## DINAMIKA INDUSTRI MEDIA ISLAM DI INDONESIA SEBAGAI GERAKAN DAKWAH
Halimatus Sa’diyah 1 , Muchamad Suradji 2
02040720013@student.uinsby.ac.id , msuradji@unisda.ac.id
Abstrak: Dinamika Islam di Indonesia telah banyak dilihat melalui segala aspek. Saat ini masih  sangat  sedikit  yang  melihat  media  massa  sebagai  gerakan  dakwah.  Bahkan, berkembangnya  pemikiran  dakwah  dan  gerakan  Islam  di  suatu  tempat  memungkinkan menjadi insiprasi tempat lain melalui media massa. Saat ini media massa telah menjadi industri  yang lebih besar. Untuk mengkaji pembahasan tersebut, penulis menggunakan studi  literature  yang  diperoleh  dari  berbagai  sumber.  Dalam  kajian  ini  dapat  diambil kesimpulan penting antara lain dinamika media Islam sebagai gerakan dakwah seorang Da’i merupakan tumpuan informasi rahmatal li’alamin yang  sesuai  dengan  cerminan Dakwah Rasullullah SAW .
Kata Kunci: Industri Media, Islam dan Dakwah
1 Program Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya
2 Fakultas Agama Islam Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan

## PENDAHULUAN
Pasca tumbangnya rezim Soeharto, suasana keberlangsungan dan kebebasan pers di  Indonesia mengundang perhatian banyak pihak. Bukan hanya aktif di belantara pers saja,  namun  juga  beberapa  kelompok  umat  Islam  yang  sebelumnya  sama  sekali  tidak bersentuhan,  justru  saat  ini  mulai  menggeliat  penuh  semangat  berjihad  melalui  media massa. Kehadiran media  Islam  yang tidak diimbangi  dengan semangat  berjihad  sangat meresahkan.  Banyak  sekali  media  Islam  cenderung  mengemas  isu  atas  nama  Syariah Islam secara konfrontatif dan bombastis.
Tulisan  ini  dihadirkan  untuk  menyingkap  lebih  jauh  dinamika  industri  media Islam di Indonesia dengan melihat media massa sebagai salah satu gerakan dakwah. Serta memberi pemikiran motif apa dan bagaimana banyak pihak memanfaatkan media massa sebagai instrumen gerakan dakwah. Bagi penulis, hal ini perlu disorot dan dikritisi sebab manakala  dibiarkan  maka  bisa  jadi  kebebasan  pers  tersebut  disalahgunakan  ( abuse  of press freedom ) yang seharusnya tidak terjadi.
Pengamat  media  Islam,  Agus  Sudibyo  mengatakan  bahwa  menjelang  akhir dekade  90-an,  masyarakat  menyaksikan  gerakan  Islam  militan  yang  mencoba menampilkan Islam dengan cara yang berbeda dengan mainstream . Mereka tidak hanya menampilkan  diri  dalam  bentuk  identitas  dan  simbol  keislaman  yang  mencolok,  tetapi juga  hadir  dalam  bentuk  perjuangan  yang  khas,  mulai  dari  tuntutan  penerapan  syariat Islam hingga penggerebekan tempat-tempat yang dianggap sarang maksiat.
Pada saat bersamaan, muncul juga media-media Islam dalam format yang boleh dikatakan berbeda dari media-media Islam sebelumnya, baik dari segi penyajian maupun isu  yang  diangkat.  Dari  segi  penyajian,  menurut  Agus  Sudibyo  media-media  ini menggunakan  bahasa  yang  tegas,  lugas  dan  berani,  bahkan  cenderung  provokatif. Sementara,  dari  segi  isu  yang  diangkat,  media-media  ini  juga  menurunkan  tema-tema yang  sensitif,  termasuk  yang  berkenaan  dengan  SARA  (Suku,  Agama,  Ras  dan  Antar Golongan), tentu saja dengan pendekatan yang sangat mencerminkan kepentingan Islam 3 .
3 Agus  Sudibyo,  Ibnu  Hamad  dan  Muhammad  Qodari, Kabar-kabarKebencian , Prasangka  Agama  di Media Massa , Jakarta: ISAI, 2001, hlm. 34.

## PEMBAHASAN

## Sejarah Industri Media Islam
Adanya media massa memungkinkan lahir terinspirasi dari sebuah tokoh muslim yang  dianggap  idola  dari  pembaca  media  massa  yang  tidak  bertemu  langsung  dan berguru, hanya bertemu lewat sebuah karya di media massa. Seperti dinamika umat Islam dunia pada salah satu  tokoh dengan pemikiran dan gerakan islam  yang dilakukan oleh Jamaluddin al-Afghani’ (1838 - 1897) dan Muhammad Abduh (1849 - 1905). Dua tokoh yang  memiliki  pemikiran  dan  gerakan  untuk  membebaskan  negeri-negeri  Islam  dari cengkraman kolonialisme. Mereka menerbitkan surat kabar al-’Urwafi al-Wutsqo pada tahun 1884 di Prancis. Walau hanya terbit selama delapan bulan, dengan 18 edisi, yaitu 13 Maret 1884 - 17 Oktober 1884.
Melihat dari sejarahnya, media massa Islam lebih terbuka untuk semua kalangan, tidak  kaku  dalam  membangun  wacana,  mencerahkan,  bahkan  sebagainnya  ekstrem. Contohnya  adalah  mimbar  yang  meyuguhkan  rubrik  khusus  Kristologi  pada  tahun 1960an.  Media  massa  Islam  pada  masa  saat  itu  pula  juga  terbiasa  dengan  ideologi- ideologi kiri dan nasionalis, hal ini secara tidak langsung pula memberiikan sumbangsih pendidikan yang lebih terbuka dan memberikan pilihan berfikir dengan argumentasi yang jelas.  Dengan  modal  ciri  khas  yang  dijabarkan  tersebut,  media  massa  Islam  memiliki keunggulan  yang  dapat  dijadikan  modal  besar  untukbertahan  meski  dengan  beberapa syarat.  Modal  utama  yang  dimaksud  adalah  solidaritas  antara  pengelola  dengan khalayaknya.
Media  massa  yang  dibangun  oleh  kelompok  atau  organisasi  tertentu  harusnya memiliki  hubungan  eratsebagai  kekuatan  keluarga  besar.  Tentu  pula  ini  juga  yang membuat  jamaah  dari  ormas  atau  kelompok  Islam  merasa  memiliki  media  massanya. Sejarah masuknya media Islam di Indonesia bermula saat Al Imam , sebuah sebuah media massa Islam pertana ditanah Melayu-Nusantara sekitar tahun 1906, yang saat itu masih dijajah oleh Inggris dan Belanda. Sejak awal media ini memang menyuarakan akan nasib yang  dialami  oleh  umat  muslim  yang  terjajah,  sehingga  dalam  salah  satu  edisinya,  Al Imam pernah mengatakan Tanah Sumatera, Tanah Monado, Tanah Jawa, Tanah Borneo dalam  genggaman  Belanda,  hingga  tanah  melayu  Penisula  dalam  cengkraman  Inggris.
Tujuan Al  Imam menulis  seperti  itu  agar  umat  Islam  sadar  dan  mampu  meraih kemerdekaanya 4 .
Pada awal abad ke 20 tumbuh media massa Islam diawali terbit di Sumatera pada tahun  9  Januari  1904  bernama  Alam  Minangkabau  berbahasa  Arab  Jawi,  wilayah distribusinya  hanya  menjangkau  pada  muslilimin  di  Minangkabau,  Mandaling  dan Angkola. Pada tahun 1911 terbit Al Munir di Padang. Alam Minangkabau dan Al Munir merupakan  cikal  bakal  koran  Islam  di  Indonesia 5 .  Majalah Al-Munir sebagai  media gerakan kaum muda minangkabau dipimpin Abdulloh Ahmad. Pemberitaan majalah Al Munir dipengaruhi pemberitaan oleh majalah Al Imam yang terbit di Singapura dan Al Manar yang terbit di Mesir.
Al  Munir seringkali  merujuk  pada  fatwa-fatwa  yang  terdapat  dalam Al  Manar , seperti  membahas  pakaian  barat,  yang  pada  masa  itu  sering  dilarang  oleh  ulama tradisional  karena  identik  dengan  orang  kafir.  Pada  praktiknya, Al  Munir tidak  hanya bersuara  keras  terhadap  praktik  bid’ah,  tetapi  juga  pada  pemerintah  kolonial  Belanda. Kritik keras ini membuat Al Munir mendapat tekanan dan pengawasan dari pemerintah kolonial  saat  itu. Al  Munir juga tidak jarang meyuarakan tentang kemerdekaan bangsa Hindia Belanda, ketatnya pengawas kolonial, membuat mereka menyampaikannya secara hati-hati  dan  terselubung.  Misalnya  dengan  membahas  kemerdekaan  Turki,  Mesir  dan India dari jeratan penjajah. Ketika membahas suatu tulisan tentang ilmu pegetahuanpun, ujung-ujungnya juga akan membahas bagaimana mencapai kemerdekaan 6 .

## 1. Surat Kabar di Masa Kolonialisme
Surat  kabar  hadir  di  Indonesia  pada  abad  ke-17  yang  diterbitkan  secara terbatas  oleh  kepemimpinan  Gubernur  Jenderal  Van  Imhoff.  Surat  kabar  ini  masih berbahasa Belanda. Berita yang dimuat pada surat kabar, masih seputar negara Eropa, seperti Polandia, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Inggris dan Denmark. Terbitan berkala pertama bernama, Kozt Bercht dropa, dicetak tahun 1676. Sedangkan surat kabar yang dapat dinikmati oleh publik tertentu, Bataviase Nouvelles, yang hadir pada
4 Roni  Tabaroni, Media  Massa  Islam  Sejarah,  Dinamika  dan  Peranannya  di  Masyarakat . (Yogyakarta:Calpulis).2017. hal 5.
5 Moh. Rosyid, Membingkai Sejarah Islam di Tengah Terpaan Era Digital.At-Tabsyir , Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam,Volume 1, Nomer 1, Januari-Juni 2013. hal 3.
6 Sastri Sunarti , Kajian Lintas media: Kelisanan dan Keberaksaraan dalam Surat Kabar Terbitan Awal di Minangkabau 1859-1940an . (Jakarta: KPG). 2013.
tahun  1744.  Sesudah  itu,  23  Mei  1780  terbit Vendu  Nleuws, atau  40  tahun  setelah kehadiran Bataviase Nouvelles.
Surat kabar harian pertama di Batavia adalah Bataviasche Koloniale Courant, terbit  di  Batavia  tahun  1810.  Sedangkan  mesin  cetak  pertama  di  Indonesia  dibawa oleh  seorang  warga  Belanda  bernama  W.  Bruining  dari  Rotterdam  yang  kemudian menerbitkan surat kabar bernama Het Bataviasche Advertantie Blad. Surat kabar ini memuat  iklan-iklan  dan  berita-berita  umum  yang  dikutip  dari  penerbitan  resmi  di Nederland (Staatscourant). Surat  kabar  pada  abad  17  dan  18  masih  berbentuk sederhana, baik penampilan design grafis dan layout maupun mutu. Ketika di Eropa mulai marak usaha penerbitan, para pengusaha persurat-kabaran serta para kuli tinta asal  Belanda  sejak  masa  awal  pemerintahan  VOC,  sudah  berani  membuka  usaha dalam bidang penerbitan berkala dan surat kabar di Batavia. Tidak hanya di Batavia, Jakarta hari ini, surat kabar berkembang tetapi juga di Sumatera, tepatnya di Sumatera Barat. Daerah ini, dicatat sebagai daerah yang paling tua untuk mengenai surat kabar.
Khairul Jasmi (2002) dalam artikel yang sangat panjang berjudul Surat Kabar Minang, Konfigurasi Pemikiran yang Menak jubkan, menyatakan pers (media cetak) di Sumatera Barat adalah pers yang relatif tua. Ditandai dengan terbitnya, Soematra Courant,  Padang  Handeslsbland dan Bentara  Melajoe. Sejak  1859  sampai kemerdekaan,  tercatat  81  penerbitan  di  Minangkabau.  Hendra  Naldi  (2008)  dan Yuliandre Darwis (2013) juga menyatakan, penerbitan surat kabar di Minangkabau sebuah gerakan pemikiran untuk memerjuangkan kemerdekaan 7 .
Selain daerah Sumatera Barat, surat kabar juga terbit di Surabaya, tahun 183 5. Namanya, Soerabajash Advertentlebland, yang berganti nama menjadi Soerabajash Niews en Advertentiebland. Di Semarang terbit Semarangsche Advertentiebland dan Semarangsche Courant. Sedangkan di Ujung Pandang, terbit Celebe Courant dan di Makasar, Makassaazch  Handelsbland. Surat-surat  kabar  yang  terbit  pada  masa  ini tidak mempunyai arti secara politis, karena lebih merupakan surat kabar periklanan. Tirasnya  tidak  lebih  dari  1000-1200  eksemplar  setiap  kali  terbit.  Semua  penerbit terkena  peraturan,  setiap  penerbitan  tidak  boleh  diedarkan  sebelum  diperiksa  oleh penguasa setempat. Pada tahun 1885 di seluruh daerah yang dikuasai Belanda terdapat
7 Mafri Amir, Historiogr afi Pers. Bandingkan dengan Hendra Naldi, Booming Surat Kabar di Sumatra’s Westkus f (Yogyakarta: Ombak, 2008). hal 45.
16 surat kabar berbahasa Belanda, dan 12 surat kabar berbahasa melayu di antaranya adalah Bintang  Barat , Hindia  Nederland,  Dinihari,  Bintang  Djohar,  Selompret Melayu dan Tjahaja Moelia,  Pemberitaan  Bahroe (Surabaya)  dan  surat  kabar berbahasa jawa Bromartani yang terbit di Solo 8 .
Memasuki abad ke-20, tepatnya di tahun 1903, koran mulai menghangat dan semarak.  Masalahnya  soal  politik  dan  perbedaan  paham  antara  pemerintah  dan masyarakat  mulai  diberitakan.  Beberapa  kebijakan  mulai  di  kritisi.  Misalnya, peraturan sentralisasi kekuasaan (centrallisatie wetgeving).
Pemerintah Belanda bisa melunak jika sebuah masalah sudah dimuat di surat kabar. Bahkan petinggi pemerintah mulai terbuka atas kritik dan saran. Banyak sekali surat  kabar  menyajikan  ruang  surat  pembaca  untuk  menampung  aspirasi.  Apalagi ketika  sudah  ada  perwakilan  rakyat  buatan  Belanda (Volksraad), pada  tahun  1916. Berita politik mulai marak, kritik- kritik mulai berani disuarakan melalui surat kabar.
Surat kabar Medan Prijaji yang terbit pada tahun 1903, merupakan surat kabar pertama  yang  dikelola  kaum  pribumi  yang  mulai  berani  mengkritisi  kebijakan pemerintah.  Munculnya  surat  kabar  ini  bisa  dikatakan  merupakan  masa  permulaan bangsa  Indonesia  terjun    dalam    dunia    media  massa    yang    berbau      politik. Pemerintah Belanda   menyebutnya Inheemsche.
Suwardi  Suryaningrat  alias  Ki  Hajar  Dewantara  juga  telah  mengeluarkan koran dengan nama  yang tidak kalah galaknya, yakni Guntur Bergerak dan Hindia Bergerak . Sementara itu di Padangsidempuan, Parada Harahap membuat harian Benih Merdeka dan Sinar  Merdeka pada  tahun  1918  dan  1922.  Bung  Karno  pun  tidak ketinggalan pula telah memimpin harian Suara Rakyat Indonesia, Sinar Hindia, Sinar Indonesia dan Sinar Merdeka di tahun 1926. Penerbitan pergerakan dilakukan secara sembunyi-sembunyi namun ada juga yang terang-terangan.
Karena sudah meresahkan pemerintah waktu itu, muncul peraturan kebebasan menyuarakan  pesan  yang  tertuang  dalam  undang-undang;  Pers Ordonantie tahun 1931  tentang  pembredelan  surat  kabar.Jauh  sebelumnya,  juga  sudah  ada Drukpers Reglement tahun 1856 tentang aturan sensor preventif. Sikap perlawanan dan kritis terhadap  pemerintah  Hindia  Belanda  melalui  surat  kabar  tersebut  membuat  tokoh
8 Mas’oed Abidin, Ensiklopedia Minangkabau, (Padang: Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau, 2003). hal 356.
pergerakan,  Soekarno,  Hatta  dan  Syahrir  dibuang  ke  Boven  Digul.  Dan  penguasa tertinggi Pemerintah Kolonial Hindia Belanda, Gubernur Jenderal De Jonge (1931- 1936) dan Gubernur Jenderal Tjarda van Star sangat terganggu dengan artikel-artikel gezagsvijandige atau tulisan-tulisan yang memusuhi pemerintah.
Serikat Islam di bawah kepemimpinan Tirto Adhi Soerjo terus mengembang sayap organisasi melalui surat kabar. Selain menerbitkan Oetoesan Hindia , tiga tahun sesudahnya,  tahun  1916  menerbitkan  majalah Al  Islam .  Beberapa  cabang  SI  juga menerbitkan  majalah,  seperti  cabang    Bandung  menerbitkan, Pantjaran  Warta , sedangkan  cabang  Semarang  menerbitkan Sinar  Djawa . Al  Islam sangat  jelas memiliki    kecenderungan  politik  yang  frontal  sekaligus  radikal.  Menggelorakan agama  dan  politik. Lebih maju menggulirkan hak untuk memerintah di tanah sendiri. Al Islam menggunakan istilah Bangsa Islam tanah Hindia .
Selain  cabang-cabang  Serikat  Islam  menerbitkan  media  cetak,  tokoh- tokohnya juga menerbitkan media cetak sendiri. H. Agus Salim bersama Abdul Muis, menerbitkan harian Neratja . Harian  yang berorientasi politik. Agus Salim nantinya akan  dikenal  juga  melalui  harian Hindia  Baru , Bendera  Islam,  Fajar  Asia . Hindia Baru (1925-1930),  Agus  Salim  berduet  dengan  Tjokroaminoto.  Sedangkan Fajar Asia bersama  Kartosuwirjo. Fajar  Asia terkenal  kritis,  gigih  membuka  bobrok pemerintah  kolonial.  Salah  satunya  praktek  kuli  kontrak  di  perkebunan  Sumatera ( poenale  sanctie ),  kerja  rodi  ( heerendlenst )  dan  eksploitasi  tanah  sewa  kontrak ( erfpacfit ) 9 .
Setiap daerah tokoh-tokoh dan organisasi  Islam juga memiliki  gairah untuk menerbitkan  media  cetak,  seperti  di  Padang,  Jogjakarta,  Makassar,  Semarang, Surabaya dan lain-lain. Di Jogjakarta, tempat lahirnya Muhammadiyah, pada tahun 1915, terbit Medan  Muslimin ,  yang diprakarsai Fachrudin. Tokoh Muhammadiyah, murid  KH.  Ahmad  Dahlan.  Sebelum  menerbitkan Medan  Muslimin ,  Fachruddin menjadi  koresponden Doenia  Bergerak .  Fachruddin  juga  tercatat  pernah    menjadi menjadi  pemimpin  redaksi  ( Hoofdredacteur ), Srie  Diponegoro (1918), Soewara Moehammadiyah dan Bintang Islam 10 .
9 dalam  Hendra  Naldi, Booming  Suret  Kabar... dan  Mas’oed  Abidin, Ensiklopedia Minangkabau  ..., Yogyakarta: Pustaka Ombak, 2016, hal 54.
10 Ibid.
Selain  Muhammadiyah,  ada  organisasi  Persatuan  Islam  (Persis),  juga menerbitkan  majalah Pembela  Islam ,  pada  tahun  1929.  Tokohnya,  A.  Hassan, Fachruddin a1-kahiri dan M. Natsir. Pembela Islam selalu mengambil posisi frontal dengan media sekuler. Perdebatan sengit Soekarno dengan M. Natsir terjadi berawal di  sini.  Terutama  tema  negara  Islam  dan  sekularisme.  Selain  perdebatan  terbuka melalui  media  dengan  tokoh  sekuler,  juga  dengan  ummat  Islam.  Natsir  berdebat langsung dengan Rahmat Ali dari Ahmadiyah Qadian, pada tahun 1933. Natsir juga menyerang misionaris  yang telah melakukan pelecehan terhadap  Islam. Tulisannya sangat fenomenal dalam Pembela Islam berjudul Zending Contra Islam (1931) 11 .
Organisasi Nahdatul Ulama, menerbitkan Suara NU , Berita NU , Soeloeh NU . Langsung  dipimpin  KH.  A.  Wahid  Hasyim,  didampingi  KH.  Mahfudz  Shiddiq. Majalah-majalah  NU  banyak  membicarakan  persoalan  pesantren  dan  madrasah. Media cetak dari cendikiawan Islam menghiasi pergerakan Indonesia merdeka juga terjadi di Kalimantan,  terbit Persatuan (Samarinda), Pelita Islam (Banjarmasin). Di Bangkalan Madura, terbit al- Islah , di Ambon, terbit Suisma. Sedangkan di Medan, terbit Suluh  Islam, Medan Islam, al-Hidayah, Menara Putri dan Panji Islam . Tokoh- tokoh  yang  terekam  dalam  sejarah,  KH.  Abdul  Madjid  Abdullah  dan  Rangkayo Rasuna Said.
Majalah  yang  paling  terkenal  di  Medan  tahun  1935  adalah Pedoman Masyarakat. Pedoman Masyarakat sudah mulai memberi ruang kepada penulis selain redaksi, dari berbagai kalangan. Diantaranya seperti Soekarno yang pernah menulis di  sini,  apalagi  tokoh-tokoh  Islam,  seperti  H.  Agus  Salim  M.  Natsir  dan  KH.  Mas Mansyur,  hingga  tokoh    perempuan    seperti    Rangkayo    Rasuna    Said. Pedoman Masyarakat beserta banyak media cetak lainnya dibreidel pada masa Jepang.
Perdebatan sengit adat  dan agama di  surat  kabar  membuat  gairah membaca dan haus ilmu di kalangan masyarakat sangat meningkat. Saling serang di surat kabar sudah  menjadi  biasa.  Perdebatan  agama  dan  adat  tersebut  menyangkut Matriarkat yang dipandang tak sesuai  dengan ajaran  Islam.  Pada tahun 1900, di Padang terbit surat  kabar Padanger, gabungan Sumatra  Courant dan Nieuw  Padangsch  de Padanger  Handelsblad. Setahun  sesudahnya,  kaum  muda,  para  guru  dan  pegawai
11 Howard M Federspiel, The Persatuan Islam (Islamic Unions), Tesis Phd. Institute of Islamic Studies, Mc.Gill University, Montreal, 1966. Hal 47.
bumiputra  berpendidikan  Barat  melahirkan  sebuah  jurnal  bernama Insoelinde. Mereka,  golongan    ini,  yakin  kemajuan  harus  dicapai  melalui  pendidikan  modern. Mereka kurang suka pendidikan sekolah agama.
Menurut Taufik  Abdullah dalam bukunya, Schools  and Politics: The Kaum Muda Movement  ln  West  Sumatera (1927-1933), para pengasuh Insoelinde tergila- gila  pada  prestasi  Jepang.  Dimana  kebanyakan  memuat  artikel  yang  mendesak kemerdekaan Indonesia. Berbeda dengan Insoelinde, surat kabar Wasir Hindia serta Bintang  Sumatera yang  terbit  pada  1903  memuat  banyak  artikel  tentang  kemajuan Asia terutama Jepang. Pada 1905 terbit pula Sinar Sumatera, disusul Warta Hindia pada 1908 12 .
Empat surat kabar khusus perempuan juga meramaikan dunia persuratkabaran Sumatera,  seperti Soenting Melajoe (1911) di  Padang  yang dipimpin  Ratna Djuita, putri  Soetan  Maharadja  yang  dibantu  Rohana  Kudus 13 , Soeara  Perempuan (1919) yang  dipimpin  Sa’adah  Alim, Soeara  SKIS (Serikat  Kaum  Ibu  Sumatra,  1938)  di Padang Panjang yang dipimpin Encik Djusa'ir, serta Soera Poetri di Bukittinggi yang dipimpin Djanewar Djamil dan Sjamsidar Jahja.
Ketika Jepang berkuasa di Sumatera Barat, praktis semua penerbitan gulung tikar.  Sepanjang  3,5  tahun  itu,  hanya  ada  tiga  surat  kabar  yang  sepenuhnya dikendalikan Jepang. Padang Nippo, Sumatra Simbun, dan Domei. Begitu Indonesia merdeka,  suasana  pun  berubah.  Para  wartawan  yang  dulu  memiliki  surat  kabar berlomba-lomba menghidupkan kembali surat kabarnya yang dulu mati suri karena ditekan oleh pemerintah Jepang.

## 2. Media Cetak di Masa Kemerdekaan
Pada periode berikutnya, kehadiran surat  kabar dan majalah lebih berbicara pada rencana setelah kemerdekaan. Di Sumatera Barat, masyarakat sangat haus akan berita, terutama mengenai perjuangan dan pergolakan yang berlangsung. Rasa haus itu  terpuaskan  oleh  Bustanuddin  yang  menghadirkan  majalah  bulanan Berdjuang yang terbit di Padang Panjang pada September 1945. Di kota yang sama, tiga bulan
12 Taufik Abdullah, Schools and Politics: The xaum Muda Movement in best Sumatera (1927-1933), New York: Cornell Modern Indonesia Project, Cornell University, 1971. Hal 90.
13 Danil  M.  Chaniago, Perempuan  Bergerak.  Surat Kabar  Soenting Melajoe  1912-1921, Jurnal  Kafaah, Jurnal Ilmiah Kajian Gender , Vol. IV No.l Tahun 2014.
kemudian,  muncul  harian Demokrai yang  diterbitkan  Yusdja  dengan  pemimpin redaksi M. Joesoef.
Pada  1946,  Hamka  dan  Haskim  kembali  menghadirkan  sebuah  majalah  di Padang  Panjang  dengan  nama Menara. Majalah  ini  membawa  suara  golongan Muhammadiyah. Setelah di  kota hujan itu, pada  September  1945  di  Padang  hadir pula  harian Utusan  Sumatera yang  diterbitkan  Bariun  A.S.  bersama  Mulkan, Muchtar Mahyuddin, Marah Alif dan sejumlah nama lain. Pada bulan yang sama pula  lahirlah Suara  Sumatera yang  diterbitkan  Lie  Un  Sam.  Surat  kabar  ini dipimpin S. Alaudin. Usianya singkat. Tapi, pemiliknya menerbitkan suratkabar lain, Harian Penerangan.
Beberapa penerbitan pers komunitas saat antara lain, Barito Koto  Gadang (Fort  de Hock, 1929-32), Boedi Tjaniago (Fort de Hock, Drukkery Agam, 1922),
Soeara  Kota  Gedang (Fort  de  Kock,  Vereeniging  Studiefonds  Kota  Gedang, 1916-17), Al Achbar (Padang,  1913-14,  dalam  bahasa  Arab), Al I’lam (Koto Toeo,  Ampat  Angkat,  1922-23), Moeslim    Hindia (Padang,    Moeslim  India, 1932), Algementeen  Advertieblad (Padang,  Padangsche  Snelpres, 1921, dalam bahasa Belanda), Bintang Tiong Hoa (Padang,  Tiong  Hoa  len Soe Kiok, 1910- 15) 14 .
Memasuki  masa  pemerintahan  Jepang  kehidupan  surat  kabar  lebih dipersempit,  selain  UU  Belanda  UU  No.  16  yang  pasal-pasalnya  sangat menakutkan  mengenai  izin  terbit,  juga  diberlakukan  penasehat  ( Shidooin ) dari pemerintah  pada  surat  kabar.  Lebih  dari  itu,  semua  surat  kabar  yang  ada  di Indonesia diambil alih pelan-pelan oleh pemerintah.
Hal  tersebut  dilakukan  agar  pemerintah  Jepang  dapat  memperketat pengawasan terhadap isi surat kabar. Kantor berita Antara pun diambil alih dan diteruskan  oleh  kantor  berita Yashima dan  selanjutnya  berada  di  bawah  pusat pemberitaan Jepang, yakni Domei. Wartawan- wartawan Indonesia pada saat itu hanya bekerja sebagai pegawai, sedangkan yang diberi pengaruh serta kedudukan adalah wartawan yang sengaja didatangkan dari Jepang. Pada masa Jepang surat
14 Nasru1 Azwar, Sejarah Pers Sumber Dialih Orang Liu, Opini Harian Pagi Padang Ekspres, 2007. Hal 67.
kabar  hanya  bersifat  propaganda  dan  memuji-muji  pemerintah  dan  tentara Jepang 15 .
Salah satu surat kabar yang terbit pada masa ini adalah Tjahaja Surat kabar ini sudah menggunakan bahasa Indonesia dan penerbit berada di kota Bandung. Beritanya banyak tentang  persoalan  di Jepang. Para pemimpinnya  di  antaranya adalah  Oto  Iskandar  Dinata,  R.  Bratanata  dan  Mohamad  Kurdi.  Pada  tampilan tampak bahwa surat kabar tersebut bertuliskan tanggal 24 Shichigatsu 2604, yang pada penanggalan masehi sama dengan tanggal 24 Juli 1944.
Pada masa kemerdekaan, peralatan percetakan biasanya menjadi incaran untuk  dikuasai  segera  seperti  sarana  vital  yang  harus  direbut,  termasuk  stasiun radio.  Ketika  merdeka,  posisi  surat  kabar  mulai  menguat,  yang  ditandai  oleh mulai  beredarnya  koran Soeara  Merdeka (Bandung), Berita Indonesla (Jakarta), Merdeka, Independent, Indoneslan News Bulletin, Warta Indonesla, dan The Voice of Free In .

## 3. Media Cetak di Masa Orde Lama
Ketika pemerintah Jepang menggunakan surat kabar sebagai alat propaganda pencitraan  pemerintah,  Indonesia  pun  melakukan  hal  yang  sama  untuk  melakukan perlawanan  dalam  hal  sabotase  komunikasi.  Edi  Soeradi  melalui Berita  Indonesia melakukan  propaganda  agar  rakyat  berdatangan  pada  Rapat  Raksasa  Pilkada  pada tanggal  19  September  1945  untuk  mendengarkan  pidato  Bung  Karno.  Akibatnya Berita Indonesla berulang kali mengalami pembreidelan dimana selama pembredelan tersebut para pegawai kemudian ditampung oleh surat kabar Merdeka yang didirikan oleh B.M. Diah.
Kritikan  terhadap  pemerintah  Jepang  bukannya  berhenti,  surat  kabar perjuangan lainnya adalah Harian Rakyat dengan pemimpin redaksi Samsudin Sutan Makmur dan Rinto Alwi. Surat kabar lainnya yang terbit pada masa ini adalah Soeara Indonesla,  Pedoman  Harian yang  berubah  menjadi Soeara  Merdeka (Bandung), Kedaulatan  Rakyat (Bukittinggi), Demokrasi (Padang)  dan Oetoesan  Soematra (Padang).
15 Taufik  Abdullah, Schools and Politics: The Kaum Muda Movement in West Sumatera  (1927  - 1933). Ithaca : Cornell University, [1971], hal 39.
Pada masa pemerintahan parlementer atau masa demokrasi liberal di bawah komando Soekarno, banyak didirikan partai politik dalam rangka memperkuat sistem pemerintah  parlementer.  Surat  kabar  menjadi  alat  propaganda  dari  partai  politik. Partai  politik memiliki surat  kabar sebagai  corong partainya. Pada masa itu, media cetak dikenal sebagai media partisipan. Akibatnya pergolakan politik tidak terelakkan dan begitu rawan konflik. Inilah era demokrasi liberal yang membuat Soekarno ingin mengubahnya  menjadi  demokrasi  terpimpin.  Februari  1957  Soekarno  kembali mengemukakan konsep Demokrasi Terpimpin yang diinginkannya. Tetapi berbagai pemberontakan  di  banyak  daerah  di  Indonesia  mulai  terjadi  karena  mengoreksi Soekarno yang selalu mengambil kebijakan pembangunan yang terpusat Jawa.
Pemberontakan di daerah membuat Soekarno mengeluarkan Undang-Undang Darurat Perang pada 14 Maret 1957. Selama dua tahun Indonesia terkkurung dalam perseturuan  antara  parlemen  melawan  rezim  Soekarno  yang  berkolaborasi  dengan militer.  Namun,  tak  berselang  lama,  Soekarno  menerbitkan  dekrit  kembali  ke Undang-Undang Dasar 45, disusul dengan pelarangan Partai Sosialis Indonesia (PSI) dan  Masyumi,  karena  keterlibatan  kedua  partai  tersebut  dalam  pemberontakan Pemerintahan  Revolusioner  Republik  Indonesia  (PRRI)  pada  tahun  1958  di Sumatera 16 .
Setelah  dikeluarkannya  dekrit  presiden  tanggal  5  Juli  1959  oleh  presiden Soekarno,  terdapat  larangan  terhadap  kegiatan  politik  termasuk  pers.  Tindakan tekanan terhadap surat kabar terus berlangsung, yaitu pembredelan terhadap kantor berita PIA dan surat kabar Republlk, Pedoman, Berita Indonesla, dan Sln Po.
Menteri Muda Penerangan Maladi dalam sambutannya pada HUT Proklamasi Kemerdekaan  RI  ke-14,  menyatakan,  “hak  kebebasan  individu  disesuaikan  dengan hak  kolektif  seluruh  bangsa  dalam  melaksanakan  kedaulatan  rakyat.  Hak  berpikir, menyatakan pendapat, dan memperoleh penghasilan sebagaimana dijamin UUD 1945 harus  ada  batasnya:  keamanan  negara,  kepentingan  bangsa,  moral  dan  kepribadian Indonesia, serta tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa.”
Maladi  menegaskan,  langkah-langkah  tegas  akan  dilakukan  terhadap  surat kabar, majalah-majalah, dan kantor-kantor berita yang tidak menaati peraturan yang
16 De1iar  Noer, Gerakan Modern , Kajian  Lintas Media, Kelisanan dan Keberaksaraan dalam Surat Kabar Terbifan Awal di Minangkabau (1859-1940-an), (Jakarta : KPG 2013). Hal 69.
diperlukan  dalam  usaha  menerbitkan  pers  nasional.  Tahun  1960  penguasa  mulai mengenakan  sanksi-sanksi  perizinan  terhadap  pers.  Tahun  1964  kondisi  kebebasan pers makin buruk. Kementerian Penerangan dan badan-badannya mengontrol semua kegiatan  pers.  Perubahan  ada  hampir  tidak  lebih  sekedar  perubahan  sumber wewenang, karena sensor tetap ketat dan dilakukan secara sepihak.
Di tengah dinamika politik Orde Lama, Buya Hamka bersama, Faqih Usman, Joesof  Abdoellah  Poear,  dan  HM  Joesoef  Ahmad    menerbitkan Panji  Masyarakat (Panjimas). Semula terbit sebagai dwimingguan, kemudian tiga kali sebulan. Hampir seluruh  isinya  berupa  artikel  tentang  agama.  Tetapi  setelah  melewati  umur seperempat  abad,  isi  dan  penampilan  tata  wajahnya (layout) lebih  mengarah  ke majalah  berita.  Sebagaian  isinya  berupa  berita  aktual  dan  laporan,  dan  selebihnya berupa  opini. Panjimas juga  pernah  merasakan  pahitnya  pembreidelan  oleh  rezim orde lama tetapi di orde baru, Panjimas terbit kembali.

## 4. Media Cetak di Masa Orde Baru
Peristiwa  G  30  S/PIN  bisa  dijadikan  tanda  berakhirnya  kekuasaan pemerintahan  Orde  Lama  di  bawah  kepemimpinan  Soekarno.  Kemudian  bangsa Indonesia  memasuki  masa  Orde  Baru  di  bawah  kepemimpinan  Soeharto.  Pada awalnya,  Orde  Baru  menjanjikan  keterbukaan  serta  kebebasan  dalam  berpendapat. Pemerintah  Orde  Baru    sangat    menekankan    pentingnya  pemahaman  tentang  pers pancasila. Dalam rumusan Sidang Pleno XXV  Dewan Pers  (Desember  1984), Pers Pancasila  adalah  Pers  Indonesia  dalam  arti  pers  yang  orientasi  sikap  dan  tingkah lakunya didasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD’45. Hakikat Pers Pancasila adalah pers yang sehat,  yakni pers yang bebas dan bertanggung jawab dalam menjalankan fungsinya  sebagai  penyebar  informasi  yang  benar  dan  objektif,  penyalur  aspirasi rakyat dan kontrol sosial yang konstruktif.
Dengan  keluarnya  Undang-Undang  Pokok  Pers  (UUPP)  No.  II  tahun  1966, yang dijamin tidak ada sensor dan pembredelan, serta penegasan setiap warga negara mempunyai hak untuk menerbitkan pers yang bersifat kolektif dan tidak diperlukan surat ijin terbit. Namun hal ini hanya berlangsung kurang lebih delapan tahun karena sejak terjadinya “Peristiwa Malari” (Peristiwa Lima Belas Januari 1974), kebebasan pers kembali seperti zaman Orde Lama. Dikekang oleh pemerintah Orde Baru.
Pada  periode  ini,  surat  kabar  yang  dipaksa  untuk  berafiliasi,  seperti Kedaulatan Rakyat yang pada zaman orde lama harus berganti menjadi Dwikora . Hal ini juga terjadi pada Pikiran Rakyat di Bandung. Bahkan pers kampus juga mulai aktif kembali. Namun di balik itu semua, pengawasan dan pengekangan pada pers terutama dalam hal konten tetap diberlakukan.
Pemberitaan  yang  dianggap  merugikan  pemerintah  harus  pencabutan  Surat Izin  Usaha  Penerbitan  (SIUP),  seperti  yang  terjadi  pada Sinar  Harapan, tabloid Monitor dan Detik serta majalah TEMPO dan Editor. Pers lagi-lagi dibayangi dalam kekuasaan pemerintah yang cenderung memborgol kebebasan pers dalam membuat berita  serta  menghilangkan  fungsi  pers  sebagai  kontrol  sosial  terhadap  kinerja pemerintah. Pembredalan pun marak pada periode ini.
Alasan  Orde  Baru,  hanya  dengan  stabilitas  politik  memungkinkan pembangunan  berjalan.  Salah  satu  jalan  menciptakan  stabilitas  politik  itu  melalui pembatasan kebebasan berpendapat. Dunia pers di masa Orde Baru dikekang melalui peraturan-peraturan  yang  kembali  seperti  pada  masa  penjajahan.  Melalui  Menteri Penerangan, penerbitan dipantau dari dekat. Tindakan refresif dari militer juga sering terjadi ke ruang-ruang redaksi sebelum penerbitan dilakukan.
Pers dipaksa menjadi alat penerangan pembangunan dan harus patuh terhadap Pancasila.  Pers  harus  pandai  menjauhkan  “mata  kekuasaan”  yang  bisa  menuduh subversif,  yang  mengakibatkan  penjara  bagi  para  awak  redaksi  dan  breidel  bagi penerbitan.  Karena  itu,  pers  sering  menyebut  diri  mereka  sebagai  pers  Pancasila. Yang bercirikan, bebas  dan bertanggungjawab.  Sebenarnya, pada masa  Orde  Baru, pers berkembang baik sebagai lembaga industri 17 .
Demokrasi  Pancasila  disorot  sebagai  demokrasi  yang  represif  dengan kekuatan militer di bawah komando Soeharto, ketika tanggal 2l Juni 1994, Majalah TEMPO, Detik dan Editor, dicabut  izin penerbitannya. Tiga majalah ini dipandang Menteri  Penerangan  yaitu  R.I.,  Harmoko,  yang  menganggap  diluar  batas  memuat hasil  investigas  berbagai  penyelewengan  penyelenggaraan  negara.  Korupsi,  Kolusi dan  Nepotisme  (KKN)  sangat  marak,  terutama  kroni-kroni  kekuasaan  Cendana. TEMPO nantinya terbit kembali setelah reformasi.
17 Sudirman Teba, Jurnalistik Baru J, Jakarta: Kalam Indonesia, 2005.
Salah satu media cetak yang berhaluan Islam yang patut dicatat, adalah Pnaji Masyarakat (Panjimas). Panjimas sempat dibredeil oleh Soekarno, terbit kembali 5 Oktober  1966  ketika  Soeharto  mulai  berkuasa.  Majalah  ini  beredar  tidak  hanya  di Indonesia,  juga  di  Brunei  Darussalam,  Singapura  dan  Malaysia. Panji Masyarakat tempat  cendikiawan  muda  pada  masa  itu  mengasah  intelektual  dalam  bidang jurnalistik.  Tercatat,  cendikiawan  muda  pada  masanya,  seperti  Azyumardi  Azra, Komaruddin Hidayat, Rusydi Hamka yang pernah aktif menjadi jurnalis di majalah ini 18 .
Pada  tujuh  tahun  terakhir  sebelum  rezim  Orde  Baru  runtuh,  sebenarnya kekuatan Islam sedang mendapat tempat yang dapat dikatakan sebagai bagian yang telah diperhatikan secara khusus oleh rezim Orde Baru. Wakil Presiden Baharuddin Jusuf  (BJ).  Habibie  termasuk  yang  memainkan  peran  kekuatan  tersebut.  Sebab Habibie sangat dipercaya oleh Soeharto. Ia diberikan kebebasan melakukan kegiatan politik  sejak  dipanggil  pulang  ke  Indonesia  dari  Jerman.  BJ.  Habibie  menggagas lahirnya  organiasi  Ikatan  Cendikiawan  Muslim  Indonesia  (ICMI).  Dari  ICMI  lahir gagasan hingga terbitnya Harian Republlka. ICMI yang sedang mendapat tempat di pemerintahan  melalui  BJ.  Habibie,  mendukung  usulan  penerbitan  surat  kabar  yang bernuansa  Islam.  Salah  seorang  tokoh  yang  mengusulkan  tersebut,  Zaim  Uchrowi, mantan  wartawan TEMPO. Surat  Izin  Usaha  Perusahaan  Penerbitan  (SIUPP)  yang memang  sulit  didapat,  melalui  ICMI,  membuat Harian  Republika lahir  mulus  dan terbit perdana pada 4 Januari 1993. Soeharto juga mendukung pengembangan surat kabar ini, pada konteks informasi yang bersifat pluralism.
Kelahiran  ICMI  bukankah  sebuah  kebetulan  sejarah  belaka,  tetapi  erat kaitannya  dengan  perkembangan  global  dan  regional  di  luar  dan  di  dalam  negeri. Menjelang  akhir  dekade  1980-an  dan  awal  dekade  1990-an,  dunia  ditandai  dengan berakhirnya perang dingin dan konflik ideologi.
Seiring  dengan  itu  semangat  kebangkitan  Islam  di  belahan  dunia  timur ditandai  dengan  tampilnya  Islam  sebagai  ideologi  peradaban  dunia  dan  kekuatan altenatif  bagi  perkembangan  perabadan  dunia.  Bagi  Barat,  kebangkitan  Islam  ini menjadi masalah yang serius karena itu berarti hegemoni mereka terancam. Apa yang
18 2 http://www.panjimas.com/news/2014/09/19/jimly-asshiddiqie-banyak- intelektual-muslim-lahir-dari- panji-masyarakat-pimpinan-rusydi-hamka/ diakses, 10 April 2021, pukul 14.28 WIB.
diproyeksikan  sebagai  konflik  antar  peradaban  lahir  dari  perasaan  Barat  yang subjektif  terhadap  Islam  sebagai  kekuatan  peradaban  dunia  yang  sedang  bangkit kembali sehingga mengancam dominasi peradaban Barat.
Republika diharapkan dapat menjadi corong pemikiran kalangan cendikiawan muslim, sebagai  upaya panjang kalangan umat  Islam, menembus pembatasan ketat pemerintah  untuk  izin  penerbitan  saat  itu.  Koran  ini  terbit  di  bawah  bendera perusahaan PT Abdi Bangsa. Setelah BJ Habibie tak lagi menjadi presiden dan seiring dengan  surutnya  kiprah  politik  ICMI  selaku  pemegang  saham  mayoritas  PT  Abdi Bangsa, pada akhir 2000, mayoritas saham  koran ini dilepas ke kelompok Mahaka Media.

## 5. Media Cetak di Era Reformasi
Runtuhnya rezim Soeharto sebagai tanda lahirnya era reformasi 19 . Kebebasan di  Indonesia  dalam  era  reformasi  ditandai  dengan  lahirnya  UU  No.  40  tahun  1999 tentang Pers. Dalam Undang- Undang ini, dengan tegas dijamin adanya kemerdekaan pers  sebagai  hak  asasi  warga  negara  (pasal  4).  Izin  terbit  hanya  pendaftaran perusahaan  penerbitan  di  Dewan  Pers,  Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan  serta Kemenkumham. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan dan pelarangan penyiaran sebagaimana tercantum  dalam  pasal 4 ayat 2.
Gegap gempita kebebasan pers itu disambut gembira oleh kalangan pers yang selama ini takut kena breidel. Ini ditandai dengan banyak penerbitan yang lahir pada paruh  1999-2002.  Namun  tidak  semua  bernasib  baik.  Persoalan-persoalan  pers muncul  demikian  banyak,  baik  intern  maupun  ekstern.  Mulai  dari  upah  layak, profesionalisme,  juga  penumpang  gelap  pers  di  era  reformasi.  Salah  satu  yang menyulitkan, kebebasan pers dibajak oleh pengusaha-pengusaha yang tergiur dengan belanja  iklan.  Pers  Indonesia  memasuki  babak  oligopoli,  dikuasai  beberapa  orang pebisnis besar, yang menguasai, media cetak, radio, televisi hingga portal online .
Setelah  berjalan  kurang  lebih  15  tahun  kebebasan  pers  didapatkan,  yang terjadi  bukan  pers  yang  sehat.  Justru  sebaliknya,  pers  Indonesia  masuk  jauh  ke wilayah politik kepentingan kekuasaan dan politik ekonomi.  Industri  pers di  kebiri pemilik modal dan politisi. Pers Indonesia mengalami kebebasan yang kebablasan.
19 Abdullah  Khusairi, Gerakan  Reformasi  Berhenti  di  Kaki  Pelangi, dalam Harian  Umum  Independen SINGGALANG. https://issuu.com/haluan/docs/pdf160111 , diakses pada 10 April 2021.

## 6. Industri Media Islam Dan Gerakan Dakwah
Di tengah pesta kebebasan saat ini, strategi yang memungkinkan media cetak bernuansa  Islami  hadir  dan  mampu  memberi  penetrasi  dan  propaganda  ke  tengah publik,  yang  harus  mengikuti  arus  pasar  dengan  tetap  membawa  misi.  Sejumlah media  massa  Barat  menjadikan  Islam  sebagai  obyek  sasaran  dalam  pemberitaan. Secara kolektif, media-media Barat juga dapat dikatakan sebagai eksekutor konspirasi Islamphobia.  Hal  inilah  yang  membuat  kalangan  budaya  dan  media-media  massa dunia Islam gencar mereaksi propaganda Barat yang menyudutkan Islam. Di Barat, khususnya  di  AS  dan  negara-negara  Eropa,  berbagai  media  massa  dimanfaatkan untuk menghantam ajaran Islam. Hingga kini, beberapa film bioskop dan televisi yang menghina  Islam,  telah  di-tayangkan.  Sebagai  contoh,  film  Fitnah  adalah  salah  satu film  yang benar-benar menyimpangkan Islam dan Al-Quran. Lebih dari itu, berita- berita  minor  sedemikian  rupa  dikemas  media-media  massa  Barat  untuk mengambarkan  penganut  ajaran  Islam  yang  radikal  dan  terbelakang.  Hal  itu  dapat dilihat dari pemberitaan minor dan penyimpangan fakta yang terjadi di Palestina, Irak dan Afghanistan.
Media-media  Barat  dari  koran,  radio  hingga  televisi,  secara  kompak mempropagandakan  anti  Islam  melalui  artikel  dan  karikatur-karikatur  yang mendiskreditkan  agama  ini.  Denmark  adalah  Negara  yang  cukup  dikenal mempublikasikan  karikatur  penghinaan  terhadap  Nabi  Besar  Muhammad  Saw, bahkan  hal  itu  dilakukan  hingga  beberapa  kali.  Belakangan  ini,  ada  sebuah  hasil survei yang di publikasikan harian The Guardian yang menyebutkan kalangan politisi dan  media  massa  di  Inggris  adalah  penyebab  kebencian  masyarakatluas  terhadap Islam. Menurut hasil survei yang dilakukan wartawan Inggris bernama Peter Oborne itu,  politisi  dan  media  Inggris  kerap  mengobarkan  kebencian  terhadap  umat  Islam dengan  menggambarkan  umat  Islam  sebagai  teroris  yang  berusaha  melakukan Islamisasi di Inggris.
Studi serupa juga dilakukan oleh pusat penelitian Muslim Eropa di Universitas Exeter  London.  Dari  hasil  studi  yang  disusun  oleh  perguruan  tinggi  ini  ditemukan beberapa bukti empiris yang menjelaskan perilaku para politisi dan media Inggris itu. Menurut  penelitian  ini,  meningkatnya  sentimen  masyarakat  Inggris  terhadap  umat Islam dikarenakan pandangan dan pencitraan buruk yang dilakukan oleh keduanya,
politisi dan media massa. Hasil survei dan studi itu dibenarkan oleh Kementerian Luar Negeri  Amerika  Serikat  (AS),  baru-baru  ini.  Menurut  laporan  tahunan  tentang  hak asasi manusia (HAM) yang dirilis oleh Kementerian Luar Negeri AS, umat Muslim di seluruh daratan Eropa masih mengalami diskriminasi. Bahkan, dari tahun ketahun diskriminasi yang dirasakan umat Islam di Eropa semakin mengkhawatirkan.
Di tengah kondisi seperti ini, tentu perlu mengkaji segala potensi yang dimiliki oleh dunia Islam untuk menghadapi berbagai sikap sentimen Barat atas Islam. Salah satu  misi  utama  media-media  Islam  yang  ditekankan  adalah  menjawab  segala tudingan  yang  tak  berdasar  dan  mencerminkan  hakekat  Islam  yang  tertuang  dalam doktrinasi agama ini.
Kini,  seorang  Da’i  perlu  menyadari  bahwa  media  dapat  dijadikan  sebagai salah satu alat untuk menghadapi propaganda anti Islam. Melalui media, ummat Islam juga  dapat  mengc ounter isu-isu  minor  yang  memojokkan  agama  ini.  Dengan menguasai  industri  media  yang  ada.  Melalui  media  tersebutlah,  pemikiran  seorang da’i dapat disebarkan. Untuk bisa diterima oleh media industri harus pula mengikuti mekanisme  industri.  Artinya,  tidak  memiliki  media  massa  bukankah  berarti  tidak mungkin  seorang  Da’i  tidak  bisa  melancarkan  pemikirannya  Dakwahnya  kepada ummat.
Selain itu, hal yang juga dapat dilakukan adalah penulisan buku, makalah dan wawancara  dengan  para  pakar  yang  mengulas  tentang  potensi  ajaran  Islam  untuk menyelesaikan  problema  manusia  yang  sekaligus  menjawab  isu-isu  miring  tentang agama langit ini. Meski sebagian agenda dalam meng counter propaganda anti Islam sudah  dilakukan,  namun  upaya  itu  masih  belum  cukup  menyusul  propaganda  luas Barat yang terus menyuarakan anti Islam. Tentu saja pekerjaan rumah bagi praktisi media  Islam  di  Indonesia  adalah  bagaimana  menampilkan  wajah  ideologi  dakwah dalam media Islam Indonesia yang lebih mengutamakan pencerahan, penyadaran dan perdamaian  dengan  memegang  teguh  sifat-sifat  Rasulullah  ( Shiddiq,  Tabligh, Amanah dan Fathonah )  sebagai  kode  etik  seorang  Da’i.  Harapannya  masyarakat informasi dapat merasakan peran media Islam sebagai rahmatan lil alamiin , bukan hanya sebagai rahmatan lil muslimin sebagaimana yang selama ini dimainkan oleh media  Islam  yang  cenderung  menggunakan  ideologi  Da’i  sesuai  ajaran  Nabi Muhammad SAW.

## KESIMPULAN
Surat kabar di nusantara menjadi bagian dari dinamika Islam Indonesia. Berbagai pemikiran dan gerakan menjadikan surat kabar sebagai sebuah gerakan dakwah. Selain digunakan  oleh  organisasi-organisasi  massa  Islam,  juga  digunakan  partai-partai  Islam. Tokoh-tokoh  cendikiawan  Islam  juga  memiliki  media  cetak  sebagai  alat  propaganda. Sebelumnya,  media  cetak  diterbitkan  lebih  banyak  dilandasi  idealisme  perjuangan pemikiran dari pada dilandasi komersialisme.
Ketika  perkembangan  teknologi  informasi  dapat  dinikmati  publik,  media  cetak tetap  menjadi  sarana  untuk  menyebarkan  pemikiran.    Hanya  saja,  ada  perubahan  yang mendasar, ketika media massa merupakan bagian dari industri informasi dan cendikiawan muslim  tidak  memiliki  media.  Media  dikuasai  para  pebisnis.  Akibatnya,  wahana informasi  yang dapat  memengaruhi bagi  cendikiawan muslim menjadi  terbatas. Hanya mereka  yang  mampu  dan  diterima  oleh  media  saja  yang  bisa  memberi  pemikiran. Selebihnya, tidak ikut ambil bagian di media.
Perlu ada strategi baru agar seorang Da’i masih dapat menyebarkan pemikriran Dakwahnya ke ruang  publik. Salah satu jalannya, seperti menguasai media massa industri dengan mengikuti pola industri tanpa meninggalkan misi pemikiran dan gerakan Dakwah. Selain  itu,  pengkaderan  seorang  Da’i  baru  sangatlah  penting  agar  beberapa  masa  ke depan, seorang Da’i baru dapat menguasai media massa dalam Dakwahnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, Taufik, Schools and Politics: The Kaum Muda Movement in  West Sumatera (1927-1933), New York: Cornell Modern Indonesia Project, Cornell University, 1971.
Abidin,  Mas’oed, Ensikloped1a  Minangkabau, Padang:  Pusat  Pengkajian  Islam  dan Minangkabau, 2005.
Amir, Mafri, Historiografi Pers Islam Indonesla, Jakarta: Quantum, 2000.
Azra, Azyumardi, Jarman Ulama Timuz Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII, Bandung: Mizan, 1998.
, Transmission of al-Manar Reformisme to the Malay-Indonesian World:
the case of al-Imam and al-Munir, New York & Canada, Routledge, 2006. Azwar,  Nasrul, Sejarah  Pers  Sumbar  Dialih  Orang  Lalu, Opini  Harian  Pagi  Padang Ekspres, 2007.
Banda,  Harry  J., Bulan  Szbit  den  Matahari  Terblt:  Islam  Indonesla  pdda  Masa Peridudukan Jepang, Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1980.
Burhanudin,  Jajat, Ulama  &:  Kekuasaan,  Pergumulan  Elite  Muslim dalam Sejarah Indonesla, Jakarta: Mizan Publika, 2012.
Chaniago, Danil M., Perempuan & Bergerak. Surat Kabar Soenting Melajoe 1912-1921,
Jurnal Kafaah, Jurnal Ilmiah Gender , Vol. IV No.1 Tahun 2014
Darwis,  Yuliandre, Sejarah  Perkembangan  Pers  Mlndngkabau  1859-1945, Jakarta: Gramedia, 2013.
Diminic, Strinati, Popular Culture Pengantar Menuju Teori Budaya Populer , Terj.Abdul Mukhid, Yogyakarta: Bentang Budaya, 2003.
Drakkard,  Jane,  A Kingdom  oLWozd:  Language  and  Power ln  Sumatra, New  York:
Oxford University Press, 1999.
KART, Bernad, Komunikasi Bisnis Praktis , Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo. 1994. Mariana  Ulfah, Konstetasi  Komodifikasi  Media  Massa  dan  Ideologi  Muhammadiyah , Jurnal
Moh.  Rosyid, Membingkai  Sejarah  Islam  di  Tengah  Terpaan  Era  Digital .  At-Tabsyir, Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam,Volume 1, Nomer 1, Januari-Juni 2013.
Nurdien Harry Kistanto, Agama & media Massa Tradisional dan Industrial , Endogami: Jurnal Ilmiah kajian Antropologi, E-ISSN: 2599-1078.
Roni Tabaroni, Media Massa Islam Sejarah, Dinamika dan Peranannya di Masyarakat , Yogyakarta: Calpulis).2017.
Santi W.E Soekanto. The Western Media dan Posperous Justice Part . The Jakarta Post 24 Juni 2005.
Sastri Sunarti. Kajian Lintas media, Kelisanan dan Keberaksaraan dalam Surat Kabar Terbitan Awal di Minangkabau (1859-1940an. Jakarta: KPG. 2013.
Suwarno,  S.  (2020).  THE  GÜLEN  MOVEMENT;  PELAYAN  SIPIL  TANPA BATAS. DAR EL-ILMI: Jurnal Studi Keagamaan, Pendidikan dan Humaniora , 7 (1), 98-120.
Watson, Islamic  Books  and  Their  Publishers:  Notes  on  the  Contemporary  Indonesia Scence . Journal of Islamic studies, 16. 2005.