## Volume 6, Nomor 2, Juni 2023.
Editorial Office  : Faculty of Law, Universitas Islam Malang.
Jl. Mayjen Haryono No.193, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Malang, Provinsi Jawa Timur, 65144. Phone : (0341) 551 932 / 551 822 / (0341) 552 249 E-mail : yurispruden@unisma.ac.id Website : http://riset.unisma.ac.id/index.php/yur/index Perlindungan Hukum Terhadap Direksi
Atas Keputusan Bisnisnya Sesuai Prinsip

## Business Judgement Rule
Doni Damara Eko Prasetyo, Muhammad Badrus Salam Robieth As Syadili,

## Yulianingsih
Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember Jl. Kalimantan No. 37, Krajan Timur, Sumbersari, Jember, 68121, (0331) 335462
Email: ddamara738@gmail.com Article Abstract Article History
Received: Apr 12, 2023; Reviewed: Apr 20, 2023; Jun 05, 2023; Accepted: Jun 18, 2023; Published: Jun 20, 2023:

## DOI:
10.33474/yur.v6i2.19654
The  purpose  of  this  study  is  to  determine  the  existence  of  the business  judgment  rule  in  Indonesia  so  that  it  can  be  used  as  a reference  in  protecting  directors  for  the  business  decisions  they make. This type of research is normative juridical with a statutory, case, and conceptual approach. The result of this study is that the principle  of  business  judgment  rule  provides  protection  for directors. This principle is regulated in Article 97 Paragraph (5) of  Law  Number  40  of  2007  concerning  Limited  Liability Companies,  so  that  based  on  this  article  if  it  is  fulfilled cumulatively by the directors, the directors can be released from all  responsibilities  and  get  legal  protection  from  the  business judgment rule principle given to himself for the business decisions he made.
Keywords: Legal Protection; Board of Directors; Business Abstrak
Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui eksistensi business judgement rule di Indonesia sehingga dapat dijadikan acuan dalam melindungi  direksi  atas  keputusan  bisnis  yang  dibuat.  Jenis penelitian  ini  ialah  yuridis  normatif  dengan  pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil dari penelitian ini  ialah  prinsip business  judgement  rule memberikan perlindungan  terhadap  direksi.  Prinsip  ini  diatur  dalam  Pasal  97 Ayat  (5)  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang Perseroan  Terbatas,  sehingga  berdasarkan  pasal  tersebut  jika terpenuhi  secara  kumulatif  oleh  direksi  maka  direksi  dapat dibebaskan  dari  segala  pertanggung  jawaban  dan  mendapatkan perlindungan  hukum  dari  prinsip business  judgement  rule yang diberikan kepada dirinya atas keputusan bisnis yang dilakukan. Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Direksi; Bisnis

## PENDAHULUAN
Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN) memiliki salah satu organ yang penting dalam menjalankan  bisnis  yaitu  direksi. 1 Direksi adalah  organ  perseroan  yang  memiliki wewenang dan tanggung jawab secara penuh atas pengurusan dan sesuai dengan kepentingan  perseroan,  sesuai  dengan  tujuan dan  maksud  dari  perseroan  serta  mewakili perseroan  didalam  dan  diluar  pengadilan sesuai dengan anggaran dasar perseroan. 2
Menurut pedoman umum good corporate  governance Indonesia  bahwa direksi  yang  merupakan  sebuah  bentuk  dari organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab  secara  kolegial  dalam mengelola  perusahaan. 3 Direksi  merupakan satu-satunya  organ  dalam  perseroan  yang mengelola kewajiban pengurusan perseroan. 4
1 Doddy  Setiawan,  Ratna  Tri  Hapsari,  dan  Anas  Wibawa,  “Dampak  Karakteristik  Dewan  Direksi  Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility Pada Perusahaan Pertambangan Di Indonesia,” MIX: JURNAL ILMIAH MANAJEMEN 8, no. 1 (2018): 2, https://doi.org/10.22441/mix.2018.v8i1.001.
2 Widi  Wiranti,  “Tanggung  Jawab  Pengurus  Perseroan  Atas  Tunggakan  Pajak  Perseroan  Berdasarkan  Prinsip Fiduciary Duty,” Amnesti Jurnal Hukum 4, no. 2 (2022): 160, https://doi.org/10.37729/amnesti.v4i2.3043.
3 Fransiskus  Eduardus  Daromes  dan  Robert  Jao,  “Peran  Mediasi  Kinerja  Keuangan  Pada  Hubungan  Dewan Direksi  Dengan  Reaksi  Investor,” Jurnal Akuntansi 10, no. 1 (5 April 2020): 79, https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.10.1.77-92.
4 Desak  Made  Setyarini,  Ni  Luh  Mahendrawati,  dan  Desak  Gde  Dwi  Arini,  “Pertanggungjawaban  Direksi Perseroan Terbatas Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum,” Jurnal Analogi Hukum 2, no. 1 (4 Maret 2020): 13, https://doi.org/10.22225/ah.2.1.2020.12-16.
5 Rahardja Hadhikusuma Sutantya dan Sumantoro Sumantoro, Pengertian Pokok Hukum Perusahaan: Bentuk Perusahaan Yang berlaku di Indonesia , 1 ed., vol. 1 (Jakarta: Kesain Blanch, 2000), 114.
Rahmatullaili  Ramadhani  dan  Dwila  Maresti,  “Pengaruh  Leverage  Dan  Ukuran  Dewan  Direksi  Terhadap Pengungkapan  CSR,” Ekonomis:  Journal  of  Economics  and  Business 5,  no.  1  (8  Maret  2021):  78, https://doi.org/10.33087/ekonomis.v5i1.262.
7 Desak Nyoman Alit Gunatri dan Ida Ayu Sukihana, “Akibat Hukum Pengaturan Acquit Et De Charge Terhadap Direksi Perseroan. Jurnal Kertha Semaya,” Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum 7, no. 3 (18 Juli 2019): 3, https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/52707.
Direksi  harus  bertanggung  jawab  atas pengurusannya  di  BUMN  dengan  prinsip kehati-hatian, prinsip itikad baik, prinsip tidak mengambil  keuntungan  pribadi  atas  segala keputusannya  di  perusahaannya. 5 Berdasar- kan  segi  ekonomi  tujuan  dibentuknya  suatu perusahaan ialah untuk mendapatkan keuntungan sebanyak banyaknya tetapi  tidak bisa  dipungkiri  bahwasanya  kerugian  pasti juga ada pada perusahaan, sedangkan dari segi kinerja  sosial  dan  lingkungan,  perusahaan harus memberikan kontribusi secara langsung kepada masyarakat dan lingkungannya. 6
Menurut pendapat Heidjrachman
Ranupandojo menyatakan bahwa per- ekonomian  negara  sangat  dipengaruhi  oleh kehidupan  perusahaan. 7 Direksi  melakukan banyak  cara  agar  memperoleh  keuntungan
salah  satunya  ialah  dengan  melakukan investasi. 8
Direksi  dalam  mengambil  sebuah keputusan  bisnis  harus  memberlakukan  asas fiduciary duty yang menjelaskan bahwasanya direksi  harus  mengambil  keputusan  terbaik yang  sesuai  dengan  kepentingan  dan  tujuan dari  perseroan. 9 Pada  setiap  keputusan  yang diambil  oleh  direksi  dalam  suatu  perseroan dapat menimbulkan konsekuensi yang signifikan  bagi  mereka  yang  memiliki kepentingan  terhadap  perseroan,  seperti pemegang  saham  dan  karyawan,  bahkan masyarakat luas. Untuk itu dalam menjalankan  tugas  dan  tanggung  jawab sebagai direksi, ia wajib memiliki kepercayaan diri, keahlian, ketelitian, dan rasa tanggung jawab yang tinggi. 10
Aspek      ini      sesuai      dengan      prinsip tanggung jawab   penuh   bagi   direksi yang termuat dalam Pasal   97  Ayat    (2)  Undang-
8 Putu  Anantha  Pramagitha  dan  A.  A.  Ketut  Sukranatha,  “Prinsip  Business  Judgment  Rule  Sebagai  Upaya Perlindungan Terhadap Keputusan Bisnis Direksi BUMN,” Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum 7, no. 12 (18 Juli 2019): 1.
9 Shigeko  Hadi,  Aam  Suryamah,  dan  Anita  Afriana,  “Prinsip Business  Judgement  Rule Dalam Pertanggungjawaban  Hukum  Direksi  BUMN  Yang  Melakukan  Tindakan  Investasi  Yang  Mangakibatkan Kerugian,” ACTA  DIURNAL  Jurnal  Ilmu  Hukum  Kenotariatan 4,  no.  2  (30  Juni  2021):  172, https://doi.org/10.23920/acta.v4i2.553.
10 Rasman  Habeahan,  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Direksi  Perusahaan  Pailit  Yang  Pengelolaannya  Dijalankan Dengan Itikad Baik Menurut Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas,” Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan 9, no. 1 (30 Maret 2022): 1139, https://doi.org/10.59635/jihk.v9i1.183.
11 Wildayanti dan Kasjim Salenda, “Penerapan prinsip Business Judgment Rule (BJR) terhadap Putusan Direksi Perusahaan  Perseroan  Terbatas,” Alauddin  Law  Development  Journal 4,  no.  3  (28  November  2022):  504, https://doi.org/10.24252/aldev.v4i3.18819.
12 Yafet Yosafet Wilben Rissy, “Ketentuan Dan Pelaksanaan Business Judgement Rule di Amerika, Australia dan Indonesia,” Masalah-Masalah Hukum 49, no. 2 (2020): 161, https://doi.org/10.14710/mmh.49.2.2020.160-171.
13 Imam Suwandi, Ria Arifianti, dan Muhamad Rizal, “Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG) PADA PT. Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO),” Jurnal Manajemen Pelayanan Publik 2, no. 1 (2 Juli 2019): 78, https://doi.org/10.24198/jmpp.v2i1.21559.
14 Dhaifina  Fitriani,  “Perlindungan  Direksi  Melalui Business  Judgment  Rule :  (Studi  Analisis  Kasus  Karen Agustiawan  Mantan  DirutPertamina),” Al  -  Muamalat:  Jurnal  Hukum  Dan  Ekonomi  Syariah 5,  no.  2  (26 Desember 2020): 87.
Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang Perseroan Terbatas (UU PT). 11
Prinsip bussines  judgement  rule (JR) menjelaskan bahwa seorang direksi memperoleh  sebuah  perlindungan  hukum tanpa diperlukan pembenaran dari pemegang saham ataupun juga pengadilan jadi otomatis prinsip  BJR  ini  melekat  pada  diri  direksi BUMN  dalam  putusan  bisnisnya. 12 Menurut Sutan  Remi  Sjahdeni  pertimbangan    bisnis para  anggota  direksi  tidak  dapat  ditantang atau    diganggu  gugat    atau    ditolak    oleh pengadilan  atau  pemegang  saham. 13
Di  Indonesia  sendiri  terjadi  kesalahan dalam penerapan BJR karena seorang Direksi yang  mengakibatkan  kerugian  di  BUMN harus  membuktikan  di  pengadilan  mengenai keputusan  bisnisnya  sudah  sesuai  dengan prinsip  BJR  atau  belum. 14 Penerapan  BJR  di Indonesia  telah  memberikan  pidana  kepada direksi,  hal  ini  dialami  oleh  direktur  utama
PT.  Pertamina  bernama  Karen  Agustiawan (selanjutnya disebut KA). 15
KA  telah  melakukan  investasi  rutin dengan mengakuisisi pembelian PI ( participating  interest) terhadap  Basker Manta Gummy (selanjutnya disebut BMG) di Australia. Investasi pembelian PI mengalami kerugian  sebesar  Rp.  568.000.000.000  (lima ratus enam puluh delapan milyar rupiah) yang mengakibatkan KA didakwa telah melakukan tindak  pidana  korupsi  kemudian  PN  Jakarta Pusat dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutuskan KA terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi. 16
Kemudian  kasus  kedua  dialami  oleh Hotasi  Nababan  (selanjutnya  disebut  HN) yang  merupakan  mantan  direktur  PT.  MNA dalam  pelaksanaan  penyewaan  pengadaan pesawat Boeing 737-Family melalui perusahaan  Thirdstone  Aircraft  Leasing Group (TALG) asal Amerika Serikat, TALG sebagai lessor tidak berhasil dalam mendatangkan  dua  pesawat  yang  sudah dijanjikan kepada PT. MNA, 17 setelah itu PT. MNA  melakukan  gugatan  di  Pengadilan Washington  dan  memenangkan  perkara tersebut  dan  menghukum  TALG  untuk
15 Kuswandi  Kuswandi,  Yudi  Junadi,  dan  Aulia  Putri,  “Penerapan  Prinsip  Business  Judgement  Rule  Dalam Putusan Lepas Terkait Tindak Pidana Korupsi Direktur Korporasi,” Jurnal Hukum Mimbar Justitia 8, no. 2 (30 Desember 2022): 511, https://doi.org/10.35194/jhmj.v8i2.3083.
16 “Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020,”.
17 Chandra  Noviardy  Irawan,  Pujiyono  Pujiyono,  dan  Irma  Cahyaningtyas,  “Implementation  of  Business Judgement Rules in Indonesia: Theories, Practices, and Contemporary Cases,” Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services 4, no. 1 (26 April 2022): 114, https://doi.org/10.15294/ijals.v4i1.53335.
18 “Putusan Mahkamah Agung Nomor 417 K/Pid.Sus/2014,”.
mengembalikan  uang  deposit  serta  bunga milik  PT.  MNA.  Meskipun  PT.  MNA  telah menang  di  pengadilan  Washington  tetapi direktur PT. MNA tetap dianggap melakukan korupsi  karena  merugikan  keuangan  negara sehingga  dihukum  penjara  empat  tahun  dan didenda  sebesar  Rp.  200.000.000.000  (dua ratus milyar rupiah). 18
Pada  kasus  tersebut  merupakan  bukti bahwasanya  penerapan  prinsip  BJR  di Indonesia masih samar sehingga mengakibat- kan  segala  kerugian  yang  timbul  dari keputusan  bisnis  berakhir  dengan  pidana. Maka  permasalahan  pada  penerapan  BJR dalam  melindungi  direksi  BUMN  ketika mengambil keputusan bisnis dengan melakukan  investasi  untuk  kepentingan  dan tujuan persero perlu dibahas dan dikaji  lebih lanjut hal ini dikarenakan direksi BUMN bisa dituntut  bertanggung  jawab  secara  pribadi atas  keputusan  bisnisnya  sehingga  kepastian hukum  bagi  direksi  BUMN  sesuai  dengan prinsip  BJR  masih  menjadi  persoalan  di Indonesia.
Terdapat beberapa penelitian yang juga membahas mengenai prinsip business judgement rule seperti Dhaifina Fitriani, UIN
Sunan
Kalijaga Yogyakarta Jurnal
AlMuamalat:  Jurnal  Hukum  &  Ekonomi Syariah Vol. 5 No. 2, Desember 2020, hal. 70- 87  dengan  judul  “Perlindungan  Direksi Melalui Business  Judgment  Rule (Studi Analisis  Kasus  Karen  Agustiawan  Mantan Dirut Pertamina)”. Penelitian ini merumuskan Bagaimana ketentuan dan penerapan business judgment rule terhadap Direksi Perseroan dan Bagaimana  penyelesaian  sengketa  terkait penerapan business judgment rule oleh hakim pada  kasus  mantan  dirut  Pertamina  Karen Agustiawan.
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian yuridis normatif dengan metode studi analisis ( analysis  studies )  dengan  pengumpulan  data primer  dan  data  sekunder  dari  penelitian pustaka ( library research ). Adapun perbedaan penelitian  tersebut  dengan  penelitian  yang dilakukan  oleh  penulis  ialah  terkait  dengan jumlah  kasus  yang  diambil,  kemudian penelitian  tersebut  membahas  mengenai penyelesaian sengketa dan penelitian penulis membahas mengenai dua aspek yaitu business judgement  rule dan  tanggung  jawab  dari direksi.
Berdasarkan fakta yang telah dijelaskan diatas  maka  artikel  ini  akan  membahas mengenai  bagaimana  perlindungan  hukum bagi  direksi  BUMN  terhadap  investasi  yang
19 Ishaq Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi (Bandung: Alfabeta, 2017), 66.
20 Johny Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif (Malang: Bayumedia, 2006), 295.
21 Robin Panjaitan, Martono Anggusti, dan Roida Nababan, “Penerapan Prinsip Business Judgment Rule Terhadap Direksi Yang Melakukan Kebijakan Yang Merugikan Perusahaan,” Jurnal Hukum PATIK 10, no. 1 (24 April 2021): 4, https://doi.org/10.51622/patik.v10i1.217.
dilakukan  berdasarkan  doktrin  BJR  dengan harapan agar penerapan BJR di Indonesia bisa di  perbaiki.  Kemudian  juga  dijelaskan mengenai tanggung jawab yang bisa dilakukan oleh direksi atas keputusannya.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan  pendekatan  yakni  pendekatan perundang-undangan,  pendekatan  konseptual dan pendekatan kasus.  Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (library research) ,  kemudian  menganalisa  untuk menemukan  argumentasi  akhir  yang  berupa jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Untuk  itu  terdapat  empat  macam  tahapan teknik  analisa,  yakni  deskripsi,  komparasi, evaluasi dan argumentasi. 19,20

## PEMBAHASAN
Perlindungan  Hukum  Terhadap  Direksi Atas  Keputusan  Bisnisnya  Sesuai  Doktrin

## Business Judgement Rule
Direksi merupakan organ yang penting pada perusahaan karena direksilah yang akan memberikan  keputusan  dan  arah  untuk perusahaan yang dipimpin, direksi menjalan- kan  tugasnya  sesuai  dengan  maksud  dan tujuan dari perseroan serta direksi juga dapat mengambil  keputusan  untuk  berinvestasi mengenai  pengadaan  barang  dan  jasa. 21
Dalam  mengambil  sebuah  keputusan  harus dilandaskan  dengan  unsur  kehati-hatian karena dengan keputusannya bisa mendapatkan  keuntungan  dan  juga  bisa menimbulkan  kerugian  terhadap  perusahaan, dengan adanya doktrin BJR diharapkan untuk mencegah  campur  tangan  yudisial  atas keputusan bisnis yang dilakukan. 22
Patokan  kehati-hatian  yang  diterapkan secara  umum  dalam  praktik  adalah  standar kehati-hatian  yang  lazim  untuk  dilaksanakan orang  biasa  dalam  posisi  dan  kondisi  yang sama. 23 Di  Indonesia  sendiri  terdapat beberapa  kasus  yang  membuat  direksi  di dakwa  karena  telah  merugikan  perusahaan yang dipimpin seperti kasus yang dialami oleh KA  selaku  mantan  dirut  PT.  Pertamina (Persero)  2009-2014  yang  dianggap  telah melakukan  penyalanggunaan  kewenangan sehingga  dijerat  dengan  tindak  pidana korupsi. 24
Prinsip BJR sendiri memberikan pemahaman  bahwasanya  direksilah  yang memiliki pengalaman serta memahami keadaan  perusahaan  yang  dipimpin  sehingga
22 Nova  Wijayanti,  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Direksi  Terhadap  Kredit  Macet  Bank  BUMN  Berdasarkan Doktrin Business Judgment Rule ,” Rechtidee 14, no. 1 (30 Juni 2019): 14, https://doi.org/10.21107/ri.v14i1. 4843.
23 Gideon Paskha Wardhana, “Business Judgement Rule Sebagai Perlindungan Atas Pertanggungjawaban Pribadi Direksi  Perseroan,” Jurnal  Riset  Manajemen  dan  Bisnis 14,  no.  1  (12  Juli  2019):  59,  https://doi.org/ 10.21460/jrmb.2019.141.316.
24 Andika  Wijaya,  “ Implementation  of  the  Doctrine  of  the  Business  Judgment  Rule  on  Bankruptcy  Law  in Indonesia, ” Yuridika 35, no. 1 (2020): 8, https://doi.org/10.20473/ydk.v35i1.12436.
25 Nova Nova, “Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Management Antara PT Citilink Indonesia (Garuda Group) Dengan PT Sriwijaya Air DAN PT Nam Air (Sriwijaya Group),” Otentik’s : Jurnal Hukum Kenotariatan 3, no. 2 (2021): 145, https://doi.org/10.35814/otentik.v3i2.2417.
26 Prasetio Prasetio, Dilema BUMN: Benturan Penerapan Business Judgement Rule (BJR) dalam hal Keputusan Bisnis Direksi BUMN (Jakarta: Rayyana Komunikasindo, 2014), 18.
apabila sewaktu waktu perusahaan mengalami kerugian  maka  direksi  tidak  dapat  diminta pertanggung  jawaban  atas  keputusan  bisnis yang  di  buat,  bagaimanapun  juga  keputusan yang  diambil  oleh  direksi  adalah  keputusan yang  memiliki  pertimbangan  yang  matang dan  untuk  menyelesaikan  permasalahan internal pada perusahaan. 25
Oleh karena itu, seluruh pihak seharusnya  menghormati  segala  keputusan direksi  sehingga  pengadilan  tidak  bisa menghakimi seseorang atas keputusan bisnisnya  karena  pengadilan  sendiri  tidak memiliki kompetensi dalam menilai keputusan  bisnis. 26 Untuk  mendapatkan perlindungan  hukum  dari  prinsip  BJR  maka direksi  harus  membuktikan  yang  terdapat pada Pasal 97 Ayat (5) UU PT yang memuat beberapa  hal  yakni,  (a)  kerugian  yang dilakukan  bukan  termasuk  kesalahan  atau kelalaian;  (2)  telah  melakukan  kehati-hatian disertai  dengan  itikad  baik  sesuai  dengan anggaran dasar dan tujuan dari perseroan; (3) tidak  ada  benturan  kepentingan  pribadi  baik secara  langsung  maupun  secara  tidak
langsung atas keputusan bisnis yang dilakukan;  (d)  Telah  mencegah  kerugian berlanjut.
Maka  pasal  tersebut  dapat  menjadi landasan  bagi  seorang  direksi  agar  dapat terhindar dari jerat hukuman yang dibebankan kepadanya  akibat  keputusan  bisnis  yang dibuat  sehingga  direksi  tidak  dapat  dimintai tanggung jawab secara pribadi karena terjadi kerugian yang didapatkan oleh perusahaan. 27
Meskipun  prinsip  BJR  tidak  diatur secara implisit di undang-undang tetapi dalam UU  PT  terdapat  unsur  dari  BJR  sehingga secara tidak langsung prinsip ini berlaku juga pada  direksi  BUMN  karena  pada  Pasal  11 Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2003 tentang  Badan  Usaha  Milik  Negara  (UU BUMN) menjelaskan bahwa terhadap persero berlaku segala prinsip yang terdapat pada UU PT.  Persero  adalah  BUMN  yang  dimana modalnya  dimiliki  oleh  negara  sebesar  51% yang  bertujuan  mendapatkan  keuntungan sebesar besarnya. Sehingga apa yang melekat pada  UU  PT  juga  dapat  diterapkan  pada BUMN  dengan  dasar  Pasal  11  UU  BUMN tersebut. 28
Apabila melihat pada Putusan Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  Nomor
27 Elia Fransisco Silitonga, Sunarmi, dan Mahmul Siregar, “Penerapan Prinsip Business Judgment Rule Terhadap Pertanggungjawaban Perdata Direksi Perseroan: Analisis Putusan No.915 K/Pdt/2017 dan No.83/Pdt.G/2016/PN.Sby,” Locus:  Jurnal  Konsep  Ilmu  Hukum 2,  no.  1  (16  Februari  2022):  80,  https:// jurnal.locusmedia.id/index.php/jkih/article/view/25.
28 Gunawan Widjaja, Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 15.
29 Eko  Priyono,  Agus  Surono,  dan  Sadino  Sadino,  “Doktrin Business  Judgment  Rule Dalam  Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Direksi Bumn (Studi Kasus PT. PLN),” Jurnal Magister Ilmu Hukum 7, no. 2 (7 Juli 2022): 35, https://doi.org/10.36722/jmih.v7i2.1264.
15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst, hakim memeriksa  fakta  persidangan  mengenai apakah fakta tersebut terbukti atau tidak pada perkara yang dihadapi oleh KA selaku mantan direktur  PT.  Pertamina  memutuskan  bahwa KA  terbukti  melakukan  tindakan  pidana dalam  Pasal  3 jo. Pasal  18  Ayat  (1)  Huruf  b Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  sebagaiman  telah  diubah  dengan Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001 tentang  perubahan  atas  Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi jo. Pasal  5  Ayat  (1)  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  yang  menyatakan  KA  telah terbukti  melakukan  tindak  pidana  korupsi secara  bersama  sama.  Dalam  putusan  PN Jakarta Pusat tidak sama sekali menyinggung mengenai prinsip BJR sehingga membuat KA dinyatakan bersalah. 29
Sedangkan  pada  kasus  kedua  yang dialami  oleh  HN  pada  Putusan  Nomor 36/PID.B/PTK/2013/PN.Jkt.Pst yang menyatakan  bahwa  apa  yang  dilakukan  oleh HN  telah  sesuai  dengan  prinsip  BJR  karena adanya  unsur  kehati-hatian  dan good corporate  association (GCG)  serta  apa  yang
diperbuat oleh HN dalam memutuskan bisnis itu  tidak  menguntungkan  diri  sendiri  atau orang lain.
Adapun  pertimbangannya  ialah  dalam dunia  bisnis  yang  dinamis  maka  kecepatan dan  ketepatan  dalam  mengambil  keputusan menjadi  kunci  keberhasilan,  resiko  dalam bisnis tidak bisa dihilangkan 100% yang bisa diupayakan adalah memitigasi resiko seminimal  mungkin  agar  tidak  terjadi kerugian  sehingga  putusan  pengadilan  ialah terdakwa  HN  tidak  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidan korupsi secara bersama-sama. 30
Penulis  akan  menganalisis  kasus  yang dialami oleh KA yang selaku mantan direktur PT.  Pertamina  dan  kasus  HN  selaku  mantan direktur PT. Merpati Nusantara Airline yang keduanya  didakwa  telah  melakukan  Tindak Pidana  Korupsi  (Tipikor)  karena  telah mengakibatkan  kerugian  keuangan  negara. Sebelum menganalisis lebih lanjut maka perlu mengetahui posisi kasus masing masing yang akan dipaparkan.
Kasus  pertama  adalah  kasus  yang dialami  oleh  direksi  PT.  Pertamina  memiliki kegiatan investasi non rutin dengan mengakuisi  pembelian participating  interest dilapangan  Baster  Manta  Gummy  Australia.
30 Franky  Ariyadi,  “Penerapan  B usiness  Judgement  Rules Dalam  Badan  Usaha  Milik  Negara  Studi  Kasus  PT Asuransi  Jiwasraya,” Indonesian  Journal  of  Law  and  Policy  Studies 1,  no.  1  (31  Mei  2020):  17, https://doi.org/10.31000/ijlp.v1i1.2635.
31 Muhammad  Zainul  Arifin  dan  Firman  Muntaqo,  “Penerapan  Prinsip Detournement  De  Pouvoir Terhadap Tindakan Pejabat BUMN Yang Mengakibatkan Kerugian Negara Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang  Keuangan  Negara,” Nurani:  Jurnal  Kajian Syari’ah  Dan  Masyarakat 18,  no.  2  (2018):  192, https://doi.org/10.19109/nurani.v18i2.2741.
Pada  29  januari  2009,  Citibank  Investment selaku penasihat keuangan ROC Oil Company yang merupakan salah satu perusahaan publik pada  sector  perminyakan  di  Australia melakukan penawaran penjualan participating interest sebesar 10-40 % kepada PT  Pertamina.  Agar  investasi  yang  ingin dilakukan sesuai dengan anggaran dasar (AD) perusahaan  maka  direksi  melakukan  rapat direksi  dan  hasil  dari  rapat  tersebut  secara aklamasi  rapat  tersebut  disetujui  untuk melakukan investasi.
Pada tanggal 20 Agustus 2010, ROC Oil sebagai  operator  menghentikan  produksi  hal ini lantaran kurangnya produksi minyak yang awalnya  diperkirakan  dapat  meningkatkan produksi minyak PT. Pertamina sebanyak 912 barel per-hari namun pada kenyataanya hanya dapat  252  perhari.  Sehingga  dilakukan penghentian produksi sementara ( non- production phase/NPP ). PT. Pertamina selaku pemilik  saham  sebanyak  10%  menolak  akan adanya penghentian produksi sementara tetapi mayoritas  memberikan  persetujuan  atas penghentian produksi tersebut. 31
KA  kemudian  membuat  tim  kajian Divestasi  Blok  BMG  dan  hasil  dari  kajian tersebut  ialah  PT  Pertamina  menarik  diri ( withdraw ) hal ini dilakukan untuk mencegah
kerugian  lebih  lanjut.  Maka  oleh  karena  itu PT.  Pertamina  melakukan  suatu  keputusan yang akhirnya mengakibatkan penurunan nilai aset (impairment ) yang disebabkan terjadinya penurunan jumlah cadangan sebesar 586.060.000.000. 32
Kasus  kedua  dialami  oleh  HN  yang merupakan mantan direktur PT. MNA dalam pelaksanaan  penyewaan  pengadaan  pesawat Boeing  737-Family  melalui  perusahaan Thirdstone  Aircraft  Leasing  Froup  asal Amerika Serikat,  TALG sebagai  lessor tidak berhasil  dalam  mendatangkan  dua  pesawat yang  telah  dijanjikan  kepada  PT.  MNA setelah  itu  PT.  MNA  melakukan  guatan  di Pengadilan  Washington  dan  memenangkan perkara  tersebut  dan  menghukum  TALG untuk  mengembalikan  uang  deposit  serta bunga milik PT. MNA. Meskipun PT. MNA telah menang di pengadilan Washington tetapi direktur PT. MNA tetap dianggap melakukan korupsi  karena  merugikan  keuangan  negara sehingga  dihukum  penjara  empat  tahun  dan didenda  sebesar  Rp.  200.000.000.000. 33
Sebagaimana yang tertera pada pasal 97 ayat (5) UU PT terdapat  beberapa hal  yang dapat melindungi  seorang  Direksi  dalam  putusan bisnis  yang  telah  diambil,  berikut  ini  adalah uraiannya.
a. Kerugian  Bukan  Karena  Kesalahan Atau Kelalaian Direksi
32 “Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020.”
33 “Putusan Mahkamah Agung Nomor 417 K/Pid.Sus/2014.”
34 Wijaya, “I mplementation of the Doctrine of the Business Judgment Rule on Bankruptcy Law in Indonesia ,” 7.
Direksi  yang  melakukan  kesalahan atau  kelalaian  dalam  keputusan  bisnisnya membuat  direksi  tersebut  tidak  dilindungi oleh  BJR.  Didalam  UU  PT  sendiri  tidak dijelaskan  secara  terperinci  mengenai  apa yang  dimaksud  dengan  kesalahan  atau kelalaian tersebut sehingga tidak ada tolak ukur  untuk  menilai  tindakan  lalai  atau salah.  Maka  dengan  hal  ini  kata  lalai  dan salah  itu  terasa  kabur  namun  apabila  kita melihat  pada  sisi  ilmu  hukum  terdapat  3 indikator  seseorang  dapat  dikatakan  salah atau lalai yaitu adanya unsur kesengajaan, kelalaian, dan tidak alasan pemaaf. 34
Menurut Edward Omar Sharif Hiariej  menjelaskan  bahwasanya  sebuah kesalahan dapat dibuktikan dengan adanya kesengajaan yang dilakukan oleh seseorang. Lebih lanjut mengenai kesengajaan itu terpenuhi jika didalamnya terdapat  dua  unsur  yaitu  mengetahui  dan menghendaki.  Jika  kedua  unsur  tersebut tidak bisa dibuktikan maka kesalahan tidak terjadi,  kemudian  mengenai  kelalaian  itu karena  tidak  ada  kehati  hatian  yang dilakukan oleh seseorang. Berdasarkan hal tersebut  maka  kesalahan  dan  kelalaian berarti  kurangnya  sikap  hati  hati  yang dilakukan oleh direksi sehingga memunculkan kerugian.
Apabila kita melihat fakta kasus dari KA  dan  HN  dalam  keputusan  bisnisnya yaitu dengan KA yang memutuskan untuk membeli participating  interest pada  blok BMG  dan  HN  dalam  melakukan  sewa- menyewa pesawat. Keduanya tidak mengetahui dan tidak menghendaki terjadi kerugian  pada  perusahaan  dan  keduanya sudah melakukan Langkah-langkah
professional sebelum mengambil keputusan bisnisnya.
Adapaun  yang  dilakukan  oleh  KA sebelum  mengambil  keputusan  bisnisnya yaitu, (1)  Telah melakukan kajian dengan membentuk tim internal dan eksternal; (2) Telah  memitimigasi  segala  hal  yang  akan merugikan melalui legal due diligence dan financial due diligence ; dan (3) Melakukan
kajian  teknis  terhadap  Blok  BMG  yang hasilnya  cadangan  gas  dan  minyak  bumi memiliki prospect, proven dan lead. 35
Sedangkan  HN  pada  kasus  PT. Merpati Nusantara Airlines telah melakukan beberapa hal sebelum memutuskan  pengadaan  pesawat  dari Lessor  TALG  yaitu,  (1)  Menggunakan para  ahli  mengenai  penyewaaan  pesawat; (2)  Melakukan  perjanjian  dengan  pihak dari lessor ;  (3)  Memastikan lessor TALG
35 Hadi, Suryamah, dan Afriana, “Prinsip Business Judgement Rule Dalam Pertanggungjawaban Hukum Direksi BUMN Yang Melakukan Tindakan Investasi Yang Mangakibatkan Kerugian,” 74.
36 Fitriani, “Perlindungan Direksi Melalui Business Judgment Rule,” 87.
37 Sandra Dewi, “Perkembangan Penerapan Prinsip Piercing The Corporate Veil Dalam Pelanggaran Fiduciary Duty Yang Dilakukan Direksi Perseroan Terbatas,” Aktualita : Jurnal Hukum 1, no. 2 (31 Desember 2018): 350, https://doi.org/10.29313/aktualita.v1i2.3959.
merupakan lessor yang  memiliki  kualitas dan  kredibilitas;  dan  (4)  Memeriksa keberadaan  dan  keabsahan lessor TALG dengan  menyewa  pengacara  Indonesia yang  sedang  berada  di  Amerika  Serikat yang bernama Lawrence Siburian. 36
Berdasarkan  hal  tersebut  maka  apa yang  dilakukan  oleh  KA  dan  HN  sudah sesuai  dengan  maksud  dan  tujuan  dari perusahaan  serta  bagaimana  cara  mereka untuk  mendapatkan  keuntungan  atas keputusan bisnis yang dilakukan. Sehingga pada kali ini tidak terdapat unsur kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh direksi karena  direksi  udah  berhati  hati  dengan cara  membentuk  tim  untuk  melakukan kajian  khusus  terhadap  keputusan  bisnis yang diambil.
b. Telah  Melakukan  Itikad  Baik  Dan Kehati-Hatian  Sesuai  Dengan  Tujuan

## Dan Maksud Dari Perseroan
Itikad  baik  dan  kehati-hatian  dalam melaksanakan  tugas  di  perseroan  pada dasarnya sudah terdapat pada UU PT, 37 sebagaimana  pada  Pasal  92  UU  PT yang menjelaskan bahwa itikad baik yang dilakukan  oleh  direksi  berlaku  penuh sesuai  dengan  tujuan  dan  maksud  dari perseroan.  Itikad  baik  sendiri  terbagi
menjadi dua yaitu itikad baik subjektif dan itikad  baik  objektif,  itikad  baik  subjektif ialah  kejujuran  yang  dilakukan  oleh seseorang  dalam  melakukan  perbuatan hukum  artinya  ialah  tidak  ada  yang disembunyikan dan keputusan yang diambil  adalah  keputusan  yang  logis  dan baik  untuk  dilakukan  serta  mendatangkan manfaat terhadap perseroaan.
Itikad  baik  objektif  ialah  apa  yang dilakukan oleh seseorang sudah memenuhi norma  norma  kepatutan  dan  kepantasan dalam kehidupan bermasyarakat. 38
Adapun  yang  dinamakan  mengedepankan itikad  baik  harus  memenuhi  aspek,  yaitu (1) Menerapkan aspek kepercayaan (fiduciary duty) dan keharusan untuk jujur bagi  direksi;  (2)  Penerapan  pelaksanaan terhadap pengurusan yang layak; (3) Tidak diperboleh  untuk  melanggar  peraturan perundang-undangan; (4) Diharuskan loyal kepada  perseroan (loyalty  duty), salah satunya  dengan  menerapkan  untuktidak memakai  uang  serta  kekayaan  perseroan yang  digunakan  guna  keperluan  pribadi dan  harus  menjaga  rahasia  perseroan;  (5) Mencegah terjadinya benturan kepentingan antara pribadi dan perseroan, dengan tidak menggunakan  kewenangan  dan  informasi perseroan untuk kepentingan pribadi dalam
38 “Pasal 92 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,”.
39 Bewani Octavianisa Masrurah, “Konsep Itikad Baik Dalam Penerapan Business Judgment Rule Berdasarkan Sistem Hukum Perseroan Indonesia Dan Malaysia,” JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan) 3, no. 3 (15 November 2019): 185–86, https://doi.org/10.58258/jisip.v3i3.830.
pengambilan  atau  menggunakan  separuh keuntungan  perseroan;  (6)  Menerapkan prinsip  hati-hati  dan  seksama  dalam pengurusannya  yang  didasarkan  atas pertimbangan;  (7)  Dapat  mengupayakan urusan  dengan  tekun,  yakni  dengan melimpahkan perhatian kepada perseroan; dan  (8)  Memiliki  rasa  ketekunan  dan  ulet sebagaimana ada kewajiban dan kecakapan sera keahlian sesuai dengan ilmu pengetahuan. 39
Dalam  kasus  KA  selaku  mantan direktur  PT.  Pertamina  telah  melakukan i’tikad  baik  dan  melakukan  kehati-hatian, Adapun kategori i’tikad baik yaitu terbagi menjadi  dua  yaitu  I’tikad  baik  subjektif dan  i’tikad  baik  objektif  seperti  yang dijelaskan  diatas.  KA  dalam  melakukan participating interest pada Blok BMG juga sesuai dengan  anggaran  dasar  PT. Pertamina yang pada pasal 3 berisi:
“Sesuai  PP  No.  31  Tahun  2003 tentang  Pengalihan  Bentuk  Perusahaan Pertambangan  Minyak  Dan  Gas  Bumi Negara (Pertamina) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), tujuan dari Perusahaan  adalah  untuk  ikut  serta dalam    kegiatan  persaingan  usaha  gas dan minyak dipasar luar negeri maupun di  dalam  negeri.  Dalam  menjalankan usahanya,  tujuan  Perusahaan  adalah mendapatkan keuntungan sehingga dengan  keuntungan  tersebut  dapat berkontribusi dalam peningkatan
kualitas ekonomi serta dapat bermanfaat bagi masyarakay indonesia.”
Berdasarkan  Anggaran  Dasar  (AD) tersebut  direksi  telah  melakukan  itikad baik  dan  kehati  hatian,  direksi  tidak mengabaikan peluang untuk membeli 10% saham  ROC  Oil  sehingga  direksi  telah menjalankan  tugas  yang  tertera  pada anggaran dasar. KA telah membentuk tim internal guna berhati hati serta menghindari kerugian Adapun tim internal terdiri  dari  tim  keuangan,  tim  geofisika, tim  legal,  tim  reservoir,  tim  Analisa komersial. 40
Pada  kasus  HN  selaku  direksi  PT. MNA  juga  terdapat  unsur  itikad  baik  dan kehati-hatian.  Pada  AD  PT.  MNA menjelaskan bahwasanya direksi memiliki kewenangan  pengadaan  pesawat    dan dalam  pengadaan  pesawat  tersebut  dapat dilakukan tanpa persetujuan komisaris dan pemegang  saham.  Pada  saat  proses pelaksanaan sewa-menyewa pesawat pada lessor TALG  ( thirdstone  aircaft  leasing group )  selaku  perusahaan  penyewaan pesawat di Amerika Serikat, HN menempatkan  security  deposit  dalam escrow account .
Dalam  RKAP  (Rencana  Kerja  dan Anggaran perusahaan) terdapat pasal yang
40 Fitriani, “Perlindungan Direksi Melalui Business Judgment Rule,” 87.
41 Hadi, Suryamah, dan Afriana, “Prinsip B usiness Judgement Rule Dalam Pertanggungjawaban Hukum Direksi BUMN Yang Melakukan Tindakan Investasi Yang Mangakibatkan Kerugian,” 74.
42 Ratih Agustin Wulandari, “Tata Kelola Perusahaan Oleh Direksi PT BPR Dharma Nagari Menerapakan Prinsip Good  Corporate  Governance,” Soumatera  Law  Review 2,  no.  2  (20  November  2019):  233, https://doi.org/10.22216/soumlaw.v2i2.3568.
memberikan  kebebasan  terhadap  direksi PT  MNA  untuk  mengganti  tipe  dari pesawat yang akan disewa. Adapun isi dari RKAP tersebut ialah:
“ Karena  terjadi  perubahan  harga sewa  dan  ketersediaan  dari  pesawat secara  cepat  karena  adanya  supply  and demand,  maka  perusahaan  memiliki fleksibelitas  dalam  memilih  tipe  dan jumlah pesawat yang akan disewa, hal ini dilakukan  agar  meningkatkan  cash  flow positif dari penambahan pesawat” 41 c. Tidak Memiliki Conflict Of Interest Baik Langsung  Maupun  Tidak  Langsung Atas Pengurusan Yang Akhirnya Berakibat Kepada Kerugian
Dalam mencegah conflict of interest yang  dilakukang  oleh  direksi  sebenarnya sudah  terdapat  pada  penerapan  GCG. Prinsip  ini  digunakan  untuk  mencegah timbulnya risiko-risiko kerugian dari suatu kebijakan dan kegiatan usaha. 42
Pelaksanaan
GCG dalam pengelolaan  perusahaan  sangat  penting karena  secara  langsung  memberikan petunjuk yang jelas bagi perusahaan untuk pengambilan  keputusan  secara  tepat  dan bertanggung  jawab  serta  memungkinkan pengelolaan perusahaan secara lebih aman, sehingga dapat meningkatkan nilai
perusahaan  dan  kepercayaan  dari  mitra usaha. 43
Terdapat beberapa tujuan dari GCG, salah satunya ialah untuk menanggulangi, mencegah benturan kepentingan. 44 Dalam mencapai  GCG  dibutuhkan  peran  dari kepemilikan  institusional,  sebagaimana kepemilikan    institusi    memberikan  peran penting    yaitu    untuk  mendorong peningkatan pengawasan kepada manajemen yang lebih optimal. 45 Sehingga apabila  kita  ingin  menilai  seorang  direksi memiliki  benturan  kepentingan  atau  tidak maka  yang  perlu  diperhatikan  penerapan prinsip GCG. Kepentingan yang dimaksud ialah tidak menguntungkan pribadi, kelompok  atau  golongan  sehingga  apa yang menjadi keputusan bisnisnya merupakan murni untuk kebaikan perusahaan.
Direksi PT.
Pertamina tidak memiliki kepentingan pribadi atas pembelian  PI  di  Blok  BMG  hal  ini dibuktikan  bahwasanya  Direksi  tidak mendapatkan  keuntungan  sedikitpun  atas pembelian PI tersebut serta keputusan yang diambil  itu  murni  untuk  mendapatkan keuntungan bagi perseroan dan
43 Suwandi, Arifianti, dan Rizal, “Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG) PADA PT. Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO),” 54.
44 Komite  Nasional  Kebijakan  Governance  (KNKG), Pedoman  Umum  Good  Corporate  Governance (Jakarta: KNKG, 2006), 24.
45 Fitri Amaliyah dan Eliada Herwiyanti, “Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Dan Komite Audit Terhadap Nilai Perusahaan Sektor Pertambangan,” Jurnal Akuntansi 9, no. 3 (31 Oktober 2019): 188, https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.9.3.187-200.
46 Fitriani, “Perlindungan Direksi Melalui Business Judgment Rule,” 88.
keputusannya tidak ada paksaan dari pihak lain.  Direksi  secara  kolektif  kolegial memutuskan  untuk  melakukan  investasi sesuai  dengan  kewenangan  direksi  dan memantau  pelaksanaan  investasi  didalam rapat  direksi.  Kegiatan  investasi  ini dilakukan  secara  bidding  sehingga  tidak terbukti  adanya conflict  of  interest antara direksi  PT.  Pertamina  dengan  pihak  ROC selaku pengelola blok BMG. 46
Terdapat peraturan yaitu tertera pada Keputusan  Menteri  Negara  Badan  Usaha Milik  Negara  (BUMN)  No.  Kep-117/M- MBU/2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) pada Badan  Usaha  Milik  Negara:  Peraturan  ini berkaitan  dengan  praktik  tata  kelola perusahaan  yang  baik  ( good  corporate governance )  yang  berlaku  bagi  badan usaha  milik  negara.  Didalamnya  berisi tentang benturan kepentingan dapat terjadi jika  beberapa  hal  terpenuhi  yaitu:  (1) Organ perseroan melakukan transaksi atau menggunakan harta milik perseroan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi, keluarga serta golongan tertentu yang dimana pengambilan  keuntungan  pribadi  tersebut
melalui  keputusan  bisnis  yang  dilakukan.
(2) Keputusan yang dilakukan oleh direksi dalam bisnis  harus memenuhi  itikad baik, pertimbangan  serta  telah  melakukan invetigasi lebih lanjut dan mendalam serta informasi yang cukup sehingga dengan hal ini  semua  benturan  kepentingan  antara direksi dengan pihak lain akan terminimalisisr.
Pada  kasus  PT.  MNA  juga  tidak memiliki benturan kepentingan dan direksi PT  MNA  telah  memenuhi  unsur  unsur pelaksanaan  GCG  hal  ini  diatur  dalam Pasal 5 Ayat (3) UU BUMN yakni dengan beberapa pembuktian yang harus dipenuhi yaitu:
1. Transparansi:  Pihak  PT  MNA  telah mengumumkan  ke  public  mengenai pengadaan pesawat baru melalui website speednews, segala perkembangan  dan  proses  pencarian pesawat  serta  transaksi  yang  dilakukan dengan  pikah  lessor  setiap  inggu dibahas  dalam  rapat  dan  kemudian dilaporkan kepada pemegang saham.
2. Kemandirian: direksi dalam melakukan keputusan  bisnis  tidak  dipaksa  oleh pihak manapun sehingga dapat dikatakan  apa  yang  diputuskan  oleh direksi  murni  keputusan  bisnis  untuk memajukan  perseroan.  Direksi  PT MNA  tidak  mendapatkan  apapun  baik
47 Hadi, Suryamah, dan Afriana, “Prinsip Business Judgement Rule Dalam Pertanggungjawaban Hukum Direksi BUMN Yang Melakukan Tindakan Investasi Yang Mangakibatkan Kerugian,” 75.
berupa uang atau barang atas pengadaan penyewaan pesawat yang dilakukan. 3. Pertanggungjawaban: Keputusan bisnis yang  dilakukan  oleh  Direksi  PT  MNA telah  sesuai  dengan  AD  yang  telah berlaku  dan  sesuai  dengan  prosedur maka kerugian yang telah terjadi RUPS telah  menerima  dan  membebaskan direksi dari segala pertanggung jawaban atas keputusan bisnisnya.
4. Akuntabilitas: Keputusan yang diambil oleh direksi telah disetujui oleh berbagai macam  pihak  yang  berwenang  seperti Direksi, Komisaris, dan RUPS. Rencana  penyewaan  pesawat  telah masuk  pada  RKAP  dan  disahkan RUPS. 47
Apabila melihat fakta kasus tersebut maka  direksi  dari  PT.  Pertamina  dan  PT. MNA  telah  terbukti  bahwasanya  tidak memiliki benturan kepentingan atas keputusan  bisnis  yang  dilakukan  oleh keduanya sehingga layak untuk dilindungi oleh prinsip BJR.
d. Telah  Mengambil  Suatu  Tindakan Untuk  Mencegah  Kerugian  Lebih Berlanjut
Telah  mengambil  tindakan  untuk mencegah  kerugian  merupakan  salah  satu cara  mengenai  tindakan  keputusan  bisnis yang  telah  dilakukan  oleh  direksi  sudah melakukan  pengurusan  yang  baik  atau
tidak  terhadap  perseroan  antara  lain melalui  rapat  direksi.  Pada  kasus  PT. Pertamina dalam pembelian PI blok BMG telah  melakukan  berbagai  macam  Analisa untuk  mencegah  terjadinya  kerugian seperti  membentuk  beberapa  tim  seperti tim  keuangan,  geologi,  tim  legal,  tim geofisika  tim  fasilitas  produksi  dan  tim reservoir .
Tim  yang  dibentuk  bekerja  secara kolektif  untuk  menganalisa  dan  mengkaji resiko secara menyeluruh pada Blok BMG yang hasil kajiaannya menjelaskan bahwasanya  Blok  BMG  telah  memiliki ketersediaan gas dan minyak yang proven,
prospect  dan  lead. Pada  tahun  2010 cadangan  minyak  pada  Blok  BMG  telah mengalami  penurunan  yang  signifikan sehingga 70% pemilik PI telah memutuskan untuk melakukan non- production phase .
PT.  Pertamina  selaku  pemilik  PI yang  hanya  10%  harus  menghormati keputusan mayoritas dan pada kahirnya PT Pertamina  memutuskan  untuk  melakukan divestasi dengan mundur dari kepemilikan Blok  BMG,  hal  ini  dilakukan  oleh  PT Pertamina  dengan  maksud  menghindari kerugian lebih berlanjut berdasarkan fakta tersebut  maka  dapat  dikatakan  PT Pertamina  telah  melakukan  upaya  untuk mencegah kerugian lebih berlanjut. 48
48 Fitriani, “Perlindungan Direksi Melalui Business Judgment Rule,” 89.
49 “Putusan Mahkamah Agung Nomor 417 K/Pid.Sus/2014.”
Pada  PT.  MNA  sendiri  telah melakukan gugatan terhadap TALG hal ini dilakukan  untuk  mencegah  kerugian berlanjut, PT. MNA melakukan gugatan ke pengadilan  melalui  kantor  hukum  milik Bain  Kinney  Korman.  Adapun  hasil  dari gugatan tersebut PT MNA berhasil menang gugatan di pengadilan US district court for district of collumbia dan hakim memberikan  hukuman  kepada  TALG untuk memberikan  kembali security deposit sebesar $1.000.000 yang ditambah dengan  bunga  dalam  hal  ini  PT.  MNA menggandeng  kejaksaan  untuk  mengejar uang  tersebut.  maka  dengan  hal  ini  dapat dikatakan  bahwasanya  PT.  MNA  telah melakukan  suatu  upaya  untuk  mencegah kerugian  dengan  menggugat  TALG  ke pengadilan. 49
Berdasarkan  fakta  hukum  tersebut maka apa yang dilakukan oleh direksi PT. Pertamina  dan  direksi  PT.  MNA  telah memenuhi unsur unsur yang terdapat pada Pasal  97  Ayat  (5)  UU  PT.  Maka  dapat dinyatakan  bahwa  keduanya  dilindungi oleh prinsip BJR yang tertera pada Pasal 97 Ayat  (5)  UU  PT  yang  dimana  pada  pasal tersebut  belaku  kumulatif  yang  artinya setiap  unsur  dari  pasal  tersebut  harus terpenuhi  sehingga  dapat  dilindungi  oleh prinsip BJR.
Menurut  Prof.  Isnaeni  terdapat  2 perlindungan hukum yaitu terdapat perlindungan hukum internal dan perlindungan  hukum  eksternal.  Teori perlindungan hukum internal dapat menjadi  acuan bagi  direksi  BUMN dalam melaksanakan tugasnya secara profesional dan  bertanggung  jawab.  Perlindungan hukum  internal  ini  dapat  membantu mewujudkan  prinsip-prinsip  GCG,  seperti transparansi,  akuntabilitas,  keadilan,  dan keberlanjutan  bisnis  yang  sehat.  Maka ketika melihat kasus direksi PT. Pertamina dan  direksi  PT.  MNA  dapat  dikatakan dilindungi  oleh  perlindungan  hukum internal karena dalam keputusan bisnisnya sudah transparansi dan melalui pertimbangan  yang  matang  serta  sudah sesuai dengan prosedur AD yang berlaku.
Perlindungan hukum  eksternal  yaitu mengacu  kepada  peraturan  yang  dibuat oleh  pihak  yang  berwenang,  hal  ini dilakukan  untuk  melindungi  berbagai macam  pihak  maka  Ketika  melihat  dua kasus  dari  PT.  Pertamina  dan  PT.  MNA bahwasanya seorang direksi di berikan hak dalam mengambil keputusan bisnis berdasarkan  kehati-hatian  dan  itikad  baik sehingga keduanya dilindungi sesuai yang tertera pada UU BUMN yang menjelaskan
50 Siti  Hapsah  Isfardiyana,  “Tanggung  Jawab  Direksi  Perseroan  Terbatas  dalam  Pelanggaran Fiduciary  Duty, ” PJIH:  PADJADJARAN  JURNAL  ILMU  HUKUM  (JOURNAL  OF  LAW) 2,  no.  1  (27  April  2015):  82, https://doi.org/10.22304/pjih.v2n1.a10.
51 Ali Ridho, Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Koperasi, Yayasan, Wakaf (Bandung: Alumni, 1986), 5.
kewenangan dari direksi dalam mengambil sebuah keputusan bisnis. 50
Tanggung  Jawab  Direksi  BUMN  Atas keputusan  Bisnisnya  Yang  Menimbulkan Kerugian
Tanggung  jawab  harus  diterapkan secara  konsisten  dan  adil  dalam  sistem hukum,  tanpa  diskriminasi  atau  perlakuan tidak  adil  terhadap  individu  atau  kelompok tertentu.  Konsep  tanggung  jawab  harus didasarkan  pada  prinsip  kesetaraan  dan keadilan,  serta  harus  mempertimbangkan kepentingan  dan  kesejahteraan  semua  pihak yang terlibat. 51
Terdapat  tiga  tanggung  jawab  yang diberikan  kepada  direksi  ketika  mengambil keputusan bisnis yaitu, (a) Bertanggung jawab secara pribadi, seorang direksi dapat diminta pertanggungjawaban  secara  pribadi  jika keputusan  bisnis  yang  diambil  kemudian menimbulkan  kerugian  itu  terjadi  karena adanya  kelalaian  atau  kesalahan  dari  direksi dan  juga  direksi  ada  itikad  tidak  bai  katas keputusan  bisnis  yang  diambilnya;  (b) Bertanggung jawab secara tanggung renteng, bentuk tanggung jawab ini ialah ketika direksi dua  orang  atau  lebih  maka  jika  terjadi kerugian  yang  timbul  akibat  dari  kesalahan dan  kelalaian  yang  dilakukan  direksi  dalam mengambil  sebuah  keputusan  bisnis  maka
kerugian  dibagi  kepada  direksi  yang  ikut terlibat dalam mengambil keputusan; dan (c) Pembebasan dari tanggung jawab, pembebasan dari tanggung jawab oleh direksi bisa  saja  dilakukan  ketika  direksi  berhasil membuktikan sesuai dengan Pasal 97 Ayat (5) UU PT. 52
Berdasarkan  kasus  dari  direksi  PT. Pertamina  dan  PT.  MNA  telah  memnuhi syarat  dari  Pasal  97  Ayat  (5)  UU  PT  hal  ini dikarenakan  keputusan  yang  diambil  sedah sesuai fiduciary duty dan tidak adanya conflict of  interest. Sehingga  kedua  direksi  tersebut seharusnya  dibebaskan  dari  tanggung  jawab kerugian  yang  timbul.  Pada  dasarnya  logika bisnis  ialah  kehatia-hatian  dan  tidak  ada konflik  kepentingan  serta  kepercayaan  dari masing masing pihak sehingga apabila terjadi sengketa  dikemudian  hari  bisa  diselesaikan dengan win-win solution.
Mengingat  tujuan  adanya  perseroan ialah  untuk  mendapatkan  keuntungan  maka penyelesaian  secara  perdata  lebih  cocok dilakukan  daripada  penyelesaian  melalui ranah  pidana,  karena  penyelesaian  secara perdata  dapat  meminimalisir  kerugian  dari pada memenjarakan seseorang, hal ini juga di dukung  denga  pendapat  Romli  Atmasasmita yang  mengatakan  bahwa  persero  sejatinya
52 Agus Budiarto, Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 88–89.
53 Romli Atmasasmita, Globalisasi Kejahatan pada Bisnis (Jakarta: Kencana, 2010), 136.
54 Ridwan Khairandy, “Korupsi Di Badan Usaha Milik Negara Khususnya Perusahaan Perseroan: Suatu Kajian Atas Makna Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Dan Keuangan Negara,” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 16, no. 1 (26 Januari 2009): 76, https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss1.art5.
tunduk terhadap rezim keperdataan dan tidak tunduk  terhadap  rezim  pidana  terutama  UU BUMN meskipun telah timbul kerugian. 53
Dalam  hal  ini  perlu  ada  kecermatan berfikir mengenai pengkualifikasian perbuat- an, sehingga dapat membedakan secara benar apakah  perbuatan  yang  dilakukan  masuk kedalam ranah perdata atau pidana. Pada pasal 138 UU PT telah menjelaskan mengenai cara penyelesaian masalah yaitu melalui pengkajian  dari  para  ahli  terlebih  dahulu, sehingga  ahli  yang  memberikan  penilaian apakah  direksi  telah  melakukan  perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau tidak. 54
Adapun  para  pihak  yang  berhak melakukan  gugatan  ialah,  (1)  Mengajukan permohonan  tertulis  yang  berisi  beberapa alasan  tentang  perbuatan  melawan  hukum yang  disertai  dengan  alat  bukti  pendukung serta  menjelaskan  kerugian  yang  telah dialaminya; dan (2) Permohonan pemeriksaan yang  diajukan  oleh  pemegang  saham  atau lebih yang mewakili 1/10 bagian dari jumlah saham  yang  ada.  Sebelum  pegang  saham megajukan ke Pengadilan Negeri  (PN)  maka didahului  meminta  data  kepada  perseroan melalui  Rapat  Umum  Pemegang  Saham (RUPS),  Pihak  lain  yang  memiliki  legal
standing.  Kejaksaan  dengan  alasan  adanya kepentingan umum. 55
Apabila  PN  merasa  perlu  dilakukan pemeriksaan  terhadap  perseroan  maka  PN mengeluarkan penetapan penunjukan terhadap  ahli  untuk  memeriksa  perseroan yang dituju, ahli yang ditunjuk ialah ahli yang tidak memiliki kepentingan terhadap perseroan.  Apabila  ahli  menilai  mengenai keputusan bisnis termasuk kedalam BJR maka direksi harus dibebaskan dalam segala bentuk pertanggung  jawaban.  Dalam  kasus  PT. Pertamina  dan  PT.  MNA  seharusnya  tidak semerta  merta  jika  terjadi  kerugian  maka harus  diselesaikan  dengan  pidana  tetapi awalan  yang  harus  dilakukan  ialah  dengan melakukan  pemeriksaan  terhadap  peseroan tersebut  dengan  melibatkan  beberapa  ahli yang berkompeten dan lebih baik diselesaikan dengan perdata terlebih dahulu.

## KESIMPULAN
Direksi  dalam  memberikan  keputusan bisnis  di  perseroan  BUMN  dapat  dilindungi oleh prinsip BJR jika sesuai dengan Pasal 97 Ayat  (5)  UU  BUMN  yaitu  tidak  adanya kelalaian  atau  kesalahan,  telah  melakukan itikad  baik  dan  kehati  hatian,  tidak  ada benturan  kepentinga  atau conflict  of  interest serta  telah  mencegah  timbulnya  kerugian berlanjut. Dari 4 (empat) hal tersebut berlaku secara  kumulatif  atau  dibuktikan  seluruhnya oleh  direksi  BUMN  sehingga  tidak  dapat
55 Isfardiyana, “Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas dalam Pelanggaran Fiduciary Duty,” 182.
diberikan pertanggungjawaban secara pribadi, sehingga  direksi  PT.  Pertamina  dan  direksi PT.  MNA  dibebaskan  dari  tanggung  jawab pribadi  atas  keputusan  bisnisnya  karena memenuhi ke empat unsur tersebut.
Prinsip  BJR  di  Indonesia  dalam  segi penerapan  masih  menimbulkan  berbagai macam  permasalahan  seperti  tidak  adanya pertimbangan  oleh  hakim  terhadap  direksi yang  merugikan  kemudian  tidak  adanya  ahli yang  ditugaskan  untuk  memeriksa  perseroan sehingga  perlu  adanya  kepastian  hukum mengenai  perlindungan  hukum  terhadap direksi dalam memutuskan bisnisnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Amaliyah,  Fitri,  dan  Eliada  Herwiyanti. “Pengaruh  Kepemilikan  Institusional, Dewan  Komisaris  Independen,  Dan Komite Audit Terhadap Nilai Perusahaan  Sektor  Pertambangan.” Jurnal  Akuntansi 9,  no.  3  (31  Oktober
2019): 187–200. https://doi.org/10. 33369/j.akuntansi.9.3.187-200. Arifin,  Muhammad  Zainul,  dan  Firman Muntaqo. “Penerapan Prinsip Detournement  De  Pouvoir  Terhadap Tindakan Pejabat BUMN Yang Mengakibatkan Kerugian Negara Menurut  Undang-Undang  Nomor  17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.” Nurani: Jurnal Kajian Syari’ah  Dan  Masyarakat 18,  no.  2 (2018): 177–94. https://doi.org/10. 19109/nurani.v18i2.2741.
Ariyadi,  Franky.  “Penerapan  Business
Judgement  Rules  Dalam  Badan  Usaha Milik Negara Studi Kasus PT Asuransi Jiwasraya.” Indonesian Journal of Law and  Policy  Studies 1,  no.  1  (31  Mei
2020): 65–75. https://doi.org/10.31000/ ijlp.v1i1.2635.
Atmasasmita,  Romli. Globalisasi  Kejahatan pada Bisnis . Jakarta: Kencana, 2010. Budiarto,  Agus. Kedudukan  Hukum  dan Tanggung  Jawab  Pendiri  Perseroan
Terbatas .  Jakarta:  Ghalia  Indonesia, 2002.
Daromes,  Fransiskus  Eduardus,  dan  Robert Jao. “Peran Mediasi Kinerja Keuangan Pada Hubungan Dewan Direksi Dengan Reaksi Investor.” Jurnal  Akuntansi 10, no. 1 (5 April 2020): 77–92. https://doi. org/10.33369/j.akuntansi.10.1.77-92. Dewi,  Sandra.  “Perkembangan  Penerapan Prinsip  Piercing  The  Corporate  Veil Dalam  Pelanggaran  Fiduciary  Duty Yang  Dilakukan  Direksi  Perseroan Terbatas.” Aktualita : Jurnal Hukum 1, no.  2  (31  Desember  2018):  350–68. https://doi.org/10.29313/aktualita.v1i2. 3959.
Fitriani,  Dhaifina.  “Perlindungan  Direksi Melalui Business Judgment Rule: (Studi Analisis  Kasus  Karen  Agustiawan Mantan DirutPertamina).” Al - Muamalat: Jurnal Hukum Dan
Ekonomi Syariah 5, no. 2 (26 Desember 2020): 70–87.
Gunatri,  Desak  Nyoman  Alit,  dan  Ida  Ayu Sukihana.  “Akibat  Hukum  Pengaturan
Acquit Et De Charge Terhadap Direksi Perseroan.  Jurnal  Kertha  Semaya.” Kertha  Semaya :  Journal  Ilmu  Hukum 7,  no.  3  (18  Juli  2019):  1–15.  https:// ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/ article/view/52707.
Habeahan,  Rasman.  “Perlindungan  Hukum Bagi  Direksi  Perusahaan  Pailit  Yang Pengelolaannya  Dijalankan  Dengan Itikad  Baik  Menurut  Undang-Undang RI  Nomor  40  Tahun  2007  Tentang Perseroan  Terbatas.” Jurnal  Ilmiah Hukum Dan Keadilan 9, no. 1 (30 Maret 2022): 42–52. https://doi.org/10.59635/
jihk.v9i1.183. Hadi,  Shigeko,  Aam  Suryamah,  dan  Anita Afriana.  “Prinsip  Business  Judgement Rule Dalam Pertanggungjawaban Hukum Direksi BUMN Yang
Melakukan  Tindakan  Investasi  Yang Mangakibatkan Kerugian.” ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum
Kenotariatan 4,  no.  2  (30  Juni  2021): 171–90. https://doi.org/10.23920/acta.v4i2.553. Irawan, Chandra Noviardy, Pujiyono Pujiyono,  dan  Irma  Cahyaningtyas. “Implementation of Business Judgement Rules in Indonesia: Theories,  Practices,  and  Contemporary Cases.” Indonesian Journal of
Advocacy  and  Legal  Services 4,  no.  1 (26  April  2022):  1–24.  https://doi.org/ 10.15294/ijals.v4i1.53335.
Isfardiyana,  Siti  Hapsah.  “Tanggung  Jawab Direksi  Perseroan  Terbatas  dalam Pelanggaran  Fiduciary  Duty.” PJIH: PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) 2, no. 1
(27  April  2015).  https://doi.org/10. 22304/pjih.v2n1.a10.
Ishaq,  Ishaq. Metode  Penelitian  Hukum  dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi . Bandung: Alfabeta, 2017.
Johny  Ibrahim. Teori  dan Metode Penelitian Hukum  Normatif .  Malang:  Bayumedia,
2006.
Khairandy,  Ridwan.  “Korupsi  Di  Badan
Usaha Milik Negara Khususnya Perusahaan  Perseroan:  Suatu  Kajian Atas  Makna  Kekayaan  Negara  Yang Dipisahkan  Dan  Keuangan  Negara.” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 16, no.  1  (26  Januari  2009):  73–87. https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.i ss1.art5.
Komite  Nasional  Kebijakan  Governance (KNKG). Pedoman Umum Good Corporate Governance . Jakarta: KNKG, 2006.
Kuswandi, Kuswandi, Yudi Junadi, dan Aulia Putri.  “Penerapan  Prinsip  Business Judgement  Rule  Dalam  Putusan  Lepas Terkait Tindak Pidana Korupsi Direktur Korporasi.” Jurnal  Hukum  Mimbar Justitia 8,  no.  2  (30  Desember  2022):
509–34.  https://doi.org/10.35194/jhmj. v8i2.3083.

## Masrurah,  Bewani  Octavianisa.  “Konsep
Itikad Baik Dalam Penerapan Business Judgment  Rule  Berdasarkan  Sistem Hukum  Perseroan Indonesia  Dan Malaysia.” JISIP  (Jurnal  Ilmu  Sosial
Dan Pendidikan) 3, no. 3 (15 November 2019). https://doi.org/10.58258/jisip. v3i3.830.
Nova,  Nova.  “Penerapan  Asas  Itikad  Baik Dalam Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan  Management  Antara  PT Citilink  Indonesia  (Garuda  Group)
Dengan PT Sriwijaya Air DAN PT Nam Air  (Sriwijaya  Group).” Otentik’s : Jurnal  Hukum  Kenotariatan 3,  no.  2
(2021): 138–52. https://doi.org/10.
35814/otentik.v3i2.2417.
Panjaitan,  Robin,  Martono  Anggusti,  dan Roida  Nababan.  “Penerapan  Prinsip Business  Judgment  Rule  Terhadap Direksi  Yang  Melakukan  Kebijakan Yang  Merugikan  Perusahaan.” Jurnal Hukum  PATIK 10,  no.  1  (24  April
2021):  1–14.  https://doi.org/10.51622/ patik.v10i1.217. Pramagitha,  Putu  Anantha,  dan  A.  A.  Ketut Sukranatha. “Prinsip Business Judgment Rule Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Keputusan Bisnis Direksi BUMN.” Kertha
Semaya : Journal Ilmu Hukum 7, no. 12
(18 Juli 2019): 1–14.
Prasetio,  Prasetio. Dilema  BUMN:  Benturan Penerapan  Business  Judgement  Rule (BJR)  dalam  hal  Keputusan  Bisnis Direksi  BUMN .  Jakarta:  Rayyana Komunikasindo, 2014.
Priyono,  Eko,  Agus  Surono,  dan  Sadino Sadino.  “Doktrin  Business  Judgment Rule Dalam Memberikan Perlindungan Hukum  Kepada  Direksi  Bumn  (Studi Kasus PT. PLN).” Jurnal Magister Ilmu Hukum 7,  no.  2  (7  Juli  2022):  29–43. https://doi.org/10.36722/jmih.v7i2.126
4.
Ramadhani, Rahmatullaili, dan Dwila Maresti.  “Pengaruh  Leverage  Dan Ukuran  Dewan  Direksi  Terhadap Pengungkapan CSR.” Ekonomis:
Journal  of  Economics  and  Business 5,
no.  1  (8  Maret  2021):  78–83. https://doi.org/10.33087/ekonomis.v5i1 .262.
Ridho,  Ali. Badan  Hukum  dan  Kedudukan Badan  Hukum  Perseroan,  Koperasi, Yayasan,  Wakaf .  Bandung:  Alumni,
1986.
Rissy, Yafet Yosafet Wilben. “Ketentuan Dan
Pelaksanaan  Business  Judgement  Rule di  Amerika,  Australia  dan  Indonesia.”
Masalah-Masalah  Hukum 49,  no.  2 (2020): 160–71. https://doi.org/10.
14710/mmh.49.2.2020.160-171. Setiawan,  Doddy,  Ratna  Tri  Hapsari,  dan Anas  Wibawa.  “Dampak  Karakteristik Dewan Direksi Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility Pada Perusahaan
Pertambangan  Di  Indonesia.” MIX: JURNAL ILMIAH MANAJEMEN 8, no. 1  (2018):  1–15.  https://doi.org/10. 22441/mix.2018.v8i1.001.
Setyarini, Desak Made, Ni Luh
Mahendrawati,  dan  Desak  Gde  Dwi
Arini.  “Pertanggungjawaban  Direksi Perseroan  Terbatas  Yang  Melakukan Perbuatan  Melawan  Hukum.” Jurnal Analogi Hukum 2, no. 1 (4 Maret 2020): 12–16.  https://doi.org/10.22225/ah.2.1. 2020.12-16.
Silitonga,  Elia  Fransisco,  Sunarmi,  dan Mahmul  Siregar.  “Penerapan  Prinsip Business  Judgment  Rule  Terhadap Pertanggungjawaban  Perdata  Direksi
Perseroan:  Analisis  Putusan  No.915 K/Pdt/2017 dan No.83/Pdt.G/2016/PN.Sby.” Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum 2, no. 1 (16
Februari  2022):  78–88.  https://jurnal. locusmedia.id/index.php/jkih/article/vi ew/25.
Sutantya, Rahardja Hadhikusuma, dan Sumantoro Sumantoro. Pengertian Pokok  Hukum  Perusahaan:  Bentuk Perusahaan Yang berlaku di Indonesia . 1  ed.  Vol.  1.  Jakarta:  Kesain  Blanch, 2000.
Suwandi, Imam, Ria Arifianti, dan Muhamad Rizal.  “Pelaksanaan  Prinsip-Prinsip Good  Corporate  Governance  (GCG)
PADA  PT.  Asuransi  Jasa  Indonesia (JASINDO).” Jurnal Manajemen Pelayanan Publik 2, no. 1 (2 Juli 2019):
45.  https://doi.org/10.24198/jmpp.v2i1.
21559.
Wardhana,  Gideon  Paskha.  “Business Judgement  Rule  Sebagai  Perlindungan Atas Pertanggungjawaban Pribadi Direksi  Perseroan.” Jurnal Riset
Manajemen dan Bisnis 14, no. 1 (12 Juli 2019): 59–60. https://doi.org/10.21460/ jrmb.2019.141.316.
Wijaya,  Andika.  “Implementation  of  the Doctrine of the Business Judgment Rule on  Bankruptcy  Law  in  Indonesia.”
Yuridika 35,  no.  1  (2020):  1–14.  https: //doi.org/10.20473/ydk.v35i1.12436. Wijayanti, Nova. “Perlindungan Hukum Bagi
Direksi  Terhadap  Kredit  Macet  Bank BUMN  Berdasarkan  Doktrin  Business Judgment Rule.” Rechtidee 14, no. 1 (30
Juni  2019):  1–18.  https://doi.org/10. 21107/ri.v14i1.4843.
Wildayanti, dan Kasjim Salenda. “Penerapan prinsip  Business  Judgment  Rule  (BJR) terhadap  Putusan  Direksi  Perusahaan Perseroan  Terbatas.” Alauddin  Law Development  Journal 4,  no.  3  (28 November  2022):  503–19.  https://doi. org/10.24252/aldev.v4i3.18819.
Wiranti,  Widi.  “Tanggung  Jawab  Pengurus
Perseroan  Atas Tunggakan  Pajak Perseroan
Berdasarkan
Prinsip Fiduciary  Duty.” Amnesti Jurnal
Hukum 4,  no.  2  (2022):  156–69.  https:
//doi.org/10.37729/amnesti.v4i2.3043. Wulandari,  Ratih  Agustin.  “Tata  Kelola
Perusahaan  Oleh  Direksi  PT  BPR Dharma  Nagari  Menerapakan  Prinsip Good Corporate Governance.” Soumatera  Law  Review 2,  no.  2  (20
November  2019):  221–34.  https:// doi.org/10.22216/soumlaw.v2i2.3568.