## JIUBJ
Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 19(3), Oktober 2019, pp.639-643 DOI 10.33087/jiubj.v19i3.769 ISSN 1411-8939 (Online) | ISSN 2549-4236 (Print) Syarifa Mahila

## Problematika Perlindungan Hukum terhadap Produk Indikasi Geografis
Syarifa Mahila 1
1 Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Batanghari

## Correspondence email: mahila218@gmail.com
Abstract. Geographical Indications are legal protections that are regulated in TRIPs on goods or products based on the reputation, quality  and  characteristics  of  each  region.  IG  is  a  separate  Intellectual  Property  Rights  which  is  different  from  other  Intellectual Property Rights because IG can only be registered as a joint /  communal right. Geographical Indications are regulated in one Act with a mark, namely Law Number 20 Year 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. IG is a communal right so that in the implementation of its protection it can cause various problems, both in terms of product marketing by external parties and by the IG owner community it self. In terms of supervision it can also cause problems because of the connection with the difficulty of  conducting  supervision  because  it  involves  many  individuals  with  different  interests  and  characters.  IG  arrangements must  be sufficient to support local economic development efforts and even be able to compete globally.
Keyword: Geographical Indications; communal righs; legal protections.

## PENDAHULUAN
Indikasi  Geografis  (selanjutnya  disebut  IG) merupakan  suatu  istilah  geografis  yang  berkaitan dengan  sebuah  produk  yang  menunjukkan  tempat  atau daerah asal dan mutu produk yang berasal dari karakter geografis.  Faktor  geografis  suatu  daerah/wilayah tertentu  dari  suatu  negara  merupakan  unsur  penentu dalam  membentuk  kualitas,  reputasi  atau  karakteristik tertentu  dari  suatu  barang  yang  akan  memperoleh perlindungan indikasi geografis.  Keberadaan Indikasi geografis telah diakui sebagai bagian dari HKI semenjak ditandatanganinya persetujuan TRIPs pada tahun 1994. Sebelum TRIPs, indikasi geografis sudah dikenal dalam beberapa  konvensi  ataupun treaty meskipun  tidak secara  khusus  menyebut  istilah  indikasi  geografis, misalnya  dalam the  Paris  Convention  for  the  Protection of  Industial  Property  ( Konvensi  Paris), Madrid Agreement tahun  1891 yang  telah  direvisi  tahun  1979 serta Lisbon  Agreement tahun  1958  yang  telah  direvisi tahun 1979 (Djulaeka: 2014: 3-4).  Perlindungan Indikasi Geografis jelas diatur dalam ketentuan TRIPs Article  22 sampai  dengan  24.  Pengaturan  IG  dalam  TRIPs bertujuan  untuk  mencegah  penggunaan  IG  yang  salah dan berpotensi menyesatkan masyarakat, serta mencegah persaingan usaha tidak sehat ( curang ).
Dalam  persetujuan  TRIPs  melarang  kepada produsen  untuk  memakai  label  atau  tanda  (atau  juga merek) terhadap barang yang diproduksinya tidak sesuai dengan  IG.  Misalnya  mencantumkan  label  “  Kopi Sidikalang  “  untuk  kopi  yang  tidak  diproduksi  di Sidikalang. Atau menampilkan merek “Apel Washington“ untuk  apel  yang  dihasilkan  dari  daerah  Brastagi (OK.Saidin:2015:494).  Pada  umumnya  IG  menampilkan nama  produk  dan  nama  daerah  tempat  produk  IG dihasilkan.
Sebagai  Negara  yang  menjadi  anggota  GATT, Indonesia  terikat  untuk  mengikuti  ketentuan-ketentuan yang  ada  pada  GATT  mengenai  Indikasi  Geografis. Adapun  Indikasi  Geografis  dijelas  pada  TRIPs  yang dahulu masih sangat kecil lingkupnya yakni pada bidang food  geographical  indications yang  aturan  itu  terdapat pada  Pasal  1  ayat  (3)  yang  menyebutkan “defines industrial property to include all manufactures  or natural products    for    example,    wines,    grape,    tobacco    leaf,
fruit,  cattle,  minerals,  minerals  water,  beer,  flower  and flour” .  Sama  halnya  dengan  yang  ada  pada  di  Paris Conventian,  Indikasi  Geografis  juga  dinyatakan  bahwa “the  protection  for  industrial  property  includes” indications  of  source  or  appellation  of  origin” (  Umar Haris.S.: 2016:22).
Indonesia memiliki produk-produk yang berpotensi sebagai  Indikasi  Geografis.  Seperti  kita  ketahui  bahwa Indonesia  kaya  akan    kekayaan  alam    tumbuhan  yang menghasilkan    produk-produk  yang  berbeda  dari masing- masing daerah. Perbedaan tersebut disebabkan  seperti  faktor  alam,  faktor  manusia  dan daerah  yang  itu  semua  berpotensi  memberikan  ciri kualitas  tertentu  pada  barang  atau  produk  yang dihasilkan dan   dapat  mempunyai  nilai  ekonomi.  Oleh karena  itu  Indonesia  perlu  untuk  membuat  peraturan tentang perlindungan Indikasi Geografis dengan harapan  untuk  memberikan  perlindungan  kepada masyarakat akan hasil kekayaan alamnya.
Pasal 53 ayat 3 UU Merek dan Indikasi Geografis (yang selanjutnya disebut UUMIG)   bahwa IG dilindungi hukum  setelah  didaftarkan  kepada  Menteri  Hukum  dan HAM melalui permohonan yang dapat diajukan  oleh: (a) lembaga  yang  mewakili  masyarakat  di  kawasan geografis  tertentu  yang  mengusahakan    suatu    barang dan/  atau  produk,  (b)  Pemerintah  daerah  provinsi  atau kabupaten/kota.
TRIPs  menyatakan  ” for  the  purpose  of  this agreement ”  berarti,  unsur-unsur  definisi  IG  merupakan sifat  khas  yang  berbeda  dengan  rezim  KI  lain. Setidaknya, ada empat unsur pokok IG dalam Perjanjian TRIPs,  yaitu,  pertama,  unsur  nama  geografis  untuk mengidentifikasi,  tidak  bersifat  mutlak  karena  dapat menggunakan  nama  Nomorn-geografis;  kedua,  unsur wilayah  dalam  negara  sebagai  tempat  produksi  tidak identik dengan  wilayah  administratif  namun  disesuaikan dengan kondisi faktual; ketiga, unsur kepemilikan dalam IG bukan  merupakan hak individual ( private right ) tetapi hak komunal ( communal right ), maka IG merupakan hak untuk  menggunakan  ( right  to  use );  dan  keempat,  unsur kualitas,  reputasi,  atau  karakteristik  lain  yang  bersifat alternatif,  sehingga  barang  /  produk  sudah  cukup memenuhi  salah  satu  dari  unsur  tersebut  (  Wahyu.S.: 2008:107-108).
Pasal  66  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun 2016 (  UUMIG  )      menjelaskan  Pelanggaran  atas  IG mencakup:  a.  pemakaian  IG,  baik  secara  langsung maupun  tidak  langsung  atas  barang  dan/atau  produk yang  tidak  memenuhi  Dokumen  Deskripsi  IG;  b. pemakaian  suatu  tanda  IG,  baik  secara  langsung maupun  tidak  langsung  atas  barang  dan/atau  produk yang  dilindungi  atau  tidak  dilindungi  dengan  maksud untuk:  1.  menunjukkan  bahwa  barang  dan/atau  produk tersebut sebanding kualitasnya dengan barang dan/atau produk  yang  dilindungi  oleh  IG;  2.  mendapatkan keuntungan dari pemakaian tersebut; atau 3. mendapatkan keuntungan atas reputasi IG c. pemakaian IG  yang  dapat  menyesatkan  masyarakat  sehubungan dengan asal-usul geografis barang itu; d. pemakaian IG oleh  bukan  pemakai  IG  terdaftar;  e.  peniruan  atau penyalahgunaan  yang  dapat  menyesatkan  sehubungan dengan    asal    tempat    barang    dan/atau    produk    atau kualitas barang.
Jika  dilihat  dari  beberapa  ketentuan  yang  diatur dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  diuraikan diatas,  bahwa  IG  merupakan  HKI  yang  dimiliki  secara komunal,    jadi  bukan  hak  individu.  Karena  merupakan hak komunal yang dimiliki secara bersama oleh lembaga ataupun  masyarakat  suatu  daerah,  maka  dapat menimbulkan permasalahan dari berbagai aspek, seperti tentang hak penggunaan nama produk untuk keuntungan  ekonomi,  kewajiban  memelihara    kualitas dan  ciri  khusus  produk  atau  barang  dan  berbagai persoalan  lainnya.  Berdasarkan  permasalahan  tersebut perlu  dikaji  lebih  lanjut  tentang  pengaturan  IG  dalam bentuk  penelitian  karya  ilmiah  dengan  judul  : Problematika  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Produk Indikasi Geografis .

## Rumusan Masalah
Berdasarkan pengantar dalam pendahuluan tersebut,  maka  dapat  ditarik  suatu  permasalahan  yaitu bagaimana  problematika  perlindungan  hukum  terhadap produk hasil Indikasi Geografis.

## PEMBAHASAN

## Pengertian Indikasi Geografis
Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016  tentang Merek  dan  Indikasi  Geografis    Pasal  1  Angka  6 memberikan  defenisi    “ IG  adalah  suatu  tanda  yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam,  faktor  manusia  atau  kombinasi  dari  kedua  faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu  pada  barang  dan/atau  produk  yang  dihasilkan. Yang    dimaksud    tanda    dalam    definisi  IG  tersebut adalah  nama  tempat  atau    daerah  maupun  tanda tertentu  lainnya  yang  menunjukkan  asal  tempat dihasilkannya  suatu  barang  yang  dilindungi  oleh  IG, dapat  berupa  hasil  pertanian,  produk  olahan,  hasil kerajinan atau barang lainnya.
Tanda  yang  digunakan  sebagai  IG  dapat  berupa etiket  atau  label  yang  dilekatkan  pada  barang  yang dihasilkan.  Tanda  tersebut  dapat  berupa  nama  tempat, daerah,  atau  wilayah,  kata,  gambar,  huruf  atau kombinasi  dari  unsur-unsur  tersebut.  Pengertian  nama tempat dapat berasal dari nama yang tertera dalam peta geografis,  atau  nama  yang  karena  pemakaian  secara
terus  menerus  sehingga  dikenal  sebagai  nama  tempat asal  barang  yang  bersangkutan.  Perlindungi IG  meliputi barang-barang  yang  dihasilkan  oleh  alam,  barang  hasil pertanian,  hasil  kerajinan  tangan,  atau  hasil  industri tertentu  lainnya  (  olahan  manusia  dari  barang  mentah menjadi barang jadi seperti tenun Sikka, tenun Grinsing (  Khoirul  H:  2018:63).    Contoh  tanda  berupa  kata misalnya  kata  “  Minang  “  mengindikasikan  daerah Sumatera Barat, gambar rumah adat Toraja, mengindikasikan daerah Toraja. Hak atas IG adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak  IG  yang  terdaftar,  selama  reputasi,  kualitas,  dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas IG tersebut masih ada ( Pasal 1 angka  7  UUMIG  ).  Pasal  1  Angka  10  menjelaskan bahwa pemakai IG adalah pihak yang mendapat izin dari pemegang  hak  IG  yang  terdaftar  untuk  mengolah  atau memasarkan barang atau produk IG.
Pasal  56  UUM  memberikan  pembatasan  bahwa permohonan  pendaftaran  IG  tidak  dapat  diajukan  jika bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  , moralitas  agama,  kesusilaan  atau  ketertiban  umum. Menyesatkan  atau  memberdaya  masyarakat  mengenai ciri,  sifat,  kualitas,  asal  sumber,  proses  pembuatan barang  atau  kegunaannya.  Nama  geografis  setempat yang  telah  digunakan  sebagai  nama  varietas  tanaman seperti kata “ Cianjur” telah dikenal sebagai nama salah satu  varietas  tanaman  padi,  maka  kata  Cianjur  tidak boleh digunakan untuk IG tanaman padi varietas lainnya walaupun  dibudidayakan  di  Cianjur.  Telah  menjadi generik  yaitu  suatu  barang  yang  telah  menjadi  milik umum  karena  sering  digunakan  dalam  bahasa  sehari- hari  seperti  tahu,  tempe,jeruk  bali,  pisang  ambon,  dan sebagainya.  IG  tidak  sama  dengan  Indikasi  Asal sebagaimana  diatur  dapa  pasal  63-64  UUMIG.  Indikasi Asal  hanya  berkaitan  dengan  asal  barang  di  produksi yang  tidak  terkait  dengan  faktor  alam.  Contoh  Indikasi Asal  ,  label  Made  in  China  untuk  merek  Nikon  yang diproduksi  berdasarkan  lisensi  oleh  pabrik  yang  berada di  China  walaupun  merek  tersebut  berasal  dari  Jepang. Indikasi  Asal  tidak  perlu  dilakukan  pendaftaran,  karena mereknya  sendiri  sudah  terdaftar  dan  diproduksi berdasarkan perjanjian lisensi.
Indikasi  geografis  memberikan  perlindungan terhadap  tanda  yang  mengidentifikasikan  suatu  wilayah negara,  atau  kawasan  atau  daerah  didalam  wilayah tersebut  sebagai  asal  barang,  dimana  reputasi,  kualitas dan karakteristik barang tersebut sangat ditentukan oleh faktor  geografis  yang  bersangkutan.  Ciri  dan  kualitas barang  yang  dipelihara  dan  dapat  dipertahankan  dalam jangka  waktu  tertentu  akan  melahirkan  reputasi  atas barang  tersebut,  yang  selanjutnya  memungkinkan barang  tersebut  memiliki  nilai  ekonomi  tinggi  (Siti Asyfiah :2015:113).
IG  yang  dilindungi  tentu  saja  IG  yang  sudah terdaftar.  Pasal  53  ayat  (3)  menentukan  bahwa permohonan pendaftaran IG dapat dilakukan :
a. lembaga  yang  mewakili  masyarakat  di  kawasan geografis  tertentu  yang  mengusahakan  suatu  barang dan/atau produk berupa:
(1) sumber daya alam;
(2) barang kerajinan tangan; atau
(3) hasil industri;
b. pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota.
Menurut  penjelasan  Pasal  53  ayat  3  UUMIG bahwa Lembaga yang  mewakili masyarakat di kawasan geografis  tertentu  antara  lain  asosiasi  produsen, koperasi, dan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis  (MPIG).  Lebih  lanjut  dapat  dijelaskan  bahwa lembaga  yang  mewakili  masyarakat  di  daerah  yang memproduksi  barang  yang  bersangkutan  yaitu  terdiri atas :
(1)  pihak yang mengusahakan barang yang merupakan hasil alam atau kekayaan alam.
(2)  Produsen barang hasil pertanian.
(3)  Pembuat  barang-barang  kerajinan  tangan  atau hasil industri.
(4)  Pedagang yang menjual barang tersebut (Khoirul.H.: 2018:63).
Pada  penjelasan  Pasal  1  Peraturan  Pemerintah Nomor  51  Tahun  2007  Tentang  Indikasi  Geografis disebutkan  bahwa  pendaftaran  Indikasi  Geografis adalah untuk menjamin kepastian hukum dimana jangka waktu  perlindungannya  tidak  terbatas  selama  ciri  dan atau  kualitas  yang  menjadi  dasar  diberikannya perlindungan  masih  ada.  IG  yang  terdaftar  tidak  dapat berubah menjadi milik umum.
Contoh  IG  yang  sudah  terdaftar  pada  Dirjen  HKI antara lain:
(1)  Beras  Adan  Krayan  yang  diajukan  oleh  Asosiasi Masyarakat  Adan  Krayan  Kabupaten  Nunukan Kalimantan Timur.
(2)  Susu  Kuda  Sumbawa  yang  didaftarkan  oleh Asosiasi  Pengembangan  Susu  Kuda  Sumbawa Kabupaten Dompu pada tahun 2011.
(3)  Kopi  Kintamani  Bali  diajukan  pendaftarannya  oleh Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis
(MPIG)  Kecamatan  Kintamani  Kabupaten  Badung dan  beberapa  kecamatan  di  Kabupaten  Buleleng pada tahun 2008 (Khoirul.H.: 2018: 64).
Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016  tentang Merek  dan  Indikasi  Geografis    (UUMIG)  merupakan penyempurnaan  dari  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun 2001  tentang  Merek.  UUMIG  mengatur  tentang pengertian,  pendaftaran,  pelanggaran  IG  dan  lain-lain, sedangkan  tata  cara  pendaftaran  secara  rinci  diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

## Problematika  Perlindungan  Hukum  Produk  Indikasi Geografis
Tuntutan adanya perlindungan terhadap IG dalam sistem hukum KI adalah upaya untuk melindungi produk- produk  masyarakat  lokal  dalam  negeri  karena  merek yang  dipakai  oleh  pelaku  bisnis  untuk  memperkenalkan produk,  biasanya  menggunakan  nama  tempat  atau lokasi  geografis  yang  menjelaskan  dari  mana  barang tersebut  berasal.    Lahirnya  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2016  sebagai    implementasi  dari  ketentuan Internasional  mengatur  IG  secara  lebih  komprehensif daripada  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2001 tentang Merek, diharapkan dapat memberikan kepastian hukum  dalam  mengembangkan  potensi  IG    yang
bernilai    ekonomi    tinggi,  sehingga  Undang-Undang tersebut  diharapkan  memiliki implikasi   positif    terhadap pengembangan ekonomi lokal dan mendorong kesadaran  masyarakat  /  pemerintah  daerah  untuk mendaftarkannya.  Perlindungan  hukum  IG  menjadi penting  untuk  diperhatikan  oleh  Pemerintah  daerah karena  hak  IG  melahirkan  hak  ekslusif  dan  manfaat ekonomi  bagi  pemegangnya,  serta  memiliki  potensi dalam peningkatan perekonomian daerah dan nasional.
IG  dalam  negeri  yang  terdaftar  pertama  adalah Kopi  Arabika  Kintamani  Bali  yang  dimohonkan    oleh kelompok      tani      atau  yang  sering  disebut  dengan Masyarakat  Perlindungan  Indikasi  Geografis  disebut dengan  (MPIG)  pada  tahun  2005  dan  ditetapkan sebagai produk IG pada tahun 2008 (Imam L:2018:315).
Pasal  66  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun 2016 menjelaskan Pelanggaran atas IG mencakup:
a.  Pemakaian  IG,  baik  secara  langsung  maupun  tidak langsung  atas  barang  dan/atau  produk  yang  tidak memenuhi Dokumen Deskripsi IG;
b.  Pemakaian  suatu  tanda  IG,  baik  secara  langsung maupun tidak langsung atas barang dan/atau produk yang  dilindungi  atau tidak  dilindungi  dengan maksud untuk:
(1)  menunjukkan  bahwa  barang  dan/atau  produk tersebut  sebanding  kualitasnya  dengan  barang dan/atau produk yang dilindungi oleh IG;
(2)  mendapatkan keuntungan dari pemakaian tersebut; atau
(3)  mendapatkan keuntungan atas reputasi IG c.  Pemakaian  IG  yang  dapat  menyesatkan  masyarakat sehubungan dengan asal-usul geografis barang itu;
d.  Pemakaian IG oleh bukan pemakai IG terdaftar;
e.  Peniruan atau penyalahgunaan yang dapat menyesatkan  sehubungan    dengan    asal    tempat barang    dan/atau    produk    atau    kualitas  barang dan/atau produk yang terdapat pada:
(1)  pembungkus atau kemasan;
(2)  keterangan dalam iklan;
(3)  keterangan  dalam  dokumen  mengenai  barang dan/atau produk tersebut;
(4)  informasi  yang  dapat  menyesatkan  mengenai asal-usulnya dalam suatu kemasan
f.  Tindakan lainnya yang dapat menyesatkan masyarakat  luas  mengenai  kebenaran  asal  barang dan/atau produk tersebut.
Pengawasan  IG  dilakukan  oleh  pemerintah  pusat dan  pemerintah  daerah  sesuai  dengan  kewenangannya tetapi pengawasan dapat pula dilakukan oleh masyarakat.  Pengawasan    dilakukan    untuk  menjamin tetap  adanya  reputasi,  kualitas,  dan  karakteristik  yang menjadi  dasar  diterbitkannya  IG  dan    mencegah penggunaan  IG  secara  tidak    sah.    Hasil  disampaikan kepada pemegang hak IG dan/atau Menteri. Pengaturan tentang  pembinaan  dan  pengawasan  penting  dari  sisi manajemen perlindungan IG karena pembinaan  adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang berupa  pendidikan maupun  pelatihan  yang  dilakukan  secara  efisien  dan efektif untuk memperoleh hasil yg lebih baik.
Objek  IG  melekat  sebagai  suatu property yang memiliki  nilai  ekonomis  yang  bukan  merupakan  karya intelektual  yang  dihasilkan  oleh  seseorang,  tetapi  lebih merupakan karena pengaruh faktor lingkungan geografis
( unsur alam & manusia ) yang memberikan karakteristik khusus  pada  barang  yang  dihasilkan  oleh  suatu daerah/wilayah. Peter  Drahos menyatakan  bahwa property adalah  hak  yang  menghubungkan  seseorang dengan  orang  lain  atau  seseorang  dengan  banyak orang. Property dapat dimiliki secara berkelompok/bersama  yang  dikenal  dengan  istilah common  property .  Konsep common  property memiliki spektrum  luas  dan  bervariasi  yang  dapat  dipengaruhi oleh  struktur  alam  ataupun  struktur  internal  yang merupakan  suatu  unit  sosial  dengan  keanggotaan  dan batas wilayah yang jelas, dengan kepentingan bersama, dengan  interaksi  diantara  anggota  kelompok,  dengan norma  budaya  yang  secara  umum  terbentuk  sebagai sistem  kewenangan  mereka  sendiri  (Djulaeka:  2014:71- 72).
Karakteristik common  property pada  objek perlindungan  IG  dapat  dipahami  bahwa  kepemilikan  IG merupakan pengakuan keberadaan adanya hak komunal  bagi  pihak  yang  berkepentingan  di  suatu daerah baik masyarakatnya maupun pemerintah daerah. Pengakuan  adanya  hak  tentu  harus  sejalan  dengan adanya  kewajiban    untuk  mempertahankan  dan melindungi  hak  tersebut.  Objek  IG  berbasis common property (  hak  milik  kelompok  ),  sehingga  keberadaan kelompok  memiliki  peran  utama  untuk  melindungi produk  IG.  Kepemilikan  komunal  IG  melibatkan  pihak yang berkepentingan sekaligus sebagai pihak pengguna yang  berhak  memanfaatkan  barang  atau  produk berbasis  IG.  Perlindungan  IG  dapat  memberikan manfaat  bagi  pihak  yang  berkepentingan  khususnya  di daerah antara lain :
(1)  Memperjelas  identifikasi  produk  dan  menetapkan standar proses diantara para pemangku kepentingan IG.
(2)  Menghindari  terjadinya  praktek  persaingan  curang dalam  perdagangan,  memberikan  perlindungan bagi  konsumen  dari  penyalahgunaan  reputasi  IG dengan  cara  menjual  produk  yang  berasal  dari daerah  lain  yang  memiliki  karakteristik  berbeda bahkan lebih rendah.
(3)  Jaminan  pada  kualitas  produk  yang  dilindungi  IG sebagai produk asli memberikan kepercayaan pada konsumen (Djulaeka:2014: 141).
Dari  beberapa  manfaat  yang    disebutkan  diatas dapat  disimpulkan  bahwa  manfaat  yang  utama pemberian  perlindungan  IG  yaitu  sebagai  identitas produk, menghindari persaingan curang dan memberikan  kepercayaan  kepada  konsumen,  hal tersebut  senada  dengan  pelanggaran  IG  yang  diatur pada  pasal  66  UUMIG  yang  secara  langsung  juga merupakan perlindungan terhadap pemegang IG.
Sebagaimana telah dijelaskan terdahulu bahwa IG merupakan hak milik bersama dari kelompok /masyarakat/  pemerintah  daerah  yang  mengajukan pendaftarannya  yang  juga  mempunyai  kewajiban  untuk melindungi  barang/produk  IG  baik  dari  segi  kualitas, reputasi  yang  persyaratkan  oleh  peraturan  perundang- undangan  maupun  terhadap  pelaku  persaingan  curang dalam perdagangan. IG merupakan milik bersama yang harus  dijaga  secara  bersama  juga,  sehingga  tidak menutup  kemungkinan  menimbulkan  berbagai  problem dalam  menjaga  barang/produk  IG.  Menurut  pendapat
penulis,  problem  tersebut  dapat  datang  dari  pihak  luar seperti  pedagang  yang  mendistribusikan  produk  IG tersebut, maupun datang dari masyarakat pemilik IG itu sendiri.
Problem  yang  datang  dari  pihak  luar  misalnya pedagang  yang  memasarkan  produk  IG  di  luar  daerah, kemudian  karena  disebabkan  berbagai  faktor,  mereka mencampur  produk  IG  yang  sudah  terdaftar  dengan produk  lain  yang  sejenis  yang  kualitasnya  yang    lebih rendah,  yang  tentu  hal  ini  dapat  mengurangi  kualitas produk  secara  keseluruhan.    Persoalan  ini  sangat mudah  terjadi  pada  produk  IG  yang  pemasaranya  tidak bisa  dikemas  utuh  seperti  duku,  durian,  ubi,  jeruk,  dan lainnya  dengan  persoalan  serupa.  Apabila  terjadi  hal seperti  diatas  yang  sudah  barang  tentu  sulit  untuk dilakukan  pengawasan.  Kecurangan  serupa  dapat  juga terjadi dilakukan oleh kelompok   masyarakat pemegang IG itu sendiri yang memasarkan produk IG di daerahnya, kemudian karena berbagai faktor, mereka mencampurnya  dengan  produk  serupa  dari  daerah  lain yang  kualitasnya  tentu  saja  lebih  rendah.  Kecurangan yang  kemungkinan  dilakukan  oleh  pedagang  maupun oleh oknum masyarakat pemegang hak IG sebagaimana diuraikan  diatas,  bukan  saja  merugikan  kelompok masyarakat  pemegang  IG  tetapi  juga  merugikan konsumen.  Kecurangan  tersebut  dapat  menurunkan reputasi produk IG. Jika kualitas dan reputasi produk IG menurun  atau  tidak  sesuai  lagi  dengan  kondisi  pada waktu  pendaftaran,  maka  hak  IG  dapat  hapus sebagaimana diatur pada  Pasal 66 UUMIG :
(1)  Indikasi  Geografis  dilindungi  selama  terjaga reputasi,  kualitas  dan  karakteristik  yang  menjadi dasar diberikannya perlindungan Indikasi Geografis pada suatu barang.
(2)  Indikasi Geografis dapat hapus jika:
a.  tidak  dipenuhinya  ketentuan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
b.  melanggar  ketentuan  sebagaimana  dimaksud dalam pasal 56 ayat (1) huruf a.
Pasal  62  mengatur  bahwa  selain  tim  ahli  IG, masyarakat  dapat  juga  melakukan  penelitian  terhadap reputasi, kualitas dan karakteristik IG terdaftar, jika tidak sesuai  atau  menurun  maka  dapat  diajukan  kepada menteri  untuk  dihapus.    Masyarakat  yang  dimaksud pada  ayat  ini  tidak  disebutkan  masyarakat  yang  mana, sehingga  ada  kemungkinan  masyarakat  yang  dimaksud adalah masyarakat sebagai konsumen. Apabila konsumen  sudah  tidak  mengakui  reputasi  dari  produk IG,  tentu  hal  ini  sangat  berpengaruh  kepada  nilai ekonomis  dari  produk  IG  tersebut,  sementara  tujuan didaftarnya  produk  IG  adalah  untuk  meningkatkan  nilai ekonomi produk tersebut.
Pengaturan  IG  harus  memadai  agar  mendukung upaya  pengembangan  ekonomi  lokal  bahkan  dapat bersaing  secara  global.  Upaya  selanjutnya  untuk melindungi  produk  IG  yaitu  dilakukan  pengawasan sebagaimana  diatur  pada  pasal  71  UUMIG  bahwa pengawasan  IG  dilakukan  oleh  pemerintah  pusat  dan daerah  sesuai  kewenangannya  dan  dapat  juga dilakukan  oleh  masyarakat,  guna  untuk  menjamin reputasi dan kualitas serta karakteristik dasar diterbitkannya  IG  serta  mencegah  penggunaan  IG secara  tidak  sah.  Pelaksanaan  pengawasan  tidak
mudah  walaupun  sudah  ada  pengaturannya,  namun dalam  prakteknya  juga  dapat  menimbulkan  berbagai persoalan, apalagi IG ini merupakan hak milik bersama / hak  komunal  yang  melibatkan  banyak  individu  dengan karakter dan kepentingan yang berbeda.
Pasal 69 UUMIG mengatur bahwa pemegang hak IG  dapat  mengajukan  gugatan  permohonan  ganti  rugi terhadap  pihak  yang  menggunakan  label  IG  tanpa  hak. Penggunaan    IG  tanpa  hak  merupakan  perbuatan melanggar  hukum  karena  menimbulkan  kerugian  bagi pihak pemegang hak IG sebagaimana dirumuskan pada pasal  1365  KUHPerdata  : Tiap  perbuatan  yang melanggar  hukum  dan  membawa  kerugian  kepada orang lain, mewajibkan kepada orang yang menimbulkan  kerugian  karena  kesalahannya  untuk mengganti  kerugian. Disini  siapa  yang  menuntut pengganti  kerugian  yang  disebabkan  karena  sesuatu perbuatan  yang  melanggar  hukum,  harus  membuktikan adanya  kesalahan  (Koesparmono  I:2016:26).  Dengan demikian  untuk  mengajukan  permohonan  ganti  rugi, pemegang  hak  IG  harus  dapat  membuktikan  bahwa sudah  terjadi  perbuatan  melanggar  hukum  yang menimbulkan  kerugian.  Pembuktian  ini  juga  menjadi problem  ketika  pemasaran  produk  dilakukan  di  luar daerah.  Pembuktian  sulit  juga  dilakukan  terhadap pencampuran  produk  IG  dengan  jenis  produk  yang sama  tetapi  kualitas  lebih  rendah  karena  sulit  untuk dibedakan dengan kasat mata.

## SIMPULAN
Indikasi Geografis merupakan perlindungan hukum yang diatur didalam TRIPs terhadap barang atau produk  berdasarkan  reputasi,  kualitas  dan  karakteristik tersendiri  dari  suatu  daerah/wilayah.  IG  merupakan  HKI tersendiri  yang  berbeda  dengan  HKI  lainya  karena  IG hanya dapat didaftarkan sebagai hak bersama/ komunal. Didalam Hukum Indonesia, Indikasi Geografis diletakkan didalam  satu  Undang-Undang  bersama  dengan  merek yaitu  Undang-Undang  nomor  20  Tahun  2016  tentang Merek dan Indikasi Geografis.
IG  merupakan  hak  komunal  sehingga  dalam pelaksanaan perlindungannya dapat menimbulkan berbagai  problema,  baik  dari  segi  pemasaran  produk maupun  dari  segi  pengawasan.  Pengaturan  IG  harus memadai  agar  mendukung  upaya  pengembangan ekonomi lokal bahkan dapat bersaing secara global.

## DAFTAR PUSTAKA
Djulaeka  (2014), Konsep  Perlindungan  Hak  Kekayaan Intelektual Perspektif Kajian Filosofis Hak Kolektif-Komunal , Malang, Setara Press. Khoirul  Roisah  (2015), Konsep  Hukum  Hak  Kekayaan Intelektual  (  Sejarah,  pengertian  dan  Filosofi pengakuan  HKI  dari  masa  kemasa  ) ,    Malang, Setara Press. Koesparmono  Irsan  &  Armansyah  (2016), Panduan
Memahami Hukum Pembuktian
dalam
Hukum  Perdata  dan  Hukum  Perdata ,  Jakarta, Gramata Publishing. Khoirul  Hidayah  (2018), Hukum  Hak  Kekayaan Intelektual , Malang , Setara Press. OK.Saidin  (2015), Aspek  Hukum  Hak  Kekayaan
Intelektual (Intellectual Property
Rights),
Jakarta, Raja Grafindo Persada.

## Peraturan Perundang-undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Merek dan Indikasi Geografis.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  51  Tahun  2007  Tentang Indikasi Geografis

## Jurnal
Imam  Lukito,  Peran  Pemerintah  Daerah  Dalam Mendorong  Potensi  Indikasi  Geografis  (  Studi pada  Provinsi  Kepulauan  Riau  ),  JIKH,  Vol.12 No.3 November 2018: 313-330.
Siti  Asfiyah,  Perlindungan  Hukum  Potensi  Indikasi
Geografia di Kabupaten Brebes Guna Pengembangan  Ekonomi  Masyarakat  Lokal, Jurnal Idea Hukum Vol.1 No.2 Edisi Oktober 2015 : 112-124.
Umar  Haris  Sanjaya, Problematik  Penerapan  Undang- Undang  Hak  Kekayaan  Intelektual  Tentang Indikasi  Geografik  Pada  Undang-  Undang  Merek, Jurnal  Panorama  Hukum  Vol.1  No.2  Desember 2016: 17-28.
Wahyu  Sasongko,  Indikasi  Geografis:  Rezim  HKI  Yang Bersifat Sui Generis, Jurnal Media Hukum ,  2008, hlm. 107-108.