Jurnal Interpretasi Hukum | ISSN: 2746-5047 Vol. 2, No. 3 – Desember 2021, Hal. 607-610| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.22225/juinhum.2.3.4145.607-611

## EFEKTIFITAS PERDA KABUPATEN KLUNGKUNG NO 2 TAHUN 2010 DALAM UPAYA PELESTARIAN LINGKUNGAN DI PANTAI WATU KLOTOK
Ketut Danu Yudistira, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia Danuyudistira1107@gmail.com, laksmiidewi29@gmail.com,dputusuryani099@gmail.com

## Abstrak
Keadaan  lingkungan  di  Kabupaten  Klungkung  telah  menunjukkan  beberapa  tanda  peningkatan  kerusakan  dan pencemaran  lingkungan  setiap  tahunnya.  Untuk  menjaga  dan  melestarikan  lingkungan  hidup  oleh  masyarakat sekitar,  maka  Pemerintah  Kabupaten  Klungkung  mengeluarkan  Perda  Nomor  2  Tahun  2010  tentang Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji bagaimana efektifitas Perda Nomor 2 Tahun 2010 dan  menelaah kendala-kendala dalam penegakan Perda Nomor 2 Tahun 2010.  Penelitian  ini  didesain  dengan  penelitian  hukum  empiris  dengan  pendekatan  perundang-undangan  dan konseptual. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara lapangan. Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder.  Setelah  data  penelitian  terkumpul,  selanjutnya  peneliti  menganalisis  menggunakan  metode  kualitatif deskriptiif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  efektifitas  Perda  dalam  upaya  menghentikan  tingkat pencemaran  di  pantai  Watu  Klotok  dengan  upaya  preventif  dan  upaya  represif  melalui.  Sanksi  administratif berupa  teguran  lisan,  teguran  tertulis,  sanksi  pidana  denda  atau  perdata  atas  kerusakan  atau  pencemaran lingkungan. Adapun kendala  dalam penerapan perda ini  yaitu  aparat penegak hukum, kebudayaan masyarakat, ekonomi  serta  kesadaran  masyarakat.  Sehingga  efektifitas  Perda  tersebut  belum  diterapkan  secara  efektif  oleh para  penegak  hukum  dalam  hal  pemberian  sanksi.  Oleh  karena  itu  Pemerintah  Kabupaten  Klungkung  harus lebih tegas dan bijaksana dalam menerapkan Peraturan Hukum yang ada.
Kata Kunci : Efektifitas, Kerusakan, Pencemaran Lingkungan, Perda

## Abstract
The environmental condition in Klungkung Regency has shown some signs of increasing environmental damage and  pollution  every  year.  To  maintain  and  preserve  the  environment  by  the  surrounding  community,  the Klungkung  Regency  Government  issued  Regional  Regulation  Number  2  of  2010  concerning  Control  of Environmental Damage and Pollution. The purposes of this study are to examine the effectiveness of Perda No. 2  of  2010  and  to  examine  the  obstacles  in  enforcing  Perda  No.  2  of  2010.  This  study  was  designed  with empirical legal research with a statutory and conceptual approach. Data were collected through field interview techniques.  The  data  used  are  primary  and  secondary  data.  After  the  research  data  was  collected,  the researchers then analyzed using descriptive qualitative methods. The results showed that the effectiveness of the Regional  Regulation  in  an  effort  to  stop  the  level  of  pollution  on  the  Watu  Klotok  beach  with  preventive  and repressive efforts through. Administrative sanctions in the form of verbal warnings, written warnings, criminal sanctions  or  civil  fines  for  environmental  damage  or  pollution.  The  obstacles  in  implementing  this  regional regulation  are  law  enforcement  officers,  community  culture,  economy  and  public  awareness.  So  that  the effectiveness  of  the  regulation  has  not  been  implemented  effectively  by  law  enforcers  in  terms  of  imposing sanctions.  Therefore,  the  Klungkung  Regency  Government  must  be  more  firm  and  wise  in  implementing  the existing legal regulations.
Keywords: Effectiveness, Damage and Pollution, Perda

## I. PENDAHULUAN
Lingkungan memegang peranan sangat penting dalam kehidupan manusia karena antara keduanya ada hubungan  timbal  balik  yang  saling  mempengaruhi  antara  satu  dengan  yang  lainnya (Ansari,  2014) . Manusia  hidup  dengan  tingkah  lakunya  dapat  mempengaruhi  lingkungan  baik  itu  mencemari, merusak  atau  melestarikan  lingkungan  itu  sendiri  sedangkan  makhluk  hidup  lainnya  tidak  demikian (Sodikin,  2007) .  Isu  penting  dalam  setiap  proses  pembangunan  baik  ditingkat  Nasional  maupun Internasional adalah kerusakan dan pencemaran lingkungan (Santoso, 2016) . Saat ini melihat pesatnya perkembangan pembangunan  untuk kesejahteraan dan kemajuan  masyarakat juga dapat  mengancam keberlangsungan alam  dan makhluk hidup lainnya.
Ada beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji masalah yang relevan dengan penelitian saat ini  yaitu (Suharjo,  2002) & (Risjani,  2018) mengungkapkan  dalam  menjaga  kelestarian  lingkungan baik  perbuatan  dari  masyarakat  lokal  sendiri  maupun  dari  luar  merupakan  tugas  pemerintah  dalam memberikan  solusi,  tindakan  yang  merusak  lingkungan  meliputi  membuang  sampah  sembarangan, menebang  pohon  dan  merusak  pemandangan  alam  yang  ada  disekitar.  Untuk  mengatasi  hal  ini masing-masing  otonomi  daerah  membuat  peraturan  daerah  yang  mengatur  lingkungan  hidup. Penelitian  lain Taufiq,  (2014) Nilai-nilai  kearifan  lokal  sebagai  upaya  pemeliharaan  lingkungan tercermin  dari  aktifitas  warga  dalam  memelihara  sumber  mata  air,  memelihara  kelestarian  hutan rakyat,  memelihara  kebersihan  lingkungan  dan  semangat  gotong  royong  masyarakat  dalam  menjaga lingkungan tetap bersih.
Sekalipun  sudah  banyak  penelitian  terdahulu  yang  mengkaji  permasalahn  ini  bahkan Pemerintah  Kabupaten  Klungkung  mengeluarkan  Peraturan  Daerah  Nomor  2  Tahun  2010  tentang Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup dalam rangka pengelolaan sumber daya alam  dan  perlindungan  lingkungan  hidup  yang  diharapkan  dapat  menjadi  landasan  hukum  dari permasalahan  kerusakan  dan  pencemaran  lingkungan  khususnya  dalam  menangani  permasalahan  di pantai  Watu  Klotok  yang  sampai  saat  ini  belum  menemukan  jalan  keluar  untuk  penyelesaiannya. Kenyataan  ini  yang  membuat  peneliti  ingin  meneruskan  penelitian  ini  dengan  tujuan untuk  mengkaji bagaimana  efektifitas  Perda  Nomor  2  Tahun  2010  dan  menelaah  kendala-kendala  dalam  penegakan  Perda Nomor 2 Tahun 2010

## II. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  hukum  empiris. Penelitian  hukum  empiris  artinya  seluruh  daya  upaya  dalam  mencari  dan  menemukan  jawaban  yang benar  dan  atau  jawaban  yang  tidak  sesekali  keliru  terhadap  suatu  masalah,  guna  menjawab  segala macam  permasalahan  hukum  untuk  itu  diperlukan  hasil  penelitian  yang  cermat  dan  sahih  untuk menerangkan,  menjelaskan  dan  menjawab  permasalahan  yang  ada (Muhammad,  2008) . Penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum empiris. Dalam penelitian ini hukum dikonsepkan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati dalam kehidupan nyata  pada masyarakat sehingga data yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer  dan  data  sekunder  yang  diperoleh  melalui wawancara  lapangan.  Keseluruhan  dari  data  yang  dikumpulkan  baik    data  primer  maupun  data sekunder tersebut akan diolah dan dianalisis dengan deskriptif kualitatif (Emzir, 2012).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Efektifitas  Peraturan  Daerah  No.  2  Tahun  2010  dalam  Upaya  Pelestarian  Lingkungan  di Pantai watu Klotok
Dengan  berlakunya  Undang-undang  No.  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah,  dijelaskan bahwa  sebagian  besar  kewenangan  pengelolaan  lingkungan  dan  pelaksanaan  pembangunan berkelanjutan menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah.  Dilimpahkannya kewenangan pengelolaan lingkungan hidup dari Pemerintah Pusat ke Pemerintahan Daerah, maka muncul semacam kecemasan bahwa penurunan terhadap mutu lingkungan hidup akan terjadi. Ini disebabkan oleh dua hal. Pertama, karena adanya kekhawatiran bahwa Pemerintahan Daerah cenderung lebih mengutamakan Pendapatan Asli  Daerah.  Oleh  karenanya  upaya  penyelamatan  lingkungan  menjadi  terabaikan. Kedua, Pemerintahan  Daerah  belum  siap  dengan  SDM  yang  memiliki  kemampuan  dan  pengetahuan  untuk dalam  pengelolaan  lingkungan  yang  mampu  menciptakan  pembangunan  lingkungan  yang berkelanjutan. Kecemasan akan hal di atas dapat ditangkal bila Pemerintahan Daerah berupaya untuk melakukan  peningkatan  kapasitas  dan  kemampuan  SDM  dalam  melakukan  pengelolaan  dan peningkatan  mutu  lingkungan  hidup  yang  inovatif,  efektif,  kreatif  dan  efisien  serta    menciptakan pemerintahan  yang  baik (good  governance) melalui  pelaksanaan  kewenangan,  politik,  ekonomi,  dan administrasi  dalam  mengelola  permasalah  bangsa  secara  efektif  dan  efisien  serta  responsif  terhadap kebutuhan masyarakat itu sendiri (Husin, 2009).
Seperti  diketahui  Kabupaten  Klungkung  kaya  akan    pantai    berpasir  hitam    dengan  hasil  batu sikat  yang  melimpah  salah  satunya  terdapat  di  pantai  Watu  Klotok.  Walaupun  sering  ada  yang menyebutnya  dengan  pantai  Batu  Klotok,  karena  arti  dari  watu  dalam  bahasa  Bali  adalah  Batu. Sedangkan  Klotok  memiliki  artian  “ berbunyi “,  jadi  asal  mula  penamaannya  yaitu  ditemukannya sebuah batu yang berbunyi. Di lokasi pantai Watu Klotok juga terdapat sebuah pura kahyangan jagat
bernama  Pura  Watu  Klotok  dimana  masyarakat  hindu  bali  banyak  melakukan  kegiatan  keagamaan. Pantai Watu Klotok berlokasi di wilayah  Banjar Celepik, Desa Tojan, Kabupaten Klungkung berjarak sekitar  7  km  dari  Pusat  Kota  Semarapura.  Sangat  disayangkan  kehidupan  masyarakat  pesisir  pantai identik dengan kemiskinan. Lautan luas tidak dapat memberi penghidupan yang layak karena berbagai keterbatasan. Untuk bisa bertahan  hidup, merekapun mencari batu sikat seperti yang banyak ditemui di pantai Watu Klotok. Melalui pengamatan  di pantai Watu Klotok, bahwa di daerah pesisir pantai ini telah  terjadi  banyak  kerusakan-kerusakan  lingkungan  akibat  aktivitas-aktivitas  penduduk  setempat dan kerusakan ini semakin besar tekanannya akibat kurangnya atau bahkan  tidak adanya pengetahuan masyarakat setempat dalam pengelolaan, pelestarian serta pengawasan terhadap terjaganya kelestarian dan  keseimbangan  ekosistem  dan  sumber  daya  alam  hayati  di  daerah  tersebut.  Hal  ini  tampak  dari berbagai kerusakan-kerusakan lingkungan yang ada dan sangat jelas terlihat dari beberapa fakta yang ditemui  dilapangan  antara  lain  adanya  proses  erosi  atau  abrasi  yaitu  proses  tergerusnya  atau terkikisnya  garis  pantai,  banyaknya  bangunan  liar  semi  permanen  pedagang  dan  pengepul  batu  sikat serta rendahnya kepedulian masyarakat terhadap kebersihan dan kelestarian pantai.
Dari  hasil  wawancara  di  Kantor  Dinas  Lingkungan  Hidup  dengan  Kepala  Seksi  Pengendalian Pencemaran  dan  Kerusakan  I  Wayan  Adnyana,  sebagai  pihak  pemerintah  Kabupaten  Klungkung sendiri  sudah  melakukan  berbagai  upaya  untuk  menghentikan  tingkat  pencemaran  di  pantai  Watu Klotok    salah  satunya  dengan  upaya  preventif  yaitu  dengan  mengadakan  upaya  pembinaan, penyuluhan dan penerangan melalui sosialisasi kepada masyarakat pesisir pantai Watu Klotok. Serta upaya  represif  dalam  melakukan  penanggulangan  pencemaran  dan  kerusakan  lingkungan  dengan pemberian  sanksi  administratif  baik  berupa  teguran  lisan  maupun  tertulis  serta  sanksi  pidana  denda atau perdata berupa ganti rugi atas kerusakan atau pencemaran lingkungan yang terjadi.
Dalam hal penegakan mengenai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2  Tahun  2010  dari  hasil  wawancara  bersama  Kepala  Bidang  Penegakan  Peraturan  Perundang- undangan  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  dan  Damkar,  I  Nengah  Tambun,  SH  menyatakan  bahwa pihaknya telah  melakukan pendekatan dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat pesisir yang mencari batu sikat dengan melibatkan aparat desa maupun pecalang untuk tidak lagi mengambil batu sikat  di  pantai  Watu  Klotok  dan  memberikan  pemahaman  akan  dampak  lingkungan  yang  akan ditimbulkan. Selain memantau dan membina aparat terkait, di Pemerintah Kabupaten Klungkung telah memasang  papan  larangan  yang  menerangkan  pelanggaran  Peraturan  Daerah  Nomor  2  Tahun  2010 serta  mencantumkan  sanksi  denda  yang  tidak  sedikit  yang  mencapai  50  juta  atau  kurungan  penjara selama 6 bulan. Dari upaya-upaya dan sosialisasi tersebut diharapkan masyarakat sadar akan dampak yang ditimbulkan dari pencarian batu sikat serta bahaya abrasi yang mengancam kelangsungan hidup mereka.
2. Kendala-kendala  dalam  Penegakan  Perda  Kabupaten  Klungkung  No.  2  Tahun  2010  dalam Upaya Pelestarian Lingkungan di Pantai Watu Klotok
Menurut Wahab, (2002) apapun kebijakan yang dibuat oleh sebuah negara sebenarnya  beresiko untuk gagal,  adapun  kegagalan  kebijaksanaan  dapat  dibagi  dalam  dua  kategori,  yaitu non  implementation (tidak  diimplementasikan)  dan unsuccessful  implementation (implementasi  yang  tidak  berhasil). Walaupun  telah  direncanakan  dengan  terarah,  hambatan  atau  kendala  pasti  akan  ditemui  oleh Pemerintah  Kabupaten  Klungkung.  Begitu  juga  dengan  aparat  penegak  hukum  dalam  menegakkan Peraturan  Daerah  yang  datangnya  bisa  dari  dalam  (intern)  maupun  dari  luar  (external).  Non implementation dapat dilihat dari tidak terimplementasikannya  Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2010 dalam  hal  pemberian  sanksi  hukum  terhadap  pelaku  perusakan  dan  pencemaran  lingkungan  di wilayah Pantai Watu Klotok.
Beberapa  faktor  yang  dapat    mempengaruhi  penegakan  hukum  yaitu  ada  5  (lima)  antara  lain adalah  faktor  hukumnya  itu  sendiri,  para  penegak  hukum,  sarana  dan  atau  prasarana  serta  faktor masyarakat  dan  kebudayaan (Soekanto,  2007). Oleh  karena  itu  dari  hasil  penelitian  kendala-kendala yang  ditemui  Pemerintah  Kabupaten  Klungkung  dalam  menangani  kerusakan  dan  pencemaran lingkungan  hidup  di  wilayah  Pantai  Watu  Klotok  yaitu  faktor  implementasi  aturan  hukum,  faktor aparat  penegak  hukum,  faktor  kebudayaan  masyarakat,  faktor  ekonomi,  dan  faktor  kesadaran masyarakat.  Adapun upaya  yang ditempuh  untuk  mengatasi  kendala  yang ada adalah dengan  upaya preventif yaitu memberikan pembinaan dan penyuluhan akan bahaya dari perusakan dan pencemaran
lingkungan  yang  dilakukan.  Upaya  represif  yang  ditempuh  yaitu  dengan  memberikan  sanksi  yang tegas  berupa  teguran  lisan,  teguran  tertulis,  sanksi  pidana  dan  perdata  bagi  pelaku  pencemaran  dan perusakan lingkungan di wilayah Pantai Watu Klotok. Upaya-upaya yang ditempuh oleh  Pemerintah Kabupaten  Klungkung    tersebut,  belumlah  cukup  efektif  dalam  penegakan  Perda  No.  2  Tahun  2010 dalam  menertibkan  para  pencari  batu  sikat.  Terbukti  bahwa  masih  banyaknya  masyarakat  yang berbondong-  bondong  mencari  batu  sikat  setiap  harinya  di  Pantai  ini,  Pemerintah  Kabupaten Klungkung  dengan  segenap  jajarannya  masih  mencari  jalan  keluar  dan  solusi  dalam  mengatasi permasalahan yang terjadi selama ini di wilayah Pantai Watu Klotok Kabupaten Klungkung.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  data  dapat  disimpulkan  bahwa  efektivitas  Perda  Kabupaten  Klungkung Nomor  2  Tahun  2010  tentang  Pengendalian  Kerusakan  dan  Pencemaran  Lingkungan  Hidup  belum diterapkan  secara  efektif  oleh  para  penegak  hukumnya.  Implementasi  yang  seharusnya  diterapkan terkesan  kaku  dan  tidak  ada  jalan  keluarnya  dikarenakan  Pemerintah  Kabupaten  Klungkung  sendiri terkesan  setengah  hati  di  dalam  menerapkan  Perda  yang  sudah  di  tetapkan,  dilihat  dari  lemahnya sanksi  hukum  yang  diterima  oleh  para  pelaku  perusakan  lingkungan  hidup  di  wilayah  Pantai  Watu Klotok. Belum lagi  kurangnya  kerjasama antara instansi-instansi  terkait di dalam menegakkan Perda No.  2  Tahun  2010.  Kendala-kendala  yang  ditemui  yaitu  faktor  hukumnya,  faktor  penegak  hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor kebudayaan, dan faktor masyarakat. Adapun upaya yang ditempuh untuk  mengatasi kendala yang ada adalah dengan upaya preventif yaitu memberikan pembinaan dan penyuluhan akan bahaya dari perusakan dan pencemaran lingkungan yang dilakukan. Upaya represif yang  ditempuh  yaitu  dengan  memberikan  sanksi  yang  tegas  berupa  teguran  lisan,  teguran  tertulis, sanksi pidana dan perdata bagi pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan di wilayah Pantai Watu Klotok.

## 2. Saran
Berkaitan simpulan di atas, maka adapun saran dari peneliti yaitu  Pemerintah Kabupaten Klungkung harus  lebih  tegas  dan  bijaksana  dalam  menerapkan  Peraturan  Hukum  yang  ada.  Implementasikan Perda  No.  2  Tahun  2010  dengan  jalan  pemberian  sanksi  hukum  yang  tegas  bagi  para  pelaku perusakan  dan  pencemaran  lingkungan  hidup.  Kemudian  untuk  mengatasi  kendala-kendala  yang ditemui  dalam  penerapan  Perda  No.  2  Tahun  2010  di  wilayah  Pantai  Watu  Klotok,  maka  perlu ditingkatkannya  penerapan  dan  pemberian  sanksi  yang  tegas  dan  nyata  bagi  para  pelaku  perusakan dan pencemaran lingkungan agar adanya efek jera yang  ditimbulkan bagi yang melanggar. Sehingga aturan hukum yang ada berjalan sesuai dengan fungsinya dan tercipta ketertiban dalam masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Ansari, M. (2014). Implikasi Pengaturan Lingkungan Hidup terhadap Peraturan Perundang-Undangan dalam Kegiatan Bisnis (Perspektif Konstitusi). Jurnal Konstitusi , 11 (2), 276–295. Emzir. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data . Rajawali: Jakarta. Husin, S. (2009). Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia . Sinar Grafika: Jakarta . Muhammad, A. (2008). Hukum Pengangkutan Niaga . PT. Citra Aditya Bakti . Risjani, O. jufri dan Y. (2018). Indikator Pencemaran Lingkungan . Yogyakarta: Deepublish .
Santoso, M. A. (2016). Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup yang Dilakukan oleh Korporasi. Jurnal Cakrawala Hukum , 7 (2), 216–228 . Sodikin. (2007). Penegakan Hukum Lingkungan . Djambatan: Jakarta . Soekanto,  S.  (2007). Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum .  PT  Raja  Grafindo Persada.
Suharjo. (2002). Kondisi Pengelolaan Sampah dan Pengaruh Terhadap Kesehatan Masyarakat di Dki Jakarta. In Media Litbang Kesehatan (Vol. 12, Issue 4, pp. 37–42).
Taufiq,  A.  (2014).  Upaya  Pemeliharaan  Lingkungan  oleh  Masyarakat  di  Kampung  Sukadaya Kabupaten Subang. Jurnal Gea , 14 (2), 124–134. Wahab, S. A. (2002). Analisis Kebijakan Publik . Bumi Aksara: Jakarta.