## PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA CINTARATU KECAMATAN PARIGI KABUPATEN PANGANDARAN
Dewi Kania Sugiharti 1* , Rully Herdita Ramadhani 2 , Memed Sueb 3 , Cahya Irawadi 4 , Indri Yuliafitri 5 1,2 Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran
3,4,5 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran *Korespondensi: dewi@unpad.ac.id
ABSTRAK . Desa Cintaratu merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kabupaten Pangandaran, dimana kedudukannya sangat strategis karena berdampingan dengan pusat pemerintahan dan pendidikan serta kawasan wisata. Dengan banyaknya potensi yang dimilikinya, maka Desa Cintaratu perlu dilakukan sosialiasi sebagai bentuk pengabdian pada masyarakat terkait peningkatan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan  dana  desa.  Mengingat  tidak  sepenuhnya  aparatur  desa  memiliki  kapasitas  memadai  dalam pengelolaan  dana  desa.  Aparatur  desa  memiliki  peranan  penting  dalam  pengelolaan  keuangan  desa khususnya dana desa sebagai amanah undang-undang. Tujuan pengabdian pada masyarakat ini adalah untuk meningkatkan  kapasitas  aparatur  desa  dalam  rangka  mengefektifkan  pengelolaan  dana  desa  dan meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam mengelola dana desa, serta merespon aspirasi dan partisipasi masyarakat  desa.  Metode  pengabdian  pada  masyarakat  ini  dilaksanakan  dalam  bentuk  sosialiasi  yang disampaikan  dengan  ceramah  dan  penyampaian  materi.  Fakta  yang  ditemukan  terkait  pengelolaan  dana desa di Desa Cintaratu, pada dasarnya pengelolaan keuangan desa khususnya dana desa, sudah dijalankan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara. Hal ini dapat dilihat dengan adanya informasi  anggaran  perencanaan  dan  belanja  desa.  Dengan  dilaksanakannya  kegiatan  pengabdian  pada masyarakat, aparatur desa Cintaratu ini merasakan pentingnya ilmu pengetahuan dalam pengelolaan dana desa.  Aparatur  desa  merupakan  aktor  utama  yang  menentukan  keberhasilan  dalam  menjalankan  amanat undang-undang  desa  yang  di  dalamnya  mengatur  dana  desa  yang  diperuntukkan  sebesar-besarnya  bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat desa.
Kata Kunci : Aparatur Desa; Dana Desa; Pengelolaan Dana Desa.
ABSTRACT . Cintaratu Village is one of the villages in the Pangandaran Regency, where its position is very strategic because it is adjacent to the center of government and education as well as a tourist area. With so much potential it has, it is necessary to carry out socialization in Cintaratu Village as a form of community  service  related  to  increasing  the  capacity  of  village  officials  in  managing  village  funds. Considering that the village apparatus does not have adequate capacity in managing village funds. The village apparatus has an important role in managing village finances, especially village funds as mandated by  law.  The  purpose  of  this  community  service  is  to  increase  the  capacity  of  the  village  apparatus  to streamline the management of village funds and increase the capacity of the village apparatus in managing village funds,  as  well  as  responding to the  aspirations  and  participation  of  the village  community.  This method of community service is carried out in the form of socialization delivered with lectures and material delivery. The facts found related to the management of  village funds in Cintaratu Village, basically, the management of village finances, especially village funds, has been carried out by taking into account the principles of state financial management. This can be seen from the information on village planning and expenditure  budgets.  With  the  implementation  of  community  service  activities,  the  Cintaratu  village apparatus feels the importance of science in managing village funds. The village apparatus is the main actor that determines success in carrying out the mandate of the village law, which regulates village funds that are intended as much as possible for the interests and welfare of the village community.
Keywords : Village Apparatus; Village Funds; Village Fund Management.
Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran (Dewi Kania Sugiharti, Rully Herdita Ramadhani, Memed Sueb, Cahya Irawadi, Indri Yuliafitri)

## PENDAHULUAN
Desa  merupakan  elemen  pemerintahan yang memiliki peran strategis dalam pembangunan  masyarakat.  (Sulumin,  2015) Pembangunan  dimaksud,  dapat  dikemas  dalam bentuk  dimensi  yang  berjangka  pendek  dan panjang. (Marsus et al., 2019) Selain itu, desa pun menjadi menjadi landasan fundamental bagi tata negara Indonesia. (Roza, Darmini & Arliman S., 2017) Eksistensi desa di Indonesia semakin kuat dengan  disahkannya  Undang-Undang  No.  6 Tahun  2014  tentang  Desa.  Implikasi  disahkan undang-undang  tersebut,  maka  desa  diberikan kesempatan yang besar dan seluas-luasnya untuk mengurus  tata  pemerintahannya  sendiri,  namun dengan  tetap  memperhatikan  prinsip good governance ,  serta  melaksanakan  pembangunan untuk  meningkatkan  kesejahteraan  dan  kualitas hidup masyarakat desa. (Nisak & Utomo, 2019) Dalam  rangka  memperkuat  regulasi  mengenai desa,  maka  pemerintah  mengeluarkan  kebijakan yang  ditetapkan  melalui  Peraturan  Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa. Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman dalam pengelolaan  dana  desa  yang  ditujukan  untuk pembangunan  dan  kesejahteraan  masyarakat desa,  guna  mendukung  terwujudnya  desa  kuat, maju,  mandiri,  dan  demokratis,  sehingga  peran dan  potensi  desa  dapat  diberdayakan  secara optimal.  Dana  desa  merupakan  bagian  dari pendapatan desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan  Dan  Belanja  Negara  (APBN)  yang ditransfer  melalui  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota. Dengan adanya  dana  desa,  maka  tugas  dan  tanggung jawab aparatur desa dalam pengelolaan dana desa dapat  dikatakan  tidak  mudah,  mengingat  desa sebagai  ensitas  yang  berhadapan  langsung dengan rakyat.
Pengelolaan  dana  desa  dalam  APBD kabupaten/kota  dilaksanakan  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan  di bidang  pengelolaan  keuangan  daerah.  Dan pengelolaan  dana  desa  dalam  APB  Desa dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-  undangan  di  bidang  pengelolaan keuangan Desa. (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, 2014)  Berdasarkan  ketentuan  tersebut  peranan
aparatur desa sangat diperlukan dalam pengelolaan  dana  desa  guna  menunjang  segala bentuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Namun pengelolaan  dana  desa  selama  ini  masih membutuhkan  penyempurnaan.  Penyempurnaan diperlukan pada proses perencanaan, pengelolaan,  dan  mengawal  pemanfaatan  dana desa. Upaya pemerintah mengarah agar dana desa dapat  dipergunakan  sebaik-baiknya  dengan berpihak pada masyarakat miskin. Regulasi yang disusun diharapkan mampu menghasilkan sistem pengelolaan  dana  desa  yang  efektif,  efisien  dan akuntabel,  sehingga  tujuan  pemerintah  melalui pengalokasian  dana  desa  dapat  terwujud.  Oleh karena  itu  diperlukan  penguatan  kapasitas kelembagaan  dan  sumber  daya  manusia,  baik aparatur  pemerintah  desa,  masyarakat,  maupun tenaga pendampingan desa. Namun berdasarkan beberapa  hasil  penelitian,  kendala  utama  dalam pengelolaan  dana  desa  yang  membuat  belum optimalnya  hasil  pembangunan  di  desa-desa, salah satunya adalah disebabkan oleh kurangnya kapasitas aparatur desa.
Desa  Cintaratu  merupakan  desa  yang berada di wilayah administratif Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. Sebagai salah satu desa yang kedudukannya berada di ibukota Kabupaten Pangandaran, Desa Cintaratu memiliki letak yang strategis.  (Hakim  &  Fauzan,  2020)  Berdasarkan data  profil,  Desa  Cintaratu  memiliki  jumlah aparatur  desa  berjumlah  15  orang  yang susunannya  terdiri  atas  Kepala  Desa,  Sekretaris Desa, 3 orang Kasi, 3 orang Kaur, 5 orang Kadus, dan  2  orang  Staf.  Susunan  aparatur  Desa Cintaratu  berdasarkan  fungsi,  tugas  dan  jabatan ini dipandang sudah cukup ideal. Namun dari sisi kapasitas  aparatur  desanya,  terutama  dalam mengelola  keuangan  desa khususnya  dana  desa, tentunya  Desa  Cintaratu  masih  membutuhkan berbagai masukan guna  meningkatkan kapasitas aparatur desanya yang diperoleh melalui berbagai penyelenggaraan pendidikan dan latihan (diklat) dan sosialisasi oleh akademisi, baik dari kalangan dosen  dan  maupun  mahasiswa  melalui  kegiatan pengabdian  pada  masyarakat,  guna  menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengelolaan dana  desa  yang  didasarkan  prinsip  akuntabel, profesionalisme dan keterbukaan. Hasil observasi lapangan menunjukan bahwa prinsip keterbukaan di  dalam  informasi  tahunan  (tahun  2022)
Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran (Dewi Kania Sugiharti, Rully Herdita Ramadhani, Memed Sueb, Cahya Irawadi, Indri Yuliafitri)
mengenai pengelolaan pendapatan dan pembiayaan  yang  bersumber  dari  dana  desa masih  belum  maksimal.  Meskipun  pengelolaan dana  desa  dimulai  dari  tahap  perencanaan, pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan  dan pertanggungjawaban,  dinilai  sudah  cukup  baik. Namun konsistensi mengenai bagaimana mengelola  dana  desa  yang  baik,  merupakan  hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Hasil diskusi  dan  tanya  jawab  bersama  aparatur  desa, menunjukan  bahwa  mereka  belum  sepenuhnya memahami  aspek  hukum,  terutama  mengenai prinsip-prinsip yang diperlukan dalam pengelolaan  dana  desa  yang  bebas  korupsi. Dengan  kenyataan  tersebut,  maka  diperlukan upaya  dan  langkah  dalam  bentuk  sosialisasi berkelanjutan,  serta  diseminasi  hasil  penelitian sebelumnya  guna  menambah wawasan dan skill aparatur desa Cintaratu.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas, rumusan  masalah  yang  diajukan  tim  dosen  dan peneliti  Universitas  Padjadjaran  dalam  program pengabdian pada masyarakat ini adalah, “Bagaimana  strategi  peningkatan  kapasitas aparatur  desa  dalam  rangka  mengefektifkan pengelolaan  dana  desa  untuk  pembangunan masyarakat?”
Tujuan  kegiatan  pengabdian  kepada masyarakat  ini  adalah  untuk  meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam rangka mengefektifkan  pengelolaan  dana  desa    dan meningkatkan  kapasitas  aparatur  desa  dalam mengelola  dana  desa,  serta  merespon  aspirasi juga  partisipasi  masyarakat  desa.  Kemudian manfaat yang diharapkan dari kegiatan pengabdian  pada  masyarakat  ini  antar  lain diseminasi  pengetahuan  tentang  pengelolaan dana  desa  yang  baik  untuk  aparatur  desa  dan mendorong  peran  serta  masyarakat.  Serta penguatan kapaitas aparatur desa dalam pengelolaan  dana  desa  guna  memaksimalkan pembangunan  desa  berkaitan  dengan  prinsip akuntabilitas, profesionalisme dan keterbukaan.

## METODE
Metode pengabdian pada masyarakat ini dilaksanakan  dalam  bentuk  sosialiasi  yang disampaikan  dengan  ceramah  dan  penyampaian materi  dalam  bentuk  PPT  melalui  media  layar besar.  Metode  penerapan  ilmu  pengetahuan  dan
teknologi  (IPTEK)  yang  digunakan  antara  lain rekayasa  sistem  pengelolaan  dana  desa  berbasis prinsip akuntabilitas, profesionalisme dan keterbukaan. Untuk menunjang pelaksanaan
pengabdian pada masyarakat, ditentukan sasaran utamanya:
1. Aparatur  Desa  Cintaratu,  Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran.
Aparatur  desa  menjadi  ujung  tombak  kegiatan pengabdian  pada  masyarakat  ini.  Selain  itu kegiatan ini menjadi kesempatan yang baik guna mendiseminasikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip pengelolaan dana desa. (Alfirdaus et al., 2020) 2. Masyarakat desa (warga desa)
Masyarakat  Desa  Cintaratu,  Kecamatan Parigi,  Kabupaten  Pangandaran  tidak  kalah penting  menjadi  ujung  tombak  kegiatan  ini karena  pengelolaan  dana  desa  tidak  dapat dilepaskan dari mekanisme kontrol dan pengawasan oleh masyarakat desa terutama yang tergabung di dalam lembaga Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD).  Hal  ini  akan semakin  optimal  jika  disertai  dengan  penguatan kapasitas  masyarakat  desa,  sehingga  dapat berpartisipasi secara substansial dalam perbaikan dalam pengelolaan dana desa.
Evaluasi  kegiatan  pengabdian  pada masyarakat ini dilakukan melalui:
1. Need/capability assesment sebelum kegiatan
Dalam  evaluasi  awal  ini  didapati  beberapa persoalan mendasar mengenai kapasitas aparatur desa  di  dalam  pengelolaan  dana  desa.  Pertama- tama,  informasi  yang  diterima  aparatur  desa masih  minimal.  Sehingga  berdampak  terhadap kinerja dan hasil pembangunan guna meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  desa. (Alfirdaus et al., 2020)
2. Evaluasi  pasca  kegiatan  dilakukan melalui observasi.
Masyarakat  desa  terdorong  untuk  lebih  terlibat dalam menjalankan fungsi kontrol dan pengawasan melalui lembaga Badan
Permusyawaratan  Desa  (BPD)  terhadap  kinerja aparatur  desa  dalam  pengelolaan  dana  desa. (Alfirdaus et al., 2020)
Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran (Dewi Kania Sugiharti, Rully Herdita Ramadhani, Memed Sueb, Cahya Irawadi, Indri Yuliafitri)
Lokasi kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah desa Cintaratu, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran. Desa Cintaratu. Peta  daerah  kegiatan  pengabdian  ini  adalah sebagai berikut:

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan  pengabdian  pada  masyarakat ini  diikuti  oleh  kurang  lebih  40  peserta  yang terdiri  dari  15  aparat  desa  dan  25  warga  yang diwakili  oleh  para  ketua  RT  dan  RW  dan beberapa tokoh penting di desa.
Materi dalam  kegiatan pengabdian pada masyarakat  ini  disampaikan  dalam  bentuk ceramah  dan  diskusi  dengan  dua  orang narasumber yaitu Ibu Dr. Dewi Kania Sugiharti, S.H.,M.H  dan  Bapak  Dr.  Memed  Sueb,  SE., M.Si,  Ak.  Rangkaian  acara  dimoderatori  oleh Rully  Herdita  Ramadhani,  S.H.,  M.H  yang merupakan  anggota  tim  pengabdian  pada masyarakat Unpad.
Tabel 1 . Jadwal Pelaksanaan Pengabdian Pada

## Masyarakat
Gambar  1 .  Kegiatan  sosialisasi  mengenai pengelolaan  dana  desa  dalam  perspektif  hukum yang  disampaikan  oleh  Ibu  Dr.  Dewi  Kania Sugiharti, S.H., M.H
No . Kegiatan Waktu 1. Penyusunan proposal, review dan revisi 18 April 2022 2. Penyusunan desain pelaksanaan kegiatan 1 Juli 2022 5. Penyusunan Laporan Kemajuan PPM Agustus 2021 6. Pengajuan perijinan dan korespondensi Oktober 2021 7. Diskusi awal persiapan acara sosialisasi Oktober 2021 8. Persiapan Acara sosialisasi Oktober 2021 9. Keberangkatan Tim ke Desa Cinta Ratu 21 Oktober 2021 10.  Pelaksanaan Sosialisasi 22 Oktober 2021 11.  Penyusunan  Laporan  Akhir PPM/Draft Artikel Jurnal 23-26 Nov 2021
Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran (Dewi Kania Sugiharti, Rully Herdita Ramadhani, Memed Sueb, Cahya Irawadi, Indri Yuliafitri)
Gambar 2 . Kegiatan sosialisasi yang disampaikan  oleh  Bapak  Dr.  Memed  Sub,  SE., MS., Ak.
Poin-poin utama yang disampaikan oleh kedua  narasumber  dalam  kegiatan  sosialisasi mengenai  pengelolaan  dana  desa  di  Desa Cintaratu Kabupaten Pangandaran dapat diuraikan ke dalam poin-poin sebagai berikut:
Poin  pertama,  mengenai  pengelolaan dana  desa  dalam  perspektif  hukum  keuangan negara. Dana desa tentunya perlu dikelola dengan memperhatikan  prinsip-prinsip  yang  dianut  di dalam  hukum  keuangan  negara,  diantaranya adalah good  governance yang  terdiri  dari akuntabilitas,  transparansi  dan  partisipatif. Akuntabilitas  artinya  bahwa  dana  desa  tersebut harus  digunakan  sesuai  dengan  peruntukan sebagaimana  ditentukan  oleh  undang-undang desa dan peraturan pemerintah tentang dana desa, juga  berdasarkan  kesepakatan  yang  diperoleh melalui musyawarah desa.
Transparansi,  artinya  dana  desa  yang digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan  masyarakat  harus  dilaporkan hasilnya,  sehingga  informasinya  dapat  diakses secara  luas  tidak  hanya  oleh  masyarakat  desa saja,  akan  tetapi  termasuk  khalayak  umum. Transparansi ini meliputi perencanaan penggunaan  dana  desa,  akan  digunakan  untuk membiayai  apa  saja.  Kedua,  pelaksanaan. Pelaksanaan  merupakan  tahap  paling  penting  di dalam  pengelolaan  dana  desa.  Karena  di  dalam pelaksanaan,  dana  desa  digunakan  untuk membelanjakan barang maupun jasa, sebagaimana  yang  yang  dituangkan  di  dalam perencanaan. Sehingga patut diketahui dana desa digunakan  untuk  apa,  berapa  besar  biaya  yang digunakan  untuk  belanja  dan  di  dimana membelanjakannya. Dan tahap-tahap selanjutnya
dalam  pengelolaan  dana  desa.  Secara  umum sistem  pengelolaan  dana  desa  digambarkan dalam sebuah bagan sebagai berikut:
Gambar 3 . Pengelolaan Dana Desa
Partisipatif, artinya aparatur desa bersikap terbuka terhadap masukan dari masyarakat  desa.  Selain  itu  masyarakat  desa terlibat  aktif  dalam  baik  dalam  setiap  tahap pengelolaan dana desa, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan  dan  laporan  pertanggungjawaban, termasuk  di  dalamnya  pengawasan  terhadap pengelolaan  dana  desa.  Fakta  yang  ditemukan, terkait  pengelolaan  keuangan  desa,  khususnya dana  desa  yang  ada  di  Desa  Cintaratu,  pada dasarnya  pengelolaan  keuangan  desa  khususnya dana desa, sudah dijalankan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan  negara.  Hal  ini  terbukti  dengan dibuatnya  informasi  anggaran  perencanaan  dan belanja  desa  dalam  bentuk  baliho  besar  di halaman  kantor  desa,  sehingga  siapapun  bisa mengakses  secara  langsung  informasi  yang tertera terkait dengan pengelolaan dana desa. Hal ini  menunjukan  bahwa  pada  dasarnya  aparatur desa  secara  umum  sudah  mengetahui  dan memahami  serta  mengimplementasikan  prinsip- prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipatif di dalam pengelolaan dana desa.
Gambar  4 .  Foto  bersama  dengan  para  aparatur Desa Cintaratu Kabupaten Pangandaran
Perencanaan Pelaksanaan Penatausaha an Pelaporan Pertanggung jawaban
Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran (Dewi Kania Sugiharti, Rully Herdita Ramadhani, Memed Sueb, Cahya Irawadi, Indri Yuliafitri)
Kegiatan  pengabdian  pada  masyarakat dalam    bentuk  sosialisasi  yang  dilaksanakan  di Desa Cintaratu Kabupaten Pangandaran berjalan dengan  lancar.  Dalam  sesi  diskusi,  peserta kegiatan  sosialisasi  sangat  antusias  menyimak paparan narasumber dan banyak pertanyaan yang diajukan  berkaitan  dengan  pengelolaan  dana desa, dimulai dari dasar hukum pengelolaan dana desa,  juga  prinsip-prinsip  penting  pengelolaan dana  desa  yang  mesti  dipedomani  oleh  aparatur desa  berdasarkan  perspektif  hukum  keuangan negara.
Evaluasi kegiatan pengabdian dilakukan dengan koordinasi dan komunikasi secara intens yang dilakukan tim pengabdian dengan aparatur desa  Cintaratu,  sejauh  mana  mereka  mampu memahami dan menerapkan prinsip-prinsip dasar dalam  pengelolaan  dana  desa  berdasarkan perspektif hukum keuangan negara.
Gambar 5 . Foto bersama dengan masyarakat di Desa Cintaratu Kabupaten Pangandaran

## KESIMPULAN
Kegiatan  pengabdian  pada  masyarakat dalam  bentuk  sosialisasi  yang  dilaksanakan  di Desa  Cintaratu  Kabupaten  Pangandaran  ini memberikan  manfaat  besar  bagi  aparatur  dan masyarakat  desa.  Peserta  yang  hadir  dalam kegiatan  sosialisasi  cukup  antusias,  hal  ini tampak pada sesi diskusi dan tanya jawab, serta testimoni  sebagai  ucapan  terima  kasih,  bahwa aparatur dan masyarakat Desa Cintaratu merasakan arti penting sebuah ilmu pengetahuan di  dalam  pengelolaan  dana  desa.  Sehingga dengan  meningkatnya  pengetahuan  mengenai pengelolaan  dana  desa  yang  baik,  maka  hal tersebut  memberikan  harapan  baru  demi
terwujudnya  desa  yang  maju  dan  sejahtera. Aparatur  desa  merupakan  aktor  utama  yang menentukan  keberhasilan  dalam  menjalankan amanat  undang-undang  desa  yang  mengatur mengenai dana desa. Pengelolaan dana desa perlu memperhatikan  prinsip-prinsip  dalam  hukum keuangan  negara.  Sehingga  apa  yang  menjadi tujuan  desa  untuk  mencapai  kesejahteraan masyarakat desa dapat tercapai. Namun pengelolaan keuangan desa, khususnya dana desa di Desa Cintaratu belum disertai dengan adanya dukungan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi (iptek),  terutama  dalam  hal  pemanfaatan  sosial media, sehingga hal ini dapat menjadi evaluasi di masa  mendatang  dalam  menerapkan  sistem pengelolaan  dana  desa.  Selain  itu,  keberhasilan aparatur  Desa  Cintaratu  dalam  mengelola  dana desa,  tidak  terlepas  dari  partisipasi  berbagai pihak.  Selain  masyarakat  desa,  kolaborasi  yang melibatkan kalangan akademisi yang terdiri dari unsur dosen dan mahasiswa pun turut menentukan  keberhasilan  dalam  pembangunan desa  dan  pemberdayaan  masyarakat  di  Desa Cintaratu.

## DAFTAR PUSTAKA
Alfirdaus, L. K., Yuwono, T., Wijayanto, W., & ...  (2020).  Memperkuat  Tata  Kelola Pemerintahan  Desa,  Mengefektifkan Dana  Desa. Jurnal  Pengabdian  … , 01 (04).
https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/j pv/article/view/9251
Hakim,  M.  A.,  &  Fauzan,  F.  (2020).
PANGANDARAN . 3 (3), 416–423.
Marsus, S., Sitanggang, A. D. N., Adhi, A. P., &
Mardhana, I. W. (2019).
PendampinganTata  Kelola  Keuangan, Aset dan Pajak Tiga Desa di Kabupaten Bogor. Wikrama  Parahita :  Jurnal Pengabdian  Masyarakat , 3 (1),  39. https://doi.org/10.30656/jpmwp.v3i1.10 72
Nisak, Z., & Utomo, T. B. (2019). Pendampingan Pemerintah  Desa  Dalam  Pengelolaan Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  Di  Desa Tunggul  Kecamatan  Paciran  Kabupaten Lamongan. Jurnal Pengabdian Masyarakat Ipteks , 5 (2), 160–168.
Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran (Dewi Kania Sugiharti, Rully Herdita Ramadhani, Memed Sueb, Cahya Irawadi, Indri Yuliafitri)
Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2014 Tentang  Dana  Desa  yang  Bersumber Dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara, 1 (2014).
Roza,  Darmini  &  Arliman  S.,  L.  (2017).  Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan  Desa  dan  Pengawasan Keuangan  Desa  Darmini  Roza  *  dan Laurensius  Arliman  S  **  A  .  Latar Belakang  Pembentuk  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  (  UUD  1945  )  mempertahankan pemerintah. Ilmu Hukum PJIH UNPAD , 4 (26), 606–624.
Sulumin,  H.  H.  (2015).  Pertanggungjawaban penggunaan  alokasi  dana  desa  pada pemerintahan desa di kabupaten Donggala. E-Jurnal Katalogis , 3 (1), 43– 53. http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php /Katalogis/article/view/4246/3161