al-Ihkâ V o l . 1 1   N o . 2   D e s e m b e r   2 0 1 6 DOI 10.19105/al-ihkam.v11i2.1042
Penerapan Asas Personalitas Keislaman dalam

## Permohonan Pengangkatan Anak
di Kabupaten Pamekasan
Eka Susylawati
(Jurusan Syari’ah STAIN Pamekasan Jln. Raya Panglegur Km. 04 Pamekasan, email: ekasusylawati@gmail.com)

## Abstrak:
Pengangkatan  anak  merupakan  hal  yang  lazim  dilakukan dalam  masyarakat  dengan  tujuan  untuk  memperoleh kepastian hukum. Untuk mencapai kepastian hukum tersebut dengan  mengajukan  permohonan  pengangkatan  anak  ke pengadilan.  Hingga  saat  ini,  di  Indonesia  dalam  perkara permohonan  anak  yang  diajukan  oleh  orang  yang  beragama Islam,  masih  mengenal  dualisme  bidang  peradilan  yaitu pengadilan  agama  dan  pengadilan  negeri.  Dalam  mengadili dan memutus, kedua lembaga peradilan tersebut mempunyai perbedaan dasar hukum yaitu pengadilan agama mendasarkan  pada  hukum  Islam  sedangkan  pengadilan negeri  mendasarkan  pada  hukum  positif.  Dengan  demikian, asas  personalitas  keislaman  dalam  perkara  permohonan pengangkatan anak, belum sepenuhnya berlaku karena orang yang beragama Islam masih dapat mengajukan ke pengadilan negeri.  Realita  ini  juga  berlaku  di  Pamekasan  di  mana masyarakat lebih familiar mengajukan ke pengadilan negeri.

## Kata-kata Kunci:
Penerapan, Personalitas Keislaman, Pengangkatan Anak, Pamekasan

## Abstract:
Adoption is a common thing to do in the community in order to  obtain  legal  certainty.  To  achieve  the  legal  certainty  to apply  to  the  court  for  the  appointment.  Until  now,  in Indonesia  in  the  case  of  children  the  petition  filed  by  people who are Muslims, they know the dualism of the judiciary that religious courts and state courts. In the hear and decide, both the judicial institutions have different legal basis, namely the religious  courts  based  on  Islamic  law  while  the  court  basing on positive law. Thus, the principle of the Islamic personality in  the  case  of  application  for  child  adoption,  is  not  yet  fully

## Eka Susylawati
apply  for  people  who  are  Muslims  can  still  apply  to  the district  court.  This  reality  also  applies  in  Pamekasan  where people are more familiar submitted to the district court.
Key Words:
Application, Islamic Personality, Adoption, Pamekasan

## Pendahuluan
Pengangkatan  anak  merupakan  hal  yang  telah  lama  lazim dilakukan oleh masyarakat di dunia. Pengaturan pengangkatan anak tersebut  berbeda  antarnegara,  yang  disesuaikan  dengan  kultur  dan kebutuhan  masyarakatnya.  Masyarakat  Indonesia  masih  mengenal pluralisme hukum perdata di mana hukum perdata adat, Islam, dan Barat  masih  berlaku  hingga  saat  ini  sehingga  pengaturan  hukum pengangkatan anak juga berbeda.
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan  Agama  menyatakan  bahwa  Peradilan  Agama  adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.  Pasal 1 tersebut di atas  dipertegas  oleh  Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006 tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989 tentang Peradilan Agama, yang menyatakan bahwa Peradilan Agama adalah  salah  satu  pelaku  kekuasaan  kehakiman  bagi  rakyat  pencari keadilan  yang  beragama  Islam  mengenai  perkara  tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang.
Salah  satu  kewenangan  peradilan  agama  berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 adalah mengadili permohonan asal-usul  anak  dan  pengangkatan  anak  berdasarkan  hukum  Islam. 1 Sebelum  berlakunya  Undang-Undang  tersebut,  satu-satunya pengadilan  yang  berwenang  mengadili  dan  memutus  permohonan asal  usul  dan  pengangkatan  anak  hanya  pengadilan  negeri. Berlakunya  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  tidak  mencabut kewenangan pengadilan  negeri  untuk  mengadili  permohonan pengangkatan anak bagi pemohon yang beragama Islam.
Kedudukan  pengadilan  negeri  dalam  mengadili  perkara permohonan  pengangkatan  anak  justru  diperkuat  dalam Buku Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  dan  Administrasi  Pengadilandalam  Empat
1 Musthofa, Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 62
Lingkungan  Peradilan .  Buku  II  Edisi  2007  tentang  Badan  Peradilan Umum  yang  dikeluarkan  oleh  Mahkamah  Agung,  pada  alinea  2 angka 7 menyatakan bahwa permohonan pengangkatan anak angkat yang diajukan oleh pemohon beragama Islam dengan maksud untuk memperlakukan  anak  angkat  tersebut  sebagai  anak  kandung  dan dapat  mewaris  maka  permohonan  diajukan  ke  pengadilan  negeri, sedangkan  apabila  bertujuan  untuk  memelihara    maka  permohonan diajukan  ke  pengadilan  agama.  Dengan  demikian  berdasarkan Pedoman  Mahkamah  Agung,  pemohon  yang  beragama  Islam  dapat melakukan  pilihan  hukum  ( choice  of  law )  atas  kewenangan  lembaga peradilan  yaitu  mengajukan  permohonan  pengangkatan  anak  ke pengadilan agama atau ke pengadilan negeri.
Salah  satu  asas  yang  berlaku  di  lingkungan  peradilan  agama adalah  asas  personalitas  keislaman.  Yang  dimaksud  dengan personalitas  keislaman  adalah  bahwa  yang  tunduk  dan  yang  dapat ditundukan kepada kekuasaaan peradilan agama adalah mereka yang mengaku dirinya beragama Islam. Idealnya seseorang yang memeluk suatu  agama  akan  mengikuti  ajaran  agamanya.  Seseorang  yang beragama  Islam  mengajukan  permohonan  pengangkatan  anak makapengajuan  permohonan  semestinya  ke  pengadilan  agama karena  putusan  pengadilan  agama  akan  mendasarkan  pada  hukum Islam. Permohonan pengangkatan anak di pengadilan dikategorikan sebagai  gugatan voluntair yaitu  jenis  perkara  tanpa  sengketa  dengan pihak  lain.  Tujuan  dari  diajukannya  permohonan  adalah menyelesaikan  kepentingan  pemohon  tentang  suatu  permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum.
Dari  sisi  kepastian  hukum,  dua  peradilan  yang  dapat memeriksa  dan  memutus  permohonan  pengangkatan  anak beridentitas Islam tidaklah menguntungkan bagi masyarakat pencari keadilan karena apabila di belakang hari timbul sengketa waris maka penetapan  pengadilan  negeri  tentang  pengangkatan  anak,  yang menggolongkan  anak  angkat  sebagai  ahli  waris  akan  dianulir  oleh pengadilan  agama.  Hal  ini  dapat  menimbulkan  ketidakpastian  bagi masyarakat akibat dualitas pengadilan ini.
Pada  tulisan  ini,  fokus  penelitian  mencakup, pertama , bagaimana    pandangan  hakim  Pengadilan  Agama  dan  Pengadilan Negeri  Pamekasan  dalam  penerapan  asas  personalitas  keislaman pada    permohonan  pengangkatan  anak; kedua, apa  pertimbangan

## Eka Susylawati
hakim Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri  Pamekasan  dalam mengabulkan  permohonan  pengangkatan  anak  yang  diajukan  oleh pemohon yang beragama Islam.

## Kewenangan  Pengadilan  Agama  dalam  Perkara  Permohonan Pengangkatan Anak
Indonesia  adalah  negara  hukum  yaitu  negara  yang penyelenggaraan  pemerintahannya  didasarkan  pada  hukum. 2 Pengadilan agama sebagai salah satu lingkungan peradilan yang ada di  Mahkamah  Agung,  secara  yuridis  juga  diatur  dengan  undang- undang  tersendiri  yaitu  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989 tentang  Peradilan  Agama.  Undang-Undang  (UU)  Peradilan  Agama memberikan  kewenangan  absolut  kepada  pengadilan  agama  dalam hal  menerima,  memeriksa,  dan  memutus  perkara  antarorang  yang beragama Islam
Selain  tugas  dan  fungsi  di  atas,  pengadilan  agama  memiliki kewenangan absolut yang berbeda dengan badan peradilan lainnya, yaitu:  kewenangan  dalam  bidang  perkawinan,  bidang  kewarisan, wasiat dan hibah. Begitu juga wakaf, sedekah, dan ekonomi syariah. Berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2006 yakni UU tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dinyatakan bahwa peradilan agama mendapatkan tambahan kewenangan dalam bidang ekonomi syariah, pengangkatan anak dan penetapan asal usul anak.  Perluasan  kewenangan  tersebut  sesuai  dengan  perkembangan hukum  dan  kebutuhan  hukum  masyarakat,  khususnya  masyarakat muslim.
Pengangkatan  anak  merupakan  bagian  dari  hukum perkawinan  sehingga  sesuai  dengan  Pasal  63  UU  Nomor  1  Tahun 1974 menyatakan bahwa Pengadilan Agama adalah pengadilan yang berwenang  untuk  mengadili  perkara  di  bidang  hukum  perkawinan bagi  mereka  yang  beragama  Islam  dan  peradilan  umum  bagi  yang lainnya  sehingga  pengangkatan  anak  yang  dilakukan  oleh  orang- orang  yang  beragama  Islam  seharusnya  menjadi  kewenangan pengadilan agama.
Salah  satu  rujukan  dalam  pengangkatan  anak  di  kalangan umat  Islam  didasarkan  pada  hukum  Islam  pada  Kompilasi  Hukum
2 Jaenal Aripin, Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia, (Jakarta:
Prenada Media Group, 2008), 1.
Islam  (KHI).  Kompilasi  Hukum  Islam  mengakui  eksistensi  lembaga pengangkatan  anak  sebagaimana  diatur  dalam Pasal  171  huruf  h  jo. Pasal  209.  Kedua  pasal  tersebut  memberi  batasan  pengertian  anak angkat  dan  akibat  hukum  terjadinya  wasiat wajibah antara  anak angkat dan orang tua angkatnya.
Dalam  peradilan  perdata  dikenal  dua  jenis  perkara  yaitu gugatan  dan  permohonan.  Gugatan  merupakan  jenis  perkara  yang mengandung sengketa dan produk pengadilan yang akan dihasilkan adalah putusan. Sedangkan perkara permohonan adalah perkara non sengketa. Sebagaimana putusan pada umumnya, fundamentum petendi (posita) pada perkara permohonan tidak serumit dibandingkan dalam putusan  perkara  gugatan  ( contentiosa) .  Landasan  hukum  dan peristiwa  yang  menjadi  dasar  permohonan,  cukup  memuat  dan menjelaskan  hubungan  hukum  antara  diri  pemohon  dengan permasalahan hukum yang dipersoalkan. Fundamentum petendi (dalil yang  menggambarkan  adanya  hubungan  yang  menjadi  dasar  atau uraian dari suatu tuntutan) permohonan pada prinsipnya didasarkan pada  ketentuan  pasal  undang-undang  yang  menjadi  alasan permohonan.
Oleh karena yang terlibat dalam permohonan hanya sepihak, yaitu pemohon maka pemeriksaan permohonan hanya secara sepihak dan yang hadir di persidangan hanya pemohon atau kuasanya. Proses persidangan  bersifat  sederhana  yaitu  hanya  mendengar  keterangan pemohon  atau  kuasanya  sehubungan  dengan  permohonan  dan memeriksa surat ataupun saksi yang dihadirkan dalam persidangan.
Dalam  pemeriksaan  perkara  permohonan  tidak  semua  asas dalam hukum acara perdata diterapkan. Asas yang harus diterapkan misalnya asas kebebasan peradilan (judicialindependency ) yaitu bahwa peradilan tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun dan asas peradilan yang  adil (fair  trial )  yaitu  bahwa  pengadilan  tidak  diperkenankan bertindak sewenang-wenang. Pemeriksaan juga harus sesuai dengan ketentuan  hukum  acara  yang  berlaku (dueprocess  of  law )  serta memberikan kesempatan yang layak pada pemohon untuk membela dan  mempertahankan  kepentingannya  ( to  give  an  appropriate opportunity ).
Perkara  permohonan  pengangkatan  anak  merupakan permohonan  sepihak  dari  pemohon  atau  kuasanya.  Pengajuan permohonan  perkara  pengangkatan  anak  pada  umumnya  diajukan

## Eka Susylawati
oleh masyarakat dengan tujuan memperoleh kepastian hukum.  Suatu penetapan waris akan mempunyai nilai apabila menimbulkan adanya status bahwa pemegang tersebut adalah ahli waris sehingga terdapat kepastian hukum.
Adapun  prosedur  yang  harus  ditempuh  ialah  mengajukan surat  permohonan  pengangkatan  anak  ke  Pengadilan.  Hal-hal  yang perlu  dipersiapkan  layaknya  sebuah  proses  permohonan  di pengadilan.    Bukti-bukti  yang  dilampirkan  misalnya  bukti  tertulis (surat)  berupa  akta  nikah,  akta  kelahiran  calon  anak  angkat,  surat pernyataan, dan alat bukti yang juga penting, seperti saksi-saksi yang dapat memperkuat dalil-dalil dalam permohonan.
Seperti  halnya  dalam  gugatan,  prinsip  beracara  dan  sistem pembuktian,  harus  ditegakkan  dan  diterapkan  sepenuhnya  dalam proses  pemeriksaan  dan  penyelesaian  perkara  permohonan.  Dalam pemeriksaan  pembuktian  perkara  permohonan  terdapat  hal  yang harus ditaati oleh hakim, yaitu:
1. Alat bukti dalam permohonan tidak berbeda dengan alat bukti dalam  perkara  gugatan.  Sesuai  dengan  Pasal  164  HIR  (pasal 284  R.Bg)  dan  Pasal  1866  KUH  Perdata,  dalam  hukum  acara perdata dikenal lima alat bukti yaitu tulisan (akta), keterangan saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah;
2. Untuk  pembebanan  dalam  pembuktian  sepenuhnya dibebankan pada pemohon;
3. Nilai pembuktian harus mencapai batas minimal pembuktian.
Hakim  wajib  meminta  agar  pemohon  mengajukan  alat  bukti yang  lain  ketika  bukti  yang  diajukan  tidak  cukup  atau  tidak bernilai sebagai bukti.
4. Yang  sah  sebagai  alat  bukti  hanya  terbatas  pada  alat  bukti yang memenuhi syarat formil dan materiil.
UU  Nomor  3  Tahun  2006  menyatakan  bahwa  pengadilan agama  untuk  memberikan  penetapan  pengangkatan  anak berdasarkan  hukum  Islam.  Kewenangan  sub  bidang  perkawinan yaitu  penetapan  pengangkatan  anak  berdasarkan  hukum  Islam dijelaskan  dalam  Pasal  49  huruf  a  angka  20.  Sedangkan  perkara- perkara terkait dengan waris ataupun pembagian harta peninggalan orang  tua  angkat  termasuk  dalam  bidang  hukum  waris  yang  diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006.
Perumusan  Pasal  49  UU  Nomor  3  Tahun  2006  yang  memuat frasa”... antara  orang-orang  beragama  Islam ...”  menunjukkan  bahwa pengadilan  berwenang  menerima  sengketa  antara  pihak  yang  satu dengan  yang  lain  yang  berlawanan.  Penetapan  pengangkatan  anak tidak  bersifat  sengketa  sehingga  kata  “antara”  dalam  kewenangan penetapan  pengangkatan  anak  tidak  bermakna  terdapat  lawan melainkan hanya ada satu pihak yaitu pemohon.
Salah  satu  upaya  untuk  menjamin  terwujudnya  kebebasan kekuasaan Peradilan adalah dengan adanya pembatasan pelaksanaan fungsi  peradilan,  yang  akan  tercermin  dari  pengaturan  kompetensi absolut dan kompetensi relatif masing-masing lingkungan peradilan. Dengan pembatasan tersebut maka masing masing akan menjalankan fungsi  peradilan  sesuai  dengan  kompetensinya.  Penyelesaian sengketa  hukum  oleh  suatu  lembaga  peradilan  yang  merdeka merupakan  dasar  berfungsinya  sistem  hukum  yang  baik.  UU Peradilan  Agama  merupakan  salah  satu  peraturan  di  lingkungan peradilan di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 48 Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  yang  memiliki kewenangan  absolut  yang  berbeda  dengan  lingkungan  peradilan lainnya.  Dengan  demikian  perlu  dipertegas  kewenangan  lembaga peradilan  dalam  perkara  permohonan  pengangkatan  anak  oleh Pemohon yang beragama Islam.

## Penerapan  Personalitas  Keislaman  dalam  Perkara  Permohonan Pengangkatan Anak
Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa kewenangan peradilan  agama  dalam  menangani  dan  memutus  perkara berdasarkan  pada  asas  personalitas  keislaman.  Yang  dimaksud dengan  personalitas  keislaman  yaitu bahwa  “... yang  tunduk  dan  yang dapat ditundukkan kepada kekuasaan Peradilan Agama, hanya mereka yang mengaku dirinya beragama Islam .” 3
Asas personalitas keislaman diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 2006  Tentang  Perubahan  atas  UU  Nomor  7  Tahun  1989  Tentang Peradilan Agama dalam Pasal 2 Penjelasan Umum Alinea Ketiga dan Pasal  49  yang  menentukan  bahwa  asas  tersebut  terbatas  pada perkara-perkara yang menjadi kewenangan absolut peradilan agama.
3 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 37.

## Eka Susylawati
Asas personalitas keislaman selaras dengan teori W.C. Van den Berg yaitu receptio  in  complexu ,  yang  menyatakan  bahwa  “hukum mengikuti  agama  yang  dianut  seseorang  sehingga  apabila  orangnya beragama  Islam  maka  hukum  Islam  yang  berlaku  baginya  karena orang  Islam  yang  ada  di  Indonesia  telah  melakukan  resepsi  hukum Islam secara keseluruhan.” 4
Menurut Sudikno Mertokusumo, “ ketentuan dalam HIR maupun R.Bg  hanya  mengatur  tentang  tata  cara  mengajukan  gugatan,  sedangkan tentang persyaratan mengenai isi gugatan tidak diatur .” 5 Selanjutnya Pasal 119  HIR/ Herziene  Indonesische  Reglement /Reglemen  Indonesia  Yang Diperbaharui (Pasal 143 R.bg/ Rechtsreglement voor de Buitengewesten / Reglement  untuk  daerah  seberang:  Hukum  Acara
Perdata  bagi  daerah-daerah  luar  pulau  Jawa  dan  Madura) memberikan  wewenang  kepada  ketua  pengadilan  negeri  untuk memberi nasihat dan bantuan kepada penggugat dalam mengajukan gugatan sehingga seminimal mungkin dihindari terjadi gugatan yang tidak jelas atau tidak lengkap ketika pemeriksaan persidangan.
Persyaratan mengenai isi gugatan terdapat dalam Pasal 8 Rv yang mengharuskan gugatan pada dasarnya berisi, pertama, identitas para  pihak; kedua,  d alil-dalil  kongkrit  tentang  adanya  hubungan hukum  yang  merupakan  dasar  serta  alasan-alasan  tuntutan ( fundamentum  petendi ); ketiga,  t untutan  atau  petitum  yaitu  hal  yang dimohon oleh penggugat yang berkait dengan gugatan.
Identitas  adalah  hal-hal  yang  berkenaan  dengan  penggugat dan  tergugat  yaitu  nama  dan  tempat  tinggal  ataupun  informasi lainnya  yang  dapat  mendukung  terhadap  kejelasan  dari  suatu gugatan. Ketentuan mengenai identitas yang diatur dalam Pasal 8 Rv tidak  menyebutkan  tentang  pencantuman  agama  yang  dianut  oleh para  pihak.  Keadaan  berbeda  yaitu  setelah  berlakunya  UUNomor  1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan  dan  UU  Nomor  7  Tahun  1989 tentang  Peradilan  Agama.  Pencantuman  agama  yang  dianut sangatlah  penting  guna  menentukan  kompetensi  lingkungan pengadilan yang berwenang suatu perkara.
4 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam di Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan ), (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2002), 225.
5 Sudikno  Mertokusumo ,  Hukum  Acara  Perdata  Indonesia,  ( Yogyakarta:  Liberty, 1985), 34.
Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan  adalah  sah  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing- masing  agama  dan  kepercayaannya.    Pasal  tersebut  diperkuat  oleh Pasal  63  ayat  (1)  yang  menyatakan  bahwa  yang  dimaksud  dengan pengadilan  dalam  UU  ini:  peradilan  agama  bagi  mereka  yang beragama Islam dan peradilan umum bagi lainnya.
Di dalam Pasal 1 UU Nomor 7 Tahun 1989 menyatakan bahwa Pengadilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Pengaturan lebih lanjut diatur dalam Pasal 2 yang menyatakan bahwa  Pengadilan  Agama  merupakan  salah  satu  pelaksana kekuasaan  kehakiman  bagi  rakyat  pencari  keadilan  yang  beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang- Undang.
Dengan  demikian  penyebutan  agama  yang  dianut  oleh  para pihak  dalam  gugatan  ataupun  permohonan  merupakan  keharusan. Tidak  ditulisnya  agama  dalam  gugatan  ataupun  permohonan  akan mempengaruhi  dalam  penyelesaian  perkara.  Walaupun  ketentuan tersebut termasuk dalam bidang hukum formil namun tanpa adanya ketegasan  penyebutan  agama  maka  akan  dapat  mengaburkan kompetensi badan peradilan. Seorang penggugat atau pemohon yang beragama  Islam  ketika  mengajukan  perkara  permohonan pengangkatan  anak  ke  Pengadilan  Negeri  maka  Pengadilan  Negeri akan menerima karena lembaga peradilan ini tidak melihat identitas keislaman penggugat. Sebagian berpendapat bahwa masih berwenangnya Pengadilan  Negeri  untuk  menerima  dan  memutus  perkara pengangkatan  anak  Pemohon  yang  beragama  Islam  adalah  bertitik tolak  pada  asas  hukum  perdata  yang  pada  umumnya  bersifat mengatur  ( regelend )  dan  tidak  bersifat  memaksa (dwingend ). Konsekwensinya  perkara  pengangkatan  anak  yang  merupakan bagian  dari  hukum  perdata  dapat  dikesampingkan  dengan persetujuan  antar  pihak  yang  bersengketa.  Aturan  hukum  yang bersifat mengatur tidak dapat dipaksakan walaupun dengan putusan hakim.  Pengajuan  pengangkatan  anak  yang  diajukan  ke  pengadilan termasuk  dalam  hukum  formil.  Star  Busmann  menyatakan  bahwa

## Eka Susylawati
al-Ihkâ V o l . 1 1   N o . 2   D e s e m b e r   2 0 1 6 418
“hukum  acara  perdata  pada  asasnya  bersifat  mengikat. 6 Kekuatan mengikat  suatu  ketentuan  hukum  formil  telah  ditentukan  oleh pembuat Undang-Undang.
Letak  asas  personalitas  keislaman  berpatokan  pada  saat terjadinya hubungan hukum artinya patokan menentukan keislaman seseorang  didasarkan  pada  faktor  formil  tanpa  mempersoalkan kualitas  keislaman  yang  bersangkutan.  Jika  seseorang  mengaku beragama  Islam,  pada  dirinya  sudah  melekat  asas  personalitas  ke- Islaman. Faktanya dapat ditemukan dari KTP, sensus kependudukan dan  surat  keterangan  lain.  Sedangkan  mengenai  patokan  asas personalitas  keislaman  berdasar  saat  terjadinya  hubungan  hukum, ditentukan  oleh  dua  syarat  yaitu,  pertama,  pada  saat  terjadinya hubungan  hukum  kedua  pihak  sama-sama  beragama  Islam,  dan kedua,  hubungan  hukum  yang  melandasi  keperdataan  tertentu tersebut  berdasarkan  hukum  Islam  sehingga  cara  penyelesaiannya berdasarkan hukum Islam.
Dalam menentukan patokan asas personalitas keislaman yang nantinya  pada  diri  seseorang  melekat  asas  personalitas  keislaman dengan melihat beberapa kriteria sebagai berikut:
1. Pengakuan yaitu cukup dengan pengakuan secara lisan tanpa melihat kualitas keislaman seseorang atau bukti apakah orang tersebut benar melaksanakan ajaran Islam atau tidak; 2. Identitas
Dengan melihat kartu identitas yang dimiliki seseorang seperti halnya  KTP,  SIM,  dan  kartu  identitas  lainnya  yang menyatakan agama Islam. 3. Amalan
Dengan  melihat  cara  beribadah  yang  sesuai  dengan  ajaran Islam dan juga perbuatan yang dilakukan adalah berdasarkan hukum  Islam,  maka  pada  dirinya  melekat  asas  personalitas keislaman. 4. Kesaksian
Dengan  melihat  beberapa  bukti  bahwa  adanya  indikasi seseorang tersebut beragama Islam, dan juga mendengar dari
6 Starr  Busman,  Mr.  C.M.  Hoofstukken  van  Burgerlijke  Rechtvoeredering,  Harleem, de  Erven  F  Bohn,  1984,  18  dalam  Sudikno  Mertokusumo, Hukum  Acara  Perdata Indonesia (Yogyakarta: Liberty, 1985), 6.
kesaksian  seseorang  lain  bahwa  seseorang  tersebut  beragama Islam.
Apabila salah satu ciri di atas telah terpenuhi maka pada diri seseorang  telah  melekat  asas  personalitas  keislaman  dan  otomatis perkara yang diajukan oleh orang yang mempunyai kriteria minimal salah  satu  dari  yang  telah  disebutkan  di  atas  dalam  mengajukan perkara  dapat  diterima  di  Pengadilan  Agama.  Jangkauan kewenangan mengadili permohonan pengangkatan anak ditinjau dari segi hukum Islam dapat dilihat melalui  pendekatan ketentuan Pasal 49 ayat 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

## Hasil Penelitian
Putusan pengadilan merupakan keseluruhan rangkaian proses pemeriksaan pesidangan sampai pada sikap hakim untuk mengakhiri perkara  yang  disidangkan.  Hakim  harus  berpikir  secara  yuridis, sistematis  dan  teratur  sehingga  setiap  persoalan  hukum  dapat dipecahkan  secara  baik  dan  benar  sehingga  putusannya  dapat diterima  secara  yuridis,  sosiologis  dan  filosofis. 7 Selain  memutus berdasarkan  hukum,  hakim  juga  harus  memperhatikan  kebenaran dan keadilan. 8
Hakim  dalam  pernyelesaian  perkara  melalui  proses  perdata berkewajiban  melaksanakan  fungsi  peradilan  yang  diberikan  oleh undang-undang  untuk  menegakkan  kebenaran  dan  keadilan.  Untuk mencapai  hal  tersebut  hakim  harus  mempertahankan  tata  hukum perdata sesuai dengan perkara yang disengketakan dengan acuan:
a. Menetapkan  pasal  dan  peraturan  perundang-undangan hukum  materiil  mana  yang  akan  diterapkan  dalam  perkara tersebut. Dalam mempertahankan tata hukum perdata hakim sedapat  mungkin  berpatokan  dan  mengunggulkan  ( prevail ) ketentuan  peraturan  perundangan  hukum  positif  yang  ada dan  dalam  perkara  tertentu  hakim  mencari  dan  menerapkan nilai-nilai  perdata  materiil  yang  hidup  dalam  masyarakat sesuai dengan nilai-nilai kepatutan dan kemanusiaan sehingga dapat  diwujudkan  penyelesaian  sengketa  yang  berwawasan
7 Purwanto  S  Gandasubrata, Tugas  Hakim  Indonesia, (Jakarta:  Bina  Yustisia,  Litbang MARI, Jakarta, 1994), 17 8 Ibid.

## Eka Susylawati
dan  bernuansa moral  justice dan  tidak  sekedar  keadilan menurut hukum ( legal justice ).
b. Berdasarkan  penemuan  ketentuan  hukum  materiil  itu  hakim dapat  menjadikannya  sebagai  landasan  dan  alasan  untuk menetapkan  pihak  yang  berperkara  yang  lebih  utama  dan lebih  sempurna  memiliki  kebenaran  berdasarkan  sistem hukum pembuktian. 9
Semua yang ada dalam putusan merupakan satu kesatuan dan saling  terkait  sehingga  tidak  dapat  dipisahkan. 10 Secara  garis  besar suatu  putusan  terdiri  dari  empat  bagian  yaitu  kepala  putusan, identitas  para  pihak,  pertimbangan  ( consideran) dan diktum (amar). 11 Jika  putusan  pengadilan  merupakan  mahkota  bagi  hakim  dan  yang merupakan  inti  mahkota  adalah  pertimbangan  hukum  karena merupakan pertanggungjawaban hakim terhadap putusannya.
Pertimbangan  hukum  terdiri  dari  dua  bagian  yaitu pertimbangan  duduk  perkara  atau  peristiwa  atau  fakta  dan pertimbangan tentang hukumnya. Pertimbangan duduk perkara atau peristiwanya  memuat  fakta-fakta  hukum  selama  persidangan  di Pengadilan.    Esensi  pertimbangan  tentang  fakta  yaitu  menguraikan hasil  pembuktian  sehingga  diperoleh  petunjuk  dan  membimbing pada  pembentukan  keyakinan  hakim.  Fakta  yang  terungkap  di persidangan  terkadang  menimbulkan  perbedaan  pendapat  diantara pihak-pihak yang berperkara. Pertimbangan hukum memuat alasan- alasan  atau  argumentasi  hukum  serta  penalaran  hukum  yang dilakukan oleh hakim.
Menurut Djokosoetono, putusan hakim yang baik harus dapat memenuhi  dua  persyarat  yaitu  kebutuhan  teoritis  dan  praktis. 12 Kebutuhan  teoritis  melihat  pada  isi  putusan  beserta  pertim bangannya.  Kebutuhan  teoritis  ini  lebih  pada  pertanggungjawaban dari segi hukum. Sedangkan kebutuhan praktis artinya bahwa suatu putusan diharapkan dapat menyelesaikan sengketa hukum yang ada dan dapat diterima oleh para pihak maupun masyarakat.
9 M Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata , 70.
10 Abdullah, Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan, (Surabaya: Bina Offset Surabaya, 2008), 11
11 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, (Yogyakarta : Liberty, 2001), 168.
12 Purwanto S Gandasubrata, Tugas Hakim ..,17.
Sebagaimana  halnya  putusan  hakim  pada  umumnya  dalam penetapan  permohonan  pengangkatan  anak  juga  haruslah  terdapat pertimbangan-pertimbangan.  Pertimbangan  dalam  permohonan pengangkatan  anak  didasarkan  pada  bukti-bukti  yang  diajukan dalam  persidangan.  Bukti-bukti  tertulis  ataupun  pengakuan  dari pemohon harus pula didukung dengan saksi-saksi yang mengetahui secara sungguh-sungguh tentang keadaan orang tua kandung, orang tua  angkat,  dan  anak  angkat.  Semua  alat  bukti  diperkuat  dengan keterangan  dari  pemohon  tentang  motivasi,  keinginan  dan kesungguhan dari orang angkat dalam rangka pengangkatan anak.
Semua  dalil-dalil  dan  bukti-bukti  yang  dihadirkan  oleh pemohon  dalam  perkara  permohonan  pengangkatan  anak  akan dijadikan  bahan  oleh  hakim  dalam  membuat  pertimbangan  hukum. Dalam  pertimbangan  hukum  akan  diuraikan  secara  sistematis  dalil- dalil dan alat bukti yang dikemukakan selama persidangan. Apabila dalam persidangan permohonan pengangkatan anak tidak melanggar hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil yang  dikemukakan  oleh  pemohon  terbukti  maka  pengadilan  akan mengabulkan permohonan pengangkatan anak.
Sebagaimana  telah  dijelaskan  sebelumnya  bahwa  setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan Agama, Peradilan Agama berwenang mengadili perkara permohonan pengangkatan  anak.  Perkara  permohonan  pengangkatan  anak merupakan  kewenangan  baru  bagi  pengadilan  agama.  Kewenangan Peradilan  Agama  dalam  perkara  permohonan  pengangkatan  anak dibenarkan  oleh  Rofiah,  yang  menyatakan  bahwa  sejak  tahun  2006 yaitu  sejak  diberikannya  kewenangan  pengadilan  agama  dalam perkara  pengangkatan  anak  orang  Islam,  pengadilan  agama Pamekasan  telah  memutus.  Kuantitasnya  semakin  tahun  semakin meningkat.  Hal  ini  nampak  dari  rekapitulasi  jumlah  perkara pengangkatan anak. 13
Pada  sisi  yang  lain,  Pengadilan  Negeri  Pamekasan  juga berwenang  untuk  mengadili  perkara  pengangkatan  anak. Kewenangan  tersebut  dimiliki  oleh Pengadilan  Negeri  jauh  sebelum
13 Rofi’ah,  Wakil  Panitera  Pengadilan  Agama  Pamekasan,  Wawancara  tanggal  3 Oktober 2016

## Eka Susylawati
kewenangan peradilan agama. Masyarakat Pamekasan lebih familier dalam  mengajukan  pengangkatan  anak  di  pengadilan  negeri. Pengadilan  Negeri  Pamekasan  sebagai  salah  satu  dari  bagian  dari peradilan umum mengadili perkara dari masyarakat pada umumnya termasuk  dalam  perkara  permohonan  pengangkatan  anak. Berdasarkan hasil wawancara dengan dengan Sujarwo Darmadi, yang menyatakan  bahwa  dalam  perkara  pengangkatan  anak,  Pengadilan Negeri Pamekasan hingga saat ini berwenang mengadili karena tidak adanya  aturan  yang  melarang  pengadilan  negeri  untuk  mengadili. Alasan  pemohon  mengajukan  penetapan  pengangkatan  anak  ke pengadilan negeri adalah karena tidak memiliki anak atau diperlukan untuk    memperoleh    tunjangan  anak  pada  daftar  gaji. 14 Alasan  lain yaitu  karena  pengadilan  negeri  adalah  bagian  dari  peradilan  umum yang menurut undang-undang berwenang memeriksa dan memutus perkara  masyarakat  pada  umumnya  sehingga    dalam  menerima perkara tidak melihat pada agama yang dianut Pemohon. 15
Salah  satu  syarat  dari  gugatan  atau  permohonan  ke pengadilan  adalah  identitas  dari  pihak-pihak.  Identitas  pemohon yang  biasanya  tertera  dalam  permohonan  adalah  nama,  alamat, pekerjaan,  umur  ataupun  agama  pemohon.  Pengajuan  gugatan ataupun  permohonan  ke  pengadilan  negeri  pada  umumnya  tidak dicantumkan agama pemohon. Hal ini berbeda dengan permohonan penetapan  pengangkatan  anak  yang  diajukan  ke  pengadilan  agama, sebagaimana pernyataan berikut: Salah satu asas dalam hukum acara di  pengadilan  agama  adalah  asas  personalitas  keislaman  artinya pengadilan  agama  menangani  perkara-perkara  tertentu  antar  orang yang beragama Islam sebagaimana kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang.  Dalam  gugatan  atau  permohonan  ke  pengadilan agama harus agama dicantumkan sehingga hakim pada persidangan yang  pertama  dapat  menilai  apakah  perkara  yang  diajukan merupakan  kewenangan  pengadilan  agama.  Idealnya  pengadilan negeri  juga  menerapkan  ini  sehingga  apabila  suatu  perkara  menjadi kewenangan  pengadilan  agama  maka  pengadilan  negeri  akan
14 Sujarwo  Darmadi,  Panitera  Muda  Bagian  Hukum  Perdata  Pengadilan  Negeri Pamekasan, wawancara tanggal 24 September 2016
15 Ibid.
menolak  atau  memberikan  saran  agar  mengajukan  ke  pengadilan agama. 16
Dari  hasil  wawancara  dengan  beberapa  pemohon  beragama Islam, yang pernah mengajukan permohonan pengangkatan anak ke pengadilan  negeri  memberikan  alasan  yang  berbeda  ketika ditanyakan  mengapa    mengajukan  ke  pengadilan  negeri  dan  bukan ke  pengadilan  agama.  Sebagian  pemohon  tidak  mengetahui  bahwa pengadilan  agama  mempunyai  kewenangan,  ada  yang  beranggapan bahwa tidak ada perbedaan apakah permohonan pengangkatan anak dilakukan  di  pengadilan  negeri  atau  di  pengadilan  agama  karena yang  dipentingkan  adalah  legalitas  dan  sebagian  yang  lain  karena berkeinginan  untuk  menjadikan  anak  angkat  sebagaimana  layaknya anak kandung serta memberikan warisan kepada anak angkat. Pada umumnya  pemohon  tidak  mengetahui  perbedaan  konsekuensi hukum pengangkatan anak yang dilakukan di pengadilan negeri dan pengadilan agama.
Perbedaan  akibat  hukum  pengangkatan  anak  di  pengadilan negeri  dan  pengadilan  agama  berbeda  terutama  dalam  hubungan antara anak, orang tua kandung dan orang tua angkat, sebagaimana pernyataan  berikut:  “ Pengangkatan  anak  di  Pengadilan  Negeri mendasarkan  pada  hukum  Barat  (adopsi).    Konsekuensi  penetapan pengangkatan  anak    adalah  memutus  hubungan  keperdataan  antara  orang tua kandung. Akibatnya anak hanyalah mempunyai hubungan keperdataan dengan orang tua angkat dan hanya akan memperoleh waris dari orang tua angkat .” 17
Berbeda  dengan  pengangkatan  anak  di  pengadilan  agama mendasarkan  pada  hukum  Islam.  Dalam  hukum  Islam  hubungan nasab  antara  anak  dan  orang  tua  tidak  dapat  diputuskan  oleh apapun,  termasuk  walaupun  diangkat  anak  oleh  orang  lain.  Tugas dari  orang  tua  angkat  adalah  memberikan  penghidupan, pemeliharaan  dan  pendidikan.  Karena  hubungan  dengan  orang  tua kandung  tidak  terputus  maka  anak  angkat  akan  tetap  memperoleh warisan  dari  orang  tua  kandung.  Sedangkan  dari  orang  tua
16 H.  Mudiahidin  AR,  M.Hum,  Ketua  Pengadilan  Agama  Pamekasan,  wawancara tanggal 11 Oktober 2016
17 Tito Eliandi, SH. MH, Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, wawancara tanggal 24 September 2006

## Eka Susylawati
angkatnya akan memperoleh wasiat wajibah yaitu maksimal 1/3 dari harta peninggalan. 18
Hakim pengadilan negeri dan pengadilan agama karena dasar yang  hukum  yang  dipergunakan  berbeda  yaitu  hukum  Islam  di pengadilan  agama  dan  hukum  Barat  di  pengadilan  negeri  maka pertimbangan  hakim  dari  kedua  pengadilan  tersebut  juga  berbeda sebagaimana  pernyataan  berikut  “ Tugas  hakim  adalah  menjalankan  isi perundangan-undangan  baik  dalam  mengadili  maupun  dalam  memutus perkara.  Pertimbangan  hakim  Pengadilan  Agama  dalam  mengadili  perkara permohonan pengangkatan anak orang yang beragama Islam, yang pertama; karena  pengadilan  masih  berwenang  sebagaimana  peraturan  pemerintah  di atas  dan  walaupun  pengadilan  agama  juga  berwenang  mengadili  tetapi hingga  saat  ini  belum  ada  satu  aturan  pun  yang  menghapus  kewenangan Pengadilan  Negeri  tersebut.  Yang  kedua;  karena  pemohon  mengajukan  ke Pengadilan Negeri sehingga hakim akan memutus sesuai dengan peraturan perundang-undangan  yang  mengatur  tentang  anak  angkat.  Ketiga:  orang tua  angkat  secara  materiil  mempunyai  kemampuan  untuk  membiayai  anak yang diangkat. ” 19
Dari  sisi  hukum  acara  pemeriksaan  perkara  permohonan pengangkatan  anak  di  pengadilan  negeri  dan  pengadilan  agama memiliki  kesamaan,  yaitu  dimulai  dari  tahap  pengajuan  di pengadilan,  pemeriksaan  dan  putusan.  Perbedaan  hanya  pada  sisi hukum  materiil  yang  digunakan.  Pertimbangan  hukum  dalam mengabulkan  permohonan  pengangkatan  anak  pada  dasarnya  tidak jauh  berbeda  antara  pengadilan  agama  dan  pengadilan  negeri sebagaimana  wawancara  berikut:  “ Hakim  dalam  memeriksa,  mengadili dan  kemudian  mengabulkan  permohonan  pengangkatan  anak  mendasarkan pada  bukti-bukti  selama  persidangan.  Yang  tidak  kalah  pentingnya  adalah menanyakan  agama  orang  tua  kandung.  Apabila  pemohon  dan  orang kandung beragama Islam merupakan jalan pembuka utama bagi pengadilan untuk mengabulkan permohonan .” 20
Pertimbangan  pengadilan  negeri  dalam  mengabulkan permohonan pengangkatan anak akan mendasarkan pada fakta-fakta
18 Drs. Ikhsan, Hakim Pengadilan Agama Pamekasan, wawancara tanggal 4 Oktober 2016 19 Tito Eliandi, SH. MH, Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, wawancara tanggal 24 September 2006 20 Ibid.
selama  persidangan  antara  lain:  kesediaan  orang  tua  angkat  untuk menjadikan  anak  angkat  sebagaimana  anak  kandung  dan  adanya surat pernyataan dari orang tua kandung untuk melepaskan anaknya. Surat  pernyataan  tersebut  merupakan  bukti  bahwa  orang  tua kandung  tidak  akan  mengambil  anaknya  di  belakang  hari.  Tujuan dari  surat  pernyataan  itu  adalah  memastikan  bahwa  orang  tua kandung merelakan anaknya untuk dipelihara oleh orang lain. 21
Berkait  dengan    asas  hukum  adalah lex  specialis  derogat  legi generalis yang  artinya  bahwa  hukum  aturan  yang  bersifat  khusus mengalahkan  aturan  yang  bersifat  umum.  Kewenangan  badan peradilan  apabila  dikaitkan  dengan  permohonan    pengangkatan anak,  pengadilan  agama  merupakan  badan  peradilan  yang  bersifat khusus, yaitu khusus mengadili perkara orang yang beragama Islam. Sedangkan  pengadilan  negeri  adalah  peradilan  yang  bersifat  umum sehingga tidak membedakan agama dari pemohon.  Berdasarkan asas lex  specialli  derogate  lex  generali maka  pengadilan  agama  sebagai pengadilan  yang  bersifat  khusus  mengalahkan  kewenangan pengadilan  negeri  untuk  memeriksa  dan  memutus  permohonan pengangkatan anak yang diajukan pemohon yang beragama Islam

## Kesimpulan
Pandangan  hakim  pengadilan  agama  dan  pengadilan  negeri Pamekasan  dalam  penerapan  asas  personalitas  keislaman  pada permohonan pengangkatan  anak adalah berbeda. Hakim Pengadilan Agama  Pamekasan  memiliki  pandangan  bahwa  penerapan  asas personalitas  keislaman  pada  permohonan  pengangkatan  anak  yang diajukan  oleh  orang  yang  beragama  Islam  merupakan  kewenangan peradilan agama sedangkan hakim pengadilan negeri menilai bahwa dalam  perkara  pengangkatan  anak  masih  mengenal  dualisme kewenangan  pengadilan  karena    belum  ada  aturan  perundang- undangan  yang  melarang  menerima  perkara  permohonan pengangkatan anak oleh pemohon yang beragama Islam.
Pertimbangan  hakim  pengadilan  agama  dan  pengadilan negeri  dalam  mengabulkan  permohonan  pengangkatan  anak  tidak
21 Tito Eliandi, SH. MH, Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, wawancara tanggal 24 September 2006

## Eka Susylawati
memiliki  perbedaan  yang  signifikan,  yaitu  ingin  mendapatkan kepastian  hukum.  Sedangkan  perbedaannya  adalah  di  pengadilan negeri  terdapat  surat  pernyataan  yang  menerangkan  bahwa  anak angkat telah diserahkan kepada pemohon dan telah disepakati tidak akan diambil lagi dari pemohon di kemudian hari.
Akibat  hukum  adanya  penetapan  Pengadilan  Agama  dan Pengadilan  Negeri  Pamekasan  terhadap  status  anak  angkat  adalah berbeda. Pengangkatan anak di Pengadilan Agama didasarkan pada hukum Islam yakni didasarkan pada kepentingan anak angkat dalam hal pemeliharaan dan pendidikan dan  tidak memutuskan hubungan anak  dengan  orang  tua  kandungnya  sehingga  anak  angkat  tetap memiliki nasab dengan orang tua kandung. Sedangkan pengangkatan anak  di  pengadilan  negeri  didasarkan  pada  hukum  Barat  sehingga hubungan  kekerabatan  dengan  orang  tua  kandungnya  terputus  dan anak angkat akan statusnya sama dengan anak kandung.  Penetapan pengangkatan  anak  di  pengadilan  negeri  tidak  akan  menimbulkan masalah  di  kemudian  hari  selama  semua  ahli  waris  dari  orang  tua angkat  tidak  keberatan  atas  kedudukan  anak  angkat  yang memperoleh warisan dari orang tua angkatnya.

## Daftar Pustaka
Abdullah, Pertimbangan  Hukum  Putusan  Pengadilan .  Surabaya,  Bina
Offset Surabaya, 2008.
Alam,  Andi  Syamsu  dan  M  Fauzan, Hukum  Pengangkatan  Anak
Perspektif Islam . Jakarta,  Kencana, 2008.
Ali,  Mohammad  Daud, Hukum  Islam  di  Peradilan  Agama  (Kumpulan
Tulisan). Jakarta, Raja GrafindoPersada, 2002.
Arikunto,  Suharsimi, Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktik .
Jakarta, Rineka Cipta, 1996. Aripin,  Jaenal, Peradilan  Agama  Dalam  Bingkai  Reformasi  Hukum  di
Indonesia . Jakarta, Prenada Media Group, 2008.
Dimyati  M, Penelitian  Kualitatif  :  Paradigma,  Epistimologi,  Pendekatan
Merode dan Terapan . Malang : IPTI dan PPS UM, 2000. Freidman,  Lawrence  M, American  Law:  An  Introduction .  New  York, WW Norton & Company,   1998.
Gandasubrata,  Purwanto  S, Tugas  Hakim  Indonesia .  Jakarta,  Bina Yustisia, Litbang MARI, Jakarta, 1994.
Hadjon,  Phillipus  M    dan  Titiek  Sri  Djatmiati, Argumentasi  Hukum .Yogyakarta, Gadjah Mada Press, 2005.
Harahap,  M.  Yahya  Harahap, Hukum  Acara  Perdata ,  Jakarta,  Sinar Grafika, 2005.
Kamil, Ahmad dan M. Fauzan, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia . Jakarta, Rajawali Press, 2010.
M  Djojodiguno  dan  R.  Tirtawinata  dalam  Irma  Setyowati  Soemitro,
Aspek  Hukum  Perlindungan  Anak, Semarang,  Bumi  Aksara, 1990.
Manan, Bagir. StrategiPengembanganPeradilan Agama , Makalah, PPHIM danDepartemen Agama, Jakarta, tanggal 8 Desember 1989
Melilia,  Djaja  S., Pengangkatan  Anak  (Adopsi)  di  Indonesia ,  Bandung, Tarsito, 1982.
Mertokusumo,  Sudikno. Hukum  Acara  Perdata  Indonesia ,  Yogyakarta, Liberty, 1985.
Moleong,  Lexy, Metodologi  Penelitian  Kualitatif ,    Bandung,    Remaja Rosdakarya, 1990.
Musthofa. Pengangkatan  Anak  Kewenangan  Pengadilan  Agama ,  Jakarta, Sinar Grafika, 2008.
Pandika,  Rusli, Hukum  Pengangkatan  Anak, Jakarta,  Sinar  Grafika, 2012.
Rahardjo, Satjipto, PermasalahanHukum di Indonesia, Bandung, Alumni,
1983.
Setyowati, Irma Soemitro, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Semarang,
Bumi Aksara, 1990.
Soekamto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta, Universitas Indonesia Press, 2004.
Suriasmantri, Jujun S., Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar  Populer , Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2000.
Wignjodipuro, Surojo, Asas-asas Hukum Adat, Jakarta, Kinta, 1972.
Tim  Penyusun, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia (KBBI),  Jakarta,  Balai Pustaka, 1976.
Warsito,  Hermawan, Pengantar  Motodologi  Penelitian .Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1993.
Wigjosoebroto,  Soetandyo, Hukum:  Paradigama  Metode  dan  Dinamika Masalahnya . Jakarta, Elsam dan Huma, 2002.
Zaini, Muderis, Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum , Jakarta, Sinar Grafika, 2006).