## YURISDIKSI NEGARA PANTAI DI WILAYAH DELIMITASI MARITIM ZONA EKONOMI EKSKLUSIF YANG BELUM DITETAPKAN BERDASARKAN KETENTUAN HUKUM LAUT INTERNASIONAL (Study di Timor Leste-Indonesia)

## Seguito Monteiro
Dosen Fakultas Hukum Universitas Dili (Undil) Timor Leste e-mail : s.monteiro_1981@yahoo.com

## Abstrak
First  Meeting  Joint  Border  Committee  Indonesia-Timor  Leste  dilaksanakan pada 18-19 Desember 2002 di Jakarta. Pada tahap ini disepakati penentuan batas darat  berupa  deliniasi  dan  demarkasi,  yang  dilanjutkan  dengan  perundingan penentuan batas maritim. Kemudian perundingan Joint Border Committee kedua diselenggarakan di Dilli, pada Juli 2003, di lanjutkan dengan Provisional Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Democratic  Republic  of  Timor  Leste  on  the  Land  Boundary  yang  ditandatangani pada  8  April  2005.  Kewajiban  untuk  membuat  pegaturan  mengenai  peraturan perbatasan sementara antara kedua negara diatur dalam Pasal 74 ayat (3) dan Pasal 83  ayat  (3)  UNCLOS  yang  mengatakan  sambil  menunggu  suatu  persetujuan delimitasi  batas  maritim,  Negara-negara  yang  bersangkutan,  dengan  semangat saling  pengertian  dan  kerjasama,  harus  melakukan  upaya  untuk  mengadakan pengaturan sementara yang bersifat praktis dan, selama masa peralihan ini, tidak membahayakan atau menghalangi dicapainya suatu persetujuan akhir.
Kata Kunci: Yuridiksi Negara, Delimitasi Maritim, Timor Leste, Indonesia.

## Abstract
The First Meeting of the Indonesia-Timor Leste Joint Border Committee was held on 18-19 December  2002  in  Jakarta.  At  this  stage  it  was  agreed  that  the  determination  of  land boundaries in the form of delineation and demarcation, followed by negotiations on maritime boundary determination. Then the second Joint Border Committee negotiations were held in Dilli, in July 2003, followed by a Provisional Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Democratic Republic of Timor Leste on the Land Boundary signed on 8 April 2005. Obligations to make provisions regarding temporary border  regulations  between  the  two  countries  regulated  in  Article  74  paragraph  (3)  and Article  83  paragraph  (3)  of  UNCLOS  which  says  while  waiting  for  an  agreement  on maritime border delimitation, the countries concerned, in the spirit of mutual understanding and cooperation, must conduct efforts to make temporary arrangements that are practical and, during this transitional period, do not endanger or hinder the achievement of a final agreement.
Keywords: State Jurisdiction, Maritime Delimitation, East Timor, Indonesia.
Pendahuluan Timor Leste ( Republica Democratic  de  Timor  Leste —RDTL) merupakan negara pantai dengan luas wilayah daratan 15.007 Km 2 . Wilayah darat  ini  terdiri  dari  wilayah  daratan di Distrik Oekusi-Ambenuk seluas 815 Km ² ( Enklave  ida  iha  Territóriu Indonézia) yang  masuk  di  kantong wilayah  Indonesia,  di  Pulau  Atauru seluas 150,20 Km 2 , dan di Pulau Jaco di ujung  Timur  seluas  12,00  KM 2 (http://timor- leste.gov.tl/?p=547&lang=tp.)  Secara geografis,  Timor  Leste  berada  di kawasan  Asia  Tenggara,  yaitu  di Pulau  Timor  bagian  Timur  dengan koordinat  8.50’  LS,  125.55’  BT (http://www.kemlu.go.id/dili/id/b erita-agenda/info- penting/Pages/Profil-Negara-Timor- Leste.aspx).  Setelah  berpisah  dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintahan  sementara  di  jalankan oleh  PBB  melalui United  Nations Transition  in  East  Timor (UNTAET) hingga  penyerahan  kedaulatan  pada tanggal  20  Mei  2002.  Setelah kemerdekaan diperoleh negara Timor Leste, menghadapi berbagai tantangan persoalan penetapan perbatasan  khususnya  perbatasan darat  dan  laut  dengan  Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Pada tanggal 20 September 2002 Parliamen  Nasional  Timor  Leste mengesahkan  Undang  -  undang  No 7/2002  mengenai  perbatasan  laut wilayah  Republik  Demokratik  Timor Leste  (República  Democrática  De
Timor-Leste  Parlamento  Nacional Lei). Dan setelah menjelang tiga belas tahun  akhirnya  Timor  Leste  secara resmi  meratifikasi  UNCLOS  1982, pada  tanggal  8  Januari  2013,  dengan diratifikasinya  maka  Timor  Leste mempunyai kewajiban untuk mengimplementasi  UNCLOS  1982 (The  United  Nations  Convention  on the  Law  of  the  Sea).  Perundingan penentuan batas darat dan laut antara Republik  Indonesia  dan  Timor  Leste telah dilakukan dan masih berlangsung  sampai  sekarang. First Meeting Joint Border Committee
Indonesia-Timor  Leste  dilaksanakan pada 18-19 Desember 2002 di Jakarta. Pada  tahap  ini  disepakati  penentuan batas  darat  berupa  deliniasi  dan demarkasi,  yang  dilanjutkan  dengan perundingan penentuan batas maritim. Kemudian perundingan Joint Border Committee kedua
diselenggarakan  di  Dilli,  pada  Juli 2003 (https://www.academia.edu). Provisional Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and  the  Government  of  the  Democratic Republic  of  Timor  Leste  on  the  Land Boundary yang ditandatangani pada 8 April 2005, yang dimana Timor Leste diwakili  oleh  Menteri  luar  negeri Republik Demokratik Timor Leste, Dr. Jose Ramos Horta dan Indonesia yang diwakili  oleh  Menteri  Luar  Negeri Republik  Indonesia,  Dr.  N.  Hassan Wirajuda  untuk  menandatangani
Provisional Agreement yaitu Persetujuan Sementara antara Pemerintah  Republik  Demokratik  de
Timor Leste dan Pemerintah Republik Indonesia  mengenai perbatasan darat. Persetujuan Sementara
tersebut ditandatangani  di  Dili.  Dan  ini perjanjian  pertama  yang  dicapai  oleh Timor  Leste  dan  Republik  Indonesia dengan jalur diplomasi perbatasannya sejak  tahun  2001  ( Minister  for  Foreign Affairs and Cooperation of the Democratic Republic of Timor-Leste) . Dasar hukum dari perjanjian tersebut adalah :
a. Konvensi  Perbatasan  antara Portugis dan Kerajaan Belanda di Pulau  Timor  atau  disebut Traktat/ Treaty 1904  yang  di tandatangani di Den Haag pada Tanggal 1 Oktober 1904.
b. Arbitral  Award  Rendered  in Execution  of  the  compromis yang ditandatangani  di  Den  Haag tanggal  3  April  1913,  antara Belanda  dan  Portugal  mengenai masalah perbatasan yang menjadi  bagian  kepemilikan kedua  negara  terhadap  Pulau Timor  yang  di  tandatangani  di Paris pada tanggal 25 Juni 1914.
Dari  tahun  2008  sampai  2012, Timor  Leste  dan  Indonesia  berupaya menyelesaikan  3  titik  batas  yang belum  terselesaikan  yaitu  segmen Noel  Besi/Citrana,  Manusasi/Oben dan  segmen  Dilumil/Memo.  Pada tahun 2013 Negosiasi Timor Leste dan Indonesia dapat menyelesaikan segmen Dilumil/Memo melalui Addendum  PA  2005.  Sehingga  sejak tahun  2013  sampai  pada  tahun  2019 awal  masih  tersisa  dua  segmen  yang belum  selesai  yaitu  segmen  Noel Besi/Citrana  dan  Manusasi/Oben dapat dilihat pada peta dibawah ini.
Gambar 1. Dua segmen Batas Wilayah  Timor Leste dan Indonesia. Dengan  selesainya unresolved segmen ini bahwa semua perundingan batas darat semua sudah selesai secara prinsip  dimana  pada  tanggal  22  juli 2019  kedua  negara    menandatangani kesepakatan  dimana  pihak  Timor Leste  yang  diwakili  oleh  Chefe  De Negociador  Principal  Kay  Rala Xanana  Gusmão dan dari  Indoseia
Menteri  Koordinator  Politik  Hukum dan  Keamanan  (Menkopolhukam) Wiranto (https://jateng.antaranews.com). Sehingga  perbatasan  darat  antara Timor Leste dan Indonesia yang telah disepakati  adalah  wilayah  Noel  Besi- Citrana  yang  berada  di  Kabupaten Kupang,  Nusa  Tenggara  Timur  yang
berbatasan langsung dengan Oecusse- Ambeno,  bagian  dari  wilayah  Timor Leste.  Dan  perbatasan  Bidjael  Sunan- Oben  yang  berada  di  Manusasi, Kabupaten  Timor  Tengah  Utara Indonesia (https://www.jawapos.com).  Kedua titik akhir batas darat (terminal point) di  garis  pantai  inilah  yang  nantinya menjadi  titik  awal  garis  batas maritime (Arsana, 2007).
Berdasarkan  letak  geografis, maka  terdapat  3  (tiga)  segmen  laut yang  Hingga  kini  terdapat  tiga segmen  perbatasan  maritim  antara Timor  Leste  Indonesia  yang  belum diselesaikan, yaitu  Selat Ombai, Selat Wetar  dan  Laut  Timor  (Gusmao, 2018).  Ketiga  segmen  laut  ini  dapat diuraikan, sebagai berikut:
1. Segmen    Selat  Ombai  ( Ombai Strait ) Selat  Ombai  terletak  di sebelah  utara  Oecusse  yang memisahkan  Oecusse  di  sebelah Barat  Timor  Leste  dengan  Pulau Alor  dan  Pantar  yang  merupakan bagian dari Propinsi Nusa Tenggara  Timur,  Indonesia,  serta menghubungkan  Laut  Banda  di belahan utara ke Laut Sawu ke arah barat daya (Rusli, 2012). Permasalahan  pada  penetapan batas Laut Wilayah di segmen Laut Selat  Ombai  ( Ombai  Strait )  masih terkait pada beberapa hal yaitu :
a. Proses perundingan dilakukan melalui suatu wadah kerjasama perbatasan ( Technical Sub Committee Border Demarcation  and  Regulation — TSC-BDR) yang dibentuk oleh Joint  Border  Committee (JBC) yang khusus membahas aspek teknis perbatasan RDTL-RI.
b. Sebagai  tindak  lanjut  dari Provisional  Agreement (PA) tahun  2005,  menurut  laman Badan  Informasi  Geospasial (BIG)  Indonesia  dan  Timor- Leste  sepakat  melaksanakan kegiatan  survei  demarkasi, delineasi,  serta  pemetaan batas  bersama  ( Joint  Border Mapping/ JBM)  di  sepanjang wilayah  batas  RDTL-RI.  Dari hasil  kesepakatan  yang  di tandatangi  di  Jakarta  pada tanggal 22 juli 2019 mengenai penyelesaian akhir batas darat antara  Timor  Leste  dan Indonesia, maka kedua negara akan melanjutkan perundingan batas maritim.
2. Segmen Selat Wetar ( Wetar Strait ) Selat  Wetar  adalah  selat  yang memisahkan  bagian  timur  dari pulau  Timor  dengan  pulau  Wetar. Selat ini berada di antara Indonesia (utaranya) dan Timor Leste (selatannya). Di baratnya ada Pulau Atauro  sementara  di  timurnya adalah  bagian  selatan  dari  Laut Banda  dan  bagian  paling  selatan dari kepulauan Maluku.

## Gambar 2. Peta selat wetar dan selat ombai
3. Segmen Laut Timor ( Timor Sea )
Laut  Timor  merupakan  laut yang  terbagi  atas  wilayah  teritorial  3 negara,  yaitu  Indonesia,  Timor  Leste dan  Australia.  Laut  Timor  memiliki dasar laut yang menyimpan cadangan minyak  dan  gas  alam  dalam  jumlah yang  besar.  Wilayah  landas  kontinen dari  Laut  Timor  yang  kaya  akan cadangan minyak bumi dan gas alam terdapat  di  Celah  Timor, Greater Sunrise , Troubador , Buffalo dan Laminaria/Carolina .  Secara  geografis letak  wilayah  Celah  Timor  adalah sebelah  utara  dengan  Timor  Leste, dibatasi  oleh  poros  kedalaman  laut, sedangkan  di  sebelah  selatan  dengan Australia, dibatasi oleh garis jarak 200 mil laut jika diukur dari pantai Timor Leste.  Bagian  Timur  dengan  laut Arafura  dan  Barat  menghubungkan
ujung  tenggara  Pulau  Rote,  dibatasi oleh garis-garis sama jarak ( equidistance )  yang  ditarik  dari  titik- titik di Pulau Timor (Mota Tolas dan titik tengah antara Pulau Jaco dan Leti) dan  di Northern  Territory ,  Australia (Departemen Pertambangan dan Energi  RI,  1989).  Sebaliknya  wilayah Greater Sunrise dan Troubador terletak di  sebelah  Timur  Celah  Timor, sedangkan Buffalo dan
Laminaria/Carolina terletak  di  sebelah Barat  Celah  Timor  (Brennan,  2004). namun  disisi  ini  Timor-Leste  dan Australia  dimana  ada  klaim  antara kedua Negara namun dengan adanya kesepakata median  line di  Laut  Timor secara  permanent  yang  ditandatangi di  PBB  pada  tanggal  6  maret  2018, maka  klaim  tumpang  tindih  sudah selesai (Gusmao, 2018).
Gambar Peta 3. Exclusive economic zone overlap between Timor-Leste,
Australia and Indonesia Namun demikian masih
terdapat  beberapa  permasalahan diantaranya  karena  perbatasan  ZEE yang  kurang  jelas  karena  terjadi overlappng    antara  landas  kontinen Timor Leste, Indonesia dan Australia, selain itu juga terjadi conflicting claims Conflicting Claims dimana hingga saat ini,  di  mana  kapal  asal  Cina  yang dikontrak  oleh  pemerintah  Timor Leste  menangkap  ikan  di  perairan ZEE  Timor  Leste  namun  Indonesia Indonesia  mengklaim  bahwa  kapal asal  Cina  itu  berada  di  wilaya  ZEE Indonesia.  Sehaingga  hal  tersebut masih sering menimbulkan permasalahan  antara  kedua  otoritas penegak  hukum  baik  dari  Indonesia dan Timor Leste.
Dengan kajian tersebut, diharapkan  hasil  penelitian  ini  dapat memberikan kontribusi
dalam mendorong  penyelesaian  delimitasi maritim  antara  Timor  Leste  dan
Indonesia  dalam  rangka  penegakan hukum  di  wilayah  ZEE  yang delimitasi maritimya belum ditentukan  antara  Timor  Leste  dan Indonesia, sehingga proses
penyelesaiannya dapat sesuai dengan peraturan
nasional maupun internasional. Berdasarkan pada latar belakang,  maka  penelitian  dalam penulisan  ini  mengkaji  tentang Yurisdiksi  negara  pantai  di  wilayah delimitasi  maritim  zona  ekonomi eksklusif berdasarkan ketentuan hukum laut internasional.
Adapun  tujuan  yang  hendak dicapai adalah untuk mengetahui dan menganalisa  penerapan  yurisdiksi negara  pantai  di  wilayah  delimitasi maritim  zona  ekonomi  eksklusif berdasarkan  ketentuan  hukum  laut internasional.
Secara teori menurut pendapat Stephen  B.  Jones  (1945)  di  dalam bukunya A Hand Book For Statesmen, Treaty Editors And Boundary Commissioners itu merusmukan sebuah teori terkait dengan pembentukan  perbatasan  menjadi empat  bagian,  yaitu:  Allocation,
Delimitation,
Demarcation dan Administration (Jones,1945). a. Alokasi ( Allocation)
Pengertian  alokasi  dalam  teori ini adalah cakupan dari wilayah suatu
negara,  termasuk  dimana  wilayah yang  berbatasan  dengan  negara tetangganya. Perihal cakupan wilayah ini, maka di dalam hukum Internasional  telah  diatur  tentang bagaimana sebuah negara memperoleh atau kehilangan wilayahnya.  Dalam  konteks  hukum internasional mutakhir, batas wilayah negara tersebut lebih ditentukan oleh proses-proses  hukum  internasional, seperti: self  determination ,  asas uti possidetis , dan perjanjian batas negara. Ketiga  Model  ini  telah  diakui  oleh masyarakat  internasional,  sebagai suatu  cara  dalam  penentuan  wilayah bagi  negara  yang  baru  merdeka  dari belenggu penjajah maupun yang baru berdiri  melalui  pelaksanaan  hak menentukan  nasib  sendiri,  seperti Timor-Timur  yang  sekarang  menjadi Timor Leste (Christopher J. Borgen).
Terkait dengan persoalan alokasi  wilayah  perbatasan  tersebut, maka  pembentukan  garis  perbatasan darat  antara  Timor  Leste  dan Indonesia  didasarkan  pada  hasil kesepakatan  Portugis  dan  Belanda mengenai  pulau  Timor  pada  tahun 1904 dimana pada saat itu Timor Leste merupakan  koloni  Portugis  dan Republik Indonesia merupakan koloni Belanda  (Den  Haag  Convention). Berdasarkan  fakta  sejarah  tersebut  di atas, maka sesuai dengan prinsip asas uti possidetis penentuan batas wilayah negara  Timor  Leste  dan  Indonesia dilakukan  berdasarkan  bukti-bukti peninggalam  kolonial,  yaitu:  berupa konvensi  perbatasan  atau  dengan putusan pengadilan Arbitrasi, sengketa batas wilayah antara Belanda
dan  Portugis  itu  selesai,  sehingga Tratat  1904  dan  Putusan  Pengadilan Arbitrasi  1914  menjadi  dasar  hukum bagi  pembagian  wilayah  Timor  barat Indonesia  dan  Timor  Leste,  dalam melakukan  persetujuan  mengenai batas wilayah darat masing-masing.
b.
Delimitasi ( Delimitation) Setelah  alokasi  ( allocation )  di tentukan  maka  tahap  berikutnya adalah  tahap  delimitasi.  Definisi tentang  delimitasi  ( delimitation )  yang di  kemukakan  oleh  McMohan pertama  kali  pada  tahun  1896,  yaitu mendifiisikan batas suatu negara yang dilakukan  dengan  narasi  yang dituliskan  di  atas  kertas  atau  di gambarkan  didalam  sebuah  peta (Sumaryo;2015).  Definisi  delimitasi ( delimitation ) yang di kemukakan oleh Cruszon  pada  tahun  1907  yaitu seluruh  proses  pendahuluan  untuk menentukan  dan  mewujudkan  batas di  dalam  perjanjian (treaty ).  Made Andi  Arsana mengatakan  bahwa delimitasi batas maritim antar negara adalah penentuan batas wilayah atau kekuasaan antara satu negara dengan negara  yang  lainnya  di  laut.  Batas maritim  yang  terdefinisikan  dengan jelas  sangat  penting  bagi  hubungan internasional yang baik dan pengelolaan laut yang efektif. Delimitasi batas maritim haruslah merupakan suatu akibat dari perjanjian  yang  didasarkan  pada prinsip kesamarataan dan
mempertimbangkan  seluruh  aspek yang  sesuai  (Gerard  J.  Tanja).  Bagi negara  berkembang,  perjanjian  batas maritim  akan  memberikan  jaminan hak  negara  pantai  untuk  mengakses
dan  mengelola  sumber  daya  maritim hayati  maupun  nonhayati  ( living  and non living ). Berdasarkan prinsip
uti possidetis dalam hukum internaisonal, maka  delimitasi  (penegasan  garis perbatasan)  antara    Timor  Leste dengan  Republik  Indonesia  di perbatasan  delimitasi  maritim  antara Timor  Leste  dan  Indonesia  juga mengacu  pada  tindak  lanjut  dalam penyelesaian  masalah  perbatasan Indonesia  dan  Timor  Leste,  pada tanggal  8  April  2005  dimana  kedua negara telah menandatangi Persetujuan Sementara Antara Pemerintah RI dan Pemerintah RDTL tentang Perbatasan Darat (http://treaty.kemlu.go.id). Dasar hukum dari perjanjian tersebut adalah
:
1. Konvensi  Perbatasan  antara Portugis dan Kerajaan Belanda di  Pulau  Timor  atau  disebut Traktat/ Treaty 1904  yang  di tandatangani  di  Den  Haag pada Tanggal 1 Oktober 1904
2. Arbitral  Award  Rendered  in Execution of the compromis yang ditandatangani  di  Den  Haag tanggal  3  April  1913,  antara Belanda dan Portugal mengenai  masalah  perbatasan yang menjadi bagian kepemilikan  kedua  negara terhadap  Pulau  Timor  yang  di tandatangani  di  Paris  pada tanggal 26 Juni 1914.
c. Demarkasi (Demarcation) Demarkasi  atau  penegasan batas di lapangan merupakan tahapan selanjutnya  setelah  garis  batas
ditetapkan  oleh  Pemerintah  Negara yang  saling  berbatasan.  Dalam konteks ini, perbatasan sudah didefinisikan  secara  teknis  melalui pemberian  tanda/patok  perbatasan, baik  perbatasan  alamiah  maupun buatan (artifisial ).  Hal  itu  sejalan dengan  pengetian  perbatasan  itu sendiri.    Patok-patok  perbatasan tersebut  dibuat  dalam  beberapa macam sesuai dengan jangkauan atau jarak  antarpatok  perbatasan  tersebut (Saru Arifin).
Dalam konteks
itu, sebagaimana disebutkan pada bagian delimitasi,  bahwa  dasar  yuridis  dari penegasan  garis  perbatasan  adalah Konvensi  Perbatasan  antara  Portugis dan Kerajaan Belanda di Pulau Timor atau disebut Traktat/ Treaty 1904 yang di  tandatangani  di  Den  Haag  pada Tanggal  1  Oktober  1904  dan Arbitral Award  Rendered  in  Execution  of  the compromis yang ditandatangani di Den Haag  tanggal  3  April  1913,  antara Belanda  dan  Portugal  mengenai masalah  perbatasan  yang  menjadi bagian  kepemilikan  kedua  negara terhadap  Pulau  Timor  yang  di tandatangani di Paris pada tanggal 26 Juni 1914, serta persetujuan sementara antara pemerintah RI dan pemerintah RDTL  tentang  perbatasan  darat  pada tanggal  8  April  2005  ( Provisional Agreement  Between  the  Government  of the  Republic  of  Indonesia  and  the Government of the Democratic Republic of Timor  Leste  On  the  Land  Boundary ,).
Dasar  yuridis  ini  kemudian  dalam konteks  yang  lebih  mikro  lagi,  yaitu penentuan  titik  patok  perbatasan ( demarkasi ) lebih didetailkan lagi.
d. Administrasi
Pengelolaan/Management Dalam  pengelolaan  wilayah perbatasan  yang  baik  menurut theory of boundary making , kegiatan Administration/management pembangunan perbatasan dapat dilaksanakan secara
overlapping dengan demarkasi. Hal ini di dasarkan pada  pertimbangan,  bahwa  dalam kenyataannya  seringkali  dihadapi kendala dan dinamika yang terjadi di lapangan
menyangkut
aspek ekonomi,  sosial,  budaya  dan  politik, sehingga  seringkali  dilakukan  secara segmentasi, dan kegiatan administrasi atau  managemen  berjalan  beriringan dengan pelaksanaan penegasan batas di  lapangan,  karena  tahapan  ini merupakan  bagian  tindak  lanjut  dari pemisahan  hak  dan  kewajiban antarnegara akibat munculnya perbatasan wilayah. Di dalam ruang lingkup administrasi dan manajemen pembangunan inilah, volume pekerjaan dalam menangani perbatasan adalah yang paling besar, karena  melibatkan  multi  sektor  dan diperlukan perencanaan secara terintegrasi.  Hampir  seluruh  aspek pembangunan  dari  aspek  politik, ekonomi,  sosial,  budaya,  hukum, infrastruktur,  lingkungan  hidup, pertahanan dan keamanan akan ada di tahapan  ini.  Dari  sisi  bilateral,  kedua negara  yang  berbatasan  sangat  lazim untuk  melakukan  kerjasama  di berbagai  sektor  tersebut  (Sobar Sutisna, Sora Lukito dan Sumaryo).
Dalam konteks RI-RDTL
landasan  pengelolaan  dalam  konteks
RI-RDTL tidak dapat dilepaskan dari konteks  perjanjian  di  antara  kedua negara. Hal ini berarti selain peraturan yang  ditetapkan  secara  internal  oleh masing-masing  negara,  pengelolaan perbatasan jelas tidak dapat
dipisahkan  dengan  aturan  main Internasional  di  berbagai  perjanjian yang  telah  disepakati  oleh  kedua pemerintahan . Gagasan untuk melaksanakan  kerjasama  di  dalam ruang  lingkup  administrasi  dan manajemen  pembangunan  inilah, volume  pekerjaan  dalam  menangani perbatasan adalah yang paling besar, karena  melibatkan  multi  sektor  dan diperlukan perencanaan secara terintegrasi.  Hampir  seluruh  aspek pembangunan  dari  aspek  politik, ekonomi,  sosial,  budaya,  hukum, infrastruktur,  lingkungan  hidup, pertahanan dan keamanan akan ada di tahapan ini.
Dari  sisi  bilateral,  kedua  negara yang  berbatasan  sangat  lazim  untuk melakukan  kerjasama  di  berbagai sektor  tersebut.  Dalam  konteks  itu, pengelolaan  perbatasan  di  bidang ekonomi, sudah dibentuk satu forum kerjasama Provisional Agreement between the Government of the Republic of Indonesia  and  the  Government  of  the Democratic Republic of Timor Leste on the Land  Boundary, ini  sebagai  suatu gagasan untuk melaksanakan kerjasama ini adalah suatu keberhasilan  membangun  fondasi hubungan baik antara RI dan RDTL. Dengan
ditandatanganinya provisional  agreement tersebut,  dapat dipastikan  kejelasan  wilayah  kedua negara  dan  kepastian  hukum,  yang
seharusnya  akan  berdampak  kepada meningkatnya  keamanan  disekitar perbatasan kedua negara. Meningkatnya keamanan di perbatasan  idealnya  juga  akan mendorong  peningkatan  interaksi  di antara  masyarakat  yang  tinggal  di sekitar perbatasan. Peningkatan interaksi masyarakat perbatasan tentunya  juga  akan  berdampak kepada  peningkatan  perekonomian dan diharapkan tingkat penyelundupan yang ditengarai sering  terjadi  di  daerah  perbatasan dapat menurun.

## Metode Penelitian
Berdasarkan
sifatnya, penelitian  ini  adalah  penelitian  yang bersifat empiris yaitu penelitian yang bermaksud  untuk  memberikan  data yang  akurat  mengenai  penegakan hukum di perbatasan yang delimitasi maritimnya  belum  ditentukan  antara Timor Leste dan Indonesia. Berdasarkan bentuknya, penelitian ini adalah  penelitian  evaluatif  dan preskriptif, penelitian evaluatif karena penelitian ini bermaksud memberikan analisis  yang  mendalam  terhadap penyelesaian permasalahan perbatasan  antara  Timor  Leste  dan Indonesia  beserta  peran  penting didalam  penegak  hukum  untuk membantu  memberikan  masukan berkenaan  dengan  permasalahan yang  tengah  dihadapi  oleh  Timor Leste  dan  Indonesia,  sedangkan penelitian preskriptif karena penelitian  ini  juga  akan  memberikan solusi yang tepat berdasarkan prinsip- prinsip  hukum  internasional  untuk
mengatasi hambatan-hambatan dalam penyelesaian permasalahan perbatasan  wilayah  maritim  serta pengaturan  sementara  antara  Timor Leste  dan  Indonesia  dan  tujuan penelitian hukum ini adalah penelitian  hukum  normatif  atau penelitian  kepustakaan.

## Pembahasan
Yurisdiksi Negara Pantai Di Wilayah Delimitasi  Maritim  Zona  Ekonomi Eksklusif  Berdasarkan  Ketentuan Hukum Laut Internasional
Hukum internasional
mengakui  hak  kedaulatan  negara- negara pesisir di sekitar lautan Negara pantai,  termasuk  hak-hak  negara untuk memanfaatkan sumber daya di kolom  air,  dasar  laut  dan  lapisan bawah  tanah.  Dengan  hak-hak  ini dapat  dipertanggung  jawab  setiap negara pantai untuk menjaga lautnya, termasuk  melalui  konservasi  sumber daya  hayati  di  Zona  Ekonomi Eksklusif.  Negara  juga  memiliki kewajiban untuk mendefinisikan atau membatasi  batas  maritim  mereka (batas-batasnya zona maritim).
Dimana Negara memiliki klaim yang sama  atas  tumpang  tindih  klaim, sehingga kedua Negara harus mencapai  kesepakatan  mengenai batas-batas  maritim  antar  kedua Negara berdasarkan hukum internasional. Timor-Leste dan Indonesia berkomitmen untuk
menyelesaikan masalah batas maritim dengan  aturan  hukum  internasional berdasarkan  UNCLOS  1982.  Hukum internsional  mengatakan  bahwa  para pihak  yang  bersengketa  diwajibkan
menyelesaikan  permasalahan  dengan itikad baik untuk memenuhi kewajibannya  di  bawah  hukum internasional dan menghormati hukum Negara lain. Konvensi Perserikatan bangsa- Bangsa  tentang  Hukum  Laut  tahun 1982 (UNCLOS) - menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dan mengkodifikasi  undang-undang  di bidang ini. Diadopsi pada tahun 1982 dan  berlaku  sejak  1994,  UNCLOS adalah perjanjian multilateral terkemuka  mengenai  hukum  laut. Timor-Leste,  Australia  dan  Indonesia adalah semua pihak untuk UNCLOS. Ini  adalah  salah  satu  perjanjian  yang paling  banyak  ditandatangani  dan diratifikasi  dalam  sejarah,  dengan jumlah  168  negara (http://www.un.org) . UNCLOS telah meresmikan pendekatan  berbasis  jarak  ke  batas batas  maritim  dan  sangat  membatasi peran  prinsip  perpanjangan  alami (Xanana Gusmao).
1. Batas Wilayah Negara Perbatasan Wilayah dapat
diartikan sebagai garis imajiner di atas permukaan  bumi  yang  memisahkan wilayah  satu  negara  dengan  negara lain  (Starke,  2008).  Starke  membagi perbatasan wilayah menjadi dua jenis. Yang  pertama  adalah  perbatasan natural,  sedangkan  yang  kedua adalah
perbatasan artifisial. Perbatasan  natural/alami  terdiri  dari gunung
maupun pegunungan, sungai,  wilayah  lepas  pantai,  hutan, danau,  dan  juga  gurun.  Perbatasan natural  ini  memisahkan  wilayah  dua atau  lebih  negara.  Dalam  konteks politis, terminologi perbatasan natural
memiliki makna yang lebih luas, yaitu tidak hanya delimitasi yang berkaitan dengan  alam  namun  merupakan delimitasi perlindungan suatu negara terhadap negara tetangga. Perbatasan sebagaimana  diuraikan  di  atas, merupakan  bagian  penting  dari ketahanan  negara.  Oleh  sebab  itu,
setiap negara mempunyai kewenangan menentukan batas wilayah yurisdiksinya masing- masing. Namun, karena batas terluar wilayah negara senantiasa berbatasan dengan  wilayah  kedaulatan  negara lain,  maka  penetapan  perbatasan tersebut  harus  juga  memperhatikan kewenangan  otoritas  negara  lain melalui suatu kerjasama dan perjanjian  (Mahfud,  MD).  Menurut Riswanto Perbatasan negara merupakan manifestasi utama kedaulatan  wilayah  suatu  negara, dimana perbatasan mempunyai peranan  penting  dalam  menentukan batas wilayah
kedaulatan,  pemanfaatan  sumber daya  alam,  menjaga  keamanan  dan keuthan  wilayah  negara  (Riwanto Tirtosudarmo).
Nugzar  Dundua menjelaskan pentingnya  proses  penetapan  batas wilayah laut antar negara merupakan hal  yang  kompleks  dan  potensial. Kompleks  karena  proses  penetapan batas  laut  harus  mempertimbangkan setiap keadaan-keadaan khusus dilaut seperti keadaan geografi, geologi dan geomorfologi, sosio-ekonomi, kepentingan  negara  dan  keamanan serta  keadaan  historis.  Potensial karena  penetapan  batas  laut  antar negara  merupakan  terealisasinya
seluruh  potensi  sumber  daya  di  laut dan  pengelolaannya  secara  damai, hingga penetapan batasnya berpotensi menimbulkan  konflik  antar  negara (Nugzar Dundua).
Beberapa  Prinsip  hukum  yang menjadi  dasar  penetapan  batas wilayah negara sebagai berikut:
a) Prinsip Efektivitas
Pada  dasarnya  ada  dua  cara suatu kesatuan masyarakat mendapatkan kemerdekaannya
sebagai  suatu  negara  baru.  Pertama, melalui cara-cara konstitusional, yaitu melalui  cara-cara  damai,  misalnya melalui  perjanjian  dengan  negara yang mendudukinya. Kedua, melalui cara-cara  non-konstitusional,  yaitu melalui  penggunaan  senjata  atau kekerasan.
Permasalahan
selanjutnya adalah  prinsip  apa  yang  digunakan untuk  menentukan  suatu  wilayah menjadi  milik  suatu  negara.  Dalam hukum  internasional,  yang  masih menjadi  acuan  adalah  prinsip  yang diperkenalkan  oleh  Hans  Kelsen, yaitu prinsip efektivitas atau keefektivitasan  atas  pemilikan  suatu wilayah ( the principle of effectiveness ).
Prinsip ini berarti bahwa kepemilikan  negara  atas  suatu wilayah  ditentukan  oleh  berlakunya secara  efektif  peraturan  hukum nasional di wilayah tersebut. Indikator untuk  mengetahui  apakah  suatu peraturan  efektif  adalah  ditaati  dan dilaksanakannya  peraturan  hukum nasional di suatu wilayah. Tampak di sini  Hans  Kelsen  secara  konsisten menggunakan  pendekatan  hukum sebagai
ukuran efektivitas
kepemilikan  suatu  wilayah  (Huala Adolf).
Untuk  memberikan  penjelasan lebih lanjut mengenai Okupasi efektif, maka  kasus Island  of  Palmas merupakan contoh yang baik. Sebagai dampak  perang  Spanyol-Amerika pada tahun 1889,
Spanyol menyerahkan  Filipina  kepada  AS, berdasarkan  Perjanjian  Paris  1889. Pada  tahun  1906,  Pejabat  negara  AS mengunjungi  Pulau  Miangas.  ia sangat  meyakini  bahwa  pulau tersebut  merupakan  bag  ian  dari wilayah yang diserahkan kepada AS. ia sangat terkejut sewakru menemukan bendera Negara Belanda berkibar  di  sana.  Pulau  Miangas terletak  kirakira  50  Mil  di  sebelah tenggara Semenanjung San Agustin di atas pulau Mindanao. Pulau Miangas memiliki  panjang  2  mil  dengan  lebar kurang dari 1 mil. Sebagai kelanjutan dari  suatu  perundingan  yang  gagal, akhirnya Belanda dan AS mengajukan pertanyaan mengenai kedaulatan atas pulau  tersebut  kepada  arbitrase. Arbitrase  ini  dipimpin  oleh  seorang Arbitor bernama Max Huber (Adijaya Yusuf).  Dalam  putusan  pengadilan, penerapan  prisnsip  efektivitas  dalam sengketa Island of Palmas 1928. Dimana salah satu pertimbangan hukumnya : “Titles  of  acquisition  of  territorial sovereightnty  in  present  -  day international law are either based on an act of effective apprehension, such as  occupation    or  conquest,  or,  line cesion,  presuppose  that  the  ceding and the cessionary power or least one of  them,  have  the  faculty  of effectively  disposing  of  the  ceded
territory.  in  the  same  way  natural accretion can only be conceived of as an accretion to a partion of territory where  there  exists  an  actual soverighty capable of exetending to a spot which falls within its sphere of activity...  if  the  effectiveness  has above oll been insisted on in regard to occupation wih territories in wich there is already an established order of things.... ” .
Jika  timbul  sengketa  yang menyangkut kedaulatan atas sejumlah wilayah.  maka  sudah  merupakan kebiasaan  untuk  menelaah  negara- negara  mana  saja  yang  mengklaim kedaulatan  tersebut,  yang  memiliki atas  hak  yang  sah  yang  lebih  tinggi (baik  itu  melalui  penyerahan/ cession , penaklukan,  maupun  Okupasi)  atas negara-negara  lainnya  yang  juga mengajukan  klaim  yang  sama. Meskipun  demikian,  jika  perseteruan didasarkan  pada  kenyataan  bahwa pihak lainnya juga telah menemukan kedaulatan, maka hal itu tidak cukup untuk  membentuk  atas  hak,  karena harus  ditunjukkan  pula  bahwa kedaulatan atas wilayah tersebut juga telah berlangsung dan tetap ada pada saat  putusan  untuk  perselisihan  itu ditetapkan.
Atas  hak  dari  penyerahan kedaulatan  wilayah  dalam  hukum internasional  juga  berdasarkan  atas tindakan Okupasi  efektif ,  dengan mengasumsikan  bahwa  negara  yang menerima  memiliki  kemampuan untuk mengatur secara efektif wilayah yang diserahkan tersebut. Dalam cara yang  Sama,  penambahan  wilayah secara  alami  dapat  dianggap  sebagai
suatu  penambahah  atas  bagian wilayah  yang  telah  ada  kedaulatan yang  sesungguhnya.  Oleh  karena  itu merupakan  hal  yang  wajar  apabila untuk mewujudkan kedaulatan dibutuhkan suatu tindakan yang terus menerus  dan  juga  dilakukan  secara damai.
b). Prinsip Uti Possidetis
Persoalan  lain  yang  terangkat dalam  kajian  mengenai  perolehan wilayah baru adalah masalah perbatasan suatu negara. Masalah ini acapkali  timbul  manakala  suatu negara  baru  lahir  dan  terlepas  dari negara yang mendudukinya.
Dalam  hukum  internasional terdapat  suatu  doktrin  atau  prinsip yang  dikenal  dengan  prinsip uti possidetis . Menurut prinsip ini, pada dasarnya  batas-batas  wilayah  suatu negara  baru  akan  mengikuti  batas- batas  wilayah  dari  negara  yang mendudukinya.
Penentuan wilayah yang didasarkan  pada  asas Uti  Possidetis merupakan  prinsip  yang  saat  ini sudah  menjadi  hukum  kebiasaan internasional dalam penentuan wilayah baru, baik yang lahir melalui proses  kemerdekaan  secara  sepihak, maupun  melalui  penggunaan  hak untuk menentukan nasib sendiri.
Uti  Possidetis secara  etimologi merupakan bahasa Latin yang berarti“ sebagai  milik  anda”  ( as  you  possess ). Terminologi ini secara historis berasal dari  hukum  Romawi  yang  berarti, bahwa wilayah dan kekayaan lainnya mengikuti  pemilik  asal  pada  akhir konflik  antara  negara  baru  dengan penguasa  sebelumnya  yang  disajikan
dalam sebuah perjanjian
(Ghebrewebet: 2006).
Pada  dasarnya  dalam  sistem hukum Romawi prinsip Uti Possidetis digunakan untuk terminologi hukum perdata.  Dalam  konteks  itu,  terdapat dua  perbedaan  terminologi  dari terjemahan Uti  Possidetis secara etimologi  antara  “ possession  dan ownership ”  dalam  hukum  perdata.
“ Possession ” mengandung arti kepemilikan  melalui  prosedur  yang tidak  formal  artinya  penguasaan factual,  sedangkan ownership lebih menunjuk  pada  kepemilikan  formal (Hasani, 2003).
Pada awal abad ke-17 terminologi Uti Possidetis juga digunakan  oleh  James  I  Penguasa
Inggris  dalam  kasus  penolakannya terhadap  Penguasa  Spanyol  yang melakukan  kontrol  secara  efektif terhadap wilayah Western Hemisphere.  Dalam  perkembangan berikutnya,  prinsip Uti  Possidetis tersebut  banyak  digunakan  oleh negara-negara baru dalam menentukan titik
terdepannya
( frontier )  setelah  terlepas  dari  para penguasa kolonial.
Selanjutnya,  pada  abad  ke-19 prinsip  ini  diterapkan  di  Amerika Selatan  ketika  Spanyol  menarik  diri dari  negara  tersebut.  Kemudian prinsip ini juga diterapkan di negara- negara  Afrika  dan  Asia  selepas negara-negara
Kolonialis Eropa menarik  diri  dari  negara-negara tersebut  (Thontowi  dan  Pranoto Iskandar, 2006).
Pada tahun 1986 prinsip ini oleh ICJ  diterapkan  dalam  kasus  Burkina
Faso  v.  Republic  of  Mali.  Dalam putusannya tersebut dinyatakan sebagai berikut:
“Uti posidetis is a general principle, which  is  logically  connected  with the  phenomenon  of  obtaining independence,  wherever  it  occurs. Its obvious purpose is to prevent the independence  and  stability  of  new states  being  endangered  by fratricidal struggles provoked by the changing of frontiers following the withdrawal  of  the  administering power ”  ( International  Court  Of Justice  Reports  Of  Judgments, Advisory  Opinions  And  Orders Case  Concerning  The  Frontier Dispute (Burkina Faso/Republic Of Mali).
Prinsip  ini  oleh  ICJ  juga ditegaskan berlaku bagi suatu negara bekas  jajahan  di  luar  kasus  Burkina Faso  v.  Republic  of  Mali  tanpa memperhatikan  status  hukum  dan politik  entitas  sisi  perbatasan  yang bersangkutan:
“The  territorial  boundaries  which have to be respected may also derive from  international  frontiers  whch previously  divided  a  colony  of  one State  from  a  colony  of  another,  or indeed a colonial territory from the territory of an independent State, or one  which  was  under  protectorate, but  had  retained  its  international personality. There is no doubt that the  obligation  to  respect  pre- existing  international  frontiers  in the  event  of  a  State  succession derives  from  a  general  rule  of international  law,  whether  or  not
the rule is expressed in the formula uti possidetis”.
Penggunaan prinsip ini menurut sebagain  ahli  hukum  internasional, seperti  Paul  R.  Hensel  Michael  E. Allison,  dan  Ahmed  Khanani  (2019), akan  lebih  menciptakan  stabilitas  di perbatasan  dibandingkan  perbatasan negara-negara  yang  tidak  diwarisi oleh  penjajah.  Alasannya  adalah, bahwa  para  penguasa  kolonial  telah meletakkan  dasar-dasar  batas  negara secara  jelas  dalam  sebuah  perjanjian, sehingga  negara-negara  yang  baru merdeka  dari  penguasa  penjajah tinggal  meneruskan  saja  warisan perbatasan yang ditinggalkan penjajah. Tujuan  utama  dari  penggunaan prinsip  ini  adalah  untuk  mencegah terjadinya konflik-konflik yang didasarkan pada perebutan
perbatasan  oleh  negara-negara  baru. Prinsip  ini  telah  menjadi  bagian  dari hukum  kebiasaan  internasional.  Oleh sebab  itu,  melalui  penerapan  prinsip ini  maka  tidak  dimungkinkan  lagi adanya  klaim  suatu  wilayah  yang didasarkan  pada  terra  nullis  atau wilayah tak bertuan.
c. Prinsip Equitable Principle Definisi dari equitable principle secara  umum  adalah:    “ Remedy  or solution that is ethically or legally just and reasonable  under  the  circumstances,  but may or may not be wholly satisfactory to any  or  all  the  involved  parties (http://www.businessdictionary.com ). Pengertian equitable principle dimana suatu  penyelesaian  dituntut  untuk diselesaikan  secara  seimbang  dan seadil-adilnya  atau  yang  paling
mendekati  nilai  keadilan  yang  ada, meskipun mungkin keputusan tersebut  tidak  dapat  memuaskan semua pihak . Istilah equity berarti  bahwa semua  orang  harus  mendapatkan keadilan  yang  sama.  Istilah  ini didasarkan  pada  dua  prinsip  yang berlaku:  doktrin  kepercayaan  publik ( public  trust  doctrine )  dan  prinsip kedaulatan  permanen  atas  sumber daya  alam.  Prinsip  pertama  memiliki perspektif  bahwa  hak  atas  sumber daya alam dan lingkungan dipastikan dan juga bahwa akses dan hak umum untuk konservasi dan promosi sumber daya  alam  seperti  udara,  air,  tanah dan  hutan  dan  situs  sejarah,  agama dan budaya penting harus dipastikan (Gautam, 2010).
Makna equity mungkin berbeda untuk masing-masing orang. Arti dari equity mungkin  berbeda  untuk seorang  filsuf,  ekonom,  ilmuwan politik  dan  ahli  hukum,  tetapi landasannya tetap sama yaitu sebuah masyarakat  yang  adil  dan  setara. Sebagaimana dikatakan oleh Jim Falk, et al., bahwa “ Equity  derives  from  a  concept  of social  justice.  It  represents  a  belief that  there  are  some  things  which people  should  have,  that  there  are basic needs that should be fulfilled, that  burdens  and  rewards  should not  spread  too  divergently  across the community and policy should be directed with impartiality, fairness and  justice  towards  these  ends (Falk, et all., 1993).
Equitable  preinciple itu  dapat diartikan  sebagai  prinsip  batas
wilayah  negara  secara  adil  dengan mempertimbangkan  semua  kondisik yang relevan di wilayah tersebut. Dari keadaan-kedaan wilayah negara yang sama  dapat  di  pertimbangkan  dalam penetapan batas wilayah negara yang mencakup  kondisi  social  ekonomi, prilaku  negara  ( conduct  of  state), keamanan  hak  dan  sejarah,  geografi, pantai  seperti  konfigurasi  pantai  dan pulau maupun keadaan non geografis seperti geologi dan geomorfologi dan lainnya. Fase modern dalam penggunaan equity  principle oleh
Pengadilan  internasional  dimulai pada Meuse case (Belanda v. Belgia, 28 Juni,  1937),  dan  khususnya  Hakim Manley  O.  Hudson secara  eksplisit dan  kuat  mendukung equity  principle dalam kasus tersebut. Hakim Hudson berpendapat bahwa beberapa pengadilan  arbitrase  telah  tegas diarahkan untuk menerapkan " law and equity ," sebagaimana sercantum dalam statuta  PCIJ:“ under  Article  38  of  the Statute,  if  not  independently  of  that Article,  has  some  freedom  to  consider principles  of  equity  as  part  of  the international  law  which  it  must  apply (Years  International  Court  of  Justice: Jurisdiction).
Equitable
principle dalam UNCLOS 1982 berkaitan dengan teks perjanjian  internasional,  sehingga interpretasi  adalah  metode  pertama untuk  melihat  ketika  mencari  makna teks.  Oleh  karena  itu,  pembahasanan berikut ini berkaitan dengan pemahaman kita mengenai bagaimana  metode  interpretasi  itu dilakukan.
Meskipun demikian,
interpretasi  bukanlah  satu-satunya alasan  struktural  yang  menyebabkan ketidakpastian dalam
usaha memahami  hakikat equitable  principle dalam UNCLOS 1982. .
Adapun peran equitable principle dalam  delimitasi  perbatasan  landas kontinen  dapat  ditelusuri  dari  asal- usul rezim landas kontinen.
Mahkamah Internasional menyatakan dalam the North Sea Case: The Truman Proclamation stated that  such  boundaries  "shall  be determined  by  the  United  States and  the  State  concerned  in accordance with equitable principles."  These  two  concepts, of  delimitation  by  mutual agreement  and  delimitation  in accordance with equitable principles, have underline all the subsequent history of the subject. They  were  reflected  in  various other  State  proclamations  of  the period, and after, and in the later work on the subject.
Pasal 74 dan 83 UNCLOS 1982 yang berkaitan dengan delimitasi ZEE dan landas kontinen bagi negara yang berdampingan  atau  berseberangan mengharuskan  negara-negara  untuk menyelesaikan  perundingan  dengan berpijak  pada  hukum  internasional dan untuk mendapatkan penyelesaian yang  adil  ( equitable  solution ).  Dalam hal  ini,  Mahkamah  Internasional  dan Arbitrase Internasional telah mencoba beberapa  kali  untuk  menentukan konsep equity : Equity as a legal concept is a direct emanation  of  the  idea  of  Justice. The  Court  is  bound  to  apply
equitable equity as a part of general international law. When applying positive international law, a court may choose among several possible interpretations  of  the  law  the  one which  appears,  in  the  light  of  the circumstances  of  the  case,  to  be closest  to  the  requirements  of justice.
Keadilan sebagai
konsep hukum adalah emanasi langsung dari gagasan  Mahkamah  Internasional North Sea case tahun 1969 lebih jauh menyatakan bahwa: “ It is not a question of  applying  equity  simply  as  a  mater  of abstract justice, but of applying a rule of law, ”  kemudian  ditegaskan  kembali pada  tahun  1985  dalam Libya-Malta case pernyataan:  “ The  Justice  of  which equity  is  an  emanation,  is  not  abstract justice but justice according to the rule of law .”
Terdapat  ambiguitas  yang signifikan dalam penggunaan prinsip equity dalam  peradilan  internasional (Koskenniemi,  2005).  Dapat  diambil kesimpulan bahwa putusan peradilan internasional  dalam  menjabarkan prinsip equity adalah
untuk mengekspresikan  keinginan  untuk sampai pada solusi yang memberikan "keadilan" yang paling banyak untuk semua pihak yang bersangkutan.
2. Kewajiban Negara
Dalam Membuat  Pengaturan  Perbatasan Sementara dalam pasal 74 ayat (3) dan  pasal  83  (3)  UNCLOS  ( The obligation  to  make  every  effort  to enter into provisional
arrangements of a practical nature pursuant to paragraph 3 of Articles 74 and 83 of UNCLOS )
Kewajiban  untuk  membuat pegaturan mengenai peraturan perbatasan  sementara  antara  kedua negara diatur dalam Pasal 74 ayat (3) dan  Pasal  83  ayat  (3)  UNCLOS  yang mengatakan  sambil  menunggu  suatu persetujuan  delimitasi  batas  maritim, Negara-negara  yang  bersangkutan, dengan  semangat  saling  pengertian dan  kerjasama,  harus  melakukan upaya untuk mengadakan pengaturan sementara  yang  bersifat  praktis  dan, selama  masa  peralihan  ini,  tidak membahayakan  atau  menghalangi dicapainya suatu persetujuan akhir.
Sampai  saat  ini  Timor-Leste dan Indonesia belum ada kesepakatan delimitasi  batas  maritim  secara permanen  yaitu  di  wilayah  perairan sebelah  utara  Timor-Leste,  di  Selat Wetar dan Selat Ombai, klaim maritim Timor-Leste  tumpang  tindih  dengan klaim  batas  batas  maritime  dengan Indonesia.  Batas-batas  maritim  ini perlu  diselesaikan  karena  di  sebelah utara pantai daratan Timor-Leste dan di  sekitar  kantong  Oe-Kussi  Ambeno ada dalam wilayah Indonesia. Hingga saat Timor-Leste
sedang mendiskusikan perbatasan maritim di bagian  Utara  dengan  Indonesia, berdasarkan  hukum  internasional. Dari penjelasan ini dapat
diilustrasikan dalam sebuah peta yang menunjukkan equidistance  line antara Timor-Leste dan Indonesia.
Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha
Gambar : 6. Provisional equidistance line between Timor-Leste and Indonesia in the north
Sedangkan  di  Laut  Timor,  di daerah  sebelah  selatan  Timor-Leste, wilayah maritim ini menyangkut tiga negara yaitu : Timor-Leste, Indonesia dan  Australia,  yang  mana  bila  batas maritim  ini  dikenai  tiga  klaim  yang tumpang  tindih,  maka  pada  praktik umumnya adalah dimana dua Negara menyetujui  batas  maritim  sampai pada  titik  dimana  batas  tersebut merugikan hak-hak Negara ketiga.
Dari  permasalahan  tersebut dapat diilustrasikan dalam pada peta dengan  batas  yang  telah  disepakati dengan sebuah panah pada akhir garis panah  yang  berlanjut  ke  arah  yang sama. Kemudian setiap Negara dapat melakukan kesepakatan untuk
menyelesaikan proses delimitasi maritm  melalui  proses  bilateral mengenai batas yang belum ditentukan.  Dari  tiga  titik  ini  akan menandai  titik  yang  tepat  di  mana batas  maritime  dari  ketiga  Negara bertemu.
Contohnya Singapura, Indonesia dan Malaysia telah menggunakan pendekatan ini dengan sukses. Alternatif lain adalah pendekatan  terhadap  ketiga  Negara untuk  duduk  bersama  untuk  dalam mendiskusikan  batas-batas  maritim bersamaan. Timor-Leste dan Indonesia  secara  bilateral  duduk bersama  perlu  membatasi  sisi  Timur dan Barat di lepas pantai Selatan dari pulau Timor.
Gambar: 7. Timor-Leste's Maritime Boundaries Under International Law
Dilihat dari kasus diatas maka ketentuaan dari Pasal 74 ayat (3) dan Pasal  84  ayat  (3)  UNCLOS  dapat diterapkan.  Kewajiban  tersebut  juga berlaku untuk negara yang menetapkan delimitasi batas maritmnya  setelah  UNCLOS  berlaku
pada  tahun  1994  (British  Institute  of International and Comparative Law).
Tujuan  diwajibkan  negara dalam melakukan negosiasi pengaturan sementara telah dijelaskan oleh Mahkamah Arbitrase Internasional dalam putusan sengketa antara Guyana dan Suriname. Dimana dalam  kasus  tersebut  kedua  negara telah  sepakat  untuk  mengajukan kasus  ke  Mahkamah  mengenai sengketa delmitasi batas maritim.
Mahkamah berpendapat bahwa  kewajban  untuk  membuat suatu pengaturan sementara bertujuan untuk menghindari kemungkinan  munculnya  sengketa atau  konflik  yang  terjadi  yang ditimbulkan  oleh  belum  selesainya penetapan  batas  maritim  kedua negara. Mahkamah juga berpendapat bahwa  kewajiban  ini  untuk  dapat
tetap memastikan pertumbuhan ekonomi  di  area  perbatasan  yang belum  ditentukan,  selama  aktifitas tersebut  tidak  berdampak  pada  hasil kesepakatan akhir.
Dalam  hal  ini  kewajiban  yang diberikan  oleh  Pasal  74  ayat  (3)  dan Pasal  83  ayat  (3)  adalah  untuk mengupayakan diselengarakannya negosiasi  pengaturan  sementara. Kewajiban  ini  merupakan  kewajiban untuk melaksanakan suatu proses dan bukan  merupakan  kewajiban  untuk menghasilkan suatu kesepakatan.
Hal  tersebut  didukung  oleh putusan  kasus  Guyana  v.  Suriname yang  mengatakan  bahwa  para  pihak wajib  menyelenggarakan  negosiasi dengan  niat  yang  baik,  dan  juga mewajibkan  para  pihak  untuk membuat  pendekatan  konsilatori untuk menyelenggarakan negosiasi.
Gambar : 8. Guyana v. Suriname
Dalam  kasus  Guyana  v. Suriname  terkait  kewajiban  dalam Pasal 74 ayat (3) dan 83 (3) UNCLOS ini  pendapat  Mahkamah  Arbitrase Internasional  sejalan  dengan  kasus Timor-Leste dan Indonesia, misalnya, telah  memilih  opsi  pertama  untuk
melakukan  negoisasi  bilateral,  dan kedua negara juga telah sepakat untuk membahas  masalah  batas  maritim sesuai  dengan  UNCLOS  1982  dan hukum  internasional.  Secara  tegas didalam  UNCLOS  tidak  menjelaskan scara rinci mengenai bentuk
pengaturan  sementara  antar  kedua negara seharusnya dilaksanakan.
a) Ruang  Lingkup  Pengaturan hukum  Sementara ( The temporal scope of provisional arrangements) Pengaturan  hukum  sementara tersebut  muncul  ketika  negara tersebut  menyadari  bahwa  telah terdapat  tumpang  tindih  delimitasi batas  maritim  atau  kemungkinan terjadinya  permasalahan  delimitasi batas maritim diantara kedua negara, sehingga  demikan  perlu  dibentuk suatu pengaturan sementara
sebagaimana yang telah diamanatkan oleh UNCLOS.
Apabila  dalam  melakukan proses  negosiasi  delimitasi  batas maritim  antara  kedua  negara  dirasa akan  berjalan  mudah  dan  singkat, akan  menjadi  kurang  berarti  apabila juga mendiskusikan pengaturan sementara. Selain itu dalam
praktiknya  apabila  tidak  terdapat aktifitas  maritim  yang  berlokasi  di perairan  perbatasan  yang  belum ditentukan  tersebut,  atau  di  bagian dari  perairan  perbatasan  tersebut, pembuatan peraturan sementara kemungkinan tidak menjadi hal yang penting. Terkait dengan durasi jangka waktu pengaturan sementara tersebut berlaku,  pada  umumnya  hal  tersebut dapat  secara  tegas  diatur  dalam perjanjian pengaturan sementara yang dibentuk  oleh  kedua  negara.  Seperti contohnya
adalah
perjanjian pengaturan  sementara  oleh  Algeria dengan  Tunisia  dimana  dalam perjanjiannya  dikatakan  secara  jelas bahwa pengaturan sementara tersebut berlaku  selama  jangka  waktu  enam
tahun setelah para pihak menyepakati perjanjian  delimitasi  batas  maritim definitif  atau  setelah  adanya  revisi apabila disepakati oleh kedua negara.
( Article  9  This  Agreement  shall remain  in  force  for  six  (6)  years following  the  date  of  exchange  of the  instruments  of  ratification between  the  two  Parties.  During this  period,  the  Parties  shall conduct  an  evaluation  of  the implementation of this Agreement. Article 10 At the end of the period specified in article 9 above, the two Parties  undertake  to  conclude  a final agreement on the delimitation of maritime boundaries.
Alternatively,  the  two  Parties agree  to  extend  the  period  of validity  of  this  Agreement  or  to revise it).
Namun apabila dalam pengaturan sementara tidak
dijelaskan  mengenai  jangka  waktu berakunya  pengaturan  sementara tersebut, maka kembali mengacu pada ketentuan  Pasal  73  (3)  UNCLOS bahwa  perjanjian  tersebut  akan berlaku hingga disepakatinya perjanjian  delimitasi  batas  maritim, baik  apabila  disepakati  melalui negosiasi  delimitasi  batas  maritim ataupun  melalui  putusan  pengadilan internasional. Namun Lagoni berpendapat  bahwa  terkait  dengan pengaturan  sementara,  negara  dapat sewaktu  waktu  menarik  diri  untuk keluar  dari  perjanjian.  Argumen lagoni tersebut didasari oleh ketentuan dalam Vienna Convention on the Law of Treaties menyatakan bahwa apabila suatu traktat bersifat
sementara  maka  suatu  negara  dapat sewaktu waktu menyatakan
penarikan  diri  atau  keluar  dari perjanjian.  Apabila  suatu  negara melakukan penarikan dari rengaturan sementara  namun  kewajiban  untuk membentuk suatu pengaturan sementara  yang  dmanatkan  oleh UNCLOS akan tetap berlaku. b) Status  Hukum  Pengaturan Sementara dan Pengaruhnya
Terhadap  Kewajiban  Negara  terkait dengan  Perbatasan  yang  Belum Ditentukan  ( The  legal  status  of provisional  arrangements  and  their effect on States’ obligations in respect of undelimited areas )
Pengaturan  hukum  sementara tergantung  kepada  bentuk  perjanjian atau kesepakatan pengaturan sementara yang di bentuk oleh kedua negara. Apabila pengturan sementara tersbut  dituangkan  dalam  suatu bentuk perjanjian internasional
( Treaty )  maka  pengaturan  tersebut mengikat  sebagai  hukum,  namun apabila pengaturan sementara tersebut  dituangkan  dalam  bentuk yang yang tidak terlalu formal seperti Nota  kesepahaman  ( Memorandum  of Understanding )  maka  pengaturan tersebut  tidak  mengikat  sebagai hukum  bagi  kedua  negara.  Namun mengikat atau tidaknya suatu perjanjian tidak serta merta ditentukan oleh paragraf dari pengaturan  tersebut,  namun  lebih ditentukan  oleh  interpretasi  dari kedua negara, bahkan suatu dokumen yang  bersifat  informal  dapat  berisi komitmen  yang  mengikat  ( Pending agreement [on a boundary] as provided for
in paragraph 1, the States concerned, in a spirit of understanding and co-operation, shall  make  every  effort  to  enter  into provisional  arrangements  of  a  practical nature  .  .  .  Such  arrangements  shall  be without prejudice to the final delimitation) .  Apabila  status  hukum dokumen pengaturan akan ditentukan  oleh  pengadilan  tribunal, maka akan ditafsirkan secara objektif berdasarkan  kata-kata  dan  keadaan sekitar kesimpulan yang menunjukkan apakah pihak dimaksudkan (“ instrumen secara hukum  “treaty”  means  an  international agreement  concluded  between  States  in written form and governed by international law, whether embodied in a single  instrument  or  in  two  or  more related  instruments  and  whatever  its particular designation” .
Adapun dampak dari pengaturan sementara terhadap kewajiban negara di daerah perbatasan  yang  belum  ditentukan tidak  boleh  membahayakan  ataupun menghambat proses negosiasi delimitasi  batas  maritim  itu  sendiri. Dalam  hal  ini  negara  tidak  pelu menjalankan  kewajiban  yang  tidak ditentukan dalam perjanjian.
Pengaruh  hukum  lebih  lanjut  dari pengaturan  sementara,  seperti  yang telah  dikemukakan  oleh  Lagoni, adalah  bahwa  karena  pengaturan tersebut,  sesuai  dengan  Pasal  74  (3) dan 83 (3), adalah "tanpa mempengaruhu hasil delimitasi akhir",  pengaturan,  kecuali  negara bersangkutan tegas setuju sebaliknya, menciptakan  hak  yang  diperoleh untuk daerah perbatasan yang belum
ditetapkan atau sumber daya, membutuhkan Negara yang bersangkutan untuk mengambil pengaturan memperhitungkan dalam negosiasi mereka pada batas laut, atau mencegah  mereka  dari  mengambil posisi  di  negosiasi  yang  tidak  sesuai dengan pengaturan sementara . “A  further  legal  effect  of  a provisional arrangement, as pointed  out  by  Lagoni,  is  that because  such  an  arrangement, according  to  Articles  74(3)  and 83(3), is “without prejudice to the final delimitation”, the arrangement, and activities undertaken  thereunder,  cannot, unless  the  States  concerned expressly  agree  otherwise,  create acquired rights to the undelimited area  or  its  resources,  require  the States  concerned  to  take  the arrangement into account in their negotiations  on  a  maritime boundary,  or  prevent  them  from taking  a  position  in  those negotiations  that  is  inconsistent with the provisional arrangement.
3. Persetujuan  Sementara  antara Pemerintah  RI  dan  Pemerintah RDTL  tentang  Perbatasan  Darat ( Provisional  Agreement  on  the Land  Boundary  between  the Goverment  of  the  Republic  of Indonesia  and  Government  of  the Democratic  Republic  of  Timor- Leste) . Pada 8 April 2005 di Dili, Timor Leste,  Menteri  Luar  Negeri  RI  dan Menteri Luar Negeri RDTL atas nama pemerintah masing-masing menandatangani Persetujuan
Sementara  antara  Pemerintah  RI  dan Pemerintah RDTL tentang Perbatasan Darat  ( Provisional  Agreement  between the  Government  of  the  Republic  of Indonesia  and  the  Government  of  the Democratic  Republic  of  Timor-Leste  on the Land Boundary ). Penandatanganan persetujuan tersebut merupakan suatu  hasil  konkret  dari  upaya diplomasi  perbatasan  sebagai  alat pelaksanaan  kebijakan  luar  negeri antara  pemerintah  Timor  Leste  dan Pemerintah Indonesia untuk
menyelesaikan  masalah  perbatasan darat  melalui  perundingan  antara Timor  Leste  dan  Indonesia.  Di tandatanganinya provisional  agreement tersebut,  dapat  dipastikan  kejelasan wilayah  kedua  negara  dan  kepastian hukum,  yang  seharusnya  akan berdampak  kepada  meningkatnya keamanan di sekitar perbatasan kedua negara.  Meningkatnya  keamanan  di perbatasan  idealnya  juga  akan mendorong  peningkatan  interaksidi antara  masyarakat  yang  tinggal  di sekitar perbatasan.
Peningkatan interaksi masyarakat perbatasan tentunya  juga  akan  berdampak kepada  peningkatan  perekonomian dan diharapkan tingkat penyelundupan yang sering terjadi di daerah  perbatasan  dapat  menurun, serta  untuk  menghindari  terjadinya sengketa  atau  klaim  tumpang  tindih dengan  negara  tetangga,  maka penetapan  batas  wilayah  adalah sangat  penting.  Untuk  itu,  setiap negara  mempunyai  kewenangan menentukan batas wilayah
yurisdiksinya  masing-masing.  Akan tetapi,  karena  batas  terluar  wilayah
suatu  negara  berbatasan  dengan wilayah kedaulatan negara lain, maka penetapan tersebut harus memperhatikan  kewenangan  otoritas negara  lain  melalui  suatu  kerjasama dan perjanjian (Mutti Anggitta).
Ada  dua  alasan  spesifik mengapa  kesepakatan  penetapan batas  darat  antara  RDTL  dengan  RI penting  untuk  dibahas.  Pertama, penetapan  batas  laut  RDTL  dan  RI hanya  dapat  dilaksanakan  jika penetapan  batas  darat  sudah  selesai. Hal  ini  karena  batas  laut  pada dasarnya adalah kelanjutan dari batas darat.  Kedua,  hukum  internasional tidak mengenal adanya aturan khusus yang berlaku dalam rangka pengaturan penetapan wilayah perbatasan  darat  antarnegara  tidak seperti  perbatasan  laut  yang  dapat mengacu pada United Nations Conventionon  the  Law  of  the  Sea - UNCLOS  sehingga  proses  penetapan batas  darat  benar-benar  hanya bergantung pada diplomasi perbatasan negaranegara yang
terlibat.
Sehingga  untuk  menghindari dampak  negatif  yang  terjadi  di perairan  perbatasan  yang  belum ditentukan  antara  Timor  Leste  dan Indonesia  yang  mengacu  pada ketentuan Pasal 74 (3) UNCLOS, maka
Pemerintah Timor Leste dan Pemerintah  Indonesia  telah  sepakat untuk  melakukan  perundingan  batas antara  Republica  Democratica  de Timor  Leste  Democratic  (RDTL),  dan Republik  Indonesia  (RI)  mengenai garis batas yang digunakan didefinisikan dalam “ Provisional
Agreement on the Land Boundary between the  Goverment  of  the  Republic  of Indonesia  and  Government  of  the Democratic  Republic  of  Timor-Leste” yang  ditandatangani  oleh  Menteri Luar  Negeri  kedua  negara  di  Dili. Batas  negara  antara  Timor  Leste  dan Indonesia, terbagi menjadi dua sektor, yaitu sektor barat (oecussi) dan sektor timur  ( main  border) .  Sektor  barat berupa enclave yang  mempunyai panjang  batas  kurang  lebih  119  km,
sedangankan sektor timur
membentang  dari  utara  ke  selatan sepanjang  149,1  km  yang  sebagian besar  mengikuti  aliran  sungai.  Dari Provisional Agreement (PA) disebutkan ada  hal  yang  harus  dilakukan  kedua negara,
terutama mengenai pengelolaan  batas  kedua  Negara, sehingga melalui
perjanjian perbatasan  tersebut,  kedua  negara pada  intinya  menyepakati  907 koordinat  titik-titik  batas  darat  atau sekitar  96%  dan  menyisakan  dua segmen unresolved yang  memang belum  disepakati  oleh  kedua  negara. Titik-titik  delineasi  yang  disepakati tersebut  menjadi  salah  satu  lampiran Provisional Agreement (PA), selain peta wilayah perbatasan.
Sebagai bagian
dari implementasi  yang  efektif  dari  PA tersebut,  kedua  belah  pihak  setuju untuk membuat peta perbatasan yang seragam  yang  akan  digunakan bersama,  dapat  dipercaya  dan mendapatkan  persetujuan  semua pihak  dari  kedua  negara  yang berbatasan  dalam  bentuk  Peta  JBM ( Joint  Border  Mapping ).  Dari  hasil keputusan  bilateral forum  Technical
Sub  Committee  in  Border  Demarcation and  Regulation (TSC-BD)  Indonesia-
RDTL di Yogyakarta pada 30 Oktober 2012,  diperlukan  pemutakhiran  peta pada daerah perbatasan RI-RDTL. Gambar peta : 9. Perbatasan Negara RI-RDTL menggunakan Data Radar Kesepakatan di atas
sesungguhnya  juga  sudah  tertuang dalam Provisional  Agreement 2005. Perbedaannya  dengan  perjanjian perbatasan  saat  ini  adalah  kedua negara  sepakat  untuk  membuka seluruh sembilan pintu keluar-masuk untuk  lalu  lintas  orang  dan  barang dari  yang  hanya  empat  buah  efektif saat ini yaitu di Mota Ain, Motamasin, Napan  dan  Wini.  Kesembilan  pintu perbatasan  tersebut  adalah  empat  di Kabupaten
Belu (Mota
ain,
Metamauk,  Haekesak,  Haumusu), empat  di  Kabupaten  Timor  Tengah Utara  (Napan,  Wini,  Laktutut, Haumenimau), dan satu di Kabupaten Kupang (Oepoli).
Dengan  demikian  hingga  saat ini  berdasarkan  data  dari  Badan Informasi Geospasial, Timor Leste dan Indonesia masih perlu untuk menetapkan batas maritim yang telah di  indentifikasi  oleh  kedua  negara  di perairan yang relevan
untuk ditetapkan garis batas maritim ( area of delimitation )  yaitu  :  Selat  Wetar: Perairan  bagian  Timur  Pulau  Wetar, Pulau Kisar, Pulau Leti (RI) – Jaco dan Mainland  (RDTL);  Perairan  bagian Timur  Selat  Ombai:  Perairan  bagian
Timur  Pulau  Alor,  Perairan  bagian Barat Pulau Wetar, Pulau Liran (RI) – Atauro  dan  Mainland  (RDTL); Perairan bagian Barat Selat Ombai/Laut  Sawu:  Pulau  Pantar,
Perairan bagian Barat Pulau Alor (RI) –  Oecussi  Mainland  (RDTL);  Laut Timor.  Kedua  negara  menyepakati Rencana  Kerja  Bersama (Joint  Plan  of Work) yang  menuangkan  tahapan perundingan, baik dari tahap persiapan,  diskusi  teknis  hingga penetapan  garis  batas  maritim  yang akan disepakati. Sehingga di perairan inilah Provisional  Agreement antara Timor  Leste  dan  Indonesia  ini  dapat diberlakukan.
4. Joint  Communique  On  Voluntary International Cooperation to
Combat Illegal,  Unreported  and Unregulated (IUU) Fishing  a nd  to Promote  Sustainable  Fisheries Governance We, the representatives of the Governments of the Republic of Indonesia and the Democratic  Republic  of  Timor- Leste.
Perjanjian internasional dibidang perikanan telah berkembang sesuai dinamika
masyarakat internasional.  Hal  ini  menunjukkan
perjanjian dibidang perikanan merupakan living  agreement dan berkembang sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Upaya
perlindungan  lingkungan  laut  dan pengelolaan  sumber  daya  perikanan mengikuti  pedoman  dan  standar- standar yang telah ditetapkan hukum internasional. Selanjutnya Timor Leste dan  Indonesia  mengambil  langkah- langkah  penting  menjamin  kegiatan pengelolaan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan laut. Mengingat keterbatasan yang dimiliki Timor Leste dan Indonesia kerjasama merupakan langkah penting.
Kerjasama  harus  didasarkan  pada kesepakatan yang diwujudkan dalam bentuk  perjanjian.  Melalui  perjanjian, prinsip-prinsip dan prosedur- prosedur  hukum  diimplementasikan sesuai kondisi perairan perbatasan. Pembentukan perjanjian kerjasama membantu Timor Leste dan Indonesia  memperoleh  kepastian dalam  menangani  dampak  kegiatan perikanan terhadap kelestarian lingkungan. Pada prinsipnya perjanjian  ini  menegaskan  komitmen kerjasama. Komitmen tersebut diterjemahkan kedalam hal-hal spesifik  yang  dirancang  untuk memastikan pembagian informasi dan partisipasi dalam
pengambilan keputusan.  Lebih  dari  pada  itu, perjanjian  pengelolaan  perikanan merupakan  implementasi  ketentuan internasional  dan  nasional  mengenai perikanan.  MoU  sebagai  perjanjian internasional  telah  berkembang  dan pengertiannya semakin meluas. Sebelumnya  MoU  dianggap  sebagai
soft  law sehingga  tidak  mengikat secara hukum. Namun dalam perkembangannya  MoU  dianggap setara  dengan Agreement karena mengandung hak dan kewajiban bagi para pihak.
Terkait  dengan  pengelolaan sumber  daya  kelautan  di  perairam perbatasan yang belum ditentkan dan juga  untuk  dapat  mengakomodasi kepentingan  nelayan-nelayan  Timor Leste  dan  Indonesia  yang  mana mengacu  pada  ketentuan  UNCLOS 1982 dan instrumen hukum intenrnasional  dan  hukum  nasional, maka  Timor  Leste  dan  Indonesia dapat  menetapkan  suatu  perjanjian dimana  kedua  negara  belum  belum adanya perbatasan maritim yang jelas hal  ini  berdampak  pada  nelayan tradisional Timor Leste yang menangkap  ikan  di  kedua  laut tersebut  dan  dianggap  melakukan kegiatan illegal  fishing oleh  oleh Indonesia.  Hal  ini  terkait  dengan sampai  di  batas  mana  nelayan tradisional  boleh  menangkap  ikan. Dalam hal ini maka pemerintah Timor Leste  dan  pemerintah  Republik Indonesia  telah  berhasil  menetapkan sebuah  Nota  Kesepakatan Nota kesepahaman  ini  juga  dibuat  karena mengingat  pentingnya  penyelesaian masalah  pelanggaran  kedaulatan yang dilakukan oleh nelayan tradisional kedua negara Timor Leste serta untuk dapat menjamin kelangsungan  hak  -  hak  perikanan tradisional ( traditional fishing rights ) di satu  sisi  dan  dapat  melindungi kepentingan  -  kepentingan  kedua negara.
Perjanjian  ini  cenderung  lebih menitik  beratkan  pada  bagaimana kedua negara memerangi IUU Fishing dan  mempromosikan  tata  kelola perikanan berkelanjutan, serta berbagi kepentingan  bersama  dan  komitmen dalam  mengambil  tindakan  sukarela diwilayah laut antara Timor Leste dan Indonesia,  serta  upaya  perlindungan lingkungan  laut  dan  pengelolaan sumber  daya  perikanan  mengikuti pedoman  dan  standar-standar  yang telah ditetapkan hukum internasional. selanjutnya Timor Leste dan Indonesia mengambil langkah- langkah  penting  menjamin  kegiatan pengelolaan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan laut.
Perjanjian  kedua  negara  ini cenderung  lebih  menitikberatkan pada upaya untuk mencegah, kegiatan  perikanan  yang  tidak  sah, dan  tidak  dilaporkan  pada  institusi pengelola perikanan yang berwenang, dan  kegiatan  perikanan  yang  belum diatur  dalam  peraturan  yang  ada Illegal,  Unreported  and  Unregulated (IUU)  Fishing dapat  terjadi  di  semua kegiatan  perikanan  tangkap  tanpa tergantung  lokasi,  target  spesies,  alat tangkap  yang  digunakan  serta intensitas eksploitasi, baik pada skala kecil  maupun  industri,  di  zona yurisdiksi
nasional maupun internasional,  dan  juga  pencegahan illegal fishing (pencurian ikan), manajemen  perikanan  konservasi, pertukaran  informasi  dan  tekhnologi perikanan,  penelitian  dan  pertukaran ahli, dan pengembangan sumber daya manusia  dalam  perikanan  dan kelautan antar kedua negara.
Dengan demikian , JOINT COMMUNIQUE On Voluntary International  Cooperation  to  Combat Illegal,  Unreported  and  Unregulated (IUU) Fishing and to Promote Sustainable Fisheries Governance We, the representatives of the Governments of the Republic of Indonesia and the Democratic Republic  of  Timor-Leste. Tujuannya hanya  Melatih  prinsip  kehati-hatian dalam tata kelola perikanan berkelanjutan,  termasuk  mengambil tindakan  yang  diperlukan  untuk mengurangi upaya penangkapan ikan illegal di perairan keduan negara, serta bagaimana  Menggali  setiap  inisiatif dan penguatan bersama yang bersifat sukarela kerjasama dengan
Pemerintah  lain  dan  organisasi internasional untuk memerangi Illegal, Unreported  and  Unregulated  (IUU) Fishing serta  mempromosikan  tata kelola perikanan berkelanjutan.

## Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  yang  telah dijabarkan oleh penulis,maka penulis menarik  kesimpulan  terhadap  kasus tersebut, adalah; Prinsip hukum equty atau equitable dengan  pendekatan korektif  equity  ( corrective  equity approach) merupakan  prinsip hukum yang relevan untuk di terapkan pada kasus  antara  Timor  Leste  dan Indonesia  mengenai  penetapan  batas laut  di  wilayah  perbatasan  yang belum di tetapkan delimitasi.
Penerapan  prinsip  ini  cukup  sesuai dengan  dua  alasan,  yaitu  alasan pertama  adalah  faktor  geografis, pantai  dari  kedua  negara  di  wilayah perbatasan  yang  belum  ditetapkan
delimitasi itu saling berhadapan atau berdampingan,  sehingga  relevan untuk  menerapkan  garis  tengah  atau garis sama jarak, yang kedua terdapat keadaan-keadaan  khusus  yang  turut mempengaruhi penetapan batas antara  kedua  negara,  sehingga penting untuk dipertimbangkan guna mencapai solusi yang adil bagi kedua negara.

## Rekomendasi
Pemerintah Timor Leste dan Indonesia perlu membentuk
pengaturan  hukum  sementara  atau kesepakatan  pengaturan  sementara yang  di  bentuk  oleh  kedua  negara yang dituangkan dalam suatu bentuk perjanjian  internasional  ( Treaty )  atau Nota  kesepahaman  ( Memorandum  of
Understanding ) atau perjanjian bilateral yang memuat teknis operasional  lalu  lintas  kapal  yang melewati  wilayah  yang  belum ditetapkan  delimitasi  maritimnya. Perjanjian  bilateral  yang  dimaksud sekurang-kurangnya memuat kewajiban  pelintas  secara  damai, penangkapan  ikan  oleh  nelayan tradisional, wilayah yang harus dilalui oleh  kapal  nelayan  tradisional, maupun  kapal  komersial,  prosedur pelintasan kapal dan bentuk perlindungan  hukum  yang  diberikan oleh pemerintah Timor Leste.

## Daftar Pustaka
Buku Donnilo  Anwar,  “ Potensi  dan  Nilai Strategis Batas Antarnegara Ditinjau  dari  Aspek  Hukum Perjanjian  Internasional”, dalam Sobar  Sutisna  (Ed.), Pandang Wilayah Perbatasan Indonesia ,(Cibinong:
Bakosurtanal, 2004),
I  Made  Andi  Arsana, Batas  Maritim Antarnegara  Sebuah  Tinjauan Teknis  dan  Yuridis ,  Rajawali Press, Jakarta, 2007 Xanana  Gusmao,  2018,  Maritime Boundary Office. Council for the Final  Delimitation  of  Maritime Boundaries  Government  of  the Democratic  Republic  of  Timor- Leste . hlm. 48 Stephen  B.  Jones,1945, Boundary
Making  :  A  Handbook  for Statesmen,  Treaty  Editors  And Boundary Commissioner. Carnegie Endowment fo International Peace Division of International  Law  700  Jackson Place, N.W, Washington.

## Undang  –  undang  dan  Perjanjian Internasional
Konstituisaun Repúblika Demokrátika Timor-Leste (RDTL 2002) Traktat/ Treaty 1904 yang di tandatangani  di  Den  Haag pada Tanggal 1 Oktober 1904 United Nations Conventions Law Of The Sea ( UNCLOS 1982),
Vienna  Convention  on  Succession  of States in respect of Treaties Done at Vienna on 23 August 1978, Montevideo  Convention  on  Rights and Duties of States December 26, 1933.
República  Democrática  De  Timor- Leste  Parlamento  Nacional  Lei N.O 7/2002 de 20 de Setembro
Fronteiras Maritimas Do Territorio da Republica Democratica de Timor-Leste Addendum  No.1  to  the  Provisional Agreement between the Government  of  the  Democratic
Republic  of  Timor-Leste  and  the Government  of  the  Republic  of Indonesia  on  the  land  boundary ” yang ditandatangani di Jakarta 21 juni, 2013 Provisional  Agreement  between  the Government  of  the  Republic  of Indonesia  and  the  Government  of the Democratic Republic of Timor-
Leste on the Land Boundary. 2005 Mahkamah Internasional. “ Case concerning the Land and Maritime
Boundary between Cameroon and Nigeria ”  (Cameroon  v  Nigeria, Equatorial Guinea intervening) [2002] ICJ Rep 303 Mahkamah  Arbitrase  Internasional,
“ Award  in  the  Arbitration regarding  the  delimitation  of maritime boundary between Guyana  and  Suriname (Guyana and Suriname). (2007).
JOINT COMMUNIQUE On Voluntary International  Cooperation  to Combat  Illegal,  Unreported  and Unregulated  (IUU)  Fishing  and to  Promote  Sustainable  Fisheries Governance . We, the representatives of the Governments  of  the  Republic of Indonesia and the Democratic Republic of Timor- Leste, British  Institute  of  International  and
Comparative Law, Report on the Obligations  of  State  under
Article  74  (3)  and  83  (3)  of UNCLOS in respect of Undelimited  Maritime  Areas  , ( London:  British  Institute  of International  and  Comparative Law, 2016 ),
Bulletin  No  52.  United  Nations
Division  for  Ocean  Affair  and the Law of The Sea Office Legal Affair.New York 2003. Agreement on Provisional Arrangements for the Delimitation of  the  Maritime  Boundaries between the Republic of Tunisia and the People’s Democratic Republic of Algeria,  Article  9  and  Article  10 . DONE at Algiers on 11 February 2002  in  two  original  c  opies  in Arabic,  each  of  which  are equally authentic,
Badan  Informasi  Geospasial  (BIG) selaku  instansi  di  Indonesia yang menangani kegiatan pemetaan  bersama  wilayah perbatasan RI-RDTL, telah melaksanakan kegiatan Pekerjaan  Plotting  Pemetaan Rupabumi Skala 1:25.000 Wilayah  Koridor  Perbatasan Negara RI-RDTL menggunakan Data Radar pada tahun anggaran 2013 List  of  Coordinates  of  Agreed  Border Points, Border Demarcation Markers, and Agreed Border Points for  Dilumil-Memo  segment .  The following  Border  Demarcation Markers Coordinates are referred to the Common Border Datum Reference Frame (CBDRF)  in  the  International Terrestrial  Reference  Frame
Year  2000  (ITRF2000)/World
Geodetic System 1984 (WGS84).
UTM  Zone  51.  Demarcation 2005.

## Jurnal/Makalah
Barbara Kwiatkowska, Equitable Maritime  Delimitation  –  A  Legal Perspective. International Journal  of  Estuarine  and
Coastal Law.(3), 1988
Christopher  J.  Borgen, Kosovo’s Declaration of Independence: Self- Determination,Secession and Recognition, Jurnal ASIL Volume  12,  Issue  2,  February 29, 2008. Gerard J. Tanja, The Legal Determination  of  International Maritime  Boundaries (Boston: Kluwer  Law  and  Taxation Publisher, 1990)
Lewis  M.  Alexander,  1986, The Delimitation Of Maritime Boundaries, Political Geography Quarterly, Vol. 5. Mutti  Anggitta,  The  Agreement  On The Land Boundary Between Ri And  Timor  Leste: A  Study  Of Indonesian  Border  Diplomacy, Jurnal  Penelitian  Politik  Volume 11 No. 1 Juni 2014 .
P.  Beazley, Technical  Aspects  of Maritime Boundary Delimitation , International Boundary Research Unit, 1994.
Saru  Arifin,  “Pelaksanaan  Asas Uti Possidetis Dalam  Penentuan Titik  Patok  Perbatasan  Darat Indonesia  dengan  Malaysia”, dalam Jurnal Hukum No. 2 Vol.
16 , April 2009
Sumaryo ,  Asesmen  Peran  Informasi Geospasial dalam Proses Boundary Making  dan  sengketa  Batas Daerah  pada  era  Otonomi  daerah di  Indonesia ,  Disertasi  Teknik Geomatika,  2015,  Fakultas Teknik  Universitas  Gadjah Mada, Yogjakarta.
Sobar  Sutisna,  Sora  Lukito  dan
Sumaryo,  Boundary  Making Theory dan Pengelolaan Perbatasan di Indonesia, (Makalah),  disampaikan  pada Workshop Pengelolaan Wilayah  Perbatasan,  Jurusan Ilmu HI/UPN Veteran, Yogyakarta,  November  2008,
hlm 1-2.
Internet https://biasreka.co.id/component/c ontent/article?id=81:penyajia n-peta-jbm-joint-border- mapping-ri-republik- indonesia-dan-rdtl-republica- democratica-de-timor-leste- democratic-republic-of-timor- leste.Diakses  pada  tanggal  26 maret 2018 https://www.google.com/search?q= gambar+peta+dua+segmen+in donesia+dan+timor+leste+yan g+sudah+disepakati&safe=stri ct&tbm=isch&source=iu&ictx= 1&fir=I- bVM2V52MxKYM%253A%252 CkpYIF1rlopFj9M%252C_&vet =1&usg=AI4_- kRG5ER8cSWkJBOkkMEHj- IDbY7hyQ&sa=X&ved=2ahUK Ewjn56yngJbkAhUNOisKHUC TBBUQ9QEwAnoECAkQDA#
imgrc=roZKtjRkPHztKM:&vet =1, diakses pada tanggal 20 Mei 2019. http://www.knowledgerush.com/kr /encyclopedia/Enclave/, diakses tanggal 21 november 201 Provisional  Agreement  Between  the Government  of  the  Republic  of Indonesia and the Government of the Democratic Republic of Timor
Leste  On  the  Land  Boundary , lihat halaman http://treaty.kemlu.go.id/up loads-pub/4303_TLS-2013-
0046.pdf Di akses pada tanggal
23 Juli 2016. http://www.knowledgerush.com/kr /encyclopedia/Enclave/ diakses tanggal 21 november 2017
http://lipi.go.id/berita/single/Meraj ut-Hubungan-RI-Timor-Leste- dengan-Perjanjian-
Perbatasan/7333. Diakses pada tanggal 25 maret 2018 http://www.kemlu.go.id/dili/id/be rita-agenda/info- penting/Pages/Profil-Negara- Timor-Leste.aspx. diakses pada tanggal 28  Juli 2017.WTL http://timor- leste.gov.tl/?p=547&lang=tp. Diakses  pada  tanggal  26  juli 2017.WTL  The  United  Nations Convention  on  the  Law  of  the Sea  of  10  December  1982 . Chronological lists of ratifications  of,  accessions  and successions  to  the  Convention and  the  related  Agreements. Last  updated:  Page  last  updated: 08/04/2019. http://www.un.org/Depts/lo
s/reference_files/chronologica l_lists_of_ratifications.htm. diakses  pada  tanggal  28  juli, 2019 https://www.academia.edu/9762109 /BATAS_WILAYAH_DARAT _DAN_LAUT_INDONESIA_D ENGAN_NEGARA_LAIN, diakses  pada  tanggal  20 oktober 2018.
https://jateng.antaranews.com/nasio nal/berita/970646/selesainya -batas-darat-indonesia-timor- leste?utm_source=antaranews &utm_medium=nasional&ut m_campaign=antaranews,  di akses 20 23 juli 2019.17:55 WTL https://www.jawapos.com/nasional /22/07/2019/wiranto- indonesia-timor-leste- sepakati-batas-darat/,    di akses 20 23 juli 2019.17:55 WTL www.socialjustice.catholic.org.au, diakses  pada  tanggal  20  juli 2017 https://www.google.com/search?q= Segmen+Selat+Wetar+(Wetar+ Strait)&safe=strict&tbm=isch& source=iu&ictx=1&fir=5rbKS0 1c- PSYVM%253A%252CcFvU4Av Oh2IpFM%252C_&vet=1&usg =AI4_- kSvTFaUY_DbiLlbfqpBhIdwJ6 6oOQ&sa=X&ved=2ahUKEwjI hPDRpbHkAhWCiHAKHQqs AKQQ9QEwCHoECAYQBg#i mgdii=q8- 3O4nJNhqiJM:&imgrc=TTxh7 Rs27dzbOM:&vet=1,  diakses pada tanggal 16 Januari 2019.
Chronological  lists  of  ratifications  of, accessions  and  successions  to the Convention and the related Agreements. Last  updated:  03 April 2018. http://www.un.org/Depts/l os/reference_files/chronologi cal_lists_of_ratifications.htm. diakses  pada  tanggal  28-01- 2018 Frank Brennan, 2004, Minyak Dan Gas Pada  Laut  Timor,  Apa  Yang Adil?.  Keadilan  Sosial  Katolik, North  Sydney,  Australia,  hlm
10-12,
Website ; www.socialjustice.catholic.org .au.    diakses  pada  tanggal  20 juli 2017 Mohd  Hazmi  bin  Mohd  Rusli,  2012,
Maritime Highways of Southeast  Asia,  Alternative Straits?, Nanyang: S. Rajaratnam School of International Studies, A Graduate
School  of  Nanyang  Technological University , No.024/2012.www.rsis.edu.sg, diakses  pada  tanggal  20  April 2017. Mahkamah Internasional, “North Sea
Continental Shelf Cases” (Republik Jerman v.
Denmark),”  (1969).  Hlm  48. http://www.icj- cij.org/files/case- related/51/051-19690220-JUD- 01-00-EN.pdf.  diakses  pada tanggal 26 maret 2018.
Provisional  Agreement  Between  the Government  of  the  Republic  of Indonesia  and  the  Government  of the Democratic Republic of Timor
Leste On the Land Boundary , lihat halaman http://treaty.kemlu.go.id/upl oads-pub/4303_TLS-2013- 0046.pdf Di akses pada tanggal 23 Juli 2016 https://ilmugeografi.com/ilm u-bumi/laut/laut-timor, diakses  pada  tanggal  10 agustus 2019