Vol. 4 No. 1 Desember 2022: 24-36

## PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN

## (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Karangasem)
I Putu Santika 1* , I Ketut Mustika 1 , Ni Luh Kuni Hari 1
1 Universitas Triatma Mulya *e-mail: putu.santika@triatma-mapindo.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian  ini  dilakukan  bertujuan  untuk  menganalisis  pengaruh  kompetensi sumber daya manusia, standar akuntansi pemerintah dan system pengendalian intern  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  (studi  kasus  di  Kabupaten Karangasem).  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  asosiatif  yaitu  hubungan kausalitas  antara  kompetensi  sumber  daya  manusia,  standar  akuntansi pemerintah  dan  system  pengendalian  intern  terhadap  kualitas  laporan keuangan Kabupaten Karangasem. Sebagai gambaran populasi adalah pegawai Organisasi  perangkat  daerah  (OPD)  di  Kabupaten  Karangasem  dengan  total sampel  yang  digunakan  sebanyak  90  orang  yag  terdiri  dari  41  kasubag keuangan,  41  penata  laporan  keuangan  dan  8  orang  staf  BPKAD  di  bidang akuntansi.  Metode pengumpulan data yang dipergunakan di  dalam penelitian ini  adalah  melalui  penyebaran  kuisioner/angket.  Teknik  analisis  data  dalam penelitian ini adalah analisis statistik kuantitatif dengan menggunakan model regresi liner berganda yang diselesaikan dengan  SPSS ( Statistical Package for the  Social  Science )  for  windows.  Hasil  pengujian  hipotesis  yang  dilakukan dengan menggunakan model regresi linear berganda menunjukkan bahwa: 1). Kompetensi  sumber  daya  manusia  memiliki  pengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  kualitas  laporan  keuangan.  2).  Standar  akuntansi  pemerintah memiliki  pengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kualitas  laporan  keuangan dan  3).  Sistem  pengendalian  intern  memiliki  pengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  kualitas  laporan  keuangan  Pemerintah  Kabupaten  Karangasem. Implikasi  penelitian  ini  adalah  a).  Kompetensi  sumber  daya  manusia berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kualitas  laporan  keuangan.  b) Standar  akuntansi  pemerintah  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap kualitas laporan keuangan. c) Sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
Kata  Kunci  :  Pengaruh,  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia,  Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern
Vol. 4 No. 1 Desember 2022: 24-36

## ABSTRACT
This  research  was  conducted  to  analyze  the  effect  of  human  resource competence,  government  accounting  standards  and  internal  control  systems on the quality of financial reports (a case study in Karangasem Regency). This research  is  an  associative  study,  namely  the  causal  relationship  between human  resource  competence,  government  accounting  standards  and  internal control systems on the quality of financial reports in Karangasem Regency. As an  illustration  of  the  population  are  employees  of  regional  apparatus organizations (OPD) in Karangasem Regency with a total sample of 90 people consisting of 41 financial subdivisions, 41 financial statement administrators and 8 BPKAD staff in the accounting sector. The data collection method used in  this  study  was  through  distributing  questionnaires.  The  data  analysis technique  in  this  research  is  quantitative  statistical  analysis  using  multiple linear regression models that are solved by SPSS (Statistical Package for the Social Science) for  windows. The results of  hypothesis  testing  using multiple linear regression models indicate that: 1). Human resource competence has a positive  and  significant  effect  on  the  quality  of  financial  reports.  2). Government accounting standards have a positive and significant effect on the quality  of  financial  statements  and  3).  The  internal  control  system  has  a positive and significant effect on the quality of the financial statements of the Karangasem  Regency  Government.  The  implications  of  this  research  are  a). Human  resource  competence  has  a  positive  and  significant  effect  on  the quality  of  financial  reports.  b)  Government  accounting  standards  have  a positive  and  significant  effect  on  the  quality  of  financial  statements.  c)  The internal control  system has a positive and significant effect  on the quality of financial reports.
Keywords:  Influence,  Human  Resource  Competence,  Government Accounting Standards, Internal Control System

## PENDAHULUAN
Kebijakan  untuk  melaksanakan otonomi daerah, pemerintah daerah harus  mampu  menyelenggarakan pemerintah dan pembangunan disegala  bidang.  Pembangunan yang berhasil dirasakan oleh rakyat sebagai  perbaikan  tarif  hidup  pada segenap golongan masyarakat akan meningkatkan  kesadaran  mereka akan arti penting pembangunan dan mendorong  masyarakat  berperan aktif dalam pembangunan. Otonomi  Daerah  adalah  hak,
wewenang  dan  kewajiban  Daerah Otonom  untuk  mengatur  dan kepentingan  masyarakat  setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Undang- Undang No. 23 tahun 2014). Salah satu  bentuk  kewenangan  yang diberikan  pemerintah  secara  penuh terhadap  daerah  otonom  untuk mengelola daerahnya dalam berbagai  aspek  diantaranya  adalah aspek keuangan berupa pengelolaan keuangan daerah.
Vol. 4 No. 1 Desember 2022: 24-36
Pengelolaan keuangan daerah  sebagaimana  dimaksud merupakan  subsistem  dari  sistem pengelolaan  keuangan  negara  dan merupakan  elemen  pokok  dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah  (APBD)  yang  merupakan salah  satu  perencanaan  pemerintah daerah  dalam  mencapai  tujuan penyelenggaran pemerintahan. Pelaksanaan  otonomi  daerah  tidak hanya  dengan  pemberian  hak kepada daerah dalam memanfaatkan  sumber  daya  yang dimiliki  tetapi  juga  pemerintah daerah mempunyai kewajiban dalam  mempertanggungjawabkan wewenang yang telah diberikan. Bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang
(UU)  Nomor  17  Tahun  2003
tentang  Keuangan  Negara  dan
Undang-Undang  (UU)  Nomor  23
Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah, adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan  keuangan.  (Yaqin  & Jatmiko,  2018).  Upaya  konkrit untuk  mewujudkan  transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan  pemerintah,  dan  dalam rangka menilai efektivitas pelaksanaan perencanaan, pemerintah  daerah  perlu  membuat suatu  laporan  hasil  pelaksanaan APBD untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program-program pemerintah daerah. Laporan
pertanggungjawaban menjadi salah satu  kewajiban  pemerintah  daerah dalam rangka pengelolaan keuangan  daerah  yang  akuntabel dan  transparan  yang  diwujudkan dalam  bentuk  laporan  keuangan (Aditya & Surjono.W, 2017) Laporan keuangan merupakan  faktor  penting  bagi pemerintah yang harus diperhatikan dan merupakan sebuah  media  bagi  pemerintah untuk  mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada
publik.  Pemerintah  harus  mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung  informasi  keuangan yang  berkualitas  .  Karakteristik kualitatif  dari  informasi  keuangan yang  dihasilkan  sangat  penting bagi  pemerintah  agar  informasi tersebut  benar-benar  bermanfaat bagi  pengambilan  suatu  keputusan dan  keputusan  tersebut  diharapkan dapat  membawa  pemerintahan  ke arah  yang  lebih  baik.  (Putri,et.al,
2017) Permasalahan yang dihadapi  oleh  pemerintah  daerah dalam penyusunan laporan keuangan seringkali terjadi penyimpangan-penyimpangan yang banyak  ditemukan  oleh  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama  melakukan  pemeriksaan ( audit )  setiap  tahunnya.  Lemahnya kompetensi  sumber  daya  manusia (SDM)  dalam  penerapan  standar akuntansi  pemerintahan  (SAP)  dan sistem  pengendalian  intern  (SPI) menjadi faktor penyebab banyaknya  penyimpangan  yang menjadi  bahan  temuan  BPK (Sudiarianti et.al,2015) Hasil penilaian BPK dinyatakan dalam 4 (empat) bentuk
Vol. 4 No. 1 Desember 2022: 24-36
opini yaitu wajar tanpa pengecualian  (WTP)  termasuk wajar  tanpa  pengecualian  dengan paragraf  penjelas  (WTP-DPP),
wajar dengan pengecualian (WDP), tidak  wajar  (TW)  dan  tidak memberikan pendapat (TMP). Representasi kewajaran dituangkan dalam bentuk opini dengan mempertimbangkan kriteria kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan  (SAP),  kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas pengendalian internal (Indriasih, 2014). Kabupaten Karangasem merupakan  salah  satu  daerah otonom  di  Provinsi  Bali  yang dibentuk  melalui  Undang-Undang No  69  Tahun  1958  tentang
Pembentukan
Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah- Daerah  Tingkat  I  Bali,  Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur,  pada  tanggal  9  agustus 1958.Kabupaten Karangasem dalam pelaksanaan pemerintahannya  telah  berhasil menghasilkan  laporan  keuangan pemerintah yang mendapat predikat  wajar  tanpa  pengecualian
(WTP)  dari  Badan  Pemeriksa Keuangan  (BPK)  RI  perwakilan Bali sebanyak 4 (empat) kali secara berturut-turut.  Predikat  tersebut diraih  berdasarkan  Laporan  Hasil
Pemeriksaan  (LHP)  atas  Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)  Tahun  Anggaran  2015- 2018.  Walaupun  sudah  meraih predikat  WTP,  akan  tetapi  masih terdapat  catatan  dari  BPK  atas temuan dari Laporan Hasil pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah daerah tersebut. Berdasarkan  Laporan  Hasil
Pemeriksaan    BPK  atas  Laporan Keuangan  Pemeritah  Kabupaten Karangasem  tahun  2017,  pokok- pokok  kelemahan  dalam  sistem pengendalian  intern  atas  Laporan Keuangan  Kabupaten  Karangasem yang  ditemukan  BPK  adalah sebagai berikut: 1) Pengelolaan dan penatausahaaan aset tetap belum tertib 2) Nilai  pasar  hasil  produksi Mineral  Bukan  Logam  dan Batuan  yang  diatur  SK  Bupati Karangasem Nomor 712/HK/2015  tidak  relevan dengan harga jual di kuari. 3) Pemberian  Nilai  Jual  Objek Pajak  Tidak  Kena  Pajak
(NJOPTKP)  atas  PBB-P2  dan
Nilai  Jual  Objek  Pajak  Tidak Kena  Pajak  (NJOPTKP)  atas BPHTB tidak konsisten 4) Pembayaran tunjangan perumahan DPRD tidak sesuai ketentuan. BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan dalam pengujian kepatuhan terhadap ketentuan  peraturan  perundang- undangan, pokok-pokok ketidakpatuhan  adalah  sebagai berikut: 1) Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli  Tim  Pengawal  dan Pengamanan Pemerintahan dan  Pembangunan  Daerah (TP4D)  pada  Dinas  Kesehatan tidak sesuai ketentuan
2) Terdapat  kekurangan  volume atas  belanja  modal  pengadaan
Vol. 4 No. 1 Desember 2022: 24-36
gedung  rawat  inap  RSUD Tahun Anggaran 2017. Berdasarkan  Laporan  Hasil Pemeriksaan    BPK  atas  Laporan Keuangan  Pemeritah  Kabupaten Karangasem  tahun  2018,  pokok- pokok  kelemahan  dalam  sistem pengendalian  intern  atas  Laporan Keuangan  Kabupaten  Karangasem yang  ditemukan  BPK  adalah sebagai berikut: 1) Pengelolaan dan penatausahaaan aset tetap belum tertib 2) Kesalahan  penganggaran  atas realisasi belanja modal sebesar Rp.  1.697.207.000,00  dan belanja  barang  sebesar  Rp. 69.593.927.350,00 pada Tahun Anggaran 2018 BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan dalam pengujian kepatuhan terhadap ketentuan  peraturan  perundang- undangan,  pokok-pokok  ketidak patuhan adalah sebagai berikut:
1) Kebijakan penetapan Nilai Jual
Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)  atas  PBB-P2  dan Nilai  Jual  Objek  Pajak  Tidak Kena  Pajak  (NJOPTKP)  atas BPHTB tidak konsisten 2) Dana  jaminan  reklamasi  yang merupakan wewenang Pemerintah Provinsi Bali masih  dikuasai  Pemerintah Kabupaten Karangasem Berdasarkan  latar  belakang
yang  telah  disampaikan,  maka terdapat beberapa rumusan masalah yang  dapat  diajukan  sebagai berikut: 1) Bagaimana pengaruh kompetensi sumber daya manusia  terhadap  kualitas laporan  keuangan  Pemerintah Kabupaten Karangasem? 2) Bagaimana  pengaruh  standar akuntansi pemerintah, terhadap kualitas  laporan  keuangan Pemerintah Kabupaten Karangasem? 3) Bagaimana  pengaruh  sistem pengendalian  intern  terhadap kualitas  laporan  keuangan Pemerintah Kabupaten Karangasem?

## TINJAUAN TEORITIS Laporan Keuangan
Laporan  keuangan  menurut Peraturan  Pemerintah  nomor  71 tahun  2010  merupakan  laporan terstruktur mengenai laporan posisi keuangan  dan  transaksi-transaksi yang  dilakukan  oleh  suatu  entitas pelaporan. Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi  yang  dimiliki  oleh  suatu entitas.  Laporan  keuangan  yang diterbitkan harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku  agar  laporan  keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan  laporan  keuangan  periode sebelumnya  atau  dibandingkan dengan  laporan  keuangan  entitas lain. Laporan keuangan pemerintah  daerah  adalah  laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah atas kegiatan keuangan dan sumber  daya  ekonomis  yang dipercayakan  serta  menunjukkan posisi  keuangan  yang  sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintah  (  Laporan  Keuangan
Vol. 4 No. 1 Desember 2022: 24-36
Pemerintah kabupaten Karangasem 2019) Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan,  realisasi  anggaran,  arus kas,  dan  kinerja  keuangan  suatu entitas  pelaporan  yang  bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya (Pradono & Basukianto, 2015) Kualitas Laporan Keuangan Salah  satu  upaya  untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara  adalah  penyampaian  adalah penyampaian  laporan  keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun menggunakan  standar  akuntansi pemerintahan  yang  telah  diterima secara umum Peraturan  Pemerintah  No. 71  Tahun  2010  menjelaskan karakteristik kualitatif laporan keuangan  adalah  ukuran-ukuran normatif  yang  perlu  diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.  Keempat  karakteristik berikut  ini  merupakan  prasyarat normatif  yang  diperlukan  agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu: Relevan, Andal, Dapat dibandingkan, Dapat dipahami Kompetensi Sumber Daya Manusia Kompetensi  sumber  daya manusia  merupakan  kemampuan yang  dimiliki  seorang  pegawai yang berhubungan dengan pengetahuan,  ketrampilan,  dan sikap dalam menyelesaikan kinerjanya sehingga dapat mencapai  tujuan  yang  diinginkan.
Sumber  daya  manusia  yang memiliki  kompetensi  akan  dapat menyelesaikan  pekerjaanya  secara efisien  dan  efektif.  (Pujanira  & Taman,  2017).  Menurut  Aruan (2003)  dalam  Fikri  et  al.  (2015) Kompetensi  aparatur  pemerintah daerah  berarti  kemampuan  yang harus  dimiliki  seseorang  aparatur berupa  pengetahuan,  ketrampilan, sikap  dan  prilaku  yang  diperlukan dalam  pelaksanaan  tugasnnya. Kompetensi  sangat  diperlukan dalam  menunjang  pelaksanaan tugas demi keberhasilan organisasinya.  Sedangkan  menurut
Sudiarianti et.al (2015) kompetensi SDM    yang  dimaksud  adalah kemampuan  yang  dimiliki  PPK- SKPD  di  lingkungan  pemerintah daerah  dalam  pelaksanaan  tugas jabatan dalam penatausahaan keuangan, dengan indikator pengetahuan,  keterampilan  dan perilaku. Standar Akuntansi Pemerintahan Standar akuntansi pemerintah  merupakan  prinsip- prinsip  akuntansi  yang  diterapkan dalam  menyusun  dan  menyajikan laporan keuangan pemerintah. Standar akuntansi ini yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan atas pengelolaan keuangan pemerintah yang transparan  dan  akuntabel  sejalan dengan karakteristik kualitatif laporan  keuangan,  yaitu  relevan,
Vol. 4 No. 1 Desember 2022: 24-36
andal,  dapat  dibandingkan,  dan dapat dipahami (Rahmawati, Mustika,  &  Eka,  2018).  Menurut Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  71  Tahun  2010 tentang standar akuntansi pemerintahan,  Standar  Akuntansi Pemerintahan  yang  selanjutnya disingkat  SAP  adalah  prinsip- prinsip  akuntansi  yang  diterapkan dalam  menyusun  dan  menyajikan laporan keuangan pemerintah

## Sistem Pengendalian Intern
Menurut Peraturan Pemerintah  No.60  Tahun  2008 tentang  sistem  pengedalian  intern pemerintah,  Sistem  Pengendalian
Intern  adalah  proses  yang  integral pada  tindakan  dan  kegiatan  yang dilakukan  secara  terus  menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai  atas  tercapainya  tujuan organisasi  melalui  kegiatan  yang efektif  dan  efisien,  keandalan pelaporan  keuangan,  pengamanan aset  negara,  dan  ketaatan  terhadap peraturan perundang-undangan. Sedangkan  Sistem  Pengendalian Intern Pemerintah, menurut Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008,  adalah  Sistem  Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah  pusat  dan  pemerintah daerah. Menurut Peraturan Pemerintah  No.  60  Tahun  2008, unsur  sistem  pengendalian  intern dalam Peraturan Pemerintah No. 60
Tahun  2008  mengacu  pada  unsur Sistem  Pengendalian  Intern  yang telah  dipraktikkan  di  lingkungan pemerintahan  di  berbagai  negara, yang  meliputi:  (1)  Lingkungan
Pengendalian, (2). Penilaian Risiko, (3) Kegiatan Pengendalian,
(4)  Informasi  dan  Komunikasi,  (5) Pemantauan Pengendalian Intern. Penelitian  mengenai  pengaruh kompetensi  sumber  daya  manusia, standar  akuntansi  pemerintah,  dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah telah dilakukan dengan teknik analisis serta lokasi penelitian  yang  berbeda  pula diantaranya.: Pengaruh Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Penelitian mengenai pengaruh  sumber  daya  manusia terhadap kualitas laporan keuangan sudah  pernah  dilakukan  oleh beberapa peneliti diantaranya dilakukan  oleh  Saraswati  & Budiasih  (2019)  di  Kota  Denpasar yang menyatakan bahwa
kompetensi  sumber    daya  manusia berpengaruh  pada  kualitas  laporan keuangan  di  pemerintah  Kota Denpasar.  Penelitian  dengan  hasil lain  juga  dilakukan  oleh  Inapty  & Martiningsih  (2016)  di  Nusa Tenggara  Barat  yang  menyatakan bahwa  kompetensi  Aparatur    tidak berpengaruh signifikan pada kualitas informasi laporan keuangan Pengaruh  Standar  Akuntansi Pemerintah  terhadap  Kualitas Laporan Keuangan Penelitian mengenai pengaruh standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan  keuangan  sudah  pernah dilakukan  oleh  beberapa  peneliti diantaranya dilakukan oleh
Vol. 4 No. 1 Desember 2022: 24-36
Sudiarianti et.al (2015) di Tabanan yang menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah  Kabupaten  Tabanan. Sedangkan  hasil  lain  didapat  oleh Rahmah  K.  &  Zulkifli  (2018)  di Kabupaten  Gunung  Kidul  yang menyatakan bahwa penerapan standar  akuntansi  pemerintahan tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Pengaruh  Sistem  Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Penelitian mengenai pengaruh sistem pengendalian intern  terhadap  kualitas  laporan keuangan  sudah  pernah  dilakukan oleh  beberapa  peneliti  diantaranya dilakukan  oleh  Agustiawan  & Rasmini  (2016)  di  Kota  Denpasar yang  menyatakan  bahwa  sistem pengendalian  intern  berpengaruh positif  pada  kualitas  laporan keuangan.  Sedangkan  hasil  lain didapat oleh Budiawan & Purnomo (2014)  di  Kabupaten/Kota  Bogor yang  menyatakan bahwa  sistem pengendalian internal tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah wilayah I Bogor Jawa Barat

## METODE PENELITIAN
Disain Penelitian Penelitian  ini  dilakukan bertujuan untuk menganalisis pengaruh  kompetensi  sumber  daya manusia, standar akuntansi pemerintah, dan sistem
pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kabupaten karangasem. Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif  yaitu  hubungan  kausalitas antara  kompetensi  sumber  daya manusia, standar akuntansi pemerintah, dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kabupaten karangasem. Variabel-variabel  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Variabel  Bebas  (X)  yaitu variabel  yang  mempengaruhi variabel  terikat.  Variabel  bebas dalam penelitian ini : Komptensi Sumber  Daya  Manusia  (X 1 ), Standar  Akuntansi  Pemerintah (X 2 )  dan  Sistem  Pengendalian Intern (X 3 )
2) Variabel  Terikat  (Y)  yaitu variabel  yang  dipengaruhi  oleh variabel-variabel bebas.
Variabel terikat dalam penelitian ini  adalah  Kualitas  Laporan Keuangan(Y).

## Populasi dan Sampel
Populasi  adalah  wilayah generalisasi  yang  terdiri  atas obyek/  subyek  yang  mempunyai kualitas  dan  karakteristik  tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari  dan  kemudian  ditarik kesimpulannya  Sugiyono  (2018).
Populasi  dalam  penelitian  ini adalah  seluruh  pegawai  Organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Karangasem yang berjumlah  41  OPD  yang  terdiri sekretariat daerah, secretariat
DPRD, Inspektorat  daerah, RSUD,
24  dinas,  5  badan,  dan  8 kecamatan.
Vol. 4 No. 1 Desember 2022: 24-36
Sedangkan sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik  yang  dimiliki  oleh populasi tersebut Sugiyono (2018). Bila  populasi  besar,  dan  peneliti tidak  mungkin  mempelajari  semua yang  ada  pada  populasi  maka peneliti dapat menggunakan sampel  yang  diambil  dari  populasi itu  dan  kesimpulannya  yang diambil  telah  mewakili  populasi. Teknik pengambilan sampel menggunakan  teknik  purposive sampling,  yaitu  terbatas  pada  jenis orang tertentu yang dapat memberikan informasi yang diinginkan serta yang mengerti dan mampu  memberikan  gambaran sesuai  dengan  tujuan  penelitian, adapun sample penelitiannya adalah  kasubag  keuangan  OPD    , penata laporan keuangan OPD dan Pegawai bidang akuntansi,perbendaharaan dan anggaran  di  Badan  Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)    dengan  total  sampel yang digunakan sebanyak 90 orang yag  terdiri  dari  41  kasubag keuangan,  41  penata  laporan keuangan dan 8 orang staf BPKAD di bidang akuntansi
ANALISIS DAN PEMBAHASAN Pengaruh  Kompetensi  Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Penelitian  ini  menemukan bahwa pengaruh kompetensi sumber  daya  manusia  terhadap kualitas  laporan  keuangan  adalah positif signifikan. Hal ini menunjukkan  bahwa  kompetensi sumber daya manusia yang
dipersepsikan dengan pengetahuan, keterampilan  dan  perilaku  dapat meningkatkan  kualitas  laporan keuangan yang dipersepsikan dengan  relevan,  andal,  dapat dibandingkan dan dapat dipahami Kompetensi  sumber  daya manusia  merupakan  kemampuan yang  dimiliki  seorang  pegawai yang berhubungan dengan pengetahuan,  ketrampilan,  dan sikap dalam menyelesaikan kinerjanya sehingga dapat mencapai  tujuan  yang  diinginkan. Semakin tinggi kompetensi sumber daya  manusia  yang  dimiliki  maka kualitas  laporan  keuangan  yang dihasilkan akan semakin baik pula.
Pemerintah daerah perlu meningkatkan  pengetahuan  dan ketrampilan  sumber  daya  manusia (pegawai)  yang  dimiliki  seperti melalui  pelatihan,  baik  itu  berupa diklat  dan  bimbingan  teknis (bimtek) dalam
penyusunan laporan  keuangan  sehingga  dapat menghasilkan  laporan  keuangan yang berkualitas

## Pengaruh  Standar  Akuntansi
Pemerintah  Terhadap  Kualitas Laporan Keuangan
Penelitian  ini  menemukan bahwa  pengaruh  standar  akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan  keuangan  adalah  positif signifikan.  Hal  ini  menunjukkan bahwa standar akuntansi pemerintah  yang  dipersepsikan dengan standar akuntansi pemerintah  yang  mengacu  kepada Peraturan  Pemerintah  No.  71 Tahun  2010  yang  terdiri  dari pernyataan standar dapat meningkatkan  kualitas  laporan keuangan yang dipersepsikan
Vol. 4 No. 1 Desember 2022: 24-36
dengan  relevan,  andal,  dapat dibandingkan dan dapat dipahami
Standar akuntansi pemerintah  merupakan  prinsip- prinsip  akuntansi  yang  diterapkan dalam  menyusun  dan  menyajikan laporan keuangan pemerintah,
Penerapan  standar  akuntansi  yang baik dan konsisten akan berdampak pada  peningkatan  kualitas  laporan keuangan  dan  kesalahan  dalam penyajian  laporan  keuangan  dapat dihindari dengan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Pengaruh  Sistem  pengendalian intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Penelitian  ini  menemukan bahwa pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas  laporan  keuangan  adalah positif signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern yang dipersepsikan  dengan  lingkungan pengendalian,  penilaian  risiko, kegiatan  pengendalian,  informasi dan  komunikasi  serta  pemantauan pengendalian intern dapat meningkatkan  kualitas  laporan keuangan yang dipersepsikan dengan  relevan,  andal,  dapat dibandingkan dan dapat dipahami Sistem  Pengendalian  Intern adalah  proses  yang  integral  pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan  secara  terus  menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai  atas  tercapainya  tujuan organisasi  melalui  kegiatan  yang efektif  dan  efisien,  keandalan pelaporan  keuangan,  pengamanan aset  negara,  dan  ketaatan  terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan semakin baiknya
penerapan  system  pengendalian intern  maka  kualitas  laporan keuangan juga semakin baik.

## SIMPULAN DAN SARAN Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan  pembahasan  maka  dapat diambil kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut: 1) Kompetensi sumber daya manusia  memiliki  pengaruh positif  dan  signifikan  terhadap kualitas  laporan  keuangan pemerintah Kabupaten Karangasem yang menunjukkan setiap peningkatan kompetensi sumber  daya  manusia  akan diikuti  oleh  meningkatnya kualitas  laporan  keuangan pemerintah Kabupaten Karangasem.  Semakin  tinggi kompetensi sumber daya manusia  yang  dimiliki  maka kualitas  laporan  keuangan yang  dihasilkan  akan  semakin baik pula 2) Standar  akuntansi  pemerintah memiliki  pengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  kualitas laporan  keuangan  pemerintah Kabupaten  Karangasem  yang menunjukkan setiap peningkatan  standar  akuntansi pemerintah  akan  diikuti  oleh meningkatnya  kualitas  laporan keuangan pemerintah Kabupaten Karangasem.Penerapan standar akuntansi  yang  baik  dan konsisten  akan  berdampak pada  peningkatan  kualitas laporan keuangan dan
Vol. 4 No. 1 Desember 2022: 24-36
kesalahan  dalam  penyajian laporan keuangan dapat dihindari  dengan  menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan 3) Sistem  pengendalian  intern memiliki  pengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  kualitas laporan  keuangan  pemerintah Kabupaten  Karangasem  yang menunjukkan  setiap  system pengendalian intern akan diikuti  oleh  meningkatnya kualitas  laporan  keuangan pemerintah Kabupaten Karangasem.  Dengan  semakin baiknya  penerapan  system pengendalian intern maka kualitas laporan keuangan juga semakin baik. Saran
Berdasarkan hasil penelitian tersebut  maka  saran-saran  yang diajukan adalah :
1) Bagi  Peneliti  selanjutnya,
Perlu  dikaji  lebih  dalam variabel-variabel  lain  yang dapat  mempengaruhi  Kualitas
Laporan  Keuangan,  sehingga dimungkinkan  memunculkan hasil  penelitian  lain  apabila peneliti  lain  menambahkan variabel-variabel  selain  yang digunakan  dalam  penelitian ini. 2) Melihat  pentingnya  faktor- faktor  yang  mempengaruhi kualitas  laporan  keuangan, pemerintah Kabupaten Karangasem dapat meningkatkan kompetensi sumber  daya  manusia  melalui peningkatan  pendidikan  dan mengadakan pelatihan- pelatihan  seperti  diklat  dan bimbingan  teknis  yang  dapat menigkatan  kualitas  laporan keuangan 3) Standar Akuntansi Pemerintah agar  diterapkan  dengan  baik dan benar dikarenakan penerapan  ini  menyebabkan peningkatan  kualitas  laporan keuangan 4) Sistem  Pengendalian  Intern agar dilaksanakan dengan baik dikarenakan  penerapan  ini menyebabkan peningkatan kualitas laporan keuangan 5) Diharapkan  juga  bagi  peneliti selanjutnya untuk menggunakan  sampel  yang lebih  besar  dengan  objek penelitian  yang  lebih  luas misalkan di beberapa tempat/kota  bahkan  provinsi dalam  cakupan  wilayah  yang lebih luas.

## REFERENSI
Aditya,  O.,  &  Surjono.W.  (2017). Pengaruh Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan  Keuangan. SIKAP Vol 2 No.1 , 49-62.
Agustiawan,  NT.  &  Rasmini,  NK.
(2016  ).  Pengaruh  Sistem
Berbasis  Akrual,  TI,  Dan SPIP  Pada  Kualitas  Laporan Keuangan Dengan Kompetensi  SDM  Sebagai Moderasi. E-Jurnal  Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 5.10 , 3475-3500 Budiawan,  DA.  &  Purnomo,  BS.
(2014  ).  Pengaruh  Sistem Pengendalian  Internal  Dan Kekuatan  Koersif  Terhadap Kualitas  Laporan  Keuangan Pemerintah  Daerah  (Studi
Vol. 4 No. 1 Desember 2022: 24-36
Pada  Pemerintah  Daerah Kabupaten/ Kota Di Wilayah I Bogor Provinsi Jawa Barat), Journal  Riset  Akuntansi  dan Keuangan 2, (1), 276-288 Fikri,  M.  Ali.,  Biana  A.D  &  RR.
Sri  P.M.  (2015).  Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Aparatur  Dan  Peran  Audit Internal  Terhadap  Kualitas Informasi Laporan Keuangan Dengan  Sistem  Pengendalian Intern Sebagai Variabel Moderating  (Studi  Empiris Pada Skpd-Skpd Di Pemprov.  NTB). Simposium Nasional Akuntansi 18 Universitas  Sumatera  Utara Medan . Inapty,  MAFBA  &  Martiningsih, RRSP (2016). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur  Dan  Peran  Audit Internal  Terhadap  Kualitas Informasi Laporan Keuangan. Jurnal Ilmu Akuntansi  Volume  9  (1 ),  27- 42 Indriasih,  D. (2014).  The Effect  of Government Apparatus Competence and the Effectiveness  of  Government Internal  Control  Toward  the Quality of Financial Reporting in Local Goverment. Research Journal  of  Finance  and Accounting  Vol.5,  No.20 , ISSN 2222-2847. Laporan Keuangan Pemerintah kabupaten Karangasem 2019 Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 tentang sistem
pengedalian intern pemerintah Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  71  Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan Pradono, F., & Basukianto. (2015). Kualitas  Laporan  Keuangan Pemerintah  Daerah:  Faktor Yang  Mempengaruhi  Dan Implikasi  Kebijakan  (Studi Pada Skpd Pemerintah Provinsi Jawa Tengah). Jurnal  Bisnis  dan  Ekonomi (JBE) Vol.22 No.2 , 188-200. Pujanira,  P.,  &  Taman,  A.  (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Dan Penerapan  Sistem  Akuntansi Keuangan  Daerah  Terhadap Kualitas  Laporan  Keuangan
Pemerintah  Daerah  Provinsi DIY. Jurnal Nominal Volume VI Nomor2 , 14-28.
Putri, I., Rahayu, S., & Nurbaiti, A. (2017).  Pengaruh  Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemahaman Regulasi Standar Akuntansi  Berbasis  Akrual, Sistem  Pengendalian  Internal Dan Penerapan Sistem Manajemen Keuangan Daerah  Terhadap  Kualitas Laporan Keuangan. e- Proceeding of Management : Vol 4 No 2 , 1732-1739. Rahmah,  K.  &  Zulkifli  (2018).
Pengaruh  Penerapan  Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)  Berbasis  Akrual  Dan Sistem  Akuntansi  Keuangan Daerah  Terhadap  Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Vol. 4 No. 1 Desember 2022: 24-36
Kabupaten  Gunung  Kidul (Studi  Empiris  Pada  Instansi Pemerintahan Kabupaten Gunung  Kidul  DIY). Jurnal Kajian  Bisnis  Vol.26  No  2 , 113-130. Rahmawati,  A.,  Mustika,  I.  W.,  & Eka,  L.  H.  (2018).  Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi  Informasi,  Dan Sistem  Pengendalian  Intern Terhadap  Kualitas  Laporan Keuangan SKPD Kota Tangerang  Selatan. Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntnasi  (JEBA).  Volume 20 Nomor 2 , 8-17. Saraswati,  IGA  Gita  &  Budiasih, IGAN (2019). Pengaruh Good Governance, Kompetensi SDM dan Sistem Pengendalian  Intern  pada Kualitas  Laporan  Keuangan. E-Jurnal Akuntansi Universitas  Udayana Vol. 27.3 , 2268-2292. Sudiarianti, N. M., Ulupui, I. A., & Budiasih, I. (2015). Pengaruh
Kompetensi  Sumber  Daya
Manusia  Pada  Penerapan Sistem  Pengendalian  Intern
Pemerintah  Dan  Standar Akuntansi  Pemerintah  Serta Implikasinya  Pada  Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Simposium Nasional Akuntansi XVIII . Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung: Alfabeta. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Yaqin,  A.,  &  Jatmiko,  B.  (2018). Kontribusi Kompetensi Sumber Daya Manusia, Standar Akuntansi Pemerintah, Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas  Laporan  Keuangan Pemerintah  :  Studi  Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat
Daerah  Kab.  Biak  Numfor. Reviu  Akuntansi  dan  Bisnis Indonesia,  Vol.  2  No.  1 ,  1- 10.