Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021

## Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Kutai Barat
Kadarudin 1 , Adi Wijaya 2 , Sisilia 3
1 Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia
2,3 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long, Samarinda, Indonesia kadarudin@gmail.com, adi.wijaya@stih-awanglong.ac.id, sisiliaaldrich27@gmail.com
Article Info Abstract Article History Received: Oct 30, 2020 Accepted: Nov 30, 2020 To  realize  reliable,  professional  and  moral  civil  servants  as government  administrators  who  apply  the  principles  of  good governance, civil servants as elements of the State Apparatus are required  to  be  loyal  and  obedient  to  Pancasila,  the  1945 Constitution of the Republic of Indonesia, The Unitary State of the
Republic  of  Indonesia  and  the  government  as  well  as  being disciplined,  honest,  fair,  transparent  and  accountable  in  carrying out  their  duties.  The  objectives  are  to  ensure  order  and  smooth implementation of the main tasks and functions of civil servants, to encourage  performance  improvements  and  changes  in  civil servants' attitudes and behavior, to increase civil servant discipline, to increase civil servants' responsibilities, to accelerate the process of change towards increasing professionalism in work. The author uses the library research method or literature review. This literature review  research  is  conducting  research  from  library  books, magazines, journals and articles and sources from the internet that are  relevant  to  the  problems  discussed.  The  following  is  a  study based  on  Government  Regulation  Number  94  of  2021  concerning Civil Servant Discipline.
Keywords:
civil servant discipline, good governance, professional

## Abstrak
Untuk  mewujudkan  PNS  yang  handal,  professional  dan  bermoral  sebagai  penyelenggara pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (good governance), maka  PNS  sebagai  unsur  Aparatur  Negara  di  tuntut  untuk  setia  dan  taat  pada  Pancasila, Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  dan  pemerintah  serta  bersikap  disiplin,  jujur,  adil,  transparan  dan  akuntabel  dalam melaksanakan  tugas.  Adapun  tujuannya  adalah  Untuk  lebih  terjaminnya  ketertiban  dan kelancaran  pelaksanaan  tugas  pokok  dan  fungsi  PNS,  mendorong  peningkatan  kinerja  dan perubahan  sikap  dan  perilaku  PNS,  meningkatkan  kedisiplinan  PNS,  meningkatkan  tanggung jawab  PNS,  mempercepat  proses  perubahan  kearah  peningkatan  profesionalisme  dalam bekerja.  Penulis  menggunakan  metode  library  research  atau  kajian  pustaka.  Riset  kajian kepustakaan ini adalah melakukan penelitian dari buku-buku perpustakaan, majalah, jurnal dan artikel  dan  sumber  dari  internet  yang  relevan  dengan  masalah  yang  dibahas.  Berikut  kajian berdasarkan  Peraturan  Pemerintah    Nomor  94  Tahun  2021  Tentang  Disiplin  Pegawai  Negeri Sipil.
Kata Kunci: disiplin pegawai negeri sipil, kepemerintahan yang baik, profesional

## LATAR BELAKANG
Dilihat  Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  adalah  kesanggupan  Pegawai Negeri  Sipil  untuk  menaati  kewajiban  dan  menghindari  larangan  yang ditentukan  dalam  peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. Untuk  mewujudkan  PNS  yang  handal,  professional  dan  bermoral  sebagai penyelenggara pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip kepemerintahan yang  baik  (good  governance),  maka  PNS  sebagai  unsur  Aparatur  Negara  di tuntut  untuk  setia  dan  taat  pada  Pancasila,  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945,  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  dan pemerintah  serta  bersikap  disiplin,  jujur,  adil,  transparan  dan  akuntabel  dalam melaksanakan tugas. Memiliki tujuan:
1.  Untuk  lebih  terjaminnya  ketertiban  dan  kelancaran  pelaksanaan  tugas pokok dan fungsi PNS;
2.  Mendorong peningkatan kinerja dan perubahan sikap dan perilaku PNS;
3.  Meningkatkan kedisiplinan PNS;
4.  Meningkatkan tanggung jawab PNS;
5.  Mempercepat  proses  perubahan  kearah  peningkatan  profesionalisme dalam bekerja;
Polemik Setiap PNS wajib:
1.  Mengucapkan sumpah/janji PNS;
2.  Mengucapkan sumpah/janji jabatan;
3.  Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah
4.  Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
5.  Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
6.  Menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan martabat PNS;
7.  Mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan sendiri, seseorang dan/atau golongan;
8.  Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
9.  Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan negara
10. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keaman, keuangan dan materil;
11. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
12. Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;
13. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara dengan sebaik-baiknya;
14. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
15. Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;
16. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier; dan
17. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
Setiap PNS dilarang:
1.  Menyalahgunakan wewenang;
2.  Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
3.  Tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional;
4.  Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing;
5.  Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, meyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik Negara secara tidak sah;
6.  Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
7.  Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
8.  Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
9.  Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
10. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
11. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
12. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
a. Ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
b. Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
c. Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau d. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara.
13. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara:
a. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan  salah  satu  pasangan  calon  selama  masa  kampanye; dan/atau
b.  Mengadakan  kegiatan  mengarah  kepada  keberpihakan  terhadap pasangan  calon  yang  menjadi  peserta  pemilu  sebelum,  selama, dan  sesudah  masa  kampanye  meliputi  pertemuan,  ajakan, himbauan,  seruan,  atau  pemberian  barang  kepada  PNS  dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
14. Memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto copi Kartu Tanda Penduduk
atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang- undangan; dan
15. Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara:
a. Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
b. Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
c. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
d.Mengadakan  kegiatan  yang  mengarah  kepada  keberpihakan terhadap  pasangan  calon  yang  menjadi  peserta  pemilu  sebelum, selama,  dan  sesudah  masa  kampanye  meliputi  meliputi  pertemuan, ajakan,  himbauan,  seruan,  atau  pemberian  barang  kepada  PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

## METODE
Dalam  tulisan  ini  penulis  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif,  karena pendekatannya  maka  penelitian  hukum  model  ini  disebut  dengan  penelitian hukum normatif.
Ketentuan-ketentuan  hukum  merupakan  bahan  hukum  primer  yaitu  Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Penulis menggunakan metode library research atau kajian pustaka. Riset kajian kepustakaan  ini  adalah  melakukan  penelitian  dari  buku-buku  perpustakaan, majalah,  jurnal  dan  artikel  dan  sumber  dari  internet  yang  relevan  dengan masalah yang dibahas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Indonesia  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  selanjutnya  disingkat  PNS  adalah  warga negara  Indonesia  yang  memenuhi  syarat  tertentu,  diangkat  sebagai  Pegawai Aparatur  Sipil  Negara secara  tetap  oleh  Pejabat  Pembina  Kepegawaian  untuk menduduki jabatan pemerintahan.
Disiplin  PNS  adalah  kesanggupan  PNS  untuk  menaati  kewajiban  dan menghindari larangann yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Disiplin  yang  baik  mencerminkan  besarnya  rasa  tanggung  jawab  seseorang terhadap  tugas –  tugas  yang  diberikan  kepadanya.  Untuk  memelihara  dan meningkatkan  kedisiplinan  yang  baik  adalah  hal  yang  sulit,  karena  banyak faktor yang mempengaruhinya.
Disiplin  kerja  merupakan  suatu  sikap  menghormati,  menghargai,  patuh,  dan taat terhadap peraturanperaturan yang berlaku, baik yang tertulis maupun tidak tertulis  serta  sanggup  menjelaskannya  dan  tidak  mengelak  untuk  menerima sanksi-sanksinya.  Dan  menurut  Handoko  (2001:208)  disiplin  adalah  kegiatan manajemen  untuk  menjalankan  standar-standar  organisasi.  Ada  dua  tipe kegiatan pendisiplinan, yaitu preventif dan korektif.

## Disiplin preventif
Disiplin  preventif  adalah  kegiatan  yang  dilaksanakan  untuk  mendorong  para karyawan agar mengikuti berbagai standar dan aturan, sehingga penyelewengan-penyelewengan  dapat  dicegah.  Sasaran  pokoknya  adalah untuk  mendorong  disiplin  diri  di  antara  para  karyawan.  Dengan  cara  ini  para karyawan menjaga kedisiplinan diri mereka bukan semata-mata karena dipaksa manajemen. Manajeman mempunyai tanggung-jawab untuk menciptakan suatu iklim  disiplin  preventip  di  mana  berbagai  standar  diketahui  dan  dipahami.  Di samping itu, manajemen hendaknya menetapkan standar-standar secara positif dan  bukan  secara  negative.  Mereka  biasanya  juga  perlu  mengetahui  alasan- alasan yang melatarbelakangi suatu standar agar mereka dapat memahaminya (Handoko 2001:208).

## Disiplin korektif
Disiplin  Korektif  adalah  kegiatan  yang  diambil  untuk  menangani  pelanggaran terhadap  aturan-aturan  dan  mencoba  untuk  menghindari  pelanggaran- pelanggaran  lebih  lanjut.  Kegiatan  korektif  sering  berupa  suatu  bentuk hukuman  dan  disebut  tindakan  pendisiplinan  (disciplinary  action).  Sebagai contoh, tindakan pendisiplinan bias berupa peringatan atau skorsing. Sasaran- sasaran  tindakan  pendisiplinan  hendaknya  positip,  bersifat  mendidik  dan mengoreksi, bukan tindakan negatip yang menjatuhkan karyawan yang berbuat salah. Maksud pendisiplinan adalah untuk memperbaiki kegiatan di waktu yang akan  datang  bukan  menghukum  kegiatan  di  masa  lalu.  Pendekatan  negatif yang bersifat menghukum biasanya mempunyai berbagai pengaruh sampingan yang  merugikan,  seperti  hubungan  emosional  terganggu,  absensi  meningkat, apati atau kelesuan, dan ketakutan pada penyelia (Handoko 2001:208). Menurut Moekizat (2002) disiplin dapat timbul karena dua hal yaitu:
1.  Self  imposed  discipline,  disiplin  yang  berasal  dari  diri  sendiri.  Disiplin yang  berasal  dari  diri  sesorang  pada  hakikatnya  merupakan  suatu tanggapan  spontan  terhadap  pimpinan  yang  cakap  dan  merupakan semacam dorongan pada dirinya sendiri atau disebut motivasi.
2.  Command  discipline,  disiplin  yang  diperintahkan.  Artinya,  disiplin  yang berasal  dari  suatu  kekuasaan  yang  diakui  dan  menggunakan  cara-cara “menakutkan”  untuk  memperoleh  pelaksanaan  melalui  peraturan- peraturan atau budaya yang ada di dalam organisasi tersebut.

## Indikator Disiplin Kerja
Salah  satu  aspek  dari  kekuatan  sumber  daya  manusia  dapat  tercermin  dalam sikap  dan  perilaku  disiplin,  karena  disiplin  memiliki  dampak  yang  kuat  pada suatu  organisasi  untuk  mencapai  keberhasilan  dalam  mengejar  tujuan  yang direncanakan.  Segala  macam  kebijaksanaan  tidak  memiliki  arti  jika  tidak didukung  oleh  administrator.  Menurut  Rival  (2004  :444),  disiplin  kerja  adalah alat yang digunakan oleh para manajer untuk berkomunikasi dengan karyawan sehingga  mereka  bersedia  untuk  mengubah  perilaku  serta  upaya  untuk meningkatkan  kesadaran  dan  kesediaan  seseorang  untuk  mematuhi  semua perusahaan aturan dan norma-norma sosial yang berlaku. Menurut Mangkunegara dan Octorent (2015) disiplin kerja dapat diukur dengan indikator sebagai berikut:
1) Ketepatan waktu datang ke tempat kerja.
2) Ketepatan jam pulang ke rumah.
3) Kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
4) Penggunaan seragam kerja yang telah ditentukan.
5) Tanggung jawab dalam mengerjakan tugas.
6) Melaksanakan tugas-tugas kerja sampai selesai setiap harinya.
Selain  8  kewajiban  yang  sudah  disampaikan  penulis  dalam  pendahuluan diatas,  PNS  juga  wajib  menghadiri  dan  mengucapkan  sumpah  atau  janji  PNS dan  jabatan,  mengutamakan  kepentingan  negara  di  atas  kepentingan  pribadi atau  golongan,  dan  melaporkan  sesegera  mungkin  kepada  atasannya  apabila mengetahui  hal  yang  membahayakan  keamanan  negara  atau  Merugikan keuangan negara.
PNS  juga  wajib  melaporkan  harta  kekayaannya  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku,  masuk  kerja  dan  menaati  ketentuan  jam kerja,  menggunakan  dan  memelihara  barang  milik  negara  dengan  sebaik- baiknya, dan memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan  kompetensi.  Berdasarkan  PP  yang  tertanggal  31  Agustus 2021 ini, PNS yang tidak menaati atau melanggar kewajiban dan larangan akan dikenakan  hukuman  disiplin.  PNS  yang  tidak  menaati  ketentuan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  3  sampai  dengan  Pasal  5  dijatuhi  Hukuman  Disiplin, bunyi Pasal 7.
Beberapa  Pelanggaran  yang  dilakukan  Pegawai  Negeri  Sipil  di  Pemkab  Kutai Barat
1.  Pada  tahun  2016  jenis  pelanggaran  yang  paling  banyak  dilakukan  yaitu tidak  masuk  kerja  tanpa  alasan  yang  sah  dengan  jumlah  5 pelanggaran yang diproses dan presentase menunjukkan 39% dari 12 jenis pelanggaran yang disebutkan diatas.
2.  Pada  tahun  2017  jenis  pelanggaran  yang  paling  banyak  dilakukan  yaitu tidak  masuk  kerja  tanpa  alasan  yang  sah  dengan  jumlah  4 pelanggaran yang diproses dan presentase menunjukkan 23% dari 12 jenis pelanggaran yang disebutkan.
3.  Pada  tahun  2018  jenis  pelanggaran  yang  paling  banyak  dilakukan  yaitu melakukan  perbuatan  asusila  berjumlah  4 pelanggaran  diproses dan presentase  menunjukkan  28,6%  dari  dari  12  jenis  pelanggaran  yang disebutkan diatas.
4.  Pada  tahun  2019  jenis  pelanggaran  yang  paling  banyak  dilakukan  yaitu tidak  masuk  kerja  tanpa  alasan  yang  sah  dengan  jumlah  4 pelanggaran diproses dan  presentase  menunjukkan  36,5%  dari  12  jenis  pelanggaran yang disebutkan diatas.
5.  Pada  tahun  2020  jenis  pelanggaran  yang  paling  banyak  dilakukan  yaitu tidak  masuk  kerja  tanpa  alasan  yang  sah  dengan  jumlah  8 pelanggaran diproses  dan  presentase  menunjukkan  72,8%  dari  dari  12  jenis pelanggaran yang disebutkan diatas.
6.  Pada  tahun  2020  jenis  pelanggaran  yang  paling  banyak  dilakukan  yaitu tidak  masuk  kerja  tanpa  alasan  yang  sah  dengan  jumlah  5 pelanggaran diproses dan  presentase  menunjukkan  45,5%  dari  dari  12  jenis pelanggaran yang disebutkan diatas.

## Jenis Hukuman Disiplin
Jika  seorang  PNS  melakukan  pelanggaran  disiplin,  maka  ia  akan  dikenai hukuman disiplin. Antara lain:
Ringan:
1.  Teguran lisan.
2.  Teguran tertulis.
3.  Pernyataan tidak puas secara tertulis.
Sedang:
1.  Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun.
2.  Penundaan kenikan pangkat selama 1 tahun. 3.  Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun. Berat:
1.  Penurunan pangkat setingkat lebih rendah 3 tahun.
2.  Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah.
3.  Pembebasan dari jabatan.
4.  Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintan sendiri sebagai PNS.
5.  Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
6.  Pada tahun 2016 jenis hukuman yang banyak dijatuhkan yaitu Penundaan kenaikan  pangkat  selama  1  tahun  yang  berjumlah  3 SK  hukuman  disiplin dan  Penurunan  pangkat  setingkat  lebih  rendah  3  tahun  yang  berjumlah 3 SK hukuman disiplin.
7.  Pada tahun 2017 jenis hukuman yang banyak dijatuhkan yaitu Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun dengan jumlah 6 SK hukuman disiplin.
8.  Pada  tahun  2018  jenis  hukuman  yang banyak  dijatuhkan  yaitu  Penurunan pangkat setingkat lebih rendah 3 tahun berjumlah 9 SK hukuman disiplin.
9.  Pada  tahun  2019  jenis  hukuman  yang terbanyak  dijatuhkan  yaitu Pembebasan  dari  jabatan  yang  berjumlah  3 SK  hukuman  disiplin dan Pemberhentian  dengan  hormat  tidak  atas  permintan  sendiri  sebagai  PNS yang berjumlah 3 SK hukuman disiplin.
10. Pada tahun 2020 jenis hukuman yang banyak dijatuhkan yaitu pembebasan dari jabatan yang berjumlah 3 SK hukuman disiplin.
11. Pada  tahun  2020  ada  7  jenis  hukuman  yang banyak  dijatuhkan  yaitu teguran tertulis, Pernyataan tidak puas secara tertulis, Penundaan kenaikan gaji  berkala  selama  1  tahun,  Penurunan  pangkat  setingkat  lebih  rendah  3 tahun.  Dan  masing  masing  memiliki  jumlah  yang  sama  yaitu  berjumlah  2 SK hukuman disiplin.
Itulah  ketentuan  hukuman  disiplin  bagi  PNS.  Keputusan  hukuman  disiplin berlaku pada hari ke-15 sejak diterima.

## KESIMPULAN
Kedisiplinan  Pegawai  Negeri  Sipil  merupakan  salah  satu  faktor  yang  sangat menentukan  dalam  rangka  mewujudkan  aparatur  Pemerintahan  yang  bersih dan berwibawa. Pegawai Negeri Sipil sebagai Aparat Pemerintah, abdi negara dan  abdi  masyarakat  harus  bisa  menjadi  teladan  bagi  masyarakat,  sehingga masyarakat dapat percaya terhadap peran Pegawai Negeri Sipil . Pemerintah  kurang  mensosialisasikan  Peraturan  mengenai  Displin  Pegawai Negeri Sipil dan kurang memberi anksi tegas terhadap pelanggar disiplin.

## REFERENSI Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan  Pemerintah  Nomor  94  Tahun 2021  tentang  Disiplin  Pegawai  Negeri Sipil.

## Jurnal
Anwar  Prabu  Mangkunegara  dan  Tinton  Rumbungan Octored.  2015.  Effect  Of Work  Discipline,  Work  Motivation  and  Job  Satisfaction  on  Employee Organizational  Commitment  In  The  Company  (Case  Study  In  PT.  Dada Indonesia). Universal Journal Of Management, Vol 3 Issue 8 : 318-328.

## Media Online
https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5766475/3-jenis-hukuman-disiplin-bagi- pns-dan-contoh-pelanggarannya . 3(tiga)Jenis Hukuman Disiplin Bagi PNS dan Contoh Pelanggarannya
Data  Bidang  Pembinaan  dan  Pengembangan  pada  Badan  Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Barat.