## Community Services Journal (CSJ)
Jurnal Homepage: https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/csj/index

## PKM Koperasi Simpan Pinjam Tridana Mandiri di Denpasar
Desak Gde Dwi Arini*, Putu Ayu Sriasih Wesna, Ni Made Sukaryati Karma, Desak Ade Devicia Cempaka dan Ida Ayu Gede Wulandari
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia
Corespondence e-mail: *desakdwiarini@gmail.com

## Abstrak
Sebagai  sebuah  lembaga  pendidikan  tinggi,  Universitas  Warmadewa  harus  dapat  dipastikan  selalu  taat melaksanakan  Tridharma  Perguruan  Tinggi  sesuai  dengan  visi  misi  yang  telah  ditentukan.  Kini  setiap  dosen didorong  untuk  bisa  mengemas  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  baik  secara  berkelompok  maupun perorangan  yang  nantinya  menunjukkan  kepedulian  terhadap  masyarakat.  Kegiatan  pengabdian  kepada masyarakat  dapat  dilakukan  dengan  melakukan  pencerahan  dengan  cara  memberikan  penyuluhan  dan konsultasi hukum kepada masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan di bidang perekonomian. Salah satu hal yang patut dicermati adalah keberadaan perjanjian kredit, dimana diharapkan setiap badan usaha koperasi wajib memiliki  suatu  perjanjian  dalam  hal  ini  perjanjian  kredit.Perjanjian  yang  dibuat  biasanya  merupakan  hal-hal prinsip  saja,  dengan  maksud  agar  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  dalam  hal  ini  KUH  Perdata. Hal-hal  lain  akan  dimuat  dalam  suatu  perjanjian  yang  lebih  mudah  untuk  diubah  sesuai  perkembangan perekonomian.  Pada  akhirnya  program  ini  diharapkan  mampu  memberikan  pemahaman  dan  solusi  kepada badan usaha koperasi khususnya Koperasi Simpan Pinjam Tridana Mandiri Denpasar, dapat tetap eksis sebagai bagian  dari  badan  usaha  yang  sedang  berkembang  keberadaannya.  Ketika  terjadi  kasus  nasabah  tidak  bayar kewajiban  yang disebut  wanprestasi, proses  penyelesaian sengketa diupayakan dengan cara musyawarah atau kekeluargaan.
Kata Kunci: PKM; Koperasi Simpan Pinjam; Tridana Mandiri; Denpasar.
CC-BY-SA 4.0 License, Community Services Journal (CSJ) , ISSN 2654-9360, E-ISSN 2654-9379

## 1.  PENDAHULUAN
Perekonomian  Indonesia  disusun  sebagai  usaha  bersama  berdasarkan  asas-asas  kekeluargaan. Pembanguan  perekonomian  nasional  bertujuan  untuk  mewujudkan  kedaulatan  politik  dan  ekonomi  Indonesia melalui pengelolaan sumber daya ekonomi dalam suatu iklim pengenbangan dan pemberdayaan koperasi yang memiliki peran strategis dalam tata ekonomi nasional berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi dalam  rangka  menciptakan  masyarakat  yang  maju,  adil  dan  makmur  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## How To Cite:
Arini, D. G. D., Wesna, P. A. S., Karma, N. M. S., Cempaka, D. A. D., & Wulandari, I. A. G (2020). PKM Koperasi Simpan Pinjam Tridana Mandiri di Denpasar . Community Service Journal (CSJ) , 3 (1), 29-35.

## PKM Koperasi Simpan Pinjam Tridana Mandiri di Denpasar
Koperasi sebagai lembaga di mana orang-orang yang memiliki kepentingan relatif homogen, berhimpun untuk meningkatkan kesejahteraannya. Dalam pelaksanaan kegiatannya, koperasi dilandasi oleh nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mencirikannya sebagai lembaga ekonomi yang sarat dengan nilai etika bisnis. Nilai-nilai yang  terkandung  dalam  koperasi,  seperti  menolong  diri  sendiri  ( self  help ),  percaya  pada  diri  sendiri ( selfreliance ),  dan  kebersamaan  ( cooperation )  akan  melahirkan  efek  sinergis.  Efek  ini  akan  menjadi  suatu kekuatan  yang  sangat  ampuh  bagi  koperasi  untuk  mampu  bersaing  dengan  para  pelaku  ekonomi  lainnya. ( Syamsuddin, 1996 ).
Koperasi  Simpan  Pinjam  Tridana  Mandiri  Denpasar  dalam  memberikan  pinjaman  kepada  para anggotanya  tidak  berskala  besar,  dan  itupun  terbatas  pada  modal  yang  diperlukan  untuk  meningkatkan  hasil usahanya. Koperasi simpan pinjam Tridana Mandiri Denpasar memberikan pinjaman kepada anggotanya, bisa dalam skala sedang maupun kecil dengan syarat bagi setiap anggota yang ingin meminjam harus memberikan jaminan benda bergerak. Koperasi simpan pinjam Tridana Mandiri Denpasar merupakan suatu perkumpulan atau  organisasi  ekonomi  yang  beranggotakan  orang-orang  atau  badan  yang  memberikan  kebebasan  masuk dan keluar sebagai anggota menurut peraturan yang ada di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  25  Tahun  1992  tentang  Perkoperasian,  dengan  bekerjasama  secara  kekeluargaan, menjalankan  suatu  usaha,  dengan  tujuan  mempertinggi  untuk  kesejahteraan  jasmaniah  para  anggotanya. ( Hadikusuma,  2009 ).  Sehingga  dapat  dikatakan  koperasi  bukan  merupakan  kumpulan  modal  dan  harus mengabdi kepada kemanusiaan, bukan kepada suatu kebendaan. Koperasi merupakan suatu bentuk kerjasama atau  gotong  royong  yang  berdasarkan  asas  kesamaan  derajat,  hak  dan  kewajiban,  serta  kesadaran  para anggotanya  tanpa  adanya  paksaan  atau  intimidasi  dengan  tujuan  kepentingan  bersama  anggotanya  ( Raharja, 2002 ).
Lokasi Pengabdian Masyarakat bertempat di Koprasi Simpan Pinjam Tridana Mandiri Renon Denpasar, yang beralamat di Jln. Tukad Musi Nomor 10 X Renon, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dengan pengesahan Badan Hukum Nomor: 55/BH/XXVII.9/X/2009, Tanggal Badan Hukum: 19 Oktober 2009,  Bentuk  Koprasi:  Primer  Kabupaten/Kota,  Ketua  Pengurus/Manajer:  Drs.I  Wayan  Parna,  Kelembagaan: Usaha Simpan Pinjam Koperasi, No. Tlp: 0361 254453, Modal Tetap: Rp. 231.812557 (Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah).
Koprasi  Simpan  Pinjam  Tridana  Mandiri  Denpasar  bertujuan  untuk  meningkatkan  pendapatan  anggota koprasi simpan pinjam Tridana Mandiri yang memiliki kegiatan usaha produktif melalui  usaha simpan pinjam yang bersifat profesional pada anggota dan diutamakan untuk kesejahteraan anggota.
Berdasarkan  hal  tersebut  timbul  pemikiran  penulis  bahwa  koperasi  dibentuk  berdasarkan  pada  asas kekeluargaan  dan  gotong  royong  maka  dalam  tubuh  koperasi  yang  tujuannya  untuk  mempertinggi kesejahteraan  dan  kepentingan  para  anggotanya.Hal  inilah  yang  menjadi  latar  belakang  sehingga  menarik perhatian penulis untuk mengkaji serta menelaahnya dalam suatu pengabdian masyarakat yang berjudul PKM Koperasi Simpan Pinjam Tridana Mandiri Di Denpasar. Bertitik tolak dari latar belakang tersebut di atas, maka timbul  beberapa  permasalahan  dalam  hubungannya  dengan  judul  pengabdian  masyarakat  yang  diajukan. Identifikasi masalah tersebut dapat dirumuskan tentang Bagaimanakah perlindungan  hukum anggota  koperasi simpan pinjam Tridana Mandiri Denpasar dan penyelesaian sengketa wanprestasi pada koperasi Simpan Pinjam Tridana Mandiri Denpasar.

## 2.  METODE

## PKM Koperasi Simpan Pinjam Tridana Mandiri di Denpasar
Adapun  metode  pelaksanaan  yang  dilakukan  dalam  program  pengabdian  masyarakat  adalah  dengan cara :
 Pendampingan pembuatan draf perjanjian kredit
 Sosialisasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
 Pendampingan proses penyelesaian sengketa wanprestasi melalui cara Non Litigasi.
 Menyiapkan tempat latihan pada KSP Tridana Mandiri Denpasar
 Menyiapkan konsumsi
 Menganalisa pendampingan tentang pembuatan draf perjanjian kredit dan proses penyelesaian sengketa wanprestasi dengan cara Non Litigasi.

## 3.  HASIL DAN PEMBAHASAN

## Perlindungan Hukum Anggota Koperasi Simpan Pinjam Tridana Mandiri Denpasar
Koperasi  simpan  pinjam  Tridana  Mandiri  Denpasar  memiliki  standard  operasional  manajement  untuk memberikan  pelayanan  yang  prima  bagi  anggota  ,  calon  anggota,  koperasi  lain  dan  atau  anggotanya.  Ruang lingkup  standard  operasional  manajemen  usaha  diatur  pada  pasal  15  ayat  (3)  Peraturan  Pemerintah  Nomor 9 Tahun  1995  tentang  Pelaksanaan  Kegiatan  Usaha  Simpan  Pinjam  Koperasi,  yang  menentukan  standard operasional manajemen usaha terdiri dari :
 Penghimpunan dan penyaluran dana;
 Jenis pinjaman;
 Persyaratan calon pinjaman ;
 Pelayanan pinjaman ;
 Batasan maksimum pinjaman;
 Agunan;
 Pengembalian dan jangka waktu pinjaman;
 Analisis pinjaman;
 Pembinaan anggota oleh KSP;
 Penanganan pinjaman bermasalah.
Rapat  anggota  wajib  dilaksanakan  minimal  1  kali  dalam  setahun,  hal  ini  bertujuan  untuk  meminta pertanggungjawaban pengurus dan pengawas dalam hal kegiatan yang dilakukan oleh Koperasi simpan pinjam Tridana Mandiri Denpasar. Rapat anggota adalah tempat dimana suara-suara anggota berkumpul dan diadakan pada waktu-waktu tertentu.

## PKM Koperasi Simpan Pinjam Tridana Mandiri di Denpasar
Selain  pertanggungjawaban  yang  dilakukan  oleh  Koperasi  Simpan  Pinjam  Tridana  Mandiri  Denpasar juga  melakukan  pengawasan  terhadap  koperasi  untuk  memastikan  bahwa  koperasi  itu  sehat.  Pemeriksaan koperasi  adalah  serangkaian  kegiatan  mencari,  mengumpulkan,  dan  mengolah  data  dan  atau  keterangan  lain yang  dilakukan  oleh  Pemeriksaan  Koperasi  untuk  membuktikan  ada  atau  tidak  adanya  pelanggaran  atas peraturan perundang-undangan.
Satgas  Koperasi  adalah  struktur  aparatur  sipil  negara  yang  ditetapkan  oleh  Gubernur  atau  Bupati/ Walikota  untuk  melaksanakan  kegiatan  tugas  dan  fungsi  pengawasan  koperasi  sesuai  wilayah  keanggotaan koperasi.  Satgas  Koperasi  berperan  untuk  mengawasi  koperasi  agar  tidak  menyimpang  dari  peraturan Perundang-undangan  yang  berlaku.  Untuk  Satgas  pengawasan  koperasi  diharapkan  dapat  meminimalisir terjadinya penyimpangan dalam koperasi sehingga dapat menciptakan dan menumbuhkan iklim perekonomian di Koperasi Simpan Pinjam Tridana Mandiri Denpasar.
Menurut Pasal 5 Peraturan Deputi tentang satgas Pengawasan Koperasi , tugas Satgas Koperasi adalah :
 Pembinaan pengendalian Internal, pengawasan dan pemeriksaan Koperasi;
 Melaksanakan  koordinasi  dalam  rangka  pelaksanaan  pengawasan  dan  pemeriksaan  koperasi  secara obyektif;
 Melakukan advokasi dalam rangka penyelesaian kasus-kasus  koperasi serta perbaikan terhadap aspek- aspek  yang  lemah  dalam  pengawasan  agar  dalam  waktu  1  tahun  sudah  terjadi  perbaikan  dan peningkatan diwilayahnya;
 Menertibkan kewajiban pelaporan oleh koperasi, melakukan tindak lanjut analisa dan teguran atau surat -surat pembinaan atas hasil analisa laporan.
Perlindungan  hukum  anggota  koperasi  simpan  pinjam  Tridana  Mandiri,  diatur  dalam  Perjanjian  Kredit yang menentukan bahwa hak dan kewajiban sbb:

## Pasal 1, Kewajiban Peminjam :
Peminjam  mengaku  meminjam  uang  dari  Koperasi,  sejumlah  .Rp........,  dalam  jangka  waktu  12  bulan terhitung  mulai.......dan  berakhir  tgl........,  apabila  perjanjian  kredit  telah  berakhir  ternyata  kredit  belum dilunasi, maka sebelum diperpanjang dan/peminjaman diperbaharui perjanjian kredit ini masih tetap berlaku.
Dari  ketentuan  pasal  tersebut  nampaknya  kurang  memberikan  kepastian  hukum  dari  suku  bunga  yang diberikan tidak diatur secara jelas, karena menurut hasil penelitian ada perbedaan suku bunga anggota koperasi dengan yang bukan anggota koperasi. Dengan mengkaji ketentuan tersebut dilakukan masukan untuk merevisi pasal satu dengan menambahkan suku bunga secara jelas antara suku bunga anggota koperasi dan suku bunga bukan  anggota  koperasi,  agar  keliatan  perbedaannya  karena  kalau  yang  peminjam  diluar  anggota  koperasi berarti tidak ada kewajiban yang dilakukan.

## Pasal 2 , Kewajiban Peminjam :
Atas  pinjaman  tersebut  tiap  bulannya  diperhitungkan  bunga  2,5  persen  dari  saldo  debet/pokok, pinjaman/saldo yang dipakai, yang wajib dibayar setiap bulan oleh peminjam kepada Koperasi.

## PKM Koperasi Simpan Pinjam Tridana Mandiri di Denpasar
Berdasarkan ketentuan tersebut, tidak jelas suku bunga antara anggota koperasi dan yang bukan anggota koperasi.

## Pasal 3, Pinjaman yang diberikan:
Akan diangsur pokok dan bunga setiap bulan/sekali saat jatuh tempo yaitu sebesar Rp....., pembayaran angsuran  pinjaman  dikenakan  denda  sebesar  10  %  (sepuluh  persen)  dari  kewajiban  yang  ditunggak  setiap bulannya.

## Pasal 4
Peminjam  sanggup  membayar  semua  biaya-biaya  provisi,  tata  usaha,  biaya  materai,  termasuk  biaya menagih hutang baik di dalam maupun di luar Pengadilan.
Berdasarkan  ketentuan  tersebut,  setelah  dicermati  biaya  tata  usaha  direvisi  menjadi  biaya  administrasi serta biaya menagih hutang tidak ada kepastian apakah yang dimaksud biaya operasional atau yang lain diluar biaya  operasional,  serta  kurang  ada  kepastian  biaya  menagih  hutang  baik  di  dalam  dan  di  luar  Pengadilan, artinya harus dijelaskan dengan tentang sisa hutang pokok dan denda yang ditagih pada saat dilakukan proses musyawarah sampai pada  keputusan sidang oleh Hakim

## Pasal 5
Untuk  menjamin  hutang  ini  sebagaimana  mestinya  baik  hutang  pokok,  provisi,  denda-denda  dan  biaya- biayanya, maka peminjam dengan ini menyerahkan jaminan berupa :
 Satu unit kendaraan roda dua (2) atau roda empat (4)
 Segala  kebendaan  baik  yang  bergerak  maupun  tak  bergerak,  baik  yang  ada  maupun  yang  akan  ada dikemudian  hari,  guna  pelunasan  hutang  peminjam  yang  ada  di  Koperasi  yang  disimpan  dirumah peminjam.

## Pasal 6
Jaminan-jaminan  dimaksud  pada  Pasal  5  di  ikat  secara  Fiducia  Eigendom  Overdracht/secara  apapun peminjam wajib atas biaya-biaya sendiri menyerahkan barang-barang yang dipegang dalam fiducia eigendom Overdracht.

## Pasal 7
Pihak  Koperasi  berhak  untuk  menagih  pinjaman  dengan  seketika  dan  sekaligus  bunga,  provisi,  denda- denda dan biaya lainnya, apabila :
 Peminjam  melalaikan  kewajibannya  membayar  angsuran  pokok,  bunga,  provisi,  denda-denda  dan biaya lainnya;
 Peminjam meninggal dunia;
 Peminjam  dinyatakan  pailit  atau  karena  sebab  apapun  juga  tidak  berhak  lagi  mengurus  atau menguasai harta kekayaannya;
 Kekayaan peminjam seluruh atau sebagian disita orang lain.
 Peminjam tidak memenuhi peraturan yang ditetapkan di dalam surat perjanjian ini.

## Penyelesaian Sengketa Wanprestasi di Koperasi Simpan Pinjam Tridana Mandiri Denpasar
Bapak  Drs.  I  Wayan  Parna,  Ketua  Koprasi  Tridana  Mandiri  Denpasar,  mengatakan  bahwa  koperasi mengalami  penurunan  aset  dan  modal  serta  penyaluran  yang  tidak  sehat  sehingga  terjadi  kredit  macet  maka satgas  pengawas  koperasi  kota  denpasar  akan  melakukan  pemeriksaan  terhadap  koperasi  yang  mengalami permasalahan tersebut. Ini merupakan pengawasan aktif yang dilakukan oleh satgas pengawas koperasi untuk memantau langsung koperasi yang berpoteni memiliki masalah. Sanksi yang diberikan dapat berupa rehabilitasi kelembagaan, rehabilitasi usaha, bahkan  sampai sanksi administrasi, hal ini merupakan langkah  represif yang dilakukan  oleh  Pemerintah  pada  Koperasi  Simpan  Pinjam  jika  terjadi  kredit  macet  dikarenakan  wanprestasi dapat dilakukan penyelesaian secara non litigsi dan litigasi. Dikarenakan koperasi menganut asas kekeluargaan maka akan sebisa mungkin penyelesaian kredit macet dilakukan dengan cara kekeluargaan, yaitu dengan cara non  litigasi  salah  satunya  dengan  cara  mediasi  merupakan  suatu  proses  negosiasi  yang  dibantu  oleh  pihak ketiga. Hal ini disebabkan para pihak yang tidak mampu menyelesaikan sengketanya sendiri menggunakan jasa pihak ke tiga yang bersikap netral untuk membantu mereka mencapai suatu kesepakatan.
Koperasi  Simpan  Pinjam  Tridana  Mandiri,  pada  prakteknya  menyelesaikan  permasalahan  kredit  macet sebisa  mungkin  dengan  cara  non  litigasi  atau  penyelesaian  kredit  macet  melalui  cara  kekeluargaan.  Menurut Bapak  Darma,  Manajer  Koperasi  Simpan  Pinjam  Tridana  Mandiri  mengatakan,  bahwa  keunikan  Koperasi Simpan  Pinjam  Tridana  Mandiri  Denpasar,  pemberian  Kredit  juga  diberikan  tidak  hanya  kepada  anggota koperasi  juga  diberikan  kepada  Masyarakat  walaupun  tidak  ikut  menjadi  anggota  koperasi,  akan  tetapi  suku bunga yang diberikan kepada yang bukan anggota koperasi lebih tinggi jika dibandingkan dengan yang menjadi anggota koperasi.

## Pasal 8
Apabila  peminjam  tidak  membayar  hutangnya  3  (tiga)  kali  berturut-turut  maka  peminjam  dengan  ini memberikan  kuasa  sepenuhnya  kepada  Koperasi  yang  tidak  dapat  dibatalkan untuk  mengambil  dan  menjual yang menjadi jaminan seperti tersebut dalam Pasal 5 diatas, baik dihadapan Umum maupun di bawah tangan dengan harga dan syarat-syarat yang disetujui oleh Koperasi. Dari hasil penjualan ini setelah dikurangi biaya -biaya  untuk  melaksanakan  penjualan  ini  menggunakan  sisanya  untuk  membayar  hutang  peminjam  dan sebaliknya  jika  hasil  penjualan  tersebut  ternyata  masih  kurang,  maka  peminjam  harus  menambah kekurangannya sampai dengan dianggap cukup oleh Koperasi.

## Pasal 9
Dari  segala  akibat  perjanjian  kredit  para  pihak  sepakat  memilih  tempat  kedudukan  pada  Pengadilan Negeri di Denpasar.

## 4.  SIMPULAN
Berdasarkan  pemaparan  dan  pencapaian  kegiatan  PKM  maka  dapat  disimpulkan  Perlindungan  hukum anggota koperasi simpan pinjam Tridana mandiri Denpasar secara prinsip diatur dalam perjanjian kredit yang secara  tegas  mengatur  hak  dan  kewajiban  para  pihak.  Perjanjian  kredit  yang  dipakai  sebagai  pelengkap pedoman  dalam  bertingkah  laku  bagi  anggota  koperasi  dalam  menciptakan  kepastian  hukum.  Penyelesaian

## PKM Koperasi Simpan Pinjam Tridana Mandiri di Denpasar
sengketa wanprestasi pada koperasi simpan pinjam Tridana Mandiri dilakukan dengan cara musyawarah (non litigasi), sesuai penerapan azas kekeluargaan sebagai prinsip Koperasi agar menguntungkan para pihak.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Puji  syukur  kita  panjatkan  kehadapan  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  bahwasanya  atas  berkenaannya  maka pengabdian masyarakat di Koperasi Simpan Pinjam Tri Dana Mandiri Denpasar dapat terlaksana sesuai jadwal yang  telah  ditetapkan.  Pengabdian  pada  masyarakat  akan  sangat  bermanfaat  bagi  badan  usaha  koperasi  dan masyarakat  sebagai  anggota  koperasi  apabila dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.  Sangat penting sebuah Universitas  sebagai  bidang  ilmu  pengetahuan  memberikan  sumbangsihnya  kepada  koperasi  dan  masyarakat dalam membuat draf perjanjian. Dalam pelaksanaan pengabdian pada masyarakat banyak didukung oleh Bapak Ketua  Koperasi  Simpan  Pinjam  Tri  Dana  Mandiri  Bapak  Pande  Tri  Dana  Wijaya,  SH  yang  telah  membantu memberikan data demi kelancaran pelaksanaan kegiatan pengabdian. Ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada  Kepala  Lembaga  Pengabdian  pada  Masyarakat  Universitas  Warmadewa  Dr.  Drs.  I  Wayan  Wesna Astara,  SH,  MH,M.Hum  yang  telah  mendanai  kegiatan  ini  dalam  bentuk  hibah  internal  institusi.  Kami menyadari bahwa kegiatan pengabdian ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kendala yang dijumpai dilapangan. Oleh karena itu kegiatan sebagai tindak lanjut program ini sangat kami harapkan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat pada umumnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Hadikusuma, S. R. (2009). Hukum Koperasi Indonesia . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Raharja,  S.  J.  (2002).  Identitas  Perusahaan  Koperasi  :  Studi  Deskriptif  Analitik  Pada  Koperasi  Primer  Di  Kota  Bandung. Sosiohumaniora:  Jurnal  Ilmu-ilmu  Sosial  dan  Humaniora . 4 (2),  89-103.  Retrieved  From  https://doi.org/10.24198/ sosiohumaniora.v4i2.5262
Syamsuddin, M. (1996). Dasar-dasar Ilmu Ekonomi dan Gerakan Koperasi . Jakarta: PT.Intermasa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian