## PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(Analisa Putusan Pengadilan Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2018/PT.Mdn)
Dirwansyah, Kusbianto, Azmiati Zuliah dirwansyahdrwnsyh@gmail.com

## Universitas Dharmawangsa
RINGKASAN - Bentuk Pertanggungjawaban  pidana  pelaku  anak  dalam  tindak pidana  pencabulan  terhadap  anak  beradasarkan  undang-undang  sistem  peradilan pidana anak   pasal 1 ayat 3, 81 ayat 2 SPPA,  pada pasal 289-296, lebih khusus undang-undang tentang perlindungan anak  pasal 76 D, E dan pada pasal 81 ayat 1,2,3 dan pasal 82 ayat 1.
Perlindungan  hukum  terhadap  pelaku  anak  adalah  segala  bentuk  upaya memberikan  suatu  jaminan  terhadap  hak  dan  kewajiban  demi  kepentingan pertumbuhan  dan  perkembangan  anak  secara  wajar  baik  dari  segi  fisik,psikis bahkan  sosial.  Perlindungan  hukum  pada  anak  merupakan  suatu  proses pencapaian adanya suatu keadilan walaupun dalam hal anak sebagai pelaku tindak pidana  namun anak tetaplah anak.
Pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhhkan  pidana    terhadap  anak  sebagai  pelaku pencabulan  terhadap  anak  pada  Putusan  nomor:  6/Pid.Sus.Anak/2018/PT.Mdn tidak  memberikan  rasa  keadilan  kepada  anak  sebagai  pelaku  sehingga  putusan hakim  dalam  menjatuhkan  pidana  penjara  hanyalah  bersifat  pembalasan/balas dendam  kepada  pelaku,  bukan  kepada  pembinaan  atau  rehabilitasi  kepada  anak sehingga  hak-hak  anak  dalam  tumbuh  dan  berkembang  masih  terlindungi  yang termaktub dalam konstitusi.

## Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana ,Perlindungan Hukum, Pertimbangan
Hakim

## PENDAHULUAN
Anak  sebagai sumber  yang  sangat  berpengaruh  terhadap suatu  kekuatan potensial  untuk  melanjutkan  kehidupan  bangsa  dan  negara  maka  diperlukan arahan-arahan  yang  sifatnya  pada pembinaan  demi  kelangsungan  hidup, pembentukkan  mental  dan  memberikan  perlindungan  berbagai  aspek yang kemungkinan akan membahayakan pertumbuhan dan perkembangan fisik dimasa yang akan datang. (MAHMUL SIREGAR, 2007)
Anak  dalam  hukum  positif Indonesia  adalah  seseorang  yang  belum dewasa, belum dapat cakap hukum atau seseorang yang keadaanya masih dibawah
umur, atau sering juga disebut anak  yang dibawah pengawasan (orang tua) wali. Namun  berdasarkan  aspek  diatas  sangatlah  bertitik  tolak  pada  hukum  positif indonesia yang tidak mengatur secara spesifik untuk adanya unifikasi hukum yang berlaku secara menyeluruh pada batasan usia bagi seorang anak.(Mulyadi, 2005)
Pada dasarnya anak adalah setiap manusia yang berusia 18 tahun termasuk anak  yang  sedang  dalam  kandungan.  Akan  tetapi  anak  dalam  hukum  positif indonesia  terjadi  perbedaan  (pluralisme)  dalam  kriteria  batasan  usia  anak,  maka dalam  hal  ini  setiap  peraturan  perundang-undangan  memiliki  pengaturan  secara tersendiri terhadap batasan usia anak.(Teguh, 2018)
Anak  adalah  suatu  pemimpin  masa  depan  yang  mempunyai  suatu tanggungjawab  yang sangat penting bagi harapan dunia, negara, masyarakat, dan orang-orang terdahulu. Kedudukan anak  yang sebagai generasi bisa mewujudkan dan merubah suatu keadaan dengan potensi yang dimilikinya.(Gultom, 2019)
Remaja adalah suatu keadaan yang berubah dengan mengalami suatu masa transisi  yang  sangat  begitu  cepat  dari  berbagai  aspek  seperti  fisik,  emosi,  psikis, sehingga  keadaan  tersebut  bisa  terguncang  bilamana  ketidaksanggupan  dan kelabilan yang tidak terkontrol dalam pengendalian emosi sehingga menyebabkan suatu  karakter  dan  reaksi  yang  sifatnya  disebut  perbuatan  nakal.Kenakalan  anak tidak  lepas  menjadi  suatu  tanggungjawab  kita  bersama  dalam  upaya  mengobati dari bentuk kegagalan orang tua, lingkungan, dan negara.(Sudarsono, 2018)
Tindak pidana pada saat ini yang menimpa pada anak adalah tindak pidana pencabulan. Pencabulan adalah suatu perilaku yang sangat bertentangan dari nilai kesusilaan,  kesopanan  dan  sangat  tercela.  Pencabulan  bisa  merambah  kepada siapapun  bisa itu  pelakunya  orang  dewasa  korbannya  anak,  maupun  pelakunya anak dan korbannya anak.
Dewasa  ini  banyak  anak  yang  terlibat  dalam  tindak  pidana  berdasarkan suatu  data  kriminal  2018  mencatat  terjadi  336.  652  tentang  kejahatan  yang dilakukan  di  Indonesia  baik  itu melakukan  tindak  kejahatan  pencurian, perkelahian,  pemerkosaan,  pencabulan,  narkoba,  pembunuhan  dan  lain sebagainya. Hal ini kemungkinan besar dari suatu faktor perkembangan teknologi yang  begitu  canggih  dan  berkembang  yang  begitu  pesat  melaju  sehingga ketidaksiapan  pada  anak  memberikan  suatu  perilaku  kenakalan  yang  seperti
halnya berupa gambar-gambar porno,vcd porno, dan tontonan yang menimbulkan aksi kejahatan dan kriminalitas.(Nashriana, 2014)
Tingginya  jumlah  kriminalitas  yang  terjadi  pada  saat  ini  berdasarkan catatan  akhir  tahun  2020  komisi  anti  kekerasan  terhadap  perempuan  tentang kejahatan  tindak  pidana  pencabulan  mencacat  sebanyak  (531)  kasus  kejahatan perkosaan,  pelecehan  seksual  (520)  kasus,  dan  persetubuhan  sebanyak  (176) kasus.(Putri, 2020)
Pencabulan    terhadap  anak  tidak  pula  dapat  dipungkiri  yang  dilakukan pelaku  anak  dan  korban  anak  seperti    yang  terjadi  di  Provinsi  Sumatera  Utara, melalui data Pengadilan Tinggi Medan dapat diketahui bahwa telah terjadi tindak pidana  pencabulan  yang  dilakukan  oleh  anak,  dalam  putusan  perkara  Pengadilan Negeri  Nomor  :  7/Pid.Sus.Anak/2018/PN/Mdn  tertaggal  15  Februari  2018  dan Putusan  Pengadilan  Tinggi  Nomor  :  6/Pid.Sus.Anak/2018/PT.Mdn  tertanggal  26 Maret 2018 Tentang kasus Pencabulan yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

## METODE PENELITIAN
Meode  penelitian  yang  digunakan  penulis  dengan  menggunakan  metode penelitian  hukum  normatif  yang  mengacu  pada  norma-norma,  prinsip-prinsip maupun  perundangan-undangan  dan  membutuhkan  data  sekunder  sebagai  bahan pendukung penelitian.(Soerjono Soekanto, 2018)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Bentuk  pertanggungjawaban  pidana  pelaku  pencabulan  yang  dilakukan oleh anak
Bentuk  pertanggungjawaban  pidana  dapat  diartikan  sebagaimana  suatu perbuatan yang diminta untuk bertanggungjawab berdasarkan suatu tindak pidana yang  dilakukannya.  Dasar  adanya  suatu  perbuatan  pidana  adalah  azas  legalitas dapat  kita  katakan  bahwa  prinsip  ini  berlaku  kepada  siapa  pun  dan  dapat dipidananya  seseorang  berdasarkan  suatu  azas  yang  disebut  dengan kesalahan.(Rianto, 2016)
Pada  dasarnya  suatu  tindak  pidana  atau  kejahatan  yang  timbul  dari perbuatan  seseorang  maka  akan  berdampak  dan  memunculkan  suatu  sanksi  atau dengan  hukuman.  Hukuman  ini  salah  satu  bentuk  nyata    agar  tercapainya  suatu kepastian hukum.
Bentuk  pertanggungjawaban  pidana  pada  anak  yang  berkonflik  dengan hukum diatur dalam undang undang sistem peradilan pidana anak yang bertujuan memberikan  suatu  kepastian  hukum  dalam  proses  penjatuhan  pidana.  Pada dasarnya  tujuan  undang-undang  ini  adalah  menciptakan  keadilan  resrtorative justice  baik  bagi  pelaku  anak  maupun  bagi  korban  dengan  pelaksanaan  pola diversi  yang  melibatkan  semua  para  pihak  terlibat  agar  mengatasi  masalah tersebut dengan memperbaiki keadaan yang baik. Oleh karena itu dapat dibedakan sistem  penerapan  pemidanaan  anak  dengan  pemidanaan  bagi  orang  dewasa.  Hal ini  sesuai  dengan  pasal  69  ayat  2  yang  membedakan  batasan  usia  pada  anak bilamana  pelaku  anak  diatas  12  tahun  tetapi  blum  mencapai  14  tahun  maka penjatuhan  sanksinya  berupa  tindakan,  namun  bilamana  sudah  mencapai  usia  14 tahun  maka  sanksi  terhadap  pertangggungjawabannya  adalah  penjatuhan  pidana. Namun  penjatuhan  pidana  juga  diatur  didalam  pasal  82  ayat  1  tentang  sistem peradilan anak.
Akan  tetapi  bentuk  pertaggungjawaban  pidana  pelaku  anak  juga  diatur dalam KUHP yang diatur dalam Pasal 289-296 dan pada 17 oktober 2014 undang- undang  tentang  perlindungan  anak  sebagai  acuan  yang  bertujuan  untuk  menjerat pelaku  tindak  pidana  pencabulan.  Oleh  karena  itu  pelaku  pencabulan tidak  lagi dijerat  yang  ada  dipasal  KUHP,  hal  ini  sejalan  dengan  adanya lex  specialis derogat  legi  poenali  generalis, yang  mengesampingkan  undang-undang  bersifat umum. Maka dari itu pelaku pencabulan  yang dilakukan oleh anak dijerat sesuai pasal  76  D,  E  , Pasal  81  ayat  1,2,3  ,  dan  Pasal  82  ayat  1  tentang  perlindungan anak.
2. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  pelaku  pencabulan  tindak  pidana pencabulan dalam perspektif Hukum diindonesia
Perlindungan  hukum  terhadap  pelaku  anak  adalah  segala  bentuk  upaya memberikan  suatu  jaminan  terhadap  hak  dan  kewajiban  demi  kepentingan pertumbuhan  dan  perkembangan  anak  secara  wajar  baik  dari  segi  fisik,psikis bahkan  sosial.  Perlindungan  hukum  pada  anak  merupakan  suatu  proses pencapaian adanya suatu keadilan walaupun dalam hal anak sebagai pelaku tindak pidana  namun anak tetaplah anak.(Gultom, 2010)
Pada  dasarnya  perlindungan  hukum  pada  anak  adalah  segala  bentuk kepentingan  yang  dialokasikan  dari  suatu  kekuasaan  agar  mewujudkan  dalam bentuk  kepastian  hukum  sehingga  dapat  menikmati  hak-hak  yang  diberikan sebagai perlindungan hukum.(Raharjo, 1983)
Hadirnya  undang-undang  sistem  peradilan  pidana  anak  sangatlah memberikan suatu upaya perlindungan hukum terhadap anak dikarenakan undang- undang  tersebut  untuk  melindungi  anak  yang  rawan  terjadi  dari  pelanggaran- pelanggaran terhadap hak-hak anak.
Pelaksanaan  peradilan  pidana  anak  ditegakkan  demi  mencapai kelangsungan kepentingan terbaik bagi anak agar tercapainya kesejahteraan anak yang berdasarkan suatu azas-azas yang ada.
Sistem  peradilan  pidana  anak  memberikan  suatu  perlindungan  yang bertujuan dalam pemenuhan hak-hak anak agar tidak terjadi penyelewengan yang akan  membawa  pada  dampak  negatif  yang  tidak  diinginkan  dalam  pelaksanaan baik  dari  tingkat  kepolisian,  kejaksaan,  dan  keranah  pengadilan.  oleh  karena  itu adanya  suatu  perlindungan  pada  anak  tidak  membuat  suatu  kecendrungan  pada anak dari perlakuan-perlakuan diskriminasi terhadap anak yang kerap terjadi pada saat  proses  sedang  berjalan  seperti  halnya  dari  penangkapan,  penahanan  dan pemidanaan.
Sistem  peradilan  pidana  anak  ini  mempunyai  subtansi  yang  sangat mendasar  adalah  pengaturan  yang  begitu  secara tegas  lebih  mengedepankan kepada  restorative  justice  dan  melalui  jalan  diversi  untuk  menghindarkan  dari stigmatisasi  terhadap  anak  sebagai  pelaku  yang  diharapkan  bilamana    anak kembali kelingkungan sosial tidak terjadi pelabelisasian terhadap masyarakat.(Marlina, 2012)
3. Pertimbangan  Hakim  Pada  Putusan  Nomor  06/Pid.Sus.Anak/2018/PT Mdn.
Alasan  pemohon  banding  dapat  dibenarkan  dan  tidak  salah  menerapakan hukuman berdasarkan  pertimbangan hukum hakim tingkat yang diperbaiki dalam mengadili perkara terdakwa putusan pengadilan tinggi nomor 06/Pid.Sus.Anak/2018/PT Mdn tanggal 17 April 2018 yang memperbaiki putusan pengadilan negeri nomor 07/Pid.Sus.Anak/2018/Pn Mdn tanggal 15 februari 2018
yang  menyatakan  anak  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua akan tetapi hakim tingkat banding tidak  sependapat  dengan  hakim  tingkat  pertama  mengenai  kwalifikasi  dan hukuman yang dijatuhkan perlu diubah sebagimana akan disebutkan didalam amar putusan pengadilan tinggi tersebut, yang menjatuhkan putusan sebagai berikut ;
a. Menerima  permintaan  banding  dari  jaksa  penuntut  umum  dan  penasehat hukum anak ;
1) Mengubah puusan pengadilan negeri medan nomor : 07/Pid.Sus.Anak/2018/Pn  Mdn,  tanggal  15  februari  2018,  sekedar mengenai kwalifikasi pidana yang dilakukan dan lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut ;
2) Menyatakan  anak  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah melakukan  tindak  pidana  “dengan  kekerasan,  memaksa,  anak  untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.
3) Menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah)  apabila  tidak  dibayar  diganti  dengan  1  (satu)  bulan wajib pelatihan kerja di Bapas Medan.
4) Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
5) Memerintahkan anak ditahanan didalam rumah tahanan negara
6) Menetapkan  barang  bukti  berupa  n1  (satu)  potong  baju  kaos  warna merah  muda  dengan  motif  hello  kitty  dibagian  tengahnya,  1  (satu) potong  celana  dalam  warna  merah  muda,  dikembalikan  kepada  saksi korban
7) Membebankan  biaya  perkara  kepada  anak  dalam  kedua  tingkat pengadilan yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah)
Berdasarkan  hasil  penelitian dasar  pertimbangan  hakim  menjatuhkan pidana  penjara  kepada  terdakwa  kurang  mempertimbangkan  faktor  non  yuridis dalam  putusan.  Penjatuhan  pidana  penjara  kepada  anak  seharusnya  sebagai langkah  yang  terakhir  (ultimum  remedium)  dalam  putusan  hakim.  Pemenjaraan anak  yang  tidak  lain  adalah  perampasan  kemerdekaan  dan  melanggar  hak
konstitusional. Seharusnya hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak  lebih mementingkan  yang  adil  dan  berimbang  seperti  antara  kepentingan  pelaku  dan korban.
Selain  itu  dasar  pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan  pidana  penjara kepada  terdakwa  tidak  merujuk  kepada  undang-undang  sistem  peradilan  anak pasal  1  angka  6  pasal  5  ayat  1  jo,  ayat  3  yang  lebih  kepada  konsep restorative justice penyelesaian  diluar  pengadilan  sehingga  melibatkan  pelaku,  korban, keluarga  pelaku  atau  korban,  dan  pihak  lain  yang  terkait  untuk  bersama-sama mencari  penyelesaian  yang  adil  dengan  menekan  pemulihan  kembali  pada keadaan  semula  bukan  pembalasan.  Pada  dasarnya  keadilan restorative  justice penangan yang bukan hanya melihat dari aspek yuridis, akan tetapi juga dikaitkan dengan  aspek  moral,  sosial,  ekonomi,  agama  dan  adat  istiadat  lokal,  serta pertimbangan lainnya.
Dasar  pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan  pidana  penjara  terhadap terdakwa  lebih  kepada  pembalasan  yang  sifatnya  balas  dendam  atas  perbuatan pelaku  dan  menjadikan  kembali  sebagai  warga  negara  yang  baik,  taat  pada hukum,  menjunjung  tinggi  nilai  moral,  sosial  dan  keagamaan  sehingga  tercipta kehidupan masyarakat yang aman, tertib damai,namun terhadap pelaku lebih tepat dan  lebih  baik  hakim  seharusnya  lebih  mempertimbangkan  kepada  pembinaan dengan menjatuhkan tindakan sebagai upaya perbaikan dan bukan penghukuman atau pemidanaan karena akan menimbulkan dampak traumatik,yang berkepanjangan  terhadap  pelaku  yang  secara  langsung  maupun  tidak  langsung akan  mempengaruhi  proses  perkembangan  kejiwaan  si  pelaku  mengingat  status eks  narapidana  yang  nantinya  disandang  setelah  keluar  dari  lapas  akibat  putusan pidana,maka  terjadilah  kerugian  konstitusional  anak  untuk  kelangsungan  hidup dan berkembang kepada anak, walaupun pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara sah menurut hukum formil.

## SIMPULAN
1. Bentuk  Pertanggungjawaban  pidana  pelaku  anak  dalam  tindak  pidana pencabulan  terhadap  anak  beradasarkan  undang-undang  sistem  peradilan pidana anak   pasal 1 ayat 3, 81 ayat 2 SPPA, pada pasal 289-296, lebih khusus
undang-undang tentang perlindungan anak  pasal 76 D dan E dan pada pasal 81 ayat 1,2,3 dan pasal 82 ayat 1.
2. Perlindungan  hukum  terhadap  pelaku  anak  adalah  segala  bentuk  upaya memberikan  suatu  jaminan  terhadap  hak  dan  kewajiban  demi  kepentingan pertumbuhan  dan  perkembangan  anak  secara  wajar  baik  dari  segi  fisik, psikis bahkan  sosial.  Perlindungan  hukum  pada  anak  merupakan  suatu  proses pencapaian  adanya  suatu  keadilan  walaupun  dalam  hal  anak  sebagai  pelaku tindak pidana namun anak tetaplah anak.
3. Pertimbangan hakim dalam menjatuhhkan pidana terhadap anak sebagai pelaku pencabulan  terhadap  anak  pada  Putusan  nomor:  6/Pid.Sus.Anak/2018/PTMdn tidak memberikan rasa keadilan kepada anak sebagai pelaku sehingga putusan hakim  dalam  menjatuhkan  pidana  penjara  hanyalah  bersifat  pembalasan/balas dendam kepada pelaku, bukan kepada pembinaan atau rehabilitasi kepada anak sehingga hak-hak anak dalam tumbuh dan berkembang masih terlindungi yang termaktub dalam konstitusi.
DAFTAR PUSTAKA Gultom, M. (2010). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Diindonesia . Reflika Aditama. Gultom, M. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan . PT Reflika Aditama. MAHMUL SIREGAR,  dkk. (2007). melindungi anak dengan hukum . PKPA MEDAN. Marlina. (2012). Pidana Anak Diindonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice . Reflika Aditama.
Mulyadi, L. (2005). Pengadilan Anak diIndonesia Teori, Praktik dan Permasalahannya . Cv Mandar Maju.
Nashriana. (2014). Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Diindonesia . PT Raja Grafindo.
Putri. (2020). Kekerasan terhadap Perempuan Naik 8 Kali Lipat dalam 12 Tahun . Tempo.Co. Raharjo, S. (1983). Permasalahan Hukum Diindonesia . Alumni. Rianto, A. (2016). Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Tinjauan Kritis Melalui Konsisten Antara Azas, Teori, dan Penerapannya . Kencana. Soerjono Soekanto, D. (2018). Penelitian Hukum Normative . PT Raja Grafindo. Sudarsono. (2018). Kenakalan Remaja . PT Rineka Cipta. Teguh, H. P. (2018). Teori dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana . Cv Andi Offset.