Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial 6 (2) (2014): 22-26

## Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial
Available online http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupiis
Kamuflase Politik Dalam Alat Peraga Kampanye
Kamarlin Pinem *
Jurusan Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu sosial, Universitas Negeri Medan, Indonesia
Diterima Februari 2014; Disetujui April 2014; Dipublikasikan Juni 2014

## Abstrak
Baliho, banner, poster, bendera, umbul-umbul, spanduk, billboard, foto dan alat peraga lain dalam berbagai ukuran, penuh sesak memenuhi ruang-ruang privasi dan public kota. Seolah-olah, apa yang terpampang dan terlihat di keseharian kita itu merupakan gambaran yang sebenarnya, dan berkesan tidak peduli dengan estetika kota serta pendapat masyarakat. Tatanan estetika kota menjadi semrawut, karena hampir semua partai tidak mengindahkan adanya peraturan dari KPU (Komisi Pemilihan Umum) No. 15 tahun 2013. Sebuah aturan regulasi yang ditetapkan untuk menertibkan penempatan alat peraga kampanye yang semrawut, sekaligus menjaga keindahan dan estetika tata kota. Alat peraga kampanye tidak ditempatkan pada tempat ibadah, rumah sakit atau  tempat-tempat,  pelayanan  kesehatan,  gedung  milik  pemerintah,  lembaga  pendidikan  (gedung  dan  sekolah),  jalan-jalan protokol,  jalan  bebas  hambatan,  sarana  dan  prasarana  publik,  taman dan  pepohonan  (Peraturan  KPU Nomor  15 Tahun  2013 Pasal 17).
Kata Kunci : Kamuflase Politik, Alat Peraga Kampanye; Ruang Publik

## Abstract
Billboards,  banners,  posters,  flags,  photographs,  and  the  other  campaign  medias in  various  sizes,  were  crowded  the  private  and public spaces of the city.  As if, what were displayed in our daily was the truly images of the candidates of leader and public officials, and does not seems concerned with the aesthetics of the city and public opinion. The aesthetics of spatial order of the city became chaotic due to almost all of political parties did not concern the regulation of General Election Commission No. 15 of 2003. As a regu- lation which was enacted for regulating of displaying campaign medias which are potentially chaotic, and to maintain the order and aesthetics of the city. The campaign medias were not placed on praying homes, hospitals, or the places of health services, government office buildings, educational buildings, higway, infrastructure and public facilities, and city parks (Article 17 General Election Com- mission regulation No 15 of 2013)
Keywords : Political Camouflage; Campaign Medias; Public Spaces
How to Cite : Pinem, K. (2014) , Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, 6 (1) (2014): 22-26.
*Corresponding author: E-mail: kamarlinpinem@yahoo.co.id p-ISSN 2085-482X e-ISSN 2407-7429

## PENDAHULUAN
Pemilihan  Umum  2014  dilaksanakan dua  kali  yaitu  Pemilu  Legislatif  pada  tanggal  9 April  2014  yang  akan  memilih  para  anggota dewan  legislatif  dan    Pemilu  Presiden  pada tanggal 9 Juli 2014 yang akan memilih Presiden dan  Wakil  Presiden.  Pemilu  legislative  sudah dilaksanakan  dengan  berjalan  lancer  dan menyusul  akan  dilaksanakannya  pemilu presiden.  Ada  kesemarakan  tersendiri  melihat Pemilu yang  sudah  berlangsung  pertama  dan menjelang  akan  diadakannya  Pemilu  presiden, yaitu alat peraga kampanye.
Semaraknya  alat  peraga  kampanye tersebut,  biasa  terjadi  pada  pemilu-pemilu sebelumnya. Seperti yang bisa dilihat sekarang ini,  secara  spontan,  terjadi  penyeragaman dengan  munculnya  alat  peraga  kampanye  dari setiap  partai  politik,  beserta  nomor,  nama caleg/tokoh  dan  capres/cawapres.  Selain  foto, yang  tidak  bisa  ditinggalkan  adalah  moto  yang sangat  bombastis.  Semuanya  berserak  dan menyebar,  tidak  hanya di  sudut  jalan,  dinding, pagar, pohon, bahkan sampai becak dan mobil. Semuanya terpampang lewat warna, tokoh dan motto  yang  identik  dengan  masing-masing partai.
Gambar 1. Salah  Satu Koran Yang Mengangkat Tentang  Maraknya  Baliho  Dan  Pelarangannya (Dok: Agung Suharyanto)

## PEMBAHASAN
Para  kontestan  mempunyai  beragam kata  untuk  membujuk  dan  mempengaruhi pemilih dengan tema-tema yang fantastis serta bombastis.  Tema-tema  kekinian  menjadi sergapan yang pantang untuk dilewatkan dalam atribut  kampanye. Semuanya  bertabur  dengan
ditambahi  janji-janji  muluk  untuk  segera disantap  dan  merasa  pasti  kalau  bisa meyakinkan  masyarakat.  Mereka  seolah-olah masih anggap bahwa masyarakat itu bodoh dan buta terhadap politik.
Gambar  2. Spanduk  Di  Becak  Tentang  Tema Perempuan  Dari  Salah  Satu  Caleg  (Dok:  Agung Suharyanto)
Misalnya saja tentang tema perempuan, ini  kebanyakan  tertera  di  caleg  yang  berjenis kelamin  perempuan.  Melalui  kosmetik  yang sedemikian tebal dengan mengikuti trend gaya kosmetik berbalut gaya busana model kekinian, terpampang  jelas  tema  yang  mereka  usung. Mereka  berpikir,  bahwa  sebagai  perempuan, merekalah
yang lebih layak untuk
memperjuangkan  kaumnya,  karena  mereka merasa  lebih  tahu  tentang  dunia  perempuan. Dengan  demikian,  para  caleg  perempuan  ini merasa  yakin  bahwa  kaum  perempuan  akan banyak  memilih  mereka.  Masyarakat  akan memilihnya  karena  mereka  akan  menjadi anggota  dewan  yang  sangat  memperhatikan kaum perempuan.
Gambar  3. Spanduk  Tema  Identitas  Etnik  Dari Keberpihakan  Salah Satu Etnis Terhadap Caleg (Dok: Agung Suharyanto)
Ada  tema  tentang  otonomi  daerah, yang  seolah-olah  mereka  sangat  tahu  tentang kebutuhan daerahnya sendiri. Kemajuan daerah sendiri  menjadi  perhatian  utama  bagi  para caleg  ini,  karena  mereka  beranggapan  bahwa selama  ini  daerah  begitu  terdominasi  oleh pusat.  Masyarakat  yang  merasa  bahwa  daerah menjadi  salah  satu  yang  terdominasi,  akan memilih  para  caleg  yang  konsen  dengan otonomi daerah.
Tema  lain  yang  tidak  kalah  menjadi pajangan  mereka  adalah  persoalan  etnisitas, yang  mereka  anggap  bahwa  masyarakat  akan memilih
melalui
kesamaan keturunan, kesamaan agama dan kesamaan wilayah. Maka, mereka  akan  menempelkan  atribut  keetnisan tersebut  untuk  dijadikan  daya  tarik  bagi pemilih,  misalnya  marga  dan  agama,  termasuk juga afiliasi  perkumpulan  etnis.  Atribut primordial  ini,  mereka  yakini  akan  efisien menggiring  pemilih  untuk   memilih  caleg  yang mempunyai  kesamaan  marga,  etnis  ataupun agama.
Bahkan juga, apabila kita cermati, maka gelar,  title  dan  dimana  mereka  menyelesaikan pendidikan juga tidak lupa mereka sangkutkan. Dan masih banyak lagi tema-tema yang nampak semrawut  seiring  dengan  kesemrawutan  alat peraga  kampanye  di  jalanan.  Para  caleg  ini masih  beranggapan  bahwa  masyarakat  masih yakin  dan  percaya  dengan  kata-kata  yang dicantumkan.  Tema  yang  mereka  usung  dan terpampang  di  setiap  alat  peraga  kampanye bisa  mempengaruhi  pemilih  untuk  memilih mereka.
Gambar 5. Spanduk Dengan Tema Multikultural Yang  Diusung  Oleh  Salah  Satu  Caleg  (Dok: Agung Suharyanto)
Masyarakat begitu  banyak  dijejali dengan  slogan  dan  kata-kata  yang  sangat mujarab,  bagaikan  mantra  yang  bisa mempengaruhi opini seseorang. “Mantra” yang tersurat pada alat peraga kampanye itu seperti mengepung  masyarakat  di  antara  kesibukan dan  aktifitas  sehari-hari.  Langit  bisa mengucapkan  mantra  yang  memaksa  orang untuk  menengok  dan  membaca  secara  cepat. Pohon  sudah  lancar  menebarkannya,  sehingga satu  pohon  bisa  banyak  punya  mantra.  Becak dayung  dan  becak  mesin  juga  tidak  jauh berbeda,  dengan  mondar-mandir  seperti “gosokan”  di  tangan  pengusaha  Laundry  yang tengah  menjamur  dimana-mana.  Dinding seperti  layaknya  punya  mulut  menebarkan “buih”  layaknya  dukun  yang  menyemburkan “jampi-jampi”.
Mantra-mantra yang sedemikian dahsyat,  penuh  dengan  jejalan  kata-kata  bijak memuat  tema-tema  sosial  dan  masyarakat. Masyarakat  diajak  untuk  mempercayainya  dan merasakan  kedekatan  dengan  akar  masalah yang  selama  ini  mereka  hadapi.  Tema-tema perempuan,  patriotisme,  optimisme,  etnisitas, nasionalisme,  multikultural,  sosial  dan  agama. Melalui mantra-mantra yang tersalur lewat alat peraga  kampanye,  maka  persepsi,  pandangan dan pilihan politik masyarakat dapat dibentuk, bahkan bisa juga dimanipulasi.
Pilihan  ini  ternyata  sedemikian menarik bagi elit politik untuk mengkonstruksi citra  diri  mereka  kepada  khalayak,  tanpa memperdulikan  diri  terhadap  kenyataan  dan realitas  sebenarnya.  Wacana,  mantra  dan  citra dalam  alat  peraga  kampanye,  menjadi  sajian yang  enak  untuk  dibahas  dan  bahkan  dikritisi. Maka,  bisa  saja  pencitraan  tersebut  berbeda, atau  malahan  berlawanan  dengan  realitas  diri yang  sesungguhnya  dari  caleg  ataupun  partai kontestan pemilu. Tampilan citra lewat mantra yang tersaji di alat peraga kampanye, mungkin saja  terputus  dari  gambaran  sebenarnya,  yang menurut  Yasraf  Amir  Piliang,  ini  adalah kesenangan  melihat  citra  diri  menggiring  pada narsisme  politik.  Menurutnya,  narsisme  politik adalah  sebuah  kecenderungan  terhadap pemujaan  diri  yang  berlebihan  pada  para  elit
politik,  untuk  terus  dan  selalu  membangun “image”  melalui  cara  apapun,  meskipun  itu bukan diri mereka yang sebenarnya.
Gambar  6. Spanduk  Seolah  Menjadi  Mantra Yang Dilekatkan Di Becak Seperti Yang Terlihat Semarak  Di  Jalan-Jalan  Kota  (Dok:  Agung Suharyanto)
Fenomena  inilah  yang  menggejala  di hampir  semua  caleg,  capres/cawapres  dan partai  kontestan  Pemilu.  Pengungkapan  tema- tema  kekinian  ataupun  hal-hal  yang  sudah lama,  akan  tetapi  terus  berulang,  diharapkan dapat mendongkrak pencitraan yang dibangun. Di  sisi  lain  juga  menjadi  pertarungan  mantra atau bisa dibilang wacana yang saling bergulat dalam  alat  peraga  pemilu  di  masing-masing kontestan.  Aneka  bujuk  rayu  dan  retorika komunikasi  politik  diantara  mereka,  dengan tujuan  untuk  meyakinkan  masyarakat,  bahwa citra  yang  ditampilkan  dalam  atribut  pemilu dan  tersebar  dimana-mana  adalah  sebuah kebenaran.  Padahal,  bisa  saja  citra  tersebut tidak lebih dari wajah-wajah yang ber-make up, make  over  dan  topeng-topeng  politik  yang bergelantungan,  untuk  menutupi  wajah  yang sebenarnya.
Gambar 7. Spanduk Yang Digantung Di Langit-Langit, Seolah Menjadi Mantra Dari Langit, Seperti Yang Terlihat Semarak Di Lintas Jalan (Dok: Agung Suharyanto)
Kamuflase  adalah  suatu  metode  yang memungkinkan  sebuah  organisme  atau  benda yang biasanya mudah terlihat menjadi tersamar atau sulit dibedakan dari lingkungan sekitarnya. Contoh-contohnya adalah belang pada harimau, zebra,  belalang,  dan  seragam  tempur  motif loreng  pada  tentara  modern.  Kamuflase memang suatu bentuk tipuan dan penyamaran. Kata  kamuflase  dalam  bahasa  Indonesia dipinjam  dari  bahasa Belanda,  yang  pada gilirannya  meminjam  dari  bahasa  Perancis, ‘ camoufler’ yang berarti ‘menyamarkan’. Fatamorgana,  dalam  kajian  politik, menurut,  Yasraf  Amir  Piliang  (2006), menyatakan  bahwa: “Fatamorgana  politik adalah  kondisi  ketika  politik  terjatuh  dan terserap  ke  dalam  mekanisme  citra  secara ideology  diterima  sebagai  sebentuk  eksistensi dan  model  realitas  politik,  yang  meskipun demikian bukanlah lukisan tentang realitas dan kebenaran  politik  yang  sesungguhnya  dan autentik,  yang  menciptakan  relasi  politik sebagai  relasi  yang  semu,  palsu,  dan permukaan.  Artinya  fatamorgana  politik merupakan  sesuatu  yang  bersifat  citra,  ilusif dan penuh dengan tanda dusta yang menggiring seseorang pada sebuah konsep, padahal konsep tersebut  tidak  menunjukkan  realitas  yang sebenarnya alias palsu”.
Dalam  konteks  ini,  dalam  alat  peraga pemilu, bisa dikatakan bahwa yang tertulis dan tersaji  pada  motto  tersebut,  sebenarnya hanyalah  sebuah  ilusi  saja.  Kenapa  dikatakan demikian,  karena  apa  yang  telah  ditulis  pada pemilu sebelumnya, toh tidak terealisasi dalam kurun  waktu  5  tahun  selama  menjadi  wakil rakyat, tidak ada sama sekali realisasinya. Suara mereka  hanyalah  sebatas  bayangan,  citra  atau kesan oase untuk meredam sementara terhadap kehausan dan penderitaan rakyat.
Memang salah satu efek dari fatamorgana politik ini adalah munculnya kamuflase politik. Kamuflase politik merupakan perubahan murni pada  tingkat  permukaan  tanda  atau penampakan  luar,  akan  tetapi  esensi,  isi  atau substansinya tidak berubah. Artinya kamuflase politik  adalah  perubahan  pada  tingkat semiotika  atau  “penanda”  yang  menciptakan
sebuah  “petanda”.  Namun  ia  adalah  petanda dusta  yang  menggiring  orang  pada  konsep, pemikiran dan harapn yang salah.
Pada realitas politik, para anggota dewan ini sangat menggantungkan diri pada kamuflase pada  tingkat ideology  ini,  yaitu  penggunaan tanda-tanda  penyamaran  dan  penyembunyian realitas,  yang  penampakan  tanda  luarnya menggiring pada konotasi makna yang palsu. Di dalamnya penampilan, performance dan action para  wakil  rakyat  yang  kelihatan  humanis, sensitive  terhadap  peneritan  rakyat,  sosialnya tinggi,  dermawan  dan  sejenisnya  hanya digunakan  untuk  menutup-nutupi  sifat  aslinya yang  dishumanis,  egois,  cuek,  penindas tersebut.
Kamuflase  politik  inilah  yang  membawa kamuflase  informasi kepada  masarakat  luas. Yang  mana  kamuflase  politik  ini  merupakan penyampaian  topeng-topeng  informasi  pada masarakat
dengan
menyembunyikan kebenaran  informasi  itu  dibalik  rekayasa penampakannya yang menarik perhatian. Kalau memang  wakil  rakyat  masih  ingin  dipercaya rakyat  seharusnya  yang  dilakukan  justru kontribusi konkrit terhadap rakyat. Kepercayaan  rakyat  akan  tergantung  terhadap bukti real anggota dewan
dalam memperjuangkan  nasib  rakyat,  bukan  terletak pada fatamorgana politiknya. Justru sebaliknya, selama  rakyat  selalu  disuguhi  berbagai  macam fatamorgana  politik,  maka  selama  itu  juga rakyat tidak akan percaya.
Dalam  konteks  moralitas  politik,  kinerja para  wakil  rakyat,  yang  berupa  fatamorgana politik ini, tidak lain adalah jenis moralitas malu ( shame  culture ).  Menurut  K. Bartens  (2002) shame culture merupakan kebudayaan di mana pengertian-pengertian seperti hormat, reputasi, nama baik, status dan gengsi sangat ditekankan. Bila  orang  melakukan  kejahatan,  hal  itu  tidak dianggap  sesuatu  yang  buruk  saja,  melainkan sesuatu yang harus disembunyikan untuk orang lain.
Untuk menyembunyikan  ini  maka seseorang  berpura-pura  melkuakn  kebaikan. Begitu  juga  dengan  wakil  rakyat  kita,  demi menjaga  reputasi  dan  statusnya  sebagai  wakil rakyat, maka mereka telah bersandiwara untuk berbuat  baik  terhadap  rakyat.  Sehingga kebaikan yang dilakukannya itu bukan asli dan tulus  dari  hati  nuraninya.  Hal  itu  bukan berangkat  dari  kesadarannya  sebagai  wakil rakyat.

## KESIMPULAN
Demikian, apabila kita lihat dalam semua alat  peraga  kampanye,  memang  bisa  dibilang, bahwa  semuanya  itu  bukan  sebuah  kamuflase belaka.  Akan  tetapi  yang  perlu  diwaspadai adalah  apabila  itu  adalah  salah  satu  kamuflase politik. Ideology tersebut bisa sebagai cerminan dari polah tingkah politisi di bumi Indonesia ini dengan  janji ideology yang  cenderung  menipu rakyat  dengan  memanipulasi  data.  Inilah  yang terjadi hampir di setiap menjelang pemilu, dan sesudahnya  tidak  ada  bukti  nyata,  sehingga menjadi cakap belaka.
Memang, politik pencitraan amat penting dalam  demokrasi  abad  informasi,  karena melaluinya  aneka  kepentingan, ideology,  dan pesan politik dapat dikomunikasikan. Namun, ia harus  dilandasi  etika  politik  karena  tugas politik  tidak  hanya  menghimpun  konstituen sebanyak  mungkin  melalui  persuasi,  retorika, dan  seduksi  politik  tetapi  lebih  penting  lagi membangun  masyarakat  politik  yang  sehat, cerdas,  dan  berkelanjutan.  Semoga  masyarakat menjadi  semakin  cerdas  dan  bijaksana  dalam memilih nanti.

## DAFTAR PUSTAKA
Bertens  K.,  2002,  Etika,  Jakarta:  Gramedia  Pustaka Utama Piliang,  A. Y.,  2012,  Iklan  Politik  dalam  Realitas Media, Yogyakarta: Jalasutra Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013 Pasal 17 Koran  Tribun  Medan,  Sabtu,  09  November  2013,
Baliho Caleg harus Diturunkan.