## Konsep Kepemimpinan Islam: Telaah Pemikiran Politik Islam al-Mawardi

## Rashda Diana
Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor rashda_isid@yahoo.com
Abdul Rohman Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor abdulrohman@mh.unida.gontor.ac.id
Harisman H Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor harisman.h@mhs.unida.gontor.ac.id

## Abstract
Important discourse if we talk about the state is the leader. Many countries fail to realize their ideals because their leaders are unable to bear the burden. Therefore, knowing the concept of leadership is really considered necessary. Islam as a perfect religion has developed basic principles about the concept of leadership. The Muslim intellectual figure who is considered the basics of the concept of leadership in a comprehensive and detailed manner is Imam al-Mawardi. He is known as an expert in Islamic politic jurispudence (fiqh siyasah), and of course the discourse on leadership is one of the focuses of his discussion. Presumably this is in the book al-Ah } kam al-Sult } āniyyah. His leadership concept by many scholars is considered relevant if applied to modern countries today. The author in examining the leadership concept of Imam al-Mawardi uses a qualitative method with a literature study approach. After researching some related literature, the author concludes that according to Imam al-Mawardi it is known that leadership can be effective and needs some basic things which include the leader criteria, selection criteria, duties and rights of leaders, dismissal of leaders. If all this is known for certain, it will give birth to a just and true leader according to Islamic teachings who will realize the benefit of the state and society.
Keywords : Islamic Leadership, Politics, al-Mawardi.

## Abstrak
Diskursus penting jika kita berbicara tentang negara adalah pemimpin. Banyak negara gagal mewujudkan cita-citanya karena pemimpinnya tidak mampu menjalankan tanggungjawabnya. Oleh karena itu, mengetahui konsep kepemimpinan yang benar kiranya dianggap perlu. Islam sebagai agama yang sempurna telah mengindikasikan prinsip-prinsip
dasar tentang konsep kepemimpinan. Tokoh cendekiawan muslim yang dianggap mampu memetakan dasar-dasar konsep kepemimpinan secara komprehensif dan detail adalah Imam al-Mawardi. Beliau dikenal sebagai ahli bidang fikih siyasah, dan tentunya diskursus tentang kepemimpinan merupakan salah satu fokus pembahasannya. Kiranya ini tercermin dalam kitab al-Ahkam al-Sulthaniyyah. Konsep kepemimpinannya oleh banyak sarjana dianggap relevan jika diterakan pada negara modern sekarang. Penulis dalam menelaah konsep kepemimpinan Imam al-Mawardi menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Setelah meneliti beberapa literatur terkait, penulis mendapatkan kesimpulan bahwa menurut Imam al-Mawardi agar kepemimpinan dapat berjalan efektif dan efisien perlu diketahui beberapa hal mendasar yang meliputi kriteria pemimpin, kriteria pemilih, prosedur pemilihan pemimpin, tugas dan hak pemimpin, pemecatan pemimpin. Jika semua ini diketahui secara pasti, maka akan melahirkan pemimpin yang adil dan benar sesuai ajaran Islam yang akan mewujudkan kemaslahan bagi negara dan masyarakat.
Kata Kunci : Kepemimpinan Islam, Politik, Al-Mawardi.

## Pendahuluan
Manusia adalah makhluk sosial yang selalu terikat dengan sesamanya, baik dalam hal kepentingan dan kebutuhan individu maupun golongan, keorganisasian, dan paling penting kenegaraan. Oleh karenanya, salah satu hal paling penting dalam kehidupan manusia sebagai mahluk sosial adalah menetapkan seorang pemimpin. Dimana pemimpin merupakan sosok sentral dalam menentukan kebijakan bersama, penyaluran aspirasi golongan, dan penyelesaian sebuah konflik.
Islam sebagai agama yang sempurna dan membawa rah } mah bagi seluruh alam telah mengatur dengan sangat detail mengenai konsep kepemimpinan. Istilah kepemimpinan dalam Islam dalam penerapannya seringkali diasosiasikan dengan istilah imāmah , khalīfah , imārah al-mu’minīn , dan lain sebagainya, yang menunjukkan posisi tertinggi bagi umat Islam. 1 Salah satu cendekiawan Muslim yang dianggap cukup rinci dalam menjelaskan konsep kepemimpinan adalah Imam al-Mawardi. Adapun salah satu karya beliau yang dianggap menjelaskan konsep kepemimpinan secara komprehensif dan banyak dikaji oleh para pakar tentang teori politik Islam adalah kitab al-Ah } kām al-Sult } āniyyah . Sebagaimana dijelaskan oleh Azhar, bahwa kitab ini karena begitu berpengaruhnya terhadap pemikiran politik Islam, seringkali dianggap sebagai penjabaran paling
1 Umar Sidiq, “Kepemimpinan Dalam Islam: Kajian Tematik Dalam Al-Qur’an Dan Hadits,” Jurnal Dialogia 12, no. 1 (2014): 127.
detail dan benar tentang teori politik Islam. 2 Meskipun pemikiran al-Mawardi mengenai politik Islam juga dapat ditemukan pada karyanya yang lain.
Makalah ini akan mencoba menjabarkan mengenai konsep kepemimpinan Islam dalam pemikiran politik Islam Imam al- Mawardi yang meliputi hukum menegakkan kepemimpinan, pelaksanaan dan tata cara pemilihan pemimpin, kriteria seorang pemimpin, tugas yang harus diemban pemimpin berikut hak yang layak dia peroleh, dan pemakzulan pemimpin.

## Pengertian Kepemimpinan Islam
Sebelum masuk lebih jauh mengenai konsep kepemimpinan Islam, perlu kiranya untuk memahami makna kepemimpinan atau leadership . Dubin mendefinisikan kepemimpinan sebagai hal yang memiliki kaitan dengan penggunaan wewenang dan perancangan keputusan. 3 Senada dengan Dubin, bagi Fiedler pemimpin merupakan seseorang dalam sebuah kelompok yang bertugas untuk mengarahkan dan mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas kelompok yang terkait dengan tugas yang telah dirumuskan. 4 Stogdill melihat kepemimpinan sebagai proses memengaruhi aktivitas kelompok dalam rangka penyusunan tujuan sebuah organisasi dan pelaksanaan rumusan-rumusan yang telah ditetapkan. 5 Pendapat Stogdill diperkuat oleh Stoner sebagaimana dikuti oleh Handoko, ia menyatakan bahwa kepemimpinan manajerial dapat didefinisikan sebagai suatu proses pengarahan dan pemberian pengaruh pada kegiatan-kegiatan dari sekelompok anggota yang memiliki tugas dan saling berhubungan satu sama lain. 6 Dari  beberapa  definisi tersebut, kepemimpinan dapat dipahami sebagai sebuah upaya dari pihak yang berkuasa atau berwenang untuk merumuskan tujuan, menetapkan kebijakan, hingga pelaksanaannya dalam sebuah kelompok, organisasi, maupun wilayah yang cakupannya lebih luas lagi yaitu negara.
Istilah yang sepadan dengan kata leader dalam bahasa Arab
2 Muhammad Azhar, Filsafat Politik: Perbandingan Antara Islam Dan Barat (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 81.
3 R. Dubin, Human Relations in Administration (New Jersey: Prentice-Hall, 1968), 4.
4 F. E. Fiedler, A Theory of Leadership Effectiveness (New York: McGraw-Hill, 1967), 8.
5 R.  M.  Stogdill,  “Leadership  Membership  and  Organisation,” Psychological Bulletin , 1950, 4.
6 Hani Handoko, Manajemen (Yogyakarta: BPFE, 1995), 294.
berdasarkan pendapat Qasim Zaman adalah imām . 7 Robert Gleave sepakat dengan Qasim mengenai hal ini. Ia mengatakan bahwa kata imamate dalam bahasa Inggris merujuk pada jabatan imam yang dalam yurisprudensi Sunni berarti leader (pemimpin) shalat berjamaah dan kepala negara Muslim. 8 Lebih jauh, Hayrettin Yucesoy berpendapat bahwa imamate selain berkaitan dengan kepemimpinan dalam shalat jamaah, juga menunjukkan arti kepemimpinan religio- politik dan kepemimpinan pemerintahan atau kepala negara, yang ia sebut the supreme leadership (al-Imāmah al-‘Uz } mā). Sehingga inti konsep imamate ( imāmah )  merupakan  sebuah  asumsi  jika  kaum  muslim wajib memiliki pemimpin yang sah, yang harus bertanggungjawab melindungi agama, dan sekaligus mengatur urusan dunia. 9
Islam cukup tegas mengenai tujuan kepemimpinan. Dalam Islam, setiap pemimpin harus berjalan seiringan dengan ajaran al-Qur’an  dan  Hadits. 10 Sehingga jelas tujuan kepemimpinan dalam  Islam  adalah  untuk  menegakkan  ajaran-ajaran  al-Qur’an dan Hadits. Amin dalam makalahnya mengutip pendapat Imam Mawlawi menyatakan, setidaknya ada dua tujuan dijalankannya kepemimpinan Islam, yang meliputi: Pertama , nilai-nilai dalam agama yang menjadi alternatif dari salah satu misi kenabian untuk melindungi  agama; kedua , siyasī  al-dunyā bertujuan memerintah urusan dunia untuk kemakmuran umat. 11 Setidaknya bagi seorang pemimpin ia harus dapat menciptakan rasa aman, keadilan, dan ketenangan bagi rakyat yang ia pimpin.

## Asas Umum Politik dalam Islam
Istilah politik dalam Islam sering disebut sebagai al-siyāsah al-syar’iyyah . 12 Term ini oleh ‘Abd al-Wahhab Khalaf didefinisikan sebagai pengelolaan masalah-masalah umum yang dilakukan oleh
7 Muhammad Qasim Zaman, “Imam,” in Encyclopedia of Islam and the Muslim World , ed. Richard C. Martin (New York: Thomson-Gale, 2004), 349.
8 Robert Glave, “Imamate,” in Encyclopedia of Islam and the Muslim World , ed. Richard C. Martin (New York: Thompson Gale, 2004), 350–51.
9 Heyrettin Yucesoy, “Imamate,” dalam The Princeton Encyclopedia of Islamic Political Thought , ed. Gerhard Bowering (Princeton: Princeton University Press, 2013), 247.
10 Imam Munawwir, Asas-Asas Kepemimpinan Dalam Islam (Surabaya: Usaha Nasional, 2003), 97.
11 Muhammad Amin,  “Kepemimpinan  Dalam  Islam,” Jurnal Resolusi 2, no. 2
(2019), 126.
12 Agung Prawoto, “Studi Kritis Pemikiran Politik Ali Abdul Raziq,” Kalimah: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Pemikiran Islam 16, no. 1 (2018): 3.
pemerintah Islam sekiranya dapat memberikan kemaslahatan dan menghindarkan kemadaratan bagi umat Muslim, dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan syariat Islam serta prinsip- prinsipnya yang umum meskipun tidak sejalan dengan pendapat para mujtahid. 13 Sedangkan, bagi Jumhūr Fuqahā adalah keputusan- keputusan seorang hakim yang dipandang memiliki nilai maslahat meskipun tidak secara tegas dan terperinci disebutkan dalam al- Qur’an, sunnah, ijma’, dan qiyas. 14
Dua definisi yang telah disebutkan di atas memberikan kesimpulan bahwa al-siyāsah  al-syar’iyyah dipahami sebagai pengelolaan dan pengaturan pemerintahan Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan menghindari kemadaratannya, dan tidak bertentangan dengan syari’at Islam. Dalam peletakan asas pemerintahan sebuah negara, Mohammad Natsir membaginya menjadi dua alternatif yang bertolak dari pengalaman sejarah manusia pada umumnya, yakni: paham sekulerisme dan paham agama. 15 Pertama , paham sekuler merupakan cara hidup yang mengandung paham, tujuan, dan sikap yang dibatasi dalam hidup keduniaan. Menurut kaum sekularis, agama hanya mengurus soal ibadah kepada Tuhan, sedangkan negara mengurus masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Kedua , paham agama yakni paham yang menghendaki agama sebagai dasar sistem bernegara. Paham ini menyuguhkan dasar agama yang tetap, atau konsisten. Setiap perubahan dan pergerakannya harus mempunyai point of refrence , yaitu titik tempat mengembalikan segala sesuatu agar dapat terhindar dari krisis atau bencana yang akan melanda. 16

## Biografi dan Latar Belakang Pemikiran al-Mawardi
Imam al-Mawardi adalah cendekiawan muslim yang lahir pada tahun 364 H/975 M di Bashrah dan wafat pada tanggal 30 Rabiul Awwal 450 H pada usia 86 tahun di Baghdad. Nama lengkapnya adalah Abū al-H } asan ‘Ali ibn Muh } ammad ibn Habib al-Mawardi al-Basri al-Baghdadi, 17 dan bergelar Imam al-Mawardi. Gelar ini
13 ’Abd al-Wahhab Khalaf, Al-Siyāsah Al-Syar’iyyah (TK: Dar al-Qalam, 1988), 20.
14 Manahij Jamiah al-Madinah Al-‘Alamiah, Al-Siyāsah Al-Syar’iyyah Jāmiah Al- Madīnah (Madinah: Jamiah al-Madinah al-‘Alamiah, n.d.), 9.
15 Mohammad Natsir, Islam Sebagai Dasar Negara (Bandung: Sega Arsy, 2014), 58.
16 Natsir, 77.
17 Abū Bakr Muh } ammad al-Kātib Al-Baghdādī, Tārīkh Baghdād (Kairo: Maktabah al-Khanjī, 1931), 102.
diberikan karena kepiawaian dan kepandaiannya dalam berargumen, berorasi, berdebat, serta dikarenakan ketajaman analisisnya terhadap berbagai persoalan umat yang dihadapi. 18 Selain itu, al-Mawardi dikenal sebagai seorang ahli fikih khususnya fiqih siyāsī , dimana pemikiran politiknya memiliki pengaruh besar terhadap pemikiran politik Islam. 19 Pada perkembangannya, dia lebih dikenal sebagai pakar fiqih siyāsī . Pendidikan yang ditempuh al-Mawardi pertama kali di Bashrah,  namun  pengembangan  keilmuannya  secara  signifikan ditempuh di Baghdad di Universitas al-Za’faran. 20 Di Baghdad dia berguru kepada beberapa ulama terkemuka seperti al-H } asan ibn ‘Ali al-H } anbali Muh } ammad ibn Adi al-Muqri, Muh } ammad ibn al-Ma’ali al-As } di, Ja’fār ibn Muh } ammad al-Fad } l al-Baghdadi, dan Abu H } amid al-Is } firayni. Dari guru-gurunya ini, dia mendalami fikih madzhab Syafi’i. Pemikiran fikih siyasinya banyak dipengaruhi oleh ulama terkenal Bashrah yakni syekh al-Samiri dan syekh Abu H } amid. 21 Dari kedua ulama ini, dia memiliki kecenderungan yang sangat kental dalam beberapa pemikiran politiknya.
Al-Mawardi selain dikenal dengan kepandaiannya juga dikenal keluhuran akhlaknya. Hal inilah yang kemudian menjadikannya diangkat sebagai hakim di Baghdad oleh Khalifah al-Qadir (Dinasti Abbasiyah)  serta  sebagai  penasihat  khalifah  di  bidang  hukum Islam dan pemerintahan. 22 Dan dikarenakan kepandaiannya dalam berdiplomasi, dia ditunjuk sebagai mediator perundingan antara pemerintah Bani Abbas dengan Buwaihi yang menguasai politik pada masa itu. 23 Dia berhasil memuaskan kedua belah pihak. Dengan Bani
18 Al-Mawardi, Al-H } āwī Al-Kabīr (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994), 55. 19 Syafruddin Syam, “Pemikiran Politik Islam Imam Al-Mawardi Dan Relevansinya
Di Indonesia,” Jurnal Al-Hadi 2, no. 2 (2017): 485.
20 Muh } ammad ibn Ah } mad ibn Uthman Al-Dhahabī, Siyar A’lām Al-Nubalā (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1986), 64.
21 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam , Vol. 4 (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996), 1162.
22 Munawir Syadzali, Islam Dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran (Jakarta: UI-Press, 1990), 61.
23 Pada masa hidup al-Mawardi, kondisi sosial Dinasti Abbasiyah sedang tidak kondusif. Terjadi gejolak dan disintegrasi dikarenakan hilangnya sifat amanah dalam berbagai perjanjian yang telah dibuat, tidak percaya akan kekuatan diri sendiri, fanatisme dan persaingan madzhab, perebutan antara Abbasiyah dan Alawiyah, dan beberapa kasus lain yang ditengarahi oleh merosotnya moral pemimpin di samping adanya beberapa rencana pemberontakan dari beberapa pihak dan beberapa gerakan untuk merebut kekuasaan di Baghdad. Lihat: Rashda Diana, “Al-Mawardi Dan Konsep Kenegaraan
Abbas tetap memegang jabatan tertinggi kekhalifahan, sementara kekuasaan politik dan pemerintahan dilaksanakan oleh orang-orang Buwaihi. 24 Sikapnya yang lebih mengarah kepada sikap moderat, tegas, berani serta masih ditunjang dengan keluasan dan kedalaman ilmu yang dimiliki membuatnya berhasil menjalankan tugas-tugas yang diemban seperti misi-misi diplomatik dan tugas-tugas arbitrase yang dipercayakan khalifah kepadanya, baik pada masa Khalifah al-Qadir maupun al-Qaim. 25 Nilai-nilai keagamaanlah yang menjadi dasar peletak kebijakan setiap keputusannya.
Selain aktif sebagai pejabat pemerintahan, al-Mawardi juga sangat aktif di bidang pendidikan. Dimana pada dasarnya, pendidikan adalah ruh Islam itu sendiri. Banyak ulama besar yang lahir dari hasil pendidikannya. Di antaranya adalah Abu al-Ainayn Kadiri dan Abu Bakr al-Khattib. Dan banyak kitab berharga yang ia gubah dalam berbagai bidang seperti ushul fikih, fikih, hadith, tafsir, dan fikih siyasah. Dan yang paling menonjol adalah karyanya di bidang fikih siyasah ini yang banyak dijadikan refrensi oleh ilmuwan- ilmuwan  setelahnya  yang  mendalami  hukum  fikih  siyasah. 26 Di antara karya-karyanya dalam bidang fikih siyasah adalah al-Ah } kām al-Sult } āniyyah wa al-Wilāyah al-Dīniyyah , Nas } īhāt al-Mulk , Tas } īl al-Naz } ar wa Ta’jīl al-Z } afar , Qawānīn al-Wizārah wa Siyāsāt al-Mulk , dan lain sebagainya. Dari semua kitab itu, yang paling menjadi sorotan dan telah mendapat pengakuan dunia serta dijadikan bahan rujukan politik Islam adalah kitab al-Ah } kām al-Sult } āniyyah . Sudah dicetak beberapa kali di Mesir ke dalam banyak bahasa. Karya ini memuat konstitusi umum untuk negara, konsep kenegaraan dalam Islam yang membahas mulai dari kepala negara ( al-Imām ) hingga pembicaraan mengenai H } isbah (Lembaga Peradilan), dan al-Qad } ā . 27
Dalam Islam,” Jurnal Saqafah 13, no. 1 (2017), 161.
24 Philip K. Hitti, History of The Arabs (London: Mc Millan University Press, 1970),
471. 25 Al-Māwardī, Qawānīn Al-Wizārah Wa Siyāsāt Al-Mulk (Beirut: Dār al-T { āli’ah,
1978), 76.
26 Muhammad Amin, “Pemikiran Politik Al-Mawardi,” Jurnal Politik Profetik 4, no. 2 (2016): 121.
27 Supian, “Diskursus Pemikira Politik Islam Dari Era Klasik Hingga Pertengahan: Studi Pemikiran Al-Mawardi Dan Ibn Taimiyyah,” Jurnal Politea 3, no. 2 (2020): 233.

## Konsep Kepemimpinan Islam dalam Pemikiran Politik al- Mawardi

## 1) Hukum Menegakkan Imamah
Jabatan imāmah (kepemimpinan) dalam Islam adalah jabatan yang dipegang oleh seorang imam atau pemimpin ( al-raīs ),  raja
( al-mulk ), penguasa ( al-sult } ān ) dan kepala negara ( qā’id al-dawlah ) dimana kepada semua istilah ini diberikan label agama. Namun, al- Mawardi lebih sering menggunakan istilah imām/imāmah . 28 Menurut al-Mawardi, tujuan imāmah dibentuk adalah untuk menggantikan fungsi kenabian guna memelihara agama dan mengatur dunia. 29 Oleh karenanya, jika ditinjau dari hal ini, maka seorang imam adalah pemimpin agama di satu pihak dan pemimpin politik di pihak lain.
Istilah imām sendiri merujuk kepada makna pemimpin yang termaktub dalam al-Qur’an yang berbunyi:
﴾47﴿ اًماَمِإ َْيِقَّتُمْلِل اَنْلَعْجاَو ٍُيْعَأ َةَّرُـق اَنِتَّٰيِّرُذَو اَنِجاَوْزَأ ْنِم اَنَل ْبَه اَنَّـبَر َنْوُلْوُقَـي َنْيِذَّلاَو Artinya: “Dan orang-orang yang berkata: “Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam (pemimpin) bagi orang-orang yang bertakwa”. 30
Dari alasan tersebut, maka pembentukan imāmah adalah wajib secara ijma’. Namun, dasar mengenai hukum wajib itu masih menjadi perselisihan, apakah ia didasari rasio atau hukum agama (syariat). Dalam hal ini al-Mawardi mengklasifikannya menjadi dua golongan. Pertama , wajib karena pertimbangan akal. Ini melihat manusia yang fitrahnya adalah makhluk sosial dan memungkinkan terjadinya permusuhan, perselisihan, dan penganiayaan dalam pergaulan antara mereka. Sehingga dibutuhkan seorang pemimpin untuk menjadi pencegah dan penengah bila terjadinya kemungkinan hal-hal tersebut. 31 Kedua , wajib hukumnya menegakkan imāmah secara hukum agama ( shari’at ). Disebabkan karena kepala negara memiliki tugas-
28 A. Djazuli, Fiqh Siyasah (Jakarta: Kencana, 2009), 56.
29 Syam,  “Pemikiran  Politik  Islam  Imam Al-Mawardi  Dan  Relevansinya  Di Indonesia,” 491; Dawan Rahardjo, Ensiklopedi Al-Qur’an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep- Konsep Kunci (Jakarta: Paramadima, 1996), 358.
30 QS. Al-Furqān: 74.
31 Al-Māwardī, Al-Ah } kām Al-Sult } āniyyah Wa Al-Wilāyah Al-Dīniyyah (Beirut: Dār al-Fikr, n.d.), 67.
tugas yang diemban yang berkaitan dengan penegakan hukum agama, yang terkadang rasio tidak mendukungnya dan rasio itu tidak mewajibkan si pemimpin untuk melaksanakannya. Karena secara rasio, hal yang diwajibkan hanyalah agar manusia tidak melakukan kezaliman dan tidak memutuskan hubungan dengan sesamanya, juga mendorong agar berbuat adil dan menyambung tali silaturrahim dengan sesamanya. 32 Sehingga, akal akan menemui batasannya ketika dibenturkan dengan hal-hal yang terkadang tidak sesuai dengan dia dan ketika akal tidak lagi stabil. Oleh karena itu, hukum agama mengatur ditetapkannya pemimpin agar dapat konsisten menjaga hukum-hukum agama.
Alasan lain yang mewajibkan dilembagakannya imāmah adalah karena hal ini sejalan dengan kaidah ushul fikih yang menyatakan “ mā lā yatimmu al-wājib illā bihi fahuwa wājib ” (suatu kewajiban itu tidak sempurna kecuali melalui sarana atau alat, maka sarana atau alat itu juga wajib hukumnya). Dan kaidah ushul fikih lain yang mewajibkannya adalah “ amr bi syai’ amr bi wasāilih ” (perintah mengerjakan sesuatu berarti juga perintah untuk mengerjakan hal- hal yang berhubungan dengannya). 33

## 2)
Ahl al-Ima > mah dan Ahl al-Ikhtiya > r
Al-Mawardi memiliki pendapat bahwa dalam proses pemilihan kepala negara harus ada dua unsur, yaitu Ahl al-Imāmah (orang yang berhak untuk dipilih) dan Ahl al-Ikhtiyār (orang yang berhak untuk memilih). Tidak semua orang boleh mencalonkan dirinya sebagai imam, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Ada sekitar tujuh syarat yang harus ada pada Ahl al-Imāmah , di antaranya adalah: (i) Sikap adil berikut segala persyaratannya ( al-‘adālah li shurūt } ihā );
(ii) Memiliki kemampuan (ilmu) yang mencukupi dalam melakukan ijtihad atas berbagai persoalan dan hukum; (iii) Sehat pendengaran, mata, dan lisannya; (iv) Utuh anggota tubuhnya, agar dapat aktif dalam menjalankan semua tugas dan kegiatan; (v) Memiliki wawasan yang memadai untuk mengatur dan mengelola kehidupan rakyat dan  melawan  musuh;  (vi)  Berani  dan  tegas  membela  rakyatnya dan menghadapi musuh negara; (vii) Keturunan Quraisy. 34 Untuk
32 Al-Māwardī, Al-Ah } kām Al-Sult } āniyyah…, 67.
33 Muhammad Iqbal and Amin Husein Nasution, Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 18.
34 Al-Māwardī, Al-Ah } kām Al-Sult } āniyyah… , 10.
syarat terakhir ini berdasarkan atas nash dan ijma’ para sahabat pada pertemuan Tsaqifah Bani Sa’idah, tepatnya atas pernyataan
Abū  Bakr: . Sehingga terpilihlah dia dia  menjadi  khalifah  secara  ijma’.  Dan  juga  berdasarkan  sabda Rasulullah Saw: . Nash ini tidak satupun orang yang meragukannya dan tidak ada pihak yang menyanggahnnya. 35 Semua syarat-syarat tersebut harus dimiliki oleh orang yang dipilih atau diberi mandat untuk menjabat sebagai pemimpin atau kepala negara. Dan yang paling penting untuk dimiliki adalah syarat ahl al- ijtihād (kemampuan berijtihad) karena ilmu merupakan kunci sukses seorang pemimpin dalam menentukan kebijakan-kebijakannya. 36
Selain menentukan syarat-syarat bagi ahl al-imāmah , al-Mawardi juga menetapkan syarat bagi ahl al-ikhtiyār , yang meliputi tiga syarat,
yaitu: Pertama . terpenuhinya semua kriteria kredibilitas pribadinya atau keseimbangan ( al-‘adālah  al-jam’iyyah ); kedua , mempunyai pengetahuan sehingga ia mengetahui siapa yang memenuhi syarat sehingga berhak dan layak untuk mengemban amanah kepala negara; ketiga , kuat dalam berpendapat ( al-ra’yu ) dan arif ( al-hikmah ) yang membuatnya dapat memilih siapa yang paling layak untuk memangku jabatan kepala negara dan siapa yang paling mampu dan pandai dalam membuat kebijakan yang dapat mewujudkan kemaslahatan umat. 37 Mereka yang memiliki hak untuk memilih imam adalah yang disebut sebagai wakil rakyat atau ahl al-h } all wa al-‘aqd . Dimana mereka berwenang untuk mengikat, mengurai, dan memecahkan masalah atau dalam istilah lain disebut model al-ikhtiyār . 38 Jadi, tidak semua kalangan menurut al-Mawardi boleh melakukan pemilihan imam atau kepala negara melainkan ada lembaga khusus yang berwenang dalam hal ini.

## 3) Tata Cara Penentuan Pemimpin
Dalam pandangan al-Mawardi, proses pengangkatan seorang imam dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu melalui ahl al-h } all wa al-
35 M. Yusuf Musa, Politik Dan Negara Dalam Islam (Yogyakarta: Pustaka LSI, 1991),
60. 36 Mujar ibnu Syarif, Presiden Non Muslim Di Negara Muslim: Tinjauan Dari Perspektif Politik Islam Dan Relevansinya Dalam Konteks Indonesia (Jakarta: Pustaka Sinar, 2006), 42.
37 Abdul Hayyie Al-Khattami and Kamaluddin Nurdin, Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 17.
38 Al-Māwardī, Al-Ah } kām Al-Sult } āniyyah… , 6.
‘aqd (dewan parlemen) dan melalui penunjukan imam sebelumnya. 39 Pertama , melalui pemilihan ahl al-h } all wa al-‘aqd atau yang disebut sebagai ahl al-ikhtiyār . Al-Mawardi mendefinisikannya sebagai sebuah kelompok yang bertugas memilih imam untuk umat. 40 Sedangkan, Abdul Karim Zaidan mendefinisikannya sebagai orang-orang yang terlibat langsung dengan rakyat yang telah memberi kepercayaan kepada mereka. Mereka merupakan pihak yang menyetujui pendapat wakil-wakilnya dengan ikhlas, konsekuen, adil, berpikiran jernih, dan gigih dalam memperjuangkan kepentingan rakyatnya. 41 Cara ini terilhami oleh metode pengangkatan Khalifah Abu Bakr al-Siddiq. Cara pertama ini kiranya selaras dengan sistem demokrasi modern. Al-Mawardi tidak menjelaskan secara pasti mengenai syarat jumlah anggota ahl al-h } all wa al-‘aqd . Beliau hanya mengemukakan beberapa pendapat di kalangan ulama tentang jumlah orang yang duduk di dewan legislatif ini. Sebagian ulama berpendapat bahwa pemilihan itu sah jika dihadiri oleh mayoritas anggota ahl al-h } all wa al-‘aqd (dewan parlemen) dari seluruh negeri, sehingga menjadikan keputusan yang diambil menjadi keputusan seluruh rakyat agar semuanya dapat menerima keputusan dan patuh terhadap imam yang dipilih. Pendapat ini berdasarkan pengangkatan Abu Bakar, ketika menjadi khalifah. Dia dipilih oleh seluruh sahabat yang hadir dalam pengangkatannya dan tanpa menunggu anggota yang tidak hadir di tempat saat itu. Akan tetapi, tidak ada prosentase pasti mengenai maksud ‘mayoritas’, tidak ada perincian yang jelas. 42
Ada juga yang berpendapat bahwa sahnya pemilihan apabila dilakukan oleh minimal lima orang, dimana seorang di antara mereka ditunjuk sebagai imam dengan adanya persetujuan yang lainnya (seperti tim formatur pada pengangkatan Khalifah Uthman ibn ‘Affan). Adapun ulama Kufah berpendapat pemilihan dianggap sah bila dilakukan oleh tiga orang, dimana satu di antaranya ditetapkan menjadi imam atas persetujuan dua orang lainnya yang menjadi saksi. Analogi yang mereka pakai adalah analogi akad pernikahan yang sah dengan satu wali dan dua orang saksi. Sedangkan, kelompok Syiah memiliki pendapat bahwa pemilihan dianggap sah apabila dilakukan oleh seorang saja, karena berdasarkan fakta bahwa
39 Ibid , 6. 40 Al-Khattami and Nurdin, Hukum Tata Negara … , 10.
41 J. Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 67.
42 Al-Māwardī, Al-Ah } kām Al-Sult } āniyyah… , 7.
Khalifah ‘Ali ibn Abi Talib diangkat hanya oleh satu orang saja yakni ‘Abbas ibn ‘Abdul Muttalib. 43 Kedua , melalui proses penunjukan atau wasiat oleh imam sebelumnya. Menurutnya, pengangkatan pemimpin dengan cara penyerahan mandat kepemimpinan oleh pemimpin sebelumnya kepada seorang yang ditunjuk sebagai pemimpin setelahnya boleh dilakukan dan telah ada kesepakatan atas legalitasnya. Proses ini telah disepakati oleh ijma’ ulama dengan dasar penunjukan yang dilakukan oleh Abu Bakr kepada ‘Umar ibn al-Khattab. 44 Apabila seorang pemimpin hendak menyerahkan jabatan kepemimpinannya, ia terlebih dahulu harus bisa menemukan sosok pengganti yang paling kompeten dan paling memenuhi syarat untuk menduduki kursi pemimpin tersebut. Dan jika upaya tersebut telah berhasil, ia harus melakukan pertimbangan secara matang. Ia diperbolehkan membaiat dan menyerahkan kursi pemimpin kepadanya meski tanpa musyawarah dengan salah seorang pemilih pun dengan syarat orang yang ia pilih bukan termasuk ayah atau anak kandungnya sendiri. 45 Polemik yang terjadi mengenai perdebatan tata cara pengangkatan imam di atas melahirkan tiga atribut politik yang terkenal di kalangan Sunni, yakni Khilāfah , Bai’ah , dan Syūrā , dimana ketiganya menjadi satu kubu tersendiri dalam pemikiran politik Islam. Sedangkan, di kubu yang lain terdapat tiga atribut politik di kalangan Syiah yang terkenal, yakni Imāmah , Walāyah , dan ‘ Is } mah . 46 Bertolak dari dua kubu tersebut, al-Mawardi lebih terkesan berhati-hati dalam menetapkan tatacara pengangkatan imam, baik yang dilakukan dengan cara pemilihan maupun penunjukan tanpa memberikan prefensinya. Ini menandakan bahwa ia tidak melihat baik dari beberapa sumber awal Islam maupun fakta sejarah yang menunjukkan secara jelas mengenai tatacara pengangkatan imam yang dapat dipastikan sebagai sebuah sistem negara Islam. 47
43 Ibid, 7. 44 Ibid , 11.
45 Imam Al-Mawardi, Sistem Pemerintahan Khilafah Islam , ed. Khalifurrahman Fath and Fathurrahman (Jakarta: Qisthi Press, 2015), 20.
46 S. Khuda Bakhsh, Politics in Islam (Delli: Idarah al-Adabiyat, 1975), 95–126.
47 Rashda Diana, “Pelembagaan Politik Negara Modern Al-Mawardi” (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2018), 294; Hashbi Al-Shiddieqy, Asas-Asas Hukum Tata Negara Menurut Syari’at Islam (Yogyakarta: Matahari Masa, 1969), 64.

## 4) Tugas dan Hak Pemimpin
Seorang pemimpin yang telah ditunjuk memiliki beberapa tugas yang harus diembannya. Setidaknya ada sepuluh tugas yang harus diemban seorang pemimpin, yaitu meliputi: Pertama , melestarikan dan menjaga dasar-dasar agama yang disepakati ulama salaf. Agar tidak terjadi penyimpangan ajaran agama. Kedua , menegakkan keadilan, mengayomi seluruh golongan sehingga tidak terjadi kezaliman kepada semua kalangan masyarakat, serta melakukan mediasi di antara dua golongan yang sedang bertikai. Ketiga , menegakkan hukum agama dan negara untuk menjaga agama Allah agar tidak mudah untuk dilanggar serta menjamin hak-hak umat agar tidak mudah diselewengkan. Keempat , menjaga negara dan daerah kekuasaannya dari serangan musuh yang mengancam keamanan rakyat dan negara termasuk melindungi fasilitas negara dan publik agar tidak terjadi gangguan-gangguan yang dapat mengancam jiwa dan harta. Kelima , menghimpun kekuatan untuk menghadapi musuh seperti membuat benteng yang kokoh dan bala tantara yang tangguh. 48 Keenam , memerangi kelompok yang mengganggu dan menentang eksistensi Islam setelah dilakukannya dakwah, sehingga mereka masuk Islam atau menjadi ahli żimmah (orang non-muslim yang hidup dalam negara Islam dan menerima perlindungan dan keamanan sebagai balasan karena telah membayar pajak perorangan). Ketujuh , memungut pajak menurut kadar yang telah ditetapkan syariat, nash, dan ijtihad ulama. Kedelapan , mengelola penggunaan harta baitulmal secara efektif dan efisien tanpa berlebihan ataupun terlalu berhemat juga mengalokasikannya tepat waktu (tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat). Kesembilan , memilih pejabat-pejabat yang jujur, dapat dipercaya, kompeten, dan profesional dalam membantu imam menjalankan tugas kepemimpinannya. Kesepuluh , melakukan inspeksi pekerjaan para pejabat pembantunya dan meneliti jalannya proyek negara, sehingga ia dapat menentukan kebijakan politik umat Islam dengan baik dan menjaga negara. 49
Selain tugas-tugas yang harus diemban, seorang imam yang sudah sah diangkat juga memiliki hak. Ada dua hak pokok yang didapatnya yaitu hak untuk ditaati dan hak untuk dibantu. Selain itu jika melihat sejarah, seorang imam juga memiliki hak untuk
48 Al-Mawardi, Sistem Pemerintahan Khilafah Islam… , 34.
49 Ibid , 34.
mendapatkan gaji dari baitulmal untuk kesejahteraan dan keperluan hidupnya dan keluarganya secara layak sesuai kedudukannya sebagai pemimpin. 50 Seorang imam juga mendapatkan hak penghasilan ( h } aq al-qāsimī ).  Hak  ini  diberikan  karena  imam  sudah  melakukan pekerjaannya demi menciptakan kemaslahatan umum, sehingga tidak ada waktu lagi baginya memikirkan kepentingan pribadinya. Ini ditinjau dari masa Khalifah Abū Bakr atas desakan para sahabat juga mendapatkan penghasilan dari jabatan khalifahnya. Selain itu, seorang imam juga berhak untuk mengeluarkan peraturan ( h } aq al- tashrī’ ). Peraturan yang dikeluarkan oleh imam adalah peraturan yang mengikat warga negaranya, sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan al-Qur’an dan Sunnah Nabi Saw. Pembuatan peraturan mesti berpedoman kepada kaedah-kaedah yang terdapat dalam nash. Dan hal yang paling penting untuk dilakukan sebelum pembuatan peraturan adalah bermusyawarah, tidak boleh diambil secara sewenang-wenang. Harus mempertimbangkan pendapat para ahli dalam masalah yang bersangkutan. 51

## 5) Pemakzulan Pemimpin
Ada satu kelebihan yang dimiliki al-Mawardi dalam pemikiran politiknya lebih-lebih yang berkaitan dengan konsep imāmah adalah hanya dia satu-satunya yang dengan lugas menyatakan bahwa seorang imam dapat diturunkan dari jabatannya. Syarat yang dia tetapkan untuk hal ini adalah: Pertama , jika imam tersebut telah mengalami perubahan dalam hal moral, baik berupa penyimpangan dari keadilan, mengerjakan larangan-larangan, dan kemungkaran- kemungkaran karena terjebak dalam syahwat dan hawa nafsu, lebih-lebih penyimpangan akidah. Kedua , karena ia mengalami kecelakaan yang menyebabkan cacatnya panca indera, organ tubuh, dan tindakan. Ketiga , hilangnya otoritas pemerintahannya karena telah dikuasai oleh orang-orang dekatnya, meskipun dalam pernyataannya al-Mawardi belum sampai pada tata cara bagaiamana proses pemakzulan itu dilakukan. 52
50 Ibid , 34. 51 Djazuli, Fiqh Siyasah… , 95.
52 Qomaruddin Khan, Negara Al-Mawardi, (Bandung: Pustaka, 2002), 62–63.

## Penutup
Pemikiran politik Islam al-Mawardi sangat berpengaruh bagi perkembangan diskusi-diskusi tentang fikih siyasah yang berkembang hingga saat ini. Salah satu sumbangsih terbesarnya adalah konsep kepemimpinan ( imāmah ). Konsep kepemimpinan dalam pemerintahan negara Islam yang ditawarkan oleh al-Mawardi mengimplementasikan nilai-nilai Islam yang erat di dalamnya. Sehingga, secara tidak langsung menolak tawaran konsep negara yang dilakukan oleh Barat yang cenderung sekuler. Konsep kepemimpinan yang diusung al-Mawardi terbukti sangat efesien dan efektik. Hal inilah yang kemudian dijadikan sebuah konsep kepemimpinan dalam negara Islam pada masa Dinasti Abbasiyah pada masa itu dan tidak menutup kemungkinan akan relevan jika diterapkan pada masa sekarang ini. Meskipun dengan catatan tetap harus disesuaikan dengan perkembangan berbagai keadaan sosial modern saat ini.
Pembahasan konsep kepemimpinan Islam yang telah penulis paparkan di atas hanya terbatas dan sederhana. Namun, setidaknya dapat memberikan gambaran umum tentang konsep kepemimpinan Islam yang diharapkan akan menambah khazanah pengetahuan tentang konsep kepemimpinan Islam bagi para pengkaji teori-teori politik terlebih politik Islam.

## Daftar Pustaka
Al-‘Alamiah, Manahij Jamiah al-Madinah. Al-Siyāsah Al-Syar’iyyah Jāmiah Al-Madīnah . Madinah: Jamiah al-Madinah al-‘Alamiah,
n.d.
Al-Baghdādī, Abū Bakr Muh } ammad al-Kātib. 1931. Tārīkh Baghdād . Kairo: Maktabah al-Khanjī.
Al-Dhahabī, Muh } ammad ibn Ah } mad ibn Uthmān. 1986. Siyar A’lām Al-Nubalā . Beirut: Muassasah al-Risālah. Al-Khattami, Abdul Hayyie, dan Kamaluddin Nurdin. 2000. Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam . Jakarta: Gema Insani Press.
Al-Māwardī. N.Y. Al-Ah } kām Al-Sult } āniyyah Wa Al-Wilāyah Al-Dīniyyah . Beirut: Dār al-Fikr.
______. 1994. Al-H } āwī Al-Kabīr . Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
______. 1978. Qawānīn Al-Wizārah Wa Siyāsāt Al-Mulk . Beirut: Dār al-T } āli’ah.
Al-Mawardi, Imam. 2015. Sistem Pemerintahan Khilafah Islam . Edited by Khalifurrahman Fath and Fathurrahman. Jakarta: Qisthi Press.
Al-Shiddieqy, Hashbi. 1969. Asas-Asas Hukum Tata Negara Menurut Syari’at Islam . Yogyakarta: Matahari Masa.
Amin,  Muhammad.  2019.  “Kepemimpinan  Dalam  Islam.” Jurnal Resolusi 2, no. 2.
______. 2016. “Pemikiran Politik Al-Mawardi.” Jurnal Politik Profetik
4, no. 2.
Azhar, Muhammad. 1997. Filsafat Politik: Perbandingan Antara Islam Dan Barat . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Bakhsh, S. Khuda. 1975. Politics in Islam . Delli: Idarah al-Adabiyat.
Dahlan, Abdul Aziz. 1996. Ensiklopedi Hukum Islam . Vol. 4. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve.
Diana, Rashda. 2017. “Al-Mawardi Dan Konsep Kenegaraan Dalam
Islam.” Jurnal Saqafah 13, no. 1.
______.  2018. “Pelembagaan Politik Negara Modern Al-Mawardi.” Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Djazuli, A. 2009. Fiqh Siyasah . Jakarta: Kencana.
Dubin,  R.  1968. Human Relations in Administration . New Jersey: Prentice-Hall.
Fiedler, F. E. 1967. A Theory of Leadership Effectiveness . New York: McGraw-Hill.
Glave, Robert. 2004. “Imamate.” In Encyclopedia of Islam and the Muslim World , edited by Richard C. Martin. New York: Thompson Gale.
Handoko, Hani. 1995. Manajemen . Yogyakarta: BPFE.
Hitti, Philip K. 1970. History of The Arabs . London: Mc Millan University Press.
Iqbal, Muhammad, Amin Husein Nasution. 2010. Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer . Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Khalaf, ’Abd al-Wahhab. 1988. Al-Siyāsah Al-Syar’iyyah . TK: Dar al- Qalam.
Khan, Qomaruddin. 2002. Negara Al-Mawardi . Bandung: Pustaka.
M. Yusuf Musa. 1991. Politik Dan Negara Dalam Islam . Yogyakarta: Pustaka LSI.
Munawwir, Imam. 2003. Asas-Asas Kepemimpinan Dalam Islam . Surabaya: Usaha Nasional.
Natsir, Mohammad. 2014. Islam Sebagai Dasar Negara . Bandung: Sega
Arsy.
Prawoto, Agung. 2018. “Studi Kritis Pemikiran Politik Ali Abdul Raziq.” Kalimah: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Pemikiran Islam . 16, no. 1.
Pulungan, J. Suyuthi. Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran .
Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
Rahardjo, Dawan. 1996. Ensiklopedi Al-Qur’an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci . Jakarta: Paramadima.
Sidiq, Umar. 2014. “Kepemimpinan Dalam Islam: Kajian Tematik
Dalam Al-Qur’an Dan Hadits.” Jurnal Dialogia. 12, no. 1.
Stogdill, R. M. 1950. “Leadership Membership and Organisation”.
Psychological Bulletin .
Supian. 2020. “Diskursus Pemikira Politik Islam Dari Era Klasik Hingga Pertengahan: Studi Pemikiran Al-Mawardi Dan Ibn Taimiyyah”. Jurnal Politea. 3, no. 2.
Syadzali, Munawir. 1990. Islam Dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran . Jakarta: UI-Press.
Syam, Syafruddin. 2017. “Pemikiran Politik Islam Imam Al-Mawardi
Dan Relevansinya Di Indonesia.” Jurnal Al-Hadi. 2, no. 2.
Syarif, Mujar ibnu. 2006. Presiden Non Muslim Di Negara Muslim: Tinjauan Dari Perspektif Politik Islam Dan Relevansinya Dalam Konteks Indonesia . Jakarta: Pustaka Sinar.
Yucesoy, Heyrettin. 2013. “Imamate.” In The Princeton Encyclopedia of Islamic Political Thought ,  edited  by  Gerhard  Bowering. Princeton: Princeton University Press.
Zaman, Muhammad Qasim. 2004. “Imam.” In Encyclopedia of Islam and the Muslim World , edited by Richard C. Martin. New York: Thomson-Gale.