## Jurnal Karya Abdi Masyarakat
Volume 7, Nomor 1, Juni 2023

## MEMBERIKAN PEMAHAMAN TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI TERDAKWA YANG TIDAK MAMPU DALAM PROSES PERKARA PIDANA
1) Nys.Arfa, 2) Sahuri Lasmadi, 3) Elly Sudarti, 4) Erwin 1,2,3,4, Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Jambi Jl.Raya Jambi-Ma.Bulian KM.15 Desa Mendalo Indah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi Email Korespondensi: nys_arfa@unja.ac.id +6285266546036

## ABSTRAK
Program  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  di  Kecamatan  Maro  Sebo  Kabupaten  Muaro  Jambi  dengan  tema Memberikan Pemahaman mengenai bantuan hukum yang dapat diperoleh bagi masyarakat tidak mampu yang tersangkut perkara pidana, meningkatkan wawasan akan pemanfaatan hak bantuan hukum dalam permasalahan yang ada di masyarakat terkait hak bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa dalam penyelesaian perkara pidana.  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011  Tentang  Bantuan  Hukum  disebutkan  bahwa Bantuan  hukum  adalah jasa  hukum  yang  diberikan  oleh  pemberi  bantuan  hukum  secara  cuma-cuma  kepada penerima bantuan. Bantuan hukum yang dimaksud adalah pemberian bantuan hukum kepada subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana. Adanya bantuan hukum bertujuan untuk menjamin penegakan hukum dan kepastian hukum, serta pelayanan hukum dilakukan dengan berbagai upaya diantaranya yaitu pemberian bantuan hukum. Bantuan hukum hadir untuk menyadarkan dan membantu masyarakat akan hak-haknya sebagai subjek hukum, serta menegakkan nilai-nilai hak asasi manusia demi terciptanya negara hukum.
Kata kunci: Bantuan Hukum; Terdakwa; Perkara Pidana.

## ABSTRACT
The  Community  Service  Program  in  Maro  Sebo  District,  Muaro  Jambi  Regency  with  the  theme  Providing Understanding  regarding  legal  aid  that  can  be  obtained  for  poor  people  who  are  involved  in  criminal  cases, increasing insight into the utilization of legal aid rights in problems that exist in society related to legal aid rights for suspects or defendant in the settlement of criminal cases. Article 1 point 1 of Law Number 6 of 2011 Concerning Legal  Aid  states  that  legal  aid  is  legal  services  provided  by  legal  aid  providers  free  of  charge  to  recipients  of assistance. Legal aid in question is the provision of legal assistance to legal subjects suspected of committing a crime. The existence of legal aid aims to guarantee law enforcement and legal certainty, as well as legal services carried out with various efforts including the provision of legal assistance. Legal aid is here to make people aware of and help them with their rights as legal subjects, and to uphold human rights values for the sake of creating a rule of law state.
Keywords: Legal Aid; Defendant; Criminal Case.
PENDAHULUAN
engertian hak asasi manusia mengandung banyak aspek, dimana pada umumnya  orang  memberi  arti  sebagai perlindungan terhadap tindakan-tindakan pemerintah  yang  sewenang-wenang.  Konsep yang  demikian  hanyalah  menekankan  pada proses  politik.  Tetapi  sebenarnya  merupakan hak yang mencakup seluruh kebutuhan dasar di
bidang hukum. Pemenuhan kebutuhan dasar di bidang  hukum  tersebut  semakin  dirasakan pentingnya,  terutama  pada  negara  yang  lagi membangun. Pada kenyataannya, negara yang membangun  tersebut  adalah  negara  dimana hidup  bangsa-bangsa  yang  masih  terbelakang, yang masih dikungkung oleh kondisi masyarakat  atau  struktur  politik  dimana mayoritas  massa  dikecualikan  dari  setiap bagian  penting  pengaturan  aktif  masalah-
P
Memberikan  Pemahaman  Tentang  Bantuan  Hukum  Bagi  Terdakwa  Yang  Tidak  Mampu  Dalam  Proses  Perkara Pidana
masalah pokok mereka sehingga terjadi proses pemelaratan material dan pemiskinan intelektual. Hak-hak mereka selalu dikebiri dan mereka  diasingkan  dari  penguasaan  dan pengendalian  sumber  daya  politik,  ekonomi, dan  sosial.  Secara  singkat  dapat  diartikan bahwa  mayoritas  massa  dikurung  di  dalam ketidak  adilan  struktural.  Pada  skala  global, ketidak  adilan  struktural  ini  tidak  saja bersumber  pada  kurangnya  sumber  daya tersebut  di  atas  termasuk  sikap  mental  dan unsur  budayanya, melainkan juga  dipengaruhi oleh sistem ekonomi dan politik dunia.
Sebagai akibat dari ketidak adilan struktural ini  timbul  kemiskinan  struktural,  yang  dapat mempengaruhi  proses  pemenuhan  hak  di bidang hukum. Pemenuhkan kebutuhan dasar di  bidang  hukum  tersebut  semakin  nyata. Walaupun  demikian  penegakan  hak  asasi melalui  sarana  hukum  ini  telah  mempunyai jalur nyata, seperti contohnya di dalam KUHAP. Di  dalam  KUHAP  tersebut,  perlindungan terhadap  hak  asasi  manusia  mendapatkan tempat yang sangat menonjol, khususnya yang menyangkut tentang hak-hak yang dimungkinkan  undang-undang  bagi  tersangka maupun terdakwa pada proses perkara pidana.
Sebagaimana  yang  dirumuskan  KUHAP, bermacam-macam  hak  yang  dimiliki  oleh tersangka atau terdakwa sebagai jaminan atas perlindungan  hak  asasi  ini.  Diantara  hak tersebut adalah mendapatkan bantuan hukum dalam proses penyelesaian perkara pidananya. Walaupun  konsep  bantuan  hukum  ini  sudah ada semenjak sebelum adanya KUHAP, namun penekanan  arti  pentingnya  barulah  mendapat perhatian  sesudah  lahirnya  KUHAP  tersebut. Bantuan hukum yang dimaksud yaitu pemberian  bantuan  hukum  kepada  subjek hukum  yang  sedang  diduga  melakukan  tindak pidana  merupakan  maksud  dari  bantuan hukum  tersebut.  Adanya  bantuan  hukum bertujuan untuk kepastian penegakan hukum, kepastian  hukum,  dan  pelayanan  hukum dengan  berbagai  upaya  yang  dilakukan diantaranya dengan memberi bantuan hukum.
Bantuan hukum itu sendiri merupakan jasa hukum  yang  diberikan  oleh  pemberi  bantuan
hukum  secara  cuma-cuma  kepada  penerima bantuan  hukum  (Pasal  1  angka  1  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  16  Tahun 2011 Tentang
Bantuan Hukum).
Keberadaannya  merupakan  amanat  KUHAP, pemberian  bantuan  hukum  yng  dilaksanakan oleh  penasehat  hukum  kepada  subjek  hukum yang disangka melakukan tindak pidana sebagai tersangka maupun sampai terdakwa merupakan hak subjek hukum tersebut, hal ini sebagaimana  diatur  Undang-Undang  Hukum Acara  Pidana  (Pasal  56  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  1981 Tentang Hukum Acara Pidana).
Tersangka  atau  terdakwa  yang  diberikan bantuan hukum diantaranya adalah yang tidak mampu, bantuan hukum akan diberikan secara gratis khususnya tidak mampu dari segi hukum dan ekonomi. Melaksanakan bentuk pelayanan hukum  bagi  mayoritas  rakyat  miskin  dalam rangka memperjuangkan hak mereka merupakan cakupan dari bantuan hukum yang diberikan yang mana lebih luas dan mendasar, sebagaimana  yang  dikatakan  Adnan  Buyung Nasution,  “bantuan  hukum  dimaksudkan adalah  khusus  bantuan  hukum  bagi  golongan masyarakat  yang  berpenghasilan  rendah  atau dalam  bahasa populer adalah si miskin ” (Adnan Buyung Nasution 1981).
Dalam  perkembangannya,  bantuan  hukum sangat dibutuhkan masyarakat tidak mampu di dalam  proses  penyelesaian  perkara  hukum pada tiap tingkatannya. Syarat dan tata caranya teah  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah (Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan tata Cara Pemberian Bantuan Hukum  dan Penyaluran  Dana  Bantuan).  Tidaklah  mudah untuk  merealisasikan  hak  bantuan  hukum  ini karena  terdapat  hambatan,  dalam  hal  teknis dan  non  teknis  pelaksanaannya.  Kesadaran serta  pengetahuan  hukum  dari  pemilik  hak tersebut  merupakan  hambatan  teknis  yang paling  utama.  Penyebab  diantaranya  karena rendahnya  pengetahun  dan  pemahaman masyarakat  terhadap  bantuan  hukum  itu sendiri.
Memberikan  Pemahaman  Tentang  Bantuan  Hukum  Bagi  Terdakwa  Yang  Tidak  Mampu  Dalam  Proses  Perkara Pidana
Kondisi  inilah  yang  mendorong  tim pengabdian untuk ikut serta dalam menyampaikan pemahaman kepada masyarakat tentang bantuan hukum tersebut. Dengan  tujuan  peserta  yang  ikut  penyuluhan hukum ini dilaksanakan oleh Tim Pengabdian di desa  Danau  Kedap  Kecamatan  Maro  Sebo Kabupaten  Muaro  Jambi  mengetahuinya tentang  hak  tersangka  atau  terdakwa  untuk mendapatkan  bantuan  hukum    khususnya dalam  proses  perkara  pidana.  Pertimbangan lokasi  pengabdian  dikarenakan  tempat  ini belum  ada  diadakan  penyuluhan  hukum tentang  bantuan  hukum.  Melalui  penyuluhan ini  nantinya  akan  memberikan  wawasan kepada  masyarakat  tentang  bantuan  hukum bagi  tersangka  atau  terdakwa  yang  tidak mampu,  sehingga  masyarakat  tahu  dan dapat memanfaatkan  hak  nya  bilamana  mereka tersangkut  suatu  perkara  pidana.  Dengan pertimbangan tersebut, Tim ingin mengadakan penyuluhan tentang “Memberikan Pemahaman  Tentang  Bantuan  Hukum  Bagi Tersangka  Atau  Terdakwa  Yang  Tidak  Mampu Di  Kecamatan  Maro  Sebo  Kabupaten  Muaro

## Jambi”.
Tidaklah  mudah  untuk  merealisasikan  hak bantuan hukum ini karena terdapat hambatan, dalam  hal  teknis    dan  non  teknis pelaksanaannya. Kesadaran serta pengetahuan hukum  dari  pemilik  hak  tersebut  merupakan hambatan teknis yang paling utama. Penyebab diantaranya karena rendahnya pengetahun dan pemahaman  masyarakat  terhadap  bantuan hukum  itu  sendiri.  Kondisi  inilah  yang mendorong  tim  pengabdian  untuk  ikut  serta dalam  menyampaikan  pemahaman  kepada masyarakat tentang bantuan hukum tersebut. Dengan  tujuan  peserta  yang  ikut  penyuluhan hukum ini dilaksanakan oleh Tim Pengabdian di desa  Danau  Kedap  Kecamatan  Maro  Sebo Kabupaten  Muaro  Jambi  mengetahuinya tentang  hak  tersangka  atau  terdakwa  untuk mendapatkan  bantuan  hukum    khususnya dalam  proses  perkara  pidana.  Pertimbangan lokasi  pengabdian  dikarenakan  tempat  ini belum  ada  diadakan  penyuluhan  hukum tentang  bantuan  hukum.  Melalui  penyuluhan
ini  nantinya  akan  memberikan  wawasan kepada  masyarakat  tentang  bantuan  hukum bagi  tersangka  atau  terdakwa  yang  tidak mampu,  sehingga  masyarakat  tahu  dan  dapat memanfaatkan  hak  nya  bilamana  mereka tersangkut  suatu  perkara  pidana.  Dengan pertimbangan tersebut, Tim ingin mengadakan penyuluhan tentang “Memberikan Pemahaman  Tentang  Bantuan  Hukum  Bagi Tersangka  Atau  Terdakwa  Yang  Tidak  Mampu Di  Kecamatan  Maro  Sebo  Kabupaten  Muaro Jambi”.

## METODE
engabdian Pada Masyarakat (PPM) akan dilaksanakan  di  Kantor  Kepala  Desa Danau  Kedap  Kecamatan  Maro  Sebo Kabupaten  Muaro  Jambi pada  hari  Jum’at Tanggal 19 Agustus 2022 dengan alasan bahwa mitra  tersebut  perlu  mendapatkan  Sosialisasi mengenai  Pemahaman  Tentang  Bantuan Hukum  Bagi  Terdakwa  Yang  Tidak  Mampu  Di Kecamatan  Maro  Sebo  Kabupaten  Muaro Jambi.
Metode penyuluhan hukum yang dilakukan Tim  PPM  dengan  harapan  masyarakat  desa  di desa  Danau  Kedap    memahami  materi-materi yang  diberikan  Tim  PPM  tersebut  mulai  dari peraturan-peraturan  yang  berkaitan  dengan bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa dalam perkara pidana, cara proses memperoleh  bantuan  hukum  dalam  perkara pidana,  hak-hak  tersangka  atau  terdakwa. Dalam  metode  penyuluhan  hukum  tersebut secara rinci, jelas dan mudah dimengerti  oleh Kepala Desa, perangkat desa serta masyarakat di  desa  Danau  Kedap.  Metode  pemberian materi dalam penyuluhan hukum memberikan tema-tema  materinya  yang  diberikan  waktu penyajian materi sekitar 35 sampai dengan 50 menit, dan setelah materi yang diberikan oleh Tim  PPM  akan  dilanjutkan  dengan  sesi selanjutnya yaitu sesi diskusi dan tanya jawab. Indikator capaian pada kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah sebagai berikut:
a. Seluruh Perangkat Desa dan masyarakat Danau  Kedap  untuk    memahami aturan mengenai  bantuan  hukum  yang  diatur

## P
Memberikan  Pemahaman  Tentang  Bantuan  Hukum  Bagi  Terdakwa  Yang  Tidak  Mampu  Dalam  Proses  Perkara Pidana
dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981) dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
b. Seluruh  Perangkat  Desa dan masyarakat desa  Danau  Kedap  untuk  dapat mengetahui dan memahami cara proses memperoleh  bantuan  hukum  dalam bantuan poada perkara pidana.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Negara  Republik  Indonesia  sebagai negara hukum mengakui dan melindungi  hak  asasi  setiap  individu
tanpa  membedakan  latar  belakangnya  dan membebaskan semua orang untuk memiliki hak diperlakukan  sama  di  hadapan  hukum  tanpa terkecuali  (equality  before  the  law).  Dasar pijakan  Indonesia  dikatakan  sebagai  negara hukum tertuang dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945,  yang  menyebutkan  bahwa: “Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum”. Pasal  tersebut  menunjukkan  semakin  kuatnya dasar  hukum  serta  menjadi  amanat  negara berarti segala bentuk persoalan yang menyangkut  urusan  antar  warga  negara  atau warga  negara  dengan  negara  (pemerintah), harus  didasarkan  pada  hukum  dan  peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.  Hal  ini  juga  diatur  dalam  Pasal  27 Ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan: “Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan  dengan  tidak  ada  kecualinya”. Sejalan  dengan  aturan  tersebut,  maka  setiap warga  negara  juga  berhak  mendapatkan persamaan di hadapan hukum yang sama tanpa terkecuali. Persamaan hukum yang didapatkan oleh  warga  negara  tersebut  dipercayai  akan memberikan  jaminan  untuk  memperoleh keadilan bagi semua orang tanpa membedakan latar belakangnya.
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  yang  menjadi  dasar pembentukan peraturan perundang-undangan, salah  satunya  adalah  Undang-Undang  Nomor
16 Tahun 2011 Tentang Bantuan. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, dasar  pertimbangan  dikeluarkannya  undang- undang  ini  bahwa  negara  bertanggung  jawab terhadap  pemberian  bantuan  hukum  bagi orang  miskin  sebagai  perwujudan  akses terhadap keadilan (access to justice). Selain itu Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2011  juga memberi peluang untuk perlindungan terhadap hak  warga  negara  yang  sedang  menjalani proses hukum.
Bantuan  hukum  merupakan  instrumen penting  sebagai  bagian  dari  perlindungan  hak bagi setiap individu manusia yang dimiliki oleh setiap  warga  negara.  Dalam  pemenuhan  hak tersebut,  pemerintah  telah  menyediakan sarana bantuan hukum secara cuma-cuma atau gratis  bagi  masyarakat  kurang  mampu  ketika berhadapan dengan hukum. Namun, kondisi ini tidak banyak diketahui oleh masyarakat kurang mampu  sehingga  masih  banyak  masyarakat tidak mengetahui adanya fasilitas tersebut yang menyebabkan mereka merasa kurang mendapat  perhatian  dari  pemerintah  dalam pemenuhan haknya. Menjamin hak masyarakat mendapatkan  bantuan hukum  khususnya  bagi masyarakat  miskin  adalah  kewajiban  dari negara.  Hal  ini  sebagai  konsekuensi  logis  dan pengakuan  negara  yang  mengatakan  "Segala warga  negara  bersamaan  kedudukannya  di depan  hukum  dan  pemerintahan  dan  wajib menjunjung  hukum  dan  pemerintahan  jtu dengan tidak ada kecualinya. Kemudian dalam Pasal  34  Ayat  (11)  UUD  1945  menegaskan “Fakir  miskin  dan  anak -anak  yang  telantar dipelihara oleh Negara”. Hal ini secara ekstensif dapat  ditafsirkan  bahwa  negara  bertanggung jawab memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap hak-hak fakir miskin. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)  juga  menyinggung  sedikit  tentang bantuan  hukum  yang  diatur  dalam  Pasal  54 KUHAP,  yang  menyatakan  bahwa:  “Guna kepentingan  pembelaan,  tersangka  atau terdakwa  berhak  mendapat  bantuan  hukum dari  seorang  atau  lebih  penasihat  hukum selama  dalam  waktu  dan  pada  setiap  tingkat pemeriksaan,  menurut  tata  cara  yang

## N
Memberikan  Pemahaman  Tentang  Bantuan  Hukum  Bagi  Terdakwa  Yang  Tidak  Mampu  Dalam  Proses  Perkara Pidana
ditentukan  dalam  undang- undang  ini”.  Lebih lanjut dijelaskan pada:
Pasal 56
(1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka  yang  tidak  mampu  yang  diancam dengan  pidana  lima  tahun  atau  lebih  yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat  yang  bersangkutan  pada  semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib  menunjuk  penasehat  hukum  bagi mereka.
(2) Setiap  penasehat  hukum  yang  ditunjuk untuk bertindak sebagaimana yang dimaksud  dalam  ayat  (1),  memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.
Penerima  bantuan  hukum  adalah  orang atau kelompok orang yang tidak mampu  yang tidak dapat memenuhi hak dasar  secara  layak dan mandiri, yang sedang menghadapi masalah hukum. Pasal 12 dan Pasal 13 dalam Undang- Undang Bantuan Hukum sendiri juga menyebutkan  mengenai  hak  dan  kewajiban penerima  bantuan  hukum,  yakni  penerima bantuan hukum berhak mendapatkan bantuan hukum  hingga  masalah  hukumnya  selesai dan/atau  perkaranya  mempunyai  kekuatan hukum  tetap  serta  penerima  bantuan  hukum wajib  membantu  kelancaran  pemberian bantuan  hukum.  Sedangkan  pemberi  bantuan hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang- Undang  Nomor  16  Tahun  2011  Tentang Bantuan Hukum.
Bantuan  Hukum  diberikan  oleh  pemberi bantuan  hukum  dalam  hal  ini  adalah  seorang advokat.  Dalam  Pasal  22  Undang-Undang Nomor  18  Tahun  2003  Tentang  Advokat menyatakan bahwa: “Advokat wajib memberikan  bantuan  hukum  cuma-cuma kepada  warga  negara  yang  tidak  mampu”. Kewajiban  tersebut  memiliki  konsekuensi mengikat  bagi  Advokat  untuk  bersedia melaksanakannya.  Mengingat  bantuan  hukum hanya  boleh  diberikan  oleh  seorang  Advokat
atau  penasihat  hukum,  sepantasnya  setiap Advokat harus menjalankannya sebaik mungkin.
Kehadiran  seorang  Advokat  dalam  suatu perkara yang di hadapi oleh warga negara yang sedang menjalani proses bantuan hukum dapat mencegah  perlakuan  tidak  adil  oleh  seorang polisi,  jaksa  atau  hakim  dalam  proses interogasi, investigasi, pemeriksaan, penahanan,  peradilan  dan  hukuman.  Bantuan Hukum  yang  diberikan  oleh  seorang  advokat kepada  penerima  bantuan  hukum  haruslah memenuhi  syarat-syarat  tertentu  yang  telah ditentukan  dalam  peraturan  perundang- undangan.  Penyelenggaran,  dan  pemberian bantuan  hukum  secara  cuma-cuma  bagi golongan masyarakat yang tidak mampu dapat ditempuh melalui dua cara yaitu:
a. Pelaksanaan  bantuan  hukum  melalui Pengadilan Negeri; dan
b. Pelaksanaan  bantuan  hukum  melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH).
Pelaksanaan  pemberian  bantuan  hukum bagi  terdakwa  yang  tidak  mampu  oleh Pengadilan  Negeri  dilakukan  dengan  cara melalui  penetapan  oleh  ketua  hakim  majelis yang menangani perkara tersebut berkonsultasi  dengan  Ketua  Pengadilan  untuk menunjuk  seorang  advokat  melalui  Pos Bantuan  Hukum  (Posbakum).  Posbakum  ini sendiri menyediakan layanan:
a. Konsultasi  hukum  untuk  berbagai perkara.
b. Penulisan  dokumen  hukum.  (misalnya: gugatan).
c. Bantuan  untuk  memperoleh  layanan
Advokat (untuk mewakili, mendampingi, membela, dan
melakukan  tindakan  hukum  lain  sesuai kepentingan pemohon bantuan hukum). d. Bantuan untuk memperoleh
pembebasan biaya perkara.
Penyelenggaraan bantuan hukum di daerah harus sejalan dengan penyelenggaraan bantuan hukum nasional yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yaitu:
Memberikan  Pemahaman  Tentang  Bantuan  Hukum  Bagi  Terdakwa  Yang  Tidak  Mampu  Dalam  Proses  Perkara Pidana
a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;
c. Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak Asasi  Manusia  Nomor  10  Tahun  2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran  Dana  Bantuan  Hukum sebagaimana  telah  diubah  dengan
Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak Asasi Manusia RI Nomor 63 Tahun 2016 tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor  10  Tahun  2015  tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah  Nomor  42  Tahun  2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian
Bantuan  Hukum  dan  Penyaluran  Dana Bantuan Hukum;
d. Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak Asasi  Manusia  Nomor  1  Tahun  2018 tentang  Paralegal  Dalam  Pemberian Bantuan Hukum.
Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2011 tentang  Bantuan  Hukum  di  dalam  ketentuan Pasal  4  menyatakan  bahwa  ruang  lingkup bantuan hukum adalah sebagai berikut:
1. Bantuan  hukum  diberikan  kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum.
2. Bantuan hukum  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  meliputi  masalah  hukum keperdataan,  pidana,  dan  tata  usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi.
3. Bantuan hukum sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  meliputi  menjalankan kuasa,  kepentingan  hukum,  menerima, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau  melakukan  tindakan  hukum lain untuk keperluan bantuan hukum. Selanjutnya  di  dalam  Pasal  5  Undang- Undang  Bantuan  hukum  dinyatakan  bahwa: “Penerima  bantuan  hukum  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang  atau  kelompok  orang  miskin  yang  tidak dapat  memenuhi  hak  dasar  secara  layak  dan mandiri”.  Hak  dasar  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  meliputi  hak  atas  pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan. Penyelenggaraan bantuan hukum wajib  diberikan  berdasarkan  syarat  dan  tata cara  yang  ditentukan  sampai  perkara  selesai, kecuali terdapat alasan yang sah secara hukum. Pemberi  bantuan  hukum  dapat  advokat dan/atau  paralegal  di  luar  dari  yang  telah terdaftar,  apabila  di  kabupaten/kota  belum terdapat  Pemberi  bantuan  hukum.  Tata  cara pemberian  bantuan  hukum  di  daerah mengikuti  tata  cara  yang  diatur  dalam peraturan  perundang-undangan.  Penerima bantuan  hukum  mencakup  mereka  yang berhadapan  dengan  hukum,  baik  sebagai tersangka,  terdakwa,  tergugat,  penggugat, saksi,  korban,  terlapor  maupun  pelapor. Pemberian  Bantuan  Hukum  yang  dilakukan haruslah  berpedoman  pada  Undang-Undang No  16  Tahun  2011  Tentang  Bantuan  Hukum, yakni:
a. Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon  dan  uraian  singkat  mengenai pokok  persoalan  yang  dimohonkan Bantuan Hukum;
b. Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
c. Melampirkan  surat  keterangan  tidak mampu  dari  lurah,  kepala  desa,  atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.
d. Apabila semua persyaratan di atas telah dilengkapi,  barulah  seorang  terdakwa yang tidak mampu dari segi ekonomi bisa untuk  mendapatkan  bantuan  hukum secara cuma-cuma yang diselenggarakan oleh  pihak  Pengadilan  maupun  pihak Lembaga Bantuan Hukum (LBH).
dalam  penerima  bantuan  hukum  bagi masyarakat tidak mampu, mereka memiliki hak untuk:
Memberikan  Pemahaman  Tentang  Bantuan  Hukum  Bagi  Terdakwa  Yang  Tidak  Mampu  Dalam  Proses  Perkara Pidana
a. Mendapatkan  bantuan  hukum  hingga masalah  hukumnya  selesai  dan/atau perkaranya  telah  mempunyai  kekuatan hukum tetap, selama penerima bantuan hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa.
b. Mendapatkan  bantuan  hukum  sesuai dengan standar bantuan hukum dan/atau kode etik advokat.
c. Mendapatkan  informasi  dan  dokumen yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan pemberian  bantuan  hukum  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Pelaksanaan  pemberian  bantuan  hukum bagi  terdakwa  yang  tidak  mampu  oleh Pengadilan  Negeri  dilakukan  dengan  cara melalui  penetapan  oleh  ketua  hakim  majelis yang menangani perkara tersebut berkonsultasi  dengan  Ketua  Pengadilan  untuk menunjuk  seorang  advokat  melalui  Pos Bantuan  Hukum  (Posbakum).  Pelaksanaan pemberian  bantuan  hukum  oleh  Posbakum dilakukan  dengan  cara  memberikan  arahan kepada  terdakwa  yang  tidak  mampu  untuk melengkapi administrasi dengan cara melampirkan  surat  keterangan  tidak  mampu dari  pejabat  kelurahan  atau  kepala  desa  di lingkungan tempat terdakwa tinggal, atau Surat Keterangan  Tunjangan  Sosial  lainnya  seperti Kartu  Keluarga  Tidak  mampu  (KKM),  Kartu Jaminan  Kesehatan  Masyarakat  (Jamkesmas), Kartu  Program  Keluarga  Harapan  (PKH),  dan Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT); atau Surat Pernyataan  tidak  mampu  membayar  jasa advokat yang dibuat, dan ditandatangani oleh Pemohon Bantuan Hukum, serta diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri, kemudian mengajukan  permohonan  secara  tertulis  yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon, dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang  dimohonkan  Bantuan  Hukum,  serta menyerahkan  dokumen  yang  berkenaan dengan perkara yang sedang dijalani.
Pelaksanaan  pemberian  bantuan  hukum bagi terdakwa yang tidak mampu oleh Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) tidak hanya diberikan  pada  saat  seseorang  tersebut
berstatus  sebagai  terdakwa,  tetapi  juga diberikan  pada  saat  seseorang  ditetapkan menjadi tersangka.  Apabila  seorang  tersangka atau  terdakwa  mengiginkan  jasa  bantuan hukum  dari  LKBH  secara  cuma-cuma,  maka dapat  dilakukan  dengan  cara  melampirkan semua berkas yang meliputi surat permohonan secara tertulis yang berisi sekurang kurangnya identitas  pemohon,  dan  uraian  singkat mengenai  pokok  persoalan  yang  dimohonkan Bantuan Hukum, menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara, serta melampirkan surat  keterangan  tidak  mampu  dari  lurah, kepala  desa,  atau  pejabat  yang  setingkat  di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum, dan apabila tidak mendapatkannya, maka diperkenankan  untuk  menggunakan  surat menyurat  lain  yang  dapat  membuktikan bahwasannya  pemohon  bantuan  hukum tersebut  tidak  mampu.  Surat  menyurat  lain yang  dimaksud  adalah  seperti  jamkesmas, jamkesda,  askeskin,  ataupun  gakin  yang mana surat-surat  tersebut  adalah  akan  menjadi  alat bukti yang cukup untuk menyatakan bahwasannya  seorang  pemohon  bantuan hukum,  dalam  hal  ini  terdakwa  tersebut memang  tidak  mampu  dari  segi  ekonomi, kemudian  pihak  LKBH  akan  membentuk  tim khusus  untuk  menetapkan  advokat  yang  akan mendampingi terdakwa, setelah ditetapkannya seorang  advokat  yang  akan  mendampingi terdakwa,  maka  seorang  pengacara  atau advokat tersebut harus mendampingi terdakwa sampai dengan perkaranya selesai.

## SIMPULAN
dapun  kesimpulan  dalam  kegiatan pengabdian  kepada  masyarakat  ini diperoleh  bahwa  Kegiatan  Penyuluhan
hukum ini bertujuan agar masyarakat mengerti dan  memahami tentang  bantuan  hukum  yang dapat diperoleh masyarakat yang tidak mampu yang  menghadapi  masalah  hukum  khususnya hukum pidana, mulai dari aturan dan tata cara memperoleh  bantuan  hukum  tersebut,  dari penyuluhan yang telah dilaksanakan menunjukkan  bahwa  tingkat  penyerapan masyarakat  terhadap  kegiatan  mengalami
A
Memberikan  Pemahaman  Tentang  Bantuan  Hukum  Bagi  Terdakwa  Yang  Tidak  Mampu  Dalam  Proses  Perkara Pidana
peningkatan  pengetahuan  dan  pemahaman masyarakat tentang bantuan hukum.
SARAN isarankan  dalam  pemberian  bantuan hukum  bagi  masyarakat  tidak  mampu diperlukan  sinergi  antara  Pemerintah Pusat  dengan  Pemerintah  daerah  dalam mengoptimalkan  pemberian  layanan  bantuan hukum  kepada  masyarakat  tidak  mampu khususnya  di  Desa  Danau  Kedap  Kecamatan
Maro Sebo
Kabupaten
Muaro Jambi.
Peningkatan kualitas layanan serta pemerataan layanan  agar  mampu  menjangkau  seluruh lapisan masyarakat miskin yang membutuhkan layanan  bantuan  hukum.  Perlu  perluasan terhadap  pemberian  layanan  bantuan  hukum melalui  pembentukan  peraturan  daerah  agar masyarakat  dapat  mengakses  bantuan  hukum dalam memperjuangkan keadilan bagi masyarakat,  sehingga  mereka  benar-benar merasakan  kehadiran  dan  manfaat  bantuan hukum yang diberikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Adnan Buyung Nasution. 1981. Bantuan Hukum Di Indonesia . Jakarta: LP3ES.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan. n.d. Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun  2013  Tentang  Syarat  Dan  Tata Cara  Pemberian  Bantuan  Hukum  Dan Penyaluran Dana Bantuan .

## Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16
Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. n.d.
Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan
Hukum .
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8 Tahun  1981  Tentang  Hukum  Acara Pidana.  n.d. Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  8  Tahun  1981 Tentang Hukum Acara Pidana .

## D