Pendampingan Penguatan Kepatuhan Syariah Bagi Marketing BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta
Riduwan 1* , Akhmad Arif  Rifan 1 , Rofiul Wahyudi 1
Fakultas Agama Islam/Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Ahmad Dahlan Email: riduwan@pbs.uad.ac.id

## Abstract
Sharia  compliance  is  a  requirement  for  Islamic  financial  institutions  because  it  can increase public trust. As part of an Islamic financial institution, Baitul Maal wa Tamwil (BMT)  is  required  to  maintain  consistency  in  implementing  Sharia  compliance,  both  in operations and marketing. The Sharia principle that forms the primary basis is the fatwa of the National Sharia Council (DSN), the Indonesian Ulema Council (MUI). The fatwa is  binding  on  all  financial  institutions,  including  BMT.  Therefore  all  employees  must master  and  implement  it  at  work.Community  service  in  the  form  of  assistance  in Strengthening Sharia Compliance at BMT Bina Ihsanul Fikri Marketing has succeeded in increasing  understanding  of  Sharia  principles  and  marketing  commitment  to  its implementation—mentoring  methods  in  focus  group  discussions  and  classical  training with  structured  material.  The  training  was  conducted  for  marketing  as  many  as  56 people. The assistance results show an increase in understanding of Sharia principles by 85.5% and a commitment to implement Sharia principles by 89.3% properly.

## Keywords: Assistance, Sharia Compliance, BMT BIF

## Abstrak
Kepatuhan  Syariah  menjadi  kebutuhan  lembaga  keuangan  Syariah  karena  mampu meningkatkan  kepercayaan  masyarakat.  Baitul  Maal  wa  Tamwil  (BMT),  sebagai  bagian dari  lembaga  keuangan  Syariah,  dituntut  mampu  menjaga  konsistensinya  dalam melaksanakan  kepatuhan  Syariah,  baik  dalam  operasional,  maupun  marketing.  Prinsip Syariah  yang  menjadi  landasan  utama  adalah  fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  (DSN), Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI).  Fatwa  tersebut  mengikat  semua  Lembaga  keuangan termasuk  BMT,  karenanya  semua  pegawai  wajib  menguasai  dan  mengimplementasikan dalam  kerja.  Pengabdian  pada  masyarakat  dalam  bentuk  pendampingan  Penguatan Kepatuhan  Syariah  pada  Marketing  BMT  Bina  Ihsanul  Fikri,  berhasil  meningkatkan pemahaman  prinsip  Syariah  dan  komitmen  marketing  dalam  implementasinya.  Matode pendampingan  dalam  bentuk  fokus  grup  diskusi  dan  pelatihan  klasikal  dengan  materi yang  terstruktur.  Pelatihan  dilakukan  kepada  marketing  sebanyak  56  orang.  Hasil pendampingan  menunjukkan  adanya  peningkatan  pemahaman  prinsip  syariah  sebesar 85,5 % dan komitmen untuk melaksanakan prinsip Syariah dengan baik sebesar 89,3%.
Kata Kunci: Pendampingan, Kepatuhan Syariah, BMT BIF

## Pendahuluan
Kepatuhan  syariah  merupakan  ketaatan    terhadap  hukum  Islam  dan  aturan turunannya  atau    ketaatan  dan  kesesuaian  praktik  bisnis  dengan  prinsip-prinsip syariah  atau hukum Islam (Ali, 2013). Yang dimaksud dengan hukum Islam yaitu kumpulan norma-norma atau hukum syarak yang mengatur tingkah laku manusia dalam  berbagai  dimensi  hubungannya,  baik  hukum-hukum  itu  diterapkan langsung  di  dalam  Al  Qur’an  dan  Sunah  Nabi  SAW  maupun  yang  merupakan hasil  ijtihad,  yaitu  interpretasi  dan  penjabaran  oleh  para  ahli  hukum  Islam (fukaha)  terhadap kedua sumber utama tersebut (Anwar, 2007).
Kepatuhan  syariah  yang  dijalankan  pada  BMT  merupakan  upaya  prefentif untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha  yang  dijalankan  telah  sesuai  dengan  ketentuan  fatwa  Dewan  Syariah Nasional  (DSN)  dan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  (Riduwan, 2006).  Karenanya  setiap  BMT  wajib  menerapkan  fatwa  tersebut  dengan  baik, sebagai bukti tanggungjawab sosial dan kegamaan (Riduwan, et al., 2023).
BMT merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah  dengan badan hukum sebagai Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah, (KSPP), (Aziz, 1996). Fungsi  utamanya  adalah  menghimpun  dana  anggota  dan  menyalurkannya Kembali  kepada  anggota  yang  membutuhkan,  (UU  No.  25/1992).  Sebagai koperasi,  maka  BMT  hanya  dapat  melayani  anggota  atau  calon  anggotanya. Kedudukan  anggota  BMT,  sebagaimana anggota  koperasi  pada  umumnya,  yakni sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa BMT (Huda, dkk, 2016).
Pendirian  BMT  ditujukan  untuk  memberikan  pelayanan  keuangan  Syariah khususnya  bagi  usaha  ultra  mikro,mikro  dan  kecil,  (Riduwan,  2006).  Karenanya anggota BMT lebih banyak didominasi oleh pengusaha mikro bahkan masyarakat miskin. Visi utamanya adalah memfasilitasi usaha mikro naik kelas menjadi usaha kecil, menengah dan besar. Dalam konteks keuangan social, maka misinya adalah merubah kondisi anggota dari mustahik atau penerima zakat menjadi muzaki atau pembayar zakat (Shaikh, 2018).
Anggota  BMT  yang  mayoritas  pengusaha  mikro  menghendaki  supaya praktik keuangannya terhindar dari riba yang diharamkan, (Riduwan et al., 2023). Disamping itu, penggunaan istilah Syariah tidak sekedar diharapkan tidak sekedar strategi dalam pemasaran, tetapi menjadi panggilan idiologi yang terus diperkuat. Pengusaha  mikro  anggota  BMT,  perlu  mendapatkan  bukti  yang  semakin menguatkan  kepercayaanya.  Selain  secara  kelembagaan,  praktis  Syariah  juga wajib  melekat  pada  individu  insan  lembaga  keuangan  Syariah,  (Auda,  2008), termasuk BMT.
Komitmen  dan  menjaga  konsistensi  pelaksanaan  Syariah  menjadi  sangat penting ditengah kompetisi keuangan mikro yang semakin ketat. Terlebih, kondisi ekonomi  yang  belum  pulih akibat  pandemic  covid  19,  membuat  banyak anggota yang  belum  mampu  membayar  Kembali  kewajibannya.    Karenanya  tugas marketing  menjadi  semakin  berat,  disamping  menjaga  konsistensi  Syariah,  juga mendampingi anggota Suhendri (2017), terutama dalam mempercepat pemulihan usaha pasca pandemi.
Implementasi  prinsip  Syariah  telah  mendapatkan  pengawasan  dari  Dewan Pengawas Syariah (DPS), (DSN, 2006), yang telah diangkat dalam rapat anggota. DPS  sesungguhnya  memiliki  tanggungjawab  yang  besar  dalam  memastikan bahwa  operasional  BMT  telah  sesuai  dengan  prinsip  Syariah.  Praktik  Syariah yang  dimaksud  tidak  saja  pada  ranah  lembaganya,  tetapi  sampai  pada  ranah individual, (Ullah, 2015).
Tanggungjawab  DPS  dalam  mengawasi  praktik  Syariah  dapat  dilakukan setiap  hari  atau  minimal  setiap  bulan.  Hasil  pengawasan  DPS  dilaporkan  pada Rapat  Anggota  Tahunan,  sehingga  anggota  dapat  memahami  praktik  kepatuhan Syariah, (Kementerian Koperasi dan UKM, 2006). Namun demikian, anggota dan masyarakat  sesungguhnya  juga  dapat  melakukan  pengawasan  secara  langsung. Anggota sebagai pemilik dan pengguna jasa koperasi, (UU. No. 25/1992), berhak setiap  saat,  melakukan  penilaian  terhadap  implementasi  kepatuhan  Syariah,  baik pada ranah operasional maupun marketing.
Marketing BMT sebagai ujung tombak yang berhubungan langsung dengan anggota  membutuhkan  penguatan  komitmen  dalam  implementasi  Syariah. Tingginya  persaingan  usaha  dan  kondisi  ekonomi  yang  belum  membaik, seringkali menjadi godaan tersendiri dalam pelaksanaan akad Syariah. Disamping itu,  melakukan  pembinaan  anggota,  merupakan  aktifitas  yang  melekat  karena menjadi  tanggungjawab  semua  insan  BMT.  Dalam  konteks  itulah  maka pengabdian  pada  masyarakat  dalam  bentuk  Pendampingan  Penguatan  Kepatuhan Syariah pada Marketing BMT Bina Ihsanul Fikri menjadi sangat penting.

## Metode Pengabdian
Pendampingan kepatuhan Syariah pada Marketing BMT, dilakukan dengan beberapa  metode  yakni assessment,  focus  group  discussion ,  pelatihan  dan pengujian  komitmen. Assessment dilakukan  melalui  wawancara  secara  acak kepada  56  orang  marketing,  untuk  mengukur  pamahaman  dasar  semua  peserta tentang  kepatuhan  Syariah  dan  implementasinya  yang  pernah  dilakukan.
Sedangkan focus  group  discussion dilakukan  bersama  seluruh  manajer,  dengan tujuan untuk memetakan kebutuhan pelatihan atas dasar hasil assessment.
Pelatihan  klasikal  dilaksanakan  dalam  dua  sesi,  yakni  sesi  pertama  yang lebih banyak menekannya pada penguatan spiritual atau sikap dalam pelaksanaan prinsip  Syariah  dan  sesi  kedua  labih  banyak  pada  pengembangan  pengetahuan tentang prinsip Syariah pada Lembaga keuangan mikro. Materi klasikan meliputi; akad  Syariah,  produk  pembiayaan  dan  simpanan  BMT,  pendampingan  anggota dan  penguatan  ruhiyah  marketing.  Semua  materi  disajikan  secara  dialogis  dan terfokus  pada  peserta.  Interaksi  aktif  antara  fasilitator  dengan  peserta,  ternyata dapat meningkatkan dinamika kelas.
Setelah  pelatihan,  semua  marketing  sebagai  peserta  pelatihan  diuji kemampuan  menyerap  materi  dan  komitmen  dalam  menjaga  istiqamah implementasi  prinsip  Syariah.  Pengujian  dilakukan  dengan  wawancara  secara acak dengan peserta yang dibagi menjadi tiga kelompok. Fasilitator dibantu oleh staf  BMT  BIF  yang  ditunjuk, menjadi  penguji  dan  hasilnya  didiskusikan  dengan manajer.

## Hasil dan Pembahasan
Hasil pendampingan menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan baik dalam  pemahaman  prinsip  Syariah  maupun  komitmen  implementasinya.  Hasil assessment didapat  data  bahwa  pemahaman  prinsip  Syariah  sebesar  68,3  %  dan meningkat  menjadi    85,5  %  setelah  pendampingan.  Sedangkan  hasil assessment komitmen  menunjukkan  angka  76,4%,  dan  setelah  pendampingan  naik  menjadi 89,3%.
Hasil  pendampingan  menunjukkan  adanya  peningkatan  yang  signifikan dalam  pemahaman  prinsip  Syariah  serta  komitmen  implementasinya.  Data  yang diperoleh dari assessment awal menunjukkan bahwa pemahaman prinsip Syariah
sebesar 68,3%. Namun, setelah melalui sesi pendampingan, pemahaman tersebut meningkat  secara  signifikan  menjadi  85,5%.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa pendampingan  memberikan  dampak  positif  dalam  memperdalam  pemahaman tentang prinsip-prinsip Syariah.
Selain  itu,  hasil  assessment  juga  mengungkapkan  peningkatan  yang signifikan dalam komitmen implementasi prinsip Syariah. Sebelum pendampingan dilakukan, komitmen implementasi hanya mencapai angka 76,4%. Namun,  setelah  melalui  proses  pendampingan,  angka  komitmen  implementasi meningkat  secara  signifikan  menjadi  89,3%.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa pendampingan  tidak  hanya  meningkatkan  pemahaman  teoritis,  tetapi  juga mendorong  individu  untuk  menerapkan  prinsip-prinsip  Syariah  dalam  praktik sehari-hari.
Gambar 1. Pelaksanaan Pengabdian
Penyimpangan  dari  prinsip-prinsip  Syariah  dapat  terjadi  karena  kurangnya pemahaman yang cukup dalam hal ini. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pendampingan  agar  individu  dapat  memahami  prinsip-prinsip  Syariah  dengan lebih  baik.  Dalam  konteks  ini,  pendampingan  telah  terbukti  efektif  dalam meningkatkan  pemahaman  prinsip  Syariah  dari  68,3%  menjadi  85,5%. Pendampingan  membantu  individu  untuk  mengatasi  kesulitan  atau  kebingungan dalam memahami prinsip-prinsip Syariah dan memberikan penjelasan yang lebih terperinci.
Selain  peningkatan  pemahaman,  pendampingan  juga  berperan  penting dalam  meningkatkan  komitmen  individu  terhadap  implementasi  prinsip  Syariah. Komitmen  implementasi  yang  semula  sebesar  76,4%  meningkat  menjadi  89,3% setelah sesi pendampingan dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa pendampingan berhasil memotivasi individu untuk lebih berkomitmen dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip Syariah dalam kehidupan sehari-hari.
Dengan  adanya  peningkatan  yang  signifikan  dalam  pemahaman  prinsip Syariah  maupun  komitmen  implementasinya,  dapat  disimpulkan  bahwa pendampingan  memberikan  manfaat  yang  berarti  dalam  pengembangan pemahaman  individu  terhadap  prinsip-prinsip  Syariah.  Selain  itu,  pendampingan juga  berperan  penting  dalam  membentuk  sikap  dan  komitmen  individu  dalam menerapkan prinsip-prinsip Syariah dalam praktik sehari-hari. Hasil pendampingan  yang  positif  ini  mengindikasikan  bahwa  upaya  pendampingan dalam  pemahaman  dan  implementasi  prinsip  Syariah  dapat  memberikan  dampak
yang  signifikan  dalam  meningkatkan  pemahaman  dan  komitmen  individu terhadap prinsip-prinsip tersebut.
Hasil ini menunjukkan bahwa pendampingan memiliki peran penting dalam meningkatkan  pemahaman  individu  terhadap  prinsip-prinsip  Syariah  dan membentuk  komitmen  yang  kuat  untuk  mengimplementasikannya.  Peningkatan pemahaman dan komitmen ini akan berdampak positif dalam menjaga kesesuaian dengan  prinsip-prinsip  Syariah  dalam  berbagai  aspek  kehidupan,  seperti keuangan, bisnis, dan tata kelola organisasi.
Dalam  konteks  yang  lebih  luas,  hasil  pendampingan  ini  menunjukkan pentingnya upaya pendidikan dan pendampingan dalam memperkuat pemahaman dan komitmen terhadap prinsip-prinsip Syariah. Pemahaman yang lebih baik akan membantu  individu  dalam  menghindari  penyimpangan  dari  prinsip-prinsip Syariah,  sementara  komitmen  yang  kuat  akan  mendorong  mereka  untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut secara konsisten.
Dalam menghadapi tantangan dan kompleksitas dunia modern, pendampingan  terbukti  sebagai  metode  yang  efektif  dalam  memperkuat pemahaman  dan  komitmen  terhadap  prinsip-prinsip  Syariah.  Dengan  demikian, upaya  pendampingan  semacam  itu  perlu  diteruskan  dan  dikembangkan  agar individu  dan  organisasi  dapat  terus  memperbaiki  dan  mengembangkan pemahaman dan praktik mereka yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.
Disamping  itu,  terdapat  respon  yang  menarik  dari  semua  peserta,  karena menghendaki  supaya  program  sejenis  dapat  dilakukan  secara  berkesinambungan minimal  setiap  enam  bulan  sekali.  Konsistensi  implementasi  kepatuhan  Syariah bagi  marketing  perlu  terus  ditingkatkan  karena  tingginya  kompetisi  dengan lembaga lain. Disamping itu, anggota menghendaki adanya implementasi Syariah yang  semakin  baik,  sehingga  berbagai  program  peningkatan  kepatuhan  Syariah menjadi penting.

## Simpulan
Pendampingan yang dilakukan berhasil meningkatkan pemahaman individu terhadap  prinsip-prinsip  Syariah  sebesar  85,5%  dan  komitmen  mereka  untuk melaksanakan  prinsip-prinsip  tersebut  dengan  baik  sebesar  89,3%.  Hasil  ini menunjukkan bahwa pendampingan memiliki efek positif dalam mengembangkan pemahaman dan komitmen individu terhadap prinsip Syariah.

## Daftar Pustaka
Ali,  RAE.  (2013),  “Sharia  Compliant  to  Sharia  Based  Financial  Innovation;  A Question of Semantics or Progressive Market Differentiation”, Proceeding for 4th SC-OCIS Rountable , Oxford, United Kingdom.
Azis, M., (1996), Pedoman Cara Pembentukan BMT , Jakarta, PINBUK.
Anwar, S., (2007), Hukum Perjanjian Syariah, Studi Tentang Teori Akad , Jakarta, Raja Grafindo Persada.
Auda,  J.,  (2008), Maqashid  al  Shariah  As  Philosophy  of  Islamic  Law,  The International Institute of Islamic Thoucht, London , Washington.
Dewan  Syariah  Nasional  (DSN-MUI),  (2006), Himpunan  Fatwa, Jakarta,  DSN- MUI-Bank Indonesia.
Huda, N., dkk, (2016), Baitul Mal wa Tamwil Sebuah Tinjauan Teoritis, Jakarta,
Amzah.
Menteri  Koperasi  dan  Pembinaan  Penguasa  Kecil  RI.  Keputusan  “Tentang Petunjuk  Pelaksanaan  Penilaian  Kesehatan  Koperasi  Simpan-pinjam  dan Unit Simpan-Pinjam “Nomor 227/KEP/M/V/1996.
Riduwan,  (2006), Manajemen  Baitul  Maal  Wa  Tamwil ,  Yogyakarta,UII  Press, Cetakan ke II.
Riduwan, et al., (2023), Kepatuhan Syariah Baitul Maal wat Tamwil, Yogyakarta, Suara Muhammadiyah.
Shaikh, SA. et al. (2018), “A Review of Islamic Commercial and Sosial Finance in Pakistan, Journal of Islamic Banking and Finance, 3(5), 26-40.
Sucipto,  (2016),  “Kepatuhan  Syariah  dan  Sustainabilitas  BMT  di  DI.
Yogyakarta”, Disertasi S3 UIN Sunan Kalijaga, (tidak diterbitkan).
Suhendri,  H.  et  al.  (2017),  “Awereness  and  Perceptions  of  Islamic  Micro- enterpreneurs  on  Mudarabah  Finance  and  Justice  for  Financing  Acces  in Malang  Territy  Indonesia”, International  Journal  of  Economic  and Finance Issues, 7(5), 252-258.
Ullah, H. (2015), “Shari’ah Compliance In Islamic Banking An Empirical Study on Selected Islamic bank In Bangladesh”. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management.”, 7(2), 182-199.
Undang-Undang RI, Nomor 25 Tahun 1992, Tentang Perkoperasian.