## PEMBANGUNAN INDUSTRI PERTAHANAN INDONESIA: MENUJU PEMENUHAN TARGET MEF ATAU SEKEDAR MENUJU ARM CANDY ?
Lukman Fahmi Djarwono 1
Abstrak: MEF ( Minimum Essential  Force )  merupakan  standar penting  dan  minimum dari  kekuatan  yang  harus  ditetapkan  sebagai  prasyarat  mendasar  agar  TNI  (Tentara Nasional  Indonesia)  dapat  menjalankan  misinya  secara  efektif  dalam  menghadapi ancaman yang sebenarnya. Salah satu sarana untuk mewujudkan MEF adalah melalui pengembangan  industri  militer  dalam  negeri.  Optimalisasi  pengembangan  industri pertahanan  nasional  baru  saja  diberlakukan  sejak  2010  melalui  Kebijakan  Umum Pertahanan  Negara  (Jakum  Hanneg)  2010-2014,  dan  akan  berlanjut  selama  dua periode lima-tahun lagi (sampai 2024). Selama belum ada definisi yang jelas mengenai "keamanan  nasional",  masih  sulit  untuk  membentuk  postur  pertahanan  yang  ideal. Oleh  karena  itu,  pencapaian  MEF  masih  akan  menghasilkan  kesenjangan kemampuan.  Kesenjangan  ini  diharapkan  dapat  berkurang  -jika  tidak  dihilangkan- dengan  memiliki  industri  pertahanan  nasional  yang  solid.  Artikel  ini  akan mengeksplorasi  peran  industri  pertahanan  nasional  untuk  mencapai  MEF,  sekaligus untuk mengurangi kesenjangan kemampuannya di Indonesia.
Kata  Kunci : Industri  Pertahanan ; Minimum  Essential  Force;  Tentara  Nasional Indonesia; Indonesia
1. Pendahuluan 1
Aman,  merupakan  salah  satu  hak asasi warganegara yang paling
mendasar.
Warganegara berhak mendapat  situasi  dan  kondisi  aman dalam  melakukan  segala  aktivitas  di suatu wilayah negara selama aktivitasnya  tersebut  tidak  melanggar aturan maupun norma yang berlaku.
1 Penulis  adalah  staf  pengajar  Studi  Strategi Keamanan  dan  Pertahanan  di  Prodi  Hubungan Internasional,  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Politik, Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta; peergroup Pusat  Studi  ASEAN  dan  PUSDEMTANAS  UNS;serta staf  pengajar  tidak  tetap  di  Prodi  Hubungan Internasional  FISIP  Universitas  Slamet  Riyadi, Surakarta.  Penulis  dapat  dihubungi  melalui  email lukman.f.d@staff.uns.ac.id atau lukman.f.d@gmail.com
Aman  juga  termasuk  tujuan  dari fungsi  mutlak  suatu  negara,  salah satunya  adalah  Fungsi  Pertahanan (Budiardjo, 1999). Hal ini menjadi fungsi negara disebabkan kemungkinan
adanya gangguan, serangan atau invasi militer  dari  luar,  sehingga  setiap negara yang merdeka dan berdaulat berkewajiban  untuk  mengamankan  dan mempertahankan  kedaulatan,  keutuhan wilayah, dan keselamatan warganegaranya Untuk  membuat pertahanan  suatu negara menjadi kuat, setidaknya diperlukan  2ED,  yakni Economic  Power (kekuatan  ekonomi), Education  for
Reserve Personnel (pendidikan
nasionalisme  dan  bela  negara),  dan Deterrent Effect (daya tangkis atau daya gentar).
Kekuatan  ekonomi  suatu  negara berbanding lurus dengan sistem
pertahanannya,  hal  ini  dapat  kita bandingkan  secara  kasat  mata  antara pertahanan developed countries dengan developing countries . Kekuatan di sektor ini  tergolong  vital  dalam  membangun benteng  pertahanan  di  teritorinya,  yang meliputi
personil
angkatan bersenjatanya  maupun peralatan  utama sistem persenjataannya.
Kita  juga  tidak  dapat  menafikkan bahwa  daya  tangkis  atau  gentar  suatu negara  menjadi  salah  satu  unsur penting  dalam  kekuatan  pertahanan. Membangun  dan  menyusun  peralatan utama  sistem  persenjataan  agar  tidak hanya  menjadi pemanis  buatan saja, tetapi  juga  menjadi  alat  yang  berfungsi untuk  menggentarkan  pihak  lain  yang ingin mengganggu kedaulatan,
keselamatan  dan  keutuhan  teritori negara.
Sebagaimana tertuang dalam amanat  Pembukaan  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  Republik  Indonesia  bahwa untuk  membentuk  suatu  pemerintahan Negara  Indonesia  yang  melindungi segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh tumpah  darah  Indonesia,  dan  untuk
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pada  Perpres  nomor  41  tahun 2010 tentang Kebijakan Umum Pertahanan  Negara  juga  disebutkan bahwa  Pertahanan  negara  bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan  negara,  keutuhan  wilayah Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia, dan  keselamatan  segenap  bangsa  dari segala ancaman. Maka dengan demikian,  negara Indonesia berhak dan wajib  untuk  memiliki  dan  menyusun angkatan perang berikut sistem persenjataannya. Pada kebijakan tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
menyatakan  bahwa  strategi  pertahanan Negara  Republik  Indonesia  adalah bersifat  defensif-aktif.  Pun  dijelaskan bahwa pengembangan dan peningkatan kekuatan  armada  perang  Indonesia difokuskan  pada  perwujudan Minimum Essential Force (MEF / Kekuatan Pokok Minimum), sebagai prasyarat utama dan mendasar  bagi  terlaksananya  tugas pokok dan fungsi TNI.
Prioritas  utama  perwujudan  MEF yakni peningkatan kemampuan
mobilitas  TNI  meliputi  3  (tiga)  matra yakni  Darat,  Udara,  dan  Laut,  untuk mendukung  penyelenggaraan  tugas
pokok  TNI  di  seluruh  wilayah  nasional. Kemudian  prioritas  selanjutnya  adalah peningkatan kemampuan satuan tempur khususnya  pasukan  pemukul  reaksi cepat  serta  penyiapan  pasukan  siaga terutama  untuk  penanganan  bencana alam serta tugas-tugas misi perdamaian dunia  seperti  yang  telah  diamanatkan dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Penulis  berharap  agar  artikel  ini dapat  berguna  sebagai  refleksi  dan ekspektasi postur pertahanan dan militer Republik Indonesia pada umumnya, dan terutama  pengadaan  alutsista  melalui kemandirian  industri  pertahanannya  di masa mendatang.

## 2. Isi Penelitian
Pembangunan  alutsista  sendiri, baru  dimulai  Indonesia  pada 2010  yang dilaksanakan  dalam  beberapa  tahap dimana  tiap  tahapnya  berjarak  waktu selama 5 tahun. Tahap I (pertama) MEF dimulai  sejak  tahun  2010  hingga  tahun 2014, tahap II (kedua) akan berlangsung dari  tahun  2015  hingga  2019,  tahap  III (ketiga)  akan  dilaksanakan  dari  tahun 2020  hingga  2024,  dan  tahap  IV (keempat) akan direncanakan dari tahun 2025 hingga 2029.
Minimnya  kemampuan  industri pertahanan dalam negeri dan kurangnya ketersediaan  peralatan  pertahanan, serta  ketergantungan  pada  produsen
luar  negeri  dalam  mengawali  pijakan MEF  tahap  I  menjadikan  target  pada tahapan  lanjut  MEF  dapat  terancam. Untuk  menghindari  ketergantungan  dari produsen  dan  ingin  menekan  anggaran pembelanjaan dari produsen alutsista di luar negeri, maka Pemerintah Indonesia berinisiatif untuk memberdayakan potensi-potensi  industri  dalam  negeri untuk menjadi pemasok bagi persenjataan  dan  armada  perang  TNI. Di  tahun 2012,  lahirlah  Undang-Undang nomor  16  tentang  Industri  Pertahanan yang  mengatur  tentang  pemanfaatan dan  maksimalisasi  industri  pertahanan dalam  negeri  demi  mencapai  target MEF  tahap  I  (pertama).  Tujuan penguatan  industri  pertahanan  ini adalah  untuk  memenuhi  kebutuhan alutsista  TNI  guna  tercapainya  MEF pada  tahun  2024,  dan  tujuan  yang kedua  adalah  tercapainya  kemandirian dalam pengadaan alutsista TNI di tahun 2029.
Pada  APBN  2010,  Pemerintah Indonesia  menganggarkan  40,7  Trilyun untuk bidang pertahanan. Sedangkan di tahun  2012,  pertahanan  mendapat anggaran  72,54  Trilyun.  Pada  2013, anggaran pertahanan mengalami peningkatan sebesar 77,7 Trilyun. Pada 2014 Pemerintah Indonesia menempatkan 86,3 Trilyun untuk bidang pertahanan.  Anggaran  alutsista  untuk memenuhi  MEF  untuk  2010-2014
mencapai Rp 156 triliun yang terdiri atas
Rencana Pembangunan Jangka
Menengah  2010-2014  sebesar  Rp  99 triliun  dan  alokasi  on  top  berdasar arahan rapat kabinet terbatas 4 Oktober 2010 sebesar Rp 57 triliun. 2
Anggaran  pertahanan  Pemerintah Indonesia  yang  meningkat  dari  tahun 2010  hingga  2014  dinilai  cukup signifikan,  akan  tetapi  Pemerintah Indonesia  masih  belum  mengeluarkan kebijakan mendetail terkait pendefinisian ancaman yang dihadapai negara Republik Indonesia.
Pengadaan  alutsista  di  tiga  matra pada  tubuh  TNI  tidaklah  sama  dalam kualitas  maupun  kuantitas,  disesuaikan menurut kebutuhan dan proyeksi adanya  ancaman  di  tiap  matra.  Pada TNI  Angkatan  Darat  misalnya,  di  tahun 2015 yang lalu beberapa target alutsista yang  akan  dimiliki  antara  lain  adalah 103 MBT Leopard II, 50 IFV Marder, 36 MLRS  Astross  II  Mk6,  38  Howitzer Digital Caesar Nexter, 20 helikopter Bell 412Ep,  beberapa  helikopter  lainnya, kendaraan  taktis,  juga  beberapa  panser Anoa,  rudal,  dan  juga  truk  angkut pasukan. 3
Di  tahun  2015  lalu  juga,  untuk pengadaan alutsista pada TNI Angkatan
Laut, Pemerintah Indonesia
2 Diolah dari berbagai sumber
3 MEF: Modernisasi Militer Indonesia pada website http://analisismiliter.com/artikel/part/20/MEF_Modernisa si_Militer_Indonesia , diakses pada 29 Maret 2017
membutuhkan  37 tank  amphibi  BMP3F, 25  kendaraan  amphibi  LVTA1,  5  tank amphibi  BTR-4, 10  MLRS  RM  Grad, 11 helikopter  anti-kapal  selam  Panther,  4 helikopter angkut Bell 412Ep, 4 pesawat intai  maritim  CN235  MPA,  beberapa kapal  perang  mulai  dari  jenis  latih  layar hingga  jenis  light  fregat,  2  kapal  selam Kilo, dan 2 kapal hidrografi. 4
Sedangkan  pengembangan  dan modernisasi  di  TNI  Angkatan  Udara  di tahun  yang  sama,  akan  didatangkan 12 pesawat  tempur  Super  Tucano,  16 pesawat tempur T50i, 8 pesawat tempur F16  dengan  menggunakan  blok  52,  6 helikopter  Cougar,  4  radar  Thales, beberapa  pesawat  angkut  sedang maupun  berat,  6  UAV  Heron,  serta simulator Sukhoi. 5

## Security
Keamanan,  seperti  yang  telah didefinisikan oleh Barry Buzan “ Security, in  any  objective  sense,  measures  the absence of threat to acquired values, in a  subjective  sense,  the  absence  of fear that  such  values  will  be  attacked ” 6 merupakan  suatu  landasan  yang  dapat dijadikan  sebagai  dasar  pembentukan bagi penentuan arah kebijakan Pertahanan Indonesia. Beberapa  elemen  yang  terdapat
pada Security ini  yakni  diantaranya
4 Ibid 5 ibid 6 Buzan,  Barry.  1983. People,  States  &  Fear . Wheatsheaf Books Ltd. Great Britain
adalah actor , common issue yang dapat menjadi  ancaman  ( threat ), speech  of act ,  serta public/audience .  Kita  dapat memposisikan  Pemerintah  Republik Indonesia  sebagai  pelaku  ( actor )  yang mendefinisikan  dan  menentukan  apa yang  akan  menjadi  ancaman  dan bagaimana  tindakan speech  of  act -nya. Ancaman  ( threat )  yang  akan  berpotensi masuk  ke  dalam  wilayah  Indonesia, misal pelanggaran batas wilayah perbatasan,  terorisme, illegal  fishing , illegal  logging , drugs-trafficking ,  dan sebagainya.
Speech  Act yang  dapat  dilakukan Pemerintah  Republik  Indonesia  adalah bagaimana
Pemerintah berusaha mempengaruhi  publik  untuk  menjadikan satu  hal  sebagai  ancaman  keamanan yang sedang
dihadapi.
Untuk
prosesnya,  Dewan  Keamanan  Nasional yang  telah  merumuskan  draft  ancaman keamanan nasional dapat membawa hal tersebut  ke  Dewan  sehingga  nantinya akan disahkan sebagai ancaman keamanan nasional.
Selama  ini,  Pemerintah  Indonesia belum  menentukan  dan  mendefinisikan hal-hal yang berpotensi menjadi ancaman  keamanan  nasional  secara jelas  dan  mendetil  dalam  kebijakan resminya.  Dampaknya  antara  lain adalah
Indonesia belum dapat mengukur  kemampuan  dan  kekuatan keamanan  nasionalnya  sendiri  karena
tidak memiliki target yang dapat menjadi acuan  atau  tolok  ukur  sekaligus pembanding terhadap kekuatan keamanan nasionalnya. Kita  tidak  dapat  menafikkan bahwa sampai kementerian- kementerian  yang  ada  belum  memiliki langkah-langkah strategis yang terkoordinasi  untuk  menangkal  hal-hal yang dapat berpotensi menjadi ancaman  keamanan  nasional  bagi Indonesia.  Ini  menjadi  dampak  lain  dari belum  ditentukan  dan  didefinisikannya ancaman keamanan nasional. Akibatnya adalah  kinerja  para stakeholders tidak dapat sejalan dan sudah pasti ancaman keamanan  nasional  akan  sangat  sulit untuk dapat diselesaikan secara kolektif dan berkesinambungan.

## Deterrence
Scelling  dalam  karyanya The Strategy  of  Conflict mendefinisikan " detterence is concerned with influencing the choices another party will make,  and  doing  it  by  influencing  his expectations  of  how  we  will  hehave.  It involves  confronting  him  with  evidence for  believing  that  our  behavior  will  be determined by his behavior." 7
Persyaratan  pertama  yang  harus dipenuhi  sebuah  negara  agar  efek deterrence atau  daya  gentar  ini
7 Schelling, Thomas C., 1960, The Strategy of Conflict, Cambridge, MA: Harvard University Press
berfungsi,  menurut  Spiegel  (2004), adalah Komitmen. Hal komitmen negara dibutuhkan dalam tahapan yang bersifat definitif  dan  spesifik.  Tahap  selanjutnya akan rapuh jika tahap pertama ini belum jelas atau masih bersifat ambigu.
Persyaratan kedua
yakni Kapabilitas. Jika kita melihat lagi makna deterrence ,  yakni  meyakinkan  negara lain  bahwa  melakukan  penyerangan adalah  sebuah  kesalahan  karena negaranya  memiliki  kapabiltas  untuk menyerang  balik  negara  lawan,  maka Pemerintah  diwajibkan  untuk  melihat kapabiltas  tiap  matra,  sumber  daya, maupun  elemen  pertahanan  yang dimilikinya.
Persyaratan terakhir yakni Kredibilitas. Suatu kredibilitas
dibutuhkan  negara  dalam  menyusun komitmen  dan  membangun  kapabilitas agar  meyakinkan  negara  lain  tidak melakukan  agresi  kepada  negara  yang dalam posisi bertahan.
Melihat Kebijakan Amerika Serikat dibawah  Presiden  Trump  khususnya terhadap  kawasan  Asia  Tenggara, peningkatan ekonomi  dan  militer  China, konstalasi  sengketa  di  Laut  China Selatan, serta arm race di semenanjung Korea  setidaknya  sudah  dapat  menjadi perhitungan  bagi  Pemerintah  Indonesia untuk  meningkatkan  daya  gentar  bagi kapabilitas matra, sumber daya,
maupun elemen domestik yang dimilikinya.
Peningkatan kapabilitas matra dan sumber  daya  dapat  dilakukan  melalui pembangunan  industri  pertahanan,  dan urgensi  dari  pembangunan  industri pertahanan inilah yang akan menghasilkan efek daya gentar Indonesia,  serta multiple  effect baik dalam  bidang  perekonomian  maupun peningkatan teknologi domestik.

## Arm Candy
Menurut  MacMillan  Dictionary, definisi arm  candy adalah “ an  attractive person  that  you  take  to  a  social  event because  they  are  attractive  rather  than because  they  are  intelligent  or  because you  are  having  a  romantic  relationship with them. ”
Bila dianalogikan bahwa ‘seseorang’  tersebut  adalah  alutsista yang  dipilih  dan  difungsikan  oleh  suatu negara  hanya  karena  alutsista  tersebut semata-mata hanya  bersifat  atraktif  dan menarik  perhatian,  bukan  karena fungsi dan  kapabilitasnya  yang  sesuai  dengan karakter negara ini.
Di  satu  sisi,  perjalanan  industri pertahanan  domestik  masih  di  tahap pembelajaran  awal,  dan  di  sisi  lain, target  pemenuhan  alutsista  sudah berlari  mendahului  kapabilitas  industri pertahanan  sehingga  dua  variabel  MEF ini  saling  kejar  mengejar.  Hal  ini
menjadikan belum maksimalnya penyelarasan kapabilitas industri pertahanan,  target  pengguna,  dan anggaran negara. Permasalahan yang dihadapi industri pertahanan domestik diantaranya  adalah,  pertama,  masih rendahnya alih maupun serapan teknologi  pada  industri  pertahanan domestik,  yang  pada  nantinya  pula berbanding lurus dengan masih minimnya kualitas dan kuantitas produk- produk yang dihasilkan.
Tingginya cost pada sektor penanaman modal dalam divisi
penelitian  dan  pengembangan  industri pertahanan  tersebut  menjadikan  para
stakeholders tidak  dapat  bergerak
banyak. Alhasil negara
masih membutuhkan  pembelian  alutsista  dari industri pertahanan mancanegara.
Adanya  anggapan  bahwa  pangsa pasar industri pertahanan yang terbatas, menyebabkan  para stakeholders masih mematok  harga  produknya  yang  cukup tinggi. Belum adanya kepastian pemesanan  dan  masih  belum  kuatnya alur  hulu  ke  hilir,  maupun  sebaliknya, pun pada akhirnya tidak dapat memproduksi banyak varian dari produk-produk  yang  sudah  umum dihasilkan.
Meskipun  kemandirian  industri pertahanan  tidak  dapat  dihasilkan semudah  membalikkan  telapak  tangan,
setidaknya Pemerintah
dapat melaksanakan tahap demi tahap menuju ke  kemandirian  tersebut,  yang  dimulai dari pembelajaran dalam pengoperasian alutsista  tersebut,  lalu  perawatan  dan peningkatan kandungan lokal.
Tahap selanjutnya adalah merekayasa  dan  merancang  bangun dari  produk-produk  yang  pernah  ada, sehingga  nanti  akan  menuju  tahap kemandirian dengan  kapabilitas  mampu merancang  dan  membangun  alutsista secara mandiri.
Pemerintah  dalam  hal  ini  tidak serta  merta  menjadi  satu-satunya  pihak yang  paling  bertanggung  jawab  dalam pembangunan industri pertahanan, akan tetapi  masih  ada  pihak  produsen  yakni para  industri  pertahanan  domestik  dan pihak  pengguna  yakni  Tentara  Nasional Indonesia,
Kepolisian Republik Indonesia,  serta  instansi  lainnya. Ketiga pilar  inilah  yang  wajib  saling  bersinergi dalam pembangunan
industri pertahanan.
Pihak  pengguna  wajib  menyusun taktik,  strategi,  maupun  doktrin  yang telah  disesuaikan  dengan  anggaran negara.  Sementara  itu  di  pihak  industri pertahanan  masih  harus  memetakan potensi dan kemampuan masing-masing industrinya, serta menyelaraskan dengan  kebutuhan  dan  anggaran pengguna.
Bila dilihat dari masterplan pembangunan industri pertahanan, program-program  di  tahap  pertama (2010-2014)  yakni  penetapan  program, stabilisasi  dan  optimalisasi,  persiapan regulasi,  serta  persiapan new  future products .  Program  di  tahap  kedua (2015-2019)  yakni  mendukung  MEF, peningkatan  kemampuan  kerjasama produksi,  serta  pembangunan new product .
Tahap ketiga (2020-2024) memiliki
program  yaitu  mendukung  postur  ideal,
pengembangan industri, serta peningkatan kerjasama internasional. Di tahap keempat (2025-2029), programnya adalah kemandirian industri pertahanan,  kemampuan  berkolaborasi secara internasional,
serta pengembangan yang berkelanjutan.
Ada beberapa langkah yang wajib dilakukan  oleh  Indonesia  dibawah kepemimpinan  Presiden  Joko  Widodo ini  yakni  Pertama,  mensinergikan  tiga pilar  industri  pertahanan,  yakni  pilar Produsen,  pilar  Pengguna,  serta  pilar Pemerintah  sendiri  agar  dapat  saling bersinergi  dan  tidak  saling  mendahului pilar lainnya.
Kedua,  tetap  mendukung  proses profesionalisme  TNI,  dengan  beberapa cara  yakni  meningkatkan  kesejahteraan prajurit  dan  meningkatkan  pos  khusus dari
APBN, minimal tetap mempertahankan kenaikan 1,5%.
Adanya jaminan
peningkatan kesejahteraan TNI dan keluarganya juga merupakan pembangunan  sumber  daya manusia  pada  level  individu  kombatan. Pemerintah  wajib  mengalokasikan  dana segar untuk memakmurkan prajurit agar kapabilitas  dan  kualitas  mereka  juga seiring  bertambah.  Dengan  demikian, tidak  ada  alasan  strategi  pertahanan nasional lemah karena minimnya kesejahteraan  para  prajurit  beserta keluarganya,  serta  menjadikan  mereka untuk selalu meningkatkan
profesionalisme di tubuh TNI.
Ketiga,  merevisi grand  design
MEF, dan membangun industri pertahanan Indonesia secara
profesional  dan  dapat  menghasilkan multiple  effect ,  yakni economic  effect dan technology effect .
Terakhir,  menempatkan  kebijakan pertahanan  sebagai  bagian  dari  sistem keamanan  nasional  yang  dikelola  oleh Dewan  Keamanan  Nasional.  Sesuai dengan  yang  telah  disinggung  diatas yaitu  Pemerintah  Republik  Indonesia untuk  dapat  mendefinisikan  hal  apa yang  dapat  berpotensi  besar  menjadi ancaman  keamanan  nasional  bagi Negara  Republik  Indonesia  sehingga nantinya  dapat  menjadi deterrence terhadap  hal-hal yang  berpotensi menjadi ancaman negara Indonesia.
3. Penutup
Semakin  besar  suatu  negara, akan  semakin  besar  dan  berlipat  pula jumlah  ancamannya.  Jika  negara tersebut  belum  bisa  menentukan  siapa, dalam  bentuk  apa,  dan  dari  mana ancaman  itu  berasal,  maka  negara tersebut  tidak  akan  pernah  mencapai kondisi keamanannya yang ideal. Untuk mencapai  keamanan  yang  ideal,  maka negara  tersebut  wajib  memperkuat dirinya sendiri.
Industri strategis pertahanan Indonesia  akan  tumbuh  kuat  jika didukung  penuh  oleh  Pemerintah Republik  Indonesia  melalui  kebijakan pertahanannya.  Kebijakan  pertahanan Indonesia semestinya meliputi dukungan  penuh  dana,  teknologi,  dan teknis  dari  Pemerintah  Indonesia  untuk industri  strategis  pertahanan  domestik sehingga pihak industri dapat memenuhi standar  kekuatan  minimal  TNI  di  masa mendatang.

## Daftar Pustaka
Budiardjo,  Prof.  Miriam,  1999, Dasar- Dasar  Ilmu  Politik ,  20 th Ed.,
Jakarta;  PT.  Gramedia  Pustaka Utama Buzan,  Barry,  1983, People,  States  &
Fear .  Wheatsheaf  Books  Ltd.
Great Britain
Buzan,  Barry,  Wæver,  Ole,  de  Wilde,
Jaap,  1998, Security:  A  New Framework for Analysis . London Suryohadiprojo,  Sayidiman, Pengantar Ilmu  Perang ,  Jakarta,  Pustaka Intermasa, 2008
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia nomor  41  tahun  2010  tentang
Kebijakan Umum Pertahanan Negara
Hingga Tahun Ini, Alutsista TNI Baru 50 Persen  MEF  pada  website  Jurnal Maritim:
http://jurnalmaritim.com/2014/1/91 4/hingga-tahun-ini-alutsista-tni- baru-50-persen-mef, diakses pada 29 Maret 2017
MEF:  Modernisasi  Militer  Indonesia
pada website http://analisismiliter.com/artikel/par t/20/MEF_Modernisasi_Militer_Ind onesia ,  diakses  pada  29  Maret
2017
Schelling,  Thomas  C.,  1960, The Strategy  of  Conflict, Cambridge,
MA: Harvard University Press The  Indonesian  Forum Seri  27  ”Satu Tahun  UU  Industri  Pertahanan, Meneropong  Kekuatan  Alutsista Indonesia”  pada  website  The
Indonesian Institute: http://theindonesianinstitute.com/th e-indonesian-forum-seri-27-satu-
tahun-uu-industri-pertahanan- meneropong-kekuatan-alutsista-
indonesia/, diakses pada 29 Maret
2017
The  Jakarta  Post.  2014.  Indonesia’s
Arm Candy: Quantity vs Capability Dilemma. 13 Maret. http://www.thejakartapost.com/ne
ws/2014/03/13/indonesia-s-arm- candy-quantity-vs-capability- dilemma.html diakses  pada  20
April 2017