https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi
Legal Considerations in The Settlement of Domestic Violence Cases: An Analysis of Decision Number 99/Pid.Sus/2018/Pn Bna
(Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Analisis Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Bna)
Muhammad Nauval
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh
Soraya Devy Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh Muhammad Syuib
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh mnauval291@gmail.com
Abstract: Article  5a  and  5b  as  well  as  Articles  6  and  7  of  Law  Number  23  of  2004 describe physical and psychological violence within the household. Seeing the decision Number  99/Pid.Sus/2018/PN.Bna.  If  we  look  at  the  case  from  the  perspective  of  the perpetrator's actions against the victim, it would be inappropriate if the sentence was only 20 days in prison, because the impact caused by the victim was not commensurate with the punishment given to the perpetrator. In addition, in the decision there are two charges, the  first  indictment  is  a  primary  charge  of  Article  44  paragraph  (1)  with  a  maximum imprisonment of 5 years, while the second indictment is a subsidiary indictment of Article 44  paragraph  (4)  with  a  maximum  imprisonment  of  4  months.  However,  the  judge's decision was only 20 days in prison based on the consideration of the primary indictment. The  research  question  in  this  thesis  is  how  the  judge's  legal  considerations  in  the settlement of criminal cases of domestic violence are and what are the views of Islamic criminal law on the actions of the defendant in the decision Number 99/Pid.Sus/2018 at the Banda Aceh District Court. This study uses a descriptive analysis research method. Data collection techniques in this study were interviews with judges who tried the case and obtained from primary data sources and secondary data. The results of the study found that,  the  basis  of  the  judge's  legal  considerations  in  resolving  domestic  violence  cases following Decision 99/Pid.Sus/2018/PN.Bna uses consideration of the elements of each person  and  the  element  of  committing  physical  violence,  while  the  judge's  statement during the interview the panel of judges considered attitude and the way the defendant gave his statement, besides that the defendant apologized and promised not to do it again. Meanwhile, according to the view of Islamic criminal law, the judge's legal considerations for the actions committed by the perpetrators are classified as criminal acts other than the soul,  namely  actions  that  do  not  kill  life,  and  the  provisions  of  the  qishas  punishment apply. Judges may decide based on their considerations but still adhere to the juridical basis that has been determined.
Keywords: Legal Considerations, Settlement of Domestic Violence, Divorce
Abstrak:  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  Tentang  Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Pasal 5a dan 5b serta Pasal 6 dan Pasal 7 yang menjelaskan  tentang  kekerasan  fisik  dan  psikis  dalam  lingkup  rumah  tangga.  Melihat putusan  Nomor  99/Pid.Sus/2018/PN.Bna.  Kasus  tersebut  jika  kita  lihat  dari  segi perbuatan pelaku terhadap korban maka kurang pantas jika diputuskan hukuman hanya 20  hari  penjara,  dikarenakan  dampak  yang  ditimbulkan  oleh  korban  tidak  setimpal dengan  hukuman  yang  diberikan  kepada  pelaku.  Selain  itu  juga  di  dalam  putusan terdapat dua dakwaan yang dakwaan pertama dakwaan primer Pasal 44 ayat (1) dengan maksimal penjara 5 tahun, sedangkan dakwaan kedua dakwaan subsider Pasal 44 ayat (4) dengan maksimal penjara paling lama 4 bulan. Akan tetapi putusan yang dijatuhkan hakim hanya 20 hari penjara berdasarkan pertimbangan dakwaan primer. Pertanyaan penelitian  dalam  skripsi  ini  adalah  bagaimana  pertimbangan  hukum  hakim  dalam penyelesaian  perkara  pidana  KDRT  dan  bagaimana  pandangan  hukum  pidana  Islam terhadap  perbuatan  terdakwa  pada  putusan  Nomor  99/Pid.Sus/2018  di  Pengadilan Negeri Banda Aceh. Kajian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis, untuk memberikan  gambaran  secara  utuh  dan  kongkret,  metode  pengumpulan  data  yang digunakan  dengan  menggunakan  penelitian  lapangan  (field  research)  dan  penelitian pustaka  (library  research).  Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  adalah wawancara dengan hakim yang mengadili perkara tersebut dan diperoleh dari sumber data  primer  maupun  data  sekunder.  Hasil  penelitian  yang  ditemukan  bahwa,  dasar pertimbangan hukum hakim dalam penyelesaian perkara pidana KDRT sesuai dengan Putusan 99/Pid.Sus/2018/PN.Bna  menggunakan pertimbangan unsur  setiap orang dan unsur melakukan kekerasan fisik, sedangkan keterangan hakim saat wawancara majelis hakim lebih mempertimbangkan sikap dan cara terdakwa memberikan keterangan, selain itu  juga  dikarenakan  terdakwa  meminta  maaf  dan  berjanji  tidak  mengulanginya  lagi. Adapun menurut pandangan hukum pidana Islam pertimbangan hukum hakim terhadap perbuatan yang dilakukan pelaku digolongkan pada tindak pidana atas selain jiwa, yaitu tindakan  yang  tidak  sampai  menghilangkan  nyawa,  dan  berlaku  ketetapan  hukuman qisas. Hakim boleh menjatuhkan berdasarkan pertimbangannya, namun tetap berpegang teguh pada landasan yuridis yang telah ditetapkan.
Kata Kunci: Pertimbangan Hukum Hakim, KDRT, Perceraian

## A. Pendahuluan
Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan tindakan yang dilakukan di dalam  rumah  tangga  baik  oleh  suami,  istri,  maupun  anak  yang  berdampak  buruk terhadap  keutuhan  fisik,  psikis,  dan  keharmonisan  keluarga  sesuai  yang  termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam  Rumah  Tangga  (UU  PKDRT).  Kekerasan  dalam  rumah  tangga  bukanlah
merupakan hal yang baru. Kekerasan yang dilakukan bersama dengan salah satu bentuk tindak pidana.
Kasus kekerasan dalam rumah tangga semakin hari semakin meningkat, untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga tersebut diperlukan suatu perangkat  hukum  yang  lebih  terakomodir,  hal  ini  ditanggapi  oleh  pemerintah  dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang disahkan pada tanggal 14 September 2004.
Dengan  adanya  Undang-Undang  Nomor 23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diharapkan dapat menjadikan solusi untuk mencegah dan  menanggulangi  tindak  kekerasan  dalam  rumah  tangga  dalam  upaya  penegakan hukum. Sesuai dengan asas yang diatur dalam Pasal 3, yakni penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, non-diskriminasi, dan perlindungan korban.
Kekerasan  dalam  rumah  tangga  (KDRT)  bukanlah  persoalan  yang  domestik (privat) yang tidak diketahui oleh orang lain. KDRT merupakan pelanggaran hak asasi manusia  dan  kejahatan  terhadap  kemanusiaan  serta  bentuk  diskriminasi  yang  harus dihapuskan  Pada  kenyataannya  kekerasan  dalam  rumah  tangga  mengandung  norma hukum pidana, akan tetapi terdapat beberapa perkembangan dari delik yang sudah ada. Perkembangan  tersebut  merupakan  akibat  dari  dampak  adanya  sebuah  kebutuhan. Apabila  dikaji,  sebenarnya  kekerasan  dalam  rumah  tangga  telah  diatur  dalam  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP).  Namun,  karena  yang  diatur  dalam  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  terlalu  luas,  maka  perlu  adanya  Undang- Undang yang lebih spesifik dalam mengatur kekerasan dalam rumah tangga. 1
1 Benyamin  Y.  Bria, Kekerasan  Terhadap  Perempuan  Dan  Bagaimana  Menyikapinya (Yogyakarta: Pustaka Nusatama, 2003).
Islam  sangat  menghindari  tindak  kekerasan  yang  dapat  merugikan  dan membahayakan keselamatan orang lain dalam keadaan apapun, bahkan dalam keadaan perang  sekalipun.  Jalan  kekerasan  sedapat  mungkin  untuk  dihindarkan,  tetapi  itupun dilakukan atas dasar pertimbangan etika moral dan dengan alasan yang dapat diterima syar’i. 2 Sebagaimana  firman  Allah  SWT  tentang  ayat  ataupun  hadis  yang  mengenai dengan kekerasan dalam rumah tangga terdapat pada surat An-Nisa ayat 19 yaitu:
اوُنَماَء َنيِذَّلٱ اَهُّيَأَٰٓ َي ََّٰٓلَِإ َّنُهوُمُتۡيَتاَء َٰٓاَم  ِضۡعَبِب  اوُبَهۡذَتِل َّنُهوُلُضۡعَت  َلَ َو ۖا ٗه ۡرَك َءَٰٓاَسِ نلٱ  اوُث ِرَت نَأ  ۡمُكَل ُّل ِحَي  َلَ ٖةَش ِح َفِب َنيِتۡأَي نَأ
ۡيَش  اوُه َر ۡكَت نَأ َٰٓ ىَسَعَف َّنُهوُمُت ۡه ِرَك نِإَف  ِٖۚفو ُرۡعَمۡلٱِب َّنُهو ُرِشاَع َو ٖٖۚةَنِ يَبُّم ا ٗريِثَك ا ٗرۡيَخ ِهيِف ُ َّللَّٱ َلَع ۡجَي َو ا ٗٔ  ٔ ١٩
Artinya:  “Hai  orang-orang  yang  beriman,  tidak  halal  bagi  kamu  mempusakai  wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikaan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan  pekerjaan  keji  yang  nyata.  dan  bergaullah  dengan  mereka  secara  patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.
Dalam  hukum  Islam  tindak  pidana  kekerasan  fisik  termasuk  pada  perbuatan jarimah,  yaitu  perbuatan  yang  melanggar  hukum  dimana  pelakunya  dapat  dikenakan sanksi  dan  hukuman. 3 Bisa  juga  dipahami  adalah  segala  ketentuan  hukum  mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani hukum). 4
Pelaku  kekerasan  dalam  rumah  tangga  sejatinya  tidak  hanya  dilakukan  oleh suami  terhadap  istri  namun  sebaliknya,  begitu  pula  jika  anak  melakukan  kekerasan terhadap orang tuanya juga dianggap sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Namun  dalam  penelitian  ini  penulis  ingin  mengkaji  bentuk  kekerasan  dalam  rumah tangga  yang  dilakukan  oleh  suami  terhadap  isteri.  Sebagaimana  kasus  yang  telah
2 Ashgar Ali, Islam Dan Teologi Pembebasan , Cet.I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999).
3 Abi Dawud, Sunan Abī Dāwud (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1968).
4 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar & Asas Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).
diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Bna. Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh saudara Syaif (nama samaran) sebagai suami korban tega menganiaya istrinya bermula pada hari sabtu tanggal 13 Mei 2017 pukul 20:00 ketika istri (saksi korban) sedang bersama dirumah dan ketika itu Syaif meminta uang sejumlah Rp. 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) dengan alasan terdakwa lapar.
Namun  dikarenakan  istri  tidak  memberikan  uang  kepada  terdakwa  maka terdakwa  emosi  dan  melakukan  kekerasan  fisik  terhadap  istrinya  dengan  cara menjambak  (menarik)  rambut  korban  dari  dalam  kamar  sampai  ke  ruang  tamu, kemudian terdakwa mengusir korban. Perbuatan tersebut telah melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 5 Seorang suami terhadap istri dalam suatu keluarga merupakan suatu kepala keluarga yang mempunyai tanggung jawab yang sangat besar dalam mengurusi keluarga tersebut, salah satunya dalam mengurusi ataupun menghidupkan isteri serta anak-anaknya.  Tidak  diherankan  dalam  suatu  keluarga  tentunya  pasti  ada  timbul permasalahan yang datang, namun permasalahan-permasalahan  itu  dihadapi  dengan hati  yang  tenang  bukan  dengan  emosi.  Jika  emosi  yang dikedepankan maka yang akan  terjadi  ialah  kekerasan  baik  berupa  fisik  maupun  psikis,  seperti  halnya  yang terjadi dalam kasus ini.
Menurut hasil putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN  Bna.  Perbuatan  kekerasan  yang  dilakukan  oleh  saudara  Syaif divonis  dengan  hukuman  penjara  selama  20  (dua  puluh)  hari.  Hukuman  tersebut menurut hemat penulis dirasa masih sangat ringan jika dibandingkan dengan perbuatan suami terhadap istrinya, karena menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal
5 Arif Furqan, Agama Dan Ilmu Hukum (Jakarta: Departemen Agama RI, 2002).
44  ayat  (1)  Setiap  orang  yang  melakukan  perbuatan  Kekerasan  Fisik  dalam  lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). 11 Mengingat juga pada putusan tersebut hakim juga merujuk pada Pasal 44 ayat (1).  Apabila  hukuman  tersebut  dibandingkan  dengan  hukum  Pidana  Islam  (Fiqh Jinayah), maka perbuatan tersebut terancam hukuman Qishash.

## B. Pengertian dan Dasar Hukum KDRT
Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, “kekerasan” dapat diartikan dengan hal yang bersifat berciri keras, perbuatan seorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik. 6 Istilah kekerasan dalam kamus bahasa Indonesia berarti hal yang bersifat memaksa, tidak mengenal belas kasihan, tidak lemah lembut,  atau  tindakan  yang  bersifat  memaksa. 7 Dalam  istilah  lain  disebut  dengan violence (Inggris), dan istilah yang digunakan dalam bahasa Arab yaitu ع ن ف  ( ‘unifu ), artinya  memperlakukan  seseorang  dengan  kejam,  keras,  kasar,  atau  bengis.18 Kekerasan, menurut kamus umum bahasa Indonesia, W.J.S. Poerwadarminta, berarti sifat  atau  hal  yang  keras,  kekuatan  dan  paksaan.  Dalam  bahasa  Inggris,  yang  lebih lazim dipakai orang Indonesia, disebut violence . Istilah violence berasal dari dua kata bahasa latin yaitu vis yang berarti daya atau kekuatan, dan latus (bentuk perfektum dari kata kerja ferre ) yang berarti (telah) membawa. Maka secara harfiah, violence berarti membawa kekuatan, daya, dan paksaan.
Istilah ع ن ف  dalam kamus bahasa Arab tampak ditujukan hanya dalam bentuk
6 Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
7 Achmad  W.  Munawwir  and  M.  Fairuz, Kamus  Al-Munawwir ,  Edisi  Revi  (Surabaya:  Pustaka Progressif, 2007).
kekerasan  fisik.  Hal  ini  seperti  dikemukakan  oleh  Abdul  Wahid  yang  dikutip  oleh Amran Suadi, bahwa kekerasan atau ( violence ) merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, atau penderitaan pada orang lain. 8 Dalam kutipan  yang  sama,  Tubaggus  Ronny  selaku  ahli  kriminologi,  menyatakan  bahwa kekerasan  adalah  perbuatan  ancaman  atau  tindakan  fisik  yang  bertentangan  dengan undang-undang  dan  mengakibatkan  kerusakan  harta  benda,  fisik  atau  kematian seseorang atau sekelompok. 9
Istilah  kekerasan  bisa  juga  disebut  dengan  penganiayaan.  Namun,  istilah penganiayaan sendiri ditujukan untuk kekerasan yang bersifat fisik saja. Hal ini dapat dipahami  dari  pendapat  Amir  Syarifuddin,  penganiayaan  yang  biasa  dipakai  dalam hukum pidana Islam adalah al-jināyah ‘alā mādūn al-nafs , yaitu jinayat selain jiwa. 10
Al-Syaikh dkk. juga menggunakan istilah tersebut sebagai makna penganiayaan, yaitu jinayat atas selain jiwa. Demikian juga istilah yang digunakan oleh Wahbah al-Zuḥailī dalam kitab al-Mu’tamad fī al-Fiqh al-Syāfi’ī . Dengan demikian kekerasan merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau unsur  yang  perlu  diperhatikan adalah  berupa  paksaan atau  ketidakrelaan  pihak  yang dilukai. 11
Pada penjelasan Pasal 89 KUHP bahwa, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya  disamakan  dengan  menggunakan  kekerasan. 12 Maksud  dari  pasal  tersebut adalah melakukan kekerasan  artinya  mempergunakan  tenaga  atau  kekuatan  jasmani
8 Rena Yulia, Victimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan (Yogyakarta: Graha Ilmu, n.d.).
9 Amran Suadi and Mardi Candra, Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata Dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016).
10 Amir Syarifuddin, Garis Garis Besar Fiqh (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005).
11 Ibn Saurah Al-Tirmiżī, Al-Jāmi’ Al-Tirmiżī (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Li al- Nasyr, 1998).
12 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana , Cetak Ulan (Jakarta, 1995).
misalnya  memukul  dengan  tangan  atau  dengan  segala  macam  senjata,  menyepak, menendang dan lain-lain. Yang disamakan menurut pasal ini adalah  membuat orang menjadi  pingsan  atau  tidak  berdaya.  Kekerasan  menurut  Soerjono  Soekanto  adalah penggunaan kekuatan fisik secara paksa terhadap orang atau benda. Adapun kekerasan sosial adalah kekerasan yang dilakukan terhadap orang dan barang karena orang dan barang  tersebut  termasuk  dalam  katagori  sosial  tertentu. 13 Abdul  Munir  Mulkan mengemukakan  kekerasan  adalah  tindakan  fisik  yang  dilakukan  oleh  seseorang  atau sekelompok orang untuk melukai, merusak atau menghancurkan orang lain atau harta benda dan segala fasilitas kehidupan yang merupakan bagian dari orang lain tersebut.
Inti kekerasan menurut hemat penulis adalah suatu tindakan ataupun perbuatan fisik yang berdampak memar pada korban ataupun melukai hingga pada tahap akhir yaitu meninggalnya korban, dari tindakan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban yang bisa mengakibatkan trauma fisik ataupun trauma psikis maka dapat digolongkan kepada kekerasan. Khususnya lagi jika kita lihat dalam ruang lingkup keluarga maka tindakan  kekerasan  ini  dapat  diartikan  sebagai  suatu  tindakan  yang  dilakukan  oleh anggota  keluarga  baik  itu  suami,  istri,  anak,  ataupun  yang  menetap  pada  keluarga tersebut yang kekerasan tersebut berdampak buruk pada fisik, psikis, maupun trauma seksual.  Jadi,  istilah  penganiayaan  adalah  bagian  dari  makna  kekerasan,  akan  tetapi objek kekerasannya adalah fisik, tidak dalam bentuk kekerasan seksual, atau kekerasan psikologis.  Oleh  sebab  itu,  istilah  kekerasan  dalam  tulisan  ini  bersifat  umum,  baik objek kekerasan tersebut terhadap anggota tubuh (fisik), perasaan dan mental (psikis), maupun kekerasan seksual.
Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan
13 Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum (Jakarta: Raja Wali Press, 2006).
dalam  Rumah  Tangga.  Dalam  pertimbangan  pembentukan  undang-undang  ini, ditegaskan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan  pelanggaran  hak  asasi  manusia  dan  kejahatan  terhadap  martabat kemanusiaan  serta  bentuk  diskriminasi  yang  harus  dihapus.  Dipertimbangkan  pula, bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakannya adalah perempuan, harus  mendapat  perlindungan  dari  negara  dan/atau  masyarakat  agar  terhindar  dan terbebas dari bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan martabat dan derajat kemanusiaan.
Dasar  hukum  mengenai  tindak  kejahatan  kekerasan  dalam  rumah  tangga mengacu pada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang  Penghapusan  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga. 14 Undang-undang  inilah menjadi  satu-satunya  dasar  dan  landasan  dalam  hukum  positif  terkait  larangan  dan ancaman bagi pelaku keke-rasan dalam rumah tangga yang disebutkan secara ekplisit. 15
Kekerasan  dalam  rumah  tangga  sebagaimana  diatur  pada  undang-undang  di  atas tepatnya pada Pasal 1 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 dijelaskan bahwa:
Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan,  atau  perampasan  kemerdekaan  secara  melawan  hukum  dalam lingkup rumah tangga.
Pasal  2  ayat  (1)  UU  No.  23  Tahun  2004  menentukan  ruang  lingkup  rumah tangga yang dimaksud dalam undang-undang ini, yaitu meliputi:
a. Suami, istri, dan anak
b. Orang-orang  yang  mempunyai  hubungan  keluarga  dengan  orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan,
14 Romli Atmasasmitha, Teori & Kapita Selekta Kriminolog (Bandung: PT. Peresco, 1992).
15 R. Soesilo, Pelajaran Lengkap Hukum Pidana (Bogor: Politea, 1981).
persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap selama berada dalam rumah tangga.
Pasal  4  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  menyebutkan  tujuan dihapuskannya KDRT, yaitu:
a. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga,
b. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga,
c. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan
d. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.
Ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 berbunyi “Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan.”  Selanjutnya  ketentuan  Pasal  52  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004 berbunyi “tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan.”
Adapun  jenis-jenis  KDRT  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004, yaitu:
a. Kekerasan fisik adalah tiap-tiap sikap dan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit,  cedera,  luka  atau  cacat  pada  tubuh  seseorang,  dan  atau  sampai menyebabkan kematian.
b. Kekerasan  psikis  adalah  tiap-tiap  sikap  dan  perbuatan  yang  mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau sampai menderita psikis berat.
c. Kekerasan seksual adalah tiap-tiap sikap dan perbuatan yang ditujukan terhadap tubuh  atau  seksualitas  seseorang  untuk  tujuan  merendahkan  martabat  atau integritas tubuh atau seksualitas, yang berdampak secara fisik maupun psikis.
d. Kekerasan ekonomi adalah tiap-tiap sikap dan perbuatan yang mengakibatkan
kerugian secara ekonomi dan atau menciptakan ketergantungan ekonomi serta yang mengakibatkan berkurangnya, terbatasnya, dan atau tiada akses, kontrol serta partisipasi berkenaan dengan sumber-sumber ekonomi.
C. Analisis  Putusan  Nomor  99/Pid.Sus/2018/Pn  Bna  Tentang  Kekerasan  Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Pidana Islam

## a. Kronologis Perkara Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN
Berdasarkan putusan hakim dalam surat putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Bna.  Pengadilan  Negeri  Banda  Aceh  yang  telah  memeriksa  dan  mengadili  perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai  berikut  dalam  perkara  terhadap  terdakwa.  Menyatakan  identitas  terdakwa bahwa,  TS  bin  MH,  tempat  tinggal  lahir,  Sigli  27  November  1987,  umur  30  tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Anggota Polri, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Rama Setia Gampong Deah Glumpang Kecamatan Meuraxa Kota Banda  Aceh.  Sebagai  terdakwa.  Berdasarkan  putusan,  di  sini  penulis  akan menceritakan  sedikit  tentang  bagaimana  kronologis  terjadinya  tindakan  kekerasan dalam  rumah  tangga  yang  dialami  oleh  saudara  MS  sebagai  saksi  sekaligus  korban dalam  rumah  tangga  tersebut,  perlu  penulis  jelaskan  berikutnya  tentang  inisial  yang digunakan pada skripsi ini yang disebut sebagai terdakwa adalah saudara TS bin MH yaitu suami dari korban dan sebagai korban adalah MS yaitu istri daripada terdakwa. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2017 pukul 20:00 WIB ketika saksi korban MS berada di rumah bersama terdakwa yang beralamat di Jl. Rama setia Gampong Deah Glumpang  Kecamatan  Meuraxa  Kota  Banda  Aceh,  terdakwa  meminta  uang  kepada saksi  korban  MS  sejumlah  Rp.  10.000,-  (Sepuluh  Ribu  Rupiah)  dengan  alasan terdakwa lapar namun saksi korban MS tidak mau memberikannya karena saksi korban MS hanya mempunyai uang sejumlah Rp. 27.000,- (Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah)
dan  uang  tersebut  akan  digunakan  oleh  saksi  korban  MS  untuk  membeli  beras  dan membayar ongkos becak, karena saksi korban MS tidak mau memberikannya kepada terdakwa lalu terdakwa emosi dan marah kepada saksi korban MS sehingga terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban MS dengan cara terdakwa menarik (menjambak) rambut saksi korban MS dari dalam kamar sampai ke ruang tamu.
Setelah itu terdakwa mengusir saksi korban MS dari rumahnya dan melarang saksi korban MS masuk ke dalam kamar untuk mengambil anaknya yaitu M. Yusuf Usman yang berumur 7 (tujuh) bulan yang saat itu sedang menangis, karena terdakwa melarangnya lalu saksi korban MS mengatakan kepada terdakwa “ko pakek otak, anak baru  sembuh,  ko  bawak  sini  dia”  namun  terdakwa  tetap  tidak  mau  memberikan anaknya kepada saksi korban MS, namun saksi korban MS terus berusaha masuk ke dalam kamar, lalu terdakwa langsung menendang paha sebelah kanan saksi korban MS sebanyak 1 (satu) kali, dan setelah terdakwa menendang saksi korban MS kemudian saksi  korban  MS  duduk  di  depan  TV,  karena  saksi  korban  tidak  tahan  mendengar anaknya menangis lalu saksi korban MS menutup telinganya dengan tangan, dan saksi korban melihat terdakwa menendang kipas angin dan pintu lalu saksi korban berusaha masuk ke dalam kamar untuk mengambil anaknya.
Kemudian selanjutnya terdakwa menjambak kembali rambut saksi korban MS dengan sangat kuat, dan langsung menarik anaknya dari gendongan saksi korban MS sambil berkata “ keluar kau, keluar kau jangan buat aku silap mati kau nanti aku buat” namun  saksi  korban  tetap  tidak  mau  keluar  dari  dalam  rumahnya,  kemudian  saksi korban masuk ke kamar mandi dan di situ terdakwa memegang kerah baju saksi korban MS dan menarik saksi korban MS dari kamar mandi sampai ke dapur, lalu saksi korban MS  berusaha  untuk  melawan  dan  lari  ke  belakang  rumah,  setelah  saksi  korban  MS
berada  di  belakang  rumah  lalu  terdakwa  mengunci  pintu  sehingga  saksi  korban  MS tidak dapat masuk ke dalam rumah dan saksi korban duduk di teras belakang rumah sambil menangis.
Oleh karena terdakwa berada pada puncak emosional dikarenakan cek cok tadi, lalu terdakwa langsung menampar wajah saksi korban MS sebanyak 1 (satu) kali dan meninju  wajah  saksi  korban  MS  sampai  saksi  korban  MS  terjatuh  sehingga  hidung saksi korban MS mengeluarkan darah, lalu terdakwa menendang kepala saksi korban MS sampai saksi korban MS pingsan dan tidak sadarkan diri, dan ketika saksi korban MS  sadarkan  diri,  saksi  korban  sudah  berada  di  rumah  sakit  ibu  dan  anak  dengan kondisi sudah terpasang alat infus pada diri saksi korban MS.
Sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: 01/38/V-MR/2017 tanggal 30 Mei 2017 yang ditanda tangani oleh dr. Sufliana, korban mengalami rasa sakit sesuai dengan keterangan dokter yang melakukan pemeriksaan pada rumah sakit ibu dan anak dari hasil pemeriksaan pada status Lokalisata pada bagian kepala: kedua kelopak mata bengkak, ruam memar di pipi kanan (di bawah mata) diameter 2 x 2 cm diduga akibat trauma tumpul, pada bagian dada dijumpai luka bekas cakaran diameter 0,5 x 3 cm, pada bagian badan terdapat luka lecet segaris dengan memar kemerahan dengan ukuran panjang 11 (sebelas) cm, sehingga diperoleh kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan VER  atas  perempuan,  umur  34  (tiga  puluh  empat)  tahun.  Dari  hasil  pemeriksaan didapatkan  luka  lecet  dan  memar  kemerahan  dipunggung,  yang  diduga  akibat  ruda paksa benda tumpul. Pasien tidak memerlukan perawatan secara intensif.
Dikarenakan  korban  merasakan  keberatan  lalu  korban  melaporkan  perbuatan terdakwa kepada pihak berwajib. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana  dalam  Pasal  44  ayat  (1)  Juncto  Pasal  5  huruf  (a)  Undang-Undang  Republik
Indonesia  Nomor  23  Tahun  2004  Tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga (PKDRT).
Dalam putusan tersebut, terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan  subsidaritas,  maka  sesuai  ketentuan  Majelis  Hakim  terlebih  dahulu mempertimbangkan  dakwaan  primair  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  44  ayat  (1) Juncto  Pasal  5  huruf  a  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2004 Tentang  penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (PKDRT),  yang  unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:
a. Setiap orang
b. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga
Namun menurut pertimbangan majelis hakim, hanya dua unsur tersebut yang bisa dirujuk untuk dapat mengatakan bahwa terdakwa bersalah, dan penjelasan beserta analisis yang penulis lakukan terdapat pada halaman selanjutnya. Namun dan dakwaan disini hakim menganggap dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi. Dan juga majelis hakim memperhatikan nota pembelaan (Pleidoi) dari terdakwa hanya memohon keringanan hukum terhadap apa yang telah dilakukan  dan  terdakwa  menyatakan  bahwa  ia  mengaku  bersalah.  Mengingat  dan memperhatikan Pasal 44 ayat (1) jo. Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004  Tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (PKDRT).  Serta Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  serta  peraturan  perundang-undangan  lainnya  yang bersangkutan.
2. Sanksi Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN.
Berdasarkan  Putusan  Nomor  99/Pid.Sus/2018/PN  setelah  penulis  telaah
terdapat beberapa sanksi dan juga barang bukti yang di putuskan oleh majelis hakim, adapun sanksi-sanksi tersebut adalah:
a. Menyatakan  Terdakwa  TS  bin  MH  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga” sebagaimana dakwaan primair.
b. Menjatuhkan  pidana  kepada  Terdakwa  oleh  karena  itu  dengan  pidana penjara selama 20 (dua puluh) hari.
c. Menetapkan  penahanan  yang  telah  dijalani  Terdakwa  dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
d. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
e. Menetapkan barang bukti:
(1) 1  (satu)  buah  buku  kutipan  akta  nikah  atas  nama  TS  dan  MS No.89/01/XII/2015 (buku akta nikah tersebut dalam keadaan koyak menjadi beberapa bagian)
(2) 1  (satu)  buah  baju  kemeja  wanita  warna  biru  motif  garis-garis  dengan kondisi beberapa kancing baju lepas;
Dikembalikan kembali pada saksi MS binti alm. YM
(3) 1 (satu) bilah pisau dapur stainlees gagang stainlees
(4) 1 (satu) bilah pisau dapur stainlees gagang plastik warna hitam. Dirampas untuk dimusnahkan.
Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam memutuskan perkara kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terdakwa TS dengan dua unsur utama yaitu; unsur setiap  orang,  dan  unsur  melakukan  kekerasan  fisik  dalam  lingkup  rumah  tangga. Berikut penulis menjabarkan pertimbangan yang diambil oleh hakim sehingga hakim memutuskan 20 hari penjara terhadap terdakwa TS, dengan memperhatikan Pasal 44 ayat  1  Undang-Undang  Republik  Indonesia,  UUPKDRT  No.  Tahun  2004  tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
Setelah  penulis  mewawancara  salah  satu  hakim  yang  mengadili  perkara
kekerasan dalam rumah tangga pada putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Bna. Yaitu Ibu Elviyanti Putri, S.H.,M.H. mengenai putusan tersebut pertimbangan hakim di sini khususnya  pada  putusan  ini  penulis  melihat  tuntutannya  ada  2  yang  pertama  yaitu tuntutan primer dituntut dengan Pasal 44 ayat 1 dan tuntutan  subsider yaitu Pasal 44 ayat 4 dan pertimbangan yang diambil oleh hakim berdasarkan Pasal 44 ayat 1 sehingga memutuskan 20 hari penjara dikarenakan korban memaafkan dan  juga mereka masih tinggal  serumah,  majelis  melihat  dan  menimbang  dikarenakan  mereka  mempunyai anak sehingga memberikan hukuman 20 hari, supaya suami/terdakwa berubah sikap dan tingkah laku terhadap keluarga terutama terhadap istri/saksi korban. Selain itu pula saat diruang sidang menurut keterangan hakim, terdakwa ini  memang tulus meminta maaf sehingga hakim mempertimbangkan supaya rumah tangga mereka tetap utuh dan tidak terpisah oleh tali perceraian. 37
Penyebab lainnya menurut hakim, terdakwa tidak berani melakukan kekerasan jika tidak dilatarbelakangi oleh sebab yang membuat hati terdakwa sakit, namun dalam kasus ini pemicu terdakwa sakit hati ataupun awal mula pertikaian karena disebabkan suami/terdakwa  meminta  uang  sebanyak Rp.  10.000-,  kepada  istri  namun  istri  tidak dapat  memberikan  uang,  oleh  karena  itu  terdakwa  emosi.  Menurut  hakim  juga  ada sebab  lainnya  yang  tidak  terungkap  dalam  persidangan,  namun  pengaruh  alkohol ataupun narkoba tidak terbukti pada terdakwa.
Keterangan hakim juga di sini mengapa diberikan 20 hari penjara dikarenakan hakim  menggunakan  hati  nurani  mereka  dan  melihat  fakta  yang  terungkap  dalam persidangan,  hanya  saja  sangat  disayangkan  terdakwa  ini  merupakan  anggota  Polri yaitu  aparat  penegak  hukum,  seharusnya  dia  yang  memahami  hukum  dan  tidak sepatutnya terdakwa melakukan hal demikian apalagi dalam lingkup rumah tangga.
Namun  di  sini  penulis  menemukan  sedikit  kejanggalan  dikarenakan  rujukan dakwaan yang diambil oleh hakim kurang tepat, dalam putusan tersebut terdapat dua dakwaan yang pertama dakwaan primer dan kedua dakwaan subsider, dakwaan primer rujukan pasalnya Pasal 44 ayat 1 yang maksimal hukuman penjara paling lama lima tahun. Sedangkan pada dakwaan  subsider merujuk Pasal 44 ayat  (4) yang maksimal hukumannya  4  bulan  penjara.  Namun  dakwaan  yang  dirujuk  oleh  hakim  adalah dakwaan  primer  yang  di  dalamnya  merupakan  Pasal  44  ayat  (1),  alangkah  tepatnya hakim  di  sini  mempertimbangkan  dakwaan  subsider  dikarenakan  maksimal hukumannya penjara paling lama 4 bulan, selain itu pula perbuatan tersebut dilakukan oleh suami.
Masing-masing dari pada pasal tersebut adalah Pasal 44 ayat (1) yang bunyinya, Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama  5  (lima)  tahun.  Pasal  44  ayat  (4)  berbunyi,  Dalam  hal  perbuatan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan.
D. Pandangan  Hukum  Pidana  Islam  Terhadap  Perbuata  Terdakwa  Dalam Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/Pn Bna.
Penganiayaan  dalam  hukum  pidana  Islam  disebut  dengan  istilah  pidana  atas selain jiwa atau jinayat selain pembunuhan. Yang artinya setiap tindakan haram yang dilakukan  terhadap  anggota  tubuh,  baik  dengan  cara  memotong,  melukai  ataupun menghilangkan fungsinya. Yang dimaksud dengan tindak pidana atas selain jiwa atau
penganiayaan, seperti dikemukakan oleh Abdul Qadir Awdah adalah setiap perbuatan menyakiti  orang  lain  yang  mengenai  badannya,  tetapi  tidak  sampai  menimbulkan kematian  atau  menghilangkan  nyawa.  Pengertian  ini  sejalan  dengan  definisi  yang dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili, bahwa tindak pidana atas selain jiwa adalah setiap tindakan melawan hukum atas badan manusia baik berupa pemotongan anggota tubuh, perlukaan, maupun pemukulan, sedangkan jiwa atau nyawa dan hidupnya masih tetap tidak terganggu. 16
Tindak pidana ini adalah tindak pidana yang menyentuh anggota tubuh manusia tetapi  tidak  menghilangkan  nyawa  yaitu  pemukulan  dan  perlukaan  (penganiayaan). Kasus yang menimpa terdakwa TS bin MH dari sudut pandang hukum Islam bisa di kategorikan sebagai pemukulan dan penganiayaan terhadap saksi korban MS binti alm. YM,  tetapi  tidak  sampai  menimbulkan  hilang  nyawa  atau  meninggal  terhadap  saksi korban MS. Perilaku terdakwa TS bin MH yang mendukung dan menguatkan tindak pidana  atau  jarimah  pemukulan  dan  penganiayaan  adalah:  “lalu  terdakwa  langsung menampar  wajah  saksi  korban  MS  sebanyak  1  (satu)  kali  dan  meninju  wajah  saksi korban  MS  sampai  saksi  korban  MS  terjatuh  sehingga  hidung  saksi  korban  MS mengeluarkan darah, lalu terdakwa menendang kepala saksi korban MS sampai saksi korban MS pingsan dan tidak sadarkan diri, dan ketika saksi korban MS sadarkan diri, saksi korban sudah berada di rumah sakit.” Dari keterangan yang terdapat diatas, maka perbuatan  yang  terdakwa  TS  bin  MH  menurut  hukum  pidana  Islam  tergolong  pada tindak  pidana atas  selain  jiwa.  Para  fukaha  membagi  tindak  pidana atas  selain  jiwa, baik  yang  disengaja  dan  tidak  disengaja  menjadi  lima  bagian.  Pembagian  ini
16 Ibn  Qayyim  Al-Jauziyyah, ‘Aun  Al-Ma’Būd  Syarḥ  Sunan  Abī  Dāwud ,  Juz  6  (Madinah: Maktabah al-Salafiyyah, 1968).
didasarkan pada akibat perbuatan pelaku. Pembagian tersebut adalah: 17
1. Penyerangan terhadap anggota tubuh
2. Menghilangkan manfaat anggota badan, tetapi anggota badannya tetap ada
3. Melukai kepala dan muka (syajjaz)
4. Melukai selain kepala dan muka (aljirah)
5. Luka yang tidak termasuk empat jenis sebelumnya 41
Unsur-unsur  jarimah  penganiayaan  dapat  dikatakan  sebagai  jarimah  (tindak pidana), apabila terdapat unsur formil (adanya Undang-Undang, Alquran dan Hadist), unsur materiil (sifat melawan hukum) dan unsur moril (pelakunya mukallaf) atau biasa bertanggung jawab terhadap tindakannya, sebuah pelanggaran apabila tidak memenuhi unsur-unsur tersebut maka tidak dapat dikatakan jarimah (tindak pidana). 18
Dari pendapat ulama di atas dapat dihubungkan dengan tindak pidana (jarimah) yang dilakukan  oleh  terdakwa  TS  bin  MH  yaitu  telah  melakukan  pemukulan  dan penganiayaan  kepada korban MR dengan sadar dan sengaja, dengan demikian berlaku ketetapan  sebuah  hukum  Islam  berupa  qisas,  diyat  serta  ta’zir.  Pandangan  hakim mengenai pertimbangan hakim menurut hukum Islam, ungkapnya sejatinya hukuman itu bukan semata-mata untuk membalas dendam seperti halnya penerapan konsep qisas, namun hukuman itu cukup melihat penyesalan dari terdakwa dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi karena masih ingin serumah dengan istrinya. Pada intinya perkara kekerasan  dalam  rumah  tangga  hakim  cenderung  menasihati  supaya  korban  dan terdakwa tidak terpisah dari tali pernikahan. 19
Adapun  unsur-unsur  yang  dapat  dihubungkan  dengan  tindakan  jarimah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa TS bin MH guna menjatuhkan hukuman
17 Nurul Irfan and Masyrofah, Fiqh Jinayah (Jakarta: Amzah, 2014).
18 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta,: Reneka Cipta, 2002).
19 Ahmad Rafiq, Hukum Perdata Islam Di Indonesia , Edisi Revi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015).

## qishas yaitu: 20
1) Nas  yang  melarang  perbuatan  dan  mengancam  hukuman  terhadapnya,  dan unsur ini biasa disebut dengan unsur formil.
2) Adanya  tingkah laku  yang membentuk jarimah,  baik  berupa  perbuatan  nyata ataupun sikap tidak berbuat, dan unsur ini biasa disebut dengan unsur materiil.
3) Pelaku  adalah  orang  mukallaf,  yaitu  orang  yang  dapat  dimintai  pertanggung jawaban  terhadap  jarimah  yang  diperbuatnya,  dan  unsur  ini  biasa  disebut dengan unsur moril.
Unsur-unsur yang didakwakan terhadap terdakwa TS bin MH telah terpenuhi secara hukum Islam, adanya nas yang melarang perbuatan terdakwa, tindakan-tindakan berupa pemukulan dan penganiayaan secara nash jelas dilarang dan diharamkan dalam pandangan Islam.
Sedangkan  dari  unsur  kedua  berupa  adanya  tingkah  laku  yang  membentuk jarimah, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat, dan unsur ini biasa disebut dengan unsur materiil, terdakwa TS bin MH telah melakukan tindakan pemukulan dan penganiayaan secara terang-terangan dan jelas kepada korban MS, hal itu telah terbukti dan diperkuat melalui keterangan saksi-saksi. Unsur ketiga terdakwa TS  bin  MH  adalah  seorang  mukallaf,  yaitu  orang  yang  dapat  dimintai  pertanggung jawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya, dan unsur ini biasa disebut dengan unsur moril. Terdakwa TS bin MH mampu dan mengetahui serta sengaja dalam melakukan jarimahnya meminta uang kepada korban lalu dikarenakan korban tidak memberikan uang yang diminta oleh terdakwa TS bin MH maka terdakwa emosi hingga menjambak rambut terdakwa.
Dalam  firman  Allah  SWT  surat  An-Nisa  ayat  19  menyebutkan  bahwa  Islam pada dasarnya melarang kekerasan apalagi dalam lingkup rumah tangga, dalam surat
20 Irfan and Masyrofah, Fiqh Jinayah .
An-Nisa  di  sini  juga  ditegaskan  kecuali  wanita  tersebut  melakukan  perbuatan  keji sehingga  suami  berhak  menegur  dengan cara  yang  patut.  Ayat  ini  juga  menegaskan suami  tidak  boleh  berlaku  kasar  kepada  istri,  mengatakan  hal  yang  tidak  pantas terhadap istri,  karena  kita  ketahui  bersama  adalah  tugas  suami  dalam  sebuah  rumah tangga  ialah  memberi  nafkah,  melindungi  dan  mengayomi,  dan  tidak  berlaku  kasar terhadap  istri. 21 Bahkan  pada  hadis  riwayat  Abu  Daud  dari  Musa  bin  Ismail  yang terdapat  pada  bab  sebelumnya  mengatakan  bahwa  “dan  jangan  engkau  menjelek- jelekkannya dengan cara berkata kasar dan cacian” dan Abu Daud mengatakan semoga Allah memburukkan wajahmu.
Ada menariknya di sini berdasarkan buku karangan Abdul Fickar Hadjar yang berjudul Hakim Juga Manusia yang membahas bagaimana kedudukan hakim sebetulnya dalam  mengambil  sebuah  putusan,  bisa  kita  kaitkan  dengan  penelitian  ini  berbagai macam  pertimbangan  yang  digunakan  oleh  hakim,  baik  di  dalam  putusan  itu  sendiri maupun keterangan hakim yang menunjukkan pertimbangannya pada saat wawancara, bisa kita katakan sesempurna apapun putusan hakim dan walaupun tidak ada intervensi dari pihak manapun yang namanya hakim juga tetap manusia pasti ada hal ataupun ada pihak yang merasakan putusan yang diberikan hakim tidak adil jika dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan oleh pelaku kejahatan. Seperti halnya yang diungkapkan pada buku  karangan  Abdul  Fickar  Hadjar. 22 Hakim  juga  manusia,  dan  manusia  adalah tempatnya salah dan lupa demikian hadis Nabi Muhammad SAW. Perilaku hakim juga membutuhkan pengawasan sebagaimana dikemukakan oleh Mahfud MD. 23
21 Laa Jamaa and Hadidjah, Hukum Islam Dan Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2008).
22 Abdul Fickar Hadjar, Hakim Juga Manusia (Jakarta: Candimas Metropole, 2014).
23 Hadjar.

## E. Kesimpulan
Dalam  putusan  nomor  99/Pid.Sus/2018/PN,  terdakwa  yang  dimaksud  yaitu saudara TS bin MH mendapatkan vonis hukuman dari majelis hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang didasarkan dengan dakwaan primer berupa pidana penjara selama 20 hari.  Majelis  hakim  Pengadilan  Negeri  Banda  Aceh  memutuskan  hukuman  tersebut dengan mempertimbangkan dua unsur yaitu: unsur setiap orang dan unsur melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, selain itu juga hakim mempertimbangkan dengan melihat fakta yang terjadi saat persidangan bahwa terdakwa meminta maaf dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Hakim disini merujuk pada Pasal 44 ayat 1 jo. Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004.
Berdasarkan pandangan hukum pidana Islam terhadap tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh saudara TS bin MH menurut hukum pidana Islam merupakan sebuah tindak pidana atas selain jiwa yaitu tindakan yang mengenai badan orang lain baik berupa pemotongan anggota tubuh, perlukaan, maupun pemukulan tetapi tidak  sampai  menimbulkan  kematian  atau  menghilangkan  nyawa.  Dengan memperhatikan  unsur-unsur  jarimah  menurut  hukum  pidana  Islam  yaitu  adanya  nas yang melarang, adanya tingkah laku yang berbentuk jarimah penganiayaan serta yang melakukannya  adalah  orang  mukallaf.  Dengan  demikian  berlaku  ketetapan  sebuah hukum qisas, diyat serta ta’zir. Dan alangkah tepatnya hukuman yang setimpal untuk pelaku KDRT seperti kasus ini adalah hukuman qisas dengan melihat rujukan Al-Quran pada surat Al-Maidah ayat 45.

## Daftar Kepustakaan
Al-Jauziyyah, Ibn Qayyim. ‘Aun Al-Ma’Būd Syarḥ Sunan Abī Dāwud . Juz 6. Madinah: Maktabah al-Salafiyyah, 1968.
Al-Tirmiżī, Ibn Saurah. Al-Jāmi’ Al-Tirmiżī . Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Li al- Nasyr, 1998.
Ali, Ashgar. Islam Dan Teologi Pembebasan . Cet.I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999. Atmasasmitha, Romli. Teori & Kapita Selekta Kriminolog . Bandung: PT. Peresco, 1992. Bria,  Benyamin  Y. Kekerasan  Terhadap  Perempuan  Dan  Bagaimana  Menyikapinya . Yogyakarta: Pustaka Nusatama, 2003.
Dawud, Abi. Sunan Abī Dāwud . Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1968.
Furqan, Arif. Agama Dan Ilmu Hukum . Jakarta: Departemen Agama RI, 2002.
Hadjar, Abdul Fickar. Hakim Juga Manusia . Jakarta: Candimas Metropole, 2014.
Hakim,  Rahmat. Hukum  Pidana  Islam  (Fiqih  Jinayah) ,  Bandung:  CV.  Pusaka  Setia, Bandung, 2000
Irfan, Nurul, and Masyrofah. Fiqh Jinayah . Jakarta: Amzah, 2014.
Jamaa, Laa, and Hadidjah. Hukum Islam Dan Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga . Surabaya: PT Bina Ilmu, 2008.
Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana . Jakarta,: Reneka Cipta, 2002.
Munawwir,  Achmad  W.,  and  M.  Fairuz. Kamus  Al-Munawwir .  Edisi  Revi.  Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
Muslich, Ahmad Wardi. Pengantar & Asas Hukum Pidana Islam . Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
Munajat, Makhrus. Hukum Pidana Islam di Indonesia , Yogyakarta: Teras, 2009
Rafiq, Ahmad. Hukum Perdata Islam Di Indonesia . Edisi Revi. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
Saraswati,  Rika. Perempuan  dan  Penyelesaian  Kekerasan  DalamRumahTangga, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006
Soekanto, Soerjono. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum . Jakarta: Raja Wali Press, 2006.
Soesilo, R. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana . Cetak Ulan. Jakarta, 1995.
———. Pelajaran Lengkap Hukum Pidana . Bogor: Politea, 1981.
Suadi, Amran, and Mardi Candra. Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata Dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah . Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
Syamsuddin, Aziz. Tindak Pidana Khusus . Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
Syarifuddin,  Amir. Garis  Garis  Besar  Fiqh .  Jakarta:  Kencana  Prenada  Media  Group, 2005.
Soeroso,  Moerti  Hadiati. Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (Dalam  Perspektif  Yuridis Viktimologis) , Jakarta: Sinar Grafika, 2010
Yulia,  Rena. Victimologi  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Kejahatan . Yogyakarta: Graha Ilmu, n.d.