…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN 2798-3471 (Cetak)
Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3641 (Online)
KEWENANGAN, PERAN SERTA KEPALA SYAHBANDAR DAN OTORITAS KEPELABUHAAN DALAM  MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP LEGALITAS KERJASAMA ANTARA HUTCHISON PORT HOLDINGS JAKARTA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL DENGAN  PT. PELABUHAN  INDONESIA II (PERSERO) DI PELABUHAN MENURUT UNDANG-UNDANG PELAYARAN DAN PERDATA
Oleh Junaedi
Government Study, Universitas Muhammadiyah Makassar Sultan Alauddin street, No. 259 Makassar
Email: junaedi@unismuh.ac.id

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk Kewenangan,  Peran  serta  Syahbandar  dan  Otoritas Kepalabuhan  dalam  melakukan  pengawasan  terhadap  Legalitas  Kerjasama  antara  Hutchison Port  Holdings  (HPH)    Jakarta  International  Container  Terminal  dengan    PT.  Pelabuhan Indonesia  II  (Persero)  menurut  Undang-Undang  Pelayaran  dan  Perdata. Penelitian  ini menggunakan  pendekatan  yuridis  empiris. Syahbandar  dan  Otoritas  Kepalabuhan selain memiliki  peran penting dalam  keselamatan pelayaran  karena memiliki  fungsi  dan wewenang yang strategis juga  mempunyai  kewenangan  dalam  Kegiatan  Pemerintahan  di  Pelabuhan  yang meliputi  meliputi  pengaturan  dan  pembinaan,  pengendalian,  dan  pengawasan  kegiatan kepelabuhanan,  Pengaturan  dan  pembinaan,  pengendalian,  dan  pengawasan  kegiatan kepelabuhanan, termasuk dalam melakukan pengawasan terhadap Legalitas Kerjasama di dalam Daerah Lingkungan Kerja antara Badan  Usaha Milik  Negara (PT. Pelindo  II  (Persero) dengan Hutchison Port Holdings (HPH), di pelabuhan.
Kata  Kunci: Kewenangan,  Peran  serta  Syahbandar  dan  Otoritas  Kepalabuhan,  Legalitas Kerjasama dipelabuhan. Undang-Undang Pelayaran dan Perdata

## PENDAHULUAN
Pelabuhan merupakan titik pertemuan dari dua atau lebih moda angkutan yang memiliki keterikatan  kepentingan 1 (Gultom,  2017). Kepelabuhanan  adalah  segala  sesuatu  yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban  arus  lalu  lintas  kapal  penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar,  tempat  perpindahan  intra-dan/atau antarmoda  serta  mendorong  perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata  ruang  wilayah  (Satriyo  &  Suwarso, 2017).  Aktivitas  pelabuhan  yang  sangat kompleks  karena  melibatkan  banyaknya
1 Gultom, E. (2017). Pelabuhan Indonesia Sebagai Penyumbang Devisa Negara  dalam Perspektif  Hukum Bisnis.  Jurnal Ilmu Hukum, 19(3), 419 – 444.
hubungan  antara  satu  kepentingan  dengan kepentingan  lain  mengharuskan  adanya pengelolaan yang baik dari para pelakunya 2 . Syahbandar memiliki peran penting dalam keselamatan  pelayaran  karena  memiliki  fungsi dan  wewenang  yang  strategis.  Syahbandar memiliki  kedudukan  tertinggi  dipelabuhan untuk melaskanakan dan mengawasi ketertitaban  administrasi  dan  keselamatan pelayaran.  Dalam  melaksanakan  tugasnya syahbandar  dibantu  oleh  staf  di  bawahnya. Tanggung jawab syahbandar dalam keselamatan pelayaran  adalah  mengeluarkan  SPB  serta memastikan  administrasi  dipenuhi  dengan
2 Satriyo,  G.,  &  Suwarso.  (2017).  Pengaruh  Pengawasan  dan Keselamatan  Kerja  Terhadap  Kegiatan  Bongkar  Muat  Pada  Kantor Kesyahbandaran  dan  Otoritas  Pelabuhan  Kelas  III  Tanjung  Wangi. Discovery, 2(1), 1 – 12.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Journal of Innovation Research and Knowledge
baik.  Setiap  pelanggaran  pelayaran  yang ditemui dapat diberikan sangsi langsung oleh syahbandar  sesuai  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.
Syahbandar  selain  memiliki  peran  penting dalam  keselamatan  pelayaran  karena  memiliki fungsi  dan  wewenang  yang  strategis juga mempunyai  kewenangan  dalam  Kegiatan Pemerintahan  di  Pelabuhan  Pasal  80  Undang- undang  Nomor  17  tahun  2008  tentang Pelayaran, dinyatakan bahwa Kegiatan pemerintahan  di  pelabuhan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal  79 sub  (a) dan ayat  (3) meliputi:pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan,  Pengaturan  dan  pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh penyelenggara pelabuhan.
Kantor  kesyahbandaran  dan  otoritas pelabuhan  adalah  unit  pelaksana  teknis  di lingkungan  Kementerian  Perhubungan  yang berada  di  bawah  dan  bertanggung  jawab kepada  Direktorat  Jenderal  Perhubungan Laut  Kementerian  Perhubungan  Republik Indonesia 3 (Barus, Prananingtyas, & Malikhatun,  2017).  Pengaturan  mengenai Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan  ini  tercantum  dalam  Peraturan Menteri  Perhubungan  Nomor  PM  36  Tahun 2012  Kantor  Kesyahbandaran  dan  Otoritas Pelabuhan. Dalam melaksanakan tugas yang dipercayakan  sebagai  pimpinan  tertinggi  di Pelabuhan  syahbandar  memiliki  fungsi untuk memastikan keselamatan dan keamanan  dalam  pelayaran  yang  mencakup, pelaksanaan,  pengawasan,  dan  penegakkan hukum  dibidang  angkutan  perairan,  membantu tugas pencarian dan penyelamatan dipelabuhan sesuai  dengan  ketentuan  perundang-undangan 4
3 Barus,  V.  I.  R.  br,  Prananingtyas,  P.,  &  Malikhatun,  S.  (2017).  Tugas  dan
Tanggung  Jawab  Syahbandar  dalam  Kegiatan  Pengangkutan  Laut  Di
Indonesia. Diponegoro Law Journal, 6(1), 1 – 13.
4 Santosa, A., & Sinaga, E. A. (2020). Peran Tanggung Jawab Nakhoda dan Syahbandar  Terhadap  Keselamatan  Pelayaran  Melalui  Pemanfaatan  Sarana
(Santosa & Sinaga, 2020).
Sebagaimana yang diatur dalam
Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2008 tentang  Pelayaran  mengamanatkan  peran  dan fungsi syahbandar yang memiliki kewenangan  lebih  besar  dalam  melaksanakan fungsi  keselamatan  dan  keamanan  pelayaran yang  mencakup  pelaksanaan,  pengawasan, penegakan hukum di bidang angkutan perairan, kepelabuhan,  dan  perlindungan  di  wilayah laut.  Sebagai  pejabat  pemerintah  yang memiliki  otoritas  tertinggi  untuk  menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap terpenuhinya  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  untuk  meningkatkan  keselamatan dan keamanan pelayaran.
Dimana  Dalam  konteks  pengelolaan pelabuhan,  tidak  menjadi  soal  siapapun  yang memegang  peran  regulator  ataupun  operator, asalkan dapat menghasilkan keuntungan bersama ( mutual benefit ), berdasarkan Mengenai  kontek  pengelolaan  pelabuhan payung  hukumnya  ( Umbrella  Act )  adalah Undang-undng Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.  Dimana  dalam  Undang-undang Nomor  17  tahun  2008  tentang  Pelayaran, dimana  dalam  Pasal  345  ayat  (1)  dan  ayat  (2) Undang-undang  Nomor  17  Tahun  2008 tentang  pelayaran,  “menyatakan  bahwa Perjanjian  atau  kerja  sama  di  dalam  Daerah Lingkungan  Kerja  antara  Badan  Usaha  Milik Negara  (  PT.  Pelindo  II  (Persero)  dengan Hutchison  Port  Holdings  (HPH),  yang  telah menyelenggarakan  usaha  pelabuhan  dengan pihak ketiga tetap berlaku.
Keniscayaan  yang  terjadi  pada  BUMN di Indonesia selama ini agaknya akan berakhir apabila  Undang-undang  Nomor  19  Tahun 2003  Tentang  Badan  Usaha  Milik  Negara (selanjutnya disingkat UU BUMN benar-benar diterapkan  dengan  sungguh-sungguh  dan  apa yang menjadi harapan dan cita-cita pembentukan Undang-undang ini tidak “dikhianati  oleh  oknum  Direktur  BUMN
Bantu Navigasi Di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Jurnal Sains Dan Teknologi Maritim, 20(1), 29 – 42. https://doi.org/10.33556/ jstm.v20i1.215
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
sebagai  salah  satu  pelaku  kegiatan  ekonomi dalam  perekonomian  nasional  mempunyai peran penting
dalam mewujudkan kesejahteraan  masyarakat.  Untuk  itu  UU BUMN ini mengingkan
optimalisasi pelaksanaan peran BUMN
dalam perekonomian  nasional  guna  mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara professional.
Berdasarkan  pemaparan  latar  belakang penelitian tersebut, maka peneliti merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:
1. Apakah  Legalitas  Kerjasama  antara Hutchison Port Holdings (HPH) Jakarta International Container Terminal  (JICT)    dengan    PT.
Pelabuhan  Indonesia II (Persero) syah menurut  Hukum  Perdata  dan  Undang- Undang  Nomor  17  Tahun  2008 tentang Pelayaran?
2. Apakah terdapat ketentuan dalam perundang-undangan Pelayaran yang
mengatur  ketentuan  bahwa  legalitas kerjasama antara Hutchison Port Holdings (HPH)    Jakarta  International  Container Terminal  (JICT)    dengan    PT.  Pelabuhan Indonesia  II  (Persero)  di  pelabuhan  harus ada  persetujuan  dari    Kepala  Syahbandar Dirjen hubungan laut Kementerian
Perhubungan RI?
Adapun maksud dari penelitian ini yaitu:
1. Mengetahui  dan  menganalisis  secara analitik dan komprehensif tentang Legalitas Kerjasama  antara  Hutchison  Port  Holdings (HPH)    Jakarta  International  Container Terminal  (JICT)    dengan    PT.  Pelabuhan Indonesia II (Persero) syah menurut Hukum Perdata  dan  Undang-Undang  Nomor  17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
2. Menganalisis  tentang  ketentuan  dalam perundang-undangan Pelayaran yang mengatur ketentuan bahwa legalitas kerjasama  antara  Hutchison  Port  Holdings (HPH)    Jakarta  International  Container Terminal  (JICT)    dengan    PT.  Pelabuhan Indonesia  II  (Persero)  di  pelabuhan  harus ada  persetujuan  dari    Kepala  Syahbandar
Dirjen hubungan laut Kementerian Perhubungan RI.
Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu 1. Untuk  mengetahui  Legalitas  Kerjasama antara  Hutchison  Port  Holdings  (HPH) Jakarta  International  Container  Terminal (JICT)  dengan  PT. Pelabuhan  Indonesia II (Persero) syah menurut Hukum Perdata dan Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2008 tentang Pelayaran.
2. Untuk  mengetahui  tentang  ketentuan  dalam perundang-undangan Pelayaran yang
mengatur ketentuan bahwa legalitas kerjasama  antara  Hutchison  Port  Holdings (HPH)    Jakarta  International  Container Terminal  (JICT)    dengan    PT.  Pelabuhan Indonesia  II  (Persero)  di  pelabuhan  harus ada  persetujuan  dari    Kepala  Syahbandar Dirjen hubungan laut Kementerian Perhubungan RI. Manfaat dan Kegunaan Penelitian Adapun manfaat penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:
Secara Teoritis
Studi ini juga diharapkan dapat memberikan  kontribusi  bagi  pengembangan teori perundang-undangan yang mengatur legalitas  kerjasama  antara  Hutchison  Port Holdings (HPH) Jakarta International Container  Terminal  (JICT)    dengan    PT. Pelabuhan   Indonesia  II  (Persero) yang terjadi di  wilayah  hukum  kepelabuhanan  Dirjen hubungan laut Kementerian Perhubungan RI. Secara Praktis a. Untuk Pemerintah
Penelitian  ini  diharapkan  dapat  menjadi referensi bagi para pembuat kebijakan, baik di tingkat  Pusat,  Provinsi,  Kabupaten/Kota, khususnya  dalam  konteks  etentuan  dalam perundang-undangan  Pelayaran  yang  mengatur ketentuan  bahwa  legalitas  kerjasama  antara Hutchison  Port  Holdings  (HPH)    Jakarta International Container Terminal (JICT) dengan  PT. Pelabuhan  Indonesia II (Persero) di  pelabuhan  harus  ada  persetujuan  dari Kepala  Syahbandar  Dirjen  hubungan  laut Kementerian Perhubungan RI b. Untuk Masyarakat
Penelitian  ini  memberikan  kontribusi praksis  dalam  memecahkan  permasalahan
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Journal of Innovation Research and Knowledge
tentang  ketentuan  dalam  perundang-undangan yang  mengatur  etentuan  dalam  perundang- undangan  Pelayaran  yang  mengatur  ketentuan bahwa  legalitas  kerjasama  antara  Hutchison Port  Holdings  (HPH)    Jakarta  International Container  Terminal  (JICT)    dengan    PT. Pelabuhan  Indonesia II (Persero) di pelabuhan harus ada persetujuan dari  Kepala Syahbandar Dirjen hubungan laut Kementerian Perhubungan  RI.  Penelitian  ini  juga  akan memberikan  gambaran  mengenai  solusi  atas persoalan tersebut. Selain itu, dalam memperoleh informasi dan atau solusi tersebut,  tentunya  didukung  oleh  peran  dan dukungan  dari  masyarakat  dalam  menjaga harmonisasi  kehidupan  bermasyarakat  dan bernegara khususnya di pelabuhan.
c. Untuk Peneliti Dapat  menjadi  referensi  atau  bahan pustaka  yang  dijadikan  sebagai  penelitian terdahulu  bagi  para  peneliti  dibidang  ilmu pemerintahan  yang  fokus  mengkaji  tentang ketentuan  dalam  perundang-undangan  yang mengatur    etentuan  dalam  perundang-undangan Pelayaran  yang  mengatur  ketentuan  bahwa legalitas  kerjasama  antara  Hutchison  Port Holdings (HPH) Jakarta International Container  Terminal  (JICT)    dengan    PT. Pelabuhan  Indonesia II (Persero) di pelabuhan harus ada persetujuan dari  Kepala Syahbandar Dirjen hubungan laut Kementerian Perhubungan RI.

## METODE PENELITIAN
Pendekatan  penelitian artikel  ini menggunakan  metode  deskriptif  analitis hukum,  dimana  dimulai                  dari  upaya menjelaskan  permasalahan  yang  ada  melalui analisa  berdasarkan  data.  Data  diperoleh dengan  memperhatikan  permasalahan  yang dapat  muncul  dalam  tentang  ketentuan  dalam perundang-undangan Pelayaran yang mengatur ketentuan  bahwa  legalitas  kerjasama  antara Hutchison  Port  Holdings  (HPH)    Jakarta International  Container  Terminal  (JICT) dengan  PT. Pelabuhan  Indonesia II (Persero) di  pelabuhan  harus  ada  persetujuan  dari
Kepala  Syahbandar  Dirjen  hubungan  laut Kementerian  Perhubungan  RI.  Dimana  data yang dikumpulkan berasal dari data sekunder dari      hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan sebelumnya,  ditambah  data  terkini  yang sudah  banyak tersebar  pada  berbagai  literatur pendukung  lainnya.  Selanjutnya  pemecahan atas  permasalahan tersebut  dianalisis  sebagai usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah tersebut,  sehingga dapat  menginspirasi  bagi pemerintah  daerah  lain  untuk  melakukan perbaikan dalam layanan terhadap masyarakat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Pengertian Pelabuhan Menurut Perundang-Undangan
Menurut  pasal  1  ayat  (14)  Undang- Undang  Nomor  17  tahun  2008  tentang Pelayaran  dinyatakan  bahwa:    Pelabuhan adalah  “tempat  yang  terdiri  atas  daratan dan/atau  perairan  dengan  batas-batas  tertentu sebagai  tempat  kegiatan  pemerintahan  dan kegiatan  pengusahaan  yang  dipergunakan sebagai  tempat  kapal  bersandar,  naik  turun penumpang,  dan/atau  bongkar  muat  barang, berupa  terminal  dan  tempat  berlabuh  kapal yang  dilengkapi  dengan  fasilitas  keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang  pelabuhan  serta  sebagai  tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi”.
Sedangkan  menurut  pasal  1  ayat  (2) Peraturan  Pemerintah  Nomor  61  Tahun  2007 tentang  Kepelabuhan  dinyatakan  bahawa: “Kepelabuhanan  adalah  segala  sesuatu  yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan,  dan  ketertiban  arus  lalu  lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan  dan  keamanan  berlayar,  tempat perpindahan  intra-dan/atau  antarmoda  serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan  tetap  memperhatikan  tata  ruang wilayah.
Pasal  2  Peraturan  Pemerintah  Nomor 61 Tahun 2007, tentang Kepelabuhan
Menyatakan  bahwa:    “Peraturan  Pemerintah
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ini mengatur mengenai Tatanan
Kepelabuhanan  Nasional,  Rencana  Induk Pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah  Lingkungan  Kepentingan  pelabuhan, penyelenggaraan kegiatan di pelabuhan, pembangunan  dan  pengoperasian  pelabuhan, terminal khusus dan terminal untuk kepentingan  sendiri,  penarifan,  pelabuhan  dan terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri, dan sistem informasi pelabuhan”.
Artinya  kontek  pengelolaan  pelabuhan payung  hukumnya  ( Umbrella  Act )  adalah Undang-undng Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.  Dimana  dalam  Undang-undang Nomor  17  tahun  2008  tentang  Pelayaran  ini Pasal  5    ayat  (1)  dan  ayat  (2)  menyatakan bahwa  Pembinaan  Pelayaran  dikuasai  oleh negara  dan  pembinaannya  dilakukan  oleh Pemerintah.
Pembinaan Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: pengaturan;  pengendalian;  dan  pengawasan dilakukan  oleh  regulator  dalam  hal  ini  adalah Kementerian Perhubungan Republik Indonesia bukan  Direktur  Pelabuhan  Indonesia  II (Persero),  karena  PT.  Pelindo  II  (Persero) berada  di  wilayah  Kementerian  Perhubungan Republik Indonesia. karena keberadaan pelabuhan itu dibawah kewenangan Kementerin  Perhubungan  Repubik  Indonesia (Regulator),  sebagaimana  dinyatakan  dalam Pasal  72  ayat  (1)    Undang-undang  Nomor  17 tahun  2008  tentang  Pelayaran,  menyatakan Penggunaan  wilayah  daratan  dan  perairan tertentu  sebagai  lokasi  pelabuhan  ditetapkan oleh  Menteri  sesuai  dengan  Rencana  Induk Pelabuhan Nasional.
Pengertian Pelabuhan Menurut Para Ahli
Pelabuhan  Menurut  Suyono  (2007:1) adalah  tempat  yang  terdiri  dari  daratan  dan perairan  di  sekitarnya  dengan  batas-batas tertentu  sebagai  tempat  kegiatan  pemeintahan dan  kegiatan  ekonomi  dipergunakan  sebagai tempat  kapal  bersandar,  berlabuh,  naik  turun penumpang  dan/atau  bongkar  muat  barang yang  dilengkapi  dengan  fasilitas  keselamatan pelayaran  dan  kegiatan  penunjang  pelabuhan
serta  sebagai  tempat  perpindahan  intra  dan antar moda transportasi 5 . Pelabuhan
Menurut Bambang
Triatmodjo  (2010:3)  adalah  daerah  perairan yang  terlindung  terhadap  gelombang,  yang dilengkapi  dengan  fasilitas  terminal  laut meliputi dermaga dimana kapal dapat bertambat  untuk  bongkar  muat  barang,  kran- kran  (crane)  untuk  bongkar  muat  barang, gudang  laut  (transit)  dan  tempat-tempat penyimpanan  dimana  kapal  membongkar muatannya,dan gudang-gudang di mana barang-barang  dapat  disimpan  dalam  waktu yang lebih lama selama menunggu pengiriman ke daerah tujuan atau pengapalan 6 .
Kewenangan  Kementerin  Perhubungan  di Pelabuhan

## Pengertian Kewenangan
Dalam kamus besar bahasa Indonesia memaparkan, mengatakan otoritas disamakan  dengan  kata  otoritas,  untuk didefinisikan  kanan  dan  kekuatan  untuk bertindak sebagai keputusan terhadap kekuasaan,  aturan  dan  melemparkan amanah untuk manusia dan tubuh yang ada. 7
Dalam  hukum  publik,  otoritas  terkait dengan kekuasaan. Kekuasaan adalah elemen penting pemerintahan dalam proses bernegara, dalam pemerintahan selain ciri-ciri dan  unsur  lainnya,  yaitu:  a)  hukum;  b) otoritas  (otoritas);  c)  keadilan;  d)  kejujuran; e) kebijakan; dan f) kebajikan. 8 Aliran untuk inti  dari  negara  administrasi  yang  disebut dengan  (de  staat  in  beweging)  agar  Negara tersebut  dapat  berperan  aktif,  bekerja, kapasitas,  berprestasi,  dalam  melakukan pelayanan    masyarakat  berdasarkan  ahli Mirian  Budiardje  adalah  kelompok  atau
5 Suyono,  2007,  Shipping  Pengangkutan  Intermodal  Ekspor  Impor  Melalui Laut, Penerbit PPM, Jakarta.
6 Triatmodjo,  B.  2010.  Perencanaan  Pelabuhan.  Penerbit  BETA  OFFSET,
Edisi Pertama, Yogyakarta
7 Kamal Hidjaz. Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia. Makasar: Pustaka Refleksi, 2010. hlm 35.
8 Rusadi Kantaprawira, Hukum dan Kekuasaan, Yogyakarta: Pustaka, 1998. hlm. 37-38
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Journal of Innovation Research and Knowledge
perorangan  orang  yang  punya  kemampuan mempengaruhi tujuan kelompok dan seorang untuk Negara. 9
Kekuasaan  agar  dapat  terlaksanakan, maka otoritas atau organ diperlukan sehingga negara dikonseptualisasikan sebagai  seperangkat  posisi  ( ean  ambtan complax )  di  mana  posisi-posisi  itu  oleh pejabat  sejumlah  di  isi  serta  memiliki kewajiban  dan  hak  tertentu  terdasarkan subjek  konstruksi.  Menurut  H.D  Stout wewenang  adalah  aturan–aturan  hukum organisasi pemerintah dalam peroleh wewenang  berkaitan  langsung  ke  hukum publik.  Menurut  Bagir  Manan,  wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengankekuasaan  ( macht ).  Kekuasaan  hanya menggambarkan  hak  untuk  berbuat  atau  tidak berbuat.  Dalam  hukum,  wewenang  sekaligus berarti hak dan kewajiban ( rechten enplichten ).
Syafrudin  Atang  mengatakan  ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. 10 Membedakan  kita  harus  ada antara  otoritas  ( otoritas,  gezag )  dengan otoritas  (kompetensi, bevoegheid ).  Otoritas yaitu  akan disebut kekuatan nyata, kekuatan hukum,  otoritas  hanya  tentang  otoritas "onderdeel" ( redchtsbe voegddheden ). Wewenang  adalah  ruang  lingkup  tindakan publik  hukum,  ruang  lingkup  otoritas pemerintah,  mencakup  wewenang  untuk dalam  keputusan  pemerintah  (besttuur), tetapi  termasuk  otoritas  rangka  dalam pelaksanaan fungsinya, dan pemberian otoritas  dan  distribusi  otoritas  utama  yang ditentukan untuk perundang-undangan peraturan.
Secara  yuridis,  pengertian  wewenang ialah  yang  diserahkannya  kemampuan  oleh terhadap UU dan peraturan yang memunculkan  masalah-masalah  hukum.
9 Miriam Budiardjo, Dasar ‐ Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998 hlm. 35
10 Ateng Syafrudin, Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab, Bandung: Rumbi , 2000. hlm. 22.
Tanggung Jawab Syahbandar Sebagai
Otoritas Tertinggi Pelabuhan
TERKAIT Tanggung  jawab  syahbandar sebagaimana  telah  diatur  dalam  Pasal  80 ayat  (1)  huruf a  UU  Nomor  17  Tahun  2008 yaitu Otoritas Pelabuhan mempunyai tugas dan tanggung jawab  diantaranya:  (a)  menyediakan lahan  daratan  dan  perairan;  (b)  menyediakan dan  memelihara  penahan  gelombang,  kolam pelabuhan,  alur  pelayaran  dan  jaringan  jalan; (c)  menyediakan  dan  memlihara  Sarana  Bantu Navigasi-Pelayaran;  (d)  menjamin  keamanan  dan ketertiban  Pelabuhan;  (e)  menyusun  Rencana Induk  Pelabuhan  serta  Daerah  Lingkungan Kerja  dan  Daerah  Lingkungan  Kepentingan Pelabuhan;  (f)  mengusulkan  tarif  untuk ditetapkan  Menteri  atas  penggunaan  perairan dan/atau daratan serta fasilitas  pelabuhan yang disediakan oleh Pemerintah serta jasa kepelabuhanan  yang  diselenggarakan  oleh Otoritas  Pelabuhan  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan;  (g)  menjamin  kelancaran arus barang.
Kepala  Kantor  Kesyahbandaran  dan  Otoritas Pelabuhan  Kelas  II  Kendari,  ditunjuk  sebagai koordinator  peaksanaan  kegiatan  pemerintah dan  kegiatan  pelayanan  jasa  oleh  unit  kerja  di Pelabuhan  yang  memiliki  tugas  dan  wewenang diantaranya:  (1)  mengkoordinasi  kegiatan pelayaran  jasa  di  pelabuhanserta  memberikan pelayanan  jasa  sebaik  mungkin  guna  menjamin kelancaran  tugas  operasional  kepelabuhanan; melaksanakan  kegiatan  teknis  operasional  di pelabuhan  sesuai  dengan  petunjuk  pelaksanaan teknis  operasional  Dirjen  Perla  dan  Kadis Perhub;menyusun  rencana  kerja  operasional kegiatan pelayaran, jasa kepelabuhanan, kesyahbandaran,  penilikan  dan  pemeliharaan kolam  pelabuhan  serta  pengerukan  alur pelayaran  dan  lalu  lintas  angkutan  laut;  (4) menyelesaikan  setiap  masalah yang  ada  sehingga tidak menggangu kelancaran kegiatan operasional pelabuhan.
Seksi  Keselamatan  Berlayar,  penjagaan dan  Patroli,  memiliki  tugas  dan  wewenang diantaranya:  (1)  melakukan  penilikan  pemenuhan persyratan  pengawakan  kapal,  penyiapan  bahan
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
penerbitan  dokumen  kepelautan,  perjanjian kerja  laut  dan  penyijilan  awak  kapal  serta perlindungan  awak  kapal;  (2)  melakukan pelaksanaan pengawasan tertib Bandar, pengerakkan  kapal  (shifting)  pemanduan  dan penundaan kapal di perairan pelabuhan dan tertib berlayar;  (3)  melakukan  pengawasan  lalu  lintas keluar  masuk  kapal,  kapal  asing  (port  control) flag  state  control,  (4)  melakaukan  pemenuhan persyaratan  kelaiklautan  kapal,  penerbitan  surat persetujuan  berlayar,  penjagaan,  pengamanan  dan penerbitan;  (5)  melakukan  pengawasan  kegiatan bongkar  barang  khusus  barang  beracun  (B3), penembangan  fasilitas  pelabuhan,  pengerukan, reklamasi;  (6)  melakukan  patrol  di  perairan pelabuhan,  pengawasan  dan  pengamanan terhadap  keselamatan  kapal  yang  masuk  keluar pelabuhan,kapal  sandar  dan  berlabuh,  penyiapan bahan  koordinasi  dan  pemberian  bantuan  pencaran dan  keselamatan  (Search  and  Rescue/SAR);  (7) melakukan  penanggulangan  pencemaran  laut serta  pencegahan  dan  pemadaman  kebakaran diperairan  pelabuhan  salvage  dan  pekerjaan  bawah air;  (8)  melakukan  pelaksanaan  pemeriksaan dan  verifikasi  pelaksanaan  pemeriksaan  dan verifikasi  sistem  keamanan  kapal  dan  fasilitas pelabuhan  (International  Ship  and  Port  Facilty Security  Codel  ISPS-Code);  (9)  melakukan penyiapan  bahan  pemeriksaan  pendahuluan  pada celakaan  kapal,  serta  pelaksanaan  penyidikan tindak  pidana  dibidang  pelayaran  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan.
Seksi  lalu  Lintas  dan  Angkutan  Laut dan Usaha Kepelabuhanan, memiliki tugas dan wewenang  diantaranya:  (1)  melakukan  penyiapan bahan  pengaturan,  pengendalian,  pengawasan kegiatan lalu lintas dan angkutan laut, tenaga kerja dan  bongkar  muat;  (2)  melakukan  pengawasan kegiatan dan perwakilan perusahaan angkutan kapal asing, penjamin kelancaran arus barang, keamanan  dan  ketertiban  di  Pelabuhan;  (3) melakukan  pengaturan  dan  penyelenggaraan lalu lintas kapal keluar/masuk pelabuhan melalui pemanduan kapal; (4) melakukan pengawasan dan  evaluasi  penerapan  standar  penggunaan peralatan kegiatan bongkar muat serta Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM); (5) melakukan penyusunan  rencana  induk  pelabuhan,  rencana
dan  program  pembangunan  dan  pemeliharaan sarana dan prasarana pelabuhan, penjamin dan pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan.
Legalitas  Perjanjian  Menurut  Perundang- Undangan
Yang  diperlukan  sekarang  adalah adanya  payung  hukum  yang  jelas  tentang wewenang pengelolaan pelabuhan, serta berbagai implikasi yang timbul dari pengelolaan  tersebut.  Sebagai  contoh,  jika pelabuhan  dikelola  oleh  daerah,  harus  pula dijamin  adanya  profit  sharing  antara  Pusat dengan  Daerah  serta  antara  daerah  yang menguasai pelabuhan dengan daerah lain yang menggunakan  jasa  pelabuhan  tersebut.  Pada saat  yang  bersamaan,  juga  dibutuhkan  adanya itikad  baik  dari  pihak-pihak  yang  bersengketa untuk  duduk  bersama  mencari  penyelesaian terbaik.  “Perang  dalil”  yang  bertujuan  sempit untuk  mencari  kemenangan  pribadi  dan mengalahkan  pihak  lain,  sudah  saatnya dibuang  jauh-jauh.  Sebab,  keselamatan  dan kesejahteraan  rakyat  adalah  hukum  yang tertinggi ( salus populi suprema lex ), dan itulah yang harus diperjuangkan bersama. Kebiasaan lama  aparat  kita  untuk  berlindung  atas  nama kepentingan  masyarakat  namun  sesungguhnya ada  kepentingan  lain  yang  tersembunyi, hendaknya ditinggalkan jauh-jauh.
Dalam konteks pengelolaan pelabuhan, tidak  menjadi  soal  siapapun  yang  memegang peran  regulator  ataupun  operator,  asalkan dapat  menghasilkan  keuntungan  bersama (mutual benefit).
Mengenai kontek pengelolaan pelabuhan  payung  hukumnya  ( Umbrella  Act ) adalah  Undang-undng  Nomor  17  Tahun  2008 tentang  Pelayaran.  Dimana  dalam  Undang- undang  Nomor  17  tahun  2008  tentang Pelayaran  ini  Pasal  5    ayat  (1)  dan  ayat  (2) menyatakan  bahwa  Pembinaan  Pelayaran dikuasai  oleh  negara  dan  pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah. Pembinaan Pelayaran  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1)  meliputi:  pengaturan;  pengendalian;  dan pengawasan  dilakukan  oleh  regulator  dalam hal  ini  adalah  Kementerian  Perhubungan
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Journal of Innovation Research and Knowledge
Republik Indonesia bukan Direktur Pelabuhan Indonesia  II  (Persero),  karena  PT.  Pelindo  II (Persero)  berada  di  wilayah  Kementerian Perhubungan  Republik  Indonesia.  karena keberadaan pelabuhan itu dibawah kewenangan Kementerin Perhubungan
Repubik  Indonesia  (Regulator),  sebagaimana dinyatakan  dalam  Pasal  72  ayat  (1)    Undang- undang  Nomor  17  tahun  2008  tentang Pelayaran,  menyatakan  Penggunaan  wilayah daratan  dan  perairan  tertentu  sebagai  lokasi pelabuhan  ditetapkan  oleh  Menteri  sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan Nasional.
Kegiatan  Pemerintahan  di  Pelabuhan Pasal  80  Undang-undang  Nomor  17  tahun 2008  tentang  Pelayaran,  dinyatakan  bahwa Kegiatan pemerintahan di pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 sub (a) dan ayat (3) meliputi:pengaturan dan pembinaan,  pengendalian,  dan  pengawasan kegiatan  kepelabuhanan,  Pengaturan  dan pembinaan,  pengendalian,  dan  pengawasan kegiatan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  a  dilaksanakan oleh penyelenggara pelabuhan.
Pada  Pasal  81 ayat  (1) sub (a)  dan sub (b)  Undang-undang  Nomor  17  tahun  2008 tentang  Pelayaran,  sungguh  jelas  dinyatakan bahwa  Penyelenggara  pelabuhan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) yaitu terdiri atas Otoritas Pelabuhan; atau Unit Penyelenggara  Pelabuhan.  Dan  pada  Pasal  82 Otoritas  Pelabuhan  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  81  ayat  (1)  huruf  (a)  Undang- undang  Nomor  17  tahun  2008  tentang Pelayaran,  dibentuk  oleh  dan  bertanggung jawab  kepada  Menteri.  Unit  Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81  ayat  (1)  huruf  b  dibentuk  dan  bertanggung jawab kepada Menteri untuk Unit Penyelenggara Pelabuhan Pemerintah.
Menurut KHUHPerdata
Tetapi disisi lain menurut Kitab Undang- Undang  Hukum  Perdata (“KUH  Perdata) Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang- Undang  Hukum  Perdata (“KUH  Perdata”), syarat  sahnya  perjanjian  adalah  sebagai
berikut:
Syarat sahnya perjanjian (Syarat Subjective) 1.   Kesepakatan para pihak dalam perjanjian 2.   Kecakapan para pihak dalam perjanjian Syarat sahnya perjanjian  (Syarat Objective) 3.   Suatu hal tertentu 4.   Sebab yang halal
Jika  suatu  perjanjian  tidak  memenuhi syarat subjektif, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan.  Sedangkan,  jika  suatu  perjanjian tidak memenuhi syarat objektif, maka perjanjian tersebut adalah batal demi hukum.
Syarat objective disini (suatu hal tertentu dan  sebab  yang  halal)  adalah  Perjanjian  itu melanggar sebagaimana diatur dalam Undang- undang  Nomor  17  Tahun  2008  tentang pelayaran  sebagaimana  di  tercantum  dalam Pasal  344,  ayat  (1)  dan  ayat  (2),  yang menyatakan,  bahwa  “Pada  saat  Undang- Undang  ini  berlaku,  Pemerintah,  pemerintah daerah,  dan  Badan  Usaha  Milik  Negara  yang menyelenggarakan pelabuhan tetap menyelenggarakan  kegiatan  pengusahaan  di pelabuhan berdasarkan Undang-Undang ini.
Dalam  waktu  paling  lama  3  (tiga) tahun  sejak  Undang-Undang  ini  berlaku, kegiatan  usaha  pelabuhan  yang  dilaksanakan oleh  Pemerintah,  pemerintah  daerah,  dan Badan  Usaha  Milik  Negara  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  wajib  disesuaikan dengan  ketentuan  sebagaimana  diatur  dalam Undang-Undang ini”.
Menurut Undang-Undang  Pelayaran Dalam  Pasal  345  ayat  (1)  dan  ayat  (2) Undang-undang  Nomor  17  Tahun  2008 tentang pelayaran,  “menyatakan  bahwa Perjanjian  atau  kerja  sama  di  dalam  Daerah Lingkungan  Kerja  antara  Badan  Usaha  Milik Negara  yang  telah  menyelenggarakan  usaha pelabuhan dengan pihak ketiga tetap berlaku.
Pada  saat  Undang-Undang  ini  mulai berlaku,  perjanjian  atau  kerja  sama  Badan Usaha  Milik  Negara  dengan  pihak  ketiga dilaksanakan  sesuai  dengan  Undang-Undang ini”.
Dengan  adanya  unsur  Syarat  objective yang  tidak  dipenuhi  oleh  PT.  Pelindo  II
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(Persero)  dalam  memperpanjang  kontrak dengan Hutchison Port Holdings (HPH), suatu hal tertentu disini adalah, Bahwa:
1) PT.  Pelindo  bukan  Regulator  melainkan Operator sedangkan keberadan PT. Pelindo II  (Persero)  yang  mengelola  Pelabuhan keberadaan  pelabuhan  tersebut  dibawah wewenang Kementerian Perhubungan
Republik Indonesia;
Suatu yang halal disini adalah, Bahwa:
2) Dalam  mengadakan  perpanjangan  kontrak tidak  sesuai  dengan  Undang  undang Pelayaran  (Vide  Pasal  344  dan  345    ayat (1) dan ayat (2) UU Pelayaran
No.17/2008)
Dari uraian tersebut  dapat ditarik kesimpulan bahwa  perjanjian  tersebut  adalah batal  demi hukum.
Perjanjian Hutchison Port Holdings dengan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero)
Berkaitan  dengan  perjanjian  antara Hutchison  Port  Holdings  (HPH)    Jakarta International Container Terminal (JICT)
dengan  PT.  Pelabuhan  Indonesia  II  (Persero) sudah  tidak  sesuai  lagi,  karena  hal  itu melanggar ketentuan
Undang-undang Pelabuhan  Nomor  17  Tahun  2008  dan Peraturan  Pemerintah  Nomor  61  Tahun  2009
Undang-undang Pelabuhan, karena PT. Pelabuhan Indonesia II  (Persero) dalam hal ini bukan regulator tetapi Operator.
Jadi  setiap  apapun  bentuknya  apa  itu kontrak  atau  perpanjang  baik  dengan  asing maupun  dengan  lokal  harus  terlebih  dahulu berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan sebagai regulator dimana Pembinaan  Pelayaran  meliputi  pengaturan, pengendalian, dan pengawasan dilakukan oleh regulator  dalam  hal  ini  adalah  Kementerian Perhubungan Republik Indonesia bukan Direktur  Pelabuhan  Indonesia  II  (Persero), karena  PT.  Pelindo  II  (Persero)  berada  di wilayah  Kementerian  Perhubungan  Republik Indonesia.  karena  keberadaan  pelabuhan  itu dibawah kewenangan Kementerin Perhubungan Repubik Indonesia (Regulator) Perpanjangan kerjasama antara
Hutchison  Port  Holdings  (HPH)    Jakarta
International Container Terminal (JICT) dengan  PT.  Pelabuhan  Indonesia  II  (Persero) dasar  hukumnya  adalah  Pendapat  Hukum (Legal  Opinion)  dari  Jakssa  Agung  Muda Perdata  dan  Tata  Usaha  Negara  Direktur Pemulihan  dan  Perlindunggan  Hak  Kejaksaan Agung  Republik  Indonesia  Nomor:  B- 069/G/Gph.1/03/2014,  tertanggal  17  Maret 2014  yang    terkait  permohonan  hukum    PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Perpanjangan Perjanjian  Kerjasama  antara  PT.  Pelabuhan Indonesi  II  (Persero)    dengan  Hutchison  Port Holdings (HPH) Jakarta International Container Terminal (JICT) yang akan berakhir pada tanggal 27 Maret 2019 berdasarkan pasal 20  Peraturan  Menteri  Negara  BUMN  Nomor: PER-06/MBU/2011  tanggal  30  Desember 2011 tentang Pedoman Pendayagunaan Aktiva Tetap  BUMN  jo  Pasal  26  dan  Pasal  32 Perjanjian  jo  pasal  1338  KUHPerdata    adalah benar  syah,  Memorandum  of  Understanding (MoU) atau Nota Kesepakatan merupakan dan termasuk  suatu  perjanjian  yang  dibuat  oleh  2 (dua)  pihak  yang  berkepentingan  untuk itu.  Pasal  1338  KUHPerdata  menyatakan bahwa  semua  perjanjian  yang  dibuat  secara sah  berlaku  sebagai  undang-undang  bagi mereka yang membuatnya.
Oleh karenanya suatu MoU yang dibuat antara  2  (dua)  belah  pihak  akan  mengikat kedua belah pihak tersebut. Kedua belah pihak tersebut sedemikian rupa harus mematuhi seluruh ketentuan-ketentuan sebagaimana dinyatakan  dalam  klausula-klausula  yang terdapat  dalam  MoU  tersebut.  Hal  ini  berarti bahwa  apabila  salah  satu  pihak  yang  terikat dalam  MoU  tersebut  melakukan  pelanggaran atas  MoU,  maka  pihak  yang  lainnya  dapat melakukan penuntutan di Pengadilan.
Adapun kemungkinan perpanjangan kontrak  kerjasama    antara  PT.  Pelabuhan Indonesi  II  (Persero)  dan  PT.  Jakarta International  Container  Terminal  dengan Hutchison  Port  Holdings  (HPH)  di  dasarkan pada  Pendapat  Hukum  (Legal  Opinion)  dari Jaksa  Agung  Muda  Perdata  dan  Tata  Usaha Negara Nomor: B-069/G/Gph.1/03/2014 tertanggal  17  Maret  2014  yang    terkait
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Journal of Innovation Research and Knowledge
permohonan hukum  PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero).
Alasan itu menurut kami tidak memenuhi  unsur  ketetapan  hukum  yang  kuat dan  bukan  untuk  menjadi  patokan  payung hukum (Umbrella Act), karena:
1. Legal opinion itu bukan merupakan produk hukum,  sebagaimana  halnya  Undang- undang  Dasar  (UUD)  Tahun  1945, Undang-undang,  peraturan  Pemerintah, Peraturan,  Intruksi,  Keputusan  Presiden dan bukan juga keputusan Peradilan  (MA, MK  dan  Pengadilan)    yang  mempunyai ketetapan hukum yang kuat”, sebagaimana diatur  dalam  Bab  III    Pasal  7  ayat  (1) Undang-undang  Nomor    12  Tahun  2011 mengenai Jenis, hirarki dan materi muatan peraturan Perundang-undang, yang menyatakan,  bahwa  Jenis  dan  hierarki
Peraturan  Perundang-undangan  terdiri  atas Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik
Indonesia  Tahun  1945,  Ketetapan  Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-
Undang/Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang,  Peraturan  Pemerintah, Peraturan  Presiden,  Peraturan  Daerah Provinsi,
dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Dan  Pasal 8 ayat (1) dan  ayat  (2),  UU  No.  12  Tahun  2011 mengatur  lembaga-lembaga  (bukan  hanya lembaga negara), yang berwenang membentuk peraturan perundang- undangan  lainnya,  sebagai  berikut:  “Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)  mencakup  peraturan  yang  ditetapkan oleh  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan  Daerah,  Mahkamah  Agung, Mahkamah  Konstitusi,  Badan  Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia,  Menteri,  badan,  lembaga,  atau komisi  yang  setingkat  yang  dibentuk dengan  Undang-Undang  atau  Pemerintah atas  perintah  Undang-Undang,  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,
Gubernur,  Dewan  Perwakilan  Rakyat
Daerah  Kabupaten/Kota,  Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.”
Pasal  8  ayat  (2)  UU  No.  12  Tahun  2011 selanjutnya  mengatur  bahwa:  “Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya  dan  mempunyai  kekuatan hukum  mengikat  sepanjang  diperintahkan oleh  Peraturan  Perundang-undangan  yang lebih  tinggi  atau  dibentuk  berdasarkan kewenangan.”  Peraturan  yang  dibentuk oleh lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  8  ayat  (1)  UU  No. 12  Tahun  2011  dengan  syarat  “sepanjang diperintahkan  oleh  peraturan  perundang- undangan  yang  lebih  tinggi”  dapat dikatakan  sebagai  peraturan  perundang- undangan atas dasar delegasi (Lex Superior  Derogat  Legi  Inferiori.    Undang- undang  yang  lebih  tinggi  melumpuhkan Undang-undang   yang lebih rendah).
2. Undang-undangan  nomor  17  Tahun  2008 tentang Pelayaran dan Peraturan
Pemerintah  Nomor  61  Tahun  2009  lebih kuat  daripada  Keputusan  Direktur  PT.
Pelindo II (Persero).
(Vide Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 Ayat (1) dan ayat (2) UU No.12/2011) 3. Karena dalam hal ini Kementerian Perhubungan adalah regulator berdasarakan  Undang-undang  Nomor  17 Tahun  2008  dan  Peraturan  Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan, sedangkan Regulator dituntut  negara  untuk  berkontribusi  dalam penerimaan negara bukan pajak sebagaimana diatur dalam  Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara  Bukan  Pajak  (UU  PNBP)  jo Peraturan  Pemerintah  Nomor  11  Tahun 2015  tentang  jenis  dan  tarif  atas  jenis penerimaan  pajak  yang  berlaku  pada kementerian perhubungan (PP PNBP).
Seharusnya  sebagai  Operator  Direktur PT.  Pelindo  II  (Persero)  harus  membicarakan konsesi dulu dengan Kementerian Perhubungan  (Regulator)  itu  sesuai  izin
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
bersyarat  pemegang  saham  dalam  hal  ini kementerian  BUMN  hal  ini  sesuai  dengan surat Menteri Negara BUMN
No. S.316/MBU/2015  tertanggal  9  Juni  2015 memberikan  izin  bersyarat  bukan  izin  100% mutlak  dengan  syarat  perpanjangan  konsesnsi JICC  harus  melibatkan  regulator  pelabuhan (Kementerian Perhubungan RI).
(Vide  Pasal  82  ayat  (4)  dan  ayat  (5)  UU  No. 17/2008)
Tapi  Ironisnya    Direktur  PT.  Pelabuhan Indonesia  II    (Persero)  tidak  mengindahkan Menteri  Perhubungan  Republik  Indonesia yang  notabene  adalah  regulator  Pelabuhan  di Seluruh  Indonesia  ini,  dan  tetap  melakukan perpanjangan kontrak dengan pihak Hutchison Port  Holdings  (HPH)      Jakarta  International Container  Terminal  (JICT)  dengan  PT. Pelabuhan  Indonesia  II  (Persero).  tanpa berkonsultasi dengan Kementerian Perhubungan  sebelum  mengambil  keputusan. Hal ini demi  untuk  keselamatan  dan kesuksesan  dalam  mengambil  keputusan. walupun  dalam  dunia  usaha  direksi  diminta membuat business judgment yang cepat.
Ini  jelas  salah  kaprah.  Selain  tidak mengindahkan Kementerian Perhubungan (Regulator) Dirut PT. Pelindo II (Persero) juga tidak  memperdulikan  adanya  Surat  No.  S- 318/MBU/6/2015 tanggal 9 Juni 2015 Menteri BUMN  tidak  serta  merta  menyetujui  izin prinsip  perpanjangan  konsesi  JICT  melainkan dengan persyaratan yakni pertama, memperhatikan surat Menhub Nomor
HK.201/3/4 Phb 2014 terkait pemisahan fungsi regulator  dan  operator  proses  perpanjangan konsesi JICT dilakukan sesuai dengan perundangan  yang  berlaku  dan  tata  kelola perusahaan yang baik
Dan  juga  Seharusnya  PT.  Pelabuhan Indondesia  II  (Persero)  harus  mengikuti  dan memperhatikan  Review  yang  telah  dilakukan oleh direktur BPKP No. LAP697/D502/2/2012 dan  dikuatkan  oleh  tim  pengawas  (oversight commitee)  yang  dibentuk  oleh  Direktur  PT. Pelindo II menyebutkn bahwa proses perpanjangan  konsesi  JICT  harus  dilakukan dengan  tender  terbuka  agar  tercapai  harga
yang  oftimal  (Best  Value)  sekaligus  untuk menghindari  resiko  tuntutan  post  bidde  claim yang melekat pada tender awal tahun 1999 tapi kenyataannya setelah amandem kontrak perpanjangan  di  tanda  tangani  PT.  Pelindo  II (Persero)  dan  HPH  pada  tanggal  5  Agustus 2014  Direktur  PT.  Pelindo  II  (Persero) beralasan  telah  menunjukan  tawaran  kontrrak tersebut  dan  menantang  penawaran  lebih  baik dari  operator  global  lain  seperti  DP  World, APM  Maersk  Line,  PSA  dan  China  Merchan Group yang bersifat fait accomply.
Direktur  PT.  Pelindo  II  mengklaim proses  perpanjangan  sudah  direview  oleh Jamdatun.  Kebohongan  dan  ketertutupan Direktur PT. Pelindo II (Persero) di jawab oleh Kapuspen  Hukum  Kejaksaan  mengatakan belum  pernah  mendengar  Kejaksaan  Agung memberikan  opini  tersebut.  Celakanya  opini Jamdatun ini mau diadu dengan UU pelayaran dan  PP  Kepelabuhan  (Menteri  Perhubungan Republik Indonesia),”
Adapun  kerugian  negara  dari  aspek  financial rendahnya  penjualan  hanya  USD  215  juta dibanding  tahun  1999  sebesar  USD  243  juta yang  seharusnya  dengan  harga  USD  215 Hutchison Port Holdings (HPH hanya memiliki  saham  sebesar  25,2%  bukannya 49%,  ini  semua  belum  lagi  ditambah  dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak jo  Peraturan  Pemerintah  Nomor  11  Tahun 2015  tentang  jenis  dan  tarif  atas  jenis penerimaan  negara  bukan  pajak  Pasal  1  ayat (1)  dan  Ayat  (2)  yang  menyatakan  bahwa: Jenis  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  yang berlaku pada Kementerian Perhubungan meliputi  penerimaan  dari:  jasa  transportasi darat;  jasa  transportasi  perkeretaapian;  jasa transportasi  laut;  jasa  transportasi  udara;  jasa pendidikan dan pelatihan serta jasa penggunaan  sarana  dan  prasarana;  dan  denda administratif yang seluruh Penerimaan Negara Bukan  Pajak  yang  berlaku  pada  Kementerian Perhubungan wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.
Begitu  pula  dalam  melakukan  kontrak
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Journal of Innovation Research and Knowledge
atau  perpanjangan  kerjasama  baik  dengan Perusahaan  asing  maupun  Perusahaan  lokal hendaknya  Direktur  PT.  Pelabuhan  Indonesia II  (Persero)  harus  memiliki  jiwa  yang mencerminkan sifat-sifat profesionalitas, kejujuran,  integritas,  dan  loyalitas  yang  tinggi dalam  membentuk  organisasi  yang  bermoral dan  beretika  yang  tinggi,  terutama  dengan regulator (Kementerian Perhubungan)
Karena  bagaimana  pun  Kementerian Perhubungan memiliki otoritas dan kewenangan  di  pelabuhan  hal  itu  tertuang dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang  Pelayaran  dan  Peraturan  Pemerintah Nomor 61 tentang Kepelabuhan sehingga tidak terjadi  kesalahpahaman  bebas  dari  pengaruh pertentangan kepentingan (conflict of interest). Pertanyaannya
Siapakah  yang  lebih  berhak  untuk menentukan diperpanjang atau tidak diperpanjang  kontrak  kerja  dengan  Hutchison Port  Holdings  (HPH)    di  Jakarta  International Container  Terminal  (JICT)  dengan  PT. Pelabuhan  Indonesia  II (Persero), marilah kita telaah berdasarkan hukum Kepelabuhan Indonesia,  berdasarkan  pasal  1  ayat  (14) Undang-undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran,  dinyatakan  dengan  tegas  Bahwa “Kepelabuhanan  adalah  segala  sesuatu  yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan,  dan  ketertiban  arus  lalu  lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan  dan  keamanan  berlayar,  tempat perpindahan  intra-dan/atau  antarmoda  serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan  tetap  memperhatikan  tata  ruang wilayah.
Adapun dalam Undang-undang Nomor 17  tahun  2008  tentang  Pelayaran  ini  Pasal  5 ayat  (1)  dan  ayat  (2)  menyatakan  bahwa Pembinaan Pelayaran dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah.
Pembinaan Pelayaran sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  meliputi:  pengaturan; pengendalian; dan pengawasan dilakukan oleh regulator  dalam  hal  ini  adalah  Kementerian
Perhubungan Republik Indonesia bukan Direktur  Pelabuhan  Indonesia  II  (Persero), karena  PT.  Pelindo  II  (Persero)  berada  di wilayah  Kementerian  Perhubungan  Republik Indonesia.  karena  keberadaan  pelabuhan  itu dibawah kewenangan Kementerin Perhubungan  Repubik  Indonesia  (Regulator), sebagaimana  dinyatakan  dalam  Pasal  72  ayat (1)  dan  ayat  (2)  Undang-undang  Nomor  17 tahun  2008  tentang  Pelayaran,  menyatakan bahwa:
(1) Penggunaan  wilayah  daratan  dan  perairan tertentu sebagai lokasi pelabuhan ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan Rencana  Induk Pelabuhan Nasional.
(2) Lokasi  pelabuhan  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  disertai  dengan  Rencana Induk  Pelabuhan  serta  Daerah  Lingkungan Kerja  (DLKr)  dan  Daerah  Lingkungan Kepentingan pelabuhan (DLKp).
Kegiatan  Pemerintahan  di  Pelabuhan  Pasal 80  Undang-undang  Nomor  17  tahun  2008 tentang Pelayaran, dinyatakan bahwa:
(1) Kegiatan  pemerintahan  di  pelabuhan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  79 sub (a) dan ayat (3) meliputi:
a. pengaturan dan pembinaan, pengendalian,  dan  pengawasan  kegiatan kepelabuhanan;
3) Pengaturan  dan  pembinaan,  pengendalian, dan  pengawasan  kegiatan  kepelabuhanan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf a dilaksanakan oleh penyelenggara pelabuhan.
Pasal 81 ayat (1) sub (a) dan sub (b) Undang- undang  Nomor  17  tahun  2008  tentang Pelayaran, dinyatakan bahwa:
(1) Penyelenggara  pelabuhan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  80  ayat  (3)  yaitu terdiri atas: a. Otoritas Pelabuhan; atau
b. Unit Penyelenggara Pelabuhan.
Pasal  82    Otoritas  Pelabuhan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  81  ayat  (1)  huruf  (a) dan  ayat  (1),  (2)  dan  ayat  (3)  Undang-undang Nomor  17  tahun  2008  tentang  Pelayaran, dibentuk  oleh  dan  bertanggung  jawab  kepada
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Menteri. Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  81  ayat (1)  huruf  b  dibentuk  dan  bertanggung  jawab kepada:
a. Menteri untuk Unit Penyelenggara Pelabuhan Pemerintah; dan (1) Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara  Pelabuhan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  81  ayat  (1) dibentuk  untuk  1  (satu)  atau  beberapa pelabuhan. (2) Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara  Pelabuhan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (3)  berperan  sebagai wakil  Pemerintah  untuk  memberikan konsesi atau bentuk lainnya kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk melakukan kegiatan  pengusahaan  di  pelabuhan  yang dituangkan dalam perjanjian.
(3) Hasil  konsesi  yang  diperoleh  Otoritas Pelabuhan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (4)  merupakan  pendapatan  negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal  1  ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah  Nomor 61 Tahun 2007 tentang Kepelabuhan
2. Kepelabuhanan  adalah  segala  sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan  untuk  menunjang  kelancaran, keamanan,  dan  ketertiban  arus  lalu  lintas kapal, penumpang dan/atau barang,
keselamatan  dan  keamanan  berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau antarmoda serta mendorong
perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2007, tentang Kepelabuhan Menyatakan  bahwa:    “Peraturan  Pemerintah ini mengatur mengenai Tatanan
Kepelabuhanan  Nasional,  Rencana  Induk Pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah  Lingkungan  Kepentingan  pelabuhan, penyelenggaraan kegiatan di pelabuhan, pembangunan  dan  pengoperasian  pelabuhan, terminal khusus dan terminal untuk kepentingan  sendiri,  penarifan,  pelabuhan  dan terminal khusus yang terbuka bagi
perdagangan luar negeri, dan sistem informasi pelabuhan”.
Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2007 tentang Kepelabuhan Menyatakan bahwa:
(1) Rencana  Induk  Pelabuhan  Nasional sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  7 ayat (1) memuat:
a. kebijakan pelabuhan nasional; dan b. rencana lokasi dan hierarki pelabuhan.
(2) Menteri  menetapkan  Rencana  Induk Pelabuhan Nasional  untuk jangka  waktu 20 (dua puluh) tahun.
(3) Dalam  menetapkan  Rencana  Induk Pelabuhan Nasional sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) Menteri terlebih dahulu  berkoordinasi  dengan  menteri yang terkait dengan kepelabuhanan. Dari  Pertanyaan  Siapakah  yang  lebih berhak  untuk  menentukan  diperpanjang  atau tidak  diperpanjang  kontrak  kerja  dengan Hutchison  Port  Holdings  (HPH)    di  Jakarta International Container Terminal (JICT) dengan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero). Maka Jawabannya adalah:
Yang  berhak  adalah  Kementerian Perhubungan  Republik  Indonesia  sebagai Regulator,  bukan  Direktur  PT.  Pelindo  II (Persero),  dengan  dasar  hukum  tersebut (Undang-undang  Nomor  17  Tahun  2008 tentang  Pelayaran  dan  Peraturan  Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan). Yang menetukan  perpanjangan kontrak antara Hutchison  Port  Holdings  (HPH)  Jakarta International Container Terminal (JICT) dengan  PT.  Pelabuhan  Indonesia  II  (Persero) adalah Kementerian Perhubungan
sebagaimana telah di  tetapkan dalam Undang- undang  Nomor  17  Tahun  2008  tentang Pelayaran  (Vide  Pasal    80  ayat  (2)  jo  Pasal ayat (1) ayat (2) sub (a)  UU No.17/2008)

## PENUTUP Kesimpulan
1. Perjanjian  antara    PT.  Pelabuhan  Indonesia II  Persero  dengan  HUTCHISON  di  Jakarta International  Container  Terminal  (JICT)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Journal of Innovation Research and Knowledge
sudah  tidak  sesuai  lagi  hal  itu  melanggar ketentuan  Undang-undang  Pelayaran  dan Unddang-undang  Pelabuhan  karena  PT. Pelabuhan Indonesia II dalam hal ini bukan regulator tetapi Operator.
2. Jadi  setiap  apapun  bentuknya  apa  itu kontrak  atau  perpanjang  baik  dengan  asing maupun dengan lokal harus terlebih dahulu berkoordinasi
dengan Kementerian Perhubungan  sebagai  regulator  pelabuhan dan  juga  ada  referensi  dari  kementerian BUMN,  karena  di  dalamnya  ada  PNBP yang merupakan hak dan wewenang negara. 3. Perpanjangan  kerjasama  antara  Hutchison
Port Holdings (HPH) di Jakarta International  Container  Terminal  (JICT) dengan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero)  dasar  hukumnya  adalah  Pendapat Hukum  (  Legal  Opinio)  dari  Jakssa  Agung Muda  Perdata  dan  Tata  Usaha  Negara Direktur Pemulihan dan Perlindunggan Hak Nomor:  B-069/G/Gph.1/03/2014  tertanggal 17  Maret  2014  yang    terkait  permohonan hukum    PT.  Pelabuhan  Indonesia  II (Persero) Perpanjangan Perjanjian Kerjasama antara PT. Pelabuhan Indonesi II (Persero)  dan  PT.  Jakarta  International Container  Terminal  dengan  Hutchison  Port Holdings  (HPH)  yang  akan  berakhir  pada tanggal 27 Maret 2019 berdasarkan pasal 20 Peraturan  Menteri  Negara  BUMN  Nomor: PER-06/MBU/2011  tanggal  30  Desember 2011  tentang  Pedoman  Pendayagunaan Aktiva Tetap BUMN jo Pasal 26 dan Pasal 32  Perjanjian  jo  pasal  1338  KUHPerdata adalah  benar  syah,  Memorandum  of
Understanding
(MoU) atau Nota Kesepakatan  merupakan  dan  termasuk suatu  perjanjian  yang  dibuat  oleh  2  (dua) pihak yang berkepentingan untuk itu.  Pasal 1338  KUHPerdata  menyatakan  bahwa semua  perjanjian  yang  dibuat  secara  sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.  Oleh karenanya suatu MoU yang dibuat antara 2 (dua) belah pihak  akan  mengikat  kedua  belah  pihak tersebut. Kedua belah pihak
tersebut sedemikian  rupa  harus mematuhi seluruh  ketentuan-ketentuan  sebagaimana dinyatakan  dalam  klausula-klausula  yang terdapat  dalam  MoU  tersebut.  Hal  ini berarti bahwa apabila salah satu pihak yang terikat  dalam  MoU  tersebut  melakukan pelanggaran  atas  MoU,  maka  pihak  yang lainnya  dapat  melakukan  penuntutan  di Pengadilan.
4. Jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat objektif, maka perjanjian tersebut adalah batal  demi  hukum  dikarenakan kemungkinan  terdapat    Potensi  untuk melakukan  penyimpangan  pada  perusahaan BUMN  (Persero)  terhadap  PNB  besar,  oeh karena itu kami meminta kepada Kejaksaan Agung  Republik  Indonesia  dan  Komisi Pemberantasan  Kroupsi  (KPK),  Badan Reserse  dan  Kriminal  Markas  Besar Kepolisan Republik Indonesia untuk memeriksa Direktur PT. Pelabuhan Indonesia  II  terhadap  kejanggalan  kontrak tersebut,  kai  juga  meminta  audit  dari Bapdan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK  dan BPKP)  untuk  mengaudit  seberapa  besar kerugian negara (PNBP) akibat perpanjangan kontrak tersebut serta PPATK untuk mendeteksi aliran dana yang daiambil dari  kontrak  kerjasama  antara  .  antara Hutchison Port Holdings (HPH)  di Jakarta International  Container  Terminal  (JICT) dengan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero). 5. Kementerian Perhubungan
memiliki otoritas  dan  kewenangan  di  pelabuhan  hal itu  tertuang  dalam  Undang-undang  Nomor 17  Tahun  2008  tentang  Pelayaran  dan Peraturan  Pemerintah  Nomor  61  tentang Kepelabuhan sehingga tidak terjadi kesalahpahaman bebas dari pengaruh pertentangan kepentingan (conflict of interest). Demi keselamatan dan kesejahteraan rakyat adalah  hukum  yang  tertinggi  (salus  populi suprema lex), maka sebaiknya perpanjangan kontrak antara Hutchison Port Holdings  (HPH)    di  Jakarta  International
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Container  Terminal  (JICT)  dengan  PT. Pelabuhan  Indonesia  II  (Persero)  di batalkan dan itulah yang harus diperjuangkan bersama. DAFTAR PUSTAKA
[1] Capt. R.P.Suyono,
2007, Shipping
Pengangkutan  Intermodal  Ekspor  Impor Melalui Laut, Penerbit PPM, Jakarta.
[2] Triatmodjo, B. 2010. Perencanaan
Pelabuhan.  Penerbit  BETA  OFFSET, Edisi Pertama, Yogyakarta. [3] Kamal Hidjaz. Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam
Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia. Makasar: Pustaka Refleksi, 2010. hlm 35.
[4] Rusadi Kantaprawira, Hukum dan Kekuasaan,  Yogyakarta:  Pustaka,  1998.
hlm. 37-38
[5] Miriam  Budiardjo,  Dasar ‐ Dasar  Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,
1998 hlm. 35 [6] Ateng Syafrudin, Menuju Penyelenggaraan  Pemerintahan  Negara yang  Bersih  dan  Bertanggung  Jawab,
Bandung: Rumbi , 2000. hlm. 22.
[7] Gultom, E. (2017). Pelabuhan Indonesia Sebagai  Penyumbang  Devisa  Negara dalam  Perspektif  Hukum  Bisnis.  Jurnal Ilmu Hukum, 19(3), 419–444.
[8] Satriyo, G., & Suwarso. (2017). Pengaruh Pengawasan dan Keselamatan Kerja  Terhadap  Kegiatan  Bongkar  Muat Pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas  Pelabuhan  Kelas  III  Tanjung
Wangi. Discovery, 2(1), 1–12.
[9] Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2008 tentang pelayaran
[10] Undang-undang  Nomor  19  Tahun  2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara
[11] Peraturan  Pemerintah  Nomor  61  Tahun 2007 tentang Kepelabuhan
[12] KUHPerdata
[13] Jurnal
[14] Hendra Saputra, Analisis Yuridis Terhadap Kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Dalam Pungutan
Retribusi  Labuh  Jangkar  UIB  repository 2019 [15] Jasruddin, Zulfikar Putra, Analisis Tanggung  Jawab  Syahbandar  dalam Pelayaran   pada  Kantor  Kesyahbandaran dan  Otoritas  Pelabuhan 2020  Volume 5, Nomor 2, Halaman 410- 15http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk [16] Internet  Artikel  CNN  Indonesia  "Menteri Rini:  Izin  JICT  Hanya  Berlaku  Sesuai Syarat"
selengkapnya di sini: https://www.cnnindonesia.com/ekon omi/20151206003039-92-96233/menteri- rini-izin-jict-hanya-berlaku-sesuai-syarat
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)

## HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN