## PENDIDIKAN ADIL GENDER DI PONDOK PESANTREN
(Studi tentang Membangun Gender Awareness
di Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo)

## Hambali
1
1 Universitas Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo Email: ftarbiyah8@gmail.com

## Abstract
This research presents about building gender awareness in Nurul Jadid Paiton Probolingg through gender equitable education.  Gender equitable education in Nurul  Jadid  Paiton  Probolinggo  is  all  educational  activities  that  provide  fair opportunity to all components of pesantren through gender awareness, both men and  women  to  carry  out  their  roles  in  educational  activities  to  exercise  their rights  and  obligations  in  accordance  with  their  roles  in  a  fair  and  wise.  This research uses qualitative method with case study type. The results showed that; 1) Efforts made by the leadership of Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo in building gender awareness is done through; guidance on gender awareness or gender  mainstreaming,  change  of  mindset  of  pesantren  civitas,  equel  gender relation,  optimization  of  women  participation  in  pesantren  activity, development  of  gendered  curriculum  and  reward  and  punishment.  2) Implication  of  the  implementation  of  fair  education  in  building  gender awareness  in  Pondok  Pesantren  Nurul  Jadid  Paiton  Probolinggo,  that  is;  the quality  of  pesantren  is  increasing,  the  atmosphere  of  public  relations  and religious pesantren, the creation of harmonization in pesantren, decreased bias and  gender  gaps  in  education,  optimizing  the  role  of  women  in  educational activities in pesantren.
Keywords: Education, Gender Fair, Pesantren, Gender Awareness
Jurnal Pedagogik, Vol. 04 No. 02, Juli-Desember 2017 ISSN : 2354-7960, E-ISSN : 2528-5793

## Pendahuluan
Istilah gender diuraikan sebagai perbedaan antara lelaki dan perempuan sebagai hasil dari konstruksi sosio-budaya (Mufidah, 2003). Dengan kata lain, ia merujuk  kepada  sifat  maskulin  ( masculinity )  dan  feminin  ( femininity )  yang dipengaruhi  dengan  kebudayaan,  simbolik, stereotaip dan  pengenalan  diri. Walaupun  pada  dasarnya  gender  membincangkan  tentang  lelaki  dan perempuan tetapi perbincangan banyak difokuskan kepada perempuan (Ramli, 2010).  Menurut  Ursula  King  (1995:  1),  skenario  ini  disebabkan  golongan perempuan  telah  lama  dipinggirkan  dalam  sejarah  dan  budaya  masyarakat. Selain itu hal ini juga merupakan gerakan globalisasi yang membawa ideologi baru yang bertujuan agar semua menjadi terbuka dan bebas menerima ideologi dan nilai-nilai budaya yang ada (Baharun, 2011).
Kaum  perempuan  dalam  kodratnya  sebagai  manusia  yang  diberkati dengan akal, turut memberikan kontribusi besar dalam menghasilkan gagasan, maupun karya berupa seni, moral, hingga hukum yang „mungkin saja‟ menjadi kebiasaan  (istiadat)  dalam  kehidupan  bermasyarakat  (Muali,  2017).  Kaum perempuan  seringkali  kurang  mendapatkan  kesempatan  yang  cukup  untuk berkiprah dalam kehidupan sosial bila dibandingkan dengan laki laki. Hal ini terjadi  karena  masih  lekatnya  ketidakadilan  gender  dalam  masyarakat  yang terjelmakan dalam marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau  anggapan  yang  bersifat  menyepelekan  (tidak  penting)  kepada  kaum perempuan, bahkan kekerasan ( violence ) termasuk pekerjaan yang lebih banyak ( double burden ) (Fakih, 1997).
Mengapa  terjadi  perbedaan  gender?  Karena  oleh  banyak  hal diantaranya: dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, bahkan dikonstruksi secara sosial  atau  kultural  melalui  ajaran  keagamaan  maupun  negara.  Bentuk ketidakadilan gender ini tidak dapat dipisah-pisahkan antara satu dengan yang lain,  karena  saling  berhubungan,  serta  saling  mempengaruhi  secara  dialektis. Misalnya  marginalisasi  ekonomi  kaum  perempuan  justru  terjadi  karena stereotipe tertentu  atas  kaum  perempuan  bahwa  perempuan  itu  lemah  dan tenaganya  murah,  yang  semuanya  itu  justru  ikut  mendukung  kepada subordinasi, kekerasan kepada perempuan, yang akhirnya tersosialisasikan ke dalam keyakinan, ideologi dan visi kaum perempuan itu sendiri (Depag, 2003).
Begitu juga bidang keagamaan, khususnya masyakarat Islam. Fenomena ketidakadilan  gender  dalam  Islam  ternyata  lebih  menunjukkan  adanya ketidaksewenangan  dan  penindasan  terhadap  kaum  perempuan,  hal  ini merupakan akibat pola budaya dan sistem masyarakat muslim yang mayoritas bercorak  patrialkal,  struktural  dan  subordinatif,  dapat  dilihat  dalam  sejarah
masyarakat  muslim.  Sempitnya  ruang  gerak  bagi  kaum  perempuan  muslim terjadi  justru  setelah  Islam  mengalami  perkembangan  pesat  dengan  wilayah kekuasaan luas.
Di  samping  itu  juga,  faktor  sosio-antropologis  sesungguhnya mempunyai  peran  yang  cukup  dominan,  memunculkan  paradigma  yang bersifat  patriarkhis,  genderis,  seksis  bahkan  sikap-sikap  yang  mencerminkan misoginisme.  Sikap  misoginis  yang  dimaksud  berupa  kegusaran  laki-laki  atas derajat  keberadaannya  yang  dipersamakan  dengan  perempuan.  Konteks historis, sikap-sikap ini telah ada sejak Islam muncul sebagai gerakan reformasi budaya.  Penolakan  Islam  oleh  masyarakat  Arab  merupakan  penolakan  atas moralitas  yang  dinilai  telah  menghapuskan  simbol-simbol  superioritas kekuasaan laki-laki (Muhsin, 1994).
Beberapa  wacana  yang  melatarbelakangi  perlu  adanya  upaya menyosialisasikan  pendidikan  berperspektif  gender,  yakni  sebagai  upaya penyadaran  terhadap  ketidakadilan  yang  terjadi  dalam  kehidupan  sosial masyarakat.  Menyosialisasikan  gender  bisa  dimulai  dari  beberapa  lembaga pendidikan, baik formal maupun non formal, salah satunya lewat pendidikan di pesantren. Pesantren sebagai ragam lembaga pendidikan Islam yang timbul sebagai bentuk  eksperimen  pemikiran  pendidikan  Islam  dan  respons  umat Islam    terhadap    perkembangan    sosial,    kebudayaan    serta    proses  sejarah (Baharun, 2017a).
Pondok pesantren misalnya telah lama menjadi lembaga yang memiliki kontribusi  yang  penting  dalam  ikut  serta  mencerdaskan  bangsa  dan merupakan sub  kultur masyarakat  Indonesia  (Rahardjo,  1994:  39).  Banyaknya pesantren  di  Indonesia,  serta  besarnya  siswa  pada  tiap  pesantren  menjadikan pesantren  sebagai  lembaga  yang  layak  diperhitungkan,  kaitannya  dengan pembangunan  bangsa  di  bidang  pendidikan  dan  moral.  Perbaikan-perbaikan yang  secara  terus-menerus  dilakukan  terhadap  pesantren,  baik  dari  segi manajemen,  akademik  (kurikulum)  maupun  fasilitas  menjadikan  pesantren keluar  dari  kesan  tradisional  dan  kolot  yang  selama  ini  disandangnya. Beberapa pesantren bahkan telah menjadi model dari lembaga pendidikan yang leading (Asrohah, 2001: 191).
Salah  satu  yang  menyebabkan  pesantren  menjadi  penting  untuk dibicarakan dan diperhitungkan dalam dunia pendidikan karena jangkauannya yang tidak sekadar merambah ranah persekolahan. Padahal pesantren memiliki jangkauan  yang  lebih  luas  dari  sekadar  training  di  dalam  kelas.  Untuk  itu diperlukan  pengenalan  terhadap  wacana  pendidikan  berperspektif  gender  di pesantren, terutama pimpinan pesantren atau kyai sebagai pilar utama gender
Jurnal Pedagogik, Vol. 04 No. 02, Juli-Desember 2017 ISSN : 2354-7960, E-ISSN : 2528-5793
Pendidikan Adil Gender di Pondok Pesantren
meanstreaming, gender merupakan ideologi yang sangat tampak pada perilaku dan  perbuatan  sehari-hari.  Pandangan-pandangan  yang  bias  gender  menurut Asrohah (2008: 178) telah mengakar dalam wacana dan praktik keberagamaan tanpa legitimasi ajaran agama, akan menjadi lebih sulit untuk dibongkar  atau didekonstruksi  jika  peran-peran  dari  tiap  elemen  masyarakat  terutama  kyai sebagai tokoh agama tidak diperhitungkan.
Para kyai dengan kelebihan pemahamannya terhadap masalah-masalah agama,  seringkali  dilihat  sebagai  orang  yang  selalu  dapat  memahami keagungan  Tuhan  dan  rahasia  alam,  sehingga  mereka  dianggap  memiliki kedudukan  yang  tidak  terjangkau,  terutama  oleh  orang  awam.  Pemindahan kompetensi  di  bidang  agama  ke  tangan  para  kyai  dalam  suatu  masyarakat bukan  merupakan  suatu  realitas  yang  muncul  dengan  tiba-tiba,  melainkan sudah melalui historisisme seusia dengan umur masyarakat itu sendiri (Dofir, 1994).
Masyarakat  pesantren  yang  pada  umumnya  masih  menganut  budaya paternalistik,  contoh  perilaku  berkeadilan  gender  menjadi  sangat  penting. Sementara, seperti yang dikemukakan Tholkhah bahwa  salah satu  kelemahan pesantren  (tradisional)  aspek  kepemimpinan  yang  sentralistik  dan  hirarkhis yang  berpusat  pada  kyai,  yang  menjadikannya  (pesantren)  laksana  'kerajaan kecil'  di  mana  kyai  merupakan  sumber  mutlak  yang  memiliki  kekuasaan  dan kewenangan di lingkungan pesantren, termasuk terhadap ilmu yang diajarkan kepada para santrinya (Tholkhah, 2004: 83).
Kondisi yang harus diupayakan, yaitu kyai mendapatkan akses terhadap dasar-dasar pengetahuan dan pendidikan gender. Untuk membukakan pikiran dan nurani adanya persoalan tersebut. Persoalan gender merupakan persoalan budaya,  untuk  memahami  wacana  pendidikan  berperspektif  gender  di pesantren,  peran  kyai  sangat  dibutuhkan  dan  ini  mungkin  tidak  dapat dilaksanakan secara konfrontatif berjangka waktu pendek.
Begitu halnya dengan pimpinan di pondok pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo,  kyai  memberikan  perhatian  yang  cukup  besar  terhadap terlaksananya  kegiatan  pendidikan  yang  adil  gender  di  pesantren.  Hal  itu dilakukan  dengan  berbagai  kebijakan  yang  dibuatnya  dengan  prinsip-prinsip adil  gender.  Adanya  kebijakan  yang  berorientasi  pada  pendidikan  adil  di pondok  pesantren  Nurul  Jadid  Paiton  Probolinggo  dapat  meminimalisisr terjadinya  bias  gender  yang  menimbulkan  stereotipe  peran  perempuan  dan laki-laki  yang  umumnya  kurang  menguntungkan  perempuan,  yang  telah membudaya sebelumnya di pesantren.
Akan  tetapi  berkat  usaha  yang  terencana  dan  sistematis,  seluruh kegiatan  kependidikan  di  pesantren  bersifat  adil  gender.  Pendidikan  yang didasari oleh Kesetaraan dan Keadilan Gender yang dikembangkan di pondok pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo memberikan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya kepada laki-laki dan perempuan dalam memperoleh  akses, manfaat,  serta  keikutsertaan  dalam  berbagai  jenis  program  dan  kegiatan pendidikan di pesantren agar kesenjangan gender dapat dihilangkan.
Mengingat pentingnya pendidikan dalam upaya mengangkat harkat dan martabat serta menyiapkan manusia yang memiliki intelektualitas, spiritualitas dan  akhlakul  kamrimah,  maka  pendidikan  semacam  ini  memerlukan  suatu usaha  dan  pemikiran  yang  keras  dan  serius  dalam  upaya  mewujudkan  cita- citanya (Baharun, 2016).
Pendidikan  adil  gender  di  pondok  pesantren  Nurul  Jadid  Paiton Probolinggo  adalah  seluruh  kegiatan  kependidikan  yang  memberikan kesempatan  yang  adil  kepada  seluruh  komponen  pesantren,  baik  laki-laki maupun  perempuan  untuk  menjalankan  perannya  dalam  kegiatan kependidikan guna melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan perannya tersebut secara adil dan bijaksana.
Berangkat  dari  hal  tersebut,  peneliti  tertarik  untuk  meneliti  tentang pendidikan  adil  gender  dalam  membangun gender  awareness di  pondok pesantren  Nurul  Jadid  Paiton  Probolinggo,  mengingat  selama  ini  banyak pondok  pesantren  yang  mengenyampingkan  hal  tersebut  dengan  berbagai alasan, baik alasan teologis, ekonomi, sosial budaya dan aspek antropologis.

## Kajian Pustaka
Dalam  perkembangannya,  gender  digunakan  sebagai  pisau  analisis untuk  memahami  realitas  sosial  berkaitan  dengan  perempuan  dan  laki-laki (Setiawan, 1999). Semakin  lama sejak kemunculannya, diskursus gender terus mencuat.  Bahkan  akhir-akhir  ini,  beberapa  analisis  dipakai  untuk  membaca gender dengan berbagai perspektif sosial, ekonomi, politik bahkan agama.
Feminisme  dan  perempuan  merupakan  kesan  yang  muncul  ketika membicarakan  gender.  Padahal  keduanya  hanya  merupakan  bagian  dari gender itu sendiri. Berbicara feminisme artinya membicarakan ideologi, bukan wacana  (Heroepoetri,  2004).  Dalam  berbagai  literatur  disebutkan  bahwa feminisme  adalah  gerakan  untuk  melawan  terhadap  praktek-praktek kekerasan,  diskriminasi,  penindasan,  hegemoni,  dominasi  dan  ketidakadilan yang  dilakukan  oleh  seseorang  atau  kelompok,  dan  juga  sistem  terhadap perempuan.
Jurnal Pedagogik, Vol. 04 No. 02, Juli-Desember 2017 ISSN : 2354-7960, E-ISSN : 2528-5793
Dinamakan  gerakan  feminism  ( women )  oleh  karena  adanya ketidakadilan  yang  dialami  oleh  perempuan.  Tetapi  kemudian  makna feminisme  mengalami  perluasan  sesuai  perkembangan  zaman  yaitu  bukan hanya  membela  perempuan  yang  tertindas  tetapi  siapa  saja  yang  mengalami ketidakadilan baik laki-laki maupun perempuan.
Istilah  gender,  belum  ada  dalam  perbendaharaan  kamus  besar  Bahasa Indonesia. Kata gender berasal dari Inggris, gender berarti jenis kelamin (Umar, 2001:  33).  Gender  dapat  diartikan  sebagai  perbedaan  antara  laki-laki  dan perempuan dilihat dari segi  nilai dan perilaku. Secara kodrat, memang diakui adanya  perbedaan  ( distinction ),  bukan  pembedaan  ( discrimination )  antara  laki- laki dengan perempuan yaitu dalam aspek biologis. Perbedaan secara biologis antara  laki-laki  dengan  perempuan  yaitu  senantiasa  digunakan  untuk menentukan  dalam  relasi  gender,  seperti  pembagian  status,  hak-hak,  peran, dan  fungsi  di  dalam  masyarakat.  Padahal,  gender  yang  dimaksud  adalah mengacu kepada peran perempuan dan laki-laki yang dikonstruksikan secara social  (Istibsyaroh,  2004).  Dimana  peran-peran  sosial  tersebut  bisa  dipelajari, berubah  dari  waktu  ke  waktu,  dan  beragam  menurut  budaya  dan  antar budaya.
Berkenaan dengan pemaknaan gender, Ann Oakley sebagaimana dikutip oleh  Ahmad  Baidowi  (2005:  30),  mendefinisikan  bahwa  gender  adalah perbedaan  perilaku  antara  perempuan  dan  laki-laki  yang  dikonstruk  secara sosial,  diciptakan  oleh  laki-laki  dan  perempuan  sendiri;  oleh  karena  itu merupakan  persoalan  budaya.  Gender  merupakan  perbedaan  yang  bukan biologis  dan  bukan  kodrat  Tuhan.  Perbedaan  biologis  adalah  perbedaan  jenis kelamin  yang  bermuara  dari  kodrat  Tuhan,  sementara  gender  adalah perbedaan  yang  bukan  kodrat  Tuhan,  tetapi  diciptakan  oleh  laki-laki  dan perempuan melalui proses sosial budaya yang panjang.
Gender  beda  dengan  seks.  Pada  umumnya  gender  digunakan  untuk mengidentifikasi  perbedaan  laki-laki  dan  perempuan  dari  segi  sosial-budaya. Gender berkaitan dengan pikiran dan harapan masyarakat tentang bagaimana sebaiknya  menjadi  laki-laki  atau  perempuan.  Karena  gender  merupakan bentukan  sosial  dari  pengalaman  masyarakat,  maka  gender  dari  waktu  ke waktu  berubah,  dari  masing-masing  masyarakat  berbeda  atau  sifatnya  tidak universal. Gender pun dapat dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan.
Gender  adalah  perbedaan  peran,  fungsi,  persifatan,  dan  hak  perilaku laki-laki  dan  perempuan  yang  dibentuk,  dibuat,  dan  dikonstruksikan  oleh masyarakat. Oleh karena itu, gender berhubungan dengan peran baik laki-laki maupun perempuan yang bersifat relatif, dapat berubah, dapat dipertukarkan
sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat  dan  kebutuhannya  dan  jamannya. Perubahan ciri dan sifat-sifat dari gender ini dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari satu tempat ke tempat lain.
Sedangkan  Pendidikan  Adil  Gender  sebagai  konsekuensi  dari  adanya “Pendidikan  Untuk  Semua” “(Education  for  All)” termasuk  Pendidikan  yang didasari oleh Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG). Kata ”semua” atau ”all” pada” Pendidikan Untuk Semua bermakna sangat luas, universal namun tegas, yaitu untuk manusia siapa saja.
Secara konseptual pendidikan adil gender adalah subset dari Pendidikan untuk semua dan kemudian merupakan sub-set dari hak untuk mendapatkan pendidikan  sebagai  salah  satu  komponen  dari  hak  asasi  manusia  yang  sesuai dengan  Deklarasi  Universal  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  yang  disetujui  oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989.
Pendidikan yang didasari oleh Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG), yang dilakukan secara  terencana dan sistematis dengan pendekatan manajerial (Hasan Baharun, 2017), akan mampu memberikan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya  kepada  laki-laki  dan  perempuan  dalam  memperoleh:  akses, manfaat,  serta  keikutsertaan  dalam  berbagai  jenis  program  pendidikan  agar kesenjangan gender dapat dihilangkan.
Secara  umum,  Pendidikan  adil  gender  adalah  tercapainya  KKG  pada kinerja  pembangunan  pendidikan  nasional  yang  terdiri  atas  kesetaraan  dan keadilan  gender  dalam  aspek:  (1)  Lingkungan  strategis  pendidikan;  (2) pemerataan  dan  keadilan  dalam  pendidikan;  (3)  mutu  dan  relevansi pendidikan; dan (4) manajemen pendidikan.
Gender  Awareness atau  kesadaran  gender  adalah  kemampuan  untuk mengenali  kesenjangan  hubungan  kekuasaan  antara  perempuan  dan  laki-laki di dalam komunitas pendidikan; dampak pembagian kerja berdasarkan gender terhadap  perempuan  dan  laki-laki;  bahwa  pengalaman,  permasalahan, kebutuhan,  kepentingan,  aspirasi  perempuan  dan  laki-laki  juga  berbeda. Kesadaran  ini  membawanya  kepada  kepekaan  gender  yang  artinya  selalu mempertanyakan  apakah  suatu  kebijakan,  program,  proyek,  kegiatan  adalah adil dan berdampak sama terhadap perempuan dan laki-laki dan hasilnya juga sama-sama dinikmati oleh perempuan dan laki-laki.

## Bias Gender dalam Pendidikan
Isu  gender  di  era  global  adalah  masalah  penindasan  dan  eksploitasi, kekerasan,  dan  persamaan  hak  dalam  keluarga,  masyarakat,  dan  negara. Masalah  yang  sering  muncul  adalah  perdagangan  perempuan,  dan  pelacuran
Jurnal Pedagogik, Vol. 04 No. 02, Juli-Desember 2017 ISSN : 2354-7960, E-ISSN : 2528-5793
Pendidikan Adil Gender di Pondok Pesantren
paksa,  yang  umumnya  timbul  dari  berbagai  faktor  yang  saling  terkait,  antara lain dampak negatif dari proses urbanisasi, relatif tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, serta rendahnya tingkat pendidikan.
Dalam  konteks  kepentingan  nasional,  permasalah  yang  perlu diantisasipasi dalam dunia pendidikan adalah : pertama, bagaimana kita dapat menjamin bahwa  wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dapat dituntaskan di semua  daerah  kabupaten  dan  daerah  kota.  Kedua,  bagaimana  kita  dapat mengamankan program pendidikan dan kebudayaan yang dapat memberikan peluang kreativitas dan  keragaman daerah, tetapi semuanya mengarah secara sentripetal  ke  kepentingan  nasional  melalui  muatan  yang  sama  dalam  upaya pembentukan  “national  character  building”.  Ketiga  pendidikan  merupakan investasi  jangka  panjang,  yang  kadang-kadang  kurang  menarik  bagi  sebagian pejabat  daerah,  karena  hasilnya  tidak  dapat  dilihat  dan  dinikmati,  sebaliknya pembangunan  fisik  merupakan  investasi  jangka  pendek  yang  segera  dapat dilihat (Baharun, 2012).
Mengapa  terjadi  "perbedaan"  gender?  Terbentuknya  perbedaan  gender dikarenakan oleh banyak hal diantaranya dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, bahkan  dikonstruksi  secara  sosial  atau  kultural  melalui  ajaran  keagamaan maupun  negara.  Melalui  proses  panjang,  sosialisasi  gender  tersebut  akhirnya dianggap  seolah-olah  ketentuan  Tuhan.  Sebaliknya  melalui  dialektika konstruksi sosial gender secara evolusional dan perlahan-lahan mempengaruhi biologis masing-masing.
Yang  dimaksud  bias  gender  adalah  mengunggulkan  salah  satu  jenis kelamin  dalam  kehidupan  sosial  atau  kebijakan  publik.  Bias  gender  dalam pendidikan adalah realitas pendidikan yang mengunggulkan satu jenis kelamin tertentu sehingga menyebabkan ketimpangan gender (Asrohah, 2008).
Menurut  Mufidah,  dalam  banyak  kajian  terbukti  bahwa  pembakuan peran  dan  pandangan  yang  bias  gender  adalah  bersumber  dari  budaya patriarkhi dam matriarkhi yang sangat sangat berpotensi menimbulkan ketidak adilan  baik  pada  perempuan  maupun  pada  laki-laki.  Budaya  patriarkhi cendrung  mengutamakan  laki-laki  lebih  dari  perempuan.  Sebaliknya  budaya matriarkhi  cendrung  mengutamakan  perempuan  diatas  laki-laki  .  Manifestasi dari ketidakadilan gender yang bersumber dari budaya tersebut diatas adalah:

## 1. Stereotype
Pelabelan  terhadap  jenis  kelamin  laki-laki  atau  perempuan  yang selalu berkonotasi negatif sehingga sering menimbulkan masalah, misalnya perempuan  lemah,  penakut,  cerewet,  emosional  kurang  bisa  bertanggung jawab dan sebagainya . Sedangkan laki-laki dipandang kuat,  keras, kasar,
rasional, egois, dan pencemburu, pelabelan seperti ini akan merugikan bagi keduanya  ,  karena  akan  berimplikasi  pembagian  peran  yang  tidak seimbang dan timbul ketidakadilan .
2. Subordinasi
Sebuah pandangan yang tidak adil terhadap salah satu jenis kelamin yang didasarkan pada stereotype gender , menyebabkan penempatan salah satu jenis kelamin pada status, peran, dan relasi yang tidak setara dan adil. Biasanya laki-laki lebih dipandang unggul berada pada supraordinat posisi yang  banyak  berperan  dalam  produksi  maupun  pengambilan  keputusan, Sementara  perempuan  dianggap  berada  pada  subordinat,  posisi  ini merupakan  penghambat  akses  partisipasi,  fungsi  kontrol  terutaama  yang berhubungan dengan pengambilan keputusan.
3. Marjinalisasi
Merupakan  proses  peminggiran  baik  sengaja  maupun  tidak disengaja  terhadap  jenis  kelamin  tertentu  dari  jenis  kelamin  yang  lainnya secara  sitemik  dari  mendapatkan  akses,  dan  manfaat  dalam  kehidupan akibat  dari  stereotype  dan  subordinasi.  Dampaknya  adalah  perempuan sangat  tertinggal  dari  laki-laki  dalam  berbagai  aspek  kehidupan dimasyarakat , dari pendidikan, ekonomi, dan juga politik.

## 4. Beban Kerja yang Tidak Proporsional
Pemaksaan  dan  atau  pengabaian  salah  satu  jenis  kelamin menanggung beban aktifitas berlebihan yang disebabkan pembakuan peran produktif-reproduktif  untuk  laki-laki  dan  perempuan  yang  kemudian berdampak  pada  pola  pembagian  kerja  yang  tidak  fleksibel  ,  pola  kerja dikotomis  atas  dasar  jenis  kelamin  demikian  ini  dapat  memicu ketidakadilan gender akibat beban kerja yang berlipat. Hal ini dialami oleh perempuan disamping berperan sebagai ibu rumah tangga yang tugasnya tak  terhingga  ,  lebih-lebih  jika  ia  bekerja  pula,  beban  itu  bertambah  berat dipikul oleh seorang perempuan , bukannya ia dapat berperan ganda akan tetapi  ia  memiliki  tugas  dan  tanggung  jawab  pekerjaan  yang  berlipat ganda.
5. Kekerasan yang Berbasis Gender
Pandangan bias gender yang menempatkan laki-laki adalah superior dan  perempuan  adalah  inferior,  berdampak  pada  hubungan  herarkhis bukan  setara,  relasi  yang  timpang  gender  ini  rentan  terjadi  kekerasan dimana  pihak  yang  lebih  berkuasa  melakukan  kekerasan  terhadap  pihak yang  dikuasai.  Umumnya  kekerasan  berbasis  gender  ini  lebih  banyak dialami  perempuan  dibanding  dengan  laki-laki.  Hal  tersebut  didasarkan
Jurnal Pedagogik, Vol. 04 No. 02, Juli-Desember 2017 ISSN : 2354-7960, E-ISSN : 2528-5793
pada persepsi dominan bahwa perempuan adalah makhluk lemah kurang memiliki kemandirian (Fakih, 1997).
Berbagai bentuk kesenjangan gender yang terjadi dalam berbagai bidang kehidupan  masyarakat,  terpresentasi  juga  dalam  dunia  pendidikan.  Bahkan proses  dan  institusi  pendidikan  dipandang  berperan  besar  dalam mensosialisasikan  dan  melestrikan  nilai-nilai  dan  cara  pandang  yang mendasari munculnya berbagai ketimpangan gender dalam masyarakat. Secara garis  besar,  fenomena  kesenjangan  gender  dalam  pendidikan  dapat diklasifikasi dalam beberapa dimensi, antara lain:
1. Kurangnya  partisipasi  ( under-participation ).  Dalam  hal  partisipasi pendidikan,perempuan di seluruh dunia menghadapi problem yang sama. Dibanding  lawan  jenisnya,  partisipasi  perempuan  dalam  pendidikan formal jauh lebih rendah Dinegara-negara dunia ketiga di mana pendidikan dasar  belum  diwajibkan,  jumlah  murid  perempuan  umumnya  hanya separuh atau sepertiga jumlah murid laki-laki (Amasari, 2005).
2. Kurangnya  keterwakilan  ( under-representation ).  Partisipasi  perempuan dalam  pendidikan  sebagai  tenaga  pengajar  maupun  pimpinan  juga menunjukkan  kecenderung  disparitas  progresif.  Jumlah  guru  perempuan pada jenjang pendidikan dasar umumnya sama atau melebihi jumlah guru laki-laki. Namun, pada jenjang pendidikan lanjutan dan pendidikan tinggi, jumlah tersebut menunjukkan penurunan drastis.
3. Perlakuan  yang  tidak  adil  ( unfair  treatment )  Kegiatan  pembelajaran  dan proses  interaksi  dalam  kelas  seringkali  bersifat  merugikan  murid perempuan.  Guru  secara  tidak  sadar  cenderung  menaruh  harapan  dan perhatian  yang  lebih  besar  kepada  murid  laki-laki  dibanding  murid perempuan. Para guru kadangkala cenderung berpikir ke arah " self fulfilling prophecy " terhadap siswa perempuan karena menganggap perempuan tidak perlu memperoleh pendidikan yang tinggi.
Menurut  Philip  Robinson,  ketimpangan  dalam  pendidikan  dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ketimpangan pada akses terhadap pendidikan dan ketimpangan pada hasil atau outcome pendidikan (Robinson, 1981: 277).

## Kesetaraan Gender dalam Pendidikan
Keadilan  dan  kesetaraan  adalah  gagasan  dasar,  tujuan  dan  misi  utama peradaban manusia untuk mencapai kesejahteraan, membangun keharmonisan kehidupan  bermasyarakat,  bernegara  dan  membangun  keluarga  berkualitas. Jumlah  penduduk  perempuan  hampir  setengah  dari  seluruh  penduduk Indonesia  dan  merupakan  potensi  yang  sangat  besar  dalam  mencapai
kemajuan dan kehidupan yang lebih berkualitas.
Kesetaraan  Gender,  Kesamaan  kondisi  bagi  laki-laki  dan  perempuan untuk  memperoleh  kesempatan  serta  hak-haknya  sebagai  manusia,  agar mampu berperan dan berpartisipasi  dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan & keamanan nasional (hankamnas) serta  kesamaan  dalam  menikmati  hasil  pembangunan.  Keadilan  gender  suatu perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Perbedaan biologis tidak bisa dijadikan  dasar  untuk  terjadinya  diskriminasi  mengenai  hak  sosial,  budaya, hukum dan politik terhadap satu jenis kelamin tertentu.
Dengan  keadilan  gender  berarti  tidak  ada  pembakuan  peran,  beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender, ditandai dengan tidak adanya  diskriminasi  antara  perempuan  dan  laki-laki  dan  dengan  demikian mereka  memiliki  akses,  kesempatan  berpartisipasi  dan  kontrol  atas pembangunan  serta  memperoleh  manfaat  yang  setara  dan  adil  dari pembangunan.

## Hasil Penelitian
Upaya  Pimpinan  Pondok  Pesantren  Nurul  Jadid  Paiton  Probolinggo  dalam Membangun Gender Awareness
1. Pembinaan tentang Gender Awareness atau Gender Mainstreaming
Pembinaan  tentang gender  awareness atau gender  mainstreaming merupakan strategi yang dilakukan oleh pimpinan pondok pesantren Nurul Jadid  Paiton  Probolinggo  untuk  mewujudkan  keadilan  dan  kesetaraan jender  dalam  pembangunan,  di  mana  aspek  gender  terintegrasi  dalam perumusan  kebijakan  program  dan  kegiatan  melalui  perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.
Pimpinan  di  pondok  pesantren  Nurul  Jadid  Paiton  Probolinggo memberikan  pembinaan  kepada  seluruh  komponen  pesantren  melalui aktivitas  pendidikan  dan  pembelajaran  yang  diselenggakan  di  sekolah, madrasah,  lembaga  pendidikan  non  formal,  pendidikan  diniyah  tentang pentingnya  pemahaman  gender  awareness  (kesadaran  gender).  Isi pembinaannya  tentang  bagaimana  membagi  tugas  dan  peran  antara  laki- laki dan perempuan dalam kegiatan di lembaga pendidikan maupun rumah tangga,  yang  tidak  bertentangan  dengan  nilai-nilai  agama.  Pembinaan  ini penting  dilakukan  sehingga  tidak  terjadi  lagi  suatu  batasan-batasan  bagi kaum  laki-laki  dan  perempuan  yang  mana  kegiatan  itu  bisa  dilakukan keduanya yang tidak melanggar perintah agama.
Jurnal Pedagogik, Vol. 04 No. 02, Juli-Desember 2017 ISSN : 2354-7960, E-ISSN : 2528-5793

## 2. Perubahan Mindset Civitas Pesantren
Dalam  rangka  mewujudkan  kesadaran  gender  ( Gender  Awarness ), pimpinan  di  pondok  pesantren  Nurul  Jadid  Paiton  Probolinggo memberikan  pemahaman  terhadap  seluruh  komponen  pesantren  tentang hakikat dari gender.
Dalam mengarahkan pola pikir yang benar tentang gender, kita tidak berjalan  sendiri  untuk  menyampaikan  materi  tetapi  kita  adakan  seminar, lokakarya,  dan  lain-lain  dengan  mendatangkan  para  ahli  sebagai  nara sumber  untuk  memberikan  wawasan  kepada  para  santri.  Tentunya pembahasan tentang isu-isu gender terkini juga dimasukkan dan bagaimana perkembangan  gender  sejak  zaman  dahulu  misalnya  zaman  Rasulullah sampai  sekarang  dan  bagaimana  tentang  gender  di  Indonesia  maupun  di mancanegara.
Perlakuan  yang  tidak  adil (unfair  treatment) dalam  kegiatan pembelajaran  dan  proses  interaksi  dalam  kelas  seringkali  bersifat merugikan murid perempuan. Guru secara tidak sadar cenderung menaruh harapan dan perhatian yang  lebih  besar kepada murid  laki-laki dibanding murid perempuan. Para guru kadangkala cenderung berpikir ke arah “self fulfillingprophecy” terhadap  siswa  perempuan  karena  menganggap perempuan tidak perlu memperoleh pendidikan yang tinggi.
Pembinaan  dengan  menambah  wawasan  para  santri  maupun  para guru  dengan  belajar  langsung  dari  yang  ahli  dapat  berimplikasi  positif  ke depannya  sehingga  mereka  benar-benar  sadar  tentang  apa  tugas  dan tanggung  jawab  mereka  masing-masing,  baik  sebagai  laki-laki  maupun perempuan.  Dengan  adanya  wawasan  itu  mereka  memahami  tentang perbedaan antara jenis kelamin biologis yang sudah menjadi kodrat masing- masing dan tidak bisa dipertukarkandan jenis kelamin sosial yang terlanjur dibentuk  oleh  masyarakat  sehingga  menjadi  penyebab  perempuan  tidak memiliki  kebebasan  dalam  hal  vokasional  atau  profesi,  peran  dalam masyarakat  yang  hanya  di  balik  layar,  dan  menimbulkan  perasaan diperlakukan tidak adil.
3. Equel Gender Relation ( Pemerataan Peran dalam Aktivitas Pesantren)
Equel  gender  relation (hubungan  jender  setara)  merupakan  upaya yang  dilakukan  oleh  pimpinan  pondok  pesantren  Nurul  Jadid  Paiton Probolinggo  dalam  menyetarakan  posisi  antara  laki-laki  dan  perempuan didasarkan  kepada  keterampilan,  keahlian  dan  kompetensi  dan  tidak didasarkan kepada perbedaan femenitas dan maskulinitas.
Laki-laki  dan  perempuan  diberi  peran  yang  sama  dalam  aktivitas yang  ada  di  pesantren.  Tidak  ada  pembedaan  wewenang  dalam  masalah tugas dan tanggung jawab, intinya, laki-laki dan perempuan mampu dalam melaksanakan  tugas  dan  tanggung  jawab  dalam  mengelola  lembaga pendidikan pesantren di pondok pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo.
Peran  laki-laki  dan  perempuan  memiliki  tugas  pokok  dan  fungsi masing-masing. Yang berkuasa bukan hanya laki-laki, tapi perempuan juga berpartisipasi  dan  bertanggung  jawab  sesuai  perannya  dan  dalam  koridor agama.
Ada  beberapa  dimensi  yang  menjadikan  minimnya  peran perempuan.  Pertama,  dimensi  akses  adalah  fasilitas  pendidikan  yang  sulit dicapai atau kesempatan untuk menggunakan sumber daya tanpa memilki otoritas  untuk  memutuskan  terhadap  produk/hasil  maupun  metode pendayagunaan  sumber  daya  tersebut.  Faktor  penyebabnya  antara  lain kurang tersedianya sekolah menengah di setiap kecamatan, jarak yang jauh dari  tempat  tinggal,  beban  tugas  rumah  tangga  yang  banyak  dibebankan pada  anak.  Akumulasi  dari  faktor-faktor  ini  membuat  banyak  anak-anak yang cepat meninggalkan bangku sekolah.
Kedua,  dimensi  kontrol  yaitu  kemampuan  atau  otoritas  untuk memutuskan  menggunakan  produk  atau  hasil,  bahkan  juga  untuk menentukan  metode  pendayagunaannya,  sehingga  memiliki  kekuatan untuk  mendapatkan  keuntungan  dari  sumber  daya  tersebut.  Faktor penyebabnya tidak memiliki otoritas atau kemampuan untuk menggunakan maupun mendayagunakan sumber daya.
Ketiga, yaitu dimensi penguasaan adalah kemampuan yang dimiliki seseorang  untuk  memajukan  peranannya  dalam  masyarakat.  Faktor penyebabnya  pemanfaatan  yang  minim,  peran  yang  tidak  terserap  oleh masyarakat  dan  masih  berpegang  pada  nilai-nilai  lama  yang  tidak terreformasi.  Contohnya  saja  buta  huruf  yang  didominasi  oleh  kaum perempuan.
Pemerataaan  peran  dalam  aktivitas  di  pesantren  menghilangkan adanya  diskriminasi  terhadap  perempuan  sehingga  terciptanya  suasana pesantren yang humanis dan harmonis, yaitu memposisikan manusia sesuai dengan porsinya tanpa pembedaan jenis kelamin sosial dan memenuhi hak- hak mereka sebagai warga pesantren yang menjalankan proses pendidikan.
Jurnal Pedagogik, Vol. 04 No. 02, Juli-Desember 2017 ISSN : 2354-7960, E-ISSN : 2528-5793

## 4. Optimalisasi Partisipasi Perempuan dalam Aktivitas Pesantren
Pesantren  mulai  memberikan  peluang  kepada  kaum  hawa  untuk berpartisasi  dalam  memajukan  pesantren.  Mengoptimalkan  peran perempuan,  mengembangkan  keterampilan,  daya  pikir,  dan  potensi mereka.  Jadi  mereka  tidak  berpikir  setelah  lulus  hanya  berkecimpung  di dapur  saja.  Mereka  bisa  mengembangkan  diri,  mendidik  anak-anaknya nanti  dan  bisa  bekerjasama  dengan  laki-laki  melaksanakan  visi  agama Islam.
Dalam  hal  partisipasi  pendidikan,perempuan  di  seluruh  dunia menghadapi  problem  yang  samayakni  kurangnya  partisipasi (under- participation) .  Dibanding  lawan  jenisnya,  partisipasi  perempuan  dalam pendidikan  formal  jauh  lebih  rendah.  Dinegara-negara  dunia  di  mana pendidikan  dasar  belum  diwajibkan,  jumlah  murid  perempuan  umumnya hanya separuh atau sepertiga jumlah murid laki-laki. Partisipasi perempuan dalam  pendidikan  sebagai  tenaga  pengajar  maupun  pimpinan  juga menunjukkan  kecenderung  disparitas  progresif.  Jumlah  guru  perempuan pada jenjang pendidikan dasar umumnya sama atau melebihi jumlah guru laki-laki. Namun, pada jenjang pendidikan lanjutan dan pendidikan tinggi, jumlah  tersebut  menunjukkan  penurunan  drastis.  Hal  ini  menimbulkan kurangnya  keterwakilan (under-representation) perempuan  dalam  kancah profesi .
Seiring  dengan  dibukanya  peluang  bagi  kaum  hawa  untuk berpartisipasi  dan  berperan  dalam  pendidikan  secara  profesional,  maka mutu  pesantren  semakin  menningkat.  Baik  laki-laki  maupun  perempuan diberi kesempatan yang sama dalam pendidikan.
5. Pengembangan Kurikulum Berwawasan Gender
Muatan  kurikulum  nasional  yang  menghilangkan  dikotomis  antara laki-laki  dan  perempuan,  demikian  pula  kurikulum  lokal  dengan  berbasis kesetaraan, keadilan dan keseimbangan. Kurikulum disusun sesuai dengan kebutuhan  dan  tipologi  daerah  yang  dimulai  dari  tingkat  pendidikan Taman Kanak-Kanak sampai ke tingkat Perguruan Tinggi.
Dimensi  proses  pembelajaran  adalah  materi  pendidikan  misalnya yang terdapat dalam contoh-contoh soal dimana semua kepemilikan selalu mengatasnamakan  laki-laki.  Dalam  buku-buku  pelajaran  misalnya  semua jabatan formal dalam buku seperti camat dan direktur digambarkan dijabat oleh laki-laki. Selain itu ilustrasi gambar juga bias gender, yang seolah-olah menggambarkan  bahwa  tugas  wanita  adalah  sebagai  ibu  rumah  tangga
dengan  tugas-tugas  menjahit,  memasak  dan  mencuci.  Faktor  penyebabnya adalah stereotype gender .
Kurikulum  yang  tidak  bias  gender  akan  memberikan  pemahaman terhadap pola pikir santri bahwa kegiatan sehari-hari yang dikerjakan yang dicontohkan nantinya bisa dimengerti mana yang bisa dilakukan oleh laki- laki  dan  perempuan  dan  mana  yang  hanya  bisa  dilakukan  oleh  salah satunya sehingga timbul kesadaran akan kesetaraan gender.
Penanaman konsep idiologi gender bagi anak dapat dilakukan pada buku teks melalui penyususnan wacana yang berperpekstif gender. Gambar ilustrasi  yang  ada  pada  buku  teks  sangat  berpengaruh  pada  tingkat perkembangan  sosial  siswa.  Penggunaan  gambar  ilustrasi  dapat meningkatkan  belajar  informasi  verbal.  Buku  teks  yang  mencerminkan kualitas proses sosial hubungan perempuan dan laki-laki yang setara tanpa adanya  tedensi  muatan  pesan  makna  yang  diskriminatif  dan  subordinatif, maka secara tidak langsung akan menghasilkan perolehan kualitas mental si pebelajar yang akan menghargai semangat kesetaraan gender.
Oleh karena itu, setiap pendidik harus mampu untuk menelaah teks bahan  ajar  kemudian  merekonstruksi  menjadi  cerita  dan  ilustrasi  yang responsif  gender.  Sehingga  model  pendidikan  peka  gender  bukan menjadikan  "Gender  dalam  Pendidikan"  menjadi  materi  tersendiri,  tetapi terintegrasi di dalam setiap mata pelajaran.
Keadilan gender adalah keadilan dalam memperlakukan perempuan dan  laki-laki  sesuai  kebutuhan  mereka.  Hal  ini  mencakup  perlakuan  yang setara atau perlakuan yang berbeda tetapi diperhitungkan ekuivalen dalam hal hak, kewajiban, kepentingan dan kesempatannya
6. Reward and Punishment
Pesantren  memberikan  penghargaan  bagi  mereka  yang  berprestasi dalam  semua  bidang,  tanpa  membedakan  jenis  status  gendernya.  Begitu juga hukuman yang diberikan statusnya sama. Dalam hal ini, barokah serta syafa‟at  merupakan  reward  sedangkan  tata  tertib  yang  ada  di  Pondok Pesantren  Nurul  Jadid  sebagai  punishment  yang  mana  tata  tertib  tersebut berisi pelanggaran-pelanggaran dan sanksi-sanksi. Sehingga dalam akivitas sehari-hari tidak semaunya sendiri, harus ada batasan-batasan tertentu.
Hal  inilah  yang  disbeut  keseimbangan  antara  reward  and punishment.  Di  sisi  lain,  santri  mendapatkan  barokah  dari  petunjuk  dari kitab  yang  dikaji  serta  mengetahui  tentang  kitab  tersebut,  sedangkan  sisi lain  santri  harus  mengikuti  apa  yang  diperintahkan  ustadz  kepada santrinya.
Jurnal Pedagogik, Vol. 04 No. 02, Juli-Desember 2017 ISSN : 2354-7960, E-ISSN : 2528-5793
Implikasi Pelaksanaan Pendidikan Adil dalam Membangun Gender awarness di Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo 1. Optimalisasi Peran Wanita dalam aktivitas Pendidikan di Pesantren
Peran wanita dalam pesantren sebenarnya telah muncul berbarengan dengan  terbukanya  ruang  partisipasi  wanita  di  pesantren.  Ketimpangan gender  yang  terjadi  di  pesantren  merupakan  warisan  budaya  para pendahulunya,  yang  kemudian  dikuatkan  oleh  legitimasi  tafsir  agama. Superior  laki-laki  sebagai  warisan  budaya  pra  Islam  belum  sepenuhnya terkikis oleh referensi budaya islami yang dilakukan Nabi Muhammad Saw. Sebab  itu,  pemahaman  terhadap  ajaran  Islam  harus  disesuaikan  dengan konteks  sosiologis,  dengan  prinsipprinsip  keadilan,  kesetaraan, kemaslahatan  dan  kerahmatanuntuk  semua  umat  manusia,  tanpa  harus dibatasi oleh jenis kelamin, laki-laki atau wanita.
Pondok  Pesantren  Nurul  Jadid  dapat  dikategorikan  sebagai pesantren  yang  sudah  semi  modern.  Selain  telah  berdiri  lembaga pendidikan  formal,  juga  munculnya  pemahaman  yang  menempatkan wanita  sebagai  individu  yang  layak  memegang  amanah  di  Lingkungan Pesantren tersebut.
Peran wanita kalau boleh disebutkan telah tumbuh dan berkembang meskipun  secara  implisit.  Hal  itu  lebih  dikarenakan  masih  banyaknya sumber  daya  laki-laki  yang  memegang  peranan  strategis  dan  demi kestabilan  organisasi  yang  dijalankan  di  pesantren  tersebut.  Peneliti  juga mengamati  secara  langsung  munculnya  nilainilai  feminisme  di  pesantren tersebut,  yang  agak  berbeda  dengan  kondisi  beberapa  tahun  sebelumnya. Budaya patriarkhal sebagai warisan budaya pesantren tersebut, lambat laun mulai  bergeser  ke  arah  profesionalisme  kerja,  meskipun  pada  tampuk kepemimpinan di pesantren masih didominasi oleh kaum laki-laki.
Peneliti  memaknai  bahwa  telah  terjadi  pergeseran  paradigma berpikir dari patriarkhalisme ke arah profesionalisme. Pergeseran itu makin terbuka  karena  pesantren  ini  telah  menerapkan  sistem  pesantren  dan keorganisasian modern.
Peran  wanita  telah  berkembang  secara  formal  di  Pondok  Pesantren Nurul Jadid Paiton. Dalam artian telah ada pengakuan secara formal bahwa wanita  mendapatkan  ruang  untuk  mengembangkan  peranan  dan partisipasinya  di  lingkungan  pesantren.  Sedangkan  secara  kultural,  masih terdapat  sisa-sisa  budaya  patriarkhi  yang  tidak  mudah  dihilangkan  dari pesantren meskipun telah ada perubahan sedikit demi sedikit.

## 2. Berkurangnya Bias dan Kesenjangan Gender dalam Pendidikan
Kurangnya  partisipasi (under-participation). Dalam  hal  partisipasi pendidikan,wanita  di  seluruh  dunia  menghadapi  problem  yang  sama. Dibanding lawan jenisnya, partisipasi wanita dalam pendidikan formal jauh lebih  rendah.  Dinegara-negara  dunia  ketiga  dimana  pendidikan  dasar belum  diwajibkan,  jumlah  murid  wanita  umumnya  hanya  separuh  atau sepertiga jumlah murid laki-laki.
3. Terciptanya Harmonisasi di Pesantren
Pondok  Pesantren  Nurul  Jadid  berupaya  mempertahankan harmonisasi,  integralisasi,  pribumisasi  dimensi  religius  kemasyarakatan, kenegaraan,  dan  kebangsaan.  Di  Pondok  Pesantren  Nurul  Jadid  juga memiliki cara pandang berfikir mereka sudah mampu hidup mandiri, karna segala  sesuatu  harus  mereka  sendiri  yang  melakukan  tanpa  di  manjakan orang tua, alhasil mereka sedikitnya tau mana yang harus mereka lakukan dan yang tidak.
Salah satu kegiatan santri yang menjadikan mereka rukun dan saling berbagi hal yaitu kegiatan belajar bersama ketika malam hari, pemandangan yang  membuat  hati  tersentuh,  ketika  kakak  kelas  mengajari  adik  kelasnya yang  tidak  mengerti  pelajaran  di  sekolahnya.  Meski  tak  jarang  ketika kegiatan  belajar  banyak  yang  bermain  dan  bercanda  namun  setidaknya mereka  lebih  mandiri  dan  tak  terpengaruh  oleh  tayangan  televisi  yang dilakukan santri di rumah.
4. Suasana Pesantren yang Humas dan Relegius
Pesantren  merupakan  sistem  pendidikan  tertua  khas  Indonesia.  Ia merupakan  sumber  inspirasi  yang  tidak  pernah  kering  bagi  para  pencita ilmu  dan  peneliti  yang  berupaya  mengurai  anatominya  dari  berbagai demensi.  Pesantren  sebagai  pranata  pendidikan  ulama  (intelektual)  pada umumnya  terus  menyelenggarakan  misinya  agar  umat  menjadi Tafaqquh Fiddin dan  memotifasi  kader  ulama  dalam  misi  dan  fungsinya  sebagai Warasat  al  Anbiya ,  sehingga  akan  terbentuk  karakter  manusia  yang paripurna atau insanul kamil (Baharun, 2017b)
Sekarang ini, pesantren semakin diharapkan tampil dengan tawaran- tawaran kultural yang produktif dan konstruktif, serta mampu menyatakan diri  sebagai  pembawa  kebaikan  untuksemua,  tanpa  ekslusifisme  komunal. Mengingat,  pesantren  selain  jumlah  siswa  atau  santrinya  mayoritas,  juga mempunyai potensi nilai universal.
Jurnal Pedagogik, Vol. 04 No. 02, Juli-Desember 2017 ISSN : 2354-7960, E-ISSN : 2528-5793

## 5. Mutu Pesantren Semakin Meningkat
Sebagai  kaum  hawa  pada  pondok  pesantren  mereka  dapat memanfaatkan  ilmu  yang  diperoleh  melalui  pendidikan  formal  untuk memperkaya wawasan dan pembelajaran di Pondok Pesantren Nurul Jadid. Selain  itu  pengetahuan  umum  dalam  berbagai  bidang  dapat  memperkaya dan  menghidupkan  diskusi  tentang  masalah  kekinian  yang  dikaitkan dengan agama.
Untuk  meningkatkan  mutu,  para  santriwati  juga  mengikuti pelatihan-pelatihan  serta  mengadakan  penataran-penataran  bidang  studi tertentu  atau  mengadakan  pengajian-pengajian  khusus  untuk  pengajar. Pondok  Pesantren  Nurul  Jadid  Paiton  melakukan  musyawarah  khusus pengajar atau dengan bahstul  masail untuk meningkatkan mutu pengajarannya.  Di  dalam  musyawarah  ini  semua  pengajar  dianjurkan mengemukakan  pendapat  atau  memberikan  tanggapan  atas  materi  yang menjadi pokok bahasan sehingga terjadi diskusi yang pada akhirnya dapat menambah  wawasan  para  pengajar.  Di  Pondok  Pesantren  Nurul  Jadid Paiton  pada  waktu-waktu  tertentu  ada  pertemuan  dan  diskusi  antar pengajar  yang  tujuannya  untuk  meningkatkan  dan  mengembangkanmutu pengajaran pondok pesantren.
Santri putri yang sekaligus sebagai ustadzahmempunyai peran yang cukup  penting  karena  sebagai  santri  yang  dianggap  senior  serta  sebagai pengajar mau tidak mau mereka harus menjadi contoh dan panutan santri- santri  yang  lain.  Kewenangan  ustadzah  dalam  pondok  pesantren  hanya sebatas  pada  masalah  pengajaran,  kecuali  bila  ustadzah  juga  merangkap sebagai  pengurus  pondok  pesantren.  Sebagai  ustadzah  dan  pengurus pondok  pesantren  mereka  dituntut  dapat  membantu  dan  menjadi kepanjangan  tangan  Kyai  dalam  mengelola  pondokpesantren.  Peran  aktif santri-ustadzah  secara  umum  dapat  kita  lihat  pada  setiap  pertemuan  dan musyawarah  yang  membahas  pengembangan  pondok  pesantren.  Para ustadzah ini banyak memberikan masukan/saran dan inovasi-inovasi yang mungkin  dapat  diterapkan  untuk  pengembangan  pengajaran  di  pondok pesantren.  Selain  berperan  dalam  proses  pembelajaran  santri  di  Pondok Pesantren  Nurul  Jadid,  ustadzah  juga  berperanuntuk  mengawasi  dan membimbing  santri putri dalam belajar dan mengembangkan budi pekerti yang baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Adam,  Askiah.  1999. Islam  dan  Hak-Hak  Perempuan:  Perspektif  Asia  Tenggara , dalam Syafiq Hasyim (ed), Menakar “Harga” Perempuan Eksplorasi Lanjut Atas Hak-hak Reproduksi . Bandung: Mizan.
Al-Quran  dan  Terjemahannya. 1997. Departemen  Agama  Direktorat  Jendral Agama Republik Indonesia.
Amasari.  2005. Laporan  Penelitian  Pendidikan  Berujatuasan  Gender. Banjamasin: IAIN Antasari.
Asrohah, Hanun. 2001. Sejarah Pendidikan Islam. Jakarta: Logos. Asrohah, Hanun. 2008. Sosiologi Pendidikan. Surabaya: Kopertais Press.
Baharun, H., & Mundiri, A. (2011). Metodologi Studi Islam: Percikan Pemikiran Tokoh Dalam Membumikan Agama. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media .
Baharun,  H.  (2012).  DESENTRALISASI  DAN  IMPLIKASINYA  TERHADAP PENGEMBANGAN SISTEM PENDIDIKAN ISLAM. Jurnal At-Tajdid , 1 (2).
Baharun,  H.  (2016).  PENDIDIKAN  ANAK  DALAM  KELUARGA;  TELAAH EPISTEMOLOGIS. Pedagogik , 3 (2), 96–107.
Baharun, H. (2017a). Pengembangan Kurikulum; Teori dan Praktik (Konsep, Prinsip, Pendekatan  dan  Langkah-langkah  Pengembangan  Kurikulum  PAI .  Yogyakarta: CV Cantrik Pustaka.
Baharun,  H.  (2017b).  Total  Moral  Quality:  A  New  Approach  for  Character Education in Pesantren. Ulumuna , 21 (1), 57–80.
Hasan  Baharun,  Z.  (2017). Manajemen  Mutu  Pendidikan :  Ikhtiar  dalam Meningkatkan  Mutu  Pendidikan  Madrasah  melalui  Pendekatan  Balanced Scorecard . Tulungagung: Akademia Pustaka.
Baidowi, Ahmad. 2005. Tafsir Feminis; Kajian Perempuan dalam al-Qur’an dan Para Maufasir Kontemporer. Bandung: Nuansa.
Baroroh,  Umul.  2002. Perempuan  sebagai  Kepala  Keluarga dalam  Sri  Suhandjati Sukri, Bias Gender dalam Pemahaman Islam. Jakarta: Gema Media. Departemen  Agama  Republik  Indonesia  Direktorat  Jendral  Kelembagaan Agama Islam. 2003. Istiqro’ Jurnal Penelitian Islam Indonesia . 01, Vol. 02.
Dofir, Zamaksyari. 1994. Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai. Jakarta: LP3ES.
Jurnal Pedagogik, Vol. 04 No. 02, Juli-Desember 2017 ISSN : 2354-7960, E-ISSN : 2528-5793
Engineer,  Asghar  Ali.  2000. Hak-Hak Perempuan Dalam Islam. Yogyakarta:  Terj. Tim LSPPA, SPPA.
Fakih, Mansour dkk. 1996. Membincang Feminisme, Diskursus Gerder Berperspektif Islam. Surabaya: Risalah Gusti.
Fakih,  Mansour.  1997. Analisis  Gender  dan  Transformasi  Sosial .  Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Gonibala,  Rukmina.  2007. Fenomena Bias Gender dalam Pendidikan Islam. (artikel STAIN Manado Juli).
Heroepoetri,  Arimbi  dan  R.  Valentina.  2004. Percakapan  Tentang  Feminisme  vs Neoliberalime . Jakarta: DebtWATCH.
Istibsyaroh.  2004. Hak-Hak  Perempuan;  Relasi  Jender  menurut  Tafsir  Al-Sya’rawi . Jakarta: Teraju.
King, Ursula. 1995. Introduction: Gender and Study of Religion dalam Ursula King (ed.), Religion and Gender . Oxford UK: Blackwell Publishers. Mas‟udi, Masdar F. 1997. Perempuan dalam Wacana Keislaman. Jakarta: Obor.
Meolong,  Lexy  J.  2005. Metode  Penelitian  Kualitatif. Bandung:  PT.  Remaja Rosdakarya.
Moleong,  Lexy  J.    2000. Metodologi  Penelitian  Kualitatif. Bandung:  PT.  Rosda Karya.
Muali,  C.  (2017).  Rasionalitas  Konsepsi  Budaya  Nusantara  dalam  Menggagas Pendidikan Karakter Bangsa Multikultural. Jurnal Islam Nusantara, 1(1), 105 - 117.
Mufidah, Ch. 2003. Paradigma Gender. Malang: Bayumedia Publishing. Muhammad, Husain. 2001. Fiqh Perempuan, Refleksi Kyai atas Wacana agama dan Gender . Yogyakarta: LKIS.
Muhsin, Aminah Wadud. 1994. Wanita dalam al-Quran. Bandung: Pustaka.
Muthohar, Ahmad. 2007. Ideologi Pendidikan Pesantren: Pesantren di Tengah Arus Ideologi-ideologi Pendidikan. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
Nasution, S. 2003. Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif. Bandung: Tarsito.
Nasution. 1999. Metode Penelitian Naturalistik-kualitatif. Bandung: Tarsito.
Natsir,  Lies  Marcoes  dan  J.H.  Meuleman.  1993. Wanita  Indonesia  dalam  Kajian Teks dan Kontektual Islam. Jakarta: INIS.
Raharjdo, M. Dawam. 1994. Pesantren dan Pembaharuan. Jakarta: LP3ES.
Ramli,  Moh.  Anuar.  2010. Bias  Gender  dalam  Masyarakat  Muslim:  Antara  Ajaran Islam dengan Tradisi Tempatan. Journal of Fiqh, No. 7, 50.
Robinson, Philip. 1981. Sosiologi Pendidikan. Jakarta: Rajawali Press.
Setiawan,  Hersri.  1999. Penghancuran  Gerakan  Perempuan  di  Indonesia. Jakarta: Graha Budaya dan Kalyanamitra.
Sodik,  Mochamad  dan  Inayah  Rohmaniyah.  2003. Perempuan  Tertindas;  Kajian Hadits-hadits “Misoginis”. Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga. Subhan,  Arif  dkk.  2003. Citra  Perempuan  dalam  Islam. Jakarta:  PT  Gramedia Pustaka Utama.
Sugiono.  2008. Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R&D. Bandung: Alfabeta.
Sugiyono. 2005. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: CV. Alfabeta. Suryadi,  Ace  dan  Ecep  Idris.  2004. Kesetaraan  Gender  dalam  Bidang  Pendidikan.
Bandung: Genesindo.
Tholkhah, Imam dkk. 2004. Membuka Jendela Pendidikan . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Umar,  Nasaruddin.  2001. Argumen  Kesetaraan  Jender  Perspektif  Al-Qur’an . Jakarta: Paramadina.