## J-HES
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 3 | Nomor 1 | Januari-Juni 2019 p-ISSN: 2549- 4872 │ e-ISSN: 2654-4970

## PENYELESAIAN SENGKETA DALAM HUKUM EKONOMI ISLAM

## Nurhayati
Sekolah Tinggi Agama Islam DDI Maros  || email: nurhayatijallo@yahoo.co.id

## Abstrak
Penelitian  ini  membahas  tentang  hukum  Islam  ekonomi  yang  mana  sekarang  ini pertumbuhan  ekonomi  sudah  sangat  berkembang  sesuai  dengan  era  sekarang  ini, sehingga masyarakat pun merasa kesulitan dalam penyelesaian permasalahan antara ekonomi  Islam  klasik  dengan  ekonomi  konvensional.  Dalam  penulisan  ini  penulis membatasi  dua  pokok  masalah  pertama:  Bagaimanakah  cara  penyelesaian  masalah ekonomi  tradisi  Islam  klasik?,  dan  kedua  bagaimana  penyelesain  ekonomi  syariah dalam hukum positif Indonesia?. Tujuan penulisan ini untuk dapat membedakan cara penyelesaian masalah ekonomi dengan menggunkan tradisi klasik dan hukum positif Indonesia.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah library  reasearch dengan menggunkan  dua  pendekatan  yaitu  pendekatan  normatif  dan  yuridis.  Dan  hasil penelitian ini ditemukan bahwa (1) Bahwa dalam menyelesaikan permasalah Sengketa Ekonomi Syari’ah Berdasarkan Tradisi Islam Klasik dapat ditempuh dengan cara yaitu Al  Sulh  ( Perdamaian ), Tahkim (artbitrase)  dan  Wilayat  al  Qadha  ( Kekuasaan Kehakiman ) (2) Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Berdasarkan Tradisi Hukum Positif  Indonesia  dapat  di  tempuh  dengan  cara:  Perdamaian  dan  Alternatif Penyelesaian Sengketa ( ADR ) dan Arbitrase ( Tahkim )
Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa, Hukum Positif
Volume 3, No. 1, Januari- Juni 2019 │p-ISSN: 2549-4872 | e-ISSN: 2654-4970

## Abstract
This study discusses economic Islamic law, which is currently growing economically in accordance with the current era, so that people feel difficulties in solving problems between  classical  Islamic economics and  conventional  economics.  In  this  paper  the author limits two main problems: How to solve the economic problems of the classical Islamic tradition ?, and second, how to solve the Islamic economy in the positive law of Indonesia? The purpose of this paper is to be able to distinguish between ways of solving economic problems by using classical traditions and positive Indonesian law. The  type  of  research  used  is  the  reasearch  library  using  two  approaches  namely normative and juridical approaches. And the results of this study found that (1) that in resolving the problem of Syari'ah Economic Disputes Based on Classical Islamic Traditions  can  be  reached  by  means  of  Al  Sulh  (Peace),  Tahkim  (artbitrage)  and Wilayat al Qadha (Judicial Power) (2) Dispute Settlement Islamic Economics Based on  Indonesian  Positive  Legal  Traditions  can  be  taken  by:  Peace  and  Alternative Dispute Settlement (ADR) and Arbitration (Tahkim)
Keywords : Dispute resolution, Positive law

## PENDAHULUAN
ahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama  telah  membawa  perubahan besar dalam eksistensi lembaga
Peradilan  Agama  saat  ini.  Salah  satu perubahan mendasar adalah
penambahan wewenang lembaga Peradilan  Agama  antara  lain  dalam bidang ekonomi syariah. Disamping itu, lahirnya  Undang-Undang  Nomor  41 Tahun  2004  tentang  Wakaf  juga  telah memberikan nuansa baru pada lembaga Peradilan  Agama,  sebab  pengaturan wakaf dengan undang-undang ini tidak hanya  menyangkut  tanah  milik,  tetapi
juga mengatur tentang wakaf produktif yang juga menjadi kewenangan lembaga Peradilan Agama untuk menyelesaikan berbagai sengketa dalam pelaksanaannya.  Berdasarkan  pasal  49 huruf  (i)  Undang-Undang  Nomor  3
Tahun 2006 tentang Perubahan
Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989 Tentang Peradilan Agama ditegaskan bahwa  Peradilan  Agama  bertugas  dan berwenang  memeriksa,  mengadili  dan menyelesaikan perkara termasuk “ ekonomi  syariah ”.  Yang  dimaksud dengan ekonomi syari.ah adalah perbuatan  atau  kegiatan  usaha  yang dilaksanakan  menurut  prinsip  syariah yang  meliputi  bank  syari.ah,  lembaga
L
keuangan  mikro  syariah,  asuransi syariah,  asuransi  syariah,    obligasi syariah  dan  surat  berharga  berjangka menengah syariah, pembiayaan syariah, pergadaian  syariah,  dana  pensiun lembaga  keuangan  syariah  dan  bisnis syariah.  Maka  masalah  pokok  yang menjadi  fokus  dalam  tulisan  ini  yaitu bagaimanakah cara penyelesaian masalah  ekonomi  tradisi  Islam  klasik?
bagaimana penyelesaian masalah ekonomi syariah dalam hukum positif Indonesia?

## METODE PENELITIAN
Pada  penelitian  ini  penulis menggunakan  metode library  research dan Pendekatan yang digunakan dalam penelitian  ini  menggunakan  beberapa pendekatan yaitu:
a. Pendekatan  Normatif  (pendekatan syar’i).  Yaitu  pendekatan  yang mengakaji  nilai-nilai  syariat  islam sesuai  dengan yang  berkaitan dengan  masalah  penelitian  dengan cara  meneliti  bahan  pustaka  atau data sekunder.
b. Pendekatan Yuridis  (legal  fomat atau  berdasarkan  Undang-undang yang  berkaitan).  Yaitu  pendekatan dengan  melihat  Undang-undang
yang  sesuai  atau  data  primer  yang berkaitan  dengan  masalah  yang diteliti oleh peneliti.

## PEMBAHASAN
A. Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi

## Syari’ah  Berdasarkan  Tradisi
Islam Klasik.
1. Al Sulh ( Perdamaian )
Secara  bahasa, “sulh” berarti meredam pertikaian, sedangkan menurut  istilah “sulh” berarti  suatu jenis  akad  atau  perjanjian  untuk mengakhiri  perselisihan/pertengkaran antara  dua  pihak  yang  bersengketa secara  damai.  Menyelesaikan  sengketa berdasarkan perdamaian untuk mengakhiri suatu perkara sangat dianjurkan oleh Allah swt sebagaimana tersebut dalam surat An Nisa. ayat 126 yang  terjemahnya  “ Perdamaian  itu adalah  perbuatan  yang  baik ”.Ada  tiga rukun  yang  harus  dipenuhi  dalam perjanjian  perdamaian  yang  harus dilakukan oleh orang melakukan perdamaian, yakni ijab, qabul dan lafazd dari perjanjian damai tersebut .
Tentang ( AW  Munawir, Kamus Al  Munawir: 1984:  843 ) subyek  atau orang  yang  melakukan  perdamaian harus  orang  cakap  bertindak  menurut
Volume 3, No. 1, Januari- Juni 2019 │p-ISSN: 2549-4872 | e-ISSN: 2654-4970
hukum.  Selain  dari  itu  orang  yang melaksanakan  perdamaian  harus  orang yang  mempunyai  kekuasaan  atau mempunyai wewenang untuk melepaskan  haknya  atau  hal-hal  yang dimaksudkan dalam perdamaian tersebut. Belum tentu setiap orang yang cakap bertindak mempunyai kekuasaan atau  wewenang.  Orang  yang  cakap bertindak  menurut  hukum  tetapi  tidak mempunyai  wewenang  untuk  memiliki seperti pertama : wali atas harta benda orang yang berada dibawah perwaliannya, kedua :  pengampu  atas harta benda orang yang berada di bawah pengampuannya, ketiga : nazir ( pengawas ) wakaf atas hak milik wakaf yang ada di bawah pengawasannya.
Hal  yang  menyangkut  obyek [Said  Agil  Husein  al  Munawar:  1994: 48-49]  tentang  obyek  dari  perdamaian harus  memenuhi  ketentuan  yakni pertama :  berbentuk  harta,  baik berwujud maupun yang tidak berwujud seperti hak milik intelektual, yang dapat dinilai atau dihargai, dapat diserahterimakan dan bermanfaat, kedua :  dapat  diketahui  secara  jelas sehingga  tidak  melahirkan  kesamaran dan ketidakjelasan, yang pada akhirnya
dapat  pula  melahirkan  pertikaian  baru terhadap obyek yang sama.
Persoalan yang boleh didamaikan ( disulh-kan ) para  ahli  hukum  Islam sepakat  bahwa  hal-hal  yang  dapat  dan boleh  didamaikan  hanya  dalam  bentuk pertikaian  harta  benda  yang  dapat dinilai  dan  sebatas  hanya  kepada  hak- hak  manusia  yang  dapat  diganti. Dengan kata lain, persoalan perdamaian itu  hanya  diperbolehkan  dalam  bidang muamalah saja, sedangkan hal-hal yang menyangkal  hak-hak  Allah  tidak  dapat didamaikan.
Pelaksana  perdamaian , pelaksana perjanjian  damai  bisa  dilaksanakan dengan  dua  cara,  yakni  di  luar  sidang pengadilan atau melalui siding pengadilan.  Diluar  sidang  Pengadilan, penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan  baik  oleh  mereka  sendiri (yang  melakukan  perdamaian)  tanpa melibatkan  pihak  lain,  atau  meminta bantuan  orang  lain  untuk  menjadi penengah (wasit), itulah yang kemudian disebut  dengan  arbitrase,  atau  dalam syari.at  Islam  disebut  dengan  hakam. Pelaksanaan  perjanjian  damai  melalui sidang  Pengadilan  dilangsungkan  pada saat  perkara  sedang  diproses  dalam siding  Pengadilan.  Di  dalam  ketentuan
perundang-undangan ditentukan bahwa sebelum  perkara  diproses,  atau  dapat juga  selama  diproses  bahkan  sudah diputus  oleh  Pengadilan  tetapi  belum mempunyai  kekuatan  hukum  tetap, hakim  harus  menganjurkan  agar  para pihak yang bersengketa supaya berdamai.  Seandainya  hakim  berhasil mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa,  maka  dibuatlah  putusan perdamaian,  kedua  belah  pihak  yang melakukan  perdamaian  itu  dihukum untuk  mematuhi  perdamaian  yang telahmereka sepakati. Perjanjian perdamaian  ( sulh )  yang  dilaksanakan sendiri  oleh  kedua  belah  pihak  yang berselisih  atau  bersengketa,  dalam praktek  dibeberapa  negara  Islam, terutama dalam hal perBankkan Syariah disebut dengan “ tafawud ” dan “ taufiq ” ( perundingan dan penyesuaian ). Kedua hal  yang  terakhir  ini  biasanya  dipakai dalam  mengatasi  persengketaan  antara intern  Bank,  khususnya  Bank  dan lembaga-lembaga keuangan pemerintah.
2. Tahkim ( Arbitrase ) Dalam perspektif Islam,
“arbitrase” dapat  dipadankan  dengan istilah “tahkim” . Tahkim sendiri berasal dari kata “ hakkama ”. Secara
etimologi, tahkim berarti  menjadikan seseorang  sebagai  pencegah  suatu sengketa.
Secara umum,
tahkim memiliki  pengertian  yang  sama dengan  arbitrase  yang  dikenal  dewasa ini  yakni  pengangkatan  seseorang  atau lebih sebagai wasit oleh dua orang yang berselisih atau lebih, guna menyelesaikan perselisihan  mereka secara damai, orang yang menyelesaikan disebut dengan
“Hakam” .
3. Wilayat  al  Qadha  ( Kekuasaan
Kehakiman )
Al  Hisbah  adalah  lembaga  resmi negara  yang  diberi  wewenang  untuk menyelesaikan  masalah-masalah  atau pelanggaran  ringan  yang  menurut sifatnya  tidak  memerlukan  proses peradilan  untuk  menyelesaikannya. Menurut  Al  Mawardi8Kewenangan lembaga  Hisbah  ini tertuju  kepada tiga hal  yakni pertama :  dakwaan  yang terkait dengan kecurangan dan pengurangan  takaran  atau  timbangan, kedua :  dakwaan  yang  terkait  dengan penipuan  dalam  komoditi  dan  harga seperti pengurangan takaran dan timbangan  di  pasar,  menjual  bahan makanan yang sudah kadaluarsa dan ketiga :  dakwaan  yang  terkait
Volume 3, No. 1, Januari- Juni 2019 │p-ISSN: 2549-4872 | e-ISSN: 2654-4970
dengan  penundaan  pembayaran  hutang padahal  pihak  yang  berhutang  mampu membayarnya.  Dari  uraian  tersebut  di atas dapat diketahui bahwa kekuasaan al Hisbah ini hanya terbatas pada pengawasan terhadap penunaian kebaikan  dan  melarang  orang  dari kemunkaran.
Kemudian Al Madzalim, Badan ini  dibentuk  oleh  pemerintah  untuk membela  orangorang  teraniaya  akibat sikap  semena-mena  dari  pembesar Negara atau keluarganya, yang biasanya sulit untuk diselesaikan oleh Pengadilan biasa dan kekuasaan hisbah.
Kewenangan yang dimiliki oleh lembaga  ini  adalah  menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran  hukum  yang dilakukan  oleh  aparat  atau  pejabat pemerintah  seperti  sogok  menyogok, tindakan korupsi dan kebijakan
pemerintah
yang merugikan masyarakat.  Orang  yang  berwenang menyelesaikan  perkara  ini  disebut dengan nama wali al Mudzalim  atau al Nadlir.
Al  Qadha  ( Peradilan ) menurut arti bahasa, al Qadha berarti memutuskan atau menetapkan. Menurut istilah  berarti  “ menetapkan  hukum syara . pada suatu peristiwa atau
sengketa untuk menyelesaikannya secara  adil  dan  mengikat ”.  Adapun kewenangan yang dimiliki oleh lembaga  ini  adalah  menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang
berhubungan  dengan  masalah  al  ahwal asy  syakhsiyah (masalah keperdataan, termasuk didalamnya hukum keluarga ), dan masalah jinayat ( yakni hal-hal yang menyangkut pidana ).Orang  yang diberi wewenang  menyelesaikan  perkara  di Pengadilan disebut dengan qadhi ( hakim ).
B. Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi
Syariah Berdasarkan Tradisi Hukum Positif Indonesia 1. Perdamaian dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ( ADR ) (Wahbah  Az  Zuhaili, 2005:752) Konsep sulh ( perdamaian ) sebagaimana  yang  tersebut  dalam berbagai  kitab  fiqih  merupakan  satu dokrin  utama  hukum  Islam  dalam bidang muamalah untuk menyelesaikan suatu sengketa, dan ini sudah merupakan conditio sine quo non dalam kehidupan masyarakat manapun, karena pada  hakekatnya  perdamaian  bukalah suatu pranata positif belaka, melainkan lebih  berupa  fitrah  dari  manusia. Segenap manusia menginginkan
seluruh  aspek  kehidupannya  nyaman, tidak ada yang mengganggu, tidak ingin dimusuhi,  ingin  damai  dan  tenteram dalam segala aspek kehidupan. Dengan demikian  institusi  perdamaian adalah bagian dari kehidupan manusia. Pemikiran  kebutuhan  akan  lembaga sulh ( perdamaian ) pada zaman modern ini tentunya bukanlah suatu wacana dan cita-cita  yang  masih  utopis,  melainkan sudah masuk ke wilayah praktis.
Hal  ini  dapat dilihat  dengan marak  dan  populernya  Alternative Dispute  Resolution  ( ADR ).  Untuk kontek  Indonesia,  perdamaian  telah didukung keberadaannya dalam hukum positif  yakni  Undang-Undang  Nomor 30  Tahun  1999  Tentang  Arbitrase  dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dengan  adanya  pengaturan  secara positif  mengenai  perdamaian,  maka segala  hal  yang  berkaitan  dengan perdamaian  baik  yang  masih  dalam bentuk upaya, proses tehnis pelaksanaan hingga  pelaksanaan  putusan  dengan sendirinya  telah  sepenuhnya  didukung oleh negara.
Undang-Undang Nomor 30
Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat dikatakan  sebagai  wujud  yang  paling
riel  dan  lebih  spesifik  dalam  upaya negara mengaplisikan dan mensosialisasikan  institusi  perdamaian dalam  sengketa  bisnis.  Dalam  undang- undang  ini  pula  dikemukakan  bahwa negara  memberi  kebebasan  kepada masyarakat untuk menyelesaikan masalah  sengketa  bisnisnya  di  luar Pengadilan,  baik  melalui  konsultasi, mediasi,  negosiasi,  konsiliasi  atau penilaian para ahli.
Menurut
Suyud Margono kecenderungan memilih Alternatif Dispute Resolution ( ADR ) oleh masyarakat  dewasa  ini  didasarkan  atas pertimbangan pertama : kurang percaya pada  sistem  pengadilan  dan  pada  saat yang sama sudah dipahaminya keuntungan  mempergunakan  sistem arbitrase dibanding dengan Pengadilan, sehingga masyarakat pelaku bisnis lebih suka mencari alternatif lain dalam upaya menyelesaikan berbagai sengketa bisnisnya yakni dengan jalan Arbitrase, kedua : kepercayaan masyarakat  terhadap  lembaga  arbitrase khususnya  BANI  mulai  menurun  yang disebabkan  banyaknya  klausul-klausul arbitrase  yang  tidak  berdiri  sendiri sendiri,  melainkan  mengikuti  dengan klausul kemungkinan pengajuan
Volume 3, No. 1, Januari- Juni 2019 │p-ISSN: 2549-4872 | e-ISSN: 2654-4970
sengketa  ke  Pengadilan  jika  putusan arbitrasenya tidak berhasil diselesaikan.
Dengan  kata  lain,  tidak  sedikit kasus-kasus  sengketa  yang  diterima oleh  Pengadilan  merupakan  kasus- kasus yang sudah diputus oleh arbitrase BANI.  Dengan  demikian  penyelesaian sengketa dengan cara ADR merupakan alternatif yang menguntungkan.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999
Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Perkara mengatur tentang penyelesaian
Sengketa  di  luar  Pengadilan, yakni  melalui  konsultasi,  mediasi, negosiasi, konsiliasi dan penilaian ahli. Undang-Undang  ini  tidak  seluruhnya memberikan  pengertian  atau  batasan- batasan  secara  rinci  dan  jelas.  Disini akan  dijelaskan  tentang  pengertian singkat  tentang  bentuk-bentuk  ADR sebagai berikut :
a. Konsultasi Black.s  Law  Dictionary  memberi pengertian
Konsultasi adalah “ aktivitas konsultasi atau perundingan seperti klien
dengan penasehat hukumnya ” b. Negosiasi
Negosiasi adalah proses yang dilakukan  oleh  dua  pihak  dengan
permintaan ( kepentingan ) yang saling  berbeda  dengan  membuat suatu persetujuan secara kompromis dan memberikan kelonggaran.
c. Konsiliasi Konsiliasi adalah penciptaan penyesuaian pendapat dan penyelesaian  suatu  sengketa  dengan suasana  persahabatan  dan  tanpa  ada rasa  permusuhan  yang  dilakukan  di pengadilan sebelum dimulainya persidangan  dengan  maksud  untuk menghindari proses legitasi.
d. Pendapat atau Penilaian Ahli (Muhammad Ibnu Farhum: 1031:19) Bentuk ADR lainnya yang diintrodusir  dalam  Undang-Undang Nomor  30  Tahun  1990  adalah pendapat  ( penilaian )  ahli.  Dalam rumusan  pasal  52  Undang-Undang ini  dinyatakan  bahwa  para  pihak dalam suatu perjanjian berhak untuk memohon  pendapat  yang  mengikat dari lembaga arbitrase atas hubungan hukum tertentu dari suatu perjanjian. 2. Arbitrase ( Tahkim )
Biasanya  dalam  kontrak  bisnis sudah  disepakati  dalam  kontrak  yang dibuatnya untuk menyelesaikan sengketa  yang  terjadi  dikemudian  hari di  antara  mereka.  Usaha  penyelesaian
sengketa  dapat  diserahkan  kepada forum-forum  tertentu  sesuai  dengan kesepakatan.
Di  Indonesia  terdapat  beberapa lembaga arbitrase untuk menyelesaikan berbagai  sengketa  bisnis  yang  terjadi dalam  lalu  lintas  perdagangan,  antara lain BAMUI ( Badan Arbitrase
Muamalat Indonesia )  yang  khusus
menangani masalah persengketaan dalam  bisnis  Islam,  BASYARNAS ( Badan  Arbitrase  Syari.ah  Nasional ) yang menangani masalah-masalah yang terjadi dalam pelaksanaan Bank Syari.ah,  dan  BANI  ( Badan  Arbitrase Nasional  Indonesia )  yang  khusus menyelesaikan  sengketa  bisnis  non Islam.
a. Badan
Arbitrase Nasional
Indonesia ( BANI )
Sebagian  besar  di  negara-negara barat  telah  memiliki  lembaga  arbitrase dalam menyelesaikan berbagai sengketa ekonomi yang timbul akibat wanprestasi  terhadap  kontrak-kontrak yang  dilaksanakannya.  Dalam  kaitan ini,  Indonesia  yang  merupakan  bagian dari  masyarakat  dunia  juga  telah memiliki  lembaga  arbitrase  dengan nama Badan Arbitrase Nasional
Indonesia yang disingkat dengan BANI.
Adapun tujuan didirikannya
Badan  Arbitrase  Nasional  Indonesia ( BANI ) adalah
memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa  perdata  yang  timbul dan berkaitan dengan perdagangan dan keuangan,  baik  yang  bersifat  nasional maupun  yang  bersifat  internasional.  Di samping  itu,  keberadaan  BANI  di samping berfungsi menyelesaikan sengketa,  ia  juga  dapat  menerima permintaan  yang  diajukan  oleh  para pihak  dalam  suatu  perjanjian  untuk memberikan  suatu  pendapat  ( legal opinion ) yang mengikat mengenai suatu persoalan.
b. Badan Arbitrase
Muamalat
Indonesia ( BAMUI ) Perkembangan bisnis ummat Islam berdasar syari.ah semakin menunjukkan kemajuannya, maka kebutuhan  akan  lembaga  yang  dapat menyelesaikan persengketaan yang terjadi  atau  mungkin  terjadi  dengan perdamaian dan prosesnya secara cepat merupakan  suatu  kebutuhan  yang sangat mendesak.
Adapun  tujuan  dibentuk  BAMUI adalah pertama : memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa  muamalah  perdata
yang timbul dalambidang perdagangan, industri,  keuangan,  jasa  dan  lain- lain, kedua : menerima permintaan yang diajukan  oleh  para  pihak  dalam  suatu perjanjian  tanpa adanya suatu sengketa untuk memberikan suatu pendapat yang mengikat  mengenai  suatu  persoalan berkenaan  dengan  perjanjian  tersebut. (Suyud Margono, 2000: 82)
c. Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional ( BASYARNAS )
Badan Arbitrase Syariah Nasional
( BASYARNAS ) berkedudukan di Jakarta dengan  cabang  atau  perwakilan  di tempattempat  lain  yang  dipandang perlu. Badan Arbitrase Syariah Nasional ( BASYARNAS ) sesuai dengan Pedoman Dasar yang di tetapkan oleh MUI : ialah lembaga  hakam  yang  bebas,  otonom dan independent, tidak boleh dicampuri oleh kekuasaan dan pihak-pihak manapun.  Badan  Arbitrase  Syariah
Nasional ( BASYARNAS ) adalah perangkat organisasi.

## KESIMPULAN
Berdasaarkan  pembahsan  pada bab  sebelumnya,  maka  penulis  dapa
menarik  kesimpulan  dari  tulisan  ini yakni:
1. Bahwa dalam menyelesaikan permasalah Sengketa Ekonomi
Syari’ah  Berdasarkan  Tradisi  Islam Klasik  dapat  ditempuh  dengan  cara di bawah ini:
a. Al Sulh ( Perdamaian )
Secara  bahasa, “sulh” berarti meredam  pertikaian,  sedangkan menurut  istilah “sulh” berarti suatu  jenis  akad  atau  perjanjian untuk  mengakhiri  perselisihan/ pertengkaran  antara  dua  pihak yang bersengketa secara damai. b. Tahkim (artbitrase) berarti menjadikan  seseorang  sebagai pencegah suatu sengketa
c. Wilayat  al  Qadha  ( Kekuasaan
Kehakiman )
2. Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi Syariah Berdasarkan Tradisi Hukum Positif  Indonesia  dapat  di  tempuh dengan cara dibawah ini:
a. Perdamaian dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ( ADR )
b. Arbitrase ( Tahkim )

## DAFTAR PUSTAKA
Harahap,  M.  Yahya.  1989. Kedudukan  Kewenangan  dalam  Acara  Peradilan Agama UU No.7 Tahun 1989 . Jakarta: Sinar Grafika.
Lubis, Suhrawardi K. 1999. Hukum Ekonomi Islam . Jakarta: Sinar grafika.
Margono,  Suyud.  2000. ADR  dan  Arbitrase  Proses  Pelembagaan  dan  Aspek Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Mudzakkir AS. 1989. Ekonomi Islam Masa Kini . Bandung: Husaini.
Muhaemin.  2006.  ”Kesiapan  Pengadilan  Agama  Tangani  Sengketa  Ekonomi Syari’ah”, Dalam Republika On Line , diakses tgl 4 Desember 2009.
Muhammad Ibnu  Farhum. 1031. Tabsirah al Hukkam  fi Ushul al  Qhadhiyah wa Manahij al Ahkam . Darr al Maktabah al Ilmiah. Jilid I. Libanon: Bairut.
Al-Munawar,  Said  Agil  Husin,  Haji.  2003. Fikih  Hubungan  Antara  Agama /  Al Munawar,  Haji Said  Agil  Husin/  Abdul  Halim Ramli A.  Wahab,  Irfansyah (Peny.). Jakarta: Ciputat Press.
Munawir, A.W. 1984. Kamus Arab – Indonesia al-Munawir . Yogyakarta: Pon-Pes al-Munawir.
Undang-Undang Ekonomi Syari’ah. 2009. Bandung: Fokus Media.
Zuhaily, Wahbah al. 2006. al-Fiqhul Islamy Wa Adillatuhu . Terjemahan, Bandung: C.V. Pustaka Media Utama.