## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 1, April, 2023, ISSN. 2809 - 3402

## Urgensi Wali Adhal

## Studi Komparasi Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan
Fikih
Rinwanto, Yudi Arianto, Masruchan
Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban, Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban, Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang E-mail: rinwanto808@gmail.com , yudiarianto88@gmail.com ,
karebet.mas07@gmail.com
Abstrak: Wali  merupakan  rukun  dalam  perkawinan, kehadiran  seorang  wali  dalam  perkawinan  adalah  sebuah keharusan,  begitu  sangat  penting  peran  wali  dalam perkawinan,  suatu  perkawinan/pernikahan  tanpa  seorang wali maka akad tersebut tidak sah. Namun dalam perjalanan praktiknya  di  masyarakat  seiring  dengan  berkembangnya gaya  hidup  dan  pola  hidup  masyarakat  maka  banyak  pula masalah yang timbul yang berkaitan dengan wali, seperti wali tidak  bersedia  mengawinkan  anak  perempuannya  dengan tanpa  alasan  yang  dapat  diterima  padahal  si  perempuan sudah  meminta  untuk  dinikahkan  dengan  calon  suaminya, tetapi  kenyataannya  wali  enggan  untuk  menikahkan  anak perempuanya  dengan  alasan  yang  belum  tentu  dapat diterima.  Maka  wali  tersebut  dinamakan  wali ‘adhal, dan dalam  hal  ini  perempuan  tersebut  berhak  mengajukan perkaranya  kepada  hakim.  Berdasarkan  realita    tersebut  di atas,    maka  penulis  tertarik  untuk  membahas  lebih jelas, bagaimana  perspektif    KHI  dan  fiqih  sebagai  acuan  hukum dalam  Islam  tentang wali  adal .  Dengan  berlandas  pada field research dan  membandingkan  dengan  data  kepustakaan literature  library ,  sedangkan  untuk  menganalisa  data,  penulis mengunakan  analisa  secara  kualitatif  deskriptif. Peneliti menyimpulkan, menurut  mazhab    Syafi’i  dan  Maliki  ketika seorang  perempuan    meminta    dinikahkan  dengan  calon suami yang sekufu maka  wali  wajib  mengabulkanya sedangkan menurut  mazhab Hanafi wali  berhak  menolak jika  maharnya  kurang  dari  mahar mitshil. Jika  terjadi ‘adhal maka  hak perwalian  berpindah  ke tangaan hakim, didalam
KHI pasal  23 ayat 1 juga  dijelaskan jika terjadi  ‘ adhal maka hak    perwalian  pindah    kepada  wali    hakim,  sedangkan menurut  mazhab    Hanbali  pindah  kepada  wali ab’ad dan didalam  KHI pasal 23  ayat  2  dijelaskan wali  hakim baru dapat  bertindak setelah  adanya  putusan dari   Pengadilaan
Agama tentang wali adhal .
Kata Kunci: Wali adhal, Kompilasi Hukum Islam, Fiqih

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 1, April, 2023, ISSN. 2809 - 3402

## Pendahuluan
Pernikahan  atau  dalam  bahasa  arab  munakahat  adalah  suatu peristiwa  atau  momen  sakral  dimana  dua  orang  manusia  yang berlawanan  jenis  membuat  suatu  janji  suci  untuk  bisa  hidup berdampingan  sampai  ajal  menjemput  dan  memisahkan  mereka . 1 Kamus bahasa  Indonesia  mengartikan  nikah  sebagai  ikatan  (akad)  perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. 2
Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan, “Perkawinan adalah sah, apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing  agamanya  dan kepercayaannya  .”  Pasal  2  ayat  (2)  UU  Perkawinan  menyatakan,  “Tiap- tiap  perkawinan  dicatat  menurut  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.”
Perkwinan  sah  jika  sudah  memenui  syarat  dan  rukun  pernikahan diantara syarat dan rukun nikah adalah sebagia berikut: calon mempelai laki kali, calon mempelai perempuan, adanya wali dari pihak perempuan, adanya 2 orang saksi dalam ijab qobul.
Berikut  syarat-syarat  bagi  calon  mempelai  baik  suami  maupun  istri, wali, saksi dan ijab kabul:
a. Syarat Calon Suami
1) Laki-Laki 3
Identitasnya harus jelas bahwa dia adalah benar-benar lakilaki dan  orangnya  telah  diketahui  pasti.  Sehingga  tidak  ada  unsur penipuan  terhadap  istri  dan  keluarganya  karena  ada  beberapa kasus wanita yang menyamar identitas dirinya menjadi laki-laki.
2) Calon suami beragama Islam
3) Bukan mahram dari calon istri dan lebih baik mencari caln suami yang di luar kerabatnya agar keturunannya bisa menjadi generasi yang lebih baik dan supaya bertambah anggota kerabatnya.
4) Mampu (Fisik dan Psikologis)
Calon  suami  sehat  dalam  jasmani  dan  rohaninya  dan  tidak memiliki penyakit berabahaya dan menular sehingga dia mampu memenuhi kebutuhan istri dan keluarganya.
5) Tidak terpaksa atas kemauan sendiri
1 https://www.google.com/search?q=fiqih+munakahat+bab+nikah&client=firefox-b- d&sxsrf=AJOqlzWf3at5IZXmF-r5
2 Rusdaya Basri, Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah , (Jakarta: CV Kaaffah Learning Center, 2019), hlm. 2
3 Ali Mansur, Hukum dan Etika Pernikahan Dalam Islam , (Malang: UB Press, 2017), hlm. 61

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 1, April, 2023, ISSN. 2809 - 3402
Perkawinan harus didasarkan pada rasa saling suka dan cinta diantara  kedua  calon  mempelai,  bukan  melakukan  perkawinan atas dasar pemaksaan.
6) Tidak dalam keadaan sedang berihram (diwaktu haji atau umrah).
7) Tidak mempunyai empat orang istri yang sah dalam kurun waktu satu waktu.
b. Syarat-syarat Calon Istri
1) Wanita
Identitasnya  harus  jels  bahwa  calon  istri  adalah  wanita  dan orangnya  telah  diketahui  pasti.  Sehingga  tidak  ada  unsur penipuan bagi calon suami dan keluarganya karena ada beberapa kasus  laki-laki  yang  menyamarkan  identitas  dirinya  menjadi wanita.
2) Calon istri beragama Islam
3) Bukan  mahram  dari  calon  suami 4 dan  lebih  baik  mencari  caln suami  yang  di  luar  kerabatnya  agar  keturunannya  bisa  menjadi generasi  yang  lebih  baik  dan  supaya  bertambah  anggota kerabatnya.
4) Mampu (Fisik dan Psikologis)
Calon  istri  sehat  dalam  jasmani  dan  rohaninya  dan  tidak memiliki  penyakit  berbahaya  dan  menular  sehingga  dia  mampu memenuhi kebutuhan istri dan keluarganya.
5) Tidak Terpaksa Atas Kemauan Sendiri Perkawinan harus didasarkan pada rasa saling suka dan cinta diantara  kedua  calon  mempelai,  bukan  melakukan  perkawinan atas dasar pemaksaan.
6) Tidak sedang dalam masa Iddah
7) Tidak menjadi istri sah laki-laki lain
8) Tidak dalam keadaan sedang berihram
c. Syarat- Syarat Wali
1) Laki-laki
Seorang perempuan tidak boleh menjadi wali nikah dan tiak menikahkan dirinya sendiri
2) Balig dan berakal sehat Tidak  sah  perwaliannya  seorang  anak  kecil  dan  orang  gila,
4 Mardani, Hukum  Keluarga  Islam  di  Indonesia ,  (Jakarta:  Hukum  Keluarga  Islam  Di Indonesia, 2016), hlm. 40

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 1, April, 2023, ISSN. 2809 - 3402
karena  tidak  ssuai  dengan  pentingnya  suatu  pernikahan.  Karena tujuan dari perwalian itu adalah untuk menyerahkan wanita yang berada dalam perwaliannya kepada laki-laki yang dinilai mampu untuk menjadi suaminya.
3) Wali  beragama  Islam  sehingga  wali  non-muslim  tidak  boleh menjadi wali wanita muslim. 5
4) Tidak sedang melakukan ihram
d. Syarat-syarat Saksi
1) Laki-laki
Menurut  jumhur  ulama;  bahwa  tidak  sah  persaksian  satu orang  laki-laki  dan  dua  orang  wanita,  karena  mengingat  betapa pentingnya  proses  perkawinan  dan  hal  ini  tidak  sama  dengan persaksian dalam transaksi harta dan persaksian hudud.
2) Saksi beragama Islam
Tidak  sah  persaksian  dari  non  muslim,  ini  adalah  pendapat jumhur  ulama,  karena  tujuannya  agar  pernikahan  itu  bisa diberitahukan kesesama muslim lainnya.
3) Balig dan berakal sehat
Maka tidak sah persaksiannya seorang anak kecil, dan orang gila,  karena  persaksian  mereka  tidak  sesuai  dengan  pentingnya pernikahan.  Sedangkan  tujuan  dari  persaksian  itu  adalah  untuk mengumumkan/ menyebarkan dan menghargai proses pernikahan.
4) Adil
Sifat  adil  dalam  seorang  saksi  diharapkan  supaya  tidak menyulitkan atas persaksiannya karena dia tidak akan berbohong dengan apa yang telah disaksikannya sehingga kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan.
5) Sehat Jasmani
Utamanya  dapat  mendengar  dan  melihat  secara  jelas,
sehingga  dapat  memahami  ucapan  dari  pihak  yang  melakukan akad nikah. Menurut Imam Syafi ‟ i, karena suatu pembicaraan itu dapat  sempurna  bila  disertai  dengan  melihat  secara  langsung. Maka  tidak  sah  kesaksian  orang  yang  sedang  tidur,  orang  yang
5 Umar  Haris  Sanjaya  dan  Aunur  Rahim  Faqih, Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), hlm. 62

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 1, April, 2023, ISSN. 2809 - 3402
mabuk,  dan  orang  yang  buta  dan  tuli,  karena  tujuan  dari kesaksian tersebut tidak dapat terealisasi.
6) Tidak sedang melakukan ihram (Haji dan Umrah)
7) Memahami bahasa yang digunakan untuk ijab Kabul
8) Saksi berjumlah dua orang
e. Syarat Shigat
Ijab  Kabul  henddaknya  dilakukan  dengan  bahasa  yang  dapat dimengerti  oleh  orang  yang  melakukan  akad,  penerima  akad,  dan saksi.  Ijab  kabul  hendaknya  mempergunakan  ucapan  yang menunjukkan  waktu  lampau  atau  salah  seorang  mempergunakan kalimat  yang  menunjukkan  waktu  lampau  sedang  lainnya  dengan kalimat  yang  menunjukkan  waktu  yang  akan  datang. 6 Berikut  ada beberapa syarat shigat:
1. Hendaknya  ijab  qabul  dilakukan  dalam  satu  majelis  jika  kedua orang yang melaksanakan akad hadir keduanya. 7
2. Penyesuaian  ijab  dengan  qabul  sehingga  memperolah  korelasi antara keduanya dan mencapai maksud akad.
3. Pihak penyampai ijab tidak meralat ijabnya sebelum qabul pihak lain.
4. Pihak  kedua  tidak  mengeluarkan  pernyataan  yang  bernada menolak  atau  berpaling  setelah  ijab,  misalnya  ia  pindah  kepada pembicaraan  lain  yang  tidak  berkaitan  dengan  tema  pernikahan tersebut.
Dalam  pandangan  jumhur  ulama  (sebagian  besar  ulama)  empat mazhab    kedudukan  wali  dalam  perkawinan  adalah  rukun  dalam perkiwanan  yang  menjadi  ukuran  sah  atau  tidaknya  suatu  akad perkawinan. 8
Dalam  pasal  20  ayat  1  Kompilasi  Hukum  Islam,  disebutkan  bahwa: “Yang  bertindak  sebagai  wali  nikah  ialah  seorang  laki-laki  yang memenuhi  syarat  hukum  Islam  yakni  muslim,  aqil  dan  baligh.” mempunyai  hubungan  darah  dalam  garis  lurus  ke  atas  selama  mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.
6 M.  A.  Tihami  dan  Sohari  Sahrani, Fikih  Munakahat:  Kajian  Fikih  Lengkap, cet-5,  Depok: Rajawali Pers, 2018 , hlm. 14
7 Abdul Aziz Muhammad Azzam Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah Dan Talak , (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 99
8 Rinwanto, Kedudukan Wali dan Saksi Persperktif Empat Madhab , Jurnal AL Maqoshidi , hlm. 94

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 1, April, 2023, ISSN. 2809 - 3402
Keberadaan seorang wali dalam aqad nikah adalah suatu yang mesti dan  tidak  sah  aqad  perkawinan  yang  tidak  dilakukan  oleh  wali.  Wali ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan. Dalam aqad perkawinan wali  berkedudukan  sebagai  orang  yang  bertindak  atas  nama  mempelai perempuan  dan  dapat  pula  sebagai  orang  yang  diminta  persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.
. 9
“Perempuan  mana  saja  yang  menikah  tanpa  seizin  walinya  maka pernikahannya batal ”
Pada dasarnya yang  berhak menjadi  wali adalah ayahnya kemudian wali  wali  selanjutnya  sesuai  urutan  ‘ as}abah ,    atau  orang  yang  mewakili wali  ’ aqrab, atau  orang  yang  diberi  wasiat  untuk  menjadi  wali,  tetapi apabila  wali  tidak  bersedia  mengawinkan  tanpa  alasan  yang  dapat diterima padahal si perempuan sudah meminta untuk dinikahkan dengan calon suami yang sekufu, maka wali tersebut dinamakan wali ‘ad}al, dan perempuan tersebut berhak mengajukan perkaranya kepada hakim. 10
Para Ulama sependapat bahwa wali tidak boleh enggan menikahkan perempuan yang dalam perwaliannya padahal yang akan mengawininya itu  sudah  sekufu  dan  sanggup  membayar  maskawin. 11 Tetapi kenyataannya tidak jarang seorang wali enggan untuk menikahkan anak perempuanya  dengan  alasan  yang  belum  tentu  dapat  diterima  atau disebut  wali ‘adhal. Berdasarkan  realita    tersebut,  penulis  tertarik  untuk membahas lebih dalam tentang wali ‘ad}al , perspektif Fiqih dan KHI.

## Metode Penelitian
Metode yang  digunakan  dalam  penulisan  karya  ini  adalah field research dan  membandingkan  dengan  data  kepustakaan literature  library , sedangkan  untuk  menganalisa  data,  penulis  mengunakan  analisa  secara kualitatif deskriptif.
Hasil dan Pembahasan Pengertian wali ‘ Adhal
‘Adhal adalah  penghalangan  yang  dilakukan  oleh  wali  perempuan yang telah mencapai akil baligh untuk mengawinkannya dengan orang yang  setara  dengannya  jika  dia  memintanya,  dan  jika  masing-masing
9 al-Tirmidhi, al-Jami‘ al-Sahih (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), hlm. 407 10 Abi ‘Abdi al-Mu‘ti Muhammad bin ‘Umar bin ‘Ali Nawawi al-Jawi al-Bantani, Nihayat al-Zain, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), hlm. 309 11 Ibnu Rushd, Bidayat al-Mujtahid (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah,2007), hlm. 446l

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 1, April, 2023, ISSN. 2809 - 3402
dari  keduanya  saling  menginginkan. 12 Wali  tidak  dibenarkan  menolak menikahkan  dengan  tanpa  sebab  yang  diperabolehkan  oleh shara‘ . 13 Allah  SWT  telah  melarang  semua  wali  untuk  menolak  keinginan perempuan yang dia walikan dengan firman-Nya:
.
"Apabila  kamu  menalak  istri-istrimu,  lalu  habis  masa  iddahnya, janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya."(al-Baqarah: 232)
Seorang  wali  tidak  berhak  untuk  menghalangi  menurut  mazhab Syafi‘i,  Hanbali,  Abu  Yusuf  dan  Muhammad,  akibat  kurangnya  mahar atau  karena  maharnya  bukan  merupakan  uang  negara  tersebut  jika  si perempuan merasa ridla dengannya. Tanpa memperdulikan apakah dia meminta kawin dengan mahar mithli ataupun tanpa mahar mithli, maka wali tidak boleh menghalanginya. Karena mahar adalah haknya semata- mata,  dan  pengganti  yang  khusus  menjadi  miliknya,  maka  para  wali tidak  berhak  menolak  untuknya  mengenai  mahar. 15 Ketika  seorang perempuan meminta untuk dinikahkan dengan calon yang sekufu maka wali  wajib  mengabulkanya  walaupun  maharnya  kurang  dari  mahar mitshil ,  menurut  pendapat  Syafi’i  dan  Maliki,  sedangkan  menurut  Abu Hanifah  tidak  wajib. 16 Mazhab    Hanafi  berpendapat,  para  wali  berhak menghalangi  seorang  perempuan  untuk  kawin  tanpa  mahar mitshil karena  dapat  mendatangkan  rasa  malu  kepada  mereka,  dan  dalam  hal tersebut  terdapat  keburukan  bagi  kaum  perempuan  mereka  akibat berkurangnya  mahar mitshil mereka. 17 Mazhab    Maliki  berpendapat bahwa  penghalangan  terwujud  pada  dua  masalah,  pertama , jika  yang melamarnya  adalah  orang  yang  setara  dengan  si  perempuan,  dan  dia merasa ridla dengannya,  maka  dia  meminta  untuk  dikawinkan
12 Abdulhayyie al-Kattani, dkk, Tarjamah al-Fiqhu al-Islami, Vol. 9, hlm. 202 13 Husain Ibnu  ‘Audah al-‘Awayishah, Mausu‘ah  Fiqhiyah al-Muyassarah fi Fiqhi al-Kitab wa al-Sunnah al-Mutahharah (Oman al-Ardan: al-Maktabah al-Islamiah, 1429-1423), Vol. 5, hlm. 138.
14 Al-Qur’an, 2: 232.
15 Abdulhayyie al-Kattani, dkk, Tarjamah al-Fiqhu al-Islami, Vol. 9, hlm. 202
16 Ibid., 202. Lihat juga al-Dimyati, I‘anah ,hlm. 532
17 Abdulhayyie al-Kattani, dkk, Tarjamah al-Fiqhu al-Islami, Vol. 9, hlm. 202

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 1, April, 2023, ISSN. 2809 - 3402
dengannya atau tidak. Kedua , jika dia minta dikawinkan dengan orang yang  setara,  dan  walinya  meminta  agar  dia  kawin  dengan  orang  yang setara lainnya. 18
Sedangkan  mazhab    Syafi‘i  dalam  pendapatnya  yang  paling  sahih membatasi  penghalangan  wali  pada  masalah  yang  pertama.  Mereka berpendapat,  jika  telah  ditetapkan  orang  yang  setara  untuk  seorang perempuan, sedangkan si bapak menginginkan laki-laki yang lain, maka sibapak  berhak  untuk  mengawinkannya  dengan  orang  pilihannya. 19 Namun,  mazhab    Hanbali  menambahkan  gambaran  yang  lain  bagi penghalangan  wali,  yaitu  jika  para  pelamar  ditolak  karena  sikap  keras wali, akan tetapi secara Zahir  sesungguhnya tidak ada kehormatan bagi wali  di  sini;  karena  tidak  berhak  baginya  untuk  melakukan  hal tersebut. 20 Penetapan wali ‘Adhal itu harus didepan pengadilan. Jika  terjadi adhal maka  hak  perwalian  berpindah  ketangan  hakim menurut  mazhab    Syafi‘i,  dan  Maliki. 21 Menurut  Imam  Ahmad  apabila terhalang  dari  arah  yang  lebih  dekat  maka  hak  perwalian  berpindah kepada  yang  lebih  jauh,  sebagaimana  halnya  jika  dia  gila  karena  ia menjadi  fasik . hak  perwalian  berpindah  darinya,  sebagaimana  halnya jika  dia  meminum  minuman  keras.  Jika  semua  wali  menolak  untuk mengawinkannya, maka dia dikawinkan oleh hakim. 22

## Hukum ‘ Adhal
Wali  menjadi  fasik  dengan  melakukan  penghalang-halangan  jika terjadi berulang-ulang; karena itu adalah perbuatan maksiat yang kecil. 23 Jika wali menolak menikahkan sampai tiga kali maka dia maenjadi fasik dan hak perwalian bepindah kepada wali ‘ab‘ad . 24
Kedudukan Wali dalam Perkawinan Menurut Mazhab Empat Dalam  kedudukannya  sebagai  orang  yang  bertindak  atas  nama mempelai  perempuan  dalam  akad  nikah  terdapat  perbedaan  pendapat, secara rinci akan disebutkan dibawah:
18 Abdulhayyie al-Kattani, dkk, Tarjamah al-Fiqhu al-Islami, Vol. 9, hlm. 202 19 al-Nawawi  al-Dimshaqi, Rawdah ,  hlm.  42.  Lihat  juga  Shihabu  al-Din  Ahmad  Ibn Ahmad Ibn Salamah al-Qalyubi, Hashiat Qalyubi ‘Ala Sharhi Jalal al-Din al-Mahalli, Vol. 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), hlm. 226
20 Abdulhayyie  al-Kattani,  dkk, Tarjamah  al-Fiqhu  al-Islami, Vol.  9,  hlm.  202.  Lihat  juga Sharafu al- Din Musa Ibn Ahmad Ibn Musa Abu al-Naja al-Hajjawi, al-Iqna‘ fi Fiqhi Ahmad Ibn Hanbal, Vol. 3 (Beirut: Dar al-Ma‘rifah, t.th), hlm. 173.
21 al-Jaziri, al-Madhahib al-Arba‘ah, hlm. 32-33 22 Abdulhayyie al-Kattani, dkk, Tarjamah al-Fiqhu al-Islami, Vol. 9, hlm. 203 23 Abdulhayyie al-Kattani, dkk, Tarjamah al-Fiqhu al-Islami, Vol. 9, hlm. 203 24 al-Jaziri, al-Madhahib al-Arba‘ah, hlm. 33

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 1, April, 2023, ISSN. 2809 - 3402
a) Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa untuk perkawinan anak kecil baik  sehat  akal  atau  tidak  diwajibkan  adanya  wali  yang  akan mengakadkan  perkawinannya.  Sedangkan  perempuan  yang  sudah dewasa  dan  sehat  akalnya  dapat  melangsungkan  sendiri  akad perkawinannya tanpa adanya wali. 25
Dalil dari pendapatnya Ulama Hanafiyyah adalah:
1) Al-Qur’an
Kemudian apabila telah habis idahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali)  memberikan  mereka  berbuat  terhadap  diri  mereka  menurut yang patut(al-Baqarah: 234). 26

## 2) Hadis
Janda itu lebih berhak atas dirinya ketimbang walinya. 27
Tak ada urusan wali terhadap perempuan yang sudah janda. 28
Dari  ayat-ayat  dan h{adith - h{adith diatas,  ulama H{anafiyyah berkesimpulan bahwa perempuan yang sudah dewasa dan sehat akalnya dapat menikahkan dirinya tanpa diperlukan bantuan walinya.
b) Ulama Syafi’iyyah dan Ulama  Hanabilah berpendapat bahwa setiap akad  perkawinan  dilalukan  oleh  wali  tanpa  terkeculai,  baik perempuan itu perawan janda, dewasa atau anak kecil tidak ada hak untuk mengakadkan/menikahkan dirinya sendiri.
Dalil dari pendapatnya Ulama Syafi’iyyah dan Ulama Hanabilah adalah:
1) Al-Qur’an
25 Kamal  al-Din  bin  Muhammad  ‘Abd  al-Wahid  al-Siwasi, Sharh  Fath  al-Qodir ,  Vol.  3 (Bairut: Dar al-Fikr, t.th.), hm. 303
26 Kamal al-Din bin Muhammad ‘Abd al-Wahid al-Siwasi, Sharh Fath al-Qodir , hlm. 38
27 al-Shiwasi, Sharh Fath al-Qodir , hlm. 262
28 ‘Ala’ al-Din al-Kasaniy, Bidi’ al-Sona’i , Vol.2 (Bairut: Dar al-Kitab al-‘Arobi, 1982), hlm.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 1, April, 2023, ISSN. 2809 - 3402
Apabila  kamu  menalak  istri-istrimu,  lalu  habis  idahnya,  maka janganlah  kamu  (para  wali)  menghalangi  mereka  kawin  lagi  dengan bakal suaminya. 29

## 2) Hadis
Tidak boleh nikah tanpa wali.
Perempuan mana saja yang kawin tanpa izin walinya, perkawinannya adalah batal. 30
Perempuan  tiidak  boleh  mengawinkan  perempuan  dan  tidak  boleh perempuan mengawinkan dirinya sendiri. 31
Nash  diatas  memang  tidak  menunjukkan  keharusan  adanya  wali, karena:
Ayat al-Qur’an, 2: 232, larangan menghalangi perempuan yang masa idahnya  sudah  habis  untuk  melakukan  perkawinan.  Namun    ayat  itu ditujukan kepada wali dalam hal pernikahan, maka dapat dipahami pula keharusan adanya wali dalam pernikahan. Memang dalam hal kawin dan mengawinkan  Allah  memberikan  titahnya  kepada  wali,  karena  dalam masyarakat arab waktu turun ayat-ayat ini, perkawinan itu ditangan wali.
Ayat ini sepertinya memberikan pengukuhan ( taqrir ) adanya  wali. 32 Dan dari hadis-hadisnya sudah terlihat hukum yang mewajibkan adanya wali.
29 Q.S. al-Baqarah, 2: 232.
30 Shaih  al-Islam  Zakariyya  al-‘Anshori, Asna  al-Matholib  fi  Sharh  Roud  al-Tholib ,  Vol:3 (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000), hlm. 125. Lihat juga pada ‘Abd al-Rohman bin Muhammad bin Qosim al-‘Asimi al-Hanbali al-Najd, Hashiah al-Roud al-Murbi’ , Vol.6 (t.t.: t.p., 1971), hlm. 262
31 Abu  Zakariya  Muhy  al-Din  Yahya  bin  Sharof  an-Nawawi, al-Majmu’  Sharh}  al- Muhadhdhab , Vol. 16 (t.t.: Mauqi’u Ya’sub, t.th.), hlm. 148. Dan juga lihat pada ‘Abdullah bin Ahmad bin Qudamah al-Muqoddis Abu Muhammad, al-Mughni , Vol.7 (Bairut: Dar al-Fikr, 1405),hlm.  344
32 Amir  Syarifuddin, Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia  Antara  Fiqh  Munakahat  Dan Undang-Undang Perkawinan . Jakarta: Prenada Media, 2006, hlm. 71

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 1, April, 2023, ISSN. 2809 - 3402
c) Ulama Malikiyyah terdapat beberapa fersi:
1) Riwayat ashhab ,  wali  mutlak  dalam  suatu  perkawinan  dan  tidak sah perkawinan tanpa adanya wali.
2) Riwayat Ibn Qasim, keberadaan wali hanyalah sunnah hukumnya dan tidak wajib. 33
Dalil  dari  pendapatnya  ulama  Malikiyyah sama  dengan  dalil-dalil yang sudah tercantum diatas.

## Kedudukan Wali Menurut KHI
Mengenai  perwalian  ini,  kompilasi  hukum  Islam  di  Indonesia memperinci sebagai berikut :
1. Wali nikah.
Dalam  pernikahan  merupakan  rukun  yang  harus  dipenuhi  bagi calon  mempelai  wanita  yang  bertindak  menikahkannya. 34 Yang bertindak  sebagai  wali  nikah  ialah  seorang  laki-laki  yang  memenuhi syarat  hukum  Islam  yakni  muslim,  aqil,  dan  baligh. 35 Wali  nikah terdiri dari , wali nasab wali hakim. 36
2. Wali  Nasab  terdiri  dari  empat  kelompok  dalam  urutan  kedudukan kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya  susunan  kekerabatan  dengan  calon  mempelai. 37 Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama sama  berhak  menjadi  wali,  maka  yang  paling  berhak  menjadi  wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. 38 Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya, maka yang paling  berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari  kerabat  yang  hanya  seayah. 39 Apabila  dalam  satu  kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama  derajat  kerabat  ayah,  mereka  sama-sama  berhak  menjadi wali  nikah  dengan  mengutamakan  yang  lebih  tua  dan  memenuhi syarat-syarat wali. 40 Apabila wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah
33 Ibn  Rushd  al-Qurtubi, Bidayah  al-Mujtahid  wa  Nihayah  al-Muqtasid ,  Vol.2  (Mesir: Maktabah al-Madinah al-Ruqmiyyah, 1975), hlm. 6
34 Kompilasi Hukum Islam pasal 19
35 Kompilasi Hukum Islam pasal 20 ayat 1.
36 Kompilasi Hukum Islam pasal 20 ayat 2.
37 Kompilasi Hukum Islam pasal 21 ayat 1.
38 Kompilasi Hukum Islam pasal 21 a yat 2.
39 Kompilasi Hukum Islam pasal 21 ayat 3.
40 Kompilasi Hukum Islam pasal 21 ayat 4.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 1, April, 2023, ISSN. 2809 - 3402
itu  menderita  tunawicara,  tunarungu,  atau  sudah  uzur,  maka  hak menjadi  wali  bergeser  kepada  wali  nikah  yang  lain  menurut  derajat berikutnya. 41
3. Wali  hakim  baru  dapat  bertindak  sebagai  wali  nikah  apabila  wali nasab  tidak  ada  atau  tidak  mungkin  menghadirkanya  atau  tidak diketahui  tempat  tinggalnya  atau  gaib  atau ‘Adhal atau  enggan. 42 Dalam hal wali ‘Adhal atau enggan, maka wali hakim baru bertindak sebagai  wali  nikah  setelah  ada  putusan  Pengadilan  Agama  tentang wali  tersebut. 43 Tidak  sekufu  tidak  dapat  dijadikan  alasan  untuk mencegah  perkawinan  kecuali  tidak  sekufu  karena  perbedaan agama. 44
Analisis  Pandangan Fikih  dan  KHI  Dalam  Menetapkan Wali ‘Adhal ‘Adhal adalah  penghalangan  yang  dilakukan  oleh  wali  perempuan yang telah mencapai akil baligh untuk mengawinkannya dengan orang yang  setara  dengannya  jika  dia  memintanya,  dan  jika  masing    masing dari  keduanya  saling  menginginkan. 45 Wali  tidak  dibenarkan  menolak menikahkan dengan tanpa sebab yang diperabolehkan oleh syara‘. 46 Jika seorang wali menolak menikahkan anaknya dengan alasan alasan yang tidak  bisa  diterima  menurut  syara’    maka    wali  disebut  sebagai  wali ‘ adhal. Dari  devinisi  tersebut  dapat  dirumuskan  bahwa  penolakan  wali dapat menjadikanya sebagai wali ‘Adhal ketika:
Pertama, calon  pengantin  perempuan  meminta  untuk  dinikahkan, Kedua, sudah  mencapai usia baligh dan berakal, Ketiga, calon  suaminya sudah sekufu, Keempat, keduanya saling menginginkan.
Jika  wali  tetap  menolak  menikahkan  padahal  empat  kriteria  diatas sudah dipenuhi maka wali dianggap ‘Adhal dan hak perwalianya pindah ke  tangan  hakim  manurut  mazhab    syafii  dan  maliki. 47 adapun  jika kriteria  kriteria  diatas tidak  terpenuhi  maka tidak dianggap ‘Adhal dan
41 Kompilasi Hukum Islam pasal 22.
42 Kompilasi Hukum Islam pasal 23 ayat 1.
43 Kompilasi Hukum Islam pasal 23 ayat 2.
44 Kompilasi Hukum Islam pasal 61
45 Abdulhayyie al-Kattanie, dkk, Tarjamah al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu , Vol. 9 (Jakarta:
Gema Insani, 2011), hlm. 202
46 Husain Ibnu  ‘Audah al-‘Awa yishah, Mausu‘ah  Fiqhiyah al-Muyassarah fi Fiqhi al-Kitab wa al-Sunnah al-Mutahharah (Oman al-Ardan: al-Maktabah al-Islamiah, 1429-1423), Vol. 5, hlm. 138
47 ‘Abdu  al-Rahman  al-Jaziri, al-Fiqh  ‘ala  al-Madhahib  al-’Arb‘ah, Vol.  4  (Beirut:  Dar  al- Fikr,2008), hlm. 32-33

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 1, April, 2023, ISSN. 2809 - 3402
hak  perwalian tidak pindah  darinya.  Jika  kriteria  kriteria tersebut telah terpenuhi akan tetapi secara hukum syara‘ ada larangan untuk menikah antara kedua calon, seperti masih dalam masa ‘iddah atau sedang dalam pinangan orang lain atau ternyata masih ada hubungan  mahram, maka keengganan  wali  untuk  menikahkan  tidak  menjadikanya  sebagai  wali ‘Adhal karena alasanya benar menurut syara‘.
Wali  hakim  baru  dapat  bertindak  sebagai  wali  nikah  apabila  wali nasab  tidak  ada  atau  tidak  mungkin  menghadirkannya,  tidak  diketahui tempat  tinggalnya,  gaib,engan  atau adal . 48 Dalam  hal  wali adal, wali hakim baru bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut. 49 Penetapan wali ‘Adhal itu harus didepan pengadilan,  artinya  wali ‘Adhal yang  belum  ditetapkan  dipengadilan, hak  perwalianya  belum  pindah,  misalnya  akad  nikah  langsung dilaksanakan  oleh  pejabat  KUA  padahal  belum  ada  penetapan  dari Pengadilan agama tentang ‘ad}alnya wali, maka akad tersebut tidak sah. Seorang  wali  tidak  berhak  untuk  menghalangi  menurut  mazhab Syafi’i  dan  Hanbali,  akibat  kurangnya  mahar,  atau  karena  maharnya bukan merupakan uang negara tersebut jika si perempuan merasa ridla dengannya.  Tanpa  memperdulikan  apakah  dia  meminta  kawin  dengan mahar mitshli ataupun  tanpa  mahar mitshli ,  maka  wali  tidak  boleh menghalanginya.  Karena  mahar  adalah  haknya  semata-mata,  dan pengganti yang khusus menjadi miliknya, maka para wali tidak berhak menolak  untuknya  mengenai  mahar. 50 Meskipun  menurut  adat  mahar itu  adalah    seasuatu  yang  penting    dalam  pernikahan  akan  tetapi  para ulama  tidak  membenarkan  seorang  wali  yang  menghalangi  atau menolak  menikahakan  dengan  alasan    mahar  yang  kurang  dari  mahar mitshil ,  artinya  jika  wali  tetap  tetap  bersikeras  menolak  dengan  alasan mahar  yang  kurang dari  mahar mitshil maka dia    menjadi ‘Adhal dan hak perwalian pindah darinya.
Mazhab    Hanafi  berpendapat  seorang  wali  berhak  menghalangi seorang Perempuan yang akan menikah dengan tanpa mahar mitshil . 51 Disini  imam Hanafi  berbeda  pendapat dengan  mayoritas  ulama,  beliau memperbolehkan  wali  yang  menghalangi  disebabkan  karena    mahar
48 Kompilasi Hukum Islam pasal 23 ayat 1
49 Kompilasi Hukum Islam pasal 23 ayat 1.
50 Abdulhayyie al-Kattani, dkk, Tarjamah al-Fiqhu al-Islami , Vol. 9, hlm. 179
51 Abdulhayyie al-Kattani, dkk, Tarjamah al-Fiqhu al-Islami , Vol. 9, hlm. 202
The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Vol. 4, No. 1, April, 2023, ISSN. 2809 - 3402
yang kurang dari mahar mitshil.
Mazhab  Maliki berpendapat bahwa penghalangan terjadi pada dua masalah  pertama  jika  seorang  perempuan  dilamar  oleh  orang  yang setara dan dia sudah merasa ridla dan meminta untuk dinikahakan atau tidak,  kedua  jika  yang  melamar  setara  dan  wali  memilih  untuk menikahkan  dengan  orang  yang  setara  lainya. 52 sedaangkan  menurut mazhab    Syafi’i  jika  wali  menentukan  orang  yang  setara  lainya  maka wali  tidak  dikatakan ‘adhal. 53 Kedua  mazhab tersebut  sudah  sepakat bahwa  ketika  calonnya  sekufu  maka  wali  tidak  diperkenankan menghalangi.
Perbedaan yang tampak antara mazhab  Syafi’i dan mazhab  Maliki adalah  pada  dua  masalah,  pertama  jika  yang  diwalikan  meminta dinikahkan  dan  jika  tidak  meminta  untuk  dinikahakan,  kedua  jika walinya menentukan calon yang sekufu lain.
Menurut  mazhab    Syafi‘i  jika  yang  diwalikan  tidak  meminta dinikahkan meskipun sudah dilamar oleh orang yang sekufu maka wali tidak wajib menikahkanya dan wali tidak dianggap ‘Adhal jika menolak lamaran  orang  yang  sekufu  tersebut,  sedangkan  menurut  mazhab Maliki  kalau  calonya  sudah    sekufu    maka  wali  tidak  berhak menghalanginya  atau  menolak  menikahkanya,  baik  yang  diwalikan meminta atau tidak. Menurut  mazhab    Syafi‘i  wali  berhak menentukan calon sekufu yang lain selain pilihan anaknya artinya jika wali menolak menikahkan  dikarenakan  mempunyai    pilihan  yang  lain,  wali  tidak dianggap  ‘Adhal    atas  penolakanya  dengan  alasan  tersebut    dan  hak perwalian  tidak  pindah.  Sedangkan  mazhab    Maliki  melarang  wali menentukan  calon  yang  lain  selain  calon  pilihan  orang  yang diwalikan jika  sudah  sekufu  meskipun  wali  mempunyai  calon  yang  sekufu  yang lain,  jika  wali  tetap  bersikeras  terhadap  pilihanya  dan  tidak  mau menikahkan  dengan  calon  pilihan  orang  yang  diwalikan,  maka  dia dianggap ‘Adhal dan hak perwalianya berpindah.
Wali  yang ‘Adhal menyebabkan  haknya  untuk menjadi  wali  beralih kepada hakim, menurut mazhab   Maliki dan Syafi’i  sedangkan menurut
52 Abdulhayyie al-Kattani, dkk, Tarjamah al-Fiqhu al-Islami , Vol. 9, hlm. 202 53 Abi  Zakariya    Muhyiddin  Yahya    Ibni  Sharaf  al-Nawawi  al-Dimshaqi, Rawdat  al- Thalibin , Vol. 5 (Beirut: Dar al-Kutub, 2006), hlm. 42. Lihat juga Shihabu al-Din Ahmad ibn Ahmad ibn Salamah al-Qalyubi, Hashiat Qalyubi ‘Ala Sharhi Jalal al-Din al-Mahalli, Vol. 3 (Beirut: Dar al- Fikr, 1998), hlm. 226

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 1, April, 2023, ISSN. 2809 - 3402
mazhab  Hanbali  hak untuk menjadi wali menjadi haknya wali ’ab‘ad . 54 Menurut  KHI    wali  yang ‘Adhal menyebabkan  haknya  untuk  menjadi wali    berpindah  kepada  hakim,  ini  sama  dengan  pendapat  mazhab Syafi’i  dan  Maliki.  KHI    tidak  menjelaskan  secara  mendetail  tentang bagaimana  ketentuan  ketentuan  atau  kriteria  kriteria  wali ‘adhal ,  yang ada  hanya   penjelasan tentang perpindahan  hak  wali  ketika ‘Adhal dan tentang  perbedaan  agama  dengan  calon  suami  yang  mana  jika  antara laki laki dan perempuan berbeda agama maka wali berhak menghalangi pernikahan tersebut, Adapun bunyi pasalnya adalah sebagai berikut: Wali  hakim  baru  dapat  bertindak  sebagai  wali  nikah  apabila  wali nasab  tidak  ada  atau  tidak  mungkin  menghadirkannya  atau  tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau ‘Adhal atau enggan. 55

## Penutup
Berdasarkan  pemaparan  di  atas  dapat  di  sempulkan  sebagai  berikut, Pertama, wali adhal adalah  wali  yang  mengahalangi/menolak menikahkan  anak  perempuannya  dengan  tanpa  sebab  yang diperabolehkan oleh syara’ . Perspektif  Fiqih menurut mazhab Syafi’i dan Maliki , ketika  seorang  perempuan    meminta    dinikahakan  dengan  calon suami yang  sekufu maka wali wajib mengabulkanya  sedangkan menurut mazhab  Hanafi  wali    berhak    menolak    jika    maharnya    kurang    dari mahar mitshil. jika    terjadi ‘adhal maka    hak  perwalian    berpindah    ke tangaan  hakim. Kedua, menurut  Kompilasi  Hukum  Islam  Indonesia (KHI),    wali  yang ‘ad}al menyebabkan  haknya  untuk  menjadi  wali berpindah kepada hakim, ini sama dengan pendapat mazhab Syafi’i dan Maliki.

## Referensi
Abdul  Aziz  Muhammad  Azzam  Dan  Abdul  Wahhab  Sayyed  Hawwas. Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah Dan Talak . Jakarta: Amzah, 2009. ‘Abdullah  bin  Ahmad  bin  Qudamah  al-Muqoddis  Abu  Muhammad. al- Mughni , Vol.7. Bairut: Dar al-Fikr, 1405.
Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Tarjamah al-Fiqhu al-Islami, Vol. 9. ‘Abdu al-Rahman al-Jaziri. al-Fiqh ‘ala al-Madhahib al-’Arb‘ah, Vol. 4. Beirut: Dar al- Fikr,2008.
‘Abd al-Rohman bin Muhammad bin Qosim al-‘Asimi al-Hanbali al-Najd, Hashiah al-Roud al-Murbi’ , Vol.6. t.t.: t.p., 1971.
54 Abdu  al-Rahman  al-Jaziri, al-Fiqh  ‘ala  al-Madhahib  al-’Arb‘ah, Vol.  4  (Beirut:  Dar  al- Fikr,2008), hlm. 32-33 55 Kompilasi Hukum Isalm pasal 23 ayat 1

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 1, April, 2023, ISSN. 2809 - 3402
Abi  ‘Abdi  al-Mu‘ti  Muhammad  bin  ‘Umar  bin  ‘Ali  Nawawi  al-Jawi  al- Bantani. Nihayat al-Zain. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
Abi  Zakariya    Muhyiddin  Yahya    Ibni  Sharaf  al-Nawawi  al-Dimshaqi.
Rawdat al-Thalibin , Vol. 5. Beirut: Dar al-Kutub, 2006.
Abu Zakariya Muhy al-Din Yahya bin Sharof an-Nawawi. al-Majmu’ Sharh al-Muhadhdhab , Vol. 16. t.t.: Mauqi’u Ya’sub, t.th.
‘Ala’ al-Din al-Kasaniy. Bidi’ al-Sona’i , Vol.2. Bairut: Dar al-Kitab al-‘Arobi, 1982.
Ali  Mansur. Hukum  dan  Etika  Pernikahan  Dalam  Islam .  Malang:  UB  Press, 2017.
al-Tirmidhi. al-Jami‘ al-Sahih . Beirut: Dar al-Fikr, 1998. Amir  Syarifuddin. Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia  Antara  Fiqh Munakahat  Dan  Undang-Undang  Perkawinan .  Jakarta:  Prenada  Media, 2006.
Husain Ibnu  ‘Audah al-‘Awa yishah. Mausu‘ah  Fiqhiyah al-Muyassarah fi Fiqhi  al-Kitab  wa  al-Sunnah  al-Mutahharah .  Oman  al-Ardan:  al- Maktabah al-Islamiah, 1429-1423.
Ibn  Rushd  al-Qurtubi. Bidayah  al-Mujtahid  wa  Nihayah  al-Muqtasid ,  Vol.2. Mesir: Maktabah al-Madinah al-Ruqmiyyah, 1975.
Kamal  al-Din  bin  Muhammad  ‘Abd  al-Wahid  al-Siwasi. Sharh  Fath  al- Qodir , Vol. 3. Bairut: Dar al-Fikr, t.th.
Kompilasi Hukum Islam pasal 19 Kompilasi Hukum Islam pasal 20 ayat 1. Kompilasi Hukum Islam pasal 20 ayat 2. Kompilasi Hukum Islam pasal 21 ayat 1. Kompilasi Hukum Islam pasal 21 a yat 2. Kompilasi Hukum Islam pasal 21 ayat 3. Kompilasi Hukum Islam pasal 21 ayat 4. Kompilasi Hukum Islam pasal 22. Kompilasi Hukum Islam pasal 23 ayat 1. Kompilasi Hukum Islam pasal 23 ayat 2. Kompilasi Hukum Islam pasal 61 M.  A.  Tihami  dan  Sohari  Sahrani. Fikih  Munakahat:  Kajian  Fikih  Lengkap. cet-5, Depok: Rajawali Pers, 2018.
Mardani. Hukum  Keluarga  Islam  di  Indonesia .  Jakarta:  Hukum  Keluarga Islam Di Indonesia, 2016.
Rinwanto, Kedudukan Wali dan  Saksi Persperktif Empat Madhab , Jurnal AL Maqoshidi .
Rusdaya Basri. Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah . Jakarta: CV Kaaffah Learning Center, 2019.
Shaih  al-Islam  Zakariyya  al-‘Anshori, Asna  al-Matholib  fi  Sharh  Roud  al- Tholib , Vol:3. Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 1, April, 2023, ISSN. 2809 - 3402
Sharafu  al-  Din  Musa  Ibn  Ahmad  Ibn  Musa  Abu  al-Naja  al-Hajjawi. al- Iqna‘ fi Fiqhi Ahmad Ibn Hanbal, Vol. 3. Beirut: Dar al-Ma‘rifah, t.th.
Shihabu  al-Din  Ahmad  Ibn  Ahmad  Ibn  Salamah  al-Qalyubi. Hashiat Qalyubi  ‘Ala  Sharhi  Jalal  al-Din  al-Mahalli, Vol.  3.  Beirut:  Dar  al-Fikr, 1998.
Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Yogyakarta: Gama Media, 2017. https://www.google.com/search?q=fiqih+munakahat+bab+nikah&client =firefox-b-d&sxsrf=AJOqlzWf3at5IZXmF-r5