http://journal.ipb.ac.id/index.php/jurnalikt
e-ISSN         : 2620-309X

## STRATEGI PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI TAMAN NASIONAL KARIMUNJAWA

## STRATEGY FOR IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF MANAGEMENT IN THE KARIMUNJAWA NATIONAL PARK CONSERVATION AREA
Artika Nanda Magfiroh 1* , Zairion 2 , & Achmad Fahrudin 2
1 Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan, Sekolah Pascasarjana, IPB University, Bogor, 16680, Indonesia
2 Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan, FPIK, IPB University, Bogor, 16680, Indonesia *E-mail: artika_nanda@apps.ipb.ac.id

## ABSTRACT
Karimunjawa  National  Park  (TNKJ)  is  included  in  the  national  action  plan  for  the  management  of conservation  areas  in  2018-2025.  The  objective  of  this  research  is  to  assess  the  effectiveness  of  the management  of  the  TNKJ  conservation  area  based  on  assessment  guidelines  in  Indonesia,  then  the effective strategic recommendation is obtained for increasing the effectiveness of the management of the  TNKJ  conservation  area.  The  study  were  conducted  in  August-December  2019.  The  assessment methods were used in this research are a score card for the Management Effectiveness Tracking Tool (METT)  guideline,  Management  Effectiveness  Evaluation  guidelines  for  Marine  Conservation  Areas in  Indonesia  (COREMAP  II-LIPI)  and  the  building  block  assessment  method  for  the  Technical Effectiveness Evaluation guidelines Management of Marine, Coastal and Small Islands Conservation Areas  (E-KKP3K). The  results  showed  the  assessment  of the  management  of  the TNKJ  conservation area was considered as the most effective based on METT guidelines, COREMAP II-LIPI guidelines and  the  green  status  by  E-KKP3K  guidelines.  The  analysis  is  carried  out  by  using  the  Analytic Network process (ANP) method. The implementation of the zoning system was been the main problem of  the  TNKJ  management.  Public  and  tourist  awareness  of  the  risk  of  waste  and  environmental damage were being the best solution for increasing the effectiveness of the management of the TNKJ.
Keywords: conservation, effectiveness, Karimunjawa, management, strategy

## ABSTRAK
Taman  Nasional  Karimunjawa  (TNKJ)  masuk  dalam  rencana  aksi  nasional  pengelolaan  kawasan konservasi  tahun  2018-2025.  Tujuan  penelitian  adalah  mengkaji  efektivitas  pengelolaan  kawasan konservasi TNKJ, sehingga diperoleh rekomendasi strategis yang efektif untuk peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi TNKJ. Penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus-Desember 2019. Metode  penilaian  yang  digunakan  adalah score  card untuk  pedoman Management  Effectiveness Tracking  Tool (METT)  dan  pedoman  Evaluasi  Efektivitas  Pengelolaan  untuk  Kawasan  Konservasi Laut di Indonesia (COREMAP II-LIPI) serta metode penilaian system blocking untuk pedoman Teknis Evaluasi  Efektivitas  Pengelolaan  Kawasan  Konservasi  Perairan,  Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil  (E- KKP3K).  Analisis  prioritas  strategi  peningkatan  efektivitas  pengelolaan  kawasan  konservasi  TNKJ dilakukan  menggunakan  metode  jejaring  analitik  ( Analytic  Network  process ,  ANP).  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  penilaian  pengelolaan  kawasan  konservasi  TNKJ  dikatakan  sangat  efektif menurut  pedoman  METT,  efektif  menurut  pedoman  COREMAP  II-LIPI  dan  berstatus  hijau  menurut pedoman  E-KKP3K.  Permasalahan  prioritas  pengelolaan  TNKJ  adalah  implementasi  sistem  zonasi, sedangkan  solusi  prioritas  untuk  meningkatkan  efektivitas  pengelolaan  TNKJ  adalah  penyadaran masyarakat dan wisatawan terhadap bahaya sampah dan kerusakan lingkungan.
Kata kunci : konservasi, efektivitas, Karimunjawa, pengelolaan, strategi

## I. PENDAHULUAN
Kawasan  konservasi  laut  adalah kawasan  yang  berada  di  pesisir  dan  laut dengan pembagian wilayah intertidal, subtidal  dan  kolom  air  di  atasnya  dengan cakupan berbagai flora dan fauna yang saling berasosiasi  dan  memiliki  nilai  ekologi, ekonomi,  sosial dan budaya (Bengen, 2001). Kawasan konservasi memiliki peranan penting  bagi  keberlanjutan  ekosistem  dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Leenhardt et  al .,  2015).  Saat  ini,  kawasan konservasi  laut  secara  umum  digunakan sebagai  pedoman  pengelolaan  dan  pe- manfaatan  sumber  daya  kelautan  yang berkelanjutan (Hargreaves-Allen et al ., 2011) Pentingnya kawasan konservasi
dalam  pembangunan  nasional  diperkuat dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia  Nomor  56  Tahun  2019  tentang rencana  aksi  nasional  pengelolaan  terpadu taman  nasional  dan  kawasan  konservasi perairan  nasional  tahun  2018-2025.    Pasal  2 Perpres  tersebut  mencakup  beberapa  hal, diantaranya  adalah  strategi  dalam  rencana aksi  penguatan  kinerja  pengelolaan  Taman Nasional  dan  Kawasan  Perairan  Nasional yang  efektif.  Menurut  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1990  tentang  Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Taman Nasional didefinisikan sebagai  kawasan  pelestarian  alam  yang mempunyai  ekosistem  asli,  dikelola  dengan sistem  zonasi  yang  dimanfaatkan  untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan  rekreasi.  Kemenkomaritim  (2017)  me- nyebutkan  hasil  penelitian  awal  efektivitas pengelolaan dari 7 kawasan Taman Nasional (Kepulauan  Seribu,  Karimunjawa,  Teluk Cendrawasih,  Taka  Bonerate,  Kepulauan Togean,  Wakatobi,  dan  Bunaken)  rata-rata adalah  69%.  Nilai  tersebut  berada  di  bawah indikator  kinerja  program  Konservasi  dan Sumber  Daya  Alam  Ekosistem  (KSDAE) tahun  2015-2019  dengan  nilai  indeks efektivitas  pengelolaan  kawasan  konservasi
kategori baik sebesar 70%. Penguatan kinerja pengelolaan kawasan konservasi yang efektif menurut  Pelletier et  al .  (2005)  dapat  dicapai dengan  mengukur  parameter  keberhasilan pengelolaan kawasan konservasi dengan tiga sudut  pandang  penting,  yakni  ekologi, ekonomi, dan sosial.
Rencana  aksi  menurut  Peraturan Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  56 Tahun  2019  dilaksanakan  di  17  lokasi  yang terdiri  dari  7  Taman  Nasional  dan  10 Kawasan  Konservasi  Perairan  Nasional. Taman  Nasional  yang  masuk  dalam  rencana aksi  tersebut  salah  satunya  adalah  Taman Nasional Karimunjawa (TNKJ). Demi terciptanya  pengelolaan  kawasan  konservasi yang  efektif  dan  memberikan  manfaat  bagi masyarakat  dan  lingkungan,  perlu  adanya pedoman  penilaian  pengelolaan  kawasan konservasi  yang  dapat  digunakan  untuk mengetahui  sejauh  mana  efektivitas  pe- ngelolaan  kawasan  konservasi  yang  di- lakukan. Indonesia memiliki beberapa panduan  penilaian  efektivitas  pengelolaan kawasan  konservasi  dari  instansi  dan kementerian  terkait.  Selama  kurun  waktu 2010  hingga  2019,  terdapat  sedikitnya  tiga panduan  penilaian  efektivitas  pengelolaan kawasan  konservasi.  Direktorat  Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem  Kementerian  Lingkungan  hidup dan  Kehutanan  mengeluarkan  pedoman penilaian  METT  ( Management  Effectiveness Tracking  Tool ) pada  tahun  2015.  Direktorat
Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan mengeluarkan  Pedoman  Teknis  Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan,  Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil  (E- KKP3K)  pada  tahun  2012.  COREMAP  II- LIPI mengeluarkan Panduan Evaluasi Efektivitas  Pengelolaan  untuk  Kawasan Konservasi  Laut  di  Indonesia  pada  tahun 2010.
Penentuan pedoman penilaian efektivitas  kawasan  konservasi  yang  tepat sesuai  paradigma  kawasan  konservasi  dapat menunjang keberhasilan pengelolaan
kawasan konservasi yang memberikan manfaat  bagi  masyarakat.  Faktor  penentu keberhasilan  dan  permasalahan  pencapaian tujuan pengelolaan kawasan konservasi dapat terlihat  dari  hasil  penilaian  efektivitas pengelolaan kawasan konservasi. Ter- identifikasinya permasalahan kawasan konservasi  dapat  menjadi  pedoman  pem- buatan  strategi  pengelolaan  demi  me- ningkatkan  efektivitas  pengelolaan  kawasan konservasi yang memberikan manfaat ekologi,  ekonomi  dan  sosial.  Manfaat kawasan  konservasi  menurut  Firdaus  &  Sari (2010)  dibedakan  menjadi  manfaat  yang dapat  diukur  ( tangible )  dan  manfaat  yang tidak  diukur  ( intangible ).  Manfaat  tersebut dikategorikan  berdasarkan  aspek  ekologi, ekonomi  dan  sosial  yang  secara  umum dirasakan  dalam  jangka  panjang.  Ber- dasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk  mengkaji  efektivitas  pengelolaan kawasan  konservasi  TNKJ  berdasarkan pedoman  penilaian  yang  ada  di  Indonesia, sehingga menjadi rekomendasi yang strategis dan  efektif  untuk  peningkatan  efektivitas pengelolaan kawasan konservasi TNKJ.

## II. METODE PENELITIAN

## 2.1.    Waktu dan Lokasi Kegiatan
Penelitian  ini  dilaksanakan  pada bulan Agustus-Desember 2019 dengan lokasi penelitian  di  kawasan  konservasi  Taman Nasional Karimunjawa (TNKJ) yang terletak di  Kabupaten  Jepara,  Jawa  Tengah.  Secara geografis  TNKJ  berada  pada  koordinat 5°40’39”-5°55’00”  LS  dan  110°05’  57”- 110°31’ 15” BT ( Figure 1 ).

## 2.2.     Metode Pengumpulan Data
Data yang dikumpulkan dalam penelitian  ini  adalah  data  primer  dan  data sekunder.  Pengumpulan  data  primer  di- lakukan  dengan  cara  observasi,  wawancara individual secara mendalam terhadap responden terkait aktor pengelolaan kawasan konservasi,  diskusi  informal  dan  kajian literatur.  Data  tersebut  digunakan  untuk menjawab  pertanyaan  elemen  kelembagaan dalam pedoman penilaian METT, E-KKP3K, dan COREMAP II – LIPI.
Pendekatan  berdasarkan  pendapat pakar  dapat  digunakan  dalam  pencapaian
Figure 1. The conservation area of Taman Nasional Karimun Jawa.
pengelolaan  yang adaptif (Mittermeier et  al., 1995). Responden terkait aktor dalam penge- lolaan  kawasan  konservasi  TNKJ  ditentukan dengan  teknik  penarikan  contoh non- probabilistik ,  yaitu purposive  sampling dan snowball effect. Hal tersebut  bertujuan untuk menghimpun  informasi  sebanyak-banyaknya terkait  pengelolaan  kawasan  konservasi TNKJ  (Kerlingeer  &  Lee,  2000).  Selanjut- nya,  data  sekunder  digunakan  untuk  men- jawab pertanyaan elemen ekologi, sosial dan ekonomi  dalam  pedoman  penilaian  METT, E-KKP3K,  dan  COREMAP  II-LIPI.    Data sekunder ini didapat dari data yang berbentuk dokumen, laporan dan publikasi lainnya yang terkait  dengan  hasil  penelitian  berupa  data laporan  ekologi  dari Wildlife  Conservation Society (WCS), laporan capaian renstra tahun
2015-2019 Balai Taman Nasional
Karimunjawa,  laporan  kinerja  Balai  Taman Nasional  Karimunjawa  tahun  2019  dan statistik Balai Taman Nasional  Karimunjawa tahun 2019.

## 2.3. Analisis Data
Data  primer  dan  sekunder  yang  di- peroleh  untuk  menghitung  nilai  efektivitas pengelolaan  kawasan  konservasi  TNKJ dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif-kuantitatif  untuk  menggambarkan secara  sistematis mengenai fakta  dan hubungan  antara  fenomena  yang  diteliti (Juliyanto et al., 2019). Jumlah individu yang menjadi  responden  pakar  penentuan  skala prioritas  strategi  peningkatan  efektivitas  pe- ngelolaan  kawasan  konservasi  TNKJ  adalah lima  pakar  (Hora,  2009).  Selanjutnya  data tersebut  diolah  sesuai  dengan  pedoman penilaian  efektivitas  pengelolaan  kawasan konservasi  yang ada di Indonesia. Data yang dikumpulkan  kemudian diolah  menggunakan metode Analytic  Network  Process (ANP),  di input melalui software superdecision 2.6 dan diproses  guna  menghasilkan output ber- bentuk prioritas dan supermatriks . Hasil dari setiap responden akan di input pada  jaringan ANP  tersendiri  untuk  membantu  penentuan permasalahan dan strategi pengelolaan kawa-
san  konservasi  TNKJ  yang  efektif.  Analisis masing-masing pedoman secara lebih lengkap sebagai berikut:
2.3.1.   METT ( Management Effectiveness Tracking Tool ) oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017
Secara resmi Indonesia  menggunakan metode  METT  sebagai  kebijakan  nasional dan  menjadi  salah  satu  indikator  kinerja (KLHK,  2015).  Perhitungan  METT  untuk kawasan  konservasi  perairan  dilakukan menggunakan Score  Card  to  Achieving Management  Effectiveness  Goals for Marine Protected  Area yang  merupakan  adopsi  dari METT.  Pengisian  kartu  skor  oleh  responden di input dengan  memindahkan  skor  masing- masing  pertanyaan  ke  dalam template Microsoft  Excel .  Data  yang  diperoleh  pada kartu skor dianalisis secara kuantitatif dengan menghitung  persentase  nilai  untuk  setiap elemen dengan rumus:
.......................... (1)
2.3.2.  Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan
Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (E-KKP3K) Tahun 2012 Perangkat E-KKP3K digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap efektivitas  pengelolaan  kawasan  konservasi yang  meliputi  kawasan  konservasi  perairan dan  kawasan  di  wilayah  pesisir  dan  pulau- pulau  kecil  di  bawah  naungan  Kementerian Kelautan  dan  Perikanan  sejak  tahun  2012 (KKP,  2013).  Perhitungan  evaluasi  ber- dasarkan  buku  E-KKP3K  dilakukan  dengan cara  menjawab  pertanyaan  yang  tertera  pada software E-KKP3K  disertai  bukti  lampiran pendukung.  Data  yang diperoleh  pada  kartu skor  dianalisis  secara  kuantitatif  dengan menghitung  persentase  nilai  untuk  setiap elemen dengan rumus:
.............................. (2)
2.3.3.   Panduan Evaluasi Efektivitas
Pengelolaan untuk Kawasan
Konservasi Laut di Indonesia CRITC COREMAP ( Coral Reef Rehabilitation and Management Program ) II-LIPI, 2010) Tujuan  dari  kegiatan  penyusunan panduan  evaluasi  efektivitas  pengelolaan untuk  kawasan  konservasi  laut  di  Indonesia oleh  COREMAP  II-LIPI  adalah  untuk  men- dapatkan  informasi  mengenai  pengelolaan Kawasan  Konservasi  Laut  (KKL)  dan  me- nyusun protokol/panduan evaluasi efektivitas pengelolaan  KKL  (Susetiono et  al .,  2010). Perhitungan  menggunakan  pedoman  dari COREMAP  II-LIPI  dilakukan  dengan  me- ngisi  skor  berdasarkan  hasil  jawaban  dari informan terkait pengelolaan kawasan konservasi.  Hasil  pengisian  kartu  skor  oleh responden  di input dengan  memindahkan skor  masing-masing  pertanyaan  ke  dalam template  Microsoft  Excel .  Data  yang  di- peroleh  pada  kartu  skor  dianalisis  secara kuantitatif  dengan  menghitung  persentase nilai untuk setiap elemen dengan rumus:
.................... (3)
2.3.4. Analytic Network Process (ANP)
ANP  merupakan  teori  pengukuran relatif  yang  dapat  digunakan  dalam  penu- runan rasio prioritas komposit dari skala rasio individu  yang  mencerminkan  pengukuran relatif  dari  pengaruh  elemen-elemen  yang saling  berinteraksi  (Saaty,  2005).  Perhitung- an  dengan  metode  ANP  dilakukan  dengan memberikan  nilai keterkaitan  yang diberikan secara  relatif.  Tahap  yang  dilakukan  dalam metode ANP, yaitu:

## 2.3.4.1.Konstruksi Model
Konstruksi  model  ANP  dibuat  ber- dasarkan  studi  pustaka  secara  teori  maupun empiris. Selain  itu,  konstruksi  model  ANP
dibuat  dengan  mengajukan  pertanyaan  pada ahli  pengelolaan  kawasan  konservasi  TNKJ dan melakukan wawancara secara mendalam ( indepth interview ) untuk mengetahui perma- salahan-permasalahan  yang  terjadi  pada pengelolaan kawasan konservasi TNKJ.

## 2.3.4.2.Kuantifikasi Model
Kuantifikasi  model  ANP  merupakan tahap  penyusunan  kuesioner  yang  berupa pairwise comparison (pembandingan pasangan)  antara  elemen  dalam cluster . Tahap  penyusunan  kuesioner  ini  dilakukan setelah  melewati  tahapan  konstruksi  model dan  validasi  model  ANP  dengan  tujuan mengetahui  pengaruh  dominan  antar  elemen dan  mengetahui  perbedaan  melalui  skala numerik 1-9.

## 2.3.4.3.Sintesis dan Analisis Hasil
Analisis  hasil  kuesioner  yang  telah diisi  oleh  informan  ahli  tekait  pengelolaan kawasan  konservasi  TNKJ  di input meng- gunakan software superdecision ,  kemudian dilanjutkan dengan menghitung nilai Kendall’s  Coefficient  of  Concordance yang merupakan  alat  ukur  perhitungan rater agreement dengan  menggunakan  bantuan Microsoft Excel.
Ascarya (2010)  menyebutkan  sintesis pada  perhitungan metode  ANP  dapat dilakukan  menggunakan rater  agreement yang  dapat  digunakan  untuk  menunjukkan tingkat  persetujuan  para  responden  (R1-Rn) terhadap  suatu  permasalahan  dalam  satu cluster . Alat yang berfungsi untuk mengukur rater agreement adalah Kendall’s Coefficient of  Concordance (W;  0  <  W  ≤  1).  W=  1 menunjukkan  kesesuaian  yang  sempurna. Tahapan  untuk  menghitung Kendall’s (W) adalah:
Menghitung  total  jumlah  peringkat tiap masing-masing cluster :
................... (4)
Menghitung  nilai  rata-rata  (U)  dari  total peringkat tiap cluster :
....................................... (5)
Menghitung nilai jumlah kuadrat deviasi (S), dihitung dengan formula:
(6)
Menghitung  nilai  maksimal  kuadrat  deviasi (Max S), dihitung dengan formula:
..... ................................................................. (7)
Langkah terakhir menentukan nilai Kendall’s W  dalam  perhitungan rater  agreement dengan formula:
................................................ (8)
Keterangan:  X=  Jumlah  tiap cluster; R= Bobot  ranking  tiap  responden;  n=  Jumlah responden;  z=  Banyaknya cluster; U=  Rata- rata  nilai  total  pada  tiap cluster; S=  Nilai jumlah  kuadrat  deviasi;  Max  S=  Nilai maksimal  kuadrat  deviasi;  W= Rater  of Agreement.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Analisis Efektivitas Pengelolaan dengan METT
Evaluasi  efektivitas  pengelolaan  ka- wasan konservasi TNKJ merupakan kegiatan rutin  tahunan  dari  Balai  TNKJ  yang  dila- kukan oleh pihak balai dengan menggunakan pedoman  METT.  Pedoman  penilaian  efekti- vitas  kawasan  konservasi  yang  dilakukan dengan  pedoman  METT  memiliki  sistem penilaian score  card .    Penilaian  pengelolaan kawasan  konservasi  yang  dilakukan  dengan pedoman  METT  dibagi  menjadi  6  (enam) komponen  pengelolaan,  yakni  konteks,
perencanaan,  input,  proses, output dan outcome .
Hasil  olahan  yang  dilakukan  oleh pihak  Balai  TNKJ  pada  tahun  2019  me- nunjukan bahwa pengelolaan kawasan konservasi  TNKJ  secara  keseluruhan  me- miliki  nilai  78%  dengan  nilai  dari  ke-enam komponen  yang  berbeda  ( Figure  2 ).  Secara umum,  fokus  evaluasi  pada  tiap  komponen berbeda.  Komponen  konteks  berfokus  pada status, komponen perencanaan berfokus pada kesesuaian,  komponen  input  berfokus  pada sumber  daya,  komponen  proses  berfokus pada  efisiensi  dan  kesesuaian,  sedangkan komponen output berfokus  pada  efektivitas serta  komponen outcome berfokus  pada efektivitas dan kesesuaian.
Figure 2.  The  Results  Assessment  of  The
Management of The TNKJ Conservation  Area  Based  on METT Guidelines (%).
Hasil  penilaian  yang  diperoleh  me- nunjukkan  elemen  perencanaan  dan outcome memiliki  nilai  yang  lebih  rendah  diban- dingkan  elemen  lainnya.  Hal  ini  terkait dengan  beberapa  indikator  penilaian  yang belum dapat terjawab dengan  baik. Indikator tersebut  dipetakan  menjadi  isu  prioritas. BTNKJ  (2019)  menyebutkan  isu  prioritas komponen  perencanaan  adalah  adanya  ke- senjangan  skema  penganggaran  dengan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP) BTNKJ Tahun 2018-2027. Sementara itu, isu prioritas  komponen outcome adalah  upaya
restorasi kondisi sumber daya alam perlu di- lakukan  terutama  ekosistem  terumbu  karang pada zona pemanfaatan.
Pedoman METT yang digunakan oleh KLHK  perkembangannya  dirasakan  perlu melibatkan  pihak-pihak  lain  yang  terkait dengan  pengelolaan  untuk  memberikan  hasil yang  lebih  akurat  dan  objektif.  Penilaian efektivitas  harus  menjadi  bagian  dari  siklus manajemen  yang efektif terkait dengan  nilai, tujuan,  dan  kebijakan  yang  ditetapkan. KLHK (2015) menyebutkan Perangkat METT  dirasakan  perlu  untuk  dilangkapi dengan  beberapa  informasi  yang  diperlukan dalam  penerapan  di  Indonesia.  Selain  itu, metode  penilaian score  card tidak  banyak menggambarkan  pencapaian  dari  tujuan pengelolaan kawasan konservasi laut.

## 3.2.      Analisis Efektivitas Pengelolaan dengan E-KKP3K
E-KKP3K merupakan pedoman penilaian  efektivitas  kawasan  konservasi  di Indonesia  yang digunakan oleh  Kementerian Kelautan  dan  Perikanan  (KKP).  E-KKP3K telah  memiliki  perangkat  lunak  ( software ) tersendiri  dalam  penentukan  penilaian  suatu kawasan konservasi  yang dapat di download pada website KKP.  Hal  ini  memudahkan para  pengelola  dan  pihak  yang  berkepen- tingan dalam melakukan penilaian efektivitas kawasan  konservasi.  Pedoman  penilaian efektivitas  kawasan  konservasi  yang  di- lakukan  dengan  menggunakan  E-KKP3K memiliki  sistem  penilaian building  block , yang  mana  kriteria  efektivitas  kawasan konservasi dibagi menjadi 5 (lima) peringkat yakni  merah,  kuning,  hijau,  biru  dan  emas. Hasil  olahan  data  untuk  efektivitas  penge- lolaan  kawasan  konservasi  TNKJ  menun- jukkan  pada  peringkat  hijau  yang  berarti kawasan tersebut merupakan kawasan konservasi  yang  dikelola  secara  minimum ( Figure 3 ).
Setiap  peringkat  pada  E-KKP3K memiliki arti  yang  berbeda. Peringkat merah berarti  kawasan  konservasi  merupakan  ka- wasan  konservasi  yang  diinisiasi.  Peringkat
kuning  memiliki  arti  suatu  kawasan  konser- vasi  merupakan  kawasan  konservasi  yang didirikan.  Peringkat  hijau  berarti  kawasan konservasi  tersebut  merupakan  kawasan konservasi  yang  dikelola  secara  minimum. Peringkat  biru  memiliki  arti  bahwa  kawasan konservasi  yang  dikelola  secara  optimum. Sementara  itu,  peringkat  emas  memiliki  arti status  kawasan  konservasi  tersebut  adalah kawasan konservasi yang mandiri.

## Figure 3. The Results Assessment of The Management of The TNKJ
Conservation Area Based on E-KKP3K Guidelines.
Isu  prioritas  status  biru  yang  tidak mencapai  100%  disebabkan  karena  jumlah tangkapan  nelayan  dan  jumlah spesies target non-ikan  di  zona  perikanan  berkelanjutan/ zona  pemanfaatan  terbatas  tidak  memiliki jumlah  yang  tetap  ataupun  meningkat. Kondisi  ini  mengakibatkan  ketidakstabilan harga  jual  hasil  perikanan.  Selain  itu,  belum adanya  pendataan  lengkap  terkait  kualitas perairan  di  seluruh  wilayah  TNKJ  menye- babkan  degradasi  ekosistem  belum  dapat diidentifikasi dengan baik. Isu prioritas status emas yang tidak mencapai 100% disebabkan karena  kemitraan  dengan  pemangku  kepen- tingan  belum  sepenuhnya  berjalan  baik  dan
berdampak  positif.  Kurangnya  koordinasi antar  lembaga  menjadi  penyebab  belum optimalnya  kerjasama  yang  dilakukan  di wilayah TNKJ.
KKP  (2012)  menyebutkan  E-KKP3K menganut  prinsip  “membangun  tumpukan balok”  ( building  block ).  Prinsip  ini  mem- persyaratkan  bahwa  peringkat  selanjut-nya tidak  mungkin  dapat  dicapai  bila  kegiatan- kegiatan  pada  peringkat  sebelumnya  belum selesai  dilaksanakan  atau  mendapat  hasil 100%.  Dengan  adanya  hal  tersebut  meng- akibatkan  meskipun  peringkat  lain  mendapat nilai baik, nilai  yang diperoleh tersebut tidak dapat  digunakan  dalam  penentuan  peringkat status pengelolaan.

## 3.3. Analisis Efektivitas Pengelolaan dengan Pedoman COREMAP II- LIPI
Pedoman penilaian efektivitas penge- lolaan  kawasan  konservasi  COREMAP  II- LIPI lebih unggul pada penilaian bab ekologi jika dibandingkan dengan pedoman penilaian menurut International Union for
Conservation  of  Nature (IUCN)  yang  ada  di Indonesia  hingga  tahun  2019.  Hal  ini  di- sebabkan  karena  penyajian  pertanyaan  bab ekologi  pada  pedoman  ini  lebih  spesifik. Penilaian  pengelolaan  kawasan  konservasi yang
dilakukan
dengan
pedoman
COREMAP II-LIPI dibagi menjadi 6 (enam) komponen pengelolaan, yakni latar belakang, perencanaan, kebutuhan, pelaksanaan, keluaran dan pencapaian.
Berdasarkan  hasil  olahan  yang  dila- kukan, efektivitas pengelolaan kawasan kon- servasi TNKJ menurut pedoman COREMAP II-LIPI  secara  total  memiliki  nilai  71%  dan memiliki  enam  komponen  dengan  nilai berbeda  ( Figure  4 ).  Secara  umum,  fokus pertanyaan  evaluasi  pada  tiap  komponen berbeda.  Komponen  latar  belakang  berfokus pada  kondisi/status  Kawasan  Konservasi Laut  (KKL),  komponen  perencanaan  ber- fokus  pada  ketepatan  dari  rancangan  dan perencanaan,  komponen  kebutuhan  berfokus pada  kebutuhan  yang  diperlukan  dalam
pelaksanaan  pengelolaan,  komponen  pelak- sanaan  berfokus  pada  pelaksanaan  kegiatan pengelolaan,  sedangkan  komponen  keluaran berfokus pada perkembangan KKL dan hasil kegiatan  pelaksanaan  yang  dilakukan  pada tahap-tahap sebelumnya  dan komponen pen- capaian  berfokus pada dampak dari kegiatan pengelolaan  serta  pencapaian  tujuan  dari pengelolaan.
Figure 4.  The Results Assessment of The Management of The TNKJ Conservation Area Based on COREMAP II-LIPI Guidelines (%).
Hasil  penilaian  yang  diperoleh  me- nunjukkan  elemen  keluaran  dan  pencapaian memiliki  nilai  yang  lebih  rendah  diban- dingkan  elemen  lainnya.  Hal  ini  terkait dengan  beberapa  indikator  penilaian  yang belum dapat terjawab dengan baik. Indikator tersebut  dipetakan  menjadi  isu  prioritas.  Isu prioritas  komponen  keluaran  adalah  belum adanya  peningkatan  nilai  konservasi  serta belum  adanya  peningkatan  kesadaran  dan kepedulian  pemangku  kepentingan  terhadap pengelolaan  kawasan  konservasi  TNKJ. Sementara  itu,  isu  prioritas  komponen pencapaian adalah belum optimalnya analisis ancaman  dan  konflik  dari  dampak  kegiatan pengelolaan  kawasan  konservasi  serta  masih adanya  konflik  di  sektor  pelayaran,  peman-
faatan sumber daya, dan sumber daya.
Panduan  dari  COREMAP  II-LIPI bukan  merupakan  pedoman  resmi  yang  di- gunakan  oleh  instansi  terkait  dalam  me- ngelola  kawasan  konservasi  laut.  Hal  ini dikarenakan  pedoman  COREMAP  II-LIPI merupakan  salah  satu  panduan  evaluasi pengelolaan  kawasan  konservasi  laut  yang dilakukan  secara  parsial  dalam  kerangka kegiatan  dari pemenuhan program kerjasama antara COREMAP II dengan LIPI.

## 3.4. Status Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Taman Nasional Karimunjawa
Nilai  indeks  efektivitas  pengelolaan kawasan  konservasi  modifikasi  Pitchter (1999)  dibagi  menjadi  4  (empat),  yakni kurang  efektif  (0-25%),  cukup  efektif  (26- 50%),  efektif  (51-75%)  dan  sangat  efektif (75-100%). Berdasarkan hasil yang diperoleh menunjukan  bahwa  pengelolaan  kawasan konservasi  TNKJ  dikatakan  sangat  efektif menurut pedoman METT yang dihitung oleh pihak  Balai  TNKJ  dengan  hasil  penilaian adalah  78%.  Akan  tetapi  status  efektivitas pengelolaan  kawasan  konservasi  menjadi efektif  apabila  dihitung  dengan  metode COREMAP  II-LIPI  dengan  hasil  penilaian 71%.  Berbeda  dengan  penilaian  efektivitas pengelolaan  menggunakan  metode  METT dan  COREMAP  II-LIPI,  penilaian  status efektivitas  pengelolaan  kawasan  konservasi TNKJ  menggunakan  metode  E-KKP3K  me- nunjukkan  pada  peringkat  hijau  yang  berarti kawasan  tersebut  merupakan  kawasan  kon- servasi yang dikelola secara minimum. Hasil penilaian  yang  menunjukkan  pertanyaan pada  peringkat  hijau  dapat  terjawab  100%, dengan  hal  tersebut  berarti  kawasan  konser- vasi TNKJ telah dikelola secara efektif.
Parameter  keberhasilan  pengelolaan kawasan  konservasi  dapat  dilihat  dari pencapaian  tujuan  dibentuknya  kawasan konservasi  tersebut.  Rencana  Strategis  Balai TNKJ tahun 2015-2019 sesuai dengan tujuan pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2015-2019 yaitu
memastikan  kondisi  lingkungan  berada  pada toleransi  yang  dibutuhkan  untuk  kehidupan manusia  dan  sumber  daya  berada  pada  ren- tang populasi yang aman, serta secara paralel meningkatkan  kemampuan  sumber  daya alam  untuk  memberikan  sumbangan  pada perekonomian nasional. Salah satu ekosistem penting yang menunjang keberhasilan penge- lolaan  kawasan  konservasi  adalah  terumbu karang.  Cahyani et  al .  (2018)  menyebutkan terumbu  karang  merupakan  salah  satu  eko- sistem  laut  yang  memiliki  nilai  penting  bagi masyarakat pesisir dan keberadaannya sangat rentan  terhadap  gangguan  baik  yang  berasal dari alam maupun kegiatan antropogenik.
Laporan  WCS  (2019)  menyebutkan persentase tutupan karang keras TNKJ tahun 2019  mengalami  kenaikan  di  semua  zonasi kecuali  di  zona  pemanfaatan  jika  dibanding- kan  dengan  tahun  2016.  Persentase  karang keras tertinggi terdapat di zona inti dan zona perlindungan.  Sedangkan  tutupan  karang paling  rendah  terdapat  di  zona  rehabilitasi dan zona pemanfaatan. Hal ini terjadi karena pada  zona  inti  dan  zona  perlindungan  meru- pakan  kawasan  tidak  boleh  melakukan aktifitas  apapun  di  daerah  tersebut  sehingga tutupan  karang  keras  tidak  mengalami ancaman  dari  faktor  antropologi  seperti wisata  ataupun  penangkapan.  Meskipun tutupan  karang  keras  tahun  2019  mengalami kenaikan  dibandingkan  tahun  2016,  namun dibandingkan  dengan  tahun  2012  dan  2013 persentase  tutupan  karang  keras  tahun  2019 masih  lebih  rendah.  Meningkatnya  persenta- se  tutupan  karang  keras  tahun  2019  menun- jukkan  adanya  perbaikan  kondisi  terumbu karang dibandingkan tahun 2016.

## 3.5. Input bagi Pengelolaan Kawasan Konservasi Taman Nasional
Karimunjawa Hasil dari penilaian efektivitas penge- lolaan kawasan konservasi TNKJ mengguna- kan pedoman METT,  E-KKP3K dan COREMAP  II-LIPI  yang  telah  dilakukan sebelumnya  mengungkap permasalahan yang menghambat  tercapainya  tujuan  pengelolaan
kawasan  konservasi  TNKJ.  Analisis  perma- salahan  tersebut  menjadi  cara  baru  yang dapat  diterapkan  dalam  penyusunan  struktur jaringan  ( model  construction )  ANP.  Perma- salahan yang telah teridentifikasi dibagi men- jadi  permasalahan  ekologi,  ekonomi,  kelem- bagaan dan sosial.

## 3.6.     Prioritas Masalah Pengelolaan Kawasan Konservasi Taman Nasional Karimunjawa
Berdasarkan  hasil  kombinasi  seluruh aspek  pada  sub-kriteria  permasalahan  yang telah diolah menggunakan metode ANP, para informan kunci  sepakat bahwa permasalahan prioritas  pada  pengelolaan  kawasan  konser- vasi  TNKJ  adalah  implementasi  sistem zonasi  (0,4093)  yang  merupakan  permasa- lahan  dalam  kriteria  kelembagaan.  Masalah tersebut  berkaitan  dengan  adanya  pelang- garan penggunaan fungsi lahan pada tiap-tiap zona yang telah ditentukan, seperti zona yang seharusnya  digunakan  untuk  ke-pentingan konservasi  namun  digunakan  untuk  lahan tambak  tanpa  izin,  kegiatan  pariwisata  dan penangkapan  ikan  pada  zona  yang  dilarang. Urutan  prioritas  permasalahan  kedua  adalah
sampah  (0,3805),  semakin  meningkatanya jumlah  wisatawan  maka  semakin  meningkat jumlah  sampah  pada  kawasan  konservasi. Hal tersebut berdampak secara langsung pada lingkungan.  Urutan  ketiga  adalah  belum optimalnya  pengembangan  usaha  ekonomi masyarakat  (0,3706)  yang  menunjukkan tingginya  ketergantungan  masyarakat  ter- hadap  perikanan  tangkap  dan  sektor  wisata untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  sehari- hari.  Sintesis  nilai  sub-kriteria  permasalahan pengelolaan  kawasan  konservasi  Taman Nasional  Karimunjawa  dapat  dilihat  pada Figure 5.
Pada  setiap  sub-kriteria  memiliki prioritas  permasalahan.  Sub-kriteria  pada permasalahan ekologi berupa ancaman penu- runan  jumlah  spesies  endemik  (0,3542) menjadi  prioritas  permasalahan  ekologi. Pendataan  spesies  endemik  TNKJ  belum dilaksanakan  secara  optimal  sehingga  proses monitoring dan pengelolaan spesies endemik masih  terbatas.  Kemudian  urutan  permasa- lahan  ekologi  selanjutnya  adalah  degradasi ekosistem (0,3240) yang disebabkan kegiatan antropogenik.  Permasalahan  ekologi  selan- jutnya  adalah  pengelolaan  berbasis  daya  du-
Figure 5. The main problem of the TNKJ conservation area management.
kung  (0,3216)  yang  belum  diterapkan  dalam pengelolaan kawasan konservasi TNKJ.
Masalah  pada  sub-kriteria  ekonomi yang menjadi prioritas adalah belum optimal- nya  pengembangan  usaha  ekonomi  masyara- kat  (0,3706),  yang  mana  masyarakat  masih sangat bergantung dengan sumber daya alam dan sektor wisata. Prioritas masalah ekonomi selanjutnya  adalah  ketidakstabilan  harga  jual hasil  perikanan  (0,3625)  yang  disebabkan tidak  berfungsinya  Tempat  Pelelangan  Ikan (TPI).  Retribusi  wisatawan  (0,2667)  yang masih  terjadi  akibat  disharmoni  pengelolaan antara Balai TNKJ dan Dinas  Pariwisata dan Kebudayaan  Kabupaten  Jepara  menjadi  per- masalahan dengan urutan ketiga.
Urutan  permasalahan  prioritas  pada sub-kriteria  kelembagaan  adalah  implement- tasi  sistem  zonasi  (0,4093)  yang  juga merupakan  permasalahan  prioritas  pengelo- laan  kawasan  konservasi  TNKJ.  Urutan  per- masalahan  kelembagaan  selanjutnya  adalah anggaran pengelolaan terbatas (0,3052) yang menyebabkan  terkendalanya  aktivitas  moni- toring  dan  pengelolaan  kawasan  konservasi TNKJ.  Permasalahan  kelembagaan  selanjut- nya  adalah  kurangnya  koordinasi  antar lembaga (0,2854).
Sub-kriteria  sosial  memiliki  urutan permasalahan  prioritas  secara  urut  yakni masalah  sampah  (0,3805),  pemanfaatan  per- ikanan  yang  merusak  (0,3559)  oleh  nelayan luar  pulau  Karimunjawa  dan  permasalahan pelayaran (0,2635). Hafsaridewi et al. (2018) menyatakan  bahwa  hingga  2017,  sistem zonasi  telah  meninggalkan  masalah  seperti biota dan kondisi ekosistem yang rusak, serta belum  adanya  integrasi  antara  manajemen sumber daya dan peraturan.

## 3.7. Solusi Permasalahan Pengelolaan Kawasan Konservasi Taman Nasional Karimunjawa
Peningkatan  efektivitas  pengelolaan kawasan  konservasi  TNKJ  dapat  dilakukan dengan  penyusunan  dan  implementasi  stra- tegi  pengelolaan  kawasan  konservasi.  Sinte- sis  sub-kriteria  solusi  untuk  melihat  kontri-
busi  masing-masing  elemen  solusi  pada  se- tiap  aspek  dalam  upaya  menyusun  prioritas pengelolaan  kawasan  konservasi  TNKJ secara  keseluruhan  dikombinasikan  pada

## Figure 6.
Hasil  kombinasi  seluruh  aspek  pada sub-kriteria  solusi,  para  informan  kunci sepakat  bahwa  permasalahan  prioritas  pada pengelolaan  kawasan  konservasi  TNKJ adalah  penyadaran  masyarakat  dan  wisata- wan  terhadap  bahaya  sampah  dan  kerusakan lingkungan (0,4256) yang terdapat  pada sub- kriteria  sosial.  Hal  yang  menjadi  penentu keberhasilan suatu program adalah jika sudah terdapat  kesadaran  pengguna  kawasan  ter- sebut.  Semakin  tinggi  tingkat  kesadaran masyarakat  dan  wisatawan,  maka  semakin rendah  tingkat  pelanggaran  dan  kerusakan ekosistem  akibat  aktivitas  manusia.  Solusi kedua  terdapat  pada  sub-kriteria  ekologi yakni  perbaikan  fungsi  ekosistem  (0,3963) yang  dapat  dilakukan  salah  satunya  melalui teknologi  terumbu  karang  buatan  dan transplantasi.  Hal  tersebut  dapat  membantu perbaikan  fungsi spawning,  nursery, dan feeding ground ekosistem terumbu karang.
Solusi  prioritas  ketiga  yang  dapat  di- lakukan  adalah  dengan  penyadaran  masyara- kat tentang pemanfaatan berkelanjutan (0,3920)  yang  masuk  dalam  sub-kriteria solusi  kelembagaan.  Hal  ini  dilakukan  untuk menjaga  jumlah  tangkapan  dengan  cara  pe- nangkapan  yang  ramah  lingkungan  sehingga kondisi  ekosistem  tetap  terjaga.  Penyadaran masyarakat  tentang  pemanfaatan  yang  ber- kelanjutan  dapat  dilakukan  oleh  instansi terkait berupa sosialisasi dan aksi nyata lain.
Pada  setiap  sub-kriteria  memiliki prioritas solusi. Sub-kriteria pada solusi eko- logi  secara  urut  adalah  perbaikan  fungsi ekosistem  (0,3963),  kemudian  pembaharuan sistem  pengelolaan  (0,3196).  Sistem  yang sudah  terlaksana  akan  terlihat  adanya  ke- kurangan  pada  pelaksanaannya  sehingga dapat  dibuat  pembaharuan  sistem  penge- lolaan  berkelanjutan  untuk  kawasan  kon- servasi  tersebut.  Solusi  ketiga  dari  sub- kriteria  ekologi  adalah  penangkaran  spesies
Figure 6.  The Main Solution of The TNKJ Conservation Area Management.
endemik  yang  dapat  dilakukan  untuk  melin- dungi  spesies  asli  dan  ekosistem  pada kawasan konservasi TNKJ (0,2840).
Pada  sub-kriteria  ekonomi,  solusi prioritas pertama adalah peningkatan kualitas koordinasi  dan  komunikasi  (0,3531)  oleh para  pihak  yang  berkepentingan  dalam  pe- ngelolaan  kawasan  konservasi  TNKJ.  Solusi ekonomi  selanjutnya  adalah  peningkatan peran  TPI  (0,3244).  Hal  ini  dapat  dilakukan mengingat  TPI  dikawasan  konservasi  TNKJ belum  beroperasi  dengan  optimal.  Urutan solusi  ekonomi  selanjutnya  adalah  pembua- tan  peraturan  yang  jelas  dan  terintegrasi (0,3224)  sehingga  peraturan  dapat  dimple- mentasi dengan baik.
Solusi  pada  sub-kriteria  kelembagaan memiliki urutan prioritas penyadaran  masya- rakat  tentang  pemanfaatan  berkelanjutan (0,3920).  Urutan  solusi  kelembagaan  selan- jutnya  adalah  peningkatan  koordinasi  antar stakeholder (0,3175)  yang  dapat  dilakukan untuk  menghindari  konflik  pengelolaan kawasan  konservasi  TNKJ,  kemudian  pe- ningkatan  anggaran  pengelolaan  (0,2904) sesuai  dengan  kebutuhan  pengelolaan  kawa- san.  Cukupnya  anggaran  pengelolaan  akan memengaruhi  kinerja  pengelolaan  kawasan konservasi.
Sub-kriteria  sosial  memiliki  prioritas
solusi dari permasalahan  yang telah dipapar- kan,  yakni  penyadaran  masyarakat  dan wisatawan  terhadap  bahaya  sampah  dan  ke- rusakan  lingkungan  (0,4256).  Urutan  solusi sosial  selanjutnya  adalah  koordinasi  jalur pelayaran  (0,3394)  yang  dapat  digunakan untuk  mengatur  jumlah  pengunjung  saat masuk ke kawasan konservasi TNKJ. Urutan solusi  sosial  ketiga  adalah  penegasan  penga- turan  penangkapan  ikan  (0,2348)  untuk mengurangi  potensi  kerusakan  ekosistem akibat  penangkapan  ikan  dengan  cara merusak  dan  penangkapan  ikan  dengan  alat tangkap yang tidak diperbolehkan.
Berdasarkan  hasil  sintesis  kriteria masalah  dan  solusi  dari  pendapat  informan kunci  dengan  analisis  ANP,  dapat  diketahui nilai Kendall’s  Coefficient  of  Concordance (W)  sebesar  73,48%  (>70%).  Nilai  W tersebut  berarti  responden  memiliki  kese- suaian  yang  cukup  besar  terhadap  prioritas permasalahan  dan  solusi  pengelolaan  kawa- san  konservasi  TNKJ.  Adanya  penentuan prioritas  permasalahan  dan  solusi  bagi pengelolaan kawasan konservasi TNKJ dapat memudahkan  pihak  pengelola  dalam  pem- buatan  strategi  dalam  pelaksanaan  rencana strategis Balai TNKJ.
Kawasan  konservasi  perairan  dengan pengelolaan  secara  efektif  dapat  memiliki
banyak  manfaat,  diantaranya  dapat  mening- katkan kelimpahan, ukuran, keanekaragaman dan  biomassa  ikan  (Halpern,  2003).  Selain itu,  kawasan  konservasi  dapat  memberikan ruang spill  over ikan  dari  dalam  kawasan konservasi keluar kawasan konservasi (Chapman  &  Kramer,  1999),  meningkatkan stok perikanan dengan cara penyebaran larva dari  dalam  kawasan  konservasi  (Harrison et al .,  2012)  dan  meningkatkan  daya  lenting terumbu  karang  dari  perubahan  iklim (Mumby et al ., 2007).

## IV. KESIMPULAN
Penggunaan pedoman yang tepat bagi pengelolaan  kawasan  konservasi  dapat  me- mudahkan  pengelola  kawasan  untuk  melihat kelebihan  dan  kekurangan  pada  setiap  aspek pengelolaan  kawasan  konservasi,  sehingga dapat  ditemukan  permasalahan  yang  perlu untuk ditangani demi peningkatan efektivitas pengelolaan  kawasan  konservasi.  Penilaian efektivitas  kawasan  konservasi  TNKJ  dika- takan sangat efektif menurut pedoman METT dengan  hasil  penilaian  sebesar  78%,  efektif menurut pedoman COREMAP II-LIPI dengan  hasil  penilaian  71%  dan  merupakan kawasan konservasi yang dikelola secara mi- nimum  menurut  pedoman  E-KKP3K  dengan status hijau.
ANP  dapat  digunakan  untuk  meng- identifikasi  prioritas  dalam  penyusunan  stra- tegi  pengelolaan  kawasan  konservasi  TNKJ yang  efektif  dengan  integrasi  antara  empat elemen cluster (ekologi, sosial, ekonomi dan kelembagaan).  Strategi  peningkatan  efekti- vitas  pengelolaan  kawasan  konservasi  TNKJ dapat  dicapai  dengan  fokus  prioritas  strategi yakni:  (1)  Penyadaran  masyarakat  dan  wisa- tawan  terhadap  bahaya  sampah  dan  keru- sakan  lingkungan  (0,4256);  (2)  Perbaikan fungsi  ekosistem  (0,3963);  (3)  Penyadaran masyarakat  tentang  pemanfaatan  berkelan- jutan  (0,3920).  Strategi  peningkatan  efekti- vitas  pengelolaan  kawasan  konservasi  TNKJ dapat  tercapai  apabila  terdapat  koor-dinasi yang  baik  antara  semua  pihak  demi
mewujudkan  pengelolaan  kawasan  konser- vasi  yang  lebih  efektif  dan  memberikan manfaat  bagi  masyarakat  secara  berkelan- jutan.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terima kasih penulis ucapkan kepada Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian
Lingkungan hidup dan Kehutanan yang telah mengeluarkan  pedoman  penilaian  METT
( Management  Effectiveness  Tracking  Tool ) . Direktorat  Jenderal  Pengelolaan  Ruang  Laut Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan  yang telah mengeluarkan Pedoman Teknis Evaluasi  Efektivitas  Pengelolaan  Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil  (E-KKP3K).  COREMAP  II-LIPI  yang telah mengeluarkan Panduan Evaluasi Efektivitas  Pengelolaan  untuk  Kawasan Konservasi  Laut  di  Indonesia,  serta  Balai Taman Nasional Karimunjawa.

## DAFTAR PUSTAKA
Ascarya,  2010.  The  development  of  islamic financial  system  in  indonesia  and  the way  forward.  Occasional  paper  No. OP/10/02.  Bank  Indonesia.  Jakarta.
56-57 pp.
Bengen, G. 2001. Ekosistem dan sumberdaya pesisir  dan  laut  serta  sengelolaan secara  terpadu  dan  berkelanjutan. Prosiding pelatihan pengelolaan wilayah  pesisir  terpadu,  Pusat  Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL),  Bogor,  29  Oktober  –  3 November 2001. 28-55 pp.
Cahyani,  W.S.,  I.  Setyobudiandi,  &  R. Affandy.  2018.  Kondisi  dan  status keberlanjutan ekosistem terumbu karang di kawasan konservasi
Perairan  Pulo  Pasi  Gusung,  Selayar. J.  Ilmu  dan  Teknologi  Kelautan Tropis. 10(1): 153-166. https://doi.org/10.29244/jitkt.v10i1.2 1672
Chapman,  M.R.  &  D.L.  Kramer.  1999.
Gradients  in  coral  reef  fish  density and  size  across  the  barbados  marine reserve  boundary:  effects  of  reserve protection  and  habitat  characteristics.
Marine  Ecology  Progress  Series , 181(1): 81-96. https://www.int- res.com/articles/meps/181/m181p081.
pdf
Firdaus, M. & Y.D. Sari. 2010. Pemanfaatan dan  pengelolaan  kawasan  konservasi sumberdaya perikanan (Studi kasus di Lubuk  Larangan  Lubuk  Panjang Barung-Barung  Balantai,  Kabupaten Pesisir  Selatan,  Sumatera  Barat). J. Bijak dan Riset Sosek KP , 5(1): 1-18. http://doi.org/10.15578/jsekp.v5i1.57
88
Hafsaridewi,  R.,  Sulistiono,  A.  Fahrudin,  D.
Sutrisno, & S. Koeshendrajana. 2018. Manajemen  sumberdaya  di  Pulau Karimunjawa, Jawa Tengah, Indonesia  menggunakan  pendekatan DPSIR. AES Bioflux , 10(1): 1-16. http://www.aes.bioflux.com.ro/docs/2 018.7-22.pdf
Halpern,  B.S.  2003.  The  impact  of  marine reserves:  do  reserves  work  and  does reserve  size  matter?. Ecological application s, 13(1): 117-137. https://doi.org/10.1890/1051- 0761(2003)013[0117:TIOMRD]2.0.C O;2
Hargreaves-Allen,  V.,  S.  Mourato,  &  E.J. Milner-Gulland.  2017.  Drivers  of coral  reef  marine  protected  area performance. PLoS ONE , 12(6): 1-21. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0 179394
Harrison,  H.B.,  D.H  Williamson,  &  R.D Evans.  2012.  Larval  export  from marine  reserves  and  the  recruitment benefit  for  fish and  fisheries. Current Biology , 22(1): 1023-1028. https://doi.org/10.1016/j.cub.2012.04.
008
Hora,  S.C.  2009.  Expert  judgment  in  risk analysis.  Non-Published  Research
Reports. 11 p.
Juliyanto,  E.,  Zairion,  M.  Krisanti,  &  H.A. Susanto.  2019.  Analisis  prioritas pengelolaan kawasan konservasi perairan  Pulau  Ay-Rhun,  Provinsi Maluku. J.  Ilmu  dan  Teknologi
Kelautan Tropis , 11(3): 721-733. http://doi.org/10.29244/jitkt.v11i1.25 763 Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. 2017. Kebijakan pengelolaan  kawasan  konservasi  laut di Indonesia. Asisten Deputi Lingkungan dan Kebencanaan Maritim  Deputi  Bidang  Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa. Jakarta. 174 p.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). 2013. Pedoman teknis evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil (E-KKP3K). Direktorat  Jenderal  Kelautan,  Pesisir dan  Pulau-Pulau  Kecil,  Direktorat Konservasi  Kawasan  dan  Jenis  Ikan.
Jakarta. 66 p.
Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan  (KLHK).  2015.  Pedoman penilaian efektivitas pengelolaan kawasan  konservasi  di  Indonesia. Direktorat Kawasan Konservasi, Direktorat Jenderal Konservasi
Sumberdaya  Alam  dan  Ekosistem.
Jakarta. 110 p.
Kerlingeer, F. & H.B. Lee. 2000. Foundation of  behaviour  research.  Harcourt College Publishers. California. 82 p.
Leenhardt, P., N. Low, N. Pascal, F. Micheli,
&  J.  Claudet.  2015.  The  Role  of
Marine  Protected  Areas  in  Providing Ecosystem Services. Aquatic Funcitonal Biodiversity-An Ecological and Evolutionary Perspective, 9(1): 211-239. http://doi.org/10.1016/B978-0-12-
417015-5.00009-8
Mittermeier,  R.A.,  I.A.  Bowles,  &  R.B Cavalcanti.  1995.  A  participatory
approach to biodiversity conservation:  the  regional  priority setting workshop. Conservation International. Washington. 16 p.
Mumby,  P.J.,  A.R  Harborne,  J.  Williams,
C.V  Kappel,  D.R  Brumbaugh,  F. Micheli, K.E Holmes, C.P Dahlgreen, C.B  Paris,  &  P.G  Blackwell.  2007. Trophic  Cascade  Facilitates  Coral Recruitment  in  a  Marine  Reserve.
PNAS , 104(20): 8362-8367.
https://doi.org/10.1073/pnas.0702602 104
Pelletier, D., J.A. Garcia Charton, J. Ferraris, G. David, O. Thebaud, Y. Letourneur, J.  Claudet,  M.  Amand,  M.  Kulbicki,
&  R.  Galzin.  2005.  Designing indicators  of  assessing  the  effects  of marine  potected  areas  on  coral  reef ecosystems: a multidisciplinary standpoint. Aquatic Living Resources ,
18(1): 15-33.
https://doi.org/10.1051/alr:2005011 Pitcher, T.J. 1999. Rapfish, a rapid appraisal technique for  fisheries  and its applications  to  the  code  of  conduct for responsible fisheries. FAO Fisheries Circular. Canada. 52 p. Saaty, T.L. 1999. Theory and applications of the analytic network process: decision making  with  benefit,  opportunities, costs,  and  risks.  RWS  Publications. Pittsburgh. 278 p.
Susetiono,  P.  Swasti,  Supono,  &  I.W.E
Dharmawan. 2010. Penyusunan panduan evaluasi efektivitas pengelolaan untuk kawasan konservasi  laut  di  Indonsia.  CRITC COREMAP II-LIPI. Jakarta. 92 p.
Received  : 5 February 2020 Reviewed : 2 March 2020 Accepted  : 16 July 2020