## AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA KAMPUNG DI KABUPATEN KEEROM

## Bonefasius Bao
Dosen Program Studi ilmu pemerintahan Universitas Sains dan Teknologi Jayapura Email : Bonefasius0@gmail.com

## ABSTRAK
Undang-undang  No.  6  Tahun  2014  Tentang  Desa  menegaskan  komitmen  politik  dan konstitusional  bahwa  negara  melindungi  dan  memberdayakan  desa  agar  menjadi  kuat,  maju, mandiri  dan  demokratis  sehingga  dapat  menjadi  landasan  yang  kokoh  dalam  menciptakan masyarakat  adil  dan  makmur.  Penelitian  ini  untuk  memotret  komitmen  pemerintah  Kampung dalam mengimplementasikan UU Desa (dan regulasi lain yang mengikutinya) dengan akuntabel.
Tujuan dari penelitian ini adalah : untuk mengetahui dan menganalisa proses pengelolaan program Alokasi Dana Kampung yang akuntabel pada masing-masing Kampung  di Kabupaten Keerom  pada  Tahun  Anggaran  2018.  Adapun  metode  yang  dipakai  adalah  metode  penelitian deskriptif  kualitatif.  Metode  ini  dipilih  oleh  penulis  sebagai  metode  untuk  membedah permasalahan  mengenai  pengelolaan  dana  desa  tahun  2018  di  Kabupaten  Keerom  dengan rujukan  beberapa  Desa  sebagai  sampel  yang  penulis  pilih  sebagai  unit  analisis  karena merupakan  objek  organisasi  yang  diteliti  penuh  dan  mengkhusus  oleh  peneliti.  Adapun  yang menjadi  fokus penelitian dalam  proses pengelolaan Alokasi  Dana  Desa yang dikaji  dari  aspek tahapan perencanaan dan penganggaran; pelaksanaan dan penatausahaan; hingga pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.
Berdasarkan hasil analisis atas regulasi dan temuan di lapangan, terdapat beberapa potensi masalah  atas  hasil  implementasi  UU  tersebut.  Potensi  masalah  dalam  kajian  ini  terbagi  ke dalam 4 (empat) bagian yakni potensi masalah dalam regulasi dan kelembagaan, tata laksana, pengawasan  dan  sumber  daya  manusia.  Keseluruhan  temuan  dalam  kajian  ini  menghasilkan rekomendasi  yang  perlu  ditindaklanjuti  oleh  berbagai  pihak  terkait  dengan  menyusun  rencana tindak dan menindaklanjuti penerapan dari rencana tindak tersebut.
Kata kunci: akuntabilitas, Alokasi Dana Desa, tata kelola, potensi masalah

## 1.    PENDAHULUAN
Undang-undang  No.  6  Tahun  2014  tentang desa  (UU  Desa)  menegaskan  komitmen  politik dan  konstitusional  bahwa  negara  melindungi  dan memberdayakan  desa  agar  menjadi  kuat,  maju, mandiri  dan  demokratis  sehingga  dapat  menjadi landasan yang kokoh dalam menciptakan masyarakat  adil  dan  makmur.  Dalam  system pemerintahan  yang  ada  saat  ini,  desa  diberikan kekuasaan  dan  wewenang  yang  besar  dalam dalam  pelaksanaan  pembangunan  dan  fungsi pemerintahan  terkecil  sebagai  bentuk  langkah
yang  nyata  diambil  oleh  pemerintah  daerah setempat  dalam  rangka  pelaksanaan  otonomi daerah.  Kelahiran  UU  Desa  dilatarbelakangi pertimbangan  bahwa  pengaturan  tentang  desa yang  selama  ini  berlaku  sudah  tidak  sesuai  lagi dengan  perkembangan  kedudukan  masyarakat, demokratisasi  serta  upaya  pemerintah  dalam mendorong kemajuan dan pemerataan pembangunan.  Selain  itu,  UU  Desa  sekaligus merupakan  penegasan  bahwa  desa  memiliki  hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.
UU  Desa  membawa  misi  utama  bahwa negara  wajib  melindungi  dan  memberdayakan desa  agar  menjadi    kuat,  maju,  mandiri  dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang  kuat  dalam  melaksanakan  pemerintahan. Dengan demikian pembangunan desa diharapkan dapat  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat dan kualitas hidup manusia Indonesia. Pembangunan  desa  akan  berdampak  positif  bagi upaya penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pembangunan sarana dan prasarana,  pengembangan  potensi  ekonomi  lokal dan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
Ketika  berbicara  mengenai  Provinsi  Papua dan  semua  yang  berlaku  didalamnya  termasuk desa,  maka  tidak  lepas  dari  amanat  UU  No.  21 tahun  2001  Tentang  Otonomi  Khusus.  Sesuai Pasal  3  ayat  (2),  ayat  (3),  dan  ayat  (5)  Undang- Undang  Nomor  21  Tahun  2001  tentang  Otonomi Khusus  Bagi  Provinsi  Papua,  bahwa  sebutan Kecamatan  diubah  menjadi  Distrik  dan  Desa menjadi  Kampung  atau  dengan  nama  lain. Sementara itu, dalam Peraturan Daerah Kabupaten  Keerom  Nomor  16  Tahun  2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Keerom  Tahun  2013 –  2023,  disebutkan  dalam Pasal 1 poin 42 bahwa Kampung adalah kesatuan masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas-batas wilayah  yang  berwenang  untuk  mengatur  dan mengurus  kepentingan  masyarakat  setempat, berdasarkan  asal-asul  dan  adat  istiadat  setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.  Berdasarkan  dua  peraturan  diatas, maka istilah  Alokasi  Dana  Desa  berubah  menjadi Alokasi Dana Kampung.
Menurut  Peraturan  Menteri  Keuangan  RI Nomor  226/PMK.07/2017  Tentang  Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah
Kabupaten/Kota  Tahun  Anggaran  2018,  besaran Alokasi  Dana  Kampung  khusus  untuk  Kabupaten Keerom  adalah  sebesar  Rp.  85.103.081.000 (Delapan  Puluh  Lima  Milyar  Seratus  Tiga  Juta Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah) yang diperuntukan  untuk  91  Kampung.  Angka  ini mengalami  kenaikan  dibandingkan  dengan  tahun 2017  yaitu  sebesar  Rp.  75.538.180.000  (Tujuh Puluh Lima Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Juta  Seratus  Delapan  Puluh  Ribu  Rupiah)  yang diperuntukan untuk jumlah kampung yang sama.
Dalam  proses  pengelolaan  dana  kampung, pemerintah  kampung  dihadapkan  pada  kondisi
tingkat  pendidikan  masyarakatnya  yang  rata-rata masih  lemah  dan  tingkat  manajerial  aparatur kampung  yang  rendah.  Karena  pada  dasarnya Alokasi  Dana  Kampung  ini  diberikan  kepada masing-masing  kampung  dengan  jumlah  yang berbeda-berbeda sesuai dengan kebutuhan kampung  tersebut,  dimana  baik  itu  dari  segi geografis  kampung  sampai  dengan  tingkat kesejahteraan  masyarakat  kampung  tersebut. Oleh  karena  itu  tentu  saja  di  masing-masing kampung memiliki program-program yang berbeda, baik operasional maupun pemberdayaan masyarakatnya,  dan  menjadi  penting  bagi  kita mengetahui  bagaimana  efisiensi  pada  masing- masing  kampung  di  Kabupaten  Keerom  pada Tahun Anggaran 2018.
Fenomena  yang  terkait  dengan  pengelolaan dana desa adalah (1) laporan
pertanggungjawaban  yang  dibuat  desa  belum mengikuti  standar  dan  rawan  manipulasi.  Serta APBDesa yang disusun tidak sepenuhnya menggambarkan  kebutuhan  yang  diperlukan desa;  (2)  pada  aspek  pengawasan  terdapat  tiga potensi  persoalan  yang  dihadapi,  yakni  masih rendahnya  efektivitas  inspektorat  daerah  dalam melakukan  pengawasan  terhadap  pengelolaan keuangan di desa, tidak terkelolanya dengan baik saluran  pengaduan  masyarakat  oleh  semua daerah dan belum jelasnya ruang lingkup evaluasi dari pengawasan yang dilakukan oleh camat; dan (3)  dari  aspek  sumber  daya  manusia  terdapat potensi  persoalan  yakni  tenaga  pendamping berpotensi melakukan korupsi dengan memanfaatkan lemahnya aparat desa.
Dalam  hal  keuangan  desa,  pemerintah  desa wajib  menyusun  Laporan  Realisasi  Pelaksanaan APB  Desa  dan  Laporan  Pertanggungjawaban Realisasi  Pelaksanaan  APB  Desa.  Laporan  ini dihasilkan dari suatu siklus pengelolaan keuangan desa, yang dimulai dari tahapan perencanaan dan penganggaran;  pelaksanaan  dan  penatausahaan; hingga pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Dalam  kerangka  pikir  tersebut  di  atas diperlukan
kebijakan yang mendorong
akuntabilitas  sosial  dengan  memperkuat  peran dan kapasitas masyarakat agar mampu menyatakan
hak dan kepentingannya. Memperhatikan  keragaman  desa,  keragaman kapasitas pengelolanya dan tantangan yang harus dihadapinya,  kebijakan  yang  akan  dilahirkan diharapkan mempunyai muatan edukasi, katalisasi dan  fasilitasi  terhadap  desa  untuk  menemukan, menyatakan  dan  melembagakan  kekuatan  lokal
Jurnal DINAMIS Vol 16. No. 2 Desember  2019 ( Bonefasius Bao, 26-36) 28
(pengetahuan,  kearifan,  kepentingan,  prakarsa) secara  partisipatoris  menjadi  basis  tindakan kolektif para pemangku kepentingan di desa.
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  :  untuk mengetahui dan menganalisa akuntabilitas proses pengelolaan  program  Alokasi  Dana  Kampung yang  akuntabel  pada masing-masing  Kampung  di Kabupaten Keerom pada Tahun Anggaran 2018.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Konsep Alokasi Dana Desa (Dana
Kampung)
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2016  tentang  desa,  desa diberikan  kewenangan untuk  mengatur  dan  mengurus  kewenangannya sesuai  dengan  kebutuhan.  Hal  itu  berarti  dana desa akan digunakan untuk mendanai keseluruhan  kewenangan  desa  sesuai  dengan kebutuhan dan prioritas dana desa tersebut. Dana desa  merupakan  dana  yang  bersumber  dari anggaran  pendapatan  dan  belanja  negara  yang diperuntukkan  bagi  desa  yang  di  transfer  melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota  dan  digunakan  untuk  membiayai penyelenggaraan
pemerintahan,pelaksanaan
pembangunan,  pembinaan  kemasyarakatan  dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah menganggarkan  dana  desa  secara  nasional dalam  APBN  setiap  tahunnya  yang  bersumber dari  belanja  pemerintah  dengan  mengefektifkan program  yang  berbasis  desa  secara  merata  dan berkeadilan.
Dalam  peraturan  menteri  juga  telah  diatur bahwa Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal Desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Prioritas Penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip- prinsip:  Keadilan,  dengan  mengutamakan  hak atau  kepentingan  seluruh  warga  desa  tanpa membeda-bedakan;  Kebutuhan  Prioritas,  dengan mendahulukan yang kepentingan Desa yang lebih mendesak,  lebih  dibutuhkan  dan  berhubungan langsung  dengan  kepentingan  sebagian  besar masyarakat  Desa;  dan  Tipologi  Desa,  dengan mempertimbangkan  keadaan  dan  kenyataan karakteristik  geografis,  sosiologis,  antropologis, ekonomi,  dan  ekologi  desa  yang  khas,  serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa.

## 2.2. Konsep Akuntabilitas
Menurut Simanjuntak dkk (2011:7)
Akuntabilitas  dapat  dilihat  sebagai  salah  satu elemen  dalam  responsibiltas.  Akuntabilitas  juga
berarti kewajiban untuk
rnempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan  atau  tidak  dilakukan  oleh  seseorang.
Sedangkan
responsibilitas merupakan akuntabilitas  yang  berkaitan  dengan  kewajiban menjelaskan kepadaorang/pihak lain yang
memiliki
kewenangan
untuk meminta
pertanggungjawaban  dan  memberi  penilaian. Namun  demikian,  tuntutan  akuntabilitas  harus diikuti dengan pemberian kapasitas untuk melakukan keleluasaan dan kewenangan.
Dari  beberapa  prinsip  akuntabilitas,  dalam penelitian  ini  penulis  menggunakan  prinsip partisipasi,  transparansi,  dan  kompetensi  dalam pengelolaan dana desa.

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.  Adapun  lokasi  penelitian  yang  akan dijadikan  sampel  terdiri  dari  6  Distrik  dengan  22 Kampung  yakni  Walma,  Traimelyan,  Wiantre, Skanto,  Warbo,  Baburia,  Yaturaharja,  Dukwia, Sanggaria,  Yammua,  Yuwanain,  Arso  Kota, Yammana,  Workwana,  Yamta,  Suskun  dan Pikere,  Yamara,  Wambes,  Ampas,  Kalifam  dan Pun.  Adapun  informan  tersebut  yakni;  Kepala Kampung, Sekretaris Kampung, Bendahara Kampung,  Tokoh  Masyarakat  dan  Tokoh  Agama. Adapun  yang  menjadi  fokus  penelitian  dikaji  dari aspek  tahapan  perencanaan  dan  penganggaran; pelaksanaan dan penatausahaan; hingga pelaporan  dan  pertanggungjawaban  pengelolaan keuangan  desa.    Dalam  penelitian ini  untuk mendapatkan data yang akurat dan dapat diyakini kebenarannya, maka penulis menggunakan teknis wawancara  sebagai  tekni  pengumpulan  data. Teknik  wawancara  dilakukan  secara  langsung ( dicect  interview )  dan  secara  mendalam (indepth interview ).
Adapun  dalam  teknik  wawancara  digunakan intrumen-instrumen  pengumpulan  data  yakni: Interview quede , Observasi dan Dokumentasi.
4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Akuntabilitas Pengelolaan Dana kampung
Akuntabilitas sistem pengelolaan ADD dimaksudkan  sebagai  upaya  untuk  mewujudkan tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  ( good governance ).  Sebagaimana  dikemukakan  oleh Haryanto  (2007  :  10),  bahwa  prinsip  atau  kaidah- kaidah good governance adalah adanya partisipasi, transparansi dan kebertanggungjawaban dalam pelaksanaan
pemerintahan dan pembangunan. Tingkat akuntabilitas  dalam  implementasi  pengelolaan ADD dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.  Sebagaimana  ketentuan dalam  Peraturan  Bupati  Kabupaten  Keerom Nomor  9  tahun  2018    tentang    Petunjuk  Teknis Pegelolaan Keuangan dan Pembangunan Kampung,  menyebutkan  bahwa  secara  umum pengelolaan  keuangan  desa  di  Kabupaten Keerom  harus  berpedoman  pada  prinsip-prinsip sebagai  berikut:  Pengelolan  keuangan  ADD merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari pengelolaan  keuangan  desa  dalam  APBDes, Seluruh  kegiatan  yang  didanai  dari  ADD direncanakan secara terbuka melalui musyawarah perencanaan  pembangunan  desa  yang  hasilnya dituangkan  dalam  Peraturan  Desa  tentang Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa, serta dilaksanakan  dan  dievaluasi  secara  terbuka dengan  melibatkan  seluruh  unsur  masyarakat desa,
Seluruh
kegiatan harus dapat
dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis,  maupun  hukum,  Alokasi  Dana  Desa dilaksanakan dengan  prinsip  hemat,  terarah,  dan terkendali,  ADD  tidak  diperbolehkan  untuk  ganti rugi tanah, bangunan-bangunan yang tidak/kurang memiliki manfaat sosial ekonomi, serta pembangunan tempat ibadah baru.
Adanya komitmen yang kuat dari Pemerintah Kabupaten Keerom untuk mengembangkan tingkat  partisipasi masyarakat,  sesuai  dengan informasi sebagai berikut:
”Pemerintah  kabupaten  saat  ini  memang memberikan  kesempatan  kepada  masyarakat untuk  lebih  banyak  berperan  aktif  dalam pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan,  pengendalian  dan  evaluasi  serta paska kegiatan. Hal itu dilakukan semata-mata hanya  untuk  melaksanakan  konsep  dasar tingkat partisipasi melalui pemberdayaan masyarakat.  Kami  tidak  akan  menunggu masyarakat  pinter  tetapi  ini  merupakan  media belajar  masyarakat  yang  masih  diperlukan pendampingan dari aparat pemerintah kabupaten. Khusus mengenai kebijakan perencanaan  ADD  sepenuhnya  diserahkan kepada musyawarah masyarakat desa, pemerintah  kabupaten  hanya  memberikan rambu-rambu  arah  penggunaan  dana  untuk menghindari  penyimpangan  penggunaan  dan melakukan sinkronisasi program pembangunan daerah.  Hal  terpenting  forum  musrenbangdes tersebut juga sebagai media belajar
masyarakat  dalam  mengelola  pembangunan..” (Hasil wawancara dengan S)
Senada  dengan  informan  S,  dalam  kaitan komitmen pemerintah untuk menumbuhkan tingkat  partisipasi  masyarakat,  juga  disampaikan oleh  AM,  seorang  Staf  yang  mengurusi  secara lebih teknis dalam pembinaan ADD di Distrik.
”Kami melaksanakan kebijakan yang ditetapkan  oleh  tingkat  kabupaten  untuk memberikan pembelajaran kepada masyarakat desa  sehingga lebih berdaya dalam mengelola pembangunan  di  desa  masing-masing  sesuai dengan  kebutuhan  masyarakatnya.  Program ADD ini benar-benar mendukung pemberdayaan  masyarakat  desa,  sedangkan kami  di  tingkat  kecamatan  hanya  melakukan fasilitasi  seperlunya  mengarahkan  agar  tidak menyimpang  dari  Peraturan  Bupati  tentang Petunjuk  Pelaksanaan..”  (Hasil  wawancara dengan AM)
Pendapat  informan  tersebut  memberikan sinyal  bahwa  dalam  menumbuhkan  tingkat partisipasi  masyarakat  desa,  khususnya  dalam implementasi  program  ADD  harus  dilaksanakan secara  bahu membahu  semua  stakeholders  dan komprehensif menyelesaikan berbagai permasalahan  di  desa.  Pelaksanaan  tersebut dalam  rangka  penerapan  prinsip  partisipatif pembangunan  masyarakat  desa  yang  didukung oleh  prinsip-prinsip  transparan,  akuntabel  dan responsive.
4.2. Perencanaan ADD ADD merupakan salah satu sumber
pendapatan desa yang penggunaannya terintegrasi  dengan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Desa  (APBDes).  Oleh  karena  itu perencanaan  program  dan  kegiatannya  disusun melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).
Pelaksanaan prinsip partisipasi tersebut juga telah dibuktikan dengan hasil wawancara:
“ Seluruh anggota Bamuskam  saya wajibkan untuk  ikut  di  setiap  rapat  kampung  yang berkait  dengan  pembangunan.  Kecuali  agar kita  bisa  belajar  dengan  aparat  kecamatan dan desa, juga dalam rangka ikut memutuskan  pembangunan  apa  yang  akan
dilaksanakan  di  desa .”  (Hasil  wawancara dengan HW)
Hal  ini  didukung  oleh  pernyataan  informan sebagai berikut :
”  Sstem  perencanaan  pembangunan  dari bawah  (bottom  up  planning)  dimulai  dari  aras masyarakat  terkecil  di  tingkat  desa  yang merupakan perwujudan partisipasi dan penyerapan aspirasi masyarakat  Oleh karena itu  masyarakat  benar-benar  mutlak  harus dilibatkan  dalam  pengambilan  keputusan. Pemberian  kesempatan  lebih  besar  kepada masyarakat  itu  merupakan  konsep  dasar untuk  mewujudkan  masayarakat  sebagai pelaku  pembangunan  yang  secara  nyata diimplementasikan pada program ADD. Sedangkan  prioritas  program-kegiatan  yang sifatnya  lintas  kampung  dan  distrik  yang dihasilkan  dalam  musyawarah  desa  akan direspon oleh instansi teknis yang membidangi  ” (Hasil wawancara dengan T)
Hasil  perencanaan  tersebut  akan  menjadi pedoman  penyelenggaraan  pemerintahan  desa dan  pembangunan  desa  dalam  kurun  waktu  satu tahun,  di  samping  kegiatan-kegiatan  lain  yang sumber  dananya  di  luar  ADD.  Dengan  demikian perencanaan yang disepakati juga harus transparan,  dapat  diketahui  oleh  seluruh  lapisan masyarakat yang nantinya dapat
dipertanggungjawabkan.  Dari  sisi  transparansi perencanaan,  seluruh  pemerintah  kampung  di Enam Distrik sampel diwajibkan untuk memberikan  informasi  kepada  masyarakatnya tentang  kegiatan  apa  yang  akan  dilaksanakan yang  bersumber  dana  dari  ADD.  Hal  tersebut telah  menunjukkan  bahwa  perencanaan  ADD  di kampung-kampung  juga  telah  melaksanakan penerapan  bertahap  prinsip  transparansi  dan akuntabilitas  walaupun  belum  sepenuhnya  baik. Namun  hal ini merupakan  pembelajaran  bersama untuk melaksanakan tata pemerintahan yang baik. Di  samping  itu  pemberian  informasi  dilaksanakan secara terbuka terhadap kritik yang dilihat sebagai partisipasi  untuk melakukan  perbaikan, mulai  dari perencanaan  sampai  dengan  paska  kegiatan pembangunan.  Hal  tersebut  dibuktikan  dari    hasil wawancara sebagai berikut:
“ Kami  memasang  papan  informasi  di  kantor kampung  yang  memuat  seluruh  rencana penggunaan  ADD  dan  dana-dana  lain  yang dilkelola  oleh  pemerintah  desa.  Hal  tersebut untuk  memberikan  informasi  kepada  siapapun
masyarakat  yang  ingin  mengetahuinya.  Jadi nanti  dalam  mempertanggungjawabkan  kami juga  tidak  begitu  repot.  Selain  itu  kami  juga membuka kotak saran demi perbaikan pemerintahan  desa  secara  menyeluruh,  tidak hanya ADD .”  (Hasil wawancara dengan MM ).
Informasi  tersebut  menunjukkan  adanya penerapan prinsip transparansi dalam perencanaan  ADD  yang  dapat  diketahui oleh masyarakat secara umum.

## 4.3. Pelaksanaan ADD
Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaaannya bersumber dari ADD
sepenuhnya  dilaksanakan  oleh  Tim  Pelaksana Desa. Guna mendukung keterbukaan dan penyampaian  informasi  secara  jelas  kepada masyarakat,  maka  di  setiap  kegiatan  fisik  wajib dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang dipasang  di  lokasi  kegiatan.  Papan  informasi tersebut  sekurang-kurangnya  memuat  nama kegiatan, volume kegiatan, besaran anggaran dari ADD  maupun  swadaya  masyarakat,  dan  waktu pelaksanaan kegiatan.
“Pemerintah desa wajib memberikan informasi kepada masyarakat luas, sehingga masyarakat  dapat  memberikan  kritik  dan saran demi kesempurnaan pelaksanaan tingkat partisipasi di desa ”  (Hasil wawancara dengan AR)
Dari  pendapat  tersebut  dapat  dikaji  bahwa prinsip partisipatif pembangunan masyarakat desa benar-benar  ditumbuhkembangkan  yang  juga diikuti tranparansi mulai dari perencanaan penggunaan  dana.  Dari  sisi  penerapan  prinsip akuntabilitas  pelaksanaan  ADD  ditempuh  melalui sistem  pelaporan  yaitu  laporan  bulanan  dan laporan masing-masing tahapan kegiatan.
“  Sistem  pelaporan  dilaksanakan  secara berjenjang,  dari  Tim  Pelaksana  Kegiatan tingkat  Desa  ke  Tim  Fasilitasi  Tingkat Kecamatan  dan  Tim  Fasilitasi  Kecamatan  ke Tingkat  Kabupaten  dengan  menggunakan format  yang  telah  ditetapkan,  pelaporan tersebut  dilaksanakan  secara  rutin,    setiap bulan  dan  setiap  akhir  pelaksanaan  tahapan kegiatan .” (Hasil wawancara dengan LK). “  Setiap  awal  dan  akhir  tahapan  kegiatan, kami  selalu  mengingatkan  untuk  menyusun laporan  kegiatan  sesuai  format  yang  ada, karena  disamping  untuk  mengetahui    hasil
yang  sudah  dikerjakan,  juga  sebagai  syarat untuk pengajuan anggaran tahap berikutnya “. (Hasil wawancara dengan ET).

## 4.4. Pertanggungjawaban ADD
Pertanggungjawaban  ADD  di  Kabupaten Keerom  terintegrasi  dengan  pertanggungjawaban APBDes. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 9 Tahun 2018 tentang Keuangan Desa.
“  Untuk    keterbukaan  pengelolaan  ADD  kami mengundang  Bamuskam  dan  tokoh-tokoh masyarakat  setiap  3  bulan  sekali  untuk melakukan  evaluasi  pelaksanaan  program ADD  yang  sudah  kami  laksanakan  “  (Hasil wawancara dengan RL).
Evaluasi pelaksanaan program ADD tersebut juga membimbing masyarakat untuk berpartisipasi aktif  dalam  memberikan  masukan  dan  koreksi pelaksanaan ADD. Dalam hal ini pemerintah desa juga  harus  merespon  koreksi  masyarakat  dalam forum  tersebut  sehingga  tercipta  kesempurnaan pelaksanaan  ADD.  Di  samping  itu  forum  evaluasi tersebut  juga  telah  menerapkan  prinsip-prinsip transparansi  dalam  pertanggungjawaban  ADD secara periodik.
Sedangkan  untuk  pengelolaan  administrasi keuangan, sebagaimana hasil wawancara berikut:
”  Bukti  pengeluaran  uang  harus  disertakan  di setiap  laporan  pertanggungjawaban.  Tidak hanya  itu  tetapi  juga  harus  dilengkapi  dengan bukti-bukti  pendukung  lainnya.  Itu  harus dipenuhi  oleh  Tim  Pelaksana  Desa  sebagai pertanggungjawaban pengelolaan ADD. Namun  demikian  masih  saja  ada  beberapa desa  yang  belum  melaksanakan  ketentuan tersebut. Kondisi itulah kami selaku Pemerintah Distrik  punya  kewajiban  untuk  membenahi,
membimbing guna kesempurnaan
pertanggungjawaban      (Hasil  wawancara dengan EP)
“Sebagai  Ketua  Tim  Pelaksana  Desa,  saya bertanggungjawab  baik  pertanggungjawaban fisik maupun administrasi. Kalau
pertanggungjawaban  fisik  saya  dibantu  oleh beberapa perangkat untuk mengawasi pelaksanaannya,  tetapi  untuk  administrasi walaupun  belum  sempurna  karena  agak  sulit, seluruh  administrasi  termasuk  laporan-laporan saya  kerjakan  sambil  belajar.  Kalau  saya bingung saya minta bimbingan dari bapakbapak  di  kecamatan.  ….”  (Hasil wawancara dengan U)
Informasi-informasi  tersebut  menunjukkan bahwa  sistem  pertanggungjawaban  pelaksanaan program ADD telah menerapkan prinsip akuntabilitas walaupun
belum sempurna, khususnya  dalam  hal  sistem  pengadministrasian pertanggungjawaban keuangan ADD. Hal tersebut didukung  pula  dengan  informasi  yang  diperoleh dari  informan  sebagaimana  hasil  wawancara berikut:
”  Pada  umumnya  kuitansi  ataupun  nota pembelian, sudah ada di pengelola keuangan desa,  tapi  hanya  dikumpulkan  saja,  tidak disusun  sesuai  dengan  transaksi  dan  tidak dicatat  dalam  buku  kas  desa  .”    (Hasil wawancara dengan IT)
Pendapat  tersebut  ternyata  didukung beberapa desa yang telah melaksanakan ketentuan,  maupun  yang  belum  melaksanakan ketentuan  tersebut  yang  dibuktikan  dengan  hasil wawancara sebagai berikut:
“  Setiap  kami  mengeluarkan  uang  harus dipertanggungjawabkan  dengan  bukti-bukti yang  kuat  sebagai  bahan  laporan  bulanan. Selain  itu  barang-barang  yang  dibelanjakan juga  harus  jelas  penggunaannya..  .Jadi  tidak asal  belanja  dapat  kuitansi  tetapi  harus  jelas penggunaannya  .”  (Hasil  wawancara  dengan AR)
“  Kegiatan  ADD  sudah  kami  lakukan,  tapi memang  secara  administrasi  kadang-kadang kami  masih  bingung  sehingga  ada  beberapa ketentuan  yang  belum  kami  penuhi,  namun nyatanya  sudah  kami  belanjakan,  .hanya sistem  pertangungjawaban  yang  kami  masih butuh  bimbingan  dan  arahan  dari  pihak kecamatan maupun kabupaten.” (Hasil wawancara dengan AM)
Kutipan  wawancara  tersebut  menunjukkan bahwa  selama  dalam  pelaksanaan  ADD  tetap dituntut pertanggungjawaban pada setiap pembelanjaan  uang  ADD.    Dari  hasil  penelitian tersebut  di  atas  dapat  dirangkum  bahwa  sistem akuntabilitas  pengelolaan  Alokasi  Dana  desa  di  6 (enam)  wilayah  Distrik  yang  dijadikan  sampel sudah  berdasarkan  pada  prinsip  tanggunggugat maupun  prinsip  tanggungjawab,  walaupun  belum sepenuhnya  sesuai  dengan  ketentuan  yang  ada. Dengan demikian perlu dilakukan penyempurnaan secara berkelanjutan dengan tetap menyesuaikan situasi dan kondisi serta perkembangan peraturan perundang-undangan  yang  belaku.  Sedangkan yang  berkaitan  dengan  pengelola  Alokasi  Dana Desa yang melaksanakan pengelolaan
Jurnal DINAMIS Vol 16. No. 2 Desember  2019 ( Bonefasius Bao, 26-36) 32
administrasi  keuangan  belum  sesuai  dengan ketentuan  disebabkan  beberapa  hal,  antara  lain: Kurang efektifnya sistem pembinaan dari pemerintah  Distrik  dan  pemerintah  Kabupaten Keerom  terhadap  pengelola  ADD  di  tingkat kampung; Rendahnya kompetensi maupun tingkat pendidikan  aparat  pemerintah  kampung  yang merupakan ujung tombak pelaksanaan ADD.

## 5. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dikemukakan dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan indikator pertama  dapat  dilihat  ada  sebagian  kampung yang  sudah  melaksanakan  pengelolaan  Alokasi Dana Desa sesuai dengan peraturan yang berlaku di  Kabupaten  Keerom  Sementara  kampung  yang lain  seperti  Kampung  Skanto,  Kampung  Suskun, Kampung  Ampas,  dan  Kampung  Kalifam  belum bisa  melaksanakan  dengan  baik.  Pelaksanaan indikator  kedua  dapat  dilihat  ada  sebagian kampung  yang  bisa  melaksanakan  ADD  sesuai dengan  perencanaan  yang  sudah  dibuat  dan disertai  dengan  pertanggung  jawaban  yang  baik. Ada juga kampung yang masih dalam taraf belajar dalam  pelaksanaan  ADD  dengan  berbagai kekurangan  yang  ada  di  lapangan  dan  masih sangat  membutuhkan  bantuan  dari  pendamping seperti  yang  terjadi  di  Kampung  Yammara, Kampung  Yammua,  dan  Kampung  Walma. Terakhir  masih  ada  pula  Kampung  yang  tidak mampu  melaksanakan  program  ADD  dengan tidak  melibatkan  perangkat  kampung  maupun masyarakat  secara  luas,  dan  membutuhkan perhatian  yang  serius  bagi  pemerintah  untuk segera  memperbaiki  kinerja  kampung-kampung tersebut  seperti  Kampung  Skanto,  Kampung Suskun, Kampung Ampas, dan Kampung Kalifam. Pelaksanaan  indikator  ketiga  terkait  transparansi ada  beberapa  kampung  yang  sudah  bisa melaksanakan dengan baik Sementara masih ada juga kampung-kampung yang tidak melaksanakan dengan
baik,
bahkan cenderung menyalahgunakan  untuk  kepentingan  pribadi seperti  yang  terjadi  di  Kampung  Suskun, Kampung Ampas, dan Kampung Kalifam. Bahkan di Kampung Ampas, terjadi penyerangan terhadap rumah  Kepala  Kampung  disebabkan  warga  yang tidak puas atas
kepemimpinan
dan penyalahgunaan  wewenang  yang  dilakukan  oleh Kepala Kampung selama ini.
Pelaksanaan indikator keempat terkait partisipasi  masyarakat  dalam  pelaksanaan  ADD khususnya  dalam  pengerjaan  yang  bersifat
swakelola,  terdapat  beragam  informasi  yang didapatkan  di  lapangan.  Sebagian  besar  jawaban yang  diterima  oleh  tim  peneliti  yaitu  pelaksanaan kegiatan  dilakukan  oleh  masyarakat  melalui swakelola tanpa melibatkan jasa pihak ketiga atau penyedia  barang  jasa  dari  luar  lokasi  kampung tersebut. Khusus Kampung Baburia dan Kampung Skanto,  mereka  mengambil  tenaga  dari  luar  jika peralatan  yang  dibutuhkan  tidak  tersedia  di kampung,  maupun  jika  tenaga  tukang  bangunan tidak  mencukupi.  Jawaban  lain  didapatkan  dari Kampung  Wiantre  yaitu  pelaksanaan  kegiatan  itu hanya  dilaksanakan  oleh  beberapa  orang  saja yang  dipercaya  oleh  aparat  kampung  sehingga masyarakat  hanya  jadi  penonton  saja.  Jawaban yang  hampir  sama  didapatkan  dari  Kampung Suskun,  pengerjaan  secara  swakelola  tidak pernah terjadi. Sedangkan data yang di dapat tim peneliti  di  Kampung  Ampas,  dana  dikelola  oleh Kepala  Kampung  dan  Sekretaris  dengan  dibantu oleh  Pendamping,  sedangkan  aparat  yang  lain hanya  terkesan  simbolis  saja.  Jawaban  yang sama  juga  didapatkan  dari  Kampung  Kalifam dimana aparat kampung yang dilantik sama sekali tidak  paham  akan  tugas  pokok  dan  fungsi (Tupoksi)  mereka  sehingga  praktis  pengelolaan dana ADD dipegang dan dipertanggung jawabkan secara sepihak oleh Kepala Kampung, Sekretaris, dan Pendamping.
Untuk tahap penatausahan, didapatkan berbagai  jawaban  tentang  aspek  Penatausahaan. Indikator  pertama  dari  Penatausahaan,  yaitu Penatausahaan  Keuangan.  Terdapat  berbagai macam  variasi  jawaban  yang  didapatkan  dari sumber  informan  di  lapangan.  Penatausahaan Keuangan  di  Kampung  Warbo,  Sanggaria, Trimelyan, telah mancatat secara baik. Tetapi ada kampung  yang  mengaku  karena  keterbatasan sumber daya manusia maka pencatatannya belum dilakukan secara baik seperti di Kampung Baburia dan  Kampung  Yamta.  Indikator  kedua  yaitu Penatausahaan  Penerimaan  Dana  Kampung. Penatausahaan Keuangan Kampung di Kabupaten  Keerom  tidak  sama  antar  kampung satu dengan kampung lainnya, ada kampung yang mencatat dengan tertib namun ada juga kampung yang  tidak  mencatat  dengan  tertib  bahkan  ada kampung  yang  bendahara  tidak  berfungsi  sama sekali,  bendahara  hanya  mengambil/mencairkan uang  di  bank  saja  selanjutnya  penggunaan sepenuhnya dilakukan oleh Kepala Kampung dan sekretaris.
Indikator ketiga yaitu Penatausahaan Belanja Desa.  Dalam  indikator  ini,  pertanggungjawaban
Jurnal DINAMIS Vol 16. No. 2 Desember  2019 ( Bonefasius Bao, 26-36) 33
penggunaan  ADD  di  semua  kampung  didampingi oleh  petugas  yang  telah  di  kontrak  oleh Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Keerom  yang disebut Petugas Pendamping
Penggunaan
Alokasi  Dana  Desa,  Bahkan  ada  kampung  yang keseluruhananya
pertanggungjawabannya dibuatkan  oleh  petugas  pendamping  tersebut seperti  kampung  Arso  Kota  maupun  Kampung Workwana.  Selain  itu,  seluruh  kampung  di Kabupaten  Keerom  belum mengupayakan  secara maksimal  potensi  kampung  melalui  BUMDes dengan mengelola hasil usaha milik desa/kampung  maupun  dengan  mengelola  aset yang dimiliki oleh desa/kampung.Indikator keempat yaitu Penatausahaan Pembiayaan Desa. Dalam  hal  belanja  pegawai,  dapat  diambil kesimpulan  bahwa  belanja  pegawai  sekitar  Arso Kota,  Arso  Barat,  dan  Skanto  dapat  dikontrol  dan di  implementasi  dengan  baik.  Sebagaian  besar transparansi  di  ketiga  distrik  tersebut  nampak jelas  dengan  memaparkan  rencana  belanja selama satu tahu dalam baliho ukuran besar yang dipajang  di  depan  kantor  desa.  Sedangkan  untuk belanja barang/jasa, belanja barang dan jasa yang dilakukan  dikampung-kampung  yang  ada  di kabupaten  Keerom  yang  menggunakan  ADD semuanya dilakukan secara swakelola. Tujuannya adalah  agar  masyarakat  yang  ada  dikampung diberdayakan. Masyarakat juga dapat memperoleh  pekerjaan  dan  penghasilan  dan mendapat  manfaat  dari  ADD  tersebut.  Untuk Belanja  Modal,  tim  peneliti  menemukan  belanja modal belum nampak dalam penelitian ini. Hampir semua  kampung  belum  memikirkannya.  ADD semuanya digunakan habis untuk Belanja Pegawai  dan  Belanja  Barang  dan  Jasa.  Terakhir dalam  hal  Belanja  Tak  Terduga,  dalam  penelitian ini  belum  ditemukan  penganggaran  ADD  untuk Belanja Tidak Terduga.
Indikator
kelima adalah Dokumen Penatausahaan  oleh  Bendahara  Desa.  Dalam indikator  ini,  tim  peneliti  menemukan  dokumen- dokumen terkait dengan pelaporan
pertanggungjawaban yang disusun oleh bendahara  semuanya  diserahkan  ke  pemerintah daerah  Kabupaten  Keerom melalui BPMK.  Selain itu,  Pemerintah  telah  mengeluarkan  aplikasi berbasis daring melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa  (Siskuedes)  yang  di  gunakan  untuk mengelola Dana Desa, namun dilapangan menemui banyak kendala.
Tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban dapat  disimpulkan  bahwa  Pengelolaan  ADD Kampong  di  Kabupaten  Keerom  sebagai  berikut :
pertama;  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  dikelola belum sesuai dengan standar sistem Pengawasan Internal    Pokok    pengelolaan  keuangan  sehingga tidak  ada  pemisahan  yang  jelas  dan  tegas masing-masing elemen Pokok pengawasan terkait,  yang seharusnya terkoordinasikan dengan baik    dalam  menjaga  pengelolaan  keuangan Alokasi  dana  Desa  (ADD).  Hal  ini  sangat berpotensi  terhadap    penyimpangan  bahkan penyalahgunaan  anggaran  Dana  Desa,  alias lemahnya    Sistem  Pengendalian/Pengawasan Internal. Kedua; Kurangnya bahkan tidak memiliki kompotensi dan jujur oleh Pihak-pihak yang terkait dalam  mengelola  Anggaran  Desa  mulai  dari  saat Perencanaan  Anggaran,  Pelaksanaan  Kegiatan, Penatausahaan  sampai  pada  Pelaporan  dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggran Desa. Ketiga; Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab  baik  Kepala  Kampung,  Sekretaris Kampung, Bendahara, Kaur dan Bamuskam tidak fokus  sesuai  dengan  tugas  dan  kewenangannya, sistim  dan  prosedur  pengelolaan  keuangan  Desa diabaikan. (Tidak Fokus sesuai Tupoksi).
Dari  konteks  akuntabilitas  pengelolaan  dana desa,  hasil  penelitian  menemukan  bahwa  sistem akuntabilitas  pengelolaan  Alokasi  Dana  desa  di  6 (enam)  wilayah  Distrik  yang  dijadikan  sampel sudah  berdasarkan  pada  prinsip  tanggunggugat maupun  prinsip  tanggungjawab,  walaupun  belum sepenuhnya  sesuai  dengan  ketentuan  yang  ada. Dengan demikian perlu dilakukan penyempurnaan secara berkelanjutan dengan tetap menyesuaikan situasi dan kondisi serta perkembangan peraturan perundang-undangan  yang  belaku.  Sedangkan yang  berkaitan  dengan  pengelola  Alokasi  Dana Desa yang melaksanakan pengelolaan administrasi  keuangan  belum  sesuai  dengan ketentuan  disebabkan  beberapa  hal,  antara  lain: Kurang efektifnya sistem pembinaan dari pemerintah  Distrik  dan  pemerintah  Kabupaten Keerom  terhadap  pengelola  ADD  di  tingkat kampung; Rendahnya kompetensi maupun tingkat pendidikan  aparat  pemerintah  kampung  yang merupakan ujung tombak pelaksanaan ADD.

## 6. REKOMENDASI DAN SARAN
Atas  permasalahan  tersebut  Tim  Penyusun merekomendasikan  kepada  stakeholder  terkait sebagai berikut;
1. Pemerintah Daerah, untuk:
a.  Menyusun  Perbup  tentang  satuan  harga barang dan jasa sebagai acuan penyusunan APBDesa.
b.  Mewajibkan  kepala  desa  mempublikasikan RAPBDesa  untuk  diriviuw  oleh  masyarakat dan  menyediakan  saluran  keluhan/umpan balik masyarakat atas RAPBDesa.
c.  Menyediakan    dukungan  dana  untuk peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan  desa  bagi  aparat  Pemda  terkait khususnya OPD teknis dalam hal ini DPMK, dan pengawasan oleh Inspektorat Daerah.
d.  Menyampaikan hasil audit Inspektorat Daerah  ke  desa  yang  tidak  diaudit  untuk dijadikan acuan.
e.  Menyediakan  auditor  berlatar  belakang akuntansi/keuangan khusus untuk membantu  proses  pengelolaan  keuangan desa.
f. Membangun sistem pengaduan masyarakat yang  handal  dan  mensosialisasikannya hingga tingkat desa.
g.  Dalam  pengembangan  proses  penyusunan APBKampung  secara  partisipatif  diperlukan perubahan cara pandang pemerintah daerah  dalam  memberdayakan  kampung, maupun masyarakat kampung dalam memandang  kemandirian  kampung.  Terkait hal  tersebut  maka  :  Pemerintah  Daerah dalam  menyusun  regulasi  pelaksana  perlu memberikan  ruang  kreatifitas  dan  inovasi bagi kampung.
h.  Pemerintah  Daerah  perlu  memperkuat relasi  yang  setara  dalam  penyelarasan perencanaan kampung dan supra kampung.  Tuntutan  agar  perencanaan kampung  mengacu  kepada  perencanaan kebupaten harus diimbangi dengan penguatan komitmen pemerintah kabupaten untuk  menjadikan  RPJMKampung  sebagai salah  satu  sumber  masukan  RPJMD  yang penting. Untuk itu selain memperkuat forum konsultasi  publik  penyusunan  RPJMD, pemerintah  kabupaten  perlu  mendorong SKPD  untuk  benar-benar  mempelajari RPJMKampung dan aktif turun ke kampung-kampung untuk menyerap kebutuhan  masyarakat  kampung  sebagai bahan penyusunan RPJMD.
i. Pemerintah Daerah perlu melakukan
harmonisasi jadwal perencanaan penganggaran pembangunan.
j. Pemerintah  Daerah  harus  memperkuat aspek  tata  kelola  pemerintahan  kampung yang transparan sesuai dengan amanat UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi  Publik.  Kampung  sebagai  Badan
Publik  maka  harus  diperkuat  untuk  dapat menjalankan  amanat  UU  tersebut  sehingga pemenuhan  hak  masyarakat  sebagaimana tercantum  dalam  UU  Kampung  Pasal  68 ayat (1) bahwa masyarakat berhak
“meminta  dan  mendapatkan  informasi, mengawasi kegiatan Pemerintahan
Kampung,  pembangunan,  pemberdayaan masyarakat  kampung”  dapat  berjalan secara efektif. Hal ini relevan sebagai tindak lanjut  adanya  Kesepakatan  Bersama  (Mou) antara  Kementerian  Desa  Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Trasmigrasi dengan Komisi  Informasi  Pusat  RI,  tertanggal  16 Mei 2016 tentang Keterbukaan Informasi Di Kampung.
2. DPRD Kabupaten Keerom :
a.  Melakukan  pengawasan  secara  lebih  ketat kepada  pihak  eksekutif  dalam  pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Keerom
b.  Melakukan  kunjungan  kerja  di  lapangan sesering mungkin sehingga bisa melihat dan mendengar  keluhan  masyarakat  di  setiap kampung
c.  Memaksimalkan pengawasan dengan menggandeng  pihak-pihak  terkait  yaitu BPMK  Kabupaten  Keerom  dan  Inspektorat Kabupaten Keerom
3. Pemerintah Kampung
1. Tahap perencanaan
a.  Mengingat bahwa perencanaan merupakan  acuan  penting  bagi  proses penganggaran maka pemerintah kampung perlu  memperkuat  proses  perencanaan pembangunan melalui : (1)
pengembangan  data  kondisi  kampung secara  partisipatif  yang  akurat  dari  waktu ke  waktu;  (2)  pengembangan  Sistem Informasi Kampung sebagai media pengolahan  dan  distribusi  informasi  yang berguna bagi penguatan proses
perencanaan dan juga upaya membangun kepercayaan  warga  terhadap  proses perencanaan  pembangunan;  dan  (3) memperluas ruang keterlibatan masyarakat dengan secara khusus melakukan afirmative  action terhadap kelompok marginal. b.  Pemerintah Kampung perlu mengembangkan ruang partisipasi masyarakat di dalam proses
penganggaran  pembangunan  kampung. Hal  tersebut  dapat  dilakukan  dengan menerapkan salah satu model
pembahasan  RAPBKampung  yaitu  :  (1) model  perwakilan  Bamuskam  di  dalam pembahasan  APBKampung,  (2)  model pengembangan  forum  konsultasi  publik tingkat  dusun  maupun  kampung,  (3) model  perlibatan  masyarakat  di  dalam musyawarah pembahasan RAPBKampung oleh pemerintah kampung dan  Bamuskam;  dan  juga  (4)  model pembahasan anggaran di dalam musrenbang kampunga. Penerapan model-model proses penyusunan APBKampung  secara  partisipatif  tersebut harus  disesuaikan  dengan  kondisi  dan budaya lokal setempat.
2.  Tahap Pelaksanaan
a.  Sebaiknya  para  Kepala  Kampung  bisa memegang amanah yang diberikan kepadanya  dan  melaksanakan  Tugas Pokok dan Fungsinya secara baik sehingga  tidak  ada  terjadi  konflik  antara pemimpin dan rakyat yang dibawahnya.
b.  Dalam pengelolaan APB Kampung, seharusnya dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan peraturan yang  sudah  ditetapkan, dengan memprioritaskan  program-program  yang menyentuh  masyarakat  secara  langsung, dan  bukan  untuk  melaksanakan  hal-hal yang menguntungkan pribadi semata.
3.  Tahap Penatausahaan
a.  Kepala  Kampung  diharapkan  mampu mengimplementasikan  program-program yang  sudah  dibuat  dalam  APB  Desa secara benar dan transparan
b.  Kepala  Kampung  diharapkan  mampu melakukan proses  penatausahaan  secara baik  dan  bertanggung  jawab  dengan melibatkan aparat kampung setempat.
c.  Perlunya  komunikasi  yang  intensif  dan secara  terus  menerus  antara  Kepala Kampung dengan masyarakat yang dipimpinnya sehingga timbul kepercayaan dari  masyarakat  terhadap  kepemimpinan Kepala Kampung.
d.  Perlunya  peningkatan  kualitas  aparat kampung  dengan  melibatkan  mereka dalam  pelatihan-pelatihan  yang  dilakukan
guna memperkuat kapasitas dan kapabilitas aparat kampung.
4.  Tahap Pelaporan
a.  Dalam mengelolaa keuangan Desa,
Organisisa Desa yang memisahkan tanggungjawab  dan  wewenang  secara jelas  dan  tegas  terhadap  masing-masing unut-unit  organisasi  utuk  dilaksanakan dalam  kegiatan  pokok  Desa  khusnya dalam pengelolaan  Dana Desa. Misalnya tugas  pokok  mulai  dari  Kepala  Kampung, Sekretaris,    Bendahara,    Kaur  dan Bamuskam  dan  lain-lain.  Contoh    Tugas dan  Kewenangan  :  Sekretaris  Kampung bertindak selaku Koordinator pelaksanaan teknis  pengelolaan  keuangan  desa  dan bertanggungjawab  kepada  Kepala  Desa, dengan memiliki tugas antara lain menyusun pelaporan dan
pertanggungjawaban  pelaksanaan  APBD Desa  tdak  perlu  mengurus  penerimaan, menyimpan,  menyetor/membayar    yang menjadi  tugas  bandahara  Desa  dan sebaliknya  Bendahara  bukan  tugasnya membuat  laporan  pertanggungjawaban pelaksanaan  APB  Desa    yang  menjadi tugas  pokok    seorang  Sekretaris  Desa dan  lain-lain  Kepala  kampung,  Kaur  dan Bamuskam.
b.  Struktur organisasi menunjukan
pemisahan  yang  jelas  dan  tegas,  diikuti dengan  staf  yang  memiliki  kompotensi yang dapat dipercaya dalam melaksanakan  tugas  utamnya,  laporan keuangan dapat dikerjakan dengan efesien  dan  efektif,  meskipun  hanya sedikit elemen system pengawasan internal yang mendukung. Oleh karena itu kedepan  penempatan/penunjukan  staf sebagai  pembantu  Kepala  Kampung seharusnya  yang  memiliki  kompotensi dibidangnya dan dapat dipercaya.

## 7. DAFTAR PUSTAKA
Arianti, Fiki. 2016.  Muncul Usulan 1800 Kampung Baru Untuk Terima Dana Rp 1 Milyar.  Liputan 6.com, tersedia 20 April 2016.
Bungin,  Burhan,  2007,  Penelitan  Kualitatif, Prenada Meda Group, Jakarta.
Hasniati,  Model  Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana Kampung
Haryanto,  Sahmuddin,  dan  Arifuddin,  2007. Akuntansi  Sektor  Publik.  Edisi  Pertama:
Universitas Diponegoro. Semarang.
Moleong,  Lexy  J.,  2002,  Metode  Penelitian
Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung.
Simanjutak,  Robert  dan  Hidayanto,  Djoko,  2002,
Dana  Alokasi  Umum  di  Masa  Depan  dalam Sidik,  Makhmud,  Mahi,  Raksaka,  Simanjutak, Robert  dan  Brodjonegoro,  Bambang,  2002,
Dana  Alokasi  Umum, Konsep,  Hambatan  dan Prospek di Era Otonomi Daerah, LPEM FE UI, MPKP FE UI, Dirjen PKPD, Kompas, Jakarta.

## Dokumen:
Dokumen  APB-Kampung  se  kabupaten  Keerom, 2017. Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2014 tentang  Dana  Kampung  yang  Bersumber  dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia  Nomor  113  Tahun  2014  tentang Pengelolaan Keuangan Desa Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangungan  Daerah Tertinggal,  dan  Transmigrasi  No.  21  Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan,
Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia
Nomor  49/PMK.07/2016  tentang  Tata  Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor 43  tahun  2014  Peraturan  Pelaksanaan  Undang Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa.  30 Mei  2014.  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun 2014 Nomor 123. Jakarta.