Wewenang Kepala Desa Sebagai Hakim Pendamai Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Warisan Di Desa Kuimasi, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang
Dewy Hangge 1* , Ishak Alfred Tungga 2 , A. Resopijani 3
Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia Email: dewyhangge@gmail.com
*Correspondence INFO ARTIKEL ABSTRAK Diterima  : 23-05-2023 Direvisi : 26-05-2023 Disetujui  : 29-05-2023 Salah satu fungsi kepala desa adalah menerapkan hukum sebagai sarana untuk  mengendalikan  dan  memperbaharui  masyarakat  desa  atau  yang biasa  disebut  sebagai  hakim  perdamaian  desa.  Dalam  penyelesaian sengketa  warisan  ini kepala desa biasanya tidak  mengambil keputusan sendiri tetapi bersama para tokoh masyarakat, dan pamong desa lainnya ataupun sesepuh desa tersebut yang mengetahui riwayat dari antara ahli waris yang bersengketa tersebut dan harta peninggalan dari pewaris agar keputusan  yang  diambil  dapat  ditaati  oleh  para  pihak  dan  tidak melenceng dari adat kebiasaan yang hidup di daerah tersebut.
Penelitian ini merupakan penelitian empiris yaitu penelitian hukum yang menganalisis  tentang  penerapan  hukum  dalam  kenyataannya  terhadap individu,  kelompok,  masyarakat,  lembaga  hukum  dalam  masyarakat dengan  menitikberatkan  pada  perilaku  individu  atau  masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum. Dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. hasil penelitian bahwa,  Cara penyelesaian sengketa tanah sebagian  besar  mengadopsi  cara  mediasi,  yaitu  cara  rekonsiliasi  yang diajukan  oleh  kedua  belah  pihak  yang  bersengketa.  Cara  ini  paling berhasil,  karena  mempunyai  akibat  hukum,  terutama  tanah  dapat dipidana dengan sertifikat..

## ABSTRACT
One of the functions of the village head is to apply the law as a means of controlling and renewing the village community or what is commonly referred to as the village peace judge. In resolving inheritance disputes, the village head usually does not make decisions alone but together with community  leaders,  and  other  village  officials  or  village  elders  who know the history of the disputing heirs and the inheritance of the heirs so  that  the  decisions  taken  can  be  obeyed  by  the  parties  and  do  not deviate from the customs that live in the area. This research is empirical research, namely legal research that analyzes the application of law in reality to individuals, groups, communities, legal institutions in society by focusing on the behavior of individuals or communities, organizations or legal institutions in relation to the application or enactment of law. In this  study  using  primary  data  and  secondary  data.  The  results  of  the study that, the method used in resolving land disputes is mostly done by the  mediation  method,  namely  by  bringing  together  and  reconciling between the parties to the dispute. This method is the most efficient to use because it has legal force, especially if the land has a certificate so that it can be executed because the certificate has a garuda symbol which has the same function as a court decision whose decision reads.
Kata  kunci :  Kepala  Desa; Wewenang; Sengketa Tanah.
Keywords: village chief, authority, land disputse.

## Pendahuluan
Dalam  hal  geografi,  mayoritas  penduduk  Indonesia  masih  tinggal  di  wilayah pedesaan. Oleh karena itu, penduduk desa memiliki peranan penting sebagai aset dasar yang mendukung pembangunan nasional bagi rakyat Indonesia (Leewellyn & Abdillah, 2020). Jika penduduk pedesaan yang jumlahnya signifikan dapat dikelola dengan baik, mereka dapat menjadi sumber daya manusia yang efektif dalam memajukan kehidupan masyarakat Indonesia sebagai sebuah bangsa dan negara (Wihasta & Prakoso, 2012).
Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui dan menghormati keberadaan serta hak-hak tradisional dari masyarakat hukum adat  selama  sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat  dan  prinsip  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia.  Ini  berarti  bahwa  desa  bukan  hanya  merupakan  bagian  dari masyarakat hukum adat, tetapi juga merupakan tingkat pemerintahan terendah di dalam Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Dalam  konteks  negara  yang  lebih  besar  ini, pemerintahan desa didasarkan pada hak asal-usul dan adat istiadat yang tetap dihormati dan diakui (Ali, 2009).
Desa  ada  pemerintah  yang  menduduki  wilayah  desa  yang  disebut  Kepala  Desa adalah  seorang  pejabat  pemerintah  di  tingkat  desa  yang  bertanggung  jawab  atas penyelenggaraan urusan desa serta pelaksanaan tugas yang diberikan oleh pemerintah dan pemerintah  daerah.  Salah  satu  peran  penting  Kepala  Desa  adalah  menerapkan  hukum sebagai  upaya untuk  mengatur dan memperbarui masyarakat  desa,  yang  sering disebut sebagai penyelesaian sengketa atau mediator desa (Satori, 2002).
Kepala  Desa  dan  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  memiliki  tugas  untuk membuat  peraturan desa sesuai  dengan Pasal  55 ayat  (3) Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005. Namun, peraturan desa tersebut sebenarnya hanya menjelaskan secara rinci peraturan-peraturan  yang  telah  ditetapkan  di  tingkat  undang-undang  yang  lebih  tinggi, dan  bukan  bertujuan  untuk  memberdayakan  masyarakat  desa  guna  mencapai kesejahteraan dan kemakmuran (Habib, 2021).
Kepala Desa memegang tanggung  jawab dalam  menyelesaikan sengketa  warisan setelah upaya musyawarah di antara ahli waris tidak menghasilkan kesepakatan. Dalam situasi di mana kesepakatan tidak tercapai, ahli waris tersebut dapat mengajukan masalah kepada  Kepala  Desa  setempat  untuk  dicari  solusinya  (Bilung,  2020).  Peranan  Kepala Desa sebagai hakim Perdamaian Desa memiliki pengaruh yang besar dalam penyelesaian sengketa  warisan  di  masyarakat.  Dalam  proses  tersebut,  Kepala  Desa  tidak  membuat keputusan  secara  sendiri,  tetapi  bekerja  sama  dengan  para  tokoh  masyarakat,  pamong desa,  dan  sesepuh  desa  yang  memiliki  pengetahuan  tentang  riwayat  ahli  waris  yang berselisih dan harta peninggalan pewaris. Tujuannya adalah agar keputusan yang diambil dapat diterima oleh semua pihak dan sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku di daerah tersebut (Fitrah, 2017). Penelitian ini fokus pada dua isu utama, yakni peran kepala desa dalam  menyelesaikan  sengketa  tanah  warisan  antara  ahli  waris  di  Desa  Kuimasi, Kecamatan  Fatuleu,  Kabupaten  Kupang.  Selain  itu,  penelitian  juga  mengkaji  kekuatan hukum  keputusan  yang  diambil  oleh  kepala  desa  dalam  penyelesaian  sengketa  tanah warisan di Desa Kuimasi, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang. Kepala Desa memiliki Tugas  pemerintahan  desa  meliputi  penyelenggaraan  pemerintahan,  pelaksanaan
pembangunan  desa,  pembinaan  kemasyarakatan  desa,  dan  pemberdayaan  masyarakat desa. Sesuai dengan konsep kewenangan yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan desa terdiri dari dua elemen,  yaitu  pemerintah  desa  yang  terdiri  dari  kepala  desa  dan  perangkat  desa,  serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 200 hingga Pasal  202  UU  No.  32  Tahun  2004  jo.  UU  No.  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah (Setiawan, 2018). Kepala Desa memegang peran sebagai pemimpin dan memiliki wewenang  tunggal  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  sesuai  dengan  posisi, kewenangan,  dan  tugas  yang  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  (Fitriani, 2017).
Namun  calon  peneliti  akan  meneliti  lebih  jauh  kedudukan  Kepala  Desa  sebagai hakim pendamai dan kekuatan hukum tentang keputusan kepala desa, sedangkan kepala desa  sendiri  mempunyai  salah  satu  hak  dan  wewenang  yang  secara  spesifik  terdapat dalam pasal 26 ayat 4 huruf k Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 sebagaimana dimaksud yaitu “menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa” dan terdapat juga dalam Pasal 14 ayat (2E) bagian  dan pasal 15 ayat (1C) PP No. 72 Tahun 2005 yaitu Pasal 14 ayat 2E “Membina kehidupan masyarakat Desa” Pasal 15 ayat 1C “ memelihara ketentraman dan kesejahteraan  masyarakat”  dari  kedua  pasal  ini  dapat  di  jelaskan  bahwa  pada kenyataannya  ada  beberapa  wewenang  kepala  desa  yang  belum  terpenuhi  dalam  data yang  di  ambil  dalam  tiga  tahun  terakhir,  yaitu  5  sengketa  tanah,  dan  yang  belum  di selesaikan  yaitu  4  sengketa  tanah  dikarenakan  dari  kedua  belah  pihak  tetap mempertahankan dan belum menerima untuk di selesaiakan.  Disini calon peneliti akan mendalami dan  membahas mengenai sengketa tanah warisan yang masing-masing pihak tetap mempertahankan.”
Kepala Desa selalu memiliki peran yang signifikan dalam masyarakat, di antaranya sebagai mediator atau penyelesaian sengketa yang berwenang untuk mempertimbangkan sanksi  yang  sesuai  bagi  anggota  masyarakat  yang  terlibat  dalam  perselisihan.  Di  Desa Kuimasi,  Kecematan  Fatuleu,  Kabupaten  Kupang,  kepala  adat  lebih  sering  disapa  Tua Adat, Tua Adat sendiri merupakan orang yang sudah lama hidup dan mengetahui seluk beluk cerita atau kisah tetang desa itu, ataupun sudah pernah mengeteahui latar belakang desa itu,  di Desa Kuimasi, Kecematan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Memiliki Tua Adat Dan Kepala Desa (Susanto, 2019).
Peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian yang lebih rinci tentang bagaimana kepala desa berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa tanah warisan di Desa Kuimasi, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang.

## Metode Penelitian
1. Teknik Pengumpulan Data
a. Wawancara
Wawancara  adalah  suatu  metode  pengumpulan  data  yang  melibatkan  interaksi langsung  dengan  pihak  terkait,  di  mana  pertanyaan-pertanyaan  yang  telah  disusun sebelumnya digunakan sebagai panduan dalam proses wawancara.
b. Observasi
Pengumpulan  data  melalui  observasi  dilakukan  dengan  melakukan  pengamatan langsung pada objek atau tempat yang ingin diteliti. Metode ini tidak menggunakan alat bantu lainnya, melainkan hanya mengandalkan penggunaan mata untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan.
c. Studi dokumen
Studi  dokumen  merupakan  suatu  penelitian  kepustakaan  yang  dilakukan  dengan cara  mengumpulkan  dokumen-dokumen  baik  berupa  buku,  peraturan  perundang- undangan, dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data
a. Teknik Pengolahan Data
1) Editing,  yaitu  dengan  memeriksa  dan  mengkoreksi  data  yang  diperoleh  sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
2) Coding, yaitu cara yang dilakukan dalam pengolahan data dengan cara member tanda atau simbol pada jawaban responden sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
3) Tabulasi, yaitu sebuah bentuk dari serangkaian kegiatan penelitian, yang mana akan menggambarkan jawaban dari responden dengan cara tertentu.
4) Verifikasi,  yaitu  suatu  pemeriksaan  tentang  atau  mengenai  kebenaran  laporan, pernyataan, perhitungan uang dan juga lain sebagainya..
b. Analaisis Data
Data yang telah diolah, dianalisis secara deskriptif yuridis kualitatif yaitu dengan cara  menjelaskan  atau  menguraikan  data  untuk  memperoleh  gambaran  yang  jelas  dan objektif dengan memberikan penafsiran yang logis dan benar sesuai dengan fakta yang ada dan atau serta kaidah hukum yang terkait permasalahan penelitian ini.

## Hasil dan Pembahasan
A. Wewenang  Kepala  Desa  sebagai  Hakim  Pendamai  dalam  Menyelesaikan Sengketa  Tanah  Warisan  antar  Ahli  Waris  di  Desa  Kuimasi,  Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang
Sebagai  hakim  perdamaian  desa,  kepala  desa  memiliki  tanggung  jawab  untuk memelihara sistem hukum yang ada di masyarakat desa, serta memastikan bahwa hukum tersebut ditegakkan dengan baik. Kepala desa secara aktif terlibat dalam kegiatan sehari- hari yang melibatkan seluruh masyarakat desa, bukan hanya dalam mengurus kebutuhan administratif  desa,  tetapi  juga  dalam  menyelesaikan  berbagai  masalah  yang  timbul  di masyarakat, seperti masalah perkawinan, warisan, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, kepala  desa  memiliki  peran  yang  melibatkan  seluruh  aspek  kehidupan  di  desa  untuk menjaga  ketentraman,  kedamaian,  keseimbangan  fisik  dan  mental,  serta  menegakkan hukum. Soepomo menggambarkan peranan kepala desa sebagai hakim perdamaian desa sebagai berikut:
Tugas  kepala  desa  adalah  menjaga  keberlajutan  kehidupan  hukum  dalam masyarakat,  memastikan  bahwa  hukum  ditegakkan  dengan  baik.  Kepala  desa  terlibat dalam berbagai aktivitas sehari-hari  yang melibatkan seluruh aspek masyarakat. Selain mengurus  administrasi  desa,  kepala  desa  juga  bertanggung  jawab  atas  urusan-urusan seperti  perawatan  jalan  desa,  kegiatan  masyarakat  desa,  irigasi,  penyimpanan  pangan
desa, serta urusan tanah yang berada di bawah wewenang desa dan lain sebagainya. Selain itu,  kepala  desa  juga  turut  campur  tangan  dalam  menyelesaikan  masalah  perkawinan, warisan, perawatan anak yatim, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, tidak ada bidang kehidupan di dalam masyarakat desa yang terlepas dari peran kepala desa dalam menjaga ketenangan, perdamaian, keseimbangan fisik dan mental, serta menegakkan hukum.
Sebagai  hakim  perdamaian  desa,  kepala  desa  memiliki  peran  penting  dalam menyelesaikan  sengketa  warisan  dengan  tujuan  memastikan  terciptanya  keadilan, ketertiban,  dan  perdamaian  yang  mengembalikan  situasi  seperti  semula  (Tarantang, 2018).  Keadilan  yang  bersumber  pada  ketertiban  adalah  keadilan  yang  sesuai  dengan hukum atau peraturan-peraturan yang berlaku.
Dalam  peradilan  adat,  kepala  desa  memperlakukan  Hukum  materi  dan  hukum bentuk. Mereka tidak terikat oleh hukum dan peraturan formal dalam proses pengadilan. Namun,  upaya  untuk  mencapai  keadilan  dilakukan  melalui  musyawarah  dan  mufakat berdasarkan  hubungan  kekeluargaan  dan  kerukunan  tetangga.  Persidangan  yang dilakukan bukan untuk mencapai keputusan, tetapi untuk mencari solusi yang disepakati secara  harmonis  melalui  saling  pengertian.  Apabila  para  pihak  dapat  menerima penyelesaian yang disetujui bersama, maka itulah keputusannya (Mujib, 2013).
Peran kepala desa dalam mengoordinasikan hubungan antara pemerintah pusat dan desa  sangat  signifikan,  terutama  dalam  hal  komunikasi  dan  sosialisasi  kebijakan pemerintah.  Menurut  konsep  desa,  desa  adalah  wilayah  yang  sah  dengan  batas-batas tertentu,  yang  memiliki  hak  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahannya. Kepala  desa  bertanggung  jawab  untuk  menyelaraskan  kepentingan  penduduk  setempat dengan inisiatif masyarakat, serta mengakui dan menghormati hak asal-usul dan tradisi dalam  sistem  pemerintahan  negara  kesatuan  Republik  Indonesia.  Untuk  meningkatkan efektivitas  kepala  desa,  terutama  dalam  penyelesaian  masalah  serentak,  diperlukan metode yang dapat memastikan bahwa desa mampu menyelesaikan permasalahan tanpa menimbulkan  konflik  yang  berlarut-larut  dan  pertikaian  yang  lebih  besar  di  tingkat berikutnya. Pada akhirnya, kepala desa memenuhi tugasnya sebagai hakim perdamaian desa (dorpsjuttie). Dalam hal ini, dia akan berusaha untuk melakukan langkah-langkah berikut:
a) Menerima dan meneliti segala laporan keberatan yang disampaikan kepadanya.
b) Meminta  pihak  berwenang  desa  atau  kepala  wilayah  untuk  menyelidiki  kasus tersebut, dengan menghadiri pertemuan yang disebutkan dalam laporan.
c) Mengadakan dan menentukan jadwal serta tempat pertemuan di kantor desa.
d) Menyambut  para  tokoh  desa  yang  akan  datang  bersama  kepala  desa  untuk memberikan arahan awal, serta tokoh penting lainnya.
e) Mengadakan pertemuan hingga konflik muncul, dan mendengarkan kesaksian saksi- saksi dengan tujuan agar pernyataan mereka dapat didengar.
Dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Kupang No. 6 tahun 2006 mengenai Organisasi  dan  Tata  Kerja  Pemerintahan  Desa,  pada  Bagian  Pertama  yang  membahas Tugas  dan  Kewajiban  Kepala  Desa,  disebutkan  bahwa  kepala  desa  memiliki  tanggung jawab untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, kepala desa diberikan wewenang:
a. Memimpin  penyelengaraan  pemerintahan  desa  berdasarkan  kebijakan  yang ditetapkan bersama BPD
b. Mengajukan racangan peraturan desa
c. Menetapkan peraturan desa berdasrkan kebijkakan yang ditetapkan bersama BPD.
d. Menyusun dan mengajukkan rancangan peraturan desa mengenai APD Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
e. Membina kehidupan masyarakat desa
Berdasarkan  data  yang  di  ambil  dalam  penelitian,  tiga  tahun  terakhir  ini  bahwa masalah atau sengeketa yang terjadi itu berjumlah 5 sengketa yang baru diselesaiakan 1 sengeketa  dan yang satunya di selesaikan namun belum ada penyelesaian akhir sisanya tiga sengketa namun belum sama sekali di selesaikan oleh kepala Desa sendiri.
Penyelesaian  sengketa  yang  pertama  belum  menemukan  hasil  akhir  oleh  kepala Desa  dikarenakan  masing-masing  ahli  waris  masih  mau  mempertahankan  hak  mereka dengan perbedaan pendapat dan rasa takut di rugikan yang membuat mereka tidak mau menerima  keputusan  yang  dibuat  Kepala  Desa    sehingga  perkara  yang  mereka  ajukan masih bersifat sementara dalam proses penanganan.
Sengketa tanah yang kedua yaitu berjumlah 3 sengketa yang belum diselesaiakan oleh kepala desa di karenakan belum ada bukti yang mampu membuktikan tanah tersebut sah milik penggugat dan tidak memilki saksi yang mengetahui tentang tanah tersebut.
Penyelesaian sengketa yang berikut yaitu penyelesaian tanah yang dialami oleh 4 ahli waris dan sudah diselesaiakan dengan putusan kepala desa. Dengan menggunakan cara  mediasi.  Beberapa  hasil  penelitian  yang  didapat  peneliti  ketika  turun  ke  lokasi penelitian. Hasil wawancara yang di dapatkan peneliti mengenai Wewenang Kepala Desa di Desa Kuimasi, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang:
1. Kepala Desa
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  bapak  ML,  Kepala  Desa  Kuimasi, menjelaskan bahwa wewenang kepala desa sebagai hakim pendamai dalam penyelesaian sengketa tanah warisan antara ibu NM istri dari OM    (Almarhum) dan bapak TM yaitu “Wewenang  kepala  desa  sebagai  pendamai,  dengan  cara  mempertemukan  pihak  yang bersengketa  dan  diajak  melakukan  mediasi  di  Kantor  Desa  untuk  memperoleh  suatu penyelesaian dari sengketa tersebut”
2. Ahli waris pertama
Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu -NM sebagai Istri Sah dari Bapak OM (Almarhum) menjelaskan bahwa :  “wewenang kepala desa itu sebagai penengah dalam penyelesaian masalah apa lagi masalah sengketa tanah yang kami alami sekarang, serta pemberi arahan untuk kami dalam proses penyelesaian”
3. Ahli waris kedua
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  bapa  TM  menjelaskan  bahwa  wewenang kepala desa “ yaitu sebagai penengah dan saran dalam proses penyelesaian, sengketa di lingkungan sekitar, dalam kasus yang saya alami menurut saya wewenang kepala sebagai aparatur desa juga sudah menjadi kewajiban
4. Ahli waris ketiga
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  bapa  RM  menjelaskan  bahwa  wewenang kepala Desa yaitu sebagai pendamai dalam penyelesaian masalah.
5. Ahli Waris ke empat
Berdasarkan  hasil  wawancara,  dengan  saudara  RM  menjelaskan  bahwa wewenang  kepala  desa  yaitu  itu  sebagai  penengah  dan  sekaligus  sebagai  pemberian arahan bagi keluarga yang bersengketa.
6. Tokoh adat pertama
Berdasarkan hasil wawancara  dengan bapa MB menjelaskan bahwa wewenang kepala  desa  sebagai  hakim  pendamai  yaitu  untuk  mengklarifikasi  serta  memberikan arahan kepada keluarga yang bersengketa.
7. Kepala adat kedua
Berdasarkan wawancara dengan Bapak HH, yang menjabat sebagai Ketua RT 14, dijelaskan  bahwa  kepala  desa  memiliki  peranan  sebagai  mediator  dalam  penyelesaian konflik  dan  juga  sebagai  penentu  dalam  memberikan  saran  dan  keputusan  dalam penyelesaian suatu masalah.
Hasil wawancara dengan kepala desa Desa Kuimasi mengindikasikan bahwa dalam penyelesaian perselisihan tanah, metode yang sering digunakan adalah mediasi, di mana pihak-pihak yang berselisih didamaikan dan dimediasi. Pendekatan ini dianggap efektif karena memiliki kekuatan hukum, terutama jika tanah tersebut telah memiliki sertifikat, sehingga  pelanggaran  dapat  dipidana  berdasarkan  lambang  Garuda  yang  terdapat  pada sertifikat tersebut. Syarat-syarat putusan yang ditegakkan haruslah sesuai dengan prinsip keadilan  yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa dan memuat lambang Garuda. Namun, jika tanah tidak memiliki sertifikat, keberhasilan mediasi sangat tergantung pada kesepakatan sukarela para pihak, karena mediasi tidak dapat dipaksakan.
Hambatan  yang  sering  dihadapi  kepala  desa  adalah  tidak  jarang  pihak  swasta menggunakan jalur hukum formal untuk melapor ke polisi karena merasa dirugikan oleh kesalahan  salah  satu  pihak  yang  bersengketa.    Dengan  ini  maka  salah  satu  wewenang kepala  desa  untuk  menyelesaikan  suatu  sengketa  yang  dilakukan  oleh  masyarakat terdapat dalam pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Kupang No. 6 tahun 2006 huruf E yang berbunyi “Membina kehidupan masyarakat desa” yang berarti kepala desa memiliki hak untuk menyelesaikan suatu perkara diluar pengadilan, namun Tugas dan kewenangan kepala desa masih belum terlaksana dengan efektif dikarenakan ada beberapa sengketa tanah yang masih belum bisa selesaiakan oleh kepala desa oleh sebab itu perlu ditindak lanjuti. Dan hanya satu sengketa tanah yang dapat diselesaikan oleh kepala desa.

## B. Kekuatan  Hukum  Keputusan  Kepala  Desa  yang  di  Hasilkan  dalam Penyelesaian  Sengketa  Tanah  Warisan  Desa  Kuimasi,  Kecamatan  Fatuleu,

## Kabupaten Kupang
Kepala  Desa  memiliki  tanggung  jawab  sebagai  penengah  dalam  menyelesaikan konflik  di  desa,  yang  diberikan  oleh  lembaga  eksekutif  untuk  memastikan  kelancaran pemerintahan  desa.  Dalam  menjalankan  tugasnya,  Kepala  Desa  harus  mengikuti pedoman  dan  undang-undang  yang  mengatur  tugas  dan  wewenangnya.  Kepala  Desa memiliki posisi  yang dihormati dalam wilayahnya dan memiliki peran penting sebagai
mediator dalam penyelesaian konflik adat. Undang-undang tentang desa mengatur bahwa Kepala Desa memiliki kedudukan yang kuat dan tegas sebagai pemimpin pemerintahan desa,  yang  memberikan  kekuasaan  padanya  untuk  melaksanakan  tugasnya  sebagai mediator dalam penyelesaian konflik.
Melalui  mekanisme  mediasi,  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  konflik  dapat mencapai  persetujuan,  yang  kemudian  harus  didaftarkan  ke  Pengadilan  Negeri  dalam waktu 30 hari setelah penandatanganan. Hal ini mengacu pada ketentuan Pasal 6 ayat (7) Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Penegasan  dan  Tujuan  Pertanyaan Pilihan, yang bersifat final dan membatasi. Namun, jika ada pihak yang kemudian keluar dari  kesepakatan  tersebut,  meskipun  sudah  didaftarkan  ke  pengadilan,  kesepakatan tersebut  tidak  memiliki  kekuatan  eksekutori.Mekanisme  Penanganan  Sengketa  Hukum Atas Tanah.
Mekanisme  Penanganan  Sengketa  Hukum  Atas  Tanah  lazimnya  diselenggarakan dengan pola sebagai berikut:
a. Pengaduan
Dalam  pengaduan  tersebut,  isinya  berisi  keterangan  dan  kejadian  yang menggambarkan bahwa pihak pemohon/pengadu memiliki klaim atas tanah yang sedang disengketakan.  Mereka  juga  melampirkan  bukti-bukti  yang  mendukung  klaim  mereka dan meminta penyelesaian yang mengharapkan agar mutasi tanah tersebut dapat dicegah demi melindungi kepentingan pemohon.

## b. Mediasi
Mengacu pada asal katanya, istilah mediasi memiliki akar dari bahasa Latin, yakni mediare, yang mengandung arti berada di tengah. Arti ini menggambarkan peran penting pihak  ketiga  sebagai  perantara  dalam  menyelesaikan  sengketa  antara  dua  belah  pihak. Selain  itu,  konsep  tersebut  menuntut  perantara  tersebut  untuk  tetap  netral  dan  tidak memihak  dalam  menyelesaikan  perselisihan.  Dalam  bahasa  Inggris,  istilah  mediasi dikenal sebagai "mediation," yang merujuk pada upaya menyelesaikan sengketa dengan melibatkan pihak ketiga sebagai mediator yang berperan sebagai perantara. Pendekatan ini  dilakukan  secara  damai,  dengan  hasil  yang  diharapkan  adalah  solusi  yang menguntungkan kedua belah pihak.
Tugas dan wewenang Hakim Perdamaian Desa ( Mediator) Tugas Mediator
1. Sebagai mediator, tanggung jawabnya adalah mengusulkan jadwal pertemuan dalam mediasi  yang  melibatkan  kedua  belah  pihak  yang  bersengketa,  yang  kemudian disepakati oleh kedua belah pihak tersebut melalui musyawarah.
2. Dalam proses mediasi, mediator memiliki kewajiban untuk memastikan kedua belah pihak  yang  bersengketa  memainkan  peran  masing-masing  dengan  menghormati mereka.  Mediator  harus  adil  dan  setara  dalam  menjaga  kepentingan  kedua  belah pihak, sehingga membangun kepercayaan dari pihak-pihak yang bersengketa.
3. Jika negosiasi tidak menghasilkan kesepakatan, sengketa harus diajukan ke lembaga yang memiliki otoritas, seperti pengadilan. Dengan demikian, dalam banyak kasus, sengketa muncul karena adanya pengaduan yang melibatkan pertentangan hak atas tanah  atau  hak-hak  lain  terkait  prioritas  atau  keputusan  yang  dirasakan  merugikan pihak tersebut (Jamaludin, 2015).
Dalam  penyelesaian  sengketa  tanah  di  tingkat  desa  melalui  mediasi,  mediator bertindak  sebagai  pihak  ketiga  yang  netral,  tidak  memihak,  dan  membantu  para  pihak yang berselisih untuk mencapai kesepakatan sukarela terkait permasalahan yang mereka hadapi.  Kepala  desa  berperan  sebagai  mediator  yang  memfasilitasi  pertemuan  antara kedua belah pihak yang terlibat dalam sengketa. Setelah melalui proses mediasi tersebut, jika terdapat kesepakatan yang tidak dapat dicapai antara pihak-pihak yang berselisih dan kepala  desa,  maka  penyelesaian  sengketa  akan  melibatkan  keluarga  besar  Manggi  dan diputuskan secara keluarga. Hal ini dikarenakan salah satu pihak ahli waris, yaitu Bapak Tim  Manggi,  tidak  menerima  hasil  kesepakatan  yang  dicapai  melalui  mediasi.  Peran kepala  desa  memiliki  pentingnya  dalam  menjaga  keseimbangan  hubungan  antara pemerintah  pusat  dan  desa,  terutama  dalam  menyampaikan  informasi  dan  melakukan sosialisasi kebijakan pemerintah.
Kepala  desa  memiliki  tugas  utama  dalam  penyelesaian  sengketa,  yaitu memperhatikan  kompleksitas  kasus  yang  dapat  diselesaikan  di  tingkat  desa  tanpa menimbulkan konflik yang lebih besar. Dalam menjalankan tugas tersebut, kepala desa menggunakan  metode  alternatif  penyelesaian  sengketa  yang  sesuai  dengan  hukum  dan peraturan yang berlaku.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  kepala  desa  dalam  penyelesaian  sengketa tanah yang di alami oleh keluarga mira mangi tidak di buat suatu kekuatan hukum sebagai keputusan  akhir  dari  kepala  desa  untuk  membuktikan  bahwa  jika  terulang  kembali masalah  tersebut  maka  sudah  ada  kekuatan  hukum  yang  mengikat  kepada  orang  yang bersengketa,    dalam  penyelesaian  di  pemerintah  desa  dibuatnya  notulen  tentang penyelesaian  yang  berakhir  dengan  persetujuan  oleh  kedua  belah  pihak  dengan  bukti cium  hidung.    Namun  masalah  tersebut  dari  pihak  keluarga  belum  mampu  menerima keputusan  yang  dibuat  oleh  kepala  desa,  sehingga  sengketa  tersebut  sampai  sekarang belum selesai walaupun dimata pemerintah desa sudah selesai.

## Kesimpulan
Dalam  menyelesaikan  konflik  waris  di  Desa  Kuimasi,  Kecamatan  Fatuleu, Kabupaten Kupang, dapat disimpulkan bahwa kepala desa memiliki tugas untuk menjadi mediator  dan  mencapai  kesepakatan  melalui  musyawarah  mufakat.  Tujuannya  adalah mempertahankan  keharmonisan  di  masyarakat  dengan  menghasilkan  keputusan  yang dapat  diterima  oleh  semua  pihak  yang  terlibat  dalam  sengketa.  Keputusan  kepala  desa dalam penyelesaian sengketa waris ini didasarkan pada hukum adat yang berlaku di Desa Kuimasi.  Keputusan  yang  diambil  bertujuan  untuk  menciptakan  perdamaian,  dengan syarat  bahwa  keputusan  tersebut  dapat  diterima  oleh  semua  pihak  yang  terlibat  dan memenuhi  prinsip  keadilan.  Oleh  karena  itu,  keputusan  kepala  desa  sebagai  mediator harus didasarkan pada prinsip keadilan yang jelas.

## Bibliografi
Ali,  Mohammad.  (2009). Pendidikan  untuk  pembangunan  nasional:  menuju  bangsa Indonesia yang mandiri dan berdaya saing tinggi . Grasindo.
Bilung, Nelson. (2020). Peranan Tokoh Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di  Desa  Long  Temuyat  Kecamatan  Kayan  Hulu  Kabupaten  Malinau  Provinsi Kalimantan Utara. E-Journal Ilmu Pemerintahan , 8 (4), 15–28.
Fitrah,  Rahmat.  (2017).  Peradilan  Gampong  Sebagai  Wadah  Dalam  Menyelesaikan
Sengketa Warisan Di Provinsi Aceh. Jurnal Public Policy , 3 (1). https://doi.org/10.35308/jpp.v3i1.751
Fitriani,  Riska.  (2017).  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Melalui  Mediasi  dalam Masyarakat  Adat  Melayu  Riau. Riau  Law  Journal , 1 (2),  226–238. https://doi.org/10.30652/rlj.v1i2.4519
Habib, Muhammad Alhada Fuadilah. (2021). Kajian teoritis pemberdayaan masyarakat dan ekonomi kreatif. Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling,  and  Creative  Economy , 1 (2),  82–110.  https://doi.org/10.21274/ar- rehla.v1i2.4778
Jamaludin, Adon Nasrullah. (2015). Sosiologi perdesaan . Pustaka Setia.
Leewellyn, Vincent Sylvester, & Abdillah, Fitri. (2020). Inventarisasi konsep ekosistem pariwisata  dalam  pengembangan  destinasi  wisata  berkelanjutan:  Kasus  Waduk Walahar,  Kabupaten  Karawang. Destinesia:  Jurnal  Hospitaliti  Dan  Pariwisata , 1 (2), 57–67. https://doi.org/10.31334/jd.v1i2.840
Mujib,  M.  Misbahul.  (2013).  Eksistensi  Delik  Adat  dalam  Kontestasi  Hukum  Pidana Indonesia. Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum , 2 (2).
Satori, Mohammad. (2002). Menggali Kembali Potensi dan Budaya Desa Sebagai Modal Dasar Pembangunan Nasional. MIMBAR: Jurnal Sosial Dan Pembangunan , 18 (1), 91–105.
Setiawan, Irfan. (2018). Handbook pemerintahan daerah . Wahana Resolusi.
Susanto, Susanto. (2019). Konflik dan resolusi konflik: Pendekatan analytical hierarchy process dalam konflik pertanahan di Urutsewu, Kebumen. JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan , 4 (1), 59–74.
Tarantang, Jefry. (2018). Advokat mulia (Paradigma hukum profetik dalam penyelesaian sengketa hukum . K-Media.
Wihasta,  Candra  Restu,  &  Prakoso,  H.  B.  S.  (2012).  Perkembangan  Desa  Wisata Kembang  Arum  dan  Dampaknya  Terhadap  Kondisi  Sosial  Ekonomi  Masyarakat Donokerto Kecamatan Turi. Jurnal Bumi Indonesia , 1 (1).