## Jaringan Kebijakan Publik dalam Implementasi Program Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Sikamaseang di Kabupaten Gowa
Rahmawati Sudirman 1  , Thahir 2 , Suryadi 3
1 Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Hasanuddin, Indonesia 2 Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Hasanuddin, Indonesia 3 Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Hasanuddin, Indonesia

## Abstract
The purpose of this research is to answer and analyze the implementation network of the PKSAI Sikamaseang  program  in  Gowa  Regency.  The  research  method  used  is  qualitative,  with  data collection  techniques  including  observation,  interviews  and  documentation.  The  analysis technique  is  through  data  reduction,  data  presentation,  and  drawing  conclusions.  The  results show  that  the  policy  network  in  implementing  the  PKSAI  Sikamaseang  program  in  Gowa Regency  has  not  been  fully  successful.  Policy  network  actorconsidered  adequate,  there  is involvement  of  the  government,  NGOs,  and  LKSAs.  The  policy  network  function  is  running effectively.  Network  structuretThis  can  be  seen  in  the  Regent's  decision  number  240/III/2017, related  to  the  formation  of  a  coaching  team  and  PKSAI  technical  team  in  Gowa  Regency. However,  the  formal  institutionalization  aspect  in  particular  has  not  been  owned  by  all actors.The MOU of the Social Service with the Gowa Regency Civil Registration Office is 13/ III/  DISDUKCAPIL  -  INOV/  2019,  460/  161/  DINSOS.  Then  with  the  Office  of  Women's Empowerment  and  Child  Protection,  namely  46/662/  Social  Service,  281/  SEK/  DP3A/ XII/2018, the institutionalization of other services is based on Gowa Regent Regulation No. 36 of 2016 concerning the formation of PKSAI.
Keywords: network policy, implementation, program pksai.

## Abstrak
Tujuan  penelitian  adalah  untuk  menjawab  dan  menganalisis  jaringan  implementasi  program PKSAI sikamaseang di Kabupaten Gowa. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan  dengan  teknik  pengumpulan  data  meliputi  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi. Teknik analisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan  bahwa  jaringan  kebijakan  dalam  implementasi  program  PKSAI Sikamaseang di Kabupaten Gowa belum sepenuhnya berhasil. Aktor jaringan kebijakan  dinilai telah mamadai, terdapat keterlibatan pemerintah, LSM, serta LKSA. Fungsi jaringan kebijakan berjalan efektif. Struktur  jaringan  terlihat  pada  putusan  Bupati  nomor  240/  III/  2017,  terkait  pembentukan  tim pembina dan tim teknis PKSAI di Kabupaten Gowa. Namun aspek Pelembagaan formal secara khusus  belum  dimiliki  oleh  semua  aktor,  MOU  Dinas  Sosial  dengan  Dinas  Pencatatan  Sipil Kabupaten Gowa yaitu 13/ III/ DISDUKCAPIL - INOV/ 2019, 460/ 161/ DINSOS. Kemudian dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu 460/ 662/ Dinsos, 281/ SEK/ DP3A/ XII/ 2018,  pelembagaan dinas lain berdasarkan pada  Peraturan Bupati Gowa No 36 Tahun 2016 tentang pembentukan PKSAI.
Kata kunci: jaringan kebijakan, implementasi, program pksai
 rahmawatisudirman04162808@gmail.com
https://doi.org/10.26618/kjap.v8i2.8369
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i

## PENDAHULUAN
Pusat  Pelayanan  Kesejahteraan Sosial  Anak  Integratif  yang  kemudian disingkat  PKSAI Sikamaseang adalah program yang hadir ditengah masyarakat demi
terwujudnya kesjahteraan  sosial  pada  anak,  dimana diketahui  kesejahteraan  anak  adalah keseluruhan  proses  untuk  menjamin terpenuhinya  hak-hak  anak  agar  dapat hidup,  tumbuh  dan  berkembang  sesuai dengan harkat dan martabat kemanusian serta mendapat perlindungan dari kekerasan  dan  diskriminasi  ataupun eksploitasi, anak bisa hidup layak sesuai hak  dasar  kehidupan  seperti  kasih sayang, kesehatan dan pendidikan.
Pembentukan  pusat  pelayanan kesejahteraan anak integratif Kabupaten Gowa  lahir  dari  pertimbangan  yang panjang,  berasal  dari  asumsi  bahwa kesejahteraan anak merupakan kebutuhan yang mendesak sebab dukungan dan respon terlambat terhadap masalah anak dapat menimbulkan potensi munculnya persoalan  sosial  di  masa  depan,  selain itu  asumsi  bahwa  pada  dasarnya  anak memerlukan  pencegahan  dari  masalah dan  penanganan  kesejahteraan  anak yang lebih efektif, efisien dan sistematik.  Pelayanan  integratif  adalah layanan  untuk  pemenuhan  hak  anak
yang dilaksanakan secara bersama-sama atau bekerjasama dengan beberapa aktor atau  satuan  kerja  perangkat  daerah (SKPD)  yang  ikut  serta  ambil  bagian dalam program ini. Adapun makna kata sikamaseang yaitu  saling  mengasihi antar satu dengan yang lainnya.
Program  ini  merujuk  dari  adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang kemudian di amandemen menjadi Undang-Undang  Nomor  35  Tahun 2014,  perlindungan  anak  merupakan langkah  maju  untuk  menyelaraskan segala  bentuk  regulasi  yang  belum sesuai  dengan  prinsip  pemenuhan  hak anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009  tentang  kesejahteraan  sosial,  ialah upaya  terarah,  dan  berkelanjutan  yang dilakukan  pemerintah  demi  memenuhi kebutuhan  dasar  setiap  warga  negara. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Gowa Nomor 05 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan  perlindungan  anak,  di mana  menjadi  tugas  dari  pemerintah untuk memberikan
layanan kesejahteraan sosial anak secara
menyeluruh
dan maksimal.
Kesejahteraan  anak  ialah  suatu  tatanan kehidupan  serta  penghidupan  terhadap anak yang dapat menjaminkan pertumbuhan serta perkembangan dengan  wajar,  baik  itu  secara  rohani, jasmani, ataupun sosial.
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i
Keseriusan  pemerintah  bersama dengan aktor atau elemen-elemen terkait  dalam  upaya  meningkatkan kesejahteraan  sosial  anak  di  Kabupaten Gowa,  maka  terbentuklah  program PKSAI  ini  sebagai  perwujudan  dari Peraturan  Bupati  Gowa  Nomor  35 Tahun 2016.  Program ini berkedudukan dibawah koordinasi pemerintah Kabupaten  Gowa  melalui  Dinas  Sosial. Pemerintah Kota dan Kabupaten meresmikan  PKSAI  di  Kabupaten
Gowa tanggal 10 November 2016, yang dipilih oleh UNICEF sebagai penyelenggara  program  PKSAI  dengan pertimbangan  agar  dapat  mengatasi persoalan-persoalan  sosial    yang  terjadi di  Kabupaten  Gowa,  PKSAI  dikelola oleh  sejumlah  satuan  kerja  perangkat daerah  (SKPD)  demi  memberikan layanan terintegrasi kesejahteraan.
Proses  pelaksanaan    program  ini, melibatkan  banyak  perangkat  daerah oleh  karenanya  sangat  penting  untuk melihat  keselarasan  atau  kesesuaian antara  kebijakan  yang  ada  dengan jaringan  yang  ada,  dengan  mengingat bahwa  cakupan  pekerjaan  serta  skala pencapaian, suatu sasaran tidak mungkin  hanya  dapat  dilakukan  sendiri oleh  pemerintah,  maka  perlu  jejaring kebijakan  semua  pihak  agar  sasaran tersebut dapat tercapai.
Mendalami  atau  menekuni  proses implementasi  program  PKSAI,  terlebih dahulu  perlu  memahami  ruang  lingkup dari program itu sendiri termasuk terkait jaringan kebijakan di dalam pelaksanaan program. Persoalan jaringan  kebijakan  bukanlah  hal  yang mudah,  jaringan  kebijakan  ialah  suatu kegiatan  yang  begitu  kompleks  yaitu melibatkan banyak aktor dengan berbagai  kepentingan  mereka  masing- masing.  Hal  ini  dapat  dipahami  bahwa di dalam pelaksanaan atau implementasi suatu program atau kebijakan pemerintah  sangat  diperlukan  adanya kerjasama dari semua aktor yang terkait dalam  kebijakan  atau  program  yang sedang  dijalankan.  Dalam  kata  lain, pemerintah  harus  mampu  membangun jaringan  antar  aktor  demi  mencapai tujuan dari keberadaan program.
Permasalahan yang muncul dalam jaringan  kerjasama  yang  melibatkan banyak aktor sering sulit untuk dihindari,  seperti  halnya  pada  jaringan yang  ada  dalam  implementasi  program PKSAI,  hasil  observasi  menunjukan adanya  persoalan  terkait  dengan  proses pelaksanaan program berupa mekanisme  kerja  yang  ada  tidak dijalanakan  sesuai  dengan  SOP  yang telah  ditetapkan,  hal  ini  dibuktikan dengan  alur  manajemen  program  yang belum  teratur,  selain  itu  yang  menjadi
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i
perhatian lebih adalah masih banyakanya  kasus  pada  anak  yang terjadi  di  Kabupaten  Gowa  yang  belum mampu  diakomodir  oleh  para  jejering kebijakan.
Data  dinas  sosial  Kabupaten Gowa  tahun  2019  menunjukan  masih banyaknya  masalah  sosial  yang  terjadi pada  anak  yang  bermunculan,  dan bahkan  belum  mampu  terselesaikan, adapun  data  tersebut  adalah  sebagai berikut;  masalah  anak  berupa  kasus kekerasan seksual (persetubuhan/ pencabulan)  dengan  jumlah  26  kasus, penelantaran  sebanyak  4,  kekerasan fisik  baik  berupa  pencurian  dan  bentuk kekerasan  lainnya  sebanyak  30  kasus, masalah pendidikan seperti tidak diterima disekolah karena sistem zonasi
3, masalah kesehatan 12, anak berkonflik  dengan  hukum  1,    masalah anak  berkaitan  dengan  identitas  (akta kelahiran) sebanyak 37.
Indikasi permasalahan tekait jaringan  kebijakan  di  atas  seharusnya mampu  ditangani  atau  dikelolah  oleh aktor-aktor  yang  terlibat  di  dalam pelaksanaan  program,  seperti  data  anak yang  mengalami  masalah  identitas seharusnya  mampu  diatasi  oleh  dinas kependudukan  dan  pencatatan  sipil, anak  putus  sekolah,  anak  tidak  sekolah harus  mampu  ditangani  oleh  dinas pendidikan, serta masalah seperti
pernikahan  pengasuhan  anak  yang seharusnya mampu ditangani oleh dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Instansi yang terlibat di  dalamnya harus  mampu  menangani  persoalan yang berkaitan dengan rananya masing- masing. Dalam pelaksanaan program ini keberadaaan aktor-aktor ini harus bekerjasama, saling berhubungan, saling  ketergantungan  satu  sama  lain atau  membangun  relasi  hal  ini  untuk sampai pada pencapaian tujuan bersama,  karena  dalam  implementasi program yang telah disusun sebelumnya tetap akan memiliki keterbatasan terkait sumber daya.  Interaksi  antara  aktor dan intensitas hubungan yang terlibat dalam pelaksanan program atau dikenal dengan  jejaring  kebijakan  diharapkan bakal  mampu  mencapai  tujuan  dari implementasi program yang telah dirancang sebelumnya.
Jejaring dalam implementasi program ini seharusnya mampu mengakomodir semua aktor yang terlibat,  baik  tindakan  ataupun  interaksi yang  dilakukan  selama  masih  dalam tahap atau proses implementasi program berlangsung,  hubungan  yang  baik  oleh para aktor kebijakan akan menghasilkan keluaran  kebijakan  yang  baik  pula, dengan  catatan  setiap  tindakan  atau perilaku  yang  dilakukan  sesuai  dengan
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i
kadar  ketentuan  masing-masing,  agar hasil  akhir  yang  diperoleh  sesuai dengan tujuan dari kebijakan itu sendiri.
Pelaksanaan  kesejahteraan  anak tentunya  bukan  hal  yang  mudah, diperlukan  keseriusan  dari  jejaring kebijakan,  seperi  diketahui  bahwa banyak  program  yang  telah  dirancang akan  tetapi  tidak  memberikan  hasil akhir  yang  baik  disebabkan  karena dalam  proses  implementasi  program jejaring aktor atau hubungan antar aktor yang  terlibat  di  dalamnya  masih  belum mampu diakomodir atau dicover dengan baik  sehingga  pelaksanaan  program yang    menjadi  kewajiban  bagi  aparatur untuk  menjaga  pola  hubungan  dalam pelaksanaan  program  yang  ditujukan kepada masyarakat, terkait hal-hal yang dibutuhkan atau diperlukan oleh masyarakat.
Penilaian  terhadap  pencapaian  di dalam  suatu  negara  dapat  dilihat  dari terwujudnya tujuan pembangunan nasional  dan  salah  satu  tolok  ukur keberhasilan  tersebut  adalah  tingkat kesejahteraan anak. Kesejahteraan menjadi  poin  utama  karena  berkenaan dengan  penghidupan  yang  layak  bagi setiap  anak  seperti  tersedianya  sarana dan prasarana pendidikan, perlindungan dari  bebagai  macam  perosoalan  hingga yang  menyangkut  kebutuhan  dasar kesejahteraan anak. Permasalahan
kesejahteraan anak menjadi fokus utama pemerintah  dalam  memperbaiki  tingkat kesejahteraan masyarakat.
Penelitian terkait jaringan kebijakan  publik,  sebelumnya  telah dilakukan oleh beberapa peneliti, seperti yang  telah  dilakukan  oleh  Alwi  (2012), dimana dalam peneltian ini menganalisis  jaringan  penyelengaraan layanan publik. Hasil penelitian menunjukan bahwa pada jaringan penyelenggaraan  belum  efektif,  dapat dilihat  dari  regulasi  atau  aturan  yang belum diberlakukan dengan baik, komitmen,  sumber  daya,  kerjasama, kolaborasi,  dan  partisipasi  yang  belum terbentuk,  meski  begitu  koordinasi dalam pelaksanaan program telah menjalankan  tugas  dan  fungsi  masing- masing.
Berikut penelitian selanjutnya yang  memiliki  keterakaitan  adalah penelitian oleh Taufik (2015), peneltian ini mengakaji tentang jaringan implementasi  kebijakan  yang  berlokasi di  Kabupaten  Aceh,  peneltian  ini menggunakan metode penelitian kualitatif,  dengan  menujukan  hasil bahwa,  pertama  pilar  regulatif  belum berjalan  efektif  karena  belum  adanya aturan  khusus  yang  mengikat.  Kedua, pilar normatif belum sepenuhnya efektif ditujukan  dengan  sumber  daya  yang belum  berkompeten.  Terakhir  pilar
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i
kognitif  dinilai  sudah  efektif  dengan menunjukan tujuan yang selaras. Penelitian  ini  hanya  berfokus  pada indikator  jaringan  kebijakan  publik yang akan menyoroti lebih dalam terkait jaringan  implementasi  kebijakan  dalam implementasi program.
Berdasarkan latar belakang pokok pikiran  tersebut  diperlukan  konsep jaringan  dalam  penyelesaian  masalah kesejahteraan  anak  melalui  program PKSAI dengan harapan dapat membantu  pemerintah  kota/kabupaten dalam  mewujudkan  kesejahteraan  anak tentunya  melalui  ketetapan  yang  sudah ada.  Maka  dari  itu,  penulis  akan melakukan analisis lebih spesifik terkait “Jaringan  Kebijakan  Publik  Dalam
Implementasi Program Pusat Kesejahteraan  Sosial  Anak  Integratif
Sikamaseang di Kabupaten Gowa”.
Konsep jaringan kebijakan diartikan  sebagai  aliansi  strategis  yang dibentuk sekitar agenda bersama (bagaimanapun  diperdebatkan,  namun dinamis)  dari  keuntungan  bersama melalui  tindakan  kolektif.  Dengan  kata lain,  para  pelaku  kebijakan  hanya berpartisipasi dalam jenis interaksi yang menjadi  ciri  jaringan  kebijakan  jika mereka  merasa  dapat  memperoleh sesuatu  darinya  (Hay  dan  Richards, 2000: 12).
Pendekatan  jaringan  menyajikan kebijakan  publik  sebagai  hasil  dari interaksi antara banyak pelaku organisasi, yang masing-masing bergantung  pada  organisasi  lain  untuk sumber  daya  dan  oleh  karena  itu  perlu pertukaran  sumber  daya  untuk  bertahan dan  mencapai  tujuannya  (Klijin  dan Koppenjan, 2000: 129).
Waarden  (1992:  31),  melihat jaringan  kebijakan  muncul  dari  saling ketergantungan berbagai aktor, administrator  membutuhkan  dukungan politik,  legitimasi,  informasi,  mitra koalisi  melawan  saingan  birokrasi,  dan bantuan dalam implementasi, sementara kelompok  kepentingan  menginginkan akses  ke  pembuatan  kebijakan  dan implementasi  secara  konsesi  untuk kepentingan  mereka.  Hal  ini  mengarah pada  pertukaran  sumber  daya  yang seiring  waktu,  dapat  dilembagakan  ke dalam jaringan.
Selain  itu  jaringan  kebijakan dianggap  dapat  memberikan  adanya kemungkinan  komunikasi  antar  aktor yang  berbeda  yang  berkelanjutan  atau countinuous, jaringan terdiri dari organisasi  formal,  berbagai  instansi- instansi  pemerintah,  aktivtas  local  dan kelompok dukungan internasional, kelompok  ini  akan  berinteraksi  satu dengan kelompok lainnya dalam sebuah
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i
program  atau  kebijakan  pemerintah. (Mark, 1995: 108).
Berdasarkan  beberapa  pakar  di atas  maka,  dapat  disimpulkan  bahwa jaringan  kebijakan  adalah  fokus  utama yang  tidak  bisa  dihiraukan  dalam kebijakan publik, dimana dalam kebijakan publik identik dengan ketergantungan  terhadap  sumber  daya lain.  Kebijakan  publik  bisa  berjalan dengan  baik  jika  didukung  dengan jaringan yang ada didalamnya, kemampuan  mengendalikan  sumber daya  yang  kompeten  atau  relevan dibidangnya  sesuai  dengan  tugas  dari bidang masing-masing akan mengahasilkan  pencapaian  yang  luar biasa.
Pendapat  dari  (O’Toole,  2012: 292-293),  di  dalam  tulisannya  terkait interorganizational relations in implementation, menjelaskan  bahwa hubungan-hubungan antar organisasi ini sangat  berpengaruh  dalam  mencapai kesusksesan  dari  proses  implementasi. Didalam  proses  implementasi  juga sangat  membutuhkan  kerjasama  serta koordinasi  dari  berbagai  organisasi- organisasi ataupun bagian dari oraganisasi yang terlibat didalamnya.
Adapun stakeholders yang memiliki keterlibatan di dalam implementasi  kebijakan  seperti  institusi publik,  berupa  parlemen,  birokrasi,
peradilan,  oranisasi  kemasyarakatan serta  LSM.  Salain  itu  ada  keterlibatan kelompok sasaran, masing-masing memiliki  peran  didalam  implementasi kebijakan. Stakeholders yang  terlibat didalam  proses  implementasi  kebijakan publik  mesti  dikembangkan,  tidak  saja menganggap  partisipasi  adalah  bagian dalam  kehidupan  demokrasi,  dimana menjadi landasan prinsip good governance, tetapi memaknai keberadaan stakeholders sebagai  kunci suksesnya implementasi atau pelaksanaan kebijakan publik.
(Mustopadidjaja, 2003: 38).
Pandangan  dari  kedua  pakar diatas,  menjelaskan  secara  rinci  bahwa pada  dasarnya  implementasi  kebijakan publik  tidakan  akan  bisa  berjalan dengan  baik  jika  tidak  ada  kerjasama antar  organisasi.  Dengan  demikian, sangat  diperlukan  adanya  interaksi  atau hubungan antar organisasi agar menghasilakan  sebuah  kebijakan  atau program  yang  lebih  optimal  tentunya sesuai dengan tujuan kebijakan tersebut.
Mengukur keberhasilan suatu program  atau  kebijakan  sangat  sulit dilakukan,  oleh  karena  itu  diperlukan suatu  indikator  sebagai  acuan  berhasil tidaknya program atau kebijakan tersebut. Berikut ini dimensi pengukuran jaringan implementasi
kebijakan  yang  dikemukan  oleh  Frans
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i
Van  Waarden,  dari  aspek  aktor,  fungsi, stuktur, dan derajat pelembagaan (Waarden, 1992: 33).
Pertama,  aktor  atau  jumlah  dan jenis  pelaku  yang  terlibat,  karakteristik yang  relevan  mencakup  kebutuhan  dan kepentigan  mereka,  karena  ini  menjadi dasar dari saling ketergantungan sumber daya yang menimbulkan jaringan kebijakan.  Kedua,  fungsinya  apa  yang sebenarnya  dilakukan  jaringan  yang paling umum adalah menyalurkan akses ke  pengambilan  keputusan,  konsultasi/ pertukaran informasi, negosiasi/ pertukaran  sumber  daya  atau  kinerja, koordinasi  tindakan,  dan  kerjasama dalam pembentukan kebijakan, implementasi kebijakan dan legitimasi.
Ketiga,  struktur  yang  berarti  pola hubungan  antar  aktor,  variabel  penting disini  meliputi  ukuran  jaringan,  (sejauh mana  aktor  dihubungkan  oleh  banyak hubungan), pengelompokan atau deferensiasi  dalam  sub networks, pola penghubung atau jenis koordinasi (hierarki, konsultasi dan tawar menawar horizontal,  keanggotaan  yang  tumpang tindih, mobilitas personel antar organisasi), sentralisasi (derajat sentralisasi), derajat pendelegasian pengambilan  keputusan  ke  unit  pusat oleh  anggota,  dan  sifat  hubungan (konfliktual/ kompetitif/ koperatif).
Keempat,  derajat  pelembagaan  jaringan
kebijakan, yang diartikan sebagai karakter  formal  dari  struktur  jaringan dan stabilitasnya.
Seperti diketahui sebelumnya,
jaringan implementasi kebijakan memerlukan teori yang akan menjelaskan serta membatasi
bagaimana seharusnya para aktor berperilaku di dalam pelaksanaan implementasi  kebijakan  demi  mencapai tujuan kebijakan yang sebelumnya telah dirumuskan.  Teori  yang  dikemukakan oleh  Van  Waarden  diatas  merupakan teori  yang  bisa  menjawab  pertanyaan terkait  implementasi  kebijakan  publik, dimana  melihat  secara  jelas  bagaimana para  aktor  di  dalam  memainkan  atau menjalankan peran masing-masing.

## METODE
Waktu penelitian ini dilaksanakan dari  bulan  Juni  hingga  Septermber 2022. Adapun penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Gowa
Kecamatan  Sumbo  Opu,  Provensi
Sulawesi Selatan.
Spesifikasinya, penelitian ini dilakukan di kantor Dinas Sosial Kabupaten Gowa, serta beberapa instansi atau SKPD terkait lainnya yang memiliki  tugas  dan  wewenang  dalam pelaksanaan.
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i
Jenis  penelitian  yang  digunakan adalah  kualitatif,  analisis  data  bersifat induktif, yang digunakan untuk mengambarkan mengenai jaringan kebijakan. Fokus penelitian ini mengarah  pada    jaringan  kebijakan publik  dalam  implementasi  program
Pusat Kesejahteraan
Sosial Anak Integratif Sikamaseang di  Kabupaten
Gowa, untuk menilai tingkat keberhasilan  jaringan  kebijakan    pada penelitian  ini  dapat  dilihat    dengan merujuk  pada  teori  yang  dikemukakan oleh  Waarden  (1992),  yang  terdiri  dari aktor,  fungsi  jaringan,  stuktur  dan pelembagaan.
Adapun  yang  menjadi  informan dalam penelitian ini ialah: Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gowa, Kepala Bidang Pelayanan  Rehabilitas  Sosial  (PRS)
Dinas
Sosial Kabupaten Gowa, Pendamping  Rehabilitasi  Sosial  (PRS)
atau  Sakti  Peksos  Satuan  Bakti  Pekerja Sosial  Dinas  Sosial  Kabupaten  Gowa,
Kepala Sub Bidang (KASUBID)
Pemenuhan  Hak,  Perlindungan  Khusus Anak  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan dan  Perlindungan  Anak  Kabupaten
Gowa, Kepala Sub Bidang (KASUBID) Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan  Anak  Kabupaten  Gowa, Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan  dan  Perlindungan  Anak
Kabupaten  Gowa,  Kepala  Seksi  (Kasi) kerjasama dan Fungsional Dinas
Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil
Kabupaten  Gowa,  Kepala  Seksi  (Kasi) Pendataan SD Dinas Pendidikan Kabupaten  Gowa,  Kepala  Sub  Bagian
(Kasubag)  Perencanaan  dan  Pelaporan Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Gowa,
Kepala Sub Bagian (Kasubag) Perencanaan Dinas Kesehatan Kabupaten  Gowa, Pejabat  Fungsional Tertentu  Dinas  Kesehatan  Kabupaten Gowa,  Staf  Seksi  pencegahan  dan Pengendalian  Peyakit  Tidak  Menular dan  Kesehatan  Jiwa  (Ptm  dan  Keswa) Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Gowa, Technical Assistance for Program Child Protection  Expert  Strengthening  Safe and  Friendly  Environment  for  Children (SAFE4C)  pada  Program  UNICEF- BaKTI  dan  Child  Protection  Specialist at    United  Nations  Children’s  Fund (UNICEF).
Jenis sumber data yang digunakan yakni  berupa  data  primer  dan  data sekunder.  Data  primer  diperoleh  secara langsung  dari  sumber  aslinya,  yang dilakukan melalui wawancara, observasi serta dokumentasi. Adapun data sekunder  diperoleh  dari  sumber  yang sudah  ada,  dilakukan  melalui  studi pustaka,  naskah  peraturan  perundang- undangan, dokumen-dokumen serta
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i
referensi  yang  diperoleh  dari  lokasi penelitian.
Teknik pengumpulan data, berupa studi  pustaka  dengan  jurnal  dan  buku yang  terbaru  dan  relevan  dengan jaringan kebijakan. Observasi ( Observation), dilakukan untuk mengumpulkan  data  dengan  melakukan pengamatan  langsung  di  Dinas  Sosial Kabupaten  Gowa  sebagai  lokasi  utama penelitian kemudian wawancara ( Interview) lebih  mendalam  dengan beberapa informan terkait untuk mendapatkan informasi mengenai jaringan  implementasi  program  yang dijalankan.  Hasil  wawancara  kemudian diolah  dengan  menggunakan  teknik analisis data berupa reduksi data dengan melakukan penyederhanaan hasil penelitian, selanjutnya melakukan penyajian  data,  dengan  maksud  agar lebih mudah dipahami sehingga memungkinkan  penarikan  kesimpulan yang  benar.  Adapun  untuk  pengecekan validasi  temuan  dilakukan  melalui triangulasi  (suber,  metode,  waktu), ulasan Tanya jawab dengan sejawat dan audit ekternal.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pusat  Kesejahteraan  Sosial  Anak Integratif  (PKSAI)  merupakan  upaya untuk  menguatkan  sistem  kesejahteraan dan perlindungan anak yang
mengutamakan  tindakan  pencegahan, pengurangan  risiko  hingga  penanganan anak dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya. Adanya peningkatan jangkauan dan  kualitas  layanan  yang  diberikan pada  anak  rentan  dan  berisiko  dan keluarganya  mendorong  pemerintah untuk mengembangkan PKSAI.
Penyelenggaraan
PKSAI Sikamaseang yang  dikoordinir  oleh Dinas Sosial Kabupaten Gowa,
ditujukan  untuk  mengembangkan  dan memulihkan  keberfungsian  sosial  anak dan lingkungan sosialnya untuk menjamin  dan  melindungi  anak  dan hak-haknya secara optimal. Pengembangan dan pemulihan keberfungsian  sosial  dilakukan  melalui memadukan layanan kesejahteraan anak dan  layanan  dasar  lainnya  dalam  satu sistem  sehingga  dapat  memberikan layanan  yang  komprehensif,  cepat, tepat,  dan  tuntas.  PKSAI  menerapkan manajemen  kasus  yang  tertata  dan didukung oleh sistem manajemen data.

## Actors (Aktor)
Pelaksanaan PKSAI di Kabupaten Gowa melibatkan beberapa aktor pelaksana,  aktor  dalam  pelaksanaan  ini memiliki  peran  penting  di  mana  pada pelaksanaan implementasi program
PKSAI dapat diidentifikasikan
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h
.ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i
setidaknya  ada  9  SKPD  yang  terlibat. Menganalisis keterlibatan sejumlah aktor yang ada maka akan mempermudah dalam proses pencapaian tujuan pelaksanaan program PKSAI  mengingat  bahwa  dalam  proses pelaksanaan PKSAI terdapat keterbatasan pelaksana
sehingga membutuhkan  dukungan  dari  beberapa aktor lainnya.
Penanganan  Kesejahteraan  anak- anak  secara  menyeluruh  di  Kabupaten Gowa  diwujudkan  dalam  PKSAI.  Unit Layanan ini didukung oleh kepengurusan yang terdiri dari beberapa OPD  pemangku  kepentingan  untuk pembangunan  dan  penyedia  layanan anak. Bentuk kepengurusan ini
diharapkan dapat mendukung
pengelolaan  pembangunan  yang  terkait dengan kesejahteraan anak lebih komprehensif dan terpadu.
Kelengkapan  layanan  akan  lebih kuat  dengan  dukungan  masyarakat  baik melalui  Lembaga  Swadaya  Masyarakat (LSM)  atau  Organiasai  Masyarakat (Ormas) yang bergerak dalam pemenuhan hak anak maupun pengembangan  forum  atau  bentuk koordinasi  berbasis  masyarakat  yang bertujuan  mendukung  kesejahteraan anak. Disamping itu juga semua jejaring yang ada di kecamatan harus dioptimalkan  dalam  pemberian  layanan
anak. Beberapa jejaring yang digunakan untuk mendukung Unit Layanan Terpadu,  diantaranya:  Jejaring  PKSAI termasuk lembaga, instansi, atau organisasi  kemasyarakatan  atau  lainnya yang  relevan.  Jaringan  kebijakan  yang efektif dan inovatif terdiri dari kumpulan  aktor  yang  heterogen  yang terintegrasi  secara  sentral  dan  padat (Carlsson,  Lars  dan  Sandstrom,  2008: 33-54).
Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat
keterlibatan  sejumlah  perangkat  daerah dan  LSM  yang  turut  andil  dalam pelaksanaan  PKSAI,  aktor  jaringan kebijakan yang terlibat dalam pelaksanaan program PKSAI di Kabupaten  Gowa,    selain  dari  Dinas Sosial  selaku  pusat  program,  terdapat pula beberapa aktor lainnya seperti dari Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan Sipil,  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kesehatan,  Dinas  Pendidikan,  Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Lembaga Kepolisian/ Peradilan, Kecamatan,  Kementrian  Agama  Gowa, Badan Perencanaan
Pembagunan Daerah.  dan  didukung  oleh  LSM perlindungan  dan  kesejahteraan  anak seperti  Yayasan  Bakti,  UNICEF,  serta LKSA.
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i
Fungtion of
Networks (Fungsi
Jaringan)
Fungsi  utama policy  network adalah sebagai tools yang  digunakan untuk meningkatkan
intentitas
hubungan antara pihak-pihak yag berkepentingan terhadap suatu kebijakan  publik.  Dengan  mengetahui fungsi  jaringan  pada  implementasi program pusat kesejahteraan sosial anak integratif sikamaseang di  Kabupaten Gowa maka akan kita dapat mengetahui sejauh  mana  jaringan  kebijakan  yang terbentuk  memberikan  akses  terhadap kelompok kepentingan yang terlibat.
Dimensi  fungsi  jaringan  pada implementasi program PKSAI di Kabupaten  Gowa  diwujudkan  dalam bentuk  tindakan  nyata  dalam  proses pelaksanaanya  hal  ini  akan  menjadi dasar pembentukan jaringan kerja betul- betul  berpengaruh  atau  tidak,  kaitan fungsi  jaringan  dalam  hal  ini  berupa komunikasi  dan  atau  koordinasi  yang dilakukan  dalam  melakukan  pertukaran sumber  daya  dari  satu  aktor  ke  aktor yang lain sebagai bagian dari pelaksana program.  Hal  ini  tentu  menunjukan bahwa  sebagai  program  yang  berbasis sebuah  jaringan  maka  tindakan  yang dilakukan  harus  secara  satu  komando atau secara bersama-sama.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukana  bahwa  fungsi  jaringan dalam proses pelaksanaan atau
implementasi program PKSAI di Kabupaten Gowa sudah berjalan dengan baik  melihat  para  aktor  yang  terlibat dalam  jejaring  kerjasama  menempatkan salah  satu  fungsi  jaringan  sebagai komunikasi  koordinasi  menjadi  hal yang  sangat  urgen  karena  frekuensi keberhasilan akan meningkat jika mengetahui tujuan dari dibuatnya kerjasama ini, komunikasi selalu terhubung dalam setiap tindakan, masyarakat  terbantu  dengan  penerapan program  yang  berbasis  jaringan  yang berlangsung di Kabupaten Gowa.

## Structure (Struktur)
Struktur  pada  jaringan  kebijakan merupakan  komponen  penting  karena pengetahuan  terhadap  struktur  jaringan akan  membantu  kita  memahami  situasi pada  jaringan  kebijakan  tersebut.  Pola hubungan  antar  aktor  dalam  jaringan kebijakan  akan  tampak  dengan  melihat variabel  struktur  itu  sendiri.  Struktur mencirikan jaringan dan mempengaruhi cara  kerja  dan  berinteraksi  antar  aktor (Klijin dan Koppejan, 2016:24).
Berdasarkan identifikasi jaringan
kebijakan  pada  proses  implementasi program  PKSAI  di  Kabupaten  Gowa
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i
dapat  dilihat  struktur  yang  ada  pada masing-masing aktor yang terkait.
Berdasarkan hasil penelitian terkait struktur dalam jaringan
kebijakan  PKSAI  di  Kabupaten  Gowa menemukan  bahwa  terdapat  struktur yang mengikat dimana dapat menciptakan  pola  hubungan  antara beberapa  dinas  yang  ada,  pola  ikatan yang  prinsipnya  menjadi  karakteristik dari  struktur  organisasi  kelembagaan dalam  jaringan  terlihat  berdasarkan pada adanya putusan Bupati nomor 240/ III/  2017,  terkait  pembentukan  tim pembina dan tim teknis pusat kesejahteraan  sosial  anak  integratif  di Kabupaten  Gowa.  Pada  putusan  yang telah  terbentuk  atau  disetujui  oleh  ini memiliki  tujuan  atau  kepentingan  yang sama  yaitu  layanan  kesejahteraan  anak yang  terintegrasi  dalam  satu  jaringan pelaksanaan program PKSAI di Kabupaten Gowa.

## Institutionalization (Pelembagaan)
Pelembagaan  merupakan  faktor penting karena kelemahan pada jaringan itu seringkali ada pada pelembagaannya karena  forum  atau  jaringan  sejatinya dibangun  atas  dasar  hukum  yang formal.  Dalam  hal  ini  MOU  kerjasama dinas sosial dengan dinas kependudukan dan  pencatatan  sipil  kabupatn  Gowa, maksud  nota  kesepakatan  ani  adalah
sebagai  landasan  kerjasama  bagi  para para pihak dalam menciptakan pelayanan  publik  secara  maksimal dalam  kegiatan  pengrusan  penerbitan dokumen kependudukan
(kartu keluarga,  akta  pencatatan  sipil).  Nota kesepakatan ini berujuan untu memberikan kemudahan kepada masyarakat  warga  kabupaten  Gowa dalam memperolah pelayanan pengurusan kependudukan.
Perjanjian  kerja  sama  dengan dinas  pemberdayaan  perempuan  dan perlindungan  anak  di  Kabupaten  Gowa tentang  kerjasama  memberikan  layanan untuk  anak  dalam  situasi  rentan. Maksud dan tujuan perjanjian kerjasama ini dimaksusdkan dalam rangka memberikan pelayanan terintegrasi secara efektif, komprehensif, dan berkesinambungan  kepada  anak  dan keluarganya
dengan masalah kesejahteraan  dan  perlindungan,  tujuan perjanjian ini adalah memberikan layanan  kepada  anak  dalam  situasi rentan  dan  keluarganya  sesuai  dengan kebutuhan  mereka  hingga  tuntas,  ruang lingkup kerjasama ini meliputi, menyediakan  layanan  bagi  anak  rentan dan  beresiko  serta  keluarganya  sesuai kebutuhannya, memonitoring dan mengevaluasi penyelenggaraan layanan.
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i
Berdasarkan hasil penelitian terkait pelembagaan peneliti menemukan  bahwa    terdapat  dukungan formal  pada  dinas  sosial  yang  bergerak sebagai pusat pelaksana memiliki perjanjian kerjasama khusus atau tersendiri dengan dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa yaitu 13/ III/ DISDUKCAPIL  -  INOV/  2019,  460/ 161/  DINSOS.  Dinas  Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan  Anak yaitu  460/  662/  Dinsos,  281/  SEK/ DP3A/ XII/ 2018, sedangkan dinas yang lain  aturan  formal  yang  ada  masih berdasarkan  pada  peraturan  Bupati Gowa  No  36  Tahun  2016  tentang pembentukan pusat kesejahteranaan sosial  anak  integratif sikamaseang di Kabupaten Gowa.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian terkait jaringan kebijakan dalam
implementasi program
pusat kesejahteraan  sosial  anak  integratif (PKSAI) Sikamaseang di  Kabupaten Gowa,  menunjukan  bahwa  jaringan kebijakan belum sepenuhnya memenuhi indikator keberhasilan jaringan kebijakan  yang  ada  sesuai  dengan pandangan  dari  Frans  Van  Waarden (1992).
(1)  Aspek  aktor,  dalam  jaringan kebijakan  program  PKSAI sikamseang
di  Kabupaten  Gowa,  dinilai  berhasil dibuktikan  dengan  keterlibatan  aktor yang  telah  cukup  mamadai.  Aktor pelaksana terdiri dari 9 SKPD, didukung  organisasi  antar  pemerintah, Lembaga  Swadaya  Masyarakat,  serta lembaga  kesejahteraan  sosial  anak.  (2) Aspek Fungsi jaringan dalam implementasi program PKSAI
sikamaseang di Kabupaten Gowa sudah cukup  berhasil,  menempatkan  fungsi jaringan  sebagai  komunikasi  yang terhubung dalam setiap tindakan pelaksana. (3) Struktur Jaringan
Kebijakan  Publik  dalam  Implementasi Program  Pusat  Kesejahteraan  Sosial
Anak Integratif Sikamaseang di Kabupaten Gowa menunjukan
keberhasilan,  yang  terlihat  dengan adanya  putusan  Bupati  nomor  240/  III/ 2017, terkait pembentukan tim pembina dan  tim  teknis  pusat  kesejahteraan sosial  anak  integratif  di  Kabupaten Gowa.  (4)  Pelembagaan  dalam  jaringan implementasi program PKSAI di Kabupaten Gowa, dinilai belum menunjukan  tingkat  keberhasilan  yang menyeluruh,  hal  ini  dilihat  dengan dukungan formal dalam lembaga pelaksana  yang  hanya  ada  pada  dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa yaitu serta  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan dan  Perlindungan  Anak,  kemudian dinas  lainnya,  pelembagaan  masih
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i
berdasar  pada  peraturan  Bupati  Gowa No 36 Tahun 2016.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan terimakasih peneliti
kepada  sejumlah  pihak  yang  telah berkontribusi dapan penyelesaian penulisan  artikel  ini.  Terkhusus  pada Dinas Sosial Kabupaten Gowa sebangai pusat  lokasi  utama  program  serta beberapa  instansi  yang  tetkait  lainnya yang  telah  bersedia  menerima  peneliti untuk  memperoleh  informasi  yang spesifik sehinnga peneliti dapat menyelesaikan  artikel  ini  dengan  baik yang  terkait  jaringan  implementasi PKSAI di Kabupaten Gowa.

## REFERENSI
Alwi,  2012.  Network  Implementation
Analysis  On  Democratic  Public Service.  Internasional  Jurnal  Of Administration Science And Organization. Jurnal Ilmu Administrasi Dan Organisasi, 15 (2).
Carlsson,  Lars  dan  Sandstrom.  2008. Network  Governance  of  The Commons. International Jurnal of The  Commons,  2 (1) January 2008, pp. 33-54, Utrecht Publishing and Archiving Services For IASC, Igitur. Hay, Colin, and Richards, David. 2000. The Tangled Webs Of Westminster  and  Whitehall:  The Discourse,  Strategy  And  Practice Of Networking Within The British Core Executive, Public Administration, 78 (1): 1-28.
Klijin,  Erik-Hans,  and  Joop  F.  M. Koppenjan. 2000. Public Management and Policy Networks,  Public  Management, 2 (2): 135-158.
Klijin,  E.H  and  Joop  Koppejan.  2016.
Governance  Networks  in  The Public  Sector. Routledge:  New York.
Mark,  Coinsidine.  1995. Public  Policy:
A Critical Approach. New Jersey: Prentice Hall.
Mustopadidjaja. 2003. Manajemen Proses  Kebijakan  Publik. Jakarta: Lembaga  Administrasi  Negara dan Duta Pertiwi Foundation. Mustopadidjaja. 2003. Manajemen Proses  Kebijakan  Publik. Jakarta: Lembaga  Administrasi  Negara dan Duta Pertiwi Foundation. O’Toole, L. J. Jr. 2012. Interorganizational  Relation  In Implementation.  In  Peters,  B,  G and  Pierre,  J.  Handbook  Of Public  Administration.  (Second Edition). London: Sage Publication. Taufik,  2015. Jaringan  Kebijakan Publik  Studi  Kasus  Implementasi
Kebijakan  Syari’at  Islam  Di
Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh. Tesis. Unversitas Hasanuddin. Van Waarden, F. 1992. Dimensions and Types Of Policy Networks, European  Journal  Of  Political
Research 21(1): 29-52.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Undang  Nomor  35  Tahun  2014, amandemen  UU  Perlindungan Anak.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Gowa
Nomor  05  Tahun  2014  Tentang
Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
Peraturan  Bupati  Gowa  Nomor  35 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Program PKSAI.
Keputusan  Bupati  Gowa  Nomor  240/
III/  2017  Tecatat  Tanggal  17
Maret  2017.  Berdasaran  Pada Pertimbangan  Bahwa  Susunan Keanggotan  Ini  Perlu  Dibentuk Dalam Rangka Optimalisasi
Program PKSAI Ini.