## JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)
Volume 6 | Nomor 2 | Juli 2022
Implementasi Kebijakan Konvergensi Pencegahan Stunting melalui Rumah Desa Sehat (Rds) di Desa Sindangsari

## Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang
Stunting Prevention Covergence Policy Implementation through Healthy Village House at Sindangsari Village Pabuaran
District of Serang Regency
1 Yeni Widyastuti, 2 Arenawati, 3 Nikki Prafitri
Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Email: 1 yeni.widyastuti@untirta.ac.id, 2 arenawati@untirta.ac.id, 3 nikki@untirta.ac.id
Kata Kunci:

## ABSTRAK
Kebijakan, Konvergensi, Rumah Desa Sehat, Stunting

## Keywords:
Convergence, Healthy Village House, Policy, Stunting
Dana Desa diprioritaskan salah satunya untuk meningkatkan layanan kesehatan  di  Desa  sebagimana  tertuang  dalam  Permendes  PDDT Nomor  16  Tahun  2018  tentang  Prioritas  Penggunaan  Dana  Desa Tahun 2019. Rumah Desa Sehat (RDS) merupakan sebuah community centre yang berperan untuk mendorong literasi kesehatan di desa juga mengadvokasi  kebijakan  pembangunan  di  desa  agar  lebih  terfokus pada  upaya  peningkatan  derajat  kesehatan  masyarakat  di  desa. Pembentukan dan pengembangan RDS difasilitasi oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT)  sebagai  salah  satu  upaya  untuk  pencegahan  stunting. Prevalensi  balita  stunting  di  Indonesia  tahun  2019  mencapai  27,7 persen, masih jauh di atas target WHO yaitu 20 persen, dan di Provinsi Banten sendiri mencapai 24,1 persen (Sumber: Studi Status Gizi Balita Kemenkes,2019)  Kebijakan  pencegahan  stunting  menjadi  tantangan tersendiri  di  masa  pandemi  COVID-19  karena  meningkatnya  angka pengangguran dan angka kemiskinan. Desa Sindangsari, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang Propinsi Banten telah membentuk RDS dengan  menggunakan  dana  desa  (ADD)  yang  digunakan  untuk penanganan  stunting  dengan  memberikan  bantuan  makanan  bergizi bagi  balita  stunting.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis implementasi  kebijakan  konvergensi  pencegahan  stunting  di  tingkat desa  melalui  Rumah  Desa  Sehat  (RDS)  di  Desa  Sindangsari, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang.

## Abstract
Regulation of Kemendes PDTT No. 16/2018 concerning Allocation of Village Funds  (Alokasi  Dana  Desa/ADD)  declare  that  one  of  the  Village  Funds priorities is to improve health services in village. The Healthy Village House (RDS) is a community centre whose role is to encourage health literacy in the
p-ISSN 2549 - 0435 e-ISSN 2549 - 1431
village as well as to advocate for development policies in the village to be more focused on efforts to improve the health status of the community in the village. The establishment and development of RDS is facilitated by Kemendes PDTT as  an  effort  to  prevent  stunting.  The  prevalence  of  stunting  under  five  in Indonesia  in  2019  reached  27.7  percent,  still  far  from  WHO  target  of  20 percent, and in Banten Province itself it reached 24.1 percent (Source: Study of Nutritious Toddler of the Ministry of Health, 2019). Stunting is chronic nutritional problem who are characterized by a shorter height than the average age  of  children,  children  become  susceptible  to  disease  and  when  they  are adults are at risk of degenerative disease. The stunting reduction acceleration program is one of the government priorities programe in the health sector and targeted  14  percent  in  2024.  Stunting  prevention  policies  is  a  challenge during COVID-19 pandemic due to rising unemployment and poverty rate. Sindangsari Village has established the Healthy Village House (RDS) using allocation of village funds (ADD) and providing nutritional food assistance for stunting toddlers. This study aims to analyze the implementation of the stunting  prevention  convergence  policy  at  the  village  level  through  the Healthy Village House (RDS) in Sindangsari Village, Pabuaran District of Serang Regency.

## A. PENDAHULUAN
Salah  satu  bentuk  komitmen  untuk  mempercepat  penurunan  stunting,  pemerintah  telah menerbitkan  Peraturan  Presiden  (Perpres)  nomor  72  tahun  2021  tentang  Percepatan  Penurunan Stunting.  Perpres  ini  merupakan  payung  hukum  bagi  Strategi  Nasional  (Stranas)  Percepatan Penurunan Stunting yang telah diluncurkan dan dilaksanakan sejak tahun 2018. Perpres ini juga untuk memperkuat  kerangka  intervensi  yang  harus  dilakukan  dan  kelembagaan  dalam  pelaksanaan percepatan  penurunan  stunting. Berdasarkan  hasil  Studi  Status  Gizi  Balita  Indonesia  (SSGBI)  tahun 2019,  prevalensi  di  Indonesia  masih  sebesar  27,67  persen.  Presiden  RI  Joko  Widodo  pun  telah mencanangkan  target  penurunan  stunting  di  Indonesia  menjadi  14  persen  di  tahun  2024 dan  target pembangunan berkelanjutan di tahun 2030 berdasarkan capaian di tahun 2024. Berdasarkan Lima Pilar Percepatan Penurunan Stunting, akan disusun Rencana Aksi Nasional (RAN) untuk mendorong dan menguatkan  konvergensi  antar  program  melalui  pendekatan  keluarga  berisiko  stunting. Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 juga menetapkan Tim Percepatan Penurunan Stunting yang terdiri dari Pengarah  dan  Pelaksana.  Wakil  Presiden  menjadi  Ketua  Pengarah  yang  didampingi  oleh  Menteri Koordinator  Pembangunan  Manusia  dan  Kebudayaan  serta  menteri-menteri  lainnya.  Sedangkan, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ditunjuk menjadi Ketua Pelaksana. Tim  Percepatan  Penurunan  Stunting  juga  dibentuk  di  tingkat  provinsi,  kabupaten/kota,  dan desa/kelurahan.  Penanganan  stunting  menjadi  persoalan  serius  karena  berdampak  terhadap penurunan  kualitas  sumber  daya  manusia  dan  jangka  panjangnya  akan  mengganggu  ketercapaian target pembanunan nasional.
Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies Volume 6, No 2, Juli 2022
Pelayanan kesehatan memiliki peran yang sangat penting dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat khususnya kesehatan kepada anak-anak se-Indonesia. Saat ini, Indonesia merupakan  angka  stunting  yang  cukup  tinggi  dibandingkan  dengan  negara-negara  berpendapatan menengah  lainnya.  Maka  situasi  ini  apabila  tidak  dapat  diatasi  dapat  mempengaruhi  kinerja pembangunan nasional baik yang menyangkut pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan ketimpangan.
Berdasarkan hasil evaluasi stunting tahun 2020 di data e-PPGBM bahwasanya ada 10 (sepuluh) desa yang memiliki angka stunting tinggi, sebagaimana dalam tabel berikut ini.
Tabel 1 Desa dengan Kasus Stunting Tinggi di Kabupaten Serang tahun 2020 No Nama Desa Kecamatan Jumlah Kasus Stunting 1 Mangunreja Pulo Ampel 55 2 Binuangen Waringin Kurung 92 3 Cirangkong Petir 146 4 Panamping Bandung 20 5 Pematang Kragilan 98 6 Kebon Cau Pamarayan 97 7 Bugel Padarincang 175 8 Cakung Binuang 65 9 Panenjoan Carenang 119 10 Bojong Catang Tunjung Teja 140
(Sumber: kabarbanten.pikiran-rakyat.com.2021)
Berdasarkan tabel 1 di atas jumlah kasus stunting yang terjadi di wilayah Kabupaten Serang cukup  tinggi  dengan  jumlah  kasus  terendah  adalah  20  (dua  puluh)  kasus  dan  tertinggi  adalah  175 (serratus tujuh puluh lima) kasus.
Tabel 2 Desa dengan Kasus Stunting Tinggi di Kabupaten Serang tahun 2021 No Nama Desa Kecamatan Jumlah Kasus Stunting 1 Kubang Baros Cinangka 66 2 Sukaratu Cikeusal 55 3 Pasir Buyut Jawilan 148 4 Pontang Pontang 91 5 Bolang Lebak Wangi 88 6 Karang Kepuh Bojonegara 43 7 Kragilan Kragilan 165 8 Talaha Mancak 104 9 Cikande Cikande 147 10 Bandulu Anyer 91
(Sumber: kabarbanten.pikiran-rakyat.com.2021)
Berdasarkan  tabel  2  di  atas  pada  tahun  2021  rentang  kasus  stunting  yang  terjadi  dalam  10 (sepuluh) desa dengan jumlah kasus terbanyak adalah antara 55 (lima puluh lima) sampai dengan 165 (serratus enam puluh lima). Dalam tahun 2020 (Tabel 1) dan tahun 2021 (Tabel 2) terlihat jumlah kasus
di Kecamatan Kragilan cukup signifikan dengan total kasus 263 (dua ratus enam puluh tiga) dari dua desa  yaitu  Desa  Pematang  (tahun  2020)  dan  Desa  Kragilan  (2021).  Data  jumlah  kasus  di  atas menunjukkan  bahwa  penanganan  stunting  membutuhkan  perhatian  yang  sangat  serius  dari pemerintah.
Kabupaten  Serang  tahun  2020  ditetapkan  sebagai  prioritas  aksi  konvergensi  percepatan penurunan  stunting.  Sinergi  program  pusat  dan  daerah  dinilai  efektif  menurunkan  angka  stunting. Sinergi  ini  melibatkan  Kementerian  Koordinator  Bidang  Pembangunan  Manusia  dan  Kebudayaan (Menko  PMK),  Kementerian  Perencanaan  Pembangunan  Nasional  atau  Badan  Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Kesehatan serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan  Rakyat.Pada  pada  bulan  Februari  2020  angka  stunting  Kabupaten  Serang  sebesar  25,94 persen. Kemudian dengan konvergensi, validasi, koordinasi, serta konsolidasi program nasional dan daerah  terevaluasi  prevalensi  stunting  per  Agustus  2020  sebesar  12,7  persen  (cnbcindonesia.com tanggal 22 Maret 2021). Berdasarkan data yang diperoleh dari website resmi pemerintah Kabupaten Serang tercatat 7.189 anak/balita penderita stunting dan hal ini disampaikan juga dalam agenda rembuk stunting  yang  diikuti  oleh  seluruh  kepala  OPD,  seluruh  camat,  juga  kepala  desa  dan  perwakilan puskesmas (serangkab.go.id tanggal 03 November 2021). Perkembangan sebaran prevalensi  stunting berdasarkan data dari Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGM) status gizi balita usia 0 sampai dengan 59 bulan yang dilaksanakan di setiap desa di Kabupaten Serang tahun 2018  sampai  dengan  2021  diperoleh  hasil  untuk  Kecamatan  Pabuaran  menunjukkan  peningkatan angka prevalensi stunting sebesar 2,16 %, dari 16,35 %  di tahun 2020 menjadi 18,52% di tahun 2021. Peningkatan ini mengarah pada pemenuhan target dari WHO sebesar 20% serta RPJMD sebesar 21.1%, namun jika dibandingkan dengan target RPJMN yaitu 14% prevalensi stunting masih belum memenuhi target  tersebut.  Tercatat  6  desa  di  Kecamatan  Pabuaran  yang  mengalami  peningkatan  prevalensi stunting yaitu Desa Pancanegara (naik 42,69%); Desa Kadubeureum (naik 29,12%); Desa Sindangsari (naik 21,85%); Desa Pabuaran (naik 11,87%); Desa Sindangheula (naik 9,77%) dan Desa Talagawarna (naik  1,61%).  Melansir  dari  data  yang  tercatat  dalam  EPPGM,  beberapa  indikator  yang  perlu memperoleh perhatian secara umum adalah sanitasi dan perilaku hidup bersih dan sehat dan secara khusus berkenaan dengan kualitas pelayanan Kesehatan ibu hamil yang minimal 4 kali memeriksakan kandungan  selama  masa  kehamilan,  cakupan  peningkatan  pemberian  tablet  tambah  darah  (TTD) sebanyak  90  tablet  (71,57%);  ibu  hamil  KEK  (4,73%);  bayi  0  sampai  dengan  6  bulan  yang  tidak mendapatkan ASI Ekslusif (28,1%); cakupan remaja putri yang mendapat TTD (12,88%); balita usia 6 sampai dengan 59 bulan yang mendapatkan vitamin A, cakupan imunisasi dasar lengkap dan balita dengan penyakit penyerta.
Pembangunan  kesehatan  di  desa  sebagai  bagian  utama  dari  pelayanan  sosial  dasar sebagaimana  termaktub  dalam  Undang-undang  Desa,  sangat  penting  dilakukan  karena  bertujuan untuk  mewujudkan  tujuan  pembangunan  desa  yaitu  meningkatkan  kualitas  hidup  manusia, meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  dan  menanggulangi  kemiskinan.  Diperlukan  ketersediaan akses  bagi  masyarakat  desa  untuk  dapat  meingkatkan  pengetahuan  di  bidang  kesehatan  dan memperoleh  informasi  tentang  kesehatan  sehingga  dapat  melakukan  alih  pengetahuan  dan keterampilan sehingga dapat menumbuhkan kesadaran untuk merubah perilakunya ke arah perilaku hidup sehat. Masyarakat desa harus berupaya dan berjuang mengakses sumberdaya pembangunan di desa untuk pemenuhan kebutuhan kesehatan bagi diri pribadinya dan kelompoknya.
Hal inilah yang menjadi landasan strategis Rumah Desa Sehat (RDS) yang dirancang sebagai community centre yang memiliki fungsi sebagai ruang publik yang strategis untuk mendorong literasi
Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies Volume 6, No 2, Juli 2022
kesehatan,  mengadvokasi  kebijakan  pembangunan  di  desa  sehingga  tercipta  peningkatan  derajat kesehatan  masyarakat  desa.  Kementerian  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan  Transmigrasi (Kemendes PDTT) melalui Permendes PDTT nomor 16 tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 memfasilitasi terbentuknya Rumah Desa Sehat (RDS)
Besarnya  anggaran  yang  bersumber  dari  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  yang  disediakan  untuk program RDS ini adalah sebesar 30 juta rupiah dengan peruntukan 40 porsi makanan sehat siap saji yang  bergizi  tinggi  ditambah  dengan  bahan  makanan  serta  dilakukan  satu  kali  dalam  sebulan Sasarannya adalah penderita stunting, anak dan balita serta ibu hamil yang menjadi keluarga prioritas 1000 HPK (Wawancara di Kantor Desa Sindangsari, tanggal 12 Agustus 2021). Konsumsi pangan dan gizi oleh masyarakat yang tinggal di Desa Sindangsari yang menjadi bagian dari kebijakan konvergensi pencegahan stunting adalah melalui program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bersumber dari APBN sebesar 180 juta per tahun dan dikoordinasi penyelenggaraannya oleh Posyandu.

## B. METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  deskriptif  dan  pengumpulan  data dilakukan  melalui  (a)  wawancara,  untuk  mendapatkan  data  primer  yang  berkaitan  dengan  fokus penelitian;    (b)  observasi,  untuk  mendapatkan  data  yang  berkaitan  dengan  kondisi  factual  yang menjadi fokus penelitian dan (c) studi dokumentasi    dengan   mengenalisis data yang dikumpulkan dari  berbagai  sumber  yang  terkait  dengan  kebijakan  konvergensi  (convergence  policy)  dan  stunting Sumber data sekunder yang digunakan adalah (a) jurnal; (b) laporan; (c) artikel ilmiah; (d) makalah penelitian dan publikasi akademik lainnya.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kesejahteraan  merupakan  kondsi  yang  diharapkan  oleh  setiap  manusia,  dimana  manusia memiliki  dua  macam  kebutuhan  yaitu  basic  needs  atau  kebutuhan  dasar  yang  terdiri  dari  udara, makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal, dan yang kedua adalah  non-basic needs antara lain kebutuhan  pengembangan  karir.  Ketika  seseorang  dapat  memenuhi  kedua  hal  ini  maka  yang bersangkutan  dapat  dikatakan  kehidupannya  semakin  sejahtera  (dalam  Bastian,  2016:68).  Substansi kesejahteraan  sosial  terkait  dengan  kesejahteraan  (welfare)  dapat  diartikan  sebagai  kondisi  sejahtera (well-being).  Menurut  Paul  Spicker  (1995)  dalam  Bastian  (2016:68-69)  welfare  juga  berarti  pemberian layanan sosial dan jenis-jenis tunjangan tertentu oleh Negara, terutama pemberian jaminan sosial yang benar-benar  ditujukan  untuk  masyarakat  miskin.  Penjelasan  ini  mengandung  pengertian  bahwa kesejahteraan  sosial  tidak  dapat  ditangani  secara  sepihak  dan  tidak  dapat  dilakukan  tanpa perencanaan.  Dinamika  perubahan  sosial  menyebabkan  penanganan  masalah  sosial  ini  harus direncanakan dengan matang dan berkesinambungan.
Tahap  implementasi  dalam  proses  kebijakan  adalah  fase  ketika  para  aktor,  individu  dan insttusi  birokrasi  mengendurkan  hukum  atau  justru  memperketat  aturan  dan  prosedur  untuk menentukan  hasilnya. Kabijakan merupakan hubungan dan Tindakan dengan  perspektif manajerial yang  mencerminkan  pendekatan  kebijakan  yang  berpusat  yang  mana  pelaksana  bertindak  sebagai perancang kebijakan, Pendekatan ini menuntut kelembagaan, pengaruh, penegasan terhadap tujuan, koordinasi  dan  setia  terhadap  kepatuhan.  Implementasi  kebijakan  dapat  dipandang  sebagai transformasi  desain  yang  diwujudkan  menjadi  serangkaian  tindakan  dari  langkah-langkah
konsekuensial, kemajuan, interaksi dan negosiasi antara mereka yang mencari tujuan kebijakan dan mereka yang benar-benar mengimplementasikannya (Wijaya.et.al.2020:5.8).
Terdapat nilai-nilai yang berkaitan dengan administrasi kebijakan sebagaimana disampaikan Stewart (2009) yaitu (a) Konsistensi: keputusan setara dalam keadaan setara; (b) Layanan masyarakat; (c) Efisiensi; (d) Netralitas dan (d) Responsiveness atau bereaksi dengan tepat sesuai kebutuhan.  Policy Values  merujuk  pada  situasi  dimana  perumus  dan  pelaksana  kebijakan  telah  melakukan  peran  dan tanggung jawabnya dengan baik secara moral ketika mereka mampu memutuskan dan melaksanakan kebijakan sesuai dengan kepentingan publik (dalam Wijaya.et.al.2020:1.47 – 1.49).
Kebijakan  konvergensi  merupakan  sebuah  pendekatan  yang  dilakukan  secara  terkoordinir, terpadu dan bersama-sama pada target sasaran dalam wilayah geografis dan keluarga 1000 HPK atau rumah tangga prioritas. Upaya konvergensi akan terwujud jika (a) penyedia layanan intervensi gizi sensitif dan gizi spesifik mulai dari tingkat nasional, daerah sampai dengan desa dapat melaksanakan program/kegiatan secara terpadu dan terintegrasi; (b) kelompok masyarakat terutama keluarga 1000 HPK dapat mengakses layanan dari setiap intervensi gizi sensitif dan gizi spesifik dan (c) kelompok sasaran prioritas dapat menggunakan dan memperoleh manfaat dari layanan yang tersedia.
Rumah  Desa  Sehat  (RDS)  merupakan  sekretariat  bersama  dalam  konvergensi  pencegahan stunting  di  desa,  dimana  konvergensi  diarahkan  pada  upaya  untuk  melaksanakan  intervensi  gizi spesifik dan sensitif secara bersama dan terpadu di wilayah desa yang menjadi lokasi yang disepakati bersama,  serta  mendorong  penggunaan  dana  desa  untuk  percepatan  pencegahan  stunting. Terpetakannya  pelaksana  RDS  dan  konsolidasi  antar  pelaksana  termasuk  pemetaan  peran  untuk memfokuskan  pada  pencegahan  masalah  gizi/stunting  serta  konsolidasi  data,  kegiatan/program termasuk juga peran. Program penanggulangan gizi buruk/stunting memerlukan upaya pendekatan yang berkelanjutan atau sustainability lifelyhood approach dimulai dari pemetaan potensi keluarga dan memperluas pemanfaatan potensi untuk keluarga sasaran dengan mengutamakan (a) dukungan upaya kemandirian  keluarga  sasaran;  (b)  kehadiran  pendamping  dan  (c)  inovasi  kegiatan  (Sumber: Pendampingan Rumah Desa Sehat, 2018).
Penurunan stunting memerlukan intervensi yang terpadu, mencakup intervensi gizi spesifik dan  gizi  sensitif.  Sejalan  dengan  inisiatif  Percepatan  Penurunan  Stunting,  pemerintah  meluncurkan Gerakan  Nasional  Percepatan  Perbaikan  Gizi  (Gernas  PPG)  yang  ditetapkan  melalui  Peraturan Presiden Nomor 42 tahun 2013 tentang Gernas PPG dalam kerangka 1.000 HPK. Selain itu, indikator dan target penurunan stunting telah dimasukkan sebagai sasaran pembangunan nasional dan tertuang dalam  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional  (RPJMN)  2015-2019  dan  Rencana  Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 2017-2019.
Strategi  Nasional  Percepatan  Pencegahan  Stunting  diselenggarakan  di  semua  tingkatan pemerintah  dari  nasional,  daerah  sampai  dengan  desa  serta  melibatkan  institusi  non-pemerintah seperti swasta, masyarakat madani dan komunitas. Konvergensi dalam program/kegiatan dan sumber pembiayaan dipandang perlu untuk memperoleh hasil yang optimal berdasarkan prinsip efisien dan efektif. Lintas sektor dilibatkan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kegiatan, secara terkoordinir, terpadu dan bersama-sama.
Kebijakan  daerah  yang  berkembang  di  masyarakat  diharapkan  dapat  memberikan  manfaat yang  positif  bagi  masyarakat.  Kebijakan  tersebut  juga  diharapkan  mampu  menjaga  keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Manfaat yang didapati oleh masyarakat harus dapat dirasakan oleh masyarakat. Sehingga kebijakan yang telah dibuat tersebut tidak sia sia melainkan kebijakan tersebut tepat sasaran untuk kondisi masyarakat.

## Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies Volume 6, No 2, Juli 2022
Informasi  gizi  balita  dalam  aplikasi  EPPGM  membantu  para  pemangku  kebijakan  dalam program  multi  sektoral  yang  efektif  dan  berkelanjutan,  sebagai  basis  data  untuk  mengamati permasalahan  gizi  di  wilayahnya.  Ketersediaan  data  yang  akurat  dan  berkelanjutan,  menjadi  dasar dalam pengambilan keputusan dan Tindakan yang harus dilakukan, sehingga dapat disusun rencana intervensi yang lintas program dan lintas sektor.
Michele  Tansella  dan  Graham  Thornicroft  (2009)  dalam  artikelnya  yang  berjudul Implementation science: understanding the translation of evidence into practice menyampaikan bahwa kita dapat mengidentifikasi 3 (tiga) fase dalam implementasi yaitu mengadopsi prinsip-prinsip (adoption in principle)  implementasi  awal  (early  implementation)  dan  ketangguhan  atau  kegigihan  implementasi (persistence of implementation). Adoption in principle adalah praktek implementasi kebijakan yang berbasis pada bukti (evidence-based) yang saat ini lumrah dan menjadi tuntutan di negara-negara yang memiliki sumberdaya  tinggi  agar  penyedia  pelayanan  publik  memiliki  komitmen  untuk  menetapkan  sebuah program  kebijakan,  terutama  dalam  penyelenggaraan  pelayanan  publik,  sebagai  praktek  kebijakan yang  berbasis  bukti  (evidence-based  practice).  Kemudian  dalam  fase  early  implementation  akan diidetifikasi  serangkaian  aspek  budaya  professional  yang  telah  diidentifikasi  sebagai  budaya  yang dapat mempercepat atau memperlambat evidence-based practice, antara lain (a) vector hubungan dengan evidence-based  practice;  (b)  reputasi  individu  yang  mempromosikan  evidence-based  practice;  (c) persyaratan  terkait  waktu  pelatihan  bagi  pegawai  untuk  menerapkan  evidence-based  practice;  (d) penghargaan dan pengakuan terhadap mereka yang  melaksanakan evidence-based practice; (e) resolusi untuk  perubahan  perilaku  menuju  evidence-based  practice  dan  (f)  rasa  hormat  kepada  staf  maupun atasan  yang  melaksanakan  evidence-based  practice  dalam  menjalankan  peran  dan  tanggung  jawab mereka. Sedangkan fase persistence of implementation dalam penerapannya membutuhkan serangkaian upaya berkaitan dengan perilaku organisasi dan penerapannya melalui cara-cara yang terkoordinasi. Sementara  itu  penelitian  lainya  yang  dilakukan  oleh  Per  Nilsen  &  Susanne  Bernhardsson  (2019) berjudul Context matters in implementation science: a scoping review of determinant frameworks that describe contextual determinants for implementation outcomes menunjukkan temuan bahwa dalam dimensi konteks kebijakan  maka  beberapa  faktor  yang  memiliki  pengaruh  besar  antara  lain  adalah  dukungan organisasi, sumberdaya finansial, hubungan dan dukungan sosial serta kepemimpinan (organizational support, financial resources, social relations and support, and leadership)
Eva G. Heidbreder (2017) dalam artikelnya Strategies in multilevel policy implementation: moving beyond  the  limited  focus  on  compliance  menunjukkan  adanya  tautan  fungsional  antara  konflik kepentingan serta ambiguitas fungsional dan normative yang mengarah pada kondisi tertentu dimana pembuat  kebijakan  memilih  jenis  implementasi  tertentu.  Intinya,  semakin  sedikit  konflik  dan ambiguitas  (ambiguity  of  goals  and  ambiguity  of  means)  maka  strategi  implementasi  semakin  mudah terpilih, namun studi literatur belum banyak membahas hal ini.
Model analisis kebijakan adalah metode yang sistematis dalam menganalisis kebijakan sosial, dengan  menyampaikan  pertanyaan-pertanyaan  yang  sangat  spesifik  seperti  darimana  sumber pendapatan untuk membiayai program (pajak pemerintah atau kontribusi pihak swasta), siapa yang paling eligible untuk mendapat keuntungan (anak-anak, orang dewasa, lanjut usia, orang miskin atau semua orang) dan bentuk keuntungan yang diperoleh oleh penerima manfaat (bantuan tunai, voucher atau dalam bentuk barang) (Blau,2003:13). Kebijakan-kebijakan sosial dipengaruhi oleh beberapa factor yaitu factor ekonomi sebagai akar perubahan sosial, Faktor selanjutnya yang mempengaruhi kebijakan sosial (social policy) adalah peran pemerintah yang mencakup banyak hal mulai dari perubahan status sosial ekonomi masyarakat atau social security seperti tambahan penghasilan (income support), bantuan
Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies Volume 6, No 2, Juli 2022
kesehatan, bantuan perumahan, pendidikan dan pelatihan kerja.  Tanggung jawab pemerintah yang tak  kalah  penting  lainnya  adalah  menjaga  iklim  usaha  dengan  menumbuhkan  persepsi  keadilan, legitimasi  dan  harmoni  sosial.  Kemudian  juga  ada  ideologi,  seperangkat  keyakinan  yang  koheren tentang ide, institusi dan kengaturan sosial, yang mempengaruhi persepsi, nilai-nilai dan keyakinan yang  dipunyai  masyarakat  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Gerakan-gerakan  sosial juga  akan  muncul manakala  pemenuhan  kebutuhan  dasar  seperti  pendidikan  dan  kesehatan  sangat  terbatas,  dimana akumulasinya  akan  berpengaruh kepada tensi politik. Kebijakan publik merupakan prinsip-prinsip, rencana-rencana  dan  serangkaian  tindakan  yang  akan  dilakukan  oleh  pemerintah  dalam  rangka memenuhi kebutuhan sosial yang lebih luas.
Gunn  (dalam  Parson,1997)  memaparkan  10  (sepuluh)  kondisi  yang  mungkin  menjadi kerangka ideal dari sebuah program:
a. Situasi  yang  terjadi  di  luar  pelaksana  implementasi  tidak  menimbulkan  pembatasan  yang berimbas pada kelumpuhan
b. Ketersediaan waktu dan sumber daya yang memadai
c. Tidak  ada  batasan  dalam  penggunaan  sumber  daya  dan  pada  setiap  proses  implementasi membutuhkan kombinasi dari sumber-sumber yang dimiliki tersebut
d. Kebijakan yang akan diimplementasikan memiliki kausalitas teori yang valid
e. Hubungan sebab akibat bersifat langsung dan hanya sedikit
f. Ketergantungan  antar  agen  implementasi  tidak  selalu  terjadi  dalam  mencapai  kesuksesan.  Jika terjadi keterlibatan antar agen maka hubungan tersebut hanya sebatas jumlah dan arti pentingnya saja
g. Adanya  pemahaman  dan  kesepakatan  Bersama  mengenai  tujuan  yang  hendak  diraih  dalam seluruh proses implementasi
h. Pembagian tugas secara rinci dan komplit untuk pencapaian tujuan
i. Adanya  komunikasi  dan  koordinasi  yang  bai  kantar  berbagai  aktor  yang  terlibat  dalam implementasi program
j. Pihak  yang  berkuasa  dapat  menuntut  kepatuhan  dari  pelaksana  maupun  penerima  program (dalam Wijaya.et.al.2020:4.23)
Stunting  juga  dipengaruhi  dari  aspek  perilaku,  terutama  pada  pola  asuh  yang  kurang  baik dalam  praktek  pemberian  makan  bagi  bayi  dan  balita.  Untuk  itu  dimulai  dari  edukasi  tentang kesehatan  reproduksi  dan  gizi  bagi  remaja  sebagai  cikal  bakal  keluarga,  hingga  para  calon  ibu memahami  pentingnya  memenuhi  kebutuhan  gizi  saat  hamil  dan  stimulasi  bagi  janin,  serta memeriksakan kandungan empat kali selama kehamilan. Berikutnya,  bersalin di fasilitas kesehatan, lakukan  inisiasi  menyusu  dini  (IMD),  dan  berupayakan  agar  bayi  mendapat  colostrum  air  susu  ibu (ASI). Berikan hanya ASI saja sampai bayi berusia 6 bulan. Setelah itu, ASI boleh dilanjutkan sampai usia 2 tahun, namun berikan juga makanan pendamping ASI.

## D. SIMPULAN
Kasus  balita  stunting  di  Desa  Sindangasari  adalah  sebanyak  6  (enam)  kasus  dan  sudah diberikan pendampingan melalui Rumah Desa Sehat (RDS). Pemerintah Desa Sindangsari menyadari sepenuhnya bahwa penanganan stunting menjadi kewenangan desa dan hal ini perlu dilakukan secara terpadu  atau  konvergen  dengan  pihak-pihak  terkait.  Prioritas  adalah  pada  1000  HPK  dan pendampingan keluarga  sasaran prioritas dilakukan  dengan melibatkan  seluruh potensi desa.  Arah

## Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies Volume 6, No 2, Juli 2022
pembangunan  desa  adalah  pembangunan  layanan  sosial  dasar  khususnya  penanganan  gizi  dan  hal inilah  yang  menjadi  tujuan  program  RDS.  Kebijakan  daerah  yang  berkembang  di  masyarakat diharapkan  dapat  memberikan  manfaat  yang  positif  bagi  masyarakat.  Kebijakan  tersebut  juga diharapkan mampu menjaga keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Manfaat yang didapati oleh  masyarakat  harus  dapat  dirasakan  oleh  masyarakat.  Sehingga  kebijakan  yang  telah  dibuat tersebut tidak sia sia melainkan kebijakan tersebut tepat sasaran untuk kondisi masyarakat.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  kebijakan  konvergensi  pencegahan  stunting  memerlukan  upaya sinergis  dari  berbagai  pihak.  Dalam  penanganan  stunting  diperlukan  intervensi  tertentu.  Yakni intervensi  sensitif  dan  efektif,  sensitif  harus  lintas  sektor  untuk  menanggulangi kondisi  ekonomi keluarga  sasaran.  Program  atau  kegiatan  pendegahan  stunting  merupakan  kewenangan  desa berdasarkan  hak  asal-usul  dan  kewenangan  berskala  lokal  desa  sehingga  wajib  dikelola  dengan pendayagunaan atau optimalisasi sumberdaya desa. Program Rumah Desa Sehat (RDS) ini merupakan bentuk  respon  kebijakan  dengan  memulai  dari  lingkup  analisis  yang  kecil  yaitu  di  desa/kampung dengan  harapan  jika  masing-masing  desa/kampung  dapat  menjalankan  program  dengan  baik  atau tujuan  program  tercapai,  maka  akan  terwujud  zero  stunting  di  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.

## REFERENSI
Bastian, Indra. 2016. Strategi Manajemen Sektor Publik. Jakarta: Penrbit Salemba Empat Bernardo  Mueller  2019.  Why  Public  Policies  Fail:  Policymaking  Under  Complexity. EconomiA 21  (2020) 311-323 Available online at www.sciencedirect.com Blau, Joel. 2003. The Dynamic of Social Welfare Policy. Oxford University Press. ISBN 0-19-510968-6 Bob Hudson, David Hunter & Stephen Peckham.2019. Policy failure and the policy-implementation gap: can policy support programs help? Policy Design and
Practice, 2:1,1-14, DOI:
10.1080/25741292.2018.1540378.
Darmawan,  Dwi  Putra.  2011.  Ketahanan  Pangan  Rumah  Tangga  dalam  Konteks  Pertanian  Berkelanjutan. Udayana University Press
Eva G. Heidbreder (2017) Strategies in multilevel policy implementation: moving beyond the limited focus on compliance, Journal of European Public Policy, 24:9, 1367-
1384.DOI:10.1080/13501763.2017.1314540 https://doi.org/10.1080/13501763.2017.1314540 Gemma Carey & Eleanor Malbon (2018) Strange magic: what can the emergence of ‘magic concepts’ tell us about policy implementation? Policy Design and Practice, 1:3.169-182. DOI:
10.1080/25741292.2018.1499414
https://doi.org/10.1080/25741292.2018.1499414
Michele  Tansella  &Graham  Thornicroft.2009.  Implementation  science:  understanding  the  translation  of evidence  into  practice.  The  British  Journal  of  Psychiatry  (2009)  195,  283–285.  doi: 10.1192/bjp.bp.109.065565. https://www.cambridge.org/core .
Per Nilsen & Susanne Bernhardsson. 2019. Context matters in implementation science: a scoping review of determinant  frameworks  that  describe  contextual  determinants  for  implementation  outcomes.  BMC Health Services Research (2019) 19:189. https://doi.org/10.1186/s12913-019-4015-3
Wijaya, Andy Fefta., Ainul Hayat & Sujarwoto. 2020. Dinamika Kebijakan Publik. Tangerang Selatan: Penerbit Universitas Terbuka

## Dokumen dan Aturan Perundangan:
Badan Perencanaan Dan Pembangunan Nasional (Bappenas). 2018. Pedoman Pelaksanaan Interpresi Penurunan Stunting Terintegrasi Di Kabupaten/Kota.
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). 2017. Buku Saku Desa dalam Penanganan Stunting
Kementerian  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan  Transmigrasi  (Kemendes  PDTT).  2018. Pedoman Teknis Rumah Desa Sehat (RDS)
Tim  Nasional  Percepatan  Penanggulangan  Kemiskinan  (TNP2K).  2018.  Panduan  Konvergensi Program/  Kegiatan  Percepatan  Pencegahan  Stunting.  Buku  Pegangan  Resmi  Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). 2017. 100 (Seratus) Kabupaten/Kota Prioritas untuk Intervensi Anak Kerdil (Stunting): Ringkasan.
UNICEF. 2019. Progress for Every Children in SDGs Era
Sumber Website:
https://www.cnbcindonesia.com/news/20210322225204-4-232045/sinergi-program-efektif-turunkan- stunting-di-kabupaten-serang https://www.bantennews.co.id/tekan-angka-stunting-di-kabupaten-serang-ketua-tp-pkk-semua- sektor-harus-terlibat/
https://kabarbanten.pikiran-rakyat.com/seputar-banten/pr-591654118/angka-stunting-kabupaten- serang-127-persen-ini-10-desa-dengan-jumlah-tertinggi?page=2 https://serangkab.go.id/berita/grafik-prevalensi-balita-stunting-perdesa-di-kecamatan-pabuaran- kabupaten-serang-tahun-2018-2021