Available at http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(03), 2021, 1524-1529
Implementasi sistem gadai tanah kebun dalam perspektif hukum islam (Studi di Desa Sungai Tering Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur)
Surahman 1*) , Zaenal Abidin 2) , Haeran 3) 1 Program Studi Ekonomi Syari’ah, Fakultas Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syari’ah Al- Mujaddid, Tanjung Jabung Timur, Jambi, Indonesia
2,3 Departemen Ekonomi Syari’ah, Fakultas Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syari’ah Al- Mujaddid, Tanjung Jabung Timur, Jambi, Indonesia Email korespondensi: surahman2424@gmail.com

## Abstrak
Pendahuluan.  Praktik  gadai  sudah  lama  di  praktikan  di  tengah-tengah  masyarakat  Desa  Sungai  Tering Kecamatan Nipah Panjang Tanjung Jabung Timur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik gadai  tanah  yang  digadaikan  kembali  dan  apakah  praktik  gadai  tanah  yang  digadaikan  kembali  tersebut diperbolehkan menurut syariat islam. Metode. Penelitian ini merupakan penelitian dasar (Basic Research), sifat penelitian  ini  adalah  deskriptif  analisis.  Analisis  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode  analisis kualitatif. Metode ini digunakan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Hasil.  Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat  dikemukakan  bahwa  praktik  gadai  tanah  yang  digadaikan  kembali yang  dilakukan  di  Desa  Sungai  Tering  sudah  memenuhi  rukun  gadai.  Akad  yang  dilakukan  oleh  rahin  dan murtahin dalam perjanjian sudah sesuai dengan syariat Islam namun ada syarat yang tidak terpenuhi yaitu rahin menggadaikan kembali tanahnya tanpa izin dari murtahin mengingat syarat dari barang yang digadaikan adalah tidak  terkait  dengan  hak  orang  lain,  sedangkan  dalam  praktik  ini  terdapat  hak  dari  murtahin  yang  pertama. Adapun mengenai praktik tanah gadai yang digadaikan kembali adalah tidak dibenarkan dalam hukum Islam. Karena penggadai (rahin) tidak memiliki izin dari (murtahin). Kesimpulan. Praktik gadai tanah di Desa Sungai Tering Kecamatan Nipah sudah sesuai dengan syariat islam, terdapat aspek yang tidak sesuai syariat islam yaitu ketika rahin (penggadai) menggadaikan kembali tanah kebun/barang jaminan kepada orang lain.

## Kata kunci: Gadai Kebun, Hukum Islam, Rahin, Murtahin

## Abstract
Introduction. The practice of pawning has long been practiced among the people of Sungai Tering Village, Nipah Panjang, Tanjung Jabung Timur District. This study aims to find out how the practice of pawning land that is re- pawned  and  whether the practice  of  pawning land  that is re-pawned  is  permissible according to  Islamic law. Method. This research is basic research, the nature of this research is descriptive analysis. Data analysis in this study used qualitative analysis methods. This method is used to understand the phenomenon of what is experienced by the research subject. Result. Based on the results of the study, it can be stated that the practice of pawning land that was re-pawned in Sungai Tering Village has fulfilled the pillars of pawning. The contract made by rahin and murtahin in the agreement is in accordance with Islamic law but there are conditions that are not fulfilled, namely rahin re-mortgaging his land without the permission of the murtahin considering the terms of the goods being pawned are not related to the rights of others, while in this practice there is the right of the murtahin the first. As for the practice of pawning back pawned land is not justified in Islamic law. Because the pawnbroker (rahin) does not have the permission of the murtahin.  Conclusions. The practice of pawning land in Sungai Tering Village, Nipah Sub-district is in accordance with Islamic law, there are aspects that are not in accordance with Islamic law, namely when rahin (the pawnbroker) mortgages back the garden land / collateral to someone else.

## Keywords: Garden Pawn, Islamic law, Rahin, Murtahin
Saran sitasi: Surahman., Abidin, Z., & Haeran. (2021). Implementasi sistem gadai tanah kebun dalam perspektif hukum islam (Studi di Desa Sungai Tering Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur). Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7 (03), 1524-1529. doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3483
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3483
1. PENDAHULUAN
Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa lepas untuk  berhubungan  dengan  orang  lain  dalam  rangka memenuhi  kebutuhan  hidupnya.  Kebutuhan  manusia sangat  beragam,  terkadang  secara  pribadi  ia  tidak mampu untuk memenuhinya, dan harus berhubungan dengan  orang  lain.  Hubungan  antara  satu  manusia dengan manusia lainnya dalam memenuhi kebutuhan, harus terdapat suatu aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan. Proses untuk membuat kesepakatan dalam rangka memenuhi kebutuhan  keduanya,  lazim  disebut  proses  berakad (Djuawaini, 2011).
Dalam melakukan akad, dalam hal ini muamalah tentunya haruslah secara baik dan benar sesuai dengan hukum  islam  hal  ini  dilakukan  dengan  tujuan mencegah kerusakan pada manusia dan mendatangkan kemaslahatan bagi mereka, mengarahkan  kepada  mereka  kebenaran,  keadilan, dan  kebijakan,  serta  menerangkan  jalan  yang  harus dilalui oleh manusia.
Banyak  cara  dan  bentuk  manusia  untuk  tolong menolong  antar  sesamanya,  diantaranya  dengan  jual beli dan utang-piutang. Dalam masalah utang piutang, hukum  islam  juga  sudah  mengatur  sedemikian  rupa, seperti menjaga kepentingan kreditur dan debitur, agar jangan  sampai  diantara  keduanya  mendapatkan kerugian, ataupun saling merugikan satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu, dalam utang piutang, hukum islam memperbolehkan kreditur meminta barang dari debitur  sebagai  jaminan  atas  utangnya,  hal  ini diakukan  agar  menjaga  ketenangan  hati  kreditur. Sehingga  apabila  debitur  itu  tidak  mampu  melunasi hutangnya  maka  barang  jaminan  boleh  dijual  oleh kreditur. Konsep tersebut dalam hukum islam dikenal dengan istilah rahn atau gadai (Zuhdi, 2012). Namun demikian, pelaksanaan gadai tanah kebun tanpa batas waktu  di  Desa  Sungai  Tering  Kecamatan  Nipah Panjang  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Timur  sejauh pengetahuan  peneliti  dan  informasi  dari  informan pada  prakteknya  gadai  yang  dilakukan  tidak memperhatikan syariat islam.
Pada saat penggadai (rahin) melakukan transaksi gadai sebenarnya ada unsur keterpaksaan karena mau tidak  mau  ia  harus  rela  barang  yang  digadaikan (marhun) pemanfaatannya dan hasilnya dimiliki oleh penerima gadai (murtahin) serta batas waktunya tidak ditentukan.  Sedangkan  bermuamalah  sendiri  islam mengajarkan  untuk  dilakukan  atas  dasar  suka  rela tanpa  mengandung  unsur  paksaan  dan  yang  lebih
penting adalah memelihara nilai-nilai keadilan jangan sampai  mengambil  kesempatan  dalam  kesempitan serta menghindarkan unsur penganiayaan. Berdasarkan  latar  belakang  diatas  penulis  tertarik untuk  meneliti  tentang  implementasi  sistem  gadai tanah kebun dalam perspektif hukum islam.

## 2. METODE
Penelitian  yang  penulis  laksanakan  termasuk penelitian  murni  atau  penelitian  dasar  ( basic research ). Penelitian yang dilakukan untuk meningkatkan  kemampuan  ilmiah  dan  menemukan bidang  penelitian  baru  tanpa  suatu  tujuan  praktis tertentu. Artinya penelitian ini murni dilakukan tujuan untuk  pengembangan  ilmu  pengetahuan.  Penelitian murni  digunakan  untuk  mengembangkan  teori  yang sudah  ada  atau  menemukan  teori  baru  (Sugiyono, 2013).
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Desa  Sungai Tering Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung  Timur  pada  Desember  2020-Februari  2021. Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu  deskriptif  kualitatif,  karena  penelitian  ini bertujuan  untuk  menyajikan  gambaran  lengkap mengenai  situasi  sosial  atau  dimaksudkan  untuk melakukan eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan mendeskripsikan  sejumlah  variabel  yang  berkenan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang diuji. Data yang dikumpulkan pada pendekatan ini  berupa  kata-kata,  gambar  dan  bukan  merupakan angka-angka.  Dalam  penelitian  ini  penulis  juga menggunakan  pendekatan  ekonomi  islam  yang memuat tentang pembahasan gadai (rahin).
Prosedur pengumpilan data yang digunakan oleh peneliti  data  terdiri  dari  1)  Penelitian  kepustakaan (library  research),  yaitu  Teknik  pengumpulan  data dengan  menelaah  buku-buku  literatur,  artikel  dan karya-karya ilmiah yang relevan dengan penelitian ini; 2)  Penelitian  lapangan  (field  research),  yaitu  Teknik pengumpulan data dengan cara langsung kelapangan (lokasi) penelitian, dimana penulis langsung melakukan  penelitian  pada  objek  yang  akan  diteliti. Dalam  penelitian  lapangan  ada  beberapa  prosedur diantaranya  yaitu  a)  observasi,  yaitu  metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data peneliyian melalui pengamatan dan penginderaan,  b)  wawancara  yaitu  teknik  untuk memperoleh  keterangan  untuk  tujuan  penelitian dengan cara tanya jawab, sambil betatap muka antara
pewawancara  dengan  informan,  c)  dokumentasi adalah Teknik pengumpulan data dengan cara melihat dokumen-dokumen  seperti  tulisan  (peraturan  dan kebijakan), gambar atau foto (Hadi, 2011).
Adapun teknik pengolahan data yang digunakan dala penelitian ini adalah teknik kualitatif yang lebih menekankan  analisisnya  pada  proses  penyimpulan induktif  serta  pada  analisis  terhadap  dinamika hubungan  antar  fenomena  yang  diamati  dengan menggunakan  logika  ilmiah,  serta  penekanannya adalah  pada  usaha  menjawab  pertanyaan  penelitian melalui  cara-cara  berikir  dan  argumentatif.  Analisis data  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  data kualitatif,  yaitu  dengan  menggambarkan  data  yang diperoleh dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah kedalam kategori-kategori untuk memperoleh kesimpulan.  Selain  itu  penelitian  ini  menggunakan prosedur  validasi  berupa  Triangulasi.  Penelitian  ini menggunakan  2  macam  triangulasi,  yang  pertama triangulasi  sumber  data  yang  berupa  informasi  dari tempat, peristiwa dan dokumen yang memuat catatan yang berkaitan dengan data yang dimaksudkan, kedua, triangulasi teknik atau metode pengumpulan data yang berasal  dari  hasil  wawancara,  observasi,  dan dokumen.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kondisi Tofografi wilayah daratan Desa Sungai Tering  secara  umum  berada  didataran  rendah  yang terdiri  dari  rawa/gambut  dengan  ketinggian  0-1  m diatas  permukaan  laut  ditandai  dengan  permukaan tanah yang banyak dialiri pasang surut air laut. Desa Sungai  Tering  beriklim  tropis  basah  dengan  curah hujan rata-rata pertahun berkisar antara 500-1000 ml, suhu udara rata-rata 22-27⁰C.
Disamping mengandalkan hasil potensi perkebunan,  disektor  pertanian  terdapat  areal  yang dapat dimanfaatkan untuk kawasan tanaman pangan, dengan  potensi  lahan  yang  dimiliki  oleh  Sungai Tering  sampai  dengan  tahun  2020  seluas  1000  ha. Sektor  ini  dapat  menjadi  potensi  unggulan  karena masih  memungkinkan  untuk  dikembangkanmelalui ekstensifikasi  maupun  intensifikasi  lahan,  dengan jenis tanaman kelapa dan palawija.
Desa  Sungai  Tering  dilihat  dari  perekonomian terbagi  2  jenis  yaitu  pertanian  dan  perdagangan, kegiatan  perdagangan  meliputi  pertokoan  rumah makan  dan  agen-agen  penampung  hasil  perkebunan sedang dibidang pertanian adalah kegiatan perkebunan, peternakan dan kelautan.
Adapun  daftar  rahin  dan  murtahin  dalam penelitian  ini  berjumlah  10  pasang  dengan  rinciang sebagai berikut: Tabel 1. Daftar Kegiatan Gadai di Desa Sungai Tering No Tahun (mulai s.d selesai) Luas tanah/kebun Besar Uang (Rp) 1 2017-2021 1 ha 35.000.000 2 2018-2021 1 ha 25.000 000 3 2017-2022 1,5 ha 25.000.000 4 2020-2023 1 ha 20.000.000 5 2021-2022 1 ha 25.000.000 6 2019-2022 2 ha 40.000.000 7 2018-2022 1,5 ha 25.000.000 8 2020-2022 2 ha 40.000.000 9 2019-2021 1 ha 20.000.000 10 2019-2022 2 ha 40.000.000
Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis  dengan Bapak  Kepala  Dusun  (Kadus)  dapat  disimpulkan informasi berikut:
“Perjanjian  gadai  tanah/kebun  sesuai  dengan kesepakatan  kedua  belah  pihak  dibuat  dalam bentuk surat ditanda tangani kedua belah pihak beserta  saksi  beserta  dengan  penyerahan jaminan  oleh  rahin  kepada  pihak  penggadai dalam  bentuk  uang (Kepala  Desa  Sungai Tering)”.
Kutipan  diatas  menunjukkan  bahwa  perjanjian gadai tanah merupakan hal yang biasa terjadi di Desa Sungai  Tering.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  kutipan Kepala Desa diatas. Selain itu pada penelitian ini juga dapat  diketahui  penyebab  atau  alasan  pelaku  gadai (murtahin)  menggadaikan  tanah  atau  kebunnya  dari kutipan salah satu murtahin.
“Karena  kebutuhan  mendesak  untuk  anak sekolah, maka dari hal tersebut saya menggadaikan  tanah/kebun  dengan  harapan
sampai  batas  waktu  kesepakan  tanah/kebun tersebut dapat di tebus kembali (Bapak T pelaku gadai (murtahin)”.
“Saya  menggadaikan  tanah/kebun  dengan  luas setengah  hektar  (50M)  dengan  jumlah  uang Rp.25.000.000 perjanjian gadai 10 bulan, untuk membeli  kendaraan  angkutan  sawit (Bapak  M pelaku gadai (murtahin)”.
Transaksi  gadai  dilakukan  karena  adanya kebutuhan yang mendesak, baik itu kebutuhan pokok, pengobatan atau kebutuhan yang lainnya. Masyarakat desa  sungai  tering  masih  banyak  yang  belum memahami  praktik  gadai  yang  sesuai  dengan ketentuan hukum Islam. Di dalam pelaksanaan gadai tersebut,  terdapat  pihak  kedua,  pihak  kedua  yaitu pihak  yang  menerima  gadaian  kembali  dari  rahin dengan  meminjamkan  sejumlah  uang  kepada  rahin dan pihak kedua mendapatkan jaminan tanah tersebut. sedangkan tanah tersebut sudah digadaikan sebelumnya kepada murtahin. Dan pelaksanaan gadai menggadaikan ini dilakukan pada waktu yang hampir bersamaan.
Hal Ini dapat diartikan masih banyak yang belum memahami kewajiban nya sebagai rahin, bahwa rahin boleh memanfaatkan  hasilnya  namun  kendati  seperti itu,  rahin  tidak  boleh  bertindak  untuk  menjual, mewakafkan  atau  menyewakan  barang  jaminan tesebut,  sebelum  ada  persetujuan  dari  Murtahin. Sebagaimana  telah  diketahui  bahwa  pelaksanaan praktik  gadai  dapat  dikatakan  sah  apabila  sudah terpenuhi  rukun  dan  syaratnya  yang  ditentukan  oleh syara‟, apabila salah satu tidak terpenuhi maka akad tersebut tidak sah.

## Pembahasan
Praktik  gadai  tanah  yang  dilakukan  di  Desa Sungai  Tering,  dilakukan  dengan  perjanjian  pinjam meminjam  antara  rahin  dan  murtahin  yang  sudah mengenal satu sama lain, dengan rahin menjaminkan tanah nya sebagai barang jaminan. Pelaksanaan dalam perjanjian  tersebut  rahin  yang  mengelola  tanah jaminan  tersebut.  tetapi  seiring  berjalannya  waktu, rahin membutuhkan uang untuk keperluan mendesak lainnya  sehingga  ia  menggadaikan  kembali  tanah jaminan  tersebut  kepada  pihak  ketiga  dan  dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari murtahin (Alwi, 2012).
Tinjauan  hukum  Islam  terhadap  praktik  gadai tanah  yang  digadaikan  kembali  yang  terjadi  di  Desa Sungai  Tering  tidak  dibenarkan  dalam  hukum  Islam
apabila  tidak  ada  kesepakatan  antara  kedua  belah pihak.  Menurut  ulama  hanafiyah  dan  syafi‟iyah bahwa  rahin  berhak  memanfaatkan  barang  jaminan tersebut kecuali atas seizin dari murtahin. Walaupun diperbolehkan memanfaatkan barang jaminan tersebut, rahin tidak boleh menjual, mewakafkan dan menyewakan barang jaminan tersebut (Lubis, 2000).
Kembali  di  Desa  Sungai  Tering  manusia  pada dasarnya  diciptakan  untuk  saling  tolong  menolong. Manusia juga saling membutuhkan satu sama lainnya. Adakalanya  setiap  orang  mengalami  kesulitan  pada suatu ketika. Untuk mengatasi kesulitan itu, terpaksa meminjam  uang  pada  pihak  lain,  baik  kepada pegadaian  maupun  kepada  perorangan.  Pinjaman tersebut tentunya harus disertai dengan jaminan.
Salah satu bentuk kegiatan muamalah yang biasa dilakukan  masyarakat  desa  sungai  tering      adalah dengan  akad  gadai.  Yaitu  suatu  perjanjian  dengan adanya  jaminan  tanah.  Praktik  gadai  semacam  ini merupakan  salah  satu  solusi  ketika  seseorang membutuhkan uang dalam keadaan mendesak. Gadai atau hak gadai adalah hak atas benda terhadap benda milik si berhutang (Rahin) yang di serahkan ke tangan si  pemiutang  (Murtahin)  sebagai  jaminan  hutang. Gadai diadakan dengan persetujuan dan hak itu hilang jika  gadai  itu  lepas  kekuasaan  si  pemiutang (Murtahin).  Si  pemegang  gadai  berhak  menguasai benda  yang  di  gadaikan  kepada  nya  selama  hutang siberhutang  belum  lunas,  tetapi  ia  tidak  berhak mempergunakan  benda  itu.  Gadai  juga  merupakan salah satu cara dalam muamalah yang diperbolehkan dalam  Islam.  Adapun  menurut  Sayyid  Sabiq dikemukakan  bahwa  rahin  ialah  menjadikan  barang yang  mempunyai  nilah  harta  menurut  pandangan syara‟  sebagai  jaminan  utang,  sehingga  orang  yang bersangkutan  boleh  mengambil  utang  atau  bisa mengambil  sebagian  manfaat  dari  jaminan  tersebut. Pada  pelaksanaannya  pihak  rahin  belum  memahami kewajibannya sebagai murtahin (Muhammad & Hadi, 2003).
Praktik  gadai  tanah  yang  digadaikan  kembali yang  dilakukan  masyarakat  Desa  sungai  tering dilakukan  untuk  kepentingan  pribadi  rahin.  Karena pihak  rahin  sedang  membutuhkan  uang  untuk kebutuhannya yang sangat mendesak, sementara tanah yang  mereka  miliki  sudah  digadaikan  dan  mereka tidak memiliki cara lain selain menggadaikan kembali tanah nya untuk mendapatkan pinjaman uang.
Adapun  proses  pengalihan  gadai  tersebut  yakni seorang rahin masih menggadaikan tanah nya kepada
murtahin, dan karena ada kebutuhan mendesak yang lain,  tanah  tersebut  oleh  rahin  digadaikan  kembali kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan dan izin dari murtahin. Dalam kegiatan bermuamalah dalam Islam tidak  ada  larangan  selama  tidak  menyalahi  aturan syara‟  dan  adanya  kesepakatan  antara  kedua  belah pihak.  Begitu  juga  dalam  akad  gadai,  dalam  Islam, gadai  diperbolehkan  sebagai  bentuk  dari  tolong- menolong antar sesama (tabarru) (Ash Shiddie, 2001).
Proses  transaksi  gadai  yang  dilakukan  oleh masyarakat  desa  sungai  tering  sudah  memenuhi rukun-rukun  gadai.  Akad  yang  dilakukan  oleh  rahin dan  murtahin  dalam  perjanjian  sudah  sesuai  dengan syariat Islam. Namun ada syarat yang tidak terpenuhi yaitu rahin menggadaikan kembali tanahnya tanpa izin dari murtahin mengingat syarat dari barang yang akan digadaikan  adalah  tidak  terkait  oleh  hak  orang  lain, sedangkan  dalam  masalah  gadai  tanah  yang digadaikan  kembali  ini  terdapat  hak  dari  murtahin yang pertama (Kahlid & Rahmaniar, 2020).
Adapun  ulama-ulama  hanafiyah  menyatakan pemilik  barang  boleh  memanfaatkan  miliknya  yang menjadi barang jaminan itu, jika diizinkan murtahin. Mereka berprinsip bahwa segala hasil dan resiko dari barang jaminan menjadi tanggung jawab orang yang memanfaatkannya.  Hal  ini  sejalan  dengan  sabda Rasulullah  SAW  “pemilik  barang  jaminan  (agunan) berhak  atas  segala  hasil  barang  jaminan  dan  ia  juga bertanggung jawab atas segala biaya barang jaminan itu.  (H.R  Asy-Syafi‟i  dan  ad  Daruquthni)”.  Oleh sebab  itu,  apabila  kedua  belah  pihak  ingin memanfaatkan barang itu, haruslah mendapat izin dari pihak lainnya. Apabila barang yang dimanfaatkan itu rusak, maka orang yang memanfaatkannya bertanggung jawab membayar ganti ruginya (Abdullah bin Abdurrahman, 2012).
Sedangkan ulama malikiyah berpendapat hampir sama dengan ulama hanafiyah yang menyatakan,”ar- rahin  tidak  boleh  memanfaatkan  marhun.”  Keizinan murtahin terhadap rahin untuk memanfaatkan marhun membatalkan akad rahin. Ada juga pendapat lain yang mengatakan  bahwa  rahin  tidak  boleh  memanfaatkan marhun  baik  diizinkan  maupun  tidak,  karena  barang tersebut  bersifat  jaminan  dan  tidak  lagi  hak  pemilik secara penuh (Ulhaq, 2014).
Sementara itu, ulama syafi‟iyah mengemukakan pendapat yang lebih luas dari pendapat ulama-ulama sebelumnya,  karena  pemilik  barang  itu  ingin memanfaatkan  marhun,  tidak  perlu  ada  izin  dari pemegang marhun yaitu murtahin. Alasannya barang
itu  adalah  miliknya  dan  seorang  pemilik  tidak  boleh dihalangi  untuk  memanfaatkan  hak  miliknya.  Akan tetapi,  pemanfaatan  marhun  tidak  boleh  merusak barang itu, baik kualitas maupun kuantitasnya, sebab itu  apabila  terjadi  kerusakan  pada  barang  itu  ketika dimanfaatkan  pemiliknya,  maka  pemilik  barang bertanggung jawab untuk hal itu (Al-Mundziri, 2013).
Kendati pemilik barang (Rahin) boleh memanfaatkan  hasilnya,  tetapi  dalam  beberapa  hal rahin  tidak  boleh  bertindak  untuk  menjual, mewakafkan  atau  menyewakan  barang  jaminan tesebut, sebelum ada persetujuan dari Murtahin (orang yang memberi piutang) (Firda Sari, 2021).
Berdasarkan  penjelasan  yang  dikemukakan  di atas, praktik gadai yang terjadi di Desa Sungai Tering di atas, yaitu gadai yang dilakukan atas dasar tolong menolong  antar tetangga. Pihak  rahin  menggadaikan tanahnya  kepada  murtahin  dengan  tujuan  untuk mendapatkan  pinjaman  sejumlah  uang  dengan jaminan,  agar  mendapatkan  kepercayaan  dari murtahin bahwa utang tersebut akan dibayar. Namun dalam  pelaksanaannya  ternyata  tanah  tersebut digadaikan  kembali  oleh  rahin  tanpa  seizin  dari murtahin.
Menurut  ulama  hanafiyah  dan  syafi‟iyah  rahin berhak  memanfaatkan  barang  jaminan  tersebut kecuali  atas  seizin  dari  murtahin.  Walaupun diperbolehkan memanfaatkan barang jaminan tersebut, rahin tidak boleh menjual, mewakafkan dan menyewakan  barang  jaminan  tersebut.  Pegadaian antara rahin dan murtahin itu batal karena rahin tidak memiliki  izin  dari  murtahin  untuk  memanfaatkan kembali barang jaminan. Dan pegadaian antara rahin dan  pihak  ketiga  juga  tidak  sah  karena  seperti  yang sudah  dijelaskan  diatas  bahwa  pemilik  barang  tidak boleh  memanfaatkan  barang  jaminan  kecuali  atas seizin dari murtahin (Ash Shiddie, 2001).
Pada  dasarnya  yang  memiliki  hak  atas  manfaat barang  jaminan  adalah  rahin.  Rahin  dan  murtahin tidak boleh mengurangi jumlah jaminan tersebut atau menjualnya,  kecuali  untuk  melunasi  utang.  Kendati demikian,  tetap  harus  ada  kesepakatan  antara  kedua belah  pihak.  Maka  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa praktik  gadai  tanah  yang  digadaikan  kembali  yang terjadi di Sungai Tering diatas tidak dapat dibenarkan karena rahin tidak memiliki izin dari murtahin karena tidak sesuai dengan hukum syara‟. Sedangkan syara‟ menetapkan hukum untuk kemaslahatan umatnya dan seorang  mukhalaf  dituntut  supaya  berjalan  sesuai dengan  hukum  syara‟  dalam  segala  hal.  Apabila
seseorang  melakukan  kegiatan  yang  tidak  sesuai dengan  hukum  syara‟  maka  orang  tersebut  telah melanggar hukum syara (Yani Dewi, 2018).

## 4. KESIMPULAN
Sistem  akad  gadai  yang  dilakukan  pada penelitian  ini  telah  sesuai  dengan  syariat  islam. Namun terdapat pelanggaran ketentuan islam, dimana rahin (penggadai) menggadaikan kembali benda/barang jaminan milik murtahin tanpa izin, dan tidak  sesuai  dengan  akad  perjanjian  gadai.  Pada perjanjian  gadai  selanjutnya  dapat  dibuat  perjanjian gadai  yang  lebih  rinci  dengan  menambahkan keterangan bahwa rahin (penggadai) tidak diperbolehkan untuk menggadaikan kembali benda/barang jaminan, dan jika terdapat pelanggaran dapat dikenakan sanksi.

## 5. UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak  yang  telah  berkontribusi  dalam  penelitian  ini, terutama informan yang telah memberikan informasi guna mendukung penulisan skripsi ini.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Abdullah  bin  Abdurrahman.  (2012). Tafsir  Ibnu katsir . Pustaka Imam Syafi’i.
Al-Mundziri,  A.-M.  (2013). Ringkasan  shahih muslim . Jabal.
Alwi,  M.  (2012). Praktek  gadai  sawah  pada masyarakat  kecamatan  luyo  kabupaten polewali mandar perspektif etika bisnis islam . Wali songo Library.
Ash Shiddie, H. (2001). Koleksi Hadis-Hadis hukum, Jakarta: PT Pustaka Rizki Putra Basyir, A.A. 1983.  Hukum  tentang  riba,  hutang  piutang gadai . Penerbit Al-Ma’arif. Djuawaini,  D.  (2011). Pengantar  Fiqih  Muamalah . Pustaka Pelajar.
Firda  Sari,  V.  (2021). Implementasi  sistem  gadai sawah dalam perspektif islam . 1 (2), 115–128. Hadi,  S.  (2011). Metodologi  Penelitian .  Pustaka Pelajar.
Kahlid,  I.,  &  Rahmaniar,  M.  (2020). Analisis pelaksanaan rahn dalam gadai sawah di Desa Salohe  Kecamatan  Sinjai  Timur  Kabupaten Sinjai . 3 (1), 1–10.
Lubis,  S.  K.  (2000). Hukum  ekonomi  islam .  Sinar Grafika.
Muhammad,  M.,  &  Hadi,  S.  (2003). Pegadaian Syariah: Suatu alternatif konstruksi
pegadaian nasional . Selemba Diniyah. Sugiyono, S. (2013). Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D . Alfabeta. Ulhaq,  Z.  (2014). Tinjauan  hukum  islam  mengenai sistem  gadai  sawah [Skripsi].  Universitas
Muhammadiyah Surakarta.
Yani Dewi, F. (2018). Pemanfaatan tanah gadai untuk usaha  dalam  perspektif  hukum  islam [Skripsi].  Universitas  Islam  Negeri  Raden Intan.
Zuhdi,  M.  (2012). Masail  Fiqhiyah .  Cv  Haji
Masagung.