## RELEVANSI BUDAYA “ NATING ” DAN PERSEPSI MASYARAKAT KABUPATEN LAHAT TERHADAP POTENSI PENDIRIAN BAITUL MAAL WAT TAMWIL

## Erdah Litriani
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Erdahlitriani_uin@radenfatah.ac.id

## Abstract
Pawn or nating practices that often occur in the community can be said to have elements of persecution, this is because the perpetrators  are  very  forced  to  pawn  their  land,  during  the  agreement  period  the  landowner  does  not  have  the  right  to manage or cultivate and not get a part of the production or yield harvest. Then, at the end of the agreement the landowner must redeem the land with the same amount or amount at the time of the initial loan without obtaining a share of the profit from the crop itself. The culture of communication that exists in the community has been going on for a long time and has become an ordinary custom and there is no problem solving from the Government, traditional institutions or other related parties. The concept of BMT (Baitul Mal wat Tamwil) can be presented in the districts of Lahat, South Sumatra and even in sub-districts and rural areas. The concept of BMT is a syari'ah microfinance institution. The Community Based Research (CBR) approach is carried out by in-depth interviews with the people who conduct nating activities, in order to find the underlying factors for the community to carry out these activities and the problems often faced. Interviews were carried out with land / land owners, capital owners, and local authorities with authority and customary actors. And, discuss the right solution for the problems that often occur. The  results  of  this  study  found  that  the  community conducts the practice of pawning because there is a very urgent need, usually for medical expenses, the cost of education for children, additional money to renovate the house, additional money to buy gardens, many reasons behind the community to practice  pawning.  The  public  perception  regarding  the  existence  of  the  BMT  strongly  agrees  because  it  can  help  the community,  especially  the  people  whose  fields  are  already  pawned,  the  type  of  BMT  /  Cooperative  desired  by  the community is the type of savings and loans that do not interest, and payments that can be paid during the harvest season. The  cultural  relevance  of  the  potential  for  the  establishment  of  BMTs,  that  BMT  is  expected  to  be  a  new  offering  for problems that have existed so far. With the establishment of BMT, it is hoped that it can become a new solution to the problems  that  exist  in  the  community.  The  establishment  of  BMT  is  very  relevant  for  the  solution  to  the  problem  of "nating" culture in Lahat District in general.
Keywords: Nating, Baitul Maal Wat Tamwil

## PENDAHULUAN Latar Belakang
Realitas  yang  terjadi  di  masyarakat  yang  sudah  menjadi  adat  istiadat  dan  menjadi kebudayaan  pada  masyarakat  tertentu,  yaitu  sesuatu  yang  telah  dikenal  oleh  masyarakat dan  telah  menjadi  kebiasaan  di  kalangan  masyarakat  tertentu  baik  berupa  perkataan maupun  perbuatan. 1 Beberapa  masyarakat  desa  yang  ada  di  Kabupaten  Lahat  sering menggadaikan  sawah,  kebun,  rumah  ataupun  ladang  mereka  kepada  kerabatnya  sendiri, tengkulak atau pemilik modal, kebiasaan masyarakat kota Lahat khususnya para petani ini dalam menggadaikan sawah, kebun ataupun rumah mereka dikenal dengan istilah nating .
1 Kamil Muchtar,dkk, ‘Usul Fiqih’, Yogyakarta.PT Dana Bakti Wakaf, 1995, Hal 146
Nating sudah  berlangsung  lama  di  Kabupaten  Lahat,  dimana  pelakunya menatingkan  (menggadaikan)  sawah,ladang,  kebun  bahkan  rumah  mereka  untuk memenuhi  kebutuhan  hidup  mereka  baik  untuk  konsumsi,  menutupi  biaya  hidup  baik sebelum  masa  panen  maupun  pada  masa  transisi,  untuk  keperluan  produksi  dan  ada  juga yang  menatingkan  sawahnya  karena  faktor-faktor  lain.  Karena  adanya  perilaku  yang demikian,  maka  penulis  merasa  perlu  untuk  mengaitkan  budaya  perilaku nating dengan ekonomi  Islam  dan muamalah dengan  tujuan  agar  praktik nating ini  tidak  bertentangan dengan  hukum  Islam  dan  jauh  dari  praktik  riba  dan  sejenis  nya,  karena  pada  hakekatnya perilaku  budaya  yang  selaras  dengan  ajaran  Islam  akan  menghasilkan  suatu  produk  yang dapat memberikan kebaikan untuk semua kalangan.
Survey awal di lapangan bahwa dalam praktek gadai atau nating yang sering terjadi dimasyarakat  dapat  dikatakan  terdapat  unsur  penganiayaan,hal  ini  disebabkan  karena pelaku nating sangat terpaksa untuk menggadaikan lahan milik mereka, selama dalam masa perjanjian  pemilik  lahan  tidak  memiliki  hak  untuk  mengelola  atau  menggarap  dan  tidak mendapatkan bagian dari hasil produksi atau hasil panen. Kemudian, pada saat perjanjian berakhir pemilik lahan harus menebus lahan dengan jumlah atau besaran yang sama pada saat peminjaman awal tanpa mendapatkan bagian dari keuntungan hasil panen itu sendiri. Budaya nating yang  ada  dimasyarakat  selama  ini  telah  berlangsung  sejak  lamadan  menjadi adat  yang  biasa  dan  belum  ada problem  solving baik  dari  Pemerintah,  lembaga  adat  atau pihak terkait lainnya.
Dalam  hukum  adat  sendiri  gadai  di  artikan  sebagai  menyerahkan  tanah  untuk menerima  sejumlah  uang  secara  tunai,  dengan  ketentuan  si  penjual  (penggadai)  tetap berhak  atas  pengembalian  tanahnya  dengan  jalan  menebusnya  kembali. 2 Gadai  adalah jaminan atas barang yang dapat di jual sebagai jaminan hutang, dan kelak nantinya dapat di jual untuk membayar hutang, jika yang hutang tidak mampu membayar hutangnya karena kesulitan. 3
Diperoleh informasi bahwa di beberapa Kelurahan di Kabupaten Lahat  ini belum ada lembaga  keuangan  Perbankan  maupun  koperasi  ataupun  Lembaga  Keuangan  Mikro  Lainnya yang  dapat  memfasilitasi/membantu  petani  mendapatkan  pinjaman,  sehingga  kondisi  inilah yang  menyebabkan  budaya  “ Nating ”  ini  masih  tetap  bertahan.  Konsep  BMT (Baitul  Mal  wat Tamwil) dapat  dihadirkan  di  daerah   kabupaten  kota  Lahat  Sumatera  Selatan  dan  bahkan  di kecamatan dan perdesaan.Konsep BMT sebagai lembaga keuangan mikro syari’ah,  merupakan konsep pengelolaan dana (simpan-pinjam) di tingkat komunitas yang sebenarnya searah dengan konsep otonomi daerah yang bertumpu pada pengelolaan sumber daya di tingkat pemerintahan (administrasi) terendah yaitu desa.
Potensi  pendirian  BMT  bertujuan  untuk  meningkatkan  kualitas  usaha ekonomi  untuk kesejahteraan  anggota  pada  khususnya  dan  masyarakat  pada  umumnya.  Pengertian  tersebut dapat  dipahami  mengingat  BMT  berorientasi  pada  upaya  peningkatan  kesejahteraan  anggota dan  masyarakat.Anggota  harus  diberdayakan  ( empowering )  supaya  dapat  mandiri.Dengan sendirinya tidak dapat dibenarkan jika para anggota dan masyarakat menjadi sangat tergantung
2 Dadan  Muttaqien,  Aspek  Legal  Lembaga  Keuangan  Syari’ah,  cet  1,  Yogyakarta:  Safira  Insani Press, 2009 hlm.106-107
3 Moh Rifa’I, Konsep Perbankan Syari’ah, Semarang: CV. Wicaksana, 2002, hlm. 89
kepada  BMT.Dengan  menjadi  anggota  BMT,  masyarakat  dapat  meningkatkan  taraf  hidup melalui peningkatan usahanya. 4
Penelitian  terdahulu  lebih  membahas  dari  segi  hukum  islam  apakah  praktek nating diperbolehkan atau tidak, belum ada solusi bagi pelaku nating dalam hal penyelesaian kebutuhan modal.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana situasi masyarakat kabupaten Lahat yang melakukan kegiatan “nating”?
2. Bagaimana  persepsi  masyarakat  terhadap  potensi  pendirian Baitul  Maal  Wat  Tamwil di Kabupaten Lahat?
3. Bagaimana  relevansi  budaya  nating  terhadap  potensi  pendirian  Baitul  Maal  Wat Tamwil di Kabupaten Lahat?

## LITERATURE REVIEW Konsep “Rahn” (Gadai)
Menurut  pasal  20  ayat  14  dalam  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  (KHES) menjelaskah  bahwa  “Rahn/gadai  adalah  penguasaan  barang  milik  peminjam  oleh  pemberi pinjaman sebagai jaminan”.
Ar-rahn  adalah  menahan  salah  satu  harta  milik  si  peminjam  sebagai  jaminan  atas pinjaman  yang  diterimanya.  Barang  yang  ditahan  tersebut  memiliki  nilai  ekonomis.  Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau  sebagian  piutangnya.  Secara  sederhana  dapat  dijelaskan  bahwa rahn adalah  semacam jaminan utang atau gadai. 5

## Rukun dan Syarat Rahn
Rukun rahn ada empat, yaitu pemberi gadai (Rahin), penerima gadai (murtahin), barang jaminan  (Marhun)  dan  Utang  (Marhun  Bihi).  Sementara  rukun  rahn  adlah  dua  pihak  yang berakad,  akad  rahn,  barang  jaminan  (marhun)  dan  utang  (marhun  bihi).    Menurut  Hanafiyah rukun rahn adalah ijab dan Kabul dari rahin dan murtahin. 6
Syarat  yang  terkait  dengan  utang  adalah,  pertama,  utang  merupakan  hak  yang  harus dibayar. Kedua, jumlah utang dapat tertutupi dengan nilai barang yang digadaikan. Dengan kata lain, jumlah utang tidak boleh melebihi nilai barang yang menjadi jaminan. Ketiga, hak utang harus  jelas.  Sedangkan,  menurut  kalangan  Syafi’iyah  dan  Hanbaiyah  mensyaratkan.pertama, utang merupakan utang yang tetap dan wajib dibayar oleh rahin. Kedua, utang harus mengikat kedua  belah  pihak.  Ketiga,  jumlah,ukuran  dan  sifat  utang  harus  jelas  diantara  pihak  yang berakad.
4 Rustam Effendi, Produksi Dalam Islam. (Yogyakarta : Magistra Insania bekerjasama dengan MSI UII, 2003) cet I, hlm.12
5 Sayyid  Sabiq,  Fiqhus  Sunnah  (Beirut  :  Darul-Kitab  al-arabi,  1987),  cetakan  ke- 8,vol.III,hlm.169;Abdurrahman  al-Jaziry,  al-Fiqh  ala  Madzahib  al-Arba’ah  (Beirut  ;  Darul  –  Qalam), Vol.II,hlm.305
6 Abubakar Ahmad bin Hussain al-Baihaqi,  Sunan al-kubra…,II/424, hadis nomor 11541

## Pemanfaatan Barang Gadai
Terkait pemanfaatan barang gadaian oleh orang yang menggadaikan, ada dua pendapat dari  kalangan  ulama.  Mayoritas  ulama,  selain  Syafiiyah  berpendapat  bahwa  orang  yang menggadaikan tidak boleh memnfaatkan barang gadaian, sementara menurut kalangan syafiiyah memperbolehkan  pihak  yang  menggadaikan  memanfaatkan  barang  gadaian  selama  tidak menimbulkan perselisihan dengan pihak penerima gadai.
Kalangan  hanafiyah  berpendapat  bahwa  pihak  yang  menggadaikan  tidak  boleh memanfaatkan barang yang telah digadaikannya, apapun jenis dan bentuk barang tersebut, baik endaraan,  tempat  tinggal  dan  lainnya,  kecuali  penerima  gadai  mengijinkannya.  Hal  ini  juga berlaku bagi penerima gadai, dia tidak diperbolehkan memanfaatkan barang gadai atau jaminan kecuali diizinkan oleh pihak yang menggadaikan.
Kalangan  hanbaliyah  berpendapat  sama  dengan  kalangan  hanafiyah.  Mereka  tidak memperbolehkan  bagi  pihak  yang  menggadaikan  untuk  memanfaatkan  barang  gadai,  kecuali seizing pihak penerima gadai. Karena barang gadaian pada dasarnya sedang dalam penahanan ditangan  penerima  gadai,  maka  pemilik  barang  atau  pihak  yang  menggadaikan  tidak  boleh memanfaatkannya.
Kalangan  malikiyah  lebih  ekstrim,  bagi  pihak  yang  menggadaikan  tidak  boleh memanfaatkan  barang  gadaian,  meskipun  pihak  penerima  gadai  mengizinkannnya.  Izin  yang diberikan  pihak  penerima  gadai  itu  membatalkan  gadai.  Bagi  Malikiyah,  memang memanfaatkan  barang  gadaian  menjadi  hak  bagi  pemilik  barang,  namun  ia  harus menyerahkannya  kepada  penerima  gadai.  Sementara  kalangan  syafii’iyah  berpendapat  bagi pihak  pemilik  barang  berhak  atas  manfaat  barang  miliknya.  Apa  yang  dihasilkan  dari  barang gadaian juga menjad hak pemilik barang.
Masalah  yang  kedua  adalah  mengenai  pemanfaat  barnag  gadai  oleh  penerima  gadai. Jumhur  ulama,  kecuali  kalangan  Hanbaliyah  tidak  memperbolehkan  penerima  gadai  untuk memanfaatkan barang gadai.
Kalangan  Hanafiyah  berpendapat  bahwa  penerima  gadai  tidak  diperbolehkan memanfaatkan barang gadai apapun bentuknya. Kecuali, mendapatkan izin dari pemilik barnag. Apabila  penerima  barnag  memanfaatkannya,  maka  hukumnya  sama  dengan  gasab,  menurut sebgaian Hanafiyah apabila pemilik barang atau pihak yang menggadaikan mengizinkan, maka penerima gadai boleh memanfaatkannya secara mutlak. Sebagian mereka juga mengharamkan pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai apabila disyaratkan dalam akad.
Kalangan  Malikiyah  berpendapat,  apabila  pemilik  barang  atau  pihak  yang menggadaikan  mengizinkan  atau  mensyaratkan  maka  boleh  agi  penerima  gadai  untuk memanfaatkan barang gadai apabila utang dalam akad gadai tersebut utang jual beli. Bila utang tersebut  adalah  utang  qard,  maka  tidak  boleh.  Dalam  melaksanakan  gadai  ada  beberpa mekanisme yang harus diperhatikan atau dipenuhi, apabila mekanisme tersebut sudah dipenuhi maka pebuatan tersebut dapat dikatakan sah. Adapun mekanisme pelaksanaan gadai yaitu: Sigat Akad , Aqid (Subyek gadai), Marhun (obyek gadai).

## Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)
BMT merupakan bentuk Badan usaha yang berbadan hukum Koperasi sehingga BMT sama-sama  berdiri  di  bawah  naungan  Dinas  Koperasi  ,  namun  secara  operasional  BMT dijalankan berdasarkan prinsip syari’ah.
Visi  BMT  adalah  upaya  untuk  mewujudkan  BMT  menjadi  lembaga  yang  mampu meningkatkan kuaitas ibadah para anggotanya, sehingga mampu berperan sebagai wakil Allah dibumi,  memakmurkan  kehidupan  anggota  pada  khususnya  dan  masyarakat  pada  umumnya. Adapun misinya adalah membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dan struktur masyarakat madani yang adil berkemakmuran, berkesejahteraan, serta berkeadilan berdasarkan syariah dan ridha Allah SWT. Jadi, misis BMT ini tidak semata-mata mencari keuntungan tetapi lebih  berorientasi  pada  pendistribusian  laba  yang  merata  dan  adil  sesuai  dengan  prinsip ekonomi syariah.

## Teori Sosiologi Ekonomi
Stratifikasi  Sosial  Stratifikasi  Sosial  merupakan  gelaja  umum  yang  sering  terjadi  di masyarakat.  Oleh  karena  itu  seberapa  komplekyna  masarakat  akan  tetap  ditemui  ang  namana straifikasi  sosial.  Pada  zaman  dahulu  Arestoteles,  pernah  menyatakan  bahwa  didalam  setiap Negara  terdapa  tiga  unsur,  yaitu  mereka  yang  kaya  sekali,  mereka  yang  melarat  dan  mereka yang  berada  ditengah-tengahya.  Hal  itu  sudah  terbukti  dari  zaman-zaman  terdahulu,  hal  ini semakin memberi gambaran dimana dalam kehidupan bermasyarakat akan didapakan lapisan- lapisan atau strata atau susunan yang bertingkat.

## Teori Persepsi
Persepsi  merupakan  obyek-obyek  di  sekitar  yang  ditangkap  melalui  indera  dan diproyeksikan  pada  bagian  tertentu  dalam  otak  sehingga  dapat  mengamati  suatu  obyek (Husaini,  1978:  103).  Persepsi  ,  adalah  inti  komunikasi,  sedangkan  penafsiran  (interpretasi) adalah inti persepsi, yang identik dengan penyandian –balik ( decoding ) dalam proses komunikasi (Mulyana, 2002: 167). Persepsi disebut inti komunikasi, karena jika persepsi tidak akurat tidak mungkin terjadi komunikasi yang efektif.

## Kemiskinan
Kemiskinan dibagi dalam empat bentuk, yaitu:
a. kemiskinan  absolut  kondisi  dimana  seseorang  memiliki  pendapatan  di  bawah  garis kemiskinan  atau  tidak  cukup  untuk  memenuhi  kebutuhan  pangan,  sandang,  papan, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang dibutuhkan untuk bisa hidup dan bekerja,
b. kemiskinan  relatif  kondisi  miskin  karena  pengaruh  kebijakan  pembangunan  yang  belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan,

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  kualitatif.  Penelitian  kualitatif  menggunakan metode  atau  pendekatan  community  based  research  dan  pendekatan  kualitatif  Deskriptif. Penelitian  ini  dilakukan  di  Kabupaten  Lahat  dengan  pertimbangan  bahwa  Lahat merupakan  sentra  penghasil  padi  dan  kopi  di  Sumatera  Selatan.Komuditas  tanaman
pangan  padi  dan  kopi  menjadi  perhatian  dalam  penelitian  ini  karena  merupakan  mata pencaharian  utama  petani  di  Kabupaten  Lahat  dan  komoditasi  ini  sangat  potensial  untuk dikembangkan.Subyek  dari  penelitian  ini  adalah  masyarakat  di  Kabupaten  Lahat  yang melakukan  kegiatan Nating. Pendekatan Community  Based  Riset (CBR)  dilakukan  dengan  cara wawancara  mendalam  kepada  masyarakat  yang  melakukan  kegiatan  nating,  guna  menemukan faktor-faktor  yang  melatarbelakangi  masyarakat  melakukan  kegiatan  nating  tersebut  dan permasalahan  yang  sering  dihadapi  .  Wawancara  dilakukan  dengan  pemilik  tanah  /  lahan, pemilik  modal,  dan  pemangku  setempat  yang  berwenang  baik  pemangku  pemerintahan maupun pelaku adat. Serta, mendiskusikan solusi yang tepat bagi masalah-masalah yang sering terjadi.

## PEMBAHASAN Budaya “nating” di kabupaten lahat
Di dalam masyarakat Kabupaten Lahat  sering kali terjadi transaksi utang piutang yang mana  tanah  dijadikan  sebagai  barang  jaminan  atas  utang  mereka.  Menurut  pengamatan penyusun  praktek  gadai  dalam  masyarakat  tersebut  terdapat  hal  yang  bisa  menyebabkan penggadai (pemilik tanah) rugi, karena penerima gadai sering kali mendapat keuntungan yang lebih besar dari pada uang yang dipinjamkan.
Seperti  halnya  praktek  gadai  yang  ditemukan  di  kecamatan    yang  dimana  Dalam pelaksanaan  sistem  gadai  kebanyakan  masyarakat  lebih  memilih  tanah  produktif  yang  dapat langsung  dimanfaatkan  sebagai  obyeknya.  banyak  yang  terjadi  di  Desa  itu,  bahwa  lahan pertanian  yang  dijadikan  jaminan  dikelola  oleh  penerima  gadai  dan  hasilnya  pun  sepenuhnya dimanfaatkan  oleh  penerima  gadai  sebelum  utang  dari  pemilik  tanah  lunas  terbayar.  Itulah sebabnya  pihak  pemberi  pinjaman  lebih  menginginkan  tanah  produktif  sebagai  jaminan  agar dapat memperoleh keuntungan dari tanah tersebut.
Masyarakat di Kecamatan Kota Agung  lebih memilih alternatif untuk meminjam uang yang  menurutnya  lebih  mudah  dan  cepat  yaitu  dengan  cara  menggadaikan  tanah  sawah miliknya dibanding meminjam uang di bank. Dengan pertimbangan bahwa, untuk meminjam uang di bank harus melalui berbagai persyaratan hingga membutuhkan proses yang lebih lama untuk  mendapatkan  uang  yang  akan  dipinjam.  Sehingga,  masyarakat  dengan  terpaksa  akan merelakan sawahnya sebagai jaminan yang kemudian dikelola dan hasilnyapun akan dinikmati oleh  penerima  gadai  sampai  utangnya  lunas  terbayar.  Tentunya  hal  ini  akan  sangat menguntungkan  bagi  pihak  penerima  gadai  karena  selain  mendapatkan  keuntungan  dari  hasil sawah, uang pokok yang dipinjam oleh pemberi gadai juga akan dikembalikan.
Fenomena  praktek  gadai terkait  waktu  pemanfaatan  gadai  di  Kecamatan  Kota  Agung dilakukan  tanpa  adanya  batasan  waktu  dalam  menggadaikan  lahan  pertanian  sawahnya. Sehingga  seringkali  mengakibatkan  gadai  tersebut  berlangsung  bertahun-tahun  karena penggadai  belum  mampu  untuk  melunasi  hutangnya.  Kemudian  dalam  menetapkan  jumlah uang  yang  akan  dipinjamkan  tidak  boleh  melebihi  dari  harga  jual  tanah  sawah  yang  akan  di gadaikan. Melihat praktik gadai yang dilakukan di Kecamatan Kota Agung  tentu jauh berbeda dari praktek pelaksanaan gadai pada umumnya, pemegang gadai berhak menguasai benda yang digadaikan  kepadanya  selama  kewajiban  si  berhutang  belum  lunas,  tetapi  ia  tidak  berhak mempergunakan benda itu. Selanjutnya ia berhak menjual gadai itu, jika si berhutang tidak bisa
membayar  hutangnya.  Jika  hasil  penjualan  gadai  itu  lebih  besar  dari  pada  hutang  yang  harus dibayar, maka kelebihan itu harus di kembalikan kepada si penggadai. Tetapi jika hasil itu tidak mencukupi pembayaran hutang, maka si pemiutang tetap berhak menagih piutang yang belum dilunasi itu.
Dalam praktek gadai tersebut murtahin (penerima gadai) mengambil manfaat dari tanah rahin. Dalam  fiqh  Mu’amalah  dijelaskan  bahwa  Hak  murtahin  kepada  marhun  hanya  pada keadaan  atau  sifat  kebendaannya  yang  mengandung  nilai,  tidak  pada  penggunaan  dan pemungutan hasilnya.

## Alasan melakukan praktek “nating”
Alasan yang dikemukakan oleh masing-masing pelaku nating berbeda-beda, selain hasil panen  sawah,  terkadang  gagal  panen  belum  lagi  untuk  menutupi  biaya-biaya  operasional seperti:  biaya  untuk  membajak,  biaya  pupuk,  serta  pemenuhan  kebutuhan  lainnya.  Kemudian menggadaikan  sawah  karena  terpaksa,  untuk  biaya  berobat  orang  tua  yang  sakit-sakitan. Namun sampai akhir perjanjian pelunasan belum mampu untuk dilunasi.
Sebagian besar pendapatan masyarakat berasal dari pertanian. Sedangkan, pengeluaran masyarakat  terkadang  lebih  besar  dari  pendapatan  yang  ada.  Sehingga,  masyarakat  terpaksa untuk  melakukan  “nating”  atau  gadai  kepada  pemilik  modal.  Proses  nating  sawah  milik masyarakat sudah berlangsung sejak lama.
Waktu  yang  disepakati  tergantung  kesepakatan  dua  belah  pihak,  dalam  kasus  pak samsuri  melakukan  gadai  sawah  hanya  dalam  jangka  waktu  2  tahun,  dan  cara  pelunasannya boleh  dengan  cara  dicicil.  Tetapi,  dalam  perjalanannya  beliau  baru  sanggup  melunasi  gadai dalam  jangka  waktu  5  tahun.  Sehingga,  waktu  sisa  selama  3  tahun  masih  digunakan  oleh pemilik modal untuk mengelola lahan.
Hal lain yang mendasari masyarakat melakukan gadai sawah atau nating karena untuk biaya pengobatan orang tua. Bapak jono berusia 52 tahun, menggadaikan sawah seluas 1 hektar digadai dengan emas 18 suku. Jenis gadai adalah “tating kuase” . tetapi bedanya, pemilik modal masih  mengijinkan  untuk  menggarap  sawah  dengan  hasil  panen  dibagi  dua  antara  pemilik modal  dan  pemilik  lahan.  Serta,  seluruh  biaya  pengeluaran  dibagi  dua,  dan  atas  kesepakatan bersama.
Proses  gadai  yang  dilakukan  sama  dengan  proses  lainnya  yaitu  ada  saksi  dan  materai yang nantinya dilaporkan ke kepala desa. Perjanjian antara penating dan yang ditating tidak ada batas waktu dan boleh membayar dengan cara mencicil.
Manfaat  yang  dirasakan  adalah  uang  yang  didapatkan  untuk  memenuhi  kebutuhan hidup  karena  saat  itu  kurang  lebih  20  tahun  lalu  ada  pembangunan  sungai.  Jadi,  air  irigasi berhenti/  tidak  mengalir  selama  dua  tahun  sehingga  hasil  dari  gadai  sawah  untuk  kegunaan sehari-hari.
Orang  yang  memiliki  sawah  menggunakan  uang  untuk  menating  sawah  atas  suatu keperluan. Ada 2 jenis nating yang ada di masyarakat. 1). Tating kuase : sawah atau barang yang digadai diserahkan sementara kepada penating sebelum ditebus. 2). Tating sasih/Sewa, pemilik sawah  tetap  bisa  mengelola  sawahnya,  tetapi  setiap  panen  hasil  yang  didapatkan  harus dibayarkan kepada pemilik modal (berupa beras atau sejumlah yang ditentukan diawal) kepada pihak penating, kesepakatan ini berlangsung selama pemilik sawah melunasi uang pinjaman.
Beberapa alasan bagi pemilik modal bersedia membantu meminjamkan dananya kepada pemilik lahan juga berbeda-beda. Misalkan bapak mesri mengungkapkan bahwa merasa kasihan kepada  pemilik  sawah  yang  mebutuhkan  dana  dadakan  untuk  keperluan  biaya  pengobatan orang  tuanya,  tetapi  ada  juga  pemilik  modal  yang  menjadikan  kebiasaan  atau  kebutuhan mendadak dari masyarakat ini sebagai kesempatan mendapatkan manfaat lebih dari pengelolaan lahan yang ada.

## Jaminan yang digadai dalam praktek “nating”
Barang  jaminan  yang  dijaminkan  adalah  sawah.  Seperti  sawah  yang  tergadai  seluas  1 hektar  dengan  besaran  gadai  Rp.50.000.000,-  dengan  jenis  “ tating  Kuase ”  dimana  sawah seutuhnya  dikerjakan  atau  menjadi  hak  dari  pemilik  modal.  Manfaat yang  di dapatkan  selama melakukan  nating  adalah  mendapatkan  uang  diawal  untuk  memenuhi  kebutuhan  yang mendadak, tetapi kerugian yang dirasakan sangat banyak, seperti pemilik sawah tidak bisa lagi mengelola  sawahnya,  karea  dikesepakatan  awal  yang  mengelola  sawah  adala  pemilik  modal. Dengan  keadaan  seperti  ini  penghasilan  pak  samsuri  dari  sawah  tidak  ada  sedangkan  beliau harus  menyiapkan  uang  untuk  menebus  kembali  sawahnya.  Singkatnya,  hal  ini  membuat masyarakat semakin miskin.
Hal lain yang mendorong masyarakat untuk melakukan gadai sawah atau nating karena untuk  biaya  pengobatan orang  tua  menggadaikan sawah  seluas  1  hektar  digadai  dengan  emas 18 suku. Jenis gadai adalah “tating kuase” . tetapi bedanya, pemilik modal masih mengijinkan untuk  menggarap  sawah  dengan  hasil  panen  dibagi  dua  antara  pemilik  modal  dan  pemilik lahan.  Serta,  seluruh  biaya  pengeluaran  dibagi  dua,  dan  atas  kesepakatan  bersama.  Mayoritas masyarakat menjadikan sawah sebagai barang jaminan gadai, mengenai besaran uang pinjaman disepakati  oleh  kedua  belah  pihak.  Dulu  besaran  taksiran  gadai lebih  ditentukan  oleh  pemilik modal. Kontrak atau akad ditulis diatas matera secara legal dan di saksikan oleh beberapa orang saksi, dan diserahkan ke kepala desa.

## Persepsi masyarakat terhadap potensi pendirian BMT
Persepsi masyarakat mengenai keberadaan BMT sangat setuju karena dapat membantu masyarakat  khususnya  masyarakat  yang  sawahnya  sudah  tergadai,  jenis  BMT/  Koperasi  yang diinginkan oleh masyarakat adalah jenis simpan pinjam yang tidak berbunga, serta pembayaran yang dapat dibayar pada saat musim panen.
Keberadaan  BMT  sangat  diharapkan  oleh  masyarakat  karena  pinjaman  tanpa  bunga atau  menggunakan  sistem  bagi  hasil.  Sedangkan,  jika  masyarakat  melakukan  pinjaman  ke perbankan langsung proses dan syaratnya sangat rumit. Masyarakat banyak yang tidak paham mengenai prosedur peminjaman dana diperbankan.
Respon positif dari masyarakat mengenai keberadaan BMT menjadi hal yang potensial untuk  dikembangkan.  BMT  di  kabupaten  ini  sangat  berpotensi  dikarenakan  mayoritas masyarakat  beragama  Islam,  dan  masyarakat  menginginkan  sistem  pinjaman  tanpa  bunga, karena dirasakan selama ini sistem bunga sangat memberatkan dalam proses cicilan pinjaman. Kepercayaan  adalah  asas  utama  bagi  lembaga  keuangan  untuk  berkembang.  Pertumbuhan secara kuantitas tanpa diiringi dengan kualitas membawa potensi kehancuran. BMT (Baitul Mal Watamwil)  dituntut  untuk  menerapkan  manajemen  keuangan  operasional  dan  penerapan
nilainilai  syariah  dengan  baik.  Resiko  keuangan  yang  terkandung  dalam  bisnis  lembaga keuangan pada umumnya juga tidak dapat dinegasikan.

## Relevansi praktek “nating” terhadap Potensi pendirian BMT
Rahn  atau  nating  yang  telah  berjalan  pada  masyarakat  di  kabupaten  Lahat  selama  ini sudah sesuai dengan prinsip rahn yang ada. Bahwa didalam akad telah terjadi kesepakatan antar kedua  belah  pihak,  dan  pelunasan  barang  gadai  disesuaikan  dengan  jangka  waktu  yang  telah disepakati,  pelunasan  jaminan  gadai  sesuai  dengan  jumlah  yang  dipinjam  pada  saat  awal kesepakatan,  yaitu:  ketika  meminjam  dengan  18  suku  emas,  pada  saat  pengembalian  atau pelunasan juga diukur dengan emas sebrat 18 suku.
Ada  beberapa  hal  yang  tidak  sesuai  dengan  konsep  rahn  adalah  pada  saat  jangka  waktu kesepakatan  telah  selesai.  Tapi,  pihak  pemilik  sawah  tidak  mampu  melunasi  jaminannya, biasanya  tidak  ada  atau  tidak  terjadi  kesepakatan  baru  lagi.  Sehingga,  pemilik  modal  masih mengelola atau menggarap sawahnya. Dan pihak pemilik sawah tidak mampu berbuat banyak.
Relevansi  budaya  nating  terhadap  potensi  pendirian  BMT,  bahwa  diharapkan  BMT menjadi suatu penewaran baru bagi permsalahan yang ada selama ini. Budaya nating yang ada dimasyarakat  sudah  berlangsung  selama  bertahun-tahun,  pemilik  sawah  yang  tidak  memiliki modal atau memiliki kebutuhan mendesak tidak memiliki solusi lain. Kecuali, meminjam dana dari pemilik modal. Dengan danya pendiirian BMT diharapkan mampu menjadi sebuah solusi baru  bagi  permasalahan  yang  ada  dimasyarakat.  Pendirian  BMT  sangat  relevan  bagi  solusi permasalahan budaya “nating” di Kabupaten Lahat pada umumnya.

## SIMPULAN Simpulan
Kesimpulan yang didapatkan dalam penelitian ini adalah:
1. Situasi masyarakat kabupaten Lahat yang melakukan kegiatan “nating” Masyarakat  di  Kecamatan  Kota  Agung    lebih  memilih  alternatif  untuk  meminjam uang yang menurutnya lebih mudah dan cepat yaitu dengan cara menggadaikan tanah sawah miliknya  dibanding  meminjam  uang  di  bank.  Dengan  pertimbangan  bahwa,  untuk meminjam  uang  di  bank  harus  melalui  berbagai  persyaratan  hingga  membutuhkan  proses yang lebih lama untuk mendapatkan uang yang akan dipinjam. Sehingga, masyarakat dengan terpaksa akan merelakan sawahnya sebagai jaminan yang kemudian dikelola dan hasilnyapun akan dinikmati oleh penerima gadai sampai utangnya lunas terbayar. Tentunya hal ini akan sangat  menguntungkan  bagi  pihak  penerima  gadai  karena  selain  mendapatkan  keuntungan dari hasil sawah, uang pokok yang dipinjam oleh pemberi gadai juga akan dikembalikan. Pemilik  sawah  menggadaikan  atau  nating  memiliki  alasan  yang  berbeda-beda,  pada umumnya adalah karena ada kebutuhan yang sangat mendesak, seperti biaya berobat, biaya pendidikan, dan biaya mendesak lainnya.
2. Persepsi masyarakat tentang penerapan Baitul Maal Wat Tamwil di kabupaten Lahat Persepsi  masyarakat  mengenai  keberadaan  BMT  sangat  setuju  karena  dapat membantu  masyarakat  khususnya  masyarakat  yang  sawahnya  sudah  tergadai,  jenis  BMT/
Koperasi yang diinginkan oleh masyarakat adalah jenis simpan pinjam yang tidak berbunga, serta pembayaran yang dapat dibayar pada saat musim panen.
Respon  positif  dari  masyarakat  mengenai  keberadaan  BMT  menjadi  hal  yang potensial  untuk  dikembangkan.  BMT  di  kabupaten  ini  sangat  berpotensi  dikarenakan mayoritas masyarakat beragama Islam, dan masyarakat menginginkan sistem pinjaman tanpa bunga, karena dirasakan selama ini sistem bunga sangat memberatkan dalam proses cicilan pinjaman.  Kepercayaan  adalah  asas  utama  bagi  lembaga  keuangan  untuk  berkembang. Pertumbuhan secara kuantitas tanpa diiringi dengan kualitas membawa potensi kehancuran. BMT (Baitul Mal Watamwil) dituntut untuk menerapkan manajemen keuangan operasional dan penerapan nilai-nilai syariah dengan baik.
3. Relevansi  budaya nating masyarakat  Kabupaten  Lahat    terhadap  potensi  pendirian Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)
Potensi pendirian BMT sangat relevan bagi solusi permasalahan budaya “nating” di Kabupaten Lahat. Bebrapa identifikasi yang ditemukan pada budaya nating adalah terdapat kesesuaian dengan konsep Rahn dan beberapa ada yang tidak sesuai dengan konsep Rahn. Rahn atau nating yang telah berjalan pada masyarakat di kabupaten Lahat selama ini sudah sesuai  dengan  prinsip  rahn  yang  ada.  Bahwa  didalam  akad  telah  terjadi  kesepakatan  antar kedua belah pihak, dan pelunasan barang gadai disesuaikan dengan jangka waktu yang telah disepakati,  pelunasan  jaminan  gadai  sesuai  dengan  jumlah  yang  dipinjam  pada  saat  awal kesepakatan,  yaitu:  ketika  meminjam  dengan  18  suku  emas,  pada  saat  pengembalian  atau pelunasan juga diukur dengan emas sebrat 18 suku.
Ada  beberapa  hal  yang  tidak  sesuai  dengan  konsep  rahn  adalah  pada  saat  jangka waktu  kesepakatan  telah  selesai.  Tapi,  pihak  pemilik  sawah  tidak  mampu  melunasi jaminannya,  biasanya  tidak  ada  atau  tidak  terjadi  kesepakatan  baru  lagi.  Sehingga,  pemilik modal masih mengelola atau menggarap sawahnya. Dan pihak pemilik sawah tidak mampu berbuat banyak.

## Saran
Bagi  masyarakat  yang  melakukan  praktek  “nating”  atau  gadai  diharapkan memperhatikan item-item kesepakatan awal. Supaya tidak merugikan salah satu pihak. Dan jika dalam  jangka  waktu  yang  telah  disepakati  belum  mampu  melakukan  pelunasan  maka  perlu adanya  kesepakatan  baru  atau  membuat  lagi  perjanjian.Bagi  pemangku  kepentingan  baik pemangku  adat  atau  pernagkat  pemerintahan  untuk  lebih  memperhatikan  permasalahan perekonomian yang di hadapi oleh masyarakat setempat. Mencarikan solusi usaha yang dapat dikembangkan atau mencarikan solusi peminjaman dana yang tepat.  Bagi pemerintahan untuk solusi  peminjaman  dana  yang  berlandaskan  syariah,  BMT  sangat  potensial  untuk dikembangkan.  Bagi  peneliti  selanjutnya  adalah  mengembangkan  penelitian  dengan  metode kuantitatif.

## DAFTAR PUSTAKA
Aliasman  (2005)    Pelaksanaan  gadai  tanah  dalam  masyarakat  hukum  adat  Minangkabau  di Nagari  Campago  Kabupaten  Padang  Pariaman  setelah  berlakunya  pasal  7  UU  No. 56/Prp/1960 program Pascasarjana Universitas Diponegoro (Thesis)
Dadan  Muttaqien,  Aspek  Legal  Lembaga  Keuangan  Syari’ah,  cet  1,  Yogyakarta:  Safira  Insani Press, 2009 .
Gregory  S.  C.  Hine, The  importance  of  action  research  in  teacher  education  programs,  dal  am  Design, develop,  evaluate:  The  core  of  the  learninenvironment.  Proceedings  of  the  22nd  Annual  Teaching Learning Forum, 7-8 February 2013. Perth: Murdoch University.
http://ctl.curtin.edu.au professional_development/conferences/tlf/tlf2013/refereed/hine.htm
Hanafi, Community based research, panduan merancang dan melaksanakan penelitian bersama komunitas , UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015.
https://www.academia.edu/12007478/PERILAKU_BUDAYA_NATING_GADAI_PADA_ MASYARAKAT_KOTA_PAGARALAM_ANALISIS_DALAM_PERSPEKTIF_EK ONOMI_ISLAM_
Jannah  S,    Miftahul  (2009)  Perspektif  hukum  islam  terhadap  gadai  tanpa  batas  waktu  dan dampaknya  dalam  masyarakat  desakertagena  daya  kecamatan  Kadur  Kabupaten Pamekasan UIN Sunan Ampel Surabaya.
Kamil Muchtar,dkk, ‘Usul Fiqih’, Yogyakarta.PT Dana Bakti Wakaf, 1995. Moh Rifa’I, Konsep Perbankan Syari’ah, Semarang: CV. Wicaksana, 2002. Muhammad Sholikul Hadi, “Pegadaian Syariah,’ Jakarta: Salemba Diniyah, 2003. Munir  ‘Praktik  Gadai  Sawah  dan  Implikasi  Sosial  Ekonomi’.  Jurnal  Ilmiah,    Universitas Brawijaya, Malang.
Nunung  Nursyamsiah  (2015),  Perspektif  hukum  islam  terhadap  gadai  tanah  sawah  di  desa compreng  kecamatan  compreng  kabupaten  Subang,  Jawa  Barat,  UIN  Sunan  Kalijaga Yogyakarta.
Rustam  Effendi,  Produksi  Dalam  Islam.  (Yogyakarta  :  Magistra  Insania  bekerjasama  dengan MSI UII, 2003) cet I.
Santoso,  Arfan  (2014),  Analisis  hukum  islam  terhadap  pemanfaatan  tanah  sawah gadai  untuk penanaman tebakau di desa bajur kecamatan waru kabupaten Pamekasan, UIN Sunan Ampel
Sarah Banks, Community Based Participatory Research A Guide to Ethical Principles and Practice, Center for Social Justice and Community Action , Durham University, UK. 2012.
Sulaiman Rasjid, ‘Fiqih Islam’, Bandung,  Sinar Baru Algensindo, Cetakan Ke-36, 2003.