## PENERAPAN KEBIJAKAN BARU PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENANGANI KELANGKAAN OBAT-OBATAN
SEMENJAK PANDEMI COVID-19

## Muhammad Falih Iqbal
Universitas Negeri Surabaya, muhammadfalih.21022@mhs.unesa.ac.id
Agus Machfud Fauzi Universitas Negeri Surabaya, agusmfauzi@unesa.ac.id

## ABSTRAK
Pandemi covid-19 semakin merambah ke sela-sela kehidupan manusia, seperti aspek ekonomi, politik, budaya, kesehatan, dan lainnya. Ketersediaan obat-obatan yang semakin menipis membuat pandemi semakin  memperparah  keadaan  masyarakat.  Keterbatasan  ini  membuat  harga  obat-obatan  semakin melonjak.  Pemerintah  membuat  kebijakan  baru  demi  mengatasi  kelangkaan  dan  kelonjakan  harga obat-obatan di Indonesia. Kebijakan tersebut tertuang pada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia  Nomor  HK.01.07/Menkes/4826/2021  tentang  harga  eceran  tertinggi  obat  dalam  masa pandemi Covid-19. Peneliti mencoba menganalisis mengenai efektivitas dan realitas kebijakan ini di masyarakat.  Dengan  demikian,  tujuan  dari  penelitian  ini  ialah  mengidentifikasi  serta  memberikan informasi  kepada  khalayak  umum  mengenai  ketanggapan  pemerintah  Indonesia dalam  merumuskan kebijakan terkait ketersediaan obat-obatan selama pandemi covid-19. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode studi kasus yang mana data observasi, wawancara, dan berbagai kajian literatur menjadi  gambaran  umum dalam  hasil  penelitian.  Adapun  hasil  penelitian, masyarakat menilai respon pemerintah Indonesia dalam menangani kelangkaan dan kelonjakan harga obat-obatan di Indonesia sudah cukup tanggap, tetapi masih belum terlalu tanggap.

## Kata Kunci: Kebijakan, Obat-obatan, Pandemi Covid-19

## PENDAHULUAN
Corona  Virus  Disease  2019  atau  yang  lebih  dikenal  Covid-19  telah  merambah  ke berbagai penjuru dunia sejak tahun 2019. Covid-19 mulai menggemparkan warga Indonesia sendiri pada awal bulan tahun 2020. Terlebih varian baru Covid-19, yakni varian Omicron telah masuk ke negara Indonesia. Terhitung sejak tanggal 25 Februari 2022 kasus covid-19 mencapai 5,45 juta dan meninggal dunia sebanyak 147 ribu nyawa (covid19.go.id). Virus ini menyerang imunitas pengidapnya dengan berbagai gejala yang menyakitkan. Semakin melonjaknya kasus covid-19 membuat pemerintah perlunya pembaruan regulasi hukum mengenai keadaan yang tak terduga ini sebab berbagai permasalahan mulai muncul semenjak datangnya pandemi ini, masyarakat seakan ditimpa masalah yang tak ada habis-habisnya.
Masalah  sosial  dan  politik  menjadi  masalah  yang  tak  kalah  penting  untuk  disorot  dan ditangani oleh pemerintah dan masyarakat. Dengan berbagai konflik dan permasalahan yang ada,  kedudukan  hukum  yang  menjadi  aspek  fundamental  dalam  kehidupan  berbangsa  dan bernegara juga perlu dibentuk dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Roscoe Pound menyatakan  bahwa  hukum  menjadi  instrumen  penting  dalam  kontrol  sosial  masyarakat, dengan  itu  artinya  ketertiban  akan  terlaksana  jika  hukum  dibentuk  dengan  kesesuaian  dan konsekuensi  yang  mutlak.  Salah  satu  permasalahan  yang  muncul  di  kehidupan  masayarakat ialah kelangkaan serta kelonjakan harga obat-obatan di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy  menyebut saat ini terjadi kelangkaan obat yang digunakan dalam menangani pasien covid-19. Hal itu tidak hanya terjadi di satu daerah, bahkan berskala nasional (kemenkopmk.go.id).
Obat-obatan  yang  menjadi  barang  penting  selama  pandemi  ini  justru  mengalami kelangkaan, adapun harganya yang tak masuk akal. Presiden Joko Widodo pada tanggal 23 Juli 2021  mengecek  langsung  ketersediaan  obat  terapi  Covid-19  di  kota  Bogor,  Jawa  Barat. Presiden  Joko  Widodo  mendapati  habisnya  stok  obat  antivirus,  antibiotik,  dan  multivitamin seperti  Oseltamivir  dan  Favipiravir  di  berbagai  apotek  di  Kota  Bogor,  adapun  di  jual  toko online harganya tak masuk akal, yakni mencapai 350 ribu atau 35 ribu/tablet. Yang seharusnya Harga  Eceran  Tertinggi  (HET)  di  angka  260  ribu  atau  26  ribu/tablet  (CNBC  Indonesia). Dengan  fenomena  ini  membuat  masayarakat  semakin  panik  akan  ketersediaan  obat-obatan semenjak pandemi, karena yang kita tahu bahwa semenjak pandemi covid-19, obat-obatan dan suplemen sangat dibutuhkan demi meningkatkan imunitas tubuh.  Hal ini bukan tanpa sebab, panic buying menjadi salah satu faktor kelangkaan dan kelonjakan harga obat-obatan semenjak pandemi covid-19.
Kepanikan massal ini berdampak pada ketersediaan pangan, obat, dan alat medis lainnya, terlebih  pada  obat-obatan  terapi  dan  multivitamin  yang  memiliki  khasiat  meningkatkan imunitas  tubuh.  Peran  media  massa  dan  pemerintah  dalam  menenangkan  masyarakat  juga memiliki dampak yang krusial. Transparansi informasi covid-19 oleh pemerintah dan media massa diharapkan up to date sehingga tidak muncul berita-berita hoaks di kalangan masyarakat (Izzaty,  2020).  Hal  ini  perlunya  pemerintah  memutuskan  kebijakan  untuk  menjamin keterjangkauan harga obat-obatan selama masa pandemi covid-19 sehingga pemerintah juga menentukan  tentang  Harga  Eceran  Tertinggi  (HET)  obat  selama  pandemi  covid-19  agar pengalokasian obat-obatan juga dapat teratur.
Pemerintah  menetapkan  kebijakan  mengenai  ketersediaan  obat-obatan  melalui  pada Keputusan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  HK.01.07/Menkes/4826/2021.  Di dalam kebijakan menteri tersebut, terdapat 11 jenis obat yang diatur harga ecerannya, seperti Favipiravir,  Remdesivir,  Oseltamivir,  dan  lain-lain.  Kebijakan  pemerintah  yang  tanggap dianggap  perlu  dalam  menangani  fenomena  yang  tak  diinginkan  terjadi.  kebijakan  publik disebut  sebagai  pengalokasian nilai-nilai  kekuasaan untuk  seluruh masyarakat  yang  sifatnya mengikat.  Artinya,  hanya  pemerintah  yang  dapat  melakukan  sesuatu  tindakan  kepada masyarakat dan tindakan tersebut merupakan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh pemerintah yang merupakan bentuk dari pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat (Easton, 1969).
Kebijakan dan keputusan yang diambil bukan hanya sekadar kehendak penguasa yang tak  memiliki  makna,  tetapi  kebijakan  dan  keputusan  dibuat  demi  kemaslahatan  masyarakat umum. Dalam konsep Rule of Law , kedudukan hukum di puncak piramida kenegaraan, di mana dalam  konsepnya  berisikan  tentang  mekanisme,  proses,  instusional,  dan  praktik  berjalannya suatu  hukum  yang  mengatur  masyarakat  di  suatu  negara.  Artinya,  hukum  dianggap  sebagai bentuk kebijakan yang didasarkan pada fenomena atau konflik masyarakat yang disusun secara sistematis  dan  bersifat  mengikat  bagi  seluruh  lapisan  masyarakat  demi  mengontrol  perilaku dan membatasi gerak kebebebasan seseorang. Dapat dilihat dalam fenomena kelangkaan dan kelonjakan harga obat-obatan di Indonesia, bukan tanpa sebab, fenomena ini juga disebabkan oleh  oknum-oknum  nakal  yang  menimbun  sekaligus  menaikkan  harga  obat-obatan  tersebut. Maka dari itu, regulasi hukum mengenai fenomena ini tepat jika dibentuk sesuai konsekuensi, jika  tidak,  fenomena  kelangkaan  dan  kelonjakan  harga  obat-obatan  tak  mungkin  terhenti.
Namun,  apakah  kebijakan  yang  diberlakukan  pemerintah  dapat  dioptimalisasi  oleh  seluruh lapisan masyarakat, inilah menjadi pertanyaan yang perlu didalami.
Bagaimana masyarakat memaknai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia dan bagaimana  apoteker dan tenaga medis menanggapi  kebijakan yang diambil oleh pemerintah menjadi  pertanyaan  yang  perlu  dijawab  demi  mencapai  legitimasi  yang  optimal.  Sebab, keberhasilan suatu kebijakan pemerintah dapat ditentukan melalui reaksi masyarakat terhadap kebijakan yang telah dibuat  (Harirah et  al.,  2020). Dikhususkan penelitian ini melihat suatu hukum  yang  dibentuk  melalui  proses  kebijakan  yang  dapat  memengaruhi  kehidupan masayarakat, dengan menggabungkan variabel teori fungi hukum dan kebijakan publik dalam mencapai legitimasi masyarakat.

## METODE PENELITIAN
Seperti yang telah dirumuskan, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dengan tujuan memberikan penjelasan secara detail dan lengkap terhadap suatu  fenomena  yang  terjadi.  Menurut  Creswell  (2014),  studi  kasus  merupakan  strategi penelitian untuk menyelidiki secara cermat suatu hal dengan pengumpulan informasi lengkap menggunakan  berbagai  prosedur  pengumpulan  data.  Hasil  wawancara  dari  berbagai  sumber menjadi  gambaran  umum  dalam  penelitian  ini.  Adapun  MFK  (21),  AF  (19),  dan  DM  (19) sebagai narasumber inti dalam penelitian ini.
Dengan mengusung konsep pertanyaan “bagaimana” dan “mengapa” dirasa tepat dalam merumuskan  dan  membentuk  hasil  penelitian  yang  kredibel.  Dengan  data  yang  sudah didapatkan, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber data untuk menguji validitasnya. Triangulasi sumber data didefinisikan sebagai pengumpulan data sejenis yang diperoleh dari beberapa  jenis  data  yang  berbeda.  Artinya,  data  akan  lebih  valid  jika  penelitian  dilakukan kepada  narasumber  yang  berbeda.  Adapun  dalam  penelitian  ini,  mengusung  teori  fungsi hukum, teori  compliance atau  teori  kepatuhan,  serta  teori  kebijakan  publik.  Ketiga  teori  ini dianggap tepat diusung sebab ketiganya dapat menjawab pertanyaan seorang peneliti mengenai fungsi, legitimasi, dan keefektivitasan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia dalam menangani fenomena kelangkaan dan kelonjakan harga obat-obatan semenjak pandemi covid- 19.

## PEMBAHASAN
Kelangkaan  dan  kelonjakan  obat-obatan  di  Indonesia  sempat  menimbulkan  keresahan bagi  masyarakat,  terlebih  bagi  masyarakat  yang  sedang  terjangkit  covid-19.  Beberapa  obat- obatan terapi dan multivitamin sempat mengalami kekurangan ketersediaan akibat kepanikan massal dan penimbunan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tak bertanggung jawab demi mencari  keuntungan  sebanyak-banyaknya.  Hal  ini  membuat  sistem  sosial  di  masyarakat mengalami  ketidakteraturan,  masyarakat  dibuat  panik  akan  berita  covid-19  yang  semakin mengganas. Dengan hal  ini, maka perlu dibentuknya kebijakan yang sesuai dengan masalah yang terjadi.
Perihal  kebijakan,  suatu  keputusan  yang  dibuat  untuk  menangani,  mencegah, memperbaiki  suatu  konflik  atau  masalah  yang  hadir  dalam  masyarakat  demi  mewujudkan kesejahteraan  di  lingkungan  sekitar.  James  E.  Anderson  (Irfan  Islamy,  2000:  17) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang
diikuti  dan  dilaksanakan  oleh  seorang  pelaku,  sekelompok  pelaku  guna  memecahkan  suatu masalah tertentu.
Kebijakan dianggap sebagai aturan-aturan tertulis yang sifatnya mengikat bagi siapa pun yang  meninggali  suatu  daerah.  Setiap  individu  masyarakat  perlu  mengikuti  aturan-aturan melalui kebijakan dan setiap individu akan dikenai sanksi apabila kebijakan yang berlaku tidak dilakukan secara penuh tanggung jawab. Dengan ini, maka pembentukan kebijakan tidak bisa dibuat  secara  sepihak,  perlunya  kontribusi  masyarakat,  pihak  terkait,  dan  lainnya  yang berkesinambungan dengan suatu masalah yang terjadi.
Dalam  menjalankan  perannya,  pemerintah  sebagai  pangatur  (regulator)  dapat menetapkan  kebijakan-kebijakan  yang  umumnya  bertujuan  akhir  pada  kesejahteraan masyarakat (Nurul Hanifa et al., 2021: 11). Demi menjaga stabilitas sosial ekonomi masyarakat mengenai kelangkaan dan kelonjakan harga obat-obatan, pemerintah Indonesia menganalisis masalah  ini  dengan  cermat,  membentuk  sebuah  aturan  atau  kebijakan  yang  selaras  dengan tujuan  yang  ingin  dicapai,  buktinya,  dengan  dikeluarkannya  Keputusan  Menteri  Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/4826/2021 tentang harga eceran tertinggi obat dalam masa pandemi Covid-19. Kebijakan yang dibuat memiliki hubungan yang erat antara pembuat kebijakan dengan masyarakat yang dikenai kebijakan itu sendiri.
Menurut  M.  Irfan  Islamy  mengartikan    konsep  demokrasi  modern,  suatu  kebijakan pemerintah dalam negara tidak hanya berisi cetusan pikiran atau pednapat para pejabat yang mewakili rakyat, tetapi opini publik ( public opinion ) juga menempati porsi yang sama dalam pembuatan  dan  pengimplementasian  kebijakan.  Harrold  Laswell  dan  Abraham  Kaplan berpendapat bahwa kebijakan publik berisikan nilai-nilai, tujuan, praktik-praktik sosial yang ada  di  dalam  masyarakat.  Artinya,  suatu  kebijakan  merupakan  hasil  perumusan  yang  di dalamnya  terdapat  nilai,  tujuan,  dan  praktik  sosial,  sehingga  kebijakan  yang  dibuat  tidak bertentangan dengan nilai, norma, praktik sosial yang berlaku dan diakui di masyarakat.
Definisi ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh David Easton, ia mendefinisikan kebijakan  publik  sebagai  bentuk  pemerintah  mengalokasikan  nilai-nilai  kepada  masyarakat, sebab ia melihat di dalam kebijakan menganut nilai-nilai yang perlu diakui dan dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Pengalokasian nilai-nilai melalui kebiajakan ini sudah tentu memiliki  konsekuensi  di  dalamnya,  baik  itu  berupa  dampak  yang  negatif  maupun  positif, diharapkan ( intended ) ataupun tidak diharapkan ( unintended ). Kebijakan pemerintah Indonesia melalui Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/4826/2021 tentang harga eceran tertinggi obat dalam masa pandemi Covid- 19  ini  menurut  Anderson  (1970)  dalam  pengelompokkan  jenis-jenis  kebijakan  publiknya, merujuk pada jenis Public Goods and Private Goods Policies , yang mana suatu kebijakan yang mengatur  tentang  ketersediaan  barang-barang  oleh  pemerintah  maupun  pihak  swasta  untuk kepentingan perseorangan maupun masyarakat luas. Suatu kebijakan terbentuk bukan melalui perilaku  atau  tindakan  abstrak  yang  terbentuk  secara  kebetulan,  melainkan  suatu  upaya, perilaku, ataupun tindakan yang dirumuskan sedemikian rupa, menimbang segala keresahan dan aspek lainnya demi membentuk kebijakan yang konsekuen dengan situasi yang terjadi.
Kebijakan  pemerintah  melalui  keputusan  menteri  ini  merupakan  suatu  produk  yang memperjuangkan kepentingan publik dalam implementasinya, yang mengisyaratkan pelibatan publik  sejak  awal  hingga  akhir,  hal  ini  menurut  aliran kontinentalis yang  dipahami  oleh Nugroho  (2008),  yang  mana  kebijakan  publik  adalah  turunan  dari  hukum,  yang  bahkan terkadang  menyamakan  antara  kebijakan  hokum  tersebut  dengan  hukum,  umumnya  hukum publik ataupun hukum tata negara sehingga terlihat sebagai proses interaksi antara institusi-
institusi  negara. Kontinentalis hukum  merupakan  suatu  implementasi  dari  kebijakan  publik dari  aspek  wujud  maupun  produk,  proses  atau  aspek  muatan.  Sebab  kebijakan  publik  dapat berupa hukum, konvensi atau kesepakatan, maupun keputusan lisan atau perilaku dari pejabat publik. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/4826/2021 tentang harga eceran tertinggi obat dalam masa pandemi Covid- 19 merupakan suatu produk yang mana di dalam pembentukannya terdapat tinjauan UUD 1945 yang termuat, artinya pembentukan keputusan menteri sebagai implementatif sebuah kebijakan publik  memuat  produk-produk  hukum  fundamental,  yakni  UUD  1945  sebagai  dasar  pokok pembuatan kebijakan selanjutnya. Sebagai mana kontinentalis hukum itu berlaku, menyatakan kebijakan  publik  yang  termuat  selanjutnya  ialah  turunan  hukum  yang  terkadang  disamakan dengan hukum itu sendiri, yang mana aliran kontinentalis memandang kebijakan hukum adalah hukum publik, yang bahkan terdapat pemikiran ekstrem bahwa kebijakan publik adalah sebagai salah satu bentuk hukum tata negara.
Kecenderungan aliran ini dalam kaitan partisipan masyarakat, melihat jika masyarakat diam dan tidak berpartisipasi, maka pemerintah tidak dapat disalahkan. Aliran ini berkonsep pada kebijakan publik di suatu negara telah terbentuk pada masa lalu dan tetap relevan hingga saat  ini.  Maka  aliran  ini  memandang  bahwa  tidak  perlu  dibentuknya  kebijakan  yang  baru, melainkan  hanya  perlunya  revisi  kebijakan  yang  sudah  dibentuk,  dan  itu  pun  apabila  hal tersebut dianggap sebagai suatu yang perlu dan mendesak.
Suatu  kebijakan  publik  dibentuk  bukan  karena  tanpa  alasan,  tetapi  dibentuk  untuk menyelaraskan  kehidupan  sosial  masyarakat  yang  dianngap  atau  dinilai  terdapat  suatu hambatan  di  dalamnya.  Pemerintah  sebagai  pengatur  tatanan  kehidupan  berbangsa  dan bernegara dituntut untuk tanggap dalam menanagani hambatan yang terjadi. Namun, perlunya kontibusi masyarakat dalam menangani hambatan yang ada. Adanya kerja sama antara instiusi pemerintahan dengan masyarakat akan membentuk tatanan sosial yang harmonis.
Dalam  hal  kelangkaan  dan  kelonjakan  harga  obat-obatan  semenjak  pandemi  sebagai bentuk  hambatan  dalam  menekan  kasus  covid-19,  pemerintah  dituntut  untuk  membentuk kebijakan  yang  sesuai  dengan  situasi  yang  terjadi.  Kebijakan,  itu  tercetus  dalam  Keputusan Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  HK.01.07/Menkes/4826/2021  tentang  harga eceran  tertinggi  obat  dalam  masa  pandemi  Covid-19,  sebagaimana  yang  tercantum  dalam kebijakan tersebut, beberapa harga obat-obatan yang mengalami kelangkaan dan kelonjakan harga  diatur  harga  eceran  tertingginya.  Hal  ini  dibentuk  dengan  harapan  obat-obatan  yang dibutuhkan masyarakat dapat tersalurkan dan tersedia sesuai harapan masyarakat. Dengan ini, kontribusi masyarakat juga sangat dibutuhkan, bagaimana mereka dapat menjalankan aturan dan kebijakan yang sudah ditetapkan, dan ketanggapan masyarakat dalam merespon kebijakan tersebut dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, dan juga kepedulian masyarakat apabila terdapat oknum-oknum nakal yang menyalahi aturan yng sudah ditetapkan.
Polisi pada hari Jumat, 9 Juli 2021 menemukan timbunan obat-obatan yang diperlukan pada masa pandemi covid-19, temuan itu terjadi di Jalan Peta Barat, Kalideres, Jakarta Barat, tepatnya  oleh  PT  ASA(Kompas.com).  Dalam  penyelidikan  ini,  polisi  menemukan  730  boks obat Azithromycin, obat paracetamol, Dexamethasone, Caviplex, serta beberapa obat pilek dan batuk. Hal ini menjadi salah satu bukti bahwa kelangkaan dan kelonjakan harga obat-obatan semenjak  pandemi  covid-19  disebabkan  oleh  oknum-oknum  yang  tidak  bertanggung  jawab demi  mendapatkan  untung  yang  sebanyak-banyaknya.  Penemuan  timbunan  obat-obatan  ini dinilai  sebagai  bentuk  hilangnya  empati  dan  rasa  manusiawi  seorang  manusia.  Bagaimana mungkin, ketika seseorang yang sangat membutuhkan obat-obatan selama pandemi justru tidak
dapat menemukan obat yang diperlukan. Terlebih apabila penderita covid-19 ialah masyarakat kurang mampu yang tidak mungkin membeli obat di luar batas kemampuannya. Maka tepatlah, pemerintah melakukan tracking dan terus melakukan evaluasi kebijakan, bagaimana kebijakan menteri kesehatan dapat direspon dengan baik oleh seluruh lapisan masyarakat.
Masyarakat menyadari akan penyebab kelangkaan dan kelonjakan harga obat-obatan ini, MFK (21), AF (19), dan DM (19) mengatakan jika penyebab kelangkaan dan kelonjakan harga semenjak pandemi ialah adanya oknum-oknum nakal yang menimbun obat-obatan yang akan dijual  dengan  harga  yang  tak  masuk  akal  demi  mendapat  untung  yamg  melimpah.  Melihat realitasnya,  bagaimana  oknum-oknum  mencari  keuntungan  melalui  keresahan  masyarakat, perlunya pemerintah menindak lanjut masalah yang terjadi.
Timbulnya keresahan masyarakat yang terus disampaikan melalui media sosial maupun ke  institusi  pemerintah  langsung  membuat  pemerintah  Indonesia  perlu  membuat  suatu kebijakan demi mengatasi keresahan yang terjadi. Hal ini, kebijakan yang diambil sangatlah krusial demi menjamin kesejahteraan masyarakat dan mencapai legitimasi masyarakat. Apabila kebijakan ini sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada serta menimbang seluruh konsekuensi maka kebijakan perlu diimplementasikan.
Kebijakan yang dibuat tampaknya juga perlu untuk disosialisasikan ke seluruh lapisan masyarakat  demi  mencegah  kesalahpahaman  masyarakat  dalam  merespon  kebijakan  yang dibentuk. Lagi, kerja sama antara pemerintah dan masyarakat diperlukan dalam menghadapi fenomena yang tak diinginkan. Apabila kebijakan yang dibuat hanya sebagai formalitas dan kebutuhan eksistensi, maka kebijakan yang dibuat bukanlah kebijakan yang sesuai dengan apa yang  telah  dikemukakan  oleh  para  ahli  sebelumnya,  yang  mana  kebijakan  dibentuk  untuk mengalokasikan  nilai-nilai  kepada  masyarakat  dalam  menyelesaikan  fenomena  yang  terjadi. Juga apabila kebijakan tidak dapat direspon dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab oleh masyarakat, kebijakan juga dirasa sia-sia.
Kebijakan  yang  fungsinya  untuk  mengatur  kehidupan  sosial  masyarakat,  tidak  akan berjalan  dengan  semestinya  dan  tidak  akan  mampu  mencapai  tujuan-tujuan  yang  ada  di dalamnya jika pemerintah dan masyarakat tidak mampu memahami dan mendalami nilai, etika, fungsi kebijakan itu sendiri. Dalam hasil wawancara yang dilakukan kepada narasumber MFK (21),  AF  (19),  dan  DM  (19)  menyatakan  bahwa  mereka  belum  mengetahui  kebijakan  yang dibuat  oleh  pemerintah  dalam  menangani  fenomena  kelangkaan  dan  kelonjakan  harga  obat- obatan semenjak pandemi. Artinya, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/4826/2021 ini belum dapat disosialisasikan dengan sempurna.
Masyarakat  sebagai  objek  suatu  kebijakan  perlunya  memahami  kebijakan  yang  telah dibuat,  guna  mewujudkan  nilai-nilai  dan  tujuan  yang  ingin  dicapai  dalam  kebijakan  yang dibuat.  Hukum  sebagai  bentuk  implementasi  sebuah  kebijakan  juga  memiliki  kedudukan penting dalam sistem sosial masyarakat maka pun sama, hukum sifatnya mengikat bagi setiap lapisan masyarakat. Melihat fungsi dan sifatnya, terlintas mengenai teori fungsi hukum yang dikemukakan  oleh  Roscoe  Pound  yang  mengartikan  bahwa  hukum  sebagai  rekayasa  sosial ( Law  as  a  tool  of  social  engineering  and  social  controle )  yang  menjelaskan  bahwa  sebuah hukum  dibentuk  guna  menggapai  harmonisasi  dan  keserasian  secara  optimal  agar  dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat dalam suatu lingkup tertentu. Lebih jauh, Roscoe Pound menganggap bahwa hukum sebagai seperangkat alat untuk mengubah nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Roscoe Pound mencoba melihat suatu hukum dalam perspektif validitas  dan  efektivitasnya,  melihat  bagaimana  suatu  hukum  dapat  mengontrol  penuh masyarakat dan bagaimana suatu hukum diakui oleh masyarakat. Roscoe Pound menyatakan
jika  pentingnya  hukum  sebagai  kontrol  sosial  masyarakat,  bagaimana  aspek  kehidupan masyarakat diatur agar sesuai nilai dan norma yang berlaku.
Hukum  sebagai  alat  kontrol  sosial  yang  sifatnya  mengikat  masyarakat  maka  juga perlunya suatu hukum dibentuk dengan berbagai pertimbangan secara matang dan konsekuen. Artinya, hukum dibentuk untuk membatasi gerak dan perilaku masyarakat juga tidak mengikat masyarakat secara erat hingga tak ada ruang untuk menyampaikan dan mendapatkan hak-hak dalam hidupnya . Hukum yang sesuai dengan kondisi dan situasi yang tepat akan mengontrol manusia  di  dalamnya  dengan  penuh  kesadaran,  sehingga  masyarakat  tidak  merasa  dibebani dengan hukum yang dibentuk. Adapun manusia yang dibebani oleh hukum ialah manusia yang serakah, jika hukum dibentuk untuk membentuk nilai positif masyarakat, tetapi suatu individu menolak  untuk  mematuhi  hukum  yang  berlaku  maka  ialah  manusia  yang  wajib  untuk ditertibkan.
Hukum yang dibentuk juga perlu didampingi oleh sebuah sanksi yang akan menertibkan masyarakat  yang  jelas  menentang  aturan-aturan  yang  telah  dibuat  dalam  bentuk  hukum  itu sendiri. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/4826/2021  sebagai  salah  satu  kebijakan  dalam  bentuk  hukum  sendiri menjadi titik krusial dalam menuntaskan masalah yang terjadi, di mana oknum-oknum yang mengambil  keuntungan  dari  kesusahan  masyarakat  juga  perlu  dikontrol  dalam  aturan  yang berlaku. Apabila hukum yang dibentuk tidak dijalankan dengan penuh kesadaran dan penuh tanggung  jawab,  maka  perlu  tindakan  yang  lain  untuk  menertibkan  masyarakat.  Dengan  itu fungsi hukum sebagai pengontrol masyarakat akan hadir dalam kehidupan sosial masyarakat, juga hukum juga tidak dianggap sebagai formalitas saja. Dengan ini, juga perlunya ketegasan pemerintah  dalam  menyelesaikan  suatu  permasalahan  untuk  mencapai  keharmonisasian  dan keserasian  dalam  kehidupan  sosial  masyarakat  seperti  yang  telah  diungkapkan  oleh  Roscoe Pound dalam teori fungsi hukumnya dan juga agar nilai-nilai dan norma yang ada akan tetap hadir dalam kehidupan masyarakat.
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/4826/2021 merupakan bentuk pengalokasian nilai-nilai dalam kehidupan bermasyarakat, di mana harga eceran  tertinggi  obat-obatan  ditentukan  dalam  keputusan  meteri  kesehatan  tersebut,  hal  ini bertujuan  untuk  menekan  kelangkaan  dan  kelonjakan  harga  obat-obatan  semenjak  pandemi. Keputusan menteri mengenai harga eceran tertinggi obat-obatan berangkat dari keresahan yang dirasakan  masyarakat.  Narasumber  MFK  (21)  merasakan  hal  serupa,  yang  mana  MFK  (21) mengalami  kesusahan  saat  mencari  stok  obat-obatan  maupun  multivitamin  di  daerah sekitarnya.  Ini  menjadi  suatu  gambaran  pentingnya  keputusan  menteri  tersebut  dibuat. Kelangkaan  dan  kelonjakan  obat-obatan  semenjak  pandemi  juga  dirasa  karena  timbulnya kepanikan massal oleh masyarakat, hal ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh MFK (21), AF (19), dan DM (19).
Para  narasumber  menyadari  bahwa  kelangkaan  dan  kelonjakan  harga  obat-obatan semenjak pandemi covid-19 bukan hanya karena oknum-oknum nakal yang menimbun obat, tetapi juga karena kepanikan massal yang terjadi di masyarakat. Kepanikan massal yang terjadi di  masyarakat  bukan  hanya  menyebabkan  kelangkaan  dan  kelonjakaan  harga  obat-obatan, tetapi  juga  merambah  ke  bahan  pangan  dan  kebutuhan  alat  kesehatan  lainnya,  seperti kelangkaan masker, tabung oksigen, bahan sembako, dan lain-lain. Hal ini menyebabkan stok yang ada menjadi tidak teratur, msks muncullah kesempatan dalam keresehan masyarakat yang dilakukan  oleh  oknum  yang  tidak  bertamggung  jawab,  yakni  dengan  menimbunnya  lalu menjual ke pasaran dengan harga selangit. Narasumber AF (19) mengatakan bahwa kelangkaan
dan  kelonjakan  harga  obat-obatan  ini  cukup  meresahkan,  terutama  bagi  masyarakat  dengan perekonomiannya  yang  kurang  memadai.  Bagaimana  mungkin  mereka  yang  membutuhkan obat, peralatan medis, serta kebutuhan sembako harus membelinya dengan harga yang selangit, terlebih masyarakat kurang mampu, dirasa ini sangat menyengsarakan mereka dengan berbagai tekanan dari beberapa aspek lainnya yang hadir semenjak pandemi covid-19.
Perlu  kesadaran  pemerintah  akan  fenomena  ini  untuk  ditanggapi  dengan  berbagai kebijakannya  guna  mengembalikan  keharmonisan  dan  keserasian  dalam  masyarakat. Kepanikan  massal  yang  terjadi  di  masyarakat,  bukanlah  tanpa  sebab,  hal  ini  hadir  karena hebohnya berita yang muncul dari media massa. Kasus yang semakin melonjak dan covid-19 yang  dirasa  semakin  mengganas  dengan  berbagai  kemunculan  varian  membuat  masyarakat mengantisipasinya  dengan  membeli  seluruh  kebutuhan  yang  berkaitan  dengan  kesehatan secara  bersamaan  dan  tidak  beraturan.  Ini  menjadi  masalah  yang  harus  diselesaikan  secara bersamas-sama oleh seluruh lapisan masyarakat, pemerintah, maupun media massa.
Bagaimana media massa dapat mengontrol reaksi masyarakat dalam mengambil tindakan pembelian barang sangatlah krusial. Harus adanya kerja sama untuk kembali menyeleraskan tatanan  sosial  dalam  masyarakat  selama  pandemi  covid-19.  Pemerintah  sebagai  pemberi kebijakan dengan segala penuh pertimbangan perlu mengevaluasi segala kebijakan yang telah mereka buat, tindakan dan keputusan yang mereka buat sangat berpengaruh dengan apa yang terjadi di dalam masyarakat. Pun halnya dengan masyarakat, perlunya masyarakat memaknai dan memahami kebijakan dan keputusan yang pemerintah buat untuk mencapai kata legitimasi.
Kebijakan  yang  dibuat  harus  juga  adanya  kontrol  dari  media  massa,  media  massa menjadi  sarana  komunikasi  dan  informasi  yang  saat  ini  sangat  dibutuhkan  oleh  masyarakat harus  memahami  berita  apa  yang  dapat  membahayakan  terhadap  tatanan  kehidupan  sosial masyarakat, sebab bagaimana pun apa yang masyarakat konsumsi dari tayangan media massa dapat berpengaruh terhadap tindakan yang diambil oleh masyarakat, khususnya dalam kegiatan berbelanja.
Media  massa  juga  diharapkan  tidak  menayangkan  berita-berita  hoaks  yang  justru semakin memperparah keadaan. Juga pentingnya masyarakat dalam menerima dan memahami sebuah informasi secara tepat. Masyarakat dituntut cerdas untuk memilah mana informasi yang fakta dan mana informasi yang hanya sebagai eksistensi sebuah media massa. Hal ini sangatlah berpengaruh  dalam  mencegah  fenomena-fenomena  yang  tidak  diinginkan.  Dalam  kebijakan yang sifatnya mengikat artinya masyarakat harus mematuhi apa yang telah diperintahkan oleh penguasa.  Pun  halnya  dengan  Keputusan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor HK.01.07/Menkes/4826/2021  apakah  kebijakan  ini  dapat  dipatuhi  oleh  seluruh  lapisan masyarakat  terlebih  masyarakat  yang  justru  mengintervensi  segala  bentuk  kebijakan  yang dikeluarkan oleh pemerintah.
Menurut  Darley  dan  Blass  dalam  Hartono  (2006),  kepatuhan  merupakan  sikap  dan tingkah  laku  individu  atau  masyarakat  yang  dapat  dilihat  dari  beberapa  aspek,  yakni kepercayaan  ( belief ),  menerima  ( accept ),  dan  melakukan  ( act )  atas  suatu  permintaan  dan perintah.  Hal  ini  menjelaskan  realitas  kebijakan  yang  dikeluarkan  pemerintah  dalam menangani  kasus  kelangkaan  dan  kelonjakan  harga  semenjak  pandemi  covid-19.  Melihat realitas  kebijakan  ini  dapat  dipatuhi  oleh  seluruh  lapisan  masyarakat.  Bagaimana  suatu kebijakan dapat dipercaya, diterima, dan dilakukan oleh seluruh masyarakat. Dalam Keputusan Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  HK.01.07/Menkes/4826/2021  kita  dapat melihat ini merupakan kebijakan yang diperlukan oleh masyarakat. Menurut MFK (21), AF (19),  dan  DM  (19)  Keputusan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor
HK.01.07/Menkes/4826/2021  menjadi  suatu  tindakan  yang  penting  dalam  situasi  ini,  MFK (21)  mengatakan  kebijakan  ini  sebagai  bentuk  transparansi  antara  pemerintah  terhadap masyarakat,  yang  mana  harga  eceran  tertinggi  obat-obatan  dicantumkan  di  sana,  agar masyarakat  dapat  membeli  dan  mengonsumsi  obat-obatan  secara  tertib  dan  mudah.  Adapun menurut  AF  (19)  kebijakan  ini  diperlukan  sebab  sebagai  bentuk  pengalokasian  bantuan terhadap masyarakat kurang mampu yang ingin membeli obat dengan harga yang wajar serta menjadika masyarakat untuk tidak beperilaku semena-mena terhadap ketersediaan dan harga obat-obatan.  Adapun  DM  (19)  menyebutkan  bahwa  kebijakan  yang  dikeluarkan  pemerintah sangatlah  penting  guna  menjaga  stabilitas  harga  obat-obatan  dan  juga  bentuk  pencegahan terhadap oknum-oknum yang menaikkan harga obat semenjak pandemi covid-19.
Menjadi gambaran bahwa kebijakan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor  HK.01.07/Menkes/4826/2021  sangat  diperlukan  dalam  mengatasi  kelangkaan  dan kelonjakan harga obat-obatan semenjak pandemi covid-19. Dalam halnya, artinya masyarakat dapat memercayai kebijakan tersebut sebagai kebijakan yang solutif. Juga halnya masyarakat dapat  menerima  kebijakan  tersebut  secara  positif.  Terakhir  dalam  teori  kepatuhan  menurut Darley  dan  Blass  yaitu,  melakukan  (act),  masyarakat  dapat  melakukan  kebijakan  tersebut sesuai  dengan  tujuan  yang  ingin  dicapai.  Ini  mengartikan  bahwa  kebijakan  sebagai  suatu keputusan  yang  mampu  memberantas  suatu  permasalahan  yang  meresahkan  seluruh masyarakat.
Dengan segala kebijakan yang dibuat diharapkan stabilitas sosial-ekonomi masyarakat dapat kembali normal setelah munculnya keresahan akibat kelangkaan dan kelonjakan harga semenjak pandemi covid-19. Suatu bayangan muncul, bagaimana jika keputusan menteri tidak hadir  dalam  keresahan  masyarakat,  ketersediaan  dan  harga  obat  yang  semakin  tidak  wajar adalah jawabannya. Oknum-oknum nakal yang terus mencari sela keuntungan dalam keresahan masyarakat akan terus ada hingga kata cukup hadir dalam diri seorang yang rakus. Kepanikan masal yang semakin tak terbendung juga menjadi masalah yang akan terus ada jika keputusan menteri  tersebut  tidak  diimplementasikan.  Maka,  tepatlah  pemerintah  melalu  menteri merumuskan dan mengeluarkan kebijakan tersebut, agar semua konflik yang ada dapat kembali normal  sedia  kala.  Lantas,  pertanyaan  muncul  apakah  pemerintah  telah  tanggap  dalam merespon  keresahan  masyarakat,  dengan  munculnya  pertanyaan  ini  akan  menjawab  kata legitimasi  dalam  masyarakat.  Pemerintah  melalui  Kementerian  Kesehatan,  mengeluarkan Keputusan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  HK.01.07/Menkes/4826/2021 tertanggal 2 juli 2021 yang mana kehadiran dan keresahan akibat kelangkaan dan kelonjakan harga obat-obatan muncul sekitar akhir tahun 2020.
Pemerintah  dengan  segala  usaha  mencoba  untuk  merumuskan  kebijakan  yang  sesuai dengan  situasi  dan  kondisi  masyarakat  untuk  meminimalisir  segala  konflik  yang  mungkin terjadi.  Ini  menjadikan  bahwa  pemerintah  menimbang  segala  keputusan  secara  konsekuen, tidak  hanya  menerapkan  kebijakan  dengan  begitu  saja  tanpa  memperhatikan  aspek  lainnya. Legitimasi masyarakat hadir terhadap kebijakan yang pemerintah Indoneisa buat. Narasumber AF  (19),  mengatakan  bahwa  pemerintah  Indonesia  telah  tanggap  dalam  menghadapi permasalahan yang hadir dalam masyarakat, khususnya mengenai kelangkaan dan kelonjakan harga obat-obatan semenjak pandemi melalui dikeluarkannya Keputusan Menteri Kesehatan Republik  Indonesia  Nomor  HK.01.07/Menkes/4826/2021  yang  mengatur  harga  eceran tertinggi obat-obatan covid-19 yang dirasa terus mengalamai kelangkaan dan kelonjakan harga. Sedikit  berbeda  dengan  yang  dikemukakan  oleh  DM  (19),  ia  menyebutkan  bahwa  respon pemerintah  dalam  menenangani  kelangkaan  dan  kelonjakan  harga  obat  sudah  baik,  tetapi
respon  yang  diberikan  masih  belum  terlalu  tanggap,  ia  menambahkan  respon  Presiden Indonesia, Joko Widodo yang turun langsung ke lapangan mengecek ketersediaan obat-obatan sangatlah  baik,  DM  (19)  juga  mengatakan  kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  ini sangatlah  membantu  menyelaraskan  kehidupan  sosial-ekonomi  masyarakat  yang  terdampak covid-19. Dengan ini, kebijakan pemerintah melalui Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia  Nomor  HK.01.07/Menkes/4826/2021  yang  mengatur  harga  eceran  tertinggi  obat- obatan covid-19 menjadi langkah yang tepat dalam menyelaraskan kembali kehidupan sosial masyarakat.

## PENUTUP
Kelangkaan serta kelonjakan harga obat-obatan  semenjak pandemi covid-19 membuat keresahan  dalam  kehidupan  masyarakat,  khususnya  masyarakat  yang  benar-benar membutuhkan  dengan  perekonomian  yang  rendah.  Dengan  adanya  konflik  ini,  pemerintah sebagai  pihak  penguasa  perlu  membuat  suatu  respon  dan  kebijakan  untuk  kembali menyelaraskan  kehidupan  sosial  masyarakat.  Melalui  dikeluarkannya  Keputusan  Menteri Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  HK.01.07/Menkes/4826/2021  yang  mengatur  harga eceran tertinggi obat-obatan covid-19 menjadi salah satu titik terang dalam permasalahan yang dihadapi masyarakat saat ini.
Masyarakat  menilai  kebijakan  yang  dibuat  pemerintah  melalui  surat  edaran  menteri kesehatan ini sangatlah tepat. Terlebih, Presiden Indonesia, Joko Widodo, yang langsung hadir di tengah permasalahan masyarakat menjadi tindakan yang juga tepat. Dengan ini, legitimasi masyarakat  hadir  dalam  sistem  pemerintahan  yang  ada  melalui  respon  dan  kebijakan  yang sudah  ditetapkan.  Masyarakat  menilai  respon  pemerintah  Indonesia  dalam  menangani kelangkaan dan kelonjakan harga obat-obatan di Indonesia sudah cukup tanggap, tetapi masih belum terlalu tanggap.

## DAFTAR PUSTAKA

## SUMBER BUKU:
Mustari, N, 2015. Pemahaman Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan Publik, Yogyakarta: Leutikaprio.

## SUMBER LAIN:
Bima Jati, G. R, 2020. Optimalisasi Upaya Pemerintah Dalam Mengatasi Pandemi Covid-19 Sebagai Bentuk Pemenuhan Hak Warga Negara . SALAM: Jurnal Sosial & Budaya Syar-i, 473-484. Buana, D. R, 2020. Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona (Covid-19) dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa , SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, 7 (3).
Dandung Ruskar, S. H., 2021. LAFIAL: Pandemi Covid-19 Sebagai Momentum Kemandirian Industri Farmasi  Industri  Farmasi  Menuju  Ketahanan  Kesehatan  Nasional ,  PENDIPA:  Journal  of Science Education, 300-308.
Hariandja, T. R, 2013. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Kesehatan di Kota Jember , Jurnal Rechtens, 91-102.
Harirah,  Z.  D,  2020. Merespon  Nalar  Kebijakan  Negara  Dalam  Menangani  Pandemi  Covid-19  di Indonesia , Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia, 36-53.
Izzaty, 2020. Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi Panic Buying Akibat Covid-19, Info Singkat, 19-30.
Nurul Hanifa, L. W, 2021. Peran dan Kebijakan Pemerintah Indonesia di Masa Pandemi Covid-19, WELFARE Jurnal Ilmu Ekonomi, 9-18.
Theresia L.P., J. K, 2021. Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kesehatan Ilegal di Era Pandemik Covid-19 di Kota Ambon , SASI , 160-171.
Usman,  N,  2018. Implementasi  Kebijakan  Pengembangan  Alat  Kesehatan  Dalam  Negeri , Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia , 42-48.