DOI : https://doi.org/10.29313/jrpwk.v4i1.3609

## Arahan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pusat Pemerintahan Kota Sukabumi
Gilang Rizkiansah, Fachmy Sugih Pradifta*
Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Islam Bandung, Indonesia

## A R T I C L E   I N F O
Article history : Received  : 28/03/2024 Revised : 07/07/2024 Published  : 14/07/2024
Creative Commons Attribution- NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Volume : 4 No.
: 1 Halaman  :41 - 50 Terbitan  : Juli 2024
Terakreditasi Sinta Peringkat 4 berdasarkan Ristekdikti No. 72/E/KPT/2024

## A B S T R A K
Pedagang kaki lima (PKL) biasanya berjualan di tempat-tempat umum atau di tempat keramaian seperti kawasan Pendidikan ataupun di Kawasan pusat pemerintahan. Penataan ruang Pedagang Kaki Lima (PKL) menjadi  persoalan yang krusial yang dihadapi oleh negara-negara berkembang tidak terkecuali di Indonesia yang kerap melakukan upaya untuk menata dan menertibkan Pedagang Kaki Lima. Arahan penataan Pedagang Kaki Lima untuk Mewujudkan Kota Sukabumi yang Bersih, Indah, Tertib, dan Aman dengan Sarana Prasarana yang memadai. pedagang kaki lima sendiri yang merupakan tempat usaha informal akibat pekerjaan formal yang terbatas, maka pedagang kaki lima yang terdapat di perkotaan harus di perhatikan agar tidak mengganggung aktivitas perekonomian formal yang ada dan sektor lainnya, karena terdapat kesemarautan PKL dengan aktivitas lainnya menjadikan hal ini salah satu titik konflik yang ada pada penelitian di wilayah perencanaan. Arahan penataan ini memiliki beberapa  konsep  dari  hasil  analisis  yang  telah  disusun  di  mana  terdapat konsep arahan waktu untuk pedagang kaki lima.
Kata Kunci : Pedagang Kaki Lima; Penataaan; Kawasan.

## A B S T R A C T
This street vendors (PKL) typically operate in public spaces or crowded areas such as educational zones or government centers. The spatial arrangement of street vendors is a crucial issue faced by developing countries, including Indonesia, which often makes efforts to organize and regulate street vendors. The guidance for organizing street vendors aims to realize a clean, beautiful, orderly, and safe Sukabumi city with adequate infrastructure. Street vendors, operating as informal businesses due to limited formal employment opportunities, require attention in urban areas to avoid disrupting formal economic activities and other sectors. The coexistence of street vendors with other activities becomes a point of conflict in planning research. The organizational guidance incorporates several concepts derived from the analysis, including a time-based direction for street vendors.
Keywords : Street Vendors; Management; Area.
Copyright© 2024 The Author(s).

## A. Pendahuluan
Kota merupakan tempat pusatnya kegiatan, pelayanan dan pemerintahan yang menjadikan sebuah daya tarik bagi penduduk untuk melakukan perpindahan menuju kota yang disebut sebagai urbanisasi [1]. Kota yang menjadi tujuan penduduk untuk mengadu keberuntungan bagi para penduduk, yang menjadikan kota memberikan fasilitas dalam menunjang kegiatan-kegiatan bagi penduduk secara merata, baik dari segi keamanan, kenyamanan dan tingkat kebutuhan pekerjaan. Di mana hal tersebut sesuai dengan salah satu konsep inclusive city, Kota inklusi ( inclusive city ) adalah kota di mana semua masyarakat mampu hidup bersama-sama dengan aman dan nyaman, serta mempunyai kesempatan yang sama untuk berpartisipasi penuh dalam dimensi spasial, sosial dan ekonomi tanpa adanya diskriminasi [2].
Kehadiran Pedagang Kaki Lima (PKL) di kota-kota besar merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perkembangan kota [3]. Membangun kota inklusif bagi pedagang kaki lima adalah tujuan yang penting dalam upaya menciptakan lingkungan perkotaan yang berkelanjutan, adil, dan mendukung ekonomi lokal.  Sektor ekonomi sendiri yang sering sekali menjadi hal utama dalam pengembangan di kota-kota besar, dikuatkan dengan fenomena masyarakat mengadu nasib ke kota yang  berharapkan untuk mendapatkan tingkat ekonomi yang lebih baik dengan mencari pekerjaan di perkotaan.
Fenomena sektor informal yang muncul pada kegiatan ekonomi ini sangat umum terjadi terjadi di negara-negara berkembang, tidak terkecuali di negara Indonesia [4]. Sektor informal dan kegiatan ekonomi ini menjadi salah satu cara alternatif dalam menyambung hidup bagi masyarakat/penduduk yang tidak mendapatkan pekerjaan di sektor formal. Sektor informal sendiri merujuk kepada mereka yang tidak terlibat pada hubungan pengetahuan  ( non-wage  employment )  [5].  Kelompok  informal  cenderung  menggunakan  teknologi  produksi yang sederhana dan padat karya, dengan tingkat pendidikan dan keterampilan yang terbatas [6]. Perkembangan sektor informal di perkotaan menyebabkan timbulnya daerah-daerah kumuh dan memperburuk tampilan kota. Penataan kota belum mampu menyediakan tempat yang layak bagi sektor informal yang dianggap tidak legal [7].
Wilayah Kota Sukabumi memiliki titik-titik keramaian yang menjadi pusat aktivitas masyarakat, salah satunya adalah Kawasan Jl. H. Djuanda, Jl. Dewi Sartika, Jl. Syamsudin, Jl. R.E. Martadinata, Jl. Belakang Rumah Sakit, dan Jl. Surya Kencana. Kawasan ini merupakan pusat pemerintahan Kota Sukabumi. Di kawasan pusat pemerintahan Kota Sukabumi, terdapat banyak pedagang kaki lima karena meningkatnya kebutuhan masyarakat. Pedagang Kaki Lima di Kota Sukabumi, terutama yang awalnya berada di wilayah Jl. H. Djuanda, telah berjualan selama sekitar 20 tahun dan menjadi tujuan kuliner yang dikenal dengan sebutan jajanan "Dago Sukabumi" oleh warga Kota Sukabumi dan sekitarnya. Kegiatan PKL yang tidak tertata menyebabkan terganggunya sendi- sendi kegiatan kota, sehingga menurunkan kualitas lingkungan kota [8]. Terdapat beberapa permasalahan yang muncul,  seperti  kemacetan  pada  waktu-waktu  tertentu  seperti  akhir  pekan  atau  hari  libur,  parkir  liar  yang tersebar di wilayah tersebut, serta masalah kebersihan akibat sampah yang dihasilkan oleh pedagang kaki lima [9]. Pada tahun 2022, para pedagang kaki lima ini dipindahkan ke Jl. Dewi Sartika, yang juga merupakan wilayah dalam kawasan pusat pemerintahan. Keputusan pemindahan ini langsung berasal dari instruksi walikota Kota Sukabumi, sebagai bagian dari program pembangunan pedestrian di Jl. H. Djuanda, Kota Sukabumi.
Pemindahan pedagang kaki lima dari Jl. H. Djuanda menuju Jl. Dewi Sartika tersebut tidak menjadi solusi dalam menangani permasalahan penataan pedagang kaki lima. Yang dirasakan oleh masyarakat sekitar hanyalah perpindahan masalah ke wilayah lain, karena tidak ada tindak lanjut dalam penataan pedagang kaki lima (PKL) oleh pemerintah Kota Sukabumi. Pedagang kaki lima semakin terfragmentasi dan menyebar di titik-titik keramaian, tidak lagi berkumpul dalam satu titik seperti sebelumnya di Jl. H. Djuanda. Ketidakteraturan keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan pemerintahan Kota Sukabumi mengindikasikan perlunya arahan penataan bagi pedagang kaki lima guna mewujudkan Kota Sukabumi yang bersih, indah, tertib, dan aman dengan fasilitas yang memadai. Penataan tersebut juga diharapkan tidak mengganggu usaha kecil yang telah lama dijalankan oleh sebagian masyarakat di kawasan Kota Sukabumi. Dalam hal tersebut penelitian ini memiliki identifikasi seperti : (1) Mengidentifikasi karakteristik pedagang kaki lima di kawaasan pusat pemerintahan Kota Sukabumi; (2)  Mengidentifikasi  Potensi  dan  Permasalahan  PKL  di  kawasan  pusat  pemerintahan  Kota  Sukabumi;  (3) Merumuskan arahan penataan PKL di kawasan pusat pemerintahan Kota Sukabumi.

## B. Metode Penelitian
Peneliti ini menggunakan analisis yang berbeda, yakni pendekatan kualitatif dengan analisis pohon masalah dan analisis spasial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat eksploratif dengan model penelitian studi kasus ( case study ). Penelitian dilaksanakan untuk menggali data dan informasi tentang topik atau isu-isu baru yang ditunjukan untuk kepentingan pendalaman.
Teknik Analisis pohon adalah suatu langkah pemecahan masalah dengan mencari sebab dari suatu akibat. Dan  Penelitian  ini  menggunakan  analisis  deskriptif  kualitatif  yang  juga  menggambarkan  kondisi  data-data dengan spasial, yang di mana deskriptif diambil dari hasil-hasil data dari peta-peta lapangan seperti data dari sebaran pedagang kaki lima yang berada di Kawasan pusat pemerintahan Kota Sukabumi.

## C. Hasil dan Pembahasan

## Gambaran Umum Wilayah dan Gambaran Umum Pedagang Kaki Lima
Kondisi demografis sendiri meliput dari jumlah penduduk yang ada pada kedua kelurahan wilayah studi. Penduduk pada wilayah studi merupakan dari dua kelurahan yakni kelurahan cikole dan gunung parang Adapun uraian dari jumlah penduduk sebagai berikut.
Tabel 1 . Jumlah penduduk wilayah No Kelurahan Penduduk (jiwa) 2017 2018 2019 1 Cikole 5.917 5.930 4.035 2 Gunung Parang 4.047 4.055 5.994 Total 9.964 9.985 10.029

## Sumber: Profil Kec.Cikole, 2022
Sarana dan prasarana yang berada di Kelurahan Cikole dan Gunung parang terdapat perkantoran pemerintahan baik negeri ataupun swasta dengan total 10unit, masjid dengan jumlah 45 unit, rumah sakit 2 unit. Sarana pendidikan Sekolah Dasar ada 10unit negeri/swasta. Keberadaan SMP ada 8 unit negeri/swasta. Sekolah menengah atas negeri/swasta seluruhnya ada 4 unit dan untuk Perguruan tinggi Swasta terdapat 1 unit.
Secara umum wilayah penelitian merupakan kawasan perdagangan dan jasa. Dalam kawasan penelitian terdapat sarana umum atau publik yang cukup membuat kawasan tersebut menjadi ramai. Keberadaan Sarana Pendidikan, dan sarana pemerintahan/Kantor menjadi daya tarik sendiri di kawasan ini. Dari tingginya aktivitas yang timbul dikawasan penelitian ini menimbulkan berbagai permasalahan kota diantaranya kemacetan dan penurunan estetika kota yang disebabkan keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di sekitar kawasan penelitian. PKL dalam kawasan penelitian ini umumnya tersebar daerah kantor pemerintahan yaknik balai kota, dan sekitaran sekolah dasar negeri Dewi Sartika. di mana dalam melakukan aktivitasnya para PKL umumnya menempati badan jalan dan trotoar dengan sarana yang digunakan adalah beragam, mulai dari bangunan permanen, gerobak, maupun gelaran atau alas dan motor.

## Karakteristik Fisik Pedagang kaki Lima
Karakteristik Fisik Pedagang Kaki Lima terdiri dari tiga yaitu yang pertama Jenis Pendasaran , yang kedua Jenis Dimensi Pendasaran dan komoditas barang dan yang terakhir Jenis Lokasi PK. Jenis Pendasaran yaitu Karakteristik jenis pendasaran pada pedagang kaki lima di setiap eksisting pada Kawasan penilitian dapat diliahat dan dijelaskan pada diagram berikut.
Dari  gambar  di  atas  dapat  dijelaskan  bahwa  pada  umumnya  sendiri  Pedagang  Kaki  Lima  (PKL)  di Wilayah Pusat Pemerintahan Kota sukabumi sangat didominasi oleh jenis pedansaran Pedagang Kaki Lima (PKL) yag menggunakan Gerobak dengan persentasi sebesar 84% kemudian sisanya dengan pensentasi yang kecil dari 7% oleh Motor,5% oleh Tenda dan 4% oleh jenis pendasaran tanggungan.
Tabel 2. Kondisi Jenis Pendasaran
No Jenis Pendasaran Dokumentasi/Kondisi eksisting
1 Gerobak 2 Motor 3 Tenda/Ruko

## 4 Tanggungan

## Sumber: Hasil Observasi, 2023
Jenis  Dimensi  Pendasaran  dan  komoditas  barang,  Sarana  pedagang  kaki  lima  (PKL)  dapat  memiliki beragam  dimensi  tergantung  pada  jenis  dagangan  yang  dijual  dan  lokasi  tempat  berjualan.  Dimensi  dalam ukuran  pendasaran  pedagang  kaki  lima  dapat  berbeda-beda  di  setiap  daerah  dan kota. Pemerintah  setempat biasanya  memiliki  peraturan  terkait  dengan  ukuran  dan  lokasi  pedagang kaki  lima  untuk memastikan  tidak mengganggu lalu lintas, lingkungan, serta keamanan masyarakat. Maka pada penelitian ini dimensi dari jenis- jenis pendasaran diklasifikasikan menjadi tiga bagian. Diantaranya dengan ukuran 170x70  cm, 150x200 cm dan 80x40 cm. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram berikut:
Gambar 2. Diagram persentase Dimensi Pendasaran dan komoditas makanan
Dimensi Pendasaran yang terdapat di Kawasan pusat pemerintahan Kota Sukabumi dari diagram di atas didominasi  oleh  ukuran  170x70  cm  dengan  besaran  84%.  Ukuran  dimensi  yang  terdapat  pada  wilayah perencanaan sebagian besar sudah mengikuti aturan daerah yang ada. Mayoritas yang telah mengikutin aturan sendiri dimensi pendasaran gerobak. Dan Komoditas jenis penjualan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Pusat  Pemerintahan  Kota  Sukabumi  ini  didominasi  oleh  dua  jenis  komoditas  yakni  oleh  jenis  komoditas makanan dengan persentase 60% dan untuk urutan kedua pada jenis komoditas minuman dengan persentase sebesar 35%.
Jenis  Lokasi  PKL,  Jenis  lokasi  Pedagang  Kaki  Lima  (PKL)  diKawasan  Pusat  Pemerintahan  Kota Sukabumi pada penilitian ini di bagi menjadi dua jenis yakni jenis lokasi Publik yang berarti berjualan atau melakukan aktivitas PKL di kawasan publik/umum, dan jenis lokasi privat di mana lokasi ini yang memiliki hak swasta/pribadi seperti halaman sekolah, kantor, dan minimarket. Dua jenis lokasi PKL ini dapat dilihat pada diagram berikut.

## Gambar 3. Diagram persentase jenis Lokasi
Pada data tersebut nilai tertinggi pada jenis lokasi PKL publik yang memiliki nilai sebesar 67%, dan untuk nilai persentase 33% di isi oleh jenis lokasi privat pada wilayah Studi. Maka dari data tersebut terlihat bahwa Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Pusat Pemerintahan Kota Sukabumi ini berjualan pada lokasi Publik seperti trotoar, Jalanan dan taman-taman sekitar lokasi wilayah studi. Untuk mengetahui karakteristik dari beberapa jenis lokasi pkl berdasrkan eksisting dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 3. Kondisi Lokasi PKL No Karakteristik Jenis Lokasi Keterangan 1 Jl. R.E Martadhinata Memiliki lebar pendestrian 3.5 meter, lebar  ruas  jalan  11.5  meter  namun terpotong  adanya  pkl  sebesar  1.5 meter.
Tabel 3. Kondisi Lokasi PKL (Lanjutan) No Karakteristik Jenis Lokasi Keterangan 2 Jl. Dewi Sartika Lebar total 10 meter , yang terbagi 3.5 meter untuk pendestrian, ruas jalan 7.5 meter,  dan  terpakai  PKL  masing- masing 1.5 meter. 3 Jl. Belakang Rumah sakit Lebar total 10 meter, pendestrian yang terpakai  pkl  sebesar  2meter  dan  4 meter. 4 Jl. Surya Kencana Ruas  jalan  utama  kota  sukabumi dengan total 17 meter, untuk pedenstrian  sendiri  terdapat  3.5meter dan  terdapat  PKL  menggunakan  ruas pendestrian 1.5 meter.

## Sumber: Hasil Observasi, 2023

## Karakteristik Non-Fisik Pedagang Kaki Lima
Karakter  non-fisik  pedagang  kaki  limat  teridiri  dari  tiga  yaitu  yang  pertama  Waktu  Kegiatan  PKL,  Jenis Permanesi dan Zona Kawasan, yang kedua Tujuan Penataan (Visi dan Ide) dan yang terakhir Konsep Arahan Penataan.  Waktu  Kegiatan  PKL,  Jenis  Permanesi  dan  Zona  Kawasan  yaitu  waktu  kegiatan  Pedagang  Kaki Lima di kawasan Penelitian ini memiliki jam oprasional diawal buka pagi hingga tutup malam hari dan Sifat kegiatan  usaha  PKL  umumnya  dibedakan  menjadi  permanen  (menetap),  dan  non  permanen  (berpindah- pindah). Karakteristik pada waktu dan jenis permanesi kegiatan Pedagang Kaki Lima (PKL) ini dapat dilihat pada diagram berikut ini.
Gambar 3. Diagram Jam oprasional dan Sifat Usaha
Zona kawasan pada kawasan penelitian ini mengacu kepada perda no.10 tahun 2013 tentang penataan pedagang  kaki  lima  dan  pemberdayaan  pedagang  kaki  lima  Kota  Sukabumi.  Di  mana  pada  perda  tersebut
menyebutkan Kawasan yang dilarang untuk melaukukan aktivitas pedagang kaki lima. melihatkan data bahwa terdapat  kawasan  yang  dilarang  melakukan  kegiatan/aktivitas  pedagang  kaki  lima  (PKL)  yang  di  mana kegiatan  apapun  itu,  diantaranya  terdapat  di  kawasan  jalan-jalan  utama  di  kota  sukabumi  yakni  jalan Suryakencana, Jalan R. Syamsudin. S.H. dan jalan R.E. Martadinata. Ini tertuang pada perda no 10 tahun 2013 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima kota sukabumi pada pasal 21 ayat ke 1.

## Gambar 4. Peta Kawasan Larangan Aktivitas PKL
Tujuan Penataan (Visi dan Ide), Tujuan penataan pada wilayah perencanaan ini terlihat pada analisis yang telah dilakukan baik analisis deskriptif ataupun analisis pohon masalah, dan meruju pada visi misi Kota Sukabumi di mana untuk menciptakan Kota Sukabumi yang ‘Terwujudnya kota Sukabumi yang religius, nyaman, dan sejahtera’. Di mana sesuai dengan visi misi Kota Sukabumi tersebut maka tujua dari penataan pedagang kaki  lima  dikawasan  pusat  pemerintahan  Kota  Sukabumi  ini  menjadikan  pedagang kaki  lima  yang  nyaman untuk pengguna jalan untuk dikawasan publik dan menjadi Kawasan wisata kuliner jajanan Kota Sukabumi.
Wisata  kuliner  jajanan  Kota  Sukabumi  yang  nyaman  merupaka  tidak  mengganggu  aktivitas  lainya. Wisata  Kuliner  jajanan  Kota  Sukabumi  yang  nyaman  untuk  pengguna  jalan  ini  bertujuan  untuk  saling menguntungkannya bagi pedagang kaki lima dan untuk pengguna jalan lainya.  Wisata kuliner jajanan Kota Sukabumi untuk menjunjang tujuan yang nyaman, maka di jelaskan pada konsep-konsep dari arahan penataan pada pedagang kaki lima yang berada di Kawasan pusat pemerintahan Kota Sukabumi.
Konsep Arahan Penataan, Arahan penataan Pedagang kaki lima di Kawasan pusat pemerintahan Kota Sukabumi ini memiliki beberapa konsep dilihat dari tujuan penataan dan analisis yang telah di lakukan di sub bab sebelumnya, maka konsep penataan pada wilayah studi ini memiliki konsep arahan lokasi pedagang kaki lima.  Konsep  arahan  lokasi  pedagang  kaki  lima  pada  peneliian  ini  terbagi  menjadi  dua  karakter,  antaranya karakter membuat lokasi wisata kuline jajanan Kota Sukabumi, pada hal ini arahan yang pertama terdapat pada dua area jalan yakni Jl. Dewi Sartika dan Jl. Belakang rumah sakit. karakter yang pertama ini memiliki tujuan untuk memfokuskan lokasi untuk pedagang kaki lima agar tidak tersebar tidak teratur, dan pemerintah yang menjadi naungan untuk pedagang kaki lima karna menggunkan lokasi publik, ini memiliki bestpractice yang berada di Yogyakarta  yaitu konsep  teras malioboro 1 dan teras malioboro 2.
Karakteristik  konsep  yang kedua yaknik  konsep  arahan  event  pedagang  kaki  lima  di mana  berada  di Jl.H.Djuanda Kota Sukabumi, yang dimaksud pada karakter kedua ini merupakan arahan untuk pedagang kaki lima berjualan  diwilayah tersebut, namun tidak untuk berjualan setiap waktu namun seperti yang ada di  korea selatan yakni  myeongdong street. Di mana pedagang kaki lima buka pada saat malam hari dan pada siang hari jalan tersebut di gunakan untuk kendaraan melintas. Oleh hal tersebut konsep arahan event ini dilakukan  di jam tertentu bukan  untuk beraktivitas pkl sepanjang hari/waktu. Untuk lebih jelas dalam penepatan konsep arahan penataan ini dapat dilihat pada gamabar berikut.
Gambar 5 . Arahan Penataan PKL
Konsep  Arahan  Waktu  pada  Kegiatan  pedagang  kaki  lima  termasuk  kedalam  konsep  arahan  lokasi pedagang  kaki  lima,  bertujuan  untuk  memberikan  efisiensi  waktu  dikawasan  pusat  pemerintahan  Kota Sukabumi  terutama  wilayah  yang  di  jadikan  titik  perdagang  kaki  lima.  Hal  tersebut  agar  tidak  terjadinya kepadatan di satu waktu karna waktu pedagang kaki lima dengan waktu kegiatan lainya dilakukan serentak, yang  di  ketahui  pusat  pemerintahan  sendiri  merupakan  Kawasan  yang  dipastikan  kegiatan  yang  sibuk  dan selalu ada. Maka konsep arahan waktu seperti jam oprasional untuk pedagang kaki lima dan jam oprasional untuk penggunaan jalan kendaraan. Di mana wilayah pedagang kaki lima ini sendiri merupakan wilayah publik masih terdapat beberapa aktivitas lain selain kegiatan pedagang kaki lima, dengan hal tersebut harus adanya konsep arahan waktu, di mana konsep ini dirancang sebagai pembagian waktu untuk publik/lainnya dan waktu kegiatan pedagang kaki lima. Untuk lebih jelasnya dalam konsep arahan Waktu pedagang kaki lima ini dapat dilihat pada Gambar Berikut.

## Gambar 6 . Rencana Konsep Waktu PKL
Rencana konsep waktu pedagang kaki lima ini merujuk kegiatan pedagang kaki lima dilakukan diluar waktu jam kerja. Maka dirancang konsep waktu pedagang kaki lima di pusat pemerintah Kota Sukabumi ini dimulai pada pukul 18.00 sampai dengan pukul 22.00 WIB untuk karakter konsep arahan event PKL dan untuk lokasi wisata kuliner pedagang kaki lima memiliki jam oprasional yang lebih panjang,Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar Berikut.
Gambar 7. Konsep Arahan Penataan PKL

## D. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut: Pedagang kaki lima dikawasan pusat pemerintahan Kota Sukabumi sendiri memiliki jumlah sekitar 75  pedagang  kaki  lima,  yang  di  mana  dari  pendasaran  sendiri  sebanyak  84%  merupakan  gerobak,  7% merupakan  motor,  5%  merupakan  tenda/ruko  dan  4%  merupakan  jenis  pendasaran  tanggungan.  Untuk komoditas  sendiri  terbagi  menjadi  tiga  berjualan  Makanan  saja,  minuman  dan  campuran  yang  di  mana makanan dan minuman. 60% merupakan besaran dari komoditas makanan saja, 35% besaran dari minuman dan sisanya 5% merupakan Campuran.
Pedagang  kaki  lima  dari  aspek  kegiatan  terdapat  waktu  dan  sifat  usahan  yang  merupakan  klarifikasi permanen/non-permanen. Dari 75 unit pedagang kaki lima sebesar 77% merupakan sifat usaha yang permanen dan  23%  non-permanen.  Pedagang  kaki  lima  di  kawasan  pusat  pemerintahan  Kota  Sukabumi  sendiri  jam oprasional  di  mayoritasi  pukul  09.00  WIB  s/d  22.00  WIB  sebesar  95%  dan  sisanya  5%  merupakan  jam oprasional pukul 07.00 WIB s/d 00.00 WIB.
Berdasarkan dari analisis spasial metode Deskriptif sendiri mayoritas pedagang kaki lima berada diluar kawasan  larangan  aktivitas  PKL,  yang  di  mana  hal  tersebut  berpacu  pada  perda  no  10  tahun  2013  tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima kota sukabumi, pedagang kaki lima sendiri masih berada di jenis lokasi publik yang merupakan bukan peruntukan khusus untuk pedagang kaki lima.
Konsep arahan penataan pedagang kaki lima pada penelitian memiliki dua karakter diantaranya konsep lokasi  pedagang  kaki  lima  yang  disebut  sebagai  wisata  kuliner  jajanan  Kota  Sukabumi,  yang  di  pusatkan menajadi  dua  titik  yakni  Jl.  Dewi  sartika  dan  Jl.  Belakang  rumah  sakit.  Untuk  karakter  konsep  kedua merupakan konsep lokasi event pedagang kaki lima dengan pemberian waktu khusus aktivitas PKL pada mala hari,  bertujuan untuk memberikan efisiensi  waktu dikawasan pusat pemerintahan Kota Sukabumi terutama wilayah yang di jadikan titik perdagang kaki lima.

## Daftar Pustaka
[ 1] F. Firmansyah, “Penataan Kawasan PKL Berdasarkan Preferensi Pedagang Di  Kawasan Pusat Kota Jember,” Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya , Surabaya, 2009.
[2] A. Maftuhin, “Mendefinisikan Kota Inklusif: Asal-Usul, Teori dan Indikator,” TATALOKA , vol. 19, no. 2, p. 93, May 2017, doi: 10.14710/tataloka.19.2.93-103.
[3] M.  F.  Pramono,  “Penataan  dan  Pembinaan  Pedagang  Kaki  Lima  dalam  Perspektif  Komunikasi Pembangunan di Surakarta,” Wahana Akademika , vol. 2, no. 1, 2015, doi: 10.21580/wa.v2i1.823.
[4] K. Damayanti, “Determinan perempuan bekerja di Jawa Barat,” Jurnal Kependudukan Indonesia , vol. 16, no. 1, p. 55, Nov. 2021, doi: 10.14203/jki.v16i1.428.
[5] S.  Turner,  C.  Zubereca,  and  T.-T.-H.  Phamb,  “Visualizing  frictional  encounters:  Analyzing  and representing street vendor strategies in Vietnam through narrative mapping ,” Applied Geography , vol. 131, 2021.
[6] S. E. Wibisono, “Arahan Penataan Kegiatan Pedagang Kaki Lima (Pkl) di Kawasan Gelora Sepuluh Nopember Surabaya ,” Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya , Surabaya, 2014.
[7] I.  A.  Syahputra,  H.  Munirwan,  and H.  T.  Putri,  “Faktor  Utama  Pembentuk  Permukiman Kumuh di Kelurahan  Srengsem  dengan  Metode  Analytical  Hierarchy  Process  (AHP),” Jurnal  Pembangunan Wilayah dan Kota , vol. 20, no. 1, Mar. 2024, doi: 10.14710/pwk.v20i1.48122.
[8] R. Widjajanti, “Karakteristik Aktivitas Pedagang Kaki Lima Pada Kawasan Komersial Di Pusat Kota,” TEKNIK , vol. 30, no. 3, pp. 162–170, 2012, doi: https://doi.org/10.14710/teknik.v30i3.1892.
[9] Edwina  Fernanda  and  Weishaguna,  “Arahan  Penataan  Promenade  Setu  Babakan,” Jurnal  Riset Perencanaan Wilayah dan Kota , pp. 115–128, Dec. 2023, doi: 10.29313/jrpwk.v3i2.2750.
[10] Luthfiyyah  Nurjaman  and  Ernawati  Hendrakusumah,  “Identifikasi  Tingkat  Kenyamanan  Ruang Terbuka Publik Pusat Kota Sukabumi,” Jurnal  Riset  Perencanaan  Wilayah  dan  Kota ,  pp.  139–150, Dec. 2023, doi: 10.29313/jrpwk.v3i2.2751.