## RESPON NAHDATUL ULAMA TERHADAP GAGASAN POLITIK ISLAM RADIKAL DI INDONESIA
Oleh: Hasbi Aswar
Dosen Prodi Hubungan Internasional, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta hasbiaswar@uii.ac.id

## Abstract
The aim of this paper is to explain the role of Nahdlahtul Ulama in Indonesia in countering the arguments  and  propagandas  of  pro-Islamic  State or  radical movements  in  Indonesia.  Nahdlatul Ulama is one of most prominent islamic organizations in Indonesia which has million followers. It has very big role in the process of Indonesian politics since pre-independence era until now and Nahdlatul  Ulama  has  moderate  thinking  on  the  relation  between  Islam  and  state  where  NU acknowledge the concept of nationalism and democracy in Indonesia. The rise of pro-Islamic State Movements in Indonesia with rejecting the concept of nationalism and democracy automatically become an important issue to Nahdlatul Ulama. In this paper, NU by its leaders, and its scholars shows its position either individually or institutionally to reject the idea that is brought by the pro- Islamic Khilafah State.
Keywords: Caliphate, Nahdlatul Ulama, islamic radicalism

## Abstrak
Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan peran Nahdlatuh Ulama dalam membendung argumentasi dan  propaganda  gerakan  radikal  yang  memperjuangkan  negara  Islam/Khilafah    di  Indonesia. Sebagai salah satu ormas terbesar di Indonesia, keberadaan Nahdlatul Ulama di Indonesia sangatlah penting.  NU bahkan  telah  memiliki  peran  penting  sepanjang  sejarah  Indonesia  dari  sebelum kemerdekaan hingga saat ini.  Karakteristik dari pemikiran NU terkait hubungan Islam dan Negara adalah  moderat  dimana  NU  mengakui  konsep  nasionalisme  dan demokrasi  di Indonesia.  Dengan pemahaman  bernegara inilah, sehingga disaat muncul ide-ide yang anti dengan nasionalisme dan demokrasi  di  Indonesia  maka,  pasti  akan  menjadi  salah  hal  yang  sangat  urgen  bagi  NU  untuk menanggapi  hal  tersebut.  Kajian  dalam  paper  ini  menunjukkan  bahwa NU,  baik  itu  jajaran pimpinannya  hingga  para  tokoh  &  ulamanya  menentang  ide  yang  dibawah  oleh  gerakan  yang memperjuangkan Negara Islam yang berbentuk Khilafah
Kata Kunci: Khilafah, Nahdlatul Ulama, islam radikal

## A. PENDAHULUAN
Agenda dan  pembicaraan  mengenai  radikalisme  dan kontra  radikalisme  saat  ini bukan  hanya  melibatkan  organisasi  level  dunia  ataupun  urusan  antar  negara,  tapi juga melibatkan  masyarakat  sipil. Negara  memang  memiliki  kekuatan  fisik  untuk menghancurkan  gerakan-gerakan  radikal  tapi  itu  saja tidak  cukup pendekatan  persuasif, kemudian  pendampingan  sangat  dibutuhkan  untuk  menyembuhkan  ide-ide  radikal  dan menangkal  pengaruh  ide-ide  tersebut  di  tengah-tengah  masyarakat.  Yang  mampu  untuk melakukan pendampingan dan pendekatan persuasif ini adalah kelompok masyarakat sipil atau organisasi masyarakat.
Di  level  internasional,  pelibatan  jaringan  masyarakat  sipil  atau  NGOs  dalam kontraradikalisme  dan  kontraterorisme  telah  dipraktekkan  oleh  Amerika  Serikat seperti yang tertuang dalam laporan penelitian Rand Corporation (2004), US Foreign Policy after 9/11 bahwa untuk membendung gerakan radikal Islam Amerika mendukung pembentukan jaringan Civil Islam baik liberal maupun moderat dalam proses pengembangan pendidikan dan  aktifitas-aktifitas  kultural. Dalam  desain  kebijakan  kontraradikalisme Indonesia  juga memasukkan  pendekatan soft  measure dengan  melibatkan  kerjasama  antar  institusi,  dan seluruh komponen masyarakat. 1
Dalam  artikel  ini, pembahasan  yang  akan  diangkat  adalah peran  ormas  Nahdlatul Ulama (NU) sebagai salah satu NGOs dalam memerangi gagasan radikalisme politik Islam di  Indonesia. Pembahasan  mengenai  peran  NU  di  sini  berfokus  pada counter opini  atau propaganda terhadap pemikiran-pemikiran politik Islam radikal.

## B. POLITIK ISLAM RADIKAL DI INDONESIA
Istilah  radikalisme,  fundamentalisme,  islamisme,  revivalisme  Islam  dan  Politik Islam merupakan  istilah  yang  sering  digunakan  secara  bergantian  untuk  menyebutkan
1 Bnpt. (Tt) Visi dan Misi. Diakses pada tanggal 20 Mei 2016 dari http://bnpt.go.id/profil.php
sebuah  fenomena  gerakan  Islam  yang  memiliki  visi  Islam  tertentu.  Menurut  Esposito (2002:59),  terminologi  Fundamentalisme  ini  diterapkan  dalam  spektrum  yang  luas berkaitan  dengan  gerakan-gerakan  atau  aktor-aktor  Islam  yang  memiliki  visi  untuk mengembalikan  visi  Islam  yang  puritan  seperti  yang  pernah  terjadi  di  masa  lalu ( romanticized  past )  atau  gerakan yang  memperjuangkan  reformasi  modern  yang  berakar dari  prinsip-prinsip  dan  nilai-nilai  Islam.  Angel  Rabasa  (2004)  mengggambarkan fundamentalisme  Islam  sebagai  usaha  sebagian  kalangan  muslim  untuk  mengikuti keyakinan  agamanya  secara  asasi  atau  fundamental dan  menginginkan  untuk mengembalikan makna keberagamaan secara radikal. 2
Menurut Tibi (2012), hal yang paling esensial dari islamism adalah bahwa gerakan ini  bukanlah  gerakan  keagamaan  dan  memperjuangkan  keimanan  tapi  Islamism  adalah gerakan  politik  yang dia  istilahkan  dengan  ( religionized  politics ). Religionized  politics bermakna  sebagai  sebuah  proses  untuk  memperjuangkan  sebuah  tata  kehidupan  politik ( political  order )  yang  diyakini  bersumber  atau  terpancar  dari  kehendak  Allah  dan  bukan dari  kedaulatan  rakyat.  Gerakan  Islamis  ini  menurut  Tibi  memiliki  ideologi  yang menjadikan agama (din) dan negara (dawlah) dalam tata politik yang berlandaskan syariah dan  memiliki  lingkup  global  yaitu  sebuah  sistem  kekuasaan  global.  Tibi  mengeritik penyebutan  gerakan  Islamis  dengan  menggunakan  istilah  Islam  Radikal,  Islam  Moderat, revivalisme  Islam,  jihadis  &  Islamis.  Pembagian  tersebut  menurutnya  adalah  hal  yang menyesatkan  karena  esensinya  semua  jenis  gerakan  tersebut  memiliki  visi  dan  agenda politik yang sama meskipun caranya berlainan menggunakan kekerasan atau tidak. 3
Rabasa (2004) memberikan beberapa kriteria bagi para penganut radikalisme antara lain: Islam  sebagai  agenda  politik  untuk  menegakkan  khilafah, Pan-Islamic  Caliphate, menolak  konsep  HAM  dan  kebebasan  individu,    cenderung  bertindak  fisik  dan  koersif dalam menyebarkan pemahaman. 4
2 Angel  Rabasa. Overview .  Dalam  Rabasa,  Angel  M,  et.al. The  Muslim  World  After  9/11 . (Santa Monica: Rand Corporation, 2004), hlm. 5-40.
3 Bassam Tibi. Islamism and Islam . (London: Yale University Press, 2012), hlm. 1-2.
4 Angel Rabasa. op.cit, hlm. 7-9.
Di Indonesia, keberadaaan gerakan dan visi politik Islam telah ada bahkan sebelum Indonesia  merdeka.  Kemunculannya  dipengaruhi  oleh  konteks  bertumbuhnya  sentimen kebangsaan dan sentimen anti penjajah di era kekuasaan Hindia Belanda. Salah satu ikon perjuangan politik Islam saat itu adalah Sarikat Islam di tahun-tahun awal abad 20 yang muncul untuk melawan kebijakan diskriminatif penjajah Belanda baik di bidang ekonomi maupun sosial. 5
Visi  politik  Islam  juga  telah  ditunjukkan  oleh  tokoh-tokoh  Islam  yang  ikut memperjuangkan  dan  merumuskan  konsep-konsep  dasar  Negara  Republik  Indonesia. Kalangan  yang  pro  terhadap  negara  Islam  ini  (Islamis)  berkeinginan  untuk  menjadikan Islam  sebagai  landasan  dan  konstitusi  negara  namun  berseberangan  dengan  kelompok nasionalis  yang  menginginkan  Indonesia  berdasarkan  atas  nasionalisme  saja  dengan menjadikan  demokrasi  sebagai  sistem  pemerintahannya.    Salah  satu  peristiwa  penting gerakan  politik  Islam  di  Indonesia  adalah  pemberontakan  gerakan  Darul  Islam  yang mencita-citakan  pendirian  Negara  Islam  Indonesia  yang  berlangsung  cukup  lama  antara tahun 1948-1962. Pemberontakan gerakan ini menyebar di Aceh, Jawa Barat dan Sulawesi Selatan.
Di  era  tahun  1945-1957,  ikon  perjuangan  politik  Islam  saat  itu  adalah  Masyumi, Majelis  Syura  Muslim  Indonesia,  tempat  berkumpulnya  ormas-ormas  Islam  yang  ada  di Indonesia baik dari kalangan tradisionalis dan modernis. Masyumi memiliki cita-cita untuk menjadikan Indonesia berlandaskan hukum Islam. Organisasi ini pernah menduduki posisi yang penting dalam pemerintahan Indonesia. Pernah menjadi salah satu partai terbesar di Indonesia, dan beberapa kali memimpin kabinet di era Soekarno. Peran Masyumi menjadi berkurang  saat  Soekarno semakin  dekat  dengan  Partai  Komunis  Indonesia.  Tahun  1960, Soekarno membubarkan Masyumi.
Kondisi politik Islam juga dimarjinalkan di era Soeharto, Era Orde Baru, dengan alasan kecurigaan terhadap politik Islam yang bisa berpotensi menjadi ancaman terhadap Pancasila.  Sikap  ini  membawa  Soeharto  membuat  kebijakan  yang  ketat  terhadap  politik
5 Vedi  R Hadiz. Political  Islam  in  Post-Authoritarian  Indonesia .  Crise  Working  Paper  No.  74. Wednesday 6 April, Mansfield: University of Oxford, 2010), hlm. 13.
Islam termasuk mengakui hanya satu partai yang membawa aspirasi umat Islam yaitu PPP (Partai  Persatuan  Pembangunan)  termasuk  kebijakan  asas  tunggal  yang  memaksa  semua kelompok  dan  partai  mengakui  dan  memperjuangkan  Pancasila  sebagai  satu-satunya ideologi dan melarang selainnya. 6
Di  era reformasi,  suara-suara  yang  meneriakkan  penegakan  syariat  Islam  dan pengembalian  piagam  jakarta,  kelompok-kelompok  yang  diera  Soeharto  tidak  memiliki panggung  untuk  menyuarakan  aspirasinya,  setelah  reformasi,  menjadi  terbuka  lebar. Muncullah  nama-nama  kelompok  Islam  seperti,  Dewan  Dakwah  Islam,  DDII  Indonesia, Majelis  Mujahidin  Indonesia,  Laskar  Jihad,  Forum  Komunikasi  Ahlusunnah  Wa  al Jamaah,  (FKAWJ),  Front  Pembela  Islam,  Jamaah  Ikhwan  al-Muslimin  Indonesia  dan Hizbut  Tahrir  Indonesia. 7 Kelompok-kelompok  ini  dikenal  sangat  tegas  terhadap perjuangan  penerapan  syariat  Islam  di  Indonesia,  anti  terhadap  berbagai  produk-produk pemikiran  dari  barat  termasuk  demokrasi,  dan  HAM,  termasuk  sangat  kritis  terhadap kebijakan Amerika Serikat di Timur Tengah dan negara-negara muslim lainnya.

## C. PERAN NGOs (ORNOP) DALAM PROYEK KONTRA RADIKALISME
Non-Governmental  Organizations menurut  pengertian  PBB  adalah  sebuah kelompok non-profit yang secara prinsip bukan bagian dari pemerintah yang beraktifitas  di level  lokal,  nasional  atau  internasional  untuk  mengatasi  masalah  dalam  mendukung kepentingan  publik. a  not-for-profit  group,  principally  independent  from  government, which is organized on a local, national or international level to address issues in support of the public good. 8
6 Jeff Lee. The  Failure  of  Political  Islam  in  Indonesia . (Dalam Stanford  Journal of  East  Asian Affairs, Volume V1, No. I, 2004), hlm. 93-94.
7 Azyumardi Azra. Islam  In  Southeast  Asia: Tolerance  and  Radicalism .(Paper  Presented  at Miegunyah Public Lecture, The University of Melbourne, 2005), hlm. 15.
8 _________. Non-Governmental Organizations (NGOs) as International Political Actors . diakses pada tanggal 30 Oktober 2015 dari http://study.com/academy/lesson/non-governmental-organizations-ngos- as-in ternational-political-actors.html.
Dalam level Nasional ataupun global NGOs memiliki peran dalam berbagai isu dan problem  dalam  masyarakat,  seperti  lingkungan,  kemiskinan, protes  terhadap  kebijakan negara,  memperjuangkan  nasib  kemanusiaan,  memobilisasi  dukungan  publik,  melakukan aktifitas  melalui  jalur  hukum,  analisis  kebijakan,  penyedia  layanan,  pengawas  kebijakan pemerintah, serta meng enforce komitmen negara baik level nasional ataupun internasional. NGOs  bahkan  bisa  mempengaruhi  format  institusi  politik  nasional  ataupun  internasional dan menciptakan norma internasional. 9
Dalam  hubungan  internasional,  NGOs  telah  memiliki  posisi  yang  penting  dalam mempengarui  proses-proses politik  yang  terjadi  secara  global.  NGOs  mampu mempengaruhi  bahkan  mengubah  proses  pembuatan  kebijakan  dalam  level  internasional seperti  kesuksesan  “memaksa”  negara-negara  untuk  menciptakan  regulasi  lingkungan internasional seperti dalam kampanye global untuk melarang ranjau darat menjadi peristiwa yang menjadi alasan di bentuknya Mide Ban Treaty 1997.  NGOs bahkan telah dilibatkan dalam proses-proses yang terjadi di PBB, seperti NGO working group on security council tahun 90an. 10
Dalam  proyek  kontraradikalisme,  NGOs  memiliki  peran  untuk  terlibat  langsung dalam  mencegah  radikalisme  melalui  aktifitas  membantu  pemerintah  dalam  mengatasi persoalan  ekonomi,  sosial  dan  politik  yang  bisa  menjadi  sumbu  munculnya  radikalisme. NGOs juga memiliki peran sebagai penyebar pesan kepada masyarakat untuk melawan ide- ide radikal dan ekstrimis. NGOs dianggap mampu berbaur dengan masyarakat, memperkuat rasa solidaritas antar masyarakat kemudian mampu membangun dialog dengan masyarakat untuk  membahas  isu-isu  kontroversial  berkaitan  dengan  radikalisme.  NGOs  juga  mampu untuk terlibat langsung dan bisa mengetahui potensi-potensi munculnya radikalisme dalam masyarakat  dan  bisa  langsung  mengambil  tindakan  pencegahan  dengan  melibatkan berbagai aktor dalam masyarakat. Dalam proses deradikalisasi yang terjadi dalam sebuah
9 Qian Ji Cheng. (2004). The Emerging Roles of NGOs in International Relations . diakses pada tanggal 30 Oktober2015 dari    http://nccur.lib.nccu.edu.tw/bitstream/140.119/33686/8/53003108.pdf.
10 James A Paul. (2000). NGOs and Global Policy-Making . diakses pada tanggal 30 Oktober 2015, dari https://www.globalpolicy.org/empire/31611-ngos-and-global-policy-making.html .
keluarga misalnya, NGOs bisa memberikan fasilitas kepada keluarga yang lain baik hal-hal yang sifatnya praktis atau dukungan emosi. 11

## D. NU VERSUS DAKWAH POLITIK ISLAM RADIKAL
Pasca  orde  baru,  gerakan-gerakan  yang  ingin  menegakkan  Negara  Islam  ikut meramaikan  pergerakan  Islam  di  Indonesia  bahkan,  menurut  Rubaidi  (2010),    opini gerakan-gerakan tersebut cenderung mendominasi dan mengalahkan gerakan Islam seperti NU  dan  Muhammadiah. 12 Akhmad  Sahal, Wakil  Ketua  Pengurus  Cabang  Istimewa  NU (PCINU)  Amerika-Kanada,  mengungkapkan  kekhawatiran  yang  sama  dialami  Rubaidi, Menurut Sahal, Suara NU dan Muhammadiah tak lagi tampak sebagai pemain utama dan malah  cenderung  terdesak  oleh  berbagai  organisasi  lain  dalam  percaturan  wacana keislaman  menurut  Sahal.  Bahkan  gaung  gerakan  seperti  HTI  dan  FPI  cenderung  lebih keras  dibanding  kedua  organisasi  besar  yang  ada  di  Indonesia. 13 NU  jelas  tidak  tinggal diam,    para  petinggi  dan  ulama  NU  secara  tegas  di  berbagai  kegiatan  menyatakan  sikap penolakan NU  terhadap  gerakan-gerakan  tersebut  bahkan,  dari  berbagai  pertemuan pimpinan dan ulama NU, isu yang menjadi pembicaraan penting adalah penolakan mereka terhadap perjuangan negara Islam atau khilafah serta mengajak untuk mempertahankan dan membela NKRI.
Penolakan  NU  terhadap  sistem  negara  Islam  dan  Khilafah  Islamiyah  sebenarnya telah  banyak  didiskusikan  oleh  KH.  Abdurrahman  Wahid,  atau  Gusdur. Pendirian tegas Gusdur  terhadap  ide  formalisasi  negara  Islam  yang  menurutnya  absurd  dan  ahistoris. Gusdur  lebih  menyetujui  Islam  sebagai  bagian  dari  kehidupan  setiap  individu  dalam
11 Institute  for  Strategic  Dialogue.  Tt. The  Role  of  Civil  Society  in  Counter-Radicalisation  and Deradicalisation: A Working paper of the Europian Policy Planners, Network on Countering Radicalisation and
Polarisation (PPN). diakses pada tangga 30 Oktober 2015 http://www.strategicdialogue.org/PPN%20Paper%20%20Community%20Engagement_FORWEBSITE.pdf _ 12 Rubaidi. A. Radikalisme Islam, Nahdlatul Ulama: Masa Depan Moderatism Islam di Indonesia . (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2010), hlm. 7
13 Ging Ginanjar.  (2015). NU dan Muhammadiyah terdesak HTI,FPI,MUI?. Diakses pada tanggal 15 Desember 2015 dari http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/08/150802_indonesia_muktamar_nu_muhammadyah .
masyarakat.  Ketaatan  seorang  hamba  tidak  diukur  apakah  dia  menerapkan  negara  Islam atau bukan tapi ketaatannya secara individual kepada tuhannya.
Dalam  bukunya Islamku,  Islam  Anda,  Islam  Kita (2011),  Abdurrahman  Wahid menegaskan, Islam tidak pernah mengajarkan untuk mendirikan negara tertentu, atau sistem negara Islam. Pendirian negara Islam menurutnya hanya akan akan menjadikan warga non- muslim  sebagai  warga  kelas  dua  yang  akan  tersingkirkan.  Serta  akan  berdampak  pada warga  muslim  yang  abangan/nominal  yang  jelas  berbeda  derajat  keislamannya  dengan kaum santri. Yang dibutuhkan oleh umat Islam yaitu menjadikan Islam menjadi bagian dari pengamalan  kehidupan  sehari-hari  seperti  tauhid,  pengamalan  rukun  islam,  menolong sesama manusia, profesional dalam pekerjaan termasuk bersabar dalam setiap musibah dan cobaan yang terjadi. Jika semua nilai diatas sudah terlaksana, menurut Wahid, sistem Islam tidak  dibutuhkan  lagi,    bahkan  ketaatan  seorang  muslim  tidak  diukur    dari  perwujudan sistem atau negara Islam. 14
Lagipula, dalam pandangan Wahid, dalam sejarah Islam tidak ada sistem tunggal yang sifatnya tetap tunggal seperti, teknis pengangkatan pemimpin  yang tidak tetap dari Abu  Bakar  ke  Umar  bin  Khattab, ke  Utsman  bin  Affan  dan  ke  Ali  bin  Abi  Thalib kemudian penguasa-penguasa setelahnya. Begitu juga, ukuran masyarakat  Islam sifatnya yang beragam. Di era Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar, masyarakat Islam berwujud sebagai  sebuah  komunitas,  kemudian  berubah  menjadi  imperium  di  era  Umar,  menjadi negara bangsa di era kolonialisme hingga kini.
Pemahaman Gus Dur ini juga sama dengan pemimpin-pemimpin NU setelahnya, seperti  K.H  Hasyim  Muzadi,  ketua  umum    PBNU  1999-2010,  dan  juga  K.H  Said  Aqil Siradj  yang  juga  sama  menolak  formalisasi  syariat  Islam  dalam  bentuk  negara  khilafah. Muzadi  berpendapat,  ideologi  para  pejuang  Khilafah  secara  jelas  mengancam  NKRI, Pancasila  dan  UUD  karena  ide  ini  tidak  berasal  dari  tradisi  dan  budaya  masyarakat Indonesia.  Sementara  para  pejuang  ini  ketika  berada  di  sebuah  negara  hanyalah  menjadi
14 Abdurrahman Wahid. Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Agama, Masyarakat, Negara, Demokrasi, Edisi Digital . Jakarta: Democracy project, 2011), hlm: 4-5.
mengganggu  ketenangan  bernegara  karena  hanya  mengajak  mendelegitimasi  dan mendekonstruksi negara yang sudah mapan dan berdaulat 15 .
Muzadi menganggap terjadi kesalahan penafsiran bagi kalangan pejuang Khilafah mengenai pemahaman Islam Kaffah. Gerakan pro-khilafah berkeyakinan Islam Kaffah itu bermakna harus mendirikan pemerintahan Islam padahal, menurut Muzadi, Islam kaffah itu memang  wajib  tapi  tidak  tidak  perlu  melalui  pemerintahan  Islam. “ Ber-Islam dengan sungguh-sungguh  tak  harus  dengan  Khilafah  Islamiyah.  Mengakui  dan  taat  pada pemerintahan yang sah dan berdaulat adalah wajib ”. 16
Dalam pandangan Said Aqil Siradj,  ketua PBNU 2010 – sekarang, Negara khilafah bukanlah  solusi  terhadap  persoalan  bangsa. Konsep  negara  Indonesia menurutnya jauh lebih baik dibandingkan negara-negara Islam lain termasuk negara Islam di Timur Tengah. Sebab Indonesia saat ini dengan komitmen amanah keagamaan dan komitmen kebangsaan membuatnya  tak  mudah  untuk  dipecah belah  oleh  pihak  lain  kebalikan  dengan negara- negara  Islam  Timur  Tengah  yang  akhirnya  justru  hancur  karena  tidak  memperhatikan komitmen  kebangsaan.  Bila  Indonesia  berubah  menjadi  konsep  khilafah, Siradj mengkhawatirkan Indonesia akan hancur. 17
Seandainya pun Khilafah itu harus diadopsi maka haruslah khilafah yang bersinergi dengan  semangat  kebangsaan  atau  nasionalisme,  dalam  istilah  Siradj,  Khilafah Nasionalisme.  Intinya  dalam  pandangan  Siradj,  Pancasila  dan  NKRI  adalah  harga  mati, sehingga tidak boleh ada ide yang bertentangan dengan konsep yang sudah final tersebut. Konsep  nasionalisme  di  Indonesia  pun  merupakan  sebuah  konsep  yang  sudah  sempurna untuk  sebuah  negara  atau  kekhalifahan  yang  sangat  plural  dengan  berbagai  keragaman
15 ________.  (2014). Pandangan  KH.  Hasyim  Muzadi  terhadap  Gerakan  Khilafah .  Diakses pada tanggal 15 Desember 2015  dari http://www.muslimedianews.com/2014/03/pandangan-kh-hasyim-muzadi- terhadap.html _.
16 ________. (2007). PBNU: Konsep Khilafah Islamiyah Tidak Pernah Jelas . Diakses pada tanggal 15 Desember 2015    dari http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,1-id,9731-lang,id-c,warta- t,PBNU++Konsep+Khilafah+Islamiyah+Tidak+Pernah+Jelas-.phpx _,
17 islaminesia.  (2015). KH.  Said  Aqil:  ‘Negara  Khilafah’  Bukan  Solusi  Persoalan  Bangsa .  Diakses 15/12/2015  dari http://islaminesia.com/2015/05/kh-said-aqil-negara-khilafah-bukan-solusi-persoalan- bangsa/?fb_comment_id=836527473088368_836649116409537 _
agama,  suku  dan  budaya. 18 Siradj  menyatakan,  karena  kepemimpinan  nasional  Indonesia sudah khilafah, Joko Widodo yang berkuasa saat ini juga sudah layak untuk disebut sebagai khalifah sebagai perwakilan sah umat Islam yang ada di Indonesia. 19
Pendapat  Aqil  Siradj sejalan dengan  Muzadi  dan  Gusdur  yang  menganggap  ide Khilafah yang bersifat internasional tidak logis dan rasional sebab secara historis nabi tidak pernah  mendirikan  negara  Islam  justru,  nabi  membuat  piagam  madinah  sebagai kesepakatan  yang  menjadi  dasar  hukum  yang  mengatur  hubungan  antar  warga  yang berbeda suku, ras dan agamanya supaya bisa hidup rukun dan harmonis. Sepeninggal rasul pun tidak ditemukan model pemerintahan yang sifatnya baku, umat Islam pernah dipimpin dalam  sistem  khilafah,  Imarah  bahkan  kesultanan  yang  jumlahnya  cukup  banyak  dan kebanyakan  menurut  Siradj,  dalam  pemerintahan  Islam  yang  pernah  terjadi  banyak pertumpahan darah sesama muslim sendiri.  Sehingga  yang lebih penting menurut Siradj adalah adalah pemimpin jujur adil, dan melayani masyarakat dengan baik. 20
Kritik secara metodologis kajian khilafah yang diperjuangkan oleh Hizbut Tahrir di Indonesia dilakukan oleh Ainur Rofiq al-Amin, Pimred majalah Nahdlah PCNU Jombang dan  Pengurus  LTN-NU  Jombang,  dan  Muhammad  Idrus  Ramli,  Sekretaris  Lembaga Bahtsul Masail NU Kencong, Jawa Timur.
Idrus  Ramli  menulis  khusus  dua  buku  terkait  Hizbut  Tahrir  yaitu Hizbut  Tahrir dalam  sorotan dan Jurus  Ampuh  Membungkam  HTI .  Idrus  Ramli  menolak  perjuangan Khilafah Islamiah dilandasi dengan beberapa argumen. 21
Pertama,  kepemimpinan  yang  diwajibkan  oleh  Islam  bermakna  umum  dan  tidak mesti  bernama  khilafah.  Kedua,  Kewajiban  umat  Islam  mengangkat  seorang
18 Qathrunnada.(2015). Said Aqil: Tolak Negara Khilafah Kecuali Khilafah Nasionalis! . diakses pada tanggal  24  Mei  2016  dari http://www.kiblat.net/2014/11/05/said-aqil-tolak-negara-khilafah-kecuali- khilafah-nasionalis/
19 News.firmadani. (2014). Ketua PBNU Said Aqil: Jokowi Adalah Khalifah Indonesia . Diakses pada tanggal 15 Desember 2015  dari http://news.fimadani.com/read/2014/11/04/ketua-pbnu-said-aqil-jokowi- adalah-khilafah-indonesia/ _ 20 NU Online. (2007). PBNU: Khilafah Islamiyah Celakakan Muslim Minoritas di Negara Lain . Diakses pada tanggal 15 Desember 2015 dar http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,1-id,9577-lang,id- c,warta-t,PBNU++Khilafah+Islamiyah+Celakakan+Muslim+Minoritas+di+Negara+Lain-.phpx _
21 Muhammad Idrus Ramli. (2013). Wajibkah Memperjuangkan Khilafah? . Diakses pada tanggal 15 Desember 2015 dari http://www.idrusramli.com/2013/wajibkah-memperjuangkan-khilafah/ .
pemimpin  tunggal  yang memimpin  seluruh  umat  Islam  di  dunia  hanya  berlaku ketika umat Islam mampu dan memungkinkan untuk melaksanakan itu, jika tidak mampu maka kewajiban tersebut gugur. Argumen ini mengacu pada pendapat Abu Amr al-Dani, dalam al-Risalah al-Wafiyah. Yang wajib untuk mengangkat seorang pemimpin  tunggal  seandainya  memungkinkan  hanyalah  ahlul  halli  wal-`aqdi  dan para tokoh yang layak jadi pemimpin umat, selain dua tersebut tidak diwajibkan. Jadi ketika tidak ada pemimpin tunggal maka yang berdosa hanya dua kalangan. Ketiga,  mengutip  pendapat  dari  imam  al-Haramain  al-Juwaini  (1028-1085  M), bahwa ulama tidak melarang untuk membentuk sebuah kepemimpinan di level lokal jika  dalam  lingkup  pemimpin  global  tidak  bisa  terpenuhi.  Keempat,  bahwa  era kekhilafahan  itu  hanyalah  berusia  30  tahun  sebagaimana  hadits  nabi  yang menerangkan, kekhilafahan itu usianya hanya 30 tahun setelah itu adalah kerajaan (HR Ahmad dan al-Tirmidzi).
Kelima,  disaat  umat  Islam  tidak  memiliki  seorang  khalifah,  rasul  tidak memerintahkan  untuk  berjuang  dan  berpartisipasi  dalam  menegakkan  seorang khalifah  bahkan  rasul  mengajak  untuk  menjauhi  kelompok-kelompok  yang mengajak pada perpecahan. Pernyataan Ramli ini dilandasi oleh sebuah dalil dari Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh al-bukhari dan muslim. Hadits ini bercerita  tentang  suatu  kondisi  umat  Islam  di  suatu  masa  di  mana  akan  muncul kelompok-kelompok yang mengajak kepada keburukan dan mereka juga bagian dari kaum muslimin. Nabi memerintahkan untuk tidak mengikuti mereka dan tetap dalam jamaah  kaum  muslim  dan  pemimpinnya,  jika  tidak  ada  jamaah  dan  imam  maka, diperintahkan untuk tidak mengikuti satu aliran pun .
Sementara  Ainur  Rofiq  al-Amin,  secara  khusus  dalam  disertasi  doktornya  yang ditulis  dalam  buku, Mombongkar  Proyek  Khilafah  Ala  Hizbut  Tahrir  Indonesia ,  2012, mendiskusikan  pemikiran-pemikiran  Hizbut  Tahrir  tentang  khilafah  dan  menuliskan bantahan-bantahannya. Dalam salah satu artikelnya, al-Amin, mengajak warga NU untuk membentengi diri dari HTI melalui warisan pemahaman yang diwariskan oleh KH. Abdul Wahab Hasbullah. Abdul Wahhab Hasbullah dalam pidato di Parlemen tahun 1954  yang berjudul  “ Walijjul  Amri  Bissjaukah” menyampaikan  pandangannya  mengenai  keabsahan kepemimpinan negara Indonesia saat itu di bawah Soekarno. Hasbullah menyatakan bahwa mengangkat seorang imam a`dhom itu adalah wajib bagi seluruh kaum muslim di seluruh dunia sebagaimana yang telah dipahami oleh para ulama ahlusunnah wal jamaah namun, yang  berhak  dipilih  hanyalah  yang  memiliki  kualitas  seorang  mujtahid,  sementara  yang memiliki  kemampuan  tersebut  sudah  tidak  ada  sejak  700  tahun  lalu  hingga  sekarang. Karena sudah tidak ada lagi  yang memenuhi kualifikasi tersebut maka, umat islam harus mengangkat imam daruri, pemimpin darurat di masing-masing negara.
Dari pidato Wahhab Hasbullah ini, al-Amin menyimpulkan bahwa Khilafah sudah tidak  mungkin  lagi  diterapkan  karena  tidak  ada  lagi  yang  memiliki kualitas  yang  berhak untuk menduduki kursi kekhilafahan, bahkan sejak 700 tahun lalu, kedua, Presiden NKRI sah  secara  hukum  Islam,  dengan  status  imam  daruri  dan  yang  ketiga,  Wahab  Hasbullah tidak pernah mencita-citakan untuk menegakkan khilafah. 22
Amin  juga  mengeritik  konsep  khilafah  yang  ditawarkan  oleh  Hizbut  Tahrir  yang dianggap  berpotensi  otoriter  karena  tidak  pembagian  kekuasaan  dan  usia  kepemimpinan seorang  khalifah  tidak  dibatasi  atau  seumur  hidup.  Hizbut  Tahrir  juga  dianggap  hanya memperlihatkan  sisi  positif  sejarah  khilafah  tapi  tidak  jujur  memperlihatkan  sisi  negatif dalam kekhilafahan yaitu hampir seluruh sejarah khilafah pergantian pemimpin dilakukan dengan  penunjukan  putra  mahkota.  Ditambah  lagi  sejarah  khilafah  yang  penuh  dengan berbagai pelanggaran dan pertumpahan daraah.  Intinya, al-Amin berpendapat  Islam tidak menetapkan sistem negara apapun, sehingga NKRI juga sah secara Islam dan telah diakui oleh para ulama di Indonesia. Menurut al-Amin mengganti NKRI dengan khilafah adalah buang-buang energi. Yang dibutuhkan umat sekarang adalah mengisi NKRI dengan nilai- nilai yang ideal bukan malah mendekontruksi karena hanya akan menghasilkan konflik dan perpecahan.
“ Maka  NKRI  kalau  ditarik  dalam  konteks  ushul  fiqih,  sudah  merupakan  ijma’  ulama Indonesia,  tentu  sungguh  tidak  elok  bila  mau  diganti  dengan  khilafah.  Energi  kita  nanti akan  habis  untuk  hal  tersebut.  Kita  tidak  mau  mengulang  lagi  sejarah  piagam  Jakarta hingga Dekrit Presiden tahun 1959, dan mereproduksi kembali DI/TII.
Akan sangat bijaksana bila umat Islam semua rakyat Indonesia dengan ragam pemikiran dan  keyakinannya  untuk  mengisi  NKRI  dengan  nilai-nilai  yang  mereka  idealkan,  bukan malah  mendekonstruksi.  Cara  dekonstruksi  selain  tidak  benar,  juga  political  cost  yang harus dikeluarkan sangat mahal, outputnya hanya friksi-friksi tajam yang kontra-produktif dan destruktif”. 23
Respon  terhadap  konsep  Khilafah  dan  NKRI  secara  institusional  dibahas  oleh ulama-ulama  NU  dalam  Musyawarah  Alim  Ulama  pada  1-2  November  2014.  Dalam
22 Ainur  Rofiq Al-Amin.  (2015). Kiai  Wahab,  NU  Dan  Khilafah:  Sebuah  Koreksi. Diakses pada tanggal 15 Desmber 2015    dari http://www.muktamarnu.com/kiai-wahab-nu-dan-khilafah-sebuah- koreksi.html .
23 Ainur Rofiq Al-Amin . (2013). Muktamar Khilafah HTI, Penyimpangannya, dan NKRI. diakses pada tanggal 17 Desember 2015 http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,4-id,45181-lang,id-c,kolom- t,Muktamar+Khilafah+HTI++Penyimpangannya++dan+NKRI-.phpx
pembahasan mengenai khilafah, kesepakatan musyawarah tersebut adalah khilafah sudah kehilangan relevansinya di era negara bangsa saat ini, Islam hanya mewajibkan berdirinya sebuah  negara  tapi  tidak  menetapkan  secara  baku  sebuah  bentuk  negara  Islam  dan mewajibkannya. Yang terpenting adalah negara apapun sah, termasuk NKRI, yang penting bisa  menjamin  kebutuhan  pokok  warganya.    Sehingga,  umat  Islam  di  Indonesia  hanya wajib  untuk  memperjuangkan  dan  mempertahankan  keutuhan  bangsa  dan  negara Indonesia.  Berikut kutipan lengkapnya 24 :
1. Islam sebagai agama yang komprehensif ( din syamil kamil ) tidak mungkin melewatkan masalah  negara  dan  pemerintahan  dari  agenda  pembahasannya.  Kendati  tidak  dalam konsep  utuh,  namun  dalam  bentuk  nilai-nilai  dan  prinsip-prinsip  dasar  ( mabadi` asasiyyah ). Islam telah memberikan panduan ( guidance ) yang cukup bagi umatnya. 2.  Mengangkat  pemimpin  (nashb  al-imam)  wajib  hukumnya,  karena  kehidupan  manusia akan  kacau  (fawdla/ chaos )  tanpa  adanya  pemimpin.  Hal  ini  diperkuat  oleh  pernyataan para ulama terkemuka, antara lain:
a. Hujjat al-Islam Abu Hamid al-Ghazali dalam Ihya` ‘Ulum al-Din :
ﻊﺋﺎﻀﻓ ﮫﻟ سرﺎﺣ ﻻ ﺎﻣو موﺪﮭﻤﻓ ﮫﻟ ﻞﺻأ ﻻ ﺎﻤﻓ ،سرﺎﺣ نﺎﻄﻠﺴﻟاو ﻞﺻأ ﻦﯾﺪﻟﺎﻓ ،نﺎﻣأﻮﺗ ﻚﻠﻤﻟاو ﻦﯾﺪﻟا“
“Agama dan kekuasaan negara adalah dua saudara kembar. Agama merupakan fondasi, sedangkan kekuasaan negara adalah pengawalnya. Sesuatu yang tidak memiliki fondasi, akan runtuh, sedangkan sesuatu yang tidak memiliki pengawal, akan tersia-siakan ”
b. Syaikh al-Islam Taqi al-Din Ibn Taimiyyah dalam as-Siyasah al-Syar’iyyah fi Ishlah al- Ra’i  wa al-Ra’iyyah :
ﺎﮭﺑ ﻻإ ﻦﯾﺪﻠﻟ مﺎﯿﻗ ﻻ ذإ ،ﻦﯾﺪﻟا تﺎﺒﺟاو ﻢﻈﻋأ ﻦﻣ سﺎﻨﻟا ﺮﻣأ ﺔﯾﻻو نإ
" Sesungguhnya  tugas  mengatur  dan  mengelola  urusan  orang  banyak  (dalam  sebuah pemerintahan dan negara) adalah termasuk kewajiban agama yang paling agung. Hal itu disebabkan  oleh  tidak  mungkinnya  agama  dapat  tegak  dengan  kokoh  tanpa  adanya dukungan negara ”
3. Islam tidak menentukan apalagi mewajibkan suatu bentuk negara dan sistem pemerintahan tertentu  bagi  para  pemeluknya.  Umat  diberi  kewenangan  sendiri  untuk  mengatur  dan merancang sistem pemerintahan sesuai dengan tuntutan perkembangan kemajuan zaman dan  tempat.  Namun  yang  terpenting  suatu  pemerintahan  harus  bisa  melindungi  dan menjamin  warganya  untuk  mengamalkan  dan  menerapkan  ajarankan  agamanya  dan menjadi tempat yang kondusif bagi kemakmuran, kesejahteraan dan keadilan.
4.  Khilafah  sebagai  salah  satu  sistem  pemerintahan  adalah  fakta  sejarah  yang  pernah dipraktikkan  oleh al-Khulafa`  al-Rasyidun . Al-Khilafah  al-rasyidah adalah  model  yang sangat  sesuai  dengan  eranya;  yakni  ketika  kehidupan  manusia  belum  berada  di  bawah naungan negara-negara bangsa (nation states). Masa itu umat Islam sangat dimungkinkan untuk  hidup  dalam  satu  sistem  khilafah.  Pada  saat  umat  manusia  bernaung  di  bawah negara-negara  bangsa  (nation  states)  maka  sistem  khilafah  bagi  umat  Islam  sedunia kehilangan  relevansinya.  Bahkan  membangkitkan  kembali  ide  khilafah  pada  masa  kita sekarang ini adalah sebuah utopia.
24 Ulil.  H  (2014). Khilafah  dalam  Pandangan  NU .  diakses  tanggal  24  Mei  2016  dari http://www.nu.or.id/post/read/55557/khilafah-dalam-pandangan-nu
5. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah hasil perjanjian luhur kebangsaan di antara anak bangsa pendiri negara ini. NKRI dibentuk guna mewadahi segenap elemen bangsa yang sangat mejemuk dalam hal suku, bahasa, budaya dan agama. Sudah menjadi kewajiban  semua  elemen  bangsa  untuk  mempertahankan  dan  memperkuat  keutuhan NKRI.  Oleh  karena  itu,  setiap  jalan  dan  upaya  munculnya  gerakan-gerakan  yang mengancam keutuhan NKRI wajib ditangkal. Sebab akan menimbulkan mafsadah yang besar dan perpecahan umat.
6.  Umat  Islam  tidak  boleh  terjebak  dalam  simbol-simbol  dan  formalitas  nama  yang tampaknya  islami,  tetapi  wajib  berkomitmen  pada  substansi  segala  sesuatu.  Dalam adagium  yang  populer  di  kalangan  para  ulama  dikatakan:ﺮﮭﻈﻤﻟﺎﺑ  ﻻ  ﺮھﻮﺠﻟﺎﺑ  ةﺮﺒﻌﻟا“ Yang menjadi  pegangan  pokok  adalah  substansi,  bukan  simbol  atau  penampakan  lahiriah ”ﻢﺳﻹﺎﺑ ﻻ ﻰﻤﺴﻤﻟﺎﺑ ةﺮﺒﻌﻟا“ Yang menjadi pegangan pokok adalah sesuatu yang diberi nama, bukan  nama  itu  sendiri ” Dengan  demikian,  memperjuangkan  tagaknya  nilai-nilai substantif  ajaran  Islam  dalam  sebuah  negara—apapun  nama  negara  itu,  Islam  atau bukan—jauh  lebih  penting  daripada  memperjuangkan  tegaknya  simbol-simbol  negara Islam.
Sikap  NU  terhadap  gerakan  politik  Islam  Radikal  dan  komitmen  kebangsaan dan keindonesiaannya  membuat  lembaga  ini  menjadi  salah  satu  mitra  potensial  pemerintah dalam  menjaga  spirit  muslim  Indonesia  yang  moderat. NU  telah  bekerjasama  dengan berbagai  lembaga  tinggi  negara  dari  berbagai  aspek  untuk  membentengi  masyarakat Indonesia dari  gagasan-gagasan  politik  Islam  radikal  seperti,  kerjasama  dengan  BNPT, kementerian pendidikan dan kebudayaan, termasuk kementerian pemuda dan olahraga.
Dilihat  dari  pernyataan-pernyataan  yang  dilontarkan  baik  oleh  tokoh  maupun petinggi-petinggi  NU,  pendirian  NU  tidak  berubah  dan  tetap  menjadikan  NKRI  sebagai sesuatu yang final dan sudah islami. Masuknya wacana-wacana Islam yang diperkenalkan oleh kelompok-kelompok pejuang negara Islam atau Khilafah seperti Hizbut Tahrir secara otomatis direspon berlawanan oleh NU. Gerakan politik Islam radikal dianggap oleh NU sebagai duri yang bisa mengancam finalitas NKRI sebagai hasil perjuangan umat Islam.

## E. PENUTUP
Organisasi Nahdlatul Ulama menjadi bagian penting dalam membendung pemikiran politik Islam radikal di Indonesia. NU merupakan organisasi Islam moderat terbesar bukan hanya  di  Indonesia  namun,  seluruh  dunia. Dalam  berbangsa  dan  bernegara  NU  telah memperlihatkan  sikapnya  terhadap  NKRI,  Pancasila  dan  UUD  1945. Dalam  pandangan NU,  bangsa  dan  negara  Indonesia  sudah  final  karena  sudah  menjadi  kesepakatan  para
pendiri bangsa termasuk para ulama. Indonesia adalah hasil perjuangan masyarakat muslim di  Indonesia  sehingga  harus  dipertahankan. Sementara  ideologi-ideologi  baru,  seperti negara Islam & Khilafah Islamiah, dalam pandangan NU adalah ancaman bagi NKRI.
Khilafah bukanlah sebuah kewajiban agama dalam pemahaman NU dan Islam tidak pernah  mewajibkan  umatnya  untuk  bernegara  Islam  karena  memang  Islam  tidak mewariskan  negara. Sehingga,  yang  paling  penting  dalam  pandangan  NU  adalah mendirikan  negara  yang  bisa  menaungi  dan  mengayomi  seluruh  masyarakat  islam  serta mampu memenuhi kebutuhan pokok seluruh warganya.
Berdasarkan  atas  pemahaman  NU  terhadap  NKRI  dan  Pancasila  inilah  yang menjadikan  organisasi  massa  terbesar  di  Indonesia  terlibat  aktif  dalam  membendung gagasan Khilafah yang disuarakan oleh kelompok-kelompok Islam seperti Hizbut Tahrir di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Azra, Azyumardi. Islam In Southeast Asia: Tolerance and Radicalism . Paper Presented at Miegunyah Public Lecture, The University of Melbourne, 2005.
Bnpt. (Tt) Visi dan Misi . Diakses pada tanggal 20 Mei 2016 dari http://bnpt.go.id/profil.php Al-Amin,  Ainur  Rofiq  .  (2013). Muktamar  Khilafah  HTI,  Penyimpangannya,  dan  NKRI . diakses  pada  tanggal  17  Desember  2015 http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic- s,detail-ids,4-id,45181-lang,id-c,kolom-
t,Muktamar+Khilafah+HTI++Penyimpangannya++dan+NKRI-.phpx
Hadiz, Vedi R. Political Islam in Post-Authoritarian Indonesia . Crise Working Paper No.
74. Wednesday 6 April,  Mansfield: University of Oxford, 2010.
Lee, Jeff. The Failure of Political Islam in Indonesia. Dalam Stanford Journal of East Asian Affairs, Volume V1, No. I, 2004.
Rabasa, Angel. Overview. Dalam Rabasa, Angel M, et.al. The Muslim World After 9/11. Santa Monica: Rand Corporation, 2004.
Rubaidi.  A.  Radikalisme  Islam, Nahdlatul  Ulama:  Masa  Depan  Moderatism  Islam  di Indonesia . Yogyakarta: Logung Pustaka,  2010.
Tibi, Bassam. Islamism and Islam . London: Yale University Press, 2012
Wahid,  Abdurrahman. Islamku,  Islam  Anda,  Islam  Kita:  Agama,  Masyarakat,  Negara, Demokrasi ,  Edisi Digital. Jakarta: Democracy project, 2011
Al-Amin, Ainur Rofiq. (2015). Kiai Wahab, NU Dan Khilafah: Sebuah Koreksi. Diakses pada  tanggal  15  Desmber  2015    dari http://www.muktamarnu.com/kiai-wahab-nu- dan-khilafah-sebuah-koreksi.html_
Ginanjar, Ging.  (2015). NU dan Muhammadiyah terdesak HTI,FPI,MUI? . Diakses pada tanggal 15 Desember 2015 dari
http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/08/150802_indonesia_muktam ar_nu_muhammadyah .
Institute for Strategic Dialogue. Tt. T he Role of Civil Society in Counter-Radicalisation and Deradicalisation:  A  Working  paper  of  the  Europian  Policy  Planners ,  Network  on Countering Radicalisation and Polarisation (PPN). Diakses pada tanggal 30 Oktober 2015
http://www.strategicdialogue.org/PPN%20Paper%20%20Community%20Engagemen t_FORWEBSITE.pdf_
Islam Indonesia.  (2015). KH.  Said  Aqil:  ‘Negara  Khilafah’  Bukan  Solusi  Persoalan Bangsa . Diakses 15/12/2015 dari http://islaminesia.com/2015/05/kh-said-aqil-negara- khilafah-bukan-solusi-persoalan- bangsa/?fb_comment_id=836527473088368_836649116409537_
News.firmadani. (2014). Ketua  PBNU  Said  Aqil:  Jokowi  Adalah  Khalifah  Indonesia.
Diakses pada tanggal 15 Desember 2015 dari
http://news.fimadani.com/read/2014/11/04/ketua-pbnu-said-aqil-jokowi-adalah- khilafah-indonesia/_
NU  Online.  (2007). PBNU:  Khilafah  Islamiyah  Celakakan  Muslim  Minoritas  di  Negara Lain .  Diakses  pada  tanggal  15  Desember  2015  dar http://www.nu.or.id/a,public-
m,dinamic-s,detail-ids,1-id,9577-lang,id-c,warta-
t,PBNU++Khilafah+Islamiyah+Celakakan+Muslim+Minoritas+di+Negara+Lain-
.phpx_
Paul, James A. (2000). NGOs and Global Policy-Making . diakses pada tanggal 30 Oktober 2015,  dari https://www.globalpolicy.org/empire/31611-ngos-and-global-policy- making.html_ .
Qathrunnada.(2015). Said  Aqil:  Tolak  Negara  Khilafah  Kecuali  Khilafah  Nasionalis! . diakses  pada  tanggal  24  Mei  2016  dari http://www.kiblat.net/2014/11/05/said-aqil- tolak-negara-khilafah-kecuali-khilafah-nasionalis /
Qian Ji Cheng. (2004). The Emerging Roles of NGOs in International Relations . diakses
pada tanggal 30 Oktober 2015 dari
http://nccur.lib.nccu.edu.tw/bitstream/140.119/33686/8/53003108.pdf .
Ramli,  Muhammad  Idrus.  (2013). Wajibkah  Memperjuangkan  Khilafah? .  Diakses  pada tanggal  15  Desember  2015  dari http://www.idrusramli.com/2013/wajibkah- memperjuangkan-khilafah/_
Ulil.  H  (2014). Khilafah  dalam  Pandangan  NU .  diakses  tanggal  24  Mei  2016  dari http://www.nu.or.id/post/read/55557/khilafah-dalam-pandangan-nu
_________. Non-Governmental  Organizations  (NGOs)  as  International  Political  Actors. diakses  pada  tanggal  30  Oktober  2015  dari http://study.com/academy/lesson/non- governmental-organizations-ngos-as-in ternational-political-actors.html .
________. (2014). P andangan KH. Hasyim Muzadi terhadap Gerakan Khilafah . Diakses pada tanggal 15 Desember 2015 dari
http://www.muslimedianews.com/2014/03/pandangan-kh-hasyim-muzadi- terhadap.html_ .
________. (2007). PBNU: Konsep Khilafah Islamiyah Tidak Pernah Jelas. Diakses pada tanggal  15  Desember  2015    dari http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail- ids,1-id,9731-lang,id-c,warta-
t,PBNU++Konsep+Khilafah+Islamiyah+Tidak+Pernah+Jelas-.phpx_ ,