ISSN (Online): 2655-8408

## STATUS HUKUM PEWARISAN WARGA NEGARA INDONESIA YANG TUNDUK PADA KUH PERDATA YANG MENINGGAL KARENA KECELAKAAN PESAWAT TERBANG YANG HILANG TIDAK DITEMUKAN JASADNYA

## HEREDITARY LAW STATUS OF INDONESIAN PEOPLE WHO DIED AND LOST BECAUSE OF TBE FLIGHT ACCIDENT
Feely Winardinata, Mochammad Ardi, Sri Endang Rayung Wula n Fakultas Hukum Universitas Balikpapan
Jalan Pupuk Raya Kalurahan Damai, Balikpapan, Kalimantan Timur Rayung.wulan@uniba-bpn.ac.id

## Abstrak
Ragam sistem hukum waris di Indonesia tidak hanya karena sistem kekeluargaan masyarakat yang  beragam,  melainkan  juga  disebabkan  adat-istiadat  masyarakat  Indonesia  yang  juga dikenal  bervariasi,  oleh  karena  itu,  tidak  heran  kalau  sistem  hukum  waris  adat  sendiri  juga beraneka  ragam  serta  memiliki  corak  dan  sifat-sifat  tersendiri  sesuai  dengan  sistem kekeluargaan  dari  masyarakat  adat  tersebut.  Melengkapi  pluralistisnya  sistem  hukum  waris yang  diakibatkan  karena  beraneka  ragamnya  masyarakat  Indonesia.  Metode  yang  peneliti gunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif.  Penelitian  hukum  normatif adalah  penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan-bahan  pustaka.  Status Hukum  Orang  Hilang  atau  Orang  yang  Meninggal  dunia  tanpa  diketahui  jasadnya  perlu  di buktikan  secara  hukum,  karena  harus  dengan  beberapa  langkah  dan  melalui  putusan pengadilan, dengan cara memenuhi unsur ini, orang hilang dapat didefinisikan menjadi orang yang tidak ada lagi, lenyap, tidak kelihatan, tidak lagi terdengar kabarnya dikarenakan sesuatu hal  terjadi  padanya,  sehingga  orang  disekitarnya  yang  sering  melihat  atau  mendengar kabarnya tidak lagi melihat atau mendengarnya, status dari orang hilang tersebut. Kata Kunci : Status Hukum Pewarisan; Kecelakaan Pesawat; Orang Hilang.

## Abstract
The  variety  of  inheritance  legal  systems  in  Indonesia  is  not  only  due  to  the  diverse  family system  of  the  community,  but  also  due  to  the  customs  of  Indonesian  society  which  are  also known to vary, therefore, it is not surprising that the customary inheritance legal system itself is also diverse and has different features and characteristics. separate according to the family system  of  the  indigenous  people.  Complementing  the  plurality  of  inheritance  legal  systems resulting  from  the  diversity  of  Indonesian  society.  The  method  that  researchers  use  in  this study  is  normative  legal  research.  Normative  legal  research  is  legal  research  conducted  by examining  library  materials.  Legal  Status  of  Missing  Persons  or  People  Who  Died Unknowingly Their Bodies Need to be Proven Legally, because it must be done with several steps and through a court decision, by fulfilling this element, a missing person can be defined as a person who no longer exists, disappeared, invisible, no longer heard the news because something happened to him, so people around him who often see or hear the news no longer see or hear it, the status of the missing person.
Keywords: Inheritance Legal Status; Airplane accident; Missing person.
ISSN (Online): 2655-8408

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Peranan  hukum  dalam  mengatur  kehidupan  masyarakat  sudah  dikenal  sejak  masyarakat mengenal  hukum  itu  sendiri,  sebab  hukum  itu  dibuat  untuk  mengatur  kehidupan  manusia sebagai mahluk sosial. Hubungan antara masyarakat dan hukum diungkapkan dengan sebuah adagium  yang  sangat  terkenal  dalam  ilmu  hukum  yaitu: ubi  societas  ibi  ius yang  artinya adalah di mana terdapat masyarakat di sana terdapat hukum. 1
Bila  melihat  perkembangan  peranan  hukum  dalam  masyarakat,  maka  akan  ditemukan bahwa  peranan  hukum  dalam  mengatur  kehidupan  masyarakat  mengalami  perubahan  dan perbedaan dari suatu kurun waktu ke waktu lain. Dalam masyarakat yang sederhana, hukum berfungsi  untuk  menciptakan  dan  memelihara  keamanan  serta  ketertiban.  Fungsi  ini berkembang  sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat  itu  sendiri  yang  meliputi  aspek kehidupan  masyarakat  yang  bersifat  dinamis  yang  memerlukan  kepastian,  ketertiban  dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan.
Hukum  waris  merupakan  salah  satu  bagian  dari  hukum  perdata  secara  keseluruhan  dan merupakan bagian kecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitanya dengan ruang  lingkup  kehidupan  manusia,  sebab  setiap  manusia  pasti  akan  mengalami  peristiwa kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan adanya peristiwa hukum kematian seseorang  diantaranya  ialah  masalah  bagaimana  pengurusan  dan  kelanjutan  hak-hak  dan kewajiban-kewajiban  seseorang  yang  meninggal  dunia  tersebut.  Penyelesaian  hak-  hak  dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggal seseorang diatur oleh hukum waris.
Dalam  sistem  hukum  Indonesia  masih  terjadi  kemajemukan  tatanan  hukum.  Sehingga untuk  masalah  pewarisan  pun  ada  tiga  sistem  hukum  waris  yang  berlaku  dan  diterima  oleh masyarakat Indonesia, yaitu sistem hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris Barat.  Adanya ketiga sistem tersebut merupakan akibat dari perkembangan sejarahnya, serta dipengaruhi  oleh  kemajemukan  masyarakat  Indonesia,  yang  terdiri  dari  berbagai  suku  dan agama.  Kemajemukan  itu  mengacu  kepada  sistem  sosial  yang  dianut  oleh  masing-masing golongan, sebagai bagian dari suatu masyarakat bangsa secara keseluruhan.
Ketiga  sistem  kewarisan  tersebut,  masing-masing  tidak  langsung  menunjuk  kepada  suatu bentuk  susunan  masyarakat  tertentu,  dimana  sistem  kewarisan  tersebut  berlaku,  sebab  suatu sistem  tersebut  dapat  ditemukan  dalam  perbagai  bentuk  susunan  masyarakat  ataupun  dalam satu  bentuk  susunan  masyarakat  dapat  dijumpai  lebih  dari  satu  sistem  pewarisan  dimaksud. Bentuk  dan  sistem  hukum  waris  sangat  erat  kaitanya  dengan  bentuk  masyarakat  dan  sifat kekeluargaan.  Sedang  sistem  kekeluargaan  pada  masyarakat  Indonesia  berpokok  pangkal pada pada sistem menarik garis keturunan, berkaitan dengan sistem penarikan garis keturunan seperti  telah  diketahui  di  Indonesia  secara  umum  setidak-tidaknya  dikenal  ada  tiga  macam sistem keturunan. 2 Ketiga sistem keturunan tersebut antara lain :
1. Sistem  patrilineal  atau  sifat  kebapakan.  Sistem  ini  pada  dasarnya  adalah  sisitem  yang menarik  garis  keturunan  ayah  atau  garis  keturunan  nenek  moyangnya  yang  laki-laki. Sistem ini di Indonesia antara lain terdapat pada masyarakat-masyarakat di tanah Gayo, Alas, Batak, Ambon, Papua dan Bali.
2. Sistem  matrilineal  atau  sifat  keibuan.  Pada  dasanya  sisitem  ini  adalah  sistem  yang menarik  garis  keturunan  dari  nenek  moyang  perempuan.  Kekeluargaan  yang  bersifat keibuan ini di Indonesia hanya terdapat di satu daerah, yaitu Minangkabau.
3. Sistem  bilateral  atau  parental atau  sifat  kebapak-ibuan.  Sisitem  ini  adalah  sistem yang menarik  garis  keturunan  baik  melalui  garis  bapak  ataupun  garis  ibu,  sehingga  dalam kekeluargaan  semacam  ini  pada  hakikatnya  tidak  ada  perbedaan  antara  pihak  ibu  dan
1 Darji Darmodiharjo dan Shidarta,1995, Pokok-pokok filsafat hukum: apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia , Cet-5,Jakarta,hlm. 208
2 Eman Suparman,2005, Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam Adat dan BW ,Bandung, hlm. 5
ISSN (Online): 2655-8408
pihak  ayah,  sistem  ini  di  Indonesia  terdapat  di  berbagai  daerah,  antara  lain  Jawa, Madura,  Sumatera  Timur,  Riau,  Aceh,  Sumatera  Selatan,  seluruh  Kalimantan,  seluruh Sulawesi, Ternate dan Lombok.
Memperhatikan  perbedaan-perbedaan  dari  ketiga  macam  sistem  keturunan  dengan  sifat- sifat kekeluargaan masyarakatnya tersebut di atas, kiranya semakin jelas menunjukan bahwa sistem hukum kewarisan kita sangat pluralistik. Kondisi tersebut sudah tentu sangat menarik untuk  ditelaah  dan  dikaji  lebih  lanjut.  Dari  kajian-kajian  itulah  akan  dapat  dipahami  betapa pluralisme  hukum  yang  menghiasi  bumi  Indonesia  ini,  terutama  dalam  sistem  hukum  waris. Namun  demikian  ragam  sistem  hukum  waris  di  Indonesia  tidak  hanya  karena  sistem kekeluargaan masyarakat yang beragam, melainkan juga  disebabkan adat-istiadat masyarakat Indonesia yang juga dikenal bervariasi, oleh karena itu, tidak heran kalau sistem hukum waris adat sendiri juga beraneka ragam serta memiliki corak dan sifat-sifat tersendiri sesuai dengan sistem  kekeluargaan  dari  masyarakat  adat  tersebut.  Melengkapi  pluralistisnya  sistem  hukum waris yang diakibatkan karena beraneka ragamnya masyarakat Indonesia.
Ada dua sistem hukum waris yang cukup dominan hadir dan berlaku terhadap masyarakat dalam  wilayah  hukum  Indonesia.  Kedua  sistem  hukum  waris  ini  memiliki  corak  dan  sifat yang  cukup  mewakili  dari  budaya  dan  kultur  mayoritas  dari  penduduk  dan  masyarakat  pada umumnya,  hukum  yang  dimaksud  adalah  Hukum  waris  Islam  yang  berdasar  dan  bersumber pada  kitab  suci  Al-  Quran  dan  hukum  waris  barat  peninggalan  zaman  Hindia  Belanda  yang bersumber pada BW (Burgerlijk Wetboek).

## B. Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah  status  hukum  orang  hilang  atau  yang  meninggal  tanpa  ditemukan jasadnya?
2. Bagaimanakah  proses  pewarisan  orang  yang  hilang  atau  yang  meninggal  tanpa  jasad ditemukan?

## C. Metode Penelitian
Penelitian  hukum  adalah  suatu  proses  untuk  menemukan  aturan  hukum  prinsip-prinsip hukum,  maupun  doktrin-doktrin  hukum  guna  menjawab  isu  hukum  yang  dihadapi. 3 Metode yang  peneliti  gunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif.  Penelitian hukum  normatif adalah  penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan-bahan pustaka.

## D. Tinjauan Pustaka

## 1. Pengertian Hukum Waris
Di  dalam  KUH  Perdata  tidak  ditemukan  pengertian  hukum  waris,  tetapi  yang  ada hanya  berbagai  konsep-konsep  tentang  pewarisan,  orang-orang  yang  berhak  dan  tidak berhak  menerima  waris,  dan  lain-lain.  Namun,  di  dalam  Instruksi  Presiden  Nomor  1 Tahun  1991  tentang  Kompilasi  Hukum  Islam  berbunyi:  “Hukum  kewarisan  adalah hukum  yang  mengatur  tentang  pemindahan  hak  pemilikan  harta  peninggalan  (tirkah) pewaris,  menentukan  siapa-siapa  yang  berhak  menjadi ahli  waris  dan  beberapa  bagian masing-masing. Hukum waris dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:
a) Hukum waris tertulis
Hukum waris tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang terdapat di dalam peraturan UU dan Yurisprudensi.
b) Hukum waris adat Hukum  waris  adat  adalah  hukum  waris  yang  hidup  dan  tumbuh  dalam  masyarakat adat.
3 Peter Mahmud Marzuki,2006, Penelitian Hukum, Cetakan ke-1,Jakarta,hlm.35
ISSN (Online): 2655-8408

## 2. Sistem Hukum Waris Islam dan Burgerlijk Wetboek
a) Sistem hukum waris Islam Hazarin  dalam  bukunya  Hukum  Kewarisan  Bilateral  Menurut  Al-  quran mengemukakan  bahwa  “Sistem  kewarisan  Islam  adalah  sistem  individual  bilateral. Dikatakan  demikian  atas  dasar  ayat-ayat  kewarisan  dalam  Al-quran  diantaranya seperti yang tercantum dalam masing-masing surat An-Nisa ayat 7, 8, 11, 12, 33, dan 176.
Hazarin juga mengemukakan beberapa hal baru  yang merupakan ciri sistem hukum waris Islam menurut Al-quran, yaitu:
1) Anak-anak si pewaris bersama-sama dengan orang tua si pewaris serentak sebagai ahli  waris.  Sedangkan  dalam  sistem  hukum  waris  di  luar  Al-quran  hal  itu  tidak mungkin sebab orang tua baru mungkin sebagai ahil waris jika pewaris meninggal dunia tanpa keturunan.
2) Jika  meninggal  dunia  tanpa  keturunan  maka  ada  kemungkinan  saudara-saudara pewaris bertindak bersama-sama sebagai ahli waris dengan orang tuanya, setidak- tidaknya dengan ibunya.
3) Suami-istri  saling  mewarisi;  artinya,  pihak  yang  hidup  paling  lama  menjadi  ahli waris pihak lainnya.
b) Sistem Hukum Waris Burgerlijk Wetboek Sistem  waris  Burgerlijk  Wetboek  tidak  mengenal  istilah  “Harta  asal  maupun  harta gono gini” atau harta yang diperoleh bersama dalam perkawinan, sebab harta warisan dalam  Burgerlijk  Wetboek  dari  siapapun  juga  merupakan  “kesatuan”  yang  secara bulat  dan  utuh  dalam  keseluruhan  akan  beralih  dari  tangan  peninggal warisan/pewaris  ke  ahli  warisannya.  Seperti  yang  ditegaskan  dalam  pasal  849 Burgerlijk  Wetboek  yaitu:  “Undang-undang  tidak  memandang  akan  sifat  atau  asal barang-barang  dalam  suatu  peninggalan  untuk  mengatur  pewarisan  terhadapnya”. Sedangkan dalam sistem hukum waris adat membedakan “macam” dan “asal” barang yang ditinggalkan pewaris.

## 3. Azaz Hukum Waris Mengenai Pewaris dan Diri Ahli Waris.
Terdapat  lima  asas  yang  berkaitan  dengan  sifat  peralihan  harta  warisan,  cara pemilikan  harta  oleh  yang  menerima,  kadar  jumlah  harta  yang  diterima,  dan  waktu terjadinya peralihan harta tersebut, yaitu:
a) Asas ijbari (paksaan)
Dalam  hukum  waris  Islam  mengandung  arti  bahwa  peralihan  harta  dari  seseorang yang  telah  meninggal  kepada  ahli  warisnya  berlaku  dengan  sendirinya  menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli  warisnya.  Hal  ini  berbeda  dengan  hukum  Burgerlijk  Wetboek  di mana  pewaris dapat menunjuk ahli waris melalui wasiat.
b) Asas Bilateral Asas ini mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada atau melalui dua arah. Setiap  orang  menerima  hak  kewarisan  dari  kedua  belah  pihak  garis  kerabat,  yaitu seorang  laki-laki  berhak  mendapatkan  warisan  dari  pihak  ayahnya  dan  juga  dari pihak ibunya, dan begitu juga sebaliknya.
c) Asas Individual
Hukum Islam mengajarkan asas kewarisan secara individual, dengan arti bahwa harta
ISSN (Online): 2655-8408
warisan  dapat  dibagi-bagi  untuk  dimiliki  secara  perorangan.  Masing  masing  ahli waris  menerima  bagiannya  secara  tersendiri,  tanpa  terikat  dengan  ahli  waris  yang lain.  Keseluruhan  harta  warisan  dinyatakan  dalam  nilai  tertentu  yang  mungkin dibagi-bagi,  kemudian  jumlah  tersebut  dibagikan  kepada  setiap  ahli  waris  yang berhak menurut kadar bagian masing-masing.
d) Asas keadilan berimbang Keadilan berimbang dalam hukum waris Islam adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban,  dan  keseimbangan  antara  yang  diperoleh  dengan  keperluan  dan kegunaan.  Secara  mendasar  dapat  dikatakan  bahwa  perbedaan  gender  tidak menentukan  hak  kewarisan  dalam  Islam.  Baik  laki-laki  maupun  perempuan mendapatkan  hak  yang  sama  kuat  untuk  mendapatkan  warisan,  walaupun  dari  segi jumlah yang diperoleh memang tidak sama. Meskipun demikian, hal tersebut bukan berarti tidak adil. Karena keadilan dalam pandangan Islam tidak hanya diukur dengan jumlah yang didapat saat menerima hak waris tetapi juga dikaitkan dengan kegunaan dan  kebutuhan.  Secara  umum  dapat  dikatakan  bahwa  laki-laki  membutuhkan  lebih banyak  materi  dibandingkan  perempuan.  Hal  tersebut  dikarenakan  laki-laki  dalam Islam  memikul  kewajiban  ganda  yaitu  untuk  dirinya  sendiri  dan  terhadap  istri (keluarganya).
e) Asas semata akibat kematian
Hukum  kewarisan  Islam  hanya  mengenal  satu  bentuk  kewarisan  yaitu  kewarisan akibat  kematian  semata.  Harta  seseorang  tidak  dapat  beralih  kepada  orang  lain dengan  nama  waris  selama  yang  mempunyai  harta  masih  hidup.  Segala  bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup baik secara langsung, maupun terlaksana setelah dia mati tidak termasuk ke dalam istilah kewarisan menurut hukum Islam.

## 4. Penggolongan Ahli Waris Dan Tentang Ketidakpatuhan
Ada dua macam Ahli Waris yang diatur dalam UU, yaitu:
a) Ahli Waris berdasarkan hubungan perkawinan dan hubungan darah (Ab Intestato) Ahli Waris Ab Intestato diatur dalam Pasal 832 KUH Perdata yang berbunyi “Yang berhak  menjadi  ahli  waris  ialah  keluarga  sedarah,  baik  yang  sah  menurut  UU maupun yang diluar pernikahan, dan suami istri yang hidup terlama”.Yang dimaksud dengan  keluarga  sedarah  dan  istri  (suami)  digolongkan  menjadi  empat  golongan sebagai berikut:
1) Anak atau keturunannya dan istri (suami) yang hidup (Pasal 852 KUH Perdata);
2) Orang tua (bapak dan ibu) dan saudara pewaris (Pasal 854 KUH Perdata);
3) Nenek  dan  kakek atau leluhur lainnya  dalam  garis  lurus  keatas  (Pasal  853  KUH Perdata);
4) Sanak keluarga dalam garis kesamping sampai tingkat ke enam (Pasal 861 ayat 1 KUH Perdata).
a. Ahli waris golongan pertama (Pasal 852 KUH Perdata) Menurut ketentuan Pasal  852  KUH  Perdata,  anak-anak  walaupun dilahirkan dari  perkawinan  yang  berlainan  dan  waktu  yang  berlainan,  laki-laki  atau perempuan mendapatkan bagian  yang sama, mewarisi orang demi orang. Berhubungan  dengan  anak  adopsi,  menurut  Ali  Afandi,  menyatakan  bahwa anak adopsi ini kedudukannya  di  dalam hukum sama seperti anak yang lahir dalam  perkawinan    orang    yang  mengadopsinya.  Hal  ini  terdapat    dikalangan orang  Indonesia keturunan Tionghoa.
b. Ahli waris golongan kedua (Pasal 854 KUH Perdata)
Jurnal De Facto Vol.  6 No. 2 Januari 2020 ISSN (cetak) : 2356-1939
ISSN (Online): 2655-8408
Menurut ketentuan Pasal 854 KUH Perdata, apabila seseorang meninggal dunia tanpa  meninggalkan  keturunan  ataupun  istri/suami,  sedangkan  ayah  dan ibunya  masih  hidup,  yang berhak mewarisi adalah ayah, ibu, dan saudaranya, yaitu:
1. Ayah dan  ibu  masing-masing  mendapat  sepertiga  dari harta warisan jika yang  meninggal  itu  hanya  mempunyai  seorang  saudara,  yang  mendapat sepertiga lebihnya.
2. Ayah dan ibu masing-masing mendapat seperempat dari  harta warisan jika yang  meninggal  itu    mempunyai    lebih    dari  seorang  saudara,  yang mendapat dua  perempat  lebihnya.
Selanjutnya,  dalam  Pasal  855  KUH  Perdata  ditentukan  bahwa  apabila  orang yang  meninggal  dunia  itu  tanpa  meninggalkan  keturunan  ataupun  istri/suami, sedangkan ayah atau ibunya masih hidup, maka:
1. Ayah atau ibu mendapat seperdua dari harta warisan jika yang meninggal itu hanya mempunyai seorang  saudara,  yang mendapat seperdua lebihnya.
2. Ayah  atau  ibu  mendapat  sepertiga  dari  harta  warisan  jika  yang  meninggal itu mempunyai dua orang saudara, yang mendapat dua pertiga lebihnya.
3. Ayah  atau  ibu  mendapat    seperempat    dari    harta    warisan    jika  yang meninggal itu mempunyai lebih dari dua orang saudara, yang mendapat tiga perempat lebihnya.
Jika  ayah  dan  ibu  telah  meninggal  dunia  ,    seluruh    harta    warisan  menjadi bagian saudara-saudara (Pasal 856 KUH Perdata).
c. Ahli waris golongan ketiga (Pasal 853 KUH Perdata) Menurut Pasal 853 dan 858 KUH Perdata, apabila orang yang meninggal dunia itu  tidak  meninggalkan,    baik    keturunan    istri    atau  suami,  saudara-saudara, maupun orang tua, harta warisan  jatuh pada kakek dan nenek.
d. Ahli waris golongan keempat Keluarga  sedarah  dalam  garis  menyamping  lebih  dari  derajat  keenam  tidak mewaris. Jika dalam garis yang satu tidak ada keluarga sedarah dalam derajat yang  membolehkan  untuk mewaris, semua keluarga sedarah dalam garis yang lain memperoleh seluruh harta warisan (Pasal 861 KUH Perdata).
b) Ahli waris berdasarkan surat wasiat (Testamentair)
Sehubungan dengan pewaris, yang penting dipersoalkan adalah perbuatan pewaris pada  masa  hidupnya  mengenai  harta  kekayaannya  apabila  ia  meninggal  dunia, apakah  sebelum  ia  meninggal  dunia  apa  ada  wasiat  yang  ditinggalkannya  kepada seseorang mengenai harta kekayaannya yang disebut surat wasiat (testament).
Surat  wasiat  (testament)  adalah  suatu  akta  yang  berisi  pernyataan  seseorang tentang  apa  yang  akan  terjadi  setelah  ia  meninggal,  dan  olehnya  dapat  ditarik kembali (Pasal 875).
Menurut UU, apabila pewaris mempunyai wasiat atau meninggalkan wasiat, maka wasiat itu harus ditulis yang berisi pernyataan apa yang dikehendaki pewaris setelah meninggal  dunia  sebagaimana  dalam  hadis  dinyatakan  bahwa:  “Hak  setiap  orang muslim  apabila  memiliki  sesuatu  untuk  diwasiatkan,  maka  wasiatnya  harus  ditulis dan  disimpan  sebelum  lewat  dua  malam”.  Dan  masalah  ini  dijelaskan  dalam  Pasal 875  KUH  Perdata  yang  menyatakan  bahwa  surat  wasiat  (testament)  adalah  sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa  yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya.
Jurnal De Facto Vol.  6 No. 2 Januari 2020 ISSN (cetak) : 2356-1939
ISSN (Online): 2655-8408
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  875  KUH  Perdata  surat  wasiat  dapat  dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:
1) Surat wasiat menurut bentuknya
Menurut  ketentuan  Pasal  931  KUH  Perdata,  ada  tiga  macam    surat    wasiat menurut bentuknya, yaitu:
a. Surat wasiat olografis atau ditulis tangan sendiri. Surat  wasiat  olografis  adalah  surat  wasiat  yang  seluruhnya  ditulis  dan ditandatangani sendiri oleh pewaris. Surat wasiat olografis harus disimpan pada seorang  Notaris.  Penyimpanan  tersebut  harus  dilakukan  dengan  akta penyimpanan,  yang  dibuat  oleh  Notaris  yang  menyimpan  surat  wasiat, kemudian  ditandatangani  oleh  Notaris  yang  menyimpan  surat  wasiat  tersebut, pewaris,  dan  dua  orang  saksi  yang  menghadiri  peristiwa  tersebut  (Pasal  932 KUH Perdata).
b. Surat wasiat umum. Surat wasiat umum adalah surat wasiat dengan akta umum yang harus dibuat di hadapan Notaris dengan dihadiri oleh dua orang saksi.
c. Surat wasiat rahasia atau tertutup. Surat wasiat rahasia atau tertutup adalah surat wasiat yang dibuat oleh pewaris dengan tulisan sendiri atau ditulis dengan orang lain, yang ditandatangani oleh pewaris.
2) Surat wasiat menurut isinya Menurut isinya ada dua macam surat wasiat, yaitu:
a. Surat wasiat pengangkatan waris (erfsteling) Menurut  ketentuan  Pasal  954  KUH  Perdata,  wasiat  pengangkatan  ahli  waris adalah suatu wasiat, dimana pewaris memberikan kepada satu orang atau lebih harta  benda  yang  ditinggalkannya  pada  waktu  dia  meninggal  dunia,  seluruh maupun sebagian, seperti seperdua atau sepertiga.
b. Surat wasiat hibah (legat) Menurut  ketentuan  Pasal  957  KUH  Perdata,  hibah  wasiat  adalah  suatu penetapan  khusus,  di  mana  pewaris  memberikan  kepada  satu  atau  beberapa orang barang-barang tertentu, atau semua barang- barang dari macam tertentu; misalnya,  semua  barang-barang  bergerak  atau  barang-barang  tetap,  atau  hak pakai hasil atas sebagian atau semua barangnya.
Di  dalam  Burgerlijk  Wetboek  Sistem  pembatasan  dalam  hal  Ab  Intestaat  (hibah wasiat)  tentang  besar  kecilnya  harta  warisan  yang  akan  dibagikan  kepada  ahli  waris diatur  dalam  Pasal  913-929  Burgerlijk  Wetboek.  Adapun  tentang  ketidakpatuhan, menurut  ketentuan  Pasal  838  KUH  Perdata,  yang  dianggap  tidak  patut  menjadi  ahli waris adalah :
a) Mereka  yang  telah  dihukum  karena  dipersalahkan  karena  membunuh  atau mencoba membunuh pewaris.
b) Mereka  yang  dengan  keputusan  hakim  dipersalahkan  karena  dengan  fitnah  telah mengajukan  pengaduan  terhadap  pewaris  mengenai  suatu  kejahatan  yang  diancam dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat.
c) Mereka  yang  dengan  kekerasan  telah  mencegah  pewaris  membuat  atau  mencabut surat surat wasiatnya.
d) Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat pewaris
ISSN (Online): 2655-8408

## 5. Legitieme Portie (Bagian Mutlak) Dalam Waris
Legitieme  Portie  atau  bagian  waris  menurut  KUH  Perdata  ialah  suatu  bagian  dari harta benda yang harus diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus menurut UU, yang terhadapnya  orang  yang  meninggal  dunia  tidak  boleh  mendapatkan  sesuatu,  baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat (Pasal 913) KUH Perdata.
Unsur  paksaan  dalam  hukum  waris  perdata,  misalnya  ketentuan  pemberian  hak mutlak  (legitime  portie)  kepada  ahli  waris  tertentu  atas  sejumlah  tertentu  dari  harta warisan  atau  ketentuan  yang  melarang  pewaris  telah  membuat  ketetapan  seperti menghibahkan bagian tertentu dari harta warisannya, maka penerima hibah mempunyai kewajiban untuk mengembalikan harta yang telah dihibahkan kepadanya ke dalam harta warisan  guna  memenuhi  bagian  mutlak  (legitime  portie)  ahli  waris  yang  mempunyai hak mutlak tersebut, dengan memperhatikan Pasal 1086 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,  tentang  hibah-hibah  yang  wajib  inbreng  (pemasukan). 4 Kalaupun  harta peninggalan pewaris hendak dibiarkan dalam keadaan tidak terbagi, maka harus melalui persetujuan  oleh  seluruh  ahli  waris,  adapun  perbedaan  antara  harta  warisan  dan  harta peninggalan  adalah  harta  warisan  belum  dikurangi  hutang  dan  biaya-biaya  lainnya, sedangkan harta peninggalan sudah dikurangi hutang dan telah siap untuk dibagi. 5 Pewaris  sebagai  pemilik  harta,  adalah  mempunyai  hak  mutlak  untuk  mengatur  apa saja  yang  dikehendaki  atas  hartanya.  Ini  merupakan  konsekuensi  dari  hukum  waris sebagai  hukum  yang  bersifat  mengatur. 6 Ahli  waris  yang  mempunyai  hak  mutlak  atas bagian yang tidak tersedia dari harta warisan, disebut ahli waris Legitimaris. Sedangkan bagian  yang  tidak  tersedia  dari  harta  warisan  yang  merupakan  hak  ahli  waris Legitimaris, dinamakan Legitime Portie. Jadi hak Legitime Portie adalah, hak ahli waris Legitimaris  terhadap  bagian  yang  tidak  tersedia  dari  harta  warisan  disebut  ahli  waris legitimaris. 7 Di  dalam  hukum  waris  perdata,  dikenal  ada  dua  cara  untuk  memperoleh warisan, 8 yaitu :
a) Ketentuan Undang-Undang atau Wettelijk Erfrecht atau Abintestato,  yaitu ahli waris yang  telah  diatur  dalam  undang-undang  untuk  mendapatkan  bagian  dari  warisan, karena hubungan kekeluargaan atau hubungan darah dengan si meninggal.
b) Testament atau wasiat atau testamentair erfrecht, yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian  dari  warisan,  karena  ditunjuk  atau  ditetapkan  dalam  suatu  surat  wasiat  yang ditinggalkan oleh si meninggal.
Ahli waris menurut undang-undang (abintestato), yaitu karena kedudukannya sendiri menurut  Undang-Undang,  demi  hukum  dijamin  tampil  sebagai  ahli  waris,  sedangkan ahli waris menurut surat wasiat (Ad Testamento), yaitu ahli waris yang tampil karena “ kehendak  terakhir”  dari  si  pewaris,  yang  kemudian  dicatatkan  dalam  surat  wasiat (testament).  Ahli  waris  yang  tampil  menurut  surat  wasiat,  atau  testamentair  erfrecht, dapat  melalui  dua  cara  yaitu  Erfstelling,  yang  artinya  penunjukan  satu/beberapa  orang menjadi  ahli  waris  untuk  mendapatkan  sebagian  atau  seluruh  harta  peninggalan, sedangkan  orang  yang  ditunjuk  dinamakan  testamentair  erfgenaam,  yang  kemudian dicatat  dalam  surat  wasiat,  cara  kedua  yaitu  Legaat  (hibah  wasiat),  adalah  pemberian hak kepada seseorang atas dasar testament / wasiat yang khusus, orang yang menerima legat  disebut  legataris.  Pemberian  dalam  wasiat  tersebut  baru  dapat  dilaksanakan,
4 Anisitus Amanat, 2001, Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW. Jakarta, hlm. 9.
5 Afandi Ali, 2000, Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian , Jakarta,hlm. 7
6 Anisitus Amanat, 2001, Op. Cit , hlm. 23.
7 Anisitus Amanat, 2001, Op. Cit , hlm. 68.
8 Wahyono Darmabrata, 2003, Hukum Perdata Asas-Asas Hukum Waris , Jakarta, hlm. 41.
ISSN (Online): 2655-8408
setelah pemberi hibah wasiat (pewaris) meninggal dunia. 9
Manakah  yang  lebih  didahulukan  dan  diutamakan,  ahli  waris  menurut  Undang- Undang  atau  ahli  waris  menurut  surat  wasiat?  Dalam  pelaksanaan  dari  hukum  waris perdata,  ahli  waris  menurut  surat  wasiat  yang  lebih  diutamakan,  dengan  pengecualian selama  isi  dan  pembagian  dalam  surat  wasiat  tidak  bertentangan  dengan  Undang- Undang.  Pertimbangan hukumnya karena surat wasiat merupakan “kehendak terakhir” dari  si  pewaris  terhadap  harta  warisannya,  dengan  ketentuan  tidak  boleh  merugikan bagian ahli waris menurut Undang- Undang, karena ahli waris menurut Undang-Undang memiliki  bagian  mutlak  (Legitime  Portie),  yang  diatur  dalam  Pasal  913  KUH  Perdata yang  sama  sekali  tidak  bisa  dilanggar  bagiannya.  Ahli  waris  yang  memiliki  bagian mutlak  disebut  juga  legitimaris,  artinya  selama  ahli  waris  yang  bagiannya  ditetapkan dalam surat wasiat tidak merugikan bagian mutlak ahli waris legitimaris, wasiat tersebut bisa  dilaksanakan,  kalaupun  bagian  mutlak  ahli  waris  legitimaris  dirugikan  oleh  ahli waris  testamentair,  maka  harus  dikembalikan  kepada  ahli  waris  legitimaris,  sesuai dengan  bagian  yang  seharusnya  mereka  dapatkan.  Dalam  hukum  waris  Burgerlijk Wetboek (Perdata) suatu pewarisan terdapat tiga unsur penting, yaitu:
a) adanya orang yang meninggal dunia selaku pewaris,
b) adanya harta kekayaan yang ditinggalkan dan,
c) adanya ahli waris.
Yang  dimaksud  dengan  pewaris  adalah  orang  yang  meninggal  dunia  dengan meninggalkan  harta  kekayaan.  Sedangkan  yang  dimaksud  ahli  waris  adalah  orang- orang  yang  menggantikan  kedudukan  si pewaris  dalam  bidang  hukum  harta  kekayaan, karena  meninggalnya  pewaris.  Selanjutnya  yang  dimaksud  warisan  adalah  harta kekayaan yang dapat berupa kumpulan aktiva dan pasiva dari si pewaris yang berpindah kepada para ahli waris. 10
Maksud dari garis lurus adalah garis lurus ke bawah atau garis lurus ke atas, artinya jika tidak ada ahli waris lurus ke bawah, maka garis lurus ke atas berhak atas legitieme portie, yang berhak atas legitieme portie disebut legitimaris.
Dalam  pembahasan  legitieme  portie  ditempatkan  dalam  pokok  bahasan  mengenai harta  warisan,  sebab  legitieme  portie  itu  hanya  akan  ada  artinya  apabila  pewaris meninggalkan harta warisan dan wasiat.
Besarnya legitieme portie ahli waris dalam garis lurus ke bawah diatur dalam Pasal 914  KUH  Perdata.  Dalam  pasal  tersebut  ditetapkan  besarnya  legitieme  portie  sebagai berikut:
a) Apabila  hanya  ada  satu  orang  anak  sah,  legitieme  portie adalah  seperdua  dari  harta warisan yang diperolehnya tanpa surat wasiat ;
b) Apabila ada dua orang anak sah, legitieme portie untuk masing-masing anak adalah 2/3 dari harta warisan yang diperolehnya tanpa ada surat wasiat ;
c) Apabila  ada  tiga  orang  anak  sah  atau  lebih,  legitieme  portie  untuk  masing-  masing anak adalah ¾ dari harta warisan yang diperolehnya tanpa surat wasiat. Menghitung besar  legitieme  portie  harus  memperhatikan  ketentuan  Pasal  916(a)  KUH  Perdata. Dalam hal ada ahli waris mutlak dan ahli waris tak mutlak maka penghibahan harus tidak  melanggar  legitieme  portie  yang  ditentukan.  Penentuan  legitieme  portie  itu tanpa  memperhitungkan  adanya  ahli  waris  tak  mutlak.  Apabila  penghibahan  itu melebihi jumlah legitieme portie yang  ditentukan tanpa memperhitungkan ahli waris tak mutlak, maka kelebihannya dituntut kembali oleh ahli waris mutlak. Maksudnya ketentuan Pasal 916(a) ini ialah supaya ahli waris tak mutlak mendapat perlindungan dari ahli waris mutlak, sehingga bagian warisannya tidak dirugikan oleh penghibahan
9 Surani Ahlan Sjarif,1982, Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek ,Jakarta, hlm.14
10 J. Satrio, 1992, Hukum Waris ,Bandung, hlm. 34
ISSN (Online): 2655-8408
yang dilakukan oleh pewaris. 11
Contoh  cara  menghitung  besarnya  legitieme  portie  dalam  hal  ada  wasiat  terhadap harta warisan. Pewaris meninggalkan seorang anak dan seorang istri. Anak adalah ahli waris mutlak, istri adalah ahli waris tak mutlak. Bagian anak dan ibu sama, bagian anak ½  warisan  (Pasal  852a  ayat  1  KUH  Perdata).  Legitieme  portie  anak  tersebut  adalah seperdua  kali  seperdua  warisan  sama  dengan  seperempat  warisan  (Pasal  914  KUH Perdata).  Dengan  demikian  warisan  yang  dapat  dihibahkan  adalah  semua  warisan dikurangi seperempat warisan sama dengan tiga perempat warisan.
Dengan  perhitungan  ini  jelas  bahwa  istri  tidak  memperoleh  bagian  apa-apa,  sebab harta  warisan  setelah  dikurangi  dengan  legitieme  portie  anak  (seperempat  warisan) dapat dihibahkan semua (tiga perempat warisan). Dengan adanya ketentuan Pasal 916a KUH Perdata keadaan menjadi lain. Berdasarkan pasal ini, istri karena bukan ahli waris mutlak  tidak  dihitung  dulu  sebagai  ahli  waris.  Yang  dihitung  hanya  anak  sebagai  ahli waris  mutlak.  Dengan  mengesampingkan  istri  tadi  maka  anak  memperoleh  seluruh warisan (Pasal 852 KUH Perdata).
Dengan demikian, legitieme portie anak adalah seperdua dari seluruh warisan (Pasal 914 KUH Perdata). Yang dapat dihibahkan adalah seperdua harta warisan, sisanya ialah tiga perempat warisan. Karena yang dapat dihibahkan sekarang hanya seperdua warisan, maka masih terdapat  seperdua  warisan  untuk  para  ahli  waris,  baik  mutlak  maupun  tak mutlak.  Seperdua  warisan  dibagi  antara  anak  dan  istri.  Menurut  Pasal  852a  KUH Perdata  bagian  istri  sama  dengan  bagian  anak.  Dengan  demikian  istri  mendapat seperempat  warisan  anak  mendapat  seperempat  warisan.  Jelaslah  bahwa  Pasal  916  (a) KUH  Perdata  memberi  perlindungan  terhadap  ahli  waris  tak  mutlak  sehingga  ia  tidak dirugikan oleh penghibahan yang dilakukan oleh pewaris.
Untuk  menentukan  besarnya  legitieme  portie  dalam  suatu  kewarisan,  maka  akan diikuti ketentuan Pasal 921 KUH Perdata. Menurut ketentuan Pasal tersebut:
a) Harta  peninggalan  pada  waktu  pewaris  meninggal  dunia  ditetapkan  jumlahnya, berdasarkan harga pada waktu pewaris meninggal.
b) Jumlah itu harus ditambah dengan jumlah harga barang yang dihibahkan pada waktu pewaris  masih  hidup.  Barang  itu  harus  dinilai  menurut  keadaan  waktu  diadakan penghibahan dengan harga pada waktu pewaris meninggal dunia.
c) Jumlah yang terdapat tersebut dikurangi dengan segala hutang pewaris.
d) Sisa  pengurangan  ini  dijadikan  dasar  untuk  menghitung  legitieme  portie  para  ahli waris mutlak.
6. Hukum Perdata : Keadaan tidak hadir ( afwezeigheid )
Kadang-kadang  terjadi  seseorang  meninggalkan  tempat  tinggal  nya  selama  waktu tertentu  (lama  dan  seterusnya)  untuk  suatu  keperluan/suatu  kepentingan  atau  suatu peristiwa  tanpa  member  kuasa  terlebih  dulu  pada  seseorang  untuk  mengurus kepentingannya.
Dalam hal demikian maka dikatakan ia sedang tidak ada di tempat atau  tidak hadir, sehingga akan menimbulkan kesulitan bagi pihak lain yang ada hubungan dengan orang tersebut.  Keadaan  tidak  hadir  seseorang  itu  tidaklah  menghentikan  status  sebagai subyek hukum. Oleh karena itu demi adanya kepastian hukum harus ada pengaturannya.
Dalam Pasal 463 KUH Perdata disebutkan bahwa:
“seseorang tidak hadir jika ia meninggalkan tempat tinggal nya tanpa membuat suatu surat  kuasa  untuk  mewakilinya  dalam  usahanya  serta  kepentingannya  atau  dalam mengurus  hartanya  serta  kepentingannya  atau  jika  kuasa  yang  diberikan  tidak  berlaku lagi”
11 Sri Sudewei Masjchoen Sofwan, Hukum Perdata dan Hukum Benda , Yogyakarta, hlm.5
Jurnal De Facto Vol.  6 No. 2 Januari 2020 ISSN (cetak) : 2356-1939
ISSN (Online): 2655-8408
Dapat disimpulkan bahwa jika seseorang meninggalkan tempat tinggal nya sedang ia tidak atau tidak sempurna mewakilkan kepentingannya pada seseorang.
Dalam KUH Perdata dikenal ada 3 masa (3 tingkatan) keadaan tidak hadir seseorang, yaitu:
a) Pengambilan Tindakan Sementara
Masa ini diambil jika ada alasan-alasan yang mendesak untuk mengurus seluruh atau sebagian harta kekayaannya. Tindakan sementara ini dimintakan kepada Pengadilan Negeri  oleh  orang  yang  mempunyai  kepentingan  terhadap  harta  kekayaannya. Misalnya  istrinya,  para  kreditur,  sesama  pemegang  saham  dan  lain-lain,  juga  jaksa dapat memohon tindakan sementara tersebut.
Dalam tindakan sementara ini hakim memerintahkan BPH (Balai Harta Peninggalan) untuk mengurus seluruh harta kekayaan serta kepentingan dari orang tak hadir. Adapun kewajiban BHP adalah:
1) Membuat pencatatan harta yang diurusnya
2) Membuat  daftar  pencatatan  harta,  surat-surat  lain  uang  kontan,  kertas  berharga dibawa ke kantor BHP
3) Memperhatikan segala ketentuan untuk sesorang wali mengenai pengurusan harta seorang anak (Pasal 464 KUH Perdata)
4) Tiap  tahun  memberi  pertanggung  jawaban  pada  jaksa  dengan  memperlihatkan surat-surat pengurusan dan efek-efek (Pasal 465 KUH Perdata) BHP berhak atas upah yang besarnya sama dengan seorang wali (Pasal 411 KUH Perdata).
Kerangka pemikiran atau konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan  antara  konsep-konsep  khusus,  yang  ingin  atau  akan  diteliti. 12 Sedangkan konsep  adalah  kata  yang  menyatakan  abstraksi  yang  digeneralisasikan  dari  gejala- gejala tertentu. Secara umum kerangka konsep mengedepankan definisi-definisi dari suatu  permasalahan  atau  dengan  kata  lain  merupakan  uraian  mengenai  hubungan- hubungan dalam fakta tersebut. 13
Pengertian  Studi  Komparasi  Komparasi  berasal  dari  bahasa  Inggris,  yaitu compare  yang  artinya  membandingkan,  dan  dalam  kamus  bahasa  Indonesia komparasi  berarti  perbandingan 14 ,  maksudnya  yaitu  membandingkan  untuk menemukan persamaan atau perbedaan dari dua atau lebih sebuah obyek penelitian. Sedangkan  yang  dimaksud  dengan  perbandingan  hukum  (comparative  law)  dalam penelitian ini adalah suatu pengetahuan dan metode mempelajari ilmu hukum dengan meninjau  lebih  dari  satu  sistem  hukum,  dengan  meninjau  kaidah  dan  atau  aturan hukum  dan  atau  yurisprudensi  serta  pendapat  para  ahli  yang  kompeten,  untuk menemukan  persamaan-persamaan  dan  perbedaan-perbedaan  sehingga  dapat  ditarik kesimpulan-kesimpulan dan konsep tertentu. 15
Hukum  waris  adalah  seperangkat  kaidah  hukum  yang  mengatur  tentang berpindahnya  hak  atas  barang-barang  waris  yang  dimiliki  oleh  orang  yang  telah meninggal  dunia  (pewaris)  kepada  orang  yang  masih  hidup  yang  ditinggalkan  oleh pewaris  yang  disebut  dengan  ahli  waris.  Hukum  waris  juga  erat  kaitannya  dengan hukum keluarga dan hukum perorangan. Pengertian hukum waris dalam buku II Bab 12 dan 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) adalah kesemuanya kaidah hukum yang mengatur nasib kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia dan menentukan siapa orangnya yang dapat menerimanya.
12 Soerjono Soekanto , 1986, Pengantar Penelitian Hukum ,Jakarta,hlm.132
13 Amiruddin dan H.Zainal Asikin,2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta,hlm.47
14 Pius Abdillah dan Trisno Yuwono,2002, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Praktis ,Surabaya, hlm. 286
15 Munir Fuady,2005, Perbandingan Hukum Perdata ,Bandung,hlm. 3
Jurnal De Facto Vol.  6 No. 2 Januari 2020 ISSN (cetak) : 2356-1939
ISSN (Online): 2655-8408
Berkaitan  dengan  hal  demikian,  mengenai  permasalahan terhadap  hak  ahli  waris yang dinyatakan hilang atau dalam keadaan tak hadir tersebut, dalam KUH Perdata yang  dipergunakan  sebagai  pedoman  memuat  aturan-  aturan  yang  dituangkan kedalam  pasal-pasalnya  khususnya  mengenai  keadaan  tak  hadir  atau  bisa  disebut sebagai orang yang dinyatakan hilang.
Dengan demikian hak-hak yang dimiliki oleh seorang ahli waris yang dinyatakan hilang  tersebut  masih  dapat  diberikan  perlindungan  hukum  sesuai  dengan  kejadian yang terjadi. Dengan diberikannya suatu perlindungan hukum maka sudah pasti akan menimbulkan  suatu  akibat  hukum  terhadap  ahli  waris  yang  dinyatakan  hilang tersebut apabila ahli waris itu menuntut haknya kembali.
Tata Cara Penuntutan Hak Waris Oleh Ahli Waris Yang Sebelumnya Dinyatakan Hilang Tentang kewarisan secara umum diatur dalam KUH  Perdata pasal 830  yang menyatakan pewarisan terjadi karena kematian.
Dalam  hal  penuntutan  hak  waris  oleh  ahli  waris  yang  sebelumnya  dinyatakan hilang sesuai dengan pasal 482 KUH Perdata yang pada intinya menjelaskan, apabila orang  yang  dalam  keadaan  tidak  hadir  atau  dinyatakan  hilang  itu  pulang  kembali setelah  adanya  dugaan  hukum  bahwa  orang  tersebut  telah  meninggal,  maka  seluruh apa  yang  menjadi  hak-haknya  sepanjang  berurusan  dengan  harta  kekayaan  wajib dikembalikan oleh mereka yang telah menikmati sebelumnya.
Akan  tetapi,  penuntutan  hak  waris  oleh  ahli  waris  yang  sebelumnya  dinyatakan hilang tersebut tidak berlaku apabila melewati batas waktu yang ditentukan, yaitu 30 tahun  setelah  pernyataan  adanya  dugaan  hukum  bahwa  ahli  waris  yang  dalam keadaan  tidak  hadir  tersebut  meninggal  dunia.  Pihak  yang  merasa  hak  warisnya dikuasai oleh pihak lain dapat menggugatnya ke Pengadilan.
Dasar  hukum  Gugatan  waris  di  atur  dalam  KUH  Perdata  pasal  834,  Ahli  waris berhak  mengajukan  gugatan  untuk  memperoleh  warisannya  terhadap  semua  orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan alas hak ataupun tanpa alas hak, demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan besitnya. (KUH Perdata pasal 546). Dia boleh mengajukan gugatan itu untuk seluruh warisan  bila  dia  adalah  satu-satunya  ahli  waris  atau  hanya  untuk  sebagian  bila  ada ahli  waris  lain.  Gugatan  itu  bertujuan  untuk  menuntut  supaya  diserahkan  apa  saja yang  dengan  alas  hak  apapun  dalam  warisan  itu,  beserta  segala  penghasilan, pendapatan dan ganti rugi, menurut peraturan-peraturan yang termasuk dalam Bab III buku  ini  mengenai  penuntutan  kembali  hak  milik  (KUH  Perdata  pasal574  dst,  955, 1334,  1537;  Rv.102.)  Keputusan  Menteri  Agama  Republik  Indonesia  Nomor  154 Tahun  1991  Tentang  Pelaksanaan  Intruksi  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991 Tentang KHI (Kompilasi Hukum Islam).
Kompilasi  Hukum  Islam  Pasal  188  :  Para  ahli  waris  baik  secara  bersama-sama atau  perseorangan  dapat mengajukan  permintaan  kepada  ahli  waris  yang  lain  untuk melakukan  pembagian  harta  warisan.  Bila  ada  diantara  ahli  waris  yang  tidak menyetujui  permintaan  itu,  maka  yang  bersangkutan  dapat  mengajukan  gugatan melalui  Pengadilan  Agama  untuk  dilakukan  pembagian  warisan.  Adapun  syarat gugatan waris di Pengadilan Agama antara lain :
1) Surat gugatan rangkap sesuai jumlah para pihak
2) Membayar  panjar  biaya  perkara  Panjar  biaya  perkara  tergantung  radius  tempat tinggal  para  pihak.  Biaya  panjar  perkara  tersebut  telah  ada  ketentuannya  pada masing-masing  Pengadilan  Agama  sesuai  SK  Ketua  Pengadilan  Agama.  Untuk biaya  yang  tercantum  dalam  putusan.  Apabila  panjar  biaya  perkara  lebih  besar dari  pada  biaya  yang  tercantum  dalam  putusan,  maka  dapat  diambil  sisa  panjar tersebut, sebaliknya apabila biaya perkara lebih besar daripada panjar  yang telah
ISSN (Online): 2655-8408
dibayar, maka pihak menambah biaya sesuai besaran kekurangannya. Pihak yang hak  warisnya  dikuasai  oleh  pihak  lain  didudukkan  sebagai  “Penggugat”,  atau apabila  lebih  dari  satu  sebagai  “Para  Penggugat”,  sedangkan  pihak  yang menguasai  objek  warisan  didudukkan  sebagai  pihak  “Tergugat”  atau  lebih  dari satu sebagai “Para Tergugat”, jika ada pihak yang tidak mau tahu urusan itu dan dia  tidak  menguasai  objek  warisan  tersebut,  sedangkan  dia  termasuk  ahli  waris, maka didudukkan sebagai “Turut Tergugat”.
Akibat  Hukum  Terhadap  Ahli  Waris  Yang  Hilang  Menurut  KUH  Perdata Mengenai  permasalahan  ahli  waris  yang  dinyatakan  hilang  atau  dalam  keadaan  tak hadir  tersebut  setelah  adanya  putusan  Pengadilan  bahwa  yang  bersangkutan meninggal  dunia,  maka  sejak  itu  pula  kedudukannya  sebagai  ahli  waris  digantikan oleh  ahli  waris  lainnya  yang  dalam  hal  ini  disebut  ahli  waris  pengganti,  maka kemudian  menimbulkan  suatu  akibat  hukum  yaitu  lahirnya  suatu  hubungan  yang timbul  antara  ahli  waris  yang  hilang  tersebut  dengan  ahli  waris  lainnya,  yang kemudian hubungan tersebut adalah sebagai ahli waris pengganti.
Lahirnya  suatu  akibat  hukum  berupa  ahli  waris  pengganti  tersebut  dipergunakan Pasal  842  KUH  Perdata  sebagai  salah  satu  pedomannya  yang  menjelaskan  bahwa dalam  segala  hal,  pergantian  tersebut  terjadi  secara  terus  menerus  baik  dalam  hal bilamana  beberapa  anak  si  yang  meninggal  mewaris  bersama-sama  dengan keturunannya,  yang  dalam  hal  ini  sebagai  ahli  waris  yang  dinyatakan  hilang/dalam keadaan  tak  hadir  digantikan  oleh  ahli  waris  lainnya  menurut  garis  lurus  kebawah tersebut.

## II. PEMBAHASAN

## STATUS  HUKUM  ORANG  HILANG  ATAU  ORANG  YANG  MENINGGAL  TANPA DIKETAHUI JASADNYA
A. Status Hukum Orang Hilang atau Orang Yang Meninggal tanpa diketahui jasadnya. Pasal  45  ayat  (3)  Undang-Undang  yang  sama  mengatur  tentang  Warga  Negara  Indonesia yang hilang di luar wilayah Indonesia. Namun Undang-Undang ini tak mendefinisikan sama sekali  apa  yang  dimaksud  orang  yang  dinyatakan  hilang.  Dalam  definisi  peristiwa kependudukan pun tak disinggung tentang ‘hilang’. Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang  dialami  penduduk  yang  harus  dlaporkan  karena  membawa  akibat  terhadap  penerbitan atau  perubahan  Kartu  Keluarga,  Kartu  Tanda  Penduduk  dan/atau  surat  keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tempat tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
Seseorang yang dinyatakan hilang tak berarti bahwa orang tersebut sudah pasti meninggal dunia.  Ada  beberapa  contoh  yang  bisa  ditelusuri  dalam  kasus  tsunami  di  Aceh.  Ada  yang sampai  bertahun-tahun  dinyatakan  hilang,  kemudian  muncul  kembali  dan  bisa  bertemu dengan  keluarganya.  Bisa  juga  terjadi  orang  yang  hilang  di  tengah  hutan,  lalu  kembali beberapa  pekan  kemudian. 16 Dalam  konsepsi  Burgerlijk  Wetboek,  akibat  hukum ketidakhadiran  itu  meliputi:  pengambilan  tindakan  sementara;  dan  dinyatakan  berangkali meninggal  dunia  (vermoedelijk  overtijden).  Dalam  hal  tindakan  sementara,  yang  berhak mengajukan permohonan adanya tindakan sementara itu adalah mereka yang  berkepentingan atau kejaksaan. 17
Pernyataan barangkali meninggal dunia dimungkinkan dalam konteks Pasal 467 Burgerlijk Wetboek  adalah  setelah  seseorang  meninggalkan  tempat  tinggalnya  selama  5  tahun,  tanpa
16 Titik Triwulan Tutik,2010, Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional,Jakarta,hlm.20-25.
17 Abdul kadir Muhammad,2014, Hukum Perdata Indonesia, Bandung,hlm.13
ISSN (Online): 2655-8408
menunjuk  seorang  kuasa  untuk  mengurus  kepentingannya.  Sedangkan  Pasal  470  Burgerlijk Wetboek menggunakan waktu 10 tahun dan ‘si tidak hadir’ telah menunjuk seorang kuasa.
Selain  jangka  waktu  di  atas,  Staatblad  1922  No.  455  Tentang  Keadaan  tidak  hadir, menyebutkan  pernyataan  barangkali  meninggal  dunia  bagi  awak  atau  penumpang  kapal  laut atau pesawat udara adalah satu tahun dihitung sejak adanya kabar terakhir dan jika tidak ada kabar, maka dhitung sejak hari keberangkatannya. Dalam konteks ini mungkin kasus pesawat Malaysia  MH370  yang  hilang  bersama  seluruh  penumpang  dan  awaknya  bisa  dijadikan contoh.  Waktu  yang  sama  yakni  1  tahun  diberlakukan  jika  orangnya  hilang  pada  suatu peristiwa fatal yang menimpa sebuah kapal laut atau pesawat terbang.
Pasal 258 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran menyatakan bahwa jika terjadi kecelakaan kapal, pemerintah bertanggung jawab melakukan pencarian orang yang mengalami  musibah  di  perairan  Indonesia.  Tanggung  jawab  operasional  pencarian  dan pertolongan dilakukan oleh lembaga yang bertugas untuk itu.
Menurut  J  Satrio,  ketidakpastian  mengenai  masih  hidup  atau  sudah  mainya  si  tak  hadir memegang  peranan  yang  sangat  penting.  Jika  ternyata  dari  hasil  pemeriksaan  teknologi, seperti  dalam  kasus  KM  Sinar  Bangun  di  Danau  Toba,  para  korban  sudah  dapat  dipastikan meninggal  dunia,  maka  ada  aturan-aturan  hukum  yang  mengatur  akibat  hukumnya  sendiri. Untuk  memastikan  seseorang  sudah  meninggal,  ahli  waris  atau  orang  yang  berkepentingan mengajukan permohonan penetapan ke pengadilan negeri yang berwenang. 18
Contoh  penetapan  seseorang  dinyatakan  hilang  adalah  Penetapan  Pengadilan  Negeri Jakarta Timur No. 392/Pdt.P/2014. Permohonan diajukan oleh MP, anak kandung orang yang dinyatakan  hilang.  MP  mengajukan  permohoan  penetapan  dengan  mengajukan  bukti-bukti dokumen  kependudukan,  disertai  saksi-saksi  yang  menerangkan  bahwa  APP,  ayah  kandung MP,  sudah  sejak  18  Juli  2012  menghilang  dan  tidak  pernah  ditemukan  hingga  permohonan diajukan.  MP  juga  mengajukan  bukti  laporan  orang  hilang  ke  Polsek  Pasar  Rebo,  dan membuat  iklan  pencarian  di  Pos  Kota,  namun  tidak  membuahkan  hasil.  Hakim  yang memeriksa  akhirnya  memutuskan  mengabulkan  permohonan,  dan  ‘menetapkan  bapak pemohon yang bernama APP (disingkat) telah hilang dan tidak diketahui keberadaannya sejak tanggal 18 Juli 2012 hingga didaftarkan permohonan ini”
Contoh  lain,  Penetapan  PN  Tasikmalaya  No.  618/Pdt.P/2013.  Pemohonnya  adalah  suami orang  yang  barangkali  dnyatakan  hilang.  Saksi-saksi  yang  diajukan  ke  pengadilan membenarkan  isteri  pemohon  sudah  menghilang  selama  tiga  tahun,  pergi  meninggalkan rumah beserta seorang anaknya setelah mendapatkan kredit
50  juta  dari  bank.  Upaya  pencarian  sudah  dilakukan,  sementara  suaminya  membutuhkan kepastian karena ingin menjual tanah demi kebutuhan hidup. Alhasil, pengadilan menetapkan bahwa  sang  isteri  dan  anaknya  yang  sudah  tiga  tahun  tak  kembali  ke  rumah  sebagai  orang hilang.
Dalam kasus kedua, suami berkeinginan menjual tanah demi kebutuhan hidup. Orang yang punya  kepentingan  memang  berhak  melakukan  tindakan  hukum  jika  seseorang  sudah dinyatakan hilang. Dalam hukum perdata dikenal hak menuntut pembukaan surat wasiat; hak mengambil  (menerima)  harta  orang  yang  tak  hadir  dengan  kewajiban  membuat  pencatatan harta yang diambil.
Keadaan  ‘mungkin  sudah  meninggal’  bisa  berakhir  jika  orang  yang  dianggap  mati  itu ternyata  masih  hidup  atau  ada  kabar  dari  dirinya;  keadaan  ‘mungkin’  itu  juga  berakhir  jika sudah dipastikan seseorang meninggal dunia, misalnya lewat keterangan dokter. Dalam kasus hubungan  keluarga,  hilangnya  salah  satu  pasangan  dalam  waktu  dua  tahun  bisa  berakibat hukum terjadinya perceraian.
Penetapan  pengadilan  untuk  menyatakan  seseorang  mungkin  sudah  meninggal  dunia sangat  penting.  Pasal  468  Burgerlijk  Wetboek  menegaskan  jika  atas  panggilan  yang  ketiga
18 Salim HS,2013, Hukum Perdata Tertulis ,Jakarta,hlm. 8-10
ISSN (Online): 2655-8408
kalinya  orang  yang  mungkin  dinyatakan  hilang  atau  kuasanya  tidak  datang  menghadap, meskipun  sudah  diiklankan  di  surat  kabar,  maka  atas  tuntutan  kejaksaan,  pengadilan  boleh menyatakan tentang adanya dugaan hukum bahwa seseorang telah meninggal dunia semenjak hari  ia  harus  dianggap  meninggalkan  tempat  tinggalnya,  atau  semenjak  hari  kabar  terakhir tentang masih hidupnya, hari mana harus disebutkan dengan jelas dalam putusan. 19

## B. Masa adanya kemungkinan sudah meninggal
Seseorang dapat diputuskan “kemungkinan” sudah meninggal jika:
1. Tidak  hadir  5  tahun,  bila  tidak  meninggalkan  surat  kuasa  (Pasal  467  KUH  Perdata), dimulai pada hari ia pergi tidak ada kabar  yang diterima dari orang tersebut atau sejak kabar terakhir diterima ;
2. Tidak  hadir  10  tahun,  bila  surat  kuasa  ada  tetapi  sudah  habis  berlakunya  (pasal  470 KUH  Perdata),  dimulai  pada  hari  ia  pergi  tidak  ada  kabar  yang  diterima  dari  orang tersebut atau sejak kabar terakhir diterima ;
3. Tidak  hadir  1  tahun,  bila  orangnya  termasuk  awak  atau  penumpang  kapal  laut  atau pesawat udara (S. 1922 No. 455), dimulai sejak adanya kabar terakhir dan jika tidak ada kabar sejak hari berangkatnya ;
4. Tidak  hadir  1  tahun,  jika  orangnya  hilang  pada  suatu  peristiwa  fatal  yang  menimpa sebuah  kapal  laut  atau  pesawat  udara  (S.  1922  No.  455),  di  mulai  sejak  tanggal terjadinya peristiwa ;
5. Dalam  Peraturan  Pemerintah  No.  9/1975,  dikatakan  bahwa  apabila  salah  satu  pihak meninggalkannya  2  tahun  berturut-turut,  pihak  yang  ditinggalkan  boleh  mengajukan perceraian.
Akibat-akibat dari masa kemungkinan sudah meninggal bagi para ahli waris dan penerima hibah wasiat/legataris adalah:
1. Menuntut pembukaan surat wasiat ;
2. Mengambil  (menerima)  harta  orang  yang  tak  hadir  dengan  kewajiban  membuat pencatatan  harta  yang  dimbil  serta  memberi  jaminan  yang  harus  disetujui  oleh  hakim (pasal 472 KUH Perdata) ;
3. Meminta pertanggungjawaban oleh BHP bila BHP dahulu mengurusnya ;
4. Mengoper segala kewajiban dan gugatan orang tak hadir (asal 488 KUH Perdata). Para ahli waris yang diperkirakan demi hukum menerima harta warisan secara terbatas (Pasal 277 KUH Perdata) ;
5. Pada umumnya mereka bertindak sebagai orang yang mempunyai hak pakai hasil (Pasal 474 KUH Perdata) ;
6. Berhak  mengadakan  pemisahan  dan  pembagian  dengan  ketentuan    harta  tetap  tidak dapat dijual kecuali dengan ijin hakim (Pasal 478 dan 481 KUH Perdata).
Keadaan “mungkin sudah meninggal” berakhir:
1. Jika orang yang tidak hadir kembali atau ada kabar baru tentang Hidupnya ;
2. Jika si tak hadir meninggal dunia ;
3. Jika masa “pewarisan definitive ” termaksud dalam Pasal  484 KUH Perdata dimulai. 20

## C. Masa Pewarisan definitive
Masa ini terjadi apabila lewat 30 tahun sejak tanggal tentang “mungkin sudah meninggal” atas keputusan hakim, atau setelah lewat 100 tahun setelah lahirnya si tak hadir. Akibat-akibat permulaan masa pewarisan definitive:
1. Semua jaminan dibebaskan ;
2. Para  ahli  waris  dapat  mempertahankan  pembagian  harta  warisan  sebagaimana  telah
19 Affandi, Ali,1997, Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian ,Jakarta,hlm. 20
20 Muslich Maruzi,2010, Pokok-Pokok Ilmu Waris (Asas Mawaris) ,Semarang,hlm. 1
ISSN (Online): 2655-8408
dilakukan atau membuat pemisahan dan pembagian definitive ;
3. Hak  menerima  warisan  secara  terbatas  berhenti  dan  para  ahli  waris  dapat  diwajibkan menerima warisan atau menolaknya.
Seandainya orang  yang tidak hadir kembali setelah masa pewarisan definitive, ia ada hak untuk meminta kembali hartanya dalam keadaan sebagaimana adanya berikut harga dari harta yang  tidak  dipindahtangankan,  semuanya  tanpa  hasil  dan  pendapatannya  (Pasal  486  KUH Perdata).
Akibat-akibat keadaan tidak hadir terhadap istri adalah:
1. Jika  suami  atau  istri  tak  hadir  10  tahun  tanpa  ada  kabar  tentang  hidupnya,  maka istri/suami yang ditinggal dapat menikah lagi dengan ijin Pengadilan Negeri (Pasal 493 KUH  Perdata).  Sebelumnya  pengadilan  harus  mengadakan  dulu  pemanggilan  3X berturut-turut ;
2. Waktu  10  tahun  dapat  diperpendek  jadi  satu  tahun  dalam  masa  “mungkin  sudah meninggal” (S. 1922 No. 455) ;
3. Dalam PP No. 9/1975 boleh kawin lagi apabila ditinggal 2 tahun berturut-turut ;
4. Jika ijin pengadilan sudah diberikan tapi perkawinan baru belum dilangsungkan sedang orang  yang  tak  hadir  kembali  /  memberi  kabar  masih  hidup,  ijin  untuk  menikah  dari pengadilan gugur demi hukum ;
5. Setelah  suami/istri  yang  ditinggal  menikah  lagi  dan  kemudian  orang  yang  tak  hadir, maka orang yang tak hadir boleh menikah lagi dengan orang lain.

## D. Akibat keadaan tak hadir bagi anak
Untuk  anak  yang  masih  di  bawah  umur  berlaku  Pasal  300:2,  Pasal  359:3,  dan  Pasal  374 KUH Perdata Pasal 300:2 KUH Perdata
“Sekiranya si bapak di luar kemungkinan melakukan kekuasaan orang tua, maka kecuali pula dalam hal adanya perpisahan meja dan ranjang, si ibulah yang melakukannya.”
Pasal 359:3 KUH Perdata
“Apabila  pengangkatan  itu  diperlukan  karena  ada  atau  tak  ada  nya  si  bapak  atau  si  ibu  tak diketahui,  atau  karena  tempat  tinggal  atau  kediaman  mereka  tak  diketahui,  maka  oleh pengadilan diangkat juga seorang wali.”
Pasal 374 KUH Perdata
“Jika perwalian terulang atau ditinggalkan karena ketidakhadiran si wali, atau pula jika untuk sementara  waktu  si  wali  tak  mampu  menunaikan  tugasnya,  maka  atas  ancaman  mengganti biaya, kerugian dan bunga, wali pengawas harus mengajukan permintaan  kepada pengadilan akan  pengangkatan  wali baru atau wali sementara. 21

## PROSES  PEWARISAN  ORANG  HILANG  ATAU  ORANG  YANG  MENINGGAL TANPA DIKETAHUI JASADNYA
A. Kedudukan Orang Hilang atau Orang Yang Meninggal tanpa diketahui jasadnya
Kedudukan orang hilang menurut Hukum Waris Perdata, untuk memutuskan orang hilang, harus  mendapatkan  keputusan  hakim  yang  mempunyai  kekuatan  hukum,  dan  jika  orang tersebut  kembali  maka  hak-hak  dalam  warisan  harus  dikembalikan  pada  orang  yang  hilang yang telah kembali tersebut. 22
21 Tedjosaputro, Liliana,2006, Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , Semarang,hlm.290
22 http://www.hukumsumberhukum.com/2014/05/hukum-materil-dan-hukum-formil.html
ISSN (Online): 2655-8408
Tetapi dalam praktek memang hal ini belum pernah terjadi kalaupun terjadi para hakim di Pengadilan Negeri akan mengacu sesuai dalam KUH Perdata, penetapan orang hilang sebagai pewaris  menurut  kewarisan  KUH  Perdata,  menurut  Subekti  jikalau  seseorang  meninggalkan tempat  tinggalnya  dan  tidak  memberikan  kuasa  kepada  seseorang  untuk  mengurus kepentingan-kepentingan,  sedangkan  kepentingan-kepentingan  itu  harus  diurus  atau  orang tersebut harus diwakili, maka atas orang yang berkepentingan ataupun atas permintaan Jaksa, Hakim  untuk  sementara  dapat  memerintahkan  Balai  Harta  Peninggalan  (Weeskamer)  untuk mengurus kepentingan-kepentingan orang  yang berpergian itu dan perlu mewakili orang itu. Jika  kekayaan  orang  yang  berpergian  itu  tidak  begitu  besar,  maka  pengurusannya  cukup diserahkan  pada  anggota-anggota  keluarga  yang  ditunjuk  oleh  Hakim,  jika  sudah  melewati lima  tahun  sejak  hari  keberangkatan  orang  yang  meninggalkan  tempat  tinggalnya  tanpa memberikan kuasa untuk mengurus kepentingan-kepentingannya, dan selama waktu tersebut tidak ada kabar atau berita yang menunjukan orang tersebut masih hidup, maka orang-orang yang  berkepentingan,  dapat  meminta  kepada  Hakim  supaya  dikeluarkan  suatu  pernyataan yang  menerangkan,  bahwa  orang  yang  meninggalkan  tempat tinggalnya  itu  “dianggap  telah meninggal”  sebelum  hakim  mengeluarkan  suatu  pernyataan  yang  demikian  itu,  harus dilakukan dahulu suatu panggilan umum (antara lain memuat panggilan itu dalam surat-surat kabar) yang diulangi paling sedikit tiga kali lamanya. 23
Hakim  juga  mendengar  saksi-saksi  yang  dianggap  perlu  untuk  mengetahui  kedudukan perkaranya  mengenai  orang  yang  meninggalkan  tempat  tinggalnya  itu  dan  jika  dianggapnya perlu  ia  dapat  menunda  pengambilan  keputusan  hingga  lima  tahun  lagi  dengan  mengulangi panggilan umum.

## B. Masa adanya kemungkinan sudah meninggal
Seseorang dapat diputuskan “kemungkinan” sudah meninggal jika:
1. Tidak  hadir  5  tahun,  bila  tidak  meninggalkan  surat  kuasa  (Pasal  467  KUHP  Perdata), dimulai pada hari ia pergi tidak ada kabar  yang diterima dari orang tersebut atau sejak kabar terakhir diterima ;
2. Tidak  hadir  10  tahun,  bila  surat  kuasa  ada,  tetapi  sudah  habis  berlakunya  (Pasal  470 KUH  Perdata),  dimulai  pada  hari  dia  pergi  tidak  ada  kabar  yang  diterima  dari  orang tersebut atau sejak kabar terakhir diterima ;
3. Tidak  hadir  1  tahun,  bila  orangnya  termasuk  awak  atau  penumpang  kapal  laut  atau pesawat udara (S. 1922 No. 455), dimulai sejak adanya kabar terakhir dan jika tidak ada kabar sejak hari berangkatnya ;
4. Tidak  hadir  1  tahun,  jika  orangnya  hilang  pada  suatu  peristiwa  fatal  yang  menimpa sebuah  kapal  laut  atau  pesawat  udara  (S.  1922  N0.  455),  dimulai  sejak  tanggal terjadinya peristiwa ;
5. Dalam  Peraturan  Pemerintah  No.  9/1975,  dikatakan  bahwa  apabila  salah  satu  pihak meninggalkannya  2  tahun  berturut-turut,  pihak  yang  ditinggalkan  boleh  mengajukan perceraian.
Akibat-akibat  dari  masa  kemungkinan  sudah  meninggal  bagi  para  ahli  waris  dan penerima hibah wasiat/legataris adalah:
a) Menuntut pembukaan surat wasiat
b) Mengambil  (menerima)  harta  orang  yang  tak  hadir  dengan  kewajiban  membuat pencatatan harta yang dimbil serta memberi jaminan yang harus disetujui oleh hakim (Pasal 472 KUHPerdata)
c) Meminta pertanggungjawaban oleh BHP dahulu mengurusnya ;
d) Mengoper segala kewajiban dan gugatan orang tidak hadir (Pasal 488 KUH Perdata). Para  ahli  waris  yang  diperkirakan  demi  hukum  menerima  harta  warisan  secara
23 Erlis Septiana nurbani2014, Perbandingan Hukum perdata ,Jakarta,hlm.17
ISSN (Online): 2655-8408
terbatas ( Pasal 277 KUH Perdata ) ;
e) Pada  umumnya  mereka  bertindak  sebagai  orang  yang  mempunyai  hak  Pakai  hasil (Pasal 474 KUH Perdata) ;
f) Berhak mengadakan pemisahan  dan  pembagian  dengan  ketentuan harta tetap tidak dapat dijual kecuali dengan ijin hakim (Pasal 478 dan 481 KUH Perdata)
Keadaan “mungkin sudah meninggal” berakhir:
a) Jika orang yang tidak hadir kembali atau ada kabar baru tentang hidupnya;
b) Jika si tak hadir meninggal dunia;
c) Jika  masa  “pewarisan  definitive”  termaksud  dalam  Pasal  484  KUH  Perdata dimulai. 24

## C. Masa Pewarisan definitive
Masa ini terjadi apabila lewat 30 tahun sejak tanggal tentang “mungkin sudah meninggal” atas keputusan hakim, atau setelah lewat 100 tahun setelah lahirnya si tak hadir. Akibat-akibat permulaan masa pewarisan definitive:
1. Semua jaminan dibebaskan
2. Para  ahli  waris  dapat  mempertahankan  pembagian  harta  warisan  sebagaimana  telah dilakukan atau membuat pemisahan dan pembagian definitive.
3. Hak  menerima  warisan  secara  terbatas  berhenti  dan  para  ahli  waris  dapat  diwajibkan menerima warisan atau menolaknya.
Seandainya orang  yang tidak hadir kembali setelah masa pewarisan definitive, ia ada hak untuk meminta kembali hartanya dalam keadaan sebagaimana adanya berikut harga dari harta yang  tidak  dipindahtangankan,  semuanya  tanpa  hasil  dan  pendapatannya  (Pasal  486  KUH Perdata).
Akibat-akibat keadaan tidak hadir terhadap istri adalah:
1. Jika  suami  atau  istri  tak  hadir  10  tahun  tanpa  ada  kabar  tentang  hidupnya,  maka istri/suami yang ditinggal dapat menikah lagi dengan ijin Pengadilan Negeri (Pasal 493 KUH  Perdata).  Sebelumnya  pengadilan  harus  mengadakan  dulu  pemanggilan  3X berturut-turut.
2. Waktu  10  tahun  dapat  diperpendek  jadi  satu  tahun  dalam  masa  “mungkin  sudah meninggal” (S. 1922 No. 455).
3. Dalam PP No. 9/1975 boleh kawin lagi apabila ditinggal 2 tahun berturut- turut.
4. Jika ijin pengadilan sudah diberikan tapi perkawinan baru  belum dilangsungkan sedang orang yang tak hadir  kembali  /  memberi  kabar  masih hidup, ijin untuk menikah dari pengadilan gugur demi hukum.
5. Setelah  suami/istri  yang  ditinggal  menikah  lagi  dan  kemudian  orang  yang  tak  hadir, maka orang yang tak hadir boleh menikah lagi dengan orang lain.

## D. Akibat keadaan tak hadir bagi anak:
Untuk  anak  yang  masih  di  bawah  umur  berlaku  Pasal  300:2,  Pasal  359:3,  dan  Pasal  374 KUH Perdata Pasal 300:2 KUH Perdata “Sekiranya si bapak di luar kemungkinan melakukan kekuasaan orang tua, maka kecuali pula dalam hal adanya perpisahan meja dan ranjang, si ibulah yang melakukannya.”
Pasal 359:3 KUH Perdata
“Apabila  pengangkatan  itu  diperlukan  karena  ada  atau  tak  ada  nya  si  bapak  atau  si  ibu  tak diketahui,  atau  karena  tempat  tinggal  atau  kediaman  mereka  tak  diketahui,  maka  oleh pengadilan diangkat juga seorang wali.”
24 http://yosepaliyinsh.blogspot.co.id/2012/09/asas-asas-hukum-perdata.html
ISSN (Online): 2655-8408
Pasal 374 KUH Perdata “Jika perwalian terulang atau ditinggalkan karena ketidakhadiran si wali, atau pula jika untuk sementara  waktu  si  wali  tak  mampu  menunaikan  tugasnya,  maka  atas  ancaman  mengganti biaya, kerugian dan bunga, wali pengawas harus mengajukan permintaan kepada pengadilan akan pengangkatan wali baru atau wali sementara. 25

## E. Akibat  Hukum  Setelah  Seseorang  dianggap  Meninggal  Menurut  Hukum  Kewarisan Perdata ( Burgerlijk Wetboek )
Kedudukan  setelah  ditetapkan  seseorang  yang  dianggap  meninggal  dunia  menurut kewarisan KUH Perdata dalam posisinya sebagai pewaris dan ahli waris ketentuan mengenai keadaan tidak  ditempat  atau  keadaan  tidak  hadir  termuat  dalam  Burgerlijk  Wetboek  buku  I, Undang-undang  ini  mengatur  tentang  keadaan  tidak  ditempat  terdapat  tiga  masa  atau tingkatan,  yaitu  masa  persiapan,  masa  yang  berhubungan  dengan  pernyataan  orang  yang meninggalkan tempat itu mungkin meninggal dunia dan masa pewarisan secara difinitif.
Adapun  pasal  yang  membahas  tentang  pewaris  terdapat  dalam  Kitab  Burgerlijk  Wetboek Buku  I  tentang  orang,  Bab  XVIII  (tentang  keadaan  tak  hadir  berlaku  bagi  golongan  timur asing lain dari pada Tionghoa). Bagian keempat (Pasal 489, 490,492), tentang  hak-hak  yang jatuh  pada  seseorang  tak  hadir  yang  hidup  atau  tiadanya  disangsikan,  sedangkan  pasal  yang membahas tentang ahli waris terdapat dalam Kitab Burgerlijk Wetboek Buku I tentang orang, Bab  XVIII  (tentang  keadaan  tak  hadir  berlaku  bagi  golongan  timur  asing  lain  dari  pada Tionghoa dan Golongan Tionghoa), bagian keempat (pasal 476-477, 480-482, 484, 486-487). Tentang  hak  dan  kewajiban  para  ahli  waris  dan  mereka  lain  yang  berkepentingan  setelah adanya pernyataan tentang barangkali meninggal.
Akibat  hukum  menurut  kewarisan  Perdata  dalam  hal  orang  yang  meninggalkan  tempat tinggalnya itu meninggalkan suatu penguasaan untuk mengurus kepentingan-kepentingannya, maka harus ditunggu selama sepuluh tahun lewat sejak diterimanya kabar terakhir dari orang itu  barulah  dapat  diajukan  permintaan  untuk  mengeluarkan  suatu  pernyataan  bahwa  si  tak hadir telah dinyatakan barangkali meninggal dunia.
Setelah  dilakukan  pernyataan  itu  oleh  hakim,  maka  para  ahli  waris  baik  yang  menurut Undang-undang maupun ditunjuk dalam surat wasiat berhak mengoper kekuasaan atas segala harta  kekayaan,  asal  saja  dengan  memberikan  jaminan  bahwa  mereka  tidak  akan  menjual benda-benda itu apabila seseorang meninggalkan tempat tinggalnya hilang tanpa memberikan kuasa  kepada  seseorang  untuk  mengurus  kepentingan-kepentingannya,  maka  keluarga  yang berkepentingan  bisa  saja  mengajukan  langsung  permohonan  kepada  pengadilan  setempat untuk  dapat  diputuskan  pembagian  harta  warisan  dan  kepastian  meninggalnya  orang  yang hilang  tersebut  oleh  hakim  atau  melapor  kepada  yang  berwajib,  dalam  hal  ini  kepolisian bahwa  salah  seorang  keluarganya  telah  hilang  untuk  melakukan  penyidikan  dan  melakukan tindakan-tindakan  yang  dikira  perlu  dalam  hal  pencariannya,  setelah  itu  berkasnya dilimpahkan  kepada  kejaksaan,  atas  permintaan  jaksa,  Hakim  Pengadilan  Negeri  akan memerintahkan  BHP  untuk  mengurus  kepentingan  orang  yang  hilang  tersebut,  dan  warisan dapat dijalankan secara normal dan sesuai dengan Hukum Perdata yang berlaku.

## III. PENUTUP

## A. Kesimpulan
Status Hukum Orang Hilang atau Orang yang Meninggal dunia tanpa diketahui jasadnya perlu di  buktikan  secara  hukum,  karena  harus  dengan  beberapa  langkah  dan  melalui  putusan pengadilan, dengan cara memenuhi unsur ini, orang hilang dapat didefinisikan menjadi orang
25 Tedjosaputro, Liliana, 2006, Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Semarang,hlm.290
ISSN (Online): 2655-8408
yang tidak ada lagi, lenyap, tidak kelihatan, tidak lagi terdengar kabarnya dikarenakan sesuatu hal  terjadi  padanya,  sehingga  orang  disekitarnya  yang  sering  melihat  atau  mendengar kabarnya  tidak  lagi  melihat  atau  mendengarnya,  status  dari  orang  hilang  tersebut,  apakah masih  hidup  atau  meninggal  dapat  ditentukan  oleh  Hakim  melalui  prosedur  yang  telah ditetapkan  dalam  KUH  Perdata,  yaitu  dengan  cara  dimohonkan  oleh  pihak  yang  memiliki kepentingan keperdataan dengan orang tersebut memohonkan ke pengadilan untuk dipanggil menghadap  ke  persidangan  untuk  memastikan  keberadaan  dan  nasibnya,  jangka  waktu panggilan ini adalah dalam waktu tiga bulan.
Proses  Pewarisan  Orang  Hilang  atau  Orang  yang  meninggal  dunia  tanpa  diketahui  jasadnya perlu  di  pastikan  dahulu  status  kematiannya  melalui  pengadilan,  status  kematian  dari seseorang  yang  dinyatakan  hilang  sangatlah  penting,  karena  hal  ini  menyangkut  tentang peralihan  harta  kekayaan  yang  ditinggalkan  orang  tersebut.  Setelah  dilakukan  pernyataan tentang kematiannya oleh Hakim, maka para ahli waris yang menurut Undang- undang berhak mengoper kekuasaan atas segala harta kekayaannya, dipersilahkan mengurus harta kekayaan yang  ditinggalkan,  Sehingga  yang  menjadi  krusial  adalah  waktu  dimana  kepastian  kapan seseorang  hilang  dan  pemanggilannya  harus  sesuai  dengan  ketentuan  Kitab  Hukum  Perdata, sehingga  jika  semua  langkah  sudah  dipenuhi  dengan  tepat  maka  pewarisan  dapat  dilakukan dengan sesuai ketentuan pula.

## B. Saran
Pihak-pihak  yang  terkait  dengan  proses  penentuan  orang  hilang  yang  dianggap  meninggal karena  kecelakaan  perlu  dengan  teliti  untuk  memastikan  telah  menempuh  semua  langkah hukum  yang  seharusnya  ditempuh,  karena  kegagalan  untuk  melakukan  hal  tersebut  akan membuat  perbuatan  hukum  yang  dilakukan  menjadi  batal  demi  hukum  karena  ada ketidaksempurnaan dalam proses penentuan orang hilang.
Pihak ahli waris dan notaris sebagai alat Negara dalam pembuatan akta waris harus teliti dan memastikan  status  kematian  pewaris  sudah  mendapatkan  putusan  pengadilan  yang  memiliki kekuatan  hukum  sah,  barulah  proses  pewarisan  dapat  dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan KUH Perdata.

## DAFTAR  PUSTAKA
Abdul Ghofur Anshori, 2002, Hukum Kewarisan Islam Indonesia , Yogyakarta, Ekonosia
Abdul kadir Mohammad, 2014, Hukum Perdata Indonesai, Bandung, PT Citra Aditya Bakti
Afandi Ali, 1997, Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian , Jakarta: Rineka Cipta.
Amiruddin  dan  H.Zainal  Asikin  ,  2004, Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum, Jakarta,  Pt.  Raja Grafindo Persada
Anisitus  Amanat,  2001, Membagi  Warisan  Berdasarkan  Pasal-Pasal  Hukum  Perdata  BW , Jakarta,Raja Grafindo Persada.
Darji  Darmodiharjo  dan  Shidarta,  1995, Pokok-pokok  filsafat  hukum:  Apa  dan  bagaimana  filsafat hukum Indonesia , Cet-5, Jakarta, Gramedia.
Eman Suparman, 2005, Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam Adat  dan BW , Bandung, PT Refika Aditama.
ISSN (Online): 2655-8408
Erlis Septiana Nurbani, 2014, Perbandingan Hukum Perdata , Jakarta,PT Raja Grafindo Persada.
Johny Ibrahim, 2006, Teori dan Penelitian Hukum Normatif , Malang,Bayumedia Publishing.
J. Satrio, 1992, Hukum Waris , Bandung, Penerbit Alumni.
Liliana  Tedjosaputro,  2006, Hukum  Waris  Menurut  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata, Semarang,Aneka Ilmu Anggota Ikalpi Semarang.
Munir Fuady, 2005, Perbandingan Hukum Perdata , Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
Muslich Maruzi, 2010, Pokok-Pokok Ilmu Waris (Asas Mawaris) , Semarang.
Peter Mahmud Marzuki, 2006, Penelitian Hukum, Cetakan ke-1,  Jakarta, Kencana Media Group.
Pius  Abdillah  dan  Trisno  Yuwono,  2002,  Kamus  Lengkap  Bahasa  Indonesia  Praktis,  Surabaya, ARKOLA.
Salim HS, 2013, Hukum Perdata Tertulis, Jakarta,Sinar Grafika.
Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta ,UI-Press. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, Penelitian Hukum Normatif : Suatu
Tinjauan Singkat, Jakarta,PT. Raja Grafindo Persada.
Sofwan, Sri Sudewei Masjchoen, Hukum Perdata dan Hukum
Benda, Yogyakarta,Liberty.
Surani  Ahlan  Sjarif,  Intisari  Hukum  Waris  Menurut  Burgerlijk  Wetboek,  1982,  Jakarta,Ghalia Indonesia
Titik Triwulan Tutik, 2010, Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional, Jakarta,Kencana.
Wahyono Darmabrata, 2003, Hukum Perdata Asas-Asas Hukum Waris, Jakarta, CV Gitama Jaya

## A. Perundang-Undangan
Kitab Undang - Undang Hukum Perdata

## B. Sumber Lain
HukumOnline.com
http://www.hukumsumberhukum.com/2014/05/hukum-materil-dan-hukum- formil.html. http://yosepaliyinsh.blogspot.co.id/2012/09/asas-asas-hukum-perdata.html.