## THE ANALYSIS OF TERRITORY FINANCIAL RATIO AS PERFORMANCE VALUE IN THE GOVERNMENT OF MAGELANG CITY
Salwa Qur’ani 1 , Endang Kartini Panggiarti 2
1&2 Universitas Tidar salwaqurani6@gmail.com 1* dan endangkartini2504@gmail.com 2

## ABSTRACT
This study aims to analyze the financial performance of the local government of the City of Magelang by using the analysis of independence ratios, effectiveness ratios, efficiency ratios, hardness ratios and growth ratios. The type of  research  in  this  research  is  quantitative.  The  data  used  in  this  study  are  secondary  data  in  the  form  of  the Magelang  City  Government  Financial  Statements  for  2015-2019  which  were  obtained  using  documentation techniques. The results of this study indicate that the independence ratio of 38.73% is low / not independent, the effectiveness ratio of 110.85% is classified as effective, the efficiency ratio of 100.22% is classified as inefficient, the compatibility ratio / shopping activity is classified as inefficient. Operational expenditure ratio of 87.16% and capital expenditure ratio of 24.66% are classified as less harmonious, and growth ratio of 10.16% is classified as low. The implication of the results of this study is that the City of Magelang must continue to increase and optimize local revenue by managing unprocessed regional resources and the government must also be able to prioritize its allocation of funds in optimal budget and development spending.
Keywords : Independence Ratio; Effectiveness And Efficiency; Persistence, Growth; Government Performance

## ANALISIS RASIO KEUANGAN DAERAH SEBAGAI PENILAIAN KINERJA PADA PEMERINTAHAN KOTA MAGELANG

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  Kota  Magelang  dengan menggunakan  analisis  rasio  kemandirian,  rasio  efektivitas,  rasio  efisiensi,  rasio  keserasihan  dan  rasio pertumbuhan. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Magelang tahun 2015  – 2019 yang diperoleh dengan  menggunakan  teknik  dokumentasi.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  rasio  kemandirian  38,73% tergolong rendah / tidak mandiri, rasio efektivitas 110,85% tergolong efektif, rasio efisiensi 100,22% tergolong tidak efisien, rasio keserasian /  aktivitas  belanja tergolong tidak efisien. Rasio  belanja operasional  87,16% dan rasio  belanja  modal  24,66%  tergolong  kurang  harmonis,  dan  rasio  pertumbuhan  10,16%  tergolong  rendah. Implikasi  hasil  penelitian  ini  adalah  bahwa  Kota  Magelang  harus  terus  meningkatkan  dan  mengoptimalkan pendapatan asli daerah dengan cara mengelola sumber daya daerah yang belum diolah selama ini dan pemerintah juga harus dapat mengprioritaskan alokasi dananya pada belanja ritun dan belanja pembangunan secara oprimal.
Kata Kunci : Rasio Kemadirian; Efektivitas Dan Efisiensi; Keserasihan; Pertumbuhan; Kinerja Pemerintah

## PENDAHULUAN
Menurut Undang  –  Undang  No 23 tahun 2004  tentang Pemerintah Daerah, Otonomi Daerah adalah pemberian hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan  masyarakat  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan.  Otonomi  Daerah  juga  dapat  diartikan sebagai  wewenang  yang  diberikan  oleh  pemerintah  pusat  kepada  daerah  baik  kabupaten/kota  untuk  mengatur, mengurus,  mengendalikan  dan  mengembangkan  urusanya  sendiri  sesuai  dengan  kemampuan  daerah  masing- masing  dan  mengacu  pada  peraturan  perundang  –  undangan  yang  berlaku.  Dengan  adanya  Otonomi  Daerah, Pemerintah Daerah memerlukan sistem keuangan yang baik untuk mengelola  Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah selanjutnya disingkat APBD yang bersifat efisien dan akuntable.
Pengelolaan  keuangan  daerah  adalah  keseluruhan  kegiatan  yang  meliputi  pelaksanaan,  penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Objek pengelolaan keuangan daerah adalah keuangan daerah. Keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien,  ekonomis,  transparan,  dan  bertanggung  jawab  dengan  memperhatikan  azaz  keadilan,  kepatutan,  dan bermanfaat untuk  masyarakat.  Pertanggungjawaban pemerintah kepada publik  yang bersih  merupakan tuntutan yang  harus  dipenuhi  oleh  pemerintah,  dimana  untuk  mewujudkan  tercapainya  laporang  keuangan  pemerintah daerah  yang  kompetitif  yaitu  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  tersebut  digunakan  untuk  membandingkan kinerja keuangan yang akurat dengan anggaran, menilai kondisi hasil operasional, membantu tingkat kepatuhan terhadap  peraturan  perundangan  yang  terkait  dengan  masalah  keuangan  dan  ketentuan  lainnya  serta  membantu mengevaluasi tingkat efisiensi dan efektivitas.
Laporan  keuangan  perlu  dianalisis  untuk  memberikan  gambaran  kinerja  keuangan.  Analisis  laporan keuangan  merupakan kegiatan untuk menginterprestasikan angka-angka dalam  laporan keuangan dalam rangka menilai  kinerja  keuangan  yang  hasil  analisis  tersebut  akan  digunakan  sebagai  dasar  pengambilan  keputusan ekonomi, sosial, atau politik.  Pengukuran kinerja dapat dijadikan evaluasi dan digunakan sebagai tolak ukur untuk peningkatan kinerja pemerintah daerah pada periode berikutnya.
Untuk  menilai  kinerja  pemerintah  daerah  dalam  mengelola  keuangan  daerahmya,  antara  lain  adalah melakukan analisis rasio keuangan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil analisis rasio keuangan selanjutnya  digunakan  sebagai  tolah  ukur  dalam  menilai  kemadirian  keuangan  daerah,  efektifitas,  efisiensi, keserasihan, dan pertumbuhan PAD.
Dengan tingkat kemandirian keuangan  yang  lebih besar berarti daerah tidak akan  lagi sangat tergantung pada bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi melalui dana perimbangan namun tidak berarti jika kemandirian keuangan daerah tinggi, maka daerah sudah tidak perlu lagi mendapatkan dana perimbangan. Dana perimbangan masih tetap diperlukan untuk mempercepat pembangunan di daerah. Salah satunnya yang dapat dilakukan adalah dengan mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah.
Berdasarkan latar belakang diatas, untuk mengetahui apakah pemerintah Kota Magelang telah menjalankan pemerintahan  secara  mandiri,  efektif,  dan  efisien  berdasarkan  analisis  rasio  keuangan,  maka  diambil  judul “Analisis Rasio Keuangan Daerah sebagai Penilaian Kinerja pada Pemerintah Kota Magelang”.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Kemandirian keuangan daerah dapat dilihat besarnya PAD dibandingkan dengan penerimaan transfer dari pusat. PAD  merupakan  unsur  utama  dalam  mengukur  kemandirian  keuangan  daerah.  Menurut  Halim  (2007)  “PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah”. PAD bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah  yang  sah.  Sehubungan  dengan  hal  di  atas  setiap  daerah  di  harapkan  mampu  meningkatkan  PAD  untuk mencapai daerah yang mandiri. Menurut Halim (2007) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dapat dirumuskan sebagai berikut :
(1) Tabel 1. Pola Hubungan Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah Kemampuan Keuangan Rasio Kemandirian Pola Hubungan Rendah Sekali 0–25 Instruktif Rendah > 25-50 Konsultatif Sedang >50-75 Partisipatif Tinggi >75-100 Delegatif Sumber : Halim (2007)
Menurut Hersey dan Blanchard (Halim, 2007) dikemukakan hubungan tentang pemerintahan pusat dengan daerah dalam melaksanakan kebijakan otonomi daerah, yang paling utama yaitu mengenai hubungan pelaksanaan undang-undang  tentang  perimbangan  keuangan  atara  pemerintah  pusat  dengan  pemerintah  daerah  yaitu  :  Pola hubungan Instruktif, merupakan peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah (daerah  tidak  mampu  melaksanakan  otonomi  daerah  secara  finansial),  Pola  hubungan  konsultatif,  merupakan campur tangan pemerintah pusat yang sudah mulai berkurang serta lebih banyak memberikan konsultasi, hal ini dikarenakan daerah dianggap sedikit lebih dapat untuk melaksanakan otonomi daerah, Pola hubungan partisipatif, merupakan  pola  dimana  peranan  pemerintah  pusat  semakin  berkurang  mengingat  tingkat  kemandirian  daerah otonom bersangkutan telah mendekati mampu dalam melaksanakan urusan etonomi. Peran pemberian konsultasi akan  beralih  ke  peran  partisipasi  pemerintah  pusat  dan  Pola  hubungan  delegatif,  merupakan  campur  tangan pemerintah pusat yang sudah tidak ada lagi karena daerah telah mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah. Pemerintah pusat akan selalu siap dengan keyakinan penuh mendelegasikan otonomi keuangan kepada pemerintah daerah.

## Rasio Efektivitas
Rasio  Efektifitas  (Halim,  2007)  adalah  rasio  yang  menggambarkan  kemampuan  Pemerintah  Daerah  dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD)  yang direncanakan dibandingkan  dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut.
Rasio Efektivitas = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐴𝐷
𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐴𝐷 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡𝑎𝑝𝑘𝑎𝑛
(2)
Kriteria  Rasio  Efektivitas  PAD  menurut  Mahsun  (2012),  adalah:  Jika  diperoleh  nilai  kurang  dari  100% (x<100%) berarti tidak efektif, Jika diperoleh nilai sama dengan 100% (x=100%) berarti efektifitas berimbang dan Jika diperoleh nilai lebih dari 100% (x>100%) berarti efektif.

## Rasio Efisiensi
Rasio  efisiensi  (Halim,  2007)  adalah  rasio  yang  menggambarkan  perbandingan  antara  besarnya  biaya  yang dikeluarkan  untuk  memperoleh  pendapatan  dengan  realisasi  pendapatan  yang  diterima.  Dapat  dihitung  dengan menggunakan rumus sebagai berikut.
Rasio Efisiensi  =
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑖𝑘𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑘𝑎𝑛 𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘 𝑀𝑒𝑚𝑢𝑛𝑔𝑢𝑡 𝑃𝐴𝐷 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐴𝐷 (3) Tabel 2. Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan Kriteria Efisiensi Presentasi Efisiensi 100 % Keatas Tidak Efisien 90% - 100% Kurang Efisien 80% - 90% Cukup Efisien 60% - 80% Efisien Kurang dari 60% Sangat Efisien
Sumber : Mahmud (2011)

## Rasio Keserasihan / Aktivitas Belanja
Rasio keserasian (Halim, 2007) menggambarkan bagaimana Pemerintah Daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Analisis keserasian belanja antara lain berupa : a) Analisis  Belanja  Operasi  terhadap  Total  Belanja.  Analisis  belanja  operasi  terhadap  total  belanja  merupakan perbandingan antara total  belanja operasi dengan  total  belanja daerah. Pada umumnya proporsi  belanja operasi mendominasi  total  belanja  daerah  yaitu  60  –  90  persen.  Analisis  ini  diukur  dengan  rasio  belanja  operasi  yang rumusnya sebagai berikut:
Rasio Belanja Operasi = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ (4)
b)  Analisis  Belanja  Modal  terhadap  Total  Belanja  Analisis  belanja  modal  terhadap  total  belanja  merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Rasio belanja modal ini dirumuskan sebagai berikut:
Rasio Belanja Modal = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ (5)

## Rasio Pertumbuhan
Rasio Pertumbuhan (Halim, 2007) adalah rasio yang mengukur seberapa besar kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Rasio  pertumbuhan  digunakan  untuk  mengevaluasi  potensi-potensi  yang  perlu  mendapatkan  perhatian.  Rasio pertumbuhan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:
Rasio Pertumbuhan PAD = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐴𝐷 𝑋 𝑛 −𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 (𝑋 𝑛 −1) 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐴𝐷 (𝑋 𝑛 −1) (6)

## Penelitian Terdahulu
Berbagai peneliti mengenai kinerja keuangan daerah telah dilakukan oleh beberapa ahli antara lain  Nanda, Paul dan  Harijanto  (2016)  juga  melakukan  penelitian  tentang  kinerja  keuangan  daerah  dan  hasilnya  menunjukkan bahwa kinerja keuangan BPKAD Kabupaten Kutai Barat menunjukkan pertumbuhan positif, pertumbuhan dalam kemampuan penyelenggaraan desentralisasi dan ketergantungan pada pemerintah provinsi atau pemerintah daerah, nilai efektivitas PAD yang dangat efektif dan yang efektif, perubahan kinerja keuangan yang wajar dan tingkat pendapatan  yang  tinggi.  Pemerintah  Kabupaten  Kutai  Barat  harus  mampu  mengoptimalkan  penerimaan  dari potensi pendapatan yang telah ada dalam meningkatkan kinerja pemerintah dalam pengelolaan PAD.
Rigel (2017) menunjukkan hasil bahwa kinerja keuangan daerah Kabupaten Gunung Kidul menunjukkan rasio efektivitas PAD tergolong Efektiv, karena rata-rata efektivitasnya di atas 100% yaitu 131,8%, Rasio Efisiensi Keuangan Daetah belum efisien karena selama lima tahun berturut turut skalanya di atas 100%, rasio Keserasihan masih  banyak  mengalokasikan  Belanja  Operasi  daripada  Belanja  Modalnya,  Rasio  Pertumbuhan  PAD  tumbuh secara positif, dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah masih tergolong rendah sekali dan dalam kategori pola hubungan Instruktif.
Nanik (2010) menunjukkan hasil bahwa rata – rata kinerja pengelolaan keuangan Kota Malang berdasarkan analisis rasio keuangan adalah baik. Rata-rata realisasi PAD diatas 100,97%. Defisit anggaran dari tahun ke tahun juga  semakin  turun  bahkan  pada  tahun  2006  Kota  Malang  mengalami  surplus  anggaran  yaitu  sebesar  Rp 35.721.565.841,45.  Namun  ada  beberapa  aspek  yang  perlu  diperbaiki  oleh  pemerintah  Kota  Malang  seperti kemandirian  keuangan  Kota  Malang  yang  masih  rendah  dan  aktifitas  pemerintah  Kota  Malang  dalam membelanjakan dana yang sebagian besar untuk belanja rutin. Kinerja pengelolaan keuangan Kota Malang baik karena  pemerintah  Kota  Malang  mampu  meningkatkan  pertumbuhan  pendapatan  yang  lebih  tinggi  dibanding tahun sebelumnya.
Wita  (2018)  menunjukkan  hasil  bahwa  Kinerja  Keuangan  BPPKAD  Kota  Surakarta  dilihat  dari  Rasio Kemandirian  Keuangan  Daerah  dianggap  tinggi  yang  termasuk  dalam  pola  delegatif.  Rasio  Efektifitas  PAD efektifitas  kinerja  keuangan  Kota  Surakarta  termasuk  dalam  kategori  belum  efektif  sehingga  harus mengoptimalkan  pengelolaan  sumber  daya  dan  memperluaskan  sektor-sektor  yang  berpotensi  menambah Pendapatan  Asli  Daerah.  Rasio  Efisiensi  Keuangan  Daerah  dinyatakan  tidak  efisien  sehingga  pemerintah  Kota Surakarta harus mengurangi besarnya belanja yang dikeluarkan. Rasio Aktifitas/rasio keserasian dianggap cukup baik, biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surakarta dalam pembelanjaan modal cukup mampu dalam melakukan kegiatan kebutuhan pembangunan daerah tersebut. Rasio Pertumbuhan secara keseluruhan mengalami penurunan  yang  signifikan  sehingga  membuat  kurang  maksimalnya  jumlah  pendapatan  yang  diterima  Kota Surakarta. Sebaiknya Pemerintah Kota Surakarta memperbaiki 4 rasio yaitu rasio efektifitas, rasio efisiensi, rasio aktifitas, dan rasio pertumbuhan.
Lazyra  (2016)  menunjukkan  hasil  bahwa  kinerja  pemerintah  Daerah  Kota  Medan  dengan  menggunakan rasio keuangan daerah mengalami penurunan, hal ini terjadi dikarenakan kurang maksimalnya pendapatan daerah Pemerintah Daerah Kota Medan, dan meningkatnya belanja daerah, bahkan melebihi dari yang dianggarkan oleh Pemerintah  Daerah  Kota  Medan,  rasio  kemandirian  yang  masih  dibawah  standar  keuangan  daerah  terjadi dikarenakan kurang mampunya pemerintah daerah Kota Medan dalam meningkatkan PAD, untuk rasio efektivitas yang  masih dibawah standar terjadi dikarenakan  pemerintah daerah tidak  mampu dalam  mencapai  target  untuk pendapatan daerah tersebut, untuk rasio efisiensi yang berada diatas standar terjadi dikarenakan besarnya belanja daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, bahkan realisasi belanja daerah melebihi dari target.
Kerangka Pemikiran

## Gambar 1. Kerangka Pemikiran

## Hipotesis Penelitian
Halim (2012) menyatakan bahwa kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah  (PAD)  dibandingkan  dengan  pendapatan  daerah  yang  berasal  dari  sumber  lainnya  misalnya  bantuan pemerintah  pusat  (transfer  pusat)  maupun  dari  pinjaman.  Kemandirian  daerah  ditunjukkan  oleh  besar  kecilnya Rasio Kemandirian.
Hasil penelitian Rigel (2017) menjelaskan bahwa Rasio Kemandirian Kauangan daerah selama lima tahun pada pemerintah Kabupaten Gunungkidul memiliki rata-rata kemandiriannya masih tergolong rendah sekali dan dalam  kategori  pola  hubungan  imstruktif,  yaitu  peranan  pemerintah  pusat  masih  sangat  dominan  dibandingkan pemerintah daerah, karena masih tergolong interval 0-25%

## H1 : Rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh terhadap penilaian kinerja pada pemerintah Kota Magelang
Halim (2007) menyatakan bahwa rasio efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD)  yang direncanakan  dibandingkan dengan target  yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.
Hasil penelitian Nanda, Paul, dan Harijanto (2016) Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten  Kutai  Barat  menunjukkan  bahwa  Pendapatan  Asli  Daerah yang  Sangat  Efektiv  pada  periode  Tahun  2011  dan  periode  Tahun  2013  dan  nilai  efektivitas  Pendapatan  Asli Daerah yang Efektif pada periode Tahun 2012 dan periode Tahun 2014.

## H2 : Rasio efektivitas berpengaruh terhadap penilaian kinerja pada pemerintah Kota Magelang
Rasio  efisiensi  menggambarkan  tingkat  kemampuan  pemerintah  dalam  mengefisiensikan  biaya  yang dikeluarkan oleh pemerintah. Menurut Madiasmo (2013) yang menyatakan bahwa bila semakin kecil rasio efisien berarti kinerja pemerintah daerah semakin  baik. Hasil penelitian  Wita (2018)  Rasio Efisiensi di  Kota Surakarta menunjukkan  bahwa  rasio  rata-rata  sebesar  377,79%  yang  terletak  lebih  dari  (>100)  artinya  dinyatakan  tidak efisien.  Dengan  meningkatnya  rasio  efisien  pendapatan  daerah,  menunjukkan  bahwa  Pemerintah  Daerah mengalami penurunan karena Pemerintah tidak mampu dalam meminimalkan belanja daerah yang di keluarkan Pemerintah.

## H3 : Rasio efisiensi berpengaruh terhadap penilaian kinerja pada pemerintah Kota Magelang
Rasio keserasihan menggambarkan bagaimana pemerintah memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan secara optimal. Menurut Madiasmo (2012) semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan  untuk  Belanja  Rutin  berarti  presentase  Belanja  investasi  (Belanja  Pembangunan)  yang  digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomu masyarakat cenderung semakin kecil.
Hasil penelitian Lazyra (2016) menunjukkan bahwa Untuk tingkat rasio keserasian yang diukur dari rasio belanja  modal  untuk  tahun  2011  sampai  tahun  2015  mengalami  peningkatan.  Untuk  pengeluaran  dana  yang dilakukan oleh pemerintah Kota Medan untuk tahun 2011 sampai tahun 2015 masih dapat dikatakan cukup baik, hal  ini  dikarenakan  biaya  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  Kota  Medan  dalam  pembelanjaan  modal  cukup mampu dalam menjalankan kegiatan untuk kebutuhan pembangunan daerah tersebut.

## H4 : Rasio keserasihan berpengaruh terhadap penilaian kinerja pada pemerintah Kota Magelang
Menurut  Mahmud  (2010)  rasio  pertumbuhan  bermanfaat  untuk  mengetahui  apakah  pemerintah  daerah dalam  tahun  anggaran  bersangkutan  atau  selama  beberapa  periode  anggaran,  kinerja  anggarannya  mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif.
Hasil penelitian Nanik (2010) menunjukkan bahwa pertumbuhan APBD Kota Malang pada tahun 2004  – 2006 menunjukkan pertumbuhan positif. Pertumbuhan tersebut disebabkan karena meningkatnya realisasi pos  – pos PAD seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

## H5 :Rasio pertumbuhan berpengaruh terhadap penilaian kinerja pada pemerintah Kota Magelang
Analisis  rasio  keuangan  APBD  dilakukan  dengan  membandingkan  hasil  yang  dicapai  dari  satu  periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat pula dilakukan dengan cara  membandingkan denga rasio keuangan daerah  lain  yang terdekat ataupun yang  potensi daerahnya relatif sama untuk dilihat bagaimana posisi rasio keuangan pemerintah daerah tersebut terdapat  pemerintah  daerah  lainnya.  Adapun  pihak  –  pihak  yang  berkepentingan  dengan  rasio  keuangan  pada APBD  ini  adalah  sebagai  berikutL  DPRD,  pihak  eksekutif,  pemerintah  pusat/provinsi,  serta  masyarakat  dan kreditor (Halim 2007).
Hasil  penelitian  Lazyra  (2016)  menjelaskan  bahwa  kinerja  Pemerintah  daerah  Kota  Medan  yang  diukur dengan  menggunakan  rasio  keuangan  daerah  untuk  tahun  2011  –  2015  mengalami  penurunan,  hal  ini  terjadi dikarenakan tidak tercapainya target atas penerimaan PAD Kota Medan, selain itu juga besarnya dana sumbangan yang  diberikan  Pemerintah  Pusat  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah  Kota  Medan,  dan  juga  besarnya  jumlah belanja  daerah,  bahkan  belanja  daerah  lebih  besar  dibandingkan  dengan  pendapatan  yang  diterima  oleh  daerah tersebut.

## METODE PENELITIAN Jenis dan Sumber Data Penelitian
Jenis data penelitian yang digunakan adalah data kuantitatif. Menurut Sugiyono 2012 dikatakan metode kuantitatif data  penelitian  berupa  angka-angka  dan  analisis  menggunakan  statistik.  Sumber  yang  digunakan  adalah  data sekunder  ialah  data  yang  diperoleh  atau  dikumpulkan  dan  disatukan  dari  berbagai  sumber,  yang  berupa  data dokumentasi dan arsip – arsip resmi.

## Populasi dan Sampel
Teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah purposive sampling , purposive sampling adalah teknik pengambilan  sampel  sumber  data  dengan  pertimbangan  tertentu.  Pertimbangan  tertentu  ini,  misalnya  orang tersebut  dianggap  yang  paling  tahu  tentang  sesuatu  yang  kita  harapkan  atau  mungkin  dia  sebagai  penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek / situasi sosial yang diteliti (Sugiyono,2015).

## Teknik Pengumpulan Data
Penelitian  ini dilakukan dengan pencarian data sekunder dengan  mengumpulkan data dengan cara  mempelajari catatan – catatan dan dokumne dengan menggunakan metode dokumentasi. Data sekunder yaitu data yang berasal dari  pihak  atau  lembaga  yang  telah  menggunakan  atau  mempublikasikannya.  Metode  dokumentasi  dilakukan dengan memperoleh data dari BPKAD Kota Magelang yaitu Laporan Realisasi Anggaran Kota Magelang tahun anggaran 2015 – 2019.

## Teknik Analisis Data
Sesuai dengan penelitian yang dilakukan maka teknik analisis data yang digunanakan adalah deskriptif kuantitatif yaotu melakukan perhitungan – perhitungan terhadap keuangan yang ada sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun tolak  ukur  yang  akan  digunakan  dalam  teknik  analisis  ini  adalah  Rasio  Kemandirian  Keuangan  Daerah,  Rasio Efektifitas , Rasio Efisiensi, Rasio Keserasihan , dan Rasio Pertumbuhan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan Pemerintah Kota Magelang dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 3. Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Tahun Anggaran Realisasi PAD (Rp) Pendapatan Transfer (Rp) Rasio Kemandirian (%) Pola Hubungan 2015 186.677.410.081 579.662.287.639 32,21 Konsultatif 2016 220.315.848.702 567.636.707.545 38,82 Konsultatif 2017 233.557.714.356 553.115.007.612 42,23 Konsultatif 2018 249.873.268.826 635.493.984.912 39,32 Konsultatif 2019 273.430.616.133 666.093.310.877 41,05 Konsultatif Rata-rata 38,73%

## Sumber : Data Olahan
Berdasarkan perhitungan diatas, dapat  diketahui  bahwa kemampuan keuangan  Kota Magelang dilihat  dari rasio  kemandirian  keuangan  daerah  pada  tahun  2015  sebesar  32,21%  naik  menjadi  38,82%  di  tahun  2016. Kemudian di tahun 2017 mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar 42,23%. Namun pada tahun 2018 Rasio Kemandirian mengalami penurunan sebesar 39,32%  lalu pada tahun 2019 Rasio Kemandirian mengalami kenaikan.

## Rasio Efektivitas
Hasil perhitungan rasio efektivitas Pemerintah Kota Magelang dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 4. Analisis Rasio Efektivitas Tahun Anggaran Realisasi PAD (Rp) Anggaran  PAD  (Rp) Rasio Efektivitas (%) Kriteria 2015 186.677.410.081 152.805.995.000 112,17 Efektif 2016 220.315.848.702 197.465.478.000 111,57 Efektif 2017 233.557.714.356 218.085.185.000 107,09 Efektif 2018 249.873.268.826 225.916.332.000 110,60 Efektif 2019 273.430.616.133 242.404.296.000 112,80 Efektif Rata-rata 110,85 Efektif Sumber : Data Olahan
Berdasarkan perhitungan diatas, dapat diketahui bahwa rasio efektifitas Kota Magelang pada  tahun 2015 sebesar 112,17%, tahun 2016 sebesar 111,57%, tahun 2017 sebesar 107,09%, tahun 2018 sebesar 110,60% dan tahun 2019 sebesar 112,80%.

## Rasio Efisiensi
Berdasarkan  hasil  perhitungan  tentang  realisasi  belanja  dan  realisasi  pendapatan,  maka  diperoleh  hasil  rasio efisiensi yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

## Tabel 5. Analisis Rasio Efisiensi
Tahun Anggaran Realisasi Belanja (Rp) Realisasi Pendapatan (Rp) Rasio Efisiensi (%) Kriteria 2015 736.340.437.750 781.335.799.509 94,25 Kurang Efisien 2016 871.859.130.603 840.042.626.525 103,79 Tidak Efisien 2017 879.408.181.447 909.525.862.920 96,69 Kurang Efisien 2018 937.339.746.423 908.085.351.541 103,23 Tidak Efisien 2019 994.945.773.787 967.633.518.225 103,14 Tidak Efisien Rata-rata 100,22

## Sumber : Data Olahan
Berdasarkan perhitungan diatas, dapat diketahui bahwa efisiensi pengelolaan keuangan di Kota Magelang mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015 dan 2017 di bawah 100% yaitu sebesar 94,25% dan 96%. Sedangkan pada tahun 2016, 2018 dan 2019 mengalami peningkatan diatas 100% yaitu sebesar 103,79%, 103,23% dan 103,14%.

## Rasio Keserasihan / Aktivitas Belanja
Hasil  perhitungan  rasio  belanja  operasi  dan  rasio  belanja  modal  dapat  dilihat  pada  tabel  di  bawah  ini  yang merupakan bagian dari rasio keserasian belanja.

## Tabel 6. Analisi Rasio Belanja Operasi
Tahun Anggaran Total Belanja Operasi (Rp) Realisasi Belanja Daerah  (Rp) Rasio Belanja Operasi (%) 2015 593.964.588.745 736.340.437.750 80,67 2016 649.227.700.687 871.859.130.603 134,30 2017 646.206.480.275 879.408.181.447 73,49 2018 699.921.003.430 937.339.746.423 74,68 2019 722.959.832.083 994.945.773.787 72,67 Rata-rata 87,16
Sumber : Data Olahan
Berdasarkan tabel diatas, sejak tahun 2017, pemerintah Kota Magelang mengalami fluktuasi rasio belanja operasi. Namun telah menunjukkan adanya upaya untuk menurunkan rasio belanja operasi. dari tahun 2015 sebesar 80,67% kemudian meningkat hampir 50% menjadi 134,30%, kemudian melakukan kebijakan ketat dan akhirnya turun 69% menjadi 73,49%. Sempat naik 1% di tahun 2018, namun kembali turun sekitar 2% menjadi 72,67% ditahun 2019.

## Tabel 7. Analisi Rasio Belanja Modal
Tahun Anggaran Total Belanja Modal (Rp) Realisasi Belanja Daerah  (Rp) Rasio Belanja Modal (%) 2015 141.308.934.005 736.340.437.750 19,20 2016 221.924.457.916 871.859.130.603 25,46 2017 233.070.956.632 879.408.181.447 25,98 2018 237.418.742.993 937.339.746.423 25,33 2019 271.984.161.704 994.945.773.787 27,34 Rata-rata 24,66

## Sumber : Data Olahan
Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa rasio belanja modal sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 mengalami peningkatan. Berawal dari rasio 19,20% sampai dengan 27,34%, peningkatan cukup signifikan, yaitu tahun 2015 meningkat 6%, kemudian stabil selama 3 tahun, dan kemudian meningkat 2%. Walaupun kecil namun peningkatan ini menunjukkan adanya upaya untuk menekan belanja modal dibandingkan realisasi belanja daerah.

## Rasio Pertumbuhan
Hasil perhitungan rasio pertumbuhan Pemerintah Kota Magelang dapat dilihat pada tabel berikut :

## Tabel 8. Analisis Rasio Pertumbuhan PAD
Tahun Pendapatan Asli Daerah (Rp) Rasio Pertumbuhan PAD 2015 186.677.410.081 - 2016 220.315.848.702 18,02% 2017 233.557.714.356 6,12% 2018 249.873.268.826 6,99% 2019 273.430.616.133 9,43% Rata-rata - 10,15% Sumber : Data Olahan
Berdasarkan  hasil  perhitungan  di  atas,  menunjukkan  bahwa  dengan  melihat  rasio  pertumbuhan  yang dihasilkan Kota Magelang sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019  mengalami penurunan selama 4 tahun, namun kemudian meningkat hampir 2,5% di tahun 2019.

## Pembahasan
Berdasarkan uraian diatas, peneliti menyimpulkan hasil analisis keuangan daerah yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 9. Analisis Rasio Keuangan Jenis rasio Rata-rata rasio (%) Keterangan Rasio kemandirian 38,73% Rendah Rasio efektifitas 110,85% Efektif Rasio efisiensi 100,22 Tidak efisien Rasio keserasian belanja Kurang serasi Rasio belanja operasi 87,16 Rasio belanja modal 24,66 Rasio pertumbuhan 10,15 Rendah

## Sumber : Data Olahan
Berdasarkan perhitungan hasil analisis keuangan daerah di Kota Magelang yang digunakan sebagai dasar menilai  keinrja  pemerintah  Kota  Magelang  maka  disimpulkan  bahwa  pemerintah  Kota  Magelang  untuk  Rasio Kemandirian rata – rata rasio sebesar 38,73%. Hal ini menunjukkan bahwa kemandirian keuangan daerah masih rendah  dan  berpola  konsultatif.  Artinya  kemampuan  keuangan  daerah  Kota  Magelang  dalam  membiayai pelaksanaan  pemerintah  dan  pembangunana  daerah  sudah  mulai  berkurang  karena  daerah  Kota  Magelang dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah. Hasil penelitian Rigel (2017) menunjukkan bahwa Rasio kemanndirian keuangan daerah selama lima tahun pada pemerintah Kabupaten Gunungkidul memiliki rata – rata kemandiriannya masih tergolong rendah sekali dan dalam kategori pola hubungan instruktif, yaitu peran pemerintah  pusat  masih  sangat  dominan  dibandingkan  pemerintah  daerah,  karena  masih  tergolong  interval  0  – 25%. Artinta kemampuan keuangan daerah Kabupaten Gunungkidul dalam membiayai pelaksanaan pemerintah dan pembangunan daerah masih sangat tergantung bantuan dari pemerintah pusat.
Rasio Efektivitas di Kota Magelang untuk tahun 2015 – 2019 tergolong efektif karena hasil menunjukka di atas  100%.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  kinerja  pemerintah  di  Kota  Magelang  sudah  efektif  karena  mampu merealisasikan anggaran PAD di atas anggaran PAD yang telah ditetapkan. Hasil penelitian Nanda (2016) nilai efektifitas  pada  BPKAD  Kabupaten  Kutai  Barat  menunjukkan  bahwa  pada  periode  2011  ,  2013  dan  2014 dikategoeikan efektif sedangkan di tahun 2014 tidak efektif.
Rasio Efisiensi di Kota Magelang pada tahun 2015 – 2019 tergolong kriteria tidak efisien karena presentasi efisiensi menunjukkan angka >100% yaitu sebesar 100,22%.   Hasil penelitian Wita (2018) menunjukkan bahwa di Kota Surakarta dengan rata – rata rasio sebesar 377,184% yang terletak lebih dari (>100%). Dapat dikatakan kinerja  Pemerintah  Kota  Magelang  dan  Kota  Surakarta  masih  buruk  dalam  rasio  efisieni  karena  belum  dapat menekankan jumlah belanja daerahnya.
Rasio Keserasihan yang bersumber dari rasio belannja operasional dan rasio belanja modal menunjukkan bahwa rata – rata rasio sebesar 87,16% dan 24,66%. Hasil penelitian Lazyra (2016) di Kota Medan menunjukkan hasil bahwa untuk belanja daerah tahun 2011 – 2014 mengalami penurunan, ditahun 2015 mengalami peningkatan. Sedangakn  rasio  belanja  modal  pada  tahun  2011  –  2013  mengalami  penurunan,  dan  di  tahun  2014  –  2015 mengalami peningkatan. Hal ini dapat diartikan bahwa rasio belanja daerah di Kota Magelang dan Kota Medan menunjukkan bahwa sebagia besar dana yang dimiliki Pemerintah Daerah masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi sehingga rasio belanja modal relatig kecil.
Rasio Pertumbuhan Kota Magelang untuk tahun 2015 – 2019 mengalami penurunan selama 4 tahun nemun kemudian meningkat hampir 2,5% di tahun 2019. Namun rata – rata rasio pertumbuhan menunjukkan hasil sebesar 10,5%  atau  dapat  dikategorikan  rendah.  Sedangkan  hasil  penelitian  (Nanik  2010)  menunjukkan  bahwa pertumbuhan APBD Kota Malang pada tahun anggaran 2004 – 2005 menunjukkan pertumbuhan positif. Terutama pertumbuhan  pendapatan,  yang  pada  tahun  2005  sebesar  16,31%  dan  pada  tahun  2006  sebesar  33,16%. Pertumbuhan pendapatan di Kota Malang pada tahun 2006 merupakan pertumbuhan yang paling tinggi dibanding kan dengan dua tahun sebelumnya karena meningkatnya pendapatan dari DAK.

## PENUTUP
Penelitian  ini  menguji  pengaruh  analisis  rasio  keuangan  terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  Kota Magelang dengan menggunakan analisis rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasihan, dan rasio pertumbuhan.  Hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan.rata – rata kinerja keuangan daerah cukup baik.  Terlihat  dari  Rasio  Kemandirian  keuangan  daerah  masih  rendahdan  berpola  kobsultatif.  Artinya  campur tangan  pemerintah  pusat  sudah  mulai  berkurang  karena  Kota  Magelang  dianggap  sedilit  lebih  mampu melaksanakan otonomi daerah. Ditinjau dari Rasio Efektivitas pemerintah Kota Magelang sudah efektive karena mampu  merealisasikan  anggaran  PAD  diatas  anggaran  PAD  yang  telah  ditetapkan,  artinya  pemerintah  Kota Magelang mampu mewujudkan dan mengupayakan PAD dari target yang ditetapkan di anggaran pemerintah Kota Maegalang. Rasio Efisiensi pada Pemerintah Kota Magelang masih belum mampu menekan belanja tang begitu besar  dan  kurang  sebanding  dengan  pendapatan  yang  diterimanya.  Bahkan  belanja  pemerintah  Kota  Magelang melampaui  pendapatan  yang  diterima.  Rasio  Keserasihan  yaitu  rasio  belanja  operasi  dan  belanja  modal, pemerintah  Kota  Magelang  menunjukkan  adanya  upaya  untuk  menekan  belanja  yang  bersumber  dari  belanja
e-ISSN: 2685-5607
operasional  dan  belanja  modal  terhadap  belanja  daerah.  Hasil  analisis  keserasian  yang  bersumber  dua  rasio  ini menunjukkan bahwa rata-rata rasio belanja operasional adalah 87,16%, sedangkan rata-rata rasio belanja modal adalah 24,66%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat rasio belanja operasional masih jauh lebih besar dibandingkan rasio belanja modal dan belum mencapai keserasian belanja. Sedangkan Rasio Pertumbuhan pada pemerintah Kota Magelang mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun.
Implikasi dalam bidang praktis yaitu berdasrkan hasil penelitian diketahui bahwa kinerja keuangan Badan Pengelolaan  Keuangan  dan  Pendapatan  Aset  Daerah  (BPKAD)  Kota  Magelang  berdasarkan  analisis  rasio keuangan cukup baik. Hal ini menunjukkan bahwa Rasio Kemandirian keuangan daerah masih rendah dan berpola konsultatif dengan rata – rata rasio sebesar 38,73%. Dimana tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Magelang pada tahun 2015 – 2017 megalami kenaikan dan di tahun 2018 mengalami penurunan, namun di tahun 2019 Kota Magelang dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Rasio Efektifitas menunjukkan di atas 100% yaitu sebesar 110,85%. Hal ini menunjukkan bahwa Rasio Efektifitas di Kota Magelang sudah efektif. Rasio Efisiensi tergolong kriteria kurang efisien karena presentase efisiensi menungjukkan angka 90% - 100% dengan rata – rata rasio sebesar 100,22%. Rasio Keserasihan  yang bersumber dari belanja operasi dan belanja modal menunjukkan rata  –  rata  sebesar  87,16%  dan  24,66%.  Rasio  Perumbuhan  mengalami  penurunan  selama  4  tahun,  namun kemudian meingkaat di tahun 2019. Dari penjelasan diatas Pemerintah Daerah Kota Magelang dari tahun 2015 - 2019  meningdikasikan  bahwa  Kota  Magelang  harus  terus  meningkatkan  dan  mengoptimalkan  pendapatan  asli daerah dengan cara mengelola sumber daya daerah yang belum diolah selama ini dan pemerintah juga harus dapat mengprioritaskan alokasi dananya pada belanja ritun dan belanja pembangunan secara oprimal.
Sebaiknya Pemerintah Kota Magelang mampu memaksimalkan Penndapatan Asli Dearah (PAD) agar tidak selalu  mengandalkan  bantuan  dari  pemerintah  pusat.  Belanja  rutin  sebaiknya  ditekan  dan  belanja  modal  lebih ditingkatkan dalam pembangunan infrastruktur daerah. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana umum untuk  meningkatkan  kegiatan  perekonomian  masyarakat  Kota  Magelang  agar  dapat  menarik  investor  untuk menanamkan modalnya di Kota Magelang.

## DAFTAR RUJUKAN
Apri. (2017). ANALISIS RASIO KEUANGAN DAERAH UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN DAERAH (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan dan Aset Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2012 - 2015). Artikel Skripsi , Universitas Nusantara PGRI Kediri. BPKAD  KOTA  MAGELANG.  (2020). BPKAD  KOTA  MAGELANG .  Dipetik  2020,  dari  BPKAD  KOTA MAGELANG: http://bpkad.magelangkota.go.id/
Chandrarin , G. (2017). METODE RISET AKUNTANSI (Pendekatan Kuantitatif). Jakarta : Salemba Empat . Christin , Sri, & Joy. (2017). ANALISIS KINERJA PENDAPATAN DAN BELANJA BADAN  KEUANGAN DAERAH KOTA TOMOHO. Jurnal EMBA , 745 - 752. Elizar, & Kiki. (2016). ANALISIS KINERJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PADA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA. Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis . Fitri, & Tutik. (2014). ANALISIS RASIO KEUANGAN DAERAH SEBAGAI PENILAIAN  KINERJA (Studi pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Semarang). JABPI , 143 - 156. Freddy. (2019). Analisis Laporan Keuangan SEKTOR PUBLIK. Yogyakarta: CV BUDI UTAMA . Halim, A. (2007). Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat. Halim, A. (2012). Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik. Jakarta : Salemba Empat . Hariati. (2017). ANALISIS RASIO KEMAMPUAN, KEMANDIRIAN DAN PERTUMBUHAN KEUANGAN DAERAH KOTA PEKANBARU. JOM Fekon , 132 - 146. Lazyra  .  (2016). ANALISIS  RASIO  KEUANGAN  DAERAH  DALAM  MENILAI  KINERJA  KEUANGAN PEMERINTAH KOTA MEDAN (SKRIPSI). Sumatera Utara: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Liantino, W. (2018). ANALISIS RASIO KEUANGAN DAERAH DALAM MENILAI KINERJA KEUANGAN PADA KANTOR BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN ASET DAERAH (BPPKAD) DI KOTA SURAKARTA. Surakarta : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA. Madiasmo. (2013). Perpajakan: Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi. Mahmud. (2011). Metode Penelitian Pendidikan . Bandung: Pustaka Setia.
Nanda , Paul, & Harijanto. (2016). ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT KALIMANTAN TIMUR (STUDI PUSTAKA PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KUTAI BAEAR KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2011 - 2014). Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi , 624 - 634.
Nurul, R. (2017). Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul. EBBANK , 33 - 48. Rahmayati  ,  A.  (2016).  ANALISIS  KINERJA  KEUANGAN  PEMERINTAH  DAERAH  KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2011 - 2013. Jurnal EKA CIDA , 40 - 54. Rizky,  P.  (2015). ANALISIS  RASIO  UNTUK  MENILAI  KINERJA  KEUANGAN  DAERAH  KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2009 - 2013. Yogyakarta : Universitas Negeri Yogyakarta.
Rizky,  P.  (2015). ANALISIS  RASIO  UNTUK  MENILAI  KINERJA  KEUANGAN  DAERAH  KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2009 - 2013 (SKRIPSI). Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta. Sandy, I Wayan , & Fridayana. (2018). ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN  ANGGARAN  PENDAPATAN  DAN  BELANJA  DAERAH  DI  KABUPATEN JEMBRANATAHUN . Bisma : Jurnal Manajemen , 136 - 145. Siregar, B. (2015). Akuntansi Sektor Publik (AKuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual) EDISI PERTAMA. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Pusat Bahasa Depdiknas. Sugiyono. (2015). Metode Penelitian dan Pengembangan Research and Development. Bandung : ALFABETA. Wahyuni,  N.  (2010).  ANALISI  RASIO  UNTUK  MENGUKUR  KINERJA  PENGELOLAAN  KEUANGAN DAERAH KOTA MALANG . EL MUHASABAH: Jurnal Akuntansi , 1 - 18. Yulita, & Aris. (2018). ANALISIS KINERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KOTA METRO. Jurnal Bisnis Darmajaya , 34 - 46.
Zuhri, M., & Soleh, A. (2016). ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAUR. Ekombis Review , 187 - 195.