“KEKHUSUSAN” OTONOMI   KHUSUS   PAPUA

## LA  ACHMADY
Pusat Studi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Tanah Papua,
(Center for Governance, Development and Civil Society Studies for Papua community)
IPDN KAMPUS PAPUA
e-mail : achmady.la@gmail.com

## Absract
The special autonomy policy, in additions to being associated with the aim of realizing the walfare of the community, is also to encouraged to promote a wider democratization and public service  process,  and  also  to  strengthen  the  capacity  and  regional  responsibility  and  resolving local problems with all the potential and creativity of region, which is also linked with the aim to maintain and strengthen the unitary  State of the Republic of Indonesia.
The meaning of “specificity” in the Papua Autonomy Act, contained 3 (three) main policies that constitute the spirit/soul of the Law, first : alignment to indigenous Papuans, creating/giving opportunities for self-development and placing them parallel/equal to other citizens in the frame of  the  unitary  State  of  the  Republic  of  Indonesia  and  the  citizens  of  the  word.  Second  : Protection  of  indigenous  Papuans,  =  recognitions  and  legal  protection  of  human  rights  and customery  rights.  Third  :  Empowerment  of  indigenous  Papuans,  =  give  the  trust  that  is  the manifestation  they  have:  Community  from  Oriented  (orientation  to  the  real  needs  of  local people); Community Based (based on rersources owned by local communities) and Community Managed (managed by local community from planning, implementation , control to the utilization of development outcomes). The remaining  time of the implementation of OTSUS  is the only 6 years  long,  it  is  the  momentum  to    take  the  measures  of  strategy  that  should  be  taken    by stakeholders both in the executive and legislative and cultural institution of indigenous Papuans. The time no longer to blame and feel right about OTSUS, the community will eventually give an assessment and give an answer to that we want to do, let us to do the best for society  as our accountability on this blessed land.
Keyword : specificity, autonomy of papua : alignments, protection, empowerment

## Abstrak
Kebijakan  otonomi  khusus  selain  dikaitkan  dengan  tujuan  untuk  mewujudkan kesejahteraan  masyarakat  dengan  lebih  mendekatkan  pelayanan  publik,  juga  adalah  untuk mendorong  proses  demokratisasi  dan  partisipasi  publik  lebih  luas,  dan  juga  adalah  untuk memperkuat  kapasitas  dan  tanggung  jawab  daerah  dalam  menyelesaikan  masalah-masalah lokal  dengan  segala  potensi  dan  kreativitas  yang  dimiliki  daerah,  yang  juga  dihubungkan dengan tujuan untuk mempertahankan dan memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makna “kekhususan” pada  Undang-Undang  Otonomi  Papua,  terkandung    3  (tiga)  prinsip utama  kebijakan  yang  merupakan Ruh/Jiwa  Undang-Undang  tersebut,  Pertama  : Keberpihakan  kepada  Orang  Asli  Papua,  = menciptakan/memberi  peluang/kesempatan pengembangan  diri  dan  menempatkannya  sejajar/sederajat  sama  dengan  warga  masyarakat lainnya  dalam  bingkai  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  dan  warga  masyarakat  dunia.
Kedua  : Perlindungan  kepada Orang Asli Papua,  = pengakuan dan perlindungan hukum terhadap Hak Asasi dan Hak Adat Istiadatnya. Ketiga : Pemberdayaan Orang  Asli Papua, = berikan  kepercayaan  yang  merupakan  manifestasi  yang  mereka  miliki: Community  Oriented (Orientasi  kepada  kebutuhan  nyata  masyarakat  setempat); Community  Based (Berdasarkan sumber  daya  yang  dimiliki  masyarakat  setempat)  dan Community  Managed (Dikelola masyarakat setempat sejak dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian hingga pemanfaatan hasil  pembangunan).  Waktu  tersisa  pelaksanaan  OTSUS  hanya  6  tahun  lagi,  merupakan momentum  untuk  mengambil  langkah-langkah  strategi  apa  yang  perlu  diambil  para  pemangku kepentingan baik yang berada di Eksekutif dan Legislatif maupun Lembaga Kultural Orang Asli Papua.  Saatnya bukan lagi untuk saling menyalahkan dan merasa yang benar tentang OTSUS, masyarakat  akhirnya  akan  memberikan  penilaian  dan  memberi  jawaban  atas  apa  yang dikehendaki.  Untuk  itu,  marilah  kita  lakukan  hal    yang  terbaik  untuk  masyarakat    sebagai pertanggungjawaban kita di atas Tanah Yang Di Berkati ini.
Kata kunci : kekhususan, otonomi papua : keberpihakan; perlindungan;  pemberdayaan

## 1.     PENDAHULUAN
Undang-undang Pemerintahan Daerah merupakan  salah  satu  kebijakan  politik  yang dirancang untuk membangun format pemerintahan yang
bisa
memberikan
dukungan   terhadap  kekokohan  dan  keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada waktu lalu,  salah  satu   upaya  Pemerintah  menjaga keutuhan negara, struktur pemerintahan dirancang sentralistik. Kemudian
direvisi, berangkat dari perkembangan politik yang menuntut  demokrasi  dan  reformasi  disegala bidang  kehidupan  bernegara  dan  bermasyarakat, undang-undang Pemerintahan Daerah juga berubah  dan  akan  selalu  mengikuti  dinamika perkembangan  zaman,  kini  berubah  menjadi desentralistik dan otonomisasi.
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 antara lain  menyatakan  bahwa  “pembagian  daerah  atas daerah  besar  dan  daerah  kecil  dengan  bentuk susunan pemerintahannya dengan undang- undang  dengan  memandang  dan  mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan  negara,  dan  hak-hak,  asal  usul dalam  daerah  bersifat  istimewa.  Kebijakan Desetralisasi  dalam  bentuk  pembagian  daerah menjadi
Pemerintahan Daerah otonom merupakan  salah  satu  kebijakan  politik  yang dirancang untuk membangun format pemerintahan yang bisa memberikan dukungan terhadap kekokohan dalam
mempertahankan  keberadaan  Negara  Kesatuan Republik Indonesia”
2.  TINJAUAN  PUSTAKA A.  Desentralisasi dan Otonomi Daerah Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
digunakan atau diberlakukan desentralisasi dengan  prinsip  otonomi  daerah  yang  seluas- luasnya serta otonomi yang nyata dan bertanggungjawab. Prinsip otonomi seluas- luasnya  dimaksudkan  bahwa  daerah  diberikan kewenangan  mengurus  dan  mengatur  semua urusan pemerintahan diluar 6 urusan, yakni : Luar Negeri, Moneter, Peradilan, Agama dan Pertahanan  serta  Keamanan,  yang  menjadi urusan  pemerintah  pusat.  Sedangkan  prinsip otonomi  yang  nyata  yaitu  otonomi  dimana  dalam menangani  urusan  pemerintahan  dilaksanakan berdasarkan  tugas,  wewenang  dan  kewajiban yang  senyatanya  telah  ada  dan  berpotensi  untuk tumbuh,  hidup  dan  berkembang  sesuai  dengan kekhasan daerah.
Pengertian prinsip otonomi yang nyata tentunya adalah isi dan jenis otonomi untuk setiap daerah  tidak  selalu  sama  dengan  daerah  lainnya karena masing-masing daerah mempunyai kekhasan  kultur  dan  karakter  daerah  sendiri- sendiri.  Melalui  prinsip-prinsip  otonomi  tersebut, diharapkan daerah dalam penyelenggaraan kegiatan  pemerintahan  daerah  untuk  mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip-prinsip  demokrasi,  pemerataan,  keadilan, keistimewaan  dan  kekhususan  serta  potensi  dan keanekaragaman  daerah  dalam  sistem  Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Menurut  Scott  A.  Bollens  (2001)  dalam Muttaqin,  Azmi  (2011)  [1],  otonomi  daerah  dilihat mempunyai kelebihan dan manfaat yang
heterogen.  Melalui  otonomi  kalangan  minoritas dapat  lebih  terlibat  aktif  dalam  politik  untuk mempertahankan  kebudayaannya,  meningkatkan kesempatan  untuk  lahir  dan  terbangunnya  koalisi antar etnis.
Oleh Van Houtten dalam Muttaqin, Azmi (2011) [1],  otonomi  dapat  dikategorikan  sebagai  berikut  : (1). Otonomi bersifat umum. Otonomi ini biasanya diterapkan  pada  N          egara  yang  memiliki stabilitas  politik  terkendali  tidak  dalam  potensi konflik.  (2).  Otonomi  bersifat  khusus  atau  yang disebut  Desetralisasi  Asimetris.  Desentralisasi Asimentris  ini  lazim  diterapkan  pada  daerah  yang memang  memiliki  potensi  perbedaan  tinggi,  yang memiliki  ketimpangan  luar  biasa  hingga  dapat memicu terjadinya gejolak. Manfaat dari desentralisasi asimetris adalah :(a) menjadi solusi atas  kemungkinan  terjadinya  konflik  etnis  atau konflik  sosial  lainnya;  (b)  sebagai  respon demokratis
yang
damai terhadap keluhan/masalah-masalah  kaum  minoritas  yang hak-haknya  selama  ini  dilanggar  dan  diabaikan. Hal  tersebut  sesuai  juga  dengan  hasil  Penelitian Disertasi  Doktor  :  Anthon  Raharusun,  Tahun (2014)  [2],    berjudul  : Desentralisasi  Asimetrik Dalam  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia (Studi  Terhadap  Format  Pengaturan  Asimetrik  di Yogyakarta,  Aceh  dan  Papua  dalam  Periode 1950-2012), pada  Dalil-dalil  Angka  Romawi  XI menyatakan  bahwa  dari  pendekatan  Asimetrik sebagai  asas  penyelenggaraan  Pemerintahan Daerah  yang  bersifat  khusus  atau  istimewa sebagai  respon  Pemerintah  untuk  mengakomodir aspirasi kemajemukan dan pendemokrasian masyarakat  dari  tuntutan  politik  desintegrasi  ke integrasi nasional untuk memperkuat rasa nasionalisme  sehingga  tidak  terjadi  desintegrasi dalam  NKRI.    Secara  konstitusional  asas desentalisasi asimetrik memiliki landasan konstitusional  dalam  Pasal  18  B  ayat  (1)  UUD 1945.

## B. Otonomi Khusus  Papua
Kebijakan  otonomi  khusus  selain  dikaitkan dengan  tujuan  untuk  mewujudkan  kesejahteraan masyarakat dengan lebih mendekatkan pelayanan publik,  mendorong  proses  demokratisasi  dan partisipasi  publik  lebih  luas,  juga  adalah  untuk memperkuat  kapasitas  dan  tanggung  jawab daerah  dalam  menyelesaikan  masalah-masalah lokal  dengan  segala  potensi  dan  kreativitas  yang dimiliki  daerah,  yang  juga  dihubungkan  dengan tujuan  untuk  mempertahankan  dan  memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Provinsi  Papua  dan  Provinsi  Papua  Barat  di
Tanah Papua menyelenggarakan Tata Pemerintahannya secara Asimentris, yakni setelah  diberlakukannya  UU  Nomor  21  Tahun 2001  Tentang  Otonomi  Khusus  (Raharusun,  A. 2014) [2].  Walaupun dalam kenyataannya sampai saat  ini  masih  diberlakukan  juga  UU  Nomor  23 Tahun  2014  Tentang  Otonomi  Daerah  serta  UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Penyelenggaraan Pemerintahan yang
berpedoman pada ketiga undang-undang tersebut telah  memberikan  berbagai  dampak  baik  positif maupun negatif, ditinjau dari aspek Pemerintahan, Pembangunan maupun Kemasyarakatan (Rumbiak, Yan Pieter. 2016) [3].
Menyimak  kembali  substansi  penting  dari kebijakan  otonomi  khusus  yang  dirumuskan  oleh Tim  Asistensi  yang  dibentuk  Pemerintah  Provinsi Papua saat itu yang dipedomani dalam Rancangan  Undang-Undang  Otonomi  Khusus (Solossa,  Perviddya,  2000)  [4],  adalah  sebagai berikut  :
Pertama, penerapan desentralisasi pemerintahan  Otonomi  Khusus  merupakan bentuk  dari  desentralisasi  politik  asimetris untuk menengahi konflik yang melanda Papua.
Di satu sisi masyarakat tetap dapat melaksanakan  hak-haknya  untuk  menentukan nasib  sendiri  dengan  memanfaatkan  ruang politik,  sosial,  ekonomi  dan  kebudayaan  yang telah  diciptakan  melalui  otonomi  khusus  tanpa harus  menjadi  ancaman  bagi  Negara  yang beredaulat.  Di  sisi  lain  pemerintah  pusat  tidak perlu  merasa  khawatir  bahwa  otonomi  khusus akan mengarah pada disintegrasi.
Kedua, perlindungan  terhadap  hak-hak  dasar pendududk  asli  Papua.  Hal  ini  dimaksudkan untuk memungkinkan masyarakat Papua dapat mengembangkan kemampuan diri yang dikarunia  Tuhan  kepadanya  secara  baik  dan bermartabat,  sehingga  dalam  waktu  secepat- cepatnya  rakyat  Papua  dapat  menjadi  warga Negara  Indonesia  dan  anggota  masyarakat dunia  yang  moderen  dan  sejajar  dengan bangsa-bangsa  maju  manapun  dengan  tidak meninggalkan identitas dan jati dirinya.
Ketiga, demokrasi dan kedewasaan demokrasi. Melalui OTSUS ini hendak didorong kemampuan masyarakat Papua untuk memanfaatkan  perangkat  demokrasi  yang tersedia dalam Negara moderen, seperti partai politik, pemilihan umum dan lembaga-lembaga perwakilan  rakyat  agar  berbagai  aspirasi  yang dimiliki  dapat  disalurkan  secara  baik  dan
memiliki  legalitas  yang  kuat  dan  efektif  demi tercapainya  kehidupan  berdemokrasi  secara dewasa dan bertanggung jawab.
Keempat, penghargaan  terhadap  etika  dan moral.  Mendorong  aparat  pemerintah  dan seluruh  masyarakat  Papua  mempraktekan ajaran agama masing-masing dalam kehidupan  sehari-hari.  Hanya  dengan  cara inilah  seluruh  rakyat  Papua  dapat  menikmati kesejahteraan yang sesungguhnya baik jasmani maupun rohani.
Kelima,
penghormatan kepada HAM.
Pelaksanaan pembangunan Papua akan dilakukan  dengan  mengubah  cara-cara  dan praktek  pembangunan  dimasa  lalu  yang berpeluang  menimbulkan  pelanggaran  HAM. Pendekatan  keamanan  dan  militer  yang berlebihan akan dikesampingkan melalui mekanisme dialog.
Keenam, penegakan supremasi hukum.
Supremasi  hukum  menjadi  landasan    dalam penyelenggaraan pemerintahan, proses peradilan  dan  penegakan  HAM.  Hukum dijalankan  secara  adil    dan  efektif  tanpa memihak kepentingan kekuasaan.
Ketujuh, penghargaan  terhadap  pluralisme. Toleransi terhadap
pluralitas akan dipromosikan  sebagai  instrument  membangun masyarakat  Papua  meski  secara  mayoritas merupakan  rumpun  kebudayaan  Melanesia yang bercampur dengan dedominasi gereja. Kedelapan, persamaan, kedudukan, hak dan kewajiban  sebagai  warga  Negara  ini  perlu dilaksanakan  secara  bijaksana  dan  peka terhadap kondisi obyektif sebagian masyarakat Papua  yang  kondisi  sosial  ekonomi  dan politiknya  memerlukan  perlindungan  tertentu. Perlindungan itu
diharapkan
dapat mengembangkan  kemampuan  diri  masyarakat Papua  untuk  dalam  waktu  yang  secepat- cepatnya dapat terlayani hak-hak dan memenuhi kewajiban-kewajibannya sama seperti semua warga Negara.
Dalam  Undang-Undang  Otonomi  Khusus, pada Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 menyatakan  pada  huruf  a. Provinsi  Papua  adalah Provinsi  Irian  Jaya  yang  diberikan  Otonomi Khusus  dalam  kerangka  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia;  pada  huruf  b.  Otonomi Khusus  adalah  kewenangan  khusus  yang  diakui dan  diberikan  kepada  Provinsi  Papua  untuk mengatur  dan  mengurus  kepentingan  masyarakat setempat  menurut  prakarsa  sendiri  berdasarkan aspirasi  dan  hak-hak  dasar  masyarakat  Papua.
Seterusnya  pada  huruf  g  dinyatakan  Majelis Rakyat  Papua,  yang  selanjutnya  disebut  MRP adalah  representatif  kultural  orang  asli  Papua, yang  memiliki  wewenang  tertentu  dalam  rangka perlindungan  hak-hak  orang  asli  Papua  dengan berlandaskan  pada  penghormatan  terhadap  adat dan  budaya,  pemberdayaan  perempuan  dan pemantapan kerukunan hidup beragama sebagaimana diatur Undang-Undang ini. Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2008  Tentang Pemekaran  Provinsi  Papua  menjadi  Provinsi Papua  dan  Provinsi  Papua  Barat  mengamatkan pula  tentang  tanggung  jawab  yang  lebih  besar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengaturan pemanfaatan kekayaan alam sebesar- besarnya  untuk  kemakmuran  rakyat  berdasarkan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  di Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  (Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Papua, 2002) [5].
Kemudian  oleh  Sumule,  Agus.  (2003)  [6], mengemukakan  elemen-elemen  penting  yang termuat  dalam  Undang-Undang  OTSUS,  saat  itu adalah :
Pertama :  Adanya  afirmasi  bahwa  Orang  Asli Papua  yang  terdiri  dari  suku-suku  asli  adalah berasal dari rumpun Ras Melanesia.
Kedua :  Sistem  legislatif  yang  bersifat bikameral,  yaitu  DPR  Papua  dipilih  melalui Pemilu  dan  Majelis  Rakyat  Papua  (MRP) merupakan  representatif  kultural  orang  asli Papua  yang  memiliki  kewenangan  tertentu dalam  rangka  perlindungan  hak-hak  orang  asli Papua yang berlandaskan pada penghormatan terhadap  adat  dan  budaya,  pembedayaan perempuan dan pemantapan kehidupan beragama.  MRP  beranggotakan  orang-orang asli  Papua  yang  terdiri  atas  wakil-wakil  adat, wakil-wakil  agama  dan  wakil-wakil  perempuan yang  jumlahnya  masing-masing  sepertiga  dari total jumlah anggota MRP.
Ketiga    : Bahwa  Gubernur  dan  Wakil Gubernur haruslah orang asli Papua.
Keempat
: Penduduk Papua dapat membentuk  partai  politik  lokal.  Rekruitmen politik  dilakukan  dengan  memprioritaskan masyarakat asli Papua.
Kelima    : Bahwa  Provinsi  Papua  akan memperoleh penerimaan khusus dalam rangka pelaksanaan  otonomi  khusus  yang  besarnya setara  dengan  2  (dua)  persen  dari  plafon anggaran  Alokasi  Umum  Nasional,  terutama ditujukan  untuk  membiayai  pendidikan  dan kesehatan.  Selain  itu  juga  Provinsi  Papua
memperoleh proporsi bagi hasil dari pendapatan  yang  berasal  dari  sumber  daya alam  lebih  besar  dibanding  daerah-daerah lainnya.
Keenam    : Penghormatan  hak  asasi  manusia dengan  kewajiban  pemerintah  membentuk perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia,  Perngadilan  Hak  Asasi  Manusia  dan Komisi  Kebenaran dan Rekonsiliasi di Provinsi Papua  sesuai  dengan  perundang-undangan. Tugas  Komisi  Kebenaran  dan  Rekonsiliasi adalah  untuk  melakukan  klarifikasi  Sejarah Papua  untuk  pemantapan  persatuan  dan kesatuan  bangsa  dalam  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia,  dan  merumuskan  dan memantapkan langkah-langkah rekonsiliasi.
Ketujuh    : Pengarahan  militer  melalui pertimbangan  Pemerintah  Daerah  (Legislatif dan  Eksekutif)  dan  Polisi  bertanggung  jawab kepada Gubernur.

## 3. HASIL  DAN  PEMBAHASAN

## A.  Makna  “Kekhususan”  Otonomi  Khusus Papua
Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2001, diberlakukan  pada  November  2001,  yang  mana mempunyai  banyak  perbedaan  penting  dan mendasar  dibandingkan  dengan  UU  Otonomi Daerah  yang  berlaku  untuk  daerah-daerah lainnya.  Undang-Undang  ini  adalah  kompromi politik  yang  sangat  penting  dan  mendasar  dan memang  dimaksudkan  untuk  merespon  tuntutan kemerdekaan di Papua.
Otonomi  Khusus  di  Tanah  Papua  yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor  21  Tahun  2001  adalah  merupakan  buah kebijakan  dari  proses  politik  yang  panjang,    telah dilaksanakan  19  tahun  dengan  sisa    6  tahun  dari waktu  yang  diberikan  25  tahun.  Kebijakan pelaksanaan OTSUS di Tanah  Papua merupakan komitmen  dan  konsensus  politik  nasional  yang didasarkan pada Konstitusi UUD 1945
Amandemen  II,  Pasal  18  B  dan  Ketetapan  MPR RI  Nomor  IV/MPR/1999  Tentang  GBHN  1999- 2004  (Rumbiak,  2006).    Implementasi  OTSUS  di Tanah  Papua  dinilai  oleh  Rakyat  Papua  dan dinyatakan  gagal.    Sebagian  masyarakat  melihat bahwa otonomi khusus bukan jawaban memuaskan  atas  persoalan  dan  keinginan mereka.  Sikap  kritis  ini  dilakukan  oleh  berbagai kelompok  yang  memiliki  latar  belakang  beragam, baik  masyarakat  adat,  intelektual,  mahasiswa, tokoh  masyarakat  dan  tokoh  agama,  termasuk  di dalamnya masyarakat umum. Pernyataan-
pernyataan  kegagalan  penyelenggaraan  OTSUS telah  diwujudnyatakan  dalam  berbagai  aksi  mulai dari  demonstrasi  hingga  pertemuan-pertemuan masyarakat yang menyatakan pendapat mulai dari tahun  2005  hingga  saat  ini,    yang  dilakukan  oleh berbagai  elemen  masyarakat  seiring  dengan perjalanan  penyelenggaraan  OTSUS  itu  sendiri (Rumbiak, 2019) [3].
Secara  umum,  dapat  dikatakan  bahwa  UU OTSUS  dalam  tataran  ide-ide  normatif  sangat ideal. Undang-undang ini mestinya dapat meredam  tuntutan  kemerdekaan  dan  semangat nasionalisme  Papua,  serta  mengurangi  tekanan tuntutan dan gerakan pemisahan diri. Kesenjangan  antara  ide  normatif  dengan  realitas muncul  akibat  implementasi  yang  belum  berjalan secara efektif, efisien dan rasional. Meski Undang- Undang  Otonomi  Khusus  telah  diberlakukan, gerakan  kritis  terhadap  berbagai  persoalan  di Papua  seperti  pelanggaran  HAM,  ketidakadilan, rasisme,  kemiskinan  dan  korupsi  tidak  lantas berhenti sama sekali.
Dengan kondisi obyektif demikian, penerapan Kebijakan
untuk
mengefektifkan
dan mengefisienkan penyelenggaraan OTSUS dengan rentang  waktu  sisa  6  (enam)  tahun  sudah  tidak bisa ditunda lagi.
Bila  disimak  dan  dicermati  serta  didalami secara  menyeluruh  terhadap  Bab,  Pasal  serta butir-butir  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  21 Tahun  2001  Tentang  Otonomi  Khusus  Papua tersebut,  sesungguhnya  terdapat  3  (tiga)  prinsip utama kebijakan tentang pemaknaan “kekhususan” yang merupakan “Ruh/Jiwa” dari undang-undang  tersebut,  yang  dapat  dirangkum, sebagai berikut :
Pertama  : Keberpihakan kepada  Orang Asli  Papua,  yakni,    menciptakan/memberi peluang/kesempatan pengembangan diri dan menempatkannya sejajar/sederajat sama dengan  warga  masyarakat  lainnya  dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia dan warga masyarakat dunia.
Kedua    : Perlindungan kepada  Orang  Asli Papua,  yakni  pengakuan  dan  perlindungan hukum  terhadap  Hak  Asasi  dan  Hak  Adat Istiadat dan kearifan lokalnya.
Ketiga    : Pemberdayaan ,  Orang  Asli Papua, Yakni memberi pengakuan/ pengembangan  berdasarkan  : Community Oriented (Orientasi  kepada  kebutuhan  nyata masyarakat  setempat); Community  Based (Berdasarkan  sumber  daya  yang  dimiliki masyarakat setempat) dan Community
Managed (Dikelola  masyarakat  setempat sejak  dari  perencanaan,  pelaksanaan,  dan pengendalian  hingga  penggunaan  hasil pembangunan).
Menurut  Prof. W.I.M.  Poli,  (2006)  [7],  dalam bukunya  berjudul  “Modal  Dasar  Pembangunan” mengemukakan bahwa dalam membangun Orang Asli Papua, hendak memperhatikan 5 (lima) modal dasar  pembangunan  yang  dimilikinya,  yaitu  :  (1) Modal  Sosial  :  Hubungan  antar  manusia  melalui rambu-rambu  yang  ada  dalam  adat  istiadat  dan kelembagaan  masyarakat,  (2)  Modal  Sumber Daya  Manusia    :  Jumlah  penduduk,  kesehatan, pendidikan  sebagai  mutu  sumber  daya  manusia, (3) Modal Sumber Daya Alam  : Apa yg tersedia di
dalam lingkungan alam, (4)  Modal Spiritual  : Nilai dasar  yang  dominan  tentang  hidup,  relegi,  kerja, kerjasama,  pengguna  hasil  kerja,  (5)   Modal  Fisik Buatan  :  Sarana dan prasarana fisik.
Kemudian,  Fauzi,  Noer.  dkk.  (2000)  [8], mengingatkan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan hendaknya memperhatikan berbagai hal yang terkait dengan Adat Istiadat dan Kearifan  lokal  masyarakat  setempat,  antara  lain  : (a)  Otonomi  Komunitas  masyarakat  :    Otonomi Otoritas  Wilayah  Adat,  seperti  :  di  Tanah  Papua terdapat  7  wilayah,  Provinsi  Papua,  terdiri  dari  5 wilayah  adat;  Provinsi  Papua  Barat  2  wilayah adat, sebagai berikut :
Tabel 1. Penyebaran Kabupaten/Kota Menurut Wilayah Adat Di Provinsi Papua No        Nama Wilayah Adat Kabupaten/ Kota Keterangan 1. Mam - Ta (Mamberamo–Tami)
Kab. Jayapura, Kota Jayapura,
Keerom,Sarmi,Mamberamo Raya, Jumlah  29 Kabu- paten/Kota 2. Ha – Nim’a Merauke, Boven Digul, Mappi, Asmat 3. La - Pago Jayawijaya,  Yahukimo,  Lanny  Jaya,  Tolikara, Yalimo, Nduga, PegununganBintang, Mamberamo Tengah, Puncak, Puncak Jaya, 4. Mee - Pago Nabire,  Paniai,  Dogiyai,  Deiyai,  Intan  Jaya, Mimika 5. Sairery Biak-Numfor, Supiori, Kep. Yapen, Waropen
Tabel 2, Penyebaran Kabupaten/Kota Menurut Wilayah Adat Di Provinsi Papua Barat
No Nama Wilayah Adat Kabupaten/ Kota Keterangan 1. Bomberay Kab, Manokwari, Manokwari Selatan, Pengunungan Arfak, Teluk  Wondana,  Sorong,  Raja  Ampat, Sorong  Selatan,  Maybrat,  Tambrauw,  Kota Sorong, Teluk Bintuni. Jumlah 13 Kabupaten/Kota 2. Domberay Fak-Fak, Kaimana
Sumber  :  Majelis Rakyat Papua (MRP), 2019.
b) Hak Berian : Hak yg diberikan, seperti Otonomi Khusus  Papua,  (c)  Hak  Bawaan  :  Hak  Adat Istiadat  turun  temurun dan  kearifan lokal setempat,  seperti  kelembagaan  dan  sistem kepemimpinan tradisonal, penerapan dan pengelolaan  wilayah-wilayah  yang  dilindungi, upacara-upacara adat dan  lain sebagainya.

## B.  Implementasi  Otonomi  Khusus  “Suatu Renungan”
Waktu tersisa pelaksanaan OTSUS hanya 6 tahun  lagi,  tidak  ada  yg  terlambat,  saatnya  ini adalah  merupakan  momentum  terhadap  langkah-
langkah  strategis  yang  perlu  diambil  oleh  para pemangku  kepentingan  baik  yang  berada  di Eksekutif dan Legislatif maupun Lembaga Kultural OAP.  Saatnya  bersatu,  bersinergi,  singkirkan perbedaan-perbedaan  dan  berikan  yang  terbaik untuk OTSUS, masyarakat akhirnya akan memberikan  penilaian  dan  apresiasi  atas  apa yang kita lakukan. Untuk itu, siapapun yang hidup dan  berkehidupan  di  atas  Tanah  Papua  ini hendaknya  berhikmat  dan  melakukan  hal  yang terbaik untuk masyarakat sebagai pertanggungjawaban  kita  di  atas Tanah  Yang  Di Berkati Ini.
Kita “ Flash Back “ tentang : Implementasi Otonomi Khusus  Sebagai  Suatu    Renungan”.  Kata-kata bijak dari beberapa praktisi dan pemerhati Papua, sebagai berikut   :
a.   Pesan religius seorang pengabdi/penginjil pada masa lalu mengatakan bahwa “Barang  siapa  yang  bekerja  di  Tanah  ini dengan  setia,  jujur  dan  dengar-dengaran maka  ia  akan  berjalan  dari  tanda  heran satu  ke  tanda  heran  lain” ( Pdt.  Isack Samuel Kijne, 1947).
Intisarinya adalah memuat sederatan anjuran/peringatan  kepada  siapa  saja  yang berkarya  di  atas  Tanah  Papua,  Tanah  ini  ! siapapun  dia,  asal  dan  latar  belakang  akan melihat  tanda  heran  tergantung  pada  karyanya. Barang siapa yang bekerja dengan setia, jujur dan dengar-dengaran  akan  melihat,  menyaksikan  dan mengalami  muzijat/pahala  ilahi  dari  sang  khalik, sebaliknya  apabila  barang  siapa  bekerja  tidak setia, tidak jujur dan tidak dengar-dengaran maka sudah  dapat  dipastikan  apa  yang  dia  terima. Sebagaimana ungkapan bermakna “siapa menabur  kebaikan  akan  menuai  kebaikan, namun siapa menabur keburukan akan menuai keburukan pula”
b. “Orang  Papua  harus  dibangun  dengan sentuhan  pada  hatinya,  menyentuh  hati orang Papua itu sendiri harus muncul dari hati yang peduli,”
Selanjutnya  . . . . . . . . . . . . . . . . . . “Bagaimana  kita  menyentuh  hati  orang Papua  ?    Dibidang  Pemerintahan,  hati para  pejabat  belum  sepenuhnya  berpihak kepada  rakyat.    Kita  masih  formal  saja, hati  belum  bicara.  Undang-Undang  sudah ada, struktur  sudah ada, tetapi belum ada kemauan  yang  dilandasi  hati  yang  tulus, bahwa kita diberi kepercayaan oleh rakyat dan  Tuhan  ……….Mari  kita  gunakan  hati” ( Habel  Melkias  Suwae,  2006;  Mantan Bupati Jayapura) [10].
c. “Kita akan sangat berdosa
meninggalkan  generasi  penerus  berada  pada situasi ketidakpastian dalam menapaki kehidupan  masa  depan  mereka  bila  OTSUS tidak kita tuntaskan secara arif dan bijaksana” (Rumbiak,  Yan  Pieter,    2019;  Terlibat  dalam penyusunan Undang-Undang OTSUS) [11].

## 4. KESIMPULAN
Implementasi    UU  OTSUS  di  Tanah  Papua telah  berlangsung  19    tahun  dari  rentang  waktu yang  diberikan  25  Tahun,  sisa  waktu  efektif
tinggal  6  tahun.  Dalam  keberlangsungannya OTSUS  oleh  Masyarakat Asli  Papua  menyatakan belum  memberikan  dampak  dan  manfaat  positif yang  berarti  kepada  Orang  Asli  Papua  (OAP). Untuk  itu  waktu  tersisa  pelaksanaan  OTSUS hanya  6  tahun  ini  merupakan  momentum  untuk melakukan  langkah-langkah  strategis  yang  perlu segera  diambil  oleh  para  pemangku  kepentingan baik  yang  berada  di  Eksekutif  dan  Legislatif maupun  Lembaga  Kultural  OAP. Sesegera mungkin  secara  bersama  untuk  menyatukan persepsi,  pola  tindak  dan  tekat  serta  komitmen para  pemangku  kepentingan  pada  semua  strata pemerintahan  mengambil  langkah  politik  dan kebijakan  dalam  rangka  merealisasikan  sistem penanganan yang terfokus pada OTSUS sehingga  lebih  berdayaguna  dan  berhasilguna serta  paripurna,  dengan  demikian  diharapkan akan  terbangun  dan  diraih  kembali  kepercayaan Masyarakat  Asli  Papua  dan  Pemerintah  Pusat terhadap  pelaksanaan  pembangunan  di  Tanah Papua yang kita cintai ini.

## 5. DAFTAR  PUSTAKA
[1].  Muttaqin,  Azmi.  2007. Otonomi  Khusus Papua,  Suatu  Upaya  Merespon  Konflik Dan Aspirasi Kemerdekaan Papua. Journal Ilmu  Politik  Vol.  4,  No.  1      (diunduh  3  Maret 2019, jam 10.04 WIT).
[2].  Raharusun,  Anthon.  2014. Desentralisasi Asimetrik Dalam Negara Kesatuan Republik Indosenia (Studi Terhadap Format Pengaturan Asimetrik di
Yogyakarta,  Aceh  dan  Papua  dalam Periode 1950-2012). Genta Publishing 2014. Yogyakarta.
[3].  Rumbiak, Yan  Pieter.  2006. Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Menyelesaikan  Penggaran  Hak Asasi
Manusia dan Membangun Nasionalisme di Daerah  Krisis  Integrasi. Penerbit.  Yayasan Papua Internasional Education.
[4].  Solossa, Jacobus, Perviddya. 2005. Otonomi Khusus  Papua  :  Mengangkat      Martabat Rakyat  Papua  di  Dalam  NKRI. Sinar Harapan. Jakarta.
[5].  Badan  Kesatuan  Bangsa  Provinsi  Papua. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor  21  Tahun  2001  Tentang  Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
[6].  Sumule,  Agus  (ed).  2003. “  Mencari  Jalan Tengah  Otonomi  Khusus  Papua  “ PT. Gramedia. Jakarta.
[7].  Poli, W.I.M. 2007. Modal Sosial Pembangunan. Gambaran dari Dua Distrik di Kabupaten Jayapura . Hasanuddin University Press. Makassar.
[8].  Fauzi,  Noer.  Dkk. Otonomi  Daerah  dan Sengketa  Tanah. Lapera  Pustaka  Utama. Yogyakarta.
[9].  Suwae,  Habel  Melkias.  2006. Suara  Hati
Yang Memberdayakan.
Gagasan
Pemberdayaan  Masyarakat  di  Kabupaten
Jayapura. Pustaka Refleksi. Makassar.
[10]. Rumbiak, Yan Pieter. 2019. Strategi
Membangun  Papua  Dalam  Dua  Dimensi (Dimensi  Umum  Nasional  Dan  Dimensi Khusus Lokal) Perspektif Otonomi
Khusus  (Sebuah  Inovsi  Pemerintahan). Dalam Proses Publikasi.
.
_____________________