## KUASA PEREMPUAN DALAM SEJARAH INDONESIA KUNA 1

## Ufi Saraswati
Jurusan Sejarah, Universitas Negeri Semarang
Abstrak. Tulisan-tulisan  tentang  perempuan  pada  masa  Jawa  Kuna  pada  umumnya  bersifat fragmentaris, sehingga dapat disampaikan bahwa sampai saat ini belum banyak dijumpai adanya tulisan  yang  mengaji  perempuan  secara  mendalam  dan  komprehensif,  khususnya  yang membahas  kuasa  mereka  dalam  perannya  sebagai  perempuan.  Kesetaraan  kedudukan  dan peranan  perempuan  dalam  masyarakat  Jawa  Kuna  hampir  mencakup  dalam  pelbagai  aspek kehidupan. Data tekstual maupun artefaktual di bidang politik, dapat diketahui bahwa perempuan dapat  menduduki  jabatan  mulai  dari  jabatan  pada  struktur  birokrasi  yang  paling  rendah  di pedesaan sampai kepada jabatan tertinggi. Meskipun dari segi kuantitas tidak sebanyak laki-laki, namun berdasarkan fakta yang tersampaikan dari kedua jenis data tersebut dapat disimpulkan bahwa laki-laki maupun perempuan pada masa Jawa Kuna mempunyai kesempatan yang sama untuk meraih jabatan publik. Kaum perempuan pada masa Jawa Kuna dalam bidang sosial sudah terlibat dalam  kegiatan-kegiatan  sosial, baik  sebagai pendamping  suami  maupun  sebagai diri sendiri. Data tekstual maupun artefaktual menggambarkan adanya istri-istri yang mendampingi suaminya  berkaitan  dengan  kedudukan  dan  peranannya  sebagai  istri,  terutama  di  kalangan bangsawan dimana kaum perempuan mempersiapkan dirinya untuk mendapatkan suami yang sesuai melalui pendidikan etika, seni, satra dan bahasa, seperti tercermin dalam teks-teks sastra pada masa Jawa Kuna.
Kata-kata kunci : kuasa perempuan, data tekstual & konstektual, Indonesia kuna
Abstract. The  works  on  woman  in  the  ancient  period  are  generally  fragmentaric  works. Therefore,  there  is  no  paper  which  could  elaborate  the  women  history  in-depth  and comprehensively,  especially  discussing  their  power  in  the  role  as  the  women.  The  egality  of position and role in the ancient Javanese society is almost comprising all aspects of life. Based on textual and contextual data in political aspect, it could be known that women could reach the position  started  from  the  lowest  bureaucracy  in  village  to  the  highest  position  like  a  queen. However, the men are more than women in term of quantity but based on the facts, between men and women have the same opportunity to gain political position. Women in the ancient Javanese in social aspect have already engaged in the social activities. Between textual and contextual data describe that the women accompany their husbands related to the position and role as the wifes, mainly in the aristocratic class when the women preparing themselves to gain the proper husband through th ethical, art, literature, and language education; as reflected in the textual soucres in the ancient Javanese.
Keywords : the power of women, textual and contextual data, ancient Indonesia
Sejarah  mencatat  adanya  peran  wanita  di bidang  politik.  Wanita  Indonesia  sudah berperan  dalam  bidang  politik  jauh sebelum  kolonialisme  Barat.  Nama-nama yang patut dicatat diantaranya adalah Ratu Sima,  Sanggramavijaya,  Dharma  Prasada Tunggadewi (tangan kanan Erlangga) dan sederet  lainnya  yang  merupakan  nama- nama  yang  sangat  dikenal  di  seluruh Indonesia.  Kesaksian  tentang  peranan wanita  banyak  dijumpai  dalam  periode
1 Artikel ini merupakan pengembangan dari makalah yang pernah disajikan dalam Seminar Nasional Perempuan dalam Arus Sejarah tanggal 21 April 2016 di Universitas Negeri Malang
awal  kerajaan-kerajaan  Jawa.  Salah satunya  terdapat  dalam  kisah Wangsa Isyana dan  keturunannya  mendirikan kerajaan Singasari dan kerajaan Majapahit. Ken Dedes seorang tokoh dalam kerajaan Singasari  merupakan  salah  satu  contoh bagaimana seorang wanita menjadi dalang bagi  peralihan  kekuasaan  dari  Tunggul Ametung ke Ken Arok.
Kesetaraan  jender  antara  kaum perempuan  dan  kaum  laki-laki  dalam
perspektif sejarah sesungguhnya bukan hal baru.  Perempuan  Indonesia  pada  masa Mataram  Kuna  sampai  masa  Majapahit sudah memperoleh kedudukan dan peranan setara  dengan  laki-laki  dalam  berbagai aspek  kehidupan.  Pada  masa  Jawa  Kuna,
Titi  Surti  Nastiti  dalam  disertasinya  yang berjudul ” Kedudukan dan Peran Perempuan dalam Masyarakat Jawa Kuna Abad 8-15 Masehi ” menyampaikan bahwa pada  masa  Jawa  Kuna  kaum  perempuan dan laki-laki mempunyai kesempatan sama walaupun  dari  segi  kuantitas  tidak sebanyak  kaum laki-laki. Menurut Nastiti selanjutnya  dinyatakan  bahwa  kesetaraan dapat dicapai dalam meraih jabatan publik, kegiatan sosial, ekonomi,  dunia  kesenian, dan lainnya.
Di  bidang  pemerintahan,  istri  bisa mempunyai  kekuasaan  lebih  tinggi daripada suaminya. Contohnya, Wikramawarddhana  ketika  mengeluarkan prasasti Patapan II (1385 M) dan prasasti Tirah atau Karang Bogem (1387 M) yang menggunakan  lambang  daerah  Lasem, daerah  kekuasaan  Kusumawarddhani, istrinya. Pada saat itu, Wikramawarddhana belum menjadi raja. Penggunaan lambang tersebut mencerminkan
kekuasaan
Kusumawarddhani  lebih  besar  daripada Wikramawarddhana. Hal sama terjadi pada Bhre Wirabhumi yang mendapat gelar dari istrinya, Nagarawarddhani. Bhre Wirabhumi  sebelum  menjabat  sebagai penguasa Lasem, Nagarawarddhani menjabat penguasa daerah Wirabhumi. Nastiti melakukan kajian
berdasarkan  data  tekstual  dan  artefaktual. Data  tekstual  berupa  prasasti  dari  masa Mataram  Kuna  sampai  masa  Majapahit dalam  bentuk  teks  sastra  dan  kumpulan teks,  tertua  seperti Ramayana dari  masa Rakai  Watukura  Dyah  Balitung sampai teks  sastra  dan    hukum  dari  masa Majapahit. Data artefaktual yang sezaman
diantaranya menggunakan arca, dan relief yang menempel pada candi atau stupa.
Kesetaraan kedudukan dan peranan antara perempuan dan laki laki sejak masa Mataram  Kuna  sampai  masa  Majapahit berakar  pada  budaya  yang  tidak membedakan hak waris di semua kalangan. Tidak adanya perbedaan hak waris tersebut mempengaruhi  konsep  domestik  dan publik sehingga laki-laki maupun perempuan dapat menjabat jabatan publik asalkan  mengikuti  ketentuan.  Ada  aturan tertentu  yang  harus  diikuti  dalam  hal  ini, misalnya  untuk  menduduki  posisi  putra atau putri mahkota harus anak pertama dari permaisuri, contohnya Sri Rajasawarddhani  yang  dalam  prasasti Kancana atau yang disebut prasasti Bunur B menyebutkan,  ia  anak  bungsu  Hayam Wuruk.  Dari  kakawin Nagarakrtagama diketahui yang disebut sebagai Kusumawarddhani  adalah  putri  mahkota.
Putra  pertama  Hayam  Wuruk  seperti disebutkan  teks Pararaton adalah  Bhre Wirabhumi ,  karena  bukan  putra  dari permaisuri,  ia  tidak  dapat  menjadi  putra mahkota

## WANITA DALAM PANDANGAN MASYARAKAT JAWA
Wanita Jawa sangat identik dengan kultur  Jawa,  seperti  bertutur  kata  halus, tenang, diam (kalem), tidak suka  konflik, mementingkan  harmoni,  menjunjung tinggi nilai keluarga, mampu mengerti dan memahami orang lain, sopan, pengendalian diri tinggi atau terkontrol, dan daya tahan untuk  menderita  tinggi.  Bila  ada perselisihan ia lebih baik mengalah, tidak gegabah,  tidak grusa-grusu ,  dan  dalam mengambil langkah mencari penyelesaian dengan cara halus. Dalam konsep budaya Jawa  terdapat  beberapa  istilah  tentang wanita,  yaitu  : wadon , pawèstri , putri , wanodya , retna , kusuma , memanis , juwita ,
wanita , dan dayita , masing-masing istilah ini  mempunyai  arti  tersendiri  yang menunjukkan  bahwa  wanita  dalam pandangan  masyarakat  Jawa  memiliki peran istimewa (Basuki, 2005:5).
Kata  wanita  dalam  etimologi  Jawa itu  berasal  dari wani  ditoto alias  berani diatur.  Menurut Old  Javanese-English Dictionary (Zoetmulder, 1982), kata wanita berarti ‘yang diinginkan’. Dari sudut pandang feminis, tentu saja pe-label- an  ‘wanita’  ini  adalah  jejak-jejak peninggalan kultur Patriarki yang tertinggal dalam tatanan bahasa Indonesia.
Wanita  jadi  diukur  lewat  seberapa  besar tingkat  kesetiaannya  kepada  lawan jenisnya, walaupun ternyata dalam Kamus Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)  pun berpihak kepada wanita sebagai ameliorasi dari perempuan:
pe.rem.pu.an  [n]  (1)  orang
(manusia)  yg  mempunyai  puki, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui; wanita;  (2)  istri;  bini:  —  nya sedang hamil; (3) betina (khusus untuk hewan). wa.ni.ta  [n]  perempuan  dewasa: kaum  —  ,  kaum  putri  (dewasa) Perempuan  diasosiasikan  tanpa nilai,  sementara  wanita  lebih mengarah  kepada  kedewasaan. Terang  saja  karena  definisi dewasa  di  sini  adalah  sebuah pengabdian yang tersirat. Karena itu  wanita  dinilai  tinggi  ketika bisa mengabdi sehingga diinginkan oleh lelaki. Kesetiaan jadi lebih baik dari kemandirian.
Ternyata  nilai  wanita  yang  lebih tinggi dalam bahasa Indonesia ini menurut Ben Anderson (1966) adalah karena bahasa Indonesia  mengalami  “jawanisasi”  atau “kramanisasi”,  kulitnya  saja  bahasa Melayu  yang egaliter, tapi rohnya bahasa Jawa  yang  feodal.    Arti  kata  perempuan
sementara  itu  dari  bahasa  asalnya  yaitu bahasa Sansekerta sangat berbeda dengan apa yang ada di KBBI. Perempuan berasal dari  kata  per-empu-an. Per itu  berarti makhluk, Empu berasal  dari  kata Sansekerta  yang  berarti  mulia,  berilmu tinggi, pembuat suatu karya agung. Leluhur bangsa ini pun sudah memberikan makna dalam  kata  perempuan  sebagai  bentuk penghormatan tinggi kepada kaum wanita.
Masyarakat Indonesia dikenal dengan  sistemnya yang Patriarkis
meskipun  sebenarnya  terdapat  variasi corak Patriarki antar  budaya.  Salah  satu masyarakat yang dikenal dengan
kebudayaannya  yang Patriarkis adalah Jawa. Dalam budaya Jawa yang cenderung paternalistik laki-laki memiliki kedudukan yang istimewa (Handayani dan Novianto, 2004: 65).
Istilah wanita itu sendiri berasal dari bahasa  Jawa  yang  berarti wani  ditata (berani  ditata).  Pengertian  ini  telah mencirikan adanya tuntutan kepasifan pada perempuan  Jawa.  Selain  itu  istilah  putra mahkota  (bukan  putri  mahkota),  kawin paksa,  dan  babakan  pingitan  yang diberlakukan kepada perempuan yang akan menikah,  menurut  Widyastuti  sebagai persoalan gender yang dihadapi perempuan Jawa. (Widyastuti, 2007: 67).
Mulai dari awal pemilihan pasangan hidup, laki-laki Jawa biasanya disarankan untuk  tidak  memilih  perempuan  yang memiliki  status  sosial  dan  ekonomi  yang lebih tinggi. Selanjutnya dalam perkawinan, istilah kanca wingking , yakni bahwa  perempuan  adalah  teman  di  dapur akan  mewarnai  kehidupan  perkawinan pasutri  Jawa.  Istilah konco  wingking pun tidak  selalu  lebih  rendah,  tergantung bagaimana perempuan Jawa memaknainya. Jika perempuan selalu diidentikkan sebagai kanca wingking (teman  di dapur) yang  sering  ditafsirkan  oleh  masyarakat
Jawa  pada  umumnya  sebagai  kepasifan perempuan  dan  tugasnya  hanya  pada urusan  rumah  tangga,  tidak  demikian halnya dengan uraian dari berita Cina abad 7-8 M tentang keberadaan Ratu Sima dari Kerajaan  Kalingga  (Keling)  sebagai  raja wanita  pertama  yang  memerintah  pada abad  6-7  M  di  Jawa.  Berita  Cina  dari Dinasti Tang mengatakan bahwa kerajaan Holing (Kalingga) di Pulau Jawa ini sangat kuat.  Orang  Ta-Shih  pada  tahun  674  M mengurungkan  niatnya  untuk  menyerang Negara    ini  disebabkan  oleh  keperkasaan Kalingga.  Diberitakan  pula  bahwa  di bawah pemerintahan Ratu Sima, Kerajaan Kalingga  menjadi  pemerintahan  negara yang  sangat  menjunjung  tinggi  hukum, bahkan,  pernah  saudara  ratu  sendiri terpaksa  harus  dihukum  karena  berani melanggar peraturan.
Kepemimpinan  Ratu  Sima  ini menunjukkan bahwa kepemimpinan sebuah  negara  dalam  pengambilan keputusan    sekalipun  di  bawah  kendali seorang  perempuan  tidak    berarti  akan mendorong  pada  kemunduran  dan kegagalan.  Dengan  demikian,  dapat dikatakan  bahwa  dengan  tidak  adanya protes  atas  kepemimpinan  Ratu  Sima tersebut  juga  menunjukkan  bahwa masyarakat jawa kala itu sebenarnya sudah memberikan  ruang  yang  besar  pada perempuan  untuk  tidak  hanya  bergelut dengan  urusan  rumah  tangga  tapi  juga dapat  turut  campur  dalam  urursan kenegaraan.
Adanya  konsep  istri  sebagai sigaraning  nyawa ,  bukan  sekedar konco wingking juga  memberikan  gambaran posisi  yang  sejajar  dan  lebih  egaliter terhadap  perempuan  Jawa.  Selain  itu Handayani  &  Novianto  juga  berpendapat bahwa  perempuan  Jawa  bukannya  tidak memiliki  otoritas  pribadi.  Hanya  saja  ia harus  mencari  cara  agar  kehendaknya
terpenuhi  tanpa  mengacaukan  harmoni dengan keluar dari tatanan budaya.

## KUASA PEREMPUAN DALAM SEJARAH INDONESIA KUNA
Masa  sejarah  di  Indonesia  dibagi lagi atas sejarah kuna dan sejarah modern. Sejarah  kuna  ialah  masa  sejarah  yang dimulai sejak adanya pengaruh India yang berupa  tulisan  sampai  masa  kolonial, sedangkan sejarah modern mengacu pada masa  kolonial  yang  ditandai  dengan datangnya  bangsa  Eropa  ke  Nusantara sampai  sekarang.  Sepanjang  sejarah kebudayaan  Indonesia,  terdapat  tiga gelombang kebudayaan besar yang datang ke  Indonesia  yaitu  kebudayaan  India, kebudayaan Islam, dan kebudayaan Eropa. Kedatangan  ketiga  kebudayaan  tersebut menyebabkan terjadinya Akulturasi antara kebudayaan  Indonesia  dengan  ketiga kebudayaan itu.
Dalam  kajian  ini  yang  berjudul Kuasa Perempuan dalam Sejarah Indonesia Kuna . maka yang menjadi topik pembahasannya  adalah  segala  kegiatan perempuan  yang  didapatkan  dari  data tekstual  maupun  data  artefaktual  dengan memakai  kategori  analisis  gender  yang berlaku  pada  masa  Sejarah  Indonesia Kuna.  Gender  adalah  prinsip  dasar  dari hubungan sosial manusia yang didasarkan pada  perbedaan  dan  persamaan  laki-laki dan  perempuan  yang  dibentuk  secara kultural (Conkey dan Gero 1994:8; Preucel dan  Hodder  1996:418;  Gilrischt  1997:8; Hays-Gilpin dan Whitley, 1998:xv).
Rentangan masa dalam kajian yang cukup panjang (kurang lebih 7 abad) yaitu mulai  dari  masa  Matarām  Kuna  sampai akhir  Majapahit  karena  data  tekstual (prasasti, teks sastra/hukum, berita asing) yang  menuliskan  mengenai  perempuan sangat  sedikit  dan  fragmentaris,  sehingga apabila  hanya  mengkaji  dalam  satu  masa
saja sangat sulit untuk mendapat gambaran mengenai  kedudukan  dan  peranan perempuan  pada  masa  Jawa  Kuna  yang utuh.

## Bukti Tekstual
Dalam  data  prasasti,  baik  laki-laki maupun  perempuan  banyak  menduduki jabatan pemerintahan sebagaimana dijumpai  pada  prasasti Juruűan (876  M) dan  prasasti Wariűin  Pitu (1477 M). Perempuan pada masa itu juga sudah melibatkan  diri  dalam  kegiatan  sosial sebagai  pendamping  suami  maupun sebagai diri sendiri. Dalam prasasti Wulig (935  M),  Rakai  Mangibil,  selir  Mpu Sindok,  meresmikan  tiga  bendungan. Sedangkan  pada  relief  candi  sering ditampilkan raja atau bangsawan ditemani perempuan.
Perempuan  bukan  sebagai  alat hiburan semata, tetapi juga menjadi sumber penghasilan  keluarga  dan  ada  perempuan profesional dalam bidang seni pertunjukan.  Namun,  walaupun  kaum perempuan pada masa itu sudah menikmati kesetaraan  hampir  di  semua  aspek kehidupan, dalam hal tertentu, terutama di bidang  keagamaan,  perannya  masih  lebih rendah dari kaum laki-laki dalam bela dan sati  tukon .  Perempuan  tidak  dapat menjabat  sebagai  pejabat  tertinggi keagamaan atau menjadi Kawi .
Selain prasasti, teks-teks sastra pun banyak menuliskan kegiatan yang dilakukan  oleh  laki-laki  dan  perempuan terutama dari kalangan bangsawan. Dalam Teks sastra digambarkan bagaimana kaum perempuan menghabiskan waktunya untuk menulis  puisi  atau  kegiatan  lainnya,  dan bagaimana  gambaran  laki-laki  yang berangkat  ke  medan  perang,  dan sebagainya.
Kedudukan dan peranan perempuan pada  masa  Jawa  Kuna  dalam  bidang ekonomi  tidak  perlu  diragukan  lagi, terutama perempuan dari  kalangan rakyat
biasa.  Mereka  membantu  perekonomian keluarga  dengan  membantu  suami menggarap sawah atau ladang. Di sela-sela kesibukan  bekerja  di  sawah/ladang, menyelesaikan  tugas-tugas  rumah  tangga, mereka membuat barang-barang kerajinan seperti  kain,  barang-barang  anyaman, barang-barang dari tanah liat, gula, minyak, dan  sebagainya,  yang  digunakan  untuk keperluan  sendiri  dan  dijual.  Selain  itu, kaum  perempuan  pun  handal  dalam berniaga,  yang dibuktikan dengan adanya pedagang-pedagang  di  tingkat  eceran sampai  saudagar  ( bańigramī )  yang melakukan  perdagangan  tidak  hanya  di tingkat  desa  tapi  mungkin  sampai  tingkat regional dan internasional.
Pada  masa  Jawa  Kuna,  masalah- masalah hukum diselesaikan oleh pejabat- pejabat  kehakiman.  Tidak  banyak  data tekstual yang menuliskan tentang masalah hukum.  Satu-satunya  prasasti  yang  isinya berkaitan  dengan  perempuan  yang mempunyai  kaitan  dengan  hukum  adalah prasasti Guntur (907  M.).  Prasasti  ini menyebutkan  adanya  perempuan  yang menjadi  saksi  ( tatra  sākśī )  dan  pemutus suatu perkara ( pinariccheda guńadośa ).
Pada masa Majapahit selain pejabat kehakiman yang disebut i)t)dharmmopapat ,  ada  semacam  Dewan Pertimbangan Kerajaan ( āra saptaprabhu ) yang  beranggotakan  keluarga  kerajaan. Pada  masa  pemerintahan  Hayam  Wuruk memerintah,  yang  menjabat  sebagai Dewan Pertimbangan Kerajaan adalah raja, permaisuri,  ayah-bunda  raja  paman  raja, dua adik perempuan raja beserta suaminya. Apabila  anggota  Dewan  Pertimbangan Kerajaan  ini  terdiri  dari  laki-laki  dan perempuan,  maka  pejabat  kehakiman  di tingkat  pusat  tidak  pernah  dijabat  oleh perempuan.
Meskipun  tidak  pernah  disebutkan adanya  pejabat  keagamaan  perempuan, tidak berarti bahwa kaum perempuan tidak
mempunyai peranan dalam bidang agama. Dalam  beberapa  prasasti  disebutkan adanya  pasangan  suami  istri  yang membebaskan  atau  membeli  tanah  untuk keperluan  suatu  bangunan  suci  sebagai dharmma  mereka.  Selain  itu  prasasti Taji (901 M.) menyebutkan adanya warga desa laki-laki  dan  perempuan  yang  membeli tanah bagi sīma suatu bangunan suci. Teks Mānawadharmaśāstra, Agastyaparwa, dan Kŕśńayana menuliskan bahwa  perkawinan  yang  baik  adalah perkawinan di antara orang yang sederajat. Pada  masa  Jawa  Kuna,  terutama  masa Majapahit  banyak  perkawinan  yang dilakukan di antara saudara sepupu Bukti Artefaktual
Data artefaktual, terutama dijumpai pada relief-relief candi, baik candi-candi di Jawa  Tengah  maupun  di  Jawa  Timur. Banyak  adegan  yang  menggambarkan kegiatan laki-laki maupun perempuan baik di  lingkungan  kerajaan  maupun  di lingkungan masyarakat biasa. Kegiatan di lingkungan  istana  biasanya  digambarkan dalam adegan-adegan paseban , sedangkan kegiatan  di  lingkungan  masyarakat  pada umumnya  menggambarkan  kehidupan sehari-hari,  seperti  bertani  dan  berladang sebagaimana  yang  terdapat  di  beberapa relief di Stupa Borobudur.
Di samping itu ada  beberapa relief yang  menggambarkan  laki-laki  dan perempuan  yang  sedang  melakukan upacara  keagamaan  atau  ada  juga  yang menggambarkan  mereka  sedang  menari atau  memainkan  musik.  Pada  relief-relief candi  banyak  adegan  yang  memahatkan adegan-adegan orang yang sedang memuja candi, baik perseorangan, pasangan suami istri maupun kelompok. Satu di antaranya dipahatkan  di  Stupa  Borobudur  yang menggambarkan pasangan suami-istri dari kalangan bangsawan yang memuja stūpa . Di dalam dunia seni, terutama seni pertunjukan, kaum perempuan pada masa
Jawa  Kuna  telah  mempertunjukkan keahliannya di depan penonton. Dari data artefaktual  diketahui  bahwa  keahliannya ini  tidak  hanya  dipertunjukkan  di  dalam ruangan  seperti  yang  dilakukan  dalam pesta-pesta  yang  dilakukan  oleh  kaum bangsawan, tetapi juga ada kesenian yang dipertunjukkan  di  jalan.  Bentuk-bentuk pertunjukan  yang  dipertontonkan  selain tari-tarian  juga  sulap  seperti  yang digambarkan dalam relief Stupa
Borobudur.  Bagi  perempuan  pada  Jawa Kuna,  seni  bukan  hanya  sebagai  alat hiburan  saja  akan  tetapi  juga  sebagai sumber  penghasilan.  Pada  masa  itu  telah ada  kaum  perempuan  profesional  dalam bidang seni pertunjukan.

## PENUTUP
Menarik untuk diungkapkan adalah adanya  perbedaaan  gambaran  mengenai kedudukan dan peranan perempuan dalam masyarakat  Jawa  Kuna  antara  apa  yang ditulis  dalam  prasasti  dan  teks-teks  sastra terutama kakawin. Data prasasti menunjukkan  bahwa  perempuan  telah memegang  peranan  penting  dalam masyarakat  (van  Setten  van  der  Meer, 1979; Ayatrohaédi, 1986; Lombard, 1990; Nastiti  1998,  2001).  Sebaliknya  dengan kakawin yang menggambarkan perempuan masa  lalu  stereotip  sebagai  orang  yang lemah  dan  subordinat  dari  laki-laki. Apabila  diamati  adanya  perbedaan perspektif itu dikarenakan sumber-sumber yang dipakai berbeda.
Beberapa  Sarjana  dan  sumber
Prasasti yang menuliskan bahwa kedudukan dan peranan perempuan setara dengan  laki-laki  didasarkan  pada  cerita rakyat  asli  dari  Indonesia  dan  peristiwa yang pernah terjadi di Jawa. Helen Creese (2001), sementara sarjana yang menuliskan bahwa perempuan adalah subordinat laki- laki didasarkan pada uraian kakawin yang
ceritanya  berasal  dari  India  dimana budayanya  sangat androsentris .  Maka dengan  demikian  jelas  bahwa  meskipun prasasti  maupun  kakawin  sama-sama ditulis  di  Jawa,  akan  tetapi  karena  latar belakang  budaya  yang  berbeda  maka penggambaran  mengenai  kedudukan  dan peranan perempuan pun berbeda.
Dalam pembagian pekerjaan berdasarkan jenis kelamin yang didasarkan pada maskulinitas dan feminitas seseorang sesuai  dengan  jenis  kelaminnya,  dapat diamati  dalam  kehidupan  sehari-hari mayarakat  Jawa  Kuna. Pertama adalah pekerjaan-pekerjaan  yang  membedakan pekerjaan antara laki-laki dan perempuan, terutama pekerjaan yang menyangkut fisik dan  umumnya  terdapat  di  dalam masyarakat  kalangan  bawah. Kedua , pekerjaan-pekerjaan yang tidak membedakan  laki-laki  atau  perempuan, terutama berlaku pada pekerjaan-pekerjaan yang tidak  memakai  kekuatan fisik.  Jenis pekerjaan  seperti  itu  didapatkan  di  setiap lapisan masyarakat, seperti jabatan-jabatan yang ada di desa maupun di pusat.
Pembagian  kerja  secara  fisik  dapat diamati  dari  data  artefaktual  yang  berupa relief  misalnya,  digambarkan  perempuan menanam  padi  dan  memanen  hasil pertanian, sedang laki-laki mencangkul dan membajak.  Selain  itu  ada  pekerjaan- pekerjaan lain yang tampaknya dibedakan atas  fisik  mereka  seperti  yang  tergambar dalam  relief-relief.  Digambarkan  dalam relief  beberapa  pekerjaan  laki-laki misalnya, keluar rumah untuk menangkap ikan, berburu, menggembala, dan sebagainya sementara perempuan mengerjakan  pekerjaan  rumah  tangga seperti  mengasuh  anak,  memasak,  serta membuat  produksi  rumah  tangga  seperti menenun dan membuat barang-barang dari tanah liat. Tetapi tidak berarti bahwa laki- laki  tidak  bisa  memasak,  karena  ada beberapa relief yang menggambarkan laki-
laki  yang  sedang  memasak  dalam kesempatan-kesempatan
tertentu. Pekerjaan-pekerjaan seperti telah disebutkan di atas masih dapat ditemukan di dalam kehidupan masyarakat Jawa dan Bali  sekarang,  meskipun  ada  beberapa pekerjaan  yang  sudah  mulai  berangsur- angsur  hilang  bahkan  ada  yang  sudah lenyap  sama  sekali.  Adanya  pembagian pekerjaan tersebut bukan berarti kelompok yang  satu  mendominasi  yang  lain,  akan tetapi  justru  saling  melengkapi  karena mereka sadar akan adanya perbedaan fisik antara laki-laki dan perempuan.
Tidak semua peranan dan kedudukan  perempuan  dalam  kehidupan masyarakat Jawa Kuna setara dengan laki- laki. Ada beberapa aspek yang tidak setara, baik  ketidaksetaraan  itu  lebih  tinggi  atau lebih  rendah  dari  laki-laki.  Dapat dikemukakan  di  sini  bahwa  dalam percaturan  politik,  perempuan  tidak  saja dapat  tampil  di  ranah  publik  karena  ia memegang  suatu  jabatan,  tetapi  juga berperan secara tidak langsung di belakang suaminya. Berdasarkan data tekstual dapat diketahui  ada  beberapa  raja  yang  diduga menjadi  raja  karena  perkawinan.  Sebagai contoh  adalah Rakai  Watukura Dyah Balitung yang  diasumsikan  menikah dengan  putri  mahkota.  Seperti  diketahui bahwa ayah Balitung hanyalah seorang raja bawahan  ( haji ).  Demikian  pula  dengan Airlangga dan Raden  Wijaya ,  keduanya menikahi putri mahkota dan putri-putri raja pendahulunya.
Adapun  peranan  perempuan  yang lebih rendah dari laki-laki adalah bela atau sati ,  tukon,  perempuan  yang  tidak  dapat menjabat sebagai pejabat-pejabat tertinggi keagamaan  atau  perempuan  tidak  dapat menjadi seorang Kawi . Apabila ditelusuri asal  mula  dari  adat  istiadat  yang menyebabkan  adanya  ketidaksetaraan maka  dapat  diketahui  bahwa  semua  itu berasal  dari  kebudayaan  India.  Meskipun
demikian  dalam  mengadopsi  kebudayaan
India,  masyarakat  Jawa  Kuna  tidak menerapkan langsung ke dalam budayanya,  tetapi  ada  hal-hal  yang disesuaikan  dengan  budayanya.  Seperti yang disebutkan oleh berita Portugis yang melakukan bela atau sati ini  tidak  hanya dilakukan oleh perempuan tetapi juga oleh laki-laki  bangsawan  yang  bunuh  diri sebagai tanda setia kepada rajanya. Adanya laki-laki  yang  ikut bela atau sati tidak didapatkan  di  negara  asalnya.  Selain  itu dalam  melakukan bela atau sati , perempuan  tidak  langsung  menerjunkan diri langsung ke dalam api yang berkobar seperti  yang  terjadi  di  India,  tetapi menikam  dirinya  dulu  sebelum  jatuh  ke dalam  api.  Hal  ini  mungkin  dilakukan untuk  mengurangi  rasa  sakit  dari perempuan yang melakukan bela atau sati dan  lebih  manusiawi  daripada  yang dilakukan di India.
Dalam  masalah  hukum  pun, hukuman yang dijatuhkan kepada laki-laki yang  melakukan  pelecehan  seksual ( paradāra )  lebih  berat  daripada  aturan- aturan  yang  terdapat  dalam  perundang- undangan di India, meskipun seperti telah dikemukakan bahwa kitab-kitab perundangan-undangan  yang  ada  di  Jawa bersumber  kepada  kitab-kitab  perundang- undangan  India.  Perbedaan  ini  karena seperti  yang  disebutkan  dalam prasasti Bendosari dan Paruŋ adalah  karena masyarakat  Jawa  Kuna  telah  mempunyai hukum  adat  yang  dijadikan  dasar pertimbangan selain kitab-kitab hukum.
Adanya  anugerah  raja  kepada pejabat  yang  telah  berjasa  seperti angjamah  rare,  angjamah  kawula, dan menikahi  ůayang ,  meskipun  hal  ini tampaknya  merendahkan  derajat  kaum perempuan,  tetapi  apabila  diteliti  secara seksama  sebenarnya  hal  ini  merupakan bentuk perlindungan terhadap perempuan, karena  dengan  adanya  hak-hak  istimewa
sebagai  anugerah  raja,  maka  tidak sembarang laki-laki terutama dari kalangan bangsawan yang dapat melakukan hal-hal yang  melecehkan  kaum  perempuan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Ayatrohaédi,  ed.  1986. Kepribadian Budaya  Bangsa .  Jakarta: Pustaka Jaya.
Basuki, A. R. 2005. Perempuan (di mata Budaya Jawa). Bende Media
Informasi  Seni  dan  Budaya . Surabaya:  Dinas  Pendidikan dan Kebudayaan Jawa
Timur.
Conkey,  M.W.  dan  J.  M.  Gero.  1994 “Tensions,  Pluralities,  and Engendering  Archaeology: An  Introduction  to  Women and Prehistory”. Dalam Joan M.  Gero  and  Margaret  W. Conkey,  ed. Engendeing Archaeology.  Women  and Prehistory .  Oxford  UK  & Cambridge USA: Blackwell, page :3–30. Cetak ulang.
Creese,  H.  2001“Images  of  Women  and
Embodiment  in  Kakawin Literature”, dalam Intersections: Gender, History  and  Culture  in  the Asian Context , Issue 5, May 2001, URL:http:/wwwsshe.murdoc h.edu.au/intersection/issue
5/creese.  html,  accessed  22
May 2001.
Gilchrist, R. Gender and Material Culture. The Archaeology of Religious Women .  London  dan  New
York: Routledge, 1997. Handayani,  C.S  &  Novianto,  A.  2004. Kuasa Wanita Jawa .
Yogyakarta:  LkiS  Pelangi
Aksara
Hays-Gilpin,  K  dan  David  S.  Whitley.
1998. Reader  in  Gender Archaeology . London: Routledge, 1998.
Lombard,  D.  1990. Nusa  Jawa:  Silang
Budaya.  Penelitian  Sejarah Terpadu  Bagian  3:  Warisan Kerajaan-Kerajaan Konsentris. Jakarta: Gramedia, 1996. Trans. dari Le Carrefour Javanais . Essai d”histore globale. III: L’heritage  des  royaumes concentriques.
Nastiti,  T.  S.  1998  “Wanita  pada  Masa
Jawa Abad IX-XV Masehi”. Dalam Kongres  Nasional Sejarah 1996. Subtema Pemikiran dan Analisis Teks Sejarah. Jakarta: Departemen Pendidikan  dan  Kebudayaan
RI,hal:107–26.
-----------------. 2009 . Kedudukan  dan Peranan  Perempuan  dalam Masyarakat Jawa Kuna (Abad  VIII  -  XV  Masehi): Ringkasan Disertasi . Jakarta:
Universitas Indonesia
Preucel,  R.  dan  Hodder,  I.  1996. Contemporary  Archaeology in  Theory ,  ed.  Oxford; Cambridge,  Massachusetts: Blackwell Publisher Ltd. van Setten van der Meer, 1979.N.C. Sawah Cultivation  in  Ancient  Java: Aspect of Development on the Indo-Javanese Period . Canberra: Australian National University Press. Widyastuti,  S.H.  .2007  “Perempuan Menerjang Hambatan Budaya: Catatan Dari Lapangan”  dalam Jurnal
Reformasi  Ekonomi Vol.  8,
No.  1.  Januari-Desember 2007.