## JURNAL HUKUM PID ANA & KRIMINOLOGI

## Komunikasi Instrumental Berbasis Trikotomi Relasi: Kewenangan Interpretasi Penyidik Dalam Menetapkan Seseorang Sebagai Tersangka

## Rocky Marbun
Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Email: rocky_marbun@univpancasila.ac.id
INFO ARTIKEL ABSTRAK Kata Kunci: Komunikasi
Instrumental, Trikotomi Relasi, Penyidikan, Interpretasi, Tersangka
Cara pengutipan:
Rocky Marbun.
Komunikasi Instrumental Berbasis Trikotomi Relasi: Kewenangan Interpretasi Penyidik Dalam Menetapkan Seseorang Sebagai Tersangka . JURNAL HUKUM PIDANA & KRIMINOLOGI, Vol 02
No 01 Edisi April 2021 (hlm. 20-33)
Riwayat Artikel:
Dikirim: 03 Maret 2021 Direview: 11 Maret 2021
Direvisi: 20 Maret 2021
Diterima: 10 April 2021 Komunikasi instrumental salah satu bentuk komunikasi yang dikembangkan dalam ranah interogasi penyidikan. Model komunikasi instrumental memberikan kekuasaan absolut bagi penyidik untuk mendominasi dan menghegemoni terperiksa, termasuk kekuasaan untuk menetapkannya sebagai tersangka. Guna mencapai tujuannya Penyidik kerapkali memproduksi pengetahuan sebagai bentuk dari kegiatan interpretasi untuk mensituasikan keadaan terperiksa, dan mengabaikan fakta- fakta yang ada. Tindakan absolutisme Penyidik tersebut terlihat dengan jelas dalam proses pemeriksaan perkara pidana dalam Laporan Polisi Nomor: LP/5464/IX/IX/2019/PMJ/Disrekrimum tertanggal 1 September 2019 atas dugaan tindak pidana Pasal 263 KUHP dan Pasal 266 KUHP. Pengabaian fakta hukum tersebut berfungsi sebagai upaya mempertahankan grand narrative (makna tunggal) berbasis prasangka sehingga mereduksi pemaknaan terhadap bukti-bukti yang meringankan dan bersikap non-imparsial. Penelitian ini bertujuan mengkritisi tindakan hukum dari Penyidik yang menggunakan komunikasi instrumental sebagai basis melakukan interpretasi dan membuat keputusan yang bertentangan dengan KUHAP. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan beberapa pendekatan dari paradigma kritis, khususnya melalui konsep trikotomi relasi melalui pengamatan dan observasi. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukan pola komunikasi instrumental melalui kegiatan trikotomi relasi yang memproduksi pengetahuan untuk kepentingan sepihak dan mereduksi makna kewenangan hukum melalui otoritas. Sehingga, memunculkan pelanggaran hak asasi manusia dari pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Copyright © 2021 JURNAL HUKUM PIDANA & KRIMINOLOGI. All rights reserved.

## 1. Pendahuluan
Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), semenjak diundangkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU No. 28/1997), telah memperoleh legitimasi yuridis secara atribusi untuk melaksanakan wewenang penyidikan yang lepas dari dominasi Kejaksaan. Kemandirian tersebut, pada era reformasi dengan dipisahkannya dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), yang kemudian dikukuhkan dalam Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU No. 2/2002) semakin kokoh. Keadaan dominasi tersebut, secara sadar, telah dikonstruksikan ke dalam diri setiap Anggota Polri yang melaksanakan fungsi reserse sebagai suatu kegiatan yang utama dalam penanggulangan kejahatan dengan melaksanakan penyelidikan dan penyidikan. 1
Kesadaran diri tersebut, secara eksistensialis, bersumber dari Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menegaskan “ Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.” Kekuasaan tersebut kemudian didistilasi menjadi kewenangan melalui Pasal 2 UU No. 2/2002 yang menegaskan “ Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”
Berdasarkan teks otoritatif tersebut di atas, kesadaran diri Polri sebagai institusi pemerintahan, berada dalam keadaan anomali, dimana pada satu sisi, Polri merupakan alat negara dan pada sisi yang lain, Polri melaksanakan fungsi pemerintahan yang tunduk kepada prinsip-prinsip kekuasaan eksekutif berdasarkan Hukum Administrasi Negara. Anomali tersebut muncul ketika pemaknaan terhadap “alat negara” disandingkan dengan Pasal 1 angka 2 UU No. 2/2002 yang menegaskan “ Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.”
Keadaan anomali tersebut, seolah-olah merupakan sesuatu yang common sense atau tidak perlu diperdebatkan, baik dalam ranah praktik maupun dalam ranah akademis, sehingga, demikian pula terhadap kekuasaan dan kewenangan dalam menjalankan penegakan hukum menjadi seolah-olah tercabut dari akar ilmu hukumnya. Akibatnya, kemampuan seorang Penyidik—dalam konteks menjalankan fungsinya tersebut, diandaikan begitu sebagai suatu pemenuhan terhadap perintah undang-undang semata.
Penelitian yang dilakukan oleh Erik Saut H. Hutahaean menegaskan “seragam, pangkat dan senjata api memberikan pengaruh yang dapat membentuk keadaan psikologis tertentu saat memiliki dan mengenakannya. Seragam, pangkat dan senjata api merupakan tiga hal yang melekat pada tugas-tugas kepolisian. Masing-masing
1 Handayani (Eds), S.M. (2018). Fungsi Tehnis Reserse , Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, h. 10.
dapat berperan dalam membentuk keadaan psikologis tertentu pada orang-orang yang menggunakannya, dan bahkan juga terhadap orang-orang yang melihat dan menyadari keberadaan anggota polisi yang menggunakan seragam. Pangkat merupakan gambaran yang terkait pembentukan keadaan psikologis dalam menjalankan fungsi dan peran kerja dalam sebuah organisasi tugas. Yaitu sebagai pelaksana perintah untuk jenjang pangkat yang lebih rendah, sebagai penghubung yang dapat menjamin lancarnya pekasanaan perintah, dan juga sebagai pemimpin di dalam organisasi kerja (untuk perwira).” 2 Artinya, segala atribut dan kewenangannya memunculkan keadaan psikologis yang mempengaruhi pola perilaku dari seorang Penyidik.
Hal yang serupa dijelaskan oleh Nurasia Natsir, dimana terdapat hubungan yang erat antara human mind dan bahasa. 3 Berkaitan dengan hubungan antara human mind dan bahasa tersebut, menurut Katrini, “bahasa” merupakan alat komunikasi yang paling penting digunakan manakala manusia berinteraksi sosial. Melalui bahasa segala sesuatu dapat dinyatakan, baik mengenai perasaan seseorang, pikiran-pikiran, pendapatnya maupun tanggapannya terhadap alam dan lingkungan sekitarnya. Namun demikian tentu ada perbedaan sebenarnya dalam pemahaman mengenai bahasa bila dilihat dari sarana penyampaiannya, yaitu sarana penyampaian ragam lisan adalah bunyi, dan sarana penyampaian ragam tulis adalah tulisan. 4
Artikulasi antara bahasa dengan sikap tersebut, nampak dalam suatu proses penegakan hukum, sebagaimana dijelaskan oleh Soerjono Soekanto, yaitu penegakan hukum sebagai suatu upaya penggunaan kekuasaan dan kewenangan dalam proses penegakan hukum, pada hakikatnya tidak mungkin dilepaskan dengan cara penggunaan kebijaksanaan ( discretion) oleh aparat penegak hukum dalam menafsirkan dan melaksanakan aturan hukum yang telah dibentuk. Jika dikaitkan dengan makna dari penegakan hukum, secara konsepsional arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. 5 Sehingga, suatu proses penegakan hukum, merupakan suatu proses interpretasi terhadap norma hukum oleh penegak hukum yang berbasis kepada kemampuan berbahasa, baik diwujudkan dalam bentuk lisan, tulisan, maupun sikap tindak (pola perilaku).
Pola kerja yang demikian, menurut Romli Atmasasmita—dalam kaitannya dengan pemaknaan suatu Sistem Peradilan Pidana, sebagai suatu sistem dan merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. 6 Permasalahannya adalah ketika sikap
2 Hutahaean, ESH. (2015). Psikologi Kepolisian: Seragam, Pangkat, dan Senjata Api , Jurnal Elektronik, Vol. 6, h. 34-35.
3 Natsir, N. (2017). Hubungan Psikolinguistik Dalam Pemerolehan Dan Pembelajaran Bahasa, Jurnal Retorika, Vol. 10, No. 1, h. 23.
4 Katrini, Y.E. (2014). Fenomena Bahasa di Lapangan: Sebuah Kajian Kualitatif , Jurnal RAGAM, Vol. 14, No. 1, h. 15.
5 Soekanto, S. (2012). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum , Jakarta: Rajawali Press, h. 2.
6 Atmasasmita, R. (2011). Sistem Peradilan Pidana Kontemporer , Jakarta: Kencana, h. 2.
tindak sebagai hasil akhir dari suatu proses penafsiran terhadap norma hukum, maka J.A. Pontier 7 telah menegaskan bahwa hal tersebut merupakan hak otoritas publik dan monopoli dari pemilik kekuasaan yang dapat dipaksakan dengan kekerasan. Sehingga, model komunikasi dalam proses penyidikan akan mengambil bentuk sebagai model komunikasi instrumental yang menempatkan kesadaran terperiksa berada dalam ketersituasian tertentu 8 untuk mengontrol makna tunggal dari Penyidik.
Artikel ini mencoba untuk melacak pola komunikasi instrumental yang dilakukan oleh Penyidik Polri pada saat melaksanakan fungsi penyidikan berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/5464/IX/IX/2019/PMJ/Disrekrimum tertanggal 1 September 2019 atas dugaan tindak pidana Pasal 263 KUHP dan Pasal 266 KUHP, dengan mengajukan pertanyaan penelitian yaitu “Bagaimana Penyidik mengkonstruksi tindakan hukum penyidikan dalam suatu komunikasi instrumental berbasis kepada Trikotomi Relasi guna menetapkan seseorang sebagai Tersangka?

## 2. Metode
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif sebagai konsekuensi logis dari sifat sui generis Ilmu Hukum. Namun demikian, Peneliti tidak hanya berbasis kepada metode tersebut saja. Oleh karena, metode yuridis normatif hanya berbasis kepada data sekunder yang bersifat preskriptif, dan mengandung dua kelemahan utama yaitu ketidakmampuan menjangkau fenomena linguistik dan terjadinya proses reduksionis terhadap unsur transendental dalam diri manusia. Namun demikian, Johnny Ibrahim 9 telah memberikan jalan keluar untuk mengatasi kedua kelemahan tersebut, yaitu dengan memanfaatkan keuntungan dari metode yuridis normatif melalui penggunaan berbagai macam model pendekatan, antara lain pendekatan filsafat, pendekatan semiotik, dan pendekatan analisis wacana kritis yang mengacu kepada Paradigma Teori Kritis sebagai kritik ideologi (kepentingan).

## 3. Analisis dan Hasil
3.1. Komunikasi Instrumental Melalui Trikotomi Relasi Sebagai Pola Trinity of Power Pengetahuan Peneliti mengenai model komunikasi yang terjadi dalam proses penyidikan—dalam praktik peradilan pidana, didasarkan kepada penelitian yang dilakukan oleh Sri Waljinah—sebagaimana telah diuraian di atas, berkaitan dengan penempatan terperiksa ke dalam keadaan tidak bebas sebagai suatu upaya mengontrol kesadaran diri terperiksa guna kepentingan dari Penyidik. Oleh karena itu, suatu komunikasi instrumental merupakan model komunikasi yang mengedepankan logika monolog bertujuan dengan pengandaian subjek-objek. Dimana, Penyidik—secara normatif, bersembunyi di balik pemaknaan terhadap kekuasaan dan kewenangannya.
7 Pontier, J.A. (2008). Rechtsvinding (Penemuan Hukum), [Bernard Arief Sidharta-Pent.], Bandung: Jendela Mas Pustaka, h. 8.
8 Waljinah, S. (2016). Linguistik Forensik Interogasi: Kajian Makna Simbolik Bahasa Hukum Pada Tindakan Diskresi Polisi , Prosiding Konferensi Nasional Ke-4 yang diselenggarakan oleh Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah, Mei, h. 241.
9 Ibrahim, J. (2012). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang : Bayumedia Publising, h.
300.
Keadaan demikian, jika mengacu kepada Michel Foucault—sebagai premis pertama dalam Konsep Trikotomi Relasi, telah menjelaskan adanya relasi kuasa dalam setiap relasi sosial yang terjadi di dalam masyarakat. 10 Fokus utama dari Foucault adalah aspek genealogy of power atau bekerjanya suatu kekuasaan sebagai sesuatu yang menyebar ke dalam berbagai relasi sosial melalui proses naturalisasi dan gerakan pendisiplinan. 11 Namun demikian, penggunaan kekuasaan tersebut hanya merupakan strategi yang bersembunyi dibalik sistem, struktur, dan regulasi yang memungkinkan apa yang menjadi kehendaknya terjadi. 12 Artinya, dalam Teori Relasi Kuasa dari Foucault, suatu relasi kuasa menghendaki adanya permainan kebenaran ( truth-games) dari kemampuan seseorang untuk memproduksi pengetahuan. Dengan demikian, setiap permainan kebenaran ( trut-games) merupakan hasil rasionalisasi kekuasaan.
Pada sisi lain, dalam pandangan Jurgen Habermas melalui Teori Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan sebagai premis kedua dalam konstruksi Konsep Trikotomi Relasi, ternyata antara pengetahuan dan kepentingan merupakan satu kekuatan refleksi diri dari seseorang yang ada di dalam dirinya 13 , dengan menghilangkan aspek emansipatoris (pembebasan) nya. Sehingga, suatu pengetahuan mengalami pemurnian berbasis aspek ideologis (kepentingan) semata. Maka, bagi Habermas, kepentingan ( interest) itu yang menuntun seseorang, yang bergerak dengan tidak menampakkan dirinya. 14 Ungkapan dari Habermas tersebut sejalan dan sebangun dengan modus dari Paradigma Posistivisme yaitu “ science is for science”yang bebas nilai.
Pandangan dari Habermas tersebut, yang kemudian menjadi kritiknya melalui Teori Tindakan Komunikatif, menunjukan adanya suatu pengandaian subjek-objek dalam pola komunikasi dengan rasio bertujuan (instrumental). Namun demikian, adalah Raymond Geuss 15 , yang melengkapi konstruksi teori tersebut dengan menambahkan suatu penjelasan, dimana bukan hanya kepentingan yang ada dalam rasio manusia ketika memproduksi pengetahuan melalui komunikasi instrumental, namun pula terkandung di dalamnya adalah adanya unsur keinginan, kebutuhan, hasrat, dan preferensi dalam diri manusia.
Pembacaan dari Habermas dan Geuss tersebut, kemudian membawa Peneliti kepada premis ketiga dari Jacques Derrida berkaitan dengan suatu konsep yang diperkenalnya yaitu konsep Oposisi Biner ( binary opposition). Sehingga, siapapun pemegang otoritas (kekuasaan) akan menempatkan dirinya sebagai sujek yang bersifat “ the central” dalam oposisi biner, dan yang lain adalah objek. Bagi Derrida, suatu
10 Syafiuddin, A. (2018). Pengaruh Kekuasaan Atas Pengetahuan (Memahami Teori Relasi Kuasa Michel Foucault)”, Jurnal REFLEKSI, Vol. 18, No. 2, h. 145
11 Mudhoffir, A.M. (2013). Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan Bagi Sosiologi Politik, Jurnal Sosiologi MASYARAKAT, Vol. 18, No. 1, h. 76.
12 Syafiuddin, A. (2018). Op.cit., h. 141.
13 Marbun, R. (2019). Hukum Pidana Yang Instrumental: Upaya Legitimasi Kepentingan Melalui Pengetahuan Berbasis Kekuasaan (Studi Multidisipliner Terhadap Ekstasi Komunikasi Sebagai Tindak Pidana Melalui Simulacra), Jurnal Hukum Pidana dan Pembangunan, Vol. 1, No. 2, h. 6.
14 Habermas, J. (1972). Knowledge and Human Interest, Boston: Beacon Press, h. 206. Teks aseli: “The highest interest and the ground of all other interest is interest in him selves. The same holds for the philosopher. The interest that invisibly guides all his thought is that of not losing his self in ratiocination but of preserving and asserting it.”
15 Geuss, R. (2004). Ide Teori Kritis. Habermas & Mahzab Frankfurt, Magelang: Panta Rhei Books, h. 106.
modus terhadap keinginan memunculkan makna tunggal, berawal dari dua arah arah, yaitu memang dimungkinkan oleh teks tersebut dan adanya unsur kesengajaan untuk memunculkan makna dari suatu teks berdasarkan hubungan tersebut. 16 Lebih lanjut Derrida menegaskan modus tersebut dikenal dengan istilah ‘logosentris’ yang menjadi modus utama dalam filsafat barat. Dimana, dalam ‘logosentris’ memberikan hak istimewa bagi “ the central” untuk memunculkan makna utama dengan melecehkan pemaknaan kedua ( the other) yang merupakan modus dalam oposisi linguistik. 17 Sebagai contoh, istilah-istilah yang pertama majikan yang lebih superior dari yang kedua bawahan/karyawan, istilah ‘laki-laki’ yang lebih superior dibandingkan istilah “perempuan”, atau istilah “dosen” yang nampak lebih superior dibandingkan dengan istilah “mahasiswa”.
Keadaan oposisi biner tersebut, pihak otoritas sebagai “ the central” memproduksi pengetahuan dan menerapkannya berjalan sebagaimana skema dari Antonio Gramci—dalam Teori Hegemoni, sebagai premis keempat. Menurut Gramsci, hegemoni merupakan sebuah proses penguasaan kelas dominan kepada kelas bawah, dan kelas bawah juga aktif mendukung ide-ide kelas dominan. Sehingga, terdapat model penguasaan yang dilakukan tidak dengan menggunakan kekerasan, melainkan melalui bentuk-bentuk persetujuan masyarakat yang dikuasai. Bentuk-bentuk persetujuan masyarakat atas nilai-nilai masyarakat dominan dilakukan dengan penguasaan basis-basis pikiran, kemampuan kritis, dan kemampuan-kemampuan afektif masyarakat melalui konsensus yang menggiring kesadaran masyarakat tentang masalah-masalah sosial ke dalam pola kerangka yang ditentukan lewat birokrasi (masyarakat dominan). Sehingga, terlihat adanya usaha untuk menaturalkan suatu bentuk dan makna kelompok yang berkuasa. 18
Roger Simon, kemudian mencoba untuk menafsirkan istilah “konsensus” dalam Teori Hegemoni Gramsci tersebut, sebagai suatu upaya menundukkan kelompok yang dihegemoni melalui penguasaan atas suatu ideologi. 19 Ketertundukkan tersebut berjalan melalui dua mekanisme yaitu pertama, memunculkan rasa takut apabila melampaui konsensus tersebut, dan kedua, adanya upaya memiskinkan diskursus konseptual. Sehingga, bagi Derrida, sikap dari kelompok masyarakat dalam suatu relasi sosial menjadi pasif dalam memahami realitas sosial secara afektif. 20
16 Ariwidodo, E. (2013). Logosentrisme Jacques Derrida Dalam Filsafat Bahasa, Jurnal Karsa, Vol. 21, No. 2, h. 345-346. DOI: https://doi.org/10.19105/karsa.v21i2.38
17 Norris, C. (2016). Membongkar Teori Dekonstruksi Jacques Derrida, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, h. 9.
18 Qomaruddin, (2017). Analisis Pemikiran Antonio Gramsci tentang Hegemoni Menurut Konsep Pendidikan Islam, Jurnal Ilmu Pendidikan Islam, Vol. 15, No. 1, h. 6.
19 Roger, S. (2004). Gagasan-Gagasan Politik Gramsci, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h. 19.
20 Siswati, E. (2017). Anatomi Teori Hegemoni Antonio Gramsci, Jurnal Translitera, Edisi 5, h. 21-22.
Apabila diilustrasikan konsep Trikotomi Relasi tersebut adalah sebagai berikut:
Gbr.1. TRIKOTOMI RELASI Konstruksi dari keempat premis tersebut di atas, menunjukan adanya korelasi konsisten antara pandangan dari Foucault—berkaitan dengan genealogy of power, dengan pandangan Gramsci secara epistemologis, yang bertitik tolak dari keadaan oposisi biner-nya Derrida dan faktor ideologis (kepentingan) yang mengesampingkan aspek emansipatoris dari suatu pengetahuan. Sehingga, memunculkan suatu model pertukaran tanda dan simbol dalam suatu model komunikasi yang bersifat instrumental.
Fakta empiris dari eksistensi komunikasi instrumental yang memunculkan truth- games (permainan kebenaran) dari pemilik otoritas muncul ketika bagaimana sikap penegak hukum—berbasis trinity of power (kekuasaan, kewenangan, diskresi), merasionalisasikan hak dari tersangka atas turunan berkas pemeriksaan tersangka dan turunan Berkas Perkara—sebagaimana diatur dalam Pasal 72 KUHAP jo Pasal 143 ayat (4) KUHAP, sebagai hal yang bersifat rahasia dan tidak ada aturannya dalam KUHAP—berdasarkan hasil kuisioner online terhadap 92 Advokat sebagai responden melalui aplikasi google form. 21 Sehingga, dalam upaya memperoleh haknya tersebut, seorang tersangka berhadapan dengan penegak hukum yang mengambil posisi ‘ the central’ berbasis kepada trinity of power telah memproduksi pengetahuan bahwa hak tersangka tersebut tidak ada dalam KUHAP yang dipandang sebagai truth-games (permainan kebenaran).

## 3.2. Penafsiran Hukum Sebagai Kemampuan Semiotika Dalam Perspektif Rolland Barthes
Hal yang pertama yang perlu diklarifikasikan terlebih dahulu adalah mengenai penggunakan istilah “Semiotika”. Roland Barthes adalah seorang filsuf linguistik yang mengikuti pola pemikiran dari Ferdinand de Saussure ketika berbicara mengenai semiotika. Namun demikian, Saussure sebenarnya tidak menggunakan istilah
21 Marbun, R., Oedoyo, W., dan Sinaga, D.M. (2021) Logika Monolog Dalam Trikotomi Relasi Pada Proses Pra-Adjudikasi Terhadap Pasal 72 KUHAP jo Pasal 143 ayat (4) KUHAP, Penelitian Internal Dosen-Mahasiswa, dipresentasikan melalui Laboratorium I Fakultas Hukum Universitas Pancasila pada tanggal 22-23 Februari, h. 42-43
“semiotika” dalam teorinya, demikian pula Roland Barthes. Keduanya menggunakan istilah “Semiologi”, sedangkan istilah “Semiotika” itu sendiri lebih dikenal secara luas sebagai suatu teori yang dikembangkan oleh Charles Sander Pierce di Amerika. Dalam perkembangannya, istilah ‘semiotika’ lebih diminati untuk digunakan sebagai suatu ilmu yang mengkaji tentang tanda dalam konteks bahasa dan komunikasi.
Semiotika dan Semiologi, dalam konteks bahasa dan berbahasa, sebenarnya sudah tidak lagi diperdebatkan penggunaannya, oleh karena, pada ranah praxis linguistik, keduanya bersifat saling melengkapi. Namun, pada dasarnya, tidak terdapat hubungan dialektis antara Saussure dengan Pierce dalam kaitannya dengan konsep “semiotika” dan “semiologi”. Hal tersebut menunjukan kepada kita, baik antara Saussure dan Pierce tidaklah dalam konteks saling mengkritik. Sehingga, patutlah dipahami, kemuncullan dua konsep tersebut, disebabkan karena kedua tokohnya muncul dari ranah keilmuan yang sangat berbeda. Konsep Semiologi muncul dari ranah Filsafat Signifikansi—demikian pula Roland Barthes, sedangkan konsep Semiotika muncul dari ranah Logika Pragmatisme dan Matematika. Oleh karena itulah, dalam penelitian ini, Peneliti tidak ingin terjebak ke dalam suatu common sense dalam sejarah kemuncullan ilmu pengetahuan yang diandaikan sebagai suatu bentuk kritik satu atas lainnya.
Namun, adalah hal yang berbeda ketika Peneliti merujuk kepada Rolland Barthes. Dimana, konsep Semiologi atau Semiotika, menurut Roland Barthes yang memang mengadopsi dan sekaligus mengkritik pendapat dari Saussure. Menurut Bathes, yang mendalilkan adanya tanda-tanda umum, atau semiologi, yang linguistiknya hanya akan membentuk satu bagian. Oleh karena itu, Semiologi bertujuan untuk mengambil sistem tanda apa pun, apa pun substansi dan batasannya; gambar, gerak tubuh, suara musik, objek, dan asosiasi kompleks dari semua ini, yang membentuk isi dari ritual, konvensi atau hiburan publik: ini merupakan, jika bukan bahasa, setidaknya sistem penandaan. 22 Sehingga, bagi Roland Barthes, Semiologi merupakan ilmu pengetahuan mengenai sistem tanda. Namun demikian, Semiologi pun merupakan metode fundamental untuk kritik ideologi dalam budaya modern 23 , yang kemudian dikenal dengan Teori Mitos ( Mythology). Roland Barthes tidaklah mempersoalkan pemaknaan terhadap konsep ideologi itu sendiri, namun ia mempermasalahan secara metodologis dari bekerjanya ideologi yang menjadi pemaknaan umum baik secara sinkronik maupun diakronik (penyejarahan). 24
Guna memahami Semiologi Roland Barthes, tentunya perlu pemahaman yang baik terhadap elemen-elemen semiologi itu sendiri, dimana terdapat 4 (empat) elemen, yaitu (1). Langue dan Parole; (2). Signifier (Penanda/Citra Bunyi) dan Signified (Petanda/Makna/Meaning); (3). Sintagma dan sistem; dan (4). Denotasi dan Konotasi. 25 Elemen pertama yaitu langue dan parole merupakan elemen yang penting untuk memahami dan menganalisis suatu teks dan tuturan dalam kerangka kerja semiologi, yang dipinjamnya dari Saussure.
22 Barthes, R. (1967). Elements of Semiology, New York: Hill and Wang, h. 9.
23 Barthes, R. (1972). Mythologies, New York: Hill and Wang, h. 9.
24 Ibid, h. 112.
25 Barthes, R. (1967). Op.cit., h. 12.
Adapun yang membedakan antara Barthes dan Saussure adalah bagi Saussure, elemen pertama tersebut merupakan keadaan dikotomi. Sedangkan, bagi Barthes, elemen pertama tidaklah bersifat dikotomi namun bersifat dialektika. Walaupun, Barthes tetap mengadopsi pemaknaan yang sama dengan Saussure bahwa langue merupakan suatu sistem sosial bahasa yang ‘mengada’ melalui konsensus dan konvensi sosial dan parole adalah model penyimpangan dari langue dalam bentuk tindak tuturan yang bersifat individualis dari subjek penuturnya. 26 Namun, bagi Barthes, tidak ada parole tanpa langue, dan demikian pula sebaliknya. Oleh karena, langue merupakan sistem nilai yang murni abstrak dan diaktualisasikan melalui parole dengan mekanisme yang tak terbatas. 27 Pandangan dari Barthes inilah yang kemudian merevisi pandangan dari Saussure, yang semula kajian linguistik merupakan bagian dari Semiologi, menjadi kajian Semiologi merupakan kajian dari linguistik secara umum.
Perbedaan lain yang cukup signifikan, adalah berkaitan dengan elemen keempat yaitu Denotasi dan Konotasi. Tahapan pemaknaan bagi Saussure, hanya berhenti sampai pada makna denotasi saja. Namun, bagi Barthes, makna denotasi merupakan pijakan awal untuk sampai kepada makna konotasi. Artinya, makna denotasi merupakan unsur primer atau unsur yang melandasi makna konotasi tersebut. 28 Pandangan dari Barthes terhadap pemaknaan level kedua, yaitu Konotasi, nampaknya bertitik tolak dari kemampuan melakukan interpretasi sebagai sesuatu hal yang bersifat transendensi dalam diri manusia.
Walaupun Peneliti tidak menemukan kaitan antara kajian linguistik dengan kajian hermeneutika, namun demikian keduanya terhubung secara ontologis dan epistemologis. Menurut Zamzam Nurhuda, istilah hermeneutika sebenarnya lebih dikenal dekat dengan ilmu tafsir, itu bisa dirasakan dengan semaraknya penulisan hermeneutika baik dalam bentuk jurnal, karya tulis ilmiah, dan buku-buku yang berkaitan dengan ilmu tafsir. Namun demikian, inti dari hermeneutika adalah perpermainan makna yang dipahami dari bahasa, baik yang bersifat tekstual (literal) ataupun yang bersifat kontekstual. 29
Kemampuan menafsirkan, sebagai permainan makna, memiliki fungsi untuk menghindarkan manusia dari bahaya imanensi (ketenggelaman, kebekuan) eksistensinya. Manusia harus menafsirkan dirinya, dunianya, kebudayaannya, menafsirkan tradisinya, kehidupan di sekitarnya. 30 Lebih lanjut Martono menjelaskan eksistensi manusia merupakan suatu proses penafsiran yang terus berlangsung dan interpretasi merupakan kegiatan paling dasar pikiran manusia. Ada pendapat, interpretasi tidak dinilai tinggi, karena ada perbedaan setiap penafsir “lain kepala lain interpretasi”. Pendapat mereka wajar karena dengan interpretasi, orisinalitas dan
26 Ibid., h. 13.
27 Ibid., h. 15-16.
28 Kaelan, (2009). Filsafat Bahasa, Semiotika, dan Hermeneutika, Yogyakarta: Paradigma, h. 205.
29 Nurhuda, Z. (2015). Hermeneutika Bahasa: Teks dan Konteks Islam, Jurnal Sasindo Unpam, Vol. 3, No. 3, h. 70.
30 Martono, (2019). Kajian Kritis Hermeneutika Friederich Scheiermacher vs Paul Ricoeur, Jurnal Edukasi Khatulistiwa: Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia, Vol. 2, No. 1, h. 42. DOI: http://dx.doi.org/10.26418/ekha.v1i1
otentisitas sesuatu dipertaruhkan. Interpretasi dipandang terbungkus rapat oleh unsur subjektivitas, sehingga terdapat kesewenang-wenangan dari penafsirnya. 31
Apabila, kembali kita merujuk kepada pandangan dari Bathes, dimana Semiotika bertugas membaca dan mempelajari tanda-tanda—dalam hal ini termasuk teks hukum, maka sifat arbiter dari tanda itu sendiri bersinergis dari level eksistensialis dari si penafsir yang bias subjektivitas. Maka, adalah sesuatu yang logis, ketika pemaknaan suatu tanda sebagai hasil dari interpretasi, tidaklah mungkin hanya didominasi oleh pemaknaan secara denotasi. Walaupun, suatu penjelasan undang-undang telah menegaskannya dengan frasa “Cukup Jelas”. Oleh karena itu, kata “Cukup Jelas” dalam suatu penjelasan pasal, justru mengikuti Saussure yang berhenti pada makna denotasi. Sedangkan, sifat dari tanda—termasuk teks sebagai tanda, akan bertemu dengan subjektivitas dari penafsirnya.
Sehingga, tak heran, dalam penafsiran hukum pun, pada hakikatnya merupakan suatu permainan makna yang tidak akan berhenti kepada makna denotatif dari frasa “cukup jelas”. Oleh karena, secara hermeneutis, teks dan konteks akan memberikan pengaruh yang cukup besar bagi penafsir untuk mengartikulasikannya dalam bahasa (linguistik).
3.3. Truth-Games (Permainan Kebenaran) Dari Penyidik Dalam Memproses Laporan Polisi Atas Dugaan Tindak Pidana Berdasarkan Pasal 263 KUHP jo Pasal 266 KUHP Laporan Polisi Nomor : LP/5464/IX/2019/PMJ/Ditrekrimum tanggal 1 September 2019 tentang perkara dugaan tindak pidana pemalsuan dan atau menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta autentik dan atau penggelapan hak atas barang tidak bergerak dan atau memasuki pekarangan tanpa ijin dan atau turut serta melakukan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP dan atau Pasal 266 KUHP dan atau Pasal 385 KUHP dan atau Pasal 167 KUHP dan atau Pasal 55 KUHP, yang terjadi pada tanggal 16 Juni 2017 di Kantor BPN Kota Depok, yang kemudian memasukki Tahap I, hanya difokuskan terhadap Pasal 263 KUHP dan/atau Pasal 266 KUHP.
Sengketa yang dilaporkan tersebut, berawal dari suatu pemahaman dalam diri Terlapor (saat ini sudah tersangka) melalui adanya informasi pada tanggal 28 April 2007, dimana objek sengketa yaitu tanah seluas 15.526m2, yang beririsan dengan kepemilikan tanah atas nama Pelapor. Sehingga, pada tanggal 15 Juni 2007, terjadilah Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) melalui Notaris dengan down payment (uang muka) sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan kewajiban bagi Pelapor untuk melampirkan Sertifikat Hak Milik (SHM) nya. Namun demikian, kesepakatan tersebut menemui jalan buntu. Oleh karena, pertama, kepemilikan dari Pelapor tidak dapat diukur karena ketidakjelasan batas-batas dan lokasinya, dan kedua, Pelapor tidak melampirkan SHM aslinya sebagai syarat formil yang telah disampaikan oleh Notaris. Hingga pada akhirnya, Pelapor secara lisan membatalkan PPJB tersebut pada bulan Januari 2008. Namun demikian, sebagai faktor ketiga dari kegagalan kesepakatan itu adalah munculnya Peta Bidang dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) atas nama Pelapor—tertanggal 25 September 2007, dan atas nama penggarap—sebagai
31 Ibid . h. 42-43.
pemilik awal objek sengketa tertanggal 21 November 2007, yang memunculkan pra- anggapan dalam diri Terlapor adalah sah demi hukum segala tindakan administrasi atas objek sengketa tersebut.
Berjalannya waktu, pihak Terlapor terus melengkapi legalitas dari penguasaan atas objek sengketa yang dipersyaratkan oleh Pemerintah, hingga munculnya Sertifikat Hak Guna Bangun dan Izin Lokasi. Barulah, pada 1 September 2019, munculnya pelaporan polisi sebagaimana termuat dalam Laporan Polisi Nomor : LP/5464/IX/2019/PMJ/Ditrekrimum.
Pada proses penyidikan tersebut, terdapat beberapa tindakan komunikasi instrumental untuk mempertahankan makna tunggal adanya pelanggaran Pasal 263 KUHP dan Pasal 266 KUHP, yaitu sebagai berikut:
1. Munculnya informasi resmi oleh Penyidik Polri yang meletakkan Terlapor sebagai Mafia Tanah pada tahun 2020
Pengaturan mengenai penentuan seseorang sebagai Mafia Tanah telah ditetapkan dalam Petunjuk Teknis Nomor: 01/JUKNIS/D.VII/2018 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah tertanggal 10 April 2018. Berdasarkan JUKNIS 2018 tersebut, maka dibentuklah Satuan Tugas Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah, yang merupakan kolaborasi tim antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berdasarkan wilayah tugas masing-masing, berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB), yang diketuai oleh instansi BPN.
Namun demikian, Penyidik Polri telah secara instrumentalis, memasukkan sengketa tersebut dengan menetapkan Terlapor sebagai Mafia Tanah, tanpa melalui prosedur formil yang telah diatur dalam JUKNIS 2018 tersebut.

## 2. Adanya kegiatan ‘Pengembalian Batas’
Dalam upaya mempertahankan tindakan instrumentalis berikutanya adalah dilakukannya upaya ‘pengembalian batas’ terhadap objek sengketa untuk bertujuan memperoleh informasi mengenai sifat detail dari lokasi objek sengketa. Proses pengembalian batas tersebut dilakukan pada tanggal 20 Februari 2020, yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 70/BA/SIP/III/2020 tertanggal 20 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh BPN cq Kantor Pertanahan Kota Depok.
Namun demikian, pada tanggal 3 Agustus 2020, Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan Surat Nomor MP.01.01/1152-32.600/VIII/2020 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok telah menjelaskan bahwa Berita Acara Nomor 70/BA/SIP/III/2020 tertanggal 20 Februari 2020 bukanlah merupakan kegiatan pengukuran untuk pengembalian batas, namun,
MELAINKAN penunjukan lokasi sesuai batas-batas YANG DITUNJUKAN OLEH KUASA HUKUM Pelapor. Artinya, Berita Acara Nomor 70/BA/SIP/III/2020 tertanggal 20 Februari 2020 tidak dapat dijadikan alat bukti untuk menetapkan Terlapor sebagai Tersangka.
3. Pra-Anggapan/Pra-Sangka ( vorurteil) Dari Penyidik Polri.
Berdasarkan informasi dalam Berita Acara Nomor 70/BA/SIP/III/2020 tertanggal 20 Februari 2020 tersebut, maka pada tanggal 16 Juni 2020, Penyidik Polri telah menetapkan Terlapor sebagai Tersangka. Artinya, Surat Nomor MP.01.01/1152-32.600/VIII/2020 dari BPN cq Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat belumlah diterima sebagai dasar untuk membatalkan Penetapan Tersangka tersebut.
Namun demikian, pada tanggal 25 Agustus 2020, Penyidik Polri baru meminta kepada Terlapor—yang telah menjadi Tersangka, untuk melampirkan alat bukti yang meringankan—termasuk Surat Nomor MP.01.01/1152-32.600/VIII/2020 dari BPN cq Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat. Oleh karena, Berita Acara Nomor 70/BA/SIP/III/2020 tertanggal 20 Februari 2020 tersebut telah menjadi ‘pra-anggapan’ 32 , maka muncul keengganan dari Penyidik Polri untuk membatalkan Penetapan Tersangka. Artinya, Penyidik Polri telah secara instrumentali mengesampingkan alat bukti yang meringankan—hanya sekedar pemenuhan atas Pasal 65 KUHAP, namun tidak merubah pendirian Penyidik Polri atas Penetapan Tersangka tersebut.
Hal tersebut mengandung makna adanya upaya mempertahankan makna tunggal bahwa Terlapor layak ditetapkan sebagai Tersangka, walaupun telah muncul alat bukti pembanding yang merupakan produk hukum yang resmi dari institusi pemerintahan yang setara dengan Polri.
Berdasarkan ketiga fakta hukum di atas, maka dalam melaksanakan kekuasaan dan kewenangan penegakan hukum pidana, Penyidik Polri telah memposisikan dirinya sebagai “ the central” yang memproduksi pengetahuan—berbasis pra- anggapan (asumsi), untuk menetapkan truth-games atas penetapan tersangka tersebut. Sehingga, upaya melakukan perlawanan terhadap keputusan tersebut, menghasilkan pola kerja sebagaimana dikemukakan oleh J.A. Pontier dan Derrida, yaitu kekerasan berbasis trinity of power. Dalam artian, perlawanan secara normatif terhadap keputusan tersebut akan memunculkan truth-games akan mempercepat pelimpahan berkas perkara.
Penyidik Polri, sebagai pemegang otoritas berdasarkan trinity of power (kekuasaan-kewenangan-diskresi), telah memproduksi pengetahuan berupa penetapan tersangka tersebut, telah menempatkan aspek ideologis (kepentingan) sebagai penggerak utama dalam menghegemoni dan mendominasi Terlapor/Tersangka sebagai “ the other” untuk mengalami ketersituasian kondisi, sehingga truth-games dan trinity of power dari Penyidik—tidak lain, mencoba mempertahankan suatu basis pemikiran yang tetap berada dalam ranah common sense.
Dengan demikian, mengacu kepada konsep Trikotomi Relasi, Penyidik Polri dalam relasi kuasa memproduksi pengetahuan—secara semiotik dengan mempermainkan makna konotatif berbasis trinity of power terhadap KUHAP, berjalan dengan skema Gramsci dan Derrida, guna mempertahankan kepentingan yang bersembunyi di dalam pengetahuan tersebut.
32 Pra-anggapan adalah merupakan apa yang digunakan penutur sebagai dasar bersama bagi para peserta percakapan. Sehingga, pra-anggapan merupakan suatu tuturan yang mengandung makna kebenaran atau ketidakbenaran sesuai tuturannya. Lihat: Purwaningrum, P.W., dan Nurmalia, L. (2019). Praanggapan pada Dialog Mengenai Kejujuran: Kajian Pragmatik Dalam Novel Asas Kau Bahagia Karya Bernard Batubara , Jurnal BAHASTRA, Vol. 39, No. 1, h. 2.

## 4. Kesimpulan
Kemampuan melakukan penafsiran hukum oleh Penyidik merupakan suatu kemampuan yang tidak disadarinya sehingga melampaui kaidah-kaidah dalam menafsirkan. Akibatnya, secara trikotomi relasi, terjadi pola kerja yang mempermainkan makna secara semiotik. Untuk sampai kepada permainan makna tersebut, maka suatu model komunikasi yang menginstrumentasikan seseorang merupakan konsekuensi logis bagi Penyidik dalam menjalankan fungsi penegakan hukum. Sehingga, siapapun diperiksa, akan menjadi objek dari suatu proses permainan makna dari Penyidik. Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya hukum terhadap perilaku Penyidik yang mempermainkan makna berbasis kepada trikotomi relasi tersebut, agar terjadi kontrol terhadap perilaku Penyidik, yang justru menjauhkan proses penegakan hukum dari penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia.

## Referensi
Ariwidodo, E. (2013). Logosentrisme Jacques Derrida Dalam Filsafat Bahasa, Jurnal Karsa, Vol. 21, No. 2,. DOI: https://doi.org/10.19105/karsa.v21i2.38
Atmasasmita, R. (2011). Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Jakarta: Kencana.
Barthes, R. (1967). Elements of Semiology, New York: Hill and Wang.
Barthes, R. (1972). Mythologies, New York: Hill and Wang.
Geuss, R. (2004). Ide Teori Kritis. Habermas & Mahzab Frankfurt, Magelang: Panta Rhei Books.
Habermas, J. (1972). Knowledge and Human Interest, Boston: Beacon Press.
Handayani (Eds), S.M. (2018). Fungsi Tehnis Reserse, Lembaga Pendidikan dan
Pelatihan Polri.
Hutahaean, ESH. (2015).
Psikologi Kepolisian: Seragam, Pangkat, dan Senjata Api, Jurnal Elektronik, Vol. 6.
Ibrahim, J. (2012).
Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang :
Bayumedia Publising.
Kaelan, (2009). Filsafat Bahasa, Semiotika, dan Hermeneutika, Yogyakarta: Paradigma.
Katrini, Y.E. (2014). Fenomena Bahasa di Lapangan: Sebuah Kajian Kualitatif, Jurnal RAGAM, Vol. 14, No. 1.
Marbun, R. (2019). Hukum Pidana Yang Instrumental: Upaya Legitimasi Kepentingan Melalui Pengetahuan Berbasis Kekuasaan (Studi Multidisipliner Terhadap Ekstasi Komunikasi Sebagai Tindak Pidana Melalui Simulacra), Jurnal Hukum Pidana dan Pembangunan, Vol. 1, No. 2.
Marbun, R., Oedoyo, W., dan Sinaga, D.M. (2021) Logika Monolog Dalam Trikotomi Relasi Pada Proses Pra-Adjudikasi Terhadap Pasal 72 KUHAP jo Pasal 143 ayat (4) KUHAP, Penelitian Internal Dosen-Mahasiswa, dipresentasikan melalui Laboratorium I Fakultas Hukum Universitas Pancasila pada tanggal 22-23 Februari.
Martono, (2019). Kajian Kritis Hermeneutika Friederich Scheiermacher vs Paul Ricoeur, Jurnal Edukasi Khatulistiwa: Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia, Vol. 2, No. 1. DOI: http://dx.doi.org/10.26418/ekha.v1i1
Mudhoffir, A.M. (2013). Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan Bagi Sosiologi Politik, Jurnal Sosiologi MASYARAKAT, Vol. 18, No. 1.
Natsir, N. (2017). Hubungan Psikolinguistik Dalam Pemerolehan Dan Pembelajaran Bahasa, Jurnal Retorika, Vol. 10, No. 1.
Norris, C. (2016). Membongkar Teori Dekonstruksi Jacques Derrida, Yogyakarta: Ar- Ruzz Media.
Nurhuda, Z. (2015).
Hermeneutika Bahasa: Teks dan Konteks Islam, Jurnal Sasindo Unpam, Vol. 3, No. 3.
Pontier, J.A. (2008).
Rechtsvinding (Penemuan Hukum), [Bernard Arief Sidharta-Pent.],
Bandung: Jendela Mas Pustaka.
Purwaningrum, P.W., dan Nurmalia, L. (2019). Praanggapan pada Dialog Mengenai Kejujuran: Kajian Pragmatik Dalam Novel Asas Kau Bahagia Karya Bernard Batubara, Jurnal BAHASTRA, Vol. 39, No. 1.
Qomaruddin, (2017). Analisis Pemikiran Antonio Gramsci tentang Hegemoni Menurut Konsep Pendidikan Islam, Jurnal Ilmu Pendidikan Islam, Vol. 15, No. 1.
Roger, S. (2004). Gagasan-Gagasan Politik Gramsci, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Siswati, E. (2017). Anatomi Teori Hegemoni Antonio Gramsci, Jurnal Translitera, Edisi
5.
Soekanto, S. (2012). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum, Jakarta:
Rajawali Press.
Syafiuddin, A. (2018). Pengaruh Kekuasaan Atas Pengetahuan (Memahami Teori Relasi Kuasa Michel Foucault), Jurnal REFLEKSI, Vol. 18, No. 2.
Waljinah, S. (2016). Linguistik Forensik Interogasi: Kajian Makna Simbolik Bahasa Hukum Pada Tindakan Diskresi Polisi, Prosiding Konferensi Nasional Ke-4 yang diselenggarakan oleh Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah, Mei.