## PERSPEKTIF IMAM MALIK TENTANG PENGAWASAN HARGA (STUDI TERHADAP HARGA SEMBAKO OLEH DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA PALANGKA RAYA)
Sadiani dan Siti Maisyaroh

## IAIN Palangka Raya

## Abstrak
Penelitian ini tentang perspektif Imam Malik tentang pengawasanharga (studi terhadap harga sembako oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangka Raya. Fokus peneliti- an  ini  tentang:  fenomena  harga  sembako  di  pasar  Palangka  Raya.  Peran  Dinas  Perindustrian dan  Perdagangan  dalam  melakukan  pengawasan  harga  sembako  di  pasar  Palangka  Raya, Perspektif  Imam  Malik  terhadap  pengawasan  harga  sembako  yang  dilakukan  oleh  Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangka Raya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini  adalah  penelitian  lapangan  (field  research)  dengan  pendekatan  kualitatif  dan  pendekatan fiqh.  Objek  penelitian  adalah  harga  sembako  sedangkan  subjeknya  Dinas  Perindustrian  dan Perdagangan  Kota  Palangka  Raya.  Teknik  pengumpulan  data  terdiri  dari  observasi,  wawan- cara,  dan  dokumentasi,  dilanjutkan  dengan  pengabsahan  data  dan  analisis  data.  Hasil penelitian dan analisis menunjukan bahwa fenomena harga sembako di pasar Palangka Raya, fluktuatif  yaitu  turun-naik,  manakala  harga  naik  disebabkan  beberapa  faktor;  sembako dipasok  berasal  dari  Jawa,  gagal  panen,  biaya  sewa  lapak  mahal,  menjelang  bulan  ramadhan hingga  menjelang  idul  fitri  dan  hari  natal.  Peran  Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan  Kota Palangka Raya dalam melakukan pengawasan harga sembako di pasar Palangka Raya, petugas dari  dinas  tersebut  melaksanakan  tugasnya  dengan  cara  memantau  ke  pasar,  melakukan dialog  dengan  para  pedagang  sembako,  mengadakan  operasi  pasar  dan  pasar  murah/pasar penyeimbang  dan  pembinaan  kepada  para  pedagang.  Perspektif  Imam  Malik  terhadap  peng- awasan  harga  sembako  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan  Kota  Pa- langka  Raya,  yaitu  terdapat  sedikit  perbedaan.  Menurut  Imam  Malik  pemerintah  boleh  me- nentukan harga sedangkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangka Raya bukan sebagai  penentu  harga  melainkan  hanya  mengawasi  dan  mengadakan  pasar  penyeimbang untuk menstabilkan harga pasar.

## Kata Kunci: pengawasan, dinas perindustrian dan perdagangan, imam malik

## PENDAHULUAN
Kondisi  harga  sembako  yang  terjadi  di  beberapa  pasar  Kota  Palangka  Raya  bahwa  ke- naikan harga barang dalam kondisi tertentu seperti menjelang bulan puasa hingga hari raya Idul Fitri dan hari Natal atau tahun baru menjadikan harga bahan pokok naik secara drastis bahkan menyebabkan masyarakat ekonomi lemah dan terpaksa harus menerimanya meskipun kondisi ekonomi  mereka  tidak  siap  menerima  kenyataan  harga  barang  yang  melambung  pada  situasi tersebut.
Di sinilah pihak berkompeten seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangka Raya  berperan  dalam  kewenangan  kedinasannya  dalam  mengawasi  dan  menjaga  stabilitas harga pasar baik dalam menekan para pedagang untuk tidak menaikan harga barang dagangan- nya.  Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan  hanya  dapat  memberlakukan  pasar  murah  sebagai penyeimbang  dari  harga  barang  yang  dijual  mahal  oleh  para  pedagang  pasar.  Pasar  murah
tersebut  sifatnya  hanya  temporer  atau  sewaktu-waktu  saja,  tidak  selama  bulan  puasa  yang sebulan penuh berlangsung.
Kondisi  inilah  yang  menyekat  kebebasan  individu  yang  tidak  harmoni  dan  dalam  waktu itu  pula  sulit  mewujudkan  mekanisme  pasar  yang  mengedepankan  aspek  moralitas  dan  kerja sama.  Artinya,  kenaikan  harga  barang  menyebabkan  tidak  stabil  kondisi  kesejahteraan  masya- rakat  ekonomi  lemah  dan  membuat  masyarakat  mengeluh  terutama  pada  bulan  puasa  Rama- dhan sehingga kegiatan transaksi tersebut akan berdampak ketidakadilan masyarakat ekonomi lemah.
Dari gambaran di atas dihubungkan dengan sejarah ekonomi Islam ketika terjadi kenaikan harga terhadap barang-barang komoditi pada masa Rasul SAW, para sahabat datang menghadap Nabi  SAW  dan  memintanya  untuk  menetapkan  harga-harga  di  pasar,  namun  permintaan  itu ditolak Nabi SAW dengan jawaban bahwa Allah-lah yang maha penetap harga dan pemberi rizki.
Mencermati  kondisi  pada  zamanNabi  Muhammad  SAW  di  atas  memberikan  pemahaman bahwa  Nabi  SAW  menolak  menetapkan  harga  disebabkan  karena  kondisi  barang  yang  langka serta penyebab  lainnya. Jika dihubungkan dengan kondisi wilayah dan jarak tempuh transpor- tasi  pengangkutan  barang  di  Kalimantan  Tengah,  maka  situasi  yang  demikian  dapat  menjadi alasan sebagai salah satu kenaikan harga barang karena biaya transportasi yang mahal, sehingga pemerintah  tidak  punya  wewenang  untuk  campur  tangan  dalam  menetapkan  harga.  Dengan demikian, fluktuatif harga tersebut terbentuk karena situasi dan kondisi secara alami antara lain karena  kelangkaan  barang,  transportasi  angkutan  yang  jauh  dan  insiden  bencana  alam  yang dapat  menghambat  kelancaran  pengangkutan  bahan  pokok  (sembako).  Untuk  terwujudnya mekanisme  pasar  seperti  ini,  menurut  peneliti  nilai-nilai  moral  seperti  persaingan  yang  sehat, kejujuran, transparansi, keadilan harus senantiasa ditegakkan. Meski demikian, di kalangan para ulama  terdapat  banyak  perbedaan  pendapat  tentang  penetapan  harga  oleh  pemerintah  dalam perekonomian.  Sebagian  ulama  ada  yang  setuju  terhadap  pemerintah  tidak  boleh  ikut  campur dalam menetapkan harga dan sebagian ulama ada yang setuju dengan peran pemerintah dalam intervensi penetapan harga, yang menjelaskan perlu adanya intervensi pemerintah adalah Imam Malik dengan alasan karena menganggap raja atau penguasa harus bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyatnya. 1 Oleh karena itu, dibolehkan bagi seorang imam untuk mematok harga. Penetapan  harga  pada  masyarakat  itu  boleh  dilakukan  jika  dikhawatirkan  pelaku  pasar  akan menafsirkan  ketaatan  kaum  muslimin  kepada  "mekanisme  pasar"  dengan  penafsiran  yang  ne- gatif  atau  disalahgunakan.  Memang  berdasarkan  zahir  hadis  di  atas  semua  ulama  tidak  mem- bolehkan  adanya  penetapan  harga,  namun  yang  benar  penetapan  harga  itu  boleh  dikhawatir- kannya  kemaslahatan  masyarakat. 2 Sebaimana  hal  tersebut  penulis  akan  membahas  masalah mengenai: Bagaimana fenomena harga sembako di pasar Palangka Raya?Bagaimana peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangka Raya dalam melakukan pengawasan harga sem- bako  di  pasar  Palangka  Raya?  Bagaimana  perspektif  Imam  Malik  terhadap  pengawasan  harga sembako yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangka Raya?

## METODE
Lokasi  penelitian  adalah  Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan  Jalan  Tjilik  Riwut  Km.  5 Kota  Palangka  Raya  Provinsi  Kalimantan  Tengah  dan  para  pedagang  sembako.Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan pendekatan fiqh. Subjek dan objek
1 Nur Chamid, Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, H. 152.
2 Syariah_Bangking, Penetapan Harga Dalam Islam,http://axiku-suxes.blogspot.co.id/2009/06/penetapan-harga-dalam- islam.htmlDiakses Pada Tanggal 22 Maret 2016.
penelitian  2  orang  pihak  Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan  dan  10  pedagang  sembako  di pasar Palangka Raya.
Teknik pengumpulan data yang digunbakan berupa observasi, wawancara, dan dokumen- tasi.  Observasi  yaitu  pada  Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan  Kota  Palangka  Raya  di  Jalan Tjilik  Riwut  Km  5,5  dan  2  tempat  pasar,  yaitu  Pasar  Kahayan  dan  Pasar  Besar  Palangka  Raya. Wawancara  yaitu  untuk    mengetahui  bagaimana  peran  Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan terhadap  pengawasan  harga  sembako,  dan  bagaimana  harga  sembako  di  pasar  Palangka  Raya. Dokumentasi  berupa  fotocopy  data  daftar  harga  yang  di  peroleh  dari  Dinas  Perindustrian  dan Perdagangan. Pengabsahan data yang diguankan berupa triangulasi sumber, yaitu membanding- kan data hasil observasi dari informan (konsumen) dengan apa yang dinyatakan oleh Disperin- dag dan data hasil wawancara dengan para pedagang.  Analisis data adalah data collection, data reduksi, data display, conclusion, drawing/verifying.
Definisi  Operasional  dituangkan  guna  menghindari  kesalahan  dalam  menguraikan variabel-variabel  yang  dianalisis  atau  untuk  membatasi  permasalahan  dalam  penelitian  ini, perlu dijelaskan definisi operasional masing-masing variabel, yaitu sebagai berikut.
 Pengawasan,  sebagai  proses  dalam  menetapkan  ukuran  kinerja  dan  pengambilan  tindakan yang  dapat  mendukung  pencapaian  hasil  yang  diharapkan  sesuai  dengan  kinerja.  Dengan pengertian ini Schermerhorn menekankan fungsi pengawasan pada penetapan standar kinerja dan tindakan yang harus di lakukan dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan.
 Dinas  perindustrian  dan  perdagangan,  Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan  Juga  Koperasi yang mengurus perizinan tempat usaha, penambahan tempat usaha. Dinas Perindustrian dan Perdagangan  yakni  sebagai  alat  untuk  memberikan  binaan,  pengarahan,  pengawasan,  dan menciptakan iklim usaha yang sehat.
 Pemikiran  Imam  Malik,  menurut  Imam  Malik  dan  Hanafi  seorang  penguasa  melakukan pematokan  harga  guna  mencegah  melakukan  terjadinya  hal  yang  merugikan  masyarakat, seperti para pedagang menaikan harga secara tajam dari harga normal.
 Sembako merupakan singkatan dari sembilan bahan pokok yang terdiri atas berbagai bahan- bahan makanan dan minuman.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Fenomena Harga Sembako di Pasar Palangka Raya
Fenomena harga sembako di pasar Palangka Raya ternyata fluktuatif terkadang harga jual yang ditetapkan oleh pedagang naik karena sembako yang di pasok berasal dari Jawa, ada juga karena gagal panen, biaya sewa lapak yang mahal, karena menjelang awal puasa ramadhan, hari raya idul fitri dan hari natal, jika mereka tidak menaikan harga, maka mengalami kerugian.

## Peran  Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan  Kota  Palangka  Raya  dalam  Pengawasan Harga Sembako di Pasar Palangka Raya
Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan  Kota  Palangka  Raya  dalam  pengawasan  harga sembako  di  pasar  Palangka  Raya,  dilakukan  sekali  seminggu  dengan  cara  menanyakan  harga sembilan  bahan  pokok  tersebut  dan  langsung  membuat  laporan  hasil  pengawasan  dan ditayangkan di TV plasma Pasar Kahayan. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat mengetahui yang  Disperindag  awasi  hanya  Pasar  Kahayan  dan  Datah  Manuah.  Menjelang  lebaran  harga sembako  mengalami  kenaikan,  maka  petugas  Disperindag  akan  mengadakan  pasar  penyeim- bang,  yang  laksanakan  2  bulan  sebelum  hari-hari  besar  kegamaan  muslim  dan  kristen.  Hal  ini dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan karena kenaikan harga sembako disebab- kan permintaan banyak, sedangkan stok barang sedikit. Selain itu, karena pengaruh cuaca yang
tidak menentu, sementara pedagang pasar Kota Palangka Raya masih mengandalkan stok bahan pokok dari pulau Jawa. Meski demikian intervensi Dinas Perindustrian dan Perdagangan ketika harga naik dengan melakukan sidak (inspeksi mendadak), pengawasan dan pembinaan kepada para  pedagang  dengan  melakukan  wawancara  guna  mencari  solusi  tentang  penyebab  harga sembako  naik  melambung  tinggi  di  pasar  kota  Palangka  Raya.  Jika  dalam  pengawasan  Dinas Perindustrian  dan  Perdagangan  Palangka  Raya  menemukan  adanya  pedagang  yang  menaikan harga  untuk  mencari  keuntungan  yang  lebih  banyak,  maka  Dinas  Perindustrian  dan  Perda- gangan tidak melakukan tindakan untuk menyita barang pedagang tersebut, sebab tugas Dinas Perindustrian  dan  Perdagangan  hanya  melakukan  pengawasan  pembinaan  agar  harga  barang tersebut  jangan  sampai  melonjak.  Selain  itu,  Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan  tidak  me- miliki hak untuk mengambil barang milik pedagang di pasar Palangka Raya.
Menurut pengamatan peneliti di dua pasar yang ada di Palangka Raya, melonjaknya harga bahan sayuran itu masih dalam batas toleransi yakni tidak melebihi 30 persen. Para pedagang senatiasa diingatkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan agar tidak mencari keuntungan yang  besar  dengan  memanfaatkan  kebutuhan  terutama  menjelang  hari-hari  besar.  Untuk mengatasi melambungnya harga pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan akan mengadakan operasi  pasar  dan  pasar  murah/pasar  penyeimbang  yang  dilakukan  untuk  mengantisipasi kelangkaan bahan pokok untuk kebutuhan masyarakat.

## Perspektif Imam Malik terhadap Pengawasan Harga Sembako yang Dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangka Raya
Mencermati pengawasan yang dilakukan oleh Disperindag terhadap para pedagang di dua pasar  yang  peneliti  lakukan,  dihubungkan  dengan  pemikiran  Imam  Malik  tentang  peran penguasa  terhadap  kesejahteraan  rakyat  yang  melakukan  pembelian  barang  kepada  pedagang maka  tindakan  pengawasan  yang dilakukan  oleh  Disperindag  tersebut  menurut  peneliti  sudah mendekati kesesuaian dengan pemikiran Imam Malik. Untuk membuktikan analisis peneliti ini, maka berikut ini diuraikan tentang beberapa pemikiran Imam Malik yang disandarkan pada al- Quran,  Hadis  Nabi  SAW,  serta  beberapa  kaidah  ushul  fiqh  dalam  mengkaji  dan  menganalisis terhadap  peran  pemerintah  dalam  melakukan  pengawasan  harga  sembako  dipasar  Palangka Raya.
Pada dasarnya Imam Malik menekankan bahwa penguasa (raja) harus turun tangan dalam mengawasi  kesejahteraan  masyarakatnya,  mengingat  bahwa  raja  atau  penguasa  harus  ber- tanggung  jawab  terhadap  kesejahteraan  rakyatnya.  Malik  mendorong  para  penguasa  agar  ber- tanggung  jawab  penuh  terhadap  kepedulian  terhadap  pemenuhan  kebutuhan  rakyatnya. 3 Jika dalam pemerintahan beriktikad baik untuk memberikan kesejahteraan dan ketentraman kepada masyarakatnya,  maka  pemerintah  harus  membagi  tugas  kepada  bawahannya  untuk  memiliki peran guna melaksanakan program dari pemerintah itu. Demikian halnya dalam mengatur per- edaran barang yang dibutuhkan oleh masyarakat, maka pemerintah harus mengawasi peredar- an barang, penyetokan barang, dan penjualannya harus selalu mendapat pengawasan agar tidak menyulitkan kehidupan masyarakat yang memerlukan sembako tersebut.
Dalam  konteks  kontemporer  termasuk  menyikapi  fenomena  pernigaan  dalam  suatu wilayah  pemerintahan  tentunya tidak  boleh  terlepas  dari  jiwa  seorang pemimpin.  Oleh  karena itulah setiap kebijakan yang mengandung manfaat  dan maslahat bagi rakyat, maka itulah yang direncanakan,  dilaksanakan,  diorganisasikan,  dan  dinilai/  dievaluasi  kemajuannya.  Sebaliknya kebijakan  yang  mendatangkan  mudharat  dan  mafsadah  bagi  rakyat,  itulah  yang  harus
3 Nur Chamid, Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2010, H.152.
disingkirkan dan dijauhi. Terkait dengan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangka Raya sebagaimana hasil penelitian peneliti yang telah diuraikan di atas, hal tersebut relevan dengan pemikiran Imam Malik yang menganjurkan perlunya peng- awasan pemerintah agar sistem perekonomian tidak kacau di masyarakat. Pemikiran Malik ini relevan  dengan  ilmu  ekonomi  mengenai  maslahah  yang  berguna  untuk  individu  atau  sosial. Selain itu, Imam Malik selalu menggunakan konsep maslahah dengan membahas permasalahan yang tidak ter-cover teks Qur’an dan Sunnah. 4
Selanjutnya, ta’sir (penetapan harga) menurut Imam Malik yang juga didukung oleh Imam Hanafi  bahwa  seorang  penguasa  melakukan  pematokan  harga  guna  mencegah  melakukan terjadinya hal yang merugikan masyarakat, seperti para pedagang menaikan harga secara tajam dari  harga  normal.  Dalam  kondisi  demikian,  dibolehkan  bagi  penguasa  untuk  melakukan  pe- matokan harga setelah memusyawarhkannya dengan pihak-pihak yang ahli dalam salah satu itu. Pemikiran  Malik  ini,  berbeda  dengan  apa  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Perindustrian  dan  Per- dagangan Kota Palangka Raya. Mereka tidak menggunakan metode yang digunakan oleh imam Malik,  yaitu  melakukan  pematokan  harga  barang,  tetapi  Dinas  Perindustrian dan  Perdagangan melakukan  langkah  pasar  penyeimbang  sebagai  salah  satu  cara  mengatasi  masalah  terkait kenaikan  harga  pada  saat  tertentu  hari-hari  besar  keagamaan  lainnya,  yang  diadakan  di  tiap kelurahan.  Sesuai  dengan  keseimbangan  pasar  akan  tercapai  jika  jumlah  produk  yang  diminta sama dengan jumlah produk yang ditawarkan atau harga pokok yang ditawarkan sama dengan harga  produk  yang  diminta  pembeli.  Pada  saat  itu,  akan  terjadi  transaksi  antara  penjual  dan pembeli, karena telah terjadi kesepakatan mengenai harga dan atau jumlah produk.
Dengan demikian, kemaslahatan orang banyak dapat terjaga dan harga barang yang mahal yang akan merugikan masyarakat dapat dicegah.
Adapun  landasan  yang  dijadikan  acuan  oleh  ulama  yang  membolehkan  hal  ini  adalah beberapa kaidah dasar fikih: 5
َﻻ ﻀ ﺮ ﺮ و ﻻ ﻀ ﺮ ا ﺮ
Artinya:  Tidak  boleh  ada  bahaya  dan  tidak  boleh  membahayakanan  dalam  kaidah  lain disebutkan. Selain kaidah di atas di dukung pula dengan kaidah ushul lainnya, yaitu
ا ﺮﱠﻀﻠ ﺮ ﯿ ﺰ ﻞ
Artinya: kemudharatan itu harus dilenyapkan Kaidah selanjutnya,
ﯿ ﺘ ﺤ ﻞﱠﻤ ا ﺮﱠﻀﻠ ﺮ ا ﺧْﻠ ﺺﺎ ﻠ ﻤ ﻨ ﻊ ا ﺮﱠﻀﻠ ﺮ ا ﻌْﻠ مﺎ
Artinya:  kemudharatan  yang  khusus  dapat  ditoleransi  guna  mencegah  timbulnya kemudhratan yang bersifat umum.
Dari kaidah di atas, pencegahan makna darurat di sini menurut pemahaman peneliti tidak saja  ditujukan  pada  masyarakat  pembeli  melainkan  juga,  tidak  memudaratkan  pada  para pedagang penjual sembako. Dengan demikian para pedagang tidak boleh dipaksa untuk menjual barangnya,  namun  hanya  dilarang  menjualnya  di  luar  harga  yang  telah  dipatok  penguasa  ter- sebut. Harga yang dipandang oleh penguasa sama-sama menguntungkan bagi penjual dan pem- beli. Jadi, para pedagang tersebut tidak boleh dihalangi untuk mencari keuntungan, sebagaimana tidak  dibolehkan  bagi  mereka  melakukan  tindakan  yang  merugikan  orang  banyak.  Hal  ini  se- bagaimana  penolakan  Rasulullah  SAW  melakukan  pematokan  harga  bukan  karena  penolakan
4 Ibid.
5 Baca  Pintar,  Qawa’id  Fiqh At  Tasarraful  Imam  Alal  Ra'yani,  https//www.pintarbacacepat.blogspot.com/2016/01/qowaid-fiqh-at- tasarroful-imam-alal.html?m=1 Diakses Pada Tanggal 4 Mei 2017.
terhadap  pematokan  harga  itu  sendiri,  namun  karena  alasan  yang  mewajibkan  ditempuhnya tindakan  tersebut,  yaitu  kesewenang-wenangan dari  para  pedagang  dimana    para  pedagang di saat itu masih menjual barang dagangan mereka dengan harga yang setimpal. Adapun terjadinya kenaikan harga ketika itu bukanlah disebabkan upaya (ulah) para pedagang, namun disebabkan berlakunya  hukum  pasokan  dan  permintaan  (supply-demand)  di  pasar,  yaitu  ketika  pasokan barang  sedikit,  maka  harga  akan  naik.  Oleh  karena  itu,  tidak  diperlukan  pematokan  harga  jika tidak ada hal yang mendesak untuk itu. Contohnya dalam situasi barang tersedia secara luas di pasar dan dijual dengan harga yang setimpal, tanpa kesewenang-wenangan atau tindakan yang merugikan konsumen.
Selain yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang telah diuraikan di atas,    Nabi  Muhammad  juga  merupakan  seorang  pedagang  profesional  dan  selalu  menjunjung tinggi kejujuran, ia mendapat julukan “al-amin” ketika remaja. Selanjutnya setelah perpindahan (hijrah)  Rasulullah  SAW  ke  Madinah,  maka  Beliau  menjadi  pengawas  pasar  (muhtasib).  Pada saat itu, mekanisme pasar sangat dihargai. Hal ini menggambarkan bahwa salah satu bukti ada- nya  Rasulullah  SAW  menolak  untuk  membuat  kebijakan,  pada  saat  harga  sedang  naik  karena dorongan permintaan penawaran yang alami.
Gambaran lain bahwa Nabi SAW tidak mau menetapkan harga jual dengan alasan bahwa dengan menetapkan harga akan mengakibatkan kezaliman jika kenaikan harga tersebut terjadi secara alami (faktor cuaca, jarak tempuh yang jauh, dan biaya sewa lapak yang mahal). Sedang- kan zalim adalah haram. Hal inilah yang terjadi dan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan  Kota  Palangka  Raya  di  pasar,  karena  jika  harga  yang  ditetapkan  terlalu  mahal, maka  akan  menzalimi  pembeli,  dan  jika  harga  yang  ditetapkan  terlalu  rendah,  maka  akan menzalimi  penjual.  Seiring  dengan  situasi  dan  kondisi  seperti  itulah  Imam  Malik  berpendapat bahwa  dibolehkan  penetapan  harga  untuk  barang-barang  hajiyat  (sekunder),  hal  ini dilakukan untuk  menghindari  hal-hal  yang  tidak  diinginkan.  Yaitu,  apabila  pemilik  barang  dagangan mematok  harga  yang  tinggi,  maka  dalam  kondisi  seperti  ini  pemimpin  dan  stafnya  berhak menetukan harga dengan tujuan untuk kemaslahatan masyarakat. Jikalau niat penetapan harga untuk  kebaikan  dan  maslahah  untuk  masyarakat,  maka  ta’sir  tidak  apa-apa  dilakukan,  akan tetapi pemikiran  imam  Malik  di  atas  seakan  di ganti  keberlakuannya  oleh  Dinas  Perindustrian dan  PerdaganganPalangka  Raya  dengan  cara  pasar  penyeimbang  yang  tidak  secara  langsung menekan dan mengatasi normalisasi harga barang.
Dengan demikian, menurut peneliti Dinas Perindustrian dan Perdagangan Palangka Raya telah  melakukan  improvisasi  pengawasan  terhadap  pasar  agar  keadaan  pasar  terhindar  dari perilaku menyimpang para pelaku bisnis di dalam pasar. Terkait dengan pengawasan pasar ini menurut Malik, seorang pengawas pasar mempunyai kewenangan untuk menindak para pelaku kejahatan  di  dalam.  Kejahatan  tersebut  bisa  saja  berbentuk  beberapa  kecurangan  yang  meng- akibatkan  kerugian  bagi  pihak  lain.  Namun  metode  imam  Malik  ini  tidak  dilakukan  oleh  Dinas Perindustrian  dan  Perdagangan  Palangka  Raya,  melainkan  diganti  dengan  cara  pendekatan pembinaan  kepada  para  pedagang  dengan  memberikan  wejangan,  nasihat,  dan  arahan  agar mereka tidak mengulang hal tersebut.

## PENUTUP Kesimpulan
1. Fenomena harga sembako di pasar Palangka Raya ternyata fluktuatif, yaitu terkadang harga jual yang ditetapkan oleh pedagang naik karena sembako yang dipasok berasal dari Jawa, ada juga  karena  gagal  panen,  biaya  sewa  lapak  yang  mahal,  karena  menjelang  awal  puasa
ramadhan,  hari  raya  idul  fitri  dan  hari  natal,  jika  mereka  tidak  menaikan  harga,  maka mengalami kerugian.
2. Peran  Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan  Kota  Palangka  Raya  dalam  melakukan  peng- awasan harga sembako di pasar Palangka Raya. Mereka  laksanakan dengan cara memantau secara  langsung  ke  pasar  yang  ada  di  Palangka  Raya  dan  melakukan  dialog  dengan  para pedagang terkait dengan fenomena harga sembako yang pelaksanaannya dilakukan seminggu sekali  serta  mengadakan  operasi  pasar  dan  pasar  murah/  pasar  penyeimbang  sebagai langkah  pengawasan  terhadap  antisipasi  melambungnya  harga  sembako  di  pasar  Palangka Raya,  di  samping  itu  Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan  juga  pembinaan  kepada  para pedagang.
3. Perspektif  Imam  Malik  terhadap  pengawasan  harga  sembako  yang  dilakukan  oleh  dinas perindustrian  dan  perdagangan  kota  Palangka  Raya  hanya  masuk  dalam  kategori  peng- awasan  saja  dan  bukan  sebagai  penentu  kebijakan  terhadap  fluktuatif  harga  sembako  yang ada di pasar Palangka Raya.

## Saran
1. Para pedagang diharapkan bersikap jujur dan adil, jangan semena-mena menaikan harga jika tidak dalam kondisi jarak tempuh yang dekat serta distribusi barang yang stabil.
2. Bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan diharapkan untuk selalu memantau perkembang- an  harga  barang  dan  stabilitas  harga  barang  tersebut  dilihat  dari  situasi dan kondisi  keber- adaan barang itu sendiri dan juga jarak tempuh transportasi pengangkutannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Baca  Pintar,  Qawa’id  Fiqh At  Tasarraful  Imam  Alal  Ra'yani,  https//www.pintarbacacepat.- blogspot.com/2016/01/qowaid-fiqh-at-tasarroful-imam-alal.html?m=1 Diakses Pada Tanggal 4 Mei 2017.
Chamid,  Nur.  2010.  Jejak  Langkah  Sejarah  Pemikiran  Ekonomi  Islam.  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
Syariah_Bangking,  Penetapan  Harga  Dalam  Islam.  http://axiku-suxes.blogspot.co.id/2009/- 06/penetapan-harga-dalam-islam.html  Diakses Pada Tanggal 22 Maret 2016.