Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 5, No. 9, September 2020

## MANAJEMEN  KOMUNIKASI  INFID  DALAM  PENDAMPINGAN  PEMDA KABUPATEN CIREBON DAN KOTA YOGYAKARTA MENCAPAI SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
Salsabila Pratiwi dan Yayu Sriwartini
Fakultas  Ilmu  Sosial  Dan  Ilmu  Politik  (FISIP)  Universitas  Nasional  Depok,  Indonesia Email: salsabilaapratiwi98@gmail.com dan yayu_sriwartini@yahoo.com

## Abtract
This  research  raises  the  implementation  of  communication  management  in  non- governmental  organizations,  namely  the International  NGO  Forum  on  Indonesian Development  (INFID).  One  of  the  focuses  of  INFID's  work  is  assisting  local governments  in  Cirebon  and  Yogyakarta  Regencies  to  achieve  the  goals  of sustainable development goals (SDGs). Local governments have an important role in holding SDGs in the regions. Cirebon and Yogyakarta Regencies are two regions that  have  poverty  issues  that  need  to  be  tackled  which  are  in  line  with  the  SDGs goal  of  zero  poverty.  The  role  of  communication  management  is  needed  because local government assistance is a difficult focus of work. It is based on performance and decisions that can affect the welfare of society. The purpose of this study is to provide  an  overview  of  planning,  organizing,  mobilizing  or  directing  and controlling  in  terms  of  communication  as  an  effort  to  assist  local  governments  in Cirebon and Yogyakarta Regencies carried out by non-governmental organizations.
In  this  study,  researchers  used  concepts  from  communication  management  and organizational information theory. The methodology in this study uses a qualitative approach,  descriptive  research  type,  data  collection  methods  use  interviews  and documentation  and  uses  data  validity  techniques  consisting  of  triangulation, certainty, extending observations and also dependence. The results showed that the communication  management  carried  out  by  INFID  involved  multi-stakeholders either from the government or other non-governmental organizations and by means of the SDGs. In terms of organizational information theory, INFID is described as an  organization  formed  from  communication  activities  in  every  stage  of communication management.

## Keywords: Communication Management; Mentoring; Sustainable Development Goals

## Abstrak
Penelitian  ini  mengangkat  implementasi  manajemen  komunikasi  dalam  organisasi non  pemerintah    yaitu  International  NGO  Forum  on  Indonesian  Development (INFID).  Salah  satu  fokus  kerja  INFID  yaitu  mendampingi  pemerintah  daerah  di Kabupaten Cirebon dan Yogyakarta untuk mencapai tujuan sustainable development goals (SDGs). Pemerintah daerah memiliki peranan penting dalam menghelat SDGs di  daerah.  Kabupaten  Cirebon  dan  Yogyakarta  merupakan  dua  daerah  yang memiliki isu kemiskinan yang perlu ditanggulangi dimana sesuai dengan tujuan satu SDGs  yaitu  tanpa  kemiskinan.  Peran  manajemen  komunikasi  diperlukan  karena
pendampingan  pemerintah  daerah  adalah  fokus  kerja  yang  tidak  mudah.  Hal  itu didasari  pada  kinerja  dan  keputusannya  yang  dapat  mempengaruhi  kesejahteraan masyarakat.  Tujuan  penelitian  ini  untuk  memberikan  gambaran  mengenai perencanaan,  pengorganisasian,  penggerakan  atau  pengarahan  serta  pengendalian dari  sisi  komunikasi  sebagai  upaya  untuk  pendampingan  pemerintah  daerah Kabupaten Cirebon dan Yogyakarta yang dilakukan oleh organisasi non pemerintah. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan konsep dari manajemen komunikasi dan teori  informasi  organisasi.  Metodologi  dalam  penelitian  ini  menggunakan pendekatan  kualitatif,  jenis  penelitian  deskriptif,  metode  pengumpulan  data menggunakan  wawancara  dan  dokumentasi  serta  menggunakan  teknik  keabsahan data  yang  terdiri  dari  triangulasi,  kepastian,  memperpanjang  pengamatan  dan  juga kebergantungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen komunikasi yang dilakukan  INFID  melibatkan  multipihak  baik  dari  pemerintah  ataupun  organisasi non  pemerintah  lainnya  dan  dengan  cara  kerja  SDGs.  Dari  sisi  teori  informasi organisasi,  INFID  dijelaskan  sebagai  organisasi  yang  dibentuk  dari  aktivitas- aktivitas komunikasi dalam setiap tahapan  manajemen komunikasi.
Kata kunci : Manajemen Komunikasi, Pendampingan, Sustainable Development Goals

## Pendahuluan
Indonesia merupakan salah satu negara yang berpartisipasi  dalam penyelengaraan Sustainable  Development  Goals (SDGs).  Pelaksanaan  SDGs  di  Indonesia  memiliki tantangan. Melansir dari publikasi INFID, tantangan yang dimaksud adalah komunikasi yang  dilakukan,  pembiayaan  dan  menyiapkan  daerah  untuk  mengadopsi  serta melaksanakan  SDGs  pada  masing-masing  Kabupaten  dan  Kota.  Menurut  Kepala Sekretariat  Nasional  SDGs  sebagaimana  yang  dikutip  oleh  liputan6.com,  keberhasilan tujuan  SDGs  membutuhkan  kolaborasi  seluruh  pemangku  kepentingan  yakni pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah,  pelaku  usaha,  akademisi  dan  praktisi,  serta organisasi masyarakat dan media. Peran strategis pemerintah daerah dalam pencapaian SDGs  sangat  penting  untuk  memastikan  implementasi  pelayanan  publik  dan  indikator SDGs berjalan baik di tingkat lokal.
Pemerintah  daerah  memiliki  peranan  yang  penting  dalam  pelaksanaan  SDGs karena didukung dari pemberlakukan desentralisasi di Indonesia yakni dua pertiga nasib dan  kualitas  hidup  warga.  Selain  itu,  pemerintah  daerah  dianggap  lebih  dekat  dengan warganya, memiliki wewenang dan dana, dapat melakukan inovasi serta menjadi ujung tombak  penyedia  layanan  publik  dan  berbagai  kebijakan  serta  program  pemerintah (Hoelman, Parhusip, Eko, Bahagijo, & Santono, 2016).
Berbicara mengenai SDGs lebih jauh, maka perlu ditinjau setiap tujuan yang ada di  dalamnya,  salah  satunya  adalah  tanpa  kemiskinan  atau no  poverty dengan  tujuan utama mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimana pun. Hal itu didasarkan bahwa isu kemiskinan  ini  merupakan  isu  yang  penting  bagi  negara  berkembang  di  Indonesia. Tujuan tanpa kemiskinan menjadi poin pertama dalam SDGs. Pengentasan kemiskinan ini juga tentu akan sangat terkait dengan tujuan global lainnya. Data yang diambil dari Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  (Bappeda)  Provinsi  Daerah  Istimewa
Yogyakarta  (DIY),  kemisikinan  masih  menjadi  problem  di  berbagai  dunia,  termasuk Indonesia.  Untuk  itu,  penghilangan  kemiskinan  dan  kelaparan  pada  tahun  2030 merupakan  tulang  punggungnya.  Penghilangan  kemiskinan  ini  dijadikan  tujuan  utama dalam  SDGs. Pada  proses  pelaksanaannya  pengembangan  kawasan  erat  kaitannya dengan  pemberdayaan  masyarakat.  Pemberdayaan  masyarakat  sendiri  memiliki  tujuan guna menciptakan  masyarakat  yang  lebih  mandiri,  sejahtera, dan  partisipatif  dalam agenda pembangunan (Avianto, 2017).
Radar  Cirebon  mengutip  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  melaporkan  angka kemiskinan  di  Indonesia  mencapai  9,41%  dari  jumlah  per  Maret  2019  atau  mencapai 25,14 juta jiwa. Jika dibandingkan dengan Maret 2018 yang berada di angka 9,82% atau 25,95 juta jiwa, angka kemiskinan sebesar 41 basis  poin (bps) atau sebanyak 810  ribu jiwa.  Bersumber  pada  data  BPS  yang  dilansir  oleh  Radar  Cirebon,  penurunan kemiskinan  hampir  terjadi  di  seluruh  pulau  di  Indonesia.  Apabila  dirinci  lebih  lanjut, penduduk miskin paling banyak masih terdapat di Pulau Jawa dengan jumlah 13,34 juta jiwa atau 8,94%. Menurut data BPS 2019, di pulau Jawa, provinsi yang memiliki angka kemiskinan  di  atas  angka  nasional  terdapat  di  DIY  di  peringkat  ke  12  per  Juli  2019. Provinsi  lainnya  seperti  Jawa  tengah  di  peringkat  ke-  15  dengan  angka  kemiskinan 10,8%  sedangkan  Jawa  Timur  di  peringkat  ke-  16  dengan  angka  kemiskinan  10,37%. Adapun provinsi yang memiliki angka kemiskinan terendah adalah DKI Jakarta sebesar 3,47% dan Bali 3,79% . Jumlah penduduk miskin DIY yaitu 460.100 jiwa.
Di  sisi  lain,  data  yang  dilansir  dari  penakhatulistiwa.com  yakni  terdapat Kabupaten  Cirebon  yang  memiliki  program  penanggulangan  kemiskinan  sebagai program prioritas pemerintah. Hal itu dikarenakan kabupaten ini mempunyai persentasi penduduk  miskin  sebanyak  10,70%.  Kemiskinan  di  Kabupaten  Cirebon  dikarenakan perencanaan  pemerintah  desa  yang  lebih  mengutamakan  pembangunan  infrastruktur dibandingkan  pemberdayaan  masyarakatnya  karena  tidak  selamanya  problem kemiskinan dapat dituntaskan dengan infrastruktur.
Dari beberapa paparan mengenai SDGs dan isu pembangunan seperti kemiskinan, terdapat  salah  satu non  government  organization (NGO)  yang  memiliki  kekhususan advokasi dalam hal-hal tersebut. International NGO Forum on Indonesian Development (INFID)  adalah  organisasi  non-pemerintah  yang  sejak awal  pendiriannya,  INFID  telah memainkan  peran  penting  dalam  pembangunan  dan  proses  demokratisasi  Indonesia. Salah satu kerja program SDGs yang tengah dijalankan yaitu melakukan pendampingan bagi  pemangku  kepentingan  di  daerah  yang  salah  satunya  adalah  pemerintah  daerah dalam  pelaksanaan  dan  pencapaian  SDGs.  Dalam  upaya  pendampingan  kepada pemangku  kepentingan  di  daerah  yang  salah  satunya  adalah  pemerintah  daerah,  perlu adanya  jalinan  komunikasi  yang  menjadi  titik  perhatian  suatu  organisasi  yakni pelaksanaan komunikasi yang baik dan efektif. Berangkat dari hal tersebut,  manajemen komunikasi merupakan hal yang penting terlebih dalam hal pendampingan pemerintah daerah bagi INFID sebagai organisasi yang melakukan  kerja pada SDGs.
Penelitian tentang manajemen komunikasi ini masih perlu diteliti, terutama yang kaitannya  mengenai  komunikasi  tentang  SDGs  berikut  perannya  dalam  pendamping
desa  untuk  pembangunan,  salah  satunya  menurut  (Triyanto,  2018)  bahwa  kinerja pendamping  desa  dalam  membangun  kemandirian  desa  sangat  penting  untuk  dikaji, karena berdasarkan nawa cita presiden Joko Widodo desa diharapkan dapat membangun perekonomian  masyarakat  dengan  cara  membangun  usaha-usaha  desa,  oleh  karena  itu dengan  adanya  pendamping  desa  diharapkan  dapat  mensukseskan  program  tersebut. Program  tersebut  menyiratkan  proses  dimana  informasi,  interpretasi  dan  pendapat sehubungan  dengan  isu-isu  yang  ada  dapat  dipertukarkan  dan  didiskusikan. Pembangunan  desa  menjadi  kunci  dan  fondasi  pembangunan  daerah  dan  nasional, sehinggaperan  pendamping  desa  diharapkan  dapat  mempercepat  ketertinggalan  dan kesejahteraanmasyarakat  (Saragih  &  Agung,  2018).  Komunikasi  juga  bukan  hanya tentang  menyediakan  informasi  terkait  keberlanjutan  saja  tetapi  juga  meningkatkan kesadaran  untuk  pertimbangan  keberlanjutan.  Penelitian  ini  mengaitkan  dengan manajemen  komunikasi  dikarenakan  manajemen  komunikasi  merupakan  cara  yang dapat  menyelaraskan  berbagai  unsur  komunikasi  untuk  mencapai  tujuan  tersebut. Manajemen dalam hal ini diperlukan bukan hanya mencapai tujuan tetapi juga menjaga keseimbangan serta mencapai efisiensi dan efektifitas (Abidin, 2015)
Manajemen  komunikasi  dilakukan  untuk  menyusun  perencanaan,  mengorgani- sasikan, menggiatkan komunikator dalam hal mensinergikan seluruh bagian dari INFID baik  dari  tingkat  atas  hingga  anggota,  pesan  yang  akan  disampaikan,  media  yang digunakan,  komunikan  yang  disasar  dan  pengaruh  yang  diinginkan  serta  mengontrol atau  mengawasi  komunikator,  penyajian  pesan,  pemilihan  dan  penggunaan  media, pemilihan  dan  penetapan  komunikan  atau  khalayak  serta  pengaruh  yang  diharapkan. Manajemen komunikasi yakni ilmu yang mempelajari bagaimana mengelola informasi untuk mencapai tujuan (Syamsi, 2015); (Suprapto, 2011).
Selain  itu,  pada  fokus  kerja  pendampingan  pemerintah  daerah  merupakan  hal yang tidak mudah. Hal itu didasari pada kinerja dan keputusan pemerintah daerah yang dapat  mempengaruhi  kesejahteraan  masyarakatnya,  terutama  pada  hal  yang  kompleks yaitu  pengurangan  kemiskinan  (Sarmiati,  2014);  (Azwar,  2014).  Komunikasi  yang dilakukan INFID dalam pendampingan itulah yang perlu dikondisikan dan dilaksanakan dengan  efektif  serta  dapat  dipertanggungjawabkan.  Dalam  hal  ini,  segala  bentuk komunikasi  di    pendampingan  yang  dilakukan  oleh  INFID  juga  secara  tidak  langsung membuka  pikiran  pemerintah  daerah  Kabupaten  Cirebon  dan  Yogyakarta    untuk mengambil keputusan dalam setiap kebijakannya.
Hal  yang  perlu  dipertanggungjawabkan  bukan  hanya  sekadar  menyampaikan pesan  berupa  informasi,  tanggapan  serta  masukan  agar  tidak  terjadi  kekeliruan  dalam pelaksanaan pendampingan (Fatimah, Arifin, & Sumpena, 2019). Lebih dari itu, unsur- unsur  komunikasi  perlu  diidentifikasi  dan  direncanakan  agar  tepat  sasaran  dan  sesuai tujuan  yaitu  pengurangan  kemiskinan.  Unsur-unsur  komunikasi  ini  lah  yang  menjadi penting,  bukan  hanya  pada  satu  tahapan  yakni  perencanaan  saja,  tetapi  juga  dalam tahapan  lainnya.  Hal  itu  didasari  dengan  manajemen  komunikasi  yang  memiliki sinergitas dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dapat mendorong keberhasilan  pemberdayaan  pembangunan  (Suhaeri,  2018).  Komunikasi    merupakan
salah    satu    jalan    keluar    bagi    permasalahan    yangkini  terjadi.  Strategi    pada hakikatnya    serupa    dengan    perencanaan    dan    menejemen  sedangkan  strategi digunakan  untuk sampai  ke  tujuan.
Dua daerah yang telah dijabarkan oleh peneliti yakni Yogyakarta dan Kabupaten Cirebon memiliki isu kemiskinan yang serius. Kabupaten Cirebon ini merupakan bagian provinsi Jawa Barat yang merupakan provinsi terpadat dan juga memiliki permasalahan kemiskinan  sebagai  isu  penting  yang  perlu  ditanggulangi.  Di  sisi  lainnya,  Yogyakarta merupakan  provinsi  di  Jawa  yang  memiliki  angka  kemiskinan  di  atas  angka  nasional. Selain  itu  DI  Yogyakarta  memiliki  proses  Pemberdayaan  masyarakat  yang mengaktualisasikan  potensi  yang  sebenarnya  telah  dimiliki  oleh  individu  dalam masyarakat untuk mengorganisir diri mereka sendiri (Kartika, 2012).
Berdasarkan dari latar belakang yang telah dipaparkan,  maka peneliti bermaksud untuk  melakukan  penelitian  berjudul  “Manajemen  Komunikasi  INFID  dalam Pendampingan  di  Kabupaten  Cirebon  dan  Kota  Yogyakarta  untuk  Mencapai  Tujuan Sustainable  Development  Goals ”.  Adapun  tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  bagaimana  manajemen  komunikasi  INFID  dalam  pendampingan  di Kabupaten  Cirebon  dan  Kota  Yogyakarta  untuk  mencapai  tujuan sustainable development goals ?

## Metode Penelitian
Wawancara mendalam kepada staf internal INFID yang terdiri dari 2 key informan dan 1 informan.  Wawancara dilakukan di kantor sekretariat INFID di Jalan Jatipadang Raya  Kav.3  Nomor  105,  Pasar  Minggu.  Dokumentasi  merupakan  pelengkap  dari penggunaan  wawancara  dalam  penelitian  kualitatif  (Sugiyono,  2014).  Dokumentasi dalam penelitian ini berupa studi pustaka dan rekaman arsip.
Data  primer  diperoleh  dari  staf  internal  INFID  yang  diwakili  oleh  Ibu  Tatat sebagai  program manager, Pak  Bona  Tua  sebagai  program officer SDGs  serta  Ibu Megawati sebagai program officer inequality . Data sekunder diperoleh dari riset, studi, buku-buku  panduan  yang  dipublikasikan  oleh  INFID,  dokumentasi  foto,  penelusuran website INFID  serta  arsip  pekerjaan  pendampingan  seperti workplan ataupun action plan .  Penelitian  ini  menggunakan  uji  keabsahan  data,  diantaranya  triangulasi  yang terdiri  dari  triangulasi  sumber  dan  triangulasi  metode,  kepastian  ( confermability ), memperpanjang pengamatan serta kebergantungan ( depandibility ).
Dalam  mengolah  dan  menganalisis  data,  peneliti  melakukan  tahapan  yaitu mereduksi  data  dari  data  yang  didapat  dari  wawancara  dan  dokumentasi.  Data  yang diambil yaitu terkait dengan manajemen komunikasi INFID dalam hal pendampingan di Kabupaten  Cirebon  dan  Kota  Yogyakarta  dalam  mencapai  tujuan  SDGs.  Selain  data- data  yang  tidak  terkait  kebutuhan  materi  penelitian,  maka  dieliminasi  dan  tidak digunakan.
Langkah kedua yaitu men display atau menyajikan data berupa teks yang bersifat naratif.  Tujuan  dari  men display data  adalah  memudahkan  untuk  memahami  apa  yang
terjadi  serta  merencanakan  kerja  selanjutnya  berdasarkan  apa  yang  dipahami.  Lagkah terakhir dalam penelitian ini adalah penarikan kesimpulan.
Uji analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis deskriptif.  Penyajian data deskriptif kualitatif  dipaparkan ke dalam sebuah narasi yang sistematis  serta  dikuatkan  oleh  kutipan  langsung  dari  para  narasumber  yang  telah ditentukan maupun dari data sekunder lainnya. Hal tersebut seperti apa yang dipaparkan oleh Moleong yaitu laporan-laporan penelitian deskriptif kualitatif akan berisi kutipan- kutipan  data  untuk  memberi  gambaran  penyajian  laporan  tersebut  (Moleong,  2019). Selain  dipaparkan  secara  narasi,  terdapat  data  yang  disajikan  dengan  tabel  sehingga dapat memberikan gambaran manajemen komunikasi terutama dalam tahapan actuating di kedua daerah, yaitu Kabupaten Cirebon dan Kota Yogyakarta.

## Hasil dan Pembahasan
1. Tahap  Perencanaan  Komunikasi  INFID  dalam  Pendampingan  Kabupaten Cirebon dan Kota Yogyakarta
Perencanaan  ( planning )  merupakan  langkah  awal  dalam  unsur  manajemen. Perencanaan  dapat  dikatakan  sebagai  fondasi  untuk  memulai  kegiatan.  Dalam perencanaan perlu mempertimbangkan beberapa unsur seperti komunikator, pesan, media,  khalayak  serta  efeknya.  Langkah  pertama  dalam  pendampingan  yaitu dilakukan  riset.  Riset  ini  dilakukan  oleh  program officer ,  program manager dan direktur  eksekutif  yang  bertujuan  ntuk  mengetahui  masalah  serta  menggali informasi yang ada di Kabupaten Cirebon dan Yogyakarta.
Selain  itu,  riset  yang  dilakukan  juga  dapat  menentukan  kriteria  daerah  yang perlu  didampingi  hingga  pada  perencanaan  pesan.  Pengonsepan  masalah  dalam perencanaan yaitu pemerintah daerah baik  di Kabupaten Cirebon  dan Yogyakarta diharapkan lebih responsif seperti memastikan adanya keterbukaan informasi  yang salah satunya adalah penganggaran. Untuk Kabupaten Cirebon point permasalahan lebih  mengarah  kepada gender  awareness dan gender  responsiveness .  Ibu  Tatat sebagai program manager menjelaskan:
“Kabupaten Cirebon ini memang seperti Kabupaten biasa yang memang ya perempuan  banyak  berperan  tapi  suaranya  tidak  didengar.  Kabupaten Cirebon  ini  banyak  pesantren  dan  lembaga  agama  lainnya,  cukup  kuat  ya. Daerah-daerah  yang  bisa  dikatakan  agak  konservatif,  peran  perempuannya agak kurang ya”
Sementara untuk Yogyakarta lebih kepada akses ketenagakerjaan seperti yang diungkapkan oleh informan yakni Ibu Megawati:
“Ada  fakta  bahwa  SDM  kita  rendah,  kita  butuh  peningkatan  kualitas  jadi mereka  butuh  untuk  latihan  kerja.  Sejauh  mana  BLK  mampu  memberikan ruang itu.”
Berdasarkan dari pengonsepan masalah, maka perencanaan pesan akan lebih terarah.  Pesan-pesan  kunci  atau key  messages yang  perlu  ditekankan  dan  perlu dirumuskan  dari  permasalahan  isu  kemiskinan  di  daerah  Kabupaten  Cirebon  dan Yogyakarta adalah bagaimana program-program pemerintah daerah tersebut benar- benar menargetkan masyarakat miskin.
Di Yogyakarta, masalah kemiskinan berhubungan dengan akses. Akses yang dimaksud bukan hanya akses mengenai pekerjaan tetapi juga keterampilan. Sejalan dengan  hal  itu, key  message yang  perlu  ditekankan  di  Yogyakarta  adalah mengintervensi Balai Latihan Kerja (BLK) yang ada di daerah sebagai upaya dalam meningkatkan  keterampilan  masyarakat  terkait.  Sedangkan  di  Kabupaten  Cirebon, key message yang perlu ditekankan yaitu pembangunan infrastruktur serta program pelatihan  yang  mempertimbangkan  aspek gender serta pertimbangan  pelibatan perempuan dalam forum.
Pada  tahap  ini,  perlu  adanya  penyusunan  perencanaan  untuk  komunikator yang  bertujuan  untuk  mengetahui  peran  yang  akan  diembannya.  INFID  sebagai komunikator  yaitu  sebagai  penyampai  informasi,  penyampai  usulan  kebijakan, penyampai  pesan  masukan  atau  tanggapan  serta  pemberi  informasi  untuk meningkatkan  pengetahuan  mitra  daerah.  Selain  itu,  INFID  sebagai  komunikator juga  mencoba  melakukan  pendekatan  untuk  mendorong  keterlibatan  semua  pihak dalam setiap program untuk pelaksanaan SDGs.
Pertimbangan  dalam  menentukan  media  yang  tepat  dalam  perencanaan pendampingan  pemerintah  daerah  yakni  bisa  dilihat  dari  penggunaan  FGD, lokakarya, sharing  knowledge dan  audiensi.  Penggunaan non  mediated communication ini dengan pertimbangan eketifitas karena pesan dari diskusi dapat disampaikan langsung. Hal tersebut dipaparkan oleh Ibu Megawati yaitu:
“Temuan-temuan  pun  lebih  enak  didiskusikan  secara  langsung.  Jadi  tatap mata  dua  arah  itu,  lebih  memudahkan  kita  untuk  berkomunikasi  karena ketika dua arah ini, kita juga mendapatkan informasi dari pemda ini”.
Penyusunan  komunikan  dalam  perencanaan  manajemen  komunikasi merupakan  langkah  yang  tidak  boleh  terlewatkan.  Komunikan  akan  berpengaruh terhadap  jalannya  pendampingan  serta  pihak  yang  memberikan feedback. Komunikan  dalam  pendampingan  pemerintah  daerah  yaitu  salah  satunya  adalah Bappeda yang merupakan lembaga pemerintah yang merencanakan dan menyusun hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan di daerah.
Namun,  bukan  hanya  kepada  lembaga  pemerintahan  saja,  INFID  juga berkomunikasi  dengan  Aisyiyah  Cirebon  dan  Koalisi  Perempuan  Indonesia  (KPI) Yogyakara  sebagai  NGO  lokal.  Tujuan  berkomunikasi  dengan  NGO  lokal dipertimbangkan sebagai pihak yang menjembatani pendampingan kepada lembaga pemerintah  masing-masing  daerah  seperti  Bappeda  ataupun  pemerintah  daerah terkait.
Aisyiyah  dipertimbangkan  karena  memiliki  visi  pendidikan  dan  pembinaan perempuan,  berikut  juga  KPI  adalah  NGO  yang  mengedepankan  isu  advokasi kesetaraan gender dan  keadilan gender. Melihat  dari  visi  misi  tersebut,  Aisyiyah dan KPI memiliki tujuan yang sama dengan salah satu fokus SDGs di INFID yaitu tujuan lima (kesetaraan gender ).
Pada  tahapan  perencanaan,  riset-riset  yang  dijalankan  ini,  dalam  teori informasi  organisasi  merupakan  tahapan  dari  pembuatan  untuk  menghilangkan kesamaran informasi. Berdasarkan  hasil-hasil riset, maka pengonsepan masalah ini menjadi  acuan  dalam  perencanaan  pesan.  Hal  itu  dikarenakan  agar  pesan-pesan yang  disampaikan  tepat  sasaran.  Untuk  itu,  informasi  atau  pesan  yang  dikemas disesuaikan  dengan  permasalahan  dari  masing-masing  daerah.  Kabupaten  Cirebon fokus pada permasalahan gender awareness dan gender responsiveness sedangkan Yogyakarta  fokus  pada  akses  ketenagakerjaan.  Dengan  adanya  pengonsepan permasalahan  berdasar  riset,  peneliti  menganalisis  bahwa  pada  tahap  ini  INFID melakukan  pemilihan  sebagai  bagian  dari  tahapan  untuk  mengurangi  kesamaran informasi, agar pesan-pesan yang disampaikan jelas dan tidak bias.
Tahapan  pemilihan  informasi  atau  pesan  juga  merupakan  tahapan  dari pemilihan  pada  teori  informasi  organisasi.  Pemilihan  ini  didasarkan  untuk menerima  beberapa  informasi  dengan  mempersempit  bidang  agar  kesamaran informasi dapat diminimalisir. Dalam mencapai tujuan kemiskinan, selain informasi SDGs secara luas, informasi mengenai pengaruh-pengaruh kesetaraan gender serta pekerjaan  yang  layak  difokuskan.  Dalam  arti,  informasi  mengenai  pengaruh tersebut  dapat  diterima  karena  relevan,  yakni  berpengaruh  dalam  pengurangan kemiskinan sebagaimana yang tergambar pada goal tanpa kemiskinan.
2. Tahap Pengorganisasian Komunikasi INFID dalam Pendampingan Kabupaten Cirebon dan Kota Yogyakarta
Organizing merupakan  tahap  penyusunan  struktur  organisasi  yang  sesuai dengan  tujuan  penyiaran  sumber  daya  yang  dimiliki  dan  lingkungan  yang melingkupinya.  Tujuan  dari  pengorganisasian  ini  adalah  untuk  mengelompokkan kegiatan  sumber  daya  manusia  dan  sumber  daya  lainnya  yang  dimiliki  agar pelaksanaan  berdasarkan  rencana  yang  sebelumnya  dibuat  dan  disusun  dapat dicapai secara efektif.
Program officer merupakan  staf  yang  dikordinasikan  sebagai  komunikator dalam  pendampingan.  Penetapan  program officer didasari karena  memiliki kemampuan managerial, pengetahuan mengenai substansi permasalahan, memiliki gambaran  yang  dalam  mengenai  SDGs  serta  struktur  pelaksanaan  SDGs  di Indonesia.  Di  tingkatan  nasional,  direktur  eksekutif  juga  terlibat  untuk  menetukan aspek strategis dan bertemu dengan high level discussion .
Dalam  mengkordinasikan  staf  internal,  pembagian  atau  spesialisasi  kerja berdasarkan  SOP  yang  ada.  Di  program  SDGs,  kordinasi  dan  komunikasi  utama melalui program manager, program officer serta program asistensi yang didasarkan
pada  struktur  organisasi.  Sedangkan  pelibatan  direktur  eksekutif  dipertimbangkan dengan  beberapa  hal.  Adanya  kerjasama  program officer dengan  SDGs  dan  juga ketimpangan karena tujuan tanpa kemiskinan merupakan persinggunngan dari  dua program  tersebut.  Media  komunikasi  yang  dilakukan  untuk  berkoordinasi  dalam menjalankan tugas yaitu melalui email dan pertemuan langsung seperti rapat. Pengorganisasian pesan-pesan selama proses pendampingan pada pemerintah daerah di Kabupaten Cirebon dan Yogyakarta berputar diantara program manager , program officer dan juga program asisten. Komunikasi vertikal ini  dilakukan untuk menyelaraskan agar program pendampingan berjalan efektif. Peneliti menganalisis bahwa adanya double interact dalam teori informasi organisasi. Double interact ini bertujuan  untuk  memastikan  tugas  yang  dilakukan  sudah  tepat.  Hal  ini  dapat digambarkan melalui adanya komunikasi dua arah diantara dua level yang berbeda, seperti  mengklarifikasi  tugas  pembuatan  format  laporan,  surat  menyurat  oleh program asisten berdasarkan arahan dari program officer sebelumnya.
Kemudian,  INFID  turut  berkoordinasi  dengan  mitra  daerah.  Di    Kabupaten Cirebon  INFID  berkordinasi  dengan  Aisyiyah  Cirebon.  Sedangkan  Yogyakarta dengan  Koalisi  Perempuan  Indonesia  (KPI)  dan  Suara  Nusa  Institut  dalam  hal ketimpangan. Media yang digunakan untuk mengkordinasikan tugas ataupun kerja yakni  publikasi,  laporan  kegiatan, workplan dengan  mitra  daerah  agar  kegiatan pendampingan dapat berjalan sesuai dengan timeline.
3. Tahap Pengarahan atau Penggerakan Komunikasi INFID dalam Pendampingan Kabupaten Cirebon dan Kota Yogyakarta
Actuating dalam hal ini bukan hanya pengarahan atau menggerakkan anggota untuk  mencapai  tujuan  tetapi  juga  sebagai  upaya  untuk  menjadikan  perencanaan menjadi  terealisasi.  Untuk  penggiatan  komunikasi  internal  dalam  pendampingan pemerintah  daerah,  pengarahan  atau  penggiatan  di  INFID  ini  dilakukan  oleh program manager ataupun  direktur  eksekutif  dengan  bertahap  atau  berjenjang. Media komunikasi yang digunakan yaitu sharing dan rapat bulanan. Adapun pesan yang  disampaikan  mengenai    perkembangan  terbaru  SDGs  yang  memang mencakup isu-isu atau tema diluar SDGs sehinga seluruh staf mengetahui informasi terbaru.
Dampak  atau  efek  dari  penggiatan  komunikasi  program  berjalan  sesuai dengan timeline ,  informasi  dapat  menyebar  kepada  seluruh  staf,  memudahkan pemahaman di level bawah, memperjelas gambaran kegiatan kepada pelaksana. Hal tersebut sebagaimana yang diterangkan oleh Pak Bona Tua sebagai program officer SDGs, yaitu:
“Dalam artian SDGs ini secara substansi juga mencakup isu-isu atau tema lainnya.  Jadi  dalam  artian,  pengampu  atau  program  lainnya  juga mendapatkan tambahan atau pengetahuan, bagaimana misalnya strategi atau pengalaman yang dilakukan oleh program SDGs.”
Pendampingan pemerintah daerah dapat pula dikatakan sebagai penggerakan dan  pengarahan.  Penggerakan  dan  pengarahan  yang  dimaksud  adalah  untuk mengupayakan adanya  keberhasilan  di  SDGs  pada  masing-masing  daerah.    Media yang  dipilih  adalah non  mediated  communication seperti  FGD,  lokakarya, workshop,  media briefing ataupun press  conference untuk  memberikan  informasi seputar SDGs. Metode komunikasi untuk pengusulan kebijakan kepada pemerintah daerah tidak dilakukan dengan pendekatan yang keras.
Metode  komunikasi  juga  bisa  didasarkan  kepada mitra  atau  jaringan  dengan memberikan riset, laporan dan capacity building kepada mitra atau jaringan terkait untuk  melakukan  monitoring  terhadap  penggunaan  anggaran  yang  kemudian diadvokasikan  agar  terjadinya  perubahan,  seperti  di  Kabupaten  Cirebon, diadakannya  uji  coba tools monitoring  SDGs  yang  turut  melibatkan  Aisyiyah Cirebon.  Kemudian,  di  Yogyakarta  terdapat  FGD peer  review analisa  fiskal  dan dialog rencana aksi daerah.
Pesan secara menyeluruh untuk Kabupaten Cirebon dan Yogyakarta yaitu no one  leave  behind yaitu  perempuan  yang  termasuk  biasa  ditinggalkan  serta pemerintah  perlu  menempatkan  prioritas  program.  Pesan  yang  ditekankan mengenai  Yogyakarta  adalah  intervensi  BLK  dengan  adanya  keterlibatan  banyak pihak  seperti  Asosiasi  Pengusaha  Indonesia  (APINDO)  dan  Kamar  Dagang  dan Industri Indonesia (KADIN).

## Tabel I Contoh Kegiatan di Yogyakarta
Target dan Sasaran Advokasi Bentuk Kegiatan Identifikasi gap kebijakan (program, anggaran dan kelembagaan) di daerah - Survey need assesment anak muda dan perempuan terhadap pelatihan kerja - Mapping gap kebijakan ketenagakerjaan - Dialog dengan pemerintah di daerah - Workshop dengan organisasi masyarakat sipil - Pembuatan website Pemerintah Nasional memiliki Rencana Aksi Daerah (RAN) SDGs untuk tujuan 8 yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi - Penyusunan RAN SDGs tujuan 8 oleh konsorsium - FGD dan workshop untuk memperkaya RAN SDGs (pelatihan vokasi dan pemagangan) - Dialog dengan pemerintah nasional terutama kementerian ketenagakerjaan - Kunjungan ke BLK - Konfrensi pers Pemerintah daerah memiliki draft Perda tentang pelatihan kerja - Penyusunan kertas kebijakan oleh masyarakat sipil - Dialog kebijakan dengan pemerintah daerah - Asistensi pemerintah dalam
Target dan Sasaran Advokasi Bentuk Kegiatan penyusunan naskah akademik Perda bersama universitas dan sektor swasta Pemerintah daerah memiliki perda pelatihan kerja - Dialog kebijakan dengan pemerintah daerah dan nasional - Penguatan konsorsium masyarakat sipil Terbangunnya kemitraan antara pemerintah daerah, akademisi, masyarakat sipil dan sektor swasta di dalam pelatihan kerja - Dialog regular multi pihak mengenai pelatihan kerja - Media briefing, jurnalis fellowship - Konfrensi pers dan lain-lain
Pelaksanaan  pendampingan  di  Yogyakarta  dapat  dilihat  dengan  pendekatan advokasi  melalui engagement dan  dialog  dengan  pemerintah  daerah,  DPRD, akademisi,  media  dan  pihak  swasta.  Salah  satu  dialog  yaitu  dengan  pemerintah khususnya kementerian ketenagakerjaan dengan masyarakat sipil mengenai rencana aksi SDGs.
Dialog  dengan  pemerintah  daerah  lebih  kepada  dialog  kebijakan  sedangkan terdapat dialog regular antar pihak di daerah mengenai pelatihan kerja. Pelaksanaan pendampingan  lainnya  berbentuk workshop dengan  organisasi  masyarakat  sipil, FGD  dan  workshop  untuk  memperkaya  rencana  aksi  SDGs  (pelatihan  vokasi  dan pemagangan),  serta  dilakukannya  konferensi  pers,  media  briefing  serta  jurnalis fellowship untuk menguatkan dukungan publik terhadap pelatihan kerja.
Kemudian,  pesan  yang  ditekankan  mengenai  Kabupaten  Cirebon  sesuai dengan  semangat  SDGs  yang  responsif gender ,  inklusif  dan  transformatif  seperti penyusunan  pelatihan  kerja  yang  mempertimbangkan  aspek gender serta peningkatan capacity building agar perempuan dapat dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
Tabel II Contoh Kegiatan di Kabupaten Cirebon Outcome Kegiatan Terbentuknya kepanitiaan bersama sekaligus komite penyusunan Rencana Aksi SDGs di Kabupaten Cirebon yang terdiri atas organisasi perempuan, masyarakat sipil dan pemerintah dalam pelaksanaan SDGs
Pertemuan dengan organisasi masyarakat sipil mitra MAMPU, Kibbla, GOW dan perguruan tinggi di Kabupaen Cirebon Diskusi terbatas dengan Bappeda dan organisasi perangkat daerah di Kabupaten Cirebon Audiensi dengan Bupati Kabupaten Cirebon Lokakarya tenatng inisiasi pembentukan panitia bersama yang dihadiri oleh organisasi masyarakat sipil, organisasi perangkat daerah dan perguruan tinggi Media briefing untuk media lokal
Keterlibatan  perempuan  ini  juga  dapat  terlihat  dalam  suatu  pendampingan yakni  untuk  mendorong  terbentuknya  kepanitiaan  bersama  sekaligus  komite penyusunan Rencana Aksi SDGs di Kabupaten Cirebon yang terdiri dari organisasi perempuan,  masyarakat  sipil    dan  pemerintah  dalam  pelaksanaan  SDGs. Pelaksanaan  pendampingan  yang  dilakukan  diantaranya  pertemuan  langsung, diskusi  terbatas,  audiensi,  lokakarya  dan  juga  media briefing .  Dampak  dari pelaksanaan  pendampingan  tersebut  bukan  hanya  mendorong  dukungan  dan komitmen  dari  pemerintah  daerah  seperti  Bappeda,  tetapi  juga  mendorong keterlibatan  dan  dukungan  media,  organisasi  masyarakat  sipil  serta woman  right organization (WRO)  yang  diimplementasikan  salah  satunya  melalui  pertemuan dengan  organisasi  mitra  MAMPU,  Kibbla,  GOW  dan  perguruan  tinggi  di Kabupaten Cirebon.
Pada  tahap  pengarahan  atau  penggerakan,  media  penyampai  pesan  dalam pendampingan  pemerintah  daerah  berupa  FGD,  lokakarya, workshop ataupun seminar.  Penggunaan  media non  mediated  communication ini,  merupakan  siklus perilaku  ( behavior  cycles )  dalam  teori  informasi  organisasi.  Dimana  dalam menyampaikan  usulan,  masukan  ataupun  advokasi  kebijakan  memang  merupakan media  yang  selalu  INFID  lakukan,  termasuk  dalam  pendampingan  pemerintah daerah  Kabupaten  Cirebon  dan  Yogyakarta.  Kemudian,  pelibatan  pemerintah  dan organisasi  pemerintah  dalam  setiap  pendampingan,  baik  dalam  bentuk  diskusi, FGD,  seminar  dan  bentuk  lainnya,  merupakan  bentuk  aturan  tindakan  atau assembly  rules yang  menuntun  pilihan  kebiasaan  yang  digunakan  untuk menyelesaikan  proses-proses  pendampingan.  Keterlibatan  dari  berbagai  pihak  ini merupakan assembly  rules ,  dimana  sesuai  dengan  cara  kerja  SDGs  yaitu mendorong dan melibatkan multipihak.
Penerapan  manajemen  komunikasi  INFID  bertujuan  untuk  menimbulkan dampak komunikasi seperti dampak kognitif, afektif serta konatif  kepada mitra dan pemerintah  daerah  terkait.  Penggunaan  media  dalam  pendampingan  lebih menggunakan non mediated communication terutama pada tahap pengorganisasian dan  pengerahan  komunikasi.  Hal  itu  dipertimbangkan  karena  adanya  umpan  balik langsung atau immediated feedback . Penggunaan berbagai media juga dapat terlihat dengan adanya pelibatan pers terutama pada tahap pengerahan komunikasi. Hal itu dapat  terlihat  adanya  konfrensi  pers,  media briefing serta  jurnalis fellowship di Yogyakarta  dan  media briefing untuk  media  lokal  di  Kabupaten  Cirebon. Keterlibatan dengan pers menekankan adanya publicly yakni dikarenakan pesannya tidak  ditujukan  kepada  perseorangan  tertentu  yang ekslusif,  tetapi  bersifat terbuka untuk umum atau publik.
4. Tahap  Pengendalian  Komunikasi  INFID  dalam  Pendampingan  Kabupaten Cirebon dan Kota Yogyakarta
Tahap  pengendalian  atau controlling bertujuan  untuk  melihat,  memantau jalannya  organisasi  dan  kegiatan  yang  dilakukan,  menilai  tercapainya  tujuan  serta
melihat  faktor  apa  saja  yang  dapat  mendukung  sekaligus  menghambat  baik  untuk organisasi ataupun untuk kegiatan terkait. Di INFID, terdapat kegiatan controlling dalam  pendampingan  daerah  yang  disebut monitoring dan  evaluasi  (monev). Pengendalian  kepada  pemerintah  daerah  dilakukan  oleh  program officer dan  juga berkolaborasi  dengan  program manager dan  program  asisten. Controlling diutamakan dapat dilakukan oleh mitra daerah. Di Kabupaten Cirebon berkordinasi dengan  Aisyiyah  Cirebon  dan  di  Yogyakarta  berkordinasi  dengan  Koalisi Perempuan Indonesia serta Suara Nusa Institut dalam hal ketimpangan.
Pendekatan  komunikasi  dapat  dilakukan  secara  langsung  melalui email, whatsapp  juga  telepon  ataupun  mengundang  ke  dalam  lokakarya.  Tetapi  dengan mitra  daerah  lainnya,  mereka  sendiri  yang  melakukan  kordinasi  langsung  dengan Aisyiyah  Cirebon  ataupun  KPI  Yogya.  Mengenai  hal  tersebut,  program officer SDGs menjelaskan:
“Supaya,  kembali  lagi,  mitra  daerah  itu  pertama  secara  kapasitas  naik, kemampuan  advokasi,  pengetahuan  dan  lainnya.  Terus  yang  kedua  juga, secara  kapasitas  kemampuan  kita  juga  tidak  bisa  untuk  ngurusin  semua daerah langsung.”
Riset  dapat  dijadikan  media  untuk  mengetahui  sejauh  mana  program pemerintah  dijalankan.  Di  Cirebon,  berkordinasi  dengan  di  Cirebon  terdapat koordinasi  dengan  Universitas  Muhammadiyah  Cirebon  (UMC),  Bappeda, DPPKBP3A,  KPI  Cirebon,  WCC  Balqis  dan  Dinas  sosial  Cirebon.  Sedangkan  di Yogyakarta  terdapat  kordinasi  dengan  CIQAL,  Bappeda  DIY,  Kadin  DIY,  PBHI DIY, Forum LSM DIY, Aisyiyah Pusat atau DIY. Hasil-hasil riset di diseminasikan melalui  FGD,  lokakarya,  dan  konfrensi  pers.  Faktor  keberhasilan  dari  adanya pendampingan  pemerintah  daerah  dapat  dilihat  dari  dua  hal,  yakni  pertama, pemerintah  mengikutsertakan  organisasi  non  pemerintah.  Kedua,  ada  faktor keterlibatan  masyarakat  melahirkan trust kepada  pemerintah  sebagaimana  yang diterangkan oleh Pak Bona Tua sebagai key informan II:
“Jadi dalam artian, dari sisi paling mudah kita melihat, memonitor dari sisi angka,  kuantitatif,  data  dan  statistik  dan  kita  juga  melihat  dari  sisi  proses, terlepas  dari  pencapaiannya  gagal  atau  tidak.  Pelibatan  multipihak,  itu sudah hal-hal praktik baik, entah apakah itu gagal atau tidak, kan ada faktor- faktor lain yang bisa mempengaruhi kemiskinan.”
Dalam  tahapan  pengendalian,  implementasinya  bukan  kepada  pengendalian ataupun controlling kepada  komunikator,  tetapi  lebih  kepada    komunikan  yaitu pemerintah  daerah  dari  Kabupaten  Cirebon  dan  juga  Yogyakarta.  Komunikator yaitu  pihak  INFID  yang  berkordinasi  dengan  organisasi  non  pemerintah  lainnya lebih melihat proses dan pengawalan dari kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh
pemerintah.  Adapun  pengendalian  dalam  tahap  ini  juga  bukan  melakukan pengendalian  atau controlling dalam  penggunaan  medianya,  tetapi  media komunikasi ini menjadi saluran untuk mengetahui sejauh mana kebijakan. Sehingga yang lebih ditekankan pada tahap ini adalah pengendalian kepada komunikan yakni pemerintah daerah.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelaahan  data  di  lapangan  dan  pembahasan,  dapat disimpulkan  bahwa  manajemen  komunikasi  INFID  dalam  melakukan  pendampingan pemerintah  daerah  di  Kabupaten  Cirebon  dan  Yogyakarta  cukup  berbeda.  Hal  ini didasarkan  pada  pesan,  komunikan  serta  pola  komunikasi  yang  digiatkan  dalam pelaksanaannya.  Pesan  dalam  pengurangan  kemiskinan  pada  Kabupaten  Cirebon lebih mengarah  kepada  aspek gender dimana  permasalahan gender  responsiveness dan gender  awareness perlu  digarisbawahi.  Sedangkan  di  Yogyakarta,  pesan  lebih mengarah kepada sisi ketenagakerjaan.
Banyaknya aktivitas komunikasi yang dilakukan dalam pendampingan pemerintah daerah,  membuat  aktivitas  komunikasi  INFID  menjadi  dinamis.  Jika  dilihat  dari  segi komunikan,  INFID  selalu  berkomunikasi  pada  mitra-mitra  terkait  seperti  Aisyiah Cirebon  di  Kabupaten  Cirebon.  Sementara  di  Yogyakarta  terdapat  KPI  Yogya,  Suara Nusa Institut dalam hal ketimpangan serta pihak swasta seperti KADIN dan APINDO. Selain  mitra  daerah,  INFID  juga  mendorong  keterlibatan  pihak  lain  seperti  Bappeda, dinas  sosial,  kementerian  ketenagakerjaan  ataupun  pemerintah  daerah  di  Kabupaten Cirebon  dan  Yogyakarta    untuk  mengentaskan  masalah-masalah  yang  mempengaruhi faktor-faktor kemiskinan.
Manajemen  komunikasi  INFID  dalam  pendampingan  di  Kabupaten  Cirebon  dan Kota  Yogyakarta  cukup  sistemik  dan  terintegrasi  terutama  dalam  tahap  perencanaan, pengorganisasian  serta  penggerakan  atau  pengarahan.  Pada  tiga  tahap  tersebut,  unsur- unsur  komunikasi  yaitu  komunikator,  pesan,  media,  komunikan  atau  khalayak diidentifikasi  dan  turut  digiatkan  dalam  penerapan.  Pada  tahap  pengorganisasian  dan pengarahan,  manajemen  komunikasi  INFID  menjadi  dua  bentuk  yaitu  internal  dan eksternal.  Internal  dilakukan  kepada  staf  yang  bekerja  di  INFID  sedangkan  eksternal dilakukan  kepada  mitra  daerah  dan  pemerintah  daerah.  Dalam  tahapan  pengendalian yang dilakukan oleh INFID dalam pendampingan kepada pemerintah daerah. Terdapat unsur  dari  manajemen  komunikasi  yang  tertinggal  seperti  komunikator,  media  serta efeknya.  Pengendalian  ini  hanya  berfokus  pada  komunikan  saja  atau  khalayak  saja sehingga kurang adanya sinergitas dan efektifitas dalam hal pengendalian.

## BIBLIOGRAFI
Abidin, Yusuf Zainal. (2015). Manajemen Komunikasi: Filosofi, Konsep, dan Aplikasi. Bandung: Pustaka Setia.
Avianto,  Bhakti  Nur.  (2017).  Analisis  Pengembangan  Home  Industri  Unggulan  Kaos Etnik  Khas  Cirebon  Di  Kecamatan  Plered  Kabupaten  Cirebon. Syntax  Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia , 2 (5), 48–57.
Azwar,  Budi.  (2014).  Program  Pemberdayaan  Masyarakat  Dalam  Penanggulangan Kemiskinan  di  Kabupaten  Kampar  (Studi  Tentang  Efektifitas  Bantuan  Dana Bergulir Sektor Agribisnis). MENARA , 13 (1), 102–117.
Fatimah,  Siti,  Arifin,  Isep  Zaenal,  &  Sumpena,  Deden.  (2019).  Komunikasi Pemberdayaan  Masyarakat  melalui  Kegiatan  Program  Keluarga  Harapan. Prophetica:  Scientific  and  Research  Journal  of  Islamic  Communication  and Broadcasting , 5 (1), 63–80.
Hoelman,  Mickael  B.,  Parhusip,  Bona  Tua  Parlinggoman,  Eko,  Sutoro,  Bahagijo, Sugeng,  &  Santono,  Hamong.  (2016).  Sustainable  Development  Goals-SDGs Panduan  Untuk  Pemerintah  Daerah  (Kota  dan  Kabupaten)  dan  Pemangku Kepentingan Daerah. Sustain Dev , 1–92.
Kartika,  Ray  Septianis.  (2012).  Partisipasi  masyarakat  dalam  mengelola  Alokasi  Dana Desa  (ADD)  di  Desa  Tegeswetan  dan  Desa  Jangkrikan  Kecamatan  Kepil Kabupaten  Wonosobo. Jurnal  Bina  Praja:  Journal  of  Home  Affairs  Governance , 4 (3), 179–188.
Moleong,  Lexy  J.  (2019). Metodologi  penelitian  kualitatif .  Bandung:  PT  Remaja Rosdakarya.
Saragih, Ramainim, & Agung, Sarwititi. (2018). Peran Komunikasi Politik Pemerintah Dalam Upaya Peningkatan Partisipatif Masyarakat Dalam Pemanfaatan Dana Desa (Penggalian  Bentuk  Komunikasi  Warga  Masyarakat  Terhadap  Penggunaan  Dana Desa). Reformasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik , 7 (1).
Sarmiati,  Sarmiati.  (2014).  Strategi  Komunikasi  Berbasis  Kearifan  Lokal  dalam Penanggulangan Kemiskinan. Jurnal Ilmu Komunikasi , 10 (1).
Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Manajemen . Bandung: Alfabeta.
Suhaeri,  Suhaeri.  (2018).  Strategi  Komunikasi  Inovasi  Dalam  Meminimalisir  Konflik Horizontal Pengemudi Taksi Online Dan Konvensional Di Kota Bandung. Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia , 3 (2), 122–131.
Suprapto,  Tommy.  (2011). Pengantar  Ilmu  Komunikasi  dan  Peran  Manajemen  dalam Komunikasi . CAPS.
Syamsi,  Syahrul.  (2015).  Partisipasi  masyarakat  dalam  mengontrol  penggunaan anggaran dana desa. JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik , 3 (1).
Triyanto, Deni. (2018). Analisis Kinerja Pendamping Desa Dalam Upaya Membangun Kemandirian Desa. Mimbar: Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik , 7 (2), 56–62.