INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 4208-4221 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-42468
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Peranan Pemerintah Melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dalam Menanggulangi Phising di Indonesia
Ananta Fadli Sutarli 1 🖂 , Shelly Kurniawan 2

## Fakultas Hukum, Universitas Kristen Maranatha
Email: ananta.fadli@gmail.com 1 🖂

## Abstrak
Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi  (UU  PDP)  adalah  instrumen  hukum  yang  melindungi  data  pribadi  masyarakat  Indonesia  dari penyalahgunaan,  termasuk  praktik  phising.  Penulisan  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  sejauh  mana efektivitas peran pemerintah dalam menanggulangi phishing di Indonesia melalui UU PDP. Penelitian ini akan  menganalisis  implementasi  UU  PDP  dalam  menanggulangi praktik  phishing  dengan  menggunakan metode  hukum  normatif.    Hasilnya  menunjukkan  bahwa  UU  PDP  tahun  2022  melindungi  data  pribadi, termasuk informasi secara merinci yang menjadi target phising. Lembaga Otoritas Perlindungan Data Pribadi akan  bertanggung  jawab  dalam  pelaksanaan  UU  PDP,  memberikan  sanksi  administratif,  mendukung penegak hukum, dan menilai persyaratan transfer data pribadi ke luar Indonesia. Sanksi pidana termasuk penjara atau denda diterapkan untuk menanggulangi phising, serta sanksi administratif seperti pencabutan izin  usaha  dan/atau  pembekuan  kegiatan  usaha  sebagai  efek  jera.  UU  PDP  tahun  2022  penting  dalam melindungi  data  pribadi  dari  phising,  tetapi  perlu  perkuat  pelaksanaan  dan  kerja  sama  antara  lembaga pemerintah terkait agar efektivitasnya meningkat, sehingga masyarakat merasa aman dalam transaksi online dan menjaga data pribadi mereka.
Kata Kunci: Data Pribadi; Pemerintah; Phishing; Regulasi
Abstract
Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (PDP Law) is a legal instrument that protects the personal data of Indonesian citizens from misuse, including phishing practices. This paper aims to assess the effectiveness of the government's role in combating phishing in Indonesia through the PDP Law. The study analyzes the implementation of the PDP Law in addressing phishing practices using a normative legal method. The results indicate that the PDP Law of 2022 safeguards personal data, including detailed information that is targeted  by  phishing.  The  Personal  Data  Protection  Authority  is  responsible  for  enforcing  the  PDP  Law, imposing administrative sanctions, supporting law enforcement agencies, and assessing the requirements for transferring  personal  data  outside  Indonesia.  Criminal  sanctions,  such  as  imprisonment  and/or  fines,  are applied to combat phishing, while administrative penalties, such as revoking business licenses or suspending business activities, serve as deterrents. The PDP Law of 2022 plays a crucial role in protecting personal data from phishing, but efforts should be made to strengthen its implementation and foster cooperation among relevant  government  institutions  to  enhance  its  effectiveness,  ensuring  that  individuals  feel  secure  in conducting online transactions and safeguarding their personal data.
Keywords: Government; Phishing; Regulation.

## PENDAHULUAN
Perkembangan  teknologi  internet  yang  semakin  cepat  telah  mengakibatkan  dampak yang sangat signifikan bagi masyarakat dunia. Perkembangan tersebut telah mengubah banyak metode konvensional dan gaya hidup masyarakat menjadi lebih modern di berbagai bidang, seperti  sosial,  budaya,  ekonomi,  militer,  administrasi,  dan  bidang  lainnya.  Adanya perkembangan teknologi dan kemudahan akses informasi membuat peluang dan persaingan di masyarakat semakin meningkat. Oleh karena itu, masyarakat saat ini diharuskan untuk hidup lebih  modern  dan  mengikuti  perkembangan  tersebut  jika  tidak  ingin  ketinggalan  dalam persaingan (Wahyudi & Sukmasari, 2014)
Internet adalah media informasi dan komunikasi elektronik yang menyediakan berbagai aktivitas, seperti e-commerce, e-education, e-health, e-government, e-payment, transportasi, pariwisata,  dan  cloud  computing.  Salah  satu  kemajuan  dalam  teknologi  informasi  dan komunikasi adalah pengumpulan, penyimpanan, pembagian, dan analisis data secara efisien dan efektif antara perusahaan atau masyarakat (Dewi, 2016). Banyak masyarakat Indonesia juga memanfaatkan  teknologi  internet.  Menurut  hasil  survei  yang  dilakukan  oleh  Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia pada tahun 2016, terdapat 132,7 juta pengguna internet di Indonesia, dimana sebagian besar pengguna internet berada di wilayah Jawa yaitu sebanyak 86,3 juta orang. Pemanfaatan teknologi internet tersebut sangat beragam, dimana dari 132,7
juta pengguna internet tersebut, 97,4% diantaranya menggunakan internet untuk media sosial, 96,8% untuk hiburan, 96,4% untuk mengakses berita, 93,8% untuk kebutuhan pendidikan, 93,1% untuk  komersial,  dan  91,6%  diantaranya  juga  menggunakan  internet  untuk  layanan  publik Indonesia (Dewi, 2016).
Dengan semakin majunya zaman dan teknologi yang semakin canggih, kejahatan siber ( cybercrime)  telah  berkembang  dan  menghasilkan  berbagai  jenis  kejahatan  baru  dengan metode baru. Bentuk-bentuk kejahatan siber ( cybercrime) terus berkembang dan tidak hanya terbatas pada hacking, cracking, atau carding, namun juga mencakup jenis-jenis kejahatan yang lebih  spesifik  seperti probe  (upaya  untuk  mendapatkan  akses  ke  suatu  sistem),  scan  (probe dalam jumlah besar), account compromise (penggunaan akun secara ilegal), root compromise (account  compromise  dengan  hak  akses  bagi  pelaku  penyusup), denial  of  service  atau  DoS (membuat  jaringan  tidak  berfungsi  karena  terlalu  banyak  lalu  lintas),  penyalahgunaan  nama domain, dan masih banyak lagi (Ekawati, 2018). Data pribadi yang bocor dapat menjadi awal munculnya berbagai aktivitas mengganggu seperti spam pada email dan SMS, serta kejahatan siber lainnya yang merugikan masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi menjadi sangat  penting  dalam  era  digitalisasi  saat  ini.  Data  pribadi,  seperti  nama,  nomor  identitas, alamat,  nomor  telepon,  dan  lain-lain,  merupakan  bagian  integral  dari  identitas  seseorang. Pelaku kejahatan siber seringkali memanfaatkan data pribadi tersebut melalui metode phishing, yang  merupakan  tindakan  kejahatan  untuk  memperoleh  informasi  rahasia  dari  korban  (Mia Haryati Wibowo, 2017). Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menjaga keamanan data pribadi masyarakat melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.
Phising  adalah  upaya  untuk  mendapatkan  informasi  data  seseorang  dengan  teknik pengelabuan. Data yang menjadi sasaran phising adalah data pribadi (nama, usia, alamat), data akun ( username dan password), dan data finansial (informasi kartu kredit, rekening). Istilah resmi phising adalah phising, yang berasal dari bahasa Inggris fishing yaitu memancing.  Kejahatan phising menggunakan teknik rekayasa sosial untuk menipu orang dan memperoleh informasi pribadi atau data sensitif seperti username, password, dan rincian kartu kredit. Pelaku kejahatan phising  disebut  sebagai Phisher,  dan  mereka  cenderung  menyamar  sebagai  entitas  yang terpercaya atau sah dalam sebuah komunikasi elektronik, seperti bank, perusahaan, atau situs web  populer. Phisher  akan  menggunakan  berbagai  taktik  untuk  membuat  korban  mereka percaya dan terdorong untuk membagikan informasi pribadi mereka, seperti mengirim email palsu atau membuat situs web palsu yang terlihat sangat mirip dengan situs web asli. Setelah mendapatkan  informasi  pribadi  korban,  phisher  dapat  menggunakannya  untuk  melakukan kejahatan, seperti pencurian identitas, penipuan kartu kredit, dan penipuan keuangan lainnya.
Kejahatan  Siber Phising  melalui  WhatsApp  terus  menjadi  ancaman  yang  harus diwaspadai  oleh  masyarakat.  Salah  satu  skema  penipuan  terbaru  yang  ditemukan  adalah Rediroff.ru.  Para  penipu  menggunakan  rekayasa  sosial  untuk  mendapatkan  akses  ke  data pengguna WhatsApp, termasuk informasi keuangan seperti rincian akun bank dan kartu. Para penipu  mengirimkan  tautan  kepada  pengguna WhatsApp  yang  mengklaim  bahwa  mereka memenangkan  hadiah  dan  diminta  untuk  mengikuti  survei.  Setelah  pengguna  menjawab pertanyaan,  mereka  diarahkan  ke  situs  web  lain  yang  meminta  pengguna  untuk  mengisi informasi  pribadi  seperti  nama,  usia,  alamat,  informasi  bank,  dan  data  pribadi  lainnya.
Informasi  yang  diperoleh  tersebut  dapat  digunakan  untuk  melakukan  penipuan  atau digunakan untuk keuntungan para pelaku kejahatan siber. Selain itu, penjahat dunia maya dapat memanfaatkan informasi ini untuk mengirimkan spam dan email  berbahaya kepada korban, serta menginstal aplikasi yang tidak diinginkan di perangkat pengguna. Situs web phishing ini juga  menggunakan  taktik  untuk  menyesuaikan  skema  penipuan  sesuai  dengan  lokasi pengguna. Oleh karena itu, penting bagi pengguna WhatsApp untuk melaporkan tautan spam seperti  Rediroff.ru  sebagai  spam  dan  menghapusnya  segera.  Jika  pengguna  secara  tidak sengaja mengklik tautan tersebut, mereka harus memindai perangkat mereka dengan antivirus untuk mencari malware atau aplikasi yang tidak diinginkan.
Maka dari itu, penting bagi masyarakat untuk memahami dan waspada terhadap tindak- tindak  kejahatan  phising  agar  data  pribadi  mereka  tidak  jatuh  ke  tangan  yang  tidak bertanggung jawab. Untuk itu, masyarakat harus berhati-hati dan memperhatikan tanda-tanda phising seperti email atau pesan yang tidak dikenal, tautan yang tidak dikenal, atau permintaan informasi  pribadi  yang  tidak  biasanya  diberikan.  Dengan  melakukan  hal-hal  tersebut, masyarakat dapat melindungi data pribadi mereka dari tindak kejahatan phising.
Perlindungan data pribadi menjadi hal yang sangat penting untuk diterapkan dalam era digital saat ini. Pemerintah berperan penting dalam melindungi data pribadi dengan Undang- Undang  Perlindungan  Data  Pribadi.  Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2022  tentang Perlindungan  Data  Pribadi  (selanjutnya  disingkat  UU  PDP)  adalah  peraturan  baru  yang mengatur bagaimana data pribadi harus dilindungi dan diproses di Indonesia. Ini merupakan langkah  penting  untuk  menjamin  privasi  dan  hak-hak  individu  dalam  hal  pengumpulan, penggunaan, dan pembagian  data  pribadi. Undang-Undang  ini membatasi  bagaimana  data pribadi  harus  ditangani  dan  dilindungi,  termasuk  catatan,  persetujuan,  akses,  keamanan, penyalahgunaan, hukum, dan lembaga otoritas.
Meskipun  undang-undang  ini  telah  diterbitkan,  masih  banyak  individu  maupun organisasi yang belum memahami sepenuhnya tentang Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi  dan  bagaimana  tindakan  preventif  yang  harus  diterapkan  dalam  melindungi  data pribadi.  Mengingat  undang-undang  ini  masih  baru,  pemerintah  perlu  melakukan  sosialisasi secara menyeluruh di  seluruh wilayah  agar  semua lembaga pemerintah,  badan hukum,  dan masyarakat dapat memahami hak dan kewajibannya serta mengetahui cara untuk melaporkan tindakan pengambilan data secara tidak sah oleh pihak lain. Dengan era digital saat ini, data pribadi  sangat  berharga  dan  seringkali  disalahgunakan  oleh  pihak-pihak  yang  tidak bertanggung jawab. Dengan demikian, UU PDP merupakan langkah penting untuk memastikan privasi  dan  hak-hak  individu  dalam  hal  pengumpulan,  penggunaan,  dan  pembagian  data pribadi.
Dalam  tulisan  ini,  Penulis  akan  membahas  bagaimana  peranan  pemerintah  melalui Undang-Undang  Perlindungan  Data  Pribadi  dalam  menanggulangi  kejahatan  Phising  di Indonesia. Tulisan ini akan menjelaskan bagaimana undang-undang tersebut dapat membantu menjamin privasi  dan hak-hak individu, dan bagaimana tindakan preventif dapat diterapkan untuk  melindungi  data  pribadi  dari  tindak  kejahatan  phising.  Perlu  diperhatikan  bahwa penulisan  ini  berfokus  pada  peran  pemerintah  melalui  undang-undang  perlindungan  data pribadi dalam menanggulangi phishing, pada penulisan " Cyber Crime dalam Bentuk Phising Berdasarkan  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (Gulo  dkk.,  2020) memfokuskan pada undang-undang yang lebih spesifik, yaitu Undang-Undang Informasi dan Transaksi  Elektronik  (UU  ITE).  UU  ITE  memberikan  dasar  hukum  bagi  penegakan  hukum terhadap tindakan cybercrime, termasuk phising. Dalam penulisan tersebut menjelaskan bahwa UU ITE mengatur tindakan yang dianggap sebagai kejahatan di dunia maya dan sanksi yang dapat dikenakan bagi pelakunya, acuan penulisan tersebut dijadikan sebagai refrensi  dalam pembahasan pengaturan perlindungan data di indonesia. Kedua penulisan ini memiliki tema yang sama, yaitu phishing, namun fokusnya berbeda. Penulisan tentang " Peranan pemerintah melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dalam menanggulangi kejahatan Phising di Indonesia"  lebih  menekankan  pada  upaya  pemerintah  dalam  melindungi  data  pribadi masyarakat dari praktik phishing melalui UU PDP yang baru saja disahkan pada tahun 2022, sedangkan penulisan tentang " Cyber Crime dalam Bentuk Phising Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik." lebih menekankan pada sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana phishing. Kedua penulisan ini dapat saling melengkapi dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang phishing dan upaya pencegahannya di Indonesia. Penulis
berharap tulisan ini akan memberikan wawasan dan informasi yang berguna bagi masyarakat dan organisasi dalam menjaga privasi dan hak-hak data pribadi dalam era digital saat ini.

## METODE PENELITIAN
Penulisan  " Peranan  Pemerintah  Melalui  Undang-Undang  Perlindungan  Data  Pribadi dalam Menanggulangi Phising di Indonesia" menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode ini melibatkan analisis terhadap norma hukum yang berlaku dalam masyarakat, baik yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan maupun yang berdasar pada etika dan moral yang berlaku (Suggono, 2016). Dalam hal ini, penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi mengenai peraturan hukum dan regulasi yang terkait dengan perlindungan data  pribadi,  seperti  undang-undang  perlindungan  data  pribadi,  dan  membandingkannya dengan praktik-praktik yang ada dalam menanggulangi phising.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  sejauh  mana  peran  pemerintah  melalui undang-undang perlindungan data pribadi dalam mengatasi masalah phising di Indonesia dan bagaimana implementasi undang-undang tersebut dalam praktiknya. Oleh karena itu, metode penelitian  hukum  normatif  sangat  sesuai  untuk  digunakan  dalam  hal  penulisan  ini  untuk menemukan solusi atau jawaban terhadap masalah yang ada.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Peraturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia
Perkembangan  teknologi  dan  informasi  pada  era  digitalisasi  yang  semakin  luas menjadikan informasi privasi seseorang dapat diakses dengan mudah oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Kepentingan pengaturan perlindungan data menjadi sangat penting bagi masyarakat  Indonesia.  Dengan  adanya  perlindungan  hukum  preventif  yaitu  suatu  upaya pemerintah untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum sebelum terjadi. Perlindungan ini diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  dengan  tujuan  memberikan  pedoman  dan batasan  dalam  menjalankan  kewajiban  tertentu.  Mekanisme  perlindungan  hukum  preventif memberikan kesempatan bagi subyek hukum untuk menyampaikan keberatan atau pendapat sebelum keputusan pemerintah menjadi final, dengan tujuan mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan  hukum  preventif  juga  sangat  penting  untuk  tindakan  pemerintahan  yang didasarkan  pada  kebebasan  bertindak,  karena  pemerintah  akan  lebih  berhati-hati  dalam mengambil keputusan dengan mengandalkan perlindungan hukum preventif (Raharjo, 2000). Sebelum  adanya  UU  PDP,  indonesia  telah  mempunyai  beberapa  regulasi  mengenai  data regulasi yang belum spesifik namun telah mencerminkan perlindungan data pribadi.
Salah satu undang-undang yang mengatur tentang hal ini adalah UU Nomor 36 Tahun 2009  tentang  Kesehatan,  yang  mengatur  bahwa  setiap  orang  memiliki  hak  atas  privasi  dan perlindungan  data  pribadi  mereka.  Pasal  57  ayat  1  UU  Nomor  36  Tahun  2009  menentukan bahwa setiap orang berkewajiban untuk melindungi data pribadi orang lain. Sebagai tambahan, UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juga memiliki beberapa pasal yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi. Pasal 1 ayat 22 UU Nomor 23 Tahun 2006 menentukan bahwa data pribadi harus dilindungi dan tidak boleh digunakan untuk tujuan yang tidak sah. Pasal 2 huruf C dan F UU Nomor 23 Tahun 2006 juga menentukan bahwa setiap orang berkewajiban untuk melindungi data pribadi orang lain dan tidak boleh menyalahgunakannya.
Untuk menunjang upaya perlindungan data pribadi, pemerintah juga memiliki peraturan tambahan  melalui  Peraturan  Menteri  Komunikasi  dan  Informatika  RI  Nomor  19  Tahun  2016. Namun,  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  (ITE),  tidak  terdapat  definisi  yang  jelas  mengenai  "data  pribadi".  Pasal  26  dalam penjelasannya hanya menyebutkan bahwa perlindungan data pribadi merupakan bagian dari hak pribadi yang mencakup tiga pengertian, yaitu: pertama, hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari gangguan; kedua, hak untuk berkomunikasi dengan orang lain tanpa disadap;  dan  ketiga,  hak  untuk  mengawasi  akses  informasi  tentang  kehidupan  dan  data seseorang (Yuniarti, 2019).
Sebenarnya, selain beberapa pasal dalam peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan,  ada  beberapa  undang-undang  lain  yang  mengatur  hal-hal  terkait  data  pribadi. Namun, pengaturan perlindungan data pribadi dalam peraturan perundang-undangan tersebut masih bersifat umum dan tidak memberikan perlindungan yang menyeluruh. Selain itu, ada kelemahan lain dari tidak adanya undang-undang yang menjamin pemulihan bagi korban jika hak privasinya dilanggar. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi masih belum terpenuhi secara menyeluruh (Rizal, 2019).
UU PDP merupakan peraturan yang memastikan hak masyarakat atas perlindungan data pribadi  yang  sangat  krusial  (Manurung  &  Thalib,  2022).  Melalui  peraturan  ini,  pemerintah memiliki  tanggung  jawab  untuk  melindungi  data  pribadi  masyarakat.  Berbagai  pasal  dalam Undang-Undang ini memberikan petunjuk bagi pemerintah dan masyarakat mengenai hal-hal terkait perlindungan data pribadi, seperti pasal 7 UU PDP yang menyatakan hak setiap orang untuk  meminta  perlindungan  data  pribadinya.  Selain  itu,  pasal-pasal  lain  juga  memberikan bimbingan bagi pemerintah dalam melakukan tindakan untuk melindungi data pribadi. Pasal 12 UU  PDP  misalnya,  yang  menyatakan  bahwa  pemerintah  wajib  menyediakan  mekanisme perlindungan data pribadi yang efektif dan menjamin bahwa data pribadi tidak akan digunakan
untuk kepentingan yang tidak
semestinya.
Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika  (Kemenkominfo)  Republik  Indonesia  telah mengakui manfaat dari transaksi elektronik, yang telah menginspirasi lahirnya alternatif baru dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan di dunia siber, mulai dari kegiatan bisnis, pendidikan, pendaftaran,  pembelian,  pembayaran,  jasa  perbankan,  hingga  semua  kegiatan  elektronik lainnya  yang  digunakan  untuk  memenuhi  kebutuhan  sehari-hari  (Yustitiana,  2021). Kemenkominfo  secara  tegas  berpendapat  bahwa  dengan  adanya  teknologi,  informasi,  dan komunikasi yang terintegrasi melalui kegiatan berbasis elektronik, maka di masa depan akan terbuka  peluang  yang  baik  bagi  pertumbuhan  penduduk  Indonesia,  baik  dari  segi  ilmu pengetahuan
maupun ekonomi.
Faktanya, kegiatan transaksi elektronik dianggap memiliki dua sisi yang berbeda, yaitu memberikan dampak positif bagi pengguna, tetapi juga membawa dampak negatif. Tidak dapat dipungkiri  bahwa  transaksi  elektronik  dapat  menjadi  sarana  yang  efektif  dan  efisien  bagi masyarakat untuk melakukan tindakan melawan hukum. Masyarakat yang memiliki niat buruk dalam  menggunakan  transaksi  elektronik  dapat  memanfaatkannya  sebagai  media  untuk melakukan kejahatan. Jenis kejahatan yang terjadi di dunia siber ini disebut sebagai cyber crime (Yustitiana, 2021).
Perlu diingat bahwa selain dikenal dengan istilah hacking atau hacker, kejahatan siber juga  dapat  dikenal  dengan  istilah cracking  atau  cracker.  Meskipun  terdapat  beberapa persamaan antara hacking dan cracking, keduanya juga memiliki perbedaan. Salah satu bentuk kejahatan yang dilakukan oleh cracking atau cracker adalah phising. Kejahatan ini bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dan merugikan pihak lain yang menjadi korban dari cyber crime dalam bentuk phising (Gulo dkk., 2021). Dalam konteks keamanan komputer,  Phishing merupakan  salah  satu  bentuk  kejahatan  elektronik  yang  menggunakan  penipuan  untuk mendapatkan  informasi  sensitif,  seperti  username,  password,  dan  detail  kartu  kredit.  Proses Phishing dilakukan dengan meniru sebagai entitas yang terpercaya atau organisasi yang sah, dan biasanya berkomunikasi secara elektronik (Rachmawati, 2014).
Peran Pemerintah Melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dalam Menanggulangi Phising di Indonesia
Pada umumnya, hukum adalah sekumpulan aturan atau peraturan yang mempengaruhi perilaku manusia dalam suatu masyarakat atau negara. Sumber hukum dapat ditentukan oleh berbagai faktor, termasuk faktor yang mempengaruhi bentuk hukum itu sendiri. Sumber hukum dapat berasal dari sumber material dan immaterial. Sumber hukum material terdiri dari berbagai
aturan  hukum  yang  telah  ditetapkan  oleh  badan-badan  legislatif  atau  lembaga  lain  yang memiliki kewenangan untuk membuat peraturan, sementara sumber hukum immaterial meliputi faktor-faktor seperti budaya hukum dan penegak hukum yang mempengaruhi cara di mana hukum  diterapkan  dalam  masyarakat.  Dengan  memperhatikan  faktor-faktor  ini,  kita  dapat menentukan  sumber  hukum  yang  baik  untuk  suatu  wilayah  atau  negara  (Confido,  2019).
Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) penting dalam menanggulangi phising di Indonesia. UU PDP memberikan perlindungan bagi data pribadi seseorang dan memberikan sanksi tegas bagi pelaku kejahatan siber, termasuk pelaku  phising.  Pemerintah  memiliki  tanggung  jawab  untuk  memastikan  bahwa  peraturan dalam UU PDP diterapkan dan diikuti dengan baik untuk melindungi data pribadi masyarakat.
Sebagai upaya pencegahan dan penindakan terhadap pelaku phising, pemerintah juga berperan dalam menegakkan UU PDP ini. Hal ini dilakukan dengan memperkuat kerja sama antara lembaga pemerintah yang memiliki tugas dan wewenang dalam bidang keamanan siber, seperti  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  Badan  Siber  dan  Sandi  Negara  (BSSN),  serta Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia  (KPAI).  Selain  itu,  pemerintah  juga  bertanggung  jawab untuk memberikan sanksi bagi pelaku-pelaku yang melakukan kejahatan phising. Sanksi yang diberikan oleh pemerintah diharapkan bisa memberikan dampak yang signifikan bagi pelaku dan  memastikan  bahwa  mereka  tidak  akan  melakukan  kejahatan  yang  sama  lagi  di  masa mendatang. Sanksi yang diterapkan oleh pemerintah juga harus memastikan bahwa masyarakat merasa aman dan nyaman dalam melakukan transaksi online dan menjaga data pribadi mereka. Pasal 58 UU PDP menyebutkan lembaga yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan UU  PDP  adalah  Lembaga  Otoritas  Perlindungan  Data  Pribadi  (LOPDP)  yang  dibentuk  oleh pemerintah,  dan  lembaga  yang  bertanggung  jawab  dalam  melaksanakan  hal  tersebut ditetapkan oleh Presiden dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden. LOPDP memiliki tugas  dan  wewenang  yang  penting  dalam  upaya  melindungi  data  pribadi  individu.  Berikut adalah  gambaran  tentang  tugas  dan  wewenang  yang  mungkin  akan  dimiliki  LOPDP berdasarkan UU PDP:
1. Tugas LOPDP:
a) Mengembangkan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi untuk memastikan  bahwa  data  pribadi  individu  terlindungi  dengan  baik.  Mereka bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan yang memenuhi perkembangan teknologi dan bisnis.
b) Menjatuhkan sanksi administratif terhadap pihak-pihak yang melanggar ketentuan perlindungan  data  pribadi.  Hal  ini  bertujuan  untuk  memberikan  efek  jera  dan mendorong kepatuhan terhadap undang-undang.
c) Bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk membantu dalam penanganan tindak  pidana  yang  melibatkan  data  pribadi.  Mereka  memberikan  bantuan  dan dukungan yang diperlukan dalam penyelidikan dan penuntutan pelanggaran data pribadi.
d) Memiliki tugas untuk melakukan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan yang berkaitan  dengan  transfer  data  pribadi  ke  luar  wilayah  hukum  Indonesia.  Mereka memastikan  bahwa  transfer  data  pribadi  dilakukan  dengan  memperhatikan perlindungan yang memadai.
2. Wewenang LOPDP:
a) Memeriksa  organisasi  dan  perusahaan  yang  diduga  melanggar  peraturan perlindungan  data  pribadi,  dan  memberikan  sanksi  administratif  dan  denda  yang sesuai.
b) Memberikan  perintah  untuk  menghentikan  penggunaan  atau  pengolahan  data pribadi  yang  tidak  sah  atau  tidak  diizinkan  kepada  individu,  organisasi  atau perusahaan.
c) Melakukan investigasi secara independen dan memberikan laporan kepada publik mengenai pelanggaran dan pelaksanaan perlindungan data pribadi.
d) Memberikan nasihat  kepada  pemerintah dan lembaga terkait mengenai kebijakan perlindungan data pribadi di internasional.
Dalam  menjalankan  tugas  dan  wewenangnya,  lembaga  otoritas  perlindungan  data pribadi harus memiliki independensi, keahlian yang memadai, dan transparansi. Lembaga ini harus  memastikan  tugas  dan  wewenangnya  tidak  tumpang  tindih  dengan  kelembagaan pemerintah lainnya di Indonesia dan bekerja sama dengan lembaga pemerintah lainnya. LOPDP juga  harus  mematuhi  ketentuan  hukum  yang  berlaku  dan  batas  wewenang  yang  telah ditetapkan  oleh  undang-undang,  agar  dapat  bekerja  secara  efektif  dan  efisien  dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, lembaga tersebut juga diharapkan bisa bekerja sama dengan lembaga atau otoritas perlindungan data pribadi di negara lain untuk memperkuat kerjasama internasional dalam bidang perlindungan data pribadi. Hal ini penting untuk melindungi data pribadi pengguna yang tidak hanya berada di dalam wilayah Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia.
UU PDP memberikan sanksi administratif dan pidana bagi pelaku kejahatan siber yang melanggar ketentuan perlindungan data pribadi, termasuk phising. Sanksi administratif yang dapat diberikan antara lain teguran, peringatan, denda administratif, pencabutan izin usaha, dan/atau pembekuan kegiatan usaha. Pelaku kejahatan siber yang melakukan phising dapat dikenai  sanksi  pidana  sesuai  dengan  Pasal  67  UU  PDP,  dengan  ancaman  pidana  penjara maksimal 5 tahun dan/atau denda maksimal 5 miliar rupiah. Phising merupakan suatu tindakan penipuan  daring  ( online)  yang  dilakukan  dengan  memalsukan  identitas  atau  data  pribadi seseorang,  dengan  maksud  untuk  memperoleh  keuntungan  atau  data  pribadi  korban.  Jika tindakan phising tersebut mengumpulkan atau memperoleh data pribadi korban yang bukan milik pelaku dengan cara melawan hukum, maka dapat dianggap sebagai suatu tindakan yang melanggar Pasal 67 Undang-undang Perlindungan Data Pribadi Tahun 2022.
Jika tindakan  pidana dilakukan  oleh perusahaan, maka pengurus,  pemegang  kendali, pemberi perintah, pemilik manfaat, dan/atau perusahaan itu sendiri dapat dikenai pidana. Selain pidana penjara dan/atau denda, pidana tambahan seperti perampasan keuntungan dan/atau harta  kekayaan  yang  diperoleh  dari  tindak  pidana  dan  pembayaran  ganti  rugi  juga  dapat dijatuhkan.  Terpidana  memiliki  waktu  satu  bulan  setelah  putusan  untuk  membayar  pidana denda, dan jika tidak membayar dalam waktu yang ditentukan, harta kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang oleh jaksa.
Adanya  UU  PDP  dan  Lembaga  Otoritas  Perlindungan  Data  Pribadi,  diharapkan pemerintah dapat lebih aktif dalam menanggulangi kejahatan siber seperti phising di Indonesia. Pelaku  kejahatan  siber  akan  dihukum  secara  tegas  sesuai  dengan  sanksi  administratif  dan pidana  yang  telah  ditetapkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2022  tentang Perlindungan Data Pribadi. Dalam era digital saat ini, keamanan data pribadi menjadi semakin penting terutama dengan adanya ancaman kejahatan siber seperti phising melalui media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Line, dan media sosial lainnya. Oleh karena itu, Lembaga Otoritas Perlindungan  Data  Pribadi  diharapkan  bisa  berkomunikasi  dan  bekerjasama  dengan perusahaan  swasta,  untuk  pelaku  usaha  marketplace, e-commerce,  dan  ekspedisi  untuk meningkatkan  perlindungan  data  pribadi  agar  masyarakat  terhindar  dari  kejahatan  siber tersebut. Dalam hal ini, peran media massa juga sangat penting untuk memberikan edukasi kepada  masyarakat  mengenai  bahaya  phising  dan  bagaimana  cara  mencegahnya.  Secara keseluruhan, Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan upaya  pemerintah  dalam  menegakkan  undang-undang  ini  sangat  penting  dalam menanggulangi praktik phising di Indonesia. Dengan adanya perlindungan data pribadi yang kuat,  kerjasama  antara  lembaga  pemerintahan  maupun  organisasi  dan  perusahaan  dengan
sosialisasi yang tepat, masyarakat akan lebih waspada dan berhati-hati dalam melindungi data pribadinya,  sehingga  praktik  phising  dapat  dihindari  dan  ditekan.  UU  PDP  di  Indonesia memberlakukan kewajiban pada perusahaan yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, atau mengirimkan data pribadi, dan memberikan sanksi bagi penanganan data pribadi yang salah.  Meskipun  belum  ada  informasi  yang  jelas  mengenai  dampak  pada  kasus  phishing  di Indonesia, dengan adanya UU PDP ini diharapkan dapat membantu mengurangi jumlah kasus phishing dari waktu ke waktu. Undang-undang tersebut juga diharapkan memiliki dampak yang signifikan  pada keamanan siber  di Indonesia  karena  mencakup ketentuan untuk sanksi  bagi pengungkapan  dan  penggunaan  data  pribadi  yang  melanggar  hukum,  serta  menyediakan kerangka kerja untuk perlindungan data dan keamanan siber bagi organisasi dan individu.

## SIMPULAN
Berdasarkan  penulisan-penulisan  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  perkembangan teknologi  dan  informasi  telah  mempermudah  akses  orang  yang  tidak  bertanggung  jawab terhadap informasi pribadi seseorang. Meskipun Indonesia memiliki beberapa regulasi terkait perlindungan data pribadi sebelum adanya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, namun regulasi tersebut belum cukup spesifik. UU PDP memberikan perlindungan bagi data pribadi seseorang dan memberikan sanksi tegas bagi pelaku kejahatan siber, termasuk pelaku phising. Pemerintah memiliki peran penting dalam melaksanakan UU PDP, termasuk memberikan sanksi bagi pelaku kejahatan siber, memperkuat kerja sama antara lembaga pemerintah dalam bidang keamanan siber, dan memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam melakukan transaksi online dan menjaga data pribadi mereka. Lembaga Otoritas  Perlindungan  Data  Pribadi  dibentuk  pemerintah  untuk  merumuskan  kebijakan  dan mengawasi perlindungan data pribadi serta memberikan sanksi administratif dan membantu penegak  hukum  dalam  menangani  tindak  pidana  data  pribadi.  UU  PDP  dan  tindakan pemerintah yang terkait diharapkan dapat meminimalisir praktik phising dan melindungi data pribadi masyarakat Indonesia.
Menurut  pandangan  penulis,  ada  beberapa  saran  yang  dapat  diberikan  terkait perlindungan data pribadi. Pertama, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk memahami pentingnya melindungi data pribadi dan menerapkan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang  Perlindungan  Data  Pribadi  dengan  tepat  untuk  menjamin  hak  privasi  masyarakat. Kedua,  perlu  dilakukan  kesadaran  dan  edukasi  terhadap  masyarakat  oleh  pemerintah  untuk melindungi data pribadi mereka dan juga orang lain. Ketiga, pemerintah dan lembaga legislatif harus  melakukan  evaluasi  berkala  terhadap  peraturan-peraturan  yang  berkaitan  dengan
perlindungan data pribadi dan melakukan perubahan jika diperlukan. Terakhir, pemerintah juga harus meningkatkan pemahaman tentang teknologi dan memberikan dukungan yang memadai untuk menegakkan hukum terkait kejahatan siber seperti Phising.

## DAFTAR PUSTAKA
Satjipto Raharjo, " Ilmu hukum", (Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti, 2000).
Bambang Sunggono, " Metodologi Penelitian Hukum" (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016).
Hendro Setyo Wahyudi, Mita Puspita Sukmasari. “Teknologi dan Kehidupan Masyarakat” Jurnal Analisa Sosiologi, Volume 3, Nomor 1, (2014).
Sinta  Dewi,  "Konsep  Perlindungan  Hukum  Atas  Privasi  Dan  Data  Pribadi  Dikaitkan  Dengan Penggunaan Cloud Computing di Indonesia.", Yustisia Jurnal Hukum, Volume 5, Nomor 1 (2016).
Mаrgаretа  Rosа  Аnjаni  dаn  Budi  Sаntoso.  “Urgensi  Rekonstruksi  Hukum  E -commerce  di Indonesiа”, Jurnаl Lаw Reform, Volume 14, Nomor 1, (2018).
Dian Ekawati, "Perlindungan hukum terhadap nasabah bank yang dirugikan akibat kejahatan skimming ditinjau dari perspektif teknologi informasi dan perbankan.", UNES Law Review, Volume 1, Nomor 2 (2018)
Mia Haryati Wibowo dan Nur Fatimah, “Ancaman Phishing Terhadap Pengguna Sosial Media Dalam  Dunia  Cyber  Crime”,  Journal  of  Education  and  Information  Communication Technology, Volume 1, Nomor 1, (2017).
Siti Yuniarti, "Perlindungan Hukum Data Pribadi di Indonesia", Jurnal Becoss, Volume 1, Nomor 1, (2019).
Muhammad Saiful Rizal, "Perbandingan Perlindungan  Data  Pribadi Indonesia dan Malaysia." Jurnal Cakrawala Hukum, Volume 10, Nomor 2, (2019).
Evelyn  Angelita  Pinondang  Manurung,  dan  Emmy  Febriani  Thalib.  "Tinjauan  Yuridis Perlindungan  Data  Pribadi  Berdasarkan  Uu  Nomor  27  Tahun  2022."  Jurnal  Hukum Saraswati (JHS), Volume 4, Nomor 2, (2022).
Rhesita Yustitiana “Pelaksanaan Pengaturan Hukum Tindak Kejahatan Fraud Phishing Transaksi Elektronik Sebagai Bagian Dari Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia Dikaitkan Dengan Teori Efektivitas Hukum” Jurnal Hukum Visio Justisia Volume 1 Nomor 1, (2021).
Ardi  Saputra  Gulo,  Sahuri  Lasmadi,  dan  Kabib  Nabawi,  "Cyber  Crime  dalam  Bentuk  Phising Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.", PAMPAS: Journal Of Criminal, Volume 1, Nomor 2, (2020)
Dian Rachmawati, ”Phising Sebagai Salah Satu Bentuk Ancaman dalam Dunia Cyber,” Jurnal
Saintkom, Volume 13, Nomor 3, (2014)
Confido, Jemy Vestius. Urgensi hukum bagi penyelenggara platform e-commerce di Indonesia. Diss. Universitas Pelita Harapan, (2019).
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 20 Tahun 2016.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
Irfan Fanasafa "Waspada! Kehajatan Phising Mengintai Anda"
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-purwakarta/baca-artikel/14851/Waspada- Kehajatan-Phising-Mengintai-Anda.html
N.P. Singh “Online Frauds in Banks with Phishing,” Journal of Internet Banking and Commerce 12,  no.  2  (2007):  4  https://www.icommercecentral.com/open-access/online-frauds-in- banks-with-phishing.php?aid=38493
Tim,  CNBC  Indonesia,  "Jangan  Klik  Pesan  WhatsApp  ini  atau  Data  Kamu  Dirampok!",
https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220103090734-37-303996/jangan-klik-pesan- whatsapp-ini-atau-data-kamu-dirampok
DPR RI, "Sampaikan Penjelasan di Sidang Uji Materi UU PDP, Supriansa: Perlu Adanya Sosialisasi
Agar Tidak Salah Tafsir"
https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/42974/t/Sampaikan+Penjelasan+di+Sidang+Uji +Materi+UU+PDP%2C+Supriansa%3A+Perlu+Adanya+Sosialisasi+Agar+Tidak+Salah +Tafsir