## IPLEMENTASI PERMENKUMHAM NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG TATA TERTIB LAPAS DAN RUTAN KELAS IIB BANDA
Oleh: Edi Yuhermansyah & Nur Zairah

## Abstrak
Lahirnya  Permenkumham  Nomor  6  Tahun  2013  tentang  Tata  Tertib  Lapas  dan Rutan adalah untuk menjamin terselenggarakannya tertib kehidupan di Lapas dan Rutan. Setiap  ucapan,  tulisan,  atau  perbuatan  yang  tidak  menaati  tata  tertib  sebagaimana  yang telah  diatur  disebut  dengan  pelanggaran  disiplin.  Terhadap  narapidana  yang  melakukan pelanggaran disiplin maka akan dikenakan hukuman disiplin. Namun jika dilihat menurut hukum  pidana  Islam,  tidak  ada  ketentuan  atau  penjelasan  secara  rinci  yang  mengatur mengenai bentuk hukuman disiplin terhadap narapidana. Berdasarkan hal tersebut, yang menjadi  permasalahan  adalah  bagaimana  penerapan  hukuman  disiplin  terhadap narapidana  di  Rutan  Kelas  IIB  Banda  Aceh.  Adapun  tujuan  penelitian  ini  yaitu  untuk mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran serta hukuman disiplin yang diterapkan terhadap narapidana  serta  tinjauan  hukum  pidana  Islam  terhadap  penerapan  hukuman  disiplin tersebut.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yuridis  empiris.  Dengan  menggunakan  dua metode  pengumpulan  data  yaitu  dokumentasi  dan  wawancara.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  secara  garis  besar,  hukuman  disiplin  serta  prosedur  penanganan yang  diterapkan  terhadap  narapidana  di  Rutan  Kelas  IIB  Banda  Aceh  sudah  sesuai dengan  aturan  yang  berlaku.  Namun  penjatuhan  hukuman  disiplin  pada  beberapa pelanggaran  masih  tergolong  ringan,  Seperti  penjatuhan  hukuman  disiplin  terhadap narapidana  yang  tidak  mengikuti  program  pembinaan,  seharusnya  berdasarkan  aturan mendapatkan  hukuman  disiplin  tingkat  berat,  namun  oleh  pihak  Rutan  dijatuhi  hukuman disiplin  tingkat  ringan,  hal  ini  berdasarkan  pertimbangan  dari  pihak  Rutan,  seperti kurangnya  fasilitas  untuk  menjalankan  program  pembinaan  tersebut.  Ditinjau  menurut hukum  pidana  Islam  maka  penerapan    hukuman  disiplin  di  Rutan  Kelas  IIB  Banda  Aceh merupakan  bentuk  hukuman  ta’zir  dari  ulil  amri,  karena  baik  Al-Quran  maupun  As- Sunnah  tidak  mengatur  secara  rinci  mengenai  hal  tersebut.  Dari  paparan  di  atas  dapat disimpulkan  bahwa  pihak  Rutan  Kelas  IIB  Banda  Aceh  dalam  menjatuhkan  hukuman disiplin  terhadap  narapidana  berlandaskan  pada  Permenkumham  Nomor  6  Tahun  2013 tentang  Tata  Tertib  Lapas  dan  Rutan  dan  juga  berdasarkan  pertimbangan  dari  pihak Rutan sendiri, serta sudah sesuai dengan ketentuan hukum pidana Islam.
Kata Kunci: Hukuman Disiplin-Pelanggaran Disiplin-Narapidana-Ta’zir
Edi Yuhermansyah & Nur Zairah: Implementasi Permenkumham Nomor...

## A. Profil Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Banda Aceh
Rumah  Tahanan  Negara  (Rutan)  Kelas  IIB  yang  berada  di  Jln.  Laksamana Malahayati  KM.  9,5  Desa  Kajhu  Kecamatan  Baitussalam  Kabupaten  Aceh  Besar merupakan  Unit  Pelaksana  Teknis  (UPT)  di  bawah  kantor  wilayah  Kementerian  Hukum dan  Hak  Asasi  Manusia  provinsi  Aceh.  Rutan  kelas  IIB  Banda  Aceh.  Bangunan  Rutan Kelas  IIB  Banda  Aceh  dibangun  oleh  BPR  (non  APBN)  pada  tahun  206  pasca  tsunami Aceh  dan  ditempati  oleh  Lapas  Kelas  IIA  Banda  Aceh  sampai  Maret  2012.  Rutan  Kelas IIB  Banda  Aceh  baru  beroperasi  dan  diresmikan  oleh  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia pada tanggal 29 September 2012 dengan menempati gedung eks Lapas Kelas IIA Banda Aceh tersebut. 1
Rumah Tahanan Negara mempunyai luas wilayah areal tanah 41.556 meter persegi dengan luas bangunan 2.551 meter persegi yang terdiri dari:
1. Kantor : 9 ruang
2. Kamar hunian : 69 unit
3. Pos utama : 1 unit
4. Pos pengamanan blok   : 2 unit
5. Pos atas
: 4 unit
6. Gudang : 3 unit
7. Bak mandi umum : 3 unit
8. Toilet
: 5 unit
9. Ruang kunjungan : 1 ruang
10. Mesjid
: 1 unit 11. Penampungan air : 1 unit 12. Klinik : 1 unit
13. Ruang rawat inap : 1 ruang
14. Ruang pustaka : 1 ruang 15. Dapur : 1 unit 16. Kolam : 1 unit 17. Taman : 3 halaman
1 Sub Seksi Pengelolaan Rutan Kelas IIB Banda Aceh
Edi Yuhermansyah & Nur Zairah: Implementasi Permenkumham Nomor...
Untuk  mencapai  tujuan  atau  cita-cita  yang  sesuai  dengan  harapan  maka  Rumah Tahanan  Kelas  IIB  Banda  Aceh  berlandaskan  pada  visi  dan  misi.  Adapun  visi  dan  misi Rutan kelas IIB Banda Aceh sebagai berikut:

## Visi
Menjadi  lembaga  yang  akuntabel,  transparan  dan  professional  dengan  didukung oleh  petugas  yang  memiliki  kompetensi  tinggi  yang  mampu  mewujudkan  tertib pemasyarakatan.

## Misi
1. Mewujudkan tertib pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemasyarakatan secara konsisten dengan mengedepankan terhadap hukum dan hak asasi manusia.
2. Membangun  kelembagaan  yang  professional  dengan  berlandaskan  pada akuntabilitas  dan  transparansi  dalam  pelaksanaan  tugas  pokok  dan  fungsi pemasyarakatan .
3. Mengembangkan kompetensi dan potensi sumber daya petugas secara konsisten dan berkesinambungan
4. Mengembangkan kerjasama dengan mengoptimalkan stakeholder.
Kemudian untuk mempermudah melaksanakan tujuan dari Rutan Kelas IIB Banda
Aceh,  maka  struktur  organisasi  sangat  diperlukan  dalam  hal  ini,  yaitu  sebagai  kejelasan tanggung jawab,  dalam Rutan Kelas IIB Banda Aceh yaitu:
1. Kepala Rutan Kelas IIB Banda Aceh : Muhammad Najib, Bc. I.P., S.H.
2. Bendahara : Mariska Silvia Dara
3. Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan : Maidi Satria, S.H., M.H.
4. Kasubsie Pelayanan Tahanan : Yusaini, SE
5. Kasubsie Pengelolaan : Syawaluddin, SH
Dalam  pelaksanaan  tugasnya  Rutan  Kelas  IIB  Banda  Aceh  yang  dihuni  oleh tahanan dan narapidana pria saat ini sebanyak 610 orang pertanggal 30 Juni 2018. Dengan kapasitas kamar hunian 233 orang dan jumlah keseluruhan pegawai 81 orang, penerimaan tahanan yang  sangat padat dan sebagian dari penghuni adalah narapidana sehingga Rutan Kelas  IIB  Banda  Aceh  melaksanakan  berbagai  program  perawatan  dan  pembinaan  bagi
Edi Yuhermansyah & Nur Zairah: Implementasi Permenkumham Nomor...
Warga  Binaan  Pemasyarakatan  (WBP)  seperti  pemanfaatan  lahan  untuk  dijadikan  lahan perternakan  dan  pertanian,  pembinaan  kemadirian,  dan  pelatihan  kerja  yang  telah terlaksaakan dengan bantuan dari pihak Balai Latihan Kerja (BLK) dan pembinaan mental kerohanian  serta  kesehatan  jasmani.  Sistem  pengamanan  pada  Rutan  Kelas  IIB  Banda Aceh  dengan  jumlah  petugas  penjagaan  sebanyak  50  orang  yang  terbagi  dalam  4  regu pengamanan  dengan  bantuan  alat-alat  pengamanan  seperti  kamera  CCTV  untuk pemantauan  lokasi  rawan  pelarian  dan  mesin  X-Ray  untuk  mencegah  masuknya  barang- barang yang terlarang ke dalam Rutan. 2
Rutan  Kelas  IIB  Banda  Aceh  adalah  Rumah  Tahanan  Negara  yang  tidak  hanya dihuni oleh tahanan saja, namun juga dihuni oleh narapidana. Di bawah ini daftar penghuni di Rutan Kelas IIB Banda Aceh :
Tabel. 3.1. Daftar Jumlah Tahanan di Rutan Kelas IIB  Banda Aceh
No. Status Tahanan Jumlah 1. AI 151 2. AII 102 3. AIII 89 4. AIV 12 5. AV 2 Jumlah 356 Sumber: Sub Seksi Pengelolaan Rutan Kelas IIB Banda Aceh Keterangan : AI : Tahanan Polisi AII : Tahanan Jaksa AIII : Tahanan Pengadilan AIV : Tahanan Banding Tingkat Pengadilan Tinggi
AV : Tahanan Kasasi Tingkat Mahkamah Agung
Dari  tabel  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  tahanan  yang  berstatus  sebagai  tahanan polisi  berjumlah  115  orang,  tahanan  yang  berstatus  tahanan  jaksa  berjumlah  102  orang,
2 Sub Seksi Pengelolaan Rumah Tahana Negara Kelas IIB Banda Aceh
Edi Yuhermansyah & Nur Zairah: Implementasi Permenkumham Nomor...
kemudian  tahanan  berstatus  sebagai  tahanan  pengadilan  yaitu  berjumlah  89  orang.
Tahanan  yang  berstatus  sebagai  tahanan  banding  tingkat  pengadilan  tinggi  ada  12  orang. Terakhir tahanan yang berstatus sebagai tahanan kassai tingkat mahkamah agung adalah 2 orang. Total keseluruhan tahanan di Rutan Kelas IIB Banda Aceh berjumlah 356 tahanan. selanjutnya dibawah ini daftar jumlah narapidana di Rutan Kelas IIB Banda Aceh:
Tabel. 3.2.  Daftar Jumlah Narapidana di Rutan kelas IIB Banda Aceh
No. Status Narapidana Jumlah 1. SH 3 2. MH 3 3. BI 225 4. BIIa 11 5. BIIb 2 6. BIII 10 Jumlah 254 Sumber: Sub Seksi Pengelolaan Rutan Kelas IIB Banda Aceh Keterangan : SH : Narapidana Seumur Hidup MH : Narapidana Hukuman Mati BI : Narapidana yang hukumannya di atas 1 Tahun BIIa : Narapidana yang hukumannya 3 bulan samapai 1 tahun BIIb : Narapidana yang hukumannya dibawah 3 bulan BIII
: Narapidana yang sedang menjalani subsider atau denda
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dari jumlah 245 total narapidana di Rutan  Kelas  IIB  Banda  Aceh,  narapidana  tersebut  dikelompokkan  berdasarkan  status hukumannya,  yaitu  sebagai  berikut:    narapidana  yang  berstatus  sebagai  narapidana  yang dihukum  dengan  hukuman  seumur  hidup  berjumlah  3  orang,  kemudian  juga  terdapat narapidana dengan status hukuman mati sebanyak 3 orang, narapidana yang hukumannya di atas 1 tahun adalah 225 orang, narapidana yang hukumannya 3 bulan sampai 1 tahun ada 11 orang, narapidana yang hukumannya dibawah 3 bulan ada 2 orang, dan narapidana yang
Edi Yuhermansyah & Nur Zairah: Implementasi Permenkumham Nomor...
berstatus  sebagai  narapidana  yang  sedang  menjalani  subsider  atau  denda  yaitu  10  orang.
Selanjutnya  daftar  jumlah  penghuni  Rutan  Kelas  IIB  Banda  Aceh  baik  narapidana  atau tahanan yang dikelompokkan berdasarkan jenis kejahatannya.
Tabel. 3.3. Daftar Jumlah penghuni Rutan Kelas IIB Banda Aceh berdasarkan jenis
kejahatan No. Jenis Kejahatan Jumlah Tahanan/Narapidana 1. KDRT 1 2. Kesusilaan 9 3. Korupsi 33 4. Pemalsuan Surat 1 5. Pemerasan 3 6. Narkotika 372 7. Lakalantas 1 8. Penambangan Hutan 2 9. Pembunuhan 4 10. Penadahan 4 11. Pencurian 92 12. Penganiayaan 13 13. Penggelapan 18 14. Penipuan 17 15. Perikanan 2 16. Judi 2 17. Perlindungan anak 30 18. ITE 2 19. Desersi 1 20. Penggelapan dalam Jabatan 1 21. Pengerusakan barang 1 22. Penggunaan senjata tajam tanpa izin 1
Sumber: Sub Seksi Pengelolaan Rutan Kelas IIB Banda Aceh
Edi Yuhermansyah & Nur Zairah: Implementasi Permenkumham Nomor...
Berdasarkan  tabel  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  di  Rutan  Kelas  IIB  Banda  Aceh memiliki  tahanan  dan  narapidana  yang  dikelompokkan  ke  dalam  22  jenis  kejahatan. Tahanan atau narapidana yang terbanyak  adalah pada kasus atau jenis kejahatan narkotika dengan  jumlah  sebanyak  372  orang.  Selanjutnya  jenis  kejahatan  pencurian  mencapai  92 orang,  jenis  kejahatan  korupsi  sebanyak  33  orang,  jenis  kejahatan  perlindungan  anak  30 orang, jenis kajatahan penggelapan 18, jenis kejahatan penipuan 17 orang, jenis kejahatan penganiayaan  13  orang,  jenis  kejahatan  kesusilaan  9  orang,  jenis  kejahatan  penadahan  4 orang,  jenis  kejahatan  pembunuhan  4  orang,  jenis  kejahatan  pemerasan  3  orang,  jenis kejahatan  perikanan  2  orang,  jenis  kejahatan  judi  2  orang,  jenis  kejahatan  ITE  2  orang, jenis kejahatan penambangan hutan atau pembalakan liar 2 orang, jenis kejahatan KDRT, pemalsuan  surat,  lakalantas,  Desersi,  penggelapan  dalam  jabatan,  pengerusakan  barang, penggunaan senjata tajam tanpa izin masing-masing  1 orang.

## B. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Disiplin di Rutan Kelas IIB Banda Aceh
Rutan  Kelas  IIB  Banda  Aceh  memiliki  tata  tertib  yaitu  berupa  kewajiban  dan larangan  yang  harus  dipatuhi  oleh  setiap  narapidana  maupun  tahanan.  Tata  tertib  yang berlaku  di  Rutan  kelas  IIB  Banda  Aceh  berpatokan  atau  sesuai  dengan  Permenkuham Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan. 3
Berikut  ini  adalah  tata  tertib  yang  berlaku  di  Rutan  kelas  IIB  Banda  Aceh,  yaitu berupa  kewajiban  dan  larangan.  Bentuk  kewajiban  yang  harus  dilaksanakan  oleh narapidana maupun tahanan yaitu sebagai berikut :
a. taat  menjalankan  ibadah  sesuai  agama  dan/atau  kepercayaan  yang  dianutnya serta memelihara kerukunan beragama.
3 Hasil  Wawancara  Dengan  Maidi  Satria,  Kepala  Kesatuan  Pengamanan,  Rutan  Kelas  IIB  Banda Aceh, Tanggal 3 Juli 2018.
Edi Yuhermansyah & Nur Zairah: Implementasi Permenkumham Nomor...
b. mengikuti seluruh kegiatan yang diprogramkan.
c. patuh, taat, dan hormat kepada Petugas.
d. mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan.
e. memelihara kerapihan dan berpakaian sesuai dengan norma kesopanan.
f. menjaga  kebersihan  diri  dan  lingkungan  hunian  serta  mengikuti  kegiatan  yang dilaksanakan dalam rangka kebersihan lingkungan hunian.
g. mengikuti apel kamar yang dilaksanakan oleh Petugas Pemasyarakatan. Adapun bentuk larangan terhadap narapidana atau tahanan adalah sebagai berikut:
a. mempunyai hubungan keuangan dengan  Narapidana atau Tahanan lain maupun dengan Petugas Pemasyarakatan.
b. melakukan perbuatan asusila dan/atau penyimpangan seksual.
c. melakukan upaya melarikan diri atau membantu pelarian.
d. memasuki  Steril  Area  atau  tempat  tertentu  yang  ditetapkan  Kepala  Lapas  atau Rutan tanpa izin dari Petugas pemasyarakatan yang berwenang.
e. melawan atau menghalangi Petugas Pemasyarakatandalam menjalankan tugas.
f. membawa  dan/atau  menyimpan  uang  secara  tidak  sah  dan  barang  berharga lainnya.
g. menyimpan,  membuat,  membawa,  mengedarkan,  dan/atau  mengkonsumsi narkotika dan/atau prekursor narkotika serta obat-obatan lain yang berbahaya.
h. menyimpan,  membuat,  membawa,  mengedarkan,  dan/atau  mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol.
i. melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angin, televisi, dan/atau alat elektronik lainnya.
j. memiliki,  membawa  dan/atau  menggunakan  alat  elektronik,  seperti  laptop  atau komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager, dan sejenisnya.
k. melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian.
l. membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya.
m. membawa dan/atau menyimpan barang-barang yang dapat menimbulkan ledakan dan/atau kebakaran.
n. melakukan  tindakan  kekerasan,  baik  kekerasan  fisik  maupun  psikis  terhadap sesama Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasyarakatan, atau tamu/pengunjung.
o. mengeluarkan  perkataan  yang  bersifat  provokatif  yang  dapat  menimbulkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban.
p. membuat tato, memanjangkan rambut bagi Narapidana atau Tahanan  Laki-laki, membuat tindik, mengenakan anting, atau lainnya yang sejenis.
q. memasuki blok dan/atau kamar hunian lain tanpa izin Petugas Pemasyarakatan.
r. melakukan  aktifitas  yang  dapat  mengganggu  atau  membahayakan  keselamatan pribadi  atau  Narapidana,  Tahanan,  Petugas  Pemasyarakatan,  pengunjung,  atau tamu.
s. melakukan perusakan terhadap fasilitas Lapas atau Rutan.
t. melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan.
u. menyebarkan ajaran sesat.
v. melakukan  aktifitas  lain  yang  dapat  menimbulkan  gangguan  keamanan  dan ketertiban Lapas atau Rutan.
Setiap  narapidana  di  Rutan  Kelas  IIB  Banda  Aceh  mengetahui  tata  tertib  yang berlaku  di  Rutan  tersebut,  karena  tata  tertib  berupa  bentuk  kewajiban  dan  larangan
Edi Yuhermansyah & Nur Zairah: Implementasi Permenkumham Nomor...
terhadap  narapidana  telah  disosialisasikan  terlebih  dahulu  yaitu  dengan  cara  membuat banner  yang  berisi  kewajiban  dan  larangan  yang  kemudian  ditempatkan  di  setiap  pos pengamanan,  disosialisikan  juga  pada  saat  masa  pengenalan  lingkungan,  yaitu  saat narapidana tersebut berstatus sebagai tahanan terlebih dahulu ditempatkan di sel karantina untuk  diberi  arahan  dan  mengenal  lingkungan  termasuk  diberitahukan  semua  kewajiban yang harus dilaksanakan juga larangan yang harus dihindari selama berada di Rutan, serta bentuk hukuman disiplin yang akan didapatkan ketika melanggar tata tertib tersebut.
Walaupun  adanya  sosialisasi  tentang  tata  tertib  yang  berlaku  di  Rutan  Kelas  IIB Banda  Aceh,  tetap  saja  berbagai  pelanggaran  disiplin  masih  terjadi  dan  merupakan  hal yang  sering  terjadi  pada  setiap  Rutan  maupun  Lapas  di  Indonesia,  termasuk  pada  Rutan Kelas IIB Banda Aceh.
Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan dengan informan di Rutan Kelas IIB Banda  Aceh,  dan  seluruh  informan  termasuk  narapidana  bahwa  semua  narapidana mengetahui  mengenai  isi  tata  tertib  yaitu  berupa  larangan  maupun  kewajiban  ketika mereka  dimasukkan  kedalam  Rutan  pertama  kali  dengan  status  sebagai  tahanan. 4 hal  ini sesuai yang dijelaskan oleh informan berikut ini :
“Semua narapidana mengetahui tata tertib yang berlaku di Rutan ini. Cara mereka mengetahuinya  yaitu  setelah  serah  terima  dari  kepolisian  yang  kemudian  mereka dimasukkan  ke  dalam  Rutan  pertama  kali  dengan  status  sebagai  tahanan,  mereka dikarantina  selama  seminggu  dalam  artian  tidak  dimasukkan  langsung  ke  dalam blok,  tetapi  dilakukan  tahap  pengenalan  lingkungan  terlebih  dahulu  dan  oleh petugas  Rutan  diberikan  arahan  selama  tahap  pengenalan  lingkungan  tersebut termasuk  diberitahukan  tata  tertib  yang  berlaku  yaitu  berupa  kewajiban  dan larangan  yang  harus  dipatuhi  oleh  narapidana  disertai  bentuk  hukuman  disiplin yang  akan  didapatkan  jika  mereka  melakukan  pelanggaran  disiplin  tersebut.
4 Hasil  Wawancara  Dengan  Maidi  Satria,  Kepala  Kesatuan  Pengamanan,  Rutan  Kelas  IIB  Banda Aceh, Tanggal 3 Juli 2018; Hasil Wawancara Dengan Niko Lesmana, Staf Pelayanan Tahanan, Rutan Kelas IIB Banda Aceh, Tanggal 25  Juli 2018; Hasil Wawancara Dengan ME, Narapidana Pria (Kasus Narkotika), Rutan Kelas IIB Banda Aceh, Tanggal 2 Juli 2018.
Edi Yuhermansyah & Nur Zairah: Implementasi Permenkumham Nomor...
Narapidana  tersebut  juga  dapat  mengetahui  isi  tata  tertib  tersebut  dengan  melihat sendiri pada poster yang ditempelkan pada setiap pos-pos pengamanan.” 5
Namun  demikian,  banyak  diantara  mereka  yang  masih  melakukan  pelanggaran disiplin tersebut. Sebagaimana wawancara dengan beberapa informan bahwa pelanggaran disiplin tidak bisa dihindari, karena yang namanya seseorang ditempatkan bersama orang- orang  baru  dan  dikurung  dibatasi  kebebasannya  pasti  merasa  tidak  nyaman  juga  merasa tertekan, oleh karena itu tidak bisa dipungkiri bahwa akan terjadi pelanggaran-pelanggaran tersebut. 6
Terjadinya  pelanggaran  disiplin  di  Rutan  Kelas  IIB  Banda  Aceh  juga  disebabkan oleh kondisi Rutan  yang melebihi daya tampung atau over capacity . Hal ini dapat dilihat dari jumlah 65 unit kamar hunian berkapasitas 233 orang   yang menampung keseluruhan narapidana dan tahanan sebanyak 610 orang pertanggal 30 Juni 2018, hal ini menunjukkan kondisi atau keadaan Rutan yang tidak maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
Dampak kelebihan kapasitas juga memiliki potensi besar untuk mengganggu proses pembinaan  yang  terjadi  di  dalam  Rutan,  sehingga  tujuan  dari  pembinaan  untuk  warga binaan  menjadi  tidak  maksimal.  Kemudian  dampak  lainnya  yaitu  pengawasan  yang  tidak maksimal oleh petugas pengamanan Rutan karena jumlah petugas pengamanan yang tidak ideal  dengan  jumlah  keseluruhan  narapidana  dan  tahanan,  dan  berbagai  dampak  lainnya yang  disebabkan  oleh  kelebihan  kapasitas  menjadi  faktor  yang  mempengaruhi  mudah terjadinya pelanggaran disiplin  yang dilakukan oleh narapidana maupun tahanan  di Rutan Kelas IIB Banda Aceh.
5 Hasil  Wawancara  Dengan  Maidi  Satria,  Kepala  Kesatuan  Pengamanan,  Rutan  Kelas  IIB  Banda Aceh, Tanggal 3 Juli 2018.
6 Hasil  Wawancara  Dengan  Maidi  Satria,  Kepala  Kesatuan  Pengamanan,  Rutan  Kelas  IIB  Banda Aceh, Tanggal 3 Juli 2018; Hasil Wawancara Dengan Niko Lesmana, Staf Pelayanan Tahanan, Rutan Kelas IIB Banda Aceh, Tanggal 25 Juli 2018.
Edi Yuhermansyah & Nur Zairah: Implementasi Permenkumham Nomor...
Berdasarkan informasi dari beberapa informan, bentuk-bentuk pelanggaran disiplin yang terjadi di Rutan Kelas IIB Banda Aceh bervariasi, diantaranya yaitu : 7
1. Perkelahian
2. Merusak fasilitas Rutan
3. Tidak mengikuti program pembinaan
4. Telat ikut apel
5. Menggunakan Hp secara ilegal
6. Melarikan diri
Perkelahian  adalah  bentuk  pelanggaran  disiplin  yang  umumnya  terjadi  di  Rutan Kelas  IIB  Banda  Aceh,  terjadinya  perkelahian  dipicu  oleh adanya  masalah  pribadi  antara sesama  narapidana,  seperti  masalah  utang  piutang  yang  dibawa  ke  Rutan,  kemudian perkelahian  juga  terjadi  karena  hal  kecil  seperti  berebut  rokok,  kesalahpahaman  dalam berbicara  antar  sesama  narapidana.  Menurut  penjelasan  tambahan  dari  informan  bahwa yang  sering  melakukan  pelanggaran  adalah  narapidana  dengan  jenis  kejahatan  narkotika, pencurian, penipuan. selanjutnya ada juga narapidana yang merusak fasilitas Rutan, hal ini terjadi  juga  disaat  terjadinya  perkelahian  antara  sesama  narapidana.  Pelanggaran  lainnya yaitu  tidak  mengikuti  progam  pembinaan  yang  telah  ditetapkan  seperti  pembinaan keagamaan  dan  pembinaan  yang  dibentuk  oleh  pemerintah.  Kemudian juga  ada  beberapa narapidana  berstatus  tamping  yang  telat  mengikuti  apel  karena  beberapa  alasan  seperti ketiduran karena kelelahan membantu petugas Rutan. Kedapatan menggunakan HP secara ilegal.  Kemudian  pelanggaran  lain  yaitu  melarikan  diri  yang  dilakukan  oleh  narapidana berstatus tamping (tahanan pendamping).

## C. Bentuk-Bentuk Hukuman Terhadap Pelanggaran Disiplin dan Tinjauan Hukum Islam Terhadapnya
7 Hasil  Wawancara  Dengan  Maidi  Satria,  Kepala  Kesatuan  Pengamanan,  Rutan  Kelas  IIB  Banda Aceh, Tanggal 3 Juli 2018; Hasil Wawancara Dengan Niko Lesmana, Staf Pelayanan Tahanan, Rutan Kelas IIB Banda Aceh, Tanggal 25  Juli 2018; Hasil Wawancara Dengan ME, Narapidana Pria (Kasus Narkotika), Rutan  Kelas  IIB  Banda  Aceh,  Tanggal  2  Juli  2018;  Hasil  Wawancara  Dengan  A,  Narapidana  Pria  (Kasus Narkotika), Rutan Kelas IIB Banda Aceh, Tanggal 2 Juli 2018
Setiap  narapidana  yang  melakukan  pelanggaran  disiplin  akan  mendapatkan hukuman  disiplin  sesuai  dengan  jenis  pelanggaran  yang  dilakukakannya.  Pemerintah melalui  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  (Permenkumham)  Nomor  6 Tahun  2013  tentang  Tata  Tertib  Lapas  dan  Rutan  telah  menetapkan  bentuk-bentuk hukuman disiplin terhadap para pelanggaran disiplin sebagai berikut:
Pada Pasal 8 yaitu:
a. Hukuman disiplin tingkat ringan
b. Hukuman disiplin tingkat sedang
c. Hukuman disiplin tingkat berat
Pasal 9 yaitu:
(1)  Hukuman Disiplin tingkat ringan, meliputi:
a. memberikan peringatan secara lisan; dan
b. memberikan peringatan secara tertulis.
(2)  Hukuman Disiplin tingkat sedang, meliputi:
a. memasukkan dalam sel pengasingan paling lama 6 (enam) hari; dan
b. menunda  atau  meniadakan  hak  tertentu  dalam  kurun  waktu  tertentu berdasarkan hasil Sidang TPP.
(3)  Menunda  atau  meniadakan  hak  tertentu  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2) huruf b dapat berupa penundaan waktu pelaksanaan kunjungan.
(4)  Hukuman Disiplin tingkat berat, meliputi:
a. memasukkan  dalam  sel  pengasingan  selama  6  (enam)  hari  dan  dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari; dan
b. tidak  mendapatkan  hak  remisi,  cuti  mengunjungi  keluarga,  cuti  bersyarat, asimilasi,  cuti  menjelang  bebas,  dan  pembebasan  bersyarat  dalam  tahun berjalan dan dicatat dalam register F.
(5   Untuk alasan kepentingan keamanan, seorang narapidana/tahanan dapat dimasukkan dalam sel pengasingan dan dicatat dalam register H.
Secara  umum  ada  tiga  (3)  bentuk  hukuman  disiplin  yang  diterapkan  terhadap pelanggaran disiplin di Rutan kelas IIB Banda Aceh, yaitu :
1. Hukuman disiplin tingkat ringan.
2. Hukuman disiplin tingkat sedang.
3. Hukuman disiplin tingkat berat.
Edi Yuhermansyah & Nur Zairah: Implementasi Permenkumham Nomor...
Hukuman  disiplin  tingkat  ringan  adalah  hukuman  disiplin  yang  akan  didapatkan oleh  narapidana  yang  melakukan  pelanggaran  disiplin  kategori  ringan,  selanjutnya hukuman  disiplin  tingkat  sedang  adalah  hukuman  disiplin  yang  dijatuhkan  kepada narapidana  yang  melakukan  pelanggaran  disiplin  tingkat  sedang,  dan  terakhir  hukuman disiplin  tingkat  berat  adalah  hukuman  yang  akan  dijatuhkan  kepada  narapidana  yang melanggar tata tertib yang termasuk dalam kategori pelanggaran berat. 8
Untuk  penjatuhan  hukumannya,  jika  pelanggaran  yang  dilakukan  masuk  kategori pelanggaran  tingkat  ringan  oleh  petugas  atau  komandan  memberikan  arahan  dan pemahaman  untuk  tidak  mengulangi  lagi  pelanggaran  yang  telah  dilakukan  oleh narapidana  yang  bersangkutan.  Selanjutnya  untuk  pelanggaran  kategori  tingkat  sedang hukumannya  dikarantina  yaitu  ditempatkan  didalam  sel  pengasingan  dan  selama  masa karantina  mereka  dipantau apakah ada  perubahan  atau  upaya-upaya  sadar  dan  tergantung kesalahan  yang  dilakukannya,  bisa  jadi  masa  karantinanya  kurang  atau  lebih  dari seminggu.  Dan  terkadang  izin  bertamu  atau  kunjungan  dari  keluarga  ditunda  selama seminggu  masa  karantina.  Kemudian  untuk  pelanggaran  kategori  tingkat  berat,  masa karantinanya bisa diperpanjang lebih dari seminggu dan hak-haknya dicabut, misalnya jika narapidana  yang  bersangkutan  ada  usulan  mendapatkan  remisi, cuti  menjelang  bebas  dan hak-hak  lainnya  itu  dapat  dicabut  karena  melakukan  pelanggaran  disiplin  kategor  berat. Dan  mereka  yang  melanggar  tersebut  ada  yang  dimasukkan  ke  dalam  register  F,  namun jarang  narapidana  yang  dimasukkan  kedalam  register  F,  karena  pihak  Rutan mempertimbangkan  bahwa  keadaan  mereka  sudah  tertekan  berada  di  Rutan  dan  yang dibutuhkan  sebenarnya  adalah  solusi  yang  terbaik  untuk  mereka  agar  mereka  bisa  sadar,
8 Hasil  Wawancara  Dengan  Maidi  Satria,  Kepala  Kesatuan  Pengamanan,  Rutan  Kelas  IIB  Banda Aceh, Tanggal 3 Juli 2018
Edi Yuhermansyah & Nur Zairah: Implementasi Permenkumham Nomor...
cepat  keluar  dan  kembali  kepada  keluarga  dan  masyarakat.  Jadi  tidak  banyak  narapidana yang  dimasukkan  kedalam  register  F  karena  jika  narapidana  sudah  dimasukkan  ke  dalam register F kemana pun dia dipindahkan, narapidana tersebut tidak akan mendapatkan hak- haknya  lagi,  dan  kemungkinan  mereka  untuk  kabur  itu  lebih  besar,  karena  mereka  tahu bahwa  mereka  murni  tidak  akan  mendapatkan  hak-haknya  lagi  sampai  selesai  masa pidananya.  Pelanggaran  disiplin  seperti  melarikan  diri,  mereka  dapat  dikarantina  lebih lama  atau  dipindahkan  ke  UPT  lain  berdasarkan  persetujuan  kepala  rutan  dan  dapat dimasukkan kedalam register F berdasarkan hasil sidang TPP. 9
Berdasarkan  informasi  dari  seluruh  informan  bahwa  bentuk-bentuk  hukuman disiplin yang diterapkan di Rutan kelas IIB Banda Aceh adalah sebagai berikut: 10
1. Teguran  bersisi  peringatan  atau  ancaman  akan  dicabut  atau  ditunda  hak-hak narapidana yang melakukan pelanggaran disiplin.
2. Karantina (ditempatkan disel pengasingan) selama seminggu atau lebih sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan narapidana.
3. Ditunda waktu pelaksanaan kunjungan.
4. Dipindahkan  ke  UPT  (Unit  Pelaksana  Teknis)  lainnya  dan  dicabut  hak-hak narapidana seperti tidak mendapatkan pembebasan bersyarat.
Bentuk hukuman disiplin berupa teguran yang berisi peringatan atau ancaman akan dicabut atau ditunda hak-hak narapidana itu dijatuhkan kepada narapidana yang melakukan pelanggaran  disiplin  yang  termasuk  sebagai  pelanggaran  yang  dapat  dijatuhi  hukuman
9 Hasil  Wawancara  Dengan  Maidi  Satria,  Kepala  Kesatuan  Pengamanan,  Rutan  Kelas  IIB  Banda Aceh, Tanggal 3 Juli 2018
10 Hasil  Wawancara  Dengan  Maidi  Satria,  Kepala  Kesatuan  Pengamanan,  Rutan  Kelas  IIB  Banda Aceh, Tanggal 3 Juli 2018; Hasil Wawancara Dengan Niko Lesmana, Staf Pelayanan Tahanan, Rutan Kelas IIB Banda Aceh, Tanggal 25  Juli 2018; Hasil Wawancara Dengan ME, Narapidana Pria (Kasus Narkotika), Rutan  Kelas  IIB  Banda  Aceh,  Tanggal  2  Juli  2018;  Hasil  Wawancara  Dengan  A,  Narapidana  Pria  (Kasus Narkotika), Rutan Kelas IIB Banda Aceh, Tanggal 2 Juli 2018
Edi Yuhermansyah & Nur Zairah: Implementasi Permenkumham Nomor...
disiplin  tingkat  ringan  seperti  telat  mengikuti  apel  pada  waktu  yang  telah  ditentukan, namun hukuman disiplin tingkat ringan ini juga diberikan kepada pelanggar tata tertib yang pada  dasarnya  berdasarkan  Permenkumham  Nomor  6  Tahun  2013  tentang  Tata  Tertib Lapas dan Rutan masuk dalam kategori pelanggaran disiplin yang mendapatkan hukuman disiplin  tingkat  berat.  Seperti  larangan  memiliki  atau  menggunakan  Hp  secara  ilegal. Pelanggaran  ini  seharusnya  mendapatkan  hukuman  disiplin  tingkat  berat,  namun  pihak Rutan menyita alat komunikasi tersebut dan hanya memberikan hukuman disiplin tingkat ringan  yaitu  berupa  peringatan  secara  lisan,  namun  akan  mendapatkan  hukuman  disiplin tingkat  berat,  berupa  penempatan  dalam  sel  pengasingan  atau  karantina  jika  pelanggaran tersebut  diulangi  kembali  oleh  narapidana  yang  bersangkutan.  Kemudian  pelanggaran lainnya  yaitu  tidak  mengikuti  program  pembinaan  yang  telah  ditetapkan.  Pelanggaran disiplin  ini  seharusnya  mendapatkan  hukuman  disiplin  tingkat  berat  berdasarkan Permenkumham  Nomor  6  Tahun  2013  tentang  Tata  Tertib  Lapas  dan  Rutan,  namun  di Rutan  kelas  IIB  Banda  Aceh  pelanggaran  tersebut  dihukum  dengan  hukuman  disiplin tingkat  ringan.  Hal  ini  dilakukan  karena  kondisi  dan    pertimbangan  dari  pihak  Rutan  itu sendiri.  Pengajian,  tausiah  dan  pembinaan  keagamaan  lainnya  merupakan  program pembinaan  keagamaan  yang  wajib  diikuti  oleh  seluruh  narapidana,  namun  ada  beberapa narapidana yang tidak mengikutinya, berdasarkan informasi bahwa narapidana yang tidak mengikuti tersebut tidak dapat diberikan hukuman berat, karena berdasarkan pertimbangan pihak  Rutan  bahwa  peringatan  dan  nasihat  sudah  cukup  sebagai  hukumannya  karena bagaimanapun  urusan  keagamaan  merupakan  urusan  pribadi  setiap  narapidana,  namun disamping  itu  pihak  Rutan  juga  terus  berupaya  memberi  nasihat  dan  peringatan  kepada mereka,  dan  jika  para  narapidana  terus  mengulangi  pelanggarannya  tersebut  maka  dapat dijatuhi  hukuman  berupa  penundaan  waktu  kunjungan.  Penundaan  waktu  kunjungan
Edi Yuhermansyah & Nur Zairah: Implementasi Permenkumham Nomor...
merupakan hukuman disiplin tingkat sedang, maka dapat disimpulkan bahwa selain diberi hukuman disiplin tingkat ringan, juga diberikan hukuman disiplin tingkat sedang terhadap narapidana  yang  tidak  mengikuti  program  pembinaan  yang  telah  ditentukan.  Kemudian banyak  juga  dari  program  pembinaan  pemerintah  yang  tidak  diikuti  oleh  narapidana,  hal ini  karena  kurangnya  fasilitas  dari  pemerintah  untuk  menjalankan  program  pembinaan tersebut,  sehingga  membuat  para  narapidana  tidak  dapat  mengikuti  program  pembinaan tersebut.
“Untuk  program  pembinaan  kegamaan  memang  ada  beberapa  narapidana  tidak mengikutinya,  namun  tidak  dapat  dihukum  dengan  hukuman  berat  karena  urusan agama  adalah  urusan  pribadi  setiap  manusia,  akan  tetapi  kami  terus  memberikan arahan dan nasihat-nasihat kepada mereka. Juga memberikan peringatan jika mereka tetap  tidak  mengikuti  program  kegamaan  tersebut  akan  ditunda  atau  dicabut  hak- haknya sebagai narapidana, dan jika mengulangi pelanggaran tersebut maka mereka akan  ditunda  waktu  kunjungan  keluarganya  dalam  beberapa  waktu  yang  ditentukan pihak Rutan. Dan untuk program pembinaan yang diadakan oleh pemerintah juga ada narapidana  yang  tidak  mengikutinya,  bukan  karena  mereka  tidak  mau,  bahkan mereka  menyukainya  seperti  program  pembinaan  dalam  bidang  pelatihan  listrik, mesin,  pembuatan  perahu,  dan  lain  sebagainya.  Mereka  tidak  mengikutinya  karena kurangnya  fasilitas  dari  pemerintah  sehingga  sulit  untuk  menjalankan  program tersebut.” 11
Kemudian  untuk  hukuman  disiplin  berupa  karantina  yaitu  ditempatkan  di  sel pengasingan dijatuhkan kepada narapidana yang mengulangi perbuatan lebih dari satu kali yang  berdasarkan  pertimbangan  pihak  Rutan  termasuk  dalam  perbuatan  yang  dapat dikenakan  hukuman  disiplin  tingkat  ringan.  Kemudian  karantina  juga  dijatuhkan  kepada narapidana  yang  melakukan  pelanggaran  disiplin  tingkat  berat  seperti  perkelahian. Narapidana tersebut dapat ditempatkan dalam sel pengasingan selama seminggu atau dapat diperpanjang 2 (dua) kali 6 (enam) hari. Dan bagi narapidana yang melakukan pelanggaran ini juga dapat dikenakan hukuman disiplin berupa penundaan waktu kunjungan.
11 Hasil  Wawancara  Dengan  Maidi  Satria,  Kepala  Kesatuan  Pengamanan,  Rutan  Kelas  IIB  Banda Aceh, Tanggal 3 Juli 2018
Edi Yuhermansyah & Nur Zairah: Implementasi Permenkumham Nomor...
Hukuman disiplin berupa pemindahan ke UPT (Unit Pelaksana Teknis) lainnya dan dicabut  hak-hak  narapidana  seperti  tidak  mendapatkan  pembebasan  bersyarat  diberikan kepada narapidana yang melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat, yaitu melarikan diri dari Rutan.
Kemudian  terhadap  narapidana  yang  mengulangi  pelanggaran  disiplin,  dijelaskan sebagai  berikut,  bahwa  narapidana  yang  mengulangi  pelanggaran  tingkat  ringan  itu  dapat dikarantina  selama  seminggu,  begitu  juga  jika  mengulangi  pelanggaran  tingkat  sedang dapat  dikarantina  lebih  dari  seminggu  atau  dua  kali  enam  hari.  dan  untuk  pelanggaran tingkat berat, narapidana bersangkutan dapat dipidahkan dan dimasukkan ke dalam register F sebagai solusi terakhir berdasarkan pertimbangan atau hasil sidang TPP. Walaupun untuk setiap pelanggaran disiplin yang telah ditentukan bentuk hukuman disiplinnya, oleh pihak Rutan  Kelas  IIB  Banda  Aceh  masih  bisa  diberikan  unsur  pemaafan,  namun  unsur pemaafan  tersebut  hanya  diberikan  kepada  narapidana  yang  melakukan  pelanggaran disiplin  yang  masih  bisa  dimaklumi  dan  berdasarkan  pertimbangan  pihak  rutan  bisa dimaafkan. 12
Berdasarkan  penjelasan  di  atas  bahwa  dalam  hal  terjadinya  pelanggaran  disiplin, maka  pihak  Rutan  dapat  memberikan  hukuman  atas  pelanggaran  disiplin  yang  dilakukan oleh  narapidana.  Hal  ini  telah  sesuai  dengan  ketentuan  dasar  atau  prinsip  dalam  hukum pidana Islam, yaitu asas legalitas. Dapat dilihat dari salah satu kaidah dalam hukum pidana Islam berikut ini:
ِصّنناِد ْو ُر ُو َمْبَق ِءَلاَقُعْنا ِلاَعْفَ ِلِ َمْكُح َلا
12 Hasil  Wawancara  Dengan  Maidi  Satria,  Kepala  Kesatuan  Pengamanan,  Rutan  Kelas  IIB  Banda Aceh, Tanggal 3 Juli 2018
Edi Yuhermansyah & Nur Zairah: Implementasi Permenkumham Nomor...
Artinya: Sebelum  ada  nash  (ketentuan),  tidak  ada  hukum  bagi  perbuatan  orang- orang yang berakal sehat.
Pengertian  dari  kaidah  ini  adalah  bahwa  perbuatan  orang-orang  yang  cakap (mukallaf) tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dilarang, selama belum ada nash (ketentuan)  yang  melarangnya  dan  ia  mempunyai  kebebasan  untuk  melakukan  perbuatan itu atau meninggalkannya, sehingga ada nash yang melarangnya. 13
Pengertian dari kaidah tersebut identik dengan kaidah lainnya yang berbunyi:
ِْلا ِءاَيْشَ ْلِا ىِف ُمْصَ ْلَِا ِمْد ِيْرى َنا ىَهَل ُمْيِنى لنا ى لُلَد ىى ََح ُ َحاَبَا
Artinya: Pada  dasarnya  semua  perkara  dibolehkan,  sehingga  ada  dalil  yang menunjukkan keharamnnya.
Dari  kaidah  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  selama  belum  ada  nash  yang melarangnya,  maka  tidak  ada  tuntutan  terhadap  semua  perbuatan  dan  sikap  tidak berbuat tersebut. Oleh karena itu, perbuatan dan sikap tidak berbuat tidak cukup dipandang sebagai suatu  jarimah  hanya  karena  dilarang  saja  melainkan  juga  harus  dinyatakan  hukumannya. Maka kesimpulan yang dapat diambil dari kaidah-kaidah tersebut adalah bahwa tidak ada jarimah dan tidak ada hukuman kecuali adanya nash.
Maka  dalam  hal  ini,  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  atau Permenkumham  Nomor  6  Tahun  2013  tentang  Tata  Tertib  Lapas  dan  Rutan  merupakan nash yang mendasari untuk suatu perbuatan pelanggaran disiplin dapat dihukum atau tidak. Permenkumham  tersebut  juga  merupakan  ketentuan  atau  ketetapan  ulil  amri  atau pemerintah untuk menjamin kemashlahatan di dalam ruamah tahanan negara.
13 Ahmad  Wardi  Muslich, Pengantar  Dan  Asas  Hhukum  Pidana  Islam ,  (Jakarta:  Sinar  Grafika, 206), Hlm. 29
Edi Yuhermansyah & Nur Zairah: Implementasi Permenkumham Nomor...
Hukuman  disiplin  yang  diterapkan  di  Rutan  Kelas  IIB  Banda  Aceh  merupakan bentuk  hukuman  ta’zir  atas  perbuatan-perbuatan  pelanggaran  (mukhalafah).  Pelanggaran mukhalafah  adalah  melakukan  perbuatan  makruh  atau  meninggalkan  perbuatan  yang diperintahkan.  Apabila  perbuatan  mukhalafh  (pelanggaran)  tersebut  mengganggu kepentingan atau ketertiban umum maka pelaku dapat dikenakan hukuman. 14
Hukuman disiplin tersebut sebagai bentuk hukuman ta’zir, karena dalam ketentuan hukum  pidana  Islam  tidak  ditentukan  secara  tegas  dan  terperinci,  baik  bentuk  jarimah maupun  hukumannya.  Secara  garis  besar,  jarimah  ta’zir  ini  sudah  ditentukan  syara’. Karena  pengertian  ta’zir  adalah  setiap  hukuman  yang  bersifat  pendidikan  atas  setiap perbuatan  maksiat  yang  hukumannya  belum  ditentukan  oleh  syara’.  Maka  dalam  hal  ini ulil amri atau pemerintah yang diberi wewenang untuk  menetapkan jarimah dan hukuman atas  perbuatan  pelanggaran  tersebut,  namun  ulil  amri  tidak  diberikan  kebebasan  yang mutlak,  melainkan  tetap  harus  berpegang  kepada  ketentuan-ketentuan  yang  umum  yang ada nash-nash syara’ dan harus sesuai dengan ruh syari’ah dan kemaslahatan umum.
Pelanggaran  disiplin  sebagaimana  penjelasan  di  atas  dapat  dikategorikan  sebagai suatu jarimah, hal ini karena baik Al-Quran dan As-Sunnah hanya memberikan ketentuan umum, yang penjabarannya diserahkan kepada penguasa. Ketentuan umum tersebut adalah bahwa  setiap  perbuatan  yang  merugikan,  baik  individu  maupun  masyarakat,  merupakan perbuatan  yang  harus  dikenakan  hukuman.  Suatu  perbuatan  dikategorikan  sebagai  suatu jarimah jika memiliki 3 unsur. Adapun unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:
1. Unsur formal (Rukn al-syar’i)
14 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam , (Jakarta: Sinar Grafika, 206), hlm. 45.
Edi Yuhermansyah & Nur Zairah: Implementasi Permenkumham Nomor...
Unsur  formal  atau  rukun  syar’i  adalah  adanya  nash  atau  ketentuan  hukum syara’  yang  melarang  dilakukannya  suatu  tindak  pidana  dan  mengancam pelakunya dengan sanksi hukum tertentu. Dengan kata lain, perbuatan tersebut merupakan  perbuatan  yang  oleh  hukum  dinyatakan  sebagai  suatu  perbuatan yang  dihukum  atau  adanya  nash  (ayat)  yang  mengancam  dengan  ancaman hukuman terhadap pelaku perbuatan yang dimaksud.
2. Unsur materill ( Rukn al-maddi)
Unsur  material  adalah  perilaku  yang  membentuk  jarimah,  baik  berupa perbuatan ataupun tidak berbuat atau adanya perbuatan yang berfsifat melawan hukum.  Maksudnya,  tindakan  kejahatan  itu  benar-benar  telah  terjadi  atau terbukti  dilakukan  oleh  si  pelaku,  sehingga  dapat  digolongkan  sebagai  suatu jarimah.
3. Unsur moril (Rukn al-adabi)
Unsur  ini  disebut  juga  dengan  al-mas’uliyyah  al-jinaiyyah  atau  pertanggung jawaban  pidana.  Maksudnya  adalah  pembuat  jarimah  haruslah  orang  yang mempertanggungjawabkan  perbuatannya.  Oleh  karena  itu  pembuat  jarimah haruslah orang yang dapat memahami
Maka  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam  hal  penjatuhan  hukuman  terhadap narapidana yang melangar tata tertib, hal ini sudah sesuai dengan ketentuan hukum pidana Islam, karena pihak Rutan telah memberlakukan tata tertib berupa kewajiban dan larangan dan  disertai  dengan  bentuk  sanksi  hukuman  disiplin  yang  akan  didapatkan  jika melanggarnya dan pihak Rutan telah mensosialisasikan aturan tersebut kepada narapidana. Dalam  artian  bahwa  pihak  Rutan  dapat  menjatuhkan  hukuman  terhadap  pelanggar  tata tertib  berlandaskan  pada  nash  atau  aturan  yang  telah  berlaku.  Sebagaimana  dijelaskan
Edi Yuhermansyah & Nur Zairah: Implementasi Permenkumham Nomor...
sebelumnya bahwa setiap peraturan, baik perintah ataupun larangan, sebelum diberlakukan harus disosialisasikan atau disebarluaskan terlebih dahulu agar diketahui oleh masyarakat. Setelah  peraturan  itu  ada  dan  berlaku  barulah  perbuatan  yang  dikategorikan  sebagai jarimah dapat nilai sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak.

## 3.4  Prosedur Penanganan Terhadap Pelanggaran Disiplin serta Tinjauan Hukum Islam terhadapnya
Prosedur  penanganan  terhadap  narapidana  yang  melakukan  pelanggaran  disiplin berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  beberapa  informan  adalah  setiap  narapidana  yang melakukan pelanggaran itu langsung dicatat di dalam buku laporan pelanggaran tata tertib, misalnya narapidana yang melakukan pelanggaran terutama perkelahian, oleh petugas akan mengeluarkan  narapidana  tersebut  dari  blok  hunian  ke  dalam  pos  pengamanan  agar  tidak terjadi  keributan  yang  lebih  besar,  kemudian  narapidana  tersebut  akan  diinterogasi penyebab  terjadi  keributan.  Maka  untuk  narapidana  tersebut  di  catat  di  buku  laporan pelanggaran  tata  tertib.  Untuk  pelanggaran  lain  yang  berdasarkan  pertimbangan  bahwa pelanggaran tersebut adalah ringan maka narapidana tersebut hanya diberikan teguran atau nasihat  dan  peringatan,  dan  tetap  di  catat  dalam  buku  laporan  pelanggaran  tata  tertib. Untuk  beberapa  pelanggaran  yang  berdasarkan  pertimbangan  pihak  rutan  perlu  tindakan pengamanan agar tidak terjadi keributan lebih besar, maka pihak Rutan dapat  memberikan tindakan disiplin selama beberapa waktu sebelum dijatuhi hukuman. Tindakan disiplin ini adalah  tindakan  pengamanan  terhadap  narapidana  atau  tahanan  berupa  penempatan sementara dalam kamar terasing (sel pengasingan). 15
Prosedur  selanjutnya  yaitu  komandan  melaporkan  kepada  Kepala  Pengamanan Rutan  (KPR)  dan  KPR  melanjutkan  ke  kepala  Rutan.  Dan  selanjutnya  kepala  Rutan
15 Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan
Edi Yuhermansyah & Nur Zairah: Implementasi Permenkumham Nomor...
memberikan  perintah  untuk  dilakukan  pemeriksaan  lebih  lanjut  untuk  membuktikan apakah  narapidana  tersebut  terbukti  melakukan  pelanggaran  disiplin  atau  tidak  dalam sidang  TPP,  namun  sidang  TPP  ini  hanya  dilaksanakan  pada  pelanggaran  tingkat  berat yang  mendapatkan  register  F  yang  berdasarkan  pertimbangan  memang  harus  dilakukan sidang  khusus  untuk  penjatuhan  hukuman  disiplin  tersebut,  tetapi  untuk  pelanggaran tingkat ringan tidak diadakan sidang TPP tersebut karena hukumannya hanya dalam bentuk teguran  atau  peringatan  saja,  kemudian  untuk  pelanggaran  tingkat  sedang  dan  sebagian tingkat  berat  yang  masih  bisa  dipertimbangkan  itu  hanya  dilakukan  sidang  TPP  berjalan, dalam  artian  bahwa  untuk  penjatuhan  hukuman  disiplinnya  tidak  diadakan  sidang  khusus tetapi berdasarkan hasil pemeriksaan dan saran atau pendapat dari komando atau KPR saja dan  berdasarkan  pertimbangan  dengan  melihat  catatan  laporan  pelanggaran  tata  tertib narapidana  yang  bersangkutan,  karna  mengingat  waktu  dan  banyak  pekerjaan  lain  yang harus dilaksanakan oleh petugas Rutan. 16
Selanjutnya  untuk  tempat  pelaksanaan  hukuman  disiplin,  sebagaimana  informasi dari  seluruh  informan  lainnya  bahwa  jika    narapidana  yang  mendapatkan  hukuman karantina maka ditempatkan di sel karantina atau sel pengasingan didalam Rutan Kelas IIB Banda  Aceh,  Namun  untuk  alasan  kemanan,  narapidana  yang  melakukan  pelanggaran tingkat berat itu dapat dipindahkan ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) lainnya dalam artian bahwa  narapidana  tersebut  dipindahkan  ke  Lapas  maupun  Rutan  lainnya  di  Aceh  untuk menjalani sisa masa pidananya.
Dalam  hal  prosedur  penanganan  dan  pemberian  hukuman  disiplin  terhadap narapidana  yang  melakukan  pelanggaran  disiplin  sudah  sesuai  dengan  ketentuan
16 Hasil  Wawancara  Dengan  Maidi  Satria,  Kepala  Kesatuan  Pengamanan,  Rutan  Kelas  IIB  Banda Aceh, Tanggal 3 Juli 2018
Edi Yuhermansyah & Nur Zairah: Implementasi Permenkumham Nomor...
sebagaimana diatur dalam Permenkumham dan juga telah sesuai dengan ketentuan hukum pidana  Islam.  Hal  ini  dapat  dilihat  bahwa  terhadap  narapidana  yang  diduga  melakukan pelanggaran  tidak  serta  merta  dijatuhi  hukuman  disiplin,  akan  tetapi  dilakukan pemeriksaan  terlebih  dahulu  oleh  pihak  rutan,  kemudian  jika  terbukti  melakukan pelanggaran disiplin maka narapidana tersebut akan dijatuhi hukuman disiplin yang sesuai dengan  pelanggaran  yang  telah  dilakukannya.  Dalam  hukum  Islam  disebut  dengan al- bayyinah, yang  secara  etimologi  berarti  keterangan,  yaitu  segala  sesuatu  yang  dapat digunakan untuk menjelaskan yang hak (benar). 17
17 Basiq Djalil, Peadilan Islam , (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 44.

## DAFTAR PUSTAKA
Permenkumham  No.  06  Tahun  2013  Tentang  Tata  Tertib  Lembaga  Pemasyarakatan  Dan Rumah Tahanan Negara
Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
Basiq Djalil, Peadilan Islam , Jakarta: Amzah, 2012.
C.I Harsono HS, Sistem Baru Pembinaan Narapidana , Jakarta: Djambatan, 1995
Dedy Sumardi Dkk, Hukum Pidana Islam , Banda Aceh: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2014.
Dirdjosworo, Pembinaan  Narapidan  Dan  Lembaga  Pemasyarakatan ,  Jakarta:  Rineka Cipta, 1992.
Dirdjosworo, Sejarah  Dan Asas Pemasyarakatan , Bandung: Amico, 1992.
Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah , Jakarta: Amzah, 2016.
P. A. F Lamitang, Hukum Penitensier Indonesia , Bandung: Armico, 1983.
Poernomo,  Bambang, Pelaksanaan  Pidana  Penjara  Dengan  Sistem  Pemasyarakata  : Dalam Perspektif Peradilan Pidana , Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987.
Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam , Bandung: Pustaka Setia, 2000.
Sholehuddin, Sistem  Sanksi  Dalam  Hukum  Pidana ,  Jakarta:  PT  Rajagrafindo  Persada, 2017.
Sudarsono, Kamus Hukum , Jakarta: PT Rineka Cipta Dan PT Bina Adiaksara, 2005.
Tabrani Rusyan, Pendidikan Budi Pekerti , Bandung: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2006.
Tri Kurnia Nurhayati, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Jakarta: Eska Media, 2003.
Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum , Jakarta: Sinar Grafika, 2014.