## EVALUASI PELAYANAN USULAN TANDA JASA DAN TANDA KEHORMATAN DI BAGIAN PERAWATAN PERSONEL BIRO SUMBER DAYA MANUSIA POLDA DIY

## Dwi Purwanto dan Suhartono
Program Magister Manajemen, STIE Widya Wiwaha

## Abstrak
Tanda  Jasa  dan  Tanda  Kehormatan  diberikan  kepada  individu  sebagai penghargaan  atas  prestasi  kerja  dari  organisasi  atau  pemerintah.  Salah  satu organisasi  pemberi  tanda  jasa  dan  tanda  kehormatan  adalah  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia.  Proses  pemberian  tanda  jasa  dan  tanda  kehormatan  diawali dengan  pengusulan  dari  Kepolisian  Daerah  Istimewa  Yogyakarta.  Usulan  tersebut kemudian  diajukan  ke  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia.  Namun,  tidak  semua usulan  dapat  diterima.  Berdasarkan  data  dari  3  tahun  terakhir  menunjukkan  bahwa terjadi  penurunan  jumlah  pengajuan  yang  diterima.  Tahun  2016  jumlah  usulan  yang diterima  sebanyak  kurang  lebih  46%,  tahun  2017  kurang  lebih  41%  dan  tahun  2018 kurang  lebih  39%.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  perlu  dilakukan  penelitian  untuk menganalisis  faktor  penyebab  belum  optimalnya  kinerja  untuk  pengajuan  tanda  jasa dan kehormatan. Selain itu, perlu dirumuskan upaya untuk peningkatan kinerja.
Penelitian  ini  menggunakan  desain  kualitatif  deskriptif  dengan  melakukan wawancara  terhadap  5  orang  informan.  Informan  tersebut  dipilih  karena  dianggap mampu  memberikan  informasi  yang  relevan.  Teknik  analisis  dilakukan  dengan keabsahan data dan analisis data untuk menyajikan data hasil wawancara dan menarik kesimpulan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  faktor  penyebab  dari  belum optimalnya  kinerja  terdiri  dari  2  faktor.  Faktor  pertama  yaitu  kurangnya  sosialisasi administrasi  usulan  tanda  jasa  dan  kehormatan.  Faktor  kedua  yaitu  kurangnya pemahaman  tentang  mekanisme  pengusulan.  Hasil  penelitian  juga  menunjukkan upaya  yang  dapat  dilakukan  untuk  meningkatkan  kinerja.  Upaya  tersebut  adalah melaksanakan sosialisasi administrasi dan membuat surat edaran warning order agar usulan tepat waktu dan akurat.
Kata kunci : tanda jasa, tanda kehormatan, penghargaan, kinerja, upaya optimalisasi.

## PENDAHULUAN
Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  (Polri)  merupakan  salah  satu  organisasi yang  memberikan  Tanda  Jasa  (Tanjas)  dan  Tanda  Kehormatan  (Tanhor)  bagi  para anggotanya  diantaranya  misalnya  Satya  Lencana  Kesetiaan  bagi  anggota  yang memiliki masa dinas kurang dari 24 tahun. Bintang Bhayangkara Nararya bagi anggota yang memiliki masa dinas lebih dari 24 tahun. Satya Lencana Bhakti Pendidikan bagi anggota yang pernah melaksanakan tugas di lembaga pendidikan dengan masa tugas

## Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Indonesia STIE Widya Wiwaha
minimal selama 2 tahun. Namun, tidak semua anggota Polri bisa mendapatkan tanda jasa dan kehormatan.
Pemberian  Tanjas  dan  Tanhor  diawali  dengan  adanya  pengusulan  bagi penerimanya dan dilakukan hanya setahun sekali. Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta  (Polda  DIY)  merupakan  salah  satu  pengusul  tanjas  dan  tanhor.  Namun, usulan tersebut tidak semuanya dipenuhi atau dengan kata lain tidak turun dari Mabes Polri  dan  Sekretariat  Militer  (Setmil)  Kepresidenan  di  Jakarta.  Berikut  disajikan  alur mekanisme pengajuan tanda jasa dan tanda kehormatan:
1.  Kepala  Biro  Sumber  Daya  Manusia  (Karo  SDM)  menerima  surat  usulan  tanda kehormatan dari satuan wilayah.
2.  Kepala  Biro  Sumber  Daya  Manusia  (Karo  SDM)  memerintahkan  Kepala  Bagian Perawatan Personel (Kabagwatpers) untuk meneliti dan memproses usulan sesuai peraturan yang berlaku.
3.  Kabagwatpers  melaksanakan  pengkompuliran,  meneliti  kelengkapan  administrasi usulan,  membuat  permohonan  catatan  personel  kepada  Bidang  Profesi  dan Pengamanan  (Bidpropam)  apabila  ada  pelanggaran  yang  pernah  dilakukan,  serta menyiapkan  bahan  untuk  pelaksanaan  sidang  dewan  tanda  kehormatan,  hal  ini memerlukan waktu kurang lebih 3 bulan.
4.  Pihak  Bidpropam  melaksanakan  penelitian  catatan  personel  terhadap  personel yang diusulkan tanda kehormatan, memerlukan waktu 1 bulan.
5.  Setelah  menerima  hasil  catatan  personel  dari  Bidpropam,  segera  mempersiapkan sidang  Dewan  Tanda  Kehormatan  dan  membuat  Berita  Acara  Sidang  dilanjutkan dengan membuat surat rekomendasi pengusulan tanda jasa dan tanda kehormatan ke Mabes Polri.
6.  Dari  Mabes  Polri  surat  diajukan  ke  Sekretariat  Militer  Kepresidenan  dan  diproses pembuatan Surat Keputusan Presiden dan Piagam Tanda Kehormatan, serta turun ke Polda memerlukan waktu kurang lebih 2 bulan.
Berdasarkan  uraian  alur  mekanisme  pengajuan  tanda  jasa  dan  tanda kehormatan,  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  waktu  yang  diperlukan  untuk  proses pengusulan  tanda  jasa  dan  tanda  kehormatan  secara  keseluruhan  sebenarnya  tidak lama  yaitu  kurang  lebih  5  bulan.  Namun,  kenyataan  yang  terjadi  seringkali  ada penundaan  usulan  tanda  jasa  dan  tanda  kehormatan.  Data  tentang  kondisi  riil  jumlah usulan  tanda  jasa  dan  kehormatan  yang  dapat  diselesaikan  dan  yang  tidak  disajikan pada Tabel 1.1.
Tabel 1.1

## Kondisi Riil Usulan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan
No Keterangan 2016 2017 2018 Selesai Belum Selesai Selesai Belum Selesai Selesai Belum Selesai 1 Usulan satker 121 139 132 188 153 232
Jumlah 260 (46%) 320 (41%) 385 (39%)
Sumber: Bagian Perawatan Personel Biro SDM Polda DIY tahun 2019
Berdasarkan  data  tabel  1.1  memperlihatkan  bahwa  pada  tahun  2016  usulan sejumlah 260 yang telah selesai 121 (sekitar 46 %), pada tahun 2017 usulan sejumlah 320 yang telah selesai 132 (sekitar 41 %) dan pada tahun 2018 usulan sejumlah 385 yang  telah  selesai  153  (sekitar  39  %).  Kinerja  di  bagian  perawatan  personel  sudah berjalan baik namun belum optimal, bahkan dari tahun ke tahun mengalami penurunan khususnya  dalam  pelayanan  pengusulan  tanda  jasa  dan  tanda  kehormatan  kepada personel  Polri  maupun  PNS  Polri  Polda  DIY.  Berdasarkan  kondisi  tersebut  maka diperlukan  penelitian  untuk  mengetahui  kinerja  pelayanan  khususnya  tentang pengusulan tanjas dan tanhor di Bagwatpers Biro SDM Polda DIY.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas  rumusan  masalah  ini  adalah:  kinerja Bagwatpers  Biro  SDM  Polda  DIY  dalam  memberikan  pelayanan  usulan  Tanda  Jasa dan Tanda Kehormatan belum optimal. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:  1)  Mendeskripsikan  penyebab  belum  optimalnya  pelayanan  Personel  Biro SDM  Polda  DIY.  2)  Merumuskan  upaya  untuk  mengoptimalkan  kualitas  pelayanan usulan  Tanda  Jasa  dan  Tanda  Kehormatan  di  Bagian  Perawatan  Personel  Biro  SDM Polda DIY.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Pengertian Sumber Daya Manusia
Menurut Hasibuan (2013) MSDM adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan  tenaga  kerja  agar  efektif  dan  efesien  membantu  terwujudnya  tujuan perusahaan,  karyawan  dan  masyarakat.  Dan  menurut  Schuler,  dkk.  (dalam  Sutrisno, 2014)  MSDM  merupakan  pengakuan  tentang  pentingnya  tenaga  kerja  organisasi sebagai  sumber  daya  manusia  yang  sangat  penting  dalam  memberi  kontribusi  bagi tujuan-tujuan  organisasi,  dan  menggunakan  beberapa  fungsi  dan  kegiatan  untuk memastikan  bahwa  sumber  daya  manusia  tersebut  digunakan  secara  efektif  dan  adil bagi kepentingan individu, organisasi, dan masyarakat.

## Pengertian Pelayanan
Menurut  Gronroos  dalam  Tjiptono  (2005)  menyatakan  bahwa  pelayanan merupakan proses yang terdiri atas serangkaian aktivitas intangible yang biasa (namun tidak  harus  selalu)  terjadi  pada  interaksi  antara  pelanggan  dan  karyawan,  jasa  dan sumber  daya,  fisik  atau  barang,  dan  sistem  penyedia  jasa,  yang  disediakan  sebagai solusi  atas  masalah  pelanggan,  ada  beberapa  faktor  yang  menyebabkan  timbulnya pelayanan  yaitu:  (a)  Adanya  rasa  cinta  dan  kasih  sayang.  Cinta  dan  kasih  sayang membuat  manusia  bersedia  mengorbankan  apa  yang  ada  padanya  sesuai kemampuannya,  diwujudkan  menjadi  layanan  dan  pengorbanan  dalam  batas  ajaran agama,  norma,  sopan  santun,  dan  kesusilaan  yang  hidup  dalam  masyarakat.  (b) Adanya  keyakinan  untuk  saling  tolong  menolong  sesamanya.  Rasa  tolong  menolong merupakan gerak naluri yang sudah melekat pada manusia. Apa yang dilakukan oleh seseorang untuk orang lain karena diminta oleh orang yang membutuhkan pertolongan
hakikatnya  adalah  pelayanan,  disamping  ada  unsur  pengorbanan,  namun  kata pelayanan  tidak  pernah  digunakan  dalam  hubungan  ini.  (c)  Adanya  keyakinan  bahwa berbuat  baik  kepada  orang  lain  adalah  salah  satu  bentuk  amal.  Inisiatif  berbuat  baik timbul  dari  orang  yang  bukan  berkepentingan  untuk  membantu  orang  yang membutuhkan  bantuan,  proses  ini  disebut  pelayanan.  Keinginan  berbuat  baik  timbul dari orang lain yang membutuhkan pertolongan, ini disebut bantuan.
Pelayanan  pelanggan  merupakan  kegiatan  yang  dilakukan  untuk  memenuhi kebutuhan,  keinginan  atau  harapan  pelanggan.  Harapan  pelanggan  diyakini mempunyai peranan yang besar dalam menentukan kualitas produk (barang dan jasa) dan  kepuasan  pelanggan.  Pelayanan  pelanggan  pada  dasarnya  adalah  hubungan yang erat antara penentuan kualitas dan kepuasan pelanggan. Dalam mengevaluasinya,  pelanggan  akan  menggunakan  harapannya  sebagai  standar  atau acuan. Dengan demikian, harapan pelangganlah yang melatarbelakangi mengapa dua organisasi  pada  bisnis  yang  sama  dapat  dinilai  berbeda  oleh  pelanggannya.  Dalam konteks kepuasan pelanggan, umumnya harapan merupakan perkiraan atau keyakinan pelanggan  tentang  apa  yang  akan  diterimanya  (Parasuraman et  al .,  1997  dalam Tjiptono, 2000). Tiga level atau tingkatan harapan pelanggan mengenai mutu, yaitu: (a) Harapan pelanggan yang paling sederhana berbentuk asumsi. (b) Harapan yang lebih tinggi  dari  level  pertama  yaitu  kepuasan  pelanggan  dicerminkan  dalam  pemenuhan persyaratan  atau  spesifikasi.(c)  Harapan  yang  lebih  tinggi  dari  level  kedua  yaitu pelanggan menuntut kesenangan atau jasa yang bagus sehingga membuatnya tertarik. (Wijayanti, 2008).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  lebih  tepat  menggunakan  pendekatan  kualitatif  deskriptif.  Dengan pendekatan  kualitatif  deskriptif  diharapkan  dapat  memperoleh  pemahaman  dan penafsiran yang lebih mendalam mengenai makna dan fakta yang relevan.
Pengumpulan  data  dan  informasi  nantinya,  dilakukan  peneliti  dengan menggunakan  teknik  kualitatif,  yang  hasilnya  kemudian  di  deskripsikan.  Teknik kualitatif  deskriptif  yang  digunakan  seperti  wawancara,  observasi,  pengukuran  dan studi  pustaka.  Wawancara  adalah  bentuk  komunikasi  verbal,  semacam  percakapan yang  bertujuan  memperoleh  informasi  Nasution  (2001:  113).  Metode  wawancara dilakukan terhadap nara  sumber yang terlibat untuk memperoleh informasi yang lebih detail  dan  mendalam  dari  informan-informan  yang  berkaitan  dengan  masalah penelitian.  Observasi  atau  pengamatan  adalah  melihat  dan  mengamati  sendiri  dan pengamat  dapat  mencatat  perilaku  dan  kejadian  sebagaimana  yang  terjadi  pada keadaan  sebenarnya.  Metode  observasi  dan  pengamatan  untuk  melihat,  mengkaji, mengukur dan menilai obyek pengamatan yang bersifat fisik.
Langkah-langkah  dalam  pengumpulan  data  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini dilakukan  dengan  pengumpulan  data  kemudian  dibandingkan  dengan  tupoksi Bagwatpers  dan  SOP  Pengusulan  tanda  jasa  dan  kehormatan  sehingga  diketahui faktor penghambat dalam proses pengusulan tanda jasa dan kehormatan.
Instrumen  penelitian  tidak  bersifat  eksternal,  melainkan  bersifat  internal  yaitu peneliti sendiri sebagai instrumen ( human instrument ) dengan menggunakan panduan sebagai  pedoman  dalam  wawancara.  Pedoman  wawancara  disusun  dan  digunakan untuk mendapatkan informasi yang benar-benar relevan dalam menjawab pertanyaan penelitia. Selain itu, kemampuan peneliti merupakan instrumen kunci ( key instrument ) guna  menangkap  makna,  interaksi  nilai,  titik  permasalahan,  kebiasaan  lokal  yang berbeda. Pada penelitian ini, pedoman wawancara digunakan untuk mencari informasi tentang: 1) Kinerja bagian Perawatan Personel Biro Sumber Daya Manusia Polda DIY pada mekanisme pemberian tanda jasa dan tanda kehormatan. 2) Upaya peningkatan kualitas  pelayanan  usulan  Tanda  Jasa  dan  Tanda  Kehormatan  di  Bagian  Perawatan Personel  Biro  SDM  Polda  DIY.  Upaya  dalam  melangkah  ke  tahapan  analisis  data catatan  lapangan  cara  yang  biasa  dilakukan  untuk  memecahkan  persoalan  ialah dengan  memberi  kode  pada  catatan-catatan  lapangan,  hasil  observasi  dan  bahan- bahan  arsip.  Kode  menurut  Milles  dan  Huberman  (1984)  adalah  peralatan  yang mengorganisasi  dan  menyusun  kembali  kata-kata  sehingga  memungkinkan penganalisis  dapat  menemukan  dengan  cepat,  menarik  kemudian  menggolongkan seluruh  bagian  yang  berhubungan  dengan  permasalahan  khusus,  hipotesis,  konsep, atau  tema.  Dalam  penelitian  ini  kodifikasi  diberikan  dengan  sistem  catatan  pinggir, dengan  tujuan  untuk  memudahkan  di  dalam  manajemen  data  penelitian,  maka  dari perolehan data-data penelitian nantinya diberi kode-kode tertentu.

## Teknik Analisis Data
Analisis  data  yang  muncul  baik  berwujud  kata-kata  dan  bukan  rangkaian  angka dari  data  yang  telah  dikumpulkan  dalam  aneka  macam  cara  (wawancara,  observasi, dokumen),  peneliti  menggunakan  analisis  interaktif  menurut  Milles  dan  Hubermen (1984).  Analisis  ini  terdiri  dari  tiga  alur  kegiatan  yang  terjadi  secara  bersamaan  yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.
a.  Penyajian data
Penyajian data kualitatif yang paling sering adalah bentuk naratif. Teks terpencar- pencar,  bagian  demi  bagian  dan  bukan  simultan.  Berdasarkan  sekumpulan informasi  yang  tersusun  diharapkan  memberikan  kemungkinan  adanya  penarikan kesimpulan  dan  mengambil  tindakan-tindakan  korektif  tertentu.  Dengan  melihat penyajian  data  tersebut  akan  memudahkan  dalam  memahami  apa  yang  sedang terjadi,  apa  yang  harus  dilakukan. Untuk  diperoleh  penyajian  data  yang  lebih  baik dan  untuk  melengkapi  penyajian  naratifnya,  maka  disertakan  penyajian  data berbentuk  matrik,  grafik,  jaringan  dan  bagan.  Semuanya  guna  menggabungkan informasi yang tersusun dalam satu bentuk yang terpadu dan mudah dipahami.
b.  Menarik kesimpulan
Proses membuat kesimpulan sebenarnya sudah dimulai dari awal penelitian, hanya saja  kesimpulan  pendahuluan  ini  sifatnya  masih  longgar.  Bentuk  dari  kesimpulan awal ini biasanya masih berupa rekaan dari proposisi perkasus atau perfenomena, pola  hubungan  antara  fenomena,  konfigurasi-konfigurasi  tertentu  yang  dapat menggambarkan  alur  sebab  akibat.  Kesimpulan  final  kadang  kala  belum  dapat
dirumuskan  pada  saat  penelitian  berakhir.  Kesimpulan  penelitian  merupakan diverifikasi selama penelitian berlangsung.
Untuk  memperoleh  hasil  penelitian  kualitatif  yang  dapat  dinilai  baik  dan mendekati  kebenaran  peneliti  berusaha  agar  data-data  penelitian  memenuhi  kriteria keabsahan  data  kredibilitas  seperti  yang  diuraikan  Imron  (1996)  sebagai  berikut: Kredibilitas  ( cridibility )  atau  keterpercayaan  yaitu  kriteria  untuk  memenuhi  nilai kebenaran  dari  data  dan  informasi  yang  dikumpulkan.  Artinya,  hasil  penelitian  harus dapat  dipercaya  oleh  semua  pembaca  secara  kritis  dan  dari  responden  sebagai informan. Dalam penelitian kualitatif, agar diperoleh cridibility dapat dilakukan dengan:
a.  Memperpanjang  cara  pengamatan  agar  cukup  waktu  untuk  mengenal  responden, lingkungannya dan kegiatan serta peristiwa-peristiwa yang terjadi.
b.  Pengamatan  yang  terus-menerus,  agar  peneliti  dapat  melihat  sesuatu  secara cermat, terinci dan mendalam, sehingga dapat membedakan mana yang bermakna dan tidak, dengan demikian peneliti akan dapat memberikan deskripsi yang cermat dan terinci.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 4 tahun 2012 tanggal 1 Februari 2012 tentang tata  cara  pemberian  Gelar,  Tanda  Jasa,  dan  Tanda  Kehormatan,  pada  pasal  15 tentang persyaratan umum sebagai berikut:
a.  WNI  atau  seseorang  yang  berjuang  dan  atau  bertugas  di  wilayah  yang  sekarang menjadi wilayah NKRI;
b.  Memiliki integritas moral dan keteladanan;
c.  Berjasa terhadap bangsa dan negara;
d.  Berkelakuan baik;
e.  Setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara dan;
f.  Tidak  pernah  dipidana  penjara  berdasarkan  keputusan  pengadilan  yang memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat lima tahun.
Tata  cara  pengajuan  Tanda  Jasa  dan  Tanda  Kehormatan  tingkat  Mabes  Polri berdasar pasal 45 sebagai berikut:
a.  Kasatker  di  lingkungan  Mabes  Polri  mengusulkan  Tanda  Jasa  dan  Tanda Kehormatan kepada As SDM Kapolri selaku Ketua Dewan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan, 6 (enam) bulan sebelum tanggal 1 Juli Tahun Anggaran  Berjalan (TAB);
b.  As SDM Kapolri melaksanakan verifikasi dan penelitian kelengkapan   administrasi berkas pengajuan dari Satker;
c.  As  SDM  Kapolri  mengajukan  daftar  personel  yang  memenuhi  syarat  kepada Kadivpropam Polri untuk dimintakan penelitian sebagai bahan rapat/sidang Dewan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Polri;
d.  Dewan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Polri menyelenggarakan sidang;
e.  Dewan  Tanda  Jasa  dan  Tanda  Kehormatan  Polri  membuat  berita  acara  hasil sidang dan membuat rekomendasi kepada Kapolri;
f.  Kapolri  mengajukan  surat  usulan  pemberian  Tanda  Jasa  dan  Tanda  Kehormatan kepada  Presiden  melalui  Dewan  Gelar,  Tanda  Jasa  dan  Tanda  Kehormatan,  6 (enam) bulan sebelum tanggal 1 Juli TAB; dan
g.  Kapolri mengajukan surat usulan pemberian Satyalancana Karya Satya bagi  PNS Polri kepada Presiden melalui Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda   Kehormatan, 6 (enam) bulan sebelum tanggal 29 November TAB.

## Pelaksanaan Pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
Pelaksanaan  Pemberian  Gelar,  Tanda  Jasa,  dan  Tanda  Kehormatan  ini  dapat disampaikan  bahwa  alur  mekanisme  pengajuan  tanda  jasa  dan  tanda  kehormatan sebagaimana  Perkap  Nomor  4  tahun  2012  pasal  45  huruf  (a)  bahwa  keseluruhan proses pengusulan tanda jasa dan tanda kehormatan memakan waktu selama 6 bulan, sehingga dapat disusun SOP sebagai berikut :
Tabel 4.1.
Alur Mekanisme Pengajuan Usulan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan
NO URAIAN WAKTU SOP REALITA 1 Kepala  Biro  Sumber  Daya  Manusia  (Karo SDM) menerima surat usulan tanda kehormatan dari satuan wilayah 10 menit 10 menit 2 Karo  SDM  memerintahkan  Kepala  Bagian Perawatan  Personel  (Kabagwatpers)  untuk meneliti dan memproses usulan sesuai peraturan yang berlaku 10 menit 10 menit 3 Kabagwatpers  melaksanakan  pengkompuliran, meneliti  kelengkapan  administrasi  usulan, membuat permohonan catatan personel
kepada  Bidang  Profesi  dan  Pengamanan (Bidpropam)  apabila  ada  pelanggaran,  serta menyiapkan  bahan  untuk  pelaksanaan  sidang dewan tanda kehormatan 2 bulan 3 bulan 4 Pihak  Bidpropam  melaksanakan  penelitian catatan  personel  terhadap  personel  yang diusulkan tanda kehormatan, 1 bulan 1 bulan 5 Setelah  menerima  hasil  catatan  personel  dari Bidpropam,  segera  mempersiapkan  sidang Dewan  Tanda  Kehormatan  dan  membuat Berita  Acara  Sidang  dilanjutkan  dengan membuat surat rekomendasi pengusulan tanda 1 hari 2 hari
jasa dan tanda kehormatan ke Mabes Polri 6
Dari  Mabes  Polri  surat  diajukan  ke  Sekretariat Militer  Kepresidenan  dan  diproses  pembuatan Surat  Keputusan  Presiden  dan  Piagam  Tanda Kehormatan, serta turun ke Polda 2 bulan 3 bulan
Berdasarkan  uraian  diatas,  peneliti  menemukan  fakta-fakta  dilapangan  sebagai berikut:
Penelitian berkas administrasi usulan.
Waktu yang diperlukan untuk proses pengusulan tanda jasa tersebut tidak lama tetapi  kenyataannya  pengusulan  tersebut  memakan  waktu  yang  lama,  seperti  poin  3 yaitu Kabagwatpers melaksanakan pengkompuliran, meneliti kelengkapan administrasi usulan,  membuat  permohonan  catatan  personel  kepada  Bidang  Profesi  dan Pengamanan  (Bidpropam)  apabila  ada  pelanggaran,  serta  menyiapkan  bahan  untuk pelaksanaan sidang dewan tanda kehormatan, seharusnya 2 bulan menjadi 3 bulan.
Adapun dalam alur mekanisme kita melihat kata-kata yang menunjukkan bahwa dalam SOP pengkompuliran, meneliti kelengkapan administrasi usulan adalah 2 bulan, namun  realisasinya  menjadi  3  bulan,  sesuai  kutipan  wawancara  Kabagwatpers  Ro SDM  Polda DIY, untuk itu perlu segera dilakukan pembenahan terhadap kinerja yang belum optimal pada proses pengkompuliran, meneliti kelengkapan administrasi usulan.
Proses  untuk  penelitian  berkas  mutlak  menjadi  bagian  yang  penting  sebelum diusulkan  ke  tataran  yang  lebih  tinggi,  namun  seringkali  diketemukan  berkas  usulan yang belum memenuhi persyaratan administrasi.
Berdasarkan wawancara Kabagwatpers dan Bripka X sebagai pengguna layanan terdapat  kesesuaian  berkaitan  dengan  berkas  usulan  yang  belum  lengkap. Sebagaimana  kalimat yang  dicetak miring  untuk itu  perlu segera  dilakukan  sosialisasi terhadap  tata  cara  usulan  agar  para  anggota  Polri  yang  mengusulkan  tanhor  lebih memahami sehingga dapat meminimalisir kekurangan dikemudian hari.
Tahapan  berikutnya  setelah  menerima  hasil  catatan  personel  dari  Bidpropam, Bagwatpers  segera  mempersiapkan  sidang  Dewan  Tanda  Kehormatan  dan  membuat Berita  Acara  Sidang  dilanjutkan  dengan  membuat  surat  rekomendasi  pengusulan tanda jasa dan tanda kehormatan ke Mabes Polri, selanjutnya oleh bagian pelayanan hak SSDM Polri surat diajukan ke Sekretariat Militer Kepresidenan yang seharusnya 2 bulan  realisasinya  menjadi  3  bulan,  sehingga  perlu  meningkatkan  koordinasi  antara pelaksana  teknis  pada  tingkat  Polda  dengan  bagian  pelayanan  hak  SSDM  Polri  agar proses  surat  keputusan  tanda  jasa  dan  tanda  kehormatan  sesuai  dengan  SOP  yang diharapkan.

## Strategi  peningkatan  Pelayanan  Usulan  tanda  jasa  dan  tanda  kehormatan  oleh Bagian Perawatan personel Biro SDM

## 1.  Ketepatan Waktu
Salah  satu  variabel  dalam  memperoleh  kualitas  pelayanan  yang  baik  maka yang  perlu  untuk  diperhatikan  adalah  ketepatan  waktu  pelayanan  yang  berkaitan
dengan  waktu  tunggu  dan  proses.  Semakin  cepat  dan  tepat  waktu  dalam  proses pelayanan, maka akan membuat pengguna jasa semakin puas.
Pelaksanaan pelayanan usul Tanda Kehormatan Pegawai Negeri pada Polri oleh  Bagian  Perawatan  Personel  Biro  SDM  Polda  D.I.  Yogyakarta  yang  sangat diharapkan oleh Pegawai Negeri pada Polri selaku pengguna jasa pelayanan usul Tanda Kehormatan yaitu pada aspek penggunaan waktu penyelesaian yang cepat. Dengan semakin cepat pelayanan yang diberikan, maka tingkat kepuasan sebagai pengguna jasa akan tinggi.
Menurut pendapat Gaspersz (1997) dalam Sutopo (2009 : 31) bahwa dimensi yang  harus,  diperhatikan  dalam  meningkatkan  kualitas  pelayanan  yaitu  ketepatan waktu pelayanan yang berkaitan dengan waktu tunggu dan proses.
Pelayanan  Usul  Tanda  Kehormatan  pegawai  negeri  pada  Polri  Bagian perawatan  personel  Biro  SDM  Polda  D.I.  Yogyakarta,  ditemukan  bahwa  harapan pengguna  jasa  yaitu  pegawai  negeri  pada  Polri  tidak  semuanya  terpenuhi  dalam hal ketepatan waktu dalam proses penyelesaian usulan sampai dengan menerima Surat Keputusan pemberian tanda kehormatan. Karena keterlambatan pada proses penyelesaian Surat Keputusan yang akhirnya menyebabkan proses lainnya seperti hak-hak  yang  lain  menjadi  terlambat  yang  akhirnya  menimbulkan  ketidakpuasan dari pegawai negeri sipil yang dilayani.
2.  Akurasi Pelayanan
Kualitas  dari  suatu  pelayanan  akan  dikatakan  baik  apabila  dari  sisi reliabilitasnya yang bagus serta tidak adanya kesalahan. Adanya kesalahan dalam penyelesaian  Surat  Keputusan  yang  diterbitkan  seperti  pada  nama,  bulan  dan tempat  tanggal  lahir  serta  ketidaktelitian  pada  pemeriksaan  kelengkapan  berkas Usul  Tanda  Kehormatan  pegawai  negeri  pada  Polri,  hal  ini  dapat  membuat pelayanan  menjadi  tidak  baik  karena  akan  menimbulkan  keragu-raguan  dari pengguna  jasa  pelayanan  dalam  aspek  pelayanan  bebas  dari  kesalahan.  Hal  ini relevan dengan pendapat Gaspersz (1997) dalam Sutopo (2009) yang menyatakan bahwa  akurasi  pelayanan  seperti  reliabilitas  pelayanan  dan  bebas  dari  kesalahan pelayanan akan berpengaruh terhadap kualitas dari pelayanan.
3.  Kemudahan Mendapatkan Pelayanan
Kemudahan  mendapatkan  pelayanan  dalam  pengajuan  Usul  Tanda Kehormatan pegawai negeri pada Polri sudah bisa dikatakan baik dengan jelasnya tempat  ruang  pelayanan  yang  diberikan  dan  adanya  petugas  pelayanan  yang tanggap  dalam  menerima  usul  tanda  jasa  dan  tanda  kehormatan,  tercukupinya fasilitas  pendukung  seperti  komputer  untuk  memproses  data,  adanya  fasilitas pendukung  lain  dalam  meningkatkan  pelayanan  seperti  adanya  leaflet  sebagai sarana  informasi  usul  tanda  jasa  dan  tanda  kehormatan  selain  informasi persyaratan usulan tanda kehormatan pada papan informasi serta adanya contact person sebagai  upaya  memberikan  kemudahan  kepada  pengguna  jasa  dalam mendapatkan informasi usul tanda jasa dan tanda kehormatan.
Hal ini relevan dengan pendapat Gaspersz (1997) dalam Sutopo (2009) yang menyatakan  bahwa  aspek  kemudahan  mendapatkan  pelayanan  juga  menentukan
kualitas  pelayanan  yang  diberikan  kepada  pengguna  jasa  pelayanan  yang berkaitan  dengan  tempat  pelayanan,  banyaknya  petugas  yang  melayani,  seperti kasir,  staf  administrasi,  fasilitas  pendukung  seperti  komputer  untuk  memproses data dan lain-lain.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
1.  Petugas di Bagwatpers kurang mengsosialisasikan administrasi usulan tanda jasa dan  kehormatan  sehingga  personel  yang  mengusulkan  tanda  jasa  dan  tanda kehormatan  kurang  memahami  mekanisme  pengusulan  tanda  jasa  dan kehormatan.
2. Memberikan  pelayanan  tanda  jasa  dan  tanda  kehormatan  sesuai  SOP  dengan memperhatikan,  Ketepatan  Waktu,  Akurasi  Pelayanan  dan  Kemudahan Mendapatkan Pelayanan .

## Saran
1.  Melaksanakan  sosialisasi  kepada  seluruh  personil  yang  akan  mengusulkan  tanda jasa dan kehormatan sehingga memahami mekanisme pengusulan tanda jasa dan tanda  kehormatan  setiap  akhir  tahun  menjelang  pengusulan  ke  bagian  pelayanan hak SSDM Polri pada tahun berikutnya.
2.  Membuat  surat  edaran warning  order ke  jajaran  satuan  kerja  dan  satuan  wilayah Polda  DIY  agar  usulan  tanda  jasa  dan  kehormatan  dari  satuan  kerja  dan  satuan wilayah  tepat  waktu,  akurat  dan  memudahkan  bagian  perawatan  personel  dalam penelitian berkas serta proses pengusulan ke bagian pelayanan hak SSDM Polri.

## DAFTAR PUSTAKA
Adrian, P. (2000). The Essence of Services Marketing ; Alih Bahasa, Fandy. Tjiptono  - Edisi II, Yogyakarta: Andi.
Arifin, I. (1996). Penelitian Kualitatif, Malang: Kalimasada Press.
Engel, et  al.  (2000),  Perilaku  Konsumen.  Edisi  Keenam.  Jilid  I,  Jakarta:  Binarupa Aksara.
Hasibuan, M. (2013), Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta: PT. Bumi Aksara. Kotler,  P. (2001),  Manajemen  Pemasaran:  Analisis,  Perencanaan,  Implementasi  dan Kontrol, Jakarta: PT. Prehallindo.
Mangkunegara,  A.P. (2013),  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia,  Perusahaan Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
Miles,  M.B  &  Huberman  A.M.  (1984),  Analisis  Data  Kualitatif.  Jakarta  :  Penerbit Universitas Indonesia.
Nasution  (2005),  Manajemen  Mutu  Terpadu (Total  Quality  Management) ,  Jakarta: Ghalia Indonesia.
Rangkuti,  Freddy  (2002), Measuring  Customer  Satisfaction ,  Jakarta:  Penerbit  PT.
Gramedia Pustaka Utama.
Sutrisno  (2014),  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia.  Cetakan  ke  Enam,  Jakarta: Pranada Media Group.
Tjiptono, F. (2000), Manajemen Jasa, Edisi Kedua, Yogyakarta : Andy offset.
Tjiptono, F.  (2005),  Pemasaran  Jasa,  Edisi  pertama,  Yogyakarta:  Bayumedia Publishing.
Wijayanti, I.D.S. (2008), Manajemen,Yogyakarta : Mitra Cendikia.
Keputusan  Kapolda  DIY  Nomor  :  Kep/40/I/2013  tanggal  15  Januari  2013  tentang Susunan Dewan Tanda Jasa dan Kehormatan Polda D.I. Yogyakarta.
Peraturan  Kapolri  Nomor  4  tahun  2012  tanggal  1  Februari  2012  tentang  Tata  cara pengajuan tanda jasa dan tanda kehormatan.
Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.