Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023
KORELASI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DENGAN PENINGKATAN KEJAHATAN DI MASA PANDEMI COVID-19
Muh. Armet 1 , Ashabul Kahpi 2
1,2 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Email Koresponden: muharmet2000@gmail.com

## Abstract
This study aims to investigate the correlation between job cuts (layoffs) with an increase in crime during the Covid-19 pandemic, as well as identify crime prevention efforts during that period. The type of research used is  empirical  juridical,  with  an  approach  that  utilizes  primary  data  from  field  research  results.  The  results showed a correlation  between layoffs and increased crime during  the Covid-19 pandemic in Makassar City. Data from the Makassar Polrestabes and an interview with the head of Unit 1 of the Makassar City Polrestabes Criminal Investigation Unit, Ipda Roni Parsaulian Gultom, indicated an increase in the number of crimes in 2020 compared to the previous year, especially after the layoffs of 326 workers. Crime is generally triggered by  economic  factors,  especially  during  the  implementation  of  large-scale  social  restrictions  (PSBB). Termination of employment by the company causes difficulties in obtaining a living, prompting some individuals to engage in criminal acts. In this context, the study notes the importance of crime reduction efforts through economic and social policies and programs to address the impact of layoffs during the pandemic. Keywords: Layoffs, Crime, Covid-19

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menyelidiki  korelasi  antara  pemutusan  hubungan  kerja  (PHK)  dengan peningkatan  kejahatan  selama  pandemi  Covid-19,  serta  mengidentifikasi  upaya  penanggulangan  tindak kejahatan pada periode tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan pendekatan yang memanfaatkan data primer dari hasil penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan adanya korelasi antara  PHK  dan  peningkatan  kejahatan  selama  pandemi  Covid-19  di  Kota  Makassar.  Data  dari  Polrestabes Makassar dan wawancara dengan Kasubnit Unit 1 Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Kota Makassar, Ipda Roni Parsaulian Gultom, mengindikasikan peningkatan jumlah kejahatan pada tahun 2020 dibandingkan tahun sebelumnya,  terutama  setelah  adanya  PHK  sebanyak  326  pekerja.  Kejahatan  umumnya  dipicu  oleh  faktor ekonomi,  terutama  selama  penerapan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB).  Pemutusan  kerja  oleh perusahaan  menyebabkan  kesulitan  dalam  memperoleh  nafkah,  mendorong  beberapa  individu  untuk  terlibat dalam tindak kejahatan. Dalam konteks ini, penelitian mencatat pentingnya upaya penanggulangan kejahatan melalui  kebijakan  dan  program  yang  bersifat  ekonomi  dan  sosial  untuk  mengatasi  dampak  PHK  selama pandemi.
Kata Kunci: PHK, Kejahatan, Covid-19
This is an open access article under the CC BY-SA license.

## 633
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023

## PENDAHULUAN
Pada akhir Desember 2019, dunia dibuat gempar dengan pemberitaan suatu virus berbahaya. Severe  Respiratory  Syndrome  Coronavirus2 (SARS-CoV-2)  atau  Virus  Corona  adalah  virus  yang menginfeksi  sistem  pernapasan  manusia  dan  bisa  menular  ke  siapa  saja.  Covid-19 (Corona  Virus Disesase  2019) ditemukan  pertama  kali  di  kota  Wuhan,  China  pada  akhir  bulan  Desember  2019. Penularan virus ini menyebar dengan cepat ke berbagai negara di dunia. Penyebaran yang begitu masif ke negara-negara besar membuat laju perekonomian mengalami kerugian besar. Termasuk di indonesia, hanya  dalam  waktu  beberapa  bulan  sejak  virus  ini  pertama  kali  ditemukan  di  Kota  Wuhan.  Untuk menekan  penyebaran  virus Covid-19 ini,  beberapa  negara  membuat  kebijakan  dengan  menerapkan lockdown dalam rangka mengantisipasi merebaknya virus Corona dan meminimalisir virus ini hidup dalam waktu yang tidak begitu lama.
Pada  tanggal  11  maret  2020  di  Jenewa,  Swiss.  WHO (World  Health  Organization) melalui Direktur Jenderalnya, Tedros Ghebreyesus  menyatakan wabah virus Corona yang melanda berbagai negara  sebagai  pandemi  global  dikarenakan  penyebaran  yang  begitu  cepat  ke  seluruh  dunia  dan  ke wilayah  yang  jauh  dari  pusat  wabah.  Setelah  ditetapkannya  virus  corona  menjadi  pandemi,  WHO menghimbau kepada seluruh negara untuk meningkatkan level darurat terhadap covid-19 . Di indonesia, pemerintah  menetapkan  wabah  virus  corona  menjadi  wabah  nasional  melalui  Keputusan  Presiden Nomor 12 Tahun 2020  tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Covid-19 menjadi bencana nasional. 1
Sejarah pertama kali Virus Corona ini masuk ke Indonesia pada tanggal 2 maret tahun 2020, Presiden  Joko  Widodo  mengumumkan  dua  warga  Indonesia  terjangkit Covid-19 .  Keduanya  adalah seorang ibu dan putrinya yang diduga terjangkit virus melalui kontak fisik dengan warga Jepang melalui pesta dansa yang sudah dinyatakan postitif Covid-19 di Malaysia. Pemerintah merespon cepat terhadap dua warga yang terkena Covid-19 ini dengan memberlakukan isolasi di sekitaran rumah terjangkit virus tersebut.  Pemerintah  mengklaim  bahwa  Indonesia  telah  memiliki  kesiapan  dan  perlengkapan  yang sesuai  dengan  standard  kesehatan  dalam  menangani  virus  Covid-19  dan  ditambah  dengan  upaya presiden  yang  membentuk  tim  yang  terdiri  dari  gabungan  TNI-Polri  serta  sipil  dalam  melakukan penanganan di lapangan. 2 Upaya untuk terputusnya mata rantai penyebaran virus Corona masih terus dilakukan  oleh  Pemerintah  Pusat  dan  juga  Pemerintah  Daerah,  mulai  dengan  diberlakukannya Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB),  wacana Lockdown Nasional,  pemberlakuan  jam  malam, hingga  tes  vaksin  kepada  aparatur  pemerintahan,  petugas  kesehatan,  TNI-Polri,  hingga  sampai  ke masyarakat  sipil.  Penyebaran  virus  Covid-19  di  Indonesia  sudah  berlangsung  selama  satu  tahun  dan tepat satu tahun virus ini di Indonesia, jumlah korban yang meninggal dunia sebanyak 36.325 jiwa dan jumlah pasien yang terkonfirmasi terkena virus ini sejak setahun yang lalu hingga setahun kemudian penyebaran  virus  Covid-19  di  Indonesia  mencapai  1.341.314 orang,  sedangkan pasien  yang  sembuh jumlahnya 1.151.915 orang. Pemerintah melalui juru bicara Satgas Penanganan Covid-19 menjelaskan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat untuk memakai masker dibeberapa daerah meningkat sebanyak
1 CNN Indonesia, Jokowi Tetapkan Wabah Corona Sebagai Bencana Nasional , https://m.cnnindonesia.com/nasional/20200413180042-20-493149/jokowi-tetapkan-wabah-corona-sebagai- bencana-nasional.Diakses tanggal 10 Desember 2020 jam 15:58 WITA.
2 Halodoc,
Begini Kronologi Lengkap Virus Corona Masuk Indonesia , https://www.halodoc.com/artikel/kronologi-lengkap-virus-corona-masuk-indonesia,  Diakses  tanggal  16  Maret 2021 jam 11:37 WITA.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023
75 persen, namun masih terdapat di beberapa wilayah kabupaten/kota dengan kepatuhan di kisaran 61- 75 persen. 3
Beberapa  daerah  di  Indonesia  termasuk  kota  Makassar  menerapkan  aturan  untuk  mencegah virus Covid-19 ini terus berkembang dengan membuat Peraturan Wali Kota (Perwali) Makassar Nomor 31  Tahun  2020  tentang  Protokol  Kesehatan  di  Makassar.  Peraturan  Wali  Kota  tersebut  memuat beberapa sanksi mulai dari yang ringan sampai dengan yang terberat. Sanksi berat seperti pencabutan Kartu  Tanda  Penduduk  dan  izin  usaha  bagi  yang  melanggar.  Perwali  ini  di  kritik  oleh  beberapa akademisi  hukum  karena  terdapat  beberapa  kerancuhan  didalamnya.  Salah  satunya  adalah  Dr Syamsuddin Radjab seorang pengamat hukum dan Direktif Eksekutif Jenggala Centre mengkritik keras Perwali No or 31 tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan di Makassar. Menurutnya Perwali itu lebih bersifat juknis atau pengaturan teknis terkait Covid-19 bukan mengatur soal sanksi pidana atau sanksi perdata karena penerapan sanksi sudah diatur dalam Perda atau Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dengan  perubahan  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2019.  Kemudian  Dr  Syamsuddin  Radjab mengingatkan  kepada  Pemerintah  Kota  Makassar  agar  lebih  professional  dalam  membuat  regulasi, terutama  dalam  memahami  dan  mengimplementasikan  hukum  sesuai  hierarkinya  dan  soal  materi muatan jenis perundang-undangannya 4
Pemerintah Indonesia sendiri sudah mengatur mengenai bencana dan wabah penyakit menular yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Produk hukum ini sebagai upaya protektif pemerintah terhadap ancaman penyakit ataupun wabah yang terjadi di  Indonesia  dan  disahkan  oleh  Presiden  Joko  Widodo  pada  7  Agustus  2018.  Undang-undang  ini mengatur  persoalan  penyelenggaraan  karantina  kesehatan  dalam  berbagai  aspek  seperti  pengawasan, penyidikan,  ketentuan  pidana,  informasi,  dokumen,  sumber  daya  dan  Undang  –Undang    ini  juga mengatur  tanggung  jawab  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  tentang  kedaruratan  kesehatan masyarakat dan penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 terkait Kekarantinaan Kesehatan tidak menjadi patokan pemerintah  dalam  upaya  penanggulangan  wabah  bencana  virus  corona  melainkan  dengan  membuat Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau Dalam Rangka  Menghadapi  Ancaman  yang  Membahayakan  Perekonomian  Nasional  dan/  atau  Stabilitas Sistem Keuangaan. Kemudian oleh DPR disahkan  menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 pada tanggal  16  mei    2020  dengan  tujuan  sebagai  wujud  kehadiran  negara  dalam  rangka  menangani permasalahan pandemi Covid-19.
Wabah pandemi virus corona tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, politik, hukum, sosial budaya, namun juga berdampak pada sektor ekonomi.Menurut data (ILO) International Labour Organization tahun 2020, pekerja diberhentikan dan dipulangkan sebanyak 94% dikarenakan berbagai negara mengambil kebijakan lockdown dan berdampak kepada pekerja dan perusahaan tempat bekerja yang  menagalami  kerugian  jam  kerja  dan  penururan  pendapatan.di  Indonesia  sendiri,  pemerintah
3 CNN  Indonesia, Satu  Tahun  Corona  di  RI:  1,3  Juta  Positif,  36.325  Meninggal , https://www.google.com/amp/s//m.cnnindonesia.com/nasional/20210302072941-20-612457/satu-tahun-corona- di-ri-13-juta-positif-36325-meninggal/amp, Diakses  tanggal 16 Maret 2021 jam 13:50 WITA.
4 Untung Prasetya, Syamsuddin Radjab: Ngawur Itu Kalau Perwali Memuat Sanksi , www.jurnas.com/mobile/artikel/74066/Syamsuddin-Rajab-Ngawur-Itu-Kalau-Perwali-Memuat-Sanksi/, Diakses tanggal 17 Maret 2021 jam 03:22 WITA

## 635
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023
melalui kementerian ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat sebanyak 2,14 juta tenaga kerja formal dan informal yang terdampak akibat Covid-19. Data yang dikumpulkan Kemnaker dari awal Maret sampai dengan  akhir  Juli  2020  menghimpan  pekerja  yang  terdampak  tidak  kurang  dari  2,1  juta  pekerja. Sementara  itu,  ata  yang  dihimpun  dari  Dinas  Tenaga  Kerja  (Disnaker)  seluruh  Indonesia,  lembaga terkait,  serikat  pekerja,  dan  asosiasi  pengusaha  menjelaskan  bahwa  sebanyak  383.645 orang pekerja sektor  formal  mengalami  pemutusan  hubungan  kerja  (PHK)  dan  pekerja  formal  yang  dirumahkan sebanyak 1.13 juta. Sebagian besar pekerja yang terdampak covid-19 adalah berjenis kelamin laki-laki yang  berjumlah  1,53  juta  (72%)  dan  perempuan  berjumlah  608.228  orang  atau  sekitar  28%.  Hal  ini menjadi masalah serius karena pada umumnya laki laki yang menjadi tumpuan keluarga. 5
Tiga  dampak  besar  dari  pandemi  Virus  Corona  terhadap  perekonomian  Indonesia  yaitu pertama, membuat daya beli jatuh dibuktikan dengan data dari Badan Pusat Statistik bahwa konsumsi rumah  tangga  turun  dari  5,02  persen  pada  kuartal  I  2019  ke  2,84  persen  pada  kuartal  I  tahun  ini. Kedua,menimbulkan ketidakjelasan yang berkepanjangan yang menyebabkan investasi ikut melemah dan  berimplikasi  terhadap  usaha  yang  turun.  Ketiga,  seluruh  dunia  mengalami  pelemahan  ekonomi sehingga berdampak pada harga komoditas turun dan ekspor Indonesia ke berbagai negara terhenti. 6
Akibat  dari  pelemahan  ekonomi  yang  disebabkan  oleh  pandemi  Covid-19,  keberlangsungan dunia  usaha  yang  meliputi  hubungan  kerja  antara  buruh  dengan  perusahaan  ternganggu.Penurunan pendapatan atau penutupan usaha yang dialami oleh perusahaan membuat sebagian besar buruh harus dirumahkan  hingga  mengalami  pemutusan  hubungan  kerja  (PHK).Pada  masa  pandemi  Covid-19, pemutusan  hubungan  kerja  (PHK)  berlandaskan  pada  alasan force  majeure (keadaan  memaksa)  dan efisiensi. Dalam pasal 164 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dijelaskan bahwa perusahaan dapat melakukan PHK karena mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 tahun atau dalam keadaan memaksa (force majeure). Pada Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 diatur pemutusan hubungan kerja dengan alasan efisiensi.Pemutusan hubungan kerja  dengan  alasan  efisensi  merupakan  upaya  terakhir  setelah  perusahaan  menempuh  kebijakan mengurangi/memotong  upah,  mengurangi  fasilitas,  menerapkan  shift,  kerja  lembur,  mengurangi  jam kerja dan hari kerja, hingga meliburkan atau merumahkan pekerjanya. 7
Situasi darurat semacam covid-19 yang berdampak pada sektor ketenagakerjaan dan berimbas pada  banyaknya  pekerja  yang  dirumahkan  bahkan  sampai  pada  titik  yang  terburuk  yaitu  pemutusan hubungan  kerja  membuat  banyak  pihak  mengkaitkan  antara  kebijakan  perusahaan  yang  melakukan pemutusan  hubungan  kerja  dengan  peningkatan  kejahatan.Tindak  kejahatan  yang  meningkat  seperti pencurian, narkoba, ataupun penipuan yang didasarkan pada data pembanding bulan sebelumnya. Di
5 Lidya  Yuniartha, Sepanjang  Maret-Juli,  Kemnaker  catat  2,14  juta  pekerja  terdampak  Covid- 19, https://nasional.kontan.co.id/news/sepanjang-maret-juli-kemnaker-catat-214-juta-pekerja-terdampak-covid- 19/?page=1 Diakses tanggal 10 desember 2020 jam 17:00 WITA.
6 Dani Dahwilani, 3 Dampak
Besar
Covid-19xq bagi Ekonomi
Indonesia , https://www.google.com/amp/s/www.inews.id/amp/finance/makro/3-dampak-besar-covid-19-bagi-ekonomi- indonesia, Diakses tanggal 10 Desember 2020 jam 17:53 WITA.
7 Aida Mardatillah, Memahami PHK dan Dirumahkan Saat
Pandemi, https://m.huhkumonline.com/berita/baca/lt5f0ef7b59f4ee/memahami-phk-dan-dirumahkan-saat- pandemi/, Diakses tanggal 11 Desember 2020 jam 19:53 WITA.

## 636
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023
tengah masa pandemi covid-19 di Indonesia menyebabkan beberapa masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok sehingga melakukan perbuatan nekat dengan melakukan  tindakan kejahatan.
Kriminolog  Universitas  Indonesia,  Reza  Indragiri  Amriel  berpendapat  bahwa  keterkaitan tingkat  kriminalitas  dengan  pengangguran  masuk  akal  karena  pemutusan  hubungan  kerja  dapat memunculkan rasa frustasi diakibatkan kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. Teori ini dinamakan teori Frustasi Agresi yang artinya orang frustasi dapat melakukan kekerasan, baik terhadap orang lain atau dengan diri sendiri dan sasarannya pada kejahatan properti. 8
Ketidakstabilan  dan  ketegangan  dalam  struktur  sosial  yang  membuat  seseorang  mengalami tekanan dan melakukan tindakan kejahatan yang dipicu pandemi covid-19 dan berdampak pada kondisi ekonomi masayarakat. Konsep bertahan hidup dalam kondisi pandemi membuat  masyarakat terutama masyakarat  kelas  menengah  ke  bawah  berfikir  seribu  satu  cara  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup dengan menggunakan cara-cara yang tidak menyimpang.

## METODE
Penelitian  ini  memakai  penelitian  yuridis  empiris.  Pendekatan  yuridis  empiris  adalah pendekatan yang digunakan untuk memperoleh data primer yang meliputi hasil penelitian di lapangan yaitu  hubungan  antara  pemutusan  hubungan  kerja  dengan  peningkatan  kejahatan.  Yakni  dengan melakukan kajian lapangan dengan pengumpulan data dalam bentuk mengambil data dan tanya jawab yang dilakukan secara langsung di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar serta penelitian  kepustakaan yang dilaksanakan untuk mengumpulkan berbagai data meliputi bahan pustakaan yang bersumber dari buku-buku,  skripsi  orang  lain,  serta  peraturan-  peraturan  yang  berkaitan  dengan  penelitian ini.Dokumentasi dari instansi yang terkait dengan penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Korelasi  Pemutusan  Hubungan  Kerja  dengan  Peningkatan  Kejahatan  di  Masa  Pandemi Covid-19
Perkawinan  menurut  hukum  Islam  adalah  suatu  akad  atau  perikatan  untuk  menghalalkan hubungan lahir batin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang dipenuhi ketentraman serta kasih sayang dengan Cara yang diridhoi oleh Allah Swt 9 . Sedangkan pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 adalah Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahgia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Jumlah  kejahatan  di  Indonesia  yang  bersifat  fluktuatif.  Kejahatan  konvensional  seperti pencurian,  penipuan,  perampokan  intensitasnya  masih  cukup  tinggi  dan  semakin  bervariasi. Berdasarkan data yang diambil peneliti di Polrestabes Makassar, kejahatan yang terjadi selama masa pandemi ini meningkat tapi tidak terlalu signifikan dengan tahun sebelumnya.
8 AmriliAmarullah,i Gelombangi PHK dani Ancamani Kriminalitas
diitengahiPSBB, https://www.google.com/amp/s/nasional.okezone.com/amp/2020/04/20/337/2202205/gelomban g-phk-dan-ancaman-kriminalitas-di-tengah-psbb, Diaksesitanggal 11iJanuari 2021 jam 19:08 WITA.
9 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam ctk.10, UII Press, Yogyakarta, 2004, Hal. 14
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023
Tabel 1: Jumlah Kejahatan Pidana Umum di Kota Makassar Tahun 2019 s/d 2020
Sumber : Polrestabes Kota Makassar
(Tabel  1)  di  atas  menunjukkan  jumlah  kasus  pencurian  dengan  kekerasan  di  Kota  Makassar yang dilaporkan selama 2 tahun mengalami peningkatan. Dimana data tersebut menunjukkan bahwa di  tahun  2020  mengalami  peningkatan  jumlah  tindak  kejahatan  pidana  umum  yaitu curas,  curat, curanmor, dan curi biasa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sejak adanya pandemi Covid- 19 ini, tingkat kejahatan di kota Makassar juga meningkat sekitar 34%. Dapat dilihat dari kedua kolom di atas bahwa ada perbedaan signifikan antara jumlah kasus pada tahun 2019 dan tahun 2020.
“Untuk kenaikan kejahatan selama pandemi ini tidak terlalu signifikan, namun memang jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami kenaikan.” 10
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa pelaku tindak kejahatan curas, curat, curanmor, dan curi biasa yang masih menghuni tahanan Polrestabes Kota Makassar didapat faktor yang menyebabkan pelaku melakukan kejahatan tersebut, yaitu sebagai berikut:
1. ZD, 26 Tahun (wawancara tanggal 16 Juni 2021) Zainuddin
Faktor  penyebab  yang  mendorong  responden  melakukan  kejahatan  kekerasan  ini  yaitu diawali dengan responden yang dalam keadaan mabuk  bersama tetangganya serta keadaan ekonomi yang  tidak  stabil,  sehingga  melakukan  curas  atau  begal  di  daerah  yang  sepi.  Dalam  kondisi  ini responden terpaksa melakukan curas.
2. AF, 34 Tahun (wawancara tanggal 16 Juni 2021) Andi Fajar
Faktor  yang  menyebabkan  responden  melakukan  kejahatan  ini  responden diawali  dengan responden  putus  hubungan  kerja  dikarenakan  perusahaannya  pailit  diakibatkan  oleh  pandemi  ini gagal bayar gaji, sehingga responden  melakukan pencurian sebuah handphone di sebuah kamar kos. Dalam keadaan ini responden terpaksa melakukan pencurian.
3. KH, 24 Tahun (wawancara tanggal 16 Juni 2021) Kaharuddin
Faktor  yang  menyebabkan  responden  melakukan  kejahatan  ini  responden diawali  dengan responden Putus Hubungan Kerja dikarenakan tempat usaha responden kerja mengalami tutup dan
10 Hasil Wawancara Ipda Roni Parsaulian Gultom, Kasubnit 1 Satreskrim Polrestabes Makassar, Hari Selasa pada Tanggal 15 Juni 2021 pukul 13:30 WITA.
Tahun Jenis Kejahatan Hasil Curas Curat Curanmor Curi Biasa 2019 134 251 104 149 638 2020 198 323 162 370 1053 Total 1691
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023
responden tidak mendapatkan gaji untuk bertahan hidup dan membayar cicilan motornya. Sehingga responden  melakukan  curas  atau  begal  di  jalan  dan  mendapatkan  sebuah  handphone  dan  sebuah dompet berisi uang, dengan responden membayar cicilan motornya dengan hasil kejahatannya.
4. MF, 27 Tahun (wawancara16 Juni 2021) Muhammad Fahrul
Faktor  yang  mendorong  responden  melaku  kejahatan  yaitu  diawali  mata  pencarian responden adalah buruh harian atau tukang bangunan dan responden tidak mendapatkan pekerjaan bangunan  diakibatkan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar,  dan  akhirnya  responden  tidak mendapatkan  pekerjaan,  sehingga  responden  terpaksa  melakukan  begal  atau  pencurian  dengan kekerasan.
5. AW, 21 Tahun (wawancara 16 Juni 2021) Awal
Faktor  yang  menyebabkan  responden  melakukan  kejahatan  ini  yaitu  berawal  responden merupakan buruh harian di salah satu pabrik, namun pabriknya tutup dikarenakan bangkrut sehingga mata pencarian responden hilang dan akhirnya terpaksa melakukan kejahatan curanmor di salah satu rumah kosong.
Berdasar wawancara penulis dengan responden yang menghuni Tahanan di Polrestabes Kota Makassar  di  atas  ditemukan  terdapat  faktor  yang  menyebabkan  terjadinya  kejahatan  yaitu  faktor ekonomi  yang  di  sebabkan  oleh  pandemi  ini  sehingga  banyak  pegawai  hingga  buruh  harian kehilangan  mata  pencariannya  diakbatkan  banyaknya  perusahaan  harus  tutup  karena  adanya Pembatasan Sosial Berskala Sosial (PSBB) yang membuat perusahaan harus tutup sementara namun harus  memberikan  gaji  karyawannya  tetapi  perusahaan  tidak  beroperasi.  Sehingga  banyak perusahaan  melakukan  Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK)  dan  merumahkan  pegawainya  tetapi tidak memberikan gaji dan ada pula pabrik berhenti beroperasi   sehingga para buruh harian yang mengharapkan  gaji  harian  tidak  lagi  mendapatkan  pekerjaan  padahal  dia    hidup  dan  menafkahi keluarganya dengan cara mata pencarian harian.
Usaha mencari sebab kejahatan sebenarnya sudah lama muncul, teori penyebab terjadinya kejahatan  yang  tidak  berorientasi  pada  kelas  sosial.  Faktor-faktor  kejahatan  diantaranya  sebagai berikut:

## 1. Faktor Ekologis
Faktor  ekologis  ini  adalah  kejahatan  disebabkan  dari  lingkungan  manusia  maupun lingkungan  sosial,  seperti  kepadatan  penduduk,  mobilitas  penduduk,  hubungan  desa  dengan  kota khususnya  urbanisasi,  dan  juga  daerah  kejahatan  dan  perumahan  kumuh.  Semakin  padatnya penduduk  di  suatu  daerah  maka  akan  menimbulkan  konflik  sosial  yang  beragam.  Mobilitas penduduk  juga  bisa  memengaruhi  terjadinya  kejahatan,  hal  ini  dipengaruhi  oleh  semakin meningkatnya  sarana  transportasi,  sehingga  hal  tersebut  seringkali  bahwa  penduduk  berpindah tempat  dari  suatu  daerah  ke  daerah  yang  lain  dengan  mudah,  sehingga  mobilitas  penduduk  yang tinggi cenderung mengakibatkan kejahatan yang makin beragam.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023
“Faktor lingkungan juga yaa bisa menyebabkan seseorang itu melakukan kejahatan.” 11
Urbanisasi  juga  dapat  memengaruhi  terjadinya  kejahatan,  semakin  banyak  perpindahan orang  dari  desa  ke  kota,  maka  akan  semakin  banyak  terjadinya  kejahatan  di  suatu  kota  tersebut, karena otomatis kota tersebut akan menjadi lebih padat penduduknya. Daerah kejahatan dan kumuh juga sebenarnya bisa menjadi penyebab kejahatan terjadi, suatu daerah tertentu yang memiliki ciri masing-masing  cenderung  menyebabkan  terjadinya  kejahatan,  misalnya  daerah  padat  penduduk yang  kurang  baik  dalam  system  keamanannya  akan  menjadi  sasaran  orang  untuk  melakukan kejahatan.

## 2. Faktor Ekonomi
“Terkait dengan banyaknya Pemutusan Hubungan Kerja bisa menjadi dasar yaa seseorang melakukan  tindak  kejahatan  yang  disebabkan  karena  faktor  ekonomi,  apalagi  di  masa  pandemi ini.” 12
Terjadinya  kejahatan  akibat  dari  ketimpangan  ekonomi  yang  terjadi  di  masyarakat. Ketimpangan  ekonomi  yang  terjadi  misalnya  akibat  dari  padatnya  penduduk  suatu  daerah  karena urbanisasi, hal ini mengakibatkan persaingan ekonomi yang sangat ketat, sehingga mengakibatkan banyaknya  pengangguran  di  daerah  tersebut.  Adanya  wabah  virus  covid-19  juga  menjadi  sebab meningkatnya tingkat kriminalitas yang awalnya dimulai dari krisis kesehatan menyebar ke krisis ekonomi  dan  bermuara  ke  tindakan  kriminalitas.  Banyaknya  pengangguran  ini  mengakibatkan masyarakat  cenderung  mencari  cara  untuk  mempertahankan  hidupnya,  termasuk  melakukan kejahatan.
Kemunculan  virus  yang  menyebar  begitu  cepat  menjadi  pandemi  Covid-19  menguji keberlangsungan  hidup  negara,  termasuk  Indonesia.  Selain  sektor  kesehatan,  pandemi  Covid-19 berdampak terhadap sektor ekonomi khususnya keberlangsungan pekerjaan dan pendapatan. Data Kementerian Ketenagakerjaan per 20 April 2020 mencatat sebanyak 2.084.593 pekerja dari 116.370 perusahaan  dirumahkan  dan  terkena  Pemutusan  Hubungan  Kerja.  Hal  ini  terjadi  karena  sejumlah perusahaan mengalami penurunan produksi bahkan berhenti berproduksi.
”Kalau  dilihat  dari  pandemi  ini  agak  susah  yahh,  banyak  pekerja  yang  di-PHK  dan perusahaan juga mengalami kerugian. Namun ada juga sebagian yang tidak ter-PHK, yaitu pekerja yang dirumahkan dan dipanggil kembali.” 13
Dampak  pandemi  Covid-19  terhadap  dunia  ketenagakerjaan  di  Indonesia  dilihat  dari  sisi pekerja, pengusaha dan usaha mandiri. Dari sisi pekerja, terjadinya gelombang putusan hubungan kerja  (PHK)  tenaga  kerja  dan penurunan pendapatan  sebagai  akibat  terganggunya kegiatan  usaha pada sebagian besar sektor. Sebanyak 15,6% pekerja mengalami PHK dan 40% pekerja mengalami penurunan pendapatan, diantaranya sebanyak 7% pendapatan buruh turun sampai 50%. Kondisi ini
11 Hasil Wawancara Ipda Roni Parsaulian Gultom, Kasubnit 1 Satreskrim Polrestabes Makassar,  Hari Selasa pada Tanggal 15 Juni 2021 pukul 13:30 WITA.
12 Hasil Wawancara Ipda Roni Parsaulian Gultom, Kasubnit 1 Satreskrim Polrestabes Makassar, Hari Selasa pada Tanggal 15 Juni 2021 pukul 13:30 WITA.
13 Hasil Wawancara Pak Kahar, Mediator Hubungan Industrial Disnaker Makassar, Hari Rabu pada tanggal 16 Juni 2021
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023
berpengaruh pada kelangsungan hidup pekerja serta kehidupan keluarganya. Dampak dari pandemi Covid-19  kemudian  memicu  potensi  peningkatan  tindakan  kriminal  karena  desakan  kebutuhan ekonomi.
“Kita selalu berupaya, karena di Undang-Undang memang menyatakan jangan ada PHK, tetapi kalau memang misalnya tidak bisa ditahan apa boleh buat, tetapi disitu ada haknya pekerja kalau ter-PHK.” 14
Berdasarkan data yang diambil peneliti dari Dinas Ketenagakerjaan kota Makassar, terjadi peningkatan  kasus  PHK  selama  periode  tahun  2020  sebanyak  326  pekerja  yang  ter-PHK.  Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah PHK tahun 2019 hanya berjumlah 178. Pandemi COVID-19idijadikanialasan  pembenaran  kesewenangwenangan  perusahaan  terhadap  pekerja, Sebagai manusia, pekerja berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja massal yang dilakukan di tengah pandemi tanpa adanya pesangon kepada pekerja  mencerminkan  adanya  pelanggaran  hak  asasi  manusia.  Hal  ini  terungkap  oleh  Peneliti Lembaga  Ilmu  Pengetahuan  Indonesia  (LIPI)  yang  melakukan  survei  dengan  2.160  responden periode 24 April- 2 Mei 2020, sebanyak 3,8% tenaga kerja terkena pemutusan hubungan kerja tanpa mendapatkan pesangon.  Dalam  hal  ini  pemutusan  hubungan  kerja  massal  tanpa  adanya  pesangon melanggar hak untuk bekerja dan mendapat upah yang telah diatur dalam Pasal 28D Ayat 2 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konvensi ILO Nomor 100 serta Pasal 156 Undang-Undang Ketenagakerjaan. 15

## 2. Upaya Penanggulangan Tindak Kejahatan di Masa Pandemi Covid-19
Dalam  upaya  penanggulangan  kejahatan  untuk  meminimalisir  tindak  kejahatan  selama pandemi covid-19, maka pihak kepolisian menggunakan upaya penanggulangan penal atau melalui hukum pidana dan upaya penanggulangan non penal atau melalui non hukum pidana.
Ipda Roni Parsaulisan Culton mengatakan bahwa :
“Upaya  yang  dilakukan  kepolisian  sama  seperti  sebelum-sebelumnya,  yang membedakannya pada pandemi ini lebih kepada memperhatikan 5M ” 16
Adapun upaya yang dilakukan oleh Kepolisian dalam hal ini Polrestabes Makassar,  yaitu meliputi upaya :
14 Hasil Wawancara Pak Kahar, Mediator Hubungan Industrial Disnaker Makassar, Hari Rabu pada tanggal 16 Juni 2021.
15 Vicko Taniady, Novi Wahyu Riwayanti, PHK dan Pandemi COVID-19: Suatu Tinjauan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan di Indonesia, Jurnal Yustisiabel, Vol. 4 No. 2, 2020, h. 107 16 Hasil Wawancara Ipda Roni Parsaulian Gultom, Kasubnit 1 Satreskrim Polrestabes Makassar, Hari Selasa pada Tanggal 15 Juni 2021 pukul 13:30 WITA.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023
1. Preventif
“Upaya yang dilakukan dengan tindakan preventif adalah melakukan pendekatan humanis melalui Binmas kepada masyarakat.” 17
Bahwa teori pencegahan adalah lebih baik dari pada pemberantasan, oleh karena itu perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian Police Hazard (PH) untuk mencegah suplay and demand agar  tidak  saling  interaksi  atau  dengan  kata  lain  mencegah  terjadinya  ancaman  factual.  Upaya preventif ini bukan semata-mata dibebankan kepada Polri, namun juga melibatkan instansi terkait seperti guru, pemuka agama, dan tidak terlepas dari dukungan keluarga maupun peran masyarakat. 18

## 2. Represif
Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum setelah terjadinya tindak pidana. Tindakan represif lebih dititikberatkan kepada seseorang yang melakukan tindak  pidana,  dengan  memberikan  hukuman  yang  setimpal  dengan  apa  yang  dilakukannya. Tindakan  ini  dapat  juga  dilihat  sebagai  pencegahan  untuk  masa  yang  akan  datang.  Tindakan  ini meliputi cara aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan seterusnya sampai dengan pemidanaan narapidana. Penanggulangan kejahatan dengan cara represif ini juga dilakukan dengan cara rehabilitas. 19
“Upayanya  secara  represif  terkait  tindak  pidana  yang  dilaporkan  yang  kemudian  akan diproses sesuai peraturan yang ada.” 20
Dimana  dalam  hal  ini  tindakan  yang dilakukan  oleh pihak kepolisian  adalah  dengan segera  mendatangi  Tempat  Kejadian  Perkara  (TKP),  guna  menolong  si  korban  dan  melakukan penagkapan  dan  penahanan  terhadap  tersangka,  dan  kemudian  diproses  dan  selanjutnya  berkas perkaranya dilimpahkan ke kejaksaan untuk disidangkan.
Menurut Marc Ancel, pengertian penal policy (kebijakan hukum pidana) adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif  dirumuskan  secara  lebih  baik  dan  untuk  memberi  pedoman  tidak  hanya  kepada  pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada penyelenggara  atau  pelaksana  putusan  pengadilan.  Politik  hukum  pidana  juga  diartikan  sebagai kebijakan  menyeleksi  atau  melakukan  kriminalisasi  dan  jugadeskriminalisasi  terhadap  suatu perbuatan. 21
17 Hasil Wawancara Ipda Roni Parsaulian Gultom, Kasubnit 1 Satreskrim Polrestabes Makassar, Hari Selasa pada Tanggal 15 Juni 2021 pukul 13:30 WITA.
18 Laksana ,Andri Winjaya, “ Upaya Kepolisian Dalam Mengatasi Tindak Kejahatan ”,  Jurnal Pembaharuan Hukum Vol.1 No. 3, 2014, h. 305
19 Ceressey, Simanjuntak B dan Chairil Ali, Cakrawala Baru Kriminologi , (Bandung : trasito, 1980), h. 399
20 Hasil Wawancara Ipda Rony Parsaulian Gultom, Kasubnit 1 Satreskrim Polrestabes Makassar, Hari Selasa pada Tanggal 15 Juni 2021 pukul 13:30 WITA.
21 Teguh Prasetyo. Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana (Nusa Media: Jakarta. 2011) h. 28
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023
Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana (sarana penal) yang dilakukan oleh pihak kepolisian lebih menitikberatkan pada sifat represif atau pemberantasan/penumpasan setelah tindak pidana pencurian  itu  terjadi.  Dalam  hal  ini  kepolisan  dan kejaksaan  menjalankan  prosedur hukum  yang  berlaku  untuk  melaksanakan  proses  hukum  terhadap  orang  yang  melakukan  tindak kejahatan.  Dimana  hukuman  atau  sanksi  pidana  yang dijatuhkan  kepada  pelaku  diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku sesuai dengan tujuan pemidanaan.
Selanjutmya upaya penanggulangan kejahatan dengan non penal yang dilakukan oleh pihak kepolisisan ialah upaya yang dilakukan sebelum terjadinya tindak kejahatan dengan cara menangani hal-hal  yang  menjadi  faktor  pendorong  dari  terjadinya  tindak  pidana  tersebut  yang  dapat dilaksanakan dengan beberapa cara yaitu :
a. Cara Moralistik
Cara  moralistik  dapat  dilakukan  secara  umum  melalui  pembinaan  mental  dan  moral manusia, khotbah-khotbah, ceramah, dan penyuluhan dibidang keagamaan, etika dan hukum.
b. Cara Abolisionik
Cara ini muncul dari asumsi bahwa suatu kejahatan harus diberantas dengan terlebih dahulu menggali  sebab-sebabnya  dan  kemudian  diserahkan  kepada  usaha-usaha  untuk  menghilangkan sebab-sebab tersebut.

## KESIMPULAN
Adanya  korelasi  antara  Pemutusan  Hubungan  Kerja  dengan  peningkatan  kejahatan  di  masa pandemi Covid-19 yang terjadi di kota Makassar berdasarkan hasil dari data yang ditemukan peneliti melalui  Polrestabes  Makassar  dan  wawancara  langsung  dengan  bapak  Ipda  Roni  Parsaulian  Gultom sebagai  Kasubnit  Unit  1  Satuan  Reserse  Kriminal  Polrestabes  Kota  Makassar.  Jika  dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tahun 2020 mengalami peningkatan jumlah kejahatan namun tidak terlalu signifikan. Berdasarkan data jumlah kasus Pemutusan Hubungan Kerja yang diambil oleh peneliti di Dinas Ketenagakerjaan kota Makassar adalah sebanyak 326 pekerja ter-PHK pada tahun 2020. Data ini cukup  signifikan  jika  dibandingkan  dengan  jumlah  PHK  yang  terjadi  pad  tahun  2019  sebanyak  178 pekerja. Kejahatan dilakukan oleh pelaku umumnya diakibatkan oleh faktor ekonomi, terlebih pada saat terjadinya PSBB yang mengharuskan aktivitas di luar diminimalisirkan agar tidak terjadinya penularan dengan  cepat.  Terlebih  ada  beberapa  pelaku  yang  mengalami  pemutusan  kerja  oleh  perusahaannya mengakibatkan tidak bisa mendapatkan nafkah, dan akhirnya dia melakukan tindak kejahatan.
Upaya  yang dilakukan  dalam  menanggulangi  terjadinya  kejahatan  selama  pandemi  covid-19 dijelaskan  bahwa  pihak  Polrestabes  Kota  Makassar  telah  melakukan  upaya-upaya  penanggulangan, baik berupa paya peventif yakni dengan memberikan pemahaman terkait norma-norma yang berlaku di masyarakat  dengan  harapan  dapat  menumbuhkan kesadaran  bagi  masyarakat  untuk  tidak melakukan kejahatan  dan  sebagai  upaya  untuk  menghilangkan  kesempatan  masyarakat  melakukan  tindak kejahatan.  Dan  upaya  represif,  yaitu  upaya  yang  dilakukan  saat  kejahatan  itu  terjadi,  dimana  aparat kepolisian  menjatuhkan  hukuman  sesuai  dengan  kejahatan  yang  dilakukan.  Selama  pandemi  ini, tentunya upaya yang dilakukan Polrestabes Kota Makassar sendiri tidak jauh berbeda dengan sebelum
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023
Covid-19, hal yang membedakannya hanyalah pihak Polrestabes Kota Makassar menerapkan protokol kesehatan yang ketat demi mencegah penularan virus.

## DAFTAR REFERENSI
Agusmidah.  2010. Hukum  ketenagakerjaan  indonesia  dinamika  dan  kajian  teori .  Bogor:  Ghalia Indonesia.
Gus Herma van voss. 2012. Bab-bab tentang Hukum Perburuhan Indonesia . Bali:Pustaka Larasan. Husni, Lalu. 2000. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Jayadi, Ahkam. 2015. Problematika Penegakan Hukum dan Solusinya . Jurnal al Risalah, 15(2), 4. Kartasapoetra. 1992. Hukum Perburuhan di Indonesia Berlandaskan Pancasila. Jakarta: Sinar Grafika. Masfiatun. 2019. Pengaruh Faktor Ekonomi Terhadap Jumlah Kejahatan Di Indonesia (2015-2017).
Jurnal Keamanan Nasional, 5(2).
Millah, Izza Aliyatul. 2020. Hukum Penanggulangan Kejahatan di Masa Pandemi Covid-19 (Dalam Perspektif Kriminologi dan Viktimologi). Jurnal Komunikasi Hukum, 6(2) Radjab, Syamsuddin. 2014. Perbedaan Rezim HAM dan Rezim Pidana . Jurnal al-daulah, 3(2), 60. Sadi, Muhammad, dan Sobandi. 2020. Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia . Jakarta: Kencana.
Zaeni , Asyhadie. 2007. Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja . Jakarta: PT.
Raja Grafindo Persada.