Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 5 No. 1, 2024 |pp: 1134-1139 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i1.2604

## Analisis Administrasi dan Manajemen di Puskesmas Sempaja Kota Samarinda
1) Herwin Purwaningsih, 2) Ramla, 3) Herianto, 4) Muhammad Zidan, 5) Veneranda Filisia Hemang, 6) Zilva Kristin Vandela, 7) Safrin 1,2,3,4,5,6) Program Studi Administrasi Rumah Sakit, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mutiara Mahakam Samarinda, Indonesia
Email: purwaningsiherwin18@gmail.com

## ABSTRAK
Kata Kunci: check up Puskesmas sempaja metode USG metode fishbone
Puskesmas  juga  merupakan  Unit  Pelaksanaan  Teknis  Dinas  Kesehatan  Kabupaten/Kota  yang bertanggung jawab terhadap kesehatan diwilayah kerjanya dan dikenal juga sebagai tempat pelayanan primer  yang  memiliki  peranan  dalam  menyelenggarakan  suatu  upaya  kesehatan  yang  bersifat menyeluruh, terpadu, merata yang dapat diterima dan terjangkau masyarakat untuk meningkatkan kemampuan  hidup  sehat  bagi  setiap  penduduk  agar  mampu  memperoleh  derajat  kesehatan  yang optimal  Untuk  menentukan  masalah,  di  dalam  laporan  ini  penulis menggunakan  Metode  USG (Urgensi,  Keseriusan,  Perkembangan)  yang  disesuaikan  dengan  metode  yang  digunakan  oleh Puskesmas Sempaja.Sedikit banyaknya plan of action yang telah dilaksanakan oleh pihak puskesmas sempaja seperti  selalu  memfollow  up  atau  mempertanyakan  kejelasan  mengenai  laporan.  Namun belum  ada  kebijakan  resmi  dari  pihak  dinas  kesehatan  atau  instansi  yang  terkait.  Maka  dari  itu evaluasi yang diberikan yaitu menggunakan pengeras suara pada saat kegiatan promosi kesehatan dan pemanggilan  pasien,  pada  bagian  apotek perlu penambahan SDM di bidang apoteker dikaranakan kekurangan SDM yang membuat pelayanan diapotek sedikit lambat, menyediakan stand banner atau poster  tentang  promosi  kesehatan  dan  alur  pelayanan  pasien  agar  mudah  dipahami pasien  dan mengedukasi  masyarakat,  menyediakan  Badge  Poli  agar  pasien  lebih  terarah  dan  tidak  salah tempat.Berdasarkan dari pembahasan yang sudah penulis bahas diatas, maka didapatkan beberapa kesimpulan, antara lain: 1. Palayanan yang ada di puskesmas Sempaja terdiri dari pelayanan UKM, UKP,  dan  Tata  Usaha. 2. Manajemen yang dilakukan di UPTD Puskesmas Sempaja yaitu dengan melakukan perencanaan di awal tahun dan melakukan evaluasi di akhir tahun. 3. Selama residendi penulis  mengikuti  pelayanan  yang  ada  dipuskesmas  seperti  melakukan  pelayanan  rekam  medik, pendaftaran, posyandu, dan membatu di tata usaha. 4.  Berdasarkan hasil  Penelitian  yang dilakukan, didapatkan  hasil  bahwa  kurang  optimalnya  pelayanan  kesehatan  di  puskesmas  Sempaja  cukup berpengaruh kepada kualitas dari pelayanan yang ada di puskesmas Sempaja.

## ABSTRACT
Keywords: check up sempaja health centre ultrasound method fishbone method
Puskesmas is also a Technical Implementation Unit of the Regency / City Health Office which is responsible for health in its working area and is also known as a primary care place that has a role in organising a comprehensive, integrated, equitable health effort that is acceptable and affordable to the community to improve the ability to live a healthy life for every resident to be able to obtain an optimal degree of health To determine the problem, in this report the author uses the USG Method (Urgency, Seriousness, Development) which is adapted to the method used by Puskesmas Sempaja. However, there is no official policy from the health department or related agencies. Therefore, the evaluation given is to use loudspeakers during health promotion activities and patient summons, in the pharmacy section, it is necessary to add human resources in the field of pharmacists because of the lack of human resources which makes pharmacy services a little slow, provide banner stands or posters about health promotion and patient service flow to make it easy for patients to understand and  educate  the  public,  provide  Poly  Badges  so  that  patients  are  more  directed  and  not misplaced.Based on the discussion that the authors have discussed above, several conclusions are obtained, including: 1. The existing services at Sempaja health centre consist of UKM, UKP, and Administration services. 2. Management carried out at UPTD Puskesmas Sempaja is by planning at the beginning of the year and evaluating at the end of the year. 3. During the residendi the author follows the services at the health centre such as medical record services, registration, posyandu, and assisting in administration. 4. Based on the results of the research conducted, it was found that the lack of optimal health services at Sempaja health centre is quite influential on the quality of services at Sempaja health centre.
This is an open-access article under the CC–BY-SA license.
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 5 No. 1, 2024 |pp: 1134-1139 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i1.2604

## I. PENDAHULUAN
Kesehatan berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan  Masyarakat  pada  Pasal  1  Ayat  (2)  dikatakan  bahwa  Puskesmas  adalah  fasilitas  pelayanan keseahatan  yang  menyelenggarakan  upaya  keseahtan  masyarakat  dan  upaya  kesehatan  perorangan  tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya  promotif dan preventif di wilayah kerjanya  (Peraturan Menteri Kesehatan RI, 2019).
Menurut  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  36  Tahun  2009  menyatakan  bahwa  Keseahatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun social yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara social dan ekonomis dan merupakan hak asasi manusia yang merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana di maksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI, 2009).
Fasilitas  Pelayanan  Kesehatan  adalah  suatu  tempat  yang  digunakan  untuk  menyelenggarakan  upaya pelayanan kesehatan, baik serta promotif (promosi), preventif (pencegahan), kuratif (penyembuhan) maupun rehabilitatif  (pemulihan) untuk mencapai  derajat kesehatan  masyarakat  yang  setinggi-tingginya  (Permenkes RI, 2014).
Puskesmas juga merupakan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab terhadap kesehatan diwilayah kerjanya dan dikenal juga sebagai tempat pelayanan primer yang memiliki peranan dalam menyelenggarakan suatu upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh, terpadu, merata yang dapat diterima dan terjangkau masyarakat untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk agar mampu memperoleh derajat kesehatan yang optimal (Andrianto, 2017)
Untuk  mewujudkan  suatu  pusat  kesehatan  masyarakat  yang  efektif,  efesien,  dan  akuntabel  dalam penyelenggaraan,  pelayanan  kesehatan  tingkat  pertama  yang  bermutu  dan  berkesinambungan  dengan memperhatikan keselamatan pasien dan masyarakat, untuk itu sangat dibutuhkan suatu pengatur organisasi dan tata hubungan kerja pusat kesehatan masyarakat.
Upaya peningkatan mutu pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) khususnya Puskesmas pada kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan RI adalah dengan menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan  (Permenkes)  Republik  Indonesia  Nomor  46  Tahun  2015  tentang  akreditasi  Puskesmas,  Klinik Patama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi. Akreditas ini bertujuan sebagai  pangkuan  terhadap  mutu  pelayanan  pada  puskesmas  sebagai  penilaian  bahwa  puskesmas  telah memenuhi standar akreditas (Permenkes, 2015)
Upaya  dari  peningkatan  mutu  pelayanan  ini  merupakan  hal  yang  sangat  penting  untuk  meningkatkan kualitas pelayanan di bidang kesehatan dan ini bukanlah perkara yang mudah karna tidak hanya berlaku untuk fasilitas  kesehatan tingkat  lanjut  seperti  rumah  sakit,  tetapi  juga  berlaku  untuk  semua  tingkatan  pelayanan kesehatan dasar yaitu Puskesmas. Oleh karena itu upaya peningkatan mutu, manajemen risiko dan keselamatan pasien  perlu  diterapkan  dalam  pengelolaan Puskesmas  dalam  memberikan  pelayanan  kesehatan  yang komprehensif kepada masyarakat melalui pemberdayaan mesyarakat dan swasta (Ulumiyah, 2018)
Akreditas merupakan indikator yang sangat penting dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan dengan tujuan agar pelayanan kesehatan memiliki mutu dan mampu memberikan pelayanan yang berkualitas dan sesuai dengan standar. Proses akreditas sendiri merupakan sebuah proses quality assurance yang berkaitan dengan aktivitas perbaikan mutu pelayanan kesehatan (Wulandari et al., 2019) Akreditas juga merupakan salah satu persyaratan kredensialing bagi fasilitas kesehatan tingkat pertama yang akan berkerjasama dengan BPJS.
Akreditas  puskesmas  adalah  pengakuan  yang  diberikan  oleh  lembaga  independen  penyelengaraan akareditas yang ditetapkan oleh menteri kesehatan setelah memenuhi standar akredditas yang ditetapkan oleh menteri kesehatan setelah memenuhi standar  akreditas yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan dan  keslamatan  pasien,  meningkatkan  perlindungan  bagi  sumber  daya  manusia  kesehatan,  masyarakat  dan lingkungan,  serta  meningkatkan  kinerja  puskesmas  dalam  pelayanan  kesehatan  perseorangan  dan/  atau kesehatan masyarakat (Molyadi, 2019)
Kualitas  atau  mutu  dari  pelayanan  keseahtan  harus  dilaksanakan  sesuai  dengan  kode  etik  dan  standar pelayanan yang  telah  ditetapkan  karena  erat  kaitannya  dengan  kepuasan  pelanggan  atau  pasien.  Pelayanan kesehatan yang bermutu dapat meningkatkan kepuasan pasien terhadap pelayanan yang diberikan dan juga dari tingkat kepuasan pasien tersebutlah dapat dinilai seberapa berkualitasnya mutu dari pelayanan sebuah fasilitas kesehatan yang diberikan, karena tolak ukur dari kepuasan pasien akan terlihat ketika apa yang didapat lebih besar dari apa yang diharapkan (Maghfiroh & Rochmah, 2017)
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 5 No. 1, 2024 |pp: 1134-1139 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i1.2604
Penilaian terhadap kualitas pelayanan yang baik tidak terbatas pada kesembuhan penyakit serta fisik, tetapi juga terhadap sikap, pengetahuan dan keterampilan petugas kesehatan dalam memberikan sebuah pelayanan, komunikasi, informasi, sopan santu, tepat waktu tanggap dan tersedianya sarana serta lingkungan fisik yang memadai (Masyarakat, 2017)
Pasal  28  H  Ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  1945  merumuskan  bahwa,  “Setiap  oarang  berhak  hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan endapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”(Jonas, 1992) Pasal 9 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM (Hak Asasi Manusia) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan mengkatkan taraf kehidupannya. Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera, lahir  dan  batin.  Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat” (Indonesia, 1999)
Tujuan dari  pengababdian  ini  adalah  untuk memberikan  pelayanan  kesehatan  yang  berkualitas  kepada masyarakat,  meningkatkan  kesadaran  akan  pentingnya  kesehatan,  melakukan  upaya  pencegahan  penyakit, memberikan  edukasi  kesehatan,  serta  mendukung  program-program  kesehatan  yang  dicanangkan  oleh pemerintah

## II. MASALAH
Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang  agar  terwujud  derajat  kesehatan  masyarakat  yang  setinggi-tingginya.  Adanya  kesinambungan  antara upaya program atau sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh periode sebelumnya  sangatlah  menentukan nilai keberhasilan  dari  sebuah  pembangunan  kesehatan  yang dijalankan (Ri, 2019).
Puskesmas sempaja berada di kota Samarinda tepatnya di Jl. KH. Wahid Hasyim I, Kecamatan Samarinda Utara. Puskesmas ini memiliki penunjang pelayanan kesehatan seperti periksa kesehatan (check up), pembuatan surat keterangan sehat, rawat jalan, lepas jahitan, ganti balutan, jahit luka, cabut gigi, periksa tensi, tes hamil, bersalin atau persalinan, periksa anak, tes golongan darah, asam urat, kolestrol dan lainnya yang marajuk pada fungsi dari puskesmas itu sendiri.
Sekarang Puskesmas Sempaja beroprasi di Jl. KH. Wahid Hasyim II (Perukoan di Samping Perumahan Sempaja Lestari).  Dikarnakan  diwilayah  lama  mengalami  kendala  banjir  yang  membuat  proses  pelayanan keseahtan terganggu.
Gambar 1. Lokasi PkM

## III. METODE
Untuk  menentukan  masalah,  di  dalam  laporan  ini  penulis  menggunakan  Metode  USG  (Urgensi, Keseriusan, Perkembangan) yang disesuaikan dengan metode yang digunakan oleh Puskesmas Sempaja.
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 5 No. 1, 2024 |pp: 1134-1139 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i1.2604
Dengan  menggunakan  Metode  USG  dan  saling  berdiskusi,  penulis  memprioritaskan  masalah  dengan mmbeginya ke dalam beberapa kriteria dan memberikan bobot penilaian. Pada kriteria urgensi diberikan bobot 5, kriteria keseriusan diberikan bobot 5, dan kriteria perkembangan diberikan bobot 5. Selanjutnya dari beberapa bobot  tersebut  akan  dilakukan penjumlahan  dan  diurutkan  dari  paling  tinggi  ke  paling  rendah  berdasarkan dengan total bobot yang diberikan.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Analisis Masalah
Proses Penelitian Mahasiswa Administrasi Rumah Sakit STIKES Mutiara Mahakam Samarinda dimulai tanggal  23  Januari  –  18  Februari  2023  di  UPTD  Puskesmas  Sempaja.  Kegiatan  yang  dilakukan  penulis  di puskesmas  sempaja,  yaitu melaksankan  perkenalan  dengan  pimpinan  dan  staff  di  Puskesmas  Sempaja,  ikut serta melakukan aktivitas kegiatan pelayanan kesehatan di pendaftaran,rekam medis, ruang tata usaha yang ada di Puskesmas Sempaja, pada hari selajutnya, penulis membuat grafik PWS (Pemantauan Wilayah Setempat) tahun  2022,  melakukan  pelayanan  kesehatan  (rekam  medik)  yang  dibimbing  dengan  SDM  yang  ada  pada bagain  rekam  medik,  mengamati  kegiatan  di  puskesmas  untuk  melakukan  identifikasi  masalah,  meminta dokumen yang diperlukan untuk penyusunan laporan, dan ikut serta dalam kegiatan posyandu yang dilakukan di wilayah setempat.

## 2. Identifikasi Masalah
Dari pemahaman menngenai identifikasi masalah itu sendiri, peserta penelitian mulai mencari informasi yang  bisa  dijadikan  dasar  dalam  menentukan  beberapa  masalah.  Selama  mengikuti  proses  kegiatan  di puskesmas sempaja, selama kurang lebih seminggu penulis berada di puskesmas sempaja sudah ada beberapa masalah yang penulis dapatkan. Adapun bebrepa masalah yang penulis dapati di puskesmas sempaja antar lain: Pelayanan  Kesehatan  Yang  Kurang  Optimal,  Lahan parkir  yang  belum  memadai,  Keterbatasan  ruang puskesmas.
3. Analisis Masalah
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 5 No. 1, 2024 |pp: 1134-1139 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i1.2604
Gambar 2. Fish Bone

## 4. Plan Of Action
Setelah membuat Plan Of Action, maka peserta Penelitian akan memprioritaskan plan of action tersebut menggunakan rumus kriteriaa matriks yaitu:

## 5. Rekomendasi
Berdasarkan hasil prioritas plan of action yang penulis dapat dan hasil diskusi dengan pihak Puskesmas Sempaja, sedikit banyaknya plan of action yang telah dilaksanakan oleh pihak puskesmas sempaja seperti selalu memfollow  up  atau  mempertanyakan  kejelasan  mengenai laporan.  Namun  belum ada  kebijakan  resmi dari pihak dinas kesehatan atau instansi yang terkait. Maka dari itu evaluasi yang penulis berikan yaitu :
1.   Menggunakan pengeras suara pada saat kegiatan promosi kesehatan dan pemanggilan pasien.
2.   Pada  bagian  apotek  perlu  penambahan  SDM  di  bidang  apoteker  dikaranakan  kekurangan  SDM  yang membuat pelayanan diapotek sedikit lambat.
3.   Menyediakan stand banner atau poster tentang promosi kesehatan dan alur pelayanan pasien agar mudah dipahami pasien dan mengedukasi masyarakat.
4.   Menyediakan Badge poli agar pasien lebih terarah dan tidak salah tempat.

## V. KESIMPULAN
Berdasarkan dari pembahasan yang sudah penulis bahas diatas, maka didapatkan beberapa kesimpulan,
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 5 No. 1, 2024 |pp: 1134-1139 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i1.2604
antara lain: 1. Palayanan yang ada di puskesmas Sempaja terdiri dari pelayanan UKM, UKP, dan Tata Usaha. 2. Manajemen yang dilakukan di UPTD Puskesmas Sempaja yaitu dengan melakukan perencanaan di awal tahun  dan  melakukan  evaluasi  di  akhir  tahun.  3.  Selama  residendi  penulis  mengikuti  pelayanan  yang  ada dipuskesmas seperti melakukan pelayanan rekam medik, pendaftaran, posyandu, dan membatu di tata usaha. 4. Berdasarkan hasil Penelitian yang dilakukan, didapatkan hasil bahwa kurang optimalnya pelayanan kesehatan di puskesmas Sempaja cukup berpengaruh kepada kualitas dari pelayanan yang ada di puskesmas Sempaja.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak Puskesmas Sempaja Kota Samarinda atas  kerjasama  dan  kontribusi  yang  luar  biasa  dalam  penyusunan  jurnal  ini.  Dukungan  dan  bantuan  yang diberikan telah menjadi bagian integral dalam kelancaran penelitiani ini. Semoga kerjasama yang baik ini dapat terus berlanjut untuk kemajuan bersama.

## DAFTAR PUSTAKA
Andrianto, P. (2017). Sistem Informasi Pelayanan Kesehatan Berbasis Web di Puskesmas. 2017, 47–52. Ensha, I. S. (2014). Pengaruh Implementasi Kebijakan Akreditasi Puskesmas terhadap Manajemen Pelayanan Kesehatan Masyarakat dalam Mewujudkan Produktivitas Kerja. 12–23.
Furkan MA, Maruji M, Islah AM. (2021). SISTEM INFORMASI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS KABAENA SELATAN BERBASIS WEB.
Hidayat, Z. (2019). Puskesmas. Indonesia, R. (1999). Presiden republik indonesia. Irmawati,  S.  (2017).  Kualitas  Pelayanan  Kesehatan  Di  Puskesmas  Sangurara  Kecamatan  Tatanga  Kota  Palu.  Jurnal Katalogis, 5(1), 188–197.
Jonas. (1992). KESEHATAN SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA. 1. KEMENKES, R. (2010). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2008, 1–30. Latifah,  L.  (2018).  Digital  Digital  Repository  Repository  Universitas  Universitas  Jember  Jember  Digital  Digital Repository Repository Universitas Universitas Jember Jember.
Maghfiroh,  L.,  &  Rochmah, T.  N.  (2017).  ANALISIS  KESIAPAN  PUSKESMAS  DEMANGAN  KOTA  MADIUN DALAM  MENGHADAPI  AKREDITASI  Readiness  Analysis  of  Demangan  Health  Care  Centre  Madiun  in  Facing Accreditation. 13(4), 329–336.
Masyarakat,  J.  K.  (2017).  ANALISIS  TINGKAT  KEPUASAN  PASIEN  TERHADAP  KUALITAS  PELAYANAN RAWAT  JALAN  DI  PUSKESMAS  DUREN  DAN  PUSKESMAS  BERGAS  KABUPATEN  SEMARANG TAHUN 2017. 5, 33–42.
Molyadi. (2019). Pelaksanaan kebijakan akreditasi puskesmas di kabupaten kubu raya. 07(01), 18–23. Nurhidayah,  L.  (2017).  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Masyarakat  Desa  Jurangbahas  Dalam  Pemanfaatan Puskesmas  Di  Puskesmas  Ii  Wangon  Kecamatan  Wangon  Kabupaten  Banyumas.  Thesis  (Bachelor),  13–40. http://repository.ump.ac.id/4171/ Peraturan Menteri Kesehatan RI. (2019).
Peraturan Menteri Kesehatan RI No 43 tahun 2019 tentang Puskesmas. Peraturan Menteri Kesehatan RI No 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas, Nomor 65(879), 2004–2006. Permenkes. (2015).
Permenkes  No.46  Tahun  2015.  Tentang  Akreditasi  Puskesmas,  Klinik  Patama,  Tempat  Praktik  Mandiri  Dokter,  Dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi. Permenkes. (2019).
Permenkes RI No 31. (2019). Permenkes RI. Nomor 31
Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Puskesmas. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Peraturan Menteri Kesehatan Republik  Indonesia,  No.  999(999),  1–288.Permenkes  RI.  Nomor  31  Tahun  2019  Tentang  Sistem  Inf.  Menteri Kesehatan Republik Indonesia Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, No. 999(999), 1–288.
Permenkes RI. (2014). Peraturan Menteri  Kesehatan No 75 Tahun 2014 tentang Pusat  Kesehatan Masyarakat. 14(02),
144–150.
Ri, K. K. (2019). Rencana aksi kegiatan. 15.
Sanah,  N.  (2017).  PELAKSANAAN  FUNGSI  PUSKESMAS  (  PUSAT  KESEHATAN  MASYARAKAT  )  DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN. 5(1), 305–314.
Ulumiyah,  N.  H.  (2018).  MENINGKATKAN  MUTU  PELAYANAN  KESEHATAN  PUSKESMAS  Improving  t  he Health  Services  ’  Quality  by  Implementation  of  Patient  Safety  in  Public  Health  Center.  6(2),  149–155. https://doi.org/10.20473/jaki.v6i2.2018.149-155
UUD RI. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia 36 Tahun 2009. Tentang Kesehatan, 2, 141–143. Wulandari,  R.  D.,  Ridho,  I.  A.,  Supriyanto,  S.,  Qomarrudin,  M.  B.,  Penelitian,  B.,  &  Ri,  K.  K.  (2019).  Pengaruh Pelaksanaan Akreditasi Puskesmas terhadap Kepuasan Pasien The Influence of Primary Health Care Accreditation on Patient Satisfaction. 228–236.