## Fenomena  Perkawinan  Beda  Agama  Ditinjau  Dari  UU    1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

## Patrick Humbertus
Fakultas Hukum, Universitas Surabaya patrickhumbertus96@gmail.com
DOI: https://doi.org/10.23917/laj.v4i2.8910
Submission Track: Received: 11 September 2019 Final Revision: 3 Oktober 2019 Available online: 10 Oktober 2019 Corresponding Author:
Patrick Humbertus patrickhumbertus96@gmail.com

## ABSTRACT
Perkawinan  merupakan  hal  yang  menarik  untuk dibahas  serta  memiliki  banyak  persoalan,  salah satunya  adalah  perkawinan  campur  beda  agama. Perkawinan  campur  beda  agama  memiliki  banyak implikasi dan persoalan, mengingat bahwa
perkawinan di Indonesia dianggap sah bila dilakukan berdasarkan  hukum  agama  dan  keyakinan  masing- masing  pihak  yang  akan  melangsungkan  perkawinan.
Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat inkonsistensi  antara  peruaturan  hukum  dengan fenomena  sosial  di  masyarakat.  Penelitian  ini menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif dengan  pendekatan  deskriptif.  Hasilnya  didapati bahwa terjadi pertentangan hukum dalam UU 1/1974 Tentang Perkawinan dan juga antara UU Perkawinan dengan UU 39/1999 Tentang HAM. Kekurangan yang ada  pada  UU  Perkawinan  tersebut  menimbulkan penyelundupan  hukum  berupa  upaya  untuk  tetap melangsungkan perkwinan beda agama di luar negeri dan merubah kolom agama di Kartu Tanda Penduduk. Keywords: Perkawinan, Beda Agama, Persoalan Hukum, Penyelundupan Hukum.

## PENDAHULUAN
Berbicara mengenai perkawinan merupakan persoalan yang selalu menarik untuk dibicarakan. Persoalan perkawinan bukan saja menyangkut hajat hidup seseorang tetapi juga menyentuh suatu lembaga  atau  agen  sosial  yang  disebut  rumah  tangga  dan  keluarga.  Dalam  suatu  perkawinan terdapat  konsekuensi  yuridis  dan  sosiologis  yaitu  ketika  seseorang  yang  sebelumnya  dianggap belum dewasa maka dengan melangsungkan perkawinan ia akan dianggap menjadi orang dewasa dan merubah status hukumnya.
Perkawinan  merupakan  salah  satu  dari  banyak  tujuan  hidup  manusia,  baik  laki-laki  maupun perempuan secara umum akan mendambakan sebuah perkawinan. Perkawinan juga menyangkut kelangsungan  hidup  manusia,  beranak-cucu  merupakan  salah  satu  tujuan  dari  kehidupan berkeluarga  melalui  perkawinan.  Perkawinan  sejatinya  juga  menjadi  sebuah  budaya  di  dalam masyarakat,  sama  halnya  seperti  budaya  kohabitasi  atau living  together .  Perkawinan  juga  lahir dari  sebuah  kebiasaan  yang  berubah  menjadi  peraturan  dalam  kehidupan  masyarakat.  Tuntutan untuk menikah tidak hanya datang dari pihak keluarga, tetapi juga datang dari tekanan yang ada di  masyarakat,  seolah  perkawinan  adalah  sebuah  simbol  dari  keberhasilan  hidup.  Triratnawati (2005)  mengatakan  bahwa  peremuan  sempurna  dalam  adat  Jawa  yang  disebut  dengan  budaya dadi wong adalah perempuan yang sudah memiliki kelengkapan hidup, kelengkapan hidup yang harus  dimiliki  dan  merupakan  kewajiban  adalah  berkeluarga  atau  melangsungkan  perkawinan. Sekalipun memiliki karir yang bagus dan status yang tinggi tetap bila belum kawin maka ia tetap dinilai kurang sempurna.
Tetapi nyatanya perkawinan di dalam masyarakat seolah diberi pembatas, perkawinan hanya diperbolehkan bagi mereka yang se-agama. Bahkan hukum yang  mengatur tentang   perkawinan di  Indonesia  juga  mengatakan  hal  yang  serupa.  Hukum  yang  mengatur  tentang  perkawinan  di Indonesia  juga  mendukung  pembatasan  bagi  mereka  yang  ingin  kawin  tetapi  dilarang  oleh agamanya. Tetapi hal yang sebaliknya terjadi di masyarakat, sekalipun terdapat peraturan hukum tentang  larangan  kawin  bagi  pasangan  beda  agama,  beberapa  pasangan  di  Indonesia  tetap melangsungkan  perkawinan  beda  agama,  yang  menurut  saya  didasari  oleh  keinginan  dan kebutuhan dari pasangan tersebut.
Masalah atau konflik yang kerap kali muncul dan menjadi sorotan adalah sering kita jumpai terjadinya perkawinan beda agama di Indonesia. Perkawinan campur beda agama ini merupakan perkawinan  campur  yang  banyak  mengundang  perdebatan  karena  dikhawatirkan  nantinya  akan menimbulkan  permasalahan  di  kemudian  hari  terkait  prinsip  agama  dalam  perkawinan.  Peneliti memiliki  pengalaman  subjekif  terkait  perkawinan  beda  agama  yang  dijumpai  pada  kehidupan orangtuanya,  permasalahan  pendidikan  agama  bagi  anak  merupakan  masalah  yang  pasti  akan muncul yang kemudian akan berlanjut pada salah satu pihak yang kemudian memutuskan untuk merubah keyakinannya atau bahkan berujung pada perceraian.
Indonesia  dengan  masyarakatnya  yang  sangat  pluralistik,  tentu  kontak  antara  satu  golongan masyarakat  dengan  masyarakat  lainya  tidak  dapat  dihindarkan,  perjumpaan  akan  selalu  terjadi dalam kehidupan keseharian. Kontak antar masyarakat yang berbeda latar belakang ini memiliki kemungkinan  untuk  menimbulkan  perkawinan  campur.  Salah  satu  bentuk  perkawinan  campur
yang paling banyak ditemui terjadi adalah perkawinan beda agama, sangat mungkin untuk terjadi perkawinan  antara  dua  orang  yang  memeluk  agama  yang  berbeda.  Bagi  beberapa  masyarakat yang memiliki kemampuan secara finansial, perkawinan akan dengan mudah dilakukan di negara lain,  tetapi  bagi  masyarakat  yang  berada  pada  kondisi  finansial  yang  kurang  tentu  akan menimbukan permasalahan hukum.
Hal ini sebenarnya sudah diteliti melalui banyak survei dan juga sudah dilakukan upaya untuk tetap bisa melangsungkan perkawinan beda agama.  Salah satu surveinya adalah yang dilakukan oleh  Retno  Eno  dari  Universitas  Muhammadiyah  Yogyakarta  serta  upaya  untuk  mengawinkan pasangan beda agama yang dilakukan oleh Ahmad Nurcholish dari LSM Pusat Studi Agama dan Perdamaian.
Retno  Eno  dalam  blog  Universitas  Muhammadiyah  Yogyakarta  (2012)  memaparkan  hasil survei yang ia lakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai angka pernikahan beda agama, mulai  tahun  1980  dari  1000  perkawinan  15  di  antaranya  melakukan  perkawinan  beda  agama, angka tersebut meningkat 10 tahun kemudian menjadi 19 perkawinan dari 1000 perkawinan pada tahun  1990.  Peneliti  meyakini  bahwa  angka  tersebut  meningkat  hampir  setiap  tahunnya, sekalipun tidak ada data survei yang bisa peneliti dapatkan untuk menunjang argumentasi ini.
Ahmad  Nurcholish  adalah  seorang  aktivis  dari  LSM  Pusat  Studi  Agama  dan  Perdamaian (ICRP),  dalam  laman  media  BCC  Indonesia  yang  berjudul  Ahmad  Nurcholish  dan  Pernikahan Beda  Agama  (2015)  ia  menjelaskan  ketidaksengajaannya  terjun  menjadi  konselor,  penasihat, serta mengadvokasi pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan beda agama. Hingga tahun 2015  ia  telah  mengawinkan  638  pasangan  beda  agama  di  Indonesia,  hal  ini  menjadi  fenomena nyata bahwa sekalipun terdapat peraturan hukum yang mengatur tentang perkawinan beda agama tetapi  masyarakat  Indonesia  dengan  didasari  keinginan  dan  kebutuhannya  tetap  melakukan perkawinan beda agama.
Abraham  Maslow  sebagai  seorang  tokoh  psikologis  humanistik  memiliki  teori  tentang kebutuhan  manusia  yang  disebut  dengan  teori  piramida  kebutuhan  (Sada,  2017).  Maslow membagi kebutuhan dasar menusia menjadi 5 tingkatan, yaitu:
1. Kebutuhan Aktualisasi Diri
2. Kebutuhan Untuk Dihargai
3. Kebutuhan Akan Cinta dan Kasih Sayang
4. Kebutuhan Akan Rasa Aman dan Nyaman
5. Kebutuhan Fisiologis
Upaya  yang  dilakukan  oleh  Nurcholish  melalui  LSM  ICRP  untuk  mengawinkan  pasangan beda agama di Indonesia merupakan hal yang juga  didorong dari kebutuhan dasar manusia yatu kebutuhan akan rasa cinta dan kasih sayang serta kebutuhan fisiologis berupa kebutuhan seksual yang  ada  pada  piramida  kebutuhan  manusia  menurut  Maslow.  Kebutuhan  akan  rasa  cinta  dan kasih sayang merupakan kebutuhan untuk dapat dimiliki dan memiliki serta saling menerima rasa cinta  dan  kasih  sayang.  Sedangkan  kebutuhan  fisiologis  bisa  berupa  kebutuhan  atas  makanan, minuman,  oksigen,  dan  juga  seksual.  Dalam  hal  kebutuhan  seksual,  kebutuhan  untuk melangsungkan perkawinan merupakan upaya untuk melakukan legalisasi hubungan seksual agar tidak dikatakan sebagai zina.
Selain  fenomena  upaya  melakukan  perkawinan  campur  beda  agama  yang  dilakukan  oleh Nurcholish,  banyak  juga  masyarakat  Indonesia  yang  memiliki  cukup  uang  memilih  untuk melangsungkan perkawinan di luar negeri. Perkawinan antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara asing di negara lain harus dicatatkan atau  didaftarkan  ke  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  di  tempat  tinggalnya.  Maka  dengan mencatatkan  surat  perkawinan  dari  luar  negeri,  perkawinan  tersebut  dianggap  sudah  sah,  hal tersebut diatur dalam Pasal 56 UU Perkawinan.
Perkawinan beda  agama adalah perkawinan  antara  seorang laki-laki dan seorang perempuan yang  keduanya  memiliki  latar  belakang  agama  atau  kepercayaan  yang  berbeda  satu  sama  lain. Perkawinan  beda  agama  bisa  terjadi  antara  sesama  Warga  Negara  Indonesia  atau  WNI  yang memiliki  latar  belakang  agama  berbeda  atau  kepercayaan,  serta  juga  bisa  antara  Warga  Negara Asing  atau  WNA  dengan  WNI  yang  memiliki  latar  belakang  agama  dan  kepercayaan  yang berbeda.
Peneliti  merasa  tertarik  untuk  melakukan  pembahasan  mengenai  perkawinan  beda  agama  di Indonesia karena latar belakang suku dan agama masyarakat yang beragam serta kebutuhan untuk menjalin  hubungan  perkawinan  yang  bisa  terjadi  melalui  perkawinan  campur.  Keberagaman agama  di  Indonesia  menjadi  salah  satu  aspek  penting  yang  dipertimbangkan  dalam melangsungkan  sebuah  perkawinan,  seperti  yang  sudah  dijelaskan  sebelumnya  bahwa  terdapat batasan-batasan  yang  diciptakan  untuk  melangsungkan  sebuah  perkawinan.  Santoso  (2016) mengatakan  bahwa  perkawinan  merupakan  dimensi  yang  penting  dalam  kehidupan  manusia  di manapun, maka tidak heran bila agama juga turut mengatur masalah perkawinan.
Peneliti juga melihat inkonsistensi antara peraturan perundang-undangan tentang perkawinan dengan  praktek  perkawinan  beda  agama  di  Indonesia,  mengingat  perjuangan  untuk  melakukan perkawinan  beda  agama  yang  dilakukan  oleh  Ahmad  Nurcholish  yang  dijelaskan  sebelumnya. Perkawinan  beda  agama  yang  dilakukan  oleh  Ahmad  Nurcholish  merupakan  bentuk  nyata  dari upaya  untuk  melakukan  perlawanan  terhadap  peraturan  perundang-undangan  yaitu  UU Perkawinan.

## METODE
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian  hukum  yang  mengkaji  hukum  tertulis  yang  dilihat  dari  beberapa  aspek  seperti  teori, sejarah, filosofi, serta perbandingan hukum. Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang merupakan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pemaparan secara lengkap tentang aspek yang  diteliti  dalam  suatu  peraturan  perundang-undangan.  Pendekatan  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  pendekatan  fenomena  hukum  yang  didapat  dari  fenomena  sosial  tentang perkawinan  beda  agama  di  Indonesia.  Sedangkan  analisis  data  yang  digunakan  adalah  analisis kualitatif  yaitu  dengan  menguraikan  data  secara  teratur,  runtut,  serta  logis  agar  dapat  dipahami dengan baik oleh pembaca.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pengertian Perkawinan dan Perkawinan Beda Agama
Menurut  Pasal  1  UU  Perkawinan,  Perkawinan  adalah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria dan wanita sebagai suami isteri. Saleh (1992) menjelaskan lebih lanjut bahwa maksud dari ‘ikatan lahir  batin’  adalah  tidak  hanya  terikat  secara  lahir  atau  hanya  terikat  batin  saja  tetapi  terikat kedua-duanya.  Ikatan  lahir  berarti  memiliki  ikatan  hukum  antara  kedua  belah  pihak  atau  juga disebut sebagai ikatan formal. Sedangkan ikatan batin adalah hubungan yang tidak tidak formal, sebuah  ikatan  yang  tidak  dapat  dilihat  atau  berada  dalam  diri  tiap  pihak  yang  menjalin  ikatan perkawinan.
Maka  dapat  dikatakan  bahwa  menjalin  ikatan  perkawinan  berarti  juga  siap  menerima beberapa  aspek  yang  turut  di  belakangnya  seperti  aspek  yuridis,  sosial,  dan  religius.  Aspek yuridis berada pada ikatan formal secara hukum, aspek sosial ada pada identitas yang berubah di masyarakat menjadi sebuah keluarga, dan aspek religius yang berada pada membangun keluarga dan bahadia dan sejahtera.

## B. Faktor yang Memengaruhi Perkawinan Beda Agama
Sebagai  sebuah  fenomena  sosial  di  masyarakat,  perkawinan  beda  agama  serupa  dengan fenomena  lainnya  juga  memiliki  faktor-faktor  yang  memengaruhi  terjadinya  fenomena  tersebut. Makalew (2014) menguraikan faktur-faktor tersebut menjadi beberapa faktor, yaitu:
a. Akibat  dari  pergaulan  hidup  sehari-hari  masyarakat  Indonesia  yang  pluralistik,  tidak terdapatnya  pembatas  dalam  pergaulan  kehidupan  sehari-hari  menyebabkan  timbulnya ikatan  yang  kuat  antar  masyarakat  Indonesia  tanpa  melihat  latar  belakang  sehingga memungkinkan untuk munculnya cinta.
b. Akibat  dari  pendidikan  agama  yang  minim,  karena  orangtua  yang  tidak  memiliki  cukup waktu  memberikan  pendidikan  agama  kepada  anak-anaknya  sedini  mungkin mengakibatkan nilai agama merupakan nilai yang tidak kuat dan dalam pertumbuhan anak tersebut  tidak  mempersoalkan  agama  yang  diyakininya  dan  membuatnya  juga  tidak mempersoalkan agama pasangannya.
c. Akibat latar belakang orangtua yang jga menikah beda agama, hal ini menjadi faktor yang cukup  penting  karena  seorang  anak  belajar  melalui  contoh  dan  pengalaman.  Latar belakang  orangtua  yang  menikah  beda  agama  akan  menjadi  contoh  bagi  anaknya  yang nantinya  juga  akan  hidup  dalam  ikatan  perkawinan.  Bagi  anak-anak  dari  keluarga  beda agama,  memilih  pasangan  berbeda  agama  bukanlah  persoalan  untuk  mereka  karena riwayat orangtuanya, apalagi bila perkwinan orangtuanya dapat berjalan harmonis.
d. Akibat  dari  kebebasan  memilih  pasangan,  hal  ini  sebenarnya  adalah  pengarus  dari perkembangan  zaman.  Dimana  zaman  berubah,  hal  terkait  pemilihan  pasangan  juga  ikut berubah.  Berbeda  dengan  zaman  dahulu  dimana  pemilihan  pasangan  diserahkan  dan ditentukan  oleh  orangtua,  saat  ini  seorang  laki-laki  maupun  perempuan  bebas  memlih pasangannya  sendiri  sesuai  dengan  kriteria  mereka.  Permasalahannya  adalah  dalam menentukan  kriteria,  faktor  agama  tidak  begitu  diperhatikan  oleh  para  kaum  muda  saat ini.
e. Pengaruh  era  globalisasi  dan  kemajuan  teknologi  mengakibatkan  hilangnya  pembatas untuk melakukan relasi dan komunikasi dengan banyak orang lintas negara. Hal ini juga mendorong  terjadinya  perkawinan  campur  beda  agama  akibat  terjadinya  relasi  dan hubungan komunikasi lintas negara.

## C. Perkawinan Beda Agama dalam Hukum Indonesia
Fenomena perkawinan campur beda agama merupakan sebuah masalah yang sampai saat ini masih  memiliki  polemik  yang  tinggi  dalam  kehidupan  sosial  di  masyarakat.  UU  Perkawinan sangat berperan dalam menentukan sah atau  tidaknya suatu perkawinan pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing mempelai. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 2 UU Perkawinan yang  memunculkan  wacana  bahwa  perkawinan  tidak  boleh  melanggar  ajaran  kitab  suci  dan perkawinan yang dianggap sah menurut negara adalah yang sesuai dengan ajaran agama.
Secara  yuridis  formal  di  Indonesia,  peraturan  mengenai  perkawinan  diatur  dalam  Undang- Undang  No  1  tahun  1974  tentang  Perkawinan,  secara  umum  undang-undang  tersebut  mengacu pada  hukum  agama.  Produk  hukum  perundang-undangan  tersebut  secara  umum  mengatur masalah  terkait  dengan  perkawinan  dan  sedikit  mengatur  tentang  perkawinan  beda  agama  di Indonesia.  Bila  kita  membaca  undang-undang  perkwinan  maka  kita  akan  melihat  banyak  pasal yang  juga  berkaitan  dengan  hukum  agama,  contohnya  dalam  hal  perkawinan  beda  agama  dan pencatatan perkawinan.
Pada  dasarnya  semua  agama  ‘menganjurkan’  agar  umatnya  memiliki  pasangan  yang  se- agama. Peneliti melihat salah satu alasan memiliki pasangan yang se-agama adalah agar memiliki ketetapan  ajaran  terkait  religiusitas  pada  anak-anak  pasangan  tersebut  nantinya.  Perkawinan sendiri  merupakan  sebuah  hal  yang  didorong  oleh  agama  untuk  dilaksanakan  ummatnya.  Sada (2017)  mengatakan  dalam  penelitiannya  bahwa  salah  satu  kebutuhan  dasar  manusia  dalam konsep Islam adalah kebutuhan menjaga keturunan atau Hifzhun-Nasli , menjaga keturunan dapat dilihat  salah  satunya  melalui  anjuran  untuk  melakukan  pernikahan,  kewajiban  untuk  memberi nafkah  keluarga  dan  mendidik  anak-anak.  Dari  penjelasan  tersebut  dapat  dilihat  bahwa  agama turut berperan untuk  mendorong ummatnya melangsungkan perkawinan dan juga  menjaga garis keturunan.
Hukum perkawinan yang mendasarkan pada hukum agama tersebut dibuktikan melalui Pasal 2 ayat (1) UU No 1 tahun 1974 yang mengatakan bahwa sebuah perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dari pasal tersebut dapat terlihat bahwa tidak adanya perkawinan yang berada di luar hukum masing-masing agama serta kepercayaan. Semua perkawinan harus sesuai dengan hukum agama dan sesuai dengan apa yang  berlaku  bagi  golongan  agamanya  dan  selama  tidak  bertentangan  dengan  dan  tidak ditentukan lain dalam undang-undang perkawinan. Maka tertutuplah kemungkinan bagi pasangan berbeda agama untuk melangsungkan perkawinan yang secara sah diakui oleh agama dan negara.
Pasal  8  huruf  f    UU  No  1  tahun  1974  menyebutkan  bahwa  pasangan  yang  mempunyai hubungan  yang  oleh  agamanya  atau  peraturan  lain  yang  berlaku,  dilarang  kawin.  Pasal  tersebut dengan jelas melarang pasangan yang oleh agamanya dilarang melakukan perkawinan, dasarnya jelas yaitu larangan yang terdapat dalam hukum agama. Mengacu pada paragraf sebelumnya juga sudah dijelaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, yang memiliki arti bahwa Indonesia sebagai  sebuah  negara  mendasarkan  kehidupannya  pada  peraturan  hukum,  bukan  pada  ajaran agama tertentu.
Kedua  pasal  tersebut  menimbulkan  diskriminasi  bagi  pasangan  yang  ingin  melangsungkan perkawinan  beda  agama,  karena  apabila  pasnagan  tersebut  ingin  melangsungkan  perkawinan
beda  agama  maka  salah  satu  pihak  harus  mengorbankan  agama  dan  keyakinannya  untuk mengikuti  agama  dan  kepercayaan  pasangannya.  Maka  dapat  dikatakan  bahwa  kebebasan memeluk agama dan berkeyakinan juga dilanggar oleh undang-undang perkawinan tersebut.

## D. Pertentangan Hukum
Saya menemukan pertentangan dalam produk perundang-undangan tentang perkawinan yaitu dengan Undang-undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 10 ayat (1) dan (2) yang menjelaskan bahwa perkawinan harus sah dan setiap orang memiliki hak atas kehendak bebas yang lahir tanpa paksaan, penipuan, atau tekanan pihak manapun, yang dapat diartikan juga bahwa  UU  No  39  tahun  1999  tersebut  juga  melindungi  hak  seseorang  untuk  memilih pasangannya sendiri sepanjang tidak adanya paksaan, penipuan, maupun tekanan pihak manapun termasuk  bebas  dari  tekanan  ajaran  agama.  Pada  dasarnya  berbicara  kehendak  bebas  juga merupakan hal yang akan sangat sulit dikontrol mengingat bahwa konstruksi berpikir dari HAM adalah melakukan universalisasi nilai-nilai dari kemanusiaan yang ada di masyarakat. Sedangkan pada  Pasal  2  UU  Perkawinan  diatur  bahwa  perkawinan  yang  sah  adalah  yang  dilakukan berdasakan agama dan kepercayaannya masing-masing.
Bila kita melihat pada Universal Declaration of Human Right atau UDHR, pada Pasal  6 ayat (1)  dinyatakan  bahwa  setiap  laki-laki  dan  perempuan  berhak  untuk  menikah  serta  membangun keluarga, tanpa adanya halangan berdasarkab ras, suku bangsa, dan perbedaan agama. Maka bila melihat  Pasal  6  UDHR  tersebut,  seharusnya  agama  tidak  menjadi  penghalang  bagi  pasangan berbeda  agama  untuk  melangsungkan  perkawinan.  Deklarasi  anti  diskriminasi  agama  yang  ada pada  Pasal  18  UDHR  menyatakan  bahwa  setiap  orang  memiliki  hak  untuk  melangsungkan perkawinan, membangun keluarga dan mengarahkan anaknya untuk memiliki agama, tradisi, dan budayanya  sendiri.  Bila  melihat  pada  kedua  pasal  dalam  UDHR  tersebut,  sebenanrnya  UDHR sudah menjamin kebebasan dalam melangsungkan perkawinan beda agama serta sudah menjamin kebebasan  dalam  memeluk  agama  dan  berkeyakinan.  Hal  ini  jelas  merupakan  pertentangan hukum  yang  terjadi  antara  peraturan  dalam  UDHR yang  diratifikasi  oleh  Indonesia  melalui  UU 39/1999 Tentang Hak Asasi Manusia dengan Pasal 2 UU Perkawinan.
Dalam  Pasal  56  ayat  (2)  UU  No  1  tahun  1974  dijelaskan  bahwa  perkawinan  yang dilangsungkan di luar negeri agar dapat dinyatakan sah dan diakui haruslah didaftarkan ke Dinas Kependudukan  dan  Catatan  Sipil.  Sebenarnya  aturan  dalam  Pasal  56  (2)  UU  Perkawinan  ini bertentangan  dengan  Pasal  2  (1)  dan  Pasal  8  huruf  f  pada  UU  yang  sama.  Mengingat  bahwa aturan perkawinan di luar negeri tidaklah sama dengan aturan perkawinan di Indonesia merujuk pada  Pasal  2  (1)  dan  Pasal  8  huruf  f  yang  menjelaskan  bahwa  perkawinan  yang  sah  adalah perkawinan yang mengikuti aturan agama dimana perkawinan sah adalah perkawinan se-agama. Hal  ini  jelas  akan  menimbulkan  penyelundupan  hukum,  karena  pasangan  beda  agama  dapat merubah kolom agama di KTP atau melangsungkan perkawinan di luar negeri guna menghindari aturan  hukum  dalam  Pasal  2  dan  Pasal  8  UU  Perkawinan  dan  kemudian  mencatatkannya  ke Kantor Catatan Sipil.
Pasal 66 UU Perkawinan menyatakan bahwa dengan berlakunya UU tersebut maka ketentuan yang diatur dalam KUHPerdata, Ordinansi Perkawinan Indonesia Kristen, Peraturan Perkawinan Campur/  GHR, dan peraturan lain yang  mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam
UU  ini,  dinyatakan  tidak  berlaku.  UU  Perkawinan  tidak  mengatur  secara  eksplisit  tentang perkawinan  beda  agama,  hanya  dikatanyan  bahwa  sah  bila  dilakukan  menurut  hukum  masing- masing  agamanya.  Maka  selama  belum  diatur  dalam  UU  Perkawinan  dapat  dilangsungkan perkawinan  beda  agama  menurut  ketenuan  dalam  GHR  dengan  penyesuaian  dengan  asas  yang berlaku dalam UU Perkawinan.
Peneliti  melihat  bahwa  UU  No  1  tahun  1974  mengalami  pertentangan  hukum  karena mengatur hal yang bertentangan baik antar Pasal di dalamnya seperti Pasal 56 dengan Pasal 2 dan Pasal 8 tentang sahnya sebuah perkawinan. Kemudian bertentangan juga dengan Pasal 10 ayat (1) dan (2) UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjelaskan bahwa perkawinan harus  sah  dan  setiap  orang  memiliki  hak  atas  kehendak  bebas  untuk  memilih  pasangannya. Kemudian  yang  terakhir  adalah  aturan  hukum  pada  UU  No  1  tahun  1974  bertentangan  dengan fakta  fenomena  yang  ada  di  masyarakat,  dimana  masyarakat  mendapat  celah  untuk  tetap melangsungkan  perkawinan  beda  agama  di  luar  negeri  berdasar  pada  Pasal  56  UU  No  1  tahun 1974 tersebut.

## E. Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama
Suatu  perkawinan  merupakan  suatu  perbuatan  hukum  yang  tentunya  akan  menimbulkan akibat  hukum  bagi  yang  melangsungkan  perkawinan  tersebut,  apa  lagi  bila  yang  dilangsungkan adala  perkawinan  beda  agama.  Perkawinan  tersebut  akan  melahirkan  berbagai  masalah,  seperti hubungan  suami  isteri  yang  berimbas  pada  anak  bila  nantinya  mereka  memiliki  keturunan. Permalsahan  yang  muncul  nantinya  datang  dari  dua  aspek  yaitu  psikologis  dan  yuridis. Permasalahan  dari  aspek  psikologis  yang  memiliki  kemungkinan  besar  muncul  adalah memudarnya rasa cinta dalam rumah tangga. Hilangnya rasa cinta itu bukan merupakan hal yang mendadak,  tetapi  muncul  dari  adanya  ketidakpuasan  dalam  kehidupan  berkeluarga  bila  seorang ayah  pergi  ke  rumah  ibadah  satu  dan  anak  serta  isterinya  pergi  ke  rumah  ibadah  yang  lainnya. Perbedaan  agama  awalnya  dianggap  sebagai  sebuah  hal  yang  sepele  ketika  berpacaran  karena bisa diatasi oleh dasar cinta, tetapi lama kelamaan hal tersebut akan menjadi persoalan tersendiri dalam  keluarga  yang  bisa  berujung  pada  perceraian.  Kemudian  aspek  psikologis  lainnya  adalah kebingungan  yang  muncul  pada  anak  dari  pasangan  berbeda  agama  yang  bingung  akan  ajaran agama  mana  yang  harus  ia  ikut.  Terlebih  lagi  karena  pada  fase  anak-anak  adalah  masa pembentukan dan perkembangan kepribadian dimana orangtua sebagai individu lekat harus juga menanamkan nilai-nilai positif dalam masyarakat termasuk nilai agama di dalamnya.
Sedangkan  akibat  hukum  secara  yuridis  dari  perkawinan  beda  agama  adalah  tentang pengakuan sah tidaknya suatu perkawinan yang diatur dalam Pasal 2 UU Perkawinan. Dari Pasal 2  UU  Perkawinan  tersebut  dalam  dilihat  bahwa  tidak  ada  perkawinan  di  luar  hukum  agamanya dan kepercayaan masing-masing pasangan merupakan syarat mutlak untuk menentukan sah  atau tidaknya  suatu  perkawinan.  Berarti  undang-undang  menyerahkan  secara  sepenuhnya  kepada agama untuk menentukan cara dan syarat pelangsungan perkawinan. Pertimbangan sah tidaknya perkawinan  antara  dua  orang  yang  berbeda  agama  ini  diatur  bukan  saja  dalam  Pasal  2  ayat  (1) UU  Perkawinan  tetapi  juga  dalam  Pasal  8  huruf  (f)  UU  Perkawinan  yang  menyatakan  bahwa perkawinan  dilarang  antara  dua  orang  yang  mempunyai  hubungan  yang  oleh  agamanya  atau peraturan  lain yang berlaku dilarang kawin. Dengan menyerahkan sepenuhnya putusan sah atau tidaknya  perkawinan  beda  agama  kepada  ajaran  agama  maka    sebenarnya  hukum  di  Indonesia
juga  turut  tidak  menghendaki  perkawinan  campur  beda  agama,  karena  hukum  masing-masing agama jelas melarang perkawinan beda agama.
Perkawinan  yang  dilangsungkan  antara  dua  orang  yang  berbeda  agama  yang  karena perbedaan agamanya menimbulkan masalah dan tersangkutnya dua peraturan serta ajaran agama terkait syarat dan cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing, sedangkan tujuan dari sebuah perkawinan jelas adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan  sejahtera.  Hal  ini  menjadi  satu  hal  yang  menjadi  persoalan,  karena  perkawinan  sah  apabila diakui  oleh  negara  serta  memnuhi  syarat  dan  cara  yang  ditentukan  dalam  hukum  positif  di Indonesia termasuk hukum agama.
Tujuan dari sebuah perkawinan sendiri menurut UU Perkawinan adalah terjalinnya kehidupan perkawinan  yang  bahagia  dan  ada  keseimbangan  dalam  kehidupan  berkeluarga.  Munculnya ketidaksimbangan  dalam  kehidupan  berkeluarga  pada  pasangan  berbeda  agama  terjadi  karena adanya perbedaan agama dan perbedaan dalam melangsungkan upacara keagamaan di dalam satu rumah  bila  kedua  belah  pihak  memutuskan  untuk  tetap  mempertahankan  agamanya  masing- masing.  Beberapa  masyarakat  melakukan  penyelundupan  hukum  demi  memenuhi  tujuan  dari perkawinan  yaitu  menjalin  kehidupan  berkeluarga  yang  bahagia  dengan  melangsunkan perkawinan  di  Kantor  Catatan  Sipil,  dimana  kedua  belah  pihak  tetap  bisa  mempertahankan agamanya  masing-masing.  Masyarakat  kita  juga  beranggapan  bahwa  perkawinan  yang dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil sudah dianggap sah menurut hukum negara.
Permasalahan  hukum  lainnya  yang  muncul  adalah  masalah  status  anak  yang  lahir  dari pasangan berbeda agama. Anak tersebut dianggap sah apabila perkawinan orangtuanya disahkan oleh agama dan dicatatkan ke Kantor Catatan Sipil. Pernyataan sah tidaknya seorang anak yang lahir dari perkawinan beda agama terdapat pada Pasal 42 UU Perkawinan, yaitu anak yang lahir dari perkawinan yang sah menurut Pasal 2 UU Perkawinan. Permasalahan lainnya yang muncul terkait  anak  dalam  perkawinan  beda  agama  adalah  masalah  warisan.  Mengingat  bahwa  di Indonesia, hukum waris dibagi menjadi 2 yaitu waris menurut KUHPerdata  atau BW dan waris menurut hukum Islam. Maka bila sang ayah beragama Islam dan anak-anaknya mengikuti agama sang  ibu  yaitu  non-Muslim  maka  hukum  waris  yang  digunakan  adalah  waris  hukum  Isla  yang berarti tidak dibagi rata tetapi juga harus melihat jenis kelamin dari anak-anaknya.
Suatu perceraian tentunya akan menimbulkan hak dan kewajibanbagi kedua belah pihak dan juga  bagi  anak-anak  hasil  dari  perkawinan  tersebut.  Apabila  pasangan  beda  agama  akan melakukan  perceraian,  sedangkan  keduanya  menikah  dengan  tetap  mempertahankan  agamanya masing-masing  dengan  cara  menikah  secara  agama  dua  kali  di  masing-masing  agama  pasangan dan mencatatkan ke Catatan Sipil, maka yang menjadi persoalan adalah proses perceraian mana yang sah bagi pasangan beda agama ini bila ingin melakukan perceraian.

## KESIMPULAN
Perkawinan  merupakan  suatu  kebutuhan  yang  sangat  mendasar  dari  kebutuhan-kebutuhan dasar manusia  lainnya. Abraham Maslow mengidentifikasi perkawinan sebagai kebutuhan dasar akan  cinta  dan  kasih  sayang  serta  juga  masuk  dalam  kebutuhan  fisiologis  yaitu  kebutuhan seksual.  Sebuah  perkawinan  akan  melahirkan  akibat  hukum  bagi  yang  melakukannya,  akibat
hukum tersebut ada pada perubahan status hukum seseorang yaitu seseorang akan berubah status menjadi  dewasa  setelah  kawin,  hingga  status  hukum  anak  hasil  perkawinan  tersebut  bila perkawinan yang dilakukan orangtuanya dianggap tidak sah oleh negara karena perbedaan agama dari  pasangan  tersebut.  Persoalan  hukum  yang  muncul  berikutnya  adalah  fenomena  perkawinan campur  beda  agama  di  masyarakat  Indonesia.  Kebutuhan  untuk  melakukan  perkawinan  dibatasi oleh  UU  Perkawinan  yang  menentukan  sah  tidaknya  suatu  perkawinan  berdasarkan  agama  dari kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan.
Peneliti  melihat  bahwa  masih  banyak  kekurangan  yang  ada  pada  UU  1/1974  Tentang Perkawinan  yang  menimbulkan  persoalan  hukum.  Bila  dilihat  kembali,  UU  Perkawinan  ini memiliki  pertentangan  hukum  baik  dalam  undang-undang  itu  sendiri  maupun  juga  dengan peraturan perundang-undangan lainnya seperti UU HAM dan juga UDHR. Pertentangan hukum tersebut  terletak  pada  keabsahan  sebuah  perkawinan  yang  dinilai  dari  sisi  agama  kedua  belah pasangan  yang  akan  melangsungkan  perkawinan.  Pertentangan  hukum  tersebut  muncul  dari adanya  fenomena  perkawinan  beda  agama  di  masyarakat  Indonesia.  Dimana  UU  Perkawinan hanya menyatakan perkawinan sah bila dilakukan berdasarkan agama dan keyakinannya masing- masing,  tetapi  UDHR  menjamin  kebebasan  untuk  melakukan  perkawinan  tanpa  dibatasi  oleh rasa, suku bangsa, dan juga agama.
Kekurangan  yang  ada  pada  UU  Perkawinan  tersebut  melahirkan  sebuah  penyelundupan hukum  yang  dilakukan  oleh    anyak  pasangan  beda  agama  di  Indonesia.  Beberapa  pasangan melakukan  perkawinan  di  luar  negeri  yang  kemudian  dicatatkan  ke  Kantor  Catatan  Sipil  untuk meminta  legalitas  dan  pengakuan  negara.  Sedangkan  beberapa  lainnya  melakukan  upaya merubah  kolom  agam  di  Kartu  Keluarga  serta  Kartu  Tanda  Penduduk  agar  tetap  dapat melangsungkan  perkawinan.  Hal  yang  serupa  juga  dilakukan  Nurcholish  dari  LSM  ICRP,  ia melakukan  upaya  untuk  mengawinkan  pasangan  beda  agama  di  Indonesia  dan  telah  berhasil mengawinkan ratusan pasangan beda agama di Indonesia.
Melihat  banyaknya  jumlah  pasangan  yang  dikawinkan  oleh  Nurcholish,  dapat  dilihat  bahwa banyak  orang  melihat  faktor  agama  bukan  sebagai  penghalang  untuk  hidup  dalam  ikatan perkawinan  dan  membangun  keluarga.  Bila  hukum  hidup  dengan  mengikuti  perkembangan zaman, maka seharusnya sudah terlihat bahwa harus ada revisi terhadap undang-undang tersebut demi  menghilangkan  upaya  penyelundupan-penyelundupan  hukum  yang  dilakukan  masyarakat Indonesia.

## REFERENSI
Affan, H., Franciska, C. (2015).
Citing sources URL
https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2015/06/150629_bincang_juni2015_nurcholish
Haliman Hadikusuma. (2007). Hukum Perkawinan  Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, CV Mandar Maju: Bandung
Makalew, J. Marlen. (2013). Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia. Lex Privatum . 2(1), hal 131-144.
Rusli., Tama, R. (1986), Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya. Pionir Jaya: Bandung.
Sada, H. Juabdin. (2017). Kebutuhan Dasar Manusia Dalam Perspektif Pendidikan Islam. Al- Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam. 8(2), hal 213-226.
Saleh, K. Watjik. (1992). Hukum Perkawinan Indonesia. Ghalia: Jakarta.
Santoso.  (2016).  Hakekat  Perkawinan  Menurut  Undang-Undang  Perkwinan,  Hukum  Islam Dan Hukum Adat. Yudisia , 7(2), hal 412-434.
Triratnawati, A. (2005). Konsep Dadi Wong Menurut Pandangan Wanita
Jawa. Humaniora, 17 (3) , hal 300-311.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.