ABORSI TANPA INDIKASI MEDIS DALAM SUDUT PANDANG UU NO 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN, KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UU NO 1 TAHUN 2023
Eduardus Raditya Kusuma Putra Fakultas Hukum, Magister Hukum Kesehatan, Universitas Widyagama Email: edoraditya.dr@gmail.com
ABSTRAK Kata kunci: aborsi,  hukum  pidana, hukum kesehatan Aborsi merupakan salah satu isu di dalam ruang lingkup kesehatan reproduksi yang  cukup  ramai  diperdebatkan,  dimana  dalam  Undang-undang  Kesehatan disebutkan “Setiap orang dilarang melakukan aborsi, kecuali dengan kriteria yang diperbolehkan  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  kitab  undang-undang  hukum pidana”. Aborsi dengan indikasi medis atau korban tindak pidana pemerkosaan atau  tindak  pidana  kekerasan  seksual  lain  menjadi  pengecualian  untuk dilakukannya tindakan aborsi. Di seluruh dunia terdapat terjadi 73,3 juta aborsi setiap tahunnya, yang setara dengan adanya 39 aborsi per  1.000 kehamilan atau dapat dikatakan bahwa tiga dari 10 kehamilan berakhir dengan aborsi baik aborsi dengan indikasi medis maupun indikasi non medis. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji praktik aborsi dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atau telah  disahkan  di  Indonesia  saat  ini.Metode  yang  digunakan  dalam  penulisana artikel ini adalah metode penelitian normatif. Telaah dilakukan melalui tinjauan literatur dengan topik yang sama, dengan harapan dapat memberikan gambaran dan kejelasan mengenai aspek hukum aborsi di Indonesia. Di Indonesia, undang- undang  mengenai  aborsi  diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP), khususnya pada Pasal 299, 346, 347, 348, dan Pasal 349, serta dalam Undang-Undang  Kesehatan  Nomor  17  Tahun  2023  tentang  Kesehatan.  Aborsi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- Undang  Hukum  Pidana  yang  mulai  berlaku  di  tahun  2026.  Temuan  peneliti menunjukkan  bahwa  undang-undang  saat  ini  telah  mencakup  aborsi  tanpa indikasi medis baik itu yang bersifat legal maupun ancaman pidana aborsi tanpa indikasi medis yang bersifat illegal.
ABSTRACT Keywords: abortion,  criminal  law, health law Abortion is one of the issues within the scope of reproductive health which is quite hotly debated, where in the Health Law it is stated "Everyone is prohibited from having  an  abortion,  unless  the  criteria  are  permitted  in  accordance  with  the provisions in the criminal code". Abortion with medical indications or victims of criminal acts of rape or other criminal acts of sexual violence are exceptions to abortion.  Throughout  the  world,  there  are  73.3  million  abortions  every  year, which is equivalent to 39 abortions per 1,000 pregnancies or it could be said that three  out  of  10  pregnancies  end  in  abortion,  whether  abortions  with  medical indications or non-medical indications. This article aims to examine the practice of abortion in the laws and regulations that are currently in force or have been passed  in  Indonesia.  The  method  used  in  writing  this  article  is  a  normative research method. This research was carried out through a literature review on the same topic, with the hope of providing an overview and clarity regarding the legal aspects of abortion in Indonesia. In Indonesia, laws regarding abortion are regulated in the Criminal Code (KUHP), specifically in Articles 299, 346, 347, 348, and Article 349, as well as in the Health Law Number 17 of 2023 concerning Health.  Abortion  is  also  regulated  in  Law  Number  1  of  2023  concerning  the Criminal Code which will come into effect in 2026. Research findings show that
Aborsi Tanpa Indikasi Medis Dalam Sudut Pandang Uu No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Uu No 1 Tahun 2023
the current law includes abortion without medical indications, both legal and the criminal threat of abortion without illegal medical indications.

## PENDAHULUAN
Kesehatan reproduksi merupakan suatu masalah kesehatan yang sangat penting sehingga perlu  untuk  mendapatkan  perhatian  terutama  kesehatan  reproduksi  di  kalangan  remaja  dimana remaja  dianggap  sebagai  penerus  bangsa.  Undang-undang  Kesehatan  yang  telah  disahkan  oleh DPR,  salah  satunya  bertujuan  untuk  menjamin  pemenuhan  hak-hak  kesehatan  reproduksi  baik laki-laki maupun hak kesehatan reproduksi perempuan sesuai dengan siklus hidup, menjaga dan meningkatkan kesehatan sistem reproduksi, sehingga dapat membentuk generasi yang sehat dan berkualitas. Aborsi merupakan salah satu isu di dalam ruang lingkup kesehatan reproduksi yang cukup ramai diperdebatkan, dimana dalam Undang-undang Kesehatan dijabarkan bahwa “Setiap orang  dilarang  melakukan  aborsi,  kecuali  dengan  kriteria  yang  diperbolehkan  sesuai  dengan ketentuan dalam kitab undang-undang hukum pidana”. Aborsi dengan indikasi medis atau korban tindak pidana pemerkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain menjadi pengecualian untuk dilakukannya tindakan abrosi.
Bearak et.al, (2020) dalam data penelitiannya yang diambil dari tahun 1990 hingga 2019 mendapatkan  data  bahwa  selama  kurun  waktu  tahun  2015  sampai  dengan  2019,  kejadian kehamilan yang tidak diinginkan mencapai angka 121 juta per tahun. Data ini bermakna bahwa dari 1.000 kehamilan dari Wanita usia 15-49 tahun, terdapat 64 kehamilan yang tidak diinginkan. Jika data tersebut dibandingkan dengan data pada periode sebelumnnya, maka angka kehamilan tidak diinginkan sebenarnya menurun. Dengan data ini, maka didapatkan data bahwa terjadi 73,3 juta aborsi setiap tahunnya, yang setara dengan adanya 39 aborsi per  1.000 kehamilan atau dapat dikatakan bahwa tiga dari 10 kehamilan berakhir dengan aborsi baik aborsi dengan indikasi medis maupun indikasi non medis.
Istilah aborsi lebih dikenal oleh masyarakat dimana aborsi dikenal memiliki makna yaitu seseorang  yang  melakukan  tindakan  menggugurkan  kandungan.  Perbuatan  menggugurkan kandungan adalah suatu perbuatan yang bagaimanapun wujud dan caranya terhadap kandungan seorang  perempuan  yang  menimbulkan  akibat  lahirnya  bayi  atau  janin  dari  dalam  rahim perempuan  tersebut  sebelum  waktunya  dilahirkan  menurut  alam.  Suatu  perbuatan  pemaksaan untuk melahirkan bayi atau janin yang belum waktunya dilahirkan sering disebut dengan aborsi. Ipsos melaporkan melalui survei di 29 negara yang dilakukan di bulan Juni-Juli tahun 2023 bahwa 74% responden dari Indonesia menyatakan bahwa aborsi adalah hal yang illegal dan seharusnya tidak  dibenarkan  secara  hukum.  Indonesia  menjadi  negara  nomor  satu  yang  paling  banyak menyatakan  praktek  aborsi  seharusnya  illegal,  diikuti  Malaysia  (49%),  Kolombia  (45%),  Peru (44%),  dan  Brasil  (43%).  Hanya  28%  responden  secara  keseluruhan  yang  menyatakan  praktek aborsi adalah illegal,  berbanding terbalik dengan 52% responden seluruh dunia (Swedia-87%; Prancis-82%; Belanda-76%) yang menyatakan praktek aborsi seharusnya legal atau diperbolehkan secara hukum.
Hukum internasional selalu memandang hak aborsi dalam paradigma mediko-legal, yaitu gagasan  bahwa  kontrol  hukum  dan  medis  menjamin  aborsi  yang  aman.  Aborsi  yang  dikelola sendiri  atau  self-managed  abortion  (SMA),  menantang  paradigm  aini  dimana  SMA  telah  lama didukung  dan  diperjuangkan  oleh  aksi  feminis.  Tindakan  SMA  menunjukkan  bahwa  tindakan tersebut lebih dari sekedar pemberian layanan medis tetapi yang lebih penting adalah mewujudkan
tindakan aborsi yang aman dan aksi tersebut mempertanyakan kontrol aborsi legal di luar batasan kriminal.
Saat ini di Indonesia telah berlaku Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan yang mengatur tindakan aborsi beserta ketentuan pidana nya, pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga telah mengatur ketentuan mengenai aborsi pada Pasal 346 yang saat tulisan ini dibuat KUHP tersebut masih berlaku, dan sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2023 yang telah diundangkan sebagai pengganti KUHP yang lama dan akan berlaku mulai tahun 2026 juga mengatur tindakan aborsi di Pasal 463. Selanjutnya bagaimana kepastian  hukum  pada  pelaku  tindakan  aborsi.  Pada  tulisan  ini  hanya  akan  dikupas  mengenai tindakan aborsi yang dilakukan tanpa indikasi medis dengan melihat pandangan dari sisi Undang- undang  Republik  Indonesia  Nomor  17  tahun  2023  tentang  Kesehatan,  Kitab  Undang-undang Hukum  Pidana,  dan  juga  bagaimana  pandangan  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana terhadap aborsi tanpa indikasi medis .

## METODE
Metode  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  adalah  metode  penelitian  normatif. Penelitian  hukum  ini  dilakukan  dengan  meneliti  bahan  pustaka  atau  data  sekunder.  Pada penelitian hukum ini, hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang- undangan  atau  hukum  dikonsepkan  sebagai  kaidah  atau  norma  yang  merupakan  patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma,  kaidah  dari  peraturan  perundang-undangan  serta  doktrin.  Dalam  penelitian  ini dipergunakan  metode  pendekatan  yuridis,  dengan  meneliti  kaidah  atau  aturan  hukum  sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Adapun teknik pengumpulan data  dalam  penulisan  ini  yaitu  studi  kepustakaan,  yaitu  teknik  pengumpulan  data  dengan melakukan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Aborsi  atau  abortus  didefinisikan  oleh  organisasi  kesehatan  dunia  atau  WHO  (World  Health Organization) sebagai keluarnya atau dikeluarkannya janin atau embrio dari ibu yang mengandungnya dimana berat janin atau embrio tersebut kurang dari 500 gram. Sedangkan menurut FIGO (International Federation of Gynecology and Obstetrics) menyatakan bahwa aborsi atau abortus adalah proses lahirnya hasil  konsepsi  sebelum  janin  viable  atau  mampu  hidup  di  luar  rahim,  dimana  didefinisikan  sebagai kehamilan  usia  20  minggu  atau  berat  janin  kurang  dari  500  gram.  Aborsi  memiliki  pengertian  yang berbeda antara medis dan secara hukum
Klasifikasi aborsi menurut William Obstetrics, adalah:
1. Abortus Spontan
a. Abortus  imminens  atau  bisa  disebut  ancaman  keguguran  adalah  adanya  perdarahan  dalam kehamilan muda dimana janin masih bisa dipertahankan.
b. Abortus  insipiens  atau  disebut  abortus  yang  sedang  berlangsung  adalah  kondisi  dimana  terjadi perdarahan dalam kehamilan muda dengan adanya pembukaan mulut rahim sehingga keguguran sedang berlangsung.
c. Abortus inkomplet adalah adanya sebagian jaringan atau janin sudah keluar.
Aborsi Tanpa Indikasi Medis Dalam Sudut Pandang Uu No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Uu No 1 Tahun 2023
d. Abortus komplit adalah proses abortus dimana seluruh janin dan jaringan telah keluar .
2. Abortus Provocatus
Secara medis, di dunia kedokteran, abortus dibagi menjadi dua yaitu abortus yang terjadi secara spontan atau terjadi dengan sendirinya, dan abortus yang terjadi dengan intervensi atau disengaja yang disebut dengan abortus provocatus . 1 Abortus provocatus dibagi dua yaitu :
1. Abortus provocatus medicinalis / theraupetics
Tindakan  aborsi  ini  dilakukan  oleh  tenaga  medis  (dokter  spesialis  kebidanan  dan kandungan atau dokter umum yang memiliki sertifikat kompetensi pelatihan)
2. Abortus provocatus criminalis
Abortus provokatus kriminalis erat kaitannya dengan abortus yang dilakukan secara tidak aman  (unsafe  abortion).  Menurut World  Health  Organization (WHO), unsafe  abortion merupakan abortus yang dilakukan oleh tenaga medis yang tidak kompeten atau bahkan dengan pihak yang tidak mengikuti pendidikan medis.
Kamus  Hukum  mendefinisikan  aborsi  sebagai  penghentian  atau  penggagalan  kehamilan  atau pengguguran anak dalam kandungan dengan menggunakan cara yang melawan hukum

## Aspek Yuridis
Aborsi tanpa indikasi medis atau abortus provocatus criminalis atau biasa disebut “Aborsi” saja, dalam hukum pidana di Indonesia dikenal dengan tindak pidana “Pengguguran Kandungan”. Perbuatan aborsi ini cukup sulit untuk dibuktikan  oleh pihak berwajib, meskipun pada kenyataannya banyak orang yang  melakukan  perbuatan  ini,  tetapi  tindakan aborsi ini selalu dilakukan  secara  sembunyi-sembunyi. Alasan yang sering kali disampaikan  adalah  kehamilan yang tidak diinginkan. Alasan tersebut terutama dipengaruhi  oleh  berbagai  latar  belakang   seperti  kesehatan,  sosial,  ekonomi,  serta  alasan  budaya. Mengingat perkembangan tatanan hukum tentang pengguguran kandungan tidak secepat kemajuan yang terjadi dalam dunia kedokteran, berbagai dampak negatif dialami kalangan wanita yang terlibat dalam praktik  aborsi  tersebut.  Sebagian  dari  mereka  bahkan  meninggal  dunia  akibat  melakukan  perbuatan aborsi. Sementara itu, ada oknum-oknum tertentu yang secara leluasa  melakukan tindakan pengguguran kandungan dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memupuk kekayaan . 2

## Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan
Perjalanan  aborsi  dalam Undang-undang Kesehatan  cukup panjang. Perjalanan  tersebut dimulai dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, dimana pada aturan tersebut dalam Pasal 80 hanya mengatur tentang pidana dari  suatu kesengajaan melakukan tindakan medis tertentu terhadap ibu hamil yang tidak memenuhi ketentuan di dalam Pasal 15 ayat (1) yang berbunyi “ Dalam keadaan darurat sebagai upaya menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya, dapat dilakukan tindakan medis tertentu.”  dan  ayat  (2)  yang  berisi  tentang  bahwa  tindakan  sesuai  ayat  (1)  tersebut  harus  berdasarkan indikasi  medis,  dan  dilakukan  oleh  tenaga  kesehatan  yang  memiliki  keahlian,  dengan  persetujuan  ibu hamil yang bersangkutan atau persetujuan dari suami atau persetujuan dari keluarganya, dan dilakukan
1 Elfan Winoto, “Tinjauan Hukum Terhadap Kegawatdaruratan Medis Yang Timbul Akibat Kegagalan Usaha Aborsi,” Jatiswara 35, no. 1 (March 31, 2020).
2 Meliza Cecillia Laduri, “Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Aborsi Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009,” Lex Crimen 5, no. 5 (September 9, 2016).
Aborsi Tanpa Indikasi Medis Dalam Sudut Pandang Uu No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Uu No 1 Tahun 2023
pada sarana kesehatan tertentu. Pidana sesuai Pasal 80 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan tersebut  adalah  pidana  penjara  paling  lama  15  tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp 500.000.000,00.  Dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  1992  ini  tidak  ada  tertulis  secara  tegas mengenai boleh atau tidaknya tindakan aborsi dilakukan .
Pada  tahun  2009  lahirlah  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan.  Lahirnya undang-undang ini mencabut peraturan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan diatur mengenai aborsi yaitu di dalam Pasal 75 ayat  (1)  yang  menyatakan  bahwa  “setiap  orang  dilarang  melakukan  aborsi” dengan adanya pengecualian yang tercantum pada Pasal 75 ayat (2) yaitu mengecualikan berdasarkan indikasi kedaruratan medis yang mengancam ibu maupun janin, atau janin dengan penyakit genetik berat dan/atau kelainan bawaan yang tidak dapat diperbaiki dimana kelainan itu akan menyulitkan ketika bayi tersebut hidup di luar kandungan, dan pengecualian pada kehamilan akibat dari tindakan perkosaan  yang  dapat  menyebabkan  trauma  psikologis  bagi  korban  perkosaan.  Meskipun  ada pengecualian  untuk  tindakan  aborsi  tersebut,  masih  ada  catatan  untuk  ayat  (2)  tersebut,  yaitu tercantum  pada  Pasal  75  ayat  (3)  menyatakan  bahwa  tindakan  dapat  dilakukan  setelah  melalui konseling dari konselor yang kompeten dan dalam ayat (4) menyatakan bahwa ketentuan ayat (2) dan ayat (3) diatur tersendiri melalui peraturan pemerintah 3 yang pada tahun 2014 kemudian terbit Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.
Perjalanan  undang-undang  kesehatan  berlanjut,  pada  tanggal  8  Agustus  2023,  Undang-Undang Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan  dinyatakan  tidak  berlaku  lagi  setelah  Presiden  Republik Indonesia,  Ir.  Joko  Widodo  menandatangani  pemberlakuan  undang-undang  kesehatan  yang  baru  yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Ketentuan Aborsi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 diatur pada Pasal 60 ayat (1) yang berbunyi “Setiap Orang dilarang melakukan aborsi, kecuali dengan kriteria yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan dalam kitab undang-undang hukum pidana.” Untuk ayat (2) berisi tentang cara pelaksanaan aborsi yang sesuai dengan kriteria dari ayat (1) yaitu tindakan aborsi harus dilakukan oleh tenaga Medis yang memiliki kompetensi dan  kewenangan,  tindakan  aborsi  harus  dilakukan  di  Fasilitas  Pelayanan  Kesehatan  yang ditetapkan  oleh  Menteri,  dan  dengan  persetujuan  perempuan  hamil  yang  bersangkutan  dan dengan  persetujuan  suami,  kecuali  korban  perkosaan. 4 Sesuai  Pasal  60  tersebut,  maka  aborsi tanpa indikasi medis bisa dilakukan pada korban perkosaan, namun karena aturan turunannya belum ada, maka pengaturan aborsi pada korban perkosaan ini mengikuti Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2014. Berdasarkan ketentuan dalam UU Kesehatan di atas, dapat disimpulkan bahwa korban  perkosaan  merupakan  pengecualian  dari  larangan  aborsi.  Hal  ini  juga  diatur  dalam  Peraturan Pemerintah  nomor  61  tahun  2014  Pasal  31  ayat  1  bahwa  tindakan  aborsi  hanya  dapat  dilakukan berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan dengan usia kehamilan paling lama 40 hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir.
Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terdapat dalam Pasal 427 yang berbunyi setiap perempuan yang melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan yang ada pada Pasal 60 maka sanksinya berupa pidana penjara paling lama empat tahun. Kemudian pada Pasal 428 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dijelaskan bahwa setiap orang yang  melakukan  tindakan  aborsi  dengan  tidak  sesuai  ketentuan  (Pasal  60)  dan  dengan  persetujuan
3 “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan” (2009).
4 “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan” (2023).
perempuan  tersebut  maka  dapat  dipidana  penjara  paling  lama  lima  tahun,  sedangkan  jika  tanpa persetujuan dari perempuan tersebut dapat dipidana penjara paling lama dua belas tahun. Pasal 428 ayat (2) menyebutkan bahwa jika suatu tindakan aborsi dilakukan dengan persetujuan dari perempuan tersebut dan mengakibatkan kematian maka dapat dipidana penjara paling lama delapan tahun. Pasal 428 Ayat (3) menyebutkan bahwa jika tindakan aborsi dilakukan tanpa persetujuan perempuan tersebut dan kemudian mengakibatkan kematian maka dapat dipidana penjara paling lama lima belas tahun. Kemudian pada Pasal 429  mengatur  tentang  jika  tindakan  aborsi  sesuai  Pasal  428  di  atas  dilakukan  oleh  tenaga  medis  atau tenaga kesehatan maka pidananya ditambah 1/3 (satu per tiga), dengan ancaman pidana tambahan dicabut hak memegang jabatan publik atau jabatan tertentu dan hak menjalankan profesi tertentu. Pada Pasal 429 ayat (3) mengatur bahwa tenaga medis atau tenaga kesehatan yang melakukan tindakan aborsi karena indikasi kedaruratan medis atau terhadap korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain maka tidak dipidana.

## Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Aborsi  adalah  tindakan  yang  dilarang  menurut  ketentuan  hukum  pidana  yang  berlaku  di Indonesia.  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (selanjutnya  disebut    KUHP)  telah  mengatur mengenai larangan aborsi tersebut berdasarkan Pasal 299, 346, 347, 348, dan Pasal 349. Pasal 346 ayat (1) KUHP telah secara tegas menyatakan bahwa “Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling  lama  empat  tahun”  sehingga  dapat  diartikan  bahwa  menurut  penjelasan  Pasal  346  KUHP tersebut tindakan aborsi tidak diperbolehkan apapun alasannya termasuk terhadap kehamilan akibat pemerkosaan . 5 Rumusan yang terkandung dalam KUHP terkait dengan aborsi ini tidak membedakan antara abortus    provocatus    kriminalis dan abortus    provocatus medicinalis/therapeutics . KUHP Pasal 299 ayat (1) berbunyi “Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat puluh lima ribu rupiah”. KUHP Pasal 299 ayat (2) berbunyi “Jika yang bersalah berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau jika dia seorang tabib, bidan atau juru obat, pidananya dapat  ditambah  sepertiganya”.  KUHP  Pasal  299  ayat  (3)  berbunyi  “Jika  yang  bersalah  melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian itu”.
Memahami sudut pandang KUHP Pasal 299, maka terlihat bahwa perlu adanya pembuktian bahwa perempuan  tersebut betul-betul  mengandung kemudian kandungannya gugur karena pengobatan, maka sudah cukup jika orang tersebut dianggap sengaja untuk mengobati atau mengerjakan suatu perbuatan pada  perempuan  tersebut  dengan  memberitahukan  atau  menimbulkan  suatu  harapan,  bahwa  dengan melakukan  pengobatan  atau  suatu  tindakan  itu  dapat  mengakibatkan  kandungannya  dapat  terganggu, gugur, mati atau hilang. Sehingga dapat dipahami bahwa pada KUHP Pasal 299 ini yang perlu dibuktikan ialah tentang pemberitahuan atau pemberian suatu harapan tersebut. Jika dalam hal ini perempuan tersebut ternyata tidak hamil, maka orang yang melakukan tindakan mengobati atau melakukan perbuatan itu tidak dapat dihukum, oleh karena tidak ada suatu kandungan yang diganggu atau digugurkan (obyek yang tidak sempurna sama sekali). Berdasarkan KUHP Pasal 299 ayat 2, ancaman hukuman dapat diperberat yakni
5 Putu Ayu Sega Tripiana and I Gusti Ngurah Parwata, “Tindak Pidana Aborsi Dalam Konteks Pembaharuan Hukum Pidana,” Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum 7 (2018): 1–13.
ditambah  sepertiga  dari  ancaman  pidana  pokok,  jika  perbuatan  tersebut  dilakukan  untuk  mencari keuntungan, dilakukan sebagai pekerjaan sehari-hari atau kebiasaan, dan dilakukan oleh dokter, bidan, atau orang yang membuat obat.
Pasal 346 KUHP juga telah melarang untuk melakukan sebuah tindak aborsi apapun alasannya. Tindak  aborsi  yang  dilakukan  dari  kemauan  diri  sendiri  pelaku  ataupun  dengan   menyuruh  orang  lain untuk melakukannya merupakan sebuah unsur yang disengaja. Unsur kesengajaan dari seseorang yang melakukan tindak aborsi semestinya dilandasi dengan adanya keinginan dan adanya dari pelaku aborsi dalam hal yaitu niat untuk melakukan pengguguran kandungan yang  ada di dalam rahimnya tersebut. 6 Perempuan yang dapat dianggap atau dimasukkan sebagai suatu pelaku tindak pidana aborsi adalah jika perempuan  tersebut  melakukan  sesuai  unsur-unsur  yang  ada  dalam  pasal  346  KUHP  yaitu  dilakukan secara sengaja dan hal yang dilakukan akan berakibat pada gugurnya kehamilan atau kehamilan tersebut akan mati. Pasal 346 KUHP menyebutkan bahwa yang dapat diancam pidana adalah:
a. Seorang perempuan hamil yang telah secara sengaja mengakibatkan kandungannya gugur atau mati.
b. Seorang  perempuan  hamil  yang  telah  secara  sengaja  memerintahkan  seseorang  sehingga mengakibatkan  kandungannya gugur atau mati.
c. Seseorang yang telah diperintahkan agar melaksanakan hal tersebut.
Ancaman  hukuman  yang  akan  diberikan  kepada  orang  terbukti  melakukan  tindak  pidana  yang disebutkan dalam Pasal 346 KUHP tersebut adalah pidana penjara maksimal 4 tahun.
Kemudian di dalam Pasal 347 KUHP berbunyi barangsiapa  dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua  belas  tahun.  Jika  perbuatan  tersebut  telah  mengakibatkan  matinya  wanita  tersebut,  maka  dapat diancam dengan pidana  penjara paling lama lima belas tahun.
Selanjutnya ancaman terhadap pelaku aborsi juga tercantum di Pasal 348 KUHP yang berbunyi barangsiapa  dengan  sengaja  menggunakan  atau  mematikan  kandungan  seorang  wanita  dengan persetujuannya, maka dapat diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. Namun, jika perbuatan tersebut telah mengakibatkan matinya wanita tersebut, maka dapat diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. 7 Untuk Pasal 349 KUHP berbunyi jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan  kejahatan yang tercantum dalam pasal 346, ataupun membantu melakukan salah satu kejahatan yang tercantum dalam pasal  347 dan kejahatan yang tercantum dalam pasal 348, maka ancaman pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiganya dan dokter, bidan atau juru obat tersebut dapat dicabut hak untuk menjalankan pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan.
Berdasarkan uraian dari pasal-pasal dalam KUHP tersebut di atas, maka tampak jelas sekali bahwa KUHP tidak memberi ruang suatu tindakan abortus provocatus di Indonesia. Cukup jelas dan gamblang bahwa  KUHP  tidak  melegalkan abortus  provocatus tanpa  kecuali,  termasuk  di  dalamnya abortus provocatus medicalis ataupun tindakan abortus provocatus therapeuticus juga dilarang untuk dilakukan berdasarkan  KUHP,  ini  termasuk  juga  tindakan abortus  provocatus yang  dilakukan  pada  perempuan korban perkosaan .
6 Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa (Raja Grafindo Persada, 2001).
7 Pasal 348 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Aborsi Tanpa Indikasi Medis Dalam Sudut Pandang Uu No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Uu No 1 Tahun 2023

## Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang baru akan berlaku mulai 1 Januari 2026, berisi tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menggantikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lama. Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini mengatur tentang tindakan aborsi pada Pasal 463, Pasal 464, dan Pasal 465. Dalam pasal-pasal ini, mengatur mengenai aborsi dengan lebih detail. Pasal 463 ayat (1) yaitu berbunyi setiap perempuan  yang  melakukan  aborsi,  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  4  (empat)  tahun.  Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut di atas tidak berlaku dalam hal perempuan yang melakukan aborsi merupakan korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan, dimana  umur  kehamilannya  tidak  melebihi  14  (empat  belas)  minggu  atau  perempuan  yang  melakukan  aborsi memiliki indikasi kedaruratan medis. Kemudian Pasal 464 berbunyi setiap orang yang melakukan aborsi terhadap seorang perempuan dengan persetujuan perempuan tersebut, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun; atau setiap orang yang melakukan aborsi tanpa persetujuan perempuan tersebut, dipidana dengan pidana penjara  paling  lama  12  (dua  belas)  tahun.  Jika  perbuatan  aborsi  dengan  persetujuan  perempuan  tersebut mengakibatkan matinya perempuan tersebut maka dapat dipidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun, dan jika perbuatan aborsi yang dilakukan tanpa persetujuan perempuan tersebut mengakibatkan matinya perempuan tersebut, maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun. Kemudian dalam Pasal 465 berbunyi dokter, bidan, paramedis, atau apoteker yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 464, maka pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga). Pidana tersebut di atas dapat ditambah berupa pencabutan hak memegang jabatan publik dan hak menjalankan profesinya. Dokter, bidan, paramedis, atau apoteker yang melakukan aborsi karena indikasi medis atau terhadap korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan maka tidak dipidana .
Berdasarkan uraian dari pasal-pasal dalam KUHP baru tersebut di atas, tampak jelas sekali bahwa KUHP masih  memberi  ruang  suatu  tindakan abortus  provocatus di  Indonesia.  Tentu  tindakan  tersebut  memiliki  syarat- syarat tertentu.

## Aspek Medis
Aborsi  atau  abortus  didefinisikan  oleh  organisasi  kesehatan  dunia  yaitu  WHO  (World  Health Organization) sebagai keluarnya atau dikeluarkannya janin atau embrio dari ibu yang mengandungnya dimana berat janin atau embrio tersebut kurang dari 500 gram. Sedangkan menurut FIGO (International Federation of Gynecology and Obstetrics) menyatakan bahwa aborsi atau abortus adalah proses lahirnya hasil  konsepsi  sebelum  janin  viable  atau  mampu  hidup  di  luar  rahim,  dimana  didefinisikan  sebagai kehamilan usia 20 minggu atau berat janin kurang dari 500 gram. Aborsi secara medis dapat dibenarkan untuk dilaksanakan tetapi hanya karena adanya indikasi kedaruratan medis guna menyelamatkan nyawa ibu  dan  aborsi  yang  dilakukan  pada  perempuan  korban  perkosaan.  Menurut  Guideline  WHO  tentang aborsi yang aman, dimana WHO merekomendasikan bahwa pelaku aborsi hendaknya didekriminalisasi dengan menghapus aturan hukum yang membatasai tindakan aborsi yang aman dimana aborsi bisa tersedia dan diberikan atas permintaan perempuan yang hamil dengan tidak membatasi usia kandungan. Namun WHO menyarankan usia kandungan untuk dilakukan aborsi adalah kurang dari 12 minggu (kecuali ada kelainan medis yang mengharuskan tindakan dilakukan di atas 12 minggu kehamilan).
Abortus provokatus adalah abortus yang dengan sengaja dilakukan atau merupakan suatu upaya yang  disengaja,  baik  dilakukan  oleh  perempuan  hamil  tersebut  atau  dibantu  oleh  orang  lain,  untuk menghentikan proses kehamilan. Abortus provokatus dapat dibedakan menjadi:
Aborsi Tanpa Indikasi Medis Dalam Sudut Pandang Uu No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Uu No 1 Tahun 2023
1. Abortus Provokatus Medisinalis/Therapeutikus
Di  Indonesia  yang  dimaksud  dengan  indikasi  medik  adalah  demi  menyelamatkan  nyawa perempuan  hamil.  Abortus  provokatus  terapetikus  atas  indikasi  ibu,  yakni  bila  ibu  mengalami gangguan jiwa, umur saat hamil dengan resiko tinggi, kegagalan KB, dan ibu menderita penyakit yang berbahaya jika hamil. Contoh penyakit yang dapat dilakukan tindakan abortus  provokatus medisinalis adalah gagal jantung, infeksi ginjal, kebocoran ginjal, kanker usus besar, dan hipertensi yang mengancam jiwa. Sedangkan untuk indikasi janin yaitu jika janin mengalami kelainan dalam kandungan  yang  jika  kehamilan  diteruskan  hingga  cukup  bulan  maka  janin  akan  mengalami kecacatan dan tidak dapat hidup dengan normal.
Syarat dilakukannya tindakan tersebut yaitu:
a. Dilakukan tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan.
b. Harus meminta pertimbangan tim ahli (ahli medis lain, agama, hukum, psikologi).
c. Harus  ada  persetujuan  tertulis  dari  perempuan  hamil  tersebut  atau  suaminya  atau  keluarga terdekat.
d. Dilakukan di sarana kesehatan yang ditunjuk oleh pemerintah.
e. Prosedur tidak dirahasiakan.
f. Dokumen medik lengkap.
2. Abortus Provokatus Kriminalis
Abortus yang sengaja dilakukan dengan tanpa adanya indikasi medis.

## Aspek Etik
Kedaruratan  medis  akan  berubah-ubah  menurut  perkembangan  ilmu  kedokteran  karena  ilmu kedokteran  tidak  akan  pernah  berhenti  berkembang  dan  berproses  menjadi  lebih  baik.  Dokter  Spesialis Kebidanan  dan  Kandungan  di  Indonesia  menggunakan  Panduan  Etik  dan  Profesionalisme  Obsteri  dan Ginekologi di Indonesia (SK PB POGI no. 003/SK/PB.POGI/2017) dimana pada Pasal 36 menyebutkan bahwa  Dokter  Spesialis  Obstetri  dan  Ginekologi  dalam  menghadapi  tindakan  aborsi  hendaknya menyikapinya  dengan  bijaksana  agar  tidak  terjebak  dalam  pertentangan  antara  aliran Pro-Life dan Pro- Choice yang sangat tajam dimana aliran Pro-Life yang memandang bahwa hasil konsepsi memilik hak hidup sehingga kemudian secara ekstrim menolak adanya tindakan aborsi dan sebaliknya bahwa aliran Pro-Choice memiliki  pemikiran  untuk  menghormati  hak  perempuan  yang  dapat  secara  bebas  menentukan  tindakan terhadap apa yang terjadi di tubuh perempuan tersebut yang salah satunya yaitu apakah akan meneruskan atau menghentikan kehamilannya dengan cara tindakan aborsi. Selain melihat kehidupan janin, di sisi lain juga dilihat dari sisi kesehatan ibu dan juga dari sisi sosial yaitu sisi keluarganya. Dengan mengutamakan kehidupan janin tetapi dengan mengabaikan kondisi ibu juga dipandang tidak manusiawi. Sebagai seorang dokter,  maka  dituntut  untuk  harus  selalu  menghormati  kehidupan,  sedangkan  sebagai  seorang  dokter Spesialis  Obstetri  dan  Ginekologi  diharapkan  memiliki  pemahaman  yang  lebih  tentang  kesehatan reproduksi dan juga pemahaman tentang pemberdayaan perempuan. Perlu dicari penyelesaian yang bijak apabila  terjadi  konflik  antara  mempertahankan  kehidupan  janin  dan  kepentingan  ibu  agar  diperoleh keputusan yang etis. Kewajiban dokter untuk menghormati kehidupan dimana hal ini sesuai dengan lafal sumpah  dokter  yang  diucapkan  pada  saat  dilantik,  seringkali  menimbulkan  dilema.  Saat  kehamilan, kehadiran  janin  dalam  kandungan  ada  kalanya  pada  kondisi  tertentu  dapat  mengancam  kehidupan  dan kesehatan ibu secara serius. Dalam keadaan demikian, aborsi atas indikasi medis dapat dibenarkan. Pada tahun  1970  asosiasi  kedokteran  sedunia  mengeluarkan  maklumat  yang  dikenal  dengan  deklarasi  Oslo.

## Aborsi Tanpa Indikasi Medis Dalam Sudut Pandang Uu No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Uu No 1 Tahun 2023
Deklarasi  Oslo  tersebut  berisi  pembenaran  suatu  tindakan  aborsi  yang  dilakukan  atas  indikasi  medis. Indikasi medis di sini berarti bahwa berdasarkan indikasi yang tentu saja mengacu pada Indikasi medis di sini  berarti  bahwa  berdasarkan  indikasi  yang  tentu  saja  mengacu  pada  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Sesuai peraturan tersebut yang dimaksud tindakan aborsi adalah terminasi kehamilan atau pengakhiran kehamilan. Adapun sikap seorang  Dokter Spesialis  Obstetri  dan  Ginekologi  yang  berdasarkan  pertimbangan  nurani  dan  agamanya  tidak  bersedia melakukan tindakan aborsi apapun alasannya juga perlu dihormati. Walaupun   demikian, proses perawatan dan  konseling  bagi  pasiennya  harus  berlanjut.  Jika  ditemukan  demikian  maka  sebaiknya dokter tersebut merujuk kepada dokter dan pusat layanan kesehatan yang memenuhi persyaratan untuk melakukan tindakan aborsi tersebut.

## Diskusi
Tindakan  aborsi  tanpa  indikasi  medis  atau  sering  disebut abortus  provocatus  non medicinalis/criminalis pada dasarnya bersifat tersembunyi, akan tetapi kini tindakan aborsi sudah bukan lagi hal yang tabu untuk dibicarakan. Hal ini terjadi karena aborsi yang pada saat ini ditemui sudah menjadi hal  yang  aktual  dan  peristiwanya  dapat  terjadi  dimanapun  dan  sering  kali  dilakukan  secara  ilegal  dan merupakan suatu kebutuhan bagi golongan masyarakat tertentu. Memandang kedudukan hukum aborsi di Indonesia perlu dilihat kembali apa yang menjadi tujuan dari perbuatan aborsi tersebut. Tindakan aborsi menjadi sumber kontroversi di masyarakat Indonesia karena melibatkan pertimbangan etis, moral, agama, dan  hak  asasi  manusia.  Sebagian  kelompok  masyarakat,  termasuk  komunitas  atau  Lembaga  agama, menganggap tindakan aborsi sebagai tindakan yang tidak etis dan melanggar hak hidup anak yang belum lahir. Di sisi lain, ada juga kelompok yang berpendapat bahwa aborsi perlu diperbolehkan dalam kasus- kasus  tertentu,  terutama  untuk  melindungi  kesehatan  dan  keselamatan  perempuan  dengan  berpendapat bahwa  melarang  aborsi  secara  total  hanya  akan  mendorong  praktik  aborsi  ilegal  yang  berbahaya  dan berpotensi membahayakan nyawa perempuan karena terjebak dalam tindakan aborsi yang tidak aman. Hal tersebut  juga  dikemukakan  oleh  komite  PBB  untuk  Hak  Asasi  Manusia  (OHCHR),  dimana  diharapkan setiap negara dapat menyediakan akses yang aman bagi setiap perempuan untuk melakukan tindakan aborsi sehingga di satu sisi aborsi memerlukan perlindungan medis bagi pelakunya.
Tindakan  aborsi  pada  umumnya  oleh  masyarakat  dianggap  sebagai  suatu  tindak  pidana.  Akan tetapi, hukum positif di Indonesia memandang tindakan aborsi pada kasus-kasus tertentu dapat dibenarkan apabila  merupakan abortus  provocatus  medisinalis .  Sedangkan  istilah  aborsi  yang  digeneralisasi  oleh masyarakat menjadi suatu tindak pidana lebih dikenal sebagai abortus provocatus criminalis. Hingga saat ini masih terdapat perdebatan dan pertentangan mengenai undang-undang yang berlaku di Indonesia baik itu  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana,  Undang-Undang  Kesehatan,  Peraturan  Pemerintah  maupun peraturan  perundang-undangan  terkait  lainnya. Kedudukan  hukum  tindakan  aborsi  di  Indonesia  sangat perlu  dilihat  kembali  apa  yang  menjadi  tujuan  dan  latar  belakang  dari  dilakukannya  perbuatan  aborsi tersebut. Terlepas dari persoalan apakah pelaku tindakan  aborsi melakukannya atas dasar pertimbangan kesehatan ( abortus provokatus medicialis ) atau memang melakukannya atas dasar alasan lain yang kadang kala tidak dapat diterima oleh akal sehat, seperti kehamilan yang tidak dikehendaki (hamil diluar nikah) atau  takut  untuk  melahirkan  ataupun  karena  takut  tidak  mampu  membesarkan  anak  karena  minimnya kondisi perekonomian keluarga, tetap saja angka kematian akibat tindakan aborsi begitu mencengangkan dan sangat memprihatinkan.
Aborsi  adalah  tindakan  yang  dilarang  menurut  ketentuan  hukum  pidana  yang  berlaku  di Indonesia.  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (selanjutnya  disebut    KUHP)  telah  mengatur mengenai larangan aborsi tersebut berdasarkan Pasal 299, 346, 347, 348, dan Pasal 349. Pasal 346 ayat (1) KUHP telah secara tegas menyatakan bahwa “Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama  empat  tahun”  sehingga  dapat  diartikan  bahwa  menurut  penjelasan  Pasal  346  KUHP  tersebut tindakan  aborsi  tidak  diperbolehkan  apapun  alasannya  termasuk  terhadap  kehamilan  akibat pemerkosaan. Rumusan yang terkandung dalam KUHP terkait dengan aborsi ini tidak membedakan antara abortus    provocatus    kriminalis dan abortus    provocatus medicinalis/therapeutics. Pengaturan  aborsi  provokatus  didalam  KUHP  yang  merupakan  undang-undang  warisan  Belanda  ini bertentangan dengan landasan dan politik hukum yaitu melindungi             segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan  Undang-Undang Dasar 1945, karena melarang tindakan aborsi tanpa pengecualian. KUHP ini kemudian dirasakan sangat memberatkan tenaga medis yang secara terpaksa, dan mau tidak mau, suka tidak suka, harus melakukan tindakan aborsi provokatus untuk menyelamatkan  jiwa  seorang  ibu  hamil  yang  selama  ini  secara  medis  merupakan  pengecualian  di  luar perundang- undangan.
Aborsi  dipandang  dari  Undang-Undang  Kesehatan  no  17  Tahun  2023  justru  memberi  ruang terjadinya abortus provocatus dengan syarat-syarat tertentu. Sesuai Pasal 60 Undang-Undang Kesehatan no 17 Tahun 2023, maka aborsi tanpa indikasi medis bisa dilakukan pada korban perkosaan, namun karena  aturan  turunannya  belum  ada,  maka  pengaturan  aborsi  pada  korban  perkosaan  ini mengikuti  Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2014 Pasal 31 ayat 1 bahwa tindakan aborsi hanya dapat  dilakukan  berdasarkan  indikasi  kedaruratan  medis  dan  kehamilan  akibat  perkosaan  dengan  usia kehamilan paling lama 40 hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir.
Menurut KUHP abortus provocatus merupakan tindakan pidana yang dapat dikenakan sanksi pidana, begitu juga halnya dengan Undang-Undang Kesehatan no 17 Tahun 2023 juga mencantumkan hal serupa. Pandangan  terhadap abortus  provocatus atau  aborsi  menjadi  berbeda  manakala  terdapat  keadaan  yang memaksa untuk dilakukannya aborsi sebagai alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Meskipun sebagaimana  telah  dijelaskan  diatas  bahwa  KUHP  tidak  memberikan  pengecualian  terhadap tindakan  tersebut.  Pada  dasarnya,  Undang-Undang  Kesehatan  no  17  Tahun  2023  adalah  sebuah  aturan khusus yang mengatur tentang perbuatan atau tindakan aborsi berdasarkan asas lex specialis derogate legi sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat 2 KUHP. Selain itu, juga berlaku asas lex posterior derogate legi priori dimana  Undang-Undang  Kesehatan  no  17  Tahun  2023  adalah  peraturan  baru,  sehingga mengesampingkan  KUHP  sebagai  peraturan  yang  lama  sehingga  ketentuan  Pasal  346  KUHP  yang mengatur tentang tindakan  aborsi sudah semestinya dikesampingkan karena telah ada aturan khusus dan aturan yang lebih baru yaitu Undang-Undang Kesehatan no 17 Tahun 2023 yang mengatur tentang aborsi tersebut.
Aborsi jika dihubungkan dengan kehamilan yang tidak diinginkan karena akibat perkosaann, dimana kehamilan  akibat  perkosaan  tersebut  dapat  menyebabkan  trauma  psikologis  bagi  korban  perkosaan sehingga  dapat  dijadikan  sebagai  alasan  darurat  (pemaksa)  untuk  melakukan  aborsi  sebenarnya  perlu menjadi pertimbangan dalam menerapkan sanksi pidana, hal ini karena janin yang diaborsi adalah sebagai akibat pemaksaan hubungan (perkosaan). Perkosaan sendiri menurut Pasal 285 KUHP merupakan tindak pidana yang pelakunya dapat dijatuhi sanksi pidana penjara maksimal 12 (dua belas) tahun. Sedangkan korban harus mendapat perlindungan hukum untuk mengembalikan kondisi jiwanya akibat tekanan daya
paksa  dari  pihak  lain  (tekanan  psikologis).  Alasan  tekanan  psikologis  akibat  perkosaan  inilah  yang seharusnya dapat dijadikan pertimbangan untuk menentukan bahwa aborsi akibat perkosaan sebagai suatu pengecualian, sehingga seharusnya legal dilakukan.
Arif  Gosita  menyatakan  dalam  buku  yang  ditulisnya  dalam  kasus  abortus,  janin  ditolak  sebagai makhluk  hidup  dan  dianggap  sebagai  objek  mati.  Oleh  karena  diformulasikan  seperti  itu,  maka penghancurannya saat itu tidak dianggap sebagai suatu pembunuhan dan tidak menimbulkan kemarahan moral atau pertentangan moral seperti pada kasus pembunuhan lain. Pasal 48 KUHP tentang daya paksa (overmacht) jika dihubungkan dengan aborsi maka sejalan dengan Undang-Undang Nomot 17 tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 429 tentang pengecualian melakukan aborsi terhadap kehamilan akibat perkosaan, mengakui adanya daya paksa bagi barang siapa yang melakukan aborsi.  Ketentuan mengenai overmacht atau daya paksa yang terdapat dalam pasal 48 KUHP, yaitu : “Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak dipidana”. Dari ketentuan Pasal 48 KUHP bisa ditarik kesimpulan bahwa “daya paksa” adalah suatu paksaan atau tekanan yang tidak dapat dihindarkan. Adapun paksaan itu dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dengan suatu ancaman yang membahayakan diri dan jiwanya. Daya paksa ( overmacht ) ini merupakan alasan pemaaf. Dalam alasan pemaaf ini, seseorang yang melakukan perbuatan pidana tidak dapat dijatuhi pidana karena tidak adanya kesalahan. Artinya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum, jadi tetap merupakan perbuatan pidana. Tetapi ia tidak dipidana, karena  tidak  adanya  kesalahan.  Dengan  demikian,  alasan  pemaaf  adalah  alasan  yang  menghapuskan kesalahan terdakwa.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  1984  Tentang  Pengesahan  Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimina- tion of All  Forms  of  Discrimination  Against  Women-yang  seterusnya  disebut  Konvensi  CEDAW)  dalam pembentukannya  terdapat  pertimbangan  bahwa  Deklarasi  Universal  Hak  Asasi  Manusia  (Universal Declaration of Human Rights). Deklarasi HAM menegaskan asas tidak dapat diterimanya diskriminasi dan menyatakan bahwa semua manusia dilahirkan bebas dan sama dalam martabat dan hak, bahwa tiap orang berhak  atas  semua  hak  dan  kebenaran  kebebasan  yang  dimuat  di  dalamnya.  Diskriminasi  terhadap perempuan melanggar asas-asas persamaan hak dan penghargaan terhadap martabat manusia merupakan hambatan bagi partisipasi perempuan atas dasar persamaan dengan laki- laki. Konvensi CEDAW tersebut memberikan definisi mengenai diskriminasi terhadap perempuan yang dimuat dalam Pasal 1 yaitu: “Setiap pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dimuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai pengaruh atau  tujuan  untuk  mengurangi  atau  menghapuskan  pengakuan,  penikmatan  atau  penggunaan  hak  asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya. dan sipil atau apapun lainnya  oleh  kaum  perempuan  terlepas  dari  status  perkawinan  mereka,  atas  dasar  persamaan  antara perempuan dan laki-laki”. Pasal 3 Konvensi tersebut memuat pernyataan tentang kewajiban negara dalam mengahapuskan segala bentuk diskriminasi .
Negara sesuai dengan isi Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984  harus membuat aturan-aturan yang tepat. Perlindungan terhadap perempuan merupakan tanggungjawab negara. Pada perempuan korban perkosaan yang melakukan aborsi, maka negara harus memberika perlindungan selain  melakukan  perlindungan  hukum in  abstracto .  Hak  tersebut  diakomodir  oleh  KUHP  yang  baru (berlaku mulai tahun 2026) yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  Pasal  465  berbunyi  dokter,  bidan,  paramedis,  atau  apoteker  yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 464, maka pidananya dapat ditambah 1/3 (satu  per  tiga).  Pidana  dapat  ditambah  berupa  pencabutan  hak  memegang  jabatan  publik  dan  hak
menjalankan profesinya. Dokter, bidan, paramedis, atau apoteker yang melakukan aborsi karena indikasi medis  atau  terhadap  korban  tindak  pidana  perkosaan  atau  tindak  pidana  kekerasan  seksual  lain  yang menyebabkan kehamilan maka tidak dipidana .

## KESIMPULAN
Hukum pidana (dalam hal ini adalah KUHP) yang berlaku sebagai lex generale melalui ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang berlaku sebagai lex speciale  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  tindakan  abortus  provocatus  pada  korban perkosaan dengan beberapa persyaratan. Dalam hal legalisasi aborsi (abortus provocatus), perlu adanya  ketegasan  dari  para  penegak  hukum,  karena  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  17 Tahun  2023  tentang  Kesehatan  bahwa  aborsi  diperbolehkan  tidak  hanya  terbatas  pada  alasan indikasi medis untuk menyelamatkan nyawa ibu dalam keadaan darurat saja, tetapi juga mencakup bagi  kehamilan  akibat  perkosaan,  perempuan  hamil  mengidap  gangguan  jiwa  berat,  dan  janin mengalami cacat bawaan berat.
Stigma sosial yang masih melekat pada aborsi di masyarakat Indonesia dapat membuat perempuan enggan mencari layanan aborsi yang legal. Stigma ini dapat mengakibatkan perempuan mencari aborsi ilegal yang berisiko tinggi bagi kesehatan dan keselamatan mereka. Kurangnya pengetahuan dan informasi, kurangnya pemahaman tentang hukum aborsi dan ketersediaan opsi yang aman dan legal menyebabkan banyak perempuan tidak mengetahui hak-hak mereka dalam situasi tertentu. Hal ini dapat menghambat akses mereka ke layanan aborsi yang sah. Belum adanya peraturan  turunan  yang  menunjuk  fasilitas  kesehatan  yang  memberikan  layanan  aborsi  sesuai undang-undang menyulitkan perempuan untuk mencari layanan tersebut. Belum seragamnya dan konsisten  penegakan  hukum  terkait  aborsi  menghasilkan  perlakuan  yang  berbeda  terhadap perempuan.  Terlebih,  lambannya  proses  hukum  dan  sempitnya  waktu  yang  diberikan  oleh peraturan perundangan dalam menghitung usia kehamilan sehingga menghalangi bagi perempuan korban perkosaan untuk dapat melakukan tindakan aborsi.  Kurangnya  kesadaran  mengenai pendidikan seksual dan pendidikan hukum tentang aborsi menghambat penegakan hukum aborsi. Pemberlakukan KUHP yang baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- Undang  Hukum  Pidana)  akan  memberikan  kepastian  dan  keselarasan  peraturan  perundang- undangan  sehingga  akan  memberi  pegangan  penegak  hukum  dalam  menghadapi  kasus  dugaan tindak pidana aborsi.

## DAFTAR PUSTAKA
Afifah, W. “Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi.” DiH: Jurnal Ilmu Hukum 9, no. 18 (2013).
Agustina, Joelman Subaidi, and Ummi Kalsum. “ABORSI DALAM PERSPEKTIF UNDANG- UNDANG KESEHATAN DAN KUHP.” Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum 4, no. 2 (2021). https://doi.org/https://doi.org/10.29103/jimfh.v4i2.4076.
Bearak,  Jonathan,  Anna  Popinchalk,  Bela  Ganatra,  Ann  Beth  Moller,  Özge  Tunçalp,  Cynthia Beavin,  Lorraine  Kwok,  and  Leontine  Alkema.  “Unintended  Pregnancy  and  Abortion  by Income, Region, and the Legal Status of Abortion: Estimates from a Comprehensive Model for  1990–2019.” The  Lancet  Global  Health 8,  no.  9  (September  1,  2020):  e1152–61. https://doi.org/10.1016/S2214-109X(20)30315-6.
Bell,  Suzanne  O,  Elizabeth  Omoluabi,  Funmilola  OlaOlorun,  Mridula  Shankar,  and  Caroline Moreau. “Inequities in the Incidence and Safety of Abortion in Nigeria.” BMJ Global Health 5, no. 1 (January 2020): e001814. https://doi.org/10.1136/bmjgh-2019-001814.
Chamberlain,  Geoffrey,  Sir  John  Dewhurst,  Maulany  R.F,  and  Devi,  H.  Ronardy. Obstetri  & Ginekologi  Praktis  (A  Praktice  of  Obstetrics  and  Gynaecology) .  Jakarta:  Widya  Medika, 1994.
Chazawi, Adam. Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004. Chazawi, Adami. Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa . Raja Grafindo Persada, 2001. Cunningham,  F.  Gary,  Kenneth  J.  Leveno,  Jodi  S.  Dashe,  Barbara  L.  Hoffman,  Catherine  Y.
Spong, and Brian M. Casey. Williams Obstetrics . Edited by Gary F. Cunningham, Leveno Kenneth J., Jodi S. Dashe, Barbara L. Hoffman, Catherine Y. Spong, and Brian M. Casey. 26th ed., 2022.
Dewan  Pembina  Perkumpulan  Obstetri  dan  Ginekologi  Indonesia.  Panduan  Etik  dan Profesionalisme Obstetri dan Ginekologi di Indonesia, Pub. L. No. 003 (2017).
FIGO Statement. “Safe Abortion,” 2023. Gosita, Arif. Masalah Korban Kejahatan : Kumpulan Karangan . 2nd ed. Vol. 2. Jakarta: Akademi Presindo, 1993.
Ipsos.  “GLOBAL  VIEWS  ON  ABORTION  A  29-Country  Global  Advisor  Survey,”  2023. www.Ipsos.com/en/global-advisor-abortion-2023.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Laduri, Meliza Cecillia. “Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Aborsi Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009.” Lex Crimen 5, no. 5 (September 9, 2016). Marwan, M, and Jimmy P.S. Kamus Hukum (Dictionary of Low Complete Edition) . Surabaya: Reality Publisher, 2009.
Nainggolan, Lukman Hakim. “Aspek Hukum Terhadap Abortus Provocatus Dalam Perundang- Undangan Di Indonesia.” Jurnal Equality 11, no. 2 (2006).
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (2014).
Sastrawinata,  Sulaiman,  Djamhoer  Martaadisoebrata,  and  Firman  F  Wirakusumah. Obstetri Patologi Ilmu Kesehatan Reproduksi Edisi 2 . 2nd ed. Jakarta: Kedokteran EGC, 2003. Shakhatreh, Hisham, Ali Salih, Khaled Aldrou, Farouq Alazzam, and Mohammad Issa. “Medico- Legal Aspects of Abortion: Updates of the Literature.” Medical Archives 76, no. 5 (2022): 373. https://doi.org/10.5455/medarh.2022.76.373-376.
Soge, Paulinus. “Pengaruh Perkembangan Kehidupan Masyarakat Terhadap Pengaturan Hukum Tentang Aborsi Di Indonesia.” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 7, no. 15 (December 15, 2000): 146–60. https://doi.org/10.20885/iustum.vol7.iss15.art11.
Solihah, C, and T Handayani. “Kajian Terhadap Tindakan Atas Jiwa Dan Bukan Jiwa (Aborsi) Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Kesehatan.” Jurnal Hukum FH UNSUR 5, no. 4 (2009).
Tangko, Novianus. “Tindak Pidana Dengan Sengaja Mengobati Untuk Menggugurkan Kandungan (Abortus Provocatus) Dalam Pasal 299 KUHPIDANA.” Lex Crimen 5, no. 2 (February 7, 2016).
Tarmizi,  Siti  Nadia.  “Undang-Undang  Kesehatan  Menjamin  Pemenuhan  Hak  Kesehatan Reproduksi Untuk Membentuk Generasi Yang Sehat Dan Berkualitas,” September 21, 2023.
Tripiana, Putu Ayu Sega, and I Gusti Ngurah Parwata. “Tindak Pidana Aborsi Dalam Konteks Pembaharuan Hukum Pidana.” Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum 7 (2018): 1–13. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2023  Tentang  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana (n.d.).
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  1984  Tentang  Pengesahan  Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination  of  All  Forms  of  Discrimination  Against  Women-yang  seterusnya  disebut Konvensi CEDAW) (1984).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (2023). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (1992). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (2009). WHO. “Abortion Care Guideline,” 2022.
Winoto,  Elfan.  “Tinjauan  Hukum  Terhadap  Kegawatdaruratan  Medis  Yang  Timbul  Akibat Kegagalan Usaha Aborsi.” Jatiswara 35, no. 1 (March 31, 2020). World Health Organization. “Preventing Unsafe Abortion,” 2019.
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-RHR-19.21.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License