## Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Mojoruntut Kecamatan Krembung Sidoarjo
Sifani Maydana Pratiwi 1 ✉ , Hendra Sukmana 2
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo E-mail: shifannym@gmail.com 1 , hendra.sukmana@umsida.ac.id 2 ,

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Dana Desa Bantuan Langsung Tunai  (BLT-DD) di Desa Mojoruntut, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo berkaitan dengan kebijakan pemerintah pada masa pandemi COVID 19. Metodologi Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Data berasal dari data primer dan sekunder melalui observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi  sebagai  teknik  pengumpulan  data.  Pelaksanaan  Bantuan Langsung  Tunai  Dana  Desa  (BLT-DD)  menjadi    fokus    penelitian  ini.  Hasil  memperlihatkan  bahwa komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah desa dilakukan dengan cara sosialisasi program pemerintah Indonesia  yaitu  BLT-DD  dan  juga  mengenai  kriteria  penerimaannya  bagi  warga  Desa  Mojoruntut. Ketersediaan sumber daya untuk mendukung implementasi kebijakan di Desa Mojorunut dalam rangka pelaksanaan  program  tersebut  didukung  penuh  oleh  kepala  desa  dan  seluruh  perangkat  serta  tenaga pembantu  atau  Voluntir  yang  menyalurkan  BLT-DD  dari  pusat,  sedangkan  sumber  daya  pendukung lainnya  berasal  dari    sarana  fisik,  prasarana  dan  sumber  daya  keuangan.  Pelaksana  kebijakan  adalah aparatur pemerintah Desa Mojoruntut, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo, melalui mekanisme penyaluran bantuan tunai langsung dari dana desa sebagaimana ditentukan oleh pemerintah pusat, akan tetapi penentuan penerima BLT-BD menjadi persoalan sehingga perlu mendapat perhatian, keputusan yang dibuat harus adil dan selektif, supaya tidak ada kecemburuan sosial. Pemerintah Desa Mojoruntut melakukan koordinasi yang baik dengan instansi-instansi pemerintah yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan kegiatan, mulai dari perumusan kebijakan hingga evaluasi kebijakan.
Kata Kunci : Implementasi, Bantuan Langsung Tunai, Dana Desa.

## Abstract
This  study  aims  to  analyze  the  implementation  of  the  Village  Fund  Direct  Cash  Assistance  (BLT-DD)  in Mojoruntut Village, Krembung District, Sidoarjo Regency related to government policies during the COVID 19 pandemic. Methodology This research is descriptive qualitative. The type of data used in this study is qualitative. Data  comes  from  primary  and  secondary  data  through  observation,  interviews,  and  documentation  as  data collection techniques. The implementation of the Village Fund Direct Cash Assistance (BLT-DD) is the focus of this research. The results show that the communication carried out by the village government is carried out by socializing the Indonesian government program, namely BLT-DD and also regarding the acceptance criteria for the  residents  of  Mojoruntut  Village.  The  availability  of  resources  to  support  the  implementation  of  policies  in Mojorunut  Village  in  the  context  of  implementing  the  program  is  fully  supported  by  the  village  head  and  all apparatus and assistants or volunteers who distribute BLT-DD from the center, while other supporting resources come from physical facilities, infrastructure and resources. finance. The implementer of the policy is the government apparatus of Mojoruntut Village, Krembung District, Sidoarjo Regency, through the mechanism for distributing cash assistance directly from village funds as determined by the central government, however, determining BLT- BD recipients is a problem so that it needs attention, decisions made must be fair and selective, so that there is no social  jealousy.  The  Mojoruntut  Village  Government  coordinates  well  with  government  agencies  involved  in implementing policies and managing activities, from policy formulation to policy evaluation.
Keywords: Implementation, Direct Cash Assistance, Village Fund.
✉ Corresponding author : Sifani Maydana Pratiwi Email      : shifannym@gmail.com
Volume 8 No 2
Desember 2022
Diterbitkan: 3 Desember 2022
Implementasi  Bantuan  Langsung  Tunai  Dana  Desa  (BLT-DD)  di  Desa  Mojoruntut  Kecamatan Krembung Sidoarjo - Sifani Maydana Pratiwi 1 ✉ , Hendra Sukmana 2
doi: 10.53565/pssa.v8i2.516

## PENDAHULUAN
Pandemi Virus Corona atau Covid 19 telah menimbulkan penyebab yang besar, tidak hanya  kesehatan  saja  tetapi  pada  ekonomi  dan  sosial.  Virus  ini  mengakibatkan  banyak wilayah  operasi  ditutup,  karyawan  diberhentikan  dan  pekerjaan  berkurang  (Joharudin, 2020). Wabah COVID-19 telah mempengaruhi banyak industri, mengakibatkan PHK dan kehilangan pekerjaan. Karena mobilitasnya yang meningkat, virus COVID-19 tidak hanya dirasakan  oleh  masyarakat  perkotaan  tetapi  dapat  menyebar  di  dalam  desa  (Ruhyana, 2020). Dalam UU Pengelolaan Desa No 5 Tahun 1979 disebutkan bahwa organisasi rumah tangga  yang  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan,  pembangunan,  dan kemasyarakatan  itu  sendiri  adalah  organisasi  desa  yang  terorganisir.  Kemudian,  diubah menjadi  UU  No  6  Tahun  2014  Tentang  Desa.  Pemerintah  desa  yang  kemudian  disebut kepala  desa,  didukung  oleh  perangkat  desa,  pemerintah  desa,  yang  mengurusi penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. (RI P. , 1979)
Salah satu kebijakan pemerintah pusat untuk desa adalah bantuan langsung tunai dari  Dana  Desa,  yang  selanjutnya  disebut  BLTDD.  BLTDD  adalah  bantuan  kepada masyarakat  miskin  dari  bank  desa.  Dana  desa  membantu  mengatasi  COVID-19  melalui sumber  daya  ekonomi  dan  sosial.  Terutama  dari  anggaran  desa  (APBDes)  dan  sumber keuangan  desa.  Menurut  (Hidayat,  2020),  dana  desa  yang  dapat  dialokasikan  dalam anggaran  APBD  dapat  digunakan  langsung  di  tingkat  rumah  tangga  dan  desa  untuk mendukung upaya mitigasi dampak Covid 19. Berdasarkan Perpres Nomor 43 Tahun 2014, dana desa adalah dana yang diperoleh dari anggaran pendapatan dan belanja  desa, yang selanjutnya ditransfer ke anggaran pendapatan dan belanja daerah dan digunakan untuk kepentingan  desa.  Sebagai  pembangunan,  pengembangan  masyarakat.  Memberdayakan masyarakat. Parameter utama yang digunakan dalam kriteria penerima manfaat langsung dana desa (BLTDD) adalah mereka yang tidak menerima manfaat sosial seperti PKH dan kehilangan penghasilan karena COVID 19. (R, 2019)
Sebelumnya, Permen Keuangan (PMK) No 50/PMK.07/2020 menyebutkan bahwa alokasi pendidikan sesuai kebijakan Kementerian percepatan pelaksanaan dukungan  MIC diterbitkan dalam bentuk uang. Selanjutnya, alokasi penerima manfaat ini didasarkan pada pemilihan perangkat desa sesuai dengan peraturan pemerintah. Dalam rangka pemulihan ekonomi  di  masa  pandemi  COVID-19,  dana  desa  dapat  digunakan  untuk  Bantuan Langsung  Dana  Desa (BLTDD) yang  diberikan selama 6 bulan kepada keluarga miskin dengan  rincian  dalam  waktu  3  bulan.  adalah  300.000  rupiah.  Selain  itu,  Kementerian Keuangan  telah  mengumumkan  Peraturan  terbaru  tentang  pengelolaan  dana  desa  yang dikeluarkan  oleh  Menteri  Keuangan  No  190/PMK.07/2021  oleh  Menteri  Keuangan. PMK190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa menggantikan Peraturan Menteri Keuangan  222/PMK.07/2020  tentang  Pengelolaan  Uang  Desa  (Berita  Negara  Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641 diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.  07/2021  Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri  Keuangan  No.222/PMK.07/2020
Implementasi  Bantuan  Langsung  Tunai  Dana  Desa  (BLT-DD)  di  Desa  Mojoruntut  Kecamatan Krembung Sidoarjo - Sifani Maydana Pratiwi 1 ✉ , Hendra Sukmana 2
doi: 10.53565/pssa.v8i2.516
Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun  2021 No.718) dinyatakan tidak berlaku. (RI P. M., 2021)
Kriteria  Keluarga  Yang  Menerima  Bantuan  Tunai  Langsung  Dari  Dana  Desa Ketentuan Pasal 33 PMK190 Tahun 2021  (1) Tidak Jauh Berbeda Dengan Menteri Keuangan Tahun Sebelumnya: Penjelasan Rinci Tentang Kriteria Pemohon Penerima Dana BLT Desa Sesuai  PMK190  Tahun  2021.  Diberikan  Kepada  Keluarga  Penerima  Manfaat  (KPM) Berdasarkan  Pasal  33  (1)  (Keuangan,  2022).  Mereka  Yang  Memenuhi  Kriteria  Berikut: Pertama, Keluarga Miskin Dan Kurang Mampu Yang Tinggal Di Desa Diprioritaskan Dan Dirawat  Sebagai  Keluarga  Sangat  Miskin;  Kedua,  Hilangnya  Mata  Pencaharian;  Ketiga, Keluarga  Rentan  Terhadap  Penyakit  Menahun/Kronis;  Keempat,  Keluarga  Miskin Menerima  Penonaktifan  Jaringan  Pengamanan  Sosial  Lainnya  Dari  APBD  Atau  APBN; Kelima,  Keluarga  Miskin  Terdampak  Pandemi  Virus  Corona  (Covid-19)  2019  Dan Masyarakat Tidak Mampu, Serta Keenam Keluarga Dengan Orang Tua Tunggal. Besaran BLTDD Bulanan Untuk Setiap Keluarga Penerima Manfaat Diatur Dalam PMK 190 2021, Pasal 33  (5). Menurut Pasal 33  (5) PMK 190 2021, Besaran  Dana Desa BLT 2022  Dari Bulan Pertama Sampai Dengan Bulan Kedua Belas Ditetapkan Sebesar Rp 300.000 Untuk Setiap Keluarga  Penerima  Manfaat.  Selain  Itu,  Penyaluran  BLT  Kepada  Keluarga  Penerima Manfaat Akan Dimulai Pada Januari. Dan Dapat Dibagi Hingga Tiga Bulan Sekaligus. (RI P. M., 2021)
Desa Mojoruntut, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu desa  di  Indonesia  yang  warganya  terdampak  Covid  19  selama  ini.  Banyaknya  pabrik industri di daerah Sidoarjo berarti penduduk desa Mojoruntut sebagian besar adalah kelas pekerja. Namun, masih banyak orang yang bekerja di bidang pertanian dan perdagangan, dalam kondisi itu, ada juga beberapa masyarakat Desa Mojorunut yang tidak berpartisipasi atau  mendukung  kebijakan  yang  diterapkan  pemerintah,  pendapatan  masyarakat  juga mengalami  penurunan.  Sebagian  warga    Desa  Mojoruntut  telah dipecat  dari  pabrik  dan banyak  pedagang  yang  mengeluhkan  keterlambatan  Suatu  sistem  pembukaan  dan penutupan pasar atau perubahan kegiatan ekonomi.
Penyaluran  Bantuan  Langsung  Tunai  Dana  Desa  (BLTDD)  di  Desa  Mojoruntut berlangsung dalam tiga tahap tahun ini. Program bantuan tunai langsung, yang ditetapkan pada 2019, akan memungkinkan desa untuk mendukung ekonomi masyarakat yang masih terkena  dampak  virus  corona  (COVID-19).  Pemerintah  Desa  Mojoruntut    menyalurkan Dana  Langsung  Desa  (BLTDD)  dengan  sangat  baik.  Namun,  masih  ada  gesekan  antara masyarakat  dan  perangkat  desa,  karena  distribusi  bantuan  dianggap  tidak  adil,  dan sepihak. Pemerintah desa banyak menerima keluhan dan keberatan dari masyarakat yang berkunjung  ke  rumahnya  karena  adanya  pilih  kasih    dari  aparat  desa  setempat  dan keluarganya, membuat daftar orang yang tidak berhak mendapatkan bantuan yang tidak memenuhi  standar  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah.  Makna  implementasi  yang disampaikan oleh (Sabatier, 1979) dalam buku Solichin Abdul Wahab (2008) menjelaskan makna  implementasi  ini  dengan  mengatakan:  memahami  apa  yang  sebenarnya  terjadi
Implementasi  Bantuan  Langsung  Tunai  Dana  Desa  (BLT-DD)  di  Desa  Mojoruntut  Kecamatan Krembung Sidoarjo - Sifani Maydana Pratiwi 1 ✉ , Hendra Sukmana 2
doi: 10.53565/pssa.v8i2.516
setelah suatu program dinyatakan valid atau dirumuskan adalah fokus dari perhatian pada pelaksanaan kebijakan, khususnya  peristiwa–peristiwa dan kegiatan yang  terjadi setelah negara mengadopsi arah kebijakan, termasuk upaya untuk mengelolanya dan konsekuensi atau dampak aktualnya terhadap masyarakat atau peristiwa (Abdul Wahab, 2008).
Beberapa  kajian  terdahulu  yang  relevan  dengan  topik  tersebut,  beberapa diantaranya,  yaitu:  Pertama,  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Makhrus  pada  tahun  2021 dalam  penelitiannya  berjudul  “Pelaksanaan  Bantuan  Langsung  Dana  Desa  (BLT-DD) selama  Pandemi  COVID  19  dari  Perspektif  Maqasiq  Abu-Syari  'ah'.”  Jenis  penelitian  ini menggunakan  metode  penelitian  deskriptif  kualitatif.,  menggunakan  teori  perspektif Maqasid  ash-Syariah.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  implementasi  kebijakan BLT-DD di Jawa Tengah masih dianggap tidak adil dan memerlukan implementasi yang jelas. Kesamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah bahwa topik penelitian berorientasi pada komunitas, dan subjek penelitian juga berorientasi pada BLT-DD. Baik penelitian terdahulu maupun penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Perbedaan antara  penelitian  sebelumnya  dan  penelitian  ini  adalah  teoritis.  Penelitian  sebelumnya menggunakan metode Maqasiq asy-Syariah, sedangkan penelitian ini menggunakan teori ekspansi dari George C. Edwards III (2004). (Munajat, 2021)
Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Fitri Yul Dewi dan Ramadiyanti Nurlitasari pada  tahun  2020.  Penelitiannya  berjudul  “Implementasi  Penyaluran  BLT-DD  Arab  Era Pandemi  Covid-19  di  Kabupaten  Sigi”.  Jenis  penelitian  ini  menggunakan  penelitian kualitatif,  menggunakan  teori  implementasi  Edward  III.  Hasil  penelitian  ini  bertujuan untuk  mengidentifikasi  pelaksanaan  BLT-DD  serta  faktor-faktor  yang  mendorong  dan menghambat  pelaksanaannya.  Kesamaan  penelitian  sebelumnya  dengan  penelitian  ini adalah subjek penelitian ini berpusat pada BLT-DD, dan subjek penelitian juga berpusat pada masyarakat. Jenis penelitian ini dan penelitian sebelumnya sama-sama menggunakan penelitian kualitatif, dan menggunakan teori implementasi Edwards III. Perbedaan dalam penelitian  ini  adalah  lokasi  penelitian  sebelumnya  berada  arab  kabupaten,  sedangkan penelitian ini berada arab desa (Fitri Yul, 2020).
Ketiga,  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Nafida  Arumdani,  Salsabella  Nanda, Zumrotun  dalam  penelitiannya  berjudul  “Efisiensi  BLT-DD  di  Desa  Mojoruntut, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo”. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dengan teori efisiensi  Dunn  (2017). Hasil pembahasan penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui  pengaruh  penyaluran  BLT-DD  di  kalangan  masyarakat  Desa Mojoruntut.  Kesamaan  penelitian  tersebut  dengan  penelitian  ini  adalah  bahwa  topik penelitian berpusat pada BLT-DD, dan subjek penelitian juga berpusat pada masyarakat. Jenis  penelitian  tersebut  dengan  penelitian  ini  juga  serupa  saat  digunakan  penelitian kualitatif. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah teori yang digunakan pada  penelitian  sebelumnya  menggunakan  kemanjuran  sedangkan  penelitian  ini menggunakan teori performa (Nafidah Arumdani, 2021) (Sugiyono, 2016).
Implementasi  Bantuan  Langsung  Tunai  Dana  Desa  (BLT-DD)  di  Desa  Mojoruntut  Kecamatan Krembung Sidoarjo - Sifani Maydana Pratiwi 1 ✉ , Hendra Sukmana 2
doi: 10.53565/pssa.v8i2.516
Berdasarkan pembahasan di atas, terlihat bahwa pelaksanaan BLT-DD di Desa Mojoruntut, Kecamatan  Krembung,  Sidoarjo  masih  belum  terlalu  baik.  Dengan  demikian,  penulis mengidentifikasi judul pelaksanaan BLT-DD di Desa Mojoruntut, Kecamatan Krembung, Sidoarjo, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah program pemerintah ini telah dilaksanakan secara Optimal atau masih dengan banyak penyesuaian.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  (Moleong,  2012).  Tujuan penelitian  ini  adalah  memberikan  bantuan  tunai  langsung  dari  dana  Desa  Mojoruntut, Kecamatan  Krembung,  Kabupaten  Sidoarjo,  dengan  menggunakan  indikator  empat indikator teoritis Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, kecenderungan, dan struktur birokrasi. Sumber data adalah hasil wawancara observasional, serta dokumen atau memo. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis data deskriptif kualitatif (non- statistic) (Moleong, 2012).
Menurut Sugiyono (2016), penelitian kualitatif adalah penelitian yang berguna untuk mengkaji status objek alam, digunakan untuk mengumpulkan data induktif berdasarkan data  yang  sudah  diperoleh  untuk  memmahami  fenomena  yang  terjadi,  peneliti  harus langsung mencari informasi. Oleh karena itu Menurut Kirk dan Miller, penelitian kualitatif adalah budaya yang mencirikan ilmu-ilmu sosial tertentu berdasarkan hasil pengamatan seseorang. Data berasal dari data primer dan sekunder melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. (Sugiyono, 2016; Katab, 2020).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Profil Desa Mojoruntut Kecamatan Krembung
Desa  Mojoruntut  adalah  sebuah  desa  yang  terletak  di  Kecamatan  Krembung, Kabupaten  Sidoarjo.  Kondisi  Desa  Mojoruntut  sendiri  sangat  baik  mengingat  kondisi infrastrukturnya. Hal ini terlihat dari kondisi jalan yang beraspal sehingga memudahkan navigasi desa. Kantor kepala desa juga telah direnovasi untuk melayani masyarakat dengan lebih  baik.  Terdapat  lima  permukiman  dengan  luas  244,96  hektar  yaitu  permukiman Simorow,  Kesimbukan,  Buntut,  Jabon,  dan  Biting.  Lingkungan  hidup  masyarakat  luar sangat  baik,  cukup  untuk  hidup  dan  pendapatan  sangat  tinggi,  sehingga  tingkat kemiskinan  masyarakat  di  Desa  Mojoruntut  rendah  dan  taraf  hidup  masyarakat  sangat sementara.  Penduduk  desa    umumnya  mencari  nafkah  dari  penggilingan,  petani, pedagang, pegawai negeri, dan pengusaha.

## Implementasi secara teori
Tujuan dari Penelitian ini memberikan bantuan tunai langsung dari dana desa di Desa Mojoruntut Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo. Dalam studi ini mengambil teori dari  George  C.  Edward  III  (2004).  Menurut  Edwards  III,  implementasi  kebijakan
Implementasi  Bantuan  Langsung  Tunai  Dana  Desa  (BLT-DD)  di  Desa  Mojoruntut  Kecamatan Krembung Sidoarjo - Sifani Maydana Pratiwi 1 ✉ , Hendra Sukmana 2
dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu: (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling bergantung. (Andreas Delpiero, 2021)

## 1) Komunikasi
Komunikasi adalah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang mengirimkan informasi kepada orang atau komunitas lain. Dalam hal ini, proses pemerintah dilakukan untuk menyebarluaskan informasi  tentang  kebijakan  untuk mencapai hal tersebut kepada publik.
Komunikasi kontak yang disebutkan dalam survei ini adalah sosialisasi pemerintah desa  terhadap  program  pemerintah  Indonesia  yaitu  BLT-DD  serta  kriteria  penerima program  tersebut  bagi  masyarakat  Desa  Mojoruntut.  Sosialisasi  ini  penting  karena memberikan  informasi  yang  jelas  kepada  masyarakat  tentang  kebijakan-kebijakan  yang dijalankan  oleh  pemerintah  desa  dan  penerima  manfaat  ini  mengetahui  kriteria  untuk mendapatkan  bantuan  tunai  langsung  dari  dana  desa.  Mengungkap  komunikasi pemerintah desa dengan masyarakat mengenai penyaluran BLTDD di  Desa Mojoruntut, Kecamatan  Krembung,  Kabupaten  Sidoarjo,  peneliti  menemukan  penyedia  informasi bahwa  pemerintah  desa  telah  mengadakan  musyawarah  desa  khusus  dalam  rangka Penilaian  dan  Identifikasi  Calon    Bantuan  Langsung  Tunai  Desa  Tahun  Anggaran  2021. Acara berlangsung di Balai Desa Mojoruntut, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo. Rapat  tersebut  dihadiri  oleh  perangkat  desa,  BPD,  RT  dan  RW,  Babinsa  dan Bhabinkamtibmas Desa Mojoruntut (9/2/21) (Mojoruntut, 2021).

## 2) Sumber Daya
Sumber daya sebagai faktor implementasi juga memegang peranan atau posisi yang sangat  penting  untuk  implementasi  kebijakan.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  staf  dengan kapasitas  dan  kualifikasi  yang  sesuai  dengan  skala  yang  tepat,  karena  implementasi kebijakan  tidak  akan  efektif  jika  pengelolanya  tenaga  ahli  yang  mumpuni  untuk menjalankan  fungsi  Pemerintah.  Pertama,  menyangkut  sumber  daya  manusia.  Dalam pelaksanaan  BLTDD  di  Desa  Mojoruntut,  terdapat  komponen  yang  mengelola organisasinya  sendiri.  Sesuai  dengan  struktur  organisasi  tahun  2022,  pengelola  atau pengelola Kode Kredit wajib menjalankan fungsi masing-masing sesuai dengan perannya.
Tabel 1.Daftar pengurus BLT-DD desa Mojoruntut
No Jabatan Nama 1 Kepala Desa Santoso 2 Sekretaris Desa Zainal Arifin 3 Kasi Pemerintahan Salis S 4 Kasi Pelayanan Dea Ayu 5 Kasi Kesejahteraan Rival 7 Kaur Perencanaan Yudhi P 8 Kaur Keuangan Nunuk 9 Kaur Umum M.Miftahuddin
Implementasi  Bantuan  Langsung  Tunai  Dana  Desa  (BLT-DD)  di  Desa  Mojoruntut  Kecamatan Krembung Sidoarjo - Sifani Maydana Pratiwi 1 ✉ , Hendra Sukmana 2
doi: 10.53565/pssa.v8i2.516
Tabel  di  atas  menunjukkan  bahwa  sesuai  struktur  pengurus  BLT  DD  pada  Desa Mojoruntut Kecamatan Krembung memiliki kewajiban masing-masing. Ada Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kasi Pemerintahan, Kasi Pelayanan, Kasi Kesejahteraan, Kasi Perencanaan, Kasih  Keuangan,  dan  Kasi  Umum.  Daftar  pengurus  tersebut  bertanggung  jawab  atas penerapan  dan  penyaluran  BLT-DD  di  Desa  Mojoruntut.  Dengan  melakukan  berbagai tahap dalam penyaluran BLT-DD ini. Pertama, mengadakan musyawarah antar pengurus desa, RT/RW, serta dusun. Kedua, pendataan bagi warga desa yang terkena dampak Covid 19 dan keluarga tidak mampu yang dilakukan oleh RT dan RW, Ketiga, mengindentifikasi serta verifikasi apakah sudah sesuai dengan kriteria sesuai pemerintah.
Selain sumber daya manusia, hal ini juga berkaitan dengan sumber daya finansial, yaitu BLT-DD yang merupakan dana berupa uang yang disalurkan kepada hak penerima manfaat yang sesuai kriteria pemerintah berdasarkan program atau kebijakan pemerintah yang dikeluarkan pada tahun 2019 sejak kasus Covid 19 menyebar dan berdampak pada semua  manusia.  Jumlah  penerima  manfaat  ditentukan  berdasarkan  hasil  survei  dengan menggunakan data sekunder dan wawancara dengan informan yang berkompeten pada tahun  2021-2022  dan  saat  ini  di  Desa  Mojoruntut  Krembung  Sidoarjo  secara  bertahap. Berikut tabel rincian perbandingan penerima BLT-DD tahun 2021-2022:
Tabel 2.  Perkembangan penerima BLTDD di desa Mojoruntut
TAHUN  TAHAP BULAN JUMLAH JUMLAH UANG TOTAL PENERIMA  YANG DITERIMA 2021 I Jan-Mar 151 Rp.600.000 Rp.90.600.000 II Aprl-Jun 151 Rp.600.000 Rp.90.600.000 III Jul-Sept 73 Rp.300.000 Rp.21.900.000 IV Okt-Des 73 Rp.300.000 Rp.21.900.000 2022 I Jan-Mar 125 Rp.900.000 Rp.112.500.000 II Aprl-Jun 125 Rp.900.000 Rp.112.500.000

## Sumber : Diolah oleh penulis, 2022
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat dari tahun 2021 hingga saat ini tahun 2022, jumlah penerima bantuan langsung tunai dana desa naik turun. Tahun 2021 pada tahap I- II jumlah penerima ada 151 orang dengan masing-masing mendapatkan 600ribu dalam 3 bulan pertama. Sedangkan, pada tahap III-IV jumlah penerima menurun menjadi 73 orang dengan  masing-masing  mendapat  300ribu.  Pada  tahun  2022  saat  ini  masih  berlangsung sampai  tahap  II.  Karena  pada  tahap  III  dan  IV  dilaksanakan  bulan  September  dan Desember,  tahap  I  dan  II  pada  tahun  2022  jumlah  penerima  ada  125  orang  di  Desa Mojoruntut,  dengan  jumlah  uang  yang  diterima  lebih  besar  dari  tahun  2021.  Hal  ini disebabkan oleh perubahan peraturan pemerintah tentang BLT-DD.
3) Disposisi (Sikap dari Pelaksana Kebijakan)
Implementasi  Bantuan  Langsung  Tunai  Dana  Desa  (BLT-DD)  di  Desa  Mojoruntut  Kecamatan Krembung Sidoarjo - Sifani Maydana Pratiwi 1 ✉ , Hendra Sukmana 2
doi: 10.53565/pssa.v8i2.516
Dalam  proses  implementasi  kebijakan,  tidak  boleh  ada  jarak  antara  pembuat kebijakan  dan  pelaksana  kebijakan,  dan  harus  ada  hubungan  yang  mendukung  antara keduanya untuk keberhasilan implementasi kebijakan. Pengaturan adalah keinginan atau kesepakatan antara para pihak untuk melaksanakan kebijakan yang efektif, implementasi Ini  bukan  hanya  tentang  mengetahui  apa  yang  harus  dilakukan  dan  memiliki  kapasitas untuk mengimplementasikan kebijakan. Dalam penelitian ini, pelaksana kebijakan adalah aparatur pemerintah Desa Mojoruntut, Kecamatan Krembung, Sidoarjo. Pemerintah Desa Mojoruntut menjalankan mekanisme penyaluran bantuan tunai langsung dari dana desa sesuai  dengan  peraturan  pemerintah  pusat.  Dengan  mengikuti  kepala  desa,  bantuan disalurkan ke RT dan RW  kemudian KPM  (Kader Pembangunan  Manusia)  menentukan jumlahnya.  Kemudian  serahkan  ke  BPD  dengan  mengundang  tokoh  masyarakat,  tokoh agama, RT dan RW. Adapun untuk memutuskan yang berhak atas BLT-DD, ini menjadi perhatian.  Karena  terlalu  banyak  pihak  yang  berusaha  selektif  dalam  memilih.  Hal  ini masih  jadilah  diskusi  di  masyarakat  desa,  selain  dianggap  penambangan  selektif. Masyarakat juga memiliki kecemburuan masyarakat terhadap penerima manfaat ini. Oleh karena itu, persoalan penyaluran BLT-DD  masih dianggap tidak di pemilihan penerima BLT-DD.  Berdasarkan  informasi  tersebut  diketahui  bahwa  pendataan  calon  penerima BLTDD dilakukan melalui musyawarah desa yang disampaikan kepada musyawarah desa yang  dihadiri  oleh  perangkat  desa,  BPD  dan  tokoh  masyarakat    sebagai  perwakilan masyarakat desa. (Nasional, 2020).
Kriteria  penerima bantuan langsung tunai dari dana desa adalah keluarga miskin atau kurang mampu, baik yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun masyarakat  yang  tidak  terdaftar  (exclusion  error)  berdasarkan  Kementerian  Desa.  , dinyatakan bahwa:
a) Tidak mendapat dukungan dari PKH/BPNT/pemegang kartu sebelum berangkat kerja.
b) Kehilangan  mata  pencaharian  (tidak  memiliki  cadangan  ekonomi  yang  cukup  untuk bertahan hidup  tiga bulan ke depan).
c) Memiliki anggota keluarga yang rentan terhadap penyakit menahun atau menahun Berikut adalah hal-hal yang harus dipenuhi dalam Ketentuan ini:
a) Pengangkatan  staf:  dalam  arti  memilih  dan  mengangkat  pejabat  pelaksana  kebijakan, harus  orang-orang  yang  berdedikasi  pada  kebijakan  yang    ditetapkan;  lebih  khusus untuk kepentingan warga negara.
b) Insentif:  Dalam  arti  memanipulasi  insentif  dengan  menambahkan  manfaat  atau  biaya tertentu,  hal  ini  dapat  menjadi  faktor  penentu  dalam  membantu  penegak  kebijakan untuk  menjalankan  imperatif  kebijakan  dengan  baik.  Hal  ini  dilakukan  untuk  tujuan memuaskan kepentingan  organisasi. (Indonesia, 2020).

## 4) Struktur Birokrasi
Struktur  birokrasi  mengacu  pada  kecukupan  birokrasi  dalam  menyelenggarakan pelaksanaan  kebijakan  publik.  Struktur  birokrasi  merupakan  elemen  penting  dari implementasi kebijakan, dan jika tidak didukung oleh birokrasi yang baik, kebijakan yang
Implementasi  Bantuan  Langsung  Tunai  Dana  Desa  (BLT-DD)  di  Desa  Mojoruntut  Kecamatan Krembung Sidoarjo - Sifani Maydana Pratiwi 1 ✉ , Hendra Sukmana 2
doi: 10.53565/pssa.v8i2.516
diterapkan  tidak  akan  berjalan  dengan  baik  atau  mencapai  efektivitas  yang  optimal. Birokrasi  merupakan  bentuk  kelancaran  koordinasi    antar  instansi  yang  terlibat  dalam pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan kegiatan, mulai dari pengambil keputusan hingga pelaksana.  Dalam    birokrasi  yang  ada  di  Desa  Mojoruntut,  hal  ini  sejalan  dengan manajemen efektif yang ketinggalan jaman dalam membentuk bantuan tunai langsung dari bank  desa.  Pada  birokrasi  ini  disesuaikan  dengan  baik  dalam  mengelola  pelaksanaan penyaluran BLT-DD arab desa Mojoruntut.
Dalam kepengurusan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ini terdapat peran utama yang  bertanggung  jawab  penuh.  Pertama,  ada  Bapak  Kusnadi  selaku  Kepala  Desa Mojoruntut  pada  tahun  2021,  dan  posisi  terbaru  Kepala  Desa  2022  Bapak  Susanto,  serta Sekretaris  Desa  Bapak  Zainal,  Kasi  Pemerintahan  dengan  Bapak  Salis,  serta  kasi Kesejahteraan  dengan  Bapak  Rival.  Berikut  adalah  gambar  struktur  organisasi  di  Desa Mojoruntut pada tahun 2022 :

## 5) Implementasi BLT-DD Desa Mojoruntut Kecamatan Krembung Sidoarjo
Menurut (Maun, 2020) untuk memahami peluang transfer uang langsung dari dana desa,  perlu  dijelaskan  terlebih  dahulu    mekanisme  pendataan  potensi  subjek  dana  desa. Penyelenggara  festival  desa  berhak  Mekanisme  dan  prosedur  pendataan  BLTDD  sesuai dengan standar yang  ditetapkan harus ditetapkan dan pendataan  yang  dilakukan harus transparan, adil dan mudah diakses. Desa dapat menggunakan data desa sebagai dasar dan, jika  data  penerima  JPS  (Jaring  Pengaman  Sosial)  tidak  tersedia,  gunakan  ringkasan  data tentang penerima manfaat dari penyedia program jaring pengaman. Menurut (Bappenas, 2020), berikut mekanisme pendataan keluarga miskin dan rentan sebagai penerima dana BLT-Desa dan penetapan hasil pendataan:
6) Alur Pendataan
a. Kepala desa dapat menyiapkan data desa meliputi profil penduduk berdasarkan usia, status kesehatan, pendidikan, status kesehatan dan disabilitas.
Implementasi  Bantuan  Langsung  Tunai  Dana  Desa  (BLT-DD)  di  Desa  Mojoruntut  Kecamatan Krembung Sidoarjo - Sifani Maydana Pratiwi 1 ✉ , Hendra Sukmana 2
doi: 10.53565/pssa.v8i2.516
b. Membentuk dan memberikan surat penugasan kepada Relawan Desa atau Gugus Tugas COVID-19 untuk mendata keluarga miskin yang berpeluang memperoleh manfaat dari dana antikorupsi desa yang dibentuk oleh kepala desa.
c. Jumlah orang yang mengumpulkan data minim tiga orang dan jika lebih dari tiga orang, hitungannya harus ganjil.
d. Jadi untuk pendataan di tingkat RT/RW menggunakan formulir pendataan di Lampiran 2 atau  aplikasi Desa Melawan Covid19 di tingkat pemukiman. Kemudian dilanjutkan dengan penerapan protokol kesehatan pada seluruh kegiatan pendataan. Proses integrasi dan verifikasi. Relaxant Desa atau Gugus Tugas COVID-19, RT, RW, atau desa mengecek serta mentabulasi data tersebut. Selama proses verifikasi, persyaratan untuk menerima BLT Desa adalah:
a) Keluarga  miskin  yang  berhak  mendapatkan  PKH  atau  BPNT  tidak  termasuk  dalam daftar  BLT-Dana Desa. Karena data penerima PKH Untuk data desa,  data yang dimiliki desa  dapat  berupa  kumpulan  data  individu  atau    hasil  pengobatan.  Data  dukungan pendapatan untuk PKH dan BPNT dapat dilihat di DTKS  dapat diperoleh dari dinas sosial kabupaten/kota atau fasilitator PKH.
b) Keluarga miskin penerima kartu kerja tidak termasuk dalam daftar penerima dana BLT Desa. Data penerima kartu dapat diperoleh dari dinas tenaga kerja kabupaten/kota.
c) Identifikasi  keluarga  miskin  dan  rentan  yang  diprioritaskan  untuk  mendapatkan manfaat dari Dana Desa
d) Verifikasi  status  kependudukan  calon  penerima  BLT-Dana  Desa  berdasarkan  data pengelolaan  kependudukan  (Adminduk)  yang  dikeluarkan  oleh  penduduk  desa  atau kabupaten/kota dan kantor catatan sipil (dinas Dukcapil). (Nanang Suparman, 2021)
7) Hasil Implementasi BLT-DD Desa Mojoruntut Kecamatan Krembung Sidoarjo
Dari segi indikator sesuai dengan teori Edward III dari Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, dan Struktur birokrasi yang dikaitkan oleh penulis pada Implementasi bantuan langsung  tunai  dana  desa  di  Desa  Mojoruntut  Kecamatan  Krembung  Sidoarjo  ini  dapat dijabarkan  bahwa  penerapan  bantuan  langsung  tunai  dana  desa pada  Desa  Mojoruntut, sudah  terlaksana  sesuai  peraturan  pemerintah  baik  yang  lama  maupun  yang  sudah dirubah.  komunikasi  dan  sumber  daya  pada  Desa  Mojoruntut  sudah  dilakukan  sebaik mungkin.  Berdasarkan  sosialisasi,  sumber  pendukung  baik  kepala  desa  serta  perangkat, dan  masyarakat  desa.  Struktur  birokrasi  pada  Desa  Mojoruntut  sudah  sesuai  dalam penyusunannya, mulai dari kepala desa, sekretaris desa hingga staf-staf terkait serta kepala dusun. Hal ini sudah menjadi susunan struktur organisasi desa, dengan adanya struktur dapat menjalankan segala aktivitas di desa tersebut. Akan tetapi, pada variabel disposisi masih banyak kendala. Dari sikap pilih kasih pemberi manfaat, sikap kecemburuan sosial antar masyarakat, dan masih banyak masyarakat yang merasa penyaluran BLT-DD masih kurang adil. Hal ini perlu diselesaikan pada desa Mojoruntut, karena penerima manfaat bantuan  langsung  tunai  dana  desa,  harus  sesuai  kriteria  yang  sudah  dikeluarkan  oleh peraturan pemerintah, untuk masyarakat yang tidak menerima juga seharusnya bersikap
Implementasi  Bantuan  Langsung  Tunai  Dana  Desa  (BLT-DD)  di  Desa  Mojoruntut  Kecamatan Krembung Sidoarjo - Sifani Maydana Pratiwi 1 ✉ , Hendra Sukmana 2
doi: 10.53565/pssa.v8i2.516
lapang dada, karena penyaluran BLT-DD ini memang dikhususkan untuk membantu orang yang  tidak  mampu.  Pada  dasarnya  BLT-DD  dapat  digunakan  oleh  keluarga  untuk meningkatkan  kualitas  hidup  termasuk  penunjang  sarana  dan  prasarana  rumah  tangga (Yunani et al., 2020).

## KESIMPULAN
Dari kajian di atas dapat disimpulkan bahwa salah satu program pemerintah pusat yang ditugaskan kepada desa adalah Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat  BLTDD.  BLTDD  merupakan  bantuan  bagi  masyarakat  miskin  dari  bank  desa. Kriteria keluarga penerima  BLTDD sebagaimana PMK 190 2021 Itu diatur dalam Pasal 33 ayat (1). Tidak jauh berbeda  dengan standar Menteri Keuangan tahun sebelumnya. Desa Mojoruntut di Kecamatan Krembung Kabupaten Sidioarjo yang merupakan salah satu desa penduduk di Indonesia, terdampak virus corona atau covid 19 selama ini. Dalam konteks pandemi COVID-19, sebagian masyarakat arab Desa Mojoruntut tidak mampu menghidupi diri secara ekonomi. Desa ini bertujuan untuk membantu perekonomian masyarakat yang masih  terdampak  virus  corona  (COVID-19).  Pemerintah  Desa  Mojoruntut    menyalurkan Dana Langsung Desa (BLTDD) dengan cukup baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Wahab, S. (2008). Analisis Kebijaksaan dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara. Jakarta: Bumi Aksara.
Andreas Delpiero, M. S. (2021). Implementasi Kebijakan  Pemerintah Dalam  Penanganan Virus  Corona  Di  Desa  Ongkaw  1  Kecamatan  Sinonsayang  Kab  Minahasa  Selatan. Jurnal Governance, 7-8.
Fitri Yul, R. N. (2020). Implementasi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Era Pandemi Covid 19 di Kabupaten Sigi. Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau, 13.
Hidayat,  E.  (2020).  Implementasi  kebijakan  dana  desa  untuk  penanggulangan  pandemi covid 19 di sampang. Soetomo Communication and Humanities, 3.
Indonesia, K. K. (2020). Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Indonesia: Kemenko PMK. Joharudin,  A.  S.  (2020).  PANIC  SYNDROME  COVID  19  :  PENEKANAN  TERHADAP KEBIJAKAN YANG DIBERIKAN. PERSPEKTIF, 44-53.
Katab, M. A. (2020). Implementasi Program BLTDD Pada Masa Covid 19 Bagi Masyarakat Miskin di Desa Cidokom Kec Rumpin Kab Bogor Provinsi Jawa Barat. IPDN, 16. Keuangan, P. M. (2022). Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Indonesia: Peraturan Menteri Keuangan.
Mojoruntut,  D.  (2021,  Februari  9).  Info  Desa.  Retrieved  from  Website  Desa  Mojoruntut: http://sid.sidoarjokab.go.id/Krembung/Mojoruntut/2021/02/09/musyawarah- desa-khusus-desa-mojoruntut-dalam-rangka-validasi-dan-penetapan-penerima-blt- dd-tahun-2021/
Moleong, L. J. (2012). Metodelogi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Munajat,  M.  (2021).  Implementasi  Bantuan  Langsung  Tunai  Dana  Desa  (BLT-DD)  pada
Implementasi  Bantuan  Langsung  Tunai  Dana  Desa  (BLT-DD)  di  Desa  Mojoruntut  Kecamatan Krembung Sidoarjo - Sifani Maydana Pratiwi 1 ✉ , Hendra Sukmana 2
doi: 10.53565/pssa.v8i2.516
Masa  Pandemi  Covid-19  di  Propinsi  Jawa  Tengah  Perspektif  Maqasid  asy-Syari’ah. Asy-Syirah, 25.
Nafidah Arumdani, S. N. (2021). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) di  Desa  Mojoruntut  Kecamatan  Krembung  Kabupaten  Sidoarjo.  Indonesia  sosial teknologi , 12.
Nanang Suparman, G. W. (2021). Efektifitas Penyaluran BLT Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terdampak Covid 19. DIALEKTIKA, 17.
Nasional, P. M. (2020). Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa). Indonesia: Bappenas.
R,  A.  (2019).  Efektivitas  Bantuan  Dana  Tunai  Program  PKH  Dalam  Pemberdayaan Masyarakat  Miskin  di  Desa  Kualu  Kecamatan  Tambang  Kabupaten  Kampar. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 63.
RI, P. (1979). Undang-Undang Republik Indonesia. Indonesia: LN 1979/56; TLN NO. 3153 . RI, P. M. (2021). Pengelolaan Dana Desa. Indonesia: Peraturan Menteri.
RI,  P.  M.  (2021).  Perubahan  atas  Peraturan  Menteri  Keuangan  nomor  17/PMK.07/2021 tentang  Pengelolaan  transfer  ke  Daerah  dan  Dana  Desa  Tahun  2021  Dalam  rangka mendukung  penanganan  pandemi  corona  virus  disease  2019  dan  dampaknya. Indonesia: Peraturan Menteri Keuangan.
Ruhyana,  N.  F.  (2020).  Strategi  Kebijakan  Pemerintah  Kabupaten  Sumedang  dalam Penyaluran Bantuan Sosial di Masa Pandemic Covid 19 . Khazanah Intelektual, 789- 804.
Sabatier, D. A. (1979). Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi . Jakarta: Bumi Aksara.
Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif,dan R&D. Bandung: PT Alfabet. Yunani, S., Widodo, U., & Sukari. (2020). Pengaruh Ketersediaan Sarana Prasarana Pembelajaran dan  Keaktifan  Peserta  didik  Terhadap  Prestasi  BelajarMata  Pelajaran  Pendidikan  Agama Buddha (Penelitian ex-post facto di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Kaloran) . VI , 22.