## ANALISIS YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI INTERNET DIKAITKAN DENGAN KEBEBASAN PERS
Oleh : Rudolf Silaban 1 ,
Jaminuddin Marbun 2)
Universitas Darma Agung, Medan. 1,2)
E-mail:
banglabanshmh@gmail.com 1)
jaminuddinmarbun@yahoo.co.id 2)

## ABSTRACT
This  study  ims  at  finding  out  and  understanding  the  provisions  in  the  provisions  of Indonesian  law  regarding  the  relation  to  defamation  through  the  internet  associated  with press freedom, forms and criteria for criminal acts of defamation carried out in the internet media, forms of accountability for perpetrators of criminal defamation of names both through the  internet  in  the  applicable  legal  provisions  in  Indonesia.  This  research  is  a  normative juridical research that is descriptive analytical and data analysis is carried out qualitatively descriptive,  normative,  logical,  systematic,  using  deductive  and  inductive  methods.  The results of the study show that the regulation in the provisions of Indonesian law regarding the relation to defamation through the internet is related to freedom of the press. In a criminal case  involving  the  press,  of  course,  it  cannot  necessarily  use  the  law  against  the  law contained  in  the  Criminal  Code  because  a  journalist's  work  is  protected  by  Law  No.  40  of 1999 concerning the Press. If there is a use of criminal legal instruments, then the element of unlawfulness contained in the Criminal Code must be linked to the Press Law. The forms and criteria for criminal defamation with complaints, insults to official bodies, insults to the dead. The  forms  of  liability  of  perpetrators  of  criminal  defamation  through  the  internet  in  the provisions  of  applicable  law in  Indonesia,  namely liability  for  criminal  defamation  through the internet media can be applied along with imprisonment sanctions or in the form of fines in accordance with applicable laws. This liability is charged in accordance with the criminal element which has been reviewed in terms of terms of criminal liability.
Keywords: Defamation, Internet, Press

## ABSTRAK
Tujuan  Penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  dan  memahami  pengaturan  dalam  ketentuan hukum  Indonesia  tentang  kaitan  pencemaran  nama  baik  melalui  internet  dikaitkan  dengan kebebasan  pers,  bentuk-bentuk  dan  kriteria  tindak  pidana  pencemaran  nama  baik  yang dilakukan  dalam  media  internet,  bentuk-bentuk  pertanggungjawaban  pelaku  tindak  pidana pencemaran  nama  baik  melalui  internet  dalam  ketentuan  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia. Dalam  penelitian  hukum  normatif,  alat  pengumpulan  data  yang  dipergunakan  melalui penelusuran  dan  atau  studi  kepustakaan  agar  memperoleh  data  sekunder  yang  diperlukan antara  lain:  Bahan  hukum  primer,  yaitu  bahan-bahan  hukum  yang  mengikat,  terdiri  dari peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  pokok  permasalahan.Bahan  hukum sekunder,  yaitu  bahan  yang  memberikan penjelasan  mengenai  bahan  hukum  primer,  berupa hasil penelitian para ahli, hasil-hasil karya ilmiah, buku-buku ilmiah, dan sebagainya.Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedi dan lain
sebagainya.Hasil  penelitian  menujukkan  bahwa  Pengaturan  dalam  ketentuan  hukum Indonesia tentang kaitan pencemaran nama baik melalui internet dikaitkan dengan kebebasan pers. Dalam kasus pidana  yang melibatkan pers tentu saja tidak bisa serta merta pengadilan menggunakan unsur melawan hukum yang terdapat dalam KUHP. Karena pekerjaan seorang wartawan dilindungi oleh UU No. 40 Thn 1999 tentang Pers. Oleh karena itu, kalaupun ada penggunaan  instrumen  hukum  pidana  maka  unsur  melawan  hukum  yang  terdapat  dalam KUHP  harus  dihubungkan  dengan  UU  Pers.  Bentuk-bentuk  dan  kriteria  tindak  pidana pencemaran  nama  baik  yang  dengan  pengaduan,  penghinaan  terhadap  badan  resmi, penghinaan  terhadap  orang  mati.  Bentuk-bentuk  pertanggungjawaban  pelaku  tindak  pidana pencemaran  nama  baik  melalui  internet  dalam  ketentuan  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia yaitu pertanggungjawaban tindak pidana pencemaran nama baik melalui media internet dapat diterapkan  berikut  dengan  sanksi  pidana  penjara  maupun  berupa  denda  sesuai  dengan ketentuan  undang-undang  yang  berlaku.  Pertanggungjawaban  ini  dibebankan  sesuai  dengan unsur pidana yang telah ditinjau dari segi syarat-syarat pertanggungjawaban pidana. Sehingga pelaku tindak pidana pencemaran nama baik, dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seperti yang telah diputuskan di pengadilan.
Kata Kunci: Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik, Internet, Pers

## 1. PENDAHULUAN
Kejahatan pada hakikatnya merupakan  proses  sosial,  sehingga  politik kriminal (criminal  policy) harus  dilihat sebagai  kerangka  politik  sosial (social policy) yakni  usahamasyarakat  untuk meningkatkan  kesejahteraan  warganya. Dengan  demikian  sistem  peradilan  pidana sebagai  bagian  mata  rantai  kebijakan pembangunan  nasional  harus  mampu tampil  sebagai social  enginering  (by criminal  law) dalam  rangka  menjalankan fungsi  kontrol  sosial  terhadap  proses sosial.
Secara  umum,  ada  banyak  manfaat yang diperoleh apabila seseorang mempunyai  akses  ke  internet.  Dewasa  ini, penggunaan  internet  telah  merusak  pada hampir  semua  aspek  kehidupan,  baik sosial,  ekonomi,  pendidikan,  hiburan bahkan keagamaan Para akademisi merupakan  salah  satu  pihak,  yang  paling diuntungkan  dengan  kemunculan internet .
Aneka  referensi,  jurnal  maupun  hasil penelitian  yang  dipublikasikan  melalui
internet  tersedia  dalam  jumlah  yang berlimpah. Para mahasiswa tidak perlu lagi mengaduk-aduk  buku  di  perpustakaan sebagai  bahan  untuk  mengerjakan  tugas- tugas  kuliah. Sebagaimana  diketahui Internet juga berperan penting dalam dunia ekonomi dan bisnis .
2. TINJAUAN PUSTAKA
Negara Hukum ( Rule Of Law ) yang dipelopori  oleh  A.V.  Dicey,  yang  lahir dalam  ruangan  sistem  hukum Anglo Saxon .A.  V.  Dicey  mengemukakan  unsur- unsur Rule Of Law sebagai berikut:
1)   Supremasi  aturan-aturan  hukum ( Supremacy Of law ), tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang
( Absence  of  Arbitrary  Power ), dalam arti bahwa seseorang hanya boleh  dihukum  jika  melanggar hukum.
2)  Kedudukan  yang  sama  dalam menghadapi hukum ( Equality Before The law ). Dalil ini berlaku baik  untuk  orang  biasa  maupun untuk pejabat.
3)   Terjaminnya hak-hak
asasi manusia  oleh  Undang-Undang  di
Negara  lain  oleh  undang-undang dasar  serta  keputusan-keputusan pengadilan.Negara  hukum  pada dasarnya bertujuan untuk memberikan  perlindungan  hukum bagi rakyat. Tidak dikenal peradilan
administrasi  negara  dalam  sistem Anglo Saxon .  Dalam  sistem Common  Law, seperti  Amerika  Serikat  dan  Inggris, persoalan-persoalan administratif dihadapkan  kepada  pengadilan-pengadilan biasa  ( ordinary  courts ),  dengan  hakim- hakim yang independen, untuk mempertahankan salah satu unsur terpenting  dari the  rule  of law.  the  rule of law adalah  mencegah  penyalahgunaan kekuasaan  diskresi.  Pemerintah    dilarang menggunakan privilege yang  bertentangan dengan aturan hukum.

## Teori Perlindungan Hukum
Hukum  adalah  untuk  manusia, maka  pelaksanaan  hukum  atau  penegakan hukum  harus  memberikan  manfaat  atau kegunaan  bagi  masyarakat.  Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan diperhatikan.
Dalam
sistem Common  Law, seperti  Amerika Serikat  dan  Inggris,  persoalan-persoalan administratif
dihadapkan kepada pengadilan-pengadilan biasa ( ordinary
courts ), dengan hakim-hakim yang independen,  untuk  mempertahankan  salah satu unsur terpenting dari the rule of law.

## Teori Penegakan Hukum
Memperhatikan dan membicarakan tentang  tujuan  pemidanaan,  tidak  lepas kaitannya  dengan  membicarakan  teori- teori pemidanaan itu ialah:
1) Teori  Absolut  atau  mutlak,  yaitu setiap  kejahatan  harus  diikuti  dengan pidana,  tidak  boleh  tidak  dan  tujuan hukuman  adalah  sebagai  pembalasan dendam.  Teori  ini  dikenal  dan  dianut sarjana  seperti  Immanuel  Kant,  Van Bemmelen, Van Hattum, dan Hegel.
2) Teori  Relatif  atau  nisbi,  yaitu  yang mengatakan  bahwa  kejahatan  tidak mutlak  harus  diikuti  dengan  suatu pidana,  dimana  tujuan  penghukuman adalah  agar  kejahatan  yang  dilakukan itu  tidak  terulang  lagi  dan  juga  untuk memperbaiki si penjahat.
3) Teori Gabungan yaitu gabungan kedua teori  di  atas,  penganutnya  adalah Pompe, Hugo de Groot dan Rossi.
Seseorang  terdakwa  jika  akan dipidana  harus  ternyata  bahwa  tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukun dan  terdakwa  mampu  bertanggungjawab. Menurut  Roeslan  Saleh,  untuk  adanya kesalahan  yang  mengakibatkan  terdakwa (dipertanggung jawabankan), maka terdakwa haruslah:
1. Melakukan perbuatan pidana.
2. Mampu bertanggung jawab.
3. Dengan sengaja atau Alpa.
4. Tidak ada alasan pemaaf.

## Kerangka Konsep
Berdasarkan  judul  Penelitian  ini,
Analisis  Yuridis  Tentang  Tindak  Pidana Pencemaran Nama Baik Yang
Dilakukanmelalui Internet Dikaitkan Dengan  Kebebasan  Pers , dikemukakan hal-hal penting sebagai berikut:
a. Penyidikan
adalahserangkaian tindakan  penyelidik  untuk  mencari dan  menemukan  suatu  peristiwa  yang diduga  sebagai  tindakan  pidana  guna menentukan  dapat  atau  tidaknya dilakukan  penyidikan  menurut  cara yang  diatur  dalam  undang-undang  ini (Pasal  1  butir  5  UU  Nomor  8  Tahun 1981 tentang KUHAP).
b. Tindak  Pidana  adalah  perbuatan  yang oleh  aturan  hukum  dilarang  dan diancam  dengan  pidana  barang  siapa yang  melanggar  larangan  tersebut, selanjutnya beliau menyatakan menurut  wujudnya  atau  sifatnya, tindak  pidana  itu  adalah  perbuatan- perbuatan  yang  melawan  hukum  dan juga merugikan masyarakat dalam arti bertentangan dengan atau
menghambat  akan  terlaksananya  tata dalam  pergaulan  masyarakat  yang dianggap baik dan adil.

## Keaslian Penelitian
Penelitian  yang  berjudul  Analisis Yuridistentang Tindak Pidana Pencemaran Nama  Baik  Yang  Dilakukan  Melalui Internet  Dikaitkan  Dengan  Kebebasan Pers, sepanjang pengamatan peneliti belum pernah  dilakukan  di  Universitas  Darma Agung, hal ini berdasarkan informasi yang ada dan penelusuran kepustakaan, khususnya  di  lingkungan  kepustakaan Universitas Darma Agung.Berdasarkan hal tersebut mengenai judul dan permasalahan yang  ada  dalam  proposal  penelitian  ini, belum  pernah  diteliti  oleh  peneliti  lain,
dengan  demikian  penelitian  ini  asli,  baik dari  segi  isi  maupun  dari  objek  penelitian sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan.

## 3. METODE PELAKSANAAN Sifat Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis  normatif  yang  bersifat  deskriptif analitis,  yaitu  penelitian  yang  bertujuan memberikan  gambaran  tentangpengaturan dalam  ketentuan  hukum  Indonesia  tentang kaitan  pencemaran  nama  baik  melalui internet dikaitkan dengan kebebasan pers,

## Teknik Pengumpulan Data
Adapun  metode  pengumpulan  data dalam penelitian ini ditempuh dengan cara Studi Empris/Lapangan.Menggunakan metode  studi  kepustakaan  diperoleh  asas- asas, konsepsi-konsepsi, pandangan- pandangan, doktrin-doktrin hukum serta isi kaidah  hukum  yang  diperoleh  dari  dua referensi  utama  yaitu  yang  bersifat  umum (perundang-undangan,  peraturan,  buku- buku  teks,  kamus)  dan  yang  bersifat khusus  (jurnal,  laporan  penelitian,  dan lain-lain)

## Jenis dan Sumber Data
Dalam  penelitian  hukum  normatif, alat  pengumpulan  data  yang  dipergunakan melalui  penelusuran  dan  atau  studi kepustakaan agar memperoleh data sekunder  yang  diperlukan  antara  lain: Bahan  hukum  primer,  Bahan  hukum sekunder, Bahan hukum tertier.
Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Kepolisian  Daerah  (Polda)  Sumatera Utara.

## Analisis Data
Analisis  data  dilakukan  secara kualitatif deskriptif, normatif, logis, sistematis,  dengan  menggunakan  metode deduktif dan induktif

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Tinjauan Umum Tentang Internet
Sejarah Singkat Internet
Cikal  bakal  dari  internet  adalah ARPANET,  sebuah  jaringan  eksperimen milik  pemerintahan  Amerika  Serikat berbasis  komunikasi  data  paket  yang didirikan ditahun 1969.
a. Internet
Internet  adalah  singkatan  dari Interconnectio Network yang secara harfiah  berarti  hubungan  antara  janingan komputer  ( network ).  Network  sendiri diartikan  sebagai  suatu  sistem  komunikasi data antar komputer
b. Fasilitas dan Manfaat Internet
Secara  umum,  ada  banyak  manfaat yang diperoleh apabila seseorang mempunyai  akses  ke  internet.    Internet juga  berperan  penting  dalam  dunia ekonomi dan bisnis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Internet
Sampai kini belum ada definisi hukum di  Indonesia  yang  tepat  tentang  apa  yang disebut pencemaran nama baik.
Tindak Pidana Pencemaran  Nama Baik Dikaitkan Dengan Kebebasan Pers
1. Pers dan Pencemaran Nama Baik
Pers merupakan institusi sosial kemasyarakatan yang berfungsi sebagai media kontrol sosial, pembentukan opini
dan media edukasi yang eksistensinya dijamin berdasarkan konstitusi.

## 2. Faktor Pemberitaan Yang Berakibat Pencemaran Nama Baik
Menurut  Mondary  faktor  penyebab  dalam pemberitaan  adalah:    tidak  akurat  atau cermat, tidak lengkap, dan kronologis.
Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik
1. Pengertian Umum Mengenai penghinaan  dan  Pencemaran  Nama Baik
Sampai  kini  belum  ada  definisi hukum di indonesia yang tepat tentang apa yang  disebut  pencemaran  nama  baik. Selain  itu,  penghinaan  dan  pencemaran nama  baik  ini  tidak  jelas  dan  tidak  ada ukurannya,  siapa  saja  dapat  masuk kedalam kategori ini.
2. Pengertian Pencemaran Nama Baik
Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana Berdasarkan pemikiran bahwa penggunaan hak atau kewenangan perdefinisi harus merupakan suatu tindakan  menurut  hukum  sehingga  tidak dapat  secara  sekaligus  juga  menghasilkan suatu tindakan yang melanggar hukum .
3. Pengertian  Pencemaran  Nama  Baik Menurut  Undang-undang  Informasi dan Transaksi Elektronik
Mahkamah  Konstitusi  menyatakan bahwaPasal-pasal  tertentu  dalam  KUHP dianggap  tidak  cukup  memadai  untuk menjawab persoalan-persoalan hukum yang muncul akibat aktivitas dunia maya.
Penyebab Pencemaran Nama Baik
1. Penyebab Terjadinya Kejahatan
(Etiologi Kriminal)
Faktor penyebab ( causes ) diimplikasikan  kapanpun  istilah  seperti menentukan  ( determine ),  mempengaruhi (i nfluence ), menghasilkan ( produce ), membentuk ( shape ), menimbulkan ( generate ),  dan  menyebabkan  ( effect ) memasuki wacana teoritis.
Ide  bahwa  pendidikan  menaikkan tingkat  keterampilan  dan  tingkat  upah yangkemudian menurunkan tingkat kejahatan, bukanlah hal yang baru. Ehrlich secaraempiris  menguji  sejumlah  prrediksi dari  sebuah  intuitif  model  berkenaan denganpendidikan terhadap kejahatan
2. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik
Dalam  hal  pencemaran  nama  baik atau  penghinaan,  objek  yang  ingin dilindungi  adalah  kewajiban  setiap  orang untuk  menghormati  orang  lain  dari  sudut kehormatannya  dan  nama  baiknya  dimata orang  lain  meskipun  orang  tersebut  telah melakukan kejahatan yang berat

## Bentuk-Bentuk Pencemaran Nama Baik
Salah  satu  perbuatan  pidana  yang sering  mengundang  perdebatan  di  tengah masyarakat  adalahpencemaran  nama  baik. Dalam  peraturan  perundang-undangan  di Indonesia, pencemaran nama baik (penghinaan) diatur dan dirumuskan dalam Pasal 310 KUHP. yang terdiri dari 3 (tiga) ayat.
Penanggulangan Pencemaran Nama Baik Melalui Internet
Sanksi  dalam  presfektif  hukum  pidana merupakan  upaya  represif  terhadap  suatu tindak pidana. Upaya represif adalah upaya untuk  menanggulangi  tindak  pidana  yang telah  terjadi.  Tujuan  dari  upaya  represif
adalah  agar  tindak  pidana  yang  telah terjadi tidak terulang lagi di kemudian hari Pidana dan Pemidanaan 1.   Pengertian Pidana
Pembentuk  undang-undang  kita telah menggunakan istilah “tindak pidana” sebagai pengganti dari perkataan “strafbaar feit” tanpa memberikan sesuatu penjelasan  mengenai apa  sebenarnya  yang dimaksud  dengan  perkataan “strafbaar feit” tersebut.
Pengertian  dari  tindak  pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan  oleh  Kitab  Undang-undang Hukum  Pidana  (KUHP)  sebagai  kejahatan atau tindak pidana akan tetapi di dalamnya tidak  memberi  rincian  tindak  pidana tersebut.

## 2. Tujuan Pemidanaan
Kajian terhadap tujuan pemidanaan akan  mengantarkan  pada  pemahaman tentang  seberapa  jauh  sanksi  pidana relevan dan karenanya patut dipertahankan dalam sistem hukum pidana
Bentuk-Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Internet
Cyberlaw adalah  Aspek  hukum  yang istilahnya berasal dari cyberspacelaw yang ruang  lingkupnya  meliputi  setiap  aspek yang berhubungan dengan orang perorangan  atau  subjek  hukum  yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi  internet  yang  dimulai  pada  saat mulai  online  dan  memasuki  cyberspace atau dunia maya.

## 5. SIMPULAN
Pengaturan  dalam  ketentuan  hukum Indonesia tentang kaitan pencemaran nama
baik  melalui  internet  dikaitkan  dengan kebebasan pers adalah dalam kasus pidana yang  melibatkan  pers  tentu  saja  tidak  bisa serta  merta  pengadilan  menggunakan unsur  melawan  hukum  yang  terdapat dalam KUHP.
Bentuk-bentuk pertanggungjawaban pelaku  tindak  pidana  pencemaran  nama baik  melalui  internet  dalam  ketentuan hukum  yang  berlaku  di  Indonesia  yaitu pertanggungjawaban
tindak pidana pencemaran nama baik

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Buku Abdullah,  Aceng, Pers  Relation  Kiat-Kiat
Berhubungan  Dengan  Pers ,  PT Remaja Rosdakarya, Bandung,
2000.
Anwar,  Yesmil  &  Adang, Pembaharuan Hukum Pidana,  Grasindo,  Jakarta, 2008.
Arief  Sidharta,  B.,  1999, Refleksi  Tentang Struktur  Ilmu  Hukum  (Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan  dan  Sifat  Keilmuan Ilmu  Hukum  Sebagai  Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia), Mandar Maju ., Bandung.
Asmarawati,  Tina, Hukum  dan  Psikiatri ,
Deepublish, Yogyakarta, 2013.
Bassar,  Soedrajat, Tindak-tindak  Pidana Tertentu , Ghalian, Bandung, 1999.
Chazasi,  Adami, Stelsel  Pidana , Tindak Pidana,  Teori-teori  Pemidanaan dan  Batas  Berlakunya  Hukum Pidana, Raja  Grafindo  Persada,
Jakarta, 2008.
DiCristina, Bruce, Method in criminology: A  Philosophical  Primer ,  Harrow and Heston, New York, 1995.
Dirdjosisworo,Soedjono, Filsafat Peradilan Pidana dan Perbandingan  Hukum ,  Armico,
Bandung,  1984.

## B. Perundang-Undangan
Republik  Indonesia,  Undang-Undang Dasar 1945. --------------------------, Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. --------------------------, Undang- Undang Nomor 40 Tahun 1999.
--------------------------,  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana.

## C. Internet
Anwariansyah, Menyoal  Amandemen Pasal Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik ,
www.wikimu.com. Badan  Informasi  dan  Komunikasi, Upaya Polri Dalam Menangani
Kasus-kasus
Cybercr ime, http://FokomSumut.Go.id.
http://repository.usu.ac.id/bitstream/12
3456789/17931/3/chapter%201
1.pdf.
http://www.freewebs.com, Panduan Internet Untuk Pemula.
http://www.romeltea.com/2010/02/02
delik-delik pers .