Copyright @ Prilla Gilang Fafako P, Denok Kurniasih
INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 3474-3483 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Etika Administrasi Publik dalam Mewujudkan Good Governance di Indonesia
Prilla Gilang Fafako P 1 ✉ , Denok Kurniasih 2
Magister Administrasi Publik, Universitas Jenderal Soedirman Email: prilla.gilang.f@mhs.unsoed.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Etika  merupakan  salah  satu  bagian  penting  yang  menentukan  keberhasilan  pelaksanaan  kegiatan administrasi publik. Tulisan ini bertujuan untuk menggambarkan etika administrasi publik dalam Good Governance di Indonesia dengan menggunakan metode kualitatif, dimana data primer diperoleh dari observasi, dan data sekunder diperoleh dari media dan studi kepustakaan. Dari pengamatan yang telah dilakukan, diketahui bahwa masih terjadi pelanggaran kode etik skala berat di Indonesia yang dilakukan  oleh  aparatur  negara.  Untuk  mencegah  ataupun  meminimalisir  terulangnya  masalah  ini, selain menegakkan hukum, pemerintah juga harus menjunjung tinggi etika administrasi publik bagi seluruh administrator publik. Tulisan ini berfokus terhadap kajian etika administrasi public  ataupun birokrasi  sehingga  bisa  membuka  ruang  diskusi  terhadap  penyelenggaraan    pemerintahan  di Indonesia.
Kata kunci: Etika Administrasi Publik, Good Governance
Copyright @ Prilla Gilang Fafako P, Denok Kurniasih

## Abstract
Ethics is an important part that determines the successful implementation of public administration activities.  This  paper  aims  to  describe  the  ethics  of  public  administration  in  Good  Governance  in Indonesia using a qualitative method, where primary data is obtained from observation, and secondary data is obtained from the media and literature studies. From the observations that have been made, it is known that there are still serious violations of the code of ethics in Indonesia committed by the state apparatus. To prevent or minimise the recurrence of this problem, in addition to enforcing the law, the government must also uphold public administration ethics for all public administrators. This paper focuses on the study of public administration ethics or bureaucracy so that it can open a space for discussion on governance in Indonesia..
Keywords: Ethics of Public Administration, Good Governance

## PENDAHULUAN
Media massa akhir-akhir ini diramaikan dengan berita mengenai kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh aparatur Negara, baik di lingkungan pemerintahan maupun lembaga penegak hukum. Yang terbaru ialah kasus salah satu aparat penegak hukum yang terlibat dalam kasus pembunuhan berencana. Seorang perwira yang menembak bawahannya hingga tewas. Selanjutnya kasus ini berkembang dengan menyeret beberapa orang disekitar pelaku dan rekan di jajarannya dimana ia bertugas baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pembunuhan ini.
Terungkapnya kasus tersebut mengindikasikan minimnya etika dan moralitas dalam sebuah tatanan birokrasi. Peristiwa tersebut menjadi salah satu indicator bahwa etika dalam penyelenggaraan  administrasi  public  masih  sangat  kurang  diperhatikan.  Padahal  etika administrasi  public  memegang  peranan  penting  dalam  menentukan  keberhasilan implementasi administrasi public. Sebab, dalam seluruh rangkaian proses administrasi public terkandung  etika  dan  nilai-nilai  moral.  Mulai  dari  tahap  perencanaan    hingga  evaluasi kebijakan semuanya sarat akan nilai-nilai etika.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) pasal 3,4, dan 5 diuraiakan bahwa para ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip sebagai berikut:
Copyright @ Prilla Gilang Fafako P, Denok Kurniasih
a. nilai dasar; b. kode etik dan kode perilaku; c. komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik; d. kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; e. kualifikasi  akademik;  f.  jaminan  perlindungan  hukum  dalam  melaksanakan  tugas;  dan  g. profesionalitas jabatan.
Administrator  public  seharusnya  mengoptimalkan  berbagai  usaha  dalam  rangka mewujudkan Good  Governance.  Hal  tersebut  diharapkan  mampu  memperbaiki  kinerja pemerintahan.  Pelanggaran  etika  yang  dilakukan  oleh  administrator  publik  sangat berdampak pada citra birokrasi dan dapat mengakibatkan menurunnya kepercayaan public terhadap  pemerintahan.  Oleh  sebab  itu  etika  memiliki  peran  yang  sangat  penting  dalam pencapaian Good  Governance.    Tanpa  adanya  etika  maka  upaya  mewujudkan  Good Governance akan terhambat meskipun konsep sudah tersusun dengan sebaik mungkin

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif.  Sumber  data  dalam  penelitian  ini berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari observasi terhadap penerapan etika administrasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Data sekunder  diperoleh  dari  media  dan  studi  literatur.  Data  yang  diperoleh  untuk  penelitian sebelumnya divalidasi melalui cross check data dengan teknik triangulasi sumber data

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil

## Konsep Etika Administrasi Publik
Istilah “Etika”, berasal dati kata Yunani ethos yang berarti “sifat” atau “adat” dan kata jadian “ ta ethika ” yang dipakai filsuf Plato dan Aristoteles (3 84-322 SM)  untuk menerangkan studi mereka tentang nilai-nilai dan cita-cita Yunani. Jadi pertama-tama, etika adalah masalah sifat pribadi yang meliputi apa yang kita sebut “menjadi orang baik”, tetapi juga merupakan masalah sifat keseluruhan segenap masya rakat yang disebut “ ethos ” nya.  (Robert Solomon, l987:5)
Copyright @ Prilla Gilang Fafako P, Denok Kurniasih
Menurut  Bertens  (2001:6)  berdasarkan    penjelasan  dalam  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia (l988)  dikemukakan tiga arti dari kata etika sebagai berikut. Pertama, kata  “etika“ dipakai dalam arti: nilai-nlai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Kedua, etika  sebagai kumpulan asas atau nilai moral, yaitu sebagai kode etik. Ketiga, istilah “Etika” digunakan untuk menunjuk bidang  ilmu,  yaitu  pengkajian  secara  reflektif  tentang  nilai – nilai  moral  dalam  masyarakat dengan penelitian sistematis dan metodis. Dalam arti ini, maka etika adalah sebagai cabang filsafat yang menjadikan moralitas sebagai kajiannya atau  disebut filsafat moral.
Etika merupakan seperangkat nilai-nilai dan norma-norma moral baik tertulis maupun tidak tertulis yang digunakan sebagai pegangan bagi seorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Etika dalam pelaksanaanya sangat dibutuhkan administrasi publik sebagai  salah  satu  acuan  didalam  melakukan  pelayanan  terhadap  masyarakat.  Menurut Widodo  (2001:  252),  etika  dalam  administrasi  publik  memiliki  dua  fungsi  yaitu  :  pertama sebagai  pedoman  dan  acuan.  Bagi  administrator  publik  dalam  menjalankan  tugas  dan kewenangannya. Kedua, etika administrasi publik (etika birokrasi) sebagai standar penilaian perilaku dan tindakan administrator publik. Dengan kata lain, etika administrasi publik dapat dijadikan  petunjuk  tentang  apa  yang  harus  dilakukan  oleh  administrator  publik  dalam menjalankan kebijakan politik, sekaligus dapat digunakan sebagai standar penilaian apakah perilaku administrator publik dalam menjalankan kebijakan politik dapat dikatakan baik atau buruk.
Berdasarkan  pernyataan  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  etika  administrasi  publik dapat berfungsi juga sebagai salah satu bentuk kontrol terhadap aparatur pemerintah dalam melaksanakan    tugas  pokok  dan  fungsinya.  Terkait  dengan  berbagai  permasalahan penyalahgunaan kekuasaan pemerintahan maupun pelanggaran kode etik, etika administrasi publik  diharapkan  memberikan  berbagai  asas  dan  nili-nilai  etis,  aturan  baku,  pedoman perilaku, dan kebijakan moral yang dapat diterapkan oleh setiap administrator publik guna terselenggaranya pemerintahan yang baik. Berdasar hal tersebut dapat diartikan bahwa  etika administrasi publik berusaha menentukan norma mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh administrator publik dalam melaksanakan amanat warga negara.
Copyright @ Prilla Gilang Fafako P, Denok Kurniasih

## Good Governance
Mardiasmo  (2009:114)  berpendapat  bahwa  orientasi  pembangunan  sektor  publik adalah untuk menciptakan Good Governance, dimana pengertian dasarnya adalah tata kelola pemerintahan  yang  baik.  Menurut  Sedarmayanti  (2009:273)  mengutip  dari  Koiman, governance merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat  dalam  berbagai  bidang  yang  berkaitan  dengan  kepentingan  masyarakat  dan intervensi  pemerintah  atas  kepentingan-kepentingan  tersebut. Governance  merupakan mekanisme-mekanisme,  proses-proses  dan  institusi-institusi  melalui  warga  Negara mengartikulasi kepentingan-kepentingan mereka, memediasi perbedaan-perbedaan mereka serta  menggunakan  hak  dan  kewajiban  legal  mereka. Governance  merupakan  proses lembaga-lembaga pelayanan, mengelola sumber daya publik dan menjamin realita hak azasi manusia. Dalam konteks ini Good Governance memiliki hakikat yang sesuai yaitu bebas dari penyalahgunaan wewenang dan korupsi serta dengan pengakuan hak yang berlandaskan pada pemerintahan hukum.
Menurut  dokumen United  Nation  Development  Program  (UNDP:2004)  dalam  tata kelola  pemerintahan  yang  baik  adalah  penggunaan  wewenang  ekonomi  politik  dan administrasi  untuk  mengelola  berbagai  urusan  negara  pada  setiap  tingkatannya  dan merupakan instrumen kebijakan negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan integritas,  dan  kohesivitas  sosial  dalam  masyarakat.  Disisi  lain  istilah Good  Governance menurut Dwipayana (2003:45) merupakan sesuatu yang sulit didefinisikan karena didalamnya terkandung  makna  etis.  Dalam  artian  bahwa  sesuatu  yang  dipandang  baik  dalam  suatu masyarakat, namun bagi masyarakat lainnya belum tentu mendapat penilaian yang sama.
Selanjutnya  dijelaskan  pula  bahwa  istilah  " governance"  sebagai  proses penyelenggaraaan  kekuasaan  Negara  dalam  melaksanakan  publik good  and  services. Sedangkan arti " good ” dalam " good gevernance" mengandung dua pengertian, pertama, nilai-nilai  yang  menjujung  tinggi  keinginan/kehendak  rakyat,  dan  nilai-nilai  yang  dapat meningkatkan  kemampuan  rakyat  dalam  pencapaian  tujuan  (nasional)  kemandirian, pembangunan,  berkelanjutan  dan  keadilan  sosial;  kedua,  aspek-aspek  fungsional  dari
Copyright @ Prilla Gilang Fafako P, Denok Kurniasih
pemerintah yang efektif dan efisien dalam melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan- tujuan tersebut.
United Nations Development Programme (UNDP)  sebagaimana dikutip LAN (2000:7) dalam Widodo (2001: 25) mengemukakan karakteristik Good Governance, sebagai berikut:

## 1. Partipation.
Setiap  warga  negara  mempunyai  suara  dalam  pembuatan  keputusan,  baik  secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipaasi  seperti  ini  dibangun  atas  dasar  kebebasan  berasosiasi  dan  berbicara  serta berpartisipasi secara konstruktif.
2. Rule of law.
Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk hak asasi manusia.
3. Transparancy.
Transparansi  dibangun  atas  dasar  kebebasan  arus  informasi.  Proses-proses,  lembaga- lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor.
4. Responsiveness
Lembaga-lembaga  dan  proses-proses  harus  mencoba  untuk  melayani  setiap “ stakeholders ”
5. Consensus Orientation
Good  Governance  menjadi  perantara  kepentingan  yang  berbeda  untuk  memperoleh pilihan-pilihan  terbaik  bagi  kepentingan  yang  lebih  luas  baik  dalam  hal  kebijakan- kebijakan maupun prosedur-prosedur.
6. Equity
Semua warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka.
7. Effectiveness and Efficiency
Proses-proses dan lembaga-lembaga sebaik mungkin menghasilkan sesuai dengan apa yang digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia.
Copyright @ Prilla Gilang Fafako P, Denok Kurniasih

## 8. Accountability
Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat ( civil society) bertanggung jawab kepada publik dan lembaga- lembaga “ stakeholders ”. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi.
9. Strategic Vision.
Para  pemimpin  dan  publik  harus  mempunyai  perspektif Good  Governance  dan pengembangan manusia yang luas dan jauh ke depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini.
Secara umum dapat disimpulkan bahwa Good Governance merupakan tata kelola pemerintahan dalam aspek bidang pelayanan public mulai dari sektor ekonomi, politik, social budaya,  pertahanan  dan  keamanan  guna  mengelola  urusan-urusan  negara  pada  semua tingkat  dengan  menitikberatkan  pada  kesejahteraan  warge  negara.  Di  Indonesia Good Governance merupakan sebuah proses dalam pengoptimalan aktivitas pemerintahan yang berfokus  pada  nilai  fungsi  dari service,  regulasi  dan  empowernment.  Tata  kelola  tersebut mencakup  seluruh  mekanisme,  proses  dalam  penyelenggaraan  sebuah  aktivitas pemerintahan,  dari mulai perumusan  kebijakan hinnga  bagaimana evaluasi  dari kebijakan tersebut.
Etika Administrasi Publik dalam Good Governance Di Indonesia
Menurut Sinta dalam R. Abarca (2021:148) etika pemerintahan disebut selalu berkaitan dengan nilai-nilai keutamaan yang berhubungan dengan hak-hak dasar warga negara selaku manusia  sosial  (mahluk  sosial)  Nilai-nilai  keutamaan  yang  dikembangkan  dalam  etika pemerintahan adalah:
1) Penghormatan terhadap hidup manusia dan HAM lainnya.
2) Kejujuran baik terhadap diri sendiri maupun terhadap manusia lainnya ( honesty).
3) Keadilan dan kepantasan merupakan sikap yang terutama harus diperlakukan terhadap orang lain.
4) Kekuatan moralitas, ketabahan serta berani karena benar terhadap godaan ( fortitude).
5) Kesederhanaan dan pengendalian diri ( temperance).
Copyright @ Prilla Gilang Fafako P, Denok Kurniasih
6) Nilai-nilai agama dan sosial budaya termasuk nilai agama agar manusia harus bertindak secara profesionalisme dan bekerja keras.
Wujud etika pemerintahan tersebut adalah aturan-aturan ideal yang dinyatakan dalam UUD  baik  yang  dikatakan  oleh  dasar  negara  (pancasila)  maupun  dasar-dasar  perjuangan negara  (teks  proklamasi).  Di  Indonesia  wujudnya  adalah  pembukaan  UUD  1945  sekaligus pancasila  sebagai  dasar  negara  (fundamental  falsafah  bangsa)  dan  doktrin  politik  bagi organisasi formil yang mendapatkan legitimasi dan serta keabsahan hukum secara de yure maupun de facto oleh pemerintahan RI, dimana pancasila digunakan sebagai doktrin politik organisasinya.
Penerapan  etika  juga  ditandai  dengan  terpenuhinya  kepentingan  publik  (Henry, 1995:400). Kepentingan publik harus dipenuhi oleh pemerintah karena pemerintahlah yang memiliki tanggung jawab dalam memberikan pelayanan ini, pemerintah diharapkan secara profesional, dan harus mengambil keputusan politik secara tepat dengan memiliki tuntunan atau  pegangan  kode  etik  atau  moral  secara  memadai. Good  Governance  merupakan kebutuhan mutlak mayoritas rakyat demi terciptanya suatu sistem politik pemerintahan yang lebih berpihak kepada kepentingan rakyat sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi secara universal.  Hal  ini  dapat  pula  menjadi  faktor  pendorong  terwujudnya  political  governance yang  menghendaki  bahwa  berbagai  proses  pemerintahan  baik  itu  dari  segi  proses perumusan kebijakan publik, penyelenggaraan pembangunan, pelaksanaan birokrasi publik pemerintahan  agar  berjalan  secara  transparan,  efektif  dan  efisien  untuk  meningkatkan kesejahtraan rakyat. Dalam kondisi persaingan bebas di era globalisasi, peran pemerintah mengalami pergeseran, dalam arti bahwa pemerintah sudah tidak lagi menjalankan peran secara dominan, namun mengikut sertakan publik dalam melaksanakan pembangunan.
Secara  umum  fungsi  etika  pemerintahan  dalam  praktek  penyelenggaraan pemerintahan  ada  dua:  1)  sebagai  suatu  pedoman,  referensi,  acuan,  penuntun,  dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan; 2) sebagai acuan untuk menilai apakah keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan itu baik atau buruk, terpuji atau tercela. Widodo (2001:245) menjelaskan bahwa oleh karena etika mempersoalkan baik dan buruk dan bukan benar dan salah tentang sikap, tindakan, dan perilaku manusia dalam berhubungan dengan
Copyright @ Prilla Gilang Fafako P, Denok Kurniasih
sesamanya  baik  dalam  masyarakat  maupun  organisasi  public  atau  bisnis,  maka  etika mempunyai peran penting dalam praktek administrasi publik/negara.
Etika sangatlah  diperlukan dalam  administrasi publik. Etika dapat dijadikan  sebagai pedoman, referensi, serta acuan tindakan administratir publik dalam menjalankan kebijakan politik, dan sekaligus dapat digunakan sebagai standar penilaian apakah perilaku administrasi publik  dalam  menjalankan  kebijakan  politik  dapat  dikatakan  baik  atau  buruk.  Karena administrasi publik bukan saja berkaitan dengan masalah pelaksanaan kebijakan politik saja, melainkan  berkaitan  juga  dengan  keadilan  sosial  hingga  menjadi  salah  satu  penentu tercapainya Good Governance.
Sebagai  aparat  negara,  para  pejabat  wajib  menaati  prosedur,  tata  kerja,  dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah itu sendiri. Sabagai pelaksana kepentingan  umum,  para  pejabat  wajib  mengutamakan  aspirasi  masyarakat  dan  peka terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat tertentu. Dan sebagai manusia yang bermoral, pejabat harus memperhatikan nilai-nilai etis di dalam bertindak dan berperilaku. Dengan kata lain, seorang administrator publik harus memiliki pemahaman lebih mengenai bagaimana menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.

## SIMPULAN
Administrasi publik merupakan  salah satu kunci keberhasilan  dalam  pembangunan sebuah negara. Salah satu wujud  kegiatan administrasi publik yaitu pada sector pelayanan public. Pelayanan public yang baik tentunya akan menghasilkan kesejahteraan dan kepuasan masyarakat.  Oleh  karena  itu  dalam  pelaksanaanya,  para  administrator  publik  perlu memperhatikan  dan mengedepankan  nilai-nilai etika dengan memenuhi tuntutan aspirasi dan  kepentingan  warga  negara.  Etika  administrasi  public  menjadi  acuan  bagi  para administrator public dalam menjalankan pemerintahan. Sebab perilaku administrator public akan  memberikan  berdampak  bagi  seluruh  warga  negara.  Oleh  karena  itu  administrator publik  harus  mememahami  serta  menjalankan  etika  administrasi  publik  sesuai  dengan ketentuan yang berlaku demi terwujudnya Good Governance.
Copyright @ Prilla Gilang Fafako P, Denok Kurniasih
Abarca,  Roberto  Maldonado.  2021.  Etika  Adminitrasi  Publik.  Program  Studi  Doktor Administrasi Publik Press FISIP-UDIP Gd. Program Pascasarjana TTB. B Lt. 5 Jl. Imam Bardjo SH No. 3-5 Undip Pleburan Semarang
Bertens, K; 2001, Etika, PT. GRAMEDIA PUSTAKA UTAMA, Jakarta
Dwipayana. 2003. Membangun Good Governance di Desa. Yogyakarta: IRE Press.
Henry, S. (1995). Kinerja dalam Organisasi. Yogyakarta: Kanisius.
Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi
Sedarmayanti. (2009). Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja. Bandung: Mandar Maju Solomon, Robert C, l987. Etika Suatu Pengantar, Penerbit Erlangga, Jakarta.
Widodo,  Joko,  2001.  Good  Governance  Telaah  dari  Dimensi  Akuntabilitas  dan  Kontrol Birokrasi  pada  Era  Desentralisasi  dan  Ortonomi  Daerah,  Penerbit  Insan  Cendikia, Surabaya