## Gereja dan Korupsi: Analisis Isi Khotbah ( Content Analysis ) Terkait Praktek Korupsi di Papua
Hendrik Vallen Ayomi, PRT. Paramma Universitas Sains dan Teknologi Jayapura
vvallen34@gmail.com, paul_paramma@yahoo.com

## Abstract
Perception of Church as a moral institution, should meet the expectation that it must play a greater  role  in  fighting  corruption.  However,  the  facts  show  the  contrary  in  which  Papua belongs to the top ten most corrupt provinces, though more than 80% of the populations claim to be Christian. This study aims to examine the sermon of church leaders related to corruption by  using  a  content  analysis  approach.  Researchers  reduced  the  findings  based  on  four-level categories, namely the equivalent word category, cognitive, affective, and conative. The results indicate that the church leaders’ concern for corruption is not a top priority.
Keywords : Corruption, Church, Papua, Sermon, Content Analysis

## Abstrak
Bila  Gereja  dipersepsi  sebagai  institusi  penjaga  moral  bagi  penganutnya,  maka  institusi  ini idealnya  memiliki  peran  lebih  besar  dalam  memerangi  perilaku  korup.  Namun,  fakta menunjukkan hal berbeda dimana Papua hingga saat ini masuk dalam daftar sepuluh besar provinsi  terkorup  di  Indonesia  meskipun  lebih  dari  80%  penduduknya  mengaku  menganut Kristen.  Studi  ini  berusaha  menjawab:  sebenarnyaapa  yang  sudah  dikerjakan  oleh  para pemimpin  jemaat  sejauh  ini?  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan pendekatan  analisis  isi  untuk  menerjemahkan  data  khotbah  yang  diambil  secara  aktual selama  8  minggu.  Selanjutnya  teknik  wawancara  mendalam,  dilakukan  untuk  memvalidasi data  hasil  analisis  isi.  Data  yang  didapatkan  dianalisis  dengan  menggunakan  metode komputasional. Peneliti mereduksi temuan berdasarkan empat level kategori grounded yakni kategori padanan kata, kognitif, afektif, serta konatif. Hasil yang didapatkan memperlihatkan bahwa  kepedulian  pemimpin  gereja  terhadap  korupsi  bukanlah  prioritas  utama.  Alasannya bukan  hanya  disebabkan  oleh  lemahnya  koordinasi  gereja  dengan  pemerintah,  tetapi  juga masalah koordinasi internal.
Kata Kunci: Korupsi, Gereja, Papua, Khotbah, Analisis Isi

## Pendahuluan

## Latar Belakang
Korupsi  merupakan  kejahatan  sosial serta  persoalan  laten  yang  perlu diperangi  bersama  oleh  setiap  kalangan masyarakat. Dengan tingkat kompleksitasnya  yang  begitu  ruwet, pastinya tidak mudah hanya
mempercayai  suatu  lembaga  tertentu untuk  mencegahnya,  melainkan  perlu adanya kesadaran bersama dari berbagai pihak,  termasuk  dalam  hal  ini  gereja (Hetaria & Mailoa 2017).
Gereja  yang  merupakan  institusi agama,  tidak  hanya  berperan  untuk mengurusi  hubungan  umatnya  dengan Tuhan atau persoalan spiritual, melainkan juga  berupaya  untuk  menjaga  hubungan baik  antar  sesama  manusia  atau persoalan  etis-moral.  Gereja  sebagai bagian  dari civil  society dan  agen perubahan di tengah masyarakat diharapkan  mampu  memberikan  edukasi kepada  jemaat  yang  digali  dari  ajaran kekristenan  (Simangunsong,  2018).  Oleh sebab  itu,  gereja  juga  ikut  bertanggung jawab  terhadap  aspek  budaya,  sosial, ekonomi  dan  politik.  Bahkan  persoalan yang  ditimbulkan  dari  berbagai  aspek tersebut.
Idealnya sebuah negara yang
mayoritas  penduduknya  mengedepankan aspek  religius  disegala  bidang,  lebih  baik moralitasnya  terhadap  praktik  korupsi dibandingkan  dengan  negara  yang  tidak terlalu  dipengaruhi  oleh  aspek  agama (Negara  Sekuler).  Namun  ketika  merujuk kepada  penelitian  yang  dilakukan  oleh Beets, 2007 dan Umam, 2014 maka hal itu menunjukkan fenomena terbalik. Negara- negara  skandinavia  seperti  Finlandia, Norwegia,  Swedia,  Denmark,  dan  lainnya dikenal  sebagai  negara  dengan  tingkat pengaruh  agamanya  yang  relatif  minim, tetapi memiliki tingkat korupsi yang lebih rendah  (Umam  2014).  Dibandingkan dengan  negara  yang  pengaruh  agamanya
tinggi tetapi memiliki Corruption Perception  Index  (CPI) yang  juga  tinggi (Beets 2007). Indonesia pada tahun 2019 berdasarkan  data  yang  dirilis  oleh Transparency  International  (TI) ,  memiliki Indeks  Persepsi  Korupsi  (IPK)  dengan skor 40 sesuai indikator 0 (sangat korup) hingga  100  yang  berarti  (sangat  bersih) dan  peringkat  85  dari  180  negara (Transparancy  Internasional  2019).  Itu berarti Indonesia yang merupakan negara religius  yang  masih  masih  berada  di bawah  cengkraman  korup.  Sedangkan untuk tingkat provinsi maka Papua masuk dalam  lima  besar  provinsi  yang  paling korup  di  Indonesia  sesuai  pernyataan Komisi  Pembertasan  Korupsi  (KPK) (Mustholih,  2020).  Di  samping  itu, berdasarkan laporan Indonesia Corruption Watch (ICW)  mengenai  Tren  Penindakan Kasus  Korupsi  pada  tahun  2018,  Papua berada di urutan 20, dengan jumlah kasus sebanyak  8  serta  merugikan  negara sebesar  Rp  91,3  Miliar  dengan  suap senilai Rp 500 Juta (Alamsyah 2018).
Papua  yang  merupakan  wilayah paling  timur  dari  Indonesia  memiliki perlakuan  khusus  dibandingkan  dengan provinsi  lainnya.  Sebab  sejak  bergulirnya Undang-Undang 21 tahun 2001 mengenai Otonomi Khusus (Otsus), maka penjataan anggaran tambahan dengan diberlakukannya  UU  tersebut  menjadi berbeda  dengan  wilayah  lain.  Misalnya saja tahun 2018, pemerintah mengalokasikan dana Otsus mencapai Rp 8,0  triliun  dengan  rincian  Papua  sebesar
Rp 5,6 triliun dan Papua Barat sebesar Rp 2,4  triliun.  Tidak  hanya  itu,  pemerintah juga  mengucurkan  dana  tambahan infrastruktur  (DTI)  dalam  rangka  otsus untuk  Papua  sebesar  Rp  2,4  triliun. Pemanfaatan  dana  otsus  diprioritaskan untuk  pembiayaan,  pendidikan  dan kesehatan. Adapun penggunaan dana DTI diarahkan untuk mempercepat
pembangunan  infrastruktur.  Mulai  dari jalan,  jembatan,  dermaga  hingga  sarana transportasi  darat,  sungai  dan  laut (Surbakti, 2020). Belum lagi penganggaran  dari  sumber  lain  yang mengalir ke Papua.
Berkenaan  dengan  hal  itu,  maka perlu  adanya  upaya  bersama  untuk mencegah terjadi korupsi disegala bidang, demi  kemajuan  ekonomi,  pendidikan, kesehatan  dan  infrastruktur  yang  lebih baik  di  Papua.  Teristimewa  para pemimpin  daerah  dan  wakil  rakyat  serta segala  unsur  pengambil  kebijakan  di daerah  agar  mempunyai  niat  baik (good
will) untuk  melakukan  pemberatasan korupsi. Korupsi merupakan penyalagunaan  uang,  kewenangan,  dan lain  sebagainya  dengan  tujuan  untuk memperkaya diri atau untuk kepentingan pribadi (Tranparansi Internasional,
2000).  Hal  ini  tentunya  bertentangan dengan  semua  ajaran  agama  yang menghendaki  agar  setiap  pemeluknya hidup baik dengan tidak mengambil yang bukan  haknya.  Apalagi  setiap  kalangan yang  melakukan  tindakan  korup  pada dasarnya bukan orang yang berkekurangan,  hal  ini  sejalan  dengan tulisan Wijayanto dalam Korupsi
Mengorupsi  Indoensia  (Wijayanto,  dkk. 2013), namun karena setiap ajaran moral yang  disampaikan  oleh  pemimpin  rohani (agama)  tidak  dapat  aplikasikan  dalam kehidupan  sehari-hari  (Simangunsong, 2018).
Sulitnya  implementasi  nilai-nilai agama dalam kehidupan, sangat
berpengaruh  terhadap  praktik  korupsi. Oleh  sebab  itu,  maka  Gatut  (2008) menyatakan  bahwa  dalam  iman  Krsiten perlu  adanya  tiga  nilai  fundamental  yang melekat  pada  setiap  individu  agar  kebal terhadap praktik korupsi yakni kejujuran,
keadilan
dan tanggung jawab (Priyowidodo,  2008).    Senada  dengan  itu
Bestian  (2018)  mengemukakan  bahwa
keterbukaan,  kejujuran,  dan  keadilan merupakan nilai-nilai yang harus dipromosikan oleh gereja (Simangunsong, 2018). Di  samping  itu  penelitian  yang dilakukan  oleh  Hengky  dan  Samuel (2017)  menunjukan  bahwa  pemuka agama  belum  berperan  dan  berfungsi secara  baik  dalam  membina  dan memperkuat  spiritual  dan  etik-moral umatnya, yang dapat mencegah terjadinya tipikor  oleh  warganya  termasuk  mereka yang  berprofesi  sebagai  oknum-oknum penyidik,  penuntut,  pengadil,  pembela, pekerja  media  dan  pegiat  lembaga swadaya yang menagani kasus tipikor dan sangat  jarang  dilakukan  siraman  rohani serta pembinaan moral dari tokoh agama, maupun  pengajaran  bahan  tertulis  dari institusi  agama  (gereja)  bagi  umatnya tentang nilai-nilai agama yang menentang korupsi (Hetaria & Mailoa, 2017).
Pada Tingkat struktural, Persekutuan Gereja-gereja  di  Indonesia  (PGI)  melalui Majelis  Pekerja  Harian-nya  (MPH) berkomitmen secara terus menerus untuk membangun  kerjasama  dan  mendukung pengentasan perilaku korup di Indonesia. Seperti  terungkap  dalam  disuksi  yang dipublikasi  lewat platform youtube  salah satu  mantan  MPH  menyebutkan  bahwa PGI  sejak  1964  telah  menyatakan  sikap bahwa  Korupsi  di  Indonesia  sangat menganggu  dan  gereja  harus  mengambil bagian  dalam  proses  pemberantasan Korupsi  (Lokra,  2020).  Beberapa  tahun belakangan  ini  PGI  dan  KPK  terlihat konsisten  dalam  kampanye  anti  korupsi, terlihat  dalam  website  resmi  PGI beberapa  kali  Komisioner  KPK  diundang untuk  mengisi  kegiatan  di  PGI  dan sebaliknya.  Di  tahun  2018  misalnya Komisioner KPK Saut Situmorang menghadiri  acara  PGI,  Percasmi,  sebagai narasumber terkait anti korupsi (Simanjuntak,  2018).  Yang  terbaru misalnya pernyataan sikap pengurus MPH
atas  kekisruhan  dalam  tubuh  KPK mengenai  alih  status  karyawan  KPK menjadi  PNS.PGI  menyatakan  sikapnya agar  KPK  tidak  terlibat  dalam  narasi  dan kontra  narasi  yang  menyebabkan  KPK tersandra  hanya  mengurusi  polemik tersebut  (Manuputi,  2021).  Lalu  yang menjadi  pertanyaan  mendasar  adalah apakah  Suara  PGI  tersebut  diatas  sejalan atau tegak lurus dengan ragam denominasi  Gereja-gereja  di  Indonesia khususnya di Papua? Dalam masyarakat Papua, dibandingkan  dengan  institusi  lainnya, Gereja  adalah  lembaga  yang  masih mendapat  kepercayaan  dari indigenous people . Penelitian ini berusaha memanfaatkan  peluang  ini  sebagai  pintu masuk  perang  melawan  praktik  korupsi. Hasilnya  akan  membantu  banyak  pihak, khususnya pihak gereja dalam menemukan  terobosan  baru  dalam rangka  memerangi  korupsi  sejak  dari hulu. Oleh  sebab  itu  maka  penelitian  ini secara teknis ingin mengetahui bagaimana kadar keprihatinan pemimpin jemaat/  gereja  melalui  setiap  pesan khotbah/  ceramah  yang  di  beritakan melalui  mimbar-mimbar  gereja  dan rencana  aksi  dalam  pemberatasan korupsi  di  Ibu  Kota  Provinsi  Papua  yaitu kota  Jayapura.  Sikap  pemimpin  gereja diteliti  karena  banyaknya  pempinan daerah  dan  masyarakat  kota  Jayapura yang menganut keyakinan agama kristen. Sedangkan  kota  Jayapura  di  pilih  karena merupakan  Ibu  Kota  Provinsi  yang menjadi  pusat  pemerintahan,  ekonomi, pendidikan,
serta tolak ukur pembangunan di Papua. Dengan demikian maka akan
diketahui  bagaimana  peran  gereja  yang merupakan  institusi  moral/sosial  dalam membentuk setiap moral  umatnya  dalam menekan  perilaku  korup  ataupun  malah sebaliknya gereja acuh  terhadap perilaku
korup  umatnya  karena  mungkin  ada faktor  lain  yang  mempengaruhi  sehingga gereja  kurang  menekankan  isi  khotbah yang  merujuk  pada  perilaku  korup tersebut.  Berdasarkan  hal  itu  maka penelitian  ini  ingin  mengkaji  tentang “Gereja dan Korupsi : Analisis Isi Khotbah terhadap Praktik Korupsi di Papua.”

## Rumusan Masalah
Teori  of  Change (ToC):  Bila  iman
Kristen  dipercayai  sebagai  iman  yang terlibat dalam kemaslahatan sosial (iman dalam bentuk ungkapan), maka komunitas  iman  juga  mengungkapkan keprihatinan  (perbuatan  atau  tindakan) atas apa yang terjadi di dalam masyarakat yang  salah  satunya  adalah  korupsi. Berdasarkan  latar  belakang  dan  ToC  di atas maka rumusan masalah penelitian ini yaitu:  Bagaimana  kadar  keprihatinan  itu terungkap  melalui  pesan-pesan  khotbah pemimpin  jemaat  tekait  perang  melawan praketik korupsi?
Tujuan Penelitian.
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk mendokumentasikan dan membuat deskripsi  kadar  keprihatinan  para pemimpin  umat  Kristen  dalam  melawan praktik  korupsi.  Adapaun  kadar  yang dimaksud  dalam  penelitian  ini  adalah elaborasi antara Pemahaman (comprehension) ,  ungkapan  explisit  dan implisit (expression) , sikap (attitude) , dan kontribusi  pemikiran  dan  Desakan (exhortation) para pengkhotbah terhadap praktik korupsi.

## Penelitian  Terdahulu  dan  Kerangka Teori Korupsi
Herry Priyono (2018) dalam Korupsi: Melacak Arti, Menyimak Impilkasi mengakui kesulitan menetapkan jawaban baku  terhadap  pertanyaan  apa  itu korupsi?  Priyono  memberikan  analogi bahwa korupsi itu ibarat gumpalan awan memiliki  wujud  dan  batas  yang  jelas.
Namun  ketika  didekati  atau  dimasuki awan  berubah  menjadi  helai-helai  kabut terpencar  mengelak  untuk  ditangkap. Konsep  korupsi  sangatlah  luas  kaya  dan licin  untuk  ditangkap  (Priyono,  2018). Kendatipun  sulit  Priyono  memberikan tiga tipologi definisi untuk memahami apa itu korupsi:
1. Defenisi korupsi yang berporos pada jabatan publik, dimana korupsi dapat dipahami dengan mengarahkan perhatian  pada  berbagai  tindakan, praktik,  kondisi,  dan  gejala  yang menyangkut  penyelewengan  otoritas yang  dimandatkan  pada  jabatan publik.  Defenisi  ini  diperkuat  oleh Joseph  Nye  mengenai  korupsi  yang menyatakan  bahwa  korupsi  adalah perbuatan  yang  menyimpang  dari kewajiban formal.
2. Defenisi korupsi yang berporos pada mekanisme pasar, yaitu penyelewengan mandate publik menjadi transaksi jual beli mengikuti mekanisme pasar bebas pada kinerja otoritas.
3. Defenisi korupsi yang berporos pada kepentingan  publik  sejalan  dengan pemikiran  Carl  Friedrich  yang mengatakan bahwa korupsi itu dapat dikatakan  terjadi  bila  pemegang kekuasaan  yang  berkewajiban  atas hal- hal tertentu… melakukan tindakan  yang  mengistimewakan pihak  tertentu  yang  menyediakan imbalan… dan dengan begitu menyebabkan kerusakan pada kehidupan  publik  dan  kepentingan publik.  Bagi  Priyono  ini  berarti korupsi  bisa  bermakna  sebagai penjungkirbalikan dan penyelewengan kepentingan bersama (Priyono, 2018). Transparency International (TI) dalam  website  resminya  memberikan uraian singkat dan cukup padat mengenai definisi korupsi. Bagi organisasi pemimpin  anti  korupsi  dunia  ini  korupsi dapat dipahami sebagai “Penyalahgunaan
kepercayaan dan kekuasaan yang diamanatkan  untuk  kepentingan  pribadi”
(Transparancy International, 2020). Lebih lanjut  TI  menjelaskan  bahwa  korupsi mengikis kepercayaan, melemahkan demokrasi,  merintangi  pembangunan ekonomi  dan  mempertajam  ketidak merataan,  kemiskinan,  perpecahan  sosial dan  krisis  lingkungan.  Berikut  adalah perilaku bentuk-bentuk korupsi:
a. Para  pelayan  publik  meminta  atau menerima uang atau hadiah yang ada kaitan dengan layanan yang diemban.
b. Para  politisi  menyalahgunakan  uang negara  atau  menjanjikan  pekerjaan umum atau kontrak kepada sponsor, teman atau keluarga mereka.
c. Perusahaan swasta menyuap pejabat negara untuk mendapatkan deal-deal yang menguntungkan.
TI menyimpulkan bahwa korupsi bisa terjadi  dimana  dan  bagi  siapa  saja (Transparancy International, 2020).
Selanjutnya sebuah Penelitian berjudul “Why  corruption  matters:
understanding  causes,  effects,  and  how  to address them” dipubilkasi oleh Department for International Development (2015)  (DFID,  2015),  mengutip  data  dari World  Bank (2011)  mengenai  kategori korupsi sebagai berikut:
• Suap: tindakan tidak jujur membujuk seseorang  untuk  bertindak  demi kebaikan seseorang dengan pembayaran  atau  bujukan  lainnya. Bujukan dapat berupa kado, pinjaman, biaya, hadiah, atau keutungan  lainnya  (pajak,  layanan, sumbangan  dan  lain-lain).  Praktek suap dapat menyebabkan kolusi (mis.
Pengawasan yang melaporkan
pelanggaran  dengan  imbalan  suap) dan/atau pemerasan (mis. Suap yang
diekstraksi terhadap ancaman pelaporan). • Penggelapan: mencuri, menyelewengkan atau menyalahgunakan  dana  atau  aset yang ditempatkan dalam kepercayaan  seseorang  atau  di bawah kendali seseorang. Dari sudut pandang  hukum,  penggelapan  tidak selalu atau melibatkan korupsi.
• Pembayaran  fasilitas:  pembayaran kecil-kecilan, juga disebut pembayaran  “untuk  mempercepat” atau  “pelumas”,  dilakukan  untuk mengamankan  atau  mempercepat kinerja  rutinitas  atau  tindakan  yang diperlukan dimana pembayar memiliki hak legal atau hak lainnya. • Penipuan: tindakan menipu seseorang  dengan  sengaja  dan  tidak jujur untuk mendapatkan keuntungan  yang  tidak  adil  atau illegal (financial, politik atau lainnya).
• Kolusi:  suatu  pengaturan  antara  dua atau  lebih  pihak  yang  dirancang untuk  mencapai  tujuan  yang  tidak patut, termasuk mempengaruhi tindakan  pihak  lain  secara  tidak patut.
• Pemerasan:  tindakan  merusak  atau merugikan,  atau  mengancam  akan merusak atau membahayakan, secara langsung  atau  tidak  langsung,  orang lain  atau  barang  milik  pihak  lain tersebut untuk mempengaruhi tindakan pihak yang tidak patut. • Patronase, klientelisme, dan nepotisme:  patronase  pada  intinya berarti  dukungan  yang  diberikan oleh pelindung. Dalam pemerintahan, ini  mengacu  pada  praktik  menunjuk orang secara langsung.
Di  samping  itu  Wibowo  dan Kristianto  (2017)  dalam  penelitiannya mengutip penjelasan korupsi di Indonesia
diatur dari UU No. 31 Tahun 1999. UU No.
20 Tahun 2001, yang menyatakan korupsi adalah setiap tindakan yang dikategorikan melawan hukum, melakukan  perbuatan  memperkaya  diri sendiri,  menguntungkan  diri  sendiri  atau orang  lain  atau  suatu  korporasi, menyalahgunakan  kewenangan  maupun kesempatan  atau  sarana  yang  ada padanya  karena  jabatan  atau  kedudukan yang  dapat  merugikan  keuangan  negara atau  perekonomian  negara.  Korupsi dirumuskan  dalam  tiga  puluh  bentuk/ jenis  tindak  pidana  korupsi  yang dikelompokkan menjadi kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan  dalam  jabatan,  pemerasan, perbuatan  curang,  benturan  kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi (Kristianto, 2017).

## Peran Gereja
Gereja  yang  merupakan  intitusi moral  mempunyai  peran  dalam  sebuah pemerintah/negara.  Gereja  dan  negara secara  fungsi  dapat  dibedakan,  namun tidak  dapat  dipisahkan,  antara  peran gereja  dalam  negara  maupun  sebaliknya. Hal  ini  sebagaimana  dikemukakan  oleh Christian  (2003)  bahwa  Gereja  dan negara  dibedakan,  tetapi  dihubungkan secara  erat.  Gereja  dan  negara  dilihat sebagai  “jiwa”  dan  “tubuh”  masyarakat Kristen.  Seluruh  masyarakat  merupakan tubuh  atau  badan  Kristen, corpus Chistianum ,  yang  dijiwai  oleh  agama Kristen,  yang  ditangani  gereja,  dan  yang diurus dari segi lahiriah oleh negara, yang menangani hal-hal jasmani seperti politik dan  lain  sebagainya  (De  Jonge,  2003).
Sejalan dengan  itu Robert Setio mengatakan  bahwa  warga  Gereja  adalah juga warga negara, rakyat adalah mereka yang  memiliki  kebutuhan  yang  sifatnya rohaniah,  yang  dilayani  oleh  Gereja  dan kebutuhan  lainnya  yang  duniawi  yang dipercayakan  kepada  pemerintah  untuk
mengurusinya.  Gereja  dan  pemerintah berada  dalam  posisi  saling  melengkapi atau saling bekerjasama, jika terjadi salah satu  pihak  tidak  menjalankan  fungsinya, yang lain wajib mengingatkan tidak boleh saling intervensi. Yang boleh adalah saling mengingatkan  saja  agar  keduanya  benar- benar  menjalankan  fungsinya  (Noor, 2015).
Gereja sebagai bagian dari civil socity dan agen perubahan di tengah masyarakat di harapkan mampu memberikan edukasi kepada jemaat yang digali  dari  ajaran  kekristenan  yang berorintasi  kepada  keberpihakan  gereja terhadap  permasalahan  bangsa  terkait carut  marut  korupsi  dengan  daya  rusak hebat sedang melanda Negara (Simangunsong,  2018).    Persoalan korupsi merupakan bagian dari persoalan moral dan etika yang sering
bersinggungan  dengan  nilai-nilai  yang  di anut oleh setiap individu. Korupsi berarti melakukan penghianatan dan penindasan serta  merugikan  orang  lain.  Dengan demikian  maka  korupsi  melanggar  dasar prinsip  sosial  dan  moralitas.  Oleh  karena itu  maka  gereja  sebagai  institusi  moral seharusnya  kontra  dengan  praktik korupsi  karena  menyelewengkan  prinsip moral yang di ajarkan (Noor, 2015). Iman  Kristen  percaya  bahwa  Alkitab merupakan  patokan/rujukan  tertinggi dari  setiap  perilaku  penganutnya.  Di mana  berkaitan  dengan  perilaku  korup Alkitab  dengan  tegas  mengatakan  bahwa jangan  mencuri,  jangan  menginginani milik  orang  lain,  jangan  serakah,  jangan egois dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, gereja  harus  menjalankan  perannya dalam  negara  dengan  menyuarkan tindakan anti korupsi sebagai mana yang diyakini.
Gereja harus mampu membangun  ajaran  yang  berpihak  pada pemberantasan  anti  korupsi,  sehingga menjadi  dasar  untuk  membentengi  dan membebaskan  diri  dari  praktek  korupsi
dalam kehidupan keseharian bagi seluruh jemaatnya,  dan  menjadikannya  sebagai gaya hidup (life style) di tengah kehidupan sehari-hari (Simangunsong, 2018).

## Metode dan Desain Penelitian
Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan  analisis  isi  yakni  dipahami sebagai  upaya  melacak  pesan-pesan komunikasi  dengan  cara  membuat kategori-kategori  untuk  dapat  mengukur variabel-variabel tertentu (Pawito, 2009). Penyusunan kategori salah satunya dapat disusun  secara grounded (disusun berdasarkan data), seperti yang dilakukan pada  penelitian  ini  (Medaglia  &  Zheng, 2017).

## Rekrutmen Peserta

## 1. Gereja
Tim  peneliti  melakukan  riset  awal sebelum  menetapkan  gereja  sasaran yakni dengan mengunjungi website/fanpage gereja dan juga
berkonsultasi  dengan  pemimpin  Gereja setempat.  Kemudian  Tim  menetapkan kategori  spesifik  dalam  penjaringan gereja sasaran sebagai berikut:
1. Mewakili denominasi gereja- gereja  besar  di  Papua  (GKI, Pantekosta, Baptis, Katolik, advent, dll) 2. Volume gedung gereja dan Jumlah kehadiran  (kehadiran  diatas  120 Jemaat/ibadah)
3. Jumlah  Frekuensi  ibadah  (lebih dari 7x/ Minggu)
4. Ibadah  dihadiri  oleh  pejabat/ penyelenggara Negara lainnya.
Setelah  memenuhi  kategori  diatas, Tim peneliti menyortir kemudian menetapkan  10  Gereja  Sasaran.  Surat persetujuan  (inform  concern)  diantar secara langsung ke gereja tersebut untuk mendapatkan persetujuan para pemimpin jemaat.  Akhinya  Obyek  penelitian  ini ditetapkan  terdiri  atas  10  gereja  yang
tersebar di kota Jayapura yang terdiri dari berbagai  denominasi  di  Papua  (Rhodes, 2015).
2. Informan Kunci: In-dept Interview (IDI) Penetapan Informan Kunci didasarakan pada 2 kategori kunci: 1. Informan  kunci  adalah  Pimpinan dari 10 gereja sasaran diatas.
2. Informan kunci dalam khotbahnya paling  banyak  menyinggung  atau sebaliknya paling sedikit menyinggung kata yang berkaitan korupsi.
Penelitian  ini  mewawancara  5 Informan Kunci.

## Pengumpulan Data
Pengumpulan data menggunakan dua
teknik, pertama , para enumerator mencatat/  merekam  seluruh  isi  khotbah yang disampaikan secara langsung dalam ibadah  tatap  muka  termasuk  ibadah daring  (mengingat  situasi  pandemi). Dengan pertimbangan aktualitas penelitian, maka khotbah yang dicatat dan dikumpulkan  dibatasi  selama  delapan pekan  mulai  tanggal  12  Juli  -  30  Agustus 2020 berjumlah total sebanyak 80 bahan khotbah dari 10 gereja.
Kedua,  tim  peneliti  melakukan wawancara mendalam (In-depth Interview) sesuai  dengan  hasil  reduksi data.  Wawancara  mendalam  dilakukan pada  5  pimpinan  gereja  yang  dalam khotbahnya  sering  menyelipkan  pesan – pesan  memerangi  korupsi,  termasuk gereja  yang  jarang  menyelipkan  pesan – pesan  tersebut.  Teknik  ini  bertujuan untuk  melacak motif  dibalik  pesan-pesan “Jangan  korup”  yang  disampaikan  dalam khotbah atau sebaliknya, sebab wawancara  mendalam  lazim  digunakan untuk  melacak  berbagai  gejala  tertentu dari  perspektif  orang-orang  yang  terlibat (the  actors’  own  perspective) (Rhodes, 2015) . Wawancara dilakukan secara tatap
muka  dengan  teknik  wawancara  tidak terstruktur demi mengeksplorasi pengetahuan dan pengalaman pengkhotbah  berkaitan  dengan  praktek korupsi di Papua. Data  yang  terkumpul  ditranskrip, kemudian disimpan dengan menggunakan kode masing-masing. Transkrip yang terkumpul terdiri atas: 80
Khotbah pemimpin jemaat dan 5 hasil IDI informan  kunci,  sehinggah  jumlah  total dokumen adalah 85 Transkrip.
Analisis Data Selanjutnya khotbah yang dikumpulkan kemudian dianalisis berdasarkan  kategori  (koding)  grounded yang  disatukan  ke  dalam  sebuah  dataset komprehensif.  Penggunaan  pencarian komputasional  pada  dataset  dilakukan untuk  mereduksi  data  sesuai  dengan  4 kategori grounded diantaranya:
a) Kategori  level  pertama:  Apakah dalam  khotbah  itu  memuat  kata- kata  korupsi  dan  kata-kata pararelnya  (eksplisit  maupun implisit) seperti kata-kata sebagai berikut: 1. Korupsi, suap, pencurian anggaran, politik uang, gratifikasi layanan.
2. Kolusi,  nepotisme,  patronase, klientelisme.
3. Penggelapan, penipuan, pemalsuan,  penipuan  profesi, penipuan bukti. 4. Plagiarisme, insportivitas,
diskriminasi, pemerasan
5. Dan lain sebagainya. b) Kategori  level  kedua:  Apakah pengkhotbah menggambarkan sifat-sifat korupsi misalnya sebagai berikut: 1. Korupsi sifatnya merusak 2. Korupsi sifatnya menghancurkan
Terkait Praktek Korupsi di Papua
3. Korupsi sifatnya membusukkan 4. Korupsi sifatnya memiskinkan
5. Korupsi  sifatnya  kemerosotan watak  etis,  integritas  moral, kebejatan hidup. 6. Korupsi sifatnya menghancurkan kesejahteraan 7. Dan lain sebagainya. c) Kategori  level  ketiga:  Apakah pengkhotbah menyampaikan sikapnya terhadap korupsi? Misalnya pengkhotbah mengatakan: 1. “Kita  meneladani  nabi  Amos dalam pemberantasan korupsi” 2. “Kisah  Tuhan  Yesus  mengusir
pedagang di rumah ibadah: itu juga  yang  harus  kita  lakukan dalam memberantas korupsi”
3. Dan lain sebagainya.
d) Kategori  level  keempat:  Apakah dalam ktobah tersebut, penghotbah langsung menyatakan usaha/arah  keterlibatan  dalam melawan korupsi
1. “Kita  tidak  cukup  berbicara,
kita  butuh  usaha,  apakah  kita lebih baik mengadakan pertemuan  hari  rabu  depan untuk membicarakan mengenai korupsi di Papua? 2. Usaha melawan korupsi
3. Inovasi melawan korupsi 4. Langkah-langkah melawan korupsi 5. Dan lain sebagainya.
Analisis  data  temuan  dideskripsikan dalam  bentuk  tabel  frekuensi.  Ada  dua macam  tabel  frekuensi.  Pertama,  tabel frekuensi biasa dan Kedua, tabel frekuensi dengan  menyertakan  jumlah  kumulatif (Eriyanto,
2011). Penelitian ini
menggunakan table frekuensi biasa, untuk menampilkan  temuan  dari  pesan-pesan khotbah  mengenai  korupsi  yang  bersifat eksplisit dan implisit. Sedangkan, analisis data  selanjutnya  dilakukan  pada  saat pengumpulan  data  berlangsung  dan setelah  selesai  pengumpulan  data  dalam periode  tertentu.  Dalam  penelitian  ini menggunakan  model  yang  dikemukakan oleh  Miles  dan  Huberman  yaitu  reduksi data,  penyajian  data  dan  penarikan kesimpulan (Miles&Huberman 1994).

## Analisis Isi
Analisis isi dimungkinkan pula untuk: (1)  menentukan  keadaan  emosional  dan psikologis  seseorang  atau  kelompok;  (2) menggambarkan  sikap  dan  tanggapan psikologis seseorang dalam berkomunikasi; (3) mendeteksi keberadaan propaganda; dan (4) mengindentifikasi  perhatian,  fokus  atau arah komunikasi seseorang atau
kelompok.  Beberapa  keuntungan  dalam menggunakan analisis isi, yakni: a. Melihat  wajah  secara  langsung melalui/via komunikasi teks/ manuskrip. Hal itu merupakan aspek sentral dalam interaksi social. b. Dapat menyediakan nilai historis/pemahaman cultural sepanjang  waktu  melalui  analisis teks.
c. Suatu  cara  tidak  langsung  dalam menganalisis interaksi.
d. Menyediakan  pemahaman  kearah berpikir manusia yang kompleks dan juga dalam penggunaan bahasa.
e. Memadukan  metode  kuantitatif  dan kualitatif (mixing  method)  (Yusuf,
Muri, 1994) . Sehingga, analisis isi dapat digunakan sebagai  metode  utama  maupun  sebagai metode pendukung dalam sebuah penelitian.  Ada  beberapa  penelitian  yang menggunakan  metode  tersebut.  Diantara,
kajian  yang  dilakukan  oleh  Hendrik (2017) mengenai “Komodifikasi
Pemberitaan  Aksi  Protes  Pada  Harian Cenderawasih  Pos  Edisi  April-Desember 2016” ,  menggunakan  metode  analisi  isi dengan  wawancara  mendalam.  Metode analisis  isi  digunakan  untuk  melacak pemberitaan aksi protes “Papua Merdeka” yang  telah  di  telah  dikomodifikasi  secara isi  berupa headline .  Lalu  wawancara mendalam  dengan  para  pekerja  media untuk mengetahui motif di balik headline yang dipilih untuk diberita mengenai aksi protes.  Penelitian  ini  berkesimpulan bahwa  komodifikasi  isi  menarik  minat baca  khalayak  sehingga  mengusai  pasar koran  lokal  dengan  tujuan  memberikan profit  bagi  institusi  media  yang  sebesar- besarnya (Ayomi, 2017).
Penelitian  lain  oleh  Mite  Setiansah (2005),  mengenai  pemberitaan  elite kekuasaan  di  televisi  selama  100  hari masa  awal  kepresidenan  Susilo  Bambang Yudhoyono juga menggunakan pendekatan  gabungan.  Penelitian  ini menggunakan  metode  analisis  isi  dan interview. Metode  analisa  isi  untuk melacak  bagaimana  elite  kekuasaan ditampilkan  dalam  pemberitaan  televisi (TVRI,  RCTI,  dan  SCTV),  sedangkan metode interview
untuk melacak bagaimana  pandangan-pandangan  dan penilaian-penilaian  para  praktisi  media, politisi, aktivis LSM, mahasiswa dan orang awan  mengenai  hal  itu.  Penelitian  ini berkesimpulan antara lain bahwa pemberitaan  televisi  mengenai  elite kekuasaan  cenderung  bersifat  (relatif) objektif.    Peneliti  juga  berkesimpulan bahwa  televisi  dengan  pemberitaan mengenai  elite  kekuasaan  disiarkan relatif netral atau tidak berpihak (Pawito, 2009).    Oleh  karena  itu  maka,  hal  yang samaakan  diterapkan  dalam  penelitian ini.

## Pembahasan
Ungkapan Implisit dan Ekplisit Dalam Khotbah Terkait Korupsi Tulisan ini hendak menjawab pertanyaan mengenai kadar keprihatinan pemimpin  umat  Kristen  terkait  praktek Korupsi  di  Papua  yang  disampaikan dalam khotbah mingguan. Kadar keprihatinan  yang  dimaksud  diukur secara kualititatif mengacu pada pemahaman  pemimpin  umat  terhadap praktek  korupsi,  terwujud  dalam  kata- kata  sepadan,  sikap  pengkhotbah,  serta ajakan pemimpin.
Ekspresi  pemahaman  pemimpin umat  tentang  praktek  korupsi  terungkap dalam 14 kata yang terdiri dari ungkapan eksplisit  maupun  implisit.  Ungkapan eksplisit  mengacu  pada  pemilihan  kata pemimpin  umat  yang  secara  langsung menunjuk  pada  praktek  korupsi  (yakni korupsi, korup, koruptor, curi, suap, cinta uang  dan  tamak)  sementara  ungkapan implisit mengacu pada kata-kata tersembunyi  korupsi  yang  disampaikan sesuai dengan konteks lokal (yakni bayar, amplop,  beli,  oknum,  politik,  laporan palsu  dan  nepotisme).  Tabel  1  memuat jumlah  kata  eksplisit – implisit  yang sepadan dengan konteks Korupsi.
Adapun  kata-kata  pada  Tabel  1 dikelompokkan  sesuai  dengan  konteks leksikal  dan  sejajar  seperti  kata  korupsi dan korup, pelaku korupsi yakni koruptor
– oknum, dan definisi korupsi yang dalam konteks Alkitab dimaknai sebagai tindakan  mencuri.  Ungkapan  yang ditemukan dalam khotbah yakni;
“ Dalam  ayat  12  disebutkan  bahwa orang-orang  itu  sangat  banyak perbuatan  jahatnya  mereka  itu melakukan  hal-hal  yang  membuat orang-orang  benar  terjepit  didalam hidupnya,  bahkan  dicatat  mereka  itu melakukan  suap  atau korupsi. ” (G02M6)
Terkait Praktek Korupsi di Papua
“Ada  oknum -oknum  yang  tidak  bisa membuat  sejahtera  bangsa  inI,
koruptor dan segala macam. Seharusnya jual minyak dari produsen langsung ke kita, dijual langsung. Ada pengantaran  (bermaksud  pengantar) dulu  sehingga  menjadi  mahal.” (G05M5)
Ungkapan  suap,  bayar,  amplop, laporan  palsu,  dan  beli  mengacu  pada bentuk  praktek  korupsi.  Ungkapan  ini menyinggung bentuk korupsi yang sering terjadi di Papua.
“Tapi  banyak  orang  tidak mau melewati  proses  itu  mau  cepat-cepat
jadi  sarjana,  bisa,  tidak?  cepat-cepat jadi  sarjana,  bisa.  Kalau  punya  uang kau  bisa bayar .  Adakan  kampus- kampus  yang  seperti  itu  yang  tanpa kuliah  kau  bisa  dapat  gelar,  tiba-tiba kau  bisa  sarjana  teologi  kuliahnya kapan  dan  dimana  tiba-tiba  master teologi  kuliahnya  kapan  dan  dimana hahaha.” (G07M7)
“Ka rna  tidak  yakin  maka  banyak orang  itu,  anak-anak  tes  dibawah main diatas juga main, toh  bapa ibu? Diatas  main  dibawah  main.  Isi  uang di amplop sambil  bicara  baru  sorong meja  kesini  supaya  anak  ini  de  bisa tembus.” (G08M8)
Tabel 1. Daftar Kata – Kata Eksplisit dan Implisit Serta Frekuensinya No. Kata Eksplisit dan Implisit Frekuensi 1 Korupsi, korup, koruptor, oknum, curi 17 2 Suap, bayar, amplop, laporan palsu, beli 14 3 Cinta uang, tamak 6 4 Politik, nepotisme 4 Total 41 Sumber: Diolah Peneliti, 2020.
“... mari bantu torang di organisasi ini, sa bilang bapa soal atur uang laporan itu  bisa,  cuman  satu  kebiasaan  tara baik  itu  kalo  uang  ada  simpan.  So tarada uang dirumah sa bilang ambil 100  dulu  ambil  pake  pake  pake,  su tara  bisa  ganti  to,  langsung  bikin laporan palsu , atau sa tipu belanja di toko  bilang  200rb  sa  bilang  untuk tutup sa utang 300rb itu sa bilang itu harganya 500rb ya.” (G07M3)
Selanjutnya ungkapan cinta uang dan tamak  menggambarkan  sifat  korupsi dalam  pemahaman  Kristen.  Pemahaman ini  kemudian  merujuk  pada  teks  Alkitab yang  disampaikan  oleh  pemimpin  umat pada saat khotbah.
“S aya bisa gunakan segala cara bikin laporan  palsu  untuk  dapat  uang karena,  dimulai  dari  rasa  takut  tadi,
rasa  kuatir  tadi,  itu  akarnya  adalah cinta uang. ” ( G07M3)
“K enapa  ke tamak an  saudara  tahu ceritanya  saya  tidak  akan  cerita  itu hanya  sebagai  ilustrasi  masalah  hati Matius  6  ayat  21  karena  dimana hartamu  berada  disitu  juga  apa  hati mu berada. ” (G06M5)
Kata-kata  politik  dan  nepotisme merujuk  pada  makna  berbeda  maupun yang  berhubungan  dengan  praktek korupsi. Kata-kata ini disampaikan sesuai dengan  konteks  lokal  dimana  praktek korupsi  dipahami  sebagai  praktek  politik dan  erat  dengan  temuan – temuan nepotisme.
“Tapi  sering  kali  pelayanan  ini, dilakukan karena ada musim, bahkan ada yang melakukan pelayanan kasih dan  keadilan  diakonia  untuk  cari
nama, untuk mencari dukungan suara karena kepentingan-kepentingan politik ,  kalau  menjelang  kampanye banyak  orang  yang  akan  turun  kasih bantuan  kemana-mana,  tapi  sesudah itu akan sepi.” (G02M6)
“Secara ekonomi tidak ada perlakuan membedakan  antara  yang  kaya  yang miskin. Yang miskin semakin tertindas,  yang  kaya  semakin  kaya, atau  perlakuan  secara  ras,  suku,
agama  sehingga  terjadi nepotisme dan semacam itu.” ( G08M6)
Dalam  salah  satu  minggu  ibadah beberapa  gereja  secara  bersamaan mempelajari  bahan  Alkitab  yang  sama, yakni  yang  berkaitan  dengan  bentuk korupsi suap. Khotbah tersebut
disampaikan  pada  beberapa  gereja dengan  denominasi  yang  sama,  dimana tema khotbah disesuaikan dengan edaran Sinode.    Perihal  ini  jelas  meningkatkan jumlah  frekuensi  penggunaan  kata  yang berhubungan dengan praktek korupsi.

## Sikap Pimpinan Gereja terhadap Korupsi
Sikap  adalah  reaksi  yang  muncul terhadap  suatu  hal,  berupa  objek, ide/gagasan,  pernyataan  dan  tindakan pada  pikiran  individu.  Sikap  merupakan pernyataan,  ide  yang  dikelolah  oleh  akal. Oleh sebab itu sikap sangat beragam dari masing-masing  individu  karena  individu memiliki  sudut  pandang  yang  berbeda- beda. Baron dan Byrne (2003)
mendefinisikan  sikap  sebagai  evaluasi terhadap  berbagai  aspek  dalam  dunia sosial  serta  bagaimana  evaluasi  tersebut memunculkan  rasa  terhadap  isu,  ide, orang,  kelompok  sosial,  objek,  bahkan makanan penutup. Rasa yang muncul bisa berupa suka dan tidak suka sebagai akibat dari reaksi internal yang mengelolah rasa psikologi,  dan  ratio  seseorang.  Jadi  sikap adalah evaluasi dari pikiran yang bersifat
sementara  mengenai  keadaan  sekitar yang berbentuk abstrak dan fakta.
Komponen  sikap  adalah  tahapan yang  dilahirkan  mengenai  suatu  hal.  Ada tiga  jenis  komponen  sikap  yaitu  kognitif, afektif,  dan  konatif.  Sarwono  (1999) mengungkapkan bahwa komponen kognitif merupakan komponen pengetahuan  atau  kesadaran  dari  objek, fakta, keyakinan. Afaktif adalah perasaaan yang  muncul  setelah  memahami  objek dari  sikap.  Biasanya  perasaan  itu  adalah perasaaan  suka,  tidak  suka,  setuju  dan tidak  setuju  yang  mengacuh  pada  peran emotional  yang  positif  dan  negative. (Baron dan Byrne) dalam Nurul Adha dan Virianita  (2010)  mendefinisikan  afeksi sebagai  perasaan  dan  suasana  hati  yang dirasakan  oleh  seseorang.  Jadi  afeksi adalah  peran  factor  emosi  dan  perasaan mempengaruhi  sikap.  Sedangkan  konatif adalah kecenderungan melakukan Tindakan  terhadap  objek  yang  disikapi setelah  memahami  dan  menimbulkan rasa mengenai suatu objek, fakta, ide dan statement.  Jadi  konatif  adalah  tindak lanjut dari kognisi dan afeksi. Nurul Adha dan  Virianita  (2010)  menyimpulkan bahwa  Komponen  konatif  merupakan tendensi  untuk  melakukan  tindakan tertentu berkaitan dengan objek sikap.
Jika kita berbicara mengenai korupsi, maka korupsi adalah suatu Tindakan yang sama  sekali  tidak  memiliki  dampak  yang positif.  Oleh  sebabnya  itu  dalam  data, representatif  data,  akan  dikolaborasikan antara  sifat  dari  korupsi,  secara  implisit dan  explisit  dan  sikap  yang  dimiliki pemimpin  gereja/pengkhotbah  mengenai korupsi.  Oleh  sebab  ituditemukan  bahwa ada  9  rujukan  dari  kata  sifat  korupsi.
Mereka adalah kata/frase seperi: destruktif,  bibit  penyakit,  detrimental, permanen,  bersifat  kokoh,  jahat,  tidak adil, merupakan kebiasaan, dan inbalance. Semua  sifat  ini  dapat  berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan
Terkait Praktek Korupsi di Papua
ekonomi, krisis mental, dan pertumbuhan iman dalam hal rohania.
Korupsi  bersifat  destruktif  adalah dampak  dari  tindakan  yang  dilakukan dengan  motif  tertentu,  bisa  terselubung, untuk merusak tatanan yang sudah ada.
“... yang model begini yang besok kerja itu bikin kaco. Yang model begini yang besok  kerja  ambil  orang  punya  hak. Ini bikin rusak ya. (G08M8)”. Ini menunjukkan bahwa pengkhotbah menegaskan dan menginformasikan  bahaya  dari  korupsi. Hal  ini  sejalan  dengan  pendapat
Chetwynd  et  al.  (dalam  Hariyan,  H. Febrina  2016)  yang  menyatakan  bahwa korupsi  berpengaruh  pada  pertumbuhan ekonomi dan berefek pada pertumbuhannya.  Dia  juga  menjelaskan bahwa korupsi merusak pranata
pengeluaran  publik.  Memang  nyata bahwa  korupsi,  pandangan  umum,  selalu membawa dampak yang negatif. Sehingga pengkhotbah  bersikap  mengekspresikan bentuknya dari korupsi itu.
Korupsi sebagai bibit penyakit adalah suatu  sifat  yang  menyatakan  bahwa  itu adalah  hubungan  sebab  dan  akibat.  Bibit adalah  sesuatu  yang  kecil  dan  bisa ditumbuh  kembangkan  pada  lahan  yang subur.  Penyakit  adalah  sesuatu  yang menyakitkan, melemahkan, dan membuat tidak  berdaya.  Jadi  hubungannya  adalah jika korupsi adalah bibit pada masa kecil/ dini maka korupsi kelak akan melemahkan, menghancurkan dan membuat  tidak  berdaya  jika  korupsi dipelihara  sejak  dini  pada  lahan  yang subur.
“… Ah ini de korupsi itu”. Kalo sa polisi ka  tentara  ka  itu  pergi  tangkap  lapis dia,  kamu  semua  masuk  sel  sama- sama  karna  ko  itu bibit  penyakit…
(G08M8)”
Ini  adalah  sikap  kekesalan  dan keresahan yang dirasakan oleh
pengkhotbah  setelah  memahami  dampak dan  bahaya  dari  korupsi.  Hal  ini mengimplisitkan makna bahwa korupsi di Papua  sudah  ada  sejak  dulu  dan dipelihara  dengan  baik  bahkan  sudah menjadi penyakit yang menjamur. Di lain sisi  pengkhotbah  juga  menegaskan  sikap yang berupa afeksi penolakan “ Karena Ko itu  adalah  korupsi” adalah  afeksiyang menunjukkan bahwa adanya teguran dan penolakan  dari  pengkhotbah  mengenai korupsi yang dilakukan secara terselubung dan dilakukan oleh beberapa orang  secara  rahasia.  Dapat  dilihat  dari frase  “ tangkap  lapis  dan  masuk  sel  sama- sama ”.
Korupsi  bersifat  detrimental  dan imbalance  dan  tidak  adil  karena  korupsi menurut  pengkhotbah  adalah  tindakan yang menguntungkan pada pihak tertentu.  Dia  juga  menambahkan  bahwa korupsi  bisa  membuat  perlakuan  secara kelompok.
“ ...ini  orang  cari  keuntungan  demi kepentingan diri sendiri, ada penguasa- penguasa yang memakai kekuasaannya untuk kepentingan pribadi…”
“…Yang  miskin  semakin  tertindas, yang  kaya  semakin  kaya,  atau perlakuan  secara  ras,  suku,  agama… (G05M 5)”
Reaksi  yang  muncul  pada  penggalan khotbah  di  atas  menunjukkan  bahwa pengkhotbah  menunjukan  sikap  menolak dan  menentang  korupsi  karena  korupsi memunculkan ketidak adilan dan keseimbangan dalam masyarakat.
Di sisi lain pengkhotbah menjelaskan secara implisit bahwa korupsi itu bersifat permanen.  Pandangan  ini  menunukkan bahwa  jika  korupsi  adalah  tindakan mencuri maka dalam alkitab menjelaskan
bahwa mencuri adalah cerminan ketidaksempurnaan.
“… Selama iblis belum ditarik dari
bumi, ya kita tidak bisa hidup dengan sempurna. Yang jadi murid Tuhan saja ada oknum di sana, 12 murid itu. Ada bendahara  yang  suka  tilap  -  tilap namanya Yudas , suka curi curi…(G05M7)”
Analogi  dari  sikap  permanen  antara korupsi  dan  kutipan  di  atas  adanya kalimat  pengandaian  yang  mengatakan hubungan  sebab  akibat  antara  iblis  dan hidup  tidak  sempurna.  Jika  iblis  tidak ditarik  dari  bumi  maka  manusia  hidup tidak  sempurna,  praktek  kejahatan  akan meraja lela di bumi termasuk mencuri/korupsi.  Sebaliknya  jika  iblis ditarik  dari  muka  bumi  maka  manusia hidup  sempurna.  Jadi  kesimpulannya bahwa  iblis  tidak  akan  ditarik  dari  muka bumi,  berdasarkan  pandangan  agama, maka  manusia  akan  terus  digoda melakukan  kejahatan.  Konsekunsi  pada hal  ini  adalah  korupsi  bisa  menimbulkan kerugian dan krisis mental/spiritual.
Korupsi  bersifat  kokohadalah  suatu statement  yang  disampikan  secara implisit  bahwa  tindakan  korupsi  adalah suatu yang kuat dan susah untuk dibasmi. Kata  kokoh  adalah  kata  yang  merujuk pada  suatu  sifat  yang  solid/padat  dan susah untuk dihancurkan.
“…... oleh  karena  itu  hak-hak  yang  di jamin  oleh  keadilan  tidak  bisa  di jadikan tawar-menawar politik , tetapi sekarang mereka memperlakukan hukum dan kepentingan  dan  keuntungan  pribadi dan kelompok atau hukum dimanipulasi…(G03M6)”
Klausa  pada  kutipan  diatas  yang menginfer pada kata kokoh pada korupsi adalah  “ mereka  memperlakukan  hukum pada  kepentingan  dan  keuntungan
pribadi ” dan hukum  dimanipulasi…”. Itu menunjukkan bahwa ada ketidakberdayaan  hukum  pada  orang- orang  yang  merupakan  pelaku  korupsi. Jika melihat defenisi hukum, maka hukum adalah  supremasi  yang  tertinggi  yang mengatur tingkah laku dalam bermasyarakat  dan  sifatnya  memaksa. Namun  sifat  dari  korupsi  adalah  kokoh yang  bisa  memanipulasi  hukum  demi kepentingan pribadi menunjukkan adanya  kegerahan  dari  pemimpin  gereja atau  pengkhotbah  dalam  melihat  situasi yang terjadi.
Habit  adalah  suatu  kebiasaan  yang dilakukan secara terus menerus atau pada periode  tertentu  sehingga  menjadi  suatu kebudayaan.    Jika  korupsi  adalah habit/kebiasaan, gereja 3 minggu 6, maka korupsi  adalah  suatu  kebudayaan  yang dipelajari.  Pengkhotbah  menjelaskan bahwa  praktek  korupsi  bisa  mengambil rupa  dan  motif  yang  bervariasi  dan  itu tergantung  pada  situasi  dan  kondisi.  Jika masa  kampanye  maka  praktek  itu  bisa dibawa  ke  dalam  gereja  dengan melakukan pelayanan kasih demi melakukan pendekatan, dan dukungan.
“…banyak  orang  akan  turun  kasih bantuan  ke  mana-mana  sesudah  itu hilang…(G02M6)”
Bisa disimpulkan bahwa korupsi bisa menyerupai  apapun  dan  bisa  menyentuh lini  manapun  sehingga  tindak  unsur korupsi  adalah  tindakan  yang  bisa mengatas  namakan  diri  pada  sisi  yang sensitive.  Oleh  sebab  itu  korupsi  adalah suatu tindakan yang merugikan masyarakat pada umumnya dan menguntungkan  pihak  tertentu  saja sehingga korupsi bisa merusak pertumbuhan  ekonomi  dan  merusak tatanan  yang  sudah  dibentuk  secara  rapi dan terstruktur sebelumnya.
Kolerasi  antara  sifat-sifat  korupsi  di atas  dengan  sikap  yang  dimiliki  oleh
pemimpin  gereja  dalam  hal  ini  adalah pengkhotbah  akan  dipaduhkan  dengan melihat komponen-komponen sikap terhadap korupsi. Komponen itu meliputi pemahaman  (kognitif),  perasaan  (afektif) dan  berperilaku  (konatif).  Dari  segi kognisi  mengenai  korupsi  maka  korupsi muncul  secara  implisit,  dilihat  dari  sifat korupsi dan rujukan yang setara, sehingga pengkhotbah  menimbulkan  satuan  emosi negatif  yang  berupa  tidak  suka,  tidak setuju  bahkan  menolak  dan  menentang dengan  keras  akan  praktek  korupsi  yang ada,  di  Jayapura  pada  khususnya.  Dari rasa  emosi  negatif  itu  muncul  perilaku untuk menasehati lewat siraman rohani.
Namun  melalui  mimbar-mimbar gereja  para  pengkhotbah  sama  tidak
memberikan  penekanan  ajakan  untuk perang  melawam  korupsi.  Hal  ini diketahui berdasarkan analisis isi delapan puluh  manuskrip  khotbah  yang  diambil selama watu penelitian. Ajakan pemimpin gereja untuk melawan korupsi didapatkan hanya  melalui  wawancara  mendalam. Para  pemimpin  gereja  sepakat  bahwa untuk  melakukan  perang  melawan korupsi  perlu  memperhatikan  beberapa hal diantaranya harus adanya pencegahan sejak  dini  bagi  anak-anak  dalam lingkungan  keluarga  dan  gereja,  seperti yang  dikemukan  oleh  salah  satu pemimpin  gereja  dalam  wawancara mendalam sebagai berikut.
Tabel 2. Sikap Pengkhotbah/Pemimpin Gereja
Sikap Pengkhotbah Kognitif Afektif Konatif Kata atau Frase Korupsi Secara implisit dan explisit dalam Khotbah. Tidak setuju/bertolak ajaran iman Kristen. Menentang, menolak Melalui mimbar-mimbar gereja pengkhotbah sama sekali tidak memberikan penekanan ajakan untuk perang melawan korupsi. Namun dalam wawancara mendalam para pemimpin gereja sepakat untuk melakukan perang melawan korupsi.
Sumber: Diolah Peneliti, 2020
“Kemudian  sasaran  utama  yang perlu  melaksanakanya  keluarga- keluarga.  Oleh  karena  itu  peran dari  orang  tua  memang  sangat penting, peran  dari bapak  dan  ibu yang membina dan mendidikanak- anak  yang  masih  dalam  proses pertumbuhan.  Itu  mungkin  nilai- nilai  yang  baik  yang  utama, kejujuran mungkin
menjadi perhatian  dari  keluarga.  Jadi perhatian  dari  orang  tua  supaya anak-anak mereka bisa bertumbuh dan  berkembang  dan  menjadi pribadi  yang  tidak  buat  tindakan-
tindakan  yang  kita  tidak  inginkan seperti korupsi.” (IDI PG01)
Disamping itu perlu adanya program khusus  dalam  penangganan  anti  korupsi di  gereja  sehingga  terbentuklah  sebuah program  seperti  bulan  anti  korupsi  yang kemudian menggarahkan semua pengkhotbah  dari  berbagai  denominasi untuk  fokus  pada  pemberitaan  khotbah yang menekankan pada aspek pemberantasan korupsi. Nah kita gereja kadang-kadang tidak punya program khusus untuk membina yang begitu. Saya harus akui belum ada. (IDI PG05)
Selanjutnya Korupsi yang merupakan musuh  bersama  harus  dilawan  secara bersama-sama  dalam  praktik  hidup sehari-hari, oleh semua lapisan masyarakat  serta  berbagai  pihak  perlu bekerjasama dalam pencegahan pemberantasan korupsi. Pemerintah yang pada  dasarnya  mengurusi  persoalan sosial  masyarakat  harus  menjadikan gereja  sebagai  mitra  kerja  dalam menyelesaikan  persoalan  masyarakat diantaranya  pencegahan  pemberantasan korupsi. Hal ini dikemukan oleh salah satu pemimpin  gereja/pengkhotbah  sebagai berikut.
Pemerintah  harus  melihat  gereja sebagai  patner  dalam  berbagai  hal termasuk pemberantasan korupsi (IDI PG06)
Berkenaan  dengan  hal  di  atas,  maka mengenai komponen sikap yaitu kongnitif (penerimaan/pemahaman), afektif (emosi/persaan) dan konatif (upaya/ajakan)  maka  selanjutnya  akan dikemukakan analisis sikap penghotbah/pemimpin gereja. Analisis Sikap Pemimpin Pengkhotbah/ Pemimpin Gereja Berdasarkan  data  diatas,  dapat disimpulkan  bahwa  sikap  pemimpin gereja/pengkhotbah yang
diketahui melalui komponen sikap dapat dikatakan bahwa secara kognitif (pemahaman) para pengkhotbah/  pemimpin  gereja  memiliki pemahaman yang baik mengenai korupsi. Juga  secara  afektif  (emosi)  para pengkhotbah mempunyai sikap menentang  serta  menolak  segala  bentuk praktik  korupsi.  Namun  secara  konatif (ajakan)  terjadi  hal  yang  sangat  kontras karena  melalui  khotbah-khotbah  di mimbar-mimbar  gereja  pengkhotbah tidak memberikan sama sekali upaya/ajakan  mengenai  perang  melawan
korupsi sementara itu melalui wawancara mendalam  pengkhotbah  memberikan beberapa  perhatian  penting  untuk pencegahan korupsi diantara pencegahan sejak  dini,  perlu  adanya  program  secara khusus  mengenai  pencegahan  korupsi, dan  perlu  adanya  kerjasama  gereja  dan pemerintah  atau  pihak-pihak  terkait untuk  melakukan  pencegahan  mengenai korupsi.
Jadi  berkenaan  dengan  hal  itu,  tidak ada  satupun  ajakan  (exhortation)  para pengkhotbah  (dalam  khotbahnya)  untuk mencegah/melawaan korupsi. Sebaliknya, melalui  wawancara  mendalam  (pendeta yang  sama), hampir  semua menyuarakan sikapnya  mengenai  ajakan  melawan korupsi.  Artinya  dalam  khotbah  publik: pendeta menghindari pembahasan korupsi,  tetapi  dalam  wawancara  privat pendeta cukup vokal menyuarakan pesan anti korupsi. Sub-bab bahasan berikutnya adalah elaborasi aspek teologis, sosiologis hingga  kelembagaan  gereja  dimaksudkan untuk memahami mengapa sikap pemimpin  jemaat  (pengkhotbah)  diatas menjadi  kontras  antara  ruang  public dengan ruang privat?

## Isu Internal Gereja-gereja dalam Pemberantasa Korupsi
Hasil  penelitian  ini  menunjukan bahwa  kurangnya  ajakan (exhortation) para  pengkhotbah  (dalam  khotbahnya) untuk mencegah/melawaan korupsi merupakan hal yang sangat memprihatinkan. Gereja seharusnya menunjukan  perannya  dalam  menekan angka  korupsi,  karena  korupsi  tidak sesuai  dengan  Firman  Tuhan  (Alkitab) yang  merupakan  landasan  kehidupan g ereja  seperti  tertera,  “Jangan  mencuri” dan,  “Jangan  mengingini…………  apapun yang  dipunyai  sesamamu.”  (Keluaran  20 ayat 15 dan 17). Ayat tersebut merupakan bagian  dari  Sepuluh  Perintah  Allah (Wibowo  dan  Kristianto,  2017).  Hal  ini juga  bertalian  dengan  tugas  gereja
sebagai  institusi  moral,  idealnya  mampu mengajak  umatnya  untuk  berperilaku dengan baik. Dimana mampu memberikan edukasi kepada jemaat yang digali  dari  ajaran  kekristenan  yang berorintasi  kepada  keberpihakan  gereja terhadap  permasalahan  korupsi  yang sangat merusak tatanan sosial masyarakat (Simangunsong, 2018). Secara  Teologis  memang  terdapat dua pandangan bernegara yang kelihatan saling  berlomba  diantara  para  pemimpin Gereja  dengan  dasar  teologis  masing- masing.  Hal  ini  senadadengan  tulisan Simamora  mengenai  eksistensi  orang Kristen ditengah kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Menurutnya,  mereka  yang  sangat  aktif dalam  kehidupan  politik  (termasuk urusan perang melawan korupsi) berlandaskan  pada  pedoman  kitab  Roma yang  menjelaskan  mengenai  bagaimana hidup  sebagai  warga  negara,  Paulus menasihati  supaya  orang  Kristen  taat kepada negara termasuk urusan membayar pajak. Kepatuhan orang-orang Kristen  menjelaskan  pengakuan  bahwa pemerintahan tersebut berasal dari Allah. Sebaliknya  orang  Kristen  Apolitis  juga memiliki  landasan  teologis  yang  panjang, Misalnya  dalam  Kitab  Injil  Tuhan  Yesus dan  para  murid  tidak  pernah  terlibat dalam kehidupan Politik. Yohanes 6:10-15 misalnya  memperlihatkan  bahwa  Ketika banyak  orang  memaksa  Yesus  menjadi Raja, tetapi Dia Menolak dan mengundurkan diri ke gunung
(Simamora, 2019).
Aspek  lain  terkait  ketidak-ketegasan dalam  menyatakan  perang  melawan korupsi  melalui  pesan-pesan  khotbah publik,  sedikit  banyak  dipengaruhi  oleh konteks  sosiologis masyarakat  Indonesia. Konteks  budaya  ketimuran  yang  tinggi biasanya  menggunakan  ekpresi  non- verbal,  seperti  alegori  dan  metafora, memutar  gaya  bahasa  yang  tidak langsung  pada  tujuannya  (tidak  jelas). Gaya komunikasi konteks tinggi mencerminkan  hirarki  sosial  dan  gaya
hidup.  Berbicara  yang  baik  sangat diperlukan  untuk  menjaga  keharmonisan (Meli,  2013).  Pertimbangan-petimbangan sosiologis  seperti  yang diungkapkan  Meli diatas  bisa  jadi  merupakan  salah  satu variable pendukung mengenai sikap para pemimpin  jemaat  di  Papua  yang  terlalu enggan berbicara secara terbuka di depan jemaat  mengenai  korupsi  namun  dalam wawancara  di  ruang  tertutup  mereka dapat menguaraikan dengan baik terhadap persoalan ini.
Isu  internal  lainnya  adalah  aspek kelembagaan  Gereja-gereja  di  Indonesia dan  Papua  secara  khusus.  Bila  Gereja dipandang  sebagai  satu  kesatuan  tubuh Kristus: "Jangan terjadi perpecahan dalam tubuh,  tetapi  supaya  anggota-anggota yang  berbeda  itu  saling  memperhatikan" (1  Kor  12:15),  maka  keberadaan Lembaga-lembaga  Gereja  seperti  PGI, Sinode,  Jemaat  dan  institusi  Gerejawi lainnya  sudah  sewajarnya  se-ia/se- katabaik dalam pikiran maupun perbuatan. Kenyataannya, pembelahan/pemisahan denominasi
Gereja  di  Indonesia  tumbuh  subur  dari tahun  ke  tahun.  Penelitian  Yusuf  Asry, salah  satunya,  menunjukkan  bahwa hingga  tahun  2013  telah  tercatat  600 denominasi  gereja  pada  Bimas  Kristen Depag  RI  dan  lebih  dari  300  denominasi lainnya  belum  tercatat  secara  formal (Asry,  2013).  Dalam  penelitian  ini,  dari sepuluh denominasi gereja yang diobservasi, tidak terlihat adanya koordinasi  dan  sinergi  antar  denominasi.
Masing-masing  sinode  memiliki  otonomi sendiri untuk mengatur internal organisasi  mereka.  Dengan  demikian secara struktural, sulit
untuk mengharapkan  sinergi  Gereja  dalam  satu suara  untuk  menyikapi  persoalan  yang mendera bangsa ini yaitu korupsi.

## Penutup

## Kesimpulan
Secara  aktual  berdasarkan  data ungkapan ekplisit-impilist, frekuensi munculnya  kata-kata  yang  berkaitan dengan korupsi dan kata-kata pararelnya dapat  disimpulkan  bahwa  pemimpin gereja  di  papua  tidak  memprioritaskan bahkan  enggan  membahas  isu  korupsi dan  pencegahannya.  Sikap  pemimpin gereja  secara  kognitif  (pemahaman) mengenai  korupsi  cukup  variatif,  hal  ini bisa berakibat baik karena penanganan/isu  akan  semakin  luas, namun  juga  dapat  berakibat  buruk  bila pengaburan makna ini dapat
dimanfaatkan  pada  pembenaran  budaya atau  pada  pelemahan  penegakan  hukum. Sedangkan aspek afektif (emosi) memang terlihat  semua  menentang  mengenai perilaku  koruptif.  Namun  penekanan pada aspek konatif (ajakan) dari mimbar- mimbar  gereja  tidak  terlihat  baik  karena tidak  ada  satupun  kalimat  ajakan  untuk melakukan perang melawan korupsi yang disampaikan  secara  eksplisit/gamblang/
spesifik/langsung dari setiap
penyampaian  khotbah  selama  periode penelitian.
Hal  sebaliknya  menjadi  berbeda ketika  dilakukan  wawancara  mendalam, karena  setiap  pengkhotbah/  pemimpin gereja menyatakan upaya untuk melakukan  pemberatasan  korupsi  yang secara  masif  harus  terus  dilakukan.  Oleh karena  itu,  maka  pemberantasan  korupsi pada  prinsipnya  bukan  hanya  menjadi sebuah pemahaman/wacana dalam setiap pemimpin,  jauh  lebih  penting  dari  pada itu ialah tindakan pencegahan korupsi itu sendiri. Berhubung gereja dalam penelitian  ini  dianggap  sebagai  benteng terakhir  penjaga  moral  terutama  dalam konteks Papua.

## Saran
1. Perlu  ada  koordinasi  internal  gereja untuk menyatukan persepsi mengenai  bahaya  korupsi,  baik berhubungan  dengan  pembusukan moral  pribadi,  maupun  kerusakan pada sistem (negara). 2. Koordinasi tersebut untuk menekankan  adanya  sisipan  pesan pencegahan  dan  perang  melawan korupsi melalui khotbah setiap saat. 3. Pemerintah  menggandeng  gereja untuk  mengembangkan  pendidikan anti  korupsi  di  gereja  seluruh Indonesia.
4. Penelitian  berikut:  melihat  internal praktek korupsi gereja di papua
Referensi Alamsyah,  Wana,  dkk.  (2018). Laporan Tren  Penindakan  Kasus  Korupsi Tahun (2018). Indonesia Corruption Watch (ICW). Jakarta. Arwono, Sarlito Wirawan. (1999). Psikologi  Sosial  (Individu  dan Teori-Teori  Psikologi  Sosial). Balai Pustaka. Jakarta. Asry,  M.  Yusuf.  (2003).  Aneh  tapi  Nyata: Satu  Gereja  Banyak  Denominasi. Jurnal Multikultural dan Multireligius. 12 (1). Feb 2013
Baron, Robert A dan Donn Byrne. (2003). Psikologi  Sosial  Jilid  1 .  Erlangga.
Jakarta. Beets, Douglas. (2007). Global Corruption and religion: An Empirical Examinition .  Journal  of  Global
Ethics 3(1) Mei 2007.
De  Jonge,  Christiaan.  (2003 ).  Gereja Mencari  Jawab:  Kapita  Selekta Sejarah Gereja. BPK Gunung Mulia. Jakarta. DFID. (2015). Department for International Development. London, UK.
Terkait Praktek Korupsi di Papua
Eka,  Wibowo  dan  Kristianto.  (2017).
Korupsi  dalam  Pelayanan  Gereja: Analisis  Potensi  Penyimpangan dan Pengendalian Internal. Integritas 3(2) Desember 2017. Eriyanto.  (2011). Analisis  Isi:  Pengantar
Metodologi  Untuk  Penelitian  Ilmu Komunikasi  dan  Ilmu-Ilmu  Sosial
Lainnya .  Kencana  Prenada  Media Group. Jakarta.
Hariyani,  H.  Febrina  & et  al .  (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi  Korupsidi  Kawasan Asia  Pasifik  (Analysis  of  Factors That Affecting Corruption in  Asia-
Pacific  Region). Jurnal  Ekonomi danKebijakan  Pembangunan 5(2): 32-44. Hetaria,  Hengky  H  dan  Samuel  Mailo. (2017). Peran Institusi Keagamaan  di  Maluku  dalam Upaya  Pemberantasan  Korupsi. Jurnal  Ilmiah  Agama  dan  Sosial
Budaya 2(1) Juni 2017.
Lokra,  Hendrik.  Relasi  Show.  (2020). November, 27. File Video Youtube. Dipulihkan dari https://www.youtube.com/watch ?v=mTuPGMH1tas.  Diakses  10 Juni 2021.
Manuputty, Jacky. (2021). PGI Menentang Pelemahan KPK. https://pgi.or.id/pgi-menentang- pelemahan-kpk/. 10 Juni 2021. Mariani  Noor,  Nina.  (2015). Etika  dan Religiusitas Anti-Korupsi Dari Konsep  ke  Praktek  di  Indonesia . Globethics.net.
Meli.  (2013).  Budaya  Konteks  Tinggi: Studi Kasus Budaya Indonesia dan Cina. Jurnal  ilmiah  Program  Studi Pendidikan  Bahasa  dan  Sastra Indonesia Sematik. http://e- journal.stkipsiliwangi.ac.id/index.p hp/semantik/article/download/44 2/311
Miles  dan  Huberman.  (1999). An Expanded  Sourcebook  Qualitative
Data Analysis Second Edition. Sage Publications. London.
Mustholih.  (2020). KPK  Sebut  Sumut
Provinsi Terkorup di Indonesia.
Nurul Adha, I. Anggita dan Virianita, Ratri.
(2010). Sikap dan Intensi Pemanfaatan Internet Dalam Kegiatan  Bisnis. Jurnal  Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi,  dan  Ekologi  Manusia 4(03): 380-389.
Pakpahan, Dewi Rafiah. (2017). Pengaruh Pengetahuan  Dan  Sikap  Terhadap Perilaku  Masyarakat  Pada  Bank Syariah  Di  Wilayah  Kelurahan  Sei Sikambing  D. Jurnal  At-Tawassuth III (3): 345 – 367.
Pawito. (2009). Komunikasi Politik: Media Massa  dan  Kampanye  Pemilihan . Jalasutra.Yogyakarta.
Priyono,  B.  Herry.  (2018). Korupsi Melacak  Arti,  Menyimak  Implikasi. Gramedia. Jakarta.
Priyowidodo,  Gatut.  (2008). Pendidikan Antikorupsi Dalam Perspektif Iman Kristen Untuk membangun Masyarakat  Yang  Berdaya  Saing. Prosiding  Konferensi  Nasional
Integerasi  Iman  dan  Ilmu,  1  Juli 2008.
Simangunsong,  Bestian.  (2018).  Gereja Melawan  Korupsi:  Konstruksi Nilai-Nilai Spiritualitas Anti Korupsi dalam Konteks Masyarakat  Batak. Jurnal  Teologi dan Pendidikan Kristen Kontekstual 1(2) Desember 2018. Simanjuntak,  Irma  Riana.  (2018).  Gereja Harus Sebarkan Nilai Anti Korupsi! https://pgi.or.id/gereja- harus-sebarkan-nilai-anti-korupsi-
2/ . 10 Juni 2021.
Simamora, Adolf. (2019). Politik menurut alkitab  dan  implikasinya  bagi peran  gereja  dalam  pusaran politik  di  Indonesia. Voice  of
Wesley:  Jurnal  Ilmiah  Musik  dan Agama 2 . 10.36972/jvow.v2i1.16 .
Surbakti,  Tesa  Oktiana.  (2020). Dana
Otsus  Papua  2018  Mencapai  Rp  8 Triliun . Media  Indonesia.com. https://mediaindonesia.com/read/ detail/141695-dana-otsus-papua-
2018-mencapai-rp-8-triliun. 05
Mei 2020.
Transparency International. (2020). What is Corruption? Transparency.org. https://www.transparency.org/en/ what-is-corruption. 23 Maret 2020)
Umam,  Ahmad  Khoirul.  (2014).  Islam,
Korupsi  dan  Good  Governance  di
Negara-negara Islam. Jurnal Pemikiran  Hukum  Islam 24(2) Oktober 2014. Vallen Ayomi, Hendrik. (2017). Komodifikasi  Pemberitaan  Aksi Protes Pada Harian Cenderawasih Pos  Edisi  April-Desember  2016. Tesis .  Universitas  Sebelas  Maret. Surakarta. Wijayanto, dkk. (2013). Korupsi Mengorupsi  Indonesia .  Gramedia
Pustaka Utama. Yusuf,  Muri.  (2016). Metode  Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan. Prenada Media. Jakarta.