Prodi  Ilmu  Pemerintahan,  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik,  Universitas  Brawijaya,  Jl.  Veteran Malang Jl. Universitas Brawijaya, Ketawanggede, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145. Email: muhtar_haboddin@ub.ac.id
POLITIKA : Jurnal Ilmu Politik Vol.12, No. 1, 2021 doi: 10.14710/politika.12.1.2021.144-157

## Power Sharing dalam Pemilihan Gubernur di Sulawesi Selatan

## Muhtar Haboddin, La Ode Machdani Afala
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Brawijaya
Recieved: 1 Maret 2020 Revised: 18 April 2020 Published: 27 April 2021
Keywords:
pembagian kekuasaan; pemilihan gubernur; kebangsawan; strategi politik

## Pendahuluan
ulisan ini bertujuan menjelaskan tentang pentingnya power sharing dalam meraih kekuasaan jabatan gubernur Sulawesi Selatan. Dalam konteks  politik  Sulawesi  Selatan, power  sharing merupakan  strategi elite lokal yang diperankan antara bangsawan Bugis dan Makassar dalam pemilihan gubernur. Secara garis besar ada tiga etnis yang mendiami provinsi Sulawesi Selatan,
T

## Abstrak :
Artikel ini menjelaskan tentang pentingnya power sharing dalam meraih kekuasaan jabatan  gubernur  Sulawesi  Selatan.  Adapun  metode  penelitian  yang  digunakan adalah studi kasus dengan teknik pengumpulan data berdasarkan pembacaan atas sejumlah  literatur  yang  berkaitan  dengan  pembagian  kekuasaan. Power  sharing dalam konteks ini dibentuk melalui koalisi antara bangsawan Bugis dan Makassar. Bangsawan  merupakan  kelas  sosial  teratas  dalam  pelapisan  sosial  masyarakat. Dalam  masyarakat  majemuk  seperti  Sulawesi  Selatan,  berbagi  kekuasaan  antar kelompok etnis merupakan keharusan dalam politik. Itu tidak hanya dimaksudkan untuk  menciptakan  harmoni  dan  keteraturan,  tetapi  juga  sebagai  strategi  dalam mendapatkan  kekuasaan  gubernur.  Ini  dibuktikan  dengan  kemenangan  Nurdin Abdullah-Andi  Sudirman  Sulaiman  dalam  pemilihan  gubernur  2018.  Mereka mewakili  kemenangan  Makassar  dan  Bugis  di  satu  sisi,  sementara  di  sisi  lain mereka telah mengembalikan kaum bangsawan dalam pusaran kekuasaan. Politik pembagian  kekuasaan  di  antara  kelompok-kelompok  etnis  mendorong  orang untuk  menyatukan  suara  mereka  dengan  mengikuti  jalur  etnis  untuk mempertahankan  keberadaan  mereka  dalam  kekuasaan.  Koalisi  etnis  yang dikombinasikan  dengan  koalisi  antara  bangsawan  membuat  artikel  ini  berbeda dengan  artikel  sebelumnya  yang  hanya  mengeksplorasi  politik  pembagian kekuasaan berdasarkan etnis dan agama, tapi melupakan pentinganya status sosial dalam  kontetasi  politik.  Bangsawan  merupakan  status  tertinggi  dalam  struktur masyarakat Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, koalisi antarbangsawan merupakan pilihan  cerdas  dalam  masyarakat  majemuk  yang  merindukan  kehadiran  kaum bangsawan sebagai pemimpin gubernur.
yakni Bugis, Makassar, dan Toraja. Dari tiga etnisitas tersebut, yang bertarung dalam memperebutkan jabatan gubernur terpusat pada Bugis dan Makassar, sedangkan etnis Toraja  berada  di  pinggiran  kekuasaan.  Secara  umum,  persaingan  untuk  meraih jabatan gubernur dimonopoli oleh Bugis dan Makassar. Fenomena ini terjadi sejak era reformasi dimana persaingan antara Bugis dan Makassar dalam pemilihan gubernur sangat cair. Hal ini dikarenakan gubernur terpilih biasanya mengikuti garis etnisitas tersebut. Misalnya, selama lima belas tahun terakhir yang berkuasa sebagai gubernur berasal dari Bugis dan Makassar. Dua etnisitas ini merepresentasikan dua kekuatan besar  yang  saling  berkoalisi  dalam  rangka  meraih  dan  mempertahankan kekuasaannya dalam pemerintahan daerah (Heryanto, 2004: 6).
Politik berbagi kuasa berlangsung di Tanah Angin Mammiri sangat berbeda di tempat  lain.  Misalnya  dengan  melibatkan  kelas  sosial,  yang  direpresentasikan bangsawan  dan  non  bangsawan  sebagai  poin  penting  dalam  meraih  kekuasaan gubernur. Pemanfaatan kelas sosial dalam pemilihan gubernur memiliki daya tarik tersendiri  karena  sejarah  politik  Sulawesi  Selatan  tidak  bisa  dilepaskan  dari pertarungan antara kaum bangsawan dan non bangsawan. Inilah yang kami maksud perbedaan dengan karya yang sudah ada. Perbedaan ini merupakan terobosan karena tercipta  koalisi  antaretnis  (Makassar-Bugis)  dan  koalisi  antarbangsawan—yang meskipun  saling  menaklukkan  lewat  pemilihan,  namun  terhindar  dari  bahasa politisasi identitas. Bahasa politisasi identitas tidak hadir dan laku untuk dijual dalam pemilihan gubernur 2018 karena terwakili melalui politik berbagi kuasa. Dari empat pasangan calon tersebut, ada dua yang mempraktikkan power sharing , sedangkan dua pasangan  calon  yang  lain  berusaha  mempertahankan  identitas  ke-Bugisan-nya.  Ini merupakan  pilihan  politik  yang  arogan  dalam  masyarakat  plural  seperti  Sulawesi Selatan—yang selama lima belas tahun terakhir mempraktikkan power sharing dalam penempatan jabatan gubernur dan wakil gubernur.
Bila  dicermati  secara  seksama  melalui  perhitungan  politis,  pilihan  power sharing    merupakan  solusi  untuk  memastikan  bahwa  proses  sirkulasi  elite  berpijak pada  politik  representasi,  baik  berdasarkan  pada  etnis,  agama,  bahasa,  dan kedaerahan tidak dilihat sebagai ancaman, tetapi sebagai potensi untuk menciptakan keharmonisan  dalam  politik  dan  pemerintahan  (Sanderson,  2000:  384).  Sejalan dengan  itu,  power  sharing  yang  berbasiskan  etnisitas,  kedaerahan,  dan  kelas  sosial memungkinkan  terjadinya  pergantian  kepemimpinan  daerah  dari  waktu  ke  waktu secara  teratur  dan  demokratis  (Diamond  &  Plattner,  1998:  28).  Sebab,  prioritas  elite politik  berpartisipasi adalah memenangkan diri dalam pemilihan gubernur itu sendiri (Santoso, 2018: 44).
Dalam konteks pemilihan gubernur 2018 di Sulawesi Selatan—yang menjadi pemenangnya adalah Nurdin Abdullah dan Andi Sudirman Sulaiman. Kemenangan ini merupakan bagian dari praktik power sharing. Nurdin Abdullah sebagai gubernur merepresentasikan etnis Makassar dengan daerah asal Bantaeng. Dalam pembilahan
politik kewilayahan ini merupakan bagian dari jazirah Makassar—yang biasa disebut daerah Selatan Selatan. Sedangkan Andi Sudirman Sulaiman selalu wakil gubernur mewakili  etnis  Bugis  dengan  wilayah  asal  Bone.  Dalam  pembilahan  politik  dikenal dengan sebutan BOSOWA . Tidak hanya itu, keterpilihan Nurdin Abdullah dan Andi Sudirman Sulaiman sebagai gubernur menegaskan keunggulan kaum bangsawan bila dibandingkan  non-bangsawan  dalam  pemilihan  secara  langsung.  Karena  itu, power sharing dalam  pemilihan  gubernur  di  Sulawesi  Selatan  tidak  hanya  berbasiskan identitas diri (etnis, agama, bahasa, dan kedaerahan) melalui garis horizontal, tetapi juga secara vertikal melalui pelapisan masyarakat yakni kelas atas—bangsawan dan lapisan bawah masyarakat biasa disebut orang kebanyakan. Dalam kehidupan sosial relasi  bangsawan  dan  masyarakat  cukup  tajam  perbedaanya  (Nasikun,  2001:  28). Karena ada jarak hierarki dan derajat vertikalitas masih kuat dan kokoh Manguelle (2006: 114) dalam struktur politik Sulawesi Selatan. Bahkan, kaum bangsawan sangat dominan peranannya dalam politik dan pemerintahan (Bloch, 1983: 34).
Cara  pandang  di  atas  yang  ingin  ditawarkan  dalam  tulisan  ini  bahwa power sharing tidak hanya berfokus pada kategori identitas, tetapi menambahkan kategori kelas sosial seperti kebangsawanan. Penambahan informasi ini membedakan dengan kajian sebelumnya. Misalnya, Pariela di Maluku berfokus pada pemanfaatan identitas dalam  menggalang  kekuatan  kolektif  dalam  meraih  kekuasaan  (Pariela,  2009:  57). Sementara  wartawan  Kompas  menemukan  cara  kerja  etnisitas  dan  politik kekerabatan dalam pemilihan gubernur di Sulawesi Tenggara (Suwardi, Harsono, & Dkk,  2002).  Sejalan  dengan  itu,  menguatnya  politik  identitas  juga  terjadi  dalam pemilihan  gubernur  di  DKI  (2018).  Semua  tulisan  ini  hanya  melihat  pemanfaatan etnisitas  dalam  meraih  kekuasaan.  Sementara,  pembahasan  mengenai  koalisi kebangsawan dalam pemilihan gubernur belum menjadi perhatian bagi analis politik lokal.
Pemahaman ini di bangun melalui pembacaan sejumlah literatur yang terkait dengan power sharing (Strauss, Anselm, & Corbin, 2003: 31). Dari pemahaman tersebut, maka  Jurnal  ini  merupakan  bagian  dari  studi  kasus  dengan  teknik  pengumpulan datanya  melalui  pembacaan  kritis  beragam  literatur.  Keragaman  literatur membutuhkan  kemampuan  memberikan  makna  bagi  data  tersebut    (Strauss  et  al., 2003:  30).  Sebab,  salah  satu  kelebihan  dari  studi  kasus  adalah  kemampuannya menampilkan peristiwa kontemporer (Yin 2006, 13), berupa kreasi power sharing dalam pemilihan  gubernur.  Karena  itu,  tulisan  ini  berusaha  menawarkan  penjelasan alternatif  oleh  Stavenhagen  (2004:  113)  yang  mengedepankan  pertimbangan  kaum bangsawan  dalam  pemilihan  gubernur.    Sebab,  mereka  yang  berpengaruh  dan menjadi  tokoh  pemimpin  lokal.  Dengan  demikian, power  sharing antarkaum bangsawan dengan sendirinya akan diikuti dengan pemilih yang lebih luas (Gianie, 2009).
Jurnal  ini  dibagi  menjadi  empat  bagian.  Di  bagian  pertama  mencoba memaparkan sejumlah kajian power sharing dalam dinamika politik lokal. Tujuan dari kajian literatur ini untuk memastikan posisi jurnal ini diantara tumpukan tulisan yang sejenis di satu sisi, sementara disisi yang lain mengambil jarak dengan menampilkan bagian-bagian berbeda, sehingga menghasilkan sesuatu yang baru. Misalnya, dengan memasukkan  kelas  sosial  sebagai  strategi  dalam  berbagi  kekuasaan.  Bagian  kedua memaparkan pluralisme masyarakat Sulawesi Selatan yang dikaitkan dengan profiling kandidat  calon  gubernur.  Pluralisme  masyarakat  tercermin  dalam  pasangan  calon gubernur. Ini membuktikan cara politik identitas dan kelas sosial yang hadir secara bersama-sama  sebagai  bentuk  keluwesan  dan  kompromi  politik  antara  elite  dalam rangka  merayakan  masyarakat  multietnis  (Mandal,  2007:l  231).  Bagian  ketiga  lebih khusus  menelaah  politik  berbagi  kuasa  dalam  pemerintahan  provinsi  Sulawesi Selatan. Politik berbagi kuasa tergambar melalui sirkulasi elite yang direpresentasikan oleh kelas sosial yang ada dalam masyarakat. Maksudnya, yang memimpin Sulawesi Selatan  saling  bergantian  antara  kaum  bangsawan  dengan  non-bangsawan  atau sebaliknya  dari  non-bangsawan  ke  kaum  bangsawan.  Bagian  terakhir  adalah penarikan  kesimpulan  secara  kritis  dengan  menyertakan  apa-apa  yang  perlu dilakukan sebagai agenda riset ke depan.

## Kajian Power Sharing
Jagat politik lokal sudah lama didominasi kajian diseputar elite lokal, politik identitas  atau  gabungan  keduanya.  Kajian  yang  ada  selalu  difokuskan  pada stigmatisasi elite lokal karena diyakini mereka bisa berkuasa karena memanfaatkan identitas  dalam  meraih  kekuasaan  kepala  daerah  atau  gubernur.  Misalnya,  Afala mengatakan  bahwa  hampir  dipastikan,  semua  elite  lokal  menggunakan  isu  politik identitas  sebagai  cara  merebut  kekuasaan,  baik  pada  level  lokal  maupun  nasional (Afala, 2018: 4). Penjelasan seperti ini juga terkonfirmasi dalam karya Gazalirrahman di Barito Utara, menurutnya, semua kandidat kepala daerah menggunakan identitas, agama,  dan  kedaerahan  untuk  mendapatkan  dukungan  politik  dari  masyarakat (Gazalirrahman,  2009:  14).  Sedangkan,  temuan  Fahmid  di  Sulawesi  Selatan,  juga menemukan perilaku elite lokal yang sengaja memobilisasi identitasnya dalam meraih kekuasaan  gubernur.  Namun,  dibagian  akhir  bukunya  Identitas  dalam  Kekuasaan menunjukkan perbedaan dengan karya Afala dan Gazalirrahman. Bagi Fahmid, ada pembagian kekuasaan berdasarkan etnis, kedaerahan, dan agama menjadi salah satu instrumen  penting  untuk  menjaga  kekuasaan  politik  di  Sulawesi  Selatan  (Fahmid, 2012: 234).
Penjelasan  Fahmid  jauh  lebih  lengkap  ketimbang  studi  Tanasaldy  dan Haboddin di Kalimantan Barat (Haboddin, 2012; Tanasaldy, 2007: 461). Bagi Tanasaldy dan  Haboddin,  power  sharing  yang  berlangsung  dalam  pengisian  jabatan  kepala daerah  di  Kalimantan  Barat  berdasarkan  etnisitas  antara  Melayu  dengan  Dayak.
Misalnya, ketika gubernurnya etnis Dayak, maka wakilnya berasal dari etnis Melayu. Begitu  pula  sebaliknya.  Temuan  Tanasaldy  dan  Haboddin  dalam  pembagian kekuasaan  hanya  fokus  pada  etnis  Dayak  dan  Melayu.  Padahal,  kajian  mutakhir perihal  pembagian  kekuasaan  di  Kalimantan  Barat  sudah  berkembang  aktornya dengan  kehadiran  etnis  China  dalam  kekuasaan.  Sebagaimana  ditulis  Haryanto (Haryanto, 2014: 171):
Dalam pemilihan gubernur ada kesepakatan diantara elit politik terhadap pembagian kekuasaan  di  Kalimantan  Barat.  Bila  gubernur  merupakan  porsi  kelompok  etnis Dayak, wakil gubernur untuk etnis Tionghoa, dan posisi sekretaris daerah merupakan bagian  kelompok  etnis  Melayu.  Demikian  pula,  dijajaran  birokrasi  pemerintahan daerah,  penerapan  asas  representasi  atau  keterwakilan  kelompok  etnis  dalam penempatan juga dilakukan terutama dikalangan etnis Dayak, Melayu, dan China
Analisa Haryanto menunjukkan terjadi perubahan power sharing kekuasaan di Kalimantan Barat. Melayu, Dayak, dan China merupakan etnis utama yang memiliki kedudukan  yang  sama  dalam  pembagian  kekuasaan.  Logika  yang  mendasari pembagian  kekuasaan  karena  penerapan  asas  keterwakilan  etnis.  Penerapan  asas keterwakilan  kelompok  etnis  dalam  kekuasaan  merujuk  Diamond  dan  Plattner disebut formula persamaan (Diamond & Plattner, 1998: 27; Mandal, 2007: 231). Formula persamaan ini diyakini bahwa pembagian kekuasaan untuk menangani perpecahan etnis pada masyarakat plural. Selanjutnya Diamond dan Plattner menulis:
Semua  kelompok  etnis  harus  diberikan  jabatan  kekuasaan.  Dan  tak  satu  pun kelompok  etnis  diperbolehkan  untuk  memonopoli  politik  secara  permanen  dalam pemerintahan.  Kekuasaan  harus  terbuka  untuk  diperebutkan,  sehingga  terjadi berputar elit yang berkuasa. Karena sistem pemilu menjamin perputaran kekuasaan ini bisa berlangsung.
Pemilihan gubernur memang memberikan jaminan terjadinya sirkulasi elite dalam kekuasaan. Tetapi, tidak memberikan jaminan kepada etnisitas tertentu untuk tetap  berkuasa  dalam  pemerintahan.  Hal  ini  bisa  terjadi  karena  yang  menentukan keterpilihan seorang gubernur bukan DPRD tetapi masyarakat pemilih. Dalam sistem pilkada langsung pertarungan untuk meraih kekuasaan butuh kerja keras, ketokohan, dan  sumber  daya  politik  yang  memadai.  Sejalan  dengan  itu,  dibutuhkan  pula kecanggihan dalam merekayasa pembagian kekuasaan melalui penetapan pasangan calon  yang  berpijak  pada  asas  perimbangan  kelompok  etnis  dalam  pemerintahan daerah. Hal ini bisa dibaca melalui pengisian jabatan gubernur Sulawesi Selatan pasca reformasi.
Dari  semua  literatur  yang  disajikan, power  sharing lebih  didominasi  pada perkara asas keterwakilan etnis dan agama. Pertimbangan kelas sosial melalui kategori bangsawan  dan  orang  kebanyakan  belum  disentuh  oleh  para  analis  politik  lokal. Padahal, bagi masyarakat yang berlapis dan berjenjang logika power sharing selalu
memperhatikan eksistensi kaum bangsawan dalam panggung politik. Analisa Kleden menyebutkan  peranan  aristokrat  lokal  dalam  politik  selalu  menjadi  perkara diperhitungkan (Kleden, 2001: 23). Peran yang dimainkan oleh Andi merupakan gelar bangsawan  Bugis  dan  Karaeng  merupakan  gelar  bangsawan  Makassar  di  Sulawesi Selatan sangat sentral dan menentukan dalam setiap pemilihan kepala daerah. Sebab, Andi  dan  Karaeng  berhasil  memelihara  posisi  mereka  sebagai  aristokrat—yang seakan-akan  hanya  mereka  yang  berhak  atas  kekuasaan  penjelasan  dalam  Fahmid (2012:  320)  karena  kaum  bangsawan  pemegang  kendali  politik  dan  masyarakat. Menurut  Polinggomang,  bagi  masyarakat,  bangsawan  bukan  saja  pemimpin  politik melainkan pelaksana kekuasaan dari ornamen kerajaan yang memiliki titisan darah Tumanurung (Sahajuddin, 2011: 9).

## Masyarakat plural dan Profiling Kandidat Gubernur
Sulawesi  Selatan  merupakan  masyarakat  plural.  Masyarakat  plural  bisa dimaknai  suatu  masyarakat  majemuk  dua  atau  lebih  elemen  yang  hidup  sendiri- sendiri tanpa ada pembauran satu sama lain di dalam suatu kesatuan politik (Hefner, 2007:  29;  Nasikun,  2001:  16).  Pemaknaan  masyarakat  plural  sebagaimana  dikatakan Nasikun dan Hefner sangat samar karena tidak menyebutkan ‘dua atau lebih elemen yang hidup tanpa pembauran’ itu apa yang mereka maksud.  Tidak ada penjelasan lebih lanjut. Pemaknaan ini sangat berbeda dengan pendapat Geertz,(1981: 10) & Karim (2019:  11),  ketika  menjelaskan  masyarakat  plural  langsung  tertuju  pada karakteristiknya,  misalnya  kesukuan,  kedaerahan,  perkauman  (ras),  bahasa,  dan agama.
Gugus  kategori  Geertz  dan  Karim  sangat  cocok  dalam  melihat  masyarakat Sulawesi  Selatan—yang  kemudian  dikaitkan  dengan profiling kandidat  pasangan calon gubernur. Paling sedikit ada empat kategori Geertz yang bisa digunakan dalam memotret  masyarakat  Sulawesi  Selatan.  Pertama,  sebaran  wilayah  kandidat.  Ada empat daerah pembilahan wilayah atau biasa disebut geopolitik yang disepakati para analis Sulawesi Selatan, yakni daerah Selatan-Selatan di wakili pasangan calon No. 3 yakni Nurdin Abdullah dan pasangan calon No. 4 Ichsan Yasin Limpo. Daerah Bosowa diwakili pasangan calon No.1 Nurdin Halid. Daerah Ajatappareng diwakili pasangan calon No.2 yaitu Agus Arifin Numang. Sedangkan daerah Luwu Raya dalam pemilihan gubernur ini berposisi sebagai wakil gubernur saja, yakni A. Mussakar dan Abdul Aziz Mudzakkar.
Kedua, pluralitas etnis dalam pemilihan gubernur juga tersebar kecuali etnis Toraja. Dari empat pasangan calon gubernur posisinya sangat berimbang. Dua dari etnis  Makassar  yakni  Nurdin  Abdullah  dan  Ichsan  Yasin  Limpo.  Sedangkan  dua pasangan  calon  dari  etnis  Bugis  yaitu  Nurdin  Halid  dan  Agus  Arifin  Nu’mang. Komposisi yang berimbang ini mewakili dua etnis dominan di Sulawesi Selatan. Bila
ditarik  dari  politik  kesejarahan  di  Sulawesi  Selatan,  merujuk  Haboddin  dan  Afala hanya dua etnis yang memiliki rekam jejak yang pernah menjabat sebagai gubernur (Afala, 2019: 6). Hal ini terungkap pada tabel 1.
Tabel 1. Etnisitas Gubernur Sulsel Nama Tahun Etnisitas Lanto Dg Pasewang 1953-1955 Makassar A.Pangerang Pettarani 1955-1966 Makassar Ahmad Lamo 1966-1978 Bugis Andi Oddang 1978-1983 Bugis Ahmad Amiruddin 1983-1993 Bugis Andi ZB Palaguna 1993-2003 Bugis Amin Syam 2003-2008 Bugis Syahrul Yasin Limpo 2008-2018 Makassar Nurdin Abdullah 2018-2013 Makassar Sumber : Haboddin & Afala (2019: 6)
Bila mengacu pada tabel 1 diperoleh informasi bahwa sejak tahun 1953 sampai 2018 sudah sembilan gubernur. Dari sembilan gubernur tersebut, ada lima berasal dari etnis Bugis, yakni Ahmad Lamo, Andi Oddang, Ahmad Amiruddin, Andi ZB Palaguna, dan Amin Syam. Sedangakn gubernur yang berasal dari etnis Makassar ada empat, yakni Lanto Daeng Pasewang, Andi Pangerang Pettarani, Syahrul Yasin Limpo dan Nurdin  Abdullah.  Dari  data  tersebut  bisa  dikatakan  bahwa  politik  keterwakilan etnisitas masih diseputar etnis Makassar dan Bugis. Jadi, kepemimpinan gubernur di Sulawesi  Selatan  dari  masa  lalu  hingga  masa  kini  belum  berubah.  Etnis  Bugis  dan Makassar  secara    berganti  menjadi  gubernur.  Hal  ini  pula  menunjukkan  kapasitas mereka  sebagai  elite  yang  memerintah.  Sebuah  kreasi  yang  sempurna  yang memungkinkan kedua etnisitas tersebut tetap bertahan dan berkuasa selama puluhan tahun dalam pemerintahan provinsi (Bellamy, 1990: 40).
Ketiga, pluralitas juga tercermin dari profesi pasangan calon gubernur. Profesi merupakan kategori sosiologis yang senantiasa memiliki nilai tawar secara politis. Bagi masyarakat Sulawesi Selatan yang paternalistik pilihan jenis pekerjaan sangat penting maknanya.  Karena  mencerminkan  sifat,  pencapaian  pribadi,  dan  kualitas  seorang pemimpin (Fahmid, 2012: 11). Sedangkan cara lain dalam memaknai profesi pasangan calon  gubernur  melalui  sebutan  politisi,  mantan  kepala  daerah,  birokrat,  dan pengusaha. Cara ini sejalan dengan Hadiz dan Haboddin yang menyebutkan bahwa elite lokal dikuasai oleh politisi, birokrat, bisnis, dan militer (Haboddin & Afala, 2019: 43; Robison & Hadiz, 2004: 258-259). Selanjutnya, Hadiz mengatakan bahwa kekuasaan di tingkat lokal dikuasai oleh elit oligarki. Pendapat Hadiz tentu ada benarnya dengan melihat profiling kandidat calon gubernur dan wakil gubernur. Ada pun latarbelakang profesi/pekerjaan paslon gubernur Sulawesi Selatan bisa dilihat pada tabel 2.
Tabel. 2 Profesi pasangan calon gubernur No   Nama Profesi pekerjaan 1 Nurdin Halid Politisi Golkar Abdul Aziz QM Mantan Anggota DPD 2 Agus Arifin Nu’mang Mantan Wakil gubernur Tanribali Lamo Mantan Dirjen Kesbangpol Kemendagri 3 Nurdin Abdullah Mantan Bupati Bantaeng Andi Sudirman Sulaeman Swasta 4 Ichsan Yasin Limpo Mantan Bupati Gowa A. Musakkar Mantan Bupati Luwu
Keempat,  pluralitas  masyarakat  Sulawesi  Selatan  juga  terpotret  dalam  kelas sosial.  Masyarakat  Sulawesi  merupakan  masyarakat  berjenjang  yang  terdiri bangsawan  dan  non-bangsawan.  Dua  kategori  kelas  sosial  ini  tergambar  pada pasangan  calon  gubernur.  Dari  empat  pasangan  calon  gubernur  tersebut  yang berdarah  bangsawan  adalah  pasangan  No.3  dan  wakil  dari  pasangan  calon  No.4. Sedangkan  pasangan  calon  No.1  dan  No.2  berasal  dari  orang  kebanyakan.  Dengan komposisi  ini,  maka  bisa  dibayangkan  bahwa  pemilihan  gubernur  merupakan pertarungan  antara  kaum  bangsawan  melawan  orang  kebanyakan.  Pertarungan  ini berlangsung  sengit  dalam  penjelasana  Fahmid,  2012:  12)  karena  merepresentasikan dua  strata  sosial  yang  berbeda  dalam  masyarakat  untuk  menjadi  yang  terbaik  dan terunggul dalam sirkulasi elite politik.
Uraian singkat di atas memberikan gambaran perihal pluralisme masyarakat yang  terwakili  dalam  pasangan  calon  gubernur.  Pluralitas  tersebut  menunjukkan bahwa  pemilihan  gubernur  sudah  mengarah  pada  perayaan  polisentrisme  aktor, identitas, dan kelas sosial. Wajah pluralis ini menunjukkan betapa bergairahnya elite lokal  dalam  usaha  merebut  kekuasaan.  Hal  ini  pula  menjelaskan  bahwa  jabatan gubernur sangat mempesona, sehingga dua etnis dominan yakni Makassar dan Bugis berusaha  meraihnya.  Caranya  adalah  melalui power  sharing agar  dua  etnis  tersebut bisa terwakili dalam kekuasaan pemerintahan daerah.

## Power Sharing dalam Pemilihan gubernur
Pembagian  kekuasaan  menurut  Kleden  bisa  dilakukan  melalui  kekuatan politik  yang  ada  dalam  masyarakat  (Kleden,  2001:  208).  Dalam  masyarakat  plural seperti Sulawesi Selatan, pembagian kekuasaan dilakukan melalui kekuatan etnisitas. Pendapat  ini  sesuai  dengan  pengalaman  sejarah  selama  lima  belas  tahun  terakhir. Untuk lebih jelasnya bisa disimak pada tabel 3.
Tabel 3. Pembagian Kekuasaan berdasarkan Etnisitas Gubernur/wakil gubernur Periode Etnis Status sosial Amin Syam Syahrul Yasin Limpo 2003-2008 Bugis Non-bangsawan Makassar Non-bangsawan Syahrul Yasin Limpo Agus Arifin Nu’mang 2008-2018 Makassar Non-bangsawan Bugis Non-bangsawan
Pada  tabel  3  ada  dua  catatan  penting  untuk  ditelaah  lebih  lanjut.  Pertama, secara umum yang menjabat sebagai gubernur maupun wakil gubernur diwakili oleh etnis Bugis dan Makassar. Tahun 2003 ketika sistem pemilihan gubernur dilakukan oleh anggota DPRD yang menjadi gubernur adalah Amin Syam seorang tentara yang beretnis  Bugis  dan  wakilnya  adalah  Syahrul  Yasin  Limpo  yang  beretnis  Makassar. Keterpilihan  Amin  Syam-Syahrul  Yasin  Limpo  sebagai  gubernur  membuktikan keterwakilan etnis Bugis dan Makassar dalam kekuasaan. Selanjutnya, ketika sistem pemilihan mengalami perubahan, yakni dari anggota DPRD menjadi pilihan rakyat secara langsung representasi etnisitas tetap sama, yakni Bugis dan Makassar sebagai gubernur  dan  wakil  gubernur.  Yang  berubah  hanya  aktornya.  Jika  pada  pemilihan gubernur  2003  gubernur  dari  etnis  Bugis  dan  wakilnya  dari  Makassar,  maka  pada pemilihan  gubernur  2008-2018  yang  menjadi  gubernur  adalah  etnis  Makassar  dan wakilnya dari etnis Bugis.
Kedua, selama periode 2003-2018 yang menjadi gubernur dan wakil gubernur di  Sulawesi  Selatan  berasal  dari  golongan  non-bangsawan.  Ini  membuktikan kemampuan dan keunggulan golongan non-bangsawan dalam kontestasi politik, baik secara  langsung  karena  dipilih  masyarakat  maupun  tidak  langsung  karena  dipilih wakil  rakyat  di  palemen.  Kemenangan  golongan  non-bangsawan  sebagai  gubernur selama lima belas tahun lamanya merupakan prestasi yang tidak pernah terjadi dalam sejarah kepemimpinan gubernur di Sulawesi Selatan.
Jika kita merujuk sejarah kepemimpinan  gubernur dari 1953 selalu berselang seling berdasarkan strata sosialnya. Misalnya, golongan non-bangsawan dimulai dari Lanto  Daeng  Pasewang  berkuasa  1953-1955  kemudian  diganti  dengan  seorang bangsawan,  Andi  Pangerang  Pettarani  (1955-1966).  Kepemimpinan  selanjutnya kembali dipimpin non-bangsawan yakni Ahmad Lamo (1966-1978). Sesudah Ahmad Lamo,  kaum  bangsawan  kembali  berkuasa  dengan  terpilihnya  Andi  Oddang  (1978- 1983).  Pada  periode  berikutnya,  kaum  bangsawan  digantikan  oleh  non-bangsawan dengan  terpilihnya  Ahmad  Amiruddin  (1983-1993).  Ahmad  Amiruddin  merupakan ilmuwan  pertama  dari  Unhas  yang  berhasil  menjadi  gubernur  Sulawesi  Selatan. Setelah  masa  jabatannya  berakhir,  kembali  kaum  bangsawan  berkuasa  dari  tahun 1993-2003.  Andi  ZB  Palaguna  merupakan  bangsawan  Bugis  terakhir  yang  menjadi gubernur.  Dikatakan  terakhir  karena  selama  lima  belas  tahun  berikutnya  yang
memimpin  Sulawesi  Selatan  berada  di  golongan  non-bangsawan.  Sebagaimana tergambar pada tabel 3.
Persaingan antarstrata atau kelas sosial terus berlangsung dalam pemilihan gubernur. Pada pemilihan gubernur 2018-2023 bisa dipetakan menjadi dua kelompok dari kelas sosial yang berbeda. Pasangan Nurdin Halid dan Agus Arifin Nu’mang dari golongan non bangsawan berhadapan dengan pasangan Nurdin Abdullah dan Andi Muzakkar  dari  golongan  bangsawan.  Hasil  akhir  dari  pertarungan  tersebut dimenangkan oleh golongan bangsawan. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di tabel 4.
Tabel 4. Kemenangan Nurdin Abdullah Nama Prosentase Kelas sosial Nurdin Halid Abdul Aziz Mudzakkar 27,32 Non-bangsawan Non-bangsawan Agus Arifin Nu’mang Tanribali Lamo 9,85 Non-bangsawan Non-bangsawan Nurdin Abdullah Andi Sudirman Sulaiman 43,87 Bangsawan Bangsawan Ichsan Yasin Limpo Andi Muzakkar 18,97 Non-bangsawan Bangsawan Sumber : Dokumen KPU Provinsi, 2018
Politik berbagi kuasa dengan komposisi berkoalisi sesama kaum bangsawan, berkoalisi  antara  bangsawan  dengan  non-bangsawan  atau  koalisi  non-bangsawan sengaja dipilih dalam rangka mendapatkan dukungan politik dari pemilih. Namun, fakta  berkata  lain  yang  menjadi  pemenangnya  justru  yang  berlatar  belakang  kaum bangsawan. Nurdin Abdullah dan Andi Sudirman Sulaiman berhasil menyingkirkan tiga  pasangan  lainnya.  Kemenangan  pasangan  nomor  tiga  tersebut  disebabkan  dua pertimbangan.
Pertama,  ada  kesamaan  masa  lalu  yang  menempatkan  kaum  bangsawan sebagai pemimpin politik. Kesamaan sejarah memungkinkan mereka untuk berbagi kekuasaan  dalam  penempatan  posisi.  Posisi  Nurdin  Abdullah  sebagai  gubernur karena sudah terbukti dalam memimpin Bantaeng. Selain itu, Nurdin Abdullah juga mampu  menggunakan  kekuasaannya  dalam  menghasilkan  kebijakan  yang  populis dan  bermanfaat  bagi  masyarakat  Bantaeng  (Izzah  &  Atmansyah,  2014:  7).  Dengan capaian dan prestasi tersebut kemudian dilengkapi dengan ketokohan dan popularitas dalam Afala (2019: 9), mengharuskan Nurdin Abdullah sebagai gubernur. Sedangkan Andi Sudirman menduduki jabatan wakil karena petimbangan politis dan sosoknya memang tidak terlalu familiar dalam masyarakat Sulawesi Selatan. Karena itu, melalui politik berbagi kuasa kekuatan mereka tambah solid, khususnya dalam memengaruhi kelompok kaum bangsawan di Sulawesi Selatan.
Kedua, ada kerinduan masyarakat Sulawesi Selatan untuk dipimpin kembali oleh kaum bangsawan. Kerinduan ini semakin menegaskan betapa pentingnya sosok
bangsawan  dalam  pemerintahan  di  Sulawesi  Selatan.  Sebagaimana  dikatakan Najamuddin  elite  bangsawan  memiliki  kewibawaan  dan  mampu  menggerakkan masyarakat  karena  memiliki  pengetahuan  dan  pandangan  yang  jauh  ke  depan (Najamuddin, 2015: 2). Selain itu, dalam masyarakat Sulawesi Selatan yang hirarkis, telah  memberikan  posisi  istimewa  kepada  kaum  bangsawan  sebagai  elite  strategis yang memerintah. Ini semua merupakan modal politik kaum bangsawan untuk tampil kembali  dalam  kekuasaan.  Melalui  mekanisme  power  sharing  sesama  bangsawan mereka berhasil memperoleh kekuasaan dengan perolehan suara sebesar 43,87 persen dan menang di enam belas kabupaten dan kota. Implikasinya adalah politik simbolik yang direpresentasikan sebagai elite tradisional semakin menguat. Pasangan Nurdin Abdullah  dan  Andi  Sudirman  telah  mengembalikan  kaum  bangsawan  dalam kekuasaan formal sebagai gubernur (Haboddin, 2015: 10).
Power sharing antara bangsawan Bugis dan bangsawan Makassar merupakan koalisi  ideal  untuk  berkuasa  dalam  pemerintahan.  Hal  ini  sangat  dimungkinkan melalui  pemilihan  gubernur  secara  langsung.  Dalam  sistem  pemilihan  secara langsung—kaum  bangsawan  lebih  siapa  bertarung.  Bahkan,  perjuangan  kaum bangsawan  dalam  mendapatkan  pengakuan,  baik  dari  negara  maupun  kelompok sosial lainnya berhasil diperoleh atas kapasitas dan kecerdasannya melakukan power sharing sebagai strategi dalam rangka meraih jabatan gubernur di Sulawesi Selatan (Afala, 2019: 3).

## Penutup
Power sharing merupakan pilihan politik yang paling rasional untuk diterapkan dalam masyarakat multietnis. Negara Malaysia menurut analisa Mandal (2007:l 231- 232) elite politiknya sangat bangga karena berhasil menerapkan pembagian kekuasaan sebagai formula dalam mengelola konflik sekaligus menjaga kestabilan politik. Cara pandang  Mandal  sangat  berbeda  dalam  praktik power  sharing di  Indonesia.  Para politisi  di  Indonesia  melakukan  strategi power  sharing —bukan  dalam  rangka mengelola  konflik  dan  menjaga  stabilitas  politik,  tetapi  lebih  pada  upaya  meraih kekuasaan jabatan publik. Pilihan politik sangat pragmatis karena lebih didominasi pada kejelian dalam memanfaatkan struktur peluang politik yang tersedia.
Untuk  itu,  dalam  mengoperasionalisasi power  sharing di  tingkat  lokal  bisa dipilah  menjadi  dua  bentuk.  Pertama,  praktik power  sharing dilakukan  melalui perhitungan  politik  identitas  dalam  meraih  dan  mempertahankan  kekuasaan. Disejumlah  daerah  yang  multietnis  senantiasa  mengedepankan power  sharing antarkekuatan  yang  ada  dalam  masyarakat  (Haboddin,  2015:  44;  Haboddin  &  Afala, 2019:  45-47).  Misalnya,  di  Kalimantan  Barat,  Kalimantan  Tengah,  Papau,  NTT,  dan Maluku melakukan power sharing berdasarkan politik identitas. Praktik power sharing yang berpijak pada politik identitas sudah jamak dilakukan oleh elite politik lokal di
bagian Timur Indonesia. sebab, masyarakatnya dikenal multi-etnis dan berlapis secara vertialitas: bangsawan dan non-bangsawan.
Kedua,  praktik power  sharing dilakukan  berdasarkan  koalisi  antara  kaum bangsawan  dalam  pemilihan  gubernur.  Kasus  Sulawesi  Selatan  merupakan  model baru dalam power sharing . Dikatakan baru, karena untuk pertama kalinya bangsawan Makassar  dan  bangsawan  Bugis  berkoalisi  dalam  pemilihan  gubernur.  Berkoalisi sembari  menerapkan power  sharing merupakan  strategi  dalam  memenangkan pemilihan gubernur secara langsung, bebas, dan demokratis. Dengan kata lain, aktor politik lokal sangat gencar melakukan power sharing untuk merebut kekuasaan jabatan gubernur. Tujuannya adalah agar mereka berkuasa sebagai elite yang memerintah.
Keterpilihan  kaum  bangsawan  sebagai  gubernur  dan  wakil  gubernur merupakan  terobosan  dalam  menjalankan  politik power  sharing .  Terobosan  ini  bisa menjadi  agenda  riset  ke  depan  dalam  menelaah  perilaku  elite  lokal  dalam  meraih kekuasaan dengan berpijak pada mekanisme power sharing . Apalagi dalam masyarakat yang berjenjang dan berkasta,  maka pilihan power sharing , baik dengan cara berkoalisi sesama  bangsawan  atau  pun  berkoalisi  antara  bangsawan  dengan  non-bangsawan belum banyak dibahas oleh para analis dan pakar politik. Untuk itu, terbuka ruang bagi  kita  semua  yang  memiliki  perhatian  untuk  berkontribusi  dan  menggairahkan pentingnya  politik power  sharing untuk  didalami  secara  serius  dan  kritis.  Harapan penulis  adalah  memberikan  perspektif  baru  dalam  memaknai  eksistensi  kaum bangsawan maupun non bangsawan dalam dinamika politik lokal di Indonesia.

## Ucapan Terima Kasih
Terimakasih kepada kolega penulis yang telah berbagi diskusi dan memberi masukan. Untuk penulisan artikel ini.

## Pendanaan
Penulis tidak menerima bantuan pembiayaan atau dana untuk penelitian, kepenulisan (authorship), dan publikasi dari pihak manapun

## Daftar Pustaka
Afala, L. O. M. (2018). Politik Identitas di Indonesia . Universitas Brawijaya Press. Afala,  L.  O.  M.  (2019). Rezim  Adat  dalam  Politik  Lokal .  Malang:  Universitas  Brawijaya Press.
Bellamy, R. (1990). Teori Sosial Modern: Perspektif Italia . LP3ES. Bloch, M. (1983). Kaum Bangsawan Selaku Kelas Menurut Kenyataan. In Elite dalam Perspektif Sejarah (Kartodirdj). LP3ES. Diamond, L., & Plattner, M. F. (1998). Nasionalisme, Konflik Etnik dan Demokrasi . -. Fahmid, I. M. (2012). Identitas dalam Kekuasaan: Hibriditas Kuasa, Uang, dan Makna dalam Pembentukan Elite Bugis & Makassar . Ininnawa-ISPEI.
Gazalirrahman. (2009). Potret Pilkada di Kab Barito Utara. Jurnal Renai , 9 (2).
Geertz, C. (1981). Ikatan-Ikatan Primordial dan Politik Kebangsaan Di Negara-Negara Baru.  In Pembangunan  Politik  Dan  Perubahan  Politik .  Jakarta:  Yayasan  Obor Indonesia.
Gianie. (2009). Paduan Etnisitas di Kancah Politik . Jakarta: Kompas.
Haboddin,  M.  (2012).  Menguatnya  Politik  Identitas  di  Ranah  Lokal. Jurnal  Studi Pemerintahan , 3 (1).
Haboddin,  M.  (2015).  Merawat  Politik  Identitas  dalam  Pilkada.  In Dinamika  Politik Indonesia Kontemporer (Joko Purno). Malang: BPPM Fisip UB.
Haboddin, M., & Afala, L. O. M. (2019). Kembalinya Elit Tradisional Sebagai Gubernur di Sulawesi Selatan . Yogyakarta.
Haryanto, H. (2014). Kebangkitan Party ID: Analisis Perilaku Memilih dalam Politik Lokal di Indonesia. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik , 17 (3), 291–308.
Hefner, R. W. (2007). Politik Multikulturalisme-Menggugat Realitas Kebangsaan . Kanisius. Heryanto, A. (2004). Gugatan Terhadap Otoriterisme di Indonesia dan Malaysia. In Menggugat  otoriterisme  di  Asia  Tenggara:  Perbandingan  dan  Pertautan  antara Indonesia dan Malaysia . Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia. Izzah,  A.,  &  Atmansyah,  L.  (2014). 911  Ala  Bantaeng:  Esksitensi  Brigade  Siaga  Bencana Dalam Pelayanan Kesehatan di Bantaeng . Yogyakarta: Fisipol UGM.
Karim,  A.  G.  (2019).  Mengelola  Polarisasi  Politik  dalam  Sirkulasi  Kekuasaan  di Indonesia: Catatan bagi Agenda Riset. Politika: Jurnal Ilmu Politik
, 10 (2), 215–228. Kleden, I. (2001). Menulis Politik: Indonesia Sebagai Utopia . Kompas.
Mandal, S. (2007). Batas-Batas dan Luar Batas. In Politik Multikulturalisme-Menggugat Realitas Kebangsaan (Hefner Rob, p. 231). Yogyakarta: Kanisius.
Manguelle,  D.  E.  (2006).  Perlukah  Afrika  Sebuah  Program  Penyesuaian  Budaya?  In Kebangkitan  Peran  Budaya:  Bagaimana  Nilai-nilai  Membentuk  Kemajuan  Manusia (Harrison d, pp. 111–128). Jakarta: LP3ES.
Najamuddin, N. (2015). Persaingan Elit Bangsawan dengan Kelompok Terdidik pada Masa Revolusi di Sulawesi Selatan. ISTORIA: Jurnal Pendidikan Dan Sejarah , 11 (1). Nasikun. (2001). Sistem Sosial Indonesia . Jakarta: Rajawali Press.
Pariela, T. D. (2009). Politik Identitas dan Politik Perilaku. Jurnal Renai , 9 (2).
Robison,  R.,  &  Hadiz,  V.  R.  (2004). Reorganising  Power  in  Indonesia:  The  Politics  of Oligarchy in an Age of Markets (Vol. 3). Psychology Press. Sahajuddin.  (2011). Butta  Toa  Bantaeng  Menjawab  Zamannya  1666-1905 .  Makasar: Pustaka Sawerigading.
Sanderson, S. (2000). Makro Sosiologi . Jakarta: Rajawali Press.
Santoso, P. (2018). Lokalitas Sebagai Konteks untuk Berdemokrasi. In P. Santoso, L. N. Bayo, & W. P. Samadhi (Eds.), Rezim Lokal di Indonesia: Memaknai Ulang Demokrasi Kita. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia . Yogyakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Stavenhagen, R. (2004). Dekonolisasi Ilmu-Ilmu Sosial. In Metodologi Penelitian Sosial (Martyn Ham). Surabaya: Jawa Pos Press.
Strauss, Anselm, & Corbin, J. (2003). Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif . Pustaka Pelajar .
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Suwardi,  Harsono,  &  Dkk.  (2002). Politik,  Demokrasi  dan  Manajemen  Komunikasi . Malang: Galang Press.
Tanasaldy,  T.  (2007).  Politik  Identitas  Etnis  di  Kalimantan  Barat.  In Politik  Lokal  Di Indonesia (Henk Schul). Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

## Tentang Penulis
Muhtar Haboddin adalah dosen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  Universitas  Brawijaya.  Penulis  memiliki  area  riset  seputar  demokrasi lokal, politik lokal, dan pemilu.
La Ode Machdani Afala adalah dosen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya. Penulis memiliki area riset seputar demokrasi lokal, studi desa, dan politik identitas.