## PERJUANGAN DAN PEMIKIRAN POLITIK MOHAMMAD
NATSIR (1907-1993)

## Emi Setyaningsih

## Abstract
Diskursus  menyangkut  agama  dan  negara  dalam  sepanjang sejarah  berdirinya  suatu  bangsa-negara  nyatanya  hampir  tidak pernah  selesai.  Dalam  konteks  Indonesia,  tarik  ulur mengenai dasar  negara,  khususnya  menyangkut  sila  pertama  dalam Piagam  Jakarta  pernah  terjadi  polemik  yang  cukup  tajam meskipun  persoalan  fundamental  tersebut  dapat  diselesaiakn dengan  jalan  ‘konsesus’  antara  kelompok  nasionalis  dan kelompok  agamawan. Dalam  perkembangan  berikutnya, wacana bergeser ke arah perdebatan mengenai posisi Islam dan Pancasila,  apakah  Pancasila  selaras  dengan  Islam  ataukah sebaliknya.  M.  Natsir  adalah  cendekiawan  muslim  sekaligus negarawan  yang  melakukan  telaah  kritis  mengenai  hubungan tersebut.  Berbagai  pemikiran  Natsir  dan  sekaligus  tindakan politiknya  memang  cukup  ‘kontradiktif’  yang  pada  akhirnya mendapat  respon  yang  beragam  pula.  Dari  sinilah  penafsiran akan  sosok  Natsir  sangat  beragam,  terdapat  anggapan  bahwa Natsir  justru  memilih  jalan  Islam  sebagai  dasar  negara  yang sesuai  dengan  bangsa  Indonesia  atau  bahkan  pandangan sebaiknya,  justru  Tafsir  berusaha  mensinkronkan  hubungan antara agama dan negara.

## Kata Kunci: Moh. Natsir, Pemikiran, Politik

## Pendahuluan
Secara  historis  dan paradigmatis,  di  zaman  Aufklarung hubungan agama dan negara hampir sama sebagaimana digambarkan oleh  Ian  Barbour  (tentang  hubungan  agama  dan  ilmu),  yakni  berupa
konflik.  Ketegangan  antara  agama  dan  negara  berakibat  pada peminggiran  agama  pada  ruang  privat.  Agama  berada  pada  ruang tersudut,  dipojokkan  dan  dikebiri  perannya  hanya  pada  wilayah pribadi  dan  ritual  semata.  Pemisahan  antara  gereja  dengan  negara akhirnya  melahirkan  paham  sekulerisme,  yakni  sebuah  paham  yang memisahkan secara nyata, jelas wilayah agama dengan negara. Paham sekulerisme  berbeda  dengan  sekulerisasi  Cak  Nur,  sekulerisasi  Cak Nur  dipahami  sebagai  sebuah  pandangan  yang  memandang  bahwa urusan  dunia  harus  dipahami  secara ke-duniawiaan,  begitu  pula urusan  ukhrawi  harus  pula  dipahami  secara ekskatologi  (ke- ukhrowiaan).  Dalam  konteks  Islam,  paham  ini  dikembangkan  oleh ‘Ali  Abdur  Raziq  yang  berpandangan  Islam  tidak  mempunyai  kaitan apapun  dengan  sistem  kekhilafahan,  tidak  ada  dalam  Islam diperintahkan  membangun  negara,  membentuk  sistem  pemerintahan. Islam memberikan kebebasan untuk membentuk sistem pemerintahan yang  sesuai  dengan  kondisi  intelektual,  sosial-budaya  dan  bahkan kondisi zaman.
Dalam praksis sosial, para analis kontemporer melihat militansi dan  radikalisme  agama  (yang  merupakan  gejala  akhir-akhir  ini) merupakan  akibat  dari  peminggiran  agama  pada  ruang  privat, sehingga ekspresi spiritual personal terputus dari ruang publik. Akibat dari hal ini muncullah kritik akan privatisasi agama tersebut, sehingga dalam  kenyataannya  tak  ada  negara di  dunia  ini  yang  secara  ekstrim memisahkan  hubungan  agama  dan  negara.  Dalam  bahasa  sederhana, sesekuler  negara  eropa  pun  (misalnya  Dernmark,  Swedia,  bahkan

## Perancis) memilih ‘bersahabat’ dengan agama.
Pada  sisi  lain,  terdapat  pandangan  yang  mengintegrasikan  agama  ke dalam  negara  berdasarkan  pada  sebuah  keyakinan  bahwa  negara berfungsi sebagai kendaraan politik untuk menerapkan hukum-hukum Tuhan  dalam  statusnya  sebagai  wakil  Tuhan.  Pandangan  ini  menjadi acuan  kelompok  fundamentalis  Islam  yang  cenderung  beranggapan bahwa Islam adalah agama total (kaffah), yakni meliputi segala aspek kehidupan,  tak  terkecuali  politik.  Al-Maududi  berpendapat  bahwa
tidak  dikenal  pemisahan  agama  dan  negara  sebab  Syari’at  adalah skema  kehidupan  yang  sempurna  dan  meliputi  tatanan semua  aspek kehidupan.
Gambaran  umum  tersebut  setidaknya  menjadi  pijakan  awal untuk memahami gagasan Natsir tentang Islam, Negara dan Pancasila. Gagasan  Natsir  mengenai  hal  ini  cukup  kontroversial,  sebab  pada suatu  kondisi  dalam  suatu  momen  terlontor  kritiknya  atas  Pancasila, meskipun para pemerhati Natsir memandang hal tersebut adalah kritik Natsir terhadap interpretasi sila pertama Pancasial oleh Sukarno), jadi bukan  mengkritik  atas  Pancasila  itu  sendiri.  Sementara  pada  momen lain,  terlihat  Natsir  begitu membela  Pancasila  dengan  mengatakan bahwa tidak ada pertentangan antara Islam dan Pancasila.

## Perjuangan Natsir bagi Bangsa Indonesia
Natsir  dikenal  sebagai  seorang  negarawan  muslim,  ulama, intelektual, tokoh pembaharu dan politisi kenamaan dunia Islam pada abad ke 20 ini. Pada masa perjuangan kemerdekaan ia dipercaya untuk menduduki  jabatan – jabatan  penting  di  republik  Indonesia  seperti Anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP KNIP), Menteri  Penerangan  (1946 – 1948),  anggota  DPRS  dan  Perdana menteri  (1950 - 1951).  Kepercayaan  itu  disebabkan  karena kejujurannya  dalam  perjuangan.  Kejujuran  ini  pula  yang  kemudian mengundang  seorang  indonesianis  George  Mc.T  Kahin  berkomentar untuk Mohammad Natsir : “….dia (Natsir) adalah seorang yang amat cakap  dan  penuh  dengan  kejujuran,  jadi  kalau  Anda  hendak memahami  apa  yang  sedang  terjadi  dalam  republik  Anda  sudah seharusnya berbicara dengannya”.
Natsir  seringkali  memiliki  pandangan  politik  yang  sangat berlawanan  dengan  pandangan  Sukarno.  Meski  demikian, ketika revolusi fisik terjadi (Agustus 1945-desember 1949), Natsir berdiri di belakang dwi tunggal Sukarno Hata. Natsir adalah seorang partisipan yang  aktif  dalam  barisan  pimpinan  tertinggi  revolusi  bersama dwitunggal.  Peranan  Natsir  menjadi  sangat  penting terutama menyelamatkan  Republik  Indonesia  yang  baru  diproklamasikan, dengan  menyerukan  persatuan  bangsa  dan  kesatuan  negara  tanpa
memandang suku, agama, dan ras. Hal ini dijalani Natsir dengan mosi integralnya  yang  selanjutnya  membawanya  kejenjang  kedudukan sebagai perdana mentri pertama NKRI pada tahun 1950.
Natsir  menyatakan  di  dalam  mosi  integralnya  di  depan parlemen Republik Indonesia Serikat (RIS) :
”Hanya  dengan  mengambil  inisiatif  kembali,  yang  telah  dilepaskan oleh  pemerintah  selama  ini,  dapat  diharapkan  bahwa  pemerintah terlepas  dari  posisi  defensifnya  seperti  sekarang.  Dengan  begitu mungkin timbul satu iklim pikiran  yang lebih segar,  yang akan dapat melahirkan  elan  nasional  yang  baharu,  bebas  dari  bekas persengketaan-persengketaan yang lama, elan dan gembira membanting  tenaga  yang  diperlukan  dan  selekas  mungkin  dapat disalurkan untuk pembangunan negara kita ini. Semuanya itu diliputi suasana  nasional  dengan  arti  yang  tinggi  serta  terlepas  dari  soal  atau paham unitarisme, federalisme, dan proporsio nalisme”(Mahfud, 2008: 190).
Mosi  Integral  Natsir  merupakan  jalan  keluar  dari  Negara  RIS menuju  NKRI  yang  ditempuh  dengan  mengajak  semua  pihak  agar tidak  menyinggung  masalah  federalisme  atau  unitarisme  demi kepentingan  nasional  yang  jangkauannya  lebih  jauh.  Natsir menyerukan agar tidak memaksa negara-negara bagian membubarkan diri,  mengingat  kedudukannya  yang  setara  dengan  Republik berdasarkan  Konstitusi  RIS.  Solusinya  adalah  mengajak  negara- negara  bagian  meleburkan  diri  ke  dalam  Republik  (Mahfud,  2008: 192).
Natsir  ditunjuk  menjadi  perdana  menteri  pada  September
1950,  sebagai  bentuk  penghargaan  atas  mosinya  yang  elegan,  Natsir tidak  sungkan  membentuk  kabinet  koalisi,  melibatkan  unsur-unsur non-Muslim dan nasionalis — Partai Katolik, Partai Kristen Indonesia,
PSI,  dan  PIR.  Sebagai  perdana  menteri,  Natsir  menentang  keras pemberontakan  Darul  Islam.  Dia  percaya  konsep  negara  Islam merupakan suatu yang ideal, yang tidak bisa diraih melalui kekerasan.
Saat yang sama, dia menegaskan, kaum Muslim harus memperjuangkan  tat a  politik  yang  demokratis.  ”Sejauh  terkait (pilihan)  kaum  Muslim,  demokrasi  yang  diutamakan  karena  Islam hanya  bisa  berkembang  dalam  sistem  yang  demokratis.  Pada  fase  ini menurut  Djoko  Suryo  (2008:  311),  Natsir  telah  menorehkan  jasa perjuangan  politiknya  dalam  keikutsertaannya  membangun  sistem politik  pemerintahan  demokrasi  konstitusional.    Dia  layak  disebut sebagai    kampiun  demokrasi  dan  pejuang  hak  asasi  manusia.  Ketika hak  asasi  manusia  menjadi  momok  bagi  sebagian  anggota  Dewan Konstituante,  Natsir  justru  ikut  memperjuangkannya  menjadi  pasal- pasal  penting  dalam  Undang-Undang  Dasar-yang  sayangnya  tak  jadi disahkan itu. Gagasannya mengenai pemerintah  yang demokratis dan yang  menghormati  hak  asasi  manusia  adalah  interpretasi  modern Natsir  atas  Islam.  Menurut Djoko  Suryo,  Natsir    patut  dikenang sebagai  salah  satu  figur  peletak  dasar  pembangunan    politik  di Indonesia.
Uraian  tersebut  menunjukan  dengan  jelas  betapa  Natsir  telah memainkan  peranan  yang  penting  dalam  menyelamatkan  keutuhan bangsa  dan  negara  Indonesia  pada  saat  bangsa  dan  negara  Indonesia terancam  disintegrasi  yang  bermuara  pada  pembentukan  kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tetapi kiprah Natsir itu sering dinafikan karena keterlibatannya pada kasus PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia). Natsir beserta para politisi PRRI seperti Burhanudin Harahap,
Syafrudin  Prawiranegara,  dan  Sumitro  Joyohadikusumo  menilai bahwa  Presiden  Sukarno  telah  melanggar  konstitusi.  Melalui  PRRI mereka  ingin  menegakkan  konstitusi.  Seperti  yang  dikatakan  Hatta, Sukarno menunjuk dirinya sendiri sebagai formatur kabinet, tindakan Sukarno  ini  bertentangan  dengan  konstitusi.  Begitu  juga  langkah Sukarno  membentuk  Dewan  Nasional.  PRRI  dalam  piagamnya  jelas menyatakan  melawan  suatu  rezim  yang  tidak  konstitusional.  Natsir beserta  politisi  melalui  Piagam  PRRI  mengultimatum  Sukarno  untuk kembali kepada konstitusi. Bilamana dalam waktu 5x24 jam, Sukarno tidak  kembali  kepada  kontitusi,  maka  hilang  wajib  taat  kepada Sukarno sebagai kepala negara (Sumual, 2008: 257).
Ada  tiga  alasan  mengapa  kemudian  Natsir  bergabung  dengan PRRI:  pertama,  mencegah  agar  gerakan  kedaerahan  tidak  menjadi gerakan  separatis,  dalam  hal  ini  mencegah  pembentukan  negara Sumatera;  kedua,  menolak  keterlibatan  PKI  dalam  kabinet;  ketiga, melanjutkan  dialog  dengan  pemerintah  pusat  (Sumual,  2008:  277). Pilihan tersebut menunjukan bahwa yang ingin diperjuangkan seorang Natsir adalah demokrasi konstitusional.
Stigma  pemberontak  ternyata  tidak  disandangnya  hanya  pada era Orde Lama saja, di era Orde Baru Natsir juga terlibat konfrontasi dengan  Suharto  dengan  menandatangan  petisi  50,  yang  berisi keprihatinan  terhadap  Orde  Baru.  Natsir  kembali  menjadi  pesakitan Orde  Baru.  Natsir  baru  diberi  gelar  pahlawan  Nasional  pada  masa pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono.
Natsir  wafat  pada  tanggal  6  Februari  1993  di  Jakarta.  Setelah meninggal dunia banyak orang berkesan bahwa Natsir adalah seorang tokoh  sejati.  Ia  berjuang  demi  bangsa  dan  Negara  Indonesia  bahkan lebih  dari  itu  ia  juga  menderita  di  penjara  selama  beberapa  tahun hanya  karena  ia  hendak  memperjuangkan  kebenaran  dalam mewujudkan Negara Republik Indonesia yang merdeka.
Berkaitan  dengan  riwayat  Natsir  dapat  disimpulkan  dengan mengutip  pernyataan  George  McT  Kahin,  pendiri  dan  direktur  Studi Asia Tenggara, Universitas Cornell, New York.
Last  of  the  giants  among  Indonesia’s  nationalist  and  revolutionary political leaders, Natsir undoubtedly had more influence on the course of  Islamic  thought  and  politics  in  postwar  Indonesia  than  any  of  his contemporaries. By nature extraordinariliy modest and unpretentious, he had a well deserved reputation for personal integrity and political probity (Kahin, 1993: 16)

## Pemikiran Natsir tentang Relasi Agama dengan Negara
Negara  bisa  diterjemahkan  dengan  berbagai  cara.  Perbedaan ini bukan saja disebabkan oleh faktor sosio-budaya-historis tetapi juga bersumber dari aspek teologis-doktrinal. Walaupun Islam mempunyai
konsep khalifah, daulah,  dan hukumah ,  tetapi  Qur’an  dan  Sunnah belum  menjelaskan  konsep  tersebut  secara  rinci.  Dari  sinilah kemudian muncul berbagai penafsiran mengenai bentuk dan hubungan antara negara dan agama (Karim, 1999: 1).
Sepanjang sejarah pemikiran politik Islam Klasik dan modern, menurut  Din  Syamsuddin  terdapat  tiga  paradigma  tentang  hubungan Agama  dan  Negara:  pertama,  Paradigma  Intergralistik.  Dalam paradigma  intergralistik,  agama  dan  negara  menyatu  (intergreted). Wilayah  agama  meliputi  politik  atau  negara.  Negara  merupakan lembaga  politik  dan  keagamaan  sekaligus.  Karenanya,  menurut paradigma ini, kepala negara adalah pemegang kekuasaan agama dan kekuasaan  politik.  Pemerintahannya  diselenggarakan  atas  dasar "kedaulatan  Illahi" (divine soveregnty), karena pendukung paradigma ini  menyakini  bahwa  kedaulatan  berasal  dan  berada  di  "Tangan Tuhan".  Paradigma  ini  misalnya  dianut  oleh  pemikiran  syiah  dan kelompok  Jama’ah  Islami  di  Pakistan.;  kedua,  Paradigma  Simbiotik. Agama  dan  negara,  menurut  paradigma  ini,  berhubungan  secara simbiotik, yakni suatu hubungan yang bersifat timbal balik dan saling memerlukan.  Agama  memerlukan  negara,  karena  dengan  negara, agama  dapat  berkembang.  Sebaliknya,  negara  juga  memerlukan agama,  karena  dengan  agama  negara  dapat  berkembang  dalam bimbingan  etika  dan  moral-spiritual.  Pandangan  seperti  ini dikemukakan  oleh  al  Mawardi  dan  al-Ghazali; ketiga,  Paradigma Sekularistik. Paradigma sekularistik mengajukan pemisahan (disparitas)  agama  atas  negara  dan  pemisahan  negara  atas  agama. Paradigma  ini  menolak  pendasaran  negara  kepada  Islam,  atau  paling tidak,  menolak  determinasi  Islam  pada  bentuk  tertentu  dari  negara.
Paradigma seperti ini dimotori oleh pemikiran politik Ali Abdur Raziq dan  diamalkan  oleh  Kemal  Ataturk  ketika  berkuasa  di  Turki  pada dekade 20-an (Salim, 2000: 8).
Menurut  Abdurrahman  Wahid,  pada  garis  besarnya  ada  tiga responsi dalam hubungan antara Islam dan negara. Ketiga responsi itu dapat  disebut,  intregratif,  fakultatif,  dan  konfrontatif.  Responsi integratif  berarti  Islam  samasekali  menghilangkan  kedudukan formalnya dan samasekali tidak menghubungkan ajaran agama dengan
urusan  kenegaraan.  Hubungan  antara  kehidupan  mereka  dengan negara ditentukan oleh pola hidup kemasyarakatan yang mereka ikuti. Responsi  fakultatif,    jika  kekuatan  mereka  cukup  besar  di  parlemen atau di MPR, kaum muslim atau wakil gerakan  Islam, akan berusaha membuat  perundang-undangan  yang  sesuai  dengan  ajaran  Islam. Kalau pun hal tersebut tidak disetujui oleh golongan lain, mereka juga tidak  memaksa,  melainkan  menerima  aturan  yang  dianggap  berbeda dari  ajaran  Islam.  Sedangkan  responsi  konfrontatif  sejak  awal menolak kehadiran hal-hal yang dianggap tidak islami (Wahid, 1999: 70).
Berbeda  dengan  para  pendiri  republik  di  Eropa  atau  Amerika, yang tidak harus peduli akan tempat agama dalam negara, para pendiri republik  Indonesia,  termasuk  Natsir,  dihadapkan  pada  sebuah kenyataan bahwa agama merupakan realitas yang hidup. Agama telah menjadi  bagian  dari  sistem  sosial  dan  budaya  masyarakat.  Hingga pada  tingkat  tertentu,  agama  telah  berperan  sebagai  sumber  inspirasi dan alat mobilisasi dukungan untuk melawan penjajahan.
Begitu  pentingnya  peran  agama  dalam  kehidupan,  maka  tokoh- tokoh  generasi  awal  Indonesia  merasa  perlu  berpikir  keras  mengenai posisi  dan  peran  yang  sesuai  bagi  agama  dalam  negara-bangsa (nation-state) yang mereka bangun itu. Berkaitan dengan hal ini, sejak awal  Natsir  cenderung  meletakkan  kata  sifat  agama  di  belakang negara.  Natsir  menyatakan  bahwa  nasionalisme  Indonesia  sudah seharusnya  bersifat  "kebangsaan  muslimin".  Ini  konsisten  dengan pandangannya  mengenai  Islam  sebagai  dasar  negara    dan  Islam sebagai  ideologi. Pandangannya  itu  didorong  oleh  pemahaman teologisnya,  sembari  mengutip  pemikir  yang  sering  dirujuknya, Montgomery  Watt,  bahwa  "Islam  is  more  than  a  religion,  it  is  a complete civilization"( Bahtiar, 2008,  dalam tempointeraktif.com).
Natsir berpendapat bahwa Islam ialah sumber penentangan setiap macam  penjajahan,  penentangan  eksploitasi  manusia  atas  manusia; sumber  pemberantasan  kebodohan,  kejahilan;  sumber  pemberantasan pendewaan, juga sumber pemberantasan kemelaratan dan kemiskinan.
Islam  tidak  memisahkan  antara  kegamaan  dan  kenegaraan. Maka Islam  itu  adalah al-din  wa  al-daulah, agama  dan  negara.  Walaupun demikian, Natsir    beranggapan  bahwa  sistem  kenegaraan  dan  politik Islam tidak harus sama dan sebangun dengan apa yang terjadi di masa Rasulullah  dan  Khulafa  al-Rasyidin.  Juga  tidak  harus  sama    dengan kekhalifahan  sesudahnya  seperti  masa  Bani  Umayah  dan  Bani Abbasiah,  bahkan  tidak  pula  sama  dengan  apa  yang  terjadi  di  masa Safawi,  Mughal  atau    Turki  Usmani.    Bagi  Natsir,  Islam  menjadi sumber  kehidupan  negara  modern  sesuai  dengan  keadaan  zaman, waktu  dan  tantangan  yang  dihadapi. Kemudian  Natsir  mengutip pandangan Iqbal yang menyatakan bahwa Islam pada hakikatnya ialah tauhid.  Iqbal  dengan  sangat  terang  menegaskan  dalam  ceramahnya bahwa  intisari  tauhid  ialah working  idea. Working  idea ini  adalah equality,  solidarity,  dan  fredoom (Natsir,  1957:  106).  Ketiga  ide tersebut  merupakan  inti  sari  tauhid  yang  melandasi  kehidupan bernegara. Ide tentang persamaan, solidaritas, dan kebebasan tersebut seharusnya bekerja dalam sebuah system yang disebut negara.
Islam  telah  memiliki  kesepakatan  bahwa  sumber  utama ajarannya adalah Qur’an, yang darinya diturunkan dua inti sari ajaran, yaitu  akidah  dan  syariah.  Keduanya  memiliki  hubungan  yang  erat. Tidak ada akidah tanpa syariah, demikian juga sebaliknya. Akidahlah yang  menghubungkan  antara  hamba  dengan  Allah.  Ia  tidak  berubah karena  perubahan  waktu  dan  tempat.  Syariah  juga  menghubungkan antara  hamba  dengan  Allah,  yang  biasa  disebut  ibadah.  Hubungan antara  sesama  manusia  disebut muamalah,  sedangkan  hubungan antara  yang  diperintah  dengan  yang  memerintah  disebut siyasah. Dengan  kata  lain,  politik  dan  agama  nyaris  tidak  dapat  dipisahkan. Bahkan  Imam  syafii  menyatakan  bahwa  tidak  ada  politik  kecuali bersendikan syara’ (undang -undang Islam) (Karim, 1999: 4). Natsir  mendefinisikan  negara,  relatif  sama  dengan  pemikir kenegaraan  lainnya.  Negara  adalah  sebuah  institusi  yang  mempunyai hak,  tugas,  dan  tujuan  khusus.  Dapat  dikatakan  bahwa  institusi  ini adalah  suatu  badan  yang:  pertama,  bertujuan  untuk  mencukupi kebutuhan masyarakat di lapangan jasmani dan  rohani; kedua, diakui oleh  masyarakat;  ketiga,  mempunyai  alat-alat  untuk  melaksanakan
tujuan;  keempat,  mempunyai  peraturan,  norma-norma,  dan  nilai-nilai tertentu; kelima, berdasarkan paham atas hidup; keenam, mempunyai keanggotaan;  ketujuh,  mempunyai  daerah  berlakunya;  kedelapan, mempunyai  kedaulatan  atas  anggotanya;  dan  terakhir  adalah memberikan hukuman terhadap beberapa pelanggaran atas peraturan- peraturan dan norma-norma yang telah disepakati (Natsir, 1957: 6).
Natsir  berkali-kali  mengatakan  bahwa  negara  bukan  tujuan melainkan  alat.  Berdirinya  negara  menurutnya  bukanlah  sebagai tujuan  utamanya,  tetapi  hanyalah  alat  yang  menjamin  supaya  aturan- aturan yang terdapat dalam Qur’an dan sunah Nabi M uhammad SAW, dapat  berlaku  dan  berjalan  sebagaimana  mestinya.  Semua  perintah Islam  ini  tidak  akan  berarti  bila  tidak  disertai  oleh  alat,  sebagaimana dinyatakan  Natsir  bahwa  tujuan  utama  dari  berdirinya  negara  adalah kesempurnaan  berlakunya  undang-undang  Ilahi  baik  yang  berkenaan dengan perikehidupan manusia sebagai individu atau sebagai anggota masyarakat,  baik  yang  berkenaan  dengan  kehidupan  di  dunia  yang fana  ini  ataupun  yang  berhubungan  dengan  kehidupan  kelak  di  alam baka (Natsir, 1954 : 442).
Tuhan  memberi  berbagai  macam  aturan  mengenai  hubungan dengan-Nya dan aturan mengenai hubungan di antara sesama makhluk yang  berupa  kaidah-kaidah  yang  berkenaan  dengan  hak  dan kewajiban.  Agama  dalam  pengertian  Islam  bukanlah  semata  mata peribadatan kepada Tuhan saja, akan tetapi meliputi semuanya kaidah- kaidah, hudud, dalam masyarakat (negara) yang telah ditetapkan oleh Islam  yang  menjadi  sebagian  dari  cita-cita  dan  ideologi  bagi  kaum muslim.  Semua  aturan  itu  dalam  garis  besar  sudah  termuat  dalam Qur’an.  Untuk  menjaga supaya  aturan-aturan  dan  patokan  itu  bisa berlaku  dan  berjalan  sebagai  mana  mestinya  diperlukan  kekuatan Negara (Natsir, 1950: 11).
Menurut  Natsir,  Qur'an  tidak  dapat  berbuat  apapun  dengan sendirinya.  Natsir  mencontohkan,  di  dalam  Islam  ada  aturan  yang mewajibkan agar orang Islam membayar zakat sebagaimana mestinya; bagaimana  undang-undang  kemasyarakatan  ini  mungkin  berlaku,
kalau  tidak  ada  pemerintah  yang  mengawasi  berlakunya?  Islam melarang  zina,  judi,  minum  arak  yang  merupakan  penyakit masyarakat  yang  menggerogoti  sendi-sendi  pergaulan  hidup; bagaimana  larangan  itu  dapat  dilaksanakan  kalau  negara  bersikap masa bodoh saja dengan alasan negara netral agama (Natsir, 1950:16).
Natsir menyimpulkan pandanganya tentang negara dalam bukunya yang berjudul Islam sebagai Ideologi :
“Satu hal yang tidak boleh dilupakan ialah bahwa cita -cita kenegaraan bagi  kaum  muslim  itu,  bukanlah  cita-cita  yang  terakhir.  Negara  bagi umat  Islam  bukanlah  suatu  batas  akhir  dari  perjuangan.  Negara hanyalah alat bagi menyempurnakan berlakunya undang-undang Ilahi untuk  keselamatan  dan  kesentosaan  manusia.  andaikata  perjuangan umat  Islam  Indonesia  telah  mencapai  tarafnya  kepada  terbentuknya satu  Negara  Islam di  negeri  ini,  namun  perjuangan  mereka  belumlah lantas  berhenti.  Umat  Islam  harus  terus  mengusahakan  kemakmuran dan keadilan dalam masyarakat manusia seluruhnya. Perjuangan kaum muslim  baru  berakhir,  apabila  telah  tercapai  cita-cita  terakhir  yaitu ampunan Tuhan,  yang  diibaratkan Baldatun  thayyibatun  warabbun gafur Negara  yang  makmur  dan  berada  di  bawah  ampunan Tuhan”(Natsir, 1950:36).
Sistem  ketatanegaraan  dalam  pandangan  Natsir  boleh mencontoh bentuk mana saja yang penting tidak bertentangan dengan ajaran  Islam.  Dalam  konteks  ini,  ada  dua  hal  yang  dapat  dicermati. Pertama,  mengenai  sistem  ketatanegaraan,  umat  Islam  boleh  meniru Barat.  Sebab  menurut  Natsir,  antara  Barat  dan  Timur  tidak  menjadi ukuran,  yang penting hukum-hukum  Ilahi berjalan. Kedua, hubungan agama  dan  negara  menyatu  dalam  satu  koridor  yang  tidak  bisa dipisahkan satu sama lain. Berkaitan dengan hal ini Islam bagi Natsir, telah  menyediakan  perangkat  dasar  yang  dapat  diterapkan  sesuai dengan zamannya. Adapaun praktek kenegaran pada masa Nabi dalam anggapan  Natsir  adalah  hanya  patokan  untuk  mengatur  negara (Natsir,1954: 440).
Dari  pandangan  uraian  Natsir  tentang  negara  dan  agama,  dapat disimpulkan  bahwa  Natsir,  baik  secara  eksplisit  maupun  implisit
menyatakan tujuan dibentuknya suatu negara tidak semata-mata untuk memenuhi  kebutuhan  lahiriyah  manusia  belaka,  melainkan  untuk memenuhi  kebutuhan  ruhaniyah  dan  ukhrawiyah.  Untuk  kepentingan ini  agama  ditempatkan  sebagai  fondasi  bagi  kehidupan  kenegaraan, baik  yang  menyangkut  perilaku  rakyat  maupun  para penguasa. Syariah dalam Islam bersifat inheren : Quran dan sunnah memberikan syariah dan negara memperkuatnya. Keadaan ini tidak dapat terwujud kecuali  dengan  dilembagakannya  negara  Islam  atau  setidaknya  ada partai politik yang membawa misi ini dalam pemerintahannya.
Natsir sebenarnya adalah sosok yang moderat, dia sadar tuntutan terhadap  negara  Islam,  bukan  sesuatu  yang  esensial  yang  tak  bisa dipengaruhi  perubahan  ”cuaca”,  tetapi  ditentukan  oleh  struktur kesempatan politik yang ada. Terbukti, antara tahun 1950 hingga awal 1955 — saat  politik  Islam  berkuasa — tuntutan  ke  arah  itu  mereda
(Latif,  2008:  135).  Natsir  lebih  mementingkan  persatuan  Bangsa Indonesia,  yang  realitanya  terdiri  dari  masyarakat  yang  plural,  baik dari segi agama, suku, dan pandangan hidupnya.
Jika ditilik dari ketiga paradigma  yang telah diurai di atas, maka pemikiran  Natsir  lebih  cenderung  pada  paradigma  simbiotik,  dimana agama  dan  negara,  menurut  paradigma  ini,  berhubungan  secara simbiotik, yakni suatu hubungan yang bersifat timbal balik dan saling memerlukan. Dalam hal ini agama memerlukan negara, karena dengan negara,  agama  dapat  berkembang.  Sebaliknya,  negara  juga memerlukan  agama,  karena  dengan  agama  negara  dapat  berkembang dalam bimbingan etika dan moral-spiritual.

## Pandangan Natsir terhadap Pancasila
Ketika  Indonesia  memproklamirkan  kemerdekaannya  tahun 1945,  Indonesia  membutuhkan  dasar  negara.  Melalui  proses  yang keras dan melibatkan berbagai kepentingan kelompok, pada akhirnya Pancasila  disepakati  sebagai  ideologi  dan  dasar  negara.  Proses pencarian  dan  penemuan  Pancasila  ini  adalah  hasil  dari  perdebatan antara kelompok nasionalis sekuler dan nasionalis muslim. Kelompok
nasionalis Muslim mengajukan Islam sebagai dasar negara, sedangkan kelompok Nasionalis Sekuler tetap ingin mempertahankan Pancasila.
Kelompok  nasionalis  sekuler  dan  nasionalis  Muslim  sama- sama menyepakati Pancasila sebagai falasafah dan dasar negara  yang tertuang dalam rumusan Piagam Jakarta. Dalam Piagam Jakarta  yang ditandatangani  pada  tanggal  22  Juni  1945,  Pancasila  versi  Sukarno dirumuskan  kembali,  perbedaannya  adalah  pada  sila  pertama  yaitu “Ketuhanan  dengan  kewajiban  menjalankan  syariat  bagi  pemeluk - pemeluknya”.  Dari  rumusan  ini  jelas  merupakan  pengaruh  dari kelompok-kelompok muslim karena reformulasinya merefleksikan inti semangat  doktrin  Islam.  Rumusan  baru  ini  sangat  memuaskan  kaum nasionalis-Muslim  karena  prinsip  ketuhanan  diletakkan  pada  urutan pertama dan diperluas dengan “dengan kewajiban menjalankan syariat bagi  pemeluk- pemeluknya”.  Dengan  kalimat  seperti ini,  umat  Islam memperoleh posisi strategis yang memungkinkan mereka menerapkan syariah  Islam  bagi  komunitasnya  dalam  negara  Indonesia  merdeka, meksipun  mereka  harus  menerima  Pancasila  sebagai  ideologi  negara (Ismail, 1999: 47).
Menjelang pembukaan sidang resmi  yang pertama PPKI pada tanggal  18  Agustus  1945,  Hatta  mengusulkan  perubahan  rancangan Pembukaan  UUD  dan  isinya,  karena  dia  menerima  keberatan  yang keras  atas  kalimat  “dengan  kewajiban  menjalankan  syariat  bagi pemeluk- pemeluknya”.  Dari  komunitas  Katol ik  dan  Protestan  yang hidup di wilayah Timur. Menurut mereka kalimat semacam itu hanya ditetapkan  bagi  umat  Islam,  mereka  menganggapnya  sebagai  bentuk diskriminasi  terhadap  kelompok  minoritas.  Akhirnya  tujuh  kata tersebut dihapuskan (Ismail, 1999: 56).
Perdebatan  yang  tajam  tentang  dasar  negara  kembali mengemuka dalam forum sidang konstituante. Sebagai lembaga  yang dibentuk melalui pemilu 1955, konstituante merupakan lembaga yang dibuat  untuk  membentuk  Undang  Undang  Dasar.  Perdebatan  yang dilakukan  dalam  sidang  konstituante  begitu  terbuka  sehingga  dapat disaksikan  bagaimana  pandangan  fraksi  Islam  terhadap  Pancasila, demikian  pula  pandangan  fraksi  pendukung  Pancasila  terhadap pendukung Islam sebagai dasar negara. Fraksi-fraksi pendukung Islam
meyakini  bahwa  Islam  merupakan  dasar  negara  yang  tepat  karena sumber kebenarannya tidak perlu diragukan, sesuai dengan keyakinan mayoritas rakyat Indonesia, serta memiliki prinsip-prinsip dasar  yang sesuai  dengan  demokrasi  modern.  Fraksi  pendukung  Islam  awalnya tidak menyetujui Pancasila sebagai dasar negara karena tidak memiliki makna yang jelas dan pasti. Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah  sila  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  yang  ternyata  dimaknai  oleh fraksi PKI sebagai kebebasan untuk tidak beragama (Assidiqie, 2008: v).
Fraksi-fraksi  pendukung  Pancasila  memberikan  argumentasi guna  meyakinkan  bahwa  Pancasila  adalah  nilai-nilai  dasar  yang merupakan  kepribadian  bangsa  Indonesia.  Maka  dari  itu  Pancasila merupakan  dasar  yang  tepat  bagi  kehidupan  berbagsa.  Ada  semacam kekhawatiran  dari  fraksi  ini  yaitu  jika  Islam  dijadikan  sebagai  dasar negara  maka  kelompok-kelompok  lain  tidak  akan  terlindungi.  Selain itu, mereka juga belum melihat ada negara yang berhasil maju dengan dasar  Islam.  Bahkan  banyak  negara-negara  Islam  saat itu  adalah negara dengan sistem monarki (Assidiqie, 2008: vi).
Pancasila  dari  segi  isinya  memang  multi  tafsir.  Sukarno  pada awal  perumusannya  menempatkan  sila  ketuhanan  (tanpa  ada  Yang Maha  Esa)  pada  bagian  akhir,  Hatta  memandang  sila  ketuhanan (memakai Yang  Maha  Esa)  sebagai  sila  pokok  yang  mendasari  sila- silai yang lain. Dalam pemikiran Sukarno, permasalahan ketuhanan ia pandang  sebagai  perkembangan  pemikiran  dari  zaman  primitif  ke zaman  modern,  sehingga  ia  tidak  menganggapnya  sebagai  sesuatu yang  bersifat  tetap.  Sedangkan  pada  Hatta,  kemutlakan  dan kelanggengan  pemikiran  tentang  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  itu menonjol,  sifat-sifat  Tuhan  seperti  yang  diajarkan  Islam  turut disertakan.  Dalam  uraiannya  tentang  Pancasila  ia  dipengaruhi  oleh surat Al-Fatihah (Noer, 1984: 109).
Menurut  Prawoto  Mangkusasmito,  seperti  apa  yang  dikutip  oleh Yudi  Latif,  kubu  Islam  pun  sebenarnya  setuju  dengan  seluruh  sila Pancasila.  Masalahnya  cuma  ingin  mempertahankan  ”tujuh  kata”

## Piagam Jakarta setelah frase ”Ketuhanan yang Maha Esa”. Bagi kubu
Islam,  hal  ini  penting  untuk  memberi  tanda  bahwa  Islam  yang sepanjang  masa  kolonial  terus  dimarjinalkan  mendapat  tempat  yang layak  dalam  Indonesia  merdeka.  Hal  ini  menjadi  lebih  penting dihadapkan  ancaman  PKI  yang  bermaksud  mengubah  sila  pertama menjadi  sila  kebebasan  beragama/tidak  beragama  (Yudi  Latif,  2008, dalam tempointeraktif.com).
Natsir  pernah  mengemukakan  dua  pandangannya  tentang Pancasila.  Yang  pertama,  ketika  ia  di  tahun  1952  pergi  ke  Karachi dimana  ia  mengkaitkan  ajaran  Pancasila  dengan  Quran.  Dalam pidatonya tersebut ia menyebut Pancasila sesuai dengan Islam. Sebuah pidato  Natsir  yang  lain,  dikemukakan  dalam  hubungan  peringatan Nuzulul  Quran  di  Jakarta  tahun  1954  juga  menegaskan  bahwa  Islam tidak  mungkin  berlawanan  dengan  Pancasila. Tetapi  dalam  sidang konstituante ia seakan berbalik, ia melihat Pancasila bisa kosong dari nilai-nilai yang dituntut Islam (atau agama umumnya). Ia seperti juga wakil-wakil  Islam  lain  (seperti  NU,  PSII),  disitu  mengunggulkan Islam,  dan  menolak  Pancasila. Ada  beberapa  sebab  menurut  Noer, mengapa  Natsir  berbuat  demikian.  Pertama,  konstituante  merupakan forum pembahasan terbuka, forum pembanding pendapat. Sebagaimana  anggota  lain  mengemukakan  pemikiran  mereka  tentang dasar negara secara terbuka dan tuntas, Natsir juga bersikap demikian. Kedua,  ia  dan  kawan-kawannya  dari  organisasi  Islam  ingin mempertanggungjawabkan  amanah  yang  diberikan  oleh  para  pemilih yang  telah  mempercayakan  kepada  mereka  aspirasi  umat  untuk diperjuangkan.  Ketiga,  seperti  juga  para  anggota konstituante,  ia  dan kawan-kawanya ingin memperkenalkan keagungan keyakinan mereka masing-masing.  Ini  berarti  bahwa  Natsir  mempergunakan  forum konstituante  untuk  menumbuhkan  pengertian  terhadap  apa  yang  ia perjuangkan (Noer, 1988: 111).
Natsir dalam pidatonya di depan majelis konstituante menolak Pancasila dijadikan sebagai dasar negara karena merujuk pada pidato presiden  Soekarno  di  Istana  Jakarta  pada  tanggal  17  Juni  1954  di depan rapat gerakan Pembela Pancasila:
“ ketuhanan  (ketuhanan  disini  saya  pakai di  dalam  arti religieusteit), itu  memang  sudah  hidup  didalam  kalbunya  bangsa  Indonesia  sejak berpuluh-puluh,  beratus-ratus  dan  beribu-ribu  tahun  lamanya.  Aku menggali  di  dalam  buminya  rakyat  Indonesia,  dan  pertama-tama  hal yang  aku  lihat  adalah religieusiteit.  Apa  sebab?  Ialah  karena  bangsa Indonesia ini adalah bangsa  yang hidup di atas tarafnya agraria, taraf pertanian. Semua bangsa yang masih hidup di atas taraf agraria, tentu religius (saya belum memakai perkataan Ketuhanan Yang Maha Esa) tetapi  baru  saja  memakai  perkataan  religiusiteit,  atau  kepercayaan kepada  sesuatu  hal  yang  gaib  yang  menguasai  hidup  kita  semua. Perasaan  atau  kepercayaan  yang  demikian  itu  hidup  dalam  kalbunya bangsa-bangsa yang masih hidup didalam taraf agraria ” (Natsir, 2004: 37).
Pada bagian lain Soekarno berkata:
“ demikian juga dengan bangsa yang sudah meninggalkan taraf agraria dan  sudah  masuk  taraf  industrialisme,  banyak  yang  meninggalkan religiusiteit, oleh karena ia sudah hidup dalam alam kepastian. Malah di dalam taraf inilah timbul aliran-aliran yang tidak mengakui adanya Tuhan.  Di dalam  taraf  inilah  timbul  apa  yang  dinamakan  atheisme. Tetapi  jikalau  saudara-saudara  bertanya  kepada  Bung  Karno  secara personal:  Apakah  Bung  Karno  percaya  kepada  Tuhan  ?  Bung  Karno berkata “Ya aku p ercaya kepada Tuhan Yang Maha Esa,  yang bukan dua,  bukan  tiga.  Tuhan  yang  satu.  Tuhan  yang  menguasai  segala hidup.  Ciptaan  manusia  yang  berubah-ubah.  Pikiran  manusia  yang berubah-ubah.  ...Seperti  orang  di  dalam  dunia  industrialisme mengatakan  bahwa  Tuhan  tidak  ada.  Padahal  Tuhan  ada,  tetapi ciptaan manusia berganti-ganti (Natsir, 2004: 42).
Kutipan panjang pidato Presiden Soekarno itu, menurut Natsir jelas  tergambar  kemana  Pancasila  hendak  dibawa  dan  bahaya  apa yang bakal terjadi jika hal itu dibiarkan, sebab jelas sekali dari pidato Soekarno itu, bahwa sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila tidak  lebih  dari  ciptaan  manusia,  lebih  jauh  Tuhan-pun  akan
bergantung  kepada  manusia  Dia  bisa  ada,  bisa  tidak  ada.Tuhan tergantung kepada perkembangan masyarakat manusia.
Jadi, jelas  bahwa  yang  ditolak  Natsir  tersebut  bukanlah Pancasila,  melainkan  Pancasila  yang  ditafsirkan  dan  hendak  diberi jiwa  sekuler.  Tentang  ini  Natsir  berkata  “bagi  seorang  sekuler,  soal Ketuhanan,  sampai  kepada  soal  Ketuhanan  yang  Maha  Esa  tak  ada hubungannya  dengan  wahyu:    baginya  soal  Ketuhanan  adalah  soal ciptaan  manusia  yang  berganti-ganti  (Natsir,  2004:  44). Seseorang yang  benar-benar  sekuler,  kata  Natsir,  tidak  percaya  pada  kesucian wahyu  sebagai  sumber  keimanan  agama  dan  menganggap  nilai-nilai moral  sebagai  produk  perubahan  dan  perkembangan  sosial.  Di  mata Natsir  Pancasila  dikatakan  sekuler,  dalam  arti  bahwa  Pancasila  tidak berdasarkan  wahyu  Tuhan,  namun  hanya  berdasarkan  pemikiran sosiologis  dan  ide-ide  filsafat  sekuler.  Menurut  penilaian  Natsir, Pancasila  yang  sekuler  ini  tidak  mempunyai  arti  apa-apa  bagi  jiwa umat  Islam  karena  Pancasila  tidak  memiliki  akar  dalam  hati  mereka dan  tidak  merefleksikan  landasan  nilai-nilai  spiritual  yang  dibimbing oleh wahyu Tuhan (Natsir, 1957: 26).
Sehubungan  dengan  penafsiran  yang  cenderung  sekuler  itu, Natsir  men ekankan  sikapnya,  “terlepas  dari  soal  tempatnya  dalam urutan,  perumusan  kelima  sila  itu – entah  dibawah  entah  diatas – , yang sudah terang ialah bahwa ia tidak dianggap sebagai sumber dari empat sila-sila  yang  lain ” (Natsir,  2004: 53).  Bagi Natsir,  seperti tercermin  dalam  ucapannya  itu sila  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa, haruslah menjadi point of reference bagi keempat sila lainnya, bukan sekadar rasa adanya Tuhan, sebagai ciptaan manusia yang relatif, yang berganti ganti (Natsir, 2004: 53). Pada dasarnya Natsir mengakui ada gagasan yang bagus dalam Pancasila,  namun  penjelasan  yang  diajukan  oleh  para  pendukungnya tidak  cukup  untuk  meyakinkan  dia  dan  teman-teman  muslimnya dalam  Majelis  Konstituante  agar  menerimanya  sebagai  dasar  negara (Ismail,  1999:  87). Mohammad  Natsir  berpendapat  bahwa:  “...Dasar negara  pun  harus  sesuatu  faham  yang  hidup,  yang  dijalankan  sehari- hari,  yang  terang  dan  dapat  dimengerti,  pendek  kata  yang  menyusun hidup  sehari- hari  rakyat  perseorangan  maupun  kolektif  “  (Natsir,
2004:  24). Natsir berpendapat  bahwa dasar  negara  yang  tidak memenuhi  syarat  yang  demikian  itu,  tentulah  menempatkan  negara terombang-ambing, labil dan tidak duduk atas sendi-sendi yang kokoh (Natsir, 2004: 25).
Natsir mengajukan Islam sebagai dasar negara, bukan semata- mata  karena  umat  Islam  adalah  golongan  terbanyak,  tetapi berdasarkan  keyakinannya  dan  juga  sebagian  umat  muslim  bahwa ajaran Islam tentang ketatanegaraan dan masyarakat mempunyai sifat- sifat yang sempurna bagi kehidupan negara dan masyarakat dan dapat menjamin  hidup  keragaman  atas  saling  harga  menghargai  antar berbagai golongan dalam negara (Natsir, 1957: 11).
Ketika Masjumi berkuasa, Natsir tak ragu mengakui Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Dalam pidato di Pakistan Institute of World  Affairs,  1952,  ia  membela  Pancasila  yang  dinilai  selaras dengan  prinsip-prinsip  Islam.  Dengan  Ketuhanan  yang  Maha  Esa sebagai  sila  pertama,  lima  sila itu  dipandang  menjadi  dasar  etika, moral,  dan  spiritual  bangsa  Indonesia  yang  selaras  dengan  tauhid (Latif,  2008:  135). Di  dalam  Pidatonya  di  hadapan The  Institute  of International Affairs 2 April 1952 di Pakistan, salah satu isinya adalah bahwa  Pancasila merupakan  hasil  pemikiran  terbaik  kaum  muslim Indonesia  sambil  menegaskan  bahwa  Islam  tidak  mungkin bertabrakan  dengan  Pancasila  karena  Islam  pada  hakikatnya  adalah serba  sila.  Artinya,  Pancasila  dalam  pemikiran  Natsir  bukanlah sekularistik, tetapi mengandung aspek Tauhidi. Terutama pada silanya yang  pertama  yang  akan  memberi  semangat  dan  jiwa  ke  dalam  sila- sila  yang lain. Oleh karena itu bagi Natsir harus ditolak pemahaman sebagian kalangan Indonesia yang salah menafsirkan tentang toleransi keagamaan  dalam  Islam.  Bagi  Natsir,  dalam  naungan  Islam  semua agama akan dapat menikmati kebebasannya secara penuh.
Islam  adalah  induk  serba  sila,  demikian  yang  dapat  kita  garis bawahi dalam tulisan Natsir yang dimuat pada harian Abadi 3 agustus 1952. Lebih lanjut dia menyatakan bahwa:
“kami  umat  Islam  berseru,  sebagaimana  seruan  Muhammad  kepada sesama  warganegara  yang  berlainan  agama,  kami  diperintahkan supaya  menegakkan  keadilan  dan  keragaman  diantara  saudara.  Bagi kami  amalan  kami,  bagi  saudara  amalan  saudara,  tidak ada persengketaan agama antara kami dengan saudara. Islam memberantas kemiskinan  dan  kemelaratan,  memberantas  perhambaan  dan eksploitasi manusia atas manusia. Islam adalah dasar hidup yang luas bagi  semua  golongan  dalam  lingkungan  bangsa-bangsa,  termasuk bangsa Indonesia dalam keragaman dan kesatuan. Islam adalah induk dari  serba  sila  yang  telah  berurat  akar  dalam  kalbu  400  juta  umat Islam  diseluruh  dunia  dan  menjadi  pedoman  hidup  serta  sumber kekutan lahir batin dari sebagian besar bangsa kita, semenjak berabad- abad” (Natsir, 1954: 279).
Hal serupa ia utarakan pada peringatan Nuzulul Quran, 1954: ”Rumusan  Pancasila  merupakan  hasil  pertimbangan  yang  mendalam di  kalangan  pemimpin  nasional  selama  puncak  perjuangan kemerdekaan Indonesia pada 1945. Saya percaya dalam momen yang menentukan  semacam  itu,  para  pemimpin  nasional  yang  sebagian besar  beragama  Islam  tidak  akan  menyetujui  setiap  rumusan  yang dalam  pandangan  mereka  bertentangan  dengan  prinsip  dan  doktrin Islam.”(Latif, 2008: 136).
Hal  yang  penting untuk  dicatat  dalam  konteks  kenegaraan  di Indonesia  bagaimana  pandangan  Natsir  terhadap  Pancasila. Natsir berpandangan  bahwa  Pancasila  adalah  sejumlah  prinsip  yang  luhur yang dapat mengatasi keabstrakannya bila Pancasila tidak ditafsirkan secara  sekularistis,  namun  dilandasi  pada  ajaran  agama. Natsir  tidak selalu  memposisikan  keduanya  secara  diametral.  Pada  awal  1950-an, di  Pakistan,  ia  mengisyaratkan  kesesuaian  Pancasila  dengan  Islam. Hal itu diulanginya tiga  dasawarsa kemudian. Pada 1982, ketika teks buku  Pendidikan  Moral  Pancasila  yang  kontroversial  itu  sedang hangat-hangatnya  dibicarakan,  ia  mengatakan,  "Pancasila  akan  hidup subur  dalam  pangkuan  ajaran  Islam."  Mohammad  Natsir  bahkan menyerukan  kepada  umat  agar  tidak  mempertentangkan  Pancasila dengan  I slam,  Mohammad  Natsir  berkata:  “di  mata  seorang  muslim, perumusan Pancasila bukan kelihatan sebagai satu barang asing  yang
berlawanan  dengan  ajaran  Qur’an  ia  melihat  didalamnya  satu pencerminan  dari  sebagian  yang  ada  pada  sisinya.  Tetapi  itu  tidak berarti bahwa  Pancasila  itu  sudah  identik  atau  meliputi  semua  ajaran Islam ” (Noer, 1994: 140).
M. Taher beranggapan, sebagai politisi, Natsir adalah seorang nasionalis  sejati.  Ia  adalah  demokrat  yang  menghormati  dan menghargai pendapat. Sebagai seorang politisi muslim, dalam suasana politik dimasa Sukarno, bisa dipahami kalau ia turut memperjuangkan cita-cita  menjadikan  Islam  sebagai  dasar  Negara.  Tetapi,  ketika perjuangan  yang  dilakukannya  secara  konstitusional  ini  gagal,  ia menerimanya  dengan  lapang  dada,  dan  sebaliknya  dengan  ikhlas menerima  paradigma  atau platform ideologis  Pancasila  yang disepakati secara nasional (Taher, 1996: 15).
Natsir sampai pada kesimpulan bahwa tidak  ada pertentangan antara  Islam  dengan  ideologi  kebangsaan,  Pancasila.  Semua  sila-sila yang terdapat dalam Pancasila selaras dengan ajaran Islam. Ini terlihat dari  kegigihan  Natsir  dalam  membela  dan  menjelaskan  Pancasila kepada  masyarakat  Internasional  dalam  kesempatan  berbagai kunjungannya  ke  manca  negara.  Disini  terlihatlah  betapa  kuatnya kesetiaan  Natsir  kepada  kepentingan  bangsa.  Hal  ini  terbukti  dalam pemikiran  dan  kegiatannya  sepanjang  hayatnya,  ia  tidak  mau  hanya mementingkan kepentingan pribadi atau kelompoknya sendiri dengan mengorbankan kepentingan bangsa secara keseluruhan.

## Penutup
Pemikiran politik kebangsaan Natsir mengenai hubungan antara agama dan negara, atau tepatnya hubungan Islam dan Pancasila adalah bagian  dari  upaya  seorang  intelektual  sekaligus  negarawan  untuk memberikan  pendasaran  rasional  atas  hubungan  di  antara  kedunya. Melepaskan  agama  dari  negara  (sekuler)  atau  mengintegrasikan agama  ke  dalam  negara  bukanlah  jalan  terbaik  sebab  ketika  corak hubungannya bersifat terpisah maka agama akan terpinggir dan ketika agama  tersudut  maka  akan  muncul  fundamentalisme  agama.
Sebaliknya  jika  agama  dijadikan  landasan  negara  (integrasi)  maka akan  terlalu  rawan  terjadi  politisasi  agama  gunu  memperoleh kekuaasaan.  Jalan  tengah  yang  diambil  tersebut  setidaknya menegaskan  bahwa  suatu  sikap  moderat,  terbuka  dan  terlebih  lagi pemahaman  mendalam  akan  karakter  keIndonesiaan  yang  memang beragam  tidak  bisa  dipaksakan  dalam  suatu  ideologi  tertentu  yang disinyalir lebih berpihak pada kelompok tertentu.

## Daftar Pustaka
Assidiqie,  Jimly,  (Pengantar),  2008,  dalam Pancasila  versus  Islam, Kusma,ed., Baur Publishing, Jakarta.
Effendy,  Bahtiar,  2008, Dasar  Negara  Tak  Bisa  dipaksakan,    dalam tempointeraktif.com
Ismail, Faisal, 1999,  Ideologi : Hegemoni dan Otoritas Agama, Tiara
Wacana, Yogyakarta.
Kahin,  George,  In  Memoriam  Mohammad  Natsir  (1907-1933),
Indonesia Year Book dalam no 56 Oktober 1993.
Karim,  Rusli,  1999, Negara  dan  Peminggiran  Islam  Politik,  Tiara
Wacana, Yogyakarta.
Latif, 2008, Sisi Nasionalis Natsir, dalam Seratus Tahun Mohammad
Natsir, Lukman Hakim, ed., Republika, Jakarta. Mahfud, M.D., 2008, Mosi Integral Natsir dan Sistem Ketatanegaraan Kita, dalam dalam Seratus Tahun Mohammad Natsir, Lukman Hakim, ed., Republika, Jakarta. Natsir,  Mohammad.,  2004, Islam  sebagai  Dasar  Negara,  Sega Arsy, Bandung.
________, Islam  sebagai  Dasar  Negara:  Pidato Natsir  dalam  Sidang Pleno  Konstituante  pada  tanggal  12  Novenber  1957,  Pimpinan fraksi Masyumi.
________,1954, Capita Selecta, Pustaka Pendis, Jakarta.
________,1950, Islam Sebagai Ideologi, Pustaka Aida, Jakarta.
Noer, Deliar ,1994, Gerakan Modernisme Islam di Indonesia, LP3ES, Jakarta.
Salim,  Arskal,  2000, Islam  dan  Relasi  Agama-Negara  di  Indonesia, dalam Islam  di  Tengah  Arus  Transisi,  Munim,  ed.,  Kompas, Jakarta.
Sumual,  Ventje,  2008,  M. Natsir dan  PRRI,  dalam Seratus  Tahun Mohammad Natsir, Lukman Hakim, ed., Republika, Jakarta.
Suryo, Djoko, 2008, Mohammad Natsir Figur Pejuang Bangsa dalam Pembangunan  Politik  di  Indonesia,  dalam Seratus  Tahun Mohammad Natsir, Lukman Hakim, ed., Republika, Jakarta.
Taher,  Tarmizi,  1996,(pengantar),  dalam Pemikiran  dan  perjuangan M. Natsir, Djaini, Abibulah, ed., Pustaka firdaus, Jakarta.
Wahid,  Abdurrahman,  1999, Mengurai  Hubungan  Agama  dan Negara, Grasindo, Jakarta.