## Jurnal Risalah Kenotariatan
Volume 4, No. 1, Januari-Juni 2023 open access at : http://risalah.unram.ac.id Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

## ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN LAYANAN PAY LATER PERUSAHAAN FINTECH DI APLIKASI MERCHANT E-COMMERCE

## THE INCREASING INTEREST OF THE PUBLIC IN E-COMMERCE TRANSACTIONS DEMANDS INNOVATION IN THE BUSINESS WORLD, SUCH AS THE PROVISION OF PAY-LATER LOAN SERVICES

## Lalu Achmad Fathoni
Universitas Mataram E-mail: laluachmadfathoni@unram.ac.id

## Arief Rahman
Universitas Mataram E-mail: ariefrahman@unram.ac.id

## Abstrak
Peningkatan minat masyarakat terkait transaksi jenis e-commerce menuntut adanya inovasi dalam dunia bisnis, seperti penyediaan layanan pinjaman pay later . Di sisi lain, diperlukan peningkatan perlindungan bagi pengguna paylater . Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menguraikan bentuk perlindungan hukum bagi konsumen pay later di dalam e-commerce yang bekerja sama dengan perusahan fintech . Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat peraturan yang menjelaskan perlindungan hukum bagi konsumen pengguna layanan paylater . Aspek penting terkait transaksi yang timbul telah tertuang di dalam perjanjian kredit (baku) dengan konsumen. Perusahaan fintech merupakan kreditur, sedangkan pengguna merupakan debitur. Konsumen berhak atas perlindungan secara hukum, dan negara telah mengatur di dalamnya. Terdapat Undang- Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), seperti pada Pasal 4 terkait hak-hak konsumen. Dasar hukum lainnya yakni melalui Lembaga OJK (Otoritas Jasa Keuangan), seperti Pasal 29 POJK 77/POJK.01/2016. Terkait hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa telah terdapat perlindungan hukum yang jelas dan sah bagi konsumen pay later perusahaan fintech di aplikasi e-commerce . Masyarakat disarankan mempelajari lebih seksama perjanjian baku pada proses pembiayaan, serta memilih jasa fintech yang telah berizin dari OJK.
Kata kunci: E-Commerce; Financial Technology; Hukum Perlindungan Konsumen; Layanan Pay Later; Transaksi Jual-Beli

## Abstract
On the other hand, consumer protection for pay-later users is necessary. This study aims to identify and describe the forms of legal protection for pay-later consumers on e-commerce platforms collaborating with fintech companies. The research method used is normative juridical, using secondary data. The results show that there are regulations that explain the legal protection for pay-later consumers. Important aspects related to the arising transactions are stated in the credit agreements (standardized) with consumers. Fintech companies act as creditors, while users are debtors. Consumers have the right to legal protection, and the state has regulated it. The Consumer Protection Law (UUPK) exists, as does Article 4 concerning consumer rights. Another legal basis is through the Financial Services Authority (OJK), such as Article 29 of POJK 77/ POJK.01/2016. Based on these findings, it can be concluded that there is clear and legitimate legal protection for pay-later consumers of fintech companies in e-commerce applications. The
public is advised to carefully study the standardized agreements in the financing process and choose fintech services that have obtained permits from OJK.
Keywords: E-Commerce; Financial Technology; Consumer Protection Law; Pay-Later Service; Buying And Selling Transactions.

## A. PENDAHULUAN
Era digitalisasi saat ini telah dan sedang menjadi kunci sekaligus pemeran penting dalam persaingan bisnis. Persaingan bisnis tersebut dapat berlangsung dalam berbagai skala, mulai dari bisnis skala kecil hingga bisnis dalam skala besar. Fenomena digitalisasi ini mengakibatkan banyak pelaku bisnis harus melakukan proses adaptasi teknologi, termasuk strategi dan budayanya, sehingga dapat mengikuti perkembangan jaman 1 . Para pebisnis klasik (dengan sistem bisnis konvensional) yang masih mempertahankan model bisnis kuno akan terus tergeser dengan masuknya pemain lama ataupun pemain baru dengan teknik bisnis yang lebih kompetitif dan inovatif. Poin kunci dari perubahan era tersebut adalah bagaimana bisnis dapat merambah konsumen dengan meningkatkan pelayanan bagi konsumennya, dengan pemanfaatan digitalisasi sebagai medium utamanya 2 .
Perkembangan teknologi sangat terkait dengan penggunaan komunikasi via jaringan internet. Disadari atau tidak, penggunaan dan pemanfaatan internet banyak mengubah pola interaksi masyarakat, mulai dari ekonomi, sosial, bisnis, dan budaya. Sebagai contoh, dalam sektor bisnis, internet dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi di dalam bisnis, utamanya terkait komunikasi antara penjual dan konsumen, pembeli dan produsen, atau sekedar pemenuhan informasi yang diperlukan. Mengacu pada sebuah penelitian sebelumnya, diketahui bahwa terdapat peningkatan penggunaan internet di Indonesia pada tahun 2018, jumlah pengguna internet meningkat 10,12% (sampel sebanyak 5900 partisipan, margin of error sebesar 1,28%). Penelitian ini menunjukkan betapa besarnya peluang pemanfaatan teknologi internet di dalam dunia bisnis.
Aktivitas pinjam peminjam adalah aktivitas yang umum ditemukan dalam sektor keuangan dan bisnis, dan relatif masif ditemukan dalam kehidupan masyarakat dewasa ini. Aktivitas ini dilakukan melalui berbagai lembaga pembiayaan, seperti lembaga pengkreditan rakyat ataupun bank 3 . Bahkan, layanan tersebut dapat berupa penerbitan kartu kredit ( credit card ) dari banyak bank sebagai sebuah inovasi di dalam aktivitas pinjam meminjam. Hal ini mengacu pada tingginya demand atau kebutuhan masyarakat akan pembiayaan, serta mengacu dengan perubahan pola hidup masyarakat 4 . Integrasi teknologi internet dan demand masyarakat terkait pembiayaan menumbuhkan sebuah lini bisnis baru dalam sektor keuangan, seperti perusahaan financial technology . Perusahaan financial technology atau yang biasa disingkat sebagai fintech , merupakan perusahaan penyedia pembiayaan berbasis online dengan skema tertentu, seperti peer to peer lending . Fintech menawarkan berbagai inovasi pembiayaan
1 Dhea Khoirunisa, Nia Desy Arifiani, Muhammad Rizqi Maulana, dan Endang Kartini Panggiarti. (2023). “Analisis peran otoritas jasa keuangan (OJK) dalam mengawasi pelayanan pada perusahaan financial technology ( fintech ) di Indonesia”. Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen, 2(3): 127-132.
2 Hermansyah. (2005). Hukum Perbankan Nasional Indonesia . Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, hlm. 33.
3 Vietha Devia dan Yulia Kusuma Wardani Putri. (2022). “ Purchase decision: do the paylater ease and consum- er satisfaction affect it? (case study on shopee paylater and gojek paylater) ”. Sriwijaya International Journal of Dynamic Economics and Business, 6(2): 147.
4 Maulidah Narastri dan Abdullah Kafabih. (2020). “ Financial technology (fintech) di Indonesia ditinjau dari perspektif Islam”. Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE), 2(2): 155–170.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 390~396
dengan tujuan memberikan kemudahan bagi konsumen dalam bertransaksi 5 . Fintech memberikan pinjaman tanpa jaminan yang dapat dilakukan secara daring melalui sebuah software atau aplikasi tertentu yang mereka kembangkan di berbagai platform, seperti di iOS (Appstore) dan Google (Google Play).
Data yang ditunjukkan oleh Lembaga OJK (Otoritas Jasa Keuangan) menunjukkan adanya eksistensi Fintech di Indonesia. Data tersebut menunjukkan bahwa terdapat lebih dari 150 perusahaan fintech di Indonesia. Status mereka beraneka ragam, mulai dari status terdaftar dan juga berizin, baik dengan model konvensional maupun model syariah. Tercatat, terdapat peningkatan year on year pada akumulasi dana fintech per April 2020. Akumulasi rekening lender bahkan tercatat meningkat sebesar 218,75%. Layanan pinjam-meminjam atau pembiayaan telah bergeser pada sektor bisnis dengan pembiayaan jenis pay later atau bayar nanti secara non tunai ( cashless ) 6 . Fitur ini merupakan inovasi bisnis, di mana durasi transaksi dapat diperpendek. Pay later itu sendiri menawarkan pembiayaan dengan skema yang hampir mirip dengan kartu kredit, di mana perusahaan aplikasi “menalangi” tagihan atau pembiayaan pada pihak merchant 7 . Fasilitas ini tergolong model person to person (P2P) oleh fintech , pada sebuah merchant e-commerce . Keberadaan fasilitas ini relatif semakin luas penggunaannya karena menawarkan aktivitas jual-beli yang relatif lebih mudah tanpa perlu kartu kredit 8 . Secara hukum, keberadaan fintech telah diatur di dalam beberapa peraturan yang berlaku. Sebagai contoh, terdapat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), yakni pada nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Dasar hukum lain yakni Peraturan Bank Indonesia (PBI), yakni pada nomor 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial. Kedua dasar hukum tersebut mengatur tentang cara kerja atau tahapan layanan pinjam-meminjam uang dengan prosedur yang baik dan benar. Dasar hukum lain, mengatur prinsip ini berdasarkan model syariah, seperti yang tertera pada DSN-MUI (2018) pada Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.
Di sisi lain, faktor keamanan terkait data pribadi adalah salah satu pertimbangan penting di dalam pemanfaatan layanan pay later di merchant e-commerce .  Undang- Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Perlindungan hukum mengenai data-data bagi pengguna jasa jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 26 ayat (1), dan Peraturan Otoritas Jasa keuangan (POJK) Nomor 1 tahun 2019 tentang Perlindungan Data Konsumen Jasa Keuangan dalam pasal 31, adalah dasar hukum terkait keamanan data pribadi.
Faktanya, kepopuleran kemudahaan pay later dalam e-commerce seringkali disalahgunakan oleh pihak tertentu untuk alasan tertentu. Hal ini dimungkinkan dapat terjadi karena adanya penyalahgunaan, seperti penipuan transaksi, peretasan akun, penyebaran data pribadi konsumen, peretasan kartu kredit, peretasan kartu debit, dan masih banyak lainnya.
5 Henri Christian Pattinaja. (2021). “Pengaturan hukum financial technology di Indonesia”. Se- lisik, 7(2): 112–124.
6 Siti Mutmaina dan Suci Lastri Isra. (2023). “Shopee paylater installments loans on the civil code perspective”. Disruption Law Review, 1(1): 1-14.
7 Consumer Financial Protection Bureau, “Buy Now, Pay Later: Market trends and consumer impacts Table of contents,” 2022. https://www.consumerfinance.gov/data-research/research-reports/buy-now-pay-later-market- trends-and-consumer-impacts/.
8 Nadia Nursantih dan Elfrida Ratnawati. (2023). “Pengawasan OJK atas data pribadi konsumen pada peru- sahaan peer to peer lending ”. Unes Law Review, 5(4): 1564–1579.
Sejalan dengan latar belakang tersebut di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menguraikan bentuk perlindungan hukum bagi konsumen pay later di dalam e-commerce yang bekerja sama dengan perusahan fintech . Dengan kata lain, penelitian ini berfokus pada layanan pay later yang dikeluarkan oleh perusahaan non bank (baik bank konvensional maupun sistem bank digital).

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif di dalam penelaahan asas- asas hukum 9 . Data-data yang digunakan yakni bahan hukum primer berupa Undang- Undang. Selain peraturan tersebut, digunakan pula bahan hukum sekunder berupa jurnal-jurnal atau artikel yang terkait tentang transaksi e-commerce dan layanan pay later .  Pendekatan yang digunakan adalah statute approach atau pendekatan perundang- undangan, yang mana akan melakukan pendekatan terhadap masalah apa yang akan diidentifikasi. Sumber bahan primer yaitu bahan-bahan hukum primer. Yang pertama, digunakan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Selanjutnya, terdapat Undang-Undang Nomor 11 jo Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yang ketiga, terdapat POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

## C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN
1. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Perjanjian Transaksi E-Commerce
Penggunaan aplikasi jual beli online dewasa ini menuntut adanya pemahaman informasi terkait perlindungan konsumen. Dalam hal tersebut, konsumen diartikan sebagai semua pihak yang menggunaan barang atau jasa, baik untuk kepentingan diri sendiri maupun orang lain. Konsumen bukanlah pihak yang memproduksi atau melakukan fabrikasi, ataupun yang menjual barang atau jasa tersebut (istilah ini merujuk pada produsen selaku penjual). Transaksi yang dilakukan seorang konsumen yakni proses peralihan kepemilikan barang atau jasa dari penyedia (penjual atau produsen) ke tangan konsumen 10 .
Sebagaimana pembelanjaan secara offline , konsumen wajib mendapatkan jaminan keamanan saat bertransaksi. Konsumen juga wajib memastikan keberadaan sumber dana yang digunakan dalam transaksi tersebut dan memastikan dana terbayar agar transaksi berjalan. Di sisi lain, faktor dana dan pendanaan (ekonomi) sangat berpengaruh pada terjadinya proses transaksi tersebut 11 .
Ringkasnya, dalam aspek hukum, layanan pay later merupakan layanan pinjaman berbasis daring atau online tanpa adanya agunan. Layanan ini timbul akibat inovasi e-commerce dan juga adanya perusahaan fintech yang menyediakan jasa pinjaman. Fitur ini tentu saja berbeda dengan fitur pada bank, ataupun pinjaman fintech jenis peer to peer lending , karena tidak menyediakan pinjaman untuk uang tunai melainkan pembayaran akan pembelian barang atau jasa (tidak bisa dicairkan menjadi uang tunai).
9 Soerjono Soekanto. (2015). Pengantar Penelitian Ilmu Hukum . Depok: UI-Pres.
10   Yeyen Pratika, Salahudin, Dicky Wisnu Usdek Riyanto, Titiek Ambarwati. (2021). “ Analysis of pay later payment system on online shopping in Indonesia ”. Journal of Economics, Business, & Accountancy Ventura, 23(3): 329–339.
11   Puteri Asyifa Octavia Apandy, Melawati, dan Panji Adam. (2021). “Pentingnya hukum perlindungan kond- sumen dalam jual beli”. Jurnal Manajemen dan Bisnis, 3(1): 12–18.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 392~396
Sehingga, korelasi hukum layanan ini di dalam merchant e-commerce di Indonesia dapat lahir akibat keterlibatan tiga pihak, yakni: a. Aplikasi merchant e-commerce (seperti aplikasi A, B, dan C pada platform digital ponsel pintar saat ini).
b.  Pemilik akun sekaligus pengguna e-commerce tersebut.
c. Perusahaan fintech yang menyediakan pinjaman dalam bentuk pembiayaan.
Perjanjian penyelenggaraan layanan pinjaman (pinjam-meminjam) uang berbasis Teknologi Informasi adalah bentuk dari hubungan hukum antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman. Perjanjian inilah yang merupakan awal dari perjanjian pinjam- meminjam pay later nantinya.
Kemajuan era teknologi saat ini mengakibatkan adanya inovasi-inovasi dalam pendanaan tersebut yang tentu bermanfaat bagi para konsumen. Faktanya, marak ditemukan perusahaan-perusahaan pinjaman berbasis online . Sebagaimana yang diidentifikasi di dalam penelitian ini, keseluruhan aplikasi e-commerce memiliki layanan yang terhubung dengan perusahaan layanan pinjam meminjam uang berbasis online (yang kemudian umum disebut sebagai fintech atau pinjol ). Sebagai contoh, aplikasi A menghadirkan inovasi layanan ini dengan bekerja sama dengan sebuah perusahaan fintech A1. Perusahaan A1 sebelumnya adalah fintech yang belum terhubung dengan aplikasi A. Namun demikian, seiring dengan berjalannya waktu, perusahaan A1 saat ini memberikan layanan di aplikasi A. Begitu pula dengan aplikasi B. Aplikasi ini juga menyediakan layanan “transaksi bayar nanti” dengan bekerja sama dengan perusahaan fintech B1. Hal ini juga ditemukan pada aplikasi yang ketiga (C). Dengan kata lain, keseluruhan sampel aplikasi yang dikaji sama-sama memiliki layanan “transaksi bayar nanti”.
Kehadiran layanan tersebut di atas sejatinya sangat bermanfaat bagi para konsumen, maupun juga bagi penjual. Negara telah memberikan regulasi yang baik, di mana terdapat beberapa dasar hukum yang memayungi transaksi jenis ini. Dalam aspek hukum, terdapat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang ini mendefinisikan konsumen sebagai setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat. Aspek ini berlaku baik bagi kepentingan dirinya sendiri, kepentingan keluarga, kepentingan orang lain, maupun makhluk lainnya yang tidak untuk diperdagangkan. Dengan kata lain, perlindungan konsumen dapat diartikan sebagai segala daya dan upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum atau payung hukum untuk melindungi konsumen.
Undang-Undang ini secara langsung menunjukkan bahwa negara ingin memberikan rasa aman bagi setiap konsumen dalam proses pemenuhan kebutuhan di dalam kehidupannya. Sebagai buktinya, tiap bentuk pelanggaran akan Undang-Undang ini akan dikenai sanksi berupa sanksi pidana. Daya dan upaya yang dimaksudkan tidak saja bersifat prefentif, melainkan juga bersifat represif, yang diimplementasikan dengan cara:
a.  keberadaan sistem perlindungan konsumen yang memiliki komponen inti keterbukaan akses informasi dan jaminan kepastian hukum. Hal ini menunjukkan bahwa di dalam perjanjian baku yang timbul antara pengguna atau konsumen pay later service dan konsumen harus terdapat informasi yang jelas, terdapat keterbukaan informasi yang jelas dan tidak ambigu. Undang-Undang jelas telah mengatur hal ini, sehingga pengguna layanan pay later dari jasa fintech di merchant e-commerce , yang menurut Undang-Undang
ini adalah consumer , tetap memiliki payung hukum yang jelas. Secara jelas, hal ini terdapat pada pasal 3 UUPK, dengan intisari tujuan yang ingin dicapai melalui UUPK, yakni: “Menciptakan perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.”
b.  keberadaan perlindungan kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha. Mengacu pada pasal 2 UUPK tersebut, disebutkan bahwa “Perlindungan konsumen berdasarkan asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan serta kepastian hukum.” Pada pasal 3, terdapat pula intisari tujuan yang ingin dicapai melalui UUPK, yakni “Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha”.
c. keberadaan usaha peningkatan kualitas barang dan pelayanan jasa. Pada pasal 3, terdapat intisari tujuan yang ingin dicapai melalui UUPK, yakni “Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.” Pasal ini menunjukkan bahwa pengguna layanan pay later dari jasa fintech di merchant e-commerce , diberi hak untuk mendapatkan barang atau jasa yang berkualitas. Dalam aspek ini, negara memang telah mengatur payung hukumnya. Masyarakat, sebagai konsumen, wajib memilih penyedia layanan jasa pay later yang mampu menyediakan layanan yang legal, aman, dan nyaman. Hal ini nantinya juga terkait dengan adanya ijin dari OJK 12 .
d.  keberadaan perlindungan konsumen akan praktik penipuan atau penyesatan. e.  keberadaan integrasi dengan peraturan perlindungan konsumen lainnya.

## 2. Peranan Undang-Undang ITE Bagi Konsumen dalam Perjanjian Transaksi E- Commerce
Terdapat Undang-Undang Nomor 11 jo Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dari aspek hukum, pemerintah memiliki kontribusi dalam memberikan kewajiban bagi penyedia layanan fintech untuk selalu mengikuti standar yang ada 13 . Misalkan, untuk kasus data pribadi, maka aturan hukum ini menjadi landasan penting bagi penyelenggara bisnis fintech dalam kasus pay later untuk menjaga kerahasiaan data konsumen. Dari sini jelas dapat dilihat bahwa konsumen memiliki perlindungan akan keamanan data pribadi saat menggunakan pay later .

## 3. Peranan Lembaga Otoritas Keuangan (OJK) Bagi Konsumen dalam Perjanjian Transaksi E-Commerce
Negara memiliki Lembaga OJK yang berperan dalam otorisasi layanan keuangan. Lembaga ini memiliki peraturan tertulis, yakni pengaturan akan syarat-syarat penyelenggaraannya telah diatur dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016 pada Pasal 3 sampai dengan Pasal 5. Konsumen layanan pay later telah didefinisikan di dalam Pasal 1 angka 7, yang disebutkan bahwa orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian  layanan pinjam meminjam yang berbasis Teknologi Informasi.
12 Ernama Santi, Budiharto, dan Hendro Saptono. (2017). “Pengawasan otoritas jasa keuangan terhadap financial technology (peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)”. Diponegoro Law Journal, 6(3): 1–20. 13   Basrowi. (2019). “Analisis aspek dan upaya perlindungan konsumen fintech syariah”. Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum, 5(2): 959–980.

## 394~396
OJK telah mendefinisikan konsumen atau pengguna layanan pay later sebagai pihak yang berhutang, dan kemudian pihak ini akan disediakan perjanjian online terkait pinjamannya. Perjanjian ini secara ringkas adalah perjanjian baku yang muncul untuk seluruh ataupun sebagian dengan bantuan akses jaringan komputer yang saling terhubung.
Dengan kata lain, mengacu pada OJK, terdapat hubungan hukum di dalam fintech tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Uang Berbasis Teknologi Informasi. Hubungan hukum ini timbul akibat adanya perjanjian pinjam peminjam uang. Perjanjian ini dilakukan dengan serangkaian proses verifikasi antara consumer dengan aplikasi e-commerce . Perjanjian berlaku dengan subjek perjanjian kreditur dan debitur (seperti yang diuraikan pada sub bab sebelumnya). Objek dalam perjanjian ini adalah semua barang yang habis dipakai dengan syarat tidak bertentangan dengan Undang- Undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.
Pengaturan oleh OJK ini jelas adalah upaya hukum dalam memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan consumer . Hal ini penting, mengingat konsumen adalah raja, pengguna, yang harus dilindungi hak-haknya. Untuk memastikan fungsi payung hukum ini, konsumen harus pintar dalam memilih e-commerce dan juga penyedia fintech untuk keperluan layanan pay later . Perlu dipastikan legalitas dan perizinan dalam OJK untuk menghindari permalahan.
Peraturan di dalam OJK, seperti pada Pasal 29 POJK Nomor 77/POJK.01/2016. Yang mana Penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar dari perlindungan pengguna yaitu: a.  Transparansi
b.  Perlakuan yang adil c.   Keandalan d. Kerahasiaan dan keamanan data
e.  Penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

## D. KESIMPULAN
Kehadiran Undang-Undang Perlindungan Konsumen sejatinya sangat bermanfaat bagi para consumer , maupun juga bagi penjual. Negara telah memberikan regulasi yang baik, di mana terdapat beberapa dasar hukum yang memayungi transaksi jenis ini. Dalam aspek hukum, terdapat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang ini mendefinisikan konsumen sebagai setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat. Aspek ini berlaku baik bagi kepentingan dirinya sendiri, kepentingan keluarga, kepentingan orang lain, maupun makhluk lainnya yang tidak untuk diperdagangkan. Dengan kata lain, perlindungan konsumen dapat diartikan sebagai segala daya dan upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum atau payung hukum untuk melindungi konsumen. Undang-Undang ini secara langsung menunjukkan bahwa negara ingin memberikan rasa aman bagi setiap konsumen dalam proses pemenuhan kebutuhan di dalam kehidupannya.  Sebagai buktinya, tiap bentuk pelanggaran akan Undang-Undang ini akan dikenai sanksi berupa sanksi pidana. Daya dan upaya yang dimaksudkan tidak saja bersifat prefentif, melainkan juga bersifat represif.
Negara Indonesia memiliki Lembaga Otoritas Jasa Keuangan, dan jelas terdapat hubungan hukum di dalam fintech tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Hubungan hukum ini timbul akibat adanya perjanjian peminjam
E-ISSN : 2775-362X
uang. Aplikasi merchant e-commerse memerlukan serangkaian proses verifikasi pada fintech yang bekerja sama dan pengguna atau consumer untuk memastikan keamanan data. Dalam aspek hukum, perjanjian berlaku dengan subjek perjanjian kreditur dan debitur (seperti yang diuraikan pada sub bab sebelumnya). Objek dalam perjanjian ini adalah semua barang yang habis dipakai dengan syarat tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Pengaturan oleh OJK ini jelas adalah sebuah upaya perlindungan hukum yang memadai terhadap kepentingan consumer . Hal ini penting, mengingat konsumen adalah raja, pengguna, yang harus dilindungi hak- haknya. Untuk memastikan fungsi payung hukum ini, konsumen harus pintar dalam memilih e-commerce dan juga penyedia fintech untuk keperluan layanan pay later . Perlu dipastikan legalitas dan perizinan dalam OJK untuk menghindari permalahan.
Terkait keamanan data consumer , terdapat Undang-Undang Nomor 11 jo Undang- Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dari aspek hukum, pemerintah memiliki kontribusi dalam memberikan kewajiban bagi penyedia layanan fintech untuk selalu mengikuti standar yang ada yang sudah ditentukan. Misalkan, untuk kasus data pribadi, maka aturan hukum ini menjadi landasan penting bagi penyelenggara bisnis fintech dalam kasus pay later untuk menjaga kerahasiaan data konsumen. Dari sini jelas dapat dilihat bahwa konsumen memiliki perlindungan akan keamanan data pribadi saat menggunakan pay later .

## DAFTAR PUSTAKA
Apandy, P.A.O., Melawati, & Adam P. (2021). Pentingnya hukum perlindungan konsumen dalam jual beli. J. Manaj. Bisnis Jayakarta , 3(1): 12–18.
Basrowi. (2019). Analisis aspek dan upaya perlindungan konsumen fintech syariah. Lex Libr.  J. Ilmu Huk ., 5(2): 959–980.
Budiharto, E.S., & Saptono, H. (2017). Pengawasan otoritas jasa keuangan terhadap financial technology (peraturan otoritas jasa keuangan nomor 77/pojk.01/2016). Diponegoro Law J ., 6(3): 1–20.
Consumer Financial Protection Bureau, “Buy Now, Pay Later: Market trends and consumer impacts Table of contents,” 2022. https://www.consumerfinance. gov/data-research/research-reports/buy-now-pay-later-market-trends-and- consumer-impacts/.
Devia, V. & Putri, Y.K.W. (2022). Purchase decision: do the paylater ease and consumer satisfaction affect it? (case study on shopee paylater and gojek paylater). Sriwij. Int. J. Dyn. Econ. Bus ., 6(2): 147.
Hermansyah. 2005. Hukum Perbankan Nasional Indonesia . Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri.
Khoirunisa, D., Arifiani, N.D., & Maulana, M.R. (2023). Analisis peran otoritas jasa keuangan (OJK) dalam mengawasi pelayanan pada perusahaan financial technology ( fintech ) di Indonesia. Inisiat. J. Ekon. Akunt. Dan Manaj ., 2(3): 127– 132.
Mutmaina, S. & Isra, S.L. (2023). Shopee paylater installments loans on the civil code perspective. Disrupt. Law Rev ., 1(1): 1–14.
Narastri, M. & Kafabih, A. (2020). Financial technology ( fintech ) di Indonesia ditinjau dari perspektif Islam. Indones. Interdiscip. J. Sharia Econ ., 2(2): 155–170.

## 396~396
Nursantih, N. & Ratnawati, E. (2023). Pengawasan ojk atas data pribadi konsumen pada perusahaan peer to peer lending. Unes Law Rev ., 5(4): 1564–1579.
Pattinaja, H.C. (2021). Pengaturan hukum financial technology di Indonesia. J. Huk. dan Bisnis , 7(2): 112–124.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
Pratika, Y. Salahudin, S., Riyanto D.W.U, & Ambarwati T. (2021). Analysis of pay later payment system on online shopping in Indonesia. J. Econ. Business, Account. Ventur ., 23(3): 329–339.
Soekanto Soerjono. 2015. Pengantar penelitian ilmu hukum. Depok: UI-Pres.
Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.