## Legalitas

## Perjanjian Peralihan Hak Atas Saham Perseroan Terbatas Yang Dilakukan Suami Tanpa Persetujuan Istri
(Analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3104 K/Pdt/2016)

## *Hendry Abbas Sembiring, Surya Perdana, dan Suprayitno
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara *Correspondence email: hendryabbassembiring@gmail.com
Abstrak .  Perseroan  Terbatas  merupakan  suatu  badan  hukum  yang  saat  ini  banyak  diminati  oleh  masyarakat.  Hal  ini  karena tanggung  jawab  yang  harus  dibebankan  kepada  perseroan  tersebut  hanya  sebatas  modal  yang  ada  pada  perseroan.  Pengalihan saham perseroan terbatas kepada pihak ketiga melalui beberapa tahap yang harus dilalui salah satunya ialah dilakukannya dengan akta  Pemindahan  Hak.  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  menyatakan  bahwa  perkawinan  ialah  ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita dengan membentuk keluarga yang bahagia. Menjalani kehidupan rumah tangga  tidak  terlepas  dari  adanya  perolehan  harta  yang  menjadi  harta  bersama.  Hasil  pembahasan  bahwa  jual-beli  atas  saham perseroan  terbatas  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas  juga  berkaitan  dengan Anggaran dasar dari Perseroan Terbatas. Terhadap pengalihan saham dari Perseroan Terbatas yang merupakan harta bersama dari pasangan suami isteri jika dialihkan maka harus mendapat persetujuan dari pasangan. Namun ketika hal tersebut tidak dilakukan akan terjadi konflik hukum,  sebagaimana  Pasal 31 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur bahwa hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat sehingga harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama selama tidak dibuatkan perjanjian  perkawinan  yang  mengaturnya.  Berdasarkan  atas  fakta-fakta  hukum  yang  ada  dan  juga  berdasarkan  atas  ketentuan pasal  1338  KUH  Perdata  dan  pasal  1320  KUH  Perdata.  Dan  analisis  mengenai  putusan  Mahkamah  Agung  RI  No.  3104 K/Pdt/2016  menolak  dan  menghukum  pemohon  karena  perjanjian  Agremeent  yang  dimaksud  dalam  gugatan  merupakan perjanjian awal dan bukan perjanjian pelaksanaan.
Kata Kunci: Perjanjian,  Peralihan, Perseroan Terbatas, Perkawinan .
Abstract .  Limited  Liability  Company  is  a  legal  entity  that  is  currently  in  great  demand  by  the  public.  This  is  because  the responsibility  that  must  be  borne  by  the  company  is  limited  to  the  capital  that  is  in  the  company.  The  transfer  of  shares  of  the company is limited to third parties through several stages that must be passed, one of which is to do so with the deed of transfer of rights. Law No. 1 of 1974 concerning Marriage states that marriage is a birth and inner bond between a man and a woman by forming a happy family. Living a household life can not be separated from the acquisition of assets that become joint assets. The results  of  the  discussion  that the  sale  and  purchase  of  shares  of  a  limited  liability  company  is  regulated  in  Law  Number  40  of 2007  concerning  Limited  Liability  Companies  also  relating  to  the  Articles  of  Association  of  Limited  Liability  Companies. Regarding the transfer of shares from a Limited Liability  Company which is a joint asset of a married couple if transferred,  it must be approved by the spouse. However, when this is not done a legal conflict will occur, as Article 31 of Law Number 1 Year 1974  concerning  marriage  stipulates  that  the  rights  and  position  of  the  wife  are  balanced  with  the  rights  and  position  of  the husband in household life and the association of living together in the community so that the assets obtained as long as marriage is a joint asset as long as there is no marriage agreement that governs it. Based on the existing legal facts and also based  on the provisions of article 1338 of the Civil  Code and article 1320 of the Civil Code. And analysis of the decision of the Indonesian Supreme Court No. 3104 K / Pdt / 2016 refused and punished the applicant because the Agremeent agreement referred to in the claim was the initial agreement and not the implementation agreement.
Keywords : Agreement, Transition, Limited Liability Company, Marriage

## PENDAHULUAN
Istilah  Perseroan  Terbatas  sendiri  jika  merujuk  kepada  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Perseroan  Terbatas Nomor  40  Tahun  2007  dapat  diartikan  sebagai  badan  hukum  yang  merupakan  persekutuan  modal,  didirikan berdasarkan  perjanjian,  melakukan  kegiatan  usaha  dengan  modal  dasar  yang  seluruhnya  terbagi  dalam  saham,  dan memenuhi  persyaratan  yang  ditetapkan  dalam  undang-undang  serta  peraturan  pelaksanaannya .  Pengertian perjanjian yang ada, yaitu merupakan suatu perbuatan hukum untuk saling mengikatkan diri dengan tujuan untuk menimbulkan akibat hukum tertentu yang saling dikehendaki, maka suatu perseroan dapat didirikan lebih  oleh  dua  orang  atau  minimal  harus  ada  dua  pihak  untuk  saling  mengikatkan  diri.  Khusus  dalam pendirian perseroan terbatas, yang sebelumnya diatur dalam KUHD, tidak menentukan berapa orang  yang harus  ada  dalam  mendirikan  perseroan  terbatas,  tapi  agar  ada  hubungan  hukum  serta  dikaitkan  dengan
pengertian perjanjian, maka dapat disimpulkan bahwa perseroan terbatas dapat didirikan minimal oleh dua orang. 1
Perseroan  Terbatas  memiliki  beberapa  organ  yaitu  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  (RUPS),  Direksi  dan Dewan Komisaris. Guna melaksanakan segala hak dan kewajiban yang dimiliki perseroan, hukum telah merumuskan fungsi  dan  tugas  dari  masing-masing  organ  perseroan  yang  berbeda  satu  dengan  yang  lainnya.  Rapat  Umum Pemegang  Saham  atau  dikenal  dengan  sebutan  RUPS  adalah  organ  dalam  perseroan  tempat  berkumpulnya  para pemegang  saham  guna  membahas  segala  sesuatu  yang  berhubungan  dengan  perseroan.  RUPS  merupakan  organ perseroan yang  memiliki  Kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi maupun Dewan Komisaris dalam batas yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar. 2 Rapat Umum Pemegang Saham merupakan keputusan  tertinggi  dan  berwenang  untuk  menentukan  arah  dan  tujuan  perseroan.  RUPS  mempunyai  segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Komisaris. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mempunyai hak untuk memperoleh segala macam keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan kepentingan dan jalannya perseroan. Pengalihan hak atas saham tidak jauh berbeda dengan pengalihan hak atas objek lain, dimana pengalihan tersebut  dapat  terjadi  dengan  berbagai  cara  dan  sebab  diantaranya  adalah  dengan  didahulukannya  suatu  perjanjian jual-beli  yang  akan  diikuti  dengan  perjanjian  pelaksanaan.  Secara  umum  pengalihan  hak  atas  suatu  obyek  yang didahului  dengan  perjanjian  jual-beli  disebabkan  oleh  beberapa  factor  diantaranya  yaitu  belum  dilunasinya pembayaran atas pembelian objek tersebut atau objek tersebut masih dalam pemeriksaan berkas pada instansi terkait.
Pengalihan suatu saham perseroan kepada pihak lain telah diatur dalam Pasal 56 UU Perseroan Terbatas  tahun 2007,    dimana  cara  pemindahannya  di  atur  dalam  Anggaran  Dasar  serta  tidak  bertentangan    dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni dengan dibuatkannya “Akta Pemindahan Hak”. Akta Pemindahan Hak yang dimaksud dalam pasal ini ialah:
1. bisa dalam bentuk Akta Notaris atau akta yang dibuat di hadapan Notaris, atau;
2. akta bawah tangan, Dengan demikian, bentuk aktanya “bebas”. Boleh berbentuk akta autentik atau bawah tangan. 3 Akan  tetapi tidak  dijelaskan  secara lebih terperinci tentang  bagaimana proses  pembuatan  “Akta” tersebut dan siapa yang  ikut menyetujui atau menandatangani tentang Pengalihan suatu saham perseroan kepada  pihak  lain.  Terlebih  jika  suatu  saham  tersebut  di  peroleh  atau  dimiliki  setelah  terjadinya perkawinan.
Jika kita mengacu kepada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka setiap harta benda yang  diperoleh  selama  perkawinan  menjadi  harta  bersama. 4 Sehingga  sangatlah  jelas  apabila  pengalihan  hak  atas saham  perseroan  yang  diperoleh  setelah  perkawinan  haruslah  mendapat  persetujuan  dari  pasangannya.  Namun banyak di dapati di lapangan bahwa pengalihan suatu saham perseroan tersebut tidak mendapat persetujuan pasangan. Terlebih jika pengalihan tersebut dilaksanakan dengan dibuatnya suatu perjanjian pendahuluan yang akan diikuti oleh perjanjian  pelaksanaannya.  Sebagai  contoh  kasus  yang  terjadi  di Jakarta  Utara  dan  telah  melalui  proses  pengadilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Banding pada Pengadilan Tinggi Jakarta serta telah mendapatkan putusan yang tetap dari Mahkamah Agung setelah proses Kasasi dengan Nomor : 3104/K/Pdt/2016. Dalam perkara tersebut diketahui bahwa PATRICIA INGE (Pemohon Kasasi) adalah isteri sah dari ANTONIUS SETYADI (TERGUGAT I) yang telah melakukan pernikahan pada tanggal  27 November 1985 tanpa ada membuat suatu perjanjian perkawinan sebagaimana  dimaksud  pada  pasal  29  ayat  1  Undang-Undang  nomor  1  Tahun  1974  tentang  perkawinan,  sehingga benda yang diperoleh selama masa perkawinan merupakan harta bersama. Salah satu harta bersama dimaksud dalam hal ini adalah Kepemilikan Saham pada Perseroan Terbatas PT. TEKINDO ENERGI (Tergugat III). Karena saham yang maksud tersebut diperoleh oleh PATRICIA INGE (Pemohon Kasasi) dan ANTONIUS SETYADI (Tergugat I) terhitung sejak tanggal 24 Januari 2003.
Tahun  2009  tepatnya  pada  tanggal  23  Maret  2009  telah  terjadi  Perjanjian  Agreement  antara    ANTONIUS SETYADI  (Tergugat  I)  dengan  EVERFIRST  MINING  PTE  LTD  yang  diwakili  oleh  Liu  Min    (Tergugat  II)  dan Perseroan  Terbatas  PT.  TEKINDO  ENERGI  (Tergugat  III).  Perjanjian  Agreement  tersebut  bertujuan  untuk mengalihkan harta benda dari pasangan PATRICIA INGE (Pemohon Kasasi) dan ANTONIUS SETYADI (Tergugat I)  yang  berupa  pemilikan  saham  pada  Perseroan  Terbatas  PT.TEKINDO  ENERGI  (Tergugat  III)  tanpa  adanya persetujuan dari PATRICIA INGE (Pemohon Kasasi) selaku isteri sah dari ANTONIUS SETYADI (Tergugat I).
1 Habib Adjie. (2008). Status Badan Hukum, Prisip-prinsip dan Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbata., Bandung: Mandar Maju, p. 9
2 Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 , Pasal 75 angka 1.
3 M.Yahya Harahap. (2011). Hukum Perseroan Terbata Cetakan ke-III , Jakarta: Sinar Grafika, p. 268.
4 Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Hal  ini  tentu  saja  sangat  merugikan  bagi  Nyonya  PATRICIA  INGE  (Pemohon  Kasasi)  karena  sebagai  isteri dari salah seorang pemilik saham atas Perseroan Terbatas PT. TEKINDO ENERGI (Tergugat III) haknya di rampas. Sehingga  Nyonya  PATRICIA  INGE  (Pemohon  Kasasi)  telah  mencoba  untuk  mengajukan  pembatalan  terhadap Perjanjian Agreement yang telah di perbuat  tanggal 27 Maret 2009. Gugatan pembatalan tersebut di layangkan atau diajukan    melalui    Pengadilan  Negeri  Jakarta  Utara  dan  telah  diputus  oleh  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Utara  pada tanggal  07  Januari  2014  Nomor  :  128/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Ut,  dengan  amar  putusannya  yaitu  menolak  gugatan penggugat (Niet  Ontevankelijk  Verlaard). Karena  Nyonya  PATRICIA  INGE  (pemohon  kasasi)  belum  merasa  puas dan masih merasa haknya masih dapat di rampas oleh Tergugat II dan Tergugat III berdasarkan Perjanjian Agreement tersebut  maka  Nyonya  PATRICIA  INGE  (pemohon  kasasi)  kembali  mengajukan  Banding  terhadap  Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut, akan tetapi putusan dari Pengadilan Tinggi menguatkan atas putusan dari pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut pada tanggal 30 September 2015 dengan Nomor : 404/PDT/2015/PT/DKI. Sehingga atas putusan tersebut dan dalam waktu serta tata cara yang ditentukan oleh undang-undang maka Nyonya PATRICIA  INGE  (Pemohon  Kasasi)  memohon  Kasasi  dan  ternyata  oleh  Mahkamah  Agung  kembali  menguatkan putusan-putusan yang terdahulu. Hal ini sesuai dengan putusan Nomor : 3104/K/Pdt/2016.

## METODE
Suatu  penelitian  tidak  dapat  dikatakan  penelitian  apabila  tidak  memiliki  metode  penelitian. 5 Metode penelitian  adalah  suatu  proses  pengumpulan  dan  analisis  data  yang  dilakukan  secara  sistematis,  untuk  mencapai tujuan  tertentu.  Pengumpulan  dan  analisis  data  dilakukan  secara  alami,  baik  kuantitatif  maupun  kualitatif, eksperimental  dan  non-eksperimental,  interaktif  dan  non-interaktif. 6 Metode  Penelitian  yang  digunakan  yaitu penelitian  yuridis  normatif,  yaitu  penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  data skunder. 7 Dalam penelitian kualitatif, proses perolehan data sesuai dengan tujuan penelitian atau masalah, dipelajari secara mendalam dan dengan pendekatan holistik. 8

## HASIL DAN PEMBAHASAN Jual-Beli Saham Perseroan Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku
Menurut  pasal  1457  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  jual  beli  adalah  suatu  perjanjian  dengan  mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain membayar harga yang telah dijanjikan. 9 Hasanuddin Rahman mengatakan dari pengertian pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di atas dapat dikemukakan lebih lanjut bahwa: 10
1. Terdapat dua pihak yang saling mengikatkan dirinya, yang masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang timbul dari perikatan jual beli tersebut.
2. Pihak  yang  satu  berhak  mendapatkan/menerima  pembayaran  dan  kewajiban  menyerahkan  suatu kebendaan,  sedangkan  pihak  yang  lainnya  mendapatkan/  menerima  suatu  kebendaan  dan  berkewajiban menyerahkan suatu pembayaran.
3. Hak bagi pihak yang satu merupakan kewajiban bagi pihak lainnya, begitupun sebaliknya, kewajiban bagi pihak yang satu merupakan hak bagi pihak yang lain.
4. Bila salah satu hak tidak terpenuhi atau kewajiban tidak terpenuhi oleh salah satu pihak, maka tidak akan terjadi perikatan jual beli.
Jual beli senantiasa terletak pada dua sisi hukum perdata, yaitu hukum kebendaan dan hukum perikatan. Pada sisi  hukum  kebendaan,  jual  beli  melahirkan  hak  bagi  kedua  belah  pihak  atas  tagihan  berupa  penyerahan  kebendaan pada satu pihak dan pembayaran pada pihak lainnya. Pada sisi hukum perikatan, jual beli merupakan bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual dan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual. 11 Saham yang ada pada perseroan terbatas dapat juga dialihkan kepada pihak lain diluar dari pemegang  saham  itu  sendiri.  Akan  tetapi  pengalihan  atau  jual-beli  atas  saham  Perseroan  Terbatas  harus  melalui mekanisme yang telah ada sesuai dengan Undang-undang Perseroan Terbatas Nomo 40 Tahun 2007. Hal ini juga tidak
5 Ismail  Koto,  (2021).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Tindak  Pidana  Terorisme, Proceding  Seminar  Nasional Kewirausahaan , 2 (1), p.1052-1059.
6 Ismail  Koto.  (2020).  Review  Of  Criminal  Law  On  The  Consumption  Of  Food  And  Drug  Containing  Narcotics  And Psychotropics (Analysis Of Decision NO. 17 K/MIL/2016), International Proceeding Of Law & Economics.
7 Ismail  Koto.  (2022).  Kebijakan  Hukum  Terhadap  Perbuatan  Penggunan  Merek  Yang  Sama  Pada  Pokoknya, SANKSI:  Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi .
8 Rahimah  &  Ismail  Koto.  (2022).  Implications  of  Parenting  Patterns  in  the  Development  of  Early  Childhood  Social  Attitudes. IJRS: International Journal Reglement & Society , 3 (2), 129-133.
9 Soedharyo Soimin. (2004). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , Cetakan Ketiga Belas: Sinar Grafika, p. 356.
10 Hasanuddin Rahman. (2003). Contract Drafting , Bandung: Citra Aditya Bakti,p. 24.
11 Suharnako. (2004). Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus . Bandung: Sinar Grafika p. 42.
terlepas  dari  anggaran  dasar  yang  terdapat  dalam  akte  pendirian  dari  Perseroan  Terbatas  tersebut.  Dalam  anggaran perseroan  terbatas  ditentukan  bagimana  cara  memindahkan  hak  suatu  saham  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.
Jual-beli  atas  saham  perseroan  atau  sering  disebut  dengan  pengalihan  saham    sebagaimana  definisi  yang dimaksud Pasal (1) angka 11 Undang-undang Perseroan Terbatas, yaitu ““Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang  dilakukan  oleh  badan  hukum  atau  orang  perseorangan  untuk  mengambil  alih  saham  perseroan  yang mengakibatkan  beralihnya  pengendalian  dalam  perseroan  tersebut.”  Pengertian  dan  penjelasan  diatas  sebuah Perseroan  Terbatas  yang  didalamnya  mempunyai  struktur  yang  memiliki  fungsi  masing-masing  haruslah  berjalan dengan baik dan benar-benar mengerjakan sesuai wewenangnya.
Perlindungan  Hukum  Atas  Perjanjian  Pengalihan  Saham  Perseroan  Terbatas    Dikaitkan  Dengan  Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974
Perjanjian  diatur  dalam  Buku  Ke  III  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  sebagai  bagian  dari  BW. Perjanjian atau verbintenis adalah mengandung perngertian suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih yang memberi kekuatan hak kepada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan para pihak lain untuk menuaikan prestasi 12 . Dalam setiap perjanjian dikenal dengan dua macam subjek, yaitu manusia dan badan hukum, yang mendapat beban kewajiban untuk sesuatu dan seorang manusia atau suatubadan hukum yang mendapat  hak  atas  pelaksanaan  kewajiban  itu.  Subjek  yang  berupa  seorang  manusia  harus  memenuhi  syarat-syarat untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum yang sah, yaitu sudah dewasa dan sehat pikiran. Pengertian perjanjian dapat  diliat  di  Pasal  1313  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  yaitu  Perjanjian  adalah  suatu  perbuatan  dengan mana satu orang atau lebih  mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi  syarat  sahnya  perjanjian,  yaitu  adanya  kesepakatan  para  pihak  yang  mengikatkan  diri,  adanya kecakapan hukum  dalam  melakukan/membuat  perjanjian,  adanya  objek  tertentu,  adanya  causa  yang  halal,  sebagaimana  yang ditentukan  dalam  Pasal  1320  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata.  Dengan  dipenuhinya  empat  syarat  sahnya perjanjian  tersebut,  maka  suatu  perjanjian  menjadi  sah  dan  mengikat  secara  hukum  bagi  para  pihak  yang membuatnya. 13
Perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. 14 Perkawinan berasal dari kata kawin yang merupakan terjemahan dari bahasa arab nikah. Perkataan nikah mengandung 2  (dua)  pengertian  yaitu  dalam  arti  yang  sebenarnya (haqiqat) dan  arti  kiasan (majaaz) .  Dalam  arti  sebenarnya  kata nikah  itu berarti  berkumpul,  sedangkan  dalam  arti  kiasan  berarti  aqad  atau  yang  mengadakan  perjanjian  kawin. 15 Menurut  hukum  Islam,  perkawinan  adalah  akad  (perikatan)  antara  wali  wanita  calon  isteri  dengan  pria  calon suaminya.  Akad  nikah  itu  harus  diucapkan  oleh  wali  si  wanita  denga  jelas  berupa  ijab  (serah)  dan  diterima  (kabul) oleh si calon suami yang dilaksanakan dihadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat. 16 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria  dan  seorang  wanita  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Berdasarkan  pernyataan  tersebut  diatas,  perkawinan  sesungguhnya tidak hanya bertujuan untuk membentuk keluarga dalam rangka hidup bersama, tetapi lebih dari itu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan timbulnya kewajiban suami dan isteri untuk  saling  membantu  dan  melengkapi  agar  masing-masing  dapat  mengembangkan  kepribadiannya  dalam  rangka membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. 17
Menjalani  kehipuan  berumah  tangga  tidak  terlepas  dari  adanya  perolehan  harta  yang  akan  menjadi  harta bersama.  Perkawinan  akan    menimbulkan  akibat  hukum  bagi  pihak  suami  dan  isteri  dalam  perkawinan,  antara  lain mengenai  hubungan  hukum  di  antara  suami  dan  isteri,  terbentuknya  harta  benda  perkawinan,  kedudukan  dan  status anak  yang  sah,  serta  hubungan  pewarisan.  Timbulnya  akibat  hukum  perkawinan  tersebut  hanya  dapat  diperoleh apabila  perkawinan  dilakukan  secara  sah,  yaitu  memenuhi  ketentuan  Pasal  2  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan,  yaitu  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing  agama  dan kepercayaannya,  serta  dicatat  menurut  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Salah  satu  akibat  hukum  dari
12 M. Yahya Harahap. (1986). Segi-Segi Hukum Perjanjian, Bandung: Penerbit Alumni, p. 6
13 Suharnoko. (2004). Teori dan Analisa Kasus , Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
14 Subekti. (2003). Pokok-Pokok Hukum Perdata , Jakarta: Intermesa, p. 23
15 Wahyu Ernaningsih, PutuSamawati. (2006). HukumPerkawinan Indonesia , Palembang: Rambang, p. 15
16 Hilman  Hadikusuma.  (2003). HukumPerkawinan  Indonesia  Menurut  Perundangan, hokum  Adat,  Hukum  Agama , Bandung:Mandar Maju, p. 11.
17 Sonny Dewi Judiasih. (2005). Harta Benda Perkawinan, Bandung: RefikaAditama, p. 3.
suatu  perkawinan  yang  sah  adalah  terciptanya  harta  benda  perkawinan.  Harta  atau  kekayaan  dalam  perkawinan diperlukan guna memenuhi segala keperluan yang dibutuhkan dalam kehidupan berkeluarga.
Saham  Perseroan  Terbatas    merupakan  suatu  bukti  kepemilikan  atas  setiap  lembar  saham  yang  ada  pada perseroan terbatas. Pengalihan aset dengan cara menjual merupakan hal yang sangat riskan atau penuh dengan resiko karena  aset  perusahaan  merupakan  harta  kekayaan  perusahaan  yang  diperoleh,  baik  dari  pemegang  saham  yang disetorkan pada awal pendirian perseroan dengan perhitungan nilai nominal saham per lembarnya maupun diperoleh dari  penghasilan  atau  keuntungan  perusahaan  dengan  cara  pembelian  aset-aset  atau  dalam  bentuk  lainnya,  sehingga pengalihan  kekayaan  perusahaan  dengan  cara  penjualan  aset  harus  dilaksanakan  dengan  penuh  kehatia-hatian  dan memenuhi prosedur yang ditentukan didalam anggaran dasar perseroan atau undang-undang perseroan. Terkait dengan penjualan aset perusahaan, kewenangan tersebut diberikan kepada direksi sebagaimana telah diatur didalam anggaran dasar,  maka  yang  memiliki  kewenangan  dalam  melakukan  perbuatan  hukum  mewakili  Perseroan  Terbatas  baik didalam  maupun  diluar  pengadilan  termasuk  perbutan  hukum  mengalihkan  aset  perusahaan  dengan  penjualan  yaitu direksi  apabila  direksi  terdiri  atas  lebih  dari  satu  orang  maka  kita  mengacuh  pada  anggaran  dasar  perseroan  yakni kewenangan  diberikan  kepada  direktur  utama  maka  yang  bertindak  adalah  orang  perorangan  yang  melekat  pada jabatan  sebagai  Direktur  utama.  Disamping  itu  dalam  mewakili  Perseroan  melakukan  perbuatan  hukum  harus mendapat  persetujuan  dari  organ-organ  Peseroan  lainnya  seperti  komisaris  atau  RUPS  (Rapat  umum  pemegang saham)  namun  perlu  kita  kembali  melihat  apakah  perbuatan  tersebut  merupakan  perbuatan  hukum  pengurusan  atau perbuatan hukum mengalihkan, begitupun denganAnggaran Dasar Perseroan serta Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007  tentang  Perseroan  Terbatas  yang  berlaku  sebagai  acuannya.  Perbuatan  hukum  pengalihan  kekayaan  perseroan telah diatur sebagaimana ketentuan yang ditegaskan pada pasal 102 ayat (1) Undang-UndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Menurut teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum adalah Kumpulan peraturan atau kaidah-kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Kemudian Philipus M. Hadjon, membagi perlindungan hukum menjadi 2 (dua) jenis, diantaranya sebagai berikut:
1. Perlindungan  hukum  yang  bersifat  Preventif,  merupakan  perlindungan  hukum  dengan  cara  mencegah timbulnya sengketa atau permasalahan dengan cara menggunakan sarana peraturan perundang-undangan.
2. Perlindungan  Hukum  Refresif  merupakan  perlindungan  hukum  yang  dapat  diperoleh  dengan  cara menempuh jalur peradilan umum.
Pengalihan  hak  atas  saham  dilakukan  melalui  akta  pengalihan  hak.  Hal  tersebut  diatur  dalam  Pasal  56 Undang-undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas.  Namun  undang-undang  Perseroan  terbatas  ini khususnya  tentang  pasal  yang  mengatur  pengalihan  saham,    tidak  secara  jelas  menerangkan  tentang  apa  yang dimaksud  dengan  akta  pengalihan  hak.  Dalam  penjelasannya  disebutkan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  akta pengalihan  hak  adalah  bisa  berupa  akta  yang  dibuat  di  hadapan  Notaris  maupun  akta  bawah  tangan.    Pada  ayat  (2) Pasal 56 ditentukan bahwa akta pengalihan hak tersebut atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada perseroan. Mengacu pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi, “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”. Jadi sudah sangatlah jelas bahwa ketika saham perseroan yang dimiliki atau diperoleh selama terjadi  perkawinan  maka  saham  tersebut  merupakan  harta  bersama.  Sehingga  ketika  saham  perseroan  tersebut  ingin dijual atau dengan kata lain ingin dialihkan kepada pihak lain maka harus mendapatkan persetujuan dari pasangannya. Pasal 108 Kitab  Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa “Seorang istri, biar ia kawin di luar persatuan harta kekayaan atau telah berpisahan dalam hal itu sekalipun, namun tak bolehlah menghibahkan barang sesuatu atau memindah  tangankannya,  atau  memperolehnya,  baik  dengan  cuma-cuma  maupun  atas  beban,  melainkan  dengan bantuan  dalam  akta  atau  dengan  izin  tertulis  dari  suaminya.  Ketentuan  Pasal  31  ayat  1  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “ Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami  dalam  kehidupan  rumah  tangga  dan  pergaulan  hidup  bersama  dalam  masyarakat.  Ketentuan  Pasal  36  ayat  1 Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  menyatakan  “Mengenai  harta  bersama  suami  dan  istri  dapat  bertindak  atas perjanjian  kedua  belah  pihak”.Dengan  demikian  Pasal  tersebut  terdapat  kesetaraan  antara  suami  dan  istri,  sehingga apabila  seorang  isteri  melakukan  perjanjian  (kesepakatan),  maka  terlebih  dahulu  harus  mendapat  persetujuan  suami untuk  mengalihkan  harta bersama juga  berlakku mutatis  mutandis, yaitu  suami juga  terlebih  dahalu  harus mendapat persetujuan istri sebelum melakukan pengalihan harta bersama.
Pertimbangan  Hukum  Majelis  Hakim  Mahkamah  Agung  Terhadap  Putusan  Mahkamah  Agung  No. 3104K/Pdt/2016
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara setelah memeriksa perkara perdata No.128/PDT.G/2013/PN.Jkt.Ut, mulai dari proses pendaftaran gugatan, pemanggilan para pihak baik penggugat dan tergugat  menyimpulkan  bahwa  Putusan  yang  menyatakan  bahwa  gugatan  penggugat  dapat  diterima  sebagian  sangat beralasan  secara  hukum.  Pertimbangan  yang  dilakukan  oleh  Hakim  dalam  memutuskan  perkara  ini  dengan menimbang  apakah  Perjanjian  Pengalihan  saham  tanggal  27  Maret  2009  benar  telah  terlaksana  atau  masih  bersifat
sementara,  atau belum sebagaimana yang telah didalilkan oleh para Pihak, dengan demikian dibutuhkan pembuktian dipersidangan, maka Eksepsi tersebut sudah termasuk dalam lingkup pembuktian pokok perkara. Pertimbangan Hakim berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, Hakim  menilai bahwa perjanjian pengalihan saham  milik Penggugat dan Tergugat I belum terlaksana, perjanjian pengalihan tersebut hanya bersifat sementara. Majelis Hakim Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  setelah  memeriksa  perkara  perdata  No.128/PDT.G/2013/PN.Jkt.Ut,  yang  dimulai pendaftaran  gugatan,  pemanggilan  para  pihak  baik  penggugat  maupun  tergugat  sampai  pada  masing-masing  para pihak  memberi  jawaban  dan  bukti  di  depan  persidangan  menyimpulkan  bahwa  putusan  dari  Majelis  Hakim  yang menyatakan  bahwa  gugatan  para  penggugat  tidak  dapat  diterima  atau  ditolak.  Pemberian  putusan  tersebut dilaksanakan pada tanggal 7 Januari 2014 dengan amar putusan sebagai berikut:
1. Mengabulkan eksepsi Tergugat II,
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard),
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 836.000,00 (delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah)
Dengan  ditolaknya  gugatan  dari  Penggugat  maka  Penggugat  mengajukan  upaya  hukum  Banding.  Setelah menjalani proses banding, Pertimbangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, maka  Hakim  menilai  bahwa  benar  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  Tergugat  I  dan  Tergugat  II  merupakan  suatu perbuatan  perjanjian  yang  hanya  bersifat  sementara.  Putusan  Majelis  Hakim  tingkat  banding  membenarkan  putusan Majelis Hakim ditingkat pertama. Putusan Pengadilan Tinggi termuat dalam putusan Nomor 404/PDT/2015/PT.DKI tanggal 30 September 2015. Sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/ Pembanding pada tanggal 23  Desember  2015  kemudian  terhadapnya  oleh  Penggugat/Pembanding  dengan  perantaraan  kuasanya.  Berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 16 Desember 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Januari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 128/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Ut yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta  Utara,  permohonan  tersebut  diikuti  dengan  memori  kasasi  yang  memuat  alasan-alasan  yang  diterimadi Kepaniteraan  Pengadilan  Negeri  tersebut  pada  tanggal  19  Januari  2016.  Berdasarkan  uraian  kasus  yang  telah dipaparkan diatas, bahwa perjanjian ialah Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu  orang  lain  atau  lebih.  Pada  Pasal  1320  disebutkan  isi  persetujuan  harus  memuat  causa  yang  diperbolehkan ( geoorloofde  oorzaak). Apa  yang  menjadi  objek  atau  apa  yang  menjadi  isi  dan  tujuan  prestasi  yang  melahirkan perjanjian, harus causa yang sah. 18
Dalam kasus yang sedang dibahas menjelaskan bahwa sebuah perjanjian pengalihan hak dalam hal ini tentang pengalihan  saham,  dimana  seseorang  yang  akan  mengalihkan  saham  merupakan  seseorang  yang  berstatus  sudah menikah secara sah menurut undang-undang yang berlaku dinegara Indonesia. Seharusnya seorang suami yang akan mengalihkan  saham  harus  terlebih  dahulu  membicarakan  dan  memberitahukan  kepada  pasangannya  dalam  hal  ini isteri apa yang menjadi niat dan rencana tersebut. Tetapi dalam kasus ini terlihat, bahwa seorang suami tidak mengikut sertakan  isteri  untuk  ikut  serta  dalam  proses  pengalihan  saham.  Walaupun  proses  pengalihan  saham  tersebut  baru sebatas  perjanjian  awal  dengan  pihak  ketiga,  sebaiknya  perjanjian  itu  harus  diketahui  oleh  isteri  sebagai  pasangan yang sah apalagi asset yang akan dipindahtangankan merupakan asset dari harta bersama.
Asas  Nemo  Plus  Yuris  menyatakan  bahwa  orang  tidak  dapat  mengalihkan  hak  melebihi  hak  yang  ada padanya.  Ini  berarti  pengalihan  hak  oleh  orang  yang  tidak  berhak  adalah  batal.  Asas  ini  bertujuan  memberikan perlindungan  kepada  pemegang  hak  yang  sebenarnya,  dalam  kasus  ini  seorang  isteri  berhak  untuk  menggugat perjanjian  yang  telah  disepakati  oleh  para  pihak  Tergugat  karena  ada  hak  seorang  isteri  yang  dirampas  didalamnya yaitu  harta  yang  seharusnya  miliknya  diambil  atau  dialihkan  oleh  suami  yang  sebenarnya  jika  seorang  suami  mau mengailhkan harta bersama harus ada persetujuan dari isteri yang sah. Dalam asas hukum nemo plus yuris, seseorang tidak dapat melakukan tindakan hukum  yang  melampaui hak yang dimilikinya, dan akibat dari pelanggaran tersebut batal demi hukum (van rechtswege nietig) , yang berakibat perbuatan hukum tersebut dianggap tidak pernah ada dan karenanya tidak mempunyai akibat hukum dan apabila tindakan hukum tersebut menimbulkan kerugian, maka pihak yang dirugikan dapat meminta ganti rugi kepada pihak-pihak yang melakukan perbuatan hukum tersebut. Asas nemo plus  yuris  memberikan  perlindungan  hukum  kepada  pemegang  hak  yang  sebenarnya  terhadap  tindakan  pihak  lain yang  mengalihkan  haknya  tanpa  sepengetahuannya.  Karena  itu  asas  nemo  plus  yuris  selalu  terbuka  kemungkinan adanya gugatan kepada pemilik yang namanya tercantum dalam sertipikat dari orang yang merasa sebagai pemiliknya. Berdasarkan asas nemo plus yuris, maka penguasaan sesuatu hak atas tanah oleh orang yang tidak berhak adalah batal. Dengan demikian pemegang hak yang sebenarnya selalu dapat menuntut kembali haknya yang telah dialihkan tanpa sepengetahuannya dari siapapun dimana hak itu berada. Hal ini sangat penting  untuk memberi perlindungan kepada pemegang hak atas tanah yang sebenarnya. Umumnya asas ini berlaku dalam sistem pendaftaran tanah yang negatif. 19
18 M.Yahya Harahap. (2016). Segi-Segi Hukum Perjanjian, Bandung, p.11.
19 Adrian Sutedi. (2006). Kekuatan Hukum Berlakunya Sertipikat Sebagai Tanda Bukti Hak Atas Tanah, Jakarta: Cipta Jaya, p. 62-65.
Dalam Kasus ini jelas, Perjanjian Pengalihan Saham yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III  merupakan  perjanjian  pendahuluan  untuk  mengadakan  kerjasama.  Salah  satu  jawaban  dari  Pihak  Tergugat menyatakan  bahwa  pemeriksaan  perkara  antara  Tergugat  I,  Tergugat  II  dan  Tergugat  III  telah  dilakukan  di  SIAC (Singapure  Internasional  Arbitration  Center) dan  Majelis  Arbitrase  telah  memutuskan  bahwa  ketentuan-ketentuan mengenai  pejualan  saham  dalam  Perjanjian  27  Maret  2009  itu  bersifat  sementara  dimana  terdapat  ruang  untuk menyimpang  dan  jadwal,  jumlah  uang  yang  tepat  dan  ketentuan-ketentuan  lain  dari  klausul  mengenai  pengalihan saham serta pembayaran sebelum Perjanjian Pelaksanaan diadakan. Fakta bahwa perjanjian pengalihan saham tersebut hanya bersifat sementara terlihat dalam Pasal 7.2 Perjanjian tanggal 27 Maret 2009, yang menyatakan sebagai berikut “Para Pihak sepakat untuk menandatangani perjanjian yang lengkap dan menyeluruh, termasuk, namun tidak terbatas pada Perjanjian Patungan. Perjanjian Pengalihan Saham dan/atau Perjanjian Layanan Managemen, dan/atau Perjanjian terkait lainnya (Perjanjian Pelaksanaan) selama jangka waktu perjanjian ini.
Pada  tingkat  Pengadilan  Negeri  Majelis  Hakim  menyatakan  dalam  Putusannya  bahwa  gugatan  Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) dan mengabulkan eksepsi Tergugat II serta Menghukum Pengugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 836.000,00 (delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).Dengan terbitnya putusan Hakim yang menolak gugatan dari penggugat maka Penggugat berinisiatif untuk melakukan upaya hukum  yang  berupa  upaya  Banding  ditingkat  Pengadilan  Tinggi,  tetapi  pada  akhirnya  Majelis  Hakim  pada  tingkat banding  tetap  memutuskan  untuk  menolak  gugatan  penggugat  karena  dinilai  bahwa  perjanjian  pengalihan  saham tersebut hanya bersifat sementara saja, bukan perjanjian pelaksana. Berdasarkan keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, jika dikaitkan dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa “Tiap perbuatan melanggar  hukum,  yang  membawa  kerugian  kepada  seorang  lain,  mewajibkan  orang  yang  karena  salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.
Menurut  analisis  penulis  perkara  ini  jika  dikaitkan  dengan  unsur-unsur  perbuatan  melawan  hukum  sudah sangat jelas tertuang. Seharusnya sebagai suami yang sudah saling terikat dalam suatu perkawinan yang sah menurut Undang-Undang  yang  berlaku  harus  terlebih  dahulu  mendapatkan  persetujuan  dari  pasangan  jika  ingin  melakukan pengalihan  harta  terlebih  harta  yang  akan  dialihkan  tersebut  merupakan  harta  yang  didapat  ketika  perkawinan berlangsung  atau  dengan  kata  lain  harta  bersama.  Apapun  yang  menjadi  putusan  hakim,  dianggap  putusan  itu merupakan suatu kebenaran yang bersifat mutlak, dan semua tunduk atas putusan hakim tersebut.Pasal 189 RBg/178 HIR,  mengemukakan  bahwa  Hakim  karena  jabatannya  melakukan  mencakupkan  dasar-dasar  hukumnya, pertimbangan itu meliputi peristiwa-peristiwanya dan pertimbangan-pertimbangan gugatan yang ada.
Pada  kenyataannya,  dalam  proses  persidangan  yang  berlangsung,  semua  dalil-dalil  yang  disampaikan  oleh pihak  Penggugat  ditolak  secara  keseluruhan,  menurut  penulis  perkara  tentang  perjanjian  pengalihan  saham  ini seharusnya harus disertai dengan persetujuan seorang isteri dalam hal ini Penggugat, sekalipun  perjanjian yang dibuat tersebut  hanya  perjanjian  pendahuluan  atau  perjanjian  sementara,  bukan  perjanjian  pelaksana.  Dalam  peraturan perundang-undangan  yang  telah  disampaikan  diatas  jelas  terlihat  bahwa  setiap  kali  pengalihan  hak  yang  dilakukan oleh  pasangan  yang  sudah  berstatus  menikah  dan  memilik  harta  bersama,  wajib  ada  persetujuan  dari  pasangannya. Penulis  kurang  sependapat  dengan  putusan  Majelis  Hakim  yang  menolak  gugatan  Penggugat  secara  keseluruhan hanya dengan alasan bahwa perjanjian tersebut hanya perjanjian pendahuluan. Tindakan suami dalam hal ini Tergugat I merupakan tindakan yang bertentangan dengan asas Nemo Plus Yuris, yakni seseorang tidak dapat mengalihkan hak melebihi  hak  yang  ada  padanya.  Ini  berarti  pengalihan  hak  oleh  orang  yang  tidak  berhak  adalah  batal.  Asas  ini bertujuan  memberikan  perlindungan  kepada  pemegang  hak  yang  sebenarnya,  sehingga  pemegang  hak  yang sebenarnya  akan  selalu  dapat  menuntut  kembali  haknya  yang  terdaftar  atas  nama  siapapun.  Sekalipun  demikian, seorang hakim juga pasti telah melihat dan memeriksa perkara ini dengan seksama dan teliti, sebelum seorang hakim memutuskan  perkara  di  pengadilan  seorang  hakim  terlebih  dahulu  telah  mempertimbangkan  baik-baik  atas  setiap keputusan yang diucapkan dengan melihat dalil-dalil yang diberikan oleh para pihak didepan sidang pengadilan.

## SIMPULAN
Perseroan  Terbatas  merupakaan  salah  satu  badan  usaha  yang  berbadan  hukum  yang  masih  banyak  diminati oleh  masyarakat.  Pendirian  Perseroan  Terbatas  tidak  terlepas  dari  Perjanjian  yang  dibuat  antara  dua  orang.  Dasar Hukum dari pendirian Perseroan Terbatas ialah Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam perseroan terbatas terdapat organ dari perseroan terbatas yang mengendalikan perseroan sesuai dengan tugas dari  masing-masing  organ  tersebut.  Perlindungan  hukum  terhadap  pembeli  dalam  perjanjian  jual  beli  adalah  terkait pembeli  yang  beritikad  baik  terdapat  dalam  pasal  1491  KUH  Perdata  yaitu  memberikan  perlindungan  berupa penanggungan  yang  menyebutkan  bahwa  penanggungan  yang  menjadi  kewajiban  penjual  terhadap  pembeli.  Dalam pasal 1338 ayat 3 bahwasannya suatu perjanjian yang  dibuat harus berlandaskan itikad baik dari kedua belah pihak namun  apabila  dalam  pembuatan  atau  pelaksanaan  perjanjian  tersebut  ditemukan  itikad  yang  tidak  baik  oleh  salah satu  pihak,  maka  pihak  yang  beritikad  baik  akan  mendapatkan  perlindungan  hukum.  Analisis  putusan  Mahkamah
Hendry Abbas Sembiring, Surya Perdana,  dan Suprayitno . Perjanjian Peralihan Hak Atas Saham Perseroan Terbatas Yang Dilakukan Suami Tanpa Persetujuan Istri (Analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3104 K/Pdt/2016)
Agung No. No. 3104K/Pdt/2016 terhadap PATRICIA INGE selaku Pemohon Kasasi yang dulunya adalah Penggugat dan Pembanding yaitu belum mencerminkan adanya rasa keadilan. Karena antara Pemohon Kasasi  dan ANTONIUS SETIYADI (Tergugat I) adalah sepasang suami isteri yang telah melakukan pernikahan pada tanggal 27 Nopember 1985  tanpa  ada  membuat  surat  Perjanjian  Kawin    sebagaimana  dimaksud  pada  pasal  (29)  ayat  1  Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.  Semasa perkawinan, mereka ada memiliki saham pada PT.TEKINDO ENERGI (Tergugat III) yang dibeli atau diperoleh pada tanggal 24 Januari 2004. Sehingga sudah jelas bahwa saham tersebut merupakan harta bersama karena diperoleh pada saat perkawinan berlangsung.

## DAFTAR PUSTAKA
Adjie, Habib. 2008. Status Badan Hukum, Prisip-prinsip dan Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbata., Bandung: Mandar Maju.
Hadikusuma,  Hilman.  2003. HukumPerkawinan  Indonesia  Menurut  Perundangan, hokum  Adat,  Hukum  Agama ,
Bandung:Mandar Maju.
Harahap, M. Yahya. 1986. Segi-Segi Hukum Perjanjian, Bandung: Penerbit Alumni. Harahap, M.Yahya. 2011. Hukum Perseroan Terbata Cetakan ke-III , Jakarta: Sinar Grafika. Harahap, M.Yahya. 2016. Segi-Segi Hukum Perjanjian, Bandung. Judiasih, Sonny Dewi. 2005. Harta Benda Perkawinan, Bandung: RefikaAditama. Koto,  Ismail,  2021.  Perlindungan  Hukum  Terhadap Korban Tindak  Pidana Terorisme, Proceding  Seminar  Nasional Kewirausahaan , 2 (1).
Koto,  Ismail.  2020.  Review  Of  Criminal  Law  On  The  Consumption  Of  Food  And  Drug  Containing  Narcotics  And Psychotropics (Analysis Of Decision NO. 17 K/MIL/2016), International Proceeding Of Law & Economics. Koto, Ismail. 2022. Kebijakan Hukum Terhadap Perbuatan Penggunan Merek Yang Sama Pada Pokoknya, SANKSI: Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi .
Rahimah  &  Ismail  Koto.  2022.  Implications  of  Parenting  Patterns  in  the  Development  of  Early  Childhood  Social Attitudes. IJRS: International Journal Reglement & Society , 3 (2). Rahman, Hasanuddin. 2003. Contract Drafting , Bandung: Citra Aditya Bakti. Soimin, Soedharyo. 2004. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , Cetakan Ketiga Belas: Sinar Grafika. Suharnako. 2004. Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus . Bandung: Sinar Grafika. Suharnoko. 2004. Teori dan Analisa Kasus , Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Subekti. 2003. Pokok-Pokok Hukum Perdata , Jakarta: Intermesa. Sutedi,  Adrian.  2006. Kekuatan  Hukum  Berlakunya Sertipikat  Sebagai  Tanda Bukti  Hak  Atas  Tanah, Jakarta:  Cipta Jaya.
Wahyu Ernaningsih, PutuSamawati. 2006. HukumPerkawinan Indonesia , Palembang: Rambang.