Jurnal Tunas Agraria Vol. 2 No. 2 Mei 2019 e - ISSN 2622 - 9714

## PELAKSANAAN PENCATATAN BLOKIR SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dan Bantul)
Anisa Sekarsari, Haryo Budhiawan, Akur Nurasa Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Jl. Tata Bumi No. 5 PO BOX 1216 Kode Pos 55293 Yogyakarta
Abstract: In order to give the assurance of legal certainty, certainty of rights and legal protection to holders and owners of land rights, the land registration shall be carried out. However, there is still a land dispute which now become a homework for The Government. This is because the certificate which should be a strong evidentiary can not guaranteed the legal certainty for the owner, so the person who right the land can blocking the certificate of land rights at Land Office. The issuance of Regulation  Minister  of  Agrarian  Affairs  and  Spatial  /  Head  of  National  Land  Office  Number  13 Year  of  2017  concerning  the  Procedures  of  Block  and  Sita  which  expected  to  create  uniformity, standardization in recording process and  abolition of registration blocked, it turns out not all the rules  can  be  implemented  at  The  Land  Office  of  Sleman  and  Bantul  Regency.The  result  of  this research  shows  that  blocking  certificate  process  at  Sleman  Land  Office  and  Bantul  Land  Office have  a  policy  that  the  applicant  is  required  to  pay  the  blocking  recording  fee  after  the  blocking received.  Makes  a  potential  loss to the  (PNBP)  which  should  be owned  by Land  Office for  faced the  problem  of  KKPweb  application  which  have  not  been  able to  accomodate the  time  period  of blocking.
Keywords : blocking certificate, blocking, registration blocked
Intisari: Dalam  rangka  memberikan  jaminan  kepastian  hukum  dan  kepastian  hak  serta perlindungan  hukum  kepada  pemegang  dan  pemilik  hak  atas  tanah,  maka  dilaksanakan pendaftaran  tanah.  Namun  demikian,    masih  saja  terjadi  sengketa  pertanahan  yang  saat  ini menjadi  pekerjaan  rumah  bagi  Pemerintah.  Hal  ini  disebabkan  karena,  sertipikat  sebagai  alat pembuktian  yang  kuat  ternyata  belum  menjamin  kepastian  hukum  pemiliknya  sehingga  pihak yang  merasa  berhak  atas  tanah  tersebut  dapat  melakukan  blokir  sertipikat  hak  atas  tanah  di Kantor  Pertanahan.  Dikeluarkannya  Permen  ATR/Kepala  Nomor  13  Tahun  2017  tentang  Tata Cara  Blokir  dan  Sita  yang  diharapkan  bertujuan  untuk  mewujudkan  keseragaman,  standarisasi dalam  pelaksanaan  pencatatan  dan  penghapusan  catatan  blokir  ternyata  tidak  semua  peraturan tersebut dapat dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dan Bantul. Hasil penelitian menunjukan  bahwa  pelaksanaan  pencatatan  blokir  di  kantor  pertanahan  Kabupaten  Sleman  dan Kabupaten  Bantul  terdapat  kebijakan  yaitu  pemohon  diwajibkan  membayar  biaya  pencatatan blokir  setelah  blokirnya  diterima  membuat potensial  loss terhadap    (PNBP)  yang  seharusnya didapat  kantor  pertanahan  untuk  kendala  yang  dihadapi  yaitu  Aplikasi  KKP web yang  belum dapat mengakomodir jangka waktu blokir.
Kata Kunci : blokir sertipikat, pemblokiran, pencatatan blokir

## A. Pendahuluan
Undang - Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok - Pokok Agraria  (yang  selanjutnya  disebut  dengan  UUPA),  merupakan  peraturan  perundang - undangan  yang  hingga  saat  ini  masih  menjadi  aturan  dasar  pengaturan  masalah pertanahan. UUPA dipandang sebagai jalan keluar dari permasalahan dualisme hukum pertanahan  yang  berlangsung  selama  15  (lima  belas)  tahun  setelah  Indonesia  merdeka

## 118 Anisa Sekarsari, Haryo Budhiawan, Akur Nurasa
tahun 1945, sehingga UUPA dikatakan sebagai hukum tanah nasional yang diharapkan dapat menjadi kesatuan hukum agraria dan memberikan kepastian hukum dari apa yang menjadi hak seluruh rakyat Indonesia.
Salah  satu  tujuan  UUPA  dalam  penjelasan  umumnya  adalah  meletakkan  dasar - dasar  untuk  memberikan  kepastian  hukum  mengenai  hak - hak  atas  tanah  bagi  rakyat Indonesia seluruhnya. Upaya untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah tersebut dapat  diwujudkan  dengan  diselenggarakannya  pendaftaran  tanah  sebagaimana disebutkan  dalam  Pasal  19.  Penjabaran  dari  Pasal  19  ini  adalah  dengan  diterbitkannya Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  Tahun  1961  yang  selanjutnya  disempurnakan  dengan Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah  (yang selanjutnya disebut dengan PP No. 24 Tahun 1997).
Dalam  pelaksanannya,  pendaftaran  tanah  di  Indonesia  telah  dilakukan sebagaimana  yang  diatur  dalam  PP  No.  24  Tahun  1997.  Namun  demikian,    masih  saja terjadi sengketa pertanahan yang saat ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Hal ini  disebabkan  karena  sertipikat  sebagai  alat  pembuktian  yang  kuat  ternyata  belum menjamin kepastian  hukum  pemiliknya.  Terlebih lagi  dalam  Pasal 32  PP  No.  24 Tahun 1997  memberi  peluang  di  mana  sepanjang  ada  pihak  lain  yang  merasa  berhak  dapat menggugat  pihak  yang  namanya  tercantum  dalam  sertipikat  secara  keperdataan  ke pengadilan umum, atau menggugat Kepala BPN/Kepala Kantor Pertanahan, Pengadilan Tata Usaha Negara (Rusmadi dalam Adrian Sutedi 2011, 2 - 3).
Pihak  yang  berkeberatan  tersebut  dapat  memohonkan  pencatatan  dalam  buku tanah atau lebih dikenal dengan istilah pemblokiran tanah atau pencatatan blokir. Hal ini mengakibatkan  terjadinya  pemblokiran  sebagai  langkah  pengamanan  berupa pencegahan/ penghentian untuk sementara terhadap segala bentuk perubahan terhadap sertifikat  hak  atas  tanah  tersebut  oleh  kantor  pertanahan  sampai  adanya  putusan  yang tetap dari pengadilan. Dengan demikian, tanah tersebut tidak dipindahkan kepada orang lain  melalui  jual  beli  atau  lain  sebagainya  serta  tidak  dibebani  dengan  sewa  menyewa atau diagunkan kepada pihak ketiga.
Pada bukunya Andrian Sutedi (2010, 143) bahwa dalam rangka tertib administrasi pertanahan,  melakukan  pencatatan  blokir,  sita  atau  adanya  sengketa  dan  perkara mengenai hak atas tanah perlu dilakukan kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah berupa  pencatatan  pada  buku  tanah  dan  surat  ukur.  Kegiatan  pemeliharaan  data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek  pendaftaran  tanah  yang  telah.  Pihak  yang  merasa dirugikan  wajib  mendaftarkan perubahan  yang  terjadi  kepada  kantor  pertanahan  sehingga  data  yang  ada  di  kantor pertanahan sesuai dengan keadaan di lapangan.
Tidak  ada  penjelasan  secara  rinci  mengenai  tata  cara  pemblokiran,  hanya  tersirat mengenai  pengaturan  blokir  terhadap  permohonan  pendaftaran  tanah  pertama  kali (originair) yang  sedang  diproses  untuk  penerbitan  sertipikat  sesuai  permohonan  di Kantor Pertanahan. Pelaksanaan blokir ini berpedoman pada PP 24 Tahun 1997 Pasal 30 ayat  (1)  huruf  c  dan  d,  sedangkan  blokir  terhadap  pendaftaran  peralihan  atau pembebanan hak berpedoman pada Pasal 126 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  3  Tahun  1997  (yang  selanjutnya  disebut  dengan PMNA/  KBPN  3/  1997)  yang  menjelaskan  blokir  yang  berdasarkan  permohonan  pihak yang merasa berkepentingan namun kepentingannya tersebut terganggu, akan dijadikan obyek  gugatan  di  pengadilan  dengan  menyampaikan  salinan  surat  gugatan  yang bersangkutan  kemudian  dicatat  dalam  buku  tanah  yang  ada  di  kantor  pertanahan  dan hapus  dengan  sendirinya  dalam  waktu  30  (tiga  puluh)  hari  kecuali  diikuti  dengan putusan sita jaminan dan berita acara eksekusi permohonan blokir.
Selain  itu  pencatatan  blokir  juga  dapat  terjadi  karena  adanya  hubungan kepentingan antara pemblokir dan pemilik tanah ataupun kepentingan pemilik tanah itu sendiri.  Contoh  adanya  hubungan  hutang - piutang  yang  bermasalah,  wanprestasi, sertipikat  hilang,  pembagian  waris  yang  tidak  adil,  pemalsuan  atau  sengketa  tanah lainnya.  Pengaturan  mengenai  pencatatan  blokir  masih  tersebar  dibeberapa  ketentuan, belum  lengkap,  tidak  seragam  menyebabkan  perbedaan  penafsiran  dalam  menjalankan permohonan  pencatatan  blokir  di  beberapa  kantor  pertanahan.  Dikeluarkannya Peraturan Menteri ATR/ Kepala BPN Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita  yang  memuat  tentang  syarat,  kewenangan,  jangka  waktu,  tahapan  pencatatan hingga  penghapusan  blokir  dan  sita  bertujuan  untuk  mewujudkan  keseragaman, standarisasi  dan  tertib  administrasi  dalam  pelaksanaan  pencatatan  dan  penghapusan catatan blokir.
Hal  tersebut  dilakukan  dengan  harapan  kantor  pertanahan  tidak  lagi  mengalami perbedaan  penafsiran dalam  melaksanakan  permohonan  pencatatan  blokir.  Meski  telah diatur sedemikian rupa, ternyata tidak semua peraturan tersebut dapat dilaksanakan di kantor  pertanahan  kabupaten  sleman  dan  kantor  pertanahan  kabupaten  bantul. Diantaranya terdapat pada Pasal 8 Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 13 Tahun 2017  yaitu  terhadap  permohonan  pencatatan  blokir  mewajibkan  pemohon  untuk melakukan  pembayaran  terlebih  dahulu  di  loket  sebelum  berkas  diproses  dan  dikaji mengenai  diterima  atau  ditolaknya  permohonan  blokir  sehingga  ketika  permohonan blokir  ditolak,  uang  yang  sudah  dibayarkan  tidak  dapat  dikembalikan.  Pelayanan pencatatan blokir terhubung dengan KKPweb yang belum mengakomodir masa berlaku blokir  selama  30  hari  dan  tidak  akan  hapus  sebelum  pemohon  meminta  permohonan pencabutan blokir.

## 120 Anisa Sekarsari, Haryo Budhiawan, Akur Nurasa
Berdasarkan  uraian  di  atas,  ada  dua  rumusan  masalah  yang  akan  dibahas  dalam penelitian ini, yaitu: Bagaimana pelaksanaan pencatatan blokir sertipikat hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul dan Apa  kendala  dalam  pelaksanaan  pencatatan  blokir  pada  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Sleman dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul.
Penelitian ini dibatasi pada rumusan masalah mengenai permohonan pemblokiran sertipikat  terhadap  hak - hak  atas  tanah  tertentu  saja  antara  lain  hak  milik,  hak  guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai serta hak milik atas satuan rumah susun dan tidak meneliti terhadap tanah wakaf, tanah hak pengelolaan.
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian  yuridis  empiris Penelitian  dilakukan  terhadap  dokumen - dokumen  permohonan  pencatatan  blokir sertifikat  hak  atas  tanah  serta  wawancara  kepada  pejabat  maupun  pegawai  Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul yang memiliki keterkaitan  dengan  permohonan  pemblokiran  diantaranya  kepala  kantor  pertanahan, kepala  seksi  hubungan  hukum  pertanahan,  kepala  sub  seksi  penanganan  sengketa konflik  dan  perkara  pertanahan,  staff  dan  petugas  loket.  P enelitian  ini  dilatarbelakangi adanya perbedaan pelaksanaan pencatatan pemblokiran di beberapa kantor pertanahan karena  sebelumnya  pelaksanaan  pencatatan  blokir  ini  belum  ada  pengaturan  tersendiri namun  setelah  dikeluarkannya  Peraturan  Menteri  ATR/  Kepala  BPN  Nomor  13  Tahun 2017  tentang  Pencatatan  Blokir  dan  Sita  yang  diharapkan  menjadi  keseragaman  dalam melakukan  pencatatan  blokir  di  kantor - kantor  pertanahan  ternyata  tidak  semua pengaturanya dapat dilaksanakan seperti yang terjadi di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul.
Prosedur  permohonan  pencatatan  blokir  sebelumnya  diatur  dalam  Lampiran Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan Nasional  Nomor  1  Tahun 2010.  Pada Lampiran  III namun tidak dijelaskan secara rinci seperti tidak diatur mengenai dilakukan pengkajian sebelum pencatatan blokir dilakukan padahal pengkajian ini perlu dilakukan agar kantor pertanahan tidak menerima blokir yang tidak seharusnya dapat dimohonkan blokir.
Pencatatan  Blokir  dalam  Pasal  1  butir  (1)  Peraturan  Menteri  ATR/  Kepala  BPN Nomor  13  Tahun  2017  adalah  tindakan  administrasi  Kepala  Kantor  Pertanahan  atau pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan keadaan status quo (pembekuan) pada hak atas tanah yang bersifat sementara terhadap perbuatan hukum atas tanah tersebut.
Dalam  hal  pencatatan  dalam  buku  tanah  atau  pemblokiran  sertipikat  hak  atas tanah,  maka  yang  menjadi  obyeknya  adalah  suatu  hak  atas  tanah  atau  hak  milik  atas rumah susun yang akan dijadikan obyek gugatan di pengadilan. pencatatan blokir dapat diajukan oleh perorangan, badan hukum, dan aparat penegak hukum
Pelaksanaan Pencatatan Blokir Sertipikat Hak Atas Tanah... 121
Pasal 8 Peraturan Menteri ATR/ Kepala BPN Nomor 13 Tahun 2017 menyebutkan, pengajuan  permohonan  pencatatan  pemblokiran  disampaikan  melalui  loket  kantor pertanahan  setempat disertai dengan  dokumen  kelengkapan  persyaratan.  Petugas  loket melakukan  pemeriksaan  terhadap  kelengkapan  persyaratan.  Dalam  hal  persyaratan permohonan  telah  lengkap  pemohon  membayar  biaya  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang - undangan.  Biaya  yang  dimaksud  merupakan  biaya  untuk melaksanakan  pengkajian  dan  pencatatan  yang  terdapat  pada  Peraturan  Pemerintah Nomor  128  Tahun  2015  tentang  Jenis  dan  Tarif  atas  Jenis  Penerimaan  Negara  Bukan Pajak, yaitu dengan biaya pendaftaran pencatatan blokir per bidang Rp. 50.0000, - .
Bila  setelah  dilaksanakan  pengkajian,  permohonan  tidak  memenuhi  syarat  untuk dilakukan  pencatatan,  maka  biaya  tidak  dapat  dikembalikan.  Petugas  loket  menerima berkas permohonan yang telah lengkap dilampiri dengan bukti pembayaran dan kepada pemohon  diberikan  bukti  penerimaan  berkas.  Bila  persyaratan  permohonan  belum lengkap, berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
Permohonan pencatatan pemblokiran terhadap sebagian hak atas tanah yang telah terdaftar, hanya dapat dilakukan setelah letak tanah dan batas tanah yang dimohonkan pemblokiran diketahui. Hasil pengkajian  memuat diterima atau ditolaknya permohonan pencatatan  dan  disertai  pertimbangan.  Hasil  pengkajian  disampaikan  kepada  kepala kantor  pertanahan.  Permohonan  pencatatan  pemblokiran  dilanjutkan  dengan  proses pengkajian  dan  pencatatan.  Proses  dilakukan  dalam  jangka  waktu  paling  lama  3  (tiga) hari  kerja  sejak  surat  permohonan  diterima  lengkap.  Ini  harus  dilakukan  segera  untuk menghindari adanya pihak ketiga yang mengajukan permohonan peralihan hak sebelum blokirnya  disetujui.  Apabila  telah  dilakukan  pencatatan  pada  buku  tanah,  maka  segala bentuk  perubahan  tersebut  tidak  bisa  dilakukan  karena  nomor  hak  atas  tanah bersangkutan sudah diblokir.
Pasal 11 Peraturan Menteri ATR/ Kepala BPN Nomor 13 Tahun 2017 menjelaskan bila hasil pengkajian menerima permohonan pencatatan, kepala kantor pertanahan atau pejabat  yang  ditunjuk  melakukan  pencatatan  blokir.  Namun  bila  hasil  pengkajian menolak  permohonan  pencatatan,  kepala  kantor  pertanahan  memberitahukan  secara tertulis  melalui  surat  resmi  kepada  pemohon  blokir  dan/  atau  pihak - pihak  yang bersangkutan  disertai  alasan  penolakannya.  Pencatatan  blokir  dapat  dilakukan  secara manual atau elektronik. Pencatatan blokir dilakukan oleh kepala kantor pertanahan atau pejabat  yang  ditunjuk  pada  buku  tanah dan  surat  ukur yang  bersangkutan.  Pencatatan blokir  paling  sedikit  memuat  keterangan  mengenai  waktu  (jam,  menit  dan  detik)  dan tanggal pencatatan, subyek yang mengajukan permohonan, serta alasan permohonan.

## 122 Anisa Sekarsari, Haryo Budhiawan, Akur Nurasa
Penulisan  pencatatan  blokir  dicatat  di  buku  tanah,  pada  kolom  pencatatan pendaftaran  peralihan  hak,  pembebanan  dan  pencatatan  lainnya;  dan  surat  ukur,  pada lembar  gambar  surat  ukur  yang  masih  tersedia.  Bila  tidak  tersedia  ruang  kosong  pada surat ukur untuk mencatat blokir maka pencatatan blokir dilakukan pada kertas terpisah dan dilekatkan pada surat ukur dimaksud seperti yang tertuang pada Pasal 12 Peraturan Menteri  ATR/  Kepala  BPN  Nomor  13  Tahun  2017.  Pencatatan  blokir  disahkan  dengan ditandatangani  oleh  pejabat  yang  melakukan  pencatatan  dan  dibubuhkan  cap  kantor pertanahan.  Setelah  pencatatan  blokir  disahkan  kepala  kantor  pertanahan  atau  pejabat yang mempunyai tugas di bidang hubungan hukum keagrariaan memberitahukan secara tertulis  melalui  surat  resmi  kepada  pemohon  blokir  dan/  atau  pihak - pihak  yang bersangkutan secara patut.
Andi Mardiani (2008) dalam penelitiannya yang berjudul “ Pelaksanaan Pencatatan dalam  Buku  tanah  menurut  ketentuan  Pasal  126  ayat  (1)  dan  (2)  Peraturan  Menteri Negara  Agraria/  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  3  Tahun  1997  (studi  pada Kantor  Pertanahan  Kota  Pontianak) ” mengungkapkan  bahwa  Kantor  Pertanahan  Kota Pontianak  melaksanakan  pemblokiran  sertipikat  tidak  memenuhi  ketentuan  Pasal  126 ayat  (1)  dan  (2)  Peraturan  Menteri Negara  Agraria/  Kepala Badan  Pertanahan  Nasional Nomor  3  Tahun  1997  adalah  merupakan  pelaksanaan  prinsip  kehati - hatian  Kantor Pertanahan  Kota  Pontianak  dalam  rangka  mewujudkan  pemerintahan  yang  baik khususnya  di  bidang  pertanahan.  Eva Hanora  Suryati  (2015)  dalam  penelitiannya  yang berjudul  "Pelaksanaan  Pemblokiran  Sertifikat  Hak  Atas  Tanah  (studi  di  Kantor Pertanahan  Kota  Pekanbaru  Provinsi  Riau) ” mengungkapkan  tentang  pelaksanaan pemblokiran  sertipikat  tanah  di Kota  Pekanbaru  yang lebih  difokuskan  pada  Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan  Pertanahan  dan  kendala  pelayanan  permohonan  pemblokiran  sertipikat pada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru menunjukkan bahwa pelaksanaan pemblokiran sertipikat hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru dapat dilakukan melalui loket pelayanan dan melalui surat masuk pada subbagian tata usaha. Hal ini dilakukan sebagai  suatu  sikap  kehati - hatian  Kantor  Pertanahan  Kota  Pekanbaru  dalam  menerima permohonan pemblokiran sertipikat.

## B. Permohonan Pencatatan Blokir Sertipikat Hak Atas Tanah
Menurut  data  jumlah  permohonan  pencatatan  blokir  di  Kantor  Pertanahan Kabupaten  Sleman  cenderung  semakin  meningkat  setiap  tahunnya.  Terhadap  blokir yang  ditolak  ada  berbagai  alasan  yaitu  tidak  ada  hubungan  hukum  antara  pemohon blokir dengan tanah yang dimohonkan, tidak melampirkan salinan gugatan, tanah yang
dimohonkan belum bersertifikat atau masih berbentuk Letter C yang bukan kewenangan dari  kantor  pertanahan,  dan  yang  paling  banyak  adalah  karena  obyek  hak  atas  tanah yang  diajukan  permohonan  sedang  dilekati  Hak  Tanggungan.  Permohonan  blokir Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dapat dilihat pada tabel  berikut:
Tabel 1. Permohonan Blokir Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman
Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, 2018.
Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Bantul  memiliki  permohonan  blokir  dan  sita  yang banyak  seperti halnya Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Sleman,  namun  karena  Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul tidak menerima permohonan blokir yang sedang dilekati Hak  Tanggungan  menyebabkan  jumlah  permohonan  blokir  yang  ditolak  tidak  terlalu banyak.
Tabel 2. Permohonan Blokir dan Sita di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul
Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul Tahun 2017
Pihak  yang  dapat  mengajukan  permohonan  pencatatan  blokir  sertipikat  hak  atas tanah adalah pemohon yang mempunyai hubungan/ kepentingan hukum terhadap tanah yang sedang dalam sengketa maupun menjadi objek perkara di pengadilan. Pada Kantor Pertanahan  Kabupaten  Sleman  dan  Kabupaten  Bantul  pemohon  yang  mengajukan permohonan  diantaranya  adalah:  pemegang  hak  atas  tanah,  pihak  pembeli,  ahli  waris, pengadilan negeri, kepolisian, advokad (kuasa hukum), bank, dan KPK.
Kantor  pertanahan  tidak  serta  merta  menerima  permohonan  blokir  yang  masuk namun  harus  memastikan  bahwa  pemohon  pencatatan  blokir  benar - benar  mempunyai hubungan hukum terhadap tanah yang akan diblokir. Yaitu dapat dilihat dari sertipikat, surat gugatan, ataupun akta jual beli. Alasan yang menyebabkan permohonan pencatatan
Permohonan 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Blokir diterima 5 1 6 17 20 11 Blokir ditolak 35 34 79 81 43 6 Blokir dicabut 5 11 10 5 8 1 Jenis Permohonan 2016 2017 2018 Blokir diterima 59 22 41 Blokir dicabut 12 8 5 Sita Diterima 15 26 20 Sita dicabut 6 16 11
124 Anisa Sekarsari, Haryo Budhiawan, Akur Nurasa
blokir  di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Sleman  dan  Kabupaten  Bantul  diantaranya adalah disebabkan oleh:

## 1. Adanya sengketa
Disebabkan  karena  sertipikat  hak  atas  tanah  sedang  dalam  sengketa.  Pengajuan pemblokiran  sertipikat  ini  dilakukan  langsung  oleh  pihak  yang  bersengketa  ataupun melalui  kuasa  hukumnya.  Sengketa  yang  menyebabkan  terjadinya  pemblokiran sertipikat hak atas tanah di kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul diantaranya  penyerobotan  tanah,  tumpang  tindih  tanah,  kredit  macet,  serta  hutang - piutang yang bermasalah.

## 2. Pembagian harta warisan
Pemblokiran  sertipikat  hak  atas  tanah  ini  biasanya  dilakukan  untuk  pengamanan bagi  seluruh  ahli  waris  agar  tanah  yang  dimohonkan  blokir  tidak  dialihkan  maupun diagungkan  oleh  salah  satu  atau  lebih  ahli  waris  sebelum  pembagian  warisan dilaksanakan.

## 3. Pembagian harta gono - gini
Pemblokiran  sertifikat  hak  atas  tanah  dilakukan  sebagai  langkah  pengamanan terhadap tanah yang dimiliki bersama ketika masih berstatus suami istri, namun setelah cerai  tanah  tersebut  diblokir  sebelum  dijual/dilelang  kemudian  dapat  dibagi  rata. Merujuk  pada  Pasal  35  Undang - undang  No.1  Tahun  1974  tentang  perkawinan  yang berbunyi: “ Segala harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama (gono - gini) ”. Sehingga  tanpa  mempersoalkan  sertipikat  hak  atas  tanah  terdaftar  atas nama  siapapun,  tanah  tersebut  merupakan  harta  bersama  (gono - gini)  karena  diperoleh saat  berstatus  suami  istri.  Untuk  menghindari  pihak  yang  namanya  tercantum  di sertipikat baik istri maupun suami menjual tanah tersebut maka dilakukan pemblokiran.

## 4. Adanya penyidikan dari kepolisian
Pelaksanaan  pencatatan  blokir  ini  bukan  merupakan  permohonan  dari  orang perorang  berdasar  pada  adanya  sengketa  tanah,  merupakan  permohonan  dari  pihak instansi  yang  berwenang  dalam  melaksanakan  penyidikan/  penuntutan  yang  biasanya dari  instansi  kepolisian.  Berdasarkan  salinan  resmi  surat  penyitaan  yang  dikeluarkan oleh  penyidik  biasanya  terjadi  jika tanah  tersebut  merupakan  barang  bukti  dari  sebuah penyidikan dan penuntutan suatu perbuatan pidana. Misalkan saja kasus tindak pidana korupsi,  tindak  pidana  pencucian  uang.  Hal  ini  bertujuan  untuk  menjamin  keberadaan tanah tersebut untuk tidak dilakukan suatu perbuatan hukum apapun dan oleh siapapun demi  kepentingan  penegakan  keadilan  oleh  instansi  yang  berwenang.  Alasan  atau
Pelaksanaan Pencatatan Blokir Sertipikat Hak Atas Tanah... 125
penyebab pemblokiran sertipikat hak atas tanah  juga terjadi karena adanya penyidikan dari pihak kepolisian dalam hal ini direktur reserse kriminal umum Polda DIY bersurat ke  kantor  pertanahan  yang  berisikan  permintaan  pemblokiran  terhadap  tanah  yang sedang  dilakukan  penyidikan.    Penyidikan ini  dilakukan  karena adanya dugaan tindak pidana  berupa  penipuan/  penggelapan  surat  tanah.  Kantor  pertanahan  mencatat secara manual  dahulu  dan  memberikan  surat  balasan  kepada    Direskrimum  yang  berisikan perintah  untuk  mendaftarkan  blokir  melalui  loket  pelayanan  dan  melakukan pembayaran sesuai peraturan.

## 5. Inisiatif pembeli karena belum balik nama
Pencatatan  blokir  sertipikat  hak  atas  tanah  pada  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Sleman  dan  Kabupaten  Bantul  juga disebabkan  oleh adanya inisiatif  dari  pembeli yang telah  melaksanakan  jual  beli  atas  tanah  dengan  akta  pengikatan  jual  beli  dihadapan notaris. Pemblokiran diajukan karena adanya kekhawatiran pihak pembeli karena belum beralihnya nama pembeli menjadi pemilik sertipikat, sementara jual beli telah dilakukan. Pada dasarnya jual beli atas tanah yang bersertipikat sesuai dengan ketentuan PP No. 24 Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah  dan  PP  No.  37  Tahun  1998  tentang  Pejabat Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT),  harus  dilakukan  dengan  akta  jual  beli  PPAT  di  hadapan PPAT  dan  dilanjutkan  pendaftarannya  (balik  nama)  pada  kantor  pertanahan.  Apabila telah  dilakukan  pendaftaran  balik  nama  pada  kantor  pertanahan,  maka  hak  atas  tanah dicatatkan  beralih  kepada  pembeli  atas  tanah  tersebut.  Namun,  selain  dilakukan  para pihak dengan akta jual beli di hadapan PPAT, sering juga dilakukan di hadapan notaris dengan akta pengikatan jual beli.
Akta  pengikatan  jual  beli  ini  tidak  bisa  didaftarkan  balik  namanya  pada  kantor pertanahan sebelum dibuatkan akta jual beli oleh PPAT. Akan tetapi terjadinya jual beli didasarkan  atas  adanya kesepakatan antara  penjual dan  pembeli yang dapat  dibuatkan dalam  suatu  bentuk  perjanjian.  Oleh  karena  alasan  tersebut,  maka  pihak  pembeli  atas dasar  inisiatif  sendiri  memohonkan  pemblokiran  atas  sertipikat  hak  tanah  yang  dibeli tersebut kepada kantor pertanahan.

## 6. Sertifikat hilang
Pemblokiran juga dapat dilakukan atas dasar permohonan pemilik hak atas tanah yang  sertipikatnya  hilang,  sehingga  pemilik  mengajukan  permohonan  pemblokiran terhadap  sertipikat  hak  atas  tanah  yang  hilang  tersebut.  Hal  ini  dilakukan  pemohon karena merasa khawatir sertipikat tersebut akan disalah gunakan oleh pihak - pihak yang tidak  bertanggung  jawab.  Adanya  pelaporan  sertipikat  hilang  pada  Kantor  Pertanahan Kabupaten  Sleman  dan  Kabupaten  Bantul,  kepada  pemohon  diminta  terlebih  dahulu

## 126 Anisa Sekarsari, Haryo Budhiawan, Akur Nurasa
untuk melaporkan kehilangan sertipikat tersebut kepada kantor polisi yang dilanjutkan dengan  membuat  pengumuman  kehilangan  di  surat  kabar  selama  kurang  lebih  satu bulan  serta  ditindaklanjuti  dengan  mengajukan  permohonan  penerbitan  sertipikat pengganti  karena  hilang.  Permohonan  pemblokiran  tidak  dilakukan  pencatatan  pada buku tanah melainkan dianjurkan untuk mengajukan permohonan penerbitan sertipikat pengganti karena hilang.
Permohonan  pencatatan  blokir  diajukan  pada  kantor  pertanahan,  untuk selanjutnya dilakukan pencatatan blokir pada Buku Tanah. Kewenangan yang menerima berkas  adalah  loket  pelayanan  dan  untuk  menelaah  dan  melakukan  pengkajian  serta membuat  surat  balasan  kepada  pemohon  merupakan  kewenangan  seksi  penanganan masalah dan pengendalian pertanahan. Pelaksanaan pencatatan blokir sertipikat hak atas tanah dilakukan oleh seksi Hubungan Hukum dan Pertanahan khususnya pada Subseksi Pemeliharaan  Data  Hak  Tanah  dan  Pembinaan  PPAT,  karena  warkah  dan  buku  tanah terkait  dengan  bidang - bidang  tanah  yang  telah  terdaftar  pada  kantor  pertanahan merupakan kewenangan subseksi pemeliharaan data hak tanah dan pembinaan PPAT.

## C. Prosedur permohonan blokir sertifikat hak atas tanah
Menurut  data  di  lapangan,  bahwa  prosedur  permohonan  pencatatan  blokir  di Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Sleman  dan  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Bantul  tidak jauh  berbeda,  untuk  mengajukan  permohonan  pencatatan  blokir  cukup  dengan menyerahkan:  a)  Alasan  pemblokiran  yang  dibuat  secara  tertulis;  b)  Salinan  gugatan yang telah terdaftar di PN setempat; c) Fotocopy (KTP, KK); d) Surat kuasa khusus dan fotocopy  kartu  tanda  advokat  (bila  dikuasakan);  e)  Fotocopy  sertipikat  asli  tanah  yang dimohon blokir; f) Dokumen pendukung lainnya.
Mengenai  dokumen  pendukung  lainnya  tergantung  dari  alasan  dan  kepentingan dari pemohon blokir. Untuk pengajuan blokir oleh penegak hukum syarat yang diajukan adalah:  a)  formulir  permohonan;  b)  Surat  perintah  penyidikan;  Surat  permintaan pemblokiran  dari  instansi  penegak  hukum  disertai  alasan  diajukannya  pemblokiran dengan memuat keterangan yang jelas mengenai: nama pemegang hak, jenis dan nomor hak dan luas dan letak tanah.
Dokumen  yang  memuat  syarat - syarat  permohonan  blokir  tersebut  dimasukkan kedalam  map  dan  diajukan  ke  loket  2  yaitu  loket  yang  berwenang  menerima permohonan  di  kantor  pertanahan.  Persyaratan  pada  permohonan  blokir  tidak menggunakan  blanko/  formulir  permohonan  yang  harus  diisi  oleh  pemohon  pada  saat pengajuan permohonan, kantor pertanahan memang menyediakan blanko namun tidak langsung diisi saat itu namun diisi saat tahap pencatatan blokir dalam buku tanah yang
Pelaksanaan Pencatatan Blokir Sertipikat Hak Atas Tanah... 127
artinya  pada  saat  blokir  itu  sudah  dinyatakan  diterima  oleh  Kantor  Pertanahan Kabupaten Sleman.
Langkah selanjutnya setelah berkas diterima petugas loket 2 tersebut menyerahkan permohonan  blokir  kepada  kepala  kantor  pertanahan  setelah  berkas  diterima  kepala kantor  membaca  dan  menelaah  berkas  permohonan  tersebut  kemudian  mendisposisi berkas  permohonan  kepada  seksi/  bagian  yang  berwenang,  dalam  surat  disposisinya kepala kantor pertanahan memberikan catatan - catatan penting yang harus dicermati dan dilakukan  oleh  seksi  atau  bagian  yang  selanjutnya  menerima  berkas  adalah  seksi penanganan masalah dan pengendalian pertanahan.
Seksi  penanganan  masalah  dan  pengendalian  pertanahan  yang  menerima  tugas dan  wewenang  dalam  melakukan  pengkajian  untuk  menelaah  apakah  dalam permohonan  pencatatan  blokir  tersebut  menyatakan  alasan  yang  kuat  dan  sah  untuk dilakukan  pencatatan  blokir  pada  tanah  tersebut  dan  apakah  yang  mengajukan  blokir merupakan orang yang berhak. Langkah yang dilakukan adalah meminjam Buku Tanah yang  berkaitan  dengan  tanah  yang  dimohonkan  pemblokiran  untuk  dilihat  ada  atau tidaknya  hak  tanggungan  pada  buku  tanah  tersebut  kemudian  dikaji  dari  segi permasalahan  hukumnya  yaitu  alasan  mengajukan  gugatan dihubungkan  dengan  surat gugatan yang dilampirkan oleh pemohon.
Permohonan  blokir  yang  sudah  dianalisis  dan  dirasa  telah  cukup  syarat  berkas permohonannya  dan  data  terkait  tanah  yang  dimohonkan  dalam  hal  ini  dinyatakan blokir  diterima  kemudian  dibuatlah  surat  balasan  yang  memuat  tentang  penjelasan bahwa blokir telah diterima beserta langkah yang selanjutnya harus dilakukan pemohon yaitu mendaftarkan dan membayar biaya ke loket pembayaran. Untuk permohonan yang telah dianalisis namun dinyatakan blokirnya tidak diterima juga dibuatkan surat balasan untuk  pemohon  yang  menjelaskan  alasan  blokirnya  ditolak.  Surat  balasan  ini  ditanda tangani  oleh  kepala  kantor  pertanahan.  waktu  yang  diperlukan  dalam  menganalisis berkas permohonan adalah 3 sampai 4 hari sejak berkas diterima.
Pada  tahap  pelaksanaan  pencatatan  blokir  hanya  dilakukan  apabila  kantor pertanahan  sudah  mengirimkan  surat  yang  menerangkan  bahwa  permohonan  blokir diterima.  Pemohon/  kuasanya  cukup  membawa  surat  tersebut  ke  kantor  pertanahan kemudian  untuk  melakukan  pembayaran  ke  loket  menurut  ketentuan  pada  Peraturan Pemerintah  Nomor  128  Tahun  2015  Tentang  Jenis  dan  Tarif  Atas  Jenis  Penerimaan Negara  Bukan  Pajak,  yaitu  dengan  biaya  pendaftaran  pencatatan  blokir  per  bidang  Rp. 50.0000,.
Setelah  melakukan  pembayaran  maka  pemohon/  kuasanya  diberikan  blanko/ formulir  untuk  diisi  pemohon/  kuasanya  dan  juga  tanda  terima  dari  loket.  Proses
128 Anisa Sekarsari, Haryo Budhiawan, Akur Nurasa
permohonan  pemblokiran  sertipikat  hak  atas  tanah  melalui  loket  dijalankan  pada aplikasi  KKP web .  Pada  proses  pemblokiran  diatas,  pencatatan  blokir  sudah  dilakukan oleh  petugas  pelaksana  subseksi  pemeliharaan  data  hak  tanah  dan  pembinaan  PPAT secara  sistem  pada aplikasi  KKP web .  Secara komputerisasi  proses  pemblokiran  tersebut sudah sampai pada tahap pencatatan blokir pada Buku Tanah, namun secara fisik belum dilakukan. Langkah selanjutnya yaitu petugas arsip akan mencari buku tanah yang akan diblokir dan dilakukan pencatatan blokir.
Pencatatan  blokir  pada  Buku  Tanah  yaitu  pada  kolom  perubahan  dilakukan  oleh Pelaksana Subsi Pemeliharaan Data Hak Tanah dan Pembinaan PPAT. Pencatatan blokir pada  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Sleman  dan  Kabupaten  Bantul  berisikan  tulisan pada tanggal ... dan jam ... menit … detik … telah dicatat blokir berdasarkan permohonan saudara ... dengan alasan ... ”/.” kemudian pencatatan blokir ini dibubuhi paraf ataupun tanda  tangan  oleh  kepala  subseksi  pemeiharaandata  hak  tanah  dan  ppat  atau  di tandatangani oleh kepala kantor pertanahan.
Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Sleman  dan  Bantul  hanya  akan  melakukan penghapusan/  pencabutan  blokir  dalam  buku  tanah  apabila:  1)  Perkara  di  pengadilan sudah berkekuatan hukum tetap; 2) Adanya perdamaian antara pihak yang bersengketa yang dibuktikan dengan akta; 3) Adanya permohonan pencabutan blokir dari pemohon blokir  atau  kuasanya;  4)  Adanya  permohonan  pengangkatan  sita  jaminan  ( conversatoir beslag )  oleh  pihak  yang  berkepentingan  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  sudah berkekuatan hukum.
Penghapusan  blokir  memuat  keterangan  mengenai  waktu  (jam,  menit  dan  detik) dan  tanggal  pencatatan,  subyek  yang  mengajukan  permohonan,  alasan  penghapusan. pada tanggal ... dan jam ... menit … detik … telah dihapus catatan blokir tanggal ... jam ... yang dimohonkan oleh saudara/ penyidik … dengan alasan …”. Sekalipun ada putusan di  pengadilan  yang  sudah  berkekuatan  hukum  tetap  catatan  blokir  dalam  buku  tanah tidak  dapat  hapus  dengan  sendirinya  untuk  melindungi  hak  dari  pihak  terblokir dapat mengajukan  permohonan  untuk  mencabut  blokir  dengan  membawa  salinan  putusan pengadilan  yang  telah Inkracht .  Salinan  putusan  pengadilan  tersebut  kemudian  akan dikaji  oleh  seksi  penanganan masalah  dan  pengendalian  pertanahan,  setelah  dikaji  dan dirasa memang beralasan maka catatan blokir pada buku tanah akan dihapus dan segala bentuk proses peralihan/ pembebanan dapat dilanjutkan.
Apbila  digambarkan  alur  pencatatan  blokir  pada  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul dapat digambarkan sebagai berikut:
Gambar.1. Alur permohonan blokir Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dan Bantul.
Sumber: Pengolahan data oleh peneliti, 2018.
Pada  saat  pemohon  mendaftarkan  pencatatan  blokir  seharusnya  langsung  diberi kewajiban  membayar  sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  128  Tahun  2015 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, yaitu dengan biaya pendaftaran pencatatan blokir per bidang Rp. 50.0000, - . Hal ini diatur pada Pasal 8 ayat 4 Peraturan  Mentri  ATR/  Kepala  BPN  Nomor  13  Tahun  2017  yaitu  dalam  hal  setelah dilaksanakan  pengkajian,  untuk  permohonan  yang  tidak  memenuhi  syarat  untuk dilakukan  pencatatan  biaya  sebagaimana  dimaksud  tidak  dapat  dikembalikan.  Pada prakteknya  baik  di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Sleman  maupun  Kantor  Pertanahan Kabupaten  Bantul  pembayaran  hanya  dilakukan  setelah  blokir  dinyatakan  diterima dengan  diberikan  surat  kepada  pemohon  yang  berisi  hasil  kajian  dan  perintah  untuk mendaftarkan  ke  loket  serta  membayar  biaya  pendaftaran  pencatatan  blokir.  Tentunya hal  ini  mengurangi  jumlah  pendapatan  PNBP  yang  seharusnya  didapatkan  kantor pertanahan,  namun  menurut  keterangan  dari  Bapak  Muhun  selaku  Kepala  Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan hal ini dilakukan karena ada kesan dari masyarakat (pemohon) jika sudah melakukan pembayaran maka blokirnya diterima sehingga  untuk  menghindari  protes  dari  pemohon  ketika  blokirnya  ditolak  akan meminta  uang  yang  sudah  dibayarkan  untuk  dikembalikan,  untuk  itu  baik  Kantor Pertanahan Sleman maupun Bantul mengambil kebijakan seperti itu.
Peraturan  Menteri  Kepala  BPN  Nomor  3  Tahun  1997  yang  mengatur  tentang jangka  waktu  sangat  bertentangan  dengan  pelaksanaan  jangka  waktu  pemblokiran  di kantor  pertanahan,  jangka  waktu  pemblokiran  berdasarkan  apa  yang  diuraikan  pasal demi pasal dapat disimpulkan bahwa jangka waktu selama 30 hari apabila hak atas tanah dijadikan  objek  gugatan,  jangka  waktu  60  hari  hak  atas  tanah  secara  sistematis  dengan

## 130 Anisa Sekarsari, Haryo Budhiawan, Akur Nurasa
adanya  status  quo  oleh  pengadilan,  jangka  waktu  selama 90  hari  hak  atas  tanah secara sporadik.  Sedangkan  jangka  waktu  blokir  yang  diatur  pada  Peraturan  Menteri  Kepala BPN  Nomor  13  Tahun  2017  berlaku  untuk  jangka  waktu  30  (tiga  puluh)  hari  kalender terhitung sejak tanggal pencatatan blokir.
Kenyataannya jangka waktu pemblokiran di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul  akan tetap berlangsung  selama si pemblokir belum  mencabut  permohonan  blokirnya  karena  berkas  permohonan  blokir  yang  sudah didaftarkan  di  KKP web belum  dapat  mengakomodir  akan  hapus  dengan  sendirinya setelah  lewat  30  hari  kecuali  ada  permohonan  pencabutan  blokir  yang  diajukan  oleh pemohon dan merupakan prinsip kehati - hatian kantor pertanahan untuk tetap mencatat blokir  sampai  dengan  adanya  pencabutan  blokir  karena  adanya  blokir  adalah  suatu indikasi akan adanya sengketa pertanahan. Padahal seharusnya blokir hanya berlaku 30 hari  dan  akan  hapus  dengan  sendirinya  kecuali    dapat  diperpanjang  dengan  adanya perintah berupa penetapan atau putusan (Pasal 13 Peraturan Menteri ATR/ Kepala BPN Nomor  13  Tahun  2017).  Hal  tersebut  merugikan  pihak  pemilik  sertipikat  atau  pihak terblokir karena tidak bisa melakukan perbuatan hukum sebelum blokir dicabut.
Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Bantul  dan  Kabupaten  Sleman  terdapat  perbedaan dalam  pelaksanaan  pencatatan  blokir  yang  mana  pada  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Sleman  menerima  proses  pencatatan  blokir  pada  permohonan  yang  hak  atas  tanahnya sedang  dilekati  Hak  Tanggungan,  sementara  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Bantul menolak  permohonan  terhadap  berkas  permohonan  blokir  yang  sedang  dilekati  Hak Tanggungan.  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Sleman  menerima  berkas  permohonan pencatatan  blokir  yang  dilekati  Hak  Tanggungan  dengan  dicatat  manual  dan  dengan jangka  waktu  30  hari  saja,  menurut  hasil  wawancara  dengan  kepala  seksi  penanganan masalah dan pengendalian pertanahan hal ini dikarenakan desakan dari pemohon yang menyatakan bahwa pada Peraturan Menteri ATR/ Kepala BPN No.13 Tahun 2017 tidak ada  yang  mengatur  bahwa  blokir  yang  hak  atas  tanahnya  sedang  dilekati  Hak Tanggungan  tidak  dapat  diterima,  sesuai  dengan  ketentuan  pada  Pasal  34  bahwa  sita tidak  dapat  dilakukan  terhadap  hak  atas  tanah  yang:  1)  Merupakan  Barang  Milik Negara/ Daerah (BMN/BMD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan; 2) Dibebani hak tanggungan; atau 3) Telah terpasang sita atas suatu perkara atau objek perkara yang sedang dipasang hak tanggungan.
Pasal 34 hanya mengatur sita tidak dapat dilakukan terhadap hak atas tanah yang dibebani  hak  tanggungan  sehingga  tidak  ada  alasan  untuk  menolak  permohonan pemblokiran  tersebut.  Permohonan  blokir  yang  objek  hak  atas  tanahnya  dilekati  hak tanggungan  diberikan  dengan  jangka  waktu  30  hari  sejak  dicatatkan  pada  buku  tanah
Pelaksanaan Pencatatan Blokir Sertipikat Hak Atas Tanah... 131
dan  pencatatannya  dilakukan  secara  manual  tanpa didaftarkan  di  KKP.  Sehingga  tidak ada  biaya  yang  harus  dibayarkan  pemohon  untuk  permohonan  pencatatan  blokir tersebut.
Berdasarkan  Pasal  14  Undang - Undang  Nomor  4  Tahun  1996  tentang  Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda - benda yang Berkaitan dengan Tanah, dinyatakan bahwa sertipikat hak tanggungan mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan diterimanya permohonan pencatatan blokir di Kantor Pertanahan Sleman maka dapat dikatakan titel eksekutorial  tidak  terlaksana  secara  yuridis  hak  atas  tanah  yang  dibebani  hak tanggungan  telah  dilindungi  oleh  undang - undang  hak  tanggungan  dan  mempunyai kekuatan  hukum  tetap  secara  hierarki  dalam  pencatatan  blokir  oleh  kantor  pertanahan dengan  dasar  peraturan  lain  yang  tingkatannya  dibawah  undang - undang  seharusnya tidak dapat dilaksanakan.
Pemblokiran  atau  pencatatan  dalam  buku  tanah  oleh  kantor  pertanahan  atas permohonan  pihak  berperkara  yang  objek  hak  atas  tanahnya  sedang  dilekati  hak tanggungan  merupakan  tindakan  yang  menjadikan  keadilan  tertunda  dan  hanya mengulur ulur waktu saja yang mana merupakan strategi pihak pemohon blokir dalam hal  berperkara  di  pengadilan.  Pemblokiran  atas  hak  atas  tanah  yang  telah  dibebani dengan  hak  tanggungan  yang  dijadikan  jaminan  kredit  didalam  dunia  bussines  sangat mengganggu  didalam cash  flow usaha  debitor  dan  secara  materiil  sangat  merugikan karena  APHT  tersebut  tidak  bisa  dilakukan  untuk  perpanjangan,  penambahan, perubahan  dan  pembaharuan  utang  dan  tidak  bisa  melakukan  lelang  sehingga  selama waktu  30  hari  tidak  bisa  untuk  melakukan  perbuatan  hukum.  Padahal  sertipikat  Hak atas Tanah yang dibebani dengan hak tanggungan yang mana tata cara dan lahirnya akta pemberian  hak  tanggungan  dari  mulai  melakukan  cek  sertipikat,  mendaftarkan  hak tanggungan  sampai  dengan  penerbitan  sertipikat  hak  tanggungan  dibuat  oleh  kantor pertanahan.
Tabel.3  Pencatatan Blokir pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dan Bantul
Pencatatan Blokir Kantah Kab.Sleman Kantah Kab.Bantul Permen ATR/Kepala BPN No.13/2017 Kewenangan Saat pengkajian dialihkan menjadi kewenangan sub seksi pengendalian pertanahan Kewenangan sub seksi penanganan sengketa konflik dan perkara pertanahan Kewenangan pejabat yang berwenang Pencatatan Manual dan elektronik Manual dan elektronik Manual dan elektronik Bersambung...
Sumber: Pengolahan data oleh peneliti, 2018.
Berdasarkan  Tabel  diatas  menunjukan  bahwa  tidak  banyak  perbedaan  dalam pelaksanaan pencatatan blokir di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul,  meskipun  persamaan  pelaksanaan  di  kedua  kantor  pertanahan  tersebut  tidak semua sesuai dengan Peraturan Menteri ATR/ Kepala BPN Nomor 13 Tahun 2017.
Pemblokiran  hak  atas  tanah  pada  kantor  pertanahan  memberikan  akibat  hukum terhadap hak atas tanah tersebut, sebagaimana ditentukan dalam pasal 39 PP Nomor 24 Tahun  1997  bahwa  PPAT  dilarang  membuat  akta  peralihan  hak  atas  tanah  apabila kepadanya  tidak  ditunjukan  sertipikat  asli  dari  hak  atas  tanah  tersebut.  Kemudian adanya  kewajiban  PPAT  untuk  melakukan  pengecekan  (cek  bersih)  atas  sertipikat  hak atas  tanah  tersebut  pada  kantor  pertanahan  sebelum  membuat  akta  peralihan  hak  atas tanah.
Dengan  mengetahui  sertipikat  hak  atas  tanah  dalam  keadaan  blokir,  maka  PPAT tidak  dapat  membuatkan  akta  peralihan  atas  tanah  tersebut,  Jika  PPAT  tetap membuatkan  akta  peralihan  terhadap  tanah  yang  berada  dalam  keadaan  blokir  maka dapat batal demi hukum. Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran  Tanah  menjelaskan  tentang  penolakan  pendaftaran  peralihan  atau pembebanan hak pada poin b dijelaskan bahwa kepala kantor pertanahan dapat menolak untuk  melakukan  pendaftaran  peralihan  hak  atas  tanah  jika  tidak  dibuktikan  dengan akta  PPAT.  Dengan  demikian  sertipikat  hak  atas  tanah  yang  diblokir  tidak  dapat dialihkan  kepemilikannya  kepada  pihak  lain  karena  PPAT  sebagai  pejabat  yang  diberi kewenangan  untuk  membuat  akta  peralihan  hak  atas  tanah  sesuai  dengan  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.
Pencatatan Blokir Kantah Kab.Sleman Kantah Kab.Bantul Permen ATR/Kepala BPN No.13/2017 Kebijakan Menerima berkas permohonan blokir yang tanahnya dilekati hak tanggungan Menolak berkas permohonan blokir yang tanahnya dilekati hak tanggungan Tidak diatur Jangka waktu 30 hari tidak hapus dengan sendirinya 30 hari tidak hapus dengan sendirinya 30 hari Prosedur pembayaran Setelah blokir diterima Setelah blokir diterima Sebelum blokir diterima Proses pengkajian 3 - 4 hari 3 hari 3 hari
Pelaksanaan Pencatatan Blokir Sertipikat Hak Atas Tanah... 133
D. Kendala yang  dihadapi  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Sleman  dan  Kabupaten
Bantul
1. Aplikasi KKP web belum mengakomodir blokir yang habis jangka waktunya (30 hari)
Proses permohonan pemblokiran sertipikat hak atas tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten  Sleman  dan  Bantul  dijalankan  dengan  sistem  aplikasi  KKPweb.  Mulai  dari pendaftaran  di  loket  pelayanan  sampai  dengan  pencatatan  blokir  pada  buku  tanah. Dalam sistem KKPweb ini, apabila permohonan pemblokiran sudah didaftarkan melalui loket maka  nomor  hak atas  tanah akan  terblokir.  Apabila  pihak yang  minta  pencatatan mencabut  permintaannya  sebelum  waktu  tersebut  berakhir.  Namun  hal  ini  belum terakomodir oleh sistem aplikasi KKP web. Apabila jangka waktu blokir telah melewati 30  hari,  dalam  sistem  aplikasi  KKP  web  nomor  hak  tersebut  masih  tetap  terblokir. Pemblokiran belum secara otomatis hapus dengan sendirinya, sehingga harus dilakukan pendaftaran  pengangkatan  blokir  pada  loket  pelayanan.  Hal  ini  dikarenakan permohonan pemblokiran dijalankan dengan sistem KKP web yang langsung terhubung dengan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) BPN RI.

## 2. Banyaknya permohonan blokir yang masuk
Banyaknya  permohonan  blokir  yang  masuk  pada  seksi  penanganan  masalah  dan pengendalian  pertanahan  belum  sepenuhnya  dapat  ditindaklanjuti  secara  cepat. Mengingat  tidak  hanya  permohonan  pemblokiran  saja  yang  dilayani  pada  seksi  ini. Banyaknya  permohonan  yang  harus  ditelaah  sebelum menyatakan dan  mencatat blokir diterima  menuntut  pegawai  pada  seksi  ini  untuk  bekerja  secara  cepat  dan  teliti.  Pada Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Sleman  masalah  pengkajian  blokir  yang  seharusnya menjadi  tugas  dari  Subseksi  Konflik  dan  Perkara  Pertanahan  namun  dilimpahkan kepada subseksi pengendalian pertanahan atas perintah dari kepala kantor karena beban pekerjaan subseksi konflik dan perkara yang amat banyak.

## E. Penutup

## 1. Kesimpulan
a. Pelaksanaan  pencatatan  blokir  pada  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Sleman  dan Kabupaten Bantul mengacu pada Peraturan Menteri ATR/ Kepala BPN Nomor 13 Tahun  2017  tentang  Tata  Cara  Pencatatan  Blokir  dan  Sita,  namun  dalam pelaksanaanya  tidak  semua  peraturan  dapat  dilakukan  dan  pada  tiap - tiap  kantor pertanahan  mempunyai  kebijakan  sendiri  seperti  halnya  Kantor  Pertanahan

## 134 Anisa Sekarsari, Haryo Budhiawan, Akur Nurasa
Sleman  dan  Bantul  terdapat  persamaan  dan  perbedaan  dalam  melaksanakan pencatatan  blokir  yaitu  persamaan  kebijakan  pada  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Sleman  dan  Bantul  pembayaran  pencatatan  dilakukan  ketika  blokir  dinyatakan diterima  setelah  dilakukan  pengkajian.  Perbedaan  kebijakan  pada  Kantor Pertanahan  Kabupaten  Sleman  terhadap  permohonan  blokir  yang  objek  tanahnya dilekati  hak  tanggungan  blokirnya  dapat  diterima  dengan  dicatat  manual  dan berlaku  dan  berakhir  dengan  sendirinya  setelah  30  hari.  Biaya  pendaftaran pencatatan  blokir  yang  mewajibkan  pemohon  untuk  melakukan  pembayaran sesuai  Peraturan  Pemerintah  Nomor  128  Tahun  2015  tentang  Jenis  dan  Tarif  Atas Jenis  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  sebesar  Rp.50.000, - setelah  dilakukan pengkajian membuat potensial loss terhadap penerimaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang seharusnya di dapat kantor pertanahan,
b. Kendala  dalam  pelaksanaan  pencatatan  blokir  sertipikat  hak  atas  tanah  pada kantor  Pertanahan  Kabupaten  Sleman  dan  Kabupaten  Bantul  yaitu  banyaknya permohonan  pencatatan  blokir  yang  masuk,  aplikasi  KKP  web  belum mengakomodir  blokir  yang  habis  jangka  waktunya  (30  hari),  banyaknya permohonan blokir yang masuk tidak sebanding dengan SDM yang ada.

## 2. Saran
a. Agar kantor pertanahan dapat mentaati peraturan yang sudah ada sehingga tidak lagi  timbul  perbedaan  pelaksanaan  pencatatan  blokir  di  tiap - tiap  kantor pertanahan. Terhadap semua permohonan blokir yang masuk sebaiknya diarahkan untuk  melakukan  pembayaran  pada  loket  pembayaran  dahulu  sesuai  dengan Peraturan  Menteri ATR/  Kepala BPN  Nomor 13  Tahun  2017  untuk  meningkatkan PNBP kantor,
b. Agar  segera  melakukan  pembaruan  sistem  KKPweb  terutama  pada  pelayanan blokir yang mana kendala blokir yang tidak bisa hapus dengan sendirinya setelah 30  hari  dan  tidak  dapat  dibuka  sebelum  adanya  permohonan  pencabutan  blokir dapat  dibenahi.  Kemudian  pengadministrasian  berkas - berkas  blokir  dilakukan secara teratur sehingga mudah untuk melakukan pengecekan blokir yang sudah,
c. Habis  masa  berlakunya.  Selain  itu  untuk  menambah  jumlah  SDM  pada  seksi penanganan masalah dan pengendalian pertanahan.

## DAFTAR PUSTAKA
Mardani, A 2008, ‘ Pelaksanaan Pencatatan dalam Buku Tanah Menurut Ketentuan Pasal 126  Ayat  (1)  dan  (2)  Peraturan  Menteri  Agraria/  Kepala  Badan  Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 (Studi pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak) ’,
Tesis pada Program Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro Semarang. Sutedi, A 2010, Peralihan hak atas tanah dan pendaftarannya , Sinar Grafika, Jakarta.
Peraturan Perundang - undangan
Undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang - undang  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar Pokok - Pokok Agraria.
Undang - undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Peraturan  Menteri  Negara  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  3 Tahun
1997.
Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  No.  1  Tahun  2010  tentang  Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan.
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun
2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita.