## Nilawati

## Keterlibatan  Perempuan  dalam  Tindak  Pidana  Korupsi  di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas I.A Palembang

## Nilawati
Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia Email: nilawati@radenfatah.ac.id

## Abstrak
Makalah  ini  mengkaji  tentang  tindak  pindana  korupsi  pada  perempuan.  Hal  ini berarti bahwa tindak pidana korupsi  bukan hanya monopoli laki-laki. Partisipasi perempuan  dalam  tindak  pidana  korupsi  di  wilayah  hukum  Pengadilan  Negeri Kelas  I.A  Palembang  dapat  dikatakan  masih  dalam  tingkatan  skala  rendah. Sebagian  besar  tindak  pidana  korupsi  yang  dilakukan  perempuan  tersebut  tidak sendirian,  melainkan  bersama  orang  atau  pihak  lain diikuti  adanya  peluang  dan kesempatan.  Sehingga  tindak  korupsinya  dapat  digolongkan  korupsi  sistemik. Faktor-faktor  yang menyebabkan perempuan terlibat dalam kasus  tindak pidana korupsi  di  wilayah  Hukum  Pengadilan  Negeri  Kelas  I.A  Palembang,  yaitu: rendahnya  tingkat  keimanan,  rendahnya  gaji  atau  pendapatan, sikap  mental  dan keinginan cepat kaya, pola hidup konsumtif hedonisme, aji mumpung, ada peluang dan kesempatn untuk meng-akses.

## Abstract
This  paper  examined  the  crime  of  corruption  on  women.  This  meant  that corruption was not just a male monopoly. Women's participation in corruption in legal area of the jurisdiction of Class IA Palembang could be said to be still in a low level scale. Most of corruption criminals that were done by  women  were not alone, but together with another person or party followed by the opportunity and chance. So the acts of  corruption could be classified as systemic corruption. The factors  that  caused  women  to  get  involved  in  cases  of  corruption  criminal  in  the legal area of the jurisdiction of Class IA Palembang, namely: low levels of faith, low  salaries  or  income,  mental  attitude  and  the  desire  to  get  rich  quick,  lifestyle consumptive  hedonism,  moral  hazard,  there  was  an  opportunity  and  chance  to access.
Keywords: Women, Corruption
Pada tahun 1999, Amartya Sen dalam bukunya Development As Freedom di bagian awalnya menegaskan, bahwa pembangunan harus dilihat sebagai proses perluasan  kebebasan  yang  sesungguhnya  bagi  umat  manusia.  Dengan  fokus  ini maka  pembangunan  akan  terlepas  dari  belenggu-belenggu  kesempitannya.  Lebih lanjut  Amartya  Sen  menambahkan  menghapus  kesempitan  dengan  membentuk kebebasan yang baru yaitu kebebasan hak bagi perempuan terhadap laki-laki. 1
Perempuan  dan  laki-laki  adalah  makhuk  manusia  yang  diciptakan  oleh Allah dari zat yang sama. Secara keilmuan pemahaman tentang manusia dan relasi antar  manusia  hanya  dapat  dimulai  dari  temuan-temuan  arkeologi  tentang manusia. Seperti tercatat paling tidak ada empat jenjang peradaban manusia yakni primitif,  pertanian,  industri  dan  pasca  industri.  Di  dalam  setiap  tahap  tersebut terdapat dua kegiatan yang selalu ada yakni produksi dan distribusi.
Sejarah mencatat relasi laki-laki dan perempuan mulai berkembang secara timpang  dengan  lahirnya  peradaban  perburuhan,  dimana  setiap  proses  perburuan menyingkirkan perempuan walau sekalipun ada perempuan ia pun tidak dianggap. Bahkan  kemudian  laki-laki  membangun  legitimasi  kelakiannya  dengan memperkenalkan simbo-simbol magi atau religi primitif yang dianggap sakral bagi masyarakat. 2 Namun  pada  praktiknya  relasi  timpang  lelaki  perempuan  semakin berkembang. Salah satu puncaknya adalah  munculnya negara-negara kota Jazirah Italia  dan  Romawi,  khususnya  di  Romawi  Kuno  yang  menyingkirkan  perempuan dari  pengambilan  keputusan  politik. 3 Pada  jaman  peradaban  pertanian  diwarnai dengan  adanya  pembagian  kekuasan  laki-laki  dan  perempuan,  dimana  laki-laki menjadi  pemilik  kekayaan  utama  dan  perempuan  menjadi  sub-ordinasinya. Kondisi  ini  terjadi  di  kelompok-kelompok  tuan  tanah  di  Eropa  Kuno.  Pada  era revolusi industri abad ke 17 perempuan  menjadi tersingkir dengan adanya  mesin- mesin industri  yang  hanya  memerlukan tenaga kerja laki-laki. Namun pada suatu saat pendapatan laki-laki tidak mencukupi, maka perempuan mulai ikut masuk ke industri tetapi  masuk  ke  kelompok  kerja yang tidak utama, sehingga didorong  ke pekerjaan upah yang lebih murah dari pada laki-laki. Kemudian disusul anak-anak menjadi  pekerja.  Kenyataan  ini  mengarah  pada  isu  posisi  tawar  menawar  antara laki-laki  dan  perempuan,  dimana  perempuan  pada  posisi  yang  tidak menguntungkan.  Ketidak  sejajaran  ini  berlanjut  dari  generasi  ke  generasi  dan menciptakan  nilai  baru  bahwa  laki-  laki  dan  perempuan  adalah  berbeda  dan  tak sejajar. Nilai ini menjadi universal.

## Nilawati
Colette  Dowling menunjukan  dengan  sangat  jelas  bahwa  perempuan mempunyai ” cinderella complex ” yaitu  suatu kondisi pada perempuan yang pada akhirnya  merasa  lebih  aman  dan  percaya  diri  jika  mereka  berada  pada  perannya yang  tidak  mandiri. 4 Dalam  kondisi  seperti  ini  akan  mempengaruhi  apa  yang dinamakan  hak  dari perempuan. Karena perempuan tidak  dapat mendapatkan hak yang seharusnya di perolehnya. Nur Ahmad Fadhil Lubis mengatakan, bahwa hak akan  berbeda  ketika  status  berbeda  ketika  dihadapkan  pada  pihak  yang  berbeda, hak itu akan terikat dengan pihak mana orang berhadapan dan berinteraksi. 5
Secara  historis , stereotipe  perempuan  dapat  dilihat  dari  tiga  aspek  yakni biologis,psikologis, dan mitologis. Secara biologis (fisik), perempuan lebih lemah dari  pada  laki-laki,  secara  psikologis  perempuan  merupakan  sosok  yang  lebih dikendalikan  oleh  emosi  dalam  bertindak,  suka  dilindungi,  tidak  menyukai tantangan,  dan serba lembut, sedang secara mitologis  yang bersumber  dari ajaran agama dan mite-mite tertentu, hampir selalu menempatkan perempuan merupakan subordinasi  laki-laki.  Secara  kultural,  budaya  Jawa  berpandangan  bahwa  tugas seorang  perempuan  adalah  “macak,  berhias,  masak,  memasak,  dan  manak melahirkan”  dengan  wilayah  operasi  dapur,  sumur,  dan  kasur.  Dalam  pandangan hidup  orang  Jawa,  juga  dikenal  tiga  kesetiaan  seorang  perempuan,  yakni  ketika kecil harus patuh kepada orang tua, ketika dewasa harus patuh kepada suami, dan ketika tua harus patuh kepada anak-anaknya.
Sedangkan  secara  sosial,  nilai-nilai  di  atas  dilembagakan  dalam  semua aspek  kehidupan:  hukum,  politik,  dan  pranata  sosial.  Berbagai  faktor  itulah  yang akhirnya  membentuk  stereotip  perempuan. 6 Selanjutnya  dibahas  mengenai pengertian korupsi.

## Definisi Tindak Pidana Korupsi
Soedjono. D 7 mengemukakan, bahwa menurut “New World Dictionary of The  American  Language” ,  bahwa  sejak  abad  pertengahan  Inggris  menggunakan kata  “ corruption ”  dan  Perancis  “ corruption ”.  Kata  korupsi  mengandung  arti: perbuatan  atau  kenyataan  yang  menimbulkan  keadaan  yang  bersifat  buruk; perilaku  yang  jahat  yang  tercela  atau  kebejatan  moral,  kebusukan  atau  tengik; sesuatu  yang  dikorup,  seperti  yang  diubah  atau  diganti  secara  tidak    tepat  dalam satu kalimat; pengaruh-pengaruh yang korup.
Dalam Kamus  Besar Bahasa Indonesia pengertian  korupsi adalah sebagai ”penyelewengan  atau  penggelapan  uang  negara  atau  perusahaan  dan  sebagainya untuk mencari keuntungan pribadi atau orang lain”. 8 J.E. Sahetapy mengemukakan
banyak  istilah  tentang  korupsi  di  beberapa  negara  seperti  di  Muangthai “ ginmoung ”,  yang  berarti  “makan  bangsa”;  “ tanwu ”  istilah  bahasa  Cina  yang berarti  “keserakahan  bernoda”.  Jepang  menamakannya  “ oshoku ”  yang  berarti “kerja  kotor”. 9 Menurut  A.S.  Hornby  c.s.,  “ corruption ”  ialah  “ the  offering  and accepting ”of bribes ”, (pemberian dan penerimaan hadiah-hadiah berupa suap) di samping  diartikan  juga  “ decay ”  yaitu  kebusukan  atau  kerusakan.  Yang dimaksudkan apa yang busuk atau rusak itu  ialah  moral atau akhlak  oknum yang melakukan  perbuatan  korupsi,  sebab  seseorang  yang  bermoral  baik,  tentu  tidak akan melakukan korupsi. 10
Dari  segi  istilah,  Hermien  Hadiati  mengemukakan  bahwa  “korupsi” berasal  dari  kata  “ corrupteia ”  yang  dalam  bahasa  Inggris  berarti  “ bribery ”  atau “ seduction ”,  yang  diartikan  “ corrupter ”  atau  “ seducer ”.  Dari  kata  “ bribery ” tersebut  kemudian  dapat  diartikan  sebagai  memberikan/menyerahkan  kepada seorang  agar  orang  tadi  berbuat  untuk/guna  keuntungan  (dari)  pemberi. 11 Sedangkan  yang  diartikan  dengan  “seduction”  ialah  sesuatu  yang  menarik  untuk membuat seseorang menyeleweng. 12
Hermien  Hadiati  Koeswadji  menyimpulkan  defenisi  korupsi  berasal  dari dua  kata  terhadap  arti  “corrupteia”  tersebut  menunjuk  kepada  sesuatu  yang bersangkut  paut  dengan  ketidakjujuran  seseorang  dalam  hubungannya  dengan sifatnya  yang  menarik,  atau  demi  untuk  keuntungan  yang  memberi  ( in  favour, charming ),  bahkan  yang  bisa  membuat  seseorang  menyeleweng  ( likely  to  lead  a person astray ). 13
Menurut Pasal 2 ayat 1 (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20  Tahun  2001  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  menjelaskan, bahwa  setiap  orang  yang  secara  melawan  hukum  melakukan  perbuatan memperkaya  diri  sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu  korporasi  yang  dapat merugikan  keuangan  negara  atau  perekonomian  negara  dipidana  dengan  pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 4 (empat ) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun  dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).
Berarti  dapat  dikatakan  korupsi  tidak  lain  adalah  sebagai  suatu    tingkah laku individu  yang  mengeduk  keuntungan pribadi dengan  merugikan kepentingan umum  dan  negara.  Korupsi  merupakan  gejala  salah  pakai  dan  salah  urus  dari kekuasaan,  demi  keuntungan  pribadi,  salah  urus  terhadap  sumber-sumber kekayaan  negara  dengan  menggunakan  wewenang  dan  kekuatan-kekuatan  formal (misalnya  denagan  alasan  hukum  dan  kekuatan  senjata)  untuk  memperkaya  diri

## Nilawati
sendiri. Korupsi terjadi disebabkan adanya penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang  dimiliki  oleh  pejabat  atau  pegawai  demi  kepentingan  pribadi  dengan mengatasnamakan pribadi atau keluarga, sanak saudara dan teman.
Wertheim 14 menyatakan  bahwa  seorang  pejabat  dikatakan  melakukan tindakan  korupsi  bila  ia  menerima  hadiah  dari  seseorang  yang  bertujuan mempengaruhinya  agar  ia  mengambil  keputusan  yang  menguntungkan kepentingan  si  pemberi  hadiah.  Kadang-kadang  orang  yang  menawarkan  hadiah dalam  bentuk  balas  jasa  juga  termasuk  dalam  korupsi.  Selanjutnya,  Wertheim menambahkan bahwa balas jasa dari pihak ketiga yang diterima atau diminta oleh seorang  pejabat  untuk  diteruskan  kepada  keluarganya  atau  partainya/ kelompoknya  atau  orang-orang  yang  mempunyai  hubungan  pribadi  dengannya, juga dapat dianggap sebagai korupsi. Dalam keadaan  yang demikian, jelas bahwa ciri  yang  paling  menonjol  di  dalam  korupsi  adalah  tingkah  laku  pejabat  yang melanggar  azas  pemisahan  antara  kepentingan  pribadi  dengan  kepentingan masyarakat, pemisaham keuangan pribadi dengan masyarakat.

## Faktor Penyebab Korupsi
Perilaku korupsi dapat diumpamakan sebagai “warisan haram” tanpa surat wasiat  yang  akan  tetap  lestari  sekalipun  diharamkan  oleh  aturan  hukum  yang berlaku dalam tiap orde yang datang silih berganti. Hampir semua segi kehidupan terjangkit  korupsi.  Apabila  disederhanakan  penyebab  korupsi  meliputi  dua  faktor yaitu  faktor  internal  dan  faktor  eksternal. 15 Faktor  internal  merupakan  penyebab korupsi  yang  datang  dari  diri  pribadi  sedang  faktor  eksternal  adalah  faktor penyebab terjadinya korupsi karena sebab-sebab dari luar. Faktor internal meliputi aspek  moral  yang  menyangkut  lemahnya  keimanan,  kejujuran,  rasa  malu. Selanjutnya  menyangkut  aspek  sikap  atau  perilaku    yakni  pola  hidup  konsumtif dan  aspek  sosial  seperti  keluarga  yang  dapat  mendorong  seseorang  untuk berperilaku    korup.  Faktor  eksternal  pada  umumnya  berhubungan  dengan  aspek ekonomi  diantaranya  pendapatan  atau  gaji  tidak  mencukupi  kebutuhan.  Aspek politis  menyangkut  instabilitas  politik,  kepentingan  politis,  meraih  dan mempertahankan  kekuasaan.  Yang  tidak  kalah  pentingnya  adalah  aspek managemen  dan  organisasi  yaitu  ketiadaan  akuntabilitas  dan  transparansi,  aspek hukum  terlihat  dalam  buruknya  wujud  perundang-undangan  dan  lemahnya penegakkan  hukum  serta  aspek  sosial  meliputi  lingkungan  atau  masyarakat  yang kurang mendukung perilaku anti korupsi. 16
Isa  Wahyudi  lebih  jauh  menyebutkan  faktor-faktor  yang  menyebabkan orang melakukan korupsi pada umumnya, yaitu: sifat tamak manusia, moral yang kurang kuat menghadapi godaan, gaya hidup konsumtif, tidak mau (malas) bekerja keras.  Hal  senada  juga  diungkapkan  oleh  Erry  Riyana  Hardjapamekas 17 .  Ia menyebutkan  tingginya  kasus  korupsi  di  negeri  ini  disebabkan  oleh  beberapa  hal diantaranya:  kurang  keteladanan  dan  kepemimpinan  elite  Bangsa,  rendahnya  gaji Pegawai  Negeri  Sipil,  lemah  komitmen  dan  konsistensi  penegakan  hukum  dan peraturan  perundangan,  rendahnya  integritas  dan  profesionalisme,  serta mekanisme  pengawasan  internal  di  semua  lembaga  perbankan,  keuangan,  dan birokrasi  belum  mapan.  Dan  juga  kondisi  lingkungan  kerja,  tugas  jabatan,  dan lingkungan masyarakat, serta lemahnya keimanan, kejujuran dan rasa malu.
Sedangkan  menurut  Singh  penyebab    terjadinya  praktek  korupsi  yakni: kelemahan moral, tekanan ekonomi, hambatan struktur administrasi dan hambatan struktur  sosial.  Menurut  Merican  menyatakan  sebab-sebab  terjadinya  korupsi, yaitu:  peninggalan  pemerintahan  kolonial,  kemiskinan  dan  ketidaksamaan,  gaji yang  rendah,  persepsi  yang  populer,  pengaturan  yang  bertele-tele,  pengetahuan yang  tidak  cukup  dari  bidangnya.  Selanjutnya  menurut  Ainan  sebab  terjadinya korupsi,  yaitu:  perumusan  perundang-undangan  yang  kurang  sempurna; administrasi  yang  lamban,  mahal,  dan  tidak  luwes;  tradisi  untuk  menambah penghasilan yang kurang dari pejabat pemerintah dengan upeti atau suap. Dimana berbagai  macam  korupsi  dianggap  biasa,  tidak  dianggap  bertentangan  dengan moral,  sehingga  orang  berlomba  untuk  korupsi.  Di  India,  misalnya  menyuap jarang dikutuk selama menyuap tidak dapat dihindarkan. Menurut kebudayaannya, orang Nigeria Tidak dapat menolak suapan dan korupsi, kecuali menganggap telah berlebihan  harta  dan  kekayaannya.  Manakala  orang  tidak  menghargai  aturan- aturan  resmi  dan  tujuan  organisasi  pemerintah,  mengapa  orang  harus mempersoalkan korupsi.
Terhadap  perbuatan  menyimpang  Hartanti  menambahkann  hal  tersebut dikarenakan  beberapa  faktor,  yakni: pertama ,  lemahnya  pendidikan  Agama  dan Etika. Kedua , kolonialisme. Suatu pemerintahan asing tidak  menggugah kesetiaan dan  kepatuhan  yang  diperlukan  untuk  membendung    korupsi. Ketiga ,  kurangnya pendidikan.  Namun  kenyataannya,  kasus-kasus  korupsi  di  Indonesia  dilakukan oleh  koruptor  yang  memiliki  kemampuan  intelektual  yang  tinggi,  terpelajar,  dan terpandang.  Sehingga  alasan  ini  dapat  dikatakan    kurang    tepat. Kelima , kemiskinan. Pada kasus korupsi yang merebak di Indonesia, para pelakunya bukan didasari  oleh  kemiskinan  melainkan  keserakahan,  sebab  mereka  bukanlah  dari

## Nilawati
kalangan  yang  tidak  mampu  melainkan  para  konglomerat. Keenam ,  tidak  adanya sanksi  yang  keras. Ketujuh , kelangkaan  lingkungan  yang subur untuk pelaku anti korupsi. Kedelapan ,  struktur Pemerintahan. Kesembilan ,  perubahan  radikal.  Pada sistem nilai mengalami perubahan radikal,  korupsi muncul sebagai suatu penyakit transisional. Kesepuluh ,  keadaan  masyarakat.  Korupsi  dalam  suatu  birokrasi  bisa mencerminkan  keadaan masyarakat.
Dari  pendapat  para  ahli  di  atas,  maka  dapat  peneliti  simpulkan  bahwa sebab-sebab    terjadinya  korupsi  adalah  sebagai  berikut:    lemahnya  pendidikan agama  dan  etika;  gaji  yang  rendah;  kurang  sempurnanya  peraturan  perundang- undangan  dan administrasi   yang  lamban;  warisan pemerintahan  kolonial;   sikap mental  individu  /  pegawai  yang  ingin  cepat  kaya  dengan  cara  yang  tidak  halal; tidak ada kesadaran bernegara, tidak ada pengetahuan pada bidang pekerjaan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah.

## Gender dan Korupsi
Pada  bagian  ini  terlebih  dahulu  akan  dipaparkan  tentang  konsep  gender. Memahami konsep gender tentu perlu dibedakan antara pengertian gender dengan pengertian seks atau jenis kelamin. Pengertian jenis kelamin merupakan pensifatan atau  pembagian  dua  jenis  kelamin  manusia  yang  ditentukan  secara  biologis  yang melekat  pada  jenis  kelamin  tertentu. 18 Artinya  secara  biologis  alat  alat  yang melekat pada perempuan seperti alat reproduksi, rahim, vagina, alat menyusui dan laki  -  laki  seperti  penis,  kala  menjing,  dan  alat  untuk  memproduksi  sperma  tidak dapat  dipertukarkan.  Secara  permanen  tidak  berubah  dan  merupakan  alat ketentuan  biologis  atau  sering  dikatakan  sebagai  ketentuan  Tuhan  atau    kodrat secara mendasar. Tetapi, gender berbeda dari jenis kelamin biologis. Jenis kelamin biologis  merupakan  pemberian,  dilahirkan  sebagai  seorang  laki  laki  atau  seorang perempuan.  Jalan  yang  menjadikan  seseorang  maskulin  atau  feminim  adalah gabungan blok-blok bangunan biologis dasar dan interprestasi biologis oleh kultur.
Menurut  Vitayala 19 ,  gender  adalah  suatu  konsep  yang  menunjuk  pada suatu  sistem  peranan  dan  hubungannya  antara  perempuan  dan  lelaki  yang  tidak ditentukan  oleh perbedaan biologi, akan tetapi  ditentukan  oleh  lingkungan  sosial, politik,  dan  ekonomi.  WHO 20 mendefinisikan  gender  adalah  seperangkat  peran, perilaku, kegiatan, dan atribut yang dianggap layak bagi laki-laki dan perempuan, yang dikonstruksikan secara sosial  dalam suatu masyarakat.
Kelemahan  utama  kajian  perempuan  dan  korupsi  adalah  cara  pandang yang  melihat perempuan  dari identitas jenis  kelamin  yang  homogen. Kategori  ini
sering  dikatakan  bersifat  esensialis.  Identitas  jender  perempuan  sesungguhnya sangat  majemuk:  kelas  sosial,  ideologi,  afiliasi  politik,  pendidikan,  akses  pada sumber  daya,  kepentingan,  dan  lain-lain.  Melihat  gejala  korupsi  dan  perempuan hanya  dari  lensa  analisis  jenis  kelamin  sungguh  sangat  menyesatkan.  Analisis  ini mengasumsikan bahwa perempuan, karena identitas seksualnya secara biologis, di mana  pun  sama.  Maka,  mereka  akan  berperilaku  dan  berpikir  serta  mempunyai kepentingan sama.
Dengan lensa ini, hubungan korupsi dan perempuan menghasilkan temuan yang  sifatnya  esensialis:  biasanya  dengan  menyebut  bahwa  perempuan  lebih bersih,  lebih  tidak  suka  menyuap,  dan  sifat  moral  yang  lebih  baik.  Kaitan perempuan  dan  korupsi  lewat  analisis  jender  akan  lebih  menjelaskan  gejala  ini lebih  jernih.  Analisis  jender  selalu  melihat  relasi  antara  perempuan  dan  laki-laki; tak  melihat  perempuan  sebagai  identitas  jender  tunggal.  Jender  perempuan  tidak dengan  sendirinya  akan  selalu  menjadi  kelompok  yang  teropresi.  Perempuan dengan  kelas  sosial  tinggi  juga  bisa  lebih  opresif  terhadap  laki  laki  dan  terhadap perempuan  dengan  kelas  sosial  yang  lebih  rendah  di  jabatan  yang  sama.  Analisis kelas, jender, sosial,  maupun analisis politik  dibutuhkan ketika  kita  ingin  melihat lebih jernih gejala perempuan dan korupsi di Indonesia. Jadi, perempuan dan laki laki  sama-sama  berpotensi  menjadi  pelaku,  aktor  korupsi,  dan  korban  perilaku koruptif.
Menurut  Danang  Widoyoko  dari  ICW (Indonesian  Corruption  Watch) dalam  dialog  mengenai  perempuan  dan  korupsi  yang  diadakan  oleh  Junal Perempuan  Februari  2012,  korupsi  yang  rendah  di  negara-negara  dengan  tingkat keterwakilan  perempuan  yang  tinggi,  seperti  yang  terjadi  di  negara-negara Skandinavia,  tidak  berkait  dengan  gender,  tetapi  lebih  kepada  kultur  masyarakat yang  telah  dapat  membedakan  mana  publik  dan  mana  privat,  parpol  yang  sangat kompetitif  dan  akuntabel,  serta  pengawasan  yang  melekat  kuat  oleh  masyarakat dan media massa.

## Tindak Pidana Korupsi dan Keterlibatan Perempuan
Munculnya  banyak  nama  perempuan  dalam  jeratan  kasus  korupsi menyiratkan  adanya  emansipasi  perempuan  pada  berbagai  bidang  telah  berjalan termasuk  juga  pada  ranah  korupsi.  Fenomena  perempuan  banyak  tersangkut korupsi  merupakan gejala yang relatif baru di Indonesia. Tekanannya bukan pada persoalan  kebetulan  atau by  design ,  melainkan  lebih  pada  bagaimana    memaknai

## Nilawati
perubahan  sosiologis  dalam  konteks  gender  dan  feminisme  yang  bersangkut  paut dengan skandal-skandal keuangan tersebut.
Globalisasi  pasca  reformasi  berdampak  positif  pada  kian  menguatnya akselerasi  perempuan  di  sektor  publik.  Setelah  sekian  lama  terdomestifikasi  oleh wacana  dan  kebijakan  yang  bias  gender,  pelan  tapi  pasti  perempuan  di  Indonesia mulai menemukan ` jati diri' . Maraknya gerakan dari kaum feminis yang menuntut adanya kesamaan  hak dan kesempatan ( equality of opportunity ) untuk  mengakses sumber  daya  sosial  ekonomi  politik  seperti  halnya  laki-laki,  mulai  banyak diafirmasi para pemangku jabatan dan pengambil keputusan di negeri ini.
Pada  tahun  2011  jumlah  kasus  tindak  pidana  korupsi  di  Pengadilan NegeriKelas  I.A  Palembang  ada  16  perkara.  Dari  16  perkara  tersebut  laki-laki sebagai  terdakwa  berjumlah  15  orang  dan  terdakwa  perempuan  1  orang.  Pada tahun  2012  ada  37  perkara  tipikor,  terdakwa  laki-laki  34  orang  dan  terdakwa perempuan 3 orang. Sementara di tahun 2013 jumlah perkara tipikor sebagaimana telah dipaparkan pada bagian terdahulu.
Keterlibatan  perempuan  dalam  kasus  korupsi  di  kota  Palembang  pada umumnya  dipicu  oleh  adanya  peluang  atau  kesempatan.  Dalam  hal  ini  karena memegang  jabatan  publik.  Pada  awalnya  tak  berniat  korupsi,  namun,  niat  itu terbentuk  seiring  adanya  peluang.  Hal  ini  disampaikan  oleh  Hakim  Dr  Lufsiana, SH,  M.Hum.  Kondisi  ini  disebut  dengan moral  hazard alias  aji  mumpung.  Ada banyak  “mumpung”  yang  menguatkan  naluri  berkorupsi,  misal:  mumpung berkuasa,  berdekatan  dengan  kekuasaan,  hingga  mumpung  bisa  mendapatkan cipratan korupsi.
Selanjutnya  Hakim  Tipikor  Pengadilan  Negeri  Kelas  I.A  Palembang  Ibu Jumana,  SH,  M.Hum,  mengemukan,  perempuan  memiliki  potensi  lebih  dalam segala modus aksi kriminal. Adanya potensi lebih itulah yang mendorong para pria mengikut  sertakan  perempuan  dalam  tindak  korupsinya.  Asa  dan  puja  pada hedonisme  menjadi  magnet ampuh untuk  menarik perempuan  dalam aksi  korupsi dengan beragam variasi modus operandi. Dorongan korupsi dalam diri perempuan juga muncul karena peralihan peran dalam kehidupan sehari-hari. Perempuan yang dulunya identik dengan urusan backdoor kini banyak beralih mengurusi frontdoor. Peralihan peran inilah yang menjadikan mereka tak lagi terpenjara dengan rutinitas selaku ibu rumah tangga biasa yang lekat dengan urusan sumur, dapur, kasur. Tak jarang,  sejumlah  perempuan  yang  beralih  peran  mengurusi frontdoor telah mengantarkan mereka menjadi pesohor.
Perempuan  sebagai  terdakwa  dalam  kasus  korupsi  di  Pengadilan  Negeri Kelas  I.A  Palembang  dikarenakan  korupsi  yang  dilakukan  secara  sistemik,  dan tergolong rumit bagi orang awam. Yang mana kasus korupsinya dipengaruhi oleh sejumlah  hal  yakni:  adanya  akses,  kegiatan  lobby  dengan  berbagai  pihak,  serta rekayasa  aksi  agar  kian  kabur  dan  sulit  ditelusuri.  Kemampuan  mengakses  dan juga  melobby  itulah  yang  menempatkan  perempuan  tersebut  terjerat  kasus korupsi. 21
Selanjutnya,  perempuan  akan  berpikir  berkali-kali  untuk  melakukan sebuah  tindakan  termasuk  tipikor.  Selain  itu  Perempuan  lebih  berspekulasi  dan memiliki  kekhawatiran  akan  tindakan  yang  akan  dilakukannya.  Hal  ini  lah  yang mengakibatkan  perempuan  cenderung  berhati-hati  dalam  mengambil  tindakan karena  memperhitungkan  dampak  baik  dan  buruk  yang  akan  diterimanya  dari perilakunya tersebut. Sedangkan laki-laki dari dilahirkan memiliki rasa berani dan menikmati  tantangan  dengan  segala  konsekuensi  yang  ada.  menambahkan koruptor  perempuan  umumnya  bukan  pelaku  utama,  tapi  hanya  sebagai  terlibat saja.  Terlihat  kecenderungan  perempuan  untuk  melakukan  korupsi  lebih  rendah dibandingkan laki-laki.
Uraian  di  atas  bila  di  analisis  dengan  menggunakan  metode  gender analysis  pathway,  maka  keterlibatan  perempuan  dalam  melakukan  tindak  pidana korupsi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang ternyata sama dengan  laki  laki  berpotensi  menjadi  pelaku,  aktor  korupsi,  dan  korban  perilaku koruptif.  Namun, akses untuk melakukan tindak pidana korupsi perempuan masih lebih  kecil  dari  pada  laki-laki.  Kondisi  ini  masih  dipengaruhi  oleh  nilai  sosial budaya  kota  Palembang  yang  cenderung  patrilineal  dan  perempuan  lebih  banyak berada di  wilayah domestik. Ditinjau dari aspek partisipasi  perempuan yang telah ditetapkan  sebagai  terdakwa  perkara  tipikor  sebagian  besar  bertindak  tidak sendirian.  Namun  orang  lain  yang  seharusnya  bersama-sama  menjadi  terdakwa luput dari jerat hukum karena tidak terbukti.
Dari  aspek  kontrol  perempuan  sebagai  terdakwa  tipikor  ada  yang  berada di  bawah  kendali  orang  lain,  ditipu  dan  diiming-iming  pembagian  hasil.  Dengan kata  lain  tergolong  korupsi  sistemik.  Akan  tetapi  ada  juga  yang  memang  atas kehendak  sendiri  karena  pengaruh  gaya  dan  pola  hidup  yang  serba  mewah  dan konsumtif  dan  pergaulan.  Sedangkan  dari  aspek  manfaat  diketahui  bahwa  hasil korupsi  yang  dilakukan  oleh  perempuan  tidak  sepenuhnya  dinikmati  pelaku  / terdakwa  perempuan  itu  sendiri  melainkan  untuk  kepentingan  anggota  keluarga atau pihak lain.

## Nilawati

## Kesimpulan
Dari  analisis  dan  pembahasan  dapat  disimpulkan  bahwa  partisipasi perempuan  dalam  tindak  pidana  korupsi  di  wilayah  hukum  Pengadilan  Negeri Kelas  I.A  Palembang  dapat  dikatakan  masih  dalam  tingkatan  skala  rendah. Sebagian  besar  tindak  pidana  korupsi  yang  dilakukan  perempuan  tersebut  tidak sendirian,  melainkan  bersama  orang  atau  pihak  lain  diikuti  adanya  peluang  dan kesempatan. Sehingga tindak korupsinya dapat digolongkan korupsi sistemik.
Sedangkan  faktor-faktor  yang  menyebabkan  perempuan  terlibat  dalam kasus  Tindak  Pidana  Korupsi  di  wilayah  Hukum  Pengadilan  Negeri  Kelas  I.A Palembang,  yaitu:  rendahnya  tingkat  keimanan,  rendahnya  gaji  atau  pendapatan, sikap  mental  dan  keinginan  cepat  kaya,  pola  hidup  konsumtif  hedonism,  aji Mumpung, serta ada peluang dan kesempatan untuk meng-akses.

## Endnote
1 Amartya Sen, Development AsFreedom , (New York: Anchor Book, 1999), hlm 3.4.
2 Maryl Fench, Beyond Power: On Women, Men, and Moral , (New York: Balantine Book, 1985), hlm. 27
3 Ibid., hlm 79 4 Colette  Dwoling, Cinderella  Complex:  Women’s  Hidden  Fear  of  Independence , (New York: Summit Book, 1981), hlm. 12
5 Nur Ahmad Fadhil Lubis, Hak-Hak Asasi Manusia Menurut Pandangan Islam Dan Barat, (Medan : MUI-SU, 1998), hlm. 3 6 . http://Staff.Undip.Ac.Id/Sastra/Suyanto/ Diakses Pada Tanggal 1Juni 2013.
7 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana , ( Jakarta: Erlangga, 1980), hlm 122
8 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1997. hlm 527
9 J.E. Sahetapy, Paradoks Dalam Kriminologi , Edisi 1 Cetakan 2, (Jakarta: Rajawali Press, 1989), hlm. 45
10 .  Soedjono  D, Fungsi  Perundang-undangan  Pidana  dalam  Penanggulangan Korupsi di Indonesia, (Bandung: Sinar baru, 1984), hlm. 17 11 Hermien Hadiati Koeswadji, Korupsi di Indonesia Dari Delik Jabatan Ke Tindak Pidana Korupsi, Cetakan Ke 1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), hlm. 32
12 Ibid ., hlm 33 13 Ibid ., 14 http://Inunkastromaharnandi.com, Diakses 12 Juli 2013.
15 Kementerian  Pendidikan  Dan  Kebudayaan  RI.  Pendidikan  Anti  Korupsi  untuk Pendidikan  Tinggi,  Direktorat  Jenderal  Pendidikan  Tinggi  bagian  Hukum  Dan Kepegawaian. (2011), hlm. 39
16 Ibid ., 17 Ibid ., 18 .Mansour Fakih, Analisis Gender Dan Transformasi Sosial, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hlm 8 19 Vitalaya S. Hubeis, Aida, Pemberdayaan Perempuan dari Masa ke Masa, (Bogor : PT. Penerbit IPB Press, 2010), hlm 16
20 http://www.who.int/gender/ whatisgender/en/index.html, Diakses 8 Agustus 2013.
21 Wawancara, 24 Agustus 2013

## Daftar Pustaka
Dwoling,  Colette.  (1981). Cinderella  Complex:  Women’s  Hidden  Fear  of Independence . New York: Summit Book.
Fakih, Mansour. (2010). Analisis Gender Dan Transformasi Sosial . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Fench,  Maryl.  (1985). Beyond  Power:  On  Women,Men,and  Moral. New  York: Balantine Book. Hubeis, Vitalaya S. Aida. (2010). Pemberdayaan Perempuan dari Masa ke Masa. Bogor: Penerbit IPB Press. http://Staff.Undip.Ac.Id/Sastra/Suyanto/ Diakses Pada Tanggal 1Juni 2013.
http://Inunkastromaharnandi.com, Diakses 12 Juli 2013. http://www.who.int/gender/ whatisgender/en/index.html, Diakses 8 Agustus 2013. Kementerian  Pendidikan  Dan  Kebudayaan  RI.  (2011). Pendidikan  Anti  Korupsi Untuk  Pendidikan  Tinggi  Direktorat  Jenderal  Pendidikan  Tinggi  bagian Hukum Dan Kepegawaian . Koeswadji, Hermien Hadiati. (1994). Korupsi di Indonesia Dari Delik Jabatan Ke Tindak Pidana Korupsi. Cetakan Ke 1. Bandung: Citra Aditya Bakti. Lubis,  Nur  Ahmad  Fadhil.  (1998). Hak-Hak  Asasi  Manusia  Menurut  Pandangan Islam Dan Barat. Medan : MUI-SU. Sahetapy, J. E. (1989). Parados Dalam Kriminologi. Jakarta: Rajawali Press. Sen, Amartya. (1999). Development As Freedom . New York: Anchor Book. Soedjono.  (1984). Fungsi  Perundang-undangan  Pidana  dalam  Penanggulangan
Korupsi di Indonesia. Bandung: Sinar baru. Sudarto. (1980). Hukum dan Hukum Pidana. Jakarta: Erlangga. Wawancara, 24 Agustus 2013