INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 16608-16616 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Analisis Hukum atas Perjanjian Bisnis dalam Era Digital
Alvaro Deleon Sidauruk 1 ✉ , Bonaraja Purba 2 , Jesaya Kemalamenta Karo-Karo 3 ,
Syaila Azzahraini Siregar 4 , Tuti Yani 5
Universitas Negeri Medan Email: sidaurukalvaro@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Perkembangan  teknologi  informasi  telah  mengubah  dunia  bisnis  secara  mendasar  dalam  beberapa dekade terakhir. Revolusi digital telah membawa perubahan besar dalam bisnis, membawa peluang baru  dan  tantangan  yang  kompleks.  Salah  satu  aspek  yang  akan  terkena  dampak  signifikan  dari perubahan ini adalah proses penandatanganan, pelaksanaan, dan penegakan kontrak bisnis. Dalam era digital, transaksi bisnis semakin sering dilakukan secara elektronik melalui platform online, email, dan aplikasi seluler. Hal ini membawa dampak pada pembentukan, pelaksanaan, dan penyelesaian kontrak komersial,  serta  menimbulkan  tantangan  hukum  baru  terkait  dengan  perlindungan  konsumen, penyelesaian sengketa lintas negara, dan keamanan data. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang  aspek  hukum  dalam  perjanjian  bisnis  dalam  era  digital  menjadi  sangat  penting  untuk menangani kompleksitas dan dinamika bisnis yang terus berkembang.
Kata Kunci: Hukum, Perjanjian Bisnis, Digital

## Abstract
The development of information technology has fundamentally changed the business world in the last few  decades.  The  digital  revolution  has  brought  about  major  changes  in  business,  bringing  new opportunities and complex challenges. One aspect that will be significantly impacted by this change is the  process  of  signing,  implementing  and  enforcing  business  contracts.  In  the  digital  era,  business transactions  are  increasingly  carried  out  electronically  via  online  platforms,  email  and  mobile applications.  This  has  an  impact  on  the  formation,  implementation  and  settlement  of  commercial contracts, as well as giving rise to new legal challenges related to consumer protection, cross-border dispute resolution and data security. Therefore, a deep understanding of the legal aspects of business agreements in the digital era is very important to handle the ever-growing complexity and dynamics of business.
Keywords: Law, Business Agreements, Digital

## PENDAHULUAN
Perkembangan  teknologi  informasi  telah  mengubah  dunia  bisnis  secara  mendasar dalam beberapa dekade terakhir. Revolusi digital telah membawa perubahan besar dalam bisnis, membawa peluang baru dan tantangan yang kompleks. Salah satu aspek yang akan terkena  dampak  signifikan  dari  perubahan  ini  adalah  proses  penandatanganan, pelaksanaan, dan penegakan kontrak bisnis.
Era digital telah melahirkan praktik bisnis baru yang lebih efisien dan terhubung secara global. Kontrak bisnis tidak lagi terbatas pada bentuk konvensional yang memerlukan tanda tangan  fisik  atau  pertemuan  tatap  muka  antar  pihak.  Sebaliknya,  dengan  munculnya teknologi seperti platform online, email, dan aplikasi seluler, banyak kontrak komersial yang dibentuk, dilaksanakan, dan diselesaikan secara digital. Meski era digital membawa banyak keuntungan, namun juga menimbulkan sejumlah tantangan hukum yang harus dihadapi.
Ketidakpastian  hukum,  perlindungan  data  dan  privasi,  validitas  kontrak  elektronik, serta  pertanyaan  mengenai  yurisdiksi  dan  penyelesaian  sengketa  adalah  beberapa  dari banyak  masalah  kompleks  yang  muncul  dalam  kontrak  bisnis  digital.  Itulah  sebabnya analisis hukum kontrak komersial sangat penting di era digital. Dengan memahami berbagai aspek  hukum,  baik  pengacara  maupun  pengusaha  dapat  mengidentifikasi  risiko  dan peluang serta mengambil tindakan yang tepat untuk melindungi kepentingan mereka.
Dengan mencermati permasalahan hukum seputar kontrak bisnis digital, diharapkan dapat  memperoleh  pemahaman  yang  lebih  baik  tentang  bagaimana  hukum  dapat mendukung perkembangan bisnis di era digital ini. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai tantangan dan peluang yang dihadapi
kontrak bisnis digital serta menganalisis berbagai strategi hukum yang dapat diterapkan untuk mengatasi kompleksitas tersebut..
Era  digital  berdampak  besar  pada  lingkungan  persaingan  bisnis  di  seluruh  dunia. Persaingan komersial dinilai lebih kompetitif sehingga memerlukan perlindungan hukum yang memadai. Pengusaha harus ikut serta dan mengendalikan perkembangan era digital dalam kegiatan usahanya. Pengusaha memanfaatkan media digital dalam berbagai bentuk untuk mendukung kegiatan pemasaran dan meningkatkan kualitas produksi. Pada akhirnya, tujuan bisnis yang menggunakan media digital adalah untuk meningkatkan pangsa pasar. Pelaku  bisnis memasang iklan  dalam  bentuk video, audio  atau  gambar. Pada saat yang sama, dalam hal peningkatan produksi, para pelaku usaha berbagi informasi mengenai cara produksi kepada masyarakat luas.
Perkembangan  teknologi  membawa  dampak  yang  sangat  besar  terhadap penyelenggaraan  kehidupan.  Dampak  positif  dari  pesatnya  perkembangan  teknologi adalah kemudahan akses informasi di Internet. Teknologi telah mengubah cara manusia berinteraksi dan berinteraksi. Bahkan memberikan warna baru bagi perkembangan bisnis di Indonesia  bahkan  dunia.  Perkembangan  teknologi  merupakan  faktor  penting  dalam globalisasi. Kemajuan teknologi mengubah analog menjadi digital. Beberapa aspek yang tadinya bersifat lokal dan sempit kini beralih ke dimensi yang lebih luas, bahkan global.
Dari  segi  sosial,  era  digital  memungkinkan  masyarakat  berkomunikasi  bahkan berbisnis  dengan  masyarakat  di  belahan  negara  lain  dengan  sangat  mudah.  Era  digital memungkinkan masyarakat melakukan jual beli tanpa kontak tatap muka. Jual beli dapat dilakukan meskipun secara geografis pengusaha dan konsumen berada cukup berjauhan. Seiring dengan beralihnya ritel ke media digital, atau yang disebut dengan pasar, startup ini telah berkembang pesat, termasuk menawarkan layanan transportasi dan pengiriman untuk tiket dan reservasi hotel.
Selain dampak positif, perubahan tersebut juga membawa dampak negatif dengan adanya perubahan nilai dan tatanan hidup. Semakin mudahnya ketersediaan data, semakin besar pula kemungkinan penyalahgunaan data. Berkat perdagangan digital, konsumen bisa membeli  barang  di  luar  daerahnya  atau  bahkan  di  luar  Indonesia  tanpa  melihat  atau mengecek  status  barangnya  terlebih  dahulu.  Hal  ini  meningkatkan  risiko  penipuan pedagang yang merugikan konsumen.
Ketentuan terkait perlindungan hukum konsumen dan pengusaha dapat dilihat dalam UUPK.  UUPK  mengatur  bahwa  wirausaha  adalah  pelaku  usaha  yang  berdomisili  di Indonesia. Dalam perselisihan antara konsumen dan pedagang yang berada di luar wilayah
Indonesia, maka Undang-undang Perlindungan Konsumen tidak dapat memperhitungkan hal tersebut.
Selain banyaknya permasalahan di pasar retail, startup juga mempunyai permasalahan tersendiri.  Bersebarnya  pesanan  fiktif  dari  konsumen  yang  tidak  bertanggung  jawab  di kalangan penyedia jasa pengiriman tentu saja sangat merugikan penyedia jasa. Undang- Undang Perlindungan Konsumen mengatur hal-hal yang dilarang bagi pengusaha, namun tidak mengatur hal-hal yang dilarang bagi konsumen. Namun seiring berjalannya waktu, konsumen  dan  dunia  usaha  dapat  mengalami  kerugian,  oleh  karena  itu  diperlukan peraturan khusus untuk melindungi hak-hak konsumen dan dunia usaha baik pada bisnis tradisional maupun digital. dari.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif  dengan  tiga pendekatan  utama  yaitu  komparatif,  konseptual  dan  legislatif.  Pendekatan  komparatif digunakan untuk membandingkan aspek hukum dari berbagai kasus atau sistem hukum. Dengan  menggunakan  pendekatan  konseptual,  konsep-konsep  hukum  yang  berkaitan dengan  topik  penelitian  dikembangkan.  Analisis  data  dilakukan  secara  deskriptif  dan kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis (Amiruddin dan Asikin, 2012). Tujuan  pendekatan  ini  adalah  untuk  memberikan  gambaran  menyeluruh  mengenai peristiwa  hukum  tertentu  dalam  masyarakat.  Spesifikasi  penelitian  menggunakan pendekatan  deskriptif  analitis  dimana  informasi  yang  diperoleh  digunakan  untuk menggambarkan  peristiwa  hukum  guna  memperoleh  pemahaman  yang  komprehensif. Analisis  dilakukan  dengan  menerapkan  kaidah-kaidah  yang  relevan,  sehingga memungkinkan peneliti mendeskripsikan dan menganalisis aspek hukum yang berkaitan dengan  topik  penelitian.  Pendekatan  ini  memastikan  bahwa  penelitian  memberikan gambaran yang komprehensif dan mendasar tentang permasalahan hukum yang diteliti (Soekanto dan Mamudji, 2022).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengertian Kontrak Bisnis
Kontrak adalah perjanjian (janji) yang disepakati oleh dua segi atau lebih yang dapat menciptakan,  mengubah,  atau  mementahkan  pertautan  hukum.  Menurut  KUH  Perdata, kesepakatan atau perjanjian adalah suatu kata sepakat antara satu orang atau lebih, yang mengikatkan diri pada orang lain atau lebih (Pasal 1313 KUH Perdata). Pengertian perjanjian elektronik oleh Edmon Makarim dan Deliana, perjanjian elektronik adalah hubungan hukum
yang diwujudkan secara elektronik dengan koneksi jaringan sistem informasi komputer ke sistem komunikasi yang berbasis pada jaringan dan jasa telekomunikasi, yang selanjutnya difasilitasi  kehadiran  komputer  global.  Dalam  pasal  1  ayat  18  UU  Informasi  Elektronik mendefinisikan kontrak elektronik sebagai kontrak yang dibuat dalam media elektronik. Dengan  demikian,  kontrak  elektronik  adalah  satu  hubungan  hukum  yang  dibuat  secara elektronik  yang  diwujudkan  dengan  bantuan  alat  dan/atau  teknologi  informasi  dan bentuknya dapat berupa dokumen elektronik atau pembawa data lainnya.
Jenis kontrak digital dibagi menjadi dua kategori, yaitu:
a. Kontrak digital yang mempunyai objek transaksi berupa barang/ jasa yang bersifat nyata, contoh barang berupa buku atau jasa les privat. Kontrak jenis ini, para pihak melakukan pembuatan kontrak melalui jaringan internet. Setelah perjanjian  dibuat, penjual akan mengirimkan barang atau jasa yang ditunjuk sebagai objek perdagangan ke alamat pembeli. Dalam hal penjualan, penjual biasanya akan menyediakan barang ketika pembayaran sudah terverifikasi.
b. kontrak elektronik memiliki objek transaksi informasi atau layanan non-fisik sebagai objek transaksinya. Dalam perjanjian semacam ini yang dikenal dengan kontrak digital, para  pihak  akan  berkorespondensi  terlebih  dahulu  secara  online  sebelum menandatangani  kontrak  secara  elektronik.  Dalam  hal  telah  tercapai  akad  maka penjual akan mengirimkan barang atau informasinya dengan menggunakan jaringan internet (cyber delivery).
2. Implikasi Hukum Kontrak Elektronik Menurut Hukum di Indonesia Perkembangan teknologi berarti perdagangan turut mengalami perkembangan dari waktu,  baik  dari  segi  perdagangan  barang  maupun  mekanisme  perdagangannya. Perkembangan teknologi dalam bidang  bisnis telah memunculkan berbagai  mekanisme sistem bisnis, salah satunya adalah bisnis elektronik.
Perjanjian  yang  dibuat  oleh  para  pihak  diikuti  dengan  syarat-syarat  sah  yang disebutkan dalam KUHPerdata ayat 1320 sebagai berikut:
a. Persetujuan; setuju artinya orang yang membuat akad harus menyetujui, menyepakati pokok-pokok akad yang akan dibuat. Salah satu pihak juga menginginkan apa yang diinginkan pihak lain, sehingga menginginkan imbalan.
b. Kecakapan para pihak yang terlibat dalam pembuatan suatu perjanjian; mereka yang melakukannya  harus  mematuhi  hukum..  Pada  asasnya  setiap  orang  yang  sudah dewasa  dan  sehat  pikiranya  adalah  cakap  menurut  hukum.  Menurut  KUH  Perdata Pasal 1320 yang dianggap cakap menurut hukum, mereka adalah mereka yang telah
berumur 21 tahun ke atas, atau belum berumur 21 tahun, tetapi telah menikah atau mempunyai anak.
c. Suatu hal tertentu, Suatu hal tertentu maksudnya adalah sudah ditentukan jenis benda dalam perjanjian itu. Mengenai barang itu  sudah ada atau  sudah  berada ditangan pihak  yang  berkepentingan  pada  waktu  perjanjian  dibuat  tidak  diharuskan  oleh undang-undang dan juga mengenai jumlah tidak perlu untuk disebutkan.
d. Alasan atau alasan yang halal. Yang dimaksud dengan “tujuan halal” mengacu pada substansi  perjanjian  yang  sebenarnya..  Tidak  boleh  mengandung  perjanjian  yang haram atau yang kontra  produktif dengan hukum yang berlaku. Sebab yang tidak halal adalah salah satu alasan yang tidak dapat diterima karena tidak sesuai dengan kesepakatan umum sebagaimana tercantum dalam KUH Perdata Pasal 1337..
Syarat-syarat dalam suatu perjanjian yang dibagi dalam dua kelompok, yaitu:
1. Subjektif syarat; subjektif syarat tingkat pada subjek-subjek perjanjian ini, atau dengan kataan lain syara-syarat yang harus dipenuhi oleh mereka yang membuat perjanjian, yang meliputi:
a. Pengikatan yang mengikat dirinya,
b. Kecapakan para pihak yang membuat perjanjian.
2. Syaray objektif; syarat objektif adalah pernyataan yang menitikberatkan pada pokok bahasan penelitian itu sendiri, yang meliputi hal-hal sebagai berikut:
a. Suatu hal tertentu, dan
b. suatu causa atau sebab yang halal.
Apabila syarat subjektif tidak terlengkapi maka salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Pihak yang dapat meminta pembatalan adalah pihak yang tidak cakap. Jadi perjanjian yang telah dibuat akan tetap mengikat para pihak selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas pembatalan pihak yang berhak meminta. Apabila syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum atau batal sendirinya, artinya sejak semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian.
3. Force Majeure & Akibat Hukumnya.
Force majeure, atau  sering diterjemahkan sebagai "force majeure", mengacu pada keadaan di mana kinerja debitur terhambat oleh keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat berakhirnya kontrak, kecuali debitur berada dalam jangka waktu  tahun. keadaan kedengkian. “Dalam hal ini, peristiwa yang merupakan Force Majeure  tidak akan pernah bisa diramalkan oleh para pihak. “Karena jika para pihak  dapat meramalkan sebelumnya bahwa peristiwa seperti itu akan terjadi, maka masalah ini harus dirundingkan di antara para
pihak.  peristiwa    force  majeure    tidak  termasuk    dalam  asumsi  dasar    para  pihak  yang mengadakan kontrak.
Pasal  1244  KUHPerdata:  Apabila  debitur    tidak  dapat  membuktikan  bahwa  tidak dilaksanakannya akad atau tidak masuk akalnya waktu pelaksanaan akad itu disebabkan oleh  kejadian-kejadian  yang  tidak  terduga,  maka  ia  diancam  dengan  ganti  rugi  biaya, kerugian  dan  bunga.  Sekalipun  tidak  ada  kebencian  terhadapnya,    ini  tidak  dapat bertanggung jawab atas dirinya. Pasal -1245 KUH Perdata mengatur sebagai berikut: Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur dilarang melakukan sesuatu atau melakukan perbuatan terlarang karena keadaan atau kebetulan yang tidak dapat dihindari.
Force majeure dalam kontrak penjualan, khususnya  risiko yang timbul karena force majeure, diatur dalam Pasal 1460 KUH Perdata. Menurut Pasal 1460, “Jika barang  yang dijual adalah barang tertentu, meskipun penyerahannya belum selesai, barang  itu menjadi tanggungan pembeli sejak saat pembelian, dan  penjual berhak  menuntut harganya”. risiko berpindah  ke  penjual  setelah  berakhirnya  kontrak  penjualan,  meskipun  barang  belum diserahkan atau tidak dijadwalkan untuk diserahkan.

## 4. Akibat Hukum Suatu Kontrak
Akibat  hukum    kontrak  dagang  timbul  terutama    dari  hubungan  hukum  kontrak berupa hak dan kewajiban. Pemenuhan hak dan kewajiban tersebut merupakan salah satu bentuk akibat hukum suatu kontrak. Dalam hal ini hak dan kewajiban hanyalah hubungan timbal balik antara para pihak. Kewajiban pihak pertama merupakan hak  terhadap pihak kedua, dan sebaliknya kewajiban pihak kedua merupakan hak terhadap pihak  pertama. Oleh karena itu, akibat hukumnya tidak lain adalah terpenuhinya akad itu sendiri. Menurut Pasal  1339  KUH  Perdata,  suatu  kontrak  mengikat  bukan  hanya  terhadap  hal-hal  yang dinyatakan secara tegas  dalam kontrak, tetapi juga terhadap semua hal yang tercantum dalam kontrak. Sifat kontrak yang disyaratkan oleh akal sehat, kebiasaan dan adat istiadat adalah hukum. Dengan  demikian, setiap kontrak memuat aturan-aturan yang terkandung dalam undang-undang, adat  istiadat (di tempat tertentu  dan dalam lingkaran tertentu), yang juga harus dipatuhi kewajiban-kewajiban yang disyaratkan oleh tata krama.

## SIMPULAN
Dari analisis hukum atas perjanjian bisnis dalam era digital, dapat disimpulkan bahwa perkembangan  teknologi  informasi  telah  mengubah  lanskap  bisnis  secara  signifikan. Revolusi  digital  membawa  peluang  baru  namun  juga  tantangan  kompleks  dalam pembentukan,  pelaksanaan,  dan  penegakan  kontrak  bisnis.  Era  digital  memungkinkan
transaksi bisnis dilakukan secara elektronik melalui berbagai platform online, email, dan aplikasi seluler, yang mempengaruhi cara kontrak komersial dibentuk, dilaksanakan, dan diselesaikan.
Tantangan hukum yang muncul meliputi ketidakpastian hukum, perlindungan data dan  privasi,  validitas  kontrak  elektronik,  serta  masalah  yurisdiksi  dan  penyelesaian sengketa. Penting bagi para pelaku bisnis dan pengacara untuk memahami aspek hukum ini guna mengidentifikasi risiko dan peluang yang ada, serta mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melindungi kepentingan mereka.
Dengan  pemahaman  yang  mendalam  tentang  hukum  kontrak  bisnis  digital, diharapkan  dapat  memberikan  landasan  yang  kuat  bagi  pengembangan  bisnis  di  era digital  ini.  Strategi  hukum  yang  tepat  dapat  membantu  mengatasi  kompleksitas  dan tantangan yang muncul, sehingga bisnis dapat terus berkembang dan bersaing dalam lingkungan bisnis yang semakin kompetitif dan terhubung secara global.

## DAFTAR PUSTAKA
Aco, A., & Endang, A. H. (2017). Analisis Bisnis E-Commerce pada Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 2, 3.
Agustina,  R.  (2008).  KONTRAK  ELEKTRONIK  (E-CONTRACT)  DALAM  SISTEM  HUKUM INDONESIA. Gloria Juris, 4-16.
Al-Debei,  M.  M.,  Dwivedi,  Y.  K.,  &  Hujran,  O.  (2022).  Why  would  telecom  customers Continue to use mobile value-added services? Journal of Innovation and Knowledge, 7(4), 100242.
Astuti,  D.  S.,  &  Lutfi,  M.  (2020).  Analisis  Pengaruh  Kualitas  Pelayanan  Dan  Kepuasan Pelanggan  Terhadap  Loyalitas  Pelanggan. Jurnal  Ekobis :  Ekonomi  Bisnis  & Manajemen, 9(2), 132 – 144.
Hukum  Kontrak  (  Dari  Sudut  Pandang  Hukum  Bisnis).  Munir  Fuady,  S.H.,  M.H.,  L.L.M.
penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung 200
H.U. Adil, S. S. (2016). DASAR DASAR HUKUM BISNIS. Mitra Wacana Media.
Novita, Yustina Dhian, and Budi Santoso. "Urgensi Pembaharuan Regulasi Perlindungan Konsumen di Era Bisnis Digital." Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 3.1 (2021):
46-58.
Ulya,  Widadatul.  "Implementasi  Hukum  Rahasia  Dagang  Sebagai  Hak  Kekayaan Intelektual Di Era Digital." JIPRO: Journal of Intellectual Property (2023): 13-19.
Badrulzaman,  Mariam  Darus.  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  Buku  III  Tentang Hukum Perikatan Dengan Penjelasan. Jakarta: Alumni, 2011.
Hermansyah. Hukum Perbankan Nasional Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Group, 2013. Meilala, Djaja S., Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan.
Bandung: Nuansa Aulia, 2015.
Boediono,  H.  (2010).  Hukum  Perjanjian  dan  Penerapannya  di  Bidang  Kenotariatan.
Yogyakarta: Citra Aditya Bakti.
Gunawan, Johannes dan Kusumohamidjojo, Budiono. Bahan Kuliah Perbandingan Hukum Kontrak. 2014.