## Aspek Kriminologi Tindak Pidana Korupsi
Dewi Setyowati, Sisca Muji Rahayu Universitas Hang Tuah Surabaya Dewi.setyowati@hangtuah.ac.id

## Abstrak
Korupsi  yang  terjadi  di  Indonesia  saat  ini,  sudah  dalam  posisi  yang  sangat  parah  dan  begitu mengakar  dalam  setiap  sendi  kehidupan.  Perkembangan  praktek  korupsi  dari  tahun  ke  tahun semakin meningkat, baik dari kuantitas atau jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas  yang  semakin  sistematis,  canggih  serta  lingkupnya  sudah  meluas  dalam  seluruh  aspek masyarakat.  Tindak  pidana  korupsi  merupakan  perbuatan  yang  bukan  saja  dapat  merugikan keuangan  negara  akan  tetapi  juga  dapat  menimbulkan  kerugian  pada  perekonomian  rakyat. Tulisan ini mengupas tentang aspek Kriminologi terhadap tindak pidana korupsi. Dalam putusan Nomor  :  95/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby  menyatakan  bahwa  penegak  hukum  dari  lembaga pengadilan  yaitu  lingkup  kepaniteraan  terlibat  dalam  kasus  tindak  pidana  penyalahgunaan wewenang  yang  berindikasi  pada  tindak  pidana  korupsi  yaitu  suap.  Keperluan pertanggungjawaban hukum yang jelas bagi pejabat pemerintahan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya  merupakan  kebutuhan  yang  esensial  dalam  upaya  mewujudkan  penegakan hukum tindak pidana korupsi yang berkepastian hukum dan berkeadilan.
Kata Kunci: Tindak pidana, Korupsi, Kriminologi

## Abstract
Corruption  that  is  happening  in  Indonesia  today,  is  already  in  a  very  serious  position  and  is deeply rooted in every aspect of life. The development of corrupt practices from year to year is increasing,  both  in  terms  of  quantity  or  amount  of  state  financial  losses  as  well  as  in  terms  of quality  which  are  increasingly  systematic,  sophisticated  and  have  expanded  in  scope  in  all aspects of society. Corruption is an act that can not only harm the state's finances but can also cause  losses  to  the  people's  economy.  This  paper  explores  the  criminological  aspects  of corruption.  In  the  decision  Number:  95/Pid.Sus-TPK/2019/PN.  Sby  stated  that  law  enforcers from  court  institutions,  namely  the  scope  of  the  Registrar's  Office,  were  involved  in  cases  of criminal acts of abuse of authority which indicated a criminal act of corruption, namely bribery. The need for clear legal accountability for government officials in carrying out their duties and authorities is an essential requirement in an effort to realize law enforcement for criminal acts of corruption with legal certainty and justice.
Keywords: Criminal Acts, Corruption, Criminology

## PENDAHULUAN
Penyelenggaraan negara yang bersih  menjadi  penting  dan  sangat diperlukan untuk menghindari praktek- praktek  korupsi  yang  tidak  saja melibatkan pejabat bersangkutan, tetapi juga oleh keluarga dan kroninya, yang  apabila  dibiarkan,  maka  rakyat Indonesia  akan  berada  dalam  posisi yang  sangat  dirugikan.  Meningkatnya tindak  pidana  korupsi  yang  tidak terkendali  akan  membawa  bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian  nasional  tetapi  juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara  pada  umumnya.  Maraknya kasus  tindak  pidana  korupsi  di Indonesia,  tidak  lagi  mengenal  batas- batas  siapa,  mengapa,  dan  bagaimana. Tidak  hanya  pemangku  jabatan  dan kepentingan  saja  yang  melakukan tindak  pidana  korupsi,  baik  di  sektor publik  maupun  privat,  tetapi  tindak pidana  korupsi  sudah  menjadi  suatu fenomena.
Korupsi  yang  terjadi  di  Indonesia saat  ini,  sudah  dalam  posisi  yang sangat  parah  dan  begitu  mengakar dalam setiap sendi kehidupan.
Perkembangan  praktek  korupsi  dari tahun  ke  tahun  semakin  meningkat, baik  dari  kuantitas  atau  jumlah kerugian  keuangan  negara  maupun dari  segi  kualitas  yang  semakin sistematis,  canggih  serta  lingkupnya sudah  meluas  dalam  seluruh  aspek masyarakat.  Tindak  pidana  korupsi merupakan  perbuatan  yang  bukan  saja dapat  merugikan  keuangan  negara akan  tetapi  juga  dapat  menimbulkan kerugian  pada  perekonomian  rakyat. Barda  Nawawi  Arief  berpendapat bahwa, tindak pidana korupsi merupakan  perbuatan  yang  sangat tercela,  terkutuk  dan  sangat  dibenci oleh  sebagian  besar  masyarakat;  tidak hanya  oleh  masyarakat  dan  bangsa Indonesia  tetapi  juga  oleh  masyarakat bangsa-bangsa di dunia.
Peran  penting  Lembaga  Peradilan dalam penegakan hukum di Indonesia. Hakim sebagai penegak hukum mempunyai  tugas  pokok  di  bidang yudisial,  yaitu  menerima,  memeriksa, memutusakan dan menyelesaiakan setiap perkara yang ditujukan kepadanya,  tugas  seperti  itu  dapat dinyatakan  bahwa  Hakim  merupakan
pelaksanaan inti yang secara fungsional  melaksanakan  kekuasaan
kehakiman  sebagaimana  diamanatkan
Undang-Undang  Nomor  48  Tahun 2008 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Dalam putusan Nomor : 95/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby menyatakan  bahwa  penegak  hukum
dari lembaga pengadilan yaitu lingkup kepaniteraan  terlibat  dalam  kasus tindak pidana penyalahgunaan wewenang  yang  berindikasi  pada tindak  pidana  korupsi  yaitu  suap. Sebagaimana  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  1999 sebagaimana  diubah  dengan  Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2001 tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi.  Mengenai  ancaman  pidana minimum  khusus,  pidana  denda  yang lebih tinggi,  dan ancaman pidana mati yang  merupakan  pemberatan  pidana, pemberian  ancaman  pidana  minimal khusus dalam Undang-Undang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah  untuk  memberikan  efek  jera
kepada koruptor dan mencegah potensi terjadinya korupsi.

## RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan  latar  belakang  diatas, tulisan ini mengupas tentang aspek Kriminologi terhadap tindak pidana korupsi.

## PEMBAHASAN Tindak Pidana
Tindak pidana berasal dari istilah dan terjemahan dari kata Strafbaar feit atau delict . straf yang berarti pidana , baar yang berarti dapat atau boleh, dan feit yang berarti perilaku atau perbuatan. Yang jika diartikan secara keseluruhan akan memuat beberapa istilah seperti tindakan , pelanggaran, peristiwa serta perbuatan.
Menurut  Sudarto  menyatakan dalam  bukunya  yang  berjudul  Hukum Pidana  Jilid  IAIB,  “Strafbaar  feit dalam  istilah  tindak  pidana  di  dalam perundang-undangan negara kita dapat dijumpai istilah-istilah lain yang dimaksud  juga  sebagai  istilah  tindak pidana, yaitu:
a. Peristiwa  pidana  (UUDS  1950 Pasal 14 ayat (1)).
b. Perbuatan  pidana  (UU  Darurat
No. 1 tahun 1951, UU mengenai
: tindak sementara untuk
menyelenggarakan kesatuan susunan,  kekuasaan  dan  acara pengadilan-pengadilan sipil,
Pasal 5 ayat 3b).
c. Perbuatan-perbuatan  yang  dapat dihukum  (UU  Darurat  No.  2 Tahun 1951 tentang :  Perubahan Ordonantie  tijdelijke  by  zondere strafbepalingen  S.  1948  –17  dan UU  RI  (dahulu)  No.  8  tahun 1948 Pasal 3.
d. Hal yang diancam dengan
hukum  dan  perbuatan-perbuatan
yang  dapat  dikenakan  hukuman
(UU  Darurat  No.  1951,  tentang Penyelesaian
perselisihan
perburuhan, Pasal 19, 21, 22).
e. Tindak  pidana  (UU  Darurat  No.
7  tahun  1953  tentang  Pemilihan Umum, Pasal 129).
f. Tindak  pidana  (UU  Darurat  No.
7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, penuntutan dan peradilan Tindak Pidana Ekonomi, Pasal 1 dan
sebagainya.
Sedangkan  menurut  Moeljatno dalam  bukunya  yang  berjudul  Azas- Azas  Hukum  Pidana,  mengatakan bahwa:  “Istilah  Perbuatan  Pidana, yang  didefinisikan  beliau  sebagai perbuatan  yang  dilarang  oleh  suatu aturan hukum disertai ancaman (sanksi)  yang  berupa  pidana  tertentu, bagi  barang  siapa  melanggar  larangan tersebut. Dari pengertian tindak pidana yang  diberikan  oleh  Moeljatno,  maka unsur tindak pidana adalah :
a. Perbuatan (manusia);
b. Yang  dilarang  (oleh aturan hukum);
c. Ancaman  pidana  (bagi yang  melanggar  larangan).” Vos merumuskan “peristiwa pidana adalah suatu
perbuatan manusia yang oleh
Undang-undang diancam dengan hukuman”.

## Kewenangan
Dalam  konsep  Hukum  Tata Negara,  kewenangan  atau  wewenang dideskripsikan  sebagai  “ rechtsmacht ” (kekuasaan  hukum).  Dalam  hukum publik,  wewenang  terkait  kekuasaan
terdapat  sedikit  perbedaan  antara kewenangan  ( authority , gezag )  adalah apa  yang  disebut  sebagai  kekuasaan formal,  kekuasaan  yang  berasal  dari yang  diberikan  oleh  undang-undang atau  legislatif.  Sedangkan  wewenang ( competence , bevoegdheid ) hanya mengenai  suatu  “ onderdeel ”  (bagian) tertentu dari
kewenangan.
Kewenangan  dalam  bidang  kekuasaan kehakiman  atau  kekuasaan  mengadili lazim disebut kompetensi atau yurisdiksi.
Di Belanda konsep bevoegdheid dipergunakan  baik  dalam lapangan  hukum  publik,  oleh  karena itu  bevoegdheid  tidak  memiliki  watak hukum9  .  Sedangkan  di  Indonesia, konsep  wewenang  selalu  dimaknai sebagai  konsep  hukum  publik,  sebab wewenang  selalu  dikaitkan  dengan penggunaan kekuasaan. Sesuai dengan pendapat di atas, Prajudi Atmosudirdjo menyatakan  :  “wewenang  merupakan kekuasaan  untuk  melakukan  semua tindakan  di  dalam  lapangan  hukum publik,  sedangkan  kekuasaan  untuk melakukan  tindakan  dalam  lapangan hukum privat disebut hak”.
Setiap  penggunaan  wewenang harus memiliki dasar legalitas di dalam hukum positif untuk mencegah terjadinya perbuatan sewenang- wenang. Penggunaan wewenang pemerintahan  selalu  dalam  batas-batas yang  ditetapkan  sekurang-kurangnya oleh  hukum  positif.  Dalam  kaitannya dengan konsep negara hukum, penggunaan Kewenangan tersebut dibatasi  atau  selalu  tunduk  pada hukum  yang  tertulis  maupun  tidak tertulis, yang selanjutnya untuk hukum tidak tertulis di dalam hukum pemerintahan  di  Indonesia  disebut dengan
“asas-asas umum pemerintahan yang baik” hal ini sesuai dengan  penjelasan  Pasal  4  huruf  a Undang-Undang  Nomor  37  Tahun 2008 tentang Ombudsman, yang berbunyi  :  “Negara  hukum  adalah Negara  yang  dalam  segala  aspek kehidupan  masyarakat,  berbangsa  dan bernegara, termasuk dalam penyelenggaraan  pemerintahan  harus berdasarkan  hukum  dan  asas-asas umum  pemerintahan  yang  baik  yang bertujuan untuk meningkatkan
kehidupan  demokratis  yang  sejahtera, berkeadilan dan bertanggung jawab”.

## Korupsi
Istilah  Korupsi  berasal dari  kata  latin ”corruptio ”  atau
” corruptus ”  yang  berarti  kerusakan atau  kebobrokan,  atau  perbuatan  tidak jujur yang dikaitkan dengan keuangan. Ada pula yang berpendapat bahwa dari segi istilah ”korupsi” yang berasal dari kata  ”corrupteia”  yang  dalam  bahasa Latin berarti ” bribery ” atau
” seduction ”,  maka  yang  diartikan
”corruptio”  dalam  bahasa  Latin  ialah
” corrupter ”  atau  ” seducer ”.  ” Bribery ” dapat  diartikan  sebagai  memberikan kepada  seseorang  agar  seseorang tersebut  berbuat  untuk  keuntungan pemberi. Sementara ” seduction ”
berarti  sesuatu  yang  menarik  agar seseorang menyeleweng. Korupsi adalah  perbuatan  yang  dilakukan dengan  maksud  untuk  memberikan suatu  keuntungan  yang  tidak  resmi dengan  hak-hak  dari  pihak  lain  secara salah  menggunakan  jabatannya  atau karakternya  untuk  mendapatkan  suatu keuntungan  untuk  dirinya  sendiri  atau orang lain, berlawanan dengan
kewajibannya  dan  hak-hak  dari  pihak lain.
Setiap tindak pidana yang terdapat  di  dalam  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  pada umumnya  dapat  dijabarkan  ke  dalam unsur-unsur  yang  terdiri  dari  unsur subjektif dan unsur objektif.
1. Unsur  Subjektif,  unsur  subjektif adalah  unsur-unsur  yang  melekat pada  diri  si  pelaku  atau  yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung  di  dalam  hatinya. Unsur-unsur  subjektif  itu  adalah sebagai berikut:
1. Kesengajaan
atau
kelalaian.
2. Maksud dari suatu percobaan  atau  poging seperti  yang  dimaksud dalam  Pasal  53  ayat  (1) KUHP.
3. Berbagai  maksud  seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian,
penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat  dalam  kejahatan menurut Pasal 340 KUHP. 5. Perasaan  takut  seperti yang terdapat dalam rumusan  tindak  pidana menurut Pasal 308 KUHP. 2. Unsur  Objekti,  sedangkan  unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di  dalam keadaan-keadaan mana tindakan- tindakan  dari  si  pelaku  itu  harus di  lakukan.  Unsur-unsur  objektif dari  suatu  tindak  pidana  adalah sebagai berikut:
1. Sifat melawan hukum.
2. Kualitas dari pelaku,
misalnya seorang pegawai negeri sipil melakukan kejahatan yang  diatur  dalam  Pasal 415 KUHP. 3. Kausalitas, yaitu hubungan  antara  suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat. Unsur menyalahgunakan
kewenangan,  kesempatan  atau  sarana yang padanya adalah bersifat alternatif,  sehingga  tidak  perlu  harus dibuktikan semuanya, cukup dibuktikan salah satu diantaranya. Sub unsur dan pengertian penyalah-gunaan yang  berhubungan  dengan  jabatan adalah:
1. Menyalah-gunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan ; 2. Menyalah-gunakan kesempatan yang ada
padanya karena jabatan ;
3. Menyalah-gunakan sarana yang  ada  padanya  karena jabatan ;
Sub unsur berhubungan dengan kedudukan adalah: 1. Menyalah-gunakan kewenangan yang ada padanya karena kedudukan ; 2. Menyalah-gunakan kesempatan yang ada padanya karena kedudukan ;
3. Menyalah-gunakan sarana yang  ada  padanya  karena kedudukan ;
Dalam  penjelasan  umum maupun  penjelasan  pasal demi  pasal  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor 31  tahun  1999  tentang pemberantasan tindak pidana  korupsi  sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  20  tahun
2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  31  tahun 1999 tentang pemberantasan tindak  pidana  korupsi,  tidak dijelaskan  apa  sebenarnya pengertian  penyalahgunaan wewenang  karena  jabatan atau  kedudukan  oleh  karena itu  harus  lebih  dulu  dicari pengertiannya
secara literatur  umum  dan  literatur hukum.

## White Collar Crime
Kejahatan  kerah    putih    atau yang  dikenal    dengan    “ white      collar
crime ” ini sangat  banyak terjadi,  baik di  Indonesia maupun  di  luar  negeri. Angka    kerugian  dari    kejahatan    ini jauh  lebih besar  dari angka  kejahatan konvensional (blue    collar  crime), sebab    menurut    Munir    Fuady 1 white collar      crime tersebut      merupakan suatu  perbuatan  (atau  tidak  berbuat) dalam  sekelompok    kejahatan    yang spesifik    yang  bertentangan    dengan hukum    pidana    yang  dilakukan  oleh pihak  profesional,  baik  oleh  individu, ataupun      dilakukan      oleh      badan hukum.  Jenis    kejahatan  yang      cukup dikenal      dalam      kepustakaan kriminologi    sebagai “white    collar crime” atau    “kejahatan    kerah    putih” merupakan  kejahatan        yang        tidak hanya        menjadi  perhatian      dan kajian      dari      pakar      hukum pidana/kriminologi sebagai bentuk pelanggaran      hukum      warga masyarakat.  Unsur  yang  terpenting dari  kejahatan      kerah      putih     adalah
1 Munir  Fuady,  “ Bisnis   Kotor Anatomi Kejahatan  Kerah  Putih”, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 1.
status      si  pelaku (the  status  of offender) dan  karakter  jabatan    atau pekerjaan  dari  kejahatan  si pelaku di samping  harus  dihubungkan  pula dengan        jabatan        yang        sah
(legitimate employment) dan penyalahgunaan    jabatan  pelaku (the abuse  of  anoccupational  role).
Istilah white      collar      crime bukan  dimaksudkan    untuk    memberi nama    pada  bentuk      tindak      pidana baru, melainkan sekedar mengkategorikan    terhadap    tindak pidana    yang    pelakunya  memiliki ciri tersendiri.    Istilah white    collar crime ditujukan  terhadap  kejahatan yang  dilakukan        oleh        orang-orang terhormat.
White    collar    crime sering terjadi    dalam  bentuk  kejahatan korporasi,    kejahatan perbankan   dan tindak      pidana      korupsi.  Kejahatan korporasi      tidak      diilhami      oleh sesuatu    dorongan    yang  jahat,    tetapi oleh hal  yang  tidak  dirasakan  moral. Kejahatan  ini      sangat      melukai perasaan masyarakat tentang keadilan,  kejujuran,  solidaritas  dan tanggungjawab  sosial.  Delik    jabatan
yang  diatur  di   dalam  KUHP   antara lain  memuat   sanksi  pidana terhadap perbuatan   penggelapan   (pasal 415), pemalsuan    (pasal      416),      menerima suap        (pasal  418,  419,  dan  420)  dan menguntungkan    diri    sendiri    secara tidak sah (pasal  423,  425, dan  435). Kendati ketentuan tersebut telah diatur pada  KUHP  sebagai ius  constitutum (hukum    positif),  ternyata  dalam praktiknya, KUHP memiliki kelemahan  untuk  dapat  menjerat  dan mempidana  para  pelaku  kejahatan kerah putih yang melakukan pelanggaran  hukum,  misalnya  tindak pidana        korupsi.  Kejahatan    kerah putih  pada      dasarnya      banyak dilakukan   oleh orang-orang    tertentu yang        mempunyai  kedudukan, pekerjaan,    dan    jabatan    serta  ilmu pengetahuan          terpandang          dalam kehidupan      masyarakat.  Seharusnya para pejabat  tinggi  Indonesia  merasa beruntung karena diberikan kepercayaan    lebih    oleh  masyarakat dalam  memimpin  dan  menjalankan tugasnya.  Tapi  apa  kenyataannya, malah    justru    berbalik    dari  harapan semua  pihak.  Para  petinggi  itu justru
mempergunakan  kekuasaanya  dijalan yang    salah,    tanpa    memperhatikan dampak bagi masyarakat dan negara.
Unsur-unsur white  collar  crime , suatu  tindak  pidana  dikatakan  sebagai white  collar  crime,  harus  memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :
1. Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum 2.  Merugikan  masyarakat  dan atau negara
3. Dilarang oleh aturan
hukum pidana
4. Perbuatannya diancam
dengan pidana
5.  Dilakukan  oleh  orang- orang tertentu
Dengan sengaja melakukan perbuatan  melawan  hukum  artinya perbuatan  yang  dilakukan  adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang  berlaku.  Akibat  dari  perbuatan yang dilakukan tidak hanya merugikan perorangan  atau  sekelompok  kecil saja, tetapi dapat merugikan masyarakat  luas.  Perbedaan  utama antara  white  collar  crime  dan  tindak pidana  biasa  antara  lain  terletak  pada pelakunya  dan  penggunaan  harta  hasil
kejahatan  yang  dilakukan  serta  cara kerjanya.  Pelakunya  pada  kejahatan yang  tergolong  white  collar  crime adalah  dilakukan  oleh  orang  yang tergolong intelektual dan terkait dengan  pengaruh  kekuasaan,  jabatan serta  keuangan  dan  dengan  pengaruh tersebut  mereka  lantas  beranggapan bahwa “mereka kebal terhadap hukum, dan cemooh masyarakat.

## Corporate crime
Kejahatan korporasi adalah suatu penyimpangan  perusahaan,  yang  pada dasarnya  merupakan  bentuk  lain  dari white-collar  crime,  atau  juga  dijuluki sebagai “kejahatan perusahaan”.
Kejahatan korporasi
dapat didefinisikan  sebagai  “pelanggaran terhadapundang-undang  pidana  oleh entitas  korporasi  atau  oleh  eksekutif, karyawan, atau agennya yang bertindak atas nama dan untukkepentingan korporasi,
kemitraan, atau bentuk entitas bisnislainnya”.  Jadi  dikatakan  sebagai kejahatan korporasi manakala perbuatan itu dilakukan oleh korporasi
yang  dapat  dihukum  oleh  negara  baik melalui  hukumadministrasi,  hukum perdata atau hukum pidana. Kesalahan, yang  sering  mengakibatkan  tuntutan perdata  terhadap  korporasi  bersama dengan  kemungkinan  tuntutan  pidana, adalah  unsur  terbesar  di  mana  pejabat perusahaan  dapat  terbukti  memiliki pengetahuan sebelumnya tentang cacat produk, kondisi berbahaya, atau perilaku ilegal di pihak karyawan.
Pengertian  kejahatan  korporasi
terlihat bahwa perbuatan pidana tersebut  dilakukan  oleh  suatu  badan hukum  atau  perkumpulan,  bukan hanya  oleh  manusia  individu  seperti dalam kejahatan-kejahatan
konvensional. Karena itu, sudah sepatutnya  juga  jika  hukuman  pidana juga  dijatuhkan  kepada  badan  hukum atau  perkumpulan  tersebut,  bukan hanya  dijatuhkan  terhadap  manusia individu. Hukumanhukuman yang dapat  dijatuhkan kepada  badan hukum atau  perkumpulan  tersebut  misalnya hukuman  denda,  pencabutan  izin, pembubaran, ganti rugi pihak lain yang telah  dirugikan,  atau  pencabutan  hak- hak  tertentu  lainnya.  Jenis  kejahatan
yang  dilakukan  oleh  korporasi  sangat beragam  yang  pada  dasarnya  identik dengan  bidang  usaha  atau  bentuk aktivitasnya.  Oleh  karenanya  makna, perumusan dan ruang lingkup kejahatan  korporasi  ini  juga  sangat beragam.  Bentuk-bentuk  atau  jenis- jenis  sanksi  yang  dapat  dijatuhkan kepada  korporasi  dapat  berupa  sanksi pokok dan sanksi tambahan.
Penanganan  Pelaku  Tindak  Pidana Korupsi Dalam Aspek Kriminologi
Delik penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi  diatur  dalam  Pasal  3  UU PTPK, yang dinyatakan sebagai berikut:  Setiap  orang  yang  dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang  lain  atau  suatu  korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan,  atau  sarana  yang  ada padanya karena jabatan atau kedudukan  yang  dapat  merugikan keuangan  negara  atau  perekonomian negara, dipidana dengan pidana seumur  hidup  atau  pidana  penjara paling  singkat  1  (satu)  tahun  dan paling  lama  20  (dua  puluh)  tahun  dan atau denda paling sedikit Rp
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).  Pasal  3  UU  PTPK  dapat diuraikan  unsur-unsur  deliknya  adalah sebagai berikut:
(a) dengan tujuan menguntungkan  diri  sendiri atau  orang  lain  atau  suatu korporasi; (b) menyalahgunakan kewenangan,  kesempatan,  atau sarana yang ada padanya
karena jabatan atau kedudukan; (c)  yang  dapat  merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
Sehubungan  dengan  perumusan “dengan  tujuan  menguntungkan...” yang  ditentukan  dalam  Pasal  3  UU PTPK,  Andi  Hamzah  berpendapat bahwa  rumusan  tersebut  dimaksudkan mempermudah
dalam segi
pembuktiannya, bila dibandingkan dengan  “memperkaya  diri  sendiri,  .... “seperti yang tercantum dalam Pasal 2 UU  PTPK  ex  Pasal  1  ayat  (1)  sub  a UU Nomor 3 Tahun 1971.
Unsur  “dengan  tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain  atau  suatu  korporasi”  menurut Andi Hamzah adalah sengaja tingkat  I (sengaja  sebagai  maksud  atau opzet met oogmerk ). Berbeda halnya dengan Pasal  2  UU  PTPK  yang  dengan  frasa “memperkaya  diri  sendiri,  orang  lain, atau  suatu  korporasi”  berarti  sengaja dalam 3 (tiga) bentuk yaitu kesengajaan dengan maksud, kesengajaan  dengan  kepastian,  dan kesengajaan dengan kemungkinan ( dolus eventualis ).
Menurut Pasal 15 UU Nomor 30 Tahun  2014  bahwa  wewenang  itu dibatasi  oleh  masa  atau  tenggang waktu,  wilayah  daerah  berlaku,  dan cakupan bidang atau materi wewenang.  Badan  dan/atau  Pejabat Pemerintahan  yang  telah  berakhir masa  atau  tenggang  waktu  wewenang tidak dibenarkan mengambil Keputusan  dan/atau  Tindakan.  Karena itu,  sesuai  Pasal  17  UU  Nomor  30 Tahun  2014  disebutkan,  bahwa  Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang.
Larangan  penyalahgunaan  wewenang meliputi: a) larangan melampaui wewenang; b) larangan mencampuradukkan wewenang; dan/atau c) larangan
bertindak sewenang-wenang. Selanjutnya di dalam Pasal 18 disebutkan, bahwa: (1)  Badan  dan/atau  Pejabat
Pemerintahan dikategorikan melampaui wewenang sebagaimana dimaksud  dalam
Pasal  17  ayat  (2)  huruf  a apabila  Keputusan  dan/atau Tindakan yang dilakukan: a.  melampaui  masa  jabatan atau  batas  waktu  berlakunya wewenang;
b.  melampaui  batas  wilayah berlakunya wewenang; dan/atau c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)  Badan  dan/atau  Pejabat
Pemerintahan dikategorikan
mencampuradukkan wewenang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan: a. di luar cakupan bidang atau materi wewenang yang diberikan; dan/atau b. bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan. (3)  Badan  dan/atau  Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenangwenang sebagaimana dimaksud  dalam Pasal  17  ayat  (2)  huruf  c apabila  Keputusan  dan/atau Tindakan yang dilakukan: a.  tanpa  dasar  kewenangan; dan/atau
b. bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Apabila  ada  keputusan  yang dikeluarkan melampaui kewenangannya,  di  dalam Pasal 19 disebutkan, bahwa: (1) Keputusan dan/atau
Tindakan  yang  ditetapkan
dan/atau  dilakukan  dengan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud  dalam Pasal  17  ayat  (2)  huruf  a  dan Pasal  18  ayat  (1)  serta Keputusan  dan/atau  Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan  secara  sewenang- wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2)  huruf  c  dan  Pasal  18  ayat
(3)  tidak  sah  apabila  telah diuji dan ada Putusan Pengadilan  yang  berkekuatan hukum tetap. (2) Keputusan dan/atau Tindakan  yang  ditetapkan dan/atau  dilakukan  dengan mencampuradukkan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2)  huruf  b  dan  Pasal  18  ayat (2)  dapat  dibatalkan  apabila
telah diuji dan ada.
Sebagaimana dimaksud dengan  ketentuan  dakwaan Subsidiar.  Selanjutnya,  dalam amar Putusan Pengadilan
Tinggi  Nomor  26/Pid.Sus-
TPK/2020/ PT Sby yaitu :
“1. Menyatakan Terdakwa  PT.  Surya Graha  Semesta  (PT.
SGS) tidak terbukti secara sah dan menyakinkan  bersalah melakukan tindak pidana  dalam  dakwaan Primair. 2. Membebaskan Terdakwa  oleh  karena itu dari dakwaan
Primair tersebut. 3. Menyatakan Terdakwa  PT.  Surya
Graha  Semesta  (PT.
SGS) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI”
secara bersama-sama sebagaimana  dakwaan Subsidair;
4.  Menjatuhkan  pidana terhadap  Terdakwa  PT. Surya  Graha  Semesta
(PT.  SGS)  oleh  karena
itu dengan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar  rupiah),  dalam hal Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda  tersebut  diganti dengan perampasan harta  kekayaan  milik korporasi  atau  personil pengendali yang nilainya  sama  dengan putusan  pidana  denda yang  dijatuhkan,  dalam hal penjualan harta kekayaan milik Terdakwa  PT.  Surya Graha  Semesta  (PT. SGS)  tidak  mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap personil pengendali RUDI WAHONO selama 6 (enam) bulan, 5.  Menjatuhkan  Pidana Tambahan terhadap PT. Surya  Graha  Semesta (PT.SGS)  yang  diwakili RUDI
WAHONO sebagai Direktur Utama yaitu  membayar  uang pengganti  sebesar  Rp. 46.140.800.895,- (Empat puluh enam milyar  seratus  empat puluh juta delapan ratus ribu delapan ratus Sembilan  puluh  lima rupiah)  yang  dikenakan kepada  PT.  SGS  selaku korporasi  dan  apabila PT.SGS  tidak  mampu membayar dalam jangka  waktu  30  (tiga puluh) hari, maka harta kekayaan/asset  berupa barang bergerak maupun  tidak  bergerak dapat disita untuk memenuhi  pembayaran uang pengganti.”
Mengingat  yang  dilarang  adalah “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan  atau  sarana  yang  ada padanya karena jabatan atau kedudukan”  maka  tentu  saja  delik  yg
demikian  itu  hanya  dapat  dilakukan oleh orang yg mempunyai jabatan atau kedudukan yang memiliki akses dengan keuangan negara atau
perekonomian negara. Sehingga sebenarnya  ketentuan  Pasal  3  tersebut mengatur  mengenai  delik  jabatan secara  umum  (luas),  dimana  tidak secara  spesifik  disebutkan  jabatan  apa yg  diemban  oleh  si  pelaku,  namun demikian dengan berdasarkan interpretasi  sistematis  dapat  diketahui bahwa  pelaku  adalah  Pegawai  Negeri yg memiliki jabatan struktural maupun fungsional, atau bahkan orang
perseorangan  bukan  pegawai  negeri namun memiliki
kedudukan fungsional.

## PENUTUP
Keperluan  pertanggungjawaban hukum  yang  jelas  bagi  pejabat pemerintahan dalam menjalankan tugas  dan  kewenangannya  merupakan kebutuhan  yang  esensial  dalam  upaya mewujudkan penegakan  hukum  tindak pidana  korupsi  yang  berkepastian hukum  dan  berkeadilan.  Hal  ini dikarenakan  oleh  beberapa  faktor, yakni;  a)  UUPTPK  Nomor  31  Tahun
1999  yang  telah  diubah  dan  ditambah dengan  UU  Nomor  20  Tahun  2001 dibentuk dan dirumuskan tanpa kehadiran (belum ada) UU
administrasi pemerintahan yang menjadi dasar dan payung hukum bagi setiap  tindakan  dan  keputusan  pejabat pemerintahan dalam menjalankan tugas  dan  kewenangannya,  sehingga perumusan  tindak  pidana  korupsi dalam  UUPTPK  Nomor  31  Tahun 1999  jo  UU  Nomor  20  Tahun 2001secara  konseptual  tumbuh  dalam disharmoni dengan norma-norma hukum  penyelenggaraan  fungsi-fungsi pemerintahan. Terdapat unsur “dengan maksud  supaya  Pegawai  Negeri  atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau  tidak  berbuat  sesuatu  dalam Jabatannya  yang  bertentangan  dengan kewajibannya. Sehingga hal ini dimaksudkan  bahwa  sebagai  pegawai negeri  harusnya  memberikan  contoh yang  baik  kepada  masyarakat  sekitar. Dengan adanya undang-undang pemberantasan  tindak  pidana  korupsi yang  menganut  sistem  pidana  dengan batas  minimum  khusus,  sehingga  hal ini  dapat  meminimalisir  terjadinya
tindak pidana korupsi dalam pemerintahan  Indonesia.  Penjatuhan sanksi yang lebih berat dan penggunaan  sanksi  tambahan  dapat diberlakukan  untuk  memberikan  efek jera  terhadap  para  pelaku  kejahatan tindak pidana korupsi.

## DAFTAR BACAAN
Arief, Barda Nawawi. 1996. Bunga
Rampai Kebijakan Hukum Pidana . Bandung: Citra Aditya
Bakti. Bruggink, J.J.H. 1996. Recht sreflecties . Alih Bahasa Arief
Sidharta. Bandung: Citra Aditya
Bakti
Hamzah, Andi. 2005. Asas-Asas
Hukum Pidana. Jakarta: Yarsif
Watampone
Munir  Fuady. 2004. Bisnis   Kotor
Anatomi Kejahatan  Kerah Putih, Bandung: Citra Aditya
Bakti.
Prinst, Darwan. 2002. Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi .
Bandung: Citra Aditya Bakti.