E - ISSN: 2598 - 6252 VOL. 2 NO. 2 (2018)

## Election Practices Based on Money Politics
In The Dimensions of State Political Thought Muhammad Sholeh, Nur Rohim Yunus, Ida Susilowati
Historical Dynamics of Islamic Law Methodologhy (Ushul Fiqh)
Arip Purkon
Pertimbangan Hukum Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Parung Kabupaten Bogor Mengenai Nikah Hamil
Muhammad Nabawi, Suyud Arif, Ahmad Sobari
Logika Kemukjizatan Alquran Dalam Dimensi Filsafat Ilmu
Abu Tamrin
Dispensasi Pernikahan Anak Di Bawah Umur Dalam Penetapan Perkara Nomor 0049/ Pdt.P/2017/Pa.Jp Di Pengadilan Agama Jakarta Pusat
Hikmah Miraj Muttaqina, Sutisna

## Operasi Plastik Dalam Perspektif Hukum Islam
Havis Aravik, Hoirul Amri, Choiriyah
Menelaah Hadis Tentang Sanksi Pidana Mati Bagi Murtad
Yono
Mizan: Journal of Islamic Law is continuation of Mizan Ahwal Al-Syakhsiyah Journal since 2013, published by the faculty of Islamic Studies, Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor West Java, Indonesia. Mizan of Islamic Law published twice a year since 2017 (June and Desember), is a multilingual (Bahasa Indonesia, Arabic, English, and Russian), Peer-Reviewed journal, and specialized in Islamic Law, Islamic Studies, and Sharia. This journal is published by the faculty of Islamic Studies, Universitas Ibn Khaldun Bogor, in partnership with APSI (Indonesian Sharia Advocates Association). Editors welcome scholars researchers and pratitioner of Islamic Law around the world to submit scholarly articles to be published throught this journal. All articles will be reviewed by experts before accepted for publication, each author is solely responsible for the content of published articles.
MIZAN; Journal of Islamic Law has been indexed at Google Scholar, Moraref, Sinta, and become a CrossRef Member since year 2017. Therefore, all articles published by MIZAN; Journal of Islamic Law will have unique DOI number.
[ISSN: 2598-974X, E-ISSN: 2598-6252]

## ADVISORY EDITORIAL BOARD
Didin Hafidhuddin (Universitas Ibn Khaldun Bogor) Muhammad Munir (International Islamic University Islamabad, Pakistan) Andi Salman Maggalatung (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Ending Bahruddin (Universitas Ibn Khaldun Bogor)
Ahmad Mukri Aji (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Muhammad Kholil Nawawi (Universitas Ibn Khaldun Bogor)
Hendri Tanjung (Universitas Ibn Khaldun Bogor)
Irfan Syauqi Beik (Institut Pertanian Bogor) Nur Rohim Y (Kazan Federal University, KFU Russia)

## EDITOR IN CHIEF
Syarifah Gustiawati Mukri

## EDITORS
Suyud Arif Sutisna Yono

## ASSISTANT TO THE EDITORS
Siti Anisaul Kamilah

## Redaktur Office
Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor Jawa Barat Jl. KH. Sholeh Iskandar KM. 2 Kedung Badang Tanah Sareal Bogor 16162 Telp. (62-251) 8356884, Faks. (62-251) 8356884 Website: http://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan, E-mail: mizan@uika-bogor.ac.id Permalink: https://uika-bogor.academia.edu/JurnalMizanUIKABogor
VOL. 2 NO. 2 (2018)
Menyambut baik kontribusi dari para ilmuwan, sarjana, profesional, dan peneliti dalam disiplin ilmu hukum untuk dipublikasi dan disebarluaskan setelah melalui mekanisme seleksi naskah, telaah mitra bebestari, dan proses penyuntingan yang ketat.

## DAFTAR ISI

## 101 Election  Practices  Based  on  Money  Politics  in  the  Dimensions  of  State Political Thought
Muhammad Sholeh, Nur Rohim Yunus, Ida Susilowati
117 Historical Dynamics of Islamic Law Methodologhy (Ushul Fiqh)

## Arip Purkon
127 Pertimbangan  Hukum  Kepala  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Parung

## Kabupaten Bogor Mengenai Nikah Hamil
(Legal  Considerations  for  Pregnant  Marriage  According  to  the  Head  of  the  Office  of Religious Affairs in Parung District, Bogor Regency)
Muhammad Nabawi, Suyud Arif, Ahmad Sobari

## 145 Logika Kemukjizatan Alquran Dalam Dimensi Filsafat Ilmu

## (Logic of the Miracle of the Qur'an in the Philosophy of Science Dimension)

## Abu Tamrin
165 Dispensasi  Pernikahan  Anak  Di  Bawah  Umur  Dalam  Penetapan  Perkara

## Nomor 0049/Pdt.P/2017/Pa.Jp Di Pengadilan Agama Jakarta Pusat
(Dispensation  of  Underage  Child  Marriage  in  Determination  of  Case  Number 0049/Pdt.P/2017/Pa.Jp in Central Jakarta Religious Court)
Hikmah Miraj Muttaqina, Sutisna

## 183 Operasi Plastik Dalam Perspektif Hukum Islam

## (Plastic Surgery in the Perspective of Islamic Law)
Havis Aravik, Hoirul Amri, Choiriyah

## 195 Menelaah Hadis Tentang Sanksi Pidana Mati Bagi Murtad
(Reviewing the Hadith about Death Penalty for Apostates)
Yono
Vol. 2 No. 2 (2018), pp: 127-144. ISSN: 2598-974X, E-ISSN: 2598-6252. DOI: https://doi.org/10.32507/mizan.v2i2.91

## Pertimbangan Hukum Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Parung Kabupaten Bogor Mengenai Nikah Hamil 
(Legal Considerations for Pregnant Marriage According to the Head of the Office of Religious Affairs in Parung District, Bogor Regency)
Muhammad Nabawi, 1 Suyud Arif, 2 Ahmad Sobari 3
Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia
https://doi.org/10.32507/mizan.v2i2.91
Abstract.
The marriage is one of the bonds that makes halal a woman and man to channel her sexual instincts. Relationships that are not based on a marriage bond is prohibited by  Allah  SWT.  Because  the  act  is  adultery,  the  result  will  be  an  out-of-wedlock pregnancy that will result in the family and children it contains. Pregnancy outside of marriage is a disgrace, therefore to keep the good name of family and children in the womb, marriage becomes the best solution for the perpetrator. Marriage in the circumstances of pregnant women due to adultery is called pregnant marriage. The number  of  pregnant  marriage  cases  is  the  background  of  the  authors  to  conduct research  in  KUA  Parung  District  Bogor  Regency  on  the  analysis  of  views  KUA Head Parung District Bogor regency of pregnant marriage, including the legal basis used and the reason in married pregnant women, whether it is in accordance with the rule of law Islam or not. Research in this thesis is field research with interview method to Head of KUA Kecamatan Parung Bogor Regency. The authors claim that the view of Head of KUA Parung Sub-district of Bogor Regency toward pregnant marriage is in accordance with Islamic law and applicable law rules.
Keyword: Judge Considerations, Pregnant Marriage, KUA Parung District

## Abstrak.
Pernikahan  adalah  salah  satu  ikatan  yang  membuat  wanita  dan  pria  halal menyalurkan  insting  seksualnya.  Hubungan  yang  tidak  berdasarkan  ikatan pernikahan  dilarang  oleh  Allah  SWT.  Karena  tindakan  itu  adalah  perzinahan, hasilnya  adalah  kehamilan  di  luar  nikah  yang  akan  mengakibatkan  keluarga  dan anak-anak  yang  dikandungnya.  Kehamilan  di  luar  nikah  adalah  aib,  oleh  karena itu  untuk  menjaga  nama  baik  keluarga  dan  anak-anak  dalam  kandungan, pernikahan menjadi solusi terbaik bagi pelaku. Pernikahan dalam keadaan wanita
 Diterima: 13 September 2018, Revisi: 11 Oktober 2018, Dipublikasi 09 Desember 2018.
1 Muhammad  Nabawi  adalah  Peneliti  pada  Bidang  Hukum  Keluarga  pada  Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor Jawa Barat. E-mail: nabawi@gmail.com.
2 Suyud  Arif  adalah  dosen  pada  Fakultas  Agama  Islam  Universitas  Ibn  Khaldun  Bogor Jawa Barat. E-mail: suyud.arif@fai.uika-bogor.ac.id
3 Ahmad Sobari adalah dosen pada Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor Jawa Barat. E-mail: ahmad.sobari@fai.uika-bogor.ac.id
hamil  karena  perzinahan  disebut  pernikahan  hamil.  Kasus  perkawinan  hamil merupakan  objek  utama  penulis  untuk  melakukan  penelitian  di  KUA  Kecamatan Parung  Kabupaten  Bogor  tentang  analisis  pandangan  KUA  Kepala  Kecamatan Kabupaten  Bogor  tentang  perkawinan  hamil,  termasuk  dasar  hukum  yang digunakan  dan  alasan  pada  ibu  hamil  yang  menikah,  apakah  itu  sesuai  dengan aturan hukum Islam atau tidak. Penulis menyimpulkan bahwa pandangan Kepala KUA Kecamatan Parung Kabupaten Bogor terhadap pernikahan nikah telah sesuai dengan hukum Islam dan aturan hukum yang berlaku.
Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Nikah Hamil, KUA Kecamatan Parung

## Pendahuluan
Pernikahan  ialah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dengan  seorang wanita  sebagai  suami  isteri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  yang  bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 4 Dan juga dijelaskan bahwa menurut  hukum  Islam  pernikahan  adalah  suatu  akad  yang  sangat  kuat  atau miitsaqon  gholiizhan untuk  mentaati  perintah  Allah  dan  melaksanakannya merupakan  ibadah. 5 Dan  disebutkan  pula,  perkawinan  bertujuan  untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah ,
warohmah . 6 Dalam Al- Qur’an Allah SWT menyebutkan secara jelas:
“ Dan  di  antara  tanda-tanda  kekuasaan-Nya  ialah  Dia  menciptakan  untukmu isteri-isteri  dari  jenismu  sendiri,  supaya  kamu  cenderung  dan  merasa  tenteram kepadanya,  dan  dijadikan-Nya  diantaramu  rasa  kasih  dan  sayang. Sesungguhnya  pada  yang  demikian  itu  benar-benar  terdapat  tanda-tanda  bagi kaum yang berfikir. ” (QS. AR-Ruum: 21). 7
Agama  Islam  telah  melarang  atau  mengharamkan  penganutnya  untuk melepaskan naluri pada jalan yang bukan tempatnya yang mana tidak diridhoi Allah SWT misalnya  zina  dan  lain  sebagainya.  Maka  Islam  telah  membukakan jalan  keluarnya  untuk  menyalurkan  naluri  seksualnya  melalui  jalan  yang  telah ditetapkan oleh syari’atnya yaitu perkawinan, dan jalan perkawinan inilah yang diridhoi  oleh  Islam.  Perkawinan  merupakan  suatu  sunnatullah  yang  secara umum berlaku bagi semua makhluk Allah, baik itu hewan, tumbuh-tumbuhan, maupun  manusia. 8 Firman  Allah SWT : “ Dan  segala  sesuatu  Kami  ciptakan berpasang-pasangan agar kamu berfikir . ” (QS. Adz-Dzariyat: 49). 9
Allah SWT melarang  hamba-Nya  untuk  melampiaskan  naluri  seksual secara bebas tidak terkendali, maka oleh sebab itu agama Islam mengharamkan
4 Undang-undang  RI  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Pernikah ,    Cet.  Ke-5,  Bandung  :  Citra Umbara, 2014, h. 2
5 Kompilasi Hukum Islam ,  Cet. Ke-5, Citra Umbara, Bandung: 2014, h. 324.
6 Ibid . 7 Departemen Agama RI, Al-Qu r’an & Terjemahnya, Syamil Qur’an , Bandung: 2009, h. 406.
8 Ahmad  Shiddiq, Benang  Tipis  Antara  Halal  dan  Haram ,  Cet  Pertama,  Surabaya:  Putra Pelajar, 2002, h. 170.
9 Departemen Agama RI, Al-Qu r’an… , h. 522.
perbuatan  zina  dengan  segala  hal  yang  mengantarkannya  dan  segala  sesuatu yang  berhubungan  dengannya.  Agama  Islam  juga  memerangi  kecenderungan sebaliknya,  yaitu  kecenderungan  yang  melawan  naluri  dan  mengekangnya, maka  agama  Islam  menyerukan  kepada  perkawinan,  melarang  kecenderungan melajang  terus  dan  mengebiri  diri.  Tidak  halal  bagi  seorang  muslim  berpaling dari  perkawinan  padahal  ia  mampu  melakukannya,  dengan  alasan  konsentrasi untuk  ibadah,  menjauh  dari  dunia,  dan  mengabdi  secara  penuh  kepada  Allah SWT . 10
Nabi SAW menduga  bahwa  di  sebagian  kalangan  sahabatnya  ada kecenderungan  perilaku  kerahiban  semacam  itu,  Lalu  beliau  mengumumkan bahwa  itu  merupakan  penyimpangan  dari  cara  hidup  agama  Islam  dan bertentangan  dengan  sunnahnya.  Dengan  begitu  beliau  menolak  secara  tegas pemikiran Nasrani semacam itu dari lingkungan masyarakat Islam. 11
Agama Islam sangat menentang keras orang yang anti akan perkawinan atau membujang dan kebiri. Seorang muslim tidak halal menentang perkawinan dengan  anggapan  bahwa  hidup  membujang  itu  adalah  untuk  berbakti  kepada Allah SWT padahal  ia  mampu  untuk  menikah  atau  dengan  alasan  untuk mencurahkan  seluruh  hidupnya  untuk  beribadah  kepada  Allah SWT dan memutuskan  hubungan  dengan  duniawinya. 12 Rasulullah SAW bersabda: Dari Sa’ad  bin  Abu  Waqqash  ia  berkata,  “Rasulullah  SAW  pernah  melarang  ‘Utsman  bin Mazh’un  membujang  dan  kalau  sekiranya  Rasulullah  mengijinkannya  tentu  kami berkebiri”. (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim) . 13
Menurut  Ath-Thabary  membujang  yang  dimaksudkan  oleh  Usman  bin Mazh’un  adalah  menghara mkan  dirinya  untuk  menikah,  memakai  wewangian dan  segalam  macam  kenikmatan  hidup  didunia. 14 Dalam  hubungan  ini  maka turunlah  ayat: “ Hai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah  kamu  haramkan  apa-apa yang baik yang  telah  Allah  halalkan  bagi  kamu,  dan  janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya  Allah  tidak  menyukai  orang-orang  yang  melampaui  batas . ” (QS. Almaidah: 87).
Tidaklah  mengherankan  jika  didapati  bahwa  semua  agama  langit mengharamkan  dan  memerangi  perzinaan.  Terakhir  adalah  agama  Islam,  yang dengan  sangat  keras  melarang  dan  mengancam  pelakunya.  Yang  demikian  itu karena  zina  membuat  simpang  siurnya  keturunan,  dan  membuat  hancurnya keluarga, tercabutnya hubungan kekeluargaan, menyebabkan penyakit menular,
10 Yusuf  Qardhawi, Al-Halal  Wal  Haram  Fil  Islam ,  Terj:  Wahid  Ahmadi  dkk, Halal  Haram Dalam Islam , Intermedia, Surakarta,: 2003, h. 245.
11 Ibid . 12 Ahmad Shiddiq, Benang Tipis Antara Halal dan Haram , Putra Pelajar, Surabaya: 2002, h. 170.
13 Ibid.
14 Ibid.
merajalelanya nafsu, dan maraknya kebobrokan moral. 15 Mahabesar Allah yang telah  mengatakan  dalam  firmannya: “J anganlah  kalian  mendekati  zina, Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk . ” (QS. Al- Isra’: 32). 16
Pernikahan  merupakan  cara  untuk  menghindari  perilaku  seksual  diluar pernikahan atau biasa disebut zina. Islam melarang hidup bersama tanpa adanya ikatan pernikahan, karena hubungan tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah adalah zina dan zina adalah perbuatan yang dilaknat oleh Allah SWT . Zina akan menimbulkan  banyak  masalah  yang  membahayakan  diri  sendiri,  masyarakat, dan akan mengundang murka Allah SWT .
Semua  hal  yang  telah  disebutkan  ini  sudah  banyak  diketahui  oleh generasi muda. Namun dalam prakteknya  masih banyak diantara mereka yang dikuasai  oleh  keinginan  hawa  nafsu  dan  godaan  setan.  Gaya  hidup  kebarat- baratan  yang  tidak  sedikitpun  mencerminkan  akhlak  mulia  seperti  pesta narkoba,  perjudian,  selingkuh,  minuman  keras,  dan  banyak  lagi  yang merupakan  hal  biasa  yang  terjadi  di  lingkungan  sekitar,  terutama  bagi  mereka yang  hidupnya  hanya  mementingkan  urusan  perut  dan  urusan  syahwat.  Jika seseorang gemar melakukan maksiat, maka akan sulit menerima nasihat karena hatinya sudah gelap. Setiap maksiat yang dilakukan oleh seorang manusia sama aja  memberikan  satu  titik  hitam  dihati.  Maka  apabila  semakin  banyak  maksiat yang  dilakukannya  maka  noda  titik  hitam  itu  pun  akan  semakin  banyak  dan akan membuat hati menjadi hitam secara keseluruhan.
Kehidupan remaja pada zaman sekarang akan lebih rentan terhadap hal- hal  yang  negatif.  Karena  kaum  muda-mudi  cenderung  banyak  bergaul  kesana kemari,  mencari  relasi,  pacaran,  penasaran  dengan  banyak  hal,  melakukan aktivitas  terselubung  dan  banyak  lagi  dari  hal-hal  lainnya.  Hal  tersebut memungkinkan  untuk  melakukan  sesuatu  yang  tidak  terkendali,  yakni kebebasan yang menyebabkan kaum muda terjerumus pada hal-hal negatif. Hal semacam  ini  diartikan  sebagai  pergaulan  yang  lepas  kontrol  dan  tanpa  norma yang  disebabkan  adanya  hubungan  yang  tidak  memperdulikan  segi  norma dalam  interaksi.  Masalah  penyalahgunaan  narkoba,  maksiat  dan  zina  pada akhirnya mereka lakukan tiap ada kesempatan.

## Metode Penelitian
Pendekatan  Penelitian  yang  penyusun  gunakan  adalah  kualitatif,  yaitu suatu  Pendekatan  penelitian  yang  mengambil  sumber  data  penelitian  dari tampilan  yang  berupa  kata-kata  lisan  atau  tertulis  yang  dicermati  oleh  peneliti dan  benda-benda  yang  diamati  sampai  detailnya  agar  dapat  ditangkap  makna
15 Wahid Ahmadi dkk, halal …, h. 2 15. 16 Departemen Agama RI, Al-Qu r’an … , h. 285.
yang  tersirat  dalam  benda  atau  dokumen. 17 Data  Kualitatif  biasanya  tidak berhubungan  dengan  angka-angka  dan  sering  tidak  dikaitkan  dengan  analisis statistik, dan kualitatif sering disebut nonstatistik. 18
Jenis  Penelitian  yang  penulis  gunakan  adalah  penelitian  lapangan  ( field research ).  Penelitian  lapangan  ( field  research )  dapat  juga  dianggap  sebagai pendekatan  luas  dalam  penelitian  kualitatif  atau  metode  untuk  pengambilan data  kualitatif. 19 Ide  pentingnya  adalah  bahwa  peneliti  berangkat  ke  lapangan untuk  melakukan  pengamatan  tentang  suatu  fenomena  dalam  suatu  keadaan alamiah atau institusi. Dalam hal demikian maka pendekatan terkait erat dengan pengamatan.  Peneliti  lapangan  biasanya  membuat  catatan  ekstensif  yang kemudian  dibuatkan  kodenya  dan  dianalisis  dengan  berbagai  cara. 20 Aktifitas pada jenis penelitian ini adalah penulis terjun langsung ke lapangan yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Parung

## Makna Pernikahan
Nikah  berasal  dari  bahasa  arab  yaitu nakaha . 21 Secara etimologis ,  nikah berarti  berkumpul  atau  bergabung  ( adh-dhammu / al- jam’u) ,  sedangkan  secara terminologis : “ Suatu akad dengan maksud mendatangkan kepemilikan dan manfaat dari sebab pemberian mahar .” 22
Nikah  adalah  suatu  akad  yang  menimbulkan  kebolehan  bergaul  antara laki-laki dan perempuan dalam tuntunan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan menjadikan untuk kedua belah pihak secara timbal balik antara hak-hak dan kewajiban. 23
Nikah  juga  dapat  dikatakan  sebagai  satu  asas  pokok  hidup  yang  paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja suatu jalan yang sangat mulia untuk mengatur kehidupan berumah tangga dan  keturunan  tetapi  dapat  juga  dipandang  sebagai  satu  jalan  menuju  pintu perkenalan  antara  suatu  kaum  dengan  kaum  lain  dan  perkenalan  itu  akan
17 Suharsimi  arikunto, Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktik ,  Jakarta:  PT.  Rineka Cipta, 2013, h. 22.
18 Imron Rosidi, Ayo senang Menulis Karya Tulis Ilmiyah , Jakarta: CV. Media Pustaka, 2005, h. 14.S 19 Djama Satori & Aan Komariah, Metode Penelitian Kualitatif , Bandung: Alfabeta CV, 2012, h. 92 20 Lexy  J.  Moleong, Metodologi  Penelitian  Kualitaif ,  Cet.  ke-30,  Bandung,  PT.  Remaja Rosdakarya, 2003, h. 26.
21 Ahmad Warson Al-Munawwir, Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia , (Surabaya, Pustaka Progresif: 1997), C.4, h. 1461.
22 Ali  bin Muhammad Al-Jurjani, At- Ta’rifat, ( Jakarta, Daar Al-Kutub Al-Islamiyah:2012 ), C.1, hlm. 266.
23 Mardani, Hadits Ahkam , Cet. Pertama, Rajawali Pers, Depok, 2002, h. 219.
menjadi  jalan  untuk  menyampaikan  pertolongan  antara  satu  dengan  yang lainnya. 24
Perkawinan  salah  satu  sunatullah  yang  umum  berlaku  pada  semua mahluk  Tuhan,  baik  pada  manusia,  hewan  maupun  tumbuh-tumbuhan. Perkawinan  suatu  cara  yang  dipilih  Allah  sebagai  jalan  bagi  manusia  untuk beranak,  berkembang  biak  dan  kelestarian  hidupnya,  setelah  masing-masing pasangan  siap  melakukan  peranannya  yang  positif  dalam  mewujudkan  tujuan perkawinan. 25
Menurut  Kompilasi  Hukum  Islam  didalam  Pasal  2  dasar-dasar perkawinan menyebutkan bahwa Perkawinan menurut Hukum Islam yaitu akad yang  sangat  kuat  atau mitsaqan  ghalidzan untuk  mentaati  perintah  Allah  dan melaksana kannya merupakan ibadah.” 26
Dalam  Undang-undang  Perkawinan  No.  1  Tahun  1974  didalam  Pasal  1 Dasar  Perkawinan,  “Perkawinan  ialah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha Esa.” 27
Pernikahan atau perkawinan dalam literatur fiqih berbahasa arab disebut dengan  dua  kata  yaitu nikah dan zawa j.  Kedua  kata  ini  yang  terpakai  dalam kehidupan  sehari-hari  orang  arab  dan  banyak  terdapat  dalam  Al- Qur’an  dan hadits Nabi SAW. Secara arti kata nikah atau zawaj berarti “bergabung dhammu atau “berhubungan kelamin” wathi’ , dan juga berati akad atau perjanjian. Dalam kitab-kitab fiqih banyak diartikan dengan: “ Akad atau perjanjian yang mengandung maksud  membolehkan  hubungan  kelamin  dengan  menggunakan  lafaz  nakaha  atau zawaja. ” 28
Para  ahli  fiqih  biasa  menggunakan  definisi  sebagaimana  tersebut  diatas dengan penjelasan sebagai berikut:
a. Penggunaan lafaz  akad ( دقع )  untuk  menjelaskan bahwa  perkawinan itu adalah  suatu  perjanjian  yang  dibuat  oleh  orang-orang  atau  pihak-pihak yang  terlibat  dalam  perkawinan.  Perkawinan  itu  dibuat  dalam  bentuk akad  karena  ia  adalah  peristiwa  hukum  bukan  peristiwa  biologis  atau semata-mata hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan.
24 Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam , Bandung: Siar Baru Algesindo, 2012, Cet. Ke-55, h. 374. 25 Sayyid, Sabiq, Fiqih Sunnah 6, Bandung: Al- Ma’arif, h. 9.
26 Majelis  Ulama  Indonesia  Komisi  Fatwa, Kompilasi  Hukum  Islam ,  Jakarta:  Tim  Permata Press h.2.
27 Burgerlijk Wetboek, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Sinarsindo Utama, h. 412.
28 Muhammad jawad mughniyah, Fiqih Lima Madzhab , Jakarta: Lentera, 2008, Cet. Ke-23, h. 37.
b. Penggunaan  ungkapan  ( طولا  ةحابا  نمضتي )  “ Yang  mengandung  maksud membolehkan hubungan kelamin”, karena pada dasarnya hubungan laki - laki  dan  perempuan  itu  adalah  terlarang,  kecuali  ada  hal-hal  yang membolehkannya  secara  hukum syara’ .  Diantara  hal-hal  yang membolehkannya adalah adanya akad nikah diantara keduanya. Dengan demikian  akad  adalah  suatu  usaha  untuk  membolehkan  sesuatu  yang asalnya tidak boleh itu.
c. Menggunakan kata ( جيوزتلا وا حاكنلإا ), yang berarti menggunakan lafaz nikah atau  lafaz zawaja mengandung  maksud  bahwa  akad  yang  membolehkan hubungan selain antara laki-laki dan perempuan itu harus menggunakan kata nakaha atau zawaja ,  oleh  karena  awal  agama  Islam  disamping  akad nikah  itu  ada  lagi  usaha  yang  membolehkan  hubungan  antara  laki-laki dan  perempuan,  yaitu  kepemilikan  seorang laki-laki  atas  seorang  budak wanita  yang  disebut  juga  “perbudakan”.  Bolehnya  hubungan  kelamin dalam bentuk ini tidak disebut perkawinan atau nikah. 29

## Dasar Hukum Nikah
Pernikahan adalah suatu perbuatan yang diperintahkan oleh Allah SWT . Banyak  perintah-perintah  Allah  dalam  Al- Qur’an  untuk  melaksanakan perkawinan, diantaranya firman Allah SWT dalam surat An-Nur ayat 32:
“ Dan  kawinkanlah  orang-orang  yang  masih  membujang  diantara  kamu,  dan orang-orang  yang  layak  (berkawin)  dari  hamba-hamba  sahayamu  yang  lelaki dan  hamba-hamba  sahayamu  yang  perempuan.  Jika  mereka  miskin  Allah  akan memampukan mereka dengan karurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian- Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS . An-Nur: 32).
Dari  sekian  banyak  perintah  Allah  dan  Nabi  untuk  melaksanakan perkawinan itu maka perkawinan adalah perbuatan yang lebih disenangi Allah dan  Nabi  untuk  dilakukan.  Atas  dasar  ini  hukum  perkawinan  itu  menurut asalnya adalah sunah menurut pandangan jumhur ulama, hal ini berlaku secara umum.  Namun  karena ada  tujuan  mulia  yang hendak  dicapai  dari  perkawinan itu  dan  ada  yang  melakukan  perkawinan  itu  berbeda  pula  kondisinya  serta situasi yang melingkupi suasana perkawinan itu berbeda pula, maka secara rinci jumhur  ulama  menyatakan  hukum  perkawinan  itu  dengan  melihat  keadaan orang-orang tertentu, sebagai berikut:
a. Sunah  bagi  orang  yang  telah  berkeinginan  untuk  kawin,  telah  pantas untuk kawin dan dia telah memiliki perlengkapan untuk melangsungkan perkawinan.
29 Muhammad jawad mughniyah, Fiqih Lima... h. 74-75.
b. Makruh,  bagi  orang-orang  yang  belum  pantas  untuk  kawin,  belum berkeinginan untuk kawin, sedangkan perbekalan untuk melangsungkan perkawinan  juga  belum  ada.  Begitu  pula  apabila  ia  telah  memiliki perlengkapan  untuk  perkawinan,  namun  fisiknya  mengalami  cacat seperti impoten, berpenyakit tetap, dan berpenyakit fisik lainnya.
c. Wajib,  bagi  orang-orang  yang  telah  pantas  untuk  kawin,  berkeinginan untuk  kawin,  dan  memiliki  perlengkapan  untuk  kawin,  dan  ia  khawatir akan  terjerumus  ke  dalam  kemaksiatan  apabila  tidak  segera melangsungkan perkawinan.
d. Haram,  bagi  orang-orang  yang  tidak  akan  dapat  memenuhi  ketentuan syara’ untuk  melakukan  perkawinan  atau  ia  yakin  perkawinan  itu  tidak akan mencapai tujuan syara’ , sedangkan ia meyakini perkawinan itu akan merusak kehidupan pasangannya.
e. Mubah,  bagi  orang-orang  yang  pada  dasarnya  belum  ada  dorongan untuk  kawin  dan  perkawinan  itu  tidak  akan  mendatangkan kemudharatan apa-apa kepada siapa pun. 30
Hukum Nikah Hamil Menurut Ulama Madzhab dan Kompilasi Hukum Islam
Dewasa  ini  seringkali  di  masyarakat  timbul  pertanyaan  tentang  hukum seorang  wanita  yang  berzina  kemudian  wanita  tersebut  hamil  atau  dapat dikatakan  hamil  diluar  nikah,  kemudian  dinikahi  oleh  laki-laki  yang menghamilinya atau dinikahi oleh laki-laki yang bukan menghamilinya.
Mengenai hukum menikahi wanina hamil diluar pernikahan para ulama madzhab berbeda pendapat:
a. Madzhab Syafi’i
Sesungguhnya  tidak  ada  kewajiban  iddah  bagi  wanita  pezina  (artinya wanita  yang  telah  berzina  boleh  dinikahi  langsung  tanpa  iddah),  baik  ia  hamil atau  tidak  dari  perzinahan  itu.  Apabila  wanita  itu  memiliki  suami,  maka suaminya  boleh  menggaulinya  seketika  itu  pula,  dan  apabila  wanita  tersebut tidak  memiliki  suami,  maka  laki-laki  yang  menzinahinya  atau  laki-laki  yang bukan  menzinahinya  boleh  menikahinya  seketika  itu  juga  baik  wanita  tersebut hamil  atau  tidak.  Namun  apabila  wanita  tersebut  hamil,  maka  suami  wanita tersebut dimakruhkan menggauli wanita tersebut (isterinya).
b. Madzhab Hanafi
Madzhab Hanafi berpendapat, apabila wanita yang berzina tersebut tidak hamil  maka  sah  (boleh  langsung  menikahinya),  baik  menikahi  dengan  laki-laki yang  menzinahinya  atau  dengan  laki-laki  yang  bukan  menzinahinya  dan  bagi
30 Muhammad jawad mughniyah, Fiqih Lima..., h. 74-80.
wanita  tersebut  tidak  perlu  iddah.  Semua  ini  telah  menjadi  kesepakatan madzhab  Hanafi.  Sedangkan  anak  dari  hasil  perbuatan  zina  tersebut  apabila wanita  tersebut  melahirkan  anaknya  setelah  masa  enam  bulan  dari pernikahannya maka anak tersebut dinasabkan kepada laki-laki yang menzinahi ibunya.  Namun  apabila  wanita  tersebut  melahirkan  kurang  dari  masa  enam bulan  maka  anak  tersebut  dinasabkan  kepada  ibunya  dan  anak  tersebut  tidak dapat waris mewarisi suami ibunya.
c. Madzhab Maliki dan Madzhab Hambali
Menurut Madzhab Maliki dan Madzhab Hambali, wanita pezina itu tidak boleh  langsung  dinikahi  dan  ia  wajib  iddah beberapa  quru’  apabila  setelah berzina itu wanita tersebut tidak hamil dan apabila wanita tersebut hamil maka iddah-nya  adalah  sampai  melahirkan.  Apabila  wanita  pezina  tersebut  memiliki suami maka suaminya haram menggaulinya sampai iddah wanita tersebut habis dengan beberapa quru’ atau sampai melahirkan.
Menurut madzhab Maliki, Rahim wanita itu menjadi bersih dengan tiga kali  haid  atau  setelah  berlalunya  tiga  bulan.  Sedangkan  menurut  madzhab Hambali  Rahim  wanita  itu  menjadi  bersih  dengan  tiga  kali  haid,  madzhab Hambali  masih  memberikan  syarat  lainnya  yaitu  wanita  pezina  tersebut haruslah bertaubat dari perbuatan zinanya.
Kasus  nikah  hamil  menggugah  para  ahli  hukum  mengkaji  hal  tersebut dan  membuat  aturan  yang  digunakan  sebagai  jalan  keluar  atau  pemecahan. Dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam berbagai hal telah merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disamping itu Kompilasi Hukum  Islam  (KHI)  juga  merujuk  kepada  para  ahli  fiqih  yang  sangat  dikenal dikalangan  ulama  dan  masyarakat  Indonesia.  Hal  itu  menunjukan  bahwa Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  menjadi  pelaksana  bagi  perundang-undangan, terutama yang berkenaan keberlakuan hukum Islam bagi orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan.
Khusus  tentang  nikah  hamil  Seperti  halnya  aturan  yang  ditetapkan, wanita  yang  hamil  di  luar  nikah  dapat  dikawinkan  dengan  pria  yang menghamilinya.  Seperti  disebutkan  dalam  pasal  53  Kompilasi  Hukum  Islam (KHI), bahwa:
a. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
b. Perkawinan  dengan  wanita  hamil  yang  disebut  pada  ayat  (1)  dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
c. Dengan  dilangsungkannya  perkawinan  pada  saat  wanita  hamil,  tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir.
Sebagai  perangkat  hukum,  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  telah menampung  bagian  dari  kebutuhan  masyarakat  dalam  bidang  hukum  yang digali  dari  nilai-nilai  yang  diyakini  kebenarannya.  Kompilasi  Hukum  Islam (KHI)  dapat  memberikan  perlindungan  hukum  dan  ketentraman  batin  bagi masyarakat,  karena  Kompilasi Hukum  Islam  (KHI)  menawarkan  simbol-simbol keagamaan  yang  dipandang  oleh  masyarakat  sebagai  suatu  hal  yang  sakral. Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  juga  mengakomodasi  berbagai  pandangan  dan pemikiran  dalam  bidang  fiqih  yang  memiliki  daya  pesan  dan  daya  ikat  dalam masyarakat  Islam,  dengan  demikian  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  memiliki kelayakan untuk dilaksanakan oleh warga masyarakat yang memerlukannya.
Khusus  dalam  hal  hamil  diluar  nikah,  seperti  tersebut  dalam  pasal  53 Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI),  yaitu  diperbolehkannya  dilakukan  pernikahan terhadap wanita yang telah hamil sebelum akad nikah bertujuan agar anak yang masih dalam kandungan memiliki hak hukum yang sama seperti anak yang lahir dari perkawinan yang sah.
Namun apa yang terjadi dilingkungan masyarakat adalah penyelewengan terhadap pasal yang membolehkannya mengawini wanita hamil. Karena  apapun  alasannya  berzina  adalah  suatu  perbuatan  yang  dilaknat  oleh Allah SWT.
Masyarakat yang tidak dilandasi oleh keimanan yang kuat kepada Allah SWT menjadikan seks bebas sebagai pelarian terhadap sesuatu yang tidak dapat mereka  capai,  karena  runtuhnya moral  generasi muda  maka  gaya hidup  bebas, narkoba,  perjudian,  dan  hal-hal  negatif  lainnya  menjadi  biasa-biasa  saja  karena pengaruh  lingkungan.  Dengan  kata  lain  pergeseran  norma  telah  terjadi  secara besar-besaran dikalangan remaja.
Miskinnya  akan  pengetahuan  sebagian  orang  terhadap  dampak  yang terjadi  akibat  perbuatan  hamil  diluar  nikah  bisa  menjadi  satu  alasan  kenapa hamil  diluar  nikah  kerap  terjadi.  Maka  pendidikan  agama  yang  ditanamkan sejak  usia  dini  diharapkan  akan  menjadi  penguat  keteguhan  generasi  muda untuk menghindari pergaulan bebas.

## Pertimbangan Hukum Kepala KUA Kecamatan Parung Terhadap Nikah Hamil
Dalam  sebuah  wawancara  penyusun  yang  ditujukan  kepada  Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Parung Kabupaten Bogor, yaitu Dadang, pada tanggal  14  Desember  2017,  beliau  menjelaskan  bahwa  di  KUA  Kecamatan Parung  pernah  menikahkan  wanita  hamil  dengan  pria  yang  menghamilinya, alasan pernikahan tersebut dilakukan adalah karena KUA bekerja sesuai dengan
undang-undang  yang  berlaku.  Maka  dari  itu  boleh  hukumnya  menikahkan orang dalam keadaan hamil. 31
Akad  nikah  hamil  sama  saja  halnya  dengan  pernikahan  yang dilaksanakan  secara  normal,  dalam  arti  syarat  dan  rukun  harus  terpenuhi, sehingga pernikahan tersebut bisa dianggap sah secara syar’i . Perkawinan dalam Islam  dianggap  sah  apabila  telah  memenuhi  rukun  syaratnya  yang  telah digariskan  oleh  para  ahli  fiqih.  Rukun  dan  syarat-syarat  perkawinan  tersebut wajib  dipenuhi  apabila  tidak  terpenuhi  maka  pernikahan  yang  dilangsungkan dianggap tidak sah.
Kepala KUA Kecamatan Parung Bogor, Dadang lebih lanjut menjelaskan, sesuai Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 53:
Pertama;  Seorang  wanita  hamil  diluar  nikah,  dapat  dikawinkan  dengan pria  yang  menghamilinya.  Ketentuan  ayat  (1)  tersebut  merupakan  bentuk pengecualian,  di  mana  wanita  yang  hamil  di  luar  nikah  hanya  dapat  dinikahi oleh  laki-laki  yang  menghamilinya,  karena  laki-laki  itulah  yang  tepat  menjadi jodoh mereka. Selain itu, pembatasan tersebut dimaksudkan untuk menjaga agar tidak terjadi percampuran nasab pada anak. Sehingga tidak muncul istilah bapak biologis  (yang  menghamili  ibu)  dan  bapak  fisiologis  (yang  bertanggung  jawab atas kehamilan ibu).
Kedua;  Perkawinan  dengan  wanita  hamil  yang  disebut  pada  ayat  (1) dapat  dilangsungkan  tanpa  menunggu  terlebih  dahulu  kelahiran  anaknya.  Hal tersebut dilakukan karena pada dasarnya wanita yang hamil di luar nikah tidak memiliki masa iddah. Karena masa iddah adalah masa tunggu yang digunakan untuk  mengetahui  kesucian  rahim  setelah  wanita  ditalak  oleh  suaminya, sedangkan wanita yang hamil di luar nikah sudah jelas rahimnya telah terisi dan tidak bersuami.
Ketiga;  Dengan  dilangsungkannya  perkawinan  pada  saat  wanita  hamil, tidak  diperlukan  perkawinan  ulang  setelah  anak  yang  dikandung  lahir. Ketentuan tersebut merupakan suatu isyarat bahwa perkawinan terdahulu telah dinyatakan sah apabila mengikuti ketentuan ayat (1), sehingga setelah anak yang dikandungnya lahir maka tidak perlu diadakan perkawinan ulang. Firman Allah SWT:
“ Laki-laki  yang  berzina  tidak  mengawini  melainkan  perempuan  yang  berzina, atau  perempuan  yang  musyrik;  dan  perempuan  yang  berzina  tidak  dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin. ” (QS. An Nur: 3).
Setiap  pemohon  pernikahan  dan  selanjutnya  terdaftar  maka  pernikahan yang  dilakukan  mendapatkan  kutipan  akta  nikah  (buku  nikah)  sepanjang
31 Hasil  wawancara  dengan  Dadang,  Kepala  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  Kecamatan Parung Kabupaten Bogor, Kamis 14 Desember 2017, Jam 10:00 WIB.
perkawinan  dilakukan  sesuai  peraturan  perundang-undangan  dan  terdaftar sesuai  prosedur  yang  berlaku  di  KUA  baik  wanita  pemohon  pernikahan  itu hamil  atau  tidak  hamil  akan  mendapatkan  perlakuan  yang  sama.  Apabila pasangan  tersebut  masih  berusia  dini  maka  piihak  KUA  akan  memerintahkan kepada  pasangan  tersebut  untuk  mengajukan  dispensasi  nikah  di  pengadilan agama.
Mengenai  wanita  hamil  yang  mendaftar  untuk  melangsungkan pernikahan,  KUA  tidak  mengetahui  secara  pasti  apakah  calon  suami  wanita hamil  tersebut  adalah  laki-laki  yang  menghamilinya  atau  bukan,  dikarenakan pihak  KUA  melangsungkan  pernikahan  sesuai  dengan  berkas  yang  diserahkan ke KUA.
Dadang menjelaskan bahwa dalam problematika nikah hamil yang terjadi di  KUA  Kecamatan  Parung  Kabupaten  Bogor  beliau  juga  merujuk  pada pendapat Ulama madzhab , yang mana dalam masalah pernikahan hamil ini ulama madzhab saling berbeda pendapat:
1. Menurut madzhab Maliki
Berpendapat  bahwa  pernikahan  wanita  hamil  oleh  selain  yang menghamilinya tidak sah bagaimanapun keadaan dan alasannya, sesuai dengan firman  Allah SWT dalam  surat  An-Nur  ayat  3,  yang  dimaknai  bahwa  tidak pantas  seorang  pria  yang  beriman  kawin  dengan  seorang  wanita  yang  berzina. Demikian pula sebaliknya, wanita yang beriman tidak pantas kawin dengan pria yang berzina.  Maka bagi wanita yang hamil diluar nikah harus menjalani masa iddah sampai melahirkan.
2. Menurut Madzhab Hambali
Pernikahan  wanita  hamil  diluar  nikah  menurut madzhab Hambali  sah hukumnya apabila memenuhi dua Syarat, yaitu:
a) Selesai masa iddah wanita tersebut  dan jika perempuan itu hamil akibat zina  maka  waktu  habisnya  masa  iddah  wanita  tersebut  dengan melahirkan.  Sehingga,  hukumnya  tidak  halal  menikahi sebelum wanita tersebut melahirkan.
b) Wanita  yang  melakukan  zina  harus  bertaubat  terlebih  dahulu.  Hal  ini berdasarkan  al- Qur’an  surat  an -Nur  ayat  3.  Kata az-zaniah ini    masih mengandung  hukum  zina sebelum wanita tersebut bertaubat. jadi ketika wanita  zina  itu  bertaubat    maka    hilanglah    status az-zaniah beserta konsekuensi hukumnya.
3. Menurut madzhab Hanafi dan madzhab Syafi’i.
Kasus  pernikahan  hamil  berdasarkan  pendapat madzhab Hanafi  dan madzhab Syafi’i  adalah  sah  tanpa  ada  syarat  apapun.  Imam Syafi’i tidak mensyaratkan  taubatnya  wanita  hamil  sebab  zina  dikarenakan  ayat  Al- Qur’an
surat An-Nur ayat 3 tersebut telah di-Nasakh oleh ayat Al- Qur’an surat An-Nur ayat 32, yang berbunyi:
Dan  kawinkanlah  orang-orang  yang  sendirian  diantara  kamu,  dan  orang-orang yang  layak  (berkawin)  dari  hamba-hamba  sahayamu  yang  lelaki  dan  hamba- hamba  sahayamu  yang  perempuan.  Jika  mereka  miskin  Allah  akan memampukan  mereka  dengan  karunia-Nya.  Dan  Allah  Maha  luas  (pemberian- Nya) lagi Maha Mengetahui.
Dadang, mengatakan, bahwasanya menurut madzhab Hanafi dan madzhab Syafi’i tidak  ada  kewajiban iddah bagi  wanita  pezina  (artinya  wanita  yang  telah berzina  boleh  dinikahi  langsung  tanpa iddah ),  karena  adanya iddah disebabkan karena  adanya  perkawinan,  sedangkan  wanita  hamil  tersebut  belum  pernah melakukan  perkawinan,  maka  laki-laki  yang  menzinahinya  atau  laki-laki  yang bukan  menzinahinya  boleh  menikahinya  seketika  itu  juga  baik  wanita  tersebut hamil  atau  tidak.  Namun  apabila  wanita  tersebut  hamil,  maka  suami  wanita tersebut dimakruhkan menggauli wanita tersebut (isterinya).
Seandainya  Pihak  KUA  mengetahui  bahwa  calon  suami  wanita  hamil tersebut  bukanlah  laki-laki  yang  menghamilinya,  maka  pihak  KUA  akan meminta keluarga wanita tersebut untuk mencari laki-laki yang menghamilinya. Namun  apabila  laki-laki  yang  menghamili  wanita  tersebut  tidak  dapat ditemukan,  maka  pihak  KUA  akan  berbuat  sebagaimana  pendapat madzhab Syafi’i dan madzhab  Hanafi, yaitu  wanita  hamil  diluar  nikah  diperbolehkan dinikahi  oleh  laki-laki  lain  yang  bukan  menghamilinya  dengan  pertimbangan kemaslahatan.  Namun  pihak  KUA  juga  akan  menggunakan  apa  yang  menjadi pendapat madzhab  Hambali  yaitu adanya  taubat  yang  sebenar-benarnya.  Pihak KUA  akan  memberikan  nasihat  kepada  calon  pengantin  nikah  hamil  tersebut agar  betaubat  yang  sebenar-benarnya  agar  perbuatan  dosa  besar  (perzinahan) tersebut tidak kembali terulang dikemudian hari.
KUA  tidak  memiliki  kerja  sama  dengan  pihak  manapun  untuk mengetahui calon pengantin wanita dalam keadaan hamil atau tidak. Kerjasama yang  KUA  jalin  hanya  dengan  puskesmas  setempat  dan  hanya  sebatas pemeriksaan  dan  imunisasi  TT  ( tetanus  toxoid ).  Toxoid  ialah  imunisasi  untuk mencegah  penyakit  tetanus.  Imunisasi  TT  Pada  ibu  Hamil  adalah  upaya  yang dilakukan untuk memperoleh kekebalan pada ibu hamil terhadap infeksi tetanus yaitu dengan menyuntikan vaksin tetanus toxoid.
Setiap pernikahan yang dilakukan adalah bertujuan untuk mendapatkan ridha  Allah SWT dan  menjalankan  sunnah  Rasulallah SAW ,  atau  sebagaimana yang  dikatakan  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  dalam  Pasal  3  yakni perkawinan  bertujuan  untuk  mewujudkan  kehidupan  rumah  tangga  yang sakinah  mawaddah warahmah .  Maka  pernikahan  hamil  yang  dilakukan  di  KUA juga  memiliki  tujuan  yang  sama  dan  juga  bertujuan  agar  perzinahan  yang dilakukan itu tidak terulang kembali dikemudian hari.
Meskipun diperbolehkan untuk menikah dengan pasangan zinanya, akan tetapi  perbuatan  zina  tersebut  akan  membawa  dampak  negatif,  diantaranya adalah:
1. Dampak terhadap pelaku wanita
Pezina wanita itu akan mendapatkan sanksi dari masyarakat  berupa rasa malu dan pandangan minor terhadap dirinya dan akan mendapatkan kesulitan untuk menikah dengan pria lain.

## 2. Dampak terhadap pelaku pria
Bagi pezina pria apabila dia tidak bertaubat maka dia akan lebih mudah terdorong  untuk  melakukan    kejahatan    berikutnya,  apabila  pria  tersebut mengulangi  perbuatannya  maka  kemungkinan  akan  ada  wanita  lain  yang menjadi korban.

## 3. Dampak terhadap kelurga besar si pelaku
Perbuatan  Zina  yang  dilakukan  oleh  pelaku  akan  menimbulkan  rasa malu  bagi  anggota  keluarga  besar  si  pelaku.  Rasa  malu  yang  amat  dalam  bagi anggota  keluarga  besarnya  terutama  orang  tua  pelaku  wanita  terhadap masyarakat  yang  mengetahui  dan  mencemoohnya.  Bagi  orang  tua  akan  timbul rasa  penyesalan  yang  sangat  mendalam  karena  merasa  bertanggung  jawab mendidik anak-anaknya.
Menurut  Dadang  selaku  kepala  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan Parung  Kabupaten  Bogor,  untuk  meminimalisir  terjadinya  nikah  hamil dilingkungan KUA Kecamatan Parung Kabupaten Bogor, pihak KUA melakukan sejumlah upaya untuk menjaga moral dan mencegah terjadinya fenomena hamil di  luar  nikah.  Upaya  tersebut  antara  lain  penyelenggaraan    pembinaan  remaja tentang  bahaya  pergaulan  bebas,  bimbingan  masyarakat  melalui  tenaga penyuluh  agama  melalui  majlis ta’lim ,  hingga  peningkatan  ketahanan  keluarga melalui pembinaan keluarga sakinah, karena semua upaya-upaya tersebut dapat dimulai melalui keluarga.
Selanjutnya  beliau  menjelaskan  bahwa  problematika  nikah  hamil  pada kalangan remaja dapat terjadi  karena beberapa faktor, diantaranya:
1) pacaran yang sebenarnya bertolak belakang dengan ajaran Islam semakin membudaya  dikalangan  remaja.  Dikalangan  remaja  pacaran  sudah menjadi  sesuatu  yang  lumrah,  padahal  pacaran  adalah  salah  satu  pintu masuk  dari  kemaksiatan.  Kalangan  pemuda  dan  pemudi  yang mengkhususkan malam istimewa seperti malam minggu mereka jadikan ajang  jalan  berdua,  dengan  minimnya  pengawasan  orang  tua  seringkali membuat  remaja  lupa  akan  batasan-batasan  yang  diperbolehkan  dalam pergaulan,  sehingga  mereka  dengan  leluasa  melakukan  hal-hal  yang dilarang sampai akhirnya menyebabkan kehamilan.
2) Pengaruh  teman  atau  lingkungan  dalam  membentuk  karakter  remaja adalah  yang  paling  kuat  diantara  faktor-faktor  lainnya,  karena  seorang anak  akan  lebih  lama  berada  diluar  rumah  baik  itu  disekolah,  tempat bermain,  pusat  perbelanjaan  dan  lain  sebagainya  daripada  berada dirumahnya.  Maka  apabila  seorang  remaja  berkumpul  dan  bermain ditempat yang baik maka kemungkinan dia akan menjadi baik pun akan semakin  besar,  begitu  juga  sebaliknya  apabila  bermain  dan  berkumpul ditempat  yang  negatif  maka  kemungkinan  akan  menjadi  pribadi  yang buruk pun akan semakin besar
3) Kurangnya    perhatian    khusus    dari    orang    tua    untuk    dapat memberikan  Pendidikan  Agama  dan  nasihat  tentang  bahaya  pergaulan bebas.  Lemahnya  pendidikan  keagamaan  terhadap  anak  yang  di  pupuk sejak  dini  di  lingkungan  keluarga  menyebabkan  pribadi  seorang  anak akan  labil  dan  mudah  terpengaruh  hal-hal  negatif  yang  akan  dijumpai dalam  kehidupan  sehari-hari,  karena  tidak  memiliki  imunitas  terhadap hal-hal negatif sebagaimana yang diajarkan dalam agama.

## Kesimpulan
Sesuai  dengan  penelitian  yang  penyusun  lakukan  tentang  nikah  hamil menurut pandangan hukum Kepala KUA kecamatan Parung Kabupaten Bogor, maka penyusun memberikan kesimpulan dari hasil penelitian tersebut, yakni:
1) Pandangan  hukum  Kepala  KUA  kecamatan  Parung  Kabupaten  Bogor (Dadang)  terhadap  nikah  hamil      adalah      boleh      dilaksanakan      asal dengan      laki-laki      yang  menghamilinya.  Pandangan  tersebut  mengacu pada  KHI  Pasal  53,  yaitu  seorang  wanita  hamil  di  luar  nikah  dapat dikawinkan  dengan  pria  yang  menghamilinya,  tanpa  menunggu  lebih dahulu  kelahiran  anaknya,  dan  pada  saat  wanita  masih  dalam  kedaan hamil  dan  tidak  diperlukan  perkawinan  ulang  setelah  anak  yang dikandung  lahir.    Jika  dinikahkan  dengan  pria  yang  bukan  menghamili maka tidak boleh. Perkawinan wanita hamil dengan laki-laki yang bukan menghamili, tidak ada aturan yang mengatur tentang hal tersebut, selain itu juga untuk menjaga kemurnian nasab. Alasan dilaksanakannya nikah hamil  di  KUA  kecamatan  Parung  Kabupaten  Bogor  adalah  untuk kemaslahatan dan kesejahteraan keluarga dan agar anak yang dikandung tidak terlantar dikemudian hari
2) Pandangan hukum dan apa yang dilakukan oleh Kepala KUA kecamatan Parung  Kabupaten  Bogor  tentang  nikah  hamil  sudah  sesuai  dengan hukum  Islam.  Dari  empat madzhab yang  telah  diuraikan  oleh  penulis,
Kepala  KUA  Kecamatan  Parung  lebih  condong  menggunakan madzhab Hanafi dan madzhab Syaf’i karena memang sejalan dengan pasal 53 KHI.
3) Peranan  KUA  sebagai  perpanjangan  tangan  Kementrian  Agama  harus terus aktif  dalam  memberikan  Penyuluhan  keagamaan,  agar  dapat terus menanamkan  norma-norma  kepada  masyarakat  agar  terhindar  dari pergaulan bebas.
4) Peranan orang tua dirumah sangatlah penting pengetahuan agama orang tua  yang  baik  akan  dapat  memberikan  pengaruh  baik  pula  kepada anaknya, karena rumah adalah tempat kembalinya anak setelah beberapa waktu  bersosialisasi  dengan  masyarakat  sekitar.  Artinya,  pengaruh- pengaruh  negatif  dari  luar  yang  diperoleh  seorang  anak  akan  dapat dinetralisir ketika anak kembali kerumah.

## Daftar Pustaka
AF, Hasanuddin. Perkawinan dalam Perspektif Al- Qur’an (Nikah, Talak, Cerai, Ruju’),
Jakarta: Nusantara Damai Press, 2011.
Ahmad, Baharuddin. Hukum Perkawinan di Indonesia, Jambi: Syari’ah Press , 2011.
Ahmadi, Wahid, Halal Haram Dalam Islam, Surakarta: Intermedia, 2003.
Aji, Ahmad Mukri. Urgensi Maslahat Mursalah Dalam Dialektika Pemikiran Hukum Islam, Bogor: Pustaka Pena Ilahi, 2012.
Al-Ghazi,  Muhammad  Bin  Qosim. Fathul  Qarib, Jakarta:  Dar  Al-Kutub  Al- Islamiyah, 2003.
Al-Hamdi, Abdul Aziz Mabruk., et al., Fikih Muyassar, Jakarta: Darul Haq, 2001.
Al-Khatib,  Abdurrahman. Hukum-Hukum  Wanita  Hamil ,  Beirut,  Darun  Nafis, 2003.
Al- Qr’an & Terjemahnya, Syamil Qur’an, Bandung: Departemen Agama RI, 2009.
Arikunto,  Suharsimi. Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktik, Jakarta:  PT.
Rineka Cipta, 2013.
Bisri,  Cik  Hasan. Peradilan  Islam  Dalam  Tatanan  Masyarakat  Indonesia, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1997.
Burgerlijk  Wetboek  (Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata),  Bandung: Sinarsindo Utama, 2006.
Ghozali, Abdul Rahman, Fiqih Munakahat, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2012.
Jurjani, Ali  bin Muhammad al-, At- Ta’rifat, Jakarta, Daar Al-Kutub Al-Islamiyah:
2012.
Komisi  Fatwa,  Majelis  Ulama  Indonesia, Kompilasi  Hukum  Islam ,  Jakarta:  Tim Permata Press, 2005.
Kusmiran,  Eny. Kesehatan  Reproduksi  Remaja  dan  Wanita, Jakarta:    Salemba Medika, 2011.
Malibari, Zainuddin. al- Fathul Mu’in, Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2010.
Mardani, Hadits Ahkam, Depok: Rajawali Pers, 2002.
Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitaif, Cet. ke-30, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2003.
Mughniyah, Muhammad jawad. Fiqih Lima Madzhab, Jakarta: Lentera, 2008.
Munawwir,  Ahmad  Warson. Al-Munawwir  Kamus  Arab  Indonesia, Surabaya,
Pustaka Progresif: 1997.
Nur, Syamsuddin Nur; Mutmainah, Mutia, Perkawinan Yang Didambakan Menurut
Al- Qur’an dan Sunnah, Depok: An-Nur Press, 2007.
Qudsiah,  Wifa  Latifah;  Gustiawati,  Syarifah. "Peranan  Wanita  Karir  Dalam Membantu Kebutuhan Keluarga Menurut Mazhab Syafi-iyyah," dalam Mizan: Journal of Islamic Law, Vol. 1 No. 2 (2017).
Rasjid, Sulaiman. Fiqih Islam , Bandung: Siar Baru Algesindo, 2012.
Rohim, Nur. " Kontroversi Pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2013 Tentang Mahkamah Konstitusi  Dalam  Ranah  Kegentingan  Yang  Memaksa" Jurnal  Cita  Hukum [Online], Volume 2 Number 1 (1 June 2014).
Rosidi,  Imron. Ayo  senang  Menulis  Karya  Tulis  Ilmiyah, Jakarta:  CV.  Media Pustaka, 2005.
Sabiq, Sayyid. Fiqih Sunnah 6, Bandung: Al- Ma’arif, 2000.
Sabiq, Sayyid. Fiqih Sunnah Jilid 3, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011.
Satori, Djama; Komariah, Aan. Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta CV,
2012.
Shiddiq,  Ahmad. Benang  Tipis  Antara  Halal  dan  Haram, Surabaya:  Putra  Pelajar,
2002.
Shiddiq,  Ahmad. Benang  Tipis  Antara  Halal  dan  Haram ,  Surabaya:  Putra  Pelajar 2002.
Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D , Bandung, Alfabeta CV,
2009.
Tim Penulis, Pegangan Calon Pengantin, Jakarta: Departemen Agama R.I, 2001.
Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974, Bandung: Citra Umbara, 2014.
Yunus,  Nur  Rohim. Restorasi  Budaya  Hukum  Masyarakat  Indonesia, Bogor: Jurisprudence Press, 2012.
Yunus,  Nur  Rohim;  Sholeh,  Muhammad;  Susilowati,  Ida. "Rekontruksi  Teori Partisipasi  Politik  Dalam  Diskursus  Pemikiran  Politik  Negara" dalam  Salam;
Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Vol. 4, No. 3 (2017).

## PEDOMAN TEKNIS PENULISAN BERKALA ILMIAH
1. Artikel adalah benar-benar karya asli penulis, tidak mengandung unsur plagiasi, dan belum pernah dipublikasikan dan/atau sedang dalam proses publikasi pada media lain yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai Rp 6000;
2. Naskah dapat berupa konseptual, resume hasil penelitian, atau pemikiran tokoh;
3. Naskah dapat berbahasa Indonesia, Inggris, Arab, maupun bahasa Rusia;
4. Naskah harus memuat informasi keilmuan dalam ranah ilmu hukum Positif;
5. Aturan penulisan adalah sebagai berikut:
a. Judul. Ditulis dengan huruf kapital, maksimum 12 kata diposisikan di tengah (centered);
b. Nama penulis. Ditulis utuh, tanpa gelar, disertai afiliasi kelembagaan dengan alamat lengkap, dan alamat e-mail;
c. Abstrak. Ditulis dalam bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia antara 80-120 kata;
d. Sistematika penulisan naskah adalah sebagai berikut:
1) Judul;
2) Nama penulis (tanpa gelar akademik), nama dan alamat afiliasi penulis, dan e-mail;
3) Abstrak ditulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan Inggris, antara 80-120 kata;
4) Kata-kata kunci, antara 2-5 konsep yang mencerminkan substansi artikel;
5) Pendahuluan;
6) Sub judul (sesuai dengan keperluan pembahasan);
7) Penutup; dan
8) Pustaka  Acuan  (hanya  memuat  sumber-sumber  yang  dirujuk  dan  sedapat  mungkin terbitan 10 tahun terakhir).
e. Ukuran kertas yang digunakan adalah kertas HVS 70 gram, ukuran A4, margin: atas 3,5 cm, bawah 3.5 cm, kiri 3,5 cm, dan kanan 3,5 cm;
f. Panjang Naskah antara 13 s.d. 15 halaman, spasi 1, huruf Palatino, ukuran 11;
g. Pengutipan  kalimat.  Kutipan  kalimat  ditulis  secara  langsung  apabila  lebih  dari  empat  baris dipisahkan  dari  teks  dengan  jarak  satu  spasi  dengan  ukuran  huruf  10  point.  Sedangkan kutipan  kurang  dari  empat  baris  diintegrasikan  dalam  teks,  dengan  tanda  apostrof  ganda  di awal  dan  di  akhir  kutipan.  Setiap  kutipan  diberi  nomor.  Sistem  pengutipan  adalah footnote (bukan bodynote atau endnote). Penulisan footnote menggunakan  sistem  turabian.  Setiap artikel, buku, dan sumber lainnya yang dikutip harus tercantum dalam pustaka acuan;
h. Pengutipan  Ayat  Alquran  dan Hadis.  Ayat  yang  dikutip  menyertakan  keterangan  ayat  dalam kurung, dengan menyebut nama surah, nomor surah, dan nomor ayat, seperti (Q.s. al- Mu’min [40]: 43). Pengutipan Hadis menyebutkan nama perawi (H.r. al- Bukhārī dan Muslim) ditambah referensi  versi  cetak  kitab  Hadis  yang  dikutip.  Hadis  harus  dikutip  dari  kitab-kitab  Hadis standar ( Kutub al- Tis‘ah);
i. Cara  pembuatan footnote.  Footnote ditulis  dengan font  Palation size 9,  untuk  pelbagai sumber, antara lain:
1) Buku:  nama  utuh  penulis  (tanpa  gelar), judul  buku (tempat  terbit:  penerbit,  tahun  terbit), cetakan,  volume,  juz,  halaman.  Contoh:  Soerjono  Soekanto, Pokok-pokok  Sosiologi Hukum , (Jakarta: Rajawali Pers, 1986), h. 10.
2) Buku  terjemahan,  contoh:  Roscoe  Pound, Pengantar  Filsafat  Hukum:  Buku  III, diterjemahkan oleh Moh. Radjab, (Jakarta: Bharata, 1963), h. 15;
1) Jurnal, contoh: Nur Rohim, “ Kontroversi Pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang mahkamah  konstitusi  dalam  ranah  kegentingan  yang  memaksa” , dalam Jurnal  Cita Hukum, Vol. 2, No. 1 (2014), h. 157.
2) Artikel  sebagai  bagian  dari  buku  (antologi),  contoh:  Hikmahanto  Juwana,  “Penegakan Hukum  dalam  Kajian Law  and  Development: Problem  dan  Fundamen  bagi  Solusi Indonesia”,  dalam  Muhammad  Tahir  Azhary, Beberapa  Aspek  Hukum  Tata  Negara, Hukum  Pidana,  dan  Hukum  Islam, (Jakarta:  Kencana  Prenada  Media  Gorup,  2012),  h. 127.
3) Artikel dari internet, contoh: Ahmad Tholabi Kharlie, “Problem Yuridis RUU Syariah” dalam http://ahmadtholabi.com/2008/03/03/problem-yuridis-ruu-syariah,  diunduh  pada  20  Maret 2012.
4) Artikel  dari  majalah,  contoh:  Susilaningtias,  “Potret  Hukum  Adat  pada  Masa  Kolonial”, dalam Forum Keadilan, No. 17, 20 Agustus 2006.
5) Makalah  dalam  seminar,  contoh:  Jimly  Asshiddiqie,  “Kedudukan  Mahkamah  Konstitusi dalam  Struktur Ketatanegaraan  Indonesia”,  Makalah  disampaikan  dalam  Kuliah  Umum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, pada 2 Maret 2004.
j. Pustaka  Acuan:  daftar  pustaka  acuan  ditulis  sesuai  urutan  abjad,  nama  akhir  penulis diletakkan di depan. Contoh:
1) Buku, contoh: Soekanto, Soerjono, Pokok-pokok Sosiologi Hukum , Jakarta: Rajawali Pers, 1986.
2) Buku  terjemahan,  contoh:  Pound,  Roscoe, Pengantar  Filsafat  Hukum:  Buku  III, diterjemahakan oleh Moh. Radjab, Jakarta: Bharata, 1963.
3) Jurnal, contoh: Rohim, Nur, “ Kontroversi Pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang mahkamah  konstitusi  dalam  ranah  kegentingan  yang  memaksa” , dalam Jurnal  Cita Hukum, Vol. 2, No. 1 (2014).
4) Artikel sebagai bagian dari buku, contoh: Juwana, Hikmahanto, “Penegakan Hukum dalam Kajian Law  and  Development: Problem  dan  Fundamen  bagi  Solusi  Indonesia”,  dalam
Muhammad  Tahir  Azhary, Beberapa  Aspek  Hukum  Tata  Negara,  Hukum  Pidana,  dan Hukum Islam, Jakarta: Kencana Prenada Media Gorup, 2012.
5) Artikel  yang  dikutip  dari  internet,  contoh:  Kharlie,  Ahmad  T holabi, “Problem Yuridis RUU Syariah”  dalam  http://ahmadtholabi.com/2008/03/03/problem -yuridis-ruu-syariah,  diunduh pada 20 Maret 2012.
6) Majalah, contoh: Susilaningtias, “Potret Hukum Adat pada Masa Kolonial”, dalam Forum Keadilan, No. 17, 20 Agustus 2006.
7) Makalah  dalam  seminar,  contoh:  Asshiddiqie,  Jimly,  “Kedudukan  Mahkamah  Konstitusi dalam  Struktur  Ketatanegaraan  Indonesia”,  Makalah  disampaikan  dalam  Kuliah  Umum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, pada 2 Maret 2004.
k. Penutup: artikel ditutup dengan kesimpulan;
l. Biografi singkat: biografi penulis mengandung unsur nama (lengkap dengan gelar akademik), tempat tugas, riwayat pendidikan formal (S1, S2, S3), dan bidang keahlian akademik;
6. Setiap  naskah  yang  tidak  mengindahkan  pedoman  penulisan  ini  akan  dikembalikan  kepada penulisnya untuk diperbaiki.
7. Naskah sudah diserahkan kepada penyunting, selambat-lambatnya tiga bulan sebelum waktu penerbitan  (Juni  dan  Desember)  dengan  mengupload  pada  laman  OJS  jurnal  pada  alamat Website: http://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan atau dikirim langsung via e-mail ke: jurnalmizan.uikabogor@gmail.com atau syarifah@fai-uika.ac.id . Permalink: https://uika- bogor.academia.edu/JurnalMizanUIKABogor. []