H. Akhmad Dani dan Johansyah, Implikasi Penghapusan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa, Halaman 118-134

## IMPLIKASI PENGHAPUSAN DESA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA
H. Akhmad Dani 1 dan Johansyah 2
1 Fakultas Hukum Universitas Palembang E-mail: daniakhmadUnpal@yahoo.com
2 Fakultas Hukum Universitas Palembang E-mail: Johanuh30@gmail.com

## Abstract
The  discourse  on  the  abolition  of  the  village  has  given  birth  to  legal  implications  that  are inconsistent  with  the  values  of  certainty,  justice,  and  usefulness  that  will  be  achieved  in  the purpose of structuring the village so that it has an impact on the continuation of the welfare of the  village  community.  This  is  reflected  in  the  management  of  village  income  and  Village- Owned Enterprises which result in a legal vacuum after the abolition of the village so that the achievement of village community welfare will be hampered as mandated by the constitution in  the  Preamble  to  the  1945  Constitution  of  the  Republic  of  Indonesia.  Implications  for  the abolition  of  villages  are  included  in  village  planning  as  regulated  in  statutory  regulations Number 6 of 2014 concerning Villages. There is a clause on the purpose of village structuring which becomes a legal rule that should be carried out (das sollen) but there is a discrepancy when the legal rule is faced with the abolition of the village (das sein) because the abolition of the village has eliminated all provisions for the purpose of village structuring, so that villages that  experience  abolition  in  ultimately  not  oriented  towards  the  purpose  of  structuring  the village.  On  the  other  hand,  the  subjective  legal  reasons  for  the  elimination  of  villages  have reduced the role of the village in the elimination of villages by policies caused by the central government, which should involve local and village governments.

## Keywords: village deletion

## Abstrak
Wacana  penghapusan  desa  telah  melahirkan  implikasi  hukum  yang  tidak  berkesesuaian dengan nilai kepastian, keadilan, serta kebergunaan yang akan  dicapai dalam tujuan penataan desa  sehingga  berdampak  didalam  kelanjutan  terhadap  kesejahteraan  masyarakat  desa.  Hal tersebut  tercermin  dalam  pengelolaan  pendapatan  desa  serta  Badan  Usaha  Milik  Desa  yang mengakibatkan  kekosongan  hukum  setelah  penghapusan  desa  sehingga  akan  terhambatnya pencapaian  kesejahteraan    masyarakat  didesa  sebagaimana  yang  telah  diamanatkan  oleh konstitusi  dalam  Pembukaan  Undang  Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945. Implikasi  dalam  Penghapusan  desa  termasuk  dalam  penataan  desa  sebagaimana  yang  telah diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa.  Terdapat klausul  tujuan  penataan  desa  yang  menjadi  suatu  kaedah  hukum  yang  seharusnya  dilakukan ( das  sollen )  akan  tetapi  terdapat  ketidaksesuain  ketika  kaedah  hukum  tersebut  dihadapkan dengan  penghapusan  desa  ( das  sein )  karena  penghapusan  desa  telah  menghilangkan  seluruh ketentuan  tujuan  penataan  desa,  sehingga  desa  yang  mengalami  penghapusan  pada  akhirnya tidak berorientasi pada tujuan penataan desa  tersebut. Disisi lain, alasan hukum penghapusan desa  yang  bersifat  subjektif  menjadikan  peran  desa  dalam  penghapusan  desa  tereduksi  oleh kebijakan  yang  diakibatkan  oleh  pemerintahan  pusat  yang  selayaknya  dalam  pengahapusan desa seharusnya melibatkan pemerintah daerah dan desa.
Kata Kunci : penghapusan desa
H. Akhmad Dani dan Johansyah, Implikasi Penghapusan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa, Halaman 118-134

## PENDAHULUAN
Pada Hakekat Negara Indonesia yang  didalamnya  terkandung  cita-cita negaranya, mengenai pembenaran adanya  Negara  Indonesia,  maupun mengenai  tujuan  Negara  Indonesia, ternyata  semua  itu  sama  dengan hakekat, pembenaran adanya, terbentuknya, dan tujuan dari desa-desa itu  sendiri.  Semua  itu  tentunya  dalam lingkup  yang  jauh  lebih  besar  dan dalam konstelasi yang lebih modern.
Pada  saat  desa  terbentuk,  maka Ketika  itu  desa  digambarkan  sebagai bagian dari Negara kesatuan Indonesia. Pencerminan  sebagai  negara  yang  ber- azaskan pada nilai-nilai dalam Pancasila merupakan cerminan perilaku dan modal sosial dari masyarakat  pada  tingkat  terbawah, yang  lebih  dikenal  dengan  masyarakat pedesaan. 1 ” .  dimana  didalamnya terkandung sebuah cita-cita bangsanya, sebagai  negara  kesatuan  yang  terdiri dari  wilayah/provinsi  setiap  provinsi ada kabupaten/kota dan didalam kabupaten/kota  akan  di  isi  oleh kelurahan  dan  desa-desa  yang  masing masing  desa  ada  masyarakat  yang
1 Rico  Hermawan, Jurnal  Desentralisasi
Volume 17 Nomor 1, Pusat Kajian Desentralisasi  dan  Otonomi  Daerah  Lembaga Administrasi Negara: Jakarta. 2017:16
berperan didalam kegiatan pelaksanaan pembangunan agar terwujud
masyarakat yang sejahtera sebagaimana  telah  diamanatkan  dalam pembukaan konstitusi.
Sejalan  dengan    hal  tersebut, keberadaan  desa  sebagai  susunan  asli telah  memiliki  makna  bahwa  desa memiliki  kesatuan  masyarakat  hukum tersendiri  yang  telah  terbangun  sejak lama. Singkatnya desa diartikan sebagai    organisasi  masyarakat  adat atau  desa  adat  yang  mempunyai  dan mengelola  hak  asal-usul  dan  adat istiadat.  Indonesia  terlahir  karena  ia memiliki suatu nyawa, suatu asas akal, yang  tumbuh  dalam  jiwa  rakyat sebelumnya  yang  menjalani  suatu kesatuan riwayat, yang membangkitkan persatuan karakter dan kehendak untuk hidup  bersama  dalam  suatu  wilayah Indonesia. 2 Hal  demikian  membuat keberadaan  desa  memiliki  Kedudukan yang  sama  dalam  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  merupakan  dua entitas yang tidak dapat dipisahkan satu sama  lain.  Menurut  sifat  tata  negara Indonesia  yang  asli,  yang  sampai zaman  sekarang  pun  masih  dapat terlihat  dalam  suasana  desa  dimana
2 Yudi  Latif, Negara  Paripurna (Jakarta: Kompas Gramedia, 2017).
H. Akhmad Dani dan Johansyah, Implikasi Penghapusan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa, Halaman 118-134
para  pejabat  desa  ataupun  negara  ialah pemimpin  yang  bersatu  jiwa  dengan rakyat dan para pejabat negara senantiasa  wajib  memegang  teguh persatuan  dan  keseimbangan  dalam masyarakatnya.  Olehnya  itu,  dalam tataran aspek filosofis konseptual, Desa menjadi  landasan  dan  bagian  dari  tata Kelola  yang  baik  dalam  pemerintahan, serta diharapkan desa menjadi penggerak dalam pembangunan sehingga  manjadi  harapan  masyarakat desa  agar  tercapainya  kemakmuran yang  diharapkan  oleh  masyarakat setempat . berbagai  macam  Keberagaman karakteristik  dan  jenis  Desa, atau  yang disebut  dengan  nama  lain,  tidak menjadi  penghalang  bagi  para  pendiri bangsa (founding  fathers) ini  untuk menjatuhkan  pilihannya  pada  bentuk negara  kesatuan.  Meskipun  disadari bahwa  dalam  suatu  negara  kesatuan perlu  terdapat  homogenitas,  tetapi Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia tetap  memberikan  pengakuan  dan jaminan  terhadap  keberadaan  kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat  hukum  adat  beserta  hak tradisionalnya. 3
3 Ni’Matul Huda, Hukum Pemerintahan Desa (Setara Press: Malang, 2015).
Desa  Dalam  bingkai  Negara Kesatuan
Republik
Indonesia, pengakuan  terhadap  desa  telah  ada sejak awal kemerdekaan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Peraturan Mengenai Kedudukan  Komite  Nasional  Daerah yang  mengakui  kewenangan  otonom Desa misalnya pada pemungutan pajak kendaraan  dan rooiver  gooningen . Sedangkan  pengaturan  desa  secara konstitusional setelah amandemen. Termuat  pada  Pasal  18  UUD  NRI Tahun 1945, ada dua norma dasar yang dapat dijadikan acuan dalam Pengaturan  Desa,  Pertama;  norma dasar  pemahaman  konstitusi  terhadap Desa  dalam  konteks  pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18  ayat  (7)  kedua  norma  dasar pemahaman  konstitusi  terhadap  Desa dalam  konteks  kesatuan  masyarakat hukum  adat  sebagaimana  diatur  dalam Pasal  18B  Undang  Undang  Dasar  RI Tahun 1945.
Dalam  poin  Pasal  tersebut diatas (Pasal 18 ayat 7) , Pemerintahan Desa mempunyai satu kesatuan dengan pemerintahan daerah. Sedangkan dalam  konteks  Pasal  18B,  makna kesatuan  masyarakat  hukum  adat adalah  Desa  atau  dengan  sebutan  lain
H. Akhmad Dani dan Johansyah, Implikasi Penghapusan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa, Halaman 118-134
yang beragam beserta hak-hak tradisionalnya. 4
Pada  proses  pembahasankedua pijakan  yuridis  konstitusional  tersebut Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18 B ayat (2) mendapat  tempat.  Dalam  penjelasan umum  menyebutkan  bahwa  dalam kaitannya dengan susunan dan penyelenggaraan  pemerintahan  daerah setelah  amandemen  maka  pengaturan desa  atau  dengan  nama  lain  merujuk pada  pasal  18  ayat  (7)  UUD  NRI Tahun 1945 yang menegaskan,
“ Susunan dan tata cara penyelanggaraan  pemerintahan  daerah diatur dengan Undang-Undang ”.
Perumusan  ini  menjelaskan  bahwa UUD  NRI  Tahun  1945  membuka kemungkinan adanya susunan pemerintahan dalam sistem pemerintahan  Indonesia.  Sedangkan pengakuan
terhadap kesatuan masyarakat  hukum  adat  dipertegas melalui  ketentuan  Pasal  18B  ayat  (2)
UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: Negara
mengakui dan
menghormati kesatuan-kesatuan
masyarakat  hukum  adat  beserta  hak- hak  tradisionalnya  sepanjang  masih hidup dan sesuai dengan
4 Muhammad Yasin Undang-Undang Nomor 6 Tahun  2014  Tentang Desa  (Jakarta:  Pusat Telaah dan Informasi Regional, 2015).
perkembangan  masyarakat  dan  prinsip Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang .
Didalam
Landasan
konstitusional  diatas  telah  menjadi dasar  pengaturan  terhadap  desa  yang kemudian melahirkan Peraturan Tentang Desa yang selanjutnya disebutdengan  Undang-Undang  Desa sebagaimana  diatur  dalam  Undang- undang Nomor 6 tahun 2014. Selanjutnya telah dirumuskan kedudukan  Desa  dalam  rumusan  Pasal 5 Undang-Undang Desa yang merupakan  bagian  dari  kesepakatan atas usulan dalam pembahasan pembentukan peraturan desa, dan telah memposisikan  desa  yangberkedudukan dalam wilayah kabupaten/kota termasuk  didalam  negara  kesatuan republik Indonesia .
Lahirnya peraturan tentang desa dimaksud  telah  melahirkan  pengakuan terhadap keanekaragaman budaya yang timbul dan diakui oleh masyarakat desa, sedangkan terkait dengan relasi hubungan  antara  negara  dengan  desa setelah  didudukkan,  dimana  negara tidak  lagi  mengontrol  desa  secara penuh  tapi  harus  memposisikan  desa itu  sanggup  mengelola  dirinya  sendiri.
H. Akhmad Dani dan Johansyah, Implikasi Penghapusan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa, Halaman 118-134
Konstruksi  pemerintahan  yang  dianut dalam  Undang-Undang  Desa  adalah konstruksi gabungan. Dengan demikian, asas  asas  yang  dimuncukan  dalam peraturan desa telah mengubah pendekatan  kontrol  atau  pengendalian negara  terhadap  desa,  dimana  telah menempatkandesa sebagai subyek pembangunan dalam sistempemerintahan.
Maka jelas suatu hal yang tidak dapat  diabaikan  bahwa  pandangan sebagian  besar  masyarakat  terhadap peraturan  yang  mengatur    Tentang Desa  lebih  tertuju  kepada alokasi  dana desa  yang  cukup  besar.  Sedangkan tujuan  pokok  aturan  desa  tidak  hanya mengatur  tentang keuangan  desa tetapi telah  mencakup  seluruh  kompleksifitas kebutuhan desa itu sendiri.
Salah  satu  pengaturan  dalam Undang-Undang  Desa  adalah  Penataan Desa. Upaya penataan desa merupakan suatu  bentuk  penghormatan  yang  asasi terhadap masyarakat desa serta kearifan dalam nilai-nilai lokal, penghargaan  yang  benar-benar  penuh dengan  penilaian  terhadap  kegiatan pemberdayaan  dalam  masyarakat  desa. sedangkanPenataan desa menjadi suatu bentuk  perhatian  terhadap  kepribadian lokal  dan  membentuktuntutan  terus-
menerus  agar  nilai-nilai  masyarakat desa hendaknya jangan diabaikan tetapi dipahami dalam penataan desa. Pemerintah bagaimanapun harus mengembangkan  kepekaan  terhadap perbedaan-perbedaan, tujuan dan kebiasaan lokal.
Penataan  desa  sendiri  memiliki tujuan  yang  termuat  dalam  Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa “ dalam penataan desa itu sendiri.” Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintah Desa, Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, Meningkatkan kualitas  tata  kelola  Pemerintahan  Desa dan Meningkatkan daya saing desa.
Pada  Penataan  desa  terdiri  atas beberapa bagian, salah satu bagian dari penataan  desa  adalah  penghapusan desa.  Penghapusan  desa  merupakan pencabutan status desa yang ada karena unsur  wilayah    dari  desa tersebut  telah hilang.  Terdapat  dua legal  reasoning (alasan hukum) untuk dapat melakukan penghapusan desa yaitu akibat bencana alam  dan/atau  untuk  kepentingan program nasional yang bersifat nasional
H. Akhmad Dani dan Johansyah, Implikasi Penghapusan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa, Halaman 118-134
Dimana  dalam  Tujuan  hukum, penataan  desa  sebagaimana  yang  telah dikemukakan  diatas,  menjadi  suatu kaedah hukum yang seyogyanya dilakukan, keseluruhan tujuan penataan desa  diterapkan  berdasarkan  aturan maupun  ketentuan  yang  diatur  dalam undang-undang  desa  sehinggatentang apa  yang  seyogyanya  tercipta.  Namun, ketika kaedah hukum tersebut dihadapkan pada tataran realitas penghapusan  desa  (das  sein),  terdapat suatu ketidaksesuaian karena keseluruhan  tujuan  penataan  desa hanya  menjadi  kaedah  hukum  yang bersifat pasif jika tujuan penataan desa tersebut  dihadapkan  dengan  peristiwa hukum penghapusan desa yang menjadi  bagian  dari  penataan  desa. Ketidaksesuaian  tersebut  disebabkan karena penghapusan desa telah menafikkan  ketentuan  tujuan  penataan desa,  sehingga  merugikan  desa  serta unsur  dalam  desa  yang  mengalami penghapusan yang tentunya bertolakbelakang  dari  tujuan  yang dikehendaki.
Berkaitan dengan Implikasi hukum dari penghapusan desa, peraturan  perundang-undangan  terkait belum secara memadai dalam memberikan  kepastian  hukum  bagi
desa  yang  mengalami  penghapusan termasuk masyarakat desa serta bergantung dari politik hukum pemerintah.  Dalam  realitas  yang  ada, tanggung  jawab  pemerintah  hanya sebatas    kompensasi  secara  personal. Pemberian  Kompensasi  semestinya tidak  hanya  terbatas  pada  ganti  rugi secara individu melainkan Kompensasi yang  diberikan  semestinya  dilakuan secara kolektif kepada seluruh wargadesa,  misalnya  dengan  melalui berbagai program yang dimiliki pemerintah seperti pemberian lokasipenempatan  pada  tempatbaru untuk dijadikan sebagai desa peremajaan.  Relokasi  secara  kolektif ini pada akhirnya akan tetap mempertahankan  nilai  nilai  kearifan lokal  dalam  kesatuan  masyarakat  desa yang  selama  ini  telahterjalin,  termasuk mempertahankan  budaya  yang  telah ada  diantara  mereka  sebagai  satu kesatuan  masyarakat  desa  yang  telah dijamin dalam konstitusi.
Ketidaksesuaian tujuan dari penataan desa dengan upaya pemerintah  pusat  dalam  melakukan penghapusan desa yang menjadi bagian dari  penataan  desa  akan  berimplikasi terhadap kedudukan desa dan keberlangsungan kehidupan
H. Akhmad Dani dan Johansyah, Implikasi Penghapusan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa, Halaman 118-134
masyarakat  desa  beserta  hak-haknya yang  telah  dijamin  dalam  konstitusi. Oleh karena itu penghapusan desa akan menentukan maju mundurnya pengaturan  desa  itu  sendiri,  yang
berpengaruhdengan keutuhan dan
kelangsungan  dari  nilai  nilai  budaya yang telah adadi desa juga berimbaskepada
lenyapnya
pemerintahan desa serta akan berpotensi menghilangkan entitas NKRI. Hingga pada akhirnya, rangkaian  permasalahan  diatas  patut kemudian  menjadi  bahan  kajian  yang bersifat ilmiah dalam khasanah akademis  mengenai  analisis  hukum terhadap penghapusan desa.

## PEMBAHASAN
A. Implikasi Hukum Terhadap

## Penghapusan Desa
Pembahasan  terhadap  Implikasi hukum  terhadap  penghapusan  desa berfokus  pada  kepastian  hukum  unsur desa  setelah  mengalami  penghapusan serta pemenuhan hak hak desa.
Implikasi hukum dari penghapusan  desa  terdiri  ada  beberapa aspek  yaitu;  1)  implikasi  hukum terhadap masyarakat desa; 2) Implikasi hukum  terhadap  keuangan  desa;  3) implikasi hukum terhadap badan usaha
miliki desa yang akan dijelaskan secara menyeluruh  pada  pembahasan  berikut ini.

## 1. Implikasi  hukum  Terhadap

## Masyarakat Desa
Kalau  merujuk  dengan  peraturan perundangan-undangan  yang  terkait penghapusan  desa  maka  implikasi hukum  yang  ditimbulkan  adalah  tidak terakomodirnya  hak  kolektif  dalam penghapusan  desa,  pemerintah  hanya terfokus  pemenuhan  hak  masyarakat desa  secara  personal  tanpa  adanya pemenuhan hak masyarakat desa secara kolektif  seperti  hak  asal-usul  dalam mempertahankan  nilai  nilai  yang  ada antar masyarakat desa.
Jika  merujuk  penghapusan  desa yang  terjadi  karena  program  nasional yang  strategis  yaitu  pembangunan waduk Jatigede di Kabupaten Sumedang  (salah  satu  contoh)    maka pemerintah sebenarnya telah mengeluarkan  suatu  kebijakan  terkait implikasi  hukum  terhadap  masyarakat desa  yang  mengalami  penghapusan yakni  Peraturan  Presiden  Nomor  56 Tahun  2017  Tentang  Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka  penyediaan  tanah  untuk  proyek strategis  nasional.  Dimana  diantara
H. Akhmad Dani dan Johansyah, Implikasi Penghapusan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa, Halaman 118-134
pasal dalam Peraturan Presiden
tersebut dijelaskan bahwa :
Kepada penduduk
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a  diberikan  tempat  penampungan pemukiman baru berupa rumah pengganti  dalam  bentuk  uang  tunai, Uangtunai sebagaimana dimaksud pada huruf a diperuntukkan sebagai: a. penggantian bangunan;
b. penggantian pengadaan tanah; dan c. tunjangan kehilangan pendapatan. Besaran  nilai  uang  tunai  sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri  Keuangan  berdasarkan  usulan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan  Rakyat  berdasarkan  hasil
Rapat  Koordinasi  yang  dipimpin  oleh Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian.
Sedangkan  dalam  Pasal  4  menjelaskan bahwa:
Kepada  penduduk  diberikan  uang santunan untuk:
a. biayapembongkaran rumah; b. mobilisasi;
c. sewa rumah;
d. tunjangankehilangan pendapatan. Besaran nilai uang santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
Menteri  Keuangan  berdasarkan  usulan Menteri  Pekerjaan  Umum  dan Perumahan
Rakyat berdasarkan hasil Rapat Koordinasi  yang  dipimpin  oleh Menteri Koordinator
Bidang Perekonomian.
Secara  keseluruhan  maknapasal  diatas memuat terkait penggantian pengadaan tanah,  mobilisasi,  sewa  rumah,  serta tunjangan kehilangan pendapatan. Menurut  peneliti,  materi  muatan  yang terdapat  dalam  perpres  tersebut  hanya mengatur tentang penanganan terhadap masyarakat  desa  secara  personal  yakni pemberian uang tunai untuk penggantian;    bangunan,  pengadaan tanah serta tunjangan hasil darikehilangan pekerjaan. Dengan demikian,  hak  asal  usul  yang  menjadi hak masyarakat desa untuk mempertahankan nilai-nilai yang ada di masyarakat sehingga tidak terakomodir dalam meteri muatan Perpres tersebut. mengenaiHak  asal-usul    sebagaimana tercantumdalam  Pasal  19  huruf  (a) Undang-Undang Desa mencakup pengertian hak-hak asli masyarakatdesa yang  telah  ada  sebelum  lahir  negara kesatuan  republik  Indonesia  dan  tetap hidup dan dihargaioleh masyarakatdesa setelah  lahir  NKRI  sampai  sekarang.
H. Akhmad Dani dan Johansyah, Implikasi Penghapusan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa, Halaman 118-134
Disamping  itu  hak-hak  asli  yang muncul  dari  prakarsa  desa  yang bersangkutan maupun prakarsa masyarakat  setempat,  sepanjang  tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.  Dalam  realitasnya,  salah  satu desa  yang  mengalami  penghapusan yakni  Desa  Cipaku  Kab.  Sumedang terdapat  beberapa  situs  leluhur  yang telah  mendapat  perlindungan  hukum, serta  menjadi  warisan  leluhur  bagi masyarakat  desa  untuk  menjaga  nilai- nilai  antara  masyarakat  desa  dan keyakinan-keyakinan yang tumbuh dimasyarakat  desa.  Akan  tetapi  karena menjadi salah satu desa yang dihapuskan  maka  keseluruhan  hak kolektif tersebut  terabaikan demi program  nasional  yang  strategis  yaitu pembangunan waduk.
Harmayli  Ibrahim  menjelaskan bahwa frasa “memandang dan
mengingati”  itu  berarti “menghormati” atau dengan kata lain “tidak mengabaikan”.  Jadi  konsekuensi  dari jaminan yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 adalah setiap aturan negara atau  peraturan  perundang-undangan mengenai  “daerah  yang  bersifat istimewa” itu haruslah tidak mengabaikan  hak  asal-usul  daerah
tersebut.
Selanjutnya
beliau menjelaskan bahwa pengakuan terhadap  eksistensi  desa  tidak  hanya bersifat  sosiologsi,  tetapi  juga  diakui keberadaannya  sebagai  subyek  hukum penyandang hak dan kewajiban.
Kusnardi 5 juga  berpendapat bahwa  menjadi  kewajiban  bagi  Negara Republik  Indonesia  untuk  memelihara, menyuburkan,  dan  meningkatkan  hal ikhwal  pedesaan.  Dan  menjadi  tidak perlu  diindahkan  apa  yang  dipesankan oleh  para  penyusun  UUD  NRI  Tahun 1945 melalui penjelasan Pasal 18, agar Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa  tersebut  dan  segala  peraturan negara yang mengenai daera-daerah itu akan  mengingat  hak  hak  asal-usul daerah tersebut.
Dalam  UUD  NRI  Tahun  1945 mengakui  kenyataan  historis,  bahwa daerah-daerah istimewa itu telah memiliki  berbagi  hak  dan  wewenang dalam penyelenggaraan berbagai urusan  pemerintahan  di  daerahnya. Hak-hak  itu  berupa  hak  yang  dimiliki berdasarkan pemberian dari pemerintah dan  hak  yang  telah  dimilikinya  sejak
5 Moh.  Kusnardi  dan  Harmaily  Ibrahim, Pengantar  Hukum  Tata  Negara Indonesia (Jakarta:  Pusat  Studi  Hukum  Tata  Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV Sinar Bakti).
H. Akhmad Dani dan Johansyah, Implikasi Penghapusan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa, Halaman 118-134
semula (hak yang bersifat autochtoon), atau  hak  yang  dimiliknya  sejak sebelum  daerah  itu  merupakan  bagian dari negara Republik Indonesia.
Dengan  adanya  hak  asal  usul tersebut,  negara  harus  memperhatikan dan  menghormati  kewenangan  asal- usul  yang  terkait  dengan  nomenkaltur dan  institusi  atau  organiasi  desa. Negara  tidak  boleh  melakukan  campur tangan  atau  mengambil  alih  terhadap tanah-tanah  desa  sebagai  hak  asal-usul desa.  Walaupun  begitu,  negara  tetap masih  bisa  melakukan  pembinaan  atas pengaturan  dan  pengelolaan  serta memberikan  proteksi  untuk  menjaga kelesetarian dan optimalisasi pemanfaatan.  Hal  ini  karena  tidak sedikit desa atau desa adat di Indonesia yang  mempunyai  tanah  desa  sebagai aset  desa  yang  dijaga  dan  diwariskan secara  turun  temurun.  Tanah  desa merupakan  hak  asal-usul  desa  yang paling  vital,  sebab  tanah  merupakan aset  (kekayaan)  yang  menjadi  sumber penghidupan  dan  kehidupan  bagi  desa dan  masyarakat.  Oleh  karena  itu, negara  perlu  memberikan  pengakuan dan  penghormatan  terhadap  tanah sebagai hak asal-usul desa.
Agus  Kusnadi 6 menjelasakan bahwa sebagaimana  kebijakan  yang tercermin dalam Undang-undang No. 6 Tahun  2014  tentang  Desa,  sistem pemerintahan  desa  itu  terkait  dengan sistem  pemerintahan  negara  sebagai suatu  kesatuan  sistem  hukum.  Desa hanya  dilihat  sebagai  unit  komunitas politik  dan  administrasi  pemerintahan terbawah. Akibatnya, struktur pemerintahan  desa  tidak  ubahnya bagaikan  pemerintahan  yang  setara dengan  pemerintahan  daerah  dengan struktur  yang  disesuaikan,  seperti adanya  fungsi  eksekutif  dan  legislatif, pemilihan  kepala  desa,  dan  lain sebagainya.  Desa  dan  masyarakat  desa sekali  lagi  hanya  dilihat  sebagai  suatu unit  politik  dan  administrasi,  sehingga aspek  ekonomi  dan  kesejahteraan masyarakat terabaikan.
Oleh  karena  itu,  peneliti  berpendapat perlunya  pemenuhan  hak  terhadap masyarakat desa sebagai subjek hukum khususnya  hak  yang  bersifat  kolektif seperti  hak  asal-usul,  sehingga  nilai- nilai  masyarakat  yang  terjalin  antar
6 Agus  Kusnadi,  “Perkembangan  Politik Hukum Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004 tentang  Pemerintahan  Daerah  dan  Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,” Jurnal  Ilmu  Hukum  Padjajaran: Universitas Padjajaran Bandung, 2015.
H. Akhmad Dani dan Johansyah, Implikasi Penghapusan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa, Halaman 118-134
masyarakat desa dapat terjaga meskipun telah
mengalami
penghapusan desa.
B. Implikasi hukum Terhadap Keuangan Desa
Ketika  Merujuk  dari  Pasal  71 ayat  (1)  Undang-Undang  Desa,  yang dimaksud keuangan desa adalah semua hak  dan  kewajiban  desa  yang  dapat dinilai  dengan  uang  serta  segala sesuatu  berupa  uang  dan  barang  yang berhubungan  dengan  pelaksanaan  hak dan kewajiban desa.  Jika merujuk pada beberapa peraturan perundang- undangan  yang  mengatur  tentang keuangan,  yaitu  UU  No.  17  Tahun 2003  tentang  Keuangan  Negara,  UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No. 15 Tahun  2004  tentang  Pemeriksaan Pengelolaan  dan  Tanggung  Jawab Keuangan  Negara,  maka tidak  ada  bab yang  secara  khusus  mengatur  tentang Keuangan  Desa.  Pengaturan  hanya sampai  di  tingkat  kabupaten/kota  dan Desa dianggap bagian dari kabupaten/kota. Oleh karena itu pengaturan  tentang  keuangan  desa dalam Undang-Undang Desa merupakan  suatu  bentuk  terobosan dalam  melegalkan  dan  melegitimasi
keuangan  desa  dalam  sistem  keuangan nasional.
Sedangkan  ruang  lingkup  Pasal 71  ayat  (2)  menyebutkan  bahwa  ruang lingkup keuangan desa adalah pendapatan,  belanja,  pembiayaan,  dan pengelolaan keuangan Desa. Pendapatan, belanja, pembiayaan merupakan ruang lingkup jika didasarkan  pada  obyek,  sedangkan frasa “pengelolaan  keuangan  Desa” merujuk  pada  proses  pengelolaan keuangan, yang terdiri dari penyusunan, pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran.
Terkait  terhadap  Pendapatan desa  merupakan  salah  satu  ruang lingkup  keuangan  desa  yang  akan terkena implikasi hukum dari penghapusan  desa.  Undang-Undang Desa  telah  menegaskan  pengakuan negara atas Desa melalui asas rekognisi dan  subsidiaritas  yang  mengakibatkan adanya  pengakuan  atas  kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal desa. Pemberian  kewenangan  diikuti  dengan penyerahan  sumber  daya  kepada  Desa sehingga  kewenangan  yang  dimiliki dapat terlaksana secara maksimal. Atas dasar  inilah  Desa  memiliki  sumber-
H. Akhmad Dani dan Johansyah, Implikasi Penghapusan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa, Halaman 118-134
sumber  pendapatan  asli  desa  sebagai hak desa.
Berdasarkan  Permendagri  Nomor  73 Tahun  2020  Tentang  Pengelolaan Keuangan Desa yang merupakan penjabaran lebih lanjut terkait keuangan  desa  dalam  Undang  Undang Desa, maka pendapatan asli desa terdiri atas  beberapa  bagian  yaitu: Hasil Usaha;Hasil aset; Swadaya,
partisipasi  dan  Gotong  Royong;  dan Lain-lain pendapatan asli desa.
Hasil  usaha  antara  lain  BUM Desa, tanah kas desa. Hasil aset antara lain  tambatan  perahu,  pasar  desa, tempat  permandian  umum,  jaringan irigasi. Swadaya, partsipasi, dan gotong royong  adalah  tekait  membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan  peran  serta  masyarakat berupa  tenaga,  barang  yang  dinilai dengan  uang.  Sedangkan  terkait  lain lain  pendapatan  asli  desa  antara  lain hasil pungutan desa.
Dari keseluruhan bagian pendapatan  asli  desa  maka  implikasi hukum yang ditimbulkan dari penghapusan  desa  yakni  berimplikasi terhadap  keuangan  desa  khususnya hasil  usaha  desa,  hasil  dari  pendapatan asli  desa  yang  memuat  hasil  usaha, swadaya,  partisipasi,  gotong  royong,
serta  pendapatan  asli  desa  yang  lain seperti hasil pemungutan desa. Dimana peraturan  perundang-undangan  terkait penghapusan  desa  tidak  mengatur pengelolaan  lebih  lanjut  terhadap keuangan desa yang mengalami penghapusan  sehingga  menimbulkan ketidakpastian  hukum  serta  berpotensi merugikan  desa  yang  telah  mengalami penghapusan.

## 2. Impliksi hukum Terhadap

## Badan Usaha Milik Desa
Selain  itu  juga  Terdapat  suatu ketidakpastian hukum dalam pengaturan  pengelolaan  BUM  Desa setelah  desa  mengalami  penghapusan, hal  tersebut  telah  tercermin  dalam beberapa peraturan perundang- undangan  yang  mengatur  terkait  BUM Desa.  Jika  merujuk  dari  Peraturan Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah Tertinggal,  dan  Transmigrasi  Nomor  4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan  dan  Pengelolaan,  dan Pembubaran  Badan  Usaha  Milik  Desa, hanya terdapat pembubaran BUM Desa karena  dinyatakan  pailit  sedangkan tidak  terdapat  pengaturan  pengelolaan BUM Desa setelah adanya penghapusan  desa.  Begitu  pula  dengan
H. Akhmad Dani dan Johansyah, Implikasi Penghapusan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa, Halaman 118-134
Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 73  tahun  2020  Tentang
Pengelolaan  Keuangan  Desa  tidak terdapat pengaturan pengelolaan
keuangan
BUM Desa setelah mengalami penghapusan.
Olehnya  itu,  terkait  implikasi hukum  yang  ditimbulkan  penghapusan desa  terhadap  BUM  Desa  adalah  tidak tersedianya  payung  hukum  terkait pengaturan lebih lanjut terkait pengelolaan  keuangan  BUM  Desa setelah  desa  mengalami  penghapusan. Tidak  tersedianya  payung  hukum tersebut,  melahirkan  diskresi  yang relatif luas bagi pihak yang berwenang serta  berpotensi  dimanfaatkan  untuk kepentingan pribadi yang pada akhirnya  akan  merugikan  masyarakat desa yang telah mengalami penghapusan.
Menurut  pendapat Anang  Prihantoro yang  menjelaskan  terkait  keuangan desa selaku  perwakilan  dari  DPD  RI dalam Raker RUU Desa pada taanggal 4  April  2012    bahwa “Desa  sebagai negara kecil, yang memiliki pemerintahan  yang  kuat  sekaligus masyarakat yang kuat. Sebagai negara kecil, desa mempunyai beberapa makna penting:
Desa  sebagai  negara  kecil  bukan hanya sekedar obyek penerima bantuan  pemerintah,  tetapi  sebagai subyek yang mampu melakukan emansipasi  lokal  (atau  otonomi  dari dalam  dan  otonomi  dari  bawah)  untuk mengembangkan aset-aset lokal sebagai smber penghidupan bersama. Desa  memiliki  property  right  atau mempunyai aset dan akses terhadap sumberdaya lokal yang dimanfaatkan secara kolektif untuk kemakmuran bersama.
Desa bermartabat secara budaya, yang memiliki  identitas  atau  sistem  sosial- budaya  yang  kuat,  atau  memiliki kaerifan lokal yang kuat untuk mengelola  masyarakat  dan  sumber daya lokal.”
BUMDesa jika dilihat dari fungsinya  merupakan  pilar  kegiatan ekonomi  di  desa  yang  berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution) dan komersial (commercialinstitution). BUM  Desa sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan  sebagai  lembaga  komersial bertujuan  mencari  keuntungan  melalui
H. Akhmad Dani dan Johansyah, Implikasi Penghapusan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa, Halaman 118-134
penawaran  sumberdaya  lokal.  BUM Desa  sebagai  badan  hukum,  dibentuk berdasarkan  tata  perundang-undangan yang  berlaku  dan  sesuai  dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa.
Pendapat
Penulis, pengaturan pengelolaan  BUM  Desa  setelah  desa mengalami penghapusan haruslah mencerminkan  fungsi  dari  BUM  Desa sebagaimana  yang  telah  dikemukakan diatas. Yaitu memfokuskan pengelolaannya  yang  berpihak  kepada kepentingan  masyarakat  desa  secara adil dan merata.
B.  Mekanisme  dalam  Penghapusan Desa Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku Berdasarkan mekanisme
penghapusan desa yang telah dijelaskan diatas, maka perlu kemudian untuk  diuraikan  lebih  lanjut  terkait subjek  dari  penghapusan  desa  itu sendiri. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam  Negeri  Nomor  56  Tahun  2017 Tentang  Penanganan  dampak  sosial kemasyarakatan dalam rangka penyediaan  tanah    Desa,  dalam  Pasal 42 ayat (2) dijelaskan bahwa “Penghapusan Desa menjadi wewenang
Pemerintah
Pusat”.
Pemerintah  pusat  dalam  hal  ini  yang dimaksud  adalah  Presiden  Republik Indonesia  yang  memegang  kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia  yang  dibantu  oleh  Wakil Presiden  dan  Menteri.  Wewenang
Pemerintah Pusat
sebagaimana dijelaskan diatas kemudian di delegasikan  kepada  Menteri  Dalam Negeri  dalam  melakukan  penghapusan desa.
Perihal  Kedudukan  Pemerintah sebagai  subjek  dari  penataan  Desa memberikan otoritas untuk dapat melakukan  penataan  desa  termasuk penghapusan  desa.  Namun  demikian, karena  dalam  Pasal  7  ayat  (1) digunakan  kata “dapat” maka  otoritas tersebut  tidak  bersifat  mutlak,  tetapi bersyarat. Namun khusus dalam mekanisme  penghapusan  desa,  syarat untuk  melakukan  penghapusan  desa sepenuhnya  berasal  dari  pemerintah sendiri  sehingga  otoritas  pemerintah dalam penghapusan desa bersifat mutlak.  Hal  ini  disebabkan  karena alasan  hukum  penghapusan  desa  yang juga  menjadi  syarat  utama  dalam penghapusan  desa  yakni  program nasional  yag  strategis  merupakan kebijakan  dari  pemerintah  sendiri dalam  hal  ini  pemerintah  pusat.
H. Akhmad Dani dan Johansyah, Implikasi Penghapusan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa, Halaman 118-134
Sementara  itu,  kedudukan  desa  dalam penghapusan  desa  terdapat  dalam  hasil musyawarah desa yang terkait penataan desa.  Musyawarah  desa  merupakan forum  permusyawaratan  yang  diikuti oleh  Badan  Permusyawaratan  Desa, Pemerintah
Desa, dan unsur
masyarakat desa untuk
memusyawarahkan  hal  yang  bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Hasil musyawarah desa  terkait  penataan  desa  hanya memberikan pertimbangan dan masukan  kepada  Pemerintah  Daerah Kabupaten/Kota.  Peran  desa  dalam proses  penghapusan  desa  semakin dipersempit  ketika  musyawarah  desa baru dilakukan setelah keluarnya Keputusan Menteri komendasi
penghapusan desa oleh Menteri Dalam
Negeri  untuk  penyusunan  Rancangan Peraturan Daerah, dimana dalam
Rancangan  Peraturan  Daerah  tersebut disertai berita acara musyawarah desa.
Mekanisme  Penghapusan  Desa, peran desa terkait tidak dilibatkan atau tidak  diberi  ruang  dalam  memberikan pertimbangan kepada pemerintah terkait  penghapusan  desa.  Desa  baru dilibatkan untuk mengadakan
musyawarah  desa  ketika  keluarnya
Keputusan
Menteri Tentang
Rekomendasi Penghapusan Desa. Dengan  kata  lain,  kedudukan  desa dalam penghapusan desa adalah sebagai  objek  dari  penghapusan  desa itu.
Keterlibatan pemerintah dan Pemerintah desa dalam proses penghapusan desa yang telah dijelaskan
diatas, peneliti mengganggap terdapat suatu ketidakadilan  terhadap  desa  yang mengalami penghapusan. Dimana kewenangan penghapusan desa terletak pada  pemerintah  pusat  sepenuhnya sedangkan peran desa dalam penghapusan  desa  itu  sendiri  telah direduksi.  Oleh  karena  itu,  kedudukan dan keberlangsungan desa pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa masih sangat bergantung pada political will satuan pemerintahan atasan desa.
Menurut Soetardjo Kartohadikoesoemo, yang  memberikan  pendapat  bahwa; yang  berhak  untuk  mengambil  inisiatif dalam  penggabungan  atau  pemecahan Desa  adalah;  (1)  Pamong  Praja;  (2) Pemerintah daerah Kabupaten; atau (3) Rakyat Desa bersangkutan.”
Keberadaan  masyarakat  desa  yang merupakan  salah  satu  pihak  yang mengambil  inisiatif  dalam  penataan
H. Akhmad Dani dan Johansyah, Implikasi Penghapusan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa, Halaman 118-134
desa  sebagaimana  yang  dikemukakan oleh  Soetardjo  Kartohadikoesoemo sejalan pula dengan beberapa pengaturan  penghapusan  desa  sebelum Undang-Undang  Desa  seperti  Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  1999 Tentang  Pemerintahan  Daerah,  dalam Pasal  93  ayat  (1)  dijelaskan  bahwa: Desa dapat dibentuk, dihapus, dan/atau digabung  dengan  memperhatikan  asal- usulnya  atas  prakarsa  masyarakat dengan persetujuan Pemerintah Kabupaten dan DPRD.
Berbagai pendapat serta rumusan pasal undang-undang diatas dapat memperlihatkan  bahwa  keterlibatan masyarakat  desa  yang  merupakan representasi  dari  desa  yang  dihapus dalam  mekanisme  penghapusan  desa menjadikan  desa  memiliki  peran  yang fundamental.  Menurut  penulis  terdapat beberapa sebab masyarakat desa seharusnya  memiliki  peran  dalam penghapusan desa. Pertama, masyarakat desa yang akan mengalami penghapusan  desa  merupakan  pihak yang  akan  mengalami  dampak  secara signifikan setelah dilakukannya penghapusan  desa. Kedua, masyarakat desa telah menjadikan desa tidak hanya sebagai  tempat  bermukim  tapi  telah menjadi unsur pemersatu dalam
menjaga  segala  bentuk  warisan  leluhur yang  telah  ada  secara  turun  temurun dalam suatu desa.
Sehingga Dengan
merefleksikan  alasan  diatas,  semakin menguatkan untuk melibatkan masyarakat  desa  dalam  penghapusan desa  itu  sendiri  yang  tidak  hanya bergantung  dari political  will dari satuan pemerintah diatas desa. Sehingga  penulis  berpendapat  bahwa alasan  penghapusan  desa  haruslah memperhatikan  prakarsa  masyarakat desa,  hal  ini  dimaksudkan  untuk menciptakan  adanya  proporsionalitas dan  demokratisasi  antara  pemerintah dengan masyarakat desa.

## KESIMPULAN
Implikasi hukum
Dalam
Penghapusan  desa,      telah  melahirkan dampak hukum yang tidak berkesusaian  dengan  nilai  kepastian, keadilan,  serta  kebergunaan  yang hendak  dicapai  dalam  tujuan  penataan desa.  Hal  tersebut  tercermin  dalam pengelolaan  keuangan  desa  dan  Badan Usaha  Milik  Desa  yang  mengalami kekosongan hukum setelah penghapusan desa serta tidak terpenuhinya  hak  masyarakat  desa subyek hukum penyandang hak
H. Akhmad Dani dan Johansyah, Implikasi Penghapusan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa, Halaman 118-134
khususnya  hak  kolektif  yang  telah dijamin  dalam  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia.
Acuan didalam Penghapusan desa sudah diatur dalam penataan desa sebagaimana  dimuat  didalam  Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.  Perihal  tersebut  juga  Terdapat klausul  tujuan  penataan  desa  yang menjadi  suatu  kaedah  hukum  yang seharusnya dilakukan ( das sollen ) akan tetapi  terdapat  ketidaksesuain  ketika kaedah  hukum  tersebut  dihadapkan dengan  penghapusan  desa  ( das  sein ) karena penghapusan desa telah menafikkan  seluruh  ketentuan  tujuan penataan  desa,  sehingga  desa  yang mengalami  penghapusan  yang  pada akhirnya tidak berorientasi pada tujuan penataan  desa  tersebut.  Disisi  lain, alasan  hukum  penghapusan  desa  yang bersifat  subjektif  menjadikan  peran desa dalam penghapusan desa tereduksi oleh peraturan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA
Agus  Kusnadi,  “Perkembangan  Politik
Hukum Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 Tentang Desa,” Jurnal Ilmu Hukum  Padjajaran: Universitas Padjajaran Bandung, 2015. Ni’Matul  Huda, Hukum  Pemerintahan Desa, Setara Press: Malang, 2015. Moh.  Kusnardi  dan  Harmaily  Ibrahim,
Pengantar  Hukum  Tata  Negara Indonesia,  Jakarta:  Pusat  Studi Hukum  Tata  Negara  Fakultas Hukum  Universitas  Indonesia dan CV Sinar Bakti.
Muhammad  Yasin Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2014  Tentang Desa,  Jakarta:  Pusat  Telaah  dan Informasi Regional, 2015.
Rico Hermawan, Jurnal Desentralisasi Volume  17  Nomor  1,  Pusat
Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah Lembaga
Administrasi  Negara,  Jakarta,
2017.
Yudi Latif, Negara Paripurna, Jakarta:
Kompas Gramedia, 2017.