## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 3 Nomor 2 (2021)   337-351   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v4i2.1581
Pencurian dengan Pemberatan yang Dilakukan Anak Belum Dewasa: Studi Kasus Putusan No. 41/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Plg
Dwi Badru Abdillah , Rusdiyanto
Mahasiswa STIH Profesor Gayus Lumbunn Jakarta dwibadru.abdilah@stih-pgl.ac.id, rusdianto@stih-pgl.ac.id

## ABSTRACT
One of the crimes that has been formulated in the Criminal Code or a crime called "Theft with Aggravation" is regulated in Article 363 paragraph (1) 5th of the Criminal  Code in conjunction with Article 25 in conjunction with Article 26 paragraph (1) of Law Number 3 of 1997 concerning Juvenile Justice  ,  Aggravated  theft  committed  by  a  child  is  a  criminal  offense.  The  specificity  of  this  type  of criminal act lies in the perpetrator/subject of the crime, namely children who are classified as minors who still have a long future as the nation's next generation. The aim of the criminal justice process is not  punishment,  but  improving  the  condition,  maintenance  and  protection  of  children  as  well  as preventing and overcoming their actions through constructive court action. As related to the case of aggravated theft committed by a minor in case Number: 41/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Plg. The method in  this  research  is  a  normative  juridical  method  or  library  research,  namely  research  by  analyzing applicable legal norms, both in the form of laws and court decisions. Research data was obtained from library materials and legal documentation in the form of primary, secondary and tertiary law. Then the data is collected by investing in statutory regulations, books and literature related to the research material. Finally, the existing data is then analyzed qualitatively, namely carrying out analysis without using  numbers  or  formulas. The  results  of  the  research  show  that  firstly,  in  the  process  of  resolving criminal acts committed by immature children, in the examination process both at the investigation level and in the trial process, the children have been accompanied by community counselors (BISPA), parents, and Advocates/Legal Advisors. Second, the punishment of children who committed the crime of  theft  with  aggravation  in  Case  No.  41/Pid.Sus-Anak/2020/PN.  Plg,  it  is  regulated  in  Article  363 paragraph (1) 4th of the Criminal Code. This is based on legal facts that have been revealed in the trial, both from the testimony of the victim and witnesses as well as from the defendant's confession.
Keywords: Theft, Aggravation, Immature Children

## ABSTRAK
Salah  satu  kejahatan  yang  telah  dirumuskan  dalam  KUHP  atau  kejahatan  yang  disebut “Pencurian  dengan  Pemberatan”  yang  diatur  dalam  Pasal  363  ayat  (1)  ke-5  KUHP  jo  Pasal  25  jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak merupakan tindak pidana. Kekhususan jenis tindak pidana ini adalah  pada pelaku/subjek tindak pidananya, yaitu anak-anak yang tergolong masih  di bawah umur yang masih mempunyai masa depan yang panjang sebagai generasi penerus bangsa. Tujuan proses peradilan pidana bukanlah pada penghukuman, tetapi perbaikan kondisi, pemeliharaan dan perlindungan  anak  serta  pencegahan  penanggulangan  tindakannya  melalui  tindakan  pengadilan yang konstruktif. Seperti yang terkait dalam kasus pencurian dengan pemberatan yang dilakukan

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 3 Nomor 2 (2021)   337-351   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v4i2.1581
oleh  anak  belum  dewasa  dalam  perkara  Nomor:  41/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Plg.  Metode  dalam pnelitian ini adalah  metode yuridis  normatif atau  penelitian kepustakaan yaitu penelitian dengan cara menganalisis norma hukum yang berlaku, baik dalam bentuk undang- undang  dan  putusan pengadilan.  Data  penelitian  diperoleh    dari    bahan-bahan  kepustakaan  dan  dokumentasi  hukum berupa  hukum  primer,  sekunder  dan  tersier.  Kemudian  data      dikumpulkan  dengan  cara menginvestasikan peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan literatur yang berkaitan dengan materi  penelitian  pada  akhirnya  data  yang  ada  kemudian  dianalisis  secara  kualitatif,  yaitu melaksanakan analisis tanpa menggunakan angka-angka atau rumus. Hasil penelitian menunjukan bahwa pertama, proses penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa, dalam  proses  pemeriksaaannya  baik  di  tingkat  penyidikan  maupun  dalam  proses    persidangan, anak  telah  didampingi  oleh  pembimbing  kemasyarakatan  (BISPA),  orang  tua,  dan Advokat/Penasehat  Hukum.  Kedua,  pemidanaan  terhadap  anak  yang  melakukan  tindak  pidana pencurian  dengan  pemberatan  dalam  Perkara  No.  41/Pid.Sus-Anak/2020/PN.  Plg,  telah  diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP. Hal ini berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan, baik dari keterangan saksi   korban dan  saksi-saksi  maupun dari  pengakuan terdakwa.
Kata Kunci: Pencurian,  Pemberatan, Anak Belum Dewasa

## PENDAHULUAN
Kejahatan  sebagai  gejala  sosial  yang  senantiasa  dihadapi  oleh  setiap masyarakat  di  dunia  ini.  Apapun  usaha  manusia  untuk  menghapuskan  tindakan tersebut  tidak mungkin punah  atau hilang,  karena  kejahatan itu  memang  tidak  dapat dihapus,  kecuali  dikurangi  intensitasnya  maupun  kualitasnya.    Hal  ini  terutama disebabkan  karena  tidak  semua  kebutuhan  dasar  manusia  dapat  dipenuhi  secara sempurna.  Manusia  mempunyai  kepentingan  berbeda-beda,  bahkan  dapat  berwujud sebagai  pertentangan  yang  prinsip.  Walaupun  kejahatan  tidak  mungkin  dihapuskan, bukanlah berarti bahwa manusia tidak harus berupaya mencegahnya sedapat mungkin atau  menanggulanginya  apabila  gejala  itu  sudah  terjadi.  (Soerjono  Soekanto,  dkk: 1986)
Salah satu kejahatan yang telah dirumuskan dalam KUHP atau kejahatan yang disebut  “Pencurian  dengan  Pemberatan”  yang  diatur  dalam  Pasal  363  ayat  (1)  ke-5 KUHP  jo  Pasal  25  jo  Pasal  26  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  3  Tahun  1997  tentang Peradilan  Anak,  maka  pencurian  dengan  pemberatan  yang  dilakukan  oleh  anak merupakan  tindak  pidana.  Kekhususan  jenis  tindak  pidana  ini  adalah  pada pelaku/subjek tindak pidananya, yaitu anak-anak yang tergolong masih di bawah umur yang masih mempunyai masa depan yang panjang sebagai generasi penerus bangsa.
Di  tengah  gencarnya  pemerintah  bersama  masyarakat  dalam  membina  anak dan  remaja  untuk  dididik,  dibina,  dibimbing  dan  diarahkan  agar  mampu  dan  siap menghadapi semua  tantangan  di masa yang akan  datang,  tetapi masih  ada anak  yang mempunyai  perilaku  yang  bertentangan  dengan  norma-norma  yang  ada,  baik  norma hukum  maupun  norma  kesusilaan  dan  norma  agama.  Sehingga  masyarakat  merasa prihatin  atas  sikap  dan  perilaku  anak  (pelajar)  pada  saat  sekarang  ini  sering  terlihat oleh  kita  dan  tidak  segan-segan  melakukan  perbuatan  melanggar  hukum  yang  dapat

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 3 Nomor 2 (2021)   337-351   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v4i2.1581
339 | Volume 3 Nomor 2 2021
mengakibatkan kerugian baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain (masyarakat). Perbuatan melanggar hukum yang terjadi atau dilakukan oleh anak (pelajar) tidak saja tindakan  perkelahian  tetapi  sudah  kepada  tingkat  perbuatan  yang  sangat memprihatinkan,  seperti  pencurian,  pemakaian  obat-obat  terlarang  dan  lain sebagainya.
Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh  anak  disebabkan  oleh  berbagai  faktor,  antara  lain  adanya  dampak  negatif  dari perkembangan  pembangunan  yang  cepat,  arus  globalisasi  di  bidang  komunikasi  dan informasi,  kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  serta  perubahan  gaya  dan  cara hidup  sebagian  orang  tua,  telah  membawa  perubahan  sosial  yang  mendasar  dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.
Selain  itu,  anak  yang  kurang  atau  tidak  memperoleh  kasih  sayang,  asuhan, bimbingan  dan  pembinaan  dengan  pengembangan  sikap,  perilaku,  penyesuaian  diri serta pergaulan dari orang tua, wali, atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus  pergaulan  masyarakat  dalam  lingkungan  yang  kurang  sehat  dan  merugikan perkembangan pribadinya.
Dalam  menghadapi  dan  menanggulangi  berbagai  perbuatan  dan  tingkah  laku anak  nakal,  perlu  dipertimbangkan  kedudukan  anak  dengan  segala  ciri  dan  sifatnya yang  khas.  Walaupun  anak  telah  dapat  menentukan  sendiri  langkah  perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan, dan kehendaknya. Oleh karena itu, dalam menghadapi masalah  anak  nakal,  orang  tua  dan  masyarakat  sekelilingnya  seharusnya  lebih bertanggung  jawab  terhadap  pembinaan,  pendidikan,  dan  pengembangan  perilaku anak tersebut (Undang-Undang Nomor 3 : 1997)
Hubungan  antara  orang  tua  dengan  anak  merupakan  suatu  hubungan  yang hakiki,  baik  hubungan  psikologis  maupun  mental  spiritual.  Mengingat  ciri  dan  sifat anak yang khas tersebut, maka para penegak hukum di dalam menangani perkara yang dilakukan  oleh  anak  di  bawah  umur  atau  tindakan  terhadap  anak  nakal  hendaknya diusahakan  agar  anak  tersebut  jangan  dipisahkan  dari  orang  tua.  Apabila  karena hubungan  orang  tua  dengan  anak  kurang  baik,  atau  karena  sifat  perbuatannya, hendaklah tetap dipertimbangkan anak secara sehat dan wajar.
Di  samping  pertimbangan  tersebut  di  atas,  demi  pertumbuhan  dan perkembangan  mental  anak,  perlu  ditentukan  perbedaan  perlakuan  di  dalam  hukum acara dan ancaman pidananya. Dalam hubungan ini ada pengaturan pengecualian dari ketentuan  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  KUHAP, yang lama pelaksanaan penahanannya ditentukan sesuai dengan kepentingan anak dan perbedaan ancaman pidana bagi anak yaitu yang penjatuhan pidana ½ (seperdua) dari maksimum  ancaman  yang  dilakukan  oleh  orang  dewasa.  Penjatuhan  pidana  mati  dan pidana  penjara  seumur  hidup  tidak  diberlakukan  terhadap  anak.  (Undang-Undang Nomor 3 : 1997) Hal ini diatur dalam Pasal 26 ayat (1) yang berbunyi: Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 3 Nomor 2 (2021)   337-351   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v4i2.1581
2 huruf a, paling lama ½ (satu per dua) dan maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Dan menurut Agung Wahyono:
“Masalah  pokok  peradilan  anak  adalah  melibatkan  anak  dalam  proses  hukum sebagai  subyek  delik  dengan  tidak  mengabaikan  akan  manfaat  bagi  hari  depan  anak tersebut,  dan  menegakkan  wibawa  hukum  sebagai  pengayom,  pelindung  serta menciptakan  iklim  yang  tertib  untuk  memperoleh  keadilan”. (Agung  Wahyono  dan Siti Rahayu: 1993)
Tujuan proses peradilan pidana bukanlah pada penghukuman, tetapi perbaikan kondisi,  pemeliharaan  dan  perlindungan  anak  serta  pencegahan  penanggulangan tindakannya melalui tindakan pengadilan yang konstruktif.  Seperti yang terkait dalam kasus  pencurian  dengan  pemberatan  yang  dilakukan  oleh  anak  belum  dewasa  dalam perkara  Nomor:  41/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Plg  yang  akan  dibahas  dan  dikaitkan dengan pokok permasalahan.
Masalah  pemidanaan  untuk  anak  di  bawah  umur  itu  sangat  penting  untuk diperhatikan, karena:
1. Dari segi ilmu jiwa anak belum dewasa itu kemungkinan besar masih bisa diperbaiki perilakunya,  oleh  karena  perlakuan  terhadap  anak  yang  melakukan  tindak  pidana itu misalnya dalam hal penangkapan harus diberikan secara khusus berbeda dengan perlakuan  terhadap  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  orang  dewasa.  Misalnya: dalam hal penangkapan atau penahanan, untuk anak dipisahkan dari anak dewasa. Dalam hal pemeriksaan terhadap anak di bawah umur aparat penegak hukum tidak boleh  menggunakan  pakai  dinak  atau  toga  dan  pemeriksaannya  harus  bersifat mendidik  tidak  menakut-nakuti.  Oleh  karena  itu,  tujuan  utamanya  ialah  untuk memperbaiki  anak  tersebut  agar  berkembang  dengan  wajar  hingga  dapat  kembali menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna.
2. Apabila  di  dalam  penjatuhan  pidana,  tujuan  penjatuhan  pidana  itu  agar  berhasil memperbaiki  pelakunya,  maka  dengan  demikian  keadaan  masyarakat  pelakunya, dengan demikian keadaan masyarakat anak tersebut, dengan kata lain memberantas kejahatan  anak  itu  merupakan  usaha  memberantas  kejahatan  di  masa  depan (hukum penitensier).
Persoalan  inilah  yang  menarik  perhatian  penulis,  dan  sekaligus  penulis membuat judul penelitian. Adapun judul penelitian penulis antara lain “Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak Belum Dewasa Berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 25 dan 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997  Tentang  Peradilan  Anak  (Studi  Kasus  Putusan  Nomor:  41/PID.Sus  Anak/2020/ PN.Plg)”

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  yuridis  normatif  atau penelitian  kepustakaan  (data  sekunder),  yang  bertitik  tolak  dari  peraturan  yang  ada

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 3 Nomor 2 (2021)   337-351   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v4i2.1581
341 | Volume 3 Nomor 2 2021
sebagai  norma  hukum  positif  yaitu  penelitian  hukum  yang  menggunakan  data sekunder.
Sedangkan data sekunder yang digunakan penelitian   ini antara lain: Pertama, bahan  hukum  primer,  yaitu  bahan-bahan  hukum  yang  mengikat,  antara  lain  berupa peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Peradilan Anak Nomor 3 Tahun 1997,  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana,  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana.
Kedua,  bahan  hukum  sekunder,  yaitu  bahan-bahan  yang  erat  hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum  primer  yaitu  buku-buku,  makalah-makalah,  artikel-artikel  dan  karya  ilmiah lainnya yang berhubungan dengan permasalahan.
Ketiga,  bahan  hukum  tersier  yaitu  bahan  hukum  yang  terdiri  dari  kamus hukum, ensiklopedia, jurnal hukum.
Data  tersebut  dikumpulkan  dengan  cara  menginvestasikan  peraturan perundang-undangan,  buku-buku,  dan  literatur  yang  berkaitan  dengan  materi penelitian  pada  akhirnya  data  yang  ada  kemudian  dianalisis  secara  kualitatif,  yaitu melaksanakan analisis tanpa menggunakan angka-angka atau rumus.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Perlindungan Anak Dalam Proses Pemeriksaan Penyidikan
Ketentuan  yang  diatur  dalam  KUHAP  tentang  penyidikan  didefinisikan  sebagai berikut.  Penyidikan  adalah  serangkaian  tindakan  penyelidikan  untuk  mencari  dan menemukan  suatu  peristiwa  yang  diduga  sebagai  tindak  pidana  guna  menentukan dapat  atau tidaknya dilakukan penyidikan cara yang diatur dalam  undang-undang ini (KUHAP). ( Andi Hamzah: 1985)
Penyidik yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan  Anak  harus  dipandang  sama  sebagaimana  layaknya  status  dan  fungsi seorang  penyidik  yang  ditetapkan  oleh  KUHAP.  Ditentukan  bahwa  penyidik  adalah seorang  anggota  Polisi  yang  berpangkat  Kapten  dan  atau  seorang  petugasyang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Kedudukan penyidik menurut Pasal 1 butir 1 KUHAP menyebutkan penyidik adalah pejabat  Polisi  Negara  Republik  Indonesia  atau  pejabat  pegawai  negeri  sipil  tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Secara  garis  besar  tugas-tugas  penyidik  terdiri  dari  tugas  menjalankan  operasi lapangan  dan  administrasi  hukum.  Untuk  memahami  hukum  acara  pidana  anak  yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, kiranya  perlu  untuk  dikemukakan  atas  penyidik  yang  berhubungan  langsung  dengan sisi penegakan hak-hak asasi anak. Ketentuan tugas ini meliputi:

## Penangkapan

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 3 Nomor 2 (2021)   337-351   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v4i2.1581
Ketentuan hukum acara pidana yang menjadi sorotan proses penyidikan adalah penangkapan  terhadap  pelaku  tindak  pidana  kejahatan  dan  pelanggaran.  Tugas penangkapan terbatas dengan ketentuan hukum yang menegakkan hak-hak asasi anak yang  dapat  menjadi  tuntutan  keadilan  hukum  terhadap  petugas  penegak  hukum  dari pemerintah.  Wewenang  penangkapan  dan  penahanan  terhadap  anak  menurut ketentuan  Pasal  43  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1997  tentang  Peradilan  Anak, yang berbunyi:
(1) Penangkapan  anak  nakal  dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan  Kitab  Undang- Undang Hukum Acara Pidana.
(2) Penangkapan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  dilakukan  guna kepentingan pemeriksaan untuk paling lama satu hari.
Wewenang  penangkapan  harus memperhatikan  asas  hukum  pidana  yaitu  asas praduga tak bersalah, untuk dihormati dan dijunjung tinggi sesuai dengan harkat dan martabat  anak  sebagai  kelompok  yang  tidak  mampu  atau  belum  mengetahui  tentang masalah  hukum  yang  terjadi  pada  diri  anak  tersebut.  Persoalan  hukum  yang  timbul dari  proses  penangkapan  yang  dilakukan  kepolisian  sebagai  penyidik  dan  kejaksaan sebagai penuntut umum dalam penggunaan upaya paksa dilakukan semata-mata harus memperhatikan ketentuan Pasal 16, 17, 18 dan 19 KUHAP. Diantaranya menyebutkan sebagai berikut:
(1) Wewenang penangkapan Untuk  dapat  menangkap  seorang  yang  diduga  telah  melakukan  tindak  pidana dipersyaratkan harus ada bukti permulaan atau pendahuluan yang cukup untuk menduga  orang  tersebut  sebagai  pelaku  kejahatan.  Dan  juga  hanya  terbatas satu hari.
(2) Perintah penangkapan
Perintah  penangkapan  dilakukan  terhadap  seorang  yang  diduga  melakukan tindak  pidana  berdasarkan  bukti  permulaan  yang  cukup  dan  jangka  waktunya terbatas 1 hari. (Djoko Prakoso: 1985)

## Penahanan
Masalah  penahanan  terhadap  anak  yang  melakukan  tindak  pidana,  memiliki kualifikasi  yang  khusus.  Penahanan  terhadap  anak  yang  melakukan  tindak  pidana dirumuskan  dalam  Pasal  44  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1997  tentang  Peradilan Anak yaitu: penahanan anak yang melakukan tindak pidana harus diletakkan di tempat khusus di lingkungan rumah tahanan negara atau cabang rutan dan atau diperbolehkan di tempat tertentu yang disediakan untuk itu. Penahanan terhadap seorang anak dalam batas  20  hari  dan  dengan  masa  perpanjangan  penahanan  10  hari  maka penyidik/penyidik pembantu harus melimpahkan perkara anak dalam jangka waktu 30 hari.  Anak  yang  melakukan  tindak  pidana  dan  perbuatan  yang  dilarang  oleh  hukum, harus ditafsirkan sebagai ketidakmampuan akal, fisik, atau moral dan mentalitas yang

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 3 Nomor 2 (2021)   337-351   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v4i2.1581
ada pada diri anak yang ditentukan oleh nilai kodrat. Penahanan penyidik harus lebih mengkualifikasikan  kedudukan  anak  yang  terlibat  tindak  pidana  bukan  ditetapkan kepada  anak  nakal  yang  tidak  melakukan  tindak  pidana.  (Wadong,  Maulana  Hassan: 2000)

## Hak Anak Dalam Proses Peradilan
Pemikiran dan usaha-usaha ke arah peradilan anak telah dimulai sekitar tahun 1958  dengan  diadakannya  sidang  pengadilan  anak  yang  berbeda  dengan  sidang pengadilan  yang  berlaku  untuk  orang  dewasa.  Usaha  ini  didasari  pada  pemikiran bahwa terhadap anak yang melakukan kenakalan harus diperlakukan berbeda dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Pembedaan sidang anak dengan sidang untuk orang dewasa ini merupakan hasil antara instansi yang terkait dalam menangani masalah kenakalan anak yaitu kehakiman, kejaksaan, kepolisian dan prayuwana.
Dalam  membicarakan  anak,  sebagaimana  yang  dikemukakan  J.J.  Rousseau, seyogyanya  kita  lebih  banyak  membicarakan  tentang  hak-haknya  daripada kewajibannya. (Mulyana W. Kusumah: 1986)
Dalam hal anak melakukan pelanggaran hukum atau tindak pidana, sudah diatur secara  khusus  dalam  Undang-Undang  No.  3  Tahun  1979  tentang  Peradilan  Anak  dan tidak diberlakukannya Pasal 45, 46 dan 47 KUHP, yang diatur sekarang dalam Pasal 67 Undang-Undang  No.  3  Tahun  1997  tentang  Peradilan  Anak  yang  berbunyi:  “Pada  saat mulai  berlakunya  undang-undang  ini,  maka  Pasal  45,  46  dan  47  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana dinyatakan tidak berlaku lagi”.
Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, ketentuan batas umur anak nakal yang dapat  diajukan  ke  sidang  anak  diatur  dalam  Pasal  4  ayat  (1)  Undang-Undang  No.  3 Tahun  1997  tentang  Peradilan  Anak  yang  berbunyi:  “ Batas  umur  anak  nakal  yang dapat  diajukan  ke  sidang  anak  adalah  sekurang-kurangnya  8  (delapan)  tahun  tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.”
Surat  Edaran  Lingkungan  Pengadilan  Tinggi  Jakarta  15  Juli  1974  yang berbunyi:
a. Jika  hakim  memerintahkan  supaya  si  bersalah  itu  akan  diserahkan  kepada pemerintah, maka dia ditempatkan pada Panti Wiyata untuk mendapatkan didikan dari Pemerintah.
b. Diserahkan kepada orang swasta yang berkediaman di Indonesia atau kepada suatu perhimpunan yang berbadan hukum di negeri ini atau kepada yayasan atau badan amal yang ada di sini, supaya mendapat didikan atas perintah negara.
Dalam  kedua  hal  tersebut  selama-lamanya  sampai  cukup  umurnya  delapan belas  tahun.  Pelanggaran  terhadap hukum  pidana  yang merupakan pencerminan  dari nilai-nilai  masyarakat  dan  yang  merupakan  kehendak  masyarakat,  ditangani  oleh sistem peradilan pidana. Jika seseorang dinyatakan bersalah oleh pengadilan, maka dia

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 3 Nomor 2 (2021)   337-351   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v4i2.1581
dikirimkan  ke  lembaga  pemasyarakatan  ( correctional  system ).  Hal  itu  berarti,  bahwa pengadilan telah memutuskan bahwa:
1. Kepada  si  pelanggara  akan  diberikan  bimbingan  terhadap  tingkah  lakunya  untuk jangka waktu tertentu.
2. Kebebasannya akan dibatasi untuk jangka waktu tertentu.
3. Perubahan dalam nilai, sikap dan tingkah lakunya sangat diharapkan.
4. Pengalaman dengan lembaga pemasyarakatan akan mengurangi keinginannya untuk melakukan  pelanggaran  hukum.  Oleh  karenanya  lembaga  pemasyarakatan  dapat dikatakan mempunyai empat fungsi utama:
a. Melindungi ( protective)
b. Menghukum ( punitive)
c. Memperbaiki ( reformative)
d. Merehabilitasi ( rehabilitative).
Untuk  mencapai  keadilan  bagi  anak-anak  yang  dibawa  ke  depan  sidang pengadilan,  beberapa  standar  dan  kondisi  tertentu  harus  dipenuhi  dalam  pengadilan dan  organisasi  sosial  yang  menangani  bidang  ini,  serta  dalam  masyarakat.  Standar untuk peradilan anak agar efektif dan adil, harus memenuhi dan sifatnya harus mampu menerapkan pelayanan secara
1. individual dan tidak menghukum.
2. Tersedianya  fasilitas  yang  cukup  dalam  sidang  dan  dalam  masyarakat  untuk menjamin:
a. Bahwa  disposisi  pengadilan  didasarkan  pada  pengetahuan  yang  terbaik tentang kebutuhan  anak.  Bahwa  anak,  jika  dia  membutuhkan  pemeliharaan  dan pembinaan, dapat menerimanya persyaratan berikut:
b. Hakim melalui fasilitas yang disesuaikan dengan kebutuhannya dan dari orang- orang yang cukup berbobot dan mempunyai kekuasaan untuk memberi kepada mereka.
3. Bahwa masyarakat menerima perlindungan yang cukup. Prosedur dirancang untuk menjamin:
a. Bahwa individu anak dan situasinya dipertimbangkan secara individual.
b. Hak-hak  yuridis  dan  konstitusional  dari  anak  dan  orang  tua,  dan  masyarakat dipertimbangkan secara tepat dan dilindungi.
Di  Indonesia  sebagaimana  dikemukakan  sebelumnya,  telah  terdapat  upaya untuk  memisahkan  sidang  anak  dari  orang  dewasa.  Usaha  ini  dirintis  dalam  rangka perintisan ke arah pengadilan anak. Pada masa yang lalu terdapat hakim yang khusus menangani anak, demikian juga jaksa dan polisi.
Sidang  anak  diadakan  pada  hari-hari  tertentu,  misalnya:  Senin,  Rabu,  Sabtu. Sidang diadakan secara tertutup. Hakim berpakaian biasa, tanpa toga, jaksa berpakaian biasa  dan  dihadiri  panitera  serta  saksi,  orang  tua  dan  petugas  Bimbingan Pemasyarakatan  dan  Pengentasan  Anak  (BISPA).  Petugas  BISPA  hadir  sekiranya

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 3 Nomor 2 (2021)   337-351   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v4i2.1581
diminta  penjelasan  oleh  hakim  sehubungan  dengan  Penelitian  Kemasyarakatan (Litmas)  yang  dibantu  oleh  petugas  BISPA.  Sebagaimana  ditetapkan  dalam  Surat Edaran  Direktur  Jenderal  Bina  Tuna  Warga  No.  KP  6.6/8/1,  10  Juli  1968,  bidang bimbingan kemasyarakatan antara lain adalah membantu pengadilan membuat “social study”  mengenai  mereka  yang  akan  disidangkan  perkaranya,  sehingga  pengadilan dapat menjatuhkan pidana atau tindakan lain yang tepat.
Social  study  ini  kemudian  lebih  dikenal  sebagai  penelitian  kemasyarakatan yang  disiapkan  oleh  petugas  BISPA,  yang  pada  umumnya  berpendidikan  Sekolah Pendidikan  Sosial  Atas  (SPSA)  atau  sekarang  menjadi  Sekolah  Menengah  Pekerjaan Sosial  (SMPS),  suatu  jenjang  pendidikan  untuk  pekerja  sosial  pada  tingkat  Sekolah Lanjutan  Tingkat  Atas  (SLTA),  ditambah  dengan  6  bulan  pendidikan  untuk  menjadi probation officer.
Dikemukakan  oleh  Saroso  bahwa  laporan  penelitian  kemasyarakatan  bukan dimaksudkan  sebagai  “bahan  pembelaan”  bagi  yang  bersangkutan,  melainkan  untuk membantu  memberikan  data  yang  selengkap  mungkin  mengenai  yang  bersangkutan untuk  keputusan  pengadilan  mengenai  “nasib”  anak  di  kemudian  hari  dan  efek keputusan yang akan diambil.
Selain itu, di samping untuk kepentingan pengadilan, litmas tentang kehidupan yang  bersangkutan  dapat  pula  dipergunakan  untuk  menyusun  program  pembinaan selanjutnya.
Di  dalam  Surat  Edaran  Ketua  Pengadilan  Tinggi  Jakarta  15  Juli  1974  tentang Pokok-pokok  Pelaksanaan  Sidang  Perkara  Anak  di  Pengadilan  Negeri  dalam  daerah Hukum  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat,  diatur  pengkhususan  tertentu  dalam  proses sidang pengadilan anak, antara lain:
1. Perkara anak disidangkan:
a. Terpisah dari orang-orang dewasa
b. Pada hari tertentu saja
c. Oleh hakim tertentu yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri masing-masing.
2. Baik  hakim,  jaksa  dan  polisi  dalam  sidang  anak,  tidak  memakai  toga/pakaian dinasnya masing-masing.
3. Sidang selalu bersifat tertutup, pers tidak boleh hadir dan keputusannya diucapkan dalam sidang tertutup pula, publikasi pun dilarang.
4. Orang tua/wali/penanggung jawab anak harus hadir agar hakim dapat mengetahui juga keadaan yang meliputi anak, misalnya: keadaan rumah, bahan mana yang perlu untuk pertimbangan hakim dalam memutus penempatan anak.
5. Sejak dari penyidikan oleh kepolisian telah diambil langkah-langkah pengkhususan, misalnya:
a. Pemeriksaan dilakukan oleh bagian tersendiri yang terpisah dari orang dewasa.
b. Tempat penahanan terpisah pula dari tempat tahanan untuk orang dewasa.
6. Oleh kejaksaan telah pula ditunjuk jaksa khusus sebagai penuntut perkara anak.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 3 Nomor 2 (2021)   337-351   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v4i2.1581
7. Dalam  sidang  perkara  anak  diikutsertakan  seorang  social  worker  atau  probotion officer,  yaitu  pekerjaan  sosial  di  bidang  kehakiman  dari  Ditjen  Pemasyarakatan Departemen  Kehakiman  RI.  Tenaga  teknis  tersebut  di  daerah  pelaksanaan  oleh petugas Balai BISPA.
Beberapa  hak-hak  anak  dalam  proses  peradilan  pidana  perlu  diberi  perhatian khusus,  demi  peningkatan  pengembnagan  perlakuan  adil  dan  kesejahteraan  yang bersangkutan (tetap memperhatikan hak-hak yang lainnya).
Proses  peradilan  pidana  adalah  suatu  proses  yuridis,  di  mana  harus  ada kesempatan  orang  berdiskusi,  dapat  memperjuangkan  pendirian  tertentu, mengemukakan kepentingan oleh berbagai macam pihak, mempertimbangkannya, dan di  mana  keputusan  yang  diambil,  itu  mempunyai  motivasi  tertentu.  Sehubungan dengan  ini,  maka  ada  beberapa  hak-hak  anak  yang  perlu  diperhatikan,  yaitu  antara lain: (Mulyana W. Kusumah: 1986)
1. Sebelum persidangan
a. Sebagai pelaku, mempunyai hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti salah, berhak  untuk  mendapatkan  perlindungan  terhadap  tindakan-tindakan  yang merugikan,  menimbulkan  penderitaan  mental,  fisik,  sosial  dari  siapa  saja (ancaman,  penganiayaan,  cara  dan  tempat  penahanan  misalnya),  berhak  untuk mendapatkan  pendamping,  penasehat  dalam  rangka  mempersiapkan  diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan datang dengan prodeo.
b. Sebagai korban, berhak mendapatkan pelayanan karena penderitaan mental, fisik dan  sosialnya,  berhak  diperhatikannya  laporan  yang  disampaikannya  dengan suatu  tindak  lanjut  yang  tanggap  dan  peka  tanpa  imbalan  (kooperatif),  berhak untuk  mendapatkan  perlindungan  terhadap  tindakan-tindakan  yang  merugikan, menimbulkan  penderitaan  mental,  fisik,  sosial  dari  siapa  saja  (berbagai  macam ancaman, penganiayaan, pemerasan misalnya).
2. Selama persidangan
a. Sebagai  pelaku,  mempunyai  hak  mendapatkan  penjelasan  mengenai  tata  cara persidangan dan kasusnya, berhak mendapatkan pendamping, penasehat selama persidangan,  berhak  untuk  memohon  ganti  kerugian  atas  perlakuan  yang menimbulkan  penderitaan,  karena  ditangkap,  ditahan,  dituntut  ataupun  diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atas karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut acara yang diatur dalam KUHAP Pasal  1  ayat  (22),  berhak  untuk  mendapatkan  perlakuan  pembinaan/ penghukuman yang positif, yang masih mengembangkan dirinya sebagai manusia seutuhnya, berhak akan persidangan tertutup demi kepentingannya.
b. Sebagai  korban,berhak  untuk  mendapatkan  fasilitas  untuk  menghadiri  sidang sebagai saksi/korban (transport, penyuluhan), berhak untuk mendapatkan ganti kerugian atas kerugian, penderitaannya.
3. Setelah persidangan

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 3 Nomor 2 (2021)   337-351   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v4i2.1581
a. Sebagai  pelaku,  mempunyai  hak  untuk  mendapatkan  pembinaan  atau penghukuman  yang  manusiawi  sesuai  dengan  Pancasila,  UUD  1945  dan  ide mengenai  pemasyarakatan,  berhak  untuk  tetap  berhubungan  dengan  orang tuanya, keluarganya.
b. Sebagai  korban,berhak  mendapatkan  perlindungan  terhadap  tindakan-tindakan yang  merugikan,  menimbulkan  penderitaan  mengenai  mental,  fisik,  sosial  dari siapa  saja  (berbagai  macam  ancaman,  penganiayaan,  pembunuhan,  misalnya: berhak atas pelayanan di bidang mental, fisik, sosial.
Dalam  Undang-Undang  No.  3  Tahun  1997  menyebutkan:  Setiap  anak  nakal  sejak saat ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum (Pasal 51) dan bagi anak  yang  ditempatkan  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Anak,  berhak  memperoleh pendidikan  dan  latihan  sesuai  bakat  dan  kemampuannya  serta  hak  lain  berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 60).

## Analisis Putusan No. 41/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Plg.
Bahwa  anak  Leonardo  Siregar  Alias  Leo  Bin  Salman  Siregar  bersama- sama  dengan,    Heri Alias  Karut  (Masuk  dalam  daftar  pencarian  orang), pada  hari Sabtu  tanggal  tanggal  4  April  2020    dan  pada    hari  Senin  tanggal  6  April  2020 sekitar  pukul  22.00   Wib  atau  setidak-tidaknya  di  sekitar  waktu  itu  di  bulan April 2020   bertempat  di  Jalan  PLTU   didekat  Lorong   Wijaya    8   Kelurahan  Kemang Agung    Kemacamatan  Kertapati  Palembang  atau  setidak-tidaknya  pada  suatu tempat   yang   masih     termasuk   dalam    daerah   hukum    Pengadilan    Negeri Palembang    yang    berwenang  memeriksa    dan    mengadili    perkaranya,  dan perbuatan    dilakukan      dengan    cara    berlanjut      telah      mengambil  barang sesuatu,  yangseluruhnya  atau sebagian  kepunyaan  orang lain,  dengan  maksud untuk dimiliki  secara  melawan  hukum,   yang  pada  malam   hari  dilakukan  oleh dua  orang  atau  lebih  dengan  cara  merusak  untuk    sampai  pada  barang  yang diambil,, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara  sebagai berikut :
Berawal  pada  pada  hari  Sabtu  tanggal  04  April2020    sekira  pukul  22.00 Wib,    pada  saat    anak  Leonardo    Siregar  Alias  Leo  Bin    Salman  Siregar  yang berusia 17  tahun 25  hari karena lahir pada tanggal 11  maret 2003  Berdasarkan Rapor  Sekolah    SD    Negeri    235    yang  dibuat    dan  dikeluarkan    serta  ditanda tangani oleh Dra.  Martuah pada  tanggal 29  Desemeber 2009.  Saat anak bertemu dengan    Heri    Alias  Karut      (masuk    dalam      daftar      pencarian      orang),  yang kemudian  bersepakat  untuk   mengambil  barang  berharga  yang  ada  di  rumah saksi  M.  Efendi  Alias  Fendi  Bin  Mahmud  kemudian  Anak  dan    Heri  langsung berangkat  menuju  rumah  saksi  M.  Efendi  setelah  sampai  selanjutnya  anak  dan Efendi  masuk  ke  dalam  pekarangan  rumah  saksi  M.  Efendi  dan  merusak  pagar pembatas  lalu  Heri  langsung  masuk  ke  dalam  jendela  rumah  dengan  cara mencongkel  daun  jendela  rumah  saksi  M.Efendi  sedangkan  anak  bertugas menunggu dan  melihat  situasi  di  luar  rumah  setelah  menunggu beberapa  saat

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 3 Nomor 2 (2021)   337-351   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v4i2.1581
kemudian Heri  ke luar dengan  membawa  1 (satu)   buah  tabung  gas  dan  satu buah mesin pompa air setelah mendapatkan  barang  tersebut  selanjutnya  anak dan  Heri  pergi.  Oleh  Heri  barang  tabung gas  dan  mesin   pompa  air  dijual  dan hasil penjualan barang tersebut anak bagi dengan Heri Selanjutnya pada  hasi Senin tanggal 06  April  2020  anak bersama  dengan Heri  kembali  berencana  untuk  mengambil  barang  berharga  yang  ada  di  rumah saksi  M.  Efendi  kemudian  anak    dan  Heri  langsung  berangkat  menuju  rumah saksi  M.Efendi  setelah  sampai  selanjutnya  anak  dan  Heri  masuk  dengan  cara yang sama  yakni  memanjat  dan  masuk pekarangan  rumah kemudian  oleh  Heri langsung  merusak  daun  jendela  dengan  menggunakan  obeng  setelah  daun jendela  tersebut  dapat  terbuka  selanjutnya  Heri  masuk  ke dalam  rumah dan anak  tetap  bertugas  melihat situasi dan  akan  memberitahukan  apabilah  ada orang  yang  mengetahui  perbuatan  mereka.  Setelah  menunggu beberapa  saat Heri  ke  luar  rumah    dengan  membawa  1  unit  speker  aktif  kemudian  anak  dan Heri langsung  meninggalkan  rumah  saksi  M.  Efendi  dan  barang  bukti  speker aktif  anak  letakkan  dirumahnya.  Setelah    mengetahui    barang  berharga dirumahnya  sudah  diambil  orang    selanjutnya  saksi  M.  Efendi  kemudian mencurigai  anak  dan  langsung  memeriksa  Speker  miliknya  di  rumah    anak  Leo dan  mengetahui  tersebut  selanjutnya  saksi  M.Efendi    langsung    melaporkan peristiwa  yang  ia  alami  ke  Polsek  Kertapati  untuk  dilakukan  pemeriksaan  lebih lanjut.
Perbuatan  anak  sebagaimana  diatur  dan  diancam  pidana  dalam  Pasal 363 ayat  (1)  Ke-3  ke-4   dan  ke   5  jo  Pasal  64   ayat  (1) KUHPidana  Jo   Pasal  1 Angka  3  UU  No.11  tahun  2011    tentang  Sistim  Peradilan  Pidana  Anak;.  Bahwa terhadap  dakwaan  Penuntut  Umum,    Anak  maupun  Penasihat  Hukum  Anak menyatakan  tidak keberatan dan meneriman dakwaan tersebut;
Selanjutnya  Pegadilan  Negeri  Palembang  telah  menjatuhi  hukuman  yang amarnya berbunyi  sebagai berikut:
MENGADILI:
1. Menyatakan    Anak  Leonardo    Siregar  Alias    Leo  Bin    Salman  Siregar terbukti    secara    sah    dan    meyakinkan  bersalah    melakukan    tindak pidana “Pencurian dalam  keadaan  memberatkan yang dilakukan  secara berlanjut”;
2. Menjatuhkan  Pidana kepada Leonardo  Siregar Alias  Leo Bin Salman Siregar dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  selama  berada  dalam    Lembaga Penempatan    Anak  Sementara      yang    telah    dijalani    oleh    Anak    tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak;
5. Menetapkan barang bukti :
1  (satu)    buah  speker  Aktif  Merk  DAT  Warna  Hitam;  Dikembalikan  kepada

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 3 Nomor 2 (2021)   337-351   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v4i2.1581
saksi M. Efendi Alias Fendi Bin Mahmud
6. Menetapkan kepada Anak membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
Berbagai  pertimbangan  hukum  oteh  Majelis  Hakim  dari  Pengaditan  Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan amar putusannya,   belum tentu    mencerminkan    rasa    keadilan      yang    dapat  diterima  oleh  pihak-pihak  yang berperkara. Karena perbuatan terdakwa cukup meresahkan masyarakat setempat, karena melakukan  pencurian  dengan  pemberatan  yang  sudah  pasti  melanggar  hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3  ke-4   dan  ke  5  jo  Pasal  64  ayat (1)  ke-4 KUHP dimana semua unsur-unsur pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi, akan tetapi tuntutan pemidaan atas perbuatan terdakwa  tidak sependapat dengan Hakim yang dikemukakan dalam persidangan.
Karena  itu  Hakim  berpendapat  bahwa  hukuman  badan  dengan  pidana  penjara tidak  tepat  diterapkan  kepada  terdakwa,  karena  menurut  Hakim  hukuman  yang  dapat ditimpakan kepada terdakwa lebih tepat berupa tindakan, dimana terdakwa sebagai anak yang  tergolong  di  bawah  umur  dan  berada  di  Lembaga  Penempatan    Anak Sementara   (LPAS) yang sah,  maka   masa  penangkapan dan berada di  Lembaga Penempatan  Anak  Sementara  (LPAS)  tersebut  harus  dikurangkan  seluruhnya dari  pidana  yang  dijatuhkan;  .  Karena  itu  putusan  tindakan  yang  dijatuhkan  kepada terdakwa adalah sudah tepat.
Adapun  hal-hal  yang  memberatkan  terdakwa  dalam  putusan  tersebut  sehingga perlu diberi sanksi hukum, yakni perbuatan terdakwa telah  menimbulkan  kerugian  bagi oran lain. Meskipun  dalam  putusan  hakim  kedua  jenis  barang bukti berupa tabung gas dan  speker  aktif    tersebut  akan  dikembalikan  kepada  pemiliknya.  Namun  kerugian lainnya masih tetap ditanggung oleh kedua saksi tersebut, yakni kerugian ongkos/biaya, waktu,  tenaga,  pikiran  dan      moril      selama      dalam      proses      penyelesaian      perkara. Perbuatan  terdakwa  juga  menimbulkan  keresahan  dalam  masyarakat,  hal  ini  nampak dalam  komentar  warga  dan  Ketua  RT  di  lingkungan  terdakwa  berdomisili  dan  tempat kejadian  perkara,  yang  pada  pokoknya  meminta  agar terdakwa dihukum  sesuai dengan undang-undang  yang  berlaku  Sedangkan  hal- hal  yang  meringankan  terdakwa  sehingga dihukum dengan tindakan pembinaan,  adalah  terdakwa  mengakui  perbuatannya  dan menyesali  serta  berjanji  tidak  akan  mengulangi  perbuatan  itu.  Hal  ini  perlu  diapresiasi semoga  tetap  bertaubat  kepada  Allah  SWT.  Terdakwa  belum  pernah  dihukum,  yang mengindikasikan bahwa baru kali ini terlibat pelanggaran yang tidak tergolong kejahatan. Terdakwa masih  muda, masih  berusia 17  (tujuh  belas)  tahun  yang  dapat  dikategorikan bahwa terdakwa adalah anak yang masih dibawah umur dan perlu perlindungan hukum sebagai  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum.  Apalagi  selama  dalam  persidangan pengadilan  terdakwa  bersikap  sopan,  dan  ada  hadirin  merasa  ibah  termasuk  penegak kukum yang hadir dalam persidangan.
Sehubungan  terdakwa  yang   dijatuhi hukuman pidana  penjara,  selama 7 (tujuh)

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 3 Nomor 2 (2021)   337-351   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v4i2.1581
bulan, dalam hal  ini  keberadaan  pidana  penjara bukan  merupakan satu-satunya  pilihan hakim dalam menjatuhkan amar putusan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Kemudian dalam  Pasal  31  ayat (1) UU tersebut adalah penegasan keberadaan Lembaga Pemasyarakatan Anak dan keharusan aparat hukum untuk tidak menempatkan anak yang bersalah  di  Lembaga  Pemasyarakatan  orang  dewasa  melainkan  di  Lembaga Pemasyatakatan  Anak.  Oleh  karena  lembaga  tersebut  belum ada  di  Kota  Palembang, maka  hakim  yang  mengadili  dan  menjatuhkan amar putusan dalam perkara ini dengan menjatuhkan  pidana  penjara  selama  7  (  tujuh)  bulan  .  Dengan  demikian  amar  putusan tersebut kurang tepat dan kurang  bijaksana demi masa depan terdakwa.
Mengenai  putusan  hakim  yang  menyangkut  lamanya  terdakwa  dalam  tahanan diperhitungkan dari masa terdakwa selama  berada  dalam  Lembaga Penempatan Anak  Sementara      yang    telah    dijalani    oleh    Anak    tersebut  dikurangkan seluruhnya  dari  pidana  yang  dijatuhkan;  ,  karena  terdakwa  telah  mengalami penahanan di  selama  berada  dalam  Lembaga Penempatan   Anak  Sementara yang    telah   dijalani   oleh   Anak   tersebut dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana yang  dijatuhkan;  mulai  dari  penyidik  Kepolisian  Sektor  Kertapati  dan  Jaksa  Penuntur Umum Kejaksaan Negeri Palembang,  serta  Hakim  Pengadilan  Negeri  Palembang  sejak tanggal  16 April 2020   sampai  dengan  12 Mei 2020   ketika  jatuh  vonis, sehingga total masa  tahanan  27  (dua puluh  tujuh  hari)  hari. Dengan  demikian  vonis  penjara  selama 7 (tujuh)    bulan  yang  dijatuhkan  oleh  hakim,  maka  yang  masih  harus  dijalani  oleh terdakwa  adalah  kurang  lebih    6 (tujuh) bulan 3 (hari) hari atau 187 (seratus delapan puluh tujuh) hari dan akan bebas tanggal  12  Nopember   2020  apabila  bertindak baik selama  dalam  tahanan    •Selanjutnya    mengenai  putusan  hakim  yang  memerintahkan barang  bukti  berupa  1  (satu)  buah  speker  aktif    dikembalikan  kepada  saksi  korban  M. Effedi Alias Fendi Bin Mahmud...
Membebankan biaya perkara kepada terdakwa Anak Leonardo Siregar Alias Leo Bin Salman Siregar  sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah). Adalah juga sudah tepat, karena sanksi  pembayaran  dengan  uang  sebesar  itu  tidak  memberatkan  terhukum  untuk ditunaikan. Meskipun demikian pembayaran itu   tidak  boleh  dianggap  remeh    karena sudah  merupakan  ketetapan hukum.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  di  atas,  maka  dapat  ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Bahwa  proses  penyelesaian  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak  yang  belum dewasa, dalam proses pemeriksaaannya baik di tingkat penyidikan maupun dalam proses    persidangan,  anak  telah  didampingi  oleh  pembimbing  kemasyarakatan (BISPA) dan orang tua, disamping didampingi oleh Advokat/Penasehat Hukum.
2. Bahwa  pemidanaan  terhadap  anak  yang  melakukan  tindak  pidana  pencurian dengan  pemberatan  dalam  Perkara  No.  41/Pid.Sus-Anak/2020/PN.  Plg,  sebagai

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 3 Nomor 2 (2021)   337-351   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v4i2.1581
telah  diatur  dalam  Pasal  363  ayat  (1)  ke-4  KUHP.  Hal  ini  berdasarkan  fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan,  baik dari  keterangan  saksi   korban dan    saksi-saksi  maupun dari  pengakuan terdakwa yang sehat jasmani dan rohani dianggap  mampu  mempertanggungjawabkan  perbuatannya  secara  hukum  dan menerima hukuman yang ditimpakan kepadanya., dan anak  tersebut tetap berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak,

## DAFAR PUSTAKA
Hamzah,  Andi,  (1985) Pengantar  Hukum  Acara  Pidana  Indonesia ,  Jakarta:  Ghalia Indonesia.
Kusumah, Mulyana W., (1986), Hukum dan Hak-hak Anak , Jakarta: CV. Rajawali. Moeljatno, (1984), Tindak-tindak Pidana Tertentu, Bandung: CV. Remadja Karya. Prakoso,  Djoko,  (1985), Eksistensi  Jaksa  di  Tengah  Masyarakat ,  Jakarta:  Ghalia Indonesia.
Sudarsono, (1992), Kamus Hukum , Jakarta: Rineka Cipta. Soedarto,B  (2013), Hukum  Pidana  I ,  Semarang:  Badan  Penyediaan  Bahan  Kuliah  FH UNDIP.
Soekanto,  Soerjono,  dkk.,  (1986), Kriminologi,  Suatu  Pengantar ,  Jakarta:  Ghalia Indonesia.
Soesilo,  R.,  (1980), Pokok-pokok  Hukum  Pidana  Peraturan  Umum  dan  Delik-delik Khusus , Bogor: Politea. Wadong, Maulana Hassan,  (2000), Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak , Jakarta: Gramedia Widya Sarana Indonesia.
Wahyono,  Agung  dan  Siti  Rahayu,  (1993), Tinjauan  Tentang  Anak  di  Bawah  Umur, Jakarta: Sinar Grafika.
Peraturan Perundang-undangan .
Kitab Undang Undang Hukum Pidana Undang-Undang Peradilan Anak, (2000), Jakarta: Sinar Grafika.