## PENJATUHAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA DALAM PERKARA NO.124/PID.B/2019/PN.SGR)
I Gusti Ayu Devi Laksmi C.D.M., Ni Putu Rai Yuliartini, Dewa Gede Sudika Mangku
Program Studi Ilmu Hukum
Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia
E-mail : { devilaksmi96@gmail.com , raiyuliartini@gmail.com , dewamangku.undiksha@gmail.com }

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  (1)  mengetahui  dan  menganalisis  penerapan  unsur-unsur  tindak  pidana pembunuhan  berdasarkan  Pasal  338  KUHP  dalam  perkara  No.124/Pid.B/2019/PN.Sgr,  serta  (2) mengetahui  dan  menganalisis  pertimbangan  Majelis  Hakim  dalam  menjatuhkan  hukuman  terhadap pelaku  tindak  pidana  pembunuhan  dalam  perkara  No.124/Pid.B/2019/PN.Sgr.  Jenis  penelitian  yang digunakan  adalah  penelitian  hukum  empiris,  dengan  sifat  penelitian  deskriptif.  Lokasi  penelitian  ini dilaksanakan  di  Pengadilan  Negeri  Singaraja  Kelas  I  B.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan adalah  dengan  cara  studi  dokumen,  observasi,  dan  wawancara.  Teknik  penentuan  sampel  yang digunakan  adalah  teknik  Non  Probability  Sampling  dan  penentuan  subyeknya  menggunakan  teknik purposive sampling. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  (1)  penerapan  unsur-unsur  tindak  pidana  pembunuhan  berdasarkan  Pasal  338  KUHP  dalam perkara No.124/Pid.B/2019/PN.Sgr telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam Pasal 338 KUHP yang  mana  ketiga  unsur  dalam  Pasal  338  KUHP  tersebut  telah  dengan  jelas  diuraikan  dan  dijelaskan oleh  Majelis  Hakim,  (2)  pertimbangan  Majelis  Hakim  dalam  menjatuhkan  hukuman  terhadap  pelaku tindak  pidana  pembunuhan  dalam  perkara  ini  yaitu  dengan  mempertimbangkan  keadaan  yang memberatkan,  keadaan  yang  meringankan,  surat  dakwaan,  dan  fakta-fakta  hukum  yang  muncul  di persidangan sehingga Majelis Hakim dapat menghasilkan kesepakatan yang bulat untuk menjatuhkan 14 (empat belas) tahun penjara kepada terdakwa.
Kata Kunci : Tindak Pidana, Pembunuhan, Pertimbangan Majelis Hakim, Penjatuhan Sanksi

## ABSTRACT
This study aimed at (1) knowing and analyzing the implementation of crime of murder elements based on Article  338  of  Procedure  Criminal  of  Law  in  the  case  No.124/Pid.B/2019/PN.Sgr,  and  (2)  knowing  and analyzing  consideration  of  the  Penal  of  Judges  in  sentencing  the  murderer  of  the  case No.124/Pid.B/2019/PN.Sgr.  This  is  an  empirical  law  study,  with  descriptive  qualitative  approach.  The location  of  this  study  was  in  Singaraja  District  Court  Class  I  B.  The  data  collection  was  done  by  using documentation,  observation  and  interview.  The  samples  were  collected  by  using  Non-Probability Sampling technique and the subjects were determined by using purposive sampling technique. The data processing and data analysis were done qualitatively. The findings showed that (1) the implementation of
crime  of  murder  elements  based  on  Article  338  of    Procedure  Criminal  of  Law  in  the  case No.124/Pid.B/2019/PN.Sgr has fulfilled the elements of Article 338 of Procedure Criminal of Law in which the three elements in Article 338 of Procedure Criminal of Law has been clearly described and explained by the Penal of Judges, (2) the consideration of Penal of Judges in sentencing the murderer in this case, i.e.  by  considering  the  aggravating  circumstances,  mitigating  circumstances,  indictment,  and  legal  facts appeared  at  the  trial  so  the  Penal  of  Judges  could  produce  unanimous  agreement  to  sentence  the defendant for 14 (fourteen) years of jail.
Keywords : Criminal, Murder, Penal of Judges consideration, Sentence.

## Pendahuluan
Hukum  merupakan  pilar  utama  dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara. Salah  satu  ciri  utama  dari  suatu  negara hukum yaitu terletak pada kecenderungannya  untuk  menilai  tindakan- tindakan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat atas  dasar  peraturan-peraturan  hukumnya. Negara  Indonesia  adalah  Negara  hukum, hal  ini  telah  dijelaskan  dalam  Pasal  1  ayat (3)  UUD  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945.
Sebagai  sebuah  Negara  Hukum, maka  Indonesia  harus  menjadikan  hukum sebagai  sarana  dalam  mewujudkan  tujuan- tujuan  negaranya  karena  ketertiban  negara akan  terjadi  ketika  ketertiban  hukum  yang mampu mendorong dan merealisasikannya. Oleh karena negara hadir untuk mewujudkan  sebuah  kesejahteraan  dan kedamaian  sosial,  maka  sudah  sepatutnya pula  hukum  hadir  untuk  mewujudkan sebuah  kesejahteraan  dan  kedamaian sosial.  Kesejahteraan  dan  kedamaian  itu sendiri haruslah dimaknai dengan gambaran  bahwa  tidak  adanya  gangguan terhadap ketertiban serta tidak ada batasan terhadap kebebasan yang mana hanya ada ketentraman  dan  ketenangan  pribadi  tanpa adanya gangguan dari pihak lain.
Setiap warga negara wajib
“menjunjung  hukum”.  Dalam  kenyataannya sehari-hari  bahwa  warga  negara  yang  lalai atau sengaja tidak melaksanakan kewajibannya  sehingga  dapat  merugikan masyarakat, dikatakan bahwa warga negara tersebut melanggar hukum karena kewajiban tersebut telah ditentukan berdasarkan hukum (Marpaung, 2009:22).
Hukum  pidana  merupakan  salah  satu sub bagian dari hukum yang juga
menghendaki perwujudan atas hal ketentraman serta ketertiban dalam masyarakat, karena eksistensi hukum pidana dalam masyarakat tidak terlepas dari upaya negara dalam mewujudkan ketertiban.  Hal  ini  dijamin  oleh  sebuah paradigma,  dimana  bahwa  hukum  pidana hadir  dengan  tujuan  untuk  melindungi  dan memelihara ketertiban hukum guna mempertahankan keamanan dan ketertiban masyarakat  (Marpaung,  2009:4).  Akan tetapi,  dalam  kehidupan  yang  riil  dapat dipastikan bahwa akan selalu saja ditemukan  adanya  peristiwa-peristiwa  yang menjadi serta dalam memberi pengaruh dan penyebab  terganggunya  keamanan  dan ketertiban di dalam masyarakat.
Kejahatan  kekerasan  tidak  pernah lenyap dari keberadaan manusia sepanjang masa  karena  kejahatan  tidak  mungkin ditiadakan  sama  sekali  selama  manusia hidup  bermasyarakat.  Namun  hal  tersebut dapat dikurangi dengan mencegah perluasan dari tindak kejahatan, tetapi tidak menghilangkannya.  Maka  tidak  suatu  hal yang mustahil bagi manusia untuk melakukan kesalahan-kesalahan yang dilakukan  baik  itu  secara  sengaja  maupun tidak  sengaja  yang  dapat  merugikan  orang lain  dan/atau  melanggar  hukum,  kesalahan itu dapat berupa suatu tindak pidana (delik). merugikan  orang  lain  dan/atau  melanggar hukum,  kesalahan  itu  dapat  berupa  suatu tindak pidana (delik).
Peraturan  yang  melarang  seseorang untuk  melakukan  tindak  pidana  dalam kejahatan  terhadap  nyawa  orang  lain  yang termuat  di  dalam  Undang-Undang  Dasar 1945  dalam  Pasal  28  A  yang  menyatakan bahwa  “setiap  orang  berhak  untuk  hidup serta  berhak  mempertahankan  hidup  dan kehidupannya”.  Bila  dilihat  dalam  Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya  disingkat  KUHP  segera  dapat diketahui bahwa pembentuk undang- undang telah bermaksud mengatur ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap  nyawa  orang  dalam  Buku  ke  II Bab  ke-XIX  KUHP  yang  terdiri  dari  tiga belas  pasal,  yakni  dari  Pasal  338  sampai dengan Pasal 350 (Lamintang, 2012:11).
Walaupun  telah  diatur  di  dalam Undang-undang  maupun  di  dalam  KUHP, namun  kasus  pembunuhan  masih  menjadi kejahatan  yang  paling  sering  dan  marak terjadi  di  masyarakat.  Berbagai  faktor menjadi  pemicunya  yaitu  seperti  ada  yang disertai  oleh  tindak  pidana  kekerasan  atau penganiayaan  dalam  lingkungan  keluarga ataupun  rumah  tangga,  dalam  lingkungan pertemanan,  pemerkosaan,  perampokan, penipuan, atau pertengkaran dalam menjalani hubungann kekasih yang berujung  pembunuhan,  serta  kejahatan lainnya.  Dalam  hal  ini  muaranya  hanya satu, dimana pembunuhan sangat gampang dilakukan dan banyak orang merasa bahwa pembunuhan  adalah  jalan  yang  paling aman  dalam  menuntaskan  rasa  sakit hatinya.
Pembunuhan  yang  dilakukan  oleh kekasih  atau  kekerasan  yang  dilakukan dalam  berpacaran  yang  menyebabkan kematian  biasanya  bersifat  konfliktual  atau akumulatif,  yang mana artinya  disini  bahwa pembunuhan tersebut terjadi karena bermula  dari  konflik  yang  kecil  menjadi besar  yang  terus  menerus  terjadi  secara berkepanjangan  ataupun  adanya  orang ketiga yang menjadi kesalahpahaman dalam  hubungan  berpacaran  sehingga menimbulkan rasa cemburu, marah, emosional atau timbulnya rasa sakit hati.
Delik  yang  digunakan  dalam  kasus pembunuhan  adalah  delik  materiil  dimana suatu  perbuatan  itu  dilakukan  dengan sengaja  menghilangkan  nyawa  orang  lain. Perumusannya menitikberatkan kepada akibat  yang  dilarang  dan  diancam  dengan pidana  oleh  undang-undang,  dengan  kata lain  hanya  disebut  rumusan  dari  akibat
perbuatannya  (Marpaung,  2009:8).  Delik pembunuhan  jelas  merupakan  salah  satu delik  yang  bertentangan  dengan  keadaan alamiah  manusia,  karena  sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa manusia tidak boleh mengganggu hidup sesamanya.
Jika matinya seseorang karena penganiayaan,  dirumuskan  dalam  Pasal 351  KUHP  orang  dapat  mengetahui  bahwa Undang-undang  hanya  berbicara  mengenai penganiayaan  tanpa  menyebutkan  unsur- unsur  dari  tindak  pidana  penganiayaan  itu sendiri,  kecuali  hanya  menjelaskan  bahwa kesengajaan  merugikan  kesehatan  (orang lain) itu adalah sama dengan penganiayaan.  Dimana  yang  dimaksud dengan penganiayaan itu adalah kesengajaan  menimbulkan  rasa  sakit  atau menimbulkan  luka  pada  tubuh  orang  lain (Lamintang, 2012:132).
Untuk  menyebutkan  seseorang  itu  telah melakukan  penganiayaan  terhadap  orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau suatu kesengajaan untuk: a.  Menimbulkan  rasa  sakit  pada  orang lain,
b.  Menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau
c.  Merugikan  kesehatan  orang  lain. Dengan  kata  lain,  orang  tersebut harus  mempunya opzet yang ditujukan  pada  perbuatan  untuk menimbulkan  rasa  sakit  pada  orang lain  atau  untuk  menimbulkan  luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan  kesehatan  orang  lain (Lamintang, 2012:132).
Akan  tetapi,  jika  kematian  korban memang menjadi tujuan awal dari si pelaku, maka pelakunya dapat dijerat dengan Pasal 338  KUHP  walaupun  kematian  tersebut diawali  dengan  adanya  pembacokan  atau penganiayaan.  Hal  ini  sebagaimana  yang telah  dijelaskan  oleh  R.  Soesilo  dalam bukunya  yang  menyatakan  bahwa  luka berat  atau  mati  disini  (Pasal  351  KUHP) harus  hanya  merupakan  akibat  yang  tidak dimaksud  oleh  si  pembuat.  Apabila  luka berat  itu  dimaksud,  akan  dikenakan  Pasal 354  KUHP  (penganiayaan  berat)  dan
apabila
penganiayaan
tersebut
menyebabkan  matinya  orang  maka  akan dikenakan  Pasal  351  ayat  (3).  Sedangkan jika  kematian  itu  dimaksudkan  oleh  si pelaku, maka perbuatan tersebut masuk ke pembunuhan  (Pasal  338).  Hal  ini  juga semakin  diperkuat  dengan  penjelasan  R. Soesilo  terkait  dengan  Pasal  338  KUHP, yang  menyatakan  bahwa  kejahatan  ini dinamakan  makar  mati  atau  pembunuhan. Dimana  disini  diperlukan  perbuatan  yang mengakibatkan kematian orang lain, sedangkan  kematian  itu  disengaja  yang mana  artinya  dimaksud  yang  termasuk dalam niatnya (Soesilo, 1995:240).
Jadi,  dari  penjelasan  di  atas  haruslah dilihat terlebih dahulu tujuan dari perbuatan si pelaku, apakah memang si pelaku dalam menganiaya  sampai  menyebabkan  matinya si korban memang berniat untuk membunuh si  korban  atau  hanya  menganiaya  korban yang mana kematian korban bukan menjadi tujuan  si  pelaku  melainkan  hanya  berniat untuk  membuat  si  korban  merasakan  sakit, menyebabkan  perasaan  tidak  enak,  atau luka saja.
Tindak  pidana  pembunuhan  pada dasarnya  telah  mengalami  improvisasi seperti mutilasi, pembunuhan disertai dengan  perampokan  atau  disertai  dengan kasus  pemerkosaan,  dan  pembunuhan yang  dilakukan  karena  emosional.  Apalagi terhadap  pembunuhan  yang  dilakukan karena  rasa  emosional  yang  tinggi  maka akan  dikaitkan  dengan  pembunuhan  biasa, sebagaimana  dalam  Pasal  338  KUHP. Dimana  problem  yang  memicu  tindak pembunuhan  yang  dilakukan  karena  rasa emosional  yang  tinggi,  hal  ini  dapat diakibatkan  oleh  tingkat  pendidikan,  moral, emosional,  kecemburuan  yang  tinggi,  serta akhlak dan agama yang tidak berfungsi lagi terhadap sesama manusia.
Meskipun  segala  tingkah  laku  dan perbuatan  yang  telah  diatur  dalam  setiap undang-undang,  kejahatan  masih  saja marak  terjadi  di  negara  ini.  Salah  satunya yaitu  kejahatan  terhadap  penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain  yang tidak lain adalah kejahatan tindak
pidana. Jenis kejahatan tersebut dapat juga disebabkan  adanya  dampak  negatif  yang timbul  dari  adanya  pembangunan  yang berdampak  pada  lahirnya  kesenjangan soaial  dalam  masyarakat.  Hal  tersebutlah yang  menjadi  salah  satu  pemicu  rasa  iri maupun dengki yang mengakibatkan adanya masalah sosial seperti agresivitas di masyarakat,  serta  masalah  yang  menjadi tugas pemerintah untuk mengatasi masalah kesenjangan sosil yang juga memicu tindak kejahatan  seperti  pencurian,  perampokan, penganiayaan, hingga pembunuhan.
Melihat pada kasus pembunuhan yang terjadi  di  wilayah  hukum  Buleleng  tepatnya di Kota Singaraja, dimana kota Singaraja ini terkenal  dengan  julukan  kota  pendidikan. Tetapi dalam kota pendidikan ini masih ada saja  kasus-kasus  yang  dilarang  akibatnya oleh  Undang-undang,  salah  satu  kasusnya yaitu kasus penganiayaan yang menyebabkan  hilangnya  nyawa  orang  lain yang  dilakukan  oleh  kekasih  korban  yang mana kasus ini telah tercatat dalam Perkara Nomor
124/Pid.B/2019/PN.Sgr di Pengadilan Negeri Singaraja. Dikutip dalam Putusan Perkara Nomor
124/Pid.B/2019/PN.Sgr, tindak pidana pembunuhan ini dilakukan karena lantara si terdakwa atas nama I Kadek Indrajaya alias Kodok  emosional  dan  cemburuan  terhadap kekasihnya  (si  korban).  Kasus  kematian mahasiswi  perguruan  tinggi  Undiksha  atas nama  Ni  Made  Ayu  Serli  Mahardika  yang tinggal  di  kos-kosan  Jalan  Wijaya  Kusuma Gang  IV  No.  1  Singaraja  Kabupaten Buleleng menjadi bukti berjalannya pembunuhan yang dilakukan oleh kekasihnya  karena  motif  cemburu  dan emosional.
Terdakwa  dalam  kesaksiannya  yang tercantum didalam Putusan perkara No.124/Pid.b/2019/PN.Sgr, menyatakan bahwa  terdakwa  tidak  ada  niat  untuk membunuh  korban  namun  terdakwa  hanya berniat  untuk  menganiaya  korban  saja tanpa  membunuhnya.  Tetapi  majelis  hakim berpendapat bahwa dari dalam diri terdakwa  terdapat  kesengajaan  dengan kesadaran  dan  tidak  dalam  pengaruh  hal-
hal  eksternal  yang  membuatnya  berada  di luar  kesadarannya  yang  mengakibatkan korban meninggal.
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan  diatas  penulis  tertarik  mengkaji lebih  lanjut  untuk  menulis  dalam  bentuk skripsi  dengan  judul  “Penjatuhan  Sanksi
Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Pembunuhan  (Studi  Kasus  Di  Pengadilan Negeri  Singaraja  Dalam  Perkara  NO. 124/Pid.B/2019/PN.Sgr).

## Rumusan Masalah
1.  Bagaimana  penerapan  unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berdasarkan Pasal 338 KUHP dalam perkara  No.124/Pid.B/2019/PN.Sgr ?
2.  Bagaimana  pertimbangan  Majelis
Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dalam
perkara No.124/Pid.B/2019/PN.Sgr?

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  jenis  penelitian hukum  empiris.  Penelitian  hukum  empiris adalah  penelitian  yang  mengacu  kepada kenyataan hukum yang mencangkup kenyataan-kenyataan sosial atau budayanya,  penelitian  terhadap  penjatuhan sanksi  terhadap  pelaku  tindak  pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri Singaraja.  Penelitian  ini  bersifat  deskriptif dan  menggunakan  data  dan  sumber  yaitu data primer dan data sekunder yaitu bahan hukum  primer  dan  data  sekunder  yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder  dan  bahan  hukum  tersier.  Dalam rangka  pengumpulan  data  primer  maupun data  sekunder,  penulis  menggunakan  tiga jenis  pengumpulan  data  yaitu  teknik  studi dokumen,  teknik  wawancara  dan  teknik observasi atau pengamatan.
Teknik penentuan sampel
penelitiannya menggunakan teknik non probality sampling dan bentuknya purvosive sampling.
Hasil dan Pembahasan
Penerapan  Unsur-Unsur  Tindak  Pidana Pembunuhan  Berdasarkan        Pasal  338 KUHP Dalam Perkara No.124/Pid.B/2019/PN.Sgr Penerapan  unsur-unsur  Pasal  338 KUHP dalam perkara No.124/Pid.B/2019/PN.Sgr ini, majelis
hakim mempertimbangkannya terlebih dahulu  yang  mana  bahwa  dari  surat dakwaan  Penuntut  Umum  sebagaimana dakwaan primer adalah melanggar ketentuan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum  Pidana  (KUHP)  dengan  unsur- unsur:
1.  Barangsiapa;
2.  Dengan sengaja;
3.  Merampas nyawa orang lain.
Untuk memastikan tentang siapa yang sebenarnya  yang  dapat  dipandang  sebagai pelaku atau sebagai dader dari suatu tindak pidana  pembunuhan  itu  tidaklah  semudah yang diperkirakan orang.
Sebelum seseorang dapat memastikan tentang siapa yang  sebenarnya  dapat  dipandang  sebagai pelaku dari suatu tindak pidana pembunuhan,  lebih  dulu  orang  harus memastikan  tentang  tindakan  atau  perilaku mana  yang  sebenarnya  dapat  dipandang sebagai  penyebab  dari  timbulnya  akibat yang  terlarang  atau  yang  tidak  dikehendaki oleh  Undang-undang,  yakni  yang  berupa hilangnya  nyawa  orang  lain  (Lamintang, 2018:28-29).
Dalam hukum pidana terdapat berbagai  unsur  untuk  mengetahui  adanya tindak  pidana,  hal  ini  pada  umumnya dirumuskan  dalam  peraturan  perundang- undangan  pidana  atau  sering  disebut dengan KUHP tentang perbuatan-perbuatan yang  dilarang  yang  disertai  dengan  sanksi. Dalam  rumusan  tersebut  ditentukannya beberapa  unsur  ataupun  syarat  yang menjadi  ciri  atau  sifat  khas  dari  suatu larangan  sehingga  dengan  jelas  dapat dibedakan  dari  perbuatan  lain  yang  tidak dilarang.
Rumusan ketentuan pidana mengenai tindak  pidana  pembunuhan  yang  diatur dalam  Pasal  338  KUHP,  orang  dapat
mengetahui bahwa tindak pidana pembunuhan yang oleh pembentuk Undang-undang  telah  disebut  dengan  kata doodslag itu mempunyai unsur-unsur sebagai berikut (Lamintang, 2018:28) : a.  Unsur  Subjektif  : opzetelijk atau dengan sengaja
b.  Unsur objektif:
1. Broven atau menghilangkan 2. Het leven atau nyawa
3. Een ander atau orang lain.
Dimana  dalam  kasus  ini  pada  hal unsur subyektifnya yaitu dapat tilihat bahwa kesengajaanya  terwujud  dari  kesadaran terdakwa untuk melakukan perbuatan dengan tujuan menimbulkan akibat kematian  terhadap  korban  yang  mana tersangka  lakukan  dengan  cara  membekap dan menutup seluruh wajah korban dengan bantal  yang  berwarna  ungu  motif  bunga yang  ada  di  atas  kasur  yang  melakukan dengan  membekap  mulut  dan  hidung korban  dan  korban  juga  menekan  dada korban  dengan  lutut  kiri  dan  menjepit dengan  lutut  kanan  yang  maksudnya  agar tubuh si korban tidak bergerak. Kesengajaan  disini  juga  didukung  dengan mencekik  lebih  keras  sehingga  si  korban tidak  memiliki  daya.  Dan  yang  terakhir dimana  si  terdakwa  memberikan  pukulan dua kali pada leher korban yang merupakan bagian  lemah  dan  sangat  vital  yang mengakibatkan si korban meninggal dunia.
Jika si pelaku tidak sengaja melakukan  perbuatan  yang  mengakibatkan hilangnya  nyawa  si  korban,  seharusnya terdakwa  memberikan  pertolongan  kepada si korban saat wajahnya mulai membiru dan tubuhnya mulai lemas, bukan jurstu memukulnya  hingga  si  korban  kehilangan nyawanya.
Selanjutnya  dalam  unsur  objektif  dari penjabaran  tindak  pidana  dalam  kasus pembunuhan  ini  yaitu  dimana  si  terdakwa melakukan  perbuatannya  dengan  spontan karena  pada  saat  itu  si  terdakwa  dalam keadaan  emosi  dan  tanpa  berfikir  untung dan  ruginya.  Dalam  keadaan  emosi  si tersangka  tetap  dianggap  sadar  karena pada  saat  melakukan  perbuatannya  si
tersangka tidak dalam keadaan mabuk atau hal  eksternal  lain  yang  memberikan  efek lain kepada si tersangka.
Setiap  tindakan  pidana  yang  terdapat di  dalam  KUHP  itu  pada  umumnya  dapat dijabarkan  ke  dalam  unsur-unsur  yang dapat  dibagi  menjadi  dua  macam,  yaitu unsur  subyektif  dan  unsur  obyektif.  Yang dimaksud  dengan  unsur  subyektif  adalah unsur  yang  berasal  dari  dalam  diri  pelaku. Dimana  asas  hukum  pidana  menyatakan bahwa  “tidak  ada  hukum  kalau  tidak  ada kesalahan” ( an act does not make a person guilty unless the mind is guality or actus non facit  reum  nisi  mens  sit  rea ),  kesalahan yang  dimaksud  disini  adalah  kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan ( intention/opzet/dolus ) dan kealpaan ( negligence  or  schuld ).  Sedangkan  unsur objektif  merupakan  unsur  dari  luar  diri pelaku yang terdiri atas perbuatan manusia berupa  perbuatan  aktif  dan  perbuatan posesif, omission (perbuatan yang membiarkan  atau  mendiamkan),  akibat ( result ),  keadaan-keadaan  ( circumstances ) yang  berupa keadaan  pada  saat  perbuatan dilakukan,  keadaan  setelah  perbuatan dilakukan,  sifat  dapat  dihukum  dan  sifat melawan hukum (Marpaung. 2009:9-10).
Mengenai  delik  pembunuhan  diatur dalam  Pasal  338  KUHP  yang  menyatakan bahwa  “  Barang  siapa  dengan  sengaja menghilangkan  jiwa  orang  lain,  dihukum, karena  makar  mati,  dengan  hukuman penjara  selama- lamanya  lima  belas  tahun” (Soesilo, 1995:240). Dengan melihat rumusan rumusan pasal tersebut kita dapat melihat unsur-unsur tindak pidana pembunuhan  yang  terdapat  di  dalamnya yaitu:  1)  unsur  barang  siapa;  2)  unsur dengan  sengaja;  3)  unsur  merampas;  4) unsur  nyawa  orang  lain.  Keempat  unsur tersebut  secara  garis  besar  dapat  dibagi menjadi  unsur-unsur  subjektif  dan  unsur- unsur  objektif.  Unsur  barang  siapa  dan unsur  dengan  sengaja  adalah  unsur subjektif,  sedangkan  unsur  merampas  dan unsur  nyawa  orang  lain  adalah  unsur objektif (Hiariej, 2016:131).
Penerapan  unsur-unsur  tindak  pidana pembunuhan berdasarkan Pasal 338 dalam perkara No.124/Pid.B/2019/PN.Sgr ini bahwa  semua  unsur  yang  ada  di  dalam Pasal  338  KUHP  telah  terpenuhi  dan  telah dapat  dibuktikan  oleh  Jaksa  Penuntut Umum  dan  Majelis  Hakim.  Dimana  unsur- unsur  tersebut  dapat  dijabarkan  sebagai berikut:
1.  Barangsiapa, yang dimaksud dengan  barang  siapa  dipersamakan dengan setiap orang yang merupakan  subyek  hukum  yang melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban  atas  segala perbuatannya  secara  hukum,  dan yang  dimaksud  dengan  subyek hukum  oleh  KUHP  adalah  terbatas pada orang.
2.  Dengan  sengaja,  dimana  pembuat
Undang-undang  tidak  memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud  dengan  “sengaja”,  akan tetapi menurut Memorie van Teolichting (MvT)  yang  dimaksud “dengan  sengaja”  atau  “ opzet ”  itu adalah  “ willen  en  weten ”  dimana seseorang  yang  melakukan  suatu perbuatan  dengan  sengaja  harus menghendaki  ( willen )  perbuatan  itu serta harus menginsafi atau mengerti  ( weten )  akan  akibat  dari perbuatan itu (Marpaung, 2009:13).
3.  Merampas nyawa orang lain, dimana merampas nyawa orang lain dipersamakan dengan hal mengakibatkan  hilangnya  nyawa/ jiwa seseorang akibat dari perbuatannya. Berkaitan  dengan  penerapan  unsur-
unsur tindak pidana pembunuhan berdasarkan  Pasal  338  KUHP  dalam perkara  No.124/Pid.B/2019/PN.Sgr  sudah sesuai  dan  berpedoman  dengan  unsur- unsur  yang  tercantum  dalam  Pasal  338 KUHP tersebut. Pertimbangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam menjabarkan  unsur-unsur  yang  ada  di dalam Pasal 338 KUHP sudah sangat jelas
dan terperinci serta semua unsur delik telah dapat  dibuktikan  seluruhnya  oleh  Majelis Hakim.
Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan  Hukuman  Terhadap  Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perkara No.124/Pid.B/2019/PN.Sgr Penafsiran  gramatikal  dan  pendapat para  ahli  mengemukakan  bahwa  “keadaan yang memberatkan dan yang meringankan” merupakan  suatu  sifat,  perihal,  susunan atau  situas  yang  berlaku  yang  berkaitan dengan  tindak  pidana,  diluar  dari  tindak pidananya itu sendiri, yang menggambarkan  tingkat  keseriusan  tindak pidananya  atau  tingkat  bahaya  si  pelaku, yang mempengaruhi ukuran berat- ringannya pidana yang akan dijatuhi.
Adapun karakteristik dari
keadaan yang memberatkan dan meringankan  pidana  ini  adalah  sebagai berikut:
1.  Bentuknya  berupa  sifat,  perihal, suasana  atau  situasi  yang  berlaku yang berkaitan dengan tindak pidana,  yang  mana  dapat  diartikan bahwa segala sesuatu yang mempengaruhi  tindak  pidana  atau terpengaruh  akibat  tindak  pidana yang dapat berupa:
1)  Suatu  penyebab,  pemicu, atau pendorong yang berkaitan dengan tindak pidana;
2)  Dapat berupa segala sesuatu yang  berlaku  pada  saat dilakukannya  tindak  pidana; dan/atau
3)  Segala  dampak  atau  akibat dari dilakukannya tindak pidana tersebut.
2.  Rumusannya  ditemukan  diluar  dari tindakan  pidananya  itu  sendiri.  Jika suatu  rumusan  perbuatan  pidana dapat  dilihat  dari  unsur-unsur  tindak pidana,  maka  rumusan  keadaan memberatkan  dan  keadaan  yang meringankan  ini  berada  di  luar rumusan  unsur-unsur  tindak  pidana,
namun  jika  berkaitan  dengan  tindak pidananya itu sendiri maka dihubungkan  dengan  sebagaimana yang telah disyaratkan dalam ciri ke- 1  diatas.  Pengertian  keadaan  yang memberatkan dan meringankan disini harus dibedakan dengan “keadaan penyerta yang dirumuskan pada  delik”,  yaitu  keadaan  yang menyertai  suatu  perbuatan  pada waktu  dilakukan  dan  keadaan  yang datang kemudian sesudah perbuatan dilakukan, misalnya seperti  keadaan  di  muka  umum sebagaimana ditentukan dalam Pasal  170  Ayat  (1)  KUHP  tentang kekerasan  terhadap  orang  atau barang dan keadaan di luar perkawinan sebagaimana ditentukan dalam  Pasal  285  KUHP  tentang pemerkosaan.
3.  Menggambarkan  tingkat  keseriusan tindak pidananya atau tingkat bahayanya si pelaku yang mempengaruhi ukuran berat- ringannya pidana yang akan dijatuhkan. Ciri ini membatasi pengertian  “berkaitan  dengan  tindak pidana”  yang  mana  hanya  terbatas
pada segala sesuatu yang memberikan gambaran tingkat keseriusan  tindak  pidananya  atau tingkat  bahayanya  si  pelaku,  dan karenanya keadaan-keadaan tersebut mempengaruhi ukuran berat-ringannya  pidana  yang  akan dijatuhkan.
Secara  umum  faktor  pemberatan pidana  yang  diatur  dalam  undang-undang, terdiri dari :
1. Legal  Aggravating  Cricumstances , yaitu  faktor  pemberat  pidana  yang diatur  dalam  undang-undang  yang terdiri dari:
a)  Keadaan tambahan yang
memberatkan  pidana  yang dirumuskan  sebagai  unsur tindak pidana; Dimana  menurut  pendapat Moeljatno,  bahwa  keadaan tambahan yang memberatkan pidana merupakan  salah  satu  unsur atau elemen perbuatan pidana (Moeljatno, 2009:69). b)  Pemberat pidana yang dirumuskan di dalam undang-undang. 2. Judicial  Aggravating  Circumstances , yaitu keadaan-keadaan memberatkan yang penilaiannya merupakan
kewenangan pengadilan.
Sekalipun  sama-sama  sebagai  faktor pemberatan  pidana,  yang  mana  keduanya harus  dibedakan  karena  kedua  faktor tersebut  diatas  memiliki  pengaruh  yang berbeda  dalam  penjatuhan  pidana.  Dimana legal aggravating
circumstances
menentukan  pada  batas  pemidanaannya, sedangkan judicial
aggravating circumstances menentukan  bentuk  dan tingkat pidana yang dijatuhkan.
Untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, Majelis hakim mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan
yang memberatkan dan meringankan terdakwa yaitu sebagai berikut:
1)  Keadaan yang memberatkan:
a. Terdakwa sudah pernah dihukum,  dimana  terdakwa terlibat dalam kasus
pengeroyokan  dan  saat  itu dihukum  7  (tujuh)  bulan penjara. b. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan kejam sehingga mengakibatkan korban tidak berdaya; c. Perbuatan terdakwa dilakukan  terhadap  pacarnya sendiri, yang mana seharusnya terdakwa lindungi; 2)  Keadaan yang meringankan: Terdakwa bersikap baik dan
mengakui terus terang atas perbuatan yang dilakukannya.
Dalam  doktrin  hubungan  keluarga atau hubungan emosional itu biasanya tidak menjadi  hal  yang  memberatkan,  namun pada  kasus  ini  hubungan  emosional dijadikan sebagai keadaan yang memberatkan  karena  seperti  penjelasan  di atas
bahwa keadaan-keadaan memberatkan penilaiannya merupakan kewenangan  dari  pengadilan.  Dan  juga karena  hakim  memiliki  kewenangan  untuk menggali keadaan-keadaan yang memberatkan yang dapat hakim pertimbangkan secara kasuistis atau penelitian sebab-sebab yang sesuai dengan karakteristik.
Berdasarkan  Pasal  182  ayat  (4) Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1981 tentang Hukum Acara Pidana, dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil keputusan adalah surat dakwaan dan fakta- fakta hukum yang terungkap dalam persidangan,  oleh karena  itu  Majelis  Hakim mempertimbangkan  terlebih  dahulu  apakah fakta-fakta yang telah terjadi dan muncul di persidangan  dapat  menyatakan  terdakwa telah  melakukan  tindak  pidana  yang didakwakan  sebagaimana  termuat  dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.
Pasal 182 ayat (6) KUHAP
menyatakan bahwa “pada asasnya putusan dalam  musyawarah  majelis  merupakan hasil  pemufakatan  bulat  kecil  jika  hal  itu setelah diusahakan dengan sungguh- sungguh  tidak  dapat  dicapai,  maka  berlaku ketentuan  sebagai  berikut  :  a)  putusan diambil  dengan  suara  terbanyak;  b)  jika ketentuan tersebut  huruf  a  tidak juga  dapat diperoleh  putusan  yang  dipilih  adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa”.
Majelis  Hakim  dalam  menjatuhkan pidana  dengan  pidana  penjara  14  tahun kepada  I  Kadek  Indra  Jaya  alias  Kodok (pelaku) telah melakukan proses
musyawarah sesuai dengan Pasal 182 ayat
(3) dan ayat (6) KUHAP. Dalam
musyawarah  yang  dilakukan  oleh  Majelis Hakim  dimana  Majelis  Hakim  melihat perjalanan  dari  perkara  tersebut,  tidak hanya itu saja Majelis Hakim juga
menyimak  fakta-fakta  hukum  yang  muncul di persidangan baik itu dari Jaksa Penuntut Umum,  saksi,  barang  bukti,  dan  lain sebagainya. Dari sanalah muncul kesepakatan Majelis Hakim untuk memutuskan menjatuhkan pidana 14 (empat  belas)  tahun  penjara  kepada terdakwa.  Majelis  Hakim  juga  berpendapat bahwa  14  (empat  belas)  tahun  itu  sudah sangat  pantas  dijatuhkan  kepada  pelaku mengingat  bahwa  pelaku  sangat  tidak memiliki perasaan kepada sesama manusia dan tidak saling menjaga sesama manusia, karena  dalam  Pasal  28  A  UUD  Negara Republik
Indonesia
Tahun 1945
menyatakan  bahwa  “setiap  orang  berhak untuk  hidup  serta  berhak  mempertahankan hidup dan kehidupannya”.
Selama  proses  di  persidangan  juga Majelis  Hakim  tidak  menemukan  hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban  pidana  terhadap  diri terdakwa  baik  itu  merupakan  alasan pembenar maupun pemaaf, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terdakwa mampu bertanggungjawab haruslah  dinyatakan  telah  terbukti  secara meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak pidana  dan  sudah  sepatutnya  dijatuhi hukuman.
Memperhatikan  Pasal  338  Kitab Undang-Undang  Hukuk  Pidana,  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang Hukum  Acara  Pidana,  serta  peraturan perundang-ndangan lainnya yang
bersangkutan  maka  Majelis  Hakim  dengan itu mengadili:
1.  Menyatakan terdakwa I Kadek Indra Jaya  alias  Kodok  identitas  tersebut telah  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan  bersalah  melakukan tindak pidana “Pembunuhan”;
2.  Menjatuhkan pidana kepada
Terdakwa  oleh  karena  itu  dengan pidana  penjara  selama  14  (empat belas) tahun;
3.  Menetapkan  masa  penahanan  yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana yang dijatuhkan;
4.  Menetapkan  agar  terdakwa  tetap berada dalam tahanan;
5.  Menetapkan barang bukti berupa:
1)  1  (satu)  buah  celana  pendek warna  biru  garis  putih  yang digunakan oleh korban.
2)  1 (satu) buah baju kaos berkerah warna  biru  motif  endek  yang digunakan oleh korban.
3)  1  (satu)  buah  lembar  selimut warna  hijau  yang  ditemukan pada tubuh korban di atas kasur.
4)  1  (satu)  buah  bantal  dengan sarung  warna  ungu  motif  bunga ditemukan dibawah kepala korban sebagai penyangga kepala. 5)  1  (satu)  buah  kaleng  kecil  yang didalamnya berisi abu dan putung  rokok  ditemukan  di  atas meja sebelah selatan korban.
6)  1 (satu) buah bantal leher warna kuning  yang  ditemukan  di  atas kasur dekat korban.
Dirampas untuk dimusnahkan.
1)  1  (satu)  buah  anak  kunci  kamar kos ditemukan disela-sela
jendela kamar.
Dikembalikan  kepada  saksi  Kadek Sara Nugraha alias Sure.
1)  1  (satu)  buah  laptop  merk  Asus warna  casing  putih  ditemukan diatas kasur sebelah korban. 2)  1  (satu)  buah  HP  merk  Iphone casing warna putih gold ditemukan  diatas  kasur  sebelah korban Dikembalikan kepada saksi.
3)  1  (satu)  unit  Sepeda  Motor Yamaha  N-MAX,  DK  6012  HR, Tahun  2016,  Warna  Hitam, Nosin  :  G3E4E-0345153,  Noka  :
MH3SG3120GK240203, BPKB No.  :  M-08238676,  STNK  atas nama: I NYOMAN JAYA SAPUTERA,  Alamat  :  Jalan Hasanudin  Gang  IV/5  Dajan Peken  Tabanan  beserta  kunci dan STNKnya.
Dikembalikan kepada terdakwa
Kadek  Indrajaya  Alias  Kodok  atau kepada yang berhak.
Membebankan kepada terdakwa membayar biaya  perkara masing-masing  sejumlah  Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

## Simpulan
Kalau  dimungkinkan  dalam  RUU KUHP atau KUHAP agar unsur-unsur untuk dapat  dipidana  menurut  Pasal  338  KUHP agar  diperbanyak  lagi  dan  diperjelas  dalam artian  mampu  mempersempit  celah  hukum bagi  pelaku  kejahatan  terutama  kejahatan yang  menghilangkan  nyawa  seseorang mengingat tujuan pemidanaan adalah memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan.
Kemudian  Pertimbangan  Majelis  Hakim dalam  menjatuhkan  hukuman  terhadap pelaku  tindak  pidana  pembunuhan  dalam perkara  No.124/Pid.B/2019/PN.Sgr  yaitu dengan  membertimbangkan  keadaan  yang memberatkan  dimana  terdakwa  membunuh pacarnya  sendiri  dengan  cara  yang  kejam dan karena terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya karena kasus pengeroyokan,  sedangkan  keadaan  yang meringankan  dimana  bersikap  baik  serta mengakui  dengan  terus  terang  perbuatan yang  telah  ia  lakukan  sehingga  Majelis Hakim  sepakat  untuk  menjatuhkan  pidana 14  (empat  belas)  tahun  penjara  kepada terdakwa.

## Saran
Adapun  saran  yang  dapat  diberikan  dalam penelitian ini yang pertama jika dimungkinkan  dalam  RUU  KUHP  atau KUHAP  agar  unsur-unsur  untuk  dapat dipidana  menurut  Pasal  338  KUHP  agar diperbanyak lagi dan diperjelas dalam artian mampu  mempersempit  celah  hukum  bagi pelaku  kejahatan  terutama  kejahatan  yang menghilangkan nyawa seseorang mengingat tujuan pemidanaan adalah memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan.  Kedua  bilamana  unsur-unsur
dalam  Pasal  338  KUHP  telah  memenuhi syarat  hendaknya  pengambil  keputusan dalam  hal  ini  yaitu  Hakim,  dimana  Hakim tidak  perlu  mempertimbangkan  hal-hal  lain yang  sifatnya  meringankan  pelaku  tindak pidana mengingat yang bersangkutan dalam  hal  ini  terpidana/  terdakwa  adalah pernah atu berulang kali melakukan perbuatan pidana.

## Daftar Pustaka
Buku Ali,  H.Zainuddin.  2016.  Metode  Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika Offset. Hiariej,  Eddy  O.S.  2016.  Prinsip-Prinsip
Hukum Pidana (Edisi Revisi).
Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
Ishaq.  2017.  Metode  Penelitian  Hukum.
Bandung: Alfabeta.
Lamintang,  P.A.F.  dan  Lamintang,  Theo. 2018.  Delik-delik  Khusus  Kejahatan
Terhadap
Nyawa, Tubuh, dan
Kesehatan. Jakarta: Sinar Grafika.
Marpaung, Leden. 2009. Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika. Moeljatno. 2009. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta. Waluyo, Bambang. 2008. Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika.
Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981 tentang  Kita  Undang-Undang  Hukum Acara  Pidana  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor  79,  Tambahan  Lembaran
Republik Indonesia Nomor 3258)