## Jurnal Restorative Justice
Vol. 5 No. 2, November 2021 E-ISSN: 2622-2051, P-ISSN: 2580-4200 DOI: 10.35724/jrj.v5i2.3745

## MEREFLEKSIKAN INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NO. 15 TAHUN 2021 TENTANG PPKM DARURAT
REFLECTING THE INSTRUCTIONS OF THE MINISTER OF INTERNATIONAL AFFAIRS NO. 15 YEAR 2021 CONCERNING EMERGENCY PPKM

## Murdoko
Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram, Email: murdoko_hk@yahoo.com

## Abstrak
Kebijakan  Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat  (PPKM)  darurat  melalui Instruksi  Menteri  Dalam  Negeri  No.  15  tahun  2021  tentang  PPKM  Darurat  dipilih pemerintah pusat untuk menekan ledakan kasus positif  Covid-19. Pembatasan darurat itu diberlakukan untuk wilayah Jawa dan Bali yang memiliki tren pertumbuhan kasus covid 19 yang sangat tinggi. Selain itu bagi daerah kabupaten dan kota yang tidak termasuk ke dalam cakupan  PPKM  Darurat,  tetap  memberlakukan  Inmendagri  yang  menetapkan  PPKM Berbasis  Mikro.  PPKM  berbasis  mikro    menimbukan  polemic  hukum  di  berbagai  daerah mengingat  PPKM  micro  yang  dilaksanakan  di  daerah  tidak  memiliki  keselarasan  antara daerah  satu  dengan  yang  lain.  Tanggung  jawab  negara  akan  jaminan  Kesehatan  dan kesejahteraan  melekat  pada  konstitusi  dan  di  jabarkan  dalam  undang-  undang  Nomor  6 Tahun  2018  tentang  Kekarantinaan  Kesehatan  akan  tetapi  dalam  impelemntasinya  tidak sejalan  dengan  Amanah  konstitusi  dan  undang  undang  karantina  Kesehatan  hl  ini  di karenakan adanya  pandangan mengenai potensi perubahan nama di setiap kebijakan mulai dari PSBB sampai pada PPKM  merupakan tindakan pemerintah untuk lepas dari tanggung jawab sesuai yang di uraikan dalam UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan yang jika  di  gali lebih  dalam  pada  setiap  tindakan  kebijakan  pembatasan  ini  merupakan  bagian dari  karantina  Kesehatan  sehingga  sesuai  regulasi  pemerintah  wajib  memenuhi  kebutuhan dasar hidup orang bahkan hewan ternak.
Kata kunci: PPKM, Darurat

## Abstract
Policy  for  the  Implementation  of  Emergency  Community  Activity  Restrictions  (PPKM) through  Instruction  of  the  Minister  of  Home  Affairs  No.  15  of  2021  concerning  Emergency PPKM was chosen by the central government to suppress the explosion of positive Covid-19 cases. The emergency restrictions were imposed for the Java and Bali regions, which have a very high trend of COVID-19 case growth. In addition, for regencies and cities that are not included  in  the  scope  of  Emergency  PPKM,  the  Ministry  of  Home  Affairs  will  still  apply which  stipulates  Micro-Based  PPKM.  Micro-based  PPKM  has  caused  legal  polemics  in
various  regions  considering  that  micro  PPKM  implemented  in  the  regions  does  not  have harmony  between  regions.  The  state's  responsibility  for  health  and  welfare  guarantees  is attached  to  the  constitution  and  is  outlined  in  Law  Number  6  of  2018  concerning  Health Quarantine but in its implementation it is not in line with the mandate of the constitution and the Health Quarantine law. every policy starting from PSBB to PPKM is a government action to escape from responsibility as described in Law Number 6 of 2018 concerning Quarantine which  if  explored  more  deeply  in  each  policy  action  this  restriction  is  part  of  Health quarantine so that according to government regulations it is mandatory meet the basic needs of people and livestock.
Keywords: PPKM, Emergency

## Pendahuluan
Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas Hukum, yang secara  tegas  tercantum  dalam  penjelasan  Pasal  1  ayat  (3)  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  tahun  1945.  Sebagai  negara  hukum, Indonesia menganut sistem hukum yang menurut Achmad Ali adalah Mixed System,  dimana  berlaku  sistem  hukum  perundang-undangan,  hukum  adat, dan  hukum  islam. 1 Konsekuensinya  ialah  Indonesia  menerima  hukum sebagai  ideologi  untuk  menciptakan  ketertiban,  keamanan,  keadilan  serta kesejahteraan  bagi  warga  negaranya. 2 Artinya  setiap  tindakan  harus dituangkan  dalam  hukum  guna  memberikan  jaminan  kepastian  akan ketertiban, keamanan dan kesejahteraan sampai pada kesehatan merupakan tanggung  jawab  negara  yang  di  amanahkan  dalam  konstitusi  di  Indonesia. untuk  itu  kewajiban  negara  adalah  menjamin  setiap  hak  yang  di  tuangkan dalam  dan  oleh  konstitusi 3 .    Hak  konstitusi  berkaitan  dengan  hak  warga negara.
Menekankan  pada  Amanah  konstitusi  Pasal  28  H  ayat  (1)  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  dengan  jelas menekankan  bahwa  setiap  orang  berhak  hidup  sejahtera  lahir  dan  batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta  berhak  memperoleh  pelayanan  kesehatan,  maka  kesehatan  sebagai kebutuhan  dasar  manusia  merupakan  hak  bagi  setiap  warga  Negara.  dan dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  36  Tahun  2009  Tentang
1 Sinaga, J. S., Fenetituma, R. F., & Pelu, H. D. A. (2021). ―Pengangkatan Anak Adat Dalam Suku Malind Di Kabupaten Merauke‖. Jurnal Restorative Justice, 5(1), 1-20.
2 Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
3 Cecep Triwibowo, Etika dan Hukum Kesehatan , Yogyakarta , Nuha Medika, 2014, Cetakan 1, hlm 13
Kesehatan pasal 4 bahwa setiap orang berhak atas kesehatan, pasal 5 ayat (1) setiap  orang  mempunyai  hak  yang  sama  dalam  memperoleh  akses  atas sumber  daya  dibidang  kesehatan,  pasal    6  juga  menjelaskan  setiap  orang mempunyai  hak  dalam  memperoleh  pelayanan  kesehatan  yang  aman, bermutu, dan terjangkau. 4
Pemerintah  memiliki  tanggung  jawab  sebagai  memberi  pelayanan pada  masyarakat  dalam  hal  kesehatan  dan   rumah  sakit  merupakan  sarana sebagai  penyelenggara  kesehatan.  Bersadarkan  pasal  4  Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, rumah sakit mempunyai tugas memberikan  pelayanan  kesehatan  perorangan  secara  paripurna  dan  rumah sakit  juga  harus  memberikan  informasi  tentang  pelayanannya. 5 Dan pemerintah  menjamin  setiap  kebutuhan  apabila  dalam  kondisi  gawat  yang menghendaki warganya di batasi atau dilarang melakukan tindakan aktivitas seperti  halnya  di  uraikan  dalam  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.
Beberapa tahun terakhir ini bangsa Indonesia di perhadapkan dengan kondisi  pandemic  covid  19 Virus  Corona  atau severe  acute  respiratory syndrome coronavirus  2 (SARS-CoV-2) adalah  virus  yang  menyerang  sistem pernapasan. Penyakit  karena  infeksi  virus  ini  disebut  COVID- 19. Virus Corona bisa  menyebabkan gangguan  pada sistem  pernapasan, pneumonia  akut,  sampai  kematian. Severe  acute  respiratory  syndrome coronavirus  2 (SARS-CoV-2)  yang  lebih  dikenal  dengan  nama  virus  Corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, maupun ibu  menyusui.  Penyebaran  virus  corona  atau  Covid-19  sulit dideteksi  membuat  pemerintah  benar-benar  bekerja  keras  mengatasinya. Sejauh ini, kebijakan untuk mengatasi wabah adalah melakukan rapid test dan  pembatasan  fisik  ( physical  distancing ) pemerintah  mengimbau  agar aktivitas  beribadah,  belajar,  dan  bekerja  dilakukan  di  rumah.  Namun imbauan ini tidak begitu saja dapat dilaksanakan semua orang, khususnya yang bekerja di sektor swasta dan harus tetap masuk atau yang bekerja di
4 Irfan Iqbal Muthahhari, Kumpulan Undang-Undang tentang, Praktik Kedokteran, Rumah Sakit, Kesehatan, Psikotropika, Narkotika . Jakarta, Prestasi Pustaka, 2011, Cetakan 1, hlm 151
5 Pasal 4 Undang-Undang  Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rumah sakit.
lapangan.  Bukan  tidak  mungkin  Covid-19  akan  terus  menular  karena pembatasan fisik yang masih belum efektif diterapkan 6 .
Perkembangan terakhir  kasus Covid-19 di Indonesia selama 27-30 Juni 2021  Kasus  positif  Covid-19  bertambah  20.000  an  perharinya  artinya  terjadi loncatan  yang  luar  biasa  terhadap  peningkatan  covid  19  di  tambah  lagi banyaknya varian baru delta dari india yang di temukan di beberapa daerah di  jawa  tengah  kudus.  Varian  baru  ini  jauh  lebih  ganas  dan  infeksi penularaanya sangat cepat 7 . Virus SARS-Cov-2 atau virus Corona penyebab COVID-19 varian Delta diketahui lebih mudah dan cepat menular daripada varian virus Corona lainnya. Riset sejauh ini menyebutkan bahwa COVID-19 varian  Delta  memiliki  tingkat  penularan  lebih  tinggi  hingga  40% dibandingkan virus Corona varian Alpha 8 .
Dengan  dengan  meningkatnya  dan  bertambahnya  covid  19  maka pemerintah  daerah  jawa  dan  bali  melakukan  Pemberlakuan  Pembatasan Kegiatan  Masyarakat  (PPKM)  Darurat sebagai  bahagian  dari  langkah pencegahan  meluasnya  penanganan  penyebaran  covid  19.  Berlaku  3-20  Juli 2021, PPKM Darurat akan diterapkan di 48 Kabupaten/Kota dengan asesmen situasi  pandemi  level  4  dan  74  Kabupaten/Kota  dengan  asesmen  situasi pandemi level 3 di Pulau Jawa dan Bali. 9 Penetapan ini bukan tanpa alasan mengingat Pandemi  Covid-19  dalam  beberapa  hari  terakhir  berkembang selain  itu  munculnya  varian  baru  ini  menjadi  alasan  pemerintah  membuat kebijakan yang lebih ketat. Situasi ini mengharuskan pemerintah  mengambil langkah-langkah  yang  lebih  tegas  agar  pemerintah  dan  masyarakat  bisa
6 Roni Sulistyanto Luhukay, Hartanto, Penerapan Local Lockdown Atau Karantina Wilayah Dalam Mencegah Penyebaran Covid-19 Ditinjau Dalam Perspektif Negara Kesatuan, ADIL Indonesia Journal, volume 2 No 2 Tahun 2020, hlm 38
7 Data Terkini Korban Virus Corona di Indonesia pada Juni 2021, https://www.merdeka.com/peristiwa/data-terkini-korban-virus-corona-di-indonesia-pada- juni-2021.html, merdeka com, diakses pada tanggal 1 juli 2021, pukul 16:30 wib
8 Virus  Corona  penyebab  COVID-19  masih  terus  bermutasi  dan  menghasilkan  varian  atau virus baru. Salah satu varian yang kini mulai banyak ditemukan di Indonesia adalah virus Corona  varian  Delta  atau  COVID-19  varian  Delta.  Jenis  virus  Corona  varian  baru  ini diketahui lebih cepat menular dibandingkan jenis sebelumnya, https://www.alodokter.com/mengenal-covid-19-varian-delta  diakses  pada  tanggal  2  juli 2021 pukul 15:00 wib
9 Infografi  regulasi  lengkap  cakupan  pemberlakukan  pembatasan  kegiatan  masyarakat darurat jawa dan bali di mulai 3 -20 juli 2021, https://covid19.go.id/storage/app/media/Materi%20Edukasi/2021/Juli/kpcpen- infografis-aturan-lengkap-cakupan-daerah-ppkm-darurat-jawa-bali-3-20-juli-2021.pdf diakses pada tanggal 2 juli 2021 pukul 12:00 wib
membendung  Covid-19. 10 PPKM  darurat  dilaksanakan  mempertimbangkan kriteria  zonasi  pengendalian  wilayah  hingga  tingkat  RT,  mulai  dari  zona hijau  sampai  dengan  zona  merah,  dengan  strategi  pengendalian  masing- masing sesuai dengan zonanya. 11
Selain  itu  Update  data  pada  peta  sebaran  Covid-19  di  seluruh Desa/Kelurahan  Kota  Denpasar  hampir  sebagian  besar  wilayah desa/kelurahan  terdapat  pasien  positif  (warna  merah  tua  pada  peta)  dan beberapa bagian desa/kelurahan belum terdapat pasien positif (warna abu- abu pada peta) dan beberapa bagian terdapat pasien positif yang dinyatakan sembuh ( warna merah muda pada peta).
Untuk  itu,  Gugus  Tugas  Percepatan  Penanganan  Covid-19  Kota Denpasar menggambil langkah percepatan/akselerasi untuk mencapai target menurunkan status desa/kelurahan terdapat pasien positif (warna merah tua pada  peta)  menjadi  status  warna  merah  muda  pada  peta  dan  target  akhir seluruh wilayah desa/kelurahan menjadi status bersih dari Covid-19 di akhir tahun  2020.  Percepatan  penanggulangan  Covid-19  di  Kota  Denpasar  juga mendapatkan  dukungan  DPRD  Kota  Denpasar  pada  Penutupan  Rapat Paripurna LKPJ Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2020.
Pemerintah Kota Denpasar bersama Pihak terkait dan desa adat untuk mengeluarkan  Kebijakan  serta  langkah-langkah  tegas  sehingga  membuat warga Denpasar mempunyai disiplin sosial yang tinggi, bekerja dari rumah, belajar  dari  rumah  dan  beribadah  dirumah  serta  membatasi  aktivitas  dan interaksi  dengan  masyarakat  diluar  rumah,  secara  ketat  mengawasi Penduduk  masuk  ke  kota  Denpasar  dan  mendorong  pemerintah  Kota Denpasar  untuk  segera  menyusun  skema  kebijakan  penanganan  dampak Covid-19  terhadap  masyarakat  dalam  bentuk  jaring  pengaman  sosial. Penegakan  hukum  melalui  sanksi  administratif  dan  sanksi  adat  dengan bantuan aparat negara dan aparat adat agar masyarakat memiliki kepatuhan dan  kedisiplinan  untuk  tetap  di  rumah  dalam  rangka  mengurangi  sebaran
10 Maulana  Ramadhan,   Kompas.com   " Resmi  Berlaku,  Ini  Alasan  alasan  Pemerintah  Terapkan
PPKM Darurat pulau Jawa-Bali ", di akses pada
: https://www.kompas.com/tren/read/2021/07/03/083000865/resmi-berlaku-ini-alasan- pemerintah-terapkan-ppkm-darurat-jawa-bali,  diakses  pada  tanggal  2  juli  2021  pukul  13:12 wib
11 Ppkm darurat resmi di berlakukan di uraikan dalam penjelasan soal status daerah level 3, https://www.kompas.com/tren/read/2021/07/03/151500865/ppkm-darurat-resmi- diberlakukan-ini-penjelasan-soal-status-daerah-level-3?page=all,  diakses  pada  tanggal  2  juli 2021 pukul 17:39 wib.
dan kontak dekat. Covid-19 hanya dapat dicegah dengan kedisiplinan yang kuat  dan  semangat  gotong  royong  dengan  dilakukan  bersama-sama  dan terus  menerus,  tidak  boleh  terputus,  masyarakat  dapat  bekerja,  belajar  dan beribadah di rumah, dan selalu menggalang aksi solidaritas untuk menolong sesama.
Untuk itu lahirnya Peraturan Walikota Denpasar tentang Pembatasan Kegiatan  di  Desa,  Kelurahan  dan  Desa  Adat  dalam  rangka  percepatan penanganan  Covid-19  merupakan  langkah  terbaik  untuk  dilakukan  karena fokus  utama  selain  memberikan  edukasi  juga  menanamkan  sikap  disiplin dan  jujur  bagi  warga  Kota  Denpasar.  Peraturan  Walikota  adalah  pedoman dalam  pelaksanaan  Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat  di  tingkat  Desa, Kelurahan  dan  Desa  Adat  untuk  percepatan  penanganan  Corona  Virus Disease 2019 (COVID- 19) di Daerah 12
Kebijakan  karantinaan  wilayah  atau  PPKM  darurat  untuk  wilayah jawa bali melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 15/2021 tentang PPKM Darurat  yang  di  lakukan  oleh  pemerintah  tetap  berpedoman  pada  adanya tanggung  jawab  negara  sesuai  yang  di  uraikan  pada  regulasi  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2018  tentang  Kekarantinaan  Kesehatan  Terkait karantina  wilayah,  hal  tersebut  diatur  dalam  Pasal  49  ayat  1  UU  Nomor  6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Jika di kaji lebih dalam dalam Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2018  tentang  Kekarantinaan  Kesehatan Terkait  karantina  wilayah,  hal  tersebut  diatur  dalam  Pasal  49  ayat  1  UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.
Karantina  wilayah  merupakan  salah  satu  dari  empat  opsi  yang  bisa diambil  pemerintah  bila  ingin  menerapkan  kebijakan  karantina  dalam menyikapi  suatu  masalah  kesehatan  di  tengah  masyarakat,  selain  karantina rumah, karantina rumah sakit, atau pembatasan sosial berskala besar. Dalam pasal  ini  sangat  jelas  menjabarkan  mengenai  kewenagan  pemerintah  dalam melakukan  Tindakan  kekarang  tinaan  wilayah.  Selanjunya  Pasal pendelegasian  diatur  dalam  Pasal  55  UU  Nomor  6  Tahun  2018  tentang Kekarantinaan  Kesehatan mengatur  tentang  kewajiban  pemerintah  selama kebijakan  karantina  wilayah  diterapkan.  Disebutkan  bahwa  pemerintah pusat bertanggung jawab akan kebutuhan hidup dasar orang dan makanan
12 Pedoman Teknis Peraturan Walikota Denpasar Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Kegiatan  Masyarakat  Di  Desa,  Kelurahan  Dan  Desa  Adat  Dalam  Percepatan  Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Pencegahan, Pengawasan Dan Penindakan, hlm 3
hewan  ternak  yang  berada  di  wilayah  karantina  proses  karantina  wilayah berlangsung.  Dinyatakan  juga  bahwa  pemerintah  pusat  dalam  pelaksanaan tanggung  jawab  tersebut  harus  melibatkan  pemerintah  daerah  dan  pihak terkait lainnya. Untuk itu apapun bentuk kebijakan negara pada prinsipnya tidak  melepaskan  tanggung  jawabnya  kepada  masyarakat,  artinya  adanya PPKM  tidak  melepaskan  tanggung  jawab  negara  terhadap  kehidupan  dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
Hal  ini  berarti  negara  bertanggung  jawab  penuh  akan  kemanan  dan kesejahteraan masyarakat bahkan menjamin Kesehatan adalah bagian negara dalam mensejahterakan masyarakat di dalam kondisi apapun terlebih dalam kondisi  pendemik.  artinya  negara  wajib  memberikan  jaminan  hak  Hak  atas kesehatan  yang  merupakan  bagian  dari  hak  Konstitusional  karena merupakan hak dasar yang dituangkan dalam konstitusi tersebut sebagai hak konstitusional.  Menurut  Prof.  Jimly  Asshiddiqie,  Hak  konstitusional merupakan  hak-hak  yang  dijamin  dalam  dan  oleh  Undang-Undang  Dasar (UUD)  NRI  1945.  Penjaminan  hak  tersebut  baik  dinyatakan  secara  tegas maupun secara tersirat. 13

## Permasalahan
1. Urgensi Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat  (Ppkm) Darurat Instruksi  Menteri  Dalam  Negeri  No.  15/2021  tentang  PPKM Darurat.
2. Tanggung  Jawab  Negara  dalam  Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  dengan  mengunakan metode  hukum  normatif.    Menurut Philipus  M  Hadjon dan Tatiek  Sri Djatmiati penelitian hukum  normatif beranjak  dari  hakekat  keilmuan hukum 14 .  Sejalan  dengan  itu Peter  Mahmud  Marzuki mengemukan Legal Research adalah  penelitian  hukum  yang  mengunakan  pendekatan,
13 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia , Jakarta,Edisi Revisi, Konstitusi Press, 2005, hlm. 343
14 Philipus  M  Hadjon  dan  Tatiek  Sri  Djatmiati, Argumen  Hukum, Surabaya,  Gadjah  Mada University Press, Cetakan Ke 7, 2016, hlm 3.
pendekatan perundang-undangan ( Statute Aprroach ), pendekatan konseptual ( Conceptual Approach) 15
Dalam  pembahasan  pertama  penulis  menjelaskan  mengenai pendekatan  perundang-undangan  ( Statute  Aprroach ),  dalam  metode  ini penulis  perlu  memahami  hierarki,  dan  asas-asas  dalam  peraturan perundang-undangan.  Menurut  Pasal  1  angka  2  Undang-Undang  No.  12 Tahun 2011, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat  norma  hukum  yang  mengikat  secara  umum  dan  dibentuk  atau ditetapkan  oleh  lembaga  Negara  atau  pejabat  yang  berwenang  melalui prosedur  yang  ditetapkan  dalam  peraturan  perundang-undangan.  Dari pengertian  tersebut,  secara  singkat  dapat  dikatakan  bahwa  yang  dimaksud sebagai statute berupa  legislasi  dan  regulasi.  Jika  demikian,  pendekatan peraturan  perundang-undangan  adalah  pendekatan  dengan  menggunakan legislasi dan regulasi. 16
Pembahasan  kedua  penulis  menjelaskan  mengenai  pendekatan konseptual  ( Conceptual  Aprroach ),  pendekatan  konseptual  dilakukan manakala  peneliti  tidak  beranjak  dari  aturan  hukum  yang  ada.  Hal  itu dilakukan  karena  memang  belum  atau  tidak  ada  aturan  hukum  untuk masalah yang dihadapi. Dalam membangun konsep hukum dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. 17 .

## Pembahasan
Urgensi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dalam  Instruksi  Menteri  Dalam  Negeri  No.  15  tahun  2021  tentang  PPKM Darurat.
Kebijakan  Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat  (PPKM) darurat  melalui  Instruksi  Menteri  Dalam  Negeri  No.  15  tahun  2021 tentang PPKM  Darurat  dipilih  pemerintah  pusat  untuk  menekan  ledakan  kasus positif  Covid-19.  Pembatasan  darurat  itu  diberlakukan  untuk  wilayah  Jawa dan Bali yang memiliki tren pertumbuhan kasus covid 19 yang sangat tinggi. Sejak  minggu  terakhir  bulan  juni  2021,  statistik  Gugus  Tugas
15 Johnny  Ibrahim, Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif ,    Malang,  Banyumedia, 2010, hlm 93
16 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum, Edisi Revisi , Jakarta, Kencana, 2005, hlm 136.
17 Ibid , hlm 177.
Penanggulangan Covid-19 mencatat tren peningkatan kasus secara nasional tak  kurang  dari  20-an  ribu  kasus  per  hari.  Empat  hari  awal  saat  PPKM Darurat diberlakukan (3-6 Juli 2021), jumlah kasus harian bahkan menyentuh di  angka  lebih  dari  31  ribu.  Di  banyak  daerah  seperti  yang  banyak diinformasikan,  pelayanan  kesehatan  pun  kolaps  karena  banyak  menerima pasien  dalam  waktu  singkat  dan  bersamaan.  Merespon  hal  itu,  sebagian daerah menambah kapasitas rumah sakit rujukan, dan termasuk mendirikan rumah sakit lapangan darurat.
Tak sampai di situ, layanan kesehatan juga kian kewalahan menangani pasien  Covid-19  akibat  terbatasnya  sarana  dan  prasarana  mulai  dari ketersediaan  ruang  perawatan  dan  isolasi,  tabung  oksigen  hingga  layanan mobil  ambulans 18 untuk  itu  lahirnya  Instruksi  Menteri  Dalam  Negeri  No. 15/2021  tentang  PPKM  Darurat.  Sebagai  jawaban  dalam  mengatasi permasalahan  tersebut.  Kebijakan  Instruksi  Menteri  Dalam  Negeri  No.  15 tahun  2021  tentang  PPKM  Darurat  merupakan  upaya  negara  dalam menghentikan laju infeksi virus covid 19 upaya ini di lakukan sesuai amahan konstitusi  itu  sendiri  dimana  menjamin  kesejahteraan  dan  Kesehatan merupakan  tanggung  jawab  negara 19 .  Tanggung  jawab  negara  dalam pemenuhan hak warga negaranya yang merupakan kewajiban.
Ketentuan  yang  tertuang  dalam  instruksi  ini  khususnya  ditujukan kepada  para  gubernur  se-Jawa  dan  Bali  serta  bupati  dan  wali  kota  dengan asesmen  situasi  pandemi  level  3  dan  4  di  Pulau  Jawa  dan  Bali.  ―Penetapan level  wilayah  sebagaimana  dimaksud  berpedoman  pada  Indikator Penyesuaian  Upaya  Kesehatan  Masyarakat  dan  Pembatasan  Sosial  dalam
18 Keberhasilan PPKM darurat dalam menekan laju penyebaran Covid-19 sangat ditentukan oleh  kedisplinan  masyarakat.  Kesiagaan  di  akar  rumput  yang  dilandasi  pada  kesadaran individu maupun
kepedulian
komunal harus
dibangun., https://www.kompas.id/baca/riset/2021/07/07/optimalkan-ppkm-darurat-bersama-akar- rumput, diakses pada tanggal 5 juli 2021 pukul 15:30 wib
19 Menteri  Dalam Negeri  (Mendagri) Tito  Karnavian  menerbitkan  Instruksi  Menteri Dalam Negeri  (Inmendagri)  Nomor  15  Tahun  2021  tentang  Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali atau PPKM Darurat Jawa-Bali,  yang  berlaku  mulai  tanggal  3  Juli  2021  sampai  dengan  tanggal  20  Juli  2021. Inmendagri  yang  ditandatangani  Tito  pada  tanggal  2  Juli  2021  ini  dikeluarkan menindaklanjuti  arahan  Presiden  RI  Joko  Widodo  (Jokowi)  yang  menginstruksikan  agar melaksanakan PPKM Darurat di wilayah Jawa dan Bali sesuai dengan kriteria level situasi pandemi  berdasarkan  asesmen.  Peraturan  ini  juga  untuk  melengkapi  pelaksanaan Inmendagri  sebelumnya,  mengenai  PPKM  Berbasis  Mikro  serta  Mengoptimalkan  Posko Penanganan  COVID-19  di  Tingkat  Desa  dan  Kelurahan  untuk  Pengendalian  Penyebaran COVID-19
Penanggulangan  Pandemi  COVID-19.  Selain  tentang  ketentuan  pembatasan kegiatan  masyarakat,  dalam  instruksi  ini  dituangkan  juga  mengenai ketentuan  penguatan  3T  ( testing,  tracing,  treatment )  di  setiap  daerah.  Upaya percepatan  vaksinasi  harus  terus  dilakukan  untuk  melindungi  sebanyak mungkin orang dan upaya ini dilakukan untuk menurunkan laju penularan serta  mengutamakan  keselamatan  mereka  yang  rentan  untuk  meninggal (seperti lansia, orang dengan komorbid) mengingat kapasitas kesehatan yang terbatas dan dampak jangka panjang dari infeksi COVID-19.
Sejalan  dengan  hal  ini Bentham  ahli  hukum  utilitas  berpendapat bahwa  sebaik  baiknya  hukum  Ketika  dapat  memberikan  kesenangan  dan bermanfaat  buat  sebanya  banyaknya  orang  artinya Kesenangan  atau kemanfaatan  sebagaimana  dimaksud  diatas  dapat  diraih  dengan  ukuran akibat  (konsekuensi).  Dengan  demikian  hukum  yang  baik  adalah  hukum yang  bisa  memberikan  akibat  yang  paling  bermanfaat  atau  menimbulkan kebahagiaan terbesar untuk jumlah orang terbesar ( the greatest happiness of the greatest number ). Kebahagiaan tersebut muncul tidak lepas dari fungsi hukum itu sendiri. Menurut Bentham ― All the functions of law may be referred to these four  heads:  to  provide  subsistence;  to  produce  abudance;  to  favour  equality;  and  to maintain security .‖ 20 . untuk itu lahirnya  Instruksi Menteri Dalam Negeri No.
15  tahun  2021  tentang  PPKM  Darurat  sebagai  upaya  dalam  meberikan kebahagian dan kemanfaat bagi sebanyak banyaknya orang lain, teori ini di anggap  sangat  relevan  dengan  dasar  lahirnya  Instruksi  Menteri  Dalam Negeri No. 15 tahun 2021 tentang PPKM Darurat ini.
Jeremy  Bentham  menegaskan  dalam  konteks  ini,      bahwa      fungsi hukum      mengusahakan      kesejahteraan        umat    manusia.    Fungsi    di  sini adalah  sebagai  kerangka  yang  berwujud  peraturan    yang    membimbing, memberikan    pedoman    sanksi    dan    alat    untuk    mengatur    kehidupan sosial 21 . Artinya  Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 15 tahun 2021 tentang PPKM  Darurat  mengusahakan  kesejahteraan  dan  kebahagian  tidak  pada seluruh masyarakat Indonesia hanya sebanyak banyaknya masyarakat.
Konsekuensi  hukum  yang  hari  dari  adanya  Instruksi  Menteri  Dalam Negeri  No.  15  tahun  2021  tentang  PPKM  Darurat  adalah  gubernur,  bupati,
20 Jeremy  Bentham, An  Introduction  to  the  Principles  Of  Morals  and  Legislation ,  Kitchener, Batoche Books, 2000 ., hlm 96
21 Jeremy  Bentham,  The  Theory  of  Legislation, N.M. Tripathi Private, Bombay, 1979, hlm. 53.
dan wali kota tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Menteri ini, dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis dua  kali  berturut-turut  sampai  dengan  pemberhentian  sementara sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  68  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  Undang-  Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, dituangkan juga  sanksi  hukum  terhadap  pelanggar  PPKM  Darurat  bagi  pihak  lainnya, dengan berpijak pada peraturan dan perundang—undangan yang ada.
Selain  itu  bagi  daerah  kabupaten  dan  kota  yang  tidak  termasuk  ke dalam  cakupan  PPKM  Darurat,  tetap  memberlakukan  Inmendagri  yang menetapkan PPKM Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan COVID-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian  Penyebaran COVID-19 22 .
PPKM  berbasis  mikro    menimbukan  polemic  hukum  di  berbagai daerah  mengingat  PPKM  yang  dilaksanakan  di  daerah  menimbukan kotroversi  misalnya  di  makasar  melalui  surat  edaran  PPKM  yang  menutup tempat ibadah akan tetapi membuka hiburan malam. 23 Selain itu pengaturan PPKM di kabupaten Mimika papua juga memiliki tingkat pembatasan yang melebihi PPKM darurat, misalnya wajib mengunakan PCR dan pembatasan 12  jam 24 .  Meminjam    pendapat    Richard    A.    Posner    yang  mengemukan bahwa, idealnya regulasi bertujuan untuk mendekatkan wealth  maximation Lebih    jauh   Richard   A.   Posner   mengungkapkan,   seharusnya     dalam membuat     sutu kebijkana atau regulasi memperhatikan prinsip rasional dan prinsip    efisiensi    harus    dikedepankan,  karena            prinsip            rasional memberikan    kesempatan  kepada  pembuat        peraturan  perundang-
22 Humas Kemendagri,  instruksi  PPKM  untuk  wilayah  jawa  dan  bali diakses  pada https://setkab.go.id/mendagri-terbitkan-instruksi-tentang-ppkm-darurat-jawa-bali/ di unduh pada tanggal 2 juli 2021 pukul 16:30 wib
23 Dany  Garjito  |  Ruth  Meliana  Dwi  Indriani, viral  Surat  Edaran  PPKM  Makassar,  Ibadah Ditiadakan Tapi Klub Malam Tetap Buka https://www.suara.com/news/2021/07/06/214326/viral-surat-edaran-ppkm-makassar- ibadah-ditiadakan-tapi-klub-malam-tetap-buka?page=all diakses Selasa, 06 Juli 2021 | 21:43 WIB
24 Irsul  Panca  Aditra,    Kompas, Mimika  Terapkan  PPKM  Mikro  Selama  Sebulan , Https://Apple.Co/3hxwj0l Https://Regional.Kompas.Com/Read/2021/07/07/214826078/Mimika-Terapkan-Ppkm- Mikro-Selama-Sebulan-Ini-Aturan-Lengkapnya?Page=All  Diakses  Pada  Tanggal  8  Juli  2021 Pukul 7:21 Wib
undangan        untuk        mewujudkan  kesejahteraan    bagi    masyarakat berdasarkan  peraturan  perundang-undangan yang dibuat. 25
Sementara    prinsip  efisiensi digunakan  untuk  mencegah  obesitas hukum,    karena      mengandung      makna      penghematan,      pengiritan, ketepatan, atau     pelaksanan     sesuai  dengan  tujuan.  Efisiensi  berkaitan dengan  tujuan  dan  sarana   yang    digunakan   untuk    mencapai   tujuan. Jika   sarana   yang   ingin   dicapai   membutuhkan   lebih   banyak   biaya dibandingkan      dengan      tujuan      yang      ingin    dicapai,    maka    hal    itu dikatakan  tidak  efisien. Sebaliknya,  jika penggunaan sarana membutuhkan lebih sedikit biaya yang harus dikeluarkan   dibandingkan   dengan   tujuan yang    ingin    dicapai,    maka    hal    itu    dikatakan    efisien. 26 Suatu  kebijakan yang  dilakukan  tidak  efisien  akan  menimbulkan  obesitas  hukum 27 artinya banyak  obesitas  hukum  yang  dilakukan  di  dearah  yang  berpotensi menimbukan  ketidak  percayaan  rakyat  terhadap  pemerintah  karena  tidak memiliki  keserasian  dalam  memgatasi  permasalahan  covid  19  dan pembatasan  orang  lain  serta  jaminan  hidup.  Karena  pada  dasarnya masyarakat  tidak  masalah  dengan  pembatasan  atau  pelrangan  selama pemerintah baik pusat maupu daerah memenuhi kebutuhan.

## Tanggung  Jawab  Negara  dalam  Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat
Secara  hukum  Instruksi  Menteri  Dalam  Negeri  No.  15  tahun  2021 tentang PPKM Darurat ini merupakan bagian dari tanggung jawab Progresif negara  dalam  menjamin  perlindungan.  Kewajiban  ini  memiliki  sifat progressive  dalam  artian  bahwa  Instruksi  Menteri  Dalam  Negeri  No.  15 tahun  2021  tentang  PPKM  Darurat  memberikan  perlindungan  terhadap bahaya  covid  19  serta  menghentikan  laju  penyebaran  infeksi  virus  artinya pemenuhan  kewajiban  ini  adalah  kelanjutan  dari  kewajiban  perlindungan terhadap  Hak  Asasi  Manusia,  dan  penerapannya  relatif  pada  kemampuan negara  untuk  melaksanakannya.  Haruslah  dipahami  bahwa  negara-negara
25 Richard    A.Posner ,    The    Problem    of    Jurisprudence,  United    State    of    America ,    Harvard University  Press,  1993, hlm. 6-7.
26 Richard Posner, Economics Analysis of Law, Edisi Kelima, Aspen Law & Business, New York, 1998, hlm. 25
27 Roni Sulistyanto Luhukay,dan  Jaelani, Abdul Kadir. Penataan Sistem Peraturan Perundang- Undangan Dalam Mendukung Penguatan Konstitusi Ekonomi Indonesia . Jatiswara, [S.l.], v. 34, n. 2, p. 155-170, july 2019. ISSN 2579-3071, hlm 158
berbeda  dalam  kemampuannya  untuk  mendukung  kewajiban  progresif tersebut,  oleh  karenanya  sering  kali  digunakan  ukuran  minimal  dalam standarisasi realisasi kewajiban tersebut 28
Tanggung  jawab  negara  bersifat  melekat  pada  negara,  artinya  suatu negara  memiliki  kewajiban  untuk  memberikan  ganti  rugi  manakala  negara tersebut  menimbulkan  atau  menyebabkan  kerugian  kepada  masyarakat dengan  Instruksi  Menteri  Dalam  Negeri  No.  15  tahun  2021  tentang  PPKM Darurat  yang di terbitkan serta pemerintah tetap memberikan penghidupan dan  pemulihan  secara  efektif,  meskipun. 29 Negara  sebagai  suatu  entitas abstrak  tidak  mungkin  dapat  melakukan  tindakan  sendiri  dan  dimintai tanggung  jawab  atas  tindakannya.  berkaitan  dengan  masalah  tanggung jawab  negara,  dikenal  doktrin  imputabilitas (doctrine  of  imputability )  yang menyatakan  bahwa  suatu  negara  bertanggung  jawab  atas  kesalahan  yang ditimbulkan organnya. 30
Artinya  dalam  hal  ini  Instruksi  Menteri  Dalam  Negeri  No.  15  tahun 2021 tentang PPKM Darurat merupakan hal yang tepat untuk di laksanakan apabila di imbangi dengan pemenuhan kebutuhan yang efektif, pencegahan covid  19  tidak  hanyak  pada  pembatasan  yang  ketat  melaikan  kebutuhan asupan  nutrisi  yang  cukup  untuk  itu  bagaimana  masyarakat  mendapatkan nutrisi  yang  cukup  apabila  setiap  aktivitas  di  batasi  dan  pemerintah  dalam pembatasnya  tidak  memberikan  kompensasi  terhadap  kekurangan kebutuhan  tersebut.
Bantuan  sosial  sempat  dihentikan  pada  April  2021  akan  tetapi pemerintah  memutuskan  untuk  melanjutkan  program  bantuan  sosial  tunai atau  bansos  tunai. Artinya  Perpanjangan  program  bansos  tunai  ini  seiring dengan  pemberlakuan  pembatasan  kegiatan  masyarakat  (PPKM)  Jawa-Bali pada  3  Juli  hingga  20  Juli  2021.  bansos  tunai  untuk  bulan  Mei  dan  Juni sebesar Rp 300.000 per bulan akan disalurkan pada bulan Juli ini. Sehingga, dana  bansos  tunai  atau  BST  Kemensos  tersebut  diberikan  sekaligus  sebesar Rp  600.000  penerimaan  jumlah  uang  bantuan  sosial  ini  masih  menjadi
28 Human  Rights  Committee  general  comment  No.  31  (2004)  on  the  nature  of  the  general legal Obligation  imposed on States parties to the Covenant and Committee on Economic, Social  and Cultural Rights general comment No. 3 (1990) on the nature of States parties Obligations (art. 2, para. 1).
29 Andrey  Sujatmoko, Tanggung  Jawab  Negara  Terhdapa  Pelanggaran  HAM  Berat Indonesia, Timor Leste Dan Lainnya , Cikal Sakti, 2005, hlm 207
30 Ibid.,hlm 208
polemic hingga hari ini mengingat tingkat kebutuhan yang luar biasa banyak di lain sisi juga masyarakat tidak dapat melakukan aktivitas karena di batasi aktivitas  sehingga  kebutuhan  itu  terpenuhi  mengingat  tidak  semua  warga negara  Indonesia  dapat  bekerja  di  rumah  atau  dari  rumah  sehingga  jika  di batasi sebagai masyarakat ini sangat sulit memenuhi kebutuhan 31 .
Instruksi  Menteri  Dalam  Negeri  No.  15  tahun  2021  tentang  PPKM Darurat dilaksanakan  sebagai  upaya  untuk  menghentikan  laju  infeksi virus  corona  yang  terjadi  hingga  saat  ini  pemerintah  dapat  melakukan upaya  apapuan,  baik  di  karantina  ataupun  di  berikan  Batasan  tetapi pemerintah  wajib  bertanggung  jawab    tanggung  jawab  tersebut  sebagai bagian  dari  pada  menjamin  kepastian  hukum  seperti  halnya  tertuang dalam  undang-  undang Nomor  6  Tahun  2018  tentang  Kekarantinaan Kesehatan   adanya  kewajiban  pemerintah  untuk  memberikan  tanggung jawab terhadap masyarakat hal ini diatur dalam Pasal 55 UU Kekarantinaan Kesehatan mengatur  tentang  kewajiban  pemerintah  selama  kebijakan karantina wilayah diterapkan.
Disebutkan  bahwa  pemerintah  bertanggung  jawab  akan  kebutuhan hidup  dasar  orang  dan  makanan  hewan  ternak  yang  berada  di  wilayah karantina  proses  karantina  wilayah  berlangsung.  Dinyatakan  juga  bahwa pemerintah  pusat  dalam  pelaksanaan  tanggung  jawab  tersebut  harus melibatkan pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya. Pada kenyataannya berbagai  kebijakan  di  keluarkan  salah  satunya  Instruksi  Menteri  Dalam Negeri No. 15 tahun 2021 tentang PPKM Darurat  yang di kelurarkan untuk wilayah jawa dan bali dan PPKM micko di daerah lainnya pemerintah tidak melakukan tanggung jawab sesuai dengan amanah undang undang tersebut, dapat  di  lihat  berbagai  upaya  pembatasan  aktifitas  dilakukan  tanpa memperhatikan  dampak  dari  kebutuhan  dasar  yng  di  abaikan  sehingga masyarakat di haruskan bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan hidupnya  sendiri,  sehingga  masyarakat  sangat  kesulitan  memenuhi kebutuhan  hidup  sendiri.  Adanya  pandangan  mengenai  potensi  perubahan nama  di  setiap  kebijakan  mulai  dari  PSBB  sampai  pada  PPKM    merupkan tindakan  pemerintah  untuk  lepas  dari  tanggung  jawab  sesuai  yang  di uaraikan dalam UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan.
31 Dwi  Aditya  Putra,  Anggun  P.  Situmorang,  Deretan  Bantuan  Sosial  untuk  Masyarakat Selama  PPKM  Darurat,  https://www.merdeka.com/uang/bantuan-sosial-untuk-masyarakat-selama- ppkm-darurat.html, diakses pada enin, 5 Juli 2021 pukul  06:30 wib
Ancaman    terhadap    perekonomian    nasional    justru    akan    terjadi ketika      Instruksi  Menteri  Dalam  Negeri  No.  15  tahun  2021  tentang  PPKM Darurat  tidak  di  buat  secara  matang  hal    ini    di    karenakan    jika    suatu regulasi  tidak  diatur  dengan  benar  akan  melahirkan  ancaman  terhadap birokrasi    pemerintahan    dalam    system    ketatanegaraan  dan    yang    lebih parahnya  berdampak  pada  masyarakat  luas,  ditambah    lagi    banyaknya masyarakat   yang   di   PHK   akibat   covid   19   dan   hampir   sebagian besar    masyarakat    mengantungkan    hidupnya    kepada    kebijakan pemerintah  bisa    tetap  dapat  bertahan hidup 32 menghentikan laju infeksi virus corona hanya dengan melaksanakan protocol Kesehatan yang ketat dan asupan pangan yang baik guna meningkatkan imun dalam tubuh manusia, pembatasan di lakukan adalah upayah yang baik akan tetapi jika di lakukan dengan  cara  yang  berlebihan  maka  pemenuhan  pangan  masyarakat  pun berkurang  akhirnya  imunnya  lemah  dan  virusnya  lebih  mudah  masuk, bukan hanya corona melainkan masyarakat yang memiliki penyakit bawaan akan mudah kambuh. Untuk  itu  suatu kebijakan yang memang bermaksud baik tetapi tidak menghasilkan apa-apa tidak pantas disebut hukum.

## Kesimpulan
Urgensi Kebijakan  Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat (PPKM) darurat melalui  Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 15 tahun 2021 tentang  PPKM  Darurat  dipilih  pemerintah  pusat  untuk  menekan  ledakan kasus positif Covid-19. Pembatasan darurat itu diberlakukan untuk wilayah Jawa dan Bali yang memiliki tren pertumbuhan kasus covid 19 yang sangat tinggi.  Selain  itu  bagi  daerah  kabupaten  dan  kota  yang  tidak  termasuk  ke dalam  cakupan  PPKM  Darurat,  tetap  memberlakukan  Inmendagri  yang menetapkan  PPKM  Berbasis  Mikro.  PPKM  berbasis  mikro    menimbukan polemic  hukum  di  berbagai  daerah  mengingat  PPKM  micro  yang dilaksanakan  di  daerah  tidak  memiliki  keselarasan  antara  daerah  satu dengan yang lain.
Tanggung  jawab  negara  akan  jaminan  Kesehatan  dan  kesejahteraan melekat  pada  konstitusi  dan  di  jabarkan  dalam  undang-  undang  Nomor  6 Tahun  2018  tentang  Kekarantinaan  Kesehatan akan  tetapi  dalam impelemntasinya  tidak  sejalan  dengan  Amanah  konstitusi  dan  undang
32 Roni  Sulistyanto  Luhukay, Prioritas  Kebijakan  Ekonomi  Dan  Kesehatan  Di  Massa  Pandemic Covid 19 . Jurnal Restorative Justice, (2020).  Volume 4 nomor (2), hlm 101-121.
undang  karantina  Kesehatan  hl  ini  di  karenakan  adanya    pandangan mengenai  potensi  perubahan  nama  di  setiap  kebijakan  mulai  dari  PSBB sampai  pada  PPKM    merupakan  tindakan  pemerintah  untuk  lepas  dari tanggung  jawab  sesuai  yang  di  uraikan  dalam  UU  Nomor  6  Tahun  2018 tentang  Kekarantinaan  yang  jika  di  gali  lebih  dalam  pada  setiap  tindakan kebijakan  pembatasan  ini  merupakan  bagian  dari  karantina  Kesehatan sehingga sesuai regulasi pemerintah wajib memenuhi kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina proses karantina wilayah berlangsung.

## Ucapan Terima Kasih
Terima  kasih  kepada  semua  pihak  yang  sudah  membantu  atau mendukung sehingga penulisan jurnal ini dapat  diselesaikan.

## Daftar Pustaka

## Buku
Andrey  Sujatmoko, Tanggung  Jawab  Negara  Terhdapa  Pelanggaran  HAM Berat Indonesia, Timor Leste Dan Lainnya , Cikal Sakti, 2005. Cecep  Triwibowo, Etika  dan  Hukum  Kesehatan ,  Yogyakarta , Nuha  Medika, 2014, Cetakan 1
Irfan Iqbal Muthahhari, Kumpulan Undang-Undang tentang, Praktik Kedokteran, Rumah Sakit, Kesehatan, Psikotropika, Narkotika . Jakarta, Prestasi Pustaka, 2011, Cetakan 1
Jimly  Asshiddiqie, Konstitusi  &  Konstitusionalisme  Indonesia ,  Jakarta,Edisi Revisi, Konstitusi Press, 2005
Philipus  M  Hadjon  dan  Tatiek  Sri  Djatmiati, Argumen  Hukum, Surabaya, Gadjah Mada University Press, Cetakan Ke 7, 2016
Johnny  Ibrahim, Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif ,    Malang, Banyumedia, 2010 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum, Edisi Revisi , Jakarta, Kencana, 2005, hlm 136.
Jeremy  Bentham, An  Introduction  to  the  Principles  Of  Morals  and  Legislation , Kitchener, Batoche Books, 2000 .
---------------------,  The  Theory  of  Legislation, N.M. Tripathi Private, Bombay, 1979.
Richard  A.Posner ,  The  Problem  of  Jurisprudence, United  State  of  America , Harvard University  Press,  1993.
Richard  Posner,  Economics  Analysis  of  Law,  Edisi  Kelima,  Aspen  Law  & Business, New York, 1998.
Human  Rights  Committee  general  comment  No.  31  (2004)  on  the  nature  of the general legal Obligation imposed on States parties to the Covenant and  Committee  on  Economic,  Social  and  Cultural  Rights  general comment No. 3 (1990) on the nature of States parties Obligations (art. 2, para. 1).
Pedoman  Teknis  Peraturan  Walikota  Denpasar  Nomor  32  Tahun  2020 Tentang  Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat  Di  Desa,  Kelurahan  Dan Desa Adat Dalam Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Pencegahan, Pengawasan Dan Penindakan, hlm 3
Jurnal
Roni  Sulistyanto  Luhukay,  Hartanto,  Penerapan Local  Lockdown Atau Karantina  Wilayah  Dalam  Mencegah  Penyebaran  Covid-19  Ditinjau Dalam Perspektif Negara Kesatuan, ADIL Indonesia Journal, volume 2 No 2 Tahun 2020
-------------------------------,dan    Jaelani,  Abdul  Kadir. Penataan  Sistem  Peraturan Perundang-Undangan  Dalam  Mendukung  Penguatan  Konstitusi  Ekonomi Indonesia . Jatiswara, volume 34, nomor. 2, july 2019. ISSN 2579-3071. -------------------------------, Prioritas  Kebijakan  Ekonomi  Dan  Kesehatan  Di  Massa Pandemic Covid 19 . Jurnal Restorative Justice, (2020).  Volume 4 nomor (2)
Sinaga, J. S., Fenetituma, R. F., & Pelu, H. D. A. (2021). ―Pengangkatan Anak Adat  Dalam  Suku  Malind  Di  Kabupaten  Merauke‖. Jurnal  Restorative Justice, 5(1), 1-20
Internet
Data  Terkini  Korban  Virus  Corona  di  Indonesia  pada  Juni  2021, https://www.merdeka.com/peristiwa/data-terkini-korban-virus- corona-di-indonesia-pada-juni-2021.html,  merdeka  com,  diakses  pada tanggal 1 juli 2021, pukul 16:30 wib
Virus Corona penyebab COVID-19 masih terus bermutasi dan menghasilkan varian  atau  virus  baru.  Salah  satu  varian  yang  kini  mulai  banyak ditemukan  di  Indonesia  adalah  virus  Corona  varian  Delta  atau COVID-19  varian  Delta.  Jenis  virus  Corona  varian  baru  ini  diketahui lebih cepat menular dibandingkan jenis sebelumnya, https://www.alodokter.com/mengenal-covid-19-varian-delta  diakses pada tanggal 2 juli 2021 pukul 15:00 wib
Infografi  regulasi  lengkap  cakupan  pemberlakukan  pembatasan  kegiatan masyarakat  darurat  jawa  dan  bali  di  mulai  3  -20  juli  2021,
https://covid19.go.id/storage/app/media/Materi%20Edukasi/2021/ Juli/kpcpen-infografis-aturan-lengkap-cakupan-daerah-ppkm- darurat-jawa-bali-3-20-juli-2021.pdf  diakses  pada  tanggal  2  juli  2021 pukul 12:00 wib
Maulana  Ramadhan,   Kompas.com   " Resmi  Berlaku,  Ini  Alasan  alasan Pemerintah  Terapkan  PPKM  Darurat  pulau  Jawa-Bali ",  di  akses  pada : https://www.kompas.com/tren/read/2021/07/03/083000865/resm i-berlaku-ini-alasan-pemerintah-terapkan-ppkm-darurat-jawa-bali,
diakses pada tanggal 2 juli 2021 pukul 13:12 wib PPKM  darurat resmi  di  berlakukan  di  uraikan  dalam  penjelasan  soal  status daerah level 3,
https://www.kompas.com/tren/read/2021/07/03/151500865/ppkm -darurat-resmi-diberlakukan-ini-penjelasan-soal-status-daerah-level- 3?page=all, diakses pada tanggal 2 juli 2021 pukul 17:39 wib.
Keberhasilan  PPKM  darurat  dalam  menekan  laju  penyebaran  Covid-19
sangat  ditentukan  oleh  kedisplinan  masyarakat.  Kesiagaan  di  akar rumput yang dilandasi pada kesadaran individu maupun kepedulian komunal
harus dibangun., https://www.kompas.id/baca/riset/2021/07/07/optimalkan-ppkm- darurat-bersama-akar-rumput, diakses pada tanggal 5 juli 2021 pukul 15:30 wib
Humas Kemendagri, instruksi PPKM untuk wilayah jawa dan bali diakses pada https://setkab.go.id/mendagri-terbitkan-instruksi-tentang-ppkm- darurat-jawa-bali/ di unduh pada tanggal 2 juli 2021 pukul 16:30 wib Dany  Garjito  |  Ruth  Meliana  Dwi  Indriani,  viral  Surat  Edaran  PPKM
Makassar,  Ibadah  Ditiadakan  Tapi  Klub  Malam  Tetap  Buka https://www.suara.com/news/2021/07/06/214326/viral-surat- edaran-ppkm-makassar-ibadah-ditiadakan-tapi-klub-malam-tetap- buka?page=all diakses Selasa, 06 Juli 2021 | 21:43 WIB
Irsul  Panca  Aditra,    Kompas, Mimika  Terapkan  PPKM  Mikro  Selama  Sebulan , Https://Apple.Co/3hxwj0l Https://Regional.Kompas.Com/Read/2021/07/07/214826078/Mimi ka-Terapkan-Ppkm-Mikro-Selama-Sebulan-Ini-Aturan- Lengkapnya?Page=All  Diakses  Pada  Tanggal  8  Juli  2021  Pukul  7:21 Wib
Dwi  Aditya  Putra,  Anggun  P.  Situmorang,  Deretan  Bantuan  Sosial  untuk Masyarakat Selama PPKM Darurat, https://www.merdeka.com/uang/bantuan-sosial-untuk-masyarakat- selama-ppkm-darurat.html, diakses pada enin, 5 Juli 2021 pukul  06:30 wib