## Penurunan Tarif PPh Badan Sebagai Ketidakpastian Eksternal dan Tax Avoidance
Mutya Nurmala Raya 1 , Milla Sepliana Setyowati 2
1,2) Universitas Indonesia mutya.nurmala11@ui.ac.id , milla.s@ui.ac.id *Corresponding Author Diajukan : 24 November 2022 Disetujui
: 6 Desember 2022
Dipublikasi : 1 April 2023

## ABSTRACT
This study aims to investigate the effect of changes in corporate income tax rates as the company's external uncertainty on tax avoidance, which changes make companies engage in tax avoidance practices  to  ensure  future  benefits  and  to  increase  value.  Using  agency  theory  as  the  basis  for analyzing, this study uses a quantitative approach and processes data using a linear regression method with a sample of consumer non-cyclical industry companies for the 2018-2020 period. The processed results show that external uncertainty does not positively affect avoidance. Changes in tax  policy  make  the  tax  system  uncertain  for  companies,  causing  managers  to  engage  in  tax avoidance. Fluctuating tax rates will affect the company's tax benefits and tax burden in the future, so companies tend to carry out tax planning aggressively that is carried out intensely and will be more inclined to tax avoidance. This research has implications for the government's considerations in  making  adjustments  or  policy  changes  that  will  make  the  tax  avoidance  gap  even  bigger  for business people. Therefore, it is necessary to support to prevent an increase in tax evasion as an opportunistic business actor. In addition, this study also contributes theoretically and literature on the  relationship  between  external  uncertainty,  the  uncertainty  of  tax  benefits,  agency,  and  tax avoidance.  The  novelty  offered  in this  study  is  to  analyze  the  effect  of  changes  in  the  policy  on reducing corporate income tax rates that occurred in Indonesia due to the covid-19 pandemic as an external uncertainty on tax avoidance behavior.
Keywords:  tax  avoidance,  tax  benefit  uncertainty,  external  uncertainty,  rate  reduction,  policy changes

## PENDAHULUAN
Setiap  negara  dengan  cepat  menyusun  strategi  untuk  dapat  memperbaiki  kondisi perekonomian  saat  hadirnya  pandemik  covid-19  yang  mempengaruhi  hampir  seluruh  aspek kehidupan masyarakat, tidak terkecuali Indonesia. Kasus pertama covid-19 hadir di Indonesia pada awal tahun 2020 sehingga terdapat beberapa kebijakan yang sedang dirancang untuk omnibus law yang rencananya akan diberlakukan pada tahun 2021 kemudian dipercepat. Salah satunya adalah percepatan  penurunan  tarif  PPh  Badan  menjadi  22%  dari  yang  semula  25%.  Kebijakan  ini termaktub di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemik Covid-19  yang  selanjutnya  diturunkan  pada  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  30  Tahun  2020 tentang  Penurunan  Tarif  Pajak  Penghasilan  Bagi  Wajib  Pajak  Badan  Dalam  Negeri  Yang Berbentuk Perseroan Terbuka.
Sørensen  (2004),  Álvarez-Martínez  et  al  (2018),  dan Coeurdacier  &  Rey  (2013) dalam penelitian  mereka  disebutkan  bahwa  penurunan tarif PPh  Badan memang  efektif  untuk menarik investor  asing,  namun  dampak  kebijakan  tersebut  pada  masing-masing  negara  adalah  berbeda- beda.  Hingga  tahun  2021,  banyak  kebijakan  insentif  yang  diberlakukan  oleh  pemerintah  dalam rangka  memperbaiki  iklim  berusaha  bagi  masyarakat  pada  masa  pandemik  covid-19  melalui
perubahan beberapa regulasi perpajakan. Namun, apabila dilihat dari sudut pandang perusahaan, perubahan regulasi perpajakan menjadi bagian dari ketidakpastian eksternal perusahaan yang akan berpengaruh  pada  produktivitas  perusahaan  sehingga  dapat  meningkatkan  tekanan  fiskal  dan menyebabkan adanya peningkatan beban bagi perusahaan (Dang et al., 2019).
Alm  (2014)  dalam  penelitiannya  menjelaskan  bahwa  ketika  terdapat  perubahan  regulasi, perusahaan harus mengalokasikan sumber daya untuk kembali menyesuaikan dengan regulasi yang baru dan hal ini dianggap sebagai kerumitan yang dihasilkan dari sistem pajak yang selalu berubah serta ada peningkatan dalam ketidakpastian kewajiban pajak.  Ketidakpastian ini menjadi sebuah beban  bagi  perusahaan  karena  berpengaruh  terhadap  ketidakpastian  manfaat  pajak  yang  akan diperoleh  oleh  perusahaan  di  masa  mendatang.  Akhirnya,  perusahaan  akan  cenderung  untuk melakukan  tindakan  perencanaan  pajak.  Sejatinya,  perencanaan  pajak  adalah  hal  yang  wajar dilakukan oleh perusahaan. Namun, apabila perencanaan pajak tersebut dilakukan secara agresif dan  secara  intensif  berulang-ulang  maka  akan  lebih  cenderung  jatuh  pada  praktik  penghindaran pajak (Rego, 2003).
Berdasarkan teori agensi oleh Jensen & Meckling (1976) pemegang saham sebagai principal selalu  menginginkan  keuntungan  terhadap  hasil  produktivitas  perusahaan.  Namun,  pemegang saham tidak dapat mencapainya sendirian dan membutuhkan bantuan manajer selaku agen yang memiliki wewenang dalam mengelola perusahaan secara langsung untuk mendapatkan apa yang diharapkan oleh pemegang saham. Hal ini disebabkan oleh pemegang saham dan manajer memiliki peran dan kewenangan yang berbeda. Hadirnya permasalahan pemisahan kekuasaan antara manajer sebagai agent dan  pemegang  saham  sebagai principal kemudian  menimbulkan  konflik  diantara keduanya.
Konflik tersebut muncul akibat dari timbulnya perbedaan kepentingan dan tanggung jawab dimana  pemegang  saham  sejatinya  menginginkan  keuntungan  lebih  dan  manajer  menginginkan agar  tujuan  perusahaan  dapat  tercapai.  Timbulnya  konflik  diantara  keduanya  dapat  membuat pemegang saham berkemungkinan tidak akan mendapatkan apa yang diinginkan sehingga harus berusaha  agar  manajer  dapat  patuh  terhadap  apa  yang  diinginkannya.  Sementara  pada  posisi manajer, dengan adanya konflik, dapat timbul sikap oportunis untuk mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri. Manajer memegang posisi dan peranan penting dalam perusahaan karena semua keputusan  manajerial  berada  ditangannya  sehingga  apabila  pemegang  saham  menginginkan keuntungan hanya bisa mengandalkan manajer. Oleh karena itu, pemegang saham harus berusaha untuk menaklukan manajer agar mau patuh terhadap apa yang diinginkannya.
Sikap oportunis perusahaan tidak saja muncul akibat adanya konflik antara pemegang saham dan manajer, tetapi juga dapat muncul akibat biaya transaksi yang dihadapi oleh perusahaan. Bahwa sejatinya pemegang saham dan manajer sesungguhnya memiliki tujuan yang sama yaitu mencapai keuntungan  dengan  profitabilitas  yang  baik  atau  maksimal  sehingga  apabila  terdapat  biaya  lain yang  dapat  membuat  profitabilitas  perusahaan  berkurang,  maka  sikap  oportunis  tersebut  dapat timbul. Terhadap pajak, sikap oportunis untuk menghindari pajak adalah termasuk sikap tidak patuh atas pajak. Padahal, perilaku perencanaan pajak atau penghindaran pajak termasuk dalam salah satu faktor yang dapat dikendalikan oleh perusahaan jika ditinjau dari segi biaya transaksi. Penelitian sebelumnya  yang  dilakukan  oleh  Prasetyo  (2008)  menyatakan  bahwa  dalam  hal  pemenuhan kewajiban, tingkat tinggi rendah kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh besar jumlah biaya atau compliance cost yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak. Terdapat  tiga  macam  biaya  pajak  ( cost  of  taxation )  yang  dijelaskan  oleh  Prasetyo  (2008) yaitu biaya pengorbanan atas penghasilan atau sacrifice of income , biaya distorsi atau distortion cost , dan running cost . Biaya pengorbanan atas penghasilan atau sacrifice of income adalah biaya yang  timbul  dan  kemudian  dikeluarkan  untuk  membayar  pajak  oleh  wajib  pajak  dari  sebagian penghasilan,  harta,  atau  uangnya  sebagai  pengorbanan.  Biaya  distorsi  atau distortion  cost merupakan biaya yang timbul akibat adanya perubahan dalam proses dan faktor produksi karena kehadiran pajak yang memiliki pengaruh terhadap perubahan pola perilaku ekonomi. Running cost merupakan biaya yang timbul akibat adanya sistem pajak seperti biaya administrasi ( administrative cost ) dan biaya kepatuhan ( compliance cost ).
Berdasarkan  tiga  macam  biaya  pajak  yang  telah  dijelaskan,  perubahan  kebijakan  yang dilakukan  oleh  pemerintah  tentu  akan  berpengaruh  pada  regulasi  dan  sistem  pajak  yang  juga
berubah  sehingga  mempengaruhi  proses  dan  faktor  produksi  perusahaan,  maka  timbullah  biaya distorsi. Bentuk transaksi bisnis serta biaya lainnya menyangkut pemenuhan kewajiban perpajakan akan  terpengaruh  dengan  adanya  perubahan  kebijakan.  Oleh  karena  itu,  hal  ini  sesuai  dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Alm  (2014)  bahwa  perusahaan  akan  cenderung  melakukan perencanaan pajak secara agresif dalam merespon ketidakpastian eksternal ini.
Selain itu, ketika terjadi pengaruh pada proses dan faktor produksi perusahaan maka akan mempengaruhi  manfaat  pajak  yang  akan  diperoleh  perusahaan  di  masa  mendatang.  Hal  ini disebabkan oleh pajak sebagai satuan yang begitu melekat pada setiap transaksi bisnis perusahaan sehingga setiap adanya ketidakpastian yang terjadi akan berpengaruh pada bisnis perusahaan juga. J. Lee & Xu (2019) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa ketidakpastian pajak memiliki dampak negatif  terhadap  aktivitas  bisnis  dan  setiap  terjadi  peningkatan  ketidakpastian  pajak  dapat menurunkan tingkat pertumbuhan perusahaan.
Tujuan  penelitian  ini  ialah  untuk  menjelaskan  pengaruh  ketidakpastian  eksternal  akibat perubahan  kebijakan  perpajakan  yaitu  penurunan  tarif  PPh  Badan  terhadap  penghindaran  pajak pada perusahaan indsutri consumer non-cyclical yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2020.  Penelitian  ini  menawarkan  kebaruan  berupa  analisis  pengaruh  perubahan  kebijakan penurunan  tarif  PPh  Badan  yang  terjadi  di  Indonesia  akibat  pandemic  covid-19  sebagai ketidakpastian eksternal perusahaan terhadap perilaku penghindaran pajak.
Perusahaan consumer  non-cyclical dijadikan  sebagai  objek  penelitian  dengan  dua pertimbangan yaitu bahwa industri consumer non-cyclical merupakan industri yang bergerak dalam sektor barang konsumen primer yang mana menjadi sektor yang paling terdampak akibat pandemik covid-19 dan merupakan industri dengan tingkat ketidakpastian eksternal yang lebih tinggi apabila dibandingkan  dengan  sektor  lain.  Berdasarkan  penelitian  sebelumnya (Alm,  2014;  J.  Lee  &  Xu, 2019) , hipotesis penelitian ini adalah bahwa ketidakpastian eksternal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.
Penelitian ini penting dilakukan karena pada hakikatnya ketidakpastian eksternal yang terjadi akan  terus  ada  sehingga  akan  terus  mempengaruhi  keputusan  yang  dibuat  oleh  pemegang kekuasaan  perusahaan  dan  akan  terus  mempengaruhi  keberadaan  penghindaran  pajak  serta bagaimana  wajib  pajak  patuh  terhadap  peraturan  pajak  yang  berlaku  di  negaranya.  Selanjutnya, penelitian  ini  berkontribusi  melalui  teori,  literatur,  dan  secara  praktis.  Kontribusi  teori  yang diberikan adalah berupa dukungan atas teori agensi dalam hal konflik antara manajer sebagai agent dan pemegang saham sebagai principal serta sikap oportunistik yang hadir diantara keduanya. Kontribusi literatur yang diberikan adalah dengan memperkaya literatur mengenai pengaruh ketidakpastian  eksternal,  pengaruh  perubahan  kebijakan  perpajakan,  dan  penghindaran  pajak. kontribusi praktis yang diberikan adalah gambaran bagi pemerintah bahwa tetap terdapat potensi adanya  praktik  penghindaran  pajak  walaupun  pemerintah  telah  memberikan  insentif  sebesar- besarnya bagi wajib pajak. Oleh sebab itu, gambaran dari hasil penelitian ini akan berguna untuk menentukan strategi selanjutnya dalam menghadapi para pelaku penghindaran pajak ini.

## STUDI LITERATUR

## Teori Agensi
Jensen  &  Meckling  (1976) menjelaskan  teori  ini  dengan  menggunakan  asumsi  peran  yang terbagi atas dua, yaitu principal dan agent yang memiliki peran dan status masing-masing. Melalui model  economic  of  man yang  menggambarkan  keinginan  seorang  orang  ekonomi  dalam memaksimalkan  kepuasannya, Jensen  &  Meckling  (1976) menerangkan  tentang  hubungan kontraktual yang terjadi di dalam perusahaan dimana ada principal sebagai atasan dan agen sebagai bawahan  serta  konflik  yang  menyelubungi  keduanya.  Konflik  tersebut  disebabkan  oleh  adanya pemisahan  status  dan  peran  sebagai  pemegang  saham  dan  manajer,  terdapat  pula  pemisahan kepemilikan dan kontrol yang menyebabkan munculnya perbedaan pandangan dan kepentingan.
Hal  ini  didasari  oleh  prinsip  ekonomi  rasional  dimana  masing-masing  pihak  memiliki motivasi kepentingan pribadi sehingga memungkinkan munculnya perbedaan kepentingan. Jensen &  Meckling  (1976) juga  menjelaskan  bahwa  manajer  selaku  yang  memiliki  wewenang  langsung terhadap  operasional  perusahaan memiliki  kecenderungan  untuk  bertentangan  dengan  keinginan pemegang  saham  karena  mementingkan  diri  sendiri.  Perilaku  ini  disebut  sebagai  perilaku
oportunistik,  yaitu  perilaku  yang  memanfaatkan  kesempatan  dan  peluang.  Berdasarkan  hal  ini, pemegang  saham  memiliki  tugas  untuk  mengawasi  manajer  agar  dapat  menekan  perilaku oportunistik yang dimiliki dan kemudian dapat mengikuti kehendak pemegang saham.

## Ketidakpastian Eksternal
Contractor et al (2020),  Gaganis  et  al (2019),  dan Ward et al (1995)  dalam  penelitiannya menyebutkan  bahwa  lingkungan  bisnis  menjadi  salah  satu  faktor  yang  harus  dipertimbangkan dalam  pengambilan  keputusan.  Hal  ini  juga  disampaikan  oleh Hanlon  &  Heitzman  (2010) bahwa lingkungan bisnis menjadi salah satu penentu perilaku penghindaran pajak. Ghosh & Olsen (2009) dan Huang et al (2017) mendefinisikan lingkungan eksternal sebagai lingkungan yang berada di luar organisasi, tidak dapat diatur oleh pengusaha dan memiliki pengaruh tidak langsung terhadap perusahaan. Ghosh  &  Olsen  (2009) dan  Huang  et  al  (2017)  juga  menyatakan  bahwa  lingkungan eksternal kemudian menjadi kendala besar bagi perusahaan karena sering mengalami perubahan dan mengakibatkan lingkungan bisnis berada dalam ketidakpastian. Ketidakpastian didefinisikan oleh Liu et al (2008) sebagai sebuah kondisi ketika perusahaan atau organisasi menghadapi sesuatu yang tidak terduga.
Huang  et  al  (2017)  dalam  penelitiannya  menyebut  ketidakpastian  lingkungan  eksternal sebagai ketidakpastian eksternal. Ketidakpastian eksternal dapat berpengaruh pada ketidakpastian manfaat  pajak  yang  akan  diperoleh  oleh  perusahaan.  Salah  satu  ketidakpastian  eksternal  yang berpengaruh pada keberlangsungan perusahaan adalah perubahan kebijakan oleh pemerintah dalam bidang  ekonomi.  Ketidakpastian  ini  akan  memicu  perusahaan  untuk  melakukan  tindakan  untuk memastikan manfaat pajak yang diterima di masa depan menjadi lebih pasti yang salah satunya melalui penghindaran pajak.

## Penghindaran Pajak
Dyreng et al (2010), Christensen et al (2015), dan Zolotoy et al (2021) menyatakan umumnya penghindaran  pajak  didefinisikan  sebagai  tindakan  mengurangi  pajak  perusahaan  relatif  dengan pendapatan  akuntansi  sebelum  pajak.  Sesuai  dengan Gallemore  &  Thornock  (2014) dalam penelitiannya yang menyatakan bahwa penghindaran pajak merupakan hal yang umum dilakukan oleh banyak  perusahaan.  Hal ini disebabkan  oleh    pajak  dianggap  sebagai  biaya signifikan  oleh perusahaan yang dapat mengurangi kekayaan pemegang saham sehingga hal yang wajar apabila melakukan perencanaan pajak untuk pengeluaran biaya perusahaan yang lebih efektif dan efisien menurut  Chen  et  al  (2010).  Keuntungan  perusahaan  setelah  pajak  akan  lebih  sedikit  apabila dibandingkan dengan keuntungan perusahaan sebelum pajak. Oleh karena itu, perusahaan memiliki kecenderungan  untuk  terdorong  melakukan  praktik  penghindaran  pajak  untuk  memaksimalkan keuntungan perusahaan dan pemegang saham.
Hanlon  &  Heitzman  (2010) menggambarkan  penghindaran  pajak  melekat  dengan  istilah ketidakpatuhan,  penghindaran,  agresivitas,  dan  perlindungan  sebagai  rangkaian  strategi perencanaan  pajak.  Chen  et  al  (2010)  mendefinisikan  penghindaran  pajak  sebagai  rangkaian perencanaan pajak sehingga masih sesuai dengan hukum legal atau kegiatan yang dilakukan pada area “abu-abu”. Hsieh et al (2018) menyatakan penghindaran pajak merupakan usaha perusahaan dalam  mengurangi  atau  menghilangkan  kewajiban  pajak.  Perencanaan  pajak  dalam  praktiknya memiliki  skema  yang  bervariasi (Ardyaksa &  Kiswanto, 2014;  Nugroho, 2009) .  Dijelaskan  oleh Dyreng et al (2008) dan Park et al (2016), penghindaran pajak dapat diklasifikasikan menjadi tiga yaitu tax evasion , tax avoidance , dan tax saving . Tax evasion termasuk perilaku kejahatan dan melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku yang  menyebabkan  penurunan  pendapatan  pajak  negara.  Selanjutnya, tax  saving didefinisikan sebagai  tindakan  mengurangi  pajak  terutang  dengan  alasan  yang  masuk  akal  dan  dengan menggunakan  metode  yang  masih  dalam  batas  aman  hukum.  Terakhir,  t ax  avoidance berada  di antara tax  evasion dan tax  saving . Tax  avoidance didefinisikan  dengan  perilaku  mengurangi penghasilan kena pajak dengan menggunakan kelemahan aturan perpajakan yang berlaku sehingga masih  berada  dalam  aturan  hukum  yang  legal.  Secara  konsep,  tindak  penghindaran  pajak  dan pengelakan pajak terasa sangat berbeda tetapi secara praktik, perbedaan diantara keduanya sangat kecil (Ardyaksa & Kiswanto, 2014) .

## Teori Agensi, Ketidakpastian Eksternal, dan Penghindaran Pajak
Setidaknya  terdapat  tiga  kondisi  yang  memungkinkan  untuk  terjadi  di  dalam  sebuah perusahaan berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan mengenai hubungan teori  agensi  oleh Jensen  &  Meckling  (1976) dan  penghindaran  pajak.  Pertama,  perilaku penghindaran pajak perusahaan dapat di dorong oleh keinginan pemegang saham. Kedua, perilaku penghindaran pajak perusahaan merupakan tindakan oportunitis dari manajer selaku agen. Ketiga, praktik penghindaran pajak didorong oleh keinginan pemegang saham maupun manajer.
Pertama, Huseynov  &  Klamm  (2012b) menyebutkan  bahwa  perilaku  penghindaran  pajak perusahaan  dapat  di  dorong  oleh  keinginan  pemegang  saham  dalam  rangka  meraih  keuntungan sebesar-besarnya.  Melalui  penghindaran  pajak,  kekayaan  yang  akan  diperoleh  oleh  pemegang saham akan meningkat karena penghindaran pajak dapat membuat sumber daya yang seharusnya dikenai  pajak  menjadi  tidak  terkena  pajak  oleh  otoritas  pajak  (Park  et  al.,  2016). Kovermann & Wendt (2019) dan Ibrahim et al (2021) dalam penelitiannya juga menyebutkan bahwa seringkali pemegang saham dengan hak penguasaan yang signifikan memberikan peluang lebih besar untuk melakukan penghindaran pajak. Kondisi ini telah dinyatatakan dalam banyak penelitian terdahulu yang diantaranya dilakukan oleh Huseynov & Klamm (2012) , Park et al (2016), dan Ibrahim et al (2021).
Kedua,  perilaku  penghindaran  pajak  perusahaan  merupakan  tindakan  oportunitis  dari manajer  selaku  agen.  Penelitian  mengenai  hubungan  penghindaran  pajak  dan  peranan  manajer atasnya telah banyak dilakukan (Khuong et al., 2020). Kembali pada model economic of man yang menggambarkan keinginan seorang orang ekonomi dalam memaksimalkan kepuasannya, manajer melakukan penghindaran pajak dalam rangka meraih keuntungan sebesar-besarnya. Hal ini juga diperkuat  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Chen  et  al  (2010)  yang  menyatakan  bahwa pemegang saham tidak selalu ingin melakukan penghindaran pajak karena memperhitungkan biaya non-pajak  dari  praktik  penghindaran  pajak  yang  salah  satunya  adalah  risiko  tuntutan  dan penyelidikan  oleh  otoritas pajak,  serta  biaya politik  yang  timbul.  Secara umum,  sikap  oportunis manajer  dapat  timbul  akibat  adanya  konflik  dengan  pemegang  saham.  Kondisi  ini  merupakan kondisi umum yang diketahui karena dasar dari teori agensi adalah konflik yang terjadi diantara principal dan agen. Bahwa perilaku agen yang cenderung tidak sesuai dengan keinginan pemegang saham  sehingga  memunculkan  biaya  agensi.  Perilaku  penghindaran  pajak  yang  dilakukan  oleh manajer termasuk salah satu tindakan yang tidak sesuai dengan keinginan pemegang saham.
Ketiga,  praktik  penghindaran  pajak  didorong  oleh  keinginan  pemegang  saham  maupun manajer. Keberadaan biaya transaksi atau biaya non-pajak lainnya dapat menjadi alasan perusahaan dalam  hal  ini  pemegang  saham  dan  manajer  melakukan  praktik  penghindaran  pajak.  Pajak merupakan biaya yang dianggap sebagai pengurang laba bersih yang signifikan (Chen et al., 2010) bagi perusahaan. Walaupun teori agensi menyatakan bahwa terdapat konflik antara principal dan agen,  sejatinya  pemegang  saham  dan  manajer  memiliki  tujuan  yang  sama  yaitu  mencapai keuntungan  dengan  profitabilitas  yang  baik  atau  maksimal  sehingga  apabila  terdapat  biaya  lain yang  dapat  membuat  profitabilitas  perusahaan  berkurang,  maka  sikap  oportunis  tersebut  dapat timbul. Hal ini menjelaskan bahwa perilaku penghindaran pajak tidak saja didorong oleh keinginan pemegang saham ataupun sikap oportunis manajer saja, tetapi terdapat faktor lain yang mendukung pemegang  saham  dan  manajer  sehingga  memiliki  tujuan  yang  sama.  Venter  et  al  (2017)  dalam penelitiannya  menyatakan  bahwa  manajer  memiliki  kewajiban  untuk  memaksimalkan  nilai pemegang saham yang dapat dicapai melalui meminimalkan pembayaran pajak. Oleh karena itu, ketika pemegang saham menginginkan keuntungan melalui penghindaran pajak, manajer memiliki tanggung jawab untuk mengambil keputusan atas hal tersebut (Lee & Yoon, 2020) . Huang et al (2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa ketidakpastian lingkungan yang tinggi  menunjukkan  perusahaan  lebih  banyak  terlibat  dalam  aktivitas  penghindaran  pajak  yang dapat tercermin dari rendahnya effective tax rate . Ketidakpastian lingkungan merupakan hal yang akan selalu terjadi akibat perubahan lingkungan eksternal bisnis dan dapat berdampak pada aspek bisnis lain seperti ketidakpastian manfaat pajak di masa depan. Gallemore & Labro (2015) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa dengan manfaat ketidakpastian lingkungan yang lebih banyak dari kualitas informasi internal perusahaan dapat membantu mereka untuk menghindari membayar
pajak.  Berdasarkan  hal  tersebut, Davila  &  Wouters  (2005) menyatakan  bahwa  ketidakpastian lingkungan dapat meningkatkan aktivitas perencanaan atau aktivitas penganggaran perusahaan. hal ini didorong oleh keinginan untuk tetap mendapatkan dan mengamankan keuntungan yang akan diterima oleh perusahaan. Semakin tinggi perencanaan pajak yang dilakukan dapat meningkatkan lebih banyak praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan (Rego, 2003). Ghosh & Olsen (2009) juga menyebutkan bahwa semakin tinggi ketidakpastian lingkungan yang dihadapi oleh perusahaan membuat semakin tinggi aktivitas perencanaan pajak yang dilakukan oleh manajer.
Dijelaskan oleh Chen et al (2010) bahwa perencanaan pajak merupakan komponen utama karena  pajak  merupakan  biaya  yang  signifikan  bagi  perusahaan.  Oleh  karena  itu,  ketika menghadapi lingkungan yang semakin tidak pasti dengan ketidakpastian manfaat pajak yang juga tinggi  membuat  perusahaan  melakukan  perencanaan  pajak  dalam  rangka  menyelamatkan keuntungan  yang  akan  menjadi  milik  perusahaan.  Demikian,  berdasarkan  beberapa  penelitian sebelumnya bahwa ketidakpastian lingkungan dapat menyebabkan perusahaan melakukan aktivitas perencanaan  pajak  yang  semakin  tinggi  intensitas  perencanaan  pajak  yang  dilakukan  dapat mengindikasikan praktik penghindaran pajak perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki hipotesis  bahwa  ketidakpastian  eksternal  yang  dihadapi  oleh  perusahaan  akan  berpengaruh terhadap  penghindaran  pajak.  Semakin  tinggi  ketidakpastian  eksternal  yang  dihadapi  sebuah perusahaan  maka  akan  semakin  tinggi  kemungkinan  sebuah  perusahaan  terlibat  dalam penghindaran pajak. Atas hipotesis tersebut ditulis sebagai berikut:
H1: Ketidakpastian eksternal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

## METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yang  menggunakan  pendekatan  kuantitatif. Menggunakan  populasi  perusahaan  industri consumer  non-cyclical yang terdaftar  di  Bursa  Efek Indonesia  dan  sampel  dari  populasi  adalah  perusahaan  industry consumer  non-cyclical yang terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  pada  tahun  2018-2020.  Terdapat  dua  pertimbangan  memilih perusahaan industri consumer non-cyclical yaitu a) karena industri ini berada pada urutan ketiga dari  banyak  industri  lainnya  yang  paling  terdampak  akibat  adanya  pandemic  covid-19,  b) merupakan  industri  yang  bergerak  dalam  sektor  barang  konsumen  primer  sehingga  memiliki tingkat ketidakpastian eksternal yang lebih tinggi diantara sektor lainnya. Selanjutnya, pemilihan sampel  perusahaan  yang  digunakan  adalah  perusahaan  industri consumer  non-cyclical yang terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  yang  didasarkan  pada  alasan  bahwa  dengan  terdaftarnya perusahaan di Bursa Efek Indonesia maka laporan keuangannya telah diaudit oleh akuntan publik sehingga  keberadaan  perusahaan  akan  lebih  valid  dari  segi  kinerja  dan  laporan  keuangannya tersedia untuk publik sehingga dapat memudahkan proses penelitian.
Penelitian ini menggunakan data keuangan perusahaan industri consumer non-cyclical yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2020 yang dipilih dengan asumsi bahwa adanya perubahan kebijakan perpajakan berupa penurunan tarif PPh Badan berlaku pada tahun pajak 2020. Laporan  keuangan  tahun  2021  akan  keluar  pada  April  2022  dan  tidak  memungkinkan  untuk menggunakan data keuangan tahun 2021 sehingga periode penelitian berakhir pada tahun 2020.
Tabel 1. Pemilihan Sampel Penelitian
Kriteria Jumlah Jumlah firm-year Perusahaan  consumer  non- cyclical  yang  terdaftar  di Bursa  Efek  Indonesia  per 2020, 3 Tahun (2018-2020) 87 261 Data keuangan tidak lengkap (0) (0) Jumlah observasi untuk regresi 87 261 Sumber: Olah data Penulis (2021)
Kriteria dalam menentukan sampel adalah perusahaan memiliki data keuangan yang lengkap. Dari seluruh jumlah sampel, 87 perusahaan dengan 261 firm-year memiliki data keuangan yang lengkap sehingga metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode total sampling.

## Metode Penelitian Penghindaran Pajak
Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, terdapat beberapa metode dalam mengukur penghindaran pajak perusahaan yang umum digunakan diantaranya adalah effective tax rate (ETR) yang kemudian terbagi menjadi BTD atau book-tax difference , GAAP ETR atau generally accepted accounting principle effective tax rate, dan Cash ETR atau cash effective tax rate . Penelitian ini dalam mengukur penghindaran pajak menggunakan book-tax difference (BTD) sebagai alat ukur utama.
BTD adalah metode yang menyelisihkan laba akuntansi dan laba fiskal. Bahwa terdapatnya perbedaan  prinsip  antara  akuntansi  dan  fiskal  menimbulkan  hadirnya  perbedaan  sementara  dan permanen yang kemudian dianggap sebagai manfaat pajak masa depan bagi perusahaan. Mengikuti Lanis et al (2019) dan Akbari et al (2018), BTD pada penelitian ini dihitung dengan menyelisihkan pendapatan bersih perusahaan sebelum pajak dengan penghasilan kena pajak yang kemudian dibagi dengan  total  aset  perusahaan.  Penghasilan  kena  pajak  dihitung  dengan  membagi  beban  pajak dengan tarif pajak berdasarkan undang-undang (Akbari et al., 2018; Brune et al., 2019; Gaaya et al.,  2017;  Lee  &  Bose,  2021;  Saragih  &  Ali,  2022;  Zeng,  2019) .  Hasil  akan  menunjukan  apabila semakin tinggi nilai BTD maka mengindikasikan semakin tingginya keterlibatan perusahaan dalam praktik penghindaran pajak (Wilson, 2009).

## 𝐵𝑇𝐷 = 𝑁𝑒𝑡 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 𝐵𝑒𝑓𝑜𝑟𝑒 𝑇𝑎𝑥 − 𝑇𝑎𝑥𝑎𝑏𝑙𝑒 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠

## Ketidakpastian Eksternal
Ketidakpastian  eksternal  pada  penelitian  ini  adalah  sebagai  variabel  bebas  yang  akan mempengaruhi  variabel  dependen  atau  variabel  terikat.  Ketidakpastian  eksternal  akan  diukur menggunakan  proksi sales  volatility mengikuti  Huang  et  al  (2017).  Pengukuran sales  volatility dilakukan  dengan  membagi  penjualan  perusahaan  dengan  total  aset  perusahaan.  Hasil  akan menunjukkan  semakin  tinggi  nilai  yang  dihasilkan  maka  akan  mengindikasikan  adanya peningkatan dalam praktik penghindaran pajak perusahaan. Ketidakpastian eksternal atau external uncertainty akan dilambangkan dengan symbol EU dalam penelitian ini.

## 𝐸𝑈 = 𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑜𝑓 𝐹𝑖𝑟𝑚 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠

## Variabel Konrol Utama
Penelitian ini menggunakan tiga variabel kontrol bersama variabel dependen dan variabel independen yang terdiri dari leverage (LEV), capital expenditure (CAPEX), dan ukuran perusahaan (SIZE).  Penggunaan  tiga  variabel  kontrol  ini  adalah  mengikuti  beberapa  penelitian  sebelumnya yaitu Lanis et al (2019), Akbari et al (2018), dan Huang et al (2017).
Leverange (LEV) menggambarkan kondisi perusahaan dalam menggunakan utang sebagai pembiayaan. Semakin besar utang yang dilakukan oleh perusahaan, maka bunga yang dihasilkan juga  semakin  besar.  Wu  et  al  (2012)  menjelaskan  bahwa  besarnya  bunga  dapat  mengurangi penghasilan kena pajak perusahaan dan membuat beban pajak berkurang. Leverage (LEV) dihitung dengan membagi total kewajiban perusahaan dan total aset perusahaan. Hasil menunjukan apabila semakin tinggi nilainya, maka semakin tinggi bunga yang dihasilkan dan lebih sedikit beban pajak yang dihasilkan oleh perusahaan.
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
Capital  expenditure  (CAPEX)  mencerminkan  pengeluaran  perusahaan  yang  dialokasikan dalam hal pembelian, perbaikan, atau penggantian aset perusahaan. Bahwa semakin tinggi alokasi biaya yang dialokasikan, maka semakin besar penghematan yang dilakukan oleh perusahaan karena biaya ini dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak dan juga berpengaruh pada perbedaan pendapatan  berdasarkan  akuntansi  dan  pajak.  Capital  expenditure  (CAPEX)  diukur  dengan membagi  pengeluaran  kapital  perusahaan  dengan plant,  property,  and  equipment bersih perusahaan. Hasil menunjukkan apabila semakin tinggi nilainya, maka semakin besar penghematan yang dilakukan oleh perusahaan.

## 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 = 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑡𝑢𝑟𝑒 𝑁𝑒𝑡 𝑃𝑃𝐸
Ukuran perusahaan (SIZE) mencerminkan kekuatan, kualitas, dan ketersediaan sumber daya bagi  perusahaan  untuk  melakukan  dan  menjangkau  kemudahan.  Bahwa  semakin  besar  ukuran sebuah  perusahaan,  maka  akses  kemudahan  bagi  perusahaan  tersebut  juga  lebih  besar.  Artinya, semakin  besar  kepemilikan  kekuatan  dan  ketersediaan  sumber  daya  yang  lebih  banyak  untuk berinvestasi  dalam  penghindaran  pajak  dapat  ditandai  dengan  semakin  besar  ukuran  sebuah perusahaan. Ukuran perusahaan (SIZE) dalam penelitian ini diukur menggunakan logaritma natural dari  total  ekuitas  atas  nilai  pasar.  Hasil  menunjukan  apabila  semakin  besar  ukuran  perusahaan, maka akses kemudahan akan semakin besar pula.

## 𝑆𝐼𝑍𝐸 = 𝐿𝑛(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠)
Model Penelitian Empirical Model: Regression Model 𝑇𝑎𝑥𝐴𝑣𝑜𝑖𝑑 = 𝛽 0 + 𝛽 1 𝐸𝑈 𝑖,𝑡 + 𝛽 2 𝐿𝐸𝑉 𝑖,𝑡 + 𝛽 3 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 𝑖,𝑡 + 𝛽 4 𝑆𝐼𝑍𝐸 𝑖,𝑡 + 𝑒 𝑖,𝑡 Pada persamaan tersebut: 𝐸𝑈 adalah external uncertainty (penjualan perusahaan dibagi total aset), 𝐿𝐸𝑉 adalah penggunaan aset dan sumber dana (total kewajiban dibagi total aset), 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 adalah  capital  expenditure  (pengeluaran  kapital  dibagi property,  plant,  and  equipment bersih), 𝑆𝐼𝑍𝐸 adalah ukuran perusahaan (logaritma natural dari total ekuitas), 𝑒 adalah eror, 𝑖 adalah cross sectional  unit ,  dan 𝑡 adalah time  series  unit .  Untuk  menguji  dan  membuktikan  hipotesis (ketidakpastian  eksternal  berpengaruh  positif  terhadap  praktik  pengindaran  pajak),  koefisien variabel 𝐸𝑈 ( 𝛽 1 ) diharapkan positif dan signifikan terhadap 𝑇𝑎𝑥𝐴𝑣𝑜𝑖𝑑 , ceteris paribus.

## HASIL

## Hasil Empiris Analisis Deskriptif
Statististik deskriptif variabel penelitian pada sampel perusahaan industri non-cyclical pada periode  2018-2020  menunjukkan  hasil  jumlah  observasi  sebanyak  261  observasi.  Variabel penelitian terdiri dari BTD, EU, LEV, CAPEX, dan SIZE. Rata-rata BTD dari seluruh perusahaan sampel  adalah  0.1782.  Hasil  menunjukkan  bahwa  rata-rata  perusahaan  sampel  memiliki kecenderungan  yang  rendah  untuk  terlibat  dalam  penghindaran  pajak.  Selanjutnya,  rata-rata  EU dari  seluruh  perusahaan  sampel  menunjukkan  angka  2.0693  yang  berarti  rata-rata  perusahaan sampel  menghadapi  kondisi  ketidakpastian  eksternal.  Rata-rata  LEV  berada  pada  angka  2.7307 yang berarti rata-rata perusahaan sampel menggunakan utang sebagai sumber pembiayaan lainnya diluar  sumber  pembiayaan  internal  perusahaan.  Rata-rata  CAPEX  adalah  sebesar  -0.5527  yang menunjukkan hasil cenderung rendah. Hasil ini menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan sampel cenderung  kurang  dalam  melakukan  belanja  modal.  Terakhir,  rata-rata  SIZE  cenderung  tinggi dengan  angka  26.0193  yang  menunjukkan  bahwa  rata-rata  perusahaan  sampel  merupakan perusahaan besar dan memiliki kapasitas lebih untuk melakukan hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh perusahaan yang lebih kecil.
Tabel 2. Analisis Desktiptif Variabel Observasi Mean Std. Deviasi Minimum Maximum BTD 261 0.1782 3.3044 -53.323 0.5764 EU 261 2.0693 16.144 0.0000 261.49 LEV 261 2.7307 36.607 0.0000 591.85 CAPEX 261 -0.5527 7.4807 -120.92 0.6191 SIZE 261 26.019 8.9512 0.0000 34.225 Sumber: Olah data Penulis (2021)

## Analisis Hasil Regresi
Penelitian ini menggunakan uji data panel sebagai model regresi yang terdiri atas Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM) dengan tiga tes statistik untuk seleksi penggunaan model yang terdiri atas uji chow, uji hausman, dan uji breusch and pagan lagrange multiplier. Menggunakan aplikasi stata 12, data yang telah diolah menunjukkan hasil uji chow yaitu p<0.05 dimana menunjukkan H0 ditolak dan H1 diterima. maka fixed effect model adalah  model  yang  sesuai.  Selanjutnya,  hasil  uji  hausman  menunjukkan  p>0.05  dimana menunjukkan H0 diterima dan H1 ditolak sehingga random effect model adalah model yang sesuai. Terakhir,  hasil  uji  breusch  and  pagan  lagrange  multiplier  menunjukkan  p<0.05  yang  berarti  H0 ditolak  dan  H1  diterima  sehingga random  effect  model merupakan  model  yang  sesuai  untuk digunakan  dan  dianalisis.  Hasil  uji  F-statistik  menujukkan  p<0.05  sehingga  data  random  effect model  ini  valid  dan  dapat  digunakan  serta  dianalisis.  R-Square  menunjukkan  bahwa  variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independent sebesar 89% dan sisanya dapat dijelaskan oleh variabel diluar variabel yang digunakan.
Tabel 3. Hasil Regresi Model Penelitian
Variable Coefficient Prob. C 0.0002 0.993 EU 0.0265 0.013* LEV -0.1188 0.000** CAPEX -0.0828 0.053 SIZE 0.0017 0.023* N = 261; R 2 = 0.897; Prob (F-Statistic) = 0.000**
Level of significant = *p<0.05; **p<0.01
Sumber: Olah data Penulis (2021)

## PEMBAHASAN
Hasil  regresi  menunjukkan  bahwa  hipotesis  penelitian  ini  yaitu  ketidakpastian  eksternal berpengaruh  positif  terhadap  penghindaran  pajak  adalah  terdukung.  EU  dengan  nilai  p<0.05 memiliki  arti  bahwa  EU  berpengaruh  signifikan  terhadap  BTD  dengan  nilai  koefisien  positif sebesar  0.0265  yang  berarti  ketidakpastian  eksternal  berpengaruh  positif  terhadap  penghindaran pajak.  Analisis  deskriptif  dan  hasil  regresi  menunjukan  bahwa  rata-rata  perusahaan  memiliki kecenderungan untuk terlibat dalam penghindaran pajak walau dengan kecenderungan yang rendah yang dinyatakan dengan nilai 0.1782. Apabila disandingkan dengan nilai rata-rata ketidakpastian eksternal  dengan  nilai  sebesar  2.0693,  perusahaan  cenderung  terlibat  dalam  penghindaran  pajak disetiap  kenaikan  tingkat  ketidakpastian  eksternal  yang  dihadapi.  Bahwa  semakin  tinggi  tingkat ketidakpastian  eksternal  yang  dihadapi  oleh  perusahaan  maka  akan  semakin  tinggi  juga  tingkat kecenderungan perusahaan untuk terlibat dalam penghindaran pajak.
Teori  agensi  oleh Jensen  &  Meckling  (1976) menyatakan  bahwa  dengan  pemisahan kekuasaan  antara  manajer  sebagai agent dan  pemegang  saham  sebagai principal kemudian menimbulkan konflik diantara keduanya. Konflik tersebut muncul akibat dari timbulnya perbedaan kepentingan  dan  tanggung  jawab  dimana  pemegang  saham  sejatinya  menginginkan  keuntungan lebih dan manajer menginginkan agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Timbulnya konflik diantara
keduanya  dapat  membuat  pemegang  saham  berkemungkinan  tidak  akan  mendapatkan  apa  yang diinginkan sehingga harus berusaha agar manajer dapat patuh terhadap apa yang diinginkannya. Sementara  pada  posisi  manajer,  dengan  adanya  konflik,  dapat  timbul  sikap  oportunis  untuk mengambil  keuntungan  untuk  dirinya  sendiri.  Manajer  memegang  posisi  dan  peranan  penting dalam  perusahaan  karena  semua  keputusan  manajerial  berada  ditangannya  sehingga  apabila pemegang saham menginginkan keuntungan hanya bisa mengandalkan manajer. Oleh karena itu, pemegang saham harus berusaha untuk menaklukan manajer agar mau patuh terhadap apa yang diinginkannya.
Keuntungan lebih yang dimaksud oleh para pemegang saham adalah keuntungan dari laba perusahaan. Semakin tinggi laba perusahaan maka transfer terhadap pemegang saham juga akan tinggi. Namun, adanya pembayaran pajak tentu akan membuat transfer terhadap pemegang saham berkurang.  Hal  ini  lah  yang  membuat  perusahaan  memandang  pajak  sebagai  beban  yang mengurangi  laba  perusahaan  sehingga  menekan  beban  pajak  yang  dibayarkan  kepada  negara merupakan  salah  satu  cara  agar  perusahaan  dapat  memperoleh  laba  bersih  yang  lebih  tinggi (Huseynov  &  Klamm,  2012) .  Untuk  memperoleh  hal  tersebut,  pemegang  saham  hanya  bisa mengandalkan manajer dalam melakukan perencanaan pajak.
Berdasarkan  hasil  olah  data  yang  didapatkan  yaitu  perusahaan  cenderung  terlibat  dalam penghindaran  pajak  disetiap  kenaikan  tingkat  ketidakpastian  eksternal  yang  dihadapi,  hal  ini disebabkan  oleh  peran  ketidakpastian  lingkungan  sebagai  salah  satu  variabel  kontekstual  yang berpengaruh besar terhadap desain organisasi dan keputusan manajerial sehingga menjadi wajib untuk  menjaga  keseimbangan  dalam  lingkungan  yang  tidak  pasti  tersebut.  Ketidakpastian lingkungan termasuk dalam salah satu kendala bagi perusahaan untuk mencapai target yang telah ditentukan. Menurut Govindarajan (1984) alasan ketidakpastian lingkungan menjadi kendala antara lain disebabkan oleh ketidakpastian dari stakeholder lain seperti pemasok, pelanggan, pesaing, dan lainnya.  Ketidakpastian  eksternal  yang  dihadapi  menjadi  sebuah  kendala  bagi  perusahaan  juga disebabkan oleh menjadi tidak pastinya manfaat pajak yang diperoleh oleh perusahaan. Oleh karena itu,  menjadi  salah  satu  agenda  yang  perlu  dijaga  keseimbangannya  oleh  perusahaan  adalah membuat manfaat pajak di masa depan menjadi lebih pasti.
Perubahan tarif PPh Badan merupakan salah satu ketidakpastian eksternal bagi perusahaan karena  akan  merubah  kewajiban  perpajakan  yang  harus  dilakukan.  Perubahan  ini  akan  memicu perubahan lainnya sehingga perusahaan akan menekan kecepatan dalam adaptasi perubahannya. Ghosh  &  Olsen  (2009) menyatakan  bahwa  ketika  perusahaan  beroperasi  ditingkat  dengan ketidakpastian  yang  tinggi,  manajer  akan  menggunakan  pengungkapan  akrual  laba  yang  telah dipengaruhi  oleh  kebijakan  manajemen  dan  bukan  melakukan  pengungkapan  yang  seharusnya berdasarkan  laba  yang  sebenarnya  terjadi  karena  tingkat  pendapatan  menjadi  bervariasi  pada kondisi ketidakpastian eksternal. Pada saat perusahaan berhadapan dengan ketidakpastian, manajer yang telah diberikan keleluasaan pada dasarnya memiliki strategi sendiri untuk menghadapinya. J. Lee  &  Xu  (2019) menyebutkan  bahwa  dengan  adanya  peningkatan  ketidakpastian  pajak  akan menurunkan tingkat pertumbuhan perusahaan dan ketidakpastian pajak memiliki dampak negatif terhadap  aktivitas  bisnis.  Alm  (2014)  dalam  penelitiannya  juga  menyebutkan  bahwa  salah  satu motivasi  dalam  melakukan  perencanaan  pajak  agresif  adalah  adanya  ketidakpastian  dalam kewajiban  pajak  oleh  sistem  pajak  yang  rumit  dan  selalu  berubah.  Bahwa  peningkatan  dalam perencanaan pajak merupakan ciri-ciri yang mengarah pada aktivitas penghindaran pajak (Rego, 2003).
Berdasarkan  penelitian  sebelumnya,  keterlibatan  perusahaan  dalam  praktik  penghindaran pajak  semakin  terdukung  dengan  dorongan  banyak  faktor  lainnya  yang  beberapa  diantaranya adalah seperti peranan oleh manajer sebagai agen (Akbari et al., 2018; Baik et al., 2011; Duan et al., 2018; Hsieh et al., 2018; Lanis et al., 2019; Lee & Yoon, 2020; Park et al., 2016; Salehi et al., 2020) , pengaruh  sistem  pajak (Alm,  2014;  J.  Lee  &  Xu,  2019) ,  pengaruh  nilai  perusahaan (Desai  & Dharmapala,  2009;  Jacob  &  Schütt,  2020;  Khuong  et  al.,  2020) ,  ukuran  perusahaan (Lun  & Quaddus, 2011; Susanti, 2017) , dan investasi (Niemann, 2011).
Menurut penelitian yang dilakukan oleh Khuong et al (2020) bahwa perencanaan pajak yang dilakukan  oleh  manajer  merupakan  keputusan  keuangan  penting  yang  dapat  meningkatkan
ketertarikan pemegang saham walaupun sangat berisiko bagi manajer. Berdasarkan penelitian yang dilakukan  oleh  Akbari  et  al  (2018)  bahwa  manajer  memiliki  kemampuan  untuk  terlibat  lebih banyak dalam penghindaran pajak dan penelitian tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh  Baik  et  al  (2011)  bahwa  manajer  memiliki  kemampuan  dalam  hal  tata  kelola  perusahaan termasuk  terhadap  keuangan  perusahaan  dan  salah  satunya  adalah  terkait  perencanaan  pajak. Penelitian  tersebut  juga  didukung  dengan  penelitian  oleh  Desai  et  al  (2007)  yang  menyatakan bahwa  desain  sistem  perusahaan  akan  berpengaruh  terhadap  keuntungan  perusahaan  dan sensitivitas terhadap perubahan pajak.
Mengenai  sikap  oportunis  yang  dimiliki  dan  terdapat  kemungkinan  untuk  dilakukan  oleh manajer  dapat  timbul  akibat  sistem  pajak  yang  membuat  ketidakpastian  manfaat  pajak  di  masa depan  menjadi  tidak  pasti.  Sikap  oportunis  yang  dilakukan  adalah  dengan  ikut  terlibat  dalam penghindaran pajak. Sesuai dengan Alm (2014) dan J. Lee & Xu (2019) bahwa ketika sistem pajak rumit,  selalu berubah,  dan menimbulkan  ketidakpastian  dalam melakukan  kewajibannya,  hal ini akan  berpengaruh  pada  kecenderungan  perusahaan  untuk  melakukan  perencanaan  pajak  secara agresif yang mana menurut Rego (2003) semakin tinggi intensitas dalam melakukan perencanaan pajak agresif, maka semakin tinggi kecenderungan arah aktivitas tersebut menjadi penghindaran pajak.  Lanis  et  al  (2019)  dalam  penelitiannya  menyebutkan  bahwa  dengan  terlibat  dalam penghindaran  pajak,  manajer  akan  semakin  dihargai  dan  reputasinya  akan  meningkat.  Hal  ini disebabkan oleh ketika nilai perusahaan meningkat, akan berpengaruh pada hal lainnya yang juga bernilai positif.
Selanjutnya,  sikap  oportunis  ini  tidak  selalu  mengenai  mengambil  keuntungan  untuk  diri sendiri  bagi  manajer,  apabila  para  pemegang  saham  berhasil  mengendalikan  konflik  diantara mereka,  manajer  akan  patuh  pada  keinginan  pemegang  saham  yang  menginginkan  keuntungan lebih tersebut. Pada kondisi ini, kecenderungan terlibat dalam penghindaran pajak tidak saja untuk menekan beban pajak perusahaan dan untuk memperoleh laba bersih yang lebih tinggi, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan agar berpengaruh baik terhadap investasi. Bahwa ketika  perusahaan  dapat  menekan  beban  pajak  perusahaan  maka  akan  membuat cash  flow perusahaan menjadi lebih baik  (Khuong et al., 2020) sehingga hal ini yang menjadi alasan nilai perusahaan menjadi meningkat. Jacob & Schütt (2020) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa ketika menilai perusahaan, para pemegang saham akan mempertimbangkan kecenderungan mereka untuk terlibat dalam ketidakpastian penghindaran pajak di masa depan. Artinya, nilai perusahaan akan  berpengaruh  terhadap  keputusan  perusahaan  untuk  terlibat  lebih  sedikit  atau  lebih  banyak dalam penghindaran pajak di masa depan.
Hal ini disebabkan oleh keinginan perusahaan untuk memiliki nilai yang baik dan dengan mengurangi  pembayaran  pajak  di  masa  depan  atau  dengan  kata  lain  menekan  beban  pajak perusahaan akan meningkatkan nilai perusahaan. Bahwa ketika beban pajak perusahaan berkurang, maka pajak yang akan mengurangi laba bersih di laporan keuangan akan berkurang juga sehingga perusahaan  dapat  memperoleh  nilai  laba  bersih  yang  lebih  tinggi.  Investor  dalam  melakukan investasi akan bercermin terhadap nilai perusahaan apakah baik atau tidak dan akan mencerminkan keuntungan yang akan diperolehnya kelak sehingga perusahaan akan menjadikan nilai perusahaan sebagai salah satu prioritas. Jacob & Schütt (2020) juga menyebutkan terdapat dua dimensi yang mencirikan  penghindaran  pajak  yaitu  tingkat  dan  efektivitas  tarif  pajak  efektif  perusahaan. Disebutkan  juga  bahwa  ketidakpastian  perpajakan  muncul  karena  beberapa  alasan  seperti  wajib pajak, pengadilan, dan penafsiran berbeda oleh otoritas pajak mengenai undang-undang (Niemann, 2011) sehingga mengakibatkan ketidakpastian posisi pajak perusahaan. Selain itu, ketika tarif pajak berfluktuatif dan menjadi tidak pasti akan memberikan informasi yang lebih sedikit mengenai tarif dan beban pajak di masa depan sehingga akan berpengaruh juga pada ketidakpastiannya ekspektasi perusahaan di masa depan.
Hasil  penelitian  ini  juga  menunjukkan  bahwa  rata-rata  perusahaan  sampel  merupakan perusahaan besar dimana semakin besar perusahaan maka semakin besar pula kepemilikan akses dan  keleluasaan  untuk  berinvestasi  dalam  praktik  penghindaran  pajak.  Hal  ini  disebabkan  oleh semakin besar ukuran sebuah perusahaan akan berpengaruh pada pertumbuhan penjualan yang juga berpengaruh  pada  profitabilitas  perusahaan  tersebut (Lun  &  Quaddus,  2011) .  Oleh  karena  itu, semakin  besar  perusahaan,  semakin  besar  sumber  daya  yang  dapat  dialokasikan  sebagai  biaya
untuk  melakukan  perencanaan  pajak,  menyewa  konsultan  dan  akuntan  untuk  melakukan perencanaan pajak sedemikian rupa untuk menekan biaya pajak. Ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan  oleh  Susanti  (2017)  bahwa  ukuran  perusahaan  berpengaruh  terhadap  penghindaran pajak. Namun, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Jacob et al (2019) menyatakan bahwa tidak semua perusahaan akan terlibat dalam penghindaran pajak walaupun dari sisi manajer yang mendapat  perhatian  karena  kemampuannya.  Bahwa  penghindaran  pajak  merupakan  sebuah keputusan yang memiliki masalah moral yang tidak seharusnya dilakukan.

## KESIMPULAN
Penelitian  ini  bertujuan  mengidentifikasi  pengaruh  ketidakpastian  eksternal  akibat perubahan tarif PPh Badan di Indonesia pada tahun 2020 dengan menggunakan tahun penelitian periode  2018-2020.  Hasil  menunjukan  bahwa  ketidakpastian  eksternal  berpengaruh  positif terhadap penghindaran pajak. Bahwa semakin tinggi ketidakpastian eksternal yang dihadapi oleh perusahaan, maka akan semakin tinggi juga kemungkinan perusahaan terlibat dalam penghindaran pajak.  Beberapa  alasan  yang  menjadikan  ketidakpastian  eksternal  berpengaruh  terhadap penghindaran pajak: a) ketidakpastian eksternal akan menyebabkan ketidakpastian manfaat pajak akibat  sistem  pajak  rumit,  selalu  berubah,  dan  ketidakpastian  dalam  melakukan  kewajiban perpajakan  akan  membuat  perusahaan  melakukan  perencanaan  pajak  secara  agresif;  b)  tingkat pendapatan  menjadi  bervariasi  pada  kondisi  ketidakpastian  eksternal  sehingga  manajer  akan melakukan perencanaan pajak; c) dorongan untuk memperoleh laba bersih yang lebih tinggi oleh pemegang saham; d) keinginan untuk meningkatkan nilai perusahaan yang juga akan mendorong investasi; dan e) ketika tarif pajak berfluktuatif dan menjadi tidak pasti akan memberikan informasi yang lebih sedikit mengenai tarif dan beban pajak di masa depan sehingga akan berpengaruh juga pada ketidakpastiannya ekspektasi perusahaan di masa depan. Penelitian ini berkontribusi melalui teori,  literatur,  dan  secara  praktis.  Kontribusi  teori  yang  diberikan  adalah  berupa  dukungan  atas teori agensi dalam hal konflik antara manajer sebagai agent dan pemegang saham sebagai principal serta sikap oportunistik yang hadir diantara keduanya. Kontribusi literatur yang diberikan adalah dengan  memperkaya  literatur  mengenai  pengaruh  ketidakpastian  eksternal,  pengaruh  perubahan kebijakan perpajakan, dan penghindaran pajak. kontribusi praktis yang diberikan adalah gambaran bagi  pemerintah  bahwa  tetap  terdapat  potensi  adanya  praktik  penghindaran  pajak  walaupun pemerintah  telah  memberikan  insentif  sebesar-besarnya  bagi  wajib  pajak.  Oleh  karena  itu, gambaran ini akan berguna untuk menentukan strategi selanjutnya dalam menghadapi para pelaku penghindaran pajak ini.

## REFERENSI
Akbari, F., Salehi, M., & Bagherpour Vlashani, M. A. (2018). The effect of managerial ability on tax avoidance by classical and Bayesian econometrics in multilevel models: Evidence of Iran.
International Journal of Emerging Markets , 13 (6), 1656–1678.
https://doi.org/10.1108/IJoEM-09-2017-0367
Alm,  J.  (2014).  Does  an  uncertain  tax  system  encourage  “aggressive  tax  planning”? Economic Analysis and Policy , 44 (1), 30–38. https://doi.org/10.1016/j.eap.2014.01.004
Álvarez-Martínez, M. T., Barrios, S., D’Andria, D., Gesualdo, M., Pontikakis, D., & Pycroft, J. (2018). The economic consequences of corporate tax rates reductions in the EU: Evidence using a computable general equilibrium model. World Economy . https://doi.org/10.1111/twec.12703
Ardyaksa, T. K., & Kiswanto. (2014). Pengaruh Keadilan, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Kecurangan,  Teknologi  Dan  Informasi  Perpajakan  Terhadap  Tax  Evasion. Accounting Analysis Journal , 3 (4), 457–465.
Baik,  B.,  Farber,  D.  B.,  &  Lee,  S.  S.  (2011).  CEO  ability  and  management  earnings  forecasts. Contemporary  Accounting  Research , 28 (5),  1645–1668.  https://doi.org/10.1111/j.1911- 3846.2011.01091.x
Brune, A., Thomsen, M., & Watrin, C. (2019). Family Firm Heterogeneity and Tax Avoidance: The Role of the Founder. Family Business Review , 32 (3), 296–317. https://doi.org/10.1177/0894486519831467
Chen, Chen, X., Cheng, Q., & Shevlin, T. (2010). Are family firms more tax aggressive than non- family firms?
Journal of Financial Economics , 95 (1), 41–61.
https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2009.02.003
Christensen,  D.  M.,  Dhaliwal,  D.  S.,  Boivie,  S.,  &  Graffin,  S.  D.  (2015).  Top  management conservatism  and  corporate  risk  strategies:  Evidence  from  managers’  personal  political orientation and corporate tax avoidance. Strategic Management Journal , 36 (12), 1918–1938. https://doi.org/10.1002/smj.2313
Coeurdacier,  N.,  &  Rey,  H.  (2013).  Home  bias  in  open  economy  financial  macroeconomics.
Journal of Economic Literature , 51 (1), 63–115. https://doi.org/10.1257/jel.51.1.63
Contractor,  F.  J.,  Dangol,  R.,  Nuruzzaman,  N.,  &  Raghunath,  S.  (2020).  How  do  country regulations  and  business  environment  impact  foreign  direct  investment  (FDI)  inflows? International Business Review , 29 (2), 101640. https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2019.101640
Dang, D., Fang, H., & He, M. (2019). Economic policy uncertainty, tax quotas and corporate tax burden:  Evidence  from  China. China  Economic  Review , 56 (October  2018),  101303. https://doi.org/10.1016/j.chieco.2019.101303
Davila,  T.,  &  Wouters,  M.  (2005).  Managing  budget  emphasis  through  the  explicit  design  of conditional  budgetary  slack. Accounting,  Organizations  and  Society , 30 (7–8),  587–608. https://doi.org/10.1016/j.aos.2004.07.002
Desai,  M.  A.,  &  Dharmapala,  D.  (2009).  Corporate  tax  avoidance  and  firm  value. Review  of Economics and Statistics , 91 (3), 537–546. https://doi.org/10.1162/rest.91.3.537
Desai, M. A., Dyck, A., & Zingales, L. (2007). Theft and taxes. Journal of Financial Economics , 84 (3), 591–623. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2006.05.005
Duan, T., Ding, R., Hou, W., & Zhang, J. Z. (2018). The burden of attention: CEO publicity and tax avoidance. Journal of Business Research , 87 (March 2017), 90–101.
https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2018.02.010
Dyreng, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2008). Long-run corporate tax avoidance. Accounting Review , 83 (1), 61–82. https://doi.org/10.2308/accr.2008.83.1.61
Dyreng, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2010). The effects of executives on corporate tax avoidance. Accounting Review , 85 (4), 1163–1189.
https://doi.org/10.2308/accr.2010.85.4.1163
Gaaya, S., Lakhal, N., & Lakhal, F. (2017). Does family ownership reduce corporate tax avoidance? The  moderating  effect  of  audit  quality. Managerial  Auditing  Journal , 32 (7),  731–744. https://doi.org/10.1108/MAJ-02-2017-1530
Gaganis,  C.,  Pasiouras,  F.,  &  Voulgari,  F.  (2019).  Culture,  business  environment  and  SMEs’ profitability:  Evidence  from  European  Countries. Economic  Modelling , 78 ,  275–292. https://doi.org/10.1016/j.econmod.2018.09.023
Gallemore, J., & Labro, E. (2015). The importance of the internal information environment for tax avoidance. Journal
of Accounting and Economics , 60 (1), 149–167. https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2014.09.005
Gallemore,  J.,  &  Thornock,  J.  R.  (2014).  The  Reputational  Costs  of  Tax  Avoidance  *. Contemporary  Accounting  Research , 31 (4),  1103–1133.  https://doi.org/10.1111/1911- 3846.12055
Ghosh,  D.,  &  Olsen,  L.  (2009).  Environmental  uncertainty  and  managers’  use  of  discretionary accruals.
Accounting, Organizations and Society , 34 (2), 188–205.
https://doi.org/10.1016/j.aos.2008.07.001
Govindarajan,  V.  (1984).  Appropriateness  of  accounting  data  in  performance  evaluation:  An empirical examination of environmental uncertainty as an intervening variable. Accounting, Organizations and Society , 9 (2), 125–135. https://doi.org/10.1016/0361-3682(84)90002-3
Hanlon,  M.,  &  Heitzman,  S.  (2010).  A  review  of  tax  research. Journal  of  Accounting  and Economics , 50 (2–3), 127–178. https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.09.002
Hsieh, T. S., Wang, Z., & Demirkan, S. (2018). Overconfidence and tax avoidance: The role of CEO  and  CFO  interaction. Journal  of  Accounting  and  Public  Policy , 37 (3),  241–253. https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2018.04.004
Huang, Sun, L., & Zhang, J. (2017). Environmental uncertainty and tax avoidance. Advances in Taxation , 24 , 83–124. https://doi.org/10.1108/S1058-749720170000024002
Huseynov,  F.,  &  Klamm,  B.  K.  (2012).  Tax  avoidance,  tax  management  and  corporate  social responsibility.
Journal of Corporate Finance , 18 (4), 804–827.
https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2012.06.005
Ibrahim, R., T, S., & Rusydi, M. K. (2021). The influence factors of tax avoidance in Indonesia. International Journal of Research in Business and Social Science (2147- 4478) , 10 (5), 01– 10. https://doi.org/10.20525/ijrbs.v10i5.1295
Jacob,  M.,  Rohlfing-Bastian,  A.,  &  Sandner,  K.  (2019).  Why  do  not  all  firms  engage  in  tax avoidance?  In Review  of  Managerial  Science (Issue  0123456789).  Springer  Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/s11846-019-00346-3
Jacob, M., & Schütt, H. H. (2020). Firm Valuation and the Uncertainty of Future Tax Avoidance.
European Accounting Review , 29 (3), 409–435.
https://doi.org/10.1080/09638180.2019.1642775
Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics , 3 , 305–360. https://doi.org/10.1177/0018726718812602
Khuong, N. V., Liem, N. T., Thu, P. A., & Khanh, T. H. T. (2020). Does corporate tax avoidance explain  firm  performance?  Evidence  from  an  emerging  economy. Cogent  Business  and Management , 7 (1). https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1780101
Kovermann, J., & Wendt, M. (2019). Tax avoidance in family firms: Evidence from large private firms. Journal  of  Contemporary  Accounting  and  Economics , 15 (2),  145–157. https://doi.org/10.1016/j.jcae.2019.04.003
Lanis, R., Richardson, G., Liu, C., & McClure, R. (2019). The Impact of Corporate Tax Avoidance on Board of Directors and CEO Reputation. In Journal of Business Ethics (Vol. 160, Issue 2). Springer Netherlands. https://doi.org/10.1007/s10551-018-3949-4
Lee, C. H., & Bose, S. (2021). Do family firms engage in less tax avoidance than non-family firms? The  corporate  opacity  perspective. Journal  of  Contemporary  Accounting  and  Economics , 17 (2), 100263. https://doi.org/10.1016/j.jcae.2021.100263
Lee, J., & Xu, J. (2019). Tax uncertainty and business activity. Journal of Economic Dynamics and Control , 103 , 158–184. https://doi.org/10.1016/j.jedc.2018.09.013
Lee, & Yoon, S. M. (2020). Managerial ability and tax planning: Trade-off between tax and nontax costs. Sustainability (Switzerland) , 12 (1). https://doi.org/10.3390/SU12010370
Liu, C., Sia, C. L., & Wei, K. K. (2008). Adopting organizational virtualization in B2B firms: An empirical  study  in  Singapore. Information  and  Management , 45 (7),  429–437. https://doi.org/10.1016/j.im.2008.06.005
Lun,  Y.  H.  V.,  &  Quaddus,  M.  A.  (2011).  Firm  size  and  performance:  A  study  on  the  use  of electronic  commerce  by  container  transport  operators  in  Hong  Kong. Expert  Systems  with Applications , 38 (6), 7227–7234. https://doi.org/10.1016/j.eswa.2010.12.029
Niemann,  R.  (2011).  The  impact  of  tax  uncertainty  on  irreversible  investment. Review  of Managerial Science , 5 (1), 1–17. https://doi.org/10.1007/s11846-010-0042-5
Nugroho,  A.  D.  (2009). Anti-Avoidance  Rules Di  Indonesia  Pasca  Amandemen  UU  Pajak Penghasilan. MIMBAR HUKUM , 21 (1), 109–126.
Park, J., Ko, C. Y., Jung, H., & Lee, Y. S. (2016). Managerial ability and tax avoidance: evidence from  Korea. Asia-Pacific  Journal  of  Accounting  and  Economics , 23 (4),  449–477. https://doi.org/10.1080/16081625.2015.1017590
Prasetyo, A. (2008). Biaya transaksi dalam penghitungan pajak. Skipsi Dan Tesis .
Rego, S. O. (2003). Tax-Avoidance Activities of U.S. Multinational Corporations. Contemporary Accounting Research , 20 (4), 805–833. https://doi.org/10.1506/VANN-B7UB-GMFA-9E6W
Salehi, M., Daemi, A., & Akbari, F. (2020). The effect of managerial ability on product market competition  and  corporate  investment  decisions:  Evidence  from  Iran. Journal  of  Islamic Accounting  and  Business  Research , 11 (1),  49–69.  https://doi.org/10.1108/JIABR-10-2016- 0113
Saragih,  A.  H.,  &  Ali,  S.  (2022).  The  effect  of  XBRL  adoption  on  corporate  tax  avoidance: empirical  evidence  from  an  emerging  country. Journal  of  Financial  Reporting  and Accounting . https://doi.org/10.1108/JFRA-09-2021-0281
Sørensen, P. B. (2004). International tax coordination: Regionalism versus globalism. Journal of Public Economics , 88 (6), 1187–1214. https://doi.org/10.1016/S0047-2727(03)00062-8
Susanti,  M.  (2017).  Corporate  Social  Responsibility,  Size  And  Tax  Avoidance. International Journal of Economic Perspectives , 11 (1), 1639–1650.
Venter, E. R., Stiglingh, M., & Smit, A. R. (2017). Integrated Thinking and the Transparency of Tax  Disclosures  in  the  Corporate  Reports  of  Firms. Journal  of  International  Financial Management and Accounting , 28 (3), 394–427. https://doi.org/10.1111/jifm.12064
Ward, P. T., Duray, R., Keong Leong, G., & Sum, C. C. (1995). Business environment, operations strategy,  and  performance:  An  empirical  study  of  Singapore  manufacturers. Journal  of Operations Management , 13 (2), 99–115. https://doi.org/10.1016/0272-6963(95)00021-J
Wilson,  R.  J.  (2009).  An  examination  of  corporate  tax  shelter  participants. Accounting  Review ,
84 (3), 969–999. https://doi.org/10.2308/accr.2009.84.3.969
Wu,  L.,  Wang,  Y.,  Luo,  W.,  &  Gillis,  P.  (2012).  State  ownership,  tax  status  and  size  effect  of effective  tax  rate  in  China. Accounting  and  Business  Research , 42 (2),  97–114. https://doi.org/10.1080/00014788.2012.628208
Zeng,  T.  (2019).  Country-level  governance,  accounting  standards,  and  tax  avoidance:  a  cross- country  study. Asian  Review  of  Accounting , 27 (3),  401–424.  https://doi.org/10.1108/ARA- 09-2018-0179
Zolotoy,  L.,  O’Sullivan,  D.,  Martin,  G.  P.,  &  Wiseman,  R.  M.  (2021).  Stakeholder  Agency Relationships: CEO Stock Options and Corporate Tax Avoidance. Journal of Management Studies , 58 (3), 782–814. https://doi.org/10.1111/joms.12623