## Politea  : Jurnal  Pemikiran Politik Islam
ISSN      : 2621-0312 e-ISSN   : 2657-1560 Vol. 4  No.  2  Tahun 2021 Doi : 10.21043/politea.v4i2.10538 http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/politea

## Alasan Pemerintah Arab Saudi Mendukung China dalam Kasus Diskriminasi Muslim Uighur

## Yesya Ichsaniah Putri, Sidiq Ahmadi
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia yesyaichsaniah1@gmail.com, sidiqahmadi@umy.ac.id

## Abstract
This journal article focuses on the issue of discrimination against Uighur Muslims in China. The purpose of this study is to  describe the response of Saudi Arabia to the discrimination cases against Uighur Muslims in China. This study also tries to find out the reason behind  the  response  and  Saudi  Arabia's  policies  on  this  issue.  This  is  a  qualitative  research,  using  Rational  Choice  approach  to analyze  the  attitude  of  Saudi  Arabia‟s  government  behind  their  decision,  and  the  source  of  analysis  come  from  the  articles  and journals. Based on the analysis, this research found that there is one strong reason why Saudi Arabia chose to remain silent about the discrimination cases of Uighur Muslims and sided with China when western countries condemned the Chinese government's actions against discrimination Uighur Muslims. Furthermore, this research is limited in scope by only discussing and focusing in economic, so this research can be refined by further research by discussing and focusing on several things that have not been explained in more detail in this study .
Keywords: Discrimination; Uighur Muslims; Response; Saudi Arabia.

## Abstrak
Artikel  jurnal  ini  memiliki  fokus  pada  isu  diskriminasi  muslim  Uighur  di  China.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk mendeskripsikan bagaimana respon dari Arab Saudi, terhadap kasus diskriminasi muslim Uighur di China. Tujuan lebih lanjut dari penelitian ini juga untuk mencari tau apa alasan di balik respon dan kebijakan Arab Saudi atas isu tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian  kualitatif,  dengan  pendekatan  Pilihan  Rasional  untuk  menganalisa  sikap  dari  pemerintah  Arab  Saudi  di  balik  keputusan mereka,  dan  sumber  penelitian  dari  artikel  jurnal  ini  berasal  dari  kumpulan  literatur  akademik  seperti  jurnal  dan  makalah,  serta kumpulan dari beberapa artikel jurnalistik. Berdasarkan analisis, penelitian ini menemukan bahwa terdapat satu alasan kuat mengapa Arab Saudi memilih untuk bungkam tentang kasus diskriminasi muslim Uighur dan bepihak pada China ketika negara – negara barat mengutuk  tindakan  pemerintah  China  atas  diskriminasi  muslim  Uighur.  Selanjutnya,  penelitian  ini terbatas  dari  segi  jangkauannya dengan  hanya  membahas  dan  berfokus  pada  bidang  ekonomi  saja,  maka  penelitian  ini  dapat  disempurnakan  oleh  penelitian selanjutnya dengan membahas dan berfokus pada beberapa hal yang belum dijelaskan lebih dalam pada penelitian ini.
Kata Kunci: Diskriminasi; Muslim Uighur; Respon; Arab Saudi.

## Pendahuluan (Introduction)
Arab Saudi merupakan negara terluas yang berada di Kawasan Timur Tengah. Negara Islam ini  dikenal  sebagai  negara  yang  cinta  damai  karena  kebijakan  luar  negerinya  yang  berbasis „ Neighbour  Friendly ‟.  Arab  Saudi  memiliki  beberapa  faktor  yang  mendasari  politik  luar  negeri negaranya  seperti  agama,  sejarah,  georigrafis,  ekonomi  dan  politik.  Sebagai  negara  yang  menjadi tempat lahirnya agama Islam, Arab Saudi pun menerapkan hukum syariat Islam di negaranya, yang kemudian membuat negara ini mengharuskan politik luar negerinya berprinsip Islam pula, hal inilah yang mendasari kebijakan Arab Saudi berbasis ‘Neighbour Friendly’.
„ Neighbour Friendly’ merupakan  salah  satu  kebijakan  politik  luar  negeri  Arab  Saudi  yang terdepan.  Salah  satu  ciri  khas  dari  kebijakan Neighbour  Friendly tersebut  adalah  kebijakan  untuk tidak  mengintervensi  urusan  internal  negara  lain  demi  menjaga  hubungan  baiknya  dengan  negara lain.  Kebijakan  tersebut  muncul  karena  adanya  dorongan  dari  beberapa  aspek  seperti  aspek Lingkaran Islam dan aspek Kalangan Internasional.
Arab Saudi sebagai negara Islam, menjadikan „Islam‟ sebagai hal yang sangat fundamental yang  mempengaruhi  kebijakan  luar  negeri  negaranya.  Dalam  pembuatan  kebijakan  luar  negeri, selain  mempertimbangkan  negara  –  negara  tetangganya,  Arab  Saudi  juga  sangat  memprioritaskan hal – hal yang berlatar belakang Islam, karena tujuan dari kerajaan Arab Saudi ini tidak lain adalah untuk mencapai solidaritas Islam. Sebagai contoh nyatanya Arab Saudi kerap memberikan bantuan kemanusiaan kepada negara – negara Islam dan menaruh perhatian besar terhadap isu kemanusiaan yang  dialami  oleh  kelompok  minoritas  muslim  di  dunia,  namun  tidak  mencampuri  masalah  yang sedang terjadi pada negara tersebut, seperti Arab Saudi menjadi negara  yang memberikan bantuan terbesar kepada korban perang di Yaman dengan mengucurkan dana sebesar Rp. 7 Triliun (Garjito, 2020). Selanjutnya terkait kasus diskriminasi minoritas kelompok muslim, Arab Saudi pun menjadi negara  paling  tegas  yang  mengutuk  kekerasan  yang  dialami  oleh  minoritas  muslim  Rohingya  di Myanmar  (Wijaya,  2017).  Sebagai  bentuk  perhatian  yang  besar  terhadap  kasus  diskriminasi kelompok  minoristas  muslim,  Arab  Saudi  pun  teken  kesepakatan  dengan  Amerika  Serikat  untuk beri  bantuan  kepada  muslim  Rohingya  (Nursalikah,  2020),  dan  tercatat  pada  sebuah  artikel  berita bahwa  Arab  Saudi  berikan  bantuan  senilai  US$  50  juta  kepada  etnis  Rohingya  di  Myanmar (Reuters, 2012).
Namun, sebagai negara yang berdaulat tentu saja Arab Saudi tetap mempertimbangkan baik buruknya  dampak  yang  akan  diterima  oleh  negaranya  dari  setiap  keputusan  yang  diambil,  karena sebagai negara berdaulat Arab Saudi tentu memiliki kepentingan yang ingin dicapai oleh negaranya. Berkaitan dengan hal ini, Arab Saudi menjadi lebih fleksibel dengan apa yang sedang dihadapi oleh negaranya,  dan  tentu  saja  Saudi  akan  mengambil  sebuah  keputusan  yang  menguntungkan  bagi negaranya.  Seperti  pada  kasus  kemanusiaan  yang  terjadi  di  Xinjiang,  China,  Arab  Saudi  yang menyebutkan  bahwa  politik  luar  negerinya  berlandaskan  kepada  nilai  –  nilai  Islam,  malah memutuskan untuk berpihak kepada pemerintah China dan memilih bungkam akan kasus tersebut, hal  ini  yang  kemudian  menimbulkan  tanda  tanya  mengapa  Arab  Saudi  mengambil  sikap  yang berbeda pada kasus ini, karena pada kasus kemanusiaan sebelumnya seperti diskriminasi kelompok minoritas  muslim  Rohingya  di  Myanmar,  Arab  Saudi  menjadi  negara  yang  paling  gencar  untuk memberikan  bantuan  kepada  kelompok  minoritas  tersebut.  Perbedaan  sikap  Arab  Saudi  yang bertolak belakang pada kasus yang tak jauh berbeda ini mendorong penulis untuk menginvestigasi lebih dalam tentang apa alasan dibalik sikap Arab Saudi tersebut.
Sikap  Saudi  yang  memihak  kepada  pemerintah  China  dan  memilih  bungkam  atas  kasus tersebut adalah bukti bahwa isu kemanusiaan ini sudah tercium hingga ke ranah internasional. Jika pada  isu  kemanusiaan  ini  ada  negara  yang  mendukung  pemerintah  China,  maka  juga  pasti  ada negara  yang  mendukung  kelompok  minoritas  Uighur.  Mengingat  respon  dunia  internasional terhadap isu kemanusiaan di Xinjiang, China ini terbagi kedalam dua kubu yaitu kubu pendukung dan  oposisi  China,  dan  melihat  fakta  bahwa  mayoritas  kubu  pendukung  China  di  isi  oleh  negara yang  penduduknya  mayoritas  beragama  Islam  termasuk  Arab  Saudi,  maka  hal  ini  patut  di pertanyakan.
Arab  Saudi  sebagai  negara  Islam  yang  menjadikan  „Islam‟  sebagai  hal  dasar  yang mempengaruhi  kebijakan  luar  negerinya  dan  memprioritaskan  hal  –  hal  yang  berlatar  belakang Islam, lantas  mengapa  negara  yang  menjadi  representasi  Islam  ini  malah  memilih  untuk mendukung otoritas China atas tindakannya terhadap minoritas muslim Uighur di Xinjiang, China? Artikel  jurnal  ini  akan  mengupas  tentang  alasan  Arab  Saudi  dibalik  sikap  dan  tindakan yang  mereka  ambil.  Selanjutnya  artikel  jurnal  ini  menggunakan  teori  Pilihan  Rasional  untuk menjawab pertanyaan diatas .
Artikel jurnal dengan judul „Alasan Pemerintah Arab Saudi Mendukung China dalam Kasus Diskriminasi  Muslim  Uighur‟  ini  merupakan  penelitian  kualitatif,  dengan  pendekatan  Pilihan Rasional untuk menganalisa sikap dari pemerintah Arab Saudi di balik keputusan mereka. Sumber – sumber yang digunakan pada penelitian ini berasal dari kumpulan literatur akademik seperti jurnal dan makalah, serta kumpulan dari beberapa artikel jurnalistik.

## Pembahasan (discussion)

## Teori Pilihan Rasional
Dalam  dunia  hubungan  internasional,  ada  banyak  teori  yang  digunakan  oleh  para  peneliti guna  dijadikan  sebagai  sebuah  alat  untuk  menganalisis  suatu  fenomena.  Diantara  banyak  teori dalam hubungan internasional, Teori Pilihan Rasional menjadi salah satu teori  yang populer untuk dijadikan alat dalam menganalisa tindakan seorang aktor dalam suatu  fenomena. Salah satu  tokoh yang sangat berpengaruh dalam Teori Pilihan Rasional ini adalah James Coleman (1990) (Rosidin, 2020).  Prinsip  dasar  teori  pilihan  rasional  ini  berasal  dari  ekonomi  neoklasik,  dimana  sebenarnya sudah lama muncul asumsi bernuansa ekonomi yang memprediksi bahwa perilaku pelaku ekonomi selalu dimotivasi atas dasar uang atau profit  (Rosidin, 2020). Coleman juga menggagaskan bahwa bagi aktor rasional yang berasal dari ekonomi, dalam memilih sebuah tindakan aktor tersebut akan cenderung  memaksimalkan  „utilitas‟  yang  dapat  memuaskan  keinginan  dan  kebutuhan  mereka. Mengacu  kepada  ekonomi  klasik,  lambat  laun  dan  secara  bertahap  teori  pilihan  rasional  sudah diterapkan  tidak  hanya  pada  bidang  ekonomi  saja,  namun  sudah  mulai  diterapkan  pada  bidang sosiologi, psikologi, dan ilmu politik (Jatmika, S & Nabilaazka, 2020). Pilihan rasional, merupakan suatu tindakan yang „rasional‟ dari seorang aktor guna melakukan suatu tindakan berdasarkan pada tujuan  tertentu,  dan  tujuan  tersebut  ditentukan  oleh  nilai  atau  pilihan  (preferensi).  Kata  „rasional‟ dalam teori ini dimaknai secara khusus dan sempit, tidak seperti sebagaimana kata „rasional‟ yang digunakan  dalam  kehidupan  keseharian.  Makna  kata  „rasional‟  dalam  teori  ini  yaitu  „tindakan  – tindakan  yang  dilihat  seolah  –  olah  sebagai  sebuah  pertimbangan  biaya  atau  kerugian  ( costs) dan keuntungan ( benefits )‟ (Rosidin, 2020).
Teori  pilihan  rasional  ini  memiliki  fokus  terhadap  aktor,  karena  pada  teori  ini,  aktor dipandang sebagai  subjek  yang memiliki tujuan atau maksud  yang mana nantinya segala tindakan dari  aktor  tersebut  akan  tertuju  pada  upaya  untuk  mencapai  tujuan  itu.  Umumnya,  teori  pilihan rasional  ini  berawal  dari  sebuah  pemahaman,  dimana  manusia  berperan  sebagai  seorang  aktor rasional  yang  menggunakan  perhitungan  rasional  berdasarkan  informasi  yang  sudah  tersedia, sehingga  aktor  tersebut  dapat  memaksimalkan  keuntungan  dan  meminimalkan  kerugian  dalam menentukan suatu tindakan. Namun, dalam menggunakan teori rasional ini tidak serta merta hanya melibatkan  satu  orang  saja  dalam  proses  pembuatan  kebijakan  atau  proses  pengambilan keputusannya  (Warsito,  2017).  Yang  menjadi  aktor  dalam  teori  ini  tidak  hanya  manusia  saja (individu),  namun  negara  dan  organisasi  internasional  pun  juga  dapat  menjadi  aktor,  dan  seorang aktor dalam teori ini disebut dengan „aktor rasional‟. Pada penelitian ini, penulis akan membedah kasus yang sedang diteliti menggunakan Teori Pilihan Rasional ini dan melihat dari sudut pandang „negara‟ sebagai aktor rasionalnya.
Jika dipandang dari kaca mata politik negara, pilihan atau preferensi politik dapat diartikan sebagai  sebuah  kecenderungan  untuk  menata  sebuah  perilaku  politik  secara  logis,  yang  dilakukan oleh para elit politik suatu negara untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kerugian dalam  mencapai  tujuan  politik  tertentu.  Secara  umum,  beberapa  aspek  yang  melatarbelakangi pertimbangan rasionalitas politik suatu negara adalah sebagai berikut: survival, security, economy / welfare,  prestige, dan influence (Warsito,  2017) . Aspek  –  aspek  tersebut  memiliki  sifat  saling ketergantungan, yang mana membuat seluruh aspek tersebut termasuk dalam tolak ukur rasionalitas suatu negara. Pertama survival, bermula dari anggapan Neorealis yang menyebutkan bahwa sistem internasional  yang  berlaku  pada  saat  ini  adalah  sistem  yang  anarki,  maka  negara  di  seluruh  dunia dituntut  untuk  bisa survive atau  bertahan,  hal  ini  lah  yang  menjadikan survival sebagai  salah  satu aspek terpenting dalam rasionalitas politik suatu negara. Kedua security, untuk suatu negara dapat bertahan maka dibutuhkan yang namanya keamanan. Bentuk keamanan dan pertahanan pada setiap negara berbeda – beda, namun setiap negara pasti memiliki sistem keamanan dan pertahanan untuk bisa bertahan di sistem internasional yang anarki. Ketiga economy/welfare, aspek ekonomi menjadi salah satu aspek pendukung terpenting, karena untuk suatu negara dapat bertahan dan membangun sistem  keamanan  dan  pertahanan  negara,  maka  negara  tersebut  membutuhkan  dana  yang  sangat besar.  Oleh  karena  itu economy/welfare menjadi hal  yang  patut  untuk  dipertimbangkan rasionalitasnya.  Keempat prestige atau  kehormatan , setelah  suatu  negara  dapat  bertahan  hidup  di sistem internasional yang anarki ini, maka tahap selanjutnya adalah menjaga kehormatan dan nama baik  negara.  Kehormatan  yang  terjaga  akan  membukakan  pintu  gerbang  bagi  suatu  negara  untuk bisa melakukan banyak hal, hingga hal ini juga patut dipertimbangkan segi rasionalitasnya. Kelima influence atau pengaruh, negara  yang berhasil bertahan dengan keamanan  yang baik  dan  ekonomi yang kuat hingga menciptakan citra negara yang baik pula, maka akan dapat memberikan pengaruh pada  negara  lain  hingga  memiliki  pengaruh  pada  sistem  internasional.  Negara  yang  memiliki pengaruh  di  dunia  tentu  akan  mendapat  akses  untuk  mengendalikan  banyak  hal  yang  akan menguntungkan  bagi  negaranya,  hingga  banyak  negara  yang  berlomba  –  lomba  untuk  dapat mencapai  posisi  ini.  Bertahan  hidup  di  lingkungan  yang  anarki  menjadi  sebuah  hal  yang  sangat fundamental  bagi  suatu  negara  untuk  dapat  terus  berkembang  hingga  menjadi  negara  yang  maju, dan untuk suatu negara dapat bertahan maka dibutuhkannya aspek pendukung seperti keamanan dan ekonomi,  yang  jika  sudah  berhasil  bertahan,  lalu  menjaga  kehormatan  dan  menjadi  negara  yang berpengaruh  adalah  langkah  akhir  untuk  menuju  puncak  kejayaan  bagi  suatu  negara.  Maka  dapat
disimpulkan bahwa kelima aspek tersebut saling berkesinambungan dan jelas merupakan hal  yang crusial untuk menjadi pertimbangan rasionalitas politik suatu negara.
Beberapa aspek yang sudah di jelaskan diatas kemudian dijadikan sebagai sumber informasi bagi  aktor  rasional  agar  dapat  melakukan  proses  analisis  kebijakan  yang  akan  ia  ambil  ketika menghadapi suatu fenomena.  Pada proses analisis kebijakan, terdapat tiga langkah – langkah yang harus  dilalui  oleh  aktor  rasional.  Langkah  pertama  yaitu  menentukan  kebijakan  –  kebijakan alternatif, dimana kebijakan alternatif ini adalah berupa pilihan tindakan atau keputusan yang akan diambil  oleh  aktor  rasional.  Pada  langkah  ini  aktor  rasionalpun  akan  dengan  langsung menyesuaikan  apa  yang  menjadi  kepentingan  negaranya  dan  aspek  apa  yang  melatarbelakangi kepentingannya  tersebut  ketika  berhadapan  dengan  suatu  fenomena  tertentu.  Langkah  selanjutnya adalah  memperkirakan  dan  mengkalkulasikan cost dan benefit dari  masing  –  masing  pilihan kebijakan  alternatif  yang  sudah  disediakan  sebelumnya.  Pada  langkah  inilah  aktor  rasional  akan menyesuaikan  antara  kepentingan  apa  yang  ingin  ia  capai  dengan  fenomena  apa  yang  sedang  ia hadapi,  yang  tentu  saja  kepentingan  –  kepentingan  tersebut  dilatarbelakangi  oleh  satu  atau  lebih aspek dari lima aspek yang sudah dijelaskan sebelumnya. Langkah ini juga dapat dikatakan sebagai langkah  inti,  karena  pada  langkah  inilah  proses  analisis  tersebut  terjadi.  Langkah  terakhir  adalah kesimpulan.  Pada  langkah  ini  yang  harus  dilakukan  oleh  aktor  rasional  adalah  menyimpulkan kebijakan  mana  yang  ingin  ia  ambil,  dan  tentu  saja  aktor  rasional  akan  mengambil  sebuah keputusan  yang  paling  menguntungkan  bagi  negaranya  yaitu  keputusan  dengan  maksimal keuntungan  dan  minimal  kerugian.  Proses  dengan  segala  langkah  –  langkahnya  tersebutlah  yang dikatakan dengan „Pilihan Rasiolnal‟.
Berdasarkan penjelasan diatas, maka penelitian ini akan menjelaskan tentang alasan dibalik keputusan Arab Saudi, melihat aspek apa yang melatarbelakangi keputusan Arab Saudi tersebut dan membedah proses analisis kebijakan hingga ditetapkannya keputusan Arab Saudi untuk mendukung otoritas China atas kasus diskriminasi muslim Uighur di Xinjiang, China.
Berbeda  dengan  penelitian  tentang  isu  diskriminasi  muslim  Uighur  sebelumnya,  yang dilakukan oleh Jonathan Gery Boy pada tahun 2014 dengan judul “Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Perlakuan Diskriminatif Terhadap Etnis Minoritas (Studi Kasus : Etnis Muslim Uighur di China)”  (Boy,  2014).  Dimana  pada  penelitian  tersebut  Boy  membahas  dan  mengulas  tentang tinjauan  Hukum  Internasional  terhadap  kasus  diskriminasi  yang  terjadi  pada  etnis  minoritas khuhusnya  etnis  Uighur  di  Xinjiang, China, dan penelitian ini memiliki fokus pada pelanggaran  – pelanggaran  HAM  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  China  terhadap  etnis  Uighur.  Kemudian  juga terdapat  penelitian terdahulu  dengan judul “Analisis Yuridis atas Perlakuan Rasisme Berdasarkan International  Convention  on  The  Elimination  of  All  Forms  of  Racial  Discrimination  1965, Studi Kasus Diskriminasi Terhadap Etnis Uighur di China” yang dilakukan oleh James Senduk (Senduk, 2014). Pada penelitiannya, Senduk berfokus pada nilai  –  nilai  HAM  yang seharusnya di  dapatkan oleh setiap manusia dan yang seharusnya juga mendapat  perlindungan dari negara, termasuk etnis minoritas  Uighur.  Senduk  pada  penelitiannya  juga  menyampaikan  upaya  untuk  memperjuangkan hak – hak etnis minoritas Uighur yang mana dapat ditempuh dengan dua cara, yang pertama yaitu melalui World  Uighur  Congress, dan  yang  kedua  dengan  cara  memberikan  tekanan  kepada pemerintah China melalui aksi – aksi terror yang dapat dilakukan oleh beberapa aktor internasional.
Selanjutnya,  yang  menjadi  pembeda  antara  penelitian  sebelumnya  dengan  penelitian  ini adalah,  penelitian  terdahulu  mengangkat  tema  tentang  isu  „etnis  minoritas‟  dan  isu  „Hak  Asasi
Manusia‟,  dan  lebih  berfokus  pada  „hukum  pelanggaran  HAM‟  yang  dialami  oleh  etnis  Uighur. Sedangkan  penelitian  ini  mengangkat  tema  „agama  Islam‟,  yang  mana  menurut  penulis  dan  dari beberapa  sumber  yang  penulis  temukan,  diskriminasi  yang  terjadi  pada  masyarakat  Uighur  ini terjadi  karena  mereka  beragama  Islam  dan  berada  di  lautan  orang  Tionghoa.  Fokus  yang  dimiliki oleh  penelitian  ini  adalah  tentang  bagaimana  respon  suatu  negara  Islam  dan  apa  alasan  di  balik respon tersebut.

## China dan Isu Muslim Uighur
Pada  bagian  ini  penulis  akan  menjelaskan  secara  singkat  tentang  sejarah  terjadinya diskriminasi  muslim  Uighur  oleh  pemerintah  China,  bagaimana  respon  muslim  Uighur  atas perlakuan pemerintah China kepada mereka dan bagaimana respon dunia internasional serta respon negara  –  negara  Islam  terhadap  kasus  ini.  Pembahasan  pada  bagian  ini  akan  dibagi  ke  dalam  tiga sub  judul.  Sub  judul  pertama  akan  menjelaskan  tentang  China  dan  isu  muslim  Uighur,  sub  judul kedua  akan  menjelaskan  tentang  bagaimana  respon  dari  dunia  internasional  dan  negara  –  negera Islam khususnya Arab Saudi, dan sub judul ketiga akan menjelaskan tentang apa alasan Arab Saudi dibalik keputusannya yang memilih untuk berpihak kepada pemerintah China.
Seperti  yang  sudah  di  sebutkan  sebelumnya  pada  bagian  pendahuluan,  dimana  kelompok minoritas  muslim  Uighur  di  Xinjiang,  China  mengalami  diskriminasi  yang  dilakukan  oleh pemerintah China. Kilas balik pada tahun 2009 silam,  terjadi sebuah demonstrasi  besar  – besar di Xinjiang,  yang  di  lakukan  oleh  kelompok  etnis  minoritas  di  daerah  tersebut  yaitu  etnis  Uighur. Demonstrasi yang terus terjadi dari tahun 1990-an ini dipicu karena etnis Uighur mengklaim bahwa Xinjiang tersebut adalah negaranya dan mendeklarasikan kemerdekaannya dengan nama Turkestan Timur, namun hal ini di bantah oleh China. Menurut cacatan sejarah, etnis Uighur yang menetap di daratan  Barat  China,  tepatnya  di  provinsi  Xinjiang,  merupakan  bangsa  keturunan  klan  Turki, dengan  menyebut  daerah  tempat  mereka  menetap  itu  dengan  nama  Uighuristan  atau  Turkestan Timur, dan bukan bagian dari wilayah China (Sumeks.co, 2019). Sejarah juga menyebutkan bahwa, bangsa  Uighur  yang  merdeka  telah  menetap  di  Uighuristan  selama  lebih  dari  2000  tahun (Sumeks.co,  2019).  Etnis  Uighur  berani  menegaskan  bahwa  daerah  Uighuristan  itu  bukan  bagian dari daratan China, karena pada abad ke-20, melalui ekspedisi keilmuan dan arkeologis di wilayah Jalur Sutra, di Uighuristan ditemukan peninggalan – peninggalan kuno bangsa Uighur berupa candi –  candi,  reruntuhan  biara,  lukisan  dinding,  dan  barang  -  barang  lainnya,  juga  termasuk  buku  dan dokumen  (Sumeks.co,  2019).  Penjelajah  asal  Eropa,  Amerika  Serikat  dan  Jepang  percaya  bahwa barang - barang tersebut adalah peninggalan bangsa Uighur, dan bukan merupakan peninggalan dari sejarah China (Ariefyanto, 2012). Tetapi China tetap mengklaim bahwa daerah tersebut merupakan warisan dari sejarahnya, karena itulah daerah Xinjiang tidak dipisahkan dari China. Sehingga mulai dari  tahun  1884,  wilayah  tersebut  sudah  berada  dibawah  kendali  Beijing  dan  secara  resmi ditetapkan sebagai Provinsi yang disebut Xinjiang atau Perbatasan Baru (Saputra, 2019b).  Namun Uighur  mengatakan  bahwa  klaim  China  terhadap  wilayah  tersebut  tidak  berdasar,  dan  China dianggap  sengaja  menginterpretasikan  sejarah  dengan  salah,  hanya  demi  kepentingan  ekspansi wilayahnya saja.
Semenjak  daerah  tersebut  berada  dibawah  kendali  China,  pemerintah  China  mendorong etnis  Han  (kelompok  etnis  mayoritas  negara)  untuk  pindah  ke  wilayah  Xinjiang,  hingga  akhirnya populasi etnis Han ini menyaingi kelompok etnis Uighur sebagai salah satu kelompok etnis terbesar
di  Xinjiang.  Pindahnya  etnis  Han  ke  daerah  tersebut  menimbulkan  kecemburuan  dan  kebencian antar kelompok etnis, yang mana pemerintah China tampak lebih mengistimewakan kelompok etnis Han dibandingkan etnis muslim Uighur, sebagai salah satu contohnya pekerjaan – pekerjaan terbaik hanya bisa dimiliki oleh kelompok etnis Han saja, sehingga kelompok etnis Han memiliki dinamika ekonomi  yang  lebih  baik  daripada  bangsa  muslim  Uighur  (Utomo,  2018).  Bersamaan  dengan  hal tersebut, otoritas – otoritas China mulai menguasai wilayah Xinjiang, mulai banyak hal – hal yang diatur  oleh  pemerintah  China,  hingga  melarang  melakukan  kegiatan  tertentu  khususnya  dalam kegiatan  keagamaan.  Ajaran  agama  Islam  yang  sudah  dipeluk  oleh  orang  –  orang  Uighur  sejak tahun 934 (Ariefyanto, 2012), seketika kegiatan – kegiatan ibadah mereka dibatasi secara keras oleh pemerintah China. Mulai dari penutupan masjid – masjid yang sudah dibangun sejak lama, larangan berpuasa  untuk  setiap  pegawai  negeri  muslim  selama  bulan  suci  Ramadhan,  hingga  dilarangnya menjalankan  sholat  5  waktu  (BBC,  2018).  Terdapat  dua  alasan  yang  melatar-belakangi  segala macam  bentuk  pelarangan dan pembatasan tersebut,  yang pertama  yaitu karena perbedaan  agama, dimana bangsa Uighur adalah bangsa yang berideologi Islam yang berada di tengah – tengah bangsa penganut  ideologi  Komunis.  Yang  kedua  adalah  karena  etnis  Uighur  merupakan  etnis  minoritas yang  berada  ditengah  lautan  etnis  Han.  Menurut  Direktur  Institut  Islam  Global  Universitas Frankfrut,  Prof.  Dr.  Susanne  Schröter,  cara  barbarik  tersebut  merupakan  metode  yang  lazim digunakan Partai Komunis China untuk memaksa etnis minoritas untuk tunduk pada ideologi yang mereka anut (Ebbighausen, 2019).
Melihat  semua  batasan  dan  larangan  yang  diberikan  oleh  pemerintah  China  terhadap mereka,  etnis  Uighur  tidak  lantas  hanya  berdiam  diri.  Pada  tahun  1990-an,  warga  Uighur  mulai bersuara dan memprotes kesenjangan dan penindasan yang dilakukan oleh pemerintah dan otoritas China terhadap mereka (Saputra, 2019b). Bangsa Uighur menuntut hak dan perlakuan sama seperti yang di  dapatkan oleh kelompok etnis  lainnya di Xinjiang, mereka memprotes semua batasan dan larangan  beribadah  yang  diberikan  hanya  untuk  muslim  Uighur  saja.  Namun  aksi  demonstrasi bangsa  muslim  Uighur  dipandang  sinis  oleh  pemerintah  China  yang  berideologi  Komunis  ini. Mereka  mencurigai  aksi  protes  bangsa  muslim  Uighur  terhadap  otoritas  China  itu  sebagai  bentuk pembangkangan dan gerakan separatis. Di dukung oleh tragedi 9/11 di Amerika Serikat, pemerintah China  mendapat  celah  pembenaran  atas  tindakannya  terhadap  muslim  Uighur  yang  disebutnya sebagai  bagian  dari  aksi  perang  global  melawan  terorisme  (Saputra,  2019b).  Pemerintah  China menganggap  semua  larangan  dan  batasan  yang  mereka  berikan  untuk  muslim  Uighur  ini  adalah bentuk „pendidikan ulang‟ dengan tujuan agar muslim Uighur tidak melakukan pemberontakan dan agar  tidak  melahirkan  bibit  –  bibit  teroris.  Karena  sudah  mendapat  celah  pembenaran  atas tindakannnya  terhadap  muslim  Uighur,  China  menjadi  semakin  leluasa  untuk  terus  memberikan perlakukan yang bisa dikatakan tidak manusiawi terhadap muslim Uighur.

## Respon Dunia Internasional dan Arab Saudi
Isu  ketidakadilan  hingga  kekerasan  yang  dialami  oleh  bangsa  muslim  Uighur  ini  tercium sampai ke ranah internasional, sehingga turut mengundang perhatian dunia internasional untuk ikut mengomentari tindakan China atas etnis Uighur bahkan menjadi isu yang berulang kali dibicarakan di  kursi  PBB.  Respon  dunia  internasional  terhadap  isu  kemanusiaan  muslim  Uighur  di  China  ini lantas terbagi menjadi dua kubu, yaitu kubu pendukung etnis muslim Uighur dan kubu pendukung otoritas China. Ada sedikit kejanggalan pada respon dunia terhadap isu kemanusiaan di China ini, dimana negara – negara barat  yang penduduknya mayoritas beragama non muslim seperti Inggris,
Perancis, Jepang, Australia, Kanada, Selandia Baru dan 18 negara Eropa lainnya berada pada kubu yang  mendukung  bangsa  muslim  Uighur  dan  mengecam  perbuatan  China  atas  muslim  Uighur (Saputra,  2019a).  Bentuk  dukungan  yang  diberikan  oleh  negara  –  negara  barat  kepada  muslim Uighur ini berupa pengajuan surat pernyataan yang diajukan kepada Komisaris Tinggi PBB, dimana surat ini mendesak pemerintah China untuk menghentikan penahanan dan penindasan massal yang dilakukan  semena  –  mena  (Saputra,  2019a).  Menurut  laporan  New  York  Times,  surat  itu disampaikan pada hari Senin dan dirilis pada hari Rabu, 11 Juli 2019 (Saputra, 2019a). Sebaliknya, terdapat  banyak  negara  Islam  yang  penduduknya  mayoritas  beragama  Islam  malah  mendukung tindakan otoritas China, termasuk Arab Saudi (Ebbighausen, 2019). Dukungan yang diberikan oleh negara  –  negara  Islam  kepada  pemerintah  China  adalah,  pertama  dengan  tidak  ikut  berkomentar buruk tentang apa yang dilakukan oleh China kepada saudara – saudari muslim mereka di Xinjiang atau  dengan  kata  lain  negara  –  negara  Islam  ini  memilih  untuk  bungkam  atas  kasus  diskriminasi tersebut.  Kedua, negara  –  negara tersebut  juga menandatangani  surat dukungan untuk  China  yang dikirimkan untuk Dewan HAM PBB dan Komisioner Tinggi HAM PBB  (Raharjo, 2019).  Berikut adalah  beberapa  negara  yang  menandatangani  surat  dukungan  untuk  China  yang  mana mayoritasnya  adalah  negara  Islam  :  Aljazair,  Angola,  Bahrain,  Belarusia,  Bolivia,  Burkina  Faso, Burundi,  Kamboja,  Kamerun,  Kepulauan  Komoro,  Pakistan,  Kuba,  Republik  Demokrat  Kongo, Mesir,  Eritrea,  Gabon,  Kuwait,  Laos,  Myanmar,  Nigeria,  Korea  Utara,  Oman,  Pakistan,  Filipina, Qatar, Rusia, Arab Saudi, Somalia, Sudan Selatan, Sudan, Suriah, Tajikistan, Togo, Turkmenistan, Uni Emirat Arab, Venezuela, dan Zimbabwe (Raharjo, 2019).
Yang menarik dan menjadi sorotan pada penelitian ini adalah respon dari Arab Saudi. Arab Saudi yang mengaku bahwa negaranya adalah negara Islam yang menjadikan „Islam‟ sebagai suatu hal yang paling mendasar yang mempengaruhi kebijakan luar negerinya dan selalu memprioritaskan masalah  –  masalah  yang  berhubungan  dengan  Islam  khususnya  masalah  kelompok  minoritas muslim di dunia, malah melakukan tindakan yang bertolak belakang dengan apa sudah menjadi ciri khas dari negaranya pada kasus  diskriminasi Uighur ini. Arab Saudi  bungkam  dengan tak berikan komentar apapun tentang kasus tersebut seakan tak peduli. Arab Saudi pun menjadi salah satu dari 37 negara  yang menandatangani  surat  dukungan  untuk  China saat  kasus  tersebut  menyentuh  kursi PBB,  surat  tersebut  dikirimkan  untuk  Dewan  HAM  PBB  dan  Komisioner  Tinggi  HAM  PBB, Michelle  Bachelet  pada  Jum‟at,  12 Juli  2019  (Raharjo,  2019).  Arab  Saudi  dan  36  negara  lainnya setuju  dengan  pembelaan  pemerintah  China  yang  menyebutkan  bahwa  tindakan  yang  mereka lakukan pada muslim Uighur itu adalah sebagai „pusat pelatihan‟  yang membantu menghilangkan ekstrimisme dan memberi keterampilan baru, bahkan pada suatu kesempatan ketika ditanya tentang dukungan  Saudi,  Duta  Besar  Arab  Saudi  untuk  PBB  pun  menjawab  “Tidak  ada  yang  bisa  lebih peduli tentang status muslim dimana pun di dunia selain Arab Saudi. Apa yang kami katakan pada surat  itu  adalah  kami  mendukung  kebijakan  pembangunnan  China  yang  telah  mengangkat  orang keluar  dari  kemiskinan”  (Aryani,  2019),  begitu  kata  pembelaan  Duta  Besar  Arab  Saudi  untuk China.  Masih  seputar  dukungan  Arab  Saudi  untuk  China,  pada  suatu  kunjungan  kenegaraan  Arab Saudi  ke  Tiongkok,  putra  mahkota  Mohammed  bin  Salman  mengatakan  langsung  pada  presiden China  Xi  Jinping  bahwa  Arab  Saudi  menghormati  hak  –  hak  China  untuk  mengambil  tindakan kontraterorisme dan deekstrimisme untuk menjaga keamanan nasional negaranya.  Bahkan di suatu kesempatan  pada  tahun  2009,  ketika  pasukan  keamanan  China  mengalami  bentrok  dengan kelompok pengunjuk rasa Uighur, seorang juru bicara Kementrian Luar Negeri Arab Saudi sempat
menyalahkan kelompok muslim Uighur yang memberontak dengan menyebutkan “Seorang muslim yang baik harus menjadi warga negara yang baik, di China atau negara lain”.
Dari penjelasan diatas dan lengkap dengan sumber – sumber yang didapatkan oleh penulis, maka tampak jelas  bahwa Arab Saudi  peduli sama sekali dengan apa  yang terjadi  pada kelompok minoritas  muslim  Uighur,  padahal  sebelumnya  Arab  Saudi  selalu  hadir  dan  tak  jarang  menjadi negara terdepan yang memberi bantuan kemanusiaan pada kasus – kasus yang berbau Islam, seperti pada  perang  Yaman,  Arab  Saudi  menjadi  negara  yang  memberi  bantuan  terbesar  untuk  korban perang di Yaman, dan pada kasus diskriminasi kelompok minoritas muslim Rohingya di Myanmar pun  Arab  Saudi  rela  teken  kontrak  kerjasama  dengan  Amerika  Serikat  untuk  berikan  bantuan kepada kelompok minoritas Rohingya. Namun pada kasus diskriminasi kelompok minoritas muslim di Xinjiang, Arab Saudi tak berikan perlakuan yang sama.

## Alasan Dibalik Sikap Arab Saudi
Setiap sikap dan keputusan yang diambil pasti memiliki alasan, sama halnya seperti dibalik tindakan  dan  keputusan  yang  diambil  oleh  Arab  Saudi  untuk  mendukung  otoritas  China  ini,  pasti terdapat alasan yang kuat hingga Saudi sanggup mempertaruhkan nama baik negaranya dihadapan seluruh masyarakat internasional. Titik puncak „rasional‟ tidak pernah sama bagi tiap  – tiap aktor dalam  memandang  suatu  fenomena.  Pada  penelitian  ini  Arab  Saudi  yang  berperan  sebagai  aktor rasional dan sebagai sebuah negara yang berdaulat tentu memiliki suatu kepentingan nasional yang ingin  dicapai.  Seperti  yang  sudah  dijelaskan  sebelumnya  pada  bagian  kerangka  berpikir,  bahwa terdapat  beberapa  aspek  yang  melatarbelakangi  pertimbangan  rasionalitas  politik  suatu  negara dimana  aspek  ini  juga  akan  menjadi  kepentingan  nasional  negara  tersebut.  Penelitian  ini menemukan  bahwa  aspek  yang  mempengaruhi  sikap  dan  keputusan  Arab  Saudi  menjadi  berbeda dalam menanggapi kasus diskriminasi muslim Uighur adalah aspek Ekonomi.
Penulis  menemukan  beberapa  fakta  terkait  alasan  dibalik  sikap  Arab  Saudi  pada  kasus diskriminasi Uighur  yang seolah  –  olah tak sejalan  dengan apa  yang sudah Saudi  katakan tentang apa  yang  menjadi  fokus  negaranya,  yang  pertama  yaitu  Arab  Saudi  sudah  masuk  ke  dalam perangkap  yang  sudah  di  siapkan  oleh  China.  Perangkap  China  yang  dimaksud  adalah  seperti, China menyusun strategi untuk mendapatkan dukungan dari banyak negara khususnya negara Islam atas tindakannya terhadap muslim Uighur di Xinjiang. Dalam beberapa tahun terakhir, China telah melakukan  investasi  besar  –  besaran  kepada  negara  –  negara  di  Timur  Tengah,  Asia  dan  Afrika sebagai  bagian  dari  insiatif  kebijakan  luar  negeri  China  atau Belt  and  Road  Initiative  (BRI). Investasi  yang  diterima  oleh  negara  –  negara  di  wilayah  tersebut  termasuk  Arab  Saudi  mulai  dari infrastruktur  hingga  telekomunikasi.  Melalui  kebijakan  BRI  ini,  pemerintah  China  berhasil membuat  negara  –  negara  Islam  dan negara dengan penduduk mayoritas  Islam  bungkam  terhadap tindakan  yang  dilakukannya  di  Xinjiang  (Nashrullah,  2020).  Kedua,  para  pemimpin  Arab  Saudi tidak  berani  ambil  resiko  yang  dapat  menimbulkan  percikan  konflik  dengan  China,  karena  China merupakan mitra dagang terbesar Saudi. Baru – baru ini ada banyak kesepakatan yang dicapai oleh China  dan  Arab  Saudi,  hingga  menjadikan  China  sebagai  mitra  utama  Saudi  dalam  rancangan pembangunan Visi Arab Saudi pada tahun 2030 mendatang (Nashrullah, 2020). Ketiga, pada suatu kunjungan  kenegaraan  China  menarwarkan  Arab  Saudi  untuk  menandatangani  perjanjian  kerja sama  dalam  bidang  ekonomi  dengan  China  senilai  US$28  Miliar,  atau  setara  dengan  Rp.  389 Triliun (Navlakha, 2109). Tawaran ini tentu menjadi salah satu hal yang tak mungkin di lewat kan
oleh  Arab  Saudi,  dan  juga  menjadi  hal  yang  membuat  Arab  Saudi  semakin  bergantung  dengan China,  hingga  Saudi  harus  terus  mempertahankan  hubungan  baiknya  dengan  China.  Keempat, Saudi-China sudah terikat janji untuk membentuk usaha gabungan guna mengembangkan produksi petrokimia  kompleks  di  wilayah  tenggara  Provinsi  Liaoning,  China,  yang  bernilai  US$10  Miliar. Kemudian  otoritas  saham  Arab  Saudi  juga  menyatakan  bahwa  ada  penandatanganan  sebanyak  35 MoU tidak terikat senilai US$28 Miliar, terkait energi, pertambangan, transportasi dan perdagangan daring (Jazeera, 2019).
Dari  beberapa  temuan  diatas  jelas  bahwa  ekonomi  adalah  aspek  yang  mempengaruhi rasionalitas  Arab  Saudi  sebagai  aktor  rasional,  dan  ekonomi  pula  yang  menjadi  kepentingan nasional yang ingin dicapai Arab Saudi sebagai negara berdaulat. Namun sikap dan keputusan yang diambil  oleh  Arab  Saudi  ini  bukan  bentuk  keputusan  yang  spontan,  sebagai  aktor  rasional  Arab Saudi  sudah  lebih  dulu  melalui  proses  analisis  kebijakan  dengan  mempertimbangkan  dan mengkalkulasikan  keuntungan  dan  kerugian  yang  akan  ia  dapatkan  dari  masing  –  masing  opsi keputusan yang akan diambil. Disini yang menjadi pilihan keputusan yang akan diambil oleh Arab Saudi adalah pertama memilih untuk mendukung muslim Uighur, kedua memilih untuk mendukung pemerintah China. Masing – masing dari opsi tersebut tentu saja memiliki keuntungan dan kerugian tersendiri,  dimana  pada  akhirnya  keputusan  yang  dipilih  oleh  Saudi  sebagai  aktor  rasional  adalah keputusan dengan maksimal keuntungan dan minimal kerugian.
Berikut adalah tabel Pilihan Rasional yang dihadapkan kepada Arab Saudi sebagai seorang aktor rasional untuk menanggapi isu kemanusiaan di Xinjiang, China :

## Tabel 1.  Tabel Pilihan Rasional
Kebijakan Alternatif Konsiderasi Rasional Kesimpulan Keuntungan Kerugian Mendukung muslim Uighur -. Arab Saudi akan mendapat  respect  dari masyarakat  dunia  karena memiliki  sifat  loyalitas tinggi dan dianggap sangat peduli dengan
saudara sesama muslim -. Arab Saudi akan menjadi contoh atau panutan bagi negara Islam lainnya -. Hubungan diplomatik
dengan China akan rusak
-.  Akan  merusak  kerjasama di  berbagai  bidang  antara Arab  Saudi  dan  China. Seperti pada bidang ekonomi  khususnya  ekspor- impor minyak mentah dengan  China,  Arab  Saudi akan  mengalami  kerugian sebesar  US$29,1  M  dalam jangka 1 tahun (OEC, 2017).
-. Bisa saja mendapat ancaman  dari  China,  karena Arab  Saudi  dianggap  ikut campur -.  Arab  Saudi  kehilangan Alternatif pertama tidak rasional  karena memiliki banyak
kerugian.
mitra dagang terbesar Mendukung ororitas China -.  Hubungan  diplomatik dengan China terjaga dengan baik -. Kerjasama dalam berbagai bidang terjaga -. Ada kemungkinan untuk meningkatkan kerjasama  antar  kedua negara -. Akan mendapat kepercayaan  dari  pihak China -. Arab Saudi akan mendapat  sanksi  sosial  dari masyarakat internasional, karena dianggap mengkhianati saudara sesama muslim Alternatif  kedua adalah  alternatif yang rasional karena  memiliki banyak keuntungan bagi Arab  Saudi,  dan memiliki kerugian yang sedikit.
Dapat dilihat pada tabel diatas, bahwa terdapat 2 opsi yang dihadapkan kepada Arab Saudi sebagai  aktor  rasional.  Yang mana opsi pertama  yaitu opsi untuk  mendukung Muslim Uighur dan opsi  yang  kedua  adalah  opsi  untuk  mendukung  otoritas  China.  Seperti  yang  sudah  dijelaskan sebelumnya  pada  bagian  „Kerangka  Berpikir‟,  seorang  aktor  rasional  dalam  mengambil  sebuah keputusan  atau  kebijakan  harus  mempertimbangkan costs dan benefits nya,  agar  keputusan  atau kebijakan tersebut dapat menghasilkan lebih banyak keuntungan dari pada kerugian bagi aktornya.
Dalam  kasus  ini,  jika  Arab  Saudi  sebagai  aktor  rasional  memilih  untuk  mengambil  opsi pertama yaitu mendukung Muslim Uighur, maka Arab Saudi hanya akan memperoleh 2 keuntungan atau benefits saja, dan yang mana keuntungan itu hanya sebatas „kata apresiasi dan panutan‟ saja, namun  tidak  akan  berdampak  secara  significant  bagi  Arab  Saudi.  Selanjutnya,  jika  Arab  Saudi memutuskan  untuk  memilih  opsi  pertama,  maka  Saudi  akan  mendapat  lebih  banyak  kerugian  dari pada  keuntungannya.  Dampak  dari  kerugian  yang  didapatkan  oleh  Arab  Saudi  jika  memilih  opsi pertama ini, akan dirasakan secara significant oleh Arab Saudi. Seperti halnya pemutusan kerjasama ekonomi antara Saudi dan China, yang akan sangat merugikan bagi Saudi karena sedikit banyaknya akan berdampak buruk kepada keadaan ekonomi internal negaranya.
Selanjutnya,  jika  pada  kasus  ini  Arab  Saudi  sebagai  aktor  rasional  memutuskan  untuk memilih  opsi  kedua,  yaitu  mendukung  otoritas  China,  maka  Saudi  akan  mendapatkan  banyak keuntungan  yang  mana  akan  berdampak  secara  significant  bagi  negaranya,  dalam  kata  lain keuntungan yang akan didapatkan Saudi ini bisa langsung dirasakan manfaatnya dalam bentuk yang „nyata‟. Seperti misalnya, jika Saudi mendapat kepercayaan dari pemerintah China, otomatis China akan  cenderung  lebih  sering  memberi  tawaran  kepada  Saudi  untuk  melakukan  kerjasama  dalam bidang  apa  saja,  yang  mana  hal  ini  tentu  saja  akan  sangat  menguntungkan  bagi  Arab  Saudi,  dan keuntungan  tersebut  dapat  dirasakan  secara  nyata,  atau  tidak  hanya  sebatas  bentuk  kata  apresiasi. Selain itu pula, kerugian yang di dapat oleh Arab Saudi jika memilih opsi kedua, cenderung lebih sedikit dibandingkan opsi yang pertama. Lagi pula, kerugian yang akan di dapat oleh Saudi hanya berupa sanksi sosial yang mana akan hilang seiring berjalannya waktu, dan nama Arab Saudi yang menjadi  buruk  karena  tidak  mendukung  Muslim  Uighur  akan  segera  membaik  seiring  dengan
memudarnya  isu  tersebut.  Pengembalian  nama  baik  suatu  negara  dapat  ditebus  dengan  beberapa cara nantinya jika isu yang bersangkutan tidak lagi tercium sampai ke ranah internasional.
Dari kedua penjelasan pengambilan opsi diatas, dapat disimpulkan bahwa opsi yang paling rasional  menurut  Arab  Saudi  adalah  opsi  kedua,  yaitu  mendukung  otoritas  China.  Titik  puncak „rasionalitas‟  disini  dipandang  dari  kaca  mata  Arab  Saudi  yang  berperan  sebagai  aktor  rasional, bukan  dari  sudut  pandang  atau  kaca  mata  aktor  lainnya.  Opsi  kedua  menjadi  opsi  yang  paling rasional, karena opsi tersebut mengandung lebih banyak keuntungan atau benefits dan mengandung lebih  sedikit  kerugian  atau costs dibandingkan  dengan  opsi  yang  lainnya . Dimana,  hal  ini  dapat diselaraskan  dengan  makna  dari  Teori  Pilihan  Rasional,  yang  mana  pengambilan  suatu  keputusan atau  kebijakan  itu  harus  memaksimalkan  keuntungan  dan  meminimalkan  kerugian.  Seperti  yang sudah disebutkan diatas, bahwa titik puncak „rasionalitas‟ itu berbeda pada tiap – tiap aktor, maka dalam  kasus  ini  yang  menjadi  tolak  ukurnya  adalah  Arab  Saudi  sebagai  aktor  rasional.  Walaupun opsi kedua tersebut  terlihat  sangat  apatis dan egois  jika di  lihat  dari sudut  pandang  yang berbeda, namun opsi tersebut tetap menjadi opsi yang paling menguntungkan bagi sang aktor rasional yaitu Arab Saudi.

## Simpulan
Dari  analisis  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  sebagai  sebuah  negara  berdaulat,  setiap negara  termasuk  Arab  Saudi  memiliki  pilihan  -  pilihan  rasional  yang  menjadi  prioritas  dalam mencapai kepentingan nasionalnya. Jika dalam kasus – kasus sebelumnya Arab Saudi cukup peduli pada  masalah  diskriminasi  kelompok  minoritas  muslim  dan  bahkan  memberikan  bantuan kemanusiaan pada setiap kasus yang melibatkan golongan muslim, namun dalam kasus diskriminasi muslim  Uighur  Arab  Saudi  berikan  respon  yang  berbanding  terbalik,  dimana  Saudi  memutuskan untuk  mendukung  otoritas  China.  Sikap  Arab  Saudi  pada  kasus  diskriminasi  kelompok  minoritas Uighur  menunjukkan  bahwa  kepentingan  ekonomi  menjadi  pilihan  yang  lebih  rasional  ketimbang masalah  kemanusian  dan  solidaritas  muslim.  Keputusan  ini  menjadi  pilihan  yang  paling  rasional bagi Saudi, karena opsi untuk mendukung China memberikan banyak keuntungan bagi Saudi, dan kerugian yang akan didapatkan oleh Saudipun tak seberapa. Beberepa keuntungan yang di dapatkan oleh Arab Saudi dalam sektor ekonomi adalah ; China yang menjadi mitra utama Arab Saudi dalam rancangan pembangunan Visi Arab Saudi di tahun 2030 yang akan datang ; Saudi-China yang teken kerjasama ekonomi senilai US$ 28 miliar pada suatu kunjungan kenegaraan Arab Saudi ke China ; serta kucuran dana investasi yang berlimpah dari pihak pemerintah China untuk Arab Saudi. Demi mencapai kepentingan ekonomi tersebut, pada akhirnya pemerintah Arab Saudi memberikan suara dan dukungan politiknya kepada pemerintah China. Salah satu bentuk dukungan Arab Saudi untuk pemerintah  China  adalah  dengan  bungkam  dan  tidak  ikut  berkomentar,  apa  lagi  memberikan bantuan kepada muslim Uighur yang tertindas. Dukungan tersebut kemudian dipertegas dengan ikut sertanya  Arab  Saudi  dalam  penandatanganan  surat  dukungan  untuk  pemerintah  China  bersama dengan 36 negara lainnya, yang mana surat itu diserahkan kepada Dewan HAM PBB dan Komisaris Tinggi  HAM  PBB.  Tak  mudah  bagi  Arab  Saudi  untuk  memilih  satu  diantara  dua  hal  yang  sama penting baginya, ketika dihadapkan dengan dua pilihan untuk memilih antara saudara seiman atau negaranya. Namun, pada kasus ini Arab Saudi berperan sebagai seorang aktor rasional, dimana sang aktor  rasional  akan  cenderung  memilih  satu  diantara  beberapa  opsi  kebijakan  yang  akan  sangat menguntungkan  bagi  negaranya.  Selanjutnya,  karena  penelitian  dengan  judul  „Alasan  Pemerintah Arab  Saudi  Mendukung  China  dalam  Kasus  Diskriminasi  Muslim  Uighur‟  ini  terbatas  dari  segi
jangkauannya dengan hanya membahas dan berfokus pada bidang ekonomi saja, maka penelitian ini dapat disempurnakan oleh penelitian selanjutnya dengan membahas dan berfokus pada beberapa hal yang  belum  dijelaskan  lebih  dalam  pada  penelitian  ini  seperti  bidang  politik  dan  lain  sebagainya, agar penelitian terkait judul ini dapat menjadi penelitian yang lebih kompleks.

## Daftar Pustaka
Ariefyanto, M. (2012). Siapakah Bangsa
Uighur?
Republika.Co.Id . https://www.republika.co.id/berita/m0zcbk/siapakah-bangsa-uighur
Aryani,  G.  (2019).  Arab  Saudi  Jelaskan  Surat  Dukungannya  pada  Kebijakan  China  di  Xinjiang.
Antaranews.Com . https://www.antaranews.com/berita/966190/arab-saudi-jelaskan-surat- dukungannya-pada-kebijakan-china-di-xinjiang
BBC.  (2018).  Mengapa  Terus  Terjadi  Ketegangan  Antara  Pemerintah  China  dan  Suku  Uighur.
BBC.Com . https://www.bbc.com/indonesia/dunia-46601641
Boy,  J.  (2014). Tinjauan  Hukum  Internasional  Terhadap  Perlakuan  Diskriminatif  Terhadap  Etnis Minoritas (Studi Kasus : Etnis Muslim Uighur di China) . Universitas Sumatera Utara.
Ebbighausen, R. (2019). Kenapa Negara Muslim Bungkam Terhadap China Soal Uighur . Dw.Com. https://www.dw.com/id/kenapa-negara-muslim-bungkam-terhadap-cina-soal-uighur/a-
51528889
Garjito.  (2020). Arab  Saudi  Kucurkan  Dana  Rp.  7  Triliun  untuk  Membantu  Yaman .  Suara.Com. https://www.suara.com/news/2020/06/03/220235/arab-saudi-kucurkan-dana-rp-7-triliun-untuk- membantu-yaman?page=all
Jatmika, S & Nabilaazka, C. (2020). Why Aceh-Indonesia Conflict Resolution Can‟t be Copy-Paste in Bangsamoro-Philippines Issues? Jurnal Ilmu Hubungan Internasional , 7–8.
Jazeera,  A.  (2019).  Menjijikan :  Putra  Mahkota  Saudi  Bela  Upaya  China  “Perangi  Terorisme”  di
Xinjiang. Matamatapolitik.Com .  https://www.matamatapolitik.com/news-x-mohammed-bin- salman-bela-upaya-china-perangi-terorisme-di-xinjiang/
Nashrullah,  N.  (2020).  Peneliti  Barat  Ungkap  Mengapa  Negara  Islam  Diam  Soal  Uighur.
Republika.Co.Id . https://republika.co.id/berita/qdo2eb320/peneliti-barat-ungkap-mengapa- negara-islam-diam-soal-uighur
Navlakha,  M.  (2109). Belasan  Negara  Islam  Membela  Tiongkok  di  PBB  Soal  Diskriminasi
Terhadap  Etnis  Uighur .  Vice.Com.  https://www.vice.com/id/article/neaxyw/belasan-negara- islam-membela-tiongkok-di-pbb-soal-diskriminasi-terhadap-etnis-uighur
Nursalikah,  A.  (2020).  Arab  Saudi-AS  Teken  Kesepakatan  Bantuan  Muslim  Rohingya.
Republika.Co . https://www.republika.co.id/berita/qjrsxe366/arabsaudias-teken-kesepakatan- bantuanmuslimrohingya
OEC. (2017). The Best Way to Explore Trade Data . https://oec.world
Raharjo,  B.  (2019).  Mengapa  Saudi  dan  Negara  Muslim  Dukung  Cina  Soal  Uighur?
NasionalRepublika.Co.Id . https://nasional.republika.co.id/berita/purg9k415/mengapa-saudi- dan-negara-muslim-dukung-cina-soal-uighur
Reuters.  (2012). Saudi  Arabia  Gives  $50  Million  Aid  to  Myanmar  Muslim .  Reuters. https://www.reuters.com/article/us-saudi-myanmar-muslims-idUSBRE87B06V20120812 Rosidin.  (2020).  Analisis  Teori  Pilihan  Rasional  Terhadap  Transformasi  Madrasah.
MediaNeliti.Com . https://media.neliti.com/media/publications/147175-ID-analisis-teori- pilihan-rasional-terhadap.pdf
Saputra,  E.  (2019a).  22  Negara  Minta  China  Hentikan  Penahanan  Uighur  di  Xinjiang.
Dunia.Tempo.Co . https://dunia.tempo.co/read/1223662/22-negara-minta-cina-hentikan- penahanan-uighur-di-xinjiang/full&view=ok
Saputra,  E.  (2019b).  Sejarah  Kekerasan  Terhadap  Etnis  Uighur  di  Xinjiang. Dunia.Tempo.Co . https://dunia.tempo.co/read/1287193/sejarah-kekerasan-terhadap-etnis-uighur-di- xinjiang/full&view=ok
Senduk, J. (2014). Analisis Yuridis Atas Perlakuan Rasisme Berdasarkan International Convention On The Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965 (Studi Kasus : Diskriminasi Rasial Terhadap Etnis Uighur di China) . Universitas Hassanudin.
Sumeks.co. (2019). Siapakah Sebenarnya Bangsa Uighur? Sumeks.Co.
Utomo,  H.  (2018).  Siapa  Sebenarnya  Etnis  Uighur  dan  Mengapa  Berkonflik  Dengan  China?
Liputan 6.Com . https://www.liputan6.com/global/read/3841920/siapa-sebenarnya-etnis-uighur- dan-mengapa-berkonflik-dengan-china
Warsito, T. (2017). Rasionalitas Politik . Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Wijaya,  P.  (2017). Arab  Saudi  Kutuk  Kekerasan  Terhadap  Muslim  Rohingya .  Merdeka.Com. https://www.merdeka.com/dunia/arab-saudi-kutuk-kekerasan-terhadap-muslim-rohingya.html