## Published by Jurusan Pendidikan Ekonomi
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, Indonesia
Vol. 5 No. 1, 2022
Page 10-24
Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tingkat Kepatuhan Mandatory disclosure Konvergensi IFRS

## Hayyu Atika Sari
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas * Corresponding Author, hayyuatikasari27@gmail.com
Abstract  : This  study  aims  to  determine  the  influence  of  corporate governance on compliance level of Mandatory disclosure IFRS Convergence. Data obtained from the Indonesia Stock Exchange (IDX) through the website www.idx.co.id  in  the  form  of  annual  reports  presented  in  manufacturing companies  in  2020-2021.  Pursuant  to  purposive  sampling  criterion  150 company  used  as  sample  in  this  research.  Hypothesis  test  in  this  research using multiple linear regression method. The results showed that the number of  members  of  the  board  of  commissioners  has  no  effect  on  the  compliance level  mandatory  disclosure  IFRS  convergence  is  indicated  by  the  value  of regression coefficient of 0.002 with significance of 0.615> α 0.05. Ownership of dispersion has an effect on compliance mandatory disclosure level of IFRS convergence  shown  by  regression  coefficient  value  equal  to  0,043  with significance  equal  to  0,044  <α  0,05.  The  number  of  board  meetings  has  no effect  on  mandatory  disclosure  level  of  IFRS  convergence  indicated  by regression coefficient value of 0 .002 with significance of 0,558> α 0,05. The number  of  audit  committees  has  an  influence  on  compliance  mandatory disclosure level IFRS convergence is indicated by regression coefficient value of 0.033 with significance of 0.002 <α 0.05.
Keywords : Disclosure, Corporate Governance, IFRS.
This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2022 by author.

## PENDAHULUAN
Laporan “ keuangan  bukan    merupakan  suatu  tujuan  akhir  tetapi  laporan  keuangan dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang berguna dalam pembuatan dan pengambilan
keputusan  perusahaan  dan  ekonomi.  Laporan  Keuangan  menggambarkan  informasi  tentang bagaimana  kondisi  kinerja  perusahaan  pada  periode  tertentu  (Putra  &  Rahayu,  2020). Pengungkapan laporan keuangan merupakan sumber informasi untuk pengambilan keputusan investasi  (Aprayuda  et  al.,  2021;  Sofyan  et  al,  2020),  dan  hal  ini  juga  merupakan  minat  untuk membuat investor untuk mengambil keputuasan (Aprayuda & Misra, 2019). Bagi para investor, informasi  yang  disampaikan  oleh  manajemen  perusahaan  dijadikan  sebagai  alat  analisis  dan pengawasan  terhadap  kinerja  manajemen  perusahaan.  Menurut  Putra  et  al.,  (2021)  laporan keuangan  berguna  bagi  investor  untuk  menentukan  keputusan  investasi  terbaik  dan  paling menguntungkan.  Pada  dasarnya  ketentuan  pengungkapan  wajib  ( Mandatory  disclosure ) ditetapkan  untuk  melindungi  pengguna  laporan  keuangan  dari  informasi  yang  dapat merugikan  pengguna  laporan  tersebut. Dalam  melindungi  kepentingan  pemegang  saham dalam  suatu  perusahaan,  diperlukan    peraturan    tentang  pengungkapan  wajib (Mandatory disclosure) .  Tanpa  diberlakukannya  peraturan  ini,  perusahaan  bisa  saja  menyembunyikan informasi yang paling penting yang seharusnya mereka ungkapkan. ”
Pengungkapan  dikelompokkan  menjadi “ pengungkapan  wajib  ( mandatory  disclosure ) dan pengungkapan sukarela ( voluntary disclosure ). Pengungkapan  yang bersifat  wajib meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.  Pengungkapan  yang  wajib  dilaporkan  perusahaan  kepada  publik  menjadi  dasar investor  untuk  mengambil  keputusan  investasi  yang  akan  dilakukan  (Syofyan  et  al.,  2020). Tanpa  peraturan  mengenai  pengungkapan  wajib  dalam  laporan  keuangan  dapat  memberikan kesempatan  perusahaan  untuk  menyembunyikan  informasi  penting  yang  seharusnya diungkapkan  sehingga  diperlukan  peraturan  mengenai  hal  tersebut  untuk  melindungi kepentingan  investor.  Penerapan  standar  akuntansi  berbasis  IFRS  belum  dapat  menjamin perusahaan  akan  melakukan  pengungkapan  lebih  banyak  daripada  sebelumnya.  Penelitian yang  dilakukan  Fauziah  (2015)  menyebutkan  bahwa Corporate  Governance mempengaruhi pengungkapan.  Oleh  karena  itu  diperlukan  suatu  sistem  institusional  yaitu  corporate governance untuk  mengawasi  kinerja  manajemen  dalam  mengelola  perusahaan. Menurut Syofyan    &    Putra    (2020)    strategi    deteksi    tindakan    dan    langkah    dalam  pencegahan terjadinya  kecurangan  merupakan  bagian  dari  tata  kelola  perusahaan  yang  baik. ” “ Di  Indonesia,  Ikatan  Akuntan  Indonesia  (IAI),  selaku  badan  yang  berwenang  dalam penyusunan standar akuntansi telah melaksanakan program harmonisasi dan adaptasi standar akuntansi  internasional  dalam  rangka  pengembangan  standar  akuntansi  dan  mencanangkan bahwa standar akuntansi internasional (IFRS) akan mulai berlaku di Indonesia pada tahun 2012 secara keseluruhan. Selanjutnya pasca konvergensi dibutuhkan evaluasi kepatuhan perusahaan go  public  di  Indonesia  terhadap  PSAK  konvergensi  IFRS  untuk  mengetahui  seberapa  jauh tingkat  kepatuhan  perusahaan go  public di  Indonesia  dalam  menerapkan  PSAK  konvergensi IFRS  pada  laporan  keuangan  perusahaan.  Beberapa  tahun  terakhir,  pengungkapan  dan transparansi  dalam  laporan  keuangan  menjadi  isu  penting  di  Indonesia.  Adanya  kasus pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur di pasar modal menjadi bukti bahwa transparansi  dan  kepatuhan  terhadap  pengungkapan  wajib  masih  kurang  memadai  (Fauziah,
2015).  Setelah  tanggal  1  Januari  2012  semua  perusahaan Go  Publik dan  multinasional  di Indonesia  diwajibkan  untuk  menerapkan  standar  akuntansi  yang  konvergen  dengan  IFRS untuk penyusunan laporan keuangan (Akvila, 2015). ”
“ Sebagai  tindak  lanjut  dari  komitmen  yang  dibuat  oleh  kepala  G-20 (The  Group  Of Twenty) dalam pertemuan puncak di London pada 2008, Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan  Akuntansi  Indonesia  (DSAK-IAI)  telah  memulai  program  konvergensi  Standar Akuntansi Keuangan menuju  IFRS ( International Financial Reporting Standar) yang dikeluarkan oleh  IASB  ( International  Accounting  Standard  Board) .  Jika  dikaitkan  dengan  IFRS  maka konvergensi dapat diartikan sebagai proses menyesuaikan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) terhadap IFRS. Dengan konvergensi IFRS tersebut, semua entitas bisnis di Indonesia, terkecuali entitas  yang  dikategorikan  sebagai  Entitas  Tanpa  Akuntan  Publik  (ETAP),  wajib  menerapkan PSAK yang sudah mengadopsi IFRS (Wahyudiyono, 2014). Penelitian terhadap pengungkapan laporan  keuangan  sebagai  sarana  akuntabilitas  perusahaan  kepada  publik  memang  sangat menarik  untuk  dilakukan.  Apalagi  mengingat  semakin  diperlukannya  keterbukaan  informasi perusahaan kepada seluruh pihak yang berkepentingan terhadap informasi tersebut. Informasi mengenai perusahaan yang dibutuhkan oleh pengguna laporan bukan  hanya harus transparan dan tepat waktu dalam penyajiannya, tetapi sebaiknya informasi tersebut dapat diungkapkan dengan  lengkap  guna  memudahkan  pengguna  laporan  dalam  mengambil  keputusan  yang berhubungan  dengan  perusahaan  yang  bersangkutan  (Sofyan  et  al.,  2020).  Penelitian  ini dilatarbelakangi karena penelitian tentang tingkat kepatuhan Mandatory disclosure konvergensi IFRS masih memerlukan evaluasi lebih lanjut dan Corporate governance menjadi suatu hal yang penting untuk dilaksanakan mengingat seringnya terjadi konflik kepentingan antara pemegang saham  atau  komisaris  dan  para  direktur  dalam  pengambilan  keputusan. Corporate  governance diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan serta konsisten dengan peraturan perundang-undangan (Fatin, 2017). ”
Standar IFRS itu sudah mulai di adopsi Indonesia 2008  hingga 2010, dilanjutkan tahun 2011 masa persiapan akhir IFRS, dan implementasi konvergensi IFRS dimulai tahun 2012. Oleh karena  itu  dengan  merujuk  Sutiyok  &  Rahmawati  (2014)  yang  melakukan  riset  di  perbankan, maka  dikarenakan  implementasi  IFRS  sejak  2015  tidak  terbatas  pada  perbankan,  sehingga  di rasa  perlu  mengobservasi  hal  tersebut  pada  sektor  manufaktur  di  Bursa  Efek  Indonesia. Pentingnya  penelitian  untuk  sektor  manufaktur  dikarenakan  kompeksitas  bisnis  akuntansi pertanggungjawabannya  yang  berbeda  dengan  perbankan.  Oleh  karena  itu  penelitian  ini dimaksudkan untuk membahas  Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Tingkat Kepatuhan Mandatory disclosure Konvergensi IFRS.
“ Dalam hal ini manajemen perusahaan dengan jumlah anggota dewan komisaris yang besar  akan  memudahkan  untuk  mengawasi  dan  mengendalikan  kegiatan  manajemen  dan memantau kinerja Chief Executif Officer (CEO) sehingga akan meningkatkan kinerja perusahaan (Pitasari, 2014). Menurut Gunawan (2016) mengatakan, semakin besar jumlah dewan komisaris di  dalam  perusahaan  maka  pengawasan,  pengevaluasian,  dan  pelaksanaan  kebijakan  oleh direksi  semakin  berkualitas  sesuai  dengan  tujuan  yang  ingin  di  capai  perusahaan  sehingga
akan mempengaruhi tingkat kepatuhan mandatory disclosure konvergensi IFRS. Penelitian yang dilakukan  Pitasari  (2014)  menunjukkan  bahwa  jumlah  anggota  dewan  komisaris  tidak berpengaruh  positif  terhadap  tingkat  kepatuhan mandatory  disclosure .  Akan  tetapi  penelitian yang  dilakukan  Gunawan  (2016)  menunjukkan  bahwa  jumlah  anggota  dewan  komisaris berpengaruh  positif  terhadap  tingkat  kepatuhan mandatory  disclosure konvergensi  IFRS.
Berdasakan uraian diatas maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut: ” H 1 :  Jumlah  anggota  dewan  komisaris  berpengaruh  terhadap      tingkat  kepatuhan mandatory disclosure konvergensi IFRS
“ Publik  dalam  hal  ini  diartikan  sebagai  pihak  eksternal  perusahaan  yang  tidak memiliki  hubungan  istimewa  dengan  perusahaan  (Dewanti,  2017).  Menurut  Sutiyok  (2014) dalam  teori  agensi,  dinyatakan  perusahaan  dengan  tingkat  kepemilikan dispersi yang  tinggi akan  melakukan  tingkat  pengungkapan  yang  tinggi.    Hal  ini  terjadi  karena,  pemilik  saham dispersi meminta  untuk  pengungkapan  secara  transparan  dengan  tujuan  agar  pemilik  saham dapat  mengetahui  perkembangan  perusahaan  setiap  saat  dibandingkan  dengan  perusahaan yang  memiliki  saham  terkonsentrasi.  Penelitian  yang  dilakukan  Sutiyok  (2014)  menunjukkan bahwa  kepemilikan  dispersi  tidak  berpengaruh  positif  terhadap  tingkat  kepatuhan mandatory disclosure .  Akan  tetapi  penelitian  yang  dilakukan  Oktaviani  (2016)  menunjukkan  bahwa kepemilikan  dispersi  berpengaruh  positif  terhadap  tingkat  kepatuhan mandatory  disclosure konvergensi IFRS. Berdasakan uraian diatas maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut: ” H 2 :  Kepemilikan  dispersi  berpengaruh  terhadap  tingkat  kepatuhan mandatory  disclosure konvergensi IFRS
Penelitian yang dilakukan Adriani (2015) dan Fatin (2017) menunjukkan bahwa jumlah rapat  anggota  dewan  komisaris  tidak  berpengaruh  positif  terhadap  tingkat  kepatuhan mandatory  disclosure .  Akan  tetapi  penelitian  yang  dilakukan  Sutiyok  (2015)    menunjukkan bahwa jumlah rapat anggota dewan komisaris berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan mandatory  disclosure konvergensi  IFRS.  Berdasakan  uraian  diatas  maka  dirumuskan  hipotesis sebagai berikut:
H 3 :  Jumlah  rapat  dewan  komisaris  berpengaruh  terhadap mandatory  disclosure konvergensi IFRS
“ Semakin  besar  komite  audit  di  dalam  perusahaan  akan  meningkatkan  pengawasan terhadap  auditor  dan  kinerja  manajemen  sehingga  pelaporan  keuangan  semakin  berkualitas serta  akan  mempengaruhi  tingkat  kepatuhan mandatory  disclosure perusahaan  sesuai  dengan konvergensi IFRS (Gunawan,  2016). Perusahaan  Go publik di indonesia di wajibkan memiliki komite  audit  yang  bertugas  untuk  memberi  pendapat  kepada  dewan  komisaris  terhadap laporan  atau  hal – hal  yang  perlu  disampaikan  oleh  dewan  direksi  kepada  dewan  komisaris. Membangun  peran  komite  audit  yang  efektif  tidak  dapat  terlepas  dari  kacamata  penerapan prinsip GCG secara  keseluruhan  di  suatu  perusahaan  dimana  independensi,  transparansi  dan disclosure, akuntanbilitas dan tanggung jawab, serta sikap adil menjadi prinsip dalam landasan organisasi perusahaan (Pitasari 2014). Penelitian yang dilakukan Alvionita (2017) menunjukkan bahwa  jumlah  anggota  komite  audit  tidak  berpengaruh  terhadap  tingkat  keptuhan mandatory
disclosure .  Akan  tetapi  penelitian  yang  dilakukan  Akvila  (2015)  dan  Pitasari  (2014) menunjukkan  bahwa  jumlah  anggota  komite  audit  berpengaruh  positif  terhadap  tingkat kepatuhan mandatory disclosure konvergensi IFRS. Berdasakan uraian diatas maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut: ” H 4 :  Jumlah  komite  audit  berpengaruh  terhadap  tingkat  kepatuhan mandatory  disclosure konvergensi IFRS

## METODE PENELITIAN
Penelitian “ ini dilakukan dengan mengambil data di Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui situs  web  www.idx.co.id.  Sumber  data  penelitian  ini  adalah  data  sekunder  yang  diperoleh secara  historis  dari  laporan  tahunan  yang  disajikan  di  perusahaan  manufkatur  yang  telah  go public  dan  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  tahun  2020  -  2021.  Pengambilan  data  dalam penelitian ini dilakukan selama 3 bulan yaitu dari bulan Februari 2020 sampai bulan April 2020. Sampel  dalam  penelitian  ini  adalah  Annual  Report  perusahaan  yang  terdaftar  di  BEI  periode 2020-2021.    Teknik  pengambilan  sampel  dalam  penelitian    ini  menggunakan purposive sampling . Purposive  sampling adalah  teknik  penentuan  sampel  dengan  pertimbangan  atau karakteristik-karakteristik tertentu (Sugiyono, 2012). Berikut ini kriteria yang digunakan untuk menentukan  sampel  pada  penelitian  ini  adalah  perusahaan  Manufaktur  yang listing di BEI periode  2020 – 2021,  perusahaan  yang  Menerbitkan Annual  Report Periode  2020 – 2021, perusahaan  yang  mengungkapkan  jumlah  anggota  dewan  komisaris,  kepemilikan  dispersi, jumlah  rapat  dewan  komisaris,  dan  jumlah  komite  audit.  Adapun  rincian  pemilihan  sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. ”
Tabel 1. Pemilihan sampel penelitian menggunakan Purposive Sampling
No Uraian Jumlah perusahaan 1 Perusahaan Manufaktur yang listing di BEI periode 2015-2016 286 2 Perusahaan yang tidak Menerbitkan Annual Report (63) 3 Perusahaan yang tidak mengungkapkan jumlah anggota dewan komisaris, kepemilikan dispersi, jumlah rapat dewan komisaris, dan jumlah anggota komite audit (148) Jumlah Sampel dalam 1 periode 75 Total sampel perusahaan yang diteliti 150 Sumber : Data Olahan, 2021
“ Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat kepatuhan Mandatory disclosure konvergensi  IFRS. Mandatory  disclosure adalah  pengungkapan  yang  bersifat  wajib  yaitu pengungkapan informasi yang wajib dilakukan perusahaan yang didasarkan pada aturan dan standar  tertentu.Identifikasi  item  pengungkapan  menggunakan.  Penelitian  ini  menggunakan item cheklist BAPEPAM LK dengan  NOMOR: KEP-347/BL/2012 sebanyak 73 Item. Item yang dipilih  dari  cheklist  ini  disesuaikan  dengan  PSAK  yang  berlaku  di  indonesia  yang    wajib diterapkan  untuk  perusahaan  manufaktur  yang  sudah  konfergensi  IFRS  (Sutiyok,  2014  :  158). Pengukuran  variabel  pengungkapan  wajib (Mandatory  disclosure) konvergensi  IFRS
menggunakan  teknik scorsing ,  yaitu  jika  item  yang  perlu  diungkapkan  dapat  diterapkan ( applicable )  dalam  perusahaan  dan  item  tersebut  diungkapkan  oleh  perusahaan  diberi  skor  1, jika  item  tersebut  tidak  diungkapkan  diberi  skor  0  (Pitasari,  2014  )  Rumus  untuk  menghitung tingkat kepatuhan Mandatory disclosure konvergensi IFRS adalah sebagai berikut : ” MANDSCORE =
“ Kepemilikan dispersi merupakan  kepemilikan  saham  tersebar  yang  dimiliki  oleh investor.  Struktur  kepemilikan  dalam  perusahaan  dapat  dikelompokkan  menjadi  struktur kepemilikan terkonsentrasi dan menyebar (dispersi). Kepemilikan dispersi dapat diwakili oleh presentase  saham  yang  dimiliki  pemegang  saham  yang  kepemilikannya  ≤  5 %  (Sutiyok,  2014). kepemilikan  perusahaan  oleh  publik  adalah  saham  yang  dimiliki  oleh  publik  atau  sejumlah saham  yang  dimiliki  oleh  masyarakat.  Sehingga,  semakin  banyak  saham  yang  dimiliki  oleh publik maka semakin besar tuntutan publik terhadap pengungkapan lebih atas informasi yang disajikan  perusahaan  dalam  laporan  tahunan  (Vernando,  2016).  (Kepemilikan  dispersi  diukur dengan jumlah % kepemilikan saham oleh publik. ”
“ Rapat  dewan  komisaris  dilakukan  agar  dewan  komisaris  dapat  memantau  kinerja manajemen  secara  berkelanjutan  (Widjanarko,  2016).  Tingkat  pengungkapan  wajib  sangat dipengaruhi  oleh  jumlah  rapat  dewan  komisaris.  Jika  jumlah  rapat  dewan  komisaris  setiap periodenya sedikit maka akan berdampak pada berkurangnya pengawasan dan pelaporan atas pengungkapan Mandatory disclosure . selain itu, dengan seringnya mengadakan pertemuan akan meningkatkan  kepatuhan  pengungkapan.  jumlah  rapat  dewan  komisaris  dalam  penelitian  ini diukur  dengan  menjumlah  seluruh  rapat  yang  diselenggarakan  selama  satu  periode  (Sutiyok, 2014). ”
“ Pada  perusahaan go  public di  indonesia  diwajibkan  memiliki  komite  audit  yang bertugas untuk memberikan pendapat kepada dewan komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang  perlu  di  sampaikan  kepada  dewan  komisaris  (Widjayanti,  2015).  Komite  audit  adalah komite  yang  bertugas  membantu  dewan  komisaris  untuk  memastikan  bahwa  laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Komite audit  memiliki  peran  dalam  mengawasi  pihak  manajemen  ( agen )  agar  tidak  melakukan tindakan  yang  dapat  menguntungkan  dirinya  sendiri  sehingga  dapat  merugikan  pemilik perusahaan  ( prinsipal ).  Komite  audit  juga  dipandang  sebagai  alat  untuk  menghindari kecurangan  dalam  pelaporan  keuangan  dan  memonitoring  kinerja  manajemen  Ukuran  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  jumlah  anggota  komite  audit  dalam  perusahaan (Gunawan, 2016) komite audit ini mengacu pada (Azmi & Aprayuda, 2021). ”
Metode statistik yang digunakan untuk menganalisis data dan menguji hipotesis yaitu dengan  menggunakan  statistik  deskriptif,  uji  asumsi  klasik  (normalitas,  multikolinearitas, autokorelasi,  dan  heteroskedastisitas).  Selanjutnya  dilakukan  uji  regresi  linier  berganda  untuk menguji  hipotesis yang diterima dan ditolak.  Dan perangkat lunak SPSS ( Statistical Package for Social Sciences) versi 20 yang digunakan untuk pengujian regresi.
“ Analisis  regresi  linear  berganda  adalah  analisis  untuk  mengukur  besarnya  pengaruh antara  dua  atau  lebih  variabel  independen  terhadap  satu  variabel  dependen  (Priyatno, 2012:127).  Model  regresi  yang  digunakan  untuk  menjelaskan  hubungan  antara  variabel  yang berhubungan secara spesifik dan luas tingkat pengungkapan wajib dapat dirumuskan dengan persamaan regresi linear berganda adalah sebagai berikut: ” MANDSCORE = β 0 + β 1 JADK - β 2 KD + β 3 JRDK + β 4 JKA + e Keterangan : MANDSCORE  = Mandatory disclosure β 0 = Konstanta β 1 ,β 2 ..... β 4 = Koefisien Regresi JADK = Jumlah anggota dewan komisais KD = Kepemilikan Dispersi JRDK = Jumlah rapat dewan komisaris JKA = Jumlah komite audit e = Error

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Statistik  deskriptif  adalah  statistik  yang  digunakan  untuk  menganalisa  data  dengan cara  mendeskripsikan  atau  menggambarkan  data  yang  telah  terkumpul  sebagaimana  adanya tanpa  bermaksud  membuat  kesimpulan  yang  berlaku  untuk  umum  dan  generalisasi.  Statistik deskriptif  pada  penelitian  ini  menyajikan  jumlah  data,  nilai  minimum,  nilai  maksimum,  nilai rata-rata ( mean ) dan simpangan baku ( standar deviation ) dari variabel independen dan variabel dependen. ”
Tabel 2. Hasil Analisis Statistik Deskriptif
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation MANDSCORE 150 0,56 0,78 0,6485 0,06831 JADK 150 1,00 11,00 3,1267 1,65597 KD 150 0,01 3,00 0,1955 0,25937 JRDK 150 1,00 12,00 5,2533 1,66361 JKA 150 2,00 6,00 3,1133 0,53766
Sumber : Data Olahan, 2021
“ Uji  Normalitas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  data  dalam  regresi  berdistribusi normal atau  tidak. Adapun uji  normalitas yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan  uji One  Sample  Kolmogorov  Smirnov ,  dengan  ketentuan  jika  nilai  signifikansi Kolmogrov  Smirnov pada  variable  lebih besar  dari  nilai  signifikansi  (α  =  0,05)  yang  telah ditetapkan maka data terdistribusi normal. Sebaliknya jika nilai signifikansi Kolmogrov Smirnov pada variable lebih kecil dari nilai signifikansi yang telah ditetapkan (α = 0,05) maka data tidak terdistribusi normal. ”
Tabel 3. Hasil Uji Normalitas menggunakan one sample kolmogorov smirnov Unstandardized Residual N 150 Normal Parameters a,b Mean 0E-7 Std. Deviation ,09821934 Most Extreme Differences Absolute ,098 Positive ,098 Negative -,072 Kolmogorov-Smirnov Z 1,199 Asymp. Sig. (2-tailed) ,113
Sumber : Data Olahan, 2021
Berdasarkan  tabel 3 nilai signifikan pada tabel one sample kolmogorov smirnof adalah 0,113  menunjukkan  bahwa  0,113  >  0,05  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  nilai  residual  dari persamaan  regresi  berdistribusi  normal.  Uji  multikolinearitas  dalam  penelitian  dapat  dilihat dari nilai Tolerance atau Variance Inflation Factor (VIF) (Fauziah, 2015).

## Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas
Model Collinearity Statistics Tolerance VIF JADK 0,919 1,088 KD 0,969 1,032 JRDK 0,959 1,042 JKA 0,913 1,096 Sumber : Data Olahan, 2021
“ Berdasarkan  Tabel 4 diatas menunjukan bahwa semua variabel independen  memiliki nilai Tolerance lebih  besar  dari  0,10  dan  nilai Variance Inflation Factor (VIF)  lebih  kecil  dari  10, Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi multikolinearitas. Model regresi yang  baik  biasanya  tidak  terjadi  masalah  autokorelasi.  Adapaun  cara  yang  dilakukan  untuk membuktikan regresi terbebas dari autokorelasi yaitu dengan melihat nilai Durbin Watson , nilai DW yang diperoleh harus lebih besar dari DU dan lebih kecil dari 4-DU (DU < DW < 4-DU). ”

## Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi
Model Durbin-Watson 1 2,022
Sumber : Data Olahan, 2021
“ Berdasarkan    Tabel    5  menunjukan  nilai  DW  yang  diperoleh  adalah  sebesar  2,022. Hasil tersebut lebih besar dari nilai DU, dimana berdasakan  tabel Durbin Watson N = 150, K = 4 dengan memperoleh nilai DU sebesar 1,774 dan lebih kecil dari nilai 4-DU yaitu sebesar 2,226 (4 – 1,774).  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  DU  <  DW  <  4 – DU,  Sehingga  dapat  disimpulkan bahwa  model  regresi  tidak  terjadi  autokorelasi.  Uji  Heteroskedastisitas  dalam  penelitian  ini menggunakan  Uji  Glejser.  Uji  Glejser  dilakukan  dengan  cara  meregresikan  antara  variabel independen  dengan  nilai  absolut  residualnya.  Jika  nilai  signifikan  antara  variabel  independen dengan  absolut  residual  lebih  besar  dari  0,05  maka  tidak  terjadi  masalah  heteroskedastisitas (Priyatno, 2012). ”
Tabel 6. Uji Heteroskedastisitas menggunakan Uji Glejser
Model Unstandardized Coefficients B Std. Error T Sig (Constant) ,017 ,022 ,767 ,444 JADK -,003 ,002 -1,494 ,137 KD -,003 ,012 -,274 ,785 JRDK ,002 ,002 1,144 ,254 JKA ,011 ,006 1,810 ,072
Sumber : Data Olahan, 2021
“ Berdasarkan  Tabel  6  menunjukan  bahwa  nilai  sig  >  0,05.  Jadi  dapat  dismpulkan bahwa  model  regresi  tidak  terjadi  heteroskedastistas.  Koefisien  determinasi  digunakan  untuk mengukur  seberapa  jauh  kemampuan  model  untuk  menerangkan  variasi  variabel  dependen. Semakin  besar  nilai  koefisien  determinasi  suatu  model,  maka  semakin  besar  kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. ”
Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 ,317 a ,100 ,076 ,06568 Sumber : Data Olahan, 2021
“ Berdasarkan Tabel  7 diperoleh  hasil  koefisien determinasi regresi berganda (Adjusted R 2 ) sebesar 0,076 atau 7,6% hal ini mengindikasi bahwa Mandatory disclosure konvergensi IFRS mampu dijelaskan sebesar 7,6% oleh Jumlah Anggota Dewan Komisaris (JADK), Kepemilikan Dispersi  (KD),  Jumlah  Rapat  Dewan  Komisaris  (JRDK)  dan  Jumlah  Komite  Audit  (JKA). Sedangkan sisanya yaitu sebesar 92,4% (100% - 7,6%) dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian. Uji t pada dasarnya menunjukan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara  individual  dalam  menerangkan  variasi  variabel  dependen.  Kriteria  pengujian  secara parsial dengan tingkat level of significant α = 0,05 (Oktaviani, 2017). ”

## Tabel 8. Hasil Uji Parsial (Uji t)
Model Unstdized Coefficients Std. Coeff t Sig. B Std. Error Beta (Constant) ,522 ,039 13,465 ,000 JADK ,002 ,003 ,041 ,505 ,615 KD ,043 ,021 ,163 2,032 ,044 JRDK ,002 ,003 ,047 ,588 ,558 JKA ,033 ,010 ,259 3,138 ,002
Sumber : Data Olahan, 2021
“ Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 8 menunjukan bahwa jumlah anggota dewan komisaris  tidak  memiliki  pengaruh  terhadap  tingkat  kepatuhan mandatory  disclosure konvergensi  IFRS  dengan  demikian  hipotesis  pertama  ditolak.  Tidak  berpengaruhnya  jumlah anggota  dewan  komisaris  terhadap  tingkat  kepatuhan mandatory  disclosure dalam  penelitian karena  jumlah  anggota  dewan  komisaris  yang  terlalu  besar  dalam  perusahaan  akan menyulitkan  pada  saat    proses  pengambilan  keputusan.  Hal  ini  juga  disebabkan  oleh  setiap dewan  komisaris  memiliki  pendapat  dan  pertimbangan  tersendiri  dalam  proses  pengambilan keputusan. Sehingga dapat dinyatakan bahwa semakin besar jumlah anggota dewan komisaris maka  tidak  dapat  mendorong  perusahaan  untuk  mengungkapakan  informasi  tentang kepatuhan mandatory disclosure . Penelitian ini sesuai  dengan  hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan (Pitasari, 2014) bahwa  jumlah anggota dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan mandatory disclosure konvergensi IFRS. ”
“ Berdasakan  hasil  pengujian  pada  Tabel  8  menunjukan  bahwa  kepemilikan  dispersi memiliki  pengaruh  negatif  terhadap  tingkat  kepatuhan mandatory disclosure konvergensi  IFRS, dengan  demikian  hipotesis  kedua  diterima.  Struktur  kepemilikan  dalam  perusahaan  dapat dikelompokkan  menjadi  struktur  kepemilikan  terkonsentrasi  dan  menyebar (Dispersi). Berdasarkan  lampiran  keputusan  ketua  BAPEPAM  Nomor  :  KEP-431/BL/2012  kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi emiten dan perusahaan publik, menyatakan bahwa uraian tentang nama pemegang saham dan persentase kepemilikannya yang salah satunya terdiri dari saham  yang  masing-masing  memiliki  kurang  dari  5%  saham  emiten  atau  saham  publik. Manajer  perusahaan  dengan  kepemilikan  menyebar (Dispersi) memiliki  insentif  untuk mengungkap  informasi  lebih  lanjut  untuk  membantu  pemegang  saham  untuk  memantau perilaku  mereka  dan  mengurangi  biaya  angens  (Tasios,  2014).  Kepemilikan  dispersi  diwakili oleh persentase saham yang dimiliki oleh investor individu luar manajemen selain pemerintah, institusi nasional dan asing, serta kalangan keluarga. ”
“ Adanya  proporsi  saham  yang  dimiliki  publik  atau  masyarakat  dapat  mempengaruhi kelengkapan  pengungkapan  oleh  perusahaan.  Dimana  perusahaan  dengan  mayoritas  saham dimiliki  oleh  publik  akan  memberikan  pengungkapan  lebih  luas  dibandingkan  dengan perusahaan  yang  sahamnya  tidak  dimiliki  publik  (Widjayanti,  2017).  Perusahaan  yang
mempunyai  struktur  kepemilikan  menyebar (Dispersi) akan  cenderung  menyediakan pengungkapan  informasi  secara  luas  (Sutiyok,  2015).  Hal  ini  terjadi  karena,  pemilik  saham dispersi  meminta  untuk  pengungkapan  secara  transparan  dengan  tujuan  agar  pemilik  saham dapat  mengetahui    perkembangan  perusahaan  setiap  saat.  Sehingga  dapat  dinyatakan  bahwa semakin  besarnya  kepemilikan  dispersi  dalam  suatu  perusahaan  maka  akan  semakin  banyak informasi  yang  diungkapkan  dalam  laporan  tahunan  dan  akan  meningkatkan  tingkat kepatuhan mandatory disclosure Konvergensi IFRS. Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan  oleh  (Widjanarko,  2016)  yang  menyatakan  bahwa  kepemilikan  dispersi  memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan mandatory disclosure konverensi IFRS. ”
“ Berdasarkan  hasil pengujian pada Tabel  8 menunjukan bahwa jumlah rapat   dewan komisaris  tidak  memiliki  pengaruh  terhadap  tingkat  kepatuhan mandatory  disclosure konvergensi  IFRS  dengan  demikian  hipotesis  ketiga  ditolak.  Kinerja  yang  dilakukan  oleh dewan komisaris akan dapat dilihat efektifitasnya melalui kehadiran  anggota dewan komisaris dalam  rapat  yang  secara  rutin  diadakan.  Apabila  dalam  rapat  terdapat  komisaris  yang mendominasi    jalannya    rapat    dan    hanya  mementingkan  kepentingan    pribadi  atau kelompoknya  dengan    tidak  memperhatikan  pendapat  komisaris  yang  lain  maka  proses pengambilan    keputusan  dalam  rapat  juga  tidak  efektif,  maka  rapat  yang  dilakukan  dewan komisaris  tidak  dapat  membahas  permasalahan  secara  detail  yang    berkaitan  dengan pengungkapan    informasi  yang  wajib  di  ungkapakan    secara  luas  oleh  perusahaan.  Sehingga dapat  disimpulkan  bahwa  semakin  besar  jumlah  rapat  dewan  komisaris  maka  akan  semakin sulit  untuk  melakukan  kepatuhan mandatory  disclosure .  Hasil  penelitian  ini  mendukung  hasil penelitian yang dilakukan  oleh (Adriani, 2015) yang  menyatakan bahwa jumlah rapat dewan komisaris  tidak  memiliki  pengaruh  terhadap  tingkat  kepatuhan mandatory  disclosure konvergensi IFRS. ” “ Berdasarkan  hasil  pengujian  pada  Tabel  8  menunjukan  bahwa  jumlah  komite  audit memiliki  pengaruh  terhadap  tingkat  kepatuhan mandatory disclosure konvergensi  IFRS  dengan demikian  hipotesis  keempat  diterima.  Salah  satu  peran  terpenting  dari  komite  audit  adalah pengawasannya  terhadap  pelaksanaan  kontrol  internal.    Bagi  perusahaan,  hal  tersebut  sangat diharapkan  untuk  meningkatkan  kepatuhan  dalam  pencatatan  untuk  dan  melindungi kepentinganpemegang  saham  serta  meningkatkan  modal  ekuitas.  Perusahaan go  public di Indonesia  diwajibkan  memiliki  komite  audit  yang  bertugas  untuk  memberi  pendapat  kepada dewan  komisaris  terhadap  laporan  atau  hal-hal  yang  perlu  disampaikan  oleh  dewan  direksi kepada  dewan  komisaris.  Membangun  peran  komite  audit  yang  efektif  tidak  dapat  terlepas dari  kacamata  penerapan  prinsip  GCG  secara  keseluruhan  di  suatu  perusahaan  dimana independensi,  transparansi  dan disclosure, akuntabilitas  dan  tanggung  jawab,  serta  sikap  adil. Dalam  praktik  c orporate  governance, teori  agensi  mensyaratkan  untuk  melakukan pengungkapan  laporan  keuangan  untuk  menghindari  konflik  diantara  pihak  yang berkepentingan  (Alvionita,  2015).  Dalam  hal  ini  komite  audit  mempunyai  tanggung  jawab untuk  memastikan  bahwa  perusahaan  telah  mengungkapkan  informasi  sesuai  dengan persyaratan  yang  diwajibkan.  Alasan  mendasar  atas  hal  ini  dapat  disebabkan  karena  jumlah anggota  komite  audit  perusahaan  sampel  rata-rata  telah  memenuhi  ketentuan  minimal  yaitu
tiga  orang  dan  telah  mampu  untuk  memberikan  pendapat  profesional  yang  memerlukan perhatian dari dewan komisaris. ”
“ Dalam  hal  ini  komite  audit  mempunyai  tanggung  jawab  untuk  memastikan  bahwa perusahaan  telah  mengungkapkan  informasi  sesuai  dengan  persyaratan  yang  diwajibkan (Pitasari, 2014). Jumlah komite audit juga dapat meningkatkan kepatuhan mandatory disclosure karena  dengan  jumlah  komite  audit  yang  banyak,  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  komite audit  akan  semakin  ketat  dan  akhirnya  akan  dapat  meningkatkan  kepatuhan  pengungkapan wajib (mandatory  disclosure) perusahaan.  Dengan  adanya  komite  audit  berperan  sebagai pengawas  maka  dapat  dinyatakan  bahwa  semakin  besarnya  jumlah  anggota  komite  audit  di dalam  perusahaan  maka  dapat  meningkatkan  pengawasan  terhadap  auditor  dan  kinerja manajemen  sehingga  tidak  terjadi  kecurangan  dalam  penyusunan  laporan  keuangan  dan laporan  keuangan  yang  dihasilkan  semakin  berkualitas  serta  akan  lebih  cenderung  patuh dalam  meningkatkan mandatory  disclosure konvergensi  IFRS.  Penelitian  ini  sesuai  dengan peneliti  sebelumnya  yang  dilakukan  oleh  (Pitasari,  2014)  yang  menyatakan  bahwa  jumlah anggota  komite  audit  memiliki  pengaruh  terhadap  tingkat  kepatuhan mandatory  disclosure konvergensi IFRS. ”
“ Hasil penelitian ini menunjukkan  hipotesis yang kelima yaitu F Hitung pada model tersebut  sebesar  4,049  dengan  signifikansi  sebesar  0,004.  Nilai  signifikansi  tersebut menunjukkan  kurang  dari  0,05,  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  semua  variabel  independen yang terdiri dari  jumlah anggota dewan komisaris, kepemilikan dispersi ,  jumlah  rapat dewan komisais,  dan  jumlah  komite  audit    secara  bersama-sama  (simultan)  mempunyai  pengaruh terhadap  tingkat  kepatuhan mandatory  disclosure konvergensi  IFRS,  sehingga  hipotesis  kelima diterima.  Dengan  demikian  dapat  dikatakan  jumlah  komite  audit  dan  kepemilikan  dispersi secara bersama-sama berpengauh terhadap tingkat kepatuhan mandatory disclosure konvergensi IFRS. Hasil dari regresi linear berganda variabel jumlah komite audit dan Kepemilikan dispersi memiliki  pengaruh  terhadap  tingkat  kepatuhan mandatory  disclosure konvergensi  IFRS. Sedangkan,  jumlah  anggota  dewan  komisaris  dan  jumlah  rapat  dewan  komisaris  tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan mandatory disclosure konvergensi IFRS. ”

## SIMPULAN
“ Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  Mekanisme Corporate Governance terhadap  tingkat  kepatuhan mandatory  disclosure konvergensi IFRS pada  perusahaan manufaktur  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  (BEI)  periode  2020-2021.  Berdasarkan metode  purposive  sampling  diperoleh  150  data  sampel  pada  perusahaan  manufaktur  yang terdaftar  di  BEI  periode  2015-2016.  Penelitian  ini  menggunakan  item cheeklist BAPEPAM  LK dengan NOMOR: KEP-347/BL/2012 sebanyak 73 Item. Berdasarkan analisis dan pengujian data dalam  penelitian  ini,  dapat  ditarik  kesimpulan  yaitu  Jumlah  anggota  dewan  komisaris  tidak memiliki  pengaruh  terhadap  tingkat  kepatuhan mandatory  disclosure konvergensi  IFRS. Kepemilikan dispersi memiliki  pengaruh  signifikan  terhadap  tingkat  kepatuhan mandatory disclosure konvergensi IFRS. Jumlah rapat dewan komisaris tidak memiliki pengaruh terhadap
tingkat  kepatuhan mandatory  disclosure konvergensi  IFRS.  Jumlah  komite  audit  memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan mandatory disclosure konvergensi IFRS. Jumlah anggota  dewan  komisaris,  kepemilikan  dispersi,  jumlah  rapat  dewan  komisaris  dan  jumlah komite  audit  secara  bersama-sama  (simultan)  memiliki  pengaruh  terhadap  tingkat  kepatuhan mandatory disclosure konvergensi IFRS. ”
“ Keterbatasan  penelitian  ini  hanya  menggunakan    sampel  perusahaan  manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) dengen variabel yang diteliti meliputi faktor- faktor  yang  mempengaruhi luas pengungkapan yang terbatas pada 4 variabel sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasi secara luas untuk seluruh perusahaan publik lain. Peneliti selanjutnya  perlu  memperluas  dalam  menentukan  objek  penelitian,  dapat  menggunakankan objek perusahaan manufaktur, perusahaan dagang, maupun perusahaan jasa  serta menambah tahun  pengamatan  dalam    penelitian    dengan  tujuan  penelitian  selanjutnya  dapat tergeneralisasi secara luas. Penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan variabel yang lebih luas,  dengan  menambah  beberapa  proksi  dari  mekanisme corporate governance seperti  komite- komite  yang  ada  di  dalam  perusahaan  seperti  proporsi  komisaris  independen,  kepemilikan manajerial dan lainnya.Penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan daftar Cheklist item lain selain cheeklist BAPEPAM LK untuk mengukur mandatory disclosure pada perusahaan yang akan diteliti. ”

## DAFTAR PUSTAKA
Adriani, A. Hafiz, M. R dan Chairina. 2015. Pengaruh struktur corporate governance terhadap tingkat  kepatuhan  pengungkapan  wajib  konvergensi  IFRS  pada  laporan  laba  rugi komprehensif. Simposium Nasional Akuntansi XVII, 1-25
Aprayuda,  R.,  Misra,  F.,  &  Kartika,  R.  (2021).  Does  the  order  of  information  affect  investors’ investment  decisions?  Experimental  investigation. Journal  of  Accounting  and Investment , 22 (1), 150-172.
Aprayuda,  R.,  &  Misra,  F.  (2020).  Faktor  yang  mempengaruhi  keinginan  investasi  investor muda di pasar modal Indonesia. E-Jurnal Akuntansi , 30 (5), 1084-1098.
Azmi,  Z.,  &  Aprayuda,  R.  (2021).  Apakah  Kompensasi  Eksekutif  Bank  dapat  Mempengaruhi
Manajemen Laba?. Jurnal Kajian Akuntansi , 5 (2), 193-211.
Akliva,  P.  2015.  Pengaruh  struktur  corporate  governance  terhadap  mandatory  and  voluntary disclosure setelah konvergensi IFRS. Jurnal Akuntansi dan Keunagan.
Alvionita,  I  dan  Taqwa,  S.  2015.  Pengaruh  struktur  kepemilikan  dan  mekanisme  corporate governance terhadap tingkat kepatuhan mandatory disclosure . Seminar Nasional Ekonomi Manajemen  dan  Akuntansi  (SNEMA)  Fakultas  Ekonomi  Universitas  Negeri  Padang,    590- 601.
Aminati, D. 2014. Pengaruh profesional auditor terhadap kualitas kinerja auditor internal. Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi, 3 (3)
Andypratama,  L.  M  dan  Mustamu,  R.  H.  2013.  Penerapan  prinsip-prinsip  good  corporate governance  pada  perusahaan  keluarga. Jurnal Mahasiswa Manajemen Bisnis (AGORA), Vol. 1.No. 1
Aryati,  T.  2015.  Konvergensi  ifrs  dan  perilaku  manajemen  laba  di  indonesia,  malaysia  dan singapura. Media Ekonomi dan Manajemen, Vol. 30. No. 2
Dewanti, F. O. 2017. Pengaruh ownership dispersion, financial distress dan firm size terhadap luas pengungkapan sukarela. Jurnal Akuntansi, Vol. 5. No. 2.
Fatin,  N.  N.  2017.  Pengaruh  struktur  corporate  governance  terhadap  pengungkapan  wajib konvergensi IFRS pada laporan laba rugi komprehensif. Buletin Ekonomi Vol. 15. No. 1, hal 1-154.
Fauziah,  I.  2015.  Pengaruh  mekanisme  corporate  governance  terhadap  tingkat  kepatuhan mandatory disclosure pasca konvergensi ifrs. Jurnal Bisnis dan Manajemen Vol. 1. No. 2 Gunawan,  B  dan  Hendrawati,  E.R.  2016.  Peran  Struktur  corporate  governance  dalam  tingkat kepatuhan  pengungkapan  wajib  periode  setelah  konvergensi.  IFRS. Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia Vol. 1. No. 1, hal 71-83
Ika,  S.  R.  2017.  Kepatuhan  perusahaan  publik  terhadap  pengungkapan  wajib  ( mandatory disclosure )  dan  faktor-faktor  corporate  governance  yang  mempengauhinya. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol. 7. No. 1, hal 58-75
Luthfi,  M.  2013.  Tanggung  jawab  sosial  perusahaan  dan  kinerja  perusahaan. Jurnal  Riset Akuntansi dan Manjemen Vol. 2, No. 2, hal 123
Nisfiannoor,  M.  2009. Pendekatan  Statistika  Modern  Untuk  Ilmu  Sosial .  Jakarta:  Salemba Humanika
Oktaviani,  I.  2017.  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  luas  pengungkapan  corporate governance. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi Vol .6. No. 7
Pitasari,  A  dan  Septiani,  A.  2014.  Analisis  pengaruh  struktur  corporate  governance  terhadap tingkat  kepatuhan  pengungkapan  konvergensi  ifrs  pada  laporan  laba  rugi komprehensif. Diponegoro Journal Of Accounting Vol. 3. No. 2, hal, 1 Priyatno, D. 2012. Cara Kilat Belajar Analisis Data dengan SPSS 20. Yogyakarta: Andi Putra,  D.  G.,  &  Rahayu,  R.  (2020).  Peranan  implementasi  tata  kelola  teknologi  informasi  (IT governance)  sebagai  faktor  penting  dalam  meningkatkan  kinerja  perusahaan.  Jurnal Inovasi Pendidikan Ekonomi (JIPE), 10(1), 01-07.
Putra, D. G., Rahayu, R., & Putri, A. (2021). The influence of Enterprise Resource Planning (ERP) implementation  system  on  company  performance  mediated  by  organizational capabilities. Journal of Accounting and Investment, 22(2), 221-241.
Putri, R. A. D., Rahmawati, E dan Sofyani, H. 2018. Asimetri informasi dan mandatory disclosure Konvergensi  international  financial  reporting  Standard:  efek  terhadap  relevansi  nilai Informasi laba dan nilai buku. Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi, Vol. 18. No.
1, hal 1-18
Sugiyono.  2012. Metode  Penelitian  Bisiis(pendekatan  kuantitatif,kualitatif  dan  R&D). Bandung:
Alfabeta.
Sutiyok dan Rahmawati, E. 2014. Pengaruh mekanisme corporate governance terhadap tingkat kepatuhan mandatory  disclosure konvergensi  IFRS  di  perbankan. Jurnal  Akuntansi  dan Investasi Vol. 15. No. 2, hal 151-162
Suwardjono. 2014. Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan . Yogyakarta: BPFE
Sofyan, R., Putra, D. G., & Aprayuda, R. (2020, November). Does the Information on the Internet Media Respond to the Stock Market?. In The Fifth Padang International Conference On Economics  Education,  Economics,  Business  and  Management,  Accounting  and Entrepreneurship (PICEEBA-5 2020) (pp. 510-520). Atlantis Press.
Syofyan,  R.,  &  Putra,  D.  G.  (2020,  March).  The  role  of  Good  Corporate  Governance  (GCG)
implementation  in  Indonesian  company.  In  4th  Padang  International  Conference  on Education,  Economics,  Business  and  Accounting  (PICEEBA-2  2019)  (pp.  819-825). Atlantis Press.
Syofyan,  R.,  Putra,  D.  G.,  &  Aprayuda,  R.  (2020).  Influence  Of  Company  Value  Information,
Dividend Policy, And Capital Structure  On Stock Price. SAR (Soedirman  Accounting Review): Journal of Accounting and Business, 5(2), 152-169.
Tasios, S dan Bekiaris, M. 2014. Mandatory disclosure s and firm characteristics: evidence from the Athens Stock Exchange. International journal Managerial and Financial Accounting, Vol. 6.
No. 4, hal 303-321
Vernando,  R.  Y.  2016.  Pengaruh ownership  dispersion ,  financial  distresed  dan  umur listing terhadap luas pengungkapan sukarela. Wahana Riset Akuntansi, Vol. 4. No. 1 Wahyudiono, B. 2014. Laporan Keuangan. Jakarta: Raih Asa Sukses.
Widjanarko,  D.  2016.  Analisis  mekanisme  corporate  governance  dalam  tingkat  kepatuhan mandatory disclosure konvergensi IFRS serta dampaknya terhadap return saham . Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 2. No. 2
Widjayanti,  S.  A.  2015.  Pengaruh  struktur  dan  mekanisme  corporate  governance  pada  tingkat kepatuhan mandatory disclosure konvergensi  IFRS. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Vol.
4. No. 7
Yudhiarti, R., Mahfud, M. K. 2016. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Struktur modal.
Diponegoro Journal Of Management, Vol. 5. No. 3, hal 1-13