## 73

## MODELING : Jurnal Program Studi PGMI
Volume 9, Nomor 1, Maret 2022; p-ISSN: 2442-3661; e-ISSN: 2477-667X, 73-81

## ANALISIS KEBIJAKAN PROFESIONALISME GURU DAN DOSEN
Feni Yunita Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang feniyunita078@gmail.com
Nyayu Khodijah
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang nyayukhotijah@radenfatah.ac.id
Ermis Suryana Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang ermissuryana_uin@radenfatah.ac.id

## Abstrak
Profesionalisme guru dan dosen merupakan suatu kemampuan guru dan dosen dalam menerapkan dan konsisten terhadap kompetensi-kompetensinya ketika melaksanakan  tugas,  seperti  kemampuan  guru  untuk  dapat  mengembangkan potensi dan  membangkitkan  minat peserta  didik, memiliki  rasa  percaya  diri, dapat  memberikan  motivasi  dan  inspirasi  kepada  peserta  didik,  visioner, inovatif terhadap pembelajaran, mampu mengendalikan diri, komitmen, serta tanggung  jawab.  Guru  dan  Dosen  profesional  bukanlah  hanya  untuk  satu kompetensi  saja  yaitu  kompetensi  profesional,  tetapi  guru  dan  dosen profesional  harus  mampu  memiliki  keempat  kompetensi  sebagaimana  yang diamanatkan  Undang-Undang  No.  14  Tahun  2005  tentang  Guru  dan  Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 agar guru memahami, menguasai, dan  terampil  menggunakan  sumber-  sumber  belajar  baru  dan  menguasai kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial sebagai bagian dari kemampuan guru.
Kebijakan profesi guru di Indonesia ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (selanjutnya disebut UUGD).  Undang-undang  ini  mengatur  mengenai  konsep-konsep,  prinsip- prinsip dan ketentuan yang berkaitan dengan guru yang merupakan salah satu bagian  dari  kebijakan  dalam  bidang  pendidikan.  Untuk  itu,  adanya  Undang- Undang  Guru  dan  Dosen  merupakan  salah  satu  dasar  hukum  yang  menjadi kajian dalam hukum pendidikan. Sejak adanya Undang-Undang Guru dan Dosen, guru diakui sebagai tenaga pendidik professional.
Kata Kunci: Profesionalisme, Guru dan Dosen

## PENDAHULUAN
Pendidikan  merupakan  tanggung  jawab  dari  setiap  pemangku  kepentingan ( stakeholders )  pendidikan,  akan  tetapi  dalam  praktiknya  yang  paling  bertanggung jawab untuk mendidik peserta didik adalah guru. Peran guru sangatlah sentral bagi dunia pendidikan suatu bangsa. Untuk itu, guru harus dipandang sebagai profesi yang profesional  dalam  menjalankan  tugasnya.  Hal  tersebut  sejalan  dengan  pandangan Subijanto bahwa salah satu faktor esensial yang berpengaruh terhadap kualitas hasil pendidikan  adalah  guru.  Sebagai  pendidik  profesional,  guru  memiliki  peran  yang strategis  dalam  pendidikan.  Dengan  diundangkannya  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD), guru diakui sebagai jabatan professional. 1
Dalam upaya pembangunan pendidikan nasional sangat diperlukan guru atau pendidik dalam standard mutu kompetensi dan profesionalisme yang terjamin. Guru merupakan salah satu komponen dalam kegiatan belajar mengajar dan memiliki posisi yang sangat menentukan keberhasilan pembelajaran, karena fungsi utama guru adalah merancang, mengelola, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran. Disamping itu pula, kedudukan seorang guru dalam kegiatan belajar mengajar juga sangat strategis dan menentukan. Strategis berarti karena guru yang akan menentukan kedalaman dan keluasan  materi  pembelajaran,  sedangkan  bersifat menentukan  dikarenakan  guru yang memilah bahan pelajaran yang akan disajikan kepada peserta didik. Adapun salah satu  faktor  yang  mempengaruhi  keberhasilan  tugas  guru  adalah  kinerjanya  dalam merencanakan dan merancang serta melaksanakan dan mengevaluasi proses belajar mengajar.
Sejalan dengan kebijakan pemerintah, melalui UU No. 14 Tahun 2005 pasal 7 mengamanatkan  bahwa  pemberdayaan  profesi  guru  diselenggarakan  melalui pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif dan  berkelanjutan  dengan  menjunjung  tinggi  hak  asasi  manusian  nilai  keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa dank ode etik profesi. Disamping itu menurut pasal 20 dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban meningkatkan dan mengembangkan  kualifikasi  akademik dan  kompetensi  secara  berkelanjutan  sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
Jadi, dengan mengingat berat dan kompleknya membangun pendidikan adalah sangat  pentingnya  dalam  melakukan  upaya-upaya  guna  mendorong  dan memberdayakan  tenaga  pendidik  untuk  semakin  profesional.  Dan  hal  ini  tidak  lain dimaksudkan  untuk  menjadikan  upaya  membangun  pendidikan  yang  kokoh,  serta mampu untuk terus menerus melakukan perbaikan kearah yang lebih berkualitas.
1 Subijanto, “Profesi Guru sebagai Profesi yang Menjanjikan Pasca Undang-Undang Guru dan Dosen”, Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Balitbang Kemendikbud, 2007, hlm. 696.
MODELING, Volume 9, Nomor 1, Maret 2022 | 75

## PEMBAHASAN Kebijakan Profesionalisme Guru dan Dosen
Kebijakan  diartikan  sebagai  rangkaian  konsep  dan  asas  yang  menjadi  garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak  (tentang  pemerintahan,  organisasi  dan  lain  sebagainya)  pernyataan  cita- cita,  tujuan,  prinsip  dan  garis  pedoman  untuk  manajemen  dalam  usaha  mencapai sasaran. 2
Suatu  kebijakan  mempunyai  makna  intensional.  Oleh  sebab  itu,  kebijakan mengatur tingkah laku seseorang atau organisasi dan kebijakan meliputi pelaksanaan serta evaluasi dari tindakan tersebut. 3 Aminuddin Bakry juga menjelaskan kebijakan merupakan  instrumen  pemerintah  untuk  melakukan  suatu  tindakan  dalam  bidang tertentu  seperti  fasilitas  umum,  transportasi,  pendidikan,  kesehatan,  perumahan, kesejahhteraan,  dan  lain-lain  yang  dianggap  akan  membawa  dampak  positif  bagi kehidupan warganya.
Kata “profesionalisme” berasal  dari  istilah professional yang  dasar  katanya adalah profesi (profession). Kata profesional merujuk pada dua hal yang pertama adalah orang  yang  menyandang  suatu  profesi,  orang  yang  biasanya  melakukan  pekerjaan secara otonom dan dia mengabdi diri pada pengguna jasa disertai rasa tanggung jawab atas  kemampuan  profesionalnya  atau  penampilan  seseorang  yang  sesuai  dengan ketentuan  profesi.  Kedua,  adalah  kinerja  atau performance seseorang  dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan profesinya. Pada tingkat tinggi, kinerja itu dimuati,  unsur-unsur  kiat  atau  seni  yang  menjadi  ciri  tampilan  profesional  seorang penyandang profesi. 4
Menurut undang-undang No. 14 tahun 2005 pasal 1 ayat (1) menyatakan guru adalah pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia  dini  jalur  pendidikan  formal,  pendidikan  dasar  dan  pendidikan  menengah. Profesionalisme  itu  berkaitan  dengan  komitmen  para  penyandang  profesi.  Adapun Menurut pendapat Ali Mudlofir guru merupakan pendidik profesional dengan tugas utama  mendidik,  mengajar,  membimbing,  mengarahkan,  melatih  dan  mengevaluasi peserta  didik  pada  jalur  pendidikan  formal. 5 Menurut  Syaiful  Sagala  berpendapat
2 Nanang Fattah, Analisis Kebijakan Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 129.
3 Riant  Nugroho, Public  Policy:  Teori  Kebijakan-Analisis  Kebijakan-Proses  Perumusan  Kebijakan, Implementasi,  Evaluasi,  Revisi  Risk  Management  dalam  Kebijakan  Publik, (Jakarta:  Alex  Media Komputindo, 2009), hlm. 140.
4 Ningrum Suprihati, Guru Profesional: Pedoman Kinerja, Kualifikasi dan Kompetensi Guru, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 80.
5 Ali  Mudlofir, Pendidik  Profesional:  Strategi  dan  Aplikasinya  dalam  Peningkatan  Mutu  Pendidikan  di Indonesia, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012), hlm. 119-120.
bahwa  Guru  sebagai  pendidik  adalah  tokoh  yang  paling  banyak  bergaul  dan berinteraksi  dengan  para  murid  dibandingkan  dengan  personel  lainnya  di  sekolah. Guru bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran,  melakukan  bimbingan  dan  pelatihan,  melakukan  penelitian  dan pengkajian dan membuka komunikasi dengan masyarakat. 6
Jadi,  dari  berbagai  pengertian  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  guru  adalah suatu  sebutan  yang  diberikan  bagi  seseorang  karena  telah  mengikuti  sekolah kependidikan  yang  bersedia  mengajarkan,  mendidik,  dan  melatih  ilmunya  kepada peserta didik.
Dalam pernyataan Asep Suryana, ia menyatakan bahwa keterkaitan kebijakan pendidikan  dengan  peningkatan  profesionalisme  guru,  harus  bertumpu  pada  misi peningkatan  mutu  pendidikan.  Maka  salah  satu  kebijakan  untuk  meningkatkan profesionalisme guru tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58  tahun  2008 Tentang  Penyelenggaraan  Program  Sarjana  (S-1) Kependidikan  bagi Guru dalam Jabatan menyatakan: 7
Pasal 2: Tujuan penyelenggaraan program sarjana (S-1) kependidikan bagi guru dalam  jabatan  yaitu  untuk  mendukung  upaya  percepatan  peningkatan  kualifikasi akademik bagi guru dalam jabatan.
Pasal 3: Penyelenggaraan program sarjana (S-1) kependidikan bagi guru dalam jabatan  dilaksanakan  dengan  mengutamakan  hal  berikut:  a)  Memungkinkan  guru memiliki kesempatan lebih luas untuk memperoleh peningkatan kualifikasi akademik dengan  tidak  mengganggu  tugas  dan  tanggung  jawabnya  di  sekolah.  b)  Dapat mewujudkan  sistem  penyelenggaraan  pendidikan  guru  dalam  jabatan  yang  efisien, efektif,  dan  akuntabel  serta  menawarkan  akses  layanan  pendidikan  yang  lebih  luas tanpa mengabaikan kualitas.
Kemudian pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005  tentang Standar Nasional  Pendidikan  pada  BAB  VI  mengenai  Standar  Pendidik  dan  Tenaga Kependidikan Pasal 29 Ayat (2) menyatakan Pendidik pada SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat memiliki: a) Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV)  atau  sarjana  (S1);  b)  Latar  belakang  pendidikan  tinggi  di  bidang  pendidikan SD/MI, kependidikan lain atau psikologi; c) Sertifikat profesi guru untuk SD/MI.
Diperkuat pula pada Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru pada  BAB  II  mengenai  Kompetensi  dan  Sertifikasi  bagian  kedua  Pasal  4  Ayat  (1) menyatakan  sertifikat  pendidik  bagi  Guru  diperoleh  melalui  program  pendidikan
6 Syaiful Sagala, Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 6. 7 Asep Suryana, “Kebijakan Pengembangan Tenaga Pendidik Pasca Undang-Undang Guru dan Dosen”, Jurnal Administrasi Pendidikan UPI, (2007), hlm. 7.
MODELING, Volume 9, Nomor 1, Maret 2022 | 77
profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Masyarakat, dan ditetapkan oleh Pemerintah.
Kebijakan  profesionalisme  guru  merupakan  bagian  dari  kebijakan  pendidikan. Hal ini diperkuat dalam UndVang-undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005 BAB IV tentang Guru bagian kesatu mengenai Kualifikasi, Kompetensi, dan Sertifikasi: Pasal  8:  Guru  wajib  memiliki  kualifikasi  akademik,  kompetensi,  sertifikat pendidik,  sehat  jasmani  dan  rohani,  serta  memiliki  kemampuan  untuk  mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
Pasal 9: Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat.
Pasal  11:  (1)  Sertifikat  pendidik  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  8 diberikan  kepada  guru  yang  telah  memenuhi  persyaratan.  (2)  Sertifikasi  pendidik diselenggarakan  oleh  perguruan  tinggi  yang  memiliki  program  pengadaan  tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Pemerintah.
Pasal 13: (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran untuk  peningkatan  kualifikasi  akademik  dan  sertifikasi pendidik  bagi  guru  dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. (2)  Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  anggaran untuk  peningkatan  kualifikasi  akademik  dan  sertifikasi  pendidik  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Jadi,  kebijakan  yang  tertuang  dalam  Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional Nomor  58  tahun  2008,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  tahun  2005,  Peraturan Pemerintah  Nomor  74  tahun  2008  serta  Undang-undang  nomor  14  tahun  2005 merupakan kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan kompetensi sehingga guru menjadi  profesional  dengan  memperhatikan  peraturan-peraturan  serta  undang- undang tersebut.

## Karakteristik Profesionalisme Guru dan Dosen
Marselus  R  Payong  menyatakan  bahwa  guru  profesional  adalah  seorang  ahli bidang  studi  ( subject  matter  specialist ).  Setelah  melewati  proses  pendidikan  dan pelatihan yang realtif lama (kurang lebih empat tahun untuk jenjang strata satu (S1) ditambah  dengan  satu  tahun  pendidikan  profesi,  maka  para  guru  dinggap  memiliki pengetahuan dan wawasan yang cukup tentang isi mata pelajaran yang terkait dengan turuktur, konsep, dan keilmuannya. 8
Ada  lima  ukuran  seorang  guru  dinyatakan  profesional. Pertama, memiliki komitmen  pada  peserta  didikdan  proses  belajarnya. Kedua, secara  mendalam
8 Marselus R. Payong, Sertifikasi Profesi Guru , (Jakarta: Indeks, 2014), hlm. 44.
78 | MODELING, Volume 9, Nomor 1, Maret 2022
menguasai  bahan  ajar  dan  cara  mengerjakannya. Ketiga, bertanggung  jawab memantau  kemampuan  belajar  peserta  didikmelalui  berbagai  teknik  evaluasi. Keempat, mampu berfikir sistematis dalam melakukan tugas dan kelima, semestinya menjadi bagian dari masyarakat belajar dilingkungan profesinya. 9
Menurut  McNergney  dan  Joanne,  ia  Menyatakan  bahwa  mengajar  sebagai profesi  menuntut  sejumlah  karakteristik,  antara  lain:  Rasa  melayani  masyarakat adalah komitmen dari seluruh waktu karirnya;  Pengetahuan  dan keterampilan yang pada kemampuan atas manusia pada umumnya; Penerapan penelitian dan teori dalam praktek, berkaitan dengan masalah kemanusiaan; Membutuhkan waktu yang panjang untuk  latihan  spesialisasinya;  Adanya  kontrol  terhadap  standar  lisensi  dan persyaratan  masuk;  Memiliki  otonomi  dalam  membuat  keputusan  terkait  dengan bidang kerja profesinya; Berani menerima tanggung jawab mengenai penilaian dibuat dan  tindakan  dilakukan  dalam  memberikan  layanan;  Komitmen  untuk  profesi  dan klien ditandai dengan penekanan dengan layanan yang diberikan; Memiliki organisasi yang  bersifat  otonom,  yang  keanggotaannya  seprofesi;  Memiliki  Asosiasi  Profesi; Memiliki kode etik, yang membantu untuk mengklarifkasi permasalahan yang timbul sehubungan  dengan  layanan  yang  diberikan;  Memiliki  prestasi  dan  penghargaan ekonomik yang tinggi. 10

## Implementasi kebijakan Profesionalisme Guru dan Dosen
Kebijakan  profesi  guru  di  Indonesia  diatur  dalam  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (selanjutnya disebut UUGD). Undang-undang  ini  mengatur  mengenai  konsep-  konsep,  prinsip-prinsip  dan ketentuan  yang  berkaitan  dengan  guru  yang  merupakan  salah  satu  bagian  dari kebijakan  dalam  bidang  pendidikan.  Untuk  itu,  adanya  Undang-Undang  Guru  dan Dosen  merupakan  salah  satu  dasar  hukum  yang  menjadi  kajian  dalam  hukum pendidikan. Sejak adanya Undang- Undang Guru dan Dosen, guru diakui sebagai tenaga pendidik profesional. Adapun tugas utama guru berdasarkan UUGD diantaranya yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Tugas utama guru tersebut dijalankan pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. 11
Seorang  guru  yang  profesional  harus  memenuhi  persyaratan  kualifikasi akademik.  Dalam  UUGD,  untuk  menjadi  seorang  guru  setidak-tidaknya  harus menempuh pendidikan tinggi minimal S1 atau D-IV. Namun yang perlu digaris bawahi
9 Ningrum Suprihati, Op.Cit., hlm. 73.
10 Basri, “Evaluasi Profesionalisme Guru”, Jurnal Sains Riset, Vol. VII, No. 3 (2019), hlm. 34.
11 Cecep  Darmawan,  “Implementasi  Kebijakan  Profesi  Guru  MenurutUndang-Undang  Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen Dalam Perspektif Hukum Pendidikan”, Jurnal Ilmu Hukum, ISSN-p 1412-4793, ISSN-e 2684-7434, (2018), hlm. 65.
MODELING, Volume 9, Nomor 1, Maret 2022 | 79
dalam hal ini adalah tidak disebutkan program sarjana atau program diploma empat kependidikan. Artinya yang berasal dari non- kependidikan pun dapat menjadi seorang guru. Dengan demikian, ketentuan ini mengisyaratkan bahwa profesi guru merupakan profesi yang terbuka. Hal ini berarti bahwa setiap orang baik dari lulusan kependidikan maupun nonkependidikan pun dapat menjadi seorang guru.
Ketentuan  UUGD  menyebutkan  bahwa  guru  yang  telah  memiliki  sertifikat pendidik berhak untuk diangkat pada satuan pendidikan tententu sebagai guru yang profesional. Dengan demikian, sudah semestinya pemerintah hanya boleh mengangkat guru  dalam  satuan  pendidikan  tertentu.  Apabila  hal  ini  dilakukan  diluar ketentuan tersebut, pada dasarnya tindakan pemerintah sudah menyalahi aturan undang-undang guru dan dosen.
Penyelenggaraan  pendidikan  profesi  guru  sebelum  berlakunya  Undang- Undang  Guru  dan  Dosen  cenderung  menggunakan  model  konkuren  ( concurrent ). Adapun  lembaga  yang  memiliki  peran  untuk  menghasilkan  guru  pada  jenjang pendidikan tinggi ketika itu adalah Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). Bentuk  penyelenggaraan  pendidikan  guru  pada  lembaga  ini  berupa  pendidikan akademik dan juga pendidikan profesi. Dengan demikian, penyelenggaraan pendidikan guru  ketika  itu  menggunakan  model  konkuren  ( concurrent ),  model  ini mengintegrasikan penguasaan bidang ilmu dan penguasaan kompetensi pedagogis. Seiring perkembangan zaman, kebijakan pendidikan profesi guru di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen atau UUGD. Setelah berlakunya UUGD ini, model penyelenggaraan guru di Indonesia  cenderung  menggunakan  model  konsekutif.  Akan  tetapi  disisi  lain  juga masih  mempertahankan  model  konkuren  ( concurrent )  yang  diselenggarakan  pada perguruan tinggi  LPTK.  Hal  tersebut  dapat  dicermati  dari  beberapa  ketentuan  yang terdapat dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen atau UUGD. 12

## Evaluasi Profesionalisme Guru dan Dosen
Agar  kinerja  guru  dapat  ditingkatkan  dan  memberi  sumbangan  mungkin terhadap siswa dan sekolah secara keseluruhan, maka perlu dilakukan evaluasi kinerja guru. Menurut Ronald T.C. Boyd, menunjukkan bahwa evaluasi kinerja  guru  didesain untuk melayani dua tujuan, yaitu: Pertama, untuk mengukur kompetensi guru; Kedua, mendukung pengembangan Profesional. Oleh karena itu,  sistem evaluasi  kinerja  guru harus  memberikan  manfaat  sebagai  umpan  balik  untuk  memenuhi  berbagai kebutuhan di kelas dan dapat memberikan kesempatan untuk pengembangan sekolah dan guru itu sendiri. Menurut Robert  Bacal,  manajemen  kinerja  guru  adalah  proses
12 Ibid., hlm. 66.
komunikasi yang keberlanjutan dan dilakukan dalam kemitraan antara guru dengan atasan,  atasan,  atau  penilainnya.  Proses  ini  meliputi  kegiatan  membangun Kesepakatan dan pemahaman mengenai tuntutan yang ada, baik yang terkait dengan tanggung jawab terhadap keberhasilan siswa, guru, dan keberhasilan sekolah dengan dirinya sendiri. 13
Di  Indonesia,  di  era  sertifikasi  guru,  standar  untuk  mengukur  kinerja  guru kompetensi profesional adalah empat kompetensi guru (atau standar keprofesionalan guru),  yang  menunjukkan  seluruh  sosok  guru  profesional  menyebutkan  bahwa seorang  guru  yang  kompeten,  harus  memiliki  pemahaman  tentang  karakteristik peserta  didik,  penguasaan  bidang  studi,  baik  dari  lembaga  ilmiah  atau  pendidikan, kemampuan  Organisasi  belajar  yang  mendidik,  kemauan  dan  kemampuan  untuk mengembangkan profesionalisme dan kepribadian secara berkelanjutan. Kinerja guru juga dapat dilihat dan dinilai dari rasa tanggung jawab menjalankan amanah, profesi dia akan memegang tanggung jawab moral.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa profesionalisme  guru  merupakan  suatu  kemampuan  guru  dalam  menerapkan  dan konsisten  terhadap  kompetensi-kompetensinya  ketika  melaksanakan  tugas,  seperti kemampuan  guru  untuk  dapat  mengembangkan  potensi  dan membangkitkan  minat peserta  didik,  memiliki  rasa  percaya  diri, dapat  memberikan  motivasi  dan  inspirasi kepada  peserta  didik,  visioner,  inovatif  terhadap  pembelajaran,  mampu mengendalikan diri, komitmen, serta tanggung jawab.
Guru dan Dosen profesional bukanlah hanya untuk satu kompetensi saja yaitu kompetensi  profesional,  tetapi  guru  dan  dosen  profesional  harus  mampu  memiliki keempat kompetensi sebagaimana yang diamanatkan Undang- Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 agar guru memahami, menguasai, dan terampil menggunakan sumber- sumber belajar baru dan menguasai kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial sebagai bagian dari kemampuan guru.
Kebijakan profesi guru di Indonesia ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (selanjutnya disebut UUGD). Undang-undang  ini  mengatur  mengenai  konsep-  konsep,  prinsip-prinsip  dan ketentuan  yang  berkaitan  dengan  guru  yang  merupakan  salah  satu  bagian  dari kebijakan  dalam  bidang  pendidikan.  Untuk  itu,  adanya  Undang-Undang  Guru  dan Dosen  merupakan  salah  satu  dasar  hukum  yang  menjadi  kajian  dalam  hukum
13 Basri, Op.Cit., hlm. 37-38.
MODELING, Volume 9, Nomor 1, Maret 2022 | 81
pendidikan. Sejak adanya Undang- Undang Guru dan Dosen, guru diakui sebagai tenaga pendidik profesional.

## DAFTAR PUSTAKA
Basri. (2019). Evaluasi Profesionalisme Guru. Jurnal Sains Riset, Vol. VII No. 3 , 34.
Darmawan, C. (2018). Implementasi Kebijakan Profesi Guru Menurut Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  14  Tahun  2005  Tentang  Guru  dan  Dosen  Dalam Perspektif  Hukum  Pendidikan. Jurnal  Ilmu  Hukum,  ISSN-p  1412-4793,  ISSN-e 2684-7434 , 65.
Fattah, N. (2012). Standar Pembiayaan Pendidikan. Bandung: Remaja Rosda Karya.
Mudlofir, A. (2012). Pendidik Profesional: Strategi dan Aplikasinya dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di Indonesia. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
Nugroho, R. (2009). Public Policy: Teori Kebijakan-analisis Kebijakan-Proses Perumusan Kebijakan,  Implementasi,  evaluasi,  Revisi  Risk  Management  dalam  Kebijakan Publik. Jakarta: Alex Media Komputindo.
Payong, M. R. (2014). Sertifikasi Profesi Guru. Jakarta: Indeks. Sagala,  S.  (2009). Kemampuan Profesional  Guru  dan  Tenaga  Kependidikan. Bandung:
Alfabeta.
Subijanto.  (2007).  Profesi  Guru  sebagai  Profesi  yang  Menjanjikan  Pasca  Undang- Undang  Guru  dan  Dosen. Jurnal  Pendidikan  dan  Kebudayaan,  Balitbang Kemendikbud , 696.
Suprihati,  N.  (2014). Guru  Profesional:  Pedoman  Kinerja,  Kualifikasi  dan  Kompetensi Guru. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. Suryana, A. (2007). Kebijakan Pengembangan Tenaga Pendidik Pasca Undang-Undang Guru dan Dosen. Jurnal Administrasi Pendidikan UPI , 7. Triwibowo, C. (2005). Kesehatan Lingkungan dan K3. Jakarta: PT. Reamaja Rosdakarya.