## PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG BERBASIS HAK ASASI MANUSIA

## Rommy Patra
Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura e-mail : rommy.patra@gmail.com

## ABSTRAK
Penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  harus  berlandaskan  kepada  prinsip-prinsip  Hak Asasi Manusia (HAM). Secara faktual kondisi perlindungan dan pemajuan HAM di daerah masih banyak persoalan terkait kesenjangan pembangunan, kemiskinan, rendahnya Indeks Pembangunan Manusia  (IPM),  serta  kerusakan  lingkungan.  Permasalahan:  Apa  saja  hambatan  yang  dihadapi dalam  upaya  penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah  yang  berbasis  HAM  serta  bagaimana  solusi untuk mengatasi hambatan tersebut? Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif.  Hasil kajian,  adapun  hambatan  penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  berbasis  HAM:  (1)  adanya sejumlah produk hukum daerah yang diskriminatif terhadap perempuan; (2) praktek koruptif yang dilakukan oleh sejumlah Kepala Daerah yang menggunakan wewenangnya untuk mengeluarkan perizinan;  (3)  lemahnya  kemauan  politik  dari  pemerintah  daerah  dalam  pemajuan  HAM;  (4) kurangnya  sinergi  kelembagaan;  dan  (5)  kurangnya  partisipasi  masyarakat.  Adapun  upaya meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berbasis HAM, yaitu: (1) pembentukan produk hukum daerah yang berbasis HAM; (2) membuat kebijakan yang berwawasan lingkungan; (3) perlindungan kelompok rentan; (4) meningkatkan Kota/Kabupaten yang ramah HAM; dan (5) membangun sinergi kelembagaan di daerah.
Kata Kunci : HAM, Pemerintah Daerah, Produk Hukum Daerah

## ABSTRACT
The implementation of local government must be based on the principles of Human Rights (HAM). In fact, the conditions for the protection and promotion of human rights in the regions are still many problems related to development gaps, poverty, low Human Development Index (HDI), and  environmental  damage.  Problems:  What  are  the  obstacles  faced  in  the  implementation  of human rights-based local government and what  are the solutions to overcome these obstacles? This writing uses a normative juridical method. The results of the study, as for the obstacles to the implementation of Human Rights-based Regional Government: (1) there are a number of regional legal products that discriminate against women; (2) corrupt practices carried out by a number of regional  heads  who  use  their  authority  to  issue  permits;  (3)  weak  political  will  from  local governments  in  promoting  human  rights;  (4)  lack  of  institutional  synergy;  and  (5)  lack  of community participation. As for the efforts to improve the implementation of regional government based on human rights, namely: (1) the establishment of regional legal products based on human rights;  (2)  making  environmentally  sound  policies;  (3)  protection  of  vulnerable  groups;  (4) increasing  human  rights-friendly  cities/districts;  and  (5)  building  institutional  synergies  in  the regions.
Keywords : Human Rights, Local Government, Regional Legal Products

## PENDAHULUAN
Penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  harus  memperhatikan  dan  berlandaskan  kepada prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) mulai dari perencanaan, penyusunan dan implementasi urusan pemerintahan. Kewajiban negara ( state obligation ) dalam rangka to protect, to fulfill dan to  promote  of  human  right juga  menjadi  kewajiban  yang  tidak  dapat  dilepaskan  dari penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga peran kepala daerah beserta perangkat daerahnya dan  DPRD  menjadi  sangat  penting  dalam  pemajuan  HAM  di  daerah.  Selain  itu  partisipasi masyarakat juga harus berperan dalam kegiatan  penyelenggaraaan pemerintahan daerah, karena mereka adalah bagian dari stakeholder pembangunan daerah.
Secara faktual kondisi perlindungan dan pemajuan HAM di daerah masih banyak persoalan terkait kesenjangan pembangunan, kemiskinan, rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta kerusakan lingkungan dimana Pemerintah Daerah (Pemda) harus bertanggung jawab terkait kondisi  tersebut.  Malahan  Pemda  termasuk  menjadi  salah  lembaga  yang  banyak  mendapat pengaduan atas dugaan pelanggaran HAM.  Berdasarkan data dari Komnas HAM pada tahun 2019 terkait pihak  yang diadukan karena diduga paling banyak melakukan pelanggaran HAM,  yakni Kepolisian  sebanyak  239  kasus  (40,78%),  korporasi  sebanyak  90  kasus  (15,36%),  Pemda sebanyak 65 kasus (11,09%), pemerintah pusat/kementerian/lembaga sebanyak 41 kasus (7%) dan lembaga  peradilan  sebanyak    37  kasus  (6,31%),  serta  beberapa  pihak  lainnya  dengan  total  114 kasus. 1
Keberadaan  Pemda  sebagai  institusi  yang  diduga  melakukan  pelanggaran  HAM    tentu sangat memprihatinkan, karena kehadiran Pemda di daerah seharusnya memberikan perlindungan HAM  melalui  kebijakan-kebijakan  yang  dibuatnya.  Adapun  dugaan  pelanggaran  HAM  yang dilakukan Pemda berdasarkan data dari Komnas HAM, yaitu: (i) sengketa Barang Milik Daerah (BMD) yang terkait tanah; (ii) persoalan kepegawaian non-honorer; dan (iii) kepegawaian tenaga honorer.  Dalam  sengketa  BMD  terkait  tanah,  pengaduan  diantaranya  berupa  pelaksanaan kebijakan  Pemda  dalam  penertiban  aset  tanah  untuk  kepentingan  umum  yang  berdampak  pada tidak  adanya  jaminan  kelangsungan  hidup  masyarakat  yang  tinggal,  menempati,  atau menggunakan aset tersebut yang memunculkan isu hak atas kesejahteraan yang merupakan bagian dari hak ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat yang terdampak, serta hak atas rasa aman ketika terjadi upaya paksa penggusuran dengan melibatkan aparat keamanan. 2
Selain masalah tanah, masih terdapat sejumlah kebijakan Pemda yang tidak sesuai dengan HAM,  seperti  pembentukan  sejumlah  Peraturan  Daerah  (Perda)  yang  diskriminatif  terhadap perempuan.  Berdasarkan  catatan  Komnas  Perempuan  setidaknya  terdapat  421  Perda  yang diskriminatif terhadap perempuan yang terbit sejak tahun 2009. Peraturan diskriminatif itu tidak koheren sama sekali dengan perundangan yang lebih tinggi. 3 Perda tersebut banyak ditemukan di daerah Aceh, Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan dan Sulawesi.
Berdasarkan kajian dari Setara Institute, Pemda juga merupakan aktor negara yang paling banyak  menjadi  pelaku  pelanggaran  kebebasan  beragama/berkeyakinan,  dengan  157  tindakan, baik  dalam  bentuk  tindakan  langsung  ( violation  by  commission ),  peraturan  intoleran  dan diskriminatif ( violation by rule ), maupun pembiaran (violation by omission ). Tindakan demikian nyata-nyata  melanggar  hak  konstitusional  atas  kebebasan  beragama/berkeyakinan  yang  dijamin oleh UUD 1945, khususnya Pasal 28E ayat (1) dan (2) serta Pasal 29 ayat (2). 4
1 Komnas HAM, 2020 , Laporan Tahunan Komnas HAM 2019 , Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, hlm. 46.
2 Ibid, hlm. 47.
3 https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181128162817-20-349978/meneropong-asal-mula-lahirnya-perda-diskriminatif- perempuan, diakses pada tanggal 7 April 2021.
4 SETARA  Institute,  2020,  Terjadi  Penjalaran  Intoleransi  di  Daerah,  Pemerintah  Pusat  Harus  Hadir,  https://setara- institute.org/terjadi-penjalaran-intoleransi-di-daerah-pemerintah-pusat-harus-hadir/ , diakses pada tanggal 8 April 2021.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Dengan  adanya  sejumlah  persoalan  tersebut  memperlihatkan  masih  memprihatinkan keadaan  perlindungan  HAM  di  daerah.  Meski  sebenarnya  Pemda  juga  sudah  berusaha  untuk memperbaiki kondisi perlindungan HAM dengan membentuk dan mengimplementasikan produk hukum  daerah  yang  berbasis  HAM,  membentuk  Kabupaten/Kota  ramah  HAM,  perlindungan terhadap kelompok rentan dan lain-lain. Namun dirasakan masih belum optimal sehingga masih perlu banyak perbaikan serta harus adanya komitmen yang kuat dalam memberikan perlindungan dan pemajuan HAM di daerah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, adapun yang menjadi permasalahan  dalam  tulisan  ini  adalah:    Apa  saja  hambatan  yang  dihadapi  dalam  upaya penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang berbasis HAM serta bagaimana solusi untuk mengatasi hambatan tersebut?

## METODE
Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka. 5 Penelitian  ini  didasarkan  pada  data  sekunder  dengan bersumber pada literatur dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan obyek penelitian. Karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif-preskriptif, maka data dianalisa secara kualitatif. Pendekatan  yang dilakukan bersifat  abstraksi,  maksudnya data yang dikumpulkan tersebut disusun dan diseleksi untuk dicari data khususnya yang berkaitan dengan obyek penelitian.

## PEMBAHASAN
Untuk menilai penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memberikan perlindungan dan pemajuan  HAM,  terdapat  sejumlah  indikator  yang  digunakan,  yaitu:  (1)  produk  hukum  daerah yang  berbasis  HAM;  (2)  kebijakan  yang  berwawasan  lingkungan;  (3)  perlindungan  kelompok rentan;  (4)  meningkatkan  Kota/Kabupaten  yang  ramah  HAM;  dan  (5)  membangun  sinergi kelembagaan  di  daerah.  Dalam  mengkaji  sejumlah  indikator  tersebut  akan  dianalisis  sejumlah hambatan,  tantangan  dan  upaya  perbaikan  yang  dilakukan  dalam  rangka  meningkatkan perlindungan HAM di dearah.

## 1. Produk Hukum Daerah yang Berbasis HAM
Indonesia  saat  ini  sedang  menghadapi  hiper-regulasi,  yaitu  suatu  fenomena  begitu banyaknya jumlah peraturan perundang-undangan yang dibentuk dan mengalami overlapping baik secara vertikal maupun horizontal. Salah satu jenis peraturan perundangan yang menjadi bagian dari  hiper-regulasi  adalah  peraturan  perundang-undangan  yang  dihasilkan  daerah  yang  dikenal dengan  istilah  produk  hukum  daerah,  seperti  Perda  Provinsi;  Perda  Kabupaten/Kota;  Peraturan Gubernur (Pergub); Peraturan Bupati (Perbup); Peraturan Walikota (Perwako). Problematik hiper- regulasi produk hukum daerah tersebut sebagian besar menjadi penghambat kemudahan investasi sehingga  menciptakan  iklim  investasi  yang  tidak  kondusif.  Ini  menyebabkan  ketidaksinkronan dengan  kebijakan  Pemerintah  Pusat  yang  mendorong  penciptaan  iklim  investasi  yang  kondusif dengan melakukan kebijakan reformasi hukum, seperti simplifikasi regulasi dan penyederhanaan perizinan.  Namun  di  daerah  malahan  muncul  produk-produk  hukum  daerah  yang  menghambat kebijakan investasi dengan menciptakan jenis-jenis  perizinan dan pungutan baru dengan alasan untuk meningkatkan Pendapatan  Asli Daerah (PAD).
Untuk  mengatasi  ketidaksinkronan  kebijakan  investasi  tersebut,  pada  tahun  2016 Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membatalkan sebanyak 3.143 Perda yang dinilai menghambat pertumbuhan ekonomi daerah dan memperpanjang jalur birokrasi,
5 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat , Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm.  13-14.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
menghambat proses perizinan dan investasi, menghambat kemudahan berusaha dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 6
Selain  persoalan  hiper-regulasi,  terdapat  juga  fenomena  di  beberapa  daerah  yang membentuk sejumlah produk hukum daerah yang bernuansa sektarian yang berbasis kepada nilai- nilai agama tertentu (Perda syariat) yang dalam tataran substansi dan implementasinya cenderung diskriminatif dan mengabaikan keragaman. Hal ini tentu sangat memprihatinkan di tengah upaya memperkuat  rasa  kebangsaan  dan  persatuan,  di  daerah  muncul  kebijakan-kebijakan  yang  tidak merepresentasikan penghargaan terhadap keragaman.
Ditambah lagi kecenderungan dalam kepentingan untuk mobilisasi massa saat Pemilihan Kepala  Daerah  (Pilkada)  para  kandidat  sering  menggunakan  isu-isu  yang  berkaitan  dengan primordialitas,  seperti  sentimen  agama  dan  suku.  Inilah  yang  ditenggarai  menjadi  sumber munculnya kebijakan-kebijakan yang sektarian di daerah (seperti Perda syariat) adalah politisasi agama  dimana  Kepala  Daerah  yang  berkuasa  karena  ingin  tetap  populer  dan  terpilih  kembali seringkali membuat kebijakan publik didasarkan kepada isu sentimen keagamaan dengan maksud memenangkan kontestasi persaingan politik, seperti Pilkada.
Adanya  produk  hukum  daerah  yang  bersifat  sektarian  dan  diskriminatif  seperti  Perda syariat ataupun Perda perizinan, retribusi dan pajak daerah  yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, menggambarkan produk-produk hukum daerah yang tidak bersesuaian dengan prinsip-prinsip HAM, terkait perlindungan dan pemenuhan kepastian hukum, non-diskriminatif, dan perlakuan yang setara sebagai manusia dan warga negara.
Salah  satu  indikator  penting  untuk  melihat  perhatian  Pemda  pada  HAM  adalah  dengan memperhatikan bagaimana proses hingga terbentuknya peraturan atau kebijakan di tingkat daerah. Sebab bagaimanapun HAM harus ditopang oleh instrumen teknis  seperti produk hukum daerah yang memberikan suasana kondusif bagi implementasi HAM. Adanya produk hukum daerah yang berperspektif  HAM  diharapkan  tentunya  akan  mengurangi  potensi  munculnya  kasus-kasus pelanggaran HAM baik itu melalui tindakan maupun pengabaian. 7
Pembentukan  produk  hukum  daerah  harus  mengacu  kepada  Peraturan  Bersama  Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 dan 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah. Hal ini dimaksudkan agar pembentukan produk hukum  daerah berlandaskan kepada prinsip-prinsip  HAM,  yaitu: 8 a) universal  ( universality );  b)  tidak  dapat  dipindahtangankan  ( inalienable );  c)  tak  terpisahkan  dan saling  ketergantungan  ( indivisible  and  interdependent );  dan  d)  non-diskriminasi (non- dicrimination ).  Selain  itu  pembentukan  produk  hukum  daerah  harus  didasarkan  juga  kepada sejumlah parameter HAM, yaitu: 9
Pertama,  non  diskriminasi,  materi  muatan  produk  hukum  daerah  tidak  boleh  bersifat diskriminasi  dalam  bentuk  pembatasan,  pelecehan,  atau  pengucilan  yang  langsung  ataupun  tak langsung  didasarkan  pada  pembedaan  manusia  atas  dasar  agama,  suku,  ras,  etnik,  kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan,  penyimpangan,  atau  penghapusan  pengakuan,  pelaksanaan,  atau  penggunaan  hak asasi  manusia  dan  kebebasan  dasar  dalam  kehidupan  baik  individual  maupun  kolektif  dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.
6 Hukumonline, 2016, 3.143 Perda Bermasalah Dibatalkan, Ini Penjelasan Presiden,
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt575ea1862a089/3143-perda-bermasalah-dibatalkan--ini-penjelasan-presiden/, diakses pada tanggal 9 April 2021.
7 Andi  Taletting  Langi,  2018, Membangun  Kerja  Pemerintahan  Daerah dalam  Mewujudkan  Pembangunan  Kebijakan  Berbasis Hak Asasi Manusia , Jakarta: DITJEN HAM Publishing, hlm. 66.
8 Marina Rona, dkk, 2011, Manual Penyusunan Peraturan Daerah Berbasis Hak Asasi Manusia , Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, hlm. 8-9.
9 Lampiran Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2012 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah, hlm. 2-4.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Kedua, kesetaraan gender, masalah pokok untuk mengupayakan substansi produk hukum daerah  termasuk  teknis  kebijakan  operasional  yang  sensitif  dan  responsif  terhadap  berbagai persoalan  dalam  masyarakat,  diantaranya  persoalan  kesenjangan  gender.  Langkah  praktis  dan strategis  untuk  menciptakan  dan  mewujudkan  peraturan-perundang  undangan  yang  materi muatannya sensitif dan responsif gender, yaitu melalui pengintegrasian perspektif gender dalam suatu  produk  hukum  daerah  dan/atau  kebijakan  teknis  operasional  untuk  mewujudkan kesejahteraan dan ketentraman sebagaimana yang diidamkan oleh masyarakat luas.
Ketiga, pembagian urusan pemerintahan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, hal ini  mengacu  kepada  pembagian  urusan  pemerintahan  dan  nilai-nilai  HAM  yang  diatur  dengan sejumlah peraturan perundang-undangan dari mulai UUD 1945 sampai dengan UU No. 23 Tahun 2014  tentang  Pemerintahan  Daerah,  UU  No.  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia,  dan peraturan perundang-undangan lainnya.
Namun sayangnya efektifitas Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM dan Mendagri tentang  Parameter  Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Pembentukan  Produk  Hukum  Daerah  itu  belum maksimal  karena  tidak  ada  implikasi  hukum  jika  produk  hukum  daerah  yang  dibuat  tidak berdasarkan  parameter  HAM  yang  sudah  ditetapkan.  Selain  itu,  Pemerintah  Pusat  melalui Kemendagri dan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah sudah tidak lagi memiliki kewenangan  untuk  melakukan executive  review terhadap  Perda-Perda  yang  bermasalah  karena kewenangan  tersebut  sudah  dibatalkan  oleh  Mahkamah  Konstitusi  (MK). 10 Upaya  hukum  yang bisa  dilakukan  tinggal  mekanisme legislative  review, yaitu  mendesak  kepada  legislator  daerah (Kepala  Daerah  dan  DPRD)  untuk  mencabut  Perda-Perda  yang  bermasalah  atau  mengajukan judicial  review ke  Mahkamah  Agung  (MA)  bagi  warga  negara  yang  merasa  dirugikan  atas berlakunya suatu produk hukum daerah yang bertentagan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

## 2. Kebijakan yang Berwawasan Lingkungan
Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  yang  berbasis  HAM  juga  sangat  erat  kaitannya dengan  arah  pembangunan  daerah  yang    berwawasan  lingkungan  yang  merupakan  bagi  dari konsep  pembangunan  yang  berkelanjutan. 11 Pembangunan  yang  dilaksanakan  harus memperhatikan  dan  mempertimbangkan  dampaknya  terhadap  daya  dukung  dan  kelestarian lingkungan.  Eksploitasi  dan  eksplorasi  terhadap  kekayaan  Sumber  Daya  Alam  (SDA)  dalam
10 Lihat  Putusan  MK  No.  137/PUU-XIII/2015  dan  Putusan  MK  No.  56/PUU-XIV/2016.  Kewenangan  Pemerintah  Pusat  dalam melakukan pengawasan Perda hanya bisa dilakukan secara preventif saja sebelum Perda tersebut diundangkan. Itupun hanya dapat dilakukan  terbatas  terhadap  beberapa  Rancangan  Peraturan  Daerah  (Raperda)  saja  yang  memang  sebelum  diundangkan  harus dikonsultasikan dulu kepada Pemerintah Pusat seperti yang diatur dalam Pasal 245 UU No. 23 Tahun 2014, seperti Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Raperda Tata Ruang, Raperda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Raperda Pajak dan Retribusi Daerah.
11 Pasal  1  angka  3  UU  No.  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  bahwa  Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan,kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Salah satu penyebab kerusakan lingkungan yang perlu diantisipasi adalah perubahan iklim. Perubahan iklim akibat pemanasan global memberi berbagai dampak terhadap kehidupan di muka bumi, kondisi ini ditandai dengan meningkatknya frekuensi hujan dengan intensitas yang sangat tinggi, ketidakpastian musim hujan maupun kemarau dan munculnya berbagai bencana seperti kekeringan badai, banjir dan longsor. Pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dampak yang timbul berupa  badai,  banjir  dan  kenaikan  permukaan  air  laut.  Di  sektor  pertanian,  akibat  kekeringan  banjir  dan  perubahan  pola  hujan menyebabkan  penurunan  2%  produksi pertanian  pada dekade  ini. Pada  sektor  perikanan  akibat perubahan  keseimbangan  unsur kimia di lautan menyebabkan berbagai ikan di daerah tropis mengalami kematian. Dalam mengatasi perubahan iklim, pemerintah telah  menetapkan  kebijakan  berupa  penurunan  emisi  dari  kondisi business  as  usual  pada  tahn  2020  sebesar  26% dengan  usaha sendiri dan 41% dengan dukungan negara lain. Untuk itu dikembangkan berbagai kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Antara lain melalui Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Gas Rumah Kaca serta Peraturan Presiden Nomor:71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional yang seiring dengan UU Nomor:32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Olivia Dwi Ayu Q, Menjaga Lingkungan Hidup  Untuk  Pemenuhan  Hak  Asasi  Manusia,  https://ham.go.id/2014/06/10/menjaga-lingkungan-hidup-untuk-pemenuhan-hak- asasi-manusia/, diakses pada tanggal 28 Juni 2022.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
meningkatkan  pendapatan  daerah,  seperti  di  sektor  pertambangan,  kehutanan,  kelautan, perkebunan  dan  lain-lain  tidak  boleh  menghasilkan  kerusakan  lingkungan  serta  merugikan masyarakat yang tinggal dan hidup di wilayah dimana kegiatan eksplorasi dan eksploitasi tersebut dilakukan.
Namun  sayangnya realita  yang terjadi  di  daerah-daerah  yang kaya dengan SDA, seperti Aceh,  Papua,  Kalimantan  dan  lain-lain  menjadi  daerah  yang  banyak  penduduknya  mengalami ketertinggalan  baik  dari  segi  infrastruktur  maupun  rendahnya  kualitas  Sumber  Daya  Manusia (SDM)  serta  kerusakan  lingkungan  akibat  dari  aktivitas  pertambangan,  eksploitasi  hutan, perkebunan  sawit  yang  menyebabkan  masyarakat  tidak  mendapatkan  manfaat  apa-apa  dalam peningkatan kesejahteraan malahan kekayaan alam, seperti hutan yang selama ini menjadi sumber penghidupannya  mengalami  kerusakan  akibat  eksploitasi  tersebut.  Inilah  yang  dikenal  sebagai situasi resource cursed (kutukan sumber daya) dimana penduduk yang hidup dalam wilayah yang kaya SDA malahan mengalami keterpurukan dan kemiskinan serta tidak mendapat manfaat atas resources yang ada karena berada dalam situasi ketidakberdayaan.
Menurut  Komnas  HAM  dalam  sepuluh  tahun  terakhir  pengaduan  masyarakat  terhadap dugaaan  pelanggaran  HAM  oleh  para  pelaku  bisnis/korporasi  semakin  meningkat.  Korporasi masuk sebagai institusi yang paling banyak diadukan, setelah Kepolisian. Kasus-kasus besar yang mengakibatkan  konflik  masyarakat  dengan  korporasi  sebagian  besar  terjadi  di  daerah  yang memiliki kekayaan sumber daya alam; perkebunan, batubara, minyak, dan sebagainya. Perebutan sumber daya alam menjadi sumber masalah terbesar yang memicu potensi pelanggaran HAM. 12 Hal  ini  tentu  sangat  memprihatinkan  sehingga  patut  dipertanyakan  dimana  peran Pemerintah Daerah dalam membela kepentingan warganya? Bukankah dengan adanya penerapan otonomi  daerah seharusnya Pemerintah Daerah dengan sejumlah kewenangan  yang dimilikinya harus mampu membuat kebijakan yang berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta menjaga keberlanjutan lingkungan?
Namun  yang  terjadi  sebaliknya,  kerusakan  lingkungan  dan  eksploitasi  terhadap  alam tersebut  akibat  perizinan  yang  dikeluarkan  oleh  Pemerintah  Daerah.  Diduga  terdapat  praktek koruptif yang dilakukan oleh sejumlah Kepala Daerah  yang menggunakan wewenangnya untuk mengeluarkan  perizinan  dengan  memperoleh  “ fee ”  atas  izin  yang  dikeluarkan  yang  biasanya terkait  dengan  perizinan  eksploitasi  SDA. 13 Hal  ini  dilakukan  dalam  rangka  selain  untuk memperkaya diri sendiri beserta para kroninya, juga untuk membiayai persaingan dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung (Pilkadasung) karena membutuhkan ongkos politik yang besar.
Berdasarkan hasil kajian dari London School of Economics yang berjudul "The Political Economy of Deforestation in the Tropics", menunjukkan keterkaitan erat antara politik ekonomi dan laju deforestasi di Indonesia dimana meningkatnya deforestasi di beberapa provinsi dengan kawasan hutan yang luas terkait dengan dilaksanakan Pilkada:
“…data  tutupan  hutan  tahunan  2000-2008  dengan  menggunakan  satelit  MODIS  dapat menunjukkan  peningkatan  deforestasi  sejalan  dengan  peningkatan  jumlah  distrik  yang mengalami proses pemekaran. Secara keseluruhan kenaikan deforestasi rata-rata adalah 7,8  persen  pada  setiap  penambahan  distrik.  Kenaikan  drastis  pembukaan  lahan
12 Yuli  Asmini,  dkk,  2017, Kertas  Posisi:  Kabupaten/Kota  HAM ( Human  Rights  Cities ),  Jakarta:  Komisi  Nasional  Hak  Asasi Manusia, hlm. 18.
13 Perizinan adalah alat kontrol negara terhadap pelaku usaha dan masyarakat dalam melakukan usahanya dalam bisnis apa pun, termasuk bisnis pemanfaatan lahan. Sayangnya, eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam yang berbasis lahan menimbulkan banyak  hal  khususnya  yang  berhubungan  dengan  korupsi.  Sejumlah  kasus  korupsi  terkait  perizinan  yang  melibatkan  sejumlah Kepala Daerah, seperti Gubernur Kalimantan Timur Suwarna Abdul Fatah; dua Gubernur Riau, Rusli Zainal dan Annas Maamun, keduanya ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus pemanfaatan hutan. Kasus lainnya, Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam dipenjara karena memberikan izin tambang di daerah yang seharusnya dilarang, yaitu di pulau kecil Kabaena, Kabupaten  Bombana.  Wahyu  Chandra,  2021,  Korupsi  Sektor  Sumber  Daya  Alam  Selalu  Melibatkan  ‘Orang  Besar’, https://www.mongabay.co.id/2021/11/22/korupsi-sektor-sumber-daya-alam-selalu-melibatkan-orang-besar / , diakses pada tanggal 12 Juli 2022.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
(deforestasi) di area hutan konservasi dan lindung saat Pilkada mencapai 29 persen pada masa dua tahun sebelum pemilihan dan meningkat menjadi 42 persen setahun sebelum pemilihan. Kenaikan deforestasi meningkat tajam pada hutan konversi, yaitu 40 persen, saat  berlangsungnya  Pilkada  dan  57  persen  pada  kurun  satu  tahun  setelah  Pilkada berlangsung…”. 14
Ini menggambarkan bagaimana kebijakan yang diambil sulit menghasilkan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan ketika sektor perizinan eksploitasi SDA merupakan sumber pemasukan bagi para elit dalam rangka memperkaya diri maupun dalam pembiayaan kontestasi politik.  Fenomena ini dikenal dengan istilah korupsi peraturan ( regulatory capture ), ketika suatu badan  regulator  yang  didirikan  untuk  melayani  kepentingan  umum  memajukan  kepentingan kelompok-kelompok  yang mendominasi industri atau sektor  yang seharusnya diatur oleh badan tersebut.  Korupsi  dapat  dilakukan  untuk  mempengaruhi  materi  isi  peraturan  atau  penegakan peraturan tersebut sehingga mereka diuntungkan dengan peraturan tersebut . Regulatory capture dilakukan  dengan  membajak,  mengintervensi  proses  penyusunan,  dan  pelaksanaan  peraturan melalui suap, tekanan, dan dagang pengaruh. Dampak negatif dari pembajakan regulasi itu adalah ketimpangan dalam pemanfaatan SDA dan konflik agraria. 15

## 3. Perlindungan Kelompok Rentan
Keberadaan kelompok rentan adalah sangat penting untuk diberikan perlindungan karena mereka memiliki kekhususan kondisi yang membutuhkan perlakuan spesifik baik dukungan dari fasilitas maupun kesempatan agar dapat beraktivitas selayaknya manusia biasa. Mengacu kepada Penjelasan Pasal 5 ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang dimaksud "kelompok masyarakat yang rentan" antara lain adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat.
Sedangkan menurut Human Rights Reference disebutkan, bahwa yang tergolong ke dalam Kelompok  Rentan  adalah:  a. Refugees ;  b. Internally  Displaced  Persons (IDPs);  c. National Minorities; d. Migrant  Workers; e. Indigenous  Peoples; f. Children; dan  g. Women. Menurut Rencana Aksi Nasional (RAN) HAM Indonesia tahun 2015-2019, ruang lingkup kelompok rentan meliputi: penyandang disabilitas, kelompok lanjut usia, fakir miskin, perempuan, anak, pengungsi, masyarakat adat, dan pekerja migran. Dengan kondisinya tersebut kelompok rentan lebih beresiko terlanggar  hak-haknya  dan  lebih  mudah  menjadi  korban.  Oleh  karena  itu,  mereka  memerlukan perlindungan yang lebih dibandingkan mayoritas masyarakat pada umumnya. 16
Peran  Pemerintah  Daerah  dalam  memberikan  perlindungan  terhadap  kelompok  rentan sangatlah penting melalui kebijakan-kebijakan yang dibuatnya. Problematik yang sering muncul dalam  kebijakan  yang  dibuat  oleh  Pemerintah  Daerah  adalah  belum  maksimal  keberpihakan terhadap eksistensi kelompok rentan ini. Munculnya berbagai persoalan terkait marjinalisasi dan kesulitan akses terhadap pelayanan publik sering menjadi problem bagi kelompok rentan.
14 D. Agus Purnomo, 2011, Pemilihan Kepala Daerah dan Deforestasi,  Koran Tempo, 8 Maret 2011.
15 Mumu Muhajir, dkk, “Harmonisasi Regulasi dan Perbaikan Tata Kelola Sumber Daya Alam di Indonesia”, Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS , 5 (2-2), hlm. 2.
16 Eko  Suparmiyati,  dkk,  2016, Laporan  Analisis  Evaluasi  Hukum  Dalam  Rangka  Melindungi  Kelompok  Rentan  Fokus Kesejahteraan  Anak ,  Jakarta:  Pusat  Analisis  dan  Evaluasi  Hukum  Nasional  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional,  Kementerian Hukum dan HAM RI, hlm. 5. Di lingkup internasional sendiri terdapat banyak instrumen yang diinisiasi komunitas global terkait pelindungan kelompok rentan, di antaranya, (1) United Nations (UN) Convention on the Rights of Persons with Disabilities(CRPD) (2007); (2) International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (2003); (3) UN Convention on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW) (1981); (4) UN Convention on the Rights of the Child (1990); (5) Vienna Declaration and Programme of  Action, dan seterusnya. Adapun, beberapa dari instrumen tersebut telah  diratifikasi  oleh  Indonesia  menjadi  hukum  positif.  Nabila,  dkk,  2021, Laporan  Studi:  Pengembangan  Strategi  Advokasi Antidiskriminasi bagi Kelompok Rentan di Indonesia , Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK),  hlm. 4-5.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Tanggung jawab negara dalam hal ini Pemerintah Daerah harus diwujudkan dalam bentuk pendekatan yang bersifat regulatif-administratif dengan mengeluarkan produk hukum daerah yang memberi  perlindungan  hukum  kepada  kelompok  rentan,  seperti  pembentukan  Perda  tentang Perlindungan  Hak  Penyandang  Disabilitas,  menyediakan  sejumlah  fasilitas  publik  khusus  bagi penyandang disabilitas supaya bisa mobilitas serta aksesibilitas dalam melakukan kegiatan secara mandiri termasuk dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sendiri, seperti pemenuhan hak atas pendidikan, perkerjaan dan lain-lain.

## 4. Meningkatkan Kota/Kabupaten yang Ramah HAM
Pembentukan Kabupaten/Kota yang ramah HAM adalah strategi untuk menginternalisasikan prinsip-prinsip  HAM  dalam  pembangunan  di  daerah. Ini  penting  untuk dilakukan agar kewajiban negara melalui Pemerintah Daerah to protect, to fulfill dan to promote HAM  bisa  berlangsung  dalam  skala  yang  lebih  luas  menjangkau  seluruh  lapisan  masyarakat. Upaya  mendorong  peningkatan  peran  Pemerintah  Daerah  dalam  memberikan  perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM telah lama disuarakan. Pada tanggal 23 Juni 2015, Presiden Jokowi telah mengeluarkan Perpres No. 75 tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2015–2019. Meskipun tidak secara eksplisit menyebut kebijakan khusus  tentang  Kabupaten/Kota  HAM,  RANHAM  ini  memberi  peluang  yang  besar  bagi pemerintah  daerah  untuk  memiliki  dan  menjalankan  agenda-agenda  HAM  di  tingkat  daerah. Bahkan terkait Kabupaten/Kota HAM, Menteri Hukum dan HAM telah mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) No. 25 tahun 2013 tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli  HAM  yang  kemudian  disempurnakan  dengan  Permenkumham  No.  34  tahun  2016. Permenkumham  ini  kemudian  menjadi  dasar  pemberian  predikat  daerah  peduli  HAM  kepada beberapa Kabupaten/Kota di Indonesia. 17
Terdapat  sejumlah  indikator  yang  harus  dipenuhi  oleh  Kabupaten/Kota  agar  daerahnya dapat  dikategorikan  sebagai  daerah  yang  ramah  HAM  dimana  ini  akan  memacu  setiap  daerah untuk membuat program atau kebijakan yang memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip HAM.

## Prinsip-Prinsip Kabupaten/Kota Ramah HAM
Prinsip Kabupaten/Kota HAM Uraian Prinsip  Hak  Atas Kabupaten/Kota Pemerintah  kabupaten/kota  HAM  menjamin  hak  setiap  penghuni  di dalamnya;  hak-hak  menikmati  hidup  layak  dengan  akses  penuh  pada lingkungan  hidup  yang  sehat,  serta  akses  pada  pelayanan  publik  dasar. Termasuk tempat tinggal/ perumahan, dan mobilitas yang terjangkau dan dapat diterima. Prinsip Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia Kabupaten/kota HAM merupakan pemerintah daerah yang menghendaki kerangka  kerja  hak  asasi  manusia  sebagai  pengarah  bagi  pembangunan untuk warganya. Pengakuan dan penghormatan hak asasi manusia menjadi prinsip  dasar  yang  harus  diterima,  dan  dilaksanakan  untuk  menciptakan masyarakat  yang  bermartabat  dan  sejahtera,  sebagaimana  telah  diakui dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan nasional lainnya.
Prinsip Nondiskriminasi Kabupaten/kota  HAM  merupakan  pemerintahan  yang  menjalankan kebijakan  nondiskriminasi.  Tidak  membedakan  perlakuan  kepada warganya berdasarkan agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik. Prinsip  Kesetaraan Gender Kabupaten/kota HAM berupaya menciptakan dan mewujudkan laki-laki, perempuan,  dan  identitas  gender  lainnya,  memperoleh  kesempatan  dan hak-hak yang sama sebagai manusia. Agar mereka mampu berperan dan berpartisipasi  dalam  kegiatan  politik,  ekonomi,  sosial,  hukum,  budaya, dan  pendidikan,  serta  kesamaan  dalam  menikmati  hasil  pembangunan yang dilakukan. Prinsip Otonomi Daerah Kabupaten/kota  merupakan  bagian  dari  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia yang diberi kewenangan  untuk  mengurus  rumah  tangganya  sendiri  berdasarkan prinsip  otonomi  daerah.  Kabupaten/kota  HAM  diselenggarakan  dalam rangka  melaksanakan  urusan-urusan  pemerintah  daerah  sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mencapai masyarakat yang adil dan sejahtera. Prinsip Solidaritas Kabupaten/kota HAM merupakan pemerintahan daerah yang menjadikan hak  asasi  manusia  sebagai  nilai  fundamental  dan  prinsip  panduan  bagi masyarakat  maupun  pemerintah  daerah  itu  sendiri.  Kabupaten  HAM menghendaki  keterlibatan  semua  pihak  pemangku  kepentingan (pemerintah,  masyarakat,  pengusaha,  dan  lain  sebagainya)  yang  bekerja secara  bersama-sama  untuk  meningkatkan  kualitas  hidup  bagi  semua warga dalam semangat solidaritas dan kemitraan ( partnership ). Prinsip  Partisipasi, Terbuka, dan Akuntabel Kabupaten/kota  HAM  menghendaki  adanya  partisipasi  warga  dalam setiap kebijakan yang diambil pemerintah daerah. Kabupaten HAM harus menyediakan  mekanisme  yang  efektif  dan  akuntabel  untuk  memastikan pemenuhan hak atas informasi publik, komunikasi, dan partisipasi dalam pembuatan keputusan, implementasi, serta pengawasan (monitoring). Prinsip Keberpihakan terhadap Kelompok  Rentan, dan Marginal Kabupaten/kota  HAM  merupakan  kabupaten/kota  untuk  semua  yang menghormati  martabat  manusia.  Kabupaten  HAM  menjamin  standar hidup  minimal  untuk  menikmati  hidup  yang  layak,  hak  penyandang disabilitas,  anak,  kaum  muda,  lansia,  dan  kelompok-kelompok  rentan lainnya.
Prinsip  Kebebasan Berekspresi Kabupaten/kota HAM merupakan kabupaten/kota  yang dibangun secara bersama dengan
semua pemangku kepentingan. Kabupaten/kota Ramah HAM menghargai dan  menghormati  serta  melindungi  hak  warga  untuk  secara  bebas berpendapat dan berekspresi dalam berbagai bentuk tanpa ada intervensi maupun  tekanan  dari  pihak  manapun,  sepanjang  hal  tersebut  tidak bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.
Kabupaten/kota HAM menjamin kebebasan warganya untuk mengekspresikan  pemikiran  dan  opini  serta  kesempatan  untuk berkomunikasi. Prinsip Kesejahteraan Kabupaten/kota  HAM  bertujuan  untuk  menciptakan  kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan hak asasi manusia sebagai kerangka kerja dan  nilai-nilai  dasar  sehingga  masyarakat  terbebas  dari  rasa  takut  dan pemiskinan.  Kabupaten/kota  HAM  berupaya  semaksimal  mungkin menjamin aktualisasi warganya, melalui pekerjaan dan hak bagi pekerja; menjamin  kehidupan  yang  sehat  dan  bebas  dari  penyakit;  menjamin ketersediaan  hunian  dan  lingkungan  hunian  yang  menyenangkan; menjamin hak atas pendidikan yang dapat diakses oleh semua pihak; serta menjamin  hak  atas  lingkungan  yang  sehat.  Kabupaten/kota  HAM merupakan  kota  yang  menjamin  warganya  terhadap  akses  pangan,  air bersih, perumahan, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pekerjaan yang cukup memenuhi kebutuhan hidup. Prinsip Perlindungan terhadap  Hak-Hak Fundamental Kabupaten/kota  HAM  merupakan  kabupaten  yang  menghendaki implementasi hak asasi manusia  berdasarkan  prinsip  internasional,  UUD  1945,  dan  peraturan perundang-undangan  lainnya.  Kabupaten/kota  Ramah  HAM  harus mengakui  hak  untuk  hidup,  hak  untuk  tidak  disiksa,  hak  kemerdekaan pikiran dan hati nurani,  hak beragama, hak untuk  tidak diperbudak, hak untuk  diakui  sebagai  pribadi  di  hadapan  hukum,  dan  hak  untuk  tidak dituntut atas dasar hukum  yang berlaku surut, adalah hak asasi  manusia yang tidak dapat berkurang dalam keadaan apapun. Prinsip Pengarusutamaan ( Mainstreaming ) HAM Kabupaten/kota HAM menerapkan pendekatan berbasis hak asasi dalam pengambilan  kebijakan  dan  birokrasi  pemerintah  termasuk  dalam merencanakan,  merumuskan,  melaksanakan  dan  mengawasi  serta melakukan evaluasi kebijakan tersebut.
Sumber:  Antonio  Pradjasto  H,  dkk,  2015, Panduan  Kabupaten  dan  Kota  Ramah  Hak  Asasi Manusia , Jakarta: International NGO Forum on Indonesian Develompment, hlm. 38-40, diolah.
Dalam menerapkan prinsip-prinsip kabupaten/kota ramah HAM ini tentu tidaklah mudah dan  terdapat  sejumlah  hambatan  yang  perlu  diidentifikasi  untuk  dicari  upaya  memecahkan persoalan tersebut. Menurut Komite Penasihat Dewan HAM PBB tantangan yang dihadapi oleh
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
pemerintah daerah dalam pemajuan dan perlindungan HAM di wilayahnya berupa tantangan yang bersifat politk, ekonomi dan administratif, yaitu: 18
a. lemahnya kemauan politik dari pemerintah daerah
b. terbatasnya kapasitas kelembagaan dan/atau sumber daya;
c. kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
d. terbatasnya  informasi  tentang  hasil  yang  diharapkan  dari  penerapan  HAM  di  tingkat daerah;
e. terbatasnya pengakuan terhadap peran dan partisipasi masyarakat sipil;
f. tidak adanya pengakuan  prioritas atas kewajiban  HAM untuk  pemerintah  daerah  dari para donor dan lembaga pembangunan internasional dalam konteks desentralisasi.
Selain  tantangan  yang  ada  di  atas  dalam  penerapan  Kabupaten/Kota  ramah  HAM  di Indonesia, terdapat juga salah satu tantangan yang menonjol adalah pergantian kepala daerah yang berdampak pada ketidakpastian keberlanjutan program Kabupaten/Kota ramah HAM yang telah diinisiasi oleh berbagai Kepala Daerah sebelumnya. Tantangan lainnya adalah Pemerintah Daerah mengalami keterbatasan kapasitas lembaga, khususnya kapasitas aparatur dalam mengembangkan program pembangunan daerah berbasis HAM. Hal ini disebabkan keterbatasan pengetahuan dan pemahaman HAM aparatur negara itu. Oleh karena itu peningkatan kapasitas, salah satunya dalam bentuk  pelatihan bagi  aparat  pemerintah  daerah  menjadi  sebuah keniscayaan demi terwujudnya Kabupaten/Kota ramah HAM. 19

## 5. Membangun Sinergi Kelembagaan dan Urgensi Partisipasi Masyarakat Daerah
Dalam  mengefektifikan  perlindungan  dan  penegakan  HAM  di  daerah  membutuhkan kerjasama  dan  sinergi  kelembagaan  antara  Pemerintah  Daerah  dengan  sejumlah  lembaga  atau instansi vertikal di daerah yang berfungsi dan memiliki kewenangan terkait perlindungan HAM, seperti Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, perwakilan Komnas HAM, perwakilan Ombudsman RI, Komisi Perlindungan Anak Daerah dan lain-lain. Selama ini dirasakan kehadiran lembaga-lembaga tersebut dalam menjalankan fungsinya seperti terpisah dan kurang membangun sinergi  serta  koordinasi  sehingga  problematika  HAM  di  daerah  selalu  terjadi  seperti  tampak adanya penyelesaian yang jelas.
Karena  itu  dalam  rangka  mengoptimalisasikan  kinerja  kelembagaan  yang  ada  di  daerah tersebut,  perlu  dibangun  kerjasama  yang  terinstitusional  dalam  rangka  membangun  sinergi kelembagaan  sehingga  upaya  perlindungan  dan  penegakan  HAM  di  daerah  dapat  berlangsung efektif.  Sebagai contoh upaya untuk membangun sinergi kelembagaan daerah dalam perlindungan dan pemajuan HAM di lakukan di Provinsi Kalimantan Barat dimana pada tahun 2020 terdapat pembentukan  Forum  Komunikasi  Antar  Lembaga  Negara  di  Kalimantan  Barat  dengan mengundang  9  pimpinan  perwakilan  lembaga  Negara  terdiri  dari  Ombudsman  RI  Perwakilan Kalimantan Barat, Komisi Yudisial RI Penghubung Wilayah Kalimantan Barat, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat,Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Barat,  Komisi Perlindungan  dan  Pengawasan  Anak  Daerah  Provinsi  Kalimantan  Barat,  Komisi  Informasi Provinsi  Kalimantan  Barat,  Komisi  Penyiaran  Indonesia  Daerah    Provinsi  Kalimantan  Barat, Dewan  Pendidikan  Provinsi  Kalimantan  Barat  dan  Komisi  Penanggualangan  AIDS  Provinsi Kalimantan Barat. 20
Saat ini di Kalimantan Barat ada banyak lembaga negara mandiri yang bekerja dengan isu- isu  HAM  sebagai  jawaban  khusus  terhadap  persoalan  yang  sedang  dihadapi  bangsa.  Masing-
18 Ibid,  hlm. 34.
19 Ibid, hlm. 34-35.
20 https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2020/7/17/1489/pembentukan-forum-komunikasi-antar-lembaga-negara-di- kalimantan-barat.html, diakses pada tanggal 24 April 2021.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
masing lembaga negara tersebut memiliki tugas dan fungsi serta kewenangan yang spesifik namun ada  kalanya  saling  beririsan.    Saat  ini  masing-masing  lembaga  tersebut  masih  berjalan  sendiri- sendiri  dan  belum  melengkapi  satu  sama  lain  sehingga  berimplikasi  kepada  efektifitas  tujuan pembentukan  lembaga-lembaga  tersebut  tidak  maksimal.  Contoh  akibat  belum  ada  sinergi kelembagaan  daerah  terkait  data  kondisi  HAM  di  Kalimantan  Barat  belum  tersaji  secara komprehensif  sehingga  tidak  dapat  memotret  kondisi  sesungguhnya  yang  ada  di  masyarakat. Padahal  data  tersebut  dibutuhkan  pemerintah  dalam  membuat  kebijakan  sehingga  ada  skala prioritas sesuai kebutuhan masyarakat dan tepat sasaran. Belum lagi upaya penyelesaian kasus- kasus  pelanggaran  HAM  yang  semakin  kompleks.  Diperlukan  sinergi  antara  lembaga  guna mendorong penyelesaian kasus-kasus HAM dengan kewenangan yang dimiliki dimana diharapkan dapat berkontribusi dalam mewujudkan pemajuan dan penegakan HAM masyarakat Kalimantan Barat  sehingga  pemenuhan  HAM  dapat  dirasakan  oleh  seluruh  masyarakat  khususnya  di Kalimantan Barat. 21
Forum sinergi kelembagaan daerah seperti yang diupayakan di Provinsi Kalimantan Barat diharapkan juga dapat dibentuk di daerah lain dalam rangka mengoptimalisasikan peran negara dalam  memberikan  perlindungan  dan  penegakan  HAM  di  daerah.  Sinergitas  sejumlah  lembaga perwakilan, serta instansi vertikal dengan Pemerintah Daerah memang sangat dibutuhkan karena persoalan HAM memiliki banyak dimensi dari aspek hak sipil dan politik sampai hak-hak ekonomi sosial budaya serta berupa hak atas lingkungan yang sehat. Semua itu membutuhkan keterlibatan banyak  pihak  mulai  dari  sejumlah  institusi  negara  maupun  lembaga  yang  ada  di  daerah  serta partisipasi dari masyarakat.
Untuk  mewujudkan  kebijakan  yang  responsif  dan  aspiratif  tersebut  dibutuhkan  adanya partisipasi  aktif  masyarakat  dimana  Pemerintah  Daerah  harus  membuka  ruang  keterlibatan masyarakat  di  setiap  tahapan  pembentukan  kebijakan.  Transparansi  pembentukan  kebijakan dengan penyampaian informasi seluas-luasnya juga merupakan bagian dari pemenuhan hak atas informasi bagi masyarakat. Karena itu Pemerintah Daerah harus membangun strategi komunikasi dan penyampaian informasi yang efektif kepada masyarakat dalam rangka diseminasi program dan kegiatan pembangunan yang dilakukan.
Ini sangat penting untuk dilakukan karena tidak mungkin mengharapkan adanya partisipasi masyarakat jika mereka tidak mengetahui informasi terkait program atau kebijakan yang dibuat oleh  Pemerintah  Daerah.  Selain  itu  Pemerintah  Daerah  juga  harus  memberikan  sosialisasi  dan pemberdayaan  masyarakat  agar  mereka  memahami  dan  sadar  akan  kewajiban  dan  hak-haknya dalam pembangunan di daerah. Karena tanpa adanya partisipasi masyarakat sulit suatu kebijakan yang responsif dan aspiratif bisa dihasilkan sehingga bisa saja kebijakan yang dibuat malahan tidak diterima oleh masyarakat.
Dalam  penerapan  suatu  kebijakan  pasti  akan  menimbulkan  dampak  positif  dan  negatif terhadap  masyarakat,  dengan  adanya  partisipasi  masyarakat  mereka  jadi  mengetahui  implikasi yang  muncul  dari  kebijakan  yang  dibuat.  Karena  itu  dibutuhkan  persiapan  dalam  upaya menghadapi  implikasi  yang  muncul  dengan  berupaya  meminimalisir  dampak  negatif  atau  yang merugikan masyarakat. Karena itu di sinilah urgensi keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  yang  sangat  berkaitan  dengan  upaya  pemajuan  dan perlindungan HAM.

## KESIMPULAN
Dalam  rangka  untuk  meningkatkan  perlindungan,  penghormatan,  pemajuan,  dan pemenuhan HAM di daerah, Pemerintah Daerah harus mempunyai komitmen yang kuat dimana dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  harus  berbasiskan  nilai-nilai  HAM.  Mulai  dari
21 Ibid.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
pembentukan  produk  hukum  daerah,  pengelolaan  SDM  dan  SDA,  pelayanan  publik  serta perlindungan kelompok rentan yang harus menjadi prioritas. Karena itu perlu untuk meningkatkan perlindungan  HAM  di  daerah  dengan  penerapan  prinsip-prinsip  HAM  yang  universal,  non diskriminatif,  inklusif,  partisipatoris,  menjunjung  solidaritas,  dan  berkelanjutan  sebagai  bagian dari penerapan prinsip-prinsip Kabupaten/Kota ramah HAM. Selain itu harus, membangun sinergi kelembagaan  daerah  termasuk  dengan  instansi  vertikal  dalam  upaya  pemajuan  HAM  serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku dan Jurnal: Asmini, Yuli, dkk, 2017, Kertas Posisi: Kabupaten/Kota HAM (Human Rights Cities), Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
Komnas HAM, 2020, Laporan Tahunan Komnas HAM 2019, Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
Langi,  Andi  Taletting,  2018, Membangun  Kerja  Pemerintahan  Daerah  dalam  Mewujudkan Pembangunan  Kebijakan  Berbasis  Hak  Asasi  Manusia ,  Jakarta:  DITJEN  HAM Publishing.
Mumu Muhajir, dkk, “Harmonisasi Regulasi dan Perbaikan Tata Kelola Sumber Daya Alam di Indonesia”, Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS , 5 (2-2).
Nabila,  dkk,  2021,  Laporan  Studi:  Pengembangan  Strategi  Advokasi  Antidiskriminasi  bagi Kelompok  Rentan  di  Indonesia,  Jakarta:  Pusat  Studi  Hukum  dan  Kebijakan  Indonesia (PSHK).
Pradjasto  H,  Antonio,  dkk,  2015, Panduan  Kabupaten  dan  Kota  Ramah  Hak  Asasi  Manusia , Jakarta: International NGO Forum on Indonesian Develompment.
Purnomo, D. Agus, 2011, Pemilihan Kepala Daerah dan Deforestasi,  Koran Tempo, 8 Maret 2011.
Rona,  Marina,  dkk,  2011,  Manual  Penyusunan  Peraturan  Daerah  Berbasis  Hak  Asasi  Manusia,
Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat.
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2003, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat,
Jakarta: RajaGrafindo Persada
Suparmiyati, Eko,  dkk,  2016, Laporan  Analisis  Evaluasi  Hukum  Dalam  Rangka  Melindungi Kelompok Rentan Fokus Kesejahteraan Anak , Jakarta: Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI.

## Internet:
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181128162817-20-349978/meneropong-asal-mula- lahirnya-perda-diskriminatif-perempuan, diakses pada tanggal 7 April 2021. https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2020/7/17/1489/pembentukan-forum- komunikasi-antar-lembaga-negara-di-kalimantan-barat.html,  diakses  pada  tanggal  24 April 2021.
Hukumonline,  2016,  3.143  Perda  Bermasalah  Dibatalkan,  Ini  Penjelasan  Presiden, https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt575ea1862a089/3143-perda-bermasalah- dibatalkan--ini-penjelasan-presiden/, diakses pada tanggal 9 April 2021.
Olivia  Dwi  Ayu  Q,  Menjaga  Lingkungan  Hidup  Untuk  Pemenuhan  Hak  Asasi  Manusia, https://ham.go.id/2014/06/10/menjaga-lingkungan-hidup-untuk-pemenuhan-hak-asasi- manusia/, diakses pada tanggal 28 Juni 2022.
SETARA Institute, 2020, Terjadi Penjalaran Intoleransi di Daerah, Pemerintah Pusat Harus Hadir, https://setara-institute.org/terjadi-penjalaran-intoleransi-di-daerah-pemerintah-pusat- harus-hadir/  , diakses pada tanggal 8 April 2021.