Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1, No. 2 – September 2020, Hal. 159-164| Available Online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: http://doi.org/10.22225/jph.v1i2.2354.159-164

## PERAN LEMBAGA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN DALAM PENAGGULANGAN TINDAK PIDANA MONEY LAUNDERING
I Wayan Panca Eka Darma, I Made Minggu Widyantara, Ni Made Sukaryati Karma Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar–Bali, Indonesia

## Abstrak
Tugas, wewenang, fungsi dan tindak pidana Money laundering di Indonesia diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Money laundering. Penelitian ini  menelaah dua isu: peran lembaga  PPATK dalam melakukan penanggulangan pencucian uang (money laundering) setelah diberlakukannya Undang-undang No.  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan Pencucian Uang dan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana (money laundering) di  Indonesia. Penelitian ini  menggunakan metode  hukum  normatif,  sebuah  proses  menemukan  aturan  hukum,  prinsip-prinsip  hukum,  maupun  doktrin- doktrin  hukum  guna  menjawab  isu  hukum  yang  di  kaji  dengan  pendektan  peraturan  perundang-undangan. PPATK  adalah  lembaga  bebas  yang  mempuyai  3  peranan  pokok  dalam  pencegahan  dan  pemberantasan pencucian uang, yakni: menerima laporan terhadap tranksaksi keuangan yang mencurigakan, melakukan analisis atas  laporan  yang  diterima  dari  pihak  pelapor,  dan  meneruskan  hasil  analisis  laporan  kepada  pihak  yang berwenang.  Pasal  2  ayat  1 jo Pasal  18  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pidana  Korupsi sebagaimana  telah  diubah  menjadi  Undang-undang  Nomor  31  Tahun  2001  tantang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  1999 jo Pasal  55 ayat  1  KUHP.  Subsidiair  Pasal  3  jo  Pasal  18  Undang-Undang Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  sebagaimana  telah  diubah  menjadi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55  ayat  1  KUHP.  Kedua,  Pasal  3  ayat  (1)  huruf  g  o f   Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2003  tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  15 Tahun  2002  tentang  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang jo Pasal  55 ayat (1) KUHP.
Kata Kunci : Money laundering; Penanggulangan; PPATK; Tindak pidana

## Abstract
The duties, authorities, functions and criminal acts of money laundering in Indonesia are regulated in Law No. 8  of  2010  concerning  the  Prevention  and  Eradication  of  Criminal  Acts  of  Money  laundering.  This  study examines two issues: the role of the PPATK agency in combating money laundering after the enactment of Law No. 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money laundering and criminal sanctions against perpetrators of criminal acts of money laundering in Indonesia. This research uses normative legal method, a process  of  finding  legal  rules,  legal  principles,  and  legal  doctrines  in  order  to  answer  the  legal  issues  under study from the perspective of statutory regulations. PPATK is an independent agency that has 3 main roles in the  prevention  and  eradication  of  money  laundering,  namely:  receiving  reports  on  suspicious  financial transactions,  analysing  the  reports  received  from  reporting  parties,  and  forwarding  the  results  of  report analysis  to  the  authorised  party.  Article  2  paragraph  1  jo  Article  18  of  Law  Number  31  of  1999  concerning Criminal  Acts  of  Corruption  as  amended  into  Law  Number  31  of  2001  concerning  the  Amendment  to  Law Number  31  of  1999  jo  Article  55  paragraph 1 of  the  Criminal  Code.  Subsidiarily  Article  3  jo  Article  18  Law Number  31  of  1999  concerning  Eradication  of  Corruption  Crime  as  amended  to  Law  Number  20  of  2001 concerning  the  Amendment  to  Law  Number  31  of  1999  jo  Article  55  paragraph  1  of  the  Criminal  Code. Secondly,  Article  3  paragraph  (1)  letter  g  of  Law  Number  25  of  2003  concerning  the  Amendment  to  Law Number  15  of  2002  concerning  the  Criminal  Acts  of  Money  laundering  jo  Article  55  paragraph  (1)  of  the Criminal Code.
Keywords : Money laundering; overcoming; PPATK; Criminal act

## I. PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara hukum dalam arti negara harus memberikan perlindungan kepada warga negaranya dalam segala aspek dalam berkehidupan (Astawa, 2006; Sujatmoko, 2010; Fitriani, 2016) , berbangsa  dan  bernegara.  Maka  dari  itu  Negara  Indonesia  menjunjung  tinggi  nilai  hukum  yang memiliki tujuan agar tercapainya keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Indonesia merupakan negara berkembang  yang  dengan  gencar  sedang  melakukan  perkembangan  dalam  bidang  ekonomi.  Dalam perkembangan  ini  perekonomian  berkembang  dengan  sangat  pesat  yang  ditandai  dengan perkembangan  dalam  dunia  teknologi  informasi,  yang  juga  berdampak  pada  perekonomian  yang semakin  mendunia  dan  disertai  dengan  peningkatan  finansialnya (Okamoto  &  Sjöholm,  2001; Muchdie,  2016) .  Lalu  lintas  antar  negara (cross  boarder  nations) memudahkan  perkembangan perekonomian  yang  terintregasi  melalui  teknologi  komunikasi  yang  dapat  dilakukan  dengan  waktu yang sangat singkat (Kurniadi, 2009; Setiawan, 2017) .
Pada dasarnya perkembangan perekonomian ini menimbulkan suatu dampak yang cukup buruk yaitu  timbulnya  kejahatan  dengan  cara  dan  melalui media  yang  baru  serta  bersifat  lintas  negara. Dampak  dari  perkembangan  ini  telah  banyak  mencipakan  kejahatan  seperti  korupsi,  kejahatan perbankan, perpajakan  dan  kejahatan  yang  dapat  dilakukan  perseorangan  atau  kelompok.
Dalam  tindak  kejahatan  ini  dapat  membuat  pelaku  memiliki  kekayaan  yang  berlimpah  maka pelaku  berusaha  untuk  menyembunyikan  kekayaan  tersebut  dengan  memasukkan  dalam  bentuk financial (financial  system) dan  pertama  masuk  kedalam  bentuk  perbankan (banking  system) hal seperti  ini  biasa  disebut  dengan  pencucian  uang (money  laundering). Hal  seperti  ini  sudah  lama diketahui oleh publik diawali dari negara USA pada Tahun 1830. Hal ini telah di atur dalam UU No. 25  Tahun  2003  tentang  pencucian  uang  karena  dampak  yang  telah  ditimbulkan  ( Suranta,  2010:  52 ) bahwa  tindak  pidana  pencucian  uang  ini  merupakan  perbuatan  yang  sama  sekali  tidak  dapat dipisahkan dari perbuatan asalnya. Menurut Irman, kejahatan pembasuhan dan tidak akan ada kalau tanpa hasil dari adanya kejahatan asal ( Irman, 2007: 5 ).
Berdasarkan  uraian  di  atas,  bisa  disimpulkan  bahwa  kejahatan  akan  selalu  ada  karena dibantunya  faktor  perkembangan  teknologi  dan  cara  berkomunikasi  yang  dimana  kejahatan  yang semakin  canggih  pula.  Oleh  karena  itu,  tindak  kejahatan  terhadap  pencucian  uang  ini  memerlukan pemahaman/pengertian yang lebih spesifik lagi serta peraturan apa saja yang digunakan dalam upaya menindaklanjuti aksi kejahatan tersebut oleh aparat penegak hukum serta upaya penanggulangannya.
Kajian  tentang money  laundering dan  peran  PPATK  dalam  penanganannya  memang  bukan merupakan  satu  informasi  yang  baru  muncul  dalam  dunia  kajian  ilmiah.  Kajian-kajian  yang  pernah diluncurkan  ialah  kajian  yang  dilakukan  oleh Khairul  dkk.  (2011) , Rahayuningsih  (2013) ,  dan Darmawan (2015) . Masing-masing penelitian ini memang mengkaji tentang peran lembaga tersebut. Akan tetapi tidak mengkaji secara komprehensif tentang sanksi pidana yang mesti dijatuhkan kepada pelaku  tindakan money  laundering .  Dalam  praktik  pemutusan  sesuatu  perkara  di  pengadilan terkadang  tindak  pidana  tersebut  tidak  mendapat  sanksi  yang  setimpal  sesuai  yang  diatur  dalam Undang-Undang yang berlaku.
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:
1. Bagaimana  peran  lembaga  pusat  pelaporan  dan  analisis  transaksi  keuangan  dalam penanggulangannya tindak pidana money laundering .
2. Bagaimana  sanksi  pidana  terhadap  tindak  pidana money laundering di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini ialah:
1. Untuk  mengetahui  serta  menelaah  peran  lembaga  pusat  pelaporan  dan  analisis  transaksi keuangan dalam penanggulangan money laundering .
2. untuk  mengetahui  penerapan  sanksi  pidana  terhadap  tindak  pidana money  laundering di Indonesia.

## II. METODE PENELITIAN
Sebagaimana  yang  telah  diuraikan  di  atas,  dalam  mencapai  tujuan  penelitian  ini  digunakan  metode normatif,  yang  merupakan  suatu  metode  penelitian  yang  terealisasi  dengan  meneliti  bahan  pustaka hukum yang ada. Bahan hukum yang digunakan bersumber  dari penelitian kepustakaan berupa:
1. bahan hukum primer yang berdasarkan KUHP, Undang- undang No. 25 tahun 2003, UU No. 8 Tahun 2010, dan UU No. 10 Tahun 1998.
2. bahan hukum sekunder yang diperoleh dari buku-buku,  tesis, jurnal dan dokumen-dokumen yang mendukung dari penelitian ini.
Data  penelitian  ini  dianalisis  dengan  metode  analisis  data  kualitatif  dengan  teknik  interpretasi. Data-data  yang  berupa  ketentuan-ketentuan  hukum  diinterpretasikan  dengan  disesuaikan  pada bentuk-bentuk  kejahatan money  laundering dan  motif  pelaksanaannya.  Hasil  analisis  disajikan dengan  metode  informal,  dalam  arti,  data  disajikan  menggunakan  kata-kata  dalam  susunan  dan urutan sistematis.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Peran  Lembaga  Pusat  Pelaporan  dan  Analisis  Transaksi  Keuangan  dalam  Penanggulangan Tindak Pidana Money laundering
Dalam pelaksanaan wewenang PPATK mempunyai fungsi yang berkaitan dengan pencegahan dan  pemberantasan  pencucian  uang  atau  disebut money  laundering .  Tujuan  dibentuknya  lembaga tersebut  ialah  untuk  menghindari  kecenderungan  pada  hukum  positif  dan  diperlukannya  sistem penegakan  hukum  yang  perlu  bersentuhan  secara  filosofis.  Oleh  karena  itu  proses  ini  harus  dikaji metafisik  dan  aksiologisnya  agar  diketahuinya  apa  hakikat  dari  pembentukan  lembaga  negara  dan fungsi lembaga tersebut ( Susanto, 2011 ).
Pada  hakikat  tujuan  utama  terbentuknya  PPATK  ialah  melaksanakan  pengawasan  dan penumpasan  tindak  kejahatan  Pencucian  Uang.  Berarti  hal  ini  PPATK  telah  mewajibkan  jasa keuangan  untuk  melaporkan  dan  mengawasi  para  pelaku  kejatahan  yang  bisa  saja  terindikasi melakukan tindak kejahatan pencucian uang. Unuk itu ketelitian dan kehati-hatian sangat diperlukan agar terhindar dari pemanfaatan bentuk finasial  menjadi  media  untuk  melakukan  pembasuhan dana. Saat  menjalankan  tugasnya  PPATK  menganalisa  transaksi  keuangan  tunai  maupun  non-tunai  atas dasar  pemerintah  maupun  inisiatif  sendiri.  Secara  singkat  alur  kerja  PPATK  dimulai  dari  pelapor yang telah berkewajiban untuk melaporkan setiap transaksi keungan tunai yang minimal bernominal Rp. 500.000.000,00,- (lima ratus juta rupiah)  atau  dengan  mata  uang  lain  yang  jumlahnya  hampir sesuai dalam wujud transaksi yang mencurigakan serta transaksi dari di negeri sendiri maupun yang berada  di  luar  negara.  Setelah  lembaga  negara  mendapat  laporan  dari  pelapor  maka  akan  segera diproses ke pihak yang berwajib, dan tetap mengikuti ketentuan yang sama dengan tindak kejahatan awal. Seperti yang telah diketahui bahwa tindak kejahatan awal yang berpotensi berbentuk pencucian uang seperti korupsi, penyelundupan manusia, suap dan narkotika.
Kedudukan  dan  wewenang  PPATK  ini  telah  diatur  dalam  Undang-undang  yang  berlaku dimana  kedudukan  PPATK  terdapat  dalam  aspek  tempat  atau  kewilayahan  dan  struktur  dalam kenegaraan  yang  telah  diatur  dalam  Pasal  1 dan 37  UU  No.  8  tahun  2018  serta  wewenang  PPATK yakni melawan dan membasmi Tindak Kejahatan Pencucian Uang yang sudah tertera pada aturan 39 and aturan 44 UU No. 8 tahun 2010.

## 2. Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Money Laundering di Indonesia
Menurut Pasal 2 Ayat (1) UU No. 25 Tahun 2003 ataupun Pasal 2 Ayat (1) UU  No.  8  Tahun  2010, jenis-jenis  tindak  p i d a n a   kejahatan yang  menghasilkan asal kekayaan yang  disebut juga sebagai tindak  kejahatan  asal  yang  telah  menghasilkan  kekayaan  yang  sangat  besar  dan  tindak  pidana  asal inilah yang menjadi dasar apakah suatu transaksi akan dijerat pidana atau tidak ( Arief, 2004 ).  Tindak kejahatan  awal  dari  pencucian  uang  ini  yaitu  tindak  kejahatan  biasa dalam hal membuat dana serta aset  menjadi  besar  sebagaimana  yang  telah  tertera  pada  aturan  2  Ayat  (1)  UU  No.  8  Tahun  2010. Kejahatan  ini  bisa  dilakukan  oleh  perseorangan  maupun  kelompok  meliputi  korupsi,  penyuapan, narkotika,  psikotropika,  penyelundupan  tenaga  kerja,  penyelundupan  imigran,  bidang  perbankan, pasal  modal,  asuransi,  cukai,  perdagangan  manusia,  perdagangan  senjata  ilegal,  penggelapan, penipuan,  perjudian,  prostitusi,  dan  terorisme  serta  tindak  pidana  yang  diancam  dengan  pidana penjara  4  empat)  tahun  atau  lebih,  yang  dilakukan  di  wilayah  NKRI  atau  di  luar  wilayah  Negara Indonesia  dan  tindak  pidana  tersebut  termasuk  dalam  tindak  pidana  menurut  hukum  di  Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Syarat-syarat  pengawasan  dan  penumpasan  tindak  kejahatan  pencucian  uang  adalah  seperti berikut:
1. harta kekayaan yang diperoleh berdasarkan tindak pidana yang telah disebutkan pada Pasal 2 Ayat  (1)  UU  No.  8  Tahun  2010  dan  juga  tindak  pidana  yang  memiliki  pidana  kurungan penjara 4 tahun atau lebih.
2. tindak  pidana  ini  telah  disebutkan  harus  dilakukan  di  Negara  Indonesia  atau  di  luar Negara  asalkan  tindak  kejahatan  tersebut  juga  menjadi  tindak  pidana  menurut  hukum  di Negara Indonesia.
Undang-undang  No.  8  Tahun  2010  tentang  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  mengatur  tentang pencegahan dan  pemberantasannya, yang  mana, dalam aturan ini terdapat  kejahatan yang dilakukan individu ataupun kelompok yang berada dalam wilayah Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia. Harta  kekayaan  yang  telah  dihasilkan  dari  tindak  pidana  yang  menjadi  asal  dari  tindak  pidana pencucian  uang  ini  pada  umumnya  tidak  akan  langsung  digunakan/  dibelanjakan  karena  jika  hal tersebut  dilakukan  maka  akan  lebih  mudah  dilacak  oleh  penegak  hukum  mengenai  dimana  sumber harta  tersebut,  sehingga  para  pelaku  lebih  dahulu  mengusahakan  agar  harta  mereka  lebih  dahulu masuk  ke  dalam  sistem  keuangan.  Dengan  demikian,  asal  usul  dari  harta  kekayaan  itu  akan  tidak mudah  untuk  diketahui  oleh  penegak  hukum.  Dalam  UU  TPPU  tindak  pidana money  laundering dibedakan menjadi dua tindak kejahatan, yakni:
1. Tindak  kejahatan  pencucian  aktif,  yakni  setiap  individu  yang  meletakan,  mentransfer, mengubah,  membelanjakan,  membayarkan,  menghadiahkan,  dan  mengalihkan  dengan  aset atau  surat-surat  berharga  lain  atas  harta  kekayaan  yang  telah  terbongkar.  Tindak  kejahatan pencucian  uang  juga  akan  dikenakan  bagi  siapapun  yang  telah  menikmati  hasil  dari  tindak pidana  ini  dan  siapapun  yang  berusaha  menyembunyikan  riwayat  kejahatan.  Awalnya, kepemilikan  yang  pada  hakekatnya  atas  aset  tersebut  dipidana  dengan  penahanan  dalam penjara  paling  lama  20  (dua  puluh)  tahun  dan  dengan  denda  paling  banyak  Rp. 5.000.000.000,00,- (lima miliar rupiah).
2. Tindak  kejahatan  pencucian  uang  pasif  yang  dikenakan  untuk  setiap  individu  yang  telah memberi  atau  memiliki  aset  yang  telah  terbukti  dari  hasil  tindak  kejahatan  pencucian uang. Pihak tersebut dipidana penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun penjara  dan denda  paling banyak Rp. 1.000.000.000,00,- (satu miliar rupiah).
Secara  umum  mengapa  kejahatan  pencucian  uang (money  laundering) harus  diperangi  dan merupakan tindak kejahatan adalah karena hasil dari tindak pidana ini berdampak negatif pada sistem keuangan dan perekonomian dunia. Dengan dinyatakannya pencucian uang sebagai tindak kejahatan maka pihak berwenang akan lebih dimudahkan dalam mensita aset yang dihasilkan dari tindak pidana ini.  Karena  sulitnya  untuk  dilacak  dan/atau  sudah  dipindahtangankan,  dengan  dinyatakannya pencucian  uang  sebagai  tindak  pidana  dan  dengan  adanya  pelaporan  transaksi  yang  mencurigkan maka  pihak  berwenang  lebih  mudah  untuk  menemukan  dalang  dari  tindak  pidana  yang  telah terjadi.  Oleh  sebab  itu,  berhubung  setiap  tindak  pidana  memiliki  unsur  melawan  hukum, pertanggungjawaban juga diarahkan kepada sifat melawan hukum. Atas dasar ketentuan inilah segala perbuatan  tindak  kejahatan  berupa  menyamarkan/menyembunyikan  harta  kekayaan  dan  memiliki sifat melawan hukum tersebut termasuk dalam delik atau tindak pidana.
Undang-Undang  No.  8  Tahun  2010  telah  mengontrol  ketentuan money  laundering sebagai tindak  kejahatan  yang  persyaratan  untuk  deliknya  dibagi  menjadi  dua  tindak  pidana  yaitu:  tindak pidana  pencucian  uang  yang  diatur  dalam  BAB  II  dengan  judul  Tindak  Kejahatan  Pencucian Uang  mulai  dari pasal 3 hingga pasal 10. Tindak Pidana Lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian  Uang  ini  diatur  pada  BAB  II, yaitu Pasal  11-16  di mana  aturan  ini hanya terbatas pada orang saja.
Berdasarkan  pada  aturan  Pasal  3  sampai  10  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010,  yang tercantum  ke  dalam  unsur-unsur  tindak  kejahatan  pencucian  uang  adalah:  pertama,  kelompok  baik individu,  korporasi  maupun  personil  pengendali  korporasi;  kedua,  dari  akibat  perbuatan  tindak pidana  yang  disamarkan  ke  aset  itu  patut  diketahui  dan  diduga  sebagai  hasil  tindak  pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2010 ( Syamssudin, 2011 ). Dalam Vonis Pengadilan Nomor: 339/PID.B/2010/PN.JKT.PST dinyatakan bahwa telah terjadi tindak  pidana  korupsi  dan  tindak  pidana  pencucian  uang  yang  pelakunya  ialah  antara  Alias ALWARRAQ.  AlS.  RAFAT  ALI  RIZVI  bersama  pihak  ketiga  ROBERT  TANTULAR.  Para Tersangka I dan II antara tahun 2001-2008 yang bertempat di kantor PT Bank CIC dan atau di kantor PT Bank Century Gedung Sentral Senayan II, Jalan Asia Afrika No. 8 Jakarta, mengadakan atau ikut
serta  melaksanakan  dengan  melanggar  hukum  memperbanyak  aset  atau  harta  kekayaan  untuk  diri sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu  korporasi  yang  dapat  merugikan  keuangan  pemerintah  dengan melaksanakan  negosiasi  pembelian,  peletakan,  dan  atau  peralihan  surat-surat  berharga  Valuta  asing (SSB valas) Bank CIC.  Sebagian  dokumen  berharga  ini  terbilang  dalam structured  product yang tidak  memiliki nilai dan juga dikenal dengan sebutan non-rating, tidak  mempunyai harga pasar dan menawarkan  imbalan  hasil  yang  rendah.  Pada  saat  surat  tersebut  jatuh  tempo,  Bank  CIC  tidak menerima  dana  secara  tunai  melainkan  dengan  melakukan  pembayaran  dengan  saham  perusahaan Global Opportunities Fund yang dimiliki terdakwa II.
Dalam  kasus  ini  Terdakawa  I  dan  II  didakwa  oleh  jaksa  penuntut  umum  dengan  dakwaan kumulatif;  dimana  pembuktian  harus  dilakukan  secara  sendiri-sendiri.  Majelis  Hakim  membuktikan surat  dakwaan  kesatu  dan  kedua  yaitu primair melanggar  Pasal  2  Ayat  1 jo Pasal  18  Undang- Undang  Nomor  31 Tahun 1999 tentang Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang  Nomor  31  Tahun  2001  tentang  Perubahan  atas  Undang-undang  Nomor 31  Tahun 1999 jo Pasal  55  Ayat  1  ke-1  KUHP.  Subsidiair Pasal  3 jo Pasal  18 Undang-Undang  Nomor  31  Tahun 1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang- Undang Nomor 20 TAHUN 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. Kedua, Pasal 3 Ayat (1) Huruf g Undang-Undang Nomor 25 TAHUN 2003  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2002  tentang  Tindak  Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP menentukan dalam vonis pidana “IN absentia” No. 399/Pid.B/2010/PN-JKT.PST telah diputus pada persidangan yang dinyatakan terbuka untuk publik. Dalam  isi  putusan  bahwa  harta  atau  aset  dari  Robert  Tantular  dan  istrinya  akan  dirampas  untuk negara. Sebagaimana dimuat dalam Putusan pada halaman 253 karena Robert Tantular bersama-sama dengan  Rafat  Alih  Rizvi  mendatanggani Letter  of  Commitment (LOC),  pada  tanggal  16  November 2018 (bukti P-2a dan 2b).
Alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena judex fact salah menerapkan hukum tentang  keberatan  pihak  ketiga  atas  perampasan  harta  kekayaan  yang  bukan  kepunyaan  pemohon Kasasi: Robert Tantular, MBA., yang saat ini bersetatus Terpidana di Lapas Salemba Jakarta dalam perkara pokok atas nama Tersangka I Hesham Talaat Mohamed Besheer Al Warraq alias Hesham Al Warraq  dan  Terdakwa  II  Rafat  Ali  Rizvi  yang  diadili  secara in  absentia dan  dinyatakan  sudah terbukti  bersalah  melakukan  perbuatan  tindak  kejahatan  “Korupsi  dan  Pencucian  Uang  Secara Bersama-sama”  serta  dijatuhi  pidana  penjara  masing-masing  selama  15  (lima  belas)  tahun  dan membayar uang pengganti masing-masing sejumlah Rp. 3.115.889.000.000,- (tiga miliar seratus lima belas juta delapan ratus delapan puluh sembilan juta rupiah).

## IV. SIMPULAN DAN SARAN
1. Simpulan
Terdapat dua simpulan yang ditarik dari penelitian ini:
1. Peran  lembaga  Pusat  Pelaporan  dan  Analisis  Transaksi  Keuangan  (PPATK)  dalam  melakukan penanggulangan  dan  pemberantasan  pencucian  uang  lebih  ditekankan  pada  perlindungan  aspek ekonomi  agar  perekonomian  di  Indonesia  tidak  mengalami  kerugian  yang  signifikan  di  sektor keuangan  negara.  Dari  hasil  kejahatan,  para  pelaku  melakukan  penempatan  dari  hasil  kejahatan yang berupa harta kekayaan, yang awalnya uang kotor (dirty money) menjadi uang bersih (clean money) melalui penempatan pada system  perbankan. PPATK adalah lembaga independent yang mempuyai 3 (tiga) peranan pokok dalam pencegahan dan pemberantasan pencucian uang dengan cara menerima  laporan  terhadap  tranksaksi  keuangan  yang  mencurigakan , melakukan  analisis atas  laporan  yang  diterima  dari  pihak  pelapor ,  dan  meneruskan  hasil  analisis  laporan  kepada pihak yang berwenang. Fungsi serta tugas PPATK tersebut diatur dalam pasal 30 sampai dengan pasal  44  Undang-Undang  No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang.
2. Pelaku  tindak  kejahatan money  laundering dapat  dikenakan  sanksi  pidanaseperti  yang  diatur dalam Pasal 2 Ayat 1 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pidana Korupsi sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-undang  Nomor  31  Tahun  2001  tantang  Perubahan atas  Undang-undang  Nomor  31  Tahun  1999 jo Pasal  55 Ayat  1  ke-1  KUHP.  Subsidiair  Pasal 3 jo Pasal  18  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana
Korupsi  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999 jo Pasal  55  Ayat  1  ke-1  KUH.  Kedua Pasal  3  Ayat  (1)  Huruf  g  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2003  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2002  tentang  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang jo Pasal  55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

## 2. Saran
1. PPATK  mesti  meningkatkan  pengawasan  terhadap  asset  atau  keuangan  Negara  dengan memanfaatkan teknologi yang mampu mendeteksi setiap tindak kejahatan tersebut seiring dengan kemajuan  dalam  kehidupan  masyarakat  yang  ditandai  dengan  kamjuan  dalam  bidang  teknologi dan komunikasi.
2. Penelitian  selanjutnya  akan  berfokus  pada  solusi  alternatif  bagi  pemerintah  untuk  mendeteksi tindak  kejahatan money  laundering .  Peningkatan  lapangan  kerja  akan  dapat  membantu meminimalisir  kemungkinan  bagi  terjadinya  tindak  kejatahan  baik  dalam  lembaga  keuangan maupun lembaga atau aspek-aspek lain.

## DAFTAR PUSTAKA
Arief, B. N. (2004). Beberapa Masalah Perbandingan Hukum Pidana . PT Raja Grafindo. Astawa, I. D. R. (2006). Aspek Perlindungan Hukum Hak-hak Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri [Universitas Diponegoro Semarang].
Darmawan, D. (2015). Peran PPATK dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang. Lex Crimen , 4 (3), 1689–1699.
Fitriani, R. (2016). Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-hak Anak. Jurnal Hukum : Samudra Keadilan , 11 (2), 250–258.
Irman, T. (2007). Praktik Pencucian Uang dalam Teori dan Fakta . MQS Publishing. Khairul, Siregar, M., & Marlina. (2011). Kewenangan PPATK dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Jurnal Mercatoria , 4 (1), 33–42.
Kurniadi,  D.  (2009). Strategi  Pengembangan  Wilayah  Perbatasan  Antarnegara:  Memacu Pertumbuhan Ekonomi di Entikong Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat [Universitas Diponegoro].
Muchdie,  M.  (2016).  The  Contribution  of  Technology  on  Indonesian  Economy:  National,  Sectoral and Spatial Perspectives. International Journal of Advanced Research , 4 (11), 2149–2156. Okamoto, Y., & Sjöholm, F. (2001). Technology Development in Indonesia .
Rahayuningsih, T. (2013). Analisis Peran PPATK sebagai Salah Satu Lembaga dalam Menanggulangi Money Laundering di Indonesia. Yuridika , 28 (3), 314–330.
Setiawan,  A.  B.  (2017).  Kebijakan  Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi  untuk  Mendorong Pembentukan Model Bisnis Masa Depan. Journal Pekommas , 2 (2), 193–204.
Sujatmoko,  E.  (2010).  Hak  Warga  Negara  dalam  Memperoleh  Pendidikan. Jurnal  Konstitusi , 7 (1), 182–211.
Suranta,  F.  A.  (2010). Peranan  PPATK  dalam  Mencegah  Terjadinya  Praktik  Money  Laundering . Gramata Publikasi.
Susanto. (2011). Filsafat Ilmu Suatu Kajian dalam Demensi Ontologis, Epistemologis dan Aksiologis . Bumi Aksara.
Syamssudin, A. (2011). Tindak Pidana Khusus . Sinar Grafika.