Al Maal : Journal of Islamic Economics and Banking http://jurnal.umt.ac.id/index.php/jieb E-ISSN Vol
Hlm DOI : : : :
2580 - 3816 3 No. 2 Bulan Januari Tahun 2022 213 - 228 10.31000/almaal.v3i2.5480

## Multi Akad Dalam Gadai Emas Menurut Erwandi Tarmizi
Ardiansyah Aristama 1* , Erina Pane 2 , A. Kumedi Ja’far 3
1,2 Pasca Sarjana, UIN Raden Intan Lampung, Indonesia
3 Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, Indonesia * ardiansyaharis8@gmail.com

## A BSTRACT
In today's modern era, the Islamic economy in Indonesia is growing very rapidly. This can be seen  from  the  number  of  financial  products  that  have  been  implemented  by  Islamic  Financial Institutions, such as gold products with multiple contracts. But of course each of these products must be reviewed first from its halal. This is where the role of the ulama is needed, especially in reviewing and assessing the halalness of LKS products.This study uses a type of library research with  a  qualitative  approach,  with  the  main  source  of  Erwandi  Tarmizi's  book  entitled  Harta Haram Muamalat Contemporary. The results of the study indicate that Erwandi Tarmizi's opinion on  the  golden  rahn  law  with  multiple  contracts  should  not  be  carried  out  because  it  is  not  in accordance with the hadith of the Prophet, as well as with the consensus of the scholars and the International  Sharia  Financial  Institution  (AAOIFI).  The  analysis  of  Islamic  law  on  Erwandi Tarmizi's opinion about the golden rahn law with multiple contracts that it should not be carried out is appropriate, because it is in accordance with the hadith of the Prophet shalallahu 'alaihi wa sallam, the consensus of the scholars and sadd al dzari'ah.
Keywords: Erwandi Tarmizi; Golden Rahn; Multiple Contracts.

## A BSTRAK
Pada masa modern saat ini, perekonomian Islam di Indonesia berkembang sangat pesat. Hal ini dapat  dilihat  dari  banyaknya  produk-produk  keuangan  yang  telah  dijalankan  oleh  Lembaga Keuangan Syariah, seperti produk rahn emas dengan multi akad. Namun tentu saja setiap produk ini harus  ditinjau  terlebih dahulu dari  kehalalannya. Disinilah  peran  para  ulama  dibutuhkan, terutama dalam meninjau dan menilai kehalalan produk LKS. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian  kepustakaan  (library  research)dengan  pendekatan  kualitatif,  dengan  sumber  utama buku  Erwandi  Tarmizi  yang  berjudul  Harta  Haram  Muamalat  Kontemporer.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa menurut Erwandi Tarmizi tentang hukum rahn emas dengan multi akad ini tidak boleh dilakukan dikarenakan tidak sesuai dengan hadis Rasulullah, juga dengan ijma para ulama dan Lembaga keuangan Syariah Internasional (AAOIFI). Analisis hukum Islam terhadap pendapat  Erwandi  Tarmizi  tentang  hukum  rahn  emas  dengan  multi  akad  bahwasannya  tidak boleh  dilakukan  telah  sesuai,  dikarenakan  telah  sesuai  dengan  hadits  Rasulullah  Shallallahu ‘alaihi wa Sallam, ijma para ulama dan sadd al dzari’ah.
Kata kunci : Erwandi Tarmizi; Rahn Emas; Multi Akad.

## P ENDAHULUAN
Pada masa modern saat ini, perekonomian Islam berkembang sangat begitu pesat, terutama  di  Indonesia.  Perkembangan  perekonomian  Islam  di  Indonesia  telah  dimulai sejak lama. Yaitu dimulai  pada tahun 1980 perbankan syariah mulai  didiskusikan oleh para pakar sebagai pilar ekonomi syariah. (M. Syafi’i Antonio, 2001). Akhirnya proses itu mulai menemui titik terang pada sekitar tahun 1992. Lebih tepatnya pada saat majelis ulama Indonesia mendirikan sebuah bank syariah yang kemudian dikenal dengan bank Muamalat  Indonesia.  Sehingga  setelah  saat  itu  lembaga-lembaga  keuangan  yang berlandaskan syariat Islam mulai berkembang pesat dengan banyaknya lembaga-lembaga keuangan Islam di Indonesia, baik itu dalam bentuk Bank maupun Non Bank.
Perekonomian  Islam  di  Indonesia  yang  berkembang  sangat  pesat  ini  harus membuat  umat  Islam  di  Indonesia  semakin  memperhatikan  keputusan-keputusan  atau ketetapan-ketetapan  ulamanya  sendiri  terutama  pada  ketetapan  yang  bersifat kontemporer. (Agus Arwani, 2016). Berdasarkan hal tersebut, dibutuhkan peran aktif para ulama  terutama  dalam  pemberian  fatwa  terkait  perkembangan  ekonomi  syariah  secara umum dan lembaga keuangan syariah secara khusus. Baik fatwa yang berkaitan tentang halal dan haram  produk  lembaga keuangan syariah dan solusinya, maupun fatwa yang mengedukasi masyarakat secara umum untuk lebih memperhatikan praktik-praktik dalam bertransaksi  yang  sesuai  dengan  landasan  syariat  dan  menghindari  dari  praktik-praktik yang ditentang oleh syariat Islam, dalam hal ini praktik riba yang masih banyak dilakukan oleh masyarakat Islam Indonesia.
Berdasarkan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh ulama dalam hal ini fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Lembaga keuangan bank dan non bank yang berprinsip syariah di  Indonesia yang banyak bermunculan saat  ini. Membuat  lembaga- lembaga tersebut mengeluarkan berbagai macam produk-produk yang berprinsip syariah, seperti  gadai  emas,  yang  sekarang  ini  banyak  diterapkan  baik  di  bank  syariah  dan pegadaian syariah.
Dengan  banyaknya  pengembangan  produk-produk  ekonomi  yang  berprinsip syariah  ini  dan  menimbang  bahwa  praktik  gadai  emas  yang  dilakukan  oleh  lembaga keuangan  syariah,  maka    Dewan  Syariah  Nasional-Majelis  Ulama  Indonesia  yang merupakan satu-satunya lembaga yang diberi tugas secara langsung oleh undang-undang untuk  menetapkan  fatwa  dan  mengawasi  kegiatan  ekonomi  syariah  di  Indonesia mengeluarkan  fatwa  nomor  26/DSN-MUI/III/2002  tentang  Rahn  Emas  adalah  sebagai berikut:
• Rahn Emas dibolehkan berdasarkan prinsip rahn, hal ini berdasarkan Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn.
• Ongkos  dan  biaya  penyimpanan  barang  (marhun)  ditanggung  oleh  penggadai (rahin).
• Ongkos  sebagaimana  dimaksud  ayat  2  besarnya  didasarkan  pada  pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
• Biaya penyimpanan barang (marhun) dilakukan berdasarkan akad ijarah.(MUI, 2006).
Berdasarkan  uraian  di  atas  ini  menunjukkan  bahwa  hukum  rahn  emas  yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia ini memperbolehkan
rahn emas dengan menggunakan multi akad. Dimana pada dasarnya akad rahn merupakan akad pinjaman dengan jaminan suatu benda, dalam hal ini termasuk dalam akad Qardh. Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  di  atas  membolehkan menggabungkan antara akad qardh , rahn dan akad ijarah. Akad qardh terjadi saat bank syariah atau pegadaian syariah memberikan pinjaman dana kepada nasabah, akad rahn digunakan untuk pengikatan sebagai agunan atas pinjamanan dana sedangkan akad ijarah terjadi saat bank menyewakan tempat penyimpanan emas (marhun) dan mengambil upah dari akad sewa ini.
Seorang  ahli  fikih  muamalat  kontemporer  Indonesia  yang  juga  seorang  penulis buku  yang  banyak  menulis  tentang  transaksi-transaksi  haram  di  berbagai  lembaga keuangan  dalam  bentuk  riba  dan  gharar  yaitu  Erwandi  Tarmizi,  memberikan  pendapat yang  melemahkan  fatwa  yang  dikeluarkan  oleh  DSN-MUI  tentang  rahn  emas  ini  dan mengharamkan hukum rahn emas dengan menggunakan multi akad. (Erwandi Tarmizi, 2020).
Oleh sebab itu, harus mengetahui pendapat dan menganalisis pendapat Erwandi Tarmizi dalam mengharamkan dan melemahkan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI terutama pada fatwa kebolehan rahn emas dengan multi akad. Karena ia merupakan ulama fikih  kontemporer  yang  banyak  mengharamkan  produk-produk  pengembangan perbankan syariah dibandingkan dengan ulama fikih kontemporer lainnya.

## KAJIAN LITERATUR Multi Akad Dalam Hukum Ekonomi Syariah
Multi  dalam  bahasa  Indonesia  berarti  banyak,  lebih  dari  satu,  lebih  dari  dua, berlipat ganda. (Tim Penyusun, 1996). Sedangkan akad berasal dari bahasa Arab al-‘aqd yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian, dan pemufakatan. Secara terminologi fikih,  akad  berarti  pertalian  ijab  (pernyataan  melakukan  ikatan)  dan  qabul  (pernyataan penerimaan  ikatan)  sesuai  dengan  kehendak  syariat  yang  berpengaruh  kepada  objek perikatan. Dengan demikian, multi akad berarti akad berganda atau akad yang banyak, lebih dari satu.
Multi  akad  dalam  bahasa  Inggris  disebut  hybrid  contract.  Kata  hybrid  dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah “hibrida” digunakan pertama kali sebagai istilah bagi  hasil  persilangan  antara  dua  individu  dengan  geneotipe  berbeda.  Oleh  karena  itu, hybrid  contract  secara  harfiyah  sebagai  kontrak  yang  dibentuk  oleh  kontrak  yang beragam. (Ali Amin Isfandiar, 2013).
Menurut istilah fikih, kata multi akad merupakan terjemahan dari kata Arab yaitu (al-‘uqud al-murakkabah). Kata al-murakkab yang secara etimologi berarti al-jam’u yaitu mengumpulkan atau menghimpun. (Abdullah Al-‘Imrani, 1431 H) Pengertian murakkab menurut para ulama fikih Himpunan beberapa hal sehingga disebut dengan satu nama. Seseorang  menjadikan  beberapa  hal  menjadi  satu  hal  (satu  nama)  dikatakan  sebagai melakukan penggabungan (tarkib).

## Pro Kontra Multi Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah
Perbincangan dan perdebatan mengenai keabsahan multi akad ini muncul bukan tanpa sebab. Sejumlah hadis Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam menunjukkan larangan penggunaan multi akad. Berikut hadis tersebut.

## Larangan ba’i atain fi ba’iah (dua jual beli dalam satu jual beli)
َةَرْ يَرُه  ِبَِا ْنَع هَمَلَس  ِبَِا ْنَعَو ٍرْمَع ِنْب ٍدَّمَُمُ ْنَع َناَمْيَلُس ُنْب ٌةُدْبَع اَنَ ثَدَح ٌداَّنَه اَنَ ثَّدَح
ُلْوُسَر ىََنَ َلاَق ِالله ىَلَص ُالله ِدْبَع ْنَع ب اَبْلا ِْفَِو ٍةَعْ يَ ب ِْفِ ِْيَْتَعْ يَ ب ْنَع َمَّلَسَو ِهْيَلَع ِالله ىَسْيِع وُبَا َلاَق ٍدْوُعْسَم ِنْباَو َرَمُع ِنْباَو وٍرْمَع ِنْب ْهَا ُضْعَ ب َرَّسَف ْدَقَو ِمْلِعْلا ِلْهَا َدْنِع اَذَه ىَلَع ُلَمَعْلاَو ٌحْيِحَص ٌنَسَح ُثْيِدَح َةَرْ يَرُه  ِبَِا ُثْيِدَح ِْيَْتَعْ يَ ب اْوُلاَق ِمْلِعْلا ِل
َا ُلْوُقَ ي ْنَا ٍةَعْ يَ ب  ِفِ
َف اَذِاَف ِْيَْعْ يَ بْلاِدَحَا ىَلَع ُهُقِرَفُ ي  َلََو َنْيِرْشِعِب ٍةَئْ يِسَنِبَو ٍةَرَشَعِب ٍدْقَ نِب َبْوَّ ثلا اَذَه َكُعْ يِب ىَلَع ُهَقَرا ِيَْنَ  َنَْعَم ْنِمَو ُّيِعِف اَّشلا  َلاَق اَمُهْ نِم ٍدَحَا ىَلَع ُةَدْقُعْلا ْتَناَك اَذِأ َسَْبَ  َلََف اَِهِِدَحَا
ىَلَص ِيِبَّنلا ُالله ْنَع َمَّلَسَو ِهْيَلَع
َو اَذِاَف اَذَكِب َكاَمَلُغ  ِنَِعْ يِبَت ْنَا ىَلَع اَذَكِب ِهِذَه يِراَد َكَعْ يِبَا ُلْوُقَ ي ْنَا ٍةَعْ يَ ب ِْفِ ِْيَْتَعْ يَ ب َكَل ْتَبَجَو َكُمَلُغ  ِلِ َبَج
ٍنََثَ ِْيَْغِب ِعْيَ ب ْنَع ُقِرَفُ ي اَذَهَو يِراَد
(.ُهُتَقْفَص ِهْيَلَع ْتَعَ قَو اَم ىَلَع اَمُهْ نِم ٍدِحاَو ُّلُك ْيِرْدَي  َلََو ٍمْوُلْعَم هاور

## )يذمترلا
Artinya: Telah menceritakan kepada kami Hannad telah menceritakan kepada kami Abdah bin Sulaiman dari Muhammad bin Amru dari Abu Salamah dari Abu Hurairah ia  berkata:  Rasulullah  Shallallahu  ‘Alaihi  wa  Sallam  melarang  melakukan  dua penjualan dalam satu kali transaksi. Dalam hal ini ada hadits serupa dari Abdullah bin Amru, Ibnu Umar dan Ibnu Mas’ud. Abu ‘Isa berkata; hadits Abu Hurairah adalah hadits hasan shahih dan menjadi pedoman amal menurut para ulama. Sebagian ulama menafsirkan  hadits  ini  mereka  mengatakan:  maksud  dua  penjualan  dalam  satu transaksi  adalah  perkataan  seseorang;  Aku  menjual  pakaian  ini  kepadamu  dengan tunai seharga sepuluh dan kredit seharga dua puluh tanpa memisahkannya atas salah satu dari dua transaksi. Jika ia memisahkannya atas salah satu dari kedua transaksi tersebut maka tidak apa-apa selama akadnya jatuh pada ;salah satu dari keduanya. y-Syafi’i berkata; termasuk makna dari larangan Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam tentang dua transaksi dalam satu kali jual beli adalah perkataan seseorang; Aku menjual rumahku kepadamu dengan harga sekian dengan syarat kamu menjual budakmu kepadaku dengan harga sekian. Jika budakmu sudah menjadi milikku berarti rumahku juga berarti milikmu, tatacara jual beli seperti ini berbeda dengan tatacara jual beli barang yang tidak diketahui harganya dan salah satu dari keduanya (penjual dan  pembeli)  tidak  mengetahui  transaksi  yang  ia  tujukan.  (Hadis  Riwayat  At- Tirmidzi).(Muhammad bin ‘Isa bin Saurah bin Musa bin ad-Dahak, At-Tirmizi, 1998)

## Larangan safqatain fi safqah
ِنْب ِنَْحَّْرلا ِدْبَع ْنَع ٍكَِسِ ْنَع ٌكِراَش اَنَ ثَدَح اوُلاَق ٍرِماَع ُنْب ُدَوْسَاَو ِرْضَّنلا ْوُ بَاَو ٌنَسَح اَنَ ثَدَح
ِدْبَع ِالله ٍدْوُعْسَم ُنْب َيِضَر ُالله ُلْوُسَر ىََنَ َلاَق ِهْيِبَا ْنَع اَمُهْ نَع ِالله ىَلَص ِالله َلاَق ُدَوْسَا َلاَق ٍةَدِحاَو ٍةَقْفَص  ِفِ ِْيَْتَقْفَص ْنَع َمَّلَسَو ِهْيَلَع َكِب ٍءاَسَنِب َوُه ُلْوُقَ يَ ف َعْيَ بْلا ُعْيَ ب ُلُجَّرلا ٌكَِسِ َلاَق ٌكِرَش (.اَذَكَو اَذَكِب ٍدْقَ نِب َوُهَو اَذَكَو اَذ هاور

## )دحْا
Artinya: Telah menceritakan kepada kami Hasan dan Abu Nadlir dan Aswad bin Amir mereka  berkata;  telah  menceritakan  kepada  kami  Syarik  dari  Simak  dari Abdurrahman bin Abdullah bin Mas’ud dari ayahnya berkata; Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam melarang dua transaksi dalam satu akad. Aswad berkata; Syarik berkata;  Simak  seorang  laki-laki  menjual  barang  jualan  seraya  mengatakan;  ia dengan kredit sekian dan sekian dan dengan tunai sekian dan sekian. (Hadis Riwayat
Ahmad). (Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad Asy- Syaibani, 2001)

## Larangan Ba’i wa Salaf (Jual beli dan akad pinjaman)
َعُش ِنْبَو ِرْمَع ْنَع َناَمْثُع ُنْب ُكَّحَّضلا اَنَ ثَدَح ٌّيِفَنَلحا ِرْكَب ْوُ بَا اَنَ ثَدَح ُلْوُسَر ىََنَ َلاَقِهِيدَج ْنَع ِهْيِبَا ْنَع  ٍبْي
ِالله ىَلَص ُالله َل اَم ِعْيَ ب ْنَعَو ْنَمْضُي َْلَ اَم ِحْبِر ْنَعَو  ٍفَلَسَو ٍعْيَ ب ْنَعَو ٍةَعْ يَ ب  ِفِ ِْيَْتَعْ يَ ب ْنَع َمَّلَسَو ِهْيَلَع (. َكَدْنِع َسْي هاور ) دحْا
Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar Al Hanafi telah menceritakan kepada  kami  Adl  Dlahhak  bin  Usman  dari  Amru  bin  Syu’aib  dari  bapaknya  dari kakeknya  dia  berkata;  Rasulullah  Shallallahu  ‘Alaihi  wa  Sallam  melarang  dua penjualan  dalam  satu  transaksi,  dan  dari  menjual  dan  meminjamkan,  dan  dari keuntungan dan barang yang tidak dapat dijamin, dan dari menjual yang tidak ada padamu.” (Hadis Riwayat Ahmad). (Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad Syaibani, 1998).
Dengan  adanya  hadis-hadis  tersebut  kiranya  sangat  wajar  jika  timbul pertanyaan, apakah produk-produk keuangan syariah yang menggunakan multi akad dapat  dipandang  memenuhi  prinsip  syariah  atau  sebaliknya.  (Hasanudin  Maulana, 2011). Pendekatan multi akad pada satu sisi merupakan suatu kebutuhan, namun pada satu  sisi  yang  lain  dikhawatirkan  bertentangan  dengan  hadits  di  atas.  Disebut kebutuhan  sebab  tanpa  multi  akad,  praktik  ekonomi  syariah  kontemporer  sulit mengimbangi dan sulit hadir menjadi alternatif bagi transaksi keuangan modern. Akan tetapi, apabila multi akad yang diberlakukan tidak memperhatikan hudud wa dawabit syari’ah jelas akan melanggar syariah. (Burhanuddin Susamto, 2016).

## M ETODE P ENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  kepustakaan/literatur (library research) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka. (Mahmud, 2011). Atau dalam kata lain penelitian kepustakan merupakan salah satu bentuk penelitian kualitatif yang objek kajiannya adalah data kepustakaan. Penelitian ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif,  dengan  sumber  utama  buku  Erwandi  Tarmizi yang  berjudul  Harta  Haram  Muamalat  Kontemporer.  Penelitian  ini  bersifat  deskriptif analitik,  yaitu  peneliti  menganalisis  dan  menyajikan  data  secara  sistematik.  Dalam menganalisis data, dalam tesis ini digunakan teknik deskriptif analisis

## H ASIL DAN P EMBAHASAN
Pendapat Erwandi Tarmizi Tentang Hukum Rahn Emas Dengan Multi Akad
Erwandi Tarmizi dalam mengeluarkan pendapat tentang hukum rahn emas dengan multi  akad,  menyatakan  terlebih  dahulu  tentang  fatwa  DSN-MUI  nomor  26/DSN- MUI/III/2002 tentang rahn emas. Erwandi Tarmizi menyatakan bahwa Fatwa DSN-MUI membolehkan menggabungkan antara akad qardh dan akad ijarah. Akad qardh terjadi saat bank  syariah  memberikan  pinjaman  kepada  nasabah  dengan  jaminan  emas,  sedangkan akad  ijarah  terjadi  saat  bank  menyewakan  tempat  penyimpanan  emas  (marhun)  dan mengambil upah dari akad sewa ini.
Maka menurut  pendapat  Erwandi  Tarmizi,  fatwa DSN bukanlah  Al-Qur’an dan hadits yang memiliki kebenaran mutlak. Fatwa ini sebatas hasil ijtihad sekolompok ulama Indonesia yang tergabung dalam DSN yang bisa jadi hasil ijtihad mereka benar dan bisa jadi  salah,  sesuai  dengan  sabda  Nabi  Muhammad  Shallallahu  ‘alaihi  wa  Sallam  yang diriwayatkan oleh Amru bin ‘Ash radhiyallahu ‘anhu:
ُلْوُسَر ينَأ صاعلا ِنْبِرْمَع ْنَعَو ِالله ىَّلَص ُالله
,ِناَرْجَأ ُهَلَ ف ,َباَصَأ َُّثُ َدَهَ تْجاَف ُمِكاَْلحا َمَكَح اَذِإ :َلاَق َمَّلَسَو ِهْيَلَع )ملسمو يرخبلا هاور (.ٌرْجَأ ُهَلَ ف ,َأَطْخَأ َُّثُ َدَهَ تْجاَف َمَكَح اَذِإَو
“Dari  Amru  bin  ‘Ash  bahwa  Rasulullah  Shallallahu  ‘alaihi  wa  Sallam  bersabda: Apabila  seorang  hakim  memutuskan  perkara  dan  ia  telah  berijtihad  mengeluarkan hukum  (fatwa)  dan  ternyata  hukumnya  benar  niscaya  ia  mendapat  dua  pahala  dan jika ternyata ia salah niscaya ia mendapat satu pahala”. (Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim). (Abu‘Abdillah Muhammad ibn Isma‘il al-Bukhariy, 1400 H).
Erwandi Tarmizi beranggapan demikian dikarenakan penggabungkan antara akad qardh dan akad ijarah bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam yang diriwayatkan dari Amru bin Syu’aib bahwa Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda,
ُلْوُسَر ينَأ  بيعش ِنْبِرْمَع ْنَعَو
ِالله ىَّلَص ُالله ْيَ ب  ِفِ ِناَطْرَش  َلََو ,ٌعْيَ بَو ٌفَلَس ُّلَِيَ َلَ :َلاَق َمَّلَسَو ِهْيَلَع اَم ُحْبِر  َلََو ,ٍع (. َكَدْنِع َسْيَل اَم ُعْيَ ب  َلََو ,ْنَمْضَت َْلَ هاور )دوادوبا
“Dari Amru bin Syu’aib bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: Tidak  halal  menggabungkan  antara  akad  pinjaman  dan  jual  beli,  tidak  halal  dua persyaratan  dalam  satu  jual  beli,  tidak  halal  keuntungan  barang  yang  tidak  dalam jaminanmu  dan  tidak  halal  menjual  barang  yang  bukan  milikmu”.  (Hadis  Riwayat Abu Daud. Menurut Syaikh Al-Albani derajat hadits ini hasan shahih).  (Ahmad bin Hanbal, tt).
Selain  berdalil  dengan  hadits  di  atas,  Erwandi  Tarmizi  juga  mengatakan  bahwa para ulama telah sepakat haramnya penggabungan akad pinjaman dan jual beli. (Erwandi Tarmizi, 2020). Ijma ini dinukil oleh Al Qarafi yang berkata,

## لا ِزاوَج ىَلَع ةَّمُلأا ِعا ْجِْبإَو
َبِيرلا ِةَعْ يِرَذِل ِْيَْعِمَتُْمُ امُهُْيِْرَْتَو ِْيَْقَِترْفُم فَلَّسلاو ِعْيَ ب
“Umat Islam telah sepakat bahwa boleh hukumnya jual beli dan utang piutang yang terpisah kedua akad tersebut, akan tetapi haram menggabungkan kedua akad tersebut dalam  satu  akad,  karena  ini  merupakan  celah  untuk  terjadinya  riba”.(Al-Qarafi, 2009).
Pernyataan yang sama juga dinukil Az Zarkasyi dalam bab pembahasan sadd al dzariah (larangan terhadap sarana).
Perlu diingat bahwa akad ijarah termasuk bagian dari akad jual beli, karena hakikat ijarah adalah jual beli jasa. Maka menggabungkan antara akad ijarah dan akad qardh sama hukumnya  dengan  menggabungkan  akad  jual  beli  dan  akad  qardh,  yang  hukumnya terlarang. (Al-Qarafi, 2009).
Erwandi  Tarmizi  mengutip  fatwa  panduan  lembaga  keuangan  syariah Internasional yang dibuat oleh AAOIFI. Berdasarkan hadits Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam maka AAOIFI melarang penggabungan akad qardh dan akad ijarah dalam dua pasal yakni,
Mikyar (19) tentang Qardh, ayat (7) yang berbunyi, “Lembaga keuangan syariah tidak  dibolehkan  mensyaratkan  akad  ba’i  (jual  beli),  akad  ijarah  (sewa)  atau  akad mu’awadhah lainnya yang digabung dengan akad qardh, karena dalam jual atau sewa, biasanya,  pihak  debitur  sering  menerima  harga  di  atas  harga  pasar  dan  ini  merupakan sarana untuk terjadinya riba (pinjaman yang mendatangkan keuntungan bagi kreditur)”. (AAOIFI, 2010).
Mikyar (25) tentang penggabungan beberapa akad dalam satu akad, ayat (4) yang berbunyi,  “Persyaratan boleh menggabung beberapa akad, bila tidak terdapat  larangan syariat.  Maka  tidak  boleh  menggabung  antara  akad  qardh  dengan  akad  ba’i  karena penggabungan akad qardh dengan ba’i merupakan sarana untuk terjadinya riba. Dan juga ijma’  para  ulama  bahwa  seorang  kreditur  yang  mensyaratkan  kepada  debitur  bahwa debitur harus menyewakan rumahnya kepada kreditur maka akadnya dihukumi batal dan haram”. (AAOIFI, 2010).
Berdasarkan  hal  tersebut  Erwandi  Tarmizi  mengatakan  bahwa  fatwa  Dewan Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  yang  membolehkan  penggabungan  antara akad  qardh  dan  akad  ijarah  bertentangan  dengan  fatwa  dewan  syariah  Internasional (untuk lembaga resmi keuangan syariah internasional) dan bukan sekedar itu, bahkan juga bertentangan  dengan  hadits  Nabi  Muhammad  Shallallahu  ‘alaihi  wa  Sallam  yang merupakan  sumber  seluruh  fatwa.  Maka  Erwandi  Tarmizi  mengusulkan  agar  ayat  (4) dalam fatwa DSN Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn emas perlu dikaji ulang.
Erwandi Tarmizi juga mengutip pernyataan Ibnu Taimiyah, Beliau menjelaskan tentang  cara  orang  di  masa  beliau  mengakali  riba  dengan  menggabung  akad  ba’i  atau ijarah dengan akad qardh, “Di antara cara merekayasa riba, yaiu: menggabungkan akad qardh (pinjaman) dengan akad jual beli atau sewa. Rekayasa ini tidak mengubah hukum riba yang haram karena Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah melarang menggabungkan akad qardh dan jual beli. Rekayasa riba dengan cara ini mirip dengan rekayasa riba yang dibuat oleh Yahudi. (Ibnu Taimiyah, 1995).
Erwandi Tarmizi, memberikan contoh bahwa perbankan syariah melakukan multi akad  dalam  praktik  rahn  emas,  untuk  mengetahui  hal  ini  perlu  dilihat  berapa  harga penyewaan  safe  deposit  box  sesungguhnya  bila  tidak  digabung  antara  akad  qardh (pinjaman) dengan menggadaikan emas. Sebagai contoh: Bank Syariah menyediakan tiga ukuran  Safe  Deposit  Box  dengan  harga  yang  beragam:  ukuran  kecil  (3x10x24  inch) dengan harga 200 ribu rupiah per tahun, ukuran sedang (5x10x24 inch) dengan harga 350 ribu per tahun, dan ukuran besar (10x10x24 inch) dengan harga 700 ribu rupiah per tahun.
Yang terjadi dalam akad qardh dengan menggadaikan emas yang digabung dengan penyewaan emas gadai demi keamanan bahwa bank-bank syariah membebankan biaya yang bervariasi, mulai dari Rp.225.000,00 hingga Rp.750.000,00 per tahun untuk emas gadai seberat 25 gram. Padahal biaya sebanyak itu dapat menyewa SDB mulai dari ukuran kecil  hingga  besar  yang  mampu  menampung  ratusan  emas  batang  25  gram.  Dan  lebih mengenaskan  lagi,  pada  saat  penggadai  emas  menggadaikan  emasnya  untuk  kedua kalinya  ia  dibebankan  lagi  biaya  sebesar  biaya  penyewaan  sebuah  SDB,  padahal  SDB
yang dibayarnya pada gadai pertama masih mampu menampung ratusan emas batang 25 gram.
Berdasarkan penjelasan ini, bank syariah jelas mengambil laba tidak sedikit dari biaya penyimpanan emas gadaian, bukan sekedar biaya ongkos penyimpanan yang nyata- nyata  dibutuhkan.  Apabila  ini  yang  terjadi,  bank  mengambil  laba  dari  ongkos penyimpanan emas gadai maka akad qardh (pinjaman) dengan gadai emas yang dilakukan bank syariah telah berubah menjadi riba dayn, karena hakikat penggadaian emas adalah pinjaman yang pihak pemberi pinjaman mendapat manfaat (laba) dari pinjaman tersebut dalam bentuk biaya penyimpanan emas di atas ongkos nyata-nyata yang diperlukan. Dan pinjaman yang mendatangkan manfaat (laba) bagi pemberi pinjaman hukumnya adalah riba.
Lebih  lanjut  Erwandi  Tarmizi  berpendapat  hal  ini  masih  bisa  ditolerir  dengan syarat  bahwa  ongkos  tersebut  tidak  disyaratkan  dalam  akad  qardh.  Artinya,  pada  saat nasabah  menggadaikan  emas  kepada  bank  syariah,  bank  memberikan  pilihan  kepada nasabah:
• Nasabah tidak membayar ongkos penitipan emas dengan konsekuensi bahwa emasnya tidak dijamin oleh bank bila terjadi sesuatu diluar kehendak bank bila terjadi  sesuatu  diluar  kehendak  bank  karena  sifatnya  sebatas  amanah sebagaimana disebutkan oleh para ulama.
• Nasabah  memberikan  ongkos  penyimpanan  sebesar  biaya  yang  nyata-nyata diperlukan untuk itu. Dengan catatan pihak bank tidak boleh mengambil satu sen pun laba untuk masuk ke kas bank. Dan konsekuensi pembayaran ongkos penyimpanan mengharuskan bank menjamin emas yang digadaikan bila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.
Jika  pilihan  nomor  2  yang  diambil  nasabah  maka  ongkos  biaya  penitipan  ini sekalipun masih termasuk ijarah hukumnya dibolehkan karena bank tidak mendapat laba dari transaksi ini dan penggabungan akad tidak dimaksudkan agar kreditur mendapat laba dari  pinjaman.  Dengan  demikian,  tidak  ada  riba  dalam  penggabungan  akad  ini.  Dan larangan  hadis  Nabi  Muhammad  Shallallahu  ‘alaihi  wa  sallam  tentang  penggabungan akad ba’i dan ijarah bertujuan untuk menutup celah riba (sadd al-dzari’ah) dan sesuatu yang  dilarang  untuk  sadd  al-dzari’ah  dibolehkan  bila  terdapat  suatu  kebutuhan  dalam kasus gadai emas kebutuhan tersebut berupa keamanan penyimpanan emas yang digadai. (Erwandi Tarmizi, 2020).
Menurut  Erwandi  Tarmizi  bolehnya  mengambil  biaya  nyata-nyata  yang diperlukan  dalam  proses  qardh  dibolehkan  juga  oleh  Accounting  and  Auditing Organization of Islamic Finance Institutions ) AAOIFI ( dalam pasal (19) tentang Qardh, ayat (9) yang berbunyi, “Lembaga keuangan yang memberikan pinjaman boleh menarik ongkos  biaya  pinjaman  sebatas  biaya  nyata  yang  bersifat  langsung  yang  nyata-nyata diperlukan tanpa boleh mengambil sedikitpun laba dari biaya ini. (AAOIFI, 2010).
Dengan demikian, pendapat Erwandi Tarmizi tentang hukum rahn emas dengan multi akad ini tidak boleh dilakukan dikarenakan tidak sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam, juga tidak sesuai dengan ijma para ulama dan Lembaga keuangan Syariah Internasional (AAOIFI). Akad ini juga dilarang dengan tujuan untuk menutup celah riba (sadd al-dzari’ah), kecuali kebutuhan yang merupakan biaya nyata- nyata yang diperlukan dalam akad gadai emas, dalam hal ini biaya tersebut merupakan
biaya penyimpanan emas yang digadai tanpa boleh mengambil sedikitpun laba dari biaya ini.

## Analisis Hukum Islam Mengenai Pendapat Erwandi Tarmizi Tentang Hukum Rahn
Emas Dengan Multi Akad
Pada dasarnya dalam Islam hukum asal dari segala bentuk muamalat di dunia ini adalah  mubah  (boleh)  kecuali  yang  diharamkan  oleh  Allah  Subhanahu  wa  Ta’ala  dan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam. Muamalat atau hubungan dan pergaulan antara sesama manusia di  bidang harta benda merupakan urusan duniawi, dan  pengaturannya diserahkan kepada manusia itu sendiri. Oleh karena itu, semua bentuk akad dan berbagai cara  transaksi  yang  dibuat  oleh  manusia  hukumnya  sah  dan  dibolehkan,  asal  tidak bertentangan  dengan  ketentuan-ketentuan  umum  yang  ada  dalam  syara’.  Sebagaimana para ulama telah bersepakat membuat kaidah umum yang berkaitan dengan hal ini, yang berbunyi,
.ِْيِْرْحَّتلا ىَلَع ُلْيِلَّدلا َّلُدَي  َّتََّح ُةَح َبِلآا ِأَيْشَْلَا  ِفِ ُلْصَْلأَا
Artinya: “Pada prinsipnya segala sesuatu itu hukumnya boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya.” (M. Ma’shum Zainy Al-Hasyimiy, 2010).
Kaidah  ini  sangat  sering  digunakan  oleh  kelompok  madzhab  Syafi’i  untuk menyelesaikan adanya berbagai macam persoalan keduniawian atau masalah muamalah, yang  memang  dalam  Al-Qur’an  dan  al-Hadits  belum  ada  atau  tidak  ada  ketentuan hukumnya. Berangkat dari sini, semua kegiatan muamalat hukumnya boleh kecuali yang telah nyata jelas disebutkan keharamannya. (M. Ma’shum Zainy Al-Hasyimiy, 2010).
Dalam  hal  ini  praktik  rahn  emas  pada  dasarnya  adalah  boleh  dilakukan,  namun bisa  berubah  hukumnya  terlarang  bila  akad-akad  yang  terkandung  dalam  praktik  rahn emas  ini  tidak  sesuai  dengan  syariat.  Akad-akad  dalam  bermuamalat  secara  umum dilarang jika mengandung unsur riba, kezaliman, dan gharar.
Multi akad diberlakukan dalam rahn emas ini menyebabkan pemanfaatan dalam barang  gadai,  dimana  murtahin  mendapatkan  keuntungan  dengan  biaya  sewa  barang gadai (emas). Barang dalam akad gadai tidak boleh dimanfaatkan dalam hal ini sifatnya hanyalah sebagai penjamin apabila rahin tidak dapat melunasi hutangnya. Sebagaimana menurut sebagian ulama Hanafiah, murtahin tidak boleh mengambil manfaat atas barang jaminan  dengan  cara  apapun.  Hal  tersebut  dikarenakan  murtahin  hanya  memiliki  hak menahan  barang  jaminan  bukan  memanfaatkannya.  Apabila  rahin  memberikan  izin kepada  murtahin  untuk  memanfaatkan  barang  jaminan,  maka  ini  dilarang,  karena  hal tersebut termasuk riba atau menyerupai riba.
Menurut  Malikiyah,  apabila  rahin  mengizinkan  kepada  murtahin  untuk memanfaatkan  barang  gadai,  atau  murtahin  mensyaratkan  boleh  mengambil  manfaat maka hal itu dibolehkan, apabila utangnya karena jual beli atau semacamnya. Akan tetapi, apabila  utangnya  karena  qardh  maka  hal  itu  tidak  diperbolehkan,  karena  hal  tersebut termasuk  utang  yang  menarik  manfaat.  Syafi’iyah  secara  global  sama  pendapatnya dengan  Malikiyah,  yaitu  bahwa  murtahin  tidak  boleh  mengambil  manfaat  atas  barang yang  digadaikan.  (Wahbah  Zuhaili,  1989).  Hal  ini  didasarkan  kepada  hadis  Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda:

## ىَّلَص َِّبَّنلا َّنَأ ,ةريره بِأ ْنَع ُالله
ِهْيَلَعَو ُهُمْنَغ ُهَل ,ُهَنَهَر ْيِذَّلا ِهِبِحاَص ْنِم ُنْهَّرلا ُقَلْغُ ي َلَ :َلاَق َمَّلَسَو ِهْيَلَع

## هُمْرُغ )ميكلحاو نِطقرادلا هاور(
Dari  Abu  Hurairah  bahwa  Nabi  Shallallahu  ‘Alaihi  wa  Sallam  bersabda:  Barang gadaian  tidak  boleh  dilepaskan  dari  si  pemiliknya,  ia  (rahin)  yang  memiliki pertambahannya,  dan  ia  (rahin)  bertanggung  jawab  atas  kerusakan  dan  biayanya. (Hadis Riwayat Daruquthni dan Hakim dan perawinya dapat dipercaya). (Muhammad bin Isma’il Al-Kahlani, 1960).
Apabila murtahin mensyaratkan dalam akad utang piutang hal-hal yang merugikan kepada  rahin,  misalnya  tambahan  atau  manfaat  barang  gadai  untuk  murtahin  maka menurut  ulama  di  kalangan  Syafi’iyah,  syarat  dan  akad  gadai  menjadi  batal.  Hal  ini didasarkan kepada hadis sahabat:
ْنَع َرَمُع ْوَأ َرَمُع ُنْبا َباَتِك َفَلاَخ ٍطْرَش ُّلُك :َلاَق ِالله ٍطْرَش َةَئاِم طََترْشا ِنِإَو ٌلِطَب َوُهَ ف . ( يِراَخُبْلا ُهاَوَر )
Dari Ibnu Umar atau Umar berkata: Setiap syarat yang bertentangan dengan kitab Allah maka hukumnya batal, walaupun  menetapkan seratus syarat.  (Hadis  Riwayat Al-Bukhari). (Muhammad bin Isma’il Al-Bukhari, 1426 H).
Dilarangnya multi akad dalam rahn emas ini juga dipertegas dengan pendapat Ibnu Qayyim.  Beliau  berpendapat  bahwa  Nabi  Muhammad  Shallallahu  ‘Alaihi  wa  Sallam melarang  multi  akad  antara  akad  salaf  (memberi  pinjaman  atau  qardh)  dan  jual  beli, meskipun  kedua  akad  itu  jika  berlaku  sendiri-sendiri  hukumnya  boleh.  Larangan menghimpun salaf atau qardh dan jual beli dalam satu akad untuk menghindari terjerumus kepada  riba  yang  diharamkan.  Semua  akad  yang  mengandung  unsur  jual  beli  dilarang untuk dihimpun dengan qardh dalam satu transaksi, seperti antara ijarah dan qardh, salam dan qardh, sarf dan qardh, dan sebagainya.
Multi  akad  dalam  akad  jual  beli  dan  salaf  (qardh)  sudah  jelas-jelas  tidak diperbolehkan berdasarkan hadis Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa Sallam,
ُنْب ُكَّحَّضلا اَنَ ثَدَح ٌّيِفَنَلحا ِرْكَب ْوُ بَا اَنَ ثَدَح ُلْوُسَر ىََنَ َلاَقِهِيدَج ْنَع ِهْيِبَا ْنَع  ٍبْيَعُش ِنْبَو ِرْمَع ْنَع َناَمْثُع
ِالله ىَلَص ُالله َل اَم ِعْيَ ب ْنَعَو ْنَمْضُي َْلَ اَم ِحْبِر ْنَعَو  ٍفَلَسَو ٍعْيَ ب ْنَعَو ٍةَعْ يَ ب  ِفِ ِْيَْتَعْ يَ ب ْنَع َمَّلَسَو ِهْيَلَع . َكَدْنِع َسْي ( هاور دحْا )
Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar Al Hanafi telah menceritakan kepada  kami  Adl  Dlahhak  bin  Usman  dari  Amru  bin  Syu’aib  dari  bapaknya  dari kakeknya  dia  berkata;  Rasulullah  Shallallahu  ‘Alaihi  wa  Sallam  melarang  dua penjualan  dalam  satu  transaksi,  dan  dari  menjual  dan  meminjamkan,  dan  dari keuntungan dan barang yang tidak dapat dijamin, dan dari menjual yang tidak ada padamu.” (Hadis Riwayat Ahmad). (Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad Syaibani, 1998).
Dalam hal ini pendapat Erwandi Tarmizi mengenai dilarangnya rahn emas dengan menggunakan multi akad telah sesuai dengan hadis Nabi.
Rahn  emas  dengan  multi  akad  tidak  diperbolehkan  dikarenakan  mengandung unsur riba. Tidak seorang muslim pun yang menyangkal haramnya hukum riba. Teks Al- Qur’an begitu jelas menyatakan bahwa Allah telah mengharamkan riba. Allah berfirman,
“Allah  telah  menghalalkan  jual  beli  dan  mengharamkan  riba”.  (Q.S.  Al  Baqarah  ayat 275).  Di  dalam  hadis  Nabi  Shallallahu  ‘alaihi  wa  Sallam  juga  memerintahkan  agar seseorang muslim menjauhi riba karena riba termasuk salah satu dari tujuh dosa besar. Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda,
ىَّلَص َِّبَّنلا ِنَع َةَرْ يَرُه  ِبِأ ُثْيِدَح
ُالله ! ِتاَقِبولما َعْبَّسلا اوُبِنَتْجا :َلاَق َمَّلَسَو ِهْيَلَع َلْوُسَر َيَ :اوُلاَق الله : َلاَق َّنُه اَمَو ِب  ُكْريِشلا لل َمَّرَح  ِتَِّلا ِسْفَّ نلا ُلْتَ قَو ,ُرْحِيسلاَو , الله َمْوَ ي  ِيلَِوَّ تلاَو ,ِمْيِتَيلا  ِلاَم ُلْكَأَو ,َبِيرلا ُلْكَأَو ,ِيقَْلح ِب  َّلَِإ , ِفْحَّزلا لا  ِتاَنِمْؤُلما ِتاَنَصْحُلما ُفْذَقَو . ِتَلَِفاَغ ) هاور )هيلع قفتم
“Jauhi  tujuh  hal  yang  membinasakan!  Para  sahabat  berkata,  “Wahai  Rasulullah! Apakah  itu!  Beliau  bersabda,  “Syirik  kepada  Allah,  sihir,  membunuh  jiwa  yang diharamkan Allah tanpa haq, memakan harta riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang dan menuduh wanita beriman yang lalai berzina”. (Hadis Riwayat Muttafaq ‘Alaih). (Muhammad bin Isma’il Al-Bukhari, 1426 H).
Begitu besarnya dosa  riba, pantas Rasulullah melaknat  pelakunya, sebagaimana diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu ‘anhu,
َيِضَر ٍرِباَج ْنَع ُالله لاَق ُهْنَع ْمُه :َلاَقَو ِهْيَدِهاَشَو ,ُهَبِتاَكَو ,ُهَلِكْؤُمَو ,َبِيرلا ِلِكآ ْمَّلَسَو ِهْيَلَع ُالله ىَلَص ِالله ُلْوُسَر َنَعَل ٌءاَوَس (. هاور )ملسم
“Dari  Jabir  Radhiyallahu  ‘anhu  berkata  bahwa  Rasulullah  Shallallahu  ‘alaihi  wa Sallam  mengutuk  orang  yang  makan  harta  riba,  yang  memberikan  riba,  penulis transaksi  riba  dan kedua saksi  transaksi  riba. Mereka semuanya sama (berdosa)”. (Hadis Riwayat Muslim). (Abu ‘Isa At-Tirmidzi, 1426 H).
Akad rahn dan juga akad qardh merupakan akad tolong menolong dan tidak boleh mengambil keuntungan dalam akad tersebut sebagaimana dalam multi akad dalam rahn emas yang mengambil keuntungan atau manfaat dari barang jaminan. Keuntungan yang didapat  dari  akad  ini  bukan  dari  orang  yang  dipinjami  uang  namun  keuntungan  yang didapat adalah pahala dari Allah Subhanahu wa Ta’ala. Sebagaimana disebutkan dalam beberapa firman Allah Subhanahu wa Ta’ala.
Surah Al-Baqarah (2) ayat 245,
َسَح اًضۡرَ ق ََّللَّٱ ُضِر ۡقُ ي يِذَّلٱ اَذ نَّم ن ٗ ا ۥُهَفِعََٰضُيَ ف ۥُهَل افاَعۡضَأ ةَيِْثَك َُّللَّٱَو ُضِب ۡقَ ي ُطُ صۡبَ يَو ِهۡيَلِإَو

## َنوُعَجۡرُ ت
“Siapakah  yang  mau  memberi  pinjaman  kepada  Allah,  pinjaman  yang  baik (menafkahkan  hartanya  di  jalan  Allah),  maka  Allah  akan  memperlipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan  melapangkan  (rezeki)  dan  kepada-Nya-lah  kamu  dikembalikan”.  (Departemen Agama RI, 2010).
Surah Al-Hadid (57) ayat 11,
ۡرَ ق ََّللَّٱ ُضِر ۡقُ ي يِذَّلٱ اَذ نَّم نَسَح اًض ٗ ا ۥُهَفِعََٰضُيَ ف ۥُهَل ۥُهَلَو ر ۡجَأ يِْرَك
“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan  melipatgandakan  (balasan)  pinjaman  itu  untuknya,  dan  ia  akan  memperoleh pahala yang banyak”. (Departemen Agama RI, 2010).
Surah At-Taghabun (64) ayat 17,
نَسَح اًضۡرَ ق ََّللَّٱ ْاوُضِر ۡقُ ت نِإ ٗ ا ُه ۡفِعََٰضُي ۡمُكَل ۡرِفۡغَ يَو ۡمُكَل َُّللَّٱَو ٌروُكَش ٌميِلَح
“Jika  kamu  meminjamkan  kepada  Allah  pinjaman  yang  baik,  niscaya  Allah melipatgandakan  balasannya  kepadamu  dan  mengampuni  kamu.  Dan  Allah  Maha Pembalas Jasa lagi Maha Penyantun”. (Departemen Agama RI, 2010).
Ayat-ayat  tersebut  di  atas  pada dasarnya memberikan anjuran untuk  melakukan perbuatan  qardh  (memberikan  utang)  kepada  orang  lain,  dan  imbalannya  adalah dilipatgandakan hartanya oleh Allah Subahanahu wa Ta’ala. Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dengan akad tabarru’ seperti akad qardh dan akad gadai.
Dalam kaitannya dengan hal ini ada beberapa hadis Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam yang berisi anjuran untuk membantu orang lain.
ىَّلَص ِِبَّنلا ِنَع َةَرْ يَرُه ِْبَِأ ْنَع ُالله
َسَّفَ ن اَيْ نُّدلا ِبَرُك ْنِم ًةَبْرُك ٍمِلْسُم ْنَع َسَّفَ ن ْنَم :َلاَق َمَّلَسَو ِهْيَلَع
ُالله ًةَبْرُك ُهْنَع ُك ْنِم
َرَّسَي اَيْ نُّدلا  ِفِ ٍرِسْعُم ىَلَع َرَّسَي ْنَمَو ,ِةَماَيِقْلا ِمْوَ ي ِبَر
ُالله ِفِ ٍمِلْسُم ىَلَع ََترَس ْنَمَو ,ِةَرِخَلأْاَو اَيْ نُّدلا  ِفِ ِهْيَلَع ََترَس اَيْ نُّدلا ُالله َو ,ِةَرِخَلأْاَو اَيْ نُّدلا  ِفِ ِهْيَلَع ُالله َد اَم ِدْبَعْلا ِنْوَع ِْفِ .ِهْيِخَأ ِنْوَع ِْفِ ُدْبَعْلا َما ( هاور )يذمترلا
Dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda: Barangsiapa yang melepaskan dari seorang muslim kesusahan dunia, maka Allah akan melepaskan kesusahannya  pada  hari  kiamat;  dan  barangsiapa  yang  memberikan  kemudahan kepada  orang  yang  sedang  mengalami  kesulitan  di  dunia,  maka  Allah  akan memberikan  kemudahan  kepadanya  di  dunia  dan  akhirat;  dan  barangsiapa  yang menutupi  ‘aibnya  di  dunia  dan  akhirat;  dan  Allah  akan  senantiasa  menolong hambanya,  selama  hamba  itu  menolong  saudaranya.  (Hadis  Riwayat  At-Tirmidzi). (Abu ‘Isa At-Tirmidzi, 1426 H).
ىَّلَص َِبَّنلا َّنَأ ٍدْوُعْسَم ِنْبا ِنَعَو
ُالله
َك َّلَِإ ِْيَْتَّرَم اًضْرَ ق اًمِلْسُم ُضِرْقُ ي ٍمِلْسُم ْنِم اَم : َلاَق َمَّلَسَو ِهْيَلَع
اَهِتَقَدَصَك َنا ( .ًةَّرَم هاور )هجام نبا
Dari  Ibnu  Mas’ud  bahwa  sesungguhnya  Nabi  Shallallahu  ‘Alaihi  wa  Sallam bersabda: Tidak ada seorang  muslim yang memberi  pinjaman kepada muslim yang lain  dua  kali  kecuali  seperti  sedekah  satu  kali.  (Hadis  Riwayat  Ibnu  Majah). (Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, t.t).
ِدْبَع ْنَع ِالله َِّبَن َّنَأ ٍدْوُعْسَم ِنْب ِالله ىَّلَص ُالله َضَرْ قَأ ْنَم :ُلْوُقَ ي َناَك َمَّلَسَو ِهْيَلَع َالله ِرْجَأ ُلْثِم ُهَل َناَك ِْيَْتَّرَم ( .ِهِب َقَّدَصَتْوَل اَِهِِدَحَأ هاور ابح نبا )ن
Dari Abdullah Ibnu Mas’ud bahwa sesungguhnya Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda: Barangsiapa yang memberikan utang atau pinjaman kepada Allah dua kali, maka  ia  akan  memperoleh  pahala  seperti  pahala  salah  satunya  andaikata  dia menyedekahkannya. (Hadis Riwayat Ibnu Hibban). (Ibnu Hibban, 1426 H).
Berdasarkan  hadis-hadis  tersebut  dapat  dipahami  bahwa  qardh  (utang  atau pinjaman) merupakan perbuatan yang dianjurkan, yang akan diberi imbalan oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Radhiyallahu
‘Anhu,  disebutkan  bahwa  apabila  seseorang  memberikan  bantuan  atau  pertolongan kepada orang lain, maka Allah akan memberikan pertolongan kepadanya di dunia dan di akhirat.  Sedangkan  dalam  kedua  hadits  di  atas  yang  diriwayatkan  oleh  Ibnu  Mas’ud Radhiyallahu ‘Anhu dijelaskan bahwa memberikan utang atau pinjaman dua kali nilainya sama dengan memberikan sedekah satu kali. Ini berarti bahwa qardh (memberikan utang atau pinjaman) merupakan perbuatan yang sangat terpuji karena bisa meringankan beban orang lain.
Berdasarkan  hal  tersebut  maka  begitu  besar  pahala  yang  didapatkan  dari meminjami orang lain yang sedang membutuhkan, sehingga sayang sekali jika perbuatan tersebut ditunggangi dengan hal-hal yang dilarang oleh syariat seperti multi akad dalam rahn emas yang mendapatkan keuntungan dari akad rahn emas tersebut.
Larangan praktik rahn emas dengan multi akad tentang penggabungan akad ba’i dan  ijarah  bertujuan  untuk  menutup  celah  riba  (sadd  al-dzari’ah).  Sadd  al-Dzari’ah menurut ulama ahli ushul fiqh, yaitu:
ِةَّرَضُم ْوَأ ِةَدَسْفَم ىَلَع ِلِمَتْشُلما ِعْوُ نْمَلما ِءْيَّشلا لىِإ ِهِب ُلَّص َوَ تَ ي اَم ُّلُك َعَنَم
" Mencegah segala sesuatu (perkataan maupun perbuatan) yang menyampaikan pada sesuatu yang dicegah/dilarang yang mengandung kerusakan atau bahaya " . (Wahbah Zuhaili, 1999).
Berdasarkan  pengertian  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  Sadd  al-Dzari’ah merupakan  suatu  metode  penggalian  hukum  Islam  dengan  mencegah,  melarang, menutup jalan atau wasilah suatu pekerjaan yang awalnya dibolehkan karena dapat menimbulkan  sesuatu  yang  menyebabkan  terjadinya  kerusakan  atau  sesuatu  yang dilarang. Hal ini berdasarkan kaidah fiqh.

## ُماَرَح َوُهَ ف ِماَرَلحا  َلىِإ اَدأ اَم
Apa yang membawa kepada yang haram maka hal tersebut juga haram hukumnya.
ِحِلاَصَمْلا  ِبْلَج ىَلَع ُمَّدَقُم ِدِساَفَلما ُءْرَد
Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan. (Nashr Farid Muhammad Washil, dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, 2009).
Pengembangan dari kaidah di atas adalah bahwa segala perbuatan dan perkataan yang  dilakukan  mukallaf  yang  dilarang  syara’  terkadang  menyampaikan  dengan sendirinya kepada kerusakan tanpa perantara, seperti zina, pencurian, dan pembunuhan. (M. Hasbi Ash-Shiddieqy, 1990).
Dengan demikian pendapat Erwandi Tarmizi yang mengatakan praktik rahn emas dengan  multi  akad  dilarang  karena  sadd  al  dzari’ah  telah  sesuai.  Sementara  pendapat Erwandi Tarmizi tentang bolehnya mengambil biaya nyata-nyata yang diperlukan dalam proses qardh dibolehkan juga oleh AAOIFI dalam pasal (19) tentang Qardh, ayat (9) yang berbunyi, “Lembaga keuangan yang memberikan pinjaman boleh menarik ongkos biaya pinjaman sebatas biaya nyata yang bersifat langsung yang nyata-nyata diperlukan tanpa boleh mengambil sedikitpun laba dari biaya ini. (AAOIFI, 2010).
Hal ini telah sesuai dengan hadis Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda:
ْنَع ةريره بِأ ىَّلَص َِّبَّنلا َّنَأ , ُالله َمَّلَسَو ِهْيَلَع َلاَق : َلَ ُ ي
ِهْيَلَعَو ُهُمْنَغ ُهَل ,ُهَنَهَر ْيِذَّلا ِهِبِحاَص ْنِم ُنْهَّرلا ُقَلْغ
هُمْرُغ )ميكلحاو نِطقرادلا هاور(
Dari  Abu  Hurairah  bahwa  Nabi  Shallallahu  ‘Alaihi  wa  Sallam  bersabda:  Barang gadaian  tidak  boleh  dilepaskan  dari  si  pemiliknya,  ia  (rahin)  yang  memiliki pertambahannya,  dan  ia  (rahin)  bertanggung  jawab  atas  kerusakan  dan  biayanya. (Hadis Riwayat Daruquthni dan Hakim dan perawinya dapat dipercaya). (Muhammad bin Isma’il Al-Kahlani, 1960).
Hadis  tersebut  mengatakan  bahwasannya  rahin  bertanggung  jawab  atas kerusakan  dan  biayanya.  Dalam  hal  ini  merupakan  biaya  yang  nyata-nyata  bukan merupakan keuntungan untuk pihak murtahin.
Dengan  demikian,  analisis  hukum  Islam  terhadap  pendapat  Erwandi  Tarmizi tentang hukum rahn emas dengan multi akad bahwasannya tidak boleh dilakukan telah sesuai, dikarenakan telah sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam, ijma para ulama dan sadd al Dzari’ah.

## K ESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa  media  sosial  dan pendidikan  kewirausahaan  tidak  berpengaruh  terhadap  minat  bisnis,  sedangkan ekspektasi pendapatan dan religiusitas berpengaruh terhadap minat bisnis. Variabel yang memberi  pengaruh  paling  tinggi  adalah  variabel  ekspektasi  pendapatan  dengan  nilai koefisien  0,392.  Sehingga  variabel  ekspektasi  pendapatan  menjadi  prioritas  yang  tetap dijaga keberadaannya untuk Pendapat Erwandi Tarmizi tentang hukum rahn emas dengan multi akad ini tidak boleh dilakukan dikarenakan tidak sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam, juga tidak sesuai dengan ijma para ulama dan Lembaga keuangan Syariah Internasional (AAOIFI). Akad ini juga dilarang dengan tujuan untuk menutup celah riba (sadd al-dzari’ah), kecuali kebutuhan yang merupakan biaya nyata- nyata yang diperlukan dalam akad gadai emas, dalam hal ini biaya tersebut merupakan biaya penyimpanan emas yang digadai tanpa boleh mengambil sedikitpun laba dari biaya ini. Analisis hukum Islam terhadap pendapat Erwandi Tarmizi tentang hukum rahn emas dengan  multi  akad  bahwasannya  tidak  boleh  dilakukan  telah  sesuai,  dikarenakan  telah sesuai dengan hadits Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam, ijma para ulama dan sadd al dzari’.

## REFERENSI
AAOIFI (Accounting and Auditing Organization of Islamic Finance Institutions). 2010.

## Al ma’ayir Asy Syari’iyyah. Bahrain: t.p
Abdul Rahman Ghazaly. 2012. Fikih Muamalat . Jakarta: Kencana
Abdullah Al-‘Imrani. 1431 H. Al-‘Uqud Al-Maliyah Al-Murakkabah: Dirasat Fikihiyah Ta’sihiyah wa Tatbiqiyah. Riyadh: Esbelia

## Pengaruh Media Sosial, Pendidikan Kewirausahaan, Ekspektasi Pendapatan, Dan

## Abu ‘Isa At-Tirmidzi. 1426 H. Sunan At-Tirmidzi. Juz 3 Nomor Hadis 1206. t.k.: Al- Ishdar Al-Awwal
Abu  Abdillah  Ahmad  bin  Muhammad  bin  Hambal  bin  Hilal  bin  Asad  Asy-Syaibani. 2001. Musnad al-Imam Ahmad bin Hambal , dalam Maktabah Asy-Syamilah . t.k.: Muasasah Ar-Risalah
Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin  Hambal  bin  Hilal bin  Asad Syaibani. 1998. Musnad  Ahmad  bin  Hambal,  dalam  Maktabah  Asy-Syamilah,  Beirut:  Alimul Kutub
Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin  Hambal  bin  Hilal bin  Asad Syaibani. 1998. Musnad  Ahmad  bin  Hambal ,  dalam Maktabah  Asy-Syamilah .  Beirut:  Alimul Kutub
Abu‘Abdillah Muhammad ibn Isma‘il al-Bukhariy. 1400 H. al-Jami‘ al-Sahih yang lebih di kenal dengan Sahih al-Bukhariy. Vol. 4, No. Hadith: 7352, Kairo: al-Maktabah al-Salafiyyah
Agus Arwani. 2016. “Konstruksi Hukum Ekonomi Syariah dalam Fiqh Anggaran yang Bebasis  Akuntansi Syariah”. Jurnal Al-Ahkam, Surakarta: Vol. 1 Nomor 2
Ahmad bin Hanbal. tt. Musnad al-Imam Ahmad, Jilid 11, Beirut: Muassasah al-Risalah Ali Amin Isfandiar. 2013. Analisi Fikih Muamalat Tentang Hybrid Contract Model dan Penerapannya Pada Lembaga Keuangan Syariah . Jurnal Penelitian. Vol. 10 No. II, 2013
Al-Qarafi. 2009. Anwar al-Buruq fi Anwa’ al-Furuq, jilid III, Lebanon: Dar al Kutub al ilmiyah
Burhanuddin  Susamto.  2016. Tingkat  Penggunaan  Multi  Akad  Dalam  Fatwa  Dewan Syari’ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia . Jurnal Al-Ihkam, Vol. 11 No.
Departemen Agama RI. 2010. Al-Qur’an dan terjemahnya, Bandung: Jabal Erwandi Tarmizi. 2020. Harta Haram Muamalat Kontemporer, Cetakan ke 23, Bogor: Berkat Mulia Insani
Hasanudin  Maulana.  2011. Multiakad  Dalam  Transaksi  Syariah  Kontemporer  Pada Lembaga  Keuangan  Syariah  Di  Indonesia .  Online  Jurnal  Al-Iqtishal,  Vol.  III No.1
Ibnu Hibban. 1426 H. Shahih Ibnu Hibban. Juz 11. Nomor Hadis 5040. t.k.: Al-Ishdar Al-Awwal
Ibnu  Taimiyah.  1995.  Majmu’  Al  fatawa.  Madinah:  Mujamma’  Al  Malik  Fahd  li Thiba’atil Mushaf
M. Hasbi Ash-Shiddieqy. 1990. Falsafah Hukum Islam. Jakarta: Bulan Bintang

## M. Ma’shum Zainy Al-Hasyimiy. 2010. Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah Pengantar Memahami
Nadzom Al-Faroidul Bahiyyah. Juz 1. Jombang: Darul Hikmah
M. Syafi’i Antonio. 2001. Bank Syari’ah Dari Teori Ke Praktik. Jakarta: Penerbit Gema Insani
Mahmud. 2011. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Pustaka Setia
Muhammad bin  ‘Isa bin  Saurah bin Musa bin  ad-Dahak, At-Tirmizi. 1998. Sunan  At- Tirmizi . dalam Maktabah asy-Syamilah . Beirut: Darul Garbi
Muhammad bin Isma’il Al-Bukhari. 1426 H. Shahih Al-Bukhari. Juz 2. Nomor hadis: 2374. CD Room, Maktabah Kutub Al-Mutun, Silsilah Al-‘Ilm An-Nafi’, Seri 4, t.k.:Al-Ishdar Al-Awwal
Muhammad  bin  Isma’il  Al-Kahlani.  1960.  Subul  As-Salam.  Juz  3,  Mesir:  Maktabah Mushthafa Al-Babiy Al-Halabiy
MUI. 2006. Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Cetakan ke 3. Jakarta:  Gaung Persada Press
Najmuddin.  Al-Uqud  Al-Murakkabah  Dalam  Perspektif  Ekonomi  Syariah.  Jurnal Syari’ah: Vol. II No. II. Oktober.
Nashr  Farid  Muhammad  Washil,  dan  Abdul  Aziz  Muhammad  Azzam.  2009.  Al- Madkhalu fi Al-Qawa’id Al-Fiqhiyyati wa Asaruha fi Al-Ahkami Al-Syar’iyyati. penterj. Wahyu Setiawan. Jakarta: Amzah
Tim Penyusun. 1996. Kamus Besar Bahasa Indonesia . Jakarta: Balai Pustaka
Tim  Penyusun.  2019.  Buku  Pedoman  Penulisan  Tesis  dan  Disertasi.  Lampung:  UIN Raden Intan Lampung
Wahbah Zuhaili. 1989. Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh. Juz 5. Damaskus: Dar Al-Fikr ____________. 1999. Al-Wajiz fi Ushul Al-Fiqh. Damaskus: Dar Al-Fiqr