## Pengelolaan Filantropi Islam untuk Pendidikan dan Pengentasan Kemiskinan (Menuju Tata
Kelola Dana Filantropi untuk Kemanusiaan)

## Muhammad Aziz 1
Abstract , Zakat  as  an Islamic economic instrument  is  expected to  be a bridge between the rich and the poor  to  overcome the problem of  poverty. However, the reality has become a polemic  that  is  still  interesting  to  talk  about  where  from  year  to  year  there  are  always incidents related to zakat, including the habit of jostling at Muzakki's house just for twenty thousand rupiahs. This research is included in the category of field research. The approach is  juridical-normative.  The  data  collection  uses;  a).  Observation;  b).  Interview;  c). Documentation.  While  processing  the  data  through  several  stages;  Editing,  Classifying, Verifying,  Analysing,  Closing.  The  results  of  this  study  are  that  Islamic  philanthropic activities that have been carried out by the Amil Zakat Nurul Hayat Institute, Tuban Branch, through  several  activities  and  stages,  including;  Independent  Pillar  Program,  Education Scholarship  Establishment  of  superior formal education. All  of  these programs are funded from  philanthropic  fundraising  carried  out  by  Nurul  Hayat  Tuban,  in  the  form  of  zakat, infaq,  shaqadah  and  others.  The  implications  of  Islamic  philanthropic  activities  that  are socially  included  in  the  field  of  poverty  alleviation  activities  and  strengthening  superior education  for  the  younger  generation  of  Muslims,  is  proof  that  Islamic  philanthropy,  if managed properly, will be part of the Islamic instrument solution in the field of community economic  management,  which  will  later  can  make  people  more  empowered  and  stronger, both educationally and economically.
Keywords : Islamic Philanthropy, Republic of Indonesia Law no. 23 of 2011, Nurul Hayat Tuban Foundation and Productive Zakat.

## A. Pendahuluan
Pengentasan kemiskinan tidak hanya menjadi prioritas Pemerintah Indonesia, tetapi juga menjadi  perhatian  serius  PBB.  PBB  mengeluarkan  program  Sustainable  Development  Goals (SDGs)  yang  terdiri  dari  17  target  utama.  Salah  satu  dari  17  program  tersebut  adalah pengentasan kemiskinan. Program  pengentasan kemiskinan menjadi  prioritas karena lebih dari 700 juta orang hidup dalam kemiskinan ekstrim (PBB, 2021). Pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan  berbagai  program  pengentasan  kemiskinan,  antara  lain  bantuan  beras  untuk masyarakat  miskin  (Raskin),  bantuan  langsung  tunai  (BLT)  hingga  bantuan  nontunai  lainnya seperti program padat karya. Pemerintah juga mendorong setiap perusahaan untuk menyisihkan sebagian dari keuntungan perusahaan untuk program sosial yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin dalam operasional perusahaan.
Pemerintah  juga  mulai  mengoptimalkan  peran  lembaga  zakat  dalam  membantu pengentasan kemiskinan. Pemerintah sangat  menyadari bahwa sebagai  negara  muslim terbesar di  dunia,  tentunya  memiliki  potensi  besar  dalam  penghimpunan  dana  zakat.  Berdasarkan  hasil pemetaan  yang  dilakukan  oleh  Badan  Zakat  Nasional  (BAZNAS),  potensi  zakat  di  Indonesia mencapai  Rp  233,8  triliun  (Republika,  2019),  bahkan  potensi  zakat  di  Indonesia  pada  tahun 2023  menurut  The  Global  Islamic  State  akan  mencapai  Rp  500  triliun  (Dumpetduafa,  2021). Dengan  potensi  yang  begitu  besar,  akan  sangat  membantu  dalam  pengentasan  kemiskinan  di Indonesia.
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Indonesia pada Maret 2020 mencapai  9,78  persen  atau  sebanyak  26,42  juta  orang  (BPS,  2020).  Pemerintah  dapat mengoptimalkan tingkat  kedermawanan masyarakat  Indonesia dalam menghimpun dana zakat. Padahal  dalam  kondisi  pandemi  Covid-19,  tingkat  penghimpunan  zakat  justru  meningkat
1 Muhammad Aziz, Institut Agama Islam Al-Hikmah Tuban, email: muhammadaziztuban@gmail.com
menjadi 46 persen pada 2020 jika dibandingkan dengan 2019 (Kompas, 2020; Hudaifi dan Beik, 2021). Hal  ini menunjukkan bahwa masyarakat  Indonesia memiliki tingkat  ketaatan  yang baik dalam menjalankan perintah agama dan sekaligus menunjukkan jiwa sosial yang tinggi.
Selain  BAZNAS,  pengelolaan  dana  zakat  di  Indonesia  juga  dilakukan  oleh  Lembaga Amil  Zakat  (LAZ).  LAZNAS  merupakan  lembaga  zakat  yang  dikelola  secara  mandiri  oleh masyarakat. Keberadaan LAZ sangat membantu pemerintah dan BAZNAS dalam menghimpun dana  zakat.  Kontribusi  LAZ  dalam  menghimpun  dana  zakat  di  Indonesia  mencapai  40  persen dari  total  penerimaan  zakat  nasional  (Wawasan,  2019).  Hingga  tahun  2019,  terdapat  572 lembaga pengelola zakat yang telah resmi dan telah memperoleh izin, terdiri dari 491 BAZNAS dan 27 LAZNAS serta 54 LAZDA. Pada tahun 2019, total dana zakat  yang terkumpul sebesar Rp.  10,2  triliun,  dimana  sebagian  besar  penyalurannya  dialokasikan  untuk  program  sosial kemanusiaan  sebesar  36,9  persen,  untuk  dakwah  sebesar  25  persen,  untuk  pendidikan  19,3 persen,  untuk  ekonomi  13,5  persen  dan  untuk  kesehatan  sebanyak  5,2  persen  (PUSKAS- BAZNAS, 2021).
Yayasan  Nurul  Hayat  atau  Lembaga  Amil  Zakat  Nurul  Hayat  Cabang  Tuban (selanjutnya  disebut  LAZ  Nurul  Hayat  Tuban),  dalam  aktifitasnya  sebagai  amil  zakat,  sudah banyak  berkontribusi  dalam  upaya  membangun  dan  mensejahtrakan  masyarakat,  melalui berbagai program  yang dimunculkannya. Diantara program-program tersebut adalah; pesantren dan sekolah gratis, beasiswa yatim dan dhuafa’ , pembinaan majelis ta’lim abang becak, insentif bulanan guru al-Qur’an, penciptaan lapangan kerja mandiri, santunan ibu hamil dan pengobatan, beasiswa  sahabat  muda  berprestasi,  kampus  entrepreneur  penghafal  al-Qur’an,  dan  program dakwah (Majalah Nurul Hayat, September 2022).
Sekilas pandang, banyak orang  yang menilai bahwa pengelolaan zakat secara produktif di  LAZ  Nurul  Hayat  Cabang  Tuban  berjalan  dengan  lancar  dan  sesuai  dengan  prosedur  yang berlaku, namun bila dicermati lebih jeli, sangat dimungkinkan sistem pengelolaannya ada yang bertentangan  dengan  tata  cara  atau  prosedur  yang  di  tetapkan  dalam  UU  No.  23  tahun  2011. Penjelasan tentang sistem  pengelolaan zakat  di  Indonesia telah diatur dalam UU No. 23 tahun 2011  tentang  pengelolaan  zakat  Pasal  1  ayat  (1)  satu  yang  tertulis  bahwa  pengelolaan  zakat adalah  kegiatan  perencanaan,  pelaksanaan,  dan  pengoordinasian  dalam  pengumpulan, pendistribusian,  dan  pendayagunaan  zakat.  Penjelasan  lebih  lanjut  juga  ditemukan  pada peraturan  pemerintah  No  14  tahun  2014  tentang  pelaksanaan  undang-undang  nomor  23  tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, khususnya pasal (1) satu ayat (1) satu dengan bunyi yang tidak berbeda.
Pengelolaan  zakat  sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  3  UU  No  23  tahun  2011, bertujuan;  a).  Meningkatkan  efektivitas  dan  efisiensi  pelayanan  dalam  pengelolaan  zakat;  dan b).  Meningkatkan  manfaat  zakat  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat  dan penanggulangan kemiskinan.
Oleh  karenanya,  untuk  merealisasikan  tujuan  tersebut,  pemerintah  membentuk  Badan Amil  Zakat  Nasional  (BAZNAS)  di  tingkat  pusat,  propinsi  dan  kabupaten/kota.  Untuk membantu  BAZNAS  dalam  pelaksanaan  pengumpulan,  pendistribusian,  dan  pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) setelah mendapatkan izin dari pemerintah melalui Kementerian Agama dan BAZNAS Pusat (UU RI No 23 tahun 2011). LAZ Nurul Hayat Cabang Tuban secara yuridis dan legal formal adalah kantor cabang dari lembaga yang  terdaftar  sebagai  organisasi  kemasyarakatan  Islam  yang  mengelola  bidang  pendidikan, dakwah,  dan  sosial;  berbentuk  lembaga  berbadan  hukum;  mendapat  rekomendasi  dari BAZNAS;  memiliki  pengawas  syariat;  memiliki  kemampuan  teknis,  administratif,  dan keuangan  untuk  melaksanakan  kegiatannya;  bersifat  nirlaba;  memiliki  program  untuk mendayagunakan  zakat  bagi  kesejahteraan  umat;  dan  bersedia  diaudit  syariat  dan  keuangan secara berkala  yang ada di Kabupaten Tuban yang bergerak dibidang pengelolaan zakat (Pasal (15) lima belas ayat (1) satu UU RI N0 23 tahun 2011).
Dalam  historis,  sebenarnya  pengelolaan  zakat  di  Indonesia  mengalami  kemajuan  yang cukup  signifikan,  meski  masih  dihadapkan  pada  berbagai  permasalahan,  diantaranya  masih
belum  optimalnya  pengumpulan  zakat  oleh  Lembaga  Pengelola  Zakat.  Hasil  survey  PIRAC tahun  2004  menunjukkan  bahwa  baru  12.5%  masyarakat  yang  menyalurkan  zakatnya  melalui lembaga  resmi  zakat  seperti  BAZ  dan  LAZ  atau  yayasan  amal  lainnya.  Masalah  tersebut disebabkan oleh tiga faktor permasalahan utama yang menyebabkan rendahnya realisasi potensi zakat,  yaitu  faktor  kelembagaan,  faktor  masyarakat  dan  faktor  sistem  yang  dianut  dalam pengeloaan  zakat  itu  sendiri.  Dengan  demikian,  dalam  menyikapi  berbagai  permasalahan tersebut  dan  dalam  rangka  meningkatkan  realisasi  potensi  zakat,  maka  ada  tiga  langkah  yang harus ditempuh  dalam pengelolaan zakat,  yaitu meningkatkan kepercayaan masyarakat  kepada lembaga-lembaga  pengelola  zakat,  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  untuk  menunaikan kewajiban zakatnya dan menerapkan sistem manajemen zakat terpadu (DEPAG RI, 2007).
Ada  beberapa  hasil  penelitian  yang  membahas  terkait  peran  filantropi  Islam  di Indonesia.  Di  antarnya  ialah  Hilman  Latief,  Zakiyuddin  Baidhawy,  Syahril,  Wahyuddin Abdullah,  dan  Syahruddin.  Penelitian  Latief  membahas  tentang  faktor  yang  merangsang perusahaan  untuk  mendirikan  pengumpulan  zakat,  ide-ide  keagamaan  yang  diterapkan  untuk memobilisasi  amal  dari  para  pekerja  Muslim,  dan  konsep-konsep  yang  ditafsirkan  dan dipraktekkan  dalam  perusahaan  swasta?  Tulisan  tersebut  berpendapat  bahwa  lahirnya  konsep baru  dalam  praktek  zakat,  seperti  zakat  pada  kekayaan  perusahaan,  telah  menunjukkan  proses dinamika Islamisasi sektor swasta di Indonesia (Hilman Latief, 2013).
Baidhawy  membahas  model  filantropi  Islam  yang  baru  pada  Lazismu  (Lembaga  Amil Zakat Infak dan Sadaqah Muhammadiyah), mengungkapkan langkah-langkah yang diambil oleh Lazismu  untuk  melakukan  pemberdayaan  dan  keadilan  sosial  dan  memahami  tujuan  filantropi baru  yang  digagas  oleh  Lazismu.  Baidhawy  menemukan  bahwa  Muhammadiyah  sebagai organisasi  non-profit,  mengakui  perannya  sebagai  agen  perubahan  vis-a-vis  Negara.  Lazismu mampu menujukkan fleksibilitas untuk beradaptasi dengan mode-mode filantropi baru. Lazismu juga  mampu  menemukan  terobosan-terobosan  dalam  manajemen  zakat,  infak,  dan  sedekah (Zakiyuddin  Baidhawy,  2015).  Sedangkan  Syahril,  Abdullah  dan  Syahruddin  mencoba  untuk memformulasikan  model  pemberdayaan  ekonomi  melalui  filantropi  islam  di  Baznas  Kota Makassar.  Mereka  berpendapat  bahwa  tiga  program  produktif  (Bantuan  Dana  Bergulir, Pelatihan Life Skill, dan ZCD/ Zakat Community Development ) di Baznas Kota Makassar belum maksimal,  karena  dana  yang  dialokasikan  pada  program  konsumtif  masih  mendominasi. Syahril,  Abdullah  dan  Syahruddin  mengajukan  sebuah  program  produktif  untuk  diterapkan  di Baznas  Kota  Makassar,  yaitu  model  program  pemberdayaan  ekonomi  pesisir  (Syahril  dkk, 2019).
Ketiga  hasil  penelitian  yang  telah  penulis  paparakan  sebelumnya  membahas  tentang filantropi  Islam  pada  saat  sebelum  adanya  Covid-19.  Hasil  penelitian  yang  dikemukakan  oleh Azwar  Iskandar,  Bayu  Taufiq  Possumah,  Khaerul  Aqbar,  dan  Nurhidayat  meneliti  filantropi Islam  pada  Covid-19.  Dalam  hasil  riset  mereka,  Iskandar,  Possumah  dan  Aqbar  memberikan enam solusi berupa kebijakan ekonomi dan keuangan Islam pada saat Covid-19, yaitu bantuan langsung tunai melalui ZIS, penguatan instrumen wakaf untuk infrastruktur, pemberian bantuan modal  usaha  unggulan  melalui  skema qard  al-hasan ,  peningkatan  literasi,  dan  pengembangan teknologi  finansial  Islam  (Azwar  Iskandar,  2020).  Sedangkan  Nurhidayat  fokus  pada  strategi fundraising  zakatnya  pada  saat  pandemi.  Dia  menemukan  bahwa  Baznas  dan  LAZ  masih mengandalkan  strategi  intergasi  fundraising  zakat  antara  manual  dan  digital  sesuai  dengan sagmentasi muzakki (Nurhidayat, 2020). Sayangnya, kedua hasil penelitian tersebut merupakan hasil  penelitian  pustaka  dengan  menggunakan  teknik  pengumpulan  data  berupa  dokumentasi, bukan penelitian lapangan atau studi kasus.
Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini. Persamaannya  adalah  sama-sama  membahas  tentang  filantorpi  Islam.  Perbedaannya  adalah ketiga  hasil  penelitian  lapangan  di  awal  membahas  filantorpi  Islam  yang  ada  di  perusahaan swasta,  Lazismu  dan  Baznas  Kota  Makassar,  sedangkan  dua  hasil  penelitian  terakhir  hanya mengkaji filantropi Islam di Baznas dan LAZ dengan jenis penelitian pustaka. Dalam penelitian ini mengkaji filantorpi Islam yang dikelola oleh Baznas Provinsi Kalbar dengan jenis penelitian
lapangan. Selain itu, penelitian dalam proposal ini mengfokuskan kajian terkait peran filantropi Islam dalam menanggulangi ekonomi masyarakat miskin di Baznas Provinsi Kalbar pada masa pandemi  Covid-19.  Inilah  kebaharuan  yang  penulis  tawarkan  dalam  tulisan  ini  untuk  melihat inovasi  yang  dilakukan  Baznas  Provinsi  Kalbar,  terutama  dihadapkan  pada  tantangan pemahaman  konvensional  yang  tidak  membolehkan  ZIS  melalui  online,  anjuran  untuk stay  at home dan physical distancing pada masa pandemi ini.

## B. Metodologi
Jenis  penelitian  yang  gunakan  dalam  proposal  ini  adalah  penelitian  lapangan  ( field research )  dengan  pendekatan  sosiologis  dan  yuridis-normatif.  Sedangkan  metode  penelitian yang  penulis  gunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  studi  kasus  (Bambang Sunggono,  1997).  Burhan  Bungin  (2001)  menjelaskan  bahwa  metode  studi  kasus  dalam penelitian  kualitatif  merupakan  studi  yang  mendalam  terhadap  suatu  kelompok  orang  atau peristiwa tertentu, dalam hal ini adalah LAZ Nurul Hayat Cabang Tuban. Pengumpulan datanya menggunakan; a). Observasi; b). Wawancara; c). Dokumentasi. Sedangkan pengolahan datanya melalui  beberapa  tahap; Editing,  Classifying,  Verifying,  Analiysing,  Closing .  Pengecekan keabsahan  data  dalam  proposal  ini  dilakukan  dengan  teknik  pemeriksaan  kecukupan  data-data primer  dan  dibandingkan  dengan  data-data  sukunder  dan  data  tersier.  Penelitian  ini  akan dilaksanakan pada kurun waktu kurang lebih lima (5) bulan.

## C. Hasil dan Pembahasan

## 1. Sejarah pengelolaan zakat di Indonesia
Sejarah  singkat,  Pengeloaan  zakat  di  Indonesia,  terdapat  beberapa  tahapan  sejarah, yaitu  tahapan  pada  masa  penjajahan  Balanda  yang  diatur  dalam  Ordonantie  Pemerintah Hindia  Belanda  Nomor  6200  tanggal  28  Februari  1905.  Dalam  pengaturan  ini  pemerintah tidak  mencampuri  masalah  pengelolaan  zakat  dan  pelaksanannya  karena  sepenuhnya diserahkan kepada umat Islam dengan syari’at Islam (Fakhruddin, 2008).
Pada  tahap  kedua  yaitu  awal  kemerdekaan  Indonesia,  Kementerian  Agama mengeluarkan  Surat  Edaran  Nomor:  A/VII/17367,  tanggal  8  Desember  1957  tentang Pelaksanaan  Zakat  Fitrah.  Dan  pada  masa  orda  baru  (tahap  ketiga),  Menteri  Agama menyusun  Rancangan  Undang-undangs  tentang  zakat  dan  disampaikan  kepada  Dewan Perwakilan  Rakyat  Gotong  Royong  (DPRGR),  Menteri  Sosial  dan  Menteri  Keuangan dengan  surat  Nomor:  MA/095/1967/tanggal  5  Juli  1967.  Pada  tahun  1968  dikeluarkan Peraturan  Menteri  Agama  Nomor  5  tahun  1986  tentang  Pembentukan Bait  al-Mal dan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 tahun 1986 tentang pembentukan Badan ‘Amil Zakat.
Pada  tahun  1984  dikeluarkan  Instruksi  Menteri  Agama  Nomor  2/1984  tanggal  3 Maret  1984  Tentang  Infaq  Seribu  Rupiah  selama  bulan  Ramadlan  yang  pelaksanaannya diatur  dalam  Keputusan  Direktur  Jendral  Bimas  Islam  dan  Urusan  Haji  Nomor  19  tahun 1984 tanggal 30 April 1984. Pada tanggal 12 Desember 1989 dikeluarkan Instruksi Menteri Agama Nomor 16 tahun 1989 tentang Pembinaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS).
Pada  tahun  1991  dikeluarkan  Keputusan  Bersama  Menteri  Agama  dan  Menteri Dalam  Negeri  Nomor  29  dan  47  tahun  1991  tentang  Pembinaan  Badan  ‘Amil  ZIS  yang kemudian  dilanjutkan  dengan  Instruksi  Menteri  Agama  Nomor  5  tahun  1991  tentang Pedoman  Pembinaan  teknis  Badan  ZIS  dan  Instruksi  Menteri  Dalam  Negeri  No.  7  tahun 1988 tentang Pembinanaan Umum Badan ‘Amil ZIS (Fakhruddin, 2008).
Pada  era  reformasi  tahun  1998,  terbentuklah  UU  No.  38  tahun  1999  tentang Pengelolaan Zakat yang ditandatangani pada 23 September 1999 oleh Presiden RI waktu itu yaitu Prof. B.J. Habibie. Pada tahun yang sama Menteri Agama RI membuat keputusan No. 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan UU No. 38 tahun 1999, dan beberapa tahun kemudian Menteri  Agama  RI  mengeluarkan  keputusan  kembali  No.  373  tahun  2003  tentang pelaksanaan UU No. 38 tahun 1999. Pada tahun 2000 Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji memberi  keputusan  No.  D/291/2000  tentang  Pedoman  Teknis  Pengelolaan  Zakat.
Sebelumnya  pada  tahun  1997  juga  keluar  Keputusan  Menteri  Sosial  No.  19  tahun  1998, yang  memberi  wewenang  kepada  masyarakat  yang  menyelenggarakan  pelayanan kesejahteraan  sosial  bagi  fakir  miskin  untuk  melakukan  pengumpulan  dana  maupun menerima  dan  menyalurkan  ZIS.  Dengan  disahkannya  UU  No.  38  tahun  1999  tentang Pengelolaan  Zakat  tersebut,  maka  Indonesia memasuki tahap institusionalisasi  pengelolaan zakat dalam wilayah formal kenegaraan, meskipun masih sangat terbatas. Namun Lembaga- lembaga  Pengelola  Zakat  mulai  berkembang,  termasuk  juga  pendirian  lembaga  zakat  yang dikelola oleh pemerintah, yaitu BAZNAS, BAZ dan LAZ yang dikelola masyarakat dengan manajemen yang lebih baik dan modern (http://pujohari.wordpress.com/2009/09/15/sejarah- pengelolaan-zis-di-indonesia. Diakses pada tanggal 25 Mei 2022).
2. Teoritisasi pengelolaan zakat
Undang  -  undang  No.  23  tahun  2011  pasal  (1)  satu  ayat  (1)  satu  memaknai pengelolaan zakat sebagai kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengorganisasian dalam pengumpulan,  pendistribusian  dan  pendayagunaan  zakat  (UU  No  23  tahun  2011).  Oleh karena  itu,  mengacu  pada  terminologi  kegiatan  perencanaan,  pelaksanaan,  dan pengorganisasian  dalam  pengumpulan,  pendistribusian  dan  pendayagunaan  zakat  tersebut, ruang  lingkup  kegiatan  ini  dapat  dikembangkan  dan  diperluas  pada  beberapa  langkah  dan fase berikut ini:
a. Perencanaan pengelolaan dana ZIS
Dalam  kegiatan  ini,  terdapat  beberapa  hal  yang  harus  diperhatikan,  antara  lain yaitu; Pertama ,  perencanaan  strategi  kelembagaan.  Perencanaan  adalah  pemilihan sekumpulan  kegiatan  dan  pemutusan  selanjutnya  terhadap  apa  yang  harus  dilakukan, kapan,  bagaimana,  dan  oleh  siapa.  Oleh  karena  itu,  dalam  melakukan  perencanaan, setidaknya  harus  ada  beberapa  aspek  yang  harus  diperhatikan,  di  antaranya;  hasil  yang ingin dicapai, apa yang akan dilakukan, kapan waktu dan skala prioritasnya serta berapa jumlah dana (kapital) yang dibutuhkan (Didin Hafidhuddin dkk, 2003).
Dengan  demikian,  perencanaan  dengan  segala  variasinya  ditujukan  untuk membantu  mencapai  tujuan  suatu  lembaga  atau  organisasi.  Hal  tersebut  merupakan prinsip  yang  penting,  karena  perencanaan  harus  mendukung  fungsi  manajemen berikutnya (Sukarna, 1992).
Adapun  prinsip-prinsip  perencanaan  yang  harus  diperhatikan  antara  lain  yaitu: 1).  Prinsip  membantu  tercapainya  tujuan  setiap  perencanaan  dan  segala  perubahannya yang  harus  ditujukan  kepada  tercapainya  tujuan;  2).  Prinsip  efisiensi  dari  perencanaan agar  dapat  mencapai  tujuan  dengan  biaya  yang  sekecil-kecilnya;  3).  Prinsip pengutamaan,  pemerataan,  dan  patokan  dalam  perencanaan;  4).  Prinsip  kebijakan  pola kerja; 5). Prinsip waktu yang  efektif dan seeffesien mungkin; 6). Prinsip tata hubungan perencanaan;  7).  Prinsip  alternatif  pada  setiap  rangkaian  kerja  dan  perencanaannya;  8). Prinsip  keterikatan  dengan  memperhitungkan  jangka  waktu;  9).  Prinsip  ketepatan  arah dengan  pengamatan  yang  terus  menerus  terhadap  kejadian-kejadian  yang  timbul  dalam pelaksanaan;  dan  10).  Prinsip  perencanaan  strategis  dengan  memilih  tindakantindakan yang diperlukan agar tetap efektif (Fakhruddin, 2008).
Kedua , perencanaan tujuan kelembagaan. Tujuan merupakan suatu harapan yang harus  dicapai.  Dalam  pengelolaan  zakat,  setidaknya  ada  empat  tujuan  yang  hendak direalisasikan,  yaitu:  1).  Kemudahan Muzakki menunaikan  kewajiban  berzakat;  2). Menyalurkan  zakat  kepada Mustahiq zakat;  3).  Memprofesionalkan  organisasi  zakat; dan 4). Terwujudnya kesejahteraan sosisal.
b. Pelaksanaan pengelolaan dana ZIS Dalam  pelaksanaan  pengelolaan  dana  ZIS  diperlukan  beberapa  hal  berikut  ini, antara  lain: Pertama, Pelaksanaan  dalam  penghimpunan  dana  ZIS.  Pengumpulan  zakat dilakukan oleh ‘ Amil BAZNAS dengan cara menerima dan atau mengambil dari muzakki atas  dasar  pemberitahuan  terlebih  dahulu.  BAZNAS  dapat  bekerjasama  dengan  Bank dalam  pengumpulan  zakat  harta muzakki yang  berada  di  Bank  atas  permintaan  atau
persetujuan muzakki .  BAZNAS  dapat  menerima  harta  selain  zakat,  seperti infaq, shadaqah,  hibah,  wasiat,  waris, dan kafarat ;  dan Kedua ,  pelaksanaan  dalam pendistribusian  dan  pendayagunaan  dana  ZIS.  Sebagaimana  yang  dijelaskan  pada  awal pembahasan  penelitian  ini  bahwa  pendistribusian  dana  zakat  sudah  dirumuskan  dan dikhususkan  kepada  orang-orang  atau  golongan  yang  berhak  menerimanya.  Agar  dana zakat  yang  didistribusikan  tersebut  dapat  diberdayakan  dan  dimanfaatkan,  maka pembagiannya  juga  harus  selektif  untuk  kebutuhan  konsumtif  atau  untuk  kebutuhan produktif.  Masing-masing  dari  kebutuhan  konsumtif  tersebut  dibagi  pada  dua  bagian yaitu:  konsumtif  tradisional,  konsumtif  kreatif,  produktif  konfensial,  produktif  kreatif (Fakhruddin, 2008).
c. Pengorganisasian pengelolaan dana ZIS Dalam pengeorganisasian pengelolaan dana ZIS diperlukan beberapa hal berikut ini,  antara  lain: Pertama ,  pengorganisasian  struktur  organisasi.  Pengorganisasian berkaitan  dengan  tugas  lembaga  untuk  menyusun  struktur,  tugas  dan  wewenang, hubungan,  desain  organisasi,  spesialisasi  pekerjaan,  uraian  pekerjaan,  spesifikasi pekerjaan,  rentang  kendali,  kesatuan  komando,  desain  dan  analisis  pekerjaan. Kedua , pengorganisasian mustahik zakat  (penerima  zakat).  Pengorganisasian  para  kelompok yang  berhak  menerima  zakat  diperlukan  agar  dana  yang  terhimpun  oleh  lembaga BAZNAS  dapat  didistribusikan,  disalurkan  dan  didayagunakan  sesuai  dengan  syari’at Islam  dan  UU  yang  berlaku.  Sehingga  prosedur  tersebut  terorganisir  dengan mempertimbangkan  skala  prioritas  tiap-tiap mustahik; dan Ketiga ,  pengorganisasian pendayagunaan  dana  ZIS.  Pendayagunaan  dana  ZIS  dibagi  menjadi  dua  macam,  yaitu kebutuahan produktif dan kebutuhan konsumtif. Kubutuhan konsumtif adalah dana zakat yang  diperuntukkan  untuk  pemenuhan  kebutuhan  hidup  para mustahiq yang  tergabung dalam  delapan ashnaf dengan  mendahulukan  yang  paling  tidak  berdaya  dalam memenuhi kebutuhan primernya dan secara ekonomi mereka juga sangat membutuhkan bantuan.  Sedangkan  kebutuhan  produktif  adalah  dana  zakat  yang  diperuntukkan  untuk kebutuhan  usaha  produktif  bagi  para mustahiq yang  masih  terdapat  kelebihan,  dan adanya  usaha-usaha  yang  memungkinkan,  serta  mendapat  persetujuan  dari  Dewan Pertimbangan (Fakhruddin, 2008).

## 3. Zakat Sebagai Aspek Filantropi Islam
Filantropi merupakan istilah baru dalam Islam. Belakangan ini, ada beberapa istilah dalam  Islam  yang  digunakan  sebagai  padanan  istilah  filantropi.  Secara  etimologi,  kata “filantropi”  atau  dalam  Bahasa  Inggrisnya philanthropy ,  berasal  dari  dua  suku  kata  dalam Bahasa  Yunani,  yaitu philos (cinta)  dan anthropos (manusia).  Dalam  bahasa  Indonesia, filantropi  lebih  dikenal  dengan  kedermawanan  sosial.  Secara  terminologi,  filantropi  adalah rasa  kecintaan  terhadap  sesama  manusia  yang  terpatri  dalam  bentuk  pemberian  derma kepada orang lain (Faozan Amar, 2017).
Praktek filantropi sudah ada sebelum Islam dan begitu juga ada dalam ajaran Islam. Banyak  sekali  ayat-ayat  Alquran  dan  hadis  yang  menejelaskan  tentang  praktek  dan semangat  dari  filantropi  tersebut.  Apabila  ditelusuri,  filantropi  yang  terdapat  dalam  ajaran agama Islam selain semangat ayat di atas ada dalam berbagai bentuk, yaitu wakaf, sedekah, infak, zakat,  hibah, hadiah (Abdiansyah  Linge,  2015). Selain itu, penulis  juga menemukan bentuk  seperti  nafkah,  waris,  wasiat,  dan  wasiat  wajibah  yang  terdapat  dalam  Kompilasi Hukum  Islam.  Kaitannya dengan tulisan ini, filantropi  Islam  yang dimaksud di  sini adalah Zakat,  Infak  dan  Sedekah  (ZIS)  yang  merupakan  tugas  dari  Baznas  Provinsi  Kalbar sebagaimana  yang  diamanatkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2011  tentang Pengelolaan  Zakat.  Di  antara  ketiga  instrumen  filantropi  Islam  tersebut,  instrumen  zakat lebih besar dalam pengumpulan dananya dari pada infak dan sedekah.
Filantropi kemudian dikonseptualisasikan sebagai praktik memberi (giving), pelaya- nan (service) dan  asosiasi (association ) dengan  sukarela  untuk  membantu  pihak  lain  yang
membutuhkan  sebagai  ekspresi  rasa  cinta (Kholis  dkk.,  2013). Wujud  filantropi  berbasis agama  (Islam)  digali  dari  doktrin  keagamaan  yang  bersumber  dari  al-Qur'an  dan  Hadits yang dimodifikasi dengan perantara mekanisme ijtihad sehingga institusi institusi filantropi (zakat, infak, sedekah, dan wakaf muncul). Tujuannya adalah supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja (Stillman, 2017). Dalam tradisi Kristen filantropi atau disebut  juga  dengan  karitas  juga  diturunkan  dari  pesan  Alkitab.  Pesan  Alkitab  meminta murid  Yesus  untuk  berbagi  harta,  keramahtamahan,  dan  pelayanan  untuk  mencukupi kebutuhan  pengikut  mereka.  Secara  lebih  teknis,  dalam  tradisi  Kristen  dikenal  pajak «perpuluhan» yang dipahami sebagai norma dan kewajiban untuk melakukan karitas sesuai dengan kemampuan.
Dalam  perkembangannya,  pesan  kedermawanan  filantropi  diterjemahkan  secara progresif.  Filantropi  tidak  lagi  hanya  dipahami  secara  normatif-tradisional  dalam  bentuk karitas  semata  tetapi  juga  untuk  keadilan  sosial  ( social  justice  philanthropy ).  Pendekatan filantropi  yang  bersifat  normatif-tradisional,  misalkan  pemberian  langsung  para  dermawan untuk  kalangan  miskin  dalam  rangka  memenuhi  kebutuhan  sehari-hari,  dinilai  mempunyai kelemahan fundamental (Abubakar  &  Bamualim,  2006,  hlm.  4). Filantropi jenis  ini tidak bisa mengembangkan taraf kehidupan masyarakat miskin (diistilahkan dengan memberi ikan tapi tidak  memberi  kail).Sementara  itu,  filantropi  untuk  keadilan  sosialdapat  meminimalisasi gap antara  si  kaya  dan  si  miskin.  Upaya  ini  diwujudkan  dengan  memobilisasi  sumber  daya untuk mendukung kegiatan yang menggugat ketidakadilan struktur yang menjadi penyebab langgengnya kemiskinan (Fauzia, 2013; Hasanah dkk., 2018) . Dengan kata lain, filantropi jenis ini  adalah  mencari  akar  permasalahan  dari  kemiskinan  tersebut  yaitu  adanya  faktor ketidakadilan dalam alokasi sumber daya dan akses kekuasaan dalam masyarakat.

## 4. Sejarah berdirinya Yayasan Nurul Hayat
Awal  mula  didirikannya  Yayasan  Nurul  Hayat,  berawal  dari perkumpulan  Bani Hayat  di  mana  H.  Muhammad  Molik  yang  merupakan pendiri  sekaligus  ketua  Yayasan Nurul  Hayat  ingin  mengalokasikan  5%  dari hasil  penjualan  jamu  maduranya  (CV.  Firda Prima)  untuk  diberikan  kepada anak  yatim.  Setelah  menyisihkan  sebagian  hasil  dari penjualan untuk dishodaqohkan, omset penjualan jamu Madura Molik semakin bertambah, sehingga  dana  bantuan  pun  semakin  banyak  dan  semakin  banyak  pula  anak yatim  yang disantuni.
Pada  tahun  2001  Pak  Molik  membuat  panti  asuhan  yang  diberi  nama  panti asuhan Nurul Hayat,  yang mana yayasan ini berupa  yayasan keluarga. Sejak itu, telah mempunyai santri  sebanyak  700  anak  yatim  yang  tidak  tinggal  di asrama  sedangkan  yang  tinggal  di asrama  hanya  20  anak  yatim.  Pada  saat  itu, yayasan  ini  bertempat  di  Rungkut  Asri  Timur Gang  4.  Setelah  itu,  pada  tahun 2004  panti  asuhan  Nurul  Hayat  dibubarkan  dan  berganti nama  menjadi Yayasan  Nurul  Hayat.  Dengan  berganti  nama  dan  menjadi  sebuah  yayasan sosial,  maka  Yayasan  Nurul  Hayat  mulai  mengembangkan  ke  berbagai kegiatan  sosial lainnya.
Yayasan Nurul Hayat bergerak dalam bidang layanan sosial dan dakwah. Sejak awal didirikan,  Nurul  Hayat  sudah  dicita-citakan  untuk  menjadi  lembaga  milik  umat  yang mandiri.  Lembaga  milik  umat  artinya  lembaga  yang  dipercaya  oleh  umat  karena mengedepankan  transparansi  dan  akuntabilitas  pengelolaan  dana-dana  amanah  umat. Sedangkan,  lembaga  yang  mandiri  artinya  semua  biaya  operasional  (termasuk  gaji karyawan)  berusaha  dipenuhi  secara  mandiri  dari  hasil  usaha  yayasan.  Oleh  karena  itu donasi dari umat berupa zakat, infak dan shodaqoh (ZIS) baik perorangan maupun lembaga, 100% tersalurkan untuk membiayai program layanan sosial dan dakwah Nurul Hayat.
Yayasan  Nurul  Hayat  yang  awalnya  dikelola  oleh  keluarga,  sekarang  menjadi yayasan  milik  umat  yang  dikelola  secara  profesional,  sehingga  dibentuklah  3  direktorat yaitu: direktorat dana, direktorat program, dan direktorat usaha. Dimana 3 direktorat tersebut saling melengkapi dalam melaksanakan berbagai program Nurul Hayat (Majalah NH, 2003).
5. Kegiatan Filantropi Islam di Nurul Hayat Kantor Cabang Tuban
Yayasan  Nurul  Hayat  juga  memiliki  beberapa  layanan  sosial,  diantaranya:  (1).
SAYANG (Sahabat Yatim Cemerlang); (2). ASAH PENA (Asrama Anak Shaleh Penghafal Al-Qur’an);  (3).  PAS  (Pesantren  Anak  Shaleh);  (4).  IBUQU  (Insentif  Bulanan  Guru Qur’an);  (5).  SERAYA  (Senyum  Hari  Raya);  (6).  SAHABAT  (Santunan  Kesehatan  dan Pengobatan);  (7).  MATABACA  (Majlis  Ta’lim  Abang  Becak);  (8).  PRAKTIS  (Praktek Medis Sosial); (9). PILAR MANDIRI (Penciptaan Lapangan Kerja Mandiri); (10). SIGAB (Aksi  Tanggap  Bencana);  (11).  TAFAQUR  (Tanda  Cinta  untuk  Penghafal  Qur’an);  (12). PEPQ  (Pesantren  Entreprenuer  Penghafal  Qur’an);  (13).  KEPQ  (Kampus  Entreprenuer Penghafal Qur’an); (14). SMP Tahfidz Khoirun Nas (Wawancara Ustad Kholid, 22 Agustus 2021).
Saat ini di Surabaya, layanan SAYANG membina 1800 anak yatim dan ± 1500 yang sudah  terealisasikan,  kemudian  ada  sekitar  32  anak  dalam  binaan  PAS  yang  tinggal  di asrama  Nurul  Hayat  Surabaya,  program  PAS  ini  berdiri  pada  tanggal  15  Mei  2007.  Ada 1000 guru Al-Qur’an yang diberikan penghargaan oleh program IBUQU, 1246 abang becak dalam  program  MATABACA.  Untuk  layanan  sosial  SAHABAT,  Nurul  Hayat  Surabaya mengeluarkan kurang lebih Rp 5.000.000,00 tiap bulannya. Dalam program PRAKTIS ada sekitar  4000  orang  yang  mendapat  pengobatan  murah  dari  Nurul  Hayat,  dan  25  penghafal Al-Qur’an  di  TAFAQUR.  Itu  semua  hanya  di  kantor  pusat  belum  di  kantor-kantor  cabang Nurul Hayat.
Sebagai  bentuk  kepedulian  Yayasan  Nurul  Hayat  terhadap  masyarakat,  telah  ada program PILAR MANDIRI, di mana program tersebut memberikan pinjaman modal kepada masyarakat terutama untuk masyarakat ekonomi ke bawah yang ingin mandiri berwirausaha dan  para  abang-abang  becak  agar  dapat  berwirausaha  dan  lebih  mandiri.  Dan  program tersebut berdiri di tahun 2009. Kemudian mendapatkan penghargaan sebagai juara 1 dalam pro poor award tahun 2010. Dan sekarang sudah berkembang memiliki KOPERASI Simpan Pinjam Syariah yang telah diresmikan pada bulan April 2012.
Sejak awal Yayasan Nurul Hayat ini didirikan sudah berkomitmen bahwasannya gaji dan  operasional  yayasan  tidak  menggunakan  dana  Zakat,  Infaq,  dan  Sodaqoh  (ZIS) melainkan  dana  dari  devisi  usaha.  Maka  dari  itu,  dalam  menjaga  komitmen  tersebut  Nurul Hayat  memiliki  beberapa  devisi  usaha  yang  terus  dikembangkan.  Diantara  beberapa  devisi usaha  yang  dijalankan  oleh  Nurul  Hayat  adalah  aqiqoh,  catering,  herbalshop,  BARBEKU (Barang  Bekas  Berkualitas),  percetakan  yang  sampai  sekarang  akan  terus  dikembangkan, dan ada jenis usaha yaitu sewa mobil.
Selain  devisi-devisi  usaha  di  atas,  Yayasan  Nurul  Hayat  juga  memiliki  program KBIH dan Umroh, yang membimbing dan melayani para jamaah haji dan umroh. Laba yang diperoleh  dari  program  ini,  sebagian  juga  disisihkan  untuk  mengumrohkan  beberapa karyawannya.
Yayasan Nurul Hayat benar-benar mandiri dan tidak main-main dalam menjalankan usahanya.  Buktinya, devisi usaha aqiqoh  Nurul  Hayat  merupakan pelopor aqiqoh  siap saji. Di  Kantor  Pusat  Surabaya,  pesanan  aqiqoh  bias  mencapai  lebih  dari  seribu  ekor  dalam  1 bulannya (Wawancara Ustad Teguh, 24 Agustus 2021).
Untuk  menjaga  kenyamanan  dalam  melaksanakan  setiap  program  melayani  umat, Nurul  Hayat  memegang  teguh  5R,  yakni  ringkas,  rapi,  resik,  rawat  dan  rajin.  Pada  tahun 2005 Yayasan Nurul Hayat ini ditopang karena 4 pilar, yaitu:
a. Pilar Mandiri
Yayasan Nurul Hayat ini berkomitmen gaji karyawan tidak mengambil dari uang donatur, akan tetapi gaji karyawan tersebut diambil dari usaha yang terdapat di Yayasan Nurul Hayat, seperti halnya; aqiqoh, barbeku, herbal, percetakan dan lain-lain, sehingga karyawan menjadi sejahtera. Karena jika karyawan itu sejahtera maka karyawan tersebut dapat mensejahterakan umat.
b. Pilar Profesional
Di  Yayasan  Nurul  Hayat  ini  mempunyai  target  yang  jelas  dan  dalam  tiap tahunnya  mempunyai  perencanaan  yang  harus  dicapai.  Pada  tahun  2012  Nurul  Hayat sudah mendapatkan sertifikasi ISO yakni kelola mutu Internasional.
c. Pilar Amanah
Pilar amanah ini bermakna, bahwa semua kegiatan dalam NH itu harus akuntabel, yaitu  pertanggung  jawaban  pengelolahan  keuangan  sesuai  dengan  program-program  di Nurul  Hayat.  Selain  itu,  pilar  amanah  bermakna  dapat  menyeleksi  program-program pemberdayaan di Nurul Hayat agar tepat pada sasaran.
Sebagai  wujud  dari  keamanahan  Yayasan  Nurul  Hayat,  pada  tahun  2012  hasil Audit  Akuntan  Publik,  keuangan  Nurul  Hayat  mendapatkan  status  “Wajar  Tanpa Pengecualian”.  Sebuah statement dalam  dunia  audit  keuangan  yang  menunjukkan kondisi keuangan yang baik, sehat dan tidak ada aktifitas keuangan yang mencurigakan. Itu  termasuk  posisi  tertinggi  sebagai  bentuk  keamanahan  yang  dimiliki  oleh  Nurul Hayat.
d. Memberdayakan
Di  Nurul  Hayat  ini  memberdayakan  donatur  dan  karyawan.  Donatur  di  sini diberdayakan  dengan  bentuk  mengadakan  pelatihan-pelatihan  untuk  donatur,  seperti pelatihan SMS (Sukses dengan Motivasi Spiritual), terapi Shalat khusyu’ dan pelatihan- pelatihan  lainnya  yang  dapat  memberikan  manfaat  bagi  donatur  serta  memberikan majalah  untuk  bahan  pengetahuan  dan  wawasan  donatur.  Hubungan  personal  Nurul Hayat dengan donator maupun objek program sosial selalu menekankan kualitas layanan yaitu  keandalan,  penampilan  fisik,  sikap  empati,  kecepatan  merespon  dan  pemberian jaminan.
Nurul  Hayat  mandiri  dalam  mengelola  Zakat,  Infak,  Shodaqoh  (ZIS)  umat. Kemandirian itu ditunjukkan dengan tidak mengambil sepeserpun dari zakat/Infaq/shodaqoh  untuk  biaya  gaji  dan  operasional  kantor.  Bahkan  sejak  berdiri tahun  2003  hingga  saat  ini,  setiap  laporan  keuangan  akhir  tahun  menunjukkan  angka pendapatan  unit  usaha  selalu  melebihi  total  pengeluaran  gaji  dan  operasional.  Yang artinya, unit usaha telah menutupi biaya gaji dan operasional kantor.
Untuk tetap menjaga komitmen amanah untuk umat, dalam tiap bulannya donatur Nurul Hayat menerima lembar JENDELA NH yang berisi tentang informasi pelaksanaan program  sosial  dan  dakwah  Nurul  Hayat.  Media  tersebut  memberitakan  program- program  yang  sudah  dijalankan  dalam  satu  bulan  dan  selalu  dicantumkan  laporan keuangan. Dalam menjalankan roda organisasi, Nurul Hayat senantiasa berpegang pada nilainilai  profesionalisme,  yaitu  berbasis  kompetensi,  memiliki  aturan  dan  tujuan  yang jelas serta mengedepankan kualitas (Wawancara Ustad Kholid, 21 Agustus 2021).
6. Pengelolaan Filantropi Islam di Yayasan Nurul Hayat Kantor Cabang Tuban
a. Perencaanaan dan penghimpunan Filantropi Islam di Nurul Hayat Cabang Tuban Pengelolaan  zakat  sebagai  bentuk  filantropi  Islam  yang  ada  di  Indonesia sebagaimana  disebutkan  dalam  UU  No  23  tahun  2011  tentang  pengelolaan  zakat (selanjutnya  disebut  UU  PZ),  adalah  kegiatan  perencaan,  penghimpunan  dan pendistribusian zakat  yang kemanfaataanya digunakan untuk  kesejahteraan masyarakat. Dalam  konteks  pengelolaan  zakat  di  NH  Tuban  terdapat  beberapa  perencaan  kegiatan yang dicanangkan oleh pengurus pusat Nurul Hayat dalam rangka mencapai target-target pengumpulan dan penghimpunan zakat selama periode satu tahun.
Salah satu  bentuk  kegiatan perencanaan pengelolaan zakat  dalam kurun periode tertentu adalah dengan mengadakan rapat koordinasi antara pengurus pusat Nurul Hayat dengan  Nurul  Hayat  yang  terdapat  di  seluruh  Indonesia.  Baru  kemudian  hasil  rapat koordinasi  tersebut  dilanjutkan  dengan  kegiatan  konfrensi  nasional  yang  melibatkan seluruh karyawan Nurul Hayat seluruh Indonesia.
Sedangkan kegiatan penghimpunan dan pengumpulan zakat yang dilakukan oleh Nurul Hayat Cabang Tuban, melalui beberapa tahapan. Tahapan pertama, dilakukan oleh salah seorang staff zakat advisor yang ada di NH Tuban. Pada tahapan ini, zakat advisor memprospek  calon  donator  atau  muzakki  secara  langsung  atau  tidak  langsung  untuk terlibat  menjadi  muzakki  di  NH  Tuban,  melalui  jenis  program  yang  ditawarkan,  mulai zakat, shadqah, infaq, wakaf hingga program anak asuh.
Dalam  pengawalan  muzakki  dan  donator  yang  sudah  mengikatkan  diri  dalam program  NH  Tuban ini,  meraka  akan disuruh memilih antara menjadi  muzakki/donatur yang  kosisten  (istiqomah/rutin)  setiap  bulan,  atau  menjadi  muzakki/donator  yang insidentil (tidak rutin).
Tahapan kedua, setelah muzakki ini bersepakat dengan kalusul yang diterangkan oleh  petugas  zakat  advisor  NH  Tuban,  maka  pihak  yang  selanjutnya  mengambil  dan memungut  donasi  dan  zakat  rutin  dari  juzakki  tersebut,  bukan  tanngungjawab  zakat advisor, tapi dialihkan menjadi tugas nya founding officer (FO). Petugas FO inilah yang secara  rutin  tiap  bulan  sekali  mengambil  donasi  dan  zakat  dari  muzakki  tersebut (Wawancara Ustad Kholid, 22 Agustus 2021).
b. Pengelolaan filantropi Islam secara produktif di Nurul Hayat Cabang Tuban Adapun  terkait  pengelolaan  zakat  secara  produktif  di  NH  Tuban,  dapat diidentfikasikan dengan cara dan melalui beberapa jenis kegiatan, antara lain:
(1) Program Pilar Mandiri
Pilar mandiri adalah pemberian modal utama buat para dhuafa (miskin) agar digunakan  sebagai  modal  usaha  mereka  dalam  berbagai  bidang  dan  jenis perdagangan  yang  telah  mereke  rintis.  Seperti  pedagang  kaki  lima,  pedagang gorengan  di  kampong,  pedagang  pentol  dan  lain  sebagainya  (Wawancara  Ustad Teguh, 26 Agutus 2021).
Program  ini  diberikan  dalam  rangka,  supaya  kemiskinan  yang  telah  mereka jalani,  sedikit  demi  sedikit  dapat  teratasi  dan  ditemukan  solusi  nya,  dengan pengembangan bisnis dan usaha yang telah mereka jalani.
(2) Beaiswa pendidikan
Besiswa  pendidikan  ini  diberikan  kepada  siswa-siswi  tingkat  sekolah menengah atas (SMA) dan sederejat  yang miskin,  akan tetapi  memiliki potensi  dan nilai  akademik,  prestasi  non  akademik  yang  bagus  di  sekolahan  mereka  masing- masing (Wawancara Ustad Teguh, 2 Agutus 2021.
Bagi  siswa-siswi  yang  terpilih,  terdapat  kegiatan  rutinitas  yang  harus dilakukan,  seperti  pembinaan  mingguan,  motivasi  belajar  dan  lain  sebagainya. Semua  itu,  bermuara  agar  penerima  program  ini,  walupun  miskin  secara  material, namun  dapat  menjada  prestasi  akademik  mereka  dan  menjadi  orang  yang  memiliki motifasi tinggi dalam hidupnya.
(3) Pendirian pendidikan formal unggulan
Program  ini  baru  saja  di  lounching  sekitar  satu  tahun  berjalan,  nama sekolahannya  adalah  SMP  Khoirunnas.  Program  ini  sebenarnya  lebih  pada pengembangan  beasiswa  pendidikan  yang  sudah  ada.  Dikarenakan  pemberian beasiswa  kepada  siswa/siswi  tingkat  SMA/SMK/MA  dan  pengaruh  pendidikannya kurang mengena, maka pilihannya adalah dengan mendidirikan sekolah formal ini.
Siswa-siswa  yang  ikut  di  SMP  TEK  tersebut,  rata-rata  termasuk  golongan miskin yang sudah disurvei oleh tim dari NH Tuban. Kemudian mereka kalau sudah lulus, maka akan sekolah secara gratis di SMP TEK tersebut.

## D. Diskusi  dan  Implikasi  Teoritis  atas  Pengelolaan  Filantropi  Islam  untuk  Pendidikan  dan Pengentasan Kemiskinan
Program pemberian dana pilar mandiri kepada mustahik merupakan upaya memberikan kemampuan kepada mustahik untuk memperoleh penghasilan dengan menjalankan usaha skala
mikro.  Untuk  mendukung  program  ini,  lembaga  zakat  memberikan  bantuan  berupa  modal usaha. Menurut Muhammat et  al  (2013) dimana  modal  merupakan faktor  yang mempengaruhi keberhasilan pengembangan usaha mikro yang dilakukan oleh Mustahiq. Maka dari itu, dengan adanya suntikan model melalui pilar mandiri ini, diharapakan umat Islam yang awalnya menjadi mustahiq  zakat,  dapat  berubah  kondisi  ekonomi  dirinya,  kepada  keadaan  ekonomi  yang  lebih baik, bahkan menjadi muzakki (pemberi zakat). Sementara itu Boudreaux dan Nicolaev (2019) menekankan bahwa modal bukanlah satu-satunya faktor yang menyebabkan keberhasilan suatu usaha,  ada  faktor  lain  yang  dapat  menyebabkan  usaha  seseorang  dapat  berhasil,  misalnya motivasi  berwirausaha.  Selebihnya  untuk  dapat  menguatkan  kemampaun  umat  dalam pengelolaan modal usaha pilar mandiri tersebut, harus diberi motivasi kewirausahaan yang kuat, sehingga  dapat  meningkatkan  kepercayaan  diri  penerima  dana  pilar  mandiri,  menuju  keadaan yang lebih menyakinkan.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Muhammat  et  al  (2013),  walaupun  pengaruhnya  tidak signifikan,  modal  yang  diberikan  kepada  mustahiq  untuk  mengembangkan  usaha  mikronya berpengaruh  positif.  Artinya  kegiatan  filantropi  Islam  yang  diwujudkan  dalam  kegiatan pemberian  modal  usaha  berupa  pilar  mandiri  yang  diberikan  lembaga  amil  zakat  kepada mustahiq sangat bermanfaat untuk menjalankan usahanya. Sementara itu, untuk mengantisipasi pengelolaan  modal  pilar  mandiri  agar  tidak  digunakan  pada  kegiatan  yang  tidak  semestinya, LAZ  NH  Tuban  dapat  memberikan  bantuan  modal  usaha  dalam  bentuk  non  tunai,  sehingga menutup  peluang  mustahiq  untuk  memanfaatkan  di  luar  kebutuhan  usaha  mikronya.  Hasil  ini menyiratkan  bahwa  pemberian  modal  dalam  bentuk  uang  tunai  bukanlah  hal  yang  tepat  untuk diberikan  kepada  mustahiq,  karena  memungkinkan  mustahiq  untuk  menggunakannya  di  luar kebutuhan bisnisnya.
Selain  pemberian  modal  pilar  mandiri  berupa  suntikan  modal  usaha,  yang  harus diperhatikan  juga  pemberian  pelatihan  yang  diberikan  oleh  Lembaga  Amil  Zakat,  agar memberikan  dampak  positif  dan  signifikan.  Pengelolaan  yang  demikian  itu,  sebagaimana penelitian  yang  dilakukan  oleh  Adilah  (2018)  dan  Mensah  dan  Benedict  (2010)  dimana pelatihan  yang  diberikan  telah  memberikan  kontribusi  positif  dan  signifikan  terhadap keberhasilan usaha mikro yang dijalankan oleh Mustahiq. Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan yang diberikan oleh Lembaga Amil Zakat sudah sesuai dengan kebutuhan para mustahik dalam menjalankan usaha mikronya.
Hal  lain  yang  harus  dimengerti  dari  pola  pengelolaan  filantropi  Islam  semcam  ini menunjukkan bahwa program pendampingan mustahiq merupakan program yang krusial dalam pemberdayaan mustahiq melalui kegiatan usaha mikro. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang  dilakukan  oleh  Taufiq  dkk  (2018).  Semua  hal  tersebut  agar  program  pemberdayaan mustahik  melalui  kegiatan  usaha  mikro  yang  dilakukan  oleh  Lembaga  Amil  Zakat  mampu mengentaskan kemiskinan mustahik serta meniscayakan adanya perubahan tata kelola filantropi Islam  berbasis  untuk  kegiatan  kemanusiaan.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  program pemberdayaan  mustahiq  melalui  kegiatan  usaha  mikro  merupakan  program  yang  harus dipertahankan dan dikembangkan secara lebih luas oleh Lembaga Amil Zakat.

## E. Kesimpulan
Dari  penelitian  yang  telah  dilakukan,  maka  peneliti  menyimpulkan,  bahwa  kegiatan filantropi  Islam  yang  terdapat  di  Lembaga  Amil  Zakat  Nurul  Hayat  Cabang  Tuban  melalui beberapa  kegiatan  dan  tahapan,  antara  lain;  Program  Pilar  Mandiri,  Beasiswa  pendidikan Pendirian pendidikan formal unggulan. Semua program tersebut didanai dari penggalangan dana filantropi Islam yang dilakukan oleh Nurul Hayat Tuban, baik berupa zakat, infaq, shaqadah dan lainnya. Implikasi dari kegiatan filantropi Islam yang secara sosial masuk pada bidang kegiatan pengentasan kemiskinan dan penguatan pendidikan yang unggul untuk generasi muda Islam ini, merupakan  bukti  bahwa  filantropi  Islam  jika  dikelola  dengan  baik,  akan  menjadi  bagian  dari solusi  intrumen  Islam  dalam  bidang  pengelolaan  ekonomi  umat,  yang  nantinya  dapat menjadikan umat semakin berdaya dan kuat, baik secara pendidikan maupun ekonomi.

## Daftar Rujukan
Abdurrahman Qadir, Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial (Jakarta: Raja Grafindo, 1998). Amiruddin, Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Rajawali Pers, 2006). Azwar  Iskandar,  Bayu  Taufiq  Possumah,  dan  Khaerul  Aqbar,  “Peran  Ekonomi  dan  Keuangan
Sosial Islam saat Pandemi Covid-19,” SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i 7, no. 7 (25 Mei 2020): 625–38, https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i7.15544.
Aziz, Muhammad; Ghofur, Abdul; Hidayati, Niswatin Nurul, Regulation on the Implementation of Halal Product Assurance in Indonesia: Statute Approaches Study, Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam : Vol. 4, No. 2. 2021.
Aziz,  Muhammad,  Pengelolaan  Zakat  Untuk  Membangun  Kesejahteraan  Umat  Dalam  Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, Journal of Islamic Banking. Vol. 1, No. 1, 2020.
Aziz, Muhammad, Ahmad Rofiq, and Abdul Ghofur. “Regulasi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal  Di  Indonesia  Perspektif  Statute  Approach”. ISLAMICA:  Jurnal  Studi  Keislaman 14, no. 1 (September 1, 2019): 151-170. Accessed July 31, 2021. http://islamica.uinsby.ac.id/index.php/islamica/article/view/577 . Aziz, Muhammad, Ahmad Hanif Fahruddin, KEADILAN GENDER DALAM ISLAM (Telaah atas Diskursus  Hak  Rujuk  Perempuan  dalam  Hukum  Keluarga  Islam), AKADEMIKA:  Jurnal Studi Keislaman . Vol. 15, No. 02. 2021.
Aziz, M. ., & Harahap, A. A. . (2022). Keluarga Sakinah dalam Pandangan K.H. Hasyim Asy’ari (1871-1947 M) dan Relevansinya dengan Hukum Keluarga Islam di Indonesia: The Sakinah Family In The View of K.H. Hasyim Asy’ari (1871-1947 AD) And Its Relevance To Islamic Family  Law  In  Indonesia. AL-AQWAL:  Jurnal  Kajian  Hukum  Islam , 1 (2),  116-127. https://doi.org/10.53491/alaqwal.v1i2.342
Budi  Sulistiyo  Nugroho,  Minnah  El  Widdah,  Lukman  Hakim,  Muh.  Nashirudin,  Acep  Nurlaeli, Joko  Hadi  Purnomo,  Muhammad  Aziz,  Hendri  Hermawan  Adinugraha,  Mila  Sartika, Muhammad  Khoirul  Fikri,  Abdul  Mufid,  Agus  Purwanto,  Mochammad  Fahlevi,  Effect  of Organizational  Citizenship  Behavior,  Work  Satisfaction  and  Organizational  Commitment Toward  Indonesian  School  Performance  (2020).  Sys  Rev  Pharm  2020;11(9):962-971, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3986863 .
Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997). Departemen  Agama  Republik  Indonesia, Manajemen  Pengelolaan  Zakat, (Jakarta:  Direktorat Pemberdayaan  Zakat,  Direktorat  Jendral  Bimbingan  Masyarakat  Islam,  KEMENAG  RI, 2007).
Departemen Agama Republik Indonesia, Panduan Organisasi Pengelola Zakat , (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam- Direktorat Pemberdayaan Zakat, DEPAG RI, 2008).
Didin  Hafidhuddin  dan  Heri  Tanjung, Manajemen Syari’ah dalam Praktek (Jakarta:  Gema  Insani Press, 2003).
Fakhruddin, Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia (Malang: UIN-Malang Press, 2008). Hilman Latief, “Islamic Philanthropy and the Private Sector in  Indonesia,” Indonesian  Journal  of Islam and Muslim Societies
3, no. 2 (1 Desember 2013): 175–201, https://doi.org/10.18326/ijims.v3i2.175-201.
Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2006).
M.  Ali  Hasan, Zakat  dan  Infak;  Salah  Satu  Solusi  Mengatasi  Problematika  Sosial di  Indonesia (Jakarta: Kencana, 2006).
Nurhidayat  Nurhidayat,  “Strategi  Fundraising  Zakat  Pasca  Pandemi  Covid-19,” SALAM:  Jurnal Sosial
Dan Budaya Syar-i 7, no. 8 (21 Juli 2020): 737–48,
https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i8.16553.
Rianto Adi, Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum (Jakarta: Granit, 2004). Sjechul Hadi Pernomo, Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial (Surabaya: Aulia, 2005). Soejono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2006).
Sudirman, Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas (Malang: UIN-Malang Press, 2007). Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabet, 2008), Suharsimi Arikonto , Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 2002). Suharsimi Arikonto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan, (Jakarta: UI Press, 1989).
Sukarna, Dasar-dasar Manajemen (Bandung: Mandar Maju, 1992).
Syahril  Syahril,  Wahyuddin  Abdullah,  dan  Syahruddin  Syahruddin,  “Model  Pemberdayaan Ekonomi  Dengan  Filantropi  Islam  Dalam  Mewujudkan  Kesejahteraan  Masyarakat,” IQTISHADIA:  Jurnal  Ekonomi  &  Perbankan  Syariah 6,  no.  1  (8  Agustus  2019):  25–40, https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v6i1.2296.
Sholikah, Fatah Syukur, Mahfud Junaedi, Islamic Higher Education Branding in The Coastal Area Perspective  of  Hermawan  Kartajaya’s  PDB  Triangle  Theory.  Edukasia:  Jurnal  Penelitian Pendidikan Islam. Vol. 16, No. 1. 2021.
Sholikah  Sholikah,  Fatah  Syukur,  Mahfud  Junaedi,  Islamic  Education  Marketing  Discourse  From Maslahah Perspective. Nadwa: Jurnal Pendidikan Islam . Vol. 14, No. 02. 2021. Sholikah,  Nurotun  Mumtahanah,  KONSTRIBUSI  KEBANGSAAN  KIAI  HASYIM  ASY’ARI: Membangun Relasi Harmonis Islam dan Indonesia. Akademika: Jurnal Keislaman . Vol. 15, No. 01. 2021.
Sholikah;  Syukur,  Fatah;  Junaedi,  Mahfud;  Aziz,  MuhammadPendidikan  dalam  Al-Qur’an Perspektif  Abdurrahman  Saleh  Abdullah  dalam  Tinjauan  Filsafat  Pendidikan  Islam. Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman . Vol. 10, No. 1. 2020. T. M. Hasbi ash-Shiddieqy, Beberapa Perasalahan Zakat (Jakarta; Tintamas Indonesia, 1976).
Tim  Dosen  Fakultas  Syariah  UIN  Malang, Buku  Pedoman  Penulisan  Karya  Ilmiah (Malang: Fakultas Syariah UIN, 2005).
Yusuf  Qordhawi,  “ Fiqhuz  Zakat” diterjemahkan  oleh  Salman  Harun,  Didin  Hafidhuddin, Hasanuddin, Hukum Zakat, (Bandung: Pustaka Letera Antar Nusa dan Mizan, 1998). Zakiyuddin Baidhawy, “Lazismu and Remaking the Muhammadiyah’s New Way of Philanthropy,” Al-Jami’ah:  Journal  of  Islamic  Studies 53,  no.  2  (10  Desember  2015):  387–412, https://doi.org/10.14421/ajis.2015.532.387-412.
Faozan  Amar,  “Implementasi  Filantropi  Islam  Di  Indonesia,” Al-Urban:  Jurnal  Ekonomi  Syariah Dan Filantropi Islam 1, no. 1 (30 Juni 2017): 3,
https://doi.org/10.22236/alurban_vol1/is1pp1-14.
Abdiansyah  Linge,  “Filantropi  Islam  sebagai  Instrumen  Keadilan  Ekonomi,” Jurnal  Perspektif Ekonomi Darussalam 1, no. 2 (2015): 158, https://doi.org/10.24815/jped.v1i2.6551.