(JAP)
Volume 13 | Nomor 1 | Juni 2022

## KELEMBAGAAN PELAYANAN KARTU IDENTITAS ANAK DI KABUPATEN BUTON TENGAH

## Zainul Abidin
Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Dayanu Ikhsanuddin E-mail: zainulabidin180@email.com

## ABSTRACT
This research is a qualitative research which intends to describe the institution of child identity card services in Central Buton Regency. The approach used is descriptive. Data collection was obtained  through  observation,  interviews  and  documents.  Analysis  of  the  data  used  is  an interactive model. This study found that the child identity card service institution in Central Buton Regency was running and in good condition. Bureaucratic structure, job description and service system  synergize  and  have  a  positive  impact  on  service  effectiveness.  However,  there  are obstacles related to the convenience of obtaining services and the location of the office which is still far from the community outside the capital of Central Buton Regency, Labungkari for offline or  direct  services.  The  pursuit  of  target  coverage  for  child  identity  card  services  has  been hampered  due  to  the  COVID-19  pandemic  and  has  disrupted  the  disposition  of  existing bureaucrats
Keywords: Institutional, Service, Child Identity

## A.  PENDAHULUAN
Menurut  Gaster  (Isnaini,  2011)  salahsatu  alasan  pemerintah  meningkatkan  mutu layanan  publiknya  adalah  mutu  pelayanan  mampu  mendekatkan  pemerintah  dengan masyarakatnya dan merupakan basis dalam public service delivery dan menegkakkan prinsip demokrasi. Termasuk dalam layanan Kartu Identitas Anak (KIA) sebagaimana disebutkan  Peraturan  Mentri  Dalam  Negeri  No  2  Tahun  2016  tentang    KIA  bahwa identitas kependudukan merupakan kewajiban pemerintah bagi semua warga Indonesia dan  dapat  digunakan  dalam  skala nasional.  Urgensi  pelayanan  Kartu  Identitas  Anak, sangat penting karena KIA sebagai identitas yang belum wajib E-KTP.
Di  Kabupaten  Buton  Tengah,  secara  umum  terdapat  kendala  yang  dihadapi Pemerintah  daerah,  khususnya  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  pada pelaksanaan layanan KIA yaitu kurangnya sosialisasi, akibatnya  bisa dikatakan untuk masyarakat  setempat  kebanyakan  masih  belum  tahu  tentang  adanya  program  KIA. Termasuk kegunaan dan syarat pembuatannya. Padahal, layanan KIA diinisiasi secara
nasional  mulai  2016.  Hingga  Akhir  tahun  2020,  dari  kurang  lebih  40.000  usia penduduk antara 0 – 17 tahun, yang memiliki kartu identitas anak baru mencapai 20% atau  8000  orang  (Discapil  Buton  Tengah,  2020).    Dalam  hal  kualitas  pelayanan, terdapat beberapa masalah yang terjadi. Pertama,  pelayanan memang sudah bersifat terbuka.  Namun,  kurang  dapat  cepat  diakses  oleh  warga  yang  membutuhkan.  Ini disebabkan hingga tahun 2020,  pelayanan hanya dilakukan di Dinas Kependudukan dan  Pencatatan  Sipil  dan  minimnya  loket  layanan,  menyebabkan  warga  mengantri lama  untuk  mendapatkan  layanan.  Terdapat  beberapa  hal  lain  yang  menyebabkan kualitas  pelayanan  di  Kabupaten  Buton  Tengah  menghadapi  masalah  yakni  tidak adanya  kreasi  dan  inovasi  baru  dalam  pelayanan.  Padahal  menurut  temuan  awal bahwa daerah yang cukup berhasil dalam pelayanan kartu identitas anak melakukan kreasi dan terobosan. Misalnya di kota Yogyakarta Peran Dinas Kependudukan dan Catatan  Sipil  bekerjasama  dengan  pihak  Kecamatan  yang  tersebar  di  beberapa wilayah  Kota  Yogyakarta.  Juga  melakukan  inovasi  dengan  pelayanan  jemput  bola. Terakhir,  juga  memberika  satu  program  khusus  bagi  anak  yaitu  3in1.  Kreasi  juga banyak  dilakukan  di  Kota  Banjarmasin  untuk  mencapai  jangkauan  pelayanan  kartu identitas anak (Muhammad, 2018).
Penelitian  terdahulu,  terkait  dengan  pelayanan  administrasi  kependudukan khususnya,  kartu  identitas  anak  menunjukkan  hasil  beragam.  Namun,  terdapat kesamaan  atau  irisan  mengenai  pentingnya  kualitas  dalam  pelayanan  publik. Berbagai  penelitian  ini  juga  menunjukkan  hambataan  terkait  kualitas  pelayanan sekaligus  upaya  untuk  mengatasinya.  Penelitian  Firdausi  (2017)  menyimpulkan bahwa  mutu  layanan  KIA  oleh  Disdukcapil  Kota  Batu,  Jawa  Timur  sejalan  tuntutan warga dan minim dalam kesalahan dan cacat layanan. Cara mengoptimalkan mutu layanan  ialah  mensimplifikasi  pelayanan  dan  menghindari  belitan  layanan, transparansi  informasi  dan  tidak  adanya  pembedaan  (adil).  Penelitian  selanjutnya Muhammad  (2018)  yang  menemukan  bahwa  mutu  layanan  pembuatan  KIA  sudah baik  di  UPT  Kependudukan  di  level  Kecamatan  Kota  Banjarmasin  dan  memenuhui kepuasan warga.
Kualitas  pelayanan  publik  sendiri  sangat  dipengauhi  oleh  faktor  sumber  daya manusia, kelembagaan, serta aspek sarana dan prasarana (Hakim, Rezha Yahya Nur, Heru Ribawanto, 2014). Pentingnya aspek atau dimensi kelembagaan, didukung hasil penelitian  Kasriati  (2021)  yang  menjelaskan  bahwa  komitmen  dari  pelaksana  serta
struktur  organisasi,  yang  terdiri  susunan,  tugas  dan  fungsi,  serta  tata  kerja memperjelas pelaksanaan layanan bagi warga dan tidak menimbulkan overlap peran. Hal tersebut mengifisienkan pula pencapaian dari ASN pada implementasi fungsi dan tugas.  SOP  dan  struktur  yang  tepat bermuara pada jelasnya  komando.  Sedangkan Wibawa  (2017)  menekankan  kelembagaan  pelayanan  yang  dilihat  dari  struktur organisasi  dalam  hal  media  komunikasi,  pendetailan  kerja,wewenang  informal maupun  formal,  dan  semua  proses  yang  kembali  diatur  supaya  institusi  tersebut menjalankan fungsinya dan eksistensinya terjaga. Struktur dari dalam yang dimaksud ialah  pola  relasi  pelaksana  internal  organisasi  dalam  menyampaikan layanan  yang dilaksanakan organisasi tersebut. Terakhir, Siti Nur Hapzah & Budi Rianto (2020) yang menjelaskan service  delivery mensyaratkan  berbagai  unsur  utama  salahsatunya kelembagaan khusunya berdasarkan Scott.
Analisis  kelembagaan  ialah  cara  memanfaatkan neo  institusionalisme untuk mengkaji  organisasi  dari  sisi  sosiologisnya.  Dimana  muncul  dari  paradigma  pada karakter  kenyataan  dan  keajegan  sosial  yang  berbeda  dibandingkan  kajian sebelumnya yang ada di studi sosiologi. Aspek yang dimaksud ialah budaya, regulatif dan  normatif.  Tetapi,  dalam  studi  ini  peneliti  lebih  memakai  unsur –  unsur kelembagaan  dalam  perspektif  administrasi  publik  dimana  menurut  Hakim,  Rezha Yahya Nur, Heru Ribawanto (2014), pelaksanaan layanan publik dapat dilaksanakan maksimal jika dilaksanakan dalam keadaan kelembagan baik. Unsur yang tercakup yang dimaksud ialah job description atau pembagian tugas pokok dan fungsi, struktur dan sistem pelayanan publik.
Penelitian  dengan tema  atau  judul  kelembagaan pelayanan  publik  menarik  dan penting untuk dilakukan. Hal ini karena kelembagaan pelayanan publik yang menjadi unsur  mutu  pelayanan  bisa  bermuara  membawa  kepuasan  warga.  Kepuasan  akan pelayanan akan meningkatkan trust pada pelayanan publik. Kepuasan dan trust yang berbasis kualitas membantu pemerintah meningkatkan kinerja sekaligus meyakinkan masyarakat  bahwa  pemerintah  memang  benar –  benar  hadir  untuk  melayani. Sekaligus  meminimalisir  atau  bahkan  menghilangkan  citra  yang  buruk  terhadap pelaynan  yang  diberikan  pemerintah,  seperti  lamban,  berbelit  dan  ditemukannya banyak pungutan liar.  Dalam Perkembangan paradigma administrasi publik, tuntutan akan  kualitas  pelayanan  yang  diberikan  juga  semakin  kuat.  Jika  dalam  New  Public Management,  tuntutan  kualitas  pelayanan  dikarenakan  penggunaan  mekanisme
pasar  dan  menempatkan  masyarakat  sebagai  penggan,  maka  dalam  New  Public Service dan Governance masyarakat dilayani sebagai warganegara. Pertanyaan yang muncul  adalah  apakah  dengan  pelayanan  yang  menganggap  masyarakat  sebagai warganegara  dan  gratis    berbagai  atribut  lainnya  akan  tetap  mampu  dilaksanakan secara berkualitas?  Uraian ini menunjukkan bahwa penelitian dengan judul dan tema kelembagaan  pelayanan  sebagai  salahsatu  penopang  kualitas  pelayanan,  penting untuk  dilakukan.  Bahkan  jika    ditambahkan  dengan  fenomena  otonomi  daerah  dan pelaksanaan  pemilihan  kepala  daerah  langsung  maka  penelitian  dengan  judul  ini urgen dan semakin menarik.
Dengan  otonomi  daerah,  tuntutaan  mutu public  service semakin  tinggi  sebab masyarakat lokal langsung berhadapan dengan pelaksana (dinas lokal). Masyarakat kini semakin berkembang menjadi masyarakat yang memiliki banyak tuntutan, karena masyarakat memandang pemerintah daerah sudah memiliki anggaran, sumberdaya manusia  dan  kewenangan,  sehingga  tidak  bisa  lagi  berargumen  kurang  dapat memberikan pelayanan publik yang berkualitas yang tentunya salahsatunya ditopang oleh kelembagaan pelayanan publik yang baik. Pertanyaannya adalah bagimanakah kelembagaan pelayanan kartu identitas anak (KIA) di Kabupaten Buton Tengah sudah baik atau prima atau sebaliknya?

## B.  METODE
Penelitian  ini  menggunakan  desain  kualitatif.  Alasannya  karena  permasalahan yang  ingin  diketahui  adalah  kelembagaan  pelayanan  dan  lebih  mendalami permasalahan  permasalahan  ini  dengan  berbicara  dan  mendengar  langsung narasumber  yang  terlibat  kartu  identitas  anak  pada  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Buton  Tengah  sebagaimana  dikatakan  Bogdan  dan Taylor (Agustinova, 2015) Penelitian ini menggunakan descriptive approach . Peneliti mendeskripsikan  fakta  kelembagaan  bersifat  naratif  berbentuk  kata  atau  gambar. Sebagai  instrumen  utama,  peneliti  merencanakan  penelitian,  menyusun  daftar pertanyaan  penelitian,  mewawanarai  pihak  yang  kompeten  terkait  dengan  kualitas pelayanan kartu identitas anak.Peneliti melakukan wawancara kepada para informan yaitu  unsur  staf  dan  pejabat  yang  terkait  pelayanan  kartu  identitas  anak,  Yang didijadikan  informan  ialah  Sekretaris  Dinas,  Kepala  bidang  pelayanan,  Staf  yang menangani  langsung  KIA  di  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten Buton Tengah.
Peneliti juga mewawancarai informan yang mewakili dinas yang terkait langsung dengan pelayanan yaitu kepala desa dan kepala sekolah. Dan yang terpenting juga mewawancarai  beberapa  anggota  masyarakat  yang  secara  langsung  menerima pelayanan  kartu  identitas  anak.  Peneliti  juga  melakukan  observasi  dan  studi dokumentasi  dalam pelaksanaan penelitian. Peneliti melakukan pengamatan dalam hal  kelembagaan  pelayanan  antara  lain  mengamati  bagaimana  struktur  organisasi yang ada apakah sudah ada dan bagaimana struktur itu berfungsi dalam pelayanan, termasuk  mengamati  apakah  melakukan  pelayanan  sesuai  dengan  tupoksi  serta bagaimana  system  pelayanan  yang  ada  bekerja  seperti  prosedur  dan  mekanisme kerja. Terakhir, peneliti juga melakukan studi dokumen untuk memperdalam informasi dan  data    yang  berrelasi  dengan  kelembagaan  pelayanan  kartu  identitas  anak. Dokumen  yang  dimaksud  dapat  berupa  Rencana  strategis  disdukcapil  Kabupaten Buton Tengah, LAKIP disdukcapil Kabupaten Buton Tengah, serta dokumen lain yang ada keterkaitannya dengan masalah yang diteliti. Sesudah data dikumpulkan, peneliti menyusun laporan hasil penelitian. Penelitian ini melakukan analisis mengikuti uraian Miles  dan  Huberman  (Sugiyono,  2015).  Teknik  analisis  yang  dimaksud  adalah collecting , reduksi, d isplay, dan pengambilan kesimpulan.

## C.  HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kelembagaan Pelayanan Kartu Identitas Anak
Aspek kelembagaan yang dimaksud dalam penelitian ini ialah job description, sistem  pelayanan  dan  struktur  (Hakim,  Rezha  Yahya  Nur,  Heru  Ribawanto  2014). Dalam  tulisan  ini,  ketiganya  akan  dibahas  dan  diuraikan.  Keberadaan  struktur organisasi ditetapkan sebagaimana derivasi pada implementasi semua layanan publik yang  disesuaikan  pada  peran  dan  fungsi  tiap  pegawai.  Penyelenggaraan  semua layanan  di  Kantor  Dinas  Kependudukan  Dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Buton Tengah dipandang pada sistemnya memiliki bagian atau seksi dimana memiliki tugas dan  fungsinya,  dan  terdapat  koordinasi  serta  sinergitas  guna  melaksanakan  tiap layanan publik. Begitupula terkait dengan sistem pelayanan dimana SOP, prosedur, biaya  dan  faktor  penting  lainnya  dijalankan  secara  bersinergi  dan  menghornati kontribusi masing – masing seksi.
Terkait kelembagaan pelayanan KIA di Kabupaten Buton Tengah digambarkan oleh tabel reduksi wawancara sebagai berikut ini :

## Tabel 1. Kelembagaan Pelayanan KIA
Informan Kecenderungan Hasil Wawancara Kesimpulan Sekretaris Disdukcapil Buteng Kepala Bidang Pelayanan Karyawan Honorer Disdukcapil
Kepala SMPN 17 Buton Tengah Struktur organisasi yang dibentuk sudah mampu menjalankan pelayanan dengan baik serta sudah mampu menjalankan  job  description masing-masing. Pelayanan sesuai  dengan  SOP  yang ditetapkan dimana untuk melakukan  pengurusan  KIA dapat  langsung  ke  Disdukcapil atau online, tetapi tetap memperhatikan persyaratan dan  prosedur  yang  berlaku. Sistem pelayanan KIA yang ada juga memperhatikan batas waktu,  biaya  panduan,  dan media  informasi  sesuai  aturan yang berlaku Kelembagaan pelayanan KIA baik dari struktur,  job  description dan  system  pelayanan dirasakan telah berfungsi  dan  berjalan cukup baik Kepala  Desa Waturumbe, Mawasangka Tengah Wiraswasta (Orangtua Siswa) Nelayan (Orangtua Siswa) Kami  tidak  mengerti  mengenai struktur organisasi penyelenggaraan pelayanan KIA,  job  description  atau  rugas pokok  dan  fungsi  yang  ada  di Disdukcapil dan tidak mengetahui  seperti  apa  aturan pelayanan secara pasti. Namun yang jelas pelayanan KIA pada Disdukcapil Buteng telah dirasa cukup baik.
(Sumber: Hasil Wawancara 2021)
Mayoritas  para  infroman  kelembagaan  pelayanan  KIA  baik  dari  struktur,  job description dan system pelayanan dirasakan telah berfungsi dan berjalan cukup baik. Namun  sebagian  juga  menyatakan  tidak  mengerti  sama  sekali  mengenai  struktur organisasi, sistem pelayanan dan pembagian tupoksi yang ada di kantor Disdukcapil Kabupaten Buton Tengah. Bagi informan yang mengerti kelembagaan pelayanan KIA Struktur  Birokrasi  merupakan  unsur  inti  pelayanan  KIA.  Struktur  birokrasi  yang  ada menyebabkan  kerjasama  antar  semua  struktur  atau  pihak.  Kerjasama  antara  unsur
struktur birokrasi yang kondusif terhadap pelayanan berdampak baik terhadap hasil yang  diharapkan,  jika  tidak  ada  kerjasama  maka  akan  muncul  ketidakefektifan  dan keterhambatan dalam pelayanan.
Begitupula  terkait  prosedur –  prosedur  kerja  atau  SOP  yang  mengelola mekanisme  alur  layanan  KIA  dan  alokasi  fungsi  dan  peran  tiap  unsur.  Wawancara dengan  staf  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Buton  Tengah menjelaskan  pembentukan  dinas  kependudukan  dan  pencatatan  sipil Kabupaten  Buton  Tengah  didirikan  mengacu  pada  Peraturan  Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 12 Tahun 2016. Mengenai SOP dan struktur sendiri  terdapat  pada  Pebup  Buton  Tengah  Nomor  13  tahun  2016  yang memuat  struktur,  tugas  dan  fungsi  perangkat  daerah.  Ini  bermaksud  agar melaksanakan  tupoksi  telah  jelas  dan  terdapat  pada  aturan  tersebut,  sehungga aparatur  dalam  menyelenggarakan  perannya  tidak overlap lagi  dalam  melayani warga.
Berikut uraian lebih detail mengenai ketiga aspek kelembagaan dimaksud :

## a. Struktur Organisasi
Struktur  birokrasi  di  dinas  Dukcapil    dipimpin  oleh  kepala  dinas.  Terkait pelayanan KIA sendiri dalam komando bidang pendaftaran penduduk. Dimana terdiri atau dibantu oleh tiga seksi yaitu pendataan, identitas dan pindah datang penduduk dan  beberapa  orang  staf.  Bidang  pendaftaran  penduduk  ini  tugasnya menyelenggarakan  persiapan  kebijakan  serta  penyelenggara  kebijakan terkait  layanan registrasi  warga.  Dengan  fungsinya  antara lain  menyusun rancangan layanan registrasi, menyusun kebijakan dan program registrasi warga,  menyelenggarakan  pembinaan  implementasi  layanan registrasi warga  dan  evaluasi  penyelenggaraan  registrasi  warga.  Namun  bidang  ini dalam melaksanakan tugasnya  mendapat dukungan dan bantuan dari bidang lainnya, utamanya pelayanan pencatatan sipil dan bagian pengolahan informasi  administrasi kependudukan.
Bidang  ini  menyiapkan  SDM,  fasilitas  dan  lainnya.  Jika  perencanaa  dan persiapan memadai kemudian mereka melakukan pelayanan. Jadi pelayanan sudah sesuai  dengan  SOP  yang  telah  ditentukan  peraturan  Bupati  nomor  13  tahun  2016 terkait  tupoksi.  Sejauh  ini  dinas  capil  cukup  baik  dan  struktur  birokrasi  mampu melakukan  pelayanan  dengan  mempermudah  masyarakat  atau  dengan  kata  lain
struktur yang ada di Dsdukcapil Kabupaten Buton Tengah telah dijalankan cukup baik. Perbup nomor 13 tahun 2016 terkait Disdukcapil  menyediakan instrument jelas penyelenggaraan  layanan  bagi  warga  tanpa  menyebabkan overlap tugas.  Efisiensi kinerja  pegawai  dengan  demikian  dapat  diciptakan.  SOP  dan  struktur  yang  jelas menyebabkan alaur perintah dan hirarki layanan KIA jadi tertata baik dari sisi SDM yang  menyelenggarakan  layanan.  Masyarakat  juga  dimudahkan  dan  merasa  puas melalui struktur yang tersebut.
Berdasarkan  pengamatan  peneliti,  selain  adanya  peraturan  bupati sebagaimana dijelaskan di atas, terlihat pula informasi mekanisme kerja, tupoksi dan bagan  struktur  pada  papan  informasi.  Dalam  gambar  bagan  struktur  pada  papan informasi  diberitahukan  jalan  komando  tiap  bagian  atau  seksi.  Jika  lebih  diurai  lagi hingga  ke  seksi  yang  ada  di  bidang  pencataan  kependudukan  maka  berdasarkan Peraturan  Kepala  daerah  Nomor  13  tahun  2016  terkait  tupoksi  dan  struktur Disdukcapil  Kabupaten Buton Tengah maka masing – masing seksi memiliki fungsi yaitu seksi identitas memiliki tugas menyiapkan perencanaan dan formulasi  kebijakan detail  dengan  fungsi  antara  lain  menyediakan  penyelenggaraan  koordinasi implementasi  layanan  dan  produksi  dokumen  registrasi  warga  terdiri  atas  biodata warga, nomor induk, KTP elektronik, Penyelengaraan layanan produksi draft registrasi warga  yang  terdiri  dari  unsur  yang  sama.  Selanjutnya  terdapat  bagian  pendataan dengan  tugas  a n t a r a   l a i n   menyiapkan  rancangan,  formulasi  program  dan kebijakan  serta  pembinaan  penyelenggaraan  pendataan  warga  dan  fungsinya diantaranya  persiapan  rancangan  penyelengaraan  pendataan  warga  dan mempersiapkan  penyelenggaraan  pembinaan   pendataan  warga  terakhir  terdapat bagian pindah datang warga yang memiliki tugas menyiapkan rancangan, formulasi detail  kebijakan  dan  penyelenggaraan  datang  -  pindah  warga.    Namun,  perlu ditekankan adalah bahwa sebenarnya semua unsur dalam dinas Dukcapil Kabupaten Buton Tengah adalah satu kesatuan dimana saling berrelasi satu dengan lainnya dan kerjasama yang ada sangat mempengaruhi pelayanan KIA
Terkait strktur organisasi,  Mulia (2014) sendiri telah mengingatkan Jika unsur yang  mensupport  ditata  secara  teratur  terkait  pendivisian  kerja  dan  diatur  adaptif dengan  keperluan,  mampu  mesupport  satu  dengan  lainnya,  nampak  otoritas  dan responsibilitas,  non  overlap,  span  kontrol  serta  hirarki  institusi  membolehkan dikerjakannya monitoring, institusi yang strukturnya didelegasikan dan
didesentralisasikan  memungkinkan  dilakukannya  adaptabilitas.  Pemusatan  yang sangat ketat dapat memunculkan tidak lenturnya atau adaptifnya serta meminimalkan spirit  penyelenggara  layanan  dan  aktivitas.  Di  lain  sisi,  pendelegasian  yang  sangat longgar  dapat  menyusahkannya  dilakukan  monitoring  dan  kontrol.  Aspek desentralisasi serta penerapannya yang berresponsibilitas sehingga decision making bisa  kian  cepat  dan  adaptif  ini  memang  harus  menjadi  perhatian,  termasuk  dalam pelayanan  KIA  di Kabupaten  Buton Tengah.  Pola  desentraliasi  yang  tepat  pastinya mampu  mendukung  mutu  layanan  namun  disertai  pengawasan  dan  koordinasi. Kontrol dan koordinasi tiap bagian yang memiliki relasi dalam pengurusan KIA juga butuh penekanan bagaimana dilaksanakannya intensifikasi control dan sinergi bagian yang  saling  terrelasi,  ataupun  kontrol  tiap  unsur  kerja  di  dinas  yang  terkait,  dan ujungnya  mendukung  akselerasi  memenuhi  syarat  ataupun  cara  penyempurnaan layanan. Untuk pencapaian target cakupan pelayanan KIA  30 % di akhir tahun 2021 dari  jumlah  anak  berusia  0 –  17  tahun  di  Kabupaten  Buton  Tengah  aspek desentralisasi, koordinasi dan kerjasama dengan pihak lain perlu ditingkatkan.

## b. Job Description
Menurut informan dari Disdukcapil Kabupaten Kabupaten Buton Tengah, dinas belum memperoleh hambatan besar pada pelaksanaan layanan KIA, sebab terdapat tekad  kuat  bagi  penyelenggaraan  pelayanan  KIA.  Serta  SOP  dan  struktur  telah disusun dengan demikian fungsi dan peran telah terarah untuk tiap bagian. Struktur yang  ada  menyebabkan  dapat  dilihatnya  pengklasifikasian  fungsi  serta  pola  fungsi dan  aktivitas  dapat  secara  baik  diatur.  Namun  faktor  disposisi  dapat  menjadi  faktor penghambat dalam menjalankan pelayanan tambahan pula pandemic covid-19 yang menyebabkan  pengurusan  KIA  juga  terkendala.  Belum  tercapainya  capaian jangkauan KIA dengan optimal disebabkan covid 19 yang menyebabkan pembatasan dan sekolah-sekolah juga melakukan pembelajaran daring. Pembatasan kini memang menyebabkan  penurunan  dalam  laju  pembuatan  KIA  namun  pelayanan  tetap dilakukan  dengan  SOP  tetap  diperhatikan.  Adapun  Standar  Operasional  Prosedur (SOP)  Disdukcapil  sebagaimana  telah  dijelaskan  sebelumnya  adalah  mulai pemeriksaan  draft  permohonan,  perekaman    wajah,  verifikasi  bukti  pemberkasan, penginputan foto, pencetakan KIA dan pemberian KIA bagi yang mengurus.
Melalui  regulasi  pula,  dapat  mengarahkan  institusi  dan  tugas  mampu terlaksana  lebih  terarah.  Di  sisi  lain,  otoritas  memiliki  relasi  dengan  legalitas  akan
regulasi, sebab pada regulasi juga terdapat hukuman atas ketidakpatuhan. Kemudian supaya regulasi bisa memperoleh tujuannya, maka mesti diinternalisasi manusia yang menjalankan tugas tersebut. Selain itu, terdapatnya sinergi yang saling memberikan manfaat  dapat mengakselerasi tugas yang diberikan. Tanpa sinergitas, sasaran dan visi institusi susah untuk diraih. Tetapi yang menjadi unsur kendala ialah sikap terkait tekad kuat yang sejak permulaan dimaksudkan meraih capaian 30 % anak berumur 0-  17  di  akhir  2021  sulit  tercapai.  Ini  disebabkan  perluasan  covid  19  dimana mewajibkan  semua  wilayah  melaksanakan  pembatasan  dan  semua  lembaga pendidikan ditutup dan cuma melaksanakan proses belajar secara online .
Secara ideal, terkait job description untuk kemudahan pelayanan KIA ke depan dinas  Dukcapil  harus  tetap  memperhatian  kemudahan  dan  penyelesaian  dokumen pencatatn sipil secara keseluruhan sesuai dengan informasi di papan informasi yang bersumber dari SOP yang ada. Cara yang ada sudah ada sudah cukup sederhana dan  mudah  untuk  dilaksanakan  baik  oleh  masyarakat  maupun  pegawai  yang melakukan  pelayanan.  Bahkan  bisa  meningkatkan  kemudahan  melalui  inovasi pelayanan  yang  bisa  diterapkan.  Secara  teoritik  kemudahan  harus  memperhatikan prinsip  kesederhanaan  pelayanan  yang  meliputi  kesederhanaan  prosedur penyelenggaraan  layanan,  misalnya  jumlah  biro  atau  meja  yang  dilalui  pada pengurusan  layanan  mestinya  simpel.  Selanjutnya,  simplifikasi  syarat,  maksudnya pengaturan  tatacara  layanan  mesti  juga  mempertimbangkan  kompleksitas pemeuuhan  syarat  yang  dibutuhkan  serta  keteraturan  penyusunan  dan  pengaturan file dan arsip. Namun, masalah job description ataupun pembagian tugas pokok dan fungsi  secara  umum  masih  sering  ditemukan  dalam  pelayanan  publik  di  Indonesia. Muriany  &Telly  (2021)  misalnya  menjelaskan  fakta  tumpang  tindih  otoritas  sering berlaku  di  aras local  government hingga  kecamatan,  yang  mana  otorisasi  tersebut selalu kurang atau belum fit dengan kemampuan ASN tetapi sifatnya berbasis like and dislike . Pejabat yang lebih disukai oleh atasan biasanya yang melaksanakan fungsi tersebut. Walaupun bila dipandang dari divisional yang telah ditetapkan kurang cocok dengan otoritasnya. Sebab tersebut, perbaikan birokrasi terkait otorisasi masih sangat penting dilaksanakan.

## c. Sistem Pelayanan
Sistem pelayanan terkait network yang merelasikan tiap unsur berdasar format utuh guna mendinamisasikan institusi maka mesti menekankan acuan, syarat, limit ,
standar harga, mekanisme, buku acuan dan infrastruktur  informasi dimana tiap unit saling  respek,  termasuk  relasinya  pada  warga  yang  mengurus  atau  menginginkan pelayanan.    Indikator  sistem  pelayanan  yang  merupakan  unsur  penting  terkait penilaian mutu layanan juga termasuk rasa nyaman mendapatkan layanan terhubung pada  jarak  menuju  kantor  layanan.  selanjutnya  pemberitahuan  yang  jelas  terkait layanan  yang  disajikan  dan  keamanan  pada  output  layanan.  Layanan  seharusnya menunjukkan  kemudahan  dan  kesederhanaan.  Sebagian  besar  informan  yang membuat KIA di Disdukcapil Kabupaten Buton Tengah mengungkapkan kemudahan prosedur layanan dan  kemudahan Persyaratan Pelayanan dan biaya pelayanan yang gratis, kejelasan informasi dan perlindungan data dan informasi masyarakat. Namun terkait kenyamanan dalam memperoleh pelayanan masih kurang dengan minimnya kursi  antrian  dan  untuk  pelayanan  offline  (langsung)  lokasi  kantor  yang  masih  jauh dari masyarakat di luar Labungkari.
Layanan dengan sistem bagi warga yang baik dapat memproduksi mutu public service yang prima. Layanan prima dihasilkan mekanisme layanan terformat baik dan menyediakan  jalur  pengawasan  pada  dirinya  dan  menyebabkan  semua penyalahgunaan  mampu  dideteksi  dengan  sederhana.  Kemudahan  layanan  KIA didukung  pula  oleh  keterbukaan  atau  transparansi  dalam  pemberian  layanan. Keterbukaan dimaksud terkait mekanisme, harga atau ongkos layanan dan informasi terkait  dimana  diinfokan  secara  transparan  dan  semuanya  diberitahukan  dengan transparan dengan tujuan gampang dipahami warga, apakah diminta ataupun tidak. informasi tentang pelayanan semua terpampang di dinding atau papan informasi di halaman  muka  kantor  Disdukcapil  Kabupaten  Buton  Tengah  maupun  disimpan  di akun resmi di facebook dan WA
Pegawai  atau  staf  yang  ditugaskan  dalam  hal  tersebut  sering  berusaha mengarahkan  dan  lebih  memahamkan  warga  supaya  bisa  mengerti  sebab penyelenggaraan  layanan  sering  berusaha  untuk  layanan  optimal  dapat  didelivery bagi  warga.  Prosedur  pengurusan  kartu  KIA  memang  cukup  sederhana,  sehingga sebenarnya  tidak  ada  alasan  bahwa  pelayanan  akan  berbelit  dan  menghadapi hambatan  besar.  Warga  yang  mengurus  menunjukkan  dokumen  pembuatan  KIA dengan menunjukkan syarat ke Disdukcapil.  Kemudaian diperiksa dan diproses staf dan kepala bidang kartu penduduk dan setelah diverifikasi dan dianggap cukup dan tidak bermsalah maka kemudian di bawa ke Kepala Dinas untuk menandatanganinya
dan  memproduksi  KIA.  KIA    selanjutnya  dibagikan  bagi  warga  yang  mengurus  di kantor dinas atau kelurahan dan kecamatan. Adapun persyaratan membuat KIA umur 0 hingga 5 tahun ialah fotokopi akta kelahiran dan membawa lampiran asli akta lahir. KTP  ibu/bapak  dan  kartu  keluarga.  Sedangkan  untuk  umur  5  hingga  17  tahun tambahannya ialah dua buah foto berwarna size 2 x 3.
Proses dan prosedur serta berbagai hasil wawancara menjelaskan, mayotitas masyarakat  yang  telah  mendapatkan  pelayanan  KIA  di  Disdukcapil  puas  pada layanan  dan  sikap  ASN  saat  mendelivery  layanan.  Termasuk  kesigapan  ASN  saat terdapat hambatan yang dilalui warga saat pembuatannya. Para ASN mengarahkan dan menjawab warga pula secara sopan saat terdapat pertanyaan. Namun, pandemi Covid  19  secara  umum  jelas  berpengaruh  kepada  pelayanan  publik.  Termasuk pelayanan  KIA  di  Kabupaten  Buton  Tengah  selama  satutengah  tahun  lebih  ini. Pembatasan kegiatan, minimnya pergerakan masyarakat dan kegiatan pelayanan di kantor  yang  menerapkan  Work  from  home  dan  pegawai  yang  bisa  masuk  hanya maksimal  50%    dan  pembagian  jadwal  kantor  jelas  berpengaruh  banyak  dalam pelayanan KIA. Namun, Selama pandemic yaitu sejak Maret 2020 pelayanan banyak melalui WA dan facebbok yang lebih banyak digunakan.
Warga  yang  mau  mengajukan  kebutuhannya  hanya  mengirim  dokumen persyaratannya via WA dan tidak perlu datang ke Disdukcapil. Jika KIAnya selesai, ASN memberitahukan via WA ke warga yang menurus guna mengambilnya. Tetapi, seperti  dijelaskan  sebelumnya  bahwa  tidak  terlepas  dari  masalah,  karena  belum seluruh  warga  mempunyai gadget atau smartphone dan  belum  seluruh  warga  pula mampu  menggunakannya  dan  mempunyai  pulsa.  Tambahan  pula  jaringan  dimana sebagai kendala pula saat pengurusan berkas ke pusat saat belum terhubung baik. Hal  ini  artinya,  termasuk  pelayanan  KIA  dan  berbagai  pelayanan  di  Disdukcapil Kabupaten  Buton  Tengah,  harus  terus  meningkatkan  pelayanan  dan  tentunya mengadaptasikan diri dengan perkembangan digital. Pelayanan publik ke depan akan semakin bersifat digital, olehnya peningkatan kapasitas dan penguatan kelembagaan organisasi  Disdukcapil  mesti  terus  dilakukan.    Berikut  tabel  informasi  penyelesaian dokumen  disana  dan  sesuai  dengan  hasil  wawancara  dengan  para  informan  serta pengamatan  penulis  disana  yang  menunjukkan  semua  pelayanan  dokumen kependudukan  di  Disdukcapil  Kabupaten  Buton  Tengah  mulai  dari  kartu  identitas
anak,  kartu  keluarga  hingga  dokumen  pengakuan  anak  dilakukan  dengan  tanpa pengumutan biaya atau gratis :
Tabel 2. Penyelasaian  Dokumen Pencatatan Sipil Nomor Identitas Kependudukan Lama Penyelesaian Tarif atau Ongkos
1 Akta Kelahiran satu hari Free of Charge atau Bebas Biaya 2 Akta Kematian
3 S.K Pindah/Datang
4 KIA
5 Kartu Keluarga
6 KTP-E 7 Akta Perceraian 14 hari 8 Akta Perkawinan 10 hari
( Sumber: Hasil Wawancara dan Pengamatan)
Dengan  pelayanan  digital,  diharapkan  tidak  ada  lagi  ASN  yang  bekerja cenderung  mempersusah  mekanisme  misalnya  menyisipkan  syarat  baru  ataupun menambah beberapa meja antrian  dulu baru bisa dilaksanakan pelayanan Dengan pelayanan digital, masyarakat sebenarnya sudah tidak perlu mengetahui proses yang berelit ketika dating langsung ke kantor. Hal ini juga telah sesuai PERMENPAN No. 15  Tahun  2014  terkait  standar  layanan  warga  dimana  tertera  atau  tersurat  standar ialah  obligasi  pada  pelaksana  layanan  demi  menyelenggarakan  layanan  bermutu termasuk  melalui  pelayanan  online  atau  digital.  Kemudahan  pelayanan  publik, khususnya  KIA  di  Kabupaten  Buton  Tengah  harus  terus  dipertahankan,  bahkan ditingkatkan  untuk  mencapai  target  cakupan  penerima  KIA  dan  mempercepat penerapan KIA dalam pelayanan publik yang terkait. Ke depan harusnya pelayanan tetap  sesuai  SOP  dan  memperhatikan  durasi  waktu  pelayanan  dan  tentunya mempertahankan biaya traif gratis atau dengan kata lain sesuai papan informasi yang terpampang di depan kantor Disdukcapil Kabupaten Buton Tengah.
Uraian di atas menujukkan sistem pelayanan dalam konteks pelayanan kartu identitas  anak  di  Kabupaten  Tengah  cukup  baik,  meski  terkendala  covid-19.  Ini berbeda  dengan  temuan  Nadia  Sapitri  (2021)  yang  menemukan  implementasi kebijakan  kartu  identitas  anak  tidak  efektif  dikarenakan  berbagai  hal  yaitu  Tidak konsistennya dilakukan komunikasi kepada masyarakat, belum efektifnya pelaksana kebijakan  melaksanakan  wewenangnya,  dan  fasilitas  yang  belum  memadai.  Selain itu,  sikap  pelaksana  kebijakan  juga  belum  memprioritaskan  pada  implementasi  KI
Aapalagi  melakukan.Struktur  birokrasi  yang  ada  perlu  perbaikan  Dalam mengimplementasikan KIA khusunya terkait kerja sama dan koordinasi yang baik
Masalah kelembagaan dalam pelayanan publik memang menunjukkan kasus yang  beragam  pada  berbagai  tempat.  Hasil  penelitian  tentang  kelembagaan pelayanan KIA di Disdukcapil Kabupaten Buton Tengah di atas berbeda dengan Asna Aneta  &  Yanti  Aneta  (2018) yang mengungkapkan,  pelaksanaan  layanan diselenggarakan sejalan menurut SOP, sejak tata kerja, lama, output hingga inovasi pada  layanan  samsat  di  Gorontalo.  Tetapi,  problem  terkait  kelembagaan  tak  dapat dihilangkan.  Masalahnya  terhubung  dengan  sistem  dan  institusi  penyelenggara, kurangnya kapasitas human capital , minimnya sarana dan prasarana dan pentaktisan pelayanan. Lebih lanjut, Syukri (Asna Aneta & Yanti Aneta 2018) menambahkan dari sisi  institusionalisme,  Mmasalah  inti  terdapat  pada  rancangan  institusi  yang  kurang direncanakan utamanaya terkait layanan bagi warga sangat bersifat hirarkial dimana dapat menciptakan layanan birokrasi serta kurang sinergitas.
Preferensi  pada  menjalankan  tugas  pengarahan  dan  pelaksanaan  secara bersamaan sering dilaksanakan pemerintah dimana mengakibatkan pula inefesiensi layanan. Olehnya itu, dari berbagai uraian di atas,dapat dikatakan unsur kelembagaan dalam  pelayanan  itu  penting.  Hermawan  (2012)  juga  menyampaikan  perlunya kelembagaan pelayanan yang sifatnya memperkecil struktur dan menguatkan fungsi. Yaitu  struktur  organisasi  yang  karakteristikya  luwes  dan  memiliki  adaptabilitas  dan menekankan fungsi, meminimalkan inklinasi memperlebar atau efek Parkinson yang selalu  terjadi  pada  banyak  organisasi  pemerintah.  Institusi  layanan  Pemerintah daerah  juga  perlu  memikirkan  pola  yang  telah  banyak  dilaksankan  dengan memperhatikan  fungsi  dan  tugas  stakeholder  yang  ada  didalamnya  yakni  warga, swasta  dan  pemerintah.  Baik  itu  peran  stakeholder  tersebut  dalam  pengaturan, penerima  ataupun  penerima  layanan.  Intinya  ialah  dinamisasi  bentuk  lain  produksi layanan ditujukan bagi usaha mengoptimalkan peran warga dan sector privat dalam menghasilkan layanan. Di lain sisi keterlibatan government lebih ditujukan bagi fungsi pengaturan (Fitri Melawati, 2019)
Bagi Mulyadi (2016) pelaksanaan public service ialah fungsi utama pemerintah tetapi seharusnya adalah responsibilitas segala komponen dan terkoordinasi dengan format partnership warga, sector privat dan pemerintah. Disamping dibutuhkan human capital dan  bantuan  ekosistem,  diperlukan  juga  organisasi  yang  solid  dan  dibantu
pegawai yang mempunyai sikap yang sejalan pada aturan dan prinsip yang ada pada lingkungan sosial serta pemerintahan. Di sisi lain, Dinamisasi institusional dibutuhkan supaya  pola  dan  format  struktur  institusi  dimana  adaptif  pada  kemauan  dinamika ekosistem yang ada, dari dalam dan luar institusi. Maksudnya, suatu kumpulan, tanpa terdapat paksaan unsur dari dalam dan luar, pastinya cenderung menolak dinamika pembaruan  serta  berpreferensi  tetap  status  quo.  Pilihan  terbaik  ialah  tersusunnya institusi  publik  yang  minim  ukurannya  namun  fungsinya  luas.  Mulyadi  (2016) menambahkan jika  tidak  diikuti  oleh  satu  set  institusional  yang  solid  dan  prima lembaga  cenderung  mengarah  kemunduran.  Reformasi  dan  dinamisasi  institusi dibutuhkan  supaya  pola  serta  format  struktur  institusi  dimana  kian  adaptif  pada keperluan dinamika ekosistem, dari dalam dan luar.
Sulistiyo  Ardi  Nugroho  &  Kismartini  (2016)  menjelaskan  mutu  pelaksanaan public  service pada  level  lokal  mesti  kian  dimaksimalkan  menuju  layanan  prima. Dinamisasi  perbaikan public  service ditujukan  untuk  memaksimalkan  pelaksanaan layanan  di  level  terdekat  bagi  warga  dimana  contoh  penekanannya  adalah  format kelembagaan  antara  lain  dalam  bentuk  adanya  pendelegasian  sebagaian kewenangan  dan  adanya  perubahan  peran  dan  fungsi  organisasi.  Sedangkan Muriany & Telly (2021) menegaskan prinsipnya perbaikan institusi publik merupakan satu  reformasi  penting  unsur  lembaga  publik  termasuk  institusional,  dan ketatalaksanaan,maksud  utamanya  terkait  adaptasi  pada  perubahan  ekologi  yang berubah dan membangun kepercayaan rakyat. Konsolidasi institusi, kurang baik dan menyebabkan  butuh  dilaksanakannya  berbagai  usaha  diantaranya;  perbaikan pendelegasian  otoritas,  struktur  dan  IT.  Temuan,  Muriany  &  Telly  (2021) mengungkapkan perbaikan institusi pemerintahpada sisi hirarkial masih membutuhkan  peningkatan  khususnya  pada  sisi  kapabilitas  ASN,  perekrutan, pengadaan infrastruktur pembantu layanan, serta peningkatan kapasitas ASN dengan lebih  mendorong  motivasi.  Disamping  itu,  urgen  untuk  menyusun  struktur  institusi yang  dipenuhi  pegawai  yang  memiliki  skill  dan  cekatan  dan  bisa  mendayagunakan oportunitas  serta  ptensi  lokal  yang  tersedia.  Sedangkan  RB  Imam  Thantauwi  & Soesilo  Zauhar  (2014)  mengungkapkan  dengan  terbentuknya  lembaga  baru  dalam pelayanan  yaitu  BPPT  di  Kabupaten  Sumenep  terutama  terkait  layanan  perizinan disukai dan masyarakat merasa puas, Namun reformasi kelembagaan unit pelayanan perizinan  masih  membutuhkan  banyak  perbaikan  untuk  mewujudkan  good
governance.  Di  sisi  lain,  nama  baik  institusi  yang  awalnya  dinilai  jelek  mampu diperbaiki  bersama  peningkatan  mutu  dimana  kian  prima  melalui  penyelenggaraan peran  yang  diikuti  responsibilitas,  responsif  dan prudent dimana  menekankan beberapa  hal  diantaranya  tingkat  kepercayaan,jaminan  dan  rasa  empati  (Eko Prasetiyo & Afifuddin, 2019)

## D.  SIMPULAN
Kelembagaan  pelayanan  kartu  identitas  anak  di  Kabupaten  Buton  Tengah berjalan dengan baik. Keberadaan struktur organisasi ditetapkan dimana pembagian organisasi  dalam  pelaksanaan  pelayanan  disesuaikan  pada  peran  dan  fungsi  serta responsibilitas  tiap  ASN.  Penyelenggaraan  layanan  kartu  identitas  anak  memiliki bagian  atau  bidang  fungsi  yang  berbeda  yang  mengakibatkan  terdapat  sinergi  dan kontrol agar melaksanakan layanan sejalan dengan posisi dan fungsi yang berbeda. Begitupula terkait dengan sistem pelayanan dimana SOP, prosedur, biaya dan faktor penting lainnya dijalankan secara bersibergi dan menghornati antara unsur yang satu dengan  yang  lainnya.  Struktur  Birokrasi, job  description dan  system  pelayanan bersinergi  memunculkan  keefektifan  pelayanan.  Namun  terkait  kenyamanan  dalam memperoleh  pelayanan  masih  kurang  dengan  minimnya  kursi  antrian  dan  untuk pelayanan  offline  (langsung)  lokasi  kantor  yang  masih  jauh  dari  masyarakat  di  luar Labungkari.
Pengejaran target cakupan pelayanan kartu identitas anak bermasalah dengan adanya pandemic covid -19 dan menganggu disposisi birokrat yang ada. Penelitian ini belum  banyak  menjelaskan  dan  menguraikan  mengapa  kondisi  kelembagaan pelayanan  ini  terjadi  dan  belum  bisa  menguraikan  mengapa  kelembagaan  di  suatu tempat  dalam  pelayanan  publik  telah  baik  dan  lainnya  belum  mencapai  apa  yang diharapkan.  Sehingga  penelitian  selanjutnya  perlu  melakukannya.  Termasuk,  perlu untuk  mensintesakan  atau  mengkombinasikan  dengan  teori  kelembagaan  lain  atau teori lain dalam administrasi publik, sehingga didapatkan spektrum penjelasan yang lebih luas dan mendalam

## DAFTAR PUSTAKA
Agustinova, D. E. (2015). Memahami Metode Penelitian Kualitatif . Calpulis.
Asna  Aneta,  Yanti  Aneta,  H.  D.  (2018).  Institutional  Problems  in  Regional  Public
Services. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Publik , 8 (2), 79 –86.
Eko  Prasetiyo,  Afifuddin,  A.  Z.  A.  (2019).  REPUTASI  KELEMBAGAAN  DAN KUALITAS  PELAYANAN  e-KTP  UNTUK  MENINGKATKAN  KEPUASAN MASYARAKAT  Studi  di  Dinas  Kependudukan  Dan  Catatan  Sipil  Kabupaten Malang. Jurnal Respon Publik , 13 (4), 78 –81.
Firdausi,  Y.  F.  dan.  (2017).  Kualitas  Pelayanan  Publik  Dalam  Pembuatan  Kartu Identitas Anak. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik , 6 (2).
Fitri Melawati, S. W. M. (2019). Model-model Alternatif Penyediaan Layanan Publik yang Berkualitas.
Gudono. (2014). Teori Organisasi . BPFE Yogyakarta.
Hakim,  Rezha  Yahya  Nur,  Heru  Ribawanto,  M.  H.  (2014).  Pelayanan  Publik  Di Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi : Studi Pada Penyelenggaraan Pelayanan Kependudukan. Jurnal Administrasi Publik , 2 (3), 518 –524.
Hermawan.  (2012).  REFORMASI  BIROKRASI  PELAYANAN  PUBLIK;  DITINJAU DARI BEBERAPA PERSPEKTIF. Proceeding Call For Paper , 2 –3.
Isnaini.,  M.  (2011).  Kebijakan  Reorganisasi  Perizinan  untuk  Meningkatkan  Kualitas Pelayanan Publik di Kota Yogyakarta. Jurnal Studi Pemerintahan , 2 (2).
Kasriati. (2021). Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa. Universitas Muhammadiyah Makassar.
Katarína Staroňová, G. G. (2019). BOOK REVIEW Guy Peters – Institutional Theory in  Political  Science:  The  New  Institutionalism.  Perspectives  from  Central  and Eastern Europ. The NISPAcee Journal of Public Administration and Policy , XII (2). Muhammad, R. et al. (2018). Kualitas Pelayanan Pembuatan Kartu Identitas Anak Di UPT Pelayanan Kependudukan Kecamatan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil . Universitas Islam Kalimantan.
Mulia, A. S. (2014). Persepsi Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan Publikpada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan. Jurnal Administrasi Publik , 2 (1).
Mulyadi,  D.  (2016).  IMPLIKASI  KEBIJAKAN  KELEMBAGAAN  TERHADAP
APARATUR & PELAYANAN PUBLIK. Jurnal Ilmu Administrasi , 13 (3).
Muriany,  Telly,  V.  S.  R.  (2021).  Reformasi  Birokrasi  Lokal  Berbasis  Kepulauan  Di Kecamatan  Tanimbar  Selatan  Ditinjau  Dari  Dimensi  Manajemen  Tata  Kelola
Pemerintahan. KAMBOTI: Jurnal Sosial Dan Humaniora , 1 (2).
Nadia Sapitri, W. (2021). IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR  2  TAHUN  2016  TENTANG  KARTU  IDENTITAS  ANAK  (KIA)  DI KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2017-2019. JOM FISIP , 8 (1).
RB Imam Thantauwi, Soesilo Zauhar, S. P. R. (2014). REFORMASI KELEMBAGAAN UNIT  PELAYANAN  PERIZINAN  TERPADU  (UP2T)  MENJADI  BADAN PELAYANAN  PERIZINAN  TERPADU  (BPPT)  UNTUK  MEWUJUDKAN  GOOD GOVERNANCE  (Studi  Reformasi  Kelembagaan  Pada  Kantor  Badan  Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sumenep). Jurnal Administrasi Publik (JAP) , 2 (1),
169 –174.
Ridha,  M.  .  dan  H.  B.  (2012). Pengaruh  Tekanan  Eksternal,  Ketidakpastian Lingkungan dan komitmen Manajemen terhadap Penerapan Transparansi Laporan Keuangan.
Siti Nur Hapzah, Budi Rianto, M. H. T. (2020). TATA KELOLA INOVASI PELAYANAN PUBLIK:  DIMENSI  KELEMBAGAAN,  AKTOR  KEBIJAKAN  DAN  MASYARAKAT. PUBLISIA , 5 (2).
Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif dan R&D . Alfabeta.
Sulistiyo  Ardi  Nugroho,  Kismartini,  H.  P.  (2016).  REFORMASI  ADMINISTRASI PELAYANAN  PUBLIK  (STUDI  PELAYANAN  ADMINISTRASI  TERPADU KECAMATAN JAWA TENGAH). GEMA PUBLICA : JURNAL MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK , 2 (1), 13 –27.
Tengah,  D.  K.  dan  P.  S.  K.  B.  (2020). Laporan  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Tengah Tahun 2020.
Wibawa., I. G. A. (2017). Reformasi Kelembagaan Menuju Tata Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Berkualitas. SINTESA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik , 8 (1), 45 –51.