## Research Article

## Small Claim Court (SCC): Implementasi Dan Hambatannya Dalam Penyelesaian
Sengketa Perdata
Dudung Hidayat Fakultas Hukum, Universitas Swadaya Gunung Jati dhidayatlawyer74@gmail.com

## ABSTRACT
The  purpose  of  implementing  the  Small  Claim  Court  SCC  by  the  Supreme  Court  is  to  simplify  the process of settling civil cases in a simple and fast manner within the judiciary. This study discusses the obstacles to the implementation of small value business dispute resolution using the Small Claim Court (SCC). The research method is normative juridical by using secondary legal  data. The  results of the study  show  that  the  implementation  of  the  Supreme  Court  Regulation  Simple  Lawsuit  Settlement Procedures  for  small-value  business  disputes  has  internal  and  external  obstacles.  Internal  factors, namely the lack of professionalism of judges as officials who are given the authority to receive, examine and  decide  on  assigned  cases  do  not  have  high  integrity  so  that  decisions  do  not  reflect  fair  judge decisions. External factors, namely the behavior of the litigants showing indiscipline by not showing up on  the  appointed  court  day  and  having  been  properly  summoned  by  the  bailiff.  Obstacles  have implications  that  the  hope  of  providing  quick  and  simple  access  to  justice  for  the  community  is  not optimal
Keywords: Small Claim Court; Obstacle; Implementation .

## ABSTRAK
Tujuan  penerapan  Small  Claim  Court  SCC  oleh  Mahkamah  Agung  untuk  menyederhanakan  proses penyelesaian perkara perdata sederhana dan cepat di lingkungan peradilan. Penelitian ini membahas hambatan  implementasi  penyelesaian  sengketa  bisnis  nilai  kecil  dengan  menggunakan  Small  Claim Court (SCC). Metode penelitian secara yuridis normatif dengan menggunakan data hukum sekunder. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  implementasi  Peraturan  Mahkamah  Agung  Tata  Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana untuk sengketa bisnis dengan nilai kecil ada hambatan internal dan eksternal.  Faktor  Internal  yaitu  kurangnya  profesionalisme  hakim  selaku  pejabat  yang  diberikan kewenangan  untuk  menerima,  memeriksa  dan  memutus  perkara  yang  ditugaskan  tidak  memiliki integritas yang tinggi sehingga  putusan tidak mencerminkan putusan hakim yang berkeadilan. Faktor eksternal  yaitu  perilaku  para  pihak  yang  berperkara  menunjukkan  ketidak  displinan  dengan  tidak datang pada saat hari sidang telah ditentukan dan telah dipanggil oleh juru sita secara patut. Hambatan membawa implikasi harapan memberikan access to justice yang cepat dan sederhana bagi masyarakat menjadi tidak optimal
Kata Kunci : Small Claim Court; Hambatan; Implementasi.

## A. PENDAHULUAN
Keberadaan  hukum  dalam  masyarakat, tidak  hanya  dapat  diartikan  sebagai  prasarana untuk  menertibkan  kehidupan  masyarakat melainkan juga dijadikan prasarana yang mampu mengubah  pola  pikir  dan  pola  perilaku  warga masyarakat.  Perubahan  kehidupan  sosial  warga masyarakat  yang  semakin  kompleks,  juga mempengaruhi  bekerjanya  hukum  dalam mencapai tujuannya. Hukum seharusnya mampu mengeliminasi  setiap  konflik  yang  diperkirakan akan  terjadi  dalam  masyarakat  (Mas,  2004). Hukum yang berlaku saat ini (hukum positif) tidak sesuai  atau  tidak  bisa  mengikuti  perkembangan jaman,  ada  jurang  pemisah  antara das  sein dan das sollen . Diakui atau tidak hukum yang berlaku saat  ini  cenderung  bersifat  statis,  sehingga hukum  cenderung  tidak  bisa  mengikuti  dan mengimbangi berkembangnya kehidupan masyarakat  yang  sedemikian  cepat  dan  dinamis (Damaitu, & Wada, 2017).
Permasalahan-permasalahan  hukum  yang sering  terjadi  dalam  masyarakat  khususnya kasus-kasus yang bersifat privat diperlukan suatu model  penyelesaian  yang  baru  (Inayah,  2017) yang  memiliki  kemampuan  untuk  menjangkau penyelesaian  sengketa  secara  integral  dan komprehensif.  Menurut  H.  A.  Mukti  Arto  dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi antara para pihak  harus  dilihatnya  secara  integral  yakni hubungan  yang  bulat,  utuh,  sempurna  dan  tak terpisahkan satu sama lain, antara fakta, teori dan nilai (Arto, 2017).
Banyaknya  permasalahan  hukum  yang kompleks dan berlarut-larutnya dalam penyelesaian  sengketa  serta  permasalahan hukum  lain  dalam  masyarakat  menggambarkan betapa sulitnya hukum ditegakkan di Indonesia.
Salah  satu  masalah  penyebab  ketidak mampuan hukum adalah mengenai penyelesaian persoalan  hukum  dan  sengketa-sengketa  yang timbul dalam konteks kekinian, persoalan tersebut memerlukan berbagai reposisi dalam ilmu hukum untuk  dapat  menemukan  sebuah  penyelesaian yang  komprehensif,  kredibel  dan  dapat  diterima oleh semua pihak (Astarini, 2013).
Semakin meningkatnya pemeriksaan sengketa  yang  ada  pada  pengadilan,  menjadi beban  perkara  yang  berlebihan  dari  berbagai jenis  kasus,  mulai  dari  yang  kompleks  hingga yang  sederhana.  Hal  tersebut  berdampak  pada terbatasnya  ruang  gerak  lembaga  peradilan Indonesia  terutama  Mahkamah  Agung.  Hal  itu tampak  ketika  Mahkamah  Agung  dihadapkan pada  pemeriksaan  kasus-kasus  penting  yang relevan  dengan  fungsinya  untuk  menjaga kesatuan  hukum.  Menyikapi  hal  tersebut Mahkamah Agung Republik Indonesia melakukan terobosan-terobosan  yaitu  di  antaranya  dengan melakukan  penyederhanaan  proses  berperkara (Asnawi,  2016).  Tujuan  penyederhanaan  proses berperkara  adalah  meningkatkan  akses  keadilan pada masyarakat; Mempercepat proses penyelesaian perkara; Menekan biaya berperkara baik  yang  dikeluarkan  para  pihak  maupun
Negara;  Mengurangi  arus  perkara  ke  tingkat kasasi (Nugroho, & Suteki, 2020).
Salah satu model penyederhanaan  proses perkara  adalah  dengan  adanya  penyelesaian perkara  dengan  acara  cepat  yang  berorientasi pada  proses  pengajuan  pemeriksaan  gugatan dengan  acara  sederhana  pada  peradilan  umum tingkat  pertama  (Rahman,  &  Wicaksono,  2016). Untuk mengefektifkan pemberlakuannya, diterapkan  Peradilan  Acara  Cepat  di  dalam lingkungan  peradilan  umum  sehingga  perkara dengan  nilai  tertentu  dapat  diputus  secara  cepat ditingkat  pertama.  Pada  tahap  awal,  peradilan acara  cepat  akan  diberlakukan  di  Pengadilan Negeri  (bukan  merupakan  pengadilan  khusus), namun  dilakukan  di  ruangan  tertentu  untuk menunjukkan  kekhususannya  dalam  hukum acara  maupun  administrasi  yang  mudah. Peradilan  Acara  Cepat  juga  dapat  bersidang  di lokasi-lokasi di mana perkara ringan atau perkara sehari-hari masyarakat berpotensi banyak muncul melalui zitting  plaats . Zitting  Plaats itu  sendiri adalah  tempat-tempat  sidang  di  luar  pengadilan yang  berlokasi  didalam  wilayah  hukum pengadilan dan berfungsi sebagai tempat sidang tetap untuk penyelenggaraan persidangan semua jenis  perkara  yang  diajukan  para  pencari keadilan.
Kriteria  yang  digunakan  untuk  melakukan pengelompokan perkara yang seharusnya diputus oleh  Pengadilan  Acara  Cepat  antara  lain  adalah berdasarkan  nilai  gugatan.  Oleh  karena  itu  di beberapa  Negara  yang  menerapkannya  seperti
Amerika  Serikat  menyebutnya  sebagai Small Claim  Court atau  di  Jepang  disebut  sebagai Summary Court (Laela, 2013). Small Claim Court telah  lama  berkembang  baik  di  negara-negara yang  bersistem  hukum Common  Law maupun negara-negara  dengan  sistem  hukum Civil  Law (Hasuri  2019).  Bahkan  tumbuh  dan  berkembang pesat  tidak  hanya  di  negara  maju  seperti Amerika,  Inggris,  Kanada,  Jerman,  Belanda, tetapi juga di negara-negara berkembang baik di benua  Amerika  Latin,  Afrika  dan  Asia.  Hal  ini dikarenakan  forum  penyelesaian  sengketa  bisnis melalui pengadilan yang efisien, cepat dan biaya murah bagi perkara yang jumlah nilai perkaranya kecil diperlukan dalam dunia bisnis. Pembentukan suatu  forum  demikian  sangat  dibutuhkan terutama  bagi  negara  berkembang  seperti Indonesia,  untuk  meningkatkan  kepercayaan pada  investor  dalam  dan  luar  negeri  guna mengembangkan dunia bisnis (Laela, 2018).
Sengketa-sengketa  yang  dapat  diajukan melalui small  claim  court adalah  kasus-kasus perdata,  seperti  misalnya  kasus-kasus  yang berkaitan  dengan;  Pertama,  utang  piutang berdasarkan  perjanjian,  rekening  yang  belum dibayar  untuk  penjualan  barang  atau  jasa  yang dikirimkan,  pinjaman  yang  belum  dibayar,  dan upah  yang  belum  dibayar;  Kedua, klaim  untuk kerusakan  properti,  pengembalian  properti, cedera akibat perbuatan dan pelanggaran kontrak (Laela, 2013).
Langkah  yang  ditempuh  oleh  Mahkamah Agung  Republik  Indonesia  dengan  menerbitkan
Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun 2015  Tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Gugatan Sederhana  yang  saat  ini  telah  di  ubah  dengan Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  4  Tahun 2019  Tentang  Perubahan  PERMA  No.  2  Tahun 2015  Tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Gugatan Sederhana,  sebagai  salah  satu acces  to  justice haruslah  di  apresiasi,  walaupun  memang efektivitas atas pemberlakuan  peraturan tersebut belumlah  sebagaimana  yang  diharapkan. Pengaturan  mengenai  Tata  Cara  Penyelesaian Gugatan  Sederhana  diatur  dalam  Peraturan Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun  2015, kemudian  dilakukan  perubahan,  yang  salah  satu point  penting  dari  Perubahan  tersebut  adalah terkait  pembatasan  maksimal  nilai  sengketa sebagaimana  tertuang  dalam  pasal  3  ayat  (1) adalah  nilai  batas  maksimal  sengketa  adalah sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) diubah  kemudian  sebagaimana  tertuang  dalam Pasal  3  ayat  (1)  Perma  Nomor  4  Tahun  2019 diubah  menjadi  batas  maksimal  nilai  sengketa adalah sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
Harus  diakui  penyelesaian  sengketa  di tingkat  Pengadilan  Negeri  tidak  efisien,  jangka waktu penyelesaiannya lama, biaya perkara juga tinggi,  belum  lagi  biaya  advokat  yang  mahal, padahal sengketa bisnis memerlukan penyelesaian  secara  cepat  dan  sederhana, namun tetap menghendaki diperolehnya kekuatan hukum yang mengikat sebagaimana halnya suatu putusan  hakim.  Sehingga  dengan  lahirnya
peraturan  yang  menyangkut  model  penyelesaian sengketa  perdata  dengan  acara  sederhana diharapkan  menjadi  sebuah  langkah  untuk memangkas  mekanisme  dan  proses  hukum dalam penyelesaian sengketa perdata, yang akan berdampak  terhadap  meningkatnya  kepercayaan masyarakat pencari keadilan terhadap penegakan hukum di Indonesia.
Penyelesaian  Gugatan  Sederhana,  tidak setiap  perkara  perdata  dapat  diajukan  gugatan melalui model Pemeriksaan Gugatan sederhana, akan  tetapi  gugatan  perdata  tersebut  dapat dikategorikan  sebagai  gugatan  sederhana sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  3  dan  Pasal  4 Perma  No.  2  Tahun  2015  yang  telah  diubah dengan  Pasal  3  dan  Pasal  4  Perma  Nomor  4 Tahun  2019  harus  memenuhi  kriteria  sebagai berikut;  sengketa  cidera  janji/Wanprestasi dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 500.000.000, - (lima  ratus  juta  rupiah);  Bukan  perkara  yang masuk  dalam  Kompetensi  Pengadilan  Khusus; Bukan sengketa Hak atas tanah; Penggugat dan Tergugat  masing-masing  tidak  boleh  lebih  dari satu,  kecuali  memiliki  kepentingan  hukum  yang sama;  Tempat  tinggal  Tergugat  harus  diketahui; Penggugat  dan  Tergugat  harus  berdomisili  di Daerah  Hukum  pengadilan  yang  sama;  Bila Penggugat berada di luar domisili wilayah hukum yang  sama  dengan  Tergugat,  Penggugat  dapat mengajukan  Gugatan  menunjuk  kuasa,  kuasa insidental,  atau  wakil  yang  beralamat  di  wilayah hukum yang sama dengan Tergugat.
Pada praktiknya di dalam proses peradilan perdata  di  Indonesia  ternyata Small  Claim  Court atau  Gugatan  Sederhana  masih  mengalami berbagai hambatan. Hambatan tersebut menjadikan Small Claim Court dalam pelaksanaannya  belum  maksimal  mewujudkan peradilan  yang  cepat  dan  sederhana.  Belum maksimalnya  proses  penyelesaian  perkara perdata  dengan Small  Claim  Court ini, diakibatkan  setidaknya  dua  hambatan  yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal, yang menjadikan Small  Claim  Court tidak  bisa diwujudkan  untuk  penyelesaian  perkara  perdata secara  cepat  dan  sederhana.  Penelitian  ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan implementasi dan hambatannya dalam penyelesaian  sengketa  perdata  secara Small Claim  Court di  Indonesia.  Penelitian  ini  berbeda dengan  penelitian-penelitian  sebelumnya  yang juga  membahas  tentang Small  Claim  Court baik penelitian nasional maupun penelitian dalam taraf internasional.
Penelitian  nasional  yang  membahas tentang Small Claim Court pernah dilakukan oleh Efa  Fakhriah  Laela,  yang  membahas  tentang mekanisme Small  Claims  Court dalam mewujudkan  tercapainya  peradilan  sederhana, cepat,  dan  biaya  ringan  (Laela  2013).  Penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian ini karena  penelitian  tersebut  hanya  membahas tentang  mekanismenya  saja  tidak  membahas tentang  hambatan  dalam  praktiknya.  Penelitian lainnya  yang  juga  membahas  tentang Small
Claims Court telah dilakukan oleh Arman Tjoneng yang  secara  spesifik  mengkaji  tentang Small Claims  Court sebagai  terobosan  MA  dalam mengatasi  penumpukan  perkara  perdata  di  MA (Tjoneng,  2017).  Penelitian  tersebut  tidak menjelaskan tentang permasalahan Small Claims Court dalam praktiknya. Penelitian tentang Small Claims  Court juga  pernah  dilakukan  oleh  Anita Afriana, & An An Chandrawulan yang membahas secara  spesifik  tentang  pelaksanaan Small Claims Court dalam proses hukum acara perdata di  Indonesia  (Afriana,  &  Chandrawulan,  2019). Penelitian  tersebut  tidak  menjelaskan  tentang permasalahan Small  Claims  Court dalam praktiknya.
Penelitian  dalam  taraf  internasional  yang juga  membahas  tentang Small Claims  Court pernah  dilakukan  oleh  Dian  Latifiani  dan  Mitha Ratnasari,  dalam  penelitian  yang  berjudul “The Small Claim Court to Realize the Fast and Simple Principle in Civil Disputes Resolution ” (Latifiani, & Ratnasari,  2019).  Penelitian  tersebut  berbeda dengan  penelitian  ini  karena  penelitian  tersebut tidak  mengkaji  secara  spesifik  permasalahan dalam  penerapan Small Claims  Court dalam peradilan  perdata  di  Indonesia.  Penelitian internasional  lainnya  juga  telah  dilakukan  oleh Karen Tracy, & Robert T. Craig dalam penelitian mereka  yang  berjudul  “Decision  announcements in small claims court: A recurring judge dilemma” (Tracy,  &  Craig,  2019).  Penelitian  tersebut berbeda  dengan  penelitian  ini  karena  penelitian
tersebut  tidak  mengkaji  permasalahan  dalam penerapan Small Claims Court di Indonesia.
Berdasarkan  latar  belakang  uraian permasalahan  di atas dan  perbandingan dengan penelitian  sebelumnya  yang  membahas  tentang Small  Claims  Court baik  penelitian  pada  taraf nasional  maupun  penelitian  pada  taraf internasional, bisa dikemukakan bahwa penelitian ini  penting  untuk  dilakukan  dan  memiliki  nilai kebaharuan  (novelty)  dari  penelitian-penelitian sebelumnya.  Penelitian  ini  secara  spesifik  akan mengkaji  tentang  permasalahan  implementasi dan  hambatannya  dalam  penyelesaian  sengketa perdata secara Small Claim Court di Indonesia.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian  yuridis  normatif  dengan  meneliti  data hukum  sekunder  yang  terdiri  dari  bahan  hukum primer  yaitu  peraturan  perundang-undangan terkait  dengan  pemberlakuan  SCC  di  Indonesia dan  hukum  acara  perdata  di  indonesia. Pengumpulan  data  dan  bahan  hukum  tersebut dilakukan  melalui  studi  kepustakaan  dan selanjutnya  dianalisis  secara  deskriptif  analitis untuk menjawab permasalahan penelitian.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Implementasi Small  Claim  Court (SCC)

## Pada Penyelesaian Sengketa Perdata
Salah satu penyelesaian sengketa perdata yang  menjadi  perhatian  adalah  penyelesaian sengketa  bisnis  terutama  sengketa  dengan  nilai
yang  tidak  terlalui  besar  atau  sengketa  bisnis dengan  nilai  kecil.  Langkah  besar  yang  diambil oleh  Mahkamah  Agung  adalah  dengan melahirkan  Peraturan  Mahkamah  Agung  terkait dengan  penyelesaian  sengketa  bisnis  dengan nilai  kecil  yang  mengadopsi  dari  negera-negara lain  yang  sudah  terlebih  dahulu  ada  yaitu pengaturan  mengenai  penyelesaian  sengketa bisnis  dengan  nilai  kecil  atau Small  Claim  Court (SCC).
Penyelesaian sengketa bisnis dengan nilai kecil  dengan  pemeriksaan  acara  cepat  sangat diperlukan dalam proses pemeriksaan perkara di Indonesia,  hal  tersebut  dengan  melihat  laju perkembangan  penduduk  yang  sangat  tinggi dengan  beragam  permasalahan  yang  terjadi dalam kehidupan masyarakat, termasuk diantaranya  adalah  permasalahan  hukum  dalam bidang  bisnis.  Alasan  lainnya  adalah  dengan pemeriksaan cepat akan mengurangi penumpukan  perkara  baik  ditingkat  Pengadilan Negeri,  Pengadilan  Tinggi,  maupun  Mahkamah Agung, serta alasan-alasan lainnya seperti: Untuk mewujudkan atas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Hukum acara yang berlaku saat ini masih  belum  memenuhi  keadilan  yang  murah, sangat rumit dan bertele-tele dan mencegah main hakim  sendiri  oleh  masyarakat  (Mahkamah Agung  RI,  2014).  Main  hakim  sendiri  bukanlah wujud dari prinsip due process of law yang dianut oleh  bangsa  Indonesia,  sebagai  negara  hukum (Satyayudhadananjaya, 2014).
Pembentukan  suatu  forum  penyelesaian sengketa  bisnis  melalui  pengadilan  secara efisien, cepat dan biaya ringan bagi perkara yang nilai  gugatannya  kecil  khususnya  sengketa dengan  nilai  kecil  merupakan  hal  yang  sangat luar  biasa  pada  lingkungan  peradilan  di Indonesia.  Kecepatan  dalam  penyelesaian sengketa merupakan yang sangat mendasar dan sangat dirindukan oleh para pencari keadilan.
Adapun  peraturan  dimaksud  adalah PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian  Gugatan  Sederhana  yang  saat  ini telah  diubah  dengan  PERMA  Nomor  4  Tahun 2019 Tentang Perubahan  atas PERMA Nomor 2 Tahun  2015  Tentang  Tata  Cara  Penyelesaian Gugatan  Sederhana,  yang  dalam  perubahan tersebut telah mengalami kemajuan walau masih banyak kekurangan yang perlu di lengkapi dalam peraturan  Mahkamah  Agung  tersebut  untuk mencapai target dan tujuan atas salah satu asas peradilan  yaitu  sederhana,  cepat  dan  biaya ringan.  Penyelesaian  sengketa  perdata  yang ditangani  oleh Small  Claim  Court (SCC)  seperti :Hutang  yang  tidak  dibayar  ;  Barang  yang  tidak sesuai  pesanan  ;  Rusaknya  barang  oleh seseorang (Laela, 2013).
Pada  intinya  peraturan  ini  memotong prosedur  acara  perdata  yakni  dalam  waktu  25 hari dilakukan dengan proses sederhana, namun demikian  acara  gugatan  sederhana  hanya  untuk perkara-perkara  perdata  yang  memenuhi persyaratan  yaitu;  Maksimal  tuntutan  Rp. 500.000.000,-  (lima  ratus  juta  rupiah)  dan
tuntutan  bersifat  materiil,  tuntutan  yang  bersifat materiil tidak dapat diajukan karena pembuktiannya tidak sederhana. Sengketa bukan berkaitan  dengan  sengketa  tanah  atau  gugatan yang  memiliki  pengadilan  khusus  seperti  halnya serikat  pekerja.  Penggugat  dan  tergugat  harus berdomisili  dalam  wilayah  hukum  Pengadilan yang  sama  atau  bila  berbeda  domisili  hukum penggugat  dapat  mengajukan  gugatan  dengan menunjuk  kuasa  yang  berdomisili  pada  wilayah hukum  pengadilan  tergugat.  Penggugat  dan tergugat masing-masing terdiri dari 1 (satu) orang namun  bisa  juga  2  orang  atau  lebih  dengan syarat  mempunyai  kepentingan  hukum  yang sama.  Tergugat  harus  jelas  keberadaannya  dan tidak  dapat  dilakukan  pemanggilan  dari Pengadilan Negeri setempat.
Pemeriksaan  acara  gugatan  sederhana terdiri dari Pendekatan pada proses persidangan adalah  bersifat  mudah  artinya  penggugat  dan tergugat  tidak  perlu  memusingkan  pada  pasal- pasal  yang  dituntut.  Tergugat  dan  penggugat hanya  menjelaskan  pokok  persoalan.  Hakimlah yang bersifat aktif untuk menentukan pasal mana yang digunakan dan  hal-hal apa saja yang  perlu dibuktikan  oleh  penggugat  dan  tergugat.  Jadi apabila ingin mengajukan gugatan cukup mengisi formulir  yang  sudah  disediakan  oleh  pengadilan. Mereka  juga  tidak  perlu  didampingi  oleh pengacara  apabila  ada  kesulitan  dalam mengajukan  gugatan  akan  dibantu  oleh  petugas pengadilan.  Waktu  penyelesaian  yang  cepat, salah  satu  tujuan  acara  gugatan  sederhana
adalah  untuk  mempersingkat  waktu  pada  acara gugatan  perdata,  yang  apabila  di  perhitungkan waktu  penyelesaian  dari  pengadilan  tingkat pertama  sampai  Mahkamah  Agung  bisa memakan  waktu  450  hari.  Lamanya  waktu  pada pemeriksaan perkara biasa hal tersebut dilakukan pada 3 tingkatan penyelesaian yaitu pada tingkat Pengadilan Negeri, tingkat Pengadilan Tinggi dan tingkat kasasi di Mahkamah Agung.
Berbeda  dengan  penyelesaian  gugatan sederhana yang dapat di selesaikan dalam waktu yang relatif lebih singkat yaitu; Pada pemeriksaan gugatan  diperiksa  dan  di  pimpin  dengan  hakim tunggal yang harus diselesaikan dalam waktu 25 hari  kerja  sejak  sidang  pertama  hingga penjatuhan  putusan  ;  Apabila  ada  keberatan terhadap  putusan,  maka  akan  diperiksa  pada lingkungan  pengadilan  yang  sama  dengan pemeriksaan oleh Majelis Hakim pada pengadilan negeri yang bersangkutan, dan selesaikan dalam waktu  7  hari  sejak  Majelis  Hakim  tersebut dibentuk.
Memperhatikan cepatnya proses penyelesaian sengketa perdata dengan menggunakan  tata  cara  penyelesaian  gugatan sederhana  apabila  dibandingkan  dengan penyelesaian  sengketa  dengan  acara  biasa, sangatlah  menguntungkan  bagi  para  pencari keadilan  dari  sisi  lamanya  waktu  penyelesaian sengketa,  karena  apabila  diperhitungkan  waktu yang  dibutuhkan  dalam  penyelesaian  sengketa dengan  menggunakan  gugatan  sederhana memerlukan waktu 58 hingga 60 hari kerja.
Terkait  putusan  akhir Small  Claim  Court (SCC),  para  pihak  dapat  mengajukan  keberatan paling  lambat  7  hari  setelah  putusan  diucapkan atau  setelah  pemberitahuan  putusan.  Putusan atas upaya hukum keberatan yang diperiksa dan diputus  oleh  Majelis  Hakim  pada  Pengadilan Negeri  di  mana  perkara  dengan  gugatan sederhana  itu  diperiksa  bersifat  final  dan mengikat, sehingga kepada para pihak yang tidak puas  dengan  putusan  tersebut  tidak  dapat mengajukan upaya hukum apapun, sebagaimana halnya dalam pemeriksaan perkara perdata biasa apabila  tidak  puas  ada  upaya  hukum  banding, kasasi  dan  peninjauan  kembali.  Perbedaannya apabila di dalam gugatan biasa hakim pemeriksa perkara berjumlah 3 (tiga) orang, yang terdiri dari satu  orang  ketua  majelis,  satu  orang  hakim anggota satu, dan satu orang hakim anggota dua sedangkan  dalam  proses  beracara Small  Claim Court hanya diperiksa satu hakim saja atau hakim tunggal.
Mekanismenya  yang  sederhana, Small Claim Court (SCC) dianggap mampu mengurangi beban  penumpukan  perkara  dipengadilan, memangkas  birokrasi  perkara  yang  rumit  dan mempermudah  masyarakat  untuk  mencapai keadilan  ( access  to  justice )  mengedepankan keadaan  semula  ( restroative  justice ).  Tentu dengan pertimbangan tersebut Small Claim Court (SCC)  punya  relevansi  sebagai  salah  satu mekanisme yang harus didorong sebagai langkah untuk  mendorong  pembaharuan  peradilan  di Indonesia, dengan model penyelesaian sengketa
yang  sederhana  dan  tidak  berbelit  serta  relatif dapat diselesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama,  maka  dapat  membuka  harapan  baru  bagi para pencari keadilan untuk dapat menumbuhkan kepercayaan  kepada  lembaga  peradilan,  walau kadang  tidak  semua  masyarakat  yang membutuhkan accses to justice dapat merasakan kemudahan  penyelesaian  sengketa  pada lembaga peradilan.
Pemberlakuan  PERMA  Nomor  2  Tahun 2015  Tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Gugatan Sederhana  yang  telah  diubah  dengan  PERMA Nomor  4  Tahun  2019  atau  yang  dikenal  dengan Small  Claim  Court (SCC)  efektivitasnya  dapat  di lihat  dari  4  aspek,  yaitu  aspek  kriteria  perkara, tahapan  penyelesaian,  limitasi  batas  waktu penyelesaian  dan  upaya  hukum  lanjutan,  dan atas  hal  tersebut  dapat  dijabarkan  sebagai berikut:
a. Aspek Kriteria Perkara
Pada  pelaksanaan  di  pengadilan  dalam pelaksanaanya  telah  sesuai  dengan  PERMA Nomor  2  Tahun  2015  Tentang  Tata  Cara Penyelesaian  Gugatan  Sederhana  yang  telah diubah  dengan  PERMA  Nomor  4  Tahun  2019 atau Small Claim Court (SCC) dalam pasal 3 ayat (1)  yang  merupakan  perubahan  atas  pasal  yang mengatur ketentuan yang sama yaitu :  “Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cidera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai materiil  paling  banyak  Rp.  500.000.000,-  (lima ratus juta rupiah).
Selanjutnya  dalam  ketentuan  pasal  3  ayat (3)  Penggugat  dan  Tergugat  dalam  gugatan sederhana  berdomisili  di  daerah  hukum Pengadilan  yang  sama.  Kemudian  ayat  (3a)  : ”Dalam  hal  penggugat  berada  di  luar  wilayah hukum  temapat  tinggal  atau  domisili  tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa,  kuasa  insidental,  atau  wakil  yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat”.
b. Aspek Tahapan Penyelesaian
Dalam  regulasinya  tahap  penyelesaian gugatan  sederhana  meliputi  pendaftaran, pemeriksaan  kelengkapan  gugatan  sederhana, penetapan  hakim  dan  penunjukan  panitera pengganti, pemeriksaan pendahuluan, penetapan hari  sidang  dan  pemanggilan  para  pihak, pemeriksaan sidang dan perdamaian, pembuktian dan  kemudian  yang  terakhir  adalah  sikap  hakim tunggal  untuk  menentukan  nasib  para  pihak apakah menang atau kalah.
Dalam  proses  penerapannya  dipengadilan kesederhanaan menjadi hal yang utama. Apabila dalam  prakteknya  diketemukan  hal  yang  bersifat tidak  sederhana  maka  akan  secara  otomatis perkara akan dinyatakan gugur atau dicabut oleh penggugat.
c. Aspek Limitasi Batas Waktu
Dalam  proses  penyelesaian  sengketa perdata  dengan  gugatan  sederhana  ada beberapa  tahapan  penyelesaian  gugatan sederhana,  yang  di  mana  seluruh  tahapannya harus  tidak  boleh  selesai  melebihi  waktu  52  hari
sejak  perkara  didaftarkan.  Penekanan  asas sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan  dapat tercermin  dalam  waktu  yang  telah  didaftarkan. Penekanan  pada  batasan  waktu  beracara sebenarnya  perlu,  namun  jika  melihat  kondisi realitas  satu  hakim  menangani  tidak  hanya  satu perkara,  namun  hingga  puluhan  perkara  hal  ini kemudian  membuat  hakim  harus  mendahulukan penyelesaian gugatan sederhana terlebih dahulu. d. Upaya Hukum Lanjutan
Proses  penyelesaian  sengketa  terakhir adalah  upaya  hukum  terhadap  suatu  putusan yang  merupakan  produk  hukum,  yaitu  atas perkara  tersebut  pihak  yang  tidak  puas  dengan putusan  yang  periksa  dan  diputus  oleh  hakim tunggal,  dapat  saja  mengajukan  upaya  hukum sebagaimana telah diatur dalam PERMA Nomor 2 Tahun  2015  Tentang  Tata  Cara  Penyelesaian Gugatan  Sederhana  yang  telah  diubah  dengan PERMA  Nomor  4  Tahun  2019  atau Small  Claim Court (SCC),  yaitu  dengan  mengajukan keberatan  yang  diperiksa  pada  lingkungan peradilan  yang  sama  akan  tetapi  akan  diperiksa oleh  hakim  Majelis,  yang  atas  pemeriksaan perkara  pada  proses  keberatan  adalah  harus diselesaikan  dalam  waktu  7  (tujuh)  hari  sejak tanggal  penetapan  majelis  hakim  oleh  Ketua Pengadilan.
Dalam  acara  penyelesaian  Gugatan Sederhana,  tidak  setiap  perkara  perdata  dapat diajukan  gugatan  melalui  model  Pemeriksaan Gugatan sederhana, akan tetapi gugatan perdata tersebut  dapat  dikategorikan  sebagai  gugatan
sederhana  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  3 dan Pasal 4 Perma No. 2 Tahun 2015 yang telah diubah  dengan  Pasal  3  dan  Pasal  4  Perma Nomor  4  Tahun  2019  yaitu;  Sengketa  cidera janji/Wanprestasi  dan/atau  perbuatan  melawan hukum  dengan  nilai  gugatan  materiil  paling banyak  Rp.  500.000.000,  -  (lima  ratus  juta rupiah);  Bukan  perkara  yang  masuk  dalam Kompetensi Pengadilan Khusus; Bukan sengketa Hak  atas  tanah;  Penggugat  dan  Tergugat masisng-masing  tidak  boleh  lebih  dari  satu, kecuali  memiliki  kepentingan  hukum  yang  sama; Tempat  tinggal  Tergugat  harus  diketahui; Penggugat  dan  Tergugat  harus  berdomisili  di Daerah  Hukum  pengadilan  yang  sama;  Bila Penggugat berada di luar domisili wilayah hukum yang  sama  dengan  Tergugat,  Penggugat  dapat mengajukan  Gugatan  menunjuk  kuasa,  kuasa insidental,  atau  wakil  yang  beralamat  di  wilayah hukum yang sama dengan Tergugat.
Pengajuan  gugatan  sederhana,  dibagi menjadi  4  (empat)  tahapan  penting,  yaitu (Tjoneng, 2017) yaitu sebagai berikut:
Tahapan  Pendahuluan, dalam  tahap  ini, terdiri  dari;  Pendaftaran . Gugatan  sederhana diajukan  kepada  bagian  Kepaniteraan  Muda Perdata  dengan  cara  mengisi  blanko  yang  telah disediakan oleh petugas serta melampirkan bukti surat  yang  sudah  dilegalisir.  Hal  ini  berbeda dengan gugatan biasa di mana Penggugat harus membuat  gugatan  pada  umumnya  yang  berisi tentang  aspek  hukumnya.  Dalam  Gugatan Sederhana,  Penggugat  cukup  mengisi  blanko
yang telah disediakan dengan menguraikan fakta dan  bukti  saja. Pemeriksaan  Kelengkapan Gugatan Sederhana, Panitera memeriksa berkas dimaksud  apakah  termasuk  kedalam  ruang lingkup  Gugatan  Sederhana  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  3  dan  Pasal  4  Peraturan Mahkamah  Agung  No.  4  tahun  2019.  Jika  dinilai bahwa perkaranya tidak termasuk kedalam ruang lingkup  Gugatan  Sederhana,  maka  berkas dimaksud dikembalikan kepada Penggugat, tetapi bila  dinilai  ternyata  sesuai  dengan  ruang  lingkup Gugatan Sederhana maka gugatan dicatat dalam buku register khusus untuk itu, yang sebelumnya Penggugat  wajib  membayar  biaya  perkara,  kecu ali  perkara  probono.  Penetapan  Hakim  dan Penunjukan  Panitera  Pengganti,  Penetapan Hakim Tunggal  dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri,  dan  penetapan  Panitera  Pengganti dilakukan oleh Panitera. Pemeriksaan Pendahuluan  oleh  Hakim  Tunggal,  Hakim Tunggal  yang  ditunjuk  oleh  Ketua  Pengadilan memeriksa  materi  Gugatan  Sederhana  (apakah memenuhi  syarat  pasal  3  dan  pasal  4  Perma) serta  nilai  serta  nilai  sederhana  atau  tidaknya pembuktian  gugatan  dimaksud.  Jika  Hakim Tunggal  menilai,  gugatan  bukan  gugatan sederhana maka Hakim mengeluarkan penetapan yang isinya menyatakan gugatan bukan Gugatan Sederhana  dan  Panitera  mencoret  perkara tersebut dari register perkara serta memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada Penggugat. Terhadap penetapan ini tidak ada  upaya  hukum.  Tapi,  jika  hakim  Tunggal
menilai  gugatan  yang  diajukan  adalah  termasuk kualifikasi Gugatan sederhana maka pemeriksaan gugatan akan dilanjutkan dengan Penetapan hari sidang pertama.
Tahap Pemeriksaan Pokok Perkara, dalam tahap ini, terdiri dari; Pemanggilan dan Kehadiran Para  Pihak,  jika  Penggugat  tidak  hadir  pada sidang  pertama  tanpa  alasan  yang  sah,  maka gugatan  dinyatakan  gugur.  Tergugat  tidak  hadir pada  sidang  pertama,  maka  dilakukan pemanggilan  yang  kedua.  Apabila pemanggilan yang  kedua  tidak  hadir,  maka  pemeriksaan perkara  akan  diputus  dengan  putusan  secara verstek .  Terhadap  putusan  secara Verstek ini Tergugat mempunyai hak untuk melakukan upaya hukum Verzet .  Jika  Tergugat  pada  si  dang pertama  hadir  dan  pada  hari  sidang  selanjutnya tidak  hadir  tanpa  alasan  yang  sah,  terhadap perkara  akan  di  adili  secara contradiktoir . Perdamaian,  pada  sidang  pertama  Hakim Tunggal  wajib  mengupayakan  perdamaian  (tidak memakai  proses  mediasi  sebagaimana  yang diatur  dalam  Perma  No.  1  tahun  2016  Tentang Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan,  karena  dalam Perma  tersebut  ditegaskan  bahwa  Gugatan Sederhana  tidak  termasuk  ke  dalam  ruang lingkup  Perma  No.  1  Tahun  2016  tentang Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan.  Jika  tercapai perdamaian,  maka  kesepakatan  perdamaian tersebut  akan  dikukuhkan  menjadi  Akta Perdamaian  yang  berkekuatan  hukum  tetap ( Incracht  Van  Gewisjde )  dan  terhadap  Akta Perdamaian ini tidak dapat atau tidak ada upaya
hukum  yang  bisa  dilakukan.  Jika  tidak  terjadi perdamaian  maka  terhadap  perkara  tersebut akan  dilanjutkan  dengan  pemeriksaan  pokok perkara. Pemeriksaan Pokok Perkara, pemeriksaan  pokok  perkara  ditandai  dengan pembacaan  “gugatan”  Penggugat  dilanjutkan dengan jawaban  dari Tergugat. Berbeda dengan gugatan  biasa,  pada  gugatan  sederhana  tidak dapat  diajukan  tuntutan  provisi,  eksepsi, rekonvensi,  intervensi,  replik,  duplik  dan kesimpulan. Gugatan sederhana langsung masuk pada agenda pemeriksaan pembuktian. Gugatan yang  diakui  dan/tidak  dibantah  oleh  Tergugat maka  tidak  lagi  diperlukan  pembuktian,  akan tetapi  apabila  sebaliknya  Tergugat  memberikan bantahan  berupa  jawaban,  maka  proses selanjutnya adalah proses pemeriksaan pembuktian  berdasarkan  hukum  acara.  Putusan, perkara  Gugatan  Sederhana  wajib  diselesaikan oleh  Hakim  Tunggal  paling  lama  25  (dua  puluh lima)  hari  sejak  hari  sidang  pertama  dilakukan. Putusan  yang  dibacakan  pada  sidang  terbuka untuk  umum  terdiri  dari  kepala  putusan  dengan irah-irah,  Identitas  para  pihak,  uraian  singkat duduk  perkara,  pertimbangan  hukum  dan  amar putusan  hakim.  Terhadap  pihak  yang  tidak diterima  dengan  isi  putusan  dimaksud,  maka Hakim  Tunggal  menyampaikan  upaya  hukum yaitu  Keberatan yang  dapat  diajukan  paling lambat  7  (tujuh)  hari  setelah  putusan  diucapkan atau  diberitahukan.  Hal  ini  berbeda  dengan gugatan biasa di mana bila ada pihak yang tidak setuju  dengan  isi  putusan  Pengadilan  Negeri,
maka  bisa  mengajukan  Banding  ke  Pengadilan Tinggi dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah  putusan  dibacakan  atau  sejak pemberitahuan putusan diterima.
Tahap  Permohonan  Keberatan,  dalam tahap  ini,  terdiri  dari;  daftar  Permohonan Keberatan,  keberatan  diajukan  ke  Ketua Pengadilan  Negeri  paling  lambat  7  (tujuh)  hari setelah putusan dibacakan atau diterima dengan menandatangani  Akta  Pernyataan  Keberatan dihadapan  Panitera  disertai  alasan  dan  mengisi blanko  Permohonan  Keberatan  di  kepaniteraan. (Bandingkan  dengan  Permohonan  Banding  yang diajukan  ke  Ketua  Pengadilan  Tinggi). Kepaniteraan menerima dan memeriksa kelengkapan berkas Permohonan Keberatan dan disertai  dengan  Memori  Keberatan  yang  dibuat oleh  Pemohon  Keberatan.  Pemberitahuan Keberatan  dan  Memori  Keberatan  disampaikan kepada  pihak Termohon Keberatan  dalam waktu 3  (tiga)  hari  sejak  Permohonan  Keberatan diterima. Pihak Termohon Keberatan menyerahkan  Kontra  Memori  Keberatan  kepada
Ketua  Pengadilan  Negeri  paling  lambat  3  (tiga) hari setelah Pemberitahuan Keberatan. Pemeriksaan Keberatan, setelah berkas Permohonan  Keberatan  dinyatakan  lengkap, maka  Ketua  Pengadilan  Negeri  menetapkan Majelis Hakim yang dipimpin Hakim Senior untuk memeriksa dan memutus Permohonan Keberatan. Majelis Hakim melakukan pemeriksaan  keberatan  yang  dilakukan  hanya atas  dasar  dari  putusan  dan  berkas  gugatan,
Permohonan  Keberatan,  Memori  Keberatan,  dan Kontra  Memori  Keberatan.  Dalam  pemeriksaan Permohonan  Keberatan  ini,  Majelis  Hakim  tidak melakukan  pemeriksaan  tambahan.  Hal  ini berbeda dengan Banding di pengadilan Tinggi, di mana  Majelis  Hakim  Pengadilan  Tinggi  sebagai Judex Factie masih bisa melakukan pemeriksaan tambahan  manakala  dianggap  pemeriksaan  di pengadilan  tingkat  pertama  masih  ada kekurangan.  Putusan  Keberatan,  putusan  atas Permohonan Keberatan diucapkan paling lambat 7  (tujuh)  hari  setelah  tanggal  penetapan  Majelis Hakim  oleh  Ketua  Pengadilan  Negeri.  Putusan Permohonan  Keberatan  sama  dengan  putusan sebelumnya dan wajib diberitahukan kepada para pihak-paling  lambat  3  (tiga)  hari  sejak  Putusan Permohonan  Keberatan  dibuat.  Terhadap Putusan  Permohonan  Keberatan  ini  tidak  dapat dilakukan  upaya  hukum  lainnya  seperti  Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, karena putusan Permohonan  Keberatan  ini  memiliki  kekuatan hukum tetap (Incracht Van Gewisjde) .
Tahap  Pelaksanaan  Putusan  Gugatan Sederhana, terhadap putusan Gugatan Sederhana yang telah berkekuatan hukum tetap, harus  dilaksanakan  secara  sukarela  oleh  kedua belah pihak yang bersengketa. Jika tidak dipatuhi oleh  kedua  belah  pihak,  maka  pelaksanaan putusan  dilaksanakan  berdasarkan  hukum  acara perdata  yaitu  dengan  upaya  paksa  atau  dengan jalan eksekusi melalui Pengadilan Negeri di mana perkara tersebut diperiksa dan diputus.
Pelaksanaan  isi  putusan  merupakan tahapan proses akhir dari penyelesaian sengketa perdata,  yang  oleh  para  pencari  keadilan dipandang  sebagai  proses  akhir  dari  sebuah perjalanan  yang  panjang  menuju  tercapainya keadilan  yang  diharapkan,  akan  tetapi  dalam prakteknya  terkadang  pelaksanaan  putusan  atau eksekusi  tidak  berjalan  sebagaimana  yang diharapkan.  Dalam  praktiknya  masih  banyak ketidakseragaman  dan  kesimpangsiuran  atas pelaksanaan  putusan  pengadilan  (eksekusi),  hal tersebut  menimbulkan  adanya  ketidakpastian hukum  yang  dapat  berdampak  pada  ketidak adilan bagi para pihak yang bersengketa maupun masyarakat pada umumnya (Siswanto, 2018).
2. Hambatan Terhadap Implementasi Peraturan Small  Claim  Court  (SCC) Pada Penyelesaian sengketa Perdata di Pengadilan
Angin  segar  atas  pemberlakuan  PERMA Nomor  2  Tahun  2015  Tentang  Tata  Cara Penyelesaian  Gugatan  Sederhana  yang  telah diubah  dengan  PERMA  Nomor  4  Tahun  2019 Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tidak selamanya berjalan mulus sebagaimana  yang  diharapkan,  akan  tetapi menemukan  beberapa  kendala  yang  tentunya memerlukan  penanganan  yang  serius  sehingga kendala atau masalah terkait dengan pemberlakuan Small  Claim  Court (SCC)    dapat segera  menemukan  jalan  keluar  sehingga  akan sejalan  dengan tujuan dari  dibentuknya lembaga Small  Claim  Court (SCC)  yaitu  untuk
memudahkan  akses  hukum  terhadap  para pencari keadilan serta dapat dengan memangkas birokrasi  penyelesaian  sengketa  perdata  yang saat  ini  menumpuk  pada  setiap  tingkatan peradilan.
Penerapan  suatu  peraturan  perundangan dipastikan  tidak  selamanya  akan  berjalan sebagaimana yang diharapakan, dan tentunya hal tersebut  dikarenakan  ada  beberapa  faktor penghambat  dalam  pelaksanaannya.  Adapun dalam pelaksanaan penerapakan peraturan Small Claim  Court  (SCC) yang  menjadi  faktor penghambatnya adalah sebagai berikut;
Pertama  yaitu  Faktor  Internal,  yang termasuk  faktor  internal  adalah  Profesionalisme Pejabat  Peradilan.  Sejalan  dengan  penegasan Pasal 24 UUD 1945, bahwa peradilan yang dapat melakukan  fungsi  sebagai  lembaga  penegakkan hukum  maupun  fungsi  penemuan  hukum (rechtvinding) ,  dan  bahkan  penciptaan  hukum dalam  kerangka  penegakkan  hukum  hak  asasi manusia,  adalah  peradilan  yang  dapat menjalankan  kekuasaannya  secara  bebas, mandiri  dan  terlepas  dari  intervensi  kekuasaan negara  lainnya (Independence  of  judiciary) (Hidayat, 2013). Atas dasar demikian maka hakim selain  harus  memiliki  kemampuan  intelektualitas yang  memadai,  moralitas  dan  integritas  serta pemihakan  kepada  nilai  kebenaran,  kepastian, keadilan,  dan  kemanfaatan,  juga  harus  memiliki keberanian  untuk  keluar  dari  belenggu  norma hukum  statis  dalam  bentuk  undang-undang,  jika materi  muatan  undang-undang  tersebut  justru
dapat  menjadi  penghalang  keadilan  dan penghambat  hak  asasi  manusia.  Hakim  dalam melaksanakan fungsi peradilan diberikan undang- undang kepadanya, berperan dan bertugas untuk menegakkan kebenaran dan keadilan (to enforce the truth and justice) (Harahap, 2012).
Kenyataan tidak semua hakim mempunyai kemampuan  dan  kemapanan  keilmuan  yang merata, bahkan terkadang kita dapat menemukan suatu produk hukum berupa putusan hakim yang dalam  putus  tersebut  tidak  sejalan  atau  tidak sinkron,  bahkan  banyak  yang  hanya  sekedar copy paste dalam penyusunan putusan dimaksud dari  putusan  perkara  yang  sejenis  akan  tetapi secara  substansi  pemeriksaan  pasti  sangat berbeda.  Namun  itulah  wajah  sumber  daya peradilan  kita  yang  dituntut  mempunyai kemampuan  yang  profesional  dan  memiliki integritas  yang  tinggi,  sehingga  dapat  menjaga marwah  lembaga  peradilan  khususnya  hakim sebagai  pejabat  yang  melakukan  kekuasaan kehakiman  dengan  tugas  pokok  yaitu  menerima, memeriksa,  mengadili  serta  memutus  atau menyelesaikan  perkara  yang  berikan  kepada personal hakim tersebut, oleh karenanya sumber daya  manusia  terutama  hakim  yang  cerdas  dan berintegritas  mempunyai  peran  penting  dalam penyelesaian  perkara,  hal  tersebut  berkait  erat dengan  pola  rekrutmen  yang  lakukan  dalam menjaring  calon-calon  hakim.  Sebagaimana dinyatakan  dalam  Undang-undang  Nomor  48 Tahun  2009  Tentang  Kekuasaan  kehakiman dinyatakan bahwa rekrutmen hakim dilaksanakan
bersama Komisi Yudisial.
Profesionalisme  pejabat  pengadilan  dalam hal ini hakim yang memiliki semangat kerja tinggi dalam  menyelesaikan  perkara  dengan  tidak melihat  latar  belakang  siapa  yang  berperkara, melihat  seperti  apa  sifat  perkara  yang  harus diselesaikan,  serta  jenis  maupun  kualitas  dari perkara tersebut yang harus diselesaikan, dengan tanpa  memandang  besar  kecilnya  perkara  serta mengualifikasi  penting  atau  tidaknya  perkara. Intinya  adalah  hakim  harus  berpegang  teguh dengan  prinsip independent,  impartial,  fairness dan  correct ,  sehingga  dalam  memeriksa  dan memutus  perkara  menghasilkan  produk  putusan yang  berkeadilan.  Faktor  internal  lainnya  adalah Faktor  dari  Peraturan  itu  sendiri.  Tata  Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang dirancang  untuk  membantu  masarakat  pencari keadilan  serta  mengurangi  penumpukan  perkara di  Pengadilan  khususnya  di  Mahkamah  Agung, dan  hal  tersebut  sangat  dirasakan  dan  memang sangat  membantu  bagi  masyarakat  yang membutuhkan. Gugatan Sederhana ini juga tidak wajib  diwakili  kuasa  hukum  atau  memakai  jasa advokat  seperti  halnya  dalam  perkara  gugatan biasa.  Namun,  para  pihak  (penggugat  dan tergugat)  dengan  atau  tanpa  kuasa  hukum  wajib hadir  langsung  ke  persidangan.  Hal  ini menyebabkan  Gugatan  Sederhana  tidak  dapat diterapkan  ketika  tergugat  tidak  diketahui keberadaannya,  dengan  adanya  ketentuan  yang mewajibkan Para Pihak dalam  hal ini Penggugat dan  Tergugat  untuk  hadir  di  pengadilan  dengan
atau  tanpa  di  dampingi  oleh  Advokat  ini menimbulkan  permasalahan  tersendiri,  karena tidak  setiap  pencari  keadilan  mempunyai kemampuan  untuk  beracara  dipengadilan, dengan  segala  keterbatasan  dan  kemampuan para  pihak  di  pengadilan  untuk  menyiapkan proses  perkara  yang  sedang  berlangsung  ini menjadi  masalah  besar,  karena  dengan  hal tersebut  sangat  mungkin  masyarakat  pencari keadilan  yang  mempunyai  permasalahan  hukum dengan menyandarkan kemampuan beracaranya pada  advokat  ini  akan  berdampak  terhadap kepercayaan  masyarakat  terhadap  lembaga peradilan  menjadi  berkurang,  hal  tersebut  di sebabkan  karena  adanya  persyaratan  yang terkesan  di  buat-buat  demi  menyederhanakan proses  perkara,  akan  tetapi  justru  malah menyulitkan  masyarakat  pencari  keadilan  untuk dapat  menyelesaikan  permasalahan  secara sederhana  sebagaimana  yang  di  idam-idamkan masyarakat pencari keadilan selama ini.
Ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada pasal  4  ayat  (4)  PERMA  Nomor  4  Tahun  2019 yang merupakan perubahan atas PERMA Nomor 2  tahun  2015  Tentang  tata  cara  penyelesaian Gugatan  Sederhana,  yang  berbunyi  sebagai berikut  :  “ Penggugat  dan  tergugat  wajib menghadiri  secara  langsung  setiap  persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidental  atau  wakil  dengan  surat  tugas  dari institusi penggugat” , adalah merupakan ketentuan yang  menjadi  masalah  terkait  dengan  kapasitas atau  kemampuan  para  pihak  untuk  hadir  di
pengadilan,  karena  dengan  adanya  ketentuan “dengan atau tanpa diwakili” mengandung makna pihak  wajib  hadir  walaupun  sudah  membayar advokat  untuk  bertindak  mewakilinya  di pengadilan, dan ini bukannya menjadi sederhana justru  menjadi  proses  yang  tidak  efisien  dan cenderung  menimbulkan  biaya  yang  tinggi  bagi mereka para pihak yang bersengketa.
Begitupun  persoalan  lain  timbul  manakala terbentur  pada  masalah  domisili  dari  para  pihak. Sesuai dengan Pasal 4 Perma No. 2 Tahun 2015, disebutkan bahwa Penggugat dan Tergugat harus berdomisili  di  daerah  hukum  Pengadilan  yang sama.  Hal  inilah  yang  menjadi  permasalahan  di pada  praktek  peradilan  dengan  tata  cara penyelesaian  gugatan  sederhana.  Banyak  para pencari  keadilan  yang  terbentur  dengan permasalahan  domisili  ini  sehingga  tidak  dapat memanfaatkan  mekanisme  Gugatan  Sederhana. Hal  tersebut  didasarkan  atas  alasan  domisili Penggugat  dan  Tergugat  haruslah  berdomisili hukum  di  daerah  hukum  pengadilan  yang  sama sesuai dengan Pasal 4 Perma No. 2 Tahun 2015. Akan tetapi setalah PERMA Nomor 4 tahun 2015 dilakukan  perubahan,  ketentuan  mengenai Penggugat  dapat  saja  berdomisili  di  luar  wilayah hukum  pengadilan  yang  sama  dengan  Tergugat, bisa  di  ajukan  gugatan  dengan  syarat  harus memilih kuasa hukum atau kuasa incidental atau juga dengan Surat Tugas yang berada pada wilah hukum  atau  domisili  hukum  yang  sama  dengan tergugat,  hal  tersebut  sebagaimana  diatur  pada PERMA  Nomor  4  Tahun  2019  yang  merupakan
perubahan  atas  PERMA  Nomor  2  Tahun  2015 dalam pasal 4 ayat (3a).
Gugatan  Sederhana  memerlukan  waktu tidak  sampai  2  (dua)  bulan  sudah  mendapatkan putusan  yang  sudah  berkekuatan  hukum  tetap, dapat  dipahami  agar  pelaksanaan  Gugatan Sederhana  ini  dapat  berjalan  dengan  cepat sesuai dengan salah asas pengadilan yaitu cepat, sederhana dan murah. Tetapi bila dilihat dari  sisi keadilan, maka hal ini belumlah memberikan rasa keadilan  bagi  masyarakat.  Seharusnya  masalah domisili  ini  dapat  dilakukan  dengan  terobosan hukum  baru  mengikuti  tata  cara  penyelesaian gugatan  sederhana,  yaitu  dengan  sebuah perubahan  peraturan  yang  nyata  di  mana masalah administrasi tentang Gugatan Sederhana  ini  diberikan  sebuah  keistimewaan dan  didahulukan  dari  gugatan  biasa  sehingga permasalahan  panggilan/relas  keluar  kota  yang menjadi kendala dari proses Gugatan Sederhana dapat diantisipasi. Kalau selama ini pemanggilan/relas ke pengadilan lain menggunakan  jalur  surat  menyurat  yang memakan  waktu  lama  (±  3  minggu  untuk  relas luar  kota),  maka  dalam  panggilan  Gugatan Sederhana  dari  Pengadilan  Negeri  tempat Gugatan  Sederhana  diajukan  ke  Pengadilan Negeri  tempat  domisili  Tergugat  dapat menggunakan  email  (surat  elektronik)  dengan tembusan  kepada  pemerintah  desa  setempat, sehingga  tidak  memerlukan  waktu  yang  lama. Tetapi  hal  ini  tentunya  harus  didukung  oleh tenaga  petugas  pengadilan  (Juru  Sita)  yang
khusus  menangani  relas  Gugatan  Sederhana sehingga  permasalahan  mengenai  domisili tersebut  dapat  diantisipasi  sehingga  Gugatan Sederhana  dapat  menjangkau  para  pihak  yang berbeda domisili.
Disisi lain, pemeriksaan Gugatan Sederhana  yang  menggunakan  Hakim  Tunggal dalam  memutus  perkara  Gugatan  Sederhana juga merupakan sebuah permasalahan tersendiri mengingat  hal  ini  dapat  dipandang  sebuah  hal yang  tidak  objektif,  karena  jumlah  hakim  bukan merupakan  hambatan  untuk  memutus  suatu perkara  secara  cepat  dan  sederhana  serta terhindar dari subjektifitas hakim tunggal. Maksud penyusun  PERMA  ini  memang  baik  bahwa dengan  diperiksa  oleh  Hakim  Tunggal,  maka pemeriksaan  Gugatan  Sederhana  dapat  berjalan dengan cepat mengingat permasalahannya yang tidak  terlalu  rumit  dan  nilai  nominal  yang  tidak terlalu  besar  (maksimal  Rp.  500.000.000,-). Sebagaimana  pada  pasal  3  ayat  (1)  yang merupakan  PERMA  Nomor  4  Tahun  2019  yang merupakan  perubahan  atas  PERMA  Nomor  2 tahun  2015  Tentang  tata  Cara  penyelesaian Gugatan  Sederhana.  Tetapi  ada  hal  yang mungkin dilupakan oleh penyusun PERMA bahwa Gugatan  Sederhana  adalah  pemeriksaan  atas adanya  sebuah  sengketa  antara  satu  pihak  dan pihak  lainnya  (Penggugat  dan  Tergugat), sehingga  sesuai  dengan  kaidah  Hukum  Acara Perdata,  bahwa  pemeriksaan  Gugatan  tetaplah harus  dilakukan  oleh  Majelis  Hakim  (3  orang Hakim).  Penggunaan  Hakim  tunggal  hanyalah
digunakan  pada  saat  memutuskan  perkara  yang tidak  mengandung  unsur  sengketa,  berupa Penetapan  Pengadilan  seperti  Penetapan Perwalian  dan  Pengampunan  dan  sebagainya. Bila  kita  bandingkan  dengan  gugatan  mediasi, yaitu gugatan yang diajukan oleh salah satu pihak yang telah mencapai kesepakatan melalui proses mediasi  yang  tujuannya  hanyalah  untuk mengukuhkan  kesepakatan  perdamaian  menjadi akta  perdamaian  tetap  diperiksa  dan  dikukuhkan oleh  Majelis  Hakim  padahal  gugatan  tersebut sudah tidak mengandung unsur sengketa karena sudah  diselesaikan  melalui  proses  mediasi sebelumnya.  Hal  ini  menjadi  sebuah  kontradiksi yang  harus  segera  diperbaiki  mengingat  hal  ini bisa  membuat  penerapan  Gugatan  Sederhana menjadi tidak optimal.
Begitupun  dengan  produk  putusan  dari hakim  tunggal  tersebut  yang  memberi  peluang untuk  dilakukan  upaya  hukum  keberatan,  ini menjadi  masalah  yang  menjadikan Small  Claim Court  (SCC) tidak  lagi  sederhana,  akan  tetapi cenderung  berbelit  dan  banyak  birokrasi penyelesaian sengketa yang sudah seharusnya di hindari. Dengan penyelesaian sengketa menggunakan  Hakim  Majelis  maka  dengan sendirinya  akan  lebih  terjaga  integritas  hakim yang  menangani  dan  tentunya  berimplikasi kepada produk putusan yang baik memenuhi rasa keadilan (Siregar, 2014).
Tidak  diaturnya  mekanisme  eksekusi khususnya  upaya  paksa  terhadap  putusan- putusan gugatan sederhana, hal tersebut karena
dipandang  ketentuan  mengenai  pelaksanaan eksekusi  sebagaimana  diatur  dalam  ketentuan PERMA Nomor 2 Tahun 2015, pasal 31  ayat (1) dan  ayat  (2)  serta  dengan  tambahan sebagaimana dalam perubahan PERMA Nomor 2 Tahun  2015  Tentang  Tata  Cara  Penyelesaian Gugatan  Sederhana  yang  telah  diubah  dengan PERMA  Nomor  4  Tahun  2019  dalam  pasal  31 ayat  (2a),  2  (b)  dan  2(c)  yaitu  mengenai ketentuan  pemberian  waktu  aanmaning  yang lebih  dipersingkat  yaitu  7  hari  dengan  2  kali aanmaning tetap saja ini tidak menunjukkan suatu perubahan atas ketentuan pelaksanaan eksekusi seperti  halnya  penyelesaian  sengketa  perkara biasa yang telah berkekuatan hukum tetap.
Diantara bentuk upaya paksa yang tersedia mekanisme penyitaan merupakan salah satu poin yang  menentukan  dalam  pelaksanaan  putusan pengadilan,  manakala  putusan  yang  telah berkekuatan  hukum  tetap  tersebut  tidak  dapat dilaksanakan  secara  sukarela.  Pelaksanaan  sita jaminan  ( conservatoir  beslag )  merupakan tindakan hukum pengadilan atas benda bergerak atau  benda  tidak  bergerak  milik  tergugata  atas permohonan  dari  penggugat  untuk  diawasi  atau diambil  untuk  menjamin  agar  tuntutan Penggugat/Kewenangan Penggugat tidak menjadi  hampa  dilakukan  berdasarkan  atas penetapan  dan  perintah  Ketua  Majelis,  dengan adanya  penyitaan  maka reliability  judiciary akan terwujud  karena  tersedia  suatu  mekanisme  yang dapat  menjamin  konsistensi  pelaksanaan  setiap putusan dikemudian hari terhadap barang-barang
yang  menjadi  tuntutan  atau  objek  sengketa (Barkatulla, 2010). Sehingga barang-barang yang disita dapat dialihkan, diperjualbelikan, disewakan atau  dipindahtangankan  kepada  pihak  lain  oleh pihak penggugat yang beritikad  buruk (bad faith)
(Arifin, 2018) .
Memperhatikan begitu kompleksnya permasalahan  dalam  PERMA  Nomor  2  Tahun 2015  Tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Gugatan Sederhana  yang  telah  diubah  dengan  PERMA Nomor  4  Tahun  2019,  maka  menurut  hemat penulis peraturan tersebut tidaklah dapat berlaku secara  efektif  dan  efisien  sebagaimana  dari tujuan  utama  atas  dibuatnya  peraturan  tersebut, senyatanya  penyelesaian  sengketa  dengan model Small  Claim  Court  (SCC )  yang  berlaku dalam  peradilan  perdata  di  Indonesia  tidak menyasar  seluruh  masyarakat  pencari  keadilan, sebagaimana  klausul-klausul  atau  ketentuan- ketentuan yang telah ditentukan dalam Peraturan Mahkamah  Agung  tersebut,  dengan demikian menurut penulis diberlakukannya PERMA Nomor 2  Tahun  2015  Tentang  Tata  Cara  Penyelesaian Gugatan  Sederhana  yang  telah  diubah  dengan PERMA  Nomor  4  Tahun  2019  belumlah  dapat dikatakan  sebagai  suatu  alternatif  penyelesaian sengketa  perdata  yang  dapat  memenuhi  tujuan dari  dibuatnya  peraturan  tersebut,  faktanya masyarakat dengan segmen bisnis personal atau masyarakat  secara  individual  belum  bisa sepenuhnya  menikmati  atas  diberlakukannya peraturan tersebut (Urip, & Bintoro, 2013).
Maka  diperlukan  untuk  dapat  di  jadikan sebagai  alternatif  sebelum  adanya  konsep penyelesaian  yang  tepat  yang  sesuai  dengan kebutuhan  hukum  masyarakat  Indonesia  yang cenderung  bersifat  komunal,  maka  harus  segera melakukan akselerasi dalam perubahan peraturan  Tata  Cara  Penyelesaian  Gugatan Sederhana,  sehingga  dapat  berlaku  secara efisien  dan  efektif  yang  berdampak  terhadap tercapainya  asas  sederhana,  cepat  dan  biaya ringan (Ninghtyas, 2014).
Kedua  yaitu  Faktor  Eksternal,  yang dimaksud faktor eksternal penghambat pemeriksaan  perkara  secara  sederhana  atau Small Claims Court yaitu pemeriksaan perkara di pengadilan diawali dengan adanya gugatan yang diajukan penggugat berupa tuntutan hak.  Bahwa suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum  yang  cukup,  merupakan  syarat  utama untuk  dapat  diterimanya  tuntutan  hak  itu  oleh pengadilan  guna  diperiksa: point  d’interest,  point d’action (Mertokusumo,  2010).  Suatu  gugatan diajukan  diajukan  secara  tertulis  yang ditandangani  oleh  langsung  penggugat  atau kuasanya dan dapat juga untuk yang tidak dapat menulis  diajukan  secara  lisan,  hal  tersebut sebagaimana  diatur  dalam  ketentuan  Pasal  118 ayat (1) dan Pasa l 120 dan Pasal 123 HIR.
Proses  yang  sangat  penting  dan  krusial adalah  setelah  Ketua  Pengadilan  Negeri menentukan  hari  sidang,  selanjutnya  pengadilan memanggil  para  pihak  yang  berperkara  untuk menghadiri persidangan pada waktu yang telah di
tetapkan,  pemanggilan  tersebut  dilakukan  oleh juru  sita.  Kehadiran  para  pihak  dipengadilan adalah  merupakan  bagian  dari  proses pemeriksaan  yang  akan  sangat  membantu berjalannya  proses  pemeriksaan  sengketa  di pengadilan berjalan sebagaimana yang diharapkan, yaitu harapan tercapainya pemeriksaan secara singkat.
Akan tetapi terkadang  masyarakat pencari keadilan  yang  bertindak  sebagai  pihak  yang berperkara justru mereka tidak datang pada saat hari  sidang  telah  ditentukan  dan  telah  dipanggil oleh  juru  sita  secara  patut.  Perilaku  tersebut adalah merupakan salah satu faktor penghambat dalam  mengimplementasikan  suatu  peraturan, khususnya  untuk  PERMA  Nomor  4  tahun  2019 yang merupakan Perubahan atas PERMA Nomor 2  Tahun  2015  Tentang  Tata  Cara  Penyelesaian Gugatan  Sederhana.  Kedisiplinan  para  pihak yang berperkara dipengadilan sangat berpengaruh  besar  terhadap  kelancaran  proses persidangan.  Terkadang  orang  yang  berperkara tidak  selamanya  berlatar  belakang  pendidikan yang  cukup  untuk  memahami  prosedur  hukum, namun  ada  kalanya  pihak  yang  berperkara berasal  dari  masyarakat  yang  berlatar  belakang pendidikan rendah atau bahkan buta hurup sama sekali  (Mansyur,  2017),  akan  tetapi  adakalanya ketidak  hadiran  para  pihak  yang  bersengketa dipengadilan terkadang terjadi karena kesengajaan  untuk  bersikap  mengulur-ngulur waktu  proses  berjalannya  pemeriksaan  di pengadilan.  Dibutuhkan  ketegasan  dari  Majleis
Hakim  pemeriksa  perkara  ketika  ditemukan adanya perilaku yang tidak terpuji dari para pihak yang  berperkara,  ketika  ada  kesengajaan ketidakhadiran  dalam  pemeriksaan  sidang  yang telah  ditentukan  adalah  nampak  sebagai  bagian dari  perbuatan  para  pihak  yang  berperkara dipengadilan dengan sengaja, untuk menghambat proses persidangan.

## D. SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  pembahasan  penelitian dapat  ditarik  kesimpulan  sebagai  berikut  Bahwa Langkah  yang  ditempuh  oleh  Mahkamah  Agung Republik Indonesia dengan menerbitkan Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun 2015 yang telah diubah dengan PERMA Nomor 4 Tahun  2019  yang  merupakan  perubahan  atas PERMA Nomor 2 tahun 2015 Tentang tata Cara penyelesaian Gugatan Sederhana, sebagai salah satu acces  to  justice haruslah  di  apresiasi, walaupun memang efektivitas atas pemberlakuan peraturan  tersebut  belumlah  sebagaimana  yang diharapkan.  Adanya  lembaga Small  Claim  Court (SCC) secara tidak langsung sebagai salah  satu solusi memutus mata rantai proses upaya hukum pada  tingkat  pengadilan  yang  lebih  tinggi  serta tentunya  membatasi  arus  jumlah  perkara  yang masuk  ke  Mahkamah  Agung  melalui  upaya hukum  kasasi.  Peraturan  Mahkamah  Agung  ini terbit  untuk  mempercepat  proses  penyelesaian perkara sesuai asas peradilan sederhana, cepat, biaya  ringan,  mengingat  selama  ini  masyarakat pencari  keadilan  masih  mengeluhkan  lamanya
proses  berperkara  di  pengadilan.  Karena  itu diperlukan  percepatan  proses  persidangan dengan  sistern  peradilan Small  Claim  Court (SCC)  yang  sangat  penting  bagi  dunia perdagangan dan investor yang klaim gugatannya kecil  agar  proses  pemeriksaan  diselesaikan secara cepat.
Bahwa  penyelesaian  sengketa  perdata secara Small  Claim  Court (SCC)  dalam pelaksanaannya  banyak  diketemukan  faktor- faktor  penghambat,  diantaranya  yaitu  faktor Internal  dan  faktor  eksternal.  Pertama,  faktor Internal  yaitu  terdiri  atas  profesionalisme  pejabat peradilan  yaitu  hakim  selaku  pejabat  yang diberikan kewenangan untuk menerima, memeriksa  dan  memutus  perkara  yang ditugaskan  kepadanya  terkadang  tidak  memiliki integritas  yang  tinggi  sehingga  pada  akhirnya produk hukum berupa putusan tidak mencerminkan  produk  putusan  hakim  yang berkeadilan.  Kemudian  peraturan  dalam  hal  ini PERMA  tentang  tata  cara  penyelesaian  gugatan sederhana  yang  di  harapkan  dapat  memberikan acces  to  justice bagi  para  pencari  keadilan terdapat kelemahan yang harus segera dilakukan perubahan untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.  Kedua,  faktor  eksternal  yaitu terkadang  para  pihak  yang  bersengketa  ada kesengajaan  untuk  mengulur-ulur  waktu  proses pemeriksaan, hal tersebut dilakukan dengan cara tidak memenuhi panggilan yang sudah ditetapkan oleh  Majelis  Hakim  yang  oleh  juru  sita  sudah dipanggil secara patut.

## DAFTAR PUSTAKA JURNAL
Afriana,  Anita.,  &  Chandrawulan,  An  An.  (2019).
Menakar Penyelesaian Gugatan
Sederhana Di Indonesia. Jurnal Bina Mulia
Hukum , Vol.14, (No.1), pp.53–71.https://jur nal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/vi ew/65
Arifin, M. (2018). Itikad Baik Sebagai Asas Pokok
Dalam  Hukum  Perikatan  Nasional. Jurnal
Hukum dan Pembangunan , Vol. 48, (No.4), pp.358–361. https://doi.org/10.30996/dih.v1 1i21.442
Asnawi,  Habib  S.  (2016).  Penafsiran  Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Migas. Jurnal  Yudisial, Vol.9,  (No.3), pp.259–279.http://dx.doi.org/10.29123/jy.v9 i3.10
Barkatulla,  Abdul  H.  (2010).  Penyelesaian Arbitrase  Online  Dalam  Penyelesaian Sengketa  Transaksi  E-Commerce. Jurnal
Hukum  Ius  Quia  Iustum, Vol.17,  (No.3), pp.363–382.https://doi.org/10.20885/ius tum.vol17.iss3.art2
Damaitu,  Emanuel  Raja.,  &  Wada,  Igam  Arya.
(2017).  Wewenang  Pemerintah  Dalam Pembubaran Organisasi Masyarakat .
Lentera  Hukum, Vol.4,  (No.4),  pp.  157–
170. https://doi.org/10.19184/ejlh.v4i3.5361
Hasuri.  (2019).  Sistem  Peradilan  Pidana Berkeadilan  Melalui  Pendekatan  Kontrol Dalam  Proses  Penegakan  Hukum. Ajudikasi :  Jurnal  Ilmu  Hukum ,  Vol.3,
(No.2),pp.167-183.  https://doi.org/10.30656
/ajudikasi.v3i2.1879
Hidayat,  A.  (2013).  Penemuan  Hukum  Melalui
Penafsiran Hakim Dalam Putusan Pengadilan. Pandecta :  Jurnal  Penelitian Ilmu  Hukum  (Research  Law  Journal),
Vol.8,(No.2),pp.153–169.  https://doi.org/10. 15294/pandecta.v8i2.2682
Inayah,  H.  (2017).  Pelaksanaan  Penyelesaian Klaim  Dan  Subrogasi  Atas  Klaim  Yanh Telah Dibayarkan Oleh Perusahaan Surety Dalam  Perjanjian  Surety  Bond  Di  PT Jasaraharja  Putera  Cabang  Mataram. Jurnal Law Reform , Vol.12, (No.2), pp.23– 43. http://dx.doi.org/10.29123/jy.v9i3.10 Laela,  Efa  F.  (2013).  Mekanisme  Small  Claims Cortt  Dalam  Mewujudkan  Tercapainya Peradilan  Sederhana,  Cepat,  Dan  Biaya Ringan .  Mimbar  Hukum ,  Vol.25,  (No.2),
pp.258–270.https://doi.org/10.22146/jmh. 16096
Laela,  Efa  F.  (2018).  Eksistensi  Small  Claim Court  dalam  Mewujudkan  Tercapainya Peradilan  Sederhana,  Cepat  dan  Biaya Ringan. Jurnal  Hukum  Unpad ,  Vol.8,
(No.7),  pp.768–778.  http://dx.doi.org/10. 18415/ijmmu.v7i8.2237.
Latifiani,  Dian.,  &  Ratnasari,  Mitha.  (2019).  The Small Claim Court to Realize the Fast and Simple  Principle  in  Civil  Disputes Resolution. South  East  Asia  Journal  of Contemporary  Business,  Economics  and Law ,Vol.18,(No.4),pp.7–12.  https://seajbel.
com/wp-content/uploads/2019/05/SEAJBE L-18_35.pdf
Ninghtyas,  Gerynica  A.  (2014).  Penerapan Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Terhadap Penyelesaian  Sengketa  Perdagangan
Online  (e-Commerce)  Melalui  Arbitrase Online. Kumpulan  Jurnal  Mahasiswa Fakultas  Hukum ,  Vol.1,  (No.1),  pp.  1–30. http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index. php/hukum/article/view/687
Nugroho, Dewi Rahmaningsih., & Suteki. (2020).
Membangun  Budaya  Hukum  Persidangan Virtual  (Studi  Perkembangan  Sidang Tindak  Pidana  via  Telekonferensi). Jurnal Pembangunan  Hukum  Indonesia ,  Vol.2,
(No.3),  pp.291–304.  https://doi.org/10.147 10/jphi.v2i3.291-304
Rahman,  Faiz.,  &  Wicaksono,  Dian  Agung. (2016).  Eksistensi  Dan  Karakteristik Putusan  Bersyarat  Mahkamah  Konstitusi.
Jurnal Konstitusi , Vol. 13, (No. 2), pp. 349–
350. https://doi.org/10.31078/jk1326
Satyayudhadananjaya,  N.  (2014).  Sistem Peradilan  Pidana  Terpadu  (Integreted Criminal  Justice  System  )  Di  Kaji  Dari
Perspektif Sub Sistem Kepolisian. Vyavahara Duta: Jurnal Ilmiah Ilmu Agama dan Ilmu Hukum, Vol. 9, (No. 1), pp. 87–94. https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pene litian_1_dir/f12be23c1beac354c8d11190a6 636827.pdf
Siregar,  C.  (2014).  Pancasila,  Keadilan  Sosial,
Dan Persatuan Indonesia. Jurnal Humaniora ,Vol.5,(No.1),pp.107–112.https:
//doi.org/10.21512/humaniora.v5i1.2988
Tjoneng, A. (2017). Gugatan Sederhana Sebagai Terobosan  Mahkamah  Agung  Dalam Menyelesaikan  Penumpukan  Perkara  Di Pengadilan Dan Permasalahannya.
Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi, Vol.8,  (No.2),  pp.93–106. https://doi.org/10.28932/di.v8i2. 726
Tracy, Karen.,& Craig, Robert T. (2019). Decision Announcements  in  Small  Claims  Court  A Recurring  Judge  Dilemma. Language  and Dialogue ,Vol.9,(No.1),pp.65–83.
https://doi.org/10.1075/ld.00032.tra
Urip,  Rochani.,  &  Bintoro,  Rahadi  Wasi.  (2013).
Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Dalam Transaksi Elektronik (E-Commerce). Jurnal Dinamika Hukum , Vol. 13, (No.1), pp. 123–
138.http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2013.1 3.1.161

## BUKU
Arto,  H.A.  Mukti  (2018). Teori  dan  Seni Menyelesaikan  Perkara  Perdata  di Pengadilan . Depok: Kencana.
Astarini, Dwi Rezki S. (2013). Mediasi Pengadilan Salah Satu bentuk Penyelesaian sengketa Berdasarkan  Asas  Peradilan  Cepat, Sederhana  Biaya  Ringan. Bandung: Alumni.
Harahap,  M.  Yahya  (2012). Hukum  Acara
Perdata. Gugatan, Persidangan,
Penyitaan,  Pembuktian  dan  Putusan
Pengadilan . Jakarta: Sinar Grafika.
Mansyur,  R.  (2017). Gugatan  Sederhana  Teori Praktek  dan  Permasalahannya .  Jakarta:
Pustaka Dunia.
Mas, M. (2004). Pengantar Ilmu Hukum . Jakarta:
Ghalia Indonesia.
Mertokusumo,  S.  (2010). Hukum  Acara  Perdata Indonesia .  Yogyakarta:  Universitas  Atma
Jaya.
Siswanto,  H.  (2018). Dilema  Eksekusi. Jakarta:
Rayyana Komunikasindo.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945
Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun 2015  Tentang  Tata  Cara  Penyelesaian
Gugatan Sederhana.
Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  4  Tahun
2019  Tentang  Perubahan  atas  PERMA
Nomor  2  Tahun  2015  Tentang  Tata  Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016
Tentang Prosedur Mediasi.

## SUMBER ONLINE
Mahkamah  Agung  RI.  (2014).  Pengadilan  Untuk Semua.  Retrieved  from    https://www. mahkamahagung.go.id/id/berita/361/penga dilan.