## IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK DI KOTA SUKABUMI
Ceria Cantika Maulida 1 & Dian Purwanti 2 1 Universitas Muhammadiyah Kota Sukabumi Email: ceriacantika_m@yahoo.com 2 Universitas Padjajaran Bandung Email: purwantidian75@yahoo.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  implementasi  pengembangan  kota  layak  anak  di Kota Sukabumi menggunakan teori Van Meter dan Van Horn. Metode yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif  deskripfif  dengan  pengumpulan  data  melalui  teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dengan menggunakan model  Milles  dan  Huberman.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  implementasi  kebijakan pengembangan  kota  layak  anak  di  Kota  Sukabumi  sudah  dilaksanakan  cukup  baik  karena sudah  adanya  inisiatif  pemerintah  Kota  Sukabumi  dalam  mendukung  adanya  kebijakan  ini melalui  kegiatan,  dan  pembentukan  gugus  tugas  untuk  mempermudah  lancarnya implementasi. Meskipun dalam pelaksanaannya kebijakan ini belum dilakukan secara optimal karena  kurangnya  sumber  daya,  dan  kurangnya  sosialisasi  yang  dilakukan  kepada masyarakat. Saran yang dapat diberikan yaitu diharapkan dapat meningkatkan fasilitas dalam pemenuhan  hak  anak  baik  itu  sumber  daya  manusia  maupun  sumber  daya  finansial,  dan pemerataan sosialisasi yang dilakukan terhadap masyarakat.
Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Kota Layak Anak, Kota Sukabumi.

## Abstract
This study aims to determine the implementation of child-friendly city development in the City of Sukabumi using the Van Meter and Van Horn theory. The method used in this research is descriptive  qualitative  method  by  collecting  data  through  interview,  observation,  and documentation techniques. Analysis of the data used by using Milles and Huberman models. The  results  showed  that  the  implementation  of  child-friendly  city  development  policies  in Sukabumi City had been carried out quite well because of the Sukabumi City Government's initiative  in  supporting  this  policy  through  activities,  and  the  formation  of  a  task  force  to facilitate  smooth  implementation.  Although  in  its  implementation  this  policy  has  not  been carried  out  optimally  due  to  lack  of  resources,  and  lack  of  socialization  carried  out  to  the public.  Suggestions  that  can  be  given  are  expected  to  be  able  to  improve  facilities  in  the fulfillment  of  children's  rights  both  human  and  financial  resources,  and  equitable dissemination of information dissemination to the community.
Keywords: Policy Implementation, Child Friendly City, Sukabumi City.

## A. PENDAHULUAN
Dalam  Undang-Undang  Perlindungan  Anak  dikatakan  bahwa  “anak  adalah  seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan”. Oleh karena itu bibit tunas bangsa ini harus mendapatkan prioritas yang utama dalam pembangunan. Dan tumbuh  kembang  anak  harus  diimbangi  dengan  adanya  pemenuhan  hak  anak  yang  sesuai. Namun kenyataanya anak seringkali mendapatkan perlakukan yang salah.
Sebagai  upaya  untuk  memberikan  perlindungan  anak,  pemerintah  membuat  suatu kebijakan  pengembangan  Kota  Layak  Anak  atau  KLA.  Menurut  Anderson  (Tahir,  2015) “kebijakan  adalah  suatu  tindakan  yang  dilakukan  seseorang  pelaku  atau  sejumlah  pelaku yang memecahkan suatu masalah”. Selanjutnya Anderson mengklasifikasi kebijakan menjadi dua, yaitu subtantif dan prosedural. Kebijakan subtantif yaitu apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah  sedangkan  kebijakan  prosedural  yaitu  siapa  dan  bagaimana  kebijakan  tersebut diselenggarakan.  Ini  berarti  kebijakan publik adalah kebaikan kebaikan  yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah.
Kebijakan ini merupakan kebijakan yang dicanangkan oleh pemerintah pusat dengan payung  hukumnya  peraturan  menteri  pemberdayaan  perempuan  dan  perlindungan  anak Nomor  11  Tahun  2011  Tentang  Kebijakan  Pengembangan  KLA.  KLA  merupakan  sistem pembangunan  Kota  Layak  Anak  yang  mengintegrasikan  komitmen  dan  sumberdaya pemerintah,  masyarakat,  dunia  usaha  yang  terencana  secara  menyeluruh  dan  berkelanjutan dalam  kebijakan,  program  dan  kegiatan  untuk  pemenuhan  hak-hak  anak.  Adanya  kebijakan ini  merupakan  salah  satu  bentuk  ratifikasi  dari  konvensi  hak  anak  dalam  mewujudkan  dan memenuhi  hak  anak  yang  tercantum  dalam  Undang-Undang  No.  35  Tahun  2014  tentang perlindungan  anak.  Untuk  itu  kebijakan  KLA  terus  menerus  disosialisasikan  untuk meminimalisir adanya pelanggaran terhadap hak anak. Selain itu adanya kebijakan KLA ini juga untuk memenuhi kebutuhan maupun mengedapankan kepentingan anak.
Kebijakan  KLA  ini  kemudian  diimplementasikan  di  Kota  Sukabumi.  Menurut  dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Kota Sukabumi terdapat 105.675 anak yang tersebar di wilayah  kecamatan  Kota  Sukabumi.  Keberadaan  anak  di  Kota  Sukabumi  menjadi  faktor mengapa kesejahteraan anak harus menjadi prioritas yang utama. Oleh karena itu pemerintah Kota Sukabumi berkewajiban mengintegrasikan kebijakan daerah dengan kebijakan yang ada di pusat dalam upaya menjadikan Indonesia sebagai “IDOLA” atau disebut sebagai Indonesia Layak Anak dengan mengimplementasikan KLA.

## ARTIKEL
Dalam pengembangan KLA terbagi menjadi beberapa klaster sebagai indikator  yang memudahkan  klasifikasi  pemenuhan  anak  yang  harus  dimiliki  oleh  setiap  daerah  untuk mendapatkan predikat KLA. Adapun Klaster tersebut dibagi menjadi:
1. Klaster 1: Hak Sipil dan Kebebasan
2. Klaster 2: Likungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
3. Klaster 3: Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
4. Klaster 4: Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang & Kegiatan Budaya
5. Klaster 5: Perlindungan Khusus
Meskipun pengembangan KLA di Kota Sukabumi telah dijalankan dan pada beberapa kluster  pemenuhan  hak  anak  telah  dikatakan  baik  namun  masih  ada  permasalahan  yang menghambat  Kota  Sukabumi  menjadi  kota  yang  layak  anak.  Salah  satunya  adalah permasalahan pada kluster perlindungan khusus karena masih tingginya angka permasalahan pada anak. Hal ini bisa dilihat dalam data grafik berikut:

## Grafik 1 Grafik Rekapitulasi Pelanggaran Hak
Sumber: Dinas Sosial Kota Sukabumi (2019)
Pada tahun 2018 menurut Dinas Sosial terdata ada 83 anak balita terlantar, 345 anak terlantar,  49  anak  berhadapan  dengan  hukum,  49  anak  jalanan,  189  anak  dengan kedisabilitasan  (ADK),  kemudian  84  anak  yang  menjadi  korban  tindak  kekerasan  dan  78 anak yang memerlukan perlindungan secara khusus.
Selain  tingkat  permasalahan  anak  yang  masih  tinggi,  Kota  Sukabumi  masih kekurangan fasilitas pendukung dalam penanganan permasalahan anak, salah satunya adalah kurangnya  fasilitas  rehabilitas  bagi  anak  dan  belum  terbentuknya  forum  anak  perwilayah secara  keseluruhan.  Di  Kota  Sukabumi  sendiri  baru  ada  2  forum  anak  yang  dibentuk perwilayah, yaitu wilayah kecamatan Citamiang, dan kecamatan Cikole.
Berdasarkan  observasi  awal  yang  peneliti  lakukan,  peneliti  menemukan  fenomena masalah sebagai berikut:
1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan
Ukuran dan Tujuannya dibuat kebijakan KLA ini masih belum tercapai karena masih tingginya permasalahan anak pada kluster perlindungan khusus. Hal ini menyebabkan Kota Sukabumi belum dikatakan sebagai kota yang layak anak.
2. Sumberdaya
Sumber  daya  belum  mencukupi  pada  kluster  perlindungan  khusus  di  dinas  sosial. Karena  saat  ini  dinas  sosial  belum  memiliki  tenaga  profesional  dalam  penanganan kasus  anak  yaitu  tidak  adanya  seorang  ahli  psikologi  sehingga  apabila  terjadi permasalahan pada anak hanya dibantu oleh pekerja sosial  (peksos) , namun  saat  ini dinas  sosial  hanya  memiliki  1  orang  pekerja  sosial.  Kemudian  fasilitas  dalam menunjang  kebijakan  ini  masih  kurang,  karena  Kota  Sukabumi  belum  memiliki tempat rehabilitas bagi anak.
3. Komunikasi
Komunikasi yang belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari ketidaktahuan masyarakat terkait adanya kebijakan KLA dan kurangnya informasi masyarakat mengenai adanya lembaga penyediaan layanan konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) dan P2TP2A di Kota  Sukabumi  karena  kurangnya  sosialisasi  yang  dilakukan.  Selain  itu  keberadaan forum  anak  daerah  juga  belum  banyak  diketahui  oleh  masyarakat  dan  juga  anak. kemudian  dalam  pengimplementasian  kebijakan  ini,  koordinasi  yang  dilakukan  oleh dinas  Pengendalian  Penduduk,  KB,  P3A,dan  Pemberdayaan  Masyarakat  dalam penguatan komitmen pemenuhan hak anak hanya dilakukan setiap 2 kali dalam satu tahun sehingga kurangnya monitoring yang berkelanjutan.
4. Karakteristik agen pelaksana.
Sejauh ini dalam mengimplementasikan kebijkan KLA oleh dinas Dalduk, KB, P3A dan Pemberdayaan Masyarakat yang sebagai leading sektor dalam kebijakan ini, telah melakukan  kebijakan  ini  sesuai  dengan  SOP  atau  Standar  Operasional  Procedure. Selain itu dukungan dapat dilihat dengan adanya program dan kegiatan sesuai dengan kluster  nya  masing-masing.  Namun  implementor  dalam  kluster  pada  perlindungan khusus  masih  belum  menjalankan  kebijakan  ini  dengan  efektif  karena  adanya keterbatasan yang dimiliki dalam segi fasilitas.
5. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.
Dalam  faktor  ini,  lingkungan  politik  sudah  mendukung  adanya  kebijakan pengembangan KLA, yaitu dengan dibuatnya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 mengenai perlindungan anak yang didalamnya mencangkup kebijakan KLA, selain itu dukungan  politik  juga  dapat  dilihat  dari  inisiatif  pemerintah  dalam  pembentukan kepengurusan gugus tugas KLA untuk memudahkan koordinasi yang terjalin. Namun jika  dilihat  dari  faktor  sosial  dan  ekonomi,  dukungan  masyarakat  masih  kurang,  hal ini dikarenakan mayarakat belum mengetahui adanya kebijakan KLA ini.
6. Sikap para pelaksana (disposisi)
Keterlibatan  agen  pelaksana  dalam  pengembangan  KLA  sebagian  besar  sudah mendukung,  hal  ini  dapat  dilihat  dengan  adanya  sebagian  kegiatan,  program  yang menunjang  dalam  pemenuhan  hak  anak  pada  setiap  kluster  KLA  yang  salah  satu diantaranya  adalah  sekolah  ramah  anak,  puskesmas  ramah  anak,  penyedian  lembaga kesejahteraan  sosial  anak.  Namun  agen  pelaksana  dalam  kluster  perlidungan  khusus memang  belum  melaksanakan  pemenuhan  hak  anak  pada  penyedian  fasilitas  yang layak  untuk  anak,  hal  ini  dikarenakan  adanya  perbedaan  prioritas  dalam  pemenuhan hak anak pada setiap dinas yang terkait dengan klaster perlindungan khusus.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  implementasi  kebijakan  pengembangan kota  layak  anak  di  Kota  Sukabumi,  serta  faktor  pendukung  dan  penghambat  dalam implementasi kebijakan pengembangan kota layak anak di Kota Sukabumi

## B. KAJIAN PUSTAKA

## 1. Konsep Kebijakan Publik
Istilah  kebijakan  ( policy )  seringkali  penggunaannya  dipertukarkan  dengan  istilah- istilah lain seperti tujuan ( goals ), program, keputusan, undang-undang, ketentuan- ketentuan, usulan-usulan  dari  rancangan  besar.  Menurut  Titmuss  (Suharto,  2014)  kebijakan  dijelaskan sebagai  prinsip-prinsip  yang  mengatur  tindakan  yang  diarahkan  kepada  tujuan-tujuan tertentu. Mustopadidjaja (Tahir, 2015) mengatakan bahwa istilah kebijakan lazim digunakan dalam  kaitannya  atau  kegiatan  pemerintah,  serta  perilaku  negara  pada  umumnya  dan kebijakan  tersebut  dituangkan  dalam  beberapa  bentuk  peraturan.  Hal  ini  serupa  dengan  apa yang  dikatakan  Easton  (Tahir,  2015)  mendifiniskan  bahwa  kebijakan  pemerintah  sebagai alokasi  otoritatif  bagi  seluruh  masyarakat  sehingga  semua  yang  dipilih  pemerintah  untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan adalah hasil alokasi nilai-nilai tersebut.
Selanjutnya  menurut  Dye  mengemukakan  bahwa  kebijakan  publik  adalah  apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (Pasalong, 2013). Menurutnya bahwa  apabila  pemerintah  memilih  untuk  melakukan  sesuatu  maka  harus  ada  tujuan  dan kebijakan  negara  tersebut  harus  meliputi  semua  tindakan  pemerintah,  bukan  semata-mata pernyataan pemerintah atau pejabatnya. Disamping itu sesuatu yang yang tidak dilaksanakan oleh  pemerintah  pun  termasuk  kebijakan  negara.  Ciri-ciri  khusus  yang  melekat  pada kebijakan-kebijakan  publik  bersumber  pada  kenyataan  bahwa  kebijakan  itu  lazimnya dipikirkan,  didesain,  dirumuskan,  dan  diputuskan  oleh  mereka  yang  oleh  Easton  disebut sebagai orang-orang yang memiliki otoritas dalam sistem politik (Wahab, 2017).
Studi  implementasi  dalam  Agustino  (2014),  merupakan  suatu  kajian  mengenai kebijakan  yang  mengarah  pada  proses  pelaksanaan  dari  suatu  kebijakan.  Implementasi dipandang  secara  luas  mempunyai  makna  pelaksanaan  undang-undang  dimana  berbagai aktor,  organisasi,  prosedur,  dan  teknik  bekerja  bersama-sama  untuk  menjalankan  kebijakan dalam upaya untuk  meraih  tujuan-tujuan kebijakan atau program-program (Winarno, 2014). Implementasi  kebijakan  pada  prinsipnya  adalah  cara  agar  sebuah  kebijakan  dapat  mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik maka ada dua pilihan langkah yang ada,  yaitu  langsung  mengimplementasikan  dalam  bentuk  program  atau  melalui  formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

## 2. Model Implementasi Kebijakan Publik
Van Meter dan Van Horn mengembangkan model yang yang disebut sebagai a model of  policy  implementation  process (model  proses  implementasi  kebijakan)  (Mutiarin  &  Arif, 2014).  Model  ini  menganggap  bahwa  implementasi  kebijakan  dipengaruhi  oleh  dimensi kebijakan,  yaitu  umlah  masing-masing  perubahan  yang  dihasilkan  dan  Jangkauan/lingkup kesepakatan terhadap tujuan antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi akan lebih  tinggi  jika  perubahan  yang  dihendaki  relatif  sedikit,  sementara  kesepakatan  terhadap tujuan terutama dari mereka yang mengoperasikan program dilapangan relatif tinggi.
Hal  lain  yang  dikemukakan  Van  Meter  dan  Van  Horn  adalah  bahwa  jalan  yang menghubungkan antara kebijakan dan prestasi kerja dipisahkan oleh sejumlah variabel bebas yang saling berkaitan yaitu:
a. Ukuran dan tujuan kebijakan
b. Sumber-sumber kebijakan
c. Karakteristik agen pelaksana
d. Komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan pelaksanaan.
e. Sikap para pelaksana
f. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.
Menurut  Van  Meter  dan  Van  Horn  ada  lima  variabel  yang  mempengaruhi  kinerja implementasi, yakni (1) Standar dan sasaran kebijakan; (2) sumberdaya; (3) komunikasi antar organisasi  dan  penguatan  aktivitas;  (4)  karakteristik  agen  pelaksan;  (5)  kondisi  sosial, ekonomi dan politik.
Standar  sasaran  kebijakan  harus  jelas  dan  terukur  sehingga  dapat  direalisasikan dengan  mudah.  Apabila  standar  dan  sasaran  kebijakan  kabur,  maka  akan  terjadi  multi- interpretasi  dan  mudah  menimbulkan  konflik  diantara  para  agen  pelaksana  implementasi. Disamping  itu  sumber  daya  harus  mencukupi.  Implementasi  kebijakan  perlu  didukung sumberdaya manusia, maupun sumber daya non manusia.
Selanjutnya faktor hubungan antar organisasi. Dalam banyak program implementassi sebuah  program  perlu  dukungan  dan  koordinasi  dan  kerjasama  antar  instansi  bagi keberhasilan  suatu  program.  Berikutnya  adalah  faktor  karakteristik  agen  pelaksana,  yang dimaksud karakteristik agen pelaksana adalah mencangkup struktur birokrasi, norma- norma dan  pola-pola  hubungan  yang  terjadi  dalam  birokrasi  yang  semua  itu  mempengaruhi implementasi  suatu  program.  Faktor  lainnya  adalah  kondisi  sosial,  politik  dan  ekonomi. Variabel  ini  mencangkup  sumber  daya  ekonomi  lingkungan  yang  dapat  mendukung keberhasilan  implementasi  kebijakan;  sejauh  mana  kelompok-kelompok  kepentingan memberikan  dukungan  bagi  implementasi  kebijakan;  karakteristik  para  partisipan  yakni mendukung atau menolak; bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan; dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.
Dan  faktor  terakhir  adalah  disposisi  implementor.  Disposisi  implementor  ini mencangkup tiga hal yang penting yakni:
a. Respon implementor terhadap kebijakan yang akan mempengaruhi kemaunnya untuk melaksanakan kebijakan
b. Kognisi, yakni pemahaman terhadap kebijakan;
c. Intensitas disposisi implementor, yaki preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

## 3. Definisi dan Tujuan KLA
Dalam peraruran Menteri  Negara Pemberdayaan  Perempuan dan  Perlindungan Anak No  11  Tahun  2011  tentang  Kebijakan  Pengembangan  Kabupaten/Kota  Layak  Anak  pada
pasal 1 ayat 3 yang dimaksud dengan KLA adalah “Kabupaten/Kota Layak Anak merupakan sistem  pembangunan  Kabupaten/Kota  yang  mengintegrasikan  komitmen  dan  sumberdaya pemerintah,  masyarakat,  dan  dunia  usaha  yang  yang  terencana  secara  menyeluruh  dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak.”
Pentingnya mewujudkan KLA karena:
a. Jumlah anak sepertiga dari total penduduk
b. Anak merupakan modal dan investasi sumber daya manusia di masa yang akan datang sekaligus sebagai generasi penerus bangsa
c. Anak harus berkualitas agar tidak menjadi beban pembangunan
d. Koordinasi dan kemitraan antar pemangku kepentingan terkait pemenuhan hak anak- hak anak harus dapat diperkuat agar terintegrasi, holistik, dan berkelanjutan.
Tujuan  KLA  ialah  untuk  membangun  inisiatif  pemerintah  kabupaten/kota  yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak-Hak anak (Convention on the right of the child) dari kerangka hukum kedalam definisi, strategi, dan intervensi pembangunan ke dalam bentuk  kebijakan,  program,  dan  kegiatan  pembangunan  yang  ditujukan  untuk  pemenuhan hak-hak anak pada suatu wilayah kabupaten/kota.

## C. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang menggunakan latar alamiah,  dengan  maksud  menafsirkan  fenomena  yang  terjadi  dan  dilakukan  dengan  jalan melibatkan  berbagai  metode  yang  ada  (Satori  &  Komariah,  2011). Penelitian  ini menggunakan  teknik  pengumpulan  data  berupa  wawancara,  observasi,  dan  studi dokumentasi. Dalam penentuan informan peneliti menggunakan metode purposive sampling yang  artinya  informan  dalam  penelitian  ini  berdasarkan  pertimbangan  tertentu  yang  peneliti tentukan  sendiri  yang  peneliti  anggap  informan  yang  telah  ditentukan  itu  mengetahui informasi  yang  peneliti  butuhkan.Sedangkan  tahap  validasi  yang  peneliti  lakukan  adalah dengan  cara  triangulasi  sumber  dan  waktu.  Adapun  analisis  yang  digunakan  menggunakan model Milles dan Huberman (Sugiyono, 2014).

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
Deskripsi  penelitian  ini  didasarkan  pada  konsep  teori  Van  Meter  dan  Van  Horn dengan  enam  dimensi.  Dalam  teori  tersebut  dijelaskan  bahwa  terdapat  enam  dimensi  yaitu ukuran  dan  tujuan  kebijakan,  sumber-sumber  kebijakan,  komunikasi  antar  organisasi,
karakteristik  agen  pelaksana,  kondisi  ekonomi  dan  politik  dan  kecenderungan  pelaksana harus dilaksanakan dengan baik yaitu:

## 1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan
Aspek yang dilihat dalam keberhasilan kebijakan ini yaitu dengan memenuhi 5 klaster dalam pemenuhan hak anak, selain itu aspek lainnya adalah dilihat dari sarana fasilitas, dan inftrastruktur  dalam  menunjang  kegiatan  anak  yang  ramah  bagi  anak.  Namun  yang  terjadi dilapangan ukuran kebijakan ini belum tercapai, karena kurangnya pemenuhan hak anak pada kluster  perlindungan  khusus.  Tujuan  dari  kebijakan  pengembangan  kota  layak  anak  ini sendiri adalah untuk menjadikan Kota Sukabumi sebagai kota hunian yang layak dan ramah terhadap  anak,  selain  itu  tujuan  dari  kebijakan  ini  untuk  meningkatkan  inisiatif  pemerintah untuk selalu menjadikan anak sebagai prioritas yang setiap hak nya perlu untuk dilindungi.
2. Sumber Daya
Sumber  daya  fasilitas  yang  dimiliki  Kota  Sukabumi  memang  belum  semuanya terpenuhi,  salah satunya  keberadaan rumah singgah dalam menunjang pemenuhan hak anak di  klaster  perlindungan  khusus.  Selain  itu  sumber  daya  manusia  pada  leading  sektor,  dan gugus  tugas  P2TP2A  dan  dinas  sosial  masih  dianggap  kurang.  Dari  segi  sumber  daya finansial  pun  setiap  gugus  tugas  memiliki  kendala  masing-masing,  karena  anggaran  yang diberikan  kecil.  Dan  dalam  kebijakan  ini  memang  belum  ada  pendanaan  yang  dikhususkan untuk kebijakan kota layak anak.

## 3. Komunikasi Antar Organisasi
Komunikasi semua pihak yang terkait dengan adanya kebijakan ini sudah dilakukan. Salah  satu  komunikasi  yang  dilakukan  adalah  dinas  pengendalian  penduduk,  KB,  P3A  dan PM mensosialisasikan kegiatan kota layak anak  dengan dilakukannya pertemuan koordinasi dengan semua pihak gugus tugas, dan semua pihak yang terkait dengan kebijakan ini dengan melakukan  pertemuan  rutin  setiap  satu  tahun  dua  kali  untuk  membahas  perencanaan  dan evaluasi  kegiatan  yang  diselenggaran  oleh  setiap  instansi  dalam  pemenuhan  hak  anak, kemudian  sosialisasi  juga  dilakukan  oleh  dinas  dan  lembaga  yang  memang  kegiatnnya konsen  terhadap  anak,  seperti  halnya  lembaga  P2TP2A  yang  mensosialisikan  keberadaan lembaga dan kegiatannya melaui  famplet,  banner, kegiatan pertemuan dengan 7 kecamatan, dan  sosisalisai  melalui  radio.  Hal  ini  juga  dilakukan  oleh  forum  anak  yang  juga mensosialisasikan  kegiatannya  melalui  pemanfaatan  media  sosial  yang  ada.  Meskipun sosialisasi  sudah  dilakukan  terhadap  masyarakat,  komunikasi  yang  dilakukan  belum
dilakukan secara optimal karena masyarakat belum mengetahui adanya kebijakan kota layak anak.

## 4. Karakteristik Agen Pelaksana
Dalam dimensi karakteristik agen pelaksana, dinas pengendalian penduduk, KB, P3A dan  PM  sebenarnya  sudah  melakukan  pelaksanaan  kebijakan  ini  sesuai  dengan  SOP  nya mulai dari mulai persiapan, hingga ke tahap evaluasi. Hal ini dibuktikan dengan diadakannya rapat  atau  pertemuan  yang  memang  membahas  pengengembangan  kota  layak  anak  dengan dikomunikasikan  kepada  setiap  SKPD  yang  diundang.  Kemudian  karakteristik  agen pelaksana  lainnya  telihat  cukup  baik  ketika  mengikuti  kegiatan  yang  diselenggarakan  oleh dinas  pengendalian  penduduk,  KB,  P3A  dan  PM,  hanya  saja  dalam  hal  ini  dinas  sosial mengeluhkan  karen  merasa  adanya  over  lap  yang  terjadi  dilapangan.  Sedangkan  tanggapan masyarakat  menggangap  bahwa  karakteristik  agen  pelaksana  belum  aktif  dalam mensosialisasikan  kepada  masyarakat  mengenai  kebijakan  ini,  sehingga  pemahaman masyarakat kurang dengan adanya kebijakan ini.

## 5. Kondisi Lingkungan, ekonomi dan Politik
Kebijakan  pengembangan  kota  layak  anak  sebetulnya  sudah  didukung  oleh pemerintah, dari segi kebijakan-kebijakan yang dibuat, dan penguatan komitmen gugus tugas, namun  dalam  pengadaan  fasilitas  yang  menunjang  pemenuhan  hak  anak,  pemerintah  belum mendukung  secara  penuh,  mungkin  dikarenakan  karena  keterbatasan  anggaran,  selain  itu dukungan  dunia  usaha  pun  belum  semua  terlibat,  sedangkan  yang  dirasakan  oleh  sebagian informan  mengtakakan  bahwa  dukungan  masyarakat  itu  masih  kurang  peduli,  karena kebijakannya  saja  belum  ditegakan.  Hal  ini  serupa  dengan  penelitian  sebelumnya,  yang dirasakan bahwa masyarakat cenderung individualis, kurangnya kepedulian.

## 6. Kecenderungan Agen Pelaksana
Dukungan implementor sudah mendukung, dukungan ini dapat terlihat dari kegiatan- kegiatan  yang  diselenggrakan  oleh  pelaksananya  sendiri,  salah  satunya  forum  anak  yang memberikan  dukungannya  dengan  membuat  segala  kegiatan,  kemudian  peran  gugus  tugas yang  terkait  kebijakan  ini  telah  melakukan  perannya  sesuai  dengan  tupokasinya  dalam penangan anak.
Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan pengembanagan kota layak anak di Kota Sukabumi yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, KB, P3A dan PM dilihat dari faktor  internal  yaitu  adanya  dukungan  dari  semua  SKPD  dalam  pelaksanaan  dan  kegiatan yang menunjang pemenuhan hak anak, selain itu dibentuknya gugus tugas yang telah di SK
kan  walikota  juga  memberikan  kemudahan  untuk  mengumpulkan  data  instrumen  atau indikator  yang  diminta  oleh  kementrian  pemberdayaan  perempuan  dan  perlindungan  anak, dengan  adanya  gugus  tugas  tersebut  mempermudah  komunikasi  yang  baik  yang  dilakukan oleh  dinas  pengendalian  penduduk  KB,  P3A  dan  PM  kepada  seluruh  orang  yang  terlibat dengan pengembangan kebijakan kota layak anak.
Dalam pengimplementasian pengembangan kebijakan kota layak anak yang dilakukan di  Kota  Sukabumi  pada klaster  perlindungan  khusus,  yaitu  dengan  kurangnya  fasilitas  yang dimiliki  Kota  Sukabumi,  salah  satunya  pengadaan  rumah  singgah.  Kemudian  sumber  daya manusia juga kurang memadai di leading sektor Dinas Pengendalian Penduduk, KB, P3A dan PM,  selain  itu  kekurangan  sumber  daya  manusia  juga  dirasakan  oleh  dinas  sosial  sebagai gugus tugas kota layak anak. bukan hanya itu sumber daya finansial pun menjadi faktor yang menghambat pengembangan kota layak anak, dikarenakan pendanaan APBD yang diberikan relatif  kecil,  sehingga  dalam  membuat  kegiatan,  memnuhi  fasilitasn  dan  hal  lainnya  sulit diadakan karena kurangnya sumber daya finansial.

## E. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kebijakan pengembangan kota layak di Kota Sukabumi belum sepenuhnya berjalan baik karena dalam pengimplementasia kebijakan ini  masih  adanya  hambatan  yang  dirasakan  oleh  pemerintah  Kota  Sukabumi,  walaupun pemerintah pada dasarnya sudah berupaya dalam mengimplementasian kebijakan ini dengan baik melalui kegiatan dan pembentukan kelembagaan gugus tugas. Hal ini karena kurangnya sumber  daya  manusia,  finansial,  sarana  dan  prasanan  yang  dimiliki,  kemudian  masyarakat juga  tidak  mengenal  adanya  kebijakan  ini,  karena  kurangnya  sosialisasi  yang  dilakukan kepada  masyarakat,  selain  itu  karakteristik  agen  pelaksanan  yang  kurang  aktif  dalam mengkomunikasikan  kebijakan  ini,  selain  itu  dukungan  kondisi  lingkungan,  ekonomi  dan politik  kurang  mendukung,  masyarakat  cenderung  kurangnya  kepedulian  terhadap  adanya pemenuhan hak anak, dan kurangnya dukungan dunia usaha.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustino, L. 2014. Dasar- Dasar Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta. Mutiarin,  D.,  &  Zaenudin,  A.  (2014). Manajemen  Birokrasi  dan  Kebijakan .  Yogyakarta:  Pustaka Belajar.
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupeten/Kota Layak Anak.
Satori, D., & Komariah, A. (2011). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta Sugiyono. (2014). Metofologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta Suharto, E. (2014). Analisi Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta
Tahir,  A.  (2015). Kebijakan  Publik  dan  Transparansi  Penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah . Bandung: Alfabeta.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Anak.
Winarno, B. (2014). Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus). Yogyakarta: CAPS.