## PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGGUNAAN DANA DESA BAGI KEGIATAN PEMBANGUNAN DI DESA BAYASARI KECAMATAN JATINAGARA
KABUPATEN CIAMIS TAHUN ANGGARAN 2017
Resa Kusumawati kotaksurateca@gmail.com
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh Jalan R. E. Martadinata Nomor 150 Ciamis

## ABSTRAK
Penelitian  ini  dilatarbelakangi  oleh  belum  optimalnya  partisipasi  masyarakat  dalam penggunaan  dana  desa  bagi  kegiatan  pembangunan  di  Desa  Bayasari  Kecamatan  Jatinagara Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2017. Berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara masih  ditemukan  hambatan-hambatan  baik  yang  bersumber  dari  pemerintah  desa  sebagai pelaksana kebijakan pembangunan yang dibiayai oleh dana desa maupun dari  masyarakat sebagai objek  dan  subjek  pembangunan  yang  dibiayai  oleh  dana  desa.  Dari  hasil  penelitian,  dapat diketahui  bahwa  hambatan  yang  mempengaruhi  partisipasi  masyarakat  dalam  penggunaan  dana desa  bagi  kegiatan  pembangunan  di  Desa  Bayasari  Kecamatan  Jatinagara  Kabupaten  Ciamis Tahun  Anggaran  2017  diantaranya  adalah  kurangnya  kesadaran  dan  pengetahuan  masyarakat tentang  dana  desa  dan  pentingnya  pembangunan  sehingga  menyebabkan  pembangunan  yang dibiayai  oleh  dana  desa  belum  mencapai  substansi  pembangunan  partisipatif  serta  masih  kurang maksimalnya pemerintah desa untuk melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan. Adapun upaya  yang  dilakukan  untuk  mengatasi  hambatan  adalah  dengan  meningkatkan  kesadaran  dan pengetahuan masyarakat tentang dana desa dan pentingnya pembangunan melalui sosialisasi dan himbauan.  Berdasarkan  hasil  penelitian,  penulis  menyarankan  sebaiknya  masyarakat  ikut dilibatkan  dalam  setiap  tahapan  pembangunan  mulai  dari  tahap  pengambilan  keputusan, pelaksanaan  kegiatan  pembangunan,  pemantauan  dan  evaluasi,  hingga  pemanfaatan  hasil-hasil pembangunan yang dibiayai oleh dana desa.
Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Dana Desa, Pembangunan

## A. PENDAHULUAN
Desa  merupakan  wilayah  yang  memiliki hak  otonom  untuk  mengatur  dan  mengurus pembangunannya  sendiri  dan  bertujuan  untuk meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  Posisi desa  menjadi  sangat  penting  mengingat  sebagian besar  penduduk  Indonesia  tinggal  di  desa, sehingga apabila pemerintahan desa menjalankan peran dan fungsi dengan baik dalam membangun desanya  maka  akan  mendukung  pula  terhadap keberhasilan  pembangunan  nasional.  Wilayah desa merupakan salah satu titik berat pembangunan nasional untuk terciptanya kestabilan  dan  kemajuan  Indonesia  secara keseluruhan. Melalui pembangunan, potensi yang ada  di  pedesaan  harus  dikembangkan  dan kekuarangan yang ada harus diatasi.
Pembangunan  desa  harus  mengutamakan kebutuhan  masyarakat.  Berkaitan  dengan  proses pembangunan  desa  tersebut,  maka  partisipasi masyarakat  menjadi  hal  yang  sangat  penting dilakukan,  karena  partisipasi  masyarakat  adalah sebagai  bentuk  keterlibatan  anggota  masyarakat dalam  seluruh  tahap  pembangunan  mulai  dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan
pemanfaatan  hasil  pembangunan.  Keberhasilan suatu  program  pembangunan  bukan  hanya berdasarkan  pada  kemampuan  pemerintah,  tetapi juga  berkaitan  dengan  partisipasi  masyarakat dalam menjalankan program pembangunan.
Guna  mendukung  pelaksanaan  tugas  dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan  pembangunan  desa  dalam  segala  aspeknya sesuai  dengan  kewenangan  yang  dimiliki, Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  6 Tahun  2014  tentang  Desa  memberikan  mandat kepada  pemerintah  untuk  mengalokasikan  dana desa.  Dana  desa  tersebut  dianggarkan  setiap tahun  dalam  APBN  yang  kemudian  diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu pendapatan desa.  Dana  desa  disusun  untuk  memberikan status  hukum  yang  lebih  kuat  bagi  desa  dan memastikan  alokasi  anggaran  pembangunan tahunan.
Penggunaan  dana  desa  untuk  keperluan pembangunan  di  Desa  Bayasari  Kecamatan Jatinagara  Kabupaten  Ciamis  sudah  terlaksana namun  belum  mencapai  substansi  pembangunan partisipatif,  hal  ini  dapat  dilihat  dari  partisipasi masyarakat  yang  masih  belum  optimal.  Hal  itu
terlihat  dari  adanya  indikator-indikator  sebagai berikut:
1. Masih  kurangnya  peran  serta  masyarakat dalam kegiatan musyawarah tentang rencana-rencana  penggunaan  dana  desa, terutama  dalam  memberikan  ide  dan masukan  mengenai  penggunaan  dana  desa, hal  ini  karena  kurangnya  pengetahuan masyarakat  terhadap  adanya  dana  desa beserta penggunaannya, sehingga masyarakat  tidak  dapat  menyampaikan aspirasinya.
2. Masih  kurangnya  partisipasi  masyarakat baik  dalam  bentuk  tenaga  maupun  keahlian dalam hal pelaksanaan kegiatan pembangunan  yang  dibiayai  oleh  dana  desa sebagai  akibat  dari  kurangnya  kesadaran, tanggung jawab serta rasa memiliki masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan penggunaan  dana  desa  tersebut,  sehingga segala mekanisme dalam pelaksanaan kegiatan  penggunaan  dana  desa  diserahkan kepada pemerintah desa.
3. Masih  kurangnya  peran  serta  masyarakat dalam  memelihara  hasil-hasil  penggunaan dana desa bagi kegiatan pembangunan.
Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih  lanjut  untuk  menemukan  aspek-aspek  yang terkait  dengan  partisipasi  masyarakat  dalam judul: Partisipasi
Masyarakat
dalam
Penggunaan Dana Desa Bagi Kegiatan Pembangunan  Di  Desa  Bayasari  Kecamatan Jatinagara  Kabupaten  Ciamis  Tahun  Anggaran 2017.
Dengan  demikian,  penelitian  ini  dilakukan dengan  tujuan  untuk  mengetahui  bagaimana partisipasi  masyarakat  dalam  penggunaan  dana desa  bagi  kegiatan  pembangunan  di  Desa Bayasari Kecamatan Jatinagara Kabupaten
Ciamis  Tahun  Anggaran  2017,  hambatan- hambatan apa saja yang mempengaruhi partisipasi  masyarakat  dalam  penggunaan  dana desa  bagi  kegiatan  pembangunan  di  Desa Bayasari Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis  Tahun  Anggaran  2017,  dan  upaya-upaya apa  saja  yang  dilakukan  untuk  mengatasi hambatan-hambatan yang mempengaruhi partisipasi  masyarakat  dalam  penggunaan  dana desa  bagi  kegiatan  pembangunan  di  Desa Bayasari Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2017.

## B. LANDASAN TEORITIS Pengertian Partisipasi
Pengertian yang  secara umum  dapat
ditangkap dari istilah partisipasi adalah
keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan.
Secara etimologis, partisipasi berasal bahasa inggris  “ participation ”  yang  artinya  mengambil bagian  atau  keikutsertaan.  Sedangkan  dalam Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI:  V) “partisipasi”  berarti  perihal  turut  berperan  serta dalam suatu kegiatan; keikutsertaan; peran serta.
Untuk  memahami  apa  yang  dimaksud dengan partisipasi, Uphoff dan Cohen (dalam Ife dan  Tesoriero,  2006:  296)  „Menekankan  pada rakyat memiliki peran dalam pembuatan keputusan.‟  Pearse  dan  Stifel  (dalam  Ife  dan Tesoriero, 2006: 296) „Memfokuskan pada rakyat yang  biasanya  tidak  dilibatkan  memiliki  kendali terhadap sumber daya dan institusi.‟ Paul (dalam Ife dan Tesoriero, 2006: 296) berpendapat bahwa „Dalam  partisipasi  harus  mencakup  kemampuan rakyat  untuk  mempengaruhi  kegiatan-kegiatan sedemikian rupa sehingga meningkatkan kesejahteraannya.‟
Bornby  (dalam  Theresia  et  al,  2015:  196) mengartikan  partisipasi  sebagai  „Tindakan  untuk „mengambil  bagian‟  yaitu  kegiatan  atau pernyataan untuk  mengambil  bagian dari kegiatan  dengan  maksud  memperoleh  manfaat‟. Sedang  di  dalam  kamus  sosiologi  yang  disusun oleh  Theodorson  (dalam  Theresia  et  al,  2015: 196)  disebutkan  bahwa,  „Partisipasi  merupakan keikutsertaan  seseorang  di  dalam  kelompok sosial  untuk  mengambil  bagian  dari  kegiatan masyarakatnya, di luar pekerjaan  atau profesinya sendiri.‟  Menurut  Raharjo  (dalam  Theresia  et  al, 2015:  196)  „Keikutsertaan  tersebut,  dilakukan sebagai  akibat  dari  terjadinya  interaksi  sosial antara  individu  yang  bersangkutan  dengan anggota masyarakat yang lain.‟
Dari  pengertian  partisipasi  yang  telah dikemukakan  di  atas,  Theresia  et  al  (2015:  198) menyimpulkan bahwa:
Partisipasi  atau  peran  serta  pada  dasarnya merupakan  suatu  bentuk  keterlibatan  dan keikutsertaan  secara  aktif  dan  sukarela,  baik karena  alasan-alasan  dari  dalam  (intrinsik) maupun  dari  luar  (ekstrinsik)  dalam  keseluruhan proses  kegiatan  yang  bersangkutan,  yang mencakup: pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian (pemantauan, evaluasi, pengawasan), serta pemanfaatan hasil-hasil kegiatan yang dicapai.

## Bentuk-bentuk Partisipasi
Dusseldrop  (dalam  Theresia  et  al,  2015: 200)  mengidentifikasi  beragam  bentuk-bentuk kegiatan  partisipasi  yang  dilakukan  oleh  setiap warga masyarakat dapat berupa:
1) Menjadi  anggota  kelompok-kelompok masyarakat;
2) Melibatkan  diri  pada  kegiatan  diskusi kelompok;
3) Melibatkan  diri  pada  kegiatan-kegiatan organisasi untuk menggerakkan partisipasi masyarakat yang lain; 4) Menggerakkan sumber daya masyarakat;
5) Mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan;
Memanfaatkan  hasil-hasil  yang  dicapai dari kegiatan masyarakatnya.

## Tingkatan Partisipasi
Dilihat  dari  tingkatan  atau  tahapan partisipasi,  Wilcox  (dalam  Theresia et al ,  2015: 202)  mengemukakan  adanya  5  (lima)  tingkatan, yaitu
1) Memberikan informasi ( information );
2) Konsultasi ( consultation ), yaitu menawarkan pendapat, sebagai
pendengar  yang  baik  untuk  memberikan umpan  balik,  tetapi  tidak  terlibat  dalam implementasi ide dan gagasan tersebut;
3) Pengambilan keputusan bersama
( deciding together ), dalam arti memberikan  dukungan  terhadap  ide,
gagasan, pilihan-pilihan serta, mengembangkan peluang
yang diperlukan guna pengambilan keputusan;
4) Bertindak  bersama  ( acting  together ), dalam  arti  tidak  sekadar  ikut  dalam pengambilan  keputusan,  tetapi  juga terlibat  dan  menjalin  kemitraan  dalam pelaksanaan kegiatannya;
5) Memberikan dukungan ( supporting independent  community  interest )  dimana kelompok-kelompok  lokal  menawarkan pendanaan,  nasehat,  dan  dukungan  lain untuk mengembangkan agenda kegiatan.

## Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
Theresia et  al (2015:  197)  menyebutkan bahwa:
Dalam  kegiatan  pembangunan,  partisipasi masyarakat  merupakan  perwujudan  dari kesadaran  dan  kepedulian  serta  tanggung jawab  masyarakat  terhadap  pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki  mutu  hidup  mereka,  artinya, melalui  partisipasi  yang  diberikan,  berarti benar-benar  menyadari  bahwa  kegiatan pembangunan bukanlah sekadar kewajiban yang  harus  dilaksanakan  oleh  (aparat) pemerintah  sendiri,  tetapi  juga  menuntut keterlibatan masyarakat yang akan diperbaiki mutu hidupnya.
Partisipasi  masyarakat  merupakan  sesuatu yang  harus  ditumbuhkembangkan  dalam  proses pembangunan, namun di dalam praktiknya, tidak selalu diupayakan sungguh-sungguh.
Theresia et  a l  (2015:  206)  menyebutkan bahwa:
Di pihak lain, tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, mensyaratkan adanya kepercayaan dan kesempatan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakatnya  untuk  terlibat  secara  aktif di dalam proses pembangunan. Artinya,  tumbuh  dan  berkembangnya partisipasi masyarakat, memberikan
indikasi adanya pengakuan (aparat) pemerintah  bahwa  masyarakat  bukanlah sekadar  obyek  atau  pengguna  hasil pembangunan,  melainkan  subyek  atau pelaku pembangunan yang memiliki kemampuan  dan  kemauan  yang  dapat diandalkan sejak perencanaan,
pelaksanaan, pengawasan, dan
pemanfaatan hasil-hasil pembangunan. Slamet  (dalam  Theresia et  al ,  2015:  207) menyatakan  bahwa  tumbuh  dan  berkembangnya partisipasi  masyarakat  dalam  pembangunan, sangat ditentukan oleh tiga unsur pokok, yaitu:
1. Adanya  kesempatan  yang  diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi.
2. Adanya  kemauan  masyarakat  untuk berpartisipasi.
3. Adanya  kemampuan  masyarakat  untuk berpartisipasi.
Lingkup Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
Yadav  (dalam  Theresia et  al ,  2015:  198) mengemukakan  tentang  adanya  empat  macam kegiatan yang menunjukkan partisipasi masyarakat  di  dalam  kegiatan  pembangunan, yaitu „Partisipasi dalam: pengambilan keputusan, pelaksanaan  kegiatan,  pemantauan  dan  evaluasi, serta  partisipasi  dalam  pemanfaatan  hasil-hasil pembangunan.‟
Lebih  lanjut  Theresia et  al (2015:  198) memberikan penjelasan sebagai berikut:
1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan
Pada umumnya, setiap program pembangunan masyarakat (termasuk pemanfaatan  sumber  daya  lokal  dan alokasi  anggarannya)  selalu  ditetapkan sendiri  oleh  pemerintah  pusat,  yang  dalam banyak  hal  lebih  mencerminkan  sifat kebutuhan  kelompok-kelompok  kecil  elit yang  berkuasa  dan  kurang  mencerminkan keinginan  dan  kebutuhan  masyarakat
banyak.  Partisipasi  masyarakat  dalam pembangunan  perlu  ditumbuhkan  melalui dibukanya  forum  yang  memungkinkan masyarakat banyak berpartisipasi langsung dalam  proses  pengambilan  keputusan tentang program-program pembangunan di wilayah setempat atau di tingkat lokal. 2. Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan
Partisipasi masyarakat dalam pembangunan,  seringkali  diartikan  sebagai partisipasi masyarakat banyak (yang umumnya  lebih  miskin)  untuk  secara sukarela  menyumbangkan  tenaganya  di dalam  kegiatan  pembangunan.  Di  lain pihak,  lapisan  yang  di  atasnya  (yang umumnya  terdiri  dari  orang-orang  kaya) dalam banyak hal lebih banyak memperoleh manfaat dari hasil pembangunan, tidak dituntut sumbangannya secara proporsional. Karena  itu,  partisipasi  masyarakat  dalam pelaksanaan  pembangunan  harus  diartikan sebagai
pemerataan sumbangan masyarakat  dalam  bentuk  tenaga  kerja, uang  tunai,  dan  atau  beragam  bentuk korbanan  lainnya  yang  sepadan  dengan manfaat  yang  akan  diterima  oleh  masing- masing warga masyarakat yang bersangkutan.
Di  samping  itu,  yang  sering  dilupakan dalam  pelaksanaan  pembangunan  adalah, partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan proyek-proyek pembangunan
kemasyarakatan yang telah berhasil diselesaikan.  Oleh  sebab  itu,  perlu  adanya kegiatan  khusus  untuk  mengorganisir warga  masyarakat  guna  memelihara  hasil- hasil  pembangunan  agar  manfaaatnya dapat  terus  dinikmati  (tanpa  penurunan kualitasnya) dalam jangka panjang.
3. Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan Kegiatan pemantauan dan evaluasi program  dan  proyek  pembangunan  bukan hanya  agar tujuannya dapat dicapai  seperti yang  diharapkan,  tetapi  juga  diperlukan umpan  balik  tentang  masalah-masalah  dan kendala  yang  muncul  dalam  pelaksanaan pembangunan yang bersangkutan. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat untuk mengumpulkan  informasi  yang  berkaitan dengan  perkembangan  kegiatan  serta perilaku aparat pembangunan sangat diperlukan.
4. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan
Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan merupakan unsur terpenting, sebab  tujuan  pembangunan  adalah  untuk memperbaiki  mutu  hidup  masyarakat banyak sehingga pemerataan hasil pembangunan merupakan tujuan utama. Di samping itu, pemanfaatan hasil pembangunan  akan  merangsang  kemauan dan  kesukarelaan  masyarakat  untuk  selalu berpartisipasi dalam setiap program pembangunan yang akan datang.
Sayangnya,  partisipasi  dalam  pemanfaatan hasil pembangunan sering kurang mendapat  perhatian  dari  pemerintah  dan administrator pembangunan pada umumnya,  yang  seringkali  menganggap bahwa  dengan  selesainya  pelaksanaan pembangunan  itu  otomatis  manfaatnya akan pasti dapat dirasakan oleh masyarakat sasarannya. Padahal, seringkali masyarakat sasaran  justru  tidak  memahami  manfaat dari  setiap  program  pembangunan  secara langsung,  sehingga  hasil  pembangunan yang dilaksanakan menjadi sia-sia.

## Dana Desa
Desa memiliki kewenangan untuk menjalankan  sendiri  kegiatan  pemerintahannya yang tujuannya untuk mempercepat pertumbuhan dan pembangunan. Untuk melaksanakan kewenangan  tersebut,  pemerintah  desa  memiliki sumber-sumber  penerimaan  yang  digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukannya.  Pemerintah  memberi  dukungan keuangan  kepada  desa  yang  dialokasikan  di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang  disebut  Dana  Desa.  Maksud  pemberian dana  desa  adalah  sebagai  bantuan  stimulan  atau dana  perangsang  untuk  mendorong  dalam membiayai  program  pemerintah  desa  yang ditunjang  dengan  partisipasi  swadaya  gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
Di  dalam  Pasal  1  Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  60  Tahun  2014 tentang  Dana  Desa  yang  Bersumber  dari Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara sebagaimana  telah  diubah  beberapa  kali  terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor  8  Tahun  2016  tentang  Dana  Desa  yang Bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Negara dirumuskan bahwa:
Dana Desa merupakan dana yang bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Negara  yang  diperuntukkan  bagi desa  yang  ditransfer  melalui  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten/Kota  dan  digunakan  untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,  pelaksanaan  pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Rincian  dana  desa  berdasarkan  Peraturan Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan,
Pemantauan,  dan  Evaluasi  Dana  Desa  adalah setiap  Kabupaten/Kota  berdasarkan  alokasi  yang dihitung  dengan  jumlah  penduduk,  angka kemiskinan,  luas  wilayah,  dan  tingkat  kesulitan geografis desa setiap Kabupaten/Kota sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2  ayat  (3) huruf  (b)  Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik Indonesia  Nomor  49/PMK.07/2016  tentang  Tata Cara  Pengalokasian,  Penyaluran,  Penggunaan, Pemantauan,  dan  Evaluasi  Dana  Desa,  dihitung dengan  bobot  sebagai  berikut:  25%  (dua  puluh lima  peren)  untuk  jumlah  penduduk  desa;  35% (tiga puluh lima persen) untuk angka kemiskinan desa;  10%  (sepuluh  persen)  untuk  luas  wilayah desa;  dan  30%  (tiga  puluh  persen)  untuk  tingkat kesulitan  geografis  desa  setiap  Kabupaten/Kota. Hal  ini  akan  ditunjukkan  dengan  jumlah penduduk  miskin  desa  dan  IKK  (Indeks Kemahalan Konstruksi) Kabupaten/Kota.
Hasil  penghitungan  rincian  dana  desa kemudian  disampaikan  oleh  Pemerintah  kepada DPR  pada  saat  pembahasan  tingkat  1  Nota Keuangan  dan  Rancangan  Undang-Undang mengenai APBN untuk mendapatkan persetujuan,  kemudian  berdasarkan  pagu  dana desa  dalam  UU  APBN  dan  hasil  pembahasan dana  desa  kemudian  baru  ditetapkan  menjadi rincian  dana  desa  setiap  Kabupaten/Kota  dan dicantumkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.
Penyaluran  dana  desa  dilakuan  dengan cara pemindahbukuan dari RKUN (Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah  rekening  tempat  penyimpanan  uang negara  yang  ditentukan  oleh  Menteri  selaku Bendahara  Umum  Negara  untuk  menampung seluruh  penerimaan  negara  dan  membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral) ke RKUD  (Rekening  Kas  Umum  Daerah  yang selanjutnya  disingkat  RKUD  adalah  rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati/Walikota untuk
menampung  seluruh  penerimaan  daerah  dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan) dan pada akhirnya dipindahbukukan  ke  RKD  (Rekening  Kas  Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang
menampung  seluruh  penerimaan  desa  dan digunakan  untuk  membayar  seluruh  pengeluaran desa  pada  bank  yang  ditetapkan).  Penyaluran dana  desa  dilakukan  secara  bertahap  pada  tahun anggaran berjalan paling lambat 7 hari kerja  dari rekening  RKUD  ke  RKD  pada  setiap  tahap. Adapun tahap-tahap tersebut adalah:
1.  Tahap  I,  pada  Bulan  Maret  sebesar  60% (enam puluh persen);
2. Tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen).

## Prioritas Penggunaan Dana Desa
Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan Daerah  Tertinggal,  dan  Transmigrasi  Republik Indonesia  Nomor  4  Tahun  2017  sebagai perubahan atas Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi  Republik  Indonesia  Nomor  22 Tahun  2016  tentang  Prioritas  Penggunaan  Dana Desa 2017. Peraturan ini menjadi salah satu dasar serta pedoman penggunaan dana yang bersumber dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara (APBN).  Secara  umum,  prioritas  penggunaan dana  desa  tahun  2017  tetap  ditujukan  pada  dua bidang yakni pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Penggunaan dana desa untuk
pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  desa, peningkatan  kualitas hidup  manusia  serta penanggulangan kemiskinan. Untuk itu, penggunaan  dana  desa  untuk  pembangunan  desa berdasarkan  Pasal  5  Peraturan  Menteri  Desa,
Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi  Republik  Indonesia  Nomor  22 Tahun  2016  yang  telah  diubah  terakhir  dengan Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah Tertinggal  dan  Transmigrasi  Republik  Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan  Dana  Desa  Tahun  2017  diarahkan pada program-program seperti:
a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan  pemeliharaan  sarana  prasarana  dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
1. lingkungan pemukiman;
2. transportasi;
3. energi; dan
4. informasi dan komunikasi.
b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan  sosial  dasar    untuk  pemenuhan kebutuhan:
1. kesehatan masyarakat; dan
2. pendidikan dan kebudayaan.
c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana
ekonomi  untuk  mewujudkan  Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi: 1. usaha  ekonomi  pertanian  berskala produktif untuk ketahanan pangan;
2. usaha  ekonomi  pertanian  berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan  satu  Desa  satu  produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran; dan 3. usaha  ekonomi  berskala  produktif lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu  Desa  satu  produk  unggulan  yang meliputi  aspek  produksi,  distribusi  dan pemasaran.
d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan: 1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
2. penanganan bencana alam;
3. penanganan kejadian luar biasa lainnya; dan
4. pelestarian lingkungan hidup.
e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang  sesuai  dengan  kebutuhan  Desa  dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

## Pembangunan Desa
Pembangunan desa adalah upaya peningkatan  kualitas  hidup  dan  kehidupan  untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
Pembangunan  desa  dan  pembangunan masyarakat  desa  telah  menjadi  dua  istilah  yang sering  dicampuradukkan  pengartiannya.  Padahal, secara  definitif  keduanya  mempunyai  pengertian yang  sedikit  berbeda.  Sumarjan  (dalam  Nurman 2015:  240)  menyebutkan  bahwa  „pembangunan masyarakat desa ( community development ), usaha pembangunannya  hanya  diarahkan  pada  kualiti manusianya,  sedangkan  pembangunan  desa ( rural
development )
mengusahakan pembangunan masyarakat yang dibarengi lingkungan hidupnya.‟
Berdasarkan
pengertian tersebut, pembangunan  masyarakat  desa  mengandung maksud pembangunan dengan pendekatan kemasyarakatan  ( community  approach )  dan pengorganisasian masyarakat ( community organization ).  Sedangkan  pembangunan  desa sebagai rural  development lebih  luas  dimana pembangunan masyarakat desa sudah tercakup di dalamnya,  bahkan  sekaligus  terintegrasi  pula sebagai  usaha  pemerintah  dan  masyarakat  yang meliputi  keseluruhan  aspek  kehidupan  dan penghidupan.
Usaha untuk mencapai tujuan pembangunan  sangat  erat  kaitannya  dengan masalah  kemampuan  sumber  daya  alam,  sumber daya  manusia  dan  sumber  daya  modal. Napitupulu (dalam Nurman, 2015: 241) menyatakan  bahwa  „sumber  daya  manusia merupakan masalah yang paling penting terutama dalam hal partisipasi masyarakat secara maksimal dalam usaha-usaha pembangunan dan memanfaatkan  dan  mengembangkan  hasil-hasil pembangunan.‟

## C. METODE PENELITIAN Jenis Penelitian
Metode  penelitian  adalah  cara  yang ditempuh  dalam  melakukan  penelitian  yang memiliki langkah-langkah sistematis. Jenis penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  kualitatif  dengan  metode  penelitiannya adalah  metode  deskriptif.  Bogdan  dan  Taylor (dalam  Moleong,  2014:  4)  mendefinisikan  jenis penelitian  kualitatif  sebagai  „Prosedur  penelitian yang  menghasilkan  data  deskriptif  berupa  kata- kata  tertulis  atau  lisan  dari  orang-orang  dan perilaku  yang  dapat  diamati.‟  Sugiyono  (2016: 147)  mendefiniskan  bahwa  “Metode  deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis  data  dengan  cara  mendeskripsikan atau  menggambarkan  data  yang  telah  terkumpul sebagaimana  adanya  tanpa  bermaksud  membuat kesimpulan  yang  berlaku  untuk  umum  atau generalisasi.”

## Waktu dan Tempat Penelitian
Waktu  penelitian  dilakukan  mulai  dari  02 Februari  2018  sampai  dengan  31  Juli  2018,  dan tempat  yang  dijadikan  sebagai  objek  penelitian yaitu  Desa  Bayasari  Kecamatan  Jatinagara Kabupaten Ciamis.

## Subjek Penelitian
Subjek  penelitian  atau  informan  yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 8 (delapan)  orang  yang  terdiri  dari  1  (satu)  orang Kepala  Desa,  1  (satu)  orang  Kepala  Seksi Kesejahteraan,  1  (satu)  orang  Ketua  BPD,  1 (satu)  orang  Ketua  LPM,  2  (dua)  orang  Kepala Dusun  dan  2  (dua)  orang  Masyarakat  Desa Bayasari Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis. Prosedur Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan  indikator-indikator  yang  disusun berdasarkan  pada  sub-variabel  dari  teori  ahli. Teori  yang  dijadikan  acuan  adalah  lingkup partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang dikemukakan  oleh  Yadav  (dalam  Theresia  et  al,
2015:  198)  yang  kemudian  disesuaikan  dengan keadaan lokasi penelitian.
Data,  Instrumen  dan  Teknik  Pengumpulan Data
Miles dan Huberman (dalam Silalahi, 2012: 284) mengatakan bahwa „Data kualitatif merupakan sumber dari deskripsi yang luas dan berlandaskan kukuh serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup setempat.‟
Dalam  penelitian  ini  digunakan  dua  jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data  primer  dalam  penelitian  ini  diperoleh  dari hasil  wawancara  peneliti  dengan  informan  yang terdiri  dari    Sedangkan  sumber  data  sekunder merupakan  hasil  observasi,  dokumentasi,  dan data  dari  Kantor  Kepala  Desa  Bayasari Kecamatan  Jatinagara  Kabupaten  Ciamis  dan buku-buku  literatur  yang  berkaitan  dengan permasalahan yang diteliti.
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  yaitu  studi  kepustakaan berupa studi literatur dan dokumentasi, dan studi lapangan  yang  terdiri  dari  wawancara  dan observasi.

## Teknik Analisis Data
Analisis  dalam  penelitian  ini  adalah analisis data kualitatif. Bogdan (dalam Sugiyono, 2016:  244)  menyatakan  „Analisis  data  adalah proses  mencari  dan  menyusun  secara  sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan,  dan  bahan-bahan  lain,  sehingga  dapat dengan  mudah  dipahami,  dan  temuannya  dapat diinformasikan kepada orang lain.‟
Teknik  analisis  data  yang  digunakan  yaitu analisis  data  kualitatif  menurut  Miles  dan Huberman  (dalam  Sugiyono,  2016:  247)  yang terdiri  dari data  reduction,  data  display, dan consclusion drawing / verification .

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
Partisipasi  Masyarakat  dalam  Penggunaan Dana  Desa  Bagi  Kegiatan  Pembangunan  di Desa Bayasari Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2017 Partisipasi
masyarakat memberikan kesempatan  dan  kewenangan  yang  lebih  luas kepada  masyarakat  untuk  secara  bersama-sama memecahkan  permasalahan  yang  ada  seperti pembangunan  infrastruktur  sarana  dan  prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan  sumber  daya  alam  dan  lingkungan yang  ada.  Tanpa  adanya  partisipasi  masyarakat maka  keberhasilan  pembangunan  desa  tidak dapat terlaksana dengan baik.
Yadav  (dalam  Theresia  et  al,  2015:  198) mengemukakan  tentang  adanya  empat  macam kegiatan yang menunjukkan partisipasi masyarakat  di  dalam  kegiatan  pembangunan, yaitu „Partisipasi dalam: pengambilan keputusan, pelaksanaan  kegiatan,  pemantauan  dan  evaluasi, serta  partisipasi  dalam  pemanfaatan  hasil-hasil pembangunan.‟
Dengan demikian untuk mengetahui mengenai partisipasi masyarakat dalam penggunaan dana desa bagi kegiatan pembangunan  di  Desa  Bayasari  Kecamatan Jatinagara  Kabupaten  Ciamis  Tahun  Anggaran 2017  dapat  dilihat  pada  pembahasan  hasil penelitian  yang  diuraikan  berdasarkan  sub- variabel sebagai berikut:
1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan sangat penting dilakukan agar  keputusan-keputusan  atau  kebijakan  yang diambil  sesuai  dengan  keinginan  dan  kebutuhan masyarakat.  Hal  tersebut  dapat  diwujudkan melalui adanya kebebasan bagi masyarakat untuk memberikan  usulan,  ide-ide,  atau  gagasan mengenai  penggunaan  dana  desa  bagi  kegiatan pembangunan  dengan  cara  melalui  rapat  atau musyawarah  yang  diadakan  antara  pemerintah dan masyarakat.
Partisipasi  masyarakat  dalam  pengambilan keputusan  mengenai  penggunaan  dana  desa  bagi kegiatan pembangunan di Desa Bayasari Kecamatan  Jatinagara  Kabupaten  Ciamis  Tahun Anggaran  2017  masih  belum  optimal,  karena masih belum terbukanya forum yang memungkinkan masyarakat banyak dapat berpartisipasi secara langsung dalam pengambilan  keputusan  mengenai  penggunaan dana desa bagi  kegiatan pembangunan, selain itu ide/gagasan  dari  masyarakat  masih  belum  dapat tergali karena masih banyaknya masyarakat yang belum  mengetahui  mengenai  dana  desa  dan peruntukannya.
2. Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan
Partisipasi  masyarakat  dalam  pelaksanaan kegiatan  ini  lebih  menekankan  kepada  ke- terlibatan masyarakat secara langsung. Partisipasi masyarakat  dalam  pelaksanaan  kegiatan  dapat dilakukan dalam bentuk memberikan  sumbangan berupa  tenaga,  keahlian  atau  keterampilan  yang dapat membantu keberhasilan pelaksanaan kegiatan  pembangunan  yang  dibiayai  oleh  dana desa.
Partisipasi  masyarakat  dalam  pelaksanaan kegiatan  pembangunan  yang  dibiayai  oleh  dana desa  di  Desa  Bayasari  Kecamatan  Jatinagara Kabupaten  Ciamis  Tahun  Anggaran  2017  dapat dikatakan  belum  optimal,  dikarenakan  dengan
semua  kebutuhan  pembangunan  yang  sudah dipenuhi  dan  dibiayai  oleh  dana  desa,  tanggung jawab masyarakat terhadap pelaksanaan  kegiatan pembangunan  menjadi  berkurang,  hal  ini  juga disebabkan  masih  kurangnya  kesadaran  dan pemahaman  masyarakat  akan  dana  desa,  bahwa dengan  adanya  dana  desa  ini  bukan  berarti masyarakat  lepas  tangan  terhadap  pelaksanaan pembangunan.  Hal  ini  menyebabkan  kurangnya masyarakat  yang  memberikan  sumbangan  baik berupa  tenaga,  keahlian,  atau  keterampilan  pada saat pelaksanaan kegiatan pembangunan berlangsung.
3. Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan
Partisipasi  masyarakat  dalam  pemantauan dan  evaluasi  pembangunan  ini  lebih  ditekankan kepada  mengawasi  dan  mengontrol  setiap  proses pembangunan. Evaluasi pembangunan dilaksanakan  melalui  rapat  yang  diadakan  oleh pemerintah  desa  untuk  membahas  hasil-hasil pembangunan  yang  sudah  dilaksanakan.  Pada proses  evaluasi  pembangunan,  selain  membahas hasil-hasil pembangunan, masyarakat juga diberikan  kebebasan  untuk  melakukan  penilaian terhadap  hasil-hasil  pembangunan  tersebut  baik dalam bentuk saran, kritik, atau pengaduan.
Partisipasi  masyarakat  dalam  pemantauan dan  evaluasi  pembangunan  yang  dibiayai  oleh dana  desa  di  Desa  Bayasari  Kecamatan Jatinagara  Kabupaten  Ciamis  Tahun  Anggaran 2017  dapat  dikatakan  belum  optimal,  karena masyarakat  masih  kurang  dilibatkan  dalam  rapat evaluasi  hasil  pembangunan  sehingga  partisipasi masyarakat hanya sampai pada tahap pengawasan dan  pemantauan,  sedangkan  untuk  melakukan dan  memberikan  penilaian  terhadap  hasil-hasil pembangunan  yang  dibiayai  oleh  dana  desa masyarakat  kurang  aktif,  hal  ini  menyebabkan kurangnya feedback bagi  pemerintah  desa  baik berupa saran, kritik, atau pengaduan.
4. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil-hasil pembangunan
Partisipasi  masyarakat  dalam  pemanfaatan hasil-hasil  pembangunan  dapat  dilakukan  dalam bentuk  menggunakan,  memanfaatkan,  menjaga, serta  memelihara  hasil-hasil  pembangunan  yang dibiayai oleh dana desa agar dapat bertahan lama dan tidak mudah rusak.
Partisipasi
masyarakat dalam memanfaatkan  hasil-hasil  pembangunan  yang dibiayai  oleh  dana  desa  di  Desa  Bayasari Kecamatan  Jatinagara  Kabupaten  Ciamis  Tahun Anggaran  2017  masih  belum  optimal.  Hal  ini dikarenakan  masyarakat  masih  belum  dapat memanfaatkan  hasil-hasil  pembangunan  yang dibiayai  oleh  dana  desa  secara  bijak  yang
disebabkan masih kurangnya pemahaman masyarakat  akan  manfaat  pembangunan.  Selain itu  masih  kurangnya  kepedulian  masyarakat untuk memelihara  hasil-hasil pembangunan yang dibiayai  oleh  dana  desa  sehingga  hasil-hasil pembangunan  tidak  dapat  digunakan dan dimanfaatkan dalam jangka waktu yang panjang. Hambatan-hambatan  yang  Mempengaruhi Partisipasi  Masyarakat  dalam  Penggunaan Dana  Desa  Bagi  Kegiatan  Pembangunan  di Desa Bayasari Kecamatan Jatinagara

## Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2017
Berdasarkan  hasil  penelitian,  ditemukan adanya  hambatan-hambatan  yang  mempengaruhi partisipasi  masyarakat  dalam  penggunaan  dana desa  bagi  kegiatan  pembangunan  di  Desa Bayasari Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis  Tahun  Anggaran  2017  di  antaranya sebagai berikut:
1. Kurangnya  keterlibatan  masyarakat  dalam rapat atau musyawarah mengenai penggunaan  dana  desa  bagi  kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa.
2. Kurangnya pengetahuan masyarakat
mengenai  dana  desa  dan  penggunaannya yang  menyebabkan  masyarakat  kurang  aktif dalam menyampaikan ide/gagasannya mengenai  penggunaan  dana  desa  bagi kegiatan pembangunan.
3. Kurangnya  pendekatan  yang  dilakukan pemerintah desa untuk mengajak masyarakat ikut  serta  dalam  pelaksanaan  kegiatan pembangunan.
4. Mulai  bekurangnya  rasa  gotong  royong  di masyarakat menyebabkan masyarakat kurang bersedia dalam memberikan sumbangan  berupa  tenaga,  keahlian,  atau keterampilan.
5. Masyarakat  masih  kurang  dilibatkan  dalam rapat evaluasi hasil pembangunan.
6. Kurangnya  informasi  yang  dimiliki  oleh masyarakat mengenai dana desa dan aturan- aturan  atau  standar  pembangunan  yang  ada menyebabkan  kurang  aktifnya  masyarakat dalam  menyampaikan  saran,  kritik,  atau pengaduan  terkait  penggunaan  dana  desa dalam kegiatan pembangunan.
7. Kurangnya  pemahaman  masyarakat  akan manfaat pembangunan.
8. Kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat  untuk  ikut  serta  dalam  merawat dan memelihara hasil-hasil pembangunan.
Upaya-upaya yang
Dilakukan Guna Mengatasi Hambatan-hambatan yang
Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Penggunaan  Dana  Desa  Bagi  Kegiatan
Pembangunan  di  Desa  Bayasari  Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis Tahun

## Anggaran 2017
Berdasarkan  hasil  penelitian,  dilakukan upaya-upaya guna mengatasi hambatan-hambatan yang  mempengaruhi  partisipasi  masyarakat dalam  penggunaan  dana  desa  bagi  kegiatan pembangunan  di  Desa  Bayasari  Kecamatan Jatinagara  Kabupaten  Ciamis  Tahun  Anggaran 2017 di antaranya sebagai berikut:
1. Mengundang  masyarakat  untuk  secara langsung  ikut  serta  dalam  rapat  atau musyawarah  mengenai  penggunaan  dana desa bagi kegiatan pembangunan.
2. Mengadakan  sosialisasi  kepada  masyarakat mengenai  dana  desa  dan  penggunaannya sehingga  masyarakat  dapat  berperan  aktif dalam memberikan
ide/gagasannya mengenai  penggunaan  dana  desa  bagi kegiatan pembangunan.
3. Memberikan informasi yang cukup mengenai pelaksanaan kegiatan
pembangunan  serta  melakukan  koordinasi dengan  pemimpin  wilayah  setempat  untuk mengajak  masyarakat  ikut  serta  dalam pelaksanaan  kegiatan  pembangunan  yang dibiayai oleh dana desa.
4. Mengupayakan  kesediaan  masyarakat  untuk memberikan  sumbangan  berupa  tenaga, keahlian, atau keterampilan dengan melakukan  himbauan  untuk  turut  serta bergotong royong dalam pelaksanaan kegiatan  pembangunan  yang  dibiayai  oleh dana desa.
5. Meningkatkan  kesadaran  masyarakat  untuk ikut  serta  dalam  mengawasi  dan  menilai hasil-hasil  penggunaan  dana  desa  bagi kegiatan pembangunan dengan mengikutsertakan masyarakat dalam evaluasi hasil pembangunan. 6. Memberikan informasi yang cukup mengenai  kegiatan  dan  hasil  pembangunan yang  telah  dilaksanakan  dan  memberikan kesempatan kapada masyarakat untuk menyampaikan  saran,  kritik  atau  pengaduan terkait  penggunaan  dana  desa  bagi  kegiatan pembangunan.
7. Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai  manfaat  dan  keberlanjutan  hasil- hasil  pembangunan  agar  dapat  digunakan dan dimanfaatkan dalam jangka waktu  yang panjang.
8. Meningkatkan  kesadaran  masyarakat  untuk ikut  serta  dalam  memelihara  hasil-hasil pembangunan  dengan  melakukan  upaya penjadwalan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan yang dibiayai oleh dana desa.

## E. SIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai partisipasi masyarakat dalam penggunaan dana desa bagi kegiatan pembangunan  di  Desa  Bayasari  Kecamatan Jatinagara  Kabupaten  Ciamis  Tahun  Anggaran 2017 diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
Partisipasi  masyarakat  dalam  penggunaan dana  desa  bagi  kegiatan  pembangunan  di  Desa Bayasari Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis  Tahun  Anggaran  2017  dapat  dikatakan belum  optimal.  Hasil  wawancara  dan  observasi yang  telah  dilakukan  menunjukan  bahwa  masih terdapat beberapa hambatan yang mempengaruhi partisipasi  masyarakat  dalam  penggunaan  dana desa  bagi  kegiatan  pembangunan,  terutama tingkat  kesadaran  dan  pemahaman  masyarakat terhadap dana desa dan pentingnya pembangunan serta  pemerintah  desa  yang  masih  kurang maksimal  dalam  melibatkan  masyarakat  pada proses  pembangunan  yang  dibiayai  oleh  dana desa.  Peningkatan  kesadaran  dan  pemahaman masyarakat akan pentingnya partisipasi masyarakat  dalam  proses  pembangunan  mulai dari  tahap  pengambilan  keputusan,  pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan evaluasi pembangunan,  hingga  pemanfaatan  hasil-hasil pembangunan  menjadi  upaya  yang  dilakukan oleh  Pemerintah  Desa  Bayasari  untuk  mengatasi hambatan  tersebut,  serta  sebagai  upaya  untuk terus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan dana desa bagi kegiatan pembangunan  di  Desa  Bayasari  Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis. Saran
Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian  diatas,  berikut  saran-saran  yang  dapat dijadikan  pertimbangan  untuk  mengoptimalisasi partisipasi  masyarakat  dalam  penggunaan  dana desa  bagi  kegiatan  pembangunan  di  Desa Bayasari Kecamatan Jatinagara Kabupaten
Ciamis: a. Kepada Pemerintah Desa Partisipasi
masyarakat dalam pembangunan yang dibiayai oleh dana desa tidak dapat  muncul  begitu  saja,  perlu  adanya  upaya dari  pemerintah  desa  untuk  mengarahkan  dan memberikan kesempatan kepada masyarakat agar masyarakat  memiliki  kemauan  berpartisipasi dalam  proses  pembangunan.  Dengan  demikian, partisipasi  masyarakat  dalam  penggunaan  dana desa  bagi  kegiatan  pembangunan  dapat  optimal apabila  adanya  kerjasama  yang  baik  antara pemerintah desa dengan masyarakat.
b. Kepada Masyarakat
Masyarakat  sebagai  hendaknya  berperan aktif  dalam  proses  pembangunan  yang  dibiayai oleh  dana  desa  dari  mulai  pengambilan keputusan,  pelaksanaan  kegiatan,  pemantauan dan  evaluasi  pembangunan,  hingga  pemanfaatan hasil-hasil  pembangunan,  meningkatkan  rasa tanggung  jawab  dan  gotong  royong  serta  saling mengajak satu sama lain untuk ikut berpartisipasi dalam  pembangunan  yang  dibiayai  oleh  dana desa.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku-buku
Ife,  Jim,  dan  Frank  Tesoriero.  2006. Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi . Yogyakarta:
Pustaka Pelajar Moleong,  Lexy  J.  2014. Metodologi  Penelitian
Kualitatif . Bandung: PT.
Remaja
Rosdakarya.
Nurman.  2015. Strategi  Pembangunan  Daerah . Jakarta: PT RajaGrafindo Persada Sugiyono.  2016. Metode  Penelitian  Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . Bandung: CV.
Alfabeta.
Theresia,  Aprillia,  et  al.  2015. Pembangunan
Berbasis Masyarakat . Bandung: CV.
Alfabeta.

## B. Dokumen
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang
Desa
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60  Tahun  2014  tentang  Dana  Desa  yang Bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Negara  sebagaimana  telah  diubah beberapa  kali  terakhir  dengan  Peraturan Pemerintah  Nomor  8  Tahun  2016  tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2014  tentang Dana  Desa  yang  Bersumber  dari  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Peraturan Menteri Keuangan Nomor- 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara
Pengalokasian,  Penyaluran,  Penggunaan,
Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa
Peraturan  Menteri  Nomor  4  Tahun  2017  tentang Perubahan  atas  Peraturan  Menteri  Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan  Prioritas  Penggunaan  Dana  Desa Tahun 2017