Proses Klaim Produk Director & Officers (D&O) Liability Insurance

## di Indonesia

## Yulial Hikmah
Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia

## Abstract
D&O (Directors & Officers) liability insurance  is a protection of guarantees for Directors and Company officials (the insured) for losses arising from third party claims due to negligence around managerial or operational matters carried out by the insured. This study discusses the process of settling claims for D&O liability insurance products, claim adjustments in compensation calculations, and provisions in policies that are considered adjustments to compensation calculations. This research was conducted by interview, observation and literature study. The claim process begins with claims from third parties to the insured, and must be reported directly to the guarantor (insurance company) as soon as possible. After the report is received by the guarantor, the guarantor will begin to follow up on the claim by conducting a survey of claim investigation and collecting supporting documents needed. Furthermore, the guarantor will make a decision whether the claim submitted by the insured is guaranteed or not based on the provisions of the policy. If the claim is rejected, a rejection notice will be sent. However, if it turns out that the claim is declared guaranteed, a claim approval notice will be sent to subsequently make a claim payment. Adjustment in the calculation of compensation is needed to optimize the amount of compensation issued by the insurance company so that it can be minimized in order to achieve corporate profits.
Keywords: D&O liability insurance; claim process; claim adjustment
Permalink/DOI : https://doi.org/10.21067/jem.v15i3.4538 How to cite :  Hikmah, Y. (2019). Proses Klaim Produk Director & Officers (D&O) Liability Insurance, Jurnal Ekonomi Modernisasi , 15 (3), 171–182. Article info :  Received: April 2020; Revised: Juli 2020; Accepted: Juli 2020 Alamat korespondensi*: ISSN 0216-373X (print) Program Pendidikan Vokasi ISSN 2502-4578 (online) Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat
E-mail: yulialhikmah47@ui.ac.id

## Jurnal Ekonomi Modernisasi
http://ejournal.unikama.ac.id/index.php/JEKO

## Abstrak
Asuransi tanggung gugat D&O (Directors & Officer) adalah perlindungan berupa jaminan terhadap Direksi dan Pejabat perusahaan (tertanggung) atas kerugian yang timbul dari gugatan pihak ketiga karena kelalaian seputar hal managerial atau operasional yang dilakukan tertanggung. Penelitian ini membahas proses penyelesaian klaim atas produk D&O liability insurance , adjustment klaim dalam perhitungan ganti rugi, dan ketentuan dalam polis yang menjadi pertimbangan adjustment perhitungan ganti rugi. Penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara, observasi, dan studi literatur. Proses klaim diawali dengan tuntutan dari pihak ketiga kepada tertanggung, dan wajib langsung dilaporkan kepada penanggung (perusahaan asuransi) secepatnya. Setelah laporan diterima oleh penanggung, pihak penanggung akan mulai menindaklanjuti klaim dengan melakukan survei investigasi klaim dan mengumpulkan dokumen-dokumen pendukung yang dibutuhkan. Selanjutnya, penanggung akan memberi keputusan apakah klaim yang diajukan tertanggung dijamin atau tidak berdasarkan ketentuan polis. Apabila klaim ditolak, maka akan dikirimkan pemberitahuan penolakan. Namun, jika ternyata klaim dinyatakan terjamin, maka akan dikirimkan pemberitahuan persetujuan klaim untuk selanjutnya dilakukan pembayaran klaim. Adjustment dalam perhitungan ganti rugi diperlukan guna mengoptimalkan besaran ganti rugi yang dikeluarkan perusahaan asuransi agar dapat diminimalkan guna mencapai profit perusahaan.
Kata kunci: Asuransi tanggung gugat D&O; proses klaim; adjustment klaim
Jurnal Ekonomi Modernisasi, 15(3) 2019, 171-182

## Pendahuluan
Sistem Informasi Manajemen (SIM) merupakan penerapan sistem informasi di dalam organisasi untuk mendukung informasi-informasi yang dibutuhkan oleh semua tingkatan manajemen (Lantip, 2013). SIM selalu berhubungan dengan pengolahan informasi berbasis komputer. SIM digunakan untuk menyajikan informasi yang digunakan untuk mendukung operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam suatu organisasi (Davis, 1993). SIM memberikan informasi kepada semua tingkatan seperti top level management atau disebut dengan executive management yang terdiri dari direktur utama, direktur, dan eksekutif lainnya; middle level management terdiri dari manajer-manajer divisi dan cabang; dan lower level management disebut dengan operating management terdiri dari mandor dan pengawas (Hartono, 1999).
SIM sangat perlu dalam operasional suatu organisasi dan proses pengambilan keputusan. SIM yang baik dan sesuai akan senantiasa menjaga operasional dan menjamin bahwa keputusan yang diambil adalah keputusan yang tepat. Akan tetapi, tidak semudah yang dibayangkan karena selalu ada kesalahan yang tidak seluruhnya diperhitungkan oleh manajemen. Hal ini dapat merugikan organisasi terutama pihak yang mengambil keputusan besar seperti Direktur. Akan bermunculan tuntutan pihak yang dirugikan terhadap organisasi tersebut terutama kepada Direktur. Oleh karena itu, banyak pelaku bisnis mulai paham dan fokus dalam meningkatkan kualitas manajemen perusahaannya agar dapat berjalan lebih efektif dan efisien (Ali, 1999). Selain itu, kesadaran hukum masyarakat yang juga semakin meningkat berpotensi apabila terdapat pihak yang merasa dirugikan cenderung menggunakan hak-haknya untuk menuntut di pengadilan (Hartono, 2008). Di sisi lain, Direktur, Officers dan Komisaris perusahaan, terlepas dari ukuran atau kegiatannya, memiliki tanggung jawab yang signifikan berkaitan dengan cara mereka melakukan tanggung jawabnya serta
mempertahankan kepercayaan yang diberikan pada mereka (MacMinn et al ., 2012). Oleh karena itu, Direktur, Officers dan Komisaris dapat dituntut secara pribadi oleh pemegang saham, kreditur, nasabah, karyawan maupun masyarakat umum, apabila mereka gagal melakukan tugas dan tanggung jawabnya dalam menjalankan perusahaan (Jia et al ., 2019).
Peningkatan pengawasan maupun peraturan yang diterapkan oleh Pemerintah maupun industri semakin ketat, dan terkadang membingungkan pelaku bisnis karena tumpang tindih antara peraturan yang satu dengan yang lainnya, serta terdapat banyak kepentingan yang terlibat di dalamnya (Hartono, 2008). Yang perlu menjadi perhatian bagi Direktur, Officers dan Komisaris adalah upaya mereka dalam mempertahankan reputasi, integritas dan aset-asetnya dari tuntutan hukum oleh pihak-pihak yang merasa dirugika (Jia & Tang, 2018). Apabila telah terjadi tuntutan atau gugatan hukum atas kesalahan dan kelalaian yang dilakukan oleh Direktur, Officers dan Komisaris, maka akan membutuhkan biaya tambahan berupa biaya pertahanan dalam menjalani proses hukum (Fung & Yeh, 2018). Proses hukum itu sendiri sangat serius, mahal dan melelahkan sehingga Direktur & Officers harus memastikan pengacaranya berkompeten dan berkualitas untuk membela kepentingannya (Prodjodikoro, 1991).
Berdasarkan penjelasan di atas, dibutuhkan asuransi yang dapat menjamin perlindungan untuk semua pejabat perusahaan, direksi dan manajer di masa lalu, sekarang dan atau masa depan karena mereka mengemban tugas dan tanggung jawab yang lebih berat, serta menghadapi resiko menjadi target tindakan hukum sebagai akibat dari keputusan manajemen dan bisnis yang mereka ambil (Darmawi, 2004). Direktur & Officers akan lebih percaya diri dalam menghadapi tantangan bisnis karena mereka memiliki back-up financial untuk menghadapi klaim dan proses hukum (Republik Indonesia, 1992).
Hikmah / Proses Klaim Produk Director & Officers (D&O)
Salah satu peluang perusahaan asuransi kerugian adalah memberikan jasa berupa penjaminan atas tanggung gugat hukum yang terjadi (Mehr & Cammack, 1985). Menurut (Otoritas Jasa Keuangan), penjaminan itu disebut dengan Asuransi Tanggung Jawab Hukum. Asuransi Tanggung Jawab Hukum atau Asuransi Tanggung Gugat ( Liability Insurance ) adalah bentuk pertanggungan bagi penanggung yang akan membayar sejumlah nilai sebagai ganti rugi karena secara hukum berkewajiban membayar kerugian keuangan pihak ketiga termasuk biaya yang dikeluarkan selama menjalani proses hukum (Johns, 1982).
Secara prinsip, Asuransi Tanggung Gugat berguna bila terdapat tuntutan ganti rugi berdasarkan keputusan pengadilan (Huebner et al ., 1982). Pihak penanggung harus membayarkan tuntutan tersebut atas nama hukum (Hartono, 2008). Maraknya produk asuransi sejenis yang dipasarkan oleh perusahaan-perusahaan asuransi umum di Indonesia membuktikan bahwa adanya minat atau kebutuhan terkait jaminan tanggung jawab hukum (Core, 1997). Produk Director s & Officers (D&O) Liability Insurance memiliki keistimewaannya tersendiri, diantaranya, tidak adanya benda yang dipertanggungkan, ganti rugi diberikan terhadap pihak ketiga, tuntutan ganti rugi umumnya tidak terbatas, menjamin biaya hukum/ defense cost , ganti rugi berdasarkan ketentuan hukum bukan moral, tidak menjamin kelalaian yang disengaja, dan di dalam polis Liability tercantum jumlah maksimum liability / indemnity (Fung & Yeh, 2018) . Perhitungan ganti rugi pada asuransi tanggung gugat berbeda dengan standar perhitungan asuransi pada umumnya, seperti asuransi kendaraan bermotor, yang kerusakan atau besar kerugiannya nyata dapat diukur oleh uang (kerugian materiil) dengan batasan-batasan yang telah diatur dalam polis (Salim, 2007). Perhitungan ganti
rugi pada asuransi tanggung gugat mengacu pada keputusan pengadilan, besarnya tuntutan yang diajukan pihak ketiga, dan biaya pertahanan yang dikeluarkan selama proses hukum (Fung & Yeh, 2018). Potensi kerugian keseluruhan tidak dapat diukur secara akurat karena kerugian yang ditanggung merupakan hasil dari proses negosiasi dan keputusan pengadilan. Peraturan terkait tanggung gugat pun telah diatur dalam pasal 1366 KUHP yang menyatakan bahwa “Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga karena kelalaian atau kurang hati – hatinya” (Subekti & Citrosudibio, 2003).
Keistimewaan yang dimiliki oleh produk tanggung gugat asuransi D&O sangat menarik, karena dalam pelaporan klaim tidak ada kerugian berwujud yang dapat ditaksir nilai kerugiannya (Core, 2000). Hal tersebut membuat perhitungan ganti rugi atas penyelesaian klaim ini pun menjadi sangat unik karena berbeda dari standar perhitungan ganti rugi produk asuransi kerugian pada umumnya (Bickelhaupt, 1983). Ditambah lagi, premi untuk asuransi D&O ini terhitung rendah, tidak sebanding dengan potensi klaim yang besar. Dari sinilah, banyak informasi termasuk kekurangan dan kelebihan yang harus dipahami oleh semua pihak yang terlibat dalam perjanjian asuransi itu sendiri (Johns, 1982).
Berdasarkan penjelasan di atas dan juga karena masih terbatasnya informasi terkait ganti rugi asuransi tanggung gugat, khususnya Director s & Officers (D&O) Liability Insurance , maka penelitian ini membahas jaminan utama dalam produk asuransi D&O, proses penyelesaian klaim atas produk asuransi tersebut, adjustment klaim dalam perhitungan ganti rugi, dan ketentuan dalam polis yang menjadi pertimbangan adjustment perhitungan ganti rugi.
Jurnal Ekonomi Modernisasi, 15(3) 2019, 171-182

## Metode
Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Metode penulisan deskriptif merupakan metode yang lebih menekankan aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu permasalahan yaitu dengan mengkaji masalah kasus perkasus. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.  Data primer diperoleh dengan cara menggali informasi secara langsung melalui informan yang telah ditetapkan. Data digali dan diperoleh dengan metode wawancara mendalam dan observasi. Sedangkan data primer diperoleh dengan metode studi pustaka, literatur, dan sumber-sumber lainnya. Penelitian ini dilaksanakan di suatu perusahaan asuransi di Indonesia, unit kerja Klaim Bisnis Strategis, pada pertengahan tahun 2019 hingga awal Oktober 2019.

## Hasil
D&O Liability Insurance
Salah satu produk asuransi tanggung gugat atau liability insurance adalah asuransi tanggung gugat D&O atau D&O ( Director s & Officers ) Liability Insurance . Sesuai dengan nama produknya, asuransi D&O ini memberikan perlindungan berupa jaminan terhadap Direksi dan Pejabat perusahaan (tertanggung) atas kerugian yang timbul dari gugatan pihak ketiga karena kelalaian seputar hal managerial atau operasional yang dilakukan tertanggung. Jaminan utama dari polis asuransi D&O adalah sebagai berikut:

## 1. Perlindungan Asuransi untuk Direktur
Perlindungan asuransi atas tuntutan yang dilakukan pihak ketiga kepada personal direktur, hal tersebut dapat disebabkan oleh: a. Kesalahan manajemen, tuntutan dari pihak ketiga yang disebabkan oleh kesalahan manajemen,
b. Kesalahan praktik ketenagakerjaan, tuntutan dari karyawan yang disebabkan oleh hubungan industrial.
2. Perlindungan Asuransi

## untuk Perusahaan
Perlindungan asuransi atas tuntutan pihak ketiga kepada perusahaan, hal tersebut dapat timbul karena akibat dari: a. Tanggung gugat terhadap sekuritas perusahaan, bentuk pertanggungan yang terjadi karena suatu klaim sekuritas,
b. Kesalahan praktik ketenagakerjaan perusahaan, tuntutan dari karyawan kepada perusahaan yang disebabkan oleh hubungan industrial.
Selain jaminan asuransi yang ditanggung dalam polis, terdapat pula pengecualian-pengecualian atau exclusion yang terdapat dalam polis asuransi D&O. Beberapa pengecualian utama dari asuransi D&O ini adalah sebagai berikut: a. Cedera badan dan kerusakan harta benda, namun pengecualian ini tidak berlaku untuk pertanggungan yang tersedia berdasarkan jaminan “Perlindungan Direktur dalam hal terjadi suatu tuntutan kesehatan dan keselamatan kerja”,
b. Perilaku  atau conduct , yang disebabkan tindakan tidak jujur, kelalaian dan manfaat atau keuntungan yang terhadapnya tertanggung tidak berhak secara hukum,
c.  Klaim dan keadaan yang telah diketahui sebelumnya,
d.  Tanggung gugat yang tidak ditanggung. Bentuk penggantian kerugian yang diberikan penanggung (perusahaan asuransi) adalah:
a. Ganti rugi yang harus dibayarkan oleh tertanggung kepada pihak ketiga atas suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang dideritanya akibat dari tindakan manajemen,
b. Biaya-biaya hukum yang dikeluarkan tertanggung selama proses pembelaan. Keistimewaan yang dimiliki Asuransi Tanggut Gugat D&O dari produk asuransi kerugian lainnya adalah sebagai berikut:
a. Tidak adanya benda yang dipertanggungkan,
b. Ganti rugi dilakukan terhadap pihak ketiga,
c. Tuntutan ganti rugi umumnya tidak terbatas,
d.  Juga menjamin biaya hukum/ defense cost , e.  Ganti rugi berdasarkan ketentuan hukum bukan moral,
f.  Tidak menjamin kelalaian yang disengaja. Pastikan seluruh singkatan dan akronim didefinisikan pada saat penggunaan pertama kali untuk menghindari salah interpretasi.

## Proses Klaim D&O Liability Insurance
Dalam alur penyelesaian klaimnya sendiri tidak jauh berbeda dari penyelesaian klaim produk asuransi lainnya. Berawal dari adanya tuntutan dari pihak ketiga kepada tertanggung, hal tersebut wajib langsung dilaporkan oleh tertanggung kepada penanggung (perusahaan asuransi) secepatnya. Proses awal adalah tertanggung memberikan notifikasi klaim, apabila
terdapat jasa broker asuransi diantara tertanggung dan penanggung, maka klaim akan dilaporkan dahulu kepada broker untuk selanjutnya diteruskan kepada penanggung. Setelah laporan diterima oleh penanggung, pihak penanggung akan mulai menindaklanjuti klaim dengan melakukan survei investigasi klaim dan mengumpulkan dokumen-dokumen pendukung yang dibutuhkan. Selanjutnya, penanggung akan memberi keputusan apakah klaim yang diajukan tertanggung dijamin atau tidak berdasarkan ketentuan polis. Apabila klaim ditolak, maka akan dikirimkan pemberitahuan penolakan. Namun, jika ternyata klaim dinyatakan terjamin, maka akan dikirimkan pemberitahuan persetujuan klaim untuk selanjutnya dilakukan pembayaran klaim. Gambar 1 merupakan gambar alur penyelesaian klaim asuransi D&O.
Gambar 1. Bisnis Proses Penyelesaian Klaim Asuransi D&O
Jurnal Ekonomi Modernisasi, 15(3) 2019, 171-182
Berikut ini adalah dokumen yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian klaim asuransi tanggung gugat D&O: a.  Kronologis Kejadian;
b. Copy surat panggilan (sebagai saksi maupun tersangka);
c. Surat Penunjukan Lawyer (jika dilakukan penunjukan) “Surat Kuasa Khusus”, dilengkapi dengan:
1) Company  profile lawyer yang akan ditunjuk
2) Tarif / fee / invoice dan estimasi biaya yang dianggarkan
d. Korespondensi atau kegiatan surat- menyurat antara Tertanggung dan pihak terkait/dalam hal ini pihak-pihak yang diduga terlibat,
e. Perkembangan dan dokumen legal atas klaim ini serta informasi apa saja yang telah disampaikan,
f.  Dokumen pendukung klaim lainnya yang dianggap perlu dalam penyelesaian klaim yang bersangkutan.

## Ilustrasi Kasus
Berikut ini contoh kasus dalam penelitian ini:
Penggugat: Taki (nama disamarkan) Terdakwa: PT DEF (perusahaan disamarkan)
1. Saudara Taki dengan diwakili oleh pengacara mengajukan gugatan kepada PT DEF. Gugatan atas kasus ini dilatarbelakangi oleh kejadian disaat Taki yang sedang menjabat sebagai seorang inspektur periode 5 Juni 2015 hingga 10 Desember 2015 telah berkonspirasi dengan saudara Zaenal Abidin dalam rekrutmen 4 pekerja outsourcing dan menerima Rp20.000.000 dari Zaenal Abidin dan sesuai penyelidikan internal, PT DEF memecat Taki karena tuduhan pencemaran nama baik PT DEF dan penipuan merekrut pekerja outsourcing PT DEF, hal ini berdasarkan surat keputusan final PT DEF tanggal 1 Juli 2016.
2. Selanjutnya, Pudjadi dan rekan sebagai perwakilan dari LBH SPKAI (Lembaga Bantuan Hukum Serikat Pembela Kaum
Alit Indonesia) mengajukan gugatan hubungan industrial dengan materi gugatan sebagai berikut, pemecatan melanggar anggapan tidak bersalah dan tidak berdasarkan putusan pengadilan.
3. Mediasi telah dilakukan melalui dua tahap. Tahap pertama adalah mediasi Bipartit, dimana tidak ada tanggapan dari PT DEF. Selanjutnya, tahap kedua adalah mediasi Tripartit, melibatkan Taki, PT DEF & Kantor Tenaga Kerja Pemerintah. Karena belum menemukan titik terang, LBH SPKAI memutuskan untuk pergi ke pengadilan dan menuntut, dengan tuntutan sebagai berikut:
a.  Pemecatan Saudara Taki batal demi hukum
b. PT DEF memiliki tindakan yang bertentangan dengan hukum
c. Memerintahkan PT DEF untuk mengembalikan hak Taki sebagai karyawan
d. Memerintahkan PT DEF untuk membayar dwangsom Rp5.000.000
e. Memerintahkan PT DEF untuk membayar biaya pengadilan
4. Pembelaan dari PT DEF melalui pengacaranya, bahwa sesuai hasil investigasi adalah sebagai berikut:
a. LBH SPKAI tidak memiliki kedudukan hukum dalam kasus ini dan menolak semua permintaan dari LBH SPKAI atau Taki b. Taki bersalah dan mengaku menerima uang Rp10.000.000
c. Taki untuk membayar biaya pengadilan
5. Pengadilan distrik Bandung memutuskan pada tanggal 3 Mei 2017 sebagai berikut:
a. Bahwa hasil investigasi yang dilakukan PT DEF terbukti
b. Pemecatan atau pemecatan Taki dilakukan sesuai dengan tahapan dan peraturan yang berlaku
c. Merujuk pada semua bukti dan hukum ketenagakerjaan, putusan pengadilan adalah sebagai berikut:
1) Pengadilan menolak semua permintaan dari LBH KAI / Taki 2) Pengadilan menyatakan bahwa hubungan kerja antara Taki dan PT DEF berakhir sejak 1 Juli 2016 3) Memerintahkan PT DEF untuk membayar pembayaran pesangon sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan dengan jumlah Rp218.574.884
6. Putusan distrik tersebut dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung dan memerintahkan Taki untuk membayar biaya pengadilan Rp500.000.
Maka, kesimpulan dari kasus ini adalah bahwa PT DEF memenangkan kasus ini dan PT DEF menuntut biaya pembelaan sebesar Rp864.000.000.

## Pembahasan
Setelah kita membaca contoh kasus, maka dapat disimpulkan bahwa kasus diatas merupakan kasus ketenagakerjaan dan perlindungan asuransi yang berhak diperoleh tertanggung adalah atas tuntutan pihak ketiga kepada perusahaan yang timbul karena tuntutan dari karyawan (yang dimaksud dalam contoh di atas adalah Taki) kepada tertanggung (PT. DEF) yang disebabkan oleh hubungan industrial.
Selain itu, terbukti bahwa asuransi tanggung gugat untuk direktur dan juga
pegawai ini termasuk ke dalam long-tail business, dengan lamanya waktu penyelesaian mungkin sangat panjang. Hal tersebut dapat dilihat dari contoh kasus yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, bahwa kasus tersebut memakan hampir 3 tahun (September 2016 sampai dengan Maret 2019) terhitung sejak dimulainya proses hukum mediasi sampai dengan klaim yang dijamin dibayarkan oleh pihak penanggung (perusahaan asuransi), dan hampir 2 tahun (21 April 2017 sampai dengan 22 Maret 2019) apabila dihitung sejak klaim dilaporkan. Gambar 2 menggambarkan timeline kejadian yang ada. Berdasarkan pada informasi yang tersedia, untuk kasus di atas kewajiban tertanggung untuk meminta persetujuan penanggung atas penunjukan lawyer terlebih dahulu tidak dilakukan. Hal itu terlihat dari proses litigasi yang lebih dahulu berjalan sebelum adanya pelaporan klaim oleh tertanggung kepada penanggung, penanggung pun tidak menerima pemberitahuan atau informasi apapun terkait hal itu. Apabila kita telusuri kembali, tindakan yang dilakukan oleh tertanggung tersebut telah mengabaikan prosedur kebijakan klaim perusahaan yang ada, dimana dikatakan bahwa “Setiap penunjukan lawyer harus dengan persetujuan penanggung”. Namun, kegiatan seperti itu kerap terjadi di
Gambar 2. Timeline Kejadian Ilustrasi Kasus
Hikmah / Proses Klaim Produk Director & Officers (D&O)
Jurnal Ekonomi Modernisasi, 15(3) 2019, 171-182
lapangan dan sudah dianggap lumrah bagi perusahaan asuransi sebagai penanggung. Sehingga, penanggung akan tetap memproses klaim yang dilaporkan biarpun penunjukan lawyer tidak dengan persetujuan penanggung terlebih dahulu, selama tidak melanggar aturan yang ada. Penanggung meyakini bahwa tertanggung sebagai suatu perusahaan juga memiliki prosedur dari fungsi bagian legalnya sendiri.
Kelengkapan dokumen dalam kasus diatas sendiri telah terpenuhi, berikut dokumen-dokumen pendukung yang tersedia:
1. Initial Statement of Claim LBH SPKAI (Lembaga Bantuan Hukum Serikat Pekerja Kaum Alit Indonesia) atas nama Taki, dokumen berisi gugatan perselisihan hubungan industrial yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung,
2. Reelas Panggilan Kepada Tergugat, berisi surat panggilan yang ditujukan kepada PT. DEF,
3. Power of Attorney atau Surat Kuasa Khusus, yaitu dokumen yang menyatakan pemberian kuasa khusus dari tergugat (PT. DEF) dalam menangani perkara Perselisihan Hubungan Industrial melawan penggugat (Taki),
4.  Perjanjian Jasa Hukum, dokumen yang menyatakan bahwa PT. DEF selaku pihak pertama berhak atas pelayanan jasa hukum dari pihak kedua sebagai lawfirm ,
5. Statement of deffense dari Lawfirm , berisi jawaban dari lawfirm sebagai wali tergugat,
6.  Replik & Duplik, replik berisi jawaban dari penggugat, dan duplik berisi jawaban dari tergugat,
7. District court verdict atau Putusan Pengadilan Negeri,
8. Insured claim letter , dokumen yang berisi penyampaian data laporan awal klaim asuransi tanggung gugat D&O dari tertanggung (PT. DEF) kepada penanggung (perusahaan asuransi),
9. Tagihan Pembayaran Lawyer Fee , surat yang ditujukan kepada PT. DEF dari lawfirm , 10. Transfer fund claim D&O, merupakan bukti transfer yang telah dilakukan tertanggung (PT. DEF) kepada lawyer / lawfirm , 11. Supreme Court Verdict atau Putusan Mahkamah Agung atas hasil kasasi,
12. Berita Acara Negosiasi Pengadaan Jasa Bidang Hukum, merupakan bukti tertulis atas adanya negosiasi harga jasa hukum antara PT. DEF dengan lawfirm , 13. Bukti Korespondensi lainnya.
Di samping itu, proses klaim pada kasus ini tidak melalui jasa broker asuransi ( direct ) diantara tertanggung dan penanggung, jadi klaim akan dilaporkan langsung kepada penanggung. Penggunaan jasa Loss Adjuster tidak diperlukan karena pertimbangan premi untuk asuransi D&O ini terhitung rendah, tidak sebanding dengan potensi klaim yang besar. Dan permasalahan dari pihak Loss Adjuster tersebut yang tidak semuanya memiliki background hukum. Tujuan Asuransi salah satunya ialah untuk pembayaran ganti rugi. Dalam hal ini terjadi suatu peristiwa yang menimbulkan kerugian, maka akan dilakukan perhitungan adjustment atas nilai ganti rugi yang harus dibayarkan oleh penanggung kepada tertanggung. Adjustment wajib dilakukan guna upaya memaksimalkan fungsi bisnis asuransi dalam mengelola klaim, karena berkaitan dengan beban keuangan perusahaan, serta penerapan prinsip indemnity itu sendiri, dimana bentuk ganti rugi yang diterima tertanggung haruslah impas atau equitable Keistimewaan dari asuransi D&O adalah perhitungan ganti rugi atas klaim yang timbul, berbeda dari perhitungan asuransi kerugian pada umunya. Hal tersebut disebabkan karena tidak adanya kerusakan berwujud yang dapat ditaksir nilai kerugiannya, maka dari itu nilai klaim asuransi D&O dinilai berdasarkan keputusan pengadilan, yaitu seberapa besar
tertanggung harus membayar ganti rugi kepada pihak ketiga dan/atau seberapa besar biaya pembelaan yang dikeluarkan selama proses hukum berlangsung.
Bentuk ganti rugi yang diberikan penanggung (perusahaan asuransi) pada kasus diatas adalah hanya biaya-biaya hukum yang dikeluarkan tertanggung selama proses pembelaan. Sedangkan, biaya atas ganti rugi yang harus dibayarkan oleh tertanggung kepada pihak ketiga atas suatu kerugian (pada kasus diatas adalah uang pesangon dan uang penghargaan) yang masuk dalam materi gugatan yang diajukan oleh pihak ketiga (Taki) di pengadilan tidak dijamin. Hal tersebut disebabkan karena uang pesangon dan uang penghargaan sejatinya merupakan kewajiban tertanggung (PT. DEF) yang masuk dalam pengecualian polis. Pernyataan tersebut berisi bahwa “Kami (perusahaan asuransi) tidak akan melakukan pembayaran apapun terkait dengan setiap klaim: Tanggung Gugat yang Tidak Ditanggung.” Tanggung gugat yang tidak ditanggung tersebut adalah apabila klaim timbul diakibatkan oleh biaya untuk mematuhi perintah pengadilan yang mewajibkan tertanggung baik untuk melakukan sesuatu atau untuk tidak melakukan sesuatu. Dan juga untuk segala hal yang terhadapnya direktur atau karyawan menyatakan berhak terkait dengan pekerjaan mereka di Perusahaan (kecuali sehubungan dengan kesalahan praktik ketenagakerjaan). Perhitungan ganti rugi pada kasus ini pun mengacu pada pengecualian tersebut, dimana tuntutan pesangon dan uang penghargaan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi tertanggung (PT. DEF) terhadap pihak ketiga (Taki), hal ini pun diperkuat oleh putusan Pengadilan Negeri bahwa KAI harus membayar uang pesangon & uang peghargaan sebesar Rp218.574.884. Oleh sebab itu, karena hal tersebut masuk ke dalam materi tuntutan, maka biaya pembelaan yang dijamin penanggung harus dikurangi atau disesuaikan melalui proses adjustment .
Adjustment sebesar 15% pun tidak dapat diperoleh begitu saja berdasarkan peraturan atau batas nilai taksiran yang telah ada, melainkan ditentukan melalui beberapa pertimbangan sebagai berikut: 1. Penunjukan lawyer adalah berdasarkan kesepakatan fee s dan success fee tanpa disertai breakdown hourly rate atau time sheet berikut detailnya, dimana artinya informasi yang disampaikan tertanggung kurang mendetail.
2.  Dalam ketentuan umum polis Ayat 3 mengenai persetujuan; Tertanggung sehubungan dengan klaim apapun tidak diperkenankan untuk mengakui atau menanggung, membuat perjanjian penyelesaian atau menyetujui suatu keputusan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kami (dalam hal ini Penanggung)
3. Sesuai putusan Pengadilan Negeri bahwa PT. DEF harus membayar uang pesangon & uang peghargaan. Dimana sesuai ketentuan klausula “Tanggung Jawab Tidak Dijamin Diubah - Pengecualian Tanggung Jawab Kontrak dan Manfaat yang Berhubungan dengan Pekerjaan”, uang pesangon, bonus maupun manfaat apapun tidak dijamin, sehingga biaya defense cost terkait dengan hal tersebut tidak dijamin juga. Dalam pengecualian berdasarkan polis juga mengecualikan mengenai segala hal terhadap direktur atau karyawan yang berhak terkait dengan pekerjaan di perusahaan.
Setelah diputuskan besaran adjustment , maka akan diketahui besaran dari “Gross Adjustment ”. Gross adjustment sebesar Rp734.400.000 diperoleh dari biaya pembayaran yang telah ditransfer tertanggung (PT. DEF) sebesar Rp864.000.000 dikurangi adjustment sebesar Rp129.600.000. Selanjutnya, untuk memperoleh berapa tepatnya jumlah uang yang harus dibayarkan perusahaan asuransi kepada tertanggung (PT. DEF) adalah dengan cara mengurangi gross adjustment sebesar Rp734.400.000 dengan deductible
Hikmah / Proses Klaim Produk Director & Officers (D&O)
Jurnal Ekonomi Modernisasi, 15(3) 2019, 171-182
(risiko sendiri yang menjadi tanggungan tertanggung). Dimana besar deductible pada kasus ini adalah sebesar USD 10.000. Besar deductible tersebut harus dikonversi menjadi rupiah sesuai waktu pada saat perhitungan atas proses klaim tersebut dilakukan, dengan nilai mata uang rupiah pada saat itu USD 1 = Rp14.400. Sehingga besar deductible menjadi Rp144.000.000. Maka dari itu, jumlah bersih total atau net adjustment yang dijamin penanggung (perusahaan asuransi) adalah sebesar Rp590.400.000.
Gambar 3. Ilustrasi Nilai Adjustment Klaim
Gambar 3 menjelaskan besaran nilai adjustment berpengaruh dari kedua belah pihak. Apabila perusahaan asuransi memutuskan nilai persentase adjustment lebih besar lagi, maka tertanggung (PT. DEF) bisa saja menolak, karena merasa dirugikan. Hal tersebut terjadi karena besar pembayaran klaim akan lebih sedikit. Begitu pula sebaliknya, apabila nilai 15% mengalami penurunan, maka dari sisi perusahaan asuransilah yang akan diuntungkan. Karena nilai pengurang ( adjustment ) terhadap besar klaim semakin kecil. Oleh karena itu, pembayaran klaim yang dilakukan perusahaan asuransi akan semakin besar.
Setiap penyebab klaim harus dilakukan investigasi apakah terjamin polis atau justru dikecualikan dalam polis, setelah itu baru perhitungan dan penyesuaian dapat dilakukan. Dan berdasarkan hasil adjustment diatas perhitungan ganti rugi telah memenuhi ketentuan antara lain:
1. Bahwa klaim yang diajukan termasuk dalam jangka waktu polis, yaitu 2 Mei 2016 – 1 Mei 2019.
2. Metode klaim yang diterapkan adalah Claim Made Base, yaitu polis akan merespon klaim yang diajukan dalam masa periode polis tanpa memandang kapan sebenarnya kecelakaan itu terjadi. Dan diberlakukan retroactive date, yaitu pengecualian hanya atas proses litigasi sebelumnya dan tertunda sebelum 1 November 2000
3. Bahwa klaim terjamin sesuai “Perlindungan Asuransi untuk Perusahaan”, yaitu perlindungan asuransi atas tuntutan pihak ketiga kepada perusahaan, hal tersebut dapat timbul karena akibat dari Kesalahan praktik ketenagakerjaan perusahaan,
tuntutan dari karyawan kepada perusahaan yang disebabkan oleh hubungan industrial.
4.  Berdasarkan ketentuan umum polis ayat 3 menyangkut persetujuan, bahwa “Tertanggung, sehubungan dengan Klaim apa pun, tidak diperkenankan untuk mengakui atau menanggung, membuat perjanjian penyelesaian, atau menyetujui suatu keputusan, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kami (Perusahaan Asuransi), yang tidak akan Kami tahan tanpa alasan yang wajar. Apabila setiap Tertanggung menyepakati atau menyelesaikan setiap Klaim yang timbul tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Kami, dengan cara yang membatasi atau tidak mencakup pemulihan, polis ini tidak akan menutup pertanggungan terkait dengan Klaim itu atau Klaim yang mungkin timbul tersebut.
5. Berdasarkan Schedule (bagian dari polis yang mencatat rincian daripada kontrak pertanggungan yang bersangkutan), batas total tanggung gugat untuk perlindungan asuransi adalah sebesar USD 25.000.000 untuk setiap klaim & total tahunan untuk semua kerugian (termasuk biaya pembelaan). Dan sub- batas tanggung gugat sesuai kasus kesalahan praktik ketenagakerjaan diatas adalah sebesar USD 2.500.000
6. Risiko sendiri atau deductible dari kasus diatas adalah atas “Company Employment Practice Error” sebesar USD 10.000
7. Berdasarkan pengecualian polis ayat 13 menyatakan bahwa tanggung gugat yang tidak ditanggung diakibatkan oleh biaya untuk mematuhi perintah pengadilan yang mewajibkan tertanggung. Dan segala hal yang terhadapnya direktur atau karyawan dinyatakan berhak terkait dengan pekerjaan mereka di Perusahaan (kecuali kesalahan praktik ketenagakerjaan).
8. Endorsement “Tanggung Jawab Tanggung Jawab Tidak Dijamin Diubah - Pengecualian Tanggung Jawab Kontrak dan Manfaat yang Berhubungan dengan Pekerjaan”, yang menyatakan bahwa diantaranya setiap kewajiban apapun berdasarkan hukum apapun atau peraturan dalam setiap yurisdiksi mengenai kompensasi pekerja, manfaat cacat, redundasi atau mafaat untuk pengangguran atau kompensasi, asuransi pengangguran, manfaat pension, manfaat jaminan social atau hukum yang sama atau peraturan apapun.

## Simpulan
Asuransi tanggung gugat D&O ( Director s & Officer) adalah perlindungan berupa jaminan terhadap Direksi dan Pejabat perusahaan (tertanggung) atas kerugian yang timbul dari gugatan pihak ketiga karena kelalaian seputar hal managerial atau operasional yang dilakukan tertanggung. Asuransi tanggung gugat D&O memiliki perbedaan dalam perhitungan ganti rugi atas klaim dari perhitungan asuransi kerugian pada umumnya. Nilai klaim untuk asuransi D&O dinilai berdasarkan keputusan pengadilan, yaitu seberapa besar tertanggung harus membayar ganti rugi kepada pihak ketiga dan/atau seberapa besar biaya pembelaan yang dikeluarkan selama proses hukum berlangsung. Akibatnya tidak ada ukuran atau ketetapan pasti guna menaksir nilai klaim tersebut karena sering kali dilakukan proses negosiasi sehingga
kewajiban klaim terus berubah.
Proses klaim diawali dengan tuntutan dari pihak ketiga kepada tertanggung, dan wajib langsung dilaporkan kepada penanggung (perusahaan asuransi) secepatnya. Setelah laporan diterima oleh penanggung, pihak penanggung akan mulai menindaklanjuti klaim dengan melakukan survei investigasi klaim dan mengumpulkan dokumen-dokumen pendukung yang dibutuhkan. Selanjutnya, penanggung akan memberi keputusan apakah klaim yang diajukan tertanggung dijamin atau tidak berdasarkan ketentuan polis. Apabila klaim ditolak, maka akan dikirimkan pemberitahuan penolakan. Namun, jika ternyata klaim dinyatakan terjamin, maka akan dikirimkan pemberitahuan persetujuan klaim untuk selanjutnya dilakukan pembayaran klaim. Adjustment dalam perhitungan ganti rugi diperlukan guna mengoptimalkan besaran ganti rugi yang dikeluarkan perusahaan asuransi, agar dapat diminimalkan guna mencapai profit perusahaan.
Pada ilustrasi kasus penelitian ini, terdapat tiga poin yang menjadi acuan atau pertimbangan dalam menetapkan besaran adjustment . Ketiga poin tersebut antara lain, akibat tertanggung  melakukan tindakan yang dianggap melenceng dari ketentuan umum dalam polis, yaitu melakukan penunjukan lawyer dengan tanpa persetujuan penanggung (perusahaan asuransi). Ditambah informasi biaya yang dilaporkan tertanggung kepada penanggung kurang mendetail, informasi tersebut hanya berdasarkan kesepakatan fee s dan success fee tanpa disertai breakdown hourly rate atau time sheet berikut detailnya. Selain itu, terdapat beberapa pengecualian yang tidak dijamin dalam kasus diatas, yaitu tanggung jawab tertanggung atas kontrak dan manfaat yang berhubungan dengan pekerjaan, seperti uang pesangon, bonus maupun manfaat apapun, sehingga biaya defense cost terkait dengan hal tersebut tidak dijamin juga. Lalu, dalam pengecualian polis juga
Hikmah / Proses Klaim Produk Director & Officers (D&O)
Jurnal Ekonomi Modernisasi, 15(3) 2019, 171-182
dijelaskan mengenai segala hal terhadap direktur atau karyawan yang berhak terkait dengan pekerjaan di perusahaan tidak dijamin oleh asuransi tanggung gugat D&O.Simpulan berisi rangkuman singkat atas hasil penelitian dan pembahasan, sementara saran berisikan mengenai potensi yang bisa dikembangkan dari hasil penelitian.

## Daftar Pustaka
Ali, A. H. (1999). Bidang Usaha Asuransi .
Jakarta: Bumi Aksara.
Bickelhaupt, D. (1983). General Insurance (11th ed.) . Illinois: Business Publication, Inc.
Core, J. E. (1997). On the corporate demand for directors’ and officers’ insurance. Journal of Risk and Insurance ,
64 (1), 63–87.
Core, J. E. (2000). The directors’ and officers’ insurance premium: An outside assessment of the quality of corporate governance. Journal of Law,
Economics, and Organization , 16 (2), 449–
477.
Darmawi, H. (2004). Manajemen asuransi . Jakarta: Bumi Aksara.
Davis, G. B. (1993). Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen . Jakarta: PT Pustaka Binamas Pressindo.
Fung, D. W. H., & Yeh, J. J. H. (2018). Inherent Virtue or Inevitable Evil: The Effects of Directors’ and Officers’ Insurance on Firm Value. Risk Management and Insurance Review , 21 (2), 243–288.
Hartono, J. (1999). Pengenalan komputer . Andi Affset.
Hartono, S. R. (2008). Hukum asuransi dan perusahaan asuransi . Jakarta: Sinar Grafika.
Huebner, S. S., Black, K., & Cline, R. S.
(1982). Property and liability insurance . Prentice Hall.
Jia, N., Mao, X., & Yuan, R. (2019). Political connections and directors’ and officers’ liability insurance– Evidence from China. Journal of Corporate Finance , 58 , 353–372.
Jia, N., & Tang, X. (2018). Directors’ and officers’ liability insurance, independent director behavior, and governance effect. Journal of Risk and Insurance , 85 (4), 1013–1054.
Johns, C. T. (1982). An Introduction to Liability Claims Adjusting . National Underwriter Company.
Lantip, D. P. (2013). Sistem Informasi Manajemen Pendidikan . Yogyakarta: UNY Press.
MacMinn, R., Ren, Y., & Han, L.-M.
(2012). Directors, directors and officers insurance, and corporate governance. Journal of Insurance Issues , 159–179.
Mehr, R. I., & Cammack, E. (1985).
Principles of insurance . Michigan: RD Irwin.
Prodjodikoro, W. (1991). Hukum Asuransi di Indonesia . Jakarta: PT. Intermasa.
Salim, A. (2007). Asuransi dan Manajemen Risiko . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Republik Indonesia. (1992). Undang-Undang Nomor 2 tentang Usaha Perasuransian. Jakarta
Subekti, R., & Citrosudibio, R. (2003). Kitab undang-undang hukum perdata: dengan... undang-undang perkahwinan . Jakarta: Pradnya Paramita.