How to cite: Pramono.  A.B.,  Hardi  Warsono  &  Tri  Yuniningsih  (2021)  Implementasi  Penataan  Ruang  Wilayah  Kota Semarang. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 6 (12). http://dx.doi.org/10.36418/Syntax- Literate.v6i12.5138
E-ISSN:
2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 6, No. 12, Desember 2021

## IMPLEMENTASI PENATAAN RUANG WILAYAH KOTA SEMARANG

## Anggun Budi Pramono, Hardi Warsono, Yuniningsih
Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang Jawa Tengah, Indonesia Email: aang.nggun@gmail.com, hardie_wsn@yahoo.com, ibutriyuniningsih@gmail.com

## Abstrak
Tata ruang Kota Semarang perlu dikaji lebih lanjut melihat letak demografis Kota Semarang  yang  menjadikan  Kota  Semarang  berkembang  menjadi  kota  yang menfokuskan  pada  perdangangan  dan  jasa,  serta  kepadatan  penduduk  Kota Semarang  yang  semakin  padat  setiap  tahunnya,  agar  dapat  menjadikan  Kota Semarang  sebagai  pusat  perdagangan  dan  jasa  berksala  internasional  yang  aman, nyaman,  produktif,  dan  berkelanjutan.  Namun  berbagai  isu  strategis  yang berkembang adalah tingginya alih fungsi lahan, tumbuhnya bangunan liar tanpa ijin dan  penempatan  status  pembangunan  yang  tidak  sesuai  dengan  tata  ruang pemerintah  Kota  Semarang.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  bertujuan  untuk mendiskripsikan implementasi penataan ruang wilayah Pemerintah Kota Semarang serta  faktor–faktor  yang  mempengaruhi  implementasi  penataan  ruang  wilayah  di Kota  Semarang.  Teknik  analisis  untuk  memperoleh  data  melalui  hasil  wawancara dengan informan, observasi, dan dokumen pendukung. Penelitian ini menggunakan teori  George  Edwards  III  (1980)  dapat  di  lihat  bahwa  implementasi  kebijakan dipengaruhi  oleh  empat  faktor  yaitu,  komunikasi,  sumber  daya,  diposisi  dan struktur  birokrasi.  Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  mendiskripsikan implementasi penataan ruang wilayah Pemerintah Kota Semarang dilihat dari “lima tepat”  dikatakan  bahwa  dalam  ketepatan  kebijakan  sudah  berjalan  efektif  dan sangat  baik;  ketepatan  pelaksana,  pelaksana  sudah  siap  menjalankan  kebijakan; ketepatan  target,  sudah  sangat  sesuai;  namun  dalam  ketepatan  lingkungan  masih terdapat  kendala  karena  terdapat  komunikasi  yang  buruk  antara  pemerintah  dan masyarakat;  dan  dalam  ketepatan  proses,  pelaksanaan  rencana  tata  ruang  wilayah para  pelaksana  program  sudah  siap.  Rekomendasi  yang  diberikan  adalah meningkatkan  intensitas  pemberian  informasi  kepada  masyarakat,  serta memperluas  media  yang  digunakan  dalam  penyampaian  informasi  agar  seluruh lapisan  masyarakat  dapat  mengetahui  info-info  terbaru,  meningkatkan  kinerja  dan memperluas wawasan serta sumber daya dengan melaksanakan studi banding.
Kata Kunci: implementasi; rencana tata ruang; tatawilayah

## Abstract
The  spatial  layout  of  Semarang  City  needs  to  be  studied  further  to  see  the demographic location of Semarang City which makes Semarang City develop into a  city  that  focuses  on  trade  and  services,  as  well  as  the  population  density  of Semarang City which is getting denser every year, so that it can make Semarang City  a  center  of  trade  and  services  on  an  international  scale.  which  is  safe,
comfortable,  productive  and  sustainable.  However,  various  strategic  issues  that have  developed  are  the  high  land  use  change,  the  growth  of  illegal  buildings without permits and the placement of development status that is not in accordance with  the  spatial  layout  of  the  Semarang  City  government.  Therefore,  this  study aims  to  describe  the  implementation  of  spatial  planning  for  the  Semarang  City Government and the factors that influence the implementation of regional spatial planning  in  the  city  of  Semarang.  Analysis  techniques  to  obtain  data  through interviews  with  informants,  observations,  and  supporting  documents.  This  study uses  the  theory  of  George  Edwards  III  (1980).  It  can  be  seen  that  policy implementation is influenced by four factors, namely, communication, resources, position  and  bureaucratic  structure.  The  results  of  this  study  indicate  that describing  the  implementation  of  the  spatial  planning  of  the  Semarang  City Government, seen from the "five points", it is said that the accuracy of the policy has been running effectively and very well; appropriateness of executor, executor is  ready  to  implement  policies;  target  accuracy,  is  very  appropriate;  but  in environmental  accuracy  there  are  still  obstacles  because  there  is  poor communication between the government and the community; and in the accuracy of  the  process,  the  implementation  of  the  regional  spatial  planning  program implementers  is  ready.  Recommendations  given  are  to  increase  the  intensity  of providing  information  to  the  public,  as  well  as  expand  the  media  used  in  the delivery  of  information  so  that  all  levels  of  society  can  find  out  the  latest information,  improve  performance  and  broaden  their  horizons  and  resources  by carrying out comparative studies.

## Keywords: implementation; regional spatial planning; Semarang city
Received: 2021-11-20; Accepted: 2021-12-05; Published: 2021-12-20

## Pendahuluan
Pengendalian  pemanfaatan  ruang  merupakan  upaya  yang  dimaksudkan  agar pemanfaatan  ruang  sesuai  dengan  rencana  tata  ruang  yang  telah  disepakati  bersama sesuai  kurun  waktu  perencanaan  sehingga  terwujud  tertib  tata  ruang.  Pengendalian pemanfaatan ruang yang tidak berjalan dengan baik akan mengakibatkan perkembangan kota  yang  tidak  teratur  dan  perkembangan  kota  yang  dibiarkan  begitu  saja  merupakan bentuk penyimpangan terhadap rencana tata ruang.
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang 2011 – 2031 telah disusun dan  disahkan  dalam  Peraturan  Daerah  (Perda)  Kota  Semarang  Nomor  14 Tahun  2011. Pengembangan  aktivitas  industri  di  Kota  Semarang  lebih  dibatasi  karena  mengacu kepada  visi  Kota  Semarang  yang  akan  lebih  mengedepankan  pengembangan  sektor tersier (perdagangan dan jasa) sebagai penopang utama perekonomian kota.
Kota  Semarang  memiliki  luas  wilayah  wilayah  sebesar  373,70  Km2  dan  Jumlah Penduduk  1,629,691  Jiwa,  (dispendukcapil.semarangkota.go.id).  Kota  Semarang, terbagi menjadi wilayah dataran rendah dan wilayah perbukitan. Kondisi geologis Kota Semarang  yang  sebagian  besar  terdiri  dari  tanah  pegunungan  yang  merupakan  kaki gunung  Ungaran.  Penentuan  kawasan  dengan  fungsi  tertentu  dilakukan  dengan mempertimbangkan potensi dan kondisi yang dimiliki oleh suatu wilayah, harus sesuai
dengan kapabilitas, kesesuaian dan daya dukung lahan, maka diharapkan hasil produksi dan  tingkat  produktivitas  akan  lebih  tinggi,  yang  berarti  tingkat  keberhasilan  yang dicapai adalah optimum atau mencapai tingkat optimalitas. Oleh karena itu perlu adanya rencana  tata  ruang  yang  berkelanjutan  untuk  mengantisipasi  berbagai  permasalahan yang  muncul  di  kemudian  hari.  Untuk  itu  diperlukan  penataan  wilayah  dengan tujuan. Tujuan Penataan ruang adalah mewujudkan Kota Semarang sebagai pusat perdagangan dan  jasa  berskala  internasional  yang  aman,  nyaman,  produktif,  dan  berkelanjutan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang  menjelaskan  beberapa  hal  yang  perlu  diperhatikan  dalam  penataan  ruang  di Kabupaten atau Kota.
Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang  Tahun  2011-2031  menerangkan  bahwa  mengarahkan  pembangunan  dengan memanfaatkan  ruang  wilayah  secara  berdaya  guna,  berhasil  guna,  serasi,  selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan  keamanan,  perlu  di  tetapkan kebijakan  Rencana Tata  Ruang  Wilayah Kota Semarang.
Sejalan  dengan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  26  Tahun  2007  dan Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2011, kota semarang melakukan perencanaan Penataan Ruang Wilayah yang di sesuaikan dengan Rencana Jangka Panjang Pembangunan Kota Semarang.  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  bertujuan  untuk  mengarahkan  pembangunan secara  strategis  dalam  pemanfaatan  ruang,  selain  itu  dengan  disusunnya  RTRW pembangunan antar wilayah lebih serasi, dan juga di jadikan pedoman dalam investasi oleh masyarakat, pemerintah lain maupun pihak swasta. Fenomena yang berkembang di Kota  Semarang  telah  saatnya  dilakukan  Penataan  Ruang  Wilayah.  Pada  langkah  awal perumusan  perencanaan  dibutuhkan  guiden  sebagai  arah  tahapan  yang  akan  ditempuh dalam Pelaksanaan Penataan Wilayah. Dengan demikian tujuan dari Penataan Wilayah untuk meningkatkan pelayanan publik secara optimal serta kesejahteraan masyarakat.
(N. D. Riant, 2014) berpendapat bahwa implementasi kebijakan adalah penerapan kebijakan.  Implementasi  merupakan  adalah  strategi  dimana  suatu  kebijakan  publik sudah dirumuskan, dikelola untuk diterapkan atau dilaksanakan. Karena pada prinsipnya implementasi  kebijakan  adalah  cara  agar  sebuah  kebijakan  dapat  mencapai  tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua  pilihan  langkah  yang  ada,  yaitu  langsung  mengimplementasikan  dalam  bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan tersebut (N. D. Riant, 2012) .
(Akib, 2016) menyatakan, tugas implementasi adalah membentuk kaitan (linkage) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bias direalisasikan sbagai dampak dari suatu kegiatan  pemerintah.  Oleh  karena  itu,  tugas  implementasi  mencakup  terbentuknya “a policy delivery system” , dimana sarana-sarana tertentu dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan-tujuan yang diinginkan (Winarno, 2016) .
George  Edwards  III  dalam (Marpaung  &  Hidayat,  2017) menegaskan  bahwa masalah  utama  dari administrasi  public adalah lack  of  attention  to  implementation .
Dinyatakannya  bahwa without  effective  implementation  the  descission  of  policymaker will  not  be  carried  out  successfully (N.  Riant,  2018) .  Dalam  model  ini mempertimbangkan 4 (empat) faktor kritis atau variable dalam implementasi kebijakan public: communications (komunikasi),  resources  (sumber  daya), dispositions/  attitudes (sikap) dan bureaucratic structure (struktur birokrasi).
Kebijakan pada Urusan penataan ruang diarahkan pada upaya untuk mewujudkan indikasi  program  dalam  rencana  tata  ruang  ke  dalam  program-program  pembangunan, penegakan hukum (law enforcement) yang tegas, dan tersedianya aparat pelaksana yang bertanggung jawab. Kebijakan penataan ruang tersebut meliputi ruang wilayah nasional, ruang  wilayah  provinsi,  dan  ruang  wilayah  kabupaten/kota.  Masing-masing  ruang wilayah  tersebut  merupakan  subsistem  ruang  menurut  batasan  administrasi  belaka, karena  secara  alamiah  ketiga  wilayah  tersebut  merupakan  suatu  kesatuan  dan  tidak dapat dipilah-pilah. Sebagai satu kesatuan wilayah ruang yang utuh maka dalam kadar- kadar  tertentu  pengelolaan  salah  satu  bagian  (subsistem)  jelas  akan  berpengaruh  pada subsistem  yang  lain,  yang  pada  akhirnya  akan  mempengaruhi  subsistem  ruang  secara keseluruhan.  Oleh  karena  itu,  pengaturan  ruang  menuntut  dikembangkannya  suatu sistem keterpaduan sebagai ciri utamanya. Ini berarti perlu adanya suatu kebijaksanaan nasional  penataan  ruang  yang  dapat memadukan  dan  pengendalian  pemanfaatan  ruang dalam satu kesatuan sistem, maka diperlukan perangkat peraturan perundang-undangan yang dapat memberi dasar yang jelas, tegas, dan menyeluruh dalam upaya pemanfaatan ruang (Lisdiyono, 2008) .
Penataan  ruang  dapat  diklasifikasikan  berdasarkan  “1.  Sistem,  2.  Fungsi  utama kawasan,  3.  Wilayah  administratif,  4.  Kegiatan  kawasan,  5.  Nilai  strategis  kawasan” (Kodoatie  &  Sjarief,  2010) .  Klasifikasi  penataan  ruang  ini  tentunya  dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana, Potensi sumber daya alami, sumber daya manusia, dan sumber daya  buatan;  kondisi  ekonomi,  sosial,  budaya,  politik,  hukum,  pertahanan  keamanan, lingkungan  hidup,  serta  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  sebagai  suatu  kesatuan, Geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi.
Pertumbuhan  dan  perkembangan  kota  menjadikannya  kesatuan  wilayah  dan penduduk yang sangat kompleks. Bertambahnya jumlah penduduk setiap tahun menjadi pusat  perhatian  pemerintah  kota  dalam  merancang  dan  membangun  penataan  ruang wilayah yang berkeadilan, memenuhi kebutuhan hidup seluruh warga. Pemerintah Kota Semarang, sebagai pengambil kebijakan, telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 – 2031. Peraturan daerah (Perda) itu memuat strategi rancangan dan pembangunan wilayah Kota Semarang.  Perda  itu  juga  mengacu  kepada  Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2007 tentang  Penataan  Ruang.  Perda  itupun  menjadi  acuan  strategi  penataan  ruang  dan peruntukan kawasan di Kota Semarang.
Implementasi  perda  tersebut  merupakan  tugas  dan  fungsi  yang  harus  dijalankan oleh  lembaga  eksekutif,  dalam  hal  ini  Pemerintah  Kota  Semarang.  Strategi  rancangan yang  tertuang  dalam  Perda  Nomor  14  Tahun  2011  itu,  secara teknis  dan  administratif.
Implementasi  berkaitan  dengan  hasil  dan  proses  dalam  mencapai  tujuan  yang  telah ditetapkan (Akhmad  et  al.,  2016) .  Sedangkan  kebijakan  menjelaskan  mengenai  aturan yang  dibuat  pemerintah  untuk  menyelesaikan masalah  yang  terjadi menggunakan teori dari  George  Edwards  III  (disebabkan  oleh  faktor  communication  (komunikasi), resources (sumber  daya),  disposition  (disposisi),  dan bureaucracy  structure (struktur birokrasi).  Komunikasi (Communications) adalah  proses  penyampaian  informasi  atau sosialisasi dari Pemerintah Kota Semarang kepada masyarakat mengenai Perda Nomor 14 Tahun 2014.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  menggunakan pendekatan kualitatif dapat menjelaskan penelitian yang dilakukan tersebut secara lebih mendalam (Sugiyono,  2017) .  Situs  penelitian  adalah  dengan  tempat  atau  wilayah dimana  penelitian  akan  dilaksanakan.  Penelitian  ini  memiliki  fokus  kajian  yang  akan diteliti  adalah  Implementasi  penataan  ruang  wilayah  Kota  Semarang.  Sedangkan  yang menjadi lokus dari penelitian ini dengan sasaran utama wilayah Kota Semarang. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan cara wawancara dan dokumentasi, dan  sebagai  narasumber  adalah  Dinas  Penataana  Ruang,  Bappeda  Kota  Semarang, Camat, Pengurus LPMK dan masyarakat.

## Hasil Dan Pembahasan
A. Implementasi Penataan Ruang Wilayah di Kota Semarang
Implementasi Kebijakan merupakan aturan yang dibuat oleh pemerintah pusat atau  pemerintah  daerah  sebagai  pedoman  untuk  menyelesaikan  sebuah permasalahan yang ada   di dalam masyarakat agar menghasilkan suatu penyelesaian yang sesuai dengan apa yang di harapkan. Peraturan daerah merupakan suatu bentuk kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah yang mana peraturan tersebut berlaku di daerah tersebut.
Berdasarkan  undang-undang  Nomor  26  Tahun  2007  bahwa  Penataan  Ruang adalah  suatu  sistem  proses  yang  meliputi  perencanaan  tata  ruang,  pemanfaatan ruang,  dan  pengendalian  pemanfaatan  ruang,  sedangka  tata  ruang  itu  sendiri merupakan  wujud  struktural  dan  pola  pemanfaatan  ruang.  Penataan  ruang  yang melarutkan aspek lingkungan dalam pertimbangannya (Kristiyanto, 2018) .
Rencana tata ruang di perkotaan penting untuk diadakan, mengingat kegiatan manusia  di  perkotaan  yang  semakin  meningkat  yang  mengakibatkan  munculnya berbagai masalah lingkungan seperti polusi udara, penurunan tanah, banjir, rob dan sebagainya.  Berdasarkan  undang-undang  Nomor  26  Tahun  2007  pasal  11  tentang wewenang  pemerintah  kabupaten/kota  mempunyai  fungsi  sebagai  pengatur, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksaan penataan ruang.
Terkait  dengan  Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2007  maka  Pemerintah Kota  Semarang  membuat  Peraturan  Daerah  Kota  Semarang  No  14  Tahun  2011 tentang  Rencana  Tata  Ruang  dan  Wilayah  Kota  Semarang.  Kebijakan  tersebut
dibuat untuk mengatur pola ruang yang ada di Kota Semarang. Di dalam peraturan tersebut  untuk  mewujudkan  Kota  Semarang  menjadi  pusat  perdagangan  dan  jasa berskala  internasional  yang  aman,  nyaman,  produktif,  dan  bekelanjutan.Perda Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang tahun 2011-2031,  memiliki  kebijakan  yang  diatur  dalam  bab  II  tujuan  kebijakan  dan srategi dari pasal 2 sampai dengan pasal 8.
Penataan ruang di suatu wilayah merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan pada saat ini. Dimana ruang publik harus dilindungi serta dikelola dengan baik dan berkelanjutan.  Penyelenggaraan  penataan  ruang  di  suatu  wilayah  harus  dilakukan secara  efektif,  efisien,  dan  terkoordinasi  dengan  memperhatikan  faktor  politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan, serta lingkungan hidup. Hal ini juga dibuat oleh pemerintah Kota Semarang agar tidak terjadi penyalahgunaan.
Tindak  lanjut  dari  rencana  tata  ruang  Kota  Semarang  perlu  disusun perencanaan  pembangunan  yang  lebih  terinci,  terarah  dan  terkendali  dan berkesinambungan  yang  dituangkan  dalam  rencana  kota  yang  lebih  operasional. Perda kota Semarang tentang rencana tata ruang wilayah yang sudah habis masanya, sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali. Maka perlu diterbitkan rencana tata ruang wilayah kota Semarang tahun 2011-2031.
Implementasi  Penataan  Ruang  Wilayah  di  Kota  Semarang  dilihat  dari  “lima tepat”  yang  perlu  dipenuhi  dalam  keefektifan  suatu  pelaksanaan  program,  yaitu ketepatan  kebijakan,  di  dalam  ketapatan  kebijakan  ini  sudah  berjalan  efektif  dan sangat  baik.  Karena  pemecahan  masalah  yang  ada  sudah  di  pecahkan  dengan karakter-karakter  permasalahan  yang  sesuai  dengan  karakternya.  Dan  dalam pembuatan  kebijakan  ini  sudah  sangat  tepat  dalam  pembuatannya,  dikarenakan dibuat  oleh  lembaga-lembaga  terkait  dan  dengan  pacuan  undang-undang  yang terdahulu.
Ketepatan  pelaksana,  para  pelaksana  program  rencana  tata  ruang  sudah  di siapkan untuk menjalakan program ini. Kerena di Kota Semarang tata ruang sudah menjadi  salah  satu  hal  yang  penting  untuk  kemajuan  Kota  Semarang.  Dengan pentingnya  tata  ruang  ini,  Dinas  Tata  Ruang  sendiri  sekrang  sudah  berdiri  sendiri tidak  menjadi  satu  dengan  Dinas  Perumahan.  Dan  keterlibatan  masyarakat  masih kurang baik, peran sertanya dalam rencana tata ruang masih dikurang di karenakan faktor-faktor  yang  ada  salah  satunya  komunikasi  yang  kurang  baik.  Ketepatan target,  dalam  hal  ini  ketepatan  target  sudah  sangat  sesuai  dikarenakan  pencapian tujuan  dan  sasaran  sudah  tepat  dan  berjalan  dengan  baik.  Ketepatan  lingkungan, bentuk interaksi yang terjadi masih sangat buruk antara pemerintah dan masyarakat. Karena  terjadi  putus  hubungan  komunikasi  antara  pemerintah  dengan  masyarakat. Hal  ini  terjadi  karena  kurangnya  komunikasi  di  bawah,  jadi  dari  kecamatan  atau kelurahan kurang turun langsung kebawah untuk menyampaikan program yang akan dilaksanakan. Ketepatan proses, bahwa pelaksanaan rencana tata ruang wilayah para pelaksana  program  sudah  siap  dalam  menjalakan  rencana  tata  ruang  di  Kota Semarang.  Pada  dasarnya  program  ini  di  usulkan  oleh  dinas-dinas  terakit  dan  di
jalankan  oleh  Dinas  Tata  Ruang.  Sehingga  semua  staf  dan  pegawai  yang  terlibat sudah  memahami  mengenai  waktu  pelaksanaannya,  peraturan-peraturan,  dan  tugas pokok fungsinya.

## B. Faktor–faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Penataan Ruang Wilayah di Kota Semarang
Faktor  yang  mempengaruhi  dalam  Implementasi  Penataan  Ruang  Wilayah  di Kota  Semarang  ada  empat  faktor  yaitu,  Komunikasi,  dalam  rencana  tata  ruang  di Kota Semarang faktor komunikasi menjadi salah satu kendala untuk kemajuan Kota Semarang. Karena bila di lihat dari lapangan, komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat  masih  sangat  buruk.  Tetapi  komuikasi  antara  dinas-dinas  terkait  sudah berjalan  dengan  baik.  Sumber  Daya,  sumber  daya  menjadi  salah  satu  faktor  untuk program  ini.  Di  dalam  program  ini  sumber  daya  manusia  sudah  cukup  baik  untuk menjalankan  tugasnya  karena  para  pelaksana  sudah  di  siapkan  untuk  program  ini. Tetapi  dalam  sumber  daya  juga  ada  salah  satu  faktor  yang  menghambat  yaitu sumber daya finansial, di Kota Semarang terhalang dana anggaran APBD.  Padahal anggaran  itu  menjadi  sangat  penting  untuk  kemajuan  suatu  Kota.  Disposisi,  dalam implementasi  kebijakan  tata  ruang  di  Kota  Semarang,  pelaksana  harus  mengerti terhadap  kebijakan  yang  sudah  dibuat.  Sikap  mereka  dalam  menyikapi  kebijakan tersebut juga harus dipahami oleh seorang pelaksana agar mereka berpedoman pada ketentuan yang ada. Jika mereka tidak bisa berpedoman kepada pedoman yang ada pasti  ada  sanksi  yang  menunggu  berikutnya.  Selain  itu  tanggung  jawab  pelaksana dalam  mengimplementasikan  dari  apa  yang  mereka  pahami  dalam  kebijakan  pun turut menjadi salah satu faktor keberhasilan suatu implementasi. Struktur Birokrasi, dalam  hal  ini  tugas  dan  fungsi  yang  dimiliki  oleh  suatu  organisasi  ini  akan menjadikan  proses  implementasi  menjadi  lebih  efektif  atau  berjalan  sesuai  dengan ketentuan-ketentuan  yang  telah  direncanakan.  di  Peraturan  Walikota  Nomor  33 Tahun  2008  tentang  tugas  dan  fungsi  Dinas  Tata  Ruang.  Dinas  tata  ruang  sendiri mempunyai  tugas  melaksanakan  urusan  pemerintahan  daerah  di  bidang  tata  kota berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantu.

## Kesimpulan
Rencana  tata  ruang  wilayah  di  Kota  Semarang  merupakan  salah  satu  bentuk program  pemerintah  Kota  Semarang  dalam  memajukan  Kota  Semarang  sesuai  tujuan yang ada. Tujuan itu adalah terwujudnya Kota Semarang sebagai pusat perdagangan dan jasa  berskala  internasional  yang  aman,  nyaman,  produktif,  dan  berkelanjutan. Implementasi  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  di  Kota  Semarang  dilihat  dari  lima  tepat yang  perlu  dipenuhi  dalam  keefektifan  suatu  pelaksanaan  program,  yaitu  ketepatan kebijakan,  di  dalam  ketapatan  kebijakan  ini  sudah  berjalan  efektif  dan  sangat  baik. Karena  pemecahan  masalah  yang  ada  sudah  di  pecahkan  dengan  karakter  –  karakter permasalahan  yang  sesuai  dengan  karakternya.  Dan  dalam  pembuatan  kebijakan  ini sudah  sangat  tepat  dalam  pembuatannya,  dikarenakan  dibuat  oleh  lembaga  –  lembaga terkait dan dengan pacuan undang – undang yang terdahulu. Ketepatan pelaksana, para
pelaksana program rencana tata ruang sudah di siapkan untuk menjalakan program ini. Kerena  di  Kota  Semarang  tata  ruang  sudah  menjadi  salah  satu  hal  yang  penting  untuk kemajuan Kota Semarang. Dengan pentingnya tata ruang ini, Dinas Tata Ruang sendiri sekrang  sudah  berdiri  sendiri  tidak  menjadi  satu  dengan  Dinas  Perumahan.  Dan keterlibatan  masyarakat  masih  kurang  baik,  peran  sertanya  dalam  rencana  tata  ruang masih  dikurang  di  karenakan  faktor-faktor  yang  ada  salah  satunya  komunikasi  yang kurang  baik.  Ketepatan  target,  dalam  hal  ini  ketepatan  target  sudah  sangat  sesuai dikarenakan  pencapian  tujuan  dan  sasaran  sudah  tepat  dan  berjalan  dengan  baik. Ketepatan  lingkungan,  bentuk  interaksi  yang  terjadi  masih  sangat  buruk  antara pemerintah  dan  masyarakat.  Karena  terjadi  putus  hubungan  komunikasi  antara pemerintah dengan masyarakat. Hal ini terjadi karena kurangnya komunikasi di bawah, jadi  dari  kecamatan  atau  kelurahan  kurang  turun  langsung  kebawah  untuk menyampaikan program yang akan dilaksanakan. Ketepatan proses, bahwa pelaksanaan rencana  tata  ruang  wilayah  para  pelaksana  program  sudah  siap  dalam  menjalakan rencana tata ruang di Kota Semarang. Pada dasarnya program ini di usulkan oleh dinas- dinas terakit dan di jalankan oleh Dinas Tata Ruang. Sehingga semua staf dan pegawai yang  terlibat  sudah  memahami  mengenai  waktu  pelaksanaannya,  peraturan-peraturan, dan tugas pokok fungsinya.
Faktor  yang  mempengaruhi  dalam  Implementasi  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah di  Kota  Semarang  ada  empat  faktor  yaitu,  Komunikasi,  dalam  rencana  tata  ruang  di Kota  Semarang  faktor  komunikasi  menjadi  salah  satu  kendala  untuk  kemajuan  Kota Semarang.  Karena  bila  di  lihat  dari  lapangan,  komunikasi  antara  pemerintah  dengan masyarakat  masih  sangat  buruk.  Tetapi  komuikasi  antara  dinas  –  dinas  terkait  sudah berjalan  dengan  baik.  Sumber  Daya,  sumber  daya  menjadi  salah  satu  faktor  untuk program  ini.  Di  dalam  program  ini  sumber  daya  manusia  sudah  cukup  baik  untuk menjalankan tugasnya karena para pelaksana sudah di siapkan untuk program ini. Tetapi dalam  sumber  daya  juga  ada  salah  satu  faktor  yang  menghambat  yaitu  sumber  daya finansial,  di  Kota  Semarang  terhalang  dana  anggaran  APBD.  Padahal  anggaran  itu menjadi  sangat  penting  untuk  kemajuan  suatu  Kota.  Disposisi,  dalam  implementasi kebijakan  tata  ruang  di  Kota  Semarang,  pelaksana  harus  mengerti  terhadap  kebijakan yang  sudah  dibuat.  Sikap  mereka  dalam  menyikapi  kebijakan  tersebut  juga  harus dipahami  oleh  seorang  pelaksana  agar  mereka  berpedoman  pada  ketentuan  yang  ada. Jika  mereka  tidak  bisa  berpedoman  kepada  pedoman  yang  ada  pasti  ada  sanksi  yang menunggu berikutnya. Selain itu tanggung jawab pelaksana dalam mengimplementasikan dari apa yang mereka pahami dalam kebijakan pun turut menjadi salah  satu  faktor  keberhasilan  suatu  implementasi.  Struktur  Birokrasi,  dalam  hal  ini tugas  dan  fungsi  yang  dimiliki  oleh  suatu  organisasi  ini  akan  menjadikan  proses implementasi  menjadi  lebih  efektif  atau  berjalan  sesuai  dengan  ketentuan-ketentuan yang  telah  direncanakan.  di  Peraturan  Walikota  Nomor  33  Tahun  2008  tentang  tugas dan fungsi Dinas Tata Ruang. Dinas tata ruang sendiri mempunyai tugas melaksanakan urusan  pemerintahan  daerah  di  bidang  tata  kota  berdasarkan  asas  otonomi  dan  tugas pembantu.

## BIBLIOGRAFI
Akhmad, R. S., Lituhayu, D., & Maesaroh, M. (2016). Implementasi Peraturan Daerah No 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Dan Wilayah Kota Semarang Di Kecamatan  Tembalang. Journal  of  Public  Policy  and  Management  Review , 5 (3),
177–188. Google Scholar
Akib, H. (2016). Implementasi Kebijakan Program Makassar Tidak Rantasa (MTR) di Kota  Makassar. Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Administrasi  Publik , 6 (2),  21–34. Google Scholar
Kodoatie, R. J., & Sjarief, R. (2010). Tata ruang air . Penerbit Andi. Google Scholar
Kristiyanto, E. N. (2018). Implementasi Kearifan Lokal Sunda Dalam Penataan Ruang Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang: Studi Di  Bandung  Jawa  Barat. Jurnal  Penelitian  Hukum  De  Jure , 18 (2),  205–218.
Google Scholar
Lisdiyono,  E.  (2008). Legislasi  Penataan  Ruang  Studi  Tentang  Pergeseran  Kebijakan Hukum  Tata  Ruang  Dalam  Regulasi  Daerah  di  Kota  Semarang .  program Pascasarjana Universitas Diponegoro. Google Scholar
Marpaung,  S.  M.,  &  Hidayat,  Z.  (2017).  Implementasi  Program  Bantuan  Operasional Sekolah di Sekolah Mengah Pertama Negeri 3 Semarang. Journal of Public Policy and Management Review , 6 (4), 141–153. Google Scholar
Riant,  N.  (2018). Public Policy : Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, dan Kimia Kebijakan (Edisi Keli). Gramedia Pustaka Utama. Google Scholar
Riant, N. D. (2012). Public Policy . Gramedia.
Riant, N. D. (2014). Metode Penelitian Kebijakan . Pustaka Pelajar.
Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Google Scholar
Winarno, B. (2016). Kebijakan Publik Era Globalisasi : Teori, Proses, dan Studi Kasus Komparatif . Buku Seru. Google Scholar

## Copyright holder:
Anggun Budi Pramono, Hardi Warsono, Tri Yuniningsih (2021)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: