## DARI GEREJA KE PANGGUNG POLITIK: STUDI TENTANG KEKUASAAN PENATUA DALAM POLITIK LOKAL DI MINAHASA

## Romel Malensang
Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sam Ratulangi romelmalensang@ymail.com
Abstract: This  article discusses about  the phenomenon of  penatua  as   the ruling elite in  contemporary Minahasa. The research method  used was case study with data  collection  process  for  five  months  (November  2014  -  March  2015).  The results of this study led to the conclusion that the political role of the Church in Minahasa especially, it is not solely done by the institution of the church itself.The church only becomes a power instrument of most elites embodied in the figure of penatua and then doubling their domination in the political sphere.
Keywords: penatua, church, local politics, Minahasa
Pendahuluan Tulisan ini bermaksud
menjelaskan  fenomena  politik  atas keberadaan penatua sebagai elit lokal di  Minahasa. 1 Penatua  awalnya merupakan  salah  satu  elit  gereja  di Gereja  Masehi  Injili  di  Minahasa yang  dipilih  secara  berkala,  yakni setiap  4  (empat)  tahun  sekali,  dalam sebuah agenda pemilihan yang disebut  Pemilihan  Pelayan  Khusus
1 Wilayah  Minahasa  yang  dimaksudkan dalam  tulisan  ini  adalah  keseluruhan wilayah adat tradisional Minahasa yang juga menjadi  wilayah  pelayanan  Gereja  Masehi Injili di Minahasa (GMIM). Wilayah tersebut mencakup  secara  administratif:  Kabupaten Minahasa,  Kabupaten  Minahasa  Selatan, Kabupaten  Minahasa  Utara,  Kabupaten Minahasa  Tenggara,  Kota  Manado,  Kota Bitung, dan Kota Tomohon.
(pilpelsus).  Setiap  individu  yang memenuhi sejumlah persyaratan gerejawi  berhak  berkontestasi  dalam pilpelsus  untuk  menjadi  penatua. Dengan  memenangkan  kontestasi tersebut,  mereka  akhirnya  memiliki legitimasi untuk masuk dalam kepemimpinan  gerejawi  dan  mulai menjalankan  dominasinya  di  ranah gereja.
Fenomena  ini  menarik  untuk diteliti lebih lanjut karena
signifikansi  kekuasaan  yang  melekat pada  sosok  penatua  sebagai  elit gereja tersebut justru dapat didayagunakan kembali menjadi sumber  daya  kekuasaan  di  ranah politik.  Selain  itu,  perilaku  penatua
sebagai  elit  cenderung  berusaha mereproduksi kekuasaannya di ranah gereja  dan  politik  dengan  berbagai cara agar kekuasaannya tetap langgeng dan bertahan.
Proses  berkuasanya  penatua tidak terlepas dari serangkaian proses perubahan  sosial  yang  terjadi  dalam masyarakat Minahasa. Beberapa faktor  seperti  peristiwa  panjang kolonialisasi  dan  proses  akulturasi agama  Kristen  sangat  berpengaruh menjadikan elit-elit tradisional semacam tonaas dan walian (Graafland,  1991;  Schouten,  1998; Mamengko  ed.,  2001)  yang  di  masa lalu  memegang  peranan  penting dalam kehidupan masyarakat Minahasa,  berangsur-angsur  tergusur legitimasi  dan  posisinya  oleh  para penatua  yang  berkuasa.  Kekuasaan yang  bersumber  dari  nilai-nilai  adat perlahan  digeser  oleh  kekuasaan yang bersumber dari gereja.
Kekuasaan  yang  diperoleh para  penatua  itu  terutama  ditopang oleh mencoloknya dominasi
demografis  pemeluk  agama  Kristen Protestan  di  wilayah  Minahasa. Dilihat dari banyaknya jumlah jemaat  dan  luas  wilayah  pelayanan,
Gereja  Masehi  Injili  di  Minahasa (selanjutnya disingkat GMIM) adalah  gereja  terbesar  diantara  yang lainnya.  Jumlah  anggota  jemaat GMIM  mencapai  789.425  jiwa  pada tahun  2014  dan  terus  mengalami pening-katan. Selain jumlah konstituen yang banyak, GMIM juga memiliki aset yang melimpah. Bahkan  secara  finansial,  GMIM tergolong  fantastis  karena  mampu menggalang  dana  mencapai  hampir 40  miliar  rupiah  pertahun  melalui voluntary funding dari jemaat maupun sumber-sumber lokal lainnya  (Henley  dkk,  2007:  410- 411). Kemegahan institusi GMIM ini akhirnya  turut  membawa  penatua sebagai  salah  satu  elit  di  dalamnya pada suatu posisi yang strategis.
Akses  yang  terbuka  untuk mendayagunakan  beberapa  sumber daya gerejawi yang bernilai, membawa  sejumlah  penatua  pada ruang  kontestasi  di  ranah  politik. Pada banyak kasus, beberapa kandidat  yang  bertarung  dalam pemilihan  kepala  daerah  maupun legislatif di tingkat daerah teridentifikasi sebagai penatua. Uniknya,  jabatan  penatua yang
mereka miliki justru digunakan untuk mencari  dukungan  dalam  aktivitas politiknya. Kecenderungan yang terjadi,  para  pemilih  yang  mayoritas
adalah anggota jemaat GMIM biasanya  terikat  secara  moral  dan emosional untuk memilih serta memenangkan kandidat-kandidat tersebut. Fakta ini pula yang mengindikasikan bahwa terdapat potensi  kuasa  dalam  jabatan  penatua jika  didayagunakan  dalam  suatu pertarungan politik di Minahasa.
Berdasarkan  uraian  singkat  di atas,  maka  paparan  bahasan  dalam tulisan ini diarahkan untuk menjawab dua  pertanyaan  penting. Pertama, bagaimana  pola  kontestasi  antar aktor  yang  berlangsung  di  ranah gereja dalam rangka mengejar jabatan  penatua. Kedua, bagaimana kekuasaan  penatua  dalam  gereja dikonversi  dan  terlegitimasi  secara sosio-politis di Minahasa? Kepiawai- an  penatua  dalam  memainkan  peran dominan di berbagai ranah di tingkat lokal tersebut membuktikan kehebat- an  mereka  berpolitik.  Kehebatan mereka  terlihat  dari  kemampuan mereka  menerapkan  berbagai  pola strategi  dan  pendayagunaan  ber-
macam sumber daya kekuasaan demi mendapatkan  kepatuhan  dari  sasaran kekuasaan di berbagai ranah kehidupan.
Oleh karena itu, secara keilmuan, studi ini diharapkan memberi sumbangsih terhadap kekosongan kajian-kajian politik dalam  menghayati  perpolitikan  yang tidak  menggunakan  label  politik  dan kecenderungan-kecenderungan  ber- impitnya  praktik  beragama  dengan praktik berpolitik.

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode  penelitian  studi  kasus (case study) .  Studi  kasus  adalah  metode sistematis  yang  digunakan  untuk menggali informasi tentang seseorang, setting sosial,  peristiwa, atau  kelompok  yang  memungkinkan peneliti  untuk  mengerti  bagaimana proses  tersebut  berlangsung  dan berfungsi  (Berg,  2001:  225).  Yin (2003: 13) memberikan definisi yang lebih  teknis  mengenai  studi  kasus, yaitu  suatu  inkuiri  empiris  yang menyelidiki  fenomena  di  dalam konteks  kehidupan  nyata,  bilamana batas-batas  antara  fenomena  dan
konteks  tak  tampak  dengan  tegas, dan dimana multi-sumber bukti dapat dimanfaatkan.
Unit  analisis  yang  ditempatkan dalam penelitian ini mengulas seputar  aktor-aktor  beserta  proses politik  yang  berlangsung  di  ranah gereja dan politik lokal di Minahasa. Aktor-aktor  yang  dimaksud  adalah
para penatua GMIM yang diposisikan  dalam  bentuk  jamak  dan berupa  komunitas,  namun  tiap  aktor memiliki  karakter  dan  aktivitas  yang berbeda-beda.  Untuk  membedakan cakupan  kekuasaan  yang  dihasilkan para  aktor,  maka  level  analisis disempit-kan hanya di wilayah
GMIM saja yang mencakup
kesuluruhan wilayah Minahasa tradisional, yang mayoritas penduduknya  adalah  anggota  jemaat GMIM.  Untuk  wilayah  GMIM  yang akan dianalisis lebih difokuskan pada komisi-komisi  kategorial  di  aras sinode  yang  merupakan  cakupan kekuasaan tertinggi penatua. Pengumpulan data bersifat triangulasi,  yaitu  berdasarkan  studi literatur,  observasi,  dan  wawancara. Setelah  itu,  data  dianalisis  dengan cara  reduksi  data.  Mereduksi  data
diartikan  sebagai  merangkum  data, memilah hal-hal pokok dan memfokuskan  pada  hal-hal  penting (Sugiyono,  2009:  226).  Dengan demikian,  maka  secara  rinci  dapat digambarkan  teknik  analisis  data yang  dilakukan,  yaitu  setelah  data dikumpulkan,  maka  selanjutnya  data dipadukan, digambarkan dalam bentuk uraian kalimat dengan memberikan  interpretasi/  penafsiran berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan.

## Kerangka Teori
1. Penatua sebagai Elit yang

## Berkuasa
Ada  tiga  model  yang  dapat digunakan menganalisis soal distribusi kekuasaan. Pertama, model  elit  berkuasa.  Menurut  model ini,  sumber  kekuasaan  terpusat  pada sekelompok kecil orang  saja. Kedua, model  pluralis,  dimana  kekuasaan tersebar  diantara  beberapa  kelompok sosial  masyarakat. Ketiga, model kekuasaan  popular  atau  populis, yaitu  bahwa  sumber  kekuasaan  telah menyebar  luas  diseluruh  kalangan masyarakat  (Agustino,  2007:  78-80; Andrain,  1992:  154-185).  Dalam
upaya  untuk  menunjukkan  peran strategis  penatua  dalam  politik  lokal di  Minahasa,  maka  kerangka  teoritik ini  merujuk  pada  model  pertama, yaitu model elit berkuasa. Kajian mengenai elit berawal dari fakta bahwa ada perbedaan- perbedaan  diantara  anggota  masya- rakat yang satu dengan yang lainnya, sehingga muncul kelompok- kelompok  yang  mempunyai  keung- gulan  apabila  dibandingkan  dengan kelompok-kelompok  lainnya  dalam masyarakat  yang  sama.  Kelompok- kelompok itulah yang disebut kelompok  elit.  Pareto  dan  Mosca menegaskan  hal  tersebut  dimana dalam setiap masyarakat pasti
terdapat sekelompok
kecil (minoritas) individu yang me- merintah anggota masyarakat lainnya (Haryanto,  1991:  3).  Selanjutnya, sekelompok  kecil  individu  tadi  atau yang  merupakan  lapisan  elit  di masyarakat dibagi menjadi kelompok elit  yang  sedang  memerintah  atau ( governing  elite )  dan  kelompok  elit yang  tidak  sedang  memerintah  ( non governing elite ). Kelompok elit yang sedang memerintah terdiri atas orang-orang yang menduduki
jabatan-jabatan politis, dan kelompok yang tidak sedang memerintah terdiri atas orang-orang yang tidak menduduki  jabatan-jabatan  politis, tetapi mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi secara langsung pembuatan kebijaksanaan.
Apa  yang  mendorong  elit  atau kelompok-kelompok  elit  memainkan peranan aktif dalam politik? Menurut Varma  (1999:197)  adalah  karena adanya  dorongan  kemanusiaan  yang tak dapat terhindarkan atau diabaikan untuk  meraih  kekuasaan.  Karena dalam  teori-teori  kelompok  dan  elit, kekuasaan  merupakan  tujuan  utama- nya.  Sehingga  oleh  Harold  Laswell, elit kekuasaan atau elit yang berkuasa  didefinisikan  sebagai  suatu kelas  yang  terdiri  atas  mereka  yang berhasil mencapai kedudukan dominasi  dalam  masyarakat,  dalam arti  bahwa  nilai-nilai  ( values )  yang mereka  bentuk  (ciptakan,  hasilkan) mendapat  penilaian  tinggi  dalam masyarakat  bersangkutan.  Nilai-nilai yang  dimaksud  tersebut  mungkin berwujud kekuasaan, kekayaan, kehormatan,  pengetahuan,  dan  lain- lain. Mereka yang berhasil menguasai  nilai-nilai  tersebut  dalam
jumlah yang banyak, pada gilirannya akan menduduki lapisan atas stratifikasi  yang  ada  di  masyarakat bersangkutan, sedangkan mereka yang kurang atau tidak berhasil sama sekali  memperoleh  dan  menguasai nilai-nilai tersebut, akan berada pada lapisan bawah dari stratifikasi (Haryanto, 2005: 126).
Selanjutnya, guna meng-
identifikasi  apakah  penatua  dapat dikategorikan  sebagai  elit  yang berkuasa,  khususnya  di  ranah  gereja
dan politik, maka penulis
menggunakan  strategi  analisis  posisi (Putnam,  1978:  84-87).  Strategi  ini beranggapan bahwa lembaga- lembaga  atau  struktur-struktur  yang
sifatnya formal, pada dasarnya merupakan  suatu  peta  hubungan kekuasaan  yang  dapat  digunakan untuk  menganalisa  siapa  elit  yang berkuasa.  Oleh  karena  itu,  para individu  yang  menduduki  posisi- posisi  puncak  dalam  lembaga  atau institusi  formal  tersebut,  cenderung secara politis berkuasa.
Faktanya, penatua memang berada  pada  posisi-posisi  puncak  di ranah gereja dan politik di Minahasa. GMIM yang menganut sistem
presbyteral sinodal memberikan celah  bagi  aktor  non-pendeta  untuk menduduki kursi kepemimpinan gereja.  Berbeda  dengan  struktur hirarkis  gereja  katolik,  misalnya yang  menggunakan  sistem  episkopal dan mengerucutkan kewenangan hanya  kepada  para  uskup  saja.  Di ranah politik, penatua banyak menduduki posisi-posisi puncak dalaminstitusi-institusi pemerintahan, partai  politik,  dan  institusi  politik lainnya.
Hal  tersebut  semakin  menegaskan signifikansi  kekuasaan  penatua  di Minahasa  secara  keseluruhan  yang mayoritas penduduknya adalah anggota jemaat GMIM.
2. Strategi Kekuasaan Penatua
Dasar kerangka teoritik ini, meyakini bahwa strategi-strategi yang dikembangkan oleh para elit itu didukung  oleh  basis-basis  yang mereka  miliki  sebagai  sumber  daya dalam  berkontestasi.  Berdasarkan sumber  daya-sumber  daya  yang dimilikinya, para elit kemudian perlu mengorganisasikan  dan  mendaya- gunakan  sumber  daya-sumber  daya itu sedemikian rupa sehingga mencapai tujuan politik yang efektif.
Charles  F.  Andrain  (1992:  144-151) menawarkan tiga variabel yang harus diperhatikan  dalam  membahas  pen- dayagunaan  sumber  daya  kekuasaan, yaitu:  (1)  jumlah  dan  distribusi sumber  daya;  (2)  motivasi  untuk mendayagunaan  sumber  daya  demi tujuan-tujuan politis; dan (3)
keterampilan  mendayagunakan  sum- ber  daya  secara  efektif.  Untuk membahas kepatuhan yang dihasilkan, Andrain menawarkan dua variabel yang lain, yaitu: (1) cakupan kekuasaan  (sektor-sektor  masyarakat atau  jenis-jenis  kegiatan  yang  dapat ditembus  oleh  alat-alat  kekuasaan); dan  (2)  besaran  kekuasaan  (ke dalam-an  perilaku  masyarakat  yang dapat dikendalikan elit).
Adapun  yang  menjadi  sumber daya  kekuasaan  tersebut  dibedakan menjadi  lima  tipe,  yaitu:  fisik, ekonomi, normatif, personal, dan ahli (informasional) (Andrain, 1992: 132- 134). Sumber  daya  fisik dijalankan
berdasarkan beraneka ragam persenjataan  fisik  sesuai  dengan
tingkat  industrialisasi  masyarakat. Sumber  daya  fisik  dapat  berupa persenjataan sederhana, seperti
tombak,  busur,  dan  panah  bagi masyarakat  tradisional  dan  berskala kecil.  Ataupun  berupa  persenjataan mutahir  seperti  senjata  api,  balistik, dan  nuklir  bagi  masyarakat  modern. Apapun  jenis  persenjataan  yang digunakan, motif utama dari kepatuhan  masyarakat  bersumber dari  kekhawatiran  akan  cedera  fisik jika  tidak  patuh. Sumber  daya ekonomi dapat  diperoleh  melalui kepemilikan  sumber  daya  material tertentu  seperti  alat-alat  teknologi, kekayaan,  pendapatan,  hak  milik, kontrol atas barang dan jasa. Dengan demikian,  elit  dapat  mendominasi masyarakat  melalui  imbalan-imbalan material tersebut kepada masyarakat. Sumber  daya  normative didasarkan pada kualitas-kualitas tertentu seperti kebijakan  religius,  kebenaran  moral, dan  wewenang  sah.  Unsur-unsur tersebut  memberi  elit  hak  moral untuk  menjalankan  kekuasaan.  Oleh karena  itu,  pemegang  kekuasaan melambangkan  keyakinan-keyakinan moral  yang  dianut  bersama  dalam sebuah komunitas. Pemimpin- pemimpin  agama  dan  politik  sama- sama  bertumpu  pada  sumber  daya
normatif  ini  yang  dikaitkan  dengan suatu  jabatan  atau  peranan. Sumber daya personal dapat berupa kualitas- kualitas  personal  tertentu  seperti menawan,  menarik,  berkharisma, disayangi,  dan  lain  sebagainya.  Pada situasi politik yang kurang stabil, tipe sumber  daya  ini  cenderung  mem- punyai  pengaruh  yang  signifikan untuk digunakan, sedangkan, sumber daya  keahlian kerap  dijumpai  pada masyarakat  yang  birokrasinya  cukup mapan.  Sumber  daya  keahlian  dapat berupa informasi, pengetahuan, keahlian  teknis,  dan  intelijensi.  Jadi, kepatuhan diperoleh karena memiliki informasi  yang  lebih  luas.  Adapun informasi-informasi  itu  mencakup pengetahuan mengenai nilai-nilai dan norma-norma  umum,  pengoperasian lembaga-lembaga politik dan struktur-struktur sosial lainnya, tuntutan-tuntutan politik dan
dukungan  yang  dibuat  kelompok- kelompok  tertentu,  serta  metode-
metode untuk
menjalankan kebijakan-kebijakan  negara.  Di  era kontemporer saat ini, dengan semakin  menyatunya  iklim  birokrasi politik  dan  industrial,  maka  para teknokrat  lebih  leluasa  mendominasi
ranah  kekuasaan  melalui  keahlian mereka.
Berangkat  dari  kerangka  teoritik di  atas,  penulis  meng-asumsikan bahwa  kemunculan  penatua sebagai elit  lokal  di  Minahasa  kontemporer terkait dengan beberapa hal. Pertama, penatua memiliki kecenderungan sebagai elit dominan, karena  berada  dalam  posisi  puncak institusi  utama  formal  (gereja  dan pemerintahan)  di  Minahasa. Kedua, ranah gereja merupakan arena pertarungan elektoral dalam mengakses jabatan penatua. Individu-individu  yang  berkontestasi menggunakan  berbagai  strategi  dan sumber daya agar dapat memenangkannya. Aktivitas ini sekaligus menempatkan individu tersebut dalam kepemimpinan gereja. Ketiga, kekuasaan yang telah didapatkan  penatua  dalam  gereja, dapat  dikonversi  untuk mendominasi ranah  lainnya,  yaitu  ranah  politik  di Minahasa.  Reproduksi  kekuasaan tersebut  berlangsung  dengan  meng- gunakan  strategi  kekuasaan  yang serupa,  terutama  melalui  gereja sebagai sumber daya utama. Keempat, akumulasi  dari  kekuasaan
penatua  di  ranah  gereja  dan  ranah politik  dipelihara  dengan  melang- gengkan  cakupan  kekuasaan  serta besaran kekuasaan yang diterima dari
masyarakat.    Secara  sederhana  alur berpikir  penulis  dapat  digambarkan sebagai berikut.
Bagan 1.

## Skema Strategi Kekuasaan Penatua di Minahasa
Pembahasan
Minahasa dari Waktu ke Waktu
“ Minahasa  is  a  most  fruitful  region for anyone who studies the
conditions  of  changing  traditions ” (Wil Lundström-Burghoorn, 198: 6).
Kutipan  di  atas  mungkin  dapat menggambarkan  situasi  dan  kondisi Minahasa sebagai  entitas bangsa dan budaya  yang  senantiasi  mengalami perubahan. Bagaimana bentuk-
bentuk  perubahan  yang  terjadi  serta implikasinya dalam kehidupan masyarakat  Minahasa  adalah  yang
menjadi  pokok  uraian  pada  bagian selanjutnya.
Secara  fisik,  Tanah  Minahasa adalah  semenanjung  seluas  ±  5.000 km²  yang  terletak  di  bagian  Utara Pulau Sulawesi. Daerah ini termasuk daerah  yang  memiliki  banyak  sekali gunung. Bahkan dalam catatan perjalanannya  di  Minahasa,  Graaf- land  menyebutkan  bahwa  Minahasa bukanlah daerah yang bergunung, dia lebih  suka  menyebutnya  sebagai daerah  yang  seluruhnya  terdiri  atas pegunungan (Graafland, 1991: 4). Di
atas  pegunungan-pegunungan  itu, menjulang  tinggi  sejumlah  gunung yang  beberapa  diantaranya  sesekali menampakkan  aktivitas,  bahkan  ada
yang sangat aktif sehingga menyebabkan  gempa  bumi  dan muntahan abu vulkanik dalam jumlah  tertentu.  Diantaranya  adalah, Gunung  Klabat,  Gunung  Lokon,  dan Gunung Soputan.
Dahulu, sebelum Minahasa beragama Kristen, penduduk
Minahasa lebih dikenal dengan nama
bergbewoners atau bergbevolking atau alfoeren, dalam istilah setempat disebut  “orang  gunung”  (Pantouw,
2002:  57).  Adapun  kata  “ Minahasa ”
itu  sendiri , artinya  “dijadikan  satu” (Schouten, 1998: 11). Sehingga jelas bahwa  masyarakat  Minahasa  pada mulanya  bukanlah  sebuah  masya- rakat  etnik  yang  homogen.  Terdapat kelompok-kelompok  sub-etnik  yang menjadi  bagian  dari  suku  bangsa Minahasa. Berdasarkan kriteria bahasa/ dialek, orang Minahasa dapat dibagi  dalam  delapan subetnik,  yaitu Tonsea, Tombulu, Toulour, Tontemboan,  Tonsawang,  Bentenan (atau  Ratahan),  Ponosakan,  dan Bantik (Schouten, 1998:13).
Kelompok-kelompok  sub-etnik  ter- sebut,  tersebar  di  daerah-daerah pegunungan,  pesisir  pantai  serta pulau-pulau  kecil  di  seluruh  wilayah Minahasa.
Unit  politik  yang  paling  dikenal pada  masa  Minahasa  kuno  disebut walak . Lundström-Burghoorn (1981:56-62)  menjelas-kan  bahwa yang  disebut walak ialah  suatu kelompok
desa dengan penduduknya. Biasanya, semua orang yang hidup dalam suatu walak mempunyai  pertautan  darah  satu sama  lain  dan  mempunyai  garis keturunan  yang  sama.  Sejauh  ini, yang  diketahui  sebagai  dokumen kolonial  pertama  yang  mencatat adanya  walak-walak  itu,  adalah kontrak  Minahasa-Belanda  (VOC), pada  10  Januari  1679.  Pada  bagian awal  naskah  itu  ditunjukkan  dua pihak  yang  bersepakat,  lengkap dengan nama-nama walak di Minahasa  kala  itu,  yaitu:  Ares,
Kalabat Bawah, Kakaskasen,
Tomohon,  Tombariri,  Saronsong,
Manado, Kalabat atas, Tonsea, Tondano, Remboken,
Kakas,
Tonkimbut  bawah,  Tonkibut  atas,
Rumoong,  Tombasian,  Langowan,
Tompaso, Bantik, Tonsawang,
Pasan,  Ratahan,  dan  Ponosakan (Marunduh,  1997:  35-36).  Dalam perkembangannya,  kesatuan  walak- walak ini terus mengalami perubahan baik  bertambah  maupun  berkurang jumlahnya.
Walak  dipimpin  oleh  seorang pemimpin  kampung  yang  disebut kepala walak. Selain  kepala walak , ada  beberapa  sosok  pemimpin  lain yang  sangat  berpengaruh  dalam kehidupan masyarakat Minahasa
Kuno,  yaitu walian dan tonaas.
Pekerjaan walian adalah  memimpin ritual-ritual  keagamaan  Minahasa kuno  yang  disebut foso (Graafland, 1991:112),  sedangkan tonaas dapat
juga berarti “leader” atau
“specialist” dalam  sebuah  aktivitas berkonotasi religi
masyarakat
pribumi  Minahasa  (Schouten,  1998: 22). Sejak  kedatangan  bangsa-bangsa Eropa (terutama Belanda),
serangkaian  proses  perubahan  sosial
terjadi perlahan dalam struktur
masyarakat Minahasa. Melalui
“kontrak-kontrak”  (10  Januari  1679, 10 September 1699, 5 Agustus 1790) yang  mereka  tawarkan,  kompeni
(VOC)  mulai  mendominasi  tanah Minahasa  begitupun  dengan  elit- elitnya,  nyaris  tanpa  perlawanan. Proses  perubahan  sosial  semakin menguat  tatkala  kristenisasi  oleh para  utusan  lembaga zending dan para misionaris mengalami kesuksesan besar sekitar abad ke-16. Elit-elit  tradisional  seperti walian dan tonaas semakin  kehilangan otoritas  mereka  sebagai  hasil  dari proses  kristenisasi  tersebut,  hingga saat ini.
Kontestasi  Elit  dalam  Gereja: Mengejar Jabatan Penatua
“…Mereka melihat jabatan (penatua)  itu  sebagai  kesempatan untuk naik status. Dan kecenderungan orang umumnya begitu. Masyarakat yang non pendeta yang  mau  jadi  pemimpin  (gereja) mem-pergunakan itu..”  (H.W.B. Sumakul, Ketua Sinode GMIM).
“...Jabatan  penatua  yang  dulunya tidak disukai orang, sekarang menjadi seperti sesuatu yang bergengsi.  Orang  lebih  suka  kalau dia  pakai  (gelar)  penatua  daripada dia  pakai  (gelar)  doktor...”  (Jantje Wowiling  Sajow,  Bupati  Kabupaten Minahasa 2013-2018)
Dua  petikan  hasil  wawancara  di atas  memperlihatkan  betapa  jabatan penatua  menjadi  primadona  dalam masyarakat  Minahasa  kontemporer.
Gereja  yang  me-rupakan  sumber akses jabatan ini sekaligus
menjadikannya ranah bertemu individu-individu  dengan  berbagai kepentingan. Hal itu justru dikarenakan  potensi  kuasa  yang melekat  di  dalamnya.  Kepentingan yang berbeda menghasilkan motivasi yang berbeda pula
dalam
memperebutkan jabatan penatua. Terbentuklah sebuah pola
kontestasi antar individu yang ditandai  dengan  pertarungan  strategi politik  dengan  kepiawaian  masing- masing individu dalam meng- organisasikan serta mendayagunakan sumber daya-sumber daya mereka.
GMIM: Cakupan Kekuasaan Penatua
Gereja ini memiliki sejarah pembentukan  yang  sangat  panjang sejak  masih  bernaung  pada  badan- badan  penginjilan  barat  seperti  NZG dan Indische  Kerk .  Sampai  pada  30 September  1934  akibat  perubahan kebijakan  dari Indische  Kerk, maka GMIM  resmi  berdiri  sendiri  (Assa, 2003:  24).  GMIM  tersusun  dari  tiga aras:  Sinode,  Wilayah,  dan  Jemaat. Aras Sinode merupakan pusat
persekutuan  wilayah-wilayah  dan jemaat-jemaat  atau  dapat  dikate- gorikan  sebagai  aras  tertinggi  di GMIM.  Aras  wilayah  merupakan aras intermediary antara  sinode  dan jemaat.  Ada  110  wilayah  GMIM yang  membagi  tanah  Minahasa. Sedangkan  pada  tingkatan  paling bawah  adalah  jemaat  yang  totalnya berjumlah  924  jemaat.  Jemaat  masih membawahi juga kolom-kolom. Kolom biasanya menghimpun sekitar 15  sampai  25  kepala  keluarga  dan dipimpin  oleh  seorang  penatua  dan syamas. Para anggota kolom berkumpul  seminggu  sekali  dalam sebuah  pertemuan  ibadah yang sekaligus  menjadi  ranah  interaksi saling tukar menukar informasi. Keputusan-keputusan gereja diambil dalam sebuah sidang majelis di masing-masing aras. Sidang Majelis  Sinode  merupakan  peng- ambil  keputusan  tertinggi.  Sebagai pelaksana atau mandataris keputusan, sidang  majelis  adalah  badan  pekerja. Badan  pekerja  terdiri  atas  Badan Pekerja  Majelis  Jemaat  (BPMJ), Badan  Pekerja  Majelis  Wilayah (BPMW), dan Badan Pekerja Majelis Sinode  (BPMS).  Badan  Pekerja
tertinggi adalah Badan Pekerja
Majelis  Sinode  (BPMS) yang  dipilih melalui  pemungutan  suara  secara langsung,  rahasia  dan  tertulis  dalam sebuah Sidang Majelis Sinode.
Terdapat  pula  perangkat  lain  yang disebut Komisi Pelayanan Kategorial (kompelka).  Kompelka  terdiri  atas Komisi  Pelayanan  Anak,  Komisi Pelayanan  Remaja,  Komisi  Pelayan- an Pemuda, Komisi Pelayanan Wanita/  Kaum  Ibu,  dan  Komisi
Pelayanan  Pria/  Kaum  Bapa  (kelima
kompelka ini biasa disingkat BIPRA). Komisi-komisi tersebut diketuai oleh seorang penatua. Ketua kompelka  secara  otomatis  masuk sebagai  anggota ex-officio badan pekerja.  Masa  kepemimpinan  badan pekerja dan komisi pelayanan kategorial  adalah  selama  empat tahun.
Pada level praktis, penatua memiliki  peran  serta  pengaruh  yang lebih besar terhadap jemaat ketimbang  pendeta.  Terlebih  bagi, penatua  yang  memimpin  kompelka
BIPRA (Bapak, Ibu, Pemuda,
Remaja,  dan  Anak).  Kepemimpinan dalam  kompelka  BIPRA  memberi peluang  bagi  penatua  untuk  secara
langsung  berelasi  serta  berinteraksi dengan  anggotanya  masing-masing. Dengan  demikian,  antara  penatua dan jemaat terjalin suatu ikatan yang kuat,  yang  sewaktu-waktu  dapat didayagunakan  demi  tujuan  politis. Berdasarkan  struktur  GMIM  yang telah  dibahas  di  atas,  terlihat  bahwa cakupan kekuasaan penatua mencapai  jangkauan  terluas  jika berada  pada  posisi  kepemimpinan  di aras sinode.
Pilpelsus: Ranah Kontestasi Elit Sistem kepemimpinan  GMIM yang diatur secara presbyteral sinodal memungkinkan  siapa  saja, asalkan  dia  warga  GMIM,  untuk dapat  menduduki  jabatan  penatua. Inilah yang kemudian menarik minat banyak  orang  berbondong-bondong ingin menjadi penatua. Bagi beberapa  orang,  jabatan  penatua  itu menjadi sasaran empuk untuk dijadikan instrumen meraih kekuasaan  di  Minahasa.  Di  satu  sisi, terkandung  potensi  kuasa yang melimpah  dalam  jabatan  penatua. Namun  di  sisi  lain,  jabatan  tersebut berada  dalam  ruang  kontestasi  yang mengharuskan  kompetisi  antar  aktor
untuk  mendapatkannya.  Pilpelsus merupakan  ruang  kontestasi  itu. Pilpesus  adalah  agenda  pemilihan pelayan  khusus  termasuk  penatua. Kegiatan  ini  diselenggarakan  setiap empat  tahun  sekali  oleh  panitia pemilihan  yang  melaksanakan  tugas sesuai  dengan  petunjuk  pelaksanaan pemilihan  yang  dikeluarkan  oleh BPMS.  Pilpelsus  diselenggarakan secara demokratis dengan melibatkan partisipasi dari jemaat untuk memilih pemimpin gerejanya secara langsung. Berdasarkan  definisi  Andrain,
kekuasaan tidak lain adalah “ penggunaan  sejumlah  sumber  daya untuk  memperoleh  kepatuhan  dari orang  lain” (Andrain,  1992:  130- 132). Maka, perjuangan untuk meraih  kekuasaan,  termasuk  dalam pilpelsus,  pada  dasarnya  merupakan suatu  pola  hubungan  antara  elit  dan jemaat  sebagai  salah  satu  sasaran kekuasaan.  Elit  berperan  meng- organisasikan  aset  dan  kemampuan-
nya berupa “sumber daya kekuasaan”, guna menghasilkan pola
“tingkah  laku  menyesuaikan”  dari
jemaat. Apabila merujuk pada indikator jumlah dan distribusi kekuasaan,  ada  beberapa  sumber
daya yang sekiranya sering digunakan dalam pilpelsus. Pertama, pendayagunaan sumber daya ekonomi  atau  material.  Praktik- praktik  penggunaan  sumber  daya ekonomi sebagai basis meraih kekuasaan  terbukti  efektif  menjamin elektabilitas  seorang  calon  penatua. Bentuknya  sangat  beragam,  mulai dari  pemberian  uang,  penghapusan hutang,  hingga  membagikan  barang- barang  kepada  jemaat  agar  memilih yang  bersangkutan  menjadi  penatua, sangat  lazim  terjadi.  Sebuah  contoh paling sederhana seperti yang diceritakan penatua Jantje W. Sajow:
“…ada,  politik  uang  itu  ada. Contoh  konkrit,  ada  calon  penatua yang  ba  warong  (red:  punya  war- ung),  dia  bilang;  sudah  ngoni  pe utang pemutihan (red: hutang kalian dianggap lunas), mar inga akang pa kita,  pilih  akang  pa  kita  (red:  tapi ingat  saya,  pilih  saya).  Itu  kan secara  nyanda  (red:  tidak)  langsung dia  menggu-nakan  cara-cara  seperti itu.  Itu  kejadian  pa  torang  pe kampung  (red:  di  kampung  kami); pilih pa dia dengan catatan pemutihan  itu  di  warong  (red:  pilih dia  dengan  catatan  hutang  di warung  lunas).  Jadi  banyak  orang jadi  penatua  dengan  menggunakan uang.  Segala  cara  lain  misal  dia pangge  pigi  makang  (ajak  pergi makan)…fakta  sekarang  itu,  fakta politik…”
Di tempat terpisah, peneliti mewawancarai salah seorang penatua kompelka  pemuda  yang  mengikuti sidang  pemilihan  ketua  Kompelka Pemuda Aras Sinode Tahun 2014. Ia menceritakan:
“…Memang  kalau  pe-milihan pemuda  sinode  ada  noh  torang  da dapa  waktu  itu.  Pertama  dorang Sandi  kase  menginap  torang  yang perwakilan  Minsela  di  hotel.  Waktu menginap  dia  kase  tip  dalam  bentuk doi  dengan  catatan  pilih  pa  dia. Kalau  dorang  Toar  kita  nyanda  tau, tapi  mungkin  ada  dan  lebe  kuat makanya menang...”
“(red: saat  pemilihan  ketua pemuda sinode, kami diberi ‘sesuatu’ waktu  itu.  Pertama,  ke-lompok pendukung Sandi, mereka beri penginapan  gratis  di  hotel,  khusus untuk kami utusan Minahasa Selatan Atas. Saat di hotel, mereka beri kami uang,  dengan  catatan  pilih  dia sebagai  ketua  pemuda  sinode.  Kalau kelompoknya  Toar,  saya  tidak  tahu, tapi mungkin ada juga seperti itu dan lebih kuat tentunya)”.
Cerita-cerita  di  atas  dengan  jelas
mengindikasikan bahwa dalam kondisi tertentu sumber daya
material  (uang)  turut  menentukan tingkat keberhasilan seorang kandidat dalam pertarungan
Pilpelsus.  Fenomena  ini  tentu  saja merupakan suatu kondisi yang sangat memprihatinkan  jika  terjadi  dalam
lingkungan  gereja  sebagai  sebuah institusi keagamaan.
Kedua, pendayagunaan  sumber daya  personal  yang  dikombinasikan dengan sumber daya normatif.
Beberapa  kandidat  yang  menarik secara personal (berkharisma,
popular, disayangi, dan lain sebagainya)  dengan  mudah  terpilih sebagai  penatua  meskipun  mereka tidak memiliki sumber daya ekonomi yang  menonjol.  Beberapa  jemaat serta  tokoh  gereja  yang  penulis wawancarai  sepakat  bahwa  sumber daya  personal  ini  adalah  yang semestinya  menjadi  ukuran  utama dalam memilih penatua. Berdasarkan keyakinan tersebut, seorang kandidat yang  memiliki  kualitas  personal tertentu lebih mudah men- transformasikan sumber daya personal  itu  menjadi  sumber  daya normatif,  yakni  hak  moral  untuk memerintah  dalam  suatu  komunitas berdasarkan keyakinan-keyakinan moral  yang  dianut  bersama. Ketiga, pendayagunaan sumber daya keahlian.  Sebagai  suatu  lembaga sosial yang mapan, GMIM tentu saja memprioritaskan  kandidat-kandidat yang  memiliki  keahlian  teknis  yang
mumpuni.  Keahlian  teknis  yang menonjol terutama menyangkut keahlian  berteologi  secara  praktis (Gara, 2002: 17).
Kepemilikan  sumber  daya  tidak selamanya  menjamin  keberhasilan dalam  sebuah  kontestasi  pilpelsus. Para calon penatua belum tentu dapat berhasil  jika  tidak  berangkat  dari suatu  motivasi.  Umumnya,  semua kandidat mengatakan bahwa motivasi  mereka  menjadi  penatua adalah menyangkut
“panggilan iman”  oleh  Tuhan  sebagai  kepala gereja  itu  sendiri.  Walaupun  dalam kenyataannya  motivasi  semacam  ini sulit  diukur  secara  cermat  dalam pribadi masing-masing kandidat.
Bahkan,  tidak  jarang  mereka  justru digerakkan  oleh  motivasi  pihak  lain seperti  partai  politik  yang  melihat peluang  kekuasaan  dalam  jabatan penatua yang diincar kandidat
tersebut. Jika motivasi dapat mempengaruhi keputusan untuk “menggunakan”
sumber daya,
indikator selanjutnya, yakni
keterampilan  politik  berguna  untuk “mengorganisasikan”  sumber  daya secara  efektif.  Selain  faktor  karakter
pribadi  yang  berhubungan  dengan motivasi,  dan  juga  penempatan waktu  serta  energi  yang  tepat  dalam mendayagunakan sumber daya kekuasaan;  faktor  penting  lainnya berhubungan dengan lingkungan yang  dapat  memberi  peluang  dan hambatan.  Jika  mengikuti  pendapat Giddens tentang strukturasi, lingkungan tersebut tidak lain adalah struktur yang dapat memberi pembatasan atau kekangan
( constraining )  namun  di  satu  sisi dapat juga memberdayakan ( enabling )  agensi  (pelaku,  kandidat) (Giddens,  2011:  20-35).  Dalam konteks  ini,  struktur  dijelmakan sebagai organisasi gereja yang mempunyai rules dan resources . Gereja  dapat  memberi  pengekangan terhadap eksistensi kandidat berdasarkan rules yang  dimilikinya.
Misalnya,  ketika  gereja  mengatur kriteria  bakal  calon  Badan  Pekerja Majelis  Sinode  (BPMS),  salah  satu poinnya adalah tidak menjadi pengurus  partai  politik.  Dengan aturan  tersebut,  gereja  mengekang keterlibatan  elit-elit  politik  yang berafiliasi  dengan  partai  politik untuk  mengikuti  salah  satu  tahapan
pilpelsus  di  tingkat  sinode.  Namun, pada  pilpelsus  tahun  2010,  misalnya beberapa nama yang akhirnya terpilih  menjadi  ketua  Kompelka sekaligus  anggota ex-officio BPMS diketahui  adalah  elit  partai  politik. Persoalan  yang  hampir  serupa  juga mewarnai  pilpelsus  tahun  2014 (http://www.hariankawanuapost.com /wp/2014/03/29/ada-ketua-parpol-di- mps/).  Fakta-fakta  tersebut  sebenar- nya  memperlihatkan  suatu  keteram- pilan  politis  dari  para  kandidat. mereka mampu menyiasati kekangan aturan-aturan  gerejawi  yang  dapat menghambat  strategi  politik  mereka dalam gereja.
Menggandakan Dominasi di

## Ranah Politik
Berdasarkan  data  yang  berhasil penulis  kumpulkan,  dalam  rentang tahun  2008-2015  setidaknya  ada sekitar  53  orang  penatua  yang  telah menduduki posisi-posisi puncak dalam lembaga pemerintahan (eksekutif-legislatif).  Data  di  bawah semakin menegaskan fakta dominan- nya  eksistensi  penatua  dalam  ranah politik di Minahasa saat ini. Kekuasaan di ranah gereja yang telah terlebih  dahulu  diperoleh  menjadi sumber  daya  paling  utama  bagi mereka dalam menggandakan
dominasi di ranah politik. Tabel 1.
Beberapa Posisi Penatua dalam Ranah Politik di Minahasa
Nama Penatua Posisi Pnt. Djouhari Kansil Wakil Gubernur Sulawesi Utara (2010-2015) Pnt. Jantje Wowiling Sajow Bupati Minahasa (2013-2018) Pnt. Ramoy Luntungan Bupati Minahasa Selatan (2005-2010) Pnt. Jefferson S.M. Rumajar Walikota Tomohon (2010-2015) Pnt. Jimmy Rimba Rogi Walikota Manado (2005-2010) Pnt. Vicky Lumentut Walikota Manado (2010-2015) Pnt. Jeremia Damongilala Wakil Bupati Minahasa Tenggara (2008-2013) Pnt. Marhany Pua Anggota DPD RI (2009-2014) Pnt. Teddy A.H. Kumaat Anggota DPRD Sulut (2014-2019)
Pnt. Hanny J. Pajouw Anggota DPRD Sulut (2014-2019) Pnt. Ferdinand Mewengkang Anggota DPRD Sulut (2014-2019) Pnt. James Karinda Anggota DPRD Sulut (2014-2019) Pnt. Herry Tombeng Anggota DPRD Sulut (2014-2019) Pnt. Netty Agnes Pantow Anggota DPRD Sulut (2014-2019) Pnt. Eddison Masengi Anggota DPRD Sulut (2014-2019) Pnt. Billy Lombok Anggota DPRD Sulut (2014-2019) Pnt. Steven Kandouw Anggota DPRD Sulut (2014-2019) Pnt. Vonny Paat Anggota DPRD Sulut (2014-2019) Pnt. Inggrid Sondakh Anggota DPRD Sulut (2014-2019) Pnt. Arthur Rahasia Anggota DPRD Manado (2014-2019) Pnt. Hengky Kawalo Anggota DPRD Manado (2014-2019) Pnt. Sonny Lela Anggota DPRD Manado (2014-2019) Pnt. Lineke Kotambunan Anggota DPRD Manado (2014-2019) Pnt. Royke Anter Anggota DPRD Manado (2014-2019) Pnt. Ivone Rarang Anggota DPRD Minahasa Selatan (2014-2019) Pnt. Jopie Mongkaren Anggota DPRD Minahasa Selatan (2014-2019) Pnt. Rommy Pondaag Anggota DPRD Minahasa Selatan (2014-2019) Pnt. Denny Sompie Anggota DPRD Minahasa Utara (2014-2019) Pnt. Berty Kapojos Ketua DPRD Minahasa Utara (2014-2019) Pnt. Joseph Dengah Anggota DPRD Minahasa Utara (2014-2019) Pnt. Johan F. Watung Anggota DPRD Minahasa (2014-2019) Pnt. Rudy Kaunang Anggota DPRD Minahasa (2014-2019) Pnt. Rommy Leke Anggota DPRD Minahasa (2014-2019) Pnt. Piere Makisanti Anggota DPRD Minahasa (2014-2019) Pnt. James A Kojongian Anggota DPRD Minahasa (2014-2019) Pnt. Careig N Runtu Anggota DPRD Minahasa (2014-2019)
Pnt. Ventje Mawuntu Anggota DPRD Minahasa (2014-2019) Pnt. Piet Hein Kliwon Pungus Anggota DPRD Tomohon (2014-2019) Pnt. Frets Herdi Keles Anggota DPRD Tomohon (2014-2019) Pnt. Milky Junita Linda Wenur Anggota DPRD Tomohon (2014-2019) Pnt. Hudson D. N. Bogia Anggota DPRD Tomohon (2014-2019) Pnt. Chen Herman Mongdong Anggota DPRD Tomohon (2014-2019) Pnt. Youddy Yan Yoppy Moningka Anggota DPRD Tomohon (2014-2019) Pnt. Temmy Naray Anggota DPRD Minahasa Tenggara (2014-2019) Pnt. Nolly Langingi Anggota DPRD Minahasa Tenggara (2014-2019) Pnt. Meldy Untu Anggota DPRD Minahasa Tenggara (2014- 2019) Pnt. Vocke Ompi Anggota DPRD Minahasa Tenggara (2014-2019) Pnt. Taviv Watuseke Ketua DPRD Minahasa Tenggara (2014-2019) Pnt. Santy G. Luntungan Ketua DPRD Bitung (2009-2014) Pnt. Maurits Mantiri Wakil Ketua DPRD Bitung (2014-2019) Pnt. Moktar Parapaga Anggota DPRD Bitung Pnt. Nabsar Badoa Anggota DPRD Bitung (2014-2019) Pnt. Djon Cornelius Hamber Anggota DPRD Bitung (2014-2019)
Sumber: Dihimpun dan Diolah dari Beberapa Sumber.
Motivasi Penatua untuk Berpolitik
Jika  “panggilan  iman”  sering menjadi alasan dan motivasi seseorang  ingin  menjadi  penatua, maka  “tanggung  jawab  pelayanan” adalah  motivasi  lanjutan  penatua untuk terjun ke ranah politik. Mereka menganggap  bahwa  ranah  politik adalah  wilayah  yang  juga  harus digarap  sebagai  medan  pelayanan mereka sebagai penatua. Jadi, tanggung  jawab  sebagai  pelayan khusus  untuk  melayani  Tuhan,  tidak sebatas  di  gereja  namun  mencakup keseluruhan ranah kehidupan, termasuk  politik.  Kegalauan  bagi mereka ketika sebagian jemaat memandang  bahwa  politik  itu  kotor dan  harus  dipisahkan  dari  tugas pelayanan  penatua.  Persoalan  ini juga  nampaknya  masih  menjadi perdebatan di kalangan teolog-teolog gereja  itu  sendiri,  yaitu  berkaitan dengan apakah gereja dapat berpolitik  atau  sebaliknya.  Meski demikian,  beberapa  penatua  yang penulis wawancarai mayoritas menyepakati  bahwa  aktivitas  politik dan  pelayanan  gereja  bukanlah  dua hal  yang  harus  dipisahkan.  Bagi
mereka,  keputusan  untuk men- jalankan  dominasi  di  luar  ranah gereja  nampaknya  lebih  didorong oleh  alasan-alasan  yang  ideologis. Walaupun bukan hanya  semata-mata motif ideologis tersebut yang menggerakan penatua untuk berpolitik,  namun  paling  tidak  ada suatu  keyakinan  atas  arti  penting tujuan yang hendak dicapai.

## Sumber  Daya  Normatif  dalam Mengkonversi Kekuasaan Gereja
Dalam sebuah kontestasi di ranah politik, sumber daya yang cenderung paling menguntungkan penatua adalah sumber daya normatif, sedangkan  sumber  daya  lainnya seperti sumber daya material, personal,  dan  keahlian  kelihatannya memang digunakan juga oleh sejumlah  penatua  dalam  beberapa kasus,  namun  kadar  penggunaannya cenderung bervariasi dan tidak menonjol dibanding dengan kandidat-kandidat  lain  yang  non- penatua.  Oleh  karena  itu,  sumber daya  normatif  akan  dikategorikan sebagai  jenis  sumber  daya  yang paling utama digunakan penatua.
Dengan  menggunakan  sumber daya normatif, penatua dapat
menggandakan  kekuasaannya  justru melalui  status  kepenatuaan  yang melekat dalam dirinya sendiri.
Sumber  daya  normatif  ini  terbukti efektif untuk didayagunakan khususnya  pada  masyarakat  yang memiliki  sebuah  simpul  “identitas bersama”  (Andrain,  1992:  77). Identitas bersama masyarakat Minahasa yang masih terus terpelihara  hingga  sekarang  ini berupa  nilai-nilai  kekristenan  yang mewujud  dalam  institusi  gereja. Nilai-nilai  gerejawi  tersebut  masih cukup  abstrak  jika  diterjemahkan secara  langsung  kepada  masyarakat. Oleh  karena  itu,  dibutuhkan  sebuah simbol konkrit yang dapat menampilkan  nilai-nilai  tersebut. Salah  satunya  mewujud  pada  status penatua.  Jabatan  penatua  itu  sendiri pun,  dapat  “disimbolkan  kembali” menjadi banyak simbol yang menandakan  kepenatuaan  seorang penatua.
Agar  sumber  daya  normatif  ini efektif  didayagunakan,  maka  nilai- nilai  identitas  bersama  tersebut cenderung senantiasa dilanggengkan.
Salah  satu  strategi  melanggengkan identitas  bersama  tersebut  adalah dengan melakukan “asimilasi”.
Andrain  mendefinisikan  “asimilasi” sebagai suatu proses memper- samakan;  yang  dengan  itu  anggota- anggota masyarakat diharapkan untuk  mengakui  hanya  satu  sumber identitas (Andrain, 1992: 89). Dalam konteks  dominasi  penatua,  praktek asimilasi  terlihat  dalam  upaya-upaya sejumlah  elit  penatua  mewacanakan beberapa jargon-jargon seperti “GMIM  pilih  GMIM”  atau  “aku cinta  GMIM”  (Manado  Post,  12 November  2009).  Beberapa  jargon tersebut sengaja dibuat dalam rangka membangun  suatu  ekspresi  nilai dalam masyarakat Minahasa sekaligus  menegaskan  bahwa  semua orang wajib mengikuti nilai-nilai dari kelompok  dominan,  yakni  GMIM. Nilai-nilai  dominan  ini  harus  ditaati oleh keseluruhan masyarakat sebagai nilai yang disepakati bersama termasuk dalam hal memilih pemimpin politik.

## Memelihara Besaran Kekuasaan
Besaran kekuasaan berbicara mengenai  besaran  perilaku  yang
dimodifikasi  elit  dalam  masing- masing individu (masyarakat). Indikator ini sekaligus dapat mengukur efektivitas penguasaan elit terhadap  perilaku  masyarakat  baik yang  terbuka  maupun  tersembunyi. Hal ini penting untuk dikenali karena mengingat bahwa kekuasaan penatua di Minahasa tidak selamanya
mendapat  dukungan,  namun  sering pula mendapat kecaman, bahkan oleh jemaatnya sendiri.
Sebuah penelitian meng- emukakan bahwa ada kecenderungan penolakan  dari  sebagian  jemaat  atas aktivitas  penatua  di  ranah  politik khususnya  keterlibatan  dalam  Partai Politik (Kaligis, 2004: 137)
Tabel 2. Sikap Responden terhadap Keterlibatan Elit Gereja dalam Parpol No  Jabatan gerejawi Setuju Netral Tidak setuju  Jumlah 1 Pendeta 18 26 79 123 Presentase 14,63% 21,14% 64,23% 100% 2 Penatua 32 39 52 123 Presentase 26,01% 31,70% 42,27% 100% 3 Syamas 30 39 54 123 Presentase 24,39% 31,70% 43,39% 100% Sumber: Kaligis, Persepsi Masyarakat Kristen…, hal. 137
Bentuk-bentuk  resistensi  lainnya diekspresikan  beberapa  kalangan,
seperti mahasiswa yang resah melihat  sejumlah  oknum  penatua yang  menduduki  jabatan  politik justru  terlilit  kasus  korupsi.  Meski demikian,  nampak  bahwa  resistensi jemaat  dapat  dikelola  secara  piawai oleh sejumlah penatua yang bersangkutan,  hingga  tidak  meluas menjadi  konflik  internal  dalam gereja antara penatua dan jemaat.  Di sisi  lain,  media  massa  lokal  sebagai saluran aspirasi masyarakat
cenderung  memberi  ruang  lebih kepada  elit  sehingga  kritik  sosial yang  diberikan  oleh  non-elit  tidak terekspos.
Besaran kekuasaan terus dipelihara  penatua  dalam  melang- gengkan  dominasinya  di  berbagai ranah.  Kebangkitan  minat  terhadap adat yang sempat menguat juga tidak mampu menandingi legitimasi gereja yang  telah  tertanam  kokoh.  Gereja masih  dianggap  sebagai  sumber legitimasi utama masyarakat ketimbang  lembaga-lembaga  adat.
Namun, jika elit dapat terus memelihara sumber daya normativenya sebagai
penatua gereja,  dan  di  sisi  lain  dapat  pula mengemukakan  wacana-wacana  adat secara  bersama,  niscaya  besaran kekuasaan  yang  nantinya  dihasilkan akan cenderung lebih dalam.

## Penutup
Gereja  bukanlah aktor yang berdiri  sendiri  dalam  menampilkan perannya  di  ranah  sosial-politik seperti  misalnya  pada  kesimpulan Henley  dkk  (2007)  dan  Kumayas (2010). Institusi gereja, seperti GMIM  yang kita kenal  di Minahasa, nyatanya  hanya  berperan  sebagai instrumen kekuasaan elit yang mewujud  dalam  sosok  penatua. Dengan  kata  lain,  elitlah  yang memainkan peran-peran politik lewat gereja  sebagai  modal  utama.  Dari gereja inilah, ia memperoleh legitimasi  awal  yang  kemudian berhasil dikonversi menjadi kekuasaan politik tingkat lokal. Posisi-posisi
puncak yang
diduduki penatua dalam ranah gereja dan  politik  lokal  di  Minahasa, mengindikasikan bahwa penatua
adalah  sosok  elit  yang  berkuasa. Temuan ini sejalan dengan teori-teori klasik  tentang  elit  dimana  ada sekelompok  minoritas  yang  meng- uasai  anggota  masyarakat  yang  lain. Berdasarkan konsepsi tersebut, sosok penatua  di  Minahasa  dapat  berada pada  dua  posisi,  yakni governing elite dan non  governing  elite yang merupakan  lapisan  dalam  kelompok minoritas  tadi.  Sebagai  pemimpin dari suatu Kompelka GMIM (terutama  di  aras  sinode),  yang merupakan organisasi agama terbesar di Sulawesi Utara, mereka dapat saja mempengaruhi  beberapa  kebijakan pemerintah lokal yang ber- singgungan  dengan  aktivitas  komisi yang  dibawahinya.  Dalam  kondisi tersebut,  penatua  bertindak  sebagai non governing elite. Namun, sewaktu-waktu  mereka  juga  dapat mendayagunakan jabatan ke- penatuaannya itu untuk tujuan politis atau  demi  suatu  jabatan  di  ranah politik. Dengan mengkonversi jabatan  gerejawi  menjadi  jabatan politik, mereka beralih posisi menjadi governing elite.
Sementara  itu,  dari  lima  tipologi yang  ditawarkan  Andrain,  sumber
daya  normatif  adalah  jenis  sumber daya yang paling menonjol digunakan  penatua  untuk  meng- konversi  kekuasaan  mereka  menjadi suatu jabatan politik. Akses terhadap sumber  daya  normatif  ini  berkenaan dengan jabatan kepenatuaannya dalam  gereja.  Sumber  daya  normatif menjamin  hak  moral  penatua  untuk memerintah  di  kalangan  masyarakat yang  telah  memiliki  suatu  “identitas bersama”,  yakni  kekristenan  yang membudaya. Sementara sumber daya lainnya  seperti  material,  personal, dan keahlian lebih banyak digunakan dalam  pertarungan  di  ranah  internal gereja terutama dalam pilpelsus. Meski  demikian,  ada  hal  yang sepertinya  belum  terungkap  apabila mengikuti konsep Andrain mengenai “pendayagunaan sumber daya kekua- saan”  dan  “kepatuhan  dari  sasaran kekuasaan”.  Indikator-indikator  ter- sebut tidak menyediakan pisau analisis  yang  cukup  menjelaskan mengapa gereja tetap bertahan menjadi  sumber  daya  utama  dalam masyarakat  Minahasa.  Kekristenan yang  selalu  terpelihara  mengesam- pingkan  unsur-unsur  sumber  daya lainnya  dalam  masyarakat,  misalnya
adat. Penjelasan Andrain yang hanya sebatas  pada  proses-proses  mem- peroleh  suatu  kekuasaan  politik  dan lalai  untuk  menjelaskan  mengapa suatu  sumber  daya  kekuasaan  terus dihargai  masyarakat  secara  terus menerus.  Walaupun  Andrain  meng- ajukan  strategi  asimilasi  sebagai salah satu strategi untuk mewujudkan identitas bersama, namun  dalam  kenyataannya,  praktik asimilasi  yang  dilakukan  penatua bersifat  temporer,  yaitu  hanya  pada momen-momen politik tertentu. Bahkan,  asimilasi  yang  berlangsung cenderung  berujung  pada  resistensi sebagian jemaat dan masyarakat.

## Daftar Pustaka
Buku:
Agustino,  Leo.  (2007). Perihal  Ilmu
Politik: Sebuah Bahasan Memahami Ilmu Politik. Yogyakarta: Graha Ilmu. Andrain, Charles F. (1992).
Kehidupan Politik dan
Perubahan  Sosial. Yogyakarta:
Tiara Wacana Yogya.
Assa,  R.N.  (2003). Sejarah  Ringkas GMIM  (Gereja  Masehi  Injili  di
Minahasa)  1934-2000 .  Kakas: Christyoan. Berg,  Bruce  L.  (2001). Qualitative Research  Methods  For  the Social Science. Boston: Allyn &
Bacon.
BPMS  GMIM.  (2007). Tata  Gereja Gereja Masehi Injili di
Minahasa  2007 .  Tomohon:  BPS GMIM.
Gara, Nico. (2002). Menafsir Alkitab Secara Praktis. Jakarta:  Gunung
Mulia.
Giddens,  Anthony.  (2011). The Constitution  of  Society:  Teori Strukturasi untuk Analisis
Sosial . Yogyakarta: Pedati.
Graafland,  N.  (1991). Minahasa: Negeri, Rakyat, dan Budayanya. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
Haryanto.  (1991). Elit,  Massa  dan Konflik:  Suatu  Bahasan  Awal .
Yogyakarta:  PAU-Studi  Sosial
Universitas Gadjah Mada.
Haryanto.  (2005). Kekuasaan  Elit:
Suatu Bahasan Pengantar.
Yogyakarta: PLOD UGM & JIP FISIPOL UGM. Henley, David, Maria J.C. Schouten,
dan A.J. Ulaen. (2007).
“Memelihara  Perdamaian  di
Minahasa  Pasca-Orde  Baru”, dalam Politik Lokal di
Indonesia ,  diedit  oleh  Henk Schultze  Nordholt  dan  Gerry van  Klinken.  Jakarta:  KITLV- Jakarta dan Yayasan Obor
Indonesia.
Kaligis,  Djonlie  Ronald.  (2004).
Persepsi  Masyarakat  Kristen Terhadap Partisipasi Elit Gereja dalam  Politik  dan  Implikasinya terhadap  Ketahanan  Nasional (Studi  Kasus  di  Gereja  Masehi Injili  di  Minahasa) ,  tesis  tidak dipublikasikan, Universitas
Gadjah Mada. Kumayas,Neni. (2010). Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM) dalam Konstelasi
Politik  di  Sulawesi  Utara ,  tesis tidak dipublikasikan, Universitas Gadjah Mada.
Lundström-Burghoorn,  Wil.  (1981).
Minahasa Civilization, A tradition of change. [Gothenburg  Studies  in  Social Anthropology  2.] .  Göteborg:
Acta Universitatis Gothoburgensis. Mamengko,  Roy  E  (ed).  (2002). Etnik Minahasa dalam
Akselerasi  Perubahan:  Telaah Historis, Teologis, Antropologis. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Nordholt,  Henk  Schultze  dan  Gerry van  Klinken.  (2007). Politik Lokal di Indonesia . Jakarta:KITLV-Jakarta dan Yayasan Obor Indonesia Pantouw,  Bertha.  2002.  “Minahasa Sebelum Tahun 1829 dan Beberapa  Perubahan  Dalamnya, Kurun Waktu 1824-1846”,
dalam Etnik  Minahasa  Dalam
Akselerasi  Perubahan:  Telaah Historis, Teologis, Antropologis , diedit  oleh  Roy  E.  Mamengko. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Putnam,  Robert  D.  1978.  “Studi
Perbandingan Elit Politik”, dalam Perbandingan Sistem Politik ,  diedit  oleh  Mohtar Mas’oed dan Colin MacAndrews. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Schouten,  M.J.C.  1998. Leadership
and  Social  Mobility  in a
Southeast Asian Society:
Minahasa,  1677-1983. Leiden:
KITLV Press.
Sugiyono.  2009. Metode  Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta Varma  S.P.  1999. Teori  Politik Modern . Jakarta: PT Raja
Grafind.Yin,  Robert  K.  2003.
Case  Study  Research:  Design and Methods (Third ed.).
Thousand Oaks, CA: Sage.
Internet:
Gmim. (Februari, 2015).  Sejarah singkat gmim. Diakses dari: http://www.gmim.or.id/sejarah- singkat-gmim/
Harian Kawanua Post. (29 Maret, 2014). Diakses dari: http://www.hariankawanuapost.c om/wp/2014/03/29/ada-ketua- parpol-di-mps/
Majalah:
Manado Post, 7 Agustus 2000. Manado Post, 12 November