## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia

## KEADILAN TERHADAP DOKTER PADA KASUS PENGGUNAAN OBAT YANG BELUM TERDAFTAR DI BPOM REPUBLIK INDONESIA
M Hendra Cordova Masputra 1* , Joko Setiyono 2 , Irawati 3
1 Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung 2,3 Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro droidcordova19@gmail.com

## ABSTRACT
The use of drugs or creams given by beauty clinic doctors can not be separated from supervision originating from the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM). Not infrequently the doctor did not know that the drugs given have not been recorded on BPOM. This study aims to analyze justice in the provision of crimes against doctors  related  to  the  use  of  drugs  that  have  not  been  registered  with  BPOM  Research  Methods  using normative  juridical  methods  with  secondary  legal  materials.  The  results  showed  the  verdict  against  the defendant was found guilty of using drugs that were not registered with BPOM, because ignorance of the drugs used was not registered with BPOM. The conclusion of this research is the case in Decision Number 2008 K / Pid. Sus / 2016, legally it is indeed guilty, however. Judges should be able to consider actions to provide  relief  from  Dr.  Triphena  for  its  ignorance.  As  law  enforcement  officers  become  one  of  the  very important institutions in enforcing existing laws. The operation of justice and legal certainty in court depends on each judge's decision.
Keywords: Justice; Criminal; Professional Doctors; BPOM.

## ABSTRAK
Penggunaan obat ataupun krim yang diberikan oleh dokter klinik kecantikan tidak lepas dari supervisi berasal Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Tidak jarang Dokter ternyata tidak mengetahui bahwa obat yang diberikan belum tercatat pada BPOM.  Penelitian ini bertujuan menganalisis Keadilan dalam pemberian pidana  terhadap  dokter  terkait  penggunaan  obat  yang  belum  terdaftar  di  BPOM.  Metode  Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan Putusan terhadap terdakwa  dinyatakan bersalah  karena  menggunakan obat-obatan  yang  belum  terdaftar  di  BPOM, karena ketidaktahuan terhadap obat digunakan belum terdaftar di BPOM. Kesimpulan penelitian ini adalah kasus  dalam  Putusan  Nomor  2008  K/Pid.Sus/2016,  secara  legal  memang  bersalah,  namun.  Seharusnya hakim dapat mempertimbangkan tindakan untuk dapat memberikan keringanan terhadap Dr. Trifena terhadap ketidaktahuannya. Sebagai Aparat penegak hukum menjadi salah satu lembaga yang sangat penting dalam menegakkan  hukum  yang  ada.  Berjalannya  suatu  keadilan  dan  kepastian  hukum  di  dalam  pengadilan tergantung pada setiap keputusan dari hakim.
Kata Kunci: Keadilan; Pidana; Profesi Dokter; BPOM.
* Corresponding Author

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
103

## A. PENDAHULUAN
Proses penegakan  aturan  harus  menerapkan landasan-landasan  yang  paling  krusial  dalam kehidupan hukum yaitu suatu keadilan dan kepastian hukum.  Suatu  keadilan  dan  kepastian  hukum  tidak dapat  dipisahkan  dalam  aturan  dan  menjadi  faktor yang  paling  penting  pada  kelangsungan  suatu aturan.  Keadilan  dan  kepastian  aturan  sebagai tonggak  sekaligus  menjadi  tolok  ukur  pada keberhasilan  suatu  hukum.  Suatu  pengadilan  pada Indonesia Bila tidak menerapkan suatu keadilan dan kepastian  hukum  pada  setiap  proses  aturan  maka akan menyebabkan berbagai kendala juga persoalan yang akan merugikan banyak pihak (Sutiyoso, 2010).
Karena bagaimanapun proses penegakkan hukum itu menjangkau  sampai  pada  tahapan  pembuatan hukum  atau  Undang-undang. Perumusan  pikiran pembuat  Undang-undang  yang  dituangkan  dalam peraturan  perundang-undangan  akan  turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu nanti dijalankan (Jainah, 2012).
Hal  tersebut  juga  berlaku  dalam  penegakan hukum  di bidang  kesehatan. Kesehatan  adalah  hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Kesehatan  memiliki  strata  yang  sama  dengan kebutuhan  sandang,  pangan  dan  papan  dalam kebutuhan  pokok  manusia.  Kesehatan  itu  sendiri adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang  memungkinkan  setiap  orang  untuk  hidup produktif  baik secara  sosial  dan  ekonomis.  Untuk menjamin  kualitas  kesehatan  maka,  diperlukan Hukum  Kesehatan  yang  mengatur  keterjaminan
kesehatan  itu  sendiri. Maka  dibentuklah Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  36  tahun  2009 tentang Kesehatan (Agustina, 2015).
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 36  tahun  2009  tentang  Kesehatan  merupakan pembaharuan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992. Undang-Undang baru ini yang bertujuan untuk memberikan  payung  hukum  bagi  peraturan perundang-undangan lainnya, kepastian hukum baik bagi  masyarakat  Indonesia  penerima  pelayanan kesehatan  maupun  tenaga  kesehatan  selaku pemberi  pelayanan kesehatan (Koewarijanto, Chandrawila, Murni, 2015).
Praktek pelayanan kesehatan akan melibatkan tenaga  kesehatan  yaitu  setiap  orang  yang mengabdikan  diri  dalam  bidang  kesehatan  serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan  di  bidang  kesehatan  yang  untuk  jenis tertentu  memerlukan  kewenangan  untuk  melakukan upaya kesehatan. Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam  kelompok  tenaga medis  terdiri  atas  dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis. Dokter  sebagai  tenaga  medis  disamping  memiliki pengetahuan dan ketrampilan klinis juga harus harus memiliki komitmen dan perilaku yang sesuai dengan etika  kedokteran  dalam upaya  menyembuhkan pasien.
Dokter  memiliki  tanggungjawab  yang besar serta mulia, yang senantiasa wajib mengedepankan profesionalitas dalam memberikan pelayanan. Dokter tidak  boleh  ditentukan  oleh  sesuatu  yang mengakibatkan hilangnya kebebasan dan

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
104
kemandirian  profesi. Seorang  dokter  yang  tidak berhati-hati  dalam  menjalankan  profesinya  akan membuatnya  jatuh  ke  dalam  kegiatan  yang melanggar  etika.  Hal  ini  disebabkan  karena  praktek pelayanan kesehatan bisa sebagai suatu komoditas perdagangan dengan obyek sentralnya ialah dokter. Dokter adalah alat promosi bagi perusahaan farmasi dan  akibatnya  tidak  jarang  mereka  menjanjikan berbagai keuntungan pada dokter.
Dalam  menjalankan  profesinya,  seringkali dokter  melakukan  praktek  dispensing  obat,  yaitu membagikan  obat pada  pasien.  namun  pada praktiknya  dokter  tidak  hanya  membagikan  obat, namun  juga  menyimpan  sejumlah  obat  pada kawasan  praktik  pribadinya,  termasuk  juga  oleh dokter  klinik  kecantikan.  Penggunaan  obat  ataupun krim  yang  diberikan  oleh  dokter  klinik  kecantikan tidak  lepas  dari  supervisi  berasal  Badan  Pengawas Obat  serta  kuliner  (BPOM)  yang  berdasarkan Peraturan  kepala  BPOM Nomor 14  Tahun  2014 memiliki  tugas  melaksanakan  kebijakan  di  bidang pengawasan  obat  dan kuliner,  yg  meliputi pengawasan  atas  produk  terapetik,  narkotika, psikotropika,  zat  adiktif,  obat  tradisional,  kosmetik, produk komplemen dan pengawasan atas keamanan pangan serta bahan berbahaya. aliran krim yg dijual sang  klinik  kecantikan harus  memiliki  izin  edar  asal BPOM.
Pengaturan tersebut berimplikasi bahwa setiap Dokter harus mengetahui Obat yang diberikan harus terdapat  di  BPOM.  Aturan  ini terlihat  jelas pemberlakuan asas Fiksi hukum (presumtio iures de
iure),  yang  menyatakan  bahwa  “setiap  orang dianggap tahu akan undang-undang” sejak undang- undang  tersebut  diberlakukan. Hal  ini didasarkan satu  alasan,  bahwa  manusia  mempunyai kepentingan  sejak  lahir  sampai  meninggal.  Setiap kepentingan  manusia  tadi  selalu  diancam  oleh bahaya  pada  sekelilingnya. manusia memerlukan perlindungan  kepentingan, yang  dipenuhi  oleh banyak  sekali  kaidah  social,  seperti  kaidah  aturan. Karena kaidah aturan melindungi kepentingan insan, maka  wajib  dipatuhi  insan  lainnya.  sehingga  ada pencerahan  untuk  mematuhi  peraturan  hukum, supaya  kepentingannya  sendiri  terlindungi  (HSB, 2016).
Terdapat  kasus dimana  dokter  tidak mengetahui  bahwa  obat-obat  yang  dibagikan / disimpan  belumlah  memiliki  izin  edar  dari  BPOM. Seperti dalam Putusan Nomor 2008 K/Pid.Sus/2016, dengan  terdakwa  dr.  Trifena  binti  Yusuf diputus bersalah  karena  menggunakan  obat-obatan  yang belum  terdaftar  di  BPOM. Kasus  tersebut ini diketahui bahwa Dr. Trifena diputus bersalah bukan karena  meracik  obat,  seperti  yang  biasa  dilakukan dokter  spesialis  kulit,  namun  menggunakan  obat- obatan yang belum terdaftar di BPOM. Ketidaktahuan dr. Trifena akan hukum yang akan menjeratnya tidak dapat  membebaskannya / memaafkannya  dari tuntutan hukum (ignorantia jurist non excusat), dalam putusan  ini terlihat  sangat jelas  pemberlakuan  asas Fiksi hukum (presumtio iures de iure).
Berdasarkan  uraian  diatas  terlihat  terdapat kesenjangan antara Proses penegakan aturan yang

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
105
seharusnya keadilan dengan Putusan  Nomor 2008 K/Pid.Sus/2016, yang  memutus  bersalah terdakwa bersalah  karena  menggunakan  obat-obatan  yang belum  terdaftar  di  BPOM yang  tidak  diketahuinya. Sehingga  dirasa  menarik  untuk  meneliti  tentang Keadilan  dalam Putusan  Nomor 2008  K/Pid. Sus/2016 yang memberikan Pidana Terhadap Dokter yang menggunakan  Obat  Yang  Belum  Terdaftar  Di Badan  Pengawas  Obat  Dan Makanan  Republik Indonesia yang  tidak  diketahuinya.. maka tujuan penelitian ini  adalah  untuk  meneliti mengenai Keadilan  Dalam  Pidana  Terhadap  Dokter Terkait Penggunaan  Obat  Yang  Belum  Terdaftar  Di BPOM Republik  Indonesia (Studi  Putusan  Nomor 2008 K/Pid. Sus/2016).
Berdasarkan  penelusuran  yang  dilakukan pada  berbagai  pustaka, penelitian  dengan  tema terkait, belum pernah dibahas. Walaupun demikian Terdapat  beberapa kajian  penelitian yang  dengan tema mengenai Profesi Dokter terkait  Pemberian Obat dan terkait Pemidanaan terhadap Dokter.
Penelitian Mirza N. R. Poli menyatakan bahwa Tanggungjawab  dan  sanksi  yang  di  terapkan  bagi tenaga kesehatan ataupun apoteker yang melakukan kesalahan  atau  kelalaian  dalam  memberikan  obat sehingga  mengakibatkan  pasien  atau  dalam  hal  ini konsumen  menderita  kerugian  materi,  fisik  bahkan sampai  meninggal  dunia  maka  sanksi  yang  dapat diberikan adalah sanksi administrasi berupa teguran sampai pembekuan izin tenaga kesehatan kemudian sanksi  keperdataan  berupa  ganti  rugi  dalam  hal perbuatan melawan hukum dan wanprestasi bahkan
sanksi  pidana  berupa  hukuman  fisik  yaitu pemenjaraan dalam waktu tertentu (Poli, 2018).
Penelitian Yenny  Fitri Z menyatakan bahwa dokter  yang  menerima  pemberian  dari  perusahaan farmasi  dapat  dikenakan  pidana.  Hal  ini tujuannya untuk  mencegah  terjadinya  kolusi  antara  dokter dengan perusahaan  farmasi  agar  tidak  merugikan pasien  dalam  menerima  resep  obat  dan mendapatkan  pelayanan  kesehatan  (Fitri  Z,  2018) Bagi  dokter  swasta  yang  menerima  pemberian  dari perusahaan  farmasi  dapat  dikualifikasikan  sebagai Tindak  Pidana  Suap  yang  diatur  dalam  Pasal  3 Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  1980  (UU  Anti Suap), sedangkan bagi dokter pegawai negeri dapat dikualifikasikan  sebagai  Tindak  Pidana  Gratifikasi yang diatur dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31  Tahun  1999  junto  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Anti Korupsi).
Penelitian Hasrul  Buamona menyatakan bahwa untuk  menentukan  kriteria  dokter  dalam melakukan kesalahan medis, tidak hanya bersandar pada  kesalahan  dalam  hukum  pidana  saja. Dikarenakan  kriteria  untuk  menentukan  kesalahan medis  dokter,  harus  melewati  terlebih  dahulu serangkaian pembuktian dalam ruang lingkup disiplin ilmu  kedokteran  dan  etika  kedokteran,  yang kesemuanya  dilakukan  dengan  cara  audit  medis yang  dilakukan  oleh  Komite  Medik  di  Rumah  Sakit, sebagaimana  ketentuan  Pasal  49  Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, serta  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  755

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
106
Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Komite Medis di  Rumah  Sakit.  Selain  itu  Peraturan  Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Disiplin  Profesional  Dokter  dan  Dokter,  merupakan elemen terpenting dan mendasar untuk membuktikan dokter telah melakukan kesalahan medis (malpraktik kedokteran) (Buamona, 2014).
Penelitian Khandakar Kohinur Akter menyatakan bahwa di  Bangladesh,  Undang-undang kelalaian medis adalah untuk melindungi pasien dari pelanggaran hak mereka atas kesehatan dan untuk melestarikan  hukum  perawatan  kesehatan (Akter, 2013). Selain itu memastikan untuk menghukum para profesional  medis  yang  melakukan  pelanggaran tugas profesional dengan sengaja. Dalam artikel ini, upaya  telah  dilakukan  untuk  mengatasi  ketentuan hukum  yang  ada  tentang  kelalaian  medis  di Bangladesh.  Ini  juga  mengidentifikasi  kekurangan utama dari ketentuan tersebut. Namun, harus diakui bahwa  undang-undang  tidak  tepat  dan  memadai untuk menanggapi masalah ini.
Penelitian Kristin E.  Schleiter menyatakan bahwa  sementara  mencegah  kekerasan  melekat dalam tugas dokter kepada pasien dan masyarakat, demikian  juga  tugas untuk  menjaga  kepercayaan pasien.  Para  dokter  dengan  hati-hati  berjalan  di antara  etika  dan  hukum,  khususnya  dalam menghadapi  kewajiban  hukum  untuk  melanggar kewajiban  utama  yaitu  untuk  menjaga  kerahasiaan (Schleiter, 2009).
Berdasarkan pada hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka terdapat  pembedaan  dengan
pembahasan  penelitian  ini  dengan  obyek  penelitian adalah Putusan  Nomor 2008  K/PID.  SUS/2016. Selain  itu  penelitian  ini  akan  membahas Keadilan dalam  pemberian  pidana  terhadap  dokter terkait penggunaan obat  yang  belum  terdaftar  di badan pengawas obat dan makanan republik indonesia.

## B. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif (Yuridis  Normatif) yakni  penelitian  yang  difokuskan untuk  mengkaji  penerapan  kaidah-kaidah  atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian hukum normatif  disebut  juga  penelitian  hukum  doktrinal, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada  peraturan-peraturan  yang  tertulis  atau  bahan hukum  yang  lain.  Penelitian hukum  ini  juga  disebut sebagai  penelitian  kepustakaan.  Hal  ini  disebabkan karena  penelitian  lebih  banyak  dilakukan  terhadap data  yang  bersifat  sekunder  yang  ada  di perpustakaan  dan  menggunakan  pendekatan perundang-undangan  (statute  approach) (Ibrahim, 2012). Dalam  penelitian  pada  umumnya  dibedakan antara  data  yang  diperoleh  secara  langsung  dari bahan-bahan  pustaka.  Yang  diperoleh  dari  bahan- bahan  pustaka  lazimnya  dinamakan  data  sekunder (Soekanto, & Mamudji, 2004).

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kasus  Posisi  Pada Putusan  Nomor 2008 K/PID.  SUS/2016 Mengenai Pemberian  Pidana

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia

## Terhadap  Dokter  Terkait  Penggunaan  Obat Yang Belum Terdaftar Di BPOM

## a. Kronologi Kasus
Pada  hari  Jum’at  tanggal  19  April  2013  Tim Balai  Besar  POM  didampingi  Petugas  Kepolisian Polda Jabar melakukan pemeriksaan beberapa klinik kecantikan  dan  salah  satunya  di  klinik  Kecantikan Estetika  Rafa  Health  Beauty  Life  Style  Jalan  Raya Kopo  Bihbul  Nomor  45  Kopo  Square,  Kabupaten Bandung  dengan  pemilik/penanggungjawab  klinik yaitu  Terdakwa  dr.  TRIFENA  binti  YUSUF  dengan pemeriksaan  ke  setiap  ruangan  dan  ditemukan barang-barang  dalam  dus-dus  dan  rak-rak  dalam sebuah  gudang  yang  terpisah  dari  klinik  bagian belakang  yang  merupakan  produk  sediaan  berupa Proggesteron  L-Cram,  Progesterone  B- Cream, Testosteron 2 %, Bio Sliming, Inno TDS Firming, Oxy Derma,  Kojic  Acid,  Afa  10  Serum  dan  lain-lain, selanjutnya  Tim  Balai  Besar  POM  menghitung, mengumpulkan  dan  menyita  barang  bukti  tersebut yang selanjutnya barang bukti dibawa ke Balai POM untuk  pemeriksaan  lebih  lanjut  dan  berdasarkan keterangan  ahli  Dra.  Dela  Triatmani,  Apt. mengatakan bahwa seluruh barang bukti yang disita di kilinik Kecantikan Estetika Rafa Health Beauty Life Style tidak memiliki ijin edar karena berdasarkan data di  Badan  POM  persediaan  farmasi  tersebut  belum pernah  didaftarkan  dan  kosmetik  yang  didaftarkan juga harus memenuhi ketentuan tentang label, pada label  kosmetik  harus  jelas  tercantum  antara  lain nama  produk,  nama  dan  alamat  produsen  atau importer/penyalur, ukuran/isi/berat bersih, komposisi,
nomor izin  edar,  kode  produksi,  bulan  dan  tahun kadaluarsa  bagi  produk  yang  stabilitasnya  kurang dari  30  (tiga  puluh)  bulan  dan  berdasarkan  melihat kemasan  kosmetika  tersebut,  produk  kosmetik tersebut  juga  tidak  memenuhi  penandaan  label kosmetika.
Barang-barang/bahan  kosmetika  tersebut dilakukan  pengemasan  ulang/repack  dengan pencampuran/peracikan  oleh  saksi  Angelka  Yumi Cahya  dan  saksi  Fitri  Pratiwi  atas  petunjuk  atau arahan  dr.  TRIFENA  binti  YUSUF  dengan  proses antara  lain  pembuatan  Cream  malam  :  KL-111 mengandung  Melanox  Forte  +  Vitacid  0,025,  ACTC mengandung  Vitacid  0,025  +  Mediklin  gel,  VA-23 mengandung Vitacid 0,05, VA-1 mengandung Vitacid 0,025BHA,  Cream  Siang  :  SPF  Moist  mengandung SPF  putih  +  MO  cream  selanjutnya  proses  BHA direpack  dari  Skinese  AHA  dan  BHA  Skin  Refining cream,  CHA-1  merupakan  repack  dari  CHA-1 (Kaizen Aesthetic Medicore), ACN merupakan repack dari  ACN  (Kaizen  Aesthetic  Medicore),  Serum  B3H direpack  dari  Serum  B3H  (Immortal),  SPF  Warna direpack  dari  Primaderma  Sun  P  cream  (First Medipharma), SPF Pink direpack dari Skineese Sun P  cream  or  30  Pink  (First  Medipharma),  LHWC direpack  dari  Skinese  Whitening  Face  cream  (First Medipharma),  WR  Cool  direpack  dari  Skinese Vitalizing Complex cream (First Medipharma), Toner Pink  (Acne)  direpack  dari  Face  Tonic  Acne (Immortal), SPF Putih direpack dari Skineese Sun P cream  of  30  (First  Medipharma),  SPF  Natural direpack  dari  Skineese  Sun  P  cream  of  30  Natural

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
108
(First  Medipharma)  dengan  cara  dikeluarkan  dari kemasan dan dituangkan ke pot atau botol kemasan dan  juga  mengedarkan  tidak  memiliki  izin  edar  ke pasien  atau  ke  beberapa  klinik  kecantikan  di antaranya klinik Rafa Tasikmalaya Jalan H.Z Mustofa Nomor  343  Tasikmalaya  dan  Apotek  Rafa  Jalan Raya  Kopo  Bihbul  Nomor  45  Kabupaten  Bandung, selain  tempat  tersebut Terdakwa  dr.  TRIFENA  binti YUSUF  melakukan  pengiriman  barang/obat-obatan dalam 1 (satu) bulan sekitar 30 kali dengan wilayah Jakarta,  Medan,  Pekanbaru,  Palembang,  Surabaya, Cianjur, Lombok, Bali, Semarang dan Bandung.
b. Dakwaan
dr. TRIFENA binti YUSUF telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif. Dengan dakwaan  Kesatu  dr.  TRIFENA  binti  YUSUF  dalam mengedarkan sediaan farmasi tidak memiliki ijin dari Kepala  badan  POM  RI.  Perbuatan  Terdakwa diancam  pidana  sebagaimana  diatur  menurut  Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,  atau  dakwaan  kedua  dr.  TRIFENA  binti YUSUF  dalam  mengedarkan  sediaan  farmasi  tidak memiliki  ijin  dari  Kepala  BPOM  RI.  Perbuatan Terdakwa  diancam  pidana  sebagaimana  diatur menurut  Pasal  196  Undang-Undang  Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan c. Putusan
Putusan  Pengadilan  Negeri  Bandung  Nomor 1382/PID.B/2014/PN.BDG  tanggal  04  Maret  2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
1) Menyatakan Terdakwa dr. TRIFENA binti YUSUF terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah
melakukan tindak pidana “Mengedarkan Sediaan Farmasi  tanpa  Izin  Edar“  melanggar  Pasal  197 Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang Kesehatan, dalam dakwaan pertama ;
2) Menjatuhkan  pidana  penjara  oleh  karena  itu terhadap  Terdakwa  tersebut  selama  6  (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00  (lima  ratus  juta  rupiah)  dan Subsidair selama 2 (dua) bulan kurungan ;
3) Menetapkan  pidana  tersebut  tidak  usah  dijalani kecuali  jika  dikemudian  hari  ada  putusan  Hakim yang  menentukan  lain  disebabkan  karena Terpidana  melakukan  suatu  tindak  pidana sebelum masa percobaan 1 (satu) tahun berakhir
;
4) Menetapkan  Terdakwa  tetap  berada  dalam tahanan kota ;
5) Menetapkan barang bukti berupa :
a) Foto copi surat tetap terlampir di dalam berkas perkara ;
b) Sediaan Farmasi tanpa izin edar yaitu :
Barang bukti yang ditemukan di TKP telah disita oleh  PPNS  Balai  Besar  POM  Bandung  sesuai dengan  Surat  Tanda  Penerimaan  Barang  Bukti Nomor  STPB/18/IV/2013/BBPOM-PPNS  tanggal
19 April 2013 dan Nomor
STPB/19/IV/2013/BBPOM-PPNS tanggal 19 April 2013  sesuai  dengan  Berita  Acara  Penyitaan tanggal 19 April 2013 (foto copy terlampir) ; Dirampas untuk dimusnahkan ;
6) Membebankan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
109
Kemudian  terdakwa  mengajukan  banding  ke Pengadilan Tinggi Bandung. Dalam Banding melalui putusan  Pengadilan  Tinggi  Bandung  Nomor 116/Pid/2015/PT.Bdg.  tanggal  29  Juni  2015  yang amar lengkapnya sebagai berikut :
- Menerima permintaan banding dari Pembanding ;
- Memperbaiki  putusan  Pengadilan  Negeri
Bandung  Nomor  1382 / Pid.B / 2014 / PN.Bdg tanggal  04  Maret  2015  sekedar  mengenai besarnya  denda  yang  dijatuhkan  kepada Terdakwa  sehingga  amar  selengkapnya  sebagai berikut ;
1) Menyatakan  Terdakwa  dr. TRIFENA  binti
YUSUF  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengedarkan  Sediaan  Farmasi  tanpa  Izin Edar“  melanggar  Pasal  197  Undang-Undang Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan, dalam dakwaan pertama ;
2) Menjatuhkan  pidana  penjara  oleh  karena  itu terhadap Terdakwa tersebut selama 6 (enam) bulan  dan  pidana  denda  sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan subsidair selama 1 (satu) bulan kurungan ;
3) Menetapkan  pidana  tersebut  tidak  usah dijalani  kecuali  jika  dikemudian  hari ada putusan  Hakim  yang  menentukan  lain disebabkan  karena  Terpidana  melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan 1 (satu) tahun berakhir ;
4) Menetapkan barang bukti berupa :
a. Foto copi surat tetap terlampir di dalam berkas perkara ;
b. Sediaan Farmasi tanpa izin edar yaitu : Barang bukti yang ditemukan di TKP telah disita oleh PPNS  Balai  Besar  POM  Bandung  sesuai dengan Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor  STPB/18/IV/2013/BBPOM - PPNS tanggal  19  April  2013  dan  Nomor STPB/19/IV/2013/BBPOM - PPNS  tanggal  19 April  2013  sesuai  dengan  Berita  Acara Penyitaan  tanggal  19  April  2013  (foto  copy terlampir) ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
5) Membebankan  biaya  perkara  pada  tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
Kemudian  diajukan  kasasi ke  Mahkamah Agung.  Oleh  Mahkamah  Agung  dalam Putusan Kasasi Nomor 2008 K/PID. SUS/2016, yaitu
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi  II/Terdakwa dr. TRIFENA  binti  YUSUF, tersebut ;
Mengabulkan permohonan  kasasi  dari Pemohon  Kasasi  I/Penuntut Umum  pada Kejaksaan Negeri Bandung tersebut ;
Membatalkan  putusan  Pengadilan  Tinggi Bandung  Nomor  116/Pid/2015/  PT.Bdg.  tanggal  29 Juni  2015,  yang  memperbaiki  amar  putusan Pengadilan Negeri
Bandung Nomor
1382/PID.B/2014/PN.BDG tanggal 04 Maret 2015
1) Menyatakan Terdakwa dr. TRIFENA binti YUSUF telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
110
bersalah  melakukan  tindak  pidana  “Dengan Sengaja  Memproduksi  atau  Mengedarkan Sediaan  Farmasi  dan/atau  Alat  Kesehatan  Yang Tidak Memenuhi Standard dan atau Persyaratan Keamanan, Khasiat atau Kemanfaatan dan Mutu” ;
2) Menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa  oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar R.p800.000.000,00  (delapan  ratus  juta  rupiah) dengan  ketentuan  jika  denda  tersebut  tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 3
(tiga) bulan ;
3) Menetapkan  lamanya  Terdakwa  berada  dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4) Menetapkan barang bukti berupa :
a) Foto  copy  surat  tetap  terlampir  di  dalam  berkas perkara ;
b) Sediaan  Farmasi  tanpa  izin  edar  yaitu  :  Barang bukti  yang  ditemukan  di  TKP  telah  disita  oleh PPNS Balai Besar POM Bandung sesuai dengan Surat  Tanda  Penerimaan  Barang  Bukti  Nomor STPB/18/IV/2013/BBPOM-PPNS tanggal 19 April 2013  dan  Nomor  STPB/19/IV/2013/BBPOM- PPNS tanggal 19 April 2013 sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 19 April 2013 (foto copy terlampir);
Dirampas untuk dimusnahkan ;
Membebankan  Terdakwa  tersebut  untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;
2. Keadilan  Dalam  Pemberian  Pidana  Terhadap Dokter Terhadap Penggunaan  Obat  Yang Belum Terdaftar Di Badan Pengawas Obat Dan Makanan  Republik  Indonesia (Studi  Putusan Nomor 2008 K/Pid. Sus/2016)
Dalam  suatu Pranata hukum  terdapat berbagai pihak yang akan menegakkan hukum yang berlaku  di  Indonesia.  Pihak-pihak  tersebut menjalankan suatu penegakan hukum sebagai akibat adanya  suatu  pelanggaran  hukum. Menertibkan masyarakat  maupun  mengatur  masyarakat  agar sesuai  dengan  norma  dan  aturan  yang  berlaku  di sebuah negara tidaklah mudah dalam penerapannya di  dalam  kehidupan  bermasyarakat.  Terdapat lembaga  khusus  yang  penegakan  hukum  maupun yang ahli dalam bidang hukum yaitu aparat penegak hukum.  Penegak  hukum  berfungsi  dalam menegakkan,  menganalisis,  dan  menyelesaikan suatu perkara yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Salah satu dari aparat penegak hukum  di  Indonesia  adalah  lembaga  pengadilan, yang  berfungsi  untuk  menegakkan  hukum  yang berlaku (Putri, & Arifin, 2018).
Penegakan  hukum  pidana  pada  hakikatnya merupakan  penerapan  terhadap  peraturan perundang-undangan  dan  kebijakan  aparat  dalam menerapkan  peraturan.  Penegakan  hukum  juga dapat  diartikan  sebagai  penyelenggaraan  hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang berkepentingan sesuai dengan masing-masing menurut  hukum  serta  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku.  Dengan  demikian

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
penegakan  hukum  merupakan  suatu  sistem  yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia (Arief, 2005).
Pada  kasus  dr.  Trifena  binti  Yusuf,  secara dilihat  dari  aspek  hukum, memang melakukan pelanggaran  Pasal  196  Undang-Undang  Nomor  36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu “Setiap orang yang  dengan  sengaja  memproduksi  atau mengedarkan  sediaan  farmasi  dan/atau  alat kesehatan  yang  tidak  memenuhi  standar  dan/atau persyaratan  keamanan,  khasiat  atau  kemanfaatan, dan  mutu  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling  lama  10  (sepuluh)  tahun  dan  denda  paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.
Selain  itu  juga  melanggar  Undang-undang Perlindungan Konsumen melalui Pasal 108 Ayat (1) menentukan,  bahwa  praktik  kefarmasian  dalam pengadaan,  distribusi  & pelayanan  sediaan  farmasi harus dilakukan oleh tenaga kesehatan tertentu yang mempunyai keakhlian dan kewenangan untuk itu dan Ayat  (2)  menentukan  pengaturan  lebih  lanjut  akan diatur  dengan  Peraturan  Pemerintah  (PP) jo. ketentuan  Pidana  dalam  UUK  melalui Pasal  198, ditetapkan  tentang  barangsiapa  yang  tanpa kewenangan  &  keakhlian  melakukan  pekerjaan seperti  Pasal  108  Ayat  (1),  maka  akan  dikenakan sanksi  pidana  denda  Rp.  100.000.000,-. Telah diketahui  bahwa dr.  TRIFENA telah  terbukti menggunakan  obat – obatan pada  klinik  miliknya yang belum memiliki ijin edar dari BPOM. Sehingga diketahui  bahwa  melakukan pelanggaran  Pasal  196
Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang Kesehatan.  Namun  dalam  Pasal  tersebut  terdapat kata – kata  dengan  sengaja,  sedangkan  menurut pengakuan dari dr Trifena bahwa ia tidak mengetahui bahwa obat – obatan yang digunakan pada kliniknya belum memenuhi ijin edar dari BPOM. Namun hal ini tidak dapat dijadikan alasan bagi terdakwa dalam hal ini dr, Trifena yang menyatakan atas ketidaktauannya bahwa  produk  dan  obat – obatan  yang  digunakan pada  kliniknya  belum  memiliki  ijin  edar.  Artinya bahwa adanya unsur kelalaian dari dr Trifena , yang tidak  memastikan  dengan  benar  mengenai  produk dan obat – obatan yang digunakan pada kliniknya.
Untuk  dapat melaksanakan Undang-Undang Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan dan Undang-undang Perlindungan Konsumen membutuhkan  Peraturan  Pelaksanaan,  karena disyaratkan  adanya  Peraturan  Pemerintah  yang mengatur lebih  lanjut. PP  tentang  pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat telah dibentuk yakni Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  72  Tahun  1998  tentang  Pengamanan Sediaan  Farmasi  dan  Alat  kesehatan  yaitu  pasal  9 (1) sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memperoleh ijin edar dari Menteri (2)  dikecualikan  dari  ketentuan  sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi sediaan farmasi yang berupa  obat  tradisional  yang  diproduksi  oleh perorangan
Akan  tetapi  putusan  hakim  tersebut mengundang  keberatan. Terdapat  anggapan  bahwa seharusnya hakim mempertimbangkan tindakan Dr.

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Trifena  tidak  merugikan  siapapun  dan  bilapun  tidak membebaskan,  dapat  memberikan  keringanan terhadap  Dr.  Trifena  terhadap  ketidaktahuannya. Namun  hal  ini  tidak begitu  saja dapat dijadikan alasan bagi terdakwa dalam hal ini dr, Trifena yang menyatakan atas ketidaktauannya bahwa produk dan obat – obatan yang digunakan pada kliniknya belum memiliki ijin edar. Artinya bahwa hakim memandang adanya  unsur  kelalaian  dari  dr  Trifena  ,  yang  tidak memastikan  dengan  benar  mengenai  produk  dan obat – obatan yang digunakan pada kliniknya.
Paparan putusan hukum tersebut memperlihatkan  permasalahan  umum  dalam penegakan  hukum  yaitu;  persoalan  kesetaraan  di hadapan hukum, kemudian asas keadilan moral dan kekeluargaan  dalam  hukum  yang  diterapkan  dalam penyelesaian kasus-kasus hukum. Karena kompleksitas  kehidupan  manusia  memberikan banyak motif dalam melakukan sebuah tindak hukum dan hukum sendiri harus mampu menyelesaikannya. Sehingga hukum perlu memperhatikan banyak aspek khususnya pada tataran sosial dan kepastian hukum yang  seharusnya  diperhatikan  dalam  setiap keputusan hukum yang diambil oleh penegak hukum seperti hakim aparat penegak hukum lainnya. Bukan sekedar himbauan, bahwa hukum di Indonesia perlu mengadopsi hukum-hukum  yang  berasal  dari kearifan  lokal  sendiri  sebagai  hukum  yang diundangkan (ius constitutum) dengan segera bukan lagi sebagai hukum nasional yang dicita-citakan (ius constituendum). Sebab itulah pemerintah seharusnya segera  membentuk peraturan baik  pidana  atau
perdata yang  mampu  mengayomi  masyarakat Indonesia agar tidak terjadi penegakan hukum yang tajam  ke  bawah  namun  tumpul  ke  atas (Hoesein, 2013).
Kasus  Pemidanaan  terhadap Dr. Trifena,  di satu  sisi  secara  normatif,  perbuatan  tersebut memang melanggar tindak pidana, namun sebaiknya Hukum  mampu  memberikan  konsep  keadilan  yang mampu  memperhatikan  asas  distributif,  kesesuaian hukum dengan tindakan yang dilakukan.
Implikasi  dari  adanya  keadilan  ini  akan terbawa dalam  konsep  hukuman, punishment,  yang diberikan. Sudah  sepantasnya  manusia  Indonesia memiliki  karakter  yang  selalu  berdimensi  dua  di mana untuk menjalankan hukum pun haruslah sesuai dengan kondisi yang ada demi kepentingan bersama dalam lingkup sosial (Husna, 2014). Dengan kondisi yang  ada  mampu  melindungi  kepentingan  bersama namun  juga  tetap  memperhatikan  keadilan  bagi individu.
Melihat kasus tersebut, dapat dikatakan bahwa hukum di Indonesia masih belum sesuai dengan cita- cita  bangsa  yang  menginginkan  hukum  yang progresif  dan  membebaskan  dari  ketidakadilan. Sebagaimana  cita-cia  bangsa  Indonesia  yang  ada pada pembukaan Undang Undang Dasar 1945 pada alinea keempat,
“ kemudian  daripada  itu  untuk membentuk  suatu Pemerintah  Negara  Indonesia  yang  melindungi segenap  bangsa  Indonesia dan  seluruh  tumpah darah  Indonesia  dan  untuk  memajukan kesejahteraan  umum, mencerdaskan  kehidupan bangsa,  dan  ikut melaksanakan  kertertiban  dunia yang berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian  abadi dan keadilan sosial….”

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
agaknya belum dapt terwujud dengan baik.
Persoalan  yang  ada  pada  kasus  tersebut, adalah  Pemberian Sanksi hukum  dipandang  secara hanya secara positivistik dengan tidak memperhatikan konsep keadilan yang ada padanya. Padahal  hukum  bertujuan  untuk  mencapai kebahagiaan  bersama.  Hakim  pada  kasus  tersebut mendasarkan  diri  pada  hukum  secara lettered artinya,  hukum  hanya  dibaca  secara  tekstual  dan tidak  melihat  secara  kontekstual  pada  kejadian tersebut.  Efeknya  adalah  masyarakat  menganggap hakim belum  melihat  sisi  keadilan  dengan  baik sebagaimana  yang  diharapkan  masyarakat.  Banyak yang  membanding-bandingkan  keputusan  dalam terhadap berat  hukuman  yang  dijatuhkan  dengan berat  hukuman  yang  diterima  terdakwa  pada  kasus lain seperti korupsi. Masyarkat mempunyai hak untuk menilai  apakah  putusan  yang  diberikan  tersebut sesuai  tidak dengan  yang  dilakukan  terdakwa  atau tidak.  Hal  ini  sesuai  dengan  apa  yang  dikatakan Rawls  dimana  masyarakat  berhak  menilai  dan menimbang  apapun  yang  ada  pada  hukum  karena dianggap tidak sesuai dengan apa yang seharusnya.
Persoalan  pemberian  sanksi  melalui  putusan hukum  yang  dibebankan  kepada  setiap  hakim menjadi  sebuah  dilema  karena  jika  hakim  tidak mampu bijak dalam memberikan putusan maka yang terjadi adalah keputusan yang kurang sesuai dengan yang seharusnya diterima oleh terdakwa.
Persoalan  moralitas  dan  integritas  hakim untuk  selalu  konsisten  pada  setiap  keputusannya sebaiknya bisa  dijadikan  patokan  yang  baku  dan wajib  untuk  selalu  dijaga.  jika  setiap  manusia  tidak
hanya  hakim  pemutus  perkara  hukum  tetap berpegang  teguh  pada  keyakinan  akan  kebenaran, tetapi  semua  elemen  penegakan  hukum  ikut  andil dalam menjaga kebenaran dan kebijaksanaan (Putra, 2014).
Oleh  karena  itu  Bagir  Manan (Wantu,  2012), menyatakan  bahwa  suatu  hal  yang  bertentangan dengan tugas  universal,  kalau  hakim  dituntut mengesampingkan  hukum  atas  nama  keadilan. Hakim dimanapun  harus  memutus  menurut  hukum. Sehingga keadilan yang harus ditemukan oleh hakim adalah  keadilan  menurut  hukum. Dalam  perspektif positivistik, keadilan memang selalu dianggap relatif, karena  adil  bagi seseorang  belum  tentu  adil  bagi orang lain, adil untuk rnasa ini (kontemporer) belum tentu akan adil untuk masa yang akan datang. Jadi keadilan  dapat  saja  selalu  berbeda-beda  menurut orang tempat dan waktu (Luthan, 2012). Ini seakan menjadi  justifikasi  atas  pernyataan  Hans  Kelsen (Samekto,  2019) berikut; "Justice  is  primarily  a possible,  but  not  a  necessary,  quality  of  a  social order regulating the mutual relation of men".
Sanksi  dalam Hukum  seharusnya  mampu memberikan  konsep  keadilan  yang  mampu memperhatikan  asas  distributif,  kesesuaian  hukum dengan tindakan yang dilakukan serta Implikasi dari adanya keadilan ini akan juga terbawa dalam konsep hukuman, punishment, yang diberikan (Hakim, 2017). Mengingat  manusia  adalah  makhluk  monopluralistik yang mencakup sifat dan kedudukan kodrat manusia sebagai jiwa dan raga, bersifat individual dan sosial dan  sebagai  pribadi  dan  makhluk  Tuhan.  Sudah

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
114
sepantasnya  manusia  Indonesia  memiliki  karakter yang  selalu  berdimensi  dua  di  mana  untuk menjalankan  hukum  pun  haruslah  sesuai  dengan kodrat dan sifat manusia demi kepentingan bersama dalam lingkup sosial.

## D. SIMPULAN
Dalam Putusan  Nomor 2008  K/Pid.Sus/2016, dengan  terdakwa  dr.  Trifena  binti  Yusuf diputus bersalah  karena  menggunakan  obat-obatan  yang belum  terdaftar  di  BPOM. Dr.  Trifena  diputus bersalah  bukan  karena  meracik  obat,  seperti  yang biasa  dilakukan  dokter  spesialis  kulit,  namun menggunakan  obat-obatan  yang  belum  terdaftar  di BPOM. Ketidaktahuan dr. Trifena akan hukum yang akan  menjeratnya  tidak  dapat  membebaskannya / memaafkannya dari tuntutan hukum (ignorantia jurist non excusat), dalam putusan ini terlihat sangat jelas pemberlakuan asas Fiksi hukum (presumtio iures de iure),  yang menyatakan  bahwa  “setiap  orang dianggap tahu akan undang-undang” sejak undang- undang tersebut diberlakukan.
Pada  kasus  dalam Putusan  Nomor 2008 K/Pid.  Sus/2016,  dengan  terdakwa,  secara  hukum pidana memang bersalah. Akan tetapi putusan hakim tersebut mengundang keberatan. Seharusnya hakim dapat  mempertimbangkan  bahwa  tindakan  Dr. Trifena terdapat  unsur  kelalaian  namun  sebaiknya hakim dapat  memberikan  keringanan  terhadap  Dr. Trifena  terhadap  ketidaktahuannya.  Aparat  penegak hukum  menjadi  salah  satu  lembaga  yang  sangat penting dalam menegakkan hukum yang ada. Aparat
penegak  hukum  yang  paling  penting  dalam penegakan  hukum  salah  satunya  adalah  hakim. Berjalannya suatu keadilan dan kepastian hukum di dalam pengadilan tergantung pada setian keputusan dari seoarang hakim.

## DAFTAR PUSTAKA BUKU
Arief, Barda  N.  (2005) Beberapa  Aspek  Kebijakan Penegakkan  dan  Pengembangan  Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Soekanto,  Soejono.,  & Mamudji,  Sri.  (2004)
Penelitian  Hukum  Normatif. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

## JURNAL
Akter, Khandakar K. (2013). A Contextual Analysis of the Medical Negligence in Bangladesh: Laws and  Practices. The  Northern  University Journal of Law, Vol. IV, pp.77-81, p.71,79,80. Agustina, B. (2015). Kewenangan Pemerintah Dalam Perlindungan  Hukum Pelayanan  Kesehatan Tradisional  Ditinjau  Dari  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  36  Tahun  2009 Tentang  Kesehatan. Jurnal  Wawasan
Hukum, Vol. 32, (No. 1, Februari 2015). pp.
82-98, p.83.
Hoesein,  Zainal A.  (2013). Mewujudkan  Peradilan
Dalam Perspektif Pembaruan Hukum. Jurnal Media Hukum, Vol.20, (No.1), p.19.
Buamona, H. (2014). Tanggung  Jawab  Pidana Dokter  Dalam  Kesalahan  Medis  (Analisis

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
115
Hukum  Putusan  Kasasi  Nomor  365 K/Pid/2012). Al-Mazahib,  Vol.2, (No.  2, Desember), pp. 215-238, p. 215, 217, 237. Hakim,  A.  (2017). Menakar  Rasa  Keadilan  Pada Putusan  Hakim  Perdata  Terhadap  Pihak Ketiga  Yang  Bukan  Pihak  Berdasarkan Perspektif  Negara  Hukum  Pancasila. Jurnal
Hukum  dan  Peradilan, Vol.6, (No.3, November), pp. 361 – 378, p. 365.
HSB, Ali Marwan. (2016). Mengkritisi Pemberlakuan Teori  Fiksi  Hukum  (Criticising  Enactment of
Law  Fiction  Theory). Jurnal Penelitian Hukum DE  JURE, Vol.  16, (No.  3, September), pp. 251 – 264, p. 259.
Husna,  U.  (2014). Proses  Penyelesaian  Perkara
Korupsi  Kedalam  Putusan  Perdata (Studi Kasus  Di  Pengadilan  Negeri  Sragen). Jurisprudence, Vol. 4, (No. 1, Maret), pp. 8- 14, p. 12.
Koewarijanto, Harjono.,  Chandrawila,  Wila.,  Murni,
Tri  Wahyu. (2015). Penelitian  Terapi  Sel Punca  Darah  Tali  Pusat  Dikaitkan  Dengan Asas  Kemanfaatan. SOEPRA ; Jurnal
Hukum Kesehatan, Vol. 1 (No. 1), pp. 35-52, p. 36
Luthan, S. (2012). Dialektika  Hukum  dan  Moral dalam  Perspektif  Filsafat Hukum. Jurnal Hukum Ius Quita Iustum, Vol 19, (No. 4), pp. 506-523, p.  512.
Wantu,  Fence M.  (2012). Mewujudkan  Kepastian Hukum,  Keadilan  dan  Kemanfaatan  Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata. Jurnal
Dinamika Hukum, Vol.12, (No 3, September), pp. 56-73, p. 62.
Jainah, Zainab O. (2012). Penegakan Hukum Dalam Masyarakat. Journal  of Development,  Vol.3, (No. 2, Agustus), pp. 162-172, p. 168
Putra,  Surya  Desismansyah  E. (2014). Bingkai Keadilan Hukum Pancasila Dalam Perspektif Hukum Dan Relevansinya Dengan Keadilan di  Indonesia. Jurnal  Pendidikan  Pancasila dan  Kewarganegaraan, Vol.  27, (No. 1, Pebruari), pp. 49-57, p. 52
Putri, Kania Dewi Andhika., & Arifin, Ridwan. (2018).
Tinjauan  Teoritis  Keadilan  Dan  Kepastian Dalam Hukum di Indonesia. Mimbar Yustitia, Vol.  2 (No. 2, Desember),  pp. 142-158,  p.
152
Poli, Mirza N. R. (2018). Kesalahan Pemberian Obat Dalam  Perspektif Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  1999  Tentang  Perlindungan Konsumen. Lex  Privatum, Vol.  VI, (No.  4, Juni), pp. 109-116
Samekto, A. (2019). Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen  Tentang  Stufenbeautheorie  Dalam Pendekatan Normatif-Filosofis. Jurnal
Hukum Progresif, Vol. 7, (No. 1, Apr), pp. 1- 19, p. 1,3,18.
Schleiter,  Kristin  E.  (2009). When  Patient-Physician Confidentiality Conflicts with the Law. Virtual Mentor, Vol. 11, (No. 2), pp. 46-148, p. 47,
50, 146
Sutiyoso,  B.  (2010). Mencari  Format  Ideal Keadilan Putusan  dalam  Putusan. Jurnal  Hukum;  Ius

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
116
Quia  Iustrum,  Vol.17, (Nomor  2, April),  pp.
217-232, p. 220
Fitri Z, Y. (2018). Tinjauan  Hukum  Dokter  Yang Berkolusi  Dengan  Perusahaan  Farmasi
Dalam  Meresepkan  Obat. Jurnal  Cendekia
Hukum, Vol. 3, (No 2, Maret), pp. 272-282, p.
273, 280