## PUBLIC AWARENESS ABOUT THE TRADITION OF UNDER-AGE MARRIAGE TOWARDS CHILDREN`S RIGHTS ACCORDING WITH LAW
NO. 23 OF 2002
KESADARAN HUKUM MASYARAKAT MENGENAI TRADISI PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR TERHADAP HAK ANAK  MENURUT UU NO. 23 TAHUN 2002
1 Agi Risa Solikhah, 2 Dadang Sundawa, 3 Komala Nurmalina
1 Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan FPIPS UPI
2 Dosen Pendidikan Kewarganegaraan FPIPS UPI Email: agi.risa@student.upi.edu

## ABSTRACT
This  research  try  to  reveal  society  awareness  about  the  underage  wedding  traditions  of children's rights in Sampiran village, and how of society understanding the under-age marriage, the  factors  that  influence  the  level  of  society  awareness  about  the  marriage  under  the  age  of children's  rights,  the  role  and  function  of  civic  education  to  increase  society  awareness  about underage  marriage,  and  how  the  efforts  made  to  minimize  the  occurrence  of  under-age marriage.  This  research  used  a  qualitative  approach  with  case  study  methods  and  data collection is done through observation, interviews, documentation and literature studies.
Keywords: Law Awareness, community, tradition, under-age marriage, and children's rights.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  berusaha  mengungkapkan  kesadaran  hukum  masyarakat  Desa  Sampiran mengenai  tradisi  pernikahan  dibawah  umur  terhadap  hak  anak,  bagaimana  pemahaman masyarakat  mengenai  pernikahan  dibawah  umur,  faktor-faktor  apa  saja  yang  mempengaruhi tingkat kesadaran  hukum  masyarakat  mengenai  pernikahan  dibawah  umur  terhadap  hak  anak, peran  dan  fungsi  Pendidikan  kewarganegaraan  dalam  meningkatkan  kesadaran  hukum masyarakat mengenai pernikahan dibawah umur, serta bagaimana upaya yang dilakukan dalam meminimalisir  terjadinya  pernikahan  dibawah  umur.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan kualitatif  dengan  metode  studi  kasus  dan  pengumpulan  data  dilakukan  melalui  observasi, wawancara, studi dokumentasi dan studi literatur.
Kata  Kunci  :  Kesadaran  Hukum,  masyarakat,  tradisi,  pernikahan  dibawah  umur,  dan  hak anak.
Pendidikan
Kewarganegaraan merupakan  bidang  studi  yang  bersifat multifaset dengan   konteks   lintas   bidang keilmuan.   Secara   epistimilogis, Pendidikan Kewarganegaraan dikembangkan dalam tradisi Citizenship Education yang  tujuannya
sesuai dengan tujuan nasional masing-masing negara.  Namun,  secara  umum  tujuan  negara mengembangkan Pendidikan
Kewarganegaraan  (PKn)  adalah  agar  setiap warga  negara  menjadi  warga  negara  yang baik  ( to  be  good  citizens ),  yakni  warga
negara  yang  memiliki  kecerdasan  ( civic intelligence )  baik  intelektual,  emosional, sosial  maupun  spiritual.  Memiliki  rasa bangga  dan  bertanggung  jawab  ( civic responsibility )  dan  mampu  berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara  ( civic  participation )  agar  tumbuh rasa  kebangsaan  dan  cinta  tanah  air.  Dengan demikian Pendidikan Kewarganegaraan merupakan subjek pembelajaran yang mengemban misi untuk membentuk kepribadian bangsa, yang mempunyai karakter.
Menurut Djahiri  (2006:  9) Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) atau civic education adalah  program  pendidikan  pembelajaran yang  secara  pragmatik-prosedural  berupaya memanusiakan
( humanizing ) dan membudayakan ( civilizing )
serta memberdayakan  ( enpowering )  manusia/anak didik (dari dan kehidupannya) menjadi warga negara  yang  baik  sebagaimana  tuntutan keharusan/yuridis konstitusional bangsa/negara yang bersangkutan. Hal tersebut  relevan  dengan  Standar  Isi  untuk Satuan  Pendidikan  Dasar  dan  Menengah yang diterbitkan oleh
Departemen Pendidikan Nasional (2006: 2) yang menegaskan bahwa: Pendidikan Kewarganegaraan
( citizenship )    merupakan    mata    pelajaran yang  memfokuskan  pada  pembentukan  diri yang beragam dari segi agama, sosial budaya, bahasa, usia, dan suku bangsa untuk menjadi warga negara  Indonesia yang  cerdas, terampil,  dan  berkarakter  yang  diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.
Winataputra  (2001)  mengemukakan bahwa  ada  tiga  dimensi  PKn  yakni  Pkn sebagai  program  kurikuler,  PKn  sebagai program akademik,  dan PKn sebagai program sosial kultural. Domain PKn sebagai program  kurikuler  merupakan  program  PKn yang  dirancang  dan  dibelajarkan  kepada peserta didik pada jenjang satuan pendidikan tertentu. Melalui domain ini, proses penilaian
dimaksudkan  untuk      mengetahui      tingkat penguasaan      peserta      didik      terhadap program pembelajaran dan program pembangunan karakter. Domain PKn sebagai program  akademik  merupakan  program kajian ilmiah  yang dilakukan oleh komunitas akademik  PKn      menggunakan  pendekatan dan metode penelitian ilmiah untuk memecahkan  masalah-masalah  konseptual dan    operasional guna menghasilkan generalisasi  dan  teori  untuk  membangun batang tubuh keilmuan PKn. Kajian ini lebih memperjelas  bahwa PKn  bukan semata-mata sebagai  mata  pelajaran  dalam  kurikulum sekolah  melainkan  pendidikan  disiplin  ilmu yang memiliki tugas komprehensif dalam arti bahwa semua community of scholars mengemban  amanat  bukan  hanya  di  bidang telaah  instrumental,  praksis-operasional  dan aplikatif  melainkan  dalam  bidang  kajian teoritis-konseptual yang terkait dengan pengembangan  struktur  ilmu  pengetahuan dan body of knowledge .
Domain  PKn  sebagai  program  sosial kultural    pada    hakikatnya    tidak  banyak pebedaan  dengan  program  kurikuler  dilihat dari aspek tujuan, pengorganisasian kurikulum dan materi pembelajaran. Perbedaan  terutama  pada  aspek    sasaran, kondisi,    dan    karakteristik    peserta    didik. Program    PKn    ini  dikembangkan  dalam konteks kehidupan masyarakat dengan sasaran semua anggota masyarakat. Tujuannya  lebih  pada  upaya  pembinaan warga masyarakat agar menjadi warga negara yang  baik  dalam  berbagai  situasi  dan perkembangan zaman yang senantiasa berubah.
Kesadaran hukum pada mulanya timbul sebagai  akibat  adanya  usaha  untuk  mencari dasar daripada sahnya suatu peraturan hukum dari  berbagai  masalah  yang  timbul  dalam rangka  penerapan  suatu  ketentuan  hukum. Kemudian  berkembang  dan  menimbulkan suatu  problema  dalam  dasar  sahnya  suatu ketentuan  hukum.  Permasalahan      tersebut
timbul      karena      dalam      fakta      di masyarakat      banyak  ketentuan-ketentuan hukum yang tidak di taati oleh masyarakat.
Kesadaran  hukum  dapat  diartikan sebagai  “persepsi  individu  atau  masyarakat terhadap hukum” (Salman 1993: 39). Hukum di  sini  merujuk  pada  hukum  yang  berlaku dan  hukum  yang  dicita-citakan.  Dengan demikian  hukum  di  sini  meliputi  hukum tertulis  dan  hukum  tidak  tertulis.  Misalnya hukum  Islam  dan  hukum  adat,  walaupun kedua hukum tersebut tidak memiliki  bentuk formal  (tertulis)  dalam  lingkup  hukum nasional, akan tetapi hukum tersebut seringkali dijadikan dasar dalam menentukan suatu tindakan.
Kesadaran  hukum  berkaitan  dengan nilai-nilai  yang  tumbuh  dan  berkembang dalam  suatu  masyarakat.  Dengan  demikian masyarakat  mentaati  hukum  bukan  karena paksaan,  melainkan  karena  hukum  tersebut sesuai  dengan  nilai-nilai  yang  ada  dalam keadaan  masyarakat  sendiri.  Dalam  hal  ini telah  terjadi  internalisasi  hukum  dalam masyarakat.
Pemahaman awal menyangkut kesadaran  hukum  ini  yang  selanjutnya menjadi dasar berbagai permasalahan hukum. Kesadaran  hukum  menjadi  penting  mana kala  hukum  tidak  berjalan  sebagaimana mestinya,  sedangkan  pelaksanaan  hukum yang benar amat dibutuhkan guna menciptakan  ketertiban  masyarakat.  Dasar kesadaran  ini  penting  untuk  dikembangkan pada seluruh individu untuk dapat melaksanakan hukum dengan benar dan tanpa terkecuali. Menurut
sosiolog
Soemardjan
(Soekanto,2004:  24)  merumuskan  suatu definisi  mengenai  masyarakat  yaitu  “orang- orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan“. Sedangkan menurut Koentjaraningrat (1994)
menyebutkan   bahwa   “masyarakat   adalah kesatuan   hidup   manusia   yang berinteraksi menurut  suatu  sistem    adat  istiadat  tertentu
yang  bersifat  kontinyu  dan  terikat  oleh  rasa identitas yang sama”.
Masyarakat  memiliki  ciri-ciri  sebagai berikut:
a. Manusia yang hidup bersama, dua atau lebih dari dua orang,
b. Bergaul dalam jangka waktu yang relatif lama,
c. Setiap anggotanya menyadari sebagai suatu kesatuan, dan
d. Bersama membangun sebuah kebudayaan yang membuat keteraturan dalam kehidupan
bersama.
Secara  definisi  Hidayat  Supangkat mengemukakan  bahwa  tradisi  berasal  dari bahasa  Latin  yaitu  tradition,  ”diteruskan” atau  kebiasaan.  Sedangkan  dalam  pengertian yang  paling  sederhana  adalah  sesuatu  yang telah  dilakukan  untuk  sejak  lama  dan menjadi bagian dari kehidupan  suatu kelompok  masyarakat,  biasanya  dari  suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama (wikipedia Indonesia).
Berdasarkan  Kamus  Umum  Bahasa Indonesia (1994: 1531) sebagaimana dikemukakan  oleh  Badudu  dan  Mohamad Zain bahwa tradisi adalah:
”Adat  kebiasaan  yang  dilakukan  turun temurun  dan  masih  terus  dilakukan  dalam masyarakat  di  setiap  tempat/suku  berbeda- beda”. Sedangkan menurut (Depdiknas,2001: 1208)  tradisi  adalah  adat  kebiasaan  turun temurun  yang  masih  dijalankan  dalam masyarakat atau suatu penilaian  atau anggapan  bahwa  cara-cara  yang  telah  ada merupakan cara yang paling baik.
Pernikahan  adalah  ikatan  lahir  batin antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  untuk membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan Yang  Maha  Esa.  Pada  pembahasan  ini  kita bicarakan  umur  ideal  menikah,  di  samping itu  perlu  juga  dipertimbangkan  waktu
pernikahan.
Di  samping  hal-hal  tersebut  juga  ada hal-hal  yang  perlu  dipersiapkan  usia  sudah mencukupi atau belum. Mengenai pernikahan di bawah umur, di dalam undang-undang No. 1  Tahun  1974  tentang  pernikahan  dikatakan bahwa:  Pernikahan  hanya  diizinkan  jika pihak  pria  mencapai  umur  19  tahun  dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Batas  umur  yang ideal atau  yang di  tetapkan Undang-Undang  No.1  Tahun  1974  yaitu batas  minimum  16  tahun  bagi  perempuan dan  bagi  laki-laki  19  tahun  kalau    sudah mencapai    umur    tersebut    maka    pihak KUA   dapat   menikahkanmempelai   dengan syarat   harus   mendapat   izin   dari   orangtua masing-masing mempelai atau calon pengantin.
Melihat  pernyataan  tersebut,  yaitu mengenai  batas  minimum  usia  untuk  laki- laki  diperbolehkan  menikah  adalah  19 tahun  dan  16  tahun  untuk  wanita sebelum kedua    calon    mempelai    mencapai    batasan usia    yang  telah    ditentukan  tersebut,  maka disebut pernikahan di bawah umur. Berdasarkan  pengamatan  terhadap  keluarga yang  melakukan  pernikahan  di  bawah  umur kebanyakan akan mengalami rasa penyesalan,  kesengsaraan  dan  kekacauan dalam  membina  rumah  tangga  karena  belum siap  secara  lahir  yakni  menikah  pada  usia yang  terlalu  muda.  Satu    kendala    yang membuat    pernikahan    di    bawah    umur semakin    bermasalah  adalah  merebaknya kebiasaan pernikahan di bawah tangan.
Pernikahan  dibawah  umur  seringkali berujung  pada  penyesalan,  namun  demikian justru  orangtua  sendiri  sering  mendorong anaknya  untuk  menikah  di  bawah  umur. Menikah  di  bawah  umur  adalah  keputusan- keputusan yang terlalu cepat.
Kemungkinannya  akan  sangat  buruk  buat mereka    yang  melangsungkan  pernikahan  di usia  muda.  Pengadilan  Agama  menentukan batasan  umur  bagi  calon  pengantin  agar tidak  terjadi    pernikahan  dibawah  umur
yang  memang  mereka masih labil emosinya dan  dianggap  masih  belum  mampu  secara fisik dan mentalnya, sehingga akan mengalami  ketimpangan-ketimpangan  yang terjadi  dalam  rumah  tangga.  Apabila  pada usia  yang  belum  matang  secara  lahir  dan bathin seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang  dan  ketentuan-ketentuan yang  telah  di  ungkapkan.  Batas  usia  yang telah  ditentukan  oleh  pengadilan  Agama tidak  lain  untuk  meminimalisir  terjadinya pernikahan di bawah umur.
Terlalu banyak pernikahan yang impulsive (menurut kata hati), yang mengakibatkan  banyaknya  perceraian  yang impulsive  juga.  Banyak  perceraian  yang dilakukan      secara      sembarangan mengakibatkan      sangat      meresahkan masyarakat modern. Jika kita semua dan para orangtua  yang  tidak  memaksakan  anak-anak mereka  untuk  menikah  di  usia  muda  maka untuk  mencegah  terjadinya  perceraian,  dan tentunnya  akan  mendapatkan  kebahagiaan dalam melakukan pernikahan di bawah umur.
Perkawinan mampu menghadapi kesulitan-kesulitan mereka secara realitas dan mau    mengadakan    perbaikan    atau konsensi    yang    diperlukan.    Hal    ini menjadikan mereka mesti bersedia menerima tanggung  jawab  sendiri  dari  perselisihan perkawinan  mereka.suatu  perkawinan  yang tidak  bahagia  jarang  disebabkan  oleh  satu pihak  saja.  Yang  bertanggung  jawab  dalam kebahagiaan  perkawinan  atau  pernikahan tidak  hannya  satu  orang  saja  tetapi  kedua- duanya  yaitu  suami  dan  istri,  merupakan orang  yang saling mempengaruhi, dan  kedua pasangan  mempunyai  jalan  dan  komitmen yang  menjadi  bimbingan  dan  pelurusan  bagi kesadaran,  jika  perkawinan  itu  hendak diselamatkan.
Maka  dari  itu,  tidak  akan  ada  bangsa yang  kokoh  dan  diberkahi  Allah  SWT tanpa  diawali  dari  keluarga  yang  diberkahi pula  oleh  Allah  SWT.  Untuk  mencapai keluarga  atau  rumah  tangga  yang  diberkahi
Allah  SWT,  perlu  berbagai  kesiapan  dari ilmu  pengetahuan  yang  cukup.  Hal  ini  harus dimiliki  oleh  setiap  individu    yang    akan berumah    tangga,    baik    pihak    lelaki maupun    wanitanya,  sehingga    masing- masing  tahu    apa    hak    dan    kewajibannya serta    posisinya  bila  sudah  berkeluarga. Sebab,  bila  seseorang  menikah  tidak  tahu memposisikan  diri,  maka  rumah  tangganya adalah awal dari masalah.
Dan  hendaklah  dengan  keduanya  jika menemukan  permasalahan  dalam  hidup berumah tangga saling mengingatkan kesalahan tersebut dasar akan kesalahan yang dilakukan  sehingga  tercipta  keluarga  yang saling  pengertian  dan  harmonis  berdasarkan tuntunan dalam agama Islam.
Pernikahan selalu menjadi pembicaraan yang  menarik  di  kalangan  anak  muda, karena    hubungan    cinta    lawan    jenis merupakan    perbincangan    yang    tak  pernah habis    dibahas.    Dalam    Islam,    hubungan cinta    tersebut    dibatasi    dalam  koridor pernikahan.
Menikah  usia  muda  bukan  berarti rumah  tangga  jauh  dari  konsep sakinah mawaddah dan warohmah .  Sejauh  kedua pihak  dan  istri  menuruti  anjuran  Rasul  yaitu mengerti  agama,  hak  dan  kewajibannya,  dan saling  menghormati,  maka  keluarga  bisa diperoleh dengan nafkah yang halal.
Secara  psikologis  dengan  pernikahan seseorang  dapat  belajar  menjadi  dewasa karena  menikah  itu  memang  tidak  gampang banyak  hal  yang  harus  dipikirkan  dan dikobarkan demi keutuhan keluarga. Pernikahan  jika  dilaksanakan  dengan  tulus dan  ikhlas  tidak  akan  terasa  seperti  sebuah beban  tapi  malah  menyenangkan,    banyak kejadian  dalam  pernikahan  yang  membuat sepasang  suami  istri  menjadi  lebih  dewasa secara emosional.
Pernikahan  itu  harus  diniatkan  sebagai sesuatu  yang  sakral  dan  didasari  lancar. Dalam  memilih  pasangan  tidak  harus tergesa-gesa  karena  hal  itu  untuk  seumur
hidup, kalau hanya menuruti hawa nafsu saja bisa  berantakan  di  jalan  atau  cerai.    Karena itu    perlu    dipersiapkan    dengan    matang. Bila    di    tengah    jalan  ditemukan ketidakcocokan  maka  jalan  yang  pertama jangan  talak  dulu  atau  cerai  tetapi  harus ishlah atau jalan damai, kalau tidak bisa baru Islam dengan sangat terpaksa memperbolehkan untuk berpisah dengan cara yang baik.
Masyarakat  Desa  Sampiran Kecamatan Talun  Kabupaten  Indramayu  menjadikan pernikahan  sebagai  suatu  adat  istiadat  dalam kebudayaan  setempat,  tidak  terkecuali  faktor usia.  Mayoritas  warga  desanya  melakukan pernikahan  pada  usia  yang  relatif  muda  dan hal  ini  sudah  menjadi  kebiasaan  penduduk setempat. Hal tersebut didasari oleh berbagai macam  faktor  yaitu, pertama, ekonomi. Dimana dalam  sebuah  keluarga yang berekonomi lemah memposisikan  anak sebagai  beban  dalam  keluarganya.  Oleh karena  itu,  anak  yang  berusia  di  atas  lima belas  tahun  segera dinikahkan dengan begitu beban orangtua menjadi lebih ringan.
Kedua, yang  mendorong  orangtua untuk  segera  menikahkan  anak-anak  mereka pada  usia  yang  relatif  muda  adalah  karena kekhawatiran  orangtua  jika  anaknya  tidak mendapatkan  jodoh.  Terlebih  adanya  sanksi masyarakat  berupa  sebutan  sebagai  perawan tua  pada  anak  perempuan  mereka  yang belum menikah ketika usia sudah menginjak 20 tahun lebih. Sanksi masyarakat itu    dianggap  sebagai  aib keluarga,  oleh  karena  itu,  sedapat  mungkin mereka  menghindar  hal  tersebut  dengan segera  menikahkan  anak-anaknya,  terlepas siap  atau  tidaknya  anak  tersebut  untuk melangsungkan pernikahan.
Pengertian  hak  adalah  sesuatu  yang dibawa  manusia  sejak  lahir  (hak  kodrati) yang  harus  dipenuhi  dan  biasanya  diperoleh setelah  melaksanakan  kewajiban.  Sedangkan pengertian  Anak  menurut  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2002
Pasal 1 ”Anak adalah seseorang yang belum berusia  18  (delapan  belas)  tahun,  termasuk anak  yang  masih  dalam  kandungan”. Kemudian  pengertian  Hak  anak    menurut Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 23  Tahun  2002 ”Hak  anak  adalah  bagian dari  hak  asasi  manusia  yang  wajib  dijamin, dilindungi,  dan  dipenuhi  oleh  orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara”.
Anak  adalah  amanah  sekaligus  karunia Tuhan  Yang  Maha  Esa,  yang  senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat,  martabat,  dan  hak-  hak  sebagai manusia  yang  harus  dijunjung  tinggi.  Dari sisi  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus  cita-cita  bangsa,  sehingga  tiap  anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang,  berpartisipasi  serta  berhak  atas perlindungan  dari  tindak  kekerasan  dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.
Sebagaimana  sesuai  dengan  Undang- Undang No. 23 Tahun 2002 pasal 26 ayat 1 , Orang  tua  berkewajiban  dan  bertanggung jawab untuk:
a. Mengasuh,  memelihara,  mendidik  dan melindungi anak
b. Menumbuh  kembangkan  anak  sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, dan
c. Mencegah  terjadinya  pekawinan  pada usia anak-anak
Orang  tua,  keluarga,  dan  masyarakat bertanggung  jawab  untuk  menjaga  dan memelihara hak asasi  tersebut  sesuai  dengan kewajiban  yang  dibebankan  oleh  hukum. Demikian pula dalam rangka penyelengaraan perlindungan  anak,  negara  dan  pemerintah bertanggung  jawab  menyediakan  fasilitas dan  aksesibilitas  bagi  anak,  terutama  dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

## METODE
Pendekatan  yang  digunakan  dalam
penelitian  ini  adalah  pendekatan  kualitatif. Penelitian  kualitatif  berakar  pada  latar alamiah yang mengandalkan manusia sebagai alat penelitian, memanfaatkan metode  kualitatif,  mengandalkan  analisa data,  dan  secara  induktif  mengarahkan sasaran penelitiannya pada usaha menemukan    teori  dari  dasar.    Selain  itu, penelitian    kualitatif    bersifat    deskriptif, lebih    mementingkan    proses    dari    pada hasil,    membatasi    studi    dengan    fokus, memiliki    seperangkat    kriteria    untuk memeriksa  keabsahan  data,  dan  rancangan penelitiannya  bersifat  sementara  serta  hasil penelitiannya    disepakati    oleh  kedua  belah pihak  antara  peneliti  dan  subjek  penelitian (Moleong,  2007: 27).
Metode yang digunakan didalam penelitian ini ialah berupa pendekatan metode studi  kasus  ( Case  Study ).  Penelitian  ini memusatkan  diri  secara  intensif  pada  suatu objek  tertentu  yang  mempelajarinya  sebagai suatu  kasus.  Data  studi  kasus  diperoleh  dari semua pihak  yang  bersangkutan,  dengan  kata lain data studi yang dikumpulkan berasal dari berbagai sumber (Nawawi, 2003).
Lebih lanjut Arikunto (1986)
mengemukakan  bahwa  metode  studi  kasus sebagai  salah  satu  jenis  pendekatan,  adalah penelitian  yang  dilakukan  secara  intensif, terperinci  dan  mendalam  terhadap  suatu organisme atau individu, lembaga, atau gejala tertentu  dengan  daerah  atau  subjek  yang sempit.  Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, studi dokumentasi dan studi  literatur  secara  langsung  di  Desa Sampiran  Kecamatan  Talun  Kabupaten Cirebon.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil
Mekanisme  dan  Pengaturan  Terhadap Pernikahan  di  Bawah  umur  Terhadap Hak Anak yang Terdapat dalam UU No. 1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan  dan  UU
No.  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak.
Memperhatikan  Undang-undang  No.  1 Tahun  1974  tentang  perkawinan  yang  masih berlaku  saat  ini,  maka  masalah  pernikahan dibawah  umur  mengacu  ke  dalam    pasal  7 ayat  (1)  yang  berbunyi “Perkawinan  hanya diizinkan  jika  pihak  pria  sudah  mencapai umur  19  (sembilan  belas)  tahun  dan  pihak wanita  sudah  mencapai  umur  16  (enam belas) tahun”. Sedangkan dalam pasal 6 ayat (1), (2), (3) dapat ditarik kesimpulan apabila kedua  calon  mempelai  berumur  dibawah umur  yang  sudah  ditetapkan  oleh  undang- undang  maka  apabila  ingin  melaksanakan pernikahan  harus  dengan  pesetujuan  dari orang tua kedua bela pihak atau walinya dan diajukan kepada pengadilan setempat.
Hal  tersebut  dipertegas  kembali  dalam pasal  15  ayat  (1)  Kompilasi  Hukum  Islam, yaitu  bahwa  untuk  kemaslahatan  keluarga dan  rumah  tangga  perkawinan  hanya  boleh dilakukan  calon  mempelai  yang  telah mencapai umur yang ditetapkan pada pasal 7 Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974.  Usia minimal yang disyaratkan tersebut, seringkali  luput  dari  perhatian  pasangan calon yang akan melangsungkan pernikahan, terlebih  pada  masyarakat  desa  Sampiran dengan  tingkat  ekonomi  dan  pendidikan yang rendah.
Pemahaman Masyarakat Mengenai Pernikahan  Dibawah  Umur  Terhadap Hak  Anak di  Desa  Sampiran  Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon.
Secara  keseluruhan  mereka  tidak mengetahui  dan  memahami  isi  dan  tujuan dari  UU  No.  1  tahun  1974  tentang Perkawinan  dan  UU  No.  23  Tahun  2002 tentang  perlindungan  anak.  Pemahaman terhadap  isi  peraturan  hukum  merupakan salah  satu  indikator  untuk  mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat mengenai pernikahan dibawah umur terhadap hak anak.
Penulis melihat pemahaman masyarakat yang kurang terhadap pernikahan dibawah  umur  ini  dikarenakan  minimnya informasi  maupun  sosialisasi  dari  lembaga serta  tradisi  masyarakat  yang  masih  melekat mengenai kebiasaan melaksanakan pernikahan dibawah umur.
Sebagian besar responden menganggap kasus  pernikahan  dibawah  umur  ini  sebagai hal  yang  biasa  saja  dan  bukan  sesuatu  yang aneh  karena  menurutnya  itu  merupakan tradisi  dan  kebiasaan  dari  masyarakat  desa Sampiran,  dan  kebiasaan  nenek  moyang terdahulu dan dilakukan secara terus menerus.
Faktor-Faktor Yang
Mempengaruhi
Tingkat  Kesadaran  Hukum  Masyarakat Mengenai  Pernikahan  Dibawah  Umur Terhadap Hak Anak
Kesadaran adalah suatu proses kesiapan diri  individu  untuk  melakukan  atau  tidak melakukan sesuatu, menanggapi suatu fenomena  tertentu  dengan  didasari  atas pengertian,  pemahaman,  penghayatan  dan pertimbangan  nalar  dan  moral  dengan disertai kebebasan sehingga ia dapat mempertanggung jawabkannya secara sadar.
Dari  hasil  penelitian  terungkap  bahwa faktor rasionalitas pendidikan turut mempengaruhi  tingkat  kesadaran  hukum masyarakat  terhadap  pernikahan  dibawah umur walaupun ada faktor lain juga yang ikut mempengaruhi yaitu faktor lingkungan skitar, adat istiadat,  dan faktor ekonomi yang paling tinggi  tingkat  keberpengaruhannya  yang menjadi latar belakang masyarakat melakukan pernikahan dibawah umur.
Peran Dan Fungsi Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum Mengenai  Pernikahan  Dibawah  Umur Terhadap Hak Anak. Pendidikan
Kewarganegaraan merupakan  bidang  studi  yang  bersifat
multifaset dengan   konteks   lintas   bidang keilmuan.   Secara   epistimilogis, Pendidikan Kewarganegaraan dikembangkan dalam tradisi Citizenship Education yang  tujuannya sesuai dengan tujuan nasional masing-masing negara.  Namun,  secara  umum  tujuan  negara mengembangkan Pendidikan Kewarganegaraan  (PKn)  adalah  agar  setiap warga  negara  menjadi  warga  negara  yang baik  ( to  be  good  citizens ),  yakni  warga negara  yang  memiliki  kecerdasan  ( civic intelligence )  baik  intelektual,  emosional, sosial  maupun  spiritual.  Memiliki  rasa bangga  dan  bertanggung  jawab  ( civic responsibility )  dan  mampu  berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara  ( civic  participation )  agar  tumbuh rasa  kebangsaan  dan  cinta  tanah  air.  Dengan demikian Pendidikan Kewarganegaraan merupakan subjek pembelajaran yang mengemban misi untuk membentuk kepribadian bangsa, yang mempunyai karakter. Sedangkan Pendidikan Kewarganegaraan  ini  memiliki  peran  dan fungsi sebagai
berikut (Bunyamin maftuh&Sapriya, 2005: 321) :
a. Pendidikan  Kewarganegaraan  sebagai pendidikan politik, yang berarti program pendidikan ini memberikan
pengetahuan,  sikap  dan  keterampilan kepada siswa agar mereka mampu hidup sebagai  warga  negara  yang  memiliki tingkat    kemelekan    politik    ( political literacy) dan    kesadaran  politik (political  awareness) , serta  kemampuan berpartisipasi politik ( political participation) yang tinggi.
b. Pendidikan  Kewarganegaraan  sebagai pendidikan  hukum,  yang  berarti  bahwa program pendidikan ini diarahkan untuk membina  siswa  sebagai  warga      negara yang    memiliki      kesadaran    hukum yang      tinggi,      yang  menyadari    akan hak    dan    kewajibannya,  dan    yang memiliki    kepatuhan  terhadap  hukum
yang tinggi.
c. Pendidikan  Kewarganegaraan  sebagai pendidikan nilai  ( value  education) , yang berarti melalui Pendidikan
Kewarganegaraan  diharapkan  tertanam dan  tertransformasikan  nilai,  moral,  dan norma  yang  dianggap  baik  oleh  bangsa dan  negara  kepada  diri  siswa,  sehingga mendukung  bagi  upaya nation  and character building.
Upaya Yang Telah Dilakukan Oleh Tokoh Masyarakat Dan Pemerintah Dalam Meminimalisir
Pernikahan Dibawah Umur Di Desa Sampiran.
Tokoh masyarakat dalam hal ini adalah pemuka agama, kepala desa, lebe, dan kepala KUA  talun  yang  memiliki  peranan  penting dalam  meminimalisir  pernikahan  dibawah umur.  Tokoh  masyarakat  bertugas  membina kehidupan  keagamaan  masyarakat  termasuk dalam hal pernikahan. Penyampaian informassi  tentang  bagaimana  pernikahan, latar  belakang,  pentingnya  rukun  dan  syarat pernikahan  menjadi  hal  yang  semestinya disampaikan oleh para pemuka agama sebgai upaya untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat  yang  kurang  tentang  hakikat pernikahan yang sebenarnya. Pemahaman itu diperlukan  agar  penikahan  tidak  hanya sekedar untuk menghalalkan hubungan suami istri  ataupun  membebaskan  orang  tua  dari beban  biaya  kehidupan  anak.  namun  yang paling utama ialah dengan mempertimbangkan  kesiapan  calon,  baik fisik maupun mental.
Pemerintah  desa  baik  kepala  desa maupun  lebe,  menjadi  pihak  yang  dapat mendorong warga masyarakat untuk meningkatkan  kesadaran  mereka  melalui program yang diadakan oleh pemerintah desa untuk  meminimalisir  terjadinya  pernikahan dibawah umur yaitu dengan cara memberikan bimbingan  atau  penyuluhan  kepada  remaja dan orang tua.
Disamping  pemerintah  desa,  Kantor
Urusan  Agama  menjadi  bagian  yang  dapat turut  andil  dalam  meminimalisir  terjadinya pernikahan  dibawah  umur.  Dari  hasil penelitian  terungkap  bahwa  KUA  juga mengadakan  bimbingan  pra  nikah  yang bertujuan  untuk  membekali  pasangan  dalam membangun rumah tangga.

## Pembahasan
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan oleh  penulis,  secara  keseluruhan  mereka tidak  mengetahui  dan  memahami  isi  dan tujuan  dari  UU  No.  1  tahun  1974  tentang Perkawinan  dan  UU  No.  23  Tahun  2002 tentang  perlindungan  anak.  Pemahaman terhadap  isi  peraturan  hukum  merupakan salah  satu  indikator  untuk  mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat mengenai pernikahan dibawah umur terhadap hak anak. Penulis
melihat pemahaman masyarakat yang kurang terhadap pernikahan dibawah  umur  ini  dikarenakan  minimnya informasi  maupun  sosialisasi  dari  lembaga serta  tradisi  masyarakat  yang  masih  melekat mengenai kebiasaan melaksanakan pernikahan  dibawah  umur.  Sebagian  besar responden menganggap  kasus  pernikahan dibawah umur ini sebagai hal yang biasa saja dan  bukan  sesuatu  yang  aneh  karena menurutnya  itu  merupakan  tradisi  dan kebiasaan  dari  masyarakat  desa  Sampiran, dan  kebiasaan  nenek  moyang  terdahulu  dan dilakukan  secara  terus  menerus.  Masyarakat tidak sadar bahwa pernikahan dibawah umur secara  tidak  langsung  mengambil  dan merampas  hak-hak  anak  yang  seharusnya masih ia peroleh.
Dari  hasil  penelitian  terungkap  bahwa faktor rasionalitas pendidikan turut mempengaruhi  tingkat  kesadaran  hukum masyarakat  terhadap  pernikahan  dibawah umur antara lain :
a. Pendidikan
Latar  pendidikan  juga  menentukan tingkat  pemahaman  masyarakat  terhadap  isi dan tujuan dari UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan  dan  UU  No.  23  tahun  2002 tentang  perlindungan  anak.  Pendidikan  yang rendah  merupakan  salah  satu  faktor  pemicu banyaknya  pernikahan  dibawah  umur  didesa Sampiran.  Berdasarkan  hasil  wawancara, sebagian  besar  pelaku  pernikahan  dibawah umur  ini  hanya  lulusan  SD  dan  SMP  dapun SMA tetapi tidak sampai tamat.
Melalui  pendidikan  yang  ditinggi, setiap  manusia  diharapkan  dapat  menjadi hamba  tuhan  yang  bertaqwa,  memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, berwawasan  luas,  memliki  kemampuan  dan keahlian,  serta  mampu  bersikap  tegas  dan bertanggung jawab.
Pendidikan yang rendah juga mempengaruhipola  pikir  orang  tua  maupun anak-anak  di  Sampiran,  cakrawala  berfikir mereka menjadi sempit dan cenderung pasrah pada  keadaan.  Pendidikan  yang  rendah berdampak  pada  kurangnya  pemahaman masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan hukum  yang  berlaku,  termasuk  aturan mengenai pernikahan dan hak anak.
b. Tradisi masyarakat Masyarakat  terdiri  atas  sekelompok manusia  yang  menepampati  daerah  tertentu, menunjukan integritas, berdasarkan pengalaman  bersama  berupa  kebudayaan mempunyai  kesadaran  akan  kesatuan  tempat tinggal  dan  bila  perlu  dapat  bertindak bersama.  Dalam  suatu  masyarakat  terdapat suatu  kebiasaan  yang  didasarkan  suatu tindakan  bersama  yang  kita  kenal  sebagai tradisi.
Pada deskripsi hasil penelitian, dikemukakan bahwa masyarakat desa Sampiran  sudah  terbiasa  untuk  menikahkan anak-anak  mereka  pada  usia  relatif  muda (dibawah 20 tahun). Kebiasaan masyarakat itu dilatar  belakangi  oleh  penilaian  anggota masyarakat  kepada  mereka  yang  belum menikah  pada  usia  diatas  20  tahun  sebagai
perawan tua bagi anak perempuan dan jejaka tua bagi anak laki-laki.
c. Ekonomi Keadaan  tingkat  ekonomi  merupakan faktor  yang  paling  berpengaruh  dan  melatar belakangi  terjadinya  pernikahan  dibawah umur  di  Desa  Sampiran  Kecamatan  Talun Kabupaten Cirebon. Faktor ekonomi ini lebih dikaitkan  dengan  keuangan  dan  kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Sebagian besar masyarakat Desa Sampiran bekerja sebagai buruh harian, buruh tani,  petani,  wiraswasta  dan  pedagang menyebabkan  sebagian  besar  masyarakatnya berada  pada  kalangan  ekonomi  menengah kebawah.  Akibatnya  banyak  orang  tua  yang menikahkan  anaknya  diusia  muda  guna memperbaiki  keadaan  ekonomi  keluarganya. Tanpa  mempertimbangkan  kesiapan  mental, fisik dari anak.
Pendidikan Kewarganegaraan merupakan  bidang  studi  yang  bersifat multifaset dengan   konteks   lintas   bidang keilmuan.   Secara   epistimilogis, Pendidikan Kewarganegaraan dikembangkan dalam tradisi Citizenship
Education
yang mengemban misi untuk membentuk kepribadian bangsa, yang mempunyai karakter.
Dalam  kasus  pernikahan  dibawah  umur di desa Sampiran kecamatan Talun Kabupaten Cirebon, Pendidikan kewarganegaraan  berfungsi  dan  berperan sebagai pendidikan hukum. Melalui pendidikan  kewarganegaraan  baik  di  tingkat persekolahan  maupun  masyarakat  umum diharapkan  mampu  memberikan  informasi dan  penjelasan  mengenai  pentingnya  seluruh warga  negara  untuk  menaati  aturan  yang telah di buat oleh pemerintah.
Pendidikan kewarganegaraan dipersekolahan mengajarkan pentingnya menjadi  warga  negara  yang  baik  yang  taat hukum  melalui  materi  pembelajaran.  Setiap siswa  dididik  sedini  mungkin  dengan
memberikan berbagai penjelasan dan pentingnya  suatu  aturan  dibentuk  oleh lembaga dan harus dipatuhi oleh masyarakat. Guru pendidikan kewarganegaraan harus bisa memberikan pandangan bahwa dalam melaksanakan pernikahan harus sesuai dengan  aturan  yang  berlaku  yaitu  UU  No.  1 Tahun  1974  tentang  pernikahan,  baik  syarat, dan  akibat  hukum  jika  kita  melanggar  atau mematuhi aturan tersebut.
Anak-anak  usia  persekolahan  memang seharusnya  berada  pada  keadaan  yang  tepat dan  sesuai,  yaitu  bersekolah  dan  belajar. Guru  menjelaskan  apabila  seorang  anak menikah  diusia  yang  tidak  sesuai  dengan aturan minimal usia yang sudah diberlakukan maka  akan  banyak  terdapat  kerugian.  Salah atunya  hilang  masa  muda  mereka,  atau bahkan hilangnya hak-hak mereka.
Sedangkan  pendidikan  hukum  untuk masyarakat  umum  sendiri  yaitu  dengan  cara mensosialisasikan  tentang  isi  dan  akibat hukum  dari  UU  No.  1  tahun  1974  tentang Perkawinan  dan  UU  No.  23  tahun  2002 tentang Perlindungan Anak. Dan memjelaskan  bahwa  sebagai  warga  negara yang baik kita harus taat dengan aturan yang diberlakukan  oleh  pemerintah.  Namun  pada kenyataannya efektifitas keberadaan pendidik untuk  meminimalisir  terjadinya  pernikahan dibawah  umur  masih  dianggap  belum mencapai sasaran.
Tokoh  masyarakat  bertugas  membina kehidupan  keagamaan  masyarakat  termasuk dalam  hal  pernikahan.  Tokoh  masyarakat dalam  hal  ini  adalah  pemuka  agama,  kepala desa,  lebe,  dan  kepala  KUA  talun  yang memiliki peranan penting dalam meminimalisir  pernikahan  dibawah  umur. Penyampaian  informassi  tentang  bagaimana pernikahan, latar belakang, pentingnya rukun dan  syarat  pernikahan  agar  penikahan  tidak hanya sekedar untuk menghalalkan hubungan suami  istri  ataupun  membebaskan  orang  tua dari  beban  biaya  kehidupan  anak.  namun yang paling utama ialah dengan
mempertimbangkan  kesiapan  calon,  baik fisik maupun mental.
Pemerintah  desa  baik  kepala  desa maupun  lebe,  menjadi  pihak  yang  dapat mendorong warga masyarakat untuk meningkatkan  kesadaran  mereka  melalui program yang diadakan oleh pemerintah desa untuk  meminimalisir  terjadinya  pernikahan dibawah umur yaitu dengan cara memberikan bimbingan  atau  penyuluhan  kepada  remaja dan  orang  tua.    Kantor  Urusan  Agama menjadi  bagian  yang  dapat turut andil  dalam meminimalisir terjadinya pernikahan dibawah umur. Dari hasil penelitian terungkap  bahwa  KUA  juga  mengadakan bimbingan  pra  nikah  yang  bertujuan  untuk membekali  pasangan  dalam  membangun bahtera rumah tangga.
Pada akhirnya keseluruhan hasil penelitian  ini  akan  bermuara  pada  suatu kesimpulan  yang  penulis  ambil,  bahwa kesadaran hukum masyarakat Desa sampiran dalam mengimplementasikan
Undang- undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan  dan  Undang-undang  No.  23 tahun 2002 tentang hak anak dapat dikatakan masih  rendah.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat Sampiran yang kurang ikut serta dalam  menjalankan  aturan  hukum  yang berlaku mengenai pernikahan, dan kurangnya informasi dan sosialisasi mengenai pernikahan dibawah umur terhadap  hak  anak  dari  pihak  pemerintah desa, KUA, maupun tokoh masyarakat guna meminimalisir terjadinya pernikahan dibawah umur.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan  peneliti  mengenai  pernikahan dibawah  umur  terhadap  hak  anak  di  Desa sampiran,  maka  secara  umum  penulis  dapat menarik kesimpulan bahwa kesadaran hukum masyarakat Desa Sampiran Kecamatan Talun
Kabupaten  Cirebon  mengenai  pernikahan dibawah  umur  terhadap  hak  anak  masih kurang, hal tersebut disebabkan faktor tingkat ekonomi, pendidikan maupun tradisi masyarakat  setempat.  Secara  khusus  dapat dirumuskan kesimpulan sebagi berikut :
1. Masyarakat  Desa  Sampiran  masih belum mengetahui secara pasti mekanisme  dan  pengaturan  baik  isi maupun  tujuan  diberlakukannya  UU No.  1  Tahun  1974  tentang  perkawinan dan  UU  No.  23  tahun  2002  tentang perlindungan  anak,  begitu  pula  dengan pemahaman masyarakat terhadap pernikahan dibawah umur masih kurang. Hal tersebut disebabkan karena minimnya informasi dan kurang efektifnya  sosialisasi  yang  ada  di  desa mereka  tentang  pernikahan  dibawah umur  terhadap  hak  anak  dari  pejabat desa,  pihak  KUA  maupun  tokoh masyarakat setempat.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran  hukum  masyarakat  Desa Sampiran  yaitu  faktor  lingkungan,  adat istiadat dan kebiasaan, faktor
pendidikan, dan juga faktor ekonomi. 3. Peran dan fungsi Pendidikan kewarganegaraan  dalam  meningkatkan kesadaran  hukum  masyarakat  di  Desa Sampiran belum bisa merubah paradigma  berfikir  masyarakat  untuk meningkatkan  kesadaran  hukum  dan meminimalisir  terjadinya  pernikahan dibawah  umur,  hal  ini  disebabkan  latar belakang  pendidikan  sebagian  besar masyarakatnya.
4. Upaya untuk meminimalisir pernikahan dibawah  umur  di  desa  Sampiran  harus dilakukan  dengan  tokoh  masyarakat maupun  pejabat  desa  sebagai  agen masyarakat yang
membangun pemahaman dan kesadaran akan pentingnya  pernikahan  dipersiapkan secara  matang  demi  mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia.,
dengan  memperketat  usia  minimal pernikahan,  juga  dengan  mendorog masyarakat  untuk  dapat  mengenyam pendidikan  sampai  jenjang  yang  lebih tinggi  agar  terbentuk  pola  pikir masyarakat yang kritis dan rasional.

## DAFTAR RUJUKAN
Arikunto, Suharsimi (1998). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan
Praktek. Jakarta : PT. Rineka Cipta Maftus,  B  &  Sapriya.  (2005). Jurnal  Civic  : Pembelajaran Pkn Melalui Pemetaan  Konsep .  Bandung  : Jurusan Pkn FPIPS UPI.
Departemen  Pendidikan  Nasional.  (2006).
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
______.  (2006). Esensi  Pendidikan  Nilai
Moral dan Pkn Di Era Globalisasi, Dalam  Pendidikan  Nilai  dan
Moral  Dalam  Dimensi  Pendidikan Kewarganegaraan  Menyambut  70 Tahun  Prof.  Drs.  H.A.  Kosasih Djahiri, Bandung  Laboratorium Pkn FPIPS-UPI. Moleong,  Lexy  J.  (2007). Metode  Penelitian Kualitatif. Bandung:  PT.  Remaja
Rosada Karya Salman,  Otje.  (1989). Beberapa  aspek Sosiologi Hukum . Bandung : Alumni Soekanto.  (2004). Pokok-pokok  Sosiologi Hukum. Jakarta:  Raja  Grafindo
Persada Winataputra. (2001). Civic Education
Kontek,  Landasan,  Bahan  Ajar, dan  Kultur  Kelas. Bandung :
Program studi PKn Sekolah
Pascasarjana UPI.
Undang-undang  No.  1  Tahun  1974  Tentang Pernikahan
Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak