## Indonesia Journal of Criminal Law
Website: https://journal.ilininstitute.com/index.php/IJoCL Vol. 3, No. 2, Desember 2021, pp 225-244 p-ISSN:2656-9922, e-ISSN: 2684-916X DOI:
Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Rumah Atas Tagihan  PT. PLN (Persero) Terhadap Utang Tenaga Listrik Pemilik Rumah Sebelumnya
Andi Muhammad Asnan Yusfin 1 , Ahmadi Miru 1 & Marwah 1
1 Magister Kenotariatan, Universitas Hasanudin 2 Koresponden Penulis, Email: andi.asnan26@gmail.com
Artikel info Artikel history: Received; 15-10-2021 Revised: 26-11-21 Accepted: 01-12-2021 Published: 08-12-2021
Keywords: Agreement; Validity; Electricity bills
Kata Kunci: Perjanjian; Keabsahan; Tagihan Listrik
Abstract. The  Research  objective  to  analyze  the  validity  according  to  the debt  collection  law  of  PT.  PLN  (Persero)  from  previous  home  owners  to home buyers and legal protection for home buyers for electricity debt bills against  previous  home  owners.  This  type  of  research  uses  normative  legal research. The results of this study indicate that (1) Receivable collection of PT. PLN (Persero) from the previous owner of the house to the buyer of the house  is  legal  according  to  the  law  because  in  the  sale  and  purchase agreement between the owner of the old house as the seller and the buyer of the house, it includes land and buildings and all of their successes, including electrical  installations  attached  to  or  installed  in  the  house.  cannot  be separated as an object of buying and selling so that all forms of profits and losses  from  the  house  are  the  responsibility  of  the  home  buyer  (2)  Home buyers do not get legal protection for electric power debt bills caused by the previous  home  owner  because  the  home  buyer  knows  that  the  purchased house is in a state of the electricity has been cut off, which is a visible defect of  the  object  of  the  sale  and  purchase  of  the  house.  Based  on  Article  1505 BW, the Seller is not obliged to bear the visible defects, which can be known by the buyer himself.
Abstrak. Penelitian  bertujuan  menganalisis  keabsahan  menurut  hukum penagihan  utang  PT.  PLN  (Persero)  dari  pemilik  rumah  sebelumnya  kepada pembeli  rumah  dan  perlindungan  hukum  bagi  pembeli  rumah  atas  tagihan utang tenaga listrik terhadap pemilik rumah sebelumnya. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normative. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  (1)  Penagihan  piutang  PT.  PLN  (Persero)  dari  pemilik  rumah sebelumnya  kepada  pembeli  rumah  sah  menurut  hukum  karena  dalam perjanjian  jual  beli  antara  pemilik  rumah  lama  sebagai  penjual  dan  pembeli rumah  meliputi  tanah  dan  bangunan  berikut  segala  turutan-turutannya termasuk  instalasi  listrik  yang  melekat  atau  terpasang  di  rumah  merupakan satu  kesatuan  yang  tidak  dapat  terpisahkan  sebagai  objek  jual  beli  sehingga segala  bentuk  keuntungan  dan  kerugian  dari  rumah  tersebut  menjadi tanggung  jawab  pembeli  rumah  (2)  Pembeli  rumah  tidak  mendapatkan perlindungan  hukum  atas  tagihan  utang  tenaga  listrik  yang  disebabkan pemilik  rumah  sebelumnya  karena  pembeli  rumah  yang  mengetahui  rumah yang dibeli dalam keadaan tenaga listrik telah terputus yang merupakan suatu cacat  yang  keliatan  dari  objek  jual  beli  rumah  tersebut.  Berdasarkan  Pasal 1505  BW  maka  Penjual  tidak  diwajibkan  menanggung  terhadap  cacat  yang kelihatan, yang dapat diketahui sendiri oleh pembeli.
Coresponden author: * Email: andi.asnan26 @gmail.com A rtikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY BY
Perlindungan Hukum Bagi … ( Yusfin, Miru & Marwah) | 226

## PENDAHULUAN
Ketenagalistrikan  memegang  peranan  penting  dan  strategis  dalam  pencapaian tujuan pembangunan nasional, karena listrik telah menjadi kebutuhan primer dalam kehidupan sehari-hari (Ansari, 2017) . Listrik dibutuhkan tidak hanya untuk kegiatan rumah  tangga,  tetapi  juga  dibutuhkan  oleh  berbagai  sektor  termasuk  kegiatan industri,  sehingga  dapat  listrik  telah  menjadi  sumber  energi  utama  dalam  segala melakukan kegiatan (Mulyani & Hartono, 2018) .
Berdasarkan  Pasal  1  angka  (2)  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2009  tentang Ketenagalistrikan selanjutnya disebut UU Ketenagalistrikan, pengertian dari tenaga listrik yaitu Tenaga listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan,  dan  didistribusikan  untuk  segala  macam  keperluan,  tetapi  tidak meliputi  listrik  yang  dipakai  untuk  komunikasi,  elektronika,  atau  isyarat ”  (Herera, Lumbanraja  &  Njatrijani,  2013) .  Tenaga  listrik  mempunyai  peran  yang  sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional maka usaha penyediaan  tenaga  listrik  dikuasai  oleh  negara  dan  penyediaannya  perlu  terus ditingkatkan  sejalan  dengan  perkembangan  pembangunan  agar  tersedia  tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, merata, dan bermutu (Nugraheni & Bambang Eko Turisno,  2016). Berdasarkan  Pasal  3  UU  Ketenagalistrikan,  pemerintah  sebagai penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik memberikan kewenangannya kepada Badan  Usaha  Milik  Negara  selanjutnya  disebut  BUMN  untuk  melaksanakan penyediaan tenaga listrik. Pemerintah mempunyai kewenangan dalam menetapkan kebijakan,  pengaturan,  pengawasan,  dan  melaksanakan  usaha  penyediaan  tenaga listrik.
Usaha  penyediaan  tenaga  listrik  adalah  pengadaan  tenaga  listrik  yang  meliputi pembangkitan  tenaga  listrik,  distribusi  tenaga  listrik,  transmisi  tenaga  listrik,  dan penjualan  tenaga  listrik  kepada  konsumen (Arifin,  2020) .  Pembangunan ketenagalistrikan  bertujuan  untuk  menjamin  ketersediaan  tenaga  listrik  dalam jumlah  yang  cukup,  kualitas  yang  baik,  dan  harga  yang  wajar  dalam  rangka meningkatkan  kesejahteraan  dan  kemakmuran  rakyat  secara  adil  dan  merata  serta mewujudkan  pembangunan  yang  berkelanjutan (Mening,  2013) .  BUMN  yang melakukan  usaha  penyediaan  tenaga  listrik  di  Indonesia  yaitu  Perusahaan  Listrik Negara selanjutnya disebut PT. PLN (Persero). PT. PLN (Persero) merupakan BUMN berbadan  hukum  dan  berbentuk  persero  yang  bergerak  dalam  bidang  usaha penyediaan tenaga listrik untuk rumah tangga ataupun industri (Noor, 2019) .
Dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik  (SPJBTL) masing-masing pihak yaitu PT.  PLN  (Persero)  dan  pelanggan  saling  mengikatkan  dirinya  untuk  melakukan prestasi,  yang  berupa  pemenuhan  hak  dan  kewajibannya.  Namun,  adakalanya pelaksanaa perjanjian yang telah disetujui tidak berjalan dengan baik karena adanya wanprestasi  yang  dilakukan  dari  salah  satu  pihak (Hikmawan,  2020) .  Adapun bentuk-bentuk  wanpestasi  dalam  perjanjian  jual  beli  tenaga  listrik  yaitu  pelanggan tidak  membayar  tagihan  listrik  pada  waktu  yang  telah  ditentukan,  pelanggan menyalurkan tenaga listrik kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pihak PT. PLN (Persero), dan pelanggan yang memakai tenaga listrik secara tidak sah (Hutabarat & Slamet, 2015) .
Pelanggan  akan  diberikan  sanksi  berupa  Biaya  Keterlambatan  (BK)  apabila pelanggan  melunasi  tagihan  listrik  melewati  batas  akhir  masa  pembayaran  yang telah  ditentukan.  Selain  itu,  pelanggan  yang  terbukti  melakukan  tindakan pelanggaran dalam pemakaian tenaga listrik secara tidak sah yang ditemukan oleh tim Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) akan diberikan sanksi denda yaitu berupa  tagihan  susulan (Wilantara & Eriyanti, 2019) .    Sehingga  PT.  PLN  (Persero) berwenang  untuk  melakukan  pemutusan  sementara  apabila  pelanggan  tidak melunasi tagihan listrik sampai batas akhir masa pembayaran atau pelanggan yang terbukti melakukan pelanggaran dalam pemakaian tenaga listrik.
Pelanggan yang tidak melunasi tagihan listrik atau tagihan susulan setelah 60 (enam puluh)  hari  dilakukannya  pemutusan  sementara  aliran  listrik  di  rumah  pelanggan, maka  terhadap  aliran  listrik  di  rumah  pelanggan  tersebut  akan  dilakukan pembongkaran  rampung (Abadi  &  Widya,  2021) .  Pembongkaran  rampung  adalah proses pembongkaran Alat Pengukur dan Pembatas (APP), milik PT. PLN (Persero) yang  ditempatkan  di  rumah  pelanggan.  Proses  ini  berlanjut  kepada  tahap berakhirnya  perjanjian  jual  beli  tenaga  listrik,  jika  pelanggan  tersebut  tidak  juga melunasi  tagihan  listrik  atau  tagihan  susulan  setelah  APP  di  rumah  pelanggan telah  dilakukan  pembongkaran  rampung.    Setelah berakhirnya perjanjian jual beli tenaga  listrik,  mengakibatkan  pelanggan  tersebut  sudah  tidak  lagi  konsumen  PT. PLN  (Persero).  Sementara  itu  tagihan  rekening  listrik  atau  tagihan  susulan  dari pelanggan  tersebut  akan  berubah  status  menjadi  piutang  tak  tertagih  atau  piutang ragu-ragu PT. PLN (Persero).
Setelah dilakukan pembongkaran rampung terhadap APP milik PT. PLN (Persero) di rumah pelanggan dan pemutusan perjanjian jual beli tenaga listrik antara PT. PLN (Persero)  dengan  pelanggan,  jika  terhadap  rumah  pelanggan  tersebut  mengajukan penyambungan tenaga listrik kembali, maka pelanggan tersebut akan diperlakukan seperti  pelanggan  baru  yaitu  pelanggan  tersebut  harus  mengadakan  SPJBTL  baru dengan  PT.  PLN  (Persero)  dengan  membayar  Biaya  Penyambungan  (BP)  tenaga listrik sesuai dengan tarif yang berlaku dan tetap harus melunasi seluruh kewajiban tagihan terdahulu yaitu tagihan rekening listrik atau tagihan susulan serta biaya-biaya lainnya  yang  telah  berubah  menjadi  piutang  ragu-ragu  berdasarkan  ketentuan  dalam angka  7  SPJBTL.  Namun  yang  menjadi  masalah,  ketika  yang  mengajukan permohonan  penyambungan  tenaga  listrik  bukanlah  pemilik  rumah  lama, melainkan pembeli rumah yang memeroleh hak atas rumah tersebut karena adanya peralihan hak atas tanah dan bangunan.
Pembeli  rumah  sebagai  calon  pelanggan  keberatan  untuk  melunasi  utang pemakaian  tenaga  listrik  yang  disebabkan  oleh  pemilik  rumah  sebelumnya  karena pembeli  rumah  bukanlah  sebagai  pihak  yang  memakai  tenaga  listrik  tersebut sehingga  tidak  semestinya  tidak  bertanggung  jawab  dalam  melunasi  utang pemakaian  tenaga  listrik  atau  beban  lainnya  yang  disebabkan  oleh  pemilik  rumah lama. Sedangkan pihak PT. PLN (Persero) tidak bisa menerima pengajuan pembeli rumah  untuk  melakukan  penyambungan  tenaga  listrik  pada  rumah  tersebut dikarenakan masih terdapat tagihan tenaga listrik terdahulu.
Berdasarkan pra penelitian yang dilakukan Penulis bahwa penagihan tagihan tenaga listrik  tetap  harus  ditagih  meskipun  rumah  tersebut  terjadi  peralihan  hak
kepemilikan.  Contohnya,  Tuan  A  yang  membeli  rumah  bekas  dan  rumah  tersebut memiliki  utang  pemakaian  tenaga  listrik  sebanyak  Rp.  187.000  akibat  menunggak pembayaran  rekening  listrik  sehingga  meteran  listrik  rumah  tersebut  dilakukan pembongkaran  rampung,  maka  dalam  melakukan  penyambungan  tenaga  listrik kembali  di  rumah  tersebut  Tuan  A  harus  menyepakati  surat  perjanjian  jual  beli tenaga listrik dengan membayar biaya penyambungan (BP) sebesar Rp. 843.000 serta tetap  melunasi  tagihan  pemakaian  tenaga  listrik  yang  disebabkan  oleh  pemilik rumah lama. Contoh lainnya yang dialami oleh Tuan B yang membeli rumah bekas di perumahan Nusantara Tamalanrea Indah yang di mana rumah tersebut telah lama kosong  sehingga  menunggak  pembayaran  rekening  listrik  sehingga  meteran  listrik rumah  tersebut  dilakukan  pembongkaran  rampung.  Saat  Tuan  B  melakukan penyambungan tenaga listrik di rumahnya, selain membayar biaya penyambungan (BP) sebesar Rp. 2.062.000 untuk daya tenaga listrik 2.200 VA dan berkewajiban pula melunasi tagihan pemakaian tenaga listrik terdahulu sebesar Rp. 2.019.682.
Adanya  penagihan  utang  pemakaian  tenaga  listrik  oleh  PT.  PLN  (Persero)  yang disebabkan  oleh  pemilik  rumah  sebelumnya  kepada  pembeli  rumah  tentu  sangat merugikan. Seharusnya pembeli rumah sebagai calon pelanggan PT. PLN (Persero) diperlakukan sebagai calon pelanggan pada umumnya sehingga pemilik rumah baru dalam  mengajukan  permohonan  penyambungan  tenaga  listrik  hanya  membayar Biaya  Penyambungan  (BP)  tanpa  harus  melunasi  tagihan-tagihan  pemilik  rumah sebelumnya. Pembeli rumah tidak berkewajiban membayar utang pemakaian tenaga listrik yang disebabkan pemilik rumah sebelumnya karena dalam Perjanjian jual beli tenaga  listrik  antara  PT.  PLN  (Persero)  dengan  pemilik  rumah  sebelumnya  hanya mengikat dan berlaku antara PT. PLN (Persero) dengan pemilik rumah sebelumnya.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  akan  disusun  dengan  mempergunakan  tipe  penelitian  hukum normatif.  Penelitian  hukum  normatif  adalah  penelitian  hukum  yang  dilaksanakan dengan cara meneliti bahan pustaka sebagai bahan dasar untuk dilakukan penelitian dengan  cara  melakukan  penelusuran  kepada  literatur-literatur  dan  peraturan- peraturan yang berhubungan dengan persoalan yang sedang diteliti. Menurut Peter Mahmud, Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan ketentuan hukum,  prinsip-prinsip  hukum,  ataupun  doktrin-doktrin  hukum  untuk  menjawab isu  hukum  yang  dihadapi.  Pendekatan  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan perundang-undangan (statute  approach), dan  pendekatan  konseptual (conceptual approach).

## PEMBAHASAN
A. Keabsahan Hukum Penagihan Piutang PT. PLN (Persero) Dari Pemilik Rumah Sebelumnya Kepada Pembeli Rumah
Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik adalah suatu persetujuan dari penjual dalam hal yaitu  PT.  PLN  (Persero)  untuk  memberikan  sesuatu  barang/benda  berupa  tenaga listrik yang dibangkitkan, ditransmisikan dan didistribusikan kepada pembeli yaitu konsumen  untuk  keperluannya  dengan  cara  konsumen  mengikatkan  diri  untuk membayar harga atas tenaga listrik yang dipakainya.
Dalam  perjanjian  jual  beli  tenaga  listrik,  menyangkut  barang  itu  sudah  jelas  objek atas perjanjian jual beli tenaga listrik adalah benda atau barang berupa tenaga listrik. Tenaga listrik termasuk benda yang tidak berwujud artinya benda yang tidak dapat dilihat  dan  diraba,  tetapi  dapat  dirasakan  manfaatnya.  Definisi  listrik  yang dimaksud  adalah  tenaga  listrik  sesuai  dengan  Pasal  1  ayat  (2)  Undang-undang Nomor  30  Tahun  2009  Tentang  Ketenagalistrikan  adalah  salah  satu  bentuk  energi sekunder  yang  dibangkitkan,  ditransmisikan,  dan  didistribusikan  untuk  segala macam keperluan dan bukan listrik yang dipakai untuk komunikasi atau isyarat.
Listrik sebagai benda tidak berwujud dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Dalam mengemukakan pengertian benda, Vollmar mengatakan bahwa termasuk juga benda-benda tidak berwujud, tetapi mempunyai harga, yang dapat tunduk kepada  penguasaan  manusia  dan  yang  merupakan  suatu  keseluruhan.  Dari penjelasan  ini  dapatlah  dikatakan  bahwa  listrik  merupakan  benda  tidak berwujud  dimana  sekalipun  tidak  dilihat  atau  dipegang,  tetapi  mempunyai harga yang dapat ditentukan dengan alat meter, dalam istilah kelistrikan disebut Kilo Watt Hour (KWH), yang untuk penggunaannya listrik diatur oleh manusia atau tunduk dibawah penguasaan manusia. Sedangkan yang merupakan suatu keseluruhan  atau  kesatuan,  ini  dapat  terjadi  karena  penyediaan  tenaga  listrik adalah pendistribusian tenaga listrik mulai dari titik pembangkit sampai ketitik pemakaian itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, sebab kalau dipisahkan atau terputus, maka tidak ada tenaga listrik.
2. Selanjutnya Vollmar menjelaskan lagi bahwa yang dimaksudkan dengan benda mempunyai harga atau dapat dinilai dengan uang, dan menurut masyarakat itu merupakan  kebutuhan.  Listrik  dapat  dikategorikan  dengan  pengertian  ini karena  sekalipun  benda  tak  berwujud  namun  dapat  dinilai  dengan  uang  oleh karena  itu  maka  diadakannya  perjanjian  jual  beli  tenaga  listrik  dimana  yang dijual  adalah  tenaga  listrik  dengan  ketentuan  besarnya  volume  yang  dibatasi dalam  kapasitas  daya  pemakaian  yaitu  Kilo  Volt  Ampere  (KVA)  dan  dapat diukur  dengan  alat  meter  Kilo  Watt  Hour  (KWH).  Tentang  dibutuhkan  oleh masyarakat, tidak dapat dipungkiri lagi bawah tenaga listrik sudah merupakan kebutuhan yang sangat vital dalam kehidupan masyarakat yang seba maju ini. Kebutuhan-kebutuhan  tersebut  adalah  untuk  penerangan,  menjalankan peralatan rumah tangga, usaha industri, kesehatan, perkantoran dan lain-lain.
3. Jika  dihubungkan  dengan  pendapat  Sri  Soedewi  Masjchoen  Safyan  yang mengatakan  bahwa  benda  dalam  lapangan  hukum  benda  adalah  benda  dalam yang dapat dilakukan penyerahan dan umumnya dapat menjadi objek dari hak milik, maka listrik juga dapat dikategorikan dalam pengertian ini. Sebagai benda tidak  berwujud  listrik  dapat  menjadi  objek  hak  milik,  dalam  hal  ini  Negara adalah  pemilik  yang  menguasai  penyediaan  listrik  atau  tenaga  listrik  yang kemudian  pelaksanaannya  diberikan  kepada  PT.  PLN  (Persero)  sebagai pemegang  izin  usaha  penyediaan  tenaga  listrik.  Dapat  menjadi  benda  yang dapat  dilakukan  penyerahan,  dalam  hal  ini  untuk  memperolah  aliran  tenaga listrik, maka seorang pelanggan terlebih dahulu harus membuat perjanjian yaitu perjanjian  jual  beli  tenaga  listrik  dengan  PT.  PLN  (Persero)  sebagai  Pemegang Izin  Usaha  Ketenagalistrikan,  barulah  PT.  PLN  (Persero)  menyerahkan  atau mengalirkan tenaga listrik tersebut, sekalipun penyerahan itu tidak melahirkan
Perlindungan Hukum Bagi … ( Yusfin, Miru & Marwah) | 230
kepemilikan atas tenaga listrik tersebut kepada pelanggan atau pemakai, tetapi disini  terlihat  bahwa  listrik  dapat  menjadi  benda  tidak  berwujud  yang  dapat diserahkan.
Perjanjian  jual  beli  tenaga  listrik  yang  dilakukan  antara  pelanggan  dan  PT.  PLN (Persero)  diawali  dengan  calon  pelanggan  mengajukan  permintaan  menjadi pelanggan  baru  kepada  PT.  PLN  (Persero)  yang  dapat  mengajukan  permohonan dengan cara sebagai berikut:
1. Permohonan Langsung di Kantor PT. PLN (Persero) Calon  pelanggan  dapat  mendatangi  langsung  Unit  Pelayanan  Pelanggan  (ULP) PT. PLN (Persero) terdekat.
2. Permohonan melalui Call Center PT. PLN (Persero) Calon pelanggan dapat menghubungi call center PT. PLN (Persero) di 123 dengan mengemukakan keinginannya untuk menjadi pelanggan PT. PLN (Persero) agar mendapatkan sambungan tenaga listrik
3. Permohonan melalui Website PT. PLN (Persero) Calon  pelanggan  dapat  mengunjungi  website  PT.  PLN  (Persero)  yaitu https://web.pln.co.id  dan  mencari  layanan  sambung  baru  listrik  kemudian mengisi  formulir  yang  telah  disediakan  PT.  PLN  (Persero)  dan  mengajukan permohonan  tenaga  listrik  sesuai  kebutuhan  yang  dibutuhkan  rumah  calon pelanggan.
4. Permohonan melalui aplikasi PLN Mobile
Calon  pelanggan  dapat  menginstal  aplikasi  PLN mobile di  Google  Play  Store untuk smartphone berbasis android dan di iphone Operating System (iOS) untuk smartphone Iphone. Setelah aplikasi PLN mobile terinstal maka jalankan aplikasi tersebut  dan  pilih  menu  Layanan  Listrik  dan  kemudian  pilih  layanan  Pasang Baru  selanjutnya  ajukan  permohonan  tenaga  listrik  sesuai  kebutuhan  yang dibutuhkan rumah calon pelanggan.
Calon  pelanggan  yang  telah  mengajukan  permohonan  menjadi  pelanggan  baru kepada PT. PLN (Persero) melalui berbagai cara permohonan di atas kemudian akan dipanggil  ke  kantor  Unit  Pelayanan  Pelanggan  (ULP)  PT.  PLN  (Persero)  terdekat untuk  melengkapi  dokumen-dokumen  persyaratan  menjadi  pelanggan  PT.  PLN (Persero). Adapun tahap-tahapan untuk menjadi pelanggan PT. PLN (Persero) yaitu:
1. Datang ke Unit Pelayanan Pelanggan (ULP) PT. PLN (Persero) dengan membawa persyaratan sebagai berikut:
a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lainnya
b. Denah atau peta lokasi rumah calon pelanggan
c. Surat kuasa jika pengajuan permohonan diwakilkan
d. Foto copy rekening listrik tetangga
2. Menyampaikan  permohonan  daya  tenaga  listrik  yang  dibutuhkan  calon pelanggan
3. PT.  PLN  (Persero)  akan  melakukan  survey  lapangan,  seperti  mengukur  jarak tiang ke rumah calon pelanggan, mengukur keperluan kabel dan lain-lain.
4. Melunasi  biaya  penyambungan  tenaga  listrik  sesuai  daya  yang  dibutuhkan rumah calon pelanggan. Adapun biaya penyambungan tenaga listrik baru yaitu:
Biaya Penyambungan Tenaga Listrik Baru No. Kelompok Sambungan Besaran dalam (RP) 1. Sambungan  1  fasa  atau  3  fasa  dengan pembatasan  daya  dan  pengukuran tegangan rendah: a. Daya tersambung sampai dengan 450 VA 421.000,00 b. Daya tersambung 900 VA 843.000,00 c. Daya tersambung 1.300 VA 1.218.000,00 d. Daya tersambung 2.200 VA 2.062.000,00 e. Tambah daya menjadi sampai dengan 2.200 VA 937,00/VA f.  Daya tersambung atau tambah daya di atas 2.200 VA s.d. 100 kVA 969,00/VA g. Daya tersambung atau tambah daya rumah tangga golongan R-3 969,00/VA h. Daya tersambung atau tambah daya rumah atas 100 kVA s.d 200 kVA 775,00/VA 2. Sambungan  3  fasa  atau    tambah  daya dengan pembatasan daya dan pengukuran tegangan menengah 631,00/VA 3. Sambungan  3  fasa  atau  tambah  daya dengan pembatasan daya dan pengukuran tegangan tinggi 535,00/VA 4. Sambungan  1  fasa  dengan  pembatasan daya dan pengukuran tegangan rendah di bangunan pelanggan: a. Khusus tarif S-1/TR s.d. 220 VA 60.000,00/sambungan b. Untuk Penambahan daya dari golongan tarif S-1/TR (tanpa meter) menjadi 450 VA Bebas biaya sambungan
Sumber: Permen ESDM No. 27 Tahun 2017-Lampiran 1
5. Melunasi  biaya  Uang  Jaminan  Langganan  bagi  pelanggan  Pascabayar.  Adapun rincian Uang Jaminan Langganan yaitu:

## Tabel 2
Biaya Uang Jaminan Langganan bagi Pelanggan Pascabayar No. Golongan tarif RP/VA Golongan tarif Batas Daya 1. S-1 220 VA 49 2. S-2 450 VA s.d 900 VA 45 3. S-2 1.300 VA 84 4. S-2 2.200 VA 94 5. S-2 3.500 VA s.d 200 kVA 104 6. S-3 > 220 kVA 148 7. R-1 450 VA s.d 900 VA 72 8. R-1 1.300 VA 133 9. R-1 2.200 VA 141 10. R-2 3.500 VA s.d .5.500 VA 157 11. R-3 > 6.600 VA 140
Perlindungan Hukum Bagi … ( Yusfin, Miru & Marwah) | 232
12. B-1 450 VA s.d 900 VA 80 13. B-1 1.300 VA 132 14. B-1 2.200 VA s.d 5.500 VA 130 15. B-2 6.600 VA s.d 200 kVA 165 16. B-3 > 200 kVA 200 17. I-1 450 VA s.d 900 VA 88 18. I-1 1.300 VA 128 19. I-1 2.200 VA 112 20. I-1 3.500 VA s.d 14 kVA 102 21 I-2 > 14 kVA s.d 200 kVA 154 22. I-3 > 200 kVA 225 23. I-4 > 33.000 kVA 272 24. P-1 450 VA 127 25. P-1 900 VA 87 26. P-1 1.300 VA 138 27. P-1 2.200 VA s.d 5.500 VA 133 28. P-1 6.600 VA s.d 200 kVA 172 29. P-2 > 200 kVA 117 30. P-3 - 298 31. C > 200 kVA 212 32. T > 200 kVA 47 33. L > 200 kVA * Sumber: Keputusan Direksi Nomor: 424.K/DIR/2013
6. Membeli token listrik awal bagi pelanggan Prabayar
7. Membayar Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dan biaya materai
8. Menandatangani surat perjanjian jual beli tenaga listrik (SPJBTL)
Sebelum  pelanggan  membayar  biaya  penyambungan  tenaga  listrik  dan menandatangani  Surat  Perjanjian  Jual  Beli  Tenaga  Listrik  terdahulu  terhadap instalasi listrik di rumah calon pelanggan telah memperoleh Sertifikat Laik Operasi (SLO)  yang  dikeluarkan  oleh  Lembaga  Inspeksi  Teknik  yang  telah  terdaftar  di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Adapun syarat memeroleh Sertifikat Laik  Operasi  (SLO)  dari  Lembaga  Inspeksi  Teknik  yang  telah  terdaftar  di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yaitu sebagai berikut:
1. Calon pelanggan menghubungi Lembaga Inspeksi Teknik yang telah terdaftar di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terdekat.
2. Mengisi  Formulir  dan  mengajukan  permintaan  pemeriksaan  instalasi  listrik dengan dilengkapi data sebagai berikut:
a. Identitas pemilik instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah
b. Lokasi instalasi
c. Jenis dan kapasitas instalasi
d. Gambar  instalasi  yang  dikeluarkan  oleh  badan  usaha  konsultan  perencana tenaga listrik atau Direktur Jenderal
e. Peralatan yang dipasang.
3. Melakukan  pembayaran  Biaya  Pemeriksaan  Instalasi  (BPI)  sesuai  tarif  yang berlaku.
4. Lembaga  Inspeksi  Teknik  akan  mengirim  petugasnya  untuk  melakukan pemeriksaan,  melakukan  pengujian  instalasi  dan  mencatat  hasil  pemeriksaan sesuai  mata  uji  pada  Permen  ESDM  Nomor  38  tahun  2018  tentang  Tata  Cara
Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan. Kemudian petugas yang berwenang akan melakukan verifikasi apakah instalasi telah Laik Operasi atau Laik Operasi dengan perbaikan minor, ataupun perlu perbaikan ulang.
5. Jika  hasil  pemeriksaan  menyatakan  instalasi  telah  memenuhi  standar  yang berlaku,  maka  Lembaga  Inspeksi  Teknik  akan  mengeluarkan  Sertifikat  Laik Operasi (SLO) dalam waktu maksimal 3 (tiga) hari kerja oleh Lembaga Inspeksi Teknik.
6. Sertifikat  Laik  Operasi  (SLO)  yang  telah  diterima  oleh  pelanggan  dapat digunakan  untuk  permohonan  Sambung  Baru  atau  Tambah  Daya  kepada penyedia tenaga listrik.
Apabila  hasil  pemeriksaan  tidak  sesuai  dengan  standar  yang  telah  diatur  dalam Lampiran  X  Permen  ESDM  Nomor  38  tahun  2018,  maka  Lembaga  Inspeksi  Teknik akan memberikan surat pemberitahuan kepada pihak calon pelanggan memperbaiki instalasi listrik di rumahnya. Setelah instalasi listrik telah diperbaiki, maka Lembaga Inspeksi  Teknik  akan  melakukan  pemeriksaan  ulang  dan  jika  hasilnya  telah  sesuai standar  Permen  ESDM  Nomor  38  tahun  2018  tentang  Tata  Cara  Akreditasi  dan Sertifikasi  Ketenagalistrikan,  maka  Lembaga  Inspeksi  Teknik  akan  mengeluarkan Sertifikat  Laik  Operasi  (SLO)  sebagai  tanda  bahwa  instalasi  listrik  di  rumah  calon pelanggan  telah  aman  dan  sesuai  dengan  standar  Permen  ESDM  Nomor  38  tahun 2018  sehingga  dapat  meminimalkan  resiko  yang  dapat  terjadi  dari  akibat pemasangan listrik yang tidak sesuai prosedur.
Raden  Ocky  Lovyanda  Saputra  menjelaskan  bahwa  PT.  PLN  (Persero)  memberi kemudahan dalam mengurus Sertifikat Laik Operasi (SLO) kepada calon pelanggan. Unit  Pelayanan  Pelanggan  (ULP)  PT.  PLN  (Persero)  menawarkan  membantu mengurus  Sertifikat  Laik  Operasi  (SLO)  tersebut  karena  sebagian  besar  para  calon pelanggan  baru  belum  mengetahui  proses-proses  dalam  mengurus  Sertifikat  Laik Operasi  (SLO)  dan  calon  pelanggan  mengiginkan  ingin  prosedur  yang  lebih sederhana.
Perjanjian  jual  beli  tenaga  listrik  merupakan  perjanjian  timbal  balik,  karena perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua  belah  pihak,  jadi  kedua  belah  pihak  masing-masing  harus  memenuhi kewajiban  utama  atau  prestasi.  Kriteria  umum  dari  perjanjian  jenis  ini  adalah kewajiban  untuk  berprestasi  bagi  kedua  belah  pihak  atau  salah  satu  pihak.  Pada perjanjian  jual  beli  hak  dan  kewajiban  ada  di  kedua  belah  pihak,  pihak  penjual berkewajiban menyerahkan barang yang dijual dan berhak memperoleh pembayaran dari  barang  tersebut  dan  pembeli  berkewajiban  membayar  barang  dan  menerima barangnya.  Oleh  sebab  itulah  perjanjian  jual  beli  tenaga  listrik  dikategorikan kedalam  perjanjian  timbal  balik  karena  di  dalam  surat  jual  beli  tenaga  listrik (SPJBTL) terdapat hak dan kewajiban dari pelaku usaha yaitu PT. PLN (Persero) dan pelanggan yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak.
Perjanjian  jual  beli  tenaga  listrik  merupakan  perjanjian  timbal  balik,  karena perjanjian  timbal  balik  yaitu  perjanjian  yang  mengakibatkan  lahirnya  hak  dan kewajiban bagi kedua para pihak, jadi para pihak masing-masing harus memenuhi kewajiban  utama  atau  prestasi.  Dalam  Perjanjian  jual  beli  tenaga  listrik  antara  PT. PLN (Persero) dengan pelanggan pada saat melakukan penyambungan tenaga listrik
baru di rumah pelanggan mengatur secara rinci tentang hak dan kewajiban dari para pihak sehingga diharapkan dengan adanya perjanjian jual beli tenaga listrik tersebut tidak ada pihak yang dirugikan.
Kewajiban  utama  PT.  PLN  (Persero)  selaku  penjual  adalah  memberikan  dan menyalurkan tenaga listrik kepada pembeli atau konsumen sesuai perjanjian jual beli tenaga listrik dan berhak memperoleh bayaran atas tenaga listrik tersebut sebaliknya kewajiban  utama  konsumen  PT.  PLN  (Persero)  yaitu  membayar  rekening  tagihan listrik sesuai dengan batas waktu yang telah diperjanjikan dan berhak memperoleh tenaga  listrik  yang  dibutuhkan  dan  mendapatkan  pelayanan  perbaikan  terhadap gangguan penyediaan tenaga listrik.
Di dalam pelaksanaan suatu perjanjian tidak selamanya akan berjalan lancar karena kadangkala terjadi beberapa hambatan. Selain force majeure, wanprestasi atau ingkar janji  sehingga  tidak  dipenuhinya  kewajiban  juga  merupakan  suatu  masalah  yang bisa  menghambat  pelaksanaan  suatu  perjanjian.  Akibat  dari  wanprestasi  tersebut tentu merugikan salah satu pihak oleh karena itu pihak yang melakukan wanprestasi akan  menanggung  resiko-resiko  yang  harus  ditanggungnya,  seperti  mengganti kerugian yang telah disebabkan olehnya, maupun pembatalan perjanjian yang telah disepakati tersebut.
Wanprestasi  dalam  perjanjian  jual  beli  tenaga  listrik  ini  biasanya  dilakukan  oleh pihak debitor atau pelanggan. Adapun bentuk wanprestasi yang biasanya dilakukan pelanggan yaitu:
a. Pelanggan terlambat atau tidak membayar tagihan rekening listrik
Pengenaan Biaya Keterlambatan akan diberikan kepada Pihak pelanggan yang tidak memenuhi  kewajiban  pembayaran  rekening  listrik  dalam  waktu  yang  telah ditetapkan  dalam  perjanjian  jual  beli  tenaga  listrik  yaitu  dari  tanggal  1  sampai dengan  tanggal  20  setiap  bulannya.  Adapun  ketentuan  biaya  keterlambatan  yang akan diberikan kepada pelanggan yang terlambat membayar tagihan rekening listrik yaitu:
Tabel 3 Biaya Keterlambatan Pembayaran Tagihan Listrik No. Batas daya Biaya Keterlambatan (Rp/Bulan) 1 450 VA 3.000,00 2 900 VA 3.000,00 3 1.300 VA 5.000,00 4 2.200 VA 10.000,00 5 3.500 VA s.d 5.500 VA 50.000,00 6 6.600 VA s.d 14.000 VA 3% dari tagihan rekening listrik (minimum Rp. 75.000,00) 7 Diatas 14.000 VA 3% dari tagihan rekening listrik (minimum Rp. 100.000,00)
Sumber: Sumber: Permen ESDM No. 27 Tahun 2017-Lampiran 2
Raden  Ocky  Lovyanda  Saputra  menjelaskan  bahwa  apabila  pelanggan  menunggak tagihan rekening listrik hingga bulan ke 2 (dua), maka PT. PLN (Persero) berwenang melakukan pemutusan sementara penyaluran tenaga listrik di rumah pelanggan, PT.
PLN  (Persero)  akan  menyalurkan  tenaga  listrik  kembali  setelah  semua  rekening listrik  yang  terutang  dan  biaya  keterlambatan  dibayar  lunas  oleh  pelanggan. Selanjutnya  apabila  pelanggan  tidak  juga  melunasi  tagihan  rekening  listrik  hingga bulan  ke  3  (tiga),  maka  PT.  PLN  (Persero)  akan  melakukan  pemutusan  rampung terhadap  penyambungan  tenaga  listrik  di  rumah  pelanggan  yang  mengakibatkan jika  pelanggan  membutuhkan  sambungan  listrik  diperlakukan  sebagai  permintaan sambungan baru.
b.  Pelanggan melakukan pelanggaran dalam pemakaian tenaga listrik secara tidak sah
Pemakaian tenaga listrik secara tidak sah merupakan salah satu bentuk wanprestasi yaitu melakukan sesuatu perbuatan yang menurut perjanjian jual beli tenaga listrik tidak boleh dilakukan. Pelanggan  yang terbukti melakukan tindakan pelanggaran dalam  pemakaian  tenaga  listrik  secara  tidak  sah  yang  ditemukan  oleh  tim Penertiban  Pemakaian  Tenaga  Listrik  (P2TL),  akan  diberikan  sanksi  denda  yaitu berupa tagihan susulan.
Apabila  pihak  PT.  PLN  (Persero)  telah  melakukan  pemutusan  rampung  terhadap instalasi  listrik  di  rumah  pelanggan  maka  pelanggan  tersebut  tidak  dapat  lagi menggunakan  tenaga  listrik  dari  PT.  PLN  (Persero)  lagi.  Jika  pelanggan  tersebut ingin  menyambung  tenaga  listrik  di  rumahnya  kembali  maka  pelanggan diperlakukan  sebagai  permintaan  sambungan  baru  dan  membayar  biaya-biaya penyambungan  tenaga  listrik  serta  tetap  harus  melunasi  tagihan-tagihan  terdahulu beserta dendanya.
Walaupun rumah pelanggan tersebut telah terjadi peralihan hak milik rumah karena telah  menjual  rumah  tersebut  kepada  oran  lain,  PT.  PLN  (Persero)  tetap  menagih utang  tenaga  listrik  kepada  pembeli  rumah.  Pembeli  rumah  apabila  mengajukan permohonan  penyambungan  tenaga  listrik  di  rumahnya  selain  membayar  biaya penyambungan tenaga listrik, ia juga harus melunasi utang pemakaian tenaga listrik terdahulu.
Penagihan  utang  tenaga  listrik  tidak  dapat  dihapuskan  berdasarkan  Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) No.0016.P/DIR/2015 yang mengatur bahwa piutang ragu- ragu  yang  disebabkan  oleh  pelanggan  diupayakan  dapat  ditagih  dan  tidak  dapat dihapuskan  meskipun  telah  terjadi  peralihan  kepemilikan  rumah  pelanggan  yang telah  dilakukan  pembongkaran  rampung  karena  rumah  tersebut  tercatat  dalam sistem aplikasi milik PT. PLN (Persero) yaitu Aplikasi Pelayanan Pelanggan Terpusat (AP2T) memiliki utang tenaga listrik. Adapun ketentuan jika terjadi peralihan rumah pelanggan di atur dalam Ketentuan angka 6 huruf (b) SPJBTL yang mengatur bahwa Pihak Kedua atau Pelanggan wajib memberitahukan kepada Pihak Pertama atau PT. PLN (Persero) tentang adanya pengalihan kepemilikan atau penguasaan persil dan atau bangunan dari Pihak Kedua kepada pihak lain atau ahli waris atau pengganti Pihak Kedua selambat-lambatnya 14 hari sejak pengalihan atau penguasaan terjadi. Apabila  peralihan  tanah  dan  bangunan  tersebut  tidak  diberitahukan  kepada  pihak PT.  PLN  (Persero)  dalam  jangka  waktu  14  hari,  maka  Pihak  Lain  atau  ahli  waris dianggap  menggantikan  kedudukan  Pihak  Kedua  sebagai  Pelanggan  PT.  PLN (Persero)  sehingga  harus  bertanggungjawab  terhadap  beban  pemakaian  tenaga listrik dan atau biaya lainnya yang timbul.
Ketentuan angka 6 huruf (b) SPJBTL mengenai peralihan kepemilikan rumah dalam perjanjian jual beli tenaga listrik merupakan ketentuan untuk mengikat Pihak Ketiga untuk  menggantikan  kedudukan  Pihak  Kedua  sebagai  pelanggan  dalam  Perjanjian Jual  Beli  Tenaga  Listrik  sehingga  PT.  PLN  (Persero)  dapat  menagih  kepada  Pihak Ketiga yang menggantikan kedudukan Pihak Kedua sebagai pelanggan jika terdapat utang pemakaian tenaga listrik dan atau biaya lainnya.
Raden Ocky Lovyanda Saputra menjelaskan PT. PLN (Persero) menganut asas persil dalam pelaksanaan perjanjian jual beli tenaga listrik sehingga apabila rumah tersebut ada  masalah  berupa  penggunaan  listrik  secara  illegal,  atau  ada  tunggakan- tunggakan,  atau  instalasi  listriknya  tidak  sesuai  dengan  standar,  maka  yang  akan bertanggungjawab adalah orang yang menempati atau menguasai rumah tersebut..
Menurut Penulis, asas persil yang dianut oleh PT. PLN (Persero) dalam pelaksanaan perjanjian jual beli tenaga listrik di dalam ilmu hukum dikenal dengan droit de suite. Droit de suit (hak yang mengikuti), adalah ciri dari hak kebendaan yang setiap benda mempunyai  ciri  tersebut  termasuk  listrik  sehingga  hak  itu  akan  tetap  mengikuti pemilik bendanya atau hak yang mengikuti bendanya ke tangan siapa pun benda itu berada.  Jadi  hak  kebendaan  itu  melekat  pada  bendanya  sehingga  kalau  berpindah tangan  yang  bersangkutan  memiliki  kekuasaan/wewenang  atau  menggugat bendanya dari tangan siapapun juga atau dimanapun benda itu berada, sehingga PT. PLN  (Persero)  dapat  menagih  pembeli  rumah  untuk  melunasi  utang  pemakaian tenaga listrik pemilik sebelumnya.
Pada  prinsipnya  dalam  perjanjian  jual  beli  antara  pemilik  rumah  lama  sebagai penjual  dan  pembeli  rumah  meliputi  tanah  dan  bangunan  berikut  segala  turutan- turutannya seperti tanaman, instalasi listrik, air, ataupun telepon yang melekat atau terpasang di rumah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan sebagai objek jual beli sehingga segala bentuk keuntungan dan kerugian dari rumah tersebut menjadi tanggung jawab pembeli rumah. Berdasarkan Pasal 1 Akta Jual Beli Tanah mengatur bahwa “Mulai hari ini Objek Jual Beli yang diuraikan dalam akta ini telah menjadi  milik  Pihak  Kedua  dan  Karenanya  segala  keuntungan  yang  didapat  dari, dan segala kerugian/beban atas Objek Jual Beli tersebut di atas menjadi hak/beban Pihak Kedua.”
Abdul Muis menjelaskan bahwa disepakatinya Akta Jual Beli Tanah antara Pembeli dan  Penjual  yang  meliputi  tanah  dan  bangunan  berikut  segala  turutan-turutannya yang  merupakan  satu  kesatuan,  maka  segala  keuntungan  dan  kerugian  dari  objek jual beli telah beralih kepada Pembeli sesuai ketentuan Pasal 1 Akta Jual Beli Tanah sedangkan  Penjual  hanya  menjamin  bahwa  objek  jual  beli  tersebut  bebas  dari sengketa  kepemilikan  dari  pihak  manapun  yang  sebelumnya  telah  dilakukan pengecekan di Badan Pertanahan Nasional.
Menurut  Penulis,  dengan  disepakatinya  perjanjian  jual  beli  rumah  yang  meliputi tanah dan bangunan berikut segala turutan-turutannya termasuk tanaman, instalasi listrik,  instalasi  air,  ataupun  telepon  yang  melekat  atau  terpasang  di  rumah merupakan  satu  kesatuan  yang  tidak  dapat  terpisahkan  sebagai  objek  jual  beli sehingga  segala  bentuk  keuntungan  dan  kerugian  dari  rumah  tersebut  menjadi tanggung jawab pembeli rumah, maka penagihan utang tenaga listrik pemilik rumah
sebelumnya  yang  dilakukan  oleh  PT.  PLN  (Persero)  sah  secara  hukum  dan  tidak melanggar hukum.

## B.  Perlindungan  Hukum  Bagi  Pembeli  Rumah  Atas  Tagihan  Utang  Tenaga Listrik Pemilik Rumah Sebelumnya
Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Pasal 4 UUPK dalam perjanjian jual beli tenaga listrik adalah sebagai berikut:
1. Hak atas kenyamanan pelanggan PT. PLN (Persero) dalam menggunakan tenaga listrik  dapat  tercedera  apabila  terjadi  pemadaman  secara  tiba-tiba  tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pelanggan PT. PLN (Persero) hal ini tentu mengganggu  kegiatan  atau  pekerjaan  pelanggan  yang  membutuhkan  tenaga listrik.
2. Hak  untuk  memilih  barang  dan  atau  jasa  dalam  hal  ini  pelanggan  tidak  dapat memilih  menggunakan  tenaga  listrik  selain  dari  PT.  PLN  (Persero)  hal  ini disebabkan karena hanya PT. PLN (Persero) yang diberikan amanah oleh negara untuk  melakukan  penyaluran  tenaga  listrik  kepada  masyarakat.  Hal  ini berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945  yang  mengatur  bahwa  “Cabang-cabang  produksi  yang penting  bagi  Negara  dan  menguasai  hajat  hidup  orang  banyak  dikuasai  oleh Negara”  sehingga  negara  dapat  mengatur  dan  menentukan  tarif  tenaga  listrik yang terjangkau bagi masyarakat.
3. Hak untuk mendapatkan informasi terkadang tidak terpenuhi mengenai adanya jadwal  pemadaman  yang  akan  terjadi  di  wilayah  pelanggan  yang  semestinya harus  diketahui  oleh  pelanggan  PT.  PLN  (Persero).  Setidaknya  jika  ada pemberitahuan  terlebih  dahulu,  pelanggan  bisa  mempersiapkan  kebutuhan- kebutuhan kegiatan atau pekerjaan yang memerlukan tenaga listrik.
4. Hak  pelanggan  PT.  PLN  (Persero)  untuk  didengar  pendapat  dan  keluhannya apabila terjadi pemadaman listrik melalui layanan keluhan yang telah disediakan PT. PLN (Persero) yaitu Call Center 123, akun media sosial PT. PLN (Persero), dan aplikasi  PLN Mobile tidak  terlayani  semua  keluhan-keluhan  yang  diajukan  oleh pelanggan PT. PLN (Persero).
5. Hak pelanggan PT. PLN (Persero) untuk memeroleh upaya penyelesaian hukum dalam  jika  terjadi  sengketa  atau  perselisihan  antara  pelanggan  dan  PT.  PLN (Persero).
6. Hak  untuk  mendapatkan  pendidikan  konsumen  tidak  diperoleh  dari  PT.  PLN (Persero) hal ini dikarenakan masih minimnya sosialisasi mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban  pelanggan  PT.  PLN  (Persero)  dan  PT.  PLN  (Persero)  itu sendiri.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara jujur dan tidak diskriminatif yaitu terkadang  pelanggan  PT.  PLN  (Persero)  merasa  diperlakukan  berbeda  dalam mendapatkan  pelayanan  dalam  perbaikan  apabila  ada  gangguan  tenaga  listrik, terkadang pelanggan yang berstatus pejabat didahulukan pelayanannya oleh PT. PLN (Persero).
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi yaitu pemberian ganti rugi atau kompensasi  yang  berikan  PT.  PLN  (Persero)  kepada  pelanggan  tidak  sesuai dengan besarnya kerugian yang dialami oleh pelanggan.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  7  huruf  f  UUPK  mengatur  kewajiban  pelaku  usaha untuk “Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan,  pemakaian,  dan  pemanfaatan  barang  dan/atau  jasa  yang diperdagangkan.”  Selanjutnya  dalam  ketentuan  Pasal  29  ayat  (1)  huruf  e  UU Ketenagalistrikan  mengatur  bahwa  “konsumen  berhak  untuk  mendapat  ganti  rugi apabila  terjadi  pemadaman  yang  diakibatkan  kesalahan  dan/atau  kelalaian pengoperasian  oleh  pemegang  izin  usaha  penyediaan  tenaga  listrik  sesuai  syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.
Dalam pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik pelanggan berhak menerima pelayanan  sesuai  Tingkat  Pelayanan  Mutu  (TMP)  yang  telah  ditetapkan  PT.  PLN (Persero)  dan  pelanggan  akan  diberikan  kompensasi  jika  PT.  PLN  (Persero)  tidak memenuhi Tingkat Pelayanan Mutu (TMP) sesuai ketentuan berlaku.
Dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27  Tahun  2017  Tentang  Tingkat  Mutu  Pelayanan  dan  Biaya  Yang  Terkait  Dengan Penyaluran  Tenaga  Listrik  Oleh  PT.  PLN  (Persero)  selanjutnya  disebut  Permen ESDM  tentang  Tingkat  Mutu  Pelayanan  PT.  PLN  (Persero)  memberikan  jaminan kepada  pelanggan  PT.  PLN  (Persero)  untuk  mendapatkan  pelayanan  yang  terbaik dari PT. PLN (Persero). Pada Pasal 2 ayat (1) Permen ESDM tentang Tingkat Mutu Pelayanan PT. PLN (Persero) mengatur bahwa:
“Tingkat  mutu  pelayanan  tenaga  listrik  yang  disediakan  oleh  PT  PLN  (Persero)  berisi indikator mutu pelayanan sebagai berikut:
a.  tegangan tinggi di titik pemakaian dengan satuan kilovolt (kV);
a. tegangan menengah di titik pemakaian dengan satuan kilovolt (kV);
b. tegangan rendah di titik pemakaian dengan satuan volt (v);
c. frekuensi di titik pemakaian dengan satuan hertz;
d. lama gangguan dengan satuan jam/bulan/konsumen;
e. jumlah gangguan dengan satuan kali/bulan/konsumen;
f. kecepatan pelayanan sambungan baru tegangan menengah dengan satuan hari kerja;
g. kecepatan pelayanan sambungan baru tegangan rendah dengan satuan hari kerja;
h. kecepatan pelayanan perubahan daya tegangan menengah dengan satuan hari kerja;
i. kecepatan pelayanan perubahan daya tegangan rendah dengan satuan hari kerja;
j. kecepatan menanggapi pengaduan gangguan dengan satuan jam;
k. kesalahan pembacaan kWh meter dengan satuan kali/triwulan/konsumen; dan
l. waktu koreksi kesalahan rekening dengan satuan hari kerja.”
PT.  (Persero)  wajib  memenuhi  dan  meningkatkan  tingkat  mutu  pelayanan  tenaga listrik dan wajib mengumumkan besaran tingkat mutu pelayanan tenaga listrik dan realisasinya pada masing-masing unit pelayanan dan tempat yang mudah diketahui pelanggan  setiap  awal  triwulan.  Besaran  tingkat  mutu  pelayanan,  ditetapkan  oleh Direktur  Jenderal  Ketenagalistrikan  setiap  awal  tahun  dengan  memperhatikan usulan PT. PLN (Persero) paling lambat 30 hari kalender sebelum ditetapkan.
PT.  PLN  (Persero)  wajib  memberikan  kompensasi  berupa  pengurangan  tagihan listrik kepada pelanggan dalam hal realisasi tingkat mutu pelayanan tenaga listrik di atas besaran yang ditetapkan untuk indikator mutu pelayanan:
a. Lama gangguan
b. Jumlah gangguan
c. Kecepatan pelayanan perubahan daya tegangan rendah
d. Kesalahan pembacaan kWh meter
e. Waktu koreksi kesalahan rekening, dan/atau
f. Kecepatan pelayanan sambungan baru tegangan rendah
Apabila dalam bulan yang sama ada lebih dari 1 indikator di atas dengan realisasi tingkat mutu pelayanan tenaga listrik di atas besaran yang ditetapkan, kompensasi hanya diberikan untuk salah satu indikator dengan jumlah kompensasi yang paling besar. Kompensasi diberikan kepada seluruh konsumen yang membeli tenaga listrik yang terdampak.
Besaran  tingkat  mutu  pelayanan  tenaga  listrik  untuk  indikator  lama  gangguan ditetapkan 1 (satu) jam per bulan, konsumen berhak memperoleh kompensasi, dengan ketentuan:
a. 50% dari  biaya  beban  atau  rekening  minimum  apabila lama  gangguan  sampai dengan 2 jam di atas besaran tingkat mutu pelayanan tenaga listrik;
b. 75% dari biaya beban atau rekening minimum apabila lama gangguan lebih dari 2 jam sampai dengan 4 jam di atas besaran tingkat mutu pelayanan tenaga listrik;
c. 100% dari  biaya  beban  atau  rekening  minimum  apabila lama  gangguan  lebih dari 4 jam sampai dengan 8 jam di atas besaran tingkat mutu pelayanan tenaga listrik;
d. 200% dari  biaya  beban  atau  rekening  minimum  apabila lama  gangguan  lebih dari 8 jam sampai dengan 16 jam di atas besaran tingkat mutu pelayanan tenaga listrik;
e. 300% dari  biaya  beban  atau  rekening  minimum  apabila lama  gangguan  lebih dari 16 jam sampai dengan 40 jam di atas besaran tingkat mutu pelayanan tenaga listrik; atau
f. 500% dari  biaya  beban  atau  rekening  minimum  apabila lama  gangguan  lebih dari 40 jam di atas besaran tingkat mutu pelayanan tenaga listrik.
Kompensasi  kepada  konsumen  berkaitan  dengan  Jumlah  gangguan,  Kecepatan pelayanan  perubahan  daya  tegangan  rendah,  Kesalahan  pembacaan  kWh  meter, Waktu koreksi kesalahan rekening, dan/atau, dan Kecepatan pelayanan sambungan baru tegangan rendah, diberikan sebesar sebagai berikut:
a. 35% dari biaya beban atau rekening minimum untuk konsumen pada golongan tarif yang dikenakan penyesuaian tarif tenaga listrik ( tariff adjustment ); atau
b. 20% dari biaya beban atau rekening minimum untuk konsumen pada golongan tarif yang tidak dikenakan penyesuaian tarif tenaga listrik ( non - tariff adjustment ).
Untuk konsumen pada tarif tenaga listrik prabayar, kompensasi disetarakan dengan kompensasi  untuk  tarif  tenaga  listrik  reguler  dengan  daya  tersambung  yang  sama. Kompensasi  akan  diberikan  dan  diperhitungkan  pada  tagihan  listrik  pada  bulan selanjutnya  atau  pembelian  token  tenaga  listrik  prabayar  pada  pembelian  token tenaga listrik selanjutnya.
Raden  Ocky  Lovyanda  Saputra  menjelaskan  Kompensasi  yang  diberikan  PT.  PLN (Persero) kepada pelanggan diberikan dalam bentuk non tunai, dimana hukum dan peraturannya mengacu kepada Permen ESDM No. 27 tahun 2017. Untuk pelanggan pascabayar  caranya  dengan  memberikan  kompensasi  berupa  pengurangan  tagihan listrik  yang  harus  dibayar  di  Bulan  Berikutnya.  Sementara  untuk  pelanggan prabayar pemberian kompensasi akan diberikan pada saat pelanggan membeli token berikutnya.  Namun,  PT.  PLN  (Persero)  dibebaskan  dari  kewajiban  pemberian kompensasi untuk indikator lama gangguan dan jumlah gangguan, apabila:
a. Diperlukan  untuk  melaksanakan  pekerjaan  pemeliharaan,  perluasan,  atau rehabilitasi instalasi ketenagalistrikan;
b. Terjadi  gangguan  pada  instalasi  ketenagalistrikan  yang  bukan  karena  kelalaian PT PLN (Persero);
c. Terjadi  keadaan  yang  secara  teknis  berpotensi  membahayakan  keselamatan umum; dan/atau
d. Untuk kepentingan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
PT PLN (Persero) harus memberitahukan pelaksanaan pekerjaan kepada Konsumen paling  lambat  24  (dua  puluh  empat)  jam  sebelum  penghentian  sementara penyediaan  tenaga  listrik.  PT  PLN  (Persero)  juga  dibebaskan  dari  kewajiban pemberian  pengurangan  tagihan  listrik  kepada  Konsumen  apabila  terjadi  sebab kahar. Sebab kahar merupakan sebab di luar kemampuan kendali PT PLN (Persero) meliputi  kekacauan  umum,  huru-hara,  sabotase,  kerusuhan,  demonstrasi  dengan kekerasan,  pemogokan,  kebakaran,  banjir,  tanah  longsor,  gempa  bumi,  akibat kecelakaan, bencana alam lainnya, atau perintah instansi yang berwenang.
Pemadaman  listrik  merupakan  keadaan  dimana  penyediaan  tenaga  listrik  terhenti. Pemadaman listrik yang dilakukan PT. PLN (Persero) dapat dibedakan menjadi dua hal, yaitu:
1 Pemadaman Tidak Terencana
Pemadaman tidak terencana merupakan akibat terjadinya atau ada gangguan yang tidak  direncanakan  di  luar  kemampuan  manusia (force  majeure) sehingga pemadaman  listrik  tidak  dapat  dihindari  seperti  banjir,  gempa  bumi  atau  bencana alam lainnya. Pemadaman tidak terencana tidak dapat diketahui kapan dan dimana terjadinya force  majeure sehingga  PT.  PLN  (Persero)  tidak  dapat  memberikan informasi  sebelumnya  kepada  pelanggan  atas  adanya  pemadaman  listrik  ini. Adapun  tujuan  dari  pemadaman  tidak  terencana  dilakukan  untuk  menjaga keamanan dan keselamatan bagi pelanggan hal ini sesuai dengan Pasal 4 huruf (a) yang  mengatur  bahwa  konsumen  berhak  untuk  mendapatkan  keselamatan  dalam mengkonsumsi  barang  dan/atau  jasa  yang  aman,  nyaman,  dan  tidak membahayakan  keselamatan  jiwa  konsumen  ketika  dikonsumsi.  Apabila pemadaman listrik tidak dilakukan dalam keadaan force majeure seperti banjir, maka dapat menimbulkan bahaya untuk keamanan dan keselamatan bagi pelanggan.
2 Pemadaman Terencana
Pemadaman  terencana  merupakan  pemadaman  listrik  yang  terlebih  dahulu  telah direncanakan pada hari dan waktu serta wilayah tertentu sehingga memungkinkan
pelanggan  untuk  mengantisipasi  adanya  pemadaman  listrik  tersebut.  Pemadaman Terencana  dilakukan  karena  adanya  kegiatan  pemeliharaan  pembangkit, penambahan peralatan jaringan atau gardu, peremajaan alat atau adanya permintaan dari pelanggan seperti geser tiang listrik. Pemadaman listrik terencana dilakukan PT. PLN  (Persero)  untuk  menghindari  listrik  mati  secara  total  atau Black  Out tenaga listrik.
PT.  PLN  (Persero)  wajib  memberikan  pemberitahuan  kepada  pelanggan  adanya kegiatan  pemadaman  terencana  hal  ini  sesuai  dengan  Pasal  7  huruf  mengatur kewajiban  pelaku  usaha  untuk  “Memberikan  informasi  yang  benar,  jelas  dan  jujur mengenai  kondisi  dan  jaminan  barang  dan/atau  jasa  serta  memberi  penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.”
Raden Ocky Lovyanda Saputra menjelaskan bahwa prosedur Pemadaman Terencana sebagai berikut:
a. Unit Pelayanan Pelanggan PT. PLN (Persero) mengajukan ijin kerja melalui rapat koordinasi  atau  melalui faxmile/email (surat/nota  dinas),  atau  melalui  telepon yang  disampaikan  3  (tiga)  hari  sebelumnya  ke  Asisten  Manajer  Distribusi melalui  Supervisor  Operasional  Distribusi  Area  Pelayanan  Unit  Pelaksana Pelayanan  Pelanggan  (UP3)  PT.  PLN  (Persero).  Pemadaman  yang mengakibatkan pemadaman di 2 (dua) Unit Layanan Pelanggan (ULP) PT. PLN (Persero) atau lebih maka permohonan harus ditembuskan kepada Unit Layanan Pelanggan (ULP) PT. PLN (Persero) yang terkena pemadaman listrik.
b. Apabila pemadaman diperlukan dalam melaksanakan pekerjaan yang ditangani Area  Unit  Pelaksana  Pelayanan  Pelanggan  (UP3)  PT.  PLN  (Persero),  maka permohonan  pemadaman  listrik  tetap  dimohonkan  oleh  Unit  Layanan Pelanggan (ULP) PT. PLN (Persero).
c. Supervisor  Operasional  Distribusi  Area  Pelayanan  Unit  Pelaksana  Pelayanan Pelanggan  (UP3)  PT.  PLN  (Persero)  melakukan  evaluasi  dengan mempertimbangkan:
d. Dari  evaluasi  pada  poin  2  dapat  dimohonkan approval/ persetujuan  kepada Asisten Manajer Distribusi Area Pelayanan Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3)  PT.  PLN  (Persero).  persetujuan  dapat  diberikan  secara  lisan  atau memberikan tanda accept pada permohonan pemadaman listrik.
e. Supervisor  Operasional  Distribusi  Area  Pelayanan  Unit  Pelaksana  Pelayanan Pelanggan  (UP3)  PT.  PLN  (Persero)  memberitahukan  kepada  Unit  Layanan Pelanggan (ULP) PT. PLN (Persero) bahwa permohonan pemadaman listrik telah disetujui. Pemberitahuan juga disampaikan Unit Layanan Pelanggan (ULP) PT. PLN  (Persero),  dan  Area  Unit  Pelaksana  Pelayanan  Pelanggan  (UP3)  PT.  PLN (Persero) yang mengalami pemadaman listrik.
f. Apabila  permohonan  pemadaman  listrik  melalui  rakor  atau faximile sudah disetujui, maka Unit Layanan Pelanggan (ULP) PT. PLN (Persero) memberikan pemberitahuan kepada pelanggan terkait adanya pemadaman listrik.
g. Sebelum pelaksanaan pemadaman listrik Supervisor Operasional Distribusi Area Pelayanan  Unit  Pelaksana  Pelayanan  Pelanggan  (UP3)  PT.  PLN  (Persero) mengingatkan  jadwal  sesuai  dengan  formulir  ijin  kerja  yang  telah  dibuat selambatnya satu hari sebelum pelaksanaan.
Pada saat terjadinya pemadaman listrik, maka upaya yang paling dasar yang dapat dilakukan  oleh  pelanggan  adalah  dengan  mengajukan  pengaduan  ke  Layanan Keluhan  yang  ditelah  disediakan  PT.  PLN  (Persero).  Apabila  pemadaman  listrik tersebut  melanggar  Tingkat  Mutu  Pelayanan  PT.  PLN  (Persero)  yang  telah  diatur menteri ESDM, maka pelanggan berhak untuk mengajukan kompensasi kepada PT. PLN  (Persero).  Pengaduan  pelanggan  tersebut  dilakukan  dengan  cara  sebagai berikut:
1 Mendatangi loket Layanan Keluhan Pelanggan yang ada di setiap Unit Layanan Pelanggan (ULP) PT. PLN (Persero).
2 Menelpon Call Center 123 PT. PLN (Persero).
3 Mengajukan pengaduan melalui situs website www.pln.co.id
4 Mengajukan pengaduan di aplikasi PLN Mobile
Raden Ocky Lovyanda Saputra menjelaskan, Setelah pengaduan masuk dan dibuat dalam  laporan  tertulis  oleh  Layanan  Keluhan  Pelanggan,  kemudian  petugas  akan segera melakukan pemeriksaan dan melakukan perbaikan jika memang diperlukan. Untuk  pengajuan  kompensasi,  setelah  laporan  masuk  maka  akan  segera  dilakukan pemeriksaan/evaluasi  dan  dibuat  laporan  hasil  evaluasi  oleh  petugas  teknis  yang melakukan  pemeriksaan,  lalu  hasil  laporan  tersebut  akan  dikirim  kepada  PT.  PLN (Persero) pusat, maka PT. PLN (Persero) pusat yang menentukan apakah pelanggan berhak memperoleh kompensasi atau tidak.
Jika pelanggan merasa tidak puas terhadap penyelesaian yang berikan oleh PT. PLN (Persero)  maka  menurut  ketentuan  Pasal  45  UUPK,  penyelesaian  sengketa  dapat ditempuh  melalui  pengadilan  atau  diluar  pengadilan  berdasarkan  pilihan  sukarela para  pihak  yang  bersengketa.  Dalam  ketentuan  Pasal  48  UUPK  yang  mengatur bahwa  Penyelesaian  sengketa  konsumen  melalui  pengadilan  mengacu  pada ketentuan  tentang  peradilan  umum  yang  berlaku  dengan  memerhatikan  ketentuan Pasal 45 UUPK.
Penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau Alternative Dispute Resolution (ADR) dapat  ditempuh  dengan  cara  mediasi,  konsiliasi,  dan  arbitrase.  Penyelesaian sengketa di luar pengadilan diselenggarakan agar mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan untuk menjamin tidak akan  terjadi  kembali  atau  tidak  akan  terulang  kembali  kerugian  yang  diderita  oleh konsumen.  Penyelesaian  sengketa  dapat  ditempuh  melalui  Badan  Penyelesaian Sengketa  Konsumen  (BPSK).  Penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  ini  tidak menghilangkan  tanggung  jawab  pidana  sebagai  mana  diatur  dalam  Undang- Undang, bahkan hasil putusan BPSK dapat dijadikan bukti oleh penyidik. Menurut Penulis,  sebaiknya  dalam  penyelesaian  sengketa  antara  pelanggan  dan  PT.  PLN (Persero)  diselesaikan  dil  luar  pengadilan  dengan  melalui  musyawarah  hingga menemukan  mufakat  antara  masing-masing  pihak.  PT.  PLN  (Persero)  harus berlapang dada menerima keluhan-keluhan.

## SIMPULAN
1. Penagihan  piutang  PT.  PLN  (Persero)  dari  pemilik  rumah  sebelumnya  kepada pembeli  rumah  sah  menurut  hukum  karena  dalam  perjanjian  jual  beli  antara pemilik  rumah  lama  sebagai  penjual  dan  pembeli  rumah  meliputi  tanah  dan bangunan  berikut  segala  turutan-turutannya  seperti  tanaman,  instalasi  listrik,
air,  ataupun  telepon  yang  melekat  atau  terpasang  di  rumah  merupakan  satu kesatuan  yang  tidak  dapat  terpisahkan  sebagai  objek  jual  beli  sehingga  segala bentuk keuntungan dan kerugian dari rumah tersebut menjadi tanggung jawab pembeli rumah.
2.  Pembeli  rumah  tidak  mendapatkan  perlindungan  hukum  atas  tagihan  utang tenaga  listrik  yang  disebabkan  pemilik  rumah  sebelumnya  karena  pembeli rumah yang mengetahui rumah yang dibeli dalam keadaan tenaga listrik telah terputus  yang  merupakan  suatu  cacat  yang  keliatan  dari  objek  jual  beli  rumah tersebut.  Berdasarkan  Pasal  1505  BW  maka  Penjual  tidak  diwajibkan menanggung  terhadap  cacat  yang  kelihatan,  yang  dapat  diketahui  sendiri  oleh pembeli.

## DAFTAR BACAAN
Abadi,  A.,  &  Widya,  R.  (2021).  Rancang  Bangun  Pemutus  Tegangan  Pada  KWH Meter Pelanggan PLN. Jurnal Andalas: Rekayasa dan Penerapan Teknologi , 1 (1), 37- 46.
Ansari,  M.  I.  (2017).  BUMN  dan  Penguasaan  Negara  di  Bidang Ketenagalistrikan. Jurnal Konstitusi , 14 (1), 104-123.
Arifin,  Y.  R.  (2020).  Dilematika  Kebijakan  Ketenagalistrikan  Dalam  Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Di Indonesia. Jurnal Ius Constituendum , 6 (1), 1-31.
Herera,  A.  A.,  Lumbanraja,  M.,  &  Njatrijani,  R.  (2013).  Perlindungan  Hukum Terhadap Konsumen Jasa Kelistrikan Atas Kenaikan Tarif Dasar Listrik Secara Sepihak  Tanpa  Persetujuan  Dpr  Dan  Masyarakat. Diponegoro  Law  Journal , 2 (2), 1-10.
Hikmawan,  A.  (2020).  Hak  Dan  Kewajiban  Para  Pihak  Dalam  Perjanjian  Jual  Beli Tenaga  Listrik  (Spjbtl)  Antara  Pt  Pln  (Persero)  Unit  Pelaksana  Pelayanan Pelanggan  Tanjungpinang  Dengan  Pelanggan. Jurnal  Panji  Keadilan:  Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum , 3 (1), 1-24.
Hutabarat,  R.  E.,  &  Slamet,  S.  R.  (2015).  Wanprestasi  Dalam  Perjanjian  Jual  Beli Tenaga Listrik. Lex Jurnalica , 12 (1), 32-43.
Mening,  E.  J.  (2013).  Problematik  Yuridis  Pt.  Perusahaan  Listrik  Negara  (Persero) Dalam  Pelaksanaan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  30  Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan. Jurnal Ilmu Hukum , 1-15.
Mulyani,  D.,  &  Hartono,  D.  (2018).  Pengaruh  Efisiensi  Energi  Listrik  pada  Sektor Industri  dan  Komersial  terhadap  Permintaan  Listrik  di  Indonesia. Ekonomi Kuantitatif Terapan , 11 (1), 1-19.
Noor,  R.  M.  (2019).  Penerapan  Praktik  Monopoli  Penguasaan  Sumber  Daya  Alam Oleh  Badan  Usaha  Milik  Negara  (Bumn)  Menurut  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  5  Tahun  1999  Tentang  Larangan  Praktik  Monopoli  Dan Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  (Studi  Kasus  Pada  PT  PLN). Jurnal  Hukum  dan Bisnis (Selisik) , 5 (2), 58-70.
Nugraheni, R., & Bambang Eko Turisno, S. (2016). Perlindungan Konsumen Listrik PT  Pln  (Persero)  Terhadap  Harga  Listrik  Yang  Wajar. Diponegoro  Law Journal , 6 (1), 1-13.
Wilantara,  P.,  &  Eriyanti,  F.  (2019).  Efektivitas  Pelaksanaan  Kebijakan  Meter Prabayar  Pada  Pt.  Pln  Persero  Wilayah  Kerja  ULP  (Unit  Layanan  Pelanggan) INDARUNG. Ranah  Research:  Journal  of  Multidisciplinary  Research  and Development , 1 (2), 162-173.