Vol. 3 No. 2 (2021) pp. 71-86 p-ISSN: 2656-3029 | e-ISSN: 2775 - 0604
Peran  Serta  Masyarakat  dalam  Pengendalian  Dampak Lingkungan  Hidup  dalam  Mewujudkan Sustainable Development

## Niken Wahyuning Retno Mumpuni
Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia *email: nikenmumpuni@gmail.com
DOI: https://doi.org/10.37729/amnesti.v3i2.1282
Submitted: Juni 2021 Revised: Juli 2021 Accepted: Agustus 2021

## ABSTRAK
Kata Kunci: Usaha kecil, Merek, perlindungan hukum Prinsip 10 Deklarasi Rio 1992 menekankan pentingnya peran serta masyarakat  dalam  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan hidup agar sejalan dengan prinsip tersebut maka Undang-Undang atau  kebijakan  yang  berkaitan  dengan  Lingkungan  Hidup  harus mengoptimalkan  peran  serta  masyarakat.  Peran  serta  masyarakat penting  dalam  Analisis  Mengenai  Dampak  Lingkungan  Hidup (AMDAL).  Ketidaksesuaian  muncul  dengan  terbitnya  Undang- Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dengan konsep baru ada pembatasan  partisipasi  masyarakat  terutama  yang  terdampak langsung  dalam  penyusunan  Amdal.  Penulis  menganalisis bagaimana  kajian  dan  kebijakan  hukum  dalam  menanggulangi konflik  serta  upaya  implementasi  peran  serta  masyarakat  dalam proses  penyusunan  AMDAL  untuk  pembangunan  berkelanjutan dapat terwujud. Realitannya peran serta masyarakat hanya sebagai prasyarat  secara  formalitas  saja.  Adanya  keberpihakan  pemilik usaha menjadikan AMDAL tidak dapat berfungsi baik. Khususnya, belum  ditemukan  upaya  untuk  memberikan  konsekuensi  hukum bagi  pemilik  usaha  yang  mengabaikan  peran  serta  masyarakat. Berdasarkan  kesimpulan  itu,  penulis  menekankan  pentingnya pembenahan  aturan  untuk  mempertegas  peran  serta  masyarakat dalam  pengendalian  dampak  lingkungan  hidup  dalam  proses
AMDAL.

## ABSTRACT
Keywords:
Small business,
Principle  10  of  the  1992  Rio  Declaration  states  the  importance  of
Brand, legal protection community  participation  in  environmental  protection  and  management. Following this principle, laws or policies related to the Environment must optimize  the  role  of  society  which  is  important  in  the  Environmental Impact  Analysis  (AMDAL).  The  discrepancy  arises  with  the  issuance  of the  Job  Creation  Law  Number  11  of  2020  with  restrictions  on  the community  participation,  especially  those  directly  affected  in  the preparation  of  AMDAL.  The  researcher  analyzes  how  studies  and  legal policies  in  conflict  resolution  and  the  implementation  of  community participation  in  the  AMDAL  preparation  process  for  sustainable development can be realized. In reality, community participation is only a formal  prerequisite,  and  the  partisanship  of  business  owners  makes  the AMDAL unable to function properly. In particular, legal consequences for those who neglect community participation have not been found. Based on these  conclusions,  the  researcher  emphasizes  the  importance  of  reforming regulations  to  reinforce  community  participation  in  controlling environmental impacts in the AMDAL process.

## 1. PENDAHULUAN
Seiring  dengan  menguatnya  kesadaran  dan  komitmen  pemerintah Indonesia  terhadap  berbagai  macam  persoalan  di  bidang  lingkungan  hidup khususnya  setelah  dilaksanakannya  berbagai  Konferensi  Internasional  di bidang  lingkungan,  mulai  dari  Konferensi  Stockholm  1972,  Konferensi  Rio 1992, dan Konferensi Johannesburg 2002, adalah dimulainya komitmen Negara untuk  kelestarian  lingkungan  hidup  dimana  telah  terbit  aturan  tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Lingkungan Hidup yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 serta kemudian terbit peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup.
Di  samping  itu  Deklarasi  Rio  1992  juga  menyatakan  untuk  negara  terus menguatkan dan mengembangkan pengetahuan dan kemampuan ilmiah serta teknologi  termasuk  dengan  cara  berbagi  pengetahuan  antar  negara  dalam upaya  mendukung  tercapainya  pembangunan  berkelanjutan (Muazzin,  2014) . Deklarasi  Rio  1992  juga  meminta  negara-negara  untuk  berkerja  sama  tidak hanya  dalam  berbagi  pengetahuan  namun,  dalam  sistem  koordinasi  sistem ekonomi  yang  mendukung  pertumbuhan  ekonomi  dan  pembangunan berkelanjutan.  Bahkan  Deklarasi  Rio  1992  juga  menyatakan  pentingnya keterlibatan  beberapa  golongan  masyarakat  mulai  dari  pentingnya  peranan perempuan  hingga  keterlibatan  kelompok  masyarakat  tradisional  dalam pencapaian  pembangunan  berkelanjutan.  Tidak  hanya  itu,  Deklarasi  Rio  1992
Vol. 3 No. 2 (2021)
juga  menyatakan  pentingnya  ide  dari  generasi  muda  dalam  kerja  sama pencapaian pembangunan berkelanjutan (Dalilah, 2020) .
Lebih  lanjut  Hukum  lingkungan  memberikan  dasar  bagi  kebijakan pemerintah  dan  tindakan  untuk  melestarikan  lingkungan  serta  untuk menjamin  bahwa  penggunaan  sumber  daya  alam  dilakukan  secara  patut  dan berkelanjutan (Jazuli,  2015) .  Kegunaan  sumber  daya  alam  dan  kelestarian lingkungan  tergantung  pada  manusianya.  Apabila  manusia  (masyarakat) menggunakan sesuai dengan porsinya maka lingkungan akan tetap terjaga dan lestari.  Sehingga  disini  masyarakat  memiliki  peran  serta  dalam  menjaga lingkungan,  terkhusus  jika  terdapat  kegiatan/usaha  yang  terdampak  penting, seperti  penyusunan  Analisis  Mengenai  Dampak  Lingkungan  Hidup  (Amdal), karena tidak semua masyarakat terlibat dalam penyusunan Amdal.
Secara  yuridis,  peran  serta  masyarakat  sangat  penting  dan  startegis sebagai  instrumen  pengendalian  dampak  lingkungan  hidup.  Pengintegrasian pelibatan  atau  peran  serta  masyarakat  dalam  bentuk  aspirasi  sangat  mutlak diperlukan  untuk  menghindari  lemahnya  penegakan  hukum  sebagai  akibat kurangnya pengawasan dari masyarakat (Rosana, 2018) . Kegiatan pengendalian dampak lingkungan hidup terutama dalam pelibatan penerbitan ijin Amdal tanpa menyertakan  peran serta masyarakat maka akan berdampak bahwa  terbitnya  ijin  lingkungan  secara  prosedural  tidak  sah.  Sehingga berdampak pada cacatnya penerbitan ijin lingkungan tersebut.  Di sisi lain jika diterapkan dengan baik sesuai dengan aturan yang ada, Amdal dapat menjadi perangkat  atau  instrumen  yang  dapat  digunakan  sebagai  langkah pengendalian  dampak  negatif  terhadap  lingkungan  hidup.  Dengan  adanya analisis  ditahap  awal  perencanaan  proses  pembangunan  atau  segala  kegiatan yang  berkaitan  dengan  lingkungan  hidup  dapat  diharapkan  prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan terwujud dengan baik.
Dalam  Pasal  25  c  Undang-Undang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup  (selanjutnya  disebut  dengan  UUPPLH)  disebutkan  bahwa salah  satu  yang  harus  dimuat  dalam  dokumen  Amdal  adalah:  saran  masukan serta  tanggapan  masyarakat  terhadap  rencana  usaha  dan/  atau  kegiatan. Selanjutnya, di dalam Pasal 26 ayat (3) UUPPLH disebutkan bahwa masyarakat yang dimaksud adalah :
a. Yang terkena dampak;
b. Pemerhati lingkungan hidup; dan/ atau
c. Yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal.
Pelibatan  masyarakat  harus  dilakukan  berdasarkan  prinsip  pemberian informasi  yang  transparan  dan  lengkap  serta  diberitahukan  sebelum  kegiatan dilaksanakan.
Kemudian  Ketidaksesuaian  muncul  dengan  terbitnya  Undang-Undang Cipta  Kerja  Nomor  11  Tahun  2020  dengan  konsep  baru  ada  pembatasan partisipasi masyarakat terutama yang terdampak langsung dalam penyusunan Amdal.  Dalam  Pasal  21  Draft  Final  Undang-Undang  Cipta  Kerja  disebutkan ada  beberapa  pasal  yang  tercantum  dalam  UU  No  32  tahun  2009  tentang Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  (UUPPLH)  akan  diubah, dihapus,  atau  ditetapkan  hal  yang  baru.  Kajian  Amdal  adalah  kajian  teknis yang  tidak  mudah  dipahami  oleh  masyarakat  pada  umumnya.  Membatasi hanya masyarakat yang terdampak langsung saja yang bisa memberikan saran, masukan,  dan  tanggapan  dikhawatirkan  akan  membuat  kajian  kelayakannya menjadi  menurun  secara  kualitas  namun  dengan  dukungan  stakeholder  yang lain  tentu  akan  membuat  kualitas  kajian  menjadi  lebih  baik (Susilowati  & Moerad, 2016) .
Berdasarkan  pada  paparan  tersebut,  penelitian  ini  dibagi  menjadi  lima bagian.  Setelah  pendahuluan,  bagian  kedua  akan  dilanjutkan  dengan pembahasan  yang  mendiskusikan  peran  serta  masyarakat,  bagian  ketiga dilanjutkan dengan bahasan mengenai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup  (Amdal).  Bagian  keempat  mengenai  Implementasi  Peran  Serta Masyarakat Dalam Pegendalian Dampak Lingkungan Hidup. Sedangkan yang terakhir  akan  membahas  kesimpulan  dan  saran  atas  permasalahan  yang  ada. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, yang menggunakan sumber  data  sekunder  berupa  literatur,  peraturan  perundang-undangan  dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menjawab permasalahan.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  pendekatan  yuridis  normatif  dan yuridis  empiris,  pendekatan  yuridis  normatif  yaitu  meninjau  dan  membahas objek penelitian dengan menitikberatkan pada segi-segi yuridis. Menggunakan data  sekunder  yang  terdiri  dari  bahan  hukum  primer,  sekunder  dan  tersier. Semua  bahan  hukum  yang  diperoleh  dalam  penelitian  akan  dikumpulkan, dikelompokkan  sesuai  variabel  masing-masing,  untuk  selanjutnya  dianalisis secara  kualitatif  dengan  menggunakan  beberapa  pendekatan.  Beberapa pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan
Vol. 3 No. 2 (2021)
perundang-undangan  ( statute  approach ),  pendekatan  histories,  pendekatan konsep  ( conceptual  approach ),  serta  pendekatan  perbandingan  ( comparative approach )  dengan  membandingkan  berbagai  peraturan  perundang-undangan mengenai  Peran  Serta  Masyarakat  Dalam  Pengedalian  Dampak  Lingkungan Hidup.  Sedangkan  pendekatan  yuridis  empiris,  yakni  dilakukan  dengan melihat  kenyataan  yang  ada  dalam  praktek  dilapangan (Marzuki,  2009) . Pendekatan  ini  dikenal  pula  dengan  pendekatan  secara  sosiologis  yang dilakukan  secara  langsung  ke  lapangan.  Didalam,  sumber  utamanya  adalah bahan hukum yang dikaitkan dengan fakta sosial karena dalam penelitian ilmu hukum empiris yang dikaji adalah bukan hanya bahan hukum saja akan tetapi di tambah dengan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara,  observasi  maupun  laporan  yang  berbentuk  dokumen  tidak  resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.
Bahan  hukum  primer  diperoleh  dari  buku-buku  dan  peraturan perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  objek  penelitian,  bahan  hukum sekunder  perolehan  data  secara  langsung  dari  penelitian  lapangan  dengan menggunakan teknik wawancara, sedangkan bahan hukum tersier, merupakan bahan  hukum  yang  menguatkan  penjelasan  dari  bahan  hukum  primer  dan sekunder  yang  dapat  berupa  kamus  hukum.  Objek  dalam  penelitian  ini melibatkan  Masyarakat  di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta,  Dinas  Lingkungan Hidup  dan  Dinas  Perijinan  Daerah  Istimewa  Yogyakarta.  Wawancara  sebagai pendukung  untuk  pengambilan  data  dalam  penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  data  sebaran  permasalahan  yang  dihadapi  oleh  masyarakat  dan Lembaga  atau  Instansi  terkait.  Hasil  dari  penelitian  ini  akan  disajikan  dalam bentuk  analisis  kualitatif,  artinya  menguraikan  data  yang  diolah  secara  rinci kedalam  bentuk  kalimat-kalimat  (deskritif).  Analisis  kualitatif  yang  dilakukan bertitik  tolak  dari  analisis  normatif,  yang  dalam  pendalamannya  dilengkapi dengan  analisis  empiris.  Berdasarkan  hasil  analisis  ditarik  kesimpulan  secara dedukatif,  yaitu  cara  berpikir  yang  didasarkan  pada  fakta-fakta  yang  bersifat umum untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan bersifat khusus.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Peran Serta Masyarakat  Dalam Tinjauan Hukum Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan Hidup (Amdal)
Secara  formal  konsep  Analisis  Dampak  Mengenai  Lingkungaan  Hidup (Amdal) berasal dari Undang-undang NEPA ( National Environmental Policy Act ) 1969  di  Amerika  Serikat.  Dalam  Undang-undang  ini  Amdal  dimaksudkan sebagai  alat  untuk  merencanakan  tindakan  preventif  terhadap  kerusakan lingkungan  yang  mungkin  akan  ditimbulkan  oleh  suatu  aktivitas pembangunan  yang  sedang  direncanakan (Soemarwoto,  2014) .  Di  Indonesia Amdal  tertera  dalam  UU  PPLH  Nomor  32  Tahun  2009  serta  Peraturan pendukung  lainnya  yang  berkaitan  dengan  Amdal.  Sebagaimana  dijelaskan definisi Amdal sesuai dengan Pasal 1 angka 11 UU PPLH menyebutkan bahwa Amdal  merupakan  kajian  mengenai  dampak  penting  suatu  usaha  dan/atau kegiatan  yang  direncanakan  pada  lingkungan  hidup  yang  diperlukan  bagi proses  pengambilan  keputusan  tentang  penyelenggaraan  usaha  dan/atau kegiatan.
Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  No.  17  Tahun  2012  tentang Keterlibatan  Masyarakat  Dalam  Proses  Analisis  Dampak  Lingkungan  Hidup dan Izin Lingkungan menyadari bahwa peran masyarakat dalam memberikan masukan kepada pemrakarsa untuk penyusunan Amdal sangat penting. Sesuai dengan  pasal  26  ayat  (3)  UUPPLH,  masyarakat  yang  tepat  sasaran  untuk dilibatkan  pada  proses  penyusunan  Amdal  adalah  masyarakat  yang  terkena dampak; pemerhati lingkungan hidup; dan masyarakat yang terpengaruh atas segala  bentuk  keputusan  dalam  proses  Amdal.  Pemrakarsa  maupun  Komisi Penilai  Amdal  diwajibkan  untuk  mempertimbangkan  tanggapan,  saran  dan masukan dari masyarakat sehingga tujuan dari keterlibatan masyarakat sesuai Permen No. 17 Tahun 2012 dapat terwujud, yakni (1) masyarakat mendapatkan informasi mengenai rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting bagi  lingkungan;  (2)  masyarakat  dapat  menyampaikan  saran,  pendapat dan/atau  tanggapan  atas  rencana  usaha  dan/atau  kegiatan  yang  berdampak penting  terhadap  lingkngan;  (3)  masyarakat  dapat  terlibat  dalam  proses pengambilan  keputusan  terkait  dengan  rekomendasi  kelayakan  atau ketidaklayakan atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap  lingkungan;  dan  (4)  masyarakat  dapat  menyampaikan  saran, pendapat dan/atau tanggapan atas proses izin lingkungan (Sesa, 2018) .
Manfaat  penyusunan  AMDAL  antara  lain  untuk  mengidentifikasi, memprakirakan  dan  mengevaluasi  dampak  yang  mungkin  terjadi  terhadap lingkungan  hidup  yang  disebabkan  oleh  kegiatan  yang  direncanakan  dan meningkatkan dampak positif dan menangani sampai sekecil-kecilnya dampak
Vol. 3 No. 2 (2021)
negatif  yang  terjadi  dengan  melaksanakan  RKL-RPL  secara  konsekuen,  agar pembangunan  berkelanjutan  dapat  tercapai (Syaputri,  2017) .  Dalam penyusunan AMDAL terdiri beberapa tahapan, diantanya ialah:
1. panapisan ( screening )
2. pelingkupan ( scoping )
3. penyusunan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA- AMDAL)
4. penyusunan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL)
5. penyusunan rencana pengelolaan lingkungan hidup
6. penyusunan rencana pemantauan lingkungan hidup
7. Pelaporan
Tahap  pertama adalah  penapisan.  Merupakan  suatu  bentuk  metode penentuan  apakah  suatu  proyek  memerlukan  AMDAL  atau  tidak  serta menentukan tolok ukur apakah usaha dan/atau kegiatan tersebut menimbulkan dampak  besar  dan  penting  terhadap  lingkungan.  Pada  tahap  ini,  telah  dapat ditetapkan  jumlah  manusia  yang  terkena  dampak,  luas  wilayah  persebaran dampak,  lamanya  dampak  berlangsung,  intensitas  dampak,  banyaknya komponen  lingkungan  yang  terkena  dampak,  sifat  komulatif  dampak  serta berbalik  dan  tidak  berbaliknya  dampak. Tahap  kedua adalah  pelingkupan. Pelingkupan merupakan proses awal untuk menentukan lingkup permasalahan  dan  mengidentifikasi  dampak  penting  (hipotesis)  yang  terkait dengan  rencana  usaha/kegiatan.  Pelibatan  masyarakat  merupakan  bagian  dari proses  pelingkupan.  Umumnya  pelingkupan  dilakukan  melalui  3  tahap,  yaitu identifikasi  dampak,  evaluasi  dampak  serta  klasifikasi  dan  prioritas. Tahap ketiga adalah penyusunan KA-Amdal (Putra, 2017) . Merupakan ruang lingkup kajian  analisis  mengenai  dampak  lingkungan  hidup  yang  merupakan  hasil pelingkupan.  KA-Amdal  disusun  dalam  tiga  cara,  yaitu:  1)  kerangka  acuan disusun  oleh  komisi  yang  bertanggungjawab  bersama-sama  dengan pemrakarsa  proyek,  2)  kerangka  acuan  disusun  bersama  antara  komisi  yang bertanggungjawab,  pemrakarsa  proyek  dan  pelaksana  Amdal  atau  konsultasi Amdal  dan  3)  kerangka  acuan  disusun  oleh  pelaksana  Amdal  yang  diajukan kepada pemrakarsa proyek, kemudian dibicarakan bersama-sama instansi yang bertanggung  jawab. Tahap  keempat adalah  penyusunan  Amdal.  Merupakan telahaan  secara  cermat  dan  mendalam  tentang  dampak  besar  penting  suatu rencana  usaha  dan/atau  kegiatan.  Pedoman  umum  penyusunan  Andal berfungsi  sebagai  acuan  bagi  dasar  penyusunan  Amdal  bilamana  pedoman
teknis  penyusunan  Amdal  usaha  atau  kegiatan  yang  bersangkutan  belum ditetapkan. Tahap  kelima adalah  penyusunan  rencana  pengelolaan  lingkungan (RKL).  Merupakan  dokumen  yang  memuat  upaya-upaya  mencegah, mengendalikan  dan  menanggulangi  dampak  penting  lingkungan  yang  timbul sebagai  akibat  dari  suatu  rencana  usaha  atau  kegiatan. Tahap  keenam adalah penyusunan  rencana  pemantauan  lingkungan  hidup  (RPL).  Inti  dari  kegiatan pemantauan  adalah  memantau  sejauh  mana  aktivitas  proyek  menimbulkan perubahan  pada  lingkungan  guna  mengetahui  sejauh  mana  pula  efektivitas peralatan  pengendalian  pencemaran  yang  dipergunakan. Tahap  ketujuh adalah pelaporan.  Merupakan  perumusan  dari  hasil  rangkaian  pada  tahap-tahap sebelumnya.  Pelaporan  terdiri  menjadi  tiga  bagian  dimaksudkan  untuk  dapat mencapai  sasaran,  yakni  para  pengambil  keputusan  pada  pihak  pemrakarsa maupun  pemerintah  yang  berkepentingan  dengan  proyek  tersebut.  Laporan yang  dibuat  harus  koheren.  Terlihat  bahwa  peran  serta  masyarakat  dilibatkan baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  di  setiap  tahapan  penyusunan Amdal.
Ketentuan  hukum  Amdal  bersifat  wajib  dan  tunduk  pada  sistem  hukum penegakan  hukum  yang  sangat  ketat  ( command  and  control  system ).  Efektivitas dari  pelaksanaan  sistem  hukum  Amdal  sangat  tergantung  pada  sumberdaya manusia  sebagai  bagian  dari  aparatur  pemerintah  yang  terlibat  dalam  sistem perizinan,  sebagai  bagian  dari  mekanisme  pengawasan  (khususnya  dalam pemantauan  penaatan  ( compliance  monitoring )  dan  dukungan  ahli  Amdal  yang dididik khusus untuk itu ( well-trained staffs ). Pengalaman menunjukkan bahwa proses Amdal dalam sistem perizinan, karena kurang dipahami dalam proses, disertai  kurangnya  tenaga  ahli  yang  mendukung,  rendahnya  kesadaran sebagian  besar  pengusaha,  sehingga  sistem  ini  tidak  berjalan  dengan  baik, bahkan membuka peluang untuk menyalahgunakan wewenang.
Dalam  perkembangan  hukum  yang  ada,  di  tahun  2020  Pemerintah mengesahkan  Undang-undang  Cipta  Kerja  Nomor  11  Tahun  2020. Dikeluarkannya  Undang-Undang  Cipta  Kerja,  masyarakat  merupakan  pihak paling  merasakan  dampaknya.  Keterlibatan  masyarakat  untuk  mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat dikebiri dalam Undang-undang ini yang menyederhanakan  lebih  70  aturan  dengan  alasan  agar  mendorong  penciptaan lapangan  kerja.  Bermacam  Undang-undang  pun  diubah,  termasuk  Undang- undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Vol. 3 No. 2 (2021)
Dokumen  Amdal  semu,  begitu  sub  judul  dalam  situs  berita  lingkungan Mongabay,  dikatakan  bahwa  Pengebirian  partisipasi  publik  pun  terlihat  dari penghapusan  Komisi  Penilai  Amdal  yang  dalam  UU  Cipta  Kerja  diganti  jadi tim  uji  kelayakan  yang  dibentuk  oleh  Lembaga  Uji  Kelayakan  sebagaimana perubahan  dalam  Pasal  24.  Tim  uji  kelayakan  pun  komposisi  jadi  perwakilan pemerintah  pusat,  pemerintah  daerah  dan  ahli  bersertifikat.  Dalam  catatan ICEL,  berdasarkan  UU  Lingkungan  Hidup,  masyarakat  ditempatkan  sebagai pihak  setara  secara  hukum  untuk  dapat  berpartisipasi  dalam  pengambilan keputusan yang memengaruhi hajat hidup mereka (Syaputra, 2017) . Namun di dalam  Undang-undang  ini,  tidak  ada  unsur  masyarakat  dalam  Lembaga  Uji Kelayakan  yang  sebelumnya  ada  dalam  Komisi  Penilai  Amdal.  Bukan  hanya masyarakat  sepertinya  pun  keterlibatan  pihak  yang  konsern  di  bidang lingkungan,  termasuk  organisasi  sipil  menjadi  tidak  ada.  Padahal  sebelumnya aturan ini terdapat di dalam Pasal 30 ayat 1 huruf f UUPPLH.
Dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  ketika  Lembaga  Uji  Kelayakan  berada di  Pemerintah  Pusat,  maka  akibatnya  ketika  terjadi  kerusakan  lingkungan hidup  menjadi  sulit  terbendung.  Lain  hal  nya  lagi,  berkaitan  dengan  peran serta msyarakat yang telah dipangkas, menjadikan 10 prinsip dalam Deklarasi Rio  1992  telah  tercederai.  Di  sisi  lain  jaminan  konstitusi  yang  terdapat  dalam Pasal  28H  UUD  1945  lebih  lanjut  dalam  Pasal  9  ayat  (3)  Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang menegaskan: “setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat” terabaikan oleh pembuat kebijakan  ini.  Lebih  lanjut  lagi  berkaitan  dengan  pembangunan  nasional berkelanjutan, jika peran serta masyarakat tidak optimal maka pemenuhan hak atas kebutuhan generasi yang akan datang tidak dapat terwujud.

## 3.2. Impementasi Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Dampak
Lingkungan Hidup untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan ( Sustainable Development ).
Proses  pembangunan  yang  berkelanjutan  oleh  bangsa  Indonesia  harus diselenggarakan  berdasarkan  prinsip  pembangunan  berkelanjutan  dan berwawasan  lingkungan  sesuai  dengan  amanah  Pasal  33  ayat  4  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 (Wibobo  et  al.,  2018) . Pemanfaatan sumber daya alam masih menjadi modal dasar pembangunan di Indonesia  saat  ini  dan  masih  diandalkan  di  masa  yang  akan  datang.  Oleh karena  itu,  penggunaan  sumber  daya  alam  tersebut  harus  dilakukan  secara
bijak.  Pemanfaatan  sumber  daya  alam  tersebut  hendaknya  dilandasi  oleh  tiga pilar  pembangunan  berkelanjutan,  yaitu  menguntungkan  secara  ekonomi ( economically  viable ),  diterima  secara  sosial  ( socially  acceptable ),  dan  ramah lingkungan  ( environmentally  viable ) (Nusa,  2018) .  Proses  pembangunan  yang diselenggarakan  dengan  cara  tersebut  diharapkan  dapat  meningkatkan kesejahteraan dan kualitas kehidupan masa kini dan yang akan datang.
Disamping itu, Melalui asas-asas partisipatif yang menjadi salah satu asas dalam UUPPLH ini, setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam  proses  pengambilan  keputusan  dan  pelaksanaan  perlindungan  dan pengelolaan lingkungan hidup baik secara langsung maupun tidak langsung.
Penyelenggaraan  AMDAL  pasca  otonomi  daerah  menandai  dimulainya babak  baru  pelaksanaan  AMDAL  di  Indonesia,  yang  berimplikasi  kepada persoalan-persoalan  yang  ditimbulkan  sebagai  akibat  dari  ketidaksiapan institusi  yang  harus  menyelenggarakannya.  Sejalan  dengan  dinamika perubahan  kebijakan  nasional  di  bidang  lingkungan  hidup,  serta  untuk memperkuat dan menjamin kepastian hukum terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat,  maka  PP  No.  27  Tahun 1999  tentang  AMDAL  digantikan  oleh  PP  No.  27  Tahun  2012  tentang  Izin Lingkungan,  yang  salah  satu  materinya  mengatur  tentang  partisipasi masyarakat dalam proses AMDAL.
Untuk  menghindari  penyalahgunaan  kewenangan  dalam  penerbitan  izin lingkungan,  masyarakat  serta  stakeholder  perlu  mengetahui  prosedur penerbitan  dokumen  Amdal  serta  perannya  dalam  penyusunan  maupun penerbitan  Amdal  itu  sendiri.  Oleh  karena  itu  keterlibatan  masyarakat diketahui berdasarkan pada pengumuman dan konsultasi publik, dalam Pasal 9  ayat  (6)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  2012  tentang  Izin Lingkungan, diatur bahwa tata cara pengikutsertaan masyarakat dalam proses AMDAL  diatur  lebih  lanjut  dengan  Peraturan  Menteri.  Pedoman  dan penerbitan  izin  diatur  lebih  detail  di  dalam  Pasal  44  sampai  dengan  Pasal  46 serta Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012. Proses keterlibatan masyarakat  dalam  Amdal  dan  izin  lingkungan  sangat  diperlukan  antara  lain untuk  menjamin  terlaksananya  hak  dan  kewajiban  masyarakat  di  bidang PPLH,  mewujudkan  pelaksanaan  proses  izin  lingkungan  yang  transparan, efektif, akuntabel dan berkualitas.
Beberapa  contoh  kasus  yang  mungkin  masih  terjadi  adalah  peran  serta masyarakat dalam program pembangunan yang pelaksanaannya masih sebatas
Vol. 3 No. 2 (2021)
formalitas  karena  Pemda  ataupun  institusi  lain  yang  tidak  melaksanakan dengan serius persoalan peran serta masyarakat dan yang sering terjadi hanya sebagian  masyarakat  yang  dilibatkan  itupun  hanya  yang  menyetujui  program dalam  suatu  kegiatan  pembangunan  untuk  ikut  membenarkan  rencana program tersebut.
Kemudian  melihat  dari  beberapa  hasil  penelitian,  yang  pertama  adalah penelitian  dari  Wisandana  dalam  Jurnal  Inspirasi  menjelaskan  bahwa, implementasi  Amdal  berdasarkan  data  Dokumen  Informasi  Kinerja Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  Provinsi  Jawa  Barat  Tahun  2017  serta  data yang  terhimpun  di  Sekretariat  Komisi  Penilai  AMDAL  Provinsi  Jawa  Barat Tahun  2018  dan  2019,  maka  terhitung  sejak  ditetapkannya  PP  No.  27  Tahun 2012  tentang  Ijin  Lingkungan,  telah  dihasilkan  80  dokumen  studi  AMDAL (rata-rata  pertahun  10  dokumen  studi  AMDAL),  yang  selama  proses implementasinya  tidak  pernah  dievaluasi  efektivitasnya  dalam  mewujudkan proses  AMDAL  dan  izin  lingkungan  yang  transparan  dan  berkualitas (Wisandana,  2020) .  Bahkan  untuk  beberapa  proses  implementasi  partisipasi masyarakat  belum  pernah  ada.  Hasil  studi  peneliti  ada  tiga  kasus  pelibatan masyarakat  dalam  proses  Amdal,  yaitu  Partisipasi  Masyarakat  Pada  Proses AMDAL  Rencana  Kegiatan  Pembangunan  Kawasan  Grand  Dhika  City – Kabupaten  Bekasi,  Partisipasi  Masyarakat  Pada  Proses  AMDAL  Rencana Kegiatan  Pengembangan  Industri  Sepatu  Olahraga  Shoetown  Ligung Indonesia – Kabupaten  Majalengka  dan  Partisipasi  Masyarakat  Pada  Proses AMDAL  Rencana  Kegiatan  Pengembangan  Pelabuhan  Pangandaran- Kabupaten  Pangandaran.  Dari  ketiga  kasus  peran  serta  masyarakat  dalam proses Amdal nampak dari hasil partisipasi yang dicapai selain didapat saran, pendapat  dan  tanggapan  dari  masyarakat  terutama  pada  tahapan  konsultasi public  dan  pembahasan  di  Komisi  Penilai  AMDAL,  maka  tindak  lanjut  dari rangkaian  proses  partisipasi  masyarakat  dapat  ditindak  lanjuti  ke  dalam kesepakatan  dan  komitmen  pemrakarsa  kegiatan  dalam  mengikutsertakan warga  masyarakat  pada  pelaksanaan  kegiatan  posisi  tawar  aspirasi  dalam bentuk  saran,  pendapat  dan  taggapan  masyarakat  pada  tiga  kasus  studi AMDAL  yang  dikaji  pada  dasarnya  dapat  diakomodasikan  melalui serangkaian  dialog  pada  tahapan  pembahasan  di  Komisi  Penilai  AMDAL. Sehingga  disini  proses  dari  pelibatan  masyarakat  dapat  dijalankan  dengan efektif.
Vol. 3 No. 2 (2021)
Hasil  studi  yang  kedua  berkaitan  dengan  implementasi  peran  serta masyarakat  dalam  proses  Amdal  adalah  hasil  dari  penelitian  Frasmini  Ora Rudini  dalam  Jurnal  Mahasiswa  S2  Hukum  Untan  2017  pada  studi  kasus pertambangan  bauksit  Kabupaten  Ketapang  (2015)  menunjukan  bahwa implementasi  partisipasi  masyarakat  pada  proses  AMDAL  belum  di implementasikan  sepenuhnya (Wisandana,  2020) .  PT.  Harita  merupakan  salah satu  perusahaan  di  Indonesia  yang  melakukan  pengelolaan  pertambangan Bauksit di Kecamatan Air Upas Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Dalam proses  melakukan  kegiatan  pertambangan,  Perusahaan  wajib  mendapatkan persetujuan mengenai dokumen AMDAL. Diketahui bahwa pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan eksploitasi bahan galian (tambang) bauksit PT. Harita hanya mendatangi  Kepala  Desa,  Ketua  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  dan tokoh  masyarakat  yang  dianggap  bisa  mewakili  masyarakat  desa  untuk meminta persetujuan dalam proses AMDAL kegiatan eksploitasi bahan galian (tambang)  bauksit  PT.  Harita.  Sehingga  peran  masyarakat  yang  terdampak langsung belum efektif terlibat.
Di  Yogyakarta  berdasarkan  data  dari http://dlhk.jogjaprov.go.id diketahui jumlah data dokumen lingkungan yang telah ada, data dokumen Amdal masih sedikit  ditemukan  bidang  usaha  yang  ada  di  Propinsi  Yogyakarta. Sebagaimana datanya ada dalam tabel berikut ini :

## Tabel.1 Jumlah Dokumen Lingkungan di DIY
No. Wilayah Jumlah Bidang Usaha Jenis Dokumen Lingkungan UKL-UPL AMDAL 1. Kota Yogyakarta 64 53 11 2. Kabupaten Sleman 62 56 6 3. Kabupaten Gunung Kidul 15 14 1 4. Kabupaten Kulon Progo 21 19 2 5. Kabupaten Bantul 38 36 2
Sumber: http://dlhk.jogjaprov.go.id
Permasalahan di Daerah Istimewa Yogyakarta berkaitan dengan proses Amdal salah  satunya  terjadi  di  Kabupaten  Kulon  Progo  tepatnya  di  kawasan pembangunan  bandara  baru  Yogyakarta  atau New  Yogyakarta  International Ariport (NYIA).  Berdasarkan  pemberitaan  di  situs  internet  Mongabay  (situs
Vol. 3 No. 2 (2021)
berita  lingkungan)  di  bulan  Juni  2017  menjelaskan  bahwa  dokumen  Amdal, rencana  kelola  lingkungan/rencana  pemantauan  lingkungan  (RKL/RPL)  tak layak  lanjut.  Protes  warga  masyarakat  sekitar  bandara  yang  kemudian menyebabkan  salah  satu  syarat  dalam  proses  Amdal  tidak  dapat  tercapai, karena  peran  serta  masyarakat  dalam  penyususnan  Amdal  jelas  tidak  ada. Penolakan  warga  akan  menjadi  bahan  kajian  penyusunan (Ahmad,  2018) . Amdal  disusun  melalui  proses  penilaian  sekaligus  bisa  menjadi  solusi  atas penolakan.  Penyusunan  KA  Andal  diharapkan  berkualitas  hingga  tidak  lepas dari  masukan  masyarakat  terdampak.  Dalam  proses  penyusunan  dolumen Amdal  ada  tiga  bahasan  pokok  sebagai  dampak  pemangunan  NYIA,  yaitu mulai fisik, ekonomi dan sosial. Kajian dampak ekonomi dan fisik sudah tidak ada  masalah  namun  terkait  kajian  sosial  masih  perlu  mencari  proses penyelesaiannya.  Namun  di  tahun  2020  bandara  sudah  dapat  beroperasi  dan sudah  aktif  dalam  menjalankan  transportasi  udara  sehingga  sudah  ada  upaya penyelesaian terkait dengan penyusunan Amdal terutama dalam kajian sosial.
Beberapa  kasus  tersebut  yang  melatarbelakangi  bahwa  peran  serta masyarakat  masih  menjadi  bahan  yang  memang  sulit  untuk  diamplikasikan dengan  baik.  Secara  umum  ketidakefektifan  Amdal  dikarenaan  faktor-faktor Amdal yang hanya dilaksanakan sebagai formalitas persyaratan perijinan saja, kemudian  adanya  keterbatasan  dan  kekakuan  dalam  menerapkan  metodologi dan  teknik  analisis,  kemudian  lemahnya  sistem  pengawasan,  keterbatasan wawasan dan kemampuan SDM pelaksana Amdal serta sifat Amdal yang tidak proaktif  dan  menunggu  adanya  prakarsa  terlebih  dahulu.  Apalagi  dengan adanya aturan baru Undang-undang Cipta Kerja semakin mempersempit peran serta  masyarakat  dalam  proses  penyusunan  Amdal.  Harapan  untuk mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan pun menjadi semakin sulit.
Permasalahan  lain,  bahwa  efek  atau  akibat  hukum  jika  tidak  dilibatkan masyarakat  dalam  proses  Amdal  secara  yuridis  tidak  berakibat  hukum  bagi dokumen  Amdal  serta  masih  belum  ada  kejelasan  di  setiap  regulasi (Ciptaningrum  et  al.,  2017) .  Tidak  semua  daerah  memiliki  peraturan  daerah yang  mengakomodir  terkait  keterlibatan  masyarakat  dalam  penyusunan AMDAL. Tidak dilibatkannya masyarakat dalam proses penyusunan AMDAL juga  merupakan  sebuah  peristiwa  hukum  yang  seharusnya  memiliki  akibat hukum tertentu. Oleh sebab itu, dikarenakan proses penyusunan AMDAL yang tidak  melibatkan  masyarakat  termasuk  dalam  sebuah  peristiwa  hukum  yang seharusnya  berakibat  hukum,  maka  masyarakat  yang  tidak  dilibatkan  dapat
mengajukan permohonan pembatalan ataupun perubahan AMDAL yang telah disetujui  ke  PTUN.  Dimana  kemudian  Majelis  hakim  lah  yang  meminta pemrakarsa  untuk  mengubah  Amdalnya  dan  meminta  pemerintah  yang berwenang  untuk  melakukan  pembatalan  dan  memerintahkan  pemrakarsa untuk mengkaji ulang Amdal yang telah disetujui .

## 4. KESIMPULAN
Secara  yuridis,  peran  serta  masyarakat  sangat  penting  dan  startegis sebagai  instrumen  pengendalian  dampak  lingkungan  hidup.  peran  serta masyarakat  akan  membantu  perlindungan  hukum.  Amdal  menjadi  salah  satu instrumen pencegahan yang diakomodasi dan diatur di dalam Undang-undang Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  Nomor  32  Tahun  2009. Manfaat  penyusunan  AMDAL  antara  lain  untuk  mengidentifikasi, memprakirakan  dan  mengevaluasi  dampak  yang  mungkin  terjadi  terhadap lingkungan  hidup  yang  disebabkan  oleh  kegiatan  yang  direncanakan  dan meningkatkan dampak positif dan menangani sampai sekecil-kecilnya dampak negatif  yang  terjadi.  Penggunaan  sumber  daya  alam  tersebut  harus  dilakukan secara bijak dengan dilandasi oleh tiga pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu menguntungkan  secara  ekonomi  ( economically  viable ),  diterima  secara  sosial ( socially  acceptable ),  dan  ramah  lingkungan  ( environmentally  viable ).  Proses pembangunan  yang  diselenggarakan  dengan  cara  tersebut  diharapkan  dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas kehidupan masa kini dan yang akan datang.  Berdasarkan  kasus  yang  ada,  bahwa  implementasi  peran  serta masyarakat  masih  menjadi  bahan  yang  memang  sulit  untuk  diamplikasikan dengan  baik.  Secara  umum  ketidakefektifan  Amdal  dikarenaan  faktor-faktor Amdal yang hanya dilaksanakan sebagai formalitas persyaratan perijinan saja. Tidak  dilibatkannya  masyarakat  dalam  proses  penyusunan  AMDAL merupakan sebuah peristiwa hukum yang seharusnya memiliki akibat hukum tertentu.  Oleh  sebab  itu,  dikarenakan  proses  penyusunan  AMDAL  yang  tidak melibatkan  masyarakat  termasuk  dalam  sebuah  peristiwa  hukum  yang seharusnya  berakibat  hukum,  maka  masyarakat  yang  tidak  dilibatkan  dapat mengajukan permohonan pembatalan ataupun perubahan AMDAL yang telah disetujui  ke  PTUN.  Hal  ini  agar Sustainable  Development dapat  terwujud dengan baik.
Vol. 3 No. 2 (2021)

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad,  G.  A.  (2018).  Masterplan  Percepatan  Dan  Perluasan  Pembangunan Ekonomi  Indonesia  (Mp3Ei),  Sengketa  Agraria  Dan  Viktimologi :  Studi Kasus Pembangunan New Yogyakarta International Airport (Nyia). Jurnal Ilmiah Galuh Justisi , 6 (1), 12. https://doi.org/10.25157/jigj.v6i1.1237 Ciptaningrum,  Y.  I.  R.,  Atikah,  W.,  &  Fadhilah,  N.  L.  (2017).  Peran  Serta Masyarakat  Dalam  Proses  Penyusunan  Analisis  Mengenai  Dampak
Lingkungan Hidup. E-Journal Lentera Hukum , 4 (1), 61.
https://doi.org/10.19184/ejlh.v4i1.4796
Dalilah,  N.  D.  (2020).  Penerapan  Prinsip  Pembangunan  Berkelanjutan  dan Ekonomi Berwawasan dalam Peraturan Perundang-undangan Penggunaan Kawasan  Hutan  dalam  Rangka  PSN  Pasca  Pengesahan  Perpres  66/2020.
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia , 7 (1), 77 – 78.
Jazuli,  A.  (2015).  Dinamika  Hukum  Lingkungan  Hidup  Dan  Sumber  Daya Alam Dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan (The Law Dynamics on the  Environmental  and  Natural  Resources  in  order  to  Sustainable Development). RechtsVinding  Media  Pembinaan  Hukum  Nasional , 4 (2),  181 – 197.
https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/19/3 Marzuki, P. M. (2009). Penelitian Hukum .
Muazzin,  M.  (2014).  Hak  Masyarakat  Adat  (Indigenous  Peoples)  atas  Sumber Daya  Alam:  Perspektif  Hukum  Internasional. PADJADJARAN  Jurnal  Ilmu Hukum (Journal of Law) , 1 (2), 322 – 345. https://doi.org/10.22304/pjih.v1n2.a7 Nusa,  I.  Q.  (2018).  Kejahatan  Korporasi  Terhadap  Lingkungan  Hidup  Dalam Pembangunan Jalan Tol. Jurnal Ius Constitutum , 1 (4), 1 – 26.
Putra, D. A. (2017). Eksistensi Sistem Hukum Perizinan Kegiatan Pertambangan Dalam  Otonomi  Daerah  Sebagai  Salah  Satu  Instrumen  Hukum  Hak-Hak Masyarakat. Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY , 24 (1), 12. https://doi.org/10.22219/jihl.v24i1.4264
Rosana,  M.  (2018).  Kebijakan  Pembangunan  Berkelanjutan  Yang  Berwawasan Lingkungan di Indonesia. KELOLA Jurnal Ilmu Sosial , 1 (1), 148 – 163.
Sesa,  B.  (2018).  Implementasi  AMDAL  Dalam  Mendukung  Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development). Jurnal Sosio Sains , 4 (1), 1 – 13. Soemarwoto,  O.  (2014). Analisis  Dampak  Lingkungan .  Gadjah  Mada  University Press.
Susilowati,  E.,  &  Moerad,  S.  K.  (2016).  Perubahan  Persepsi  Melalui  Pelibatan Masyarakat  Dalam  Proses  Analisis  Mengenai  Dampak  Lingkungan (Amdal) PLTGU Perak. Jurnal Sosial Humaniora , 9 (2), 139. https://doi.org/10.12962/j24433527.v9i2.1623
Syaputra,  D.  (2017).  Peran  Serta  Masyarakat  dan  Kewenangan  Kelembagaan Pengelolaan  Lingkungan  Hukum. Jurnal  Penelitian  Dan  Kajian  Ilmiah , 9 (2),
44 – 50.
Syaputri,  M.  D.  (2017).  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Penyusunan  Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Berdasarkan Uu No 32 Tahun 2009. Varia Justicia , 13 (2), 123 – 131. https://doi.org/10.31603/variajusticia.v13i2.1886 Wibobo, A., Handayani, I. G. A. K. R., & Sudarwanto, A. S. (2018). Penerapan Kenbijakan  Izin  Pemanfaatan  Air  dan  Energi  Air  di  Taman  Nasional
Kerinci Seblat dalam Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan. Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi , 6 (2), 144 – 165.
Wisandana,  W.  (2020).  Model  Kemitraan  dalam  Implementasi  Partisipasi Masyarakat  pada  Proses  Analisis  Mengenai  Dampak Lingkungan  di  Jawa Barat The Partnership Model in The Implementation of Public Participation in Environmental Impact Assessment Process in West Java. Jurnal Inspirasi ,
11 (2), 97 – 123.
This  work  is  licensed  under a  Creative  Commons  Attribution  4.0 International License