## Implementasi Demokratisasi Sudan:
Kasus Runtuhnya Rezim Pemerintahan Omar Bashir

## Aucky Adi Kurniawan, Muhammad Syaprin Zahidi
Prodi Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang e-mail: auckykurniawan021@webmail.umm.ac.id

## Abstract
The  Sudanese  people's  demands  led  to the fall  of  Omar Bashir's  administration, which  had  ruled  the  country  for  30  years.  Various  ethnic  conflicts,  worsening economic  conditions,  and  the  South  Sudan  referendum  were  all  elements  that contributed  to  the  Sudanese  people's  discontent  with  Omar  Bashir's administration.  The  role  and  participation  of  practically  all  Sudanese  people  in mass  actions  with  diverse  demands  that  resulted  in  the  regime's  fall  were  the catalyst for democratization in Sudan, eventually forcing Omar Bashir to step down in  2019.  This  research  used  a  qualitative  approach  to  explore  the  situation  of democracy in Sudan, as well as the role of the Sudanese people as a whole, in the midst of decades of internal conflict. The theory of democracy and the concept of civil society were used to analyze this situation. The involvement of the Sudanese people in bringing about improvements in the implementation of democracy and the people's ambitions to make Sudan a better and just country was found to be highly essential in this study.
Keywords: Civil Society, Conflict, Democracy, Omar Bashir, Sudan

## Abstrak
Runtuhnya rezim Omar Bashir yang telah menjadi pemimpin negara Sudan selama 30 tahun merupakan hasil dari tuntutan masyarakat Sudan. Berbagai konflik etnis, kondisi ekonomi yang memburuk, dan referendum Sudan Selatan menjadi faktor- faktor yang mendorong ketidakpuasan dan keresahan masyarakat Sudan terhadap kepemimpinan Omar Bashir. Peran dan partisipasi dari hampir seluruh masyarakat Sudan  dalam  gerakan  massa  dengan  berbagai  tuntutan  yang  puncaknya  adalah penggulingan  rezim  menjadi  titik  awal  demokratisasi  di  Sudan,  dan  akhirnya membuat Omar Bashir mundur dari kekuasaannya pada tahun 2019. Penelitian ini dilakukan  dengan  metode  kualitatif  guna  fokus  membahas  situasi  dan  kondisi demokrasi  serta  peran  dari  rakyat  Sudan  secara  keseluruhan  di  tengah  konflik
internal selama beberapa dekade. Teori yang digunakan untuk menganalisis kasus ini  adalah  teori  demokrasi  dan  konsep  civil  society.  Penelitian  ini  mendapatkan hasil bahwa peran masyarakat Sudan sangat penting untuk membawa perubahan terhadap implementasi demokrasi serta harapan rakyat untuk membawa Sudan menjadi negara yang lebih baik dan adil.
Kata kunci: Demokrasi, Konflik, Masyarakat Sipil, Omar Bashir, Sudan

## Pendahuluan
Sudan adalah sebuah negara di benua Afrika yang memiliki daratan terluas, yakni sekitar  2.505.813  km2.  Negara  Sudan  berbatasan  langsung  dengan  negara  Ethiopia, Eritrea,  dan  Laut  Merah  di  sebelah  Timur;  Afrika  Tengah  dan  Chad  di  sebelah  Barat; Zaire, Uganda, dan Kenya di sebelah Selatan; dan Mesir di sebelah Utara. Pada saat ini, Sudan  dipimpin  oleh  seorang  Presiden  dan  dua  orang  Wakil  Presiden  yang  bertugas membantu Presiden, persis seperti sistem presidensil. Sudan memiliki 26 negara bagian dengan pusat pemerintahan yang berada di Khartoum (UNDP, no date).
Sudan adalah negara Afrika dengan keragaman etnis paling kompleks. Negara ini memiliki  597  kelompok  dan  subkelompok  etnis,  yang  telah  dikenal  sejak  lama  oleh mayoritas masyarakat di benua Afrika, termasuk komunitas Arab Afrika dan suku seperti Beja dan Nubia. Sekitar 60% penduduk Sudan beragama Islam. Fakta ini dilatarbelakangi oleh sejarah Sudan yang dahulu merupakan wilayah kekuasaan Turki Ottoman. Selain Islam, ada sekitar 25% penganut animisme dan agama tradisional, serta sekitar 5% di antaranya beragama Kristen (Angelo, 2011).
Penyebaran agama Kristen dilakukan oleh misionaris di abad ke-6 melalui Sudan dan  Mesir,  namun  usaha  ini  terdesak  oleh  penduduk  muslim  Nubia  sehingga  Agama Kristen secara umum tumbuh dan berkembang sampai abad ke-19 di wilayah selatan. Sementara satu abad sebelumnya, Sudan termasuk ke dalam wilayah Kekaisaran Turki Ottoman. Kemudian Inggris muncul sebagai penguasa baru di kawasan Mesir dan Sudan setelah kekaisaran Turki mulai surut (UNDP, no date).
Menurut  catatan  sejarah,  kontak  pertama  antara  masyarakat  yang  mendiami bagian  utara  Afrika  terjadi  pada  abad  ke-3  SM,  tepatnya  di  wilayah  Mesir  dengan penduduk ras kulit hitam yang kemudian dikenal sebagai Bilad al- Sudan, atau ”Tanah Orang  Hitam”.  Nama  'Sudan'  mulai  digunakan  pertama  di  Mesir,  kemudian  di  Eropa, karena tidak adanya frasa yang lebih baik untuk menggambarkan wilayah yang luas ini (Ryle et al, 2011).
Nama  ‘Sudan’  juga  digunakan  oleh  bangsa  Eropa  yang  menulis  tentang runtuhnya kerajaan yang didirikan oleh Ahmad Al-Mahdi pada tahun 1880-an. Dengan kekalahan Mahdi dan pembentukan pemerintahan Anglo-Mesir pada akhir tahun 1890- an, 'Sudan' akhirnya menjadi unit politik permanen, dengan perbatasannya ditentukan sebagian oleh klaim bersejarah Mesir atas tanah di sekitarnya, dan klaim Inggris, Belgia, Prancis, dan Etiopia atas tanah di sekitarnya (Ryle et al, 2011).
Sudan mendeklarasikan kemerdekaannya dari Inggris pada tahun 1956. Namun kemerdekaan  ini  tidak  langung  melahirkan  perdamaian  dan  stabilitas  di  internal masyarakat Sudan. Di masa awal kemerdekaannya, Sudan dilanda tantangan politik dan ekonomi. Awal kemerdekaan pada tahun 1956 hingga tahun 1985 adalah fase eksplorasi masyarakat  Sudan  dalam  membangun  negara  demokratis  (Chun  Leung  &  Mohd  Nor, 2021).
Ismail  Al  Azhari  merupakan  Presiden  pertama  Sudan  yang  dipilih  melalui mekanisme  Pemilihan  Umum.  Ia  berasal  dari  National  Unionist  Party  (NUP),  dan menjabat  pada  1  Januari  1956.  Terjadinya  pemilu  pertama  ini  merupakan  hasil  dari perjuangan rakyat Sudan mengusir serta mendesak Inggris dan Mesir untuk membuat perjanjian  tentang  kemerdekaan  Sudan.  Kudeta  yang  mendorong  Jenderal  Ibrahim Abboud menjadi Presiden kedua didasari oleh pertentangan antar kelompok. Kekuasaan itu kemudian diserahkan pada pemerintah di bawah Al Khatim Al Khalifa tahun 1964. Kepemimpinan  negara  Sudan  kemudian  diberikan  oleh  Khalifa  kepada  pemenang pemilu  yaitu  Umma  Party  (UP)  National  Unionist  Party  (UNP).  Pemerintahan  ini kemudian  berakhir  ketika  dilakukannya  sebuah  kudeta  pada  bulan  Mei  1969  oleh Jenderal Ja’far Nimeiri hing ga 1985. Perselisihan antara Utara dan Selatan mulai reda pada tahun 1972 saat Sudan Selatan memperoleh otonomi melalui persetujuan damai Addis Ababa (Berry, 2015).
Pada  tahun  1983,  hukum  Islam  mulai  diberlakukan  di  negara  Sudan  atas keputusan Nimeiri. Namun hal ini mendapat tentangan dari rakyat Sudan Selatan yang mayoritasnya penganut agama Kristen dan Animisme. Kudeta kembali dilakukan pada tahun 1985 oleh Suar El Dahab yang kemudian kekuasaan itu diserahkan pada kandidat pemenang pemilu dari Umma Party (UP) dan Democratic Unionist Party (DPC). Peristiwa ini  menjadikan  Sudan  kembali  menganut  sistem  pemerintahan  parlementer  untuk kedua kalinya.
Pemerintahan  koalisi  tidak  dapat  menyelesaikan  konflik  politik  dan memadamkan pemberontakan rakyat Sudan Selatan pimpinan John Garang yang nyaris menghancurkan  Sudan.  Brigjen  Omar  Hassan  Ahmed  Al  Bashir  yang  didukung  oleh sejumlah perwira muda serta National Islamic Front (NIF) pimpinan Dr. Hassan Abdalla
Turabi melakukan kudeta pada 30 Juni 1989. Kudeta tersebut menghantar Omer Hassan Ahmed Al Bashir ke puncak kekuasaan (Berry, 2015).
Meski  sejak  kemerdekaan  di  tahun  1956,  Sudan  mengalami  pasang  surut kekacauan  politik  dan  militer,  namun  Omar  Bashir  berhasil  memimpin  negara  Sudan selama  30  tahun  dengan  merepresentasikan  dirinya  sebagai  pemimpin  generasi  baru yang  berbasis  aliansi  antara  islamis  dengan  militer.  Hanya  saja,  pada  akhirnya  Omar Bashir tidak mampu mempertahankan kedudukannya sebagai Presiden setelah terbukti memimpin negara dengan cara diktator selama 30 tahun berkuasa. (Wahiduddin, 2020).
Bashir terguling dari tampuk kekuasaannya pada 11 April 2019, setelah hampir enam bulan protes massal tanpa henti terhadap pemerintah. Kesengsaraan sosial dan ekonomi  selama  bertahun-tahun  di  Sudan  memuncak  dalam  unjuk  rasa  pada  19 Desember  2018,  ketika  penghentian  subsidi  gandum  dan  bensin  memicu  kemarahan publik terhadap Bashir.
Namun  demikian,  meski  kekuasaan  Bashir  telah  tumbang,  demonstrasi  terus berlanjut.  Hal  ini  karena  kudeta  tidak  serta  merta  membawa  perubahan  apabila kekuasaan selanjutnya tetap dilanjutkan oleh diktator. Situasi politik seperti ini bukan hal  baru  bagi  masyarakat  Sudan.  Sebelumnya,  pemberontakan  massa  telah menjatuhkan  penguasa  militer  dua  kali,  yaitu  pada  tahun  1964  dan  1985.  Pertikaian politik  dan  korupsi,  perang  dan  bencana  ekonomi  menyusul  dalam  kedua  kasus tersebut, serta kudeta militer dan penguasa militer lainnya (Bassil & Zhang, 2021). Untuk mengatasi  hal  tersebut,  sebanyak  22  Partai  politik  dan  organisasi  sosial  Sudan berkumpul pada Januari 2019 dan bersatu dalam gerakan sosial terpadu dengan tujuan membentuk pemerintahan baru Sudan melalui pembentukan The Force of Freedom and Change (FFC) (Declaration of Freedom and Change, 2019 dalam Bassil & Zhang, 2021).
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perjalanan demokratisasi di negara Sudan yang selama 30 tahun dipimpin oleh Omar Bashir yang otoriter, hingga mencapai  titik  penggulingan  atau  kudeta  terhadap  Bashir  atas  dasar  keinginan masyarakat  yang  bergerak  secara  massif.  Berdasarkan  pendahuluan  di  atas,  maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana implementasi demokratisasi Sudan pada studi kasus runtuhnya rezim pemerintahan Omar Bashir?”
Dalam  penelitian  ini,  penulis  merujuk  pada  sejumlah  penelitian  terdahulu. P enelitian pertama adalah “Sudan’s Uprising: The Fall of a Dictator” yang ditulis oleh Mai Hassan dan Ahmed Kodouda (2019). Di mana pada jurnal ini mereka mengungkapkan bahwa aksi protes dari masyarakat Sudan bukanlah hal baru bagi Omar Bashir. Hassan dan  Kodouda  memaparkan  bahwa  Bashir  memprioritaskan  membeli  loyalitas  aparat keamanan daripada mempertahankan patronase kepada partai yang berkuasa maupun
masyarakat Sudan. Untuk menyatukan rezim pribadinya, Bashir mengizinkan pasukan keamanan untuk mengamankan akses ke aliran pendapatan independen. Selama tiga dekade  pemerintahan  Bashir,  banyak  ketidakpuasan  rakyat  Sudan  yang  akhirnya dimanifestasikan  menjadi  pemberontakan  yang  sebagian  besar  dilancarkan  oleh penduduk pedesaan yang terpinggirkan.
Dalam  penelitian  Hasan  dan  Kodouda  (2019),  diungkapkan  bahwa  awalnya, rezim Bashir sengaja melemahkan masyarakat sipil (civil society) di perkotaan. Dengan melarang  partai  politik,  membubarkan  serikat  pekerja,  dan  membubarkan  Lembaga masyarakat  populer  informal  yang  memobilisasi  penduduk  di  sekitar  dan  telah memainkan peran dalam revolusi masa lalu. Para pemimpin masyarakat sipil dan partai- partai oposisi memanfaatkan gelombang ketidakpuasan rakyat akan kediktatoran Bashir ini. Sehingga akhirnya terjadi protes terbesar oleh masyarakat sipil yang menandai titik balik  demokratisasi  Sudan.  Penelitian  Hasan  dan  Kodouda  percaya  bahwa  protes tersebut  membuktikan  masyarakat  sipil  Sudan  bersedia  menanggapi  seruan  untuk protes politik secara eksplisit.
Pada  laporan  penelitian  CMI  yang  ditulis  oleh  Munzoul  A.  M.  Assal  (2016), dengan judul “Civil society and peace building in Sudan: A critical look”, dikatakan bahwa peran  organisasi  masyarakat  sipil  dalam  proses  menciptakan  perdamaian  dan pembangunan  perdamaian (peace  making  and  peace  building) cukup  signifikan, termasuk  dalam  kasus  Sudan.  Assal  memaparkan  bahwa  ketika  pihak-pihak  yang berkonflik  menandatangani  kesepakatan  damai,  organisasi  masyarakat  sipillah  yang pertama-tama  melakukan  implementasi  kesepakatan  damai  tersebut.  Meski  begitu, Assal tidak mengingkari fakta bahwa organisasi masyarakat sipil mungkin memiliki peran negatif  atau  bahkan  mungkin  menjadi  salah  satu  pihak  dalam  peta  konflik  yang berlangsung.  Maka,  penting  untuk  menyoroti  contoh-contoh  di  mana  mereka  secara aktif terlibat dan tidak dilibatkan dalam upaya pembangunan perdamaian.
Pada  penelitian  berjudul “Omar  Al -Bashir:  his  Governance  Crisis  and  the Outbreak  of  Revolution  in  Sudan” yang  dibuat  oleh  Leung  dan  Nor  (2021),  mereka menyimpulkan bahwa Omar Bashir tidak jatuh oleh revolusi yang digalakan masyarakat sipil  Sudan  semata,  namun  juga  disebabkan  oleh  pemerintahannya  yang  lemah.  Dia tidak tahu pentingnya kerukunan sosial. Omar Bashir juga gagal memahami kebebasan hak asasi manusia, yang merupakan pilar penting bagi masyarakat sipil yang matang dan berkembang  dengan  baik.  Dia  hanya  ingin  memonopoli  kekuatan  politik  sendiri.  Dia tidak  mengizinkan  orang  untuk  menantangnya,  jika  tidak  orang  akan  menghadapi pengadilan politik, penjara atau bahkan hukuman mati.
Leung dan Nor (2021) memaparkan bahwa pemerintahan diktator yang dipimpin oleh  Bashir  memiliki  cara-cara  pengendalian  masyarakat  sipil  Sudan  yang  cukup multidimensi. Di mana agar dapat menjamin keamanan dominan yang mutlak dan akses kekuasaan  penuh  atas  rakyat,  Bashir  memahami  pentingnya  mendapatkan  legitimasi untuk  mengkonsolidasikan  kekuasaan  dan  memilih  untuk  menipu  orang-orang.  Yang mana  kecurangan  terang-terangan  Bashir  terlihat  pada  proses  pemilihan  umum  di Sudan. Bashir menghapuskan konsep pemilu yang demokratis, transparan, dan adil. Dia hanya menganggap posisi presiden dan jumlah kursi parlemen yang dikontrol sebagai alat politiknya untuk mengkonsolidasikan kekuasaan. Sehingga masyarakat sipil Sudan tidak lagi benar-benar merasakan demokrasi yang adil.
Dari  sejumlah  literatur  di  atas  terlihat  bahwa  literatur  ketiga  memiliki  hasil pandangan yang berbeda mengenai peran masyarakat sipil bagi keruntuhan rezim Basir. Namun,  kedua  penelitian  sebelumnya  sepakat  bahwa  gerakan  masyarakat  sipil merupakan  kunci  penting  dalam  meruntuhkan  rezim  Omar  Bashir.  Terkait  hal  itu, penulis melihat kesempatan untuk mencoba menelisik kembali peran masyarakat sipil dalam  menjatuhkan  rezim  Bashir  serta  bagaimana  usaha  masyarakat  sipil  dalam mempertahankan demokrasi tersebut.
Sementara itu, artikel ini memiliki fokus untuk menganalisis fenomena jatuhnya rezim Omar Bashir sebagai proses demokratisasi yang terjadi di Sudan. Penelitian ini juga menitikberatkan pada peran masyarakat dalam penyelesaian konflik untuk menjunjung tinggi nilai keadilan dan demokrasi di Sudan. Selain itu, penelitian ini mengambil rentang waktu  mengenai  konflik  Sudan  sebelum  dan  setelah  referendum  untuk  memberi gambaran tentang bagaimana peran masyarakat dalam konflik tersebut. Rentang waktu penelitian ini dimulai dari tahun 1989 sampai 2019 guna mengetahui sepak terjang dan gaya  kepemimpinan  Omar  Bashir  serta  situasi  negara  di  bawah  rezim  yang  ia  pimpin selama 30 tahun. Namun, pokok utama pembahasan penelitian ini berfokus dari rentang waktu  tahun  2011  setelah  Sudan  Selatan  merdeka  dan  tahun  2019  saat  Omar  Bashir digulingkan dari jabatannya.
Nazir (1988:84) menyatakan bahwa metode deskriptif merupakan suatu metode dalam  status  kelompok  manusia,  objek  atau  sebuah  kondisi  peristiwa.  Penjelasan dituliskan, digambarkan, atau dilukiskan secara sistematis dan rinci. Metode penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis suatu hasil penelitian tapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas (Rukajat, 2018). Sementara menurut  Whitney  (1960:160),  metode  deskriptif  adalah  pencarian  fakta  dengan interprestasi yang tepat.
Dalam  mengumpulkan  data,  penilitian  ini  akan  menggunakan  metode library research .  Di  mana  data  dalam  penelitian  ini  diperoleh  melalui  buku,  jurnal,  skripsi, thesis, disertasi, dan portal berita resmi baik secara langsung maupun melalui internet (daring) yang  berkaitan  dengan  topik  penelitian.  Lalu  nantinya  penelitian  ini  akan menganalisa dengan Teknik reduksi data, yaitu meringkas data yang ada dan disesuaikan dengan  tema.  Lalu  data  disajikan  dengan  menyusun  sekumpulan  informasi  sehingga nantinya  dapat  ditarik  kesimpulan.  Tujuan  utama  dari  penelitian  ini  adalah mendeskripsikan  peristiwa  runtuhnya  rezim  Omar  Bashir  dan  bagaimana  peran masyarakat  sebagai  bagian  dari  instrumen  demokrasi  dalam  sebuah  negara  secara terperinci dan mendalam.

## Teori Demokrasi dan Civil Society
Demokrasi  adalah  sistem  pemerintahan  yang  melibatkan  masyarakat  sebagai tumpuan utama dalam menyelenggarakan sebuah negara. Demokrasi telah diterapkan oleh  banyak  negara  di  seluruh  dunia.  Demokrasi  digunakan  sebagai  mekanisme penyelenggaraan  negara  karena  dua  alasan.  Pertama,  sebagian  besar  negara menjadikan  demokrasi  sebagai  nilai  inti  (core  value)  pemerintahan  negara.  Kedua, demokrasi  telah  memberikan  pedoman  yang  dibutuhkan  masyarakat  untuk menyelenggarakan  negara  sebagai  pemegang  kekuasaan  tertinggi.  Konsep  demokrasi muncul  sebagai  akibat  dari  tumbuhnya  paradigma  negara  kontemporer,  yang menjadikan konstitusi sebagai pembela sistem demokrasi. Satu orang (one man), satu suara (one voice), dan satu nilai (one values) berorientasi kuantitatif yang mendukung suara  mayoritas  sebagai  hal  utama  dalam  pembentukan  prinsip-prinsip  bernegara (Sulisworo & Wahyuningsih, 2016).
Hak warga negara untuk menyatakan pendapatnya dalam kehidupan berbangsa dan  bernegara  dikenal  dengan  istilah  ”kebebasan  berekspresi”.  Sebagai  turunannya, masyarakat memiliki pilihan untuk berserikat dan berkumpul, serta bergabung dengan kelompok politik-sosial demi menyuarakan pendapatnya. Keterlibatan aktif masyarakat Sudan dapat dianalisis dengan melihat konflik di negara tersebut. Diawali dari kudeta pada tahun 1989 dan berkuasa selama 30 tahun hingga 2019, Omar Bashir menetapkan hukum Islam yang mendiskriminasi masyarakat di Sudan Selatan, yang sebagian besar beragama  Kristen  dan  Animisme.  Ketidakpuasan  masyarakat  Sudan  Selatan  terhadap kebijakan Bashir yang diskriminatif dan otoriter, serta perlakuan bias yang diterima oleh masyarakat  Sudan  Selatan,  akhirnya  memicu  pada  tuntutan  pemisahan  diri. Referendum dan pembentukan Negara Sudan Selatan pada 9 Juli 2011, menunjukkan bahwa  gagasan  demokrasi  tersebut  telah  muncul  dan  diterapkan  di  Sudan,  yang mengartikan  bahwa  negara  tersebut  siap  untuk  menjadi  sebuah  negara  yang menjunjung nilai-nilai demokrasi (Haris, 2020).
Civil Society adalah masyarakat yang mandiri dan teratur. Hal ini penting karena melalui  keteraturan  dan  kemandirian  dalam  aktivitas  sosial  bermasyarakat,  individu dapat  meningkatkan  posisinya  di  level  negara  dengan  membentuk  kelompok independen seperti asosiasi, organisasi, dan pengelompokan di ruang publik yang bebas. Sehingga  masyarakat  dapat  melakukan  pengawasan  langsung  atas  sistem pemerintahan. Civil society – atau dikenal juga dengan sebutan “Masyarakat madani” – juga merupakan pengertian yang mengacu pada masyarakat yang mampu maju tanpa campur tangan negara. Konsep ini juga terkait dengan gagasan demokrasi, karena jenis kebebasan  ini  hanya  dapat  berkembang  di  lingkungan  yang  demokratis.  Ada  banyak sekali  perspektif untuk memahami  konsep  civil society, dan  dalam hal  ini  merupakan perkembangan yang dinamis sesuai ideologi dan kepentingan (Nurcholis Madjid, 1996).
Sudan di masa pimpinan Omar Bashir yang otoriter selama 30 tahun dianggap gagal memperbaiki situasi negara tersebut. Akibatnya, muncul beberapa gerakan oposisi masyarakat sipil terhadap pemerintah. Runtuhnya pemerintahan ini tidak serta merta menyatukan negara Sudan. Organisasi oposisi transisi Sudan mulai berkembang, yang mengarah ke de-Islamisasi negara Sudan. Organisasi oposisi di Sudan memiliki tuntutan ideologis dan melawan pemerintah otoriter melalui jalur kekerasan yakni angkat senjata untuk menyatakan ketidakpuasannya (grievance).
Tiga  faksi  oposisi  pemerintah  di  Sudan  adalah  Justice  and  Equality  Movement (JEM), Minni Minawi’s Sudan Liberation Army (SLA), berasal dari bagian barat Darfur, The Sudan People’s Liberation Movement -North (SPLM-N) dengan Malik Agar sebagai pimpinannya dan bertempat di wilayah Kordofan Selatan dan Nil Biru. MEMO (Middle Eastern Monitor) menyatakan bahwa sejak pemberontakan pada tahun 2003, terdapat 300.000 korban jiwa dan 2,5 juta masyarakat yang menjadi pengungsi (Haris, 2020).
Teori Demokrasi dan konsep Civil Society digunakan untuk dapat menganalisis tentang bagaimana peran masyarakat dalam menggulingkan rezim Omar Bashir sebagai implementasi nilai-nilai demokrasi di negara Sudan. Hal ini karena masyarakat adalah aktor  utama  dalam  teori  Demokrasi,  dan  kehendak  masyarakat  mempengaruhi pengambilan kebijakan, pemerintahan, dan lain sebagainya.

## Sejarah Berdirinya Sudan
Republic  of  Sudan  merupakan  nama  resmi  dari  negara  Sudan,  sebuah  negara dengan wilayah kedaulatan yang besar di daerah timur laut Afrika. Terletak di antara 4° dan 23° LU serta 22° dan 38° BT dengan luas wilayah Sudan sekitar 1 juta mil persegi, Sudan berbatasan dengan Afrika Tengah dan Chad di bagian Barat; Libya dan Mesir di bagian  Utara;  Ethiopia  dan  Eritrea  di  bagian  Timur;  serta  Kenya,  Uganda  dan  Kongo dibagian Selatan.
Tanggal 1 Januari 1956 adalah hari kemerdekaan negara Sudan. Dengan jumlah penduduk sekitar 30 juta jiwa yang tersebar di area seluas 2,5 juta km2, Sudan memiliki keragaman  etnis  yang  kompleks.  Ada  sekitar  56  kelompok  etnis  yang  terbagi  lagi  ke dalam  597  sub-etnis,  dengan  115  bahasa  dan  dialek.  Penduduk  Sudan  mayoritas beragama  Islam  dengan  persentase  sebesar  60%,  terdapat  pula  masyarakat  yang menganut  animisme  dan  agama  tradisional  setempat  sebanyak  25%,  dan  Katolik sebanyak 15%. Kota-kota besar yang terdapat di negara Sudan antara lain: Khartoum, Omdurman, Port Sudan, Wad Medani, Atbara, dan Juba (Angelo, 2011).
Era kolonialisme di Sudan berawal dari masuknya Mesir ke wilayah Sudan pada abad ke-19. Ketika itu, warga berkulit hitam dari Sudan Selatan seringkali dianggap dan dijadikan sebagai budak. Inilah yang menciptakan kesenjangan antara wilayah Selatan dan Utara. Hal ini kemudian diperparah saat masuknya era kolonialisme Inggris, dimana aksi diskriminasi tersebut terus berlanjut.
Penduduk Sudan dipisahkan menjadi dua wilayah berdasarkan agama dan etnis: Sudan  Utara  dan  Sudan  Selatan.  Bagian  utara  mayoritas  Muslim,  sementara  bagian selatan  memiliki  populasi  Kristen  dan  Animisme  keturunan  Afrika.  Pada  abad  ke-9, wilayah  Sudan  menjadi  bagian  dari  wilayah  Kekhalifahan  Ottoman.  Wewenang pengelolaannya,  diberikan  kepada  Mesir  yang  ketika  itu  juga  menjadi  bagian  dari Kekhalifahan Ottoman.
Dominasi  Inggris  mulai  berlangsung  pada  tahun  1896,  setelah  berhasil menaklukkan  Sudan  dengan  cara bekerja  sama  dengan Mesir  melalui  perjanjian yang dilakukan pada bulan Januari 1899. Inggris kemudian mendirikan pemerintahan dengan dipimpin  oleh  Gubernur  Jenderal  yang  memiliki  kekuasaan  eksekutif  dan  legislatif. Peraturan yang dirilis tahun 1922 menjelaskan bahwa Sudan Selatan ditetapkan sebagai wilayah terpisah dan terisolir. Sejak saat itu Inggris tidak memperbolehkan masyarakat Sudan  Utara  mengunjungi  Sudan  Selatan  untuk  keperluan  apapun  agar  mengurangi interaksi di antara penduduk kedua wilayah (Adnan, 2006).
Mesir berkata bahwa Sudan sebenarnya bisa menentukan nasib mereka sendiri untuk  membuat  keputusan  perihal  pemerintahan.  Kemudian  Mesir  membangkitkan jiwa  nasionalisme  Sudan,  dengan  harapan  Sudan  pada  akhirnya  memutuskan  untuk bergabung ke Mesir.
Mesir meyakinkan bahwa Inggris bisa diusir dari Sudan. Hingga akhirnya tanggal 12 januari 1953, Inggris dan Mesir membuat kesepakatan untuk memberi Sudan waktu dalam  memutuskan  untuk  merdeka  atau  bergabung  dengan  Mesir.  Pemilihan  umum diadakan pada masa transisi dan Ismail Al Azhari keluar sebagai pemenang dan menjabat sebagai perdana menteri Sudan. Di awal masa jabatannya, Ismail ingin punya keinginan
untuk  bergabung  dengan  Mesir,  namun  keputusan  akhirnya  adalah  Sudan  menjadi negara  sendiri.  Inggris memberikan  kemerdekaan  pada  Sudan  pada  tanggal  1  Januari 1956 (Adnan, 2006).

## Profil Omar Bashir
Omar  Hassan  Ahmad  al-Bashir  lahir  pada  tanggal  1  Januari  1944,  di  Hosh Bannaga,  Sudan.  Pendidikan  dasar  ditempuh  oleh  Omar  di  Hosh  Bannaga.  Kemudian setelah lulus ia pindah ke Khartoum untuk menyelesaikan pendidikan menengah di sana. Bashir  diketahui  pernah  dua  kali  menikah.  Pernikahan  pertama  adalah  dengan sepupunya sendiri Bernama Fatima Khalid. Kemudian ia menikah untuk yang kedua kali dengan seorang wanita bernama Widad Babiker Omer (DW Indonesia, 2008).
Di tahun 1960, Omar Bashir bergabung dengan Angkatan Darat Sudan setelah belajar di Akademi Militer Mesir, Kairo. Sebagai lulusan dari Akademi Militer Sudan di Khartoum, pada tahun 1973, Omar Bashir mengikuti perang Yom Kippur melawan Israel. Dua tahun setelahnya, tepatnya di tahun 1975, ia dikirim ke Uni Emirat Arab sebagai Atase  Milter  dan  naik  jabatan  sebagai  komandan  pada  tahun  1981.  Omar  kemudian melakukan  kudeta  pada  30  Juni  1989  dan  memperkenalkan  hukum  Islam  untuk diimplementasikan  dalam  skala  nasional.  Bashir  menjalin  aliansi  dengan  Hasan  al- Turabi, pemimpin Front Islam Nasional dan membuat lembaga khusus di Sudan utara yang fokus pada hukum syariah Islam (DW Indonesia, 2008).
Omar  mendeklarasikan  dirinya  sendiri  sebagai  Presiden  Sudan  tanggal  16 Oktober 1993 yang disusul dengan pembubaran Dewan Komando Revolusioner dengan dalih  kepentingan  dan  keselamatan  nasional.  Peristiwa  tersebut  menjadi  penanda bahwa  Omar  Bashir  memiliki  kekuatan  penuh  untuk  mengatur  lembaga  eksekutif, legislatif dan yudikatif.
Langkah  pertama  yang  ia  lakukan  sebagai  presiden  adalah  dengan  membuat mata  uang  yang  disebut  Dinar  Sudan  sebagai  pengganti  Pound  Sudan  yang  nilainya hilang sebesar 90% selama terjadinya revolusi. Kebijakan yang dikeluarkan ini ternyata sangat ditentang oleh Amerika Serikat. Konstitusi baru yang dibentuk oleh Omar mulai diberlakukan pada tahun 1998. Meskipun sempat memiliki afiliasi dengan Turabi, Omar Bashir mengirim pasukan tank ke parlemen untuk menggulingkan Hassan al-Turabi yang pada saat itu menjadi ketua parlemen (DW Indonesia, 2008).
Omar ditempatkan dalam daftar lima besar diktator paling keji pada tahun 2007 atas tuduhan genosida dan kasus pelanggaran HAM berat lainnya terhadap penduduk Darfur di wilayah Sudan Selatan. Tudingan tersebut ditepis dan ia menegaskan bahwa Darfur  merupakan  masalah  internal  Sudan.  Omar  dituding  mempertahankan  status
serta posisinya untuk menguasai sumber daya dan kekayaan alam Sudan seperti minyak dan  gas  bumi,  emas,  serta  berlian.  Pada  akhir  1990  Amerika  Serikat  melabeli  Sudan sebagai  pusat  kejahatan  dan  kriminal  karena  pemerintah  Sudan  memberikan perlindungan atau suaka terhadap pelaku atau jaringan teroris seperti Osama Bin Laden (DW Indonesia, 2020).

## Gerakan Masyarakat Melawan Rezim Omar Bashir
Pada  Desember  2018,  pemerintahan  yang  dipimpin  oleh  Bashir  mencoba  untuk mencegah keruntuhan ekonomi yang disebabkan oleh sanksi AS selama bertahun-tahun serta hilangnya pendapatan dari industri perminyakan dengan memberlakukan langkah- langkah  penghematan  darurat  dan  devaluasi  mata  uang  yang  tajam.  Pemotongan subsidi roti dan bahan bakar memicu demonstrasi akibat biaya kehidupan sehari-hari yang meningkat tajam. Kemarahan masyarakat Sudan pun segera menyebar ke ibu kota, Khartoum.  Protes  tersebut  kemudian  terus  meluas.  Selain  itu,  terdapat  puluhan pengunjuk  rasa  yang  tidak  bersalah  menjadi  korban  dan  dibunuh  oleh  pasukan keamanan  Sudan  dalam  tindakan  kekerasan  mereka  terhadap  peserta  protes  (BBC News, 2019).
Protes  yang  dipicu  pada  bulan  Desember  2018  memang  disebabkan  oleh kenaikan  harga  barang-barang  pokok,  akan  tetapi  tuntutan  warga  Sudan  juga menunjukkan keinginan yang mendalam untuk penggantian rezim Bashir. Ratusan ribu masyarakat sipil Sudan menghabiskan waktu di jalan-jalan Khartoum, bernyanyi, menari dan melambaikan spanduk bertuliskan slogan-slogan penuh harapan yang menyerukan pembangunan  kembali  negara  mereka.  Bashir  sendiri  telah  dituduh  melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida di wilayah Darfur dan telah didakwa oleh Pengadilan Kriminal Internasional (ICC).
Setahun  kemudian,  pada  19  Desember  2019,  kembali  muncul  protes  oleh masyarakat sosial di Sudan, yang diakibatkan oleh kenaikan harga roti menjadi tiga kali lipat.  Hal  ini  memicu  efek  domino  protes  di  seluruh  negeri,  termasuk  di  bekas  kubu partai yang berkuasa. Protes ini menjadi pemantik awal mayarakat Sudan menjadi lebih berani setelah menahan rasa frustasi selama 30 tahun kepemimpinan Omar Bashir yang otoriter dan penuh dengan korupsi masal serta aparat keamanan yang begitu represif. Protes yang dipimpin masyarakat sipil terus berlanjut meskipun mantan Presiden Omar al-Bashir  mendeklarasikan  keadaan  darurat  pada  22  Februari  2019,  ketika  ia membubarkan pemerintah nasional dan regional, serta menggantinya dengan perwira militer dan keamanan (Ayin, 2019).
Penindasan  oleh  pemerintahan  diktator  yang  dipimpin  oleh  Bashir  terhadap masyarakat sipil dan kesalahan penanganan krisis ekonomi yang buruk telah mendorong
banyak  sekali  jumlah  protes  oleh  warga  Sudan.  Hal  tersebut  belum  pernah  terjadi sebelumnya.  Mereka  bergabung  dengan  gerakan  masyarakat  sipil  muda  yang terorganisir  untuk  menyerukan  ungkapan  idiomatik,  yaitu  “Tasgut  Bas”  yang  berarti “Musim Gugur, itu saja”.
Berbekal  media  sosial  dan  populasi  besar  yang  tidak  puas  dan  rela  berkorban untuk  perubahan,  masyarakat  sipil  membentuk  Lembaga  sosial  Sudan  Professionals Association atau Asosiasi Profesional Sudan (SPA). SPA yang merupakan NGO baru inilah yang  nantinya  memainkan  peran  utama  dalam  penggulingan  Bashir  yang  berhasil selamat  dari  beberapa  pemberontakan  dan  surat  perintah  internasional  untuk penangkapannya.
Salah  satu  pencapaian  terbesar  Asosiasi  Profesional  Sudan  (SPA)  dalam perjuangan  untuk  menggulingkan  Bashir  adalah  menggabungkan  berbagai  kelompok masyarakat sipil bersama-sama. Koordinasi dan kolaborasi di bawah SPA dimungkinkan karena perluasan dan akses ke ranah digital. Dengan disiplin dan tekad yang luar biasa, SPA telah berhasil memobilisasi sebagian besar masyarakat sipil Sudan, yang jumlahnya lebih besar daripada upaya-upaya sebelumnya, untuk memaksa jatuh seorang diktator yang telah berkuasa selama tiga dekade. (Ayin, 2019).
Mengingat tindakan keras terhadap masyarakat sipil terorganisir di Sudan oleh aparat  militer  di  bawah  pemerintahan  Bashir,  masyarakat  sipil  Sudan  pun  mulai beroperasi di luar peraturan resmi negara. Dalam pengaturan ini, kelompok-kelompok sipil  seperti  Jaringan  Jurnalis  Sudan,  Komite  Dokter  Sudan,  dan  Asosiasi  Pengacara Darfur pun muncul dan berkembang dengan legitimasi publik melalui keanggotaan dan prestasi  daripada  persetujuan  pemerintah  yang  otoriter.  Kesemena-menaan  partai berkuasa  di  bawah  rezim  Bashir  yang  tidak  bertanggung  jawab  kepada  warga  Sudan menyebabkan peningkatan dukungan publik pada gerakan masyarakat sipil dan NGO.
Gerakan  masyarakat  sipil  terus  digalakan  di  seluruh  wilayah  Sudan  dengan bantuan komando oleh beberapa lembaga yang cukup berpengaruh. Contohnya adalah badan The Forces of Freedom and Change (FFC), bersama koalisi partai politik oposisi, pemberontak  bersenjata,  dan  organisasi  masyarakat  sipil  lainnya,  mereka  memimpin gerakan  protes  terhadap  Omar  Bashir  pada  taun  2018  dan  2019.  Lembaga  FFC mendapatkan dukungan kuat dari Asosiasi Profesional Sudan (SPA), sehingga melahirkan gerakan  dengan  organisasi  yang  kuat,  serta  mampu  menegosiasikan  pakta  dengan militer (Grewal, 2021).
Masyarakat  sipil  Sudan  menuntut  sistem  politik  dengan  pengaturan konstitusional  yang  nantinya  akan  mewujudkan  keadilan  sejati  serta  membangun
perdamaian dan stabilitas yang langgeng. Langkah ini diharapkan bisa membuka jalan bagi pemerintahan demokratis dan pemerintahan sipil sepenuhnya.
Tidak  dapat  dipungkiri,  bahwa  harus  ada  pengorbanan  yang  dibayarkan  untuk mewujudkan  sistem  demokrasi  yang  dicita-citakan.  Akibat  protes  pro-demokrasi, ratusan warga telah tewas, ribuan warga terluka atau bahkan cacat, dan ada ratusan warga  telah  ditangkap  oleh  militer  saat  berjalannya  gerakan  protes.  Selain pembunuhan,  aparat  militer  secara  sistematis  menggunakan  penyiksaan  dan pemerkosaan sebagai senjata untuk mematahkan semangat perlawanan sipil.
Organisasi lain yang mengkomandoi Gerakan masyarakat sipil di Sudan adalah Komite  resistensi  lingkungan  (NRCs)  yang  terdiri  dari  aktivis  dan  unsur  warga  negara lainnya untuk membahas kebutuhan masyarakat serta mengatur advokasi. NRC pertama kali  muncul  pada  protes  yang  terjadi  September  2013.  Ketika  itu  mereka  bertindak sebagai  oposisi  yang  terorganisir  berdasarkan  jaringan  lingkungan  di  Kota  Khartoum. Meski  demonstrasi  tahun  2013  berhasil  ditumpas,  beberapa  NRC  di  kawasan  Kota Omdurman  bertahan  dan  terus  berfungsi  sebagai  wahana  kampanye  isu-isu  lokal. Kelompok inti NRC kemudian mengintensifkan kerja mereka pada tahun 2016 dan 2017, baik  untuk  ekspansi  lokal  maupun  untuk  mendukung  pembentukan  unit  serupa  di lingkungan lain yang dapat bertindak secara mandiri (Marovic dan Hayder, 2022).
NRC  menarik  orang-orang  yang  memiliki  minat  yang  sama  dalam  keterlibatan masyarakat dan reformasi tingkat lokal. Ruang-ruang sipil lokal ini bergabung menjadi infrastruktur  akar  rumput  organik  untuk  aksi  kolektif.  Awalnya  kumpulan  ini  terlihat sebagai  blok  bangunan  terpisah,  tetapi  kemudian  berkumpul  menjadi  koalisi  longgar yang beragam, yang pada akhirnya membentuk Revolusi Desember. Fokus lokal mereka membuat mereka dihormati oleh komunitas yang mereka layani dan membuat mereka lebih  menarik  daripada  partai  politik,  yang  dianggap  tidak  efektif  dan  tidak  sinkron dengan  keluhan  rakyat.  Mereka  menawarkan  peserta  pengalaman  langsung  dengan tindakan kolektif, dan memperkenalkan mereka ke jaringan rekan-rekan yang memiliki motivasi  yang  sama.  Beberapa  kelompok  juga  menyelenggarakan  pelatihan  internal untuk  relawan,  yang  memanfaatkan  partisipasi  politik  dan  pelatihan  masyarakat  sipil (Marovic dan Hayder, 2022).
Lalu, pada 6 April 2019, dimulai sebuah protes besar-besaran di markas tentara dan kediaman Presiden Bashir. Masalah ekonomi membawa banyak sekali masyarakat sipil  Sudan  dari  semua  lapisan  masyarakat  untuk  turun  protes  ke  jalan-jalan  dengan dikomandoi  organisasi  demonstrasi  oleh  Asosiasi  Profesional  Sudan  (SPA),  sebuah kolaborasi civil society dari unsur professional, seperti dokter, petugas kesehatan, dan pengacara.  Pada  aksi  protes  revolusi  tersebut,  persentase  perempuan  di  antara  para
pengunjuk  rasa  bahkan  mencapai  70%  dan  mereka  datang  dari  segala  usia  dan  latar belakang.  Mereka  mengatakan  mereka  juga  berdemonstrasi  menentang  sikap  seksis Sudan dalam masyarakat Muslim konservatif di mana hukum Syariah dipraktikkan. Para pengunjuk  rasa  di  Sudan  sebagian  besar  diisi  oleh  kamu  muda,  mencerminkan demografi negara tersebut. (BBC News, 2019).
Dini  hari  pada  tanggal  11  April  2019,  Kementerian  Pertahanan  Sudan  membuat pengumuman menyebar ke seluruh kerumunan pengunjuk rasa yang berkemah di luar markas militer di Omdurman. Para pengunjuk rasa yang beraksi untuk memaksa Omar Bashir  mundur  dari  jabatan  Presiden  tampaknya  tahu  secara  intuitif  apa  yang  akan terjadi. Karena pada akhirnya, Kementerian Pertahanan Sudan mengumumkan bahwa Omar Bashir telah mengundurkan diri setelah hampir tiga puluh tahun masa jabatannya sebagai Presiden. Menteri Pertahanan, Ahmed Awad Ibn Auf, mengumumkan tentara turun  tangan  untuk  mengambil  alih  kendali  setelah  pengunduran  diri  Bashir.  Lebih lanjut,  dia  mengindikasikan  pemerintahan  sementara  akan  dibentuk  pada  waktunya (LeRiche, 2019).
Setelah penggulingannya,  para pemrotes terus berdemonstrasi  menentang pengganti Bashir, Jenderal Ahmed Awad Ibn Auf, yang mengambil alih sebagai pemimpin dewan transisi  militer,  karena  dianggap  sebagai  alat  dari  rezim  sebelumnya.  Dalam  waktu kurang dari 24 jam, Ibn Auf mengundurkan diri dan kepala dewan militer baru, Jenderal Abdel Fattah al-Burhan, mengambil alih situasi. Hebatnya, perkembangan ini didorong oleh  masyarakat  sipil  di  negara,  yang  otoritas  pemerintah  sebelumnya  secara  rutin menindak keras para protestan.
Keadaan  darurat  3  bulan  diumumkan,  dengan  jam  malam  untuk  semua  pusat kota yang dimulai dari pukul 22.00 hingga 04.00 setiap hari selama satu bulan. Menteri Pertahanan  Sudan  juga  menjelaskan  tentara  akan  memimpin  penutupan  kota  dan pemerintah  selama  24  jam  sementara  pengaturan  transisi  diselesaikan.  Sementara Beredar laporan bahwa mantan Presiden Bashir dan sejumlah pengikutnya diasingkan dalam  tahanan  rumah.  Tak  lama  setelah  pengumuman  tersebut,  Asosiasi  Profesional Sudan  (SPA)  pun  memberikan  reaksi  mereka  sebagai  pemimpin  Gerakan  masyarakat. SPA menyebut bahwa asosiasi dan pengunjuk rasa lainnya akan melanjutkan aksi duduk sampai  transisi  ke  pemerintahan  sipil  diumumkan.  Juru  bicara  SPA  mengungkapkan bahwa  dibutuhkan  warga  sipil  untuk  mengambil  alih  kekuasaan  dari  militer  (LeRiche, 2019).
Revolusi  Sudan  dalam  pelengseran  rezim  Bashir  merupakan  contoh  luar  biasa dari aksi masyarakat sipil dalam gerakan demokratisasi. Meskipun dalam keadaan yang
cukup  membahayakan,  berbagai  aksi  tergorganisir  yang  dipimpin  oleh  Lembaga  non- pemerintah seperti SPA akhirnya mampu membuat rezim Omar Bashir runtuh.

## Demokratisasi Pasca Runtuhnya Rezim Omar Bashir
Omar Bashir dikenal sebagai pemimpin yang memiliki gaya kepemimpinan paling kejam. Proses revolusioner yang mengarah pada berakhirnya rezim ini memanfaatkan semangat dan usaha besar masyarakat sipil Sudan, yang di dalamnya termasuk kaum muda dan perempuan, yang terus berusaha menciptakan masa depan yang lebih baik untuk negara mereka. Presiden Sudan Omar Bashir dicopot dari jabatannya pada April 2019  setelah  berbulan-bulan  terjadi  protes  di  Sudan,  dan  mengakhiri  dekade pemerintahan  otokratis  yang  dipenuhi  dengan  pelanggaran  hak  asasi  manusia  yang berat. Bashir juga dituntut dengan dakwaan tindak korupsi dan dijatuhi hukuman dua tahun  penahanan  di  Sudan.  Bashir  juga  didakwa  oleh  jaksa  Sudan  dengan  kejahatan pembunuhan dan merusak rezim konstitusional (Redress, 2021).
Meski  rezim  Bashir  telah  runtuh,  tapi  tak  menghentikan  berbagai  perjuangan gerakan masyarakat sipil Sudan untuk terus mengawal proses demokratisasi agar tidak ada  sisa-sisa  kekuasan  rezim  sebelumnya  yang  dapat  kembali  berkuasa.  Dalam  surat bersama,  lebih  dari  65  organisasi  dan  individu  masyarakat  sipil  (termasuk  REDRESS, Human  Rights  Watch,  Amnesty  International,  The  Sentry,  ACJPS,  Asosiasi  Pengacara Darfur, dan SIHA) mendesak agar pemerintah menindaklanjuti komitmen memperdalam kerjasama dengan International Criminal Court (ICC) dengan mentransfer penyerahan Omar  Bashir,  Ahmed  Haroun,  dan  Abdel  Raheem  Muhammed  Hussein  yang  berada dalam tahanan Sudan ke Den Haag (Redress, 2021).
Pada tahun 2019, Bashir kehilangan dukungan militer, dan pasukannya berbalik menurunkannya  dari  kursi  jabatan.  Tuduhan  genosida  juga  disematkan  pada  Bashir, karena ia menggunakan kekayaan alam berupa cadangan minyak dan gas bumi untuk menciptakan milisi yang lebih setia pada pengusaha dan investor dari dalam dan luar negeri demi melanggengkan jabatannya. Kemampuan finansial yang semakin melemah juga  menjadi  penyebab  pecahnya  Sudan  dan  Sudan  Selatan  hingga  mengakibatkan protes besar pada tahun 2012 yang dipicu oleh gelombang demokrasi Arab Spring.
Setelah menjabat sebagai Presiden selama 30 tahun, kedudukan Omar sebagai pemimpin akhirnya runtuh dengan cara yang sama dengan saat rezimnya dimulai. Dalam pidatonya,  Jederal  Awad  Ibn  Auf  menyatakan  pergulingan  rezim.  Namun  sejatinya, penggulingan rezim Omar Bashir didorong oleh gerakan masyarakat Sudan dari semua lapisan  yang  turun  ke  jalan  selama  berbulan-bulan,  menuntut  diakhirinya kepemimpinan Omar Bashir. Dimulai dengan demonstrasi menentang kenaikan umum dalam biaya hidup, seperti harga pangan. Lalu berkembang menjadi masalah yang lebih
besar,  seperti  perubahan  lingkungan  politik,  sebagai  klimaks  kemarahan  rakyat  atas penindasan  rezim  yang  brutal.  Dokter,  guru,  pengacara,  dan  profesional  lainnya berpartisipasi dalam demonstrasi besar-besaran di Sudan.
Pasca jatuhnya Omar Bashir, Jenderal Awad Ibn Auf untuk sementara mengambil kekuasaan.  Sebagai  komite  keamanan  tertinggi,  ia  mengatakan  bahwa  Omar  Bashir telah diasingkan ke tempat yang aman dan Jenderal Ibn Auf juga mengumumkan pula pembentukan  transisi  yang  dipimpin  militer  untuk  memerintah  selama  dua  tahun. Jenderal Ibn Auf sendiri mengepalai badan yang terdiri atas angkatan bersenjata seperti polisi, militer dan badan keamanan lainnya.
Selama  masa  transisi,  tanggung  jawab  untuk  mengelola  negara  dilaksanakan oleh angkatan bersenjata. Namun, semua pernyataan itu menjadi bomerang untuknya karena rakyat memberi cemooh dan menuduh militer telah melakukan kudeta. Keadaan darurat akhirnya diumumkan serta diberlakukannya penutupan wilayah Sudan selama 24  jam  termasuk  pernyeberangan  perbatasan  sampai  batas  waktu  yang  tidak  bisa ditentukan  selama  3  bulan.  Semua  lembaga  pemerintahan  dibubarkan  untuk meyakinkan  rakyat  bahwa  pemilu  yang  bebas  dan  adil  sedang  dipersiapkan. Pengumuman  tersebut  dilontarkan  setelah  enam  hari  pasca  protes  besar  anti- pemerintah di Khartoum (RA, Dermawan and Akim, 2019).
Demonstran ingin agar penurunan Omar dari kursi jabatannya dilakukan secara damai,  namun  SPA  sebagai  demonstran  garda  terdepan  menolak  metode  Ibn  Auf dengan menyebutnya sebagai kudeta militer. Namun, para pemimpin milter membuat perjanjian pembagian kekuasaan di Khartoum dan ini merupakan awal bagi kehidupan politik Sudan. Omar Bashir, mendekam di penjara sembari menunggu pengadilan atas tuduhan  korupsi.  Perayaan  ini  menjadi  pesta  bagi  rakyat  di  seluruh  penjuru  negeri (Hassan dan Kodouda, 2019).
Namun, pada tanggal  3 Juni  2019,  terjadi  peristiwa penumpasan  paling kejam terhadap  para  demostran  di  Khartoum.  Tindakan  tersebut  dilakukan  oleh  Letnan Jenderal Mohamed Hamdan, yang merupakan seorang komandan paramiliter. Tragedi ini  menewaskan  sedikitnya  127  orang.  Pasukan  keamanan,  termasuk  milisi  Pasukan Dukungan  Cepat  (RSF),  berusaha  menyembunyikan  pelanggaran  mereka  dengan membuang  mayat  yang  ditimbang dengan  batu bata di  Sungai  Nil,  yang sekitar  40  di antaranya mengapung kembali ke permukaan dan ratusan orang telah ditangkap dan ditahan.
Perdana Menteri Ethiopia, Abiy Ahmed membantu memberikan pejelasan dan menyelamatkan dialog perihal pembagian kekuasaan setelah aksi kejam yang dilakukan pada  Juni  2019.  Hamdan  melakukan  persetujuan  dan  bersedia  menandatangani
perjanjian atas nama junta militer. Sementara Pasukan Kebebasan dan Perubahan yang diwakilkan  oleh  Ahmed  al-Rabia  menandatangani  atas  nama  koalisi  oposisi  utama. Perjanjian ini menjadi gerbang awal bagi pemerintahan transisi Abdalla Hamdok sebagai pemimpin Sudan (RA, Dermawan and Akim, 2019).
Era  baru  pemerintahan  ini  diwariskan  dalam  keadaan  ekonomi  yang memprihatinkan dengan lonjakan inflasi, kelangkaan makanan, bahan bakar, listrik dan fasilitas  umum  yang  rusak.  Para  ahli  mengungkapkan  bahwa  Sudan  dalam  keadaan terdesak dan sangat membutuhkan bantuan internasional untuk membangun stabilitas ekonomi guna mengantisipasi kerusuhan yang diperkirakan akan datang (RA, Dermawan and Akim, 2019).

## Simpulan
Implementasi  demokratisasi  di  negara  Sudan  dapat  dilihat  dari  hasil  tingginya partisipasi  gerakan  massa  yang  dilakukan  secara  kolektif,  massif,  dan  secara  terus menerus  sebagai  bentuk  perlawanan  terhadap  pemerintahan  otoriter  Omar  Bashir. Jatuhnya rezim Omar Bashir adalah kehendak dan buah dari peran seluruh rakyat Sudan. Masyarakat  Sudan  memahami  bahwa  situasi  kekosongan  kekuasaan  adalah  hal  yang riskan  dan  dapat  memicu  konflik  lainnya.  Masa  transisi  dan  pemilihan  umum  akan menjadi titik balik yang dapat mengubah masa depan demokrasi di negara Sudan. Ketika civil society telah menyadari pentingnya rasa keadilan, aman, dan kepercayaan terhadap pemerintah di sebuah negara, maka dengan sendirinya demokrasi akan terwujud.
Sudan dan Sudan Selatan masih harus melakukan berbagai negosiasi untuk dapat menyelesaikan  konflik  terkait  sumber  daya  alam,  ekspor  pipa  minyak  dan  wilayah perbatasan.  Referendum  Sudan  Selatan  disamping  memberikan  ‘kebebasan’  bagi masyarakat Sudan Selatan, namun juga tidak serta-merta menyelesaikan konflik yang telah  berakar  selama  bertahun-tahun.  Sudan,  dengan  konflik  internal,  kekosongan kekuasaan, dan kudeta rezim Bashir harus mampu membagi fokus antara menata ulang sistem  pemerintahan  dengan  menggunakan  prinsip-prinsip  demokrasi,  dan menyelesaikan  konflik  dengan  Sudan  Selatan  secara  adil  dan  berorientasi  untuk mencapai perdamaian dalam jangka panjang bagi kedua negara.
Lebih jauh, perubahan-perubahan dari intens nya eskalasi politik menuju jalan demokratis adalah momentum untuk membuka prospek yang cerah bagi Sudan. Capaian ini  merupakan  sebuah  manifestasi  “people  power”  melalui  suksesnya  resistensi perlawanan  yang  dilakukan  oleh  berbagai  koalisi  elemen  masyarakat  sipil  di  Sudan. Dengan  runtuhnya  rezim  otoriter  Bashir  bukan  berarti  sejarah  tidak  akan  berulang kembali.  Perlunya  reformasi  di  dalam  tubuh  pemerintahan  secara  holistik  sangat dibutuhkan untuk mempercepat proses transisi yang menjunjung value-value demokrasi
guna  membentuk  pondasi  yang  kokoh  di  dalam  mengarungi  bahtera  berbangsa  dan bernegara yang lebih partisipatif dan humanis.
Berkaca dari kasus Sudan, Indonesia harus memetik hikmah dari Sudan. Secara “history tend to repreat” walaupun saat ini Indonesia dalam kondisi yang cukup stabil dan  demokratif.  Indonesia  tidak  dapat  meremehkan  people  power,  mengingat ketidakstabilan situasi politik dapat menjadi pemantik chaos yang lebih besar. Indonesia perlu  terus  membangun  dan  memupuk  ruang-ruang  demokrasi  yang  universal  dan inklusif.

## Daftar Pustaka
Adnan,  A.  H.  (2006).  Penyelesaian  Masalah  Sudan  Selatan  dan  Krisis  di  Darfur.  Jurnal UNPAS.  [online]  Dalam:  https://adoc.pub/penyelesaian-masalah-sudan-selatan- dan-krisis-di-darfur.html [Diakses 20 April 2022].
Assal, M., A., M. (2016). Civil society and peace building in Sudan: A critical look. Sudan Working Paper No. 2. [online] Dalam https://www.cmi.no/publications/file/5807- civil-society-and-peace-building-in-sudan.pdf [Diakses 16 Juni 2022].
Ayin. (2019). Sudan’s Civil Society - Aspirant Revolutionaries Once More. [online] Dalam https://ke.boell.org/en/2019/04/26/sudan%E2%80%99s-civil-society-aspirant- revolutionaries-once-more [Diakses 17 Juni 2022].
Bassil,  N.,  &  Zhang,  J.  (2021).  The  post-Bashir  era  in  Sudan:  tragedy  or  remedy?. Australian  Journal  of  International  Affairs,  [online]  75(3),  252-259.  Dalam: https://doi.org/10.1080/10357718.2021.1882385 [Diakses 23 April 2022].
BBC  News.  (2019).  Sudan  coup:  Why Omar  al-Bashir was  overthrown.  [online] Dalam https://www.bbc.com/news/world-africa-47852496 [Diakses 17 Juni 2022].
Berry,  L.  B.  (2015)  Sudan,  A  Country  Study.  Library  of  Congress.  Federal  Research Division. Washington DC: GPO
Browne, S. (2012). United Nations Development Programme and System (UNDP). New York: Routledge.
Chun Leung, J. L., & Mohd Nor, M. R. (2021). Omar Al-Bashir: his Governance Crisis and the  Outbreak  of  Revolution  in  Sudan.  Geopolitics  Quarterly,  [online]  17  (Special Issue), 51-70. Dalam: http://journal.iag.ir/article_130167.html?lang=en [Diakses 23 April 2022].
D'Angelo, G. (2010) Religion and the Secular State: Sudan National Report. Religion and the Secular State. [online] 645-667. Dalam:
https://www.strasbourgconsortium.org/content/blurb/files/Sudan%202014%20FI NAL.pdf [Diakses 21 April 2022].
DW  Indonesia.  (2008).  Profil  Presiden  Sudan  Al  Bashir.  [online]  Dalam: https://www.dw.com/id/profil-presiden-sudan-al-bashir/a-3487002  [Diakses  14 Januari 2021]
DW Indonesia. (2020). Trump to remove Sudan from US terror blacklist. [online] Dalam: https://www.dw.com/en/trump-to-remove-sudan-from-us-terror-blacklist/a- 55329299#:~:text=Sudan%20will%20be%20removed%20from,of%20attacks%20an d%20their%20relatives [Diakses 14 Januari 2021].
Dyani-Mhango,  N.  (2017).  South  Africa's  dilemma:  immunity  laws,  international obligations,  and  the  visit  by  Sudan's  president  Omar  Al  Bashir.  Washington International Law Journal, [online] 26, 535. Dalam:
https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/pacrimlp26&div=2 8&id=&page= [Diakses 22 April 2022].
Grewal,  H.  (2021).  How  Democracy  Can  Win  Out  in  Sudan.  Journal  of  Democracy.
[online]  Dalam:  https://www.journalofdemocracy.org/how-democracy-can-win- out-in-sudan/ [Diakses 17 Juni 2022].
Haris,  A.M.  (2020).  Sudan  Kini  Sekuler.  [online]  UIN  Sunan  Ampel  Surabaya.  Dalam: https://w3.uinsby.ac.id/sudan-kini-sekuler/ [Diakses 13 Januari 2021].
Hassan, M., & Kodouda, A. (2019). Sudan’s Uprising: The Fall of a Dictator. Journal of
Democracy, [online] 30(4), 89-103. Dalam
https://www.journalofdemocracy.org/articles/sudans-uprising-the-fall-of-a- dictator/ [Diakses 16 Juni 2022].
HILL, K., WHITNEY, J. B. dan TROTTER, R. R. (1961) ‘Intravenous Hypertonic Urea in the Management of Acute Angle- Closure Glaucoma’, Archives of Opht halmology, 65(4), pp. 497 – 503. doi: 10.1001/archopht.1961.01840020499006.
Leung, J., L., C., dan Nor, M., R., M. (2021). Omar Al-Bashir: his Governance Crisis and the Outbreak of Revolution in Sudan. Geopolitics Quarterly, [online] Volume: 17, Special Issue, Spring 2021 PP 51-70. Dalam http://journal.iag.ir/article_130167_a66d9ef4b219c7bfff4d3210824d38cc.pdf
[Diakses 16 Juni 2022]
LeRiche,  M.  (2019).  The  Fall  of  Omar  Bashir  in  Sudan:  A  People’s  Revolution  or  a Changing of the Guard?. [online] Dalam https://www.e-ir.info/2019/04/17/the-fall-
of-omar-bashir-in-sudan-a-peoples-revolution-or-a-changing-of-the-guard/ [Diakses 17 Juni 2022].
Madjid, N. (1996). Menuju Masyarakat Madani. dalam Jurnal Ulumul Qur’an, 7(2), 51 - 55.
Marovic, M., dan Hayder, Z. (2022). Sowing the Seeds of Nonviolent Action in Sudan.
Special Report No. 509, May 2022. [online] Dalam
https://www.usip.org/publications/2022/05/sowing-seeds-nonviolent-action- sudan [Diakses 17 Juni 2022].
Nassef, G. (2011). South Sudan: New currency for a new country. [online] BBC. Dalam: https://www.bbc.com/news/av/world-africa-14238531 [Diakses 20 April 2022].
Nazir, M. (1988). Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.
RA, F. R., Dermawan, W. dan Akim (2019) ‘Pendekatan Negosiasi Konflik dalam Resolusi Konfl ik di Sudan Selatan’, Jurnal ICMES, 3(July), pp. 53– 74.
Redress. (2021). Civil Society Urges Sudanese Government to Transfer Former President Al-Bashir  and  Others  to  the  International  Criminal  Court.  [online]  Dalam https://redress.org/news/civil-society-urges-sudanese-government-to-transfer- former-president-al-bashir-and-others-to-the-international-criminal-court/ [Diakses 17 Juni 2022].
Rukajat,  A.  (2018).  Pendekatan  penelitian  kualitatif  (Qualitative  research  approach). Yogyakarta: Deepublish.
Ryle, J. (2011). The Sudan Handbook. Woodbridge: James Currey. ISBN: 9781847010308 Sulisworo,  D.  Wahyuningsih,  T.D.B.A.  (2016).  Demokrasi:  Hibah  Materi  Pembelajaran Non  Konvensional  2012.  Vatandaşlık  Bilgisi,  pp.  177– 201.  [online]  Dalam: https://doi.org/10.14527/9786053184034.07 [Diakses 20 April 2022].
UNDP. (no date). UNDP in Sudan. [online] Dalam: https://www.sd.undp.org/ [Diakses 21 April 2022].
Wahiduddin  (2020).  ‘Konflik  Sudan  dan  Jatuhnya  Rezim  Omar  Bashir’,  Nady  Al -Adab, 17(1), p. 50. doi: 10.20956/jna.v17i1.10086.