## JAKP: Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Perpajakan Vol 6. No 2. Agustus 2023

## Pengaruh Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Penanganan Pandemi di Indonesia
Ika Kurnia Indriani 1
1 Politeknik Negeri Pontianak, Pontianak, Indonesia ikakurniaindriani@gmail.com

## Abstract
Realizing the regional revenue and expenditure allocation has essential for coping with the COVID-19 pandemic. The assessment of the effect of budget realization attempts to determine the significance of budget realization in the case of COVID-19. This study employs a quantitative methodology and multiple regression analysis. This study uses a saturation sampling of 34 provinces and 93 municipalities throughout Indonesia. The results indicated that (H1) PAD and (H4) DAK had a significant effect, with values of 0.000 and 0.008. The realization of the regional budget  influences  the  region's  success  in  overcoming  the  pandemic  by  76.5%  simultaneously.  This  research demonstrates that the regional budget's capacity significantly impacts efforts to prevent the pandemic in Indonesia.
Keywords: Budget, Revenue, Expenditure, and Pandemic.

## Abstrak
Realisasi  anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah  memiliki  peran  penting  dalam  penanggulangan  pandemi  di Indonesia.  Penilaian  pengaruh  realisasi  anggaran  ini  bertujuan  untuk  melihat  singnifikansi  realisasi  anggaran terhadap kasus COVID-19 yang terjadi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis statistik regresi berganda. Penelitian ini menggunakan sampling jenuh berupa 34 provinsi dan 93 kota di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (H1) PAD dan (H4) DAK berpengaruh signifikan dengan nilai 0,000 dan 0,008. Realisasi anggaran daerah secara simultan berpengaruh terhadap keberhasilan daerah untuk menaggulangi pandemi dengan  presentase  76,5%.  Hal  ini  menunjukan  bahwa  kapasitas  anggaran  daerah  sangat  berpengaruh  terhadap penanggulangan pandemi di Indonesia.
Kata Kunci: Anggaran, Pendapatan, Belanja, Daerah, dan Pandemi.

## PENDAHULUAN
Pandemi  COVID-19  mengubah  situasi  ekonomi  nasional  dan  daerah.  Kondisi  ini  menuntut pemerintah pusat maupun daerah untuk memanfaatkan anggaran secara optimal dalam menjaga pertumbuhan  ekonomi  nasional.  Jumlah  anggaran  yang  terbatas  dan  belanja  yang  semakin meningkat  membuat  pemerintah  harus  bekerja  secara  efektif  dan  efisien  (Mackinnon  et  al., 2021).  Pandemi  COVID-19  mengancam  ekonomi  hingga  berakibat  kepada  resesi  ekonomi (Blackman et al., 2020). Seluruh sektor yang menjadi penopang pertumbuhan ekonomi dunia seperti  sektor  jasa,  investasi,  keuangan,  dan  produksi  mengalami  penurunan  (McKibbin  & Fernando, 2021; OECD, 2020; Septa Soraida, 2022).
Kondisi ini memaksa pemerintah untuk melakukan efisiensi terhadap anggaran dengan strategi jangka pendek berupa realokasi dan refocusing (Basri & Gusnardi, 2021; Muhammad, 2023). Kapasitas  anggaran  pemerintah  daerah  berperan  penting  dalam  ekonomi  di  masa  pandemi COVID-19.  Pemerintah  daerah  akan  memprioritaskan  anggaran  belanja  untuk  membiayai program penanggulangan pandemi COVID-19 (Ahrens & Ferry, 2020; Liao et al., 2021; Wu & Lin,  2020).  Program  kerja  prioritas  yang  harus  direalisasikan  adalah  penyediaan  fasilitas kesehatan,  pembelian  vaksin  COVID-19,  dan  bantuan  sosial  bagi  masyarakat.  Peningkatan anggaran dialokasikan untuk aktivitas pemerintah, perlindungan sosial, kesehatan masyarakat, dan houselessness  and  sleeping  service (Nivette  et  al.,  2021).  Penambahan  jumlah  kasus COVID-19  berbanding  lurus  dengan  penambahan  anggaran  pengeluaran  pemerintah  daerah sebanyak  5%-10%  (Auerbach  et  al.,  2020;  Sukadana  et  al.,  2022).  Pemerintah  daerah
menghadapi  tekanan  anggaran  akibat  COVID-19  termasuk  kebutuhan  program  kerja, peningkatan biaya, dan pertumbuhan permintaan masyarakat atas pelayanan publik  (Amin et al.,  2021;  I.  K.  Indriani,  2022).  Penurunan  pendapatan  pemerintah  daerah  akan  berdampak negatif  pada  anggaran,  sehingga  diperlukan  manajemen  keuangan  yang  baik  agar  tidak meningkatkan jumlah hutang (de Jong & Ho, 2021; Heald & Hodges, 2020).
Pada  tahun  2020  awal  terjadinya  COVID-19  di  Indonesia  pemerintah  daerah  melaksanakan strategi jangka pendek. APBD berperan penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi daerah di  masa  pandemi.  Realisasi  pendapatan  dan  belanja  daerah  tingkat  pemerintah  provinsi tergambar  pada  grafik  1.  Proporsi  pendapatan  daerah  didominasi  oleh  PAD  dan  DAU. Sedangkan, belanja daerah sebagian besar direalisasikan untuk belanja operasional. Pemerintah provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah memiliki kapasitas anggaran tertinggi di Indonesia pada 2020. Kapasitas anggaran pemerintah kota madya pada tahun 2020 didominasi  oleh  PAD  dan  DAK  untuk  pendapatan  daerah.  Sedangkan,  belanja  daerah didominasi oleh belanja operasional. Gambar 2 menunjukkan realisasi APBD tertinggi adalah pemerintah kota Surabaya, Bekasi, Semarang, Tangerang, Medan, dan Palembang.

## Gambar 1. Proporsi Realisasi PAD, DAU, DAK, DBH, Belanja Modal, dan Belanja Operasional Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun Anggaran 2020
Sumber: Data diolah dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Laporan Realisasi APBD Pemerintah Provinsi, 2021 0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 Ac eh Su ma tera Utara
Sumatra B arat R iau
Ke p.Riau Jam bi B engk ul u Su ma tra Selatan Ke p. Beli tun g
Lam pun g KA LBAR KA LTENG KA LSE L KA LTIM KA LTAR A
DKI Jak arta
Jawa Bara t
B anten
Jawa Tenga h DI Y Jawa Tim ur B ali N TB N TT Su lawes i Ten ggar a
Sulawes i S ela tan Su lawes i Ten ga h
Su lawes i B arat
Goro ntalo Su lawes i U tara M alu ku M alu ku Utara Papu a Barat Papu a da lam Tri liun Rupiah Nama Provinsi PAD DAK DAU
DBH Belanja Modal Belanja Operasi
Gambar 2. Proporsi Realisasi PAD, DAU, DAK, DBH, Belanja Modal, dan Belanja Operasional Pemerintah Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2020
Sumber: Data diolah dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Laporan Realisasi APBD Pemerintah Kota, 2021
Realisasi  anggaran  menunjukan  kapasitas  fiskal  daerah  dalam  menghadapi  kondisi  tidak terduga  seperti  pandemi  COVID-19.  Kapasitas  anggaran  mempengaruhi  keberhasilan  daerah dalam  menghadapi  krisis  ekonomi  akibat  COVID-19  (OECD,  2020).  Kapasitas  anggaran pemerintah  akan  dinilai  berdasarkan  realisasi  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  Dana  Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), belanja operasional, dan belanja modal. Jumlah anggaran yang dimiliki pemerintah daerah akan memproyeksikan secara langsung kapasitas fiskal yang dimiliki dalam menghadapi pandemi COVID-19. Penanganan pandemi memerlukan anggaran yang tidak sedikit (United Nation, 2020). Pemerintah daerah memprioritaskan  alokasi  APBD  untuk  penanganan  pandemi  (Susantono,  et  al.,  2020). Penyerapan  anggaran  menjadi  kunci  utama  pertumbuhan  ekonomi  daerah  di  masa  pandemi COVID-19 (Iskandar, 2021). Pemerintah daerah masih melakukan penanganan jangka pendek atas  pandemi  COVID-19  (OECD,  2020). Pandemi  COVID-19  akan  berpengaruh  terhadap prioritas  realisasi  APBD  pemerintah  provinsi  di  Indonesia.  Dampak  yang  ditimbulkan  oleh pandemi COVID-19 akan dianalisis dengan penilaian pengaruh kapasitas anggaran pemerintah daerah  penanggulangan  kasus  COVID-19.  Analisis  ini  akan  menggunakan  hipotesis  sebagai dugaan awal. Hipotesis yang diajukan sebagai berikut:
H1: Kapasitas  anggaran  pemerintah  provinsi  secara  simultan  berpengaruh  terhadap kasus COVID-19.
H2: PAD berpengaruh terhadap kasus COVID-19.
H3: DAU berpengaruh terhadap kasus COVID-19.
H4: DAK berpengaruh terhadap kasus COVID-19.
H5: DBH berpengaruh terhadap kasus COVID-19.
H6: Belanja Operasional berpengaruh terhadap kasus COVID-19.
H7: Belanja Modal berpengaruh terhadap kasus COVID-19.
0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 18,00 20,00 B an da Ace h
Lang sa Saban g B inj ai Padan g Si de m pu an T an gu ng Ba lai Pem an tan g Si nt ar Padan g Par iam an
Saw ahl unt o D um ai B at am Jam bi
B en gkul u
Pagar A lam
Pr ab um uli h
B an dar L am pu ng Ci leg on
T an gera ng B an du ng B ek asi Ci ma hi D epok
T as ikm alay a Pek alongan Sem ar an g T egal
B at u Malang K edi ri
M alang Pas ur uan Su rab aya
Si ngk awang B an jar ma si n
Sam ar inda B alik pap an D en pas ar
M at ar am
G or on talo Palopo Palu K en dar i
M obagu T om oh on T ual T id or e Sor on g dalam triliu n R upiah Nama Kota PAD DAK DAU DBH Belanja Operasional Belanja Modal

## KAJIAN PUSTAKA
Kapasitas  anggaran  pemerintah  daerah  di  Indonesia  sangat  dipengaruhi  oleh  realisasi pendapatan  dan  belanja.  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  pemerintah  daerah menjelaskan  anggaran  pendapatan  dan  belanja  terdiri  dari  lima  realisasi  utama.  Pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil. Sedangkan, belanja daerah utama terdiri dari belanja operasional dan belanja modal. Berikut ini merupakan penjelasan masing-masing akun berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
1. Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  merupakan  pendapatan  yang  dikelola  sendiri  oleh pemerintah  daerah.  pemerintah  provinsi  memiliki  kewenangan  untuk  melakukan pemungutan  atas  pajak  dan  retribusi  sebagai  PAD  berdasarkan  UU  N0.  28  tahun  2009 tentang pajak dan retribusi daerah.
2. Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  adalah  pendapatan  daerah  yang  diperoleh  dari  alokasi pendapatan APBN yang bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk mendanai kebutuhan fiskal dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. DAU ditujukan untuk menutupi  celah  fiskal  untuk  kebutuhan  pendanaan  daerah  dalam  penyelenggaran pemerintah untuk urusan wajib terkait pelayanan dasar.
3. Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  adalah  dana  yang  bersumber  dari  pendapatan  APBN  yang dialokasikan  kepada  daerah  tertentu  dengan  tujuan  untuk  membantu  mendanai  kegiatan khusus yang menjadi urusan pemerintahan dan kewenangan daerah.
4. Dana Bagi Hasil (DBH) adalah pendapatan daerah yang bersumber dari APBN berdasarkan alokasi  persentase  tertentu  untuk  mengurangi  ketimpangan  kemampuan  keuangan  antara pusat  dan  daerah.  Sumber  pendapatan  dana  bagi  hasil  diperoleh  dari  pajak,  cukai,  dan sumber daya alam.
5. Belanja  Operasional  merupakan  pengeluaran  rutin  pemerintah  daerah  untuk  membiayai kegiatan operasionalnya selama satu periode anggaran. Belanja operasional daerah terdiri dari  belanja  pegawai,  belanja  barang  dan  jasa,  belanja  bunga,  belanja  hibah,  dan  belanja bantuan sosial.
6. Belanja  modal  merupakan  pengeluaran  rutin  pemerintah  daerah  untuk  membiayai penambahan aset tetap dan pembangunan infrastruktur daerah seperti tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jembatan, dan aset tetap lainnya.

## METODE
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Pendekatan ini digunakan untuk menilai  pengaruh  realisasi  anggaran  daerah  terhadap  penanggulangan  pandemi  di  Indonesia. Hipotesis yang dibangun berdasarkan realisasi PAD, DAU, DAK, DBH, belanja operasional, dan  belanja  modal  sebagai  variabel  independen  (X).  Kemudian  kasus  COVID-19  yang terkonfirmasi  di  seluruh  wilayah  provinsi  dan  kotamadyamenjadi  variabel  dependen  (Y). Penilaian pengaruh ini menggunakan analisis statistik berupa uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan analisis regresi berganda.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kapasitas  anggaran  pemerintah  daerah  memiliki  pengaruh  yang  besar  terhadap  keberhasilan sebuah  negara  dalam  menanggulangi  pandemi  COVID-19  (Anessi-Pessina  et  al.,  2020). Gambaran mengenai variabel pada penelitian ini dituangkan dalam hasil uji statistik deskriptif. Hasil uji menunjukan bahwa jumlah data yang valid sebanyak 127. Kondisi variabel independen
rata-rata  PAD  (X1)  sebesar  26,70  dengan  standar  deviasi  sebesar  1,52.  DAU  (X2)  memiliki rata-rata 27,05 dengan standar deviasi 2,48. DAK (X3) memiliki rata-rata 26,24 dengan standar deviasi  1,24.  DBH  (X4)  memiliki  rata-rata  25,35  dengan  standar  deviasi  1,43.  Belanja operasional  (X5)  memiliki  rata-rata  28,29  dengan  standar  deviasi  1,01.  Belanja  modal  (X6) memiliki  rata-rata  26,38  dengan  standar  deviasi  0,95.  Sedangkan  variabel  dependen  Kasus COVID-19  (Y)  mempunyai  rata-rata  9,00  dengan  standar  deviasi  1,64.  Uji  asumsi  klasik sebagai  proses  penilaian  keabsahan  persamaan  regresi  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini tidak  bias,  tepat,  dan  konsisten  (Sugiyono,  2017).  Uji  asumsi  klasik  dilakukan  dengan melaksanakan  uji  normalitas,  multikolinieritas,  autokorelasi,  dan  heteroskedastisitas (Sugiyono, 2017; Sujarweni, 2016). Hasil uji asumsi klasik terdapat pada Tabel 1.

## Tabel 1. Hasil Uji Asumsi Klasik
Uji Asumsi Klasik Deskripsi Hasil Normalitas Hasil uji normalitas menunjukan data terdistribusi normal. Hal ini dilihat dari grafik normal  p-p  of  regression  standardized  residual dimana data  berada  pada  kondisi normal  dengan  titik-titik  pada  grafik  telah  mendekati  sumbu  diagonalnya. Uji Kolmogorov Smirnov menghasilkan nilai Asymp.Sig sebesar 0,20. Nilai ini lebih besar dari 0,05. Multikolinearitas Hasil  uji  menunjukan  bahwa  tidak  terjadi  multikolinearitas  dalam  regresi.  Hal  ini dilihat dari hasil uji pada variabel dependen diperoleh nilai VIF untuk PAD 7,44; DAU 1,15; DAK 8,91; DBH 3,35; belanja operasional 7,00; dan belanja modal 5,94. Autokorelasi Hasil  uji  menunjukan  bahwa  DW  =  1,901  berada  di  antara  daerah  tidak  terjadi autokorelasi. Heterokedastisitas Hasil  uji  glejser  menunjukan  bahwa  nilai  signifikansi  lebih  dari  0,05  untuk  masing- masing  variabel  independen  PAD  0,16;  DAU  0,71;  DAK  0,23;  DBH  0,10  belanja operasional 0,16 dan belanja modal 0,91.
Sumber: Data sekunder yang telah diolah, 2023
Analisis  regresi  berganda  bertujuan  untuk  mengetahui  ada  atau  tidaknya  pengaruh  variabel independen  yaitu  PAD,  DAK,  belanja  operasional,  dan  belanja  modal  terhadap  variabel dependen  kasus  COVID-19.  Berdasarkan  tabel  uji  regresi  berganda,  diperoleh  persamaan regresi sebagai berikut:
Y = -17,966 + 0,970 X1 + 0,037 X2 – 0,524 X3 + 0,108 X4 + 0,426 X5 – 0,020 X6 + e Hasil uji simultan (uji-F) maka diketahui bahwa nilai signifikan sebesar 0,01 karena nilai sig. lebih  kecil  dari  nilai  probabilitas  0,05  atau  nilai  0,000<0,05.  Hal  ini  menunjukan  terdapat pengaruh  signifikan  dan  simultan  antara  PAD,  DAU,  DAK,  DBH,  belanja  operasional,  dan belanja modal terhadap penanggulangan kasus COVID-19 yang terjadi di Indonesia. Hasil uji signifikansi (uji-t) parsial diketahui bahwa PAD dan DAK memiliki nilai signifikan 0,000 dan 0,008. DAU, DBH, belanja operasional, dan belanja modal memiliki tingkat signifikansi lebih besar  dari  0,05.  Hal  ini  menunjukan  bahwa  PAD  dan  DAK  memiliki  pengaruh  terhadap penanggulangan  pandemi,  namun  DAU,  DBH,  belanja  operasional,  dan  belanja  modal  tidak berpengaruh signifikan terhadap penanggulangan pandemi. Namun, variabel independen dalam penelitian  ini  mampu  menjelaskan  keterkaitannya  dengan  penanggulangan  pandemi  di Indonesia sebesar 76,5%. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji koefisien determinasi (R square) sebesar 0,765 atau sebesar 76,5%. Sedangkan, sisanya 23,5% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar variabel tersebut. Ringkasan hasil uji regresi terdapat pada Tabel 2.

## Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Berganda
Variabel Koefisien regresi T Sig. Hipotesis (konstanta) -17.966 -4.878 0.000 PAD (X1) 0.970 6.270 0.000 Diterima DAU (X2) 0.037 1.182 0.240 Ditolak DAK (X3) -0.524 -2.706 0.008 Diterima DBH (X4) 0.108 1.167 0.245 Ditolak Belanja Operasional (X5) 0.426 0.978 0.330 Ditolak Belanja Modal (X6) -0.020 -0.109 0.913 Ditolak Uji-F 65,150 Sig. Uji-F 0,000 R 2 0,765 Adjusted R 2 0,753
Sumber: Data sekunder yang telah diolah, 2023

## PEMBAHASAN
Pemerintah  daerah  menghadapi  tekanan  anggaran  akibat  COVID-19  termasuk  kebutuhan program  dan  pelayanan  publik,  peningkatan  biaya,  dan  pertumbuhan  permintaan  masyarakat atas pelayanan publik (Roziqin et al., 2021). Anggaran yang direlokasi berasal dari anggaran non prioritas dan belanja modal yang memiliki kaitan dengan pandemi (Hasibuan et al., 2020). Pemerintah  daerah  di  Indonesia  baik  provinsi,  kabupaten, dan  kota  masih  sangat  bergantung kepada transfer dana dari pemerintah pusat. Tingkat kemandirian keuangan daerah yang masih rendah, walaupun sudah dilaksanakannya otonomi daerah (I. K. et al Indriani, 2021, 2022; I. K. Indriani, 2023). Kondisi ini perlu menjadi perhatian bagi pemerintah pusat untuk mendorong peningkatan  kapasitas  fiskal  daerah  di  masa  depan.  Gambar  3  menunjukan  bahwa  realisasi pendapatan daerah tahun 2021 didominasi oleh PAD sebesar 22%, DAK 10%; DAU 7%; dan DBH  6%.  Proporsi  realisasi  belanja  daerah  di  masa  pandemi  didominasi  oleh  belanja operasional 50%. Sedangkan, realisasi belanja modal hanya 5%.

## Gambar 5. Persentase Proporsi Kapasitas Anggaran pada Masa Pandemi COVID-19 Sumber: Data sekunder yang telah diolah, 2022
PAD dan DAK berpengaruh signifikan kapasitas anggaran daerah dalam menanggulangi kasus COVID-19  yang  terjadi  pada  daerah  di  Indonesia. Realisasi  PAD  dan  DAK  berpengaruh signifikan  terhadap  kasus  COVID-19.  Hal  ini  terjadi  akibat  pemerintah  daerah  pada  masa pandemi  terjadi  penurunan  jumlah  realisasi  dana  transfer  pemerintah  pusat  akibat  realokasi
22% 10% 7% 6% 5% 50% PAD Pendapatan DAK Pendapatan DAU Pendaptan DBH Belanja Modal Belanja Operasi
anggaran  (Muhyiddin  &  Nugroho,  2021).  Kapasitas  anggaran  dari  PAD  dan  DAK  sebagai sumber utama dalam menghadapi COVID-19.
PAD  menjadi  sumber  utama  penerimaan  daerah  di  masa  pandemi  sangat  mempengaruhi kapasitas  anggaran  dalam  menanggulangi  kasus  COVID-19  (Basri  &  Gusnardi,  2021). Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan yang diperoleh dari pajak dan retribusi  yang  sangat  berpengaruh  terhadap  kapasitas  anggaran  pemerintah  provinsi.  Jumlah realisasi  dipengaruhi  oleh  sistem  pengelolaan  yang  digunakan  oleh  pemerintah.  Pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi lokal agar dapat meningkatkan PAD  (Hidayat,  et  al.,  2007).  PAD  memiliki  peranan  besar  di  dalam  struktur  APBD  daerah, namun  porsi  PAD  terhadap  APBD  masing  kecil  (Hidayat,  et  al.,  2007).  Pemerintah  daerah masih bergantung terhadap dana transfer dari  pemerintah pusat karena rendahnya pendapatan asli  daerah  (Endaryanto  et  al.,  2018).  Pendapatan  dana  alokasi  khusus  (DAK)  memiliki proporsi yang cukup besar kepada kapasitas fiskal.
Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah pasal 5 ayat (48) menjelaskan bahwa “dana alokasi khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah” (Republik Indonesia, 2014).  DAK  diperuntukan  untuk  membiayai  program  kerja  pemerintah  pusat  yang  ada  di daerah,  sehingga  penggunaannya  terbatas.  Kapasitas  fiskal  daerah  dibatasi  oleh  aturan penggunaan anggaran, khususnya pada pengeluaran non modal seperti gaji (Green & Loualiche, 2020). Pendapatan DAK sangat mempengaruhi kapasitas anggaran pemerintah provinsi dalam menghadapi pandemi. Penanggulangan pandemi covid 10 membutuhkan anggaran yang cukup besar  khususnya  pada  bidang  kesehatan.  Pemerintah  daerah  masih  mengandalkan  DAU  dan DAK dalam struktur APBD (Hidayat, et al., 2007). Belanja operasional dan belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kasus COVID-19 disebabkan sebagian besar anggaran belanja operasional  dan  belanja  modal  pemerintah  daerah  otonomi  digunakan  untuk  membayar  gaji pegawai dan pembangunan infrastruktur (Robiyanur et al., 2017).
Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  anggaran  pemerintah  daerah  sangat  berperan  dalam menanggulangi  pandemi. Kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  dalam  memenuhi  kebutuhan dana  untuk  pembangunan,  pelayanan  sosial,  dan  penyelenggaraan  tugas-tugas  pemerintahan masih relatif rendah (Alfi & Nuraini, 2018).

## SIMPULAN
Secara  simultan  terdapat  pengaruh  kapasitas  anggaran  terhadap  kasus  COVID-19.  Hal  ini dibuktikan  dari  hasil  pengujian  hipotesis  dimana  nilai  sig.  0,000,  maka  sesuai  dengan  dasar pengambilan  keputusan  dalam  uji  f  dapat  disimpulkan  bahwa  hipotesis  diterima.  Kasus COVID-19 yang terjadi di Indonesia khusus yang terjadi di daerah dapat ditanggulangi dengan kapasitas anggaran pemerintah daerah yang baik. Pengelolaan pendapatan dan belanja daerah secara  optimal  akan  memberikan  keleluasaan  bagi  pemerintah  daerah  dalam  menghadapi pandemi  COVID-19.  Penyelenggaraan  pelayanan  publik  khususnya  pada  bidang  kesehatan menjadi sangat krusial untuk dihadirkan dalam masa pandemi saat ini.
Secara  parsial  terdapat  pengaruh  dan  tidak  berpengaruh  pada  kapasitas  anggaran  pemerintah daerah terhadap kasus COVID-19. Terdapat pengaruh secara signifikan atas Pendapatan Asli Daerah  (PAD)  terhadap  kasus  COVID-19.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  nilai  sig.  0,000  maka
dengan  ini  hipotesis  diterima  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  secara  parsial  PAD berpengaruh  signifikan  terhadap  kasus  COVID-19.  Terdapat  pengaruh  signifikan  atas Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap kasus COVID-19. Hal ini dibuktikan dengan nilai sig. 0,008 maka dengan ini hipotesis diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial  DAK  berpengaruh  signifikan  terhadap  kasus  COVID-19.  Tidak  ada  pengaruh  secara signifikan atas Dana Alokasi Umum terhadap kasus COVID-19. Hal ini dibuktikan dengan nilai sig.  0,240  maka  dengan  ini  hipotesis  ditolak  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  belanja operasional  secara  parsial  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  kasus  COVID-19.  Terdapat pengaruh signifikan atas Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap kasus COVID-19. Hal ini dibuktikan dengan nilai sig. 0,245 maka dengan ini hipotesis diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa secara  parsial  belanja  modal  berpengaruh  signifikan  terhadap  kasus  COVID-19.  Terdapat pengaruh  signifikan  atas  belanja  operasional  terhadap  kasus  COVID-19.  Hal  ini  dibuktikan dengan nilai sig. 0,330 maka dengan ini hipotesis diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa secara  parsial  belanja  modal  berpengaruh  signifikan  terhadap  kasus  COVID-19.  Terdapat pengaruh signifikan atas belanja modal terhadap kasus COVID-19. Hal ini dibuktikan dengan nilai sig. 0,913 maka dengan ini hipotesis diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial belanja modal berpengaruh signifikan terhadap kasus COVID-19. Kapasitas anggaran pemerintah daerah ( PAD, DAU, DAK, DBH, belanja operasional, dan belanja modal) memiliki pengaruh sebesar sebesar 76,5 % terhadap keberhasilan penanggulangan pandemi COVID-19.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahrens, T., & Ferry, L. (2020). Financial resilience of English local government in the aftermath of  COVID-19. Journal  of  Public  Budgeting,  Accounting  and  Financial  Management , 32 (5), 813–823. https://doi.org/10.1108/JPBAFM-07-2020-0098
Alfi, S. A. F., & Nuraini, I. (2018). Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Produk Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)  Di  Kabupaten/Kota  Provinsi  Kalimantan  Selatan. Jurnal Ilmu Ekonomi , 2 (2000), 500–513.
Amin, R. M., Febrina, R., & Wicaksono, B. (2021). Handling COVID-19 from a Collaborative Governance  Perspective  in  Pekanbaru  City. Jurnal  Bina  Praja , 13 ,  1–13. https://doi.org/10.21787/jbp.13.2021.1-13
Anessi-Pessina,  E.,  Barbera,  C.,  Langella,  C.,  Manes-Rossi,  F.,  Sancino,  A.,  Sicilia,  M.,  & Steccolini, I. (2020). Reconsidering public budgeting after the COVID-19 outbreak: key lessons  and  future  challenges. Journal  of  Public  Budgeting,  Accounting  and  Financial Management , 32 (5), 957–965. https://doi.org/10.1108/JPBAFM-07-2020-0115
Auerbach,  A.,  Auerbach,  A.  J.,  Gale,  W.,  Lutz,  B.,  &  Sheiner,  L.  (2020). Fiscal  Effects  of COVID-19 . 1–98.
Basri,  Y.  M.,  &  Gusnardi,  G.  (2021).  Pengelolaan  Keuangan  Pemerintah  di  Masa  Pandemi Covid  19  (Kasus  Pada  Pemerintah  Provinsi  Riau). Jati:  Jurnal  Akuntansi  Terapan Indonesia , 4 (1), 33–48. https://doi.org/10.18196/jati.v4i1.9803
Blackman,  A.,  María  Ibáñez,  A.,  Izquierdo,  A.,  Keefer,  P.,  Moreira,  M.  M.,  Schady,  N.,  & Serebrisky,  T.  (2020). Public  Policy  to  Tackle  Covid-19:  Recommendations  for  Latin America and the Caribbean . 46.
https://publications.iadb.org/publications/english/document/Public-Policy-to-Tackle-
Covid-19-Recommendations-for--Latin-America-and-the-Caribbean.pdf de Jong,  M.,  &  Ho, A.  T. (2021). Emerging  fiscal health and governance  concerns resulting from  COVID-19  challenges. Journal  of  Public  Budgeting,  Accounting  and  Financial Management , 29 (6), 1–11. https://doi.org/10.1108/JPBAFM-07-2020-0137
Endaryanto,  T.,  Firdaus,  M.,  &  Siregar,  H.  (2018).  Analysis  of  economic  and  financial performance  in  lampung. Sosiohumaniora  -  Jurnal  Ilmu-Ilmu  Sosial  Dan  Humaniora , 20 (1), 95–102.
Hasibuan, G. L., Dermawan, D., Ginting, H. S., & Muda, I. (2020). Allocation of COVID-19 Epidemic Funding Budgets In Indonesia. International Journal of Research and Review , 7 (5), 75–80.
Heald, D., & Hodges, R. (2020). The accounting, budgeting and fiscal impact of COVID-19 on the  United  Kingdom. Journal  of  Public  Budgeting,  Accounting  and  Financial Management , 32 (5), 785–795. https://doi.org/10.1108/JPBAFM-07-2020-0121
Indriani, I. K. et al. (2021). Pengaruh Kapasitas Anggaran Terhadap Kasus Covid 19 Studi Pada Pemerintah Daerah di Kalimantan Barat. Jurnal IImu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT) , 12 (November), 296–321.
Indriani, I. K. et al. (2022). The Effect Financial Condition on Covid 19 Case (Empirical Study on Local Government in West Kalimantan). Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan , 4 (3), 1394– 1410. https://doi.org/10.1002/9781119558361.ch20
Indriani,  I.  K.  (2022).  Kondisi  Kapasitas  Anggaran  Pemerintah  Kota  di  Indonesia-Studi Proyeksi Menghadapi Pandemi COVID-19 Oleh: Ika Kurnia Indriani (Prodi Diploma IV Akuntansi Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Pontianak). Neraca, Jurnal Pendidikan,
Jurnal Ekonomi, Ilmu Volume, Akuntansi , 6 (2), 156–168. https://doi.org/10.31851/neraca.v6i2.9307
Indriani,  I.  K.  (2023).  Financial  Condition  Of  Local  Government  Aftermath  Of  Covid  19
Pandemic-Archival. Jurnal Aplikasi Akuntansi , 7 (2), 218–235.
https://doi.org/https://doi.org/10.29303/jaa.v7i2.200
Jackson,  J.  K.,  Nelson,  R.  M.,  Sutter,  K.  M.,  &  Sutherland,  M.  D.  (2021). Specialist  in International Trade and Finance Specialist in Asian Trade and Finance .
Liao, W. J., Kuo, N. L., & Chuang, S. H. (2021). Taiwan’s budgetary responses to COVID-19: the  use  of  special  budgets. Journal  of  Public  Budgeting,  Accounting  and  Financial Management , 29 (6), 24–32. https://doi.org/10.1108/JPBAFM-07-2020-0128
MacKinnon, K. R., Mykhalovskiy,  E., Worthington, C., Gómez-Ramírez, O., Gilbert, M.,  & Grace, D. (2021). Pay to skip the line: The political economy of digital testing services for HIV  and  other  sexually  transmitted  infections. Social  Science  and  Medicine , 268 . https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2020.113571
McKibbin, W., & Fernando, R. (2021). The global macroeconomic impacts of covid-19: Seven scenarios. Asian Economic Papers , 20 (2), 2–30. https://doi.org/10.1162/asep_a_00796
Muhammad, A. (2023). Refocusing on COVID-19 Local Budgets and Achieving Absorbability of  the  Recovery  of  the  Local  Economic  Situation  A  Systematic  Study. Bestuurskunde:
Journal of Governmental Studies , 3 (1), 1–12.
https://doi.org/https://doi.org/10.53013/bestuurskunde.3.1.1-12
Muhyiddin, M., & Nugroho, H. (2021). A Year of Covid-19: A Long Road to Recovery and Acceleration  of  Indonesia’s  Development. Jurnal  Perencanaan  Pembangunan:  The
Indonesian Journal of Development Planning , 5 (1), 1–19. https://doi.org/10.36574/jpp.v5i1.181
Nivette, A., Ribeaud, D., Murray, A., Steinhoff, A., Bechtiger, L., Hepp, U., Shanahan, L., & Eisner,  M.  (2021).  Non-compliance  with  COVID-19-related  public  health  measures among  young  adults  in  Switzerland:  Insights  from  a  longitudinal  cohort  study. Social Science and Medicine , 268 (September 2020), 113370.
https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2020.113370
OECD. (2020). The impact of the COVID-19 crisis on regional and local governments : Main findings from the joint CoR-OECD survey. OECD Regional Development Papers , 5 .
Robiyanur, M., Masjaya, & Riady, G. (2017). Analisis Penilaian Masyarakat Terhadap Kinerja Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Studi Kasus Kec. Muara Wahau).
Jurnal Administrative Reform … , 2 (1), 61–73. http://e- journals.unmul.ac.id/index.php/JAR/article/view/500
Roziqin, A., Retnandari, N., Fajrina, A., Sihidi, I., & Kamil, M. (2021). The Local Government and Creative Industry: Experience from Batik Tulis Lasem Industries. Jurnal Bina Praja , 13 (3), 419–429. https://doi.org/10.21787/jbp.13.2021.419-429
Septa  Soraida.  (2022).  Analisis  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Kota  Banjarmasin Sebelum  Dan  Selama  Pandemi. Jurnal  Ekonomi  Dan  Manajemen , 1 (2),  78–82. https://doi.org/10.56127/jekma.v1i2.154
Sugiono,  P.  D.  (2014).  Metode  penelitian  pendidikan  pendekatan  kuantitatif.pdf.  In Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D .
Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R&DSugiyono.  (2017).  Metode  Penelitian  Bisnis  (Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif, Kombinasi dan R&D). In Metodelogi Penelitian.). In Metodelogi Penelitian .
Sujarweni, V. W. (2016). Kupas Tuntas Penelitian Akuntansi dengan SPSS. In Animal Genetics . Sukadana, I. K., Sutama, I. N., & Karma, N. M. S. (2022). Covid-19 Prevention Handling Model Bali  Province  Government. Sociological  Jurisprudence  Journal , 5 (1),  25–31. https://doi.org/10.22225/scj.5.1.2022.25-31
Wu, S., & Lin, M. (2020). Analyzing the Chinese budgetary responses to COVID-19: balancing prevention  and  control  with  socioeconomic  recovery. Journal  of  Public  Budgeting,
Accounting and
Financial Management , 32 (5), 929–937.
https://doi.org/10.1108/JPBAFM-08-2020-0142