## KEBIJAKAN KAWASAN BEBAS GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA BATAM: SUATU KAJIAN HUKUM PERSPEKTIF SDGs

## Rahmi Ayunda, Hari Sutra Disemadi, Ryan Wijaya
Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia
e-mail: hari@uib.ac.id, rahmi@uib.ac.id, 1651070.ryan@uib.edu

## Abstrak
Sebagai  salah  satu  negara  yang  belum  mampu  menyelesaikan  masalah  kemisikinan,  Indonesia  memiliki permasalahan ketimpangan sosial di mana-mana, khususnya di kota besar seperti Kota Batam. Contohnya adalah mengenai gelandangan dan pengemis. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk melihat bagaimana kebijakan yang penanggulangan permasalahan gelandangan dan pengemis di Kota Batam serta bagaimana keberadaan kebijakan tersebut  dari  prespektif  Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan  atau  disebut Sustainable  Development  Goals (SDGs). Dengan  menggunakan  metode penelitian hukum normatif serta teknik analisa deskrtiptif, dapat dilihat bahwa  pelaksanaan  kebijakan  penanganan  gelandangan  dan  pengemis  yang  ada  belum  maksimal,  sehingga dibutuhkan pertimbangan untuk mengganti kebijakan tersebut dengan menanamkan nilai-nilai tujuan sesuai pilar SDGs.
Kata kunci: Kebijakan, Pengemis, SDGs

## Abstract
As one of the countries that have not been able to solve poverty problems, Indonesia has the problem of social inequality everywhere, especially in big cities like Batam City. Examples include the homeless and beggars. The purpose of this research is to see how the policies that tackle the problems of homeless people and beggars in Batam City and how these policies exist from the perspective of the Sustainable Development Goals (SDGs). By using  normative  legal  research  methods  and  descriptive  analysis  techniques,  it  can  be  seen  that  the implementation  of  policies  on  handling  vagabonds  and  beggars  has  not  been  maximized,  so  consideration  is needed to replace these policies by instilling objective values according to the pillars of SDGs.
Keywords: Policies, Beggars, SDGs

## PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  negara  yang  sedang berkembang  dan  belum  sepenuhnya  mampu menyelesaikan
masalah
kemiskinan.
Permasalahan  sosial  yang  ada  sampai  saat  ini adalah  persoalan  gelandangan  dan  pengemis (Purnama, 2016). Permasalahan tersebut sering di  temui  di  berbagai  kota-kota  besar  di Indonesia  seperti  Jakarta,  Medan,  Surabaya, Palembang  dan  Batam  khususnya.  Hadirnya permasalahan  tersebut  dikarenakan  tidak tersedianya  lapangan  kerja,  kurangnya  rasa ingin berusaha, kurangnya keterampilan masyarakat,  serta  adanya  urbanisasi  dan pembangunan wilayah yang timpang. Keberadaan gelandangan dan pengemis menghadirkan  permasalahan  baru  yang  hadir
dimasyarakat  seperti  kejahatan  pencurian  dan kejahatan  lainnya.  Maka,  permasalahan  ini harus  segera  terselesaikan  dengan  baik  agar tidak merugikan masyarakat.
Kota  besar  menjadi  magnet  yang  sangat kuat  untuk  menarik  penduduk  berpindah  dari desa  ke  kota  (urbanisasi). Banyak  alasan  yang muncul  melatarbelakangi  adanya  urbanisasi tersebut  misalnya  untuk  mencari  pekerjaan, mengembangkan usaha, melanjutkan pendidikan  dan  lain  sebagainya  (Sudirman  & Shinta,  2019).  Hal  ini  dapat  terjadi  di  kota yang perkembangan perekonomian yang sangat pesat seperti halnya yang terjadi di Kota Batam,  Provinsi  Kepulauan  Riau.  Daya  tarik Kota Batam sebagai tempatnya pendatang baru adalah: a). “Kehidupan Kota Batam yang lebih
modern  dan  mewah”;  b).  “Sarana  dan prasarana Kota Batam yang lebih lengkap”; c). “Banyaknya  lapangan  pekerjaan  di  Kota Batam”;  dan  d).  “Merupakan  salah  satu  kota pusat  industri,  pusat  perdagangan  baik  barang maupun jasa”.
Banyak pendatang dari luar daerah Kota Batam  yang  mencoba  mencari  peruntungan  di Kota  Batam,  tetapi  tanpa  dibekali  dengan pendidikan,  kecakapan  serta  pengalaman  yang cukup untuk menghadapi persaingan. Kurangnya pendidikan, kecakapan, dan pengalaman  untuk  menjalani  kehidupan  di Kota  Batam  inilah  yang  menjadi  peluang meningkatnya  Gelandangan  dan  Pengemis  di Kota  Batam.  Permasalahan  sosial  ini  tentunya tidak sejalan dengan Pasal 5 Perda Kota Batam No.  6/2002  (“Peraturan  Daerah  Kota  Batam Nomor  6  Tahun  2002  tentang  Ketertiban Sosial  dalam  Menangani  Jumlah  Gelandangan dan Pengemis di Kota Batam”) yang melarang perbuatan sebagai gelandangan atau pengemis.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  fokus  kajian penelitian ini adalah untuk membahas kebijakan  Kawasan  bebas  gelandangan  dan pengemis  di  Kota  Batam  perspektif  Tujuan Pembangunan  Berkelanjutan  atau  disebut Sustainable  Development  Goals (SDGs). SDGs merupakan sebuah program pembangunan  dunia  yang  memiliki  tujuan untuk  mensejahterakan  masyarakat  dunia  dan melestarikan  alam  dengan  terdapat  17  tujuan utama  sebagaimana  tercapainya  169  target yang  telah  ditentukan  dalam  waktu  yang  telah disepakati. Komitmen Indonesia untuk mewujudkan tujuan-tujuan SDGs dapat dilihat melalui ditandatanganinya “Peraturan Presiden Nomor  59  Tahun  2017  tentang  Pelaksanaan Pencapaian
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan” selanjutnya disebut Perpres No. 59/2017,  yang  dalam  perumusannya  juga dikawal  oleh  Koalisi  Masyarakat  Sipil. Penelitian terhadap permasalahan gelandangan dan pengemis di kota lain sebelumnya telah di lakukan oleh: 1) Muslim pada tahun 2013 yang mengkaji “penanggulan pengemis dan gelandangan  di  kota  Pekanbaru”  (Muslim, 2013);  2)  Cut  Zamharira  dan  Desi  Puspita arantika  pada  tahun  2018  yang  mengkaji “peran  Dinas  Sosial  dalam  menanggulangi pengemis di Kota Banda Aceh” (Zamharira & Arantika, 2018); 3) Welda Damayanti, Fitriyah
dan Muhammad Adnan pada tahun 2017 yang mengkaji “Implementasi Kebijakan penanggulangan gelandangan dan pengemis di kabupaten  Demak  berdasarkan  peraturan daerah  nomor  2  Tahun  2015”  (Damayanti  & Adnan,  2017);  4)  Yusrizal  dan  Romi  asmara pada  tahun  2020  yang  mengkaji  “kebijakan penanggulangan  gelandangan  dan  pengemis studi  penelitian  di  kabupaten  Aceh  utara” (Yusrizal  &  Asmara,  2020);  dan  5)  Dimas Fadel  Supeno  dan  Cecep  Sutrisna  pada  tahun 2018  yang  mengkaji  “penegakan  Pasal  504 KUHP  di  hubungkan  dengan  peraturan pemerintah  nomor  31  tahun  1980  tentang penanggulangan  gelandangan  dan  pengemis” (Supeno  &  Sutrisna,  2018).  Berdasarkan penelitian sebelumnya maka terdapat perbedaan  fokus  pada  penelitian  ini,  yang mana  penelitian  ini  lebih  berfokus  membahas kebijakan bebas gelandangan dan pengemis di Kota  Batam  berdasarkan  perspektif  Tujuan Pembangunan  Berkelanjutan atau  disebut dengan SDGs.

## METODE PENELITIAN
Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif-analitis  dengan  jenis  penelitian yuridis  normatif.  Penelitian  deskriptif-analitis diartikan  untuk  menggambarkan,  menelaah dan  menjelaskan  permasalahan  yang  ingin dikaji,  yaitu  terkait  kebijakan  kawasan  bebas gelandangan  dan  pengemis  dikota  batam. Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  adalah pendekatan perundangan-undangan yang mengacu pada ketentuan “Keputusan Presiden No. 40 Tahun 1983. Koordinasi Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis”, “Peraturan  Pemerintah  No.  31  Tahun  1980 tentang  Penanggulangan  Gelandangan  Dan Pengemis”, “Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Ketertiban Sosial dalam Menangani Jumlah Gelandangan dan Pengemis di Kota Batam” dan peraturan terkait lainnya.  Peneltian  ini  mengacu  pada  data sekunder  berupa  bahan  hukum  primer,  bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang diperoleh dari studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan  data,  kemudian  di  analisis menggunakan  teknik  analisis  kualitatif  untuk mendapatkan simpulan yang sebenarnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kebijakan  Kawasan  Bebas  Gelandangan dan Pengemis di Kota Batam
Gelandangan  diartikan  “sebagai  orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat  stempat,  serta  tidak  mempunyai tempat  tinggal  dan  pekerjaan  yang  tetap  di wilayah  tertentu  dan  hidup  mengembara  di tempat  umum.  Hal  ini  termuat  dalam  Pasal  1 ayat  (1)  PP  No.  31/1980  atau  “Peraturan Pemerintah  No.  31  Tahun  1980  tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis”. Penjelasan  dalam  Pasal  1  ayat  (2)  PP  No. 31/1980  mendefinisikan  “pengemis  adalah orang-orang  yang  mendapatkan  penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan pelbagai  cara  dan  alasan  untuk  mengharapkan belas kasihan dari orang lain”.
Ciri-ciri gelandangan dan pengemis atau yang  kita  kenal  dengan  istilah  “gepeng”  ialah sebagai  berikut  (Fadri,  2019):  1).  “Tidak memiliki  tempat  tinggal,  kebanyakan  dari gelandangan  dan  pengemis  tidak  memiliki tempat  hunian  atau  tempat  tinggal.  Mereka biasa  mengembara  di  tempat  umum.  Tidak memiliki  tempat  tinggal  yang  layak  huni, seperti  di  bawah  kolong  jembatan,  rel  kereta api, gubuk liar di sepanjang sungai, emper toko dan  lain-lain”;  2).  “Hidup  dengan  penuh ketidakpastian. Para gepeng hidup menggelandang  dan  mengemis  di  setiap harinya.  Kondisi  ini  sangat  memperihatinkan karena  jika  mereka  sakit  mereka  tidak  bisa mendapat  jaminan  sosial  seperti  yang  dimiliki oleh  masyarakat,  akses  untuk  berobat  dan lain lain”;  3).  “Hidup  di  bawah  garis  kemiskinan, para  gepeng  tidak  memiliki  penghasilan  tetap yang  bisa  menjamin  untuk  kehidupan  mereka kedepan  bahkan  untuk  sehari-hari  mereka harus  mengemis  atau  memulung  bahkan melakukan  tindakan  tercela  seperti  mencuri, merampok,  dan  lain  sebagainya”;  4).  “Tidak memiliki  pekerjaan  tetap  yang  layak,  seperti pencari  puntung  rokok,  penarik  grobak”;  5). “Memakai  baju  yang  compang  camping, Gepeng  biasanya  tidak  pernah  menggunakan baju  yang  rapi  atau  berdasi  melainkan  baju yang  kumal  dan  dekil.  6)  Meminta-minta dengan cara berpura-pura atau sedikit memaksa,  disertai  dengan  tutur  kata  yang manis  dan  iba”;  7).  “Tuna  etika,  dalam  arti
saling  tukar-menukar  istri  atau  suami,  kumpul kebo  atau  komersialisasi  istri  dan  lain- lainnya”;  dan  8).  “Meminta-minta  di  tempat umum, seperti terminal bus, stasiun kereta api, di rumah-rumah atau ditoko-toko”.
Faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya gepeng atau gelandangan dan pengemis ialah sebagai berikut (Fadri, 2019):
Pertama. Masalah kemiskinan.
“Kemiskinan  memberi  kontribusi  yang  cukup besar  dalam  munculnya  gelandangan  dan pengemis.  Seseorang  atau  kelompok  tertentu hidup menggelandang dengan alasan menutupi kebutuhan keluarga, sehingga berbagai macam cara  dapat  dilakukan  tanpa  melihat  efek  dari perbuatannya  tersebut.  Kemiskinan  membuat seseorang  lupa  diri  akan  aturan  yang  melekat pada  masyarakat,  gelandangan  tidak  peduli dengan  norma  maupun  ketetapan  yang  telah disepakati” (Fadri, 2019);
Kedua. Masalah Pendidikan. “Pendidikan  yang  rendah  menyebabkan seseorang  berbuat  hanya  mengandalkan  ego priadi tanpa mempedulikan dampak yang akan diterima oleh orang lain. Gepeng turun ke jalan dan  meminta-minta  dikarenakan  tidak  adanya kemampuan dalam menganalisa apakah kegiatan  tersebut  telah  sesuai  dengan  aturan- aturan  selama  ini  yang  dijalankan  dalam kehidupan masayarakat, maka dari itu gelandangan  dan  pengemis  biasanya  berasal dari  anak-anak  yang  putus  sekolah,  atau bahkan  tidak  pernah  mencicipi  pendidikan sama sekali” (Fadri, 2019);
Ketiga. Masalah  Keterampilan  Kerja. “Perpindahan  dan  urbanisasi  merupakan langkah  awal  bagi  kemunculan  gembel  dan pengemis.  Perpindahan  dari  desa  ke  kota menuntut para pencari kerja memiliki keterampilan  yang  memadai  sehingga  dapat diserap  di  lapangan  kerja.  Persaingan  yang ketat  ditambah  dengan  kurangnya  pengalaman serta  keterampilan  para  urban  menjadikan mereka  tidak  terserap  di  lapangan  kerja, sehingga akhirnya memutuskan untuk menggelandang  dengan  jalan  meminta-minta” (Fadri, 2019);
Keempat. Masalah Sosial Budaya. “Budaya  dan  kebiasaan  malas  yang  telah menjadi  modal  dalam  menjalani  hidup  sehari- hari  menyebabkan  suatu  bentuk  pergeseran nilai  sosial  terutama  dalam  bidang  etos  kerja.
Gelandangan  dan  pengemis  yang  berasal  dari urban  yang  tidak  terserap  di  lapangan  kerja lebih  memilih  menjadi  pengemis  dengan jaminan  uang  tunai  perhari  tanpa  mereka memiliki  suatu  keahlian  khusus.  Kemalasan dan tidak mau berusaha menjadikan gelandangan  dan  pengemis  nyaman  hidup dalam  rutinitas  yang  berkelanjutan”  (Fadri, 2019);
Kelima . Masalah Harga Diri.
“Gelandangan  dan  pengemis  kebanyakan mengesampingkan harga diri dalam menjalankan  aksinya  untuk  mendapatkan keuntungan.  Mereka  tidak  segan-segan  untuk menadahkan tangan kepada orang lain meskipun memiliki badan yang kuat dan tidak memiliki  kekurangan  jika  dilihat  secara  kasat mata.  Gelandangan  dan  pengemis  tidak mempedulikan norma kesopanan dan kepatutan  dalam  menjalankan  aksi,  bahkan tidak  jarang  mereka  melakukan  tipu  muslihat demi  keuntungan  yang  lebih  besar”  (Fadri,
2019);
Keenam .  Masalah  Sikap  Pasrah  pada Nasib.  “Sikap  pasrah  pada  nasib  yang  kurang tepat,  menjadikan  gelandangan  dan  pengemis seolah-olah  menjustifikasi  sikap  mereka  agar tetap bermalas-malasan tanpa ada  usaha untuk memperbaiki  diri  dalam  menjalani  kehidupan. Sikap  malas  menjadikan  gelandangan  dan pengemis  meneruskan  kegiatan  meminta- meminta  dibandingkan  dengan  melakukan inovasi, namun tetap mendapatkan cash-money yang cukup banyak” (Fadri, 2019); dan
Ketujuh .  Kebebasan  dan  Kesenangan Hidup  Menggelandang.  “Kebebasan  yang dijadikan  idealisme  (meskipun  hanya  mitos yang  tidak  harus  dilestarikan)  membuat sejumlah  gelandangan  dan  pengemis  enggan mengubah  pola  perilaku  dalam  kehidupan sehari-hari. Keengganan untuk berubah mengakibatkan banyaknya program
pemberdayaan,  baik  dari  pemerintah  maupun swasta tidak berjalan dengan baik.
Gelandangan  dan  pengemis  lebih  memilih hidup  bebas  dengan  alasan  pendapatan  akan lebih  banyak  didapatkan  dibandingkan  harus ikut  pemberdayaan  dan  berbagai  program maupun  penyuluhan  yang  diakukan.  Beberapa faktor  penyebab  munculnya  gelandangan  dan pengemis  memperlihatkan  kuatnya  tradisi  dan kebiasaan yang kurang tepat dijadikan sebagai
pedoman  hidup  karena  dikhawatirkan  akan menimbulkan  persoalan  dalam  kehidupan masyarakat.  Sikap  dan  kebiasaan  inilah  yang dinamakan  sebagai  kultur  dalam  melakukan sumbangsih  atas  meningkatnya  kemiskinan yang  ada  di  masyarakat.  Kemiskinan  kultural yang  dijustifikasi  sebagai  suatu  kebenaran akan  menyulitkan  berbagai  pihak  dalam melakukan penanggulangan kemiskinan, terutama  penanggulangan  masalah  gepeng” (Fadri, 2019).
Berkaca pada faktor-faktor yang melatarbelakangi  hadirnya  gepeng,  maka  dari itu  diperlukan  kebijakan  penanggulangan gepeng  atau  gelandangan  dan  pengemis tersebut.    Penanggulangan  tersebut  menjadi tanggungjawab  berbagai  pihak  dan  berbagai kalangan. Namun, banyaknya gelandangan dan pengemis  memperlihatkan  penanggulangan gelandangan dan pengemis belum dilaksanakan  dengan  maksimal  (Muslim, 2013).  Pemerintah  maupun  swasta  merupakan kelompok yang berkewajiban dalam menyelesaikan  permasalahan  penanggulangan gepeng,  sehingga  penanganan  dari  berbagai kalangan  dapat  disatukan  dalam  visi  besar, yakni pemberantasan gelandangan dan pengemis  demi  terciptanya  kedamaian  dalam kehidupan masyarakat.
Penanganan
gelandangan  dan  pengemis  dapat  dilakukan dengan  pendekatan  panti,  liponsos, transit home , pemukiman, dan transmirgasi yang akan diuaraikan sebagai berikut (Fadri, 2019):
Pertama. Pendekatan  Panti.  “Pada penanganan  dengan  model  panti,  gelandangan dan  pengemis  akan  disediakan  tempat  tinggal dengan  sarana  dan  prasarana  lengkap,  yang dihuni  oleh  beberapa  keluarga.  Pendekatan panti  bertujuan  untuk  terciptanya  komunikasi yang baik antara satu pihak dengan pihak yang lain  terutama  masalah  motivasi  untuk  segara bangkit dari kehidupan menggelandang sehingga diharapkan ada kemauan dari gepeng untuk  berubah  bersama-sama.  Kebersamaan dalam panti dan diimbangi dengan keterampilan  yang  diberikan  menjadikan gepeng  menguasai  keahlian  tertentu  yang nantinya akan bermanfaat dan dapat dikembangkan  sebagai  modal  keterampilan dalam  membuka  usaha  dan  peluang  kerja” (Fadri, 2019);
Kedua .  Liponsos.  “Liponsos  adalah singkatan  dari  Lingkungan  Pondok  Sosial. Liponsos  merupakan  bentuk  penanganan gelandangan dan pengemis yang lebih mengedepankan  sistem  hidup  bersama  di dalam lingkungan sosial sebagaimana layaknya kehidupan masyarakat pada umumnya.  Kehidupan  yang  dibangun  dalam sistem liponsos mirip dengan model pendekatan panti, hanya saja cakupan liponsos lebih  luas.  Lingkungan  liponsos  sudah  seperti layaknya lingkungan pergaulan di masyarakat, sehingga diharapkan gelandangan dan pengemis  mencoba  hidup  sesuai  dengan aturan-aturan  dan  nilai-nilai  yang  dianut  oleh masyarakat tertentu” (Fadri, 2019);
Ketiga.  Transit  Home. “ Transit  home merupakan  tempat  penanganan  gelandangan dan pengemis yang bersifat sementara sebelum mendapatkan  pemukinan  tetap  pada  tempat yang disediakan. Transit home hanya merupakan  peralihan  kehidupan  dari  jalanan atau menggelandang menuju kehidupan dengan  tempat  tinggal  tetap,  baik  berupa liponsos  maupun  lingkungan  masyarakat secara  umum.  Pada  metode  transit  home, gelandangan dan pengemis memulai mengenali  diri  sendiri  dengan  pembekalan sederhana  sebagai  bentuk  kesiapan  untuk segera berbaur dengan keidupan di masyarakat” (Fadri, 2019);
Keempat . Pemukiman Masyarakat.
“Pemukiman  merupakan  bentuk  penanganan gelandangan dan pengemis dengan menyediakan  tempat  tinggal  permanen  di lokasi  tertentu.  Penempatan  gepeng  dalam sebuah  tata  hubungan  masyarakat  dilakukan ketika  mereka  benar-benar  siap  untuk  hidup berdampingan  dengan  masyarakat,  tentunya dengan  bekal  dan  keterampilan  yang  telah didapatkan semasa pemberdayaan sebelumnya, baik dalam bentuk penyuluhan di rumah panti, ataupun bentuk peningkatan kualitas kepercayaan diri pada liponsos” (Fadri, 2019); dan
Kelima .  Transmigrasi.  “Transmigrasi merupakan cara terakhir untuk menanggulangi gelandangan  dan  pengemis,  yaitu  dengan  cara mengirimkan  para  gepeng  ke  luar  daerah bahkan  ke  luar  pulau,  sehingga  kepadatan penduduk  dan  persaingan  tenaga  kerja  yang tinggi  tidak  lagi  merupakan  momok  bagi
semua  orang.  Gepeng  yang  telah  dipindahkan ke  daerah-daerah  pedesaan  atau  bahkan dipulangkan  ke  desa  asalnya  diberikan penyuluhuan dan pemahaman mengenai kontribusi  dan  motivasi  usaha  yang  dapat dilakukan  di  desa,  sehingga  pemikiran  untuk tinggal  dan  bermukim  di  kota  sebagai gelandangan  tidak  lagi  menjadi  jalan  satu- satunya  dalam  menenuhi  kebutuhan  hidup sehari-hari” (Fadri, 2019).
Penanggulangan gepeng atau
gelandangan dan pengemis khususnya di Kota Batam  dapat  dilakukan  dengan  salah  satu metode di atas, atau bahkan dengan menggabungkan beberapa metode. Penggabungan beberapa metode memperlihatkan beberapa tahap untuk menanggulangi  gepeng  sehingga  diharapkan menjadi  suatu  model  komprehensif  dalam menanggulangi  gelandangan  dan  pengemis, sehingga  tidak  meresahkan  masyarakat  dalam mejalani kehidupan. Namun faktanya, penanganan gelandangan dan pengemis tidaklah mudah. Contoh saja pada penanganan dengan  transmigrasi,  “banyak  pendatang  yang ingin  merubah  nasib  di  Kota  Batam,  yang kemudian hidup susah. Ketika hendak dipulangkan  ke  kampung  halamannya,  orang tersebut  menolak,  seperti  yang  di  sampaikan Bapak  Adi  Harnus  selaku  Kepala  Seksi Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Batam pada laman facebook Kata  Batam”  (Kata  Batam,
2020).
Pada  dasarnya  Kota  Batam  adalah  kota yang  melarang  adanya  perbuatan  gelandangan dan pengemis berdasarkan Pasal 5 ayat (4 dan 5)  Perda  Kota  Batam  No.  6/2002.  Kebijakan ini didasarkan pada ketentuan PP No. 31/1980. Hal  tersebut  bukanlah  bentuk  diskriminasi, melainkan  bahwa  adanya  kebijakan  yang dikeluarkan  oleh  kepala  daerah  otonom  dalam rangka mewujudkan tata tertib sosial. Gelandangan dan pengemis kerap kali dianggap  sebagai  gangguan  oleh  masyarakat lainnya.  Oleh  sebab  itu,  kebijakan  ini semestinya  dapat  menjadi  dasar  penertiban para gepeng atau gelandangan dan pengemis di Kota Batam.
Adanya  kebijakan  terkait  permasalahan gelandangan dan pengemis di Batam merupakan  urusan  daerah  otonom  yang sepenuhnya  menjadi  kewenangan  daerah
otonom. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa hingga saat ini masih banyak sekali gelandangan  dan  pengemis  yang  dapat  kita jumpai  di  beberapa  daerah  di  Kota  Batam. Berdasarkan  penelitian  sebelumnya,  terdapat 268  jumlah  gelandangan  dan  133  jumlah pengemis  yang  terjaring  di  Kota  Batam (Shinta, 2019). Masih adanya gelandangan dan pengemis  menjadi  bukti  bahwa  masih  banyak orang yang hidup miskin di Kota Batam. Maka diperlukan upaya-upaya dari pembuat kebijakan,  pelaksana,  serta  pelaksanaannya dalam  mengawasi  keberadaan  gelandangan dan  pengemis.  Selain  mengawasi,  mestinya angka  kemiskinan  tersebutpun  ditekan  agar angka  gelandangan  dan  pengemis  di  Kota Batam  berkurang.  Sebab  perlindungan  dan upaya  dari  pemerintah  merupakan  salah  satu bentuk perwujudan Pasal 34 Ayat 1 UUD NRI 1945  yang  menyatakan  bahwa  “fakir  miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”.
Tidak  dapat  dipungkiri,  meskipun banyak  faktor  yang  menjadi  penghambat terwujudnya penanggulangan gelandangan dan pengemis,  tentu  saja  banyak  juga  faktor pendukungnya.  Faktor  pendukung  dalam menertibkan  gelandangan  dan  pengemis  di Kota  Batam  oleh  Pemerintah  Daerah  Kota Batam yakni adanya kebijakan yang dikeluarkan  yakni  Perda  Kota  Batam  6/2002. Kemudian dalam rangka mengurangi gelandangan  atau  pengemis  di  bawah  umur (anak  jalanan)  Dinas  Sosial  melakukan  pola sistem pembinaan anak jalanan demi terwujudnya  Kota  Batam  sebagai  kota  layak anak.  Dalam  hal  ini  pembinaan  anak  jalanan adalah  salah  satu  kegiatan  dari  Dinas  sosial Kota  Batam  Kota  Batam  yang  bekerja  sama dengan   Satpol  PP  Kota  Batam  dalam melaksanakan  kegiatan  patroli  anak  jalanan dengan  5  kali  patroli  dalam  satu  bulan  yaitu patroli  pertama  dilaksanakan  pada  setiap minggu dan 2 kali dalam minggu terakhir.
Sasaran  dari  kegiatan  ini  adalah melaksanakan sebuah kegiatan yang diharapkan  dapat  membantu  anak  jalanan dalam menopang kehidupannya dan menjadikan  Kota  Batam  tetap  menjadi  kota layak anak dan berbasis “ smart  city” , khususnya  kepada  Dinas  sosial  Kota  Batam Kota  Batam  yang  turun  langsung  dalam membina anak jalanan. Terkait kegiatan dalam
pembinaan anak jalanan ini yang diatur dalam Peraturan  daerah  kota  Batam  nomor  2  tahun 2016  dimana  dalam  kegiatan  tersebut  ada beberapa  macam  pembinaan  yang  harus didapatkan  oleh  anak  jalanan  dari  Pemerintah Kota  dan dilaksanakan  oleh  Dinas sosial Kota Batam  Kota  Batam  yaitu  sebagai  berikut (Kende,  2020):   1).  “Pembinaan  Bimbingan Fisik,  yang  meliputi  kegiatan  yang  meliputi olahraga,  seni,  serta  melakukan  pemeriksaan kesehatan.  Bertujuan  untuk  pembugaran  fisik dan  kesehatan  agar  tetap  prima”;  2). “Pembinaan  Keterampilan,  keterampilan  yang diberikan  bertujuan  untuk  mengembangkan jiwa  seni  baik  pada  bidang  musik  ataupun keterampilan  karya  seni  seperti  membuat barang-barang yang bermanfaat dakam kehidupan  sehari-hari”;  dan  3).  “Pembinaan Bimbingan Mental, bertujuan untuk membentuk  pola  sikap  dan  perilaku  anak jaanan  agar  memberikan  dampak  yang  positif kepada anak yang terjaring Razia”.
Selain  pemerintah,  masyarakat  juga merupakan  pemeran  dalam  penanggulangan gelandangan dan pengemis, sebab gelandangan dan  pengemis  juga  bagian  dari  masyarakat  itu sendiri.  Masyarakat  memiliki  posisi  sentral sebagai pengawal program dan kebijakan yang diturunkan serta sebagai penilai atas keputusan yang  diambil  dalam  penanggulangan  gepeng (Sajow, Sambiran & Kairupan, 2019).
Kesediaan  masyarakat  dalam  mendukung program dan membantu melancarkan berjalannya program merupakan suatu langkah pasti  dalam  penanggulangan  gelandangan  dan pengemis. Selain itu, kesediaan dengan terbuka untuk menerima gepeng kembali pada kehidupan  sebagaimana  mestinya  menjadi langkah  besar  dalam  mengembalikan  motivasi diri  bagi  gelandangan  dan  pengemis  untuk kembali  menjalani  hidup  secara  wajar  dan sesuai  dengan  norma  yang  berlaku  di masyarakat.
Faktor-faktor  penghambat  perwujudan penertiban  gelandangan  ialah  paling  besar akibat  dari  kebiasaan  yang  mereka  lakukan  di kehidupan sehari-hari. Kebiasaan tersebut yang kenudian  menjadi  budaya  kemiskinan  turun temurun  sehingga  melekat  serta  sulit  dirubah. Faktor-faktor  tersebut  diantaranya  adalah “budaya  malas,  budaya cash  money ,  budaya gaya  hidup  boros,  serta  tidak  peduli  terhadap
lingkungan  sosial”  yang  akan  dijabarkan sebagai berikut (Kende, 2020):
Pertama . Budaya Malas. “Budaya malas yang  tertanam  pada  diri  gelandangan  dan pengemis  merupakan  penghamabat  utama dalam  penanggulangan  gepeng.  Para  gepeng hanya  mengandalkan  modal  dan  usaha  yang minimal dengan menginginkan hasil maksimal tanpa  mempedulikan  kualitas  hidup  yang dijalani.  Budaya  malas  juga  berdampak  pada rasa  tidak  ingin  memperbaiki  diri  dan melakukan inovasi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan hidup. Budaya malas
menjadikan gelandangan dan pengemis seolah- olah  nyaman  dengan  lingkungannya  yang dikhawatirkan
dapat mengganggu ketenteraman  hidup  bermasyarakat”  (Kende, 2020).
Kedua .  Budaya Cash  Money .  “Selain budaya  malas,  budaya  cash  money  yang  ada pada diri gelandangan dan pengemis menyebabkan  mereka  tidak  pernah  ambil pusing  untuk  mendapatkan  pekerjaan  yang layak.  Kehidupan  seharihari  hanya  dijalani dengan  meminta-minta  tanpa  menghiraukan harga  diri  dan  norma  yang  ada,  sehingga harapan dari para gepeng adalah mengumpulkan  sejumlah  uang  secara  instan, sehingga panghasilan tersebut dapat digunakan saat itu juga” (Kende, 2020).
Ketiga .
Gaya Hidup Boros.
“Gelandangan  dan  pengemis  rata-rata  hidup dengan  gaya  konsumtif  yang  tinggi.  Gaya hidup boros terlihat ketika mereka mendapatkan  penghasilan yang  mungkin  lebih dari  cukup,  namun  tidak  tersisa  untuk keperluan esok hari sebagai investasi. Kurangnya  kesadaran  menabung  menjadikan gepeng  hidup  dalam  keborosan.  Uang  yang didapatkan  dalam  satu  hari  biasanya  akan dihabiskan  pada  hari  itu  juga  dengan  dalih berbagi  pada  sesama  gepeng  dan  lain sebagainya.  Bahkan  yang  lebih  disayangkan banyak  diantara  gepeng  yang  menggunakan uang  yang  didapatkan  dari  hasil  meminta- meminta  hanya  untuk  memenuhi  kebutuhan yang  bukan  merupakan  suatu  hal  yang  urgent untuk  dipenuhi,  seperti  hiburan,  mabok- mabokan,  untuk  menyewa  pelacur  dan  lain sebagainya” (Kende, 2020).
Keempat . Tidak Peduli dengan Lingkungan
Sosial. “Ketidakpedulian
gelandangan dan pengemis terhadap lingkungan  kehidupan  sosial  merupakan  salah satu faktor penghambat penanggulangan gepeng  yang  paling  sulit  untuk  diselesaikan. Jika  gelandangan  dan  pengemis  sudah  tidak peduli  dengan  lingkungan  sekitar,  maka  dapat dikatakan  apapun  upaya  yang  akan  dilakukan oleh  berbagai  pihak  tidak  akan  dapat  berjalan dengan  optimal.  Kesadaran  merupakan  kunci dari pemberdayaan, sehingga dengan kesadaran ada keinginan dari dalam diri untuk berubah  dan  melakukan  inovasi  perubahan. Jika  ketidakpedulian  terhadap  lingkungan sosial  telah  tertanam  dalan  diri  gepeng,  satu- satunya cara untuk menanggulangi permasalahan  ini  adalah  dengan  melakukan tindakan-tindakan  tegas  yang  mungkin  akan merugikan  pihak  gelandangan  dan  pengemis itu  sendiri.  Tindakan  tegas  dilakukan  dalam upaya menjaga stabilitas dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat” (Kende, 2020).
Maka  dari  itu,  dalam  mengupayakan penanggulangan  gepeng  atau  gelandangan  dan pengemis  demi  menciptakan  kawasan  bebas gelandangan  dan  pengemis  masih  butuh diprioritaskan. Jumlah gelandangan dan pengemis  yang  terlihat  di  lingkungan  sekitar Batam  dapat  menimbulkan  asumsi  bagi masyarakat  sekitar  atau  pengunjung  bahwa emerintah daerah belum mampu menyejahterakan masyarakatnya. Padahal, sudah berbagai cara  dilakukan, namun dikarenakan  faktor-faktor  tertentu,  jumlah gelandangan dan pengemis tersebut belum bisa di tuntaskan.
Kebijakan  Kawasan  Bebas  Gelandangan dan  Pengemis  Berdasarkan  Perspektif Sustainable Development Goals (SDGs)
Berkomitmennya Indonesia dalam persetujuan menciptakan
Sustainable Development Goals (SDGs), maka penanaman nilai-nilai  SDGs-pun  patut  dicoba  dalam menangani  permasalahan  gelandangan  dan pengemis ini. Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan (the 2030 Agenda for  Sustainable  Development  Goals) adalah “kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser  ke  arah  pembangunan  berkelanjutan yang  berdasarkan  hak  asasi  manusia  dan kesetaraan  untuk  mendorong  pembangunan
sosial,  ekonomi  dan  lingkungan  hidup”  (Tan, 2020).  SDGs  diberlakukan  dengan  prinsip- prinsip  universal,  integrasi  dan  inklusif  untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada seorang pun yang  terlewatkan  atau “No-one  Left  Behind” (Priyanta, 2015) .
Sustainable  Development  Goals atau yang  dikenal  dengan  SDGs  terdiri  dari “17 Tujuan dan 169 target dalam rangka melanjutkan upaya dan pencapaian Millennium Development  Goals (MDGs)  yang  berakhir akhir  pada  tahun  2015  lalu”  (Jazuli,  2017). Terdapat  4  (empat)  pilaR  SDGs yakni (Setianingtias,  Baiquni  &  Kurniawan,  2019):
1).  “Pilar  Pembangunan  Sosial  adalah tercapainya  pemenuhan  hak  dasar  manusia yang  berkualitas  secara  adil  dan  setara  untuk meningkatkan  kesejahteraan  bagi  seluruh masyarakat”; 2). “Pilar Pembangunan Lingkungan  adalah  tercapainya  pengelolaan sumberdaya  alam  dan  lingkungan  yang berkelanjutan  sebagai  penyangga  seluruh kehidupan”; 3). “Pilar Pembangunan Ekonomi tercapainya  pertumbuhan  ekonomi  berkualitas melalui keberlanjutan peluang kerja dan usaha, inovasi, industri inklusif, infrastruktur memadai,  energi  bersih  yang  terjangkau  dan didukung kemitraan”; dan 4). Pilar Pembangunan  Hukum  dan  Tata  kelola  adalah terwujudnya  kepastian  hukum  dan  tata  kelola yang  efektif,  transparan,  akuntabel  dan partisipatif untuk menciptakan stabilitas keamanan  dan  mencapai  negara  berdasarkan hukum”.
Adapun  ke-17 goals atau  tujuan  dari SDGs  adalah  (International  NGO  Forum  on Indonesian  Development,  2020):  “mengakhiri kemiskinan  dala  segala  bentuk  dimanapun, mengakhiri  kelaparan,  mencapai  ketahanan pangan  dan  nutrisi  yang  lebih  baik  dan mendukung pertanian berkelanjutan, memastikan  kehidupan  yang  sehat  dan mendukung  kesejahteraan  bagi  semua  untuk semua  usia,  memastikan  pendidikan  yang inklusif dan berkualitas setara, juga mendukung  kesempatan  belajar  seumur  hidup bagi  semua,  mencapai  kesetaraan  gender  dan memberdayakan  semua  perempuan  dan  anak perempuan,  memastikan  ketersediaan  dan manajemen  air  bersih  yang  berkelanjutan  dan sanitasi  bagi  semua,  memastikan  akses terhadap  energy  yang  terjangkau,  dapat
diandalkan,  berkelanjutan,  dan  modern  bagi semua,  mendukung  pertumbuhan  ekonomi yang  inklusif  dan  berkelanjutan,  tenaga  kerja penuh  dan  produktif  serta  pekerjaan  yang layak  bagi  semua,  membangun  infrastruktur yang tangguh, mendukung  industrialisasi yang inklusif  dan  berkelanjutan  dan  membantu perkembangan inovasi, mengurangi ketimpangan  didalam  dan  antar  negara, membangun  kota  dan  pemukiman  yang inklusif,  aman,  tangguh,  dan  berkelanjutan, memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan,  mengambil  aksi  segera  untuk memerangi  perubahan  iklim  dan  dampaknya, mengkonservasi  dan  memanfaatkan  secara berkelanjutan sumber daya laut, samudera dan maritime untuk pembangunan yang berkelanjutan,  melindungi,  memulihkan  dan mendukung  penggunanaan  yang  berkelanjutan terhadap  ekosistem  daratan”.  Selanjutnya, beberapa  tujuan  SDGs  adalah  “mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi
(penggurunan), dan menghambatserta membalikkan degredasi tanah
dan menghambat hilangnya keanekaragaman hayati, mendukung
masyarakat  yang  damai  dan  inklusif  untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses  terhadap  keadilan  bagi  semua  dan membangun  institusi-institusi  yang  efektif, akuntabel,  dan  inklusif  di  semua  level,  dan menguatkan ukuran implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan”.
Berdasarkan  tujuan-tujuan  diatas,  maka yang  berkaitan  dengan  permasalahan  dalam penelitian ini yakni “mengakhiri kemiskinan di manapun  dan  dalam  semua  bentuk”.  Dengan diselesaikannya  permasalahan  kemisikinan, tentu  sangat  berpengaruh  terhadap  keberadaan gelandangan  dan  pengemis.  Hal  ini  juga berkaitan dengan tujuan SDGs yakni mengurangi  ketimpangan  di  dalam  negeri, salah  satunya  ialah  ketimpangan  sosial. Berdasarkan  Pasal  15  Perda  Kota  Batam  No. 6/2002, ditegaskan “yang mengawasi pelaksaan  peraturan  daerah  tersebut  ialah Dinas  Sosial  atau  Pejabat  yang  ditunjuk berdasarkan  Keputusan  Walikota”.  Artinya disini  keberadaan  gelandangan  dan  pengemis diawasi  oleh  Dinas  Sosial.  Pelanggaran terhadap  larangan  tersebut  dapat  dikenakan
sanksi  pidana  kurungan  atau  pidana  denda sesuai  Pasal  16  ayat  1  Perda  Kota  Batam  No. 6/2002  menyatakan  “pelanggaran  terhadap ketentuan-ketentuan  dalam  Peraturan  Daerah ini  diancam  dengan  pidana  kurungan  paling lama  3  (tiga)  bulan  dan  atau  denda  paling banyak  Rp.  5.000.000,-  (Lima  juta  rupiah)”. Dalam  ayat  2  ditegaskan  kembali  “tindak pidana  yang  dimaksud  dalam  ayat  1  pasal  ini adalah  pelanggaran”.  Hal  ini  dinilai  kurang sesuai jika  mengingat  hukuman  tersebut  dapat dijatuhkan terhadap gelandangan dan pengemis  mengingat  kondisi  ekonomi  dan sosialnya.
Adanya aksi global pembangunan berkelanjutan  atau  SDGs  dinilai  dapat  sejalan dengan  pembuatan  kebijakan  penanggulangan gelandangan  dan  pengemis,  yang  mana mestinya  dapat  disokong  oleh goals atau tujuan  pertama  (1)  dan  kesepuluh  (10)  dalam mewujudkan  Kota  yang  dan  pemukiman  yang inklusif,  aman,  tangguh,  dan  berkelanjutan. Artinya  dengan  menerapkan  tujuan  SDGs, maka yang pertama kali harus diperbaiki ialah kondisi  ekonomi  para  gelandangan  dan pengemis.  Kawasan  bebas  gelandangan  dan pengemis akan ada jika pelaksananya dilakukan  dengan  tegas  serta  solutif,  sehingga tidak  hanya  menertibkan,  namun  memastikan agar  gelandangan  dan  pengemis  tidak  lagi mengulangi kegiatannya.
Menurut  William  Dunn,  pembuatan kebijakan publik ialah melalui 4 tahapan yaitu “penyusunan  agenda,  formulasi  kebijakan, adopsi/legitimasi  kebijakan,  dan  penilaian/ evaluasi  kebijakan”  (Bintari  &  Pandiangan, 2016).  Dimulai  dari  penyusunan  agenda, pembuat kebijakan melihat kembali bagaimana masalah  publik  yang  ada,  dibarengi  dengan pengkajian  data  angka  gelandangan  dan pengemis  di  Batam  agar  dapat  menjadi  tolak ukur. Kemudian pada tahap formulasi kebijakan,  para  pembuat  kebijakan  mencari upaya penyelesaian masalah yang paling ideal. Pada tahapan adopsi atau legitimasi kebijakan, masyarakat diikutsertakan dalam menyuarakan aspirasinya, dalam hal ini perwakilan organisasi  masyarakat,  komunitas,  atau  badan tertentu  yang  memiliki  kerterkaitan.  Hal  ini bertujuan  agar  aspirasi  tersebut  dapat  menjadi pertimbangan bersama. Terakhir ialah penilaian  atau  evaluasi  kebijakan.  Pada  tahap
ini,  evaluasi  dilakukan  sebagai  estimasi  atau penilaian  kebijakan  yang  mencakup  substansi, implementasi,  serta  dampak.  Namun,  evaluasi ini  tidak  hanya  dilakukan  di  tahap  akhir  saja, melainkan  di  seluruh  tahap  (Bintari  & Pandiangan, 2016).
Dinilai perlu adanya penyusunan kebijakan penanggulangan para gepeng (gelandangan  dan  pengemis)  yang  perlu sejalan  dengan  perwujudan  pilar  ke  4  SDGs yakni  “pilar  pembangunan  hukum  dan  tata Kelola”  yang  dalam  perumusannya  harus mempertimbangkan “pilar pembangunan sosial, pembangunan lingkungan, dan pembangunan  ekonomi”,  dengan  tujuan  yang sama  yakni  menciptakan  masyarakat  yang terpenuhi  hak  dasar  nya  dengan  merata  dan lingkungan hidup yang seimbang serta aman.

## SIMPULAN
Mewujudkan kawasan bebas
gelandangan dan pengemis khususnya di Kota
Batam  dapat  diupayakan  serta  dibarengi dengan  perwujudan Sustainable  Development Goals (SDGs)  dengan  cara  diperketatnya pengawasan
terhadap
pengawasan implementasi  Perda  Kota  Batam  No.  6/2002, atau dengan dirancangnya kebijakan pengganti atau kebijakan baru yang dalam perancangannya turut mempertimbangkan pilar-pilar dan tujuan SDGs. Dalam mewujudkan  kawasan  bebas  gelandangan  dan pengemis  di  Kota  Batam,  sangat  perlu memperioritaskan  peningkatan  kesejahteraan masyarakat dari sisi ekonomi. Jika peningkatan ekonomi dilakukan terhadap masyarakat miskin,  maka  tidak  ada  lagi  yang  melakukan kegiatan  mengemis  dan  menjadi  gelandangan, serta  akan  terwujud  lingkungan  yang  lebih rapih  dan  tertib  sehingga  apa  yang  ingin digaungkan  oleh  Pemerintah  Indonesia  dalam pencapaian SDGs dapat tercapai.

## DAFTAR PUSTAKA
Bintari, A., IP, S., & Pandiangan, M. L. H. S. (2016). Formulasi Kebijakan Pemerintah tentang  Pembentukan  Badan  Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas  (PT)  Mass  Rapid  Transit (MRT) Jakarta di Provinsi DKI Jakarta. Jurnal Ilmu Pemerintahan ISSN , 2442 , 5958.
Damayanti,  W.,  &  Adnan,  M.  (2017). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis Di Kabupaten Demak Berdasarkan  Peraturan  Daerah  Nomor  2
Tahun  2015. Journal  of  Politic  and Government Studies , 6 (03), 161-170. Fadri,  Z.  (2019).  Upaya  Penanggulangan Gelandangan  Dan  Pengemis  (Gepeng) Sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks) Di Yogyakarta. Komunitas , 10 (1), 1-19.
International  NGO  Forum  on  Indonesian Development. (2020).
https://www.sdg2030indonesia.org/page/
1-tujuan-sdg.  Diakses  24  Desember 2020 .
Jazuli, A. (2017). Penegakan Hukum Penataan
Ruang  dalam  Rangka  Mewujudkan Pembangunan
Berkelanjutan. Jurnal Rechts  Vinding:  Media  Pembinaan
Hukum Nasional , 6 (2), 263-282.
Kata  Batam.  (2020).  “Dinas  Sosial  Kota
Batam,  Bekerja  dalam  Senyap  Tangani Masalah
Kemanusiaan”.
https://www.facebook.com/3282400244
81563/posts/-dinas-sosial-kota-batam- bekerja-dalam-senyap-tangani-masalah- kemanusiaanhanya- k/612948149344081/. Diakses 23 Desember 2020. Kende, D. S. (2020). Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembinaan Anak Jalanan di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau. http://webcache.googleusercontent.com/ search?q=cache:InKmgufZZ3YJ:eprints. ipdn.ac.id/4146/1/Dona%2520Repositor
y%2520upload.docx+&cd=4&hl=id&ct =clnk&gl=id.  Diakses  23  Desember
2020. Muslim, M. (2013). Penanggulangan Pengemis Dan Gelandangan Di Kota
Pekanbaru. Jurnal  El-Riyasah , 4 (1),  24- 35.
Priyanta, M. (2015). Pembaruan dan
Harmonisasi Peraturan Perundangundangan Bidang Lingkungan dan Penataan Ruang Menuju Pembangunan Berkelanjutan. Hasanuddin Law Review , 1 (3), 337-349.
Purnama, H. (2016). Kebijakan Penanggulangan Permasalahan Gelandangan dan Pengemis. Jurnal
Demokrasi Dan Otonomi Daerah , 14 (3),
187-192.
Sajow, A., Sambiran, S., & Kairupan, J. 2019. Kinerja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat  Dalam  Menangani  Anak Terlantar Di Kota Manado. Jurnal Eksekutif , 3 (3), 1-9.
Sudirman,  L.,  &  Shinta.  (2019).  Analisis Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 Menangani Jumlah Gelandangan  dan  Pengemis  di  Kota Batam. Journal of Judicial Review , 21 (2), 60-83.
Setianingtias,  R.,  Baiquni,  M.,  &  Kurniawan, A.  (2019).  Pemodelan  Indikator  Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia. Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan , 27 (2), 61-74. Shinta. (2019). Analisis Implementasi Peraturan  Daerah  nomor  6  tahun  2002 tentang Ketertiban Sosial dalam
Menangani  Jumlah  Gelandangan  dan Pengemis  di  Kota  Batam .  Skripsi:
Universitas Internasional Batam.
Supeno,  D.  F.,  &  Sutrisna,  C.  (2018).
Penegakan Pasal 504 KUHP Dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah  Nomor  31  Tahun  1980 Tentang  Penanggulangan  Gelandangan dan Pengemis. Wacana Paramarta:
Jurnal Ilmu Hukum , 17 (2), 95-104.
Tan,  W.  2020.  Pemenuhan  Hak  Pendidikan
Anak Jalanan di Kota Batam: Tantangan
Dalam Mewujudkan
Sustainable
Development  Goals  (SDGs). Supremasi
Hukum: Jurnal Penelitian Hukum , 29 (1), 46-59.
Yusrizal, Y., & Asmara, R. (2020). Kebijakan
Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Studi Penelitian Di Kabupaten Aceh Utara). REUSAM-
Jurnal Ilmu Hukum , 8 (1), 16-28.
Zamharira, C., & Arantika, D. P. (2018). Peran Dinas  Sosial  Dalam  Menanggulangi Pengemis  Di  Kota  Banda  Aceh. Al-
Ijtimai: International Journal of Government  and  Social  Science , 4 (1), 115-128.