## Journal of Scientech Research and Development Volume 5, Issue 1, June 2023
P-ISSN 2715-6974 E-ISSN 2715-5846 Open Access at: https://idm.or.id/JSCR/index.php/JSCR

## PERLINDUNGAN  HUKUM  INVESTOR  RITEL  YANG  MEMBELI  OBLIGASI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN
LEGAL PROTECTION FOR RETAIL INVESTORS BUYING FINANCE COMPANY BONDS
Widya Adi Tjahjono 1 , Pandu Adi Cakranegara 2 , Beatrice Athanasia Chrisanti 3 1,3 Universitas Pelita Harapan
2 Universitas Presiden E-mail: pandu.cakranegara@president.ac.id
Diterima tanggal 1 Desember 2022, disetujui tanggal 23 April 2023

## INFO ARTIKEL ABSTRAK
Koresponden: Pandu Adi Cakranegara pandu.cakranegara@ president.ac.id Kata kunci Obligasi,  Perusahaan Pembiayaan, Perlindungan Investor, Wali Amanat. Website: http://idm.or.id/JSCR hal: 143 – 154
Obligasi  merupakan  salah  satu  bentuk  pendanaan  yang  dapat digunakan oleh perusahaan. Perusahaan pembiayaan berbeda dengan perusahaan keuangan lainnya memiliki pendanaan utama yang berasal dari ekuitas. Oleh karena itu perusahaan pembiayaan dapat menjadikan obligasi  sebagai  sumber  pendanaan  alternatif.  Obligasi  perusahaan pembiayaan  memiliki  karakteristik  khusus  yang  berbeda  dengan obligasi  dari  perusahaan  komersial  lainnya.  Salah  satu  perbedaan tersebut  adalah  perusahaan  pembiayaan  dapat  memberikan  jaminan berupa  piutang  yang  berbasis  aset.  Terlepas  dari  jaminan  tersebut terdapat  perlindungan  lain  yang  dapat  dimanfaatkan  oleh  investor mulai dari proses penerbitan obligasi hingga kemampuan wali amanat untuk  mewakili  investor  dalam  mengawasi  kepatuhan  perusahaan pembiayaan dalam menyediakan jaminan, membayar bunga dan pokok pinjaman, serta menyisihkan sinking fund. Terakhir adalah pemerintah dalam  hal  ini  Otoritas  Jasa  Keuangan  dan  Bursa  Efek  Indonesia memiliki  kekuatan  untuk  melakukan  tindakan  suspensi  kepada perusahaan  penerbit  obligasi  ketika  perusahaan  penerbit  obligasi mengalami kegagalan dalam memenuhi janjinya.
Copyright © 2023 JSR. All rights reserved .

## ARTICLE INFO ABSTRACT
Correspondent:
Pandu Adi Cakranegara pandu.cakranegara@presid ent.ac.id
Keywords: Bonds, Financing Companies, Investor Protection, Trustees.
Website: http://idm.or.id/JSCR
page: 143 - 154
Bonds  are  a  form  of  funding  that  companies  can  use.  Finance companies differ from other financial companies because their primary funding is equity. Therefore finance companies can use bonds as an alternative  source  of  funding.  Finance  company  bonds  have  unique characteristics  that  differ  from  bonds  from  other  commercial companies.  One  of  these  differences  is  that  finance  companies  can provide  collateral  in the  form  of  asset-based  receivables.  Apart  from this  guarantee,  there  are  other  protections  that  investors  can  take advantage  of,  from  issuing  bonds  to  the  ability  of  the  trustee  to represent investors in overseeing the compliance of finance companies in  providing  guarantees,  paying  interest  and  loan  principal,  and setting aside sinking funds. Finally, the government, in this case, the Financial Services Authority and the Indonesia Stock Exchange, can suspend the bond issuer when the bond issuer fails to fulfill its promise.
Copyright © 2023 JSR. All rights reserved .

## PENDAHULUAN
Pasar modal memberikan manfaat untuk mempertemukan investor dan perusahaan yang memerlukan dana secara langsung. Namun pasar modal hanya dapat berjalan jika terdapat kepercayaan antar pelaku pasar modal. Kepercayaan timbul jika terdapat saling kepercayaan antara investor dan perusahaan (Abdullah, 2019; Aqmarina et al., 2023).  Terdapat  beberapa  cara  untuk  untuk  menciptakan  kepercayaan  antara  lain dengan adanya transparansi  yang akan menimbulkan kejelasan nilai  dari  investasi. Karena  hubungan  antara  pelaku  pasar  bersifat  jangka  panjang  maka  dibutuhkan kepastian bahwa kedua pihak mematuhi kesepakatan di  awal (Saputra & Mulyadi, 2023; Mahfudzoh & Khanifa, 2019).
Perjanjian investasi di pasar modal berbeda dengan perjanjian yang dilakukan antara individu dengan individu. Perbedaan itu terletak pada karakteristik investasi investor obligasi ritel di pasar modal antara lain (Yusrina et al, 2023):
1. Perjanjian dilakukan antara investor ritel dengan perusahaan besar.
2. Kondisi  ini  menciptakan  potensi  ketidaksetaraan  antara  investor  ritel  dengan perusahaan yang lebih memiliki sumber daya.
3. Pasar  modal  merupakan  institusi  yang  kompleks  yang  kondisi  di  dalamnya dipengaruhi oleh berbagai faktor di luar pihak yang melakukan perjanjian antara lain oleh pelaku pasar yang lain, pemerintah, dan investor asing.
4. Investor obligasi ritel mempunyai pilihan terbatas.
5. Investor  ritel  hanya  mempunyai  pilihan  untuk  menerima  tindakan  perusahaan atau  jika  investor  obilgasi  tidak  setuju  maka  ia  dapat  menjual  investasinya. Investor  obligasi  ritel  tidak  dapat  memiliki  kemampuan  untuk  mempengaruhi kebijakan perusahaan seperti yang dapat dilakukan oleh investor ekuitas melalui Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
6. Perusahaan memiliki potensi konflik kepentingan dengan investor ritel
Salah  satu  bentuk  potensi  konflik  kepentingan  adalah  perusahaan  menginginkan untuk meminimalkan kos utang. Salah satu yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah melunasi utang lebih cepat dari seharusnya dan menerbitkan surat utang baru ketika  kondisi  ekonomi membaik.  Hal  ini  akan merugikan investor  obligasi  karena imbal  balik  dari  investor  obligasi  akan  turun  dari  seharusnya  (Mentari,  2023; Purboningtyas & Prabandari, 2019).
Terdapat banyak hal yang berpotensi merugikan investor. Untuk melindungi investor maka  diperlukan  perlindungan  hukum  secara  khusus  untuk  investor  obligasi  ritel. Penelitian  ini  menganalisis  mekanisme  hukum  dan  keuangan  apa  saja  yang  dapat dilakukan  oleh  investor  obligasi  ritel  untuk  dapat  melindungi  diri  dari  berbagai kondisi  yang  dapat  merugikan  investasinya?  Dengan  mengetahui  potensi-potensi risiko  yang  ada  maka  investor  dapat  mengambil  tindakan  pencegahan  untuk mengurangi risiko dan mempertahankan nilai investasinya.

## TINJAUAN PUSTAKA
Di dalam UU Pasar Modal obligasi tidak diberikan definisi secara khusus dan hanya disebut di dalam Pasal 51 ayat 4 yang menyebutkan bahwa obligasi adalah efek yang bersifat utang jangka panjang. Obligasi dapat dibagi berdasarkan karakteristiknya.
1. Berdasarkan karakteristik penerbit
Berdasarkan  karakteristik  penerbit  obligasi  dibagi  menjadi  obligasi  yang diterbitkan oleh pemerintah dan oleh perusahaan.
2. Berdasarkan karakteristik nilai Berdasarkan  karakteristik  nilai  maka  obligasi  dapat  dikategorikan  menjadi obligasi shariah dan obligasi komersial.
3. Berdasarkan karakteristik pembeli Berdasarkan  karakteristik  pembeli  maka  obligasi  dapat  dikategorikan  menjadi pembeli institusi dan pembeli ritel.
4. Berdasarkan jangka waktu pengembalian Berdasarkan  jangka  waktu  pengembalian  maka  obligasi  dapat  dikategorikan menjadi obligasi jangka pendek dan obligasi jangka panjang.
5. Berdasarkan peringkat Berdasarkan  peringkat  obligasi  dapat  dikategorikan  sebagai  obligasi  investasi (investment grade bond) dan obligasi non investasi (non investment grade bond).
Perbedaan karakteristik ini berpengaruh terhadap karakteristik imbal balik dan risiko dari  obligasi  yang  kemudian  ditanggung  oleh  investor  obligasi.  Selain  dari karakteristik  obligasi  faktor  lain  yang  berpengaruh  terhadap  suatu  obligasi  adalah karakteristik  dari  industri  yang  mengeluarkan  obligasi  tersebut  (Septiana,  2021). Berdasarkan hubungan antara siklus ekonomi dengan penghasilan perusahaan maka perusahaan dapat dikategorikan menjadi tiga yaitu perusahaan cyclical, perusahaan defensif dan perusahaan bertumbuh (Arvanitis & Woeter, 2014).
1. Perusahaan Cyclical
Perusahaan  cyclical  adalah  perusahaan  yang  penghasilannya  mengikuti  siklus ekonomi. Ketika siklus ekonomi sedang naik maka penghasilan perusahaan akan naik dan ketika siklus ekonomi sedang turun maka penghasilan perusahaan juga akan turun. Contoh dari perusahaan cyclical adalah perusahaan otomotif. Ketika
penghasilan masyarakat naik maka masyarakat akan memiliki keberanian untuk membeli kendaraan bermotor baru. Namun ketika ekonomi sedang turun maka masyarakat  akan  menunda  pembelian  kendaraan  bermotor  dan  menggunakan kendaraan bermotornya untuk periode yang lebih lama.
2. Perusahaan defensif Perusahaan  defensif  adalah  perusahaan  yang  penghasilannya  tidak  terlalu terpengaruh  oleh  perubahan  siklus  ekonomi.  Ketika  ekonomi  naik  penghasilan perusahaan tidak akan naik setinggi kenaikan ekonomi dan ketika ekonomi turun maka  penghasilan  perusahaan  tidak  akan  turun  sebanyak  penurunan  ekonomi. Contoh  dari  perusahaan  defensif  adalah  perusahaan  produk  barang  konsumen, pada  saat  ekonomi  sedang  naik  konsumen  tidak  akan  terlalu  merubah  jumlah pembelian sabun dan shampo, begitu juga pada saat ekonomi turun masyarakat tetap akan mandi dua kali sehari sehingga tetap mengkonsumsi sabun dan shampo dalam jumlah yang kurang lebih sama.
3. Perusahaan bertumbuh Perusahaan bertumbuh adalah perusahaan yang penghasilannya tidak bergantung pada  kondisi  ekonomi.  Perusahaan  bertumbuh  pada  umumnya  adalah perusahaan yang baru berdiri dan bersifat disrupsi sehingga sedang dalam periode pertumbuhan. Karena memiliki sifat disrupsi maka masyarakat menggunakannya karena memberikan manfaat daripada menggunakan layanan konvensional yang ada saat ini. Contohnya adalah perusahaan teknologi seperti grab yang walaupun sedang  terjadi  pandemi  perusahaan  ini  tetap  dapat  bertahan  karena  mampu melayani  kebutuhan  masyarakat  untuk  memesan  barang  yang  tidak  mungkin dilakukan secara luring.
Perusahaan  berada  di  suatu  industri  yang  berada  di  dalam  suatu  sistem perekonomian.  Oleh  karena  itu  kondisi  perekonomian  tidak  dapat  diabaikan pengaruhnya terhadap kondisi keuangan perusahaan. Selanjutnya kondisi keuangan perusahaan  akan  mempengaruhi  kemampuan  perusahaan  dalam  mengembalikan pendanaan yang diterima perusahaan. Obligasi perusahaan terutama yang diterbitkan melalui  pasar  modal  perlu  mendapatkan  perizinan  dari  berbagai  pihak  antara  lain Otoritas  Jasa  Keuangan  dan  Otoritas  Pasar  Modal  (Rafsanjani  et  al.,  2023.  Selain memperoleh izin dari pihak regulator obligasi juga diberi peringkat oleh perusahaan pemeringkat.
Salah  satu  tujuan  dari  pemeringkatan  ini  adalah  untuk  membantu  investor  untuk menilai  suatu  obligasi.  Salah  satu  tantangan  dalam  melakukan  penilaian  terhadap obligasi  adalah  informasi  yang  bersifat  asimetri  (Seran,  2014).  Asumsinya  adalah manajemen  perusahaan  lebih  mengenali  kondisi  keuangan  perusahaan  daripada pihak  eksternal  sehingga  dengan  demikian  pihak  perusahaan  dapat  membuat kesepakatan yang lebih menguntungkan perusahaan dibandingkan dengan investor. Untuk menghilangkan atau mengurangi asimetri informasi ini maka dapat dilakukan berbagai hal seperti pemeringkatan oleh perusahaan pemeringkat, pemberian jaminan dan  penambahan  syarat  pinjaman  atau  yang  disebut  juga  indenture.  Cara-cara  ini memiliki tingkat efektivitas yang berbeda tergantung dengan industri di mana suatu perusahaan  berada  dan  kondisi  keuangan  suatu  perusahaan  itu  sendiri  (Wendur, 2020).
Kerangka yang digunakan untuk menilai utang oleh bank adalah kerangka 5C yang terdiri dari Character, Capacity, Capital, Collateral dan Conditions. Hal ini tidak dapat
langsung  digunakan  untuk  penilaian  obligasi  namun  investor  obligasi  akan mendapatkan  manfaat  dengan  melakukan  proses  penilaian  secara  terstruktur terhadap obligasi perusahaan.
Pemerintah  sebagai  regulator  memiliki  peran  penting  dalam  menjaga  kepercayaan publik  terhadap  mekanisme  pendanaan  yang  ada  di  Indonesia.  Pendanaan merupakan  tulang  punggung  dari  perekonomian  suatu  negara.  Jika  tata  kelola pendanaan  di  Indonesia  tidak  berjalan  dengan  baik  maka  timbul  berbagai permasalahan.  Salah  satu  tujuan  perusahaan  untuk  menerbitkan  obligasi  melalui pasar modal adalah untuk mengumpulkan dana secara langsung dari investor tanpa melalui  perantara  sehingga  perusahaan  mendapatkan  kos  pendanaan  yang  lebih rendah.  Apabila  perusahaan  mendapatkan  kos  dana  yang  lebih  rendah  maka profitabilitas  perusahaan  dapat  lebih  tinggi  yang  kemudian  akan  menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi dan akan menghasilkan pajak yang lebih tinggi. Pada akhirnya akan timbul efek multiplikasi ekonomi.
Untuk menimbulkan kepercayaan investor maka salah satu mekanisme yang dapat digunakan  adalah  perlindungan  investor  obligasi  terutama  yang  bersifat  ritel.  Sili (2015)  menyatakan  bahwa  Indonesia  pernah  mengalami  masa  kelam  di  mana perusahaan Indonesia mengalami gagal bayar pada tahun 1998 yang mengakibatkan baik  investor  obligasi  ritel  di  Indonesia  maupun  investor  asing  kehilangan investasinya.  Kondisi  itu  diikuti  dengan  kegagalan  berbagai  perusahaan  swasta seperti  PT.  Great  River  Internasional  pada  tahun  2003  dan  PT.  Inti  Fasindo Internasional  pada  tahun  2005.  Pada  tahun  2020  Waskita  Beton  yang  merupakan badan  usaha  milik  negara  mengalami  gagal  bayar  bunga  utang.  Kegagalan pembayaran  bunga  ini  yang  tidak  sampai  mengakibatkan  kegagalan  pembayaran pokok telah mempengaruhi kepercayaan investor.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  perlindungan  hukum  apa  saja  yang terjadi.  Untuk  melakukan  analisis  tersebut  maka  dilakukan  melalui  pendekatan kualitatif  dengan  memilih  metode  yuridis  normatif.  Metode  yuridis  normatif menganalisis suatu fenomena dengan melihat aspek hukum yang berasal dari sumber primer, sekunder dan tersier. Sumber primer adalah berasal dari undang-undang dan peraturan  terkait.  Sumber  hukum  sekunder  berasal  dari  interpretasi  atas  undang- undang  dan  peraturan  serta  tulisan  para  ahli.  Sumber  hukum  tersier  berasal  dari sumber  lain  yang  dapat  digunakan  untuk  membantu  mengerti  tentang  fenomena tersebut seperti definisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Perlindungan Hukum
Perlindungan hukum di Indonesia diberikan oleh negara memiliki dua sifat yaitu sifat pencegahan dan sifat hukuman atau sanksi. Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata  adalah  institusi  yang  mampu  memberikan  perlindungan  hukum  dengan
menegakkan peraturan. Secara spesifik di pasar modal terdapat empat jenis institusi yang dapat membantu terciptanya penegakan peraturan (Rachmadini, 2020):

## 1. Profesi pendukung pasar modal
Institusi ini memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi sesuai dengan kewenangannya.  Contohnya  akuntan  publik  berwenang  untuk  memberikan opininya terkait laporan keuangan perusahaan yang akan menerbitkan obligasi. Ketika akuntan publik memberikan opini wajar maka laporan keuangan dibuat secara  wajar  dan  konsekuensinya  laporan  keuangan  dapat  digunakan  investor sebagai sarana untuk menganalisis perusahaan. Sebaliknya ketika akuntan publik menyatakan  bahwa  laporan  keuangan  terindikasi  tidak  wajar  maka  sebaiknya investor tidak menggunakan laporan keuangan untuk menganalisa perusahaan. Pemberian  opini  ini  merupakan  salah  satu  bentuk  upaya  penegakan  hukum berupa tindakan pencegahan.
2. Wali Amanat Wali Amanat merupakan sebuah peran yang diperintahkan oleh UU Pasar Modal untuk  memfasilitasi  kepentingan  investor  obligasi.  Terdapat  potensi  konflik kepentingan antara perusahaan dan investor obligasi oleh karena itu perlu adanya perantara  yang  menjadi  pihak  penengah  untuk  memastikan  agar  dapat  terjadi transaksi yang menguntungkan kedua belah pihak. Wali Amanat juga berperan sebagai  perwakilan  dari  pemegang  obligasi  untuk  melakukan  pengawasan terhadap perusahaan selama masa umur obligasi.
3. Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia merupakan dua otoritas yang berhak menjatuhkan sanksi terhadap pihak-pihak yang melanggar aturan di pasar modal. Penegakan hukum dilakukan melalui  pemberian hukuman baik melalui denda,  penghentian  perdagangan  hingga  memerintahkan  perusahaan  untuk keluar dari pasar modal atau delisting.
4. Pengadilan Perdata Transaksi  investasi  dilakukan  atas  dasar  perjanjian  antara  investor  dengan perusahaan  artinya  perbuatan  ini  masuk  dalam  ranah  hukum  perdata.  Ketika terjadi sengketa antara pelaku perjanjian maka sengketa ini dapat dibawa ke ranah pengadilan perdata.

## Karakteristik Perusahaan Pembiayaan
Perusahaan  pembiayaan  merupakan  salah  satu  jenis  perusahaan  yang  bergerak  di bidang pendanaan. Perusahaan pembiayaan memiliki beberapa karakteristik khusus antara lain:
1. Pendanaan dari ekuitas
Perusahaan  pembiayaan  terutama  menggunakan  ekuitasnya  sebagai  sumber pendanaan.  Karakteristik  sumber  pendanaan  ini  berbeda  dengan  bank  yang menggunakan dana pihak ketiga untuk melakukan pendanaan.
2. Pembiayaan dengan jaminan Perusahaan  pembiayaan  memberikan  pendanaan  yang  digunakan  baik  oleh perusahaan  maupun  individu  untuk  membeli  aset.  Aset  ini  kemudian  dapat menjadi jaminan untuk pendanaan terutama jika terjadi gagal bayar.
3. Fokus pembiayaan
Perusahaan  dapat  dibedakan  berdasarkan  afiliasinya.  Perusahaan  pembiayaan yang  terafiliasi  dengan  produsen  kendaraan  bermotor  akan  mendukung pendanaan  agar  konsumen  dapat  membeli  kendaran  bermotor  dengan  kredit sehingga  meningkatkan  penjualan  kendaraan  bermotor.  Perusahaan  yang berafiliasi memiliki fokus untuk mendanai satu jenis aset dan memiliki keahlian dalam menilai aset tersebut.
Berdasarkan  Pasal  2  UU  35  Tahun  2018  Tentang  Penyelenggaraan  Perusahaan Pembiayaan maka terdapat lima jenis kegiatan usaha yang dapat dibiayai perusahaan pembiayaan  yaitu:  1)  Pembiayaan  Investasi;  2)  Pembiayaan  Modal  Kerja;  3) Pembiayaan Multiguna; dan 4) Kegiatan Pembiayaan Lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Perusahaan pembiayaan yang bersifat umum dan mendanai  berbagai jenis industri akan  seperti  bank  yang  memberikan  pinjaman  kepada  berbagai  industri  yaitu termasuk ke dalam jenis perusahaan yang cyclical di mana penghasilannya mengikuti siklus ekonomi. Sedangkan perusahaan pembiayaan yang fokus pada satu jenis aset sifatnya  akan  mengikuti  aset  tersebut.  Jika  perusahaan  pembiayaan  membiayai kendaraan  bermotor  dan  properti  maka  sifatnya  akan  mengikuti  siklus  ekonomi karena konsumsi kedua barang tersebut mengikuti siklus ekonomi. Konsekuensinya adalah  perusahaan  pembiayaan  yang  mengikuti  siklus  akan  memiliki  penghasilan yang  menurun  pada  saat  ekonomi  turun  dan  dengan  demikian  akan lebih berisiko pada saat ekonomi turun.

## Perlindungan Investor dalam Proses Penerbitan Obligasi
Sili  (2015)  menemukan bahwa  terdapat  dua  faktor  yang  mendukung  perlindungan investor  yaitu  tata  kelola  perusahaan  penerbit  obligasi  dan  tanggung  jawab  wali amanat terhadap investor obligasi. Konsep wali amanat ini berbeda dengan konsep investor ekuitas di mana wali amanat mewakili pemegang obligasi mulai dari tahap penerbitan, penjualan, proses pembelian dan serah terima obligasi serta pengawasan obligasi (Pakpahan et al, 2019). Berdasarkan Pasal 51 UU Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar  Modal  maka  Wali  Amanat  tidak  boleh  memiliki  afiliasi  dengan  perusahaan penerbit obligasi untuk menjaga independensi.
Di  dalam  proses  penerbitan  suatu  obligasi  terhadap  tahapan-tahapan  di  mana terdapat regulator dan profesi pasar modal yang memastikan kualitas obligasi. Pada tahap  penerbitan  pertama  perusahaan  yang  akan  menerbitkan  obligasi  mengurus perizinan  di  Otoritas  Jasa  Keuangan.  Pada  proses  pengurusan  ini  terdapat  profesi pasar modal yang mendukung antara lain akuntan publik, konsultan hukum pasar modal,  pemeringkat  efek  dan  wakil  penjamin  emisi  efek.  Pihak-pihak  ini  memiliki peran  masing-masing. Akuntan  publik  bertugas untuk  memberikan  opini  terhadap laporan  keuangan  dari  perusahaan  yang  menerbitkan  obligasi.  Setelah  itu pemeringkat  efek  akan  menilai  tingkat  kemampuan  membayar  perusahaan  dan melekatkan hasil penilaiannya pada obligasi. Sedangkan dari sisi hukum konsultan hukum pasar modal melakukan legal audit dan memastikan bahwa semua hal terkait legalitas dari perusahaan dalam menerbitkan obligasi telah sesuai.
Para  pihak  dalam  penerbitan  obligasi  memiliki  peran  yang  saling  terkait.  Akuntan publik  memberikan  opini  terkait  laporan  keuangan.  Ketika  laporan  keuangan perusahaan  diberikan  opini  wajar  tanpa  pengecualian  berarti  laporan  keuangan mencerminkan kondisi riil perusahaan dan dengan demikian dapat digunakan untuk menilai perusahaan. Perusahaan pemeringkat obligasi menggunakan informasi dalam laporan  keuangan  untuk  memberikan  peringkat  terkait  kemampuan  bayar perusahaan.  Sedangkan  di  saat  bersamaan  konsultan  hukum  pasar  modal  yang menganalisis segala proses terkait legalitas penerbitan obligasi.
Peringkat  dari  perusahaan  pemeringkat  menentukan  risiko  investasi  dari  investor. Berdasarkan  risiko  investasinya  obligasi  dibagi  menjadi  dua  yaitu  obligasi  layak investasi atau investment grade bond dan obligasi tidak layak investasi yang disebut juga non investment grade bond atau junk bond. Konsekuensi dari peringkat adalah terkait  jaminan  yang  perlu  diberikan.  Jika  obligasi  perusahaan  mendapatkan peringkat  tertinggi  maka  obligasi  dianggap  sebagai  clean  basis  sehingga  tidak memerlukan jaminan. Ketika peringkat obligasi berada di bawah peringkat tertinggi atau selain dari peringkat tertinggi maka penerbit obligasi perlu memberikan jaminan terhadap utangnya.

## Peran Wali Amanat dalam Pengawasan Obligasi Perusahaan Pembiayaan
Jaminan  utang  dari  perusahaan  pembiayaan  adalah  piutang  atas  aset  yang  dibeli dengan dana dari perusahaan pembiayaan. Piutang yang diberikan sebagai jaminan makin besar ketika peringkat makin obligasi makin rendah sebaliknya semakin tinggi peringkat  obligasi  maka  jaminan  piutang  yang  diberikan  semakin  kecil.  Misalnya perusahaan  obligasi  mendapatkan  peringkat  AA  yang  merupakan  peringkat  yang cukup tinggi dan termasuk ke dalam kategori obligasi layak investasi maka jaminan piutang  yang  diagunkan  cukup  60  persen.  Di  dalam  60  persen  piutang  yang dijaminkan haruslah piutang yang memiliki sifat yang lancar yang memiliki tingkat pembayaran  yang  tertinggi.  Ketika  piutang  tersebut  ada  yang  dilunasi  maka kumpulan piutang yang menjadi jaminan perlu digantikan dengan piutang yang lain sehingga  nilai  di  dalam  jaminan  tetap  sama.  Di  sinilah  peran  wali  amanat  yang menjadi wakil dari pemegang obligasi untuk terus menjaga kualitas jaminan (Azzahro & Budiharto, 2019). Pada kondisi gagal bayar maka wali amanat yang bertugas untuk
1. Mengatur pencairan dana cadangan
Beberapa  jenis  obligasi  memiliki  mekanisme  sinking  fund  di  mana  perusahaan mengendapkan sebagian dana untuk pembayaran pokok pinjaman.
2. Memetakan konflik kepentingan Ketika terjadi gagal bayar oleh perusahaan pembiayaan yang menerbitkan obligasi maka  dapat  terjadi  berbagai  konflik  kepentingan.  Konflik  kepentingan  dapat terjadi  antara  pemilik  ekuitas  dengan  pemilik  obligasi  atau  manajemen  dengan pemilik obligasi.
3. Menginformasikan kepada para pemegang obligasi Tidak semua pemegang obligasi adalah investor yang mengikuti perkembangan investasinya atau well informed investor. Oleh karena itu investor tersebut perlu sesegera mungkin mendapatkan informasi ketika terjadi potensi gagal bayar.
4. Mengidentifikasi dan melindungi jaminan
Jaminan dari perusahaan pembiayaan adalah piutang yang dimiliki perusahaan pembiayaan.  Kualitas  piutang  akan  berpengaruh  terhadap  nilai  jaminan perusahaan dan ketika kualitas piutang turun maka nilai jaminan juga akan turun. Nilai  jaminan  juga  tergantung  dari  pasar  sekunder  yang  aktif.  Perusahaan pembiayaan yang mendanai rumah akan memiliki pasar sekunder yang aktif dan nilai yang terus naik tetapi likuiditas yang rendah, sedangkan kendaraan bermotor akan memiliki pasar sekunder yang aktif dan memiliki likuiditas yang lebih tinggi daripada properti.

## Peran Regulator ketika Terjadi Gagal Bayar
Regulator  memiliki  peranan  penting  dalam  mengawasi  perusahaan  pembiayaan penerbit  obligasi.  Regulator  adalah  satu-satunya  pihak  yang  dapat  menjatuhkan sanksi  kepada  perusahaan  penerbit  obligasi.  Akuntan  publik  dapat  menolak memberikan pendapat ketika laporan keuangan dibuat tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum. Pemeringkat rating dapat memberikan rating yang rendah  untuk  obligasi  perusahaan.  Wali  amanat  dapat  meminta  jaminan  dan melakukan  pengawasan  tetapi  jika  terjadi hal  yang  tidak  sesuai  maka wali  amanat akan  meminta  pertanggungjawaban  melalui  tuntutan  di  pengadilan  perdata. Sedangkan pemerintah dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia dapat bertindak langsung (Arfisyaputra, 2022).
Bentuk kegagalan perusahaan dalam menepati janji kepada pemegang obligasi dapat terjadi dalam beberapa bentuk, antara lain:
1. Kegagalan memenuhi jaminan pembiayaan
Perusahaan  pembiayaan  yang  menerbitkan  obligasi  dan  tidak  mendapatkan peringkat tertinggi wajib menyediakan jaminan. Jaminan tersebut pada umumnya berupa  piutang  yang  dimiliki  perusahaan  pembiayaan.  Piutang  tersebut  harus memenuhi kuantitas dan kualitas yang sesuai untuk menjamin utang. Ketika salah satu dari kualitas dan kuantitas jaminan tidak memenuhi ketentuan yang diminta oleh wali amanat maka ini merupakan bentuk kegagalan.
2. Kegagalan memenuhi indenture Wali amanat dapat meminta perusahaan untuk membuat suatu perjanjian untuk tidak  melakukan  sesuatu  (negative  indenture)  atau  untuk  melakukan  sesuatu (positive  indenture).  Contoh  dari  negative  indenture  adalah  wali  amanat  dapat meminta  perusahaan  penerbit  obligasi  untuk  tidak  lagi  menerbitkan  obligasi sebelum kewajiban saat ini terpenuhi. Contoh dari positive indenture adalah wali amanat  meminta  perusahaan  pembiayaan  untuk  selalu  menjaga  kualitas  dan kuantitas jaminan.
3. Kegagalan membayar bunga tepat waktu Kegagalan  membayar  bunga  tepat  waktu  dapat  terjadi  ketika  perusahaan mengalami  masalah  likuiditas.  Masalah  likuiditas  dapat  terjadi  untuk  jangka pendek, namun ketika masalah likuiditas tidak diatasi maka akan timbul masalah solvensi dalam jangka panjang yang akan mengakibatkan kegagalan membayar pokok pinjaman.
4. Kegagalan menyediakan dana sinking fund
Untuk  menghindari  kegagalan  dalam  membayar  pokok  pinjaman,  wali  amanat dapat meminta perusahaan untuk menyediakan dana cadangan yang diakumulasi dari  waktu  ke  waktu  sesuai  dengan  umur  piutang.  Dana  ini  kemudian  akan ditambahkan  dengan  dana  tambahan  dari  perusahaan  pada  saat  pembayaran pokok pinjaman.
5. Kegagalan membayar pokok pinjaman Kegagalan  membayar  pokok  pinjaman  disebut  juga  default  adalah  ketika perusahaan  tidak  dapat  membayar  pokok  pinjaman.  Pokok  pinjaman  dapat dibayarkan pada akhir periode atau dibayar pada periode-periode tertentu sesuai dengan ketentuan obligasi.
Kegagalan dalam melakukan salah satu hal di atas adalah salah satu bentuk kegagalan di mana regulator dapat mengambil tindakan. Salah satu bentuk tindakan yang dapat dilakukan  regulator  adalah  melakukan  suspensi  atau  melarang  jual  beli  ekuitas perusahaan  pembiayaan  di  pasar  modal.  Bonjou  &  Muryanto  (2019),  menyatakan bahwa suspensi saham adalah satu bentuk perlindungan hukum yang bersifat represif dari Otoritas Jasa Keuangan. Suspensi saham ini selain untuk melindungi pemegang obligasi  juga  berfungsi  untuk  melindungi  pemegang  saham  agar  nilai  dari investasinya  tidak  terlalu  jatuh  karena  pasar  kehilangan  kepercayaan  pada perusahaan. Harapannya dengan memberikan sanksi suspensi dari bursa saham maka perusahaan  akan  berfokus  kembali  untuk  menyelesaikan  kembali  kewajibannya. Ketika perusahaan tidak kunjung atau tidak dapat menyelesaikan kewajibannya maka perusahaan  akan  mendapatkan  hukuman  yang  lebih  berat  yaitu  delisting  atau dikeluarkan dari bursa.

## SIMPULAN
Karakteristik  perusahaan  akan  menentukan  imbal  balik  dan  risiko  bagi  pemegang obligasi.  Perusahaan  pembiayaan  memiliki  karakteristik  khusus  antara  lain  adalah perusahaan  pembiayaan  memiliki  sumber  pendanaan  dari  ekuitas  dan  perusahaan pembiayaan meminjamkan dana bagi peminjam untuk membeli aset. Konsekuensinya perusahaan pembiayaan memiliki piutang kepada peminjam di mana piutang tersebut digunakan untuk pembelian aset. Hal ini akan menjadikan perusahaan pembiayaan memiliki piutang yang berbasis atas aset. Salah satu usaha untuk meminimalisir risiko adalah dengan meminta jaminan atas pinjaman. Semakin besar jaminan dan semakin likuid  suatu  jaminan  maka  jaminan  tersebut  akan  semakin  tinggi  kualitasnya. Perusahaan pembiayaan yang memiliki piutang kepada pembeli rumah dan properti akan memiliki jaminan yang nilainya naik tetapi tidak likuid sedangkan perusahaan pembiayaan  yang  memiliki  piutang  kepada  pembeli  kendaraan  bermotor  akan memiliki jaminan nilainya turun tetapi likuid.
Selain  jaminan,  sejak  awal  proses  penerbitan  obligasi  perlu  dilakukan  proses  yang penuh kehati-hatian. Setiap profesi pendukung pasar modal memiliki peranan penting dalam menjaga kualitas penerbitan obligasi. Selain profesi pendukung pasar modal maka wali amanat mewakili pemegang obligasi dalam mengawasi penerbit obligasi dan menjaga kuantitas dan kualitas jaminan. Selain pihak swasta, pemerintah sebagai regulator dalam hal  ini Otoritas  Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia  memiliki peran penting dalam menjaga kepatuhan pihak penerbit obligasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, M. K. (2019). Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Bisnis Ritel Tradisional terhadap Perkembangan Ritel Modern di Kota Padang. UNES Journal of Swara Justisia , 1 (4), 437-451.
Aqmarina, I., Manurung, R. D. I. W., & Simbolon, L. R. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Investor Pasar Modal Terkait Hilangnya Aset Nasabah Perusahaan Efek di Pasar Modal. Journal on Education , 5 (3), 6942-6954.
Arfisyaputra, N. F. (2022). Sanksi Hukum pada Perusahaan yang Gagal Bayar Obligasi dalam Pasar Modal Indonesia. Lex Crimen , 11 (2).
Arvanitis,  S.,  &  Woerter,  M.  (2014).  Firm  characteristics  and  the  cyclicality  of  R&D investments. Industrial and Corporate Change, 23 (5), 1141-1169.
Bonjou,  K.  S.  U.,  &  Muryanto,  Y.  T.  (2019).  Penerapan  peraturan  penghentian sementara perdagangan saham (suspensi) oleh Bursa Efek Indonesia kaitannya terhadap perlindungan hukum investor. Jurnal Privat Law, 7( 1), 143-149.
Mahfuzoh, A., & Khanifa, N. K. (2019). Perlindungan Hukum Investor bagi Pemegang Sukuk Ritel terhadap Risiko Gagal Bayar. Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum , 5 (01), 81-92.
Mentari,  N.  (2023).  Pengembalian  Keuntungan  Tidak  Sah  terhadap  Investor  Ritel: Keadilan Korektif Melalui Konsep Disgorgement. Jatiswara , 38 (1).
Pakpahan, E. F., Simbolon, T. T., Lovano, F., Elisah, E., & Thomasia, G. (2019). Konsep Perlindungan Hukum terhadap Wali Amanat di Pasar Modal. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 14 (2), 302-315.
Purboningtyas, D. A., & Prabandari, A. P. (2019). Perlindungan Hukum bagi Investor Pasar Modal Indonesia oleh Securities Investor Protection Fund. Notarius , 12 (2), 789-810.
Rachmadini,  V.  N.  (2020).  Perlindungan  Hukum  bagi  Investor  dalam  Pasar  Modal Menurut  Undang-Undang  Pasar  Modal  dan  Undang-Undang  Otoritas  Jasa Keuangan. Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum, 18 (2).
Rafsanjani,  L. H., Bahri, M. R., & Renawati,  N. (2023). Law Enforcement Procedure terhadap  Pelaku  Fenomena  Pompom  Saham  Third  Liner  sebagai  Upaya Perlindungan  Hukum  bagi  Investor  Ritel. Ikatan  Penulis  Mahasiswa  Hukum Indonesia Law Journal , 3 (1).
Saputra,  N.,  &  Mulyadi,  D.  (2023).  Perkembangan  dan  Tantangan  Pasar  Modal Indonesia. Jurnal Pijar, 1 (2), 125-129.
Septiana,  H.  K.  (2021).  Analisis  Tanggung  Jawab  Hukum  terhadap  Tindak  Pidana Manipulasi  Pasar  dan  Perlindungan  Hukum  bagi  Investor  Minoritas  Studi Kasus: Posa. JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) , 5 (2).
Seran, M. (2014). Perlindungan Hukum Bagi Pasar Tradisional di Era Globalisasi dan Liberalisasi Perdagangan. Masalah-Masalah Hukum , 43 (3), 389-395.
Sili, E. B. (2015). Prinsip Perlindungan Hukum Investor Obligasi (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).
Wendur, R. S. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Bidang Ritel di Kota Manado. Lex Administratum , 8 (2).
Yusrina, R., Daffa, M., Salsabila, S., & Riyanto, R. (2023). Struktur dan Pelaku Pasar Modal di Indonesia. El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 4 (4), 1171-1180.