Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan                                                                         p-ISSN 2548 – 298X Akreditasi No. 158/E/KPT/2021                                                                                          e-ISSN 2548 – 5024 DOI: 10.24034/j25485024.y2023.v7.i2.5241

## PENENTUAN KEBIJAKAN PERPAJAKAN EKONOMI DIGITAL DI INDONESIA DENGAN PENDEKATAN ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS (AHP)
Aulia Malik Direktorat Jenderal Pajak Acwin Hendra Saputra acwin@pknstan.ac.id Politeknik Keuangan Negara STAN

## ABSTRACT
The COVID-19 pandemic with big scale social restriction has caused economic contraction in almost all countries in the world, including Indonesia. On the other hand, the limitation of social activities has implications for the acceleration of digitalization that occurs in almost all sectors. This condition requires a quick response from policy makers to be able to align business processes that are more dominant using digital business processes. To respond this condition, Indonesia has issued Law Number 2 of 2020, which reregulate tax regulations on digital transactions. Unilateral measures have also been taken by several countries in the world as an effort to optimize state revenues. Meanwhile, the Global Consensus is being pursued and drafted by the OECD and the European Union to be implemented. This study tries to provide considerations in determining the ideal form of digital economic taxation policy in Indonesia with the Analytical Hierarchy Process approach which is carried out by compiling relevant criteria in determining digital economic taxation policies in Indonesia. This study concludes that the form of digital economic taxation policy in Indonesia according to the assessment criteria is unilateral measures with a weight of 58.15%.
Key words: tax policy, digital taxation, digital economy, AHP.

## ABSTRAK
Pandemi COVID-19 dengan pembatasan sosial berskala besar telah menyebabkan kontraksi ekonomi di hampir semua negara di dunia, termasuk Indonesia. Di sisi lain, keterbatasan aktivitas sosial berimplikasi pada percepatan digitalisasi yang terjadi di hampir semua sektor. Kondisi ini membutuhkan respon yang cepat dari para pengambil kebijakan untuk dapat menselaraskan proses bisnis yang lebih dominan menggunakan proses bisnis digital. Menyikapi kondisi tersebut, Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang mengatur ulang peraturan perpajakan atas transaksi digital. Langkah sepihak juga telah dilakukan oleh beberapa negara di dunia sebagai upaya optimalisasi penerimaan negara. Sementara itu, Konsensus Global sedang diupayakan dan disusun oleh OECD dan Uni Eropa untuk dilaksanakan. Kajian ini mencoba memberikan pertimbangan dalam menentukan bentuk ideal kebijakan perpajakan ekonomi digital di Indonesia dengan pendekatan Analytical Hierarchy Process yang dilakukan dengan menyusun kriteria yang relevan dalam menentukan kebijakan perpajakan ekonomi digital di Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa bentuk kebijakan perpajakan ekonomi digital di Indonesia menurut kriteria penilaiannya adalah tindakan unilateral dengan bobot 58,15%.
Kata kunci: kebijakan perpajakan, perpajakan digital, ekonomi digital, AHP.

## PENDAHULUAN
Desakan untuk segera meregulasi per- pajakan ekonomi digital semakin tinggi aki- bat ditetapkannya COVID-19 sebagai pan- demi global oleh organisasi kesehatan dunia.
Pembatasan sosial berskala besar menyebab- kan tingginya penggunaan teknologi digital oleh masyarakat. Terjadi shifting pola kon- sumsi belanja dari konvensional menjadi online dengan peningkatan sebesar 15 persen
194 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 7, Nomor 2, Juni 2023 : 193 – 211
s.d 20 persen. Selain itu, terdapat 37 persen konsumen baru yang menggunakan tekno- logi digital dalam melakukan transaksi dan 45 persen pelaku usaha melakukan penjual- an melalui e-commerce pada saat pandemi (Kementerian Koordinator Bidang Pereko- nomian, 2021). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 diterbitkan untuk menjaga stabi- litas keuangan akibat pandemi, salah satu- nya mengatur perlakuan pajak atas transaksi digital.  Terbitnya UU tersebut dinyatakan oleh CITA (2020) merupakan langkah unila- teral karena diberlakukan secara sepihak oleh Indonesia. Akan tetapi, Menteri Ke- uangan (2020) menegaskan bahwa Indonesia akan berkomitmen untuk mengikuti global taxation agreement yang diusulkan oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
Keinginan untuk memberikan payung hukum atas digitalisasi ekonomi diawali dengan meningkatnya pertumbuhan peng- guna internet di Indonesia yang berimplikasi pada diterbitkannya Perpres 74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Elektronik. Gambar 1 menunjukkan partum- buhan pengguna internet di Indonesia.
Anandan et al . (2016) dan Das et al . (2018) memperkirakan teknologi digital di Indonesia berpotensi menjadi pasar terbesar di Asia Tenggara dengan nilai e-commerce mencapai $46 miliar serta menyumbang produk domestik bruto sebesar $150 miliar.
Untuk menciptakan situasi pasar yang kom- petitif dan seimbang, pemerintah perlu me- nyusun kerangka regulasi yang tepat sehing- ga ekonomi digital dapat memberikan keuntungan dan keadilan bagi masyarakat dan pelaku usaha, khususnya regulasi terkait perpajakan atas transaksi digital. Ekonomi digital akan berpotensi menjadi pasar yang lebih besar karena mampu mere- duksi batasan ruang dan waktu sehingga memungkinkan terjadinya transaksi lintas batas negara. Hal ini menjadi tantangan baru bagi pembuat kebijakan atas regulasi perpajakan khususnya pemungutan Pajak Penghasilan (PPh). Pasalnya, pemungutan PPh wajib pajak luar negeri yang menjalan- kan usaha di negara lain dapat dilakukan dengan adanya konsep Bentuk Usaha Tetap (BUT). Kriteria BUT yang diatur pada aturan dalam negeri (domestik) maupun tax treaty masih mengharuskan adanya kehadiran fisik ( physical presence ). Pada prinsipnya, tax treaty mengatur bahwa atas pemajakan laba usaha, negara sumber tidak dapat memajaki wajib pajak luar negeri apabila tidak ada BUT di negara sumber (Terada-Hagiwara et al ., 2019; Kurniawan, 2020; Geringer, 2021). Pada era ekonomi digital saat ini, kriteria kehadiran fisik menjadi konsep yang kuno karena perusahaan dapat melakukan transaksi secara elektronik tanpa embutuhkan adanya kehadiran fisik.

## Gambar 1 Grafik Pertumbuhan Pengguna Internet di Indonesia
Sumber: APJII (2017)
Gambar 2

## Perkembangan Regulasi Perpajakan Digital di Indonesia
Sumber: Diolah oleh penulis
Selaras dengan penelitian sebelumnya, Hadzhieva (2019); Firmansah dan Rahayu (2020); Suwardi et al. (2020) mengungkapkan bahwa tantangan dalam menerapkan kebi- jakan perpajakan digital di antaranya adalah pemerintah perlu memastikan adanya kese- taraan dalam hal perlakuan pajak serta men- jamin tidak adanya rezim pajak tertentu bagi model bisnis tersebut. Salah satu penyebab sulitnya dilakukan pemajakan atas transaksi digital adalah karena hak pemajakan pada sistem perpajakan konvensional ditentukan berdasarkan tax treaty yang sebagian besar masih menggunakan konsep BUT berupa kehadiran fisik (Agrawal dan Fox, 2017; Bird, 2018; Wijaya dan Utamawati, 2018). Besarnya tantangan pemajakan atas transaksi digital ini menyebabkan silih bergantinya regulasi perpajakan digital di Indonesia seperti yang disajikan pada gambar 2.
Undang-Undang Tahun 2020 yang salah satunya mengatur perlakuan atas transaksi digital menghadirkan paradigma baru da- lam pengertian BUT, yaitu adanya kehadiran ekonomi yang signifikan. Sementara itu,
kriteria BUT yang diatur pada aturan dalam negeri (domestik) maupun tax treaty masih mengharuskan adanya kehadiran fisik ( phy- sical presence ). Persoalan dalam pemajakan atas transaksi digital adalah membuat regulasi yang dapat diterima oleh pelaku usaha digital tetapi juga tidak menimbulkan konflik yang menyebabkan terjadinya pe- rang perdagangan internasional yang pada akhirnya akan merugikan perekonomian secara global. Oleh karena itu, negara-negara di dunia saat ini dihadapkan pada dua pilihan, yaitu mengatur pemajakan transaksi digital lintas negara dengan aturan domestik secara sepihak ( unilateral measures ) atau dengan kesepakatan bersama ( global consen- sus) bersama negara-negara di dunia (Kurniawan, 2020). Penelitian ini bertujuan membangun sistem pendukung keputusan atas pemilihan kebijakan perpajakan ekono- mi digital dengan unilateral measures atau global consensus menggunakan metode kuali- tatif dengan pendekatan Analytical Hierarchy Process (AHP) yang belum pernah digunakan pada penelitian sejenis sebelumnya dengan
PERPRES 74
TAHUN 2017
2017
PMK 31/PMK.010/201 9
Roadmap sistem perdagangan berbasis elektronik 2018 PMK 210/PMK.010/2018 Tata cara dan prosedur pemajakan untuk memberikan dan mendorong kepatuan perpajakan pelaku e- commerce yang menciptakan perlakuan yang setara dengan pelaku usaha konvensional 2019 PMK 210/PMK.010/2018 dicabut untuk menyesuaikan perkembangan keadaan di Indonesia PMK
48/PMK.03/2019
2020
Mengatur PPN pada barang dan jasa digital seperti layanan streaming , benda dalam game online,
dan panggilan video berbayar UU Nomor 2 Tahun 2020 Untuk menjaga stabilitas keuangan akibat dampak
COVID-19 yang mencakup pengaturan transaksi digital dengan paradigma baru yaitu significant economic presence
2020
PER-12/PJ/2020 Merincikan detail batasan kriteria pelaku usaha yang melakukan PMSE
196 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 7, Nomor 2, Juni 2023 : 193 – 211
ruang lingkup pajak penghasilan. Penelitian ini dilakukan dengan menyusun kriteria- kriteria yang disusun berdasarkan teori perpajakan, penelitian terdahulu, peraturan, dan kebijakan terkait perpajakan ekonomi digital untuk menentukan bentuk kebijakan perpajakan ekonomi yang ideal yang perlu dilakukan pemerintah dengan unilateral measures atau dengan global consensus dengan menggunakan pendekatan Analytical Hie- rarchy Process. Para penilai kriteria adalah regulator, eksekutor, dan akademisi.

## TINJAUAN TEORETIS Ekonomi Digital
Ertz dan Boily (2019) mengenalkan istilah digital economy dalam bukunya yang berjudul The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence .
Istilah ini diartikan sebagai aktivitas atau kegiatan perekonomian dalam teknologi digital. Lucas-Mas dan Janquera-Varela (2021) menyatakan digital mengacu pada teknologi pengkodean data digit biner . Kode biner mewakili intruksi berupa teks kepada prosesor komputer, atau data lain yang menggunakan sistem dua simbol yaitu nol dan satu. Sesuatu dikatakan digital jika menggunakan teknologi pengkodean data yang memungkinkan transfer data ke selu- ruh dunia secara secara real-time dan tanpa biaya. Setiap elemen dari transaksi ekonomi yang menggunakan teknologi pengkodean data ini dianggap sebagai elemen digital. Ini artinya, setiap transaksi ekonomi dengan ekstensi atau model bisnis apa pun yang terdiri dari satu atau lebih elemen digital seperti komunikasi digital, konten digital, otomatisasi digital, distribusi digital, dan pembayaran digital dikategorikan sebagai digital untuk tujuan taksonomi dan diang- gap sebagai bagian dari ekonomi digital. Pertumbuhan ekonomi digital membuat adanya paradigma baru dalam penciptaan nilai (OECD, 2015). Berbeda dengan economic value pada ekonomi tradisional yang erat kaitannya dengan produksi barang dan jasa, pada model bisnis baru ekonomi digital terdapat dua kekuatan yang muncul dan
semakin mendorong penciptaan nilai, yaitu platformisasi dan monetisasi volume data digital yang berkembang pesat. Digital plat- form adalah aktor utama dalam perekono- mian digital dan data digital telah menjadi sumber daya utama dalam proses ekonomi yang dapat mengarah pada penciptaan nilai. Interaksi digital platform tersebut memiliki dampak yang signifikan pada nilai yang diciptakan. Dua dimensi yang sangat pen- ting dalam menganalisis penciptaan nilai adalah platformization dan meningkatnya ketergantungan terhadap data digital. Digitalisasi mempengaruhi rantai nilai da- lam berbagai cara, terutama melalui platfor- mization , modularization, dan servitization sehingga menimbulkan sarana baru pada pertambahan nilai (Joglekar et al ., 2016; Smart et al ., 2017; UNCTAD, 2019).

## Principle of Taxation
Prinsip perpajakan secara tradisional menginformasikan dan memandu pengem- bangan sistem perpajakan. Akan tetapi, tidak semua prinsip perpajakan memiliki dampak yang sama terhadap perpajakan ekonomi digital. Misalnya, ekuitas vertikal biasanya diterapkan pada pajak penghasilan, sedang- kan pada ekonomi digital berpusat pada bisnis sehingga pajak yang bersifat progresif tidak ada. Beberapa prinsip perpajakan dimaksudkan terutama untuk mengatasi pertimbangan kebijakan perpajakan ( equity, benefit, neutrality ), sementara yang lain bertu- juan untuk memudahkan administrasi per- pajakan seperti kepastian, kesederhana-an, keberlakuan. Penggunaan teknologi digital telah memungkinkan munculnya model bisnis baru yang beroperasi secara berbeda dari model bisnis tradisional (Lucas-Mas dan Junquera-Varela, 2021). Berlakunya perpa- jakan ekonomi digital perlu mempertim- bangkan asas keadilan, yaitu memberikan perlakuan yang adil dan setara terhadap pelaku usaha domestik dan asing serta me- ngurangi bias yang membedakan perlakuan pajak transaksi digital dan konvensional dengan memperkenalkan konsistensi di an- tara keduanya (Kurniawan, 2020).
Sementara itu, OECD (2015) menyebut- kan beberapa prinsip yang dianggap tepat terkait dengan perpajakan ekonomi digital, pertama netralitas: perpajakan perlu mengu- payakan untuk menjadi netral dan adil pada semua bentuk kegiatan bisnis. Kedua, efisi- ensi: sama halnya dengan prinsip perpajak- an tradisional, efisiensi dimaksudkan agar biaya kepatuhan terhadap biaya bisnis dan administrasi oleh pemerintah harus semi- nimal mungkin. Ketiga, kepastian dan kese- derhanaan: ketentuan peraturan perpajakan yang disusun harus jelas dan mudah dipa- hami oleh wajib pajak. Keempat, efektivitas dan keadilan: prinsip ini mensyaratkan bahwa sistem perpajakan harus menghasil- kan jumlah pajak yang tepat pada waktu yang tepat, serta menghindari pajak bergan- da dan non-taxation . Kelima, fleksibilitas: prinsip ini mensyaratkan sistem perpajakan harus fleksibel dan dinamis sehingga dapat beradaptasi mengikuti perkembangan tek- nologi. Hal ini artinya sistem perpajakan yang dibuat harus tahan lama dalam konteks kebijakan yang berubah, namun fleksibel dan dinamis untuk memungkinkan peme- rintah merespons untuk mengimbangi per- kembangan teknologi dengan mempertim- bangkan bahwa perkembangan pada masa depan kerap kali sulit dicapai.

## The Benefit Theory of Taxation
Asas yang utama bagi pemerintah dalam melakukan pemungutan pajak dalam hal keadilan terdiri atas benefit principle approach dan abililty to pay approach . Teori manfaat perpajakan pada dasarnya mem- perlakukan hubungan antara wajib pajak dan wajib pajak dalam istilah kontrak. Perpajakan adalah harga yang dibayarkan oleh wajib pajak untuk manfaat atau layanan yang diberikan oleh wajib pajak. Oleh karena itu, pajak harus rendah atau nol bagi mereka yang tidak menerima manfaat dari negara, dan tinggi bagi mereka yang memperoleh paling banyak. Sementara itu, prinsip ability to pay mensyaratkan pajak yang dibebankan kepada pembayar pajak dilakukan berdasar- kan kemampuannya dalam membayar pajak.
Roy dan Khan (2021); Faccio dan Iacono (2022) menjelaskan bahwa prinsip ability to pay mensyaratkan bahwa total beban pajak didistribusikan kepada pembayar pajak se- suai dengan kemampuannya dengan mem- pertimbangkan semua karakteristik pribadi yang relevan. Pemungutan pajak yang sesuai dengan prinsip ini adalah pajak pendapatan.

## Optimal Tax Theory
Teori perpajakan optimal menyatakan bahwa sistem pajak harus dipilih untuk memaksimalkan fungsi kesejahteraan sosial (Keen dan Slemrod, 2017). Menurut Lockwood (2015) dan Alinaghi et al . (2021), terdapat dua tujuan pemerintah dalam menetapkan pajak atas pendapatan, yaitu untuk meningkatkan penerimaan dan memi- nimalisasi kerugian utilitas bagi agen dalam perekonomian. Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat key assumptions pada Ramsey Model, yaitu larangan memberla- kukan pajak lumpsum , negara tidak dapat mengenakan pajak pada semua komoditas, dan harga produksi tetap.
Formula tersebut menekankan bahwa pemerintah perlu mempertimbangkan rasio DWL marjinal (MDWL) terhadap pendapat- an marjinal (MR). Artinya, pemerintah me- netapkan pajak di seluruh komoditas sehing- ga rasio MDWL dan MR yang dinaikkan sama pada seluruh komoditas. Tax rate de- ngan aturan inverse elasticity rule menjelaskan hubungan antara kebijakan perpajakan dengan elastisitas permintaan. Pemerintah perlu menetapkan pajak pada komoditas berbanding terbalik dengan elastisitas per- mintaan. Oleh karena itu, semakin elastis suatu permintaan atas barang tertentu, maka tarif yang dikenakan lebih rendah. Sebalik- nya, tarif pajak ditetapkan lebih tinggi pada barang yang sifatnya inelastis (Lester, 2018; Slemrod, 2019).

## Teori Yurisdiksi Perpajakan
Teori justifikasi legal atas hak pemajak- an pada suatu negara menurut Martha terdiri dari the empirical theory, the ethical or retributive theory, the contractual theory, dan the
198 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 7, Nomor 2, Juni 2023 : 193 – 211
theory of sovereignty (Loutzenhiser, 2020; Schrempf-Stirling dan Van Buren, 2020). Teori Empiris menggambarkan bahwa yuris- diksi sama dengan physical power yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan yurisdiksi terhadap orang dan harta yang berada dalam wilayah kekuasaan negara. Teori Etis atau Retributif menjelaskan bahwa pemungutan pajak merupakan feedback atas manfaat yang telah diperoleh dari negara. Teori retributif menekankan pada manfaat ekonomi ( economic allegiance ) yang telah dinikmati sebagai yurisdiksi pemajakan (Cotterrell, 2021). Selanjutnya, Teori Kon- traktual menjelaskan bahwa pemajakan dianggap sebagai kontrak atau perjanjian tidak tertulis antara subjek pajak dan negara sebagai pemungut pajak (Christensen et al ., 2016). Subjek pajak melakukan pembayaran atas barang dan jasa dari kontrak tidak tertulis tersebut. Kemudian, Teori Sovereni- tas mengemukakan kedaulatan ( sovereignty ) suatu negara merupakan sumber dari taxing right (hak pemajakan) negara tersebut. Sebagai sebuah negara yang memiliki hak dan kewajiban untuk mengamankan dan melestarikan eksitensinya, negara memiliki hak untuk meminta kontribusi dari pihak- pihak yang berada di bawah kewenangan hukumnya (Van Apeldoorn, 2018; Kjoseva, 2021).
Yurisdiksi pemajakan terdiri atas yuris- diksi domisili (penduduk atau kewargane- garaan) dan yurisdiksi sumber (Faulhaber, 2019; Schjelderup, 2016). Berdasarkan yuris- diksi domisili, negara memiliki hak untuk mengenakan pajak kepada orang pribadi atau badan karena berdomisili di negara yang bersangkutan atau karena status kewarganegaraannya. Oleh karena itu, negara bisa mengenakan pajak penghasilan atas seluruh penghasilan dari seluruh dunia yang diterima oleh penduduknya maupun oleh warga negara yang tidak menjadi penduduknya. Selanjutnya, yurisdiksi sum- ber mendasarkan pada suatu asumsi bahwa negara sumber memberikan kontribusi kepada perusahaan milik selain wajib pajak dalam negeri untuk memperoleh peng-
hasilan dari negara tersebut (Ftouhi dan Ghardallou, 2020; Wijaya dan Utamawati, 2018). Menurut UU Nomor 48 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, Indonesia memiliki hak berdaulat dan hak lainnya dalam wilayah Yurisdiksi. Dasar hukum yang digu- nakan dalam pengenaan pajak di Indonesia adalah Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal tersebut diatur bahwa pajak dan pungutan lainnya yang sifatnya memak- sa yang digunakan untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang. Berdasar- kan UU Nomor 36 Tahun 2008, Indonesia menerapkan yurisdiksi domisili dan yuris- diksi sumber. Pada pasal 2 ayat (3) huruf a diatur bahwa subjek pajak disebut sebagai subjek pajak dalam negeri apabila bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka satu tahun dan memiliki niat untuk tinggal di Indonesia. Syarat tersebut merupakan syarat pengujian seseorang ber- domisili. Ketentuan domisili wajib pajak badan diatur dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b yaitu badan yang didirikan atau kedu- dukannya di Indonesia.
Selanjutnya, pasal 2 ayat (4) mengatur bahwa subjek pajak luar negeri merupakan orang yang tidak tinggal di Indonesia lebih dari 183 dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang tidak didirikan atau berkedu- dukan di Indonesia. Orang pribadi maupun badan yang menjadi subjek pajak luar negeri dapat menerima penghasilan dari Indonesia yang diperoleh bukan karena menjalankan usaha atau melakukan kegiatan BUT di Indonesia. Hal ini sesuai dengan penerapan yurisdiksi sumber, negara berhak memu- ngut pajak meskipun wajib pajak tersebut tidak tinggal di Indonesia.
Berkembangnya digitalisasi dengan sa- ngat cepat ditambah dengan pola perencana- an yang agresif yang dilakukan oleh perusa- haan multinasional yang mengalihkan keun- tungan pada yurisdiksi dengan tingkat pajak yang lebih rendah memberikan tekanan untuk memastikan perpajakan yang adil. Ekonomi digital memberikan tantangan utama yaitu sulitnya penentuan kehadiran pada yurisdiksi yang dapat dipajaki oleh
negara sumber. Model bisnis pada ekonomi digital tidak seperti model bisnis konvensio- nal karena memungkinkan penjual dan pem- beli berada pada yurisdiksi yang berbeda (Hadzhieva, 2019). Hal ini menimbulkan tantangan perpajakan yang ditimbulkan oleh ekonomi digital di bidang perpajakan khususnya direct tax karena transaksi yang mencakup transaksi lintas batas dan domes- tik yang lebih sulit dipantau oleh otoritas pajak karena sifat konten digital yang tidak berwujud (Olbert dan Spengel, 2019); (Wassermann dan Bornman, 2020).
Konsep Permanent Establishment (PE) atau Bentuk Usaha Tetap (BUT) telah lebih dari 100 tahun diakui keberadaannya dalam hukum pajak internasional (DDTC, 2017). Pada tahun 1899 konsep BUT pertama kali digunakan pada Perjanjian Pajak Berganda Austria/Hungaria dan Rusia. Pemajakan atas laba usaha yang diperoleh suatu per- usahaan yang menjalankan kegiatan usaha- nya secara lintas yurisdiksi, laba usaha yang dipajaki di negara domisili perusahaan tersebut dapat dilakukan apabila terdapat BUT di negara sumber penghasilan. Setelah peristiwa perang dunia yang pertama, gaga- san tentang BUT banyak digunakan dalam perjanjian pajak internasional. Akan tetapi, Liga Bangsa-Bangsa mengalami kegagalan dalam mengembangkan definisi BUT yang dapat diterima secara universal dan terdapat perbedaan penting di berbagai negara terkait perlakuan pajak dari beberapa aspek terkait.
Perkembangan ekonomi digital telah meningkatkan pendekatan tradisional yang memungkinkan perusahaan untuk mena- warkan berbagai layanan di suatu yurisdiksi dan memperoleh pendapatan dari penyedia- an layanan tersebut tanpa kehadiran fisik pada yurisdiksi sama sekali. Kemudahan komunikasi melalui internet, dikombinasi- kan dengan kemampuan untuk mengaitkan nilai-nilai signifikan dengan aset dan hak tak berwujud, membuka pintu bagi perusahaan multinasional untuk meminimalisasi pajak mereka dengan mengalihkan keuntungan dari negara yurisdiksi melalui transfer pricing ( profit shifting ) dengan skema sebagai
berikut: anak perusahaan atau BUT pada yurisdiksi yang tarif pajaknya lebih tinggi dapat “membeli” layanan atau hak tertentu dari perusahaan tdalam grup multi-nasional yang sama yang berlokasi di yuris-diksi dengan tingkat pajak yang lebih rendah (Lucas-Mas dan Junquera-Varela, 2021).
Teori justice as fairness yang dikem- bangkan oleh John Rawls dalam Edor (2020); Fanton (2020) menyatakan bahwa definisi universal dari gagasan tertentu tidak boleh mempertimbangkan kepentingan negara tertentu atau faktor sejarah, geopolitik, mau- pun ekonomi. Hal tersebut seharusnya di- pandu dengan pertimbangan teknis. Dengan cara ini, sebuah definisi akan mampu bertahan dalam waktu yang lama dan de- ngan mudah beradaptasi dengan kenyataan, terlepas dari tema yang digunakan atau kegiatan bisnis di wilayah tertentu. Di Indonesia, BUT telah diatur dalam Undang- Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang menyebutkan bah- wa BUT merupakan bentuk usaha yang dimanfaatkan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pri- badi yang berkedudukan di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiat- an di Indonesia. Apabila Indonesia dan negara asal perusahaan tidak memiliki tax treaty , batas waktu selama 183 hari tersebut diterapkan. Jika antara Indonesia dan negara asal perusahaan terdapat P3B, batas waktu sebagai BUT mengikuti perjanjian tersebut. Pada saat terjadinya guncangan ekonomi akibat pandemi COVID-19, Indonesia men- cetak sejarah baru bagi dunia perpajakan. Perpu Nomor 1 Tahun 2020 yang telah disahkan menjadi UU mengatur penyesuai- an BUT yang tidak lagi ditentukan oleh adanya kehadiran fisik. Dalam ketentuan tersebut, khusus bagi pelaku Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) luar nege- ri dapat diperlakukan sebagai BUT apabila telah memenuhi ketentuan kehadiran ekono- mi secara signifikan dan dapat dikenakan
200 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 7, Nomor 2, Juni 2023 : 193 – 211
pajak penghasilan. Kriteria economic presence adalah peredaran bruto yang dimiliki konso- lidasi grup usaha sampai dengan jumlah tertentu, penjualan yang dilakukan di Indonesia sampai dengan jumlah tertentu, dan/atau pengguna ( user ) aktif pada media digital di Indonesia sampai dengan jumlah tertentu. Di banyak negara, konsep kehadir- an ekonomi digunakan untuk menentukan apakah suatu bisnis tunduk pada pajak atau persyaratan peraturan lainnya di yurisdiksi tertentu. Misalnya, perusahaan yang menju- al barang atau layanan secara online kepada pelanggan di negara bagian atau negara ter- tentu mungkin diharuskan membayar pajak atau mematuhi peraturan setempat meski- pun mereka tidak hadir secara fisik di lokasi tersebut. Konsep ini penting untuk mema- hami cara bisnis beroperasi dalam ekonomi global, dan cara pemerintah mengatur dan mengenakan pajak atas aktivitas ini.
Apabila ketentuan tersebut terbentur dengan P3B, pelaku PMSE luar negeri yang memenuhi ketentuan kehadiran ekonomi secara signfikan tetap akan dikenakan elec- tronic transaction tax . Pajak tersebut dikena- kan atas transaksi penjualan barang/jasa melalui PMSE kepada pembeli atau peng- guna di Indonesia baik secara langsung maupun melalui PMSE oleh subjek pajak luar negeri. Dengan adanya ketentuan ter- sebut, pelaku PMSE luar negeri perlu me- nunjuk perwakilan yang berkedudukan di Indonesia untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya yang berupa memungut, menyetorkan, dan melaporkan Pajak Per- tambahan Nilai, Pajak Penghasilan, atau pa- jak atas transaksi elektronik yang terutang.
Beberapa negara, terutama selama dan pasca pandemi COVID-19 telah menerapkan tindakan secara sepihak dalam memajaki transaksi atas ekonomi digital ( unilateral measures ) meskipun memicu berbagai perde- batan terutama terkait keadilan (Mason dan Parada, 2020); (Magalhaes dan Christians, 2020). Tabel 1 menyajikan negara-negara yang telah menetapkan regulasi terkait direct tax atas ekonomi digital. Berdasarkan data KPMG (2021), terdapat 26 (dua puluh
enam) negara yang telah menetapkan aturan terkait direct tax di negaranya, salah satunya Indonesia. UU Nomor 2 Tahun 2020 meng- hadirkan paradigma baru bagi Indonesia ka- rena mengenalkan konsep BUT kriteria ke- hadiran ekonomi yang signifikan, Indonesia mengadopsi pendekatan baru dalam me- nanggapi situasi bahwa perusahaan digital asing menikmati kehadiran pasar yang signifikan di Indonesia (Rebecca, 2021).

## Tabel 1 Ringkasan Negara yang Menerapkan
Unilateral Jenis Pajak Negara DST Argentina, Austria, France, Hungary, Italy, Kenya, Poland, Sierra Leone, Spain, Tunisia, Turkey, United Kingdom
General Income Tax Costa Rica, Greece, Kenya,
Uruguay Digital PE  India, Indonesia, Nigeria Equalisation Levy India WHT India, Pakistan, Slovakia,
Taiwan, Turkey, Vietnam Non- resident Tax

## Paraguay

## Sumber: Diolah oleh Penulis
UU Nomor 2 Tahun 2020 mengatur per- usahaan yang tidak terdaftar di Indonesia dapat dikenakan pajak atas penghasilannya di Indonesia. Apabila terbentur dengan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang menyebabkan pembebanan PPh Badan tidak dapat dipungut, maka akan dikenakan Pajak Transaksi Elektronik ( Electronik Transaction Tax ) atas penjualan langsung atau penjualan melalui marketplace (Sukardi et al ., 2020). Akan tetapi, tindakan secara sepihak untuk mengenakan pajak langsung pada produk dan layanan digital oleh penyedia asing dapat menyebabkan dispute , khususnya dengan negara mitra yang memiliki perjanjian pajak berganda dengan Indonesia (CITA, 2020). Selain itu, pemerintah juga perlu mempertimbangkan
biaya kepatuhan dan penyesuaian tarif pajak yang efisien dan lebih kecil daripada man- faat yang diterima (OECD, 2020). Oleh kare- na itu, pemerintah telah menangguhkan pengenaan pajak atas layanan digital sampai ditemukan solusi multilateral dan menung- gu kesepakatan dalam kerangka OECD atas pajak penghasilan badan (Tambunan, 2020; Zulma dan Hizazi, 2020).
Sementara itu, OECD menjadi pelopor dalam mengembangkan mekanisme perpa- jakan yang memberikan keuntungan bagi negara sumber dan negara penerima. Pada tahun 2015, OECD menyusun action plan ber- sama dengan negara anggota G-20. Rencana aksi 1 - “Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy” menggambarkan tantangan perpajakan yang semakin kompleks sebagai implikasi atas berkembangnya ekonomi digital, khususnya profit shifting yang dilaku- kan lintas yurisdiksi. Akan tetapi, action plan tersebut belum dapat diimplementasikan dan terus dikembangkan oleh OECD (Olbert dan Spengel, 2019).
Selanjutnya, pada tahun 2019 OECD meluncurkan proposal Pillar One and Pillar Two Blueprint , yang berisi tentang pendekat- an dua pilar untuk menghadapi tantangan pajak yang ditimbulkan dari digitalisasi ekonomi. Pillar one berisi tentang mekanisme pemajakan ekonomi digital dengan pende- katan terpadu ( unified approach ) dan pillar two merupakan seperangkat aturan yang terko- ordinasi agar meminimalisasi risiko penga- lihan laba ke yurisdiksi oleh perusahaan multinasional (OECD, 2019).

## Teori Pengambilan Keputusan
Pada setiap berbagai persoalan yang dihadapi, manusia maupun organisasi perlu membuat keputusan. Setiap keputusan sam- pai batas tertentu bergantung pada  asumsi yang mengarah pada pemilihan satu pilihan pada alternatif-alternatifnya. Hal ini selaras dengan Leiblein et al. (2018) yang mendefi- nisikan pengambilan keputusan sebagai stu- di tentang mengidentifikasi dan memilih da- ri berbagai alternatif dengan pilihan terbaik yang sesuai dengan tujuan. Sementara itu,
Smith dan Winterhalder (2017) mendefinisi- kan pilihan rasional sebagai proses menentu- kan opsi apa yang tersedia dan kemudian memilih yang paling disukai menurut bebe- rapa kriteria yang konsisten. Pada pengerti- an tertentu, pilihan rasional ini merupakan pendekatan yang berbasis optimasi dan akan ditemukan dengan menambahkan satu asumsi empiris yang tidak terbatas. Burns dan Roszkowska (2016) menyimpulkan bah- wa tindakan pilihan rasional disebabkan atau dimotivasi oleh kepentingan individu yang berorientasi pada konsekuensi yang akan diterima. Decision maker akan menilai dan membedakan biaya dan manfaat dari tindakan alternatif (konsekuensi atau hasil) yang akan diterima. Alternatif yang dipilih adalah alternatif yang memberikan keun- tungan paling besar.
Sementara itu, Schwartenbeck et al ., (2015) menyatakan beberapa teori, model, dan paradigma yang menjelaskan perilaku manusia ketika memilih di antara alternatif, di antaranya adalah Value Maximization Paradigm dan The Intuitive Reasoning Para- digm. Adapun paradigma Value Maximization Paradigm dimulai dengan asumsi bahwa keputusan didasarkan pada keinginan ma- nusia untuk memaksimalkan nilai yang ditawarkan oleh alternatif yang dipilih. Teori dalam kategori ini mengasumsikan bahwa manusia bertindak rasional, dan menawar- kan penjelasan quasi-mathematical dan meng- optimalkan proses pembuatan keputusan. Selanjutnya pada The Intuitive Reasoning Paradigm paradigma ini mengelompokkan teori berdasarkan bukti kuat yang menun- jukkan bahwa manusia dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lebih kompleks daripada perilaku rasional yang diasumsikan oleh paradigma value maximization . Paradigma ini membingkai secara substansial atas proses yang kompleks, yaitu ketika intuisi memain- kan peran sentral dalam pengambilan kepu- tusan. Sinclair (2020) menyatakan bahwa in- tuisi dapat bertindak sebagai a non-sequential information-processing mode yang terdiri dari elemen kognitif dan afektif yang mengha- silkan pengetahuan langsung tanpa meng-
202 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 7, Nomor 2, Juni 2023 : 193 – 211
gunakan kesadaran yang rasional. Paradig- ma ini membutuhkan pemahaman tentang perilaku manusia pada tingkat yang sulit atau tidak mungkin untuk dirasionalisasikan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian yang akan dilakukan menggu- nakan metode kualitatif berjenis studi kasus dengan pendekatan Analytical Hierarchy Process (AHP). Bansal et al . (2018); Mohajan (2018) menyatakan bahwa penelitian kuali- tatif merupakan proses eksplorasi yang memberikan gambaran masalah sosial. Proses ini berupa membuat daftar penelitian, mengumpulkan data dari partisipan, analisis data, dan membuat interpretasi terhadap substansi suatu data. Penelitian kualitatif juga menekankan pada kedalaman suatu informasi untuk menemukan keunikan dan makna dibalik data yang terdengar dan terlihat dari objek yang diteliti. Analisis data dalam penentuan kriteria dan bobot penentu kebijakan penerapan perpajakan ekonomi digital pada penelitian ini menggunakan pendekatan Analytical Hierarchy Process (AHP).
Pada awal tahun 1970, Dr. Thomas Saaty mengembangkan salah satu teknik pengam- bilan keputusan yang disebut sebagai Analy- tical Hierarchy Process (AHP) . AHP merupa- kan pengembangan dari Management Deci- sion System atau dikenal sebagai konsep sis- tem pendukung keputusan. Sistem pendu- kung keputusan merupakan suatu sistem yang berbasis komputer untuk membantu pengambil keputusan dengan memanfaat- kan data dan model tertentu dalam meme- cahkan berbagai pesoalan yang bersifat semi terstruktur. AHP adalah teori pengukuran yang dilakukan melalui perbandingan ver- pasangan dan bergantung pada penilaian dari para ahli dalam memperoleh skala prio- ritas. AHP digunakan sebagai metode peng- ambilan keputusan atau pemecahan masalah karena beberapa hal berikut (Munthafa dan Mubarok, 2017), yaitu pertama, AHP meng- gunakan struktur yang berhierarki, sebagai konsekuensi dari kriteria yang dipilih, sam- pai pada sub kriteria yang paling dalam; dan
kedua, AHP memperhitungkan validitas sampai dengan batas toleransi inkonsistensi sebagai kriteria dan alternatif yang dipilih oleh pengambil keputusan.
Selain itu, teknik AHP menyediakan serangkaian prosedur yang sudah teruji efektif dalam mengidentifikasi dan menen- tukan prioritas dalam pengambilan keputus- an yang bersifat kompleks. AHP juga digunakan apabila informasi statistik dari masalah yang dihadapi sangat minim atau tidak ada sama sekali (Firdaus et al. , 2019). Thomas Saaty menyebutkan tiga prinsip dasar dalam pengambilan keputusan pada metodologi AHP. Prinsip pertama adalah penyusunan hierarki, tahapan ini merupa- kan tahapan untuk mendeskripsikan masa- lah yang rumit dan kompleks menjadi jelas dan terperinci. Keputusan yang diambil akan ditetapkan sebagai tujuan. Tujuan ter- sebut diuraikan menjadi elemen-elemen yang lebih rinci sehingga mencapai suatu tahapan yang paling terukur. Hierarki terse- but akan memudahkan pengambil keputus- an untuk menggambarkan permasalahan dan faktor-faktor terkendali ( controllable ) da- ri permasalahan tersebut. Hierarki keputus- an tersebut disusun berdasarkan pemikiran atau pendapat dari pihak-pihak yang me- miliki keahlian dan pengetahuan di bidang yang bersangkutan.
Prinsip kedua dalam AHP adalah pe- nentuan prioritas atas elemen-elemen pada hierarki dapat dianggap sebagai penentuan bobot/kontribusi elemen tersebut terhadap tujuan yang ingin dicapai dalam pengam- bilan keputusan. Metode AHP diterapkan berdasarkan kemampuan dasar manusia untuk memanfaatkan informasi dan penga- lamannya dalam memperkirakan penting- nya satu hal dibandingkan dengan hal lain secara relatif dengan proses perbandingan berpasangan ( pairwise comparison). Perban- dingan berpasangan dilakukan untuk meng- analisis prioritas elemen-elemen dalam hiaraki. Prioritas tersebut ditentukan berda- sarkan pandangan atau pendapat dan peni- laian para ahli dan/atau pihak yang memiliki kepentingan dalam pengambilan
Penentuan Kebijakan Perpajakan Ekonomi ...– Malik, Saputra 203
keputusan yang dilakukan dengan diskusi atau kuesioner.
Prinsip ketiga dalam AHP adalah kon- sistensi jawaban dari responden merupakan prinsip pokok yang menentukan konsistensi atau kesesuaian antara definisi konseptual dengan operasional data dan proses peng- ambilan keputusan. Konsistensi tersebut ter- cermin dari penilaian elemen dari perban- dingan berpasangan yang telah dilakukan.

## Gambar 3 Tahapan AHP
Sumber: Diolah oleh Penulis
Pengidentifikasian kriteria dalam pe- nyusunan hierarki persoalan pada penelitian ini dilakukan dengan pertama kali mela- kukan penyusunan konsep hierarki berupa kriteria melalui studi literatur, jurnal, dan penelitian terdahulu, peraturan dan kebijak- an yang berkaitan dengan perpajakan ekono- mi digital. Fokus permasalahan perlu didefi- nisikan dengan seksama dengan memasuk- kan sebanyak mungkin kriteria yang rele- van. Adapun penentuan bobot elemen da- lam sebuah hierarki persoalan yang final dibuat berdasarkan hasil penilaian dari para responden. Selanjutnya dilakukan perminta-
an klarifikasi dan validasi kepada pembuat keputusan ( decision makers ) untuk mem- berikan keyakinan bahwa kriteria-kriteria yang disusun pada hierarki persoalan telah tepat dan terakhir dilakukan penyusunan hierarki final berupa kriteria yang akan digunakan dalam penelitian.
Tahap selanjutnya adalah menyusun matriks perbandingan berpasangan (PCM) atas penilaian berpasangan yang dilakukan responden secara majemuk. PCM ini dibuat per kelompok elemen yang berupa kriteria dan alternatif. Dalam penelitian ini terdapat 11 (sebelas) PCM dalam pengolahan respon- den majemuk, yaitu PCM antar kriteria dan PCM antar alternatif yang berkaitan dengan kriteria sebagai berikut. Selanjutnya, dilaku- kan normalisasi atas setiap PCM yang telah disusun untuk mengurangi redudansi dan anomali data. Normalisasi dilakukan dengan membagi setiap sel dengan jumlah setiap kolomnya, sehingga diperoleh nilai relative per sel atau nilai yang telah dinormalisasi. Setelah menyusun PCM ternormalisasi, dilakukan perhitungan bobot prioritas atau bobot elemen dalam sebuah PCM. Bobot elemen ditentukan dengan membagi jumlah baris elemen dalam PCM ternormalisasi de- ngan jumlah banyaknya elemen (n). Logical consistency perlu dilakukan untuk memasti- kan bahwa para ahli atau pengambil keputusan memberikan pernyataan yang konsisten (Firdaus et al ., 2019). Logical consistency setiap responden telah dilaku- kan pada tahap awal, akan tetapi pada PCM responden majemuk juga memiliki konsis- tensi dan perlu dilakukan pengecekan ulang atas data penilaian perbandingan berpasang- an majemuk dan kemudian perlu dilakukan penentuan vektor jumlah bobot dan vektor konsistensi.
Tahap terakhir adalah penentuan priori- tas yang diperoleh dengan cara mengalikan bobot setiap alternatif dengan bobot kriteria yang akan menghasilkan tingkat bobot prio- ritas dari masing-masing alternatif sehingga dapat diketahui bobot prioritas pertama, kedua, dan seterusnya. Penelitian ini meng- gunakan dua alternatif yang disusun pada
Menyusun hierarki dalam bagan struktur hierarki AHP Membuat pairwise comparison matrix ( PCM) antar elemen Menentukan bobot prioritas antar elemen
Mengukur konsistensi logis ( consistency ratio )
Membuat prioritas global ( global priority ) Menuliskan hasil perhitungan AHP pada bagan hierarki Membuat keputusan
204 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 7, Nomor 2, Juni 2023 : 193 – 211
bagan hierarki, sehingga dapat dihasilkan bobot prioritas atas alternatif pertama dan kedua, yaitu unilateral measures dan global consensus untuk kemudian dilakukan pengu- rutan kriteria dan alternatif dari yang ter- tinggi sampai dengan terendah dan dipilih nilai tertinggi bobot kriteria alternatif.
Pada penelitian kualitatif, data yang di- peroleh dari berbagai sumber dengan meng- gunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (variatif). Data yang diolah merupakan pendapat dan penilaian para pakar/praktisi/pelaku kebijakan yang memahami persoalan penelitian. Gambar 3 menyajikan tahapan pengolahan data dengan pendekatan AHP.
Tabel 2 tahap pengumpulan data men- jelaskan proses pengumpulan data dari tahap I sampai dengan tahap II. Pada tahap I disusun tabulasi pengidentifikasian kriteria berdasarkan studi pustaka yang relevan terkait perpajakan ekonomi digital guna menentukan hierarki persoalan penentuan kebijakan perpajakan ekonomi digital. Hasil tabulasi pengidentifikasian kriteria diguna- kan sebagai dasar penyusunan kuisioner pe- nelitian tahap I kuisioner pemilihan kriteria penentuan kebijakan perpajakan ekonomi digital di Indonesia dan kemudian diguna- kan untuk memperoleh data primer pada
tahap I. Data primer pada tahap I diperoleh dengan mendistribusikan kuisoner Tahap I kepada responden ahli/praktisi/pelaku ke- bijakan di bidang perpajakan ekonomi digital di Indonesia. Kuisioner Tahap I juga dilengkapi dengan perangkat tingkat perse- tujuan dan pendapat/masukan/alasan serta panduan wawancara kepada para ahli/ praktisi/pelaku kebijakan guna mendapat- kan masukan untuj kemudian digunakan untuk mengklarifikasi kriteria penentuan ke- bijakan perpajakan ekonomi digital. Tahap II dilakukan setelah dilakukan rekapitulasi kuisioner tahap I, dan coding transkrip wawancara pada tahap I.
Kuisioner survei pada tahap II yang digunakan untuk memperoleh data primer pada tahap II merupakan hasil penyem- purnaan dari hasil data primer yang diperoleh pada kuisioner tahap I. Kuisioner survei tahap II berupa kuisioner penilaian intensitas kepentingan penentuan kebijakan perpajakan ekonomi digital di Indonesia yang ditujukan kepada responden ahli/ praktisi/pelaku kebijakan untuk mendapat kan data primer yang dapat digunakan dalam penyusunan data penilaian bobot kriteria penentuan kebijakan perpajakan ekonomi digital.
Tabel 2

## Tahap Pengumpulan Data
Tahap Jenis Data Metode Objek/Responden Tujuan I Sekunder  Studi Pustaka  Buku literatur, penelitian terdahulu, peraturan, dan kebijakan Menyusun hierarki persoalan penentuan kebijakan perpajakan ekonomi digital Primer Survei Kuesioner Ahli/Praktisi/Pelaku Kebijakan Mengklarifikasi kriteria penentuan kebijakan perpajakan ekonomi digital Wawancara II Primer Survei Kuesioner Ahli/Praktisi/Pelaku Kebijakan Mengumpulkan data penilaian bobot kriteria penentuan kebijakan perpajakan ekonomi digital
Sumber: Diolah oleh Penulis

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Pengambilan keputusan atas kebijakan perpajakan ekonomi digital memiliki bebera- pa tahapan. Tahap pertama yang dilakukan dalam menggunakan metode AHP adalah penyusunan hierarki persoalan. Fokus per- masalahan perlu didefinisikan dengan sek- sama dengan memasukkan sebanyak mung- kin kriteria yang relevan (Marsono, 2020);
(de FSM Russo dan Camanho, 2015). Penelitian ini menguraikan permasalahan ke dalam hierarki yang berisi tujuan, kriteria, dan alternatif. Pola hubungan antara tujuan, kriteria, dan alternatif akan membangun sebuah hierarki dalam penggunaan AHP bertujuan untuk pemecahan sebuah masa-
lah. Berdasarkan data primer dengan meto- de survei dan wawancara dengan Para Ahli/Praktisi/Pelaku Kebijakan, penulis mengklarifikasi kriteria penentuan kebijakan perpajakan ekonomi digital sehingga diper- oleh bagan hierarki pada gambar 4.
Setelah dilakukan klarifikasi dan perhi- tungan bobot prioritas pada Microsoft Excel, diperoleh perhitungan bobot prioritas atas kriteria-kriteria sebagai berikut. Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penghitungan, 10 (sepuluh) kriteria sesuai dengan bagan hierarki persoalan diberi kode K1 sampai dengan K10 dan A1 dan A2 untuk alternatif satu dan dua.
Gambar 4 Bagan Hierarki Persoalan
Sumber: Diolah oleh Penulis
Tujuan Kebijakan Perpajakan Ekonomi Digital K1
Memenuhi prinsip teori perpajakan K2 Definisi BUT sesuai dengan karakteristi k ekonomi digital K9 Mampu diharmonisas ikan dengan kebijakan atau hukum perpajakan internasional yang disepakati secara global K3 Konsep penciptaan nilai yang tepat pada ekonomi digital K5 Mengakomo dasi model bisnis ekonomi digital yang bervariasi dan berubah- ubah K4 Memberikan same level of playing field bagi pelaku usaha digital, konvensiona l, domestik, dan asing K7 Biaya dan Manfaat K8 Kesiapan dan komitmen Negara dalam penerapan nya K10 Dampak terhadap perilaku BEPS
K6
Dampak terhadap investasi, inovasi,
dan ekonomi A1 Unilateral measures A2 Global Consensus
206 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 7, Nomor 2, Juni 2023 : 193 – 211

## Table 3 Perhitungan PCM Sebelum Ternormalisasi
Elemen K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K1 1  1.93923  1.91386  1.30019  1.46311  1.03191  0.59942  0.53918  0.81777  1.22284 K2 0.51567 1  0.68347  0.69677  0.66234  0.3946  0.3946  0.41512  0.50763  0.52489 K3 0.52251  1.46311 1 0.733  1.22284  0.68347  0.42469  0.4367  0.47623  0.72341 K4 0.76912  1.43519  1.36426 1  1.31607  0.8995  0.55892  0.70529  0.78408  0.71283 K5 0.68347  1.5098  0.81777  0.75984 1  0.38944  0.3702  0.35495  0.51933  0.47214 K6 0.96907  2.53418  1.46311  1.11172  2.56778 1  0.79934  0.66234  1.46311  1.05199 K7 1.66828  2.53418  2.35466  1.78916  2.70128  1.25103 1  1.31607  1.5098  1.98701 K8 1.85467  2.40894  2.28989  1.41786  2.81731  1.5098  0.75984 1  1.8304  1.60935 K9 1.22284  1.96995  2.09984  1.27537  1.92556  0.68347  0.66234  0.54633 1  1.53918 K10 0.81777  1.90517  1.38235  1.40285  2.11803  0.95058  0.50327  0.62137  0.6497 1 Jumlah 10.0234  18.6998  15.3692  11.4868  17.7943  8.79383  6.07261  6.59734  9.55805  10.8436
Sumber: Perhitungan Excel Penulis
Tabel 4

## Perhitungan PCM Sesudah Ternormalisasi
Elemen  K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 Total K1 0.09977  0.10370  0.12453  0.11319  0.08222  0.11735  0.09871  0.08173  0.08556  0.11277  1.01952 K2 0.05145  0.05348  0.04447  0.06066  0.03722  0.04487  0.06498  0.06292  0.05311  0.04840  0.52157 K3 0.05213  0.07824  0.06507  0.06381  0.06872  0.07772  0.06994  0.06619  0.04982  0.06671  0.65836 K4 0.07673  0.07675  0.08877  0.08706  0.07396  0.10229  0.09204  0.10690  0.08203  0.06574  0.85227 K5 0.06819  0.08074  0.05321  0.06615  0.05620  0.04429  0.06096  0.05380  0.05433  0.04354  0.58141 K6 0.09668  0.13552  0.09520  0.09678  0.14430  0.11372  0.13163  0.10039  0.15308  0.09701  1.16432 K7 0.16644  0.13552  0.15321  0.15576  0.15181  0.14226  0.16467  0.19949  0.15796  0.18324  1.61035 K8 0.18503  0.12882  0.14899  0.12343  0.15833  0.17169  0.12513  0.15158  0.19150  0.14841  1.53292 K9 0.12200  0.10535  0.13663  0.11103  0.10821  0.07772  0.10907  0.08281  0.10462  0.14194  1.09938 K10 0.08159  0.10188  0.08994  0.12213  0.11903  0.10810  0.08288  0.09418  0.06797  0.09222  0.95992
Jumlah 1.00000  1.00000  1.00000  1.00000  1.00000  1.00000  1.00000  1.00000  1.00000  1.00000  10.00000 Sumber: Perhitungan Excel Penulis
Pada tahap pertama dilakukan perhi- tungan PCM tanpa normalisasi (tabel 3) dan kemudian dilakukan perhitungan PCM yang dinormalisasi (tabel 4).
Untuk menentukan jumlah bobot atas kriteria dan alternatif dilakukan perhitungan bobot prioritas/elemen (tabel 5).
Kemudian untuk mendapatkan bobot prioritas kriteria maka dilakukan penyusu- nan prioritas global dan alernatif dengan mengalikan elemen seluruh kriteria dengan bobot prioritas kriteria.
Adapun hasil perkalian akan mengha- silkan priortas global kriteria dan alternatif
yang dapat diurutkan berdasarkan tingkat kepentingan per kriteria.
Penelitian ini menggunakan dua alter- natif yang disusun pada bagan hierarki, se- hingga dapat dihasilkan bobot prioritas atas alternatif pertama dan kedua, yaitu unilateral measures dan global consensus.  Tabel 6 dan tabel 7 menyajikan perhitungan prioritas global, perhitungan pada tabel 6 dan tabel 7 tersebut diperoleh nilai alternatif unilateral measures sebesar 0,58152 dan nilai alternatif global consensus sebesar 0,41848.
Tabel 5 Perhitungan Bobot Prioritas/Elemen Bobot Prioritas/Elemen Vektor Jumlah Bobot Vektor Konsistensi 0.10195 1.03159 10.11837 0.05216 0.52694 10.10297 0.06584 0.66569 10.11141 0.08523 0.86231 10.11779 0.05814 0.58695 10.09534 0.11643 1.17986 10.13348 0.16104 1.63198 10.13428 0.15329 1.55728 10.15894 0.10994 1.11398 10.13280 0.09599 0.97084 10.11382 1.00000 10.12741 101.21921 Rata-rata ( λ ) 10.12192 CI 0.01355
RI 1.49000 CR 0.00909
Sumber: Perhitungan Excel Penulis

## Tabel 6
Penyusunan Prioritas Global Alternatif ELEMEN K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 A1 0.6511 0.6619 0.5216  0.5489  0.5838  0.7029  0.6401  0.6643 0.3832 0.3822 A2 0.3489 0.3381 0.4784  0.4511  0.4162  0.2971  0.3599  0.3357 0.6168 0.6178 Sumber: Perhitungan Excel Penulis Tabel 7 Penyusunan Prioritas Global Kriteria Kriteria Bobot Prioritas Kriteria K7 0.161035396 K8 0.153291746 K6 0.116431631 K9 0.109938258 K1 0.101951769 K10 0.095991599 K4 0.085226842 K3 0.065835732 K5 0.058140515 K2 0.052156513
Sumber: Perhitungan Excel Penulis
Berdasarkan perhitungan di atas, me- nunjukkan hasil perhitungan global prioritas secara lengkap dengan urutan kriteria dan
alternatif dari yang tertinggi sampai dengan terendah sebagai berikut. Urutan pertama adalah K7, yaitu biaya dan manfaat dalam penerapan perpajakan ekonomi digital dengan bobot 16,1%.  Kemudian yang kedua adalah K8, yaitu kesiapan dan komitmen negara dalam penerapan perpajakan eko- nomi digital dengan bobot 15,33%. Urutan ketiga adalah K6, yaitu dampak terhadap investasi, inovasi, dan ekonomi dengan bobot 11,64%. Selanjutnya, urutan keempat adalah K9, yaitu mampu diharmonisasikan dengan kebijakan atau hukum perpajakan internasional yang disepakati secara global dengan bobot 10,99%. Urutan kelima adalah K1, yaitu memenuhi prinsip teori perpajakan dengan bobot 10,2%. Urutan keenam adalah K10, yaitu dampak terhadap base erosion profit shifting dengan bobot 9,6%.  Urutan
208 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 7, Nomor 2, Juni 2023 : 193 – 211
ketujuh adalah K4, yaitu memberikan same level of playing field bagi pelaku usaha digital, konvensional, domestik, dan asing dengan bobot 8,52%. Urutan kedelapan adalah K3, yaitu konsep penciptaan nilai yang tepat pada ekonomi digital dengan bobot 6,58%. Urutan kesembilan adalah K5, yaitu meng- akomodasi model bisnis ekonomi digital yang bervariasi dan berubah-ubah dengan bobot 5,81%. Lalu urutan terakhir adalah K2, yaitu definisi BUT yang tepat bagi karak- teristik ekonomi digital dengan bobot 5,22%.
Sementara itu, alternatif yang telah dihi- tung berdasarkan prioritas global diperoleh nilai bobot prioritas unilateral measures sebesar 58,15% dan global consensus sebesar 48,15%. Nilai tertinggi bobot prioritas alternatif adalah unilateral measures sebesar 58,15% sehingga dapat diambil keputusan bahwa berdasarkan kriteria-kriteria yang te- lah disusun, kebijakan perpajakan ekonomi digital di Indonesia yang sesuai dengan kriteria penilaian adalah unilateral measures .

## SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil penilaian atas kriteria dan alternatif, diperoleh nilai bobot prioritas unilateral measures sebesar 58,15% dan global consensus sebesar 48,15%. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kebijakan per- pajakan ekonomi digital di Indonesia yang sesuai dengan kriteria penilaian adalah unilateral measures dengan bobot 58,15%. Bagi Pemerintah disarankan untuk mempertimbangkan kriteria dan bobot hasil penilaian dalam menerapkan kebijakan per- pajakan ekonomi digital. Unilateral measures pada jangka pendek atau sebelum global consensus diterapkan mungkin dapat mem- berikan manfaat kepada Indonesia untuk mengoptimalkan penerimaan negara. Akan tetapi, diperlukan kehati-hatian dalam me- nerapkan kebijakan tersebut agar hubungan bilateral antar negara mitra dapat terjaga dengan baik. Penerapan kebijakan unilateral measures juga perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kekosongan hukum (loophole ) selama menunggu consensus global yang rencananya akan diimplementasikan pada
tahun 2023. Serta mengupayakan feasibility study atas penerapan kebijakan, baik unila- teral measures maupun global consensus agar kebijakan yang diambil merupakan langkah yang tepat dalam mengoptimalkan peneri- maan negara dan memberikan keadilan bagi wajib pajak.
Untuk penelitian selanjutnya, disaran- kan agar menambahkan expertise yang ter- libat seperti pelaku usaha digital dan peng- amat perpajakan, mempertimbangkan meng- gunakan metode kuantitatif atau pende- katan lainnya dalam penentuan kebijakan perpajakan ekonomi digital yang ideal di Indonesia atau pendekatan lainnya untuk topik penelitian yang sama, mengembang- kan kriteria-kriteria dalam bentuk subkri- teria yang relevan, dan mengupayakan feasi- bility study atas penerapan kebijakan, baik unilateral measures maupun global consensus agar kebijakan yang diambil merupakan langkah yang tepat dalam mengoptimalkan penerimaan negara dan memberikan keadil- an bagi wajib pajak.

## DAFTAR PUSTAKA
Agrawal, D. R. dan W. F. Fox. 2017. Taxes in an E-commerce Generation. International Tax and Public Finance 24(5): 903-926. https://doi.org/10.1007/s10797-016- 9422-3.
Alinaghi, N., J. Creedy, dan N. Gemmell. 2021. Designing Personal Income Tax and Transfer Reforms: Alternative Modelling Approaches. Australian Economic Review 54(4): 445-461. Anandan, R., R. Sipahimalani, A. Bharadwaj, J.  Jhangiani,  D.  Kim,  dan  S.  Ramesh. 2016. e-conomy SEA: Unlocking the $200 Billion Digital Opportunity in Southeast Asia. E-conomy Handout : 1–34. Bansal, P., W. K. Smith, dan E. Vaara. 2018. New Ways of Seeing through Qualitative Research. Academy of Management Journal 61(4): 1189-1195.
Bird, R. M. 2018. Are Global Taxes Feasible? International Tax and Public Finance 25(5):
1372-1400.
Burns, T. dan E. Roszkowska. 2016. Rational Choice Theory: toward a Psychological, Social, and Material Contextualization of Human Choice Behavior. Theoretical Economics Letters 6(2): 195-207.
Christensen, H. B., V. V. Nikolaev, dan R. Wittenberg ‐ Moerman. 2016. Accounting Information in Financial Contracting: the Incomplete Contract Theory Perspective. Journal of Accounting Research 54(2): 397-435.
CITA. 2020. Siaran Pers “Meneropong Pajak Digital Pasca-Pandemi”. https://cita.or.id/ siaran-pers-meneropong-pajak-digital- pasca-pandemi/ .
Cotterrell, R. 2021. Social Theory and Legal Theory: Contemporary Interactions. Annual review of Law and Social Science 17:
15-29.
De FSM Russo, R. dan R. Camanho. 2015. Criteria in AHP: a Systematic Review of Literature. Procedia Computer Science 55: 1123-1132. DDTC. 2017. Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda Panduan Interpretasi dan Apli- kasi (Darussalam dan D. Septriadi (ed.)). PT Dimensi International Tax. Jakarta.
Edor, E. J. 2020. John Rawls's Concept of Justice as Fairness. PINISI Discretion Review 4(1): 179-190.
Ertz, M. dan É. Boily. 2019. The Rise of the Digital Economy: Thoughts on Blockchain Technology and Cryptocur- rencies for the Collaborative Economy. International Journal of Innovation Studies 3(4): 84-93. Faccio, T. dan R. Iacono. 2022. Corporate Income Taxation and Inequality: Review and Discussion of Issues Raised in the Triumph of Injustice-How the Rich Dodge Taxes and how to Make Them Pay (2019). Review of Income and Wealth 68(3): 819-829. Fanton, M. 2020. Rawls’s Point of View: a Systematic Reading of Justice as Fair- ness. Brazilian Political Science Review
14(2): 1-32. https://doi.org/10.1590/ 1981-3821202000020003.
Faulhaber, L. V. 2019. Taxing Tech: The Future of Digital Taxation. Va. Tax Rev. 39: 145.
Firdaus, M., Fransisco, dan S. Mulatsih. 2019. Strategi Alokasi Belanja Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan IPM di Provinsi Jambi. Jurnal Manajemen Pem- bangunan Daerah 8(2): 1–13. https://doi. org/10.29244/jurnal_mpd.v8i2.24816. Firmansah, B. dan N. Rahayu. 2020. Analisis Kesiapan Otoritas Pajak dalam Pema- jakan atas Ekonomi Digital. JPSI (Journal of Public Sector Innovations) 5(1): 13-22. Ftouhi, K. dan W. Ghardallou. 2020. Inter- national Tax Planning Techniques: a Review of the Literature. Journal of Appli ed Accounting Research 21(2): 329-343. Geringer, S. 2021. National Digital Taxes– Lessons from Europe. South African Journal of Accounting Research 35(1): 1-19. Hadzhieva, E. 2019. Impact of Digitalisation on International Tax Matters - Challenges and Remedies. Policy Depart- ment for Economic, Scientific and Quality of Life Policies, February, 85. https://www. europarl.europa.eu/cmsdata/161104/ST%2 0Impact%20of%20Digitalisation%20public ation.pdf .
Joglekar, N. R., J. Davies, dan E. G. Anderson. 2016. The Role of Industry Studies and Public Policies in Produc- tion and Operations Management. Pro- duction and Operations Management 25(12): 1977-2001.
Keen, M. dan J. Slemrod. 2017. Optimal Tax Administration. Journal of Public Economics 152: 133-142.
Kjoseva, E. N. 2021. Taxation in Era of Globalization and Digitalization-Issues and Challenges on National Tax Sovereignty. Iustinianus Primus Law Review , Special Issue Year 2021. KPMG. 2021. Taxation of the Digitalized Economy: Development Summary. https://tax.kpmg.us/content/dam/tax/en/pdf s/2023/digitalized-economy-taxation- developments-summary.pdf . Kurniawan, A. M. 2020. Pemajakan Perda- gangan Melalui Sistem Elektronik
210 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 7, Nomor 2, Juni 2023 : 193 – 211
(PMSE) Lintas Negara (Unilateral Mea- sure Vs Global Consensus). Simposium Nasional Keuangan Negara 2(1): 315-334. Leiblein, M. J., J. J. Reuer, dan T. Zenger. 2018. What Makes a Decision Strate- gic? Strategy Science 3(4): 558-573. Lester, J. 2018. Business Tax Incentives for Economic Development: Do They Work. Reforming the Corporate Tax in a Changing World, Canadian Tax Foundation : 117-154.
Lockwood, B. 2015. The Political Economy of Decentralization. Handbook of Multilevel Finance : 37-65.
Loutzenhiser, G. 2020. Philosophical Theorising on Taxation. Oxford Journal of Legal Studies 40(4): 905-925.
Lucas-Mas, C. O. dan R. F. Junquera-Varela. 2021. Tax Theory Applied to the Digital Economy: a Proposal for a Digital Data Tax. International Bank for Reconstruction and Development, The World Bank: Washington, DC, USA . https://doi.org/ 10.1596/978-1-4648-1654-3.
Magalhaes, T. D. dan A. Christians. 2020. Rethinking tax for the digital economy after COVID-19. Harvard Business Law
Review 11: 1.
Marsono. 2020. Penggunaan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dalam Penelitian . In Media. Bogor. Mason, R. dan L. Parada. 2020. The Legality of Digital Taxes in Europe. Virginia Tax Review 40: 175.
Das, K., T. Tamhane, B. Vatterott, P. Wibowo, dan S. Wintels. 2018. The Digital Archipelago: How Online Commerce is Driving Indonesia’s Economic Develop- ment. In McKinsey & Company (Issue August): 1-72. https://www.mckinsey.com/ ~/media/McKinsey/Featured Insights/Asia Pacific/The digital archipelago How online commerce is driving Indonesias economic development/The-digital-archipelago- Executive-summary.ashx .
Mohajan, H. K. 2018. Qualitative Research Methodology in Social Sciences and Related Subjects. Journal of Economic Development, Environment and People 7(1): 23-48.
Munthafa, A. dan H. Mubarok. 2017. Pene- rapan Metode Analytical Hierarchy Pro- cess dalam Sistem Pendukung Kepu- tusan Penentuan Mahasiswa Berpres- tasi. Jurnal Siliwangi 3(2): 192–201. OECD. 2015. Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy, Action 1 - 2015 Final Report . OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project. Paris. OECD. 2019. Measuring the Digital Transformation. A Roadmap for the Future . OECD Publishing, Paris. OECD. 2020. Statement by the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS on the Two- Pillar Approach to Address the Tax Challenges Arising from the Digitalization of the Economy . http://www.oecd. org/tax/beps/statement-by-the-oecd- g20-inclusive-framework-on-beps- january-2020.pdf.
Olbert, M. dan C. Spengel. 2019. Taxation in the Digital Economy–Recent Policy Developments and the Question of Value Creation. ZEW-Centre for European Economic Research Discussion Paper , (19- 010).
Rebecca, A. G. 2021. Digital Taxation in Indonesia. Policy Brief, No. 10 . Center for Indonesian Policy Studies (CIPS). Jakarta.
Roy, P. dan M. H. Khan. 2021. Digitizing Taxation and Premature Formalization in Developing Countries. Development and Change 52(4): 855-877.
Schjelderup, G. 2016. Secrecy Jurisdictions.
International Tax and Public Finance 23(1): 168-189.
Schrempf-Stirling, J. dan H. J. Van Buren.
2020. Business and Human Rights Scho- larship in Social Issues in Management: an Analytical Review. Business and Human Rights Journal 5(1): 28-55. Schwartenbeck, P., T. H. FitzGerald, C. Mathys, R. Dolan, M. Kronbichler, dan K. Friston. 2015. Evidence for Surprise Minimization over Value Maximization in Choice Behavior. Scientific Reports 5(1), 16575.
Penentuan Kebijakan Perpajakan Ekonomi ...– Malik, Saputra 211
Sinclair, M. 2020. Are All Intuitions the Same? or does it Depend on the Factor that Triggers them? Handbook of Intuition Research as Practice : 139-156. Edward Elgar Publishing. Slemrod, J. 2019. Tax Compliance and Enforcement. Journal of Economic Literature 57(4): 904-954.
Smart, P., S. Hemel, F. Lettice, R. Adams, dan S. Evans. 2017. Pre-Paradigmatic Status of Industrial Sustainability: a Systematic Review. International Journal of Opera- tions & Production Management 37(10): 1425-1450 .
Smith, E. A. dan B. Winterhalder. 2017. Natural Selection and Decision-Making: Some Fundamental Principles. Evolutio- nary Ecology and Human Behavior : 25-60. Routledge.
Sukardi, I., R. S. M. Indonesia, dan S. S. Jiaqian. 2020. Taxing the Digital Economy in Indonesia. International Tax Review . Suwardi, S., A. Budiandri, S. Cinthya, dan N.
A. Ghifri. 2020. Memajaki Transaksi Ekonomi Digital: Studi Kasus di India, Perancis, dan Australia. Jurnal PKN (Jurnal Pajak dan Keuangan Negara) 2(1): 1-12.
Tambunan, M. R. 2020. Adopting BEPS
Inclusive Framework in Indonesia: Taxation Issues and Challenges in a Digital Era. BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi 27(3): 141-152.
Terada-Hagiwara, A., K. Gonzales, dan J. Wang. 2019. Taxation Challenges in a Digital Economy-The Case of the People’s Republic of China. ADB Briefs No. 108 . UNCTAD. 2019. Digital Economy Report 2019 . Value Creation and Capture: Implica- tion for Developing Country. Unites Nation.
Van Apeldoorn, L. 2018. BEPS, Tax Sovereignty and Global Justice. Critical Review of International Social and Political Philosophy 21(4): 478-499. Wassermann, M. dan M. Bornman. 2020. Tax Knowledge for the Digital Economy. Journal of Economic and Financial Sciences 13(1): 1-11.
Wijaya, S. dan H. Utamawati. 2018. Pajak Penghasilan dari Ekonomi Digital atas Cross-Border Transaction. Jurnal Online Insan Akuntan 3(2): 135–148.
Zulma, G. W. M. dan A. Hizazi. 2020. The Relevance of E-Commerce Tax Applica- tion in Indonesia: Based on the Pers- pective of Taxation Expert. Organum: Jurnal Saintifik Manajemen dan Akuntansi 3(2): 94-108.