## EVALUASI PROGRAM BADAN USAHA MILIK DESA  OLEH DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DI KABUPATEN KARAWANG
Hanny Purnamasari 1) *, Rachmat Ramdani 2)
1 Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Singaperbangsa Karawang. Jalan H.S Ronggowaluyo Telukjambe Timur- Karawang, 41361 Indonesia.
2 Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Singaperbangsa Karawang. Jalan H.S Ronggowaluyo Telukjambe Timur- Karawang, 41361 Indonesia.
Korespondensi Penulis. E-mail: hanny.purnamasari@fisip.unsika.ac.id

## ABSTRAK
Tahun  2015  Tentang  Pendirian,  Pengurusan,  Pengelolaan  dan  Pembubaran  Usaha  Milik Desa. Berdasarkan peraturan Bupati Karawang tersebut dalam pasal 1 menyatakan bahwa Badan usaha milik desa selanjutnya disebut Bum Desa adalah badan usaha yang seluruh atau  sebagian  besar  modalnya  dimiliki  oleh  Desa  melalui  penyertaan  modal  secara langsung yang berasal dari kekayaaan Desa yang dipisahkan guna menggelola aset, jasa layanan,  dan  usaha  lainnya  untuk  sebesar-besarnya  kesejahteraan  masyarakat  desa. Penelitian  ini  menggunakan  teori    Dunn  (2003)    yang  meliputi  efektivitas,  efisisensi, kecukupan,  pemerataan,  responsivitas  dan  ketepatan  dengan  tujuan  untuk  mengetahui bagaimana evaluasi program BUM Desa oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di  Kabupaten  Karawang.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  evaluasi program  BUM  Desa  oleh  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa  di  Kabupaten Karawang  masih  belum  efektif.  Hal  ini  terlihat  dari  belum  tercapainya  tujuan  pendirian BUM Desa.
Kata kunci: Evaluasi Program, DPMD, BUM Desa, Karawang

## ABSTRACT
The  Karawang  regency  government  has  made  a  regent  regulation  number  51  of  2015 concerning  the  establishment,  management,  management  and  dissolution  of  village- owned businesses. Based on the Karawang Regent's regulation in article 1 states that the village-owned enterprise, hereinafter referred to as Village Bum, is a business entity that is wholly or most of its capital owned by the Village through direct equity participation from village assets that are separated to manage assets, services, and other efforts for the maximum welfare of the village community. This study uses Dunn's theory (2003) which includes effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness and accuracy with the aim of knowing how to evaluate the BUM Desa program by the Office of Community and Village  Empowerment  in  Karawang  District.  The  method  used  in  this  research  is descriptive method with a qualitative approach. The results showed that the evaluation of the  BUM  Desa  program  by  the  Office  of  Community  and  Village  Empowerment  in Karawang  District  was  not  yet  effective.  This  can  be  seen  from  the  achievement  of  the purpose of establishing BUM Desa.
Keywords: Program Evaluation, DPMD, BUM Desa, Karawang

## PENDAHULUAN
Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang telah membuat peraturan Bupati Nomor  51  Tahun  2015  Tentang  Pendirian,  Pengurusan,  Pengelolaan  dan Pembubaran Usaha Milik Desa. Berdasarkan peraturan Bupati Karawang tersebut dalam  pasal  1  menyatakan  bahwa  Badan  usaha  milik  desa  selanjutnya  disebut Bum  Desa  adalah  badan  usaha  yang  seluruh  atau  sebagian  besar  modalnya dimiliki  oleh  Desa  melalui  penyertaan  modal  secara  langsung  yang  berasal  dari kekayaaan  Desa  yang  dipisahkan  guna  menggelola  aset,  jasa  layanan,  dan  usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
Sumber  dana  BUM  Desa  Kabupaten  Karawang  telah  diatur  dalam Peraturan  Bupati  Nomor  2  Tahun  2017  Tentang  Tata  Cara  Pembagian  dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Karawang, berdasarkan peraturan  Bupati  Karawang  menyatakan  dalam  pasal  16  pendirian  dan pengembangan  BUM  Desa  bersama  usaha  ekonomi  produktif  sebesar  15% kegunaannya  untuk  antara  lain,  pendirian  Bumdes  bersama,  penyertaan  modal BUM  Desa  bersama  dan  penguatan  permodalan  BUM  Desa  berasama.  Besaran yang  diperoleh  Desa  rata-rata  per  desa  alokasi  sebesar  120-  140  Juta  untuk kegiatan BUM Desa.
Namun,  pelaksanaan  dari  BUM  Desa  di  Karawang  berdasarkan  info  dari Fakta  Jabar  (2018)  menuai  permasalahan  diantaranya,  adanya  penyalahgunaan dana BUM Desa di Desa Telukjaya Kecamatan Pakisjaya dana peruntukan untuk Bum  Desa  digunakan  untuk  menggadai  sawah  oleh  kepala  desanya.  Seharusnya penggunaan  alokasi  dana  BUM  Desa  harus  sesuai  dengan  peruntukan  untuk kegiatan pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi yang ada  di  Desa.  Selain  penyalahgunaan  dana  BUM  Desa  oleh  pemerintah  Desa terdapat  permasalahan  lainya  seperti  transparansi  anggaran  BUM  Desa  dan kejelasan peruntukan kegiatan BUM Desa.
Peristiwa  tersebut  terjadi  di  Desa    Ciwaringin  Kecamatan  Lemahabang masyarakat menuntut transparansi anggaran BUM Desa dan kejelasan peruntukan program BUM Desa, berdasarkan informasi yang diperoleh melalui media online Tv  Berita  (2018)  permasalahan  BUM  Desa  di  Desa  Ciwaringin  program  BUM Desa  simpan  pinjam  hanya  dimanfaatkan  dan  diberikan  kepada  keluarga  kepala desa saja sedangkan masyarakat  yang ingin meminjam uang BUM Desa tersebut
sangat  sulit.  Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat  diartikan  bahwa  tujuan  pendirian BUM Desa untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa dan peningkatan pendapatan asli desa belum tercapai.

## TINJAUAN PUSTAKA
Evaluasi  adalah  kegiatan  untuk  menilai  tingkat  kinerja  suatu  kebijakan atau program. Evaluasi baru dapat dilakukan kalau suatu kebijakan sudah berjalan cukup  waktu.  Memeng  tidak  ada  sustu  batasan  waktu  yang  pasti  kapan  sebuah kebijakan  harus  dievaluasi.  Untuk  dapat  mengetahui outcome dan  dampak  suatu kebijakan  sudah  tentu  diperlukan  waktu  tertentu,  misal  5  tahun  sejak  kebijakan diimplementasikan.  Sebab,  jika  evaluasi  dilakaukan  terlalu  dini,  maka outcome dan  dampak  suatu  kebijakan  belum  tampak.  Semakin  strategis  suatu  kebijakan, maka  diperlukan  tenggang  waktu  yang  lebih  panjang  untuk  melakukan  evaluasi. Sebaliknya, semakin teknis sifat dari suatu kebijakan atau program, maka evaluasi dapat  dilakukan  dalam  kurun  waktu  yang  relatif  lebih  cepat  semanjak diterapkannya kebijakan yang bersangkutan.
Untuk menilai keberhasilan suatu kebijakan perlu dikembangkan beberapa indikator, karena penggunaan indikator yang tunggal akan membahayakan, dalam arti hasil penilaiannya dapat bias dari yang sesungguhnya. Indikator kriteria yang dikembangkan oleh  (Dunn, 2003) mencakup enam indikator sebagai berikut :
1) Efektivitas,  penekatan  kriteria  ini  terletak  pada  ketercapaian  hasil. Apakah  hasil  yang  diinginkan  dari  adanya  suatu  kebijakan  sudah tercapai.
2) Efisiensi,  fokus  dari  kriteria  ini  adalah  persoalan  sumber  daya,  yakni seberapa  sumber  daya  yang  dikeluarkan  untuk  mewujudkan  hasil  yang diinginkan.
3) Kecukupan,  kriteria  ini  mempersoalkan  memadainya  hasil  kebijakan dalam  mengatasai  masalah  kebijakan,  atau  seberapa  jauh  dalam pencapaian hasil dapat memecahkan masa;ah kebijakan.
4) Pemerataan,  kriteria  ini  menganalisis  apakah  biaya  dan  manfaat  telah didistribusikan  secara  merata  kepada  kelompok  masyarakat  khususnya kelompok-kelompok sasaran dan penerima manfaat.
5) Responsivitas,  kriteria  ini  meyoal  aspek  kepuasan  masayarakat khususnya  kelompok  sasaran  atas  hasil  kebijakan.  apakah  hasil kebijakan yang dicapai telah memuaskan kebutuhan mereka atau tidak.
6) Ketepatan,  kriteria  ini  menganalisis  tentang  kegunaan  hasil  kebijakan, yakni  apakah  hasil  yang  telah  dicapai  benar-benar  berguna  bagi masyarakat, khususnya kelompok sasaran.

## METODE
Dalam  penelitian  ini  peneliti  menggunakan  metode  deskriptif  dengan pendekatan  kualitatif  dimana  dalam  penelitian  yang  dilakukan  bersifat  deskriptif yaitu  untuk  mengetahui  atau  menggambarkan  kenyataan  dari  kejadian  yang diteliti  sehingga  memudahkan  peneliti  untuk  mendapatkan  data  yang  objektif dalam rangka untuk bagimana evaluasi program Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Karawang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Menganalisis  Evaluasi  program  Badan  Usaha  Milik  Desa  di  Dinas Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa  di  Kabupaten  Karawang    merupakan fenomena  yang  menarik  untuk  penelitian  dalam    kajian  Ilmu  Pemerintahan. Sumber  data  yang  di  gunakan  oleh  peneliti  berupa  tindakan  dan  kata-kata  yang didapatkan melalui proses wawancara  mendalam dan observasi lapangan. Dalam penelitian ini, sumber data terdapat sumber data primer yang berupa kata-kata dan tindakan  orang-orang  yang  diamati  atau    wawancara  mendalam.  Sumber  data sekunder berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian.
Penelitian  tentang  evaluasi  program  BUM  Desa  di  Dinas  Pemberdayaan Masyarakat  dan  Desa  Kabupaten  Karawang  membutuhkan  komitmen  antara pemerintah  daerah  Kabupaten  Karawang  dengan  Pemerintah  Desa  untuk melaksanakan  pemberdayaan  masyarakat  pedesaan  melalui  program  BUM  Desa. Pelaksanaan BUM Desa di Kabupaten Karawang menjadi sebuah fenomena sosial ekonomi  serta  politik  yang  dirasakan  oleh  masyarakat  pedesaan.  Pelaksanaan program  BUM Desa  oleh Dinas Pemberdayaan  Masyarakat  dan Desa Kabupaten Karawang  yang  dirasakan  hanya  sebatas  pada  pembentukan  kelembagaan  dari
BUM Desa sehingga masyarakat menilai program dari BUM Desa belum optimal. Berbagai  kegiatan  yang  telah  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  melalui  Dinas Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa  Kabupaten  Karawang  dengan  pemerintah desa  serta  masyarakat  dalam  pelaksanaan  program  BUMDES  namun    masih belum    membuahkan  hasil  yang  maksimal.  Permasalahan  yang  dirasa  menjadi sebuah  masalah  yang    klasik  karena  yang  tidak  bisa  dihindari  oleh  setiap  dinas yang  berhubungan  dengan  dukungan  sumber  daya  finansial  dari  pemerintah Kabupaten Karawang.
Dinas  Pemberdayan  Masyarakat  Desa  Kabupaten  Karawang  memiliki program  dan  kegiatan  yang  menjadi  tujuan  dalam  jangka  waktu  5  (lima)  tahun kedepan. Pertama , gerakan desa mandiri dengan adanya berbagai macam bantuan keuangan  yang  diberikan  kepada  desa,  diharapkan  pemerintah  desa  dapat mengelola  bantuan  tersebut  dengan  peraturan  yang  berlaku. Kedua, pendampingan  dan  penguatan  kapasitas  kelembagaan  dan  aparatur  desa. Ketiga, pengembangan Badan usaha milik desa, Keempat pengembangan dan penguatan sarana  dan  prasarana  infrastruktur  dasar  perdesaan  dan Kelima, peningkatan kualitas SDM aparatur desa dan pengutan lembaga ekonomi desa, kesehatan yang berbasis  masyarakat  desa  serta  partisipasi  masyarakat  dalam  membangun  desa dengan  memanfaatkan  teknologi  tepat  guna.  Dalam  hal  tata  kelola  BUM  Desa merupakan  salah  satu  program  unggulan  dari  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat dan Desa Kabupaten Karawang.
Tabel 1 Hasil Evaluasi BUM Desa 2018 No Uraian Jumlah Keterangan 1 Jumlah BUM Desa yang diundang 297  Desa  /  BUM Desa Hasil kinerja BUM Desa 2018 2 Jumlah BUM Desa yang hadir 278  Desa  /  BUM Desa Hasil kinerja BUM Desa 2018 3 Jumlah  BUM  Desa  yang  tidak  19  Desa  /  BUM  Hasil kinerja
hadir Desa BUM Desa 2018 4 BUM  Desa  hadir  tetapi  tidak mengumpulkan berkas 20  Desa  /  BUM desa Hasil kinerja BUM Desa 2018 5 BUM Desa hadir tidak melengkapi berkas 106  Desa  /  BUM Desa Hasil kinerja BUM Desa 2018 6 BUM  Desa  yang  hadir  dan melengkapi berkas 152  Desa  /  BUM Desa Hasil kinerja BUM Desa 2018
Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 2018
Berdasarkan  dari  data  tabel  di  atas  hasil  dari  evaluasi  BUM  Desa  2018 yang dilaksanakan oleh Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Dinas Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  Kabupaten  Karawang  dari  jumlah  297  Desa belum  semua  melengkapi  pemberkasan  kelembagaan  Bumdes  dari  setiap  Desa, sedangkan Desa  yang sudah melengkapi  pemberkasan terdapat  152 Desa  /  BUM Desa  masih  terdapat  banyak  Desa  /  BUM  Desa  yang  belum  melengkapi pemberkasan.  Dari  kegiatan  hasil  evaluasi  kinerja  BUM  Desa  2018  yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat  dan Desa  Kabupaten Karawang yaitu dengan kegiatan sebagai berikut :
a. Pemeriksaan  pengadministrasian  laporan  keuangan  BUM  Desa  Tahun  2015- 2017
b. Klarifikasi  Dana  BUM  Desa  yang  turun  dari  rekening  Pemerintahan  Desa dengan  Dana  BUM  Desa  yang  ditransfer  oleh  Kepala  Desa  yang  bersumber dari Dana Desa (APBN)
c. Pemeriksaan kelengkapan surat keputusan kepenggurusan BUM Desa
d. Klarifikasi jenis usaha BUM Desa yang dilakukan.
Aspek-aspek  teori  operasional  tersebut  berasal  dari  teori  Evaluasi  Kebijakan Publik  yang  dikemukakan  oleh  Dunn  (2003)  yang  menjelaskan  bahwa  evaluasi kebijakan secara sederhana berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai-
nilai  atau  manfaat-manfaat  hasil  kebijakan.  Ketika  kebijakan  publik  tersebut bermanfaat  bagi  masyarakat  sebagai  penilaian  atas  penyelesaian  masalah  maka hasil  tersebut  memberi  sumbangan  pada  tujuan  dan  sasaran  bagi  evaluator. Berdasarkan  hasil  temuan  penelitian  menunjukan  terdapat  aspek  efektivitas, efisien  dan  responsivitas  kemudian  selanjutnya  menggumpulkan  data  yang dibutuhkan  yang  berkaitan  dengan  objek  penelitian,  maka  selanjutnya  akan menguraikan dan menganalisis temuan penelitian lapangan.
Penilaian  terhadap  efektivitas  ditunjukan  untuk  menjawab  ketepatan  waktu pencapaian hasil/tujuan untuk mengukur efektivitas program dengan mengunakan parameternya  adalah ketepatan waktu.  Menurut  Dunn (2003) menyatakan bahwa “efektivitas  berhubungan  dengan  alternatif  mencapai  hasil  yang  diharapkan  atau mencapai tujuan dari diaadakan kebijakan.  Dinas Pemberdayaan Masyarakat  dan Desa  sebagai  organisasi  Perangkat  Daerah  yang  mempunyai  kewenangan menanggani  pemberdayaan  masyarakat  usaha  ekonomi  masyarakat  melalui pengelolaan  Badan  Usaha  Milik  Desa  kepada  Pemerintahan  Desa  di  Kabupaten Karawang.
Hasil  penelitian  lapangan  dan  wawancara  mendalam  dengan  informan  maka peneliti  dapat  melihat  bahwa  evaluasi  program  BUM  Desa  di  Kabupaten Karawang belum berjalan dengan efektif. Parameter dari efektivitas program yaitu ketetapan waktu, berkaitan dengan pelaksanaan program BUM Desa di Kabupaten Karawang  telah  dibentuk  pada  tahun  2015  sebagai  acuannya  sudah  dibuatkan regulasi  Peraturan  Bupati  Kabupaten  Karawang  sebagai  bentuk  respon  dari Pemerintah Daerah Karawang lahirnya regulasi tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan  Desa,  namun  pelaksanaan  BUM  Desa  di Kabupaten Karawang hanya sebatas pembentukan kelembagaan.
Dalam UU tersebut pemerintahan desa pada pasal 87 mengamanatkan bahwa Desa  dapat  mendirikan  BUM  Desa  yang  dapat  menjalankan  usaha  bidang ekonomi.  Pemerintah  daerah  Kabupaten  Karawang  melalui  Dinas  Pemberdyaan Masyarakat  dan  Desa  sebagai  pelaksana  teknis  untuk  membentuk  kelembagaan BUMDES  dari  setiap  Desa  yang  ada  di  Kabupaten  Karawang.  Dari  Jumlah pemerintah  Desa  di  Kabupaten  Karawang  terdiri  dari  297  Desa  sedangkan  yang sudah melengkapi berkas sekitar 152 Desa masih banyak BUM Desa yang belum
melengkapi  berkas  yang  sesuai  dengan  format  yang  disediakan  oleh  Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa Kabupaten Karawang.
Penilaian terhadap efisiensi ditunjukan untuk menjawab pengorbanan yang minim  usaha  hasil  maksimal  untuk  mengukur  efisiensi  program  dengan menggunakan parameternya adalah biaya, keuntungan dan manfaat. Dunn (2003) mempertegas  efisiensi  berkenaan  dengan  jumlah  usaha  yang  diperlukan  untuk menghasilkan  tingkat  efektivitas  tertentu.  Kemudian,  Dunn  mengkategorikan bahwa  kebijakan  publik  yang  mencapai  efektivitas  tertinggi  dengan  biaya  kecil dinamakan dengan efisien.
BUM  Desa  merupakan  lembaga  baru  yang  perkembanganya  masih menemui  kendala  terutama  berkaitan  dengan  pemahaman  masyarakat  tentang kelembagaan  BUM  Desa.  Hal  ini  membuat  BUM  Desa  beserta  unit  usaha  dan program  kegiatan  yang  diselenggarakan  belum  mendapat  cukup  dukungan  dari warga desa. Saat ini yang paling penting adalah mengupayakan tumbuhnya usaha desa  yang  mampu  memberikan  manfaat  bagi  warga  baik  secara  langsung  atau tidak langsung.
Pembahasan  modal  atau  biaya  BUM  Desa  dilaksanakan  pada  saat pembentukan  BUM  Desa  atau  pada  saat  pembahasan  anggaran  pendapatan  dan belanja  desa  (APBDES)  untuk  selanjutnya  di  atur  dalam  Anggaran  Dasar  dan Anggaran  Rumah  Tangga  BUM  Desa.  Adapun  sumber  pemodalan  BUM  Desa sebagai berikut:
a. Pendapatan asli desa (PAD)
b. Bantuan Pemerintah baik dari APBN, APBD Provinsi maupun dari APBD Kabupaten Karawang.
c. Bantuan atau sumber lainya yang sah dan tidak mengikat
d. Bantuan berupa kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga
e. Pinjaman  dari  lembaga  keuangan  atau  perbankan  yang  disetujui  melalui musyarawarah desa
f. Penyertaan  modal  pada  BUM  Desa  ditetapkan  dengan  peraturan  Desa dibahas pada saat pembahasan anggaran pendapatan dan belanja desa atau saat  pembahasan  perubahan  anggaran  pendapatan  belanja  desa.  (Sumber: Pedoman Pelaksana Teknis BUM Desa Kabupaten Karawang)
Ketentuan  yang  tertuang  dalam  dokumen  Pedoman  Pembentukan  dan Pengelolaan  BUM  Desa  diperuntukan  bagi  Pemerintah  Desa  di  Kabupaten Karawang  sebagai  standar  dalam  pelaksanaan  pembinaan,  fasilitasi  oleh  Dinas Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa  Kabupaten  Karawang.  Hal  yang  diatur dalam dokumen pedoman pembentukan dan pengelolaan BUM Desa  yaitu aspek pemodalan.
Pembiayaan pelaksanaan dari BUM Desa sudah diatur secara teknis dari mana saja  sumber  pendapatan  untuk  pembiayaan  program  BUM  Desa  tersebut.  Dari aspek biaya untuk pelaksanaan BUM Desa memiliki beberapa sumber seharusnya pelaksanaan BUM Desa  sudah berjalan dengan efisien tidak terkendala oleh dari mana sumber biaya pelaksanaan dari BUM Desa, BUM Desa merupakan amanat konstitusi  sehingga  pemerintah  melalui  APBN  maupun  APBD  provinsi  dan Kabupaten/Kota menjadi bagian sumber pembiayaan dari pelaksanaan BUM Desa tersebut.
Dari hasil penelitian dan wawancara mendalam d iatas maka dapat dilihat bahwa efisien program BUM Desa di Kabupaten Karawang  yang dilakukan oleh Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa  dalam  fasilitator  pelaksanaan  BUM Desa  di  Kabupaten  Karawang  belum  menunjukan  efisien  pelaksanaan  program BUM  Desa    masih  banyak  ditemukan  kelemahan  yang  berkaitan  dengan pembiyaan  pelaksanaan  BUM  Desa  serta  masyarakat  belum  sepenuhnya  dapat menikmati  dari  manfaat  program  BUM  Desa.  BUM  Desa  sebagai  lembaga independen  diluar  struktur  pemerintahan  desa  namun  dalam  pelaksanaannya masih di dominasi oleh kekuatan politik pemerintahan desa terutama kepala Desa masih dominasi kebijakan dari program BUM Desa.
Yang  dimaksud  kecukupan  adalah  berkenaan  dengan  seberapa  jauh  suatu kebijakan  tingkat  efktifitasnya  memuaskan  kebutuhan,  nilai,  atau  kesempatan yang  menimbulkan  adanya  masalah.  Dimana  dalam  suatu  kebijakan  terdapat alternatif  apa  yang  akan  dilakukan  bila  kebijakan  telah  diimplementasikan. Dengan  kata  lain  seberapa  jauh  pencapaian  hasil  yang  diinginkan  telah memecahkan masalah. Indikator penilaiannya adalah  pelaksana kebijakan sebuah kebijakan  akan  dapat  berjalan  dan  mencapai  tujuannya  apabila  di  laksanakan dengan  baik.  Pelaksana  kebijakan  merupakan  suatu  unsur  yang  memiliki  peran
paling  besar  dalam  pelaksanaan  suatu  kebijakan  untuk  mendorong  pada tercapainya tujuan yang diinginkan.
Hasil  temuan  peneliti  di  lapangan,  BUM  Desa  yang  ada  di  Kabupaten Karawang  belum  dapat  mencapai  tujuan  awal  pendiriannya  sehingga  kecukupan Dalam  Evaluasi  Program  Badan  Usaha  Milik  Desa  di  Dinas  Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Di Kabupaten Karawang belum optimal, hal ini terlihat dari BUM  Desa  yang  belum  dapat  meningkatkan  perekonomian  desa,  belum  dapat mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa, belum dapat meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa, belum dapat  mengembangkan  rencana  kerja  sama  usaha  antar  desa  dan/atau  dengan pihak  ketiga,  belum  dapat  menciptakan  peluang  dan  jaringan  pasar  yang mendukung  kebutuhan  layanan  umum  warga,  belum  dapat  membuka  lapangan kerja,  belum  dapat  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  melalui  perbaikan pelayanan  umum,  serta  belum  dapat  meningkatkan  pendapatan  masyarakat  desa dan Pendapatan Asli Desa.
Pemerataan  adalah  berkenaan  dengan  pemerataan  distribusi  manfaat  dari suatu  kebijakan.  Yang  dilihat  dari  pemerataan  adalah  apa  apakah  manfaat distribusi  merata  kepada  kelompok-kelompok  yang  berbeda,  dimana  ada  tiga unsur  kelompok  dari  kebijakan  yang  harus  diperhatikan  yaitu  kelompok pemerintah sebagai pembuat kebijakan, kelompok swasta sebagai objek kebijakan dan kelompok masyarakat sebagai impact dari kebijakan.
Hasil  temuan  peneliti  di  lapangan  pemerataan  Dalam  Evaluasi  Program Badan  Usaha  Milik  Desa  di  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa  Di Kabupaten  Karawang  belum  optimal  karena  belum  terasanya  manfaat  program BUM Desa untuk masyarakat sebagai sasaran dari program. Hal ini terjadi karena kurangnya  koordinasi  antara  Kepala  Desa  sebagai  pembina  BUM  Desa,  BPD sebagai  pengawas  kinerja    Pemerintah  Desa  dalam  membina  pengelolaan  BUM Desa  dan  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa  sebagai  pelaksana  teknis dalam pembinaan dan pengawasan BUM Desa.
Penilaian  terhadap  tersponsivitas  ditunjukan  untuk  mengetahui  rencana atau  program  kebijakan  sesuai  dengan  preferensi  keinginan  dari  target  group. Responsivitas  dalam  kebijakan publik dapat  dipahami sebagai  respon dari suatu
program.  Responsivitas  sebagai  tanggapan  dari  sasaran  atas  pelaksanaan program.  Lebih  lanjut  Dunn  (2003)  responsivitas  sejauh  mana  program  dari kebijakan  dapat  memuaskan  kebutuhan,  preferensi  atau  nilai-nilai  kelompok- kelompok masyarakat.
Responsivitas dari masyarakat implikasi dari kebijakan sudah mulai dapat dirasakan  dalam  bentuk  respon  positif  yang  berupa  dukungan  maupun  respon yang  wujud  negara  yang  beruapa  penolakan.  Kemudian  Dunn  (2003) mempertegas  dari  kriteria  responsivitas  sebagai  analisis  yang  dapat  memuaskan dari  kriteria-kriteria  lainnya  seperti  efektivitas,  efisiensi,  kecukupan  dan kesamaan)  evalauasi  suatu  program  dianggap  gagal  apabila  belum  mampu menanggapi kebutuhan aktul dari kelompok yang seharusnya ada perubahan dari program tersebut.
Evaluasi  program  BUM  Desa  di  Kabupaten  Karawang  masyarakat dianggap  sebagai  responsivitas  dari  pelaksanaan  program  BUM  Desa  karena masyarakat  sebagai  target  group  dari  pelaksanaan  BUM  Desa  tersebut. Responsivitas dari masyarakat sebagai pihak target grup yang turut terlibat dalam membangunan  perekonomian  kemasyarakatan.  Sesuai  dengan  Peraturan  Bupati Karawang  Nomor  53  Tahun  2016  tentang  Kedudukan,  Susunan  Organisasi, Tugas,  Fungsi  dan  Tata  Kerja  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa Kabupaten  Karawang.  Dalam  menyelenggarakan  tugas  pokok  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  bidang  pemberdayaan  usaha  ekonomi  masyarakat  desa sebagai rincian tugas substantif sebagai berikut:
a. Pemberdayaan pengelolaan usaha ekonomi masyarakat desa
b. Pendirian, pengurusan dan pengelolaan BUM Desa
c. Pengelolaan pasar desa dan
d. Pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan
Mengkoordinasikan atau memfasilitasi penyelenggaran sebagai berikut:
a. Pemberdayaan pengelolaan usaha ekonomi penduduk miskin desa
b. Pengembangan  pengelolaan  usaha  ekonomi  keluarga  dan  kelompok masyarakat desa
c. Pengembangan  pengelolaan  usaha  produksi  dan  pemasaran  hasil  usaha masyarakat desa
d. Pembinaan  terhadap  SDM  dan  organisasi  pengelolaan  BUM  Desa,  pasar desa serta lembaga keuangan mikro pedesaan.
e. Pemberian  bantuan  penyertaan  modal  dari  pemerintah  dan  pemerintah daerah kepada BUM Desa.
f. Penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa.
g. Pemberian  pinjaman  dan  bantuan  yang  syah  dari  pihak  lain  kepada BUMDES
h. Pembentukan  BUM    Desa  bersama  antara  dua  desa  atau  lebih.  (Sumber Pedoman Teknis BUM Desa Kabupaten Karawang)
Responsivitas dari target group dari sebuah program kebijakan merupakan hal yang  penting  untuk  mengukur  sejauhmana  dari  pelaksanaan  program  tersebut. Responsivitas  merupakan  dari  evaluasi  program  bagian  dari  rangkaian  sebuah evaluasi kebijakan publik. Untuk mengukur sejauhmana resposivitas dari evaluasi program  berjalan  dengan  baik  maka  parameternya  adalah  efektivitas,  efisiensi kecukupan  dan  kesamaan  serta  evaluasi  program  gagal  apabila  belum  mampu menanggapi  kebutuhan  aktul  dari  masyarakat  sebagai  sasaran  dari  program tersebut.
Berdasarkan  dari  hasil  penelitian  belum  resposivitas  dari  evaluasi  program BUM Desa  tersebut. Peneliti menemukan beberapa hal yang menunjukan bahwa pelaksanaan dari program BUM Desa tersebut berjalan dengan baik sesuai dengan kebutuhan aktul dari masyarakat sebagai target gruop. Program BUM Desa belum menunjukan  implikasi  perubahan  yang  signifikan  dari  pelaksanaan  program tersebut, pelaksanaan program BUM Desa yang menjadi informan BUM Desa di Desa Klari masih di kuasai oleh aparatur pemerintahan desa yang menjadi struktur penggurus.
BUM Desa  merupakan lembaga independen diluar dari struktur pemerintahan desa, sumber pendanaan berasal dari APBDes dana Desa bukan berarti pengelola maupun  pengurus  dari  BUM  Desa  tersebut  adalah  aparatur  desa.  Hal  ini  tidak mencerminkan  yang  ditegaskan  oleh  Dunn  (2003)  dari  responsivitas  kriterianya efektivitas,  efisien,  kecukupan  dan  pemerataan.  Maka  dari  itu  dari  hasil  temuan penelitian  penelitian  dapat  melihat  bahwa  pelaksanaan    program  BUM  Desa belum  mencerminkan  resposivitas atas kebutuhan  aktual masyarakat serta tidak
mencerminkan    keadilan  dalam  pengelolaan  BUM  Desa  masih  didominasi  oleh kekuatan politik desa yang mengelola dari BUM Desa.
Ketepatan  adalah  berkenaan  dengan  pertanyaan  apakah  program  tersebut tepat  untuk  masyarakat.  Apakah  program  yang  telah  diimplementasikan pemerintah antara tujuan dan hasil yang diperoleh, benar-benar bernilai/bermanfaat.  Dengan  kata  lain  apakah  program  yang  ada  benar-benar berguna  atau  bernilai.  Untuk  ketepatan  alternatif  yang  digunakan  dapat  diukur dengan indikator ketepatan dari produk kebijakan. Dalam hal ini berdasarkan hasil penelitian  di  lapangan  peneliti  melihat  bahwa  ketepatan  dalam  pengklasifikasian jenis  usaha  BUM  Desa  sudah  sesuai  dengan  Peraturan  Bupati  Karawang  Nomor 51  Tahun  2015  tentang  Pendirian,  Pengurusan,  Pengelolaan  dan  Pembubaran Badan  Usaha  Milik  Desa  yaitu  menjalankan  bisnis  sosial  ( social  business ), menjalankan  bisnis  penyewaan  ( renting ),  menjalankan  usaha  perantara ( brokering ),  dan  menjalankan  bisnis  yang  berproduksi  dan  /  atau  berdagang ( trading )  hanya  saja  faktanya  di  lapangan    banyak  sekali  BUM  Desa  yang mengalami  mati  suri  sehingga  ketepatan  Dalam  Evaluasi  Program  Badan  Usaha Milik  Desa  di  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa  Di  Kabupaten Karawang belum efektif.

## SIMPULAN DAN SARAN
Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  evaluasi  program  BUM  Desa  oleh  Dinas Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa  di  Kabupaten  Karawang  masih  belum efektif. Hal  ini terlihat  dari belum tercapainya tujuan pendirian BUM Desa  yang terdiri  dari  meningkatkan  perekonomian  desa,  mengoptimalkan  aset  desa  agar bermanfaat  untuk  kesejahteraan  desa,  meningkatkan  usaha  masyarakat  dalam pengelolaan  potensi  desa,  mengembangkan  rencana  kerja  sama  usaha  antar  desa dan  atau  dengan  pihak  ketiga,  menciptakan  peluang  dan  jaringan  pasar  yang mendukung  kebutuhan  layanan  umum  warga,  menciptakan  lapangan  kerja, meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  melalui  perbaikan  pelayanan  umum, pertumbuhan,  pemerataan  ekonomi  desa  serta  meningkatkan  pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Wahab,  Solichin.2004.  Analisis  Kebijakan,  Dari  Formulasi  Keimplemen tasi  Aksara, Jakarta.
Budi,  W.  (2014). Kebijakan  Publik  (Teori,  Proses  &  Studi  Kasus) .  Yogyakarta: CAPS
Moloeng, Lexy J. (2012 ). Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi . Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
Riant Nugroho. 2003. Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evalu asi, Jakarta. Elek Media Komputindo
Sugiyono. (2014). Memahami Penelitian Kualitatif . Bandung : Alfabeta. Sugiyono.  (2018). Metode  Penelitian  Evaluasi  (Pendekatan  Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi) . Bandung: Alfabeta.

## Dokumen
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  39  Tahun  2010  Tentang  Badan  Usaha Milik Desa.
Peraturan  Menteri  Desa  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan  Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2018
Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa. Peraturan  Bupati  Karawang  Nomor  53  Tahun  2016  Tentang  Kedudukan, Sususnan  Organisasi,  Tugas,  Fungsi  dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karawang.
Peraturan  Bupati  Karawang  Nomor  51  Tahun  2015  Tentang  Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Usaha Milik Desa (BUM Desa)