JSAP: Journal Syariah and Accounting Public ISSN:  2622-3538 Available Online at https://journal.umgo.ac.id/index.php/JSAP/index
Vol. 6, No. 1, Juli  2023 DOI:  10.31314/jsap.2x.x.xx-xx.2404

## ANALISIS PENERAPAN PSAP NOMOR 13 TENTANG PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM PADA PUSKESMAS TOLANGOHULA
Fitria Melynsyah Yusuf 1 , Dharmawaty S. Makur 2 , Alvina Elsa R. Tuliabu 3
1. Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Indonesia
2. Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Indonesia
3. Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Indonesia
Email; fitriayusuf@umgo.ac.id
Info Artikel:  Diterima 25 juni 2023, Disetujui 25 Juli 2023, Publish 27 Juli 2023

## Abstract:
The  research  aims  to  obtain  answers  to  the  problems  formulated,  namely  to  find  out  the presentation  of  the  financial  reports  of  the  public  service  agency  of  the  Tolangohula  Health  Center  in accordance with PSAP No. 13 and what obstacles are encountered in  implementing PSAP number 13. The  research  uses  a  qualitative  approach,  through  conducting  interviews  and  documentation  at  the research  location.  The  research  results  showed    the  application  of  PSAP  Number  13  at  the  BLUD Tolanghula  Health  Center,  when  viewed  from  the  financial  reports:  Budget  realization  report  (LRA), report on changes in excess budget balance (LPSAL), balance sheet, operational report (LO), cash flow report,  report  on  changes  in  equity  and  notes  on  financial  statements  are  in  accordance  with government  accounting  standard  number  13.  However,  the  Puskesmas  Tolangohula  is  lack  of understanding of the human resources about PSAP No. 13 .

## Keywords: BLUD, PSAP Number 13

## Abstrak:
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban atas  permasalahan yang dirumuskan yakni untuk mengetahui penyajian laporan keuangan Badan Layanan Umum Puskesmas Tolangohula sudah sesuai dengan PSAP Nomor 13 dan kendala apa saja yang dihadapi dalam penerapan PSAP nomor 13. Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif,  dengan  melakukan  wawancara  dan  dokumentasi  di lokasi  penelitian.  Hasil  Penelitian  bahwa  bahwa  penerapan  PSAP  Nomor  13  pada  BLUD  Puskesmas Tolanghula,  jika  dilihat  dari  laporan  keuangan:  Laporan  realisasi  anggaran  (LRA),  laporan  perubahan saldo  anggaran  lebih  (LPSAL),  Neraca,  Laporan  Operasional  (LO),  Laporan  Arus  kas,  Laporan perubahan  ekuitas  dan  catatan  atas  laporan  keuangan  sudah  sesuai  dengan  standar  akuntansi pemerintah  nomor  13.  Namun  yang  kurang  dari  Puskesmas  Tolangohula  yaitu  pemahaman  sumber daya manusia tentang PSAP Nomor 13.
Kata kunci : BLUD, PSAP Nomor 13

## PENDAHULUAN
Reformasi keuangan Negara Indonesia telah mengalami banyak perubahan  yang  ditandai  dengan  lahirnya paket  undang-undang  dibidang  keuangan Negara  yaitu  undang-undang  nomor  17 Tahun  2003  tentang  keuagan  Negara, undang-undang  nomor  1  Tahun  2004 tentang perbendaharaan Negara, dan undang-undang  nomor  15  Tahun  2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan pertanggung jawaban APBN. Ketiga
Undang-Undang tersebut mengadopsi konsep  pemikiran New  Publik  Management (NPM) yaitu  pengelolaan  dengan  pola pikiryang lebih efisien, profesionalitas, akuntabel, dan transparan dengan melakukan  perubahan  dari  penganggar antra disional menjadi penganggaran berbasis kinerja, yang membuka koridor bagi penerapan  basis  kinerja  di  lingkungan pemerintah.
Upaya  yang  dilakukan  pemerintah untuk  mewujudkan  pertanggung  jawaban keuangan  yang  baik  dan  benar  adalah dengan  menetapkan  Standar  Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai dengan Peraturan  Pemerintah  No  24  Tahun  2005. Namun,  pada  tahun  2010  telah  disahkan peraturan baru mengenai SAP yaitu tentang sistem  akuntansi  pemerintah  daerah  yang berbasis  akrual  sesuai  dengan  Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010.
Pewujudan  akuntabilitas  dan  transparansi laporan  keuangan  pemerintah  daerah  dapat dilakukan dengan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar yang telah
ditetapkan  serta  dilaporkan  tepat  waktu  dan dapat  diandalkanPenelitian  ini  menganalisis bagaimana  penerapan  PSAP  Nomor  13 pada  penyusunan  laporan  keuangan  Badan Layanan Umum.
Badan
Layanan
Umum
Daerah(BLUD)  adalah  instansi  di  lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan  barang  atau  jasa  yang  dijual tanpa  mengutamakan  mencari  keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.  Badan  layanan  umum  diatur dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  23 Tahun  2005  tentang  pengelolaan  keuangan badan  layanan  umum  dan  diubah  dengan Peraturan  Pemerintah  Nomor  74  Tahun 2012.  Peraturan  Pemerintah  ini  mengatur mengenai persyaratan, penetapan dan pencabutan  status  BLUD,  standar  dan  tarif layanan,  perencanaan  dan  penganggaran, pengelolaan  keuangan,  serta  pelaporan  dan pertanggungjawaban.
Pola  pengelolaan  Badan  layanan umum  yaitu  memberikan  fleksibilitas  berupa keleluasaan  untuk  menerapkan  praktik- praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesehteraan umum dan mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  sebagai pengecualian  dari  ketentuan  pengelolaan keuangan  daerah  pada  umumnya,  misalnya pendapatan  yang  bisa  langsung  digunakan untuk belanja BLUD tanpa melalui pengesahan oleh BUN/BUD dan melaksanakan  investasi  jangka  pendek.  Hal tersebut  yang  membuat  Badan  layanan
umum  memiliki  posisi  ganda  yakni  sebagai entitas  pelaporan  maupun  entitas  akuntansi terkait  pelaporan  keuangannya.  Pertama Sebagai  entitas  pelaporan,  BLUD  wajib memberikan  pelaporan  yang  menyeluruh atas penggunaan seluruh sumber daya yang dikuasai kepada pihak pihak yang berkepentingan,  terutama  pihak  eksternal seperti  donatur,  auditor  eksternal  dan lembaga  legislatif.  Akuntansi  dan  laporan keuangan BLUD sebagai entitas pelaporan di selenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi  Keuangan  yang  diterbitkan  oleh asosiasi  profesi  akuntansi  Indonesia  (PP  23 Tahun 2005 pasal 26 ayat 2). Kedua sebagai entitas akuntansi, BLUD diwajibkan menyusun  laporan  keuangan  yang  akan dikonsolidasikan  dengan  entitas  akuntansi yang  membawahinya.  Jenis  laporan  yang akan  dikonsolidasi  ini  dilakukan  sesuai dengan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan (PP  23  Tahun  2005  pasal  27  ayat  7),  yaitu penggabungan  laporan  BLU  pada  laporan keuangan kementerian Negara/lembaga/SKPD/pemerintah daerah dilakukan  sesuai  dengan  Standar  Akuntansi Pemerintahan.  Sehingga  sampai  dengan tahun  2016  Satuan  Kerja  BLUD  masih diwajibkan  menyusun  dua  jenis  laporan keuangan  yaitu  Laporan  Keuangan  yang mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan dan  LaporanKeuangan  yang  mengacu  pada Standar Akuntansi Pemerintahan.
Menteri Keuangan mengeluarkan, Peraturan menteri keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan  Berbasis  Akrual  tanggal  31 Desember 2014. Dengan berlakunya PMK ini
menjadi salah satu alasan utama bagi Komite Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (KSAP) untuk  melakukan  penyederhanaan  dalam pelaporan  keuangan  badan  layanan  umum, salah  satunya  adalah  dengan  menerbitkan suatu PSAP khusus terkait pelaporan BLUD. Dengan  adanya  penyederhanaan  ini  maka BLUD  cukup  menggunakan  SAP  dalam menyusun  laporan  keuangannya  dan  tidak lagi menyusun laporan keuangan
berdasarkan SAK. Untuk menjawab kebutuhan terkait penyusunan laporan keuangan  dari  satuan  kerja  BLUD  maka pada  tanggal  2  Desember  2015  Menteri Keuangan  mengeluarkan  Peraturan  Menteri Keuangan  Nomor  217/PMK.05/2015  tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor  13  tentang  Penyajian  Laporan Keuangan  Badan  Layanan  Umum.  Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, satuan kerja BLUD  diwajibkan  menggunakan  PSAP  No. 13  dalam  penyusunan  Laporan  Keuangan Tahun 2016.
PSAP  Nomor  13  berisikan  salah satunya  tentang  pelaporan  keuangan  BLU disajikan dengan menggunakan dasar akrual. Pernyataan  Standar  Akuntansi  Pemerintah Nomor    13  menyatakan  bahwa  Laporan Keuangan BLUD adalah bentuk pertanggungjawaban  BLUD  yang  disajikan dalam  bentuk Laporan  Realisasi  Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional,
Laporan  Arus  Kas,  Laporan  Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sehingga  BLU  kini  melaporkan  7 laporan  keuangan  yang  disajikan  dengan dasar akrual basis. Laporan keuangan BLUD
memberikan  informasi  tentang  sumber  daya ekonomi  dan  kewajiban  BLUD  pada  tanggal pelaporan  dan  arus  sumber  daya  ekonomi selama  periode  berjalan.  Informasi  ini diperlukan pengguna untuk melakukan penilaian  terhadap  kemampuan  ekonomi BLUD  dalam  penyelenggaraan  kegiatannya di masa mendatang.
Puskesmas Tolangohula sebagai satuan  kerja  BLUD  yang  memiliki  kewajiban untuk mematuhi peraturan tentang penyajian laporan  keuangan  sesuai  dengan  PSAP Nomor  13  yang  sudah  ditetapkan.  Dalam ketentuan tersebut ditetapkan bahwa laporan keuangan  sesuai  PSAP  Nomor  13  wajib dilaksanakan  pada  penyusunan  Laporan Keuangan Tahun 2016. Hal ini didukung oleh PMK  No.  220/PMK.05/2016  pasal  11  yang menyebutkan  bahwa  penyusunan  laporan keuangan  BLUD  mulai  dilaksanakan  pada penyusunan dan penyampaian laporan keuangan  BLUD  tahun  2016.  Pada  tanggal 10  Maret  2017,  Menteri  Keuangan  RI mengeluarkan  Peraturan  Menteri  Keuangan RI  No.  42/PMK.05/2017  tentang  perubahan atas  PMK  No.  220/PMK.05/2016  tentang sistem  akuntansi  dan  pelaporan  keuangan badan  layanan  umum  yang  mengubah ketentuan  pasal  II  dimana  dijelaskan  bahwa ketentuan  mengenai  sistem  akuntansi  dan pelaporan  keuangan  BLUD  yang  diatur dalam  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 220/PMK.05/2016  tentang  sistem  akuntansi dan  pelaporan  keuangan  Badan  Layanan Umum  beserta  perubahannya  paling  lambat digunakan  dalam  rangka  penyusunan  dan penyampaian  Laporan  Keuangan  BLUD tahun 2017.
Pada BLUD Puskesmas Tolangohula, baru  menerapkan  PSAP  Nomor  13  ini  pada tahun 2019. Namun dalam penerapan PSAP Nomor  13  tersebut  masih  memiliki  kendala. Menurut  Bendahara  puskesmas  dari  hasil wawancara  awal,    keying  menjadi  kendala yang dihadapi BLUD Puskemas Tolangohula yaitu  di  bagian  retribusi  dimana  dana  yang selama  ini  digunakan  untuk  operasional berupa  dana  transfer  dari  BPJS  sementara pendapatan  asli  puskesmas  belum  boleh digunakan karena terbentur Perbup retribusi.
Tujuan  dari  penelitian  ini  untuk memperoleh  jawaban  atas  permasalahan yang  dirumuskan  yakni    untuk  mengetahui penyajian laporan keuangan Badan Layanan Umum Puskesmas Tolangohula sudah sesuai dengan PSAP nomor 13 dan kendala apa  saja  yang  dihadapi  dalam  penerapan PSAP nomor 13.

## METODE PENELITIAN
Pendekatan  yang  digunakan  oleh peneliti adalah dengan menggunakan pendekatan  kualitatif.  Menurut  Sugiyono (2016)  kualitatif  adalah  metode  penelitian yang  digunakan  untuk  meneliti  pada  konsisi obyektif yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai istrumen kunci.
Jenis  penelitian  ini  adalah  Penelitian Deskriptif  Kualitatif.  Penelitian  deskriptif kualitatif adalah jenis penelitian yangmengamati  dan  menangkap  secara faktual dan aktual dunia nyata dan mengkaji perilaku individu, kelompok dan pengalaman mereka sehari-hari, serta mempelajari, menerangkan,  atau  menginterpretasi  suatu
kasus  dalam  konteksnya  secara  natural tanpa adanya intervensi dari pihak luar.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian ini menganalisis bagaimana  penerapan  PSAP  Nomor  13 pada  penyusunan  laporan  keuangan  Badan Layanan Umum.
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang PSAP  berbasis  akrualnomor  13  tentang penyajian  laporan  keuangan  Badan  layanan umum. Tujuan pernyataan standar ini adalah mengatur penyajian laporan keuangan BLUD dalam rangka meningkatkan keterbandingan  laporan  keuangan  baik terhadap  anggaran,  antar  periode  maupun antar BLUD.
Dana yang digunakan untuk kegiatan operasional hanya berupa dana transfer dari BPJS,  karena  saat  ini  masyarakat  lebih banyak  menggunakan  BPJS  pada  saat mereka  berobat  ke  Puskesmas  ataupun Rumah Sakit. Maka dari itu BPJS memberikan dana operasional untuk kegiatan  puskesmas  seperti  bantuan  JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional.
Untuk penyusunan Laporan Keuangan BLUD  Puskesmas  Tolangohula  mereka membayar tenaga akuntansi dari luar khusus untuk  membuat  Laporan  Keuangan  BLUD Puskesmas.
Komponen Laporan keuangan Badan Layanan  Umum  dalam  PSAP  Nomor  13, yakni:
1.  Laporan Realisasi Anggaran
Berdasarkan standar akuntansi pemerintah  nomor  13  yang  mengatur
laporan realisasi BLUD menyajikan informasi realisasi pendapatan LRA, belaja, surplus/defisit  LRA,  pembiayaan  dan  sisa lebih/kurang  pembiayaan  anggaran  yang masing-masing diperbandingkan dengan anggaranya  dalam  satu  periode.  Akuntansi pendapatan  LRA  dilaksanakan  berdasarkan asas  bruto  yaitu  membukukan  penerimaan bruto, dan tidak mencatat netonya. Penyetoran kas yang berasal dari pendaptan LRA  BLUD  tahun  berjalan  dibukukan sebagai  pengurangan  SiLPA  pada  BLUD penambah SiLPA pada pemerintah pusat/daerah.  Selisih  antara  pendapatan LRA  dan  belanja  pada  BLUD  selama  satu periode pelaporan dicatat dalam pos surplus/defisit  LRA.  Jika  terjadi  BLUD menerima  alokasi  anggaran  selain  dari entitas  akuntansi/entitas  pelaporan  yang membawahinya,  maka  BLUD  menyusun LRA sesuai dengan entitas akuntansi/entitas pelaporan  yang  mengalokasi  anggaran tersebut.  Menurut  PSAP  Nomor  13  seperti itu,  namun  pada  Puskesmas  Tolangohula dari  hasil  wawancara  dengan  beberapa informan  terdapat  beberapa  pos  yang mereka  tidak  ketahui  akan  dimasukkan kemana  seperti penyetoran kas pendapatan LRA  BLUD  tahun  berjalan  di  Puskesmas Tolangohula  di  catat  di  buku  kas  kemudian di setor ke bank dan dimasukkan ke laporan keuangan  pernyataan  ini  tidak  sesuai dengan  PSAP  Nomor  13.  Selanjutnya  jika terjadi  selisih  antara  pendapatan  LRA  dan belaja  pada  BLUD  selama  satu  periode  di Puskemsmas Tolangohula dicatat semuanya dengan  aplikasi  SIMDA  jika  terjadi  selisih akan diperbaiki dan dimasukkan ke
pendapatan,  pernyataan  ini  tidak  sesuai dengan standar penyajian laporan keuangan  BLUD.  Kemudian  Jika  BLUD menerima  alokasi  anggaran  selain  dari entitas akuntansi/entitas pelaporan puskesmas  Tolangohula  mencatatnya  di buku kas kemudian dimasukkan ke pendapatan, pernyataan ini juga tidak sesuai dengan    PSAP  Nomor  13.  Dalam  penelitian yang  dilakukan  oleh  Nikitasari  (2020)  di Puskesmas Gandus Kota Palembang dalam laporan  realisasi  anggaran  di  Puskesmas Gandus sudah sesuai dengan PSAP Nomor 13. Pada penelitian Sagung, Intan dan Kutut (2020)  di  Universitas  Pendidikan  Ganesha sudah  mengacu  pada  PSAP  Nomor  13  di lihat  dari  penyajian  Laporan  Realisasi Anggaran.
2.  Laporan  Perubahan  Saldo  anggaran Lebih
Berdasarkan standar akuanatnsi pemerintah nomor 13 Laporan saldo anggaran lebih menyajikan informasi kenaikan  atau  perunurunan  saldo  anggaran lebih  tahun  pelaporan  dibandingkan  dengan tahun  sebelumnya.  Laporan  saldo  anggaran lebih  BLUD  menyajiakan  secara  komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:
a.  Saldo anggaran lebih awal b.  Penggunaan saldo anggaran lebih
c.  Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan
d.  Koreksi  kesalahan  pembukuan  tahun
sebelumnya
e.  Lain-lain
f.  Saldo anggaran lebih akhir
Di
puskesmas Tolangohula berdasarkan hasil wawancara mereka mencantumkan  semua  SiLPA  pada  laporan perubahan  saldo  anggaran  lebih.  Mereka juga  membuat  pencatatan  terkait  dengan laporan  perubahan  saldo  anggaran  lebih padacatatan  atas  laporan  keuangan  sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Sama halnya  dengan  penelitian  yang  dilakukan Nikitasari (2020) tentang evaluasi penerapan PSAP  13  yang  dilakukan  di  Puskesmas Gandus  pada  laporan  saldo  anggaran  lebih telah  seuai  dengan  standar  akuntansi pemerintah nomor 13. Begitu juga penelitian yang dilakukan Sagung (2020).
3.  Neraca
Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset,  kewajiban,  dan  ekuitas  pada  tanggal tertentu.  Dana  kas  BLUD  yang  bukan  milik BLUD  diakui  sebagai  kas  dan  setara  kas. Dana kas yang dimaksud, dana titipan pihak ketiga, uang jaminan dan uang muka pasien. Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan  BLUD  pada  tahun  berjalan maupun tahun sebelumnya dibukukan sebagai  pengurang  ekuitas  pada  BLUD penambah ekuitas pada pemerintah pusat/daerah. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan di Puskesmas Tolangohula  jika  ada  dana  titipan  pihak ketiga, uang jaminan dan uang muka pasien mereka  catat  dulu  di  buku  kas  kemudian  di input  melalui  aplikasi  dan  dimasukkan  ke kas.  Kemudian  jika  ada  penyetoran  kas berasal  dari  pendapan  BLUD  mereka mencatat  sebagai  pendapatan,  hal  ini  tidak
sesuai dengan standar akuntansi pemerintah nomor 13.
4.  Laporan Operasional Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah  ekuitas  dan  penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Akuntansi  pendapatan  LO  dilaksanakan berdasarkan  asas  bruto,  yaitu  dengan membukukan  penerimaan  bruto  dan  tidak mencatat  jumlah  netonya.  Khusus  untuk pendapatan kerja sama operasi (KSO) diakui sebagai  asas  neto  dengan  terlebih  dahulu mengeluarkan  bagian  pendapatan  yang merupakan  hak  mitra  KSO.  Beban  pada BLUD  diklasifikasikan  menurut  klasifikasi ekonomi,  klasifikasi  ekonomi  yaitu  beban pegawai,  beban  barang,  beban  penyisihan, dan beban penyusutan asset tetap/amortisasi.  Namun  pada  Puskesmas Tolangohula  pendapatan  pada  kerja  sama operasi  dilaksanakan  berdasarkan  asas bruto  yang  seharusnya  sesuai  dengan standar  akuntansi  pemerintah  untuk  KSO dilaksanakan bersadarkan asas neto.
Kemudian pada beban BLUD di Puskesmas
Tolangohula
mereka tidak
mengklasifikasikan  beban  BLUD  menurut klasifikasi  ekonomi.  Padahal  dalam  PSAP Nomo 13 beban pada BLUD diklasifikasikan menurut klasiikasi ekonomi. Dalam penelitian  Riani,  Lintje  dan  Linda  (2017)  di RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado pada penerapan  PSAP  nomor  13  belum  secara keseluruhan  khususnya  pada  KSO.  Pada penelitian  Nikitasari  (2020)  di  Puskesmas
Gandus Kota Palembang dan Sagung, Intan dan  Kutut  (2020)  di  Univeristas  Pendidikan Ganesha  sudah  sesuai  dengan  standar akuntansi pemerintah nomor 13.
5.  Laporan arus kas
Laporan arus kas pada BLUD menyajikan  informasi  mengenai  sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selamasatu  periode  akuntansi,  dan  saldo kas  dan  setara  kas  pada  tanggal  pelaporan pada  BLUD.  Arus  kas  dari  aktivitas  operasi terutama  diperoleh  dari,  pendapatan  dari alokasi  APBN/APBD,  pendapatan  layanan yang bersumber dari masyarakat, pendapatan  layanan  yang  bersumber  dari entitas akuntansi/entitas pelaporan, pendpatan  hasil  kerja  sama,  pendapatan yang  berasal  dari  hibah  dalam  bentuk  kas dan  pendapatan  BLUD  lainnya.  Pada Puskemas  Tolangohula sesuai  dengan  hasil wawancara  bahwa  arus  kas  dari  aktivitas operasi diperoleh dari dana JKN, dana BOK, dan  dana  PAD.  Sesuai  dengan  standar akuntansi pemerintah karena dana JKN dan BOK pendapatan hasil kerja sama dan dana PAD  merupakan  pendapatan  layanan  yang bersumber dari entitas akuntan/entitas pelaporan.
6.  Laporan Perubahan Ekuitas Laproan perubahan ekuitas menyajikan infomarsi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan  dengan  tahun  sebelumnya. Laporan  perubahan  ekuitas  pada  BLUD menyajikan pos-pos, ekuitas awa, surplus/defisit
LO pada periode bersangkuntan, koreksi-koreksi yang
berlangsung menambah/mengurangi ekuitas,yangberasal  dari  dampak  kumulati yang  disebabkan  oleh  perubahan  kebijakan eakuntansi dan kereksi kesalahan mendasar,  misalnya:  koreksi  kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya  dan  perubahan nilai aser tetap karena revaluasi asset tetap. Pada  Puskesmas  Tolangohula  Koreksi- koreksi yang langsung menambah/mengurangi  ekuitas  berasal  dari badan  keuangan,  Setiap  bulannya,  jika  ada kesalahan  langsung  dikoreksi  oleh  badan keuangan  karena  persediaan  di  laporakan ke  badan  keuangan  di  bagian  akuntansi. Dari  jawaban  para  informan  tidak  sesuai dengan standar akuntansi pemerintah nomor 13.
7.  Catatan atas laporan keuangan Menyajikan  informasi  rinci  tentang detail  yang  ada  dalam  laporan  keuangan BLUD.  Pada  puskesmas  Tolangohula  dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti semua  komponen  laporan  keuangan  BLUD dijelaskan di catatan atas laporan keuangan, seperti  pendapatan,  SiLPA,  beban,  neraca. Sesuai dengan standar akuntansi pemerintah  nomor  13.  Pada  penelitian Nikitasari  (2020)  juga  penelitian  Sagung, Intan dan Kutut (2020) sudah sesuai dengan PSAP Nomor 13.

## KESIMPULAN
Penyajian  Laporan  keuangan  BLUD menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran  lebih,  arus  kas,  hasil  operasi  dan perubahan ekuitas BLUD. Keistimewaan dari
BLUD  semua  pendapatan  BLUD  masuk  ke rekening  BLUD  langsung  tidak  perlu  ke  kas daerah.  Karena  BLUD  menerapkan  sistem memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat yang  mempunyai  fleksibilitas  dalam  pola pengelolaan  keuangan.  Fleksibilitas  artinya memiliki keleluasaan dalam pola pengelolaan  keuangan  dengan  menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat disimpulkan bahwa penerapan PSAP Nomor 13  pada  BLUD  Puskesmas  Tolanghula,  jika dilihat  dari  laporan  keuangan:  LRA,  LPSAL, Neraca,  LO,  Laporan  Arus  Kas,  Laporan Perubahan  Ekuitas  dan  Catatan  Atas Laporan  Keuangan  sudah  sesuai  dengan standard  akuntansi  pemerintah  nomor  13. Namun  yang  kurang  dari  Puskesmas Tolangohula yaitu pemahaman Sumber daya manusia terhadap PSAP Nomor 13.

## Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan kesimpulan  di  atas  maka  saran  yang  dapat diberikan  agar  pelaksanaan  penerapan PSAP  Nomor  13  tentang  penyajian  laporan keuangan  badan  layanan  umum  pada Puskesmas Tolangohula:
1.  Perlunya  sumber  saya  manusia  yang memiliki keahlian dibidang akuntansi 2.  Perlunya  meningkatkan  pengetahuan tentang  PSAP  Nomor  13  khususnya pada bendahara BLUD 3.  Kepada Peneliti selanjutnya diharapkan untuk meningkatkan ketelitian  dengan  baik  dengan  melihat masalah yang ada
4.  Penelitian  ini  dapat  dijadikan  sebagai bahan  rujukan,  tanpa  melupakan  nilai keaslian dari penelitian ini

## Referensi
Darise  N.  2008.  Akuntansi  keuangan  Daerah (Akuntansi  Sektor  Publik).Gorontalo:  PT. INDEKS Darise  N.  2009.  Pengelolaan  Keuangan  Pada Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  ( SKPD) dan  BLU .  Jakarta  Barat:PT  Macanan Jaya Cemerlang
Erlina,S.  S.  2015.  Akuntansi  Keuangan  Daerah
Berbasis Akrual.
Selatan:Selemba
Empat
Halim.K.  2014  Teori,  Konsep,  Dan  Aplikasi
Akuntansi  Sektor  Publik.Jakarta  Selatan: Selemba Empat
Hasanah.F. 2016 Akuntansi Pemerintahan . Jakarta: in media Dewi. Kutut,(2020)Penetapan dan Evaluasi PSAP  Nomor  13  dalam  penyajian laporan keuangan (studi pada Universitas Pendidikan Ganesha). Bandung. Universitas Udayana. Jurnal
Riani.Lintjen,  Linda  (2017).  Analisis  Penerapan PSAP  Nomor  13  Tentang  Penyajian Laporan  Keuangan  Badan  Layanan Umum  Pada  RSUP  Prof.  Dr.  R.  D. Kandou  Manado.  Manado.  Universitas Sam Ratulangi. Jurnal
Nikitasari.  Evaluasi  Penerapan  PSAP  Nomor  13 Pada Badan Layanan Umum Puskesmas Gandus  Kota  Palembang.  Palembang.
Skripsi PMK  Nomor  217  Tahun  2015  tentang  penyajian laporan keuangan badan layanan umum PMK  Nomor  220  Tahun  2016  tentang  sistem akuntansi dan  pelaporan  keuangan badan layanan umum
PP  RI  Nomor  71  Tahun  2010  tentang  standar akuntansi  pemerintah  mengganti  PP Nomor 24 Tahun 2005 PP  RI  Nomor  23  Tahun 2005  tentang pengelolaan  keuangan  badan  layanan umum
PP  RI  Nomor  24  Tahun  2005  tentang  standar akuntansi pemerintah
Blud.  2017.  Badan  layanan  umum  (BLU) https://blud.co.id/wp/2017/20/badan- layanan-umum-blu/ .  )  .  Diakses  pada  17 April 2021 blud. 2019. Implementasi Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan
Umum Daerah.
(pada https://blud.co.id/ .  )  Di  akses  pada 17 April 2021 blud  .  2019  Tujuan  Laporan  Keuangan  Badan Layanan Umum. (pada https://blud.co.id/ .) Di akses pada 17 April 2021 Bpk.  PERMENDAGRI  No.  79  Tahun  2018 tentang  Badan  Layanan  Umum  (pada http://peraturan.bpk.go.id )  Di  akses  24 April 2021