Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023

## PEMBAGIAN WARIS ANAK ANGKAT BERDASARKAN HUKUM WARIS ADAT
Sultan Satria Islami 1 Dewi Wahyu Lestari 2 1,2 Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Email: 20071010245@student.upnjatim.ac.id

## Abstrak
Hukum  adat  memegang  peranan  penting  dalam  pengembangan  sistem  hukum  nasional  melalui peraturan  perundang-undangan.  Suku  Bugis,  sebagai  salah  satu  dari  empat  suku  di  Sulawesi  Selatan, memiliki tradisi hukum waris yang berakar pada sistem kekerabatan orang tua. Salah satu aspek utama dari  hukum  adat  yang  berkontribusi  pada  pembangunan  hukum  waris  nasional  adalah  hukum  waris adat.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  dalam  masyarakat  Bugis,  pembagian  harta  peninggalan dilakukan melalui tiga metode: hibah, wasiat atau wasiat terakhir dan surat wasiat, serta setelah pewaris meninggal dunia.
Kata Kunci : hukum adat, bugis, hukum waris

## Abstract
Customary  law  plays  an  important  role  in  the  development  of  the  national  legal  system through  laws and  regulations.  The  Bugis  tribe,  as  one  of  the  four  tribes  in  South  Sulawesi,  has  a  tradition  of inheritance law that is rooted in the parental kinship system. One of the main aspects of customary law that  contributes  to  the  development  of  national  inheritance  law  is  customary  inheritance  law.  The results of the study show that in the Bugis community, the distribution of heritage is carried out through three methods: grants, wills or last wills and wills, as well as after the heirs die.
Keywords : customary law, bugis, inheritance law

## PENDAHULUAN
Manusia  sebagai  makhluk  sosial  sangat  membutuhkan  bantuan  orang  lain  agar  hidup, selain  itu  manusia  tidak  dapat  dipisahkan  dengan  kepemilikan  harta  benda  karena  pada dasarnya bekerja untk mendapatkan penghasilan adalah salah satu aktivitas manusia. Manusia melakukan  pekerjaan  untuk  mendapatkan  penghasilan  hingga  akhirnya  saat  meninggal  harta tersebut  akan  diwariskan  kepada  ahli  warisnya.  Proses  peralihan  harta  waris  dianggap  sangat penting  di  Indonesia  karena  adanya  aneka  ragam  suku  dan  kepercayaan  tiap  daerah  yang memiliki kebiasaaan maupun aturan yang berbeda dalam pewarisannya.
Indonesia  masih  memiliki  keaslian  dalam  hukum  adat  yang  mana  didalamnya  terdapat aturan  yang  mengatur  berbagai  aspek  kehidupan  masyarakat  yang  diturunkan  secara  turun temurun  yang  selanjutnya  disebut  sebagai  hukum  waris  adat.  Hukum  adat  sendiri  memiliki tujuan  umum  yaitu  harmoni  sosial  yang  didalamnya  terdapat  tiga  unsur  yaitu  keteraturan, keadilan, dan kesejahteraan.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
Hukum  waris  adat  memuat  kebijakan  terkait  proses  penerusan  harta  benda  yang digolongkan  imateriele  goederen  (tidak  berwujud)  yang  berasal  dari  generatie  (angkatan manusia) untuk keturunannya. Selain itu terdapat sistem kekerabatan yang dibagi menjadi tiga jenis yaitu pertama sistem patrilineal dengan sistem pewarisan pada ditonjolkannya anak laki- laki  dari  garis  bapak  disbanding  anak  perempuan.  Dan  masyarakat  Ambon  adalah  salah  satu contohnya. kedua sistem matrilineal adalah sistem pewarisan yang keturunannya diambil dari garis  ibu  yang  dimana  kebalikan  dari  sistem  patrilineal  yakni  kedudukan  perempuan  lebih menonjol  dibandingkan  laki-laki  contohnya  pada  masyarakat  Minangkabau,  dan  ketiga  sistem bilateral/parental adalah sistem pewarisan yang keturunannya diambil dari dua garis keturunan orangtua  yakni  ayah  dan  ibu  serta  tidak  ada  perbedaan  antara  laki-laki  dan  perempuan contohnya pada masyarakat Jawa dan Sulawesi.
Menurut Pasal 1 Ayat 9 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun  2002 anak angkat didefinisikan sebagai anak yang diatur pengalihan lingkup kekuasaan orangtua,wali sah dan  orang  yang  bertanggung  jawab  atas  segala  kebutuhannya  ke  dalam  lingkup  orang  tua angkat didasarkan pada keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan. Di lingkungan masyarakat Ambon  hanya  anak  laki-laki  yang  dapat  menjadi  anak  angkat  dengan  tujuan  meneruskan keturunan. Proses pengangkatan anak diharuskan memenuhi beberapa syarat dengan sah dan diwajibkan  untuk  dilakukan  di  hadapan  notaris  atau  pengadilan  dengan  menyertakan persetujuan anak-anak pusaka.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  dalam  penelitian  ini  adalah  normatif,  bersifat  deskriptif,  data  yang digunakan  yaitu  data  sekunder  sebagai  data  utama,  analisis  data  secara  kualitatif,  dan  cara penarikan kesimpulan dengan metode deduktif.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Ambon  adalah  kota terbesar di Provinsi Maluku.  Dengan  jumlah penduduk  sekitar  347 ribu jiwa, menjadikan Ambon sebagai kota terpadat di Maluku. Sebagian besar penduduk kota
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
ini adalah pendatang. Bahkan, sebagian besar dari mereka berasal dari Pulau Ibu atau dikenal dengan  sebutan  Nusa  Ina,  yang  terlihat  dari  beberapa  marga  atau  keluarga  yang  berasal  dari Pulau Seram.
Dalam  hukum  waris  adat,  terdapat  tiga  sistem  pewarisan,  yaitu  kolektif,  mayorat,  dan individual.  Individual.  Masyarakat  Ambon  menganut  sistem  kewarisan  kolektif,  yang  berarti harta tidak dapat dibagi-bagi. Harta tidak dapat dibagi-bagi kepemilikannya, seperti tanah dati.
Sistem kekerabatan masyarakat Ambon adalah patrilineal atau kebapakan. Dimana anak masuk  dalam  kerabat  ayah,  dalam  hal  ini  kerabat  ibu  memiliki  peran  yang  tidak  terlalu menonjol.  Peranannya  tidak  terlalu  menonjol,  sehingga  anak  laki-laki  yang  menentukan  garis keturunan  selanjutnya.  Kehadiran  anak  laki-laki  dalam  masyarakat  adat  Ambon  sangat didambakan, berbeda dengan anak perempuan, karena anak perempuan setelah menikah akan masuk ke dalam keluarga suaminya. Jika tidak ada anak laki-laki dalam sebuah keluarga, maka dianggap tidak beruntung.
Dalam  masyarakat  Ambon,  adopsi  anak  dilakukan  kepada  anak  yang  masih  memiliki hubungan kekerabatan. Anak biasanya diadopsi ketika tidak ada keturunan laki-laki yang dapat meneruskan  generasi.  Pengangkatan  anak  bertujuan  sebagai  pancingan  agar  mendapat  anak bagi  pasangan  suami  istri  yang  tidak  dikaruniai  keturunan.  Untuk  memenuhi  syarat pengangkatan  anak  angkat  harus  disetujui oleh calon  ayah  angkat  dan  orang  tua  anak  angkat dan harus diketahui oleh Saniri Negeri. Setelah pengangkatan anak diketahui oleh Saniri Negeri, calon  ayah  angkat  dan  orang  tua  kandung,  pengangkatan  anak  tersebut  diumumkan  dengan tujuan untuk menjamin hak-hak anak angkat dan keturunannya, tidak hanya terhadap pribadi ayah  angkatnya,  tetapi  juga  harta  kekayaan  kerabat  ayah  angkatnya,  terutama  tanah-tanah atau  dati  dusun  di  mana  Saniri  Negeri  berhak  menentukan  tanah-tanah  atau  dati  dusun tersebut.
Menurut  adat  di  Ambon,  anak  angkat tidak  memiliki  hak  untuk  mewarisi  harta pusaka bersama-sama  dengan  anak  kandung.  Untuk  mengangkat  anak  angkat  secara  sah,  diperlukan persetujuan dari anak-anak pusaka atau cucu-cucu dari kerabat yang berkepentingan. Jika tidak ada  persetujuan  dari  anak-anak  pusaka,  pengangkatan  anak  angkat  tersebut  dianggap  tidak
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
sah. Dengan demikian, anak angkat hanya memiliki hak waris yang sama dengan anak kandung asal jika pengangkatannya telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang sah, seperti dihadapan Pemerintah Negeri atau Notaris.
Putusan  Pengadilan  Negeri  No.  154/PDT.G/2018/PN.AMB  menetapkan  bahwa  dalam perkara  ini,  suami  almarhum  Yohannes  Waas dan  isterinya,  Sophia  Tabita  Latuputty, memiliki beberapa  anak  kandung,  yaitu  Elizabeth  Muskita  Waas  (alm),  Jubelina  Pallo  Waas  (alm), Leonora Putinella (alm), dan Boetje Julius Waas (Penggugat), serta ayah Penggugat mengangkat anak  bernama  Julius  Wilhelm  Waas  (alm)  sesuai  Penetapan  Pengadilan  No.  61/1968-Prdt tanggal  23  Juli  1968.  Tanah  warisan  dari  kakek  Penggugat,  Hendrik  Waas,  seluas  1.143  m2 menjadi  objek  sengketa,  yang  dihibahkan  kepada  Penggugat  melalui  Akte  Hibah  Nomor 35/KMA/1979.  Rumah  yang  dibangun  di  atas  tanah  tersebut  dihuni  oleh  keluarga  Penggugat, namun setelah orang tua Penggugat meninggal, objek sengketa ditempati oleh Tergugat I, Julius Waas, dan ibu Tergugat I, Tina Waas Peea.
Pada tahun 1957, Penggugat pindah karena pekerjaannya sebagai TNI Angkatan Udara. Setelah kematian almarhum Johannes Waas pada tanggal 18 Mei 1985 dan ibu Penggugat pada tanggal  5  Desember  1990,  rumah  tersebut  menjadi  objek  sengketa  yang  ditempati  oleh Tergugat I. Tergugat I kemudian menyewakan tanah objek sengketa kepada Tergugat II hingga Tergugat VII tanpa izin Penggugat sebagai pemilik hak tanah.
Putusan Pengadilan Negeri Ambon menyatakan bahwa Tergugat I memiliki hak mewarisi 20%  dari  objek  sengketa.  Menurut  hukum  adat  Ambon,  pengangkatan  anak  dapat  mencakup hak  waris,  terutama  dalam  keadaan  ketidakmampuan  pasangan  suami-istri  untuk  memiliki keturunan. Namun, putusan tersebut tidak sesuai dengan prinsip pengangkatan anak yang sah menurut  hukum  adat  Ambon,  yang  mempersyaratkan  persetujuan  anak-anak  kandung. Penelitian juga menunjukkan bahwa pengangkatan anak ini tidak memenuhi syarat terang dan tunai dalam hukum adat.
Dengan  demikian,  Putusan  Pengadilan  Negeri  Ambon  No.154/Pdt.G/2018/PN.Amb dianggap tidak sesuai dengan ketentuan hukum adat Ambon yang berlaku, terutama dalam hal persetujuan anak-anak kandung terhadap pengangkatan anak dan syarat terang dan tunai.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023

## KESIMPULAN
Menurut  norma  hukum  adat  yang  berlaku  di  Ambon,  status  anak  angkat  dianggap sebagai anggota penting dalam kelompok dan memiliki hak waris terhadap aset dari orang tua angkatnya.  Anak  angkat  berpotensi  mewarisi  bersama  dengan  anak  kandung,  asalkan  proses pengangkatannya  sah  dan  diakui  di  hadapan  Notaris  atau  melalui  penetapan  Pengadilan, dengan  syarat  bahwa  anak-anak  kandung  dan  Kepala  Saniri  Negri  mengetahuinya.  Dalam Putusan  Pengadilan  Negeri  Ambon  No.  154/Pdt.G/2018/PN.Amb,  hakim  memutuskan  bahwa hak  waris  anak  angkat  setara  dengan  anak  kandung,  dibagi  rata  sebesar  1/5  atau  20%  dari rumah yang menjadi objek sengketa. Namun, hal ini tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hukum waris  adat  Ambon,  karena  dalam  konteks  ini,  anak  angkat  tidak  diketahui  pengangkatannya melalui  proses  pengadilan  oleh  anak-anak  pusaka  atau  anak-anak  kandung.  Menurut  hukum waris  adat  Ambon,  persetujuan  anak-anak  pusaka  atau  anak-anak  kandung  terhadap pengangkatan  anak  angkat  adalah  suatu  keharusan  jika mereka  ingin  bersama-sama  mewarisi harta, tetapi dalam kasus ini, anak angkat tidak memiliki informasi mengenai pengangkatannya, dan anak-anak pusaka hanya mengetahui bahwa anak angkat tersebut adalah anak pelihara.

## DAFTAR PUSTAKA
Abd Basir. 2016. “Kewarisan Adat di Tanah Bugis (Studi Analisis Hukum Islam). Jurnal: Petitum Vol.4 Nomor 1. Hal 74
Amir  Syarifuddin.  2014.  “Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia:  Antara  Fiqh  Munakahat  dan
Undang- undang Perkawinan”. Jakarta: Kencana. Hal 18.
Beni, Ahmad Saebani, 2007. Sosiologi hukum. (Bandung: Pustaka Setia.) Hal 156
Hamid, Pananrangi, dkk, 1986. Dampak Modernisasi Terhadap Hubungan Kekerabatan Daerah Sulawesi Selatan. (Jakarta: Depdikbud), Hal 117.
Hilman Hadikusumah, 1983. Hukum Waris Adat cet: ke-2. (Bandung: Alumni), Hal. 23