## KAJIAN HUKUM PEMBERIAN KUASA SEBAGAl PERBUATAN HUKUM SEPIHAK DALAM SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN
oleh Liliana Tedjosaputro Fakultas Hukum UNTAG Semarang

## ABSTRAK
Pemberian  kuasa  sudah  dikenal  sejak  lama  bahkan  sejak  zaman  romawi  kuno. Masyarakat  kita  mengenal  pemberian  kuasa  adalah  bentuk  pemberian  kuasa  umum sehingga ketika mereka  sudah menguasakan kepada seseorang dengan akta Kuasa dan Perjanjian  maka  orang  tersebut  sudah  sah  mewakili  pemberi  kuasa  dalam  pemindahan hak.  Tetapi  hal  ini  teryata  adalah  pandangan  yang  salah  karena  berdasarkan  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pemberian kuasa ini digolongkan menjadi  pemberian kuasa  yang  merupakan  perbuatan  hukum  sepihak  (machtiging)  dan  dua  pihak  (last geving),
sehingga ada perbedaan antara perbuatan hukum sepihak dan dua pihak khususnya dalam perbuatan  hukum  pemberian  kuasa  dimana  dalam  perbuatan  hukum  pemberian  kuasa sepihak, pihak penerima kuasa tidak perlu dihadirkan sedangkan perbuatan hukum dua pihak pemberi kuasa dan penerima kuasa wajib untuk dihadirkan, tidak adanya salah satu pihak menyebabkan hilangnya keotentikan suatu  akta dan tidak berlakunya  akta kuasa tersebut.
Pembedaan  ini  sering  tidak  disadari  dalam  masyarakat  sehingga  sering  mereka tidak  dapat  membedakan  pemberian  kuasa  yang  merupakan  perbuatan  hukum  sepihak dan  dua  pihak.  Dalam  praktek  sering  terjadi  juga  kerancuan  atas  hal  ini  sehingga masyarakat  sering menganggap bahwa dengan mereka memberikan kuasa dalam suatu akta  kuasa  yang  terkait  dengan  akta  perjanjian  sebelumnya  mereka  telah  memberikan kuasa  secara  sah  untuk  mengalihkan  hak  milik  mereka.  Terkait  dengan  hal  ini  cukup menarik  untuk  dibahas  pembedaan  pemberian  kuasa  menurut  Kitab  Undang-  Undang Hukum  Perdata  khususnya  dalam  pemberian  kuasa  yang  merupakan  perbuatan  hukum sepihak dan pemberian kuasa yang merupakan perbuatan hukum dua pihak dimana akan ditelaah  lebih  dalam  tentang  pemberian  kuasa  dalam  Surat  Kuasa  Membebankan  Hak Tanggungan.
Kata kunci : Pemberian Kuasa, perbuatan hukum sepihak, perbuatan hukum dua pihak.

## ABSTRACT
Power  of  attorney  has  been  recognized  for  a  long  time  even  since  the  time  of  ancient Roman. Our society recognizes power of attorney as a general power of attorney so that when they authorize someone with the Deed of Power of Attorney and the agreement that the person is legally representing the authorizing in the transfer of rights. However, it turns out that it is a wrong view because based on the Civil Code the power of attorney is classified into the power of attorney as a unilateral legal action (machtiging) and two parties (last geving). Therefore, there is a difference between unilateral and two- party legal  action,  particularly  the  legal  action  of  power  of  attorney.  In  the  legal  action  of unilateral  power of  attorney, the proxy does not have to  be present,  while in  the legal action of two sides the authorizing and authorized shall be present. The absence of one
parly  leads  to  the  loss  of  the  authenticity  of  a  deed  and  invalidates  the  deed.  This distinction  is  often  not  realized  within  the  community  so  that  they  frequently  can  not distinguish a power of attorney whether it is a unilateral or two-party legal action. In practice, confusions frequently occur on this matter so that the public often assumes that they give the power in a deed of power of attorney associated with the deed of agreement they have given initially to transfer their property rights. In relation with this, it is quite interesting to discuss the distinction of power of attorney according to the Civil Code, especially in the provision of power of attorney which is a unilateral legal action and the power  of  attorney  which  is  a  legal  action  of  two  parties  which  will  be  explored  more deeply on the authorization in the Power of Attorney of Encumbrance Rights.
Keywords : Power of Attorney, Unilateral Legal Action, Two-Party Legal Action.

## A. Pendahuluan
Di jaman yang tingkat mobilitasnya  sangat  tinggi  seperti  saat ini  para  profesional,  eksekutif  muda, usahawan,  dan  lainnya  dituntut  untuk bekerja ekstra cepat dan tanpa mengenal waktu.  Karena  begitu  padatnya  jadwal yang mereka miliki, sehingga mengakibatkan  banyak  hal-hal  yang dapat  dikatakan  terbengkalai  karena kesibukan  pekerjaan  mereka  tersebut dalam  menjalankan  tugasnya.  Oleh karena  itu  orang-orang  tersebut  diatas membutuhkan bantuan dari para profesional  lain  untuk  menyelesaikan urusan-urusan  pekerjaan  yang  tidak dapat  mereka  tangani  sendiri.  Yang dimaksudkan dengan menyelenggarakan suatu  urusan  adalah  melakukan  sesuatu perbuatan hukum, yaitu suatu perbuatan yang mempunyai akibat hukum.
Seseorang yang telah diberikan kekuasaan atau wewenang untuk melakukan  suatu  perbuatan  hukum  atas nama  orang  lain  atau  orang  yang  telah memberikan  kuasa,  dapat  dikatakan bahwa  ia  mewakili  si  pemberi  kuasa. Artinya  bahwa  apa  yang  dilakukan  si penerima kuasa adalah tanggungan dari si  pemberi  kuasa  dan  segala  hak  dan kewajiban  yang  timbul  dari  perbuatan yang dilakukannya itu menjadi  hak dan kewajiban orang yang memberi kuasa.
Sebagaimana kita ketahui bersama,  pemberian  kuasa  kepada  si penerima kuasa akan menerbitkan suatu perwakilan,  yaitu  adanya  seseorang yang  diwakili  kepentingan  hukumnya dan seseorang yang mewakili orang lain untuk melakukan suatu perbuatan hukum.
Pemberian  kuasa  atau  dalam bahasa  Belanda  disebut  Latsgeving,
merupakan suatu
persetujuan (overenkomst)  dengan  mana  seseorang memberi  kuasa  atau  kekuasaan  (macht) kepada  orang  lain,  yang  menerimanya untuk  dan  atas  nama  pemberi  kuasa (latsgever). Cara pemberian dan penerimaan  kuasa  dapat  dilakukan dengan akta otentik  (Notarieel), dengan tulisan  dibawah  tangan  (Onderhands geschrift),  dengan  surat  biasa  dan  atau dengan lisan.
Secara  garis  besar  pemberian kuasa  dapat  digolongkan  kedalam perbuatan  hukumnya  yaitu  sepihak  dan dua  pihak,  dari  segi  penerimaannya dapat  dilakukan  secara  diam-diam  dan dapat  disimpulkan  dari  pelaksanaanya, serta yang terakhir dari materi pemberian  kuasa    tersebut,  yaitu  umum dan  khusus.  Kesemuanya  ini  menjadi sangat  menarik  karena  menimbulkan konsekuensi  yang  beraneka  ragam. Secara umum masyarakat lebih mengenal  dan  merasakan  kebingungan dalam perbuatan hukum sepihak dan dua pihak  serta  kuasa  umum  dan  khusus. Secara  khusus  akan  dibahas  perbuatan hukum  sepihak  dan  dua  pihak  karena dua perbuatan hukum ini menjadi pokok
permasalahan kali ini, tetapi ada baiknya juga  kita  telaah  lebih  dalam  mengenai kuasa umum dan khusus. Karena hal ini berkaitan  erat  dengan  Surat  Kuasa Membebankan  Hak  Tanggungan  yang dan  memiliki  benang  merah  dengan permasalahan  ini.  Perbuatan  hukum sepihak dan dua pihak serta kuasa umum dan  khusus  ini  cukup  memusingkan masyarakat  karena  sering  terjadi  dalam masyarakat, mereka merasa tidak memberikan  kuasa  tetapi  telah  terjadi peralihan hak milik bahkan lebih gawat lagi terkadang mereka tidak mengetahui kapan  mereka  mengalihkan  dan  kapan pembebanan  Hak  Tanggungan  telah terjadi,  tiba-tiba  mereka  disodorkan tunggakan atau bahkan diusir paksa oleh Bank atau Kreditur. Hal sebaliknya juga sering  terjadi  manakala  Bank  mengusir paksa  seorang  nasabah,  hal  ini  sering terjadi dan ujung-ujungnya sang pembuat akta tersebut menjadi kambing hitam.  Hal  ini  menarik  untuk  dicermati karena  sering  terjadi  masyarakat  tidak mengerti  esensi  dari  perbuatan  hukum yang  mereka  lakukan.  Disinilah  ada unsur  yang  cukup  penting  dimana Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  ataupun Notaris sering alpa dalam
memberitahukan  kewajiban  dan  hak seorang  pemberi  kuasa.  Ketika  seorang
debitur  mengkuasakan  kepada  Bank, apakah  hal  ini  dengan  serta  merta membuat  Bank  berhak  mengusir  ketika terjadi wanprestasi. Sering kita menyaksikan  gugatan  yang  terkadang aneh  karena  pihak  penegak  hukumpun terkesan  ada  uang  maka  mereka  berani mengajukan perkara tersebut. Perbuatan Hukum  sepihak  dan  dua  pihak  tentu berbeda begitu pula dengan kuasa umum dan  khusus.  Penelaahan  ini  tentunya semakin  panjang  dan  membutuhkan analisa  mendalam,  karena  hal  ini berkaitan  erat  khususnya  dalam  suatu perjanjian  kredit  dimana  Debitur  sering merasa dibohongi oleh Pejabat Pembuat Akta  Tanah  yang  dituduh  bekerja  sama dengan Bank. Dilain pihak Bank sering juga  melakukan  keteledoran  dengan terlalu  percaya  dengan  pejabat  dan sering  menyalahartikan  Surat  Kuasa Membebankan  Hak  Tanggungan.  Di
samping itu Bank sering
menggantungkan harapan kepada Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  agar mereka  mau  berpihak  pada  mereka sehingga jika temyata putusan Pengadilan  sebaliknya  maka  mereka akan  menggugat  habis-habisan  dan  jika perlu  melakukan  black  list  terhadap Pejabat  tersebut.  Maka  dari  itu  adalah sangat penting bagi kita terutama dalam
pembahasan  mengenai  hal  perbuatan hukum  sepihak  dan  dua  pihak  dalam Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan.

## B. Perumusan Masalah
Dalam  makalah  ini  akan  dibahas permasalahan  pokok  yaitu  :  Apakah pemberian  kuasa  satu  pihak  dapat dilakukan dalam Surat Kuasa
Membebankan Hak Tanggungan ?

## C. Pembahasan

## 1. Pengertian Umum
Surat  Kuasa  adalah  surat  yang berisi  tentang  pemberian  kuasa  kepada seseorang  untuk  mengurus  sesuatu sedangkan
Pemberian
Kuasa (lastgeving,  Bid)  adalah  pemberian kewenangan  kepada  orang  lain  untuk melakukan  perbuatan-perbuatan  hukum atas  nama  si  pcmberi  kuasa.  Sesuai dengan  Kitab  Undang-undang  Hukum Perdata (KUH Perdata) pasal 1792 yang dimaksud  dengan  pemberian  kuasa yaitu: “suatu  perjanjian  dengan  mana seseorang memberikan kekuasaan kepada seseorang lain yang menerimanya,  untuk  atas  namanya menyelenggarakan suatu
urusan’’. Yang  perlu  dicermati  dan digarisbawahi  dalam  pengertian  diatas
adalah  defmisi  menurut  KUH  Perdata,
dimana terdapat kata-kata,
“menyelenggarakan  suatu  urusan”  dan kata-kata “untuk atas namanya” ditinjau dari sisi yuridis kata-kata “menyelenggarakan suatu urusan” berarti  bahwa  disitu  terdapat  suatu perbuatan hukum yang akan mengakibatkan  akibat  hukum  tertentu
sedangkan kata-kata “untuk  atas namanya”  berarti  adanya  seserorang yang  mewakilkan  kepada  orang  lain untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Sehingga dapat diartikan bahwa orang  yang  menerima,  kuasa  dalam melakukan  urusan  tersebut  adalah mewakili  dan  dalam  hal  ini  berarti  si penerima  kuasa  berbuat  untuk  dan  atas nama  si  pemberi  kuasa,  serta  akan menimbulkan  hak  dan  kewajiban  baik dari si pemberi kuasa maupun penerima kuasa  tersebut.  Berdasarkan  pengertian Pasal 1792 diatas maka unsur yang haras ada  dalam  sebuah  pemberian  kuasa adalah,  adanya  persetujuan  yang  berisi pemberian kekuasaan kepada orang lain dimana  kekuasaan  itu  diberikan  untuk melaksanakan  sesuatu  atas  nama  orang yang memberi kuasa.
Dengan  tetap  berpegangan  pada unsur tersebut maka dapat dilihat antara pemberi  kuasa  dan  penerima  kuasa
mempunyai  hubungan  seperti  layaknya atasan  dan  bawahan,  karena  penerima kuasa  haras  menjalankan  tugas  dari pemberi kuasa. Kekuasaan yang dilimpahkan oleh pemberi kuasa adalah mutlak  berasal  dari  dirinya  karena sangat  mustahil  pemberi  kuasa  dapat melimpahkan  kekuasaannya  kepada  si penerima kuasa tetapi kekuasaan tersebut  merupakan  milik  orang  lain. Karena kekuasaan pemberi kuasa adalah mutlak,  maka  pemberi  kuasa  memiliki kebebasan  penuh  untuk  mencabut kekuasaan tersebut dari penerima kuasa.
2. Kewajiban-kewajiban penerima kuasa

## Sesuai  dengan  Pasal  1800  BW
Penerima  kuasa,  selama  kuasanya belum  dicabut,  wajib  melaksanakan kuasanya  dan  bertanggung  jawab  atas segala biaya, kerugian dan bunga yang timbul  karena  tidak  dilaksanakannya kuasa itu.
Begitu pula ia wajib menyelesaikan  urusan  yang  telah  mulai dikerjakannya  pada  waktu  pemberi kuasa meninggal dan dapat menimbulkan kerugian jika tidak segera diselesaikannya.  kewajiban  terpenting yang  haras  dilaksanakan  oleh  si penerima  kuasa  adalah  melaksanakan
kekuasaan yang dilimpahkan kepadanya oleh  pihak  yang  memberikan  kuasa, selama  pemberian  kuasa  tidak  terhenti dalam  hal-hal  yang  disebutkan  dalam Pasal 1813 BW dan seterusnya.
Dan  penerima  kuasa  bertanggung jawab atas scgala kerugian yang didcrita scbagai akibat dari ketiadaan pelaksanaan kekuasaan.
Apabila perjanjian  pemberian  kuasa  masih berlaku,  si  pemberi  kuasa  meninggal dunia, maka menurut Pasal 1813 BW hal ini  menyebabkan  perjanjian  pemberian kuasa  berakhir.  Akan  tetapi  ayat  2  dari Pasal  1800  BW  menentukan,  apabila pada waktu si pemberi kuasa meninggal dunia,  si  penerima  kuasa  sudah  mulai melakukan tugasnya selaku kuasa, maka ia  diwajibkan  untuk  menyelesaikan tugasnya  tersebut.  Menurut  Pasal  1801 BW
Penerima  kuasa  tidak  hanya bertanggung
jawab atas perbuatan-perbuatan  yang  dilakukan
dengan  sengaja  melainkan  juga  atas kelalaian-kelalaian yang dilakukan dalarn menjalankan kuasanya.
Akan  tetapi  tanggung  jawab  atas kelalaian-kelalaian  orang  yang  dengan cuma-cuma  menerima  kuasa,  tidaklah seberat  tanggung  jawab  yang  diminta dari orang yang menerima kuasa dengan
mendapatkan  upah.  Pasal  1802  BW mewajibkan  si  penerima  kuasa  untuk mclaporkan  kepada  si  pemberi  kuasa tentang apa yang telah diperbuatnya dan memberikan  perhitungan  kepada  si pemberi  kuasa  tentang  segala  apa  yang telah diterimanya berdasarkan kuasanya, sekalipun apa yang telah diterimanya itu tidak  seharusnya  dibayar  kepada  si pemberi kuasa.
Penerima  kuasa  wajib  memberi laporan kepada kuasa tentang apa yang telah  dilakukan  serta  memberikan perhitungan  tentang  segala  sesuatu yang diterimanya berdasarkan kuasanya,  sekalipun  apa  yang  diterima itu tidak harus dibayar kepada pemberi kuasa.

## 3. Kewajiban-kewajiban pemberi kuasa
Kewajiban  dari  pemberi  kuasa diatur  dalam  Pasal  1807  -  1812  BW, dimana  kewajiban  dari  pemberi  kuasa adalah sebagai berikut:
* Pemberi kuasa diwajibkan untuk memenuhi perikatan-perikatan yang dibuat oleh penerima kuasa menurut  kekuasaan  yang  telah diberikan kepadanya.
* Pemberi  kuasa  wajib  untuk mengembalikan biaya-biaya
yang telah dikeluarkan si penerima kuasa selama ia diberikan kuasa untuk mengurus segala urusan-urusan yang dimiliki  oleh  si  pemberi  kuasa, serta  si  pemberi  kuasa  wajib untuk membayar upah kepada si penerima  kuasa  apabila  hal  ini telah diperjanjikan sebelumnya.
* Apabila seorang penerima kuasa diangkat  oleh  lebih  dari  satu orang  untuk  mewakili  suatu urusan bcrsama maka orang-orang tersebut bertanggung jawab bersama atas segala  akibat  dari  pemberian
kuasa  itu  kepada  si  penerima kuasa.

## 4. Pengertian Kuasa Substitusi
Yang  dimaksud  dengan  kuasa substitusi  adalah  penggantian  penerima kuasa  melalui  pengalihan.  Atau  dengan kata  lain  bahwa  kuasa  substitusi  adalah kuasa  yang  dapat  dikuasakan  kembali kepada orang lain.

## Tanggung jawab Penerima Kuasa

## Substitusi
Pasal 1803 KUH Perdata menegaskan bahwa “Si penerima kuasa
bertanggung jawab atas orang yang telah
ditunjuknya, sebagai pengganti posisinya dalam
melaksanakan kuasanya, yaitu diantaranya adalah :
Jika ia tidak diberikan kekuasaan untuk  menunjuk  seorang  lain  sebagai penggantinya
Jika kekuasaan itu telah diberikan kepadanya tanpa penyebutan seorang tertentu, sedangkan orang yang  dipilihnya  itu  ternyata seorang  yang  tak-cakap  atau  tak mampu.
Jadi  jelas  bahwa  pasal  tersebut menghendaki
apabila pengangkatan  kuasa  substitusi tidak  diperbolehkan  atau  tidak mendapat persetujuan dari
Pemberi  Kuasa  (pemberi  kuasa pertama kali sebelum terbit kuasa substitusi) dan apabila
pengangkatan  kuasa  substitusi telah  mendapat  wewenang  dari Pemberi Kuasa tanpa menentukan siapa  orangnya,  ternyata  orang tersebut  tidak  cakap  atau  tidak mampu maka hal tersebut menjadi tanggung  jawab  dari  Pemberi Kuasa substitusi.

## 5. Kuasa umum dan kuasa khusus
Berdasarkan  pasal  1795  Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata
berbunyi sebagai berikut: "Pernberian kuasa dapat
dilakukan  secara  khusus,  yaitu mengenai hanya satu kepentingan tertentu  atau  lebih,  atau  secara umum,  yaitu  meliputi  segala kepentingan si pemberi kuasa ”
Di  dalam kuasa  khusus hanya berisi  tugas  tertentu,  pemberi  kuasa hanya  menyuruh  penerima  kuasa  untuk melaksanakan  suatu  atau  beberapa  hal tertentu  saja,  misalnya  kuasa  untuk menjual  rumah  atau  kuasa  untuk menggugat  seseorang  tertentu  saja sesuai  dengan  pasal  1795  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Sedangkan surat  kuasa  umum mengandung  isi  dan  tujuan  untuk melakukan tindakan - tindakan pengurusan barang-barang harta kekayaan  si  pemberi  kuasa,  penerima kuasa  mengurus  segala  sesuatu  yang berhubungan  dengan  harta  kekayaan pemberi  kuasa. 1 Hal  lain  yang  perlu diperhatikan  dalam  pernberian  kuasa yakni  menyangkut  adanya  ketegasan kata-kata  dalam  hal  mengalihkan  hak atas  benda,  menjaminkan  suatu  benda atau  tanah,  membuat  suatu  perdamaian
1 Hartono SocdjopraUknjo.SH, 1982,
Perwakilan Berdasarkan Kehendak, Seksi Notariat Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, halaman 32.
atau  suatu  perbuatan  lain  yang  hanya dapat  dilakukan  oleh  pemilik  benda yang bersangkutan.
Penerima kuasa menjalankan kekuasaan yang diberikan oleh penerima kuasa  tidak  boleh  bertindak  melampaui batas  yang  diberikan  kepadanya  oleh penerima kuasa.
Oleh karena tindakan dari pemegang kuasa itu sebenamya mewakili, demikian untuk dan atas nama pemberi  kuasa,  maka  pemberi  kuasa dapat  dalam  arti  kata  berhak  untuk menggugat secara langsung dan menuntut  orang  ketiga,  dengan  siapa pemegang  kuasa  telah  bertindak  dalam kedudukannya,  agar  perjanjian  yang bersangkutan  dipenuhinya.  Dalam  hal pemberi  kuasa  berkewajiban  untuk memenuhi semua perikatan (verbintenissen)  yang  telah  diberikan oleh pemegang kuasa. Kewajiban tersebut  sesuai  dengan  kekuasaan  yang telah diberikanolehnya kepada pemegang  kuasa  itu.  Penerima  kuasa berkewajiban  untuk  antara  lain  terus melaksanakan tugasnya sebagai pemegang kuasa sampai selesai. Selama penerima kuasa belum dibebaskan untuk itu (kuasanya belum dicabut/terpenuhi/berakhir), maka penerima kuasa bertanggung jawab atas
kelalaian  dalam  menjalankan  kuasanya itu.  Penerima  kuasa  juga  diwajibkan untuk  melaporkan  serta  memberikan perhitungan  kepada  pemberi  kuasa  atas apa  yang  telah  dikerjakannya  sebagai penerima kuasa.
Penerima kuasa bertanggung jawab  terhadap  orang  lain/atau  orang ketiga  yang  telah  ditunjuknya  untuk melaksanakan  kekuasaan  yang  telah diberikan oleh pemberi kuasa akan tetapi orang  yang  ditunjuknya  itu  temyata tidak  cakap  melaksanakan  kekuasaan tersebut.  Dalam Pasal  1813  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa :
“Pemberian kuasa berakhir
dengan ditariknya kembali
kuasanya si kuasa, dengan
pemberitahuan penghentian kuasanya  oleh  si  kuasa.  dengan meninggalnya,  pengampuannya,
atau  pailitnya  si  pemberi  kuasa maupun si kuasa, dengan perkawainannya dengan si perempuan  yang  memberikan atau menerima kuasa ”
Bila  dikehendaki  pemberi  kuasa dapat  menarik  kembali  kuasanya  itu, sedangkan  yang  diberi  kuasa  apabila tidak  bisa  melaksanakan  kuasa  tersebut atau  wanprestasi  maka  penerima  kuasa
dapat  dipaksa  atau  diharuskan  untuk mengembalikan kekuasaan yang bersangkutan.  Agar  penarikan  kembali kekuasaan  itu  mengikat  pihak  ketiga yang telah mengadakan perikatan dengan  penerima  kuasa,  sebaiknya penarikan  kembali  kuasa  itu  selain kepada penerima kuasa, maka diberitahukan pula kepada pihak ketiga.
Jika  pemberi  kuasa  mengangkat seorang  kuasa  baru  untuk  melakukan suatu urusan yang sarna (dezelfde zaak), maka terhitunglah mulai saat diberitahukannya hal itu kepada penerima  kuasa  yang  pertama.  Hal tersebut menyebabkan ditariknya kembali kekuasaan yang telah diberikan oleh  pemberi  kuasa  kepada  penerima kuasa yang pertama tersebut.
Merupakan  suatu  keharusan  bagi para ahli waris dari penerima kuasa yang meninggal untuk memberitahukan peristiwa meninggalnya penerima kuasa itu kepada pemberi kuasa dan mengambil  langkah-langkah  yang  perlu menurut  keadaan  demi  kepentingan pemberi  kuasa.  Bila  ahli  waris  lalai dalam  hal  ini,  mereka  dapat  (bila beralasan)  dituntut  untuk  membayar biaya, kerugian dan bunga.
Sebagaimana yang telah ditentukan  dalam pasal  1819  Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:
“Jika  si  kuasa  meninggal  dunia,
para ahli warisnya harus memberitahukan  hal  itu  kepada  si pemberi kuasa, jika mereka tahu tentang adanya pemberian kuasa dan sementara itu  mengambil  tindakan-tindakan  yang perlu menurut keadaan bagi kepentingan  si  pemberi  kuasa,  atas ancaman  mengganti  biaya,  kerugian dan bunga, jika ada alasan untuk itu
Ada  suatu  ketentuan  umum tentang  kuasa  yaitu  bahwa  keabsahan suatu  kuasa  tidak  tergantung  dari keabsahan perjanjian untuk pelaksanaan mana  ada  diberikan  kuasa.  Maksudnya kalau  untuk  pelaksanaan  perjanjian pokoknya, ada diberikan kuasa, kemudian  temyata  perjanjian  pokok  itu tidak  sah,  tidak  harus  berakibat  bahwa pemberian kuasanya juga menjadi tidak sah. Bisa saja perjanjian pokoknya tidak sah,  tetapi  pemberian  kuasanya  tetap sah.  Dikatakan  bahwa  pemberian  kuasa merupakan  suatu  tindakan  hukum  yang mandiri  dalam  arti,  untuk  itu  tidak dibutuhkan title.
Kuasa dapat diberikan dan diterima dalam suatu akte umum, dalam suatu  tulisan  dibawah  tangan,  bahkan dalam  sepucuk  surat  ataupun  dengan
lisan. Penerimaan suatu kuasa dapat pula terjadi  secara  diam-diam  sesuai  dengan ketentuan  yang  ada  dalam  Pasal  1793 BW.  Dari  ketentuan  ini  dapat  kita  lihat bahwa pemberian kuasa itu adalah bebas dari  sesuatu  bentuk  cara  (Formalitas) tertentu  ;  dengan  pcrkataan  lain,  ia adalah  suatu  perjanjian  konsensual artinya  sudah  mengikat  (sah)  pada  saat tercapainya  kata  sepakat  antara  si pemberi dan penerima kuasa.
Kekuasaan  atau  wewenang  yang diberikan  untuk  melakukan  perbuatan hukum  atas  nama  orang  lain  itu  dalam bahasa  belanda  disebut  “Volmacht”, dalam bahasa inggris disebut “Power of attorney”.  Tidak  semua  perbuatan hukum  dapat  dikuasakan  kepada  orang lain, misalnya saja dalam hal pembuatan surat wasiat (Testament) atau memberikan  suara  dalam  rapat  anggota suatu perkumpulan.
Pemberian kuasa dapat dilakukan secara  khusus,  yaitu  mengenai  hanya satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara  umum  yaitu  meliputi  segala kepentingan  si  pemberi  kuasa.  Untuk melakukan perbuatan - perbuatan tertentu,  diperlukan  pemberian  kuasa khusus  yang  menyebutkan  perbuatan yang  harus  dilakukan,  yaitu  misalnya untuk  menjual  sebuah  rumah,  untuk
mencarikan seorang partner dalam usaha perdagangan, dan lain sebagainya.
Pemberian  suatu  kuasa  umum hanya  memberi  kewenangan  untuk melakukan perbuatan - perbuatan pengurasan, misalnya
terhadap perasahaannya  si  pemberi  kuasa  untuk menguras perusahaan itu dan sekali-kali tidak  boleh  menjual  perusahaan  itu. Dengan  sendirinya  pemberian  kuasa untuk  menguras  sebuah  toko,  meliputi kekuasaan untuk menjual barang- barang  dagangan  yang  berada  dalam toko itu dan membeli stock baru, karena itu  termasuk  pengertian  “menguras” toko  ;  yang  tidak  boleh  adalah  menjual tokonya.
Untuk  mengajukan  suatu  perkara gugatan  di  muka  pengadilan,  menurut pasal  123  HIR  diperlukan  suatu  kuasa khusus tertulis. Sifat khusus itu ditujukan  pada  keharusan  menyebutkan nama pihak yang digugat dan mengenai perkara  apa.  Kuasa  tersebut  dapat diberikan secara lisan, apabila penggugat  membawa  orang  yang  akan diberi  kuasa  itu  ke  depan  sidang pengadilan,  kemudian  di  depan  sidang itu  menyatakan  kehendaknya  untuk memberikan  kuasa  kepada  orang  yang dibawanya  itu  untuk  menguras  perkara yang akan diperiksa.
Si  penerima  kuasa  tidak  boleh melakukan sesuatu apapun yang melampaui  kuasanya;  kekuasaan  yang diberikan  untuk  menyelesaikan  suatu urasan dengan jalan perdamaian, sekali- kali tidak mengandung kekuasaan untuk menyerahkan perkaranya kepada putusan  wasit.  Bila  dikualifikasikan sebagai perjanjian sepihak, maka penerima kuasa tak perlu menandatangani surat kuasa. Bila sebagai  perjanjian  timbal-balik,  maka penerima  kuasa  wajib  menandatangani surat  kuasa,  sebagaimana  perjanjian pada umumnya.

## 6. Perbuatan Hukum Sepihak dan Dua Pihak
Perbuatan hukum sepihak adalah perbuatan  hukum  yang  dilakukan  satu pihak  saja  dan  menimbulkan  hak  dan kewajiban pada salah satu  pihak. Dapat dicontohkan dalam hal ini adalah  pembuat  surat  wasiat  dan  hibah, perbuatan  hukum  semacam  ini  tanpa memerlukan hadirnya orang yang menerima kuasa maka pemberian kuasa tersebut sudah sah dan dapat dijalankan. Hal  ini  berbeda  dengan  perbuatan hukum  dua  pihak  yang  merupakan perbuatan  hukum  yang  dilakukan  oleh dua  pihak  dan  menimbulkan  hak-hak
dan  kewajiban-kewajiban  bagi  kedua pihak  (timbal  balik)  misal:  persetujuan jual  beli  (pasal  1457),  perjanjian  sewa menyewa  (pasal  1548  KUH  Perdata). Perbuatan  hukum  dua  pihak  wajib dihadiri  oleh  pihak  pemberi  kuasa  dan penerima  kuasa  karena  dalam  kuasa semacam ini adanya prestasi yang harus dipenuhi  baik  dari  pihak  pembeli  dan penjual  misalnya  dalam  perbuatan hukum jual beli, sehingga tidak dipenuhinya  apa  yang  tertuang  dalam perjanjian pokoknya menyebabkan kuasa  tersebut  tidak  dapat  dijalankan sehingga  tentunya  perjanjian  semacam ini membutuhkan kehadiran kedua belah pihak.  Dalam  perjanjian  sepihak  pihak penerima kuasa hanya bersifat pasif, jadi penerima kuasa tidak dituntut melakukan  prestasi  atas  pembeian tersebut,  misal  dalam  hibah  disini disebut  hibah  maka  sifat  pemberian disini  adalah  sukarela  sehingga,  tidak ada  prestasi  yaitu  baik  uang  atgau pckerjaan  tertentu  yang  harus  dipenuhi penerima  kuasa.  Dengan  diberikannya kuasa  kepada  pemberi  hibah  maka penerima  kuasa  telah  berkuasa  penuh atas obyek yang diperjanjikan.
Sedangkan dalam perbuatan hukum dua pihak  hal  ini  menuntut  prestasi  dari penerima  kuasa  yaitu  pembayaran
sejumlah  uang  atau  hal  lain  yang  telah diperjanjikan.  Kegagalan  pemberian semacam  ini maka pemberian kuasa ini dapat dibatalkan. Hal ini juga merupakan  sifat  dari  perbuatan  hukum dua  pihak  dimana  karena  sifatnya  tidak sukarela menyebabkan pemberian kuasa semacam  ini  dapat  ditarik,  dicabut bahkan dibatalkan sedangkan pemberian kuasa  dalam  perbuatan  hukum  sepihak tidak  dapat  dibatalkan  bahkan  berlaku selamanya. Hal inilah yang membedakan.  Dalam  perbuatan  hukum sepihak setelah obyek yang diperjanjikan  telah  berpindah  tangan ataupun  telah  musnah  ataupun  ada wanprestasi  maka  perjanjian  kuasa tersebut  selesai  dan  berakhir  dengan sendirinya.
Mantan  hakim  agung  M.  Yahya Harahap  menerangkan  pada  dasamya surat  kuasa  memang  perjanjian  hukum sepihak.  Surat  kuasa  masuk  pada  ruang lingkup  perjanjian  tertentu.  “Tetapi kalau  seandainya  dituangkan  dalam kesepakatan, hal itu juga bisa dilakukan, penerapannya  tidak  terlalu  kaku”. Kemudian  timbul  lagi  pertanyaan, apabila  surat  kuasa  dikualifikasikan sebagai  kesepakatan  atau  perjanjian timbal-balik.  Apakah  pencabutan  surat kuasa  bisa  dilakukan  sepihak  oleh
pemberi  kuasa?  Atau  harus  melewati gugatan  perdata  seperti  pembatalan perjanjian pada umumnya?
Dalam konteks perjanjian timbal-balik, Pasal 1266 BW menyatakan bahwa pembatalan
perjanjian  dalam  hal  salah  satu  pihak tidak  melaksanakan  kewajiban,  harus dimintakan kepada hakim. Pada prinsipnya,  syarat  batal  dalam  suatu perjanjian  dianggap  selalu  tercantum dalam  perjanjian.  M.  Yahya  Harahap mengatakan  bahwa  banyak  orang  yang berpendapat  secara  strict  atau  kaku, kalau  kuasa  itu  merupakan  perjanjian sepihak. Orang-orang yang berpendapat seperti  ini  mendasarkan  pada  Pasal 1813-1819 BW yang menyatakan bahwa kuasa dapat dicabut secara sepihak oleh si  pemberi  kuasa.  “Tetapi  seandainya perjanjian  pemberian  kuasa  itu  dibuat dan ditandatangani oleh penerima kuasa, pencabutan secara sepihak yang
dilakukan pemberi kuasa pada dasamya tidak bertentangan. Karena undang-undang sendiri yang mengatakan bisa dicabut secara sepihak. Di  dalam  surat  kuasa,  telah disebutkan tentang
kewajiban-kewajiban yang harus
dijalankan  oleh  si  penerima  kuasa  dan apabila  hal  tersebut  tidak  dijalankan
berarti si penerima kuasa telah melakukan  wanprestasi,  oleh  karena  itu perjanjian  pemberian  kuasa  ini  bisa dibatalkan, karena di dalam undang-undang sendiri
yang menentukan bisa dicabut secara sepihak oleh  pemberi  kuasa,  maka  dari  itu boleh-boleh saja dicabut  secara sepihak oleh  pemberi  kuasa  tanpa  melewati proses gugat perdata 2
7.  Pemberian  Kuasa  dalam  Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Sedangkan mengenai Surat Kuasa Membebankan Hak
Tanggungan, penulis  berusaha  menjabarkan  bahwa ketentuan  yang mengatur tentang kuasa memasang  Hak  Tanggungan  disingkat Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan  (SKMHT)  tidak  bisa dilepaskan dari praktek-praktek pemberian  kuasa  memasang  hipotik (SKMIT),  di  waktu  yang  lalu  dan karenanya  baru  dapat  dimengerti,  kalau orang mempelajarinya dengan menengok  ke  belakang  atau  dengan perkataan  Iain  mempelajarinya  dengan
2 Harahap, M. Yahya 1986, Segi-Segi Hukum Peijanjian, Alumni, Bandung, halaman 32. 10
SKMHT  sebagai  latar  belakang.  Itulah sebabnya bahwa dalam pembicaraan kita lebih lanjut, kita akan sering menghubungkan  kuasa  membebankan Hak  Tanggungan  dengan  praktek  di masa yang lalu.
Pedoman  yang  digunakan  ada pada Peraturan Menteri  Negara Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1996, dimana ditetapkan  pembuatan  Surat  Kuasa
Membebankan  Hak  Tanggungan  dan menetapkan mulai kapan wajib digunaakan  blanko-  blanko  sesuai bentuk  yang  ditetapkan  oleh  Peraturan Menteri tersebut. Syarat Subyektif yaitu :
a. Kredit  yang  diberikan  jangka pendek.
b. Kredit  yang  diberikan  tidak besar/kecil.
c. Debitur sangat di percaya/bonafid.
Syarat objektif yaitu :
a. Sertipikat belum diterbitkan.
b. Balik nama atas tanah pemberi  Hak  Tanggungan belum dilakukan.
c. Pemecahan/penggabungan tanah belum selesai dilakukan atas  nama  pemberi  Hak Tanggungan.
d. Roya/pencoretan belum dilakukan.
Pada  Surat  Kuasa  Membebankan Hak  Tanggungan  (SKMHT)  memuat  5 (lima) hal prinsip di dalamnya yaitu :
a. Tanggal  ditandatanganinya  surat kuasa;
b. Para pihak, yaitu pemberi kuasa dan penerima kuasa;
c. Objek  kuasa,  yaitu  berupa  hak  atas tanah,  yang  akan  dibebankan  Hak Tanggungan.
Di  samping  itu,  dicantumkan  juga luas tanah, letaknya dan
batas-batasnya.  Objek  kuasa  ini meliputi kuasa untuk menghadap di mana perlu, memberikan keterangan- keterangan sertamemperlihatkan dan mcnyerahkan surat-surat yang diminta, mcmbuat/meminta
dibuatkan  serta  menandatangani Akta  Pemberian  Hak  Tanggungan (APHT)  serta  surat-surat  lain  yang diperlukan, memilih domisili, memberikan pemyataan bahwa objek  Hak  Tanggungan  betul  milik pemberi  kuasa,  tidak  tersangkut dalam  sengketa,  bebas  dari  sitaan dan beban-beban, apa pirn,
mendaftarkan  Hak  Tanggungan tersebut, memberikan dan
menyetujui syarat- syarat
aturan-aturan  serta  janji-  janji  yang disetujui oleh pemberi kuasa dalam Akta  Pemberian  Hak  Tanggungan (APHT) tersebut;
d. Memuat janji-janji, baik dari pemberi  kuasa  kepada  penerima kuasa,  atau  janji  dari  penerima kuasa kepada pemcgang Hak Tanggungan;
e. Saksi-saksi, serta
f. Tanda tangan para pihak.
Ada 2 (dua) unsur yang menonjol di sini, yaitu haras tertulis dari kata surat kuasa  dan  di  hadapan  pcjabat  umum yaitu Notaris atau Pejabat Pcmbuat Akta Tanah  (PPAT).  Pemberian  kewenangan kepada  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah (PPAT)  untuk  menuangkan  kuasa membebankan  Hak  Tanggungan  dalam perjanjian  yang  dibuat  di  hadapannya berkaitan  dengan  penetapan  Pejabat Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT)  sebagai pejabat  umum  (Pasal  1  ayat  (4) Undang-Undang  Hak  Tanggungan). Pelaksanaan  tindakan  memberikan  Hak Tanggungan  dilakukan  oleh  penerima kuasa berdasarkan Surat Kuasa Membebankan
Hak Tanggungan (SKMHT)  yang diberikan oleh pemberi kuasa,  sehingga  keabsahan  pelaksanaan pemberian  Hak  Tanggungan  tergantung
dari keabsahan
Surat Kuasa
Membebankan Hak Tanggungannya.
Sejalan dengan hal tersebut, Surat Kuasa  Membebankan  Hak  Tanggungan (SKMHT)  harus  diberikan  langsung oleh  pemberi  Hak  Tanggungan  dan haras  memenuhi  persyaratan  tersebut mengenai muatannya sebagaimana yang tetapkan pada Pasal 15 Undang-Undang Hak  Tanggungan.  Tidak  terpenuhinya persyaratan mengenai muatan
Surat  Kuasa  Membebankan  Hak
Tanggungan (SKMHT) ini
mengakibatkan surat kuasa yang bersangkutan  akan  batal  demi  hukum, yang  berarti  pula  surat  kuasa  yang bersangkutan  tidak  dapat  digunakan sebagai dasar pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT).
Berkaitan  dengan  permasalahan pokok  ini  disamping  syarat  utama pembuatan  Surat  Kuasa  Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) dan bentuk Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan  (SKMHT),  kita  juga  perlu mengetahui  lebih  lanjut  mengenai  isi
Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) yang merupakan persyaratan  yang  harus  dipenuhi,  untuk itu kita harus memperhatikan antara lain, persyaratan  sebagaimana  diatur  dalam Pasal  15  ayat  (1)  huraf  a  Undang-
Undang  Hak  Tanggungan,  disyaratkan bahwa Surat  Kuasa Membebankan  Hak Tanggungan  (SKMHT)  tidak  memuat kuasa  untuk  melakukan  perbuatan hukum lain daripada membebankan Hak Tanggungan.  Jadi  yang  dilarang  adalah memasukkan kewenangan- kewenangan lain  yang  tidak  ada  kaitannya  langsung dengan  tindakan  membebankan  Hak Tanggungan.  Didalam  penjelasan  Pasal 15  ayat  (1)  huraf  a  diberikan  contoh bahwa  kewenangan-kewenangan  yang dilarang untuk dimasukan adalah memuat  kuasa  untuk  menjual,  kuasa untuk menyewakan, dan kuasa memperpanjang  hak  atas  tanah.  Secara prindip  ada  3  persyaratan  dalam pembuatan  Surat  Kuasa  Membebankan Hak  Tanggunganyaitu:  tidak  memuat kuasa  untuk  melakukan  perbuatan hukum  lain  daripada  memberikan  hak tanggungan; tidak memuat kuasa substitusi;  mencantumkan  secara  jelas obyek  Hak  Tanggungan,  jumlah  utang dan  nama  serta  identitas  kreditomya, nama  dan  identitas  debitor  apabila debitor bukan pemberi hak tanggungan. 3
Penjelasan lainnya terdapat dalam blangko akta Surat Kuasa 3 Budiono Herlien, 2012, Perwakilan, Kuasa dan Pemberian Kuasa, Kongres Ikatan Notaris Indonesia, halaman
Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) berdasarkan Peraturan
Menteri  Negara  Agraria/Kepala  Badan Pertanahan  Nasional  Nomor  3  Tahun 1996  yang  memuat  pula  kewenangan untuk  memberikan  dan  menyetujui janji-janji  tertentu,  tetapi  kesemuanya adalah janji-janji yang berkaitan dengan pembebanan  Hak  Tanggungan.  Dari ketentuan  ini  kita  mengetahui  bahwa pembuat Undang- Undang menghendaki agar kuasa membebankan Hak Tanggungan  dibuat  dalam  suatu  akta yang khusus hanya memuat kewenangan membebankan Hak Tanggungan.
Dengan demikian menurut penjelasan  Pasal  15  ayat  (1)  huruf  a Undang-  Undang  Hak  Tanggungan, menuntut agar Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT)  dibuat  secara  khusus  hanya memuat pemberian kuasa untuk membebankan  Hak  Tanggungan  saja, sehingga  demikian  pula  harus  dibuat terpisah dari akta-akta yang lain.
Dahulu pemberian kuasa memasang  hipotik  seringkah  diberikan dalam satu akta dengan perjanjian kredit, sepanjang  perjanjian  kredit  dibuat dengan akta Notaris. Dengan berlakunya Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996 tentang  Hak  Tanggungan  atas  tanah
berserta  benda-  benda  yang  berkaitan dengan tanah terutama Pasal 15 ayat (1), maka kuasa membebankan Hak Tanggungan tidak lagi disatukan dengan perjanjian  kredit,  tetapi  wajib  dibuat teipisah  secara  khusus.  Apabila  syarat ini  tidak  dipenuhi  mengakibatkan  surat kuasa  yang  bersangkutan  tidak  dapat digunakan  sebagai  dasar  pembuatan Akta  Pemberian  Hak  Tanggungan (APHT),  sehingga  konsekuensi  hukum yang  ditetapkan  berupa  “batal  demi hukum”.

## D. Penutup
1. Kesimpulan
a. Surat  Kuasa Membebankan Hak
Tanggungan merupakan perbuatan hukum sepihak. Perbuatan  hukum  dalam  Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan  tidak  mewajibkan pemenuhan prestasi pada
penerima kuasa.
b. Apabila memang diperlukan maka seorang pemberi kuasa bisa saja  tidak  dihadirkan.  Seorang pemberi Hak Tanggungan dengan  sukarela  memberikan kuasa kepada Bank untuk membebankan  hak  tanggungan atas  obyek  yang  diperjanjikan.
Pemberian  kuasa  dalam  Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan bersifat terus menerus dan tidak dapat dicabut kembali  serta  tidak  memuat kuasa  substitusi  serta  hanya untuk  pembebanan  obyek  hak tanggungan.
c. Bentuk Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan harus  dilakukan  dalam  bentuk akta  otentik  dan  dibuat  oleh Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah, ditentukan  oleh  undang-undang, tidak dapat dicabut kembali serta harus  diikuti  dengan  pembuatan
Akta Pembebanan Hak Tanggungan  sebagaimana  diatur dalam  pasal  15  Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996.
2. Saran
a. Pemerintah  khususnya  para  pembuat undang-undang untuk segera melakukan  revisi  atas  KUHPerdata, khususnya  dalam  hal  pasal-pasal yang  berkaitan  dengan  perjanjian pemberian  kuasa,  karena  setelah  di analisa  secara  mendalam  ternyata banyak  sekali  kekurangan  yang terdapat  di  dalam  pasal-pasal  yang berkaitan dengan perjanjian pemberian  kuasa,  yang  kemudian
mengakibatkan  munculnya  berbagai interpretasi  karena  tidak  jelasnya peraturan  perundang-undangan  yang ada. oleh karena itu dapat dipastikan tujuan  hukum  yang  pada  dasamya untuk  menjamin  kepastian  hukum masyarakat  pasti  akan  sulit  untuk dicapai.
b. Khususnya  menyangkut  pengaturan
secara jelas perbuatan hukum sepihak dan  dua  pihak  dimana  masyarakat sering rancu dan akibatnya mengajukan gugatan
terhadap
praktisi hukum khususnya PPAT dan juga pejabat lain yang berwenang.
c. Agar  dilakukan  kodifikasi  ulang terhadap aturan di KUH Perdata serta Undang-  Undang  Hak  Tanggungan yang  sudah  kurang  memadai  untuk mengatur perbuatan- perbuatan
hukum  di  masyarakat,  agar  dapat memudahkan
masyarakat memperoleh kepastian hukum, sehingga  dengan  demikian  akan tercapai kepastian hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Budiono  Herlien,  2012,  Perwakilan,
Kuasa dan Pemberian Kuasa,
Kongres Ikatan Notaris
Indonesia.
Harsono, Boedi, 2005, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta
Harahap, M, Yahya, 1986, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung.
Hartono Soedjopratiknjo,SH, 1982,
Perwakilan Berdasarkan Kehendak, Seksi Notariat Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta
Maria S.W.Sumardjono, 2007,
Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan Implementasi, Kompas Media Nusantara, Jakarta.

## Peraturan Pcrundangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda- Benda
Yang Berkaitan Dengan Tanah Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala  BPN  Nomor 4/1996  tentang  Penetapan Batas  Waktu  Penggunaan Surat  Kuasa  Membebankan Hak Tanggungan Untuk Menjamin Pelunasan
Kredit-Kredit Tertentu.