## Konsep Kerja Sama Bagi Hasil Kelapa Sawit di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Provinsi Riau
(Tinjauan Fiqih Muamalah)
Oktarijayanti 1 Daharmi Astuti 2 Boy Syamsul Bakhri 3 *
* 1,2 &3 Fakultas Agama Islam Universias Islam Riau (UIR) Pekanbaru Jl. Kaharuddin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan Pekanbaru 28284
e-mail : daharmi_astuti@fis.uir.ac.id ; bsb_fai@fis.uir.ac.id
Abstrak : Kerjasama  bagi  hasil  merupakan  salah  satu  model  transaksi  ekonomi  untuk mendapatkan  keuntungan  ( Mudharabah )  antara  kedua  belah  pihak,  pemilik  lahan  dan pengelola, terutama dalam akad perkebunan sawit. Persoalan yang dikaji bagaimana sistem kerjasama bagi hasil kelapa sawit di Desa Dayun Kabupaten Siak. Tujuan penelitian untuk mengetahui  konsep  dan  pelaksanaan  bagi  hasil  kelapa  sawit  menurut  Fiqih  Muamalah. Jenis penelitian adalah penelitian lapangan ( Field Research ). Untuk mendapatkan data yang valid peneliti menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data  dokumentasi,  wawancara  dan  dianalisis  dengan  metode  kualitatif.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa konsep bagi hasil masyarakat Desa Dayun Kecamatan Dayun adalah syirkah mudharabah dimana  pemilik menyediakan lahan dan peralatan untuk perkebunan kelapa  sawit  sedangkan  pengelola  menyediakan  waktu,  tenaga  untuk  mengelola  kebun tersebut.  Sistem bagi hasil yang dilakukan : Pertama, dari hasil panen untuk pengelola atau  pekerja  dan untuk  pemilik  kebun  dengan  catatan  peralatan  dan  kerusakan  alat ditanggung  oleh  pemilik  kebun.  Kedua,  separoh  dari  hasil  panen  untuk  pengelola  atau pekerja  dan  separuh  lagi  untuk  pemilik  kebun  atau  lahan  dengan  catatan  peralatan  dan kerusakan Alat ditanggung oleh pengelola. Dilihat dari aspek hukum Islam tetap sah karena ada akad saat melakukan perjanjian, meskipun tidak secara tertulis.  Kerjasama bagi hasil ini juga memiliki kelemahan, dikarenakan ada beberapa faktor yang mempengaruhinya di antaranya  tidak  adanya  ikatan  perjanjian  tertulis.  Ke  depan  harus  ada  perjanjian  tertulis agar memberi jaminan hukum bagi kedua belah pihak.
Kata Kunci: Kerjasama Bagi Hasil, Syirkah Mudharabah , Fiqih Muamalah

## PENDAHULUAN
Manusia  dijadikan  Allah  SWT sebagai  makhluk  sosial  yang  saling menguntungkan  antara  satu  dengan  yang lainnya,  untuk  memenuhi  kebutuhan hidupnya, manusia harus berusaha mencari karunia Allah SWT yang ada di muka bumi ini  sebagai  sumber  ekonomi.  Cara  yang ditempuh dalam mencari karunia itu adalah dengan  usaha  dan  bekerja  sama  dengan manusia  lainnya.  Tetapi  dalam  usaha  dan kerja  sama  tersebut  hendaklah  didasari dengan  akad  atau  perjanjian  yang  telah disepakati bersama.
Salah  satu  hasil    karunia  dari  Allah SWT  adalah  adanya  tanaman  kelapa  sawit yang  dapat  dimanfaatkan  oleh  manusia untuk menunjang kebutuhan hidup sehari – hari.  Tanaman  kelapa  sawit  merupakan salah  satu jenis  tanaman  perkebunan  yang menduduki  posisi  penting  dalam  sektor pertanian umumnya, dan sektor perkebunan khususnya. Hal ini disebabkan karena  dari  sekian  banyak  tanaman  yang menghasilkan  minyak  atau  lemak,  kelapa sawit  yang  menghasilkan  nilai  ekonomi terbesar  per  hektar  di  dunia.  Kelapa  sawit merupakan  komoditi  andalan  Indonesia yang perkembangannya demikian pesat.
Siak  salah  satu  Kabupaten  terbesar yang  memiliki  wilayah  Kecamatan  dan memiliki  lahan  yang  sangat  luas  yang terbagi dari beberapa Desa.
Siak merupakan  Kabupaten  yang  banyak melakukan  perjanjian  sistem  bagi  hasil,ini dikarenakan  sebagian  besar  penduduk hidup  dengan  mata  pencarian  bertani.  Hal ini  berarti  bahwa  sebagian  besar  rakyat menggantungkan  hidupnya  dari  sektor pertanian.  Sebagai  wilayah  yang  agraris masyarakat  berusaha  dalam memantapkan pembangunan di bidang perkebunan. Salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Siak adalah  Kecamatan  Dayun.  Kecamatan Dayun  merupakan  salah  satu  sektor penghasil  kelapa  sawit  yang  cukup
mendominasi di Kabupaten Siak. Umumnya masyarakat  yang  tinggal  di  Kecamatan Dayun  memiliki  kebun  kelapa  sawit. Masyarakat  Desa  yang  ada  berawal  dari penduduk  yang  ada  di  daerah  Jawa  yang mengikuti program transmigrasi.
Di  kecamatan  Dayun  terdiri  dari  11 Desa  di  antaranya  adalah  ada  Desa  Banjar Seminai,  Desa  Berumbung  Baru,  Desa Buana  Makmur,  Desa  Dayun,  Desa  Lubuk Tilan, Desa Merangkai, Pangkalan Makmur, Sawit Permai, Sialang Sakti, Suka Mulya dan Desa Taluk Merbau ( Indonesia.go.id)  yang mana  dari  tiga  Desa  memiliki  lahan  luas kelapa  sawit  di  antaranya  Desa  Taluk Merbau, Desa Dayun Desa Suka Mulya Desa yang  terdapat  di  Kecamatan  Dayun Kabupaten  Siak  yang  memiliki  wilayah perkebunan yang luas yang berpotensi bagi pengembangan agro industri dan agrowisata  khususnya  pengolahan  CPO ( Crude Palm Oil ) atau minyak kelapa sawit. Mayoritas  penduduk  menjadi  petani  yang memiliki kebun sawit, menjadikan perkebunan  sawit  menjadi  suatu  usaha pokok  yang  dapat  memenuhi  kebutuhan primer  dan  sekunder  mereka.  Hanya  saja tidak  semua  penduduk  di  sini  mempunyai lahan  ataupun  kebun  sawit.  Sehingga mereka  harus  bekerjasama  dengan  orang yang memiliki perkebunan kelapa sawit.
Bentuk  kerja  sama  yang  dilakukan oleh kedua belah pihak ini ada dua macam yaitu sistem upah yang dibayarkan pemilik kebun  sawit  kepada  pemanen  dan  sistem bagi  hasil.  Untuk  sistem  upah,  pemilik kebun membayarkan upah pemanen sesuai dengan  yang  telah  disepakati  oleh  kedua belah pihak dan berlaku hanya untuk sekali panen. Pemilik kebun saat akan melakukan panen  menyepakati  biaya  upah  yang  akan dibayar  kepada  pemanen  atau  penggarap sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan bagi hasil akan dibagi sesuai dengan kesepakatan  kedua  belah  pihak.  dengan demikian  dalam  melakukan  hubungan
kerjasama  dapat  menimbulkan  suatu persoalan  hukum  mengenai  hak  dan kewajiban. Adapun hak dan kewajiban bagi pemilik kebun antara lain :
Sedangkan hak bagi pemilik lahan.
1. Pemilik menyediakan alat-alat seperti : dodos,  egrek,  gerobak,  gancu  dan  lain lain
2. Sedangkan  hak  bagi  pemilik  kebun adalah menerima hasil dari garapannya. Sedangkan kewajiban bagi penggarap antara lain :
1. Melakukan  penggarapan  secara  baik sesuai  dengan  ketentuan  yang  telah disepakati  bersama  dan  menghindari kecerobohan dalam melakukan penyadap yang
menyebabkan kerusakan atau kematian.
2. Memberikan  hasil  garapan  kepada pemilik sesuai dengan kesepakatan. Berdasarkan hasil pengamatan awal,
penulis  menemukan  beberapa  fenomena yang  berkaitan  dengan  sistem  bagi  hasil yaitu :
1. Kurangnya  transparasi  keuntungan lahan oleh pemilik lahan dan pengelola/ pengarap.
2. Pemilik  lahan  selalu  bebas  untuk memberhentikan  atau  memutuskan hubungan kerja sama dengan pengelola / penggarap kebun sawit.
3. Kesepakatan yang terjadi antara kedua belah  pihak    (pemilik  lahan  dan penggarap)  hanya  didasarkan  rasa kepercayaan kesepakatan secara lisan.
4. Pengelola  merasa  dirugikan  dengan sistem  bagi  hasil  karena  tidak  sesuai dengan tenaga yang telah dikeluarkan.
Dari  uraian  yang  dikemukakan  di atas,  jelas  terlihat  perjanjian  bagi  hasil  ini bertentangan  dengan  ketentuan  hukum Islam.  Bahkan  Nabi  Muhammad  SAW  dan begitu pula para sahabat pernah
mengadakan  perjanjian  bagi  hasil  dalam bidang pertanian.
Bagi  hasil  tanah  perkebunan  dalam Islam  sebagaimana  dibahas  dalam  kitab- kitab  fiqih,  pengelolaannya  dilakukan dengan beberapa macam cara yang dikenal dengan  istilah muzara’ah , mudharabah , musaqah dan musyarakah .  Itu  merupakan sebagian  bentuk  dari  aqad  atau  transaksi muamalah Islam dalam bidang pemanfaatan  tanah.  Atas  dasar  keterangan di  atas,  maka  kerja  sama  dengan  sistem bagi  hasil  diakui  keberadaannya  dalam agama  Islam  dan  bila  dapat  dilaksanakan dengan  ketentuannya  tentu  akan  dapat membantu pihak yang melaksanakannya.
Pembagian  hasil  produksi  juga merupakan salah satu langkah yang inovatif dalam  transaksi  ekonomi  Syariah,  hal tersebut  dapat  terjadi  apabila  kesepakatan kerjasama sesuai dengan prilaku masyarakat,  lebih  dari  itu  kesepakatan pembagian  hasil  produksi  merupakan langkah  keseimbangan  sosial  antara  kedua belah pihak dalam memperoleh kesempatan  untuk  melakukan  kegiatan usaha  yang  produktif.  Pelaksanaan  bagi hasil  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak biasanya pengelola  hanya  mendapatkan  bagian 1 5 dari  hasil  panen  kelapa  sawit  dan  pemilik mendapatkan 4 5 dari  hasil  panen  kelapa sawit  dengan  catatan  resiko  kerusakan  di tangan  pemilik  lahan.  Maka  dari  itu penelitian  ini  perlu  dikaji  bagaimana konsep  bagi  hasil    pelaksanaan  kerjasama bagi hasil kelapa sawit di Kecamatan Dayun Kabupaten  Siak  Provinsi  Riau  tinjauan Fiqih Muamalah

## TINJAUAN PUSTAKA Bagi Hasil
Menurut  istilah  bahasa  Arab  bagi hasil  ( mudharabah )  ikut  bentuk mufaa’ala yang berasal dari kata adh-dharb fi al ardh
artinya berjalan di bumi untuk menghasilkan  uang.  Disebut  juga  dengan qiradh dengan  huruf qaf berharkat kasrah dan  huruf ra ’  berharkat fathah tanpa tasydid yang  berasal  dari  kata qardh yang artinya  memutuskan  atau  memotong (Abdurahman, 2006:21).
Bagi  hasil  adalah  perjanjian  atau ikatan  bersama  di  dalam  melakukan kegiatan  usaha.  Di  dalam  usaha  tersebut diperjanjikan  adanya  pembagian  hasil  atas keuntungan  yang  akan  didapat  antara kedua  belah  pihak  atau  lebih.  Bagi  hasil merupakan  suatu  langkah  inovatif  dalam Ekonomi  Islam  yang  tidak  hanya  sesuai dengan  perilaku  masyarakat,  namun  lebih dari itu bagi hasil merupakan suatu langkah keseimbangan  sosial  dalam  memperoleh kesempatan  ekonomi.  Bagi  hasil  dapat dipandang  sebagai  langkah  yang  lebih efektif  untuk  mencegah  terjadinya  konflik kesenjangan  antara  si  kaya  dan  si  miskin dalam kehidupan bermasyarakat.
Prinsip Bagi Hasil Prinsip  bagi  hasil (Profit  Sharing) merupakan  karakteristik  umum  dan landasan  bagi  operasional  bank  Islam secara  keseluruhan.  Prinsip  bagi  hasil dalam simpanan/tabungan tersebut menetapkan tingkat
keuntungan/pendapatan  bagi  tiap-tiap pihak.  Pembagian  keuntungan  dilakukan melalui  tingkat  perbandingan  rasio,  bukan ditetapkan dalam jumlah yang pasti (Hakim 2012: 105).
Qiradh adalah  pemberian  dana  oleh seseorang  kepada  orang  lain  untuk  diolah dengan cara berniaga, di mana keuntungan yang  diperoleh  dibagi  antara  keduanya dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh  mereka.  Sedangkan Mudharabah adalah  akad  kerjasama  antara  dua  orang dimana  yang  satu  memberikan  sejumlah uang sedangkan yang lain memberikan jasa tenaga  untuk  mengolah  uang  tersebut. Keuntungan  yang  dihasilkan  dari  usaha  ini
dibagi  dua  berdasarkan  syarat  yang  telah mereka tentukan.
Untuk  lebih  rinci  mengenai  prinsip- prinsip  bagi  hasil  usaha  Islam  dapat diuraikan sebagai berikut.
Tauhid ,  yang  secara  harfiah  berarti satu  atau  esa,  dalam  konteks  ekonomi menganjurkan seseorang bagaimana berhubungan  dengan  orang  lain  dalam hubungannya dengan tuhannya. Prinsip ini menyatakan  dibelakang  praktek  ekonomi didasarkan atas pertukaran, alokasi sumber daya,  kepuasan  dan  keuntungan,  dan  ada satu  keyakinan  yang  sangat  fundamental, yakni keadilan sosial.
Prinsip Kerja, Prinsip ini menegaskan tentang kerja dan kompensasi dari  kerja  yang  telah  dilakukan.  Prinsip  ini juga  menentukan  bahwa  seseorang  harus profesional dengan kategori pekerjaan yang dikerjakan.  Yaitu  harus  ada  perhitungan misalnya “jam orang kerja” dan harus pula kategori  yang  spesifik  bagi  setiap  pekerja atau  keahlian.  Kemudian  upah  dari  setiap spesifikasi  itu  harus  pula  didasarkan  atas upah  minimum  dan  disesuaikan  dengan hukum pemerintahan.
Prinsip  Distribusi  dan  Kekayaan, Di sini  ditegaskan  adanya  hak  masyarakat untuk  mendistribusikan  kekayaannya  yang digunakan untuk tujuan redistribusi dalam sebuah sistem ekonomi Islam adalah zakat, shadaqah , ghamimah . Hukum Islam tentang warisan mendorong
untuk mendistribusikan kekayaan seseorang. Jadi redistribusi  pendapatan  dan  kekayaan secara merata berlaku terhadap Negara dan dasar  ketauhidan  dan  persaudaraan. Tujuannya  adalah  untuk  meningkatkan transformasi yang produktif dari pendapatan dan kekayaan nasional menjadi kesempatan  kerja  untuk  mewujudkan kesejahteraan bagi warga Negara.
Prinsip  Keseimbangan ,  merupakan nilai dasar yang bisa berpengaruh terhadap berbagai  aspek  kehidupan  ekonomi  Islam
misalnya  kesederhanaan,  berhemat  dan menjauhi pemborosan. Konsep keseimbangan ini tidak hanya
perbandingan  perbaikan  hasil  usaha  yang diarahkan  untuk  dunia  dan  akhirat  saja, akan  tetapi  juga  berkaitan  dengan kepentingan  umum  yang  harus  dipelihara dan  keseimbangan  antara  hak  dan kewajiban.
Konsep Bagi Hasil Konsep bagi hasil ini sangat berbeda dengan bunga yang diterapkan oleh sistem ekonomi  konvensional.  Dalam  ekonomi syariah konsep bagi hasil dapat dijabarkan sebagai berikut:
1. Pemilik  dana  menanamkan  dananya melalui  institusi  keuangan  yang bertindak sebgai pengelola dana.
2. Pengelola mengelola dana-dana tersebut  dalam  sistem  yang  dikenal dengan system pool of find (penghimpun dana), selanjutnya pengelola akan menginvestasikan dana-dana  tersebut  kedalam  proyek atau  usaha-usaha  yang  layak  dan menguntungkan serta memenuhi semua aspek syariah. 3. Kedua belah pihak membuat kesepakatan  (Akad)  yang  berisi  ruang lingkup  kerja  sama,  jumlah  nominal dana,  dan  jangka  waktu  berlakunya kesepakatan tersebut.
4. Sumber dana terdiri dari :
a. Simpanan  :  tabungan  dan  simpanan berjangka
b. Modal  :  simpanan  poko,  simpanan wajib, dan lain-lain.
Hutang pihak lain.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yaitu  penelitian lapangan (Field Research) dengan menggunakan  metode  penelitian  kualitatif. Penelitian kualitatif adalah sebuah pendekatan fenomena yaitu mengamati dan meneliti  masalah  atau  keadaan  tertentu
yang  menjadi  objek  penelitian  (Sonny Leksono 2013:181) suatu proses penelitian dan  pemahaman  yang  berdasarkan  pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena  sosial  dan  masalah  manusia. Pada  pendekatan  ini  peneliti  menekankan sifat  realitas  yang  terbangun  secara  sosial, hubungan  erat  antara  peneliti  dan  subjek yang  diteliti.  Selain  itu  penelitian  ini termasuk  penelitian  deskriptif  kualitatif yaitu  penelitian  yang  dimaksudkan  untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain- lain  yang  sudah  disebutkan,  yang  hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian (Arikunto, 2010:3).
Populasi    masyarakat    Desa  Dayun sekitar  4.964    orang.  Dari  desa  ini,  yang memiliki  lahan  sawit  atau  petani  sawit terbagi menjadi 37 kelompok tani perdesa. Jumlah  petani  yang  memiliki  lahan  kelapa sawit  adalah  659  kepala  keluarga  di  desa dayun,    Dengan  jumlah  lahan  kelapa  sawit keseluruhan  adalah  +/-  300  Ha. Sampel dalam  penelitian  ini  adalah  30  pemilik lahan  sawit  dan  pengelola  lahan  sawit yaitu  5  pemilik  dan  5  pengelola  di  desa Dayun  dengan  menggunakan  metode purposive sampling.
Analisis  data  dalam  penelitian  ini menggunakan  analisis  deskriptis  kualitatif adalah  proses  mencari  dan  menyususn secara sistematis data yang telah diperoleh dari  wawancara,  catatan  lapangan  dan bahan-bahan  lain  sehingga  mudah  untuk dipahami dan temuanya dapat diinformasikan  kepada  fokus  penelitian (Sugiyono, 2009: 244).
Teknis  analisis  data  yaitu    data penelitian  ini  diolah  dari  hasil  wawancara, dokumentasi  dan  kepustakaan  dengan menggunakan  analisis  deskriptif  kualitatif, yakni penulis mencoba memaparkan semua data  dan  informasi  yang  diperoleh kemudian  menganalisa  data  dengan berpedoman dengan sumber-sumber tertulis.
Data yang telah terkumpul  tersebut dianalisis  secara  deskriptif  kualitatif  yang menguraikan  pelaksanaan  bagi  hasil kelapa  sawit  dari  sudut  pandang  fiqih muamalah.  selanjutnya  pengembalian kesimpulan menguraikan tentang pelaksanaan  bagi  hasil  pengelolaan  lahan kelapa  sawit  perspektif  fiqih  muamalah sebagai  jawaban  permasalahan  yang  telah dirumuskan.

## PEMBAHASAN
Desa  Dayun  ini  berada  di  tempat yang  tropis.  Untuk  lebih  mendalami bagaimana  bentuk  kerjasama  bagi  hasil perkebunan kelapa sawit yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Dayun, peneliti  melakukan  kunjungan  wawancara kepada beberapa responden untuk memahami  lebih  mendalam  mengenai pelaksanaan  bagi  hasil  yang  dirasakan masyarakat dalam tinjauan fiqih muamalah terhadap  dampak  bagi  hasil  yang  mereka laksanakan.  Responden  yang  diwawancara secara komprehensif sebanyak 10
Responden  yang  peneliti  pilih  yakni  5 petani/pengelola  dan  5  pemilik  lahan kelapa  sawit  yang  bermukim  di  Desa Dayun.
Responden  dalam  penelitian  ini adalah  masyarakat  Desa  Dayun  baik pengelola  kelapa  sawit  maupun  pemilik lahan kelapa sawit  yang bermukim di Desa Dayun  sebanyak  30  orang  terpilih dimasukkan  dalam  penelitian  ini,  yaitu  : karakteristik  responden  berdasarkan  jenis kelamin,  usia,  tingkat  pendidikan,  dan tingkat pendapatan.
Berdasarkan  hasil  yang  didapatkan dijelaskan  bahwa  mayoritas  responden adalah  berjenis  kelamin  laki-laki  sebesar 100%,  jadi  dapat  disimpulkan  bahwa mayoritas  responden  dalam  penelitian  ini adalah  laki-laki  yang  mempunyai  tingkat tanggung  jawab  sebagai  kepala  rumah tangga  sehingga  lebih  berani  dalam
pengambilan  keputusan  dan  lebih  terbuka. Pada  umumnya  laki-laki  mempunyai tingkat  wewenang  yang  tinggi  baik  di dalam  lingkungan  keluarga  maupun  di lingkungan masyarakat.
Berdasarkan  hasil  yang  didapatkan dilihat  bahwa  responden  yang  berusia dibawah  30  tahun  berjumlah  10  orang dengan persentase sebesar 40%, responden  yang  berusia  31-40  berjumlah 20  orang  dengan  persentase  60%.  Artinya pada  tingkat  usia  31-40  tahun  mempunyai tingkat  kematangan  pengalaman  dan wawasan  yang  cukup  dalam  mengambil keputusan dan tindakan.
Berdasarkan  hasil  yang  didapatkan diketahui  dari  10  responden  diperoleh frekuensi  responden  berdasarkan  tingkat pendidikan,  yaitu  SMP  sebanyak  10  orang dengan persentase 40%, frekuensi responden  tingkat  pendidikannya  SMA adalah  sebanyak  20  orang  dengan persentase 60%. Artinya mayoritas masyarakat    di  Desa  Dayun  memiliki  latar belakang  pendidikan  yang  cukup  tinggi sehingga  diharapkan  mampu  memberikan kinerja  yang  tinggi  sesuai  keahlian  dan kemampuan yang dimiliki.
Berdasarkan  hasil  yang  diperoleh dapat dijelaskan bahwa tingkat penghasilan responden  antara  pengelola  dan  pemilik kelapa  sawit  mayoritas  berpenghasilan  di atas  Rp  15.000.000  yaitu  sebanyak  15 orang  dengan  persentase  50%  dan  di  atas Rp.  30.000.000  sebanyak  5  orang  dengan persentase  20%.  Sedangkan  10  orang hanya berpenghasilan dibawah Rp 10.000.000  dengan  persentase  30%, dengan  tingkat  penghasilan  seperti  ini maka  mereka  akan  mengalami  kemudahan financial  untuk  memenuhi  kebutuhan keluarga.
Perjanjian  Kerjasama  Bagi  Hasil  Kelapa Sawit di Desa Dayun Siak
Pelaksanaan  kerjasama    bagi  hasil perkebunan  kelapa  sawit  di  Desa  Dayun
adalah  bagi  hasil  berdasarkan  kebiasaan masyarakat  yang  telah  terjadi.  Adapun kerjasama pembagian hasil yang dilakukan masyarakat  Desa  Dayun  adalah  sebagai berikut :
1. 4/5 bagian / sama dengan 80 % (empat perlima  untuk  pemilik  lahan).  Pemilik mendapatkan  4/5  (empat  perlima) karena  pemilik  yang  memiliki  lahan dan  pemilik  juga  yang  menyediakan peralatan  untuk  menggarap  kelapa sawit.
2. 1/5  (satu  perlima  untuk  pengelola lahan).  Pengelola  hanya  mendapatkan 1/5 dari hasil kelapa sawit.
Cara  pembagian  ini  dilakukan karena  pengelola  hanya  bertugas  untuk memanen  kelapa  sawit  atau  sebagai pekerja  kelapa  sawit.  sedangkan  pemilik
kebun  menyediakan  lahan  dan  peralatan serta  menanggung  peralatan  kerusakan alat.  Dengan  catatan  pemilik  kebun menanggung  semua  biaya  peralatan  dan kerusakannya,  dan  pengelola/  penggarap sebagai  pekerjanya.  Jadi  kalau  dilihat  dari awal  perjanjian,  kerjasama  yang  terjadi tidaklah salah, bahkan dari segi pembagian keuntungan juga adil dan sah.
Jika  terjadi  kerusakan  alat  yang disebabkan  oleh  pemilik  maka  pengelola tidak ikut  bertanggung  jawab  menanggung beban  kerusakan.  Namun,    jika  terjadi kerusakan  alat  yang  disebabkan  oleh pengelola  maka  pengelola  bertanggung jawab  atas  kerusakan  barang  tersebut dengan  dipotongnya  keuntungan  bagi pengelola.

## Gambar 1. Skema Bagi Hasil
Pelaksanaan  bagi  hasil  di  Desa
Dayun berdasarkan dari kebiasaan masyarakat  dan  adat  masyarakat  tersebut secara  turun  temurun    yang  telah berlangsung  sejak  lama.  Namun  pada hakekatnya  perjanjian  bagi  hasil  ini  pada umumnya  yaitu  pemilik  lahan  ingin mengproduktifkan  lahannya  tanpa  ia mengerjakan  sendiri.  Sedangkan  pengelola lahan  adalah  mengelola  dan  mengerjakan lahan  sampai  bener-bener  mendapatkan hasil dari lahan sawit.
Dari  hasil  analisa  penulis  di lapangan,  adapun  bentuk  perjanjian  yang mereka  sepakati  terdiri  pada  dua  bentuk kesepakatan, yaitu: Pertama, seperlima dari hasil  panen  untuk  pengelola  atau  pekerja
dan  satu  lagi  catatan  peralatan  dan kerusakan  alat  ditanggung  oleh  pemilik kebun. Kedua, separoh  dari  hasil  panen untuk  pengelola  atau  pekerja  dan  separuh lagi untuk pemilik kebun atau lahan dengan catatan  peralatan  dan  kerusakan  Alat ditanggung oleh pengelola/pekerja.
Apabila  dilihat  dari  kedua  bentuk perjanjian  di  atas,  kerjasama  yang  terjadi tidaklah  salah,  bahkan  juga  dari  segi pembagian keuntungan juga sudah adil dan sah,  hanya  saja  akad  kerjasama  tersebut tidak  tertuangkan  dalam  bentuk  sebuah perjanjian tertulis yaitu perjanjian di mulut saja atau hanya secara lisan, sehingga akad perjanjian  tersebut  mempunyai  kelemahan dari segi kekuatan hukum.
Menurut  hasil  wawancara  penulis dengan  pengelola/pekerja,  pembagian  dari keuntungan  dihitung  pada  setiap  akhir bulan,  pada  pembagian  keuntungan  inilah salah  satu  responden  bahwa  salah  satu bentuk kerjasama bagi hasil antara pemilik lahan  melakukan  sistem musaqah yang mana pemilik lahan menyerahkan sebidang tanah  untuk  diurus  dirawat  untuk menghasilkan  buah  dan  penggarap  lahan menyediakan  waktu  dan  tenaga  dan hasilnya  dibagi  dari  hasil  yang  disepakati bersama Dari hasil wawancara yang dilakukan  oleh  pemilik  lahan  dan penggarap  mereka  melakukan  sebagian masyarakat  ada  menggunakan  sistem
muzara’ah yang  mana  penggarap  hanya melakukan  penanaman  dari  bibit  benih yang  diberikan  oleh  pemilik  lahan  untuk ditanami,  disirami  dan  dipupuk  hingga menghasilkan  buah  dan  modal  dari sipemilik lahan.
Berdasarkan  uraian  di  atas  bahwa  konsep bagi  hasil  di  Desa  Dayun  dalam  aspek hukum  Islam  masuk  kategori  sah,  karena sistem bagi hasil yang dilakukan  walaupun secara  lisan  tetapi  sudah  sesuai  akad. Sistem bagi hasil ini bisa  dikatakan bentuk syirkah  mudharabah karena  kedua  belah pihak  mendapat  keuntungan  dari  hasil panen kelapa sawit dan sesuai dengan akad perjanjian yang disepakati bersama.
Tabel 1. Aspek Bagi Hasil Pemilik lahan Pemilik dana memberikan seluruh modal untuk dikelola Kedua belah pihak melakukan kesepakatan kerjasama  antara  pemilik lahan  dan  penggarap  untuk melakukan  sistem  bagi  yang telah  disepakati  bersama diawal  perjanjian  secara lisan/ ucapan Pengelola lahan Pengelola  memeberikan  seluruh tenaga dan waktu untuk menggarap lahan kelapa sawit Tabel 2. Aspek dari Segi Akad Akad Definisi Praktek dilapangan Hasil Ijab Ijab  dan  qabul  harus  jelas menunjukkan  hasil  kedua  belah pihak  antara  ijab  dan  qabul  harus bersesusain  (Selaras)  antara  ijab dan qabul harus bersambungan Pemilik lahan Memilih Qabul Suatu  pernyataan  menerima  dari pihak  kedua  atas  penawaran  yang dilakukan oleh pihak pertama Pengelola  lahan/ pekerja Memilih
Tabel 3. Aspek dari si Aqidain Al- Aqidain (Subjek)  para  pihak  yang  berakad  sebagai  sesuatu  perbuatan  hukum yang mengemban hak dan kewajiban Pemilik lahan Dan Pengelola lahan • Harus aqil yaitu orang yang harus berakal sehat
• Tamyuz yaitu orang yang dapat membedakan baik dan buruk,.
• Muktar yaitu orang yang  bebas dari paksaan.
Gambar 2. Skema Bagi Hasil
Jadi, berdasarkan 4 aspek bagi hasil, aspek  dari  segi  akad,  aspek  dari  segi aqidain dan  aspek syirkah  mudharbah bisa dilihat  bahwa  ada  pemilik  modal  yang menyediakan  seluruh  modal  nya  100% untuk  dikelola  oleh  penggarap  untuk mendapatkan  hasil  yang  yang  diinginkan diantara  kedua  bela  pihak  dimana  ada kesepakatan  di  awal  perjanjian    antara pemilik  lahan  dan  pengelola  secara ucapan/ lisan.

## SIMPULAN
Dari uraian yang telah dikemukakan dapat disimpulkan sebagai berikut:
Bentuk  sistem  perjanjian  bagi  hasil adalah pertama, seperlima dari hasil panen untuk  pengelola  atau  pekerja  dan  empat perlima  lagi  untuk  pemilik  kebun  atau pemilik  lahan  yang  bertindak  sebagai pemodal,  dengan  catatan  peralatan  dan
kerusakan  alat  ditanggung  oleh  pemilik kebun.
Jika  terjadi  kerusakan  alat  yang disebabkan  oleh  pemilik  maka  pengelola tidak ikut  bertanggung  jawab  menanggung beban  kerusakan.  Namun,    jika  terjadi kerusakan  alat  yang  disebabkan  oleh pengelola  maka  pengelola  bertanggung jawab  atas  kerusakan  barang  tersebut dengan  dipotongnya  keuntungan  bagi pengelola.
Sebenarnya perjanjian yang dilaksanakan oleh penggelola dan penggarap kalau dianalogikan dalam kajian Fiqih  Muamalah  hal  tersebut  dinamakan Syirkah  Mudharabah . Namun penggarap dan pemilik serta pihak yang terkait belum mengenal istilah Syirkah Mudharabah.

## DAFTAR RUJUKAN
Abdurahman,  bin  Al-Bassam  Abdullah.
(2006). Syariah  Baluqul  Maram .
Jakarta : Pustaka.
Arikunto.  S.  (2010). Prosedur  Penelitian: Suatu  Pendekatan  Praktik (Edisi Revisi). Jakarta : Rineka Cipta. Hakim,  Lukman.  (2012). Prinsip-  Prinsip Ekonomi Islam. Jakarta : Erlangga.
Leksono, Sonny. (2013). Penelitian kualitatif  Ilmu  Ekonomi. Jakarta  :
Rajawali Pers. Sugiyono.  (2009). Metode  Penelitian Kualitatif dan R dan d. cet.G. Bandung : CV. Alfabeta.