## Pengaturan Kampanye Pilkada sebagai Sarana Pendidikan Politik
Gunawan Arifin a , Saharuddin Djohas b , Irzha Friskanov. S c
a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia, Email: gunawanarifin77@gmail.com
b Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia, Email: djohastomare@gmail.com
c Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia, Email: irzhafriskanov@untad.ac.id
Article Info Abstract Article History: Received   : 08-12-2022
Revised     : 31-05-2023 Accepted : 31-05-2023 Published  : 31-05-2023

## Keywords:
Local Election Campaign
Political Education In principle, regional elections are a means of implementing the people in  the  area  in  order  to  realize  people's  welfare.  Therefore,  regional election  arrangements  are  designed  not  only  as  a  mechanism  for changing regional leaders but also as a means of increasing the political education  of  the  people  so  that  they  can  build  local  democracy  with integrity.  The  problem  is  that  the  current  election  campaign arrangements can encourage an increase in people's political education as well as the concept of an ideal campaign arrangement as a means of political  education  using  empirical  juridical  research  methods.  The current  campaign  settings  are  not  optimal  for  providing  reinforcement for increasing public political education. At the campaign stage, people who  have  voting  rights  receive  information  regarding  the  candidate's vision  and  mission  and  guarantee  the  autonomous  participation  of  the community. Strengthening campaign materials that are oriented towards increasing  political  awareness  of  the  people  should  be  carried  out, which can support the realization of local democracy with integrity, as well  as  optimizing  the  functions  of  the  KPUD  in  improving  political community education. Informasi Artikel Abstrak Histori Artikel: Diterima     : 08-12-2022
Direvisi      : 31-05-2023 Disetujui : 31-05-2023 Diterbitkan : 31-05-2023
Kata Kunci:
Pilkada Kampanye Pendidikan Politik Pada  prinsipnya  pemilihan  kepala  daerah  (pilkada)  adalah  sarana pelaksanaan  kedaulatan  rakyat  di  di  daerah  guna  mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu pengaturan pilkada didesain bukan  hanya  sebagai  mekanisme  pergantian  pemimpin  daerah  semata. Namun  menjadi  sarana  dalam  meningkatkan  pendidikan  politik masyarakat  sehingga  dapat  membangun  demokrasi  lokal  yang berintegritas.  Permasalahannya  adalah  pengaturan  kampanye  pilkada saat  ini  dapat  mendorong  peningkatan  pendidikan  politik  masyarakat serta  konsep  ideal  pengaturan  kampanye  sebagai  sarana  pendidikan politik  dengan  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  empiris. Pengaturan  kampanye  saat  ini  kurang  optimal  dalam  memberikan penguatan  dalam  peningkatan  pendidikan  politik  masyarakat. Pada tahapan  kampanye,  masyarakat  yang  memiliki  hak  suara  hendaknya mendapat infomasi terkait visi misi kandidat serta menjamin partisipasi otonom masyarakat. Hendaknya dilakukan penguatan materi kampanye yang beriorientasi pada peningkatan kesadaran politik masyarakat yang dapat mendukung terwujudnya demokrasi lokal yang berintegritas, serta optimalisasi  fungsi  KPUD  dalam  meningkatkan  pendidikan  politik masyarakat.
Fakultas Hukum Universitas Riau, Jalan Pattimura Nomor 9 Gobah, Kel. Cinta Raja, Kec. Sail, Pekanbaru, Riau, Kode Pos 28127. Telp: (+62761)-22539, Fax : (+62761)-21695 E-mail: riaulawjournal@gmail.com / riaulawjournal@unri.ac.id Website: https://rlj.ejournal.unri.ac.id

## PENDAHULUAN
Perkembangan  pemikiran  mengenai  fungsi  pemilu  sebagai  instrumen  pendidikan politik, memunculkan konsep bahwa pemilihan umum (pemilu) bukan hanya sebuah rutinitas semata untuk pengisian keanggotaan legislatif dan  penggantian kepemimpinan negara/daerah semata,  tetapi  bagaimana  pemilihan  umum  (pemilu)/  pemilihan  kepala  daerah  (pilkada) menjadi sarana pendidikan politik guna meningkatkan kualitas pemilihan melalui partisipasi dan tangggung jawab warganegara 1 .
Pada prinsipnya, pelaksanaan pemilihan langsung-termasuk pemilihan kepala daerah (pilkada)- bukan hanya konkritisasi dari prinsip kedaulatan rakyat semata, tetapi lebih dari itu, yaitu  menghendaki:  pertama , suatu  bentuk  pemerintahan  yang  demokratis,  berintegritas, bermartabat  dan  berkeadilan 2 .  Kedua , proses  peralihan  kepemimpinan  secara  periodik  yang ditentukan  secara  jujur,  terbuka  dan  adil  berdasar  kehendak  rakyat.  Ketiga , sebagai  sarana pendidikan politik dalam mendorong peningkatan partisipasi dan kesadaran politik rakyat. 3
Dalam  konteks  Indonesia,  fungsi  pemilu-  termasuk  pilkada-  sebagai  sarana pendidikan  politik  menjadi  penting  jika  dihubungkan  dengan  tujuan  negara,  yang diamanatkan  dalam  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  (UUD NRI)  1945  yaitu  “.. .melindungi  segenap  bangsa  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia, mencerdaskan  kehidupan  bangsa... ”  pada  frase  “mencerdaskan  kehidupan  bangsa”  dapat dimaknai  adanya  kewajiban  negara  (penyelenggara  negara)  untuk  meningkatkan  kecerdasan warga  negara  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Cerdas  yang  dimaksud  adalah cerdas  dalam  makna  yang  luas,  termasuk  kecerdasan  politik  warga  negara.  Adanya kecerdasan  politik  warga  pada  akhirnya  dapat  berkontribusi  membangun  demokrasi  menuju pencapaian tujuan negara.
Namun demikian, proses perwujudan demokrasi di tingkat lokal melalui pemilihan kepala  daerah  telah  memunculkan  persoalan  yang  begitu  kompleks.  Harapan  akan  lahirnya pemerintahan yang baik justru kian melahirkan fakta yang kontras 4 . Korupsi telah mewarnai
1 Gunawan Arifin et al, “ The Essence of the Presidential Election as a Political Education Instrument,” Journal Of Law, Policy and Globalization 79 (2018): 191-203,
https://www.iiste.org/Journals/index.php/JLPG/article/view/45400
2 Irzha  Friskanov.  S,  “Kewenangan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  (PTUN)  dalam  Mengadili  Perkara  Fiktif Positif,” Riau Law Journal 5, no. 1 (May 30, 2021): 75, https://doi.org/10.30652/rlj.v5i1.7879.
3 Ibid .
4 Bilal Dewansyah, “Model Kampanye Deliberatif dalam Desain Pilkada Serentak: Sebuah Gagasan Perubahan,” Jurnal  Rechts  Vinding:  Media  Pembinaan  Hukum  Nasional 4,  no.  1  (April  30,  2015):  21, https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v4i1.46.,
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditandai banyaknya kepala daerah yang berurusan dengan aparat penegak hukum, 5 yang  notabene hasil pilihan rakyat.
Perkembangan pilkada langsung yang saat ini telah bertransformasi menjadi pilkada serentak.  Setidaknya  ada  tiga  hal  penting  yang  menjadi  tujuan  dari  pilkada  serentak sebagaimana  yang  dikehendaki  Undang-Undang  terkait  pilkada.  Pertama , menghasilkan kepemimpinan  daerah  yang  efektif,  serta  efisien  dalam  rangka  mendukung  sistem pemerintahan  presidensial,  kedua  untuk  mewujudkan  penyelenggaraan  pemilihan  kepala daerah  yang  efisien  dan  efektif  dan  ketiga,  untuk  membangun  dan  memperkuat  derajat keterwakilan antara masyarakat dan kepala daerahnya 6 .
Penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2020 menyisakan berbagai persoalan yang sedemikan  rumit  sekaligus  menjadi  tantangan  dalam  membangun  demokrasi  substansial  di tingkat  lokal.  Berbagai  permasalahan  terkait  pelaksanaan  pilkada  seakan  tidak  ada  akhirnya yakni:  politik  uang,  kampanye  hitam 7 berupa  produksi  dan  distribusi hoax ,  intimidasi terhadap  pemilih,  dan  kekerasan  antar  pendukung  calon,  termasuk  polarisasi  aparatur  sipil negara  dan  kepala  desa  serta  rendahnya  partisipasi  masyarakat.  Selain  bentuk  pelanggaran tersebut,  terdapat  permasalahan  yang  selalu  mewarnai  penyelenggaraan  pilkada  yakni rendahnya  partisipasi  pemilih 8 .  Berikut  ini  adalah  rekapitulasi  partisipasi  masyarakat  di Provinsi Sulawesi Tengah.
Tabel 1 No.  Nama Kab/Kota Persentase 1. Kabupaten Banggai Kepulauan 74,34% 2. Kabupaten Banggai 81,05% 3. Kabupaten Morowali 51,83% 4. Kabupaten Poso 78,85% 5. Kabupaten Donggala 70,01%
5 Ibid .
6 Mokhammad  Samsul  Arif,  “Meningkatkan  Angka  Partisipasi  sebagai  Upaya  Menjamin  Legitimasi  Hasil Pemilihan  Kepada  Daerah  dan  Wakil  Kepala  Daerah  di  Tengah  Pandemi  Covid-19,” Electoral  Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia 2, no. 1 (November 20, 2020): 18-40, https://doi.org/10.46874/tkp.v2i1.197.
7 Mhd Teguh Syuhada Lubis, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kampanye Hitam (Black Campaign) Di Media Sosial (Analisis Undang-Undang Pemilu Kepala Daerah Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik),” Riau Law Journal 6, no. 2 (November 30, 2022): 170-197, https://doi.org/10.30652/rlj.v6i2.7967.
8 Ibid .
6. Kabupaten Toli-Toli 83% 7. Kabupaten Buol 81,20% 8. Kabupaten Parigi Moutong 72,97% 9. Kabupaten Tojo Una-una 82,76% 10.  Kabupaten Sigi 81,20% 11.  Kabupaten Banggai Laut 74,34% 12.  Kabupaten Morowali Utara 79,05% 13.  Kota Palu 63,06%
Sumber Data : KPU Sulawesi Tengah
Pada  penyelenggaraan  pilkada  serentak  tahun  2020  di  Sulawesi  Tengah,  tingkat partisipasi  masyarakat  yang menyalurkan hak politiknya pada saat pemungutan suara sebesar 74, 53 %, di mana angka tersebut dibawah dari target partisipasi yang diharapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Tengah yang menargetkan rata-rata 77,5% 9 . Berdasarkan rincian  dari  12  kabupaten  dan  1  kota,  terdapat  lima  kabupaten  dan  satu  kota  yang  tidak memenuhi  target,  yakni  Kota  Palu,  Kabupaten  Morowali,  Kabupaten  Banggai  Kepulauan, Kabupaten  Donggala  dan  Kabupaten  Parigi  Moutong.  Bahkan  terdapat  kabupaten  yang menunjukkan hasil partisipasi terendah yaitu Kabupaten Morowali dengan partisipasi sebesar 51,83% dan Kota Palu sebesar 63,06% 10 .
Sementara  itu,  sejumlah  pelanggaran  pada  penyelenggaraan  pilkada  serentak  di Provinsi  Sulawesi  Tengah  turut  mewarnai  pelaksanaan  pilkada.    Bawaslu  Sulawesi  Tengah mencatat,  bahwa  pelanggaran  pilkada  serentak  didominasi  pada    pelanggaran  pemilihan Bupati  dan  Wakil  Bupati  sebesar  72,  97%  dari  jumlah  kasus  yang  terjadi. 11 Berdasarkan klasifikasi  pelanggaran,  yakni:  pelanggaran  etik  2,04%  pelanggaran  administrasi  28,  57%, pelanggaran  berkategori  pidana  5,44%    sedangkan  pelanggaran  yang  dikategorikan  sebagai pelanggaran  hukum  lainnya  sebanyak  63,95%.  Adapun  bentuk  pelanggaran  dapat diindentifikasi,  yaitu:  pelanggaran  netralitas  aparatur  sipil  negara  dan  kepala  desa, pemanfaatan  program  pemerintah,  mobilisasi  organisasi  pemerintah,  intimidasi  terhadap pemilih dan politik uang 12 .
9 Sumber KPU Provinsi Sulawesi Tengah.
10 Ibid .
11 Sumber Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah
12 Ibid .
Pengaturan  kampanye  pilkada  sebagai  sarana  pendidikan  politik  bagi  masyarakat merupakan  sebuah  keniscayaan  dalam  membangun  demokrasi  substantif  di  tingkat  lokal. Dengan  pendidikan  politik  yang  sistematis,  diharapkan  mampu  meningkatkan  kecerdasan politik masyarakat, yang pada akhirnya dapat menggunakan hak pilihnya secara otonom tanpa didikte  kepentingan  dari  luar  dirinya,  seperti  diiming-imingi  imbalan  atau  janji-janji  calon/ relawan yang ikut kontestasi. Adanya  pendidikan politik yang memadai maka pemilih dapat menyeleksi  setiap  kandidat  yang  diusung  serta  di  lain  sisi  dapat  mengontrol  jalannya pemerintahan 13 .
Berdasar dari latar belakang sebagaimana disebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian  ini,  bagaimana  pengaturan  kampanye  pilkada  saat  ini  dalam  mendorong peningkatan  pendidikan  politik?  Bagaimanakah  desain  kampanye  pilkada  sebagai  sarana pendidikan politik bagi masyarakat?

## PENGATURAN KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DAERAH SEBAGAI SARANA PENDIDIKAN POLITIK
Pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati dan wali kota –lazim disebut pilkada- secara langsung yang diselenggarakan sejak tahun 2005 hingga sekarang ini, dilandasi oleh semangat Pasal  18  ayat  (4)  UUD  NRI  1945  yang  menyebutkan “Gubernur,  bupati  dan  wali  kota masing-masing  sebagai  kepala  pemerintahan  daerah  provinsi,  kabupaten  dan  kota  dipilih secara  demokratis” .  Dipilih  secara  demokratis  telah  dimaknai  sebagai  pemilihan  langsung oleh rakyat yang saat ini lebih populer disebut pemilihan kepala daerah (pilkada) sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (5) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  yang  menyebutkan  bahwa “Kepala  daerah  dan  wakil  kepala  daerah  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (2)  dan  (3)  dipilih  dalam  pasangan  secara  langsung  oleh  rakyat  di daerah yang bersangkutan”.
Pada  prinsipnya  pilkada  adalah  wujud  pelaksanaan  kedaulatan  rakyat  di  daerah, maka  pada  tahapan  kampanye  tersebut  adalah  tahap  yang  menghubungkan  antara  pasangan calon  dengan  pemilih.  Olehnya  itu,  kampanye  harus  didesain  bagaimana  pemilih  telah memperoleh akses terhadap mekanisme dan tata cara menyalurkan hak suaranya, bagaimana berpartisipasi dalam setiap tahapan pemilihan, serta mendapatkan informasi terkait visi misi
13 Dalam  konsep  demokrasi,  warga  negara  biasa  dapat  mengontrol  atau  mempengaruhi  kebijakan  pemerintah melalui  takanan-tekanan  publik.  Namun  hasil  dari  tekanan  tersebut  tidak  dapat  dipastikan  karena  tergantung pada keputusan akhir dari para pengambil kebijakan.
dan  program  kerja  yang  ditawarkan  oleh  pasangan  calon.  Artinya  bahwa  desain  kampanye harus sedapat mungkin mendorong kesadaran masyarakat terkait arti penting pilkada sebagai perwujudan kedaulatan rakyat dan sarana menyejahterakan masyarakat daerah.
Menurut Ahmad Syarifuddin bahwa kampanye merupakan momen paling tepat dan legal untuk melakukan komunikasi yang telah terkonsep 14 . Sementara itu, menurut Gun Gun Heryanto  bahwa  kampanye  memiliki  tujuan  untuk  menciptakan  perubahan  pengetahuan kognitif  yang  kemudian  memunculkan,  kesadaran,  keyakinan  yang  lantas  berubah  atau bertambahnya pengetahuan publik terhadap isu yang dikampanyekan 15 .
Sejatinya  bahwa  pada  masa  kampanye  inilah  kandidat  dituntut  untuk  membuat komitmen  politik  sebagai  bentuk  kontrak  sosial  untuk  memperjuangkan  aspirasi  rakyat. Menurut Euis Nurul Bahriah kontrak politik tersebut mengangkat isu utamanya tidak jauh dari persoalan kesejahteraan rakyat dan rasa keadilan sosial 16 .
Secara  ideal,  desain  materi  kampanye  harus  menjamin  penguatan  kesadaran  politik masyarakat  khususnya  terkait  bagaimana  masyarakat  dapat  memahami  hak-haknya  sebagai pemilih,  bagaimana  mekanisme  dan  tata  cara  menyalurkan  suara  serta  adanya  jaminan partisipasi  masyarakat  pada  setiap  tahapan  sebelum  pelaksanaan  pemungutan  suara dilaksanakan.  Hal  ini  sebagai  bentuk  perlindungan  terhadap  warga  negara  agar  dapat menyalurkan  hak  politiknya  secara  benar,  selain  sebagai  sumber  literasi  dalam  upaya meningkatkan kesadaran dan pendidikan politik pemilih 17 .
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2015  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014  tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati  dan  Wali  Kota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU No. 10 Tahun 2016) 18 . Pasal 1 UU Nomor
14 Ahmad  Syarifudin  et  al.,  “Evaluasi  Kampanye  Pilkada  Serentak  pada  Masa  Pandemi  Covid-19,” Jurnal Hukum Samudra Keadilan 16, no. 2 (December 7, 2021): 204–217, https://doi.org/10.33059/jhsk.v16i2.4212.
15 Ibid .
16 Euis Nurul Bahriah et al., “Partispasi Masyarakat dan Penerapan PKPU No. 6 Tahun 2020 Menuju Pilkada Serentak 2020 pada Masa Pandemi Covid19,” Komunikologi: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi 18, no. 01 (Maret, 2021): 21-31, https://komunikologi.esaunggul.ac.id/index.php/KM/article/view/319
17 Ahmad Syarifudin et al., “Evaluasi Kampanye Pilkada Serentak pada Masa Pandemi COVID-19.” Op.Cit.
18 Sejatinya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang-Undang  (Perpu)  Nomor  1  tahun  2014  tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati  dan  Wali  Kota  sebagai Undang-Undang  telah  mengalami  perubahan  ketiga  melalui  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2020  tentang Perubahan  Ketiga  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2015  tentang  Penetapan  Perpu  Nomor  1  Tahun  2014 Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai Undang-Undang.  Namun substansi yang mengatur kampanye masih  mengacu  padaa  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Kedua  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2015  tentang  Penetapan  Perpu  Nomor  1  Tahun  2014  tentang  Pemilihan  Gubernur, Bupati dan Wali Kota sebagai Undang-Undang.
10 Tahun 2016 menyebutkan bahwa “ kampanye adalah kegiatan meyakinkan pemilih untuk menawarkan  visi  misi  dan  program  calon”. Adapun  pelaksanaan  kampanye  dimaksud sebagai  wujud  dari  pendidikan  politik  kepada  masyarakat,  sebagaimana  disebut  pada  Pasal 63,  yaitu: “kampanye  dilaksanakan  sebagai  wujud  pendidikan  politik  masyarakat  yang dilaksanakan  secara  bertangung  jawab”. Kemudian  Pasal  63  ayat  (4)  secara  garis  besar mengatur  bahwa  ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  ketentuan  pelaksanaan  kampanye  diatur melalui peraturan KPU. Merujuk pada bentangan norma sebagaimana diatur dalam ketentuan di atas, khususnya Pasal 63 ayat (4).
KPU  provinsi  atau  kabupaten/  kota  sebagai  pihak  penyelenggara  pilkada  diberikan kewenangan  untuk  mendesain  sistem  kampanye  termasuk  mendesain  materi  kampanye dengan  mengelaborasi  nilai-nilai  kearifan  lokal  yang  dapat  menjadi  literasi  politik  bagi masyarakat  guna  meningkatkan  kesadaran  dan  pendidikan  politik  masyarakat  yang  pada akhirnya  dapat  meningkatkan  partisipasi  otonom  masyarakat  sebagai  cerminan  dari  budaya politik  bangsa  Indonesia  yang  bermartabat  dalam  penyelenggaraan  pilkada.  Artinya  bahwa, desain metode dan materi kampanye harus mendukung upaya peningkatan pendidikan politik masyarakat  yang  demokratis  dan  bermartabat,  untuk  melahirkan  pemimpin  daerah  yang berintegritas.  Sejatinya  bahwa  pengaturan  materi  yang  ideal  adalah  bagaimana  kampanye sebagai  sarana  pendidikan  politik.  Dengan  kata  lain  bahwa  bagaimana  konten  atau  materi kampanye dapat mendorong penguatan kesadaran dan pendidikan politik masyarakat. Hal ini menjadi  suatu  yang  sangat  prinsipil  dalam  membangun  budaya  politik  yang  demokratis  di tingkat lokal.
Saat  ini  ketentuan  terhadap  pengaturan  materi  kampanye  pilkada  dapat  ditemukan pada  Pasal  17  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  (PKPU)  Nomor  4  Tahun  2017  materi kampanye, harus:
a. Menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan UUD NRI 1945;
b. Menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa;
c. Meningkatkan kesadaran hukum;
d. Memberikan  informasi  yang  benar,  seimbang  dan  bertanggung  jawab  sebagai bagian dari pendidikan politik, dan
e. Menjalin komunikasi politik yang sehat antara pasangan calon dengan masyarakat sebagai  bagian  dari  membangun  budaya  politik  Indonesia  yang  demokratis  dan bermartabat;
f. Menghormati perbedaan suku, agama, ras dan antar golongan dalam masyarakat. Berdasarkan bentangan norma sebagaimana disebut di atas, tampak semangat PKPU yang  hendak  mengatur  pelaksanaan  kampanye  pilkada  untuk  mendorong  peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Namun pada tataran penjabaran norma dimaksud mendapatkan kendala,  sehingga  maksud  dari  rumusan  norma  dimaksud  tidak  sampai  kepada  masyarakat pemilih.
Demikian  halnya  pada  tingkat  implementasi,  bahwa  penyebaran  informasi  terkait penyelenggaraan  pilkada  bukan  hanya  menjamin  dapat  diakses  oleh  masyarakat,  tetapi bagaimana menjamin bahwa informasi tersebut sampai kepada masyarakat disemua lapisan. Hal  ini  yang  kurang  diantisipasi  oleh  pemerintah  ataupun  penyelenggara  pemilu,  sehingga penyebaran  informasi  oleh  KPUD  cenderung  dilaksanakan  hanya  untuk  menggugurkan kewajiban semata.
Adapun  metode  kampanye  didasarkan  pada  Pasal  65  UU  Nomor  10  Tahun  2016, yaitu  dapat  berbentuk:  a.  pertemuan  terbatas,  b.  pertemuan  tatap  muka  dan  dialog,  c.  debat publik/ debat terbuka antar pasangan calon, d. penyebaran bahan kampanye kepada umum, e. pemasangan alat peraga, f. iklan media massa cetak dan media massa elektronik, g. kegiatan lain yang tidak melanggar kegiatan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada  penyelenggaraan  pemilihan  kepala  daerah  serentak  tahun  2020  di  tengah  suasana pandemi  covid  19,  pengaturan  metode  kampanye  mengalami  perubahan  yang  disesuaikan dengan kondisi bangsa yang dilanda pandemi covid 19. Melalui PKPU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati  dan  Wali  Kota.  Pengaturan  PKPU  tersebut  dimaksudkan  untuk  mengatur  metode kampanye  pilkada  dengan  menyesuaikan  protokol  kesehatan  sebagai  akibat  adanya  kondisi bencana non alam covid 19.
Berdasarkan  ketentuan  tersebut  di  atas,  pengaturan  terhadap  metode  dan  bentuk kampanye  mengalami  perubahan  dengan  memperkenalkan  kampanye  melalui  media  daring. Dalam  Pasal  1  angka  (28a)  media  dalam  jaringan  yang  selanjutnya  disebut  media  daring adalah  segala  bentuk platform media  dalam  jaringan  internet  atau on line yang  memiliki tautan,  konten  aktual  secara  multimedia  atau  fasilitasi  pertemuan virtual dengan menggunakan metode informasi. Sebagai sarana kampanye pasangan calon yang diatur dalam Pasal  41  huruf  (h).  Adapun  media  daring  dimaksud  harus  terverifikasi  oleh  Dewan  Pers sebagaimana di atur dalam Pasal 47A, yang menyatakan bahwa :
1) Kampanye  media  daring  sebagaimana  dimaksud  Pasal  41  huruf  (a)  dilakukan  oleh partai politik atau gabungan partai politik pasangan calon atau tim kampanye;
2) Kampanye melalui media daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan  penayangan  iklan  kampanye  di  media  daring  yang  terverifikasi  oleh  Dewan Pers;
3) Penayangan  kampanye  di  media  daring  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2) dilaksanakan selama 14 hari sebelum dimulainya masa tenang;
4) Penayangan  iklan  di  media  daring  untuk  setiap  pasangan  calon  dilakukan  dengan ketentuan:
a. 1 (satu) banner untuk media daring yang terverifikasi oleh Dewan Pers;
b. Paling banyak 5 (lima) media daring yang terverikasi oleh Dewan Pers.
Pada prinsipnya pengaturan yang menghendaki harus terverifikasi oleh Dewan Pers untuk  menghindari  kehadiran  media  daring  yang  tidak  berimbang  dan  bertanggung  jawab yang hanya diproduksi pada saat pilkada atau untuk kepentingan pemenangan calon tertentu. Dalam  pada  itu,  ketentuan  kampanye  melalui  media  sosial  juga  mengalami  perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 47 PKPU Nomor 11 Tahun 2020, di mana kampanye melalui media sosial dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon atau tim kampanye selama masa kampanye dan berakhir sebelum dimulainya masa tenang, dengan kewajiban  membuat  akun  resmi  di  media  sosial  untuk  keperluan  kampanye  selama  masa kampanye,  serta  kewajiban  mendaftarkan  akun  resmi  di  media  sosial  tersebut  kepada  KPU baik di provinsi atau kabupaten/ kota sesuai tingkatannya.
Adapun  pertemuan  terbatas  dan  pertemuan  tatap  muka  harus  diselenggarakan  di ruangan  tertutup  dengan  membatasi  jumlah  peserta  yang  hadir  dengan  kewajiban  mengatur jarak 19 .  Sementara  itu,  debat  publik  hanya  dapat  dihadiri  oleh  pasangan  calon  dan  tim kampanye dan penyelenggara 20 .
Mencermati  ketentuan  norma  di  atas,  tampak  bahwa  desain  metode  kampanye  di fokuskan  pada  media  sosial  dan  media  daring  dengan  mengurangi  durasi  pertemuan  tatap muka.  Ketentuan  tersebut  sebagai  akibat  dari  kondisi  masyarakat  yang  belum  lepas  dari pandemi  covid 19 .  Namun  demikian  metode  tersebut  kurang  optimal  berfungsi  dalam menyebarluaskan informasi terkait penyelenggaraan pilkada, dikarenakan jangkauan jaringan
19 Lihat Pasal 58.
20 Lihat Pasal 59.
di  pelosok  desa  belum  sepenuhnya  terjangkau.  Selain  itu,  yang  dapat  mengakses  model kampanye  melalui  media  sosial  atau  daring  hanya  pada  kelompok  umur  tertentu  khususnya kalangan  generasi  muda,  pelajar/  mahasiswa,  namun  tidak  efektif  untuk  menjangkau kelompok  umur  di  atas  50  (lima  puluh  tahun)  khususnya  bagi  masyarakat  yang  tinggal  di pedesaan  yang  tidak  akrab  dengan  media  sosial  atau  media  daring.  Akibatnya  masyarakat khususnya yang tinggal di pelosok tidak menjangkau informasi dari KPUD.

## MATERI  KAMPANYE  BERBASIS  PENINGKATAN  KESADARAN  POLITIK OTONOM MASYARAKAT YANG DEMOKRATIS DAN BERINTEGRITAS
Pergeseran  ketatanegaraan  sebagai  konsekuensi  perubahan  UUD  NRI  1945  yang menghendaki  pemilihan  secara  demokratis  dengan  mendorong  partisipasi  politik  warga negara  dalam  pelaksanaan  pemilihan  kepala  daerah  mengalami  tantangan  tersendiri  sebagai akibat  rendahnya  pendidikan  politik  masyarakat.  Akibatnya,  pemilu/  pilkada  sebagai perwujudan  kedaulatan  rakyat  tidak  berjalan  sesuai  dengan  kondisi  ideal  yang  diharapkan. Oleh  banyak  pihak  disinyalir  bahwa  pelaksanaan  demokrasi  di  Indonesia  saat  ini  telah kehilangan  arah,  sebagaimana  menurut  Edy  Subyanto  bahwa  permasalahan  terkait penyelenggaraan demokrasi adalah absennya masyarakat kritis terhadap kekuasaan, buruknya kaderisasi partai politik, dan pemilu yang berbiaya tinggi 21 .
Demokrasi di tingkat lokal diwarnai polarisasi politik. Menurut Agus Prasetyo bahwa fakta  sosial  terkait  pelaksanaan  pilkada  menunjukkan  bahwa  proses  demokrasi  lokal  yang seharusnya  baik  dan  benar  sesuai  dengan  tujuannya  yaitu  meningkatkan  partisipasi  politik rakyat untuk memilih pemimpinnya ternyata belum membuahkan hasil maksimal dimana para elit  politik  lokal  dan  partainya  melakukan  polarisasi  pemilih  dalam  menentukan  pemimpin daerahnya baik kota maupun kabupaten 22 .
Menyikapi  hal  di  atas  maka  pengaturan  kampanye  pilkada  sebagai  instrumen pendidikan  politik  merupakan conditio  sine  quo  non 23 . Senada  dengan  Akhmad  Syahran
21 Achmad  Edi  Subiyanto,  “Pemilihan  Umum  Serentak  yang  Berintegritas  sebagai  Pembaruan  Demokrasi Indonesia,” Jurnal Konstitusi 17, no. 2 (August 19, 2020): 355, https://doi.org/10.31078/jk1726.
22 Esrah D.N.A Benu, dan Frans W. Muskanan, “Preferensi Politik Pemilih Pada Pemilu Kepala Daerah Timor Tengah Utara Tahun 2020”. Jurnal Politicon 1 (2, 2021): 7-22.
http://publikasi.undana.ac.id/index.php/jp/article/view/p773.
23 Ibnu  Sina  Chandranegara,  Syaiful  Bakhri,  dan  Nanda  Sahputra  Umara,  “Optimalisasi  Pembatasan  Dana Kampanye  Pemilihan  Umum  Kepala  Daerah  sebagai  Pencegahan  Investasi  Politik  yang  Koruptif,” Mimbar Hukum  -  Fakultas  Hukum  Universitas  Gadjah  Mada 32,  no.  1  (February  15,  2020):  30, https://doi.org/10.22146/jmh.47512.
bahwa  kampanye  adalah  suatu  saluran  atau  program  yang  esensial  dalam  mendukung  pesta pemilihan umum, di masa kampanye tersebut menjadi ajang untuk memperkenalkan diri serta memaparkan sebuah visi misi tentang kebijakan pembangunan daerah 24 .  Pendidikan politik adalah  sebuah  aktivitas  yang  bertujuan  untuk  membentuk  dan  menumbuhkan  kesadaran politik pada individu (warga negara) yang menyebabkan seseorang memiliki sikap politik dan kesadaran politik dalam penyelenggaraan pesta demokrasi. Menurut Laica Marsuki 25 , bahwa:
“kesadaran (beurustzijn) menuntun seseorang menghayati sesuatu dalam bersikap (perilaku), kesadaran membawa penghayatan dalam implementasinya”.
Sejatinya  bahwa  pembangunan  kesadaran/  karakter  bangsa  dapat  ditempuh  dengan menggali dan menghidupkan nilai-nilai kearifan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk  mentransformasikan  ke  dalam  norma  perundang-undangan  yang  mengatur penyelenggaraan pilkada. Pentingnya transformasi nilai-nilai kearifan lokal sebagai salah satu sarana membangun karakter bangsa adalah sebagai berikut:
1. Secara  filosofis,  pembangunan  karakter  bangsa  merupakan  sebuah  kebutuhan bangsa merupakan sebuah kebutuhan asasi dalam proses berbangsa karena hanya bangsa yang memiliki karakter dan jati diri yang kuat yang akan eksisi;
2. Secara  ideologis,  pembangunan  karakter  merupakan  upaya  mengejawantahkan ideologi  Pancasila  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Secara  normatif, pembangunan  karakter  bangsa  merupakan  wujud  nyata  langkah  mencapai  tujuan negara;
3. Secara  historis,  pembangunan  karakter  bangsa  merupakan  sebuah  dinamika  inti proses kebangsaan yang terjadi tanpa henti dalam kurun sejarah, baik pada zaman penjajah, maupun pada zaman kemerdekaan;
4. Secara  sosiokultural,  pembangunan  karakter  bangsa  merupakan  suatu  keharusan dari suatu bangsa yang multikultural 26 .
Penerapan  nilai-nilai  kerifan  lokal  dalam  penyelenggaraan  pilkada  akan  menjadi literasi  bagi  masyarakat,  khususnya  membangun  budaya  politik  yang  demokratis  dan
24 Akhmad  Syahran,  “Urgensi  Kampanye  Partai  Politik  sebagai  Sarana  Pendidikan  Politik  dalam  Perspektif Undang-Undang  Pemilihan  Umum,” Borneo  Law  Review 3,  no.  2  (November  25,  2019):  136–54, https://doi.org/10.35334/bolrev.v3i2.1079.
25 Laica  Marzuki,  “Kesadaran  Berkonstitusi  dalam  Kaitan  Konstitusionalisme,” Jurnal  Konstitusi 6,  no.  3 (September, 2009): 1-19, http://lib.law.ugm.ac.id/ojs/index.php/jko/article/view/498.
26 Yunus,  Rasid. Nilai-Nilai  Kearifan  Lokal  (Local  Genius)  sebagai Penguat  Karakter  Bangsa:  Studi Empiris tentang Huyula. , ( Yogyakarta: Deepublish , 2014) ,  5-6.
berintegritas  yang  menjadi  pemandu  dalam  kontestasi  pilkada 27 ,  disamping  akan  mencegah praktik-praktik yang berpotensi mendistorsi nilai-nilai kejujuran dan keadilan.
Jikalau pemilu/pilkada dimaknai sebagai mekanisme perubahan politik atau sirkulasi/ pergantian  kepemimpinan  secara  periodik,  maka  kampanye  memiliki  fungsi  strategis  pada pelaksanaan.  Karena  melalui  kampanye  para  kandidat  ataupun  partai  politik  dan/  atau gabungan  partai  politik  pengusung  dapat  menawarkan  visi,  misi  dan  program,  serta  arah politik  yang  akan  dijalankan  jika  terpilih. 28 Di  satu  sisi,  pemilih  dapat  memberikan  suara/ dukungan kepada calon yang menawarkan pola dan arah yang sesuai dengan kepentingannya.
Oleh  karena  itu,  kampanye  merupakan  salah  satu  instrumen  penting  dari  rangkaian tahapan  pemilihan  dalam  upaya  memberikan  literasi  dan  pendidikan  politik  bagi  rakyat. Sudah  seyogyanya  kampanye  tersebut  adalah  tahap  yang  menjembatani  antara  kandidat dengan  rakyat  sebagai  pemilih  untuk  saling  mengenal.  Dengan  demikian,  kampanye merupakan  instrumen  pendidikan  politik  yang  sah  yang  mendapatkan  legitimasi,  di  mana kelompok kepentingan politik berupaya untuk menjelaskan kebenaran maksud dan tujuannya kepada masyarakat demi meraih simpati masyarakat.
Pada penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Sulawesi Tengah tahun 2020 (pilkada serentak), Kabupaten Parigi Moutong sebagaimana telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya memiliki partisipasi yang rendah. Rendahnya partisipasi masyarakat tersebut disebabkan oleh faktor yang beragam, diantaranya:
a. Adanya pandemi covid 19 ;
b. Kurangnya  pemahaman  masyarakat  terhadap  tujuan  penyelenggaraan  pemilihan kepala daerah;
c. Minimnya pengetahuan masyarakat terkait hak-hak dalam penyelenggaraan pilkada;
d. Adanya sebagian pemilih yang mengharap/ menunggu pemberian dari tim kampanye/ pemenang pasangan calon.
Sementara  itu,  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  rendahnya  tingkat  partisipasi masyarakat Kota Palu pada pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020, sebagai berikut:
a. Adanya pandemi covid 19;
27 Junior A.K. Rawis, Daud Liando, dan Fanley Pangemanan, “Efektivitas Metode Kampanye Debat pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2018,” Jurnal Eksekutif 3, no. 3 (November, 2019): 1-9, https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/26253.
28 Hariyani Hariyani, “Model Kampanye Pilkada Atasi Politik Uang dan Sikap Pesimis Pemilih (Telaah Teoritis dan  Konsep  Implementasinya),” Jurnal  Ilmiah  Komunikasi  Makna 6,  no.  2  (May  7,  2018):  178, https://doi.org/10.30659/jikm.6.2.178-193.
b. Adanya perasaan kecewa terhadap pemimpin daerah;
c. Tidak tertarik dengan pilkada.
Dengan  mencermati  hal  di  atas,  tampak  bahwa  rendahnya  partisipasi  bukan  hanya dikarenakan  adanya  pandemi  covid 19  namun  juga  dikarenakan  tingkat  kesadaran  politik masyarakat  yang  rendah.  Peningkatan  pendidikan  politik  masyarakat  merupakan  sebuah keniscayaan. Olehnya itu, pengaturan materi kampanye pilkada perlu mendorong peningkatan kesadaran  politik  masyarakat  melalui  pemahaman  hak-hak  masyarakat  dalam penyelenggaraan  pilkada  guna  mewujudkan  pemerintahan  daerah  yang  dapat  menjamin pemenuhan  kesejahteraan  masyarakat  daerah.  Untuk  itu,  menurut  penulis  bahwa  materi kampanye  baiknya  memperdalam  pengetahuan  masyarakat  terhadap  hak-hak  pemilih  dalam penyelenggaraan  pemilihan,  meningkatkan  pemahaman  dan  kesadaran  hukum  masyarakat yang  pada  akhirnya  akan  berkontribusi  positif  dalam  mengawal  penyelenggaraan  pilkada yang demokratis, jujur dan adil serta menjamin terselenggaranya pilkada yang berintegritas.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpukan bahwa pengaturan materi dan metode kampanye saat ini kurang optimal dalam memberikan penguatan dalam peningkatan pendidikan  politik  masyarakat,  khususnya  bagaimana  menjamin  partisipasi  otonom masyarakat  melalui  penguatan  materi  yang  beriorientasi  pada  peningkatan  kesadaran  politik masyarakat  yang  dapat  mendukung  terwujudnya  demokrasi  lokal  yang  berintegritas.
Hendaknya  pengaturan  materi  kampanye  pilkada  berbasis  penguatan  kesadaran  politik masyarakat  guna  meningkatkan  partisipasi  otonom,  dengan  menggali  nilai-nilai  lokal  guna mendorong peningkatan kesadaran dan pendidikan politik masyarakat yang dapat mencegah praktik-praktik  yang  mendistorsi  nilai-nilai  demokrasi  lokal,  serta  mencegah  pelaksanaan pilkada langsung yang menjurus pada praktik liberal serta menghalalkan segala cara.

## DAFTAR PUSTAKA
Arifin,  Gunawan  et  al.  “  The  Essence  of  the  Presidential  Election  as  a  Political  Education Instrument”. Journal  Of  Law,  Policy  and  Globalization 79  (2018):  191-203, https://www.iiste.org/Journals/index.php/JLPG/article/view/45400.
Arif,  Mokhammad  Samsul.  “Meningkatkan  Angka  Partisipasi  sebagai  Upaya  Menjamin Legitimasi  Hasil  Pemilihan  Kepada  Daerah  dan  Wakil  Kepala  Daerah  di  Tengah
Pandemi Covid-19.” Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia 2, no.
1 (November 20, 2020): 18-40, https://doi.org/10.46874/tkp.v2i1.197.
Bahriah, Euis Nurul et al.. “Partispasi Masyarakat dan Penerapan PKPU No. 6 Tahun 2020
Menuju  Pilkada  Serentak  2020  pada  Masa  Pandemi  Covid19”.  Komunikologi: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi 18, no. 01 (Maret, 2021): 21-31,
https://komunikologi.esaunggul.ac.id/index.php/KM/article/view/319 .
Benu, Esrah D.N.A, dan Frans W. Muskanan.“Preferensi Politik Pemilih Pada Pemilu Kepala Daerah  Timor  Tengah  Utara  Tahun  2020”. Jurnal  Politicon 1  (2,  2021):7-22. http://publikasi.undana.ac.id/index.php/jp/article/view/p773.
Chandranegara,  Ibnu  Sina,  Syaiful  Bakhri,  dan  Nanda  Sahputra  Umara.  “Optimalisasi Pembatasan  Dana  Kampanye  Pemilihan  Umum  Kepala  Daerah  sebagai  Pencegahan Investasi Politik yang Koruptif.” Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 32, no. 1 (February 15, 2020): 30. https://doi.org/10.22146/jmh.47512.
Dewansyah,  Bilal.  “Model  Kampanye  Deliberatif  dalam  Desain  Pilkada  Serentak:  Sebuah Gagasan Perubahan.” Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 4, no. 1 (April 30, 2015): 21. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v4i1.46.
Hariyani, Hariyani. “Model Kampanye Pilkada Atasi Politik Uang dan Sikap Pesimis Pemilih (Telaah Teoritis Dan Konsep Implementasinya).” Jurnal Ilmiah Komunikasi Makna 6, no. 2 (May 7, 2018): 178. https://doi.org/10.30659/jikm.6.2.178-193.
Lubis, Mhd Teguh Syuhada. “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kampanye Hitam ( Black  Campaign )  Di  Media  Sosial  (Analisis  Undang-Undang  Pemilu  Kepala  Daerah Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik).” Riau Law Journal 6, no. 2 (November 30, 2022): 170-197, https://doi.org/10.30652/rlj.v6i2.7967.
Marzuki,  Laica.  “Kesadaran  Berkonstitusi  dalam  Kaitan  Konstitusionalisme,” Jurnal Konstitusi 6, no. 3 (September, 2009): 1-19,
http://lib.law.ugm.ac.id/ojs/index.php/jko/article/view/498.
Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  4  tahun  2017  tentang  Kampanye  Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.
Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  11  tahun  2020  tentang  Perubahan  Peraturan Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  4  Tahun  2017  tentang  Kampanye  Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.
Rasid, Yunus. Nilai-Nilai Kearifan Lokal (Local Genius) sebagai Penguat Karakter Bangsa: Studi Empiris tentang Huyula. Yogyakarta: Deepublish , 2014.
Rawis, Junior A.K., Daud Liando, dan Fanley Pangemanan. “Efektivitas Metode Kampanye Debat  pada  Pemilihan  Kepala  Daerah  Kabupaten  Minahasa  Tahun  2018,” Jurnal Eksekutif 3, no. 3 (November, 2019): 1-9,
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/26253.
S, Irzha Friskanov. “Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam Mengadili Perkara  Fiktif  Positif.” Riau  Law  Journal 5,  no.  1  (May  30,  2021):  75, https://doi.org/10.30652/rlj.v5i1.7879.
Subiyanto, Achmad Edi. “Pemilihan Umum Serentak Yang Berintegritas Sebagai Pembaruan Demokrasi  Indonesia.” Jurnal  Konstitusi 17,  no.  2  (August  19,  2020):  355. https://doi.org/10.31078/jk1726.
Syahran,  Akhmad.  “Urgensi  Kampanye  Partai  Politik  sebagai  Sarana  Pendidikan  Politik dalam  Perspektif  Undang-Undang  Pemilihan  Umum.” Borneo  Law  Review 3,  no.  2 (November 25, 2019): 136–54. https://doi.org/10.35334/bolrev.v3i2.1079.
Syarifudin , Ahmad,  et.al.  “Evaluasi  Kampanye  Pilkada  Serentak  pada  Masa  Pandemi COVID-19.” Jurnal Hukum Samudra Keadilan 16, no. 2 (December 7, 2021): 204–217. https://doi.org/10.33059/jhsk.v16i2.4212.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182; Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109)