## PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL BERDASARKAN NILAI-NILAI PANCASILA

## Hariyanto
Fakultas Syariah IAIN Purwokerto Email: hariyanto@iainpurwokerto.ac.id

## Abstrak
Pembangunan hukum nasional harus dibangun melalui proses penemuan, pengembangan, adaptasi  dari  jiwa  bangsa  ( volkgeist )  Indonesia  bahkan  kompromi  dari  berbagai  hukum yang  ada  dan  hidup  di  tengah-tengah  masyarakat.  Pembangunan  hukum  nasional mencakup  beberapa  aspek  pembangunan  diantaranya:  pembangunan  materi  hukum, aparatur hukum, sarana dan prasarana hukum. Pancasila yang merupakan nilai luhur dari bangsa sudah dijadikan landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, tentunya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ini juga harus dijadikan sebagi landasan  Negara  kita  dalam  pembangunan  hukum  nasional,  terutama  dalam  aspek pembangunan materi hukum dan aparatur hukum.
Kata Kunci: pembangunan hukum nasional, nilai-nilai pancasila,

## Abstract
The  development  of  national  law  must  be  built  through  the  process  of  discovery, development,  and  adaptation  of  Indonesian  volkgeist  as  well  as  compromises  with various  laws  that  exist and  live  in  the  society.  The  development  of  national law  covers several  aspects  including:  the  development  of  legal  material,  apparatus  as  well  as infrastructure and facilities of Pancasila as the noble values and become the basis for the life  of the  nation  and  state.  Therefore, the  values  in  Pancasila  must  also  be  used as  the foundation  of  our  country  in  the  development  of  national  law,  especially  in  the development of legal material and apparatus.
Keywords : development of national law. pancasila values,

## A. Pendahuluan
Pada  dasarnya  hukum  dipenga- ruhi  oleh  kenyataan-kenyataan  yang hidup  dalam  masyarakat  itu  sendiri. Pengaruh  masyarakat  terhadap  hukum ini  dikenal  dengan  segi  realis  dari  pada hukum. Sebagaimana pandangan Niuwenhuis yang  dikutip  oleh  Mahadi dalam  bukunya  Soejadi,  mengatakan bahwa:  peristiwa-peristiwa  nyata  dalam masyarakat memberikan pengaruh kepada  hukum.  Kita  tidak  mungkin
dapat  memenuhi  norma-norma  hukum, tanpa  memikirkan  secara  mendalam kejadian-kejadian
nyata dalam masyarakat,  yang  hendak  diatur  oleh norma-norma  hukuim  tersebut.  Hukum senantiasa mempunyai hubungan dengan kejadian-kejadian  yang  nyata  dalam masyarakat. 1 Ungkapan-ungkapan  seperti
1 Soejadi, Pancasila  sebagai  Sumber Tertib  Hukum  Indonesia (Yogyakarta:  Lukman Offset, 1999), hlm.36.
sifat masalahnya; kepentingan lalu lintas merupakan  contoh  yang  menunjukkan adanya pengaruh kejadian-kejadian yang real  atau  nyata  dalam  masyarakat terhadap  hukum.  Kejadian-kejadian  itu kita  namakan  segi-segi  realis  pada hukum.
Sehingga  hukum  dan  tingkah laku manusia dalam masyarakat bagaikan  satu  keping  mata  uang  yang mempunyai  dua  sisi  yang  tidak  dapat dipisahkan.  Tidak  ada  tingkah  laku manusia  dalam  kehidupan  bermasya- rakat  yang  lepas  dari  aturan  hukum. Oleh  karenanya  tidak  berlebihan  kalau dikatakan  dimana  ada  masyarakat  disitu ada hukum (ubi societas, ibi ius) . Selain itu,  hukum  dapat  berfungsi  sebagai objek pembangunan dalam rangka mewujudkan  suatu  hukum  yang  ideal, yang  sesuai  dengan  nilai-nilai  yang hidup  di  masyarakat.  Ini  sesuai  dengan pandangan  dari  aliran sociological jurisprudence, bahwa  hukum  yang  baik adalah hukum yang sesuai dengan nilai- nilai  yang  tumbuh  dan  hidup  dalam masyarakat.  supaya  hukum  sejalan dengan  nilai-nilai  yang  hidup  dalam kehidupan  masyarakat  tersebut  maka hukum  tersebut  harus  digali  dari masyarakat itu sendiri.
Dengan demikian dapat dipahami bahwa  hukum  akan  seanantiasa  dapat berkembang  sejalan  dengan  perkem- bangan masyarakat yang selalu bergerak kearah  kemajuan  dengan  mengadakan perubahan-perubahan, meskipun disadari bahwa  laju  perubahan-perubahan  di dalam  masyarakat  itu  sedemikian  cepat daripada  laju  perubahan  yang  dilakukan oleh  hukum. 2 Untuk  mengikuti  perkem- bangan  dalam  masyarakat  tersebut hukum  harus  senantiasa  diperbaharui atau  perlu  dibangun  secara  berkelan- jutan.  Sehingga  hukum  merupakan obyek dari pembangunan.
2 Ibid, hlm. 37
Dalam aspek pembangunan,
hukum  berfungsi  dalam  masyarakat sebagai penggerak dan pengaman pembangunan dan hasil-hasilnya. Disinilah  peran  hukum  sebagai  sarana perubahan  masyarakat (law  as  tool  of social  engineering) sebagimana  yang diungkapkan  oleh  Pound.  Menurut Pound,  hukum  di  samping  sebagai sarana  untuk  mengatur  hidup  ber- masyarakat,  atau  dapat  dikatakan  pula sebagai sarana untuk mengadakan rekayasa  sosial,  hukum  juga  dipandang sebagai  sarana  untuk  mengendalikan individu-individu  agar  tujuannya  sesuai dengan tujuan masyarakat yang di dalam masyarakat itu individu-individu menjadi warganya. 3
Di  sinilah  pentingnya  peranan perencanaan  dan  penelitian  hukum  agar dapat  menghasilkan  hukum  yang  benar- benar mengakar dalam perilaku masyarakat. 4 Perencanaan dan penelitian hukum  harus  dilaksanakan  terlebih dahulu sebelum adanya desain pembangunan hukum.
Pembangunan  hukum  nasional ini  sangatlah  penting  bagi  masa  depan hukum  di  Indonesia.  Meskipun  tidaklah mudah,  namun  dengan  tekad  dan keinginan yang kuat dari seluruh elemen bangsa  dan  Negara  baik  pemerintah (eksekutif,  legislatif,  dan  yudikatif) maupun masyarakat, maka hukum nasional  yang  diidamkan  selama  ini dapat  terwujud  di  masa  yang  akan datang.  Pentingnya  membangun  hukum nasional  ini  dikarenakan  hukum  yang selama  ini  diterapkan  di  Indonesia banyak  yang  sudah  tidak  sesuai  dengan kepribadian,  nilai-nilai  dan  budaya
3 Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum , (Jakarta: CV. Rajawali, 2006), hlm. 44.
4 M.  Fahmi  Al-Amruzi, Pembangunan Hukum  Nasional  dalam  Perspektif  Filsafat Hukum ,  Khazanah,  vol.  V,  No.  06,  November- Desember 2006, hlm. 705.
bangsa  Indonesia.  Sehingga  bangsa Indonesia perlu  membangun suatu sistem  hukum  nasional  yang  berstruktur dan  bernilai  sosial  masyarakat  dan bangsa Indonesia. Yaitu hukum nasional yang  sesuai  dengan  pikiran  masyarakat Indonesia  yang  dilandasi  oleh  paham kolektivitas.  Dengan  kata  lain  bahwa dalam  pembangunan  hukum  nasional harus dibangun melalui proses penemuan, pengembangan, adaptasi dari jiwa bangsa ( volkgeist ) Indonesia bahkan  kompromi  dari  berbagai  hukum yang ada.
Berdasar  pembahasan  di  atas, pembangunan  hukum  harus  dilandasi oleh  (1)  nilai  ideologis,  yaitu  nilai  yang berdasarkan pada ideologi nasional yaitu Pancasila;  (2)  nilai  historis,  yaitu  nilai didasari  pada  sejarah  bangsa  Indonesia; (3) nilai sosiologis, yaitu nilai nilai yang sesuai dengan tata nilai budaya masyarakat  Indonesia;  (4)  nilai  juridis, yaitu sesuai dengan peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  di Indonesia;  serta  (5)  nilai  filosofis,  yaitu nilai  yang  berintikan  pada  rasa  keadilan dan kebenaran masyarakat. Hukum yang dilandasi oleh kelima nilai tersebut akan memberikan  dampak  yang  positif  bagi kehidupan masyarakat  dalam  menikmati rasa  keadilan,  kepastian  dan  manfaat hukum  yang  akhirnya  akan  bermuara pada  pembentukan  sikap  dan  kesadaran masyarakat dalam berhukum.
Dengan  dilandasi  oleh  nilai-nilai di  atas,  diharapkan  hukum  yang  hendak dibangun  tidak  bersifat  statis  dan  beku melainkan  hukum  yang  bersifat  dinamis yang dapat diperbarui menurut kemauan dan  kebutuhan  masyarakat.  Sehingga hukum yang dibangun merupakan hukum  yang  hidup (living  law) yaitu hukum yang sejalan dengan hukum yang hidup  di  tengah-tengah  masyarakat. Karena  pada  dasarnya  hukum  itu  untuk masyarakat dan bukan masyarakat untuk hukum.
Bagi  bangsa  Indonesia  telah menentukan  jalan  kehidupan  berbangsa dan  bernegara  pada  suatu  “ khitah ” kenegaraan, filsafat Negara yaitu
Pancasila.  Akan  tetapi  dalam  perjalanan proses  kenegaraan  mulai  era  reformasi hingga  sampai  sekarang  ini,  aspek praktis  Negara  tidak  didasarkan  nilai- nilai Pancasila, melainkan pada ideologi liberal  dengan  pasar  bebasnya.  Bahkan dalam  berbagai  kebijakan,  terutama dalam  bidang  ekonomi  dan  politik. 5 Hal ini  mengakibatkan  berbagai  kebijakan dalam  penyelenggaraan  Negara,  rakyat hanya  diletakkan  sebagai  obyek  bukan sebagai  subyek.  Oleh  karena  itu,  dalam tulisan ini akan menguraikan penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan hukum nasional.

## B. Pembahasan
1. Ruang Lingkup Pembangunan Hukum Nasional Pembangunan hukum nasional mencakup  beberapa  aspek  pemba- ngunan  diantaranya:  pembangunan materi  hukum,  aparatur  hukum  dan prasarana  dan  sarana  hukum,  yang meliputi antara lain:
a. Pembangunan materi hukum Dalam pembangunan materi hukum mencakup antara lain; 1) pembentukan  dan  pembaruan peraturan  perundnag-undangan; 2)  pembinaan  hukum  tidak tertulis  baik  dari  sisi  yuris prudensi maupun hukum-hukum tertulis  lainnya;  3)  inventarisasi dan  penyesuaian  unsur-unsur tatanan  hukum  yang  berlaku sejalan  dengan  sistem  hukum nasional.
5 Kaelan, Liberalisasi  Ideologi  Negara Pancasila , (Yogyakarta:  Paradigma, 2015), hlm. 429
b. Pembangunan aparatur hukum
Pembangunan  aparatur  hukum tidaklah  terpisah  dari  pemba- ngunan  aparatur  Negara  atau
pemerintah pada umumnya.
Pembangunan  aparatur  diarah- kan dan ditujukan pada peningkatan  kualitas,  efisiensi, efektifitas  tatanan  administrasi, peningkatan  kemampuan,  disi- plin,  pengabdian,  ketaula-danan, dan  kesejahteraan.  Kesemuan- nya  itu,  dapat  dicapai  dengan penyempurnaan kelembagaan, penyempurnaan  tata  kerja  dan peningkatan sumber
daya manusia  (aparat).  Sementara  di bidang  hukum,  pembangunan kelembagaan  meliputi  pembi- naan  organisasi  prefesi  hukum, penyuluhan  hukum,  penerapan hukum, penegakan hukum,
pembangunan sumber daya manusia dilakukan dalam rangka menciptakan  aparatur  hukum yang professional.
c. Pembangunan sarana dan prasarana hukum Pembangunan  sarana  dan  prasa- rana  hukum  mencakup  sistem jaringan dokumentasi dan informasi  hukum,  perpustakaan hukum dan lain sebagainya. 6
Oleh  karena  itu,  pentingnya hukum  dibangun  agar  hukum  dapat menjadi  sarana  vertikal  pembangunan dan  pembaruan  masyarakat  yang  kita harapkan.  Sebagai  obyek  pembangunan, hukum harus dipandang sebagai keseluruhan dari sistem. Sehingga sebagai  obyek  pembangunan,  hukum nasional  dianggap  sebagia    suatu  sistem karena:
a. Terdiri  dari  sejumlah  unsur  atau komponen  atau  fungsi/variabel
6 Abdul  Latif  dan  Hasbi  Ali, Politik Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 188
yang  saling  mempengaruhi  dan terkait  sama  lain  oleh  satu  atau beberapa asas.
b. Asas  utama  yang  menghubung- kan  komponen  hukum  nasional adalah Pancasila dan UUD 1945, dan  asas  hukum  yang  lain  yang berlaku  universal  maupun  lokal atau  di  dalam  dan  bagi  disiplin hukum tertentu. 7
Sebagai suatu kesatuan sistem, di dalam  hukum  nasional  terdapat  tiga elemen yaitu:
a. Substansi hukum (materi hukum)
b. Struktur  hukum  (kelembagaan hukum)
c. Budaya hukum 8
Ketiga  elemen  tersebut  di  atas, saling terkait dan tidak dapat dipisahkan serta  saling  pengaruh  mempengaruhi satu  dengan  yang  lainnya.  Keterkaitan ketiganya  disebabkan  karena  struktur (kelembagaan)  hukum  yang  baik  tidak akan  dapat  berjalan  baik  jika  tidak ditunjang  materi  hukum  yang  baik  pula. Demikian  pula  materi  hukum  yang  baik tidak  akan  bisa  dirasakan  manfaatnya secara  baik  jika  tidak  ditunjang  oleh kelembagaan  hukum  dan  materi  hukum yang baik.
Adapun  struktur  (kelembagaan) hukum  dan  substansi  (materi)  hukum yang  berjalan  baik  tidak  akan  dapat dirasakan  keberadaaannya  kalau  tidak didukung oleh budaya hukum  yang baik pula. 9 Jika pembangunan terhadap ketiga elemen  sistem  hukum  di  atas  tidak dilakukan secara bersamaan maka
7 Wicipto Setiadi, Arti Penting Lembaga- Lembaga  Hukum  di  Indonesia  dalam  Merespon Perubahan Sosial, Dalam Dialektika Pembaruan Sistem  Hukum  Indonesia,  Komisi  Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2012, hlm. 66.
8 Moh. Mahmud  MD, Perbedaan Hukum Tata  Negara  Pasca  Amandemen  Konstitusi , (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 208.
9 Teguh  Prasetyo, Hukum  dan  Sistem Hukum  Berdasarkan  Pancasila (Yogyakarta: Media Perkasa, 2013), hlm. 43-44.
hukum  tidak  akan  berfungsi  dengan baik  dan  tidak  berlaku  efektif  dalam mengatur dan memperbaharui kehidupan masyarakat.
2. Nilai-nilai Pancasila dalam
pembangunan hukum nasional
Pancasila yang merupakan pandangan  hidup  bangsa  dan  dasar negara,  digali  dan  ditemukan  dari  nilai- nilai  yang  hidup  dan  berkembang  di dalam  masyarakat  Indonesia,  telah memposisikan  pancasila  sebagai  suatu ideologi  yaitu  cara  pandang  terhadap negara.  Alasan  bagi  Pancasila  sebagai ideologi  diungkapkan  oleh  Koento Wibisono.  Menurut  beliau,  ada  tiga aspek yang telah dipenuhi oleh Pancasila sebagai suatu ideologi, antara lain yaitu:
a Realitas,  dalam  arti  bahwa  nilai- nilai  yang  terkandung  dalam Pancasila menggambarkan kenyataan  yang  tumbuh  dan berkembang  dalam  masyarakat. Ideologi  harus  memberikan  citra bahwa  dirinya  adalah  realitas dalam masyarakat itu sendiri.
b Identitas, mengandung arti
bahwa  kadar  idealisme  yang  ada dalam Pancasila mampu menumbuhkan  motivasi,  gairah pada  para  pelaku  pendukungnya sehingga  apa  yang  terkandung dalam  dirinya  bukanlah  sekedar angan-angan  tanpa  makna,  akan tetapi  pada  suatu  saat  benar- benar  dapat  diwujudkan  dalam kenyataan hidup.
c Fleksibilitas,  mengandung  arti bahwa  Pancasila  tetap  relevan dan  tetap  fungsional  sebagai deseingrund dan leitsmotif dalam kenyataan hidup. 10
10 Koento  Wibisono, Pancasila  Suatu Telaah  Ideologik  dalam  Perspektif  25  Tahun Mendatang, Pusat  Studi  Pancasila  (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 1996), hlm. 9
Dengan  demikian  maka  ideologi Pancasila  merupakan  ideologi  yang berbeda  dengan  ideologi  barat,  ideologi marxisme/komunisme,  maupun  ideologi keagamaan.  Bagi  bangsa  Indonesia ideologi  Pancasila  lahir  dari  perjuangan bangsa  yang  terjajah  oleh  bangsa  asing menjadi bangsa yang merdeka.
Sebagaimana diungkapkan oleh Mochtar Pabottinggi bahwa suatu Negara dikatakan  memiliki  ideologi  manakala Negara  itu  telah  mengambil  keputusan buat  mengubah  sekian  kenyataan  masa lampau  dan  masa  kininya  menurut  apa yang dikehendaki oleh rangkaian gagasan yang dikandung ideologinya. 11
Pancasila  yang  terlahir  dalam sejarah  peradaban  dan  budaya  timur sangat  menjunjung  tinggi  peran  nilai- nilai  religiusitas  telah  menempatkan Pancasila sebagai ideologi yang berbeda dengan  ideologi-ideologi  lainnya.  Oleh sebab  itulah  Pancasila  sebagai  ideologi Negara sangatlah berbeda dengan ideologi  sosialisme-komunisme  maupun dengan ideologi kapitalisme-liberalisme. Pancasila mengakui dan melindungi baik hak  individu  maupun  hak  masyarakat baik  di  bidang  ekonomi  maupun politik. 12
Sebagai  suatu  ideologi  yang terbuka maka Pancasila pada hakikatnya adalah  nilai-nilai  yang  tersusun  dalam sistem  yang  lengkap  dan  bulat  serta utuh.  Sistem  falsafah  itu  memuat  nilai- nilai  fundamental  yang  pada  pokoknya mengandung  nilai  dasar  ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan, serta  keadilan  sosial.  Dan  inilah  yang disebut dengan sistem falsafahnya
11 Mochtar  Pabottinggi, Pancasila  dan Demitologi , Majalah Prisma, Nomor 8, Agustus, 1977
12 Soesanto  Darmosoegondo, Falsafah Pancasila , (Bandung: Alumni, 1975), hlm. 290.
Pancasila. 13 Sehingga  Pancasila  merupa- kan ideologi nasional Indonesia.
Sebagai ideologi nasional,
Pancasila berfungsi untuk menggerakkan masyarakat  dalam  membangun  bangsa dengan  usaha-usaha  yang  meliputi semua  bidang  kehidupan.  Sehingga Pancasila mewujudkan suatu asas kerohanian,  pandangan  hidup,  pedoman hidup bagi bangsa dan Negara Indonesia yang  harus  dipelihara,  dikembangkan dan diamalkan dalam kehidupan berbangsa  dan  bernegara  oleh  seluruh elemen  yang  ada.  Pancasila  sebagai ideologi Negara merupakan prinsip serta orientasi  hidup  bernegara  yang  diyakini mampu  menggerakkan  bangsa  untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan.
Selain itu, Pancasila telah dijadikan  sebagai  cita  hukum  dan sumber  dari  segala  sumber  hukum  yang tertinggi    di  dalam  teori  hierarki  norma hukum.  Oleh  karena  itu,  cita  hukum Pancasila  dalam  pembangunan  sistem hukum  nasional  mengandung  tiga  nilai sebagai berikut:
a Nilai  dasar,  merupakan  asas-asas yang  diterima  sebagai  dalil-dalil yang  sedikit  banyak  mutlak.  Nilai dasar  tersebut  antara  lain  nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nillai  persatuan,  nilai  kerakyatan dan nilai keadilan.
b Nilai instrumental, merupakan implementasi  umum  dari  nilai- nilai dasar. Utamanya yang berwujud  norma  hukum  yang kemudian dikristalisasi dalam bentuk peraturan perundang- undangan yang berlaku.
c Nilai  praktis,  merupakan  nilai yang  sebenaranya  dilaksanakan dalam realitas yang bersumber dari nilai  dasar  dan  nilai  instrumental.
Sehingga nilai-nilai
praktis
13 Teguh  Prasetyo ,  Hukum  dan  Sistem Hukum ... hlm. 61.
sesungguhnya  merupakan  batu  uji apakah  nilai  instrumentai  dan nilai-nilai  dasar  itu  benar-benar hidup    di  dalam  kehidupan masyarakat  Indonesia.  Contonya masalah kepatuhan
warga masyarakat kepada hukum ataupun penegakan hukum. 14
Nilai  dasar,  nilai  instrumental dan  nilai  praktis  tersebut  itu,  kemudian dikonkritisasikan ke dalam norma hukum.  Pengkonkritisasian  nilai-nilai tersebut  sangatlah  urgen  karena  hukum yang akan dibangun  harus  dapat menyelarasikan  kepentingan  nasional Indonesia  baik  dalam  skala  nasional, regional  maupun  global.  Sehingga  nilai- nilai Pancasila tersebut sebagai pedoman dan  pemandu  untuk  menguji  dan menentukan  arah  dan  corak  hukum positif  Indonesia.  Adapun  penjabaran terhadap  nilai-nilai  Pancasila  dalam pembangunan hukum tersebut adalah:
a. Nilai Ketuhanan. Maksudnya adalah  dalam  perancangan  dan pembentukan  hukum  di  Indonesia harus dilandasi nilai-nilai ketuhanan.  Bahkan  dalam  setiap pembentukan  hukum  harus  ada jaminan untuk kebebasan beragama  dan  tidak  boleh  ada hukum yang memberikan keistimewaan    terhadap  salah  satu agama  tertentu  dan  menganak- tirikan agama yang lainnya.
b. Nilai Kemanusiaan. Artinya bahwa dalam  setiap  pembentukan  hukum harus  mampu  menciptakan  bangsa yang  beradab  dan  hukum  yang menjunjung  tinggi  penghormatan terhadap hak asasi manusia.
c. Nilai Persatuan. Nilai ini bermakna bahwa di dalam pembentukan hukum harus
14 Teguh Prasetyo dan  Arie Purnomosidi, Membangun  Hukum  berdasarkan  Pancasila, Bandung: Nusa Media, 2014), hlm. 156
memperhatikan  nilai  persatuan, bangsa dan negara. Dalam pembentukan  hukum  tidak  boleh mengakibatkan  disintegrasi  dan memecah belah bangsa dan Negara.
d. Nilai Kerakyatan. Maksudnya
dalam  pembentukan  hukum  harus dilandasi oleh nilai-nilai demokratis yang melibatkan semua  pihak-pihak  yang  ada  di negara  baik  eksekutif,  legislatif, yudikatif maupun masyarakat.
Sehingga  hukum  yang  berlaku  di Indonesia bisa mendukung terwujudnya demokrasi di
Indonesia.
e. Nilai  Keadilan  Sosial.  Maksudnya dalam pembentukan hukum nasional  harus  bertujuan  untuk memberikan  nilai-nilai  keadilan dan  kesejahteraan  bagi  seluruh rakyat Indonesia. 15
Nilai-nilai  atau  sila-sila  Pancasila dalam  pembangunan  hukum  menurut Magnis  Suseno  mencakup  lima  hal, yaitu:
a. Pembangunan hukum hanya dapat  mempertahankan  kualiatas manusianya  apabila  dilandasi oleh  sikap  hormat  terhadap manusia,  mengakui  kedudukan manusia yang sama, tidak memperlakukan  manusia  sebagai obyek  perencanaan,  tidak  pernah mengorbankan  pihak  yang  satu demi keuntungan pihak yang lain dan  tidak  membeli  kemajuan dengan  menyengsarakan  orang lain.  Pengejewantahan  sikap  ini, sesuai  dengan  sila  ke-2  yaitu kemanusiaan  yang  adil  dan beradab.
b. Pembangunan hukum jangan menjadikan manusia sebagai obyek  atau  sarana  dan  korban
15 Ibid. hlm. 157
untuk  usaha  kemajuan,  maka hendaknya  pembangunan  tidak dilaksanakan  secara  paternalistic dan teknokratis, melainkan secara  dialogis  dan  partisipatif. Pengejawantahan sikap ini,
sesuai  dengan  sila  ke-4  dari pancasila.
c. Pembangunan hukum harus menghormati manusia secara nyata  yang  berarti  menjamin nilai-nilai  azasi  manusia  atau menjunjung  tinggi  hak  asasi manusia.  Pengejawantahan  sikap ini  sesuai  dengan  sila  kedua  dan keempat.
d. Pembangunan hukum harus
menjalankan
prinsip-prinsip hormat terhadap martabat manusia  ke  dalam  struktur  dan lembaga dalam kehidupan masyarakat. Pengejawantahan ini sesuai  dengan  sila  ke-5  dari pancasila.
e. Pembangunan hukum harus
mempunyai sikap hormat terhadap  martabat  manusia  bagi suatu pembangunan perlu dikemukakan  tuntuan  normative terhadap penentuan prioritas pembangunan.  Pengejawantahan ini  sesuai  dengan  sila  kedua  dan sila ketiga. 16
Dengan  dijabarkannya  nilai-nilai Pancasila  ke  dalam  hukum  nasional, diharapkan  hukum  nasional  mampu mencapai tujuan berikut, yaitu:
Pertama, dapat mengikuti perkembangan  dinamika  yang  terjadi dalam masyarakat. Pembangunan hukum nasional  yang  didasarkan  dengan  nilai- nilai  yang  ada  di  dalam  Pancasila
16 M.  Ali  Mansyur, Pancasila  Sebagai Dasar  Pengembangan  Ilmu  Hukum  Indonesia, Dalam  Ahmad  Gunawan  dan  Mu’amar Ramadhan  (Penyunting),  Menggagas  Hukum Progresif  Indonesia,  Cet.  Kedua,  ,  (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2012), hlm. 283-284.
diharapkan mampu mengikuti perkembangan  masyarakat.  Hal  ini dikarenakan  Pancasila  yang  digali  dari budaya  dan  kehidupan  masyarakat Indonesia sendiri berakibat secara langsung  maupun  tidak,  akan  dapat mengikuti  perkembangan  yang  terjadi. Pembangunan  hukum  nasional  dibentuk supaya  dapat  mengikuti  perkembangan yang ada di dalam masyarakat.
Kedua, hukum  dapat  berlaku secara  efektif  di  masyarakat.  Setelah hukum  dapat  mengikuti  perkembangan dinamika dalam masyarakat maka hukum  nasional  diharapkan  akan  dapat diberlakukan  secara  efektif  di  dalam masyarakat. Dalam artian bahwa hukum tersebut  tidak  teraleniasi  (terasing)  dari masyarakat.  Setidaknya  ada  tiga  makna hukum  teraleniasi  dari  masyarakat, yaitu:
a. Hukum hanya menjadi teks  yang tidak memiliki makna sosial yang signifikan;
b. Hukum menjelma menjadi beban atau  faktor  pemicu  benturan (chaos) dalam masyarakat;
c. Akan terjadi ketidakpatuhan
masyarakat  terhadap  hukum  itu sendiri,  sehingga  hukum  akan kehilangan makna dan wibawa di hadapan masyarakat
yang diaturnya. 17
Ketiga , adanya harmonisasi antar hukum. Dalam Negara hukum Pancasila, pembangunan hukum nasional ditujukan untuk  menciptakan  harmonisasi  hukum dan  menghilangkan  pluralism  hukum seperti  yang  selama  ini  terjadi.  Badan
Pembinaan Hukum Nasional Departemen  Kehakiman  mendifinisikan pengertian  harmonisasi  hukum  sebagai kegiatan  ilmiah  untuk  menuju  proses pengaharmonisan  hukum  tertulis  yang mengacu pada nilai-nilai filosofis, sosiologis,  ekonomis  dan  yuridis.  Dari
17 Ibid, hlm. 84
pengertian tersebut, harmonisasi diartikan sebagai proses untuk merealisasikan  keselarasan,  kesesuaian, keserasian,  kecocokan,  keseimbangan, antara  norma-norma  hukum  di  dalam perundang-undangan sebagai sistem hukum yang masuk dalam satu kesatuan kerangka sistem hukum nasional. 18 Keempat, tidak bertentangan dengan  tujuan  bangsa  dan  Negara Indonesia.  Dalam  pembangunan  atau pembentukan  hukum  nasional  yang berlandaskan  kepada  nilai  atau  sila Pancasila  dapat  mewujudkan  tujuan nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam  pembukaan  UUD  1945  yaitu melindungi  segenap  bangsa  Indonesia dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan  ketertiban  dunia,  dan keadilan sosial.
3. Hukum Pancasila: Hukum Nasional yang Responsif Pembangunan hukum yang berlandaskan  kepada  Pancasila  harus diarahkan guna menampung dan mendukung  kebutuhan  hukum  yang sesuai dengan perkembangan dan kemajuan  pembangunan  yang  terjadi  di sektor  lain.  Akhirnya  hukum  Pancasila dapat  menciptakan  keadilan,  ketertiban dan  kepastian  hukum  yang  bertujuan meningkatkan  persatuan  dan  kesatuan bangsa  dan  Negara.  Dengan  demikian dapat  dikatakan  bahwa  hukum  nasional Indonesia  di  masa  yang  akan  datang adalah  hukum  nasional  yang  responsif. Yang mana dalam pembangunan hukum nasional yang responsif tersebut dilakukan  secara  transparan  dan  terbuka yang melibatkan
elemen-elemen
18 Teguh  Prasetyo  dan  Abdul  Halim Barkatullah, Ilmu  Hukum  dan  Filsafat  Hukum, (Pemikiran Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan  Dan  Bermartabat) ,  (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 331.
masyarakat  dan  mengikuti  perkem- bangan-perkembangan yang terjadi dalam masyarakat itu sendiri.
Hukum  nasional  Indonesia  yang responsif  berlandaskan  pada  Pancasila mengemban  dua  fungsi,  yakni  fungsi ekspresif dan fungsi instrumental. Menurut Arief Sidharta, fungsi ekspresif mengungkapkan  pandangan  hidup  dan nilai-nilai  kebudayaan  serta  keadilan. Sedangkan  fungsi  instrumental,  hukum nasional sebagai sarana untuk memelihara, menciptakan keamanan dan ketertiban,  stabilitas  dan  prediktabilitas, sarana  untuk  melestarikan  nilai-nilai budaya,  mewujudkan  keadilan,  sarana pendidikan,  serta  sarana  pembaruan masyarakat (mendorong, mengkanalisasi dan mengarahkan pada perubahan masyarakat). 19 Dengan  kedua  fungsi tersebut,  maka  hukum  nasional  di Indonesia  diharapkan  akan  menjadi hukum modern yang dapat
menyesuaikan  dengan  keadaan  dan dinamika  yang  terjadi  di  masyarakat lokal,  regional  maupun  masyarakat Internasional.
Hukum  nasional  yang  responsif mempunyai  tujuan  pengayoman,  yaitu hukum yang bertujuan untuk melindungi manusia secara pasif mencegah tindakan sewenang-wenangan,  dan  secara  aktif menciptakan  keadaan  kemasyarakatan yang  manusiawi  serta  mewujudkan proses  kemasyarakatan  yang  berjalan secara biasa, sehingga manusia mendapatkan  kesempatan  yang  seluas luasnya  untuk  mengembangkan  seluruh potensi-potensi  kemanusiaannya  secara utuh. 20 Atau  dengan  kata  lain  bahwa keberadaan hukum harus mampu bertugas untuk mengayomi dan melindungi  segenap  bangsa  Indonesia apapun  latar  belakang  dan  status
19 Bernard  Arief  Sidharta ,  Refleksi Tentang  strktur  Ilmu  Hukum  ( Bandung:  Mandar Maju, 2006), hlm. 189.
20 Ibid,, hlm. 184.
sosialnya. Semua warga Negara memperoleh
pengayoman dan
perlindungan  hukum.  Termasuk  pula pengayoman  dan  perlindungan  terhadap hak-hak  asasi  yang  melekat  pada  harkat dan martabat manusia.
Hukum  Pancasila  yang  responsif yang  mengayomi  dan  melindungi  dapat terwujud apabila hukum mampu memberikan  rasa  aman  dan  tenteram terhadap  kehidupan  berbangsa  dan bernegara  serta  terhadap  rakyat  secara keseluruhan.  Hukum  menjadi  tempat perlindungan  dan  pengayom  bagi  rakyat dari  tindakan  yang  mengancam  dan merusakkan  rasa  aman,  ketenteraman dan  hak-hak  asasi.  Sehingga  hukum Pancasila  adalah  hukum  responsif  yang berwibawa  di  mata  dan  di  hati  seluruh rakyat dan bangsa Indonesia.  Demikian hukum  Pancasila  diharapkan  mampu memenuhi  keinginan  kita  selama  ini yaitu  sebagai  hukum  yang  berkeadilan dan bermartabat.
Cita-cita  mewujudkan  keadilan merupakan cita-cita seluruh bangsa yang rumusannya  nampak  di  sila  ke  lima Pancasila.  Bahwa  pembukaan  UUD 1945  pada  saat  amandemen,  tidak termasuk  yang  mengalami  perubahan, atau dengan kata lain teksnya tetap tidak berubah.  Sehingga  pembukaan  UUD 1945 merupakan pengejawantahan nilai- nilai  yang  ada  di  dalam  Pancasila.  Oleh karena  itu,  bisa  dikatakan  pula  bahwa hukum dan keadilan tersirat dan tersurat dalam pembukaan UUD 1945. 21
Sekarang bagaimana caranya kita memperdalam kepercayaan dan pemahaman,  serta  penghayatan,  hingga keutamaan  nilai-nilai  yang  ada  di  setiap sila-sila di dalam Pancasila dan
21 Soejadi, Refleksi Mengenal Hukum dan Keadilan,  Aktualisasinya  di  Indonesia ,  dalam membangun  Hukum  Indonesia,  Penyunting: Abdul  Ghafur  Anshori  dan  Sobirin  Malian, (Yogyakarta:  Kreasi  Total  Media,  2017),  hlm. 104
ketersalingkaitannya  antara  satu  dengan lainnya,  yang  kemudian  dilaksanakan secara  konstitusional  dalam  segala lapisan kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk dalam pembangunan hukum  nasional.  Mengutip  pendapat Yudi Latif, dalam konteks ini diperlukan sebuah  proses  “Radikalisasi  Pancasila”. Maksud  Radikalisasi  Pancasila    adalah: mengembalikan Pancasila sebagai ideologi Negara; mengembangkan Pancasila  yang  sudah  sebagai  ideologi menjadi Pancasila sebagai ilmu; mengusahakan bahwa Pancasila
mempunyai  konsistensi  dengan  produk- produk  perundang-undangan,  koherensi antar  sila,  dan  kerespondensi  bersama realitas  sosial,  pancasila  yang  semula hanya melayani kepentingan- kepentingan  vertikal  (negara)  menjadi Pancasila  yang  melayani  kepentingan horizontal (masyarakat); dan menjadikan Pancasila  sebagai  kritik  kebijakan- kebijakan dari negara. 22
Salah  satu  menjadikan  pancasila sebagai  kritik  kebijakan  Negara  bisa diwujudkan dalam sebuah teori tranformasi.  Teori  ini  menkonsepsi bahwa berlakunya suatu hukum Internasional  ke  dalam  hukum  nasional harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan badan legislatif. Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan di dalam hukum Internasional  sebelum  diberlakukan  ke dalam  hukum  nasional  perlu  diubah bentuknya dan diserasikan dengan bentuk  dalam  sistem  hukum  nasional yang  tentunya  pula  disesuaikan  dengan nilai-nilai  pancasila  yang  merupakan sumber  dari  segala  sumber  hukum  di Indonesia. Teori transformasi ini merupakan  proses  harmonisasi  hukum internasional  ke  dalam  hukum  nasional. Konsepsi  ini  memposisikan  kedaulatan
22 Yudi Latif, Negara Paripurna,
Historisitas,  Rasionalitas,  dan  Akuntabilitas, Pancasila , cet. 4 (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 47-48
hukum  nasional  merupakan  pokok utama  berlakunya  hukum  internasional yang  sekaligus  mengesahkan  hukum internasional pada kemauan Negara. 23

## C. Penutup
Hukum  yang  berkeadilan  ber- dasarkan Pancasila adalah keadilan yang menekankan  pada  keseimbangan  antara hak  dan  kewajiban,  yang    terlaksana dalam  masyarakat  Indonesia.  Dengan adanya  rumusan  keadilan  ini,  maka pembangunan  hukum  nasional  dalam negara  hukum  pancasila  pada  dasarnya bertujuan  untuk  melindungi:  segenap bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah darah  Indonesia;  cita-cita  dan  tujuan bangsa  Indonesia;  masyarakat  Indonesia dan  individu-individu,  jiwa,  kebebasan individu, kehormatan, dan harta bendanya;  pelaksanaan  pembangunan (hukum  seharusnya  berfungsi  sebagai sarana penunjang
perkembangan modernisasi dan pembangunan).
Hukum  menciptakan  masyarakat bermartabat  adalah  hukum  yang  mampu memanusiakan  manusia  artinya  hukum yang  memperlakukan  dan  menjunjung tinggi  nilai-nilai  kemanusiaan  menurut hakikat  dan  tujuan  hidupnya.  Hal  ini dikarenakan  manusia  adalah  makhluk mulia sebagai ciptaan Tuhan sebagaimana yang tercantum di sila ke-2 Pancasila, yang mempunyai nilai pengakuan  pada  harkat  dan  martabat manusia  dengan  segala  hak-hak  dan kewajibannya
serta memperoleh perlakuan  yang  adil  terhadap  manusia, diri sendiri, alam sekitar dan Tuhan.

## Daftar Pustaka
23 Mochtar  Kusumaatmadja  dan  Etty  R. Agoes, Pengantar Hukum Internasional , (Bandung: Alumni, 2003), hlm. 56
Abdul  Latif  dan  Hasbi  Ali, Politik Hukum, Jakarta:  Sinar  Grafika, 2018.
Bernard  A.  Sidharta ,  Refleksi  Tentang strktur  Ilmu  Hukum, Bandung: Mandar Maju, 2006.
Kaelan, Liberalisasi  Ideologi  Negara
Pancasila ,
Yogyakarta:
Paradigma, 2015
Koento  Wibisono, Pancasila  Suatu Telaah Ideologik Dalam Perspektif 25  Tahun  Mendatang, Pusat  Studi Pancasila, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 1996
M.  Ali  Mansyur, Pancasila  Sebagai Dasar Pengembangan
Ilmu Hukum  Indonesia, Dalam  Ahmad Gunawan dan Mu’amar Ramadhan
(Penyunting),  Menggagas  Hukum Progresif  Indonesia,  Cet.  Kedua, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2012.
M.  Fahmi  Al-Amruzi, Pembangunan Hukum  Nasional  dalam  Perspektif Filsafat Hukum , Khazanah, vol. V, No.  06,  November-DFesember 2006.
Mochtar  Pabottinggi, Pancasila  dan
Demitologi , Majalah Prisma, Nomor 8, Agustus, 1977 Mochtar  Kusumaatmadja  dan  Etty  R. Agoes, Pengantar Hukum Internasional ,  Bandung:  Alumni, 2004.
Moh.  Mahmud  MD, Perbedaan  Hukum Tata  Negara  Pasca  Amandemen Konstitusi ,  Jakarta:  Rajawali  Pers,
2010.
Soejadi, Pancasila  sebagai  Sumber Tertib Hukum Indonesia , Yogyakarta: Lukman Offset, 1999 Soejadi, Refleksi  Mengenal  Hukum  dan Keadilan, Aktualisasinya di Indonesia , dalam membangun Hukum  Indonesia,  Penyunting:
Abdul Ghafur Anshori dan Sobirin
Malian,  Yogyakarta:  Kreasi  Total Media, 2017
Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi  Hukum ,  Jakarta:  CV.
Rajawali, 2006. Soesanto Darmosoegondo, Falsafah Pancasila , Bandung: Alumni, 1975
Teguh  Prasetyo  dan  Abdul  Halim
Barkatulah, Ilmu  Hukum  dan Filsafat Hukum, (Pemikiran Menuju Masyarakat Yang
Berkeadilan  Dan  Bermartabat) , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
Teguh  Prasetyo, Hukum  dan  Sistem Hukum  Berdasarkan  Pancasila Yogyakarta: Media Perkasa, 2013.
Wicipto  Setiadi, Arti  Penting  Lembaga- Lembaga  Hukum  di  Indonesia dalam Merespon Perubahan Sosial, Dalam Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia, Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2012. Yudi Latif, Negara Paripurna,
Historisitas, Rasionalitas, dan Akuntabilitas,  Pancasila ,  cet.  4 Jakarta:  PT.  Gramedia  Pustaka Utama, 2012.