## Efektivitas Pemilihan Raja Di Negeri Haruru Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah
Rezita. A. N. Sapulette 1 , Z. A. Rengifurwarin 2 , Ivony Rahanra 3
1,2,3 Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pattimura e-mail: rezitasapulette@gmail.com

## PENDAHULUAN
Efektivitas penyelenggaraan tahapan – tahapan pemilihan raja pada suatu desa atau negeri adat merupakan salah satu aspek penting dan bersifat strategis dalam rangka penentuan dan penetapan figur pemimpin yang dinilai warga masyarakat memiliki dan memenuhi berbagai persyaratan, baik persyaratan menurut  ketentuan  adat –  istiadat  atau  budaya  yang  tetap  terpelihara  maupun  ketentuan  perundang  – undangan  yang  berlaku  sehingga  dapat  ditetapkan  menjadi  raja  dalam  memimpin  proses penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan  seluruh  masyarakat  negeri  dalam  berbagai  bidang  kehidupan  sesuai  yang  dikehendaki bersama.  Efektivitas  pemilihan  raja  pada  dasarnya  adalah  tingkat  ketepatan  dalam  proses penyelenggaraan atau pelaksanaan tahapan – tahapan kegiatan suatu pemilihan oleh aparat pemerintah di  suatu  daerah,  kecamatan,  desa  atau  negeri  sesuai  dengan  ketentuan  waktu  dan  standar  kerja sebagaimana yang telah ditetapkan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Efektivitas  menurut  Kurniawan  yang  menjelaskan  jika  efektivitas  merupakan  kemampuan melaksanakan  tugas,  fungsi  (operasi  kegiatan  program  atau  misi)  dari  pada  suatu  organisasi  atau sejenisnya  yang  tidak adanya  tekanan  atau ketegangan  di  antara  pelaksanaannya.  Pengertian  tersebut mengartikan  bahwa  efektivitas  merupakan  tahap  dicapainya  keberhasilan  dalam  mencapai  tujuan  yang telah  ditetapkan.  Efektivitas  selalu  terkait  dengan  hubungan  antara  hasil  yang  diharapkan  dengan  hasil yang sesungguhnya dicapai.
Tinggi  atau  rendahnya  tingkat  efektivitas  proses  pemilihan  kepala  pemerintahan  negeri  (Raja) menjadi  ukuran  atau  barometer  terhadap  tingkat  keberhasilan  atau  prestasi  pemerintahan  Kabupaten,

## ARTICLE HISTORY
Received [24 Juni 2023] Revised [12 November 2023] Accepted [14 Desember 2023]

## ABSTRAK
Penelitian  ini  berjenis  kualitatif  deskriptif.  Bertujuan  menganalisis  dan  menjelaskan gambaran  mengenai  Efektivitas  Pemilihan  Raja    dan    faktor –  faktor  yang mempengaruhinya  di  Negeri  Haruru  Kecamatan  Amahai  Kabupaten  Maluku  Tengah. Informan  penelitian  ini  berjumlah  8  orang.  Data  dibutuhkan  dalam  penelitian  ini dikumpulkan  melalui  teknik  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi.  Data  berhasil dikumpulkan,  diolah  dan  dianalisis  dengan  bantuan  teknik  analisis  kualitatif  deskriptif. Hasil  penelitian  ini  menunjukkan,  tingkat  efektivitas  pemilihan  Raja  di  Negeri  Haruru belum cukup baik dan belum  optimal secara  menyeluruh. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor –  faktor  yang  kurang  mendukung  seperti:  a)  Perbedaan  persepsi  dalam masyarakat, b) pembinaan, mediasi dan fasilitasi yang dilakukan pemerintah  daerah, c) kepatuhan  masyarakat  terhadap nilai – nilai dan aturan – aturan adat istiadat. Implikasi dari  penelitian  ini,  jika  hendak  meningkatkan  tingkat  efektivitas  pemilihan  raja  di  negeri Haruru secara optimal sebagaimana diharapkan, maka perlu dioptimalisasi pelaksanaan faktor –  faktor  yang  mempengaruhi  proses  pemilihan  raja  yang  dimaksud,  secara  baik dan memadai sebagaimana yang diharapkan..

## ABSTRACT
This  research  is  descriptive  qualitative  type.  Aims  to  analyze  and  explain  the description  of  the  Effectiveness  of  the  Election  of  the  King  and  the  factors  that influence it in Negeri Haruru, Amahai District, Central  Maluku Regency. Informants of this study amounted to 8 people. The data needed in this study were collected through observation,  interviews  and  documentation  techniques.  Data  was  successfully collected,  processed  and  analyzed  with  the  help  of  descriptive  qualitative  analysis techniques.  The  results  of  this  study  indicate  that  the  level  of  effectiveness  in  the election of the King in Haruru Country is not good enough and not optimal as a whole. This  is  influenced  by  unfavorable  factors  such  as:  a)  Differences  in  perceptions  in society,  b)  guidance,  mediation  and  facilitation  by  local  governments,  c)  community compliance  with  customary  values  and  rules.  The  implication  of  this  research,  if  you want  to  optimally  increase  the  level  of  effectiveness  of  the  election  of  the  king  in Haruru  country  as  expected,  it  is  necessary  to  optimize  the  implementation  of  the factors  that  influence  the  process  of  selecting  the  king  in  question,  properly  and adequately as expected.

## KEYWORDS
Efektivitas Pemilihan Raja, dan faktor yang mempengaruhinya
This is an open access article under the CC –BY-SA license
Kecamatan,  desa  atau  negeri  dalam  mengemban  tugas  dan  fungsi  yang  dimilikinya.  Akan  tetapi,  tinggi atau  rendahnya  tingkat  efektivitas  proses  penyelenggaraan  pemilihan  kepala  pemerintahan  tersebut, sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh sejumlah faktor pendukung dan penghambatnya.
Dengan  menciptakan  pembangunan  politik  di  tingkat  desa  maka  akan  memberi  pengaruh terhadap  pembangunan  politik  bangsa  dan  negara  Indonesia.  Semua  itu  di  ukur  dengan  tingkat efektivitas  pemerintah  terhadap  proses  pemilihan  kepala  desa  atau  negeri  dengan  melihat  potensi keberadaan desa di tengah masyarakat Indonesia. Pemilihan kepala desa merupakan suatu bentuk dari pembangunan  demokrasi  politik  bangsa  Indonesia  yang  dimulai  dengan  tingkat  desa.  Sistem pemerintahan  desa  yang  dikenal  dengan  sistem  pemilihan  langsung  yang  berlangsung  dari  sebelum bangsa Indonesia melakukan pemilihan umum secara langsung. Pemilihan kepala desa di setiap daerah yang tidak terlepas dari dinamika dalam perkembangan politik lokal ditingkat desa. Dinamika yang terjadi seperti perebutan kekuasaan yang biasanya terjadi dalam proses pemilihan pada umumnya di Indonesia.
Efektivitas  penyelenggaraan  pemerintah,  pembangunan,  demokrasi  dan  kemasyarakatan  desa atau  negeri  merupakan  faktor  penting  untuk  pemerintah  daerah  kabupaten,  kecamatan,  dan  desa  atau negeri.  Untuk  itu  pemerintah  kabupaten  mengeluarkan  peraturan  di  setiap  daerah  tentang  cara pencalonan pemilihan dan pelantikan kepala pemerintah desa atau negeri. Peraturan yang dimaksud ada pada Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan undang  - undang nomor 6 tahun 2014  tentang  desa atau  desa  adat  yang  di  artikan desa  atau  desa  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum yang  memiliki  batas  wilayah  yang  berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan, kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak  asal  usul,  dan/atau  hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Indonesia.
Budaya  lokal  masing –  masing  daerah  memiliki  ciri  khas  tersendiri,  baik  dalam  pengangkatan kepala  pemerintahan  desa  (Raja)  maupun  mekanisme  pemilihan  dan  penentuan  matarumah  parentah sebagai simbolik dalam memberikan rekomendasi tentang matarumah yang memiliki hak untuk dibahas oleh saniri negeri Lengkap. Efektivitas pemilihan Raja sesuai mekanisme dalam pengusulan pencalonan Raja berdasarkan ketentuan hukum adat dan peraturan daerah yang ditetapkan tanpa mengabaikan hak asal usul dan adat istiadat menjadi ukuran keberhasilan pemerintah kabupaten dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
Desa adat adalah entitas tradisional yang memiliki sistem pemerintahan sendiri berdasarkan adat istiadat  dan  nilai-nilai  budaya  yang  diwariskan  secara  turun-temurun.  Penetapan  Raja  di  desa  adat melibatkan  proses  yang  melibatkan  partisipasi  masyarakat  dan  menghormati  tradisi  serta  aturan  yang berlaku.  Desa  adat  adalah  cerminan  dari  warisan  budaya  yang  kaya  dan  unik.  Penetapan  Raja di  desa adat  didasarkan  pada  keyakinan  dan  prinsip-prinsip  yang  diwariskan  secara  turun-temurun.  Budaya  ini mencerminkan identitas dan jati diri desa adat yang harus dijaga dan dilestarikan. Keputusan penetapan Raja didasarkan pada konsensus masyarakat desa adat. Penduduk desa adat memiliki peran aktif dalam proses pemilihan dan penentuan Raja. Konsensus ini penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah representatif dan mencerminkan kehendak dan aspirasi masyarakat.
Pemilihan  Raja  di  desa  adat  terkait  erat  dengan  sistem  kepemimpinan  tradisional.  Desa  adat memiliki  struktur  pemerintahan  yang  unik,  di  mana  Raja  berperan  sebagai  kepala  pemerintahan  atau pemimpin  tertinggi.  Peran  Raja  sering  kali  mencakup  tugas  dan  tanggung  jawab  dalam  mengatur kehidupan masyarakat, menjaga  keseimbangan  alam,  dan mempertahankan  harmoni  sosial.  Desa  adat sering kali memiliki hubungan yang erat dengan alam dan spiritualitas. Pemilihan Raja di desa adat dapat berdasarkan  pada  keyakinan  bahwa  Raja  adalah  pihak  yang  memiliki  kekuatan  spiritual  dan  memiliki kemampuan  untuk  menjaga  hubungan  harmonis  antara  manusia  dan  alam.  Dalam  beberapa  kasus, pengetahuan dan kebijaksanaan spiritual juga menjadi faktor penting dalam pemilihan Raja.
Beberapa  desa  adat  memiliki  sistem  pemilihan  Raja  berdasarkan  garis  keturunan  keluarga tertentu.  Garis  keturunan  ini  diyakini  memiliki  hubungan  khusus  dengan  kekuatan  spiritual  dan pengetahuan  adat  yang  diwariskan  dari  generasi  ke  generasi.  Pemilihan  Raja  berdasarkan  garis keturunan  ini  bertujuan  untuk  menjaga  kontinuitas  dan  kestabilan  dalam  kepemimpinan  desa  adat. Pemilihan  Raja  di  desa  adat  sering  melibatkan  partisipasi  aktif  masyarakat.  Masyarakat  desa  adat memiliki hak suara dan memiliki peran dalam memilih atau memberikan persetujuan terhadap calon Raja yang  diusulkan.  Prosedur  pemilihan  dapat  melibatkan  pertemuan  adat  atau  musyawarah  masyarakat untuk mencapai konsensus dalam menentukan Raja yang tepat.
Pemilihan  Raja  di  desa  adat  juga  merupakan  upaya  untuk  melindungi  dan  mempertahankan warisan  budaya  mereka.  Melalui  pemilihan  yang  mematuhi  adat  istiadat,  desa  adat  dapat  menjaga kesinambungan  tradisi  dan  kearifan  lokal  mereka,  serta  mencegah  pengaruh  eksternal  yang  dapat mengancam identitas dan keberlanjutan desa adat.
Desa  adat  di  provinsi  Maluku  merupakan  warisan  pemerintah  dan  masyarakat  lokal  yang dipelihara  secara  turun –  temurun  yang  tetap  diakui  dan  diperjuangkan  oleh  masyarakat  desa/negeri adat. Desa adat memiliki hak asal usul yang lebih dominan yang lahir sebagai komunitas asli di tengah
masyarakat. Desa adat juga merupakan sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang secara historis memiliki  batas  wilayah  serta  identitas  budaya  yang  terbentuk  atas  dasar  teritorial  yang  berwenang  dan mengatur  dan  mengurus  kepentingan  masyarakat  desa  adat  berdasarkan  hak  asal  usul.  Gunawan (2013:28), Desa adat yaitu desa yang melaksanakan aturan hukum agama atau tradisi atau adat istiadat yang  berlaku  di  wilayahnya  masing-masing.  Negeri  menempatkan  adat  istiadat  dan  serta  hukum  adat sesuai asal usul dalam konteks yang sesungguhnya. Terutama berkaitan dengan proses pemilihan dan penetapan kepala pemerintahan negeri (Raja).
Masyarakat  adat  di  kabupaten  Maluku  Tengah,  Kecamatan  Amahai,  Negeri  Haruru  sebagian besar masih menghargai hukum adat yang berada di tengah masyarakat adat yaitu dengan menghargai figur seorang pemimpin pada kesatuan masyarakat hukum adat yang berasal dari turunan mata Rumah Parentah/  keturunan  yang  menurut  hukum  adat  berhak  menyandang  gelar  dan  kharisma  pemimpin tersebut  dan  tidak  dapat  dialihkan  kepada  pihak  luar,  kecuali  dalam  hal –  hal  khusus  yang  ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah matarumah parentah/keturunan yang berhak bersama Saniri Negeri.
Tingkat  efektivitas  pemerintah  kabupaten  diukur  dalam  menangani  beragam  persoalan kepemimpinan  pemerintahan  negeri/adat  di  Maluku  yang  cenderung  mengalami  kendala,  dimana  satu sisi  mempertahankan  tradisi  adat,  tetapi  pada  saat  yang  sama  sering  menimbulkan  konfrontasi  politik dimana  jabatan  kepala  pemerintahan  negeri/adat  selalu  diintervensi  penguasa  sehingga  ketika pengajuan  kepala  pemerintahan  negeri  (Raja)  kepada  pemerintah  daerah  untuk  dilakukan  pelantikan, justru  terjadi  konflik  pada  masyarakat.  Akibatnya  adalah  penundaan  penetapan  kepala  pemerintahan negeri dan kepala daerah (Bupati) menunjuk pejabat Raja hingga ada penetapan raja definitif.
Di Maluku Tengah ada banyak negeri- negeri adat yang tidak memiliki kepemimpinan tradisional yang definitif salah satunya yaitu Negeri Haruru. Negeri Haruru merupakan salah satu negeri/desa adat di kecamatan Amahai yang mekanisme penyelenggaraan pemerintahannya berdasarkan hak asal usul dan adat  istiadat.  Di  Kecamatan  Amahai  pola  penyelenggaraan  pemerintahannya  mempunyai  karakteristik tersendiri, dimana sebagian besar wilayahnya berstatus negeri dengan sistem pemerintahan negeri adat yang berlaku secara turun – temurun dan hidup, dihormati serta dipertahankan hingga sekarang. Hal ini seperti  telah  diatur  dengan  ditetapkan  peraturan  daerah  Maluku  Tengah  nomor  1  Tahun  2006  tentang Negeri, Peraturan Daerah Maluku Tengah nomor 3 Tahun 2006 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan  pemerintah  Negeri  serta  Peraturan  Daerah  Maluku  Tengah  nomor  4  tahun  2006  tentang pedoman  penataan  Saniri  Negeri  atau  badan  permusyawaratan  negeri.  Peraturan –  peraturan  daerah yang ditetapkan merupakan landasan pemerintah kabupaten untuk menyelenggarakan serta menentukan dan memilih kepala pemerintah desa (Raja) yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
Terkait  dengan  efektivitas  dalam  proses  pemilihan  raja  di  Negeri  Haruru,  pada  Tahun  2021, ternyata adanya kendala berupa pertentangan/ perselisihan pendapat dan persepsi yang berbeda antara dua belah pihak. Selisih paham antara kedua kelompok masyarakat yang pro dan kontra ini berawal dari adanya  klaim  dari  dua  Matarumah  terkait  hak  menjadi  matarumah  parentah.    pada  satu  sisi  menurut pihak  marga  Waelaruno  (mata  rumah  Waelaruno),  sesuai  dengan    hukum  adat  istiadat  dan  asal  usul, bahwa  pencalonan  raja  harus  dari  mata  rumah  Waelaruno  karena  yang  turun  dan  menduduki  desa pertama  adalah  dari  marga  Waelaruno.  Sedangkan  menurut  pihak  marga  Maatoke  (mata  rumah Maatoke),  pihak  mereka  yang  berhak  menjadi  raja  di  Negeri  Haruru  karena  berpatokan  pada  Raja pertama berasal dari marga Maatoke dengan hasil musyawarah dari kesepakatan tua – tua Adat Tiga (3) Soa, sehingga sampai saat ini menurut pihak dari marga Maatoke yang berhak menjadi raja adalah yang berasal  dari  garis  keturunan  Raja  Pertama  di  Negeri  haruru.  Terkait  dengan  klaim  antar  dua  kubuh  ini berkaitan  dengan  adanya  ketidakpuasan  dari  matarumah  Waelaruno  dengan  Peraturan  Negeri  Haruru Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penetapan Matarumah Parentah/Keturunan Parentah yang Berhak menjadi Kepala  Pemerintah  Negeri  Haruru,  yang  menetapkan  Matarumah  Maatoke  sebagai  Matarumah Parentah/keturunan parentah. Dari situlah terjadi konflik internal yang terjadi diantara kedua belah pihak tersebut,  yang  kemudian  muncul  konflik  lainnya  berupa  penolakan  dari  pihak  Waelaruno  yang mempermasalahkan  persyaratan  pada  peraturan  Negeri  Haruru  yang  bertolak  belakang  dengan peraturan daerah  Maluku Tengah mengenai ijazah calon Raja serendah – rendahnya tamatan Sekolah Tingkat  Pertama  (SMP)  namun  pada  peraturan  Negeri  Haruru  diperbolehkan  calon  Raja    dari  tamatan ijazah SD atau sederajat. Kendati konflik tersebut telah ada upaya pembinaan, dimediasi dan difasilitasi proses  penyelesaian  oleh pihak  kecamatan dan  pemerintah  daerah  kabupaten  Maluku Tengah.  Namun upaya  itu  tidak  ada  hasil  yang  memuaskan.  Akibatnya  raja  terpilih  dari  marga  Maatoke  belum  sempat dilakukan  pelantikan  dan  pengukuhan  secara  adat  dan  budaya  yang  dimiliki,  karena  masih  ada  konflik dan  masalah – masalah yang belum diselesaikan dalam masyarakat sehingga sampai sekarang belum ada  penyelesaian  terkait  masalah  yang  terjadi  dalam  masyarakat  Negeri  Haruru,  Kecamatan  Amahai Kabupaten Maluku Tengah.

## LANDASAN TEORI

## Konsep Efektivitas
Efektivitas  berasal  dari  kata  efektif  yang  mengandung  pengertian  dicapainya  keberhasilan  dalam mencapai tujuan yang  telah ditetapkan. Efektivitas berasal dari kata dasar efektif, menurut kamus besar Bahasa Indonesia efektif adalah ada efeknya, manjur atau mujarab, dapat membawa hasil, berhasil guna dan mulai berlaku. Efektivitas didasarkan pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan tersebut harus  jelas,  terukur,  dan  dapat  diverifikasi.  Efektivitas  diukur  dengan  sejauh  mana  tujuan  tersebut tercapai.  Sementara  itu  efektivitas  memiliki  pengertian  keefektifan  adalah  keadaan  berpengaruh, kemanjuran, keberhasilan dan hal mulai berlaku (2003 : 284). Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara  hasil  yang  diharapkan  dengan  hasil  yang  sesungguhnya  dicapai.  Bungkaes  (2013:45) menjelaskan efektivitas adalah hubungan  antara  output  dan  tujuan.  Dalam  artian  efektivitas  merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan, dan prosedur dari organisasi.
Kurniawan  menjelaskan  jika  efektivitas  merupakan  kemampuan  melaksanakan  tugas,  fungsi (operasi  kegiatan  program  atau  misi)  dari  pada  suatu  organisasi  atau  sejenisnya  yang  tidak  adanya tekanan  atau  ketegangan  diantara  pelaksanaannya.  Pengertian  tersebut  mengartikan  bahwa  efektivitas merupakan  tahap  dicapainya  keberhasilan  dalam  mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan.  Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. kemudian Menurut james L.Gibson (dalam buku Herbani Pasolong,2010:4) Efektivitas adalah pencapaian sasaran menunjukkan derajat efektivitas. Kemudian menurut Kotter, J. P (1995) yang mengatakan John P. Kotter: "Efektivitas adalah kemampuan untuk menghasilkan hasil yang diinginkan dalam situasi yang semakin kompleks dan tidak pasti. Sedangkan menurut Mardiasmo (2017: 134) Efektivitas adalah ukuran berhasil  tidaknya  pencapaian  tujuan  suatu  organisasi  mencapai  tujuannya.  Apabila  suatu  organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif.
Apa  yang  dimaksud  dengan  efektivitas  secara  umum,  adalah  suatu  keadaan  yang  menunjukkan tingkat  keberhasilan  atau  pencapaian  suatu  tujuan  yang  di  ukur  kualitas,  kuantitas,  dan  waktu,  sesuai dengan  yang  telah  direncanakan  sebelumnya.  Ada  juga  yang  menjelaskan  arti  efektivitas  adalah  suatu tingkat keberhasilan yang dihasilkan oleh seseorang atau organisasi dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan  yang  hendak  dicapai.  Dengan  kata  lain,  semakin  banyak  rencana  yang  berhasil  dicapai  maka suatu kegiatan dianggap efektif.

## Konsep Efektivitas Pemilihan Raja
Pemilihan  raja  merupakan  proses  pemilihan  kepala  pemerintah  daerah  tingkat  desa  atau  negeri adat  yang  merupakan  perwujudan  demokrasi  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  atau  negeri adat  dan  sebagai  unsur  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  atau  negeri  adat.  Jabatan  Kepala Pemerintah  desa  atau  negeri  adat  (Raja)  merupakan  hak  dari  matarumah/keturunan  tertentu  untuk menentukan  berdasarkan  musyawarah  matarumah/keturunan.  Kekhususan  berdasarkan  adat  istiadat dan  hukum  adat  dimana  hak  untuk  menjadi  Kepala  Pemerintah  Negeri  merupakan  hak  dari matarumah/keturunan  tertentu  yang  harus  dijunjung  tinggi  dalam  kaitan  dengan  pengakuan  eksistensi Masyarakat Hukum Adat.
Untuk  itu  pemerintah  kabupaten  mengeluarkan  peraturan  di  setiap  daerah  tentang  cara pencalonan pemilihan dan pelantikan kepala pemerintah desa atau negeri. Peraturan yang dimaksud ada pada Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan undang - undang nomor 6 tahun 2014  tentang  desa atau  desa  adat  yang  di  artikan desa  atau  desa  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum yang  memiliki  batas  wilayah  yang  berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan, kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak  asal  usul,  dan/atau  hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Indonesia.
Sebagaimana terjadi di wilayah dan desa lain di Indonesia, Provinsi juga mengalami masa transisi atau  perubahan  dari  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1979  tentang  Pemerintahan  Desa  ke  Kebijakan Desentralisasi  (Otonomi  Daerah).  Pemberlakuan  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1979  telah melemahkan  keberadaan  institusi  lokal.  Ketika  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  Tentang Pemerintahan  Daerah  diberlakukan,  maka  mekanisme  dan  kebiasaan  pemerintah  dan  masyarakat setempat  menjadi  kembali  ke  sistem  negeri  dan  adat  sebagaimana  sebelum  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun 1979 diberlakukan.
Secara perlahan-perlahan kebiasaan sistem adat dan negeri dikembalikan seperti semula. Kepala Pemerintah  Negeri  (Raja)  mulai  dipilih  secara  demokratis.  Namun,  pada  umumnya  posisi  Kepala Pemerintah Negeri yang berlaku secara turun-temurun nampaknya lebih disukai oleh masyarakat negeri untuk  menjadi  figur  atau  pemimpin  mereka.  Dengan  kata  lain  posisi  Kepala  Pemerintah  Negeri  yang turun-tumurun  ini  lebih  memberikan  legitimasi  dari  pada  pemilihan  Kepala  Pemerintah  Negeri  secara demokratis.  Proses  pengembalian  sistem  negeri  ini  di  beberapa  tempat  sempat  menjadi  persoalan.
Misalnya  hal  ini  menyebabkan  terjadinya  perseteruan  untuk  menjadi  Kepala  Pemerintah  Negeri  yang sekaligus berperan sebagai kepala desa.
Seorang  Kepala  Pemerintah  Negeri  dapat  menduduki  posisinya  baik  karena  garis  keturunan maupun karena dipilih secara demokratis. Dalam pelantikan untuk posisinya sebagai Kepala Pemerintah Negeri,  kerap  kali  seorang  Kepala  Pemerintah  Negeri  harus  mengalami  dua  kali  pelantikan  guna memperoleh  legitimasi  baik  sebagai  kepala  pemerintah  negeri  maupun  sebagai  kepala  pemerintahan administratif setempat.

## Faktor – faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pemilihan Raja
Tinggi  atau  rendahnya  tingkat  efektivitas  proses  pemilihan  kepala  pemerintahan  (raja)  di  suatu negeri  adat,  tidak  terlepas  dari  pengaruh  berbagai  faktor  yang  menjadi  pendukung  atau  penghambat. Menurut  Husein Maruapey (2020), mengemukakan dapat beberapa faktor yang menjadi pendukung atau penghambat  tingkat  efektivitas  proses  pemilihan  kepala  pemerintahan  di  suatu  negeri  adat,  berupa:  a) adanya perbedaan pendapat dan persepsi diantara dua kelompok, b) saling komplain dan berkonflik, c) pembinaan, media dan fasilitasi yang tidak berhasil dilakukan, dan d) tidak dapat dilakukan pengukuhan secara adat.
Selain  itu  menurut  Hamid  Dokolamo  (2020:4)  mengidentikasi  beberapa  faktor  yang  menjadi penghambat  terhadap  tingkat  efeklivitas  suatu  proses  pemiihan  kepala  pemerintahan,  berupa:  a) perbedaan  persepsi  dalam  masyarakat,  b)  terjadi  kontroversi  tentang  matarumah  parentah  atau  hak sebagai  kepala  pemerintahan,  c)  adanya  konflik  dalam  masyarakat  negeri,  d)  pemerintah  daerah  yang mengalami  kesulitan  terkait  dengan  menentukan  dan  memutuskan  persoalan  kontroversi  matarumah parentah,  e)  berkurangnya  ketaatan  warga  negeri  terhadap  aturan –  aturan  adat  istiadat.  Sedangkan menurut  Mawar  Waillisa  (2017)  bahwa  koordinasi  merupakan  salah  satu  faktor  penunjang  keberhasilan proses pemilihan Raja.
Dalam  mencapai  efektivitas  kerja,  suatu  organisasi  sangat dipengaruhi  oleh  berbagai  faktor  yang berbeda – beda, tergantung pada sifat dan bidang kegiatan atau usaha suatu organisasi. Sejalan dengan hal tersebut, Komberly dan Rottman dalam Gibson et el (1996:32) berpendapat bahwa efektivitas suatu organisasi ditentukan oleh lingkungan, teknologi, pilihan strategi, proses dan kultur. Lain halnya dengan Hardjito  (1997:65)  yang  mengemukakan  bahwa  keberhasilan  organisasi  dalam  mencapai  tujuannya dipengaruhi oleh komponen – komponen organisasi yang meliputi: 1) struktur, 2) tujuan, 3) manusia, 4) hukum,  5)  prosedur  pengoprasian  yang  berlaku,  6)  teknologi,  7)  lingkungan,  8)  kompleksitas,  9) spesialisasi, 10) kewenangan dan 11) pembagian tugas.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  kualitatif  deskriptif.  Penelitian  kualitatif  adalah  penelitian yang  bermaksud  untuk  memahami  fenomena  tentang  apa  yang  dialami  oleh  subjek penelitian  misalnya perilaku,  persepsi,  motivasi,  tindakan,  dan  lain-lain,  secara  holistik,  dan  dengan  cara  mendeskripsikan dalam  bentuk  kata-kata  dan  bahasa,  pada  suatu  konteks  khusus  yang  alamiah  dan  dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moeleong, 2006:6).
Penelitian  kualitatif  deskriptif  adalah  metode  penelitian  yang  digunakan  untuk  memahami  dan menggambarkan  fenomena  atau  kejadian  secara  detail  dan  komprehensif.  Penelitian  kualitatif  deskriptif bertujuan  untuk  menjawab  pertanyaan  "apa"  dan  "bagaimana"  tentang  suatu  fenomena,  dengan  fokus pada  deskripsi  yang  mendalam,  konteks,  makna,  dan  interpretasi  dari  perspektif  partisipan.  Penelitian kualitatif deskriptif berusaha untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena secara rinci. Hal ini melibatkan  pengumpulan  data  yang  kaya  dan  mendalam  untuk  memberikan  pemahaman  yang  holistik tentang fenomena yang diteliti.
Penelitian ini menggunakan metode-metode kualitatif untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Metode-metode  ini  meliputi  wawancara,  observasi  partisipan,  analisis  dokumen,  atau  studi  kasus,  yang memungkinkan  peneliti  untuk  memperoleh  data  yang  mendalam  dan  kontekstual.  Penelitian  kualitatif deskriptif menghargai interpretasi subjektif partisipan dan upaya untuk memahami makna yang diberikan oleh  mereka  terhadap  fenomena  yang  diteliti.  Peneliti  berusaha  memahami  perspektif  partisipan  dan melibatkan mereka dalam proses interpretasi data.
Penelitian  kualitatif  deskriptif  mengakui  pentingnya  konteks  sosial,  budaya,  dan  sejarah  dalam memahami  fenomena.  Peneliti  memperhatikan  faktor-faktor  kontekstual  yang  mempengaruhi  fenomena dan  menjelaskan  kompleksitasnya  dengan  cara  yang  holistik.  Penelitian  kualitatif  deskriptif  cenderung mengadopsi  pendekatan  induktif,  di  mana  temuan  dan  teori  berkembang  secara  alami  dari  data  yang dikumpulkan. Peneliti mengumpulkan data, menganalisisnya, dan mengembangkan temuan dan temuan yang muncul dari data tersebut.
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan yang komprehensif tentang fenomena yang diteliti. Peneliti berusaha untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena dengan menggunakan kata- kata dan cerita yang mengungkapkan konteks, pengalaman, dan perspektif partisipan.
Salah  satu  ciri  penelitian  kualitatif  adalah  data  yang  dikumpulkan  berupa  kata-kata,  gambar,  dan bukan  angka-angka.  Dengan  demikian,  laporan  penelitian  akan  berisi  kutipan –  kutipan  data  untuk memberi  gambaran  penyajian  laporan  tersebut.  Peneliti  juga  menggunakan  catatan  lapangan  berupa catatan  observasi  dan  sumber  lain.  Penelitian  ini  dilakukan  secara  bertahap  dan  dalam  jangka  waktu tertentu.  Peneliti  berusaha  mengumpulkan  data  melalui  wawancara  dan  observasi  dengan  terjun langsung  ke  lapangan  menemui  informan.  Dalam  penelitian  ini  peneliti  mendeskripsikan  mengenai efektivitas  dan  faktor –  faktor  yang  mempengaruhi pemilihan  raja  di  Negeri  Haruru  Kecamatan  Amahai Kabupaten  Maluku  Tengah.  Data  yang  diperoleh  kemudian  disajikan  dalam  bentuk  deskripsi  kata-kata agar lebih mudah dimengerti sesuai dengan yang didapatkan di lapangan. Selain dalam bentuk deskripsi kata-kata,  peneliti  juga  menyajikan  data  dalam  bentuk  foto-foto  penelitian  guna  mempertegas  dan memperjelas hasil penelitian tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Faktor – faktor yang mempengaruhi efektivitas pemilihan Raja dalam penelitian ini adalah faktor – faktor yang dianggap memiliki pengaruh yang dominan terhadap tingkat efektivitas pemilihan Raja pada suatu Negeri, yang terdiri dari : a) adanya perbedaan persepsi dalam masyarakat b) pembinaan, media dan  fasilitasi  yang  tidak  berhasil  dilakukan,  c)  kepatuhan  masyarakat  terhadap  aturan –  aturan  adat istiadat.
Dari  faktor –  faktor  yang  mempengaruhi  pemilihan  raja  dalam  penelitian  ini,  kemudian dikembangkan  pertanyaan –  pertanyaan  yang  dilakukan  untuk  melakukan  wawancara  dengan  para informan.  Data  yang  berhasil  dikumpulkan,  diolah  dan  dianalisis  kemudian  dapat  ditampilkan  sebagai berikut:

## Adanya perbedaan persepsi dalam masyarakat Negeri
Persepsi  merupakan  salah  satu  faktor  yang  memiliki  pengaruh  dapat  saja  sebagai  pendukung atau  penghambat  terhadap  pemilihan/penetapan  Raja  di  suatu  Negeri  adat.  Perbedaan  persepsi  dalam masyarakat  secara  umum  merujuk  pada  variasi  dalam  cara  individu  atau  kelompok  masyarakat memandang,  memahami,  atau  menafsirkan  suatu  topik,  situasi,  atau  peristiwa.  Perbedaan  persepsi dalam  masyarakat  adalah  fenomena  yang  alami  dan  dapat  memberikan  keragaman,  persepktif  yang berbeda,  dan  pemahaman  yang  lebih  luas  terhadap  suatu  masalah.  Namun,  perbedaan  persepsi  juga dapat menyebabkan konflik atau ketegangan antara individu atau kelompok yang berbeda. Penting untuk menghargai dan memahami perbedaan persepsi dalam masyarakat serta pemahaman saling, dan kerja sama untuk mengatasi perbedaan tersebut.
Jika  terjadi  adanya  persamaan  persepsi  terutama  dari  Matarumah  parentah,  maka  cenderung proses pemilihan Raja berjalan menjadi lancar seperti yang diharapkan. Sebaliknya bila terjadi persepsi yang  berbeda  dapat  saja  mempengaruhi  kekurang  lancaran  proses  suatu  pemilihan  Raja  tersebut. Perbedaan  persepsi  dalam  masyarakat  merupakan  perbedaan  pendapat  dan  sudut  pandang  yang berbeda terhadap suatu hal yang mendasari perbedaan persepsi itu ada.  Hal ini merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam proses pemilihan raja disuatu Negeri adat, sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi tingkat efektivitas proses pemilihan raja yang berlangsung tersebut.
Guna mengetahui data dan informasi yang berkaitan dengan tingkat perbedaan persepsi dalam masyarakat  dalam  proses  pemilihan  Raja  di  Negeri  Haruru  Kecamatan  Amahai  Kabupaten  Maluku Tengah,  dan  dampaknya  terhadap  tingkat  efektivitas  proses  pemilihan  Raja  di  Negeri  ini,  dilakukan pendekatan  melalui  wawancara  dengan  para  informan  penelitian  ini.  Wawancara  dengan  Raja  terpilih (Bapak Yakobus. Maatoke), beliau mengatakan bahwa :
“ Tentunya ada perbedaan persepsi disetiap lingkungan masyarakat yang hidup berdampingan, itupun  ada  dalam  masyarakat  Negeri  Haruru.  Perbedaan  persepsi  yang  dimaksud  adalah  Perbedaan pendapat tentang pandangan masing – masing orang terhadap masalah yang ada saat ini. Dan hal yang paling mendasari terkait dengan masalah tersebut yaitu ada pada dua kubuh yang saat ini bermasalah. Pihak Waelaruno mengklaim bahwa yang berhak menduduki kursi pemerintahan yaitu pihak  Waelaruno dan pihak Maatoke pun mengklaim bahwa pihak Maatoke yang berhak memimpin Negeri ini, maka dari masalah  ini  yang  akhirnya  menimbulkan  berbagai  sudut  pandang  yang  berbeda  tentang  penetapan matarumah parentah ini. Namun kembali lagi dilihat dari peraturan – peraturan yang ada dan harus dilihat dari bukti – bukti dan garis lurus kepemimpinan Negeri ini ” (Hasil wawancara, tanggal 25 April 2023) Pada  sisi  lain  diadakan  wawancara  dengan  ketua  dan  anggota  Saniri  Negeri  (Bapak  Arnold. Salawono dan Bapak Aser.Kukulanite), kedua informan mengemukakan bahwa :
“  Perbedaan  persepsi  yang  ada  dalam  masyarakat  Negeri  Haruru  mendasar  kepada terbentuknya dua kubuh dan tidak searah sehingga timbul perbedaan persepsi dalam masyarakat Negeri Haruru. Hal yang mendasari  yaitu ada pada saling klaim antara Matarumah Waelaruno dan Matarumah Maatoke terkait dengan siapa yang berhak menduduki kursi kepala pemerintahan Negeri Haruru, namun kembali  lagi  dilihat  dari  peraturan  yang  sudah  ditetapkan  bahwa  yang  berhak  menjadi  kepala pemerintahan yaitu Matarumah Maatoke Soa Rumakika dan itu didukung dengan sejarah pemerintahan Negeri  Haruru  yang  sesuai  garis  lurus  keturunan  kepala  pemerintahan  Negeri  pertama  yaitu  Bapak Demianus  Maatoke.  Apabila  pihak  Waelaruno  merasa  tidak  puas  maka  rasa  ketidakpuasan  pihak Waelaruno  harus  disertai  dengan  bukti  yang  kuat  bahwa  mereka  yang  mempunyai  hak  sebagai keturunan parentah, namun sampai sekarang belum bisa dibuktikan Waelaruno yang berhak atas kepala pemerintahan  Negeri  Haruru  maka  yang  terbukti  secara  sah  sesuai  dengan  peraturan  yang  ada  yaitu Matarumah Maatoke yang berhak atas pemerintahan Negeri Haruru ” (Hasil wawancara, tanggal 25 April 2023)
Kemudian  dilakukan  pendekatan  dan  wawancara  dengan  Tua  Adat  Negeri  haruru  (Bapak Agustinus. Salawono), Informan tersebut mengemukakan :
“ Terkait dengan perbedaan persepsi, hal yang paling mendasari adalah saling klaim antar dua matarumah  mengenai  hak  menjadi  kepala  pemerintah  Negeri  Haruru  sehingga  terbentuk  2  kubuh  yang menyebabkan  perbedaan  persepsi  itu  ada  dengan  sudut  pandang  yang  berbeda –  beda  dalam masyarakat Negeri Haruru” (Hasil wawancara, tanggal 25 April 2023)
Wawancara  selanjutnya  dilakukan  dengan  Kepala  Pemudi  (Ibu  Magdalena.  Sapulette),  beliau mengatakan bahwa :
“ Bisa dilihat perbedaan persepsi dan sudut pandang yang ada dalam masyarakat didasari oleh 2 kubuh  yang  saling  berlawanan  dan  berkonflik  terkait  dengan  hak  menjadi  kepala  pemerintahan  Negeri dan hal itu sangat berpengaruh dalam masyarakat sehingga masyarakat mempunyai perbedaan persepsi dan sudut pandang yang berbeda – beda dan tidak searah karena dipengaruhi oleh dua kubuh tersebut, yakni  Matarumah  Waelaruno  Soa  Malafute  dengan  Matarumah  Maatoke  Soa  Rumakika  ”  (Hasil wawancara, tanggal 26 April 2023)
Selanjutnya  dilakukan  wawancara  dengan  Kepala  Soa  Rumakika  (Bapak  Lukas.  Maatoke), menurut pendapat beliau :
“ Tentu ada saja perbedaan persepsi dalam masyarakat, apalagi dalam masyarakat Negeri adat. Perbedaan  sudut  pandang  dalam  masyarakat  Negeri  Haruru  didasari  dengan  adanya  dua  kubuh  yang berkonflik untuk pemerintahan Negeri Haruru. Untuk saat ini belum ada yang mau mengalah terkait hak menjadi Raja, padahal sudah jelas ada pada Peraturan Negeri Haruru yang ditetapkan terkait Penetapan Matarumah  Parentah,  namun  pihak  yang  lain  masih  bersikeras  untuk  melawan  peraturan  tersebut sehingga  masyarakat  yang  ada  dalam  Negeri  pun  mempunyai  pandangan  dan  persepsi  yang  berbeda terhadap hal tersebut” (Hasil wawancara, tanggal 26 April 2023)
Pendekatan dan wawancara berikutnya dilakukan dengan Kepala Soa Malafute (Bapak Simson. Waelaruno), beliau berpendapat bahwa :
“  Sudah  jelas  bahwa  di  dalam  Negeri  Haruru  ada  perbedaan  persepsi  dalam  masyarakat,  dan yang  mendasari  perbedaan  persepsi  itu  ada  karena  ada  dua  kubuh  yang  bermasalah  terkait  dengan siapa  yang  berhak  menjadi  keturunan  parentah  dalam  Negeri.  Sampai  sekarang  pun  belum  ada  yang mau  mengalah  terkait  masalah  ini,  sehingga  timbul  konflik  yang  tidak  diinginkan  terjadi  dalam  Negeri. Dua kubuh yang dimaksud pihak matarumah Maatoke dengan pihak matarumah Waelaruno, namun dari masalah  yang  terjadi  sampai  sekarang  pihak  Waelaruno  merasa  tidak  puas  dengan  keputusan  Saniri Negeri menetapkan Maatoke sebagai Matarumah Parentah ” (Hasil wawancara, tanggal 26 April 2023)
Selanjutnya  wawancara  dilakukan  dengan  Kepala  Soa  Walalatu  (  Bapak  Esber.  Salawono), beliau mengatakan :
“  Tentu  adanya  perbedaan  persepsi  dalam  masyarakat  Negeri  haruru  dan  hal  yang  paling mendasari  adanya  perbedaan  persepsi  dalam  masyarakat  yaitu  dari  dua  kubuh  yang  bermasalah  yaitu pihak  matarumah  Waelaruno  dengan  pihak  matarumah  Maatoke  terkait  dengan  penetapan  matarumah parentah,  sehingga  hal  tersebut  menarik  perhatian  masyarakat  dengan  sudut  pandang  yang  berbeda. Matarumah  Waelaruno  mengklaim  bahwa  mereka  yang  mempunyai  hak  sebagai  keturunan  parentah, tapi disisi lain pihak Maatoke juga mengklaim bahwa mereka yang berhak menjadi keturunan parentah, dan  hal  tersebut  mengakibatkan  masyarakat  tidak  searah  dan  menimbulkan  persepsi  yang  berbeda – beda ” (Hasil wawancara, tanggal 26 April 2023)
Data  dan  informasi  yang  diperoleh  dari  hasil  -  hasil  wawancara  diatas,  memperlihatkan  bahwa faktor perbedaan persepsi dalam masyarakat yang dipicu dengan adanya perlawanan diantara dua belah pihak  (Maatoke  dan  Waelaruno),  faktor  perbedaan  persepsi  dalam  masyarakat  memang  sangat berpengaruh kurang mendukung terhadap tingkat efektivitas pemilihan Raja di Negeri Haruru, dari proses
penetapan  calon  Raja  sampai  dengan  proses  pengukuhan  secara  adat  yang  hingga  saat  ini  belum dilakukan, Sehingga mempengaruhi efektivitas pemilihan raja di Negeri tersebut.

## Pembinaan, Mediasi, dan Fasilitasi yang Dilakukan
Pembinaan (Coaching) adalah suatu proses di mana seorang individu atau kelompok menerima bantuan  dan  panduan  dari  seorang  pembimbing  (coach)  untuk  mengembangkan  potensi,  keterampilan, dan  kinerja  mereka.  Tujuan  pembinaan  adalah  membantu  individu  atau  kelompok  mencapai  tujuan pribadi atau organisasional, meningkatkan kualitas kinerja, dan mengatasi hambatan yang menghalangi kemajuan  mereka.  Pembimbing  (coach)  biasanya  menggunakan  teknik  komunikasi,  pemodelan  peran, pengembangan rencana tindakan, dan pemberian umpan balik untuk membantu individu atau kelompok dalam proses pembelajaran dan pengembangan diri.
Sedangkan Mediasi adalah suatu proses di mana pihak ketiga netral (mediator) membantu pihak- pihak  yang  terlibat  dalam  konflik  untuk  mencapai  kesepakatan  yang  saling  menguntungkan.  Tujuan mediasi  adalah  menyelesaikan  konflik  secara  damai,  mengembangkan  pemahaman  bersama,  dan memfasilitasi  dialog  konstruktif  antara  pihak-pihak  yang  bertikai.  Mediator  membantu  pihak-pihak  untuk mengidentifikasi  masalah,  menyampaikan  kepentingan  dan  kebutuhan  mereka,  mencari  solusi  yang saling menguntungkan, dan mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Mediasi  sering  digunakan  dalam  konteks  konflik  interpersonal,  perceraian,  konflik  organisasional,  atau konflik komunitas.
Pembinaan dan mediasi memiliki fokus yang berbeda namun memiliki tujuan yang serupa, yaitu membantu  individu  atau  kelompok  dalam menghadapi  tantangan,  menyelesaikan  konflik, dan  mencapai hasil yang positif. Pembinaan berfokus pada pengembangan individu atau kelompok, sementara mediasi berfokus  pada  penyelesaian  konflik  antara  pihak-pihak  yang  terlibat.  Baik  pembinaan  maupun  mediasi dapat  menjadi  alat  yang  efektif  dalam  memfasilitasi  pertumbuhan,  komunikasi  yang  baik,  dan penyelesaian  konflik  yang  damai  dalam  berbagai  konteks,  baik  itu  di  tingkat  personal,  organisasional, atau sosial.
Pembinaan,  mediasi,  dan  fasilitasi  yang  dilakukan  merupakan  upaya  untuk  mencapai penyelesaian  masalah  yang  terjadi  dalam  proses  pemilihan  raja  di  Negeri  Haruru.  Hal  ini  merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam proses pemilihan raja. Upaya pembinaan, mediasi dan fasilitasi  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Daerah  sangat  berpengaruh  karena  dari  hal  tersebut  dapat dilihat tingkat efektivitas proses pemilihan raja berlangsung.
Pembinaan,  mediasi  dan  fasilitasi  yang  dilakukan  Pemerintah  Daerah  menjadi  salah  satu  faktor penting  untuk  mengukur  tinggi rendahnya  efektivitas  pemilihan  raja di  Negeri haruru,  Agar  memperoleh data  dan  informasi  terkait  dimensi  ini,  dilakukan  pendekatan  melalui  wawancara  dengan  para  informan penelitian. Wawancara dengan Raja terpilih (Bapak Yakobus. Maatoke), beliau mengatakan bahwa :
“  Tentunya  ada  upaya  dari  pemerintah  daerah  untuk penyelesaian  masalah  yang  terjadi  dalam Negeri  Haruru,  melalui  mediasi  yang  dilakukan  pada  bulan  Februari  2022,  dan  upaya  penyelesaian melalui  mediasi  pun  tidak  bisa  dikatakan  berhasil  karena  pihak  Waelaruno  bersikeras  menolak  terkait keputusan  Saniri  Negeri  yang  menetapkan  Matarumah  Maatoke  sebagai  Matarumah  Parentah  ”  (Hasil wawancara, tanggal 25 April 2023)
Pada  sisi  lain  diadakan  wawancara  dengan  ketua  dan  anggota  Saniri  Negeri  (Bapak  Arnold. Salawono dan Bapak Aser.Kukulanite), kedua informan mengemukakan bahwa :
“Pernah  ada  upaya  mediasi  yang  dilakukan  pemerintah  daerah  untuk  penyelesaian  masalah yang  terjadi  antara  matarumah  Waelaruno  dan  matarumah  Maatoke,  upaya  mediasi  itu  dilakukan  pada awal  Tahun  2022  namun  hasil  dari  mediasi  yang  dilakukan  tidak  ada  titik  terang  karena  kedua  belah pihak tidak ada yang mau mengalah, jadi dapat dikatakan mediasi yang dilakukan tidak berhasil ” (Hasil wawancara, tanggal 25 April 2023)
Kemudian  dilakukan  pendekatan  dan  wawancara  dengan  Tua  Adat  Negeri  haruru  (Bapak Agustinus. Salawono), Informan tersebut mengemukakan :
“ Upaya mediasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah tetap ada dan dilaksanakan sekitar awal tahun  2022,  upaya  mediasi  yang  dilakukan  bertujuan  untuk  menyelesaikan  dan  meluruskan  masalah yang terjadi antara pihak Waelaruno dan Pihak Maatoke terkait dengan masalah penetapan Matarumah Parentah.  Namun  dari  upaya  yang  dilakukan  masih  belum  menemuka  titik  terang  karena  pihak Waelaruno  keberatan  dengan  keputusan  Saniri  Negeri  yang  menetapkan  Maatoke  sebagai  matarumah parentah,  akhirnya  masalah  tersebut  masih  berlanjut  sampai  sekarang  ”  (Hasil  wawancara,  tanggal  25 April 2023)
Wawancara  selanjutnya  dilakukan  dengan  Kepala  Pemudi  (Ibu  Magdalena.  Sapulette),  beliau mengatakan bahwa :
“  Upaya  mediasi  tentu  ada  dari  pihak  pemerintah  untuk  menyelesaikan  masalah  yang  terjadi. Upaya mediasi yang dilaksanakan pada bulan Februari 2022, dihadiri oleh tua – tua adat, kepala pemuda
dan  pemudi,  saniri  negeri,  dengan  ketiga  kepala  soa  serta  perwakilan  dari  kedua  kubuh  yang bermasalah,  namun  dari  upaya  mediasi  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  bisa  dibilang  tidak berhasil karena pihak Waelaruno tetap menolak keputusan terkait dengan keputusan saniri negeri yang menetapkan Maatoke  sebagai matarumah  parentah.  Hingga  sekarang  pihak  Waelaruno masih menolak dengan  keras  terkait  keputusan  tersebut,  masalah  yang  terjadi  mengakibatkan  keadaan  dalam  negeri menjadi canggung dan tidak nyaman ” (Hasil wawancara, tanggal 26 April 2023)
Selanjutnya  dilakukan  wawancara  dengan  Kepala  Soa  Rumakika  (Bapak  Lukas.  Maatoke), menurut pendapat beliau :
“  Tentunya  ada  upaya  yang  dilakukan  pemerintah  daerah  untuk  menyelesaikan  masalah  yang terjadi antara matarumah Waelaruno dan matarumah Maatoke. Mediasi dilakukan pada awal tahun 2022, namun pihak Waelaruno menolak keputusan yang diambil bahwa pada saat mediasi matarumah Maatoke yang  ditetapkan  sebagai  matarumah parentah  sesuai dengan  Peraturan  Negeri  Haruru  Nomor 4  Tahun 2021, maka bisa dikatakan upaya yang dilakukan pemerintah daerah dengan tujuan menyelesaikan dan meluruskan masalah antara dua kubuh tidak berhasil ” (Hasil wawancara, tanggal 26 April 2023)
Pendekatan dan wawancara berikutnya dilakukan dengan Kepala Soa Malafute (Bapak Simson. Waelaruno), beliau berpendapat bahwa :
“  Upaya  pemerintah  untuk  menyelesaikan  masalah  yang  antara  Pihak  Waelaruno  dan  pihak Maatoke  pastinya  ada,  maka  dilakukan  upaya  mediasi  antara  kedua  belah  pihak  dan  disaksikan  oleh kepala –  kepala  soa,  kepala  pemuda  dan  pemudi,  tua  –  tua  adat  dan  juga  saniri  Negeri.  Mediasi dilaksanakan  pada  bulan  Februari  2022,  namun  upaya  mediasi  yang  dilakukan  tidak  berhasil  karena pihak  Waelaruno  tidak  puas  dengan  hasil  keputusan  yang  diambil.  Seharusnya  saniri  negeri  harus mempertimbangkan  asal  usul  negeri  haruru  dan  tidak  mengabaikan  keberatan  dari  pihak  Waelaruno. Karena  mediasi  yang  dilakukan  tidak  menunjukkan  hasil  yang  memuaskan  maka  masalah  yang  terjadi masih berlanjut sampai sekarang ” (Hasil wawancara, tanggal 26 April 2023)
Selanjutnya  wawancara  dilakukan  dengan  Kepala  Soa  Walalatu  (  Bapak  Esber.  Salawono), beliau mengatakan :
“  Terkait  dengan  upaya  yang  dilakukan  pemerintah  daerah  dalam  menangani  masalah  yang terjadi dalam negeri Haruru antara Pihak Waelaruno dan pihak Maatoke, pemerintah daerah mengambil langkah  berupa  mediasi  yang  dilaksanakan  pada  bulan  Februari  2022.  Namun  tidak  ada  hasil  dari mediasi  yang  dilakukan  karena  pihak  Waelaruno  menolak  keputusan  yang  diambil  mengenai  Maatoke yang ditetapkan sebagai Matarumah parentah. tetapi dilihat kembali bahwa keputusan tersebut didukung oleh  Peraturan  Pemerintah  Nomor  4  Tahun  2021  dan  keputusan  tersebut  sudah  sah  di  atas pemerintahan Daerah Maluku Tengah ” (Hasil wawancara, tanggal 26 April 2023)
Data  dan  informasi  yang  diperoleh  dari  hasil –  hasil  wawancara  diatas,  menunjukan  bahwa tingkat  efektivitas  proses  pemilihan  raja  di  Negeri  Haruru  Kecamatan  Amahai  turut  dipengaruhi  oleh faktor  pembinaan,  mediasi  dan  fasilitasi  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah,  sebagai  upaya penyelesaian  masalah,  namun  upaya  yang  dilakukan  dianggap  tidak  berhasil  karena  tidak  ada  pihak yang  mau  mengalah  terkait  dengan  masalah  yang  terjadi,  dan  menjadi  salah  satu  faktor  pengukuhan Raja secara adat belum terlaksana sampai saat ini.

## Kepatuhan Masyarakat Terhadap Aturan – aturan Adat Istiadat
Kepatuhan  masyarakat  terhadap  aturan  adat  istiadat  di  suatu  Negeri  adat  dapat  menjadi faktor yang memiliki pengaruh sebagai pendukung atau penghambat efektivitas proses pemilihan Raja di suatu Negeri  adat  tersebut.  Aturan  adat  istiadat  merupakan  nilai –  nilai  dan  norma  –  norma  yang  diwariskan oleh  para  leluhur  dan  harus  dihormati,  dipelihara  dan  diterapkan  dengan  baik  dan  konsisten  oleh  anak cucu. Dikatakan demikian, karena nilai – nilai adat istiadat yang ada dianggap sakral dan harus dihormati, sehingga memberikan dampak bagi tingkat efektivitas proses pemilihan raja berlangsung.
Menjadi  tugas  dan  kewajiban  pemerintah  Negeri  Haruru  Kecamatan  Amahai  dan  tokoh – tokoh masyarakat,  tokoh  agama,  tokoh –  tokoh  pemuda  dan  pemudi,  agar  selalu  memberikan  perhatian  dan berperan aktif dalam membina dan mendorong warga masyarakat supaya memiliki kesadaran, komitmen dan konsistensi dalam ikut menjaga dan memelihara nilai – nilai dan norma – norma adat istiadat yang dimiliki umumnya, terutama yang berhubungan dengan tata cara pemilihan dan penetapan Raja di Negeri Haruru tersebut.
Untuk dapat mengetahui data dan informasi terkait dengan faktor kepatuhan masyakat terhadap nilai –  nilai  adat  istiadat  di  Negeri  Haruru  Kecamatan  Amahai  berkenaan  dengan  tingkat  efektivitas pemilihan Raja, dilakukan pendekatan melalui wawancara dengan para informan penelitian. Wawancara dengan Raja terpilih (Bapak Yakobus. Maatoke), beliau mengatakan bahwa :
“ Nilai – nilai dan aturan adat istiadat dalam Negeri ini mungkin masih terpelihara, hanya saja ada beberapa oknum yang sudah tidak mengikuti dan menerapkan nilai dan aturan adat istiadat secara turun temurun,  karena  generasi  yang  sekarang  sudah  tidak  mengindahkan  nilai –  nilai  dan  aturan  –  aturan
yang  ada.  Terkait  dengan  proses  penetapan  matarumah  parentah  hal  yang  paling  mendasari  adalah karena  sekarang  ini banyak  kepentingan – kepentingan beberapa orang sehingga aturan dan nilai adat istiadat  sudah  tidak  di  indahkan  lagi,  sehingga  masyarakat  juga  sudah  tidak  searah  dengan  nilai  dan aturan adat yang ada ” (Hasil wawancara, tanggal 25 April 2023)
Pada  sisi  lain  diadakan  wawancara  dengan  ketua  dan  anggota  Saniri  Negeri  (Bapak  Arnold. Salawono dan Bapak Aser. Kukulanite), kedua informan mengemukakan bahwa :
“  Terkait  dengan  nilai  dan  aturan  adat  istiadat  sebenarnya  masih  terpelihara  namun  ada beberapa oknum tidak mengindahkan aturan dan nilai adat istiadat yang ada dan membuat situasi dalam negeri tidak nyaman, terkait dengan proses penetapan raja sekarang pastinya ada beberapa oknum yang mempunyai kepentingan di dalam hal itu, sehingga aturan dan nilai adat istiadat diabaikan yang membuat nilai dan aturan adat istiadat sedikit renggang ” (Hasil wawancara, tanggal 25 April 2023)
Kemudian  dilakukan  pendekatan  dan  wawancara  dengan  Tua  Adat  Negeri  haruru  (Bapak Agustinus. Salawono), Informan tersebut mengemukakan :
“ Dari sekian banyak masalah yang terjadi dalam Negeri bisa di lihat bahwa nilai dan aturan adat istiadat  dalam  Negeri  sudah  tidak  terpelihara  dan  sudah  tidak  di  indahkan,  harusnya  dipertimbangkan dengan keputusan orang tua – tua adat saat pertemuan di dusun Pela yang pada saat itu memutuskan bahwa  tiap –  tiap  Soa  mempunyai  hak  menjadi  raja,  yang  artinya  bergilir.  Namun  generasi  sekarang sudah tidak mengindahkan keputusan itu yang diambil pada saat musyawarah tua – tua adat pada Tahun 1947 ” (Hasil wawancara, tanggal 25 April 2023)
Wawancara  selanjutnya  dilakukan  dengan  Kepala  Pemudi  (Ibu  Magdalena.  Sapulette),  beliau mengatakan bahwa :
“ Tentunya nilai dan aturan adat istiadat sudah tidak terpelihara karena sudah ada kepentingan – kepentingan yang menyebabkan nilai dan aturan adat istiadat diabaikan oleh generasi anak cucu Negeri Haruru.  Dengan  adanya  masalah  terkait  dengan  siapa  yang  berhak  menjadi  raja  menunjukkan  bahwa nilai dan aturan – aturan adat itu sudah tidak di indahkan karena ada kepentingan – kepentingan di dalam pemerintahan Negeri Haruru ” (Hasil wawancara. tanggal 26 April 2023)
Selanjutnya  dilakukan  wawancara  dengan  Kepala  Soa  Rumakika  (Bapak  Lukas.  Maatoke), menurut pendapat beliau :
“ Nilai dan aturan adat istiadat Negeri Haruru sudah tidak lagi terpelihara, contohnya ada pada Tuan tanah yang sampai sekarang belum ditunjuk karena generasi sekarang sudah tidak ada lagi anak Negeri  yang  mengetahui  bahasa  daerah  dan  asal  usul  Negeri  haruru.  Kemudian  karena  adanya kepentingan – kepentingan di dalam sistem pemerintahan sehingga nilai dan aturan adat istiadat sudah sangat diabaikan ” (Hasil wawancara, tanggal 26 April 2023)
Pendekatan dan wawancara berikutnya dilakukan dengan Kepala Soa Malafute (Bapak Simson. Waelaruno), beliau berpendapat bahwa :
“  Tentunya  nilai  dan  aturan  adat  istiadat  negeri  ini  sudah  tidak  terpelihara  lagi  karena kepentingan – kepentingan yang ada dalam pemerintahan Negeri ini. Hal yang paling mendasari nilai dan aturan  adat  istiadat  sudah  diabaikan  dan  tidak  terpelihara  lagi  karena  generasi  sekarang  mengambil keputusan  sudah  tidak  lagi  mempertimbangkan  keputusan  tua –  tua  adat  di  Dusun  Pela  terkait  hak menjadi  raja  a da  pada  setiap  soa,  dan  dilakukan  secara  bergilir  ”  (Hasil  wawancara,  tanggal  26  April 2023)
Selanjutnya  wawancara  dilakukan  dengan  Kepala  Soa  Walalatu  (  Bapak  Esber.  Salawono), beliau mengatakan :
“ Aturan – aturan dan nilai – nilai istiadat dalam Negeri bisa dikatakan sudah tidak terpelihara dan tidak lagi jadi patokan untuk menentukan siapa yang berhak memimpin di Negeri ini karena generasi saat ini sudah tidak menaati dan mengindahkan aturan – aturan itu karena adanya kepentingan – kepentingan di  dalam  pemerintahan  Negeri  ini,  sehingga  nilai –  nilai  dan  aturan  –  aturan  dari  para  leluhur  sudah terabaikan  dan  sudah tidak  lagi  dijadikan  patokan  dalam mengambil  keputusan  yang ada dalam  Negeri haruru ini ” (Hasil wawancara, tanggal 26 April 2023)
Data  dan  informasi  yang  diperoleh  dari  hasil – hasil wawancara diatas, memperlihatkan bahwa faktor  yang  mempengaruhi  efektivitas  pemilihan  raja  di  Negeri  Haruru  adalah  kepatuhan  masyarakat terhadap nilai – nilai dan aturan – aturan adat istiadat yang sudah tidak lagi terpelihara karena generasi anak negeri yang sekarang mempunyai kepentingan – kepentingan berbeda sehingga mengabaikan dan tidak konsisten terhadap nilai – nilai dan aturan adat istiadat tentang pemilihan, mengakibatkan nilai dan aturan – aturan adat istiadat tersebut sudah diabaikan dan tidak diindahkan lagi.

## Pembahasan Hasil Penelitian
Sesuai  dengan  hasil  analisis  data  yang  telah  ditampilkan  diatas,  berkaitan  dengan  efektivitas pemilihan  raja  di  Negeri  Haruru  Kecamatan  Amahai  Kabupaten  Maluku  Tengah,  melalui  dimensi – dimensi yang digunakan dan dikaji melalui penelitian lapangan ini, dapat diuraikan sebagai berikut. Data
lapangan menunjukkan bahwa dimensi kelancaran proses penetapan raja, tetap berjalan sesuai dengan prosedur,  dimana  dimensi  ini  dilakukan  melalui  beberapa  proses  yaitu  dari  dilaksanakannya  pertemuan dalam Matarumah Parentah Maatoke Maramahu Soa Rumakika untuk musyawarah memilih anak negeri keturunan  parentah,  kemudian  diajukan  rekomendasi  kepada  Saniri  Negeri  dan  ditetapkan  pada  berita acara. Namun ada kendala berupa penolakan keputusan tersebut dari pihak Waelaruno yang keberatan atas  keputusan  Saniri  Negeri  yang  mengangkat  kepala  pemerintah  Negeri  Haruru  dari  keturunan Maatoke Maramahu.
Tentang    dimensi  ketepatan  verifikasi  berkas  persyaratan/penetapan  calon  raja  telah  dipenuhi oleh oleh raja terpilih sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2021. Hal ini menimbulkan adanya persepsi yang berbeda antara marga yaitu marga Waelaruno  dengan marga Maatoke, yang tidak dapat ditemukan  penyelesaiannya,  sehingga  memicu  konflik  terbuka  diantara  kedua  marga  tersebut.  Namun dimensi  proses  pelantikan  Raja  Negeri  tersebut  tetap  dilakukan  atas  calon  dari  mata  rumah  Maatoke. Sehingga, jelas bahwa  dimensi pelantikan secara formal, tetap berjalan dan dilaksanakan pada 3 Maret 2022,  yang  dalam  proses  pelantikan  terdapat  hambatan  berupa  penutupan  jalan  yang  dilakukan  oleh pihak Waelaruno.
Selanjutnya, dari dimensi pengukuhan secara adat, dimana dimensi ini belum dilaksanakan dan belum  direncanakan  karena  terdapat  kendala  berupa  belum  ada  sosok  Tuan  Tanah  yang  ditunjuk  agar melakukan  proses  pengukuhan  adat,  yang  biasanya  sesuai  tradisi  harus  dilakukan  oleh  Tuan  tanah. Kondisi  ini  terjadi,  karena adanya masalah  diantara dua  kubuh  marga  yang  bermasalah  atau  berkonflik yang juga belum diselesaikan.
Disisi  lain  data  yang  diperoleh  dari  hasil  penelitian  lapangan  tentang  faktor –  faktor  yang mempengaruhi  tingkat  efektivitas  pemilihan  raja  di  Negeri  Haruru,  Kecamatan  Amahai,  Kabupaten Maluku  Tengah,  dapat  dilihat  dari  faktor  adanya  perbedaan  persepsi  dalam  masyarakat  negeri, memperlihatkan  bahwa  faktor  perbedaan  persepsi  dalam  masyarakat  yang  dipicu  dengan  adanya perlawanan  diantara  dua  belah  pihak  (Maatoke  dan  Waelaruno)  memang,  sangat  berpengaruh  kurang mendukung  terhadap  tingkat  efektivitas  pemilihan  Raja  di  Negeri  Haruru,  terutama  proses  pelantikan hingga saat ini belum dilakukan. yang mempengaruhi efektivitas pemilihan raja di Negeri tersebut.
Kemudian  faktor  pembinaan,  mediasi,  dan  fasilitasi  yang  dilakukan  dari  Pemerintah  daerah, menunjukkan bahwa tingkat efektivitas proses pemilihan raja di Negeri Haruru Kecamatan Amahai turut dipengaruhi  oleh  faktor  pembinaan,  mediasi  dan  fasilitasi  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah, sebagai upaya penyelesaian masalah, namun upaya yang dilakukan dikatakan tidak berhasil karena tidak ada pihak yang mau mengalah terkait dengan masalah yang terjadi. Akibatnya tahapan pengukuhan adat tidak dapat dilaksanakan hingga saat ini.
Sedangkan faktor kepatuhan masyarakat terhadap aturan – aturan dan nilai – nilai adat istiadat, sudah  tidak  lagi  terpelihara  karena  generasi  anak  negeri  yang  sekarang  mempunyai  kepentingan – kepentingan  berbeda  sehingga  mengabaikan  dan  tidak  konsisten  terhadap  nilai –  nilai dan  aturan adat istiadat  tentang  pemilihan,  mengakibatkan  nilai  dan  aturan –  aturan  adat  istiadat  tersebut  sudah diabaikan dan tidak diindahkan lagi.
Dimana  data  yang  diperoleh  menunjukkan  bahwa  ketiga  faktor  yang  dikaji  terdiri  dari  a) perbedaan  persepsi  dalam  masyarakat,  b)  pembinaan,  mediasi  dan  fasilitasi  yang  dilakukan  oleh Pemerintah  Daerah,  c)  kepatuhan  masyarakat  terhadap  nilai –  nilai  dan  aturan  –  aturan  adat  istiadat, tersebut memiliki pengaruh yang kurang memberikan dukungan secara baik dan memadai.
Temuan hasil penelitian ini sejalan dan mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh berbagai kalangan  sebelumnya,  terutama  oleh  Hamid Dokolamo  (2020),  Maria.  A.  V.  Touwe,  dkk (2020),Natanel Lainsamputty  (2022),  Muhtar,  dkk  (2022),  dan  Mawar  Waillisa  (2017),  yang  pada  intinya  menegaskan bahwa  tinggi  rendahnya  efektivitas  pemilihan  raja  di  suatu  Negeri/Desa  sangat  ditentukan  dan dipengaruhi oleh sejumlah faktor diantaranya: a) adanya perbedaan persepsi dalam masyarakat negeri, b)  pembinaan,  mediasi,  dan  fasilitasi  yang  dilakukan  dari  Pemerintah  daerah,  c)  kepatuhan  masyarakat terhadap aturan – aturan dan nilai – nilai adat istiadat.
Karena proposisi dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Proposisi Pertama, jika hendak melihat tingkat efektivitas pemilihan raja di suatu Negeri/desa adat berlangsung secara optimal, maka  dapat  dilihat  dari  dimensi  kelancaran  proses  penetapan  calon  raja  kemudian,  tingkat  ketepatan verifikasi  berkas  persyaratan,  dan  pelantikan  formal  serta  dengan  pengukuhan  Raja  secara  adat. Proposisi  yang  kedua,  jika  hendak  melihat  tingkat  efektivitas  pemilihan  raja  di  suatu  Negeri/desa  adat melalui  dimensi –  dimensi  diatas,  maka  perlu  dioptimalisasi  pengaruh  dari    faktor  –  faktor  seperti:  a) Perbedaan  persepsi  dalam  masyarakat,  b)  Pembinaan,  mediasi  dan  fasilitasi,  dan  c)  kepatuhan masyarakat  terhadap  aturan –  aturan  adat  istiadat.  Proposisi  Ketiga,  jika  hendak meningkatkan  tingkat efektivitas pemilihan raja di suatu negeri/desa adat secara optimal sebagaimana diharapkan, maka perlu dioptimalisasi  pelaksanaan  faktor –  faktor  yang  mempengaruhi  proses  pemilihan  raja  yang  dimaksud, secara baik dan memadai sebagaimana yang diharapkan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Setelah mengetahui analisis hasil penelitian dan melakukan pembahasan hasil penelitian pada bab sebelumnya,  berikut  ini  dikemukakan  kesimpulan –  kesimpulan  secara  spesifik  mengenai  efektivitas pemilihan  Raja  melalui  dimensi –  dimensi,  serta  faktor  yang  mempengaruhi  proses  pemilihan  raja, sebagai berikut:

## 1.  Efektivitas Pemilihan Raja
a.  Proses Penetapan Calon Raja
Kelancaran  proses  penetapan  calon  raja  yaitu  merupakan  proses –  proses  yang  dilalui  untuk menentukan  apakah  orang  yang  terpilih  layak  untuk  menjadi  calon  raja  sesuai  dengan  prosedur – prosedur  yang  ditetapkan,  dan  berhak menjadi  kepala  pemerintah  Negeri  atau  tidak.  Untuk  mengetahui tingkat  efektivitas  pemilihan  Raja  di  Negeri  Haruru,  dapat  dilihat  dari  proses  penetapan  Calon  Raja  di Negeri  Haruru  Kecamatan  Amahai  yang  dilaksanakan  sesuai  dengan  prosedur  dan  Peraturan  Negeri Haruru Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penetapan Matarumah Parentah/Keturunan Parentah yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Haruru. Namun ada kendala berupa penolakan dari pihak Waelaruno terkait keputusan Saniri Negeri yang menetapkan Matarumah Maatoke sebagai Matarumah Parentah di Peraturan  Negeri  nomor  4  Tahun  2021,  dan  memutuskan  calon  raja  yang  ditetapkan  dari  Matarumah Maatoke  sehingga  dalam  proses  penetapan  calon  raja  terjadi  konflik  antara  matarumah  Maatoke  dan Matarumah Waelaruno. b.  Ketepatan Verifikasi Berkas Persyaratan Penetapan Calon Raja
Verifikasi  berkas  persyaratan  calon raja  merupakan  tahapan  yang  dilakukan  untuk  menentukan calon  raja  sesuai  dengan  Peraturan  Daerah  dan  peraturan  Negeri  yang  ditetapkan.  Untuk  mengetahui tingkat  efektivitas  pemilihan  raja  di  Negeri  Haruru  maka  dapat  dilihat  dari  ketepatan  verifikasi  berkas persyaratan  penetapan  calon  Raja.  Terkait  dengan  ketepatan  verifikasi  berkas  persyaratan  calon  raja, sudah  terlaksana  dan  calon  raja  terpilih  memenuhi  segala  persyaratan  calon  Raja  Negeri  Haruru  yang diatur pada  Peraturan  Negeri  Haruru  Nomor 4  tahun  2021,  sehingga  Raja terpilih  sudah dilantik  secara sistem pemerintahan (formal). c.  Kelancaran Pelantikan Formal
Proses  pelantikan  formal  merupakan  proses  untuk  mengangkat  dan  menetapkan  Raja  terpilih untuk  menjadi  kepala  pemerintah  Negeri  secara  sistem  pemerintahan  yang  dilakukan  oleh  Kepala Pemerintah Daerah (Bupati). Untuk mengetahui tingkat efektivitas pemilihan raja di Negeri Haruru maka dapat  dilihat  dari  kelancaran  pelantikan  secara  sistem  pemerintahan  (formal).  Pelantikan  formal  sudah dilaksanakan  dan  pelaksanaan  pelantikan  Formal  sudah  dilaksanakan  pada  tanggal  3  Maret  2022, namun  dalam  proses  pelantikan  formal  dilakukan  ada  demonstrasi  berupa  penutupan  jalan  yang dilakukan  pihak  Waelaruno  sebagai  bentuk  penolakan  keputusan  saniri  Negeri  dan  Pemerintah  yang melantik Calon Raja dari Matarumah Maatoke.
d.  Pengukuhan Secara Adat
Untuk  mengetahui  tingkat  efektivitas  pemilihan  Raja  di  Negeri  Haruru  maka  dapat  dilihat  dari pengukuhan Raja secara adat. Pengukuhan Raja secara adat di Negeri Haruru belum dilakukan karena ada kendala berupa belum ada anak adat yang ditunjuk untuk menjadi Tuan Tanah. Karena yang akan melakukan  prosesi  dan  tradisi  pengukuhan  adalah  Tuan  Tanah,  kendala  lainnya  berupa  konflik  yang belum terselesaikan antara Matarumah Waelaruno dengan Matarumah Maatoke.

## 2.  Faktor – faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Raja
a.  Perbedaan Persepsi dalam Masyarakat
Perbedaan  persepsi  dalam  masyarakat  merupakan  perbedaan  pendapat  dan  sudut  pandang yang berbeda terhadap suatu hal yang mendasari perbedaan pesepsi itu ada. Faktor perbedaan persepsi dalam  masyarakat  memperlihatkan  bahwa  faktor  tersebut  dipicu  dengan  adanya  perlawanan  diantara dua  belah  pihak  (Maatoke  dan  Waelaruno),  faktor  perbedaan  persepsi  dalam  masyarakat  memang sangat berpengaruh kurang mendukung terhadap tingkat efektivitas pemilihan Raja di Negeri Haruru, dari proses  penetapan  calon  Raja  sampai  dengan  proses  pengukuhan  secara  adat  yang  hingga  saat  ini belum  dilakukan,  Sehingga  mempengaruhi  efektivitas  pemilihan  raja  di  Negeri  tersebut.Pembinaan, mediasi dan fasilitasi dari Pemerintah Daerah b.  Pembinaan, mediasi, dan fasilitasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
Pembinaan,  mediasi,  dan  fasilitasi  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Daerah  merupakan  upaya untuk  mencapai  penyelesaian  masalah  yang  terjadi  dalam  proses  pemilihan  raja  di  Negeri  Haruru. Pembinaan,  mediasi  dan  fasilitasi  yang  dilakukan  Pemerintah  Daerah  menjadi  salah  satu  faktor  penting untuk  mengukur  tinggi  rendahnya  efektivitas  pemilihan  raja  di  Negeri  haruru.  Pembinaan,  mediasi  dan fasilitasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah sudah dilakukan, sebagai upaya penyelesaian masalah, namun upaya yang dilakukan dikatakan tidak berhasil karena tidak ada pihak yang mau mengalah terkait dengan masalah yang terjadi.
c.  Kepatuhan Masyarakat terhadap aturan – aturan adat istiadat
Kepatuhan  masyarakat  terhadap  aturan  adat  istiadat  di  suatu  Negeri  adat  dapat  menjadi faktor yang memiliki pengaruh sebagai pendukung atau penghambat efektivitas proses pemilihan Raja di suatu Negeri  adat  tersebut.  Aturan  adat  istiadat  merupakan  nilai –  nilai  dan  norma  –  norma  yang  diwariskan oleh  para  leluhur  dan  harus  dihormati,  dipelihara  dan  diterapkan  dengan  baik  dan  konsisten  oleh  anak cucu. Dikatakan demikian, karena nilai – nilai adat istiadat yang ada dianggap sakral dan harus dihormati, sehingga memberikan dampak bagi tingkat efektivitas proses pemilihan raja berlangsung.
Faktor  kepatuhan  masyarakat  terhadap  nilai –  nilai  dan  aturan  –  aturan  adat  istiadat, memperlihatkan  bahwa  faktor  yang  mempengaruhi  efektivitas  pemilihan  raja  di  Negeri  Haruru  adalah kepatuhan  masyarakat  terhadap  nilai –  nilai  dan  aturan  –  aturan  adat  istiadat  yang  sudah  tidak  lagi terpelihara karena generasi anak negeri yang sekarang mempunyai kepentingan – kepentingan berbeda sehingga  mengabaikan  dan  tidak  konsisten  terhadap  nilai –  nilai  dan  aturan  adat  istiadat  tentang pemilihan,  mengakibatkan  nilai  dan  aturan –  aturan  adat  istiadat  tersebut  sudah  diabaikan  dan  tidak diindahkan lagi.
Berdasarkan  kesimpulan –  kesimpulan  spesifik  atau  khusus  diatas,  maka  secara  umum dikemukakan  kesimpulan  hasil  penelitian  ini  bahwa,  tingkat  efektivitas  proses  pemilihan  Raja  di  Negeri Haruru  Kecamatan  Amahai berada  dalam  kondisi  belum  sepenuhnya  optimal  sebagaimana  diharapkan, hal  ini  dipengaruhi  oleh  faktor  perbedaan  persepsi  dalam  masyarakat,  faktor  pembinaan,  mediasi  dan fasilitasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah serta faktor kepatuhan masyarakat terhadap nilai – nilai dan aturan adat istiadat dalam Negeri tersebut.

## Saran
Sesuai  dengan  kesimpulan –  kesimpulan  diatas,  beberapa  saran  atau  rekomendasi  dalam penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:
Sesuai  dengan  kesimpulan –  kesimpulan  diatas,  beberapa  saran  atau  rekomendasi  dalam penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut: 1.  Saniri  Negeri  perlu  melakukan  langkah –  langkah  yang  proaktif  untuk  mempertemukan  dan menyatukan  kembali  persepsi  yang  berbeda  diantara  Matarumah  Maatoke  dan  Matarumah Waelaruno  dengan  cara  melakukan  pendekatan  dan  mengadakan  pertemuan  dengan  matarumah setiap  soa –  soa  untuk  membahas  dan  mencari  solusi  terbaik  terkait  dengan  permasalahan  yang terjadi antar dua kubuh di Negeri Haruru.
2.  Hendaknya  Pemerintah  Daerah  memiliki  perhatian  dan  komitmen  yang  tinggi  untuk  menangani permasalahan  yang  terjadi  dalam  Negeri  Haruru,  dengan  cara  mengadakan  mediasi  ulang  untuk melibatkan  pihak  ketiga  yang  netral,  seperti  mediator  atau  penengah,  agar  bisa  membantu memfasilitasi  diskusi  dan  mencari  solusi  yang  dapat  diterima  oleh  semua  pihak.  Mediator  dapat membantu  memperjelas  masalah,  membantu  mencari  titik  temu,  dan  memfasilitasi  proses penyelesaian  konflik.  Dan  mediasi  diharuskan  dihadiri  kedua  belah  pihak  dan  disaksikan oleh  Saniri Negeri  serta  tua –  tua  adat.  Untuk  mencari  titik  penyelesaian  atas  masalah  yang  terjadi  antar  dua kubuh  dengan  mempertimbangkan  keluhan,  saran  dan  masukan  serta  hal –  hal  yang  mendasari terjadinya konflik yang terjadi antara kedua belah pihak.
3. Apabila dengan fasilitasi dan mediasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah tidak berhasil lagi, maka hal  tersebut  dapat  dibawah  ke  jalur  hukum  untuk  memperjelas  siapa  yang  berhak  untuk  menjadi matarumah parentah sesuai dengan bukti – bukti dan argumentasi masing – masing matarumah yang berkonflik.

## DAFTAR PUSTAKA
Dokolamo, H. 2020. Matarumah Parentah Dalam Sistem Pemerintahan Adat  di Maluku. Lani, 1, 27-36. FHukum  CMSMaster.  (2013,  July  12).  ASPEK  SPIRITUAL  PROSES  PELANTIKAN  KEPALA PEMERINTAH NEGERI DIMALUKU - Fakultas Hukum Universitas Pattimura. Hardjito, Dydiet. 2001. Teori Organisasi dan Teknik Pengorganisasian. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Haryono, A. T. (2015). Efektivitas Pemilihan Kepala Desa Adat di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Jurnal Sosiologi Nusantara, 1(2), 189-198.
Holle,  Eric  Stenly.  2013.  Sistem  Pengangkatan  dan  Pemilihan  Kepala  Pemerintahan  Negeri  di  Maluku Tengah.
http://e-journal.uajy.ac.id/4241/3/2MH01723.pdf, https://ambon.tribunnews.com/2022/03/03/soal-kontra-pelantikan-raja-haruru-warga-disarankan-tempuh- jalur-hukum
https://fh.unpatti.ac.id/aspek-spiritual-proses-pelantikan-kepala-pemerintah-negeri-dimaluku/ https://fh.unpatti.ac.id/tag/sistem-pengangkatan-dan-pemilihan-kepala-pemerintah-negeri-di-maluku- tengah-kajian-dari-perspektif-pembangunan-demokrasi-di-indonesia/
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5482/pp-no-43-tahun-2014,
Lainsamputty  Natanel  (2022).  Sinkronasi  Tata  Cara  Pencalonan,  Pemilihan  dan  Pelantikan  Kepala Pemerintah Negeri Kabupaten Maluku Tengah. Jurnal Hukum Tora, 8 (3) 293-301.
Lukman  Mukadar.  (2022,  March  3).  Soal  Kontra  Pelantikan  Raja  Haruru,  Warga  Disarankan  Tempuh Jalur Hukum. Tribunambon
Marthin  Riruma,  Pariela,  T.  D.,  Syane  Matatula,  &  Dominggus  E.  B.  Saija.  2022.  Pemerintahahan  Adat dan  Konflik  Internal  di  Negeri  Titawai  Kecamatan  Nusalaut  Kabupaten  Maluku  Tengah. KOMUNITAS: Jurnal Ilmu Sosiologi, 5(1), 59 –79.
Maruapey,  M.,  Rusli,  B.,  Karlina,  N.,  &  Rahmatunissa,  M.  2018.  Implementasi  Kebijakan  Pemilihan Kepala Pemerintahan. JPPUMA, 68-75.
Mochtar  Touwe,  Wahab  Tuanaya,  &  Wance,  M.  (2020).  Sistem  Pemilihan  Raja  Negeri  Munarten Kecamatan Taniwel Kabupaten Seram Bagian Barat. 1(2), 1 –15.
Mokalu, M. A. (2018). Efektivitas Pemilihan Kepala Desa Adat di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jurnal Dinamika Hukum, 18(2), 251-263.
Muhtar, Sardini, N. H., Fitriyah, & Tuanaya, W. 2022, desember. Problematika Eksistensi Kepemimpinan. Governabilitas, 3, 149-167.
Peraturan  Daerah  Pemerintah  Provinsi  Maluku  Nomor  14  Tahun  2005  Tentang  Penetapan  Kembali Negeri  Sebagai Kesatuan Mayarakat Hukum Adat Dalam Provinsi Maluku. (Online).
Peraturan  Negeri  Haruru  Nomor  4  Tahun  2021  tentang  Penetapan  Matarumah  parentah/keturunan parentah yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Haruru
Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014  tentang  Pelaksanaan  Undang-undang  Nomor  6  Tahun 2014, tentang Desa. (Online).
Pusparani, R., Kubangun, N., & Kissiya, E. 2017, Oktober. Sistem Pemerintahan Negeri di Pulau Ambon dan Pulau – pulau Lease .(1824-2008). Pedagogika, 5, 69-90.
Salim, A., & Lapan, H. (2018). Efektivitas Pemilihan Raja dalam Perspektif Kepemimpinan Adat di Desa Adat X. Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya, 20(1), 19-29.
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa. (Online). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. (Online). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa. (Online). Waillisa,Mawar,  2017.  Faktor –  faktor  yang  Mempengaruhi  Pemilihan  Raja  di  Negeri  Haya  Kecamatan Tehoru  Kabupaten  Maluku  Tengah,  Skripsi.  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik  Universitas Pattimura, Ambon
Wibowo,  M.  A.  (2017).  Efektivitas  Pemilihan Kepala  Desa  Adat di  Indonesia:  Studi  Kasus  Desa  Adat  di Bali. Jurnal Kajian Bali, 7(2), 1-18.
Wiranata,  A.  G.,  &  Pradnyadewi,  R.  (2019).  Efektivitas  Pemilihan  Raja  Adat  di  Desa  Adat  Y.  Jurnal Kebudayaan dan Masyarakat, 3(1), 1-12.
www.bphn.go.id, (Diakses 12 Januari 2023) www.dpr.gi.id, https://doi.org/10.35326/jsip.v1i2.688 www.dpr.go.id, (Diakses 12 Januari 2023) www.maluku.bpk.go.id, (Diakses 12 Januari 2023)