## KADERISASI NASEHAT (NARAPIDANA SEHAT) DI LAPAS NARKOTIKA KELAS III SAMARINDA
Nur Fithriyanti Imamah 1* , Marjan Wahyuni 1
1 Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Samarinda, Indonesia
* fithriimamah@gmail.com
Abstrak: Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan tempat pembinaan narapidana atau warga  binaan  pemasyarakatan  di  Indonesia.  Lapas  Narkotika  Kelas  III  Samarinda  memiliki jumlah hunian  yang  melebihi  kapasitas,  sehingga  memungkinkan  untuk  terjadinya beberapa masalah kesehatan pada penghuni. Gangguan pada lingkungan berpotensi untuk memberikan gangguan  kesehatan. Data dari Direktorat  Jendral  Pemasyarakatan  (Ditjen PAS)  Kementrian Hukum dan HAM menunjukkan terdapat sebanyak 6 kasus HIV, 3 kasus TB, dan 215 masalah kesehatan  lain  yang  terjadi  pada  warga  binaan  Lapas  Narkotika  Kelas  III  Samarinda.  Studi pendahuluan  di  Lapas  Narkotika  Kelas  III  Samarinda  menunjukkan  bahwa  seringkali  terjadi keadaan gawat darurat pada warga binaan, seperti pingsan, maupun sesak nafas yang terjadi di saat paramedis tidak berada di tempat. Padatnya hunian dan lingkungan yang kurang sehat menjadi  faktor  penyebab  terjadinya  masalah  kesehatan  lain  seperti  penyakit  menular. Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk membentuk kader narapidana sehat yang terlatih untuk  menjaga  kesehatan  diri  dan  lingkungan  sekitar.  Metode  yang  digunakan  dalam pengabdian ini adalah pengembangan komunitas melalui program penyuluhan dan pelatihan. Subjek sebagai sasaran dalam pengabdian ini adalah 40 orang narapidana sebagai calon kader terpilih.  Hasil  pengabdian  menunjukkan  terdapat  peningkatan  pengetahuan  kader  sesudah diberikan pelatihan. Pengetahuan terkait kebersihan diri ( P 0.028) dan kebersihan lingkungan ( P 0.044) mengalami peningkatan yang signifikan. Namun demikian, kemampuan kader dalam menolong  warga  binaan  pemasyarakatan  dinilai  masih  rendah  sehingga  perlu  diadakan pengabdian  masyarakat  lanjutan  untuk  melatih  kemampuan  kader.  Kegiatan  pengabdian masyarakat dinilai efektif untuk membentuk kader narapidana terlatih dalam bidang kesehatan.
Kata Kunci: narapidana, kesehatan, lembaga pemasyakarakan (lapas)
Abstract: Correctional Institution (Lapas) is an inmate or community correctional development place in Indonesia. Narcotic Correctional Institution Class III Samarinda has an over capacity that possibly cause the health problems for its residents. Environmental disturbance has a big potential to cause the health problem. The data from Direktorat Jendral Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Ministry of Law and Human Right, showed that there were 6 HIV cases, 3 Tuberculosis cases, and 215 other health problems on the site. Pre-eliminary study showed that some of emergency condition happened in inmate, such as collapse, asthma when the paramedic is not in  the  place.  High  density  population  and  unsanitary  environment  could  be  a  factor  for contagious infectious diseases. This community service program aims to form the trained health inmate cadre to care their self-health and environment.  A method used in this activity  was forming the cadre and training for the inmate cadre candidates. The number of cadre who has been trained were 40 persons. The result showed that there is an increase in cadre’s knowledge after training. The knowledge about self-health ( P 0.028) and health environment ( P 0.044) significantly increase after the training program. However, the ability of cadres in helping the other  inmate  was  still  low  and  need  further  community  service  to  increase  the  skills.  This program was effective to create trained inmate especially for a health sector.
Keywords: inmate, health, correctional institution

## Pendahuluan
Lembaga  Pemasyarakatan  (LAPAS)  atau  biasa  disebut  dengan  rumah  tahanan  (rutan) merupakan  wadah  untuk  melaksanakan  pembinaan  narapidana  atau  warga  binaan
pemasyarakatan  di  Indonesia  agar  menjadi  lebih  baik  (Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia RI, 2006).  LAPAS  bertujuan untuk membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar sadar  akan  kesalahannya,  berupaya  memperbaiki  diri,  tidak  mengulang  di  masa  yang  akan datang dan bisa kembali menjadi masyarakat sebagai manusia yang utuh  dan berperan aktif serta hidup secara wajar dan bertanggung jawab sebagai warga negara. Upaya peningkatan kesehatan  dan  keselamatan  warga  binaan  pemasyarakatan  berarti  membuktikan  bahwa  di LAPAS perlu memperhatikan kesehatan narapidana secara menyeluruh, tidak hanya berfokus pada masalah sosial. Peningkatan jumlah penghuni LAPAS seringkali menimbulkan masalah over kapasitas yang terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Kepadatan penghuni secara tidak langsung berdampak pada masalah kesehatan bagi warga binaan (Fachrezi & Wibowo, 2020; Humananda et al., 2014).
Sumber daya manusia yang terdapat pada  Lapas Narkotika Kelas III Samarinda terdiri dari 42 orang pria dan 8 orang wanita yang terdiri dari struktural sebanyak 5 orang, dukungan teknis  keuangan,  kepegawaian,  perlengkapan,  umum,  dan  TU  sebanyak  4  orang,  satuan pengamanan  sebanyak  26  orang,  pembina  PAS,  pelayanan/perawatan,  pemeliharaan,  dan pengelolaan  sebanyak  11  orang  (Direktorat  Jendral  Pemasyarakatan  (Ditjen  PAS),  2017a). Terdapat  sebanyak  1.347  orang  yang  terdiri  dari  1.191  tahanan  dewasa  laki-laki,  dan  156 tahanan  dewasa  perempuan  yang  berada  di  Lapas  Narkotika  Kelas  III  Samarinda.  Lapas Narkotika Kelas III Samarinda memiliki jumlah hunian yang melebihi kapasitas, over kapasitas sebanyak 283 orang, sehingga memungkinkan untuk terjadinya beberapa masalah kesehatan pada penghuni (Direktorat Jendral Pemasyarakatan (Ditjen PAS), 2018).
Data dari Direktorat Jendral Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementrian Hukum dan HAM pada Desember tahun 2017 menunjukkan terdapat sebanyak 6 kasus HIV, 3 kasus TB, dan 215 masalah kesehatan lain yang terjadi pada warga binaan Lapas Narkotika Kelas III Samarinda (Direktorat  Jendral  Pemasyarakatan  (Ditjen  PAS),  2017b).  Hasil  wawancara  dengan petugas kesehatan  di  Lapas  Narkotika  Kelas  III  Samarinda  menunjukkan  bahwa  seringkali  terjadi keadaan gawat darurat pada warga binaan, seperti pingsan, maupun sesak nafas yang terjadi pada saat paramedis tidak berada di tempat. Beberapa masalah kesehatan lain yang diderita oleh  Lapas  Narkotika  Kelas  III  Samarinda  adalah  mudahnya  penularan  penyakit  menular diakibatkan  oleh  padatnya  hunian  dan  beberapa  penyakit  yang  disebabkan  oleh  rendahnya kebersihan diri, seperti: skabies, dermatitis, dan diare.
Untuk memperoleh derajat kesehatan yang optimal, diperlukan kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk (Soejoeti, 2005). Kesehatan merupakan kedinamisan antara kesempurnaan jasmani, mental, dan sosial, yang memungkinkan seseorang mencapai derajat kesehatan yang optimal secara ekonomi dan sosial (Depkes, 1992). Masalah kesehatan dapat ditandai dengan keberadaan penyakit yang dapat dilihat dari gangguan pada fisik,  mental,  dan  spiritual.  Gangguan  pada  lingkungan  juga  berpotensi  untuk  memberikan gangguan kesehatan.
Skabies  merupakan  penyakit  yang  disebabkan  ektoparasit  (Heukelbach  &  Feldmeier, 2006). Skabies merupakan penyakit menular yang dapat menyebar cepat dalam jangka waktu yang relatif lama  dan biasa  terjadi pada hunian yang padat seperti  pada pondok pesantren,
panti  asuhan,  atau  lembaga  pemasyarakatan  (Badri,  2007).  Skabies  memiliki  persentase penderita lebih besar (78,7%) pada  komunitas padat hunian dengan kebersihan yang  buruk (Sungkar, 2000). Penularan skabies bisa terjadi akibat kontak langsung ataupun dari fomite . Beberapa faktor  yang menyebabkan  penularan skabies  antara  lain:  kebiasaan tidur, berbagi baju,  handuk,  praktek  kebersihan  yang  tidak  benar,  dan  bepergian  ke  tempat  berisiko (Timmreck, 2005).
Pertolongan pertama diberikan pada kondisi yang membahayakan jiwa, dan mengancam kehidupan.  Pertolongan  pertama  bertujuan  untuk  mempertahankan  penderita  tetap  hidup, stabil,  mengurangi  rasa  nyeri,  ketidaknyamanan  dan  rasa  cemas.  Beberapa  keadaan  yang membahayakan hidup antara lain henti denyut jantung dan pernafasan, tersedak, tenggelam, tersengat  aliran  listrik,  dan  keracunan  (Kusumaningrum et  al. ,  2018;  Sumardino  &  Widodo, 2014).
Upaya  peningkatan  kesehatan  pada  warga  binaan  tertera  pada  Peraturan  Pemerintah Nomor  32  Tahun  1999  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pelaksanaan  Hak  Warga  Binaan Pemasyarakatan,  Pasal  14  dan  Pasal  20  ayat  (1)  bagian  ke  empat  mengenai  pelayanan kesehatan  dan  makanan  dinyatakan  bahwa:  ”Setiap  Narapidana  dan  Anak  Didik Pemasyarakatan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak. Pada setiap lembaga pemasyarakatan disediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan disediakan sekurang-kurangnya seorang  dokter  dan  seorang  tenaga  kesehatan  lainnya.”  Sementara  Pasal  20  ayat  (1) menyatakan  ”Narapidana  dan  Anak  Didik  Pemasyarakatan  yang  sakit,  hamil  atau  menyusui berhak mendapatkanmakanan tambahan sesuai dengan pe tunjuk dokter” (Pemerintah Republik Indonesia, 1999)
Berbagai  upaya  kesehatan  dilaksanakan  melalui  pencegahan,  penyembuhan  dan meningkatkan  pelayanan  kesehatan  diantaranya  pemberantasan  penyakit  menular, peningkatan  gizi  narapidana,  kesehatan  lingkungan,  persediaan  obat-obatan,  penyuluhan kesehatan dan peralatan medis yang memadai. Hal tersebut bertujuan untuk menunjang proses perawatan  dan  pelayanan  kesehatan,  yang  dapat  diselenggarakan  secara  berdaya  guna, berhasil guna, tertib dan bertanggung jawab, sehingga kesehatan narapidana dan tahanan di Lapas/Rutan  semakin  meningkat.  Upaya  memenuhi  hak-hak  narapidana  di  atas  pada implementasianya  masih  belum  optimal.  Hal  ini  karena  terdapat  hambatan-hambatan  yang muncul,  seperti  kelayakan  lembaga  pemasyarakatan  di  daerah,  sarana  dan  prasarana, kurangnya  personil,  hingga  kendala  terkait  over  kapasitas  penghuni  lapas.  Pemerintah  juga memiliki peran yang sangat penting didalam melakukan pemenuhan pelayanan kesehatan bagi narapidana,  hal  ini  sangat  terkait  dengan  fungsi  pemerintah  sebagai  alat  untuk  selalu meningkatkan kesehatan masyarakatnya termasuk narapidana (Fachrezi & Wibowo, 2020).
Pengabdian  masyarakat  ini  bertujuan untuk  membentuk  kader  narapidana sehat  yang terlatih untuk menjaga kesehatan diri dan lingkungan sekitar. Manfaat yang didapatkan dari kegiatan  pengabdian  masyarakat  ini  antara  lain;  menjadi  wadah  dalam  pengaplikasian  ilmu pengetahuan yang telah didapatkan, membantu mengatasi permasalahan keterbatasan sumber daya  dalam  hal  kesehatan,  dan  meningkatkan  pengetahuan  dan  kemampuan  dalam penanganan masalah kesehatan yang terjadi di Lapas Narkotika Kelas III Samarinda.

## Metode
Pada  pengabdian  masyarakat  ini,  pendekatan  yang  digunakan  adalah  pengembangan komunitas,  penyuluhan  dan  pelatihan.  Pengembangan  komunitas  atau  pengembangan masyarakat  dilaksanakan  bersama-sama  oleh  anggota  komunitas  untuk  mencari  solusi  dari permasalahan yang dihadapi bersama. Fokus pengembangan komunitas adalah pendampingan penyelesaian masalah yang dihadapi oleh komunitas dengan tujuan menghasilkan keberdayaan masyarakat. Dalam pengembangan komunitas, selain berfokus pada pembangunan fisik, aspek- aspek  sosial,  politik,  ekonomi,  dan  budaya,  juga  perlu  untuk  dikembangkan.  Pemberdayaan dilakukan  dengan  membantu  komunitas  dengan  sumber  daya,  kesempatan,  keahlian,  dan pengetahuan agar komunitas dapat menentukan masa depan warganya kemudian (Phillips & Pittman,  2008).  Pengembangan  komunitas  dilakukan  dengan  kegiatan  pembentukan  kader kesehatan. Alur pengabdian ini dapat dilihat pada gambar 1.

## Gambar 1 . Diagram Alur Pengabdian Masyarakat
Salah  satu  prinsip  keberhasilan  kegiatan  pembangunan  komunitas  adalah  komunitas berupaya membantu diri sendiri dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri ( Self help and self responsibility ) karena komunitas yang paling faham apa yang diperlukan dan di rubah dalam komunitas. Beberapa prinsip pengembangan komunitas antara lain membangun kepercayaan ( Trust  building ),  memahami  kondisi  yang  didampingi,  didapatkannya  kader  lokal  yang berpotensi,  penyadaran  untuk  perubahan,  konsensus  bersama,  dan  kekuatan  pengambilan keputusan (Phillips & Pittman, 2008).
Pada  tahap  pembentukan  kader,  tahap  pertama  yang  dilakukan  adalah  sosialisasi mengenai kader nasehat. Di tahap ini, para calon kader diberitahu mengenai latar belakang dibutuhkannya kader narapidana sehat (nasehat), fungsi dan tujuan kader dalam membantu menyelesaikan masalah kesehatan di Lapas. Tahap kedua adalah pembentukan kader nasehat.
• Survei Lokasi
• Wawancara • Diskusi Terbatas Studi Pendahuluan • Menghimpun data yang telah diperoleh • Merinci permasalaha n kesehatan yang dihadapi Identifikasi Masalah • Angka permasalahan kesehatan yang cukup banyak dialami
• Terbatasnya SDM kesehatan di Lapas
• Kebutuhan kader kesehatan Perumusan Masalah • Pembentukan kader kesehatan • Pelatihan kader Treatment • Terbentuknya kader kesehatan
• Peningkatan pengetahuan kader
• Tindak lanjut
Output
Kader terpilih dipilih oleh tenaga paramedis Lapas dengan melihat potensi masing-masing kader dan pengalaman dalam keaktifan mengikuti kegiatan selama di Lapas. Kader terpilih mampu berkomunikasi aktif dan mempunyai kesempatan yang cukup untuk meyebarluaskan informasi di lingkungan Lapas Narkotika Kelas III Samarinda.
Kegiatan lain setelah pembentukan kader adalah penyuluhan dan pelatihan kader nasehat mengenai dasar ilmu terkait kesehatan sesuai dengan masalah kesehatan di Lapas. Pendidikan kesehatan dengan metode penyuluhan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan seseorang (Sofiana et al. , 2018). Pada kesempatan ini, kader diberikan penyuluhan mengenai pengetahuan mengenai  kesehatan  perorangan  dan  lingkungan,  pertolongan  pertama  pada  penyakit  yang sering  ditemui  di  Lapas,  dan  sanitasi  dasar.  Pelatihan  berupa  praktik  diharapkan  dapat meningkatkan kemampuan kader dalam melakukan tindakan yang tepat dalam mengaplikasikan pengetahuan  yang  didapat  dari  penyuluhan.  Kuesioner  evaluasi  digunakan  untuk  mengukur pengetahuan peserta sebelum dan sesudah kegiatan. Selanjutnya, data dianalisis untuk melihat perbedaan tingkat pengetahuan para kader sebelum dan sesudah kegiatan. Nilai praktik didapat pada saat praktik di masa evaluasi pelatihan.

## Hasil dan Pembahasan
Jumlah kader terpilih ada sejumlah 40 orang yang tercatat aktif mengikuti kegiatan secara lengkap  mulai  dari  pelatihan  pertama  hingga  akhir.  Kader  terpilih  dipilih  berdasarkan kemungkinan lama tinggal di Lapas Narkotika Samarinda. Kader yang terpilih adalah kader yang masa tinggalnya masih lama (>2 tahun) dan berasal dari perwakilan setiap Villa /Blok yang ada di  Lapas  Narkotika  Samarinda.  Perwakilan  dari  warga  binaan  pemasyarakatan  perempuan sejumlah  5  orang  dan,  35  orang  dari  perwakilan  warga  binaan  pemasyarakatan  laki-laki. Pemilihan kader berdasarkan Vila/Blok yang terdapat di Lapas Narkotika Samarinda bertujuan untuk memeratakan layanan kesehatan warga binaan pemasyarakatan Lapas. Kader-kader yang telah  diresmikan  ini  diharapkan  dapat  menjadi  perpanjangan  tangan  dari  tenaga  kesehatan Lapas mengingat minimnya jumlah tenaga kesehatan yang tersedia hingga saat ini.
Kegiatan pengabdian masyarakat ini berupa sosialisasi peran kader, pembentukan kader, dan  pelatihan  kader.  Kegiatan  sosialisasi  hanya  dilakukan  secara  umum,  belum  mendalam terkait fungsi kader dalam organisasi tersebut. Keterbatasan waktu menjadi kendala terbesar dalam menyampaikan tugas  rinci masing-masing  kader  di  Lapas  Narkotika Samarinda.  Perlu adanya  pengabdian  lanjutan  untuk  meningkatkan  kemampuan  kader  terkait  peran  kader sebagai kader nasehat di Lapas Samarinda.
Peresmian  kader  telah  dilakukan  bersamaan  dengan  pelatihan  kader  ke-2  terkait kebersihan diri dan lingkungan. Peresmian kader diharapkan menjadi motivasi tersendiri bagi kader Nasehat terpilih untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka dalam membantu memberi pelayanan kesehatan sesuai dengan kapasitas ilmu yang telah didapatkan selama pelatihan. Hal yang  belum  terlaksana  pada  peresmian  kader  adalah  pengisian  formulir  kesediaan  dan pembentukan struktur organisasi kader Nasehat tersebut.
Pembentukan kader lokal diharapkan dapat membantu mengenali masalah utama yang dihadapi  oleh sekelompok masyarakat  (Phillips  &  Pittman, 2008).  Pelatihan  kader  kesehatan telah dilakukan dengan memberikan pengetahuan terkait pertolongan pertama pada keadaan gawat darurat berupa pingsan dan asma. Pengetahuan lain yang diberikan pada kader adalah pengetahuan  terkait  kebersihan  diri  dan  lingkungan  mengingat  rentan  dan  besarnya  resiko penularan penyakit yang diakibatkan oleh kepadatan hunian Lapas Narkotika Samarinda.

## Pengetahuan Kader
Tabel  1  menjelaskan  mengenai  rata-rata  nilai  pengetahuan  kader  narapidana  sehat sebelum dan sesudah kegiatan.
Tabel 1. Rata-rata Pengetahuan Kader terkait Pertolongan Pertama, Kebersihan Diri, dan
Kebersihan Lingkungan Materi Pengetahuan Pertolongan Pertama Kebersihan Asma Pingsan Kebersihan Diri Kebersihan Lingkungan Nilai rata-rata 90.5 64.75 82.88 91.81
Nilai  rata-rata  pengetahuan  kader  Nasehat  tertinggi  adalah  pengetahuan  mengenai kebersihan  lingkungan  sebesar  91.81,  diikuti  oleh  pengetahuan  asma  dengan  nilai  rata-rata 90.5, dan kebersihan diri adalah 82.88. Nilai-nilai ini menunjukkan bahwa rata-rata pengetahuan kader terkait tiga hal tersebut sangatlah baik sebelum dan sesudah diberikan pelatihan. Hal ini bisa disebabkan bahwa kejadian asma adalah kejadian yang sering ditangani oleh kader saat menemui warga binaan pemasyarakatan mengalami hal tersebut.
Pendidikan  kesehatan  dapat  membantu  meningkatkan  pengetahuan  (Sofiana et  al. , 2018).  Kebersihan diri dan kebersihan lingkungan adalah materi dasar yang mungkin  sering didapatkan serta dipraktikkan berulang dalam keseharian warga binaan pemasyarakatan Lapas Narkotika  Samarinda.  Praktik  yang  berulang  tersebut  juga  menyebabkan  tingginya  nilai pengetahuan  kader  terkait  kebersihan  diri  dan  lingkungan.  Pengalaman  dalam  menangani kejadian  asma  bisa  menyebabkan  tingginya  pengetahuan  terkait  pertolongan  pertama  pada pasien asma.
Hal berbeda terjadi pada nilai rata-rata pengetahuan kader terkait pertolongan pertama pada  pasien  pingsan  senilai  64,75.  Nilai  pengetahuan  mengenai  pertolongan  pertama  pada kejadian pingsan menjadi nilai paling rendah dibandingkan dengan pengetahuan lain. Hal ini mungkin disebabkan terkait kurangnya pengetahuan pasien dan ketidak percayaan diri dalam menolong pasien pingsan. Dari hasil wawancara dengan paramedis lapas, disampaikan bahwa sebelumnya pada saat menemukan warga binaan pemasyarakatan lain yang pingsan adalah langsung memanggil petugas kesehatan. Hal ini menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan mengingat banyaknya kejadian pingsan yang mungkin ditemui di warga binaan pemasyarakatan Lapas Narkotika Samarinda.

## Perbandingan Nilai Rata-rata Pengetahuan Sebelum dan Sesudah Pelatihan
Gambar 2 menunjukkan perbedaan pengetahuan kader sebelum dan sesudah pelatihan yang dilaksanakan dalam pengabdian masyarakat. Nilai rata-rata pengetahuan kader setelah pelatihan meningkat, namun tidak terlalu tinggi. Pengetahuan terkait penanganan pasien pada keadaan pingsan menjadi bagian khusus yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti mengingat pentingnya  pengetahuan  tersebut  dalam  melaksanakan  pelayanan  kesehatan  terutama memberikan  pertolongan  pertama  pada  keadaan  gawat  darurat.  Selanjutnya,  data  dianalisa lebih  lanjut  menggunakan  uji Wilcoxon untuk  melihat  signifikansi  perbedaan  pengetahuan sebelum dan sesudah pelatihan.
Tabel 2. Pengetahuan Kader sebelum dan Sesudah Penyuluhan dan Pelatihan
Pengetahuan Pre Tes Post Tes P Value (Wilcoxon signed rank test) Median Range Median Range Asma 100 60-100 100 60-100 0.153 Pingsan 60 0-100 60 20-100 0.220 Kebersihan Diri 83.33 42-100 82 57-100 0.028* Kebersihan Lingkungan 100 43-100 100 43-100 0.044*
Tabel  2  menunjukkan  bahwa  terdapat  perbedaan  pengetahuan  yang  signifikan  pada pengetahuan  mengenai  kebersihan  diri  dan  kebersihan  lingkungan  sebelum  dan  sesudah pelatihan. Humananda et al., (2014) menyebutkan bahwa sebagian besar warga binaan LAPAS umumnya memiliki kebersihan diri yang baik, di mana masing-masing warga binaan memiliki handuk  yang  memenuhi  syarat,  dan  mandi  sebanyak  dua  kali  sehari.  Pihak  LAPAS  juga memfasilitasi  untuk  peralatan  kebersihan  diri  berupa  sabun,  deterjen,  dan  lain-lain  yang diberikan selama 3 bulan sekali (Humananda et al., 2014). Kebersihan lingkungan menjadi hal wajib yang harus silakukan oleh warga binaan LAPAS. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memantau  dan  memelihara  kesehatan  lingkungan  LAPAS  oleh  tenaga  kesehatan  dengan melibatkan warga binaan. Hal ini kemudian yang membantu meningkatkan pengetahuan kader mengenai kesehatan lingkungan.
Gambar 2. Nilai Rata-rata Pengetahuan Kader terkait Pertolongan pertama, kebersihan diri, dan kebersihan lingkungan sebelum dan sesudah pelatihan
90 62 78,92 89,3 93 67 86,83 94,33 0 20 40 60 80 100 Peng. Asma Peng. Pingsan Peng. Kebersihan
Diri Peng. Kebersihan Lingkungan Sebelum Pelatihan (40) Sesudah Pelatihan (40)

## Kemampuan Kader dan Praktik Pelaksanaan Hasil Pelatihan pada Kader
Pelatihan berupa praktik hanya diberikan untuk meningkatkan kemampuan kader dalam melakukan pertolongan pertama pada kejadian gawat darurat. Evaluasi praktik hanya dinilai setelah pelaksanaan praktik. Nilai rata-rata praktik kader dalam melakukan pertolongan pertama pada keadaan gawat darurat  adalah 81.16, termasuk tinggi. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh jeda waktu yang cukup singkat antara pendidikan kesehatan berupa penyuluhan dengan proses praktik sehingga pengetahuan dan kemampuan kader cenderung lebih tinggi.
Hasil tindak lanjut setelah kegiatan dilaksanakan, dievaluasi dengan wawancara dengan paramedis  kesehatan  LAPAS.  Pada  praktik  pelaksanaannya  dalam  keseharian  kader,  masih dinilai  rendah.  Hal  tersebut  didapatkan  dari  tenaga  pembantu  yang  merupakan  tenaga kesehatan di Lapas Narkotika Samarinda. Terdapat kejadian gawat darurat di satu bulan terakhir yang  tidak  tertolong  dengan  baik  karena  masih  kurangnya  kepercayaan  diri  kader  Nasehat dalam menolong pada saat keadaan gawat darurat. Hal ini menjadi evaluasi tersendiri untuk meningkatkan kemampuan dan kepercayaan diri kader dalam melakukan pertolongan.

## Kesimpulan
Kegiatan  pengabdian  masyarakat  yang  telah  dilaksanakan  berupa  sosialisasi  kader, pembentukan kader, dan pelatihan kader. Kader narapidana sehat (nasehat) telah terbentuk terdiri  dari  narapidana  terpilih  sesuai  potensi  yang  diharapkan.  Pengetahuan  kader  masih rendah  dalam  memberikan  pertolongan  pertama  untuk  pasien  pingsan,  namun  pada  aspek pengetahuan  lain  sudah  sangat  baik.  Perlu  diadakannya  pengabdian  lanjutan  untuk  melatih kemampuan kader terkait organisasi kader kesehatan dan tugas pokok masing-masing kader. Narapidana  memilik  batas  waktu  tahanan  yang  berbeda  satu  dengan  yang  lainnya.  Setelah terbentuk struktur organisasi yang rapi dan terperinci, diperlukan kaderisasi pada kader dengan masa tahanan yang lebih lama untuk menjaga kesinambungan kaderisasi nasehat. Peningkatan pengetahuan dapat berfokus pada materi pertolongan pertama pada keadaan gawat darurat. Peningkatan soft  skill terkait  kepercayaan  diri  juga  dinilai  penting  untuk  meningkatkan kepercayaan  diri  dalam  melakukan  fungsi  kader  sebagai  kader  kesehatan  di  lapas.  Evaluasi kebersihan diri dan lingkungan melalui deteksi penyakit berbasis lingkungan selama periode tiga bulan sekali akan menjadi sarana untuk deteksi awal mencegah penularan penyakit berbasis lingkungan lebih lanjut yang mungkin disebabkan oleh padatnya hunian.

## Ucapan Terima Kasih
Terima  kasih  kepada  Universitas  Muhammadiyah  Kalimantan  Timur  yang  telah memberikan dukungan dana dan Lapas Narkotika Kelas III Samarinda atas kerjasamanya dalam kegiatan.

## Referensi
Badri,  M.  (2007).  Hygiene  perseorangan  santri  pondok  pesantren  Wali  Songo  Ngabar  Ponorogo. Media Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, 17(2), 20-27
Depkes, R. (1992). UU RI No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan. Depkes RI. Direktorat  Jendral  Pemasyarakatan  (Ditjen  PAS),  K.  H.  H.  (2017a). Data  Jumlah  Sumber  Daya Manusia Per-UPT pada Kanwil Desember 2017
Direktorat Jendral Pemasyarakatan (Ditjen PAS), K. H. H. (2017b). Data Perawatan Per-UPT pada Kanwil Desember 2017
Direktorat Jendral Pemasyarakatan (Ditjen PAS), K. H. H. (2018). Data Jumlah Penghuni Per-UPT pada Kanwil Desember 2017
Fachrezi,  F.  B.,  &  Wibowo,  P.  (2020).  Upaya  Pemenuhan  Hak  Pelayanan  Kesehatan  Kepada Narapidana  Di  Lembaga  Pemasyarakatan. Widya  Yuridika:  Jurnal  Hukum,  3(2),  363-376. https://doi.org/https://doi.org/10.31328/wy.v3i2.1689 Heukelbach,  J.,  &  Feldmeier,  H.  (2006).  Scabies. The  Lancet,  367(9524),  1767-1774. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0140-6736(06)68772-2
Humananda,  N.,  Pranowowati,  P.,  &  Siswanto,  Y.  (2014).  Analisis  permasalahan  kesehatan  pada narapidana  di  lembaga  pemasyarakatan  klas  IIA  Ambarawa. Artikel  Penelitian.  Ambarawa: Stikes Ngundi Waluyo.
Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  RI,  K.  (2006). Undang-undang  RI  tentang Kewarganegaraan Indonesia. Jakarta, Indonesia: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
Kusumaningrum, B. R., Kartika, A. W., Ulya, I., Choiriyah, M., Ningsih, D. K., & Kartikasari, E. (2018). Pelatihan Pertolongan Pertama pada Kegawatdaruratan di Sekolah Children Centre Brawijaya Smart  School  Malang. International  Journal  of  Community  Service  Learning,  2(4),  309-314. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23887/ijcsl.v2i4.14366
Pemerintah Republik Indonesia, R. (1999). Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Jakarta, Indonesia: Pemerintah Republik Indonesia, RI
Phillips, R., & Pittman, R. (2008). An introduction to community development. Routledge. Soejoeti, S. Z. (2005). Konsep sehat, sakit dan penyakit dalam konteks sosial budaya. Majalah Cermin Dunia Kedokteran, 149.
Sofiana,  L.,  Puratmadja,  Y.,  Sari,  B.  S.  K.,  Pangulu,  A. H.  R.,  & Putri, I. H.  (2018).  Pengetahuan
Tentang  Hipertensi  Melalui  Metode  Penyuluhan. Jurnal  Pemberdayaan:  Publikasi  Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat, 2(1), 171-176. https://doi.org/
https://doi.org/10.12928/jp.v2i1.443
Sumardino, S., & Widodo, W. (2014). Kompetensi Guru UKS dalam Memberikan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K). Interest: Jurnal Ilmu Kesehatan, 3(1).
Sungkar, S. (2000). Skabies. Jakarta: Yayasan Penerbit Ikatan Dokter Indonesia. Timmreck, T. C. (2005). Epidemiologi Suatu Pengantar Edisi kedua. Jakarta (ID): EGC.