## SANKSI ADMINISTRASI DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN

## Kadarsyah

## Dosen Pasca sarjana Hukum Uniba

## PENDAHULUAN
Salah  satu  fungsi  hukum  yang  kita ketahui adalah sebagai pengatur ketertiban masyarakat, Dalam menjalankan fungsinya tersebut  hukum  melewati  suatu  proses yang  panjang  dan  dibagi  dalam  beberapa tahap  dengan  berbagai  aktivitas  dan kualitas  yang  berbeda  beda,  secara  garis besar  hukum  tersebut  dapat  di  golongkan kedalam dua tahap, yaitu proses pembuatan  hukum  dan  proses  penegakan hukum,  jelas  bahwa  penegakan  hukum merupakan  bagian  yang  tidak  dapat dipisahkan dari proses pembentukan hukum,  tampa  penegakan  hukum  yang baik  hukum  hanya  merupakan  catatan yang  tidak  berarti,penegakan  hukum merupakan upaya untuk menjamin ketertiban  masyarakat,  karena  penegakan hukum  merupakan  upaya  agar  hukum dapat di taati oleh masyarakat 1
J.B.J.M  ten  Berge  sebagaimana  di kutip oleh Philipus M.Hardjon
menbedakan
penegakan hukum
administrasi (handhaving van het
bertuusrecht)  menjadi  dua  jenis  yakni penegakan  hukum  preventif  dan  represif,
1 H.  Bachrul  Amiq,  Penerapan  Sanksi  Administrasi Dalam  Hukum  Lingkungan  ,Lakbang  mediatama Yogyakarta Thn 2013 Hln 11
penegakan  hukum  preventif  berbentuk dengan  penerapan  sanksi  administrasi terhadap  pelanggar 2 Kedua  hal  ini  tidak dapat dipisahkan dengan melalui pengawasan  pemerintah  dapat  melakukan atau diketahuinya apakah hukuman tersebut  telah  ditaati  atau  telah  terjadi pelanggaran hukum administrasi ,selanjutnya bila terjadi pelanggaran maka pemerintah dapat melakukan  sanksi  administrasi  sebagai upaya penegakan represif, dengan demikian maka kedudukan sangksi administrasi  dalam  penegakan  hukum mempunyai  peran  yang  sangat  penting sebagai penghujung dari penegakan hukum, hal ini seperti yang dikatakan oleh Sukarton  Marmosujono bahwa  salah satu penentu effektifitas penegakan hukum adalah  sanksi  ,baik  sanksi  hukum,sanksi social  maupun  sanksi  spritual 3 pada  sisi lain di kemukan juga oleh Van  Wijk  /  W Konijnenbelt yang di kutif oleh Indroharto Sanksi administrasi itu
2 Philipus M,Hardjon Penegakan Hukum Administrasi  Dalam  kaitannya  dengan  ketentuan Pasal 20 Ayat ( 3 ) dan ( 4 ) Undang Undang Nomor 4 Tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan  hidup,  Yuridika  Majalah  fakultas Hukum Univ Airlangga No 1 Tahun XI Januari 1996 h.6
3 Sukarton  Marmusujono,  Penegakan  Hukum  di Negara Pancasila,pustaka kartini,Jakarta 1989 h.20
merupakan sarana-sarana kekuatan menurut hukum public yang  dapat diterapkan  oleh  badan  atau  jabatan  Tata Usaha  Negara  sebagai  reaksi  terhadap mereka yang tidak mentaati norma –norma hukum  Tata  Usaha  Negara 4 Pendapat P.de.Haan Dkk yang di kutif oleh Philipus M Hardjon mengemukan bahwa penegakan  Hukum  administrasi  sering diartikan sebagai penerapan sanksi administrasi,sanksi administrasi merupakan  penerapan  alat  kekuasaan (machtmiddelen sebagai reaksi atas pelanggaran norma norma administrasi,cirik  has  penegakan  hukum itu adalah paksaan (dwang). 5

## BEBERAPA BENTUK SANKSI YANG DIKENAL DALAM HUKUM ADMINISTRASI
Dalam  sanksi  Hukum  administrasi kita  mengenal  beberapa  bentuk  di  antara sebagai berikut :
1. Betuursdwang  (paksaan  Pemerintah) yaitu  kewenangan  atas  biaya  para pelanggar guna menyingkirkan  ,mencegah,melakukan atau  mengembalikan  pada  keadaan semula  apa  yang  bertentangan  dengan (ketentuan peraturan perundang undangan  tertentu)  yang  telah  atau
4 Indoharto Op.Cit. h, 238
5 Philipus M.Hardjon Penegakan Hukum Administrasi Loc.Cit
sedang diadakan dibuat atrau ditempatkan  ,diuasahakan  ,dilalaikan (ditelantarkan) dirusak atau di ambil.
2. Penarikan kembali keputusan
(letetapan menguntungkan seperti ijin,Pembayaran,Subsidi)
3. Pengenaan sanksi administrative.
4. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (bestuur  dwangsom)  yang  berfunbgsi sebagai  pengganti  paksaan  pemerintah yang  secara  praktis  sulit  dfi  jalankan atau  di  pandang  sebagai  sanksi  yang terlalu berat.
Kedudukan hukum lingkungan yang  dikatakan  sebagai  hukum  yang fungsional  sangat  berpengaruh  terhadap proses  penegakan  hukum  yang  mengacu kepada  tiga  bidang  hukum  antara  lian hukum  pidana,perdata  dan  administrasi  , penerapan  terhadap  sarana  administrative kepidanaan,  keperdataam  dan  administrasi merupakan penegakan hukum yang bersifat  represif,  tindakan  ini  diambil karena  terjadi  pelanggaran  norma  hukum lingkungan, pengawasan merupakan penegakan  hukuk  secara  prefentif  yang dilakukan  oleh  pemerintah,  pengawasan yang  baik  akan  menjadikan  penanggung jawab  melakukan  pekerjaan  dengan  baik dan mematuhi norma norma hukum.
Pilihan  sarana  mana  yang  akan  di gunakan dalam penegakan hukum lingkungan  sangat  tergantung  pada  norma norma  yang  dilanggar  dan  hal  yang
bersifat  kasuistis  tampa  mengecilkan fungsi  hukum  lainnya  penerapan  sanksi hukum  administrasi  lebih  mempunyai kaitan dengan upaya penggulangan pencemaran lingkungan.
PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI LINGKUNGAN SEBAGAI TINDAK PEMERINTAHAN ( BESTUURSHANELINGAN)
Dalam penerapan sanksi administrasi  dalam  hukum  lingkungan khususnya  yang  berhubungan  dengan pencemaran  adalah  merupakan  salah  satu bentuk  dan  tindakan  pemerintah  yang dilakukan  dalam  rangka  penegakann hukum lingkungan , oleh karena itu dalam kaijian  teoritis  tentang  penerapan  sanksi administrasi  tidak  bisa  terlepas  dari pembahasan tindakan pemerintah , tindakan  pemerintah  adalah  semua  hal  hal yang  meliputi  perbuatan  yang  dilakukan oleh  organ  pemerintah  dalam  rangka menjalankan  tugas  pemerintahan  ,  tugas pemerintahan ini meliputi seluruh kegiatan negara diluar kegiatan pembentukan Undang  Undang  dan  peradilan  ,  ini  telah sesuai  dengan  pengertian bestuuren atau pemerintahah  dalam  arti  yang  sempit, pemerintahan  dalam  arti  yang  luas (regering )  meliputi  membuat  undang undang..
Dalam kaitannya dengan penerapan sanksi  administrasi  tindak  pemerintahan yang terkait adalah tindakan hukum public yang  bersisi  satu  penerapan  sanksi administrasi  merupakan  sanksi  yang  di dasarkan  kepada  wewenang  public  yang merupakan tindakan yang dilakukan secara sepihak  oleh  pemerintah  seperti  yang  di katakana  oleh Van  der  Wel bahwa tindakan  hukum  public  bersisi  satu merupakan  perbuatan  pemerintah  yang dilakukan  atas  dasar  suatu  kekuasaan istimewa  yang  di  miliki  oleh  pemerintah tindakan  ini  di  sebut  dengan beschikking 6 dalam  bahasa  Indonesia  dipakai  secara resmi  dalam  Undang  Undang  Nomopr  5 Tahun  1986 7 Tentang  Peradian  tata  Usaha negsra dengan istilah keputusan tata usaha Negara.

## SANKSI  ADMINISTRASI  SEBAGAI INSTRUMEN YURIDIS DALAM PERLINDUNGAN
DAN

## PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
Penerapan akan sanksi administrasi tidak dapat di pisahkan dengan kebijaksanaan  lingkungan  hidup  secara umum  yang  bertujuan  untuk  mewujudkan
6 E,Utrecht,Op,Cit,h 15
7 Undang  Undang  Nomor  5  Tahun  1986  telah diubah  pertama  kalinya  dengan  Undang  Undang nomor 9 Tahun 2004 dan kemudian diubah kedua kalinya  dengan  Undang  Undang  Nomor  51  Tahun 2009
pembangunan  yang  berkelanjutan  dan berwawasan lingkungan dengan menjamin akan  kepastian  hukum  serta  memberikan perlindungan  kepada  setiap  orang  untuk mendapatkan  lingkungan  hidup  yang  baik dan  sehat  sebagai  mana  tujuan  dalam UUPPLH  nomor  32  Tahun  2009  dalam pasal  3  disebutkan  bahwa  perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan :
1. Melindungi  wilayah  Negara  kesatuan republic  Indonesia  dari  pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.
2. Menjamin  keselamatan  ,kesehatan  dan kehidupan manusia.
3. Menjamin  kelangsungan  kehidupan makluk hidup dan kelestarian lingkungan ekosistem.
4. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.
5. Mencapai  keserasian  ,keselarasan,dan keseimbangan lingkungan hidup.
6. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi  masa  kini  dan  generasi  masa depan.
7. Menjamin pemenuhan dan perlindungan  hak  atas  lingkungan hidup  sebagai  bagian  dari  hak  asasi manusia.
8. Mengendalikan  pemanfaatan  sumber daya alam secara bijaksana.
9. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
10. Mengantisipasi isu lingkungan global

## PENUTUP
Dari  paparan  makalah  tersebut diatas  maka  dapat  di  simpulkan  hal  hal seperti  dibawah  ini  bahwa  ditengah semaraknya akan berbagai tuntutan kepada pemerintah  yang  bersih  maka  sangatlah relevan dikemukakan bahwa pemerintahan yang  bersih  dapat  dilihat  dari  bagaimana tindakan yang dilakukan , karena tindakan pemerintah  adalah  bentuk  yang  kongkrit dari  tugas  tugas  pemerintah  yang  dapat  di lihat  dari  hubungan  pemerintah  dengan rakyat, tindakan pemerintah tidak menutup kemungkinan  menjadikan  akar  sengketa antara  pemerintah  dengan  raskyat,  oleh karena itu pemerintahan yang bersih harus di  wujudkan  dalam  setiap  tindakan sehingga setiap melakukan tindakan dalam mengambil keputusan berupa sanksi administrasi pemerintah harus
memperhatikan asas keabsyahan
pemerintahan. Penerapan sanksi administrasi  adalah  salah  satu  bentuk tindakan  pemerintah  yang  di  dasarkan kepada  kewenangan  adminisdttssi  yang khas  ,karena  tidak  diperlukan  prosedur peradilan  dalam  menerapkannya  dan sifatnya  sepihak  tindakan  demikian  dalam hukum administrasi disebut dengan keputusan.

## DAFTAR PUSTAKA
Atmosudirdjo,Prayudi, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia,Jakarta 1998.
Bruggink, Repleksi  Tentang Hukum, terjemahan  Arif Sidharta  Citra Aditya  Bakti Bandung, 1996
Bachrul Amiq,penerapan Sanksi Administrasi DalamLingkungan Laksbang Mediatama 2013
Hardjon ,Philipus.M Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam mewujudkan Pemerintahan Yang bersih Pidato pengukuhan Guru Besar Universitas AirLangga Surabaya 1994