Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 3 (2), 2021: 211 - 231
ISSN: 2715-0003; E-ISSN 2714-5514 DOI: http://doi.org/10.19105/alhuquq.v3i2.5071
email koresproden wasilulkhoir@gmail.com https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ Copyright  (c) 2019 by al-huquq. All Right Reserved

## Menyoal Denda Nasabah Mampu yang Tidak Membayar Kewajiban kepada Bank Syari'ah
Wasilul Chair, Kudrat Abdillah
(Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Madura, Jl. Raya Panglegur Km. 4 Pamekasan, 69371)
Abstrak:
Tulisan  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  beberapa  ketentuan penjatuhan  sanksi  denda  kepada  nasabah  yang  sejatinya mampu  secara  financial  namun  tidak  melaksanakan kewajibannya  dalam  melakukan  pembayaran  kepada  Bank Syariah  akibat  adanya  perjanjian  pembiayaan  antara  nasabah yang  bersangkutan  sebagai  pengguna  pembiayaan  dengan Bank  Syariah  sebagai  penyedia  jasa  pembiayaan.  Dalam  hal terjadi  suatu  kasus  nasabah  yang  mampu  secara  financial namun  tidak  membayar  kewajibannya  kepada  Bank  Syariah dapat  diselesaikan  melalui  tiga  cara,  yaitu  dengan  cara musyawarah,  melalui  Badan  Arbitrase  Syariah  Nasioanl,  atau melalui  Peradilan  Agama.  Selain  itu,  ketentuan  mengenai penjatuhan  sanksi  denda  bagi  nasabah  yang  tidak  membayar kewajiban  namun  ia  mampu  untuk  membayar  dipertegas dengan  diberlakukannya  fatwa  DSN-MUI  Nomor  17/DSN- MUI/IX/2000  yang  membolehkan  bank  syariah  untuk memberlakukan  denda  bagi  nasabah  mampu  namun  tidak membayar  kewajibannya  sebagaimana  telah  disepakati  dalam akad. ( This  article  aims  to  analyze  some  provisions  for  the imposition  of  fines  to  customers  who  are  actually  financially able but do not carry out their obligations in making payments to  Islamic  Banks  due  to  financing  agreements  between customers  concerned  as  financing  users  with  Islamic  Banks  as financing service providers. In the event of a case of a customer who is financially able but does not pay his obligations to The Islamic  Bank  can  be  resolved  through  three  ways,  namely  by means of deliberation, through the National Sharia Arbitration Board,  or  through  the  Religious  Justice.  In  addition,  the provisions regarding the imposition of fines for customers who do not pay obligations but are able to pay are strengthened by the  enactment  of  DSN-MUI  fatwa  No.  17  /  DSN-MUI  /  IX  /
2000  which  allows  Islamic  banks  to  impose  fines  for  able

## Wasilul Chair, Kudrat Abdillah
212
customers  but  do  not  pay  their  obligations  as  agreed  in  the agreement. )

## Kata Kunci:
Denda, Nasabah Mampu, Tidak Membayar, Bank Syariah
Pendahuluan
Kegiatan  perekonomian  dewasa  ini  mengalami  perkembangan yang cukup signifikan. Perputaran roda ekonomi sangat dipengaruhi oleh  berputarnya  modal  usaha.  Dalam  hal  ini  hampir  tidak  dapat dielakkan  perlunya  kerjasama  antara  pemilik  modal  dengan pengusaha, baik antara individu langsung maupun melalui lembaga intermediasi.  Lembaga  intermediasi  keuangan  yang  sangat  besar peranannya  dalam  kegiatan  perekonomian  adalah  lembaga perbankan,  karena  sistem  perbankan  dan  keuangan  mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam perekonomian modern, sehingga tidak ada  sistem  perekonomian  manapun  yang  dapat  bertahan  atau mampu  memberikan  kontribusi  positif  tanpa  dukungan  dari  sektor perbankan. 1
Bank adalah lembaga perantara keuangan ( financial intermediary ) artinya, lembaga yang dalam aktivitasnya berkaitan dengan masalah uang.  Oleh  karena  itu,  usaha  bank  akan  selalu  dikaitkan  dengan masalah  uang  yang  merupakan  alat  pelancar  dalam  aktivitas perputaran  ekonomi.  Kegiatan  dan  usaha  bank  akan  selalu  terkait dengan komoditas, antara lain : memindahkan uang, menerima dan membayarkan  kembali  uang  dalam  rekening  koran,  mendiskonto surat wesel, surat order maupun surat berharga lainnya, membeli dan menjual surat-surat berharga, membeli dan menjual cek, surat wesel, kertas dagang, memberi jaminan bank. 2
Lembaga  perbankan  merupakan  salah  satu  instrumen  vital  di dalam sistem ekonomi modern. Rasanya sulit membayangkan adanya masyarakat  dan  negara  modern  yang  menjalankan  kegiatan
1 M. umar Chapra, Islam dan Tantangan Ekonomi, alih bahasa Ikhwan Abidin Basri,
(Jakarta : Gema Insani Press, 2000), 203.
2 Muhamad, Lembaga  Keuangan  Umat  Kontemporer, (Yogyakarta  :  UII  Press,
2000), 63

## Menyoal Denda Nasabah Mampu yang Tidak Membayar Kewajiban kepada Bank Syariah
perekonomiannya tanpa melibatkan lembaga keuangan (bank). Tetapi persoalan  muncul  ketika  terdapat  sekelompok  masyarakat  (umat Islam)  yang  merasa  "engngeh"  menerima  kehadiran  lembaga perbankan dalam aktivitas bisnisnya (bank konvensional) disebabkan adanya unsur-unsur yang tidak lagi sesuai  dengan doktrin maupun dogma  agamanya,  terutama  bunga,  karena  menurut  keyakinan mereka  bahwa  bunga  sama  dengan  riba  yang  secara  jelas  dilarang dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.
Untuk  menghindari  operasional  bank  dengan  sistem  bunga (bank  konvensional),  maka  Islam  memperkenalkan  bank  dengan sistem bagi  hasil  ( Profit  and  Loss  Sharing ) 3 atau bebas  bunga  dengan berpedoman pada prinsip-prinsip muamalah yaitu bank Islam. 4
3 Sistem Profit and Loss Sharing merupakan formula yang diajukan oleh para pakar ekonom  Muslim  sebagai  alternatif  pengganti  sistem  bunga.  Atas  dasar  sistem  ini kreditur (bank syari'ah) tidak memungut bunga terhadap dana yang dipinjamkannya pada  pengusaha/nasabah  tetapi  kedua  belah  pihak  bersepakat  untuk  berbagi keuntungan ataupun kerugian dari usaha yang dilakukan. Belakangan tampak adanya kecenderungan untuk menyamarkan bahkan  mentiadakan istilah ini dengan  sebutan bagi  hasil  ( profit  sharing )  saja,  tanpa  menampakkan  "kerugiannya",  sebagaimana tampak  dalam  buku  Muhammad  Syafi'i  Antonio, Bank  Syari'ah  dari  Teori  ke Praktik, cet.  I,  (Jakarta:  Gema  Insani  Press,  2001)    dan  Zainul  Arifin, Memahami Bank  Syari'ah:  Lingkup,  Peluang,  Tangtangan,  dan  Prospek, cet.  I,  (Jakarta: Alvabet, 1999). Berbeda dengan Abdullah Saeed, ia mengatakan bahwa bank Islam dalam operasionalnya  tidak sepenuhnya  menerapkan  sistem bagi  hasil  (pembiayaan mudharabah ),  hal  ini  disebabkan  tingkat  risiko  yang  sangat  tinggi,  tetapi  bank syari'ah  lebih  mengutamakan  pembiayaan  yang  sedikit  risiko,  seperti murabahah yang  keuntungannya  jelas.  Lihat. Islamic  Banking  and  Interest:  a  Study  of  the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation, (Leiden; New york; Koln; Brill, 1996), 125.
4 Gerakan  pendirian  bank  Islam  mulai  tampak  di  Pakistan  pada  tahun  1950-an  dan menyebar ke dunia Arab dengan ditandai berdirinya Mit Ghamr Savings Bank Kairo, Mesir, pada tahun 1963. bank binaan Ahmad al-Najjar ini beroperasi sebagai rural- social  bank di  sepanjang  delta  sungai  Nil.  Walaupun  hanya  beroperasi  dipedesaan dan  berskala  kecil  namun  dipandang  telah  memberikan  kontribusi  dalam perkembangan  sistem  finansial  dan  ekonomi  Islam.  Lihat  David  Baldwin  dan Rodney Wilson, "Islamic Finance in Principle and Practice (With Special Reference to  Turkey)"  dalam  Chibli  Mallat  (Ed.), Islamic  Law  and  Finance, (London- Dordrecht-Boston:  Graham  and  Trotman,  1988),  hal.  174.  di  Indonesia  Bank  Islam (syari'ah) didirikan pada tanggal 1 November 1991 dengan saham awal sebesar Rp. 84 Miliyar, pada tanggal 3 November 1991 dalam acara silaturrahmi dengan presiden Suharto  di  istana  Bogor  dana  mulai  bertambah  sehingga  menjadi  Rp.

## Wasilul Chair, Kudrat Abdillah
Kaitan  antara  bank  dengan  uang  dalam  suatu  unit  bisnis sangatlah  penting,  hal  ini  disebabkan  berjalannya  operasional perbankan  ditentukan  dengan  adanya  uang,  namun  di  dalam pelaksanaannya  antara  lembaga  terkait  (bank)  dan  nasabah  harus menghilangkan  adanya  ketidakadilan  ( injustice ),  ketidakjujuran  dan eksploitasi  antara  para  pihak  (bank  dan  nasabah),  sehingga  dapat tercipta suatu mitra yang kooperatif.

## Proses Berdirinya Bank Syariah di Indonesia
Lahirnya bank  syari'ah di  Indonesia merupakan  langkah  maju dalam  perkembangan  bisnis  yang  Islami.  Namun,  lahirnya  bank syari'ah  di  Indonesia  relatif  terlambat  ketimbang  negara-negara "muslim"  lainnya.  Pada  periode  awal  1980-an  ide-ide  untuk mendirikan  bank  syari'ah  mulai  muncul  lewat  pembicaraan diberbagai  seminar.  Para  tokoh  yang  terlibat  dalam  kajian  tersebut adalah  Karnaen  A.  Perwataatmadja,  M.  Dawam  Rahardjo,    A.M. Saeifuddin,  M.  Amien  Azis,  dan  lain-lain. 5 Namun  ide-ide  tersebut hanya  sekedar  "wacana"  tidak  dapat  terealisasikan  dengan  seketika, hal  tersebut  disebabkan  faktor  intern  negara  (pemerintah)  " political will ",  tingkat  hetogenitas  masyarakat  Indonesia  yang  cukup  tinggi dan komitmen serta tanggungjawab yang harus dipikul karena harus mencantumkan  label  syari'ah,  serta  adanya  kendala  dasar  hukum yaitu belum diaturnya bank dalam undang-undang No. 14 tahun 1967 tentang  perbankan,  maupun  Undang-undang  No.  13  Tahun  1968 tentang  bank  sentral,  dengan  berbagai  kendala  tersebut  belum memungkinkan untuk mengembangkan perbankan syari'ah ini.
Pada  tanggal  27  Oktober  1988,  pemerintah  mengeluarkan kebijakan  yaitu  Paket  kebijaksanaan  Bulan  Oktober  (PAKTO),  yang berisi tentang liberalisasi perbankan yang memungkinkan pendirian bank-bank  baru.  Dengan  PAKTO  inilah,  menimbulkan  semangat kembali  mengenai  gagasan  pendirian  bank  Islam.  Akan  tetapi, prakarsa  lebih  khusus  untuk  mendirikan  bank  Islam  di  Indonesia baru  dilakukan  pada  tahun  1990.  pada  tanggal  18-20  Agustus  1990, Majelis Ulama  Indonesia menyelenggarakan  Lokakarya Bunga  Bank
106.126.382.000,-.  Dengan  modal  awal  tersebut,  Bank  Muamalat  mulai  beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992. lihat Syafi'i Antonio, 25
5 M. Amin Azis, Mengembangkan Bank Islam di Indonesia, (Jakarta: Bankit, 1992). Dalam Muhammad Syafi'I Antonio, 25

## Menyoal Denda Nasabah Mampu yang Tidak Membayar Kewajiban kepada Bank Syariah
dan  Perbankan  di  Cisarua,  Bogor,  Jawa  Barat.  Hasil  lokakarya tersebut dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI yang  berlangsung  di  Hotel  Sahid  Jaya  Jakarta  pada  tanggal  22-25 Agustus 1990. berdasarkan amanat Munas IV MUI, dibentuk sebuah Yayasan Dana Dakwah Pembangunan yang diketuai oleh Hasan Basri (ketua  MUI  pada  waktu  itu)  dan  M.  Amin  Aziz  yang  bertugas mempersiapkan  segala  sesuatu  yang  berkaitan  dengan  berdirinya bank  Islam  di  Indonesia.  Dan  untuk  membantu  kelancaran  tugas- tugas,  dibentuklah  Tim  Hukum  Ikatan  Cendikiawan  Muslim Indonesia  (ICMI)  yang  diketuai  oleh  Karnaen  Perwaattmaja,  yang bertugas  untuk  mempersiapkan  segala  sesuatu  yang  menyangkut aspek  hukum  dari  bank  Islam,  karena  baik  dari  prose  berdirinya sampai  pada  saat  beroperasinya,  bank  Islam  selalu  berhubungan dengan aspek hukum. 6
Akhirnya,  setelah  melalui  proses  yang  cukup  "rumit"  bank Islam lahir sebagai hasil kerja dari Tim MUI tersebut di atas dengan nama Bank Muamalat Indonesia. Akte Pendirian PT Bank Muamalat Indonesia  ditandatangani  pada  tanggal  1  november  1991  dengan mengumpulkan saham awal  sebesar Rp.  84 Milayar,  pada tanggal  3 November  1991,  dalam  acara  silaturrahmi  Presiden  di  Istana  Bogor, dapat  dipenuhi  dengan  total  komitmen  modal  disetor  awal  sebesar Rp. 106.126. 382.000,00. dengan modal awal tersebut, pada tanggal 1 Mei 1992 Bank Muamalat Indonesia mulai beroperasi. 7
Berdirinya Bank Muamalat ini sebagai lembaga keuangan Islam sebenarnya  bukanlah  yang  pertama  di  Indonesia,  melainkan  telah berdiri  sebelumnya  Bank  Perkreditan  Rakyat  Syari'ah  (BPRS)  di beberapa  daerah  di  indonesia,  diantaranya  BPRS  Berkah  Amal Sejahtera dan BPRS Dana Mardhatillah pada tanggal 19 Agustus 1991, serta  BPRS  Amanah  Rabaniah  pada  tanggal  24  Oktober  1991  di Bandung,  dan  BPRS  Hareukat  pada  tanggal  10  November  1991  di Aceh. 8 Namun  berdirinya  beberapa  BPRS  ini  hanya  berskala  mikro regional  dan  tanpa  adanya  perangkat  hukum  yang  dapat  menjadi pedoman kecuali bahwa perbankan dapat menetapkan bunga sebesar
6 Warkum  Sumitro, Asas-asas  Perbankan  dan  Lembaga-lembaga  Terkait  BAMUI dan TAKAFUL di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada, 1997), 73.
7 Muhammad Syafi'I Antonio, 25.
8 Gamela Dewi, Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syari'ah di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 20004), 61.

## Wasilul Chair, Kudrat Abdillah
0%.  Kemudian  setelah  berdirinya  Bank  Muamalat  barulah  adanya peraturan tentang perbankan di Indonesia yang tertuang dalam  UU No.  7  tahun  1992  tentang  perbankan,  di  mana  perbankan  bagi  hasil diakui. Peraturan perundang-undangan ini terus disempurnakan dan diubah  berdasrakan  perkembangan  perbankan  itu  sendiri  hingga sekarang,  sebagaimana  yang  tertuan  dalam  UU.  No.  10  tahun  1998 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan dan berbagai peraturan lainnya tentang bank syari'ah. 9

## Hubungan Nasabah dan Bank Syariah
Bank  dan  nasabah  merupakan  "mitra"  yang  tidak  dapat dipisahkan,  keduanya  saling  keterkaitan  dan  saling  membutuhkan, baik  untuk  penanaman  modal  ( investasi )  bagi  nasabah  maupun nasabah  meminta  modal  kepada  bank  untuk  mengembangkan modalnya dari suatu bisnis.
Bank  syari'ah  merupakan  lembaga  keuangan  yang  berfungsi utamanya  sebagai  penghimpun  dana  ( funding )  untuk  disalurkan ( financing )  kepada  orang  atau  lembaga  yang  membutuhkan  uang dengan  sistem  tanpa  bunga  ( interest-  free  banking ).  Salah  satu fungsinya adalah menghimpun dana masyarakat, bank syari'ah harus memiliki suatu sumber untuk menghimpun dana sebelum disalurkan ke  masyarakat  kembali.  Untuk  mempraktikkan  kaidah  perbankan secara Islami, sumber dana dari masyarakat terhimpun melalui empat cara: dana pertama adalah dana modal yaitu saham awal dari pendiri lembaga keuangan terkait, kedua adalah dana titipan masyarakat yang dikelola oleh bank dalam Islam, ketiga adalah dana masyarakat yang diinvestasikan  melalui  bank  (investasi  tak  terbatas), keempat adalah dana investasi khusus (investasi terbatas). 10
Masyarakat  (nasabah)  merupakan  salah  satu  "asset"  bagi perkembangan modal suatu perbankan, dapat dikatakan, "bank tidak akan  berjalan  tanpa  adanya  nasabah".  Jadi  keduanya  saling keterkaitan dan saling membutuhkan. Bagi nasabah, keberadaan bank syari'ah  merupakan  keberuntungan  yang  sangat  besar,  hal  ini
9 Priyono  Suseno  dan  Heri  Sudarsono, Undang-undang  (UU),  Peraturans  Bank Indonesia  (PBI)  dan  Srat  Keputusan  Direksi  BI  tentang  Perbankan  Syari'ah. (Yogyakarta:  UII  Press,  2004).  Atau  peraturan  BI  tentang  Perbankan.  Lihat. www. bi.go.id.
10 Tim Pengembangan Syari'ah Institut Bankir Indonesia, 58.

## Menyoal Denda Nasabah Mampu yang Tidak Membayar Kewajiban kepada Bank Syariah
disebabkan  dalam  operasional  bank  syari'ah  tidak  memakai  konsep bunga, di mana bunga dalam Islam dilarang secara tegas, ini sejalan dengan  apa  yang  diharapkan  oleh  ummat  Islam.  Nasabah  dapat menikmati  keberadaan  bank  syari'ah,  jika  sewaktu-waktu  nasabah memerlukan  dana  pinjaman  untuk  "menyuntikkan"  modal  agar bisnisnya menjadi tambah besar.
Sudah  merupakan sunnatullah sebagian  orang  diberikan kelebihan  dibandingkan  sebagian  lainnya,  misalnya  yang  satu mempunyai kelebihan harta sementara yang lain membutuhkan dana untuk  "menyuntikkan"  modal  bisnisnya  agar  lebih  besar.  Bentuk seperti  ini  merupakan  bentuk  kerjasama  yang  harus  memegang prinsip amanah (saling percaya) tanpa adanya unsur eksploitasi dari salah  satu  pihak,  dan  sama-sama  menanggung  risiko  usaha  dengan tujuan mendatangkan keuntungan yang adil bagi kedua belah pihak.
Oleh  karena  itu,  ketika  perjanjian  telah  disepakati  oleh  para pihak,  maka  secara  otomatis  para  pihak  mempunyai  hak  dan kewajiban yang harus ditaati dan melaksanakan apa yang terkandung dalam sebuah perjanjian tersebut. Salah satu kewajiban bagi nasabah adalah  mengembalikan kewajibannya (pinjaman uang) kepada bank syari'ah  jika  jatuh  tempo.  Namun  tidak  dapat  dinafikkan,  bahwa salah satu pihak akan menyalahi prinsip-prinsip syari'ah atau bahkan dengan  sengaja  melakukan wanprestasi (ingkar  janji).  Misalnya nasabah mampu yang dengan sengaja tidak membayar kewajibannya kepada  bank  dari  waktu  yang  telah  disepakati  pada  saat  akad. Perbuatan  nasabah  mampu  tidak  membayar  kewajiban  merupakan perbuatan  yang  dapat  menghambat  laju  roda  perekonomian  dalam aktivitas  perbankan  yang  dapat  berimplikasi  pada  kerugian  secara materiil pada perbankan.

## Sistematika Pembiyaan di Bank Syariah
Salah  satu  fungsi  bank  syari'ah  adalah  memberikan pembiayaan/pinjaman  uang  atau  memberikan  modal  untuk usahanya  baik  dengan  jangka  pendek  maupun  dengan  jangka panjang kepada nasabah berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah.
Kaitannya dengan peminjaman atau pembiayaan nasabah, bank syari'ah  terlebih  dahulu  menganalisa  pembiayaan,  ini  dilakukan untuk  menekan  terjadinya  risiko  yang  mungkin  akan  terjadi  pada bank  syari'ah,  diantaranya  adalah  karakter  nasabah  pengambil

## Wasilul Chair, Kudrat Abdillah
218
pinjaman,  kemampunan  nasabah  untuk  menjalankan  usaha  dan mengembalikan  pinjaman  yang  diambil  ( capacity ),  besarnya  modal yang diperlukan peminjam ( capital ), jaminan yang telah dimiliki yang diberikan  peminjam  kepada  bank  ( collateral )  dan  keadaan  usaha nasabah bonafide atau  tidak  ( condition ). 11 Bank  syari'ah  mempunyai beberapa  metode  penyaluran  dana  berbeda  jauh  dengan  bank konvensional.  Bank  syari'ah  dapat  menyalurkan  dana  kepada masyarakat  (nasabah)  melalui  beberapa  metode  tergantung  akad yang telah disepakati kedua belah pihak, diantaranya: lewat jual beli, bagi hasil, pembiayaan, pinjaman.
Secara  etimologis  jual  beli  mempunyai  arti  menukar  harta dengan harta. 12 Secara terminologis jual beli mempunyai arti transaksi penukaran  selain  dengan  fasilitas  dan  kenikmatan.  Sengaja  diberi pengecualian  "fasilitas"  dan  "kenikmatan",  agar  tidak  termasuk  di dalamnya  penyewaan  dan  menikah.  Dengan  demikian,  jual  beli merupakan  adanya  dua  perbuatan  dalam  satu  peristiwa  yang  tidak dapat  dipisahkan,  yaitu  satu  pihak  penjual  (pemilik  barang)  dan pihak  lain  sebagai  pembeli.  Maka  dalam  hal  ini  terjadilah  peristiwa hukum  jual  beli.  Menurut  Sayyid  Sabiq  dalam  bukunya  jual  beli adalah  pertukaran  harta  atas  dasar  saling  rela.  Atau  memindahkan
11 Muhammad, Manajemen  Bank  Syari'ah, edisi  revisi,  (Yogyakarta:  Unit  Penerbit dan Percetakan (UUP) AMP YKPN, 2005), 305.
12 Menurut Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi jual beli adalah dua kata yang saling  berlawanan  artinya,  namun  masing-masing  sering  digunakan  untuk  arti  kata yang  lain  secara  bergantian.  Oleh  sebab  itu,  masing-masing  dalam  akad  transaksi disebut  sebagai  pembeli  dan  penjual.  Rasulullah  saw.  Bersabda,  "dua  orang  yang berjual beli memiliki hak untuk menentukan pilihan, sebelum mereka berpindah dari lokasi jual beli." Akan tetapi bila disebutkan secara umum, yang terbetik dalam hak adalah  bahwa  kata  penjual  diperuntukan  kepada  orang  yang  mengeluarkan  barang dagangan.  Sementara  pembeli  adalah  orang  yang  mengeluarkan  bayaran.  Penjual adalah  yang  mengeluarkan  barang  miliknya.  Sementara  pembeli  adalah  orang  yang menjadikan  barang  itu  miliknya  dengan  kondisi  kompensasi  pembayaran.  Lihat dalam karyanya, Fikih Ekonomi Keuanan Islam, cet. I, (Jakarta: Darul Haq), 89-90. menurut Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis: Kata Jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu jual dan beli. Sebenarnya kata "jual" dan "beli" mempunyai arti satu sama  lainnya  bertolak  belakang.  Lihat. Hukum  Perjanjian  Dalam  Islam, cet.  III, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 33
milik  dengan  ganti  yang  dapat  dibenarkan  yaitu  berupa  alat  tukar yang sah. 13
Perdagangan  atau  jual  beli  merupakan  suatu  transaksi  yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia. Sehingga tidaklah akan  tegak  roda  perekonomian  tanpa  adanya  jual  beli.  Allah  telah mensyariatkan  transaksi  jual  beli  yang  termaktub  dalam  surat  al- Baqarah  ayat  275,  begitu  juga  Nabi  Muhammad  menganjurkan  jual beli sesuai dengan hadits Nabi.
فف نن  يىف  ف   نن ف ئنن  فلننائعفافنئننمفسننبىيىف ى فلننبىعفافننن افعنن ىافرعفننعفبنن افرننع ا برمفئاعف ك فهداعف جريىف مع فلبق؟ اط 14
Ada beberapa konsep jual beli yang diperbolehkan dalam Islam dan dipakai dalam kegiatan bisnis di perbankan syari'ah, antara lain; bai' al-murabahah , 15 bai' as-salam, 16 dan bai al-istisna' . 17
Bagi  hasil  merupakan  konsep  yang  paling  lasim  di  perbankan syari'ah  dan  tidak  ada  keraguan  di  dalamnya.  Transaksi  bagi  hasil yang  diterapkan  dalam  perbankan  syari'ah  pada  umumnya  dan
13 Sayyid  Sabiq. Fiqh  as-Sunnah ,  alih  bahasa  Kamaluddin  A.  Marzuki,  vol.  12, (Bandung: Pustaka, 1988), 47-48 14 Muhammad  bin  Ismail  as-San'ani, Subul  as-Salam, bab  Syurutuhu  wa  ma Nahi'anhu, (Beirut: dar al-Kutub al-Amaliyah, t.t), III: 4.
15 Bai' al-Murabahah (Cost-Plus Financing) adalah  jual beli barang pada harga  asal dengan  tambahan  keuntungan  ( margin )  yang  telah  disepakati  oleh  penjual  dan pembeli.  Lihat.  Muhammad  Ibn  Ahmad  Ibn  Muhammad  Ibn  Rusyd, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid, Vol. II, (Beirut: Darul Qalam, 1988), 216.
16 bai'  as-salam adalah  pembelian  barang  yang  diserahkan  di  kemudian  hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka. Lihat. Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid .  124.  Jual  beli  salam  merupakan  jual  beli  pesanan  yang  kualitas  dan kuantitasnya  ditentukan  dan  pembayarannya  secara  tunai  atau  diangsur  sebelum barangnya tiba/dimiliki oleh pembeli.
17 bai'  istisna adalah  merupakan  kontrak  penjualan  antara  pembeli  dan  pembuat barang.  Dalam  kontrak  ini,  pembuat  barang  menerima  pesanan  dari  pembeli. Pembuat  barang  lalu  berusaha  melalui  orang  lain  untuk  membuat  atau  membeli barang  menurut  spesipikasi  yang  telah  disepakati  dan  menjualnya  kepada  pembeli akhir.  Para  pihak  sepakat  atas  harga  serta  sistem  pembayarannya,  secara  kontan, cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu  pada masa yang akan datang.  Lihat. Muhammad syafi'I Antonio, 113.

## Wasilul Chair, Kudrat Abdillah
220
paling  banyak  dipakai  adalah: al-mudharabah 18 , al - musyarakah 19 ,    al- muzara'ah 20 , al-musaqah 21
Pembiayaan merupakan jenis transaksi yang dibolehkan dalam syari'at Islam. Jenis transaksi pembiayaan di bagi dua yaitu; transaksi pengalihan piutang hawalah 22 dan transaksi gadai rahn 23 . Kedua jenis pembiayaan  ini  adalah  murni  pinjam  meminjam  uang,  sekalipun dalam  gadai  ada  barang  yang  disyaratkan,  barang  tersebut  bukan merupakan obyek transaksi, tetapi hanya merupakan jaminan bagi si pemberi biaya.
Pinjaman dalam masyarakat Indonesia dikenal dengan hutang piutang 24 . Dalam bahasa Arab hutang piutang berasal dari dua istilah
18 Al-Mudharabah ( Trust Financing ) adalah kada kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak  pertama menyediakan seluruh dana/modal ( shahibul mal ) sedangkan pihak  lainnya  menjadi  pengelola  ( mudharib )  .  keuntungannya  dibagi  sesuai  dengan kesepakatan  awal  dan  kerugian  ditanggung  oleh  pemilik  modal  sepanjang  hal  itu bukan karena kelalaian pengelola. Jika pengelolanya yang lalai, maka ia bertanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkannya.
19 Al-Musyarakah ( Partnership  Financing )  adalah  kerjasama  antara  dua  orang  tau lebih  untuk  menjalankan  suatu  usaha  di  mana  msing-masing  oihak  memberikan kontribusi  dana  (ataupun expertise /keahlian)  dengan  ketentuan  bahwa  keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.
20 Al-Muzara'ah adalah  kerjasama  pengelolaan  pertanian  antara  pemilik  lahan  dan penggarapa, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen.
21 Dalam musaqah penggarap hanya bertanggung jawab atas pemeliharaan tanaman. Sebagai  imbalan,  ia  berhak  atas  nisbah  tertentu  dari  hasil  panen.  Dalam  perbankan syari'ah  bagi  hasil al-muzara'ah dan al-musaqah di  pergunakan  khusus  untuk plantation financing atau pembiayaan pertanian.
22 Hawalah adalah  perpindahan  piutang  nasabah  ( muhal )  ke  bank  ( muhal  alaih ). Nasabah meminta bank membayarkan terlebih dahulu piutang yang timbul baik dari jual beli maupun transaksi lainnya yang halal.
23 Gadai ( rahn ) adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas  pinjaman  yang  diterimanya.  Barang  yang  ditahan  harus  mempunyai  nilai ekonomis  pada  dengan  demikian,  pihak  yang  menahan  memperoleh  jaminan  untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.
24 Istilah  hutang  piutang  berasal  dari  dua  suku  kata,  hutang  dan  piutang.  Menurut kamus besar bahasa Indonesia hutang (utang) adalah uang yang dipinjam dari orang lain;  kewajiban  membayar  kembali  apa  yang  sudah  diterima.  Sedangkan  piutang adalah uang yang dipinjam dari dan yang dipinjamkan kepada orang lain. Jadi yang dimaksud  dengan  hutang  piutang  adalah  pinjaman  yang  berupa  uang  dari  pihak berpiutang yang harus dikembalikan oleh pihak berutang bila jatuh temponya. Lihat Pusat  Pembinaan  dan  Pengembangan  Bahasa,  Departemen  Pendidikan  dan
al-qard (pinjaman)  berasal  dari  kata رننق - رننقي - بنن رق dan ad-dain
(hutang)  berasal  dari  kata  erarti  harta  yang  yang  b 25 بنبىيد-ريدني-ف ىد diberikan  kepada  orang  lain  yang  menimbulkan  pembayaran berhubungan dengan penggunaan harta tersebut. 26
Menurut  Syafi'iyah  dalam  kitab  al-fiqh  'ala  al-Mazahib  al- arba'ah  bahwa qard adalah  memilikkan  harta  kepada  si  berhutang ( muqtarid )  agar  dalam  pengembaliannya  dengan  harta  sepadan. Begitu  juga  pendapat  Hanafiyah  bahwa  harta  yang  diberikan  oleh orang  yang  memberi  hutang  ( muqrid )  kepada  orang  yang  diberi hutang  ( muqtarid )  adalah  harta  sepadan  atau  semisal  agar dikembalikan sepadan atau semisal. 27
Pinjaman  dalam  Islam  dapat  disebut  dengan qard yaitu  apa yang diberikan dari harta yang tertukar yang dapat ditagih/dituntut, atau  akad  yang  dikhususkan  yang  dikembalikan  pada  membayar harta yang tertukar kepada orang lain agar dikembalikan sepertinya. 28 Jadi qard adalah  transaksi  pinjam  meminjam  sejumlah  uang  yang dilakukan  oleh  dua  pihak  ( muqrid dan muqtarid ),  yang  akan dikembalikan  pada  waktu  yang  telah  ditentutakn  oleh  kedua  belah pihak dengan jumlah dan nilai yang sama.
Menurut  Syafi'iyah  dalam  kitab  al-fiqh  'ala  al-Mazahib  al- arba'ah  bahwa qard adalah  memilikkan  harta  kepada  si  berhutang
( muqtarid )  agar  dalam  pengembaliannya  dengan  harta  sepadan.
Begitu  juga  pendapat  Hanafiyah  bahwa  harta  yang  diberikan  oleh orang  yang  memberi  hutang  ( muqrid )  kepada  orang  yang  diberi hutang  ( muqtarid )  adalah  harta  sepadan  atau  semisal  agar dikembalikan sepadan atau semisal. 29
Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. II, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 1000. 25 Ahmad  Warson  Munawwir, al-Munawir,  Kamus  Arab-Indonesia, cet.  14, (Yogyakarta: PP. al-Munawwir, 1997),  437, 1108
26 Abdul Karim al-Bustani, dkk., al-Minjid fi al-Lugha wa al-A'lam, (Beirut: Dar el Machreq, 1946), 620, 231. 27 Abd. Rahman al-Jaziri, Kitab al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah , (Beirut: Dar al-
Fikr, 1972), II: 338
28 Tim Pengembangan Syari'ah Institut Bankir Indonesia, 217.
29 Abd. Rahman al-Jaziri, Kitab al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah , (Beirut: Dar al- Fikr, 1972), II: 338

## Wasilul Chair, Kudrat Abdillah
Pinjaman  dalam  Islam  dapat  disebut  dengan qard yaitu  apa yang diberikan dari harta yang tertukar yang dapat ditagih/dituntut, atau  akad  yang  dikhususkan  yang  dikembalikan  pada  membayar harta yang tertukar kepada orang lain agar dikembalikan sepertinya. 30 Untuk menjaga sistem operasional dan produk yang dikeluarkan oleh bank  syari'ah  agar  selalu  dalam  koredor  hukum  Islam  (syari'ah), perlu  adanya  sebuah  lembaga  untuk  mengawasi,  mengarahkan  dan mengayomi  dalam  aktivitas  operasional  bank  syari'ah.  Dewan Syari'ah Nasional merupakan lembaga yang dibentuk oleh MUI pada bulan Juli 1997 dalam acara Lokakarya Reksadana Syari'ah. 31
Lembaga ini merupakan lembaga otonom di bawah MUI, yang dipimpin  oleh  ketua  MUI  dan  sekretaris  ( ex-officio ).  Sedangkan kegiatan  sehari-harinya  dijalankan  oleh  badan  pelaksana  harian dengan seorang ketua dan sekretaris serta beberapa anggota. Dewan ini  bukan  hanya  mengawasi  bank  syari'ah,  tetapi  juga  lembaga- lembaga  lain  seperti  :  asuransi,  reksadana,  moda  ventura,  dan sebagainya. 32 Dalam sistem pengawasan bank syari'ah memiliki suatu lembaga  Dewan  Pengawas  Syari'ah  (DPS).  Lembaga  tersebut  terdiri dari  tiga  orang  atau  lebih,  yang  merupakan  ahli  hukum  Islam  serta sedikit  banyak  menguasai  hukum  dagang  positif,  dan  sudah berpengalaman dalam menyelenggarakan kontrak-kontrak bisnis. 33 Tugas  DPS  secara  garis  besar  adalah  1).  mengawasi  dan membuat  pernyataan  secara  berkala  (biasanya  tiap  tahun)  bahwa bank yang telah diawasi sesuai dengan ketentuan syari'ah. 2). Sebagai penyaring  pertama  dalam  meneliti  produk-produk  baru  dari  bank yang diawasinya, untuk kemudian memberikan rekomendasi kepada Dewan  Syari'ah  Nasional  (DSN)  sebagai  otoritas  memberikan  fatwa mengenai  perbankan  syari'ah  di  Indonesia.  3).  Bertugas  meneliti permasalahan-permasalahan  yang  terjadi  pada  bank  yang diawasinya, jika memerlukan ketentuan hukum dalam
30 Tim  Pengembangan  Syari'ah  Institut  Bankir  Indonesia, Konsep,  Produk  dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah, (Jakarta: Djambatan, 2002), 217.
31 Tim Pengembangan Syari'ah Institut Bankir Indonesia, 28
32 Bank  Indonesia, Petunjuk  Pelaksanaan  Pembukaan  Kantor  Bank  Syari'ah,
(Jakarta: Bank Indonesia, 1999), 23.
33 Warkum  Sumitro, Asas-asas  Perbankan  Islam  dan  Lembaga-lembaga  Terkait (BAMUI  &  TAKAFUL)  di  Indonesia, cet.  II,  (Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo  Persada, 1997), 46.

## Menyoal Denda Nasabah Mampu yang Tidak Membayar Kewajiban kepada Bank Syariah
penyelesaiannya, maka memberikan rekomendasi untuk dimintakan fatwa  kepada  lembaga  yang  lebih  tinggi  di  tingkat  nasional  yang merupakan  kewenangan  dari  lembaga  yang  dibentuk  MUI  yaitu Dewan Syariah Nasioanal. Secara garis besar fungsi Dewan Syari'ah Nasional adalah; 34 1. Membuat  garis  panduan  ( guideline )  yang  diambil  dari sumber-sumber  hukum  Islam  yang  akan  menjadi  dasar pengawasan bagi DPS pada lembaga-lembaga syari'ah, serta menjadi dasar pengembangan produknya. 2. Meneliti  dan  membuta  fatwa  bagi  produk-produk  yang dikembangkan  oleh  lembaga  keuangan  syari'ah  yang  telah diajukan oleh pihak manajemen serta direkomendasikan oleh DPS pada lembaga tersebut. 3. Meneliti  dan  memberi  fatwa  penyelesaian  terhadap permasalahan  yang  telah  diajukan  oleh  lembaga  keuangan syari'ah. Salah satu contoh adalah fatwa tentang pemberian denda  terhadap  nasabah  mampu  yang  tidak  membayar kewajiban terhadap bank syari'ah. 4. DSN  dapat  memberi  teguran  kepada  lembaga  keuangan syari'ah,  apabila  LKS  tersebut  menyimpang  dari  garis panduan yang ditetapkan. Hal ini dilakukan jika DSN telah menerima  laporan  dari  DPS  pada  lembaga  yang bersangkutan mengenai hal tersebut. 5. Jika  LKS  tersebut  tidak  mengindahkan  teguran  yang diberikan,  DSN  dapat  mengusulkan  pada  otoritas  yang berwenagn  (BI  dan  Departemen  Keuangan)  untuk memberikan  sanksi  agar  perusahaan  tersebut  tidak mengembangkan lebih jauh tindakan-tindakannya.

## Sistematika Penagihan Nasabah Bermasalah
Pada  dasarnya  bank  syari'ah  dapat  meminjami/membiayai semua  lapisan  masyarakat  (nasabah)  yang  ingin  mengembangkan modal dalam bisnisnya, tentunya yang memenuhi kovenan (klausul- klausul) yang  berlaku  di  perbankan syari'ah,  begitu  juga  sebaliknya bank  syari'ah  harus  mewujudkan  nilai-nilai  serta  prinsip-prinsip syari'ah,  sehingga  tercipta  mitra  bisnis  yang  kooperatif  dan  saling
34 Muhammad Syafi'i Antonio, 236.

## Wasilul Chair, Kudrat Abdillah
224
menguntungkan satu sama lainnya (bank dan nasabah). Namun pada kenyataan  di  lapangan  ada  saja  permasalahan  baik  bank  ataupun nasabah  yang  terjadi  karena  pelanggaran-pelanggaran  prinsip  akad ( wanprestasi ).
Sebagaimana  yang  dianjurkan  dalam  Islam,  jika  terjadi perselisihan  dapat  diselesaikan  dengan  bermusyawarah.  Namun setiap karakter setiap individu berbeda-beda, egoisme selalu nampak pad  diri  seseorang  untuk  membenarkan  diri  sendiri,  sehingga permasalahan  tidak  dapat  diselesaikan  dengan  musyawarah  (tidak menemukan  jalan  keluar  secara  kekeluargaan),  maka  untuk menyelesaikan permasalahan dibutuhkan penengah.
Setiap  permasalah  yang  terjadi  ditubuh  perbankan  syari'ah maupun  lembaga  keuangan  syari'ah  lainnya  untuk  sementara  ini tidak  dapat  mengandalkan  institusi  peradilan  baik  peradilan  agama yang  hanya  menyelesaikan  masalah  perkawinan,  wakaf,  hibah,  dan sedekah  karena  telah  dibatasi  oleh  UU.  No.  7  Tahun  1989  maupun peradilan negeri, 35 namun dapat  diselesaikan lewat Badan  Arbitrase Muamalat  Indonesia  (BAMUI)  yang  sekarang  telah  diganti  dengan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS MUI). 36 Wewenang BASYARNAS adalah memberikan suatu pendapat yang bersifat final, jika pihak-pihak yang mengadakan akad perjanjian tidak sependapat mengenai penafsiran atas maksud atau isi dari  sutu perjanjian  yang dibuat oleh para pihak yang bersangkutan atau bagian-bagiannya. 37 Salah  satu  permasalahan  yang  mungkin  bisa  terjadi  dalam praktik bisnis perbankan, adalah adanya nasabah mampu yang tidak membayar  kewajiban  pada  bank  syari'ah.  Di  perbankan  muamalat Indonesia masalah tersebut digolongkan kepada kredit: kredit dalam perhatian  khusus,  kredit  kurang  lancar,  kredit  diragukan,  ataupun kredit macet. 38 Dalam mengatasi peminjaman/pembiayaan ini, secara garis  besar  ada  tiga  langkah  yang  harus  ditempuh  oleh  bank  dan nasabah diantaranya:
1. Bermusyawarah,  musyawarah  dapat  dilakukan  oleh  bank dan  nasabah  untuk  mencari  kata  mufakat  jika  terjadi
35 Muhammad Syafi'I Antonio, 214.
36 Warkum Sumitro, 145.
37 Muhammad Syafi'I Antonio, 216.
38 Lihat Laporan Keuangan Tahun 1999, dalam Laporan Tahunan 1999 , (Jakarta: PT. BMI, Tbk, 1999), 9.

## Menyoal Denda Nasabah Mampu yang Tidak Membayar Kewajiban kepada Bank Syariah
perselisihan, baik mengenai salah penafsiran ataupun dintara para pihak ada ang melakukan wanprestasi.
2. Melalui  BASYARNAS,  hal  ini  dilakukan  jika  bank  nasabah menemui  "jalan  buntu"  dari  langkah  pertama  yaitu musyawarah. 3. Lewat  peradilan.  Untuk  sementara  langkah  ini  belum  bisa ditempuh,  karena  praktisi  pengadilan  belum  menguasai tentang perbankan syari'ah. 39
Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa pengadilan arbitrase merupakan  upaya  terakhir  dalam  proses  penyelesaian  pembiayaan nasabah mampu yang tidak membayar kewajiban pada bank syari'ah, apabila  prosedur  di  luar  pengadilan  tidak  dapat  diselesaikan. Sedangkan  dalam  proses  di  luar  pengadilan,  yang  merupakan prosedur  terakhir  dalam  mekanisme  penyelesaiaan  pembiayaan berrmasalah ini adalah pemberian sanksi terhadap nasabah.
Penjatuhan Sanksi bagi Nasabah Nakal ( Mathl )
Pada dasarnya bank dan nasabah harus selalu kooperatif dalam kegiatan  bisnis,  nasabah  merupakan  aset  bagi  bank,  tanpa  adanya nasabah  bank  tidak  akan  berjalan,  sebaliknya  bagi  nasabah,  bank merupakan salah satu tempat untuk "menyelesaikan-masalah" dalam hal  perekonomian,  misalnya  nasabah  dapat  meminta  bantuan  bank untuk  memberikan  pinjaman/pembiayaan  pada  bank,  akan  tetapi para  pihak  (bank  dan  nasabah)  tidak  boleh  membuat  kedhaliman dalam mitra bisnisnya.  Sesuai hadits Nabi:
فاىر لا ار لا
40
Dari  hadits  di  atas  nampak  jelas  bahwa  umat  manusia  tidak boleh membuat kemudharatan yang berimplikasi kepada orang lain atas kemudharatan yang mereka perbuat, jadi ketika nasabah mampu membayar hutang, maka segeralah membayar kewajibannya kepada
39 Menurut Dr. Muhamad, M. Ag. Dalam kuliah Manajemen Bank Syari'ah pada hari Selasa  tanggal  2  Januari  2007  bahwa  permasalahan  yang  terjadi  antara  bank  dan nasabah jalan penyelesaiannya selama ini melalui BAMUI, pengadilan belum pernah menangani masalah tersebut, hal ini  disebabkan para hakim belum menguasai  bank syari'ah.
40 Hadits diriwayatkan oleh Imam Malik bin Annas dalam al-Muwatta secara mursal, bersumber  dari  'Amr  bin  Yahya  dari  bapaknya.  Lihat  juga  Asjmuni  A.  Rahman, Qaidah-qaidah Fiqh, cet. 1, (Jakarta : Bulan Bintang, 1976) , 85.

## Wasilul Chair, Kudrat Abdillah
226
bank  syari'ah  dan  tidak  boleh  menunda-nunda  pembayarannya hingga  menyebabkan darar ,  yakni  terhalangnya  pihak  bank  untuk memanfaatkan  modal  miliknya.  Menurut  az-Zarqa, darar tersebut harus  dihilangkan  dengan  menjatuhkan  sanksi  terhadap  nasabah "bermasalah"  itu,  berupa  kewajiban  membayar  ganti  rugi  kepada pihak bank. 41
Penunda-nundaan  nasabah  mampu  terhadap  kewajibannya merupakan salah satu bentuk perampasan yang menyebabkan pihak yang  memberi  pembiayaan/pinjaman  (kreditor)  tidak  dapat memanfaatkan hartanya yang tertahan akibat kezhaliman orang yang berhutang,  baik  dalam  posisi  sebagai  konsumen  atau  pengembang modal.  Rasulullah  saw.  Pernah  mengingatkan  pengutang  (debitor) yang mampu tetapi lalai:
ئظفنيغيىف طم 42 " Orang  kaya  yang  mangkir  membayar  hutang  adalah  orang  yang zhalim".

## Dalam hadits lain disebutkan:
"Penundaan  orang  kaya  dari  hutangnya,  menyebabkan  ia  pantas disebutkan aibnya 43 dan layak diberi sanksi hukuman" 44 .
41 Mustafa  Ahmad  az-Zarqa,  "Haul  Jaaz  Ilzam  al-Madin  al-Mamatil  Bita'wid Lidda'in", Dirasah Iqtisadiyah Islamiyah, (Jeddah: al-Ma'had al-Islamiy lilbuhus wa at-Ta'drib al-Bank al-Islami Litanmiyah, 1996), 15.
42 Hadits  tersebut  diriwayatkan  oleh  al-Bukhari  dalam  kitab al - Istiqradh ,  bab; Penunda-nundaan  Orang  Kaya  terhadap  hutangnya  adalah  kezaliman,  nomor  2400. diriwaytkan  oleh  Muslim  dalam  kitab al-Musaqat, bab:  Diharmkannya  Orang  kaya Mangkir terhadap Hutangnya, nomor 1564.
43 Yang  dimaksudkan  dengan  boleh  disebutkan  aibnya,  yakni  boleh  dicela  dan dicekam  asalkan  tidak  menimbulkan  fitnah  atau  kata-kata  keji.  Karena  orang  yang dizhalimi  hanya  boleh  menyebutkan  kejahatan  yang  dialamatkan  orang  yang menzhaliminya kepadanya, tidak boleh menyebutkan kesalahan-kesalahan lainnya.
44 Hadits  tersebut  diriwayatkan  oleh  Abu  Daud  3628.  diriwayatkan  oleh  an-Nasa'I VII: 316. diriwayatkan oleh Ibnu Majah nomor 2427. diriwayatkan oleh ath-Thahawi dalam Musykilul  Aatsar (949).  Diriwayatkan  oleh  Ibn  Hibban  5089.  diriwayatkan oleh al-Hakim IV:51. diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnad -nya IV: 222, 388. al- Hakim  menandaskan:  "sanadnya  shahih".  Imam  Bukhari  meriwayatkan  dalam shahih -nya  secara  mu'allaq.  Al-hazizh  menyebutkannya  pula  dalam Fathul  Bari . Disebutkan  dengan  sanad  yang  bersambung,  tidak  terputus  oleh  Ahmad  dan  Ishaq

## Menyoal Denda Nasabah Mampu yang Tidak Membayar Kewajiban kepada Bank Syariah
Para ulama menganggap tindakan menunda-nunda orang kaya dari  hutangnya  itu  sebagai  dosa  besar  sehingga  pelakunya  disebut fasik.  Namun  masih  menjadi  kontroversial,  apakah  ia  bisa  disebut fasik dan tidak diterima persaksiannya bila melakukan perbuatan itu sekali saja, atau hanya bila melakukan berulang-ulang kali.
Menurut al-Jashshash bahwa sanksi yang dimaksudkan dalam hadits  di  atas  adalah  hukuman  penjara.  Ia  menyatakan,  "seluruh ulama bersepakat bahwa pihak orang kaya yang mangkir membayar hutnag  itu  tidak  harus  dihukum  dengan  pukulan,  namun  hanya dipenjara,  karena  para  ulama  juga  bersepakat  bahwa  segala  bentuk hukuman selain itu tidak bisa diberlakukan kepadanya di dunia ini. 45 Di  Indonesia,  sanksi  dapat  dilakukan  oleh  bank  syari'ah  kepada nasabah  mampu  yang  tidak  membayar  kewajibannya.  Peraturan  ini telah  ditetapkan  oleh  bank  melalui  fatwa  DSN-MUI  No.  17/  DSN- MUI/IX/2000. Fatwa tersebut antara lain:
Pertama :  Sanksi  yang  disebut  dalam  fatwa  ini  adalah  sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda  pembayaran  dengan  sengaja;  Nasabah  yang tidak/belum mampu membayar disebutkan force majeur 46 tidak boleh dikenakan  sanksi;  Nasabah  mampu  yang  menunda-nunda pembayaran  dan/atau  tidak  mempunyai  kemauan  dan  I'tikad  baik untuk  membayar  hutangnya  boleh  dikenakan  sanksi;  Sanksi didasarkan  pada  prinsip ta'zir ,  yaitu  bertujuan  agar  nasabah  lebih disiplin  dalam  melaksanakan  kewajibannya;  Sanksi  dapat  berupa denda  sejumlah  uang  yang  besarnya  ditentukan  atas  dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani; Dana yang berasal dari denda diperuntukan sebagai dana sosial.
Kedua :  Jika  salah  satu  pihak  tidak  menunaikan  kewajibannya atau  jika  terjadi  perselisihan  di  antara  kedua  belah  pihak,  maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah
dalam  Musnad  mereka.  Diriwayatkan  oleh  Abu  Daud  dan  an-Nasa'I  dengan  sanad lain yang hasan.
45 Pernyataan al-Jashshash tersebut dikutip oleh Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash- Shawi, 378
46 Force Majeure disebutkan pula Quwa Qahira, atau pada dasarnya merupakan " act of  God" yaitu  suatu  keadaan  atau  perubahan  tak  terduga  dan  tak  dapat  diperediksi sebelumnya, atau berada di luar kontrol manusia. Lihat. Susan E. Rayner, The Theory of Contrabts in Islamics Law , (London: Graham and Trotman, 1991), 256-263.

## Wasilul Chair, Kudrat Abdillah
tidak  tercapai  kesepakatan  melalui  musyawarah. Ketiga :  Fatwa  ini berlaku sejak tanggal  ditetapkan  dengan ketentuan jika  dikemudian hari  ternyata  terdapat  kekeliruan,  akan  diubah  dan  diperbaiki sebagaimana mestinya.
Fatwa  tersebut  ditetapkan  di  Jakarta  pada  tanggal  17  Jumadil Akhir  1421  H/  16  September  2000  M.  dalam  fatwa  tersebut  bank syari'ah dan lembaga syari'ah lainnya dapat memberi sanksi kepada nasabah  mampu  yang  tidak  membayar  kewajibannya  tanpa  harus melalui  proses  peradilan  atas  dasar  prinsip ta'zir . 47 Sanksi  tersebut dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentutakan pada saat  akad,  di  mana  dana  dari  denda  tersebut  diperuntukkan  bagi dana sosial.
Alasan  pemberian  sanksi  kepada  debitor  adalah  untuk menegakkan maqasid asy-syari'ah . Salah satu prinsip dari maqasid asy- syari'ah adalah  untuk  membedakan  antara  orang  yang  terpercaya (memegang teguh amanah) dengan  yang khiyanat, antara yang  adil dengan  yang  dhalim,  serta  antara  yang  menepati  janji  dengan  yang melanggarnya.  Oleh  karena  itu,  tidak  dapat  diragukan  lagi  bahwa nasabah mampu yang tidak membayar kewajiban pada bank syari'ah, merupakan  perbuatan  yang  dhalim  dan  khiyanat  yang  berimplikasi kerugian  pada  pihak  lain  (bank  syari'ah),  maka  untuk  menegakkan maqasid  asy-syari'ah tersebut,  diperlukan  pemberian  sanksi  terhadap nasaba "bermasalah" itu secara tegas dan proporsional. 48

## Penutup
Operasionalisasinya  Bank  Syari'ah  selalu  diawasi  oleh  Dewan Syari'ah  Nasional  (DSN),  hal  ini  dilakukan  agar  bank  syari'ah  tetap berada  dalam  koridor  hukum  bisnis  Islam.  DSN  merupakan  badan otonom  yang  dibentuk  oleh  MUI.  Dalam  pengawasan  harian,  tiap bank  memiliki  suatu  lembaga  Dewan  Pengawas  Syari'ah  (DPS). Kaitannya  dengan  pinjaman/pembiayaan  bank  kepada  nasabah, selalu  ada  saja  permasalahan  baik  bank  atau  bahkan  nasabah  itu
47 Asal dari pengertian ta'zir adalah al-man'u (pencegahan), kemudian lebih dikenal dengan  istilah at-ta'dib (pengajaran)  yang  pengertiannya  adalah  mencegah  pelaku mengulangi  perbuatannya,  serta  mencegah  orang  lain  berbuat  yang  sama.  Lihat Wahbah al-Zuhayli, Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh, (Damaskus: Dar el-Fikr,  1996), 197. 48 Mustafa Ahmad az-Zarqa, 16.

## Menyoal Denda Nasabah Mampu yang Tidak Membayar Kewajiban kepada Bank Syariah
sendiri,  misalnya  nasabah  mampu  yang  tidak  membayar  kewajiban pada  bank  syari'ah,  maka  penyelesaiannya  dapat  dilakukan  dengan tiga tahap:1) bermusyawarah, jika ini tidak berhasil, maka, 2) melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional, 3) Lewat peradilan.
Mengenai  denda  pada  nasabah  mampu  yang  tidak  membayar kewajibanya kepada bank, maka menurut az-Zarqa dapat dilakukan berupa  kewajiban  membayar  ganti  rugi  kepada  pihak  bank.  Para ulama menganggap bahwa tindakan menunda-nunda kewajiban bagi nasabah mampu merupakan dosa besar sehingga pelakunya disebut fasik.  Penunda-nundaan  nasabah  mampu  terhadap  kewajibannya merupakan salah satu bentuk perampasan yang menyebabkan pihak yang  memberi  pembiayaan/pinjaman  tidak  dapat  memanfaatkan hartanya yang tertahan akibat kezhaliman orang yang berhutang. Di Indonesia, denda dapat dilakukan oleh bank kepada nasabah mampu yang  tidak  membayar  kewajibannya  berupa  sejumlah  uang  yang besarnya ditentukan pada saat akad dan sesuai peraturan yang telah ditetapkan  oleh  bank  melalui  fatwa  DSN-MUI  No.  17/DSN- MUI/IX/2000.

## Daftar Pustaka
Antonio,  Muhammad  Syafi'i, Bank  Syari'ah  dari  Teori  ke  Praktik, Jakarta: Gema Insani Press, 2001 Arifin, Zainul, Memahami Bank Syari'ah: Lingkup, Peluang, Tangtangan, dan Prospek, cet. I, Jakarta: Alvabet, 1999 Azis, M. Amin, Mengembangkan Bank Islam di Indonesia, Jakarta: Bankit,
1992
Baldwin,  David,  dan  Rodney  Wilson,  "Islamic  Finance  in  Principle and Practice (With Special  Reference to Turkey)" Chibli  Mallat (Ed.), Islamic  Law  and  Finance, London-Dordrecht-Boston:
Graham and Trotman, 1988
Bank Indonesia, Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Kantor Bank Syari'ah, Jakarta: Bank Indonesia, 1999 Bank Muamalat Indonesia, dalam Laporan Tahunan 1999 , Jakarta: PT. BMI, Tbk, 1999 Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Beirut: Dar al-fikr, 1410 H/1981, 4 Juz al-Bustani, Abdul Karim, dkk., al-Minjid fi al-Lugha wa al-A'lam, Beirut: Dar el Machreq, 1946
Wasilul Chair, Kudrat Abdillah
230
Chapra, M. Umar, Islam dan Tantangan  Ekonomi, alih bahasa  Ikhwan Abidin Basri, Jakarta : Gema Insani Press, 2000
Dewi, Gamela, Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syari'ah di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2004.
Haque, Ataul , Reading in Islamic Banking, Dhaka: Islamic Foundation, 1987
al-Jaziri, Abd. Rahman, Kitab al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah , Beirut: Dar al-Fikr, 1972
Muhamad, Lembaga  Keuangan  Umat  Kontemporer, Yogyakarta  :  UII Press, 2000
------------, Manajemen  Bank  Syari'ah, edisi  revisi,  Yogyakarta:  Unit
Penerbit dan Percetakan (UUP) AMP YKPN, 2005
-----------, Sistem dan Prosedur  Operasional Bank Islam, Yogyakarta: UII
Press, 2000
Muhammad bin Ismail as-San'ani, Subul as-Salam, bab Syurutuhu wa ma Nahi'anhu, Beirut: dar al-Kutub al-Amaliyah, t.t Muhammad  Ibn  Ahmad  Ibn  Muhammad  Ibn  Rusyd, Bidayatul Mujtahid  wa  Nihayatul  Muqtashid, Vol.  II, Beirut:  Darul  Qalam, 1988.
Munawwir,  Ahmad  Warson, al-Munawir,  Kamus  Arab-Indonesia, cet.
14, Yogyakarta: PP. al-Munawwir, 1997 al-Mushlih,  Abdullah,  dan  Shalah  ash-Shawi, Fikih  Ekonomi  Keuanan
Islam, cet. I, Jakarta: Darul Haq, 2004
Muslim, Imam, Sahih Muslim, Beirut: Dar al-Fikr, 1412 H/ 1992 M, 8 Juz
Pasaribu,  Chairuman,  dan  Suhrawardi  K.  Lubis ,  Hukum  Perjanjian Dalam Islam, , cet. III, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
Pusat  Pembinaan  dan  Pengembangan  Bahasa,  Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet.
II, Jakarta: Balai Pustaka, 1989. Rayner,  Sesan  E, The  Theory  of  Contrabts  in  Islamics  Law ,  London: Graham and Trotman, 1991.
Rahman, Asjmuni A, Qaidah-qaidah Fiqh, cet. 1, Jakarta : Bulan Bintang,
1976
Sabiq.  Sayyid, Fiqh  as-Sunnah ,  alih  bahasa  Kamaluddin  A.  Marzuki, vol. 12, Bandung: Pustaka, 1988
Saeed, Abdullah, Islamic Banking and Interest: a Study of the Prohibition of  Riba  and  its  Contemporary  Interpretation, Leiden;  New  york;
Koln; Brill, 1996 Sumitro,  Warkum, Asas-asas  Perbankan  dan  Lembaga-lembaga  Terkait BAMUI dan  TAKAFUL  di  Indonesia, Jakarta:  PT.  Raja  Grapindo Persada, 1997 Suseno,  Priyono,    dan  Heri  Sudarsono, Undang-undang  (UU),
Peraturans  Bank  Indonesia  (PBI)  dan  Srat  Keputusan  Direksi  BI
tentang Perbankan Syari'ah. Yogyakarta: UII Press, 2004 az-Zarqa,  Mustafa  Ahmad,  "Haul  Jaaz  Ilzam  al-Madin  al-Mamatil Bita'wid  Lidda'in", Dirasah  Iqtisadiyah  Islamiyah, Jeddah:  al- Ma'had  al-Islamiy  lilbuhus  wa  at-Ta'drib  al-Bank  al-Islami Litanmiyah, 1996 al-Zuhayli, Wahbah, Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh, Damaskus: Dar el- Fikr, 1996