SULTAN JURISPRUDENCE
Jurnal Riset Ilmu Hukum

## SULTAN JURISPRUDANCE: JURNAL RISET ILMU HUKUM
Volume 2 Nomor 2, Desember 2022, hlm. (259-271) Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia P-ISSN: 2798-5598 | e-ISSN: 2798-2130 https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jurisprudence/index

## Peretasan Database UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

## Daniel Ronaldo Gultom
Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Serang, Banten Email: danielronaldo1702@gmail.com
DOI: http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v1i2.
Info Artikel |Submitted : 16 Juni 2022
|Revised : 4 Oktober 2022 |Accepted : 11 Oktober 2022
How  to  cite:  Daniel  Ronaldo  Gultom, “ Peretasan  Database  UIN  Sultan  Maulana Hasanudin  Banten  Berdasarkan  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik ”, Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum , Vol. 2 No. 2, (Desember, 2022), hlm. 258-271.

## ABSTRACK:
The  advancement  of  technology  in  digital  era  is  growing  fastly,  However  hacking  criminal  act  is growing  happened.  Hacking  case  observed  by  researcher  is  Maulana  Hasanudin  Banten  Moslem  State University database, researcher on this research use framework of thinking as follows: Law enforcement theory and sentencing law theory. In compiling the identification on this research,  First, how law enforcement on hacking  Maulana  Hasanudin  Banten  Moslem  State  University  database  perpetrator  based  on  Law  of Information,  Transaction,  and  Electronics?  Second,  how  law  sentencing  on  hacking  Maulana  Hasanudin Banten  Moslem  State  University  database  perpetrator  based  on  Law  of  Information,  Transaction,  and Electronics?  This  research  use  juridical  normative  methods  and  empirical  normative  methods.  First observation result  in enforcement law on perpetrator database is any difficulty to determine criminal law act location and to search lost data caused by hacking act. Second, sentencing on hacking database perpetrator, sentencing  on  hacking  perpetrator  is  very  enthereal  and  not  include  minimum  sanction  in  Information, Transaction and Electronics law. So therefore it is necessary must increase law enforcer ability in this case law enforcement on hacking criminal act and must include minimum sanction in law, so that to notice justice people aspect.
Keywords : Law Enforcement, Sentencing, and Hacking

## ABSTRAK:
Kemajuan teknologi di era digital semakin pesat dalam perkembanganya, akan tetapi tindak pidana peretasan semakin marak terjadi. Kasus peretasan yang diteliti oleh peneliti yaitu peretasan pada Database UIN  Sultan  Maulana  Hasanudin  Banten,  penelitian  ini  menggunakan  kerangka pemikiran  sebagai  berikut:  Teori  penegakan  hukum  dan  teori  Pemidanaan.  Dalam  merangkai identifikasi masalah, Bagaimana penegakan hukum  terhadap pelaku peretasan database UIN Sultan Maulana  Hasanudin  Banten berdasarkan  Undang-Undang  ITE  ?  Lalu,  Kedua  Bagaimana pemidanaan terhadap pelaku dalam kasus peretasan database (Pangkalan Data) UIN Sultan Maulana Hasanudin  Banten berdasarkan  Undang-Undang  ITE  ?  Metode  penelitian  ini  menggunakan meteode  yuridis  normatif  dan  metode  yuridis  empiris.  Hasil  penelitian  yang  pertama  adalah penegakan  hukum  peretasan database UIN  Sultan  Maulana  Hasanudin  Banten    salah  satunya menentukan lokasi tindak pidana dan mencari data yang hilang akibat peretasan. Lalu yang kedua pemidanaan terhadap pelaku peretasan database , putusan terhadap pelaku peretasan database masih teralalu ringan dan tidak ada pidana minimum dalam undang-undang tersebut. Maka hal tersebut dilakukannya  meningkatkan  kualitas  penegak  hukum  dalam  hal  ini  penegakan  hukum  tindak pidana peretasan dan perlu dicantumkannya pidana minimum Undang-Undang ITE agar supaya memperhatikan aspek keadilan masyarakat.
Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pemidanaan dan Peretasasan

## Pendahuluan
Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini membuat masyarakat semakin  mudah  dalam  memberikan  dan menerima  informasi.  Masyarakat  dapat dengan mudah berkomunikasi tanpa ada batas  jarak,  ruang  dan  waktu.  Seiring dengan perkembangan teknologi tersebut masyarakat  juga  dituntut  untuk  mampu mengikuti  setiap  perkembangan  yang sedang terjadi. Kemajuan teknologi dapat memudahkan manusia untuk
menyimpan  data-data  penting  lainnya, begitu  halnya  dengan  pangkalan  data atau  dalam  Bahasa  Inggris  disebut Database, pangkalan  data  atau Database merupakan  sebuah  kumpulan  data  yang dimana  disimpan  dan  diakses  secara elektronik  melalui  proses  komputerisasi.
Adapun definsi pangkalan data (Database) menurut Bambang Hariyanto berpendapat  bahwa: 1 “Pangkalan  data (Database) merupakan  kumpulan  data (elementer)  yang  secara  logis  berkaitan dalam mempresentasikan fenomena/fakta secara terstruktur dalam domain  tertentu  untuk  mendukung aplikasi dalam sistem tertentu ” . Pengertian pangkalan data (database) juga dikemukakan  oleh  Winarno  dan  Utomo, bahwa: 2 “Pangkalan data (Database) merupakan  kumpulan  data  yang  saling berhubungan.  Data  tersebut  biasanya terdapat  dalam  table-tabel  yang  saling berhubungan  satu  sama  lain,  dengan menggunakan field/ kolom  pada  setiap tabel  yang  ada”.  Seiring  pesatnya teknologi  informasi  dimanfaatkan  untuk meningkatkan proses instansi di Indonesia  terlebih  khususnya  sistem pelayanan
perguruan tinggi dan
1 A.  P.  Nanda,  “Pengelolaan  Data
Pendidikan  Dan  Pelatihan  Untuk  Pegawai  Bank Rakyat Indonesia,” Jurnal J-Click 3, no. 2 (2016): 6 – 10.
2 Agus Prayitno &Yulia Safitri, “Pemanfaatan  Sistem  Informasi  Perpustakaan Digital  Berbasis  Website  Untuk  P ara  Penulis,” Indonesian  Journal  on  Software  Engineering 1,  no.  1 (2015): 2.
peningkatan  akreditasi  akademik.  Maka dari  itu  data  data  terebut  harus dintergrasikan agar memudahkannya kebutuhan  informasi  khsusnya  informasi akademik.  Adapun  beberapa  alternatif integrasi tersedia anatara lain: 3
a. Intergrasi antar muka b. Intergrasi aplikasi c. Intergrasi manajemen data
d. Intergrasi data
Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 dan  Undang  -Undang  No  19  Tahun  2016 Perubahan  atas  Undang-Undang  No.  11 Tahun  2008  mengatur  tentang  Informasi dan  Elektronik.  Undang-undang  ini diartikan  bahwa  Informasi  Elektronik adalah  satu  atau  sekumpulan  data elektronik,  termasuk  tetapi  tidak  terbatas pada  tulisan,  suara,  gambar,  peta, rancangan foto, electronic data interchange (EDI),  surat  elektronik  (electronic  mail), telegram,  teleks,  telecopy  atau  sejenisnya, huruf,  tanda,  angka,  Kode  Akses,  simbol atau  perforasi  yang  telah  diolah  yang memiliki  arti  atau  dapat  dipahami  oleh orang  yang  mampu  memahaminya. 4 Adapun  transaksi  elektronik  adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan mengunakan
komputer,
jaringan komputer,  dan  atau  media  elektronik lainnya.
Seiring  dunia  teknologi  yang semakin maju dan canggih, para pengguna internet dengan dapat mengakses informasi maupun transaksi di dunia maya (internet) tanpa  mengenal  batas  dan  waktu,  namun seiring  kemajuan  teknologi  tersebut seseorang  atau  pengguna  internet  dapat melakukan  tindakan  kejahatan  yang merugikan  bagi  para  pihak,  salah  satunya
3 et  al.,  “PDITS:  Aplikasi  Pangkalan  Data Terpadu  Untuk  Mendukung  Integrasi  Multi  Sistem Informasi Di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember,” Sisfo 06,  no.  01  (2016):  65 – 76, https://doi.org/10.24089/j.sisfo.2016.09.005.
4 “Pasal  1  Undang -Undang  Nomor  19  Tahun  2016 Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2008  Tentang  Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik” (n.d.).
kejahatan  dunia  maya  Cyber  Crime. Cyber  Crime  merupakan  tindakan kejahatan  yang  dilakukan  dengan perantara  komputer  termasuk  dunia maya  seperti  peretasan  pangkalan  data (database) pemalsuan identitas, penipuan transaksi, kekerasan dalam bentuk dunia maya,  serta  pornografi.  M.  Dikdik  Arief Mansur dan Elisataris
Gultom berpendapat  bahwa: 5 “  Cyber  Crime secara umum merupakan upaya dan atau menggunakan  fasilitas  komputer  atau jaringan komputer tanpa izin dan dengan melawan hukum atau tanpa menyebabkan  perubahan  dan  atau kerusakan  pada  fasilitas  komputer  yang dimasuki  atau  digunakan  tersebut”.
Pengertian Cyber Crimes juga dikemukakan  Nazura  Abdul  Manaf bahwa: 6 “Adanya  unsur  komputer  yang terkoneksi
melalui perangkat telekomunikasi  dalam  bentuk  internet online  yang  menjadi  media  seseorang atau kelompok untuk melakukan pelanggaran dan/atau kejahatan.”
Dari  beberapa  pengertian  yang sudah  dikemukakan,  bahwa  Kejahatan dunia  maya  merupakan  kejahatan  yang dilakukan oleh seseorang atau pengguna internet dengan menggunakan komputer dengan  menggunakan  jaringan  jaringan komputer.  Cyber  Crime  disisi  lain,  tidak hanya  menggunakan  kecanggihan  pada komputer  itu  sendiri,  tetapi  perlu melibatkan  tekonologi  telekomunikasi  di dalam  pengoperasiannya.  Cyber  Crime juga  merupakan  salah  satu  dimensi bentuk  baru  yang  dimana  kejahatan  ini mendapat  perhatian  internasional,  dan pada  initinya  cyber  crime  merupakan salah  satu  sisi  gelap  dari  kemajuan teknologi  yang  mempunyai  dampak
5 Dikdik  M.  Arief  Mansur  &  Elisatris Gultom, CYBER  LAW  Aspek  Hukum  Teknologi Informasi, (Bandung: Refika Aditama, 2009), 8.
6 Maskun, Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar (Jakarta: Jakarta, 2014), 50. 7 Barda  Nawawi  Arief, Tindak  Pidana Mayantara:  Perkembangan  Kajian  Cyber  Crime  Di
negatif  yang  sangat  luas  bagi  seluruh bidang kehidupan modern saat ini. 7 Perbuatan melawan
hukum terutama dalam bidang internet merupakan perbuatan  yang  sangat  mengkhawatirkan, terutama perbuatan peretasan atau hacking terhadap  pangkalan  data  (database). Peretasan atau hacking merupakan tindakan  illegal  dengan  membaca  serta mencuri data seseorang dengan tanpa izin dengan cara sembunyi-sembunyi sama saja dengan pissing off atau membodohi orang, peretasan atau hacking dalam suatu apabila tidak  menggunakan  keamanan  yang  baik akan membuka ruang kejahatan khususnya peretasan  atau  hacking.  Menurut  Agus Raharjo, peretasan atau hacking dilakukan dengan  melalui  tahap-tahap  sebagai berikut: 8 a. Mengumpulkan  dan  mempelajari informasi  yang  ada  mengenai sistem  operasi  komputer  atau jaringan  komputer  yang  dipakai pada target.
b. Menyusup atau mengakses jaringan komputer target.
c. Membuat backdoor dan menghilangkan  jejak.  agar  tidak terdeteksi.
d. Pada prinsipnya jalan tembus yang dibuat  peretas  ( hacker) setelah masuk  akan  digunakan  untuk kembali. Contoh pemasangan backdoor adalah  modifikasi file  host equiv dan rhost pada sistem UNIX. Seseorang yang melakukan hacking atau peretasan disebut peretas atau dalam bahasa  Inggrisnya  disebut  hacker,  peretas (hacker) sendiri dalam melakukan aksinya menyembunyikan  identitas  asli  pelaku. Adapun  beberapa  ciri-ciri  karakter  umum dari beberapa peretas (hacker), antara lain: Pemuja  kesenangan,  manusia-manusia
Indonesia (Raja Grafindo, 2007), 1. 8 Abdul  Wahid  dan  Mohammad  Labib, Kejahatan  Mayantara  (Cyber  Crime) (Bandung:  Refika Aditama, 2009), 84.
kreatif,  ulet  bukan  pembosan  dan menginginkan  kebebasan  absolut.  Dari beberapa bentuk kejahatan teknologi yang berhubungan dengan penggunaan teknologi informasi yang sudah dikemukakan,  bahwa  cyber  crime khsusnya  berkaitan  dengan  peretasan pangkalan  mempunyai  ciri-ciri  khusus, yaitu  Perlu  diketahui  bahwa  kejahatan internet dapat dilakukan dengan
peralatan  tertentu  yang  sangat  canggih atau  perangkat  lainnya,  sehingga  pelaku dapat  melakukan  aksinya  melalui komputer dan jaringan lainnya.
Penggunaan  alat  tersebut  tentu akan merugikan para pengguna maupun penyedia  layanan  institusi  khususnya perguruan  tinggi.  Seperti  pada  kasus peretasan  pangkalan  data  (Database) terhadap UIN Sultan Maulana Hasanudin, Serang, Banten yang
dikakukan  oleh  pelaku  atau  terdakwa bernama DR yang bekerja sebagai  dosen non  pns,  pelaku  tersebut  melakukan peretasan didasarkan atas motif sakit hati dikarenakan tidak dipakai lagi oleh pihak kampus.  Pada  saat  pelaku  melakukan peretasan tersebut pelaku terlebih dahulu mengunggah  virus  malware,  membuat backdoor  atau  script  agar  memudahkan pelaku  dalam  melakukan  peretasan, setelah itu pelaku memindahkan (backup) pangkalan  data  (database)  kampus  ke laptop pelaku, ketika mahasiswa membuka data folder dari siakad tersebut kosong, lalu pelaku juga melakukan direct atau pengalihan artinya ketika membuka situs  siakad  atau  situs  selain  siakad langsung  dialihkan  ke  aplikasi  youtube sehingga  mengalami  kerugian  yaitu sulitnya  mengakses  situs-situs  tersebut hingga  tidak  bisa  membayar  gaji karyawan. 9
Perbuatan pelaku ini yang akhirnya  dikenakan  dengan  Pasal  33 Undang-Undang  ITE  Nomor  19  Tahun
9 “Wawancara  Dengan  Anggota  Unit  3 Subdit V Siber Polda Banten Bripka Okto Nugraha, Pada Tanggal 1 April 2021 Pukul 09.00 WIB.,” n.d .

## 2016  perubahan  atas  Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 yaitu dimuat sebagai berikut:
“Setiap  orang  dengan  sengaja  dan tanpa hak atau melawan hukum
melakukan tindakan apapun yang berakibat  terganggunya  sistem  elektronik dan/atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak  bekerja sebagaimana mestinya.”
Selain  itu,  Adapun  ketentuan pidana yang dimuat pada pasal 49 Undang- Undang ITE yaitu sebagai berikut:
“Setiap  orang  yang  memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 33, dipidana dengan penjara paling lama 10 (sepuluh  tahun)  dan/atau  denda  paling banyak  Rp.  10.000.000,00  (Sepuluh  miliar rupiah).”
Berdasarkan pada putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 447/Pid.Sus/2019/PN.Srg menetapkan
sanksi  pidana  kepada  terdakwa  Deddy Rusdiansyah  yaitu  penjara  waktu  tertentu (1  tahun)  pidana  denda  Rp  5.000.000,00 subsider kurungan 1 (satu) bulan. 10 Putusan hakim kepada terdakwa Deddy
Rusdiansyah  tergolong  ringan  tentunya berakibat  terhadap  efektiftas  peraturan perundang-undangan  informasi,  transaksi dan elektronik. Selain dari kasus peretasan database  (pangkalan  data)  UIN  Sultan Maulana Hasanudin Banten, adapun kasus lain juga serupa dengan peretasan database yang  ada  di  Indonesia  seperti  database milik  Tokopedia  diretas  sehingga  seluruh pemilik  data  akun  tokopedia  mengalami kerugian dan kebocoran. 11 Selain itu
kendala dalam penegakkan  hukum  terhadap  kejahatan mayantara terutama peretasan atau hacking menjadi  persoalan  serius  saat  ini  seperti sulitnya penentuan lokasi tempat terjadinya tindak pidana hingga pra sarana yang  masih  kurang  memadai.  Pada dasarnya  penegakan  hukum  merupakan
10 “Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2019/PN. Srg,” n.d.
11 Liberty  Jemadu,  “Tokopedia  Diretas ,  Data 15 Juta Pengguna Diumbar Di Internet,” 2020.
bagian  dari  pembangunan  hukum  yang mengarahkan pada upaya-upaya menerapkan  atau  mengaplikasikan  atau mengkonkretakan hukum dalam kehidupan  nyata  untuk  mengembalikan atau  memulihkan  keseimbangan  dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 12 Dari  uraian  tersebut  bahwa cybercrime  khususnya  dalam  peretasan database  sebagai  peristiwa  kejahatan yang  dimana  memicu  kerugian  para pengguna  layanan  pangkalan  data (database).  Sebagaimana  uraian  latar belakang  di  atas  maka  identifikasi masalah  dalam  penelitian  ini  meliputi: Pertama,  Bagaimana  penegakan  hukum terhadap  peretasan  database  (Pangkalan Data)  UIN  Sultan  Maulana  Hasanudin Banten  berdasarkan  Undang-Undang Informasi,  Transaski  dan  Elektronik  ? Kedua  Bagaimana pemidanaan terhadap pelaku  dalam  kasus  peretasan  database (Pangkalan  Data)  UIN  Sultan  Maulana Hasanudin Banten berdasarkan Undang-
Undang Informasi dan Transaksi
Elektronik ?

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  adalah  cara seseorang  ilmuwan  mempelajari  dan memahami  lingkungan-lingkungan  yang dihadapi. Maka dalam penulisan penelitian  ini  disebut  sebagai  suatu penilitian  ilmiah  dan  dapat  dipercaya kebenarannya  dengan  menggunakan metode  yang  tepat. 13 Metode  penelitian hukum yang digunakan peneliti gunakan adalah  metode  yuridis  normatif  dan yuridis  empiris.  Penelitian  yuridis normatif  merupakan  pengkajian  hukum yang  dimana  dikonsepkan  sebagai  apa yang tertulis dalam peraturan perundang- undangan,  (law  in  books)  atau  hukum
12 Edi  Kristian  dan  Kristian, Sistem  Peradilan Pidana  Terpadu  Dan  Sistem  Penegakan  Hukum  Di Indonesia (Jakarta:  Prenada  Media  Group,  2017),
138.
13 Soerjono  Soekanto, Pengantar  Penelitian Hukum (Depok: UI Press, 2010), 3.
dikonsepkan  sebagai  kaidah  atau  norma yang  merupakan  patokan  berperilaku manusia yang dianggap pantas. 14 Pendekatan yuridis normatif lebih mencakup  tentang  doktrin,  asas,  asas hukum,  peraturan  perundang-undangan atau  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun 2016  perubahan  atas  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi dan  Transaksi  Elektronik  yang  berkaitan dengan penelitian ini. Serta bahan pustaka yang  menjadi  sumber  pendukung  dalam penelitian  ini  khususnya  terkait  Tinjauan Hukum  Pidana terhadap Peretasan database  UIN  Sultan  Maulana  Hasanudin Banten. Metode penelitian selanjutnya adalah penelitian yuridis empiris, penelitian  yuridis  empiris  Pendekatan yuridis  empiris  merupakan  pendekatan yang  diadakan  dengan  meneliti  secara langsung penerapan hukum yang dijatuhkan  terhadap  pelaku  peretasan pangkalan data (database) apakah menimbulkan  menimbulkan  efek  jera  dan berguna  terhadap  kehidupan  pelaku peretasan  database  UIN  Sultan  Maulana Hasanudin  Banten  tersebut  kedepan  dan sebaliknya. 15 Pendekatan  yuridis  empiris bertujuan  agar  penulis  dapat  meneliti secara cermat  dan  akurat  dalam penulisan ini dengan melalui wawancara. Spesifikasi penelitian yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah penelitian  deskriptif  analitis,  artinya hasil  pengolahan  dan  analisis  dapat memberikan gambaran secara sistematis,  akurat  mengenai  pokok- pokok  permaslaahan  yang  diteliti  dan penelitian  ini  juga  menguraikan ataupun  mendeskripsikan  data  yang diperoleh secara normatif lalu diuraikan
14 Amiruddin  &  H.  Zainal  Asikin, Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum (Bandung:  Raja Grafindo Persada, 2008), 138.
15 Hukum  M.  Abdulkadir, Hukum  Dan Penelitian Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004),
155.
untuk  melakukan  suatu  telaah terhadap data tersebut secara sistematik. 16 Selain  itu  sumber  data yang  digunakan  peneliti  dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, data primer merupakan  data  yang  diambil langsung  dari  lapangan  melalui wawancara sebagai penunjang, selain itu  putusan  pengadilan  nomor 447/Pid.Sus/2019/PN.Srg yang dimana  menjadi  bahan  data  primer peneliti  dalam  menganalisis  putusan terhadap  terdakwa/pelaku  peretsan ( hacking) pangkalan  data (database) UIN  Sultan  Maulana  Hasanudin Banten.
Selain  data  primer  peneliti  juga menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder  dan  tersier.  Bahan  hukum primer  yang  digunakan  peneliti  yaitu Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016 Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor 11  Tahun  2008  tentang  Infomasi  dan Transaksi  elektronik,  bahan  hukum sekunder yaitu pelaksanaan dari undang- undang nomor 19 tahun 2016 perubahan undang-undang  nomor  11  tahun  2008, dan  bahan  hukum  tersier  sebagai penunjang dari undang-undang maupun KUHP seperti jurnal, majalah dan artikel.
Guna  memperoleh  bahan  hukum yang  objektif  dan  berkualitas,  maka diperlukan  teknik  pengumpulan  data.
Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (Library Research) yang dimana hubungannya  dengan  materi  peneilitan, berupa buku-buku, peraturan perundang-
undangan, majalah-majalah serta dokumen lain yang berhubungan dengan masalah  yang  dibahas.  Selain  studi kepustakaan  peneliti  juga  menggunakan studi lapangan yang dimana mengumpulkan data dengan
16 Bambang  Sunggono, Metode  Penelitian
mengadakan  penelitian  langsung  pada tempat  atau  objek  penelitian,  Prosedur studi lapangan dilakukan dengan maksud untuk  memperoleh    data  yang  dilakukan dengan  metode  wawancara  (interview). Analisis data yang dilakukan oleh peneliti yaitu  secara  kualitatif  dengan  cara menguraikan  data  secara  bermutu  dalam bentuk  kalimat  yang  teratur,  logis,  dan efektif  sehingga  memudahkan  dalam interpretasi  dan  pen afsiran  data  dalam pemahaman hasil analisis.
Penegakan  Hukum  terhadap  Peretasan (hacking) Pangkalan Data (database) UIN Sultan  Maulana  Hasanudin  Banten Berdasarkan  Undang-Undang  Informasi,

## Teknologi dan Informasi
Perkembangan  dunia  teknologi  saat  ini tidak  hanya  berdampak  pada  hal  positif saja,  namun  disamping  hal-hal  positif perkembangan tersebut dapat menimbulkan hal negatif sehingga disalahgunakan  sebagai  sarana  kejahatan. Indonesia  sendiri  sudah  mempunyai Undang-Undang  ITE  (Informasi  dan Transaksi  Elektronik  )  Nomor  19  Tahun 2016 perubahan atas Nomor 11 Tahun 2008. Berdasarkan pada undang-undang tersebut,  adapun  ketentuan  mengenai tindak  pidana  peretasan  yang  berkaitan dengan kasus tersebut termuat dalam pasal 33 Undang-Undang Informasi dan Transaksi  dan  Elektronik  yang  dimana memuat unsur:
a. Setiap orang
b. Kesalahan: tanpa hak;
c. Perbuatan: melakukan  tindakan apapun
d. Akibat: berakibat terngganggunya  sistem  yang sebagaimana  mestinya  sistem elektronik . Pasal 49 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memuat ketentuan ancaman sanksi atau pidananya.
Dengan  adanya  undang-undang  ITE
Hukum (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 38.
diharapkan  dapat  menanggulangi  setiap kejahatan  atau  pelanggaran  dunia  maya (cybercrime) terutama  terhadap  peretasan (hacking) .  Penegakan  hukum  merupakan dalam  mewujudkan  norma  hukum  serta menegakkan  atau  penerapan  sanksi hukum  bagi  seseorang  yang  melanggar hukum atau undang-undang tak terkecuali  terhadap  kejahatan  mayantara (cyber crime) terutama peretasan (hacking) ,
dalam penegakan hukum pidana kejahatan  mayantara  terutama  terhadap tindak  pidana  perentasan  masih  adanya kendala  yang  dihadapi  oleh  aparat penegak  hukum  dalam  memberantas tindak  pidana  perentasan,  sehingga belum  dapat  diatasi  secara  maksimal, kepolisian  salah  satu  penegak  hukum yang  tidak  luput  dari  kendala  dalam penegakan  hukum  terhadap  peretasan terutama  peretasan  terhadap  pangkalan data (database) UIN  Sultan  Maulana Hasanudin. Berdasarkan pada keterangan anggota  Unit  3  Subdit  V  Siber  Polda Banten Bripka Okto Nugraha mengatakan sepanjang  2019-2021  terdapat  2  kasus peretasan yang terjadi di wilayah Banten dan sudah mempunyai putusan tetap atau inkracht dari pengadilan termasuk kasus peretasan  pangkalan  data (database) UIN Maulana Hasanudin Banten.
17 Upaya penegakan hukum terhadap  tindak  pidana  peretasan terhadap  pangkalan  data (database) UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten sudah dilakukan  mulai  dari  beberapa  prosedur yakni: 18
a. Penerimaan Pelaporan/Pengaduan (Pasal 1 angka 24 KUHAP)
b. Penyelidikan  (Pasal  1  angka  5 KUHAP)
c. Penyidikan 1 angka 2 KUHAP,
d. Mengirimkan
SPDP (Surat
17 “Wawancara  Dengan  Anggota  Unit  3  Su bdit  V Siber  Polda  Banten  Bripka  Okto  Nugraha,  Pada Tanggal 1 April 2021 Pukul 09.00 WIB.”
18 Silva Nugrawati Ide Baharuddin Badaru &  Nur  Fadhillah  Mappaselleng,  “Efektivitas Penyidikan  Terhadap  Tindak  Pidana  Penyebaran Berita Boho ng Melalui Media Online,” Journal of Lex
Pemberitahuan
dimulainya
Penyidikan) ke Kejaksaan e. Pengiriman Berkas Perkara
f. Pelimpahan  Tersangka  dan  Barang Bukti
Terkait dengan alat bukti elektronik dalam  pasal  5 Undang-Undang  Nomor  19 Tahun  2016  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 menyebutkan bahwa: 19
(1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik  dan/atau  hasil  cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
(2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik  dinyatakan  sah  apabila menggunakan  Sistem  Elektronik  sesuai dengan  ketentuan  yang  diatur  dalam Undang-Undang ini.
(3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabilamenggunakan  Sistem  Elektronik sesuai  dengan  ketentuan  yang  diatur dalam Undang-Undang ini.
Akan  tetapi  masih  ada  hambatan dalam penegakan hukum terhadap peretasan atau hacking termasuk peretasan ( hacking) terhadap pangkalan data (database) UIN  Sultan  Maulana  Hasanudin  Banten , beberapa  faktor  lainnya  seperti  hilangnya data  elektronik (logfile) di  data  server sehigga  menyulitkan  aparat  penegak hukum  dalam  mengungkap  peretasan (hacking )  UIN  Sultan  Maulana  Hasanudin Banten,  kemudian  sulitnya  menemukan lokasi  tindak  pidana  dan  waktu  tempat terjadinya  tindak  pidana  peretasan  atau hacking pangkalan  data  UIN  Sultan Maulana  Hasanudin  sehingga    dalam menemukan data yang dihapus oleh pelaku harus diuji PUSLABFOR (Pusat
Laboratorium  Forensik)  Mabes  Polri  guna mendapatkan  data  dan  lokasi  termpat terjadinya tindak pidana. 20
Generalis (JLS) 2, no. 5 (2021): 1696.
19 Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016 Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
20 “Wawancara  Dengan  Anggota  Unit  3  Subdit  V Siber  Polda  Banten  Bripka  Okto  Nugraha,  Pada Tanggal 1 April 2021 Pukul 09.00 WIB.”

## Dalam  pengungkapan  peretasan
database UIN Sultan Maulana Hassanudin masih  belum  memadai  artinya  belum adanya alat penunjang
untuk mengungkap  kasus  peretasan (hacking), selain itu adapun kendala lainnya dalam penegakan  hukum  terhadap  peretasan pangkalan  data (database) UIN  Sultan Maulana Hasanudin, lemahnya kesadaran  hukum  terhadap  peretasan atau hacking akan menimbulkan kejahatan peretasan (hacking) terulang  kembali. Mengingat hacking sebagai kejahatan baru tak terkecuali hacking terhadap pangkalan data (database) UIN  Sultan  Maulana Hasanudin Banten dalam penegakkannya masih  banyak  kendala,  kendala  tersebut meliputi: 21 a. Bukti Elektris yang berupa data dan program  dalam  komputer  mudah dirubah dan dimanupilasi, digandakan, dihapus, dan dipindahkan.  Oleh  karena  itu. Dikhawatirkan  jika  diperlukan  di persidangan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi pada saat kejadian, sedangkan dalam sistem pembuktian di Indonesia alat bukti harus dihadirkan di persidangan.
b. Lemahnya  penguasaan  teknologi dan  perangkatnya  bagi  penegak hukum  masih  belum  menguasai seluk beluknya teknologi informasi (internet).  Sehingga  menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pencari keadilan.
c. Pada  umunya  fasilitas  komputer yang  dimiliki  oleh  aparat  penegak hukum  masih  sebatas  untuk keperluan operator, belum dilengkapi  sarna  yang  dapat dipakai  untuk  mengakses  ke internet. jaringan internet.
d. Kesadaran  hukum  masyarakat Indonesia merespons aktifitas 21 Sugiaryo, “Penegakan Hukum
Kejahatan  Hacking  Dalam  Prespesktif  Kebijakan Hukum  Pidana  Di  Indonesia,” Jurnal  Ilmu  Hukum
hacking dirasakan  masih  lemah.  Hal ini disebabkan antara lain kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyrakat  terhadap  jenis  kegiatan hacking . Adanya berbagai penghambat penegakan hukum dalam penanggulangan peretasan  atau hacking menjadi  salah  satu faktor  pemerintah    dan  aparat  penegak hukum  supaya  lebih  tegas  lagi  dalam menangani kasus kejahatan siber
( cybercrime) terutama  terhadap    peretasan ( hacking) terhadap pangkalan data (database) UIN  Sultan  Maulana  Hasanudin  Banten. Meskipun  hukum  pidana  sebagai ultimum remedium atau  alat  terakhir  dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana  kejahatan  peretasan (hacking) terutama  peretasan  terhadap  pangkalan data (database) UIN  Sultan  Maulana Hasanudin  Banten  sangatlah  terbatas. Menurut Barda Nawawi Arief penggunaan hukum pidana dalam menegakkan hukum terutama terhadap kejahatan modern yaitu tindak pidana peretasan (hacking)
mengandung beberapa kelemahan, yaitu: 22
a. Secara  dogmatis/idealis,  Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling tajam/keras, karenanya sering disebut sebagai ultimum remedium b. Secara fungsionalis/pragmatis, operasionalisasi  dan  aplikasinya memerlukan sarana pendukung yang lebih  bervariasi,  yaitu  Undang- Undang, Lembaga/Aparat pelaksana dan menuntut biaya tinggi
c. Sanksi  hukum  merupakan remedium yang mengandung sifat kontradiktif/paradoksal dan mengandung  unsur  atau  efek samping yang negatif,
d. Penggunaan  hukum  pidana  dalam menanggulangi tindak pidana hanya merupakan  hal  yang  bertujuan menanggulangi/menyembuhkan
REFLEKSI HUKUM , 2011, 171 – 72.
22 Barda  Nawawi  Arief, Beberapa  Aspek Kebijakan  Penegakan  Dan  Pegembangan  Hukum  Pidana (Bandung: Citra Adiya Bakti, 1998), 139 – 40.
gejala.  Oleh  karena  itu  hukum pidana hanya merupakan pengobatan simbotik bukan pengobatan kausatif. e. Sistem pemidanaan bersifat fragmentair dan individual/personal,  tidak  bersifat structural/fungsional
f. Keterbatasan  jenis  sanksi  pidana dan sistem perumusan pidana yang bersifat kaku dan imperatif
g. Bekerjanya/berfungsinya  hukum pidana memerlukan sarana pendukung  yang  lebih  bervariasi dan memerlukan “biaya tinggi”.
Keterbatasan-keterbatasan  inilah yang  tampaknya  masih  terjadi  pada penegak hukum terutama pihak kepolisian  dalam  menegakkan  hukum pidana. Kejahatan tindak pidana peretasan (hacking) terutama  peretasan terhadap  pangkalan  data (database) UIN Sultan  Maulana  Hasanudin  sebagai kejahatan  atau  tindak  pidana  mayantara atau cyber  crime .  Dari  kasus  peretasan (hacking) terhadap  pangkalan  data
(database) UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten  itulah  perlu  dibutuhkannya penegak  hukum  terutama  kepolisian  di bidang  siber (cyber  police) dalam  rangka penegakan  hukum  terhadap  tindak pidana mayantara terutama tindak pidana peretasan (hacking) di  Indonesia,  tanpa adanya  penegak  hukum  yang  mumpuni dalam  keahliannya  di  bidang  teknologi informasi,  maka  akan  sulit  menjerat penjahat-penjahat tindak pidana
kejahatan  mayantara  terlebih  kejahatan tindak pidana peretsan (hacking) .
Pemidanaan  terhadap  Pelaku  Peretasan (hacking) Pangkalan  Data (Database) UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten berdasarkan  Undang-Undang  tentang Informasi, Teknologi dan Informasi
Pemidanaan merupakan sebagai penetapan  atau  bisa  diartikan  sebagai
23 Soetikno, Filsafat  Hukum  Bagian  I
penetapan atau pemberian sanksi terhadap pelaku  tindak  pidana,  menurut  Kamus Besar  Bahasa  Indonesia  pemidanaan merupakan  proses,  perbuatan  memidana terhadap pelaku tindak pidana. Pemidanaan  secara  sederhana  dapat diartikan dengan penghukuman. Penghukuman  yang  dimaksud  berkaitan dengan  penjatuhan  pidana  dan  alasan- alasan pembenar (justification)
dijatuhkannya  pidana  terhadap  seseorang yang  dengan  putusan  pengadilan  yang telah  berkekuatan  hukum  tetap (incracht van  gewijsde) dinyatakan  secara  sah  dan meyakinkan  terbukti  melakukan  tindak pidana. 23 Dalam hal  penjatuhan  pidana  serta pelaksanaannya  tersebut  berada  penuh  di tangan  negara,  perbuatan hacking atau peretasan  merupakan  salah  satu  kegiatan yang  bersifat  negatif  dan  merugikan banyak  pihak  dengan  cara  membobol komputer  atau  dalam  artian  menorobos keamanan  komputer  secara  tidak  resmi (illegal) .  Kecanggihan  dalam  melakukan perbuatan hacking atau peretasan digunakan untuk kepentingan pribadi dan bahkan  untuk  melakukan  balas  dendam. Kecanggihan  dalam  melakukan  peretasan atau hacking tersebut  adalah  membuat backdoor  dan  mengunduh  beberapa  virus atau malware serta membuat enskripsi. Jadi cara  atau  teknik  tersebut  memudahkan pelaku  dalam  merusak  sistem  atau  server dari pangkalan data (database). Kasus yang terjadi  di  Provinsi  Banten  yang  salah satunya peretasan pangkalan data (database) UIN Sultan Maulan Hasanudin Banten, dari kasus  tersebut  bahwa  pangakalan  data (database) mengalami gangguan sehingga di beberapa website pangkalan  data (database) ketika  dibuka  justru  dialihkan  ke  beranda youtube .  Berkaitan  dengan  tindak  pidana peretasan  sebagaimana    pasal  33  Jo.  49 Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016 perubahan  atas  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana dirumuskan
(Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), 67.
sebagai berikut: 24
Pasal 33
a. Setiap Orang
b. Tanpa Hak atau Melawan Hukum
c. Melakukan Tindakan Apapun Sistem Elektronik
d. Tidak Bekerja Semestinya

## Pasal 49
Setiap Orang  dengan  sengaja  dan tanpa  hak atau  melawan  hukum  melakukan  tindakan apapun  yang  berakibat  terganggunya Elektronik  dan/atau  mengakibatkan  Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya,  dipidana  dengan  pidana  penjara paling  lama  10  (sepuluh)  tahun  dan/atau denda  paling  banyak  Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
Konsep  sengaja  dan  melawan hukum  dalam  tindak  pidana hacking merupakan  hal  penting  dalam  praktek hukum  menyangkut  penerapan  pasal  33 Jo.  pasal  49  Undang-Undang  Informasi dan  Transaksi  Elektronik.  Kata  sengaja menurut  KUHP  Indonesia  atau  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1946  berarti kehendak  yang  disadari  yang  ditujukan untuk  melakukan  kejahatan  tertentu. 25 Frasa
menghendaki itu sebagai mengetahui  atau  dapat  mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat
sebagaimana dikehendaki  pelaku.  Berdasarkan  pada kasus  DR  yang  telah  melakukan perbuatan dengan cara mengunduh virus malware dan  membuat backdoor atau enskripsi  dengan  tujuan  mengalihkan beberapa website di  pangkalan  data (database) UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten ke aplikasi youtube . Tujuan pelaku dalam  pasal  33  Undang-Undang  Nomor 19  Tahun  2016  Perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2008  yaitu berusaha  melakukan  tindakan  apapun yang  berakibat  terganggunya  sistem
24 Adam  Chazawi  dan  Ardi  Ferdian, Tindak  Pidana  Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik: Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  Dan  Transaksi Elektronik (Malang: Media Nusa Creative, 2015), 15. 25 Destya Fidela Pratiwi,
elektronik  sehingga  ketika  diakses  oleh pengguna website yang ada di database UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten mengalami banyak gangguan dan kerugian seperti  tidak  bisa  mengakses  situs  dari database tersebut  hingga  tidak  bisa membayar  gaji  para  karyawan  yang sebagaimana  dalam  pasal  tersebut  system elektronik tidak bekerja semestinya.
Berdasarkan pada putusan Pengadilan Negeri nomor 447 /Pid.Sus/2019/PN.Srg.  dimana  terdakwa
DR  diputus  dengan  pasal  49  Jo.  pasal  33 Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun  2008  dan  menyatakan  bahwa terdakwa  Deddy  Rusdiansyah  telah terbukti bersalah dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu)  tahun  dan  denda  sebesar  Rp. 5.000.000  (lima  juta  rupiah)  dan  jika  tidak dibayar  denda  maka  diganti  dengan kurungan  selama  1  (satu)  bulan.  Sangat berbeda  dengan  tuntutan  jaksa  kepada terdakwa  berupa  pidana  penjara  1  (satu) tahun  dengan  6  (enam)  bulan  dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan  perintah  terdakwa  tetap  ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) subsider (pengganti) 3 (tiga) bulan kurungan. 26 Perbedaan  yang  mendasar  dari putusan hakim dan tuntutan jaksaa adalah masa  kurungan  terhadap  terdakwa  yang dimana  dalam  putusan  hakim  kuungan terhadap  terdakwa  selama  1  bulan, sedangkan  dalam  tuntutan  jaksa  yaitu  6 bulan  selama  terdakwa  dalam  tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan  dan  denda  sebesar  Rp.  5.000.000 (lima  juta  rupiah)  subsider  (pengganti)  3 (tiga)  bulan  kurungan.  Berdasarkan putusan hakim tersebut, pasal 49 Jo. Pasal 33  Undang-Undang  ITE  dalam  kasus
“Pertanggungjawaban  Tindak  Pidana  Skimming,” Jurist-Diction 2, no. 4 (2019): 1211 – 34.
26 “Putusan  Nomor  447/Pid.Sus/2019/PN. Srg.”
peretasan  pangakalan  data  (database) UIN  Sultan Maulana Hasanudin Banten tidak  menyertakan  kententuan  ancaman pidana  minimal,  sehingga  berpengaruh pada putusan yang tergolong
meringankan  terdakwa  kasus  peretasan pangkalan  data  (database)  UIN  Sultan Maulana Hasanudin Banten. Urgensi atau hakikat  pemidanaan  khusus  itu  sendiri adalah  bagian  integral  dari  pidana  dan pemidanaan,  pengaturan    sanksi  pidana minimum khusus dalam Undang-Undang (ITE) dimaksudkan    sebagai sarana untuk lebih  mengefektifkan  pengaruh  prevensi umum  (general  prevention)  untuk  delik- delik tertentu yang dipandang meresahkan  masyarakat 27 ,  pencantuman pidana minimum khusus dalam Undang- Undang  (ITE)  dimaksudkan  untuk mencegah  terjadinya  disparitas  pidana (disparity  of  sentencing)  yang  sangat menyolok,  baik  itu  kasus  penyertaan (deelneming),  maupun  terhadap  kasus yang  berbeda-beda  jenis  delik  yang dilanggar  oleh  pelaku  adalah  sama  atau hakiki tidak berbeda kualitasnya.
Semua pasal termasuk pasal 49 Jo. Pasal  33  Undang-Undang  Nomor  19 Tahun  2016  perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang Informasi,  Transaksi,  dan  Elektronik hanya  menyebutkan  ancaman  pidana penjara  jangka  waktu  paling  lama, dan/atau  jumlah  pidana  denda  paling banyak.
Apabila mengkaji pasal 49 Jo. pasal 33  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun 2016  perubahan  atas  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2008  yang  seharusnya terdakwa dapat dipenjara paling lama 10 tahun  penjara  dan  denda  paling  banyak Rp.  10.000.000.000  (sepuluh  miliar rupiah), maka sangatlah beralasan hukum dinilai akan mempersulit untuk mencapai tujuan  nilai  keadilan  itu  sendiri,  karena sanksi  atau  putusan  yang  diberikan kepada  terdakwa  tergolong  ringan
27 Mohammad  Amari, Politik  Penegakan Hukum  Tindak  Pidana  Korupsi (Jakarta:  Rajawali
sehingga nantinya dikhawatirkan terdakwa akan melakukan atau mengulangi perbuatan    (residivis)  tindak  pidana peretasan  (hacking)  dikemudian  hari. Putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa dalam  kasus  peretasan  (hacking)  UIN Sultan  Maulana  Hasanudin  Banten  pun pada  dasarnya  termasuk  dalam  teori pemidanaan relatif dimana dalam menjatuhkan  pidana  dan  pelaksanaannya harus berorientasi pada upaya pencegahan (special  prevention)  artinya  mencegah pelaku kejahatan dari segala kemungkinan mengulangi  kejahatan  atau  agar  tidak melakukan  kejahatan  yang  sama  di  masa mendatang,  oleh  karena  itu  hendaknya peraturan perundang-undangan di Indonesia  dalam  pengaturan  mengenai peretasan  (hacking)  lebih  diatur  secara khusus dan efektif.

## Penutup
Berdasarkan  uraian  tersebut  dapat disimpulkan  bahwa  terbatasnya  penegak hukum  dalam  menangani  kasus  tindak pidana  mayantara  terutama  terhadap peretasan.
Upaya hukum dalam mengungkap  kasus  peretasan  yang  terjadi pada database UIN  Sultan  Maulana Hasanudin  Banten  sudah  dilakukan    akan tetapi  penegak  hukum  atau  kepolisian masih  mempunyai  kesulitan  artinya kepolisian  terkendala  pada  menentukan tempat  terjadinya locus  delicti atau  tempat terjadinya  tindak    pidana,  dan  pencarian data-data  yang  dihapus  oleh  pelaku  atau terdakwa tindak pidana peretasan (hacking) , serta alat pendukung atau teknologi dalam mengungkap kasus peretasan tersebut.
Berdasakan putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 447/Pid.Sus/2019/PN.Srg, putusan  hakim dan  tuntutan  jaksa  terhadap  masa kurungan    terdakwa  sangat  berbeda artinya  putusan  hakim  jauh  lebih  ringan dibandingkan dengan tuntutan jaksa. Pasal 33 Jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 19
Press, 2013), 204.
Tahun  2016  Perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang Informasi tidak dicantumkannya pidana minimum  yang  memungkinkan  terjadi adanya disparitas hukum serta mempengaruhi  keadilan  hukum  pada masyrakat .
Mengenai  tindak  pidana  peretasan (hacking) terhadap database UIN  Sultan Maulana  Hasanudin  Banten  tentunya adanya  perbaikan  dalam  hal  penegakan hukum terhadap kejahatan tindak pidana peretasan  atau hacking serta  perbaikan terhadap  Undang-Undang  Nomor  19 Tahun  2016  perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang Informasi dan Transaksi, Elektronik.
Beberapa  saran  atau  masukan  dari peneliti,  yaitu: Pertama, Para  penegak hukum  dalam  hal  ini  pihak  kepolisian lebih meningkatkan kualitas aparaturnya dalam  bidang  teknologi  informasi. Peningkatan  kualitas  para  penegak hukum  di  bidang  infomarsi  sangat diperlukan  melaui  pelatihan  dibidang teknologi dan informasi, serta peningkatan dalam sarana dan prasarana khususnya teknologi dan bidang informasi  agar  dalam  mengungkap  dan menegakan  hukum  terhadap  pelaku tindak  pidana  peretasan  atau hacking mempunyai  keahlian  dan  kecerdasan yang  sangat  tinggi  dalam  bidang teknologi  informasi. Kedua, Perlunya dimuatkannya ancaman pidana minimal terutama pada pasal 49 Undang-Undang
Nomor  19  Tahun  2016  perubahan  atas Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 dimaksudkan untuk menghindari ketidakadilan hukum, disparitas hukum dan  sebagai  upaya  untuk  kesejahteraan sosial  untuk  perlindungan  masyarakat dari  segala  kejahatan  tindak  pidana terutama  tindak  pidana  peretasan  atau hacking .

## Daftar Pustaka
Abdul  Wahid  dan  Mohammad  Labib. Kejahatan Mayantara (Cyber Crime) . Bandung: Refika Aditama, 2009.
Adam  Chazawi  dan  Ardi  Ferdian. Tindak Pidana  Informasi  Dan  Transaksi Elektronik:  Penyerangan  Terhadap Kepentingan  Hukum  Pemanfaatan Teknologi  Informasi  Dan  Transaksi Elektronik .  Malang:  Media  Nusa Creative, 2015.
Agus Prayitno &Yulia Safitri. “Pemanfaatan Sistem  Informasi  Perpustakaan Digital Berbasis Website Untuk Para Penulis.” Indonesian  Journal  on Software Engineering 1, no. 1 (2015): 2. Amiruddin  &  H.  Zainal  Asikin. Pengantar Metode  Penelitian  Hukum .  Bandung: Raja Grafindo Persada, 2008. Bambang  Sunggono. Metode  Penelitian Hukum . Jakarta: Rajawali Pers, 2010. Barda  Nawawi  Arief. Beberapa  Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pegembangan Hukum Pidana . Bandung: Citra Adiya Bakti, 1998. ——— . Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia . Raja Grafindo, 2007. Destya Fidela Pratiwi. “Pertanggungjawaban Tindak Pidana  Skimming.” Jurist-Diction 2, no. 4 (2019): 1211 – 34.
Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom.
CYBER LAW Aspek Hukum Teknologi
Informasi, . Bandung: Refika
Aditama, 2009.
Edi  Kristian  dan  Kristian. Sistem  Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum  Di  Indonesia .  Jakarta: Prenada Media Group, 2017.
Liberty  Jemadu.  “Tokopedia  Diretas,  Data 15  Juta  Pengguna  Diumbar  Di Internet,” 2020.
M.  Abdulkadir,  Hukum. Hukum  Dan Penelitian  Hukum .  Bandung:  Citra Aditya Bakti, 2004.
Maskun. Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar . Jakarta: Jakarta, 2014. Mohammad  Amari. Politik  Penegakan Hukum  Tindak  Pidana  Korupsi . Jakarta: Rajawali Press, 2013.
Nanda, A. P. “Pengelolaan Data Pendidikan Dan Pelatihan Untuk Pegawai Bank Rakyat  Indonesia.” Jurnal  J-Click 3,
no. 2 (2016): 6 – 10.
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2008 Tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik (n.d.). Diana  Purwitasaria,  Umi  Laili  Yuhana, Arief Rahman, Bambang Setiawan, and  Achmad  Affandi.  “PDITS: Aplikasi Pangkalan Data Terpadu Untuk Mendukung Integrasi Multi
Sistem  Informasi  Di  Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember.” Sisfo 06, no. 01 (2016):
65 – 76. https://doi.org/10.24089/j.sisfo.2 016.09.005.
“Putusan  Nomor  447/Pid.Sus/2019/PN. Srg,” n.d. Silva  Nugrawati  Ide  Baharuddin  Badaru &  Nur  Fadhillah  Mappaselleng. “Efektivitas  Penyidikan  Terhadap Tindak  Pidana  Penyebaran  Berita Bohong  Melalui  Media  On line.” Journal of Lex Generalis (JLS) 2, no. 5 (2021): 1696. Soerjono  Soekanto. Pengantar  Penelitian Hukum . Depok: UI Press, 2010. Soetikno. Filsafat Hukum Bagian I . Jakarta: Pradnya Paramita, 2008. Sugiaryo. “Penegakan Hukum Kejahatan
Hacking Dalam Prespesktif Kebijakan  Hukum  Pidana  Di Indonesia.” Jurnal  Ilmu  Hukum
REFLEKSI HUKUM , 2011, 171 – 72. “Wawancara  Dengan  Anggota  Unit  3 Subdit  V  Siber  Polda  Banten Bripka  Okto  Nugraha,  Pada Tanggal  1  April  2021  Pukul  09.00 WIB.,” n.d. Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016 Perubahan  Atas  Undang-Undang
Nomor  11  Tahun  2008  Tentang Informasi, Transaksi dan Elektronik