 1 Asembagus harus terus ditingkatkan untuk  lebih  baik  lagi  kedepannya,  karena mengingat bahwa religius adalah sikap dan prilaku yang  patuh  dalam  melaksanakan  ajaran  agama yang  dianutnya,  torelan  terhadap  pelaksanaan ibadah  agama  lain  dan  hidup  rukun  dengan pemeluk  agama  lain. 16 Sehingga  tercipta kehidupan yang sesuai dengan harapan.
15 Mujamil Qomar, Pesantren dari Transformasi Metodelogi Menuju Demokratisasi Institusi , 286.
16 Mujamil Qomar, Pesantren dari Transformasi Metodelogi Menuju Demokratisasi Institusi , 23.
Selaku  mahluk  sosial  sudah  sepatutnya nilai  religius  tertanam  didalam  dirinya  apalagi diusia  yang  masih  dalam  masa  pertumbuhan karena  dimasa  seperti  ini  kondisi  peserta  didik masih labil dan mudah trepengaruh dalam hal-hal yang  bersifat  buruk  terhadap  dirinya  apalagi ditambah  dengan  kemajuan  dunia  global  yang tidak  bisa  kita  hindari  sehingga  perlu  adanya bimbingan  secara  continuo  agar  kepribadian siswa tetap terjaga.
Upaya  penanaman  nilai  religius  siswa dilaksanakan  melalui  kegiatan  Ekstrakurikuler pesantren  sekolah  ini  dimulai  melalui  berbagai kegiatan  mendasar,  yaitu  dengan  beberapa  hal yang  dilakukan  oleh  pembina  atau  pengajar pesantren  sekolah  diantaranya  adalah  dengan pemberian  siraman  rohani  kepada  siswa  disela- sela  pembelajaran  berlangsung,  wejangan- wejangan  secara  bertahap,  Berikutnya  yaitu dengan sikap keteladanan.
Semua  upaya  yang  dilakukan  dalam upaya menanamkan nilai religius siswa dilakukan agar  bisa  menyelami  hati  siswa,  untuk  memberi kesadaran kepada diri siswa agar mampu memilah dan  memilih  mana  yang  baik  dan  mana  yang buruk. Dari sinilah akan terlihat bahwa jika para siswa  ini  diperhatikan  dan  terus  dilindungi. Dengan  nasehat-nasehat  yang  baik  justru  akan bisa  mengena  kedalam  hati  para  siswa  dan diharapkan siswa akan lebih baik lagi.
Dalam  sebuah  sekolah  atau  lembaga pendidikan seharusnya tidak hanya siswa saja yang harus  mempunyai  nilai-nilai  yang  baik  sekaligus bernafaskan Islami. Akan tetapi para dewan guru pun  harus  memberi  contoh  yang  demikian  itu agar siswa melihat bahwa guru juga menanamkan sikap  yang  baik  dalam  kehidupan  sehari-hari. Sikap  keteladanan  dari  seorang  guru  juga  akan membawa dampak positif dalam penanaman nilai religius siwa.
Dalam  hal  ini  berdasasrkan  data  yang didapat.  Siswa  sudah  bisa  memba ca  Alqur’an dengan baik sesuai dengan ilmu tajwid dan siswa mampu menghafal 25 ayat yang sudah ditentukan oleh  sekolah.  Tidak  hanya  itu,  bahkan  sudah banyak siswa yang sudah hafal satu jus, dua jus, bahkan  sudah  ada  yang  hafal  tiga  jus.  Ini merupakan  hasil  yang  yang  telah  didapat  oleh
17 Mujamil Qomar, Pesantren dari Transformasi Metodelogi Menuju Demokratisasi Institusi , 473.
siswa  yang  sesuaidengan  rencana  awal  bahkan diluar target.
Tidak  hanya  itu  dalam  segi  religius  juga sudah baik, mulai dari karakter siswa yang berjiwa religius atau  berjiwa  islami, akhlak  siswa  kepada guru dan teman. Ini sudah membanggakan sekali karena siswa nantinya akan bisa menjadi harapan masa  depan  yang  membanggakan  yang  tidak hanya cerdas dalam intelektual tapi juga spiritual. Dari  fakta  yang  ditemukan relevan dengan teori ilplikasi  yang  berarti  bahwa  Implikasi  dapat diartikan  sebagai  keterlibatan  atau  keadaan terlibat. 17
Dalam hal ini, efek yang ditimbulkan dimasa depan  atau  dampak  yang  dirasakan  ketika melakukan  sesuatu  haruslah  dapat  terlihat  oleh sebuah  sekolah  atau  lembaga  pendidikan khususnya  pada  diri  peserta  didik  itu  sendiri. Sehingga  apa  yang  sudah  direnacanakan  dan dilaksanaan sesuai dengan yang menjadi harapan.
Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi  Peraturan  Bupati  Nomor  5 Tahun 2015 di SMP NEGERI 1 Asembagus
Di dalam Implementasi Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2015 mengenai Pembinaan Baca Tulis Alqur’an di  SMP  Negeri  1  Asembagus dengan  format  kegiatan  pesantren  sekolah  ini sangat  berpengaruh  terhadap  kemampuan  siswa di  dalam  membaca  Alqur’an .  Disetiap  kegiatan pasti memiliki beberapa faktor yang mendukung suksesnya  suatu  kegiatan,  ataupun  faktor penghambat  yang  harus  dilalui  dan  dicarikan solusi  agar  tercapainya  tujuan  kegiatan  yang diinginkan.

## Faktor Pendukung
Yang mencukung terlaksananya program pembinaan ba ca tulis Alqur’an di SMP Negeri 1 Asembagus yaitu:
Motivasi Internal Siswa
Berbicara  tentang  motivasi,  semua  siswa akan  membutuhkan  motivasi.  Karena  motivasi dipandang  sebagai  dorongan  mental  yang menggerakkan  dan  mengarahkan  perilaku manusia  termasuk  perilaku  siswa.  Dengan motivasi  yang  kuat  dalam  diri  siswa,  proses

## 123 Implementasi Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penerapan Pembelajaran Muatan Lokal dalam Bentuk Pesantren Sekolah di SMPN 1 Asembagus
pelaksanaan  kegiatan  pesantren  sekolah  dalam upaya pembinaan baca Alqur’an siswa akan jauh lebih  mudah  karena  siswa  mempunyai  motivasi untuk  mempunyai  kebiasaan  yang  baik  dan bersifat islami dan yang terpenting peserta didik bisa  memahami  membaca  Alqur’an dengan  baik dan  benar  sesuai  dengan  ilmu  tajwid.  Motivasi juga  harus  ditumbuhkan  oleh  guru  pembina disetiap  berlangsungnya    pelaksanaan  kegiatan agar motivasi yang ada didalam diri peserta didik tetap terjaga.
Dukungan Keluarga atau Orang Tua
Bentuk dukungan dalam kegiatan pesantren  sekolah  dalam  menanamkan  nilai religius  khususnya  dalam  pembinaan  baca  tulis Alqur’an yaitu dukungan yang pertama dari orang orang  tua  yaitu  dengan  membiayai  kegiatan pesantren  sekolah,  karena  Pembina  atau  tenaga pendidik  baca  tulis  Alqur’an  berasal  dari  guru Pondok  Pesantren  Sukorejo  khususnya  guru tahfid  sehingga  dibutuhkan  dana  untuk terlaksananya kegiatan pesantren sekolah.
Kedua  motivasi  dari  orang  tua  atau keluarga karena keluarga merupakan tempat yang paling penting sebagai tempat sosialisasi pertama juga merupakan sekolah pertama bagi anak tidak terbantah  oleh  siapapun 18 dan  yang  berperan penting  mengenalkan  anak  dengan  lingkungan sekitar  didalam  pelaksanaan  kegiatan  pesantren sekolah.
Dukungan  orang  tua  akan  sangat membantu  dan  merupakan  faktor  pendukung terwujudnya tujuan penanaman nilai religius dan pembinaan baca  tulis al-Qur;an melalui kegiatan Ekstrakurikuler pesantren sekolah.
Dukungan  Tenaga  Pengajar  dari  Lembaga Tahfidul Qur ’ an Pesantren Sukorejo
SMP  NEGERI  1  Asembagus  didalam pelaksanaan  Pesantren  sekolah  bekerjasama dengan  lembaga  Tahfidul  Qur’an  Pondok Pesntren  Sukorejo  dengan  bentuk  kerjasama semua  pendidik  yang  mengajar  pada  kegiatan pesantren  sekolah  semuanya  berasal  dari  guru tahfidul qur’an, karena tanpa didukung oleh guru yang  professional  maka  kegiatan  pesantren sekolah tidak akan berjalan dengan baik, terbukti
18 Reni Akbar Hawadi, Psikologi Perkembangan Anak: Mengenal Sifat,  Bakat,  dan  Kemampuan  Anak (Jakarta:  PT.  Gramedia Widiasarana Indonesia, 2001), 130.
target awal siswa harus bisa menghafal minial 25 surat  pendek  ternyata  pada  tahun  2017  siswa ditarget bisa menghafal 1 juz ini.
Alasan  ditambah  target  karena  ketika sudah kelas 8 siswa tidak mau menambah hafalan lagi karena sudah hafal 25 surat, sehingga dengan lebih  dinaikan  target  ternyata  pada  tahun  2017 siswa bisa lebih banyak hafalannya bahkan sudah ada  11  orang  yang  hafal  1  juz dan sisanya  lebih dari 25 surat pendek ini tidak lepas dari guru yang mengajar  sesuai  dengan  bidangnya,  karena  yang dimiliki  oleh  guru  yang  mengajar  pada  kegiatan pesantren  sekolah  bisa  dikatagorikan  guru profesiona,  karena  sudah  bisa  memiliki  syarat guru  professional  yaitu    meliputi  kompotensi pedagogic,  kompotensi  personal,  kompotensi professional dan kompotensi social.
Kompotensi personal adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa  menjadi  teladsan  bagi  peserta  didik dan berakhlak mulia. 19 Dan kompotensi ini sudah dikuasai  oleh  guru  yang  berasal  dari  Tahfidul Qu’ran Pondok Pesantren Su korejo.
Kompotensi yang dimiliki oleh guru yang mengajar pada kegiatan pesantren sekolah adalah kompetensi  professional  adalah  kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam  yang  memungkinkan  membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasioal Pendidikan. 20 Kegiatan pesantren sekolah menitikberatkan  pada  kegiatan  pembelajaran Alqur’an  maka  penguasaan  dalam    bidang tersebut sudah dikuasai dengan baik, karena guru yang  mengajar  padakegiatan  pesantren  sekolah semuanya adalah hafal 30 juz al- Qur’an.

## Faktor Penghambat
Berdasarkan  data  yang  diperoleh, pengaruh dalam diri siswa juga merupakan faktor penghambat  dalam pelaksanaan  kegiatan Ekstrakurikuler pesantren sekolah. Karena masih ada sebagian siswa yang masih ada sebagian siswa yang  mudah  terpengaruh  terhadap    melakukan hal-hal yang negatif disebabkan oleh teman yang kurang baik.
19 Rusman, Model-model Pembelajaran Mengambangkan Profesionalisme Guru (Jakarta: PT. Raja Grafindo), 22.
20 Rusman, Model-model  Pembelajaran  Mengambangkan Profesionalisme Guru , 23.
Pengaruh  teman  sepergaulan  membuat membuat  jiwa  siswa  mengalami  gangguan,  hal inilah yang membuat para guru pembina kegiatan ektarkulikuler  pesantren  sekolah  harus  lebih memperhatikan lingkungan belajar dan sikap para peserta  didik  mereka.  Tdak  hanya  di  sekolah, orang tua pun juga harus lebih melindungi siswa dari  bahaya  pengaruh  teman  sepergaulan  yang membawa dampak buruk.
Dalam  kondisi  seperti  ini,  pengaruh buruk  yang  ada  dalam  diri  siswa  harus  segera ditindaklanjuti. Mengingat keadaan mereka adalah jiwa yang labil dan masih belum bisa memilih atau menapaki  jalan  yang  baik  untuk  dipilih  karena mereka hanya ingn kesenangan saja.

## SIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  di  atas,  maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Implementasi  Peraturan  Bupati  Situbondo Nomor 5 Tahun 2015 mengenai Pembinaan Baca  Tulis  Alqur’an  di  SMP Negeri  1
Asembagus  dengan  cara  mengadakan kegiatan  pesantren  sekolah  yang  bertujuan siswa  mampu membaca  Alqur’an  dengan baik  dan  benar,  serta  mampu  menghafal surat-surat  pendek  di  dalam  Juz  Amma minimal 25 surat yang dilaksanakanan secara rutin satu  pekan dua  kali  yang  bertempat di ruang kelas SMP Negeri 1 Asembagus.
2. Faktor pendukung dan penghambat implementasi  Peraturan  Bupati  Situbondo Nomor 5 Tahun 2015 mengenai Pembinaan Baca  Tulis  Alqur’an  di  SMP  Negeri  1 Asembagus  yaitu  didukung  oleh  motivasi internal siswa, dukungan keluarga dan orang tua,  serta  dukungan  tenaga  pengajar  yang didatangkan dari Tahfidul Qur’an Pesantren Sukorejo;  dan  dalam  pelaksanaannya terhambat  oleh  beberapa  siswa  lain  yang kurang  respon  terhadap  program  pesantren sekolah ini.

## DAFTAR RUJUKAN
Azwar,  Saifuddin. Metode  Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
Hawadi, Reni Akbar. Psikologi Perkembangan Anak: Mengenal  Sifat,  Bakat,  dan  Kemampuan
Anak. Jakarta: PT. Gramedia
Widiasarana Indonesia, 2001.
Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif .
Pujileksono, Sugeng. Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif. Malang:  Kelompok  Intrans Publishing, 2016.
Qomar,  Mujamil. Pesantren  dari  Transformasi Metodologi  Menuju  Demokratisasi  Institusi. Jakarta: Erlangga, tt.
Rusman. Model-model Pembelajaran Mengambangkan Profesionalisme  Guru. Jakarta:  PT.  Raja Grafindo, tt.
Sekretaris Jenderal dan Kepanitreraan Mahkamah Konstitusi Republic Indonesia. “ Undang- undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia. Jakarta, 2009.
Soedomo,  Hadi. Pendidikan:  Suatu  Pengantar. Semarang:  Perencanaan  LLP  dan  UNS Prees, 2005.
Suryabrata,  Sumadi. Metode  Penelitian. Jakarta: Rajawali, 1992.
Toha, Miftah. Birokrasi Pemerintah dan Kekuasaan di Indonesia. Yogyakarta:  Metapena  Institut Alfabeta, 2011.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23 Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah. Bandung: Citra Umbaran, 2014.
Undang-Undang RI Sikdiknas & Peraturan RI, Tahun 2010. Bandung: Citra Umbara, 2012.