Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023

## PENERAPAN REGULASI TENTANG PEKERJA SOSIAL TERHADAP LEMBAGA PEKERJA SOSIAL DI KOTA MAKASSAR

## Muh. Alfian*, Rahman Syamsuddin, Muhammad Ikram Nur Fuady
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
muhammadfian1402@gmail.com

## Abstract
The  purpose  of  this  study  is  to  analyze  the  work  plan  of  the  Ministry  of  Social  affairs  in  carrying  out  the protection and development of street children in the City of  Makassar, and analyze the factors inhibiting the work plan of the Ministry of Social affairs. The research question is whether the implementation of the plan of development and protection of street children conducted by the Ministry of Social affairs has been to meet the expectations/outcomes, and the factors that inhibit the Ministry of Social affairs in protecting and raising the street children in Makassar. Based on the results of this study it can be concluded that the system of protection and care for street children conducted in accordance with the duties and functions. If already applied, there is still a street kid who took to the streets again. Therefore, it requires the cooperation of government, from one government  to  another  government,  and  worked  closely  with  communities,  non-governmental  organizations and other relevant agencies in the protection and development of street children.
Keywords: Children, Street Children, Coaching.

## Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah menganalisis rencana kerja Kementerian Sosial dalam melaksanakan perlindungan dan pembinaan anak jalanan di Kota Makassar, dan menganalisis faktor penghambat rencana kerja Kementerian Sosial. Pertanyaan penelitian ini adalah apakah implementasi rencana pembinaan dan perlindungan anak jalanan yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial telah memenuhi harapan/hasil, dan faktor-faktor yang menghambat Kementerian  Sosial  dalam  melindungi  dan  membesarkan  anak  jalanan  di  Makassar.  Berdasarkan  hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sistem perlindungan dan pengasuhan bagi anak jalanan dilaksanakan sesuai  dengan tugas dan fungsinya. Kalaupun sudah diterapkan, masih  ada anak jalanan yang turun ke jalan lagi.  Oleh  karena  itu,  perlu  diupayakan  kerjasama  pemerintah,  dari  satu  pemerintah  ke  pemerintah lain,  dan bekerja sama dengan masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan instansi terkait lainnya dalam perlindungan dan pengembangan anak jalanan.
Kata Kunci: Anak, Anak Jalanan, Pembinaan.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023

## PENDAHULUAN
Terwujudnya  tujuan  hukum  yaitu  keadilan,  kepastian,  dan  kemanfaatan  tentu  akan menguntungkan negara dan juga mengarah pada hal-hal yang baik. Di sisi lain, hukum itu baik, tetapi jika aparat penegak hukum kurang baik, itu akan mengarah pada hal-hal buruk. Ketiga, pilar budaya hukum.  Bagi  negara  ini,  masalah  ini  sepertinya  menjadi  masalah  klasik  yang  akan  selalu  menjadi pekerjaan rumah bagi para pejabat. Kesalahan dalam sistem pendidikan telah menimbulkan perbedaan budaya. Pada dasarnya hukum merupakan suatu konsep yang bersumber dari nilai-nilai primitif yang terkandung  dalam  Pancasila,  merupakan  perwujudan  dari  keadilan  sosial,  dan  bertujuan  untuk menciptakan  keadilan  itu  sendiri.  Hukum  berlandaskan  Pancasila  sebagai  sistem  yang  unik,  karena Pancasila mencerminkan keunikan bangsa Indonesia, negara yang religius, dan penuh keakraban dan gotong royong, sehingga berbeda dengan sistem hukum lainnya. 1
Karena itu terkait penyelenggaraan kesejahteraan sosial ialah kebutuhan pokok dalam proses dan  praktik  bernegara,  juga  merupakan  mandat  konstitusi  yang  wajib  untuk  dilaksanakan  oleh pemerintah,  dimana  hal  ini  sebagai  upaya  yang  terarah,  terpadu,  dan  berkelanjutan  yang  dilakukan Pemerintah kedepannya, sehingga upaya distribusi keadilan yang merata dapat menjadi jaminan yang konkrit  dalam  praktik  bernegara.  Atas  dasar  itu,  negara  memiliki  tanggung  jawab  untuk  melindungi seluruh  negeri  dengan  menyelenggarakan  kesejahteraan  sosial,  memajukan  kesejahteraan  secara keseluruhan, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kesejahteraan sosial yang terjadi  saat  ini  belum  optimal.  Perubahan  sosial  dalam  masyarakat  berdampak  pada  jumlah  dan kompleksitas  permasalahan  kesejahteraan  sosial.  Oleh  karena  itu,  permasalahan  kesejahteraan  sosial perlu diselesaikan melalui praktik kerja sosial yang profesional, terencana, komprehensif, bermutu, dan berkelanjutan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  Karena  itu,  penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dilakukan secara sistematis,terencana, dan merata oleh pemerintah.
Disisi  lain  negara  kita  yang  memiliki  masyarakat  mayoritas  muslim  tentu  tidak  melihat  Al- qur’an hanya sebagai kitab atau book of law belaka. Masyarakat Indonesia juga memandang Al-qur’an sebagai  dasar  dalam  berperilaku  kepada  sesama.  Dalam  Islam,  perilaku  sosial  merupakan  elemen penting  dalam  kehidupan  sosial.  Manusia  adalah  ciptaan  tuhan  yang  terdiri  dari  berbagai  naluri (termasuk naluri baik dan jahat). Naluri baik manusia sebagai makhluk sosial disebut fitrah, dan jika tidak dibimbing oleh kodrat dan agama maka naluri jahat akan menjadi sesuatu yang negatif.
Sebagai  pedoman  hidup  umat  Islam,  Al-qur’an  juga  berbicara  tentang  pentingnya kesejahteraan  sosial  dan  keadilan  sosial  dalam  masyarakat.  Pengakuan  bahwa  Alquran  adalah  kitab umat muslim. Dalam Al-Qur’an banyak berbicara tentang keadilan sosial dan tidak hanya diakui oleh umat Islam tetapi juga oleh kelompok agama lain. Ini sama dengan apa yang dikatakan S. Vivekanada dan apa yang dikatakan Maulana W. Khan di Lessy, "Jika ada agama yang mendekati kesetaraan ini dengan cara yang terhormat, itu adalah Islam dan Islam", maka agamanya adalah Islam dan Islam itu sendiri. 2
Pemerintah harus memperlakukan anak terlantar dengan sebai-baiknya dan bertanggung jawab penuh  atas  perawatan  dan  bimbingan  anak-anak  terlantar.  Hal  itu  lantas  yang  menjadi  fokus  utama
1 Satjipto Raharjo,“Sisi-sisi Lain tentang Hukum di Indonesia”. Artikel, Kompas, 2003. h. 22
2 Zulkipli  Lessy,  Keadilan  sosial  dan  Kesejahteraan  Sosial  dalam  Islam  (Peran  pekerja  Sosial  dalam Mewujudkan  Keadilan  &  kesejahteraan  Sosial),  dalam  Model-model  Kesejahteraan  social  Islam  Perspektif Normatif Filosofis dan Praktis, Fakultas Dakwah Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam UIN Sunan kalijaga Yogyakarta Bekerjasama dengan IISEP-CIDA, 2009. h. 29-30.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023
pemerintah agar dapat memberikan perlindungan yang mutlak kepada anak. Seperti diketahui bahwa anak merupakan salah satu sumber daya manusia yang potensial dan penerus cita-cita bangsa ke depan, memiliki  peran  yang  strategis  dan  memiliki  ciri  dan  ciri  tersendiri.  Bagaimanapun,  anak-anak membutuhkan bimbingan dan perlindungan untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan yang baik dari jiwa dan raganya.
Masa  kanak-kanak  merupakan  masa  pembentukan  kepribadian  dan  karakter,  sehingga  ke depannya ia memiliki kekuatan dan kemampuan untuk mandiri lahir dan batin. Dengan perkembangan zaman,  akibat  seringnya  anak  dimanfaatkan  dan  dieksploitasi  oleh  orang  tua,  maka  anak  bukan  lagi penerus yang cukup baik. Juga menjadi tanggung jawab orang tua untuk memahami kehidupan anak, agar  tidak  mengganggu  psikologi  anak.  Anak-anak  jaman  sekarang  terkadang  kurang  mendapat perhatian  dari  orang  tuanya  sehingga  itu  bisa  saja  berdampak  negatif  pada  masa  depan,  misalnya membiarkan  anak  mengemis  di  jalan  dimana  mereka  harus  bersekolah  dan  mengenyam  pendidikan seperti anak lainnya daripada mengemis di jalan.
Di  Indonesia,  fenomena  anak  jalanan  yang  merajalela  merupakan  sesuatu  yang  sering  kita jumpai. Hidup sebagai anak jalanan bukanlah pilihan mereka. Anak-anak yang seharusnya menjalani kehidupan yang nyaman seharusnya tidak berada pada posisi ini, namun kepedulian terhadap nasib anak jalanan belum banyak mendapat perhatian dan penyelesaian. Padahal anak jalanan juga adalah saudara kita. Anak merupakan amanah yang di berikan tuhan yang harusnya di lindungi, di jamin mendapatkan hak-haknya,  sehingga  bisa  tumbuh  dan menjadi  generasi  penerus  bangsa  yang  beradab  dan  bermasa depan cerah.
Keseriusan pemerintah kota Makassar untuk membina anak jalanan, pengemis dan gelandangan sekaligus  mengurangi  angka  anak  jalanan  di  kota  Makassar  yang  terus  melonjak  beberapa  tahun terakhir. Namun yang ada di lapangan memperlihatkan bahwa semua usaha yang dilakukan pemerintah tersebut  belum  maksimal.  Jumlah  anak  jalanan  dan  pengamen  mengalami  peningkatan  yang  cukup tinggi.  Menurut  data  Dinas  Sosial  Kota  Makassar  tahun  2018  angka  anak  jalanan  di  kota  Makassar berjumlah 163 anak, tahun 2019 menurun menjadi 160 anak. Pasca merebaknya Covid-19, jumlah anak jalanan  di  Kota  Makassar  meningkat  signifikan,  data  dari  Dinas  Sosial  kota  Makassar  menunjukkan pada tahun 2020 jumlah anak jalanan meningkat drastis menjadi 250 anak, hal ini disebabkan karena pengawasan yang agak longgar dari Dinas Sosial Kota Makassar.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  menggunakan  jenis  penelitian lapangan (field research), defenisi penelitian kualitatif menurut Kirk dan Miller adalah suatu kebiasaan tertentu yang secara mendasar bergantung dari pengamatan manusia baik dalam kawasannya maupun dalam perihalnya pada suatu ilmu pengamatan sosial. 3

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pembinaan Dinas Sosial Kota Makassar Terhadap Anak Jalanan di Kota Makassar
Panduan  bagi  mereka  yang  terpinggirkan  dan  dianggap  lemah  Itu  adalah  hal  yang  harus selalu  diperhatikan,  terutama  pihak  terkait.  Jika  fokus  pertanyaannya  adalah  anak  jalanan,  jadi mohon diperhatikana ada banyak pihak terkait langsung atau tidak langsung hubungan dengan anak jalanan,  seperti  keluarga  anak  jalanan  dan  sebuah  masyarakat  dimana  anak-anak  jalanan
3 Ahmad Tanzeh, Metode Penelitian Praktis, (Jakarta: PT Bina Ilmu, 2004), h. 39
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023
berpartisipasi. Pelayanan sosial perkotaan Makassar memegang peranan penting dalam pelaksanaan rencana  pembangunan  anak  jalanan  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  anak  jalanan.  Satu  Upaya mewujudkan kesejahteraan anak jalanan melalui kegiatan pendampingan.
Hasil wawancara penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan salah satu narasumber yaitu Bapak  Kamil  Kamaruddin  (Kepala  Bidang Anak  Jalanan)  dan  Gepeng  (Pengemis  Gelandangan  ) Dinas Sosial Kota Makassar diperoleh informasi tentang pelayanan sosial dalam pembinaan anak jalanan. Beliau mengatakan, peran Dinas Sosial Kota Makassar dalam membesarkan anak jalanan mengacu  pada  "Peraturan  Daerah  Kota  Makassar  Nomor  2 Tahun  2008",  yang  mengatur  tentang Pembinaan  anak  jalanan  dan  tuna  wisma  di  Kota  Makassar.  Dalam  peraturan  ini  terdapat  3  isi penting  yaitu:  prosedur  pembinaan  preventif,  tata  cara  pembinaan  tindak  lanjut  dan  tata  cara pembinaan  anak jalanan
a. Peran Sebagai Orang Tua
Dinas  Sosial  Kota  Makassar  memerankan  perannya  sebagai  pengganti  orang  tua  melalui tahap program pembinaan pencegahan, yang dilaksanakan oleh Tim Reaksi Cepat Saribattang atau disingkat dengan (TRC Saribattang) yang dibentuk pada tahun 2014 oleh Pemerintah Kota Makassar dan  dilanjut  dengan  program  pembinaan  lanjutan  guna  memaksimalkan  proses  penanganan  anak jalanan di Kota Makassar.
Orang tua yang seharusnya bertanggung jawab penuh untuk memenuhi kebutuhan anak dan memberikan asupan kasih sayang, maka disini peran Dinas Sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut melalui beberapa rangkaian program dan kerja sama dengan lembaga yang terkait seperti Rumah Perlindungan Sosial Anak atau disingkat dengan (RSPA) di RSPA inilah mereka dibina dan diberikan kebutuhan mendasar orang tua terhadap anaknya.
“Di RSPA itu mereka di identifiasi atau di assesement sehingga dapat di tentukan, apakah mereka di pulangkan ke orangtuanya ataupun tetap di RSPA di dibina selayaknya orang tua terhadap anaknya.
Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Hasnah  Hapsari (40 tahun) selaku sakti peksos, RPSA merupakan tempat transit bagi anak jalanan. Mereka dibawa kesana untuk diidentifikasi dan diassesment.  Identifikasi  tersebut  adalah  pendataan  terhadap  anak  jalanan  yang  meliputi  nama, umur,alamat, orang tua dan keterangan lain seperti masih sekolah atau tidak, penyebab turun ke jalan dan  sebagainya.  Proses  Identifikasi  ini  nantinya  akan  diketahui  dari  mana  anak  jalanan  tersebut berasal, jika anak tersebut berasal dari luar daerah maka akan langsung dipulangkan, sedangkan yang berasal dari dalam daerah akan dipulangkan atau menunggu dijemput oleh orang tuanya.“setelah dilakukan  assesment  pada  anak  jalanan,  maka  dilakukan  home  visit  pada  anak  jalanan  demi mengetahui masalah yang dihadapi anak jalanan.
Dia juga menjelaskan bahwa Home visit merupakan langkah yang diambil sebagai upaya mengetahui lebih dalam mengenai kondisi anak serta kondisi keluarganya. Dari home visit tersebut, nanti  akan  diketahui  mengenai  latar  belakang  keluarganya,  kondisi  perekonomian  orang  tuanya, penyebab anak turun ke jalan dan bila terjadi bisa ditemukan bentuk eksploitasi anak.
“Malaska pulang dirumah karena bapakku sukaka na pukul, baru kalo pulang malam suka
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023
mabuk” 4
Hasil  wawancara  singkat  dengan  seorang  anak  jalanan  bernama  ilham  dan  riska  adiknya mengaku dia enggan pulang ke rumah orang tuanya di karenakan orang tuanya kerap berlaku kasar kepadanya.
“Mamakku ji yang suruh saya cari uang di jalan, sama jka juga mamakku biasa disini” 5
Berbeda halnya dengan  hardi (10 tahun) yang berhasil di wawancara disekitaran jalan fly over pettarani mengaku beraktifitas dijalan oleh karena suruhan orang tuanya, tak jarang pula dia beserta ibunya melakukan kegiatan di jalan bersama.
Dari pernyataan tersebut nantinya juga akan direview oleh tetangga dan masyarakat sekitar agar  nantinya  dapat  diperoleh data  yang  benar.  Entah  akan  memulangkan  anak, mengirimkannya kembali  ke  YKP2N  untuk  rehabilitasi,  atau  memberikan  pelatihan  ketrampilan  kerja  bagi  anak jalanan, semuanya tergantung dari hasil evaluasi dan kunjungan rumah yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Makassar.
“Kemarin kami banyak bertemu dengan anak-anak jalanan di sekitar Pantai Losari. Ternyata mereka  dari  keluarga  lengkap  setelah  diidentifikasi  dan  masih  relatif  mampu.  Hanya  anak-anak mereka  yang  kurang  perhatian  kepada  orang  tuanya,  sehingga  mereka  memilih  untuk  bergabung dengan mereka. Orang tua. Teman di jalan, karena mereka merasa lebih diperhatikan di sana. " 6
Hasil  wawancara  dengan  ibu  Nurman  ilmi  selaku  pekerja  sosial    menambahkan  bahwa kebanyakan anak jalanan yang di temui di pantai losari ialah anak jalanan yang masih mempunyai keluarga yang utuh dan beralasan mereka melakukan aktifitas di jalan hanya karena ikutan ikutan dengan  temannya,mereka  biasanya  beraktifitas  pada  siang  hari  dengan  meminta  minta  ataupun memalak  orang.  anak  jalanan  tersebut  agar  kiranya  si  pelaku  anak  jalanan  dapat  sadar  akan pentingnya peran orang tua terhadap anaknya.
“Biasanya  itu  proses  assesment  dilakukan  kadang  di  Kantor  Dinas  Sosialnya  langsung kadang juga di kantor Rumah Perlindungan Trauma Centre yang sebelumnya berada di jalan turikale (Monumen Korban 40 Ribu Jiwa). Tapi jarang jarangji ada yang nginap disini, kadang dalam satu minggu tidak ada sama sekali, dan paling lama kalo nginap 3 hari ji”. 7
Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Widya selaku peksos yang memberikan informasi mengenai alur proses penanganan anak jalanan hingga keluarnya dari Rumah Perlindungan Trauma Centre  menjelaskan  bahwa  proses  assesment  dan  identifikasi  anak  jalanan  kadang  di  lakukan  di kantor Dinas Sosial Kota Makassar kadang pula dilakukan di kantor Rumah Perlindungan Trauma Centre. Anak yang di jemput orang tuanya langsung biasanya hanya diberikan pembinaan kemudian dipulangkan,  namun  anak  yang  tidak  dijemput  oleh  orang  tuanya,  akan  di  inapkan  di  Rumah Perlindungan Trauma Centre untuk diberikan pembinaan selama 3 hari.
4 Hasil wawancara dengan Ilham dan Riska, Anak Jalanan di lampu merah Jl. Veteran Selatan, diambil Pada Tanggal 26 April 2021
5 Hasil wawancara dengan Hardi , Anak Jalanan di bawah Fly Over Jl. Urip Sumiharjo, diambil Pada Tanggal 28 April 2021
6 Hasil wawancara dengan Nurman ilmi, pekerja sosial di Kantor Dinas Sosial Kota Makassar, diambil Pada Tanggal 28 April 2021
7 Hasil wawancara dengan Widya, pekerja sosial di Trauma Center Kota Makassar, diambil Pada Tanggal 28 April 2021
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023
b. Peran Sebagai Orang Tua
Program home visit atau rumah singgah pada tahap pembinaan lanjutan juga memberikan kebutuhan dasar pendidikan pada anak dengan menyesuaikan usia anak dengan pembelajaran yang diberikan terhadap anak tersebut sehingga kurang lebih mereka dapat mengikuti pelajaran anak pada umumnya.
“Setelah proses identifikasi dan ditentukan akan dipulangkan atau menetap maka bagi anak yang menetap itu dibina dan diberikan pendidikan dasar anak pada umumnya sehingga paling tidak dia tidak ketinggalan dengan anak pada umumnya di bidang pendidikan”. 8
Hasil  wawancara  dengan  ibu  Hasnah  Hapsari  selaku  sakti  pekerja  sosial  yang  kebetulan sedang bertandang di kantor Dinas Sosial memberikan sedikit arahan mengenai kegiatan apa saja yang di berikan oleh Program Rumah Singgah terhadap anak jalanan yang behasil dijaring oleh Tim Reaksi Cepat Saribattang atau di disingkat dengan TRC Saribattang.
Selain  memberikan  bimbingan  di  bidang  pendidikan  disana  juga  diberikan  arahan keterampilan sesuai dengan bakat yang dimiliki masingmasing anak agar nantinya setelah lepas dari Home  Visit  anak  jalanan  mempunyai  nilai  seni  yang  bisa  dipakai  dan  kembangkan  untuk menghasilkan uang dan memenuhi kebutuhannya.
Dalam  program  pmbinaan  lanjutan,  saat  identifikasi  dan  assesment  pada  anak  jalanan dilakukan  dengan  tiga  pendekatan  yaitu  pendekatan  persuasif,  pendekatan  komunikatif  dan komunikasi  interpersonal.  Hal  ini  dilakukan  untuk  mempermudah  kegiatan  identifikasi  dan assessment agar anak jalanan tidak merasa enggan untuk mengungkapkan apa yang menyebabkan mereka turun kejalanan.
Pendekatan yang digunakan dalam menangani anak jalanan di Dinas Sosial Kota Makassar yaitu :
1) Pendekatan Persuasif, Pendekatan persuasif yaitu pendekatan yang digunakan dengan tujuan untuk meyakinkan serta membujuk orang lain. Komunikasi persuasif adalah komunikasi yang bertujuan  untuk  mengubah  atau  memengaruhi  kepercayaan,  sikap,  dan  perilaku  seseorang sehingga bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh komunikator.
2) Pendekatan  Komunikatif,  Bahasa  komunikatif  adalah  bahasa  yang  biasa  digunakan  pada wilayah dimana sedang terjadi proses komunikasi, tidak terpaku pada satu bahasa saja, mudah diterima,  mudah  dipahami  dan  mudah  untuk  ditanggapi  atau  mendapatkan  feedback.  Oleh karena itu, perlu untuk mengembangkan bahasa komunikatif sebagai bahasa pengantar dalam membina anak jalanan. Dengan bahasa yang komunikatif maka akan mengurangi rasa kaku, monoton,  dan  akan  lebih  menarik  bagi  komunikan,  pada  akhirnya  diharapkan  mampu mencapai tujuan dalam proses pembinaan.
3) Pendekatan  Interpersonal  atau  Komunikasi  interpersonal  adalah  komunikasi  yang  terjadi antara  dua  orang  atau  lebih  yang  biasanya  tidak  diatur  secara  formal.  Dalam  komunikasi interpersonal,  setiap  partisipan  menggunakan  semua  elemen  dari  proses  komunikasi. Misalnya, masing-masing pihak akan membicarakan latar belakang dan pengalaman masing- masing dalam percakapan tersebut.
8 Hasil wawancara dengan Hasnah Hapsari, Sakti pekerja sosial di Dinas Sosial Kota Makassar, diambil Pada Tanggal 28 April 2021
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023
c. Peran Sebagai Pengawas
Dinas  Sosial  berperan  sebagai  pengawas  mencakup  pada  keseluruhan  program  dalam pembinaan anak jalanan dimulai dari program pembinaan pencegahan, program pembinaan lanjutan, dan program pembinaan rehabilitasi
a. Pengawasn Hasil Pembinaan
Pada program pembinaan pencegahan Dinas Sosial berperan mengawasi anak jalanan dari tahap pertama yaitu patroli anak jalanan yang rutin dilaksanakan oleh Tim Reaksi Cepat Saribattang atau disingkat dengan (TRC Saribattang). Pada proses ini Dinas Sosial melakukan patroli di jalan jalan  yang  terindikasi  banyak  dijumpai  anak  jalanan,  seperti  di  jalan  AP  Pettarani  (sekitaran  fly over), Boulevard (terowongan), dan pengayoman.
Team Reaksi Cepat Saribattang atau yang disingkat (TRC) Saribattang, adalah tim yang di gagas oleh pemerintah dan dibentuk oleh Dinas Sosial Kota Makassar untuk memaksimalkan kinerja terkait  penanganan  anak  jalanan,  gepeng  dan  pengemis  di  Kota  Makassar.  Dari  segi  nama  TRC Saribattang dulunya hanya disebut “Patroli Anak Jalanan” kemudian di ubah semenjak tahun 2014 dan  dibentuk  menjadi  TRC  Saribattang,  dari  segi  anggotanya  pun  sudah  lebih  banyak  dari sebelumnya pada tahun 2016 yang hanya berjumlah 22 orang. Tidak hanya itu, dari segi fasilitas patroli saat ini lebih memadai seperti mobil saribattang yang ada sejak tahun 2015 lalu.
“Saya  sudah  lama  bergabung  dengan  tim  yang  menangani  anak  jalanan  secara  langsung sebelum namanya berubah menjadi TRC Saribattang, dulu masih disebut Patroli Anak Jalanan saja” 9
Menurut Bpk Kamil Kamaruddin,SE selaku Ketua seksi pembinaan anak jalanan, Gepeng, dan  pengamen  program  Dinas  Sosial  dalam  menangani  anak  jalanan  mengalami  perkembangan seperti  jumlah  tim  dan  berbagai  fasilitas  lainnya  serta  kegiatannya  pun  tentu  mengalami perkembangan. Dalam perkembangannya, program pembinaan pencegahan atau patroli anak jalanan mengalami kemajuan seperti halnya tim yang hanya dikenal dengan sebutan patroli anjal sekarang dikenal dengan Team Reaksi Cepat (TRC) Saribattang. Dinas Sosial tadinya hanya memiliki satu unit  mobil  patroli  sekarang  sudah  memiliki  dua  unit  mobil  patroli  ini  sudah  memiliki  mobil ambulance yaitu mobil Dalmas dan mobil Saribattang.
“Saya  sudah  lama  bergabung  dengan  tim  yang  menangani  anak  jalanan  secara  langsung sebelum  namanya  berubah  menjadi  TRC  Saribattang,  dulu  masih  disebut  Patroli  Anak  Jalanan saja” 10
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Awaluddin  (32  tahun)  menambahkan  bahwa  anak jalanan yang biasanya terjaring razia oleh tim TRC Saribattang adalah orang yang sama, dalam artian pelaku anak jalanan tersebut tidak jera dengan petugas dan selalu ingin kembali berkatifritas di jalan, hal ini tentunya membuat petugas TRC harus bekerja maksimal.
Dia juga menambahkan bahwa anak jalanan yang tidak menganggu ketertiban umum seperti anak yang menjual air, tisu, koran, manisan ditempat umum misalnya di depan toko-toko atau tempat perbelanjaan  lainnya  tidak  akan  dirazia.  Tetapi  mereka  yang  menjual,  dan  sebagainya  di  jalanan
9 Hasil wawancara dengan Kamil Kamaruddin, Ketua seksi pembinaan Anjal Dinas Sosial Kota Makassar, diambil Pada Tanggal 29 April 2021
10 Hasil wawancara dengan Awaluddin, Anggota TRC Saribattang, diambil Pada Tanggal 28 April 2021
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023
tepatnya di lampu merah akan di razia dan di tindak lanjuti.
Tahun 2021 personil dari tim patroli atau yang sekarang dikenal dengan Team Reaksi Cepat (TRC) Saribattang berjumlah 33 orang terdiri dari ketua tim, sekertaris tim, 6 orang anggota Polisi Polrestabes,  6  orang  anggota  Satpol  PP  Kota  Makassar,  dan  sisanya  19  orang  dari  Dinas  Sosial. Jumlah personil dari tim patroli sebelumnya hanya berjumlah 22 orang pada tahun 2020 dan saat ini personil TRC Saribattang jumlahnya ada 33 orang.
“Saya tidak berani mengatakan asal usul daerah anak jalanan itu dari mana saja, takutunya nanti ada daerah yang terpojokkan dengan pernyataan saya, yang jelas tidak semua anak jalanan itu berasal dari Kota Makassar”. 11
Berdasarkan  hasil  wawancara  saya  dengan  Bapak  Kamil  Kamaruddin,SE  selaku  Kepala Seksi  Pembinaan  Anjal  (anak  jalanan)  &  Gepeng  (gelandangan  pengemis  dan  pengamen)  (Dinas Sosial Kota Makassar) mengatakan bahwa anak jalanan yang biasanya ditemukan pada saat operasi kemudian di identifikasi memang ada beberapa yang berasal dari daerah lain wilayah sulsel, namun dia tidak ingin menambahkan dari daerah mana saja asal anak jalanan tersebut.
Dia  juga  menambahkan  bahwa  asal  dari  daerah  manapun  tidaklah  begitu  penting,  yang terpenting ialah jika anak jalanan tersebut beraktifitas di Kota Makassar maka sudah menjadi tugas Dinas  Sosial  kota  Makassar  untuk  menanganinya.  Dia  juga berkoordinasi  dengan beberapa  pihak pemerintah daerah yang bersangkutan, untuk bekerja sama menangani permasalahan.
2. Latarbelakang Penetapan Bentuk Restrukturisasi Kredit pada Pembiayaan Konsumen di Parepare
a. Faktor Pendukung
Faktor pendukung yang di maksud adalah setiap upaya yang dilakukan Dinas sosial yang di dukung oleh beberapa faktor seperti :
1) Political  will  yaitu  basis  keyakinan  publik  terhadap  pemerintah.  Jika  saja  publik  yakin  bahwa pemerintah  mempunyai  political  will,  maka  publik  akan  memberikan  nilai  bagus  kepada pemerintah,
2) adanya lembaga panti sosial untuk menampung anak jalanan, walaupun ini dinilai masih belum sepenuhnya  efektiv  dikarenakan  jumlah  tempatnya  yang  masih  terbatas,  namun  sudah  cukup membantu untuk pelaksanaan pembinaan anak jalanan.
3) terbentuknya  koordinasi,  baik  itu  dari  instansi  terkait,  LSM,  serta  unsur  masyarakat  agar tercapainya tujuan bersama yaitu efektivitas pembinaan anak jalanan.
b. Faktor Penghambat
Dapat disimpulkan bahwa kendala-kendala/hambatan yang dihadapi dalam pembinaan anak jalanan ini adalah keterbatasan dana untuk mendirikan rumah singgah/panti sosial yang selama ini digunakan adalah milik Pmerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Disamping itu, sumber daya manusia dari  Dinas  Sosial  sendiri  hanya  sedikit  dan  sangat  kurang  untuk  diturunkan  dalam  membina  dan membimbing anak jalanan, sehingga instansi lain turut ikutserta menangani pembinaan anak jalanan tersebut.
Maka  dari  itu  mereka  belum  bisa  menjalankan  implementasi  tersebut  secara  efektif  dan efesien secara maksimal. Ada beberapa hambatan atau kendala dalam pemberdayaan anak jalanan, yaitu sebagai berikut:
11 Hasil wawancara dengan Kamil Kamaruddin, Ketua seksi pembinaan Anjal Dinas Sosial Kota Makassar, diambil Pada Tanggal 29 April 2021
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023
1) Kurangnya  sarana  dan  prasarana  utama  yaitu  panti  rehabilitasi  sosial  atau  penampungan untuk anak jalanan yang tertangkap, dan mobil pengangkut untuk anak jalanan tersebut tidak dimiliki oleh Dinas Sosial. Selama ini alat transportasi tersebut berasal dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Selatan.
2) Kurangnya anggaran dana dalam program pemberdayaan dan pembinaan anak jalanan. Selama ini  berjalannya  program  pemberdayaan  dan pembinaan  anak  jalanan,  berasal  dari  Dinas  Sosial dan Tenaga Kerja Kota Makassar yang mana seluruh pendanaannya berasal dari pusat. Karena terbatasnya  anggaran  yang  diperoleh  dari  alokasi  anggaran  sangat  minim,  maka  penertiban, pemberdayaan, pembinaan anak jalanan sangat terkendala. Hal ini dapat dimaklumi setiap tahun Penyandang  Masalah  Kesejahteraan  Sosial  (PMKS),  semakin  meningkat,  sedangkan  anggaran Pusat harus dapat dibagi ke seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

## KESIMPULAN
Dinas  Sosial  dalam  pembinaan  anak  jalanan  menjalankan  perannya  sebagai  aktor  bagi  anak jalanan  sesuai  dengan  penerapan  teori  oleh  Robert  Linton  seorang  antropolog  yang  mengemukakan Teori Peran. Dia menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan  apa-apa  yang  ditetapkan  oleh  budaya.  Sesuai  dengan  teori  ini,  harapan-harapan  peran merupakan pemahaman bersama yang menuntun kita untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari”.
Menurut  teori  ini,  seseorang  yang  mempunyai  peran  tertentu  misalnya  sebagai  dokter, mahasiswa, orang tua, wanita, dan lain sebagainya, diharapkan agar seseorang tadi berperilaku sesuai dengan peran tersebut, baik individu maupun kelompok. Maka berdasarkan dari teori ini Dinas Sosial menjalankan  perannya  sebagai  orang  tua, guru, dokter,  dan pengawas  untuk  anak  jalanan itu  sendiri sesuai dengan penjabaran teori robert linton yang mengungkapkan bahwa dalam peran harus jelas target dan sasarannya, dalam hal ini yaitu si anak jalanan itu sendiri.

## DAFTAR REFERENSI
Adi,  Isbandi  Rukminto, Kesejateraan  Sosial  Pekerjaan  Sosial,  Pengembangan  Sosial  dan  Kajian Pembanganunan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
Ahmadi Abu, Psikologi Sosial, Surabaya :PT Bina Ilmu, 1982.
Antonius, Pengaruh  Kemandirian  Terhadap  Interaksi  Sosial  pada  Remaja, Semarang,Sripsi Universitas Katalok Soegijapranata, 2002.
Bambang rustanto, Teori Feminis dan Pekerjaan Sosial . Bandung, 2009.
Basri  Hasan  ,2000, Remaja  Berkualitas  Problematika  Remaja  Dan  Solusinya, Yogyakarta  Pustaka Pelajar Offset :PT Bina Ilmu,2000
Budi, Wibhawa, dkk.. Dasar-dasar Pejerjaan Sosial . Bandung: Padjajaran, 2010.
Damanik, Juda. Pekerjaan Sosial Jilid 1 Untuk SMK . Jakarta: Buku Sekolah Elektronik, 2008.
Fahruddin, Adi, Pengantar Kesejahteraan Sosial . Jakarta: Grafika, 2005.
Fitria, Lailatul, Pengantar Psikologi Umum. Cet. I; Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2014.
Istiqamah, Istiqamah. "TINJAUAN HUKUM LEGALISASI ASET MELALUI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) TERHADAP KEPEMILIKAN TANAH." Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum 5.1 (2018): 226-235.
Istiqamah, 2017, Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Warisan Pasangan Suami Istri Yang Beda Agama (Perspektif Hukum Islam Dan KUHPerdata). Jurisprudentie 4.No.1
Jayadi, Ahkam. 2017. Membuka Tabir Kesadaran Hukum . Jurisprudentie 4 No.2.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023
Nurjannah,  St.  "Pembinaan  dan  Pengaawasan  Pemerintah  Terhadap  Perlindungan  Konsumen." Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan 2.1 (2013): 1-7.
Nurjannah,  St.  "Regulasi  Perlindungan  Hukum  Simpanan  Nasabah  Jasa  Perbankan  Syariah." Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum 2.1 (2020): 75-85.
Nurjannah,ST,2017. Penyelesaian Sengketa Utang Pajak Pada Pengadilan Pajak. Jurisprudentie 4, No. 2
Safriani, Andi, 2018. Hakikat Hukum Dalam Perspektif  Perbandingan Hukum. Jurisprudentie 4, No.2 Sastrawati,  Nila.  "KONSUMTIVISME  DAN  STATUS  SOSIAL  EKONOMI  MASYARAKAT." El- Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum 2.1 (2020): 17-26.
Sastrawati, Nila. "Simbolisme Dalam Pencitraan Partai Politik." Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan 4.1 (2015): 168-177.x
Syamsuddin, R., & Fuady, M. I. N. (2020). Upaya Penguatan Badan Penelitian dan Pengembangan serta Inovasi Daerah di Kota Palopo. Jurnal Wawasan Yuridika, 4(1), 63-79.
Syamsuddin, Rahman, et al. "The Effect of the Covid-19 Pandemic on the Crime of Theft." International Journal of Criminology and Sociology 10 (2021): 305-312.
Syamsuddin, Rahman. "Peranan Visum et Repertum di pengadilan." Jurnal Al Risalah 11.1 (2011).