Jurnal Interpretasi Hukum |ISSN: 2746-5047 Vol. 2, No. 1 – April 2021, Hal. 48-52| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.22225/juinhum.2.1.3090.48-52

## PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN ZAT ADIKTIF INHALAN (LEM)
I Kadek Buana Putra Sedana, Nyoman Gede Sugiarta, Luh Putu Suryani Fakultas Ilmu Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar – Bali, Indonesia putusuryani099@gmail.com, nyomansugiartha14@gmail.com, dekbuana@gmail.com

## Abstrak
Penyalahgunaan  zat  adiktif inhalan tidak  memiliki  aturan  khusus  yang  mengatur  mengenai  pelaku penyalahgunaan  yang  menyebabkan  terganggunya  ketertiban  dan  kenyaman  masyarakat  oleh  efek  yang dihasilkan dari zat tersebut sehingga dapat merugikan masyarakat di sekelilingnya dan dapat pula mengancam jiwa  penggunanya  sekaligus  bila  digunakan  secara  berkelanjutan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan sanksi  hukum  yang  diberikan  bagi  pelaku  penyalahgunaan  zat  adiktif inhalan dan  mendeskripsikan  upaya untuk  menanggulangi  terjadinya  penyalahgunaan  zat  adiktif inhalan. Penelitian  ini  didesain  menggunakan penelitian  hukum  normatif  dengan  pendekatan  perundang-undangan  yaitu  melakukan  penelitian  dari  bahan pustaka atau data sekunder dan melakukan penelitian mengenai penanggulangan terhadap penyalahgunaan zat adiktif inhalan .  Adapun  sumber  data  yang  digunakan  yaitu  data  hukum  primer,  sekunder  dan  tersier.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  Penyalahgunaan  zat  adiktif inhalan belum  memiliki  aturan  khusus  namun didalam KUHP dan Undang-Undang telah diatur mengenai dampak dan resiko bila melakukan penyalahgunaan bersama  anak  dibawah  umur,  selanjutnya  untuk  menanggulangi  penyalahgunaan  zat  adiktif inhalan dapat menggunakan upaya kebijakan hukum non hukum pidana (Non Penal) dan kebijakan hukum pidana (Penal). Kata Kunci : Penanggulangan, Pidana, Zat Adiktif Inhalan

## Abstract
The abuse of inhalant addictive substances does not have specific rules governing the perpetrator of abuse that causes  disruption  of  public  order  and  comfort  by  the  effects  of  these  substances  so  that  they  can  harm  the surrounding  community  and  can  also  threaten  the  life  of  the  user  at  the  same  time  if  used  sustainably.  This study  aims  to  explain  the  legal  sanctions  given  to  perpetrators  of  inhalant  addictive  substance  abuse  and  to describe the efforts to overcome the occurrence of inhalant addictive substance abuse. This study was designed using normative legal research with a statutory approach, namely conducting research from library materials or secondary data and conducting research on the prevention of inhalant addictive substance abuse. The data sources used were primary, secondary, and tertiary legal data. The results showed that the abuse of inhalant addictive substances did not have specific rules, but in the Criminal Code and the Law, the impacts and risks of abuse  with  minors,  then  to  overcome  the  abuse  of  inhalant  addictive  substances,  can  use  non-criminal  legal policy measures (Non-Penal) and criminal law policy (Penal).
Keywords : Prevention, Criminal, Inhalant Addicts

## I. PENDAHULUAN
Penyimpangan  adalah tindakan yang tidak dilarang oleh norma hukum, sehingga pelarangan tersebut berjalan  dengan  ancaman  (sanksi)  berupa  hukuman  pidana  tertentu  bagi  siapapun  yang  melanggar norma.  Pidana  adalah  sebagai  semua  norma  hukum  yang  menetapkan  tindakan-tindakan  apa  yang ditekankan  dengan  pidana  dan  dimana  pidana  itu  muncul (Zaidan,  2015) .  Salah  satu  faktor pemantik  terjadinya  tindakan  diluar  norma  adalah  pemakaian  terhadap  benda  yang  berbahan  zat adiktif inhalan yaitu perekat. Perekat adalah bahan yang dapat menempel (biasanya berbentuk cair ) yang dapat menempelkan dua benda atau lebih (Apriyanti & Fithriyah, 2013) .
Perekat  diciptakan  dari  bagian  fauna  maupun  flora,  ataupun  racikan  kimia,  dalam komposisinya  memiliki  bahan  kimia  berbau menyengat.  Manusia  yang  mencium perekat seperti itu tidak akan enak. biasanya manusia salah mencium gasnya. Sangat disayangkan bahan kimia itu tidak baik dan bisa melumpuhkan otak dan mengakibatkan sakit. Perekat dijadikan alternatif karena sangat mudah  untuk  didapatkan.  Lem  dapat  dibeli  diperdagangkan  secara  bebas  yang  kemudian  dengan sengaja dan sadar untuk dihirup sehingga menimbulkan  efek mabuk. kelakukan ini disebut inhalan,
inhalan adalah pemakai memasukan uap kedalam indra penciuman dan uap gas dari zat tersebut seperti uap lem, atau zat lain yang memberikan dampak kehilangan kesadaran.
Zat  adiktif inhalan dapat  menyumbat  otak, memberikan efek bobroknya tubuh dan pikiran secara  permanen. Inhalan dapat  memberikan  pemakai  lumpuh,  kaku  di  mulut  dan  fungsi  otak. Pengguna  inhalan  kronis  sering  memunculkan  gejala  halusinasi,  agitatif  dan  agresif,  cepat  marah. Jika  hal  ini  dibiarkan  terus  berlanjut  akan  merusak  kepribadian  dari  pengguna  dan  dapat  memicu pengguna  melakukan  suatu  tindak  pidana  seperti  halnya  membuat  keributan  dan  mengganggu ketertiban orang lain karena agresif dan mudah emosi dimuka umum.
Kelakukan  yang  paling  mencolok  adalah  kelakukan  pribadi  yang  berubah,  menurunya  rasa sadar,  mental  dan  hati  pemakai  sehingga  membuat  perasaan  enak,  bahagia  dan  dapat  memuluskan proses interaksi pada orang lain (Dharman, 2013) . Dampak zat adiktif inhalan tersebut sangat mirip dengan  dampak  psikotropika.  Psikotropika  adalah  kandungan  berupa  obat,  baik  natural  maupun buatan bukan narkotika (Sholihah, 2015) .
Ada  beberapa  penelitian  terdahulu  yang  relevan  dengan  penelitian  ini  yaitu Soetrisno  et  al., (2015) ; (Hamdani  &  Rahman,  2014) Mengungkapkan  bahwa  Pekerja  anak  melakukan  Interaksi sosial yang beragam terkait peng- gunaan zat Adiktif semakin meningkat dan hal ini merusak mental dan karakter diusia dini, selanjutnya penggunaan zat adiktif sangat berpengaruh terhadap kerusakan alat  kesehatan  reproduksi  anak.  Penelitian  lain  mengungkapkan  bahwa  penggunan  zat  adiktif dikalangan  anak  muda  sangat  susah  diatasai  kerena  zat  adiktif  mudah  mereka  dapatkan  seperti kebiasaan  menggunakan  racikan  sendiri  dari  bahan  lem,  hal  ini  merupakan  bagian  dari  pemerintah untuk mencari solusi mengatasinya (Ananta et al., 2019) .
Perumusan pidana yang dapat dalam UU No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika jika  diamati terus  maka  ditemukan  pembeda  mendasar  hukuman  kepada  tindak  pidana  psikotropika  golongan  I dengan  psikotropika  golongan  lainnya.  Sehingga  penyalahgunaan  tersebut  dapat  dikatakan  sebagai penyalahgunaan yang dapat merusak generasi bangsa dikarenakan kebanyakan dari penyalahgunaan zat  adiktif inhalan berasal  dari  golongan  anak  muda  dan  anak-anak.  Berdasarkan  hal  itu  maka penelitian  ini  dilakukan  dengan  tujuan  menjelasjan  sanksi  hukum  yang  diberikan  bagi  pelaku penyalahgunaan  zat  adiktif inhalan dan  menjelaskan  upaya  untuk  menanggulangi  terjadinya penyalahgunaan zat adiktif inhalan

## II.  METODE PENELITIAN
Penelitian  menggunakan  penelitian  hukum  normatif  dengan  cara  melakukan  penelitian  dari  bahan pustaka atau data sekunder, karena ini terkait sanksi huku maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan  perundang-undangan  dan  konseptual (Soekanto,  2009) .  Penggunaan  norma  adalah melihat  dan  menyimpulkan  norma  yang  menjelaskan  terkait  permasalahan  yang  dibahas.  Adapun beberapa  sumber  bahan  hukum  yaitu  sumber  bahan  hukum  primer,  sekunder  dan  tersier  yang digunakan  yaitu  seperti  Undang-Undang  Dasar  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  1945  (UUD NRI  1945),  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  UU  No  5  Tahun  1997  Tentang Psikotropika,  UU  No  35  tahun  2014  jo  UU  No  23  tahun  2002  tentang  perlindungan  anak. Selain  itu  juga menggunakan hasil-hasil penelitian dari ahli hukum, dan hasil karya dari kalangan hukum  buku,  jurnal  dan  yang  lainya  dan  didukung  dengan  bahan  hukum  yang  luas  dengan memberikan  pemahaman  dan  pengertian  atas  bahan  hukum  lainnya  melalui  kamus,  internet  dan lainya.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Sanksi Hukum Bagi Pelaku Penyalahgunaan Zat Adiktif Inhalan
Fungsi  asas  legalitas  merupakan  asas  yang  sangat  fundamental  dalam  norma  pidana  dengan  fokus utama  adalah  target  capaian  pastinya  hukum  dalam  implementasi  dan  memotong  tindakan pemyimpang  penguasa (Suyanto,  2018) .  Lain  halnya  dengan  asas  hukum  lainya  yang  berkarakter tidak  jelas  dan  bahkan  menjadi  filosofis  dibentuknya  norma  yang  bersifat jelas dan  dikemas dalam bentuk  point-point  dalam  perundang-undangan.  Asas  legalitas  di  Indonesia  secara  jelas  dijelaskan didalam pasal 1 ayat 1 KUHP yang berbunyi Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan  ketentuan  pidana  dalam  undang-undang  yang  ada  terdahulu  dari  pada  perbuatan  itu. Tentunya  untuk  mencapai  tujuan  utama  terciptanya  kepastian  hukum  sangatlah  penting  untuk mengetahui  kendala  dan  faktor  yang  dapat  menghambat  berjalanya  proses  penegakan  hukum.
Menurut (Sumaryanto, 2020) Faktor-faktornya adalah sebagai berikut Faktor di dalam hukumnya itu sendiri,  faktor  sarana  maupun  fasilitas,  faktor  masyarakat  dan  faktor  kebudayaan.  Semua  faktor tersebut diatas saling sinkron, dikarenakan oleh efek dari pelaksanaan norma itu sendiri serta sebagai perbandingan  hukum  yang  diterapkan  dapat  berjalan dengan  baik.  Seperti  halnya  sanksi  yang  akan diberikan  kepada  orang  yang  mengganggu  ketertiban  umum  terlebih  lagi  orang  yang  melakukan penyalahgunaan  narkoba.  Di  berbagai  jenis  narkoba  yang  lagi  ngetrend  di  perkumpulan  orang  tua, remaja  dan  anak  yaitu  tindakan  diluar  norma  pemakai  zat  adiktif  selain  narkotika dan psikotropika dapat terjadi kebutuhan yang diluar batas pikiran serta tidak lancarnya kesehatan bagi pemakai ialah pemakai zat adiktif inhalan.
Dalam  norma  pidana  psikotropika  golongan  I  termuat  tentang  pidana  terkecil,  sedangkan terhadap psikotropika golongan yang lain tidak dijelaskan penjelasan seperti itu. Menurut Pasal 59 UU No  5  Tahun  1997  tentang  Psikotropika  dijelaskan  bahwa  "Menggunakan,  memproduksi, mengedarkan,  mengimpor,  memiliki,  menyimpan  dan  membawa  psikotropika  golongan  I  dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun, paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda  paling  sedikit  Rp.150.000.000,00  (seratus  lima  puluh  juta  rupiah)  dan  paling  banyak Rp.750.000.000,00  (tujuh  ratus  lima  puluh  juta  rupiah)”.  Tindakan  ini  seharusnya  tidak  di gampangkan  karena  jika  dilepas  akan  berkelanjutan,  tindakan  ini  dapat  mencapai  dan  akan  terus melonjak  sesuai  dengan  meningkatnya  teknologi, industri ,  dan urbanisasi ,  diyakini  akan  muncul tindakan  diluar  norma  lain  atau  berganti  dan  meningkatnya  pengguna  zat  adiktif  inhalan  menjadi tindakan narkotika atau psikotropika tergolong berbahaya.
Apabila  orang  dewasa  membiarkan  anak-anak  terjerat  dan  terjerumus  ke  dalam penyalahgunaan  zat  adiktif inhalan maka  norma-norma  mengharuskan  tentang  tidak  diperbolehkan mengizinkan anak masuk dalam tindakan diluar norma zat adiktif, seperti di cantum dalam Pasal 76J ayat  (2)  UU  Perlindungan  Anak  yang  mengatakan  “Setiap  orang  dilarang  dengan  sengaja menempatkan,  membiarkan,  melibatkan,  menyuruh  melibatkan  anak  dalam  penyalahgunaan,  serta produksi  dan  distribusi  alkohol  dan  zat  adiktif  lainnya.”  Sedangkan  mengenai  sanksi  pidana  bagi siapa  saja  yang  melakukan  pelanggaran  kepada informasi di atas, tertuang di pasal 89 ayat (2) yang mengatakan “Setiap  orang  yang  melanggar  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  76J  ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan  denda  paling  sedikit  Rp.  20.000.000,00  (dua  puluh  juta  rupiah)  dan  denda  paling  banyak  Rp. 200.000.000,00  (dua  ratus  juta  rupiah)”.  Adapun  jika  orang  dewasa  yang  melakukan penyalahgunaan  penggunaan  zat  adiktif inhalan ini dan kemudian orang tersebut melakukan suatu Tindakan diluar batas kesadarnya dan melakukan suatu Tindakan yang dapat meresahkan masyarakat umum.  Maka  orang  tersebut  dapat  dijatuhi  hukuman  dikarenakan  perilaku  ini  dapat  digolongkan termasuk  kedalam  mengganggu  ketertiban  umum  yang  termuat  dalam  pasal  492  ayat  1  KUHP berbunyi  “Barang  siapa  dalam  keadaan  mabuk  di  muka  umum  dan  merintangi  lalu  lintas,  atau mengganggu  ketertiban  atau  mengancam  keamanan  orang  lain,  atau  sesuatu  yang  harus  dilakukan dengan hati-hati atau dengan mengadakan Tindakan penjagaan tertentu lebih dahulu sehingga dapat membahayakan  nyawa  atau  Kesehatan  orang  lain,  diancam  dengan  pidana  kurungan  paling  lama  6 (enam) hari atau  pidana  denda  paling  banyak  Rp.300.075,00  (tiga  ratus tujuh  puluh  lima rupiah)”. Hal  ini  menjelaskan  bahwa  meskipun  sanksi  yang  diberikan  kepada  penyalahgunaan  zat  adiktif inhalan  belum  diatur  secara  khusus  dan  spesifik  namun  di  dalam  KUHP  maupun  undang-undang telah mengatur dampak dari penyalahgunaan zat adiktif tersebut.

## 2. Upaya Menanggulangi Terjadinya Penyalahgunaan Zat Adiktif Inhalan
Kebijakan  hukum  pidana  dengan  menggunakan  sarana  pendekatan  artinya  dengan  mengupayakan suatu  penanggulangan  kejahatan  dengan  menggunakan  pendekatan  dan  pencegahan  agar  tidak terjadinya  suatu  tindak  pidana.  namun  tentunya  dengan  harus  menghilangkan  sebab-sebab  dan kondisi yang menimbulkan terjadinya suatu kejahatan atau penyalahgunaan.  Lebih lanjut  Hoefnagels berbicara  cara  mencegah  tindakan  diluar  norma  bisa  dilakukan  dengan  pelaksanaan  norma  pidana (criminal  law  application), pencegahan  tanpa pidana  (prevention  without  punishment) ,  dan memberikan  pemahaman  masyarakat  dengan  tindakan  diluar  norma  dan  kurungan  lewat  media online (influencing views of society on crime and punishment /mass media).
Dengan  konsep  pada  Hoefnagels  yang  dikatakan  tersebut,  point  kemudian  dijelaskannya bahwa  cara  mengurangi  tindakan  yang  berada  diluar  norma  (kebijakan  criminal)  secara  umum
dipecah menjadi 2, yaitu melalui jalan “penal” (norma pidana) dan melalui jalan “non- penal” (bukan/ di luar norma pidana). Dalam pemecahan  G.P. Hoefnagels di atas, cara- cara  yang diaktakan dalam butir (b) dan (c) dapat digolongkan dalam grup upaya non- penal (Arief, 2011) . Upaya  untuk  menanggulangi  terjadinya  penyalahgunaan  zat  adiktif inhalan bagi  masyarakat, anak muda  maupun  anak-anak dengan  menggunakan sarana pendekatan merupakan kebijakan yang sangat  strategis.  Kebijakan  hukum  pidana  dengan  menggunakan sarana pendekatan artinya dengan mengupayakan  suatu  penanggulangan  kejahatan dengan menggunakan pendekatan dan pencegahan  agar  tidak  terjadinya  suatu  tindak  pidana.  namun  tentunya  dengan  harus menghilangkan  sebab-sebab  dan  kondisi  yang  menimbulkan  terjadinya  suatu  kejahatan  atau penyalahgunaan.
Keputusan  non-penal (non-penal  policy) atau  keputusan  pencegahan  kejahatan (crime prevention policy) dengan ini dinamakan dengan cara rasional yang dilaksanakan bagi negara dengan melihat  dampak  dan  menyimpulkan  faktor  atau  sebab  terjadinya  mengapa  tindakan  diluar  norma datang  dan  menjamur,  untuk  kemudian  hasil  melihat  dari  dampak  dan  menyimpulkan  hal  tersebut dilakukan  dengan  cara  untuk  melakukan  keputusan  untuk  menghentikan  terjadinya  dan  menjamur lagi  dengan  suatu  tindakan  diluar  norma  melalui  cara-cara  berbeda  dari  norma  pidana.  Diluar  dari pada konsep demikian, maka untuk mengurangi tindakan diluar norma pemakaian zat adiktif inhalan. Permasalahan  yang  terjadi  mengapa  sering  berpacu  ke  dalam  keputusan  non-  penal  berupa disebabkan minimnya kecakapan norma pidana dalam memanage tindakan diluar norma yang terjadi di kalangan masyarakat.
Keputusan hukum pidana terkenal dengan keputusan pencegahan tindakan yang menyimpang. Karena  keputusan  penal  baru  bisa  berjalan  ketika  tindakan  diluar  norma  terjadi.  Keputusan  hukum pidana  ditandai  sebagai  cara  rasional  dari  beberapa  negara  untuk  mencegah  tindakan  menyimpang dengan memfokuskan cara norma pidana. Penjatuhan hukuman dipakai untuk mengurangi tindakan diluar norma. Dengan peribahasa  lain  ada  cara  fungsionalisasi  norma pidana.  Keputusan  hukum pidana  dengan  memakai  cara  penal  (hukum  pidana)  dimaksudkan  dengan  memfokuskan  suatu pengurangan tindakan diluar norma dengan memakai norma pidana dengan memfokuskan pada sifat represif yang di gunakan dengan sop peradilan pidana, akan berhubungan dengan ritme kriminalisasi. Cara  ini  dilaksanakan  ketika  terjadi  tindakan  diluar  norma  yang  tindakannya  berupa  dijatuhi hukuman (law  enforcement) dengan  memberikan  hukuman  yang  cocok.  Penjatuhan  pidana  dapat ditandai  dengan  cara  sarana  atau  penanggulangan  untuk  mengurangi  penyimpangan  dengan menggunakan  cara  dan  menyimpulkan  norma  UU  pidana  yang  akurat  sehingga  mampu  menjadi patokan pihak penegak hukum. Dijelaskan  sebagai  salah  satu  upaya  karena  masih  terdapat  upaya yang  lain  untuk mengurangi tindakan penyimpangan yang telah dilakukan dengan pencegahan penal atau  kebijakan  pencegahan  tindakan  penyimpangan.  diaktakan  keputusan  hukum  pidana  sebagai keputusan untuk mengusahakan dan menyimpulkan norma pidana yang layak sehingga dapat menjadi patokan bagi pihak penegak hukum karena memang pelaksanaan pidana melewati keputusan hukum pidana melewati beberapa tingkatan.
Menurut Arief,  (2012) membagi  ketiga  tahapan  tersebut  menjadi  tahap  formulasi  (proses legislatif),  tahap  aplikasi  (proses  peradilan/ judicial )  dan  tahap  eksekusi  (tahap  administrasi). Digunakannya pidana untuk menanggulangi penyalahgunaan zat adiktif inhalan dapat ditempuh tiga cara  yaitu  tahapan  menggabungkan  kebijakan  hukum  pidana  oleh  lembaga  yang  terkait,  kemudian dilaksanakan  oleh  pihak  penegak  hukum  dalam  implementasi  yaitu  penyidik,  penuntut  umum  dan hakim.  Selanjutnya  dijalankan  oleh  pihak  penegak  hukum  di  tahap  pelaksanaan  pidana.  Dalam kesempatan  ini  akan  difokuskan  di  dalam  permasalahan  kebijakan  hukum  pidana  terhadap penyalahgunaan zat adiktif inhalan.
Tahap kebijakan dapat dilihat dari sebuah proses terjadinya pidana dengan menyimpulkan dan menitik fokuskan tindakan-tindakan mana saja yang bisa dan dapat  dijatuhi  hukuman  dan  tindakan diluar  norma  mana  saja  yang  tidak  dapat  dijatuhi  hukuman,  macam-macam  hukuman  yang  dapat diberikan  terhadap  tindakan  yang  dapat  dijatuhi  hukuman  itu  dan  norma  atau  pedoman  dijatuhi kurungan terhadap tindakan yang dibenarkan sebagai tindak pidana tersebut.

## IV.  SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Dari hasil analisis data dapat disimpulan bahwa Sanksi hukum yang dapat diberikan dan dijatuhkan kepada  pelaku  penyalahgunaan zat adiktif inhalan yaknik  penyalahgunaan  psikotropika  golongan  I dikarenakan  efek  yang  didapatkan  dan  kandungan  dari  zat  adiktif inhalan hampir  serupa  dengan psikotropika  diatur  dalam  Pasal  59  UU  No  5  Tahun  1997  tentang  Psikotropika  dan  apabila memberikan  dampak  dapat  digolongkan  termasuk  kedalam  pasal 492 ayat 1 KUHP dan turut serta mengajak anak dibawah umur Pasal 76J ayat (2) dan pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak,  selanjutnya  upaya  untuk  menanggulangi  dan  mencegah  terjadinya  tindakan  diluar  norma penyalahgunaan  zat  adiktif inhalan dengan  cara  melakukan  upaya  kebijakan  hukum  pidana  (Non Penal)  dengan  cara  melakukan  pendekatan  yang  berasal  dari  dasar  yaitu  dari  masyarakat  dan pendekatan dari sektor pemerintahan untuk mengetahui apa yang akan terjadi dan menjadi sebab dan yang menjadi akibat terjadinya suatu penyimpangan dan melakukan upaya kebijakan hukum pidana (Penal) dengan cara melakukan pendekatan yang berasal dan melalui Undang- Undang yang masih berlaku dan aturan-aturan yang telah dijalankan.

## 2. Saran
Dari  hasil  penelitian  di  atas,  adapun  saran  yang  dapat  disarankan  yaitu  Kepada  masyarakat  sebagai korban penyalahgunaan tindakan yang berada diluar norma maupun pelaku yang melakukan tindakan diluar  norma  perlunya  mengetahui  dampak  yang  diberikan  dari  penyalahgunaan  zat  adiktif inhalan yang  dapat  merusak  organ-organ  tubuh  dan  dapat  menimbulkan  resiko  kematian.  Perlunya keterbukaan  yang  dimulai  dari  keluarga  hingga  perluny berinteraksi sosial agar dapat mencegah dan menghilangkan  penyebab  timbulnya  penyalahgunaan  zat  adiktif  tersebut,  selanjutnya  Kepada pemerintah  untuk  terus  melakukan  penyuluhan  mengenai  bahayanya  zat  adiktif inhalan bila dikonsumsi  dan  dampak  dari  zat  adiktif inhalan bila  digunakan  secara  terus-menerus  dan membuatkanya suatu regulasi baru yang khusus mengatur mengenai penyalahgunaan penggunaan zat adiktif agar semakin tegas dalam memberantas suatu penyimpangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ananta,  A.,  Haqi,  R.  S.,  &  Ariani,  R.  (2019).  Penyuluhan  Remaja  Anti  Narkotika  dan  Psikotropika. Jurnal Abdikarya: Jurnal Karya … , 03 (04), 300–302.
Apriyanti, D., & Fithriyah, N. H. (2013). Pengaruh Suhu Aplikasi Terhadap Viskositas Lem Rokok dari Tepung Kentang. Konversi , 2 (2), 23–34 . Arief, N. B. (2011). Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru) . Kencana . Arief,  N.  B.  (2012). Kebijakan  Formulasi  Ketentuan  Pidana  dalam  Peraturan  Perundang-Undangan . Semarang: Pustaka Magister. Dharman, F. (2013). Mengenal Jenis dan Efek Buruk Narkoba . Tangerang: Visimedia . Hamdani,  M.,  &  Rahman,  A.  (2014).  Interaksi  Sosial  Pekerja  Anak  terhadap  Penggunaan  Zat  Adikti. Jurnal HKMI , 2 (2), 219–226 . Sholihah,  Q.  (2015).  Efektivitas  Program  P4Gn  Terhadap  Pencegahan  Penyalahgunaan  Napza. Jurnal Kesehatan Masyarakat , 10 (2), 153–159.
Soekanto, S. (2009). Penelitian Hukum Normatif . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Soetrisno, S., Trimulya, D. M., & Riyanto, S. (2015). Hubungan Pembelajaran Kesehatan Reproduksi Remaja Dengan Pengetahuan tentang Napza Siswa  SMU di Surakarta. Jurnal Kesehatan Reproduksi , 1 (3), 196– 202. Sumaryanto, A. D. (2020). Kapita Selekta Pidana Khusus . Surabaya: C.V Jakad Media. Suyanto, H. (2018). Pengantar Hukum Pidana . Yogyakarta: CV Budi Utama . Zaidan, M. A. (2015). Menuju Pembaruan Hukum Pidana . Jakarta: Sinar Grafika.