## PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH; ANTARA CITA DAN FAKTA
Oleh Farid Setiawan
Peneliti Lentera Research Institute Yogyakarta E-Mail: faik_jpr@yahoo.com/faik.jpr@gmail.com

## ABSTRACT
The  history  of  establishment  and  development  of  Muhammadiyah  educational institution, beside to produce educated elites who are able to be social figure and able to compete western education (Dutch), it is also intended to empower poverty. It is a pity,  the  rapid  development  of  Muhammadiyah  education  isn't  balanced  by professional management. The organizational management tends to be traditional; it couldn't accommodate meaningful penetration for the sake Muhammadiyah's interest. Its  fact  influenced  toward  shifting  of  orientation  to  fulfill  pragmatic  and  short  term needs.  Therefore,  the  leading  is  needed  to  avoid  Muhammadiyah  education  from splitting away its idealism and the history of caring poverty.
Keywords: Traditional  Islamic  Boarding  School,  Reformation  of  Muhammadiyah Education

## A. Pendahuluan
Muhammadiyah sebagai sebuah gerakan dakwah amar ma’ruf nah i munkar, lahir di  bumi  nusantara  ini  bukanlah  berangkat  dari  ruang  yang  serba  kosong.  Kelahiran Muhammadiyah  pada tahun 1912M/1330H  tersebut  tentunya  di  latarbelakangi  oleh serangkaian  kompleksitas  persoalan  bangsa.  Kejumudan  keberagamaan  serta terpuruknya  pendidikan  masyarakat  Indonesia  merupakan  beberapa  sebab  kelahiran Muhammadiyah. Demikian halnya dengan  tingginya  angka  kemiskinan  yang menjadikan bangsa ini seolah di pandang sebelah mata oleh pihak kolonialis, Hindia- Belanda.
Adalah  Ahmad  Dahlan  (1869-1923)  yang  mencoba  mengurai  benang  merah persoalan bangsa tersebut. Berbekal pada kapasitas diri Kiai Dahlan yang di atas rata- rata,  mengajak  pria  kelahiran  kampung  Kauman  Yogyakarta  itu  turut  andil  dalam menyembuhkan  penyakit  bangsanya.  Dalam  benaknya,  obat  paling mujarab  untuk menyembuhkan  penyakit tersebut dapat  dilakukan  melalui  reformasi  pendidikan. Untuk mewujudkan  komitmen terhadap reformasi  pendidikan, Kiai Dahlan  tidak segan-segan dalam berbuat. Sepanjang hidupnya, suami Nyai Walidah (Nyai Dahlan)
harus  rela  mewakafkan  seluruh  pikiran,  harta-benda serta tenaganya  demi  cita-cita mulia dalam membangun masyarakat Islam di Indonesia.
Keberadaan Kiai Dahlan  pada  masa  itu memang dihadapkan  dengan  segala persoalan  masyarakat  yang  sangat  kritis.  Corak  keberagamaan  yang  senantiasa “meng -agama- kan  budaya”  menuntut  pria  bernama  kecil  Muhammad  Darwis y itu harus  bermandi  keringat  dalam  meluruskan kayakinan (aqidah) dan  ibadah masyarakat, sebagaimana ajaran Islam yang otentik. Dalam aspek aqidah, masyarakat Indonesia  masih terbelenggu  dengan  segala  praktik-praktik  kepercayaan  terhadap benda-benda  keramat,  seperti:  keris,  tombak,  batu  aji,  percaya  adanya  hari  baik  dan buruk serta percaya terhadap kesaktian makam para wali. Begitu pula dengan praktik ibadah,  masyarakat masih  saja  menggabungkan  ajaran  Islam  dengan  ritual  agama Hindu-Budha.  Tidak  sedikit di  antara masyarakat  yang  menjalankan selametan, mengirim  do’a  beserta  sesajian  terhadap  leluhur,  upacara  kematian  hingga  masa kelahiran. Beberapa aktivitas masyarakat yang demikian tentunya tidak pernah dapat lepas akan peran ulama di dalamnya.

## B. Pendidikan Muhammadiyah dalam Lintasan Sejarah
Potret kehidupan masyarakat sebagaimana disebutkan di atas telah menempatkan para  ulama  sebagai  pusat  segala aktivitas  keagamaan warga. Di  samping sebagai seorang  alim  yang  memiliki  kharisma  dimata  masyarakat,  ulama  juga  berperan sebagai  tabib (dokter),  konsultan  magis  serta  berfungsi pula menjadi  guru.  Peran ganda  atau  multi  fungsi  yang  dimiliki  oleh  ulama  acapkali  menyebabkan  tokoh kharismatik  tersebut  sulit  dijangkau  oleh  masyarakat  awam.  Hanya  orang-orang tertentu  di  sekitar  ulamalah  yang  dapat  menjadi  komunikator dan/atau mediator. Di antara mereka-mereka  yang  menjadi  mediator  tersebut  tiada  lain  adalah  para  santri yang di didik di pesantren tempat para ulama mengabdikan diri.
Pernyataan Abdurrahman Wahid, sebagaimana dikutip oleh Syafii Maarif (1987: 57),  telah  menegaskan  keberadaan  ulama  di  pesantren.  Menurutnya,  seorang  ulama beserta  para  pembantunya  merupakan  satu-satunya  hierarki  kekuasaan  yang  sangat
diakui  di  pesantren.  Kekuasaan  ulama  bersifat  mutlak  atas  santrinya.  Sehingga  para santri  merasa  terikat  dengan  ulama  sepanjang  hidupnya,  setidak-tidaknya  sebagai sumber  ilham  dan  bantuan  moral  bagi  kehidupan  perorangan.  Bahkan,  ulama seringkali dianggap sebagai sosok yang ma’shum (tanpa salah).
Kategori  ulama  tersebut,  menurut  Kuntowijoyo  (2001: 36),  hanya  terjadi  pada masa  pra-industrial  (zaman  klasik/zaman  pra  kemerdekaan).  Dalam  buku “Muslim Tanpa  Masjid;  Esai-Esai  Agama,  Budaya,  Politik Dalam  Bingkai  Strukturalisme Transendental” ,  Kuntowijoyo menuturkan  bahwa  hubungan  santri  dengan  ulama terjalin sangat kuat. Model komunikasi timbal-balik antara santri dengan ulama hanya berjalan melalui oral (lisan). Sesekali, ulama tidak segan-segan untuk datang apabila diundang mantan  santrinya. Sebaliknya, para  santri dan/atau mantan  santri  menjadi wajib  hukumnya  untuk sowan kehadapan  ulama.  Kedekatan  interaksi kultural itu muncul sebagai akibat dari perjalanan waktu yang cukup panjang dalam pelaksanaan proses belajar mengajar di pesantren.
Memasuki  abad  ke dua  puluh,  keberadaan  pesantren  merupakan  suatu  lembaga pendidikan yang cukup diminati banyak orang. Model pembelajaran klasikal dengan inti materi  yang menekankan pembahasan kitab-kitab klasik, menarik keterpesonaan masyarakat untuk masuk di pesantren. Hal itu disebabkan karena tingkat penguasaan kitab-kitab  klasik pada  masa  itu merupakan  suatu  ukuran  bagi  tinggi  rendahnya pemahaman  keagamaan  seseorang.  Kitab-kitab  klasik  yang  diajarkan  di  pesantren dapat  di  golongkan  menjadi  delapan  kelompok,  seperti: nahwu/sharaf, fiqh, ushul fiqh, tafsir, hadits, tauhid, tasawuf dan etika, serta beberapa cabang ilmu lain semisal tarikh dan balaghah. Secara  umum,  tempat  pelaksanaan  belajar  mengajar  yang  di lakukan di pesantren itu berada di masjid-masjid, surau dan/atau tempat tinggal para ulama.
Meskipun diminati  banyak  orang,  akan  tetapi,  sebagai  sebuah  lembaga pendidikan,  pesantren dimasa klasik  belumlah  mengenal  kurikulum  dan  ijazah. Lamanya  seseorang  “ nyantri ”  dapat dilihat dari  kecenderungan  pemahaman  tentang kitab-kitab  klasik  yang  dikuasainya.  Hal  inilah yang  menjadikan  predikat  seseorang
sebagai  alumnus  pesantren  tidak  dapat diukur melalui  hitungan  waktu. Di  samping itu, seragam wajib yang selalu dikenakan oleh para santri tiada lain berupa sarung dan peci. Di pesantren klasik, proses pelaksanaan belajar mengajarnya dilakukan dengan model melingkar, dimana para peserta didik mengelilingi ulama.
Kategori  santri  di  pesantren  juga  memiliki  istilah-istilah  yang  cukup  variatif.  Di lingkungan  pesantren  terdapat  sebuah  pameo  santri gudhiken (baca:  terserang penyakit gatal). Predikat semacam itu di berikan kepada semua peserta didik sebagai prasyarat “diakuinya”  yang bersangkutan sebagai seorang santri. Dalam  makna lain, seseorang  belum  dikatakan  sebagai  santri  apabila  tidak  terserang  penyakit gudhiken terlebih  dahulu.  Gejala  keberadaan  santri gudhiken tersebut  menandakan  adanya potret kehidupan pesantren klasik yang serba kumuh dan kotor.
Ditinjau dari  aspek  bermukimnya,  keberadaan  santri  di sebuah pesantren  dapat dikelompokkan  menjadi  dua  golongan.  Menurut  Haidar  Putra  Daulay  (2007: 64), jenis-jenis  santri  di  pesantren  terdiri  dari,  santri  mukim  dan  santri kalong.  Jenis pertama menggambarkan kondisi seorang santri  yang tempat tinggalnya berasal dari luar lingkungan  pesantren,  sehingga mereka harus  bermukim  (mondok)  selama nyantri. Sementara, jenis kedua adalah para santri  yang tempat tinggalnya berada di lingkungan  pesantren.  Kedekatan jarak antara rumah  dengan  pesantren  acapkali menjadikan  para  santri  hilir-mudik  dari  rumah  ke  pesantren.  Sesekali santri akan datang ke pesantren selama ada jadwal-jadwal tertentu dalam belajar, setelah itu akan kembali lagi ke rumah.
Bagaimanapun juga, pondok pesantren pada awal abad keduapuluh telah memberi kontribusi luar biasa terkait dengan persebaran Islam di Indonesia. Sekalipun hingga saat  sekarang,  banyak  sejarawan  yang  belum  menemukan  titik  awal  kelahiran pesantren. Namun, aspek pembelajaran  yang menekankan pendekatan hafalan kitab- kitab klasik berdampak pada tingginya ketaatan peserta didik terhadap agama Islam. Ketaatan  terhadap  ajaran  Islam  serta upaya  menjunjung  tinggi Al- Qur’an  sebagai pedoman hidup manusia itu kadangkala diperlakukan secara berlebihan.
Sebagai  bukti  ketaatan  sekaligus  menjunjung  tinggi kitabullah, Al- Qur’an,  para santri seringkali berjalan sambil menyunggi (baca: memikul) kitab suci di atas kepala. Hal  itu biasanya  berlangsung pada  saat  para  santri  hendak  berangkat  ke  pesantren untuk menuntut ilmu. Kendati demikian, banyak sejarawan yang menyebutkan bahwa lingkungan  pesantren-pesantren  klasik  juga  dapat  dimaknai  sebagai  penyumbang terbesar kepercayaan animisme dan dinamisme masyarakat.
Kondisi kehidupan pendidikan di pesantren itulah yang sangat bertolak belakang dengan  apa  yang dipelajari di  sekolah-sekolah  kolonial  Hindia-Belanda. Disaat para santri  di  pesantren  tengah  mendalami  ilmu-ilmu  yang  terkandung  dalam  kitab-kitab klasik,  para  siswa  didikan  sekolah  Hindia-Belanda  telah  memperdalam  pengetahuan umum lainnya. Kondisi umat yang demikian tentunya menjadi sangat sulit bagi warga bangsa Indonesia untuk keluar dari penjajahan kolonialisme. Sebab tidaklah mungkin senjata  meriam  dapat  dikalahkan  dengan  cara  memberikan  sesajian  pada  kuburan- kuburan  para  wali. Demikian  juga tidaklah  mungkin  umat  Islam  dapat  menguasai bangsa  ini  kembali  dengan  cara  berzikir  di  atas  sajadah  dari  pagi  hingga  petang. Sementara, para  peserta  didik  keluaran  sekolah  Belanda  telah  menguasai  ilmu-ilmu modern,  seperti;  matematika,  fisika,  kimia,  kedokteran,  sosiologi,  politik,  biologi, teknologi dll.
Kultur  pendidikan  tradisional  (pesantren)  yang membelenggu sebagian  besar masyarakat  Indonesia  itulah  yang  hendak dibongkar oleh Kiai Dahlan.  Paradigma mengenai  reformasi  pendidikan  Islam  tersebut  tentunya dibidikkan dalam  rangka mengembalikan kemampuan daya  saing  dan  daya  sanding  pendidikan  umat  Islam untuk mengimbangi  produk  (siswa)  sekolah  kolonial  Belanda. Sehubungan  dengan itu,  gagasan  Soebardi  dan  Lee,  yang  dikutip  oleh  Achmad  Jainuri  (1990:  43)    telah menjelaskan secara lugas perihal lembaga pendidikan Muhammadiyah. Menurutnya, Kiai Dahlan  sangat  berkeinginan  untuk  mencetak  ”elit”  muslim  terdidik  yang memiliki  identitas  Islam  yang  kuat  sehingga  mampu  memberikan  bimbingan  dan keteladanan  terhadap  masyarakat,  dan  juga  sekaligus  sebagai  kekuatan  untuk
mengimbangi tantangan  kaum elit sekuler berpendidikan Barat  yang dihasilkan oleh sistem pendidikan Belanda.
Berangkat dari keinginan tersebut di atas, Kiai Dahlan mencoba menerobos sekat- sekat budaya masyarakat melalui penggabungan ilmu agama dengan ilmu-ilmu umum (integrasi  ilmu  pengetahuan) di  dalam  dunia  pendidikan  Islam.  Sulit  dibayangkan bagaimana kegigihan Kiai Dahlan pada masa itu untuk menghilangkan dikotomisasi (pembedaan) antara  ilmu  agama  dengan  ilmu  umum dimata masyarakat  awam. Keyakinan  yang terpatri cukup kuat untuk membangkitkan kesadaran warga-bangsa, menjadikan Kiai Dahlan melakukan ijtihad pendidikan dengan mengambil sisi positif dari pendidikan yang digunakan oleh pihak Barat, kolonial Hindia Belanda.
Yusron Asrofie (2005:73-74), mengungkapkan  bahwa  pada  tahun 1912 Kiai Dahlan  mendirikan  sekolah  bernama Madrasah  Ibtidaiyah  Diniyah  Islamiah.  Dan pada  tahun 1918 Beliau mendirikan Sekolah  Menengah yang diberi nama Qismu Arqa dan  bertempat  di rumahnya  sendiri.  Jelang  beberapa  waktu, tepatnya  tahun 1920,  sekolah  tersebut  berubah  menjadi  pondok  Muhammadiyah.  Sekolah  ini mencoba mengambil sistem pendidikan Barat yang dianggap relevan, yang waktu itu sangat dibenci oleh para ulama kolot. Dalam kurikulum pengajarannya, di samping di berikan  mata  pelajaran  dari  kitab-kitab  para  ulama  klasik,  juga diberikan  ilmu pengetahuan  karya  pemikir  dan  ulama-ulama  modern. Demikian  halnya  dengan tata ruang yang  digunakan Kiai Dahlan.  Sekolah tersebut berada  di sebuah  ruang  tamu rumahnya dan telah menggunakan meja, bangku, serta papan tulis. Sedangkan, dalam proses pembelajarannya, para siswa telah diajarkan menyanyi do re mi fa sol.
Langkah Kiai Dahlan dalam melakukan reformasi pendidikan, sebagaimana pola pendidikan  modern,  memunculkan  sejumlah  kritikan dari  para  ulama  tradisional. Pada  masa  itu, Kiai Dahlan  telah dituduh oleh  banyak  ulama  sebagai  orang  yang murtad  dan  menjadi  Kristen.  Namun,  tetap  saja  kritikan-kritikan  dari  para  ulama tersebut  tidak  dihiraukannya. Komitmennya  untuk mengembangkan integrasi  ilmu pengetahuan  umum  dengan  ilmu  agama  dalam  dunia  pendidikan  semakin
membuatnya yakin bahwa reformasi pendidikan adalah pilihan tepat dan obat paling mujarab dalam menyadarkan umat Islam masa itu.
Ijtihad pendidikan yang dilakukan oleh Kiai Dahlan tersebut merupakan buah dari hasil perenungan cukup panjang yang didasari oleh kemampuannya dalam melakukan interpretasi teks-teks agama (Islam) atas kebutuhan masyarakat. Kontekstualisasi teks sebagaimana  kebutuhan  pendidikan  masyarakat  merupakan  salah  satu  kategori  yang menandakan  bahwa  spiritualitas  agama  harus  sesuai  dengan kondisi sosial  yang sedang berkembang. Dengan demikian, Islam menjadi agama yang berkemajuan dan sebagai rahmat bagi seluruh alam.
Abdul Munir Mulkhan (2007: 2) mengungkapkan bahwa model interpretasi ajaran Islam lewat jalur pendidikan yang dilakukan oleh Kiai Dahlan terdiri dari empat cara, pertama memberikan pengajaran (pembelajaran) agama Islam kepada murid-murid di sekolah  Gubernemant dan  swasta  lain. Kedua,  menyelenggarakan  sekolah  sendiri. Ketiga,  memberikan  pendidikan  tentang  cara  hidup  muslim  kepada  anak-anak terlantar,  anak-anak  jalanan,  dan  anak-anak  nakal  melalui  lembaga Fathul  Asror Miftahus  Sa’adah . Keempat,  memberi  pengajaran  Islam  kepada  masyarakat  umum melalui guru keliling (muballigh) dan guru desa.
Tujuan dari apa yang telah dikerjakan oleh Kiai Dahlan tersebut tiada lain adalah mengadakan proses pembelajaran (transfer of learning), pengembangan pengetahuan (transfer  of  knowledge),  pengalihan  nilai (transfer  of  values),  serta  pengalihan prinsip-prinsip (transfer  of  principles) Islam  demi  terwujudnya  tatanan  masyarakat yang  sebenar-benarnya,  atau  masyarakat  madani (civil  society).  Semua  kegiatan- kegiatan pembelajaran itu difungsikan sebagai prasyarat dalam membangun kearifan diri (self wisdom) peserta didik.
Kearifan  diri (self  wisdom) peserta  didik  dapat  tercipta dengan  baik apabila  di dalam naluri dan pribadinya tertanam kuat akan mentalitas Al- Qur’an. Terkait dengan hal itu,  Ahmad  Syafii  Maarif  (1997: 37)  mengungkapkan apabila  mentalitas  yang dibentuk oleh Al- Qur’an adalah mental orang -orang yang merdeka, bukannya mental manusia  yang  seolah-olah  merdeka.  Dalam  pemahaman  demikian,  muncul  kesan
adanya kemauan serta tuntutan kuat agar peserta didik dapat menjadi diri sendiri serta tidak takut dengan semua mahluk hidup, misalnya pejabat dan/atau atasan sekalipun. Peserta  didik  bermental  demikian  itu  hanyalah  takut  pada  Allah  s.w.t.,  sebagaimana ketentuan  dari  ajaran  tauhid.  Karenanya,  tipe  peserta  didik  yang  dikehendaki  Al- Q ur’an  tersebut adalah mereka  yang full  human,  bukan sub-human. Dalam rangka pencapaian tujuan yang dimaksud maka lembaga pendidikan (Muhammadiyah) perlu melakukan tajdid pendidikan.
Tajdid  pendidikan tersebut merupakan suatu upaya  peneguhan  prinsip  dan identitas  pendidikan  Muhammadiyah  dalam  menghadapi  kecenderungan  dunia global.  Kita  perlu  menyadari  bahwa  kondisi  masyarakat  sekarang  ini  sedang mengarah  pada narasi  kehidupan  manusia  yang  mengunggulkan  budaya  simbolik. Menanggapi  hal  itu,  banyak  para  pengamat  yang  telah  mengklasifikasikan  bahwa kehidupan  manusia  zaman  sekarang  adalah  pertanda  bagi  munculnya  masyarakat simbolik.
Konfigurasi  politik  dunia,  sebagaimana dilansir oleh  Samuel  Huntington  (2004: 4) menyebutkan  bahwa  tahun-tahun  setelah  berakhirnya  perang  dingin  (1990an) merupakan saksi sejarah bagi dimulainya perubahan-perubahan identitas dan simbol- simbol secara dramatis. Hampir sebagian besar manusia di dunia bersembunyi dibalik keunggulan  simbol  dan  budaya  masing-masing.  Oleh  sebab  itu,  penting  kiranya lembaga pendidikan Muhammadiyah dapat mengedepankan aspek simbolitas sebagai salah  satu  daya  tawar (bargaining) dan  daya  tarik  terhadap  masyarakat. Simbol  dan budaya  lembaga  pendidikan  Muhammadiyah  tersebut  sesungguhnya  berada  pada konsep  tajdid  pendidikan  yang  diwujudkan  melalui  mata  pelajaran pendidikan Al- Islam, Kemuhammadiyahan dan Bahasa Arab (ISMUBA).

## C. Potret Pendidikan Muhammadiyah Masa Kini
Tajdid pendidikan, sebagaimana diungkapkan oleh Noeng Muhadjir (2005: 133), adalah sebuah prinsip untuk menggabungkan antara ilmu pengetahuan umum dengan ilmu  agama. Dalam  makna  lain,  proses  pemberdayaan  masyarakat  Islam  pada  era
sekarang ini dapat diartikulasikan melalui komitmen untuk menguasi kemajuan Ilmu Pengetahuan  dan  Teknologi  (IPTEK)  yang diberi ruh spiritualitas  Islam.  Tajdid pendidikan yang demikian itu memiliki landasan filosofis cukup kuat, dimana, Islam merupakan  induknya  ilmu  empirik-eksperimental  serta  induknya  teknologi.  Model integrasi  pendidikan  umum  dengan  pendidikan  agama  merupakan  tolok  ukur  bagi terciptanya peserta didik yang memiliki ketahanan mental dan spiritual sebagaimana konsep manusia Al- Qur’an di atas. Pada titik ini juga dapat dimaknai bahwa konsep reformasi  pendidikan  yang  didengungkan  oleh Kiai Dahlan  masih  cukup  relevan hingga saat sekarang.
Semangat  yang didasarkan pada modus pencerahan tersebut selanjutnya  menjadi geneologi  makin  merebaknya  Amal  Usaha  Muhammadiyah  (AUM)  di pelbagai pelosok  nusantara,  khususnya  di  daerah-daerah pedesaan.  Mohamad  Sobary  (2000: 78-79 )  menegaskan  bahwa  “kejayaan  Muhammadiyah”  masa  lalu  sangat  di dukung oleh alasan  yang  cukup  jelas, dimana pada masa itu Muhammadiyah bersinggungan dengan kondisi masyarakat yang porak-poranda dari segi ekonomi, lebih-lebih disaat kemampuan  pemerintah  dalam  melakukan  pembangunan  di pelbagai  bidang (yang digarap Muhammadiyah) sangat terbatas.
Secara  kuantitas,  data  yang  dihimpun  oleh  Majelis  Pendidikan  Tinggi  Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah sedikit banyak dapat membuka kesadaran  kita  semua  akan  pesatnya  laju  pertumbuhan AUM dalam  bidang pendidikan dari  tahun  2000  hingga  2005.  Data  yang  dihimpun  melalui  “Profil Muhammadiyah”  (2005)  itu  menyebutkan  pening katan  amal  usaha  pendidikan Muhammadiyah sebagaimana berikut:
No Amal Usaha Muhammadiyah Data Tahun 2000 2005 1 Sekolah Dasar (SD) 1128 1132 2 Madrasah Ibtidaiyah/Diniyah (MI/MD) 1768 1769 3 Sekolah Menengah Pertama (SMP) 1179 1184 4 Madrasah Tsanawiyah (MTs) 534 534 5 Sekolah Menengah Atas (SMA) 509 511 6 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 249 263
7 Madrasah Aliyah (MA) 171 172 8 Akademi 45 55 9 Politeknik 3 4 10 Sekolah Tinggi 52 70 11 Universitas 32 36
Data primer mengenai pendidikan di atas semakin menguatkan  asumsi kita akan khasanah  intelektual  serta  partisipasi  Muhammadiyah dalam memberdayakan serta mencerahkan  atmosfer  berfikir  anak  bangsa. Sehingga  wajar  apabila  Sobary mengungkapkan  bahwa  AUM pendidikan yang  menjulang  tinggi  telah  menjadikan persyarikatan  ini semakin mentereng, dibandingkan  organisasi  sosial-keagamaan manapun. Berangkat dari kuatnya asumsi tersebut Mantan Ketua PP Muhammadiyah, Ahmad Syafii  Maarif (2005:  32),  dalam  setiap  pertemuan  menyebutkan  bahwa Muhammadiyah telah memiliki kekayaan amal-usaha terbesar di dunia.
Sebagai  sebuah  organisasi  sosial keagamaan  yang  usianya  lebih  tua  dari  negeri ini, Muhammadiyah meniscayakaan diri untuk menghindar dari segala macam kritik. Pelbagai  kritik  terhadap  Muhammadiyah,  baik  internal  maupun  eksternal,  tersebut sejatinya merupakan bagian dari rasa perhatian orang tertentu akan masa depan yang harus dilakukan oleh persyarikatan.
Dalam salah satu artikelnya di buku “Muhammadiyah Digugat ; Reposisi Ditengah Indonesia  Yang  Berubah ”  (2005),  Mohamad  Sobary  menuturkan  bahwa  gerakan Muhammadiyah sudah mandek. Kemadekan gerakan Muhammadiyah itu disebabkan karena  adanya  iklim  perubahan  sosial  yang  berkembang semakin cepat,  sementara persyarikatan  dalam  keadaan  terseok-seok  untuk  mengejar  dan  menangkap  proses perubahan  tersebut.  Muhammadiyah  belum  mampu  mengimbangi  laju  percepatan perubahan zaman dengan pelbagai macam tawaran dari lembaga sosial lainnya.
Di  samping  itu,  apabila ditinjau melalui  aspek  birokrasi,  Muhammadiyah  belum mampu  mengakomodasi  laju  perkembangan  zaman.  Model  birokrasi  yang  masih digunakan oleh Muhammadiyah saat sekarang merupakan hasil pengadopsian konsep birokrasi  Max  Weber  pada  pertengahan  abad XIX yang  lampau.  Dengan  pola
birokrasi yang cenderung tradisional, tentunya menjadi sulit apabila Muhammadiyah dapat  melakukan  terobosan yang berarti  dalam  membaca  gerak  percepatan perubahan.
Pendekatan birokrasi yang cukup kaku dan ditunjang dengan rutinitas rapat yang belum mengunggulkan  aspek  profesionalitas  telah  menjebak  Muhammadiyah  dalam menghasilkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang mumpuni. Begitu pula  halnya  dengan  lemahnya  visi  sebagian  pimpinan yang menjadi  sebab  atas kekurangmampuan  Muhammadiyah  dalam  mengendalikan  dan  membimbing  AUM, khususnya  bidang  pendidikan. Beban  sosial  dan  kesejarahan  dalam  membina lembaga-lembaga pendidikan yang dikelola oleh Muhammadiyah telah menjadikannya sulit  untuk  bergerak.  Banyak  pihak  menyebutkan  bahwa  kondisi Muhammadiyah  yang  demikian  itu  sama  halnya  dengan  “gajah  bengkak”  dan  sulit bergerak.
Gedung-gedung  seperti  sekolah, madrasah maupun perguruan tinggi yang  selalu dimaknai sebagai  sumber  kekuatan  dan  keberhasilan  Muhammadiyah semakin  lama menjadi  tergerus  oleh  banyaknya  persaingan  dalam  bidang  yang  sama.  Pemerintah maupun lembaga-lembaga sosial keagamaan lainnya sedikit banyak telah “menyalip” gerakan Muhammadiyah melalui pelbagai macam amal usahanya. Dalam kontek ini, kemandirian dan pembaharuan Muhammadiyah sebagai gerakan modern patut untuk ditinjau kembali.
Lemahnya daya kontrol persyarikatan terhadap segenap lembaga pendidikan yang dikelolanya itu sedikit banyak telah berpengaruh pada orientasi yang hendak dicapai oleh sekolah dan madrasah Muhammadiyah. Visi dan misi lembaga pendidikan yang seharusnya  berkiblat  untuk  mewujudkan  maksud  dan  tujuan  Muhammadiyah  justru beralih  fungsi  sebagai  bentuk  pemenuhan  kebutuhan-kebutuhan  yang  bersifat pragmatis. Begitu pula halnya dengan spirit teologi Al-Ma ’ un yang menjadi inspirasi Muhammadiyah dalam memberdayakan fakir miskin seolah hanya tinggal kenangan masa lalu. Beberapa indikasi  yang disebutkan merupakan titik tolak bagi pergeseran orientasi pendidikan Muhammadiyah akhir-akhir ini.
Memang,  keunggulan  kuantitas  yang  tidak  ditunjang oleh  pembaruan  kualitas mengajak  sebagian  lembaga  pendidikan Muhammadiyah mulai  terjerumus  dalam pemberlakuan sistem mekanisme pasar. Dalam kontek ini, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh  lembaga  pendidikan cenderung  berorientasi  pada  wilayah  profit (keuntungan). Oleh  sebab  itu, menjadi  wajar apabila sebagian lembaga pendidikan Muhammadiyah saat  sekarang  sangat  sulit  dijangkau  oleh  kelompok-kelompok kurang mampu (mustadl’afin) . Himpitan tuntutan ekonomi masyarakat yang semakin tak  terbendung  mengakibatkan  banyak  dari  kalangan  mereka  yang  enggan  untuk menjenguk, atau bahkan memasukkan anak-anaknya ke lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah yang favorit.
Terkait  dengan  hal  itu,  Syafii  Maarif  dalam  pengantar  buku  “Pemberontakan Kaum  Muda  Muhammadiyah”  (2005 :  xi-xii)  mengungkapkan  bahwa masih  cukup banyak  lembaga  pendidikan  Muhammadiyah  yang  biayanya  cukup  mahal. Perkembangan  pendidikan  Muhammadiyah  berjalan  tidak  semestinya,  sebagaimana Muhammadiyah masa awal yang berpihak kepada fakir miskin. Orientasi paling besar yang  dilakukan  oleh  lembaga  pendidikan  Muhammadiyah  sekarang  justru  untuk mengejar jumlah, bukannya kualitas.
Sulit  dibayangkan  apabila  dibeberapa  lembaga  pendidikan  Muhammadiyah favorit  di  Yogyakarta  menetapkan  biaya  pendidikan  selama  6  bulan  yang  jauh melebihi pendapatan ekonomi masyarakat pada umumnya. Bagaimana mungkin, anak seorang  penjual  jamu  gendong,  tukang  becak,  kuli  pasar  maupun  buruh  tani  yang memiliki  pendapatan  perhari  sekitar  Rp.  10.000,00-20.000,00  mampu  mengenyam pendidikan  di  sekolah  Muhammadiyah  yang  biaya  masuknya  saja  mencapai  jutaan rupiah (Deni,  2005:  9-10). Apakah  hanya  karena  faktor  ekonomi  masyarakat  yang kurang  beruntung,  sehingga  anak-anak  mereka  yang  sesungguhnya  memiliki  kadar kualitas  mumpuni  tidak  dapat  menikmati  sekolah  Muhammadiyah  yang  favorit? Apabila  kita  berparadigma  pro  modal,  tentu  akan  menyarankan  agar  anak-anak tersebut dapat dimasukkan ke sekolah Muhammadiyah lainnya yang dapat dijangkau oleh kemampuan ekonomi mereka.
Kebijakan  pendidikan  yang berorientasi  profit merupakan  perkembangan  dari salah satu produk masyarakat modern (modernisasi). Menurut Mansour Fakih (1995: 85), modernisasi pada dasarnya adalah suatu gagasan mengenai proses perkembangan masyarakat  yang  dibangun  atas  asumsi  terjadinya  percepatan  dari  kehidupan tradisional menuju masyarakat modern, sebagaimana  yang telah dirintis oleh bangsa Barat  (abad  XX)  pada  saat  mereka  berkembang.  Dalam  kontek  ini, W.W  Rostow (1960),  yang  juga  dikutip  oleh  Mansour  Faqih,  menegaskan  bahwa  pada  masa terjadinya  percepatan  tahapan  tersebut  muncul  adanya  satu metaphora baru  yang bernama pertumbuhan (growth) masyarakat,  yang selanjutnya dikenal dengan istilah pembangunanisme. Paradigma  pembangunanisme  yang  diketengahkan  oleh  Rostow memiliki  pokok  perhatian  terhadap  akumulasi  kapital  (investasi modal  dan perdagangan).
Melalui  paradigma  pembangunanisme,  hegemoni modal diselubungkan  secara halus  keseluruh  tatanan  masyarakat  di  negara-negara  berkembang,  termasuk Indonesia.  Dana  bantuan  pendidikan,  para  teknokrat  serta  universitas-universitas  di negara  dunia  ketiga merupakan  sarana  penting  bagi pemberlakuan  konsep pembangunan  tersebut.  Karenanya,  pembangunanisme  merupakan  bungkus  atau wajah  baru  (tangan  panjang)  dari  ideologi  kapitalisme.  Hanya  dengan  cara membungkus  isu  melalui  opini  tersebutlah  ideologi  kapitalis  dapat  diterima  oleh masyarakat di negara-negara berkembang.
Dalam kaca mata psikologis, kapitalisme memandang bahwa munculnya sejumlah kemiskinan  bukanlah  diakibatkan  oleh  keberadaan  sebuah  sistem  sosial  yang kapitalistik,  melainkan  karena  faktor  manusianya  sendiri yang  lemah  dalam mengikuti  leju  perkembangan  masyarakat.  Berdasarkan  konsepsi  yang  demikian, maka  orientasi  perkembangan  ideologi  kapitalis  lebih  ditujukan  untuk  merombak mentalitas  manusia  menjadi  sosok  yang  dapat  bersaing dengan para kompetitor lainnya.  Keadaan  semacam  ini pula yang  kemudian  mengajak  sebagian  manusia untuk melakukan bunuh diri terhadap nilai-nilai humanitas yang dimilikinya.
Proses  perombakan  mentalitas  manusia  tersebut  hanya  dapat  dilakukan  melalui pola pendidikan yang intensif. Ketika dunia pendidikan mengalami pergeseran fungsi dan peran, sebagai akibat dari campurtangan modal, maka semangat untuk mendidik manusia-manusia  unggul menjadi  semakin sirna.  Ekspansi  besar-besaran  kaum kapitalis  dalam  dunia  pendidikan  menyebabkan  bangunan  perumahan  di  lembaga yang  mencetak  mentalitas  dan  karakter  manusia  itu  bergeser  menjadi  mesin  citraan kapitalisme.
Terkait dengan hal itu, Yasraf Amir Piliang (2004: 237) menyatakan bahwa dunia pendidikan  yang  sejatinya  dibangun  berdasarkan  nilai-nilai  obyektifitas,  keilmiahan (scientific) dan  kebijaksanaan (virtue),  kini  telah  dimuati  oleh  nilai-nilai  komersial, sebagai refleksi dari keberpihakan pada kekuasaan kapital. Dalam kontek ini, gagasan hegemoni  yang  pernah  dilontarkan  oleh  Antonio  Gramsci  dalam Selections  From Notes  Books (1987)  dan  Michel  Foucault  dalam Power/Knowledge (1972-1977) bukan  semata-mata  menjelaskan  mengenai  pola  dominasi  politik  melalui  kekuatan struktur (power),  melainkan  juga  lewat  jalur  kultural,  yakni  kuasa  kepemimpinan intelektual (pengetahuan). Dominasi intelektual yang sarat dengan muatan paradigma kapitalistik  itu  disebarluaskan  melalui  bentuk-bentuk  intuisi  dan  juga  lembaga pendidikan.

## D. Penutup
Bagaimanapun  juga,  penulis  meyakini,  bahwa  setiap  lembaga  pendidikan membutuhkan  biaya  operasional  yang  tak  kunjung  sedikit.  Setiap  kali  inovasi muncul,  pastilah  membutuhkan  biaya  yang  sangat  besar.  Namun,  yang  menjadi persoalan  apabila upaya untuk  menutup  kebutuhan-kebutuhan  tersebut  lantas  harus ditempuh  lewat  upaya  menggadaikan  idealisme sebagai  sebuah  lembaga  yang mendidik anak bangsa.
Paradigma  pendidikan  global  saat  sekarang  memang  mengandung  sejumlah kesenjangan  sosial. Hanya  orang  berlatar  belakang ekonomi  kaya (the  haves),  yang layak  mendapatkan  layanan  pendidikan  bermutu.  Sementara,  mereka  yang  secara
kebetulan kurang beruntung dan berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi hanya dapat mengakses dunia pendidikan ala kadarnya. Disparitas sosial dalam dunia pendidikan  di atas  patut  untuk  dihilangkan  dalam  benak pengelola  pendidikan Muhammadiyah.  Paradigma  baru (new  paradigm) yang  dapat  diadopsi  adalah memberikan kesempatan pendidikan seluas-luasnya kepada peserta didik yang cerdas secara intelektual maupun emosional meskipun lemah secara ekonomi, dibandingkan kepada mereka yang kaya dengan kapasitas intelektual dan kepekaan yang rendah.
Oleh karenanya, tiga gagasan pendidikan di era global sebagaimana diungkapkan oleh  Zamroni  (2005: 159)  sangat  layak  untuk  kita  cermati  bersama.  Menurutnya, dalam  mengantisipasi  persoalan  di atas pengelola  pendidikan khususnya sekolah/madrasah  Muhammadiyah  patut  mengembangkan  kebijakan-kebijakan yang diantaranya, pertama, mempersempit  ketimpangan  pendidikan,  baik  melalui  sisi geografis maupun strata sosial. Kedua, mengembangkan pendidikan yang manusiawi (humanis) untuk tujuan pengembangan individu paripurna serta kelompok sosial yang kokoh  dan  kuat. Ketiga,  mengembangkan  pendidikan  multikultural  agar  pelayanan pendidikan  dapat  dinikmati  oleh  seluruh  warga  masyarakat.  Dalam  konteks  ini, semua peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.
Tiga kebijaksanaan dalam mengelola lembaga pendidikan di atas tentunya sangat sarat  dengan  apa  yag  dihendaki  oleh founding father Muhammadiyah, Kiai Dahlan. Untuk itu, marilah kita senantiasa mengimplementasikan tiga gagasan di atas dengan seksama.  Sehingga, Kiai Dahlan  diliang  kubur  dapat  lagi  tersenyum  melihat  hasil keringat  dan  cita-citanya  untuk  mencerdaskan  anak  bangsa  mampu  diteruskan  para generasi Muhammadiyah yang berkecimpung dalam dunia pendidikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Asrofie,  M  Yusron.  2005. Kiai Haji  Ahmad  Dahlan;  Pemikiran  dan
Kepemimpinannya. Cetakan: Pertama. Yogyakarta: MPKSDI PP Muhammadiyah
Asyari, Deni. 2005. Pemberontakan Kaum Muda Muhammadiyah. Cetakan: Pertama. Yogyakarta: Resist Book
Daulay, Haidar Putra. 2007. Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia. Cetakan: Pertama. Jakarta: Kencana
Faqih,  Mansour.  2002. Runtuhnya  Teori  Pembangunan  dan  Globalisasi. Cetakan: Kedua. Yogyakarta: Insist Press
Huntington,  Samuel.  2004. Benturan  Antar  Peradaban  dan  Masa  depan  Politik Dunia. Cetakan: Kedelapan. Yogyakarta: Penerbit Qalam
Jainuri,  Achmad.  1990.  dalam  Syamsuddin,  Din (ed).  Muhammadiyah;  Kini  dan Esok. Jakarta: Pustaka Panjimas
Kuntowijoyo. 2001. Muslim Tanpa Masjid; Esai-Esai Agama, Budaya, Politik dalam Bingkai  Strukturalisme  Transendental. Cetakan:  Kedua.  Bandung:  Mizan Media Utama
Maarif,  Ahmad  Syafii.  1987. Islam  dan  Masalah  Kenegaraan.  Cetakan:  Kedua. Jakarta: LP3ES
_______. 1997. Islam; Kekuatan Doktrin dan Kegamangan Umat. Cetakan: Pertama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Muhadjir, Noeng. 2005. dalam Nasir, M. Syafar dkk. (peny). Tajdid Muhammadiyah untuk  Pencerahan  Peradaban. Cetakan:  Pertama.  Yogyakarta:  MT-PPI  PP Muhammadiyah Kerjasama dengan UAD Press
Mulkhan,  Abdul  Munir.  Makalah. Etos Guru-Murid  dalam  Pendidikan  AIK yang disampaikan  dalam  acara  Lokakarya  Pengembangan  Sistem  Pendidikan Muhammadiyah  serta  Kurikulum  Al-Islam  dan  Kemuhammadiyahan. Jakarta: Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah 12-14 Januari 2007
Piliang,  Yasraf  Amir.  2004. Dunia  yang  Dilipat;  Tamasya  Melampaui  Batas-Batas Kebudayaan. Cetakan: Pertama. Yogyakarta: Jalasutra
Sobary,  Mohamad.  2000.  dalam  Tanthowi,  Pramono  U,  dkk. (ed). Muhammadiyah Digugat;  Reposisi  Ditengah  Indonesia  Yang  Berubah. Cetakan:  Pertama. Jakarta: Kompas
Zamroni.  2005.  dalam  Nasir,  M.  Syafar.  dkk. (peny). Tajdid  Muhammadiyah  Untuk Pencerahan  Peradaban.  Cetakan:  Pertama.  Yogyakarta:  MT-PPI  PP Muhammadiyah Kerjasama dengan UAD Press