EKONOMI ISLAM Volume 14, Nomor 1, Mei  2023, 78 - 95 P-ISSN: 2087-7056, E-ISSN: 2527-7081 http://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei Doi

## KONVERSI KSPPS BMT ANDURING KE KOPERASI SYARIAH
Maidawati 1
1 Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang, Indonesia
Email Korespondensi: maidawati@uinib.ac.id

## Abstract
Managers of Islamic financial institutions just confuse the names of sharia cooperatives  with  BMT  such  as  KJKS/BMT,  KPPS/BMT.  Thus,  the  role and function of Islamic financial institutions are inappropriate. The purpose of  this  article  is  to  analyze  the  differences  between  the main  functions  of sharia  cooperatives  and  BMT  with  the  aim  that  managers  of  sharia financial institutions, especially sharia cooperatives, can name their sharia financial  institutions  according  to  the  roles  and  functions  they  carry  out. This  field  research  uses  primary  data  obtained  through  interviews  with sharia cooperative managers, customers and Sharia cooperative DPS and observation  and  documentation,  secondary  data  obtained  from  articles, books,  magazines  and  other  relevant  references.  The  data  analysis technique  was  carried  out  through  analysis  of  reduction  and  display  and verification and narrated descriptively. The results showed that the merger of  the  name  KSPPS  BMT  Anduring,  namely  the  merger  between  sharia cooperatives  (KSPPS)  and  BMT,  because  the  initial  funds  from  this financial institution came from a Padang PEMKO grant of Rp. 30,000,000,- which  was  intended  for  BMT  capital,  so  until  now  the  name  The  BMT  is still  being  used,  and  this  merger  of  names  is  not  appropriate,  because KSPPS  BMT  Anduring  only  carries  out  business  functions  and  does  not carry  out  the  social  functions  of  BMT.  For  this  reason,  KSPPS  BMT Anduring must change the name of its sharia financial institution to KSPPS only or KSPPS Baitul Tamwil Anduring.
Keywords: BMT, Cooperative, Sharia Economics.

## Abstrak
Pengelola  lembaga  keuangan  syariah  mencampuradukkan,  nama koperasi  syariah  dengan  BMT  seperti  KJKS/BMT,  KPPS/BMT.  Sehingga, peran  dan  fungsi  lembaga  keuangan syariah menjadi  tidak  tepat.  Tujuan artikel  ini  adalah  untuk  menganalisis  perbedaan  fungsi  utama  koperasi syariah dengan  BMT,  tujuan  agar  pengelola  lembaga  keuangan syariah terutama koperasi syariah bisa memberi nama yang tepat untuk organisasi keuangan syariahnya sesuai dengan  peran dan fungsi yang dijalankannya. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan,
data  primer  diperolah  dengan  melaksanakan  wawancara  dengan pengurus  koperasi  syariah,  nasabah,  pengawas,  melalui  observasi  dan dokumentasi,  data  sekunder ditelusuri  melalui buku,  artikel,  dan referensi yang  berkaitan  dengan  objek  yang  diteliti.  Metode  analisis  data dipergunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  analisis  data  deskriptif kualitatif.  Hasil  penelitian  menemukan  bahwa,  penggabungan  nama KSPPS  BMT  Anduring,  karena  dana  awal  dari  lembaga  keuangan  ini berasal  dari  hibah  PEMKO  Padang  sebesar  Rp.  30.000.000,-  yang diperuntukkan  untuk  modal  BMT,  sehingga  sampai  sekarang  nama  BMT itu tetap dipakai, dan penggabungan nama ini tidak tepat, karena KSPPS BMT  Anduring  hanya  menjalankan  fungsi  bisnis  saja  dan  tidak menjalankan  fungsi  sosial  BMT.  Untuk  itu,  KSPPS  BMT  Anduring  harus mengganti  nama  lembaga  keuangan  syariahnya  menjadi  KSPPS  saja atau KSPPS Baitul Tamwil Anduring.
Kata Kunci: BMT, Koperasi, Ekonomi Syariah

## Pendahuluan
Islam membahas seluruh aspek kehidupan termasuk ekonomi (Lembaga keuangan). Lembaga keuangan merupakan kunci  kemajuan  perekonomian  suatu  negara,  maka  untuk  itu negara  harus  mengelola  lembaga  keuangannya  secara  optimal. Lembaga  keuangan  menjalankan  fungsinya  sebagai  penyalurkan dana,  penghimpun  dana  bisa  juga  melaksanakan  kedua  kegiatan ekonomi  tersebut.  Menurut  Muhammad  lembaga  keuangan  adalah perusahaan  yang  melaksanakan    usaha  yang  berkaitan  dengan keuangan (Muhammad,  2020).  Usaha  menghimpun  dana  bisa dengan  cara  menawarkan  berbagai  macam  jenis  produk  tabungan yang  menarik,  dan  kegiatan  penyaluran  dana  dapat  dilakukan dengan  cara  menawarkan  skema  pembiayaan  yang  sesuai  dengan kebutuhan nasabah, dengan menyediakan produk-produk yang sesuai  dengan  yang  dibutuhkan  oleh  nasabahnya  maka  fungsi lembaga  keuangan  sebagai investasi ,  konsumsi  dan  distribusi  dari barang  dan  jasa  dapat  terlaksana  dengan  baik.  Peranan  lembaga keuangan sebagai lembaga intermediasi keuangan adalah bertugas  untuk  memfasilitasi  dari  surplus  dana,  ke  unit  yang membutuhkan dana. Untuk itu intermediasi keuangan adalah kegiatan  usaha  dari  lembaga  keuangan  untuk  memfasilitasi  unit yang  kekurangan  dana  agar  bisa  memperoleh  tamabahan  dana dari  unit  ekonomi  yang  mempunyai  surplus  dana    (Rivai  et  al., 2017).

## Maidawati
Lembaga  keuangan  dalam  kegiatan  operasionalnya  ada  yang melakukan  kegiatan  usahanya  secara  konvensioanal  dan ada yang beroperasi secara syariah, namun dalam melaksanakan kegiatan  operasionalnya  kedua  lembaga  keuangan  ini  mempunyai perbedaan  yang  mendasar  baik  dari  segi  produk,  tujuan,  maupun mekanismenya.  Misalnya  kalau  lembaga  keuangan  syariah  akan mengeluarkan  suatu  produk  maka  produk  itu  harus  melaui  legalitas dari  DPSnya,  sehingga  terjamin  kesyariahan  dari  produk  yang  di keluarkan dan menambah kepercayaan masyarakat untuk bergabung  dengan  lembaga  syariah,  untuk  itu  lebih  koperasi umum  walaupun  sudah  menjalankan  usahanya  dengan  prinsip syariah,  sebaiknya  mengganti  nama  koperasinya  dengan  Koperasi Jasa Keuangan syariah (Supendi & Maududi, 2018).
Kefleksibelan  dari  pembiayaan  yang  diberikan  oleh  LKMS kepada  nasabahnya  merupakan  peluang  dari  lembaga  ini,  namun LKMS mempunyai ancaman dalam persaingan dari lembaga keuangan syariah adalah lemahnya regulasi dan legalitas, sehingga  diperlukan  komitmen  dari  pembuat  kebijakan,  praktisi dan akademisi agar LKMS bisa berkembang dengan baik (Rusydiana  &  Firmansyah,  2018);(Ramdani  et  al.,  2021).  Koperasi syariah  dan  BMT  (Baitul  Maal  wat  Tanwil)  yang  selanjutnya  akan dibahas dalam tulisan ini, adalah Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan syariah (KSPPS), yang merupakan lembaga keuangan  yang  berbadan  hukum  koperasi  yang  dikelola  dengan sistem syariah .
Koperasi mempunyai peranan penting dalam menciptakan pembedayaan, demokrasi ekonomi dan pemerataan ekonomi, karena  koperasi  merupakan  institusi  ekonomi  yang  menyentuh rakyat  banyak,  dan  merupakan  soko  guru  perekonomian  nasional. koperasi  berasal  dari  kata cum yang  berarti  dengan  dan operatio yang  berarti  bekerja  Ba.  Jadi,  koperasi  adalah  suatu  badan  usaha yang  dikerjakan  bersama  oleh,  sekelompok  orang  dengan  tujuan dan  aturan  tertentu  (Baswir,  2000).  Secara  universal  Prinsip- prinsip koperasi baru disahkan pada Kongres International Cooperative  Alliance ,  tahun  1995  (Basith,  2008).  Sehingga  dengan adanya  kongres  ini  kopersai  menjadi  memiliki  jati  diri  secara internasional.
Badan  usaha  ini  memiliki  peran  dalam  proses  pembangunan sosial  ekonomi  (Rangkuti,  2010),  dampak  yang  diberikan  koperasi tersebut  dapat  berupa  dampak  mikro  secara  langsung  terhadap
perekonomian  anggotanya  dan  dampak  tidak  langsung  terhadap lingkungan organisasi koperasi melalui penambahan lapangan kerja, menambah lapangan usaha, peningkatan daya inovasi, peruntungan yang lebih optimal dan lain-lainnya (Sugiri, 2020); (Luth’v  et  al.,  2022),  sementara  dampak  secara  makro  yang
diberikan koperasi adalah memberikan kontribusi potensial terhadap  perkembangan  ekonomi  seperti  peningkatan  pendapatan masyarakat,  membuka  lapangan  pekerjaan,  sehingga  mengurangi pengangguran.
Asas  utama  dari  koperasi  adalah  asas  gotong  royong  dan kebersamaan, dengan asas ini keberadaan koperasi sangat diharapkan  oleh  masyarakat  sebagai  jembatan  untuk  bisa  maju dan sukses bersama-sama dan koperasi merupakan tombak pendorong  tumbuhnya  perekonomian.  Prinsip  koperasi  yang  dalam operasionalnya menjunjung tinggi asas kebersamaan dan kekeluargaan  dalam  perspektif  ekonomi  Islam  di  pandang  sebagai syirkah  tawunniyah yang  berarti  bekerja  sama  untuk  kebaikan,  dan untuk menyelaraskan koperasi dengan nilai-nilai Islam, maka koperasi  harus  bekerja  dalam  bingkai  syariah  seperti  terhindar  dari riba, gharar (spekulan)  dan maisir (judi).  ketika  koperasi  dikelola dengan prinsip-prinsip Islam, maka lengkaplah kesesuaian koperasi  dengan  nilai-nilai  Islam,  oleh  sebab  itulah  pendekatan yang  dilakukan  yang  paling  tepat  adalah  koperasi  syariah,  yaitu koperasi  yang  dalam  operasionalnya  melaksanakan  prinsip-prinsip syariah(Said et al., 2022).
Koperasi  syariah  adalah  kembaga  keuangan  yang  mampu menjadi  solusi  untuk  para  pelaku  usaha  untuk  mendapatkan  akses modal,  untuk  pengembangan  usaha  mereka.  Namun,  koperasi syariah harus berhati-hati dalam memberikan modal kepada nasabahnya,  supaya  nilai-nilai  Islam  yang  ada  dalam  koperasi syariah  bisa  terlaksana  dengan  baik,  untuk  itu  koperasi  syariah bisa  memberikan  modal  bagi  pelaku  usaha  apabila  usaha  yang dikelolanya  tidak  bertentangan  dengan  usaha  yang  dianjurkan Islam.  Hal  ini  dilakukan  agar  koperasi  syariah  bisa  memenuhi harapan  ummat  Islam  untuk  mendapatkan  modal  usaha  secara syariah dan dapat berusaha dan mengembangkan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
Baitul  Maal  wat Tanwil (BMT)  merupakan  lembaga  keuangan Islam  yang  menjalankan  dua  fungsi  utama  dalam  operasioanalnya yaitu  sebagai  lembaga  sosial  dengan  kegiatan  pengelolaan zakat
secara  profesional  dan  lembaga  komersial  melaui  penghimpunan dana serta penyaluran pembiayaan untuk kegiatan produktif.
BMT  merupakan  lembaga  keuangan  mikro  dengan  tujuan untuk  memperoleh profit dan  juga  sebagai  lembaga  yang  bertujuan sosial melalui pengelolaan waqaf, zakat, sedekah dan infak
(Harahap, 2017). Laporan pertanggungjawaban dari kedua
kegiatan  yang  dilaksanakan  oleh  BMT  sebagai  lembaga  komersial maupun sebagai lembaga sosial harus terpisah dan bisa dipertanggungjawabkan, hal ini dilakukan agar kepercayaan masyarakat  terhadap  lembaga  keuangan  ini  (BMT)  lebih  baik,  BMT sebagai  lembaga  keuangan  Islam  bukan  saja  diharapkan  oleh masyarakat  usaha  mikro  dan  kecil,  tapi  juga  diharapkan  oleh  kaum dhuafa yang  mau  berusaha  dan  yang  mau  mengembangkan usahanya  melalui  pembiayaan qardul  hasan atau  pembiayaan  lain yang  bisa  meringankan  mereka,  melalui  hasil  dari  pengelolaan zakat yang dilaksanakan oleh lembaga keuangan ini.
Pengelolaan  dana zakat ,  sebagai  fungsi  sosial  dari  BMT  bisa terlaksana dengan baik apabila pengelolaannya dilaksanakan secara  profesional  dan  akuntabel  dapat  terlaksana  dengan  baik apabila BMT mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara transparan dan akuntabel, sehingga menimbulkan semangat masyarakat atau nasabah untuk memberikan dana zakatnya melalui  BMT,  dan  pengeloaannya  juga  harus  dilakukan  melalui pelaporan  terpisah  dari  kegiatan  bisnis  yang  dilakukan  BMT, sehingga  pengelolaan  zakat  bisa  dilaksanakan  secara  profesional dan  akuntabel.  Hal  ini  juga  membantu  untuk  mencapai  tujuan  dari zakat  itu  sendiri  yaitu  untuk  kesejahteraan  umat  Islam,  terutama masyarakat dhuafa yang sangat membutuhkan. Kebijakan pemerintah  tentang  LKS  lahir  pada  periode  reformasi,  karena masuknya elit santri ke dalam struktur negara, sehingga memunculkan gagasan dan pemikirannya tentang LKS, dan melahirkan salah satu lembaga keuangan syariah perbankan syariah (Susiyanti & Asim, 2013).
Koperasi syariah mempunyai dua peranan penting yaitu peranan  ekonomi  dan  sosial  (Santoso,  2018),  karena  yang  menjadi anggota koperasi adalah
masyarakat di sekitar tempat
beroperasnya  koperasi  dan  di  antara  anggota  biasanya  saling kenal  dan  bersaudara,  sehingga  bisa  saling  bantu-membantu  di bidang  ekonomi  dan  sosial. Muqasid koperasi  syariah  dalam tatanan agama untuk membentuk kekuatan dalam melawan
berbagai  jenis  muamalah  yang  terlarang  dan  ideologi  yang  sesat dan  salah  satu  cara  untuk  bisa  terhindar  dari  ideologi  yang  sesat adalah dengan mewujudkan koperasi (Nurhadi, 2018). Model strategi  bisnis  yang  bisa  diterapkan  dalam  koperasi  syariah  adalah: Pertama ,  meningkatkan  partisipasi  anggota. Kedua ,  memperluas pasar. Ketiga ,  pengembangan  bisnis  serta  mempertahankannya (Sofiyanurriyanti, 2018)
BMT berperan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui kerja sama dalam pengembangan usaha, mendukung program  pemerintah  dalam  untuk  menurunkan  tingkat  kemiskinan melalui  pembiayaan  yang  diberikan  BMT  kepada  UMKM  (Mashuri, 2016).  BMT  juga  dapat  membantu  masyarakat  untuk  melawan rentenir  yang  sangat  menekan  dan  menyusahakan  masyarakat, dengan  pinjaman  ribanya,  sehingga  masyarakat  bisa  menjalankan usahanya dengan baik dan sesuai syariah (Adnani & Kania, 2019).
BMT  memiliki  keunggulan  bila  dibandingkan  dengan  LKS lainnya yaitu: BMT dalam operasionalnya BMT menggunakan sistem  bagi  hasil,  sehingga  bisa  dijadikan  alternatif  strategis  untuk sektor  pertanian  yang  hasil  panennya  tidak  bisa  dipastikan  dari suatu  musim  ke  musim panen  berikutnya,  dengan mengatur skema dan pembentukan bank pertanian yang fokus pada kegiatan  atau  proyek  usaha  pertanian  (Masrifah,  2017).  BMT  harus meningkatkan  kinerja  dan  sumber  daya  insani  yang  mengelola BMT,  serta  profesional  dalam  pengelolaan  dana  dan  mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada BMT (Hidayat, 2018).  Penerapan  prinsip-prinsip  ekonomi  Islam  dalam  pemberian pelayanan kepada nasabah disamping
memperlihatkan kesyariahan lembaga juga bisa meningkatkan minat nasabah dalam  membeli  produk  BMT (Yeni  &  Lestari,  2020).  Untuk meningkatkan  keberlanjutan BMT,  maka BMT  harus membuat lembaga  yang  bisa  menjamin  tabungan  bagi  pembiayaan  mikro serta  membuat  suatu  sistem  untuk  penilaian  pembiayaaan  bagi lembaga  keuangan  ini.  (Riwajanti  et  al.,  2020).  Di  samping  itu, BMT  juga  harus  menyesuaikan  operasional  usahanya  dengan perkembangan teknologi (Hadi, 2019).
BMT  berbeda  dengan  koperasi  syariah,  walaupun  kedua lembaga  keuangan ini  sama-sama berbadan  hukum koperasi, BMT mempunyai dua fungsi keuangan yang harus
dilaksanakannya  yaitu  sebagai  lembaga  komersial  yang  fungsinya sama  dengan  fungsi  koperasi,  di  samping  itu  BMT  juga  harus

## Maidawati
menjalankan  fungsi  lembaga  sosial  melalui  pengelolaan  zakat, infak  dan  sedekah  yang  mempunyai  laporan  pertanggungjawaban yang  terpisah  dari  fungsi  komersial  yang  dilaksanakannya.  Namun, sebagian  pengelola  lembaga  keuangan  syariah  menggabungkan saja  nama  koperasi  syariahnya  dengan  BMT  seperti  koperasi syariah  BMT,  KJKS  BMT  dan  KSPPS  BMT,  sekalipun  mereka hanya  melaksanakan  fungsi  komersial  saja,  seperti  hasil  penelitian yang  dilakukan  (Ismanto,  2015),  dari  tiga  BMT  yang  diteliti  hanya satu BMT yang melaksanakan kedua fungsi utama BMT, sedangkan dua BMT lainnya hanya melaksanakan fungsi komersial saja.
Hasil penelitian yang dilakukan didapatkan data bahwa pedagang  yang  berjualan  di  sekitar  KSPPS  BMT  ini,  mengakses modal  ke  KSPPS  ini,  seperti  yang  diungkapkan  oleh  Ibu  Wati, salah  satu  pedagang  di  sana  yang  menjelaskan  bahwa  memang melakukan  pembiayaan  ke  KSPPPS  BMT  Anduring  untuk  modal usahanya, alasan memilih KSPPS BMT ini karena lembaga keuangan  ini,  lebih  dekat  dari  tempat  domisilinya,  dan  untuk urusan  administratif  pun  tidak  terlalu  formalistik  atau  kaku,  dan karyawannya juga merupakan warga setempat yang sudah dikenal,  dan  lebih  Islami  (Wati,  2022).  Ibu  Ad  misalnya  yang merupakan  salah  satu  pedagang  di  TPA  di  dekat  KSPPS  BMT juga  memanfaatkan  lembaga  keuangan  ini  untuk  modal  usahanya, alasan  memilih  KSPPS  BMT  Anduring  adalah  lebih  mudah  diakses dan lebih Islami (Ad, 2022).
Dari  hasil  penelitian,  terlihat  salah  satu  alasan  masyarakat untuk  memilih  KSPPS  BMT  Anduring,  karena  mereka  yakin  bahwa memanfaatkan  lembaga  keuangan  mikro  syariah  ini  lebih  Islami, artinya  ada  harapan  dari  masyarakat  untuk  bisa  mendapatkan modal yang lebih baik melalui pembiayaan yang disalurkan lembaga  keuangan  berbasis  syariah  ini.  Hal  ini  perlu  direspon secara  positif  oleh  KSPPS  BMT  Anduring,  karena  ini  merupakan peluang  untuk  mendapatkan  nasabah  oleh  KSPPS  BMT  Anduring,
dan KSPPS BMT harus mempertahankan kepercayaan
masyarakat  ini,  termasuk  mencantumkan  nama  yang  tepat  untuk lembaga  keuangan  syariah  sesuai  dengan  kegiatan  usaha  yang dilakukan,  sehingga  kepercayaan  masyarakat  terhadap  lembaga keuangan syariah bisa dipertahankan dan ditingkatkan.

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  lapangan  ( field  research) yaitu melakukan  pengamatan,  mempelajari  data  yang  berhubungan  dengan objek  yang  diteliti,  melakukan  wawancara,  maupun  dalam  bentuk pengumpulan  dokumen-dokumen  yang  dibutuhkan  untuk  menyelesaikan penelitian  ini.  Metode  pengumpulan  data  dilaksanakan  dengan  cara melakukan  wawancara  dengan  pengelola  dan  pengurus  KSPPS  BMT Anduring,  DPS,  dan  nasabah  KSPPS  BMT  Anduring,  serta  melakukan observasi  tentang  kegiatan  operasional  KSPPS  BMT  Anduring,  Padang, serta studi kepustakaan, untuk mendapatkan data yang akurat. Selain itu juga  dengan  menelaah  referensi  dan  sumber-sumber  lain  yang  bisa digunakan  sebagai  dasar  dalam  penyusunan  penelitian  ini.  Data  yang sudah  terkumpul  dianalisis  dengan  metode  analisis  deskriptif  kualitatif, yaitu menganalisis data yang telah diperoleh, dengan cara mengumpulkan data,  mendeskripsi,  menganalisis  dan  mengambil  kesimpulan  (Nazir, 2009).

## Hasil dan Pembahasan

## 1.  Tujuan Koperasi Syariah
Koperasi  syariah  bertujuan  untuk  meningkatkan  kejahteraan umat  dan  berperan  untuk  memajukan  perekonomian  Negara Indonesia  didasarkan  pada  prinsip-prinsip  Islam  (Muhammad,  2020). Setyawan  dan  Fauzia  (Setyawan  &  Fauzia,  2020)  menyatakan  bawa tujuan  dari  koperasi  syariah  adalah  sebagai  berikut: Pertama , meningkatkan  kesejahterakan  ekonomi  dari  anggotanya  berasaskan norma  serta  moral  Islam.  Koperasi  syariah  dalam  melaksanakan kegiatan  haruslah  menuju  kepada  aktivitas  yang  bermanfaat  untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya dengan cara yang halal lagi  baik. Kedua ,  menciptakan  rasa ukhwah serta  keadilan  bagi sesama anggota, ini bearti koperasi syariah harus mengandung unsur persaudaraan  serta  keadilan  untuk  semua  anggotanya  dan  nilai-nilai ini  herus  dilaksanakaqn  oleh  koperasi  syariah  jangan  hanya  sebagai simbol saja, sehingga dalam opererasionalnya tidak terlihat perbedaan antara  kopersi  syariah  dengan  lembaga  keuangan  konvensional. Ketiga ,  pendistribusian  pendapatan  dan  kekayaan  dalam  koperasi syariah  harus  secara  adil  dan  merata  sesuai  dengan  kontribusi  yang diberikan  oleh  para  anggota  koperasi.  Islam  memandang  bahwa ketimpangan kekayaan diantara manusia tidak bisa dipungkiri, karena manusia mempunyai kemampuan, keahlian serta bakat yang berbeda- beda  mereka.  Kendati  Islam  memaklumi  adanya  perbedaan
pendapatan  dan  kekayaan  di  antara  manusia,  namun  Islam, mengajarkan  manusia  untuk  bisa  hidup  baik  dan  berkecukupan. Keempat ,  kebebasan  pribadi  dalam  koperasi  syariah  harus berdasarkan  kemaslahatan  sosial.  Sehingga  koperasi  syariah  harus bisa dijadikan oleh anggotanya untuk tempat memberdayakan dengan tetap menjaga kesejahteraan anggotaan koperasi.
2.  Prinsip  Utama  Koperasi Syariah (LKS)  dalam  Menjalankan Usahanya
Sebagai  institusi  ekonomi  syariah,  koperasi  syariah  harus menerapkan  prinsip-prinsip  syariah  dalam  setiap  kegiatan  usahanya, sehingga  masyarakat  atau  nasabah  tahu  perbedaan  mendasar  antar institusi keuangan syariah dengan institusi keuangan yang lain, hal ini akan  meningkatkan  kepercayaan  masyarakat  terhadap  lembaga keuangan  syariah.  Prinsip-prinsip  tersebut  yaitu: Pertama ,  tidak melaksanakan  kegiatan  yang  mengandung  unsur  riba, gharar , maisir dan  lainnya  yang  dilarang  Islam. Kedua ,  keuntungan  yang  diperoleh dari usaha yang dilakukan harus sesuai dengan cara yang dibenarkan ajaran  Islam. Ketiga ,  mengelola  zakat,  sedekah  serta  infak  dan menyalurkannya (Soemitra, 2009).

## 3.  Baitul Maal wa Tanwil (BMT)
BMT sudah dikenal semenjak khalifah Umar RA., di mana bait al mall adalah  lembaga  perbendaharaan  Negara  untuk  mengumpulkan dana ZIS, pada zamannya bait al mall juga adalah sebuah inovasi dari lingkungan  birokrasi,  sebab  pada  masa  sebelum  ini  penyaluran  dana ZIS  itu  diberikan langsung  oleh muzakki (wajib  zakat )  kepada  orang yang  berhak  menerima  zakat  ( mustahik )  (Rahardjo,  1987);(Amri, 2022).
Baitul Maal sudah dikembangkan sejak zaman Rasullullah SAW, serta khulafahurrashidin serta  beberapa  kerajaan  setelah itu, namun saat  itu  lembaga  ini  baru  hanya  berbentuk baitul  maal saja,  dengan fungsi nya sebagai lembaga pengelola zakat, dan belum menjalankan fungsi  komersialnya  (Setyawan  &  Fauzia,  2020).  BMT  adalah merupakan  lembaga  keuangan  yang  dikembangkan  dari  lembaga keuangan  yang  sudah  berkembang  semenjak  zaman  Rasulullah SAW., dan khulafahurr dan belum menjalankan asidin . Kalau di waktu itu  yang  ada  hanya baitul  maal saja,  maka  sekarang  lembaga keuangan  tersebut  dikembangkan  menjadi Baitul  Maal  wat  Tanwil , sehingga  lembaga  keuangan  ini  bisa  menjalankan  fungsinya  sebagai
lembaga  sosial,  yang  melakukan  kegiatan pengelolaan  dana ZIS  dan juga  sebagai  institusi  ekonomi  yang  bertujuan  untuk  memperoleh profit .
Baitul  Maal  wat  Tanwil sebagai  institusi  keuangan  syariah bertujuan  untuk  memperoleh  profit  melalui  penghimpunqan  dan penyaluran  pembiayaan  dan  juga  merupakan  lembaga  sosial  melalui pengelolaan zakat, untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga  keuangan  Islam  ini  maka  kedua  kegiatan  tersebut  harus dilakasanakan  secara  profesional  dan  dengan  pelaporan  yang  jelas dan terpisah untuk masing-masing kegiatan tersebut (Harahap, 2017). Menurut  Ridwansyah  BMT  ( Baitul  Mal  wat  Tanwil )  adalah  suatu institusi keuangan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW., yang pada zaman  itu  lembaga  ini  baru  hanya  berfungsi  sebagai  institusi  yang mengelola  dana  sosial  dalam  operasionalnya  berkaitan  dengan penghimpunan maupun penyaluran dana serta mengelola dana sosial (Ridwansyah,  2012).  BMT  menjadi  contoh  institusi  keuangan  mikro Islam  yang  bertujuan  untuk  membantu  pengembangan  usaha  mikro dan usaha kecil.
Visi BMT yaitu menjadi lembaga keuangan yang profesional, adil dan makmur,   serta meningkatkan kualitas kehidupan secara spiritual dan  semua  aspek  kehidupan,  Sedangkan  misi  dari Baitul  Maal  wat Tanwil adalah  menjadi  lembaga  ekonomi  masyarakat  yang  madani, adil  dan  makmur,  berasaskan  syariah,  BMT  didirikan  dengan  tujuan untuk  meningkatkan  taraf  ekonomi  dan  kesejahteraan  bagi  anggota khususnya  dan  bagi  masyarakat  secara  umum.  BMT  sebagai  usaha bisnis  serta  mandiri  harus  dikembangkandengan  secara  swadaya serta harus dikelola dengan cara yang profesional (Manullang, 2002).
BMT  melaksanakan  peran  penting  untuk  meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat. Fungsi Baitul maal wa Tanwil ,  peranan  itu  adalah: Pertama ,  penghimpunan  dana  melalui tabungan  serta  penyaluran  dana  melalui  tabungan.  Dengan menyimpan uang di BMT, uang tersebut dapat ditingkatkan utilitasnya, sehingga timbul unit surplus (pihak yang memiliki dana lebih) dan unit defisit  (pihak  yang  kekurangan  dana). Kedua ,  menjadi  pencipta  yang mampu  untuk  memenuhi  kewajiban  institusi. Ketiga ,  Bisa  membiayai pegawainya  dari  hasil  usaha  yang  dilakukan.  Keempat,  Memberikan informasi  yang  jelas  kepada  masyarakat  tentang  resiko  keuntungan serta peluang  yang  dimiliki institusi  tersebut. Kelima ,  menjadi institusi Islam  yang  membantu  pengembangan  UMKM  melalui  pembiayaan tanpa jaminan dan tidak memberatkan mereka. Keenam ,

## Maidawati
mengembangkan potensi anggota, meningkatkan kualitas SDM untuk menjadi  lebih  profesional,  dengan  tujuan  dapat  meningkatkan kesejahteraaan  para  anggota. Ketujuh ,  meningkatkan  taraf  hidup anggota  dengan  cara  menghimpun  serta  mengembang  potensi masyarakat. Kedelapan ,  menjadi  fasilitator  keuangan  antara  pemilik dana  dengan  yang  membutuhkan  ( mudharib ),  terutama  yang  berasal dari dana sosial seperti zakat, wakaf dan dana sosial lainnya  (Huda & Muhammad, 2015).
BMT mempunyai peranan penting untuk menghindari masyarakat,  terutama  pelaku  UMKM  dari  mengakses  modalnya  ke rentenir  dan  penyedia  dana  lainnya  yang  dapat  membahayakan kehidupan  mereka,  sehingga  dengan  adanya  BMT  masyarakat pengusaha kecil dan mikro  menengah dapat  mengembangkan usaha mereka  dengan  cara  baik  dan  sesuai  ajaran  Islam.  Sedangkan peranan Baitul  Maal  wat  Tamwil tersebut  menurut  Anwar  adalah: Pertama , berperan aktif mensosialisasikan dan memberikan pelatihan cara  bertransaksi  secara  syariah  kepada  masyarakat,  sehingga masyarakat  bisa  melaksanakan  transaksi  ekonomi  mereka  sesuai ajaran  syariah. Kedua ,  memberikan  pembiayaan,  pembinaan  dan pengembangan  usaha  kecil  dan  memberikan  pembinaan  dan monitoring terhadap  usaha  yang  dilakukan  nasabah. Ketiga , melakukan  pelayanan  yang  baik  dalm  rangka  menarik  masyarakat untuk  mau  memanfaatkan  BMT  sebagai  tempat  untuk  bertransaksi, sehingga  mereka  terhindar  dari  transaksi  jahat  rentenir.  melepaskan masyarakat  dari  ketergantungannya  kepada  rentenir. Keempat , konsekuen dalam menjalankan prinsip-prinsip Islam dalam menjalankan  usaha,  sehingga  bisa  menciptakan  keadilan  ekonomi dan distribusi pendapatan yang merata. (Anwar, 2013).
4.  Konversi Baitul Maal wat Tanwil (BMT) ke Koperasi Syariah
Institusi  Keuangan  Islam  dalam  melaksanakan  kegiatannya, harus sesuai dengan prinsip Islam, dan harus terhindar dari akad-akad yang tidak dibolehkan oleh syariah. Karena, tujuan utama didirikannya LKS  (Lembaga  Keuangan Syariah )  adalah  agar  kegiatan  muamalah umat Islam di bidang ekonomi sesuai dengan yang diperintahkan Allah SWT.  LKS  tidak  hanya  bisa  diatur  dengan  perundangan  saja,  tetapi juga diperlukan perangkat hukum dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), supaya  adanya  kesesuaian  pelaksanaan  usaha  keuangan  yang dilakukan  LKS  dengan  aturan  syariah.  Untuk  menangani  hal  inilah dibentuk  Dewan  Syariah  Nasional,  agar  produk-produk  yang
dikeluarkan  oleh  LKS  sesuai  dengan  syariat  Islam  (Antonio  &  Syaf i’i, 1999).
Lembaga  Keuangan Syariah juga  harus  memperhatikan  nama yang tepat untuk lembaga keuangannya yaitu sesuai dengan kegiatan usaha  keuangan  yang  dilaksanakan  oleh  lembaganya,  seperti:  BMT, KSPPS  dan  nama  lainnya,  karena  nama  dari  lembaga  keuangan menggambarkan  kegiatan  ekonomi  yang  dilaksanakannya,  maka dengan  begitu  jangan  sampai  menggabungkan  dua  nama  lembaga keuangan  untuk  satu  nama  lembaga  keuangan  Islam.  Misalnya  yang terjadi  pada  koperasi  syariah  yang  berlokasi  di  kelurahan  Anduring, Padang,  yang  mana  pengelola  menamakan  lembaga  keuangannya dengan  nama  Koperasi  Simpan  Pinjam  Pembiayaan Syariah BMT Anduring. Koperasi ini mempunyai dua nama lembaga keuangan yaitu KSPPS dan BMT.
Pemakaian  dua  nama  dalam  KSPPS  BMT  Anduring  ini, mempunyai  makna  yang  berbeda,  karena  kedua  lembaga  keuangan Syariah itu  mempunyai  tujuan  dan  fungsi  yang  sangat  berbeda, walaupun  kedua  lembaga  keuangan  tersebut  sama-sama  berbadan hukum  koperasi,  namun  keduanya  mempunyai  perbedaan  yang mendasar  pada  lembaga  yang  bernaung  di  bawahnya  yaitu  KSPPS fungsi keuangan yang dijalankannya yaitu lembaga yang menjalankan kegiatan  komersial  yang  bertujuan  untuk  memperoleh  laba  yang dikelola  berasaskan  Islam.  Sedangkan Baitul  Maal  wat  Tanwil yaitu sebagai  lembaga  komersial  dengan  tujuan  laba  ( baitul  tamwil )  dan lembaga  sosial  ( baitul  maal ),  menjalankan  kegiatan  pengelolaan zakat,  infak,  dan  sedekah  yang  dikelola  secara  profesional  dan pertanggungjawabannya  terpisah  dari  kegiatann  komersialnya,  jadi BMT berfungsi sebagi lembaga komersial dan lembaga sosial.
Penelitian ini akan membahas tentang problematika penggabungan  nama  untuk  lembaga  keuangan  Islam  yaitu  Koperasi syariah dengan  BMT  di  kelurahan  Anduring, Kecamatan  Kuranji  Kota Padang, dengan tujuan agar pengelola lembaga keungan syariah bisa memberi  nama  lembaga  keuangannya  sesuai  dengan  peranan kegiatan  lembaga  keuangan  yang  dilaksanakannya,  sehingga  tidak meragukan  masyarakat  terhadap  penamaan  lembaga  keuangan tersebut,  dan  hal  ini  juga  akan  menambah  kepercayaan  masyarakat untuk  memanfaatkan  lembaga  keuangan  syariah  untuk  kegiatan ekonomi  mereka  seperti,  menabung,  penambahan  modal  usaha  dan pembiayaan  lain  yang  dibutuhkan  masyarakat  sesuai  dengan kebutuhan mereka masing-masing.

## Maidawati
Jika  ditelusuri  secara  global,  masih  banyak  institusi  keuangan syariah ini  yang  memberi  nama  BMT  ( Baitul  Maal  wat  Tanwil ),  tetapi tidak  melaksanakan  pekerjaan  yang  mulia  sebagai  lembaga  sosial, sebagaimana yang telah diterangkan di atas, mereka lebih cenderung hanya  melaksanakan  fungsi  komersialnya  saja,  sehingga  diharapkan lembaga  keuangan  mikro syariah bisa  menyesuaikan  nama  lembaga keuangannya  dengan  kegiatan  usaha  keuangan  yang  dilaksanakan, dan ini diharapkan akan lebih menambah kepercayaan nasabah untuk memanfaatkan  lembaga  keuangan  ini  dalam  memenuhi  kebutuhan ekonomi mereka.
KSPPS  BMT  Anduring  Padang,  merupakan  lembaga  ekonomi mikro syariah yang  beroperasi  di  kelurahan  Anduring,  dan  terletak  di tempat  yang  sangat  strategis,  di  sekitar  lokasi  KSPPS  ini  terdapat kantor  lurah  Anduring,  satu  buah  sekolah  dasar,  dan  dua  buah TPQ/TPA yang semuanya berpotensi mendukung kegiatan masyarakat  dalam  melakukan  kegiatan  ekonomi  dengan  usaha berdagang,  karena  kantor  lurah  punya  karyawan  dan  masyarakat yang  banyak  memiliki  keperluan  untuk  pengurusan  segala  keperluan kependudukan  mereka.  Dan  ini  tentu  membuka  kesempatan  bagi masyarakat  untuk  membuka  warung  makanan  dan  minuman  yang diperlukan bagi masyarakat yang  memiliki urusan di sana. Dan untuk membuka  usaha  tersebut,  mereka  tentu  memerlukan  modal,  dan akses  ke  modal  atau  lembaga  keuangan  yang  paling  dekat  adalah KSSPS BMT Anduring.
KSPPS  Anduring  harus  jeli  melihat peluang untuk  mendapatkan nasabah  ini,  karena  memang  inilah  sasaran  nasabah  untuk  koperasi syariah atau  BMT.  Dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan,  didapatkan data  bahwa  pedagang  yang  berjualan  di  sekitar  KSPPS  BMT  ini, mengakses modal ke KSPPS ini, seperti yang diungkap oleh ibu Wati yang  salah  satu  warga  yang  berjualan  tersebut,  menjelaskan  bahwa untuk  menambah  modal  usahanya  memang  perlu  melakukan pembiayaan  ke  KSPPPS  BMT  Anduring,  Alasannya  memilih  KSPPS BMT ini karena lembaga keuangan ini pertama , jarak tempuhnya yang cukup  dekat,  yakni  lebih  dekat  dari  tempat  domisilinya. Kedua ,  kalau berurusan dgn KSPPS BMT ini tidak terlalu formal atau kaku. Ketiga , kedekatan  emosional,  di  mana  karyawannya  juga  warga  yang  sudah dikenal, lebih Islami dan humanis (Wati, 2022).
Hasil  wawancara  dengan  sekretaris  KSPPS  BMT  Anduring, yakni  Ibu  Elvi  menyatakan  bahwa  penggabungan  nama  KSPPS dengan  nama  BMT,  adalah  agar  nama  awal  dari  lahirnya  koperasi
syariah  ini  tidak  hilang,  yaitu  koperasi  syariah  ini  berasal  dari  BMT yang  modal  dasarnya  berasal  dari  Pemerintah  kota  Padang.  Pada awalnya  memang  kami  sudah  membuat  kepengurusan  untuk pengelolaan  zakat  ini,  namun  keinginan  masyarakat  dan  anggota untuk  menyalurkan  zakatnya  ke  lembaga  keuangan  kita  ini  masih kurang,  dan  akhirnya  program  pengelolaan  zakat  ini  belum  bisa terlaksana  dengan  baik,  dan  KSPPS  BMT  Anduring  hanya melaksanakan kegiatan komersial saja (Elvi, 2022).
Selain itu dari  observasi  yang  dilakukan  terlihat  bahwa  kegiatan lembaga  keuangan  yang  dilakukan  adalah  kegiatan  penghimpunan dana  dari  nasabah  melalui  tabungan  dan  penyaluran  dana  untuk nasabah melalui pembiayaan bagi anggota koperasi syariah tersebut, artinya  koperasi  ini  hanya  melakukan  fungsi  lembaga  keuangan komersial  saja,  dan  belum  melaksanakan  fungsi  sosial  BMT  sebagai lembaga  keuangan  yang  melaksanakan  pengelolaan  zakat  secara profesional  dan  memberikan  laporan  pertanggungjawabannya  secara terpisah  dari  laporan  kegiatan  KSPPS  atau  koperasi  syariah  sebagai lembaga keuangan komersial.
Rani,  salah  seorang  karyawan  dari  Koperasi  Simpan  Pinjam syariah (KSPPS)  BMT  Anduring  menyatakan  bahwa  penggabungan nama BMT ke KSPPS ini memang tidak tepat karena koperasi syariah ini  hanya  melaksanakan  kegiatan  komersial  saja  yaitu  kegiatan penyaluran  dana  kepada  anggota  melalui  pembiayaan  dan pengumpulan  dana  dari  nasabah  melalui  tabungan,  dan  tidak  ada melakukan  kegiatan  pengelolaan  zakat  secara  profesional,  dengan membuat  laporan  pertanggunjawaban  pengelolaan  zakat  secara terpisah dari laporan pertanggungjawaban koperasi syariah (KSPPS), tapi  kami  memang  mengeluarkan  zakat  dari  hasil  usaha  koperasi syariah  selama  satu  tahun,  dan  membagikannya  ke  mustahik  di sekitar  KSPPS  BMT  Anduring,  danpenyaluran  dana  zakat  ini  hanya dilaksanakan  setelah  penghitungan  laba  dari  koperasi  selama  satu tahun (Rani, 2022).
DPS  yang  dipercaya  untuk  legalitas  produk  yang  dikeluarkan institusi  keuangan  ini  juga  harus  memperhatikan  penamaan  yang diberikan oleh pengelola lembaga keuangan Syariah kepada lembaga keuangannya, sehingga lembaga keuangan syariah bisa menyesuaikan  nama  lembaga  keuangannya  dengan  kegiatan  usaha keuangan yang dilaksanakan oleh institusi keuangan tersebut, karena lembaga  keuangan  menjalankan  kegiatan  keuangan  yang  berbeda. Zulfahmi  sebagai  DPS  dari  Koperasi  Simpan  Pinjam  Pembiayaan

## Maidawati
Syariah  BMT  Anduring,  menyatakan  bahwa  penggabungan  nama KSPPS dengan BMT di koperasi syariah ini memang tidak tepat, dan dari  pengurus  telah  menyepakati  untuk  menukar  nama  lembaga keuangan  syariah  ini  dengan  nama  koperasi  syariah  atau  KSPPS saja,  karena  memang  keperasi  syariah  kita  tidak  melaksanakan kegiatan  pengelolaan  zakat  secara  profesional  dan  masif  (Zulfahmi, 2022).
Dasar hukum operasional dari Koperasi syariah pasal 87 ayat (3) Undang-undang  No.  17  Tahun  2012  tentang  perkoperasian,  dan penerapan  pelaksanaannya  koperasi  syariah  di  dasarkan  kepada keputusan  Menteri  (KepMen)  Koperasi  dan  UKM  Republik  Indonesia No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004. Dalam Undang-undang tentang koperasi  dan  keputusan  menteri  koperasi  di  atas,  dijelaskan  bahwa koperasi  boleh  terdiri  badan  hukum  koperasi  serta  orang-seorang yang  melaksanakan  kegiatan  ekonomi  dengan  memakai  prinsip koperasi  atas  dasar  kekeluargaan,  dan  Koperasi  Jasa  Keuangan Syariah (KJKS), KSPPS, atau BMT yaitu koperasi yang melaksanakan kegiatan operasionalnya dalam penghimpunan dana serta penyaluran dana  berdasarkan  aturan  syariah,  ini  berarti  lembaga  keuangan  ini dalam  melaksanakan  kegiatan  keuangannya  berpedoman  kepada prinsip  dan  asas  koperasi,  prinsip  dan  asas  koperasi  seperti  asas kekeluargaan,  asas  kebersamaan,  dan  asas  tolong  menolong  yang ada  dalam  koperasi  sesuai  dengan  ajaran  Islam,  namun  harus dijalankan  dalam  bingkai  syariah  dalam  operasionanya  oleh  koperasi syariah .
Dari penjelasan undang-undang tentang koperasi syariah di atas juga tidak ada penggabungan antara koperasi syariah (KJKS) dengan BMT, dan nama dari lembaga ekonomi syariah yang berbadan hukum koperasi  ini  adalah  Koperasi  Jasa  Keuangan syariah (KJKS)  dan menurut  penulis  nama  ini  sudah  sesuai  untuk  koperasi  syariah  yang hanya melaksanakan kegiatannya di bidang komersial saja, atau yang merupakan fungsi dari Baitul Tanwil saja, dan belum melakukan fungsi dari  Baitul  Maal  yang  berfungsi  sebagai  lembaga  sosial  dengan melaksanakan kegiatan pengelolaan  dana social seperti zakat, wakaf dan lainnya, secara profesional dan membuat laporan pertanggungjawabannya secara terpisah dari laporan
pertanggungjawaban Baitul  Tanwil (KJKS)  atau  KSPPS  yang dilaksanakan oleh koperasi syariah tersebut.

## Kesimpulan
Penetapan  nama  KSPPS  BMT  Anduring  dengan  penggabungan antara  koperasi  syariah  dan  BMT  adalah  karena  alasan  dana  awal  dari operasional  KSPPS  BMT  ini  berasal  dari  dana  hibah  Pemerintah  Kota Padang sebanyak Rp 30.000.000,- dengan nama BMT dan pengurus tidak ingin  sejarah  ini  hilang,  karena  sejak  awal  nama  lembaga  keuangan syariah  yakni  BMT  bagi  masyarakat  Belimbing,  Padang  sudah  sudah terbiasa  menyebutnya  dengan  BMT,  dan  dari  awal  memang  kemauan pengelola dalam melaksanakan kedua fungsi BMT tersebut, namun belum mendapat  respon  yang  baik  dari  anggota  sehingga,  kegiatan  ini  belum bisa  terlaksana  dengan  baik.  Karena  belum  terlaksananya  fungsi  sosial dari  BMT ini,  maka  sebaiknya  nama  dari  KSPPS  BMT  Anduring,  Padang dari nama KSPPS BMT Anduring diganti dengan nama KSPPS Anduring, Baitul  Tamwil Anduring,  atau  KSPPS  Baitul  Tanwil  Anduring,  Padang. Supaya  nama  lembaga  keuangan  syariah  ini  sesuai  dengan  kegiatan usaha keuangan yang dilaksanakannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Adnani,  L.,  &  Kania,  T.  N.  (2019).  Baitul  Mal  Wat  Tanwil  dan Kesejahteraan  Masyarakat  di  Kelurahan  Cimincrang  Bandung. Jurnal  REKSA:  Rekayasa  Keuangan,  Syariah,  Dan  Audit , 06 (01), 1 –13.
Amri, A. (2022). The influence of product quality, service quality and trust on  costumer  loyality  in  Honda  Scoopy  brand  motorcycles  PT. Hayati Pratama Mandiri. Marketing Management Studies , 2 (1), 10. Antonio, & Syafi’i, M. (1999). Bank Syariah, Wacana Ulama dan Cendekia . Bank Indonesia dan Tazkia Institute.
Anwar, Moch. K. (2013). Operasional Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) dalam Pemberdayaan  Ekonomi  Umat  di  Kabupaten  Sidoarjo. AKRUAL: Jurnal Akuntansi , 4 (2), 170 –182.
Basith,  A.  (2008). Islam  dan  Manajemen  Koperasi:  Prinsip  dan  Strategi Pengembangan Koperasi di Indonesia . UIN Malang Press. Baswir, R. (2000). Koperasi Indonesia (2nd ed.). BPFF. Eli. (2022). Wawancara Tentang KSPPS BMT Anduring .
Elvi. (2022). Wawancara Tentang KSPPS BMT Anduring .
Hadi, N. (2019). Maqashid Koperasi Syariah. I-ECONOMICS: A Research Journal on Islamic Economics , 4 (2), 159 –179.
https://doi.org/10.19109/ieconomics.v4i2.2562
Harahap,  S.  (2017).  Implementasi  Manajemen  Syariah  dalam  Fungsi- fungsi  Manajemen. Jurnal  At-Tawassuth:  Jurnal  Ekonomi  Islam , 2 (1), 211 –234. http://dx.doi.org/10.30821/ajei.v2i1.838
Hidayat, S. (2018). Persepsi Masyarakat terhadap Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)  dalam  Pemberdayaan  Ekonomi  Masyarakat. Al-Uqud: Journal of Islamic Economics , 2 (2), 198 –212. https://doi.org/10.26740/al-uqud.v2n2.p198-212
Huda,  N.,  &  Muhammad,  H.  (2015). Lembaga  Keuangan  Islam:  Tinjauan Teori dan Praktik (3rd ed.). Prenadamedia Group.
Ismanto, K. (2015). Pengelolaan Baitul Maal Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) di Kota Pekalongan. Jurnal Penelitian , 12 (1), 24 –38. Luth’v, W. A., Sena Wangi, B. A., Lestari, R. A., Abidah, E. E., Salsabila, E.,  &  Amri,  A.  (2022).  Strategi  pelayanan  perusahaan  PT.  Kereta Api  Indonesia  (Persero)  dalam  meningkatkan  pengguna  jasa transformasi  kereta  api. Insight  Management  Journal , 2 (2),  75 –80. https://doi.org/10.47065/imj.v2i2.153
Manullang, M. (2002). Dasar-dasar Manajemen . Gajah Mada Universitas. Mashuri.  (2016).  Peran  Baitul  Maal  Wa  Tamwil  (BMT)  dalam  Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita , 5 (2), 114 –123.
Masrifah,  A.  R.  (2017).  Baitul  Māl  Wat  Tamwīl  (BMT)  sebagai  Alternatif Strategis  Memajukan  Usaha  Mikro  Kecil  Sektor  Pertanian. Islamic Economics Journal , 3 (1), 125 –153.
https://doi.org/10.21111/iej.v3i1.1387
Muhammad.  (2020). Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Lainnya .  Rajawali Press.
Nazir,  Moh.  (2009). Metode  Penelitian (R.  Sikumbang,  Ed.).  Ghalia Indonesia.
Nurhadi, B. (2018). Pola Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) yang Berbadan  Hukum  Koperasi. POPULIS:  Jurnal  Sosial  Dan Humaniora , 3 (1), 645 –654.
Rahardjo, D. (1987). Insan Kamil dalam Islam . Pustaka Gratifer.
Ramdani,  Z.,  Amri,  A.,  &  Warsihna,  J.  (2021).  Perilaku  manajemen keuangan karyawan selama pandemi covid-19: Sebuah studi awal. Jurnal Ekonomi dan Bisnis , 8 (1), 170 –179.
Rangkuti,  F.  (2010). Strategi  Promosi  Yang  Kreatif  dan  Analisis  Kasus Integrated Marketing Communication . Gramedia Pustaka Utama. Rani. (2022). Wawancara Tentang KSPPS BMT Anduring . Ridwansyah.  (2012). Mengenal  Istilah-istilah  dalam  Perbankan  Syariah . Aura Anugrah Utama Rahaya.
Rivai,  V.,  Sagala,  &  Jauvani,  E.  (2017). Manajemen  Sumber  Daya Manusia . PT. Raja Grafindo Persada.
Riwajanti,  N.  I.,  Muwidha,  M.,  Handayani,  E.,  &  Miharso,  A.  (2020).
Bagaimana  Meningkatkan  Keberlanjutan  Baitul  Maal  wat  Tamwil (BMT)? Al Tijarah , 6 (1), 1 –11.
https://doi.org/10.21111/tijarah.v6i1.3979
Rusydiana,  A.  S.,  &  Firmansyah,  I.  (2018).  Strategi  Pengembangan Lembaga  Keuangan  Mikro  Syariah  di  Indonesia:  Pendekatan Matriks Ifas Efas. Ekonomi Islam , 9 (1), 46 –74.
Said,  A.,  Susanto,  E.,  &  Amri,  A.  (2022).  Analisis  penerapan  sistem pengelolaan  dana  terpadu  Muhammadiyah. Jurnal  Ekonomi  Islam , 13 , 15.
Santoso,  A.  B.  (2018).  Peran  dan  Strategi  Lembaga  Keuangan  Syariah (Studi Kasus) BMT Syariah Attaqwa & BMT Ikhtiar. KEBERLANJUTAN:  Jurnal  Manajemen  Dan  Akuntansi , 3 (1),  802 – 824.
Setyawan,  J.  B.,  &  Fauzia,  I.  Y.  (2020). Koperasi  Syariah  di  Indonesia Perspektif Muqashid Syariah . PT. Raja Grafindo Persada. Soemitra,  A.  (2009). Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Syariah . Prenadamedia Group.
Sofiyanurriyanti.  (2018).  Penerapan  Model  Strategi  Bisnis  pada  Koperasi Syariah. Jurnal Ilmiah Rekayasa , 11 (1), 11 –18.
Sugiri, D. (2020). Menyelamatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari Dampak  Pandemi  Covid-19. Fokus  Bisnis:  Media  Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi , 19 (1), 76 –86.
https://doi.org/10.32639/fokusbisnis.v19i1.575
Supendi,  Moh.,  &  Maududi,  M.  M.  (2018).  Peran  Baitul  Mal  Wat  Tamwil dalam  Amal  Usaha  Muhammadiyah  Kebayoran  Baru. Ekonomi Islam , 9 (2), 226 –240.
Susiyanti,  &  Asim.  (2013).  Pengaruh  Citra  Koperasi  dan  Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Anggota Koprasi  Karyawan Rumah Sakit  Anak  dan  Bunda  (RSAB)  Harapan  Kita  Jakarta. Jurnal Administrasi dan Manajemen , 53 (9), 1689 –1699.
Wati. (2022). Wawancara Tentang KSPPS BMT Anduring .
Yeni,  F.,  &  Lestari,  E.  (2020).  Analisis  Penerapan  Etika  Bisnis  Islam  dan Syariah  Mark eting  BMT  Mekar  Da’wah  Serpong  Menurut  Fatwa DSN-MUI  No.  04/DSN-MUI/IV/2000. Ekonomi  Islam , 11 (2),  231 – 244.
Zulfahmi. (2022). Wawancara Tentang KSPPS BMT Anduring .