## Legalitas

## Respon Masyarakat Surabaya terhadap Diputuskannya RUU Cipta Kerja Oleh Pemerintah

## Taufiqurahman Arsy Ramadhani, Agus Machfud Fauzi
Program Studi Sarjana Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia Correspondence email: taufiqurahman.19034@mhs.unesa.ac.id
Abstrak. Artikel  ini  betujuan  untuk  menganalisis  Respon  Masyarakat  Indonesia  setelah  diputuskannya  RUU  Cipta  Kerja  yang dibuat oleh DPR. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif desktiptif dengan menjelaskan pandangan  sosiologi  hukum  terhadap  dampak  yang  dihasilkan  dari  diputuskannya  RUU  Cipta  Kerja  menjadi  Undang-Undang tetap.Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  yaitu  dengan  mengumpulkan  studi  pustaka  yaitu  mengambil  dari  beberapa sumber seperti jurnal, artikel, berita, majalah ataupun sumber-sumber lain yang berkaitan dengan topik yang sedang dibahas. Hasil dari  penelitian  ini  diharapkan  bisa  menjadi  acuan  untuk  penelitian-penelitian  berikutnya  serta  dapat  memberikan  ilmu  yang bermanfaat kepada para pembaca.

## Kata kunci: RUU Cipta Kerja, Omnibuslaw, Pemerintah
Abstract. This article aims to analyze the response of the Indonesian people after the decision on the Job Creation Bill drafted by the DPR. The method used in this research is descriptive qualitative research method by explaining the sociological view of law on the impact  resulting  from the decision  of the Work  Creation Bill  to  become a permanent  law.  The data  collection technique used  is  to  collect  literature  studies,  namely  taking  from  several  sources  such  as  journals,  articles  ,  news,  magazines  or  other sources related to  the topic being  discussed. The  results of this study are  expected to  be a reference for future studies and can provide useful knowledge for readers.

## Keyword: RUU Cipta Kerja, Omnibuslaw, Government

## PENDAHULUAN
Dikarenakan adanya pengaruh globalisasi secara besar-besaran, pemerintah Indonesia berpikir untuk melakukan perubahan tanggap secara cepat dan tepat. Menanggapi hal tersebut, pemerintah Indonesia atas perintah dari presiden Joko Widodo mengambil langkah  yaitu dengan menciptakan Omnibuslaw Cipta Lapangan Kerja. Omnibuslaw Cipta Lapangan  Kerja  ini  diawali  dari  Visi  Presiden  Joko  Widodo  untuk  membuka  lapangan  pekerja  yang  lebih  luas  serta dalam  jumlah  yang  sangat  besar.  Dengan  adanya  Omnibuslaw  Cipta  Lapangan  Kerja  ini,  diharapkan  Indonesia  bisa merubah  struktur  perekonomiannya  yang  nantinya  akan  memberikan  dorongan  juga  terhadap  sektor-sektor  lainnya agar  bisa  mendorong  tingkat  perekonomian  yang  lebih  tinggi.  Untuk  memenuhi  pencapaian  tersebut,  pemerintah melakukan beberapa hal yaitu:
1. Penciptaan  Lapangan  Kerja,  agar  bisa  meningkatkan  tingkat  perekonomian  masyarakat,  pemerintah  membuka lapangan pekerjaan secara besar-besaran agar masyarakat  yang pengangguran mendapatkan pekerjaan.  Selain itu, pemerintah  melakukan  pembinaan  terhadap  masyarakat  yang  mempunyai  tingkat  pendidikan  rendah  melalui program pembinaan yang nantinya program tersebut akan menciptakan para tenaga kerja baru yang berkualitas dan siap  untuk  melakukan  pekerjaannya  di  berbagai  perusahaan-perusahaan  besar  sehingga  mereka  mampu  bersaing dengan tenaga  kerja dari luar  negeri yang diakibatkan  karena adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)  yang membuat tenaga kerja dari luar negeri dapat dengan mudah masuk ke negara kita.
2. Peningkatan  Investasi,  dengan  diciptakannya  Omnibuslaw  Cipta  Lapangan  Kerja  menjadikan  investor-investor asing dengan mudah nya dapat masuk ke Indonesia dengan syarat-syarat yang sangat simpel dan berisiko. Tujuan pemerintah untuk memberikan izin masuk investor-investor  asing dengan mudah  yaitu saat investor-investor dari luar  negeri  menanamkan  modalnya  di  Indonesia,  perusahaan-perusahaan  tersebut  akan  membuka  lapangan pekerjaan  yang  nantinya  perusahaan  tersebut  akan  mencari  tenaga  kerja  yang  ada  di  Indonesia  sehingga  tingkat pengangguran  yang  ada  di  Indonesia  menjadi  berkurang  serta  dapat  meningkatkan  pendapatan  per  kapita  negara. Selain itu, dengan berkurangnya tingkat pengangguran yang ada di Indonesia, kejadian-kejadian kriminalitas yang terjadi  seperti  pencurian,  perampokan  serta  pembegalan  akan  berkurang  juga  dikarenakan  sudah  banyak masyarakat  yang  mempunyai  pekerjaan  tetap  dari  perusahaan-perusahaan  asing  yang  menanamkan  modal  di Indonesia.
3. Peningkatan Produktivitas, dengan adanya pembukaan lapangan kerja secara besar-besaran, diharapkan masyarakat bisa  meningkatkan  produk-produk  yang  dihasilkan.  Peningkatan  tersebut  mencakup  dari  segi  kualitas  maupun kuantitas,  karena  semakin  tinggi  kualitas  tenaga  kerja  maka  semakin  bagus  pula  produk-produk  yang  dihasilkan dan produk yang dihasilkan juga semakin banyak agar tingkat perekonomian negara meningkat secara signifikan.

## Taufiqurahman  Arsy’  Ramadhani  dan  Agus  Machfud  Fauzi,  Respon  Masyarakat  Surabaya  terhadap  Diputuskannya  RUU Cipta Kerja Oleh Pemerintah
Omnibuslaw sendiri adalah metode untuk mengganti atau mencabut suatu ketentuan di dalam Undang-Undang atau  mengatur  ulang  beberapa  ketentuan  di  dalam  Undang-Undang  ke  dalam  satu  Undang-Undang.  Di  dalam Omnibuslaw  itu  sendiri  terdapat  tiga  RUU  yang  sudah  siap  untuk  disahkan  yaitu  RUU  Cipta  Kerja,  RUU  tentang ketentuan  dan  fasilitas  perpajakan  untuk  penguatan  perekonomian  serta  RUU  tentang  pengembangan  dan  penguatan pada  sektor  keuangan.  Tetapi  dari  ketiga  RUU  yang  akan  disahkan,  yang  paling  menarik  perhatian  masyarakat Indonesia  terutama  para  kaum  pekerja,  buruh,  petani  hingga  mahasiswa  yaitu  pada  RUU  Cipta  Kerja.  RUU  Cipta Kerja  merupakan  upaya  menciptakan  sebuah  lapangan  kerja  melalui  kemudahan  usaha,  perlindungan  dan pemberdayaan,  usaha  mikro,  kecil  dan  menengah,  peningkatan  ekosistem  investasi  dan  kemudahan  berusaha,  serta investasi  pemerintahan  pusat  dan  percepatan  proyek  strategis  nasional.  Berdasarkan  pasal  3  RUU  Cipta  Kerja,  telah dikatakan bahwa tujuan dibuatnya RUU Cipta Kerja yaitu untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya bagi  masyarakat  Indonesia  secara  merata.  Hal  tersebut  dilakukan  agar  seluruh  masyarakat  Indonesia  mendapatkan penghidupan  yang  layak  secara  merata.  Untuk  mewujudkan  hal  tersebut,  ada  beberapa  poin  yang  harus  dilakukan pemerintah yaitu:
1. Pemberdayaan UMKM serta perkoperasian
2. Kemudahan dalam berwirausaha
3. Peningkatan ekosistem investasi
4. Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja
5. Investasi pemerintahan pusat dan percepatan proyek strategis nasional.
Dengan  diciptakannya  Omnibuslaw  Cipta  Kerja  oleh  pemerintah  Indonesia,  manfaat  yang  dapat  didapatkan seperti:
1. Menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas serta kesejahteraan pekerja secara berkelanjutan
Untuk  menghadapi  Masyarakat  Ekonomi  ASEAN  (MEA)  yang  menyebabkan  munculnya  pasar  bebas  dan mengakibatkan  tenaga  kerja  dari  luar  negeri  bisa  masuk  dengan  bebas  ke  Indonesia,  pemerintah  melakukan berbagai upaya untuk menciptakan lapangan kerja yang berkualitas agar masyarakat mampu bersaing dengan para tenaga  kerja  yang  berasal  dari  luar  negeri  tersebut.  Penciptaan  lapangan  kerja  yang  berkualitas  ini  juga  dapat mengurangi angka pengangguran dalam negeri yang termasuk tinggi. Selain lapangan kerja yang berkualitas, para pekerja  juga  harus  selalu  diperhatikan  kesejahteraannya,  karena  jika  lapangan  kerja  yang  berkualitas  tidak didukung  oleh  Sumber  Daya  Manusia  yang  berkualitas  juga  maka  lapangan  pekerjaan  tersebut  akan  sia-sia  dan rencana pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat akan gagal.
2. Penyederhanaan regulasi dan perizinan
Dengan  adanya  Omnibuslaw  Cipta  Kerja,  perizinan  dalam  mendirikan  sebuah  perusahaan  di  Indonesia menjadi  lebih  sederhana  daripada  sebelumnya  sehingga  investor-investor  dari  luar  negeri  dapat  dengan  mudah menanamkan  modalnya  di  Indonesia.  Hal  tersebut  tidak  semata-mata  untuk  menguntungkan  investor  dari  luar negeri  saja,  tetapi  masyarakat  juga  bisa  memanfaatkan  hal  tersebut  untuk  mendapatkan  sebuah  pekerjaan  karena semakin  banyak  investor  asing  yang  menanamkan  modal  nya  di  Indonesia  maka  semakin  banyak  pula  lapangan pekerjaan yang tersedia.
3. Pencapaian investasi yang berkualitas
Penanaman  investasi  dalam  negeri  bertujuan  untuk  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  secara  signifikan. Agar  bisa  mewujudkan  hal  tersebut,  investasi  perlu  ditingkatkan  agar  bisa  sejalan  dengan  kenaikan  daya  saing Indonesia  di  mata  internasional.  Banyaknya  investor  yang  mau  menanamkan  modalnya  di  Indonesia  juga dipengaruhi  oleh  poin  sebelumnya  yaitu  kemudahan  dalam  mengurus  perizinan  penanaman  modal  di  Indonesia, karena  jika  perizinan  dalam  menanamkan  modal  mudah  dan  tidak  ribet  maka  investor  asing  banyak  yang menanamkan  modal  di  Indonesia.  Selain  itu,  investasi  yang  dilakukan  oleh  investor-investor  asing  tersebut  dapat membuka  sebuah  lapangan  pekerjaan  baru  yang  nantinya  masyarakat  bisa  memanfaatkan  kesempatan  tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari nya.
4. Pemberdayaan  UMKM
Omnibuslaw  Cipta  Kerja  memberikan  dampak  produktivitas  yang  lebih  tinggi  terhadap  usaha  UMKM. Dengan begitu, pemberdayaan UMKM berjalan  sesuai dengan  apa yang diharapkan dan mampu bersaing dengan usaha-usaha lainnya. Pemberdayaan yang dimaksud yaitu memberikan bimbingan, pengarahan serta bantuan
kepada UMKM agar mereka juga mampu bersaing dengan usaha-usaha lain pada pasar global.
Tujuan  diciptakannya  Omnibuslaw  ini  adalah  untuk  meningkatkan  tingkat  perekonomian  Indonesia  serta meningkatkan pendapatan perkapita dengan cara membuka lapangan pekerja seluas-luasnya agar masyarakat mampu mendapatkan  pekerjaan  tetap  agar  bisa  memenuhi  kebutuhan  hidupnya.  Dari  langkah  inilah  yang  nantinya  bisa mengurangi  tingkat  kriminalitas  dan  pengangguran  di  Indonesia  agar  masyarakat  Indonesia  mempunyai  kehidupan yang aman, tentram dan sejahtera.

## Taufiqurahman  Arsy’  Ramadhani  dan  Agus  Machfud  Fauzi,  Respon  Masyarakat  Surabaya  terhadap  Diputuskannya  RUU Cipta Kerja Oleh Pemerintah

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  deskriptif,  yaitu  menjelaskan  secara  mendalam  dan mendetail mengenai perjalanan Omnibuslaw di Indonesia serta  respon masyarakat terhadap disahkan nya RUU Cipta Kerja  menjadi  Undang-Undang  tetap.  Metode  kualitatif  deskriptif  dapat  diartikan  sebagai  prosedur  pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan suatu subyek/obyek penelitian pada saat ini yang  didasarkan  fakta  –  fakta  yang  tampak  atau  sebagaimana  adanya,  (Nawawi,  2012:67).  Instrument  utama  dalam penelitian  kualitatif  yaitu  peneliti,  oleh  karena  itu  peneliti  harus  dapat  menguasai  teori,  konsep,  materi  dan pembahasan  apa  yang  ingin  dijadikan  sumber  data  penelitian.  Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  yaitu teknik studi pustaka dengan mencari sumber-sumber yang berkaitan dengan penelitian seperti artikel, jurnal, buku, dan sumber-sumber  online  lainnya  yang  berkaitan  dengan  respon  masyarakat  terhadap  pengesahan  RUU  Cipta  Kerja  di daerah  Surabaya.  Hasil  dari  penelitian  ini  nantinya  akan  dikaitkan  pula  dengan  analisis  dan  teori  awal  dari  peneliti sebelum  melakukan  penelitian  dengan  mendiskripsikan  dan  menjabarkan  secara  detail,  mendalam  dan  menyeluh sesuai dengan tujuan diadakannya penelitian ini yang kemudian diambil kesimpulan dari perolehan data tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Respon  Masyarakat  Surabaya  Terhadap  Pengesahan  RUU  Cipta  Kerja  Omnibuslaw  Dalam  Perspektif Sosiologi Hukum
Pengesahan  RUU  Cipta  Kerja  banyak  menjadi  sorotan  oleh  publik  dikarenakan  isi  dari  Ruu  Cipta  Kerja  yang dianggap banyak memuat pasal kontroversial. Pasal-pasal kontroversial yang dimaksud antara lain:
1. Pasal  59,  yang  berisi  penghapusan  aturan  mengenai  jangka  waktu  perjanjian  kerja  waktu  tertentu  (PKWT)  atau pekerja kontrak.
2. Pasal  79,  yang  berisikan  pemangkasan  hari  libur  yang  sebelumnya  diatur  dalam  UU  Ketenagakerjaan  adalah  dua hari  diperpendek  menjadi  satu  hari.  Selain  itu,  pasal  79  juga  menghapus  kewajiban  perusahaan  memberikan istirahat panjang  dua bulan bagi pekerja yang telah bekerja selama enam tahun berturut-turut. Setelah itu, pasal 79 mengatur pemberian cuti tahunan paling sedikit 12 hari kerja setelah pekerja tersebut bekerja selama setahun.
3. Pasal  88,  berisikan  pengaturan  upah  kerja  yang  dimana  dalam  UU  ketenagakerjaan  sebelumnya  disebutkan 11kebijakan sebelumnya sekarang menjadi 7 kebijakan saja.
Selain  itu, RUU Cipta Kerja dianggap buruh  sebagai Undang-Undang yang hanya mementingkan kepentingan investor  dibandingkan  pekerja-pekerja  dalam  negeri.  Secara  substantsi,  RUU  Cipta  Kerja  mempunyai  dampak  yang paling besar pada masyarakat luas terutama kaum buruh dan pekerja dibandingkan RUU lainnya. Maka dari itu serikat buruh dan pekerja dengan didukung oleh seluruh mahasiswa Indonesia melakukan penolakan besar-besaran terhadap diputuskannya  RUU  Cipta  Kerja.  Menurut  masyarakat,  Pemerintah  dan  DPR  dianggap  kejar  tayang  dalam menyelesaikan  Omnibuslaw  RUU  Cipta  Kerja  ini.  RUU  ini  diharapkan  bisa  menarik  investor-investor  asing  agar dapat  menanamkan  modal  di  Indonesia  sehingga  dapat  meningkatkan  tingkat  perekonomian  masyarakat  di  masa pandemi  COVID-19  seperti  ini.  Pemerintah  dan  Badan  legislatif  DPR  RI  juga  sempat  menunda  pembahasan  RUU Cipta Kerja setelah mendapat perintah dari presiden Jokowi dikarenakan menjawab respon dari tuntutan buruh yang keberatan  dengan  beberapa  pasal  di  RUU  Cipta  Kerja.  Beberapa  pasal  yang  tertera  pada  Omnibuslaw  RUU  Cipta Kerja  ini  dianggap  serikat  buruh  akan  merugikan  posisi  mereka  saat  ini.  Salah  satu  yang  menjadi  sorotan  yaitu penghapusan Upah Minimum Kerja yang akan diganti oleh UMP yang dimana UMP ini bisa menyebabkan gaji para pekerja  menjadi  lebih  rendah  daripada  sebelumnya.  Selain  itu,  para  buruh  juga  mempermasalahkan  pasal  79  pada RUU  Cipta  Kerja  yang  dimana  dalam  pasal  tersebut  menyatakan  bahwa  istirahat  hanya  1  kali  seminggu.  Hal  ini berarti pemerintah memberikan kewajiban kepada pengusaha untuk memberikan waktu istirahat kepada buruh hanya sekali  saja  sehingga  menyebabkan  waktu  istirahat  buruh  berkurang.  Beberapa  ketentuan-ketentuan  lainnya  juga dianggap kontroversial seperti masalah pekerja kontrak, upah, pesangon, mekanisme PHK serta jaminan sosial.
Setelah  disahkannya  RUU  Cipta  Kerja  ini,  masyarakat  terutama  kelompok  para  pekerja,  buruh,  petani, mahasiswa sampai masyarakat lainnya melakukan penolakan dengan menyuarakan aspirasi mereka di berbagai daerah seperti  yang  terjadi  di  Surabaya.  Penolakan  tersebut  berupa  demo  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  terhadap  RUU Cipta  Kerja  yang  disahkan  pada  saat  itu.  Demo  ini  dilakukan  selama  3  hari  berturut-turut  sampai  suara  mereka  di dengar oleh pemerintah daerah setempat. Penolakan itu tidak hanya semata-mata untuk menolak  diciptakannya RUU Cipta  Kerja  tersebut,  tetapi  mereka  juga  memberikan  tuntutan-tuntutan  seperti  tuntutan  terhadap  Upah  Minimum Kerja yang akan diganti oleh UMP, pengurangan uang pesangon, penolakan terhadap adanyaa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu  (PKWT).  Selain  itu,  para  buruh  menolak  adanya  outsorcing  seumur  hidup,  waktu  kerja  yang  dianggap eksploitatif  serta  hilangnya  hak  cuti  yang  dimiliki  para  pekerja.  Perilaku  penolakan  tersebut  termasuk  kedalam  teori perubahan  sosial  yang  dijelaskan  oleh  Soerjono  Soekanto  bahwa  perubahan  sosial  yaitu  perubahan  pada  lembaga- lembaga kemasyarakatan yang mempengaruhi sistem sosial, nilai-nilai, sikap dan pola perilaku masyarakat. Perubahan yang dimaksud disini adalah sikap masyarakat terhadap pemerintah setelah melakukan pengesahan RUU Cipta Kerja,

## Taufiqurahman  Arsy’  Ramadhani  dan  Agus  Machfud  Fauzi,  Respon  Masyarakat  Surabaya  terhadap  Diputuskannya  RUU Cipta Kerja Oleh Pemerintah
dimana setelah dilakukan pengesahan RUU Cipta Kerja oleh pemerintah masyarakat melakukan penolakan di berbagai daerah di Indonesia. Peristiwa ini menunjukkan sikap masyarakat yang tidak percaya lagi  dengan pemerintah karena mereka  menganggap  bahwa  pemerintah  sudah  tidak  bisa  dipercaya  lagi  dalam  memimpin  sebuah  negara.  Selain  itu, kejadian diatas dapat dijelaskan melalui  teori konflik sosial. Teori konflik merupakan kajian mengenai suatu konflik yang terjadi di masyarakat berdasarkan faktor penyebabnya. Teori konflik muncul sebagai respon atas lahirnya sebuah revolusi,  demokratisasi  dan  industrialisasi.  Menurut  teori  konflik,  sebuah  konflik  bisa  terjadi  dikarenakan  faktor internal  dan  faktor  eksternal.  Sedangkan  dari  kejadian  diatas,  konflik  terjadi  dikarenakan  faktor  eksternal  yaitu langkah  yang diambil oleh pemerintah dalam melakukan pengesahan RUU Cipta Kerja  yang dianggap tidak melalui komunikasi  dua  arah  dengan  masyarakat  tetapi  langsung  memutuskan  sepihak  tanpa  menerima  kritik  atau  pendapat dari pihak lain.
Dalam  menanggapi  hal  ini,  sosiologi  hukum  sebagai  ilmu  yang  mengkaji  tentang  hubungan  antara  hukum dengan  perilaku  sosial  masyarakat  menilai  bahwa  pelaksanaan  hukum  yang  ada  di  Indonesia  dinilai  masih  kurang terbuka terhadap masyarakat. Terlihat jelas bahwa setelah dimunculkannya Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, masyarakat memberikan respon yang sangat negatif berupa penolakan sehingga masyarakat Indonesia melakukan aksi demo  untuk  memberikan  tututan  kepada  DPR  RI  agar  RUU  Cipta  Kerja  dibatalkan  karena  dianggap  membuat masyarakat  menjnadi  makin  sengsara.  Dalam  menghadapi  hal  ini,  DPR  RI  sebagai  perancang  Undang-Undang tersebut  tidak  memberikan  respon  sama  sekali  terkait  hal  tersebut  bahkan  bersikap  acuh  terhadap  penolakan  yang dilakukan  oleh  masyarakat  di  luar  sana.  DPR  RI  tetap  melanjutkan  perumusan  Rancangan  undang-Undang  tersebut hingga  tahap  pengesahan  dan  diberikan  kepada  Badan  Pemerintah  Eksekutif  untuk  disetujui  dan  ditanda  tangani sebagai  Undang-Undang  tetap.  Selain  itu,dapat  dilihat  dari  proses  pengesahan  RUU  Cipta  Kerja  yang  dibahas  pada rapat  paripurna  senin  5  Oktober  2020,  dimana  pada  saat  salah  satu  anggota  rapat  hendak  memberikan  kritik  atau pendapatnya terhadap Undang-Undang tersebut tetapi mic dari anggota rapat tersebut di mute atau dimatikan sehingga tidak dapat mengutarakan pendapatnya bahkan sampai-sampai anggota rapat tersebut menggunakan mic lainnya tetap saja dimatikan kembali oleh moderator rapat paripurna sehingga  anggota  rapat  tersebut memutuskan  untuk walk out dari  rapat  paripurna  tersebut  karena  merasa  tidak  diberikan  kebebasan  untuk  berpendapat  dan  akhirnya  memutuskan untuk  meninggalkan  ruangan  rapat.  Menurut  sosiologi  hukum,  proses  berjalannya  hukum  yang  baik  adalah  hukum yang telah mencapai keadilan antara hukum dengan negara. Negara yang dimaksud yaitu pemerintah, masyarakat serta beberapa  komponen-komponen  lainnya.  Untuk  menciptakan  keaadan  yang  seperti  itu,  pemerintah  harus  bersifat transparansi dalam membentuk dan menciptakan suatu aturan karena nantinya hukum tidak semata-mata dibuat untuk kepentingan pribadi atau kelompok saja, tetapi hukum dibuat untuk kepentingan bersama-sama. Jadi alangkah baiknya proses pembentukan sebuah aturan  juga melibatkan masyarakat, tidak hanya semata-mata  untuk kepentingan sebuah kelompok saja.
Respon perusahaan-perusahaan yang ada di daerah Surabaya setelah terjadinya penolakan yang dilakukan oleh para  buruh  dan  pekerja  sepertinya  baik-baik  saja.  Karena  setelah  kejadian  demo  besar-besaran  yang  dilakukan  oleh masyarakat  termasuk  buruh  dan  pekerja,  tidak  ada  kabar  ataupun  berita-berita  tentang  pemutusan  hubungan  kerja secara  besar-besaran  ataupun  pemberian  hukuman  pada  para  buruh  dan  pekerja  yang  ada  di  Surabaya.  Perusahaan- perusahaan tersebut lebih memilih jalan kooperatif dibandingkan memberikan punishment kepada para pekerja mereka karena mungkin menurut pemilik perusahaan sendiri sudah sepantasnya para pekerja dan buruh melakukan penolakan dan  memberikan  tuntutan  kepada  pemerintah  karena  selain  melakukan  pekerjaannya,  buruh  dan  pekerja  mempunyai tugas  lain  untuk  menuntut  serta  melakukan  penolakan  terhadap  kebijakan-kebijakan  yang  dianggap  kurang  baik  dan merugikan masyarakat. Bahkan hingga saat ini pun, suasana perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Surabaya tetap kondusif dan baik-baik saja seperti sebelum terjadinya penolakan.

## SIMPULAN
RUU  Cipta  Kerja  yang  diciptakan  oleh  pemerintah  sebenarnya  mempunyai  dampak  positif  yang  banyak daripada  dampak  negatifnya.  Tetapi  masyarakat  masih  kurang  terbuka  dalam  menerima  kebijakan  tersebut. Pemerintah  sebagai  lembaga  yang  memimpin  jalannya  pemerintah  juga  seharusnya  memberikan  arahan  serta penjelasan kepada masyarakat mengenai RUU Cipta Kerja tersebut agar masyarakat juga bisa memahami bagaimana maksud  dan  tujuan  pemerintah  dalam  menciptakan  Undang-Undang  tersebut  serta  apa  manfaat  yang  didapatkan setelah melaksanakan apa yang tertera pada Undang-Undang tersebut. Sebagai masyarakat yang baik, kita harus selalu bisa  menerima  bentuk  perubahan  yang  sedang  terjadi  di  kehidupan  kita,  karena  pemerintah  juga  tidak  mungkin melakukan perubahan untuk masyarakat ke arah yang lebih buruk daripada sebelumnya, kita sebagai masyarakat juga harus bisa open minded dalam menerima suatu perubahan yang ada di dalam kehidupan kita.

## Taufiqurahman  Arsy’  Ramadhani  dan  Agus  Machfud  Fauzi,  Respon  Masyarakat  Surabaya  terhadap  Diputuskannya  RUU

## DAFTAR PUSTAKA
Faqih,  Abdullah.  “Pasal-Pasal  Kontroversial  Omnibuslaw  Cipta  Kerja:  Buruh  Mogok  Kerja  Nasional”.  Selasa,  6 Oktober  2020. https://surabaya.tribunnews.com/2020/10/06/pasal-pasal-kontroversial-omnibus-law-cipta-kerja- buruh-mogok-kerja-nasional?page=4 . diakses pada tanggal 19 November 2020 Idris,
Muhammad. “Jadi Kontroversi, Apa Itu RUU Cipta Kerja?”. 05 Oktober 2020. https://money.kompas.com/read/2020/10/05/063213126/jadi-kontroversi-apa-itu-ruu-cipta-kerja?page=all .
diakses pada tanggal 19 November 2020
DSLA,  Admin.  “Omnibus  Law  Cipta  Lapangan  Kerja:  Pengertian,  Tujuan,  dan  Manfaat”.  15  April  2020. https://www.dslalawfirm.com/omnibus-law/ . Diakses pada tanggal 19 November 2020 Amali,  Zakki.  “Kronologi  Omnibus  Law  Disahkan  hingga  Jokowi  Terima  UU  Cipta  Kerja”.  15  Oktober  2020. https://tirto.id/kronologi-omnibus-law-disahkan-hingga-jokowi-terima-uu-cipta-kerja-f5YM .  Diakses  pada tanggal 20 November 2020
“Perubahan
Sosial”.
https://www.studiobelajar.com/perubahan- sosial/#:~:text=Menurut%20Soerjono%20Soekanto%2C%20perubahan%20sosial,di%20antara%20kelompok% 20di%20masyarakat . Diakses pada tanggal 20 November 2020.