## JIUBJ

## Rasionalitas dan Moralitas dalam Pembelajaran Ekonomi
Mayasari* Universitas Batanghari Jambi *Correspondence email: mhmayahendra@gmail.com
Abstrak. Perilaku ekonomi ( economic behavior ) adalah tindakan-tindakan ( actions ) atau reaksi-reaksi ( reactions ) dari suatu objek yang berupa baik rasionalitas, moralitas, gaya hidup, efisiensi dalam aktivitas konsumtif, dan efektivitas dalam aktivitas produktif. Dalam penulisan ini tindakan-tindakan yang akan dibahas, dianalisis, dan dikaji adalah tindakan tentang rasionalitas dan moralitas dalam pembelajaran ekonomi. Pada hakekatnya rasionalitas dalam pembelajaran ekonomi membelajarkan pelajar untuk bertindak rasional  dalam  melakukan  tindakan  ekonomi.  Akibat  dari  tindakan  rasionalitas  ini  membentuk  pelajar  menjadi  materialis, memiliki  nilai  ekonomis,  dan  memaksimalkan  keuntungan  dari  berfikir  rasional.  Namun  tidak  semua  pembelajaran  ekonomi dirasionalitaskan  karena  dalam  pembelajaran  ekonomi  terdapat  moralitas  ekonomi  yang  dapat  mendidik  pelajar  lebih  bermoral menjadi economicus  man (manusia  ekonomi).  Moralitas  berkaitan  dengan  tindakan  seseorang  dalam  hubungan  sosial,  yang menekankan pada kepedulian seseorang terhadap keberadan orang lain.
Kata kunci: Rasionalitas; Moralitas; Pembelajaran Ekonomi
Abstract. Economic behavior is the actions or reactions of an object in the form of both rationality, morality, lifestyle, efficiency in  consumptive  activities,  and  effectiveness  in  productive  activities.  In  this  paper,  the  actions  to  be  discussed,  analyzed,  and studied  are  actions  about  rationality  and  morality  in  economic  learning.  In  essence,  rationality  in  economic  learning  teaches students to act rationally in taking economic action. The result of this act of rationality forms students to become materialists, to have  economic  value,  and  to  maximize  the  benefits  of  rational  thinking.  However,  not  all  economic  learning  is  rationalized because in economic learning there is economic morality that can educate students to be more moral to become economicus man (economic  man).  Morality  relates  to  one's  actions  in  social  relationships,  which  emphasizes  one's  concern  for  the  existence  of others.

## Keywords: Rationality; Morality; Economic Learning

## PENDAHULUAN
Sistem perekonomian  suatu Negara berkaitan erat dengan  falsafah  dan  idiologi  negaranya.  Negara Indonesia beridiologikan pancasila, hendaknya perekonomian dijalankan berdasasarkan pancasialis yang lebih  sering  disebut  dengan  system  ekonomi  pancasila, dimana  system  ini  menuju  pada  perekonomian berkerakyatan  yang  sesuai  dengan  UUD  1945,  namun sampai saat ini perkembanganya masih terus berkembang  dalam  wacana  diskusi  untuk  kearah  itu, system  ini  masih  dalam  angan-angan  bangsa  Indonesia dan  belum  menemukan  formula  yang  ideal  untuk kehidupan  perekonomian  suatu  bangsa  yang  akan meningkatkan  kemakmuran,  dan  kesejahteraan  rakyat Indonesia.
Menilik perkembangannya perekonomian Indonesia  dari  berbagai  rezim  pemerintahan  mulai  dari rezim orde lama hingga saat ini, belumlah sesuai dengan apa yang telah digaungkan oleh bapak proklamator Bung Hatta  melalui  UUD  1945  pasal  33  sebagai  cita-cita bangsa  yang  akan  memiliki  system  perekonomian berkerakyatan.  Hal  ini  terlihat  dari  gejolak  ekonomi yang  semakin  menyengsarakan  rakyat  Indonesia  selama berganti-ganti rezim kekuasaan pemerintahan. Harus kita sadari bahwa perekonomian kita sudah salah kaprah dari apa  yang  seharusnya  kita  kerjakan  demi  perbaikan perekonomian.  Banyak  idiologi-idiologi  asing  dengan
mudah  merengkuh  system  perekonomian  di  Indonesia seperti  system  liberalism  dan  sosialisme.  Sehingga dalam  pelaksanaan  untuk  mengatur  perekonomian, Negara  Indonesia  menganut  faham  system  ekonomi campuran dimana ada liberalism dan sosialisme.
Idiologi  liberalism  tersebut  berkembang  salah satunya  dapat  dilihat  dari  pelaku-pelaku  ekonomi  yang memiliki modal hanya melakukan kegiatan perekonomian  untuk  kepentingan  individual  dan kelompok pemilik modal saja atas sumber daya ekonomi yang ada tanpa memperhatikan kesejahteraan masyrakatnya.  Menurut  idiologi  ini  prinsip  “keadilan” yang digaungkan berdasarkan prestasi kerja yang dicapai oleh  seseorang.  Sedangkan  idiologi  sosialisme,  dimana campur  tangan  pemerintah  sangat  dominan  untuk mengelola  sumber  daya  ekonomi  sebagi  milik  Negara dan akan dipergunakan untuk kepentingan rakyat dengan prinsip  “keadilan”  yang  digaungkan  adalah  setiap  orang menerima  imbalan  yang  sama.  Kedua  prinsip  keadilan yang  digaungkan  oleh  kedua  idiologi  tersebut  tidak sesuai  dengan  prinsip  keadilan  yang  digaungkan  oleh idiologi  pancasila  dalam  perkembanganya  terdapat demokrasi  ekonomi  yakni  prinsip  “keadilan  yang efesien”  artinya  keadilan  yang  tepat  sasaran  bagi masyarakat.
Dominasi pemilik modal swasta, dan ketidakmampuan pemerintah dalam menentukan
kebijakan perekonomian dalam
mengelola perekonomian Indonesia membuat perekonomian berada dalam  gejolak  berkepanjangan  sehingga  membuat  para pemilik modal bergerak dengan leluasa untuk kepentinganya mengeruk seluruh sumber daya yang ada, sehingga  makin  memperparah  kondisi  perekonomian, walaupun  secara  makro  pertumbuhan  ekonomi  berada dalam  keadaan  baik,  tapi  masih  terjadi  tumpang  tindih dikalangan  masyarakat.  Masih  banyak  masyarakat  yang belum  merasa  makmur  dan  sejahtera.  Oleh  karena  itu, system  ekonomi  Indonesia  harus  kembali  pada  UUD 1945 pasal 33 yakni system demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, sebagai global guidelines (petunjuk  global)  perekonomian  nasional,  dimana prinsip-prinsip  demokrasi  yang  tertuang  dalam  pasal  33 UUD  1945  adalah  sebagai  berikut:  1)  Kebersamaan,  2) Efisiensi  berkeadilan;  3)  Berkelanjutan;  4)  Berwawasan lingkungan;  5)  Kemandirian;  dan  6)  Keseimbangan  dan kemajuan ekonomi nasional
Berdasarkan  prinsip-prinsip  demokrasi  yang tertuang  dalam  UUD  1945  tersebut  belumlah  terlaksana sebagai  pondasi  untuk  membangun  perekonomian  suatu Negara, karena prinsip-prinsip tersebut diabaikan dan tak pernah  diajarkan  pada  anak-anak  penerus  bangsa  dalam pendidikannya. Salah satu cara membangun perekonomian  suatu  Negara  melalui  dunia  pendidikan. Berbicara  tentang  pendidikan  di  Indonesia  sungguh sangatlah  memprihatinkan,  kenapa  memprihatinkan? Tentu  kita  tau  jawabanya,  kita  bisa  melihatnya  secara kasat  mata  dimana  output  yang  di  hasilkan  oleh  dunia pendidikan  saat  ini  kurang  menghargai  adanya perbedaan  cara  pandang,  toleransi,  saling  menghormati, dan  bersikap  sesuai  dengan  nilai  konstitusi  Negara Indonesia  yakni  nilai-nilai  pancasila.  Ini  adalah fenomena  yang  ironis,  dimana  dunia  pendidikan  kita mengajarkan  peserta  didik  tentang  demokrasi  ekonomi dengan idiologi liberalism-sosialis (yang akan membentuk  karakter  pelajar  materialis  dan  rasionalitas) sedangkan  dasar  dan  idiologi  ekonomi  pancasila  (yang akan  membentuk  karakter  pelajar  humanis  dan moralitas)  sebagai  jati  diri  bangsa  diabaikan.  Oleh karena  itu  perlu  pembenahan  dalam  kurikulum pembelajaran pada pendidikan Negara kita ini.
Perlu  kita  ketahui  bahwa  pembelajaran  ekonomi yang  telah  berlangsung  sekian  lama  di  Indonesia  terjadi kekeliruan dalam sudut pandang dan perspektif dari para pendidik  di  Universitas  bahkan  sekolah,  mereka  hanya mengajarkan  separo  saja  dari  ajaran  ekonomi  klasik Adam  Smith.  Konsep  yang  diungkapkan  oleh  Adam Smith  tentang  manusia  social  ( homosocius )  pada  tahun 1759 tidak pernah diajarkan bahkan samapai  melupakan ajaran tersebut. Sedangkan  ungkapan Adam  Smith yang menyatakan bahwa manusia ekonomi ( homoeconomicus) diajarkan  dengan  cara  mengglobal  samapai  beberapa sebagian  besar  negara-negara  yang  ada  di  dunia  ini menggunakan konsep tersebut, padahal ajaran
homoeconomicus bersifat  egois  dan  mementingan  diri sendiri tanpa memperdulikan orang lain.
Man it has been said, has a natural love for  society, and  desires  that  the  union  of  mankind  should  be preserved  for  its  own  sake,  and  though  the  himself was to derive no benefit from it. (Smith, 1759).
Bukan hanya kesalahan di atas saja para pendidik mengajarkan  ekonomi  secara  menyeluruh  tentang konsep  metode  analisis  deduktif  seperti  teori  ekonomi neoklasik  dari  Alfred  Marshal  dan  Gustave  Schmoller. Padahal  mazhab  neoklasik  ini  menekankan  untuk menjalankan  roda  perekonomian  seharusnya  memakai dua metode secara bersamaan yakni metode deduktif dan induktif.  Ajaran  mazhab  ini  yang  sesungguhnya  dan seharusnya  mengingatkan  peristiwa  pergulatan  metode ( metodensreit) pakar-pakar  ekonom  tahun  1873  –  1874 dalam  menggunakan  model-model  matematika  yang kebablasan dan sekaligus mengabaikan data-data sejarah yang  relevan.  Memang  mempelajari  ekonomi  dengan matematika  lebih  cepat  dan  efisien  tetapi  belum  tentu data yang diperoleh dari perhitungan matematika relevan dengan  fakta  yang  terjadi.  Sedangkan  secara  induktif lebih  memakan  waktu  lama,  dan  tenaga  yang  banyak sehingga dalam kurun waktu yang terdesak menggunkan pendekatan metode deduktif untuk mempelajari ekonomi.
Salah  satu  kelemahan  dari  ilmu  ekonomi neoklasik  yang  sangat  transparan  adalah  tidak  adanya unsur  budaya  dan  masalah  keadilan  sebagai  factor  yang dianalisis  dalam  modelnya.  Ini  sangat  dilemma, mengingat  idiologi  yang  kita  miliki  adalah  idiologi pancasila dimana bertujuan  untuk mewujudkan keadilan social  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia  tidak  tersentuh dalam mempelajari ekonomi. Seharusnya factor keadilan ekonomi  dan  keadilan  social  dipelajari  dalam  ekonomi untuk membangun perekonomian yang dapat mensejahterakan  dan  memakmurkan  masyarakat  seperti apa  yang  menjadi  tujuan  pancasila  dan  pasal  33  UUD 1945.
Tulisan ini akan mengungkapkan tentang fenomena-fenomena  yang  terjadi  dalam  pembelajaran ekonomi  kita  saat  ini  yang  hanya  berorientasi  pada angka  rasionalitas  dan  materialis  yang  diajarkan  oleh idiologi  asing  (liberal  dan  sosialis)  bukan  pada pemahaman  dalam  pembelajaran  ekonomi  dengan memasukan  unsure  moralitas  yang  berasal  dari  idiologi bangsa sendiri (idiologi pancasila), sehingga pembelajaran  ekonomi  dapat  membentuk  peserta  didik menjadi  lebih  cermat,  menghargai  perbedaan,  kreatif, mandiri dan memiliki nilai-nilai pancasila.

## METODE
Penulisan  ini  menggunakan  metode  kualitatif dengan  pendekatan  studi  pustaka,  menurut  Bogdan  dan Biklen  (1982) "Qualitative  research  is  often  called
naturalistic  because  researchers  are  interested  in investigating events as they occur naturally." Pendekatan  kualitatif  ini  dipilih  dengan  alasan  berikut: (1)  realitas  yang  ada  pada  dasarnya  bersifat  ganda, terkonstruksi  dan  holistik;  (2)  antara  orang  yang mengetahui (knower) dan  apa  yang  diketahui (known) bersifat  interaktif  dan  tak  terpisahkan;  (3)  hanya  waktu dan  konteks  yang  memungkinkan  berkaitan  dengan hipotesis kerja; (4) semua entitas yang ada dalam kondisi saling  simultan  sehingga  hampir-hampir  tidak  mungkin membedakan  antara  sebab  dengan  akibat;  dan  (5) penelitian  pada  dasarnya  tidak  bebas  nilai  (Guba  dan Lincoln, 2005).

## HASIL DAN PEMBAHASAN Pembelajaran Ekonomi
Pembelajaran  adalah  merupakan  suatu  kombinasi yang  tersusun  dari  unsur-unsur  manusiawi,  material, fasilitas,  perlengkapan,  dan  prosedur  yang  saling mempengaruhi dalam mencapai tujuan (Hamalik, 2008). Menurut Uno (2009) pembelajaran adalah suatu kegiatan yang berupaya membelajarkan pelajar secara terintegrasi dengan  memperhitungkan  faktor  lingkungan  belajar, karakteristik  pelajar,  karakteristik  bidang  studi,  serta berbagai  strategi  pembelajaran,  baik  penyampaian, pengelolaan,  maupun  pengorganisasian  pembelajaran. Dalam  konteks  pendidikan,  pembelajaran sering diidentikan  dengan  pengajaran,  dimana  guru  mengajar supaya  peserta  didik  dapat  belajar  dan  menguasai  isi pelajaran  hingga  mencapai  sesuatu  objektif  yang ditentukan  (aspek  kognitif),  juga  dapat  mempengaruhi perubahan  sikap  (aspek  afektif),  serta  keterampilan (aspek psikomotor) seseorang peserta didik. Berdasarkan hal  tersebut  pembelajaran  adalah  penyediaan  sistem lingkungan  yang  mengakibatkan  terjadinya  proses belajar pada diri pelajar.
Pembelajaran ekonomi ialah ilmu yang mempelajari  perilaku  manusia  dalam  memilih  dan menciptakan  kemakmuran.  Dimana  ekonomi  itu  sendiri merupakan  cabang  ilmu  dari  ilmu  social  yang mempelajari  tentang  perilaku  dan  tindakan  manusia untuk  memenuhi  kebutuhan  hidupnya  yang  bervariasi, dan  berkembang  dengan  sumber  daya  yang  ada  melalui pilihan-pilihan kegiatan  produksi, konsumsi  dan distribusi.  Menurut  Smith  (1759)  secara  sistematis  ilmu ekonomi  mempelajari  tingkah  laku  manusia  dalam usahanya  untuk  mengalokasikan  sumber-sumber  daya yang  terbatas  guna  mencapai  tujuan  tertentu.  Ini  yang banyak  dikenal  sebagai  teori  ekonomi  klasik.  Dalam analisisnya,  Adam  Smith  banyak  menggunakan  istilah- istilah normatif seperti: nilai (value) , kekayaan (welfare) , dan  utilitas (utility) berdasarkan  asumsi  berlakunya hukum alami.
Seiring  dengan  perkembangan  jaman  dan  ilmu pengetahuan  muncullah  ilmu  yang  disebut  ilmu ekonomi.  Menurut  Samuelson  (Sukwiaty  et  al,  2009) mengemukakan bahwa:
“Ilmu  ekonomi  sebagai  suatu  studi  tentang  perilaku orang  dan  masyarakat  dalam  memilih  cara menggunakan sumber daya yang langka dan memiliki beberapa  alternatif  penggunaan,  dalam  rangka memproduksi  berbagai  komoditas,  untuk  kemudian menyalurkannya,  baik  saat  ini  maupun  di  masa depan  kepada  berbagai  individu  dan  kelompok  yang ada dalam suatu masyarakat.”
Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan  bahwa  mata  pelajaran  ekonomi  adalah bagian dari mata pelajaran di sekolah  yang  mempelajari perilaku  individu  dan  masyarakat  dalam  usaha memenuhi kebutuhan hidupnya yang tak terbatas dengan alat  pemuas  kebutuhan  yang  terbatas  jumlahnya. Menurut  Permen  22  Tahun  2006  Standar  Isi/Standar Kompetensi Dasar SMsekolah menengah, mata pelajaran ekonomi  bertujuan  agar  peserta  didik  memiliki kemampuan sebagai berikut:
1. Memenuhi sejumlah konsep ekonomi  yang berkaitan peristiwa  dan  masalah  ekonomi  dengan  kehidupan sehari-hari.  Terutama  yang  terjadi  di  lingkungan individu, rumah tangga, masyarakat dan negara.
2. Menampilkan sikap ingin tahu dan terhadap sejumlah konsep  ekonomi  yang  diperlukan  untuk  mendalami ilmu ekonomi.
3. Membentuk  sikap  bijak,  rasional,  dan  bertanggung jawab dengan memiliki pengetahuan dan keterampilan  ilmu  ekonomi,  manajemen,  dan akuntansi  yang  bermanfaat  bagi  diri  sendiri,  rumah tangga, masyarakat dan negara.
4. Membuat  keputusan  yang  bertanggung  jawab mengenai nilai-nilai social ekonomi dalam masyarakat yang majemuk, baik dalam skala nasional maupun internasional.
Paparan di atas, memberikan kita suatu pencerahan  bahwa  suatu  ilmu  atau  cabang  ilmu  yang baik  jika  dipelajari  dengan  benar  akan  memberikan manfaat  besar  bagi  yang  mempelajarinya  secara sungguh-sungguh.  Disamping  perlu  relevan  suatu  ilmu juga  harus  realistis,  artinya  harus  melihat  situasi  dan kondisi  masyarakat.  Sebagai  calon  warga  masyarakat semua pelajar sekolah menengah harus mengerti tentang peristiwa dan masalah ekonomi dalam kehidupan sehari- hari  terutama  yang  mempunyai  dampak  ekonomi masyarakat  di  lingkungannya  secara  langsung.  Namun pembelajaran  ekonomi  yang  diajarkan  selama  ini  di Indonesia  baik  pada  tingkatan  pendidikan  tinggi  bahkan samapai  ke  sekolah  menegah,  terlihat  tidak  relevan sekaligus  tidak  realistis,  karena  yang  dianggap  penting rupanya  bukan  memberikan  pemahaman  kepada  pelajar tentang  kenyataan  ekonomi  tetapi  sekedar  membekali pelajar  berbagai  pengetahuan,  keterampilan  dan  sikap ekonomi  yang  perlu  untuk  mendalami  lebih  lanjut  ilmu ekonomi  di  perguruan  tinggi.  Pelajar  diajarkan  sesuatu yang  semu  dan  abstraksi  manusia  dan  sosok  bangunan
ilmu dan konsep-konsep yang abstrak tentang teori-teori ekonomi  mikro  dan  makro  seperti  halnya  ilmu  ekonomi neoklasik versi amerika yang tentunya sangatlah berbeda kondisi  dan  lingkungan  masyarakat  yang  ada  di Indonesia.
Rasionalitas  dan  Moralitas  dalam  Pembelajaran Ekonomi
Perilaku  ekonomi  ( economic  behavior )  adalah tindakan-tindakan ( actions ) atau reaksi-reaksi ( reactions )  dari  suatu  objek  yang  berupa  baik rasionalitas,  moralitas,  gaya  hidup,  efisiensi  dalam aktivitas  konsumtif,  dan  efektivitas  dalam  aktivitas produktif.  Dalam  penulisan  ini  tindakan-tindakan  yang akan  dibahas,  dianalisis,  dan  dikaji  adalah  tindakan tentang  rasionalitas  dan  moralitas  dalam  pembelajaran ekonomi.

## Rasionalitas dalam Ekonomi
Pada  bagian  ini  penulis  ingin  memaparkan  hasil temuan  berdasarkan  sumber  buku  bacaan  tentang rasionalitas ekonomi dalam system kapitalis dan sosialis. Perlu  kita  pahami  tentang  konsep  rasionalitas  dalam ekonomi, tentunya tidak bisa lepas dari pemahaman ilmu ekonomi  itu  sendiri.  Ilmu  ekonomi  didefinisikan  secara beragam,  paling  populer  Ilmu  ekonomi  didefinisikan sebagai  ilmu  yang  mempelajari  perilaku  manusia  di dalam  memenuhi  kebutuhannya  yang  relatif  tidak terbatas  dengan  menggunakan  sumber  daya  yang terbatas  dan  masing-masing  sumber  daya  mempunyai alternatif penggunaan ( opportunity cost ).
Definisi tersebut dianggap masih kurang representatif  sehingga  para  ahli  ekonomi  neo-klasik, seperti  Lionel  Robbins,  mengajukan  pengertian  lain bahwa  inti  kegiatan  ekonomi  adalah  aspek  “pilihan dalam  penggunaan  sumberdaya.”  Dalam  pemilihan  ini, lanjutnya,  manusia  menjumpai  masalah  kelangkaan ( scarcity ).  Dengan  demikian,  sasaran  ilmu  ekonomi adalah  bagaimana  mengatasi  kelangkaan  itu.  Dari  situ muncul  definisi  ilmu  ekonomi  yang  dipegang  hingga kini,  yaitu  “sebuah  kajian  tentang  prilaku  manusia sebagai  hubungan  antara  tujuan-tujuan  dan  alat-alat pemuas  yang  terbatas,  yang  mengundang  pilihan  dalam penggunaannya”.
Dalam  terminologi  di  atas,  konsep  rasionalitas ekonomi  itu  akan  terlihat.  Setiap  orang  yang  ingin mencari  kesejahteraan  hidupnya  (kekayaan  material) dengan  cara  melakukan  pilihan-pilihan  yang  tepat  bagi dirinya sendiri, dengan menerapkan suatu prinsip bahwa dirinya jangan sampai tidak kebagian untuk mendapatkan  pilihan  itu  karena  ketersediaan  yang terbatas, oleh  karena itu orang tersebut  telah  melakukan tindakan  rasional.  Jika  kita  analogikan  dalam  pelaku ekonomi  khususnya  seorang  produsen  akan  dianggap rasional  jika  produsen  tersebut  mencapai  apa  yang menjadi  tujuan  usahanya  yakni  mencapai  keuntungan dengan  berbagai  cara  misalnya  produsen  tersebut
melakukan  beberapa  strategi,  meminimalisasi  kapital dan  mendapatkan  keuntungan  maksimum.  Demikian juga  pelaku  ekonomi  seorang  konsumen,  ia  dianggap rasional,  jika  ia  dapat  memenuhi  atau  melampaui  batas maksimum  kepuasannya  dari  alat-alat  pemuas  yang terbatas.  Oleh  karena  itu,  rasionalitas  ekonomi  dapat dipahami  sebagai  tindakan  atas  dasar  kepentingan pribadi ( self-interest ) untuk mencapai kepuasannya yang bersifat  material  lantaran  khawatir  tidak  mendapatkan kepuasan  itu  karena  terbatasnya  alat  atau  sumber pemuas.
Kepentingan  pribadi  atau self-interest ,  menjadi titik  tekan  di  sini.  Namun,  menurut  Adam  Smith, penekanan pada self-interest itu bukan berarti mengabaikan  kepentingan  masyarakat.  Menurutnya, dengan memaksimalkan self-interest , kepentingan (kesejahteraan)  masyarakat  dengan  sendirinya  akan terpenuhi kesejahteraan masyarakat itu. Oleh karena itu, dalam buku-buku pembelajaran ekonomi, rasionalitas ini dijelaskan  bahwa  pelaku  ekonomi  melakukan  tindakan rasional  jika  ia  melakukan  sesuatu  yang  sesuai  dengan self-interest ,  dan  pada  saat  yang  sama  konsisten  dengan membuat  pilihan-pilihannya  dengan  tujuan  dapat dikuantifikasikan  (dihitung  untung  ruginya)  menuju kesejahteraan umum. (Agil, 1992). Meskipun ada tujuan kepentingan  umumnya,  tetapi  itu  berangkat  dari kepentingan  pribadi.  Rasionalitas  ekonomi  dalam penulisan  ini  dikaji  dari  sudut  pandang  dan  perspektif dari system ekonomi kapitalis dan sosialis.

## Rasionalitas Sistem Kapitalis
Sistem  kapitalis  telah  mengungkapkan  dengan tegas  bahwa  semua  sumber  daya  merupakan  milik pribadi.  Pelaku  ekonomi  pertama  sebagai  contoh  di  sini adalah  perusahaan  dijalankan  oleh  pengusaha  dengan tujuan  untuk  mendapatkan  laba  yang  sebanyak- banyaknya.  Pelaku  ekonomi  kedua  sebagai  contoh rumah  tangga  berusaha  untuk  berusaha  memperoleh pendapatan  sebanyak  banyaknya.  Tak  ada  perusahaan dan  rumah  tangga  yang  cukup  besar  di  pasar  untuk mempengaruhi  harga  barang  yang  dijual  dan  dibeli, dengan  kata  lain  dalam  system  ini  terdapat  persaingan sempurna.  Pada  pihak  pemerintah  hak  milik  dilindungi perjanjian,  dan  suatu  pajak  yang  rendah  dipungut. Perusahaan  mempunyai  kebebasan  usaha  dan  rumah tangga  punya  kemerdekaan  untuk  memilih.  Sehingga harga  bergerak  dengan  bebas,  mekanisme  pasar mengkordinir  produksi  dan  membagikan  pendapatan. Buruh  tidak  terorganisir  dan  factor  produksi  lain menerima  balas  jasa  yang  diberikan  oleh  pasar  kepada mereka (Grossman, 1995).
Ada  beberapa  indikator  yang  menjadi  kelemahan system ekonomi kapitalis yaitu (Grossman, 1995): 1. Tidak  merata .  Persaingan  bebas  menimbulkan kecenderungan setiap orang untuk lebih mementingkan  kepentingannya  sendiri.  Bagi  orang yang  telah  berkecukupan  dalam  bidang  ekonomi
tidak  banyak  peduli  dengan  orang  yang  kurang mampu,  karena  kepedulian  bukan  bagian  dari kewajibannya.  Maka  ketimpangan  sosial  menjadi bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  kehidupan masyarakat  yang  individualis.  Ketimpangan  sosial secara tidak  langsung mengubah struktur masyarakat menjadi dua bagian kaya-dan miskin, kadang dengan posisi  ini  meraka  gunakan  sebagai  ligitimasi  untuk menuntut  lebih  banyak  kepada  pemerintah.  Yang kaya merasa tidak diberi fasilitas lebih karena ia ikut membantu pembangunan negara, demikian juga yang miskin  merasa  bahwa  ia  berhak  dipelihara  negara, karena ia miskin akibat sistem ekonomi yang dipakai pemerintah.
2. Tidak selaras. Setiap orang menggunakan kebebasan untuk mengeksplorasi  sumber daya  yang dimilikinya dengan  efisien  guna  memperoleh  keuntungan  yang lebih  banyak.  Keadaan  ini  yang  menyebabkan terjadinya  eksploitasi  sumber  daya  dengan  alasan segala  apapun  yang  dikerjakan  merupakan  upaya untuk mengaktualisasikan kebebasan yang dimilikinya.  Padahal  kebebasan  merupakan  suatu yang  tidak  dapat  dipisahkan  dari  manusia,  dimana manusia  satu  dengan  yang  lain  juga  berupaya  untuk melakukan  tindakan-tindakan  eksploitatitf.  Bila prioritas  untuk  memproduksi  barang  sosial  yang diinginkan tidak dapat diekspresikan dalam mekanisme  pasar,  maka  kekuatan-kekuatan  pasar akan cenderung mendorong keadaan kepada penggunaan  sumber-sumber  daya  yang  tidak  efisien dan  tidak  merata.  Maka  tidak  akan  ada  keselarasan dalam  kehidupan  masyarakat  bila  menggunakan sistem ini.
3. Maksimasi  profit .  Efisiensi  usaha  bisa  dijadikan legitimasi  untuk  menaikkan  batas  produksi  dan mengurangi biayanya guna mendapatkan keuntungan yang maksimal. Hal ini dilakukan sebagai alasan bagi pengusaha  untuk  mempertahankan  produksi  dan memenangkan  persaingan  usaha  dengan  pihak  lain. Kadang  kala  kuatnya  pengaruh  orientasi  ini menjadikan  pengusaha  kurang  mempertimbangkan kesejahteraan tenaga kerja bagian dalam terselenggaranya  produksi.  Konsep  kerja  kapitalis telah menjadikan sebagai syarat terjadi efisiensi telah membangun struktur kependudukan yang diskriminatif. Kompensasi bagi tenaga kerja profesional  yang  besar  sementara  yang  tidak profesional hanya sedikit bahkan di bawah kebutuhan outonomous  telah  menjadikan  ketegangan  sosial. Ketegangan ini terfokus pada perdebatan  atas makna pemerataan.
4. Krisis  Moral .  Dalam  kapitalisme  setiap  orang berusaha  mengejar  kekayaan  supaya  mendapatkan peran  lebih  di  dalam  masyarakat. Hal  ini mengakibatkan perencanaan/penjadwalan dalam mendapatkan  kekayaan  mendominasi  hidup  manusia dari  hari  ke  hari.  Keadaan  ini  mempersempit  ruang
bagi  manusia  untuk  berintekrasi  dengan  masyarakat sekitarnya.  Akhirnya  hal  ini  mengakibatkan  manusia kehilangan unsur-unsur kemanusiaannya ( dehumanisasi )  dan  terasing  oleh  dirinya  sendiri (aliensi).  Kapitalisme  telah  menjerumuskan  manusia pada sikap yang mempermaklumkan  keadaan, segala sesuatu  yang  terjadi  dianggap  sebagai  fenomena kehidupan  yang  tidak  terelakkan.  Demikian  juga dengan masalah nilai bagi masyarakat  kapitalis  tidak diserahkan  pada  pemahaman  salah  satu  nilai,  tetapi masyarakat  diberi  berbagai  alternatif  pilihan  untuk memilih  nilai  yang  dianggapnya  paling  baik  bagi mereka.
5. Materialistis. Nilai-nilai  sosial  seperti  kerjasama, saling  membantu,  dan  lain  sebagainya,  kurang mendapat  tempat  dalam  kehidupan  kapitalis.  Dalam sistem  kapitalis  segala  kegiatan  ekonomi  didasarkan atas  terpenuhinya  optimalisasi  produksi  guna mencapai  output  produksi  dan  keuntungan  produksi yang  diharapkan.  Keadaan  ini  menjadikan  hidup masyarakat  hanya  untuk  memenuhi  aspek-aspek produksi  saja,  sehingga  menimbulkan  dorongan  bagi manusia  untuk  selalu  berhitung.  Hal  ini  yang menjadikan perilaku transaksional di dalam kehidupan masyarakat.
6. Mengesampingkan Kesejahteraan. Konsep kapitalis cenderung memahami pertumbuhan ekonomi lebih harus diperhatikan daripada pemerataan ekonomi, karena pemerataan akan timbul setelah  adanya  pertumbuhan  ekonomi  ( tricle  down effect ).  Kebijakan  ini  merupakan  dampak  dari mekanisme  modal  yang  cenderung  berputar  pada kalangan  penguasaha.  Bila  pengusaha  mendapatkan keuntungan  maka  secara  tidak  langsung  akan  bisa digunakan  untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat. Kebijakan  ini  menjadikan  kesejahteraan  masyrakat terabaikan.
Menurut  Chapra  (2000)  menjelaskan  bahwa kapitalis  akan  menjurus  kepada;  kebebasan  individu yang  tidak  terbatasi  untuk  memenuhi  kepentingan pribadi,  kepemilikan,  dan  pengelolaan  privat;  ekspansi kekayaan yang dipercepat dan produksi maksimum serta pemenuhan  kebutuhan  menurut  preferensi  individual; dan lebih mengutamakan kekuatan-kekuatan pasar dalam lokasi dan distribusi sumber-sumber daya dan meminimalkan peran pemerintah atau penilaian kolektif.

## Rasionalitas Sistem Sosialis
Sistem  ini  tidak  memberikan  kebebasan  pada individu  untuk  mengelola  sumber  daya  ekonomi  atau faktor  produksi,  melainkan  sumberdaya  ekonomi  atau factor  produksi  dimiliki  dan  dikuasai  oleh  Negara. Dalam  perkembanganya  aliran  ini  menjadi  system ekonomi  sosialis  atau  komando.  Dimana  aliran  ini menekankan  pada  kebersamaan  masyarakat  dalam menjalankan  dan  memajukan  perekonomian  demi
kemakmuran  rakyat  dan  semua  alat  produksi  adalah milik  Negara  dan  didistribusikan  untuk  kepentingan bersama.  Perekonomian  dijalankan  dan  dikendalikan melalui  perencanaan  terpusat.  Prinsip  yang  dipegang adalah  prinsip  ‘keadilan’  dimana  setiap  orang  memiliki imbalan yang sama.
Ada  beberapa  indikator  yang  menjadi  kelemahan system ekonomi Sosialis menurut Chapra (2000) yaitu: 1. Pemilikan  harta  oleh  Negara. Seluruh  bentuk produksi  dan  sumber  pendapatan  menjadi  milik negara dan diatur kemudian lewat negara, dipergunakan  untuk  seluruh  rakyat.  Rakyat  tidak mempunyai  hak  untuk  memiliki  harta  kecuali  harta- harta  tertentu  yang  telah  ditetapkan  oleh  negara. Motivasi  masyarakat  untuk  bekerja  tidak  didasarkan atas  nilai  kepemilikan  yang  ia  akan  dapatkan  kelak setelah  bekerja  tetapi  lebih  dikarenakan  adanya aturan  yang  ketat  atas  apa  yang  harus  mereka kerjakan.  Tetapi,  bukan  berarti  rakyat  tidak mendapatkan  hasil  dari  pekerjaannya.  Rakyat mendapatkan  hasilnya  melalui  pembagian  yang  rata yang  dilakukan  negara.  Perhatian  negara  pada bidang-bidang tertentu, menimbulkan  kecenderungan lebih  banyak  mengalokasikan  hasil  produksi  pada sektor  yang  diprioritaskan,  misalnya  ketika  masa perang negara sosialisasi lebih cenderung memperhatikan  bagaimana  sektor  ekonomi  dialihkan untuk  mengakomodir  kebutuhan  perang  dibanding masalah  kesejahteraan  rakyat.  Akibatnya,  kapasitas kerja rakyat dikondisikan pada target produksi negara yang  sedang  perang.  Dorongan  masyarakat  untuk bekerja  sebagai  hak  individu  untuk  memiliki  harta atau  memanfaatkan  produksi  tidak  diperbolehkan. Dengan  demikian  individu  secara  langsung  tidak mempunyai hak atas kepemilikannya.
2. Kesamaan  Ekonomi. Sistem  ekonomi  sosialis menyatakan  walaupun  sulit  ditemui  di  semua  negara komunis bahwa hak-hak individu dalam suatu bidang ekonomi  ditentukan  oleh  prinsip  kesamaan.  Prinsip ini  didasarkan  atas  kebutuhan  minimal  perorang dalam hidup perharinya. Kesamaan dalam memenuhi kebutuhan  ekonominya  didasarkan  atas  asumsi bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan  pelayanan.  Sehingga  potensi  yang berkembang  dikarenakan  latar  belakang  kemampuan alami  kurang  mendapat  perhatian  oleh  negara. Keadaan ini menjerumuskan pada kehidupan masyarakat  yang  beku  dan  tidak  ada  dinamika, karena  apresiasi  hidup  manusia  terbelenggu  oleh berbagai  aturan  negara  yang  lebih  dipengaruhi  oleh perspektif  baku  tentang  masalah  kemasyarakatan. Bentuk negara dalam mendinamisasikan masyarakatpun ada, tetapi dengan cara mengkonsentrasikan  rakyat  pada  bidangnya  secara penuh,  misalnya  dalam  bidang  pendidikan  dan olahraga.
3. Disiplin  Politik. Untuk  mencapai  tujuan  di  atas, keseluruhan  Negara  diletakkan  di  bawah  peraturan kaun  buruh,  yang  mengambil  alih  semua  aturan produksi  dan  distribusi.  Kebebasan  ekonomi  serta hak pemilikan harta dihapus. Aturan yang dipergunakan sangat ketat untuk lebih mengefektifkan  praktek  sosialisme.  Hal  ini  juga mengatur  kehidupan  rakyat.  Maka  keberlangsungan system  sosialis  ini  tidak  akan  berlaku  ideal sebagaimana  dicita-citakan  oleh  Marx,  Lenin  dan Stalin. Praktek sosialisme seperti ini yang menunjukkan  bahwa  sebenarnya  sosialisme  tidak memenuhi karakter sistem yang mampu meningkatkan  peran  rakyat  dalam  berpartisipasi terhadap  negara.  Nasionalisme  kalau  dibentuk  dalam disiplin  politik  yang  ketat  tidak  akan  menimbulkan nasionalisasi,  malah  cenderung  akan  timbul  sikap antipati  terhadap  sistem  yang  ada.  Misalnya,  tragedi di  lapangan  merah  Tianamen  Cina  merupakan aktualiasasi kebebasan untuk berbicara sebagai rakyat Cina  terhadap  pemerintah  yang  menggunakan  aturan yang ketat terhadap rakyat.
Pada  hakekatnya  rasionalitas  dalam  pembelajaran ekonomi membelajarkan pelajar untuk bertindak rasional dalam  melakukan  tindakan  ekonomi.  Mempelajari  ilmu ekonomi  itu  adalah  sesuatu  yang  kompleksitas  agar pelajar  dapat  menentukan  pilihan-pilihan  yang  tepat dengan  keterbatasan  sumber  daya  ekonomi  untuk memenuhi  kebutuhan  yang  vital  terlebih  dahulu  baru kemudian  dapat  memenuhi  kebutuhan  yang  lain  karena pada dasarnya manusia memiliki kebutuhan yang sangat tak  terbatas,  maka  diperlukanlah  rasionalitas  untuk self interest (kepentingan  pribadi)  sehingga  dapat  terpenuhi. Kelemahan  dari  rasionalitas  ini  membentuk  pelajar menjadi  materialis.  Namun  tidak  semua  pembelajaran ekonomi  dirasionalitaskan  karena  dalam  pembelajaran ekonomi  terdapat  moralitas  ekonomi  yang  dapat mendidik  pelajar  lebih  bermoral  menjadi economicus man (manusia ekonomi).
Disadari  atau  tidak  rasionalitas  ekonomi  bagian dari  tuntutan  untuk  melakukan  tindakan  ekonomi  dalam menghadapi  persoalan  pokok  dalam  ekonomi  yaitu kebutuhan  manusia  tak  terbatas,  sedangkan  alat  pemuas kebutuhan manusia terbatas. Hal inilah yang mengakibatkan  manusia  harus  berperilaku  rasional dalam  melakukan  aktivitas  ekonomi  seperti  produksi, distribusi  bahkan  konsumsi  untuk  waktu  jangka  pendek ataupun  panjang  dapat  diatasi  sehingga  dapat  terjamin kesejahteraannya.  Sebagaimana  yang  diungkapkan Putranto (2006) yang mengungkapkan bahwa rasionalitas  itu  adalah  kemampuan  seseorang  untuk berfikir  baik  serta  berlatih  dalam  mengambil  keputusan yang  tepat.  Sedangkan  menurut  Robbins  dan  Judge (2011) Rational  is  to  make  consistent  choices  and maximize  value  within  certain  limits. Karena,  dalam menjalankan aktivitas ekonomi tentunya terdapat banyak
kendala, untuk menghadapi kendala tersebut  dibutuhkan akal  pikiran  yang  sehat  dan  baik  sehingga  dapat membedakan priotitas kebutuhan yang harus didahulukan dan kebutuhan yang harus ditunda.
Tumbuhnya perilaku rasionalitas seseorang bukan datang dari sendirinya melainkan dari proses pembelajaran dari permasalahan ekonomi yang dihadapi. Pembelajaran  bisa  diperoleh  dari  lingkungan  keluarga, lingkungan  belajar  (sekolah),  teman  sebaya  dan lingkungan masyarakat. Akibat dari proses pembelajaran tentang  rasionalitas  ekonomi  dapat  menjadikan  pelajar bersifat  matrelialistis,  memiliki  nilai  ekonomis,  dan memaksimalkan keuntungan dari berfikir rasional.

## Moralitas dalam Ekonomi
Menurut  Eckensberger  (dalam  Wahyono,  2001) mengungkapkan bahwa konsep moralitas adalah sebagai berikut:
“Morality  refers  to  what  consider  “naturally”  or intrinsically  good or  bad.  Moral  serve  to  coordinate interest  of  people,  but also  to  re-fer  to  human  rights and  obligations  in  partikular.  They  consist  of standards  of  justice,of  general  welfare  and  of  the avoidance  of  harm.  Examples  are  personal  honesty, responsibility, and readiness to act  when someone is in need of help.”
Uraian  di  atas  dapat  diartikan  bahwa  moralitas berkaitan  dengan  tindakan  seseorang  dalam  hubungan sosial,  yang  menekankan  pada  kepedulian  seseorang terhadap keberadan orang lain. Sebagai contoh seseorang yang  memiliki  sikap  moral  adalah  seseorang  yang penyayang, peka terhadap situasi dan kondisi lingkungan dan  selalu  menolong  orang  lain  yang  membutuhkan bantuan.
Konsep  moral  itu  sendiri  sudah  kita  ketahui  pada uraian  tersebut,  dalam  penulisan  ini  akan  deibahas tentang  moralitas  dalam  ekonomi.  Moralitas  ekonomi adalah  bagian  dari  perilaku  ekonomi  yang  berkaitan dengan  sikap  dan  tindakan  ekonomi  seseorang  dalam interaksinya  dengan  orang  lain  atau  kelompok  orang, yang  menekankan  pada  kepedulian  seseorang  terhadap ke-beradan  orang  lain.  Berbicara  moralitas  dalam perilaku  ekonomi  melibatkan  paradigm  yang  cenderung berlawanan.  Moralitas  berbicara  tentang  kepedulian terhadap  orang  lain,  sementara  paradigma  perilaku ekonomi  yang  berterima  umum  yang  dilandasi rasionalitas  lebih  menekankan  bagaimana  memenuhi laba yang diharapkan.
Pencapaian  kepuasan  yang  berupa  laba  seringkali mengabaikan  kepenti-ngan  orang  lain,  dengan  kata  lain selama tidak bertentangan dengan hukum, apa saja boleh dilakukan  untuk  mengumpulkan  pundi-pundi  laba  yang dikehendaki.  Sayangnya  hukum  di  Indonesia  belum mengatur  secara  mendalam  dimensi  mora-litas  ekonomi secara rasional.
Mendalami  moralitas  ekonomi  pancasila  akan melahirkan  jawaban  dari  persoalan  di  atas,  meskipun latar  belakang  yang  berbeda  akan  melahirkan  persepsi yang  berbeda  pula.  Latar  belakang  dimaksud  adalah anutan teori klasik-neokalsik/ liberal-neoliberal/kapitalis, teori  sosialis  maupun  syariah.  Terkait  dengan  persoalan paradigma  di  atas,  Etzioni  (1992)  menawarkan paradigma  yang  dikenal  dengan  “aku  dan  kita”  atau “komuni-tas  responsif”  sebagaimana  ungkapannya sebagai berikut:
“Istilah  komunitas  responsif  digunakan  untuk memberikan  kedudu-kan  penuh,  baik  bagi  individu maupun  kolektivitas  bersama.  Ko-munitas  yang responsif  lebih  bersifat  mengintegrasikan  dibanding agregasi  individu  pada  individualisme  yang  bersifat sementara,  ka-rena  agregasi  terbentuk  dari  jalinan kepentingan masing-masing in-dividu untuk memaksimumkan  diri,  dan  kurang  hierarkis  dan  ter- struktur  dibadingkan  komunitas  yang  otoriter.  ….. Baik  individu  maupun  komunitas  sepenuhnya esensial,  dan  karenanya  memiliki  kedudukan  yang sama. ….. individu dan komunitas saling mem-bentuk dan saling membutuhkan.”
Pandangan Etzioni di atas, jika kita pahami secara mendalam  pada  prinsipnya  terdapat  kesamaan  dengan konsep  moralitas  ekonomi  pancasila  yang  ditawarkan para  pendiri  bangsa,  yang  akan  di  bahas  melalui moralitas ekonomi pancasila dan akan dituangkan dalam moralitas ekonomi sebagai hasil belajar.

## Moralitas Ekonomi Pancasila
Sudarmanto  (2010)  mengatakan  bahwa  Ekonomi Pancasila sebagai ilmu ekonomi kelembagaan ( institutional  economics )  yang  menjunjung  tinggi  nilai- nilai  kelembagaan  Pancasila  mengandung  5  asas  yang mana  semua  substansi  sila  Pancasila  yaitu  (1)  etika,  (2) kemanusiaan,
(3) nasionalisme, (4)
kerakyatan/demokrasi,  dan  (5)  keadilan  sosial,  harus dipertimbangkan  dalam  model  ekonomi  yang  disusun. Disinilah  kelima  sila  di  atas  menjadi  substansi  etika dalam Ekonomi Pancasila. Kalau sila 1 Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi landasan rangsangan moral maka sila 2  sampai  5  menjadi  landasan  rangsangan  sosial ekonomika  etik  Ekonomi  Pancasila.  Ekonomi  Pancasila dengan  kata  lain  merangkum  secara  tepat  dua  elemen utama pencapaian kesejahteraan ekonomi.
Penekanan pendapat di atas adalah pada Ekonomi Pancasila  merupakan  ilmu  ekonomi  kelembagaan ( institutional  economics ).  Hal  ini  menarik,  mengingat bahwa Sistem Ekonomi Pancasila bukan sistem ekonomi kapitalis/liberal,  tetapi  juga  bukan  merupakan  sistem ekonomi  sosialis,  yang  memiliki  arti  bahwa  Sistem Ekonomi Pancasila tidak berada pada kedua blok sistem ekonomi  besar  dunia  tersebut.  Lebih  lanjut  jika  dikaji secara teoritis, bahwa Sistem Ekonomi Pancasila sejalan
dengan  New  Institutional  Economics  (NIE),  terutama generasi kedua.
Selanjutnya  konsep  ekonomika  etik  ekonomi Pancasila,  yang  dikemukakan  oleh  Mubyarto  (dalam Sudarmanto,  2010)  dalam  bukunya Sistem  dan  Moral Ekonomi Pancasila dicirikan sebagai berikut:
“(1) Roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan  ekonomi,  moral  dan  sosial.  (2)  Ada kehendak  kuat  dari  seluruh  anggota  masyarakat untuk  mewujudkan  keadaan  kemerataan  sosial ekonomi. (3) Prioritas kebijaksanaan ekonomi adalah pengembangan  ekonomi  nasional  yang  kuat  dan tangguh,  yang  berarti  nasionalisme  selalu  menjiwai setiap kebijaksanaan ekonomi. (4) Koperasi merupakan  soko  guru  perekonomian  nasional.  (5) Adanya  imbangan  yang  jelas  dan  tegas  antara sentralisme dan desentralisme kebijaksanaan ekonomi  untuk  menjamin  keadilan  ekonomi  dan keadilan  sosial  dengan  sekaligus  menjaga  efisiensi dan pertumbuhan ekonomi.”
Ekonomi  Pancasila  menjunjung  tinggi  asas keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat, sehinggga konsep efisiensi  harus  berbanding  dengan  konsep  keadilan sosial.  Karena  konsep  keadilan  sosial  berbicara pemerataan sementara efisiensi berbicara pertumbuhan.

## Moralitas Ekonomi sebagai Hasil Belajar
Menurut  Haryono  (2008)  Moralitas  sebagai  hasil belajar dapat terlihat se-perti gambar berikut:
Gambar 1 . Moralitas Ekonomi sebagai Hasil Belajar (Sumber: Haryono, 2008)
Sebagai hasil belajar, moralitas ekonomi setidaknya  dapat  dipelajari  dari  materi-materi  yang terdapat  dalam  dasar-dasar  ekonomi,  ekonomi  mikro, ekonomi  makro,  ekonomi  internasional  dan  ekonomi Indonesia.  Di  Indonesia  pembelajaran  materi-materi  di atas  telah  dimulai  sejak  sekolah  dasar,  meskipun  baru merupakan pengantar atau dasar-dasar. Kajian mendalam  terhadap  materi-materi  tersebut  dilakukan pada perguruan tinggi bidang ekonomi.

## SIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  penulisan  di  atas,  dapat disimpulkan  beberapa  hal  berikut:  1)  Ekonomi  kapitalis dan  ekonomi  sosialis  bertentangan  dengan  penilaian rasionalitas  karena  keduanya  memiliki  kelemahan- kelemahan dari segi kepemilikan harta dan pembentukan masyarakat  yang  lebih  sejahtera  secara  merata;  2) Pembelajaran  ekonomi  membelajarkan  pelajar  untuk bertindak  rasional  dalam  melakukan  tindakan  ekonomi.
Akibat  dari  proses  pembelajaran  tentang  rasionalitas ekonomi dapat menjadikan pelajar bersifat matrelialistis, memiliki nilai ekonomis, dan memaksimalkan keuntungan  dari  berfikir  rasional;  3)  Pembelajaran ekonomi  terdapat  moralitas  ekonomi  yang  dapat mendidik  pelajar  lebih  bermoral  menjadi economicus man (manusia  ekonomi).  Moralitas  berkaitan  dengan tindakan  seseorang  dalam  hubungan  sosial,  yang menekankan  pada  kepedulian  seseorang  terhadap keberadan orang lain.
Adapun  rekomendasi  yang  dapat  diberikan  dari penelitian  ini  apabila  dilihat  dari  domain-domain perspektif rasionalitas dan moralitas dalam pembelajaran ekonomi sebagai berikut:
1. Masih  terdapat  dimensi  negatif  rasionalitas  dalam pembelajaran  ekonomi  yang  dapat  membentuk karakter pelajar menjadi materialis, sehingga diperlukan  program  pada  jalur  pendidikan  formal, khususnya  pada  jenjang  pendidikan  menegah  untuk memprogramkan kegiatan pembelajan dengan melakukan  mekanisme  memasukan unsur-unsur moralitas  ekonomi  pada  setiap  pembelajaran  yang dilakukan di kelas.
2. Perlunaya  didikan  moral  pada  jalur  pendidikan  di lingkungan  keluarga  dan  sekolah  yang  merupakan tempat  yang  dominan  terbentuknya  moralitas ekonomi  pelajar,  sehingga  proses  mensinergikan kedua jalur tersebut (pendidikan informal dan formal) dalam  rangka  menginternalisasi  moralitas  ekonomi peserta  didik,  termasuk  di  dalamnya  pendidikan karakter dalam pembelajaran ekonomi.

## DAFTAR RUJUKAN
Agil, Syed Omar Syed. 1992. “Rationality in Economic Theory, A Critical Appraisal”, dalam Readings in Microeconomics, An Islamic Perspective ,
Malaysia: Longman, Bogdan,  Robert  C.  dan  Biklen  Kopp  Sari.  1982. Qualitative Research for Education: An Introduction  to  Theory  and  Methods .  Allyn  and Bacon, Inc.: Boston London.
Chapra,  M.  Umar.  2000.  Islam  dan  Pembangunan Ekonomi, Jakarta: Gema Insani
Etzioni,  Amitai.  1992. Dimensi  Moral  Menuju  Ilmu Ekonomi  Baru, Terjemahan  Tjun  Surjaman . Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
Grossman,  Gregory,  1995. Sistem-sistem  Ekonomi, alih bahasa Anas Siddik, Jakarta: Bumi Aksara,
Guba , E.G dan Lincoln, Y.S. 2005. The Sage Handbook of  Qualitative  Research  (3 rd Edition) .  Thousand Oaks. CA: Sage
Hamalik, Oemar.2008. Perencanaan Pengajaran Berdasarkan  Pendekatan  Sistem .  Jakarta:  Bumi Aksara.
Haryono,  A.  2008. Pengaruh  Sistem  Pembelajaran  dan Status Sosial Ekonomi terhadap Tingkat
Economic  Literacy  pelajar  SMA  di  Kota  Malang . Disertasi tidak diterbitkan. Malang: PPS-UM. Permen  22  Tahun  2006  tentang  Standar  Isi/Standar Kompetensi Dasar SMsekolah menengah Putranto,  Urip.  2006. Buku  Ajar  Ekonomi  untuk  SMP Kelas VII . Surakarta: Citra Pustaka Smith,  Adam.  1759. The  Theory  of  Moral  Sentiments.
Washington D.C. Regenery Publishing Sudarmanto,  R.Gn.  2010. Konsep  Dasar  Ekonomi Pancasila, http://blog.unila.ac.id/radengunawans/files/2010/0 7/Makalah-Filsafat-Ilmu.pdf,  diakses  pada  06 November Sukwiaty,  dkk.  (2009). Pengertian  Ilmu  Ekonomi . Jakarta: Rineka Cipta Uno, Hamzah B. 2009. Teori motivasi dan Pengukurannya  (Analisis  di  Bidang  Pendidikan). Jakarta : Bumi Aksara.
Robbins,  Stephen  P.  &  A.  Judge,  Timothy.  2011.
Organizational  behavior.  Fourteenth  Edition . Pearson education. New Jersey 07458. 77-89 Wahyono,  Hari.  2001. Pengaruh  Perilaku  Ekonomi Kepala  Keluarga  terhadap  Intensitas  Pendidikan Ekonomi di Lingkungan Keluarga. Disertasi  tidak diterbitkan . Malang: PPS-UM.