INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 1282-1298 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Inovasi “BAKSO” Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Kabupaten Lombok Timur
Siti Hidayatul Jumaah 1 ✉ , Fitriah Kartini 2
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mataram Email: hidayatulj929@yahoo.com 1 ✉

## Abstrak
Seiring  berjalannya  waktu,  tuntutan  masyarakat terhadap kualitas  pelayanan  terus meningkat.  Inilah yang kemudian menyebabkan pemerintah terus berbenah diri dengan menciptakan berbagai inovasi pelayanan. Di Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, khususnya pada instansi pengelola kependudukan melalui  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  telah  meluncurkan  inisiatif  yang  diberi  nama “BAKSO”.  Inovasi  ini  merupakan  wujud  pelayanan  administrasi  kependudukan  berbasis  online  yang dapat diakses masyarakat melalui peran aktif pemerintah desa. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis inovasi  pelayanan  publik  berdasarkan  beberapa  indikator  inovasi  yang  disebutkan  oleh    Everett  M. Rogers,  terdiri  dari:  keunggulan  relatif,  kompatibilitas,  kompleksitas,  kemampuan  untuk  dilatih,  dan kemampuan  untuk  diamati.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  deskriptif  kualitatif,  dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Penentuan informan dalam riset ini menggunakan teknik  penentuan  sampel,  yaitu  accidental  sampling.  Sedangkan  untuk  mengecek  keabsahan  data, peneliti memakai teknik triangulasi. Penelitian ini menunjukkan hasil dimana secara keseluruhan inovasi BAKSO sudah berjalan cukup baik dibuktikan dengan penerimaan yang baik dari masyarakat. Kelima aspek  yang digunakan  untuk  menganalisis  inovasi  juga  sudah  ada  dan  menjadi  bagian  dari  inovasi BAKSO. Ini terlihat dari adanya keuntungan yang diterima oleh masyarakat,  antara lain: waktu pelayanan yang  lebih  cepat,  biaya  dan  energi  yang  lebih  efisien,  serta  kesesuaian  inovasi  dengan  kebutuhan masyarakat  di  Kabupaten  Lombok  Timur.  Meski  demikian,  inovasi  ini  tetap  memiliki  kelemahan, diantaranya kendala masalah jaringan dan server dari aplikasi, masalah SDM, hingga masalah minimnya sosialiasi kepada masyarakat.
Kata Kunci: Inovasi, BAKSO, Pelayanan Publik

## Abstract
As time goes by, public demands for service quality continue to increase. This is what then causes the government to continue to improve itself by creating various service innovations. In the East Lombok Regency Government, especially the population management agency through the Population and Civil Registration Service has launched an initiative called "BAKSO". This innovation is a form of online- based population administration service that can be accessed by the community through the active role of the village government. This paper aims to analyze public service innovation based on several innovation indicators mentioned by Everett M. Rogers, consisting of: relative advantage, compatibility, complexity, trainability, and observability. The research method used is descriptive qualitative, using primary  and  secondary  data  sources.  Determining  informants  in  this  research  used  a  sampling technique, namely accidental sampling. Meanwhile, to check the validity of the data, researchers used triangulation techniques. This research shows results where overall the BAKSO innovation has gone quite well as evidenced by good acceptance from the community. The five aspects used to analyze innovation also already exist and are part of BAKSO innovation. This can be seen from the benefits received by the community, including: faster service times, more efficient costs and energy, as well as the suitability of innovation to the needs of the community in East Lombok Regency. However, this innovation still has weaknesses, including network and server problems with the application, human resource problems, and the problem of minimal outreach to the community.

## Keywords: Innovation, BAKSO, Public Service

## PENDAHULUAN
Pelayanan  merujuk  pada  segala  aktivitas  yang  memberikan  manfaat  dalam  suatu kelompok  atau  kesatuan,  serta  memberikan  kepuasan  tanpa  terkait  langsung  dengan produk fisik. Secara prinsip, setiap individu memerlukan pelayanan (butuh dilayani), bahkan dapat  dikatakan  bahwa  pelayanan  merupakan  bagian  tak  terpisahkan  dari  kehidupan manusia  (Mukarom, 2018). Memberikan layanan untuk memenuhi kebutuhan seseorang atau sekelompok orang (masyarakat) yang memiliki relevansi bagi sebuah institusi harus dilakukan  dengan  menyesuaikan  prosedur  maupun  metode  yang  telah  disepakati (Hendrayady et al., 2023).
Pelayanan kepada masyarakat disebut sebagai bagian penting dari kewajiban utama yang  harus  dilaksanakan  oleh  birokrasi/pemerintah.  Pemerintah  bertanggung  jawab sebagai  institusi  yang  harus  menyediakan  atau  memenuhi  kebutuhan  rakyat.  Menurut Kotler (Chyntia Dewi & Suparno, 2022) pelayanan adalah aktivitas atau tindakan yang dapat diberikan  oleh  satu  orang  atau  sekelompok  orang  kepada  orang  lain  atau  sekelompok orang  lain,  yang  pada  dasarnya  tidak  dapat  disentuh  (abstrak)  dan  tidak  menghasilkan
kepemilikan. Pelayanan memberikan bantuan dalam persiapan atau pengurusan kebutuhan seseorang.
Kaitannya dengan peranan pemerintah dalam pelayanan publik, Mustanir (2022) juga mengungkapkan bahwa pelayanan bagi masyarakat adalah tanggungjawab yang diemban oleh pemerintah dan dilaksanakan oleh lembaga-lembaga pemerintah mulai dari tingkat lokal  hingga  nasional.  Bahkan,  dalam  UU  No.  25/2009  tentang  Pelayanan  Publik, menjelasakan  “pelayanan  publik  sebagai  rangkaian  tindakan  yang  bertujuan  untuk memenuhi kebutuhan penggunaan pelayanan yang telah ditetapkan oleh peraturan hukum untuk setiap penduduk negara pada barang, jasa, dan layanan administrasi yang diberikan oleh  penyelenggara  pelayanan  publik”.  Dari  definisi  tersebut,  maka  salah  satu  faktor penentu kinerja pemerintah adalah dengan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, sebab pelayanan prima merupakan salah satu urgensi kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemerintah (Widanti, 2022).
Keberhasilan  suatu  pelayanan  publik  dapat  dilihat  dari  tingginya  manfaat  atau keuntungan yang diperoleh masyarakat dari sebuah pelayanan publik, misalnya dengan prosedur yang jelas, efektif dan efisien, cepat, tepat, dan dapat memuaskan. Sebagaimana disebutkan  oleh  Utami  (2023),  dipastikan  bahwa  berhasilnya  pemerintah  dalam meningkatkan efisiensi pelayanan publik ditentukan oleh keterampilan pemerintah dalam menyediakan layanan yang inovatif melalui pemanfaatan teknologi yang canggih. Inovasi pelayanan publik bagi pemerintah selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 /2017 tentang Inovasi Daerah, yang menyatakan bahwa “inovasi daerah adalah segala bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyeleng garaan pemerintahan daerah”.
Inovasi  dalam  pelayanan  publik  juga  merupakan  fokus  utama  studi  Administrasi Publik.  Menurut  Rogers  (1995),  inovasi  ialah  sesuatu  yang  dianggap  sebagai  konsep, tindakan, atau benda baru oleh orang atau kelompok lain yang mengadopsinya. Padahal, inovasi  merupakan  salah  satu  upaya  yang  dilakukan  pemerintah  untuk  mendukung tercapainya tujuan reformasi birokrasi. Berdasarkan kenyataan sebagian besar pelayanan publik masih belum memuaskan masyarakat (Putra, 2018) dan masih terdapatnya budaya birokrasi dan lambatnya penyampaian layanan (Kabullah, 2018).
Inovasi  menjadi  solusi  yang  sangat  penting  untuk  mencapai  upaya  peningkatan kualitas  pelayanan  pemerintah.  Menurut  Wijaya  et  al.,  (2019),  inovasi  adalah  hasil pengembangan dan penggunaan produk atau sumber daya yang tersedia. Hal ini bertujuan untuk  meningkatkan  nilai  dan  efisiensi  serta  efektivitas  dari  produk  atau  sumber  daya tersebut. Perkembangan suatu organisasi dipengaruhi oleh inovasi sebagai salah satu faktor
kunci.  Organisasi  di  sektor  publik,  termasuk  pemerintahan  dan  swasta,  berupaya  untuk menciptakan  inovasi  sebagai  respons  terhadap  perkembangan  zaman  yang  terus berlangsung (Raharjo, 2022).
Berangkat dari hal tersebut, Pemerintah Kabuapaten Lombok Timur dalam merespon tanggungjawab pelayanan publik kepada masyarakat telah berupaya untuk membangun berbagai macam inovasi. Melalui Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan, Kabupaten telah menetapkan beberapa inovasi pelayanan publik, diantaranya inovasi “Si Cantik”, “BAKSO”, “Bakvia”, “Tuak Manis”, “Car Free Day”, “Yanling”, “Pocong Sakti”, “Kipas Dukcapil”, “Kinan Ceria”, dan “Pangsit” (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, n.d.).
Inovasi  BAKSO  (Buat  Administrasi  Kependudukan  Secara  Online)  merupakan  salah satu  inovasi  yang  diterapkan  Pemerintah  Kabupaten  Lombok  Timur  melalui  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  (Disdukcapil).  Inovasi  ini  merupakan  bagian  dari mekanisme  sistem  pelayanan  administrasi  kependudukan  berbasis  pemerintahan  desa, yang  dilandasi  oleh  penguatan  dan  peran  aktif  desa  dalam  menjamin  pelayanan administrasi  kependudukan  bagi  masyarakat  di  desa  memanfaatkan  aplikasi  komputer sebagai sarana penyampaian administrasi kependudukan secara online.
Sebelum  munculnya  Inovasi  BAKSO,  pelayanan  pengelolaan  kependudukan  hanya diberikan secara konvensional, dengan fokus pada Dinas Dukcapil di Kabupaten Lombok Timur yang mempunyai akses yang sangat terbatas untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk. Inovasi BAKSO mendorong desa untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan layanan pengelolaan kependudukan kepada seluruh warga desa, termasuk warga rentan layanan pengelolaan kependudukan seperti lansia, penyandang disabilitas, warga dengan kondisi  sulit,  warga  di  daerah  terpencil,  dan  termasuk  anak-anak.  Dengan  segala keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Dukcapil, inovasi BAKSO telah membuat pelayanan pengelolaan kependudukan yang sebelumnya terbatas menjadi tidak terbatas, dimana setiap masyarakat desa dapat memperoleh manfaat dari pelayanan pengelolaan kependudukan terdekat, termurah, cepat dan terjangkau. Dampak positif tersebut dapat ditunjukkan dengan meningkatnya kepemilikan dokumen pengelolaan kependudukan bagi warga  Kabupaten  Lombok  Timur.  Sebelum  penerapan  inovasi  BAKSO  di  Kabupaten Lombok Timur, cakupan kepemilikan dokumen pengelolaan kependudukan masih kurang dan jauh lebih rendah dibandingkan cakupan nasional. Namun berbeda dengan kondisi saat ini, berdasarkan data sistem pengelolaan kependudukan yang dirilis pada Desember 2020, cakupan kepemilikan pencatatan kependudukan telah melampaui target nasional.
Pada tahun 2018, Kabupaten Lombok Timur mulai menerapkan inovasi BAKSO yang dilaksanakan  oleh  20  desa  rintisan.  Pada  awal  tahun  2021,  implementasi  tersebut  telah berkembang dan diterapkan  oleh  104  Desa. Dengan adanya berbagai  keuntungan  bagi Desa, Dukcapil, dan pihak-pihak terkait lainnya, penerapan aplikasi BAKSO direncanakan akan dilakukan oleh seluruh 254 Desa/Kelurahan di Kabupaten Lombok Timur pada akhir tahun  2021.  Pengembangan  BAKSO  terus  ditingkatkan  untuk  memastikan kelangsungannya,  termasuk  dengan  peraturan  yang  akan  dikeluarkan  dalam  format Peraturan  Bupati  maupun  perbaikan  dan  penambahan  fasilitas  baik  di  Dinas  Dukcapil maupun di Desa di Kabupaten Lombok Timur.
Hasil atau  keluaran  langsung dari  inovasi BAKSO dapat  berupa fasilitasi pelayanan dokumen  administrasi kependudukan bagi penduduk pada Desa-Desa yang melaksanakan inovasi BAKSO, yang dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 1. Luaran Inovasi BAKSO No. Jenis Dokumen Jumlah Pelayanan melalui Aplikasi BAKSO 1. KTP Elektronik 1.357 2. Akta Kelahiran 284 3. Akta Kematian 45 4. Kartu Identitas Anak (KIA) 2.479
Sumber: disdukcapil.lomboktimurkab.go.id., 2023.
Berdasarkan  tabel  1  di  atas,  diketahui  bahwa  pelayanan  Kartu  Identitas  Anak  (KIA) merupakan  jenis  pelayanan  administrasi  kependudukan  yang  banyak  dilakukan  melalui aplikasi BAKSO dengan jumlah pelayanan hingga tahun 2023 sebanyak 2.479 permohonan. Angka  ini  kemudian  disusul  oleh  pelayanan  KTP  Elektronik  yang  mencapai  1.357 permohonan pelayanan, dan pelayanan Akta Kelahiran dengan jumlah 284 permohonan. Sementara,  pelayanan  Akta  Kematian  menjadi  jenis  pelayanan  yang  memiliki  jumlah permohonan paling kecil, yakni hanya mencapai angka 45 permohonan.
Berdasarkan beberapa pemaparan di atas, pelayanan BAKSO menawarkan berbagai kelebihan  yang  menunjukkan  adanya  inovasi  dengan  mengutamakan  prinsip  efisien, berhasil,  dan  terbuka  dalam  penyelenggaraan  pelayanan  administrasi  kependudukan  di Kabupaten Lombok Timur. Dengan demikian, maka tulisan ini bertujuan untuk menyelidiki secara lebih mendalam implementasi BAKSO oleh Disdukcapil Kabupaten Lombok Timur dengan menggunakan teori inovasi dalam pelayanan. Selain itu, BAKSO juga menjadi salah satu contoh implementasi terbaik yang dimiliki oleh pemerintah daerah, karenanya sangat
penting untuk dianalisis agar dapat memberikan manfaat yang nyata bagi wilayah/daerah lain sebagai usaha mencapai pelayanan publik yang optimal dan efisien.
Kajian  mengenai  inovasi  pelayanan  publik  BAKSO  ini  akan  dianalisis  dengan menggunakan  kerangka  teori  inovasi  pelayanan  publik  yang  diungkapkan  oleh  Rogers (1995),  dimana  menurutnya,  ada  lima  indikator  yang  dapat  digunakan  untuk menggambarkan  ciri-ciri  dari  sutau  inovasi,  yaitu:  (a)  keuntungan  relatif  ( relative advantage),  (b)  kesesuaian  (compatibility),  (c)  kerumitan  (complexity),  (d)  kemungkinan dicoba  ( triability),  dan  (e)  kemudahan  diamati  (observability).  Kelima  indikator  ini merupakan bagianintegral dari proses inovasi layanan publik.
Pemakaian  teori  indikator  inovasi  pelayanan  oleh  Rogers  dianggap  cocok  dalam menganalisis  BAKSO,  karena  teori  tersebut  dapat  menyelidiki  fenomena  inovasi  dari perspektif  masyarakat  sebagai  pelanggan,  pejabat  pemerintah  sebagai  penyedia,  dan kepala  daerah  sebagai  pembuat  kebijakan.  Inovasi  layanan  tidak  hanya  melibatkan hubungan dua arah antara pelanggan dan penyedia, tetapi juga melibatkan keterlibatan komitmen dari pihak-pihak yang memiliki otoritas. Ini menekankan pentingnya peran elite dalam  inovasi  layanan.  Terlebih  lagi,  dengan  adanya  inovasi  pelayanan  BAKSO,  terlihat dengan  jelas  bahwa  Kabupaten  Lombok  Timur  sangat  menaruh  perhatian  pada pengembangan inovasi layanan publik dengan menggunakan pemanfaatan TI (Teknologi Informasi).  BAKSO  sebagai  inovasi  merupakan  bagian  dari  upaya  Disdukcapil  dalam mendorong  transformasi  digital  untuk  mendukung  pengembangan  daerah  di  Lombok Timur.

## METODE PENELITIAN
Riset  ini  menggunaan  metode  penelitian  yaitu  kualitatif  deskriptif.  Kualitatif  riset merupakan  sebuah  metode  yang  dimanfaatkan  untuk  menyelidiki  kondisi-kondisi  objek secara alamiah (Nazir, 2003), sedangkan metode deskriptif digunakan dengan tujuan untuk mendeskripsikan, menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis bagaimana inovasi pelayanan  BAKSO  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten Lombok Timur.
Riset  ini  mengumpulkan  data  melalui  dua  macam  cara,  yaitu  pengumpulan  data secara primer dan secara sekunder. Secara primer, data dikumpulkan melalui wawancara langsung kepada pihak-pihak yang dianggap sesuai dengan topik penelitian. Sementara data  sekunder,  diperoleh  melalui  Peraturan  UU,  kebijakan  pemerintah,  laporan/hasil penelitian sebelumnya, ataupun data yang diperoleh dari website pemerintah Kabupaten Lombok Timur, bahkan dari aplikasi BAKSO sendiri.
Informan kunci dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu accidental  sampling.  Menurut  (Sugiyono,  2009),  accidental  sampling  adalah  cara pengambilan sampel secara acak karena cocok atau dapat digunakan sebagai sumber data. Sampel diambil dari instansi yang mempunyai tanggung jawab di bidang pelayanan publik, khususnya pelayanan manajemen kependudukan, dalam hal ini Disdukcapil (Kepala Dinas dan  2  staf  yang  bertugas  pada  pelayanan  aplikasi  BAKSO),  juga  salah  satu  desa  yang menjadi  desa  rintisan  dalam  penerapan  inovasi  BAKSO  (Kepala  Desa  dan  2  orang  staf pelayanan  administrasi  kependudukan).  Selain  informan  dari  instansi  pelaksana,  riset  ini juga menetapkan informan dari masyarakat yang  pernah menggunakan  aplikasi BAKSO dalam  mengurus  administrasi  kependudukan,  dalam  hal  ini  sebanyak  5  orang.  Dengan demikian, maka total informan dalam riset ini adalah 11 orang.
Setelah  memperoleh  data  penelitian,  langkah  selanjutnya  adalah  mengolah  data tersebut  dengan  menggunakan  teknik  analisis  data  terpadu,  yaitu  reduksi  data, visualisasi/penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selain itu, metode triangulasi juga digunakan untuk mengonfirmasi dan mengevaluasi keakuratan ataupun validitas data yang diperoleh didasarkan pada peristiwa yang terjadi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Aplikasi BAKSO di Kabupaten Lombok Timur
Pelayanan  publik  yang  diterapkan  oleh  beberapa  instansi  pemerintah,  termasuk pemerintah di Kabupaten LombokTimur merupakan pelayanan publik yang telah lulus uji kualitas dari masyarakat, atau yang lebih dikenal dengan uji publik. Pelayanan publik yang berkembang ini mencakup inovasi dalam meningkatkan pelayanan yang lebih tepat, efisien dan efektif bagi masyarakat.
Berkembangnya  teknologi  infomasi  dan  komunikasi  saat  ini  membuat  pemerintah Kabupaten  Lombok  Timur  meluncurkan  sebuah  inovasi  baru  dalam  pelayanan  publik, dimana  pelayanan  publik  sebelumnya  sudah  dianggap  kurang  relevan  dengan  kondisi masyarakat saat ini. Inovasi tersebut dikenal dengan istilah BAKSO atau Buat Administrasi Kependudukan  Online,  yaitu  hasil  dari  perbaikan  sistem  administrasi  kependudukan sebelumnya.
Melalui  aplikasi  BAKSO,  pemerintah  Kabupaten  Lombok  Timur  mencoba  untuk melakukan  pengembangan  dalam  pelayanan  publik  yang  dimunculkan  atas  dasar kebutuhan  dari  masyarakat  Lombok  Timur.  Dimana  saat  ini,  masyarakat  terus membutuhkan pelayanan yang lebih baik, cepat, dan mudah di akses kapan saja. Inilah yang memaksa pemerintah khususnya di Kabupaten Lombok Timur untuk terus berbenah,
salah satunya dengan mengimplementasikan aplikasi BAKSO yang memiliki tujuan untuk menyokong  visi  dan  misi  Kabupaten  Lombok  Timur  dalam  membangun  kesejahteraan rakyat,  khususnya  dalam  pemenuhan  kebutuhan  akan  pelayanan  administrasi kependudukan.  Disamping  itu,  pembuatan  aplikasi  BAKSO  juga  bertujuan  untuk menyongsong  program  pemerintah  Kabupaten  Lombok  Timur,  yaitu  pengembangan daerah menuju smart city.
Inovasi melalui aplikasi BAKSO ini  juga merupakan  dampak  atas  tanggapan rakyat dalam pelayanan adminduk yang ada di Kabupaten Lombok Timur, dimana sebelumnya pelayanan dirasa cukup birokratis sehingga memakan waktu dan tenaga yang tidak sedikit. Adanya  aplikasi  ini  semaki  memudahkan  masyarakat  untuk  tidak  perlu  lagi  melakukan antrian panjang baik di Kantor Disdukcapil maupun kantor-kantor yang ada dibawahnya. Adapun beberapa jenis pelayanan kependudukan yang diberikan melalui aplikasi BAKSO, antara  lain:  pelayanan  dalam  membuat  KTP  elektronik,  Akta  Kelahiran,  Kartu  Tanda Penduduk Tetap (KIA), dan  Akta Kematian.  Sementara untuk  pelayanan pembuatan KK (kartu  keluarga),  aplikasi  BAKSO  belum  menyediakan  sehingga  untuk  pembuatan  KK masyarakat  masih  harus  tetap  datang  ke  kantor  Disdukcapil  Kabupaten  Lombok  Timur ataupun kantor pelayanan yang ada di bawahnya. Dalam hal pelayanan penerbitan Akta Kelahiran maupun kematian, setelah semua proses pengajuan selesai dan di tandatangani oleh camat, maka kedua kartu tersebut selanjutnya dapat dicetak di kantor desa masing- masing. Untuk memudahkan pelayanan online melalui aplikasi BAKSO ini, masyarakat juga dapat datang langsung ke kantor desa masing-masing dengan memohon bantuan kepada kepala  desa  maupun  bawahannya  serta  membawa  dokumen  yang  akan  dipindai  dan dikirim melalui aplikasi BAKSO.
Gambar 1. Alur Pelayanan BAKSO
Sumber: https://disdukcapil.lomboktimurkab.go.id/statis-31-bakso.html
Berdasarkan  gambar  di  atas,  berikut  beberapa  berkas  yang  harus  disiapkan masyarakat apbila ingin mengurus dokumen kependudukan melalui aplikasi BAKSO, aitu: (1) KTP Eelektronik (E-KTP); (2) Photocopy KK (Kartu Keluarga); (3) Surat Perekaman untuk pemohon KTP baru; (4) Surat kehilangan dari Kepolisian untuk KTP hilang; (5) KTP asli untuk pemohon  KTP  Rusak/ganti  data;  (6)  Akta  Kelahiran;  (7)  Photocopy  KTP  orang  tua Wali/orang yang bersangkutan; (8) Surat Keerangan Lahir Asli; (9) Photocopy Buku Nikah; (10) Akta Kematian; (11) Kartu Keluarga Asli; (12) KTP Asli orang yang bersangkutan; (13) Surat  Keterangan  Kematian  dari  desa/Rumah  Sakit;  (14)  KIA  (Kartu  Identitas  Anak);  (15) Photocopy Kartu Keluarga; (16) Photocopy Akta Kelahiran; (17) Pas Photo untuk usia anak diatas 5 tahun.
Inovasi Aplikasi BAKSO di Kabupaten Lombok Timur
1. Keuntungan Relatif ( Relative Advantage)
Suatu inovasi harus mempunyai nilai  dan keunggulan  dibandingkan keadaan yang sudah  ada  sebelum  adanya  inovasi.  Menurut  Everett  M.  Rogers,  suatu  inovasi  dapat
dianggap  sebagai sejauh mana inovasi tersebut dianggap  lebih  baik daripada ide  yang digantikannya.  Nilai  tambah  atau  keunggulan  suatu  inovasi  menunjukkan  sejauh  mana suatu inovasi kini dianggap lebih baik dibandingkan keadaan sebelum inovasi tersebut atau lebih baik dari inovasi sebelumnya.
Sama  halnya  dengan  inovasi  BAKSO  oleh  Disdukcapil  Kabupaten  Lombok  Timur, keuntungan  relatif  yang  didapatkan  dari  adanya  inovasi  ini  adalah  kemudahan  akses layanan  pengurusan  dokumen  kependudukan  oleh  masyarakat,  dimana  BAKSO menginisiasi melalui penyediaan layanan secara online yang dapat diakses hanya melalui desa, tanpa harus datang ke kantor Disdukcapil yang ada di pusat kota Kabupaten Lombok Timur.
Keuntungan lain yang dipoleh  dari inovasi BAKSO adalah berkurangnya tata kelola birokrasi dan persyaratan pengurusan  dokumen  yang  sulit. Ini didukung oleh pendapat salah satu informan yang berasal dari masyarakat di Desa Sembalun (merupakan salah satu desa terjauh di Kabupaten Lombok Timur), menyebutkan bahwa adanya  inovasi BAKSO sangat membantu mereka dalam pengurusan dokumen kependudukan. Mereka tidak lagi harus menempuh perjalanan  panjang  hanya untuk mengurus satu dokumen. Ditambah, apabila dokumen persyaratan yang mereka bawa tidak lengkap, maka mereka harus mulai pengurusan dokumen tersebut dari awal, yang mana ini sangat memakan waktu, biaya, dan tenaga.
Setelah  adanya  inovasi  BAKSO,  pelayanan  administrasi  kependudukan  yang sebelumnya dilakukan secara konvensional (masyarakat harus datang langsung ke kantor Disdukcapil Lombok Timur) beralih menjadi pelayanan online yang dapat diakses melalui kantor  desa.  Tentu  ini  sangat  menguntungkan  masyarakat,  terutama  masyarakat  yang tempatnya tinggalnya jauh dari pusat kota Kabupaten Lombok Timur. Inovasi ini juga lebih memudahkan karena memangkas tatakelola birokrasi juga mengurangi adanya pungli.
Berbagai  paparan  di  atas  selanjutnya  menyimpulkan  bahwa  inovasi  BAKSO  oleh Disdukcapil  Kabupaten  Lombok  Timur  merupakan  inovasi  yang  disebut  sebagai inkremental.  Artinya,  inovasi  ini  merupakan  inovasi  yang  masih  baru,  dan  membawa perubahan  kecil  pada  proses  pelayanan  administrasi  kependudukan  yang  sudah  ada sebelumnya (Muluk, 2008). Perubahan ini hanya dapat dilihat melalui pengalihan pelayanan yang semulanya konvensional menjadi online. Dengan demikian, maka perubahan tersebut tidak  terlalu  berdampak  banyak  pada  optimalisasi  pelayanan  adminduk.  Seharusnya, pemerintah  dalam  hal  ini  Disdukcapil  Kabupaten  Lombok  Timur  dapat  melakukan terobosan yang membawa keuntungan atau manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Misalnya, sebagaimana yang telah banyak diterapkan di daerah-daerah lain, yaitu dengan
memberikan  pelayanan  langsung  kepada  masyarakat  secara  online  tanpa  melalui pemerintah desa. Masyarakat bebas mengakses layanan kapanpun dan dimanapun. Inovasi ini  juga  dapat  ditambah  dengan  adanya  layanan  “jemput  bola”  kepada  rakyat  yang mempunyai  akses  terbatas  untuk  mengurus  administrasi  kependudukan,  misalnya  bagi masyarakat yang lanjut usia maupun masyarakat disabilitas. Selain melakukan pelayanan “jemput  bola”,  inovasi  inipun  dapat  ditambah  dengan  pelayanan  pengantaran  secara langsung bagi masyarakat yang telah selesai mengurus dokumen kependudukan melalui aplikasi BAKSO.
Meskipun inovasi BAKSO masih memiliki beberapa kelemahan maupun kekurangan, namun  tidak  dapat  dipungkiri,  adanya  inovasi  ini  membuat  pengelolaan  dokumen kependudukan  menjadi  lebih  praktis,  produktif,  dan  hemat  waktu.  Selalu  terdapat  nilai tambah  dalam  perbandingan  dengan  sistem  sebelumnya,  ini  adalah  bukti  bahwa perubahan dalam aplikasi yang membedakannya dari sistem konvensional sebelumnya.
2. Kesesuaian (Compatibility)
Menurut  Rogers  (1995),  kesesuaian  diukur  dengan  sejauh  mana  inovasi  dianggap koheren dan konsisten dengan nilai-nilai saat ini, pengalaman masa lalu, dan kebutuhan saat ini. Nilai merupakan suatu konsep yang dianggap berharga, baik, layak, cocok, benar dan  penting  dalam kehidupan manusia. Dalam  sebuah organisasi, nilai-nilai  adalah apa yang  dijunjung  oleh  organisasi  tersebut.  Jika  dikaitkan  dengan  teori  Everett  M.  Rogers menjelaskan bahwa suatu inovasi akan lebih mudah diterima apabila konsisten dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan gagasan yang diusung dan dilaksanakan. Sebab jika inovasi bertentangan dengan nilai-nilai yang ada, maka inovasi tersebut akan relatif sulit diterima.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  inovasi  BAKSO  sejauh  ini  belum  bertolak belakang  dengan  nilai-nilai  yang  sudah  ada,  baik  pada  pemerintah  Kabupaten  Lombok Timur secara umum, maupun pada Disdukcapil Kabupaten Lombok Timur secara khusus. Ini  dibuktikan  oleh  hasil  wawancara  dengan  beberapa  narasumber  yang  menyebutkan bahwa inovasi BAKSO pada prinsipnya sesuai dan sejalan dengan visi msi daerah maupun Disdukcapil Kabupaten Lombok Timur. Selain itu, secara lebih jauh, inovasi ini bahkan sesuai dengan Permendagri No. 7/2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan.
Menurut Suwarno (Soraya & Astuti, 2019), dalam perkembangannya aspek kesesuaian suatu  inovasi  tidak  secara  langsung  menyelesaikan  permasalahan  atau  memenuhi kebutuhan-kebutuhan  yang  ada  pada  rakyat.  Artinya,  jika  suatu  inovasi  gagal,  jelas Suwarno, maka akan ada inovasi lain yang lebih baru atau adaptasi dari inovasi sebelumnya
untuk  menyelesaikan  permasalahan  yang  ada.  Kaitannya  dengan  pendapat  ini,  hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi BAKSO oleh Disdukcapil Kabupaten Lombok Timur belum  menunjukkan  sesuatu  yang  benar-benar  baru.  Inovasi  ini  lebih  kepada penyempurnaan dari inovasi-inovasi yang sudah ada sebelumnya. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa Inovasi BAKSO ini konsisten dengan inovasi-inovasi sebelumnya. Sebelumnya pelayanan dilakukan secara berkala dengan banyak pilihan pelayanan yang berbeda,  sehingga  lahirlah  aplikasi  BAKSO  sebagai  pelengkap  penyempurnaan sebelumnya.  Perbedaannya  hanya  terletak  pada  mekanisme  pelayanan  yang  dirancang lebih efisien dan sederhana. Selama proses pelayanan, perubahan fokus pada mekanisme registrasi  dan  antrian  serta  dokumen  yang  sering  dikumpulkan  secara  fisik  beralih  ke dokumen non fisik, sehingga bisa lebih efisien dalam bentuk digital.
Berangkat dari pemaparan di atas, maka dari sisi kesesuaian, inovasi BAKSO tidak serta merta  menghilangkan  layanan  offline  yang  sebelumnya  ada  di  kantor  Disdukcapil Kabupaten Lombok Timur. Memang secara umum inovasi BAKSO hanya sekedar alternatif pelayanan  kepada  masyarakat.  Disdukcapil  KabupatenLombok  Timur  menyadari  bahwa inovasi  BAKSO  merupakan  upaya  meningkatkan  pelayanan  sebagai  respons  terhadap transformasi yang ada pada masyarakat. Oleh  karena itu, upaya Disdukcapil Kabupaten Lombok  Timur  dalam  menciptakan  inovasi  BAKSO  sebagai  respon  untuk  membantu masyarakat  yang  terbiasa  memanfaatkan  perkembangan  teknologi  informasi  untuk memenuhi  kebutuhannya.  Adanya  inovasi  BAKSO  sebagai  layanan  online  tentu  sesuai dalam memenuhi kebutuhan masyarakat agar pelayanan yang diterima dapat lebih efisien.

## 3. Kerumitan (Complexity)
Suatu  inovasi  baru  cenderung  dianggap  lebih  kompleks  dibandingkan  inovasi sebelumnya.  Menurut  (Rogers,  1995),  kompleksitas  adalah  sejauh  mana  suatu  inovasi dianggap relatif sulit untuk dipahami dan digunakan. Dalam hal ini kita juga melihat sejauh mana kendala dari sebuah inovasi.
Dalam  inovasi  BAKSO,  kendala  yang  terjadi  dapat  dibedakan  menjadi  beberapa bagian, yaitu: 1) kendala sistem, 2) kendala SDM, dan 3) kendala dari pengguna (dalam hal ini masyarakat).
Pertama, kendala sistem. Dalam proses  implementasinya,  inovasi BAKSO menemui beberapa kendala, yang meliputi: permasalahan server dan permasalahan jaringan yang timbul jika terjadi pemadaman listrik. Kendala lainnya adalah menyangkut aplikasi BAKSO itu  sendiri,  dimana  tidak  adanya  notifikasi  BAKSO  membuat  operator  tidak  mengetahui adanya  permintaan  layanan  dokumen  yang  melewati  BAKSO.  Akibatnya,  permintaan
layanan  yang  melalui  BAKSO  terkadang  sering  diabaikan  karena  operator  juga bertanggung jawab melakukan layanan secara manual.
Kedua, kendala SDM. Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa SDM yang menangani pelayanan melalui aplikasi BAKSO juga bertanggungjawab atas pelayanan  manual yang dilakukan melalui Kantor Disdukcapil Kabupaten Lombok Timur secara langsung. Hal ini tentu saja membuat keterlambatan respon bagi masyarakat yang melakukan pengajuan administrasi kependudukan melalui BAKSO. Artinya, SDM yang bertugas untuk merespon layanan  melalui  aplikasi  BAKSO  seharusnya  dipisahkan  dengan  SDM  yang    melayani masyarakat secara langsung. SDM ini tentu saja juga harus didukung dengan kualifikasi yang sesuai. Mislanya harus memahami teknologi informasi, ataupun sudah mendapatkan pelatihan dalam rangka meningkatkan pelayanan adminduk secara online melalui aplikasi BAKSO.
Ketiga, kendala  dari pengguna (masyarakat). Aplikasi BAKSO mempunyai kekuatan hukum  setelah  melakukan  uji  publik  pada  saat  peluncuran.  Rupanya,  sebulan  setelah diluncurkan, aplikasi BAKSO sudah digunakan oleh masyarakat, khususnya dalam layanan e-KTP.  Namun  demikian,  nyatanya  masih  terdapat  masyarakat  yang  belum  memahami dengan baik teknologi BAKSO sehingga jumlah pengguna aplikasi ini belum lengkap untuk semua jenis layanan yang disediakan oleh aplikasi BAKSO ini.
Berbagai kerumitan yang dihadapi dalam implementasi aplikasi BAKSO pada dasarnya terus dilakukan perbaikan oleh Disdukcapil Kabupaten Lombok Timur. Upaya perbaikan ini salah  satunya  dilakukan  melalui  pengembangan  secara  bertahap  pada  aplikasi  BAKSO. Artinya, aplikasi BAKSO terus diupgrade agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan mambangun  kerjasama  antara  berbagai  stakeholder,  misalnya  Dinas  Komunikasi  dan Inofrmasi  (Diskuminfo)  Kabupaten  Lombok  Timur.    Selain  itu,  Disdukcapil  Kabupaten Lombok Timur juga terus memeberikan pelatihan kepada pegawai agar mereka memiliki kemampuan  yang  mempuni  dalam  melayani  masyarakat  secara  online.  Berbagai  solusi tersebut merupakan bagian efektif dalam upaya membangun efektivitas organisasi yang berbasis pada pengembangan sumber daya manusia.

## 4. Kemungkinan Dicoba ( Triability)
Sebagaimana  telah  dipaparkan  sebelumnya,  aplikasi  BAKSO  pada  dasarnya  telah memiliki  payung  hukum  melalui  Peraturan  Bupati  Lombok  Timur  Nomor  7  Tahun  2018 tentang Percepatan  Kepemilikan Akta Kelahiran Melalui Jalur Pendidikan, Kesehatan, Desa atau Kelurahan. Selain itu, sebelum resmi diterapkan di masyarkat, aplikasi BAKSO juga telah melalui tahap uji coba (uji publik).
Uji coba aplikasi BAKSO ini dilakukan dalam bentuk internal atau lintas Disdukcapil Kabupaten Lombok Timur. Artinya, pelayanan adminduk melalui aplikasi BAKSO diuji coba dengan melakukan pelayanan adminduk bagi pegawai Disdukcapil, khususnya pada tim yang menangani aplikasi BAKSO sendiri. Uji coba ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan dari aplikasi BAKSO sebelum diluncurkan kepada masyarakat. Hasil uji coba menunjukkan bahwa aplikasi memang sudah layak diterapkan, hingga pada 2018 aplikasi BAKSO resmi digunakan sebagai upaya optimalisasi pelayanan adminduk secara online oleh masyarakat di Kabuapten Lombok Timur.
Berdasarkan hasil  penelitian, untuk memastikan kemungkinan  dicoba pada aplikasi BAKSO, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Timur selaku pihak yang membuat aplikasi BAKSO juga telah berupaya untuk merancang aplikasi sedemikian rupa, sehingga memungkinkan  pengguna untuk mencoba hingga menggunakan  secara terus menerus. Diskominfo juga telah memberikan arahan penggunakan aplikasi BAKSO dalam bentuk  petunjuk  atau  pedoman  penggunaan  baik  bagi  Disdukcapil  maupun  bagi masyarakat. Pedoman penggunakan ini tentu saja sangat membantu masyarakat maupun Disdukcapil untuk mengoptimalisasi pelayanan melalui aplikasi BAKSO.

## 5. Kemudahan Diamati ( Observability)
Menurut Rogers (1995), aspek kemudahan diamati merupakan sejauh mana hasil suatu inovasi dapat dilihat dan diamati oleh orang lain. Suatu inovasi harus dilihat dan dicermati untuk  melihat  cara  kerjanya  dan  mampu  menciptakan  sesuatu  yang  lebih  baik.  Suatu inovasi yang mudah diamati akan lebih mudah diterima dan dikembangkan di masyarakat.
Untuk memudahkan masyarakat Kabupaten Lombok Timur mencermati, memahami dan  mengamati  inovasi  BAKSO,  Disdukcapil  Kabupaten  Lombok  Timur  telah  melakukan beberapa  upaya,  salah  satunya  dengan  melakukan  sosialisasi  kepada  masyarakat  yang sudah dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung.
Berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui  bahwa  penerapan  sistem  manajemen kependudukan secara elektronik di Kabupaten Lombok Timur, khususnya aplikasi BAKSO, memberikan  sejumlah  dampak  yang  dapat  dirasakan  langsung  oleh  masyarakat  dan pemangku  kepentingan  lainnya.  Inovasi  sistem  pengelolaan  kependudukan  merupakan salah  satu  kebijakan  yang  dibuat  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Lombok  Timur  agar masyarakat  dan  instansi  pemerintah  Kabupaten  Lombok  Timur  dapat  memberikan pelayanan  kepada  masyarakat  dengan  cara  yang  lebih  mudah.  Beberapa  manfaat penerapan  aplikasi  BAKSO  yang  dapat  dirasakan  oleh  warga  Kabupaten  Lombok  Timur adalah sebagai berikut: Penerapan sistem aplikasi BAKSO memungkinkan warga Kabupaten
Lombok Timur dalam mengelola data pengelolaan kependudukan dengan lebih mudah. Warga tidak perlu lagi mendatangi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Lombok  Timur  untuk  mengurus  prosedur  administrasi  kependudukan  yang  diperlukan. Kedua,  penghematan  biaya  berarti  masyarakat  tidak  perlu  mengeluarkan  uang  untuk perjalanan  jauh  ke  Kantor  Catatan  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  untuk  mengurus dokumen-dokumen  yang  diperlukan  untuk  pengurusan  tempat  tinggal.  Ketiga, menghemat  waktu,  dalam  artian  mengurus  pencatatan  kependudukan  yang  diperlukan masyarakat  dapat  menghemat  waktu  dalam  pengurusan  dokumen  pendaftaran  yang diperlukan oleh badan pengelola kependudukan. Orang dapat mengakses aplikasi online kapan  saja.  Teknologi  dapat  dimanfaatkan  untuk  menghemat  waktu  pada  saat  proses registrasi pengelolaan kependudukan di Kabupaten Lombok Timur dengan menggunakan aplikasi BAKSO.
Sedangkan  kekurangan  yang  muncul  dalam  penerapan  aplikasi  BAKSO,  pertama, masih banyak masyarakat yang belum memahami secara jelas cara membuat dokumen administrasi  online.  Hal  ini  mungkin  disebabkan  oleh  kurangnya  kesadaran  dari  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bupati Lombok Timur. Kedua, masih banyak orang di Kabupaten  Lombok  Timur  yang  meragukan  pembuatan  dokumen  pengelolaan kependudukan  online  tentang  keabsahan  data  yang  dimasukkan.  Ketiga,  masih  banyak masyarakat yang belum mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, baik gawai maupun komputer.

## SIMPULAN
Berdasarkan  uraian  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya,  maka  dapat  disimpulkan bahwa  inovasi  BAKSO  pada  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten Lombok  Timur  secara  umum  telah  berjalan  dengan  baik  dan  dapat  diterima  oleh masyarakat.  Lima  atribut  inovasi  yang  dikemukakan  oleh  Everett  M.  Rogers  yaitu keuntungan rekatif, kesesuaian, kerumitan, kemungkinan dicoba, dan kemudah diamati juga  terdapat  pada  inovasi  BAKSO.  Hal  ini  terlihat  dari  manfaat  yang  dirasakan  oleh masyarakat,  yang  meliputi:  efisiensi  waktu,  biaya  dan  tenaga,  serta  relevansi  inovasi BAKSO dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Lombok Timur. Meskipun demikian, inovasi BAKSO tentu tidak terlepas dari berbagai kendala atau kelemahan seperti masalah jaringan,  masalah  server,  dan  masalah  lainnya  pada  aplikasi.  Dengan  demikian,  maka beberapa rekomendasi yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut: (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur perlu untuk melakukan evaluasi secara berkala pada aplikasi BAKSO, ini untuk mengetahui sejauh mana inovasi
tersebut  sudah  berjalan,  (2)  aplikasi  BAKSO  perlu  terus  diupgrade  dengan  berbagai inovasi  layanan  pendukung  lainnya,  misalnya  dengan  adanya  layanan  pengurusan adminduk  secara  langsung  oleh  masyarakat  tanpa  perlu  melalui  pihak  desa,  ataupun dengan  menambah  layanan  “jemput  bola”  khusus  bagi  beberapa  masyarakat  yang memiliki keterbatasan akses pelayanan, dan (3) sosialisasi terhadap aplikasi BAKSO tentu juga perlu ditingkatkan, mengingat masih banyak masyarakat yang belum mengetahui akan adanya inovasi pelayanan adminduk pada Disdukcapil Kabupaten Lombok Timur.
DAFTAR PUSTAKA
Chyntia Dewi, R., & Suparno, S. (2022). MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE MELALUI
PELAYANAN PUBLIK. Jurnal
Media Administrasi, 7(1),
78 – 90. https://doi.org/10.56444/JMA.V7I1.67
Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Lombok  Timur.  (n.d.). INOVASI BAKSO DUKCAPIL LOMBOK TIMUR PERMUDAH MASYARAKAT DALAM MENGURUS ADMINISTRASI  KEPENDUDUKAN.  Retrieved  December  29,  2023,  from https://disdukcapil.lomboktimurkab.go.id/baca-berita-165-inovasi-bakso-dukcapil- lombok-timur-permudah-masyarakat-dalam-mengurus-administrasi-
kependudukan.html
Hendrayady, A., Risna Sari, A., Mustanir, A., Amane, A. P. O., Isa, R., Agusman, Y., Saputra, R.  W.,  Ashari,  A.,  S,  S.,  Rulandari,  N.,  Prasetyo,  A.  H.,  &  Arief,  M.  H.  (2023). MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK (D. P. Sari (ed.)). GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI
. https://www.researchgate.net/publication/371733164
Kabullah,  M.  I.  (2018).  The  Limits  of  Weberian  on  Anti-Corruption  Approaches  in  the Indonesian Municipalities. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science,
175(1). https://doi.org/10.1088/1755-1315/175/1/012083
Mukarom, Z. (2018). Manajemen Pelayanan Publik. CV Pustaka Setia.
Mustanir, A. (2022). Pelayanan Publik. Qiara Media.
Nazir, M. (2003). Metode Penelitian. Ghalia Indonesia.
PUTRA, R. M. D. (2018). INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI ERA DISRUPSI (STUDI TENTANG KEBERLANJUTAN INOVASI E-HEALTH DI KOTA SURABAYA) [Universitas Airlangga]. http://lib.unair.ac.id
Raharjo, M. M. I. (2022). Manajemen Pelayanan Publik. Bumi Aksara.
Rogers, E. M. (1995). Diffusion of innovations Fourth Edition. Free Press.
Soraya, T., & Astuti, P. (2019). Inovasi pelayanan administrasi kependudukan secara online di kabupaten pati. Journal of Politic and Government Studies, 8(4), 61 – 70.
Sugiyono. (2009). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Penerbit Alfabeta.
Utami, P. (2023). Transformasi Administrasi Publik: Inovasi Dan Adaptasi Menuju Efisiensi Dan  Pelayanan  Publik  Berkualitas. Papatung:  Jurnal  Ilmu  Administrasi  Publik, Pemerintahan Dan Politik, 6(2), 1 – 9.
Widanti, N. P. T. (2022). Konsep Good Governance dalam Perspektif Pelayanan Publik:
Sebuah Tinjauan Literatur. Jurnal Abdimas Peradaban, 3(1), 73 – 85.
Wijaya, R. A., Qurratu’aini, N. I., & Paramastri, B. (2019). Pentingnya Pengelolaan Inovasi
Dalam Era Persaingan. Jurnal Manajemen Dan Bisnis Indonesia, 5(2), 217 – 227.