Volume 18 Number 1  June  2018.p.185-208 https://doi.org/10.30603/au.v18i1.314
Berkiprah dengan Kelembagan Politik Tradisional di Kabupaten Barru Sulawesi-Selatan (Studi Sejarah dan Antropologi Politik)
Andi M. Anwar Zaenong
IAIN Pare-Pare

## Abstract
The origin of tradisional politics in Barru District can be known from the stereotype saying, “ Datu ri Tenete, Petta ri Berru, sibawa Mallusetasi, Arung ri Soppeng Riaja  , “. It is these three titles of Kings  that manifest in the order of colonial politics in sub districs throughout Barru area. In the Dutch colonial era, the government in the area called Onderafdeling. However, after  the  emergence  of  Indonesian  Republic,  the  tradisional  system  was  slowly  but  surely changed  by  modernization  and  eventually  hard  to  preserve.  Therefore,  reactualization  is needed  to  anticipate  all  changes  posed  by  globalization.  Intitution  of  custom  is  actually  a parameter of self dignity in a nation. Therefore, re-establishing the institution of custom in Barru  District  is  very  significant  in  accordance  with  the  regulation  based  on  1945 constitution, chapter 32, and also as follow-up of National policy in Regulation  No. 10 Year 1993  on  the  Right  of  Cultural  Preservation.  The  institution  of  custom  comprises  some committees of the heirs of custom order, that is, the descendarts of the King, not those who participated in the colonial politics.

## Abstrak
Kelembagaan  Politik  tradisional  Kabupaten  Barru  Sulawesi-Selatan  berkiprah  secara konfederasional sejak zaman penjajahan berdasarkan falsafah politik lokal,“ Datu ri Tanete, Petta ri Berru sibawa Mallusetasi, Arung ri Soppeng Riaja“; semuanya terikat di bawah satu Onderafdeling di Sumpang MinangaE. Tetapi setelah Indonesia merdeka, maka sistem politik tradisional  yang  bersejarah  kini  terpuruk  dari  per-kembangan  zaman,  semua  terhapus kebinekaannya  setelah  gelarnya  diganti  dengan  jabatan  camat  yang  memimpin  setiap wilayah.  Memelihara  sistem  politik  tradisional  berfungsi  mengantisipasi  setiap  perubahan yang  menggelobalisasi.  Lembaga  Adat  dalam  organisasinya  berfungsi  mendampingi pemerintah  dalam  bernegara.  Lembaga  Adat  berkiprah  di  Kabupaten  Barru  yang  hendak kembali  berdiri  karena  sejarahnya  beralasan  regulasi  sebagai  dirujuk  berdasarkan  UUD 1945  psl  32,  juncto  UU  No  10/1993;  pemerintah  memajukan  Kebudayaan  Nasional. Lembaga  Adat  terstruktur  dengan  kepengurusan  terdiri  atas  Ketua  yang  berzilsilah  dan beranggotakan  di  dalam  masyarakat,  mereka  bukannya  keluarga  kolonialisme  di Kabupaten Barru sebagai Leenvorts yang Raja Pinjaman..
Kata Kunci: Kabupaten Barru Sulawesi-Selatan, politik identitas, antropologi politik.

## Author correspondence
Email: anwar.zenong@gmail.com Available online at http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/au/index

## A. Pendahuluan
Negara Republik Indonesia secara kultural berdiri di atas kumpulan negeri- negeri  tradisional/Adat,  dan  secara  politik  dipetakan  sebanyak  19  wilayah 1 .  Di antaranya suatu wilayah sebagai Daerah Provinsi Sulawesi-Selatan (termasuk Sul- Bar).  Itu  berarti  di  sepanjang  wilayah  Negara  Republik  Indonesia  menunjukkan, bahwa  tiada  tempat  yang  bernaung  di  bawahnya  dapat  dibebaskan  dari kepemilikan  Adat,  sehingga  bagaimanapun  bentuknya  yang  berkonsolidasi  di atasnya,  secara  kultural  hendaknya  dipertanggung-jawabkan  di  setiap  area pembangunan  dan  jangan  dibiarkannya  berkelanjutan  tanpa  lebih  dahulu berhubungan  dengan  sosio-kultural  dalam  mempertahankan  dan  mengabaikan sistem  kepemilikan  adat-tradisional.  Di  sinilah  hendaknya  dijadikan main  stream dan  sikap  progresif  antropolog  dalam  setiap  geliat  pembangunan,  tetapi  apakah semuanya  bagi  negara  telah  terakumulasi  secara  realistis?  Jawabannya  masih terpundak di atas angin, dan semuanya baru bergerak sebatas cita-cita atau dalam impian belaka.Itulah di  antara  contoh  kebijakan Pemerintah Kota dan Provinsi di Makassar tentang obyek revitalisasi di Lapangan Karebosi sangat menarik dirilis.
Sepanjang terkait misalnya dengan kultural Karebosi yang sekarang dalam permasalahan publik beberapa tahun lalu, terdapat peringatan orang-orang dahulu (H.Zainuddin, Budayawan, tinggal di Pare-Pare, Wawancara, 01 September 2003 ), berkata; “Engkatu  seddi  wettu,  napole  riawani  musu’e,  maronta’nitu  lino’,  lempe’ darani  padang’e  Karebosi,  mauni  lebeng  dara’e  ri  Karebosi,  narekko’  de’  naricore’ kawali pamoro’ sakadoi’i si empa-empa’i. Mompo’nitu seppulo seddi bandera sibawa seddi  teddung.  Naiyyami  nala’e  salama’  tau  makkatenni’e  ri  wajenpajeng, maccinaung’e ri poncinagori, mattompo’e ri tana maeso’e, poada’i tongengng’e. 2
Oleh  karena  itu,  di  Indonesia  dalam  menegakkan  nasionalisme  ke  depan, kalau  saja  berbicara  dengan  sebuah  institusi  tradisional  misalnya  Lembaga  Adat,
1 Lihat : Jamali, Abdoel Rauf, Pengantar Hukum Indonesia , (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1999), h. 71-2.
2 Artinya: Ada  suatu  waktu,  manakala  lawan  atau  musuh  sudah  datang  dari  jurus  bawah,  maka kehidupan dunia saat itu sudah kacau balau, lapangan  Karebosi akan kebanjiran darah. Walaupun Karebosi dalam kebanjiran darah dan pada orang  berusaha mengusahakannya kering, dan itu tak dapat  dicapai kalau tak dicoret dengan pisau pamoro’(badik yang pernah membunuh) yang bertali temali; oleh sebab itu, muncullah sebelas bendera dengan satu payung. Tak ada orang yang selamat kecuali  orang yang    berpegang pada  sinar  subuh hari  yang diberi  nama  wajengpajeng (bhs.  Bugis) dan  yang bernaung di  bawah  pohon  cinagori  (sejenis tumbuh-tumbuhan  yang tidak  pernah  besar), dan orang yang berdiri di depan umum menyatakan kebenaran .
secara  antropologis  tak  dapat  dianaktirikan  dari  pada  pembangunan  lainnya, misalnya ekonomi, politik dan sebagainya, karena statusnya terkait sebagai mitra pemerintahan  republik  di  bidang  kekuatan  politik  atau  kekuasaan.  Bahkan  itulah sosio-kultural yang sokoguru dan cikal bakal mendampingi Negara Indonesia yang sungguh membangun dan bermartabat. Oleh sebab itu, masyarakat dan tanah air Indonesia  saat  ini,  secara  representatif  belum  dianggap  telah  meraih kemerdekaannya dari penjajahan.
Terdapat  asumsi  bahwa  sistem  pemerintahan  sejak  kemerdekaan  atau republik,  tiada  lain  merupakan  sistem  perpanjangan  kolonial  dan  lebih  akrab diberi sambutan Penjajahan Bangsa Sendiri sebagai disebutkan Sianre Bale Tauwe bahasa Bugisnya; 3 contoh misalnya penjajahan Pusat atas Daerah, Suku Jawa atas Suku-suku  lainnya,  keistimewaan  Indonesia  Barat  khususnya  Pulau  Jawa  atas Indonesia  Timur,  dan  secara  representatif  disebut  pula  Penjajahan  Nasionalisme berkarya. 4 Bukankah di sela-selanya telah banyak kesempatan yang dipergunakan orang-orang  tertentu  secara  hipokrik  di  luar  tujuan  dan  ideologi  Negara  yang sejahtera  adil-makmur.  Seperti  ini  dalam  rangka  penjajahan,  disampaikan  para penulis Barat yang mengemukakan sebuah tesis dalam pengalaman sejarah  umat manusia, bahwa suatu hal yang pasti dalam sejarah umat manusia tentang proses penjajahan atau penaklukan tidaklah dapat dielakkan. 5
Mereka mencontohkan dari dua belahan, yaitu Timur dan Barat pada awal abad  ke  19,  merupakan  dua  bagian  dunia  dengan  tingkat  prestise  yang  berbeda; Barat dengan penuh tenaga hidup dan melangkah di bagian depan kemajuan umat manusia;  sedangkan  Timur  terbenam  dalam  masa  bodoh  dan  keruntuhannya;  itu sudah  dapat  dibayangkan  lebih  dahulu,  bahwa  yang  pertama  sudah  pasti  akan menyerang  dan  menguasai  yang  kedua 6 .  Dengan  demikian,  untuk  menagih kerugian  sistem  politik  tradisional  sejak  kemerdekaan  RI,  maka  kebangkitan Lembaga  Adat,  khususnya  di  Kabupaten  Barru  memiliki  pembuktian  secara
3 Artinya : orang dimakan oleh sesama orang seperti ikan kecil dimakan oleh ikan besar .
4 Penjajahan  Nasionalisme  bagi  orang  Bugis  dahulu  berkata; Narekko  ri  Munri  Purana  Balanda’E Parentaki Padaidi’si Siparenta-parenta gangkanna Tauwe Sianre’ Bale’; artinya, setelah kita dijajah Belanda,  pada  kita  lagi  saling  memerintah  sampai  terjadi  seperti  keadaanya  ikan,  tradisi  ikan berarti orang besar makan orang kecil..
5 Lihat: Stoddard, L., Dunia Baru Islam , ( Jakarta: Panitia, 1966), h. 88.
6 Lihat: Ibid. h. 89.
konkrit,  empiris  dan  historikal,  sehingga  semuanya  menunjukkan  dapat  dengan segera  direalisasikan.  Oleh  sebab  itu,  substansi  politik  tradisional  dalam kelembagaan adat di sini, sebagai berikutnya dikemukakan pertanyaan; bagaimana berkiprah dengan kelembagaan politik tradisional/lembaga adat Kabupaten Barru Sulawesi-Selatan ?
Untuk  berkiprah  dengan  lembaga  adat  khususnya  di  Kabupaten  Barru, secara  bersahaja  menarik  ditelusuri  jejaknya.karena  dipersimpangan  Kota  Barru, dibangun-kan sebuah tugu dan di atasnya terpajang empat buah payung kerajaan secara  anggung  dan  lagi  tertutup.  Keempat  payungnya  merupakan  lambang daerah,  berarti  di  Kabupaten  Barru  secara  kultural  memiliki  kebanggaan  yang mengalahkan  daerah  lainnya  di  Sulawesi-Selatan,  Bukankah  di  atasnya menunjukkan  beberapa  payung  berbeda,  itu  berarti  antara  satu  payung  dan dengan  payung  lainnya,  memahami  pluralitas  adanya  prinsip  kehidupan berdampingan,  bermasyarakat  demi  persatuan  dan  kesatuan,  Keempatnya anggung  berdiri  berarti  semuanya  tetap  tanggung  dan  tidak  mengenal  kalah, demikian  juga  tertutupnya  berarti  Kabupaten  Barru  merupakan  daerah  menarik dipertanyakan,  antara  lain  berarti  diberi  waktu  yang  menunggu  kapan  saja sejarahnya atau lontara (Bahasa Bugis) kembali terbuka. Dengan demikian, secara simbolis  sangat  menarik  diberi  makna,  sepertinya  di  atas  lambang  itu  sendiri terdapat  keajaiban  luar  biasa,  sebagai  disebutkan Ajuara  Makerre’E 7 bahasa Bugisnya.

## A. Deskripsi Pokok Pemikiran terhadap Perspektif Budaya Politik Tradisional di Kabupaten Barru
Kabupaten  Barru  berdiri  di  atas  wilayah  tradisional  beranekaragam,  dan merupakan  salah  satu  pemerintahan  daerah  di  bawah  adminstrasi  Pemerintah Provinsi  Sulawesi-Selatan,  atau  daerah  kebetulan  terdiri  atas  beberapa  bekas kerajaan-kerajaan  tradisional,  atau  pada  zaman  kolonial  terdiri  atas  beberapa swapraja/distrik  yang  memerintah  sebagai  kaki-tangan  penjajah,  semuanya terpadu  dipimpin  seorang  Belanda  berpangkat Contorleur atau  juga  kepadanya disebut Tuan  Petoro’ dalam  bahasa  Bugis.  Itulah  secara  terstruktur  berada  di
7 Artinya: Pohon beringin yang angker .
bawah  salah  satu  wilayah  adminisratif    bernama Onderafdeling di  Sumpang Minanga’E  (sekarang  wilayah  yang  artinya  sederajat  dengan  kecamatan),  atau secara  administratif  kedudukannya  di  bawah  sistem  pemerintahan  di  Pare-Pare yang  lebih  tinggi  disebut Afdeling (wilayah  sekarang  ini  sama  artinya  dengan Kabupaten/Kota), dan Pejabatnya seorang Belanda diberi pangkat AsistentGouverneur di daerah bergelar Gezaghebber 8 .
Tentu  saja  sebagai  akar  berdirinnya  strategi  pemerintahan  kolonial  di Kabupaten Barru, dari kebijakannya tetap saja mengambil contoh beberapa istilah sebagai  bentuk  kearifan  lokal  yang  berasal  dari  sistem  pemerintahan  tradisional, kecuali  setelah  semuanya  di  bawah  kemerdekaan  yang  berpola  Pembangunan Nasional  Republik  Indonesia,  sehingga  dari  padanya  terpaksa  berubah  secara modern yang ala Barat bergandengan dengan misi Jawanisasi, Demikian selainnya berdasar-kan  kebijakan  lebih  jauh  secara  sentralistik  tidak  lagi  menghiraukan masyarakat  tradisional  setempat  sebagai  dalam  UU  No.  5  Tahun  1967  Tentang Pemerintahan Daerah dan Desa.
Bukankah hal di atas berkembang, karena berangkat dari kebijakan kolonial yang  telah  melenceng  atau  menyimpang,  dan  kini  secara  natural  terhadap  nama atau  sebutannya  belum  saja  kembali  dilestarikan,  di  mana  sebagai  budaya  pada setiap  istilah  pemilik  kekuasaan,  misalnya  sistem  politik  tradisional  di  Sulawesi- Selatan  sebagai  disebutkan Ade ’ bahasa  Bugis;  sehingga  istilah Wanua,  Limpo’ , Kampong atau Lembang diganti  dengan  istilah  Dusun,  Desa,  Lingkungan,  Lurah, dan Kecamatan; seterusnya kepada istilah Bupati dan Kabupaten.
Istilah gelar tradisional di setiap tempat yang tersebar misalnya Datu.Petta, Sulle-datu;Arung , Anreguru , Sulle-watang,  Matowa,  Gellareng dan Jennang, 9 yang terstruktural  dibagi  sebagai  masing-masing  memimpin  wilayah,  semuanya beransur  diganti  dengan  istilah  berbau  pembangunan  Indonesia  disebut  Kepala atau  Ketua.  Sehingga  istilah  di  setiap  wilayah  telah  tersebar  luas  meninggalkan
8 Lihat: Mattulada, Latoa, Suatu Analisis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis , (Ujungpandang: Hasanuddin University Press), h. 462.
9 Artinya: “ Datu” adalah Raja/Kepala Negara, “Petta” adalah Raja daerah setingkat Gubernur. “ Sulle’ Datu” adalah  Pengganti  Raja  di  daerah  yang  berstatus  negeri  dilindungi, “  Anreguru” adalah Panglima Kerajaan yang memimpin prajurit berperang dan bekerja, “Sulle’watang ” berfungsi sama dengan  Jenderal yang mendampingi  Raja di  bidang militer. “ Matowa “ adalah  kepala distrik yang menjalankan pemerintahan umum, “ Gellareng dan Jennang “ juga adalah keduanya aparat kerajaan yang memimpin rakyat yang letaknya di pegunungan atau di pantai.
budaya lokal dari tingkat kabupaten, kecamatan sampai desa atau lurah, dusun dan lingkungan. Atau sebutan istilah tradisional yang dikenal sebelumnya telah diganti dengan  istilah  di  luar  sistem  tak  dipergunakan  sebelumnya  di  masing-masing wilayah.
Bentuk  kekuasaan  adat/tradisional  dengan  berbagai  struktural  dan federalnya  disebut  Kerajaan  (  eksistensinya  sekarang  ini  merupakan  unsur budaya, dan relevansi-nya disebutkan Lembaga Adat ) Di Kabupaten Barru terdiri atas  5  bekas  Kerajaan,  yaitu Tanete,  Barru , Balusu dan Kiru  -Kiru  Soppeng  Riaja , serta Nepo Mallusetasi . Namun, untuk  eksistensinya dahulu sejak zaman kolonial, sinerginya  tetap  saja  diperlukan  untuk  terjalinnya  kesatuan  lokal,  sehingga semuanya tergambar di dalam sistem konfederasional politik tradisional; “ Datu ri Tanete, Petta ri Berru Sibawa Mallusetasi,Arung ri Soppeng Riaja“. 10
Itulah sebagai di atas, di Sulawesi-Selatan tercatat di antara Swapraja Asli 11 yang  kedudukannya  sederajat  dengan  Swapraja-Swapraja  lain;  misalnya  Bone, Luwu, Gowa, Soppeng, Wajo dan sebagainya. Dengan demikian, perspektif sebagai digambarkan  untuk  membangun  Lembaga  Adat  di  Kabupaten  Barru,  telah diagendakan  Pemerintah  Daerah  atau  Bupati  sebagai  sebuah  pekerjaan  rumah, sehingga  dari  padanya  diupayakan  dengan  langkah-langkah  tak  sederhana,  Yakni hendaknya  berdasarkan  langkah,  terlebih  dahulu  dibijaki  dengan  fasilitas pelurusan  sejarah  di  atas  beberapa  titik  wilayah  tradisional,  dan  kembali mengekspresikannya sejauh arti dari pada maksud kebudayaan.
Dengan  demikian,  Pemerintah  berdasarkan  arah  pembangunan  Indonesia dalam  UUD  ’45  dan  GBHN,  memandang  kebudayaan  dari  dua  sudut  pendekatan; yaitu  pendekatan  sektoral  dan  pendekatan  regional.  Secara  sektoral,  apa  yang dimaksud dengan  kebudayaan dalam pasal 32 tidaklah mengacu kepada kultural, tetapi  saja  mengacu  kepada  hal-ihwal  kebudayaan.  Hal  ini  akan  kelihatan pengertiannya,  apabila  kita  melihat  kepada  struktural  yang  mengelola  “ Kebudayaan “  di  Departemen.  Oleh  karena  itu,  menurut  Marzali 12 bahwa
10 Artinya  : Datu  istilah  prestise  Raja  di  Tanete,  Petta  istilah  prestise  Raja  di  Barru  dan  Mallusetasi, Arung istilah prestise Raja di Soppeng Riaja .
11 Lihat: Mattulada, Op. Cit . h. 355.
12 Lihat : Amri Marzali, Antropologi & Pembangunan Indonesia, (Jakarta: Kencana Indonesia, 2007), h. 49.
terjemahan  dari  Direktorat  Jenderal  Kebudayaan  dalam  bahasa  Inggeris The Directorate General of Culture Affairs , bukan The Directorate General of Culture .
Dalam  GBHN  (khususnya  1993),  sektor  kebudayaan  digabungkan  dengan sektor  kesejahteraan  rakyat  dan  pendidikan.  Kemudian  dengannya  yang  lebih rinci,  sektor  kebudayaan  dipecah  ke  dalam  sub-sub  sektor  yang  lebih  kecil. Terhadap isi dari sektor kebudayaan tersebut, adalah sebagai berikut:
1. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
2. Nilai Budaya Indonesia
3. Tanggung Jawab Sosial dan Disiplin Nasional
4. Pembauran Bangsa
5. Bahasa dan Sastra
6. Kesenian
7. Perbukuan dan Kepustakaan
8. Warisan  Budaya  dalam  bentuk  Artepak,  Lokasi,  Bangunan  dan  Tulisan Kuno 13
Tentu  saja  berdasarkan  beberapa  sub  kebudayaan  di  atas,  terutama kaitannya  dengan  substansi  Lembaga  Adat,  yakni  tergambar  dalam  nilai  budaya (sub 2), dan warisan budaya dengan berbagai bentuknya (sub 8).
Secara regional, Lembaga Adat sesungguhnya telah mapan dengan berbagai peninggalan  sejarah,  sehingga  untuk  pembentukannya  di  setiap  tempat  akan diproses secara natural dari bekas pemerintahan tradisional yang terbentuk lebih dahulu  dari  pada  kekuatan  ideologi  kolonialisme.  Lembaga  Adat  sebagai  tak  ayal substansinya,  di  dalamnya  menunjukkan  hal-hal  tentang  keaslian  jati  diri  setiap daerah,  itulah  dari  padanya  dijadikan  parameter  yang  seharusnya  berfungsi sebagai  mitra  pemerintahan  republik,  khususnya  untuk  bermitraan  mengenai pembangunan  negara  ( development )  atau  modernisasi.  Tetapi,  kini  dengannya secara  realitas  di  sepanjang  jauh  telah  ditinggalkan  dan  terasa  belum  terhingga diberi  kesempatan  kembali  dibahas  secara  tuntas,  bahkan  di  sisi  lain  terdapat personal  yang  di  antaranya  hendak  berbicara  lain,  sebagai  disebutkan  kelompok
13 Lihat: Ibid ., h. 50
orang-orang Mbalelo’, untuk bagaimana bertahan membela status quo peninggalan kolonial, khususnya di Dua Kecamatan; Soppeng Riaja dan Tanete.
Itulah  terhadap  adat-tradisional  atau  Lembaga  Adat  di  Kabupaten  Barru terus  saja  mengambang  kipranya  sebagai  disebutkan Makkamporoi bahasa Bugisnya, walaupun sumber sesungguhnya telah banyak didukung secara historis, antropologis,  dan  arkeologis,  sehingga  Kabupaten  Barru  di  Sulawesi-Selatan  di bidang kebudayaan sesungguhnya merupakan daerah terpuruk dan tertinggal dari daerah  lain,  oleh  karena  lebih  banyak  tertutup  di  bawah  peranan  dan  pengaruh sistem  politik  kolonial  disebut Rapang/Leenvorts ,  tidakkah  sekarang  saja  sebagai peninggalan kolonial di antaranya masih mengisi struktural yang mengatur sistem pemerintahan  Daerah  dan  Desa  (UU  No.  05  Tahun  1967).  Oleh  karena  itu,  demi untuk membangun bangsa bermartabat yang mestinya kembali kepada tradisional kerajaan-kerajaan,  diperlukan  langkah-langkah  dan  pendekatan,  baik  melalui kebijakan  pemerintah  maupun  dengan  keilmuan  akademik  yang  menggagaskan nilai kredibilitas hasil-hasil penelitian.

## B. Advokasi Penegakan Lembaga Adat Se Wilayah Kabupaten Barru
Seperti  apa  dan  caranya  bagaimana  membangun  Lembaga  Adat  di Kabupaten Barru atau How get and reform “ Lembaga Adat ” at Kabupaten Barru ? Lembaga Adat menurut Budayawan Prof. Dr. H. Abu Hamid berkata; Lembaga Adat adalah  organisasi  sosial,  baik  yang  disengaja  terbentuk  maupun  yang  tumbuh secara  wajar  dan  berkembang  di  dalam  sejarah  kebudayaan  masyarakat  hukum adat. Lembaga ini menurut  Asma Saing 14 berwenang untuk mengatur, mengurus dan  menyelesaikan  berbagai  masalah  kehidupan  yang  berkaitan  dengan  adat istiadat atau hukum-hukum adat di lingkungannya.
Deskripsi  adat  atau  sistem  politik  tradisional  sebagai  diartikan  salah  satu unsur budaya bukanlah sebuah  persoalan baru  di tingkat negara secara nasional, tetapi  itu  telah  dipresentasekan  sejak  awal  kemerdekaan.  Disinilah  halnya  dalam UUD  1945  pasal  32,  di  dalamnya  menegaskan; “Pemerintah  Memajukan Kebudayaan  Nasional  Indonesia.” Tetapi,  kaitannya  sejak  kemerdekaan  45, pengertian  tentang  kebudayaan  belum  memberikan  kesegaran  fokus  dan
14 Asma Saing: “ Kebijakan Pembentukan Lembaga Adat/Pemangku Adat  “, Makalah (2007), h. 04.
ketajaman  operasional,  terutama  ketajaman  budaya  bernuansa  kerajaan  atau kraton, dan substansinya di masyarakat sudah terselubung bahkan terkubur, atau di  mana  saja  kalau  bukan  dikatakan  sengaja  dikaburkan.  Bukankah  sebabnya  di antara  Pemuka/Tokoh/Sesepuh/  Cendikiawan  Bangsa  ini  ada  saja  pemikirannya, bahwa semuanya itu merupakan tantangan yang berpotensi mengancam keutuhan ideologi  NKRI  yang  berbasis  negara  bangsa,  bahkan  potensinya  kalau  perlu bagaimana  kemungkinannya  dapat  dijauhkan,  atau  itu  dipandang  merugikan kultural  politik  yang  mayoritas  di  hadapan  publik  warga  negara  ke  depan,  dan dengan  alih-alih  menggunakan  prinsip  positivisme,  bahwa  dahulu  memang  lain dan  sekarang  juga  lagi  lain,  dan  hal  itu  dalam  bahasa  Bugis  disebutkan Esso’E Essota’ Tosi artinya hari ini memang kesempatan kita berkuasa, adapun besoknya atau lusa tidak diketahui bagaimana kewenangan kita.
Bukankah  biasanya  terdengar  isu  dalam  misi  Proklamator  Bung  Karno, secara  terencana  di  Pulau  Jawa  dan  Penduduknya  terlebih  dahulu  dibangun sebagai daerah-daerah industri, dan SDM-nya telah lebih maju, setelah di seluruh nusantara  dikuasai  dalam  waktu  seratus  tahun  lamanya,  dan  terbukti bertambahnya  misi  kekejaman  nasionalisme  selama  32  tahun  bahkan  bertambah sesudahnya setelah di tangan orang kuat berbadan militer dan dianggapnya Rezim SoehartoPlus SBY- nya. Itulah di sini barangkali bukan kebetulan, kalau semuanya tersimpul diberi sebutan saja sistem Neo-Penjajah-Penjajah di Indonesia .
Oleh sebab itu, barangkali menarik dipertanyakan bakal apa kemungkinan terjadi,  kalau  bukan  zaman  berikutnya  ditunggu  menghadapi  gerakan  reformasi Jilid  II.  Yakni  dengan  zaman  berdasarkan  idion-idion  yang  menegakkan  misi budaya;  menurut  adat  dan  agama  di  seluruh  pelosok  tanah  air  secara  bervariasi, sehingga antara keduanya berjalan secara resepsional dan sinkronis sebagaimana pepatah Melayu berkata, Adat bersendi Sara’ , sebaliknya Sara’ bersendi Adat . Dalam falsafah  Bugis  Tradisional  sebagai  dirangkaikan  antara  keduanya,  menarik dikemukakan  suatu  ideologi  antara  keduanya,  menunjukkan  tak  dapat dipisahkan; 15 “ Mappakaraja’I Sara’E ri Ade’E, Mappakalebbi’I Ade’E ri Sara’E “. 16
15 . . . . . . ., (Proyek Naskah UNHAS, t,th.), h. 155.
16 Artinya: Adat memuliakan Sara’ dan Sara’ mengagungkan Adat.
Tentu saja seperti apa hasilnya misi Penegakan Syari’at Islam sebagai telah berkomandan di semenanjung jazirah Republik Indonesia bakda kejatuhan Rezim Orde Baru, kalau bukan secara bersama harus bersinergi dengan penegakan adat/ tradisional. Di Sulawesi-Selatan adalah penegakan misi tradisional Panngadereng , di  dalamnya  telah  tercakup  Penegakan  Syari’at  Islam  sebagai  disebutkan Sara’ bahasa  Bugisnya  sesudah Ade’,  Bicara,  Wari’ ,  dan Rapang. 17 Dengan  demikian, maka  sistem  kesejarahan  berikutnya  bukan  mustahil  tidak  berulang  dengan menyusulnya Post  Modernisme atau Post  Positivisme ,  yakni  suatu  zaman  diberi makna  anti  modernisasi,  dan  secara  loyalitas  di  dalamnya  mengajak  masyarakat kembali  ber-kiprah  kepada  zaman  spiritualisme,  sebagai  disebutkan Makkeade’E bahasa  Bugisnya.Yakni  kembali  bersemangatkan  dengan  sistem  tradisional menurut adat dan agama atau kepercayaan.
Apakah  sekarang  tidak  menarik  dipertanyakan,  mengajukan  teka-teki, mengapa  di  Indonesia  sebagai  Kepala  Negara  atau  Presiden  belum  pernah  sekali terpilih  dipimpin  seseorang  Pemangku  Budaya  alias  Pemilik  Kraton,  sementara selainnya  dengan  berbagai  profesi,  bergantian  sepertinya  sistem  perbengkelan bongkar pasang, Demikian ke bawah di daerah-daerah misalnya Kabupaten Barru, juga  sebagai  Bupati  belum  pernah  sekali  seseorang  pemilik  tradisional/adat, kecuali  dipimpin  keluarga  sebagai  disebutkan Leenvorts bahasa  Belanda  artinya keturunan  Raja  Pinjaman/ To  Masaleppang 18 bahasa  Bugis.  sehingga  dalam hubungan  ini  dan  relevansinya  ber-dasarkan  tradisional  orang  dahulu,  mereka dalam pesan-pesannya antara lain berkata; “ Iyatu tongeng’e memeng Datu yarega Arung  To  RiengkalingaE  Adanna,  rewe’muatu  parimeng  natettong’na  Ade’e’, rilegga’toni mangke’e yarega rapang’e, engka’e  tania’e riyaseng ammemengeng.” 19
Dengan  demikian,  berbicara  demi  kebenaran  sejarah  tradisional  perlu ditegaskan,  bahwa  sekarang  terdapat  dua  sistem  kubu  penjajahan  sedang bergejolak;  yaitu  Pengaruh  Barat-Eropa  (modernisasi  dan  globalisasi)  dan Pengaruh  Mayoritas  Tradisional/Jawanisasi.  Oleh  sebab  itu,  maka  setiap  gerakan di  daerah  selama  ini  dituduh sparatisme ,  seakan  langsung  dinyatakan  telah
17 Lihat: Mattulada, Op. Cit . h. 444.
18 Artinya: Penyandang pangkat atau Penjabat
19 Artinya :  Yang  dinamakan  kebenaran  yaitu  Ade’  (Bugis)  yang  dimaksud  Datu  dan  Arung,  akan kembali memerintah, tegaklah Adat dan dibubarkan yang Boneka karena itu bukan kebenaran .
menagih  kemerdekaan  di  daerahnya,  walaupun  politiknya  secara  tersendiri kemungkinan  ada  kebenaran-nya.Itulah  salah  satu  alternatif  beralasan  dibuatkan suatu instrumen untuk membangun lembaga Adat, sekarang ini kebijakannya telah diatur  pemerintah  dalam  UU  No.  5  Th  1992  Yo.PP  No.  10  Th  1993  Tentang  Hak Perlindungan Cagar Budaya.
Menurut  penulis,  kebijakan  itu  merupakan middle  street dan  gerakannya dianggap  bersemikan  terbentuknya  otonomi  berkualitas  di  daerah,  tetapi  jangan hendaknya  hal  ini  diwaspadai  sebagai  suatu  kekhawatiran  dalam  berintegritas kebangsaan NKRI. Dengan demikian, di sinilah perlunya pemikiran untuk kembali menekankan bagaimana sesungguhnya sistem kebinekaan menurut Pancasila dan UUD 1945, juga sebaliknya; hendaklah jangan pula prinsip kesamaan dan kesatuan di pelosok tanah air dipahami bersifat mutlak tanpa batas.Tentu di sinilah letaknya wibawa Lembaga Adat sangat berperanan dan berjaga-jaga menghadapi ancaman di Indonesia di era globalisasi. Dengan demikian, di sisi lain berdasarkan legitimasi ilmu pengetahuan atau sains, maka hal ini merupakan tugas ilmuwan antropologi untuk menjembatanginya di antara kedua fakta, yakni dengan melihat dampaknya kemerosotan akhlak/moral di seluruh pelosok tanah air, disebabkan pengaruhnya materialisme  di  setiap  saat,  korupsi  merajalela  di  setiap  lini,  konsumerisme, hedonistik, hipokrik, individualistik, dan sebagainya.
Oleh sebab itu, penulis salah seorang putra daerah lahir di Mangkoso, Selasa 19  April  1957,  dari  jauh  dan  sejak  lama  berupaya  menghadapi  kemungkinan sejarah  diperkirakan  kembali  berulang,  setelah  diprediksikan  satu  abad  sejak kejatuhannya  kerajaan-kerajaan  di  Sulawesi-Selatan  ke  tangan  Belanda  tahun 1906.  Tentu  saja  berdasarkan  sejarah  setelah  terhingga  sampai  tahun  2006  dan seterusnya, demi fenomennya telah ditandai sebagai disebutkan para ilmuwan; di dalam  waktu  seratus  tahun  akan  terjadi  perubahan  hidup  umat  manusia.  Juga sejalan  dengan  doktrinal  Islam  sebagai  diajarkan  Muhammad  Rasulullah  saw bahwa dalam waktu seratus tahun akan lahir pemikir sebagai bakal Mujaddid atau Pembaharu , sehingga baginya merupakan seorang Reformator 20 , atau sehubungan halnya dengan pandangan sejarah berikutnya, tidaklah dapat disebut-sebut suatu
20 Lihat:  A.J.  Wensinck, Concodance  Et  Indices  De  La  Tradision Muslimane ,  (Leiden  E.J  Brill, 1936), h.324.
sejarah kalau tidak dikembali-kan berulang . 21 Jadi dengannya apa dan bagaimana berdasarkan teori tersebut, tentu saja kelak pada zamannya dan merupakan bom waktu,  bahwa  apa  saja  kiranya  dibangunkan  Kabupaten  Barru  dibalik  sistem pengulangan  sejarah.  Bukankah  waktu  senantiasa  bergiliran  di  antara  manusia, dan  itu  merupakan  prinsip  dalam  Islam  yang  secara  linear  diperingatkan  Allah swt. 22
Dalam  bahasa  Bugis  sebagai  falsafah  sejarah  berkata; Narekko’  narapi’ni kajajian  mappurallalo’e,  sipangumuruken  tauni  ettana,  majeppu  rewe’ni  wettu’e makkatenni  ripammulanna.” (H.M.Arafah  Dg  Leppe,  Pensiunan  Veteran  RI,  tinggal di  Polewali-Mangkoso, Wawancara )  Oleh  sebab  itu,  jika  persentuhan  antara institusi pemerintahan  dan kelembagaan politik tradisional se Kabupaten Barru di kemudian hari, maka faktanya itu merupakan indikator sejarah yang menyambut Negara Indonesia berubah.
Tentu  saja  berdasarkan  prediksial  tersebut,  sebelumnya  secara  kultural telah terliput ideologinya, seperti kebanyakan futurolog berasal dari dua Kerajaan berkata:  “ Aja’  muengka  salaiwi  Tanete,  narekko’  engkani  titti’  onroiwi  titti’na, narekko’  engkani  moppang,  onroiwi  alekke’na”. 23 “  Iyatu  Tanete  engka  punnana’, matu’ seuwwa wettu’ engka’i passapa’na, ri sappa’i  ri wijalawona.” 24 “ Aja’ muengka salaiwi  Kiru-Kiru,  narekko’  engkani  titti’,  onroiwi  titti’na,  narekko’  engkani moppang,onroiwi  alekke’na”. 25 “Aja’  muengka  salaiwi  Kiru-Kiru,  nasaba’  matu engkatu wettu, mompo’i  wijalawona “. 26
Ideologi sebagai telah digambarkan, juga dari Dua Kerajaan lainnya; Barru dan  Bone  berkata 27 ; “  Minasa  mabbulo  sibatang,  mallebu  tello’  palewai  tana Asalamareng’e  Beru,  niga  tengkang  balempang  nagaru  wara’,  iyatona  nama-
21 Lihat: Sunarmi, Sejarah Hukum , (Rawamangun Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016) Cet. I, h. 7. Dan Lihat: M. Dien Majid & Johan Wahyudi, Ilmu Sejarah Sebuah Pengantar , (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016). Cet. I. h. 173.
22 Lihat: Q.S., 03: 140
23 Artinya: Janganlah kamu tinggalkan Tanete, jika keadaannya telah miring, tinggallah pada bagian pemiringannya, dan jika telah bertelungkup-tiarap, tinggallah pada punggungnya .
24 Artinya: Bumi  Tanete  ada  pemiliknya,  sebentar  suatu  saat  dicari  oleh  ahliwaris  ketrunannya bergelar Wijalawo .
25 Artinya: Janganlah  kamu  tinggalkan  Kiru-kiru,  jika  keadaannya  telah  miring,  silahkan  tinggal dipemiringannya, dan jika telah bertelungkup-tiarap, tinggallah pada bagian punggungnya.
26 Artinya: Janganlah  kamu  tinggalkan  Kiru-kiru,  sebab  sebentar  pada  suatu  waktu  akan  muncul keturunannya bergelar keturunan labu (Wijalawo)
ngureng;    Nigi-nigi  tetta’  salima’  tetta’  pabbingeng,  iyatona  natongkang  ware’; narekko’  titti’  wanua’e  Beru  narionro’i  titti’na,  narekko’  moppang’i,  narionro’i oppang’na. “ 28 Aja’ Muengka Salaiwi Bone Narekko Engkani Titti Onroiwi Benreng- na, Narekko’ Engkani Moppang Onroi Alekke’na.” 29
Oleh sebab itu, di Kabupaten Barru di bawah salah satu perubahan dengan terbentuknya  Lembaga  Adat,  konsepsinya  merupakan  awal  perombakan  bersifat menyeluruh  di  semua  tempat.  Demikian  untuk  perubahannya  adalah  tidak semena-mena dihadapi, kecuali dibutuhkan secara berproses, dan mengenai tehnis perubahan-nya  dikemukakan  salah  seorang  Peneliti  dalam  Seputar  Indonesia, bahwa proses perubahan suatu zaman tidaklah berjalan linear atau bersifat alami. Tetapi  terpenting  di  dalamnya,  dibutuhkan  pula  seseorang  secara  ksatria  untuk merubah  situasi  dengan  jalan  menebarkan  pemikiran-pemikirannya. 30 Demikian selama  ini  dalam  sasaran  pemikirannya  beransur  dilakukan  penulis,  terutama disebarkan  melalui  dukungan  bidang  penguasaan  ilmu  pengetahuan/penelitian atau  berdasarkan  kemajuan  sains  dan  teknologi  yang  kini  dianggap  unsur  paling dominan, demi menuju tercapainya kesepakatan atau konsensus 31
Penulis  berpendapat,  dalam  rangka  berdirinya  Lembaga  Adat  Kabupaten Barru  diperlukan  langkah-langkah;  selain  faktor  kebijakan  pemerintah  menurut undang-undang,  juga  beberapa  hal  secara  akademik  hendaknya  dilakukan,  yaitu melalui  penelitian  lebih  dahulu  mengenai  kesejarahan  di  beberapa  tempat, terutama  di  wilayah  bekas  Swapraja  Tanete  dan  Soppeng  Riaja,  menyusul kesejarahan  di  wilayah  Swapraja  Mallusetasi-bekas  Kerajaan  Nepo.  Tentu  saja kejadiannya  itu  di  antara  manusia  kembali  kepada  kekuasaan  Allah  swt,  atau secara  linear  misinya  dijalankan  sesuai  beredarnya  siang  dan  malam,  meskipun kini  persoalannya  bagi  penulis  telah  beransuran  dilakukan  sejak  tahun  2003,
28 Lihat: Abdul Rahim, Op. Cit. h. 52/  Artinya: Harapan yang bersebatang bambu dan bundar telur bagi orang yang menormalkan kembali bumi keselamatan tanah Berru (Barru). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jikalau  tanah  Barru  miring  ditempati  pemiringannya,  jika  keadaannya  tiarap,  maka  ditempati tiarapanya.
29 Artinya: Jangan kamu tinggalkan Bone jika keadaannya telah miring tempati sampingannya, dan jika keadaannya telah tiarap duduklah dipunggungnnya.
30 Muhibbin AM, Staf Peneliti FKIY Yogyakarta, “ Seputar Indonesia “ Berita Harian “, Resensi Buku, Menyelami  Pemikiran  Tokoh    dalam  resensi  buku  Marnie  Hughes-Warrinton “  50  Tokoh  Penting Dalam Sejarah “, terbit  Minggu, 6 April 2008..
31 Lihat:  Ahmad  Fedyani  Saifuddin, Antropologi  Kontemporer,  Suatu  Pengantar  Kritis  Paradigma,
(Rawamangun Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 358.
misalnya  dalam  berbagai  topik  aktual;  (1)  Sistem  Politik  Tradisional  di  Soppeng Riaja  Bekas  Kerajaan Lili’ Kiru-Kiru  dan  Balusu  Kabupaten  Barru;  (2)  Sejenak Melirik  Institusi  Swapraja  Soppeng  Riaja  Kabupaten  Barru  Sulawesi-Selatan;  (3) Coppo’  Lalabata  Tanete ,  Perspektif  Bumi  Hak  Milik  Tradisional  Kerajaan  Tompo Bulu  Matajang  Kabupaten  Barru,  (4) Mangkoso  Kota  Santri Perspektif  Bumi  Hak Milik  Tradisional  Kerajaan  Laboso  Soppeng  Riaja  Kabupaten  Barru,  (5)  Barru Berpotensi Dimekarkan dengan Pembentukan Kabupaten Nepo, (6) Sistem Politik Tradisional,  Sejarah  Institusi  dan  Lembaga  Politik  Kabupaten  Barru,  (7)  Barru Beralasan dengan Nama Reformasi Kabupaten Tanete Barru, dan sebagainya;
Tentu  saja  menurut  hasil-hasil  penelitian  di  atas,  untuk  sementara sinopsisnya  tersimpul;  bahwa    Sistem  Politik  Tradisional  se  Wilayah  Kabupaten Barru  adalah  bukan  kekuasaan  milik  siapa-siapa,  tetapi  milik  seseorang  keluarga tradisional Ade’ Mappuraonro’E sifatnya asli-pribumi atau istilah ToTellengkang/To  Punnana  Tana-wanua bahasa  Bugisnya,  dan  bukan  sebaliknya keluarga  sebagai  saja Ade’  Maraja sifatnya To  Saliweng/To  Matama-tama bahasa Bugis artinya pendatang atau non pribumi. Ia kebetulan di Soppeng Riaja muncul bersahaja  di  antara  manusia  lainnya  dalam  se-keluarga,  se-kampung,  se-  wilayah Daerah  Kabupaten/  Provinsi,  dan  se-tanah  air  Indonesia,  Ia  saja  sejak  lahir berdemosili  tetap  di  atas  bumi  pemangkuannya  Mangkoso  Kota  Santri  bergelar Bumi  La  Tenri  Bali  Arung  Laboso .  Sistem  kekerabatannya  di  Kabupaten  Barru tersimpul  sebagai  seseorang Wija  Matola  Ade’Mabbulo  Sibatang’  Mallebu  Tello’, Mattulu’  Tellu’i  Temmalara, sehingga  manusianya  dianggap  pribadi  seseorang To Mompo’  Ri-ale’  Ri-aseng’e  Wija  Lawo 32 bahasa  Bugisnya,  setelah  ia  sendiri sekeluarga  dan  sekerabat  hidup  ter-selubung/ Takkasubbu lebih  seratus  tahun lamanya.
Secara  akademik,  sebagian  penelitiannya  telah  dipublikasikan  di  beberapa Jurnal  Ilmiyah  Perguruan  Tinggi,  Berita  Harian  dan  Majallah 33 ,  Baginya  seorang pribadi bersifat ksatria bekerja sepertinya seseorang Messianis atau Mujaddid dan Al-Mahdi . Demikian itu sepanjang dilaksanakan, maunya tidak pernah  dipaksakan
32 Artinya: Orangnya dibangkitkan seperti keadaannya seorang Messianis di Masyarakat.
33 Wijalawo adalah  istilah  simbolis  secara  harfiyah  dalam  bahasa  Bugis  diterjemahkan  keturunan labu,  tetapi  arti  secara  makna  adalah  keturunan  dari  para  raja  yang  kembali  bangkit  ke  posisi semula setelah tersimpan dalam waktu menelan se abad.
bergerak  secara  reaksioner,  apalagi  bertingkah  keterbukaan  secara  revolusioner, melainkan  baginya  memiliki  semangat  keuletan  dan  ketabahan Temmanginngi’ Kasiasi, Mamminasa ri Pammase Marajana Dewata  Seuwa’E, bersabar  menunggu situasi dan perkembangan bagaimana kehendak dan takdir Allah swt, juga baginya bersetia-kawanan  menerima  reaksi,  biasanya  dituduh  subversi,  dan  bermacam- macam  kebencian  orang-orang  lain,  ada  berkata  gossip,  fitnah,  gunjingan,  atau sekali-sekali  dimaki  dan  diancam  seketika,  dan  itulah  semuanya  disikapi  secara linear/alami dan evolusioner.
Dalam  hal  demikian,  baginya  menerima  apa  adanya,  disamping  beriseng- iseng menelusuri tujuan untuk diadakannya reformasi total masyarakat Kabupaten Barru.  Demikianlah  menurutnya,  bahwa  untuk  meraihnya  jangan  hendaknya bersifat  instan,  kecuali  tetap  mengingat  pesan-pesan  atau Pau-Pau  To  Riolo berisi Lempu’,Acca,  Getteng-Bette’, dan Assitinajang ,  berkata; “Aja’  mu’angoa’i onrong, aja’ to muma-cinna’i tanre tudangeng nasaba’ de’tu mulle’i padecengi tana yarega  kampong’;  risappa’po  mu’ompo’,  rejello’  po  mu’akkengau ” 34 atau 35 “  Aja’ Muma-nginngi’ kasiasi, agangka uleanngi Malempu’E, nasaba iyatu Lempu’E Mauni Telleng  Mompo’  Mua “. Naiyya  Lempu’e  Riyala  Modala’  Alampereng  Sunge’ Pamale’na  “  Ritoro’i  Lempu’E  ri  Ceko’E-Jekko’E,  Naiyakiya  MappatentuE  Lempu’e Mua “. Narekko’ Mateki rilalenna Lempu’e, Engkaki Mate Risantangi “ . 36
Pada  tahun  2007  di  Ruang  Pola Colliq  Fuji’E Kantor  Bupati  Kepala  Daerah Kabupaten  Barru,  telah  diadakan  lokakarya  tentang  sosialisasi  pembentukan Lembaga  Adat  dan  dihadiri  Budayawan  Sulawesi-Selatan  Prof.  Dr.  H.  Abu  Hamid, tetapi  sampai  saat  ini  telah  saja  menyisakan  suatu  pertanyaan,  bahwa  mengapa dan  bagaimana  berdasarkan  masalah  tersebut,  kini  belum  sampai  diperdakan sebagai kebijakan Pemerintah Daerah, sementara sosialisasinya telah berlangsung
34 Artinya; Jangan  serakahi  kedudukan,  jangan  pula  terlalu  menginginkan  kedudukan  tinggi,  kalau begitu kamu tidak mampu memperbaiki negeri atau kampung, nanti kamu dicari baru muncul, nanti ditunjuk baru kamu mengia .
35 Lihat:  A.  Rahman  Rahim, Nilai-Nilai  Utama  Orang  Bugis ,  (Ujungpandang:  Lembaga  Penerbitan UNHAS, 1985). h. 160.
36 Artinya  ; Jangan  dijenuhkan  kemiskinan,  tetaplah  dalam  kebenaran  atau  kejujuran,  sebab kejujuran biarpun tenggelam muncul juga; Jika kejujuran dijadikan modal sesunggunya ia dipanjang- kan umurnya oleh Tuhan; Jika orang meninggal karena dalam kebenaran atau kejujuran, sesungguh- nya ia meninggal diberi santan kelapa; Dikalah kejujuran oleh penghiyanat, tetapi yang menentukan kebenaran jua
lama  10  tahun.  Terdapat  hipotesis  kerja  sebagai  perkiraan  faktor-faktor,  antara lain;
Bahwa  di  Kabupaten  Barru  dimaklumi  daerah  terbanyak  macamnya  jenis kekuasaan  politik  diusung  kategori  peninggalan  kolonial,  misalnya  saja  status pranata politik sebagai pengganti tradisional berasal dari bekas Kerajaan Soppeng bergelar Arung  Pancana dan Arung  Lalolang sebagai  keduanya  diberi  saja  fungsi mediator di wilayah bekas Kerajaan Tanete,tradisionalisasi pengganti caretaker di wilayah bergelar Petta Ade’ Lipukasi di atas wilayah bekas Kerajaan Barru sebagai hal  dalam  masyarakat  dikenal  dalam  bahasa  Bugis Tana  Wassele’  Rumpa’ atau Butta Beta Musu’na Kerajaan  Tanete,  yakni  sebagai  wilayah  sebelumnya  terkenal berasal  dari  kekuasaan  raja  memerintah Bata  Ritoja  ArungBerru (1895-1906).
Beliau ini sepeninggalnya raja bergelar anumerta Petta Matinro’e ri Gowa . 37
Demikian status politik kolonial bergelar Arung Soppeng Riaja di Wiringtasi, Lawallu dan Mangkoso sebagai diberi istilah tradisional Rapang bahasa Bugisnya, yakni  dari  artinya  saja  menunjukkan  Boneka  Kerajaan  di  atas  beberapa  wilayah bekas pemerintahan tradisional/ adatgemenschap , yaitu Balusu, Kiru-Kiru, Laboso- Siddo,  Batu-Pute,  Ajakkang  dan  sebagainya; Arung  Mallusetasi di  Pare-Pare merupakan  sekutu  diberi  kekuasaan  politik  kolonial  di  wilayah  bekas  Kerajaan Nepo.  Bukankah  sebagai  kebenaran  di  Mallusetasi  berdasarkan  prestise Adat/Tradisional, hendaknya berasal dari garis tradisional Raja Nepo I Sima Tana bergelar Petta  Tellu  Latte’e .  Tentu  pula  jangan  terlupakan  dengan  para  pelaksana pemerintahannya  bergelar  tradisional Ade’Patappulo’e .  Sehingga  untuk  berbicara secara  tuntas  dan  tidak  terkeping-keping  diperlukan  waktu  dan  sponsor  untuk diseminarkan.
Sehubungan  dengan  hal  di  atas,  terdapat  komentar  Raja  diibaratkan  batu besar  sedangkan  orang  banyak  atau  rakyat  umumnya  dikiaskan  pasir  atau  batu kecil,  dalam  komentarnya  berkata; “  Tallemme’i  batu’e  (Datu’e  yarega  Arung’e), menre’i  kessi’e  (To  maega’e);  matu  seuwani  wettu,  wekkasisemmi  kedo  batu’e,  lao riyawani  parimeng  kessi’e,  makkutoniro  ebara’na,  narekko  mompo’ni  parimeng
37 Lihat:  Abdul  Rahim,, Sistem  Pemerintahan  Tradisional  Bekas  Kerajaan  Barru ,  (Tesis  PPs Unicerstas Hasanuddin, 2005), h. 105.
Datu’e  yarega  Arung’e ( A.  BatuEja,  tinggal  di  Tompo’  Penna’,  Tanete, Wawancara ) . 38
Demikianlah  dari  beberapa-hal  di  atas,  secara  formal  merupakan  sumber- sember  sejarah  pembentukan  Lembaga  Adat  sebagai  kelak  diakses  antara  lain  di Kabupaten  Barru,  dan  jangan  hendaknya  dibicarakan  terpenggal-bercerai-berai, melainkan terfokus dibahas dan terpadu, sebaiknya berangkat dari satu  paket ke paket  lain,  dan  dijalankan  di  sepanjang  wilayah  Kabupaten  Barru,  tempatnya dimulai  dari  bagian  selatan  ke  ujung  utara.  Itulah  secara  beretika  diberikan urutan-urutan karena mengingat salah satu streotipe sosial budaya di masyarakat; “Politi’  ri  Tanete,  ja’  ati    sibawa  sere’ati  ri  Berru,  ajukajung  sibawa  kara-kara  ri Soppeng Riaja,loppo sa’da sibawa borro’ ri Mallusetasi “. 39
Terhadap  aspek-aspek  adat  atau Ade’ di  wilayah  sepanjang  Kabupaten Barru terdapat 4 (empat) bekas Swapraja atau Distrik dipimpin Kepala/Ketua.Semuanya  menghadapi  problema  politik  tradisional  kecuali  Kepala Swapraja  Barru  di  Sumpang  Minanga’E I  Jonjong  Kalimullah bergelar Karaeng Lembang  Parang . 40 Dari  ketiga  swapraja  itu  dianggapnya  bermasalah  politik, adalah  bekas  kerajaan-kerajaan  tradisional  sebagai  diasumsikan  secara  klasik Kembar Tiga; salah satunya Swapraja bekas Kerajaan berdimensi otonom/tunggal Yaitu  Swapraja/Distrik  bekas  Kerajaan  Tanete,  dan  selainnya  Swapraja  bekas kerajaan-kerajaan berdimensi konfederasi atau Passiajingeng , yaitu Swapraja/Distrik  Soppeng  Riaja  dan  Mallusetasi,  keduanya  merupakan  bekas- kerajaan  tradisional Lili ’;  Balusu,  Nepo,  Kiru-Kiru,  Laboso/  Mangkoso,  Siddo, Ajakkang, Batu-Pute, Bojo’ dan sebagainya.
Oleh sebab itu, barangkali disebabkan salah satu kebencian berlebihan dari kelompok  bangsawan  melawan  Belanda,  yakni  kelompok  sebagai  dipimpin seorang  Raja  di  daerah  misalnya Baso  Balusu bergelar Sulle  Datu’e di  Soppeng Riaja,.  Mereka  pada  bengis  dan  tidak  sungkan-sungkannya  mengucapkan  laknat,
38 Artinya: Batu telah  tenggelam,  arti kiasan  dari pada Datu atau Arung, naiklah pasir arti kiasan dari orang kebanyakan atau rakyat; Sebentar ada waktunya hanya sekali gerakan dari Datu/Arung, maka  hilanglah  rangkaian  seluruh  rakyat  yang  diibaratkan  pasir,  akan  kembali  kebawah H.  A. BatuEja bin A. Baso Tenrisessu, tinggal di Tompo’ Penna Tanete, “ Wawancara “, 2002.
39 Artinya :  Politik  atau  Kekuasaan  di  Tanete,  Sakit  hati  dan  iri  di  Barru,  Pepohonan  rindang  dan perkara di Soppengriaja, Besar suara dan sombong di Mallusetasi .
40 Iihat: Ibid . h. 106.
Tanro  Ade’ peninggalannya,  berkata: “  Nigi-nigi  tau  range’ngi  La  Pute  Mata mapparenta,  pupuru’sorokawu’i  matu  paddimunrinna” ,  (H.A.Munawar  Bin  A. Beddu, Pekerjaan Sekdes Balusu, tinggal di Lapasu, Maret 2007, Wawancara ). 41
Terdapat istilah tradisional “ Mabusung ri Ade’E “ 42 , sekarang dari faktanya sekian  lama  telah  banyak  pelanggaran  atau  dosa  tradisional  dilakukan  Para Penjabat  Daerah,  baik  secara  mandiri  maupun  secara  consensus  berkelompok, mereka  saja  sepakat  dengan  rakyat  kebanyakan;  misalnya  memperjual-belikan tanah-tanah Arajang sebagai  dianggap  harta  kehormatan  tradisional  yang menyebabkan  semuanya  pada  habis  dan  musnah;  gelar-gelar  tradisional Datu, Petta,Bau’,Andi,  Daeng dan Puang seringkali  diper-tentangkan  di  luar  normanya, sementara  gelar  tradisional  pada  zaman  dahulu  sebagai  disebutkan Uwa’, tampaknya menghilang diperedaran sosial masyarakat sebagai seorang Pembesar bergelar La  Battoa dan To  Maraja .  bahasa  Bugis.  Itulah  halnya  sebagai  dahulu orang  diberi  kedudukan  dan  status  tradisional Uwa’ ,  adalah  kebanyakannya berbunyi; “Uwa’e  situdangeng  sibawa  sianreang  Datu’e;  iyapa  naengka  Datu narekko’  engka’  Uwa’.  Iyapa  namatase’  Datu’e,  narekko’  rijajian’toi  pole’  ri  Uwa’e; Uwa’e  ri  Datu’e,  menre’i  yarega  no’i  ri  Saoraja’e,  engkai  temmappesabbi;  Pada isseng’i  E  Kalaki,  narekko  maraja’  Uwa’i  ri  seddi’e  Wanua-Kampong,  ajeppu’i engkana Datu natampu’ ri rilalen’na; makkeda’i Uwa’e: Sangadi engkaka’ conga’ ri langi’e  naengka Puang’ku. 43
Di Soppeng Riaja mengenai pemangkuan jabatan sebagaimana istilah Paku Alam/Mangku  Bumi  di  daerah  lain,  yakni  antara  gelar  tradisional Uwa’  Kiru-Kiru sebagai Pemuka  Adat’ / To  Riangkalanga’E  Adanna bahasa  Bugis  artinya  Pria Berwibawa,  dan  dengan  gelar Arung  Soppeng  Riaja terdiri  atas  beberapa  orang sekeluarga sebagai para mantan Kepala/Ketua Swapraja, sehingga salah seorang di antaranya digelar Petta Lawallu’ , dari padanya tergambar sekali berbeda mengenai kewibawaan  di  antara  keduanya,  sebagaimana  terungkap  dalam  falsafah  politik tradisional  ;  “ Uwa’ Kiru-Kiru, Petta Lawallu’, matanre’ mui pangka’na Uwa’E Kiru-
41 Artinya :  Barang  siapa  sebagai  kawan  Belanda  memerintah,  mereka  akan  terpuruk  pula  pada akhirnya.
42 Artinya: Berbuat dosa terhadap adat atau budaya .
43 Artinya: Predikat  Uwa’  dapat  duduk  dan  makan  bersama  dengan  predikat  Datu.Itulah  Datu  ada karena  terdapat  Uwa’.Datu  dapat  semakin  masak  darahnya  kalau  dilahirkan  juga  dari  predikat Uwa’.Mereka terhadap Datu, kalau saja meninggalkan Istana boleh tidak minta izin atau pamit .
Kiru. 44 Itulah sistem politik tradisional/Lembaga Adat  di Soppeng Riaja berada  di bawah kepemilikan tradisional marga kumunitas Nene Gumali , baginya merupakan keluarga To Battoa /Pembesar Kiru-Kiru, dan secara politik tradisional bersejarah sebagai Pakkatenni Ade’ /Paku Alam/Mangku Bumi bergelar “Uwa’ Kiru-Kiru“.
Oleh  sebab  itu,  segala  peninggalan  berbasis  kolonial,  misalnya  saja ex Arung/Kepala Swapraja Soppeng Riaja hendaknya  diamandemen,  sehingga  setiap tanah  dan  di  atasnya  bangunan  kepemilikannya,  semuanya  dapat  dipertanyakan, atau  setidaknya  kembali  diadakan  revisi Mappasiruntu’E  Laleng-Ada,  Madeceng’E Ri Ola, Na Engkaki Salama Wali-wali, Degaga’ Mappasalama Sangadina Polemua ri Puang,E Dewata Seuwa’E La Patoto To Palanro’E, Allahu Akbar. 45 Demikianlah salah satu contohnya, reaksi gugatan tradisional dibalik pembentukan Lembaga Adat di Soppeng Riaja Kabupaten Barru.
Demikian  tradisional  menggunakan  rumah  panggung,  melebihi  aturannya dengan  model Maega  lontang’ni  bolana,  timpalaja ’ na  massusungeng , 46 juga mattuka’  sapana  toni dan  dengannya  mereka  semaugue  berlebihan  jumlah  anak tangganya.  Dalam  perkawinan,  tatacaranya  seperti  aksesoris  berlebihan Mallawa soji ,  berbusana  pakaian  tradisional songko’  pamiring bersama  dengan jas  tutup ; demikian pula tradisional memakai warna berpakaian baju bodo , dan sebagainya.
Itulah  di  atas  gambarannya  diambil  sebagai  contoh,  di  masyarakat,  bahwa norma-norma  budaya  semakin  amburadul.Sesungguhnya  itu  rasanya  sangat ringan  dikemukakan,  karena  pelanggarnya  di  mana-mana  telah  tak  terhingga khususnya di Kabupaten Barru. Itulah halnya demi menyelamatkan budaya, maka masyarakat  secara  menyeluruh  di  Sulawesi-Selatan  sebaiknya  dituntut  gerakan “ Mari kembali bertaubat kepada Adat “.
Oleh  sebab  itu,  tentunya  tidak  kurang  banyaknya  kelompok  bisa  saja  me- nyelemeh, bahwa kami sesungguhnya sudah kebanyakan melanggar adat, tentunya akan  malu  banget he  he  Istighfaar  saja. Sehubungan  dengan  rasa  malu  sebagai disebutkan Siri  ma  raja’ ,  pada  orang  berkata,  sebentar  setelah  tiba  waktunya-
44 Artinya: Uwa’  Kiru-Kiru  dibanding  dengan  Petta  Lawallu,  maka  predikat  Uwa’  Kiru-Kiru  lebih tinggi pangkatnya dari pada  predikat Petta Lawallu .
45 Artinya: Menpertemukan kata sepakat yang sebaiknya ditempuh, sehingga keduanya selamat, tidak ada yang memberi keselamatan kecuali Allah swt, Allah Maha Besar .
46 Artinya: Rumahnya terdiri dari banyak petak, dan bubungannya bertingkat-tingkat .
orang-orang  pada  malu,  kecuali  dua  golongan  sebagai  disebutkan;  “ To makkatenni’e  ri  wajenpajeng,  To  maccinaung’e  ri  poccinagori;    mattompo’  ri  tana maeso’e poada’i tongeng’e . 47
Itu  maksudnya  hanya  dua  golongan  yang  tidak  bakal  malu;  pertama, orangnya  jujur  konsisten  tidak  pernah  statusnya  berubah,  tidak  ke  bawah  dan tidak  ke  atas;  kedua,  orangnya tawaadhu’ merendahkan  diri’,  yaitu  orang seharusnya  dapat  dibanggakan  dan  sombong,  kedudukan  dan  statusnya  di  atas angin  tetapi  dirinya  disembunyikan  dan  tidak  angkuh.  Oleh  sebab  itu,  bagi  orang bijak To  MaccaE/To  PannawanawaE biasanya  berkata; Iyatu  tanra  maraja, matase’e  akkarungen’na  tau  subbu’eng’i  alena,  na  mappakatuna  ale’,  iyanatu mompo parimeng mancaji wijalawo ”. 48
Itulah di atas, sebagai faktanya diberikan gambaran adat di kemudian hari berkata; “  Narekko’  makkompe’ni  Ade’e,  masolannitu  lipu’e,  rilegga’ni  welong panasa’e, massobuni tongeng’e, ripasalani tuju’e, ripattujuni sala’e, sianre’ bale tau’e, sibalu’-balu’,  Siabbelling-belliang,  natuwoini  serri’  dapureng’e,  ri-paoppanni pallungeng’e, risappeang pattapi’e, riasseloreng, alu’e. 49
Sejalan dengan hal di atas,terdapat sumber lain berkata “ Seuwani Wettu ri Munri To Panrita’e Panrita bicaramani, taniana Panrita tongeng yarega hakiki, To Mapparenta’e  padangkang  toni;  Iyana  rekkoa’ero  Golongeng  maega  doi’na, mappunnai tonangeng oto sibawa bola batu mattingka’, Naiya ikkeng Pabbanua’e- makkareso  gangka  ellong,  De’  gaga  na lolongeng,  Sangadinna  perri’  sibawa  mase- mase, enreng’nge akasiasingEng .” 50
Dengan  demikian,  untuk  kembali  kepada  pembentukan  Lembaga  Adat sebagai suatu strategi nasional, adalah bukan sekadar kegiatan berisi asal-asalan,
47 H.  Zainuddin,  Pekerjaan  Pemilik  Hotel  Gandaria  Pare-Pare  dan  Budayawan,  tinggal  di  Jl  Bau Massepe, “ Wawancara “, tgl  juni  2002.
48 Artinya : Tanda bagi orang yang tinggi kebangsawanannya  adalah bersikap menyembu-nyikan diri atau  merendahkan diri.
49 H. A. Mattulada, Op.Cit . h. 383. Artinya: Apabila Adat kendur, maka rusaklah negeri atau kampung. Tidak  memetik  pucuk  nangka,  bersembunyilah  kebenaran.Dibenarkanlah  yang  salah  dan disalahkanlah yang benar.Pada orang sudah seperti ikan memakan. Satu sama lain jual-menjual dan beli  membeli.  Dapur  sudah  ditumbuhi  rumput-rumput,  Lesung  ditelungkupkan,  Niru  digantung, Antang atau Alu disangkutkan.
50 Artinya ;Ulama  pada  waktunya  bukan  lagi  ulama  hakiki  melainkan  sekedar  Ulama  Pidato, Pemerintah sebagai juga Pengusaha, Mereka pada berlomba memiliki mobil mewah dan rumah ber- tingkat, sementara rakyat yang bekerja keras sampai leher, tetap miskin dan melarat .
melainkan  sektornya  beralasan  sejarah  dan  regulasi.  Selain  pembentukannya berangkat  dari  pasal  32  UUD’  45,  juga  sesudahnya  beberapa  kebijakan  setelah zaman reformasi, sebagai berikut:
1. Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya.
2. TAP/MPR  No.  IV/MPR/1999  Tentang  GBHN  1999-2004  Tentang  Arah kebijakan di bidang sosial budaya, aspek kebudayaan, “ Mengembangkan dan membina  Kebudayaan  Nasional  Bangsa  Indonesia  yang  bersumber  dari warisan  leluhur  Bangsa,  Budaya  Nasional  yang  mengandung  nilai-nilai universal,  termasuk  kepercayaan  terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dalam rangka  mendukung  ter-peliharanya  kerukunan  hidup  bermasyarakat  dan membangun Peradaban Bangsa “.
3. GBHPD Sulawesi-Selatan Tahun 2000-2004: Bab IV. Strategi dan Kebijakan di bidang budaya lokal sebagai berikut:
a. Menjadikan  nilai-nilai  Budaya  Lokal  yang  dianut  dan  dikembangkan  oleh masyarakat  bersangkutan  sebagai  patokan  dalam  bertingkah  laku    dan digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan.
b. Memelihara,  meningkatkan  dan  mengembangkan  Budaya  Lokal  yang bersumber dari nilai-nilai tradisional untuk membentuk, memperkuat  jati diri Bangsa, mendukung berkembangnya kemandirian sosial.
c. Memelihara  dan  memanfaatkan  situs  sejarah  dan  budaya  lokal  untuk mendukung pembangunan Daerah.
4. Surat  Gubernur  Sulawesi-Selatan  No.  430/1462/SET  Tanggal  23  April  2003,
Perihal Pembentukan Lembaga Adat Daerah dengan maksud agar para Bupati/ Walikota  bersama-sama  dengan  elemen  masyarakat  di  daerahnya  untuk menggali  dan  melestarikan  kebudayaan  serta  kearifan  lokal  yang  dimiliki dengan  memfasiltasi  pembentukan  Lembaga  Adat/Pemangku  Adat  atau sejenisnya  sesuai  khasanah  budaya  lokal  masing-masing  dengan  tetap berpegangan pada aturan perundang-undangan.
Menurut  Saing,  bahwa  tehnis  pembentukan  Lembaga  Adat,  diambil setelah  menjadi  kesepakatan  masyarakat  setempat,  kemudian  dituangkan dalam  satu  peraturan  daerah  yang  mengatur  secara  formal  keberadaan
lembaga budaya yang dimaksud. 51 Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang pembentukan Lembaga Adat sedapat mungkin dirampungkan secepatnya Pertanyaan  selanjutnya  dapat  dikemukakan,  apa  dan  sejauhmana kearifan  Bupati  Barru  dapat  memberi  tanggung-jawab  demi  tegaknya Lembaga  Adat  Kabupaten  Barru.  Dari  pertanyaan  itu  bukan  dimaksudkan menagih  dan  menggugah,  tetapi  dengannya  dapat  dinilai  akan  seperti  apa mereka di Kabupaten Barru dibalik pembentukan Lembaga Adat ?
Untuk  mendukung  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  pembentukan Lembaga  Adat  ditugaskan  kepada  Kepala  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata Provinsi  Sulawesi-Selatan  beserta  Tim  Ahli  dari  Para  Pakar  dan  Budayawan agar turut membantu Kabupaten yang memerlukan penjelasan, sehingga dapat terwujud dengan baik . 52
5. Surat  Deputi  Menteri  Kebudayaan  dan  Pariwisata  Bidang  Nilai  Budaya,  seni dan  film  tanggal  28  Mei  2003  No.  Ot.  001/2/21  D.  NBSF.  KKP.  03.  Perihal tanggapan  atas  pembentukan  Lembaga  Adat  Daerah.  Dalam  hal  ini,  Menteri me-rekomendir  adanya  kegiatan  pembentukan  Lembaga  Adat  Sulawesi- Selatan  sebagai  upaya  pengembangan  dan  kelestariannya  kebudayaan nasional.
6. Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi-Selatan memfasilitasi Penyelenggara-an Seminar  Pembentukan  Lembaga  Adat  Daerah  Sulawesi-Selatan  yang  di- selenggarakan  di  Makassar  pada  tanggal  06  Desember  2003,  dihadiri  oleh Budaya-wan, Pemangku Adat dan sebagainya. Seminar tersebut dibuka secara resmi oleh Gubernur Sulawesi-Selatan Bapak H.M. Amin Syam.
7. Surat  Gubernur  Sulawesi-Selatan  No.  430/043/SET/  tgl  05  Januari  2004 Perihal  Lembaga  Adat  Daerah/Pemangku  Adat.  Dari  intinya  menghimbau kepada  Para  Bupati/Walikota  se  Sulawesi-Selatan  untuk  menindak  lanjuti rumusan dan Seminar Pembentukan Lembaga Adat Daerah Sulawesi-Selatan.
8. Rumusan  sebagai  Rekomendasi  Seminar  Pembentukan  Lembaga  Adat Sulawesi-Selatan  tgl.  06  Desember  2003  di  Makassar,  adalah  hasil  rumusan ditandatangani  oleh  para  peserta  sebanyak  37  orang,  antara  lain  utusan  dari
51 Asma Saing, Op. Cit . h.03.
52 Lihat: Ibid .
Kabupaten  Bone  dihadiri  oleh  Bapak.  Drs.Andi  Baso  Hamid  dan  Drs.  Andi Yusran.

## C. Kesimpulan
Ikhtisar sebagai akhir uraian, bahwa perspektif membangun Lembaga Adat di  Kabupaten  Barru,  bagi  penulis  adalah  pekerjaan  yang  sedianya  sangat melelahkan  dan  meresahkan.Tidakkah  di  sepanjang  wilayah  Kabupaten  Barru kebanyakannya  dicaplok  oleh  kolonialisme  dan  peninggalannya  di  mana-mana, sehingga  semuanya  secara  arif-bijaksana  terlebih  dahulu  hendaknya  diluruskan atau  diamandemen.  Dengan  demikian,  konfigurasi  tradisional  atau  Adat  dapat dinyatakan  dengan  gamblang  telah  keluar  dari  belenggunya  penjajahan  setelah waktu satu abad (1908-2008)
Bukankah  berdasarkan  kondisional  secara  historis  Kabupaten  Barru  tidak sama  dengan  status  dan  situs  di  daerah  lain  yang  bergelar Bocco’ dalam  bahasa Bugis  artinya  induk  atau  pusat  misalnya  Bone,  Wajo,  Soppeng,  Luwu  dan Gowa.Oleh  sebab  itu,  berdasarkan  legitimasi  dan  otoritas  ilmu  pengetahuan  dan aplikasinya,  terdapat  teori  sejarah  dan  antropologi,  mempertanyakan kelembagaan kolonial yang kini masih berpengaruh di atas kelembagan tradisional atau  adat  di  Kabupaten  Barru.  Itu  terjadi  pada  tiga  kecamatan  sebagai  bekas Swapraja  atau  Distrik,  yaitu,  Soppeng  Riaja-Mangkoso,  Mallusetasi-Palanro,  dan Tanete-Barru
Semua sebagai disebutkan, disimpulkan para Penutur Lontara di Kabupaten Barru,  berkata; “Engka’i  tania  sijajian  lino’  (tana’e);  engka’i  tania  riaseng pammulang yarega ade’; engka’i tania ritella’e ammemengeng sibawa tongeng “. 53
53 Artinya: Mereka ada bukan karena dilahirkan  di atas bumi pertiwi sebagaI milik moyang sendiri, berarti  mereka  dinilai  berada  di  luar  ahliwaris  atau  pendatang.  Mereka  bukan  permulaan    atau disebut sesungguhan tradisional.

## Daftar Pustaka
A.  Rahman  Rahim, Nilai-Nilai  Utama  Orang  Bugis ,  (Ujungpandang:  Lembaga Penerbitan UNHAS, 1985).
A.J. Wensinck, Concodance Et Indices De La Tradision Muslimane , (Leiden E.J  Brill, 1936)
Ahmad  Fedyani  Saifuddin, Antropologi  Kontemporer,  Suatu  Pengantar  Kritis Paradigma, (Rawamangun Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006) Amri Marzali, Antropologi & Pembangunan Indonesia, (Jakarta: Kencana Indonesia, 2007)
Asma Saing: “ Kebijakan Pembentukan Lembaga Adat/Pemangku Adat  “, Makalah
(2007)
H. Zainuddin, Pekerjaan Pemilik Hotel Gandaria Pare-Pare dan Budayawan, tinggal di Jl Bau Massepe, “ Wawancara “, tgl  juni  2002.
Jamali,  Abdoel  Rauf, Pengantar  Hukum  Indonesia ,  (Jakarta:  PT.  Grafindo  Persada,
1999)
M. Dien Majid & Johan Wahyudi, Ilmu Sejarah Sebuah Pengantar , (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016). Cet. I
Mattulada, Latoa,  Suatu  Analisis  Terhadap  Antropologi  Politik  Orang  Bugis , (Ujungpandang: Hasanuddin University Press)
Muhibbin AM, Staf Peneliti FKIY Yogyakarta, “ Seputar Indonesia “ Berita Harian “, Resensi  Buku,  Menyelami  Pemikiran  Tokoh    dalam  resensi  buku  Marnie Hughes-Warrinton “  50  Tokoh  Penting  Dalam  Sejarah  “, terbit    Minggu,  6 April 2008.
Stoddard, L., Dunia Baru Islam , ( Jakarta: Panitia, 1966)
Sunarmi, Sejarah  Hukum ,  (Rawamangun  Jakarta:  Kencana  Prenada  Media  Group, 2016) Cet. I,