## PENATAAN LINGKUNGAN KEMISKINAN PERKOTAAN (Suatu Studi Program P2KP di Kota Bandung)
Oleh : Ikaputera Waspada*)

## ABSTRAK
Kemiskinan  merupakan  masalah  utama  yang  dihadapi    negara-negara berkembang
(development
countries), termasuk
Indonesia.
Proyek
Penanggulangan  Kemiskinan  di  Perkotaan  (P2KP)  sebagai  salah  satu  bentuk program pemerintah mengatasi kemiskinan.
Penelitian  ini  bertujuan;  (1).  Untuk  mengetahui  seberapa  besar  pengaruh partisipasi  masyarakat  dan  kualitas  sumber  daya  manusia  terhadap  keberhasilan program  penaggulangan  kemiskinan  perkotaan  (P2KP)  di  kota  Bandung,  (2). Untuk  menemukan  faktor  lain  yang  dapat  mempengaruhi  keberhasilan  program anti kemiskinan.
Metode  penelitian  ini  adalah  metode  survey  eksplanatori  pada  anggota Kelompok  Swadaya  Masyarakat  (KSM)  sebagai  penerima  dana  P2KP  di  kota Bandung,  yang  meliputi  6  (enam)  wilayah  kerja.  Penelitian  ini    terpilih  secara propotional sampling.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa partisipasi masyarakat dan kualitas sumber  daya  manusia  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  keberhasilan program  penanggulangan  kemiskinan  di  perkotaan  (P2KP)  di  kota  Bandung.
Penelitian  ini  telah  mengungkapkan  bahwa  keberhasilan  penataan kemiskinan  perkotaan (P2KP) di kota Bandung masih rendah. Hal ini disebabkan oleh  masih  rendahya  partisipasi  masyarakat  peduli,  masih  rendahnya  kualitas sumber daya manusia.
Kata kunci : Penataan Kemiskinan

## 1.  Pendahuluan a.  Latar Belakang Penelitian
Kemiskinan  di  Indonesia  sekarang  sangat  mendesak  untuk  ditangani. Wilayah  perkotaan,  salah  satu  ciri  umum  dari  kondisi  fisik  masyarakat  miskin adalah  tidak  dimilikinya  akses  ke  prasarana  dan  sarana  dasar  lingkungan  yang memadai.  Kualitas  perumahan  dan  pemukiman  yang  jauh  di  bawah  standar kelayakan, dan mata pencaharian yang tidak menentu.
*) Drs. Ikaputera Waspada, MM., adalah dosen Program Ekonomi dan Koperasi Jurusan Pendidikan Ekonomi FPIPS UPI.
Disadari bahwa kemiskinan adalah persoalan struktural dan multidimensional,  yang  mencakup  politik,  sosial,  ekonomi,  asset.  Hal  ini sebagaimana dikemukakan oleh Suryana (2000:30):
Fenomena  keterbelakangan  haruslah  ditinjau  dari  konteks  nasional  dan internasional  secara  global.  Kekuatan-kekuatan  ekonomi,  social,  internal dan  eksternal  bertanggungjawab  terhadap  terjadinya  kemiskinan  dan ketidak  adilan,  produktivitas  yang  rendah  biasanya  menjadi  tanda  atau karakteristik negara sedang berkembang pada umumnya.
Untuk  itu  dibutuhkan  peran  dan  fungsi  pemerintah  yang  lebih  besar  dalam pelaksanaan  program-program  pembangunan.  Pemerintah  sebagai  enterpreneur/ pendorong  inisiatif  usaha  pembaharuan  dan  pembangunan  masyarakat. Pemerintah  menjadi  agen  pembangunan  ( development  agent) .  Untuk  mengatasi masalah kemiskinan yang terjadi, maka diperlukan adanya program pembangunan anti kemiskinan yang dilakukan pemerintah melalui program yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin.
Kegagalan  program  yang  selama  ini  dilakukan,  lebih  disebabkan  oleh sistem  yang  diterapkan  terlalu  sentralistik  sehingga,  seringkali  program  tidak sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat.  Tidak  tepatnya  program  menjangkau sasaran  tentunya  akan  berdampak  pada  jumlah  penduduk  miskin  yag  terus bertambah, hasil penelitian menyatakan
Angka penduduk miskin di Indonesia diperkirakan naik dua persen menjadi 40  juta/jiwa.  Jumlah  penduduk  miskin  pada  tahun  2004  berjumlah  36,17 juta/jiwa  (16,7%  dari  220  juta  penduduk  Indonesia).  Standar  kemiskinan mengacu pada Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dengan ukuran konsumsi  penduduk  di  bawah  Rp.  123  ribu/kapita/bulan.  (Republika,  14 Maret 2005).
Kemiskinan  di  Indonesia  menunjukan  angka  yang  fantastis,  yakni berjumlah  40  juta  jiwa.  Ketimpangan  pendapatan  yang  terjadi  merupakan  salah satu  penyebab  kemiskinan  yang  terjadi  tidak  hanya  dipedesaan.  Namun kondisinya  kini  sudah  meluas  pada  tingkat  perkotaan.  Meluasnya  kemiskinan diperkotaan  dirasakan  juga  oleh  daerah-daerah  yang  ada  di  Indonesia,  termasuk kota  Bandung.  Berdasarkan  data  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  angka  penduduk miskin di kota Bandung dapat dilihat pada Tabel 1.
Table 1. Jumlah Penduduk Kota Bandung Indikator 2001/2002 2002/2003 2003/2004 Pra Keluarga Sejahtera Keluarga Sejahtera I Keluarga Sejahtera II Keluarga Sejahtera III Keluarga Sejahtera III/plus 5.060 79.175 124.774 123.900 32.670 5.403 80.973 120.087 124.627 33.489 5.779 82.040 115.625 124.786 35.456 Jumlah 465.235 470.649 476.336
Sumber : BPS, Kota Bandung dalam angka 2001,2002,2003 (data diolah)
Orientasi berbagai kebijakan untuk menanggulangi kemiskinan yang hanya bersifat  parsial,  sektoral,  dan  tidak  menyentuh  akar  penyebab  kemiskinan. Akibatnya,  program-program  dimaksud  tidak  dapat  menumbuhkan  kemandirian masyarakat  yang  pada  akhirnya  tidak  mampu  mewujudkan  aspek  keberlanjutan ( sustainability )  dari  program-program  penanggulangan  kemiskinan.  Salah  satu program yang diupayakan oleh pemerintah dalam mengatasi kemiskinan khusunya wilayah  perkotaan  adalah  dengan  Proyek  Penanggulangan  Kemiskinan  di Perkotaan  (P2KP).  Program  yang  bergulir  sejak  tahun  1999  dengan  pembiayaan dari  Bank  Dunia  ( Worl  Bank ),  dilaksanakan  dalam  dua  tahap.  Tahap  pertama, dengan  lokasi  sasaran  meliputi  1.131  kelurahan/desa  yang  tersebar  di  54 kota/kabupaten  di  wilayah  luar  pulau  Jawa.  Tahap  kedua,  dilaksanakan  di  927 kelurahan/desa yang tersebar di 26 kota/kabupaten di pulau Jawa. Untuk  wilayah Jawa  Barat  sendiri  mencakup  5  daerah  kota  dan  9  daerah  kabupaten  (14  dari seluruh Dati II), 592 kelurahan dengan bantuan sebesar Rp. 211,5 milyar. Khusus untuk  kota  Bandung  pelaksanaan  dilakukan  dalam  dua  tahap  yakni,  tahap  satu mulai  November  1999  sampai  bulan  Maret  2002  yag  menjangkau  104  kelurahan dengan  jumlah  dana  yang  dikucurkan  mencapai  34,5  milyar.  Untuk  tahap  kedua, dimulai bulan Juli 2002 sampai Juli 2004.
Namun,  dalam  perjalannya  program  P2KP  tidak  berjalan  mudah  seperti apa  yang  telah  direncanakan.  Buktinya  tingkat  kemiskinan  di  kota  Bandung jumlahnya  terus  bertambah.  Data  BPS mencatat  jumlah  penduduk  kota  Bandung tahun 2003/2004 berjumlah sekitar 2.228.268 jiwa atau bertambah sekitar 4,01 % dari  tahun  sebelumnya  yang  berjumlah  2.142.194.  Pelaksanaan  program  P2KP belum  berhasil  adalah  banyaknya  dana  yang  tidak  tepat  sasaran  dan  tingkat kemacetan  dari  Kelompok  Swadaya  Masyarakat  (KSM)  dalam  mengembalikan dana pinjaman, sebagaimana laporan Bappeda dalam progress report .
Tabel 2. Klasifikasi Persentase berdasarkan Tingkat Kemacetan BKM
Persentase Kemcetan Per BKM Frekuensi Persentase (%) 0 % - 20 % 20,01 % - 40 % 40,01 % - 60 % 60,01 % - 80 % 80,01 % - 100 % 12 33 34 14 1 11,53 31,73 32,69 13,46 0,96 Jumlah 104 100 % Sumber : Bappeda Kota Bandung, 2004
Program P2KP belum berjalan secara efektif. Hal ini terjadi karena  masih lemahnya  kontrol  dan  keterlibatan  masyarakat  dalam  program.  Ada  dugaan penyimpangan  yang  dilakukan  pengurus.  Sebagaimana  dikemukakan  Moeljarto (1993:49):
Pembangunan yang meliputi segala segi kehidupan politik, ekonomi, sosial dan  budaya  akan  berhasil,  apabila  dalam  proses  pembangunan  tersebut melibatkan  partisipasi  seluruh  lapisan  masyarakat,  peran  pemerintah, peran organisasi pelaksana, sebagai pendorong inisiatif pembaharuan dan pembangunan masyarakat ( development agent ).
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  peneliti  merasa  tertarik  untuk mengungkap  faktor  keberhasilan  penataan  lingkungan  kemiskinan  melalui program  P2KP  di  kota  Bandung,  dengan  judul  penelitian  ini  :  PENATAAN LINGKUNGAN  KEMISKINAN  PERKOTAAN  (Suatu  Studi  Program  P2KP  di  Kota Bandung)

## b.  Identifikasi Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  di  atas,  karena  banyaknya  faktor yang  mempengaruhi  keberhasilan  penanggulangan  kemiskinan  dan  mengingat keterbatasan ilmu yang dimiliki, maka peneliti telah membatasi permasalahan yang diteliti. Untuk itu penulis merumuskan permasalahan tersebut sebagai berikut:
1)  Bagaimana  pengaruh  partisipasi  masyarakat  dan  kualitas  sumber  daya manusia  terhadap  keberhasilan  program  penanggulangan  kemiskinan  di  kota Bandung ?
2)  Bagaimana  pengaruh  partisipasi  masyarakat,  terhadap  keberhasilan  program penanggulangan kemiskinan di kota Bandung ?
3)  Bagaimana  pengaruh  kualitas  sumber  daya  manusia  terhadap  keberhasilan program penanggulangan kemiskinan di kota Bandung ?

## c.  Tujuan Penelitian
1)  Untuk mengetahui gambaran partisipasi masyarakat dan kualitas sumber daya manusia  terhadap  keberhasilan  program  penanggulangan  kemiskinan  di  kota Bandung.
2)  Untuk  mengetahui  bagaimana  pengaruh  partisipasi  masyarakat  dan  kualitas sumber  daya  manusia  terhadap  keberhasilan  program  penanggulangan kemiskinan di kota Bandung.
3)  Untuk  mengetahui  bagaimana  pengaruh  partisipasi  masyarakat  terhadap keberhasilan program penanggulangan kemiskinan di kota Bandung.
4)  Untuk  mengetahui  bagaimana  pengaruh  kualitas  sumber  daya  manusia terhadap keberhasilan program penanggulangan kemiskinan di kota Bandung.

## 2.  Tinjauan Pustaka dan Kerangka Pemikiran
Pembangunan  yang  dilakukan  negara-negara  berkambang  dalam mengatasi  masalah  keterbelakangan,  hendakya  berorientasi  pada  peningkatan taraf  hidup  masyarakat.  Sebagaimana  dikemukakan  Suryana  (2000:30)  “  Pokok sasaran  pembangunan  adalah  pemberantasan  kemiskinan,  penciptaan  lapangan kerja,  peningkatan  kesejahteraan  dan  pemberantasan  ketimpangan  ”.  Pendapat serupa  dikemukakan  Todaro  (2000:178)  “  Penanggulangan  kemiskinan  dan ketimpangan  pendapatan  kini merupakan masalah  pokok  dalam  pembangunan  di banyak negara ”.
Kemiskinan  yang  terjadi  di  negara  berkembang  lebih  disebabkan kemiskinan  absolut,  yakni  kemiskinan  yang  disebabkan  oleh  negara  miskin  itu sendiri  yang  memiliki  kemiskinan  baik  dari  sisi  permintaan  maupun  penawaran, atau  lebih  dikenal  dengan  istilah  lingkaran  yang  tak  berujung  pangkal  ( vicious cycle ).  Dimana,  kekurangan  kapital  dan  tabungan  mengakibatkan  investasi rendah.  Tabungan  yang  rendah  sebagai  akibat  pendapatan  rendah.  Rendahnya tingkat  pendapatan  disebabkan  tingkat  produktivitas  tenaga  kerja  rendah  dan
rendahnya  pemanfaatan  sumber  daya  alam,  tanah,  dan  kapital.  Untuk  lebih  jelas mengenai vicious cycle dapat dilihat pada gambar 1.
Gambar 1. Lingkaran Kemiskinan Yang Tak Berujung Pangkal Sumber : Suryana (2000:45)
Menurut  penganut  fungsionalisme,  kemiskinan  timbul  sebagi  akibat  dari tidak  berfungsinya  (disfungsional)  salah  satu  elemen  sistem  sosial  (sub-sistem) yang ada dalam masyarakat. Merton (Supriatna, 1997:150):
Konsep  disfungsi  ini  sangat  berguna  dalam  mengembangkan  suatu pendekatan  fungional  terhadap  masalah  sosial.  Analisis  fungsional memberikan  gambaran  suatu  kerangka  untuk  melihat  dilema  kebijakan sosial yang diarahkan untuk menanggulangi masalah sosial tersebut.
Selanjutnya  untuk  memahami  disfungsional  dalam  masyarakat  berupa kemiskinan,  menurut  Parsons  (Israwan,  2000:21)  dapat  digunakan  teori fungsional-struktural.  Strategi  dasar  pendekatan  ini  adalah  :  (1)  mengidentifikasi persyaratan-persyaratan  fungsional  yang  pokok  dalam  sistem  yang  sedang dipelajari;  (2)  menganalisis  struktur-struktur  tertentu  dengan  mana  persyaratan- persyaratan fungsional ini dipenuhi.
Teori  fungsional  Parsons,  oleh  Merton  dipandang  sebagai  teori  yang abstrak  dan  agak  muluk.  Dalam  pandangan  Merton,  pendekatan  fungsional bukanlah  suatu  pendekatan  yang  komprehensif  dan  terpadu,  melainkan  suatu strategi  untuk  analisis.  Oleh  karenanya  Merton  kemudian  mengembangkan analisis  fungsional  taraf  menengah,  guna  menghubungkan  perkembangan  teori yang lebih dekat dengan dunia empirik. Salah satu teori fungsional taraf menengah dari  Merton  adalah  mengenai  kepribadian  birokratif  ( bureaucratic  personality ). Merton mengemukakan :
“ Satu konsekuensi disfungsional dari kepercayaan yang terlampau besar terhadap  peraturan  adalah  bahwa  kaum  birokrat  itu  akhirnya  melihat kepatuhan terhadap peraturan sebagai tujuan dan akibatnya mereka tidak mampu untuk menjawab tantangan situasi baru secara fleksibel. Akibatnya
Produktifitas rendah Pendapatan rendah Permintaan Brg rendah Pembentukan modal rendah Investasi rendah D
pencapaian  utama  dari  organisasi  itu  menjadi  terhalang.  (Supriatna, 1997:22-23).
Berdasarkan  uraian  diatas,  pelaksanaan  program  P2KP  sebagai  upaya penanggulangan  kemiskinan  dapat  didekati  dan  dianalisis  melalui  pendekatan fungsional  ini.  Yaitu  dengan  mencermati  berfungsinya  elemen-elemen  penting dalam  pelaksanaan  program  P2KP  adalah  :  (1)  Program  P2KP  sebagai  suatu kebijakan  pembangunan;  (2).  Masyarakat  miskin  sebagai  kelompok  sasaran pembangunan;  (3).  Lembaga  Badan  Keswadayaan  Masyarakat  (BKM)  sebagai pelaksana program; (4). Komunikasi program sebagai proses pencapaian  tujuan. Keberhasilan program P2KP akan terjadi apabila seluruh elemen tersebut bekerja dengan baik, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
Keberhasilan  program  selanjutnya  dapat  dicermati  dari  berfugsinya mekanisme  program  tersebut.  Berdasarkan  pendekatan  fungsional,  keberhasilan program akan terwujud apabila terjadi interaksi secara seimbang antar sub-sistem, yaitu komunikasi antara pemerintah, masyarakat kelompok sasaran, dan lembaga pelaksana (BKM). Terjadinya disfungsi pada salah satu sub-sistem tersebut, pada akhirnya  akan  menghambat  pencapaian  tujuan  (keberhasilan)  program.  Guna mengkaji  pencapaian  tujuan  program  P2KP  tersebut,  penelitian  ini  mencermati faktor-faktor partisipasi masyarkat dan kualitas sumber daya manusia.
Berdasarkan  teori  di  atas,  maka  dapat  dipahami  bahwa  keberhasilan program akan sangat ditentukan oleh adanya partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan  pembangunan.  Karena  menurut  Korten  “  Keterlibatan  masyarakat merupakan  inti  dari  pembangunan.  Partisipasi  merupakan  salah  satu  wujud tanggung  jawab  masyarakat  terhadap  pembangunan”.  (Israwan,  2000:  29-30). Tuntutan  pentingnya  partisipasi  masyarakat  ini  semakin  besar  apabila  tujuan pembangunan  diarahkan  untuk  membangun  kualitas  sumber  daya  manusia. Melalui partisipasi pembangunan, masyarakat dapat meningkatkan kemampuannya,  serta  mengembangkan  kemandirian,  sehingga  kualitas  sumber daya manusia dapat dicapai.
Partisipasi  menurut  Mubyarto  (1991:40)  diartikan  sebagai  kesediaan seseorang untuk membantu berhasilnya setiap program berdasarkan kemampuan, tanpa  mengorbankan  kepentingan  sendiri.  Pembangunan  sebagai  proses peningkatan kemampuan  manusia untuk  menentukan masa depannya mengandung  arti  bahwa  masyarakat  perlu  dilibatkan  dalam  proses  tersebut. Karenanya  Conyers  mengatakan  terdapat  tiga  alasan  utama mengapa  partisipasi masyarakat menjadi sangat penting dalam pembangunan, yaitu:
Pertama,  partisipasi  masyarakat merupakan  suatu  alat  guna  memperoleh informasi  suatu  alat  guna  memperoleh  informasi  mengenai  kondisi, kebutuhan  dan  sikap  masyarakat  setempat,  yang  tanpa  kehadirannya program akan gagal. Kedua, masyarakat akan lebih mempercayai program jika  mereka  dilibatkan  dalam  proses  persiapan  dan  perencanaannya, Karena  mereka  akan  lebih  mengetahui  seluk-beluk  program  tersebut  dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap program tersebut. Ketiga, adanya anggapan  bahwa  merupakan  suatu  hak  demokrasi  apabila  masyarakat dilibatkan  dalam  pembangunan  masyarakat  mereka  sendiri. (Supriatna, 1997: 30).
Bentuk  partisipasi  masyarakat  yang  dapat  dilakukan  oleh  masyarakat penerima program pembangunan Moeljarto (1993:87), Billah (1987:146) terdiri dari partisipasi  dalam  identifikasi  masalah  pembangunan,  pengambilan  keputusan tentang kegiatan, perencanaan kegiatan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan evaluasi program pembangunan.
Selain partisipasi masyarakat, juga dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia. Menurut Sedarmayanti (2000:15)
Sumber  daya  manusia  merupakan  asset  utama  suatu  organisasi  yang menjadi  perencana  dan  pelaku  aktif  dari  setiap  aktivitas  organisasi. Mereka  mempunyai  pikiran,  perasaan,  keinginan,  status  dan  latar belakang  pendidikan,  usia,  jenis  kelamin  yang  heterogen,  yang  dibawa kedalam organisasi dalam pencapaian tujuan organisasi.
Manusia  sebagai  pengelola  dari  program  tentunya  harus  dibekali  dengan sejumlah  kemampuan  dan  keterampilan  dalam  menjalankan  program.  Hal  ini serupa dengan apa yang dikemukann Robins (1994:40)
Keberhasilan  suatu  program  dipengaruhi  oleh  adanya  tujuan  yang  jelas, adanya  sumber  daya  manusia  yang  memiliki  kemampuan  menjalankan program,  struktur  organisasi,  adanya  partisipasi  masyarakat,  sistem  nilai yang dianut.
Kualitas  sumber  daya  manusia  diukur  dari  tingkat  pengetahuan  yang diwujudkan dengan tingkat pendidikan baik formal maupun informal, pengalaman, dan kemampuan/keterampilan yang dimiliki. Pelaksanaan program P2KP haruslah di  tunjang  oleh  kemampuan  sumber  daya manusia  yang  memadai, tanpa  adanya kemampuan  terebut,  dapat  berakibat  pada  gagal  program  pembangunan  yang direncanakan.
Dari  pemikiran-pemikiran  di  atas,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  guna dijadikan  kerangka  berpikir  oleh  peneliti  berkaitan  dengan  faktor  yang mempengaruhi keberhasilan penataan kemiskinan  di perkotaan sebagai berikut:
Gambar 3. Kerangka Konseptual penelitian Partisipasi Masyarakat Kualitas Sumber Daya Manusia Keberhasilan Penataan Kemiskinan di Perkotaan

## 3.  Hipotetis
Adapun  rumusan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1) Partisipasi masyarakat dan kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap keberhasilan program penanggulangan kemiskinan di kota Bandung.
2) Partisipasi  masyarakat  berpengaruh  positif  terhadap  keberhasilan  program penanggulangan kemiskinan di kota Bandung.
3) Kualitas  sumber  daya  manusia  berpengaruh  positif  terhadap  keberhasilan program penanggulangan kemiskinan di kota Bandung.

## 4.  Metode Penelitian

## a.  Objek dan Metode Penelitian
Objek  penelitian  adalah  partisipasi  masyarakat  dan  kualitas  sumber  daya manusia  yang  mempengaruhi  keberhasilan  penataan  kemisninan  di  perkotaan. Mereka  adalah  penduduk  miskin  yang  menerima  bantuan  dana  P2KP  dalam Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di wilayah Kota Bandung. Adapun metode penelitian ini adalah survai.

## b.  Populasi dan Sampel
Populasi  penelitian  adalah  penduduk  (Kepala  Keluarga)  miskin  yang tergabung dalam KSM dan mendapat bantuan dana program P2KP . Data Badan Perencanaan  Pembangunan  Daerah  (BAPPEDA)  Kota  Bandung  jumlah  seluruh penduduk  miskin  yang  menerima  dana  P2KP  tersebar  di  26  Kecamatan,  139 Kelurahan yang ada di Kota Bandung, dalam hal ini  berjumlah sekitar 6.125 KSM. Dengan menggunakan rumus diatas, maka diperoleh sampel sebanyak 98,39 KSM atau dibulatkan menjadi 99 KSM, yang tersebar di di Kota Bandung.
Untuk penyebaran sampel wilayah, berdasarkan pemetaan yang dilakukan BAPPEDA  maka,  dibagi  menjadi  6  (lima)  zona  wilayah  berdasarkan  Koordinator Manajemen  Wilayah  (KMW)  yang  ada  di  BAPPEDA  Kota  Bandung,  seperti ditunjukan dalam tabel berikut;
Tabel 3. Pembagian Wilayah KSM P2KP Kota Bandung Wilayah KSM Sample KSM Bojonegara 1295 21  KSM Cibeunying 1105 18  KSM Ujung berung 656 11  KSM Tegal Lega 1248 20  KSM Gede Bage 673 11  KSM Karees 1149 18  KSM c.  Operasional Variabel 1)  Partisipasi  Masyarakat  adalah  frekuensi  dan  intensitas  keterlibatan masyarakat melalui KSM dalam kegiatan identifikasi masalah, pengambilan  keputusan,  perencanaan  kegiatan,  pelaksanaan  kegiatan, pemantauan dan evaluasi kegiatan.
2)  Kualitas SDM adalah penduduk yang siap, mau dan  mampu memberikan sumbangan terhadap arah pencapaian tujuan organisasi.
3)  Keberhasilan Penataan kemiskinan perkotaan adalah tingkat keberhasilan pencapaian  tujuan  program  P2KP  dengan  tolak  ukur  diantaranya, berkurangnya  jumlah  penduduk  miskin,  meningkatkanya  perkembangan usaha
Tabel 4 Operasional Variabel Penelitian Konsep Teoritis Konsep Empiris Konsep Analitis Skala Variabel Bebas (X) 1. Partisipasi Masyarakat Frekuensi dan intensitas keterlibatan masyarakat melalui KSM dalam kegiatan identifikasi masalah, pengambilan keputusan, perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan evaluasi kegiatan. Data  diperoleh  dari  jawaban responden mengenai;  Partisipasi dalam pembuatan keputusan  Partisipasi dalam perencanaan program  Partisipasi dalam pelaksanaan program  Partisipasi dalam pengawasan program  Partisipasi  dalam  evaluasi program Ordinal 2.  Kualitas  Sumber Daya Manusia Penduduk yang siap, mau dan mampu memberikan sumbangan terhadap arah pencapaian tujuan organisasi. Data  diperoleh  dari  jawaban responden mengenai;  Pengetahuan pengelola program  Pengamalan  yang  dimiliki pengelola program  Kemampuan/keahlian  yang dimiliki pengelola program Ordinal Variabel Terikat (Y) Keberhasilan Penataan Kemiskinan perkotaan Tingkat  keberhasilan pencapaian tujuan program P2KP dengan  tolak  ukur diantaranya, berkurangnya  jumlah penduduk miskin, meningkatkanya perkembangan usaha Data  diperoleh  dari  jawaban responden mengenai;  Kesesuain  program  dengan kebutuhan masyarakat miskin  Kemampuan program meningkatkan  pendapatan masyarakat miskin  Kemampuan program mengembangkan usaha masyarakat miskin  Keberlanjutan program Ordinal

## d.  Teknik Pengumpulan Data
1)  Observasi,  yaitu  melakukan  obsevasi  objek  penelitian  kelompok  KSM    di
Kota Bandung
2)  Wawancara  yaitu  mendata  sumber  informasi  melalui  tanya  jawab  dan daftar pertanyaan dengan pihak KSM di Kota Bandung
3)  Studi kepustakaan yaitu mempelajari dan mengkaji teori-teori pembangunan  yang  berkaitan  dengan  masalah  kemiskinan  dan
pembangunan,  mengumpulkan  data  dari  laporan  hasil  penelitian,  buku sumber, makalah, yang dengan KSM dan program P2KP. Berdasarkan  jenisnya,  data  yang    digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah data primer. Penelitian ini telah melakukan uji coba angket kepada KSM dengan uji validasi dan  uji realibilitas.

## e.  Teknik Analisis Data
Untuk  menguji  hipotesis  digunakan  regresi  berganda.  Perumusan  model, yaitu  menentukan  hubungan  variabel  dependen  dengan  variabel  independen. Adapun  model  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini,  Variabel  Partisipasi Masyarakat  (X1),  dan  Kualitas  Sumber  Daya  Manusia  (X2)  sebagai  variabel bebas,  dan  Keberhasilan  Program  Penanggulangan  Kemiskinan(Y)  sebagai variabel terikat.
Keterangan : β o = Konstanta βb1, β 2  = Koefisien regresi
Y
= Keberhasilan penataan Kemiskinan perkotaan X1 = Partisipasi Masyarakat X2         = Kualitas Sumber Daya Manusia e = Error variabel
Selajutnya dilakukan pengujian simultan (F) dan pengujian parsial (t) serta uji koefisien determinasi (R 2 ) dengan taraf signifikansi 95%.

## 5.  Hasil Penelitian Dan Pembahasan a.  Deskriptif Objek Penelitian
Luas  Kota  Bandung  sekitar  16.729,15  Ha,  yang  terbagi  menjadi  26 Kecamatan  dan  terdiri  dari  139  Kelurahan.  Dengan  demikian  Kota  Bandung memiliki 139 BKM pengelola P2KP yang perkembangan satu dengan yang lainnya tidak  sama.  Penelitian  yang  dilakukan  mencakup  kelompok  masyarakat  yang dikategorikan  miskin  di  Kota  Bandung  dan  menerima  dana  P2KP.  Dari  139 Kelurahan  yang  ada  di  Kota  Bandung  dan  memiliki  BKM,  peneliti  dalam  hal  ini melakukan penelitian terhadap 99 responden yang tersebar di 6 wilayah yang ada di Kota Bandung. Dari penelitian, penulis memperoleh gambaran sebagai berikut;
Tabel 4.
Data Responden Berdasarkan Klasifikasi Pekerjaan Pekerjaan Jumlah F % Ibu Rumah Tangga (IRT) Pedagang Konveksi Wiraswasta Buruh 35 20 7 36 11 35.35 20.20 7.07 36.37 11.11 Jumlah 99 100
Y = βo + β1X1 + β2X2 + e
Jika  di  lihat  data  responden  berdasarkan  klasifikasi  pekerjaan  yang dilakukan  maka,  terlihat  kebanyakan  responden  yang  menerima  dana  P2KP  di dominasi  oleh  penduduk  yang  bermata  pencaharian  sebagai  wiraswasta  yang jumlahnya  mencapai  36.37%  dari  total  sampel  penelitian.  Sedangkan  untuk  jenis pekerjaan  lain  yang  dilakukan  adalah,  IRT  yang  mencapai  35.35  %,  Pedagang 20.20 %.

## b.  Deskriptif Penataan  Kemiskinan  perkotaan

## 1)  Partisipasi Masyarakat
Karakteristik  penting  yang  menandai  pelaksanaan  P2KP  adalah  adanya komitmen dari Pemerintah untuk mewujudkan partisipasi yang tinggi dari kelompok sasaran  (masyarakat  miskin)  dalam  kegiatan  program.  Berdasarkan  hasil penelitian  dilapangan  tingkat  partisipasi  masyarakat  miskin  dalam  pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kota Bandung, dapat dilihat seperti pada tabel dibawah ini;
Tabel 5 Tingkat Partisipasi Masyarakat Kriteria Banyak(F) Persentase Rendah 54 54.55 Sedang 20 20.20 Tinggi 25 25.25
Tabel 5. di atas menunjukkan bahwa criteria tingkat partisipasi masyarakat rendah,  sedang  dan  tinggi.  Kriteria  itu  diartikan  bahwa  frekuensi  intensitas keterlibatan masyarakat melalui  KSM (Kelompok Swadaya  Masyarakat).    Adapun kriteria  rendah  54.55%  tingkat  partisipasi  masyarakat.  Sedangkan    kriteria  tinggi 25.25% tingkat partisipasi masyarakat.

## 2)  Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
Manusia  merupakan  salah  satu  sumber  daya  yang  diperlukan  dalam proses  pembangunan.  Bagi  negara  berkembang  SDM  merupakan  aset  utama yang menjadi motor penggerak pembangunan. Semakin berkualitas SDM tentunya hasil  pembangunan  akan  semakin  mudah  dicapai.  Demikian  upaya  pengentasan kemiskinan harus di mulai perbaikan kualitas SDM. Dalam penelitian ini salah satu dimensi  yang  dikaji  adalah  kualitas  sumber  daya manusia  dari  kelompok  sasaran penerima  program  P2KP  yang  meliputi  aspek,  pengetahuan  diukur  dari  tingkat pendidikan  formal  dan  non  formal.  Pendidikan  non  formal  dilihat  dari  frekuensi mengikuti  pendidikan  dan  latihan  (diklat),  pengalaman  yang  dimiliki,  serta keterampilan  /  keahlian  yang  dimiliki.  Dimensi-dimensi  tersebut  tergambar  pada tabel berikut;
Tabel 6. Kualitas SDM Kriteria Banyak (F) Persentase Rendah 15 15.15 Sedang 21 21.21 Tinggi 63 63.64
Tabel  6.  di  atas  menunjukkan  bahwa  criteria  tingkat  kualitas  sumberdaya manusia  rendah,  sedang  dan  tinggi.  Kriteria  itu  diartikan  bahwa  penduduk  yang siap,  mau  dan  mampu  memberikan  sumbangan  pencapaian  tujuan  organisasi. Adapun kriteria rendah 15.15% kualitas sumberdaya manusia. Sedangkan  kriteria tinggi 63.64% kualitas sumberdaya manusia.

## c.  Keberhasilan penataan kemiskinan di Kota Bandung
Keberhasilan suatu penanggulangan kemiskinan tidak bisa dilepaskan dari berbagai  komponen  yang  mengindikasikannya.  Kondisi  tersebut  ada  tidaknya kesesuaian  antara  program  dengan  kebutuhan,  ada  tidaknya  peningkatan  sisi pendapatan  masyarakat  miskin,  ada  tidaknya  kemajuan  dari  segi  usaha  yang dijalani, serta ada tidaknya keberlanjutan program.
Tabel  7. Keberhasilan Penataan kemiskinan Kriteria Banyak (F) Persentase Rendah 20 20.20 Sedang 20 20.20 Tinggi 54 59.60
Tabel  7.  di  atas  menunjukkan  bahwa  criteria  tingkat  keberhasilan pencapaian tujuan program rendah, sedang dan tinggi. Kriteria itu diartikan tingkat keberhasilan  pencapaian  tujuan  program  berkurangnya  penduduk  miskin  dan meningkatkan  perkembangan  usaha.    Adapun  kriteria  tinggi  59.60%  keberhasilan penataan  kemiskinan.  Sedangkan    kriteria  rendah  20.20%  keberhasilan  penataan kemiskinan.

## d.  Analisis Data
Dalam  penelitian  ini  variabel  yang  diteliti  dan  diduga  mempengaruhi keberhasilan  program  penanggulangan  kemiskinan  adalah  partisipasi masyarakat (X1),  dan  Kualitas  Sumber  Daya  Manusia  (X2).  Untuk  mengambil  keputusan terhadap  hipotesis  penelitian  yang  telah  diuraikan  sebelumnya,  maka  pengujian hipotesis  dilakukan  secara  simultan  dan  secara  parsial.  Hasil  pengolahan  melalui bantuan program SPSS dapat dianalisis dan dijelaskan sebagai berikut;

## e.  Persamaan Regeresi Linier Berganda
Untuk  mengetahui  sejauhmana  pengaruh  perubahan  masing-masing variabel  bebas  (independen)  terhadap  keberhasilan    penataan  kemiskinan  di perkotaan, dapat diketahui melalui koefisien korelasi regresi. Dari hasil pengolahan data melalui program SPSS, koefisien regresi dalam penelitian dapat dilihat pada
Tabel  8.  Adapun  koefisien  determinan  (R 2 )  adalah  0.678    dengan  nilai  F hitung sebesar  20.006    pada  tingkat  =  0.05.  Setelah  dilakukan  pengujian  data  yang diperoleh  dari  jawaban  responden,  maka  dapat  disimpulkan,  pengaruh  secara parsial  variabel  Partisipasi  Masyarakat  (X1),  dan  Kualitas  SDM  (X2)  terhadap keberhasilan penataan kemiskinan dapat di lihat pada Tabel 8.
Tabel  8. Kesimpulan Hasil Pengujian Hipotesis Variabel Koefsien Regresi T tabel T hitung Penafsiran Partisipasi  Masyarakat (X1) Kualitas SDM (X2) 0,640 0,5583 1,63 1,63 5,968 3,199 Signifikan Signifikan

## f.  Pembahasan
Berdasarkan  hasil  analisis    bahwa  secara  simultan  variabel  yang  terdiri dari  Partisipasi  Masyarakat  dan  Kualitas  SDM  mempunyai  pengaruh  yang  nyata terhadap  keberhasilan  penataan  penanggulangan  kemiskinan  di  perkotaan (P2KP). Hal ini mengandung arti bahwa semakin tinggi partisipasi masyarakat, dan semakin  tinggi  kualitas  sumber  daya  manusia,  maka  keberhasilan  penataan kemiskinan di perkotaan (P2KP) di Kota Bandung akan semakin meningkat. Untuk itu program P2KP yang dijalankan selama ini diharapkan mampu sebagai stimulan pengentasan  kemiskinan  di  perkotaan.    Hal  lain  dengan  partisipasi  masyarakat meningkat maka dana program P2KP mampu sebagai refunding of business (dana bergulir) untuk usaha mikro. Agar mampu mengurangi kemiskinan di perkotaan.

## 1)  Pengaruh  Partisipasi  Masyarakat  Terhadap  Keberhasilan  Penataan Kemiskinan di Perkotaan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  hasil  pengujian  statistik  partisipasi masyarakat  memiliki  pengaruh  secara  simultan  terhadap  keberhasilan  program pengentasan  kemiskinan.  Berpengaruhnya  partisipasi  masyarakat  terhadap keberhasilan  penataan  penanggulangan  kemiskinan    diduga  masih  ada  variabel lain yang berpengaruh. Faktor lain yang tidak diteliti itu sebagaimana dikemukakan oleh  Grindile,  Ada  5  faktor  penyebab  keberhasilan/kegagalan  suatu  pelaksanaan pembangunan  yakni;  Masukan  sumber  daya  yang  tersedia,  Struktur  dan  sistem pemerintah,  Komitmen  dari  para  pelaku,  sistem  perencanaan,  dan  leverage  dari pihak  oposan  untuk  memperoleh  peluang  yang  sama  dalam  memanfatkan  hasil kebijakan ”. (Israwan, 1999:91).   Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Supriatna (1997) “ Keberhasilan program pembangunan ditentukan oleh berbagai faktor yang meliputi  sumber  daya  manusia,  program  dan  kegiatan,  metode  pembinaan keterampilan,  prosedur  penggunaan  dana,  dan  pengerahan  sumber  daya organisasi lainnya ”.
Dari  hasil  penelitian  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  partisipasi  bukanlah sebagai  input  (faktor)  yang  dapat  mempengaruhi  proses  pembangunan,  tetapi lebih  sebagai  output  (hasil)  dari  pembangunan  tetapi,  faktor  pemerintahlah  yang lebih dominan dalam menentukan keberhasilan/kegagalan program pembangunan. Artinya,  penataan  penanggulangan  kemiskinan  tidak  akan  tercapai  hanya  datang
dari  Pemerintah  tapi  tumbuhkan  partisipasi  masyarakat  secara  efektif.  Untuk  itu partisipasi    dalam  pelaksanaan  kegiatan  usaha  terus  dikembangkan  melalui  arus bawah. Ini sejalan dengan hasil temuan menunjukkan partisipasi dalam penataan kelembagaan  usaha  perlu  di  optimalkan,  seperti  mengembangkan  usaha  mikro yang selama ini telah berjalan melalui dana program P2KP.

## 2)  Pengaruh  Kualitas  Sumber  Daya  Manusia  (SDM) Terhadap  Keberhasilan Penataan Kemiskinan perkotaan
Hasil  penelitian  ini membuktikan  secara  simultan maupun  parsial  kualitas sumber  daya  manusia  sangat  berpengaruh  terhadap  keberhasilan/kegagalan program  pengentasan  kemiskinan.  Rendahnya  kualitas  SDM  yang  dimiliki penduduk miskin dalam penelitian ini cenderung mengakibatkan tidak berhasilnya program  penanggulangan  kemiskinan.  Dari  temuan  dilapangan  pada  umumnya masyarakat  miskin  tidak  memiliki  pengetahuan,  pengalaman  dan  keahlian  yang memadai.
Mengingat  SDM  merupakan  faktor  yang  penting  dalam  upaya  mengatasi kemiskinan maka, hal yang dapat dilakukan adalah bahwa orientasi pembangunan khususnya  pengentasan  kemiskinan  haruslah  diprioritaskan  pada  upaya peningkatan  kualitas  SDM.  Upaya  ini  dapat  dilakukan  dengan  pemberian kesempatan yang luas kepada penduduk miskin untuk bersekolah kejenjang yang lebih  tinggi,  sedangkan  upaya  untuk  peningkatan  pendidikan  non  formal  dapat dilakukan  dengan  semakin  seringnya  intensitas  dalam  pemberian  diklat,  dan magang  dalam  pembenahan  usaha-usaha  mikro.  Sebab  selama  ini  penduduk miskin  belum  mendapat  kesempatan  mengikuti  diklat  yang  diselenggarakan pemerintah maupun swasta. Pernyataan ini sejalan dengan apa dikemukakan oleh Philip H Coombs:
Upaya untuk mengatasi kemiskinan di negara berkembang adalah dengan program  pembangunan  pendidikan  yang  berorientasi  kepada  masyarakat miskin  melalui  pendidikan  (formal,  informal  dan  nonformal)  terutama kalangan petani, nelayan, pedagang kecil, buruh dan pengrajin . (Supritna , 1997:26).
Diharapkan  dengan  diberikannya  penduduk  miskin  untuk  mendapatkan pendidikan, maka kualitas mereka akan meningkat, dengan kualitas sumber daya yang  meningkat maka  keberhasilan  penataan  pengentasan  kemiskinan  pun  akan tercapai.  Sebagaimana  hasil  penelitian  Naning,  putu  (2002)  “  Kualitas  SDM mempengaruhi  keberhasilan  pelaksanaan  pembangunan  yang  bertumpu  pada masyarakat.  Semakin  baik  kualitas  SDM,  semakin  tinggi  tingkat  keberhasilan program pembangunan ”.

## 6.  Penutup
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  hasil  kajian  tentang  PENATAAN LINGKUNGAN  KEMISKINAN  PERKOTAAN  (Studi  Pada  Program  P2KP  di  Kota Bandung) dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :
1)  Partisipasi  masyarakat,  kualitas  sumber  daya  manusia  secara  langsung  dan bersama-sama berpengaruh positif terhadap keberhasilan penataan lingkungan  kemiskinan    perkotaan  melalui  penataan  kemiskinan  di  perkotaan
(P2KP)  di  kota  Bandung.  Untuk  itu  dukungan  partisipasi  masyarakat  dan peningkatan  kualitas  sumberdaya  menjadi  perhatian  optimal  bagi  pembuat kebijakan.
2)  Secara  parsial  partisipasi  masyarakat    berpengaruh  signifikan  dan  memiliki hubungan  positif  terhadap  keberhasilan  penataan  kemiskinan    perkotaan melalui  penataan  penanggulangan  kemiskinan  di  perkotaan  (P2KP)  di  kota Bandung.
3)  Secara  parsial  kualitas  sumber  daya  manusia  memiliki  pengaruh  yang signifikan  dan  mempunyai  hubungan  positif  terhadap  keberhasilan  penataan kemiskinan    perkotaan  melalui  program  penanggulangan  kemiskinan  di perkotaan (P2KP) di kota Bandung.
Berdasarkan  kesimpulan  hasil  penelitian  di  atas,  maka  ada  beberapa  hal yang dapat peneliti rekomendasikan, antara lain:
1)  Karena secara simultan partisipasi masyarakat, kualitas sumber daya manusia sangat  berpengaruh  terhadap  keberhasilan  penataan  lingkungan  kemiskinan perkotaan melalui penataan penanggulangan kemiskinan di perkotaan (P2KP) di kota Bandung. Untuk itu program penanggulangan kemiskinan lebih berhasil dan  mencapai  sasaran  yang  diinginkan,  maka  partisipasi  dan  kualitas sumberdaya harus lebih ditingkatkan diintensifkan lagi.
2)  Usaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat miskin , selain  meningkatkan  tingkat  pendidikan formal  dalam jangka  panjang  dengan memberikan  kesempatan  pendidikan  gratis.  Pendidikan  non  formal  seperti diklatpun  perlu  diberikan  kepada  anggota  KSM.  Kenyataannya  di  lapangan diklat hanya dinikmati oleh para ketua kelompok, sedangkan anggota yang lain tidak  merasakan.  Karena  dimensi  pengalaman  yang  paling  dominan,  maka perlu  adanya  perhatian  khusus  dalam  pemberian  pinjaman  bantuan  yakni, harus memperhatikan pengalaman dari anggota KSM.
3)  Mengingat program P2KP ini masih berjalan, maka hendaknya untuk penelitan ke  depan  lebih  komprehensif  dan  intensif  lagi  baik  dari  segi  isi,  metode maupun alat analisisnya, serta dapat mengungkap faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi  keberhasilan  program  penganggulangan  kemiskinan  di perkotaan  (P2KP),  seperti;  perilaku  kewirausahaan,  penataan    Usaha  Mikro dan  kemampuan pengurus BKM.

## Daftar Pustaka
Al  Jufri,  Asri.  2005, Penyebab  Kegagalan  Pendekatan  Kelompok  Dalm Pembiayaan Mikro: Studi Kasus P2KP . Jakarta: Usahawan. Bappeda, 2004, Progres Report P2KP di Kota Bandung 2004 . Bandung: Bappeda. Billah, M.M, 1987. Menatap Masalah Pembangunan  Indonesia . Jakarta: Lembaga Kajian Masyarakat Indonesia. Ginting,  Atom.  1999. Hubungan  Antara  Kemampuan  Managerial  Kepala  Desa Dengan  Peningkatan  Partisipasi  Masyarakat  dan  Efektivitas  Pelaksanaan Program  IDT  (Studi  Kasus  di  Desa-Desa  Kab.  Ciamis), Disertasi,  Unpad, Bandung.
Hufron  Sofiyanto.  2006.  Analisis  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  keberhasilan program  penanggulangan  kemiskinan  (studi  pada  program  P2KP  di  Kota Bandung, Skripsi-UPI, Bandung
Israwan,  Paulus.  2000. Penanggulangan  Kemiskinan  Melalui  Inpres  Desa Tertinggal (IDT) , Disertasi, Unpad, Bandung. Moebyarto.  1991. Keswadayaan  Masyarakat  Desa  Tertinggal ,  Aditya  Media, P3KP. Yogyakarta: UGM. Mulyati,  Ratna.  2004. Pengaruh  Motivasi  Usaha  anggota  Kelompok  Swadaya
Masyarakat (KSM) Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Proyek
Penanggulangan  Kemiskinan  Perkotaan  (P2KP)  di  Kel.  Isola  Kec. Sukasari , Skripi, UPI Bandung. Naning,  Putu.  2002. Pengaruh  SDM,  Partisipasi  Masyarakat,  Peran  Pemerintah Terhadap  Keberhasilan  Pelaksanaan  Pembangunan  di  Denpasar ,  Tesis, Unpad, Bandung. Robbin,  P,  Stephen.  1994. Teori  Organisasi  Struktur,  Desain,  dan  Aplikasi . Jakarta: Arcan. Siawan,  Rahmat.  2004. Arah  Kebijakan  Program  Penanggulangan  Kemiskinan  di Daerah , Bandung: Bappeda. Sumodiningrat. 1999. Kemiskinan, Teori, Fakta, dan Kebijakan . Jakarta: Gramedia. Supriatna, Tjahya. 1997. Birokrasi, Pemberdayaan, dan Pengentasan Kemiskinan , Bandung: Penerbit HUP Press. Suryana.  2000. Ekonomi  Pembangunan  Problematika  dan  Pedekatan. Jakarta: Salemba Empat. Moeljarto Tjokrowinoto. 1993. Politik Pembangunan. Yogyakarta: Tiara Wacana. Todaro,  P,  Michae.  2000. Pembangunan  Ekonomi  di  Dunia  Ketiga. Jakarta: Erlangga.