## KOMUNIKASI POLITIK PANGAN LOKAL DI PROVINSI MALUKU
(Political Communication Local Food In Maluku Province)
Risyart.A.Far Far 1 , Amiruddin Saleh 2
1) Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Pattimura,
2 ) Departemen Komunikasi Pembangunan Fakultas Ekologi manusia IPB e-mail : alberth.farfar2013@gmail.com

## ABSTRACT
Political communication becomes an important aspect in the process of development of the agricultural sector in the region,  particularly  within  the  framework  of  the  national  development  program  planning  policies,  decentralization and  regional  autonomy.  Maluku  region  is  one  of  the  main  areas  of  sago  in  Indonesia  with  a  total  area  of  about 53.866  ha  sago.  Sago  as  a  food  ingredient  has  a  relatively  high  carbohydrate  content  of  food  than  rice  maize, cassava, and potatoes. In order to achieve food security, one of the efforts that can be done is to carry back towards the diversification of food production and food consumption are diverse, nutritionally balanced and safe, and most importantly  is  based  on  local  resources.  Maluku  implement  local food  politics  by  creating  a development  strategy, namely, the acceleration of local food verified. The role of political communication is very important in delivering the policy concerning the public interest because it required extensive knowledge especially in the delivery of a process approach intended to be accepted by society. Food politics Moluccan government in addressing the issue of sago can be seen on the measures taken. Where, Maluku provincial government in 2011 has issued Local Regulation No. 10 Tahun 2011 on the Management and Preservation of Sagu (called Perda Sago) under which aims to guarantee the availability  of  sources  of  food-producing  carbohydrates  as  stipulated  in  Article  3  of  Regulation  Sago  is  (Maluku Provincial Government 2011).

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Permasalahan pangan yang dihadapi bangsa Indonesia sangat terkait dengan  populasi  Indonesia  yang  terus meningkat dan kendala teknis-ekonomis produksi pangan yang semakin kompleks. Kompleksitas persoalan dalam proses produksi pangan mempunyai  banyak  dimensi,  mulai  dari persoalan penyusutan luas lahan produksi akibat konversi penggunaannya untuk usaha
nonpertanian  pangan  sampai  pada petani  yang  tidak  termotivasi  untuk meningkatkan  produktivitas  lahannya karena  tidak  berkorelasi  positif  dengan peningkatan  pendapatannya.  Spektrum persoalan  ini  tak  semuanya  berada dalam ranah teknologi. Dengan demikian, teknologi tak dapat menyelesaikan semua persoalan pangan. Bahkan  untuk  persoalan  yang  berada
dalam  koridor  teknologi,  jika  tanpa dukungan  kebijakan  yang  tepat,  maka solusi  teknologi  yang  ditawarkan  tak selalu  dapat  mujarab  menyelesaikan persoalan pangan.
Politik  pangan  yang  merupakan bagian  integral  dari  politik  pertanian nasional perlu dirumuskan secara komprehensif  dengan  mengacu  kepada dukungan potensi sumberdaya domestic dan  perkembangan  lingkungan  strategis yang  berkembang  secara  dinamis. Politik  pangan  yang  diimplementasikan melalui  kebijakan-kebijakan  nasional, menentukan arah dan sasaran pembangunan  pangan  jangka  panjang. masalah-masalah dibidang pangan termasuk  maraknya  impor  komoditas pangan  tidak  terlepas  dari  kelemahan politik  pangan  khususnya  dan  politik pertanian pada umumnya. Politik pangan  pada  hakekatnya  merupakan
kemampuan  untuk  merumuskan  dan menyusun konsep dan strategi pembangunan pangan nasional, berdasarkan  kemampuan  sumber  daya nasional  dengan  mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis yang dinamis untuk kepentingan nasional  terutama  untuk  ketahanan, kemandirian  dan  kedaulatan  pangan nasional serta demi kesejahteraan masyarakat  dalam  jangka  panjang (Nuhung,  2006).  Ketahanan  pangan merupakan tantangan yang
mendapatkan  prioritas  untuk  mencapai kesejahteraan bangsa pada abad milenium ini. untuk itu upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional harus  bertumpu  pada  sumber  daya pangan lokal yang mengandung keragaman antar daerah.
Peraturan Pemerintah tahun 2000  mengenai  ketahanan  pangan memberikan  suatu  kerangka  dimana pemerintah  daerah  dapat  berkontribusi dalam  mencapai  tujuan  ketahanan pangan  nasional.  PP  ini  mengatur bahwa  pemerintah  sub-nasional  turut bertanggung  jawab  terhadap  ketahanan pangan  dalam  wilayah  mereka  masing- masing.  Beberapa  kabupaten/kota  telah membentuk  Dewan  Ketahanan  Pangan Kabupaten/Kota.  PP  tersebut juga mendefinisikan kebutuhan pangan pokok secara luas, Hal ini dimaksudkan untuk  memberikan  keleluasaan  bagi perbedaan pola makanan yang tercermin dalam ukuran-ukuran ketahanan pangan pada tingkat daerah. Kebijakan ketahanan pangan membutuhkan keseimbangan yang tepat antara keinginan  konsumen  dan  produsen. artinya  bahwa  untuk  menopang  upaya mewujudkan  ketahanan  pangan  yang berkelanjutan,  riset  dan  teknologi  yang dikembangkan  harus  sesuai  dengan persoalan,  kebutuhan,  dan  kapasitas adopsi  para  pelaku  produksi  pangan untuk  menghasilkan  komoditas  atau produk  pangan  yang  sesuai  dengan
kebutuhan dan selera konsumen pangan. Komunikasi  dapat  menjadi  jembatan dalam mewujudkan hal tersebut.
Komunikasi  adalah  merupakan unsur  utama  dalam  segala  kegiatan  dan segi  kehidupan  setiap  manusia,  baik sebagai  pribadi,  anggota  kelompok, maupun  masyarakat.  Proses  kebijakan khususnya  dalam  proses  pengambilan keputusan kebijakan kerap kali mengabaikan masalah komunikasi. Komunikasi adalah penting bagi pemerintah,  namun  sekaligus  menjadi hal yang paling diabaikan arti pentingnya  (Dwijowijoto  2004 dalam Iwan  (2015).  Sejalan  dengan  pendapat Dwijowijoto,  Edward  III  (Subarsono 2011 dalam Iwan (2015).)
mengidentifikasi  bahwa  salah  satu sebab  kegagalan  kebijakan  adalah terkait  masalah  komunikasi.  Ketika suatu kebijakan dikomunikasikan kepada  target  kebijakan,  maka  terjadi proses komunikasi yang diawali dengan adanya kognisi yaitu proses memperoleh pengetahuan (efek kognitif) terhadap kebijakan tersebut. Kebijakan  di  bidang  ketahanan pangan  dan  gizi  merupakan  bagian integral  dari  kebijakan  pembangunan nasional. Oleh karena itu, strategi dalam membangun  sistem  ketahanan  pangan tidak hanya berorientasi pada peningkatan  produktivitas  saja,  tetapi juga  pada  peningkatan  Sumberdaya Manusia  (SDM)  melalui  pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat memiliki  kemampuan  untuk  memenuhi kebutuhan  mereka  secara  mandiri  dan berkelanjutan. Konsep kemandirin pangan  erat  kaitanya  dengan  partisipasi masyarakat  dalam  menciptakan  sumber daya  lokal,  keterlibatan  masyarakat dalam  mengelola  sumber  daya  local yang  berkontribusi  pada  kemandirian pangan  menjadi  faktor  penting  dalam membangun kemandirian pangan sehingga  terlahirlah  kedaulatan  pangan. Keterlibatan  aktif  masyarakat  local
diyakini  akan  menjadikan  lingkungan sekitar  dan  kondisi  social-budaya  serta politik  pangan  masyarakat  lokal  lebih berkembang.  Jadi,  konsep  kedaulatan pangan  tidak  semata  menitikberatkan pada  tercapainya  kondisi  kecukupan pangan  agar  setiap  individu  mampu hidup  sehat  dan  aktif,  tetapi  juga  agar setiap individu dalam masyarakat mampu  mencapai  tingkat  kesejahteraan yang memadai.
Upaya  untuk  memenuhi  hak masyarakat akan pangan secara berkelanjutan dapat dilaksanakan dengan  konsep  ketahanan  pangan. Menurut  UU  no  18  tahun  2012  tentang Pangan,  ketahanan  pangan  merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah  tangga  yang  tercermin  dari tersedianya  pangan  yang  cukup,  baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan  terjangkau.  Ketahanan  pangan  juga mempunyai  pengertian  dimana  keadaan setiap  orang  pada  setiap  saat  memiliki aksesibilitas  secara  fisik  dan  ekonomi terhadap  pangan  yang  cukup  untuk hidup  sehat  dan  produktif.  Komunikasi politik menjadi salah satu aspek penting dalam  proses  pembangunan  sektor pertanian  di  daerah,  terutama  dalam kerangka kebijakan perencanaan program pembangunan nasional, desentralisasi serta pelaksanaan otonomi daerah.
Pangan  dan  gizi  merupakan faktor penting dalam membentuk kualitas  sumber  daya  manusia  dan tingkat kehidupan masyarakat. Indonesia memiliki beragam sumberdaya  pangan  yang  berasal  dari makanan tradisional. Mengingat keragaman  pangan  adalah  merupakan bagian  penting  dari  mutu  pangan  serta keragaman  budaya  dan  status  sosial ekonomi rumah tanggga atau masyarakat,  maka  terjadi  keanekaan pula  dalam  konsumsi  bahan  makanan. Reformasi  politik  pangan  bertujuan menciptakan  rancang-bangun  politik
pangan  yang  lebih  baik,  sehingga melahirkan  Peraturan  Presiden  No  22 Tahun 2009. Sebagaimana yang diamanatkan  dalam  Peraturan  Presiden No.  22  Tahun  2009  tentang  Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi  Pangan  Berbasis  Sumber Daya Lokal, bahwa upaya penganekaragaman  konsumsi  pangan harus  berbasis  sumber  pangan  setempat atau khas  daerah.  Hal  ini  agar diartikan bahwa  pengurangan  konsumsi  beras tidak dapat digantikan dengan konsumsi gandum/terigu  yang  hampir  seluruhnya diimpor.  Sementara  konsumsi  umbi- umbian  bukan  hanya  sebagai  pangan pilihan  pengganti  padi-padian  namun juga  sebagai  pangan  berpati  ( starchy foods )  yang  banyak  mengandung  serat dan dibutuhkan tubuh untuk dikonsumsi setiap hari (BKP 2012).
Maluku  merupakan  salah  satu daerah  asal  dan  sentra  penyebaran  sagu dunia.  Sagu  adalah  salah  satu  sumber daya pangan lokal yang dapat dimanfaatkan  sebagai  bahan  pangan alternatif dalam
upaya penganekaragaman  konsumsi  pangan. Tanaman  sagu  sebagai  simbol  dari masyarakat  Maluku  telah  dikenal  sejak dahulu.  Hal  ini  dapat  terlihat  dari banyaknya  kesenian  daerah  ini  yang memanfaatkan  sagu  sebagai  obyeknya. Selain itu, masyarakat Maluku pun telah dikenal oleh masyarakat dari daerah lain di  Indonesia  bahwa  sagu  sejak  lama dijadikan sebagai  makanan pokok.   Hal ini sangat erat melekat pada masyarakat Maluku  meskipun  sagu  juga  dapat ditemukan  tumbuh  serta  berkembang subur  dan  dikonsumsi  oleh  masyarakat di beberapa daerah lain (seperti : Papua, Riau, Sulawesi Tengah dan
Kalimantan). Di Provinsi Maluku, sagu memiliki  potensi  besar  untuk  dijadikan bahan  pangan  alternatif  dalam  upaya penganekaragaman  konsumsi  pangan. Hal ini karena Maluku merupakan salah
satu  kawasan  utama  sagu  di  Indonesia dengan  luas  areal  ±  53  866  ha  (BPS– Prov.  Maluku  2013).  Menurut  Alfons (2006), sagu berpotensi menjadi sumber pangan  alternatif  karena  kandungan karbohidrat  dan  kalori  yang  tinggi, kemampuan  substitusi  tepung  dalam industri  pangan,  peluang  peningkatan produktivitas, potensi areal dan perluasannya, serta kemungkinan diversifikasi  produk.  Menurut  Bintoro (1999)  sagu  memiliki  peran  penting dalam  mewujudkan  penganekaragaman konsumsi  pangan  yang berbasis sumber daya  lokal  dan  dapat  mengurangi ketergantungan  sebagian  masyarakat Indonesia terhadap beras. Hampir seluruh  kabupaten/kota  yang  ada  di Maluku  tersebar  lahan  sagu.  Selain  itu pertanian  sagu  di  Maluku  merupakan “ way  of  life ” dan dimanfaatkan sebagai sumber  kehidupan,  pemasok  pangan (sumber  karbohidrat  tradisional)  utama dan telah terbukti mampu menjadi salah satu  bahan  pangan  dalam  mengatasi masalah  pangan  lokal  di  wilayah Maluku  tempo  dulu  (Bustaman  dan Susanto 2007).
Ketersediaan  komoditas  pangan lokal di provinsi Maluku bukan merupakan  faktor  satu-satunya  penentu konsumsi  pangan  penduduk  provinsi Maluku  namun  ada  banyak  faktor  yang secara tidak langsung dapat
mempengaruhi  konsumsi  pangan  untuk menilai ketahanan pangan suatu wilayah. Ariani et.al (2012),
menyatakan  bahwa  konsumsi  pangan penduduk  juga  dipengaruhi  oleh  faktor ekonomi,  sosial,  pendidikan,    gaya hidup,  pengetahuan,  aksesbilitas,  dan sebagainya.  Tidak  hanya  itu,  peraturan dan  kebijakan  pemerintah  ternyata  juga ikut  serta  sebagai  penentu  peningkatan ketahanan  pangan,  baik  Pemerintah Pusat  maupun  Pemerintah  Daerah.  Hal ini dikarenakan kesuksesan peningkatan ketahanan pangan nasional berawal dari
sistem  ketahanan  pangan  lokal  yang baik..
Dalam
mewujudkan kemandirian  pangan  di  Maluku  maka dikeluarkan  Peraturan  Daerah  Maluku No  04  tahun  2010  tentang  Organisasi dan  Tata  Kerja  Badan  Ketahanan Pangan  Provinsi  Maluku,  Lembaga  ini diharapkan menciptakan ketahanan pangan  serta  diversifikasi  pangan  di
Maluku salah satunya dengan melindungi, melestarikan, serta mengolah  sagu  sebagai  basis  ketahanan pangan  lokal  di  Maluku.  Namun  dalam pelaksanaan  mewujudkan  ketahanan pangan  berbasis  pangan  lokal  Badan Ketahanan  Pangan  Maluku  masing mendapat kendala oleh karena paradigma  masyarakat  Maluku  yang lebih  memprioritaskan  makan  beras ketimbang  pangan  lokal.  Pergeseran pola  konsumsi  yang  secara  tidak  sadar menciptakan  ketergantungan  terhadap beras,  membuat  masyarakat  kurang termotivasi untuk menggali dan memanfaatkan pangan lokal. Kondisi ini secara  tidak  langsung  mempengaruhi lambannya  pengembangan  penyediaan bahan  pangan  sampai  ke  tingkat  rumah tangga.  Perwujudan  ketahanan  pangan merupakan  tanggung  jawab  bersama antara  pemerintah  (Badan  Ketahanan Pangan)  bersama  masyarakat,  dengan pangan lokal diharapkan Provinsi Maluku  dapat  menuju  kemandirian pangan.

## Tujuan
Tulisan ini ditujukan untuk mengetahui: (1)  Potensi  pangan  lokal  di  Provinsi Maluku,  (2)  Kebijakan  politik  pangan lokal  diprovinsi  Maluku,  dan  (3)  Peran komunikasi  politik  kebijakan  pangan lokal  di  Provinsi  Maluku  sebagai  salah satu  cara  untuk  mendukung  kedaulatan pangan.

## PEMBAHASAN

## Potensi Pangan Lokal di Maluku
Pangan  Lokal  adalah  pangan yang  diproduksi  dan  dikembangkan sesuai  dengan  potensi  dan  sumberdaya wilayah  dan  budaya  setempat.  Pangan lokal  juga  diartikan  pangan  yang  asal usulnya  secara  biologis  ditemukan  di suatu  daerah.  Pangan  adalah  hak  asasi setiap  individu  untuk  memperolehnya dengan  jumlah  yang  cukup  dan  aman serta terjangkau. Oleh karena itu, upaya pemantapan  ketahanan  pangan  harus terus dikembangkan dengan memperhatikan sumberdaya,
kelembagaan  dan  budaya  lokal.  Dalam menunjang keberhasilan ketahanan pangan  penduduk  Indonesia  harus kembali  ke  makanan  pokok  lokal daerahnya masing-masing.
Sagu  merupakan  salah  satu pangan  lokal  masyarakat  Maluku  yang berpotensi untuk dikembangkan. Potensi  produksi  sagu  di  Indonesia diperkirakan  5  juta  ton  pati  kering  per tahun  (dapat  ditingkatkan  apabila  hutan sagu  direhabilitasi  menjadi  perkebunan sagu  dan  diikuti  dengan  tindakan budidaya)  tetapi  baru  sebagian  kecil yang  dimanfaatkan  dan  hingga  kini potensi sagu belum dimanfaatkan secara optimal.  Sagu  merupakan  salah  satu sumber karbohidrat yang sangat potensial di Indonesia, khususnya dalam usaha penganekaragaman pangan. Dewasa ini sagu mulai banyak diperhatikan  oleh  para  ahli,  peneliti, perencana, pengambil keputusan (pemerintah)  dan  para  pengusaha, karena  selain  sebagai  sumber  pangan, sagu menjanjikan banyak harapan untuk dijadikan  bahan  baku  berbagai  macam keperluan  industry  ((Louhenapessy et
al .  2010).).  Ditinjau  dari  sudut  sosial budaya,  sagu  tidak  asing  lagi  bagi masyarakat  Maluku.  Sagu memiliki arti penting  dalam  kehidupan  masyarakat Maluku  sejak  dahulu  dan  menjadi bagian  dari  budaya  masyarakat.  Fungsi sosial  dan  budaya  sagu  menjadi  bukti bahwa sagu dapat menjadi alat pemersatu  bagi  masyarakat  (Soselisa 2008).
Daerah Maluku merupakan salah  satu  kawasan  utama  sagu  di Indonesia dengan luas areal sagu sekitar 53 866 ha. Hampir seluruh kabupaten/kota  yang  ada  di  Maluku tersebar  lahan  sagu.  Areal  sagu  terluas yaitu  35  811  ha  (66.48%)  terdapat  di Kabupaten Seram Bagian Timur, menyusul  Kabupaten  Seram  Bagian Barat  8  410  ha  (15.61%),  Kabupaten Maluku  Tengah  5  228  ha  (9.71%), Kepulauan  Aru  1  318  ha  (2.45%), Kabupaten  Buru  dan  Kabupaten  Buru Selatan berturut-turut 1 312 ha (2.44%) dan 1 287 ha (2.39%). Kota Ambon dan Kabupaten  Maluku  Tenggara  Barat memiliki  areal  sagu  terkecil  hanya  255 ha  (0.47%)  dan  245  ha  (0.45%)  (BPS Prov.  Maluku  2013).  Potensi  produksi tepung  sagu  basah  di  Maluku  rata-rata 292  kg/pohon  dan  potensi  masa  tebang rata-rata 102 pohon/ha, maka produktivitas  tepung  sagu  basah  ±  30 ton/ha,  jauh  melebih  tanaman  padi  dan jagung (Palembang, 2015).
Areal  sagu  yang  baru  dikelola diperkirakan  seluas  6  000  ha  dan sisanya  masih  berupa  hutan  sagu (Pemda–Prov. Maluku 2008). Produktivitas  sagu  dalam  satu  hektar lahan  sagu  di  Maluku  rata-rata  sekitar 8–10 ton/ha/thn, sehingga dari 6 000 ha luas areal sagu yang dikelola menghasilkan  sekitar  54  ribu  ton  pati
kering/ha/thn. Kehilangan hasil di hutan sagu sekitar 431 ribu ton/ha/thn. Namun potensi  hutan  sagu  yang  luas  dan produksi  sagu  yang  cukup  tinggi tersebut  ternyata  belum  diimbangi dengan  pemanfaatan  yang  optimal. Sebagian  besar  masyarakat  tani  di Maluku  yang  bermukim  di  kawasan sentra  produksi  sagu  mengandalkan sagu  sebagai  sumber  bahan  makanan pokok dan sumber pendapatan keluarga. Sagu  dapat  tumbuh  baik  pada  daerah rawa air tawar, rawa bergambut, daerah sepanjang  aliran  sungai,  sekitar  sumber air,  atau  hutan-hutan  rawa.  Tumbuhan sagu  mempunyai  daya  adaptasi  yang tinggi  pada  daerah  marjinal  dan  lahan kritis yang tidak memungkinkan pertumbuhan  optimal  bagi  tanaman pangan  maupun  tanaman  perkebunan (Suryana  2007 dalam Botanri et  al . 2011).
Menurut Tarigan (2001)
menyatakan sagu sebagai bahan pangan memiliki  kandungan  karbohidrat  yang cukup  tinggi  yaitu  85.9  g/100  g dibandingkan bahan pangan beras (80.4 g),  jagung  (71.7  g),  ubi  kayu  (23.7  g), dan  kentang  (23.7  g).  Disamping karbohidrat  yang  tinggi,  kandungan kalori  sagu  sekitar  357  kalori,  relatif sama  dengan  kandungan  kalori  jagung (349  kalori)  maupun  kalori  beras  (366 kalori).  Berlina  dan  Karouw  (2003) dalam Malawat et al . (2008) menambahkan,  bahwa  komposisi  kimia pati  sagu  hampir  sama  dengan  tepung singkong,  tetapi  kandungan  lemak  dan proteinnya lebih rendah bila dibandingkan dengan tepung singkong.
Sebagai  bahan  makanan  pokok
( staple food ), di Maluku sagu dikonsumsi  sehari-hari  dalam  bentuk papeda,  sagu  lempeng,  sinoli,  dan
tutupola  (Louhenapessy et  al .  2010). Pati  sagu  yang  diolah  sebagai  makanan pokok  biasanya  dikonsumsi  bersama- sama  dengan  sayuran  maupun  lauk- pauk  (terutama  ikan,  daging,  dan sumber  protein  lainnya  yang  nilai gizinya sangat tinggi). Dengan demikian  secara  kualitas  kandungan gizi lauk pauk yang dikonsumsi dengan makanan  pokok  dari  sagu  dapat menutupi  kandungan  gizi  yang  relative rendah dari sagu (Taridala 1999). Selain itu,  pati  sagu  juga  digunakan  dalam industri rumah tangga untuk pembuatan makanan  ringan  seperti  bagea,  bangket sagu, sagu gula, sarut, dan sagu tumbuk. Serta  dapat  juga  diolah  menjadi penganan  basah  berupa  buburnee,  dan bubur sagu (Alfons dan Bustaman 2005; Malawat et al . 2008).
Dampak  penguatan  ketahanan pangan  berbasis  lokal,  sangat  baik, karena  dapat  meningkatkan  potensi lokal  sebagai  bahan  konsumsi  pangan . Potensi  sagu  di  Maluku  berupa  luas areal  tanaman  sagu  yang  berkisar  31 360  hektar  tersebar  di  seluruh  wilayah Maluku,  baik  di  daerah  dataran  rendah maupun dataran tinggi. Dikaitkan dengan  produksi,  potensi  produksi  pati sagu  ditentukan  berdasarkan  jumlah pohon  masak  tebang  dan  produksi  pati per pohon.  Di Maluku,  rata-rata jumlah pohon  masak  tebang  tercatat  82.12 pohon/hektar  dengan  produksi  sagu berupa  semi  olahan  (pati  sagu  basah) rata-rata  antara  100-500  kg/pohon  atau 292  kg/pohon  tergantung  jenisnya (Alfons et al. 2004).
Berdasarkan  potensi  luas  lahan dan  jumlah  pohon  masak  tebang, produksi sagu di Maluku dapat mencapai  71  532  ton  semi  olahan  atau 46  495.80  ton  produk  olahan  atau  pati
kering (Alfons et al. 2004; Louhenapessy et  al .  2010).  Angka  ini sangat  baik  bila  dibandingkan  dengan tanaman  pangan  yang  lain  (Stanton 1986;  Timisela  2006),  seperti:  padi enam ton dan jagung 5.5 ton (Asomono, 2014).  Selain  potensi  luas  areal,  sagu juga  memiliki  peran  strategis,  yakni sebagai bahan pangan sumber karbohidrat  (85.9  gram  per  100  gram) dan  kalori  (357  kalori),  di  samping memiliki  fungsi  sosial  dan  budaya, ekonomi, kesehatan, ekologi dan politik (Tarigan  2001;  Girsang et  al .  2010). Dengan demikian
peluang pengembangan sagu baik sebagai bahan pangan  maupun  industri memiliki prospek  yang  menjanjikan.  (Tahitu, 2015). Dalam  industri  pangan  lainnya, tepung  sagu  dapat  digunakan  sebagai bahan  baku  makanan  ringan  (empek- empek, bakso, onde-onde, dodol, cendol, serta berbagai penganan lainnya), mie, minuman sagu bernutrisi, dan  sebagai  substitusi  tepung  gandum dalam  memproduksi  kue,  roti  tawar, biskuit, dan cracker . Hal ini memungkinkan  berkurangnya  impor terigu  dari  tahun  ke  tahun  sehingga akan menghemat devisa negara (Louhenapessy et  al .  2010;  Djoefrie et al. 2013). Pemanfaatan  sumber  pangan lokal di Maluku masih dilakukan secara tradisional,  baik  dari  aspek  budi  daya maupun pengelolaan pascapanen. Dengan demikian diperlukan percepatan adopsi  teknologi  pemanfaatan  sumber pangan  lokal  yang  diharapkan  dapat menjadi salah satu penyangga
ketahanan pangan di daerah. Menurut Sialana (2008),
terdapat  beberapa  manfaat  kesehatan yang dapat diperoleh dari
mengkonsumsi produk sagu diantaranya populasi mikroflora usus  terjaga, resiko kanker  usus  berkurang,  terhindar  dari resiko  kegemukan,  kualitas  daya  tahan tubuh  terjaga,  asupan  kalori  terkontrol, dan mengurangi kemungkinan terjadinya  diabetes,  mengurangi  resiko kanker  pada  sistem lymphatic ,  serta mengurangi  resiko  terjadinya  kanker dan  tumor  paru-paru.  Djoefrie et  al .
(2013)  juga  mengemukakan  bahwa seiring  dengan  meningkatnya  resiko penyakit  degeneratif  dan  penyakit  yang disebabkan  oleh  kadar  kolesterol  dan gula  darah,  pati  sagu  dapat  digunakan sebagai  makanan  alternatif  karena memiliki  kandungan  glikemik  yang rendah.
Maluku sebagai
Provinsi Kepulauan  memiliki  banyak  potensi sumber  pangan  lokal.  Selain  sagu  ada juga  ubi-ubian  dan  jagung.  Beberapa kabupaten  di  Maluku  seperti  kabupaten Maluku  tenggara,  Kota  Tual  dan Maluku Tenggara Barat memiliki produk  unggulan  berbasis  ubi-ubian (sumber  pangan  penghasil  karbohidrat) yang jika dikembangkan secara optimal akan  mampu  memberikan  kontribusi terhadapat  pendapatan  bagi  masyarakat maupun  memperkuat  sistem  ketahanan pangan  daerah.  Tulisan  ini  membahasa pangan lokal sagu karena sagu merupakan  salah  satu  pangan  lokal masyarakat Maluku  yang ada hampir di seluruh  kepulauan Maluku dan mempunyai potensi pengembangan yang paling besar untuk dikembangkan.

## Politik Pangan Lokal
Politik berdasarkan definisi Budiardjo  (1977),  adalah  bermacam- macam  kegiatan  dalam  suatu  sistem politik  (atau  negara)  yang  menyangkut
proses  menentukan  dan  melaksanakan tujuan-tujuan dari sistem politik. Pengambilan keputusan (decision making) ,  menjadi  salahsatu  tujuan  dari sistem  politik,  menyangkut  seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan  skala  prioritas  dari  tujuan- tujuan  yang  telah  dipilih.  Untuk melaksanakan  tujuan,  perlu  ditentukan kebijakan-kebijakan umum (public policies) yang  menyangkut  pengaturan dan  pembagian (distribution) atau alokasi (allocation ) dari sumber-sumber dan resources yang ada. Untuk  melaksanakan  kebijakan- kebijakan tadi, perlu dimiliki kekuasaan (power) dan  kewenangan (authority) yang  akan  dipakai  untuk  membina kerjasama maupun
untuk menyelesaikan  konflik  yang  mungkin timbul  dalam  proses  ini.  Politik  selalu menyangkut  tujuan-tujuan  dari  seluruh masyarakat (public  goals) dan  bukan tujuan pribadi seseorang (private goals). Sehingga  konsep-konsep  pokok  dalam ilmu  politik,  meliputi  :  (1)  Negara (state) ;  (2)  kekuasaan (power); (3) pengambilan keputusan (decision making); (4)  Kebijaksanaan (policy, beleid) dan (5) pembagian (distribution) dan alokasi (alocation). Dengan batasan tersebut,  maka  kata  politik  mengacu kepada  segala  sesuatu  yang  berkaitan dengan  kebijakan  yang  dibuat  oleh pemerintah  maupun  kedudukan  yang dipegang  oleh  para  pejabat  pemerintah. Titik  perhatian  disini  adalah  pejabat pemerintah. Pejabat pemerintah dimaknai  sebagai  sekelompok  orang yang  memegang  kekuasaan  untuk mengatur
masyarakat secara
keseluruhan  dan  dalam  usaha  mengatur masyarakat, berhak menggunakan
kekerasan  fisik  yang  memaksa  (Iwan, 2015).
Pangan  merupakan  komoditas penting  dan  strategis  bagi  bangsa Indonesia  karena  merupakan  kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah dan mayarakat secara bersama-sama.  Berdasarkan  Undang- undang  No  32  tahun  2004  tentang Pemerintah  Daerah,  ketahanan  pangan merupakan  salah  satu  urusan  wajib pemerintah daerah baik provinsi ataupun kabupaten/ kota, karena ketahanan  pangan  berkaitan  dengan pelayanan  dasar.  Tugas  pemerintah dalam urusan pangan adalah menyelenggarakan pengaturan,
pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap ketersediaan pangan yang salah satunya dilaksanakan dengan mengeluarkan kebijakan tentang ketahanan  pangan.  Salah  satu  cara untuk  mencapai  ketahanan  pangan adalah dengan penganekaragaman pangan yang mencakup aspek produksi, distribusi,  dan  konsumsi  yang  menjadi indikator  tidak  langsung  keberhasilan ketahanan pangan.
Masalah  pangan  merupakan  hal yang  sangat  fundamental  dalam  Negara karena  berkaitan  dengan  kelangsungan hidup  rakyat.  Sehingga  dibutuhkan suatu kebijakan untuk mengatur tentang pangan.  Dalam  Peraturan  Pemerintah tentang  ketahanan  pangan  dijelaskan bahwa,  pangan  adalah  segala  sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik  yang  diolah  maupun  tidak  diolah yang  diperuntukan  sebagai  makanan atau  minuman  bagi  konsumsi  manusia, termasuk  bahan  tambahan  pangan, bahan  baku  pangan,  dan  bahan  lain yang digunakan dalam proses
penyiapan, pengolahan, dan  pembuatan makanan atau minuman.
Politik  pangan  adalah  kebijakan politik yang diarahkan guna terciptanya pemenuhan  pangan  bagi  masyarakat dalam konteks Negara. Pangan merupakan  kebutuhan  dasar  yang  harus dipenuhi oleh pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama seperti yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah  No.  68  Tahun  2002  tetang ketahanan  pangan.  Dalam  Undang- Undang tersebut pemerintah menyelenggarakan pengaturan,
pembinaan, pengendalian, dan pengawasan.  Sementara  masyarakat menyelenggarakan proses produksi atau penyediaan, perdagangan, distribusi serta  berperan  sebagai  konsumen  yang berhak memperoleh pangan yang cukup dalam  jumlah  dan  mutu,  aman,  bergizi, beragam,  terjangkau  oleh  daya  beli masyarakat.
Pangan  merupakan  hal  pokok bagi  kelangsungan  hidup  masyarakat. Pemenuhan  ketersediaan  pangan  harus terus  digalakan  agar  tidak  terjadi kerawanan  pangan.  Kerawanan  pangan merupakan suatu kondisi ketidakmampuan  untuk  memperoleh pangan  yang  cukup  dan  sesuai  untuk hidup  sehat  dan  aktif.  Pada  dasarnya terjadinya kerawanan pangan dan kelaparan disebabkan masalah kekurangan  pangan  akibat  antara  lain (Erwin, 2011):
1) Rendahnya  ketersediaan  pangan dari  produksi  setempat  maupun pasokan dari luar.
2) Gangguan distribusi karena kerusakan  sarana  dan  prasarana serta keamanan distribusi.
3) Terjadinya bencana alam menyebabkan suatu wilayah/daerah terisolasi. 4) kegagalan produksi pangan
5) Gangguan kondisi sosial.
Politik pertanian merupakan bagian  dari  politik  ekonomi.  Ilmu politik  ekonomi (economic  policy)
adalah  ilmu  yang  mempelajari  usaha- usaha,  tindakan-tindakan  dan  kegiatan yang bermaksud
mengatur, mengarahkan,
mempengaruhi,
menetapkan atau merubah suatu kehidupan  ekonomi  menuju  suatu tujuan  tertentu  (Latief  1978 dalam Iwan, 2015)). Politik pertanian, merupakan  bagian  dari  politik  ekonomi di  sektor  pertanian,  sebagai  salahsatu sektor  dalam  kehidupan  ekonomi  suatu masyarakat.  Sehingga  politik  pertanian merupakan sikap dan tindakan pemerintah  atau  kebijakan  pemerintah dalam kehidupan pertanian. Dalam kaitan pembahasan kebijakan, Pambudy (2009),
menjelaskan  bahwa  kebijakan  adalah strategi  untuk  mencapai  tujuan,  dan seringkali  tidak  menjadi  persoalan apakah  kebijakan  itu  benar  atau  salah, sebab  yang  penting  pada  akhirnya adalah kebijakan apa yang dilaksanakan dan  bagaimana  hasilnya.  Didalamnya terdapat  satu-satunya  sumber  riil  dari legitimasi,  yakni  efektivitas  (Parson 2001).  Karena  itu  kebijakan  publik sebagai kerangka pembangunan diharapkan  bisa  disosialisasikan  ke seluruh masyarakat sehingga ada feedback .  Kebijakan  publik  mencakup tentang  apa  saja  yang  dilakukan  oleh pemerintah, mengapa pemerintah mengambil tindakan tersebut dan bagaimana akibat dari tindakan tersebut (Dye, 2005).
Ketahanan Pangan Nasional tentunya  tidak  terlepas  dari  ketahanan pangan  domestik/  lokal. Ketahanan pangan (food  security) merupakan kondisi  tersedianya  pangan  dalam jumlah  dan  kualitas  yang  cukup  untuk kebutuhan  masyarakat  yang  dapat diakses  dengan  mudah  berdasarkan kemampuan  daya  beli  masyarakat  serta terdistribusi  merata  di  semua  wilayah dan strata masyarakat. Dengan mengacu pada  hal  tersebut  maka  dengan  adanya otonomi daerah diharapkan dapat memaksimalkan peran pemerintah daerah  dalam  meningkatkan  sektor agribisnis dalam mewujudkan ketahanan  pangan  nasional. Sesuai dengan peraturan presiden No 22 Tahun 2009  tentang  Kebijakan  Percepatan Penganekaragaman  Konsumsi  Pangan
Berbasis Sumber Daya Lokal.
Kebijakan  pengembangan  konsumsi pangan dapat diarahkan pada:
1) Pengembangan
penganekaragaman konsumsi pangan  yang  diarahkan  untuk memperbaiki  konsumsi  pangan penduduk  baik  jumlah  maupun mutu,  termasuk  keragaman  dan keseimbangan gizinya;
2) Pengembangan
konsumsi pangan  lokal  baik  nabati  dan hewani  yang  diarahkan  untuk meningkatkan mutu pangan lokal  dan  makanan  tradisional dengan  memperhatikan  standar mutu  dan  keamanan  pangan sehingga  dapat  diterima  di seluruh lapisan masyarakat. Kebijakan  dan  program  pada dasarnya  terdiri  dari  rencana  kongkrit, guna  mempercepat  laju  pengembangan daerah  ini.  Terkhususnya  pada  bidang ketahanan  pangan  yang  mewujudkan
ketahanan  rumah  tangga  yang  mandiri, berbasis  pada  kepulauan  dan  sumber daya lokal secara efektif dan berkelanjutan. Strategi  pengembangan konsumsi  pangan  diarahkan  pada  tiga hal yaitu produk/ketersediaan,
pengolahan  dan  pemasaranan.  Strategi pengembangannya adalah:
1) Pemberdayaan masyarakat.
Dalam  hal  ini  adalah  berupa peningkatan  peran  masyarakat dalam  pengembangan  konsumsi pangan yang meliputi peningkatan pengetahuan/kesadaran dan peningkatan  pendapatan  untuk mendukung  kemampuan  akses pangan oleh setiap rumah tangga. 2) Peningkatan kemitraan. Merupakan implementasi, sinkronisasi dan kerjasama antara semua stakeholders dalam pengembangan konsumsi pangan termasuk pengembangan produksi/ pengembangan teknologi pengolahan pangan. 3) Sosialisasi. Memasyarakatkan dan meningkatkan apresiasi masyarakat dalam pengembangan konsumsi pangan melalui promosi, kampanye, penyebaran
informasi  melalui  media  massa (cetak dan elektronik) dan pemberian penghargaan.
Pemanfaatan pangan lokal dapat membantu  masyarakat  lokal  dalam memenuhi pangan secara
berkesinambungan terutama untuk kebutuhan pangan rumah tangga.
Sumber-sumber  pangan  lokal  (jagung, ubi  kayu,  ubi  jalar,  sagu,  dan  sumber karbohidrat  lainnya  )  sangat  potensial
Jurnal Komunikasi Pembangunan ISSN 1693-3699                                                                                 Februari  2016. Vol.14, No.1
untuk  dikembangkan  sebagai  bahan pangan pokok pendamping beras. Program pembangunan ketahanan
pangan  yang  dilaksanakan  melalui Badan Ketahanan Pangan bertujuan:
1) Memantapkan
ketersediaan pangan  dengan  memaksimalkan sumberdaya yang dimiliki secara berkelanjutan. 2) Memantapkan kelancaran distribusi pangan untuk menjamin stabilitas pasokan pangan secara merata dan terjangkaunya daya akses pangan masyarakat. Meningkatkan percepatan diversifikasi  konsumsi  pangan dan mencegah kerawanan pangan.
Dalam  era  otonomi  daerah
peranan  daerah  otonom  sangat  penting untuk  meningkatkan  stok  pangan  lokal. Sistem ketahanan pangan sudah didesentralisasikan  ke  seluruh  daerah otonom  yang  meliputi  perencanaan, pelaksanaan,  dan  evaluasi.  Peranan pusat hanya membuat kebijakan- kebijakan strategis dan bersifat normatif,  sedangkan  implikasi  teknis  di lapangan  diserahkan  ke  pemerintah daerah  otonom.    Nainggolan  (2008) menyatakan  bahwa,  otonomi  daerah memberikan keleluasaan dalam menetapkan prioritas pembangunan masing-masing daerah, diantaranya melalui pembangunan ketahanan pangan  dengan  memperhatikan  hal-hal sebagai berikut:
1. Melibatkan  peran  aktif  seluruh stakeholders
pemerintahan daerah.
2. Melaksanakan
program
pembangunan yang secara
langsung  memberikan  manfaat kepada masyarakat.
3. Mengembangkan kerjasama antar  daerah  dan  antara  daerah dengan pusat. 4. Mempertahankan lahan produktif  dan  suplai  air  untuk pertanian. Dalam rangka mewujudkan ketahanan  pangan,  salah  satu  upaya yang dapat dilakukan adalah melaksanakan kembali diversifikasi pangan  menuju  produksi  dan  konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan  aman,  serta  yang  terpenting  adalah berbasiskan sumberdaya lokal. Diversifikasi  pangan  akan  mempunyai nilai manfaat yang besar apabila mampu menggali, mengembangkan dan mengoptimalkan  pemanfaatan  sumber- sumber  pangan  lokal  yang  ada  dengan tetap menjunjung tinggi hak atas pangan sebagai hak dasar manusia dan kearifan lokal. Sehingga harus segera dirumuskan langkah-langkah nyata tentang bagaimana memaksimalkan sumber  pangan  lokal  ketimbang  harus membeli  beras  diluar  daerah,  selain menghabiskan devisa, ini membahayakan  perekonomian  daerah karena  tidak  ada  kemandirian  pangan . Langkah-langkah srategis pembangunan ketahanan pangan kemudian ditindaklanjuti  oleh  langkah-langkah operasinal  yaitu  dengan  melaksanakan program  pulau  mandiri  pangan,  dalam konsep  ini  pengembangan  dilakukan pada  setiap  pulau-pulau  kecil  sehingga diharapkan  masyarakat  di  setiap  pulau kecil  mempunyai  kemampuan  untuk mewujudkan ketahanan pangan.
Untuk mengatasi berbagai tantangan  yang  ada,  maka  Pemprov Maluku  melaksanakan  politik  pangan
lokal dengan membuat strategi pengembangan yaitu, percepatan
diverifikasi pangan lokal. Dari pemikiran  inilah  Pemerintah  Provinsi Maluku untuk membentuk Badan Ketahanan Pangan Maluku dan kemudian  dijadikan  Perda  No  04  tahun 2010  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Badan Ketahanan  Pangan  Provinsi  Maluku (BKP)  dalam  rangka  melaksanakan tugas  dan  fungsi  ketahanan  pangan. “ Badan  Ketahanan  Pangan  adalah merupakan  unsur  pendukung  tugas Gubernur  di  bidang  ketahanan  pangan Badan  Ketahanan  Pangan  mempunyai tugas  melaksanakan  penyusunan  dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan. BKP awalnya berada di  bawah  pengawasan  langsung  Dinas Pertanian Maluku, yang dulunya
hanyalah  bidang  ketahanan  pangan. Namun  oleh  karena  ketahanan  pangan menjadi  isu  sentral  maka  bidang ketahanan pangan diberikan kemandirian  guna  melaksanakan  tugas dalam  pemenuhan  pangan  di  Provinsi Maluku. Badan Ketahanan Pangan Maluku  mengemban  misi  dalam  tahun 2010 - 2014, yaitu:
1. Peningkatan  kualitas  pengkajian dan perumusan kebijakan pembangunan ketahanan pangan;
2. Pengembangan  dan  pemantapan ketahanan  pangan  masyarakat, daerah, dan nasional;
3. Peningkatan  koordinasi  dalam perumusan kebijakan, dan
pengembangan ketahanan
pangan,  serta  pemantauan  dan evaluasi pelaksanaannya.
Adapun  tujuan  BKP  Maluku adalah Memberdayakan masyarakat
agar mampu mengoptimalkan pemanfaatan
sumberdaya yang dikuasainya untuk mewujudkan
ketahanan  pangan  secara  berkelanjutan, dengan cara: 1. Meningkatkan  ketersediaan  dan cadangan pangan dengan mengoptimalkan sumberdaya yang dimilikinya/dikuasainya secara berkelanjutan;
2. Membangun  kesiapan  dalam mengantisipasi dan menanggulangi kerawanan pangan di Maluku; 3. Mengembangkan sistem distribusi,  harga  dan  akses pangan untuk turut serta memelihara  stabilitas  pasokan dan harga pangan bagi masyarakat Maluku; 4. Mempercepat penganekaragaman konsumsi pangan dan gizi guna meningkatkan kualitas SDM dan penurunan konsumsi beras perkapita; 5. Mengembangkan sistem
penanganan  keamanan  pangan segar.

## Komunikasi  Politik  Pangan  Lokal  Di Maluku
Kegiatan komunikasi yang dianggap komunikasi politik
berdasarkan  konsekuensinya  (aktual maupun  potensial)  yang  mengatur perbuatan manusia dalam kondisi konflik  (Nimmo  2005).  Komunikasi politik  sangat  berkaitan  erat  dengan opini publik. Opini  publik bukan hanya merupakan efek dari komunikasi politik pada  khalayak  tetapi  juga  sekaligus merupakan  pesan  publik  dalam  proses komunikasi  politik  timbal  balik  yang
Jurnal Komunikasi Pembangunan ISSN 1693-3699                                                                                 Februari  2016. Vol.14, No.1
perlu dipahami sebagai kekuatan politik yang menentukan dalam negara demokrasi  (Arifin  2010).  Dalam  ilmu politik, istilah komunikasi politik diawali  dengan  pemikiran  Almond (1960),  bahwa  komunikasi  politik merupakan salah satu fungsi yang selalu ada dalam setiap sistem politik. Komunikasi  politik  bukanlah  fungsi yang  berdiri  sendiri,  tetapi  merupakan proses  penyampaian  pesan-pesan  yang terjadi pada saat fungsi lainnya dijalankan. Hal ini berarti bahwa fungsi komunikasi  politik  terdapat  secara inherent di  dalam  setiap  fungsi  sistem politik (Romli 2009).
Peranan komunikasi politik menjadi sangat penting dalam menyampaikan kebijakan yang menyangkut  kepentingan  publik  sebab diperlukan  pengetahuan  yang  luas terutama  proses  pendekatan  dalam penyampaian  suatu  maksud  agar  dapat diterima masyarakat (Budiharsono, 2003). Sean McBride dkk (Iwan, 2015) menyatakan  bahwa  politik  dalam  arti luas berhubungan erat dengan komunikasi.  Hal  ini  dapat  dipahami karena kegiatan komunikasi juga merupakan  kegiatan  politik.  Jurgen Habermas  (Iwan,  2015)  mengatakan bahwa komunikasi adalah proses perebutan  “pengaruh”  yang  paling demokratis yang pernah ada.
Komunikasi  menurut  Dean  Barnlund (Nimmo  2005)  adalah  suatu  proses transaksi yang didalamnya orang menciptakan  dan  memberikan  makna untuk  menyadari  tujuan-tujuan  orang itu. Konsep komunikasi politik, kemudian  dibahas  Almond  dan  Powell (1966),  bahwa  komunikasi  politik adalah salah satu dari tujuh fungsi yang dijalankan  oleh  setiap  sistem  politik.
Ketujuh  fungsi  itu  adalah:  komunikasi politik; sosialisasi dan rekrutmen politik;  artikulasi  kepentingan;  agregasi kepentingan;  pembuatan  aturan  atau kebijakan  politik;  aplikasi  aturan;  dan pengawasan  atas  pelaksanaan  aturan ( rule  adjudication )  atau  kebijakan politik.
Komunikasi  politik  ( political communication ) adalah komunikasi yang  melibatkan  pesan-pesan  politik dan  aktor-aktor  politik,  atau  berkaitan dengan  kekuasaan,  pemerintahan,  dan kebijakan pemerintah. Pemahaman terhadap  komunikasi  politik  dapat diketahui  dari  apa  yang  dikatakan  oleh Budiardjo  (1986)  yang  merinci  bahwa politik  mencakup  lima  hal  pokok,  yaitu negara, kekuasaan, pengambilan keputusan,
kebijakan dan distribusi/alokasi. Komunikasi dipahami sebagai sebuah media untuk mengabsahkan  kekuasaan.  Komunikasi adalah alat kebijakan, sehingga melakukan  komunikasi  baik  secara internal  maupun  eksternal  menjadi  hal yang sangat penting. Komunikasi politik adalah komunikasi yang diarahkan  kepada  pencapaian  suatu pengaruh  sedemikian  rupa,  sehingga masalah  yang  dibahas  oleh  jenis kegiatan komunikasi ini, dapat mengikat  semua  warganya  melalui suatu  sanksi  yang  ditentukan  bersama oleh lembaga-lembaga politik. Pada perkembangannya, komunikasi politik juga memperlihatkan adanya suatu hubungan yang  melibatkan  peran  “penguasa”  dan “yang  dikuasai”,  sekalipun  tingkat interaksi  itu  sangat  informal.  Secara interaksional, komunikasi politik memang berada pada domain komunikasi.  Namun,  pada  saat  yang
sama, komunikasi politik telah menjembatani  dua  disiplin  ilmu  sosial, yaitu  komunikasi  dan  politik.  Setiap sistem politik, sosialisasi dan perekrutan politik,
kelompok-kelompok
kepentingan,  penguasa,  peraturan,  dan sebagainya dianggap bermuatan komunikasi  (Iqbal  2005).  Romli  (2009) memberi  pengertian  secara  sederhana, bahwa  komunikasi  politik (political communication) adalah komunikasi yang  melibatkan  pesan-pesan  politik dan  aktor-aktor  politik,  atau  berkaitan dengan  kekuasaan,  pemerintahan,  dan kebijakan pemerintah. Komunikasi politik  juga  bisa  dipahami  sebagai komunikasi  antara  ”yang  memerintah” dan ” yang
diperintah”.
Mengkomunikasikan  politik  tanpa  aksi politik  yang  kongkret,  sebenarnya  telah dilakukan  oleh:  mahasiswa,  dosen, tukang  ojek,  penjaga  warung,  dan seterusnya. Dengan demikian komunikasi  politik  sebagai  neologisme, merupakan  ilmu  yang  sebenarnya  tak lebih dari istilah belaka (Romli 2009). Dalam  prakteknya,  komunikasi politik  juga  sangat  kental  dalam kehidupan  sehari-hari.  Tidak  ada  satu pun manusia yang tidak berkomunikasi, dan  kadang-kadang  sudah  terjebak dalam  analisis  dan  kajian  komunikasi politik.  Berbagai  penilaian  dan  analisis orang awam pada saat berkomentar soal kenaikan  BBM,  sudah  merupakan contoh  kekentalan  komunikasi  politik. Sebab, sikap pemerintah untuk menaikkan  BBM  sudah  melalui  proses komunikasi  politik  dengan  mendapat persetujuan  DPR  (Romli  2009).  Peran komunikasi politik yang dilakukan pada akhirnya diharapkan melahirkan konsensus  politik  bersama,  kesimpulan politik atau sering disebut sikap politik.
Jika  dicermati  daerah  Maluku memiliki  Potensi  pangan  lokal  yang mampu  memenuhi  kebutuhan  pangan masyarakat  Maluku.  Ketahanan  pangan dapat  terjadi  jika  kondisi  kondusif dalam  mengembangkan  penanganan permasalahan  pangan,  baik  di  tingkat nasional (makro) maupun daerah (mikro). Ketahanan pangan harus bertumpu  pada  sumber  daya  lokal sehingga mampu menghindarkan ketergantungan pada impor. Sagu berpotensi  menjadi  cadangan  pangan  di Maluku karena memiliki nilai karbohidrat yang cukup tinggi dibanding  beras.  Sagu  sebagai  pangan lokal  sumber  karbohidrat  ini  perlu dikembangkan karena Maluku mempunyai  potensi  sagu  cukup  besar Maluku  sejak  dahulu  dikenal  sebagai daerah  penghasil  sagu  harus  diperkuat kembali,  karena  ke  depan  persoalan pangan  menjadi  masalah  yang  sangat riskan. Apabila kita lihat dari jumlahnya pangan  lokal  sagu  maka  stok  yang  ada cukup untuk mengimbangi beras. Tetapi masyarakat hanya melihat beras sebagai satu-satunya bahan pangan. Maluku saat ini memiliki sekitar 3,1 juta pohon sagu yang  tersebar  di  tujuh  Kabupaten  dan Kota  dengan  tingkat  produktivitas  rata- rata  25  ton  per  hektar  per  tahun,  Ini yang  perlu  disosialisasi  untuk  tidak bergantung pada beras.
Pada prinsipnya, posisi komunikasi  harus  menjadi  katalisator kebijakan  publik,  sehingga  diharapkan kebijakan  publik  dimaknakan  dan dilaksanakan oleh negara dan masyarakat sebagaimana yang diinginkan  oleh  kedua  belah  pihak. Kemasan  peran  komunikasi  semacam ini,  sering  dikacaukan  dengan  berbagai kepentingan komunikasi politik, dimana
yang  terjadi  bahwa  proses  komunikasi terfragmentasi  kedalam  kepentingan kelompok-kelompok politik yang memanfaatkan  makna  komunikasi  dan semua  proses  komunikasi  sebagai  alat kekuasaan  dan  kepentingan  mereka. Kepentingan komunikasi politik
pemerintah  pusat  juga  terjadi  dalam melihat  masalah  ketahanan  pangan  di Indonesia. Kekeliruan kebijakan pembangunan  pertanian  dan  kebijakan pangan  pada    satu  komoditas  pangan membuahkan ketidak-berdaulatan rakyat  atas  pangan  sehingga  makin lemahnya akses masyarakat lokal terhadap  pangan  atau  sumber-sumber produktif  untuk  menghasilkan  pangan. Hal  ini  tercermin  dari  hilangnya kemampuan masyarakat dalam kemandirian untuk memproduksi
pangan  serta  mengkomsums  pangan lokal  yang  dimilikinya.    Akibatnya, sistem pangan lokal yang khas digantikan oleh sistem pangan dari luar yang  berorientasi  pasar  dengan  beras sebagai komoditi utama.
Sebagai  sumber  pangan,  sagu sangat  potensial  untuk  dikembangkan sebagai bahan pangan alternative pengganti beras. Sagu mampu menghasilkan pati kering hingga 25 ton per  hektar,  jauh  melebihi  produksi  pati beras  atau  jagung  yang  masing-masing hanya 6 ton dan 5.5 ton per hektar. Sagu tidak hanya  menghasilkan pati terbesar, tetapi juga menghasilkan pati sepanjang tahun.   Setiap  batang  menghasilkan sekitar  200  kg  tepung  sagu  basah  per tahun. Aneka  produk  pangan  lokal daerah  sebenarnya  memiliki  kadar  gizi yang  lebih  tinggi  dari  beras  sehingga pola  pikir  seperti  ini  sudah  harus diubah,  dan  BKP  sebagai  institusi  yang menangani persoalan ini memiliki tugas
dan  tanggung  jawab  untuk  melakukan sosialisasi.
Terkait dengan aspek pengelolaan dan pemeliharaan cadangan pangan
pemerintah,
Peraturan Pemerintah (PP) No 68 tahun 2002 menyebutkan secara tegas tentang pentingnya  peran  pemerintah  provinsi, pemerintah  kabupaten,  dan  pemerintah desa dalam menangani masalah pangan. Semangat  otonomi  daerah  menurut  PP 68/2002  tersebut  pada  dasarnya  dapat dilihat  dari  dua  hal  pokok.  Pertama, pengakuan  terhadap  pentingnya  peran pemerintah  pusat,  pemerintah  provinsi, pemerintah  kabupaten,  pemerintah  desa dalam  pengelolaan  ketahanan    pangan; Kedua , pernyataan  secara  tegas  tentang keberagaman  pola  pangan    masyarakat, yaitu  dengan    memberikan  keleluasaan pengertian  atas    pangan    tertentu bersifat  pokok,  sesuai  dengan    pola pangan    masyarakat  setempat.  Oleh sebab  itu  ketahanan  pangan  hanyalah satu  elemen  dari  sistem  sosial  suatu kelompok masyarakat secara
keseluruhan.  Karena  itu,  jika  kesadaran tentang ketahanan pangan telah menjiwai  kebijakan  pemerintah,  maka akan  terlihat  dari  kebijakan  baik  di bidang  ekonomi,  politik,  lingkungan, maupun  sosial  dan  budaya  masyarakat tersebut.  Intinya  sistem  dan  seluruh kelembagaan  dalam  masyarakat  harus memiliki visi untuk mencapai ketahanan pangan. Untuk mencapai visi ketahanan  pangan  tersebut  diperlukan tiga  dimensi  ketahanan  pangan,  yaitu: dimensi ketersediaan ( availability ), dimensi  akses  ( access), dan  dimensi pemanfaatan ( utilization ).
Kegunaan  komunikasi  politik adalah  untuk  menghubungkan  pikiran politik  yang  hidup  dalam  masyarakat,
Jurnal Komunikasi Pembangunan ISSN 1693-3699                                                                                 Februari  2016. Vol.14, No.1
baik  pikiran  intra  golongan,  institusi, asosiasi,  ataupun  sektor  kehidupan politik masyarakat dengan sektor kehidupan  politik  pemerintah.  Dengan demikian  segala  pola  pemikiran,  ide atau  upaya  untuk  mencapai  pengaruh, hanya dengan komunikasi dapat tercapainya segala sesuatu yang diharapkan,  karena  pada  hakikatnya segala  pikiran  atau  ide  dan  kebijakan (policy)  harus  ada  yang  menyampaikan dan  ada  yang  menerimanya,  proses tersebut  adalah  proses  komunikasi. Ibrahim  (2009),  mengemukakan  bahwa konsep dasar tentang komunikasi politik berdasarkan  pendekatan  komunikasi politik; (1) meliputi komunikator politik,  opini  politik  melalui  saluran tertentu  (media  massa),  mempunyai sasaran tertentu (kepada siapa ditujukkan  opini  politik  itu  serta  akibat apa yang diharapkan atau dihasilkannya,  apakah  dukungan  atau penolakan),  dan  (2)  terkait  dengan penyampaian pesan.
Fungsi komunikasi politik, adalah  struktur  politik  yang  menyerap berbagai aspirasi, pandangan dan gagasan yang berkembang dalam masyarakat dan menyalurkannya sebagai bahan dalam penentuan kebijakan. Dengan demikian fungsi dari komunikasi politik adalah membawakan arus informasi  atau pesan politik secara timbal  balik  dari  masyarakat  kepada penguasa politik,
partai atau pemerintah,  dan  dari  penguasa  politik atau  pemerintah  kepada  masyarakat. K omunikasi  politik  yang  dilakukan pemerintah pusat dalam melihat masalah  ketahanan  pangan  dengan mengeluarkan peraturan tentang Percepatan
Penganekaragaman Konsumsi  Pangan  merupakan  amanah
dari  Peraturan  Presiden  Nomor  22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal  dan  dijabarkan  secara  lebih  rinci dalam  Peraturan  Menteri  Pertanian (Permentan)  Nomor  43  tahun  2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman  Konsumsi  Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal. Peraturan Presiden ditindak lanjuti  oleh  pemerintah  daerah  Maluku dengan  dibentuknya  Badan  Ketahanan
Pangan (BKP). Hadirnya BKP
memungkinkan  untuk  bisa  menakar keberhasilan swasembada pangan berbasis pangan lokal. BKP
mengemban fungsi pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan dan pemantapan  ketersediaan  pangan  serta mencegah dan menanggulangi
kerawanan pangan, melakukan pengkajian hingga penyiapan perumusan  kebijakan,  pengembangan, pemantauan  dan  pemantapan  distribusi pangan,  hingga  pemantapan  konsumsi dan  keamanan  pangan. BKP  awalnya berada  di  bawah  pengawasan  langsung Dinas  Pertanian  Maluku,  yang  dulunya hanyalah  bidang  ketahanan  pangan. Namun  oleh  karena  ketahanan  pangan menjadi  isu  sentral  maka  bidang ketahanan pangan diberikan kemandirian  guna  melaksanakan  tugas dalam  pemenuhan  pangan  di  Provinsi
Maluku.
BKP dalam mewujudkan ketahanan  pangan  melihat  adanya peluang  sagu  sebagai  pangan  lokal memiliki  potensi,  namun  alih  fungsi lahan oleh karena modernisasi pembangunan  mekipun  karakteristik sagu  cocok  dengan  geografis  Maluku,
Jurnal Komunikasi Pembangunan ISSN 1693-3699                                                                                 Februari  2016. Vol.14, No.1
lambat  laun  akan  hilang  oleh  karena ketidaktersedianya lahan pertanian. BKP  sebagai  pembuat  dan  pelaksanaan kebijakan teknis pangan pun mengusulkan  agar  dibuat  Peraturan Daerah  pelestarian  kawasan  sagu,  ini pun  didukung  oleh  anggota  legislatif Maluku. Usulan  kebijakan  dari  BKP tentang  pelestrian  sagu  pun  akhirnya disahkan dalam Peraturan Daerah Provinsi  Maluku  No.  10  Tahun  2011 tentang  pengelolaan  dan  pelestarian sagu.  ini  artinya  proses  komunikasi politik  pangan  lokal  antara  pemerintah dan  legislative  berjalan  dengan  baik karena  kesadaran  bersama  mengenai pentingnya pengembangan potensi pangan  lokal  sagu  dalam  meningkatkan ketahanan pangan.
Kondisi  inilah  yang  membuat BKP  mulai  memetakan  daerah  pangan sesuai  potensi  pangan  lokal  di  tiap-tiap daerah.  Maluku  Tengah,  Seram  Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Kepulauan Aru,  Buru  Selatan,  Maluku  Barat  Daya diupayakan memaksimalkan sagu sebagai pangan lokal, sedangkan Maluku  Tenggara  dan  Kota  Tual memaksimalkan  konsumsi  singkong. Mengantisipasi  adanya  krisis  beras, BKP  Maluku  telah  menyediakan  Rp  6 miliar dari Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) yang dialokasikan untuk menggalakkan program  pengembangan  pulau  mandiri pangan  berbasis  makanan  pokok  lokal orang Maluku Posisi  dan  peran  pemerintah tidak  terbantahkan  karena  kebijakan pemerintah  menentukan  keberhasilan pemanfaatan  pangan  lokal.  politik pangan  pemerintah  Maluku  dalam menyikapi persoalan sagu dapat terlihat pada  kebijakan  yang  diambil.  Dimana,
Pemerintah Provinsi Maluku pada tahun 2011  telah  mengeluarkan  Peraturan Daerah  Nomor  10  Tahun  2011  tentang Pengelolaan dan Pelestarian Sagu
(disebut  Perda  Sagu)  yang  diantaranya bertujuan menjamin ketersediaan sumber  bahan  makanan  penghasil karbohidrat seperti diatur dalam Pasal 3
Perda Sagu tersebut (Pemerintah Provinsi Maluku 2011). Ini berarti sagu dapat  diandalkan  sebagai  pangan  masa depan  meskipun  pada  saat  ini  peran sagu  sebagai  bahan  pangan  di  Maluku mengalami penurunan (Damanik, 2014).
Peraturan  Daerah  No  10  Tahun 2011 tentang pengelolaan dan pelestarian    sagu  sebenarnya  terlambat, jika  dilihat  Maluku  sebagai  potensi sagu,  perda  perlindungan  sagu  justru sudah  dikeluarkan  pemerintah  daerah Papua  satu  tahun  sebelumnya.  Jaminan atas hak setiap komunitas masyarakat di tingkat  lokal  untuk  menentukan  sendiri kebijakan  produksi,  distribusi,  dan konsumsi  pangannya  sesuai  dengan kondisi  ekologi,  sosial,  ekonomi  dan budaya masing-masing komunitas. Sebenarnya    masyarakat  lokal  yang lebih tahu dan lebih mampu memecahkan persoalan pangan mereka. Dalam membuat kebijakan pangan, pemerintah harus mengikutsertakan
berbagai unsur masyarakat lokal secara representatif.
Salah satu kunci untuk meningkatkan kesejahteraan petani adalah pemerintah harus memperhatikan  sektor  pertanian  lebih serius, terintegratif dan memiliki keberpihakan  kepada  nasib  petani. Keberpihakan  terhadap  nasib  petani, akan mendorong berkembangnya sektor pertanian  dalam  skala  luas,  dengan
keberpihakan ini, semua kebijakan yang akan diambil harus terfokus pada upaya meningkatkan kesejateraan petani.
Sikap  keberpihakan  ini  harus  menjadi landasan  bagi  kebijakan  politik  pangan lokal pemerintah ke depan.

## KESIMPULAN
1. Sagu  merupakan  salah  satu pangan  lokal  masyarakat  Maluku  yang berpotensi untuk dikembangkan. Daerah  Maluku  merupakan  salah  satu kawasan  utama  sagu  di  Indonesia dengan  luas  areal  sagu  sekitar  53  866 ha.  Hampir  seluruh  kabupaten/kota yang ada di Maluku tersebar lahan sagu. Potensi  sagu  di  Maluku  berupa  luas areal  tanaman  sagu  yang  berkisar  31 360  hektar  tersebar  di  seluruh  wilayah Maluku,  baik  di  daerah  dataran  rendah maupun dataran tinggi. Dikaitkan dengan  produksi,  potensi  produksi  pati sagu  ditentukan  berdasarkan  jumlah pohon  masak  tebang  dan  produksi  pati per  pohon.  sagu  sebagai  bahan  pangan memiliki  kandungan  karbohidrat  yang cukup  tinggi  yaitu  85.9  g/100  g dibandingkan bahan pangan beras (80.4 g),  jagung  (71.7  g),  ubi  kayu  (23.7  g), dan  kentang  (23.7  g).  Disamping karbohidrat  yang  tinggi,  kandungan kalori  sagu  sekitar  357  kalori,  relatif sama  dengan  kandungan  kalori  jagung (349  kalori)  maupun  kalori  beras  (366 kalori).
4. Politik  pangan  adalah  kebijakan politik yang diarahkan guna terciptanya pemenuhan  pangan  bagi  masyarakat dalam  konteks  Negara. Ketahanan Pangan Nasional tentunya tidak terlepas dari  ketahanan  pangan  domestik/  lokal. Dalam  era  otonomi  daerah  peranan daerah  otonom  sangat  penting  untuk
meningkatkan stok pangan lokal. Sistem ketahanan pangan sudah didesentralisasikan  ke  seluruh  daerah otonom  yang  meliputi  perencanaan, pelaksanaan,  dan  evaluasi.  Peranan pusat hanya membuat kebijakan- kebijakan strategis dan bersifat normatif,  sedangkan  implikasi  teknis  di lapangan  diserahkan  ke  pemerintah daerah otonom. Untuk mengatasi berbagai  tantangan  yang  ada,  maka Pemprov  Maluku  melaksanakan  politik pangan  lokal  dengan  membuat  strategi pengembangan yaitu, percepatan diverifikasi pangan lokal. Dari pemikiran  inilah  Pemerintah  Provinsi Maluku untuk membentuk Badan
Ketahanan Pangan Maluku dan kemudian  dijadikan  Perda  No  04  tahun 2010  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Badan Ketahanan  Pangan  Provinsi  Maluku (BKP)  dalam  rangka  melaksanakan tugas  dan  fungsi  ketahanan  pangan. “ Badan  Ketahanan  Pangan  adalah merupakan  unsur  pendukung  tugas Gubernur  di  bidang  ketahanan  pangan Badan  Ketahanan  Pangan  mempunyai tugas  melaksanakan  penyusunan  dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan. BKP awalnya berada di  bawah  pengawasan  langsung  Dinas Pertanian Maluku, yang dulunya hanyalah  bidang  ketahanan  pangan. Namun  oleh  karena  ketahanan  pangan menjadi  isu  sentral  maka  bidang ketahanan pangan diberikan kemandirian  guna  melaksanakan  tugas dalam  pemenuhan  pangan  di  Provinsi
Maluku.
3. Peranan komunikasi politik menjadi sangat penting dalam menyampaikan kebijakan yang menyangkut  kepentingan  publik  sebab diperlukan  pengetahuan  yang  luas
terutama  proses  pendekatan  dalam penyampaian  suatu  maksud  agar  dapat diterima masyarakat. Proses komunikasi politik  pangan  lokal  antara  pemerintah dan  legislatif  berjalan  dengan  baik karena  kesadaran  bersama  mengenai pentingnya pengembangan potensi pangan  lokal  sagu  dalam  meningkatkan ketahanan  pangan.  Posisi  dan  peran pemerintah  tidak  terbantahkan  karena kebijakan pemerintah menentukan keberhasilan pemanfaatan pangan lokal.
Politik  pangan  pemerintah  Maluku dalam  menyikapi  persoalan  sagu  dapat
terlihat  pada  kebijakan  yang  diambil. Dimana,  Pemerintah  Provinsi  Maluku pada  tahun  2011  telah  mengeluarkan Peraturan  Daerah  Nomor  10  Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pelestarian  Sagu  (disebut  Perda  Sagu) yang  diantaranya  bertujuan  menjamin ketersediaan  sumber  bahan  makanan penghasil  karbohidrat  seperti  diatur dalam  Pasal  3  Perda  Sagu  tersebut (Pemerintah Provinsi Maluku 2011).

## DAFTAR PUSTAKA
Alfons  JB.  2006. Diversifikasi  Sumber
Daya Sagu di Maluku . Maluku [ID]: Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Maluku. __________, Bustaman S. 2005. Prospek dan Arah Pengembangan Sagu di Maluku.  Ambon  [ID]:  BPTP Maluku __________,  Rivaie  AA.  2004.  Sagu mendukung ketahanan pangan  dalam  menghadapi dampak perubahan iklim.
Jurnal  Perspektif .  10(2):81- 91.
_________,  R  Senewe,  M  Pesireron,  J
Tolla. 2004. Identifikasi
Potensi, Kendala, dan Peluang  Pengembangan  Sagu di Maluku. [Laporan]. Ambon [ID]: Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Maluku.Badan Ketahanan Pangan. 2012. Roadmap
Diversifikasi  Pangan  2011-
2015.  Edisi  2 .  Jakarta  (ID):
Kementerian Pertanian. Almond  G  dan  B  Powell.  1966. Comparative Politics a Developmental Approach ,
Boston (US).: Little Brown Almond  G.  1960. The  Politics  of  the Development  Areas. Boston (US): Little Brown Arifin,  A.  2003. Komunikasi  Politik  :
Paradigma,  Teori  Aplikasi,
Strategi dan Komunikasi
Politik Indonesia . Jakarta
(ID) : Balai Pustaka.
Ariani,  M,  S  Wahyuni,  T  Pranadji  dan
T.S  Wahyudi.  2012.  Studi Konsolidasi Usahatani sebagai  Basis  Pengembangan Kawasan  Pertanian.  [Laporan Hasil Penelitian]. Pusat Penelitian  Sosial  Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Bogor (ID) : PSEKP Asomono  D.  2014.  Harian  Suara Pembaharuan. Selasa 16 September; Page 15. http:\\www.Users/user/Video
s/Bintoro%20Suara%20pemb aharuan% 202014.html [diunduh 18 Januari 2015]. Botanri  S,  Setiadi  D,  Guhardja  E, Qayim  I,  Prasetyo  LB.  2011. Karakteristik habitat tumbuhan  sagu  ( Metroxylon spp.) di Pulau Seram, Maluku. Forum Pascasarjana . 34(1):33–44.
Budiardjo,  M.  1979. Dasar-dasar  Ilmu
Politik .  Jakarta  (ID)  :  PT Gramedia.
Budiharsono, S.S. 2003. Politik Komunikasi. Grasindo, Jakarta.
[BPS]  Badan  Pusat  Statistik  Provinsi Maluku. 2013. Maluku dalam Angka  2013 .  Ambon  (ID): BPS Provinsi Maluku.
[BPS  Maluku]  Badan  Pusat  Statistik Maluku.  2009.  Ambon  [ID]: Maluku dalam Angka.
[BPSMaluku]  Badan  Pusat  Statistik Provinsi Maluku. 2011. Survai Sosial Ekonomi Nasional.  Ambon  [ID]:  BPS, Provinsi Maluku. Bustaman  S,  Susanto  A.  2007.  Prospek dan  Strategi  Pengembangan Sagu Untuk Mendukung Ketahanan  Pangan  Lokal  di Provinsi Maluku. JEP .
15(2):169–202. Bintoro  MH.  1999.  Pemberdayaan tanaman sagu sebagai penghasil bahan pangan alternatif  dan  bahan  baku agroindustri  yang  potensial dalam rangka ketahanan pangan nasional. Orasi Ilmiah
Guru Besar Tetap Ilmu Tanaman Perkebunan Fakultas  Pertanian  Institut Pertanian Bogor ; 11 September 1999. Bogor,Indonesia.Bogor  (ID): IPB.70 p. Damanik,  IPN.    2014.  Penguatan Kapasitas Pengolah Sagu Tradisional untuk Mendukung Diversifikasi Pangan di Maluku . [Disertasi]. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor (ID): IPB. Djoefrie HB, Syafruddin SA, Dewi RK, Ahyuni D. 2013. Sagu Mutiara Hijau Khatulistiwa yang Dilupakan . Bogor (ID): Digreat Publishing. Dye,  TR,  2005, Understanding  Public
Policy , Eleventh Edition, New  Jersey  (US):  Pearson Prentice Hall.
Erwien,  Ikhsan.  201.  Politik  Pangan  di Maluku studi kasus kebijakan tentang  ketahanan  pangan lokal  di  Maluku.  Erwien Ikhsan.    [Skripsi].  Fakultas Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik
Universitas Hasanuddin. Makasar. Girsang  W,  Papilaya.  ECh  2009. Improvement of
sago competitiveness for food security  in  Maluku,  In,  Lilis N., et al (Editor), Investing in Food  Quality,  Safety  and
Nutrition (Proceeding). Southeast Asian Food Science and  Technology  (SEAFAST) Centr e. Bogor [ID]: Agricultural University Bogor. Malawat  S,  Latuconsina  R,  La  Sui. 2008. Teknologi inovatif pengolahan sagu untuk mendukung  agroindustri  di pedesaan.  Di  dalam:  Alfons JB,  Papilaya  E,  Salamena  J, Sirappa  MP,  Raharjo  ST, Girsang  W,  dan  Titahena MLJ, editor. Prosiding Seminar  Nasional  Akselerasi Inovasi  Teknologi  Pertanian
Spesifik  Lokasi  Mendukung
Ketahanan Pangan di Wilayah Kepulauan. Kerjasama  BPTP  Maluku, Pemda  Prov.  Maluku,  dan Universitas  Pattimura ;  2007 Oktober 29-30; Ambon, Indonesia. Ambon (ID): Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian, Badan Litbang Pertanian. p 189–194. Nainggolan K. 2008. Melawan
Kelaparan  dan  Kemiskinan Abad  ke-21.  Bogor  :  Kekal
Press. Nimmo,  D.  1999. Komunikasi  Politik  :
Komunikator, Pesan dan Media . Tjun Surjaman, penerjemah.  Bandung  (ID)  : Penerbit PT. Remaja Rosdakarya. Terjemahan dari: Political  Communication  and
Public  Opinion  in  America (US):Goodyear Publising Co.
Nimmo,  D.  1989. Komunikasi  Politik  : Khalayak  dan  Efek. Tjun
Surjaman, penerjemah. Bandung  (ID)  :  Penerbit  CV. Remadja  Karya.  Terjemahan dari : Political Communication  and  Public Opinion  in  America (US): Goodyear Publising Co. Nuhung,  I.A.  2006.  Bedah  Terapi
Pertanian Nasional, BIP (group gramedia), Jakarta.
Ibrahim, A. 2009. Pokok-Pokok Pengantar Ilmu Politik .,
Bandung  (ID)  :  CV.  Mandar
Maju.
Iqbal, M. 2007. Analisis Peran Pemangku  Kepentingan  dan Implementasinya dalam Pembangunan Pertanian. [Jurnal  Litbang  Pertanian  26 (3)  2007].  Bogor  (ID)  : Pustaka Badan Litbang Pertanian. Iqbal,  TMD.  2005.  Komunikasi  Politik, Sebuah Neologisme? [Internet]. [diunduh 2011 Oktober  10].  Tersedia  pada  : http://tengkudhaniiqbal.word press.com/2006/08/04/komun ikasi-politik-sebuah- neologisme/
Iwan  Setiajie,  A.  2015.  Analisis
Komunikasi Politik Pembangunan Pertanian : Proses Pengambilan Keputusan Program dan Kebijakan Simantri di Provinsi Bali. [Disertasi].
Sekolah  Pascasarjana  Institut Pertanian Bogor (ID): IPB.
Louhenapessy JE.  Luhukay M, Talakua S,  Salampessy  H,  Riry  J. 2010. Sagu : Harapan  dan Tantangan. Jakarta [ID]: Bumi Aksara. Romli 2009 [diunduh 2011 Oktober 10]. Tersedia pada : http://id.shvoong.com/social- sciences /1897611- pengertian-komunikasi- politik/ . ASM. 2009. Pengertian Komunikasi Politik. [Internet]. Septianti Permatasari, P. 2015.  Analisis Sikap dan Preferensi Konsumen dalam
Mengkonsumsi  Tepung  Sagu di  Kota  Ambon.  [Tesis]. Sekolah  Pascasarjana  Institut Pertanian Bogor (ID): IPB.
Sialana  A.  2008.  Teknologi  sederhana produksi  tepung  sagu  kering dan preferensi konsumen terhadap  produk  sagu.  Di dalam: Alfons JB, Papilaya E, Salamena  J,  Sirappa  MP, Raharjo  ST,  Girsang  W,  dan Titahena MLJ, editor.
Prosiding  Seminar  Nasional Akselerasi  Inovasi  Teknologi Pertanian Spesifik Lokasi Mendukung Ketahanan
Pangan di Wilayah Kepulauan.  Kerjasama BPTP Maluku, Pemda Prov. Maluku, dan Universitas Pattimura ;  2007  Oktober  29- 30; Ambon, Indonesia.
Ambon  (ID):  Balai  Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian, Badan Litbang
Pertanian. p 143–153. Soselisa  HL.  2008. Sagu  di  Maluku: Antara Identitas dan Konsumsi . Pidato Pengukuhan  Jabatan  Guru Besar dalam Bidang Antropologi  pada  Fakultas Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik Universitas Pattimura, Ambon. Stanton  WR.  1986.  Some  lesser  known sago areas in Malaysia: Coastal  Kelantan  and  the Kimanis  Basin  in  Sabah . [Proceedings] Dalam Yamada N, Kainuma K. Tokyo [JPN]: The  Third  International  Sago
Symposium. Tahitu,  ME.  2015.  Pengembangan Kapasitas  Pengelola  Sagu dalam Peningkatan Pemanfaatan Sagu di Maluku  Tengah  Provinsi Maluku. [Disertasi]. Sekolah Pascasarjana Institut  Pertanian  Bogor (ID): IPB. Taridala SAA. 1999. Analisis
permintaan  sagu  ( Metroxylon spp. )  dan  bahan  pangan terpilih  di  Sulawesi  Tenggara (studi  kasus  di  Kendari) [Tesis].  Bogor  (ID):  Institut Pertanian Bogor.
Tarigan  DD.  2001.  Sagu  memantapkan
swasembada  pangan. Warta
Penelitian dan
Pengembangan Pertanian.
23  (5):1-3.  Jakarta  [ID]: Badan Litbang Pertanian. Timisela NR. 2006. Diversifikasi produk sagu dan pemasarannya.  Di  dalam: Hetharia ME, Pattinama  MJ, Leatemia JA, Kaya E,
Alfons  JB,  Titahena  M, editor. Prosiding  Lokakarya
Sagu dalam Revitalisasi Pertanian Maluku. Kerjasama Pemerintah Provinsi Maluku dan Fakultas Pertanian UNPATTI ;  2006  Mei  29-31; Ambon,  Indonesia.  Ambon (ID): BPFPUNPATTI.p
191–199. Pambudy,  R.  2009.  Pola  Komunikasi Pembangunan dan Kebijakan Publik.  [Prosiding  Seminar Nasional FORKAPI: Komunikasi Pembangunan Mendukung Peningkatan Kualitas SDM dalam Rangka Pengembangan Masyarkat di IPB-ICC].
2009  November  19.  Bogor (ID) : IPB.
Parson,  W.  2006. Public  Policy  : Pengantar Teori dan Praktik Analisis  Kebijakan .  Jakarta (ID)  :  Kencana  Prenada Media Group.
Parson,  W.  2001.  Public  Policy  : An Introduction  to  the  Theory and Practice of Policy Analysis . Edward Elgar Publishing, Ltd. Edisi Pertama,  Cetakan  ke-2.  Tri wibowo Budi Santoso, penerjemah.  Jakarta.  (ID): Kencana Penada Media
Group.
Pemda-Provinsi  Maluku.  2008. Sagu untuk  Ketahanan  Pangan  di Provinsi  Maluku . Program Pengembangan Sagu Maluku  Tahun  2007-2011 .
Ambon  (ID):  Pemerintah Daerah Provinsi Maluku.

## Undang-Undang:
Republik  Indonesia.  Undang-Undang
Nomor  32  Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. ________________. Undang-Undang Nomor  18  Tahun 2012 tentang Pangan. ________________. Undang-Undang Tahun 2000 tentang  Otonomi Daerah ________________. Peraturan Pemerintah Nomor  68  Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan. ________________. Peraturan Pemerintah Nomor  83  Tahun 2006 tentang Dewan  Ketahanan Pangan. ________________. Peraturan Pemerintah Nomor  38  Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah  Provinsi, Dan  Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. ________________. Peraturan Pemerintah Nomor  41  Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. ________________.  Peraturan  Presiden Nomor  22  Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragama n Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. ________________.  Peraturan  Menteri Pertanian  Nomor 43  Tahun  2009 tentang  Kebijakan Percepatan Penganekaragama n Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. ________________.  Peraturan  Menteri Pertanian  Nomor 65  Tahun  2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan.