## PENGARUH PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM TERHADAP HASIL PEMILIHAN GUBERNUR LAMPUNG 2014
The Effect of Decision of the Election Organizer Ethics Council to the Election Governor of Lampung 2014
Aryo Fadlian Law Office Paskalis Da Cunha & Partner Email: aryofadlian7@gmail.com

## Abstract
The implementation process of the election of Governor of Lampung in 2014 was still a lot of controversy with the process so complicated that  ultimately resulted  elected  leaders,  after  the  long  process,  sprang  DKPP  decision relating to the election of the Governor of Lampung in 2014. The verdict of DKPP  generates  convicted  and  fired  Lampung  Provincial  Election Supervisory  Board  The  purpose  of  this  research  was  to  determine  and analyze  the  strength  of  decision  DKPP  Lampung  gubernatorial  election  in 2014.  In  this  study  the  authors  discussed  the  use  of  theory  and  concepts; theory  of  legislation,  the  concept  of  the  State  institutions,  the  concept  of  an independent State institution using normative juridical research method, i.e. obtaining  secondary  data  obtained  from  the  study  of  literature,  books,  and legislation. Results of research and discussion show that many violations in the  elections  in  2014  that  resulted  in  the  governor  of  Lampung  in  2014 resulted  in  the  termination  of  the  Election  Supervisory  Board  members Lampung  province  because  it  violates  the  code  of  ethics.  Strength  Honor Council  Election  decision  final  and  binding  give  lessons  to  the  election organizer Lampung Province.
Keywords: Verdict  Strength,  Election  Organizer  Ethics  Council,  Election Violations
Volume 10 Number 4, October-December 2016: pp. 605-820. Copyright  ©  2015-2016  FIAT  JUSTISIA.  Faculty  of  Law, Lampung University, Bandarlampung, Lampung, Indonesia. ISSN: 1978-5186 | e-ISSN: 2477-6238. Open Access: http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat
Fiat Justisia is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution,  and  reproduction  in  any  medium,  provided  the original work is properly cited.

## Abstrak
Proses pelaksanaan pemilihan Gubernur Lampung tahun 2014 masih banyak kontroversi  dengan  prosesnya  yang  begitu  rumit  sehingga  akhirnya menghasilkan  pemimpin  terpilih,  setelah  proses  yang  panjang,  muncul keputusan DKPP terkait pemilihan Gubernur Lampung tahun 2014. Putusan tersebut  DKPP  menghasilkan  terbukti  dan  dipecat  Badan  Pengawas  Pemilu Provinsi  Lampung.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  dan menganalisis kekuatan keputusan pemilihan gubernur DKPP Lampung pada tahun  2014.  Dalam  penelitian  ini  penulis  membahas  penggunaan  teori  dan konsep;  Teori  perundang-undangan,  konsep  lembaga  negara,  konsep lembaga  negara  merdeka  yang  menggunakan  metode  penelitian  yuridis normatif, yaitu memperoleh data sekunder yang diperoleh dari studi literatur, buku  dan  perundang-undangan.  Hasil  penelitian  dan  pembahasan menunjukkan  bahwa  banyak  pelanggaran  dalam  Pemilu  2014  yang mengakibatkan  Gubernur  Lampung  pada  tahun  2014  mengakibatkan penghentian  anggota  Badan  Pengawas  Pemilu  Provinsi  Lampung  karena melanggar kode etik. Keputusan Kehormatan Dewan Kehormatan keputusan final  dan  mengikat  memberi  pelajaran  kepada  penyelenggara  pemilu Provinsi Lampung.
Kata  Kunci: Kekuatan  Putusan,  Dewan  Kehormatan  Penyelenggara Pemilihan Umum, Pelanggaran Pemilu

## A. Pendahuluan
Berkembangnya  demokrasi  di  Indonesia  dengan  mengacu  pada negara-negara  luar  yang  semakin  berkembang  pesat  demokrasinya  di  era reformasi ini para elit politik pejabat-pejabat pemerintah dan  didukung oleh rakyat  memperbaiki  sedikit  demi  sedikit  sistem  pemilihan  pejabat  publik yang  kredibel,  bersih  dan  berkompeten  sesuai  dengan  keinginan  rakyat Indonesia  pada  umumnya.  Pembenahan  ini  tentunya  tidak  bisa  dilakukan dengan  mudah  membutuhkan  perjuangan  yang  sangat  sulit  dan  dukungan penuh dari semua penjuru masyakat Indonesia dari berbagai lapisan. Sebagai bentuk  realisasi  kedaulatan  rakyat  dalam  bingkai  demokrasi  adalah terselenggaranya  Pemilihan  Umum  secara  reguler  dengan  prinsip  yang bebas,  langsung,  umum  dan  rahasia.  Pemilu  merupakan  mandat  dari konstitusi  yang  wajib  dilaksanakan  oleh  pemerintah,  dalam  hal  ini memastikan  dan  melindungi  pelaksanaan  kedaulatan  rakyat  dalam menyalurkan  hak-hak  politiknya  dalam  Pemilu.  Pemilu  sebagai  salah  satu praktek  berlangsungnya  kekuasaan  dan  pemerintah  harus  berdasarkan prinsip-prinsip  hukum  yang  berkeadilan  dan  nilai-nilai  kemanfaatan.  Salah satu  prinsip  dasar  dari  negara  hukum  demokratis  adalah  adanya  jaminan yang berkeadilan bagi rakyat dalam mengekspresikan kedaulatanya.
Pelaksanaan  Pemilu  merupakan  kehendak  bangsa  Indonesia  untuk mengkokohkan  dirinya  sebagai  negara  demokratis.  Pemilu  pertama  Tahun 1955  dilaksanakan  dalam  situasi  bangsa  Indonesia  sedang  mempertahankan kemerdekaanya.  Dalam  penilaian  umum,  Pemilu  Tahun  1955  merupakan Pemilu  yang  ideal  karena  berlangsung  demokratis.  Sebaliknya  Pemilu  yang digelar  sepanjang  era  Orde  Baru  hanya  sekedar  seremonial  untuk mempertahankan  kekuasaan,  dengan  merekayasa  peraturan  hukum,  sistem, tata  cara,  dan  hasil  Pemilu-nya  sekaligus.  Arus  reformasi  berhasil mengoreksi  praktek-praktek  Pemilu  yang  tidak  demokratis  tersebut.  Pemilu pertama di era reformasi digelar pada Tahun 1999, tidak saja bertujuan untuk membangun  Indonesia  yang  demokratis,  namun  juga  diharapkan  mampu meletakan dasar kepemimpinan yang berpihak pada usaha-usaha pencapaian kemakmuran dan keadilan bagi rakyat.
Setiap  penyelenggaraan  Pemilu  seringkali  muncul  persoalan  atau pelanggaran  Pemilu.  Persoalan-persoalan  tersebut  muncul  karena  ketidak puasan terhadap penyelenggara Pemilu dalam hal ini Komisi Penyelenggara Pemilu  (KPU),  seperti  keputusan/kebijakan  yang  tidak  tepat  merugikan peserta Pemilu, kekurang cermat dalam penghitungan suara, hingga indikasi keberpihakkan kepada salah satu peserta Pemilu, seperti pemalsuan identitas, intimidasi  dan money politik  kepada  pemilih.  Persoalan-persoalan  tersebut apabila  dibiarkan  dan  tidak  diberikan  mekanisme  penyelesaianya (mekanisme hukum) yang jelas dan tegas, mengganggu kelancaran/kesuksesan  Pemilu  dan  mengakibatkan  rendahnya  kredibilitas serta  legitimasi  Pemilu.  Pada  giliranya  dapat  mengancam  dan  mengabaikan hak-hak  konstitusionalisme  para  peserta  Pemilu  dan  masyarakat  pada umumnya.
Setelah  Pemilu  pada  Tahun  1999  Pemilu  kedua  era  reformasi berlangsung  Tahun  2004,  pada  saat  itu  masih  banyak  sekali  pelanggaran. Meskipun  banyak  sekali  pelanggaran  peraturan  maupun  pelanggaran  kode etik yang dilakukan KPU tidak begitu responsif menindak lanjuti dan hanya mengandalkan  hasil  keputusan  pengadilan.  Pemilu  ketiga  di  era  reformasi yaitu  pada  Tahun  2009  dimaksudkan  untuk  semakin  menyempurnakan  dari pemilu-pemilu  sebelumnya,tapi  pada  Pemilu  Tahun  2009  tetap  mengalami berbagai pelanggaran.
Setelah  Tahun  2009  Pemilu  kembali  dilaksanakan  pada  Tahun  2014 khususnya provinsi lampung serempak pelaksanaan Pemilu legislatif dengan dilaksanakan Pemilihan Gubernur Lampung periode 2014-2019.
Pada  awalnya  Pilgub  Lampung  pernah  mengalami  kontroversi  yaitu pada  saat  Tahun  2002  Alzier  Dianis  Thabrani  terpilih  menjadi  Gubernur Lampung  namun  karena  tersangkut  tindak  pidana  tidak  jadi  dilantik  oleh Mendagri.  Setelah  itu  hasil  rapat  paripurna  DPRD  Prov  Lampung  Tahun 2004  memenangkan  pasangan  Sjachroedin  ZP-Syamsurya  Ryacudu  dengan
mengalahkan  pasangan  Oemarsono-Ibrahim  BS,  untuk  menjabat  Gubernur Lampung periode tahun 2004-2009. 1
Pemilihan  Gubernur  selanjutnya  dilaksanakan  langsung  dipilih  oleh rakyat  pada  Tahun  2008.  Sjachroedin  ZP  mengundurkan  diri  sebagai Gubernur  dan  digantikan  oleh  Syamsurya  Ryacudu  yang  sebelumnya sebagai  Wakil  Gubernur  Lampung  menjadi  Gubernur  definitif  karena Sjachroedin ZP ingin mencalonkan diri kembali pada pertarungan Pemilihan Gubernur  Lampung  Tahun  2008.  Dengan  berpasangan  dengan  MS  Joko Umar  Said,  Sjachroedin  ZP  memenangkan  kembali  sebagai  Gubernur Lampung periode 2009-2014. 2
Perdebatan  dan  adu  argumentasi  pada  Pemilihan  Gubernur  Lampung 2014  sangat  rumit,  sangat  berlarutnya  polemik  Pilgub  menjadi  presiden buruk  yang  memalukan  daerah,  karena  sudah  berulang  kali  Lampung mencatatkan sejarah buruk di  momentum pesta demokrasi lima tahunan  ini. Bermula  dari  terbitnya  SK  KPUD  Lampung  No.75/Kpts/KPU-Prov- 008/2012  tertanggal  11  September  2012  tentang  hari  pemungutan  suara Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  Tahun  2013,  yang  menegaskan putaran  pertama  akan  dilakukan  pada  2  Oktober  Putaran  kedua  disiapkan pada  4  Desember.  Gubernur  menolak  dengan  tidak  memasukan  anggaran Pilkada dalam APBD-P 2013. Dengan begitu, Pilgub diundur hingga Tahun 2015  dengan  pertimbangan  belum  adanya  dasar  hukum  yang  kuat.  Karena RUU  Pemilukada  belum  disahkan  oleh  DPR  RI.  Kementrian  Dalam  Negri dan DPRD Provinsi pun  memilih  jalan tengah  dan  hanya  mendapatkan kata sepakat.  Gubernur  menawarkan  akan  disediakan  pada  APBD  2014  dengan dilaksanakan  bulan  januari  Mendagri  menawarkan  bulan  april  2014 pelaksanaan bersamaan dengan Pileg. Bahkan sempat muncul wacana solusi agar ara calon yang sedang menjabat Kepala Daerah untuk sementara urunan Rp 50.000.000.000 dari dana sisa bagi hasil APBD  masing-masing. Dengan diperpanjangkannya masa jabatan 5 orang komisioner KPU Lampung hingga pelantikan Gubernur terpilih 2014-2019 melalui SK KPU-RI No.707/Kpts/KPU/Tahun  2013  tertanggal  12  September,  dan  dengan landasan hukum UU No.32 Tahun 2004, PP No. 6 Tahun 2005 dan Peraturan KPU No. 9 Tahun 2010, maka tahapan yang tertunda patutlah segera dimulai kembali.  Semua  pihak  harus  lebih  tegas  dan  proaktif  menuntaskan  semua persoalan. 3
Dalam  Pemilihan  Gubernur  Lampung  2014  yang  akhirnya pelaksanaannya  membarengi  pemilihan  legislatif  pada  tanggal  9  April  2014
1 http://www.tokohindonesia.com/biografi/article/286-direktori/2339-terpilih-jadi-gubernur- lampung (diakses dan diunduh tanggal 25-2-2015)
2 http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/nasional/08/09/18/3734-kpud-lampung- tetap-gelar-rekapitulasi-suara-pilgub (diakses dan diunduh tanggal 25-2-2015)
3 Irawan, Nyoman Adi. 2013. Mahasiswa Untuk Demokrasi , p. 1.
diikuti  oleh  4  pasang  calon  Gubernur  dan  calon  Wakil  Gubernur  yaitu Nomor urut 1. Berlian Tihang-Mukhlis Basri, Nomor urut 2. Ridho Ficardo- Bachtiar, Nomor urut 3. Herman  HN-Zainudin Hasan, Nomor urut 4. Alzier Dianis  Thabrani-Lukman  Hakim.  Dengan  Daftar  pemilih  tetap  kurang  lebih 5,8 juta jiwa dilaksanakan di 16.497 TPS.
Berdasarkan  hasil quick  count SMRC  (Saiful  Muzani Research Center )  pasangan  Ridho  Ficardo-Bachtiar  memperoleh  43,66  %  suara  dan diikuti  oleh  Herman  HN-Zainudin  Hasan  memperoleh  32,94  %  suara sedangkan  Berlian  Tihang-Muchlis  Basri  15,7  %  dan  Alzier  Dianis Thabrani-Lukman  Hakim  memperoleh  7,7  %  suara.  Berbanding  terbalik dengan  SMRC, real  count versi  Pussbik  Lampung  pasangan  Herman  HN- Zainudin Hasan mengungguli pasangan Ridho-Bachtiar. 4
Hasil rapat pleno KPU Provinsi Lampung tanggal 17 april 2014 yang dibacakan langsung  oleh Ketua KPU Provinsi Lampung Nanang Trenggono memenangkan  pasangan  Ridho-Bachtiar  pada  Pemilihan  Gubernur  dan Wakil  Gubernur  Lampung  2014-2019  dengan  memperoleh  1.816.533  suara (44,96%). 5
Lahirnya  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2011  tentang Penyelenggara  Pemilu  (selanjutnya  disingkat  UU  No.  15  Tahun  2011), mengamanatkan untuk membentuk suatu lembaga negara baru, yaitu Dewan Kehormatan  Penyelenggara  Pemilu  (selanjutnya  disingkat  DKPP).  DKPP adalah  lembaga  yang  bertugas  menangani  pelanggaran  kode  etik Penyelenggara  Pemilu  dan  merupakan  satu  kesatuan  fungsi  Penyelenggara Pemilu.  DKPP  memiliki  tugas  dan  wewenang  untuk  menegakan  dan menjaga  kemandirian,  integritas,  dan  kredibelitas  Penyelenggara  Pemilu. Secara  lebih  spesifik  DKPP  dibentuk  untuk  memeriksa,  mengadili  dan memutuskan  pengaduan/laporan  dugaan  pelanggaran  kode  etik  yang dilakukan anggota KPU, anggota Bawaslu, dan jajaran di bawahnya.
Pada hari Selasa 12 Juni 2012 Presiden melantik tujuh anggota DKPP periode  Tahun  2012-2017  di  Istana  Negara.  Pengurus  DKPP  dituangkan dalam  Keppres  Nomor  57  Tahun  2012.  Ketujuh  anggota  DKPP  tersebut adalah  Ida  Budhiarti  mewakili  unsur  KPU,  Nelson  Simanjuntak  mewakili unsur  Bawaslu  dan  lima  dari  unsur  masyarakat  yaitu  AbdulBari  Azed, Valina  Singka  Subekti,  Jimly  Asshiddiqie,  Saut  Hamonangan  Sirait  serta Nur Hidayat Sardini.
Sejak  berdirinya  DKPP,  sangat  produktif  menangani  perkara pengaduan pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara Pemilu. Sampai bulan
4 http://sidomi.com/280499/hasil-pilgub-lampung-2014-ridho-bakhtiar-menang-versi-quick- count/ (diakses dan diunduh tanggal 25-2-2015).
5 http://www.saibumi.com/artikel-2622-hasil-final-rekapitulasi-kpu-ridho-ficardo-menangi- pilgub-lampung-dengan-4496-persen.html (diakses dan diunduh tanggal 25-2-2015).
November Tahun 2012, DKPP telah  memproses perkara pelanggarana kode etik  Penyelenggara  Pemilu  sejumlah  53  perkara.  Namun  mengingat  dalam penanganan perkara lazim didasarkan pada pihak yang diadukan (teradu).
Begitu  besarnya  pengaruh  DKPP  dalam  suatu  proses  Penyelenggara Pemilu  dan  fenomena  kemunculan  lembaga  negara  baru  yang  membawa perubahan  dalam  struktur  ketatanegaraan  dan  tatanan  pemerintah,  menjadi suatu  hal  yang  sangat  penting  dan  menarik  untuk  dibahas  lebih  lanjut. Kehadiran  lembaga  DKPP  yang  berwibawa  sebagai  pilar  demokrasi  sangat diperlukan.  DKPP  tidak  hanya  diharapkan  mampu  meneggakan  kode  etik penyelenggara  Pemilu,  tetapi  juga  dapat  mengawal  independensi  dan imparsialitas jajaran KPU dan Bawaslu dari pusat hingga daerah. Selain itu, keberadaan DKPP diharapkan dapat memberikan kepastian dan jaminan bagi Pemilu yang jujur, adil, bebas, rahasia.
Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan  yuridis  normatif,  yaitu  pendekatan  yang  dilakukan  dengan mempelajari  dan  menganalisis  teori-teori,  konsep-konsep,  literatur  dan peraturan  perundang-undangan  yang  berhubungan  dengan  permasalahan penelitian.

## B. Pembahasan
1. Proses  Pelaksanaan  Pemilihan  Gubernur  Lampung  tahun  2014  jika

## Ditinjau dari Putusan DKPP
Demokrasi  sebagai  aspek  penting  berkaitan  dengan  pemerintahan dengan hierarkhi kekuasaan yang terdapat dalam suatu sistem politik negara. Artinya, akan terdapat sistem politik nasional yang didalamnya terdapat sub sistem  politik  daerah  dalam  bingkai  sistem  negara  yang  dianutnya. Pemilahan  demokrasi  lokal  ini  bukan  berarti  terdapat  determinasi  wilayah pemberlakuan  demokrasi  atau  bahkan  terdapat  perbedaan  demokrasi  dari induknya. Dalam tulisan ini demokrasi lokal.
Ditujukan  sebagai  bagian  utuh  dari  demokrasi  di  Indonesia. Pemilukada  langsung  merupakan  wujud  nyata  asas  responsibilitas  dan akuntabilitas  karena  Pemilukada  langsung  akan  memperkuat  legitimasi seorang kepala daerah karena ia dipilih lansung oleh rakyat.
Dengan  Pemilukada  langsung  maka  akan  memperkuat  legitimasi seorang kepala daerah karena ia dipilih langsung oleh rakyatnya. Elit politik atau  partai  politik  tidak  bisa  lagi  menjatuhkan  seenaknya  seorang  kepala daerah (kecuali ia melakukan tindakan kriminal dan menghianati negara atau makar)  karena  ia  merupakan  pilihan  rakyat,  suara  rakyat  adalah  pilihan rakyat  dan  suara  rakyat  adalah  suara  Tuhan (vox  populi  vox  dey). Oleh karena  itu  seorang  presiden  yang  dipilih  secara  secara  langsung  memiliki legitimasi yang tinggi.
Pemilu  eksekutif  daerah  ini  berada  dalam  koridor  demokrasi  lokal dalam lingkup asas pemerintahan yang desentralisasi dan didasarkan pada rel kebijakan publik UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Dalam  Pemilihan  Gubernur  Lampung  2014  yang  akhirnya pelaksanaanya  membarengi  pemilihan  legislatif  pada  tanggal  9  April  2014 diikuti  oleh  4  pasang  calon  Gubernur  dan  calon  Wakil  Gubernur  yaitu Nomor urut 1. Berlian Tihang-Mukhlis Basri, Nomor urut 2. Ridho Ficardo- Bachtiar, Nomor urut 3. Herman HN-Zainudin Hasan, Nomor urut 4. Alzier Dianis  Thabrani-Lukman  Hakim.  Dengan  Daftar  pemilih  tetap  kurang  lebih 5,8 juta jiwa dilaksanakan di 16.497 TPS.
Berdasarkan  hasil quick  count SMRC  (Saiful  Muzani  Research Center)  pasangan  Ridho  Ficardo-Bachtiar  memperoleh  43,66  %  suara  dan diikuti  oleh  Herman  HN-Zainudin  Hasan  memperoleh  32,94  %  suara sedangkan  Berlian  Tihang-Muchlis  Basri  15,7  %  dan  Alzier  Dianis Thabrani-Lukman  Hakim  memperoleh  7,7  %  suara.  Berbanding  terbalik dengan  SMRC, real  count versi  Pussbik  Lampung  pasangan  Herman  HN- Zainudin Hasan mengungguli pasangan Ridho-Bachtiar. 6
Hasil rapat pleno KPU Provinsi Lampung tanggal 17 april 2014 yang dibacakan langsung  oleh Ketua KPU Provinsi Lampung Nanang Trenggono memenangkan  pasangan  Ridho-Bachtiar  pada  Pemilihan  Gubernur  dan Wakil  Gubernur  Lampung  2014-2019  dengan  memperoleh  1.816.533  suara (44,96%). 7
Lahirnya  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2011  tentang Penyelenggara  Pemilu  (selanjutnya  disingkat  UU  No.  15  Tahun  2011), mengamanatkan untuk membentuk suatu lembaga negara baru, yaitu Dewan Kehormatan  Penyelenggara  Pemilu  (selanjutnya  disingkat  DKPP).  DKPP adalah  lembaga  yang  bertugas  menangani  pelanggaran  kode  etik Penyelenggara  Pemilu  dan  merupakan  satu  kesatuan  fungsi  Penyelenggara Pemilu.  DKPP  memiliki  tugas  dan  wewenang  untuk  menegakkan  dan menjaga  kemandirian,  integritas,  dan  kredibelitas  Penyelenggara  Pemilu. Secara  lebih  spesifik  DKPP  dibentuk  untuk  memeriksa,  mengadili  dan memutuskan  pengaduan/laporan  dugaan  pelanggaran  kode  etik  yang dilakukan anggota KPU, anggota Bawaslu, dan jajaran di bawahnya.
Pada hari Selasa 12 Juni 2012 Presiden melantik tujuh anggota DKPP periode  Tahun  2012-2017  di  Istana  Negara.  Pengurus  DKPP  dituangkan dalam  Keppres  Nomor  57  Tahun  2012.  Ketujuh  anggota  DKPP  tersebut adalah  Ida  Budhiarti  mewakili  unsur  KPU,  Nelson  Simanjuntak  mewakili
6 http://sidomi.com/280499/hasil-pilgub-lampung-2014-ridho-bakhtiar-menang-versi-quick- count/ (diakses dan diunduh tanggal 25-2-2015).
7 http://www.saibumi.com/artikel-2622-hasil-final-rekapitulasi-kpu-ridho-ficardo-menangi- pilgub-lampung-dengan-4496-persen.html (diakses dan diunduh tanggal 25-2-2015).
unsur  Bawaslu  dan  lima  dari  unsur  masyarakat  yaitu  AbdulBari  Azed, Valina  Singka  Subekti,  Jimly  Asshiddiqie,  Saut  Hamonangan  Sirait  serta Nur Hidayat Sardini.
Sejak  berdirinya  DKPP,  sangat  produktif  menangani  perkara pengaduan pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara Pemilu. Sampai bulan November Tahun 2012, DKPP telah  memproses perkara pelanggarana kode etik  Penyelenggara  Pemilu  sejumlah  53  perkara.  Namun  mengingat  dalam penanganan perkara lazim didasarkan pada pihak yang diadukan (teradu).
Begitu  besarnya  pengaruh  DKPP  dalam  suatu  proses  Penyelenggara Pemilu  dan  fenomena  kemunculan  lembaga  negara  baru  yang  membawa perubahan  dalam  struktur  ketatanegaraan  dan  tatanan  pemerintah,  menjadi suatu  hal  yang  sangat  penting  dan  menarik  untuk  dibahas  lebih  lanjut. Kehadiran  lembaga  DKPP  yang  berwibawa  sebagai  pilar  demokrasi  sangat diperlukan.  DKPP  tidak  hanya  diharapkan  mampu  meneggakan  kode  etik penyelenggara  Pemilu,  tetapi  juga  dapat  mengawal  independensi  dan imparsialitas jajaran KPU dan Bawaslu dari pusat hingga daerah. Selain itu, keberadaan DKPP diharapkan dapat memberikan kepastian dan jaminan bagi Pemilu yang jujur, adil, bebas, rahasia.
Kemenangan  Ridho-Bachtiar  ternodai  oleh  banyaknya  pelanggaran- pelanggaran  pemilu  seperti money  politik ,  etika  kampanye  dan  terindikasi mengubah  hasil suara di beberapa TPS. Dan keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara  Pemilu  No.25/DKPP-PKE-III/2014  menyimpulkan  bahwa Bawaslu Provinsi Lampung melakukan pelanggaran kode etik Penyelenggara  Pemilu,  dan  memerintahkan  kepada  Bawaslu  pusat  untuk menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 8
2. Kekuatan  dan  Pelaksanaan  Putusan  DKPP  Terhadap  Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu
a. Subjek dan Objek Perkara Yang Ditanggani DKPP
Untuk  mengetahui  seperti  apa  putusan  DKPP,  terlebih  dahulu  harus ditentukan  siapa  saja  yang  dapat  menjadi  subjek  perkara  dan  objek  yang dapat  diperkarakan  di  DKPP.  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  15 Tahun  2011  Tentang  Penyelenggara  Pemilu,  subjek  yang  dapat  menjadi pihak  yang  berperkara  di  DKPP  adalah  anggota  KPU,  anggota  KPU Provinsi,  anggota  KPU  Kabupaten/Kota,  anggota  PPK,  anggota  PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan,  anggota  Pengawas  Pemilu  Lapangan  dan  anggota  Pengawas Pemilu Luar Negeri.
8 www.langpung.tribunnews.com/2014/6/09/dkpp-putusan-bawaslu-lampung-langgar-kode- etik (diakses dan diunduh tanggal 3-3-2015).
Peraturan  DKPP  Nomor  2  Tahun  2012  Tentang  Pedoman Berac  Ara
Kode  Etik  Penyelenggara  Pemilihan  Umum,  Pasal  9  menyebutkan  bahwa “Jika Teradu dan/atau Terlapor adalah Penyelenggara Pemilu yang menjabat sebagai  (a)  anggota  KPU  Kabupaten/Kota  atau  KIP  Kabupaten/Kota;  (b) anggota Panwaslu Kabupaten/Kota; (c) anggota PPK; (d) anggota Panwaslu Kecamatan;  (e)  anggota  PPS;  (f)  anggota  Pengawas  Pemilu  Lapangan;  atau (f)  anggota  KPPS,  Pengaduan  dan/atau  Laporan  diajukan  kepada  DKPP melalui  Bawaslu  Provinsi”.  Bawaslu  Provinsi  melakukan  penelitian kelengkapan administrasi Pengaduan dan/atau Laporan tersebut.
Subjek yang dapat menjadi pihak yang berperkara selaku pihak teradu dan/atau  terlapor  di  DKPP  sangatlah  luas  dan  banyak.  Walaupun  Peraturan DKPP menentukan penyelenggara Pemilu tingkat Kabupaten/Kota kebawah pengaduan  dan  penelitian  berkasnya  melalui  Bawaslu.  Bahkan  sebenarnya hal-hal  yang  dapat  diselesaikan  sendiri  atau  yang  semestinya  ditangani melalui  mekanisme  internal  harus  lah  lebih  dulu  ditangani  oleh  KPU  dan Bawaslu, tidak boleh secara langsung ditangani oleh DKPP.
Seluruh  pengaduan  pelanggaran  kode  etik  langsung  disampaikan  dan ditangani  oleh  DKPP.  Tidak  mungkin  DKPP  dapat  menangani  pelanggaran kode  etik  yang  dilakukan  oleh  penyelenggara  Pemilu  ditingkat  Kecamatan sampai  dengan  lapangan  yang  jumlahnya  ribuan  orang  dengan  sifat  kerja yang  sementara  dan  bukan  yang  utama.  Seharusnya  kasus-kasus  dugaan pelanggaran kode etik yang ditangani oleh DKPP hanya yang dilakukan oleh Penyelenggara pemilu di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat.
Peraturan  bersama  KPU,  Bawaslu,  dan  DKPP  tentang  Kode  Etik Penyelenggara  Pemilihan  Umum,  Pasal  1  angka  6  menyebutkan  bahwa “Kode  Etik  Penyelenggara  Pemilu,  selanjutnya  disebut  Kode  Etik,  adalah satu  kesatuan  landasan  norma  moral,  etis  dan  filosofis  yang  menjadi pedoman  bagi  perilaku  penyelenggara  pemilihan  umum  yang  diwajibkan, dilarang,  patut  atau  tidak  patut  dilakukan  dalam  semua  tindakan  dan ucapan”.  Peraturan  ini  dapat  ditentukan  objek  perkara  yang  ditangani  oleh DKPP terbatas hanya kepada persoalan perilaku pribadi atau orang perorang pejabat atau petugas penyelenggara pemilihan umum.
Etika berasal dari bahasa yunani “ ethos ”, yang berarti kebiasaan, adat, watak,  perasaan,  sikap  dan  cara  berfikir.  Istilah  etika  juga  disebut  juga “ mores,  mos ”  yang  juga  berarti  adat  istiadat  atau  kebiasaan  yang  baik, sehingga dari istilah ini lahir penyebutan moralitas atau moral. Etika melekat pada  manusia  pribadi  dengan  tuntutan  atas  dasar  kehendak  bebas  dalam kaitannya  membentuk  manusia  yang  berpribadi  manusia,  dengan  demikian akan memiliki tanggung jawab dan kewajiban serta sanksi sosial.
Perilaku etis penyelenggara Pemilu dapat dinilai dengan kemamampuannya  menyelenggarakan  pemilu  dengan  berpegang  pada  12 asas  penyelenggaraan  Pemilu  yakni:  mandiri,  jujur,  adil,  kepastian  hukum,
tertib,  kepentingan  umum,  keterbukaan,  proporsionalitas,  profesionalitas, akuntabilitas,  efisiensi,  dan  efektivitas.  Pihak  yang  melaporkan  atau  yang mengadu  harus  mampu  membuktikan  apa  saja  yang  telah  dilakukan  oleh orang  per  orang  individu  ketua  atau  anggota  KPU  atau  Bawaslu  yang dianggap  telah  melanggar  kode  etik  penyelenggara  pemilu  sesuai  ketentuan yang  berlaku.  Modus  pelanggaran  kode  etik  penyelenggara  Pemilu  yang sudah  dan  tengah  disidangkan  DKPP  didominasi  pembatalan  kepesertaan dalam  Pemilukada,  menyangkut  persyaratan  pencalonan,  keterpenuhan cakupan dan jumlah persyaratan, dan lewatnya waktu pencalonan, serta tafsir terhadap ketentuan persyaratan pencalonan.
Objek  pelanggaran  etika  yang  dapat  diperkarakan  menyangkut  sikap dan  perbuatan  yang  mengandung  unsur  jahat  dan  melanggar  hukum  yang dilakukan  oleh  perseorangan  individu  secara  sendiri-sendiri  atau  pun bersama-sama  yang  dipertanggung-jawabkan  juga  secara  individu  orang perorang.  Jadi  jelas  yang  dapat  diperkarakan  dan  dituduh  melanggar  kode etik bukan KPU atau Bawaslu sebagai institusi, tetapi orang per orang yang menduduki jabatan sebagai ketua atau anggota KPU atau Bawaslu tersebut.
Dalam  Undang-Undang  Penyelenggara  Pemilu  dan  Peraturan  DKPP mengenai  pengajuan  perkara  pelanggaran  kode  etik  oleh  penyelenggara Pemilu  tidak  memiliki  batasan  waktu  tertentu.  Walaupun  pelanggaran  itu sudah  lama  terjadi  dan  hasil  pemilunya  telah  disahkan  secara  hukum,  tetap bisa diajukan ke DKPP apabila ditemukan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu.
DKPP  sebagai  lembaga  etik  memang  benar  tidak  ada  batasan  waktu mengenai  pengaduan  suatu  pelanggaran  kode  etik.  Jadi  objek  perkara  di DKPP  tidak  tergantung  kepada  “ tempos  delicti ” 9 atau  saat  kapan  suatu perbuatan  melanggar  kode  etik.  Hal  ini  dikarenakan  antara  persoalan pelanggaran  kode  etik  aparat  KPU  dan  Bawaslu  dengan  proses  Pemilu  dan bahkan dengan persoalan sengketa mengenai hasil pemilihan itu, tidak dapat dikaitkan berdasarkan prinsip sebab-akibat atau kausalitas.
Seperti  pada  Putusan  DKPP  No.9/DKPP-PKE-I/2012 10 yang memberhentikan  Ketua  KPU  Depok  secara  tetap  karena  terbukti  melanggar kode  etik,  padahal  Pemilukada  Kota  Depok  telah  berlangsung  dua  tahun sebelumnya  dan  putusan  sengketa  hasil  pemilu  telah  bersifat  final  dan mengikat berdasarkan putusan
Mahkamah Konstitusi yang telah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum  Putusan  DKPP  tersebut  tidak  dapat  dijadikan  dasar  untuk memberhentikan  Walikota  yang  telah  terpilih.  Saat  ini  terbuka  ruang  yang
9 Jimly Asshiddiqie, Pengenalan  DKPP  Untuk  Penegakan  Hukum, Makalah  disampaikan dalam forum Rapat Pimpinan Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta, Februari 2013.
10 http://dkpp.central.net.id/index.php?mod=maklist&id=55000000007, (diakses dan diunduh tanggal 2-2-2015 )
sangat  luas  untuk  menggugat  penyelenggara  Pemilu  yang  bekerja  secara tidak  profesional.  Tidak  adanya  batasan  waktu  mengajukan  gugatan pelanggaran  kode  etik  dapat  membuat  terjadinya  suasana  yang  tidak menentu dimasyarakat dan rasa khawatir para penyelenggara Pemilu apabila suatu  saat  mereka  digugat  ke  DKPP.  Menurut  penulis  sebaiknya  khusus dalam  penyelenggaraan  suatu  Pemilu,  pengajuan  gugatan  pelanggaran  kode etik dibatasi sesuai tahapan Pemilu yang dilalui atau paling tidak sampai satu bulan selesainya penyelenggaraan suatu Pemilu. Adanya pembatasan ini juga bermanfaaat  pada  putusan  DKPP  yang  dapat  menjadi  dasar  atau pertimbangan terhadap gugatan pelanggaran tindak pidana Pemilu, sengketa tata usaha negara Pemilu dan perselisihan hasil Pemilu.

## b. Sifat Putusan DKPP Final dan Mengikat
Suatu  hal  yang  sangat  menarik  dari  penegakan  kode  etik  yang dilakukan  oleh  DKPP 11 adalah  sifat  putusan  yang  final  dan  mengikat  serta wajib  dilaksanakan  ( executable ).  Selain  itu  mengenai  mekanisme penanganan  pengaduan  pelanggaran  kode  etik  yang  dilakukan  melalui persidangan  yang  terbuka  dan  disertai  dengan  pengujian  alat  bukti  (semi peradilan).  Dari  dua  hal  tersebut  menyebabkan  DKPP  saat  ini  di  usia  yang baru satu tahun sudah sangat dikenal
luas  dan  keberadaaanya  sangat  dihormati  dan  disegani  oleh  semua pihak  yang  terkait  dalam  proses  penyelenggaraan  Pemilu.  Dalam putusannya, DKPP tidak segan-segan untuk memecat penyelenggara Pemilu yang terbukti telah melakukan pelanggaran kode etik yang berat.
Putusan  DKPP  berupa  sanksi  atau  rehabilitasi  sanksi  tersebut  dapat berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap, sebagai  mana  diatur  dalam  Pasal  112  ayat  (10  dan  11)  Undang-Undang Nomor  15  Tahun  2011  Tentang  Penyelenggara  Pemilu.  Dalam  hal  amar putusan  DKPP  menyatakan  Pengaduan  dan/atau  Laporan  tidak  dapat diterima  atau  Teradu  dan/atau  Terlapor  tidak  terbukti  melanggar,  maka DKPP  melakukan  rehabilitasi  kepada  Teradu  dan/atau  Terlapor.  Undang- undang  Penyelenggara  Pemilu  dan  Peraturan  DKPP  menyatakan  dengan tegas  bahwa  Putusan  DKPP  bersifat  final  dan  mengikat  ( final  and  binding ) serta penyelenggara Pemilu wajib melaksanakan putusan DKPP tersebut.
Pasal 28 ayat (3) UU No.15 Tahun 2011 menyebutkan bahwa “Dalam hal  rapat  pleno  DKPP  memutuskan  pemberhentian  anggota  sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai  anggota  KPU,  KPU  Provinsi,  atau  KPU  Kabupaten/Kota  sampai
11 Dalam setiap  pemberitaan  media  cetak dan  elektronik tentang DKPP  selalu disebutkan menggenai putusan DKPP bersifat yang final dan mengikat.
dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian”. Kemudian Pasal 100 ayat (4)  juga  menyebutkan  bahwa  “Dalam  hal  rapat  pleno  DKPP  memutuskan pemberhentian  anggota  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2), anggota  yang  bersangkutan  diberhentikan  sementara  sebagai  anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota,  Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian”.
Apabila  dalam  suatu  perkara  pelanggaran  kode  etik,  DKPP memutuskan  memberhentikan  anggota  KPU  Kabupaten/Kota,  maka  KPU Provinsi  menindaklanjutinya  dengan  menerbitkan  Surat  Keputusan Pemberhentian yang bersangkutan dari kedudukannya sebagai anggota KPU Kabupaten/Kota.  Hal  yang  sama  juga  berlaku  bagi  Bawaslu  disemua tingkatan. Khusus KPU Pusat dan Bawaslu Pusat apabila terbukti melanggar kode  etik  dan  diberhentikan  oleh  putusan  DKPP,  maka  surat pemberhentiannya  harus  dituangkan  dalam  bentuk  Keputusan  Presiden. Surat  Pemberhentian  hanya  bersifat  administrasi,  karena  pemberhentiannya berlaku sejak tanggal putusan DKPP dibacakan atau diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum.
Putusan  DKPP  bersifat  final  artinya  tidak  tersedia  lagi  upaya  hukum lain atau upaya hukum yang lebih lanjut sesudah berlakunya putusan DKPP sejak  ditetapkan  dan  diucapkan  dalam sidang pleno terbuka DKPP. Putusan DKPP bersifat mengikat artinya putusan itu langsung  mengikat dan bersifat memaksa  sehingga  semua  lembaga  penyelenggara  kekuasaan  negara  dan termasuk  badan-badan  peradilan  terikat  dan  wajib  melaksanakan  putusan DKPP  itu  sebagaimana  mestinya. 12 Pelaksanaan  atau  eksekusi  putusan DKPP  itu  wajib  ditindak-lanjuti  oleh  KPU,  Bawaslu,  atau  pun  oleh pemerintah dan lembaga lain yang terkait.
Sudah  cukup  banyak  penyelenggara  Pemilu  yang  menjadi  korban putusan  DKPP  yang  bersifat  final  dan  mengikat.  Contoh  Putusan  DKPP yang  memberhentikan  penyelenggara  Pemilu  secara  tetap  adalah  Putusan DKPP  No.17/DKPP-PKE-I/2012 13 terhadap  seluruh  anggota  KPU  Tulang Bawang  karena  tidak  meloloskan  salah  satu  pasangan  bakal  calon  kepala daerah  dalam  mengikuti  Pemilukada.  Putusan  DKPP  No.70&71/DKPP- PKE-II/2013 14 tanggal  2  Agustus  2013  bahkan  memberhentikan  seluruh anggota KPU dan Panwas Kabupaten Seram Bagian Timur karena terjadinya kecurangan  dan  pelanggaran  kode  etik  dalam  pelaksanaan  Pemilukada Provinsi Maluku.
12 Jimly Asshiddiqie, op.cit.,
13 http://dkpp.central.net.id/index.php?mod=maklist&id=55000000013, diunduh tanggal 2 Februari 2014
14 http://dkpp.go.id/index.php?mod=pdfview&page=211, diunduh tanggal 27 Agustus 2015
DKPP  sebagai  sebuah  lembaga  atau  komisi  etik  menurut  pendapat penulis seharusnya tidak  membuat sebuah putusan, melainkan rekomendasi. Putusan  DKPP  terhadap  sebuah  pelanggaran  kode  etik  oleh  penyelenggara Pemilu  tidak  dapat  bersifat  final  karena  memerlukan  persetujuan administrasi  lebih  lanjut  dari  KPU  dan  Bawaslu  untuk  mengeluarkan Keputusan  yang  bersifat  Final.  Dengan  prinsip Check  and  balences antar lembaga  negara  termasuk  penyelenggara  Pemilu  maka  tidak  bisa  putusan DKPP  bersifat  final  dan  mengikat  apalagi  dalam  putusan  tersebut memberhentikan penyelenggara Pemilu secara tetap.
KPU  dan  Bawaslu  sebagai  lembaga  penyelenggara  pemilu  memiliki kedudukan  yang  sederajat  dengan  DKPP,  sehingga  untuk  mengangkat  dan juga memberhentikan anggotanya  merupakan  kewenangan  yang  mutlak  dan mengikat  pada  lembaga  tersebut.  KPU  dan  Bawaslu  merupakan  lembaga negara  permanen  yang  terstruktur  dari  pusat  hingga  kedaerah.  Dalam pengangkatan  anggotanya  melalui  suatu  mekanisme  yang  diatur  oleh undang-undang  dan  kemudian  ditetapkan  dengan  suatu  Surat  Keputusan yang  dikeluarkan  oleh  pejabat  setingkat  diatasnya.  Ketika  penyelenggara Pemilu  harus  diberhentikan  juga  harus  dikeluarkan  Surat  Keputusan pemberhentiannya  yang  kewenangan  dan  ranahnya  ada  pada  yang mengangkatnya dahulu.
Hans  Kelsen  mengemukakan  Teori Stufenbau  des  Recht 15 ,  yang menyatakan  bahwa  “norma-norma  hukum  itu  berjenjang-jenjang  dan berlapis-lapis  dalam  suatu  hierarki  tata  susunan”.  Pasal  7  ayat  (1)  Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan  Peraturan Perundang- undangan  menyebutkan  jenis  dan  hierarki  peraturan  perundang-undangan dari  yang  tertinggi  adalah  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945,  sampai  yang  terendah  yaitu  Peraturan  Daerah Kabupaten/Kota.
Putusan DKPP sebagai lembaga penegak kode  etik sebenarnya hanya bersifat  rekomendasi,  sehingga  menurut  penulis  tidak  bisa  dikategorikan sebagai  putusan  hukum.  Etika  merupakan  sumber  materiil  hukum,  namun etika  tidak  dengan  lantas  menjadi  hukum.  Ketika  suatu  etika  diformalkan dan  ditetapkan  oleh  pejabat  yang  berwenang  barulah  etika  tersebut  dapat menjadi hukum. Dalam menjatuhkan hukuman, prosedur, dan jenis hukuman pada etika dan hukum diatur dan dilaksanakan secara berbeda.
Putusan  yang  bersifat  final  dan  mengikat  dari  sanksi  yang  dijatuhkan adalah  ranah  wewenang  lembaga  pemegang  kekuasaan  kehakiman.  Bahkan dalam  lembaga  kehakiman  pun  terdapat  mekanisme  banding  terhadap  suatu putusan pengadilan. Menurut penulis norma didalam UU No.15 Tahun 2011 yang  menyatakan  DKPP  menetapkan  Putusan  merupakan  norma  yang
15 Hans  Kelsen, General Theory  Of Law  and State,  op.cit., p.. 179
bertentangan dengan pengaturan tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  24  UUD  1945.  Sifat  Putusan  DKPP yang  Final  dan  mengikat  tersebut  telah  menciptakan  kondisi  tidak  adanya mekanisme check  and  balances antara  DKPP  dengan  KPU  dan  Bawaslu sebagaimana telah penulis gambarkan dalam pokok bahasan pertama.

## c. Pelaksanaan Putusan DKPP
Salah  satu  tugas  DKPP  sebagaimana  disebutkan  Pasal  111  ayat  (3) huruf  d  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2011  tentang  Penyelenggara Pemilu,  adalah  “menyampaikan  putusan  kepada  pihak-pihak  terkait  untuk ditindaklanjuti”.  Dalam  penjelasan  pasal  tersebut  yang  dimaksud  dengan “pihak-pihak terkait” antara lain: pihak yang diadukan, Kepolisian dalam hal pelanggaran  pidana,  dan  Penyelenggara  Pemilu.  Peraturan  DKPP  Nomor  2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum,  juga  menjelaskan  dalam  Pasal  35  ayat  (1)  “Putusan  DKPP disampaikan kepada Teradu dan/atau Terlapor dan Pengadu dan/atau Pelapor serta pihak-pihak terkait lainnya untuk ditindaklanjuti”. Ayat (2) “Dalam hal penelitian  atau  pemeriksaan  yang  dilakukan  DKPP  menemukan  dugaan pelanggaran  di  luar  pelanggaran  Kode  Etik,  DKPP  menyampaikan rekomendasi kepada lembaga dan/atau instansi terkait untuk ditindaklanjuti”.
Sesuai  prosedur  tetap  yang  dimiliki  DKPP,  sebagai  tindak  lanjut  dari putusan  DKPP,  bahwa  setiap  kali  sebuah  putusan  selesai  dibacakan  dalam suatu  sidang  DKPP,  pihak  sekretariat  DKPP  selalu  menindaklanjutinya dengan  menyampaikan  langsung  kepada  para  pihak,  baik  Pengadu  maupun Teradu.  Setiap  Putusan  DKPP  juga  disampaikan  kepada  KPU,  KPU Provinsi,  dan  KPU  Kabupaten/Kota  dengan  maksud  agar  segera dilaksanakan, sesuai hierarki dalam struktur penyelenggara Pemilu di jajaran KPU.  Demikian  halnya  apabila  Teradu  adalah  jajaran  Bawaslu,  DKPP menyampaikan kepada Bawaslu untuk dilaksanakan.
Bagi  penyelenggara  Pemilu  di  daerah,  penyampaian  Putusan  DKPP disampaikan  melalui  paket  pos  kilat  tercatat.  Di  samping  itu,  agar  Putusan DKPP  dilaksanakan  penyelenggara  Pemilu  serta  diketahui  khalayak  ramai, sekretariat DKPP selalu memasang iklan layanan masyarakat di media cetak atau  media online yang  terbit  di  ibukota  dan  lokal  sesuai  daerah  di  mana teradu  atau  pihak  terkait  lain  berada.  Penyebarluasan  putusan  tersebut lazimnya disebut "Maklumat Putusan".
Pasal 112 ayat (13) UU No.15 Tahun 2011 menyebutkan “KPU, KPU Provinsi,  KPU  Kabupaten/Kota,  PPK,  PPS,  PPLN,  KPPS,  KPPSLN, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota,  Panwaslu Kecamatan,  PPL  dan  PPLN  wajib  melaksanakan  putusan  DKPP”.  Pasal  ini merupakan  penegaskan  dari  pasal  lainnya  yang  menyatakan  bahwa  salah satu  tugas  KPU  dan  Jajarannya  adalah  melaksanakan  keputusan  DKPP,
sedangkan  Bawaslu  memiliki  tugas  untuk  mengawasi  pelaksanaan  Putusan DKPP.  Sebagai  konsekuensi  dari  sifat  putusan  DKPP  yang  final  dan mengikat,  Peraturan  DKPP  Nomor  2  Tahun  2012  telah  mengatur  dalam Pasal  34  ayat  (2)  bahwa  “Penyelenggara  Pemilu  wajib  melaksanakan putusan DKPP paling lama 7 (tujuh) hari sejak putusan dibacakan”.
Apabila  dalam  putusan  DKPP  menyatakan  pemberhentian  sementara atau  tetap  kepada  penyelenggara  Pemilu  karena  terbukti  melanggar  kode etik,  maka  yang  bersangkutan  akan  akan  digantikan  oleh  penyelenggara Pemilu yang lainnya. Dalam hal anggota KPU atau Bawaslu tersebut sedang melaksanakan tugas tahapan Pemilu, maka sementara waktu akan digantikan oleh penyelenggara Pemilu satu tingkat diatasnya.
DKPP  merupakan  lembaga  penegak  kode  etik  yang  sejajar  dengan penyelenggara  Pemilu  lainnya.  Putusan  DKPP  sesungguhnya  hanya  bersifat rekomendasi  kepada  penyelenggara  pemilu,  maka  menurut  penulis  tidaklah semua  putusan  DKPP  harus  ditindak  lanjuti  oleh  KPU  dan  Bawaslu, terutama  bila  putusan  tersebut  telah  melampaui  kewenangan  DKPP  sebagai lembaga  penegak  kode  etik  penyelenggara  Pemilu.  Putusan  DKPP  dapat ditindak  lanjuti  hanya  sampai  sebatas  sanksi  pemberhentian  sementara anggota  penyelenggara  Pemilu  yang  melanggar  kode  etik  dari  pelaksanaan tugasnya  dalam  tahapan  penyelenggaraan  pemilu  yang  sedang  berlangsung. Saksi pemberhentiaan tetap untuk yang bersangkutan selanjutnya merupakan wewenang penyelenggara Pemilu itu sendiri.
Mungkin  saja  nanti  terjadi  suatu  putusan  DKPP  dianggap  oleh penyelenggara  Pemilu  melampaui  kewenangannya,  sehingga  KPU  dan  atau Bawaslu  tidak  mau  melaksanakan  putusan  DKPP  tersebut.  Perselisihan hukum  yang  terjadi  antara  DKPP  dengan  KPU  dan  atau  Bawaslu  akan menjadi  suatu  permasalahan  hukum  baru  dalam  pelaksanaan  Pemilu,  yang apabila  tidak  ada  penyelesaianya  akan  membuat  kredibilatas  dan  kualitas Pemilu  diragukan  oleh  masyarakat.  Untuk  itu  menurut  penulis  diperlukan terobosan  hukum  terhadap  potensi  konflik  hukum  antar  lembaga  yang memiliki  satu  kesatuan  fungsi  penyelenggara  pemilu  ini,  melalui penyelesaian akhir seluruh sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi.

## C. Penutup

## 1. Simpulan
Pemilihan Gubernur Lampung pada tahun 2014 oleh masyarakat tidak begitu memuaskan atau mengalami krisis, dikarenakan terdapat pelanggaran–pelanggaran pemilu yang ditemukan disana. Setelah munculnya Putusan  Dewan  Kehormatan  Penyelenggara  Pemilu  No.25/DKPP-PKE- III/2014  menyimpulkan  bahwa  Bawaslu  Provinsi  Lampung  melakukan
pelanggaran  kode  etik  dalam  melaksanakan  Pemilihan  Gubernur  Lampung Tahun 2014.
Subjek yang dapat diperkarakan selaku pihak teradu/terlapor di DKPP dalam peraturan dibatasi hanya penyelenggara Pemilu tingkat Kabupaten/Kota,  Provinsi,  dan  Pusat.  Objek  pelanggaran  etika  yang  dapat diperkarakan menyangkut sikap dan perbuatan pribadi penyelenggara Pemilu yang  mengandung  unsur  jahat  dan  melanggar  hukum.  Waktu  pengajuan perkara suatu pelanggaran kode  etik tidak tergantung kapan suatu perbuatan tersebut  terjadi,  namun  dalam  suatu  penyelenggaraan  Pemilu  dibatasi pengajuan  gugatan  pelanggaran  kode  etik  sesuai  dengan  tahapan pelaksanaan  Pemilu.  Undang-undang  Penyelenggara  Pemilu  dan  Peraturan DKPP  menyatakan  dengan  tegas  bahwa  Putusan  DKPP  bersifat  final  dan mengikat  ( final  and  binding )  serta  penyelenggara  Pemilu  wajib melaksanakan putusan DKPP.

## 2. Saran
Dengan putusan DKPP yang ke sekian kali nya ini Para penyelenggara Pemilu  baik  di  tingkat  provinsi,  daerah  sampai  tingkat  desa  harus  benar– benar  netral  dan  menjalankan  tugasnya  dengan  baik,  agar  pemimpin  yang terpilih yang akan mempimpin di daerah tersebut berlegitimasi dengan baik.
DKPP  sebaiknya  tidak  membuat  sebuah  Putusan,  melainkan sebaiknya  Rekomendasi.  Putusan  DKPP  yang  bersifat  final  dan  mengikat khusus  untuk  sanksi  pemberhentian  tetap,  diubah  menjadi  rekomendasi kepada  lembaga  penyelenggara  pemilu  sesuai  dengan  hirarkinya.  Percuma jika penyelenggara Pemilu jika melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku hanya  di  hukum  diberhentikan,  jarang  dilimpahkan  sebagai  pelanggaran pidana  nya,  jika  hanya  diberhentikan  maka  tidak  membuat  para penyelenggara pemilu jera.

## Daftar Pustaka

## A. Buku
Asshiddiqie, Jimly, Perkembangan dan Konsulidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi . Sinar Grafika, Jakarta, 2010
Asshidiqie,  Jimly  Bagir  Manan,  dkk.  Gagasan  amandemen  UUD  1945  dan Pemilihan  Presiden  Secara  Langsung,  cet.  Ke-2,  Sekertariat  Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta 2006.
Arifin  Firmansyah  dkk. Lembaga  Negara  dan  Sengketa  Kewenangan  antar Lembaga  Negara ,  KHRN  bekerjasama  dengan  MKRI  didukung  oleh The Asia Foundation dan USAID, Jakarta 2005, hlm. 29

## Derajat kepentingan suatu lembaga berdasarkan undang-undang dasar dalam
sistem negara demokrasi konstitusi. Jimly Hans  Kelsen, General  Theory  of  Law  and  State ,  Russell  &  Russell,  New york,  1061,  diterjemahkan  oleh  Raisul  Mutaqien, Teori  Umum Tentang  Hukum  dan  Negara ,  Cetakan  I,  Penenerbit  Nusamedia  dan Penenrbit Nuansa, Bandung, September 2006 Hamdi, Muchlis “State Auxiliary Bodies di Beberapa Negara”, Disampaikan dalam  dialog  hukum  dan  non  hukum  “Penataan  State  Auxiliary Bodies dalam Sistem Ketatanegaraan “ Departemen Hukum dan HAM RI  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional  bekerjasama  dengan  Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya 26-29 Juni 2009 Hendra  Nurtjahjo,  “Lembaga  Independen  di  Indonesia  :  Kajian  Perspektif Yuridis”,  Makalah  dalam  diskusi  terbatas  tentang  Kelembagaan Independen  di  Indonesia  di  pusat  kajian  Hukum  administrasi  Negara Jakarta, 2006 Hadjar  Al  Fickar, Pokok-Pokok  Pikiran  dan  Rancangan  Undang-Undang Mahkamah Konstitusi , KRHN dan Kemitraan, Jakarta, 2003 Isra,  Saldi, Pergeseran  Fungsi  Legislatif:  Menguatnya  Model  Legislasi Parlementer  Dalam  Sistem  Presidensial  Indonesia ,  Rajawali  Pers, Jakarta, 2010. Mahfud MD, Moh. Politik Hukum di Indonesia , Ed. Revisi, Cet.2. Rajawali Pers, Jakarta, 2009. Manan,  Bagir. Pertumbuhan  dan  Perkembangan  Konstitusi  Suatu  Negara, Mandar Maju, Bandung, 1995. Soemantri  Sri, “ Lembaga  Negara  dan  State  Auxiliary  Bodies  dalam  Sistem Ketatanegaraan  Menurut  UUD  1945 ”,  Disampaikan  dalam  dialog hukum  dan  non  hukum  “penataan State  Auxiliary  Bodies dalam Sistem  Ketatanegaraan”  Departemen  Hukum  dan  HAM  RI,  Badan pembinaan  Hukum  Nasional  bekerjasama  dengan  Fakultas  Hukum Universitas Airlangga, Surabaya 26-29 Juni 2009 Soeprapto,  Farida  Maria  Indrati, Ilmu  Perundang-undangan,  Dasar-Dasar dan pembentukannya, Kanisius, Jakarta, 1998, Thohari,  A.Ahsin,  “Kedudukan  Komisi-Komisi  Negara  Dalam  Struktur Ketatanegaraan Indonesia”, Jurnal Hukum Jantera, Edisi 12 Tahun III, April 2006,
Yasir, Armen. Hukum Perundang-undangan, Lembaga Penelitian
Universitas Lampung, 2008.

## B. Internet
http://www.tokohindonesia.com/biografi/article/286-direktori/2339-terpilih- jadi gubernur-lampung unduhan 25-2-2015
http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/nasional/08/09/18/3734- kpud-lampung-tetap-gelar-rekapitulasi-suara-pilgub unduhan pada 25- 2-2015 Nyoman adi irawan, Mahasiswa Untuk Demokrasi , 2013, http://sidomi.com/280499/hasil-pilgub-lampung-2014-ridho-bakhtiar- menang-versi-quick-count/ unduhan 25-2-2015 http://www.saibumi.com/artikel-2622-hasil-final-rekapitulasi-kpu-ridho- ficardo-menangi-pilgub-lampung-dengan-4496-persen.html  unduhan 25-2-2015 www.langpung.tribunnews.com/2014/6/09/dkpp-putusan-bawaslu-lampung- langgar-kode-etik unduhan 3-3-2015