Media di Sumatera Utara: Antara Industri dan Ideologi
Nirwansyah Putra
nirwansyahputra@umsu.ac.id, nirwan.pdj@gmail.com
Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

## ABSTRAK
Kajian ini mendeskripsikan keterkaitan antara ideologi dan industri dalam media massa serta persoalan-persoalan yang dihadapi ketika mengelola sebuah media terutama dalam hal  menyiasati  keseimbangan  dengan  sistem  sosial  politik  dan  budaya  di  Indonesia. Dengan locus Sumatera  Utara,  kajian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif dengan pendekatan ekonomi politik media dan historis komparatif. Dapat dilihat bahwa ada  pola  struktural,  siasat  struktur  bahasa,  pragmatisme,  serta  elemen  lain  berikut dampak-dampak  yang  terjadi,  yang  berlaku  di  media  untuk  mencapai  keseimbangan antara industri dan ideologi.

## Kata kunci:   ekonomi  politik  media,  ideologi,  identitas  kelompok,  industrialisasi- kapitalisasi media

## A. PENDAHULUAN
Ada pertanyaan: bagaimana strategi  dan  pendekatan  pemimpin media, serta penyeimbangan atau equilibirasi terhadap  sistem  sosial politik  dan  budaya  di  Indonesia?  Bagi penulis ini menarik karena mengandung beberapa  unsur  konsepsi  dalam  studi mengenai media.
Pertama adalah konsepsi
mengenai  berita.  Inti  sebuah  media adalah  pemberitaan.  Ketika Diurna ( Acta  Diurna ,  yang  sering  juga  disebut Acta Populi , Acta Publica, Acta Senatus atau sering disingkatkan sebagai Diurna
saja),  dibikin  pada  masa  Romawi  dulu, sifatnya merupakan pengumuman mengenai  informasi  dari  pemerintahan, dalam sifat yang sama sekali baru, yaitu periodik  atau  terjadwal.  Pengumuman dari  pemerintah  adalah  kerangka  besar Diurna .  Saat  ini,  berita  sudah  sangat diperluas  cakupannya,  tidak  hanya  dari pemerintah  semata.  Tapi  kini,  apakah informasi  dan  berita  memang  masih menjadi inti topik ketika membicarakan media?
Saya  rasa  masih  dan  tetap  akan menjadi inti. Tapi, saya ingin memberikan  perspektif  lain.  Tak  jarang
terjadi  “perdebatan”  antara  industri  dan idealisme,  juga  konsepsi  turunan  dari itu  seperti  seperti  iklan,  pemasaran, sirkulasi/distribusi, dan berita.
Perdebatan  ini  menjadi  semacam  tarik- menarik  antara  kubu  bisnis  dan  redaksi tentang  pihak  manakah  yang  paling berjasa  untuk membesarkan  suatu media.
Kubu  redaksi  biasanya  akan menganggap  keberhasilan  suatu  media merupakan  hasil  dari  pemberitaan  yang komprefensif,  aktual,  mendalam,  dan akurat.  Pada  intinya,  banyaknya  oplah koran,  luasnya  jangkauan,  tingginya rating , hits pembaca, dan lain sebagainya  yang  menjadi  syaratnya masuknya  pengiklan,  lebih  disebabkan oleh berita-berita yang ditampilkan.
Namun  di  sisi  lain,  kubu  bisnis akan memberikan argumen kalau besarnya nama suatu media dipengaruhi kuat karena faktor pemasaran, penjualan dan  pendapatan  yang  luar  biasa. Bagaimana  media  bisa  hidup  tanpa iklan  dan  pemasukan  sama  sekali? Bagaimana mungkin berita-berita bagus dan  eksklusif  bisa  didatangkan  bila kemampuan  finansial  media  tidak cukup kuat? Bagaimana koran kecil bisa mendapatkan  berita  bagus  bila  gaji wartawannya sangat kecil dan tidak ada
dana  khusus  untuk  peliputan  di  luar gaji? Siapakah yang menyiapkan pasokan  dana  itu?  Dapat  dikatakan, walau  modal  bukanlah  faktor  utama, tapi olahan manajemen yang berorientasi terhadap pasar akan semakin meningkatkan pendapatan media.
Wacana  itu  kian  memerpanjang debat  mengenai  independensi  ruang redaksi  terhadap bisnis  media, seberapa jauh tangan-tangan bisnis memengaruhi bilik  redaksi.  Dan  akan  kian  panjang daftar itu ketika memasukkan independensi  institusi  media  itu  secara keseluruhan  terhadap  faktor  kekuasaan secara  politik,  subsidi  pemerintah  atau perpanjangan  tangan  dari  institusi tertentu,  baik  insititusi  bisnis/swasta maupun  bersifat  sosial  politik,  alokasi iklan dari kekuasaan, proposal kerjasama  bisnis  dari  swasta,  investasi saham  dan  seterusnya.  Karena  itu, industrialisasi  dan  kapitalisasi  media bukan  satu-satunya  faktor,  atau  harus dilihat  lebih  detail,  untuk  melihat independensi ruang redaksi.
Dalam kerangka yang lebih jauh, maka perdebatan itu juga mesti meletakkan level kapasitas finansial dan jangkauan media (lokal, nasional, regional dan global) yang bersangkutan.
Tidaklah  adil  bila  meletakkan  tolok ukur  yang  sama  untuk  media  yang bermodal  besar  dengan  media  kelas menengah, kecil ataupun saat  ini ketika media  bisa  dijalankan  hanya  dengan awak  beberapa  orang  saja  –misalnya media online-.

## B. TINJAUAN TEORITIS
Antonio Gramsci (Eriyanto,
2005)  melihat  media  sebagai  sebuah ruang  di  mana  berbagai  ideologi direpresentasikan.  Di  satu  sisi,  media bisa menjadi sarana penyebaran ideologi  penguasa,  alat  legitimasi  dan kontrol  atas  wacana  publik.  Namun  di sisi  lain,  media  bisa  menjadi  alat resistensi terhadap kekuasaan ( ideological
state apparatus ).
Kesimpulannya  adalah  media  massa bukan  sesuatu  yang  bebas,  independen, tetapi  memiliki  keterkaitan  dengan realitas sosial karena berbagai kepentingan yang bermain dalam media massa.
Dalam media massa juga terselubung  kepentingan  yang  lain, misalnya kepentingan kapitalisme pemilik  modal,  sustainabilitas  lapangan kerja bagi para karyawan dan sebagainya.  Dalam  kondisi  dan  posisi seperti  ini,  media  massa tidak  mungkin
berdiri  statis di  tengah-tengah, dia akan bergerak dinamis di antara kepentingan- kepentingan yang sedang bermain.
Karena begitu besarnya hubungan  kekuasaan,  apakah  dalam bentuk negara  maupun  kekuasaan kelompok  elit  dalam  perjalanan  media massa  hingga  kini,  maka  adalah  hal yang  aneh  pula  kalau  menganggap pandangan klasik dalam kubu Marxisme dianggap sudah usang. Paling tidak,  dari  gagasan  Marxis  yang  begitu kompleks  soal  media,  telah  mendorong lahirnya  teori politik-ekonomi, teori kritik (dalam McQuail, 1991) , dan teori hegemoni media (Gramsci, 1999).
Namun,  meninjau sustainabilitas media  yang  berkelanjutan  atau  bahkan hingga titik memertahankan survivalitas media,  memang  bukan  soal  mudah. Dalam  iklim  kontemporer,  hal  itu  tidak serta-merta bisa dijelaskan dalam sebuah  teori  umum  dan  kemudian menggeneralisasikannya  dalam  sebuah ruang  dan  waktu  yang  berbeda.  Tipikal kekuasaan  dan  status  media  sebagai lembaga  ekonomi  dan  politik  di  suatu negara, juga menentukan. Media kontemporer di negara seperti
Indonesia,  juga  mesti  berlomba  dengan masalah  ekonomi  yang  melilit  dirinya sendiri.
Media yang hanya
mengandalkan pemberitaan sensasional, dengan  menerbitkan  informasi  yang terkadang  dipaksakan,  yang  diharapkan bisa  menaikkan  oplah,  terlihat  lebih banyak yang mati daripada langgeng.
Sejak  mengalami  titik  jatuh  di awal  periode  1970-an  ini,  selama  dua dekade  berikutnya  industri  pers  di Indonesia mengalami transformasi yang dramatis.  Pada  1991  ketika  populasi hampir  mencapai  190  juta,  tingkat penjualan  nasional  untuk  penerbitan pers  (surat  kabar  dan  majalah)  di Indonesia  seluruhnya  mencapai  hanya sedikit  di  atas  13  juta  eksemplar  (Hill, 2011).
Fenomena lain adalah tumbuhnya pemberitaan-pemberitaan pers  yang  bersimpati  pada  pihak  yang beroposisi  secara  sosial  dan  politis dengan  pemerintah,  diikuti  dengan masuknya pemilik modal kelas berat ke dalam  industri  ini  sepanjang  akhir periode  1980-an.  Hingga  2016,  media- media  di  Indonesia  telah  terkonsentrasi pada  grup-grup  besar  pemilik  modal, dengan  diversifikasi  usaha  media  yang merambah  ke  seluruh  jenis  media. Grup-grup  besar  media  itu  tergambar dalam gambar di bawah ini
Gambar 1. Grup Media Terbesar di Indonesia 2016 sumber: Diolah dari Lim (2012), Haryanto (2011), dan dari sumber-sumber lain.
Di  Sumatera  Utara  (Sumut),
Lembaga  Kajian  Informasi,  Pendidikan
dan  Penerbitan  Sumatra  (KIPPAS, sebuah lembaga non-pemerintah
pemantau  media  di  Sumut)  pernah
mencatat,  sebelum  reformasi  1998, media cetak di Medan hanyalah 14 buah yaitu  6  berbentuk  harian  ( Waspada, Sinar Indonesia Baru, Analisa, Mimbar Umum,  Medan  Pos,  Garuda )  dan  8 buah  berbentuk  mingguan.  Namun, pasca 1998 hingga tahun 2002, KIPPAS mencatat  total  media  cetak  yang  terbit di  Medan  mencapai  95  buah  (Anto,
2005).  Khusus  kepada  media  cetak, yang establish sebelum  dan  setelah 1998  adalah Waspada,  Analisa,  Sinar Indonesia  Baru  (SIB),  Medan  Pos, dan Mimbar Umum .
Untuk rincian nama-nama penerbitan itu, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.
Tabel 1. Nama-nama Media Cetak di Medan Hingga 2002
No. Jenis Media Nama Media Jumlah 1. Surat Kabar Harian Analisa, Waspada, Sinar Indonesia Baru, Mimbar Umum, MedanBisnis, Mediator, Medan Pos, Sumatra, Realita Pos, Portibi DNP, Garuda, Perjuangan, Sumut Pos, Barisan Baru, Berita Sore, Sinar Medan, Analog, Realitas, Pos Metro, Nusantara Pos, Indonesia Baru 18 2. Surat Kabar Dua Harian Ekspress, Suara Barisan Baru 2 3. Surat Kabar Mingguan Prestasi, Prinsip Intelektual, Stabilitas, Pewarta Deli, Warta Indonesia Independen, Gebrak, Demi Masa, Independen Sangkakala, Prestasi Prima, Simalungun Pos, Teruna Baru, President, Pena Indonesia, Karo Pos, Tapanuli Pos, Suara
Republik, Senior Indonesia Reformasi, Independen Prima,
Independen Patriot Jaya, Independen Pos Kriminal, Mitra Minang Pos, Aneka Minggu, Bijak, Suara Medan, Media Merdeka, Suasana, Promosi Indonesia, Suara KOSWARI, Gema Aspirasi, Berita Melayu, Cakrawala Metropolitan, Citra Indonesia, Edison Berani, Lembaga Indonesia, Suara Rakyat, TOP (Tim Observasi Pers), Media Idealis, Suara Pekerja Merdeka, Citra Indonesia, tKS Medan Sumut, Komat-kamit,
Berantas, Lura' POS, Bintang Sumatra, Berita Sensor, Deli Pos, Forum Independen, Indonesia Lestari, Nusantara Pos, Panji Demokrasi, Tekad Baru, Wahana Indonesia Baru. 52 4. Dua Mingguan Proklamasi, Suara Buruh, Kriminal 3 5. Surat Kabar Bulanan Bijaksana, Aktual 2 6. Majalah Bulanan Detektif & Kriminal, Deli & Debat, Dedikator, Infosari 4 7. Majalah/Tabloid Dua Bulanan DeRAP, Detektif Supranatural, Dunia Wanita 3 Jumlah 84
sumber:  Diolah  dari  data  KIPPAS  (Anto,  2005).  Penjumlahan  dalam  buku  tersebut  telah  dikoreksi  oleh penulis  dalam  kajian  ini.  Dari  total  95  yang  disebutkan  KIPPAS,  setelah  dijumlahkan  ulang menjadi  hanya  84  media.  Selain  itu,  dua  nama  dalam  baris  Surat  Kabar  Mingguan  yaitu President dan Suara Medan , disebutkan dalam buku itu dua kali.
Faktanya,  hanya  sedikit  sekali media cetak di atas yang dapat bertahan hingga kini. Apalagi, dengan tren media online  yang  semakin  mengemuka, media  cetak  cukup  tertekan  dan sebagian  dari  yang  tersisa  itu  mesti menyeimbangkan  dan  beradaptasi  di sektor media cetak dan versi online.
Untuk melihat indikator keberlangsungan media, maka menuruti mekanisme  pasar  dan  membuat  pasar menjadi  penentu,  tidaklah  seluruhnya dapat  diterapkan  ke  semua  media. Beberapa  media  yang  menerapkan ideologi tertentu, tampaknya “mengharamkan”  iklan  yang  dipasang berasal  dari  kelompok  dengan  ideologi berbeda  ataupun  produk  yang  tidak sesuai  dengan  ideologinya.  Umumnya, media-media  berbasis  agama  lebih sering  menerapkan  hal  ini.  Misalnya media  seperti Sabili (terbit  1985) , Hidayah (terbit  2001),  dan  seterusnya, menjadi  contoh  ketika  pengelola  media memanfaatkan  sentimen  Islam  secara umum  untuk  menjaring  pembacanya, sekaligus  menjadi  filter  ideologi  bagi media tersebut. Itu pun mesti dipertajam lagi dengan adanya perbedaan pemikiran  dan  kecenderungan  terhadap mazhab  tertentu.  Kedua  media  yang
disebutkan  tadi, Sabili dan Hidayah , kini sudah tutup.

## C. METODE PENELITIAN
Kajian ini memilih untuk memakai  metode  kualitatif  dengan model  deskriptif.  Melalui  pendekatan ini, mengacu pada Miles dan Huberman (1992), diharapkan dapat secara mendalam dan komprehensif membahas, menggambarkan,
mengklasifikasikan serta menarik beberapa  kesimpulan  untuk  menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian.
Untuk  melakukan  analisis  dan interpretasi  kualitatif  maka  dipakai pendekatan ekonomi-politik dan historis-komparatif . Pendekatan historis komparatif tak  terelakkan  dalam  kajian ini  dalam  kerangka  bahwa  peristiwa yang terjadi belakangan dapat ditengarai sebagai  satu  rangkaian  yang  tak  pula dapat dipisahkan begitu saja. Merangkainya dengan pendekatan ekonomi-politik dalam melihat
perjalanan  media  massa  di  Indonesia, khususnya di Sumatera Utara, menjadikan  kajian  ini  mengarah  pada komparasi terhadap gagasan dan praktik para  pemilik  dan  pekerja  di  media massa,  dan  kebijakan  negara  yang  juga diambil  dalam  suatu  masa  di  mana
kekuatan sosial politik ekonominya juga berbeda-beda pula.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
Saya  ingin  membagi  persoalan faktual dalam masyarakat yang dihadapi pemimpin media dan bagaimana mereka menerapkan  strateginya  untuk  bertahan hidup,  stabil  (mapan),  dan  ekspansi. Tentu, locus untuk  hal  ini  mesti  saya batasi  untuk  wilayah  Sumatera  Utara dan Kota Medan, tempat saya beraktivitas  dan  mengkaji  jurnalistik. Meski,  interaksi  dan  pengalaman  dari teman-teman yang berkecimpung di luar Sumut,  terutama  di  kawasan  pulau Jawa,  yang  juga  sudah  terjalin  cukup lama,  juga  menjadi  bahan  tambahan perbandingan bagi saya.
Umumnya,  ideologi  (di  Medan, banyak  orang  yang  risih  memakai istilah  ini  dan  lebih  senang  memakai istilah visi) menjadi tolok ukur mengolah suatu manajemen redaksi dan usaha.  Ideologi  ini  sekaligus  menjadi identitas kelompok masing-masing, yang tidak bisa dilepaskan dari ideologi sang  pemilik  dan  bukan  ideologi “pejabat”  redaksional  seperti  pemimpin redaksi  (pemred),  redaktur  ataupun koordinator liputan. Dua hal itu, pemilik
dan  pejabat  redaksi,  memang  mesti dibedakan secara tegas.
Kita  contohkan Sinar  Indonesia Baru (SIB).  Koran  ini  didirikan  oleh GM  Panggabean.  Ia  adalah  seorang suku  bangsa  Batak,  beragama  Kristen. Haluan  kelompok  Batak  Kristen  lebih sering  diasosiasikan  dengan  salah  satu kelompok keagamaan besar yaitu Huria Kristen  Batak  Protestan  (HKBP).  Dari nama  organisasi  itu,  memang  tertera jelas  kata  “Batak  Kristen  Protestan” yang  menegaskan  identitas  organisasi dan  anggotanya.  Jaringan  HKBP  yang juga  mempunyai  sebuah  perguruan tinggi yaitu Universitas HKBP Nommensen  ini,  cukup  luas  dan terorganisir. Perlu digarisbawahi  bahwa tidak ada hubungan langsung organisatoris  antara  SIB  dan  HKBP. Namun,  dengan  identitas  ini,  kita  bisa membedakan secara tegas bahwa ideologi  yang  dibawa  GM  Panggabean bukanlah  Katolik  dan  non-batak  (suku- suku  lain  di  luar  Batak),  dan  terutama bukan  pula  ideologi  dari  agama  lain. Ideologi  ini  menjadi  segmentasi  yang memunculkan strategi pasar yang tepat, jelas,  dan  jitu  yang  menjadi  penyangga keberlangsungan  SIB.  Di  lingkungan gereja HKBP, warung-warung di sekitar titik-titik konsentrasi permukiman orang
Batak di Kota Medan seperti Simalingkar,  Tanjung  Sari,  Padang Bulan,  beberapa  wilayah  di  titik Sisingamangaraja,  Amplas,  Perumnas Mandala dan banyak lagi titik lain, akan dapat  ditemui  orang  dengan  berbagai latar  belakang  pendidikan,  ekonomi, duduk membaca SIB. Itu di Medan.
Di luar Medan, konsentrasi pasar SIB  terletak  di  daerah  Tapanuli  Bagian Utara, seperti Kabupaten Taput,
beberapa titik Tapanuli Selatan, Humbang Hasundutan, Tapanuli
Tengah,  Toba  Samosir,  serta  kepulauan Nias. Umumnya, kawasan-kawasan yang  disebutkan  itu  diisi  oleh  populasi mayoritas  Kristen.  Tak  heran,  penetrasi yang  dilakukan  SIB  di  wilayah  Sumut yang  cukup  luas  itu,  sangat  membantu stabilitas  media  ini.  Sayangnya,  hingga kini  tidak  ada  bukti  yang  pasti,  berapa oplah  SIB  dan  media-media  di  Medan lainnya.
Adalah pertanyaan menarik, apakah orang suku Batak yang beragama Islam juga mempunyai keinginan untuk membaca dan membeli SIB?  Secara  sosiologis  dan  kultur, antara  anggota  suku  Batak  dikenal cukup  egaliter  dan  sering  berhubungan tanpa  memandang  agamanya.  Dalam satu  marga,  tidak  susah  ditemukan
anggota  keluarga  yang  beragama  Islam dan  Kristen.  Dalam  pesta  pernikahan maupun  peristiwa  kematian,  interaksi antara  anggota  keluarga,  kerabat  dan pertemanan yang berbeda agama sangat cair dan mempunyai mekanisme tertentu yang sudah disepakati bersama, misalnya,  pemisahan  masakan  dan makanan  peserta  pesta.  Juga,  seorang atau lebih Batak muslim bisa ditemukan sedang manortor dalam  sebuah  pesta pernikahan seorang Batak Kristen.
Meski demikian, seringkali tidaklah mudah terjadi mobilisasi penduduk  di  suatu  kawasan  karena eksisnya  faktor  agama:  apakah  muslim ke  kawasan  mayoritas  Kristen  dan sebaliknya  umat  kristiani  ke  kawasan mayoritas  muslim.  Belum  lagi  ke  soal- soal  seperti  peralihan  kepemilikan  aset (seperti  lahan  tanah  dan  perumahan)  di kawasan-kawasan tersebut. Agama tampaknya  menjadi  faktor  yang  cukup sensitif.  Dan  hal  itu  bukan  terjadi  pada suku Batak saja.
Namun,  dalam  etalase  sosial politik  di  Sumut,  GM  Panggabean dalam  posisinya  sebagai  Pemimpin Umum  (PU)  dan  Pemred  sebuah  media yang  cukup  berpengaruh  di  internal Batak Kristen, tidaklah langsung menjadi primus  interpares di  internal
kalangan  Batak  Kristen.  Dalam  kurun waktu  hidup  yang  relatif  sama,  masih ada sosok lain misalnya Olo Panggabean,  seorang  ketua  organisasi pemuda,  Ikatan  Pemuda  Karya  (IPK) yang  juga  sangat  berpengaruh  dalam sosial  politik  di  Sumut.  Patut  dicatat, meski sama-sama bermarga Panggabean,  mereka  berdua  bukanlah sepakat  dalam  segala  hal  dan  bahkan diberitakan  pernah  mengalami  konflik langsung. Sosok Batak Kristen satu lagi yang  dapat  dikatakan  menjadi  simbol adalah  Rudolf  Matzuoka  Pardede, mantan  gubernur  Sumatera  Utara  yang merupakan  anak  sulung  T.D.  Pardede, pengusaha  berlevel  nasional.  Rudolf sendiri  punya  sebuah  media  lain  yaitu Harian Perjuangan .
Di dataran sosial politik, perbedaan  yang  jelas  antara  Batak Kristen  dan  Batak  Islam  terlihat  pada kontroversi pendirian Propinsi Tapanuli (Protap).  Kedua  belah  pihak  bahkan cenderung  berhadap-hadapan.  Batak Kristen  menjadi  pihak  yang  pro  dan sebaliknya  Batak  Islam  menjadi  pihak yang  kontra.  Kalangan  Batak  Islam sendiri  sebelum  kontroversi  ini  terjadi, sudah  lama  memobilisasi  diri  dan mempunyai  organisasi  tersendiri  yang bahkan  tidak  satu,  misalnya  Persatuan
Batak  Islam  (PBI),  Jaringan  Batak Muslim Indonesia (JBMI) dan lain-lain.
Dalam  kasus  Protap,  sentimen agama  menjadi  pemisah  yang  tegas,  di samping  sentimen  rasial  antara  Batak dengan suku bangsa lainnya di antaranya  seperti  suku  bangsa  Melayu dan Minang. Penolakan beberapa daerah  terhadap  wacana  dan  gerakan Protap ini bisa diukur dari sentimen ini, seperti yang terjadi di Sibolga, Tapanuli Selatan, dan bahkan Dairi yang mayoritas  suku  Pakpak  dan  dikabarkan juga enggan dimasukkan dalam rumpun suku  Batak.  Sementara  Nias  juga menolak dan lebih memilih memerjuangkan  propinsi  tersendiri  di luar Sumut dan Protap.
SIB dan Harian  Perjuangan merupakan media yang aktif menyuarakan pendirian
Protap.
Informasi  yang  beredar  di  kalangan masyarakat  waktu  itu  didominasi  oleh isu SARA. Di antaranya, asumsi-asumsi yang  menyebutkan  seandainya  Protap benar  terealisasi  maka  ini  merupakan suatu etalase kondisi sosial politik yang dirasakan  tidak  menguntungkan  bagi kalangan  muslim  secara  keseluruhan  di wilayah Sumut. Perlawanan umat Islam terhadap  wacana  Protap,  salah  satunya bisa  diletakkan  atas  hipotesis  di  atas.
Dan  perlawanan  itu  kelihatan  dalam pemberitaan yang dihasilkan oleh koran Waspada ,  sebuah  harian  yang  sering diasosiasikan sebagai media yang menyuarakan aspirasi umat Islam.
Waspada didirikan oleh H Muhammad  Said  bersama  istrinya,  Hj Ani  Idrus,  sejak  11  Januari  1947. Keduanya merupakan tokoh pers nasional.  Muhammad Said  juga dikenal sebagai  seorang  sejarahwan,  sebuah tugas  yang  dimungkinkan  lebih  sering dilakukannya  ketika  melakukan  tugas- tugas  jurnalistik.  Sewaktu  hidup,  Said pernah  membuat  serangkaian  tulisan yang di dalamnya mengandung informasi  mengenai  Sisingamangaraja XII, pahlawan nasional yang merupakan sosok  inti  di  suku  Batak,  sebagai seorang  Islam.  Tulisan  ini  begitu menghebohkan  tidak  hanya  di  wilayah Sumut  karena  juga  menjadi  perhatian khusus dari Jakarta.
Cukuplah  dikatakan  kalau  untuk jangka  waktu  beberapa  lama,  media  ini telah menjadi referensi bagi umat Islam hingga  kini.  Banyak  pemikir-pemikir Islam yang berasal dari perguruan tinggi di Sumatera Utara menulis di media ini.
Waspada juga  memiliki  rubrik  khusus mengenai  keislaman  di  edisi  hari Jum’at. Waspada juga  menyediakan
kolom  khusus  bagi  ulama  Islam  yang terletak di halaman depan bagian bawah sebelah  kiri.  Dalam  peristiwa-peristiwa yang  cukup  memberi  perhatian  pada umat Islam, Waspada meletakkan berita Islam  di  posisi headline depan  dan pemilihan judul yang cenderung membela  kepentingan  Islam,  menjadi ciri  yang  semakin  menguatkan  posisi ini. Adalah menarik ketika dihubungkan dengan  orientasi  ideologis  pendiri Waspada yaitu  Muhammad  Said,  yang pada  awalnya  merupakan  seorang pimpinan  di  Partai  Nasional  Indonesia (PNI).  Sebagaimana  diketahui,  aliran ideologi PNI sering dimasukkan akademisi politik dalam kolom nasionalis dan bukannya Islam.
Hal  menarik  lainnya  adalah posisi  media  lain  di  luar Waspada dan SIB ,  yang  dinilai  sekuler  dan  lebih cenderung market oriented (yang menjadi  masalah  kedua  dalam  kajian ini)  yaitu  harian Analisa Medan. Bagaimana harian ini meletakkan posisi “ideologi  agama”  dalam  masyarakat yang masih terpola-pola dalam segmentasi suku-agama?  Itu pertanyaan menarik.
Harian yang terbit pertama sejak 23  Maret  1972  ini  sekarang  dipimpin oleh Supandi Kusuma, seorang
keturunan  Tionghoa  dan  beragama Buddha.  Sementara  pemrednya  adalah seorang muslim, Leo Sukardi, yang juga dikenal sebagai seorang budayawan dan sastrawan. Analisa merupakan  media dengan  penghasilan  terbesar  merujuk pada  iklan  yang  cukup  tinggi  dan menjadi  rujukan  pebisnis  lokal  maupun nasional. Harian ini diasumsikan memiliki  oplah  yang  lumayan  besar dibanding  media  lainnya  di  Sumut. Dalam  dataran  teknis  sales  penjualan iklan, Analisa juga  cukup  punya pengaruh  dalam  menentukan  tarif  iklan di  media-media  Sumut  yang  menjadi patokan bagi para pengiklan.
Analisa dinilai  cukup  cerdik tidak  bermain  di  sisi  ideologi  “suku- agama”.  Dengan  pola  sekuler, headline berita  di  media  Jakarta  yang  juga cenderung  “sekuler”  juga  kelihatan  di Analisa.  Namun  hal  ini  bukan  suatu yang khusus juga karena pada umumnya  media  lain  di  Sumut  juga berbuat serupa.
Karakteristik Analisa
yang dinilai  menjadi  basis  kekuatannya adalah  basis  sosiologis  suku  bangsa
Tionghoa yang
menguasai perekonomian  di  Medan  (dan  juga Sumut).  Basis  sosiologis  ini  sekaligus menjadi  penjaring  potensi  ekonomi
yang  dimiliki  kalangan  Tionghoa. Dengan demikian, pada dasarnya sentimen  kesukuan  juga  bisa  dilihat  di titik  ini,  yaitu  suku  bangsa  Tionghoa. Dalam  hal  ini, Analisa tidak  berbeda dengan SIB.
Analisa juga  menjadi  salah  satu identitas  yang  dimiliki  oleh  suku Tionghoa  di  Sumut.  Bila  orang  Batak Kristen menegaskan identitasnya dengan  berlangganan  SIB,  kalangan muslim  (beserta  suku  bangsa  seperti  di antaranya  Melayu,  Minang,  Aceh,  juga Batak  yang  beragama  Islam)  dengan Waspada -nya,  maka  Tionghoa  dengan Analisa -nya.
Secara  historis,  pola  identitas Tionghoa  ini  tidak  dapat  dilihat  dalam waktu  kontemporer  semata  melainkan merupakan  rentetan  sebuah  proses panjang.  Harian  ini  berdiri  pada  1972 yang  berarti  pasca  Orde  Baru  (Orba) tegak  berdiri.  Pasca  peristiwa  G-30- S/PKI, suku Tionghoa semacam mengalami  krisis  identitas  yang  sudah sampai  pada  tahap  stigma  (diberi  cap buruk)  karena  elit dan  beberapa organisasi yang didirikan orang Tionghoa  dianggap  terkait  kuat  dengan Partai Komunis Indonesia (PKI),
misalnya  saja  Badan  Permusyawaratan Kewarganegaraan  Indonesia  (Baperki).
Pasca  peristiwa  G-30S/PKI  meletus, rumah  pimpinan  Baperki,  sekolah
Tionghoa, dirundung massa demonstran.  Itu  belum lagi demonstrasi besar-besaran  ke  konsulat  Republik Rakyat China (RRC) di Medan.
Ketika  simbol-simbol  Tionghoa –di  antaranya  bahasa  dan  tulisan Tionghoa,  barongsai,  dan  seterusnya– diberangus  kala  Orba,  anggota  suku Tionghoa  di  Medan  mengalami  trauma sejarah. Mereka kemudian menjauh dari politik  dan  berkonsentrasi  di  dunia bisnis.  Di  sisi  lain,  perlakuan  Orba  ini justru  menjadi  penguat  kelompok  ini dan  terus  berkonsolidasi.  Walau  mesti dicatat pula, di kalangan mereka sendiri ada  perbedaan-perbedaan  kelompok, agama, dan aliran keberagamaan, misalnya  adanya  vihara  Maytrea  (salah satu  sekte  agama  Buddha)  di  kompleks Cemara  Asri  (salah  satu  kompleks pemukiman  yang  dihuni  mayoritas warga  Tionghoa),  di  samping  klenteng- klenteng  kelompok  tradisional  lainnya. Tidak  seluruh  suku  anggota  Tionghoa beragama  Budha,  melainkan  juga  ada yang  Kristen,  Katolik,  Islam  dan Konghucu.
Pasca  reformasi,  politik  kembali dimasuki  oleh  kalangan  Tionghoa. Konsolidasi  panjang  itu  tampaknya
menuai  hasil  di  pasca  reformasi. Bahkan,  pasca  Pemilu  2019,  seorang keturunan  Tionghoa  berhasil  menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  (DPRD)  Kota  Medan  periode 2019-2024.
Dengan  potensi  ekonomi  yang kuat  di  media  milik  Tionghoa  ini  –dari segi  iklan  maupun  oplah  dan  penetrasi pasar– tidak menjadikan Analisa menjadi  corong  ideologi  terhadap  suatu paham  politik  maupun  agama  tertentu. Terkecuali  pada  isme  “nasionalis” dalam arti luas. Itupun diletakkan dalam kerangka “nasional” kenegaraan
Indonesia, dan bukannya paham ideologi partai tertentu. Mungkin, selain falsafah hidup khas Tionghoa, ini dapat pula  menjadi  sebab  mengapa  mereka tetap  stabil  dan  justru  lebih  mapan  di bidang ekonomi. Berusaha tidak mencari  masalah  dengan  agama  dan suku  mayoritas,  serta  terutama  dengan kebijakan  pemerintah  serta  tindak- tanduk politik lokal, yang memerlihatkan kecenderungan pola bermain  aman  ( play  safe )  dalam pengelolaan  media,  menjadi  ciri  yang dapat dikedepankan.

## E. PENUTUP
Bagaimana menjawab
pertanyaan:  kalau  Anda  memimpin sebuah  media  di  Sumut,  bagaimana Anda  menyeimbangkan  antara  industri dan ideologi? Pertanyaan ini, sebaiknya dijawab  dengan  memaparkan  contoh- contohnya sebagai analogi.
Di  Medan,  pola  struktural  yang menunjukkan  kaitan  antara  struktur pimpinan  umum  (PU)  dan  pimpinan redaksi (pemred) seperti yang berlaku di SIB,  Waspada ,  dan Analisa ,  bisa dikatakan  sebagai  pola  baku.  Di SIB , pemred  adalah  sekaligus  PU,  di  mana hal  ini  menjadikan  ideologi  pemilik juga  menjadi  ideologi  redaksi.  Dengan berkonsentrasi  pada  paham  yang  akan disebarkan,  maka  redaksi  tidak  dalam posisi  bisa  melawan  visi  apa  yang dibawa  oleh  pemilik.  Begitu  juga dengan Analisa, di  mana  PU  dan Pemred  diduduki  oleh  orang  yang berbeda:  ideologi  yang  dimiliki  oleh redaksi  harus  ditahan  atau  disesuaikan dengan kepentingan pemilik.
Di antara jalan untuk menjembatani  gairah  ideologis  dan kepentingan bisnis  di  sisi  lainnya, yaitu siasat  struktur  bahasa  redaksi,  misalnya dengan  pola eufemisme ,  penghalusan ataupun  penyamaran  bahasa.  Begitu
banyak  wartawan  hingga  redaksi  yang memperjuangkan masing-masing ideologinya  di  media-media,  dengan memakai  bahasa-bahasa  simbol  yang jauh  dari  sangkaan  delik  hukum  dan sosial politik. Artinya, penonjolan angle terhadap  suatu  peristiwa,  diksi  dan intensi  yang  dipergunakan,  disesuaikan dengan  bahasa  pemilik.  Berita-berita dari  kelompok  yang  menjadi  patron ideologi  si  wartawan  harus  pandai- pandai  diolah  sehingga  bisa  dinaikkan dan  disetujui  menjadi  berita.  Oleh karena itu, berita-berita formalistik yang lebih  berbentuk straight  news tanpa pendalaman,  menjadi  hal  yang  wajar saja  dilakukan  sebagai  salah  satu  cara masuknya  sebuah  “ideologi”  dalam pemberitaan.
Bagaimana  mungkin  seseorang, kelompok, hingga partai, atau bahkan si jurnalis  bisa  melontarkan  ideologi  yang ada  pada  dirinya  bila  tidak  ada  media yang  menerbitkan?  Untuk  melontarkan sebuah  ideologi  yang  berbeda  dengan yang  dimiliki  media  tertentu,  maka tidak  ada  jalan  lain  kecuali  dengan membayar.  Itu  bila  diputuskan  hendak memakai  media  tertentu  yang  sudah mapan, menguasai pasar, dan mempunyai  pengaruh.  Dari  sudut  itu, persoalan  klasik  --kalau  tidak  bisa
dikatakan  usang--  seperti  “wartawan amplop”  dapat  dilihat  dari  perspektif sebab-akibat.
Sulitnya  menembus  media  yang mapan,  di  satu  sisi  membuat  adanya “perlawanan”  terhadap  media  mapan untuk memerebutkan pengaruh.
Membuat  media  baru  menjadi  pilihan. Meski  patut  digarisbawahi  pula  kalau tidak  seluruhnya  harus  berpola  seperti itu.  Itu  karena  sebagian  media  yang baru  didirikan,  ada  juga  yang  hanya untuk membuat sensasi dan berorientasi pragmatis.  Permasalahan  permodalan dan  stabilitas  keuangan  menjadi  urusan kedua.  Tak  pelak,  hal  ini  menjadikan banyak media tidak didukung olah basis ekonomi  yang  jelas  dan  manajemen yang profesional sehingga media banyak  yang  tumbuh  dan  kemudian mati  dengan  cepat.  Ini  merupakan  satu di  antara  banyak  indikator  untuk melihat  cepatnya  pertumbuhan  media sekaligus  menjadi  kuburan  massal media-media di Sumut pasca reformasi. (*)

## DAFTAR PUSTAKA
Anto,  J.,  dkk.,  2005. Pers  Bebas,  Tapi Dilibas; Cermin Retak Kebebasan  Pers  di  Sumatera  & Aceh. Medan: KIPPAS.
Eriyanto. 2005. Analisis Wacana,
Pengantar  Analisis  Teks  Media .
Yogyakarta: LkiS.
Gramsci,  Antonio.  (1999).  "Quaderni del  carcere,"  dalam  Quentin Hoare  dan  Geoffrey  Nowell Smith  (ed). Selection  from  the Prison Notebooks, London: ElecBook.  Diunduh  di http:// courses.justice.eku.edu/pls330_l ouis/docs/gramsci-prison- notebooks-vol1.pdf tanggal  2 September 2016.
Haryanto, Ignatius. 2011. "Media Ownership  and  Its  Implication for Journalists and Journalism in Indonesia,"  dalam  Krishna  Sen and  David  Hill  (eds.), Politics and  the  New  Media  in  21st Century  Indonesia:  Decade  of Democracy, New York: Routledge.
Hill, David T. 2011. Pers di Masa Orde Baru. Jakarta:  Yayasan  Pustaka Obor Indonesia.
Lim,  Merlyna.  (2012). The  League  of
Thirteen:  Media  Concentration  in Indonesia. Arizona:  Participatory Media Lab Arizona State University. Diunduh di http://www.public.asu.edu/~mlim4/f iles/Lim_IndoMediaOwnership_20 12.pdf tanggal 10 Maret 2013. McQuail, Denis. 1991. Teori Komunikasi Massa, Suatu Pengantar. Edisi Kedua. Jakarta: Erlangga.
Miles,  Matthew  B.  dan  A.  Michael
Huberman.  1992. Analisis  Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang  Metode-metode  Baru. Jakarta: UI Press.