## Mewujudkan  Pemilu  Berkualitas:  Kontribusi DKPP  dalam  Menanggulangi  Pelanggaran Etik Penyelenggaraan Pemilu
Muhammad Zulkarnain 1* , Nanik Prasetyo Ningsih 2
1 Program Magister Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Email: M.zulkarnain.psc21@mail.umy.ac.id
2 Program Magister Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta *surel korespondensi : M.zulkarnain.psc21@mail.umy.ac.id
Abstract: The  implementation  of  elections  is  a  fulfillment  of  the  political  rights  of  the people. In order to realize people's sovereignty, a code of ethics for organizing elections was formed  which  was  under  the  authority  of  the  DKPP.  DKPP  plays  an  important  role  in violations of the implementation of elections in Indonesia, this study aims to analyze the role of  DKPP  in  violations  of  the  implementation  of  elections.  This  research  is  normative  legal research. The results of the study show that: The role of the DKPP in the event of a violation will be responsive and responsive to all complaints, as an example can be seen from the two decisions  that  the  author  analyzed  even  though  there  were  results  that  rejected  the complainant's complaint but all of them still went through the problem solving procedure. According to the author, DKPP has carried out its role based on the two decisions above. But regarding the sanctions against the accused, according to the author, it needs to be updated so that it will have a deterrent effect on the accused.
Keywords : Settlement of Violations of the Code of Ethics; General Elections; DKPP.
Abstrak: Penyelenggaraan  Pemilu  sebagai  suatu  pemenuhan  hak  politik  dari  masyarakat. Untuk  mewujudkan  kedaulatan  rakyat  maka  dibentuk  kode  etik  penyelenggaraan  pemilu yang  dibawah  kewenangan  DKPP.  DKPP  berperan  penting  terhadap  pelanggaran penyelenggaraan Pemilu  di Indonesia,  penelitian ini bertujuan menganalisis  peranan  DKPP dalam  pelanggaran  penyelenggaraan  Pemilu.  Penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum normatif . Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa:  Peranan  DKPP  apabila  terjadi  pelanggaran akan tanggap dan responsif terhadap seluruh pengaduan, sebagai contoh dapat dilihat dari kedua putusan yang penulis analisis meskipun terdapat hasil yang menolak aduan pengadu tetapi  seluruhnya  tetap  melewati  prosedur  penyelesaian  masalah.  DKPP  menurut  penulis telah  menjalani  peranannya  berdasarkan  kedua  putusan  diatas.  Tetapi  terkait  sanksi terhadap teradu menurut penulis perlu untuk diperbaharui sehingga akan memberi efek jera terhadap teradu.
Kata Kunci : Penyelesaian Pelanggaran etik; Pemilu; DKPP.
Vol. 9, No. 3 September 2023

## Article History
Received: 22/08/2023 Revised: 31/01/2024 Accepted: 08/02/2024

## PENDAHULUAN
Indonesia adalah negara demokrasi 1 , sebagai negara yang menganut sistem demokrasi Indonesia  tentu  mempunyai  ciri  dasar  demokasi  diantaranya  adalah  adanya  Pemilihan Umum atau dikenal dengan istilah Pemilu 2 . Pemilihan umum sebagai mekanisme perubahan politik  terkait  arah  dan  pola  kebijakan  publik  dianggap  sangat  penting 3 ,  dikarenakan penyelenggaraan  pemilu  yang  demokratis  butuh  penyelenggara  Pemilu  yang  berintegritas sebagai  sarana  mewujudkan  kedaulatan  rakyat  maka  diperlukan  kode  etik  dalam penyelenggaraan Pemilu. Penyelenggaraan Pemilu merupakan suatu pemenuhan hak politik dari  masyarakat 4 .  UU  Nomor  7  Tahun  2023 Tentang  Pemilu  mengatur  mengenai  anggota penyelenggara  Pemilu  terdiri  dari  KPU,  BAWASLU  dan  DKPP.  Anggota  DKPP  dalam menjalankan  kewenangannya  wajib  berpedoman  pada  peraturan  perundang-undangan 5 . DKPP  dianggap  sebagai  lembaga  yang  dapat  memperbaiki  demokrasi  khususnya penyelenggaraan  Pemilu.  Proses  perubahan  demokrasi  menuju  arah  yang  lebih  baik  salah satunya  dibentuk  DKPP  sebagai  lembaga  penegakan  kode  etik  atas  pelanggaran pelaksanaan  Pemilu.  Landasan  hukum  dibentuknya  DKPP  yakni  dalam  Undang-Undang Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum.  Pada  Pasal  1  dituliskan  bahwa  lembaga DKPP,  bersamaan  dengan  lembaga  KPU  dan  Bawaslu,  termasuk  dalam  kesatuan  struktur yang  melaksanakan  fungsi  penyelenggaraan  pemilu.  Adapun  tugas  DKKP  meliputi: Menerima  aduan  dan/atau  laporan  dugaan  adanya  pelanggaran  kode  etik  yang  dilakukan oleh  Penyelenggara  Pemilu  dan  Melakukan  penyelidikan  dan  verifikasi,  serta  pemeriksaan atas  aduan  dan/atau  laporan  dugaan  adanya  pelanggaran  kode  etik  yang  dilakukan  oleh Penyelenggara  Pemilu.  Oleh  karena  itu,  DKPP  diharapkan  bisa  mengatasi  dan  mencegah praktik penyimpangan dalam penyelenggaraan pemilu. DKPP dalam menjalankan wewenang dan peranannya tidak hanya memberi peringatan tetapi memberhentikan anggota KPU dan BAWASLU  jika  terbukti  melanggar  kode  etik  penyelenggaraan  pemilu.  Kode  Etik Penyelenggara Pemilu berdasarkan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu  adalah suatu kesatuan asas moral,  etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi Penyelenggara Pemilu berupa kewajiban atau larangan,  tindakan  dan/atau  ucapan  yang  patut  atau  tidak  patut  dilakukan  oleh
1 Maura  Ovi  and  Yudha  Christilla,  “Analisis  Sifat  Putusan  Dewan  Kehormatan  Penyelenggara  Pemilu  Terhadap Perwujudan” 5, no. 3 (2021): 310–37.
2 A.  Sakti  R.S.  Rakia  and  Wahab  Aznul  Hidaya,  “Aspek  Feminist  Legal  Theory  Dalam  Peraturan  Perundang- Undangan Di Indonesia,” Amsir Law Journal 4, no. 1 (2022): 69–88, https://doi.org/10.36746/alj.v4i1.104.
3 Ratnia  Solihah,  Arry  Bainus,  and  Iding  Rosyidin,  “Pentingnya  Pengawasan  Partisipatif  Dalam  Mengawal Pemilihan  Umum  Yang  Berintegritas  Dan  Demokratis,” Jurnal  Wacana  Politik  3,  no.  1  (2018):  14–28, https://doi.org/10.24198/jwp.v3i1.16082.
4 Moch. Nurhasim, “Potensi Pelanggaran Etik Pada Pemilu Paralel 2024,” Etika Dan Pemilu 7, no. Juni (2021): 25– 45.
5 Adrian  Faridhi,  “Pelanggaran  Etik  Penyelenggara  Pemilu  Kabupaten  Rokan  Hulu  Tahun  2015-2016,” Jurnal Hukum Respublica 16, no. 1 (1970): 150–64, https://doi.org/10.31849/respublica.v16i1.1433
Penyelenggara Pemilu 6 .
Anggota  DKPP  sebagai  penyelenggara  Pemilu  berkaitan  erat  dengan  etika  pegawai perorangan.  Anggota  DKPP  dalam  memeriksa  dan  memutus  pelanggaran  etik  dalam penyelenggaraan  pemilu  harus  aktif  dan  responsif  pada  seluruh  laporan  pengaduan pelanggaran  etik.  Untuk  menjaga  DKPP  Sebagai  lembaga  baru,  DKPP  sangat  penting dimasyarakatkan  guna  dapat  dikenali  publik  terkait  peranan,  tugas,  fungsi  dan wewenangnya.  Banyaknya  putusan  yang  memberikan  sanksi  atas  pelanggaran  etik  dalam penyelenggaraan  pemilu  yang  dilakukan  oleh  penyelenggara  Pemilu  menunjukkan  DKPP telah menunjukkan peranannya untuk mencegah pelanggaran etik dalam penyelenggaraan pemilu.
Terdapat  anggapan  bahwa  DKPP  terlalu  ”ringan  tangan”  dalam  menanggapi  laporan dan  mengadili  pengaduan  atas  pelanggaran  etik  dalam  penyelenggaraan  Pemilu.  Peranan DKPP dikatakan berpotensi mengalami penyimpangan tingkah laku sebagai penyelenggara Pemilu. penyelenggara Pemilu yang independen dan tidak memihak berdasarkan Peraturan Bersama  KPU,  BAWASLU,  DKPP  No.  13,  No.  11  dan  No.  1  Tahun  2012  tentang  Kode  Etik Penyelenggara  Pemilu,  adanya  kode  etik  ini  dikatakan  untuk  mencapai  Pemilu  berkualitas agar  independesi  dalam  penyelenggaraan  pemilu  terjaga.  Namun,  pada  faktanya  banyak penyelenggara  Pemilu  yang  melakukan  pelanggaran,  berupa  pelanggaran  administrasi, pelanggaran etik hingga pelanggaran pidana yang dapat mencederai semangat kedaulatan rakyat  yang  menjadi  tujuan  dari  Pemilu  itu  sendiri.  Badan  Pengawas  Pemilu  (Bawaslu)  RI menyampaikan laporan pengawasan selama masa kampanye. Sampai saat ini, Bawaslu telah menemukan  ada  320  pelanggaran  pemilu.  Komisioner  Bawaslu  RI,  menyampaikan berdasarkan data real time SigapLapor per Rabu, 3 Januari 2024, Pukul 16.46 WIB, terdapat 703 laporan, dan temuan 312 7 . Akibat dari  pelanggaran etik yang  banyak terjadi,  menurut penulis terdapat urgensi di dalamnya. Pada penelitian ini penulis berfokus pada pelanggaran etik dalam penyelenggaraan pemilu. Pedoman DKPP dalam melaksanakan kewenangan dan tugas  dalam  menindak  lanjuti  laporan  dan  kasus  terkait  pelanggaran  etik  dalam penyelenggaraan  Pemilu  di  atur  dalam  Undang-Undang  Pemilu  serta  diatur  juga  dalam peraturan DKPP.
Pada  tahun  2023  terdapat  beberapa  putusan  DKPP  terkait  pelanggaran  pemilu, diantaranya:  Putusan  No.  55-PKE-DKPP/III/2023  dan  Putusan  No.  54-PKE-DKPP/III/2023. Kedua putusan tersebut berkaitan dengan pelanggaran etik pemilu yang merupakan topik utama dalam penelitian ini dimana akan membahas lebih lanjut terkait “Peranan DKPP dalam Penyelesaian  Pelanggaran  etik  dalam  penyelenggaraan  pemilu”  yang  akan  dianalisis  dari kedua putusan terkait pelanggaran etik dalam penyelenggaraan pemilu. Tujuan penelitian ini
6 Kordinator Divisi et al., “PENYELENGGARA PEMILU” 4 (2024): 45–54.
7 "Bawaslu RI Temukan 320 Pelanggaran Pemilu, 33 Kasus Soal Netralitas ASN"  https://news.detik.com/pemilu/d- 7123026/bawaslu-ri-temukan-320-pelanggaran-pemilu-33-kasus-soal-netralitas-asn,diakses 05 Februari 2024.
yakni  untuk  mengetahui,  mengkaji  terkait  peranan  DKPP  dalam  penyelesaian  pelanggaran etik dalam penyelenggaraan pemilu dan mengusulkan konsep ideal terhadap penyelesaian pelanggaran etik dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia.
Penelitian terdahulu yakni: pertama, oleh Maura Ovi Yudha Christilla dan Isharyanto di tahun 2021 dengan judul “Analisis sifat putusan dewan kehormatan penyelenggara pemilu terhadap  perwujudan  good  governance  ditinjau  dari  perspektif  profesionalisme  birokrasi dan  pelayanan  publik”.  Berdasarkan  hasil  penelitian  pada  jurnal  ini  menunjukkan  sifat putusan yang dimiliki oleh DKPP menunjukkan korelasi dengan penerapan good governance melalui terlaksananya konsep good governance. Implikasi terhadap eksistensi sifat putusan DKPP  menggambarkan  bahwa  adanya  aktualisasi  tujuan  dan  prinsip  penyelenggaraan pemilu,  terwujudnya  tujuan  pemerintahan  yang  baik,  dan  terpenuhinya  indikator-indikator birokrasi dan pelayan publik yang mengutamakan asas pelayanan publik. Perbedaan dengan penelitian penulis yakni penulis menganalisis peran DKPP dalam Penyelesaian Pelanggaran etik dalam penyelenggaraan pemilu. Dengan tujuan untuk mencaritahu apakah DKPP dalam menjalankan  tugasnya  sudah  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku  dan  tidak  memihak pada pihak tertentu demi mewujudkan pemilu yang sesuai dengan prinsip demokrasi.
Kedua,  oleh  Kiani  Irena  pada  tahun  2020  dengan  judul  “ Kewenangan  Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Dalam Memutus Pelanggaran Kode Etik” 8 .  Berdasarkan  hasil  penelitian  bahwa  berdasarkan  UU  No.  7  Tahun  2017  tentang Pemilihan Umum pada Pasal 159 angka (2) huruf d menyatakan DKPP memiliki kewenangan untuk memutus Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Peraturan DKPP RI Nomor 2 Tahun  2017  tentang  Kode  Etik  dan  Pedoman  Perilaku  Penyelenggara  Pemilu  merupakan sebuah  landasan  pelaksanaan  kode  etik  bagi  Penyelenggara  Pemilu.  Peraturan  tersebut berisi  prinsip-prinsip  kode  etik  yang  wajib  dipatuhi  oleh  setiap  Penyelenggara  Pemilu. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut dinyatakan sebagai bentuk Pelanggaran Kode Etik  Penyelenggara  Pemilu.  Selain  itu,  pengikaran  terhadap  sumpah/janji  profesi  masing- masing juga termasuk dalam Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Berdasarkan UU No.  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum  dalam  Pasal  458  angka  (3)  putusan  DKPP bersifat  final  dan  mengikat  ( final  and  binding).  Beberapa  putusan  DKPP  kemudian menimbulkan kontroversi karena tidak ditindaklanjuti atau tidak dilaksanakan oleh lembaga yang bersangkutan. Walaupun UU menjelaskan mengenai sifat putusan DKPP yang final dan mengikat, namun sanksi yang diputuskan untuk dilaksanakan oleh lembaga terkait terkesan bersifat  rekomendasi  saja  karena  pelaksanaannya  tidak  dapat  dipaksakan  oleh  DKPP. Perbedaan  dengan  penelitian  penulis  yakni  penulis  menganalisis  peran  DKPP  dalam Penyelesaian  Pelanggaran  etik  dalam  penyelenggaraan  pemilu  dengan  menganalisis  kasus
8 Donald  A.  Rumokoy  dan  Carlo  A.  Gerungan  Maki,  Kiani  Irena,  “KEWENANGAN  DEWAN  KEHORMATAN PENYELENGGARA  PEMILUREPUBLIK  INDONESIA  DALAM  MEMUTUS  PELANGGARAN  KODE  ETIK,” LEX ADMINISTRATUM VIII, no. No. 4 (2020): 73–92.
yang  ada  sehingga  peran  DKPP  dalam  menyelesaikan  pelanggaran  pemilu  dapat  dilihat. Penulis menggunakan reguulasi perundang-undangan yang berlaku saat ini.

## METODE PENELITIAN
Penulis  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif  dalam  penelitian  ini, penelitian  normatif  penulis  akan  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  data sekunder yang berkaitan erat dengan permasalahan penelitian 9 . Penelitian ini menggunakan metode  pendekatan  kasus  yakni  kasus 10 yang  terkait  dengan  pelanggaran  etik  dalam penyelenggaraan  pemilu  di  Indonesia  yang  mana  terdapat  dua  kasus  yang  penulis  bahas dalam  penelitian  ini.  Pendekatan  kasus  penulis  lakukan  untuk  mengetahui  langkah  yang dilakukan  oleh  DKPP  apabila  terdapat  laporan  terkait  pelanggaran  etik  dalam penyelenggaraan pemilu. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari: Bahan hukum primer yakni  peraturan  perundang-undangan  yang  tertera  dalam  penelitian  ini.  Bahan  hukum sekunder untuk mendukung bahan hukum primer penulis  gunakan yakni  dalam  penelitian ini meliputi: Buku hukum, jurnal hukum,  doktrin dan pendapat ahli hukum,  hasil penelitian terkait  dengan  permasalahan  penelitian.  Analisis  akan  penulis  lakukan  secara  deskriptif dalam mengkaji sehingga penulis menemukan kesimpulan yang cocok untuk penelitian ini. Pada  dasarnya  penulisan  ini  menggunakan  penelitian  secara  yuridis  normatif  atau  sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia 11 .

## PEMBAHASAN

## A. Peranan  Dewan  Kehormatan  Pemilu  dalam  Penyelesaian  Pelanggaran  etik  dalam penyelenggaraan pemilu
Dalam peraturan bersama KPU, BAWASLU dan DKPP dikatakan bahwa penyelenggaraan pemilu sebagai lembaga penyelenggara pemilu, lembaga tersebut terdiri dari anggota KPU dan  Bawaslu  yang  bergabung  membentuk  anggota  DKPP  dan  memiliki  fungsi penyelenggara pemilu. Dalam penyelenggaraa Pemilu, etika memiliki peranan yakni sebagai pedoman atas perilaku para Penyelenggara Pemilu. Pedoman perilaku yang dimaksud juga dituangkan dalam bentuk Peraturan yakni pada peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik  dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu 12 .  Dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara  pemilu  diatur  oleh  kode  etik  yang  berisi  kewajiban  untuk  patuh,  larangan, tindakan,  ucapan  yang  mana  etik  tersebut  berlandaskan  pada  Pancasila,  UUD  1945,
9 Solihah,  Bainus,  and  Rosyidin,  “Pentingnya  Pengawasan  Partisipatif  Dalam  Mengawal  Pemilihan  Umum  Yang Berintegritas Dan Demokratis.”
10 Sri  Mamuji  Soerjono  Soekanto, Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu  Tinjauan  Singkat  (Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 2013).
11 Anang  Dony  Irawan,  “PENDIDIKAN  POLITIK  BAGI  PEMILIH  MENJELANG  PEMILU  SERENTAK  2019”  3,  no.  2 (2019).
12 Nur  Fadilah  Al  Idrus  and  Rufaidah,  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Petani  Korban  Penipuan  Jual  Beli  Bawang Merah,” Krtha Bhayangkara 17, no. 1 (2023): 201–16, https://doi.org/10.31599/krtha.v17i1.2143.
ketetapan  MPR,  undang-undang,  Sumpah  Jabatan,  Janji  Jabatan,  Asas  dan  Kredibilitas seluruh pihak 13 .
Keadaan  ini  menimbulkan  adanya  wewenang  serta  sanksi  pada  penyelenggara  pemilu apabila  melanggar  ketentuan  dalam  Kode  etik  dan  penegakannya  jadi  perihal  substansial sebagai  pemahaman  kesadaran  etik  penyelenggaraan  Pemilu  guna  sadar  akan  tugas  dan wewenang  dan  dijalankan  secara  independen.  Maka,  adanya  Dewan  Kehormatan Penyelenggara  Pemilu  sebagai  bentuk  penegakan  kode  etik  serta  menjaga  kemandirian, integritas dan kredibilitas Penyelenggara Pemilu 14 . Anggota penyelenggara pemilu dituntut untuk  patuh  pada  undang-undang  dan  ketentuan  kode  etik.  Kewenangan  Dewan Penyelenggara  Pemilu  meliputi 15 memanggil  para  pihak  baik  itu  penyelenggara  Pemilu, pelapor,  saksi, yang terkait  dalam laporan  pelanggaran etik. Kemudian memberikan sanksi apabila terbukti dan memutuskan hasil pelanggaran.
Terkait kewajiban DKPP diatur dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu, meliputi penerapan prinsip menjaga kemandirian, keadilan, transparansi, dan juga imparsial. Kemudian  DKPP  juga  berkewajiban  menegakkan  norma,  kaidah,  dan  etika  penyelenggara Pemilu serta wajib bersifat pasif, netral dan menyampaikan putusan pada para pihak terkait untuk dilakukan tindak lanjut 16 .
Ketentuan  acara  dalam  pelanggaran  etik  dalam  penyelenggaraan  pemilu  terkait  yang bisa  mengadukan  pelanggaran  etik  pemilu,  meliputi:  Penyelenggaran  Pemilu,  Peserta Pemilu, Tim Kampanye, Masyarakat, Pemilih. Langkah yang ditempuh DKPP apabila terdapat pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu yakni akan menerima laporan dan pengaduan oleh yang bisa melaporkan dan akan merespon hal tersebut secara aktif. Selanjutnya dalam penelitian  ini  mengkaji  peranan  DKPP  dalam  penyelesaian  pelanggaran  etik  yakni berdasarkan:
a) Putusan  No.  55-PKE-DKPP/III/2023,  pengadu  bernama  Jemis  dan  teradu  bernama Jacob,  pengadu  sebagai  ketua  Bawaslu  Kabupaten  Maluku  Barat  Daya  dan  teradu sebagai anggota KPU Kabupaten Maluku Barat Daya. Pokok aduan pengadu meliputi:
i. Pada  Januari  2023  teradu  tidak  menghadiri  pelaksanaan  Pelantikan  dan
13 Jihan Anjania Aldi, Elma Putri Tanbun, and Xavier Nugraha, “Tinjauan Yuridis Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (Dkpp) Dalam Menciptakan Pemilu Yang Demokratis Di Indonesia,” De’Rechtsstaat 5, no. 2 (2019): 137–103, https://doi.org/10.30997/jhd.v5i2.1941.
14 Adrian  Faridhi,  “Pelanggaran  Etik  Penyelenggara  Pemilu  Kabupaten  Rokan  Hulu  Tahun  2015-2016,” Jurnal Hukum Respublica 16, no. 1 (1970): 150–64, https://doi.org/10.31849/respublica.v16i1.1433.
15 DKPP, https://dkpp.go.id/institusi/, akses 20 Agustus 2023
16 Aldi, Tanbun, and Nugraha, “Tinjauan Yuridis Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (Dkpp) Dalam Menciptakan Pemilu Yang Demokratis Di Indonesia.”
Pengambilan  Sumpah  dan  Janji  Calon  Anggota  PPS.  ia  dikatakan  telah mengajukan  surat  berhenti  menjadi  anggota  KPU  pada  6  Desember  2022 tetapi diduga ia menggunakan fasilitas KPU karena belum ada surat keputusan berhenti tetap sebagai anggota KPU
ii. Selanjutnya  pokok  aduan  yakni  teradu  dikatakan  tidak  pernah  mendaftar  sebagai anggota  partai  Golkar,  kemudian  pada  5  November  2022  teradu  telah mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPRD dengan Partai Golkar, alasan teradu yakni agar dapat mempercepat pengunduran dirinya sebagai Anggota KPU, tetapi pihak DPD Partai Golkar secara fisik belum menerima surat pengunduran diri teradu
iii. Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya telah mengundang teradu pada undangan klarifikasi.  Pada  undangan  pertama  tanggal  26  Januari  2023  tidak  dipenuhi  oleh teradu.  Kemudian  undangan  kedua  diberikan  tanggal  27  Januari  2023  dan  masih tidak  dihadiri  oleh  teradu.  Undangan  ketiga  pada  tanggal  30  Januari  2023  juga tidak dihadiri teradu.
Pertimbangan  putusan  ini  yakni  berkaitan  dengan  jawaban  teradu  atas  dugaan yang  ada.  Teradu  membenarkan  beberapa  hal  menyangkut  dugaan  masih menggunakan  fasilitas  KPU  berupa  mobil  bahwa  benar  mobil  masih  digunakannya, juga dugaan mendaftar calon anggota Partai Golkar dan Calon Anggota DPRD Partai Golkar serta pada saat mendaftar sebagai Calon  ia tidak  datang langsung dan hanya mengirimkan  dokumen  pendaftaran  Calon  Anggota  DPRD  kepada  Tim  Penjaringan Calon Anggota DPRD. Teradu menyadari status yang ia miliki bahwa ia adalah sebagai anggota  KPU,  hal  ini  membuat  ia  hingga  kini  belum  mengurus  KTA  dan  belum mengikuti  pertemuan,  rapat,  atau  kegiatan  lain  Partai  Golkar.  DKPP  menilai  tindakan Teradu tidak dibenarkan secara hukum dan secara etika. Selanjutnya terkait tanggapan teradu dianggap sebagai tanggapan yang tidak meyakinkan DKPP.
b) Putusan No. 54-PKE-DKPP/III/2023 pengadu adalah Ramida Sari selaku Guru. Teradu I Brotoseno,  Ketua  KPU  Kabupaten  Bengkulu  Tengah.  Teradu  2  Haidir,  Anggota  KPU Kabupaten Bengkulu Tengah. Teradu 3 H. Mulyadi, Anggota KPU Kabupaten Bengkulu Tengah. TeradU 4 Meiky Helmansyah, Anggota KPU Kabupaten Bengkulu Tengah, dan teradu  5  Nora  Agustin,  Anggota  KPU  Kabupaten  Bengkulu  Tengah.  Pengadu melaporkan para teradu karena:
i. Para  teradu  merupakan  anggota  penyelenggara  pemilu  yang  juga  merupakan penilai  dalam  PPS  yakni  calon  anggota  pada  tahap  wawancara  seleksi  yang dianggap pengadu tidak sesuai ketentuan regulasi pada calon anggota termasuk pengadu yang merasa hanya diwawancara oleh salah satu dari lima teradu dan hanya beberapa menit saja
ii. Pengadu menyatakan ada tahapan di Keputusan KPU yang dilewatkan oleh pihak KPU  Kabupaten  Bengkulu  Tengah  yaitu  pengumuman  hasil  wawancara  dan beberapa penilaian yang tidak disampaikan secara rinci sesuai ketentuan dalam regulasi yang ada
iii. Kemudian  dikatakan  bahwa  melalui  media  online  (salah  satu),  komisioner  KPU Kabupaten Bengkulu Tengah (salah satu) menyatakan bahwa pada saat tahapan seleksi PPS yakni pada tahapan wawancara berlangsung terdapat indikator dari psikologi  serta  indikator  pada  gerak  tubuh  dan  indikator  mental  yang diperhatikan penguji, menurut teradu hal tersebut tidak sesuai dengan lampiran format wawancara yakni pada Keputusan KPU No. 534 karena tidak disebutkan indikator seperti yang dikatakan oleh komisioner melalui salah satu media onine tersebut.
Pertimbangan putusan ini yakni berkaitan dengan seluruh fakta dan pernyataan para  pihak,  atas  keterangan  dan  tanggapan  Para  Teradu  yang  menolak  seluruh laporan  pengaduan  kecuali  hal-hal  yang  diakui  oleh  teradu.  Pendapat  DKPP  yakni penilaian  yang  dimadsud  dalam  putusan  ini  yakni  berkaitan  dengan  kewenangan para  teradu  yakni  menilai  calon  anggota  Pemilu  sesuai  dengan  pedoman  pada Keputusan  KPU  No.  534  Tahun  2022.  Oleh  karena  itu  metode  para  teradu  dalam melaksanakan  proses  tahapan  wawancara  calon  sudah  sesuai  aturan  yang  berlaku, kemudian terkait tidak menyampaikan nilai dalam penilaian hasil seleksi wawancara benar adanya para teradu tidak mengumumkan nilai tiap-tiap peserta namun hanya menyampaikan anggota yang lolos hal ini dilakukan dengan berpedoman Keputusan KPU  No.  534  Tahun  2022.  Kemudian  para  teradu  telah  beritikad  baik  dengan mempersilahkan para peserta seleksi  PPS untuk mengetahui nilai seleksi wawancara untuk  mengajukan  permohonan  layanan  informasi.  Atas  fakta  tersebut  DKPP berpendapat dalam penilaian bahwa DKPP tidak memiliki alasan hukum serta alasan etika  untuk  menjatuhkan  etik  pada  para  teradu  karena  para  teradu  dalam melaksanakan tahapan pembentukan PPS  telah sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  dan  terkait  tanggapan  yang  diberikan  para  teradu  dianggap DKPP  telah  meyakinkan  DKPP,  para  teradu  tidak  terbukti  melakukan  pelanggaran etik.
Peranan DKPP dalam kedua putusan dapat dilihat dengan jelas bahwa anggota DKPP dalam  menyikapi  laporan  pengadu  atas  permasalahan  yang  diajukan  pengadu  disikapi dengan  adil 17 .  Berdasarkan  keadilan  dalam  penegakan  etika  penyelenggara  pemilu cakupannya  sebenarnya  lebih  luas  tidak  sekedar  dalam  kerangka  penegakan  hukum.
17 Wahab Aznul Hidaya, “The Role of Witness and Victim Protection Agency for Imekko Tribe in Criminal Justice System in Sorong” 8, no. 2 (2023): 176–91, https://doi.org/10.23917/laj.v8i2.2363.
Karena,  dalam  penyelenggaraan  pemilu,  keadilan  merupakan  kata  kunci  yang  mutlak diperhatikan, mulai  dari penyusunan regulasi, pelaksanaan regulasi kepemiluan oleh para penyelenggara  dan  pemangku  kepentingan,  dan  masyarakat  sebagai  pemilik  kedaulatan. Keadilan harus dijadikan sebagai faktor penting yang dapat mempengaruhi perilaku para pemangku kepentingan dalam proses penyelenggaraan pemilu 18 . Dengan kerangka hukum yang  kokoh  berlandaskan  norma  dan  nilai  yang  dipegang  suatu  masyarakat,  kemudian dijalankan dengan memperhatikan  asas  keadilan, maka  penegakan  etika  penyelenggara pemilu    dapat    berjalan    secara    efektif,  independen,  dan  imparsial.  Lebih  lanjut,  adanya peradilan  etik  sejatinya  dapat membantu  beban  sistem  hukum  dan peradilan  hukum dengan  bekerjanya sistemetika 19 . Selanjutnya Dapat dilihat dalam kedua  putusan  di atas bahwa hasil putusan tersebut berbeda, dimana:
a) Putusan  No.  55-PKE-DKPP/III/2023  memuat  hasil  dikabulkan  seluruh  pengajuan teradu,  menjatuhkan  sanksi  Pemberhentian  Tetap  kepada  Teradu  Jacob  Alupatty Demny selaku Anggota KPU Kabupaten Maluku Barat Daya.
b) Putusan  No.  54-PKE-DKPP/III/2023.  Dewan  Kehormatan  Penyelengara  Pemilu memutuskan  untuk  Menolak  Pengaduan  Pengadu  untuk  seluruhnya  dan merehabilitasi nama para teradu.
Sifat  hasil  putusan  DKPP  ialah  final  dan  mengikat 20 .  Sifat  final  berarti  mendapatkan kekuatan hukum dan tidak terdapat upaya hukum yang dapat ditempuh lagi atas putusan tersebut  dan  sifat  mengikat  tidak  hanya  ditujukan  pada  para  pihak  tetapi  seluruh masyarakat. MK memutuskan bahwa sifat final dan mengikat dari putusan DKPP harus untuk dimaknai  final  dan  dalam  melaksanakan  putusan  DKPP  berdasarkan  Putusan  MK  No. 31/PUU-XI/2013. Pada UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyatakan Sifat putus DKPP yang final dan mengikat, juga tidak berubah, meliputi DKPP menjatuhkan ketetapan putusan setelah melakukan penelitian atas seluruhnya (keterangan saksi, pembelaan, dan bukti) dan melakukan  verifikasi  pengaduan.  Putusan  oleh  DKPP  dapat  berupa  sanksi  baik  rehabilitasi yang diambil dalam rapat pleno DKPP yakni dapat berupa teguran tertulis,  pemberitahuan sementara  dan  pemberhentian  tetap  bagi  penyelenggara  pemilu,  dan  putusan  yang  final serta mengikat wajib dipatuhi.
Kemudian menurut penulis dalam penerapan sanksi terhadap putusan yang dinyatakan
18 Wahab  Aznul  Hidaya,  Hadi  Tuasikal,  and  Siti  Afiyah,  “GREEN  RESTORATIVE  JUSTICE :  ENVIRONMENTAL ENFORCEMENT AND a Deni Setiyawan , b Wahab Aznul Hidaya , c Hadi Tuasikal , d Siti Afiyah,” 2024, 1–24.
19 Maki,  Kiani  Irena,  “KEWENANGAN  DEWAN  KEHORMATAN  PENYELENGGARA  PEMILUREPUBLIK  INDONESIA DALAM MEMUTUS PELANGGARAN KODE ETIK.”
20 Muhammad Syaefudin, “Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ( DKPP ) Dalam Menegakan Kode  Etik  Pelanggaran  Pemilihan  Umum,” Jurnal  Usm  Law  Review  2,  no.  1  (2019):  104, https://doi.org/10.26623/julr.v2i1.2261.
bersalah, Pelanggaran yang dilakukan belum mampu memberi efek jera terhadap teradu 21 . Menurut  penulis  pelanggaran  yang  dapat  dibuktikan  tidak  memberikan  sanksi  yang  berat bagi pelanggarnya, apabila seperti kasus pada salah satu putusan diatas yang mana teradu masih  menggunakan  fasilitas  yang  sudah  tidak  berhak  digunakan  maka  sudah  melanggar ketentuan  yang  ada.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  solusi  untuk  meningkatkan  aturan  sanksi dalam  peratuan  yang  berlaku  saat  ini.  Sejak  awal  pembentukannya  hingga  sekarang  ini sudah terlihat bagaimana DKPP dapat menjalankan fungsi-fungsinya sesuai dengan aturan yang  telah  ditentukan.  DKPP  telah  banyak  menertibkan  penyelenggara  pemilu  yang melanggar kode etik dengan memberikan sanksi tegas. Ini juga merupakan salah satu upaya preventif  agar  dapat  memberikan  efek  jera  bagi  oknum  penyelenggara  dan  bisa  efektif meminimalisir pelanggaran etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu.
Dari  sejumlah  perkara  yang  diperiksa  serta  diputus  oleh  DKPP  ditemukan  beragam modus  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  penyelenggara  pemilu  di  Indonesia.  Berdasarkan data  dari  DKPP,  terdapat  tiga  kategori  pelanggaran  terbanyak  yang  diadukan  dilihat  dari aspek  pengaduan  yaitu  tentang  kelalaian  pada  proses  pemilu  maupun  pemilihan, penyalahgunaan  kekuasaan/wewenang,  dan  tidak  adanya  upaya  hukum  yang  efektif 22 . Dalam  rangka  meminimalisir  terjadinya  pelanggaran  kode  etik  yang  dilakukan  oleh penyelenggara  pemilu  maka  upaya  yang  perlu  dilakukan  adalah:  Pertama,  luruskan  niat dengan  menjadi  penyelenggara  pemilu  yang  baik,  professional  dan  berintegritas  untuk mengabdi  kepada  bangsa  dan  mewujudkan  pemilu  berintegritas.  Kedua,  siapkan  mental. Ketiga,  pahami  tugas  pokok  dan  fungsi  sebagai  penyelenggara  pemilu.  Keempat,  jaga perilaku.  Selama  menjabat  penyelenggara  pemilu  harus  menjaga  senyum,  gesture  tubuh, pendapat dan pernyataan 23 .

## KESIMPULAN
Peranan DKPP apabila terjadi pelanggaran akan tanggap dan responsif terhadap seluruh pengaduan, sebagai contoh dapat dilihat dari kedua putusan yang penulis analisis meskipun terdapat  hasil  yang  menolak  aduan  pengadu  tetapi  seluruhnya  tetap  melewati  prosedur penyelesaian  masalah.  DKPP  menurut  penulis  telah  menjalani  peranannya  berdasarkan kedua  putusan  diatas.  Tetapi  terkait  sanksi  terhadap  teradu  menurut  penulis  perlu  untuk diperbaharui sehingga akan memberi efek jera terhadap teradu.

## REFERENSI
Aldi,  Jihan  Anjania,  Elma  Putri  Tanbun,  and  Xavier  Nugraha.  “Tinjauan  Yuridis  Kewenangan
21 Alwiyah  Sakti  Ramdhon  Syah  Rakia  et  al.,  “Hakikat  Ketentuan  Transisional  Dalam  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan,” Amsir Law Journal 3, no. 1 (2021): 30–38, https://doi.org/10.36746/alj.v3i1.44.
22 Divisi et al., “PENYELENGGARA PEMILU.”
23 Suha, A. M. (2021). Spritualitas Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Jakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan Anak Bangsa (LP2AB).
Dewan  Kehormatan  Penyelenggara  Pemilu  (Dkpp)  Dalam  Menciptakan  Pemilu  Yang Demokratis  Di  Indonesia.” De’Rechtsstaat  5,  no.  2  (2019):  137–103. https://doi.org/10.30997/jhd.v5i2.1941.
Divisi,  Kordinator,  Penyelesaian  Sengketa,  Bawaslu  Provinsi,  and  Kepulauan  Riau. “PENYELENGGARA PEMILU” 4 (2024): 45–54.
Faridhi, Adrian. “Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015-
2016.” Jurnal Hukum Respublica 16, no. 1 (1970): 150–64. https://doi.org/10.31849/respublica.v16i1.1433.
Hidaya, Wahab Aznul. “The Role of Witness and Victim Protection Agency for Imekko Tribe in
Criminal Justice System in Sorong” 8, no. 2 (2023): 176–91. https://doi.org/10.23917/laj.v8i2.2363.
Hidaya,  Wahab  Aznul,  Hadi  Tuasikal,  and  Siti  Afiyah.  “GREEN  RESTORATIVE  JUSTICE : ENVIRONMENTAL  ENFORCEMENT  AND  a Deni Setiyawan ,  b Wahab Aznul Hidaya , c Hadi Tuasikal , d Siti Afiyah,” 2024, 1–24.
Idrus, Nur Fadilah Al, and Rufaidah. “Perlindungan Hukum Bagi Petani Korban Penipuan Jual Beli  Bawang  Merah.” Krtha  Bhayangkara  17,  no.  1  (2023):  201–16. https://doi.org/10.31599/krtha.v17i1.2143.
Irawan, Anang Dony. “PENDIDIKAN POLITIK BAGI PEMILIH MENJELANG  PEMILU SERENTAK 2019” 3, no. 2 (2019).
Maki,  Kiani  Irena,  Donald  A.  Rumokoy  dan  Carlo  A.  Gerungan.  “KEWENANGAN  DEWAN KEHORMATAN  PENYELENGGARA  PEMILUREPUBLIK  INDONESIA  DALAM  MEMUTUS PELANGGARAN KODE ETIK.” LEX ADMINISTRATUM VIII, no. No. 4 (2020): 73–92.
Nurhasim, Moch. “Potensi Pelanggaran Etik Pada Pemilu Paralel 2024.” Etika Dan Pemilu 7, no. Juni (2021): 25–45.
Ovi, Maura, and Yudha Christilla. “Analisis Sifat Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Terhadap Perwujudan” 5, no. 3 (2021): 310–37.
Rakia, A. Sakti R.S., and Wahab Aznul Hidaya. “Aspek Feminist Legal Theory Dalam Peraturan Perundang-Undangan  Di  Indonesia.” Amsir  Law  Journal  4,  no.  1  (2022):  69–88. https://doi.org/10.36746/alj.v4i1.104.
Rakia,  Alwiyah  Sakti  Ramdhon  Syah,  Kristi  Warista  Simanjuntak,  Wahab  Aznul  Hidaya,  and Andi  Darmawansya.  “Hakikat  Ketentuan  Transisional  Dalam  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan.” Amsir  Law  Journal  3,  no.  1  (2021):  30–38. https://doi.org/10.36746/alj.v3i1.44.
Soerjono Soekanto, Sri Mamuji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
Solihah, Ratnia, Arry Bainus, and Iding Rosyidin. “Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Mengawal Pemilihan Umum Yang Berintegritas Dan Demokratis.” Jurnal Wacana Politik 3, no. 1 (2018): 14–28. https://doi.org/10.24198/jwp.v3i1.16082.
Syaefudin,  Muhammad.  “Kewenangan  Dewan  Kehormatan  Penyelenggara  Pemilu  (  DKPP  ) Dalam Menegakan Kode Etik Pelanggaran Pemilihan Umum.” Jurnal Usm Law Review 2, no. 1 (2019): 104. https://doi.org/10.26623/julr.v2i1.2261.