INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi, 7 (1), 79-100 e-ISSN/p-ISSN: 2615-7977/2477-118X DOI: 10.32697/integritas.v7i1.731 ©Komisi Pemberantasan Korupsi

## Efektifitas Masyarakat Sipil di Kenagarian Kab. Lima Puluh Kota dalam Mewujudkan Pemilihan Umum Demokratis

## Wendra Yunaldi, Jasman Nazar, Yenny Fitri Z, Irwan
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
wendrayunaldi.78@gmail.com, jasman.ucox91@gmail.com, yennyfitri54@gmail.com, irwanrajobasa@gmail.com

## Abstract
This study aims to seek function, involvement and role of civil society in Kenagarian Situjuah Batua and Sarilamak regarding general elections which none-money politics based on traditional values. Civil society groups along with KPK play important role in creating democratic elections free of money politics. Through a phenomenological approach with inductive analysis, revealed that civil society in Situjuah Batua village that is homogeneous and consistent with local wisdom is more effective in democratic elections campaign than civil society in Sarilamak with heterogeneous society. Referring to these findings, a cultural approach seems more effective in creating anti-corruption groups at grassroots level.

## Keywords: Civil Society, Kenagarian, Democratic Elections

## Abstrak
Kekuatan masyarakat sipil di Nagari Situjuah Batua dan Sarilamak dengan nilai-nilai kultural yang mewarnai tatanan sosial masyarakat di kedua kenagarian tersebut, yang muncul dengan perbedaan karakter dalam menyikapi pemilu demokratis dan masalah politik uang, hal tidak lebih disebabkan karena faktor eksternal yang mempengaruhi perkembangan nilai-nilai adat. Penelitian ini bertujuan menjawab fungsi, keterlibatan dan peran masyarakat sipil di nagari Situjuah Batua dan Sarilamak terkai dengan pemilihan umum yang bebas dari politik uang berdasarkan nilai-nilai adat (local wisdom). Kelompok masyarakat sipil bersama-sama dengan KPK berperan penting menciptakan pemilu demokratis dan bebas politik uang. Melalui pendekatan fenomenologis dengan analisis induktif, terungkap bahwa masyarakat sipil di kenagarian Situjuah Batua yang homogen dan konsisten dengan adat lebih efektif mengkampanyekan pemilu menolak politik uang. Berbeda dengan masyarakat sipil di kenagarian Sarilamak dengan masyarakat yang heterogen. Mengacu kepada kedua pengalaman ini, pendekatan kultural berbasis nilai-nilai adat dan kelembagaan adat yang aktif, ternyata lebih efektif menciptakan kelompok anti korupsi pada level masyarakat bawah. Melalui hasil penelitian ini diharapkan KPK dapat menggunakan pendekatan kultural orisinil dalam menyikapi perkembangan korupsi pada level nasional.
Kata Kunci: Masyarakat Sipil, Kenagarian, Pemilu Demokratis

## Pendahuluan
Latar Belakang
Korupsi adalah aktivitas yang
merugikan negara dan warga negara.
Studi MacMullen (1988) menyebut korupsi sebagai faktor utama keruntuhan dari Kekaisaran Romawi. Korupsi menjadi penyakit yang sistemik, baik dalam level lokal, nasional maupun global yang mampu menyerang lini penting suatu negara.
Pemilu sebagai prosedur demokrasi yang konstitusional untuk menciptakan politik demokratis, yang terjadi adalah kebalikannya. Paska reformasi 1999, akselerasi partai politik berjalan dengan cara-cara yang “tidak halal” untuk mendapatkan dukungan suara.
Penelitiannya tentang Ancaman
Demokrasi Rente Terhadap Demokrasi Berkedaulatan Rakyat, Wendra Yunaldi (2018), berkesimpulan bahwa “demokrasi Indonesia telah berada dalam ambang ancaman terbesar kekuasaan rente, yang melibatkan para pengusaha dan ekonomi menggunakan alat kekuasaan untuk mendapatkan lisensi dan peluang monopoli”. Demokrasi melalui pemilu menjadi ajang kompetisi elit politik dengan pengusaha, baik dalam bentuk pembiayaan politik maupun kontrak politik lainnya sebagai garansi meraih kemenangan dan keuntungan ekonomi.
Menguatnya demokrasi rente, lebih lanjut ditulis Wendra Yunaldi “ elah menjerat berbagai elemen demokrasi, sehingga menjadi ancaman bagi demokrasi otentik”. Di sinilah kemudian cikal bakal semakin maraknya perilaku korupsi di kalangan elit politik, baik di legislatif maupun eksekutif, mulai dari pusat sampai ke pemerintah desa-desa di seluruh wilayah Indonesia.
Media Indonesia dalam berita berjudul “KPK Ingatkan Pilkada Harus Bersih dari Suap dan Gratifikasi” menulis:
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memberikan peringatan kepada KPU, Bawaslu serta partai politik agar tidak melanggar
kaidah-kaidah pemberantasan korupsi dalam pesta demokrasi rakyat di daerah. Setelah pendaftaran peserta berakhir dan berlanjut dengan pemeriksaan kesehatan, para kontestan akan menjalani kampanye mulai 26 September hingga 5 Desember atau 71 hari. Perbuatan korupsi dengan bentuk dan jenisnya tidak kurang 7 bentuk dan 30 jenis tindak pidana korupsi, adalah kaidah-kaidah yang tidak boleh dilakukan oleh penyelenggara maupun peserta pemilu.
Peringatan yang disampaikan Ketua KPK, Firli Bahuri tersebut berkorelasi dengan potensi politik rente yang ditulis Wendra Yunaldi di atas. Sekalipun pemilu dan pilkada merupakan sarana inti demokrasi, dalam prosesnya tidak jarang bertolak belakang dengan demokrasi. Menurut Lidya Suryani Widayati (2019):
Akibat dari politik uang adalah “suksesnya” para pelaku menularkan kebiasaan buruk tersebut sehingga mewabah di masyarakat. Bahkan terdapat anggota masyarakat yang tidak mau memberikan suaranya jika mereka tidak diberi uang atau bantuan lainnya. Sebagaimana yang pernah dialami Andi Yuliani Paris yang sering “dipalak” konstituennya sehingga Andi pun mengaku heran dengan perilaku masyarakat yang dianggapnya “matre” tersebut.
Efektifitas Masyarakat Sipil di Kenagarian Kab. Lima Puluh Kota dalam Mewujudkan Pemilihan Umum Demokratis
Pemilu maupun pilkada bertujuan mewujudkan tatanan negara demokratis dengan terpilihnya orang-orang baik dan berkualitas mewakili aspirasi politik masyarakat. Di sinilah titik temunya dengan gagasan pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat. Menurut Nur Hidayat Sardini (2020), pemilihan umum merupakan proses pemilihan pemimpin bangsa dan wujud kedaulatan rakyat.
Konsep demokrasi berasal dari kata demos yang berarti rakyat dan cratia artinya pemerintahan (Graham TT Molitor, George Thomas Kurian and Graham, 1996) demokrasi berarti
pemerintahan oleh atau dari rakyat. Menurut Robert A. Dahl (1985), dalam kerangka sovereignty (paham kedaulatan), demokrasi dimaksudkan sebagai “pemerintah itu sama sekali terlepas dari pengaruh kekuasaan raja atau kekuasaan para bangsawan”. Sidney Hook (1975), dalam Encyclopedia Americana menulis demokrasi sebagai “bentuk pemerintahan di mana
keputusan-keputusan pemerintah yang penting atau kebijakan dibalik keputusan ini secara langsung maupun tidak langsung didasarkan kepada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa”, kekuasaan yang dimiliki rakyat tanpa adanya batasan-batasan yang menghambat berlangsungnya realisasi terhadap kedaulatan dan contract antara rakyat dengan penguasa.
Dukungan politik dalam persfektif demokrasi dilaksanakan dengan pemilu. Pemilihan umum di Indonesia telah berlangsung sejak tahun 1955, dilaksanakan dengan semangat kejujuran,
keterbukaan, keadilan, bebas dan rahasia. Menurut Huntington, jika demokrasi
hanya dipahami pada aspek pemerintahan dan kekuasaan abstrak, maka ia akan terbatas, demokrasi memiliki aspek yang luas yang berkepentingan dengan
kehidupan rakyat itu sendiri. (Samuel P. Huntington, 1990).
Dinamika pemilu pada kelompok masyarakat sipil pada dua kenagarian di Kabupaten Lima Puluh Kota, Nagari Situjuah Batua dan Nagari Sarilamak, dengan kesadaran kultural adat Minangkabau. Baik dalam pemilihan kepala daerah, pemilihan wali nagari dan terakhir pada tahun 2019 pemilu legislatif dan eksekutif, kelompok masyarakat sipil dengan kekuatan nilai-nilai kulturalnya dan elit politik masyarakat adat, memberikan respon yang berbeda
terhadap politik uang.
Adanya perbedaan inilah yang menjadi dasar untuk menjawab tiga persoalan pokok masyarakat sipil dalam pemilihan umum yang bebas dari politik uang: a) bagaimanakah fungsi masyarakat sipil di kenagarian Kab. Lima Puluh Kota menciptakan suasana pemilihan umum yang demokratis?, b) bagaimanakah keterlibatan masyarakat sipil di kenagarian Kab. Lima Puluh Kota mendorong pemilihan umum yang demokratis?, dan c) bagaimanakah dampak pelaksanaan pemilihan umum demokratis terhadap masyarakat sipil ?
Berdasarkan permasalahan di atas, adapun tujuan penelitian ini berusaha menjawab fungsi, keterlibatan dan peran masyarakat sipil di kedua kenagarian tersebut mencegah praktek politik uang.
Secara keseluruhan,
urgensi penelitian adalah menemukan suatu exposition keberadaan nilai yang hidup dan diyakini sebagai pengontrol dan menjadi political behaviour terciptanya pemilu yang demokratis dan terbebas dari politik uang. Relasi antara kelompok masyarakat sipil dengan nilai kebudayaan yang dianut sebagai pandangan hidup memperkuat dan sekaligus menekankan pentingnya pengaruh masyarakat sipil dalam pemilu.
Beberapa buku maupun jurnal tentang masyarakat sipil, pemilihan umum dan demokrasi penting untuk diungkap agar tidak terjadi plagiasi ataupun pengulangan terhadap penelitian yang telah dilakukan, sehingga, orisinilitas dan keaslian dari penelitian dapat dibuktikan.
Penelitian Khoirunnisa Agustyati, Veri Junaidi, dan Ibrohim tahun 2015 dengan judul Potret Partisipasi Organisasi Masyarakat Sipil Dalam Pemantauan Pemilu 1999-2014. Penelitian ini memfokuskan kepada peranan para pemantau dalam kegiatan pemilihan umum semenjak tahun 1999-2014 atau dapat disebut dalam masa periode reformasi. Pembentukkan kemitraan menjadi inti dari gerakan pemantauan pemilihan umum. Kemudian penelitian berjudul Demokrasi dan Masyaraka Sipil Di Dunia Ketiga, Gerakan Politik Baru Kaum Terpinggir, yang ditulis oleh Jeff Haynes. Dalam buku ini dijelaskan
mengenai peranan kelompok sipil dalam mendorong partisipasi massa yang rentan karena keterpinggirkan politik, ekonomis, kultural serta keterpencilan akibat diskriminasi gender, kelas dan aliran. Dengan pelibatan massa itu peran masyarakat sipil sangat menentukan sekali untuk memberikan sumbangan berbobot untuk penumbuhan kehidupan demokrasi.
Penelitian tentang Apa dan Bagai mana Indeks Masyarakat Sipil : Sebuah
Panduan Praktis Memahami Indeks Masyarakat Sipil (IMS), ditulis Ronny Malelak tahun 2014. Buku ini di susun oleh
YAPPIKA untuk membentuk
pemahaman terhadap apa yang dimaksud masyarakat sipil.

## Kerangka Teori
1. Demokrasi
Konsep demokrasi, secara teoritis menurut menurut Cora Elly Noviati
(2013) sebuah kekuasaan dari rakyat. Dengan pemahaman seperti itu, rakyat akan bertindak yang menguntungkan dan melindungi hak-haknya. Agar bisa terlaksana, diperlukan berbagai peraturan guna mendukung dan melandasi pijakan dalam kehidupan bernegara sehingga hak-hak rakyat terjamin.
Kekuasaan yang berasal dari rakyat secara demokratis dilakukan melalui pemilu. Hasil konfrensi di Bangkok tanggal 15-19 Februari 1965, International Commission of Jurist menentukan adanya 6 (enam) syarat negara demokrasi atau Representative Government yaitu : 1. Adanya proteksi konstitusional 2. Adanya kekuasaan peradilan yang bebas dan tidak memihak 3. Adanya pemilihan umum yang bebas 4.
Adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat dan berserikat 5. Adanya pendidikan civics (Sri Soemantri, 1984).
Prasyarat pemilu yang bebas tidak saja dari tekanan kekuasaan politik, juga bebas dari segala bentuk intervensi material yang mempengaruhi pikiran dan sikap masyarakat. Pemilihan dengan cara memberi uang dan bentuk-bentuk logistik lainnya yang dapat membatasi kesadaran politik masyarakat. Oleh karena itu, pemilu bebas dibuktikan dengan tidak adanya pengaruh yang dapat membatasi pelaksanaan hak masyarakat.
2. Masyarakat Sipil Masyarakat yang bebas, independen
dan hidup dengan pola keswadayaan, merupakan kelompok sosial yang berkesadaran sebagai manusia merdeka, berdaulat dihadapan kekuasaan negara dan kekuasaan yang intimidatif. Konsep masyarakat sipil atau civil society berada di luar arena keluarga, pasar dan negara, di mana orang-orang berkelompok menyatukan kepentingan bersama (Ronny Malelak, 2014). Menurut Mustari Pide, fungsi utama masyarakat sipil sebagai
gerakan bersama-sama memperjuangkan kepentingan daerahnya, bukan hanya kepentingan civil society-nya saja, mereka harus duduk bersama dan berdialog atau berdiskusi bahkan dengan perorangan (tokoh non formal) agar diperhitungkan oleh pemerintah dan kekuatan politik yang ada di daerah tersebut. (Sri Soemantri, 1984).
Kedua konsep ini menjadi urgen ketika peran partai politik semakin mengakar dalam masa-masa pemilu melakukan aktifitas politik. Perebutan pengaruh di masa
kampanye, kadang-kadang sampai kepada munculnya friksi dan konflik kepentingan di tengah-tengah masyarakat. Dalam kondisi ini, kehadiran masyarakat sipil menjadi penting sebagai penyeimbang dan sekaligus pendorong masyarakat non partisan untuk mencipta kan dinamika politik demokratis.
Kelompok masyarakat sipil khusus nya di daerah penelitian, penerapan nilai adat Minangkabau, baik secara personal maupun institusional, berpengaruh signifikant melengkapi akselerasi pergera kan demokrasi menolak politik uang.

## Metode Penelitian
Penelitian ini bersifat kualitatif
dengan perspektif fenomenologi. Studi fenomenologi merujuk kepada sudut pandang yang fokus dengan pengalaman individu serta interpretasi terhadap kenyataan yang muncul ke permukaan. Femonenologi juga dimaknai suatu metode untuk mencari makna-makna psikologis yang membentuk persepsi melalui investigas seperti yang dialami partisipan.
Menurut Abdul Mujib (2015), ada dua karakteristik dalam pendekatan fenome nologi, pertama, pendekatan memahami sikap orang lain dalam perspektif netralitas. Kedua, dalam situasi ini, peneliti menggunakan preferensi orang
bersangkutan untuk merekonstruksi pengalaman orang mempengaruhi perilaku masyarakat sipil di Kenagarian Situjuah Batua dan Kenagarian Sarilamak mencegah politik uang dalam pemilu.
Terkait dengan penelitian tentang efektifitas masyarakat sipil di kenagarian Kab. Lima Puluh Kota dalam mewujudkan pemilihan umum demokratis, peneliti berusaha memahami perilaku politik masyarakat sipil di kedua kenagarian ini dengan tetap menjaga netralitas dari persepsi dan perilaku masyarakat terhadap kondisi politik yang dialami langsung oleh masyarakat. Pada kondisi ini, peneliti menanggalkan dirinya sendiri (epoche) dan mempersepsi dari pengalaman orang lain. Dalam menggali data juga digunakan disiplin ilmu-ilmu sosial lainnya, sehingga amatan peneliti terhadap objek penelitian benar-benar bersifat objektif serta sesuai dengan pengalaman responden sendiri. Melalui analisis induktif, reduksi atas problem dan fenomena yang terjadi akan mengerucut kepada inti dan tema pokok penelitian, sampai pada akhirnya, antara data yang tersedia dengan cara
pengumpulannya dapat dipertanggung jawabkan.

## Pembahasan
1. Fungsi Masyarakat Sipil di Kenagarian Situjuah Batua dan Sarilamak Kab. Lima Puluh Kota Karakteristik peserta Focus Group Discution (FGD) di Kenagarian Situjuah Batua berasal dari tingkatan pendidikan sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas dan perguruan tinggi. Dari keseluruhan peserta FGD hanya 24 % yang tingkat pendidikannya di bawah Sekolah Menengah Atas (SMU), dengan demikian terdapat sekitar 76 % adalah peserta yang memperoleh pendidikan setingkat SMU
(10 Orang) dan Perguruan Tinggi (28 Orang).
Peserta FGD adalah orang-orang yang menetap di Kenagarian Situjuah Batua sebagai penduduk asli. Menggeluti pekerjaan petani, pedagang, dan pensiunan pegawai negeri sipil, melalui keterlibatan dalam berbagai bentuk
organisasi kemasyarakatan, seperti pada
Lembaga Adat Nagari (LAN), Badan Musyawarah Nagari (Bamus), organisasi pertanian, dan organisasi swadaya masyarakat. Peserta FGD memiliki kapasitas yang baik mewakili kelompok penggerak masyarakat dalam organisasi yang terdapat di Kenagarian Situjuah Batua.
Masyarakat sipil di Kenagarian
Situjuah Batua, melihat kampanye yang dilaksanakan partai politik sebagai aktifitas konstitusional. Dengan tidak terlibatnya masyarakat sipil dalam kepengurusan partai politik di tingkat kenagarian, mereka dengan bebas dapat melakukan kontrol dan kebijakan yang diambil oleh pengurus partai politik.
Partai politik tidak mampu melaksanakan kegiatan politik yang konstruktif membangun hubungan emosional yang melekat antara partai politik dengan masyarakat.
Salah satu tujuan partai politik adalah menampung calon-calon anggota legislatif untuk menjadi legislator di lembaga perwakilan rakyat. Dengan diwakilinya kepentingan masyarakat Nagari Situjuah Batua dengan kultur masyarakat Situjuah Batua yang kuat adatnya, rasionalitas pemilih tetap berpijak di atas kepentingan perlunya keterwakilan suara masyarakat di lembaga politik.
Pretensi terhadap demokrasi, seperti dikemukakan Muharnis (2020, September,
7) “kepentingan terhadap demokrasi
sepertinya tidak begitu dipahami oleh masyarakat, sebab, bagi masyarakat yang terpenting dalam kegiatan pemilu
bagaimana harapan masyarakat melalui wakilnya yang dipilih ke legislatif dapat membawa misi kepentingan masyarakat Situjuah Batua.
Konsep demokrasi sepertinya tidak begitu menarik dan hampir tidak pernah dipraktekkan partai politik dalam setiap tema kampanye.
Kelompok-kelompok
masyarakat
yang tergabung dalam organisasi masyarakat sipil, seperti Lembaga Adat Nagari, Majelis Ulama Nagari, Badan Musyawarah (Bamus), Bundo Kanduang, dan kelompok petani maupun pedagang, tidak pernah memperoleh pemahaman yang benar terkait dengan fungsi mereka dalam kegiatan pemilu. Hafizul Arif (2020, September 7; masyarakat Nagari Situjuah Batua selama ini diperkenalkan dengan kewajiban mengikuti pemilu, terlibat aktif dan memilih, banyak di antara masyarakat yang tidak berfungsi sebagai pengurus partai politik, masyarakat semata-mata hanya sebagai pemilih, tidak lebih dari itu.
Terhambatnya komunikasi politik intens antara pengurus partai dengan kelompok masyarakat sipil, beberapa kelompok masyarakat sipil pada kepengurusan LAN, Majelis Ulama Nagari, Bamus, Bundo Kanduang dan pemuda, mencoba bersikap lebih aktif dengan cara mengkomunikasikan langsung kepada orang-orang terdekat dalam lingkaran suku masing-masing kaum. Seperti dikemukakan Dasmawati Danus (2020, September 7); kekosongan kegiatan pembinaan demokrasi yang dilakukan oleh partai politik, tidak jarang penghulu atau ninik mamak mencoba menjelaskan kepada kaumnya terkait dengan partai politik serta siapa yang memenuhi kreteria untuk dipilih, baik caleg untuk tingkat DPRD Kabupaten, Provinsi, DPR, dan maupun DPD.
Masyarakat sipil di Kenagarian Situjuah Batua memiliki pemahaman bahwa partai politik memiliki tanggung
Efektifitas Masyarakat Sipil di Kenagarian Kab. Lima Puluh Kota dalam Mewujudkan Pemilihan Umum Demokratis
jawab menciptakan pemilu yang demokratis. Oleh karena tidak dilakukan dengan maksimal, karenya partai politik tidak lebih sekedar “kereta” tanpa misi.
Perkembangan partai politik dari pemilu ke pemilu sebagaimana berlang sung di Kenagarian Situjuah Batua berjalan apa adanya, mereka gagal
membangunan
demokrasi bersama
masyarakat. Fungsi partai politik mencerdaskan masyarakat dan kesadaran hak-hak politik yang lebih luas, diambil alih oleh kelompok-kelompok masyarakat sipil di Kenagarian Situjuah Batu.
Secara umum fungsi masyarakat sipil dalam mewujudkan pemilu demokratis di Kenagarian Situjuah Batua dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Fungsi Masyarakat Sipil di Kenagarian Situjuah Batua
No Fungsi Aktif Tidak Aktif 1 Aktif dengan Partai Politik * 2 Ikut Membina Kaum * 3 Mengingatkan Partai Politik * 4 Bekerjasama dengan Partai Politik * 5 Dilibatkan oleh Partai Politik * Berdasarkan tabel di atas, fungsi politik masyarakat Situjuah Batua sangat rendah, mereka tidak terlalu intens melaksanakan program bersama partai. Partai kurang responsif mewujudkan program-program yang berkepentingan dengan masyarakat.
Masyarakat di Kenagarian Sarilamak, dekat dengan pusat pemerintahan
kabupaten Lima Puluh Kota. Intensitas pertemuan masyarakat dengan elit-elit pemerintahan daerah sangat tinggi. Ditambah lagi aktifitas pertemuan
masyarakat dengan para pendatang, baik yang sekedar lewat untuk menuju daerah luar provinsi dan ataupun yang menetap beberapa hari, serta kehadiran orang-orang yang berhubungan dengan kantor bupati cukup tinggi.
Ditilik dari pembelahaan sosial oleh karena hadirnya masyarakat etnis non Minang di Sarilamak. Warga pribumi lebih banyak menempati daerah-daerah pinggiran. Berbeda dengan masyarakat pendatang dari suku Jawa dan Batak, mereka memiliki lingkungan sosial tersendiri yang cenderung tertutup
dibandingkan masyarakat asli. Kondisi psikologis akibat perbedaan suku budaya antara minang dengan jawa dan batak, cenderung kaku dan tidak cari dalam satu bentuk kultur baru sebagai wujud dari kepentingan akulturasi budaya dalam rangka kepentingan bersama. Setiap suku “menutup” kepentingan dan karakternya masing-masing, kecuali hanya terhadap beberapa hal yang bersifat umum.
Hadirnya kantor partai politik di Kenagarian Sarilamak, sebagai model kepartaian yang proporsional, animo masyarakat terhadap partai politik sangat tinggi. Banyak tokoh-tokoh masyarakat yang terlibat secara intens dengan kepengurusan partai politik tingkat daerah atau cabang.
Masyarakat sipil di Kenagarian
Sarilamak, mengalami akselerasi politik yang tinggi, sekalipun itu tidak cukup demokratis. Masyarakat sipil yang lebur dalam berbagai organisasi, memiliki kecenderungan memilih aktifitas politik sebagai kegiatan terpisah dengan organisasi masyarakat sipil. Mereka tidak mengacaukan logika politik dengan
kesadaran adat yang melibatkan kepentingan orang banyak. Pandangan Afrizal Dt. Karaiang (2020, September 8); banyak tokoh masyarakat yang terlibat dengan kepengurusan partai politik, namun tidak memanfaatkan posisinya untuk membina kehidupan politik kaum nya, seperti mensosialisasikan program partai ataupun melakukan kerja sama pembinaan politik demokratis, agar tidak timbul konflik di tengah-tengah kaumnya.
Memperhatikan gejala politik pada masyarakat sipil, dengan kecenderungan sebagian masyarakat terlibat secara tidak formal dan kurang intensif dipengaruhi
oleh situasi dan faktor peran partai di tengah-tengah masyarakat sekedar mengajak tanpa melibatkan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat strategis. Menurut Dt. Bosa Nan Aluih (2020, September 8); partai politik di Sarilamak jarang yang melibatkan masyarakat terkait dengan pelaksanaan program partai, masyarakat hanya dilibatkan sebagai peserta dan menerima apa yang dikemukakan oleh pengurus partai politik. Dalam tabel berikut terlihat bagaima fungsi masyarakat sipil dalam hubungannya dengan mewujudkan pemilu demokratis sebagaimana dalam Tabel 2.
Tabel 2. Fungsi Masyarakat Sipil Sarilamak
No Fungsi Aktif Tidak Aktif 1 Aktif dengan Partai Politik * 2 Ikut Membina Kaum * 3 Mengingatkan Partai Politik * 4 Bekerjasama dengan Partai Politik * 5 Dilibatkan oleh Partai Politik *
Berdasarkan tabel di atas, fungsi masyarakat sipil di Kenagarian Sarilamak dari informasi yang tergali dalam FGD, program pembinaan kepentingan politik demokratis tidak strategis. Sekalipun, keterlibatan masyarakat sangat intens, keterlibatan tersebut tidak mampu menciptakan kesadaran bersama guna mewujudkan tujuan yang lebih penting bagi masyarakat. Seperti dikemukakan Hendri Syam (2020, September 8);
masyarakat lebih cenderung menerima dan menampung pemberian partai politik daripada sibuk memberi gagasan ataupun mengenali lebih jauh apa kepentingan partai politik.
Gambaran di atas, memperlihatkan sikap bad responce, demikian juga dengan partai politik, mereka sama sekali juga tidak melakukan kebijakan prospektif
menciptakan suasana politik yang saling take and give.
Membaca gambaran fungsi masyarakat sipil di kenagarian Situjuah Batua dan Sarilamak,
kesadaran masyarakat sipil di Situjuah Batua mengontrol partai politik lebih baik dibandingkan dengan fungsi yang dijalankan masyarakat sipil di Sarilamak. Faktor ini tentu tidak berdiri sendiri, ikatan kultural dalam adat, pemeliharaan terhadap tradisi ber-adat, hubungan emosional yang masih dekat dan ditambah lagi dengan kultur masyarakat yang homogen, menjadi kekuatan
masyarakat sipil dalam mengawasi kinerja partai politik pada level nagari.
Kepentingan golongan ini lebih mengutamakan kepentingan kelompok nya. Menurut Mansour Fakih :“Salah satu pendekatan untuk menciptakan suatu
masyarakat yang adil dan demokratis adalah dengan memberikan peluang dan ruang kepada setiap golongan untuk memperjuangkan cita-cita mereka secara demokratis (Efendi, 2017). Sifat homogen kultur masyarakat lebih efektif
menggerakan demokrasi. Masyarakat sipil di kenagarian Sarilamak lebih kompleks karena berhadapan dengan elit politik dan sikap pragmatisme yang lebih mengemuka. Mengamati aktor intelektual masyarakat sipil di Situjuah Batua dan Sarilamak, ikatan primordial kesukuan yang masih kental di Situjuah Batua ternyata efektif sebagai kelompok masyarakat sipil. Pengorganisasian masyarakat sipil dengan
tingkat kepedulian dan kepatuhan kepada adat masih dominan. Kontrol yang kuat dari lembaga adat melalui kaidah bulek aia dek pambuluah, bulek kato dek mufakat, menjadi norma yang mengikat secara efektif untuk mengontrol kebijakan partai politik.
Berbeda dengan masyarakat sipil di Sarilamak. Konsolidasi masyarakat sipil di Sarilamak kurang maksimal, elit adatpun tidak begitu progresif meluruskan sikap politik masyarakatnya. Lembaga adat terkooptasi oleh kepentingan dan urusan administrasi adat. Komitmen politik secara diametral berbeda dengan komitmen adat, akibatnya kontrol
terhadap kepentingan yang sekular
dengan mengabaikan nilai-nilai adat mencuat ke permukaan.
Berdasarkan gambaran fungsi masyarakat sipil di kedua kenagarian tersebut, Kenagarian Situjuah Batua dan Kenagarian Sarilamak,
dengan karakteristik budaya yang resistensi terhadap faktor-faktor eksternal, potensi yang dimiliki oleh budaya Minagkabau yang masih cukup kuat dipraktekkan oleh masyarakat adat di kedua kenagarian memiliki sisi positif yang dapat
dikembang kan sebagai nilai-nilai universal. Sisi positif tersebut, seperti menjaga kehormatan nilai-nilai lokal, penghargaan dan kepatuhan terhadap tokoh-tokoh adat yang konsisten menjalankan dan menjaga adat, serta lembaga adat yang dapat menjaga integritas dan kesadaran sosial
masyarakat untuk melawan perilaku korup, menjadi resources untuk melakukan rekayasa sosial masyarakat anti korupsi berbasis nilai budaya ke depannya. Namun, sisi negatif dengan karakter masyarakat yang pragmatis dan abai terhadap adat sangat berbahaya bagi masa depan nilai-nilai adat.
2. Keterlibatan Masyarakat Sipil dalam Pemilihan Umum Demokratis Keterlibatan masyarakat sipil di Situjuah Batua dalam partai politik sangat rendah sekali. Mereka tidak terlalu aktif dan intes oleh karena lebih aktif dan berperan dalam lembaga-lembaga adat.
Menurut Yurnita (2020, September 7); “ keterlibatan masyarakat, baik penghulu maupun pengurus organisasi adat, selalu mengingatkan para pengurus partai politik dan anggota-anggotanya untuk menciptakan kehidupan politik yang positif, agar kepentingan umum yang berhubungan dengan masyarakat tidak terpecah oleh kepentingan politik sesaat dalam pemilihan umum”.
Secara formal, tidak dilibatkannya masyarakat sipil, melalui gerakan kampanye politik menolak beli suara ataupun mensosialisasikan dampak dan akibat dari politik uang, masyarakat Situjuah
Batua terus berupaya
mengingatkan elit politik agar tidak menggunakan cara membeli suara. Banyak di antara masyarakat yang memilih
partai politik karena bantuan-bantuan materil yang diberikan oleh partai politik, menurut Rima
Syafelina (2020, September 7); hal itu tidak menjadi ukuran kompromi antara masyarakat dengan partai, masyarakat tetap tidak menjadikannya sebagai tolak ukur dukungan kepada partai politik bersangkutan.
Masyarakat sipil yang tergabung
dalam majelis ulama nagari (MUNA), menerima bantuan yang diberikan partai politik kepada masjid, tidak mengakibatkan sikap politik majelis ulama nagari berubah. Pendapat Edi Chan Dt. Bagak (2020, September 7):
Hampir semua caleg peserta pemilu, memberikan bantuan, baik kepada individu maupun lembaga-lembaga keagamaan dengan harapan mereka mendapatkan dukungan dan simpatik, sehingga perolehan suara mereka lebih tinggi dari calon-calon lainnya yang tidak memberikan bantuan.
Kuatnya pemahaman tokoh agama yang sekaligus tokoh adat akan bahaya dan dampak negatif politik uang, maka masyarakat yang tergabung dalam lembaga keagamaan dan adat selalu mengingatkan masyarakat untuk tidak melakukan
hal itu. Sebab, dampak jangka panjangnya terhadap masa depan negara, nagari dan politik yang sehat akan berbahaya.
Masyarakat sipil sebagaimana tergabung di lembaga adat dan Majelis Ulama Nagari (MUNA), menyadari bahaya politik uang bagi demokrasi. Keterlibatan yang dituntut dari lembaga-lembaga adat dan agama adalah menghimbau dan mengingatkan partai untuk menjaga nilai-nilai adat masyarakat Situjuah Batua, daripada sekedar politik praktis sesaat.
Menurut pengurus LAN, Yopi Weri Dersa, terkait dengan keterlibatan masyarakat sipil Situjuah Batua serta langkah-langkah
yang dilakukan
mensosialisasikan dampak dan bahaya politik uang. Dikatakannya (2020, September 7) :
Ninik mamak dalam kaum dan nagari memang tidak pernah secara frontal menuduh atau mengklaim seseorang melakukan politik uang dalam kampanyenya. Yang dilakukan tokoh masyarakat di LAN hanya memperingati anak kemenakan dalam kaum maupun nagari agar mempertimbangkan menerima uang diberikan caleg partai politik manapun. Keterlibatan kami hanyalah pada bentuk memperingatkan dan menyampaikan tentang bahaya dan dampaknya bagi hak-hak politik kita nantinya.
Kadang-kadang dalam pertemuan
non formal di
warung-warung atau pasar juga secara langsung datang ke rumah kemenakan menyampaikan tentang menentukan pilihan itu berdasarkan ketokohan, pengetahuan, pengalaman dan jejak orang dalam kampung, sehingga ketika mereka terpilih nantinya benar-benar dapat membawa aspirasi masyarakat.
Bentuk keterlibatan masyarakat sipil di Situjuah Batua pure penjaga nilai adat Minangkabau, dimana nilai tersebut menolak praktek politik yang
berseberangan dengan keadilan dan keseimbangan kehidupan masyarakat. Mengawasi langsung dan melihat langsung dilakukan nya political decay tersebut oleh para caleg memang sulit dibuktikan, namun dengan mengingatkan masyarakat, dampaknya dirasakan oleh masyarakat. S sebagaimana tergambar dalam Tabel 3.
Tabel 3 memperlihatkan keterlibatan masyarakat sipil di Kenagarian Situjuah Batua sangat aktif, sedangkan dalam kegiatan partai politik mereka tidak aktif.
Tabel 3. Keterlibatan Masyarakat Sipil di Situjuah Batua
N o Keterlibatan Aktif Tidak Terlibat 1 Terlibat dengan Partai Politik * 2 Terlibat Membina Kaum * 3 Mengingatkan Partai Politik * 4 Bekerjasama dengan Partai Politik * 5 Dilibatkan oleh Partai Politik * Intensitas pertemuan masyarakat
dengan aktifitas politik yang relatif tinggi di Sarilamak secara tidak langsung berdampak terhadap sikap politik masyarakat. Pelaksanaan pemilu tahun 2019, dengan rentang waktu kampanye yang cukup panjang, berpengaruh terhadap aktifitas kehidupan sehari-hari masyarakat.
Menyimak dari respon peserta selama diskusi berlangsung, cukup jelas menyampaikan bagaimana
waktu kampanya yang cukup panjang itu, masyarakat terporsir dengan pesta demokrasi.
Kampanye baik terang-terangan
maupun sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh kontestan politik, apakah dari tingkat provinsi maupun pusat, dengan beragam ideologi dan kepentingan politik, sebagaimana pengalaman pemilu tahun 2019, gagal menguatkan artikulasi politik masyarakat untuk lebih berpartisipasi secara aktif.
Suasana kampanye pemilihan umum, secara sepihak hanya melibatkan elit politik dan para pendukungnya. Tidak pernah terjadi komunikasi dua arah antara masyarakat dengan elit politik di Sarilamak. Masyarakat seperti “kerbau yang ditusuk hidungnya” mengikuti
kemauan elit politik. Pertemuan-pertemuan politik, baik di kantor partai ataupun di tempat-tempat masyarakat, lebih hanya sekedar seremonial semata, tanpa adanya umpan
balik dari elit politik terjadinya perubahan yang lebih populis. Menurut Novi Kastari (2020, September 8); aktifitas politik yang satu arah demi kepentingan elit partai politik itu mengakibatkan masyarakat menjadi objek politik, menjadi alasan pembenaran
terhadap tidak diakomodirnya aspirasi
masyarakat Sarilamak.
Kehadiran tokoh-tokoh masyarakat, mulai dari KAN, penghulu dan bundo kanduang yang menjadi elit kaum adat, tidak berpengaruh terhadap kampanye partai. Keterlibatan semu – mengatas namakan saja – sering di dengar di tengah-tengah masyarakat, terkait dengan dukungan yang diperoleh oleh partai politik. Seperti dikatakan Fitri Ramadona (2020, September 8); pemilu di Sarilamak sama sekali tidak melibatkan tokoh-tokoh penting di kenagarian, lebih banyak dimanfaatkan untuk kepentingan dukung mendukung, bukan menjadikannya sebagai corong untuk membina kehidupan politik yang selaras dengan penguatan nilai-nilai adat Minangkabau.
Kondisi ini turut menciptakan konflik di antara elit partai, tokoh masyarakat dengan masyarakat. Kehadiran caleg dari berbagai kelompok suku dan pengurus partai politik dari kaum tertentu, ikut menciptakan kondisi yang tidak nyaman. Mereka membutuhkan support politik dari tokoh masyarakat daripada binaan ataupun guidance untuk meluruskan
tindakan-tindakan politik mereka. Syaiful mengatakan (2020, September 8);
Keterlibatan tokoh masyarakat dalam aktifitas politik, sebelum pemilu maupun dalam proses penyelenggaraan pemilu sama sekali tidak signifikant dan berarti, sekalipun tokoh masyarakat dilibatkan, keterlibatan itu tidak mempengaruhi
partai politik untuk mengedepankan
program-program demokratis melalui pelibatan masyarakat, bagi partai politik, kepentingan utama mereka adalah menang dengan meraih suara terbanyak.
Kepentingan politik
sering kepentingan lainnya, seperti dukungan politik dalam kaum, kepentingan politik anak kemenakan dalam kaum, akibat terburuk lainnya, terjadi konflik antara satu keluarga dengan keluarga lainnya. Penyebab terjadinya kondisi ini adalah kelemahan komunikasi antara tokoh masyarakat dan lembaga adat dalam menyepakati
komitmen-komitmen sehubungan dengan pilihan penting, antara menjaga keutuhan masyarakat dengan pilihan menang.
Menurut Syaiful Dt. Rajo Bosa, sulit untuk menggiring kepentingan politik lebih mengakar dalam konteks lokal wisdom yang sesuai dengan nilai adat yang dipegang masyarakat Sarilamak, padahal dengan keterlibatan penghulu atau ninik mamak dalam politik sebagai “tampek batanyo”, potensi negatif dari politik uang pasti dapat ditekan, namun hal itu tidak dapat terwujud. (2020, September 8).
Diskusi dan wawancara selama FGD dengan beberapa orang responden terkait dengan upaya mewujudkan pemilu demokratis dan menghindari
kemungkinan terjadinya politik uang dengan memperkuat peran masyarakat sipil di Kenagarian Sarilamak, ditemukan adanya pengaruh faktor-faktor sosial, psikologis, dan ekonomi yang mempengaruhi efektifitas
lembaga-lembaga masyarakat sipil berbasis adat dalam mewujudkan pemilu demokratis.
Keterlibatan masyarakat sipil dengan partai politik dan program-program yang dilaksanakan, kurang aktif membina kaum, menjadi potensi rendahnya keterlibatan masyarakat sipil di Kenagarian Sarilamak.
Dalam teori elit masyarakat sipil, menurut Adam Ferguson, sebagai gagasan alternatif untuk menjaga tanggungjawab dan kohesi sosial serta menghindari ancaman negatif individualaisme (Ahmad Baso, 1999), maka tanggungjawab dan kohesi tersebut dipelihara oleh tokoh adat dengan lembaga adatnya.
Elit adat berkepentingan menjaga keharmonisan masyarakat terhadap tantangan-tantangan yang membahaya kan ketahanan sistem sosial yang selama ini telah dipelihara. Dengan kehadiran elit politik di tengah masyarakat adat, serta jauh dari kepentingan kekuasaan politik, modal yang dimiliki semata-mata hanya berbentuk kepentingan sosial dan kepentingan-kepentingan rakyat akar rumput (Abdul Halim, 2014).
Dalam pelaksanakaan pemilu demokratis bagi masyarakat sipil di Kenagarian Situjuah Batua, dalam bentuk pelibatan partisipasi masyarakat dan menghindari pembusukkan demokrasi – politik uang – partai politik hadir untuk menciptakan proses pembelajaran demokrasi. Menurut Thomas Meyer (2012): Suatu sistem demokrasi meng haruskan semua partai politik selalu menerapkan demokrasi internal. Hal ini harus diundangkan juga sehingga berjalannya suatu demokrasi internal tidak bergantung pada kemauan baik (goodwill) dari pemimpin partai tersebut. Karena bila tidak, demokrasi akan terancam.
Tabel 4. Keterlibatan Masyarakat Sipil di Sarilamak
No Keterlibatan Aktif Tidak Terlibat 1 Terlibat dengan Partai Politik * 2 Terlibat Membina Kaum * 3 Mengingatkan Partai Politik * 4 Bekerjasama dengan Partai Politik * 5 Dilibatkan oleh Partai Politik *
Sekalipun peran serta masyarakat sipil dalam pemilu cenderung sepihak, sebagaimana diperlihatkan otoritas partai politik yang cenderung ekslusif, Meyer menyebutnya dengan keharusan partai politik untuk menerapkan demokrasi internal, komunikasi dan hubungan antara partai politik dengan masyarakat sipil. Di sinilah kemudian, partai politik gagal menciptakan ruang demokratis bagi masyarakat sipil dan masyarakat
Kenagarian Situjuah Batua pada umumnya. Keterlibatan masyarakat sipil dalam
mencegah politik uang melalui himbauan dan edukasi serta advokasi baik LAN, Majelis Ulama Nagari, Bamus serta perangkat adat lainnya, mempertegas bagaimana masyarakat sipil di Situjuah Batua menjaga performance politik kampanye agar dilaksanakan secara demokratis. Jalur non formal dalam adat, daya gerak masyarakat sipil lebih terlihat menciptakan relasi politik di lingkungan adat dengan cara-cara yang lebih jelas dan tegas.
Berbeda dengan Kenagarian Sarilamak, keterlibatan masyarakat sipil mencegah ataupun melakukan
upaya-upaya cerdas menolak politik uang cenderung agak lemah dan kurang tegas. Partisipasi dan kritik masyarakat sipil kepada elit partai politik maupun calegnya dalam pemilu sangat rendah.
Mereka kurang responsif dengan kegiatan partai politik yang berpotensi merusak demokrasi.
Faktor terpenting lainnya yang memperlihatkan karakteristik masyarakat sipil di Sarilamak berkaitan dengan citra “kota” yang melekat pada masyarakat. Dalam beberapa kasus, faktor kemiskinan dan adaptasi dengan kultur yang beragam, mengakibatkan lemahnya kontrol
terhadap politik uang. Dalam adagium yang ekstrem “ partai butuh suara, masyarakat butuh uang”, terjadilah transaksi. Berdasarkan fakta dalam FGD maupun wawancara, keterlibatan masyarakat sipil di Nagari Situjuah Batua dan Nagari Sarilamak, peran serta nilai adat yang relatif dinamis dalam pemilu membuktikkan adanya pengaruh positif di tengah-tengah masyarakat adat.
Masyarakat sipil dengan kekuatan nilai adat yang hidup di tengah-tengah masyarakat, menjadi alasan penting sebagai dasar penolakan mereka terhadap politik uang. Kondisi ini bukan tidak
terjadi di Nagari Sarilamak, ekses kekuatan eksternal serta kesadaran mengenai urgensinya bagi mereka, maka respon masyarakat sipil di Sarilamak menjadi rendah. Padahal, mereka menyadari bahaya atas sikap yang tidak jelas dalam menolak menolak politik uang.
3. Dampak Pemilihan Umum

## Demokratis Terhadap Masyarakat Sipil
Pembahasan FGD yang mengedepan kan konsep dasar pemilu dan hakekatnya serta langkah-langkah mengefektifkan pemilu menjadi sarana demokratis dalam mewujudkan tujuan bernegara. Paparan dalam diskusi yang memperkenalkan kepada masyarakat sipil prosedur dan peraturan perundang-undangan pemilu tentu menjadi penting.
Catatan hasil diskusi FGD dengan masyarakat sipil di Situjuah Batua, masyarakat mengenal partai politik,
program dan pencoblosan nama-nama calon legislatif yang diajukan, mulai dari tingkat DPRD, DPR dan DPD serta pasangan calon Presiden. Menurut Safwan (2020, September 7);
pemilu demokratis sepenuhnya belum dipahami dan dimengerti, sekalipun, setiap selesai pemilu selalu diinformasikan bahwa pelaksanaan pemilu telah demokratis dan sesuai dengan konstitusi, namun masyarakat tidak mengetahui ukuran, standar dan penilaiannya.
Tanggapan ini muncul karena efek dan pengaruh pelaksanaan pemilu sekali lima tahun. Dimana paska pemilu, partai politik dan para celegnya yang terpilih ke legislatif tidak lagi pernah berhubungan dengan masyarakat. Mairi Zondra (2020, September 7)
Setelah kegiatan pemilu yang
dikatakan demokratis selesai dilak sanakan, semuanya kembali seperti semula, tenang, aman serta tidak ada lagi aktifitas-aktifitas politik yang mencolok di tengah-tengah masya rakat.
Partai
politik sibuk dengan aktifitasnya tanpa pernah turun dan mengunjungi masyarakat. Pematangan
demokrasi melalui pemilu sepertinya tidak berkorelasi dengan semakin
tingginya angka kepuasan masyarakat terhadap demokrasi. Mengukur dampak demokrasi bagi masyarakat sipil, tidak sepenuhnya terletak pada model demokrasi prosedural mengikuti ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika pendekatan ini yang digunakan, seperti disampaikan Syafril (2020, September 7);
Pemilu tidak sekedar pesta sesaat yang tidak berimplikasi jauh untuk penataan masyarakat yang lebih baik. Demokrasi
sejatinya menjadi penyebab lahirnya kehidupan sosial yang adil, jujur, dan bebas menyampaikan aspirasi.
Meskipun disadari masyarakat sulitnya menyatakan dampak pemilu secara
langsung, setidak-tidaknya, pelaksanaan pemilu lima tahunan pada akhir periode akan keliatan peningkatan taraf dan kualitas pemilu. Berbeda dengan masyarakat, dengan adanya tatanan nilai sistemik yang diberikan oleh adat dan agama, tujuan berdemokrasi yang diajarkan adat dan agama lebih memiliki daya dorong kuat dalam penataan kehidupan sosial masyarakat. Firman Latif mengatakan (2020, September 7);
sadar karena tipisnya peran partai politik di tingkat nagari menciptakan partainya sebagai
lokomotif demokrasi, maka perlu dipertimbang kan oleh elit partai politik untuk bersama-sama
menciptakan demok rasi di tengah-tengah masya rakat Situjuah
Batua.
Menghitung dampak demokrasi secara kalkulatif di Situjuah Batua sangat sulit. Selama pemilu itu sendiri belum dipahami masyarakat sebagai elemen demokrasi dan penyaluran aspirasi
konstitusional
rakyat akan
berhadap-hadapan dengan pengakuan
Efektifitas Masyarakat Sipil di Kenagarian Kab. Lima Puluh Kota dalam Mewujudkan Pemilihan Umum Demokratis
terhadap konsep demokrasi yang dinormakan oleh adat dan agama.
Seandainya pemilu tampil dengan wajah aslinya yang demokratis, akan semakin kuat fondasinya di tengah-tengah masyarakat karena mereka yakin dengan demokrasi dalam sistem politik yang plural. Dampak pemilu yang diselenggarakan secara demokratis di Situjuah Batua semakin memperkuat kesadaran nilai yang mereka percayai selama ini adalah benar, seperti tergambar dalam Tabel 5. Berdasarkan Tabel 5, pemahaman masyarakat terhadap demokrasi, tumbuh bukan dari efek penyelenggaraan pemilu lima tahunan, melainkan terbentuk dari kesadaran yang ditanamkan oleh adat dan agama.
Tabel 5. Dampak Demokrasi Bagi Masyarakat Sipil  di Situjuah Batua
No Dampak Ada Tidak Ada 1 Memahami Makna Demokrasi * 2 Adanya Nilai dalam Adat dan Agama * 3 Kegiatan Partai Politik Mengajarkan Demokrasi * 4 Praktek Pemilu Demokratis * Masyarakat sipil di kenagarian Sarilamak yang berkarakter heterogen,
lebih cenderung cair dalam menerima konsep pemilu demokratis dan respon mereka terhadap dampaknya bagi kelompok masyarakat sipil di lembaga KAN, Bundo Kanduang, Bamus dan maupun pemuda nagari. Pelaksanaan pemilu di Sarilamak, dengan dukungan demografi Nagari Sarilamak yang melekat di dalamnya kantor partai politik tingkat kabupaten serta aktifitas politik yang tinggi, keinginan partai politik untuk melibatkan tokoh masyarakat yang tergabung dalam berbagai organisasai masyarakat sipil adat dan agama sangat menentukan.
Pada sesi FGD tentang pemilu demokratis, tanggapan dikemukakan Irfan (2020, September 8) :
Banyak dari penghulu dan tokoh masyarakat dilibatkan oleh partai politik dalam kegiatan kampanye
pemilu untuk menghubungi pemilih yang berada dalam lingkup kaum mereka. Padahal kami menyadari sepenuhnya, bahwa dampak dari kehadiran kami untuk tidak terjadinya politik uang dalam memperoleh suara, pengaruhnya sangat rendah sekali. Bahkan ada juga di antara tokoh masyarakat kemudian menggunakan posisinya untuk menjadi agent guna menyalurkan bantuan partai politik.
Pendapat Irfan menggambarkan bagaimana hubungan tokoh masyarakat yang tergabung dalam organisasi KAN dengan partai politik bukanlah hubungan untuk kepentingan yang lebih luas yaitu demokrasi. Melainkan hanya sebagai hubungan situasional yang lebih kentara aspek politisnya.
Menguatkan pendapat Irfan di atas,
Rina Susanti (2020, September 8)
mengatakan:
organisasi bundo kanduang sebagai tempat berkumpulnya kelompok perempuan adat, sama sekali tidak melihat adanya dampak pemilu terhadap peran dan fungsi bundo kanduang di masyarakat.
Kecenderungan dominan partai
politik tidak mencerminkan kepentingan mewujudkan demokrasi. Partai oleh Carl J.
Friedrich (Miriam Budiardjo, 2008) merupakan kumpulan sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan pengusaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya, dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan pada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat adil serta material.
Diutamakannya kepentingan partai politik demi mengukuhkan kemenangan para caleg memperoleh kursi di DPRD kabupaten, provinsi, DPR dan DPD dengan tidak melibatkan masyarakat yang tergabung dalam organisasi adat, lumrah terjadi. Kelumrahan ini di sadari sepenuhnya karena momen lima tahunan itu tidak akan berdampak langsung terhadap kepentingan masyarakat.
Partai politik memiliki posisi yang
sangat krusial dalam penegakkan demokrasi. Melalui mekanisme suksesi kepemimpinan baik dalam tingkat lokal maupun nasional (M. Iwan Satriawan dan Mustafa Lutfhi, 2015)
Apalagi kondisi masyarakat yang terdiri dari beragam suku, sangat sulit bagi lembaga-lembaga adat, bundo
kanduang dan maupun pemuda nagari menegaskan hak mereka
untuk memperoleh pengakuan secara berlebi han dari para elit politik yang memiliki posisi dijamin undang-undang.
Pertanyaan pentingnya adalah, alasan apa yang melandasi masyarakat sipil yang tergabung dalam organisasi adat di
kenagarian tidak begitu respek dan peduli dengan aktifitas partai politik.
Partai politik memiliki program dan rencana sendiri terkait dengan upaya memuluskan kepentingan mereka untuk meraih suara sebanyak-banyaknya. Satu variable penting yang mendukung kondisi ini adalah intensitas pembinaan masyarakat sipil secara meluas kepada masyarakat, baik yang bersuku asli minang, jawa ataupun batak. Penyatuan keragaman suku yang ada, tidak mungkin dapat disatukannya kepentingan masyarakat umum dengan kepentingan masyarakat sipil. Asumsi masyarakat sipil terhadap ketidakmungkinan terjadinya politik uang, apakah oleh karena tidak melihat secara langsung ataupun sengaja ditutupi karena desakan situasional tidak ada yang dirugikan secara individu dalam hal ini. Seperti dinyatakan Ismail (2020, September 8);
membeli suara untuk pemilihan dalam pemilu bukan lagi menjadi rahasia umum, namun, selama hal itu tidak mempengaruhi terhadap paham yang dipegang oleh masyarakat dan tidak pula membahayakan terhadap nilai-nilai adat, maka hampir semua orang mendiamkannya saja.
Pembusukkan demokrasi yang terjadi secara terselubung merupakan kondisi real terjadi di masyarakat, namun karena tidak membahayakan terhadap
kepentingan masyarakat sipil, hal itu kemudian tidak dipermasalahkan. Menurut Mardiana (2020, September 8) salah seorang aktifis LSM,
Pemilu yang demokratis akan berefek positif terhadap semakin tingginya kepercayaan masyarakat sipil
terhadap demokrasi, namun, dalam situasi dilematis itu, masyarakat sipil tidak
bersikap konftrontatif, melainkan lebih memilih sikap apatis.
Efektifitas Masyarakat Sipil di Kenagarian Kab. Lima Puluh Kota dalam Mewujudkan Pemilihan Umum Demokratis
Dari Tabel 6 dapat diperjela dampak pemilu demokratis terhadap masyarakat sipil di Kenagarian Sarilamak.
Tabel 6. Dampak Demokrasi Bagi Masyarakat Sipil di Sarilamak
N o Dampak Ada Tidak Ada 1 Memahami Makna Demokrasi * 2 Adanya Nilai dalam Adat dan Agama * 3 Kegiatan Partai Politik Mengajarkan Demokrasi * 4 Praktek Pemilu Demokratis * Berdasarkan tabel di atas, terkait dengan aspek demokrasi, pengetahuan dan pemahaman masyarakat sipil terhadap demokrasi amat baik. Ini didukung oleh praktek nilai-nilai yang sama dengan demokrasi sebagaimana berlaku dalam adat Minangkabau dan agama. Sekalipun political education minim dilakukan. Kepentingan untuk menciptakan dampak yang positif dari kegiatan pemilu demokratis terhadap masyarakat sipil di Sarilamak, tidak terlalu urgent bagi masyarakat.
Membangun kesadaran
politik masyarakat sipil guna mendorong lahirnya program-program yang efektif karenanya demokrasi tidak dapat dibiarkan berjalan sepenuhnya di tangan partai politik.
Samuel P Huttington menganggap demokratisasi dapat didorong dengan pembangunan sektor civil society sehingga ketergantungan terhadap partai politik sebagai saluran ide masyarakat dapat dikurangi. Tidak mengherankan pada masa-masa awal setelah berakhirnya kekuasaan orde baru, civil society bertumbuh dengan sangat cepat di
Indonesia (Gemael Flamirion dan Muradi, 2016).
Persfektif demokrasi menegaskan, partai politik sebagai “jalur” seharusnya mampu mewujudkan tatanan demokratis. Namun, faktor lain yang sulit dihindari adalah kuatnya pengaruh nilai dan kesadaran tradisional dalam diri masyarakat sipil, dimana mereka berkepentingan untuk mewujudkannya, sehingga kelemahan demokrasi tidak begitu kentara. Arbi
Sanit (2015) menyebut demokrasi sebagai nilai kehidupan yang baik (good society), sebagai pola interaksi sosial, dan sebagai kebijaksanaan publik hasil kompromi dari konflik atau interaksi kepentingan.
Jujur (fairness), bebas-merdeka (liberty), adil (justice), persamaan (equality), persaudaraan
(brotherhood). Keenam nilai yang dikemukakan Sanit sebagai kesadaran masyarakat adat terhadap yang mereka dapatkan dalam proses edukasi adat di kaum mereka. Apa yang berlangsung di Kenagarian Situjuah Batua, dampak pemilu demokratis terhadap masyarakat sipil, selama proses pelaksanaan pemilu itu benar dan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan maka akan sinkron dengan nilai-nilai adat. Sebaliknya, pemilu tidak akan berdampak positif jika praktek politik itu berlangsung dengan menabrak rambu-rambu adat. Kondisi inilah yang terjadi dalam pemahaman masyarakat sipil di Kenagarian Sarilamak.
Dampak pemilu demokratis terhadap peran masyarakat sipil tidak terlalu signifikan di Kenagarian Sarilamak. Adanya faktor-faktor internal sosial masyarakat yang memisahkan praktek politik dengan nilai-nilai adat, faktor eksternal yang tidak menegaskan artikulasi pemilu sebagai media perubahan masyarakat, dan maupun perilaku elit politik yang pragmatis
memisahkan adat dengan politik, peminggiran peran lembaga-lembaga adat sebagai kekuatan pengontrol, berimbas kepada lemahnya dampak pemilu terhadap masyarakat sipil. Sejatinya, pemilu demokratis menjadi bagian penting dalam memperkuat kesadaran kolektif masyarakat sipil untuk mendorong pemilu menjadi semakin lebih baik dan berkualitas. Akan tetapi, pemilu itu sendiri gagal menayangkan dirinya sebagai instrumen pembangunan kehidupan demokrasi yang lebih baik.
Pemilihan umum yang demokratis diharapkan berkorelasi positif dengan masyarakat sipil. Korelasinya itu tergambar pada bentuk stimulasi yang saling memberi efek positif, baik pada pelaksanaana pemilu sendiri maupun kehadiran masyarakat sipil. Sebagai
kelompok sosial yang memiliki potensi kontrol sosial, kehadiran masyarakat sipil menjadi bermakna
menjaga dan mengawasi pelaksanaan pemilu di masa depan.

## Penutup
Dinamika pengaruh adat di manapun di Indonesia, tetap mangandung klise, sebab, pengaruh politik, globalisasi,
modernisasi dan sekularisasi telah mem porakporandakan tatanan nilai adat masyarakat. Tingkat kepercayaan masya rakat adat terhadap adatnya sendiri secara tidak langsung mengalami erosi dan pengikisan sampai kepada tingkat “cuek” dan tidak peduli dengan adat. Kondisi perubahan sosial yang alamiah itu juga berlangsung di Nagari Situjuah Batua dan Nagari Sarilamak.
Perubahan alamiah hanya dapat dikelola oleh kelompok masyarakat adat yang unsur-unsur terpentingnya seperti memahami nilai adat, lembag adat yang kuat, serta tokoh-tokoh adat yang peduli. Pengelolaan tersebut dilakukan secara bersama-sama secara empatik dan berkelanjutan.
Terkait dengan efektifitas masyarakat sipil di Nagari Situjuah Batua dan Nagari Sarilamak terlihat polarisasi yang berbeda dan cukup signifikant. Praktek politik masyarakat sipil berhadapan dengan styel politik para elit partai politik, memperlihatkan dua kecenderungan yang berbeda serta sulit untuk dikompromikan.
Elit politik dan para celegnya dalam pemilu, berkompetisi meraup suara demi meraih kemenangan.
Mempengaruhi konstituen dan maupun kelompok dilakukan secara massif agar pilihan ditujukan kepada partai politik dan caleg tertentu. Perubahan perilaku sosial masyarakat yang semakin pragmatis, konsumtif dan sekularistik, akhirnya membuat partai politik lebih nyaman mengelola perilaku politik masyarakat ini dengan cara memberi uang dan logistik.
Penolakan yang secara tegas dikembangkan oleh institusi adat dan tokoh masyarakat adat di Nagari Situjuah Batuah membangun integritas menolak politik uang dilakukan mulai dari memberi peringatan bahaya politik uang, mengumpulkan anak kemanakan
(keluarga kaum) untuk memilih calon yang bersih dan tidak memberi uang,
Efektifitas Masyarakat Sipil di Kenagarian Kab. Lima Puluh Kota dalam Mewujudkan Pemilihan Umum Demokratis
serta sampai kepada mengingatkan
seluruh
caleg yang
berkompetisi menggunakan cara-cara yang benar dan tidak merusak masyarakat.
Berbeda dengan masyarakat sipil di Nagari Sarilamak, upaya menggerakan potensi masyarakat sipil menolak politik uang juga dilaksanakan. Seperti memperingati caleg, masyarakat maupun menghimbau semua
komponen masyarakat mengawasi tidak terjadi politik uang dalam masa pemilu. Namun, faktor sosiologis masyarakat di kenagarian ini lebih kompleks, serta adanya faktor demografi, sosial, ekonomi dan politik menjadi alasan penting yang tidak dapat dielakkan terbukanya peluang pembiaran berlangsungnya politik uang.
Keterlibatan masyarakat sipil di
Kenagarian Situjuah Batua dalam bentuk partisipasi masyarakat menghindari
pembusukkan demokrasi dengan politik uang yaitu melalui himbauan serta advokasi, baik oleh masyarakat sipil, maupun LAN, Bamus, Majelis Ulama
Nagari, bundo kanduang, dan perangkat adat lainnya.
Ini
menunjukkan
kemampuan masyarakat sipil di Situjuah
Batua menjaga perfomance kehidupan politik dan kampanye yang demokratis.
Sementara itu, keterlibatan masyarakat sipil di Kenagarian Sarilamak, kurang optimal dalam mengkonsolidasi masyarakat sipil menolak politik uang, artinya terdapat kecenderungan kurang tegas. Masyarakat sipil tidak melakukan kritik kepada elit partai politik ataupun calegnya dalam pemilu. Melekatnya citra “kota” dan karakter sosial masyarakat menjadi alasan penting memahami keterlibatan masyarakat sipil yang
terfragmentasi ke dalam keberagaman. Faktor aktifitas masyarakat yang sibuk dengan
pekerjaan masing-masing berimbas kepada kepeduliaan dan respon memainkan peran untuk mengontrol
perilaku politik partai menggunakan
uang. Mengenai dampak pelaksanaan pemilu demokratis di Kenagarian Situjuah
Batua, kesesuaian proses dengan peraturan perundang-undangan dan tata nilai adat, serta dukungan masyarakat sipil, mampu menciptakan pemilu yang demokratis. Berbeda dengan praktek yang terjadi di Kenagarian Sarilamak, peran masyarakat sipil mewujudkan pemilu demokratis ada, namun tidak terlalu signifikan. Faktor-faktor internal sosial masyarakat yang memisahkan praktek politik dengan nilai-nilai adat, berakibat kepada lahirnya situasi yang mencair sehingga tidak terdapat perbedaan antara praktek politik yang dijalankan dalam kampanye dengan nilai yang dipahami oleh masyarakat sebagai pegangan.
Dapat ditarik benang merah dari kesimpulan di atas, bahwa nilai-nilai kultural yang dimiliki masyarakat adat ketika berintegrasi dengan prinsip pelembagaan masyarakat sipil dengan berbagai karakteristiknya, cenderung memiliki potensi untuk tumbuh lebih baik dalam merekat kepentingan sosial masyarakat sipil. Dinamika ini berbeda dengan karakter masyarakat yang heterogen, dengan terjadinya interaksi yang lebih luas dengan beragam kebudayaan dan kecenderungan hidup yang ke-kotaan, serta pengikisan nilai kultural akibat pengaruh modernisasi, berimplikasi terhadap konsistensi penerapan nilai adat, dan cenderung mudah dipengaruhi oleh politik sehingga berakibat hilangnya kesadaran kultural tersebut.
Temuan terpenting dalam penelitian ini yang dijadikan permasalahan utama untuk kemudian harus dijawab dengan gambaran dua kenagarian yang berbeda yaitu potensi penolakan politik uang di Kenagarian Situjuah Batua lebih efektif dibandingkan dengan masyarakat sipil di
Kenagarian Sarilamak. Kuatnya otoritas nilai-nilai kultural adat, agama dan peranan penghulu atau tokoh masyarakat dapat menjadi resources menolak segala bentuk yang dapat diidentifikasi sebagai bentuk politik uang dalam pemilu maupun pilkada.
Berdasarkan hasil penelitian ini, mengacu kepada praktek kehidupan sosial di dua kenagarian yang memiliki perbedaan karakter, dengan tetap mengacu kepada nilai-nilai seperti sahino samalu serta nilai-nilai sosial lainnya yang
merekat sistem komunal masyarakat Minangkabau.
Kedua kengarian ini, memiliki persfektif yang berbeda menghadapi serta merespon perilaku politik elit dan partai politik dalam pemilu. Kekuatan masyarakat sipil dengan nilai-nilai yang dimiliki, masih kental kepenganutannya maka kampanye gerakan anti korupsi akan lebih mudah tersosialisasikan. Sebab, masyarakat sipil berbasis adat memiliki kesadaran rasa malu, takut melakukan sumbang salah karena akan berdampak secara komunal dalam lingkaran kaum sesuku dan sekaum.
Konsistensi masyarakat sipil di Kenagarian Situjuah Batua menggunakan adat sebagai pijakan bersikap menolak politik uang perlu terus dilembagakan dalam bentuk, pelatihan, pembinaan dan maupun brosur-brosur pendidikan
demokrasi. Tentu hal ini mesti dilakukan oleh semua pihak, mulai dari Limbago
Adat, Nagari dan maupun seluruh stakeholders yang ada di nagari Situjuah Batua.
Hasil penemuan di Nagari Sarilamak, dengan kecenderungan masyarakat yang pragamatis dan oportunis serta tidak konsisten menegakkan nilai-nilai adat menghadapi pemilu, perlu untuk
ditindaklanjuti dengan menyelenggarakan program-program pembinaan integritas dengan pendekatan nilai adat. Jika tidak
dilakukan, maka degradasi nilai terus menerus akan berlanjut dan berdampak terhadap rusaknya tatanan adat
Minangkabau di Nagari Sarilamak, khususnya dalam aspek respon politik dan berdemokrasi. Mengacu kepada respon masyarakat sipil di Nagari Situjuah Batu dan Sarilamak, sejatinya melalui pendekatan kultural berbasis adat yang mendapat dukungan penuh dari tokoh masyarakat yang dihormati, penting untuk dilakukan secara massif dan terstruktur, gerakan penyadaran dan sekaligus pembinaan kelompok masyarakat sipil sebagai kekuatan elementary memperkuat gerakan masyarakat sipil sebagai kelompok anti politik uang dikenagarian mesti terus berjalan. Melalui hasil penelitian ini,
diharapkan KPK dapat melakukan pengembangan dan terobosan baru terkait dengan model baru dalam pembinaan kelompok masyarakat anti korupsi. Melalui rekayasa sosial berbasis nilai-nilai kultural yang otentik sebagai “agent” perubahan mewujudkan praktek demokrasi yang bersih dari money politics, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan wilayah baru yang nota bene akrab dengan kultur dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia untuk digarap dengan lebih baik lagi, agar potensi kultural ini benar-benar potensial menjadi fondasi pemberantasan korupsi di Indonesia.

## Referensi
Amrurobbi, Moc. Edwar Trias Pahlevi, dan Azka Abdi. (2020). Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa. Jurnal Integritas; Jurnal Anti
Korupsi 6 (1):141-152.
Budardjo, Miriam. (2008). Dasar-dasar Ilmu Politik. Gramedia. Jakarta.
Efektifitas Masyarakat Sipil di Kenagarian Kab. Lima Puluh Kota dalam Mewujudkan Pemilihan Umum Demokratis
Dahl, Robert A. (1985). Analisa Sistem
Politik Modern, terjemahan, Sahat Simamora, dari judul, Modern Political System. Bumi Aksara. Jakarta. Halim, Abd. (2014). Politik Lokal Pola, Aktor & Alur Dramatikalnya (Perspektif Teori Powercube, Modal dan Pangung). Lembaga Pengkajian
Pembagunan Bangsa (LP2B), h. 51.
Yogyakarta.
Hook, Sidney. (1975). Democracy dalam The Encylopedia Americana. Americanan Corporation, Vol. VII. New York.
https://mediaindonesia.com/read/d etail/343365-kpk-ingatkan-pilkada- harus-bersih-dari-suap-dan-gratifika si.
Meyer, Thomas. (2012). Peran Partai
Politik Dalam Sebuah Sistem Demokrasi. Sembilan Tesis. FES. Jakarta. Molitor, George Thomas Kurian, and Graham TT. (ed). (1996). Encylopedia of The Future. Simon
and Schuster Macmilan. New York.
Mujib, Abdul. (2015). Pendekatan Fenomenologi dalam Studi Islam.
Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam 6 (12): 167—183. Noviati, Cora Elly. (2013). Demokrasi dan Sistem Pemerintahan. Jurnal Konstitusi 10 (2): 334-354. Pide, Mustari. (2000). Partisipasi Masyarakat Sipil dalam Otonomi Daerah Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 1999. Jurnal Hukum 14 (7): 135-148. Ronny, Malelak. (2014). Apa dan Bagaimana Indeks Masyarakat Sipil.
Yappika. Jakarta.
Samuel, P. Huntington. (1990). Partisipasi Politik di Negara Berkembang, terjemahan, Sahat Simamora, dari judul, No Easy Choice: Political Participation In Developing
Countries. Rineka Cipta. Jakarta.
Lutfi, M.Iwan Satriawan, Mustafa. (2015).
Risalah Hukum dan Teori Partai
Politik di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Lampung. Lampung.
Sanit, Arbi. (2015). Pematangan Demokrasi dan Sistem Politik Indonesia; Kendala Pelembagaan Dan Kepemimpinan. Jurnal Politik 1 (1): 155-174. Soemantri, Sri. (1984). Pengantar Antar Hukum Tata Negara. Rajawali. Jakarta. Widayati, Lidya Suryani. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Politik Uang Dalam Pemilu. Info Singkat XI (07): 1-6. Yunaldi, Wendra. (2018). Ancaman Demokrasi Rente Terhadap Demokrasi Berkedaulatan Rakyat dalam, Sulardi (dkk), Prosiding Seminar Nasional dan Call for Pappers “Pemilu 2019 Momentum Penguatan Demokratisasi Indonesia yang Berintegritas”. Ponorogo, Ummuh Ponorogo Press.