## UMN UMN
Media Baru dan Fenomena Komunikasi Politik pada Pemilukada di Provinsi Banten 2011

## Media Baru dan Fenomena Komunikasi Politik pada Pemilukada di Provinsi Banten 2011

## Afdal Makkuraga Putra
Universitas Mercu Buana afdalraga@yahoo.com
Sebagaimana kita ketahui era re- formasi di Indonesia membawa perubahan sistem politik yang sangat mendasar. Bila di zaman Orde Baru sistem politik kita bercorak otoriter, kini sistem politik bersalin rupa men- jadi  sistem  politik  liberal.  Hal  yang  sangat dirasakan dari perubahan tersebut adalah ter- bukanya iklim kebebasan. Bila di Orde Baru kebebasan berorganisasi dan kemerdekaan pers dikekang oleh penguasa, kini kebebasan tersebut dinikmati sepenuhnya. Kebebasan itu tentu berdampak pada sistem  politik, pe- milu dan pers. 1 Dari sisi sistem kepartaian, kita saat ini menganut sistem multi partai, sangat berbeda dengan era Orde Baru yang membatasi warga negara membentuk partai politik. 2 Dari sisi sistem pemilu, selain multi partai, Presiden dan Wakil Presiden juga dipi-
lih secara bebas dan langsung. Sangat berbe- da dengan Orde Baru yang menganut sistem pemilihan perwakilan. Kita saat ini juga su- dah menganut sistem parlemen dua kamar ( bi cameral ) yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). DPR mewakili partai politik sedangkan DPD mewakili wilayah (provinsi).  Melengkapi pemilihan presiden dan wakil presiden, kini bupati/walikota dan gubernur pun dipilih se- cara langsung, atau lebih dikenal dengan Pe- milihan Kepada Daerah Langsung (Pilkada). 3 Pers juga tak ketinggalan, setelah terbelenggu selama 32 tahun lebih kini insan pers di Indonesia sudah menikmati iklim kebebasan. Setiap warga negara di republik ini  berkesempatan mendirikan institusi pers tanpa ada halangan dari pihak

## ABSTRACT:
Political system in Indonesia after New Order regime has entered into a new phase, which is both fundamentally and practically different. With the growth of freedom of expression and the rise of information and communication technology (ICT), the use and practices of political communication is also striking a fair balance, two-ways direction, no longer dominated by government-only apparatuses. The use of internet and New Media in political communication realm has been pioneered since 1997, and has been growing ever since, thanks to the new practices of local election (Pilkada). This paper will address firstly, the theoretical framework of political communication in e-Democracy, and secondly, the application of New Media (website, blog, and social media sites) in local-based political communication, namely Pilkada in Banten at October 23, 2011. Having analysed the phenomenon in question, a surprising result appears. Even though all candidates of Governor and Deputy Governor of recent Pilkada Banten have used New Media as their communication and campaign media, nevertheless the interactivity factor embedded within those “New Media use” are largely neglected.
Keywords: e-Democracy, political communication, New Media, interactivity.

## UMN
manapun. Insan pers pun bebas mengeri- tik penguasa. Fungsinya sebagai anjing penggonggong ( watch  dog ) benar-benar dinikmati. Sejalan dengan iklim kebebasan dan perkembangan teknologi komunikasi kajian dan praktek komunikasi politik juga semakin menarik. Praktek komunikasi politik tidak lagi monoton dan dikontrol oleh pemerintah. Praktek komunikasi politik saat ini selain bentuk yang makin dinamis dan atraktif, juga kualitasnya sudah makin baik. Sekarang ini praktek  komunikasi politik tidak hanya ter- jadi menjelang Pemilu lima tahunan, tetapi berlangsung hampir setiap saat sejalan de- ngan pemilihan Gubernur, Bupati/walikota dipilih secara langsung.  Praktek tersebut bisa dilihat dari kampanye, debat kandi- dat, pencitraan sampai pada jajak pendapat. Aplikasi media baru 4 (internet) dalam ranah praktek komunikasi politik Indone- sia mulai terlihat sejak  awal tahun 1997, kala itu terdapat tiga home  page yang cukup aktif, yakni: situs apa  kabar yang dikelola oleh John McDougal, ”KDP.net” yang dike- lola oleh beberapa aktivis pijar dan Joyo Indo- nesia News yang dikelola Gordon Bishop dari New York. Ketiga home  page itu digunakan sebagai sarana kampanye bagi mahasiswa untuk melawan rezim Orde Baru. Home page tersebut berusaha memberi penyadaran politik bagi masyarakat kelas menengah saat itu. 5
Pada Pemilu  1997 sebenarnya peng- gunaan Internet untuk kampanye telah dimu- lai oleh partai Politik kala itu (PPP, Golkar dan PDI). Golkar dengan alamat www.golkar. or.id, Partai Persatuan Pembangunan online beralamat di www.ppp.or.id dan PDI me- luncurkan Banteng Yes di alamat www.ban- teng.org. Informasi yang tersaji pada ketiga website tersebut meliputi program partai, pernyataan politik, susunan pengu- rus di tingkat pusat dan daerah, AD/ART
dan kesempatan dialog antara penggu- na  dan  pengurus  partai  politik. Penggunaan website bagi parpol kala itu memang memiliki keunikan tersendiri: Pertama dari segi biaya lebih murah dibanding dengan media cetak dan elektronik. Dengan membuat website kampanye di Internet bisa lebih murah dan  efisien.  Biaya  yang  dikeluarkan berupa membeli domain, desain website, pengelolaan dan  maintenance website. Kedua , pesan-pesan yang terdapat dalam website dapat menjangkau seluruh dunia secara real time. Kemukinan pesan-pesan tersebut bisa disebarkan secara simultan melalui mailing  list dan chatting  room. Ketiga website parpol juga dapat memanfaatkan aplikasi-aplikasi interaktif untuk mendukung tujuan partai politik  atau kandidat legislator. Pada Pemilu 2004 dan 2009 pemanfaatan internet sebagai medium komunikasi politik makin meningkat. Bukan saja partai politik yang memanfaatkan- nya, melainkan juga individu calon legislator (DPR dan DPD), pasangan calon Wapres dan Presiden ramai-ramai membangun website .

## E-DEMOKRASI DAN KOMUNIKASI POLITIK
Asal mula demokrasi sebagai suatu system politik dapat ditelusuri ke belakang, yaitu sebelum abad ke-5 M ketika Yunani menciptakan the  polis  (the  city-state  atau the  city-community), dan mencoba menjawab pertanyaan: bagaimana seharusnya sebuah system politik diorganisasikan guna memenuhi kepentingan dan kemakmuran rakyat. Secara terminology kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani yakni demos yang bermakna rakyat dan kratos atau kratein yang berarti yang berarti kekuasaan, jadi kata demokrasi bermakna rakyat yang berkuasa ( government by the people )

## Media Baru dan Fenomena Komunikasi Politik pada Pemilukada di Provinsi Banten 2011

## UMN UMN
Media Baru dan Fenomena Komunikasi Politik pada Pemilukada di Provinsi Banten 2011

## • Afdal Makkuraga Putra
(Budiardjo, 2010:105). Meskipun kalimat tersebut terlihat sederhana, tetapi susah untuk diimplementasikan.
Menurut Larry Diamond (dalam Zuhro, dkk, 2009:14), Ada tiga asumsi umum yang lekat dengan konsep demokrasi. Pertama, demokrasi tidak hanya penting dan mungkin merupakan bentuk terbaik pemer- intahan yang bisa diciptakan, melainkan juga suatu doktrin politik yang menguntung- kan banyak negara. Asumsi ini tidak hanya didukung oleh AS, melainkan juga beberapa neg- ara Eropa Barat lainnya yang memproklamasi- kan dirinya sebagai model demokrasi modern. Kedua, demokrasi sebagai sistem politik dan pemerintahan memiliki sejarah panjang, berakar dalam sejarah Yunani kuno. Sebagai bentuk yang ideal, meskipun mung- kin bukan sebagai suatu sistem, demokrasi bertahan melalui lingkungan politik yang ti- dak ramah. Ketiga, demokrasi dipandang sebagai sistem yang natural/alami sehingga bila orang di negara manapun memenang- kan kebebasan untuk memilih sistem poli- tiknya, mereka akan memilih demokrasi.
Meskipun demikian, asumsi terse- but di atas masih diperdebatkan. Dalam kenyataannya, terdapat perbedaan dalam mempraktikkan demokrasi dari suatu ne- gara ke negara lainnya. Sebagai akibatnya, mendefinisikan demokrasi tidaklah mudah dan sederhana. Sebagai contoh, suatu negara mungkin dipandang demokratis bila negara tersebut memiliki parlemen, sistem partai, dan pemilu. Kalau ciri-ciri tersebut digunakan untuk menilai demokrasi suatu negara, akan banyak negara yang mengklaim dirinya demokratis. Menurut Rosenberg, negara yang demokra- tis adalah suatu negara yang di dalamnya ada the  democratic  movement  rules. Meski- pun demikian, kiranya harus pula dibeda- kan antara bentuk dan substansi. Sebab, ada suatu negara yang memiliki lembaga politik
demokratis, sementara sikap yang ditunjuk- kannya adalah otoritarian atau anti-demokrasi. 9 Feith berpendapat bahwa tuntutan prinsip demokrasi adalah kebe- basan individu dan kelompok untuk men- gontrol negara. Demokrasi menurutnya merupakan suatu rangkaian kelembagaan yang membuat pemerintah legitimate dalam masyarakat dimana sebagian besar rakyat dipengaruhi ideologi (liberalisme, sosialisme, nasionalisme, feminisme dan lingkungan) demokrasi modern (Zuhro, dkk, 2009:14).
Lebih jauh Feith mengatakan bahwa munculnya kembali demokratisasi berkenan dengan industrialisasi dan ekonomi, politik dan transformasi sosial, naiknya tingkat pendidikan, dan meluasnya media massa serta bangkitnya kelas bisnis, profesional, dan buruh.
Selain itu, demokrasi juga dikaitkan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau sistem politik yang ideal dan bahkan nyaris ‘sempurna’. Akan tetapi, demokrasi sebenarnya juga terkait dengan gaya hidup serta tata masyarakat tertentu yang mengandung unsur-unsur moral. Oleh karena itu, demokrasi juga mengandung nilai-nilai (values) tertentu yang dianggap baik oleh masyarakat.
Menurut  Henry  B.  Mayo,  de - mokrasi mencakup beberapa norma atau nilai, yaitu: penyelesaian perselisihan se- cara damai dan melembaga; terjadinya perubahan secara damai dalam suatu ma- syarakat yang sedang berubah; pergan- tian pimpinan secara teratur; pembatasan pemakaian kekerasan (paksaan) secara minimum; pengakuan dan penghormatan atas keanekaragaman serta jaminan pene- gakan keadilan (Budiardjo, 2010:117).

## UMN
Senada dengan Mayo, Carter dan Hertz  mengkonseptualisasi  tujuh  ciri  de - mokrasi, yaitu: pembatasan terhadap tindak- an pemerintah dengan menjamin terjadinya pergantian  pemimpin secara berkala, tertib, damai, melalui alat-alat perwakilan rakyat yang efektif; menghargai sikap toleransi terhadap perbedaan pendapatan yang ber- lawanan; menjamin perasamaan di depan hukum yang diwujudkan dengan sikap tun- duk kepada rule  of  law tanpa membedakan kedudukan politik; kebebesan berpartisipasi dan beroposisi bagi partai politik, organisasi kemasyarakatan, masyarakat dan perorangan termasuk bagi pers dan media massa; peng- hormatan terhadap hak rakyat untuk mem- berikan pendapatnya betapapun tampak salah dan tidak populer; penghargaan terhadap hak- hak minoritas dan perorangan;dan penggu- naan cara persuasif dan diskursif ketimbang koersif dan represif (Budiardjo, 2010:117).
Sedangkan Robert A. Dahl menga- jukan lima kriteria demokrasi, yakni; persa- maan hak pilih dalam menentukan keputusan kolektif yang mengikat; partisipasi efektif, yaitu kesempatan yang sama bagi semua war- ga negara dalam proses pembuatan keputus- an secara kolektif; pembeberan kebenaran, yaitu adanya peluang yang sama bagi setiap orang untuk memberikan penilaian terha- dap jalannya proses politik dan pemerintah- an; kontrol terakhir terhadap agenda, yaitu adanya kekuasan eksklusif  bagi masyarakat untuk menentukan agenda yang harus dan ti- dak harus diputuskan melalui pemerintahan; dan terliputnya masyarakat dalam kaitan- nya dengan hukum (Budiardjo, 2010:117). Selanjutnya. Andrews dan Chapman mengemukakan enam ciri demokrasi, yaitu hak suara yang luas; pemelihan umum yang bebas dan terbuka; kebebasan berbicara dan berkumpul; penghargaan atas rule of law; pemerintahan
yang bergantung pada parlemen; dan badan pengadilan yang bebas (Zuhro, dkk, 2009:19).
E-DEMOKRASI Istilah e-Demokrasi sebenarnya merujuk pada penggunaan media baru (New Media) dalam ranah politik. Pengunaan me- dia baru tersebut dianggap dapat memperka- ya partisipasi warga dalam sosialisasi poli- tik, sehingga pengambilan keputusan yang dilakukan oleh parlemen, dapat melibatkan warga lebih dalam karena akses terhadap in- formasi juga diketahui oleh warga,  demiki- an juga bahwa akses warga untuk berkomu- nikasi dengan para pengambil kebijakan juga semakin terbuka, cepat dan murah. e-Demokrasi sering dikait- kan dengan pemanfaatan website oleh partai politik, lembaga eksekutif, ekseku- tif dan legislatif, pemungutan suara se- cara elektronik, mengirim email ke per- wakilan politik dan diskusi-diskusi politik melalui internet serta pelayanan publik melalui internet (Thomas Zittel, 2004). e-Demokrasi juga dapat diarti- kan pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam menyusun strate- gi pada proses politik dan pemerintahan. “e-Demokrasi senantiasa berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi dan komu- nikasi dalam melibatkan warga untuk mendu- kung proses pengambilan keputusan demokra- tis dan memperkuat demokrasi perwakilan. e-Demokrasi bertujuan untuk menjaring par- tisipasi warga yang lebih luas dan lebih aktif melalui Internet, komunikasi bergerak, dan teknologi lainnya dalam sistem demokrasi. Penelitian Rutger University mengatakan bahwa pesan-pesan politik di website memiliki kontribusi pada de- mokrasi langsung yang lebih partisi- patoris (Barber dalam Linda Lee Kaid, 2004). Kontribusi tersebut dapat terjadi karena:
Media Baru dan Fenomena Komunikasi Politik pada Pemilukada di Provinsi Banten 2011

## UMN UMN
1. Melekatnya  sifat  interaktivitas  pada internet 2. Potensial untuk komunikasi yang lateral dan horizontal 3. Point to point komunikasi 4. Berbiaya murah 5. Sebagai medium komunikasi yang cepat 6. Hilang atau berkurangnya batas-batas nasional 7. Bebas dari Campur tangan
Pengaplikasian media baru dalam du- nia politik diharapkan memperkaya kualitas partisipasi politik itu sendiri. Kehadiran ber- bagai  macam  fitur-fitur  di  internet  memung - kinkan publik untuk terlibat lebih jauh dalam proses pemilihan atau pengambilan keputusan public. Oleh karena itu sebagian pakar per- caya bahwa pengaplikasian new media dalam dunia politik dapat mewujudkan konsep ru- ang public ( public  sphere ) seutuhnya seperti yang  dicita-citakan  oleh  Jurgen  Habermas. Habermas mengharapkan ruang publik memiliki peran yang cukup berarti dalam proses berdemokrasi. Ruang publik merupakan ruang demokratis atau wahana diskursus masyarakat, yang mana warga negara dapat menyatakan opini-opini, kepentingan-kepentingan dan kebutuhan- kebutuhan mereka secara diskursif. Ruang publik adalah tempat warga berkomunikasi mengenai kegelisahan-kegelisahan politis warga. Selain itu, ruang publik merupak- an wadah yang mana warganegara dengan bebas dapat menyatakan sikap dan argu- men mereka terhadap negara atau pemerin- tah. Ruang publik harus bersifat bebas, ter- buka, transparan dan tidak ada intervensi pemerintah atau otonom di dalamnya. Ruang publik itu harus mudah diakses semua orang. Tak heran kemudian McQuail mena- ruh harapan besar lahirnya partisipasi poli- tik yang utuh, oleh karena itu kata Mc-
Quail media baru secara luas disambut sebagai cara yang potensial untuk lari dari politik “top-down” yang operesif dari de- mokrasi massa, di mana partai politik yang teroganisir secara ketat membuat kebijakan secara sepihak dan memobilisasi dukungan.
Lanjut McQuail media baru me- nyediakan informasi publik yang sangat beragam dan banyak, akses yang tidak ter- batas bagi semua sehingga memungkink- an dialog langsung antara pengurus par- tai dengan pengikutnya. Dialog yang berlangsung pun berjalan bebas karena kontrol  aparatur negara hampir tidak ada.
KOMUNIKASI POLITIK Fagen mendefinisikan komuni - kasi politik sebagai segala komunikasi yang terjadi dalam suatu sistem politik dan antara sistem tersebut dengan lingkun- gannya. Cakupannya meliputi studi me- ngenai jaringan komunikasi (organisasi, ke- lompok, media massa, dan saluran-saluran khusus) dan determinan sosial ekonomi dari pola-pola komunikasi yang ada pada sistem yang dimaksud (Nasution, 1990:24-26).
Sedangkan menurut Galnoor komuni- kasi politik merupakan infrastruktur politik, yakni suatu kombinasi dari berbagai inter- aksi sosial di mana informasi yang berkaitan dengan usaha bersama dan hubungan kekuasaan masuk ke dalam per- edaran (Nasution, 1990:24-26). Rumusan Galnoor tersebut sejalan  den- gan pendekatan Almond dan Powel yang menempatkan komunikasi sebagai suatu fungsi politik  bersama-sama dengan dengan fungsi lainnya (artikulasi, agre- gasi, sosialisasi dan rekrutmen)  yang terdapat dalam suatu sistem politik.
McNair memberikan batasan ko- munikasi politik secara lebih luas yakni semua  komunikasi yang bertujuan politik.  Ia
Media Baru dan Fenomena Komunikasi Politik pada Pemilukada di Provinsi Banten 2011

## UMN
memberikan tiga batasan komunikasi politik:
1. Semua bentuk komunikasi yang dilakukan oleh politikus dan ak- tor politik lainnya untuk mencapai tu- juan yang spesifik
2. Komunikasi yang ditujukan kepada aktor politik dari individu (non politik) seperti pemilih atau  kolomnis di media 3. Komunikasi tentang aktor- aktor politik dan aktivitas mereka baik yang termuat dalam pemberitaan media massa ataupun dalam bentuk- bentuk media lain. Singkatnya, menurut McNair semua wacana  politik  termasuk  dalam  definisi komunikasi politik. Wacana politik tersebut tidak hanya yang bersifat verbal atau per- nyataan tertulis tetapi juga meliputi non ver- bal seperti, gaya pakaian, gerak-gerik tubuh ( gesture ) dan desain logo (McNair, 2003:4). Seperti bentuk-bentuk komunikasi yang lain, proses komunikasi politik  be- rangkat dari formula yang dikemukakan oleh Harold  Laswell  yang  berbunyi: siapa  ber- kata apa, kepada siapa, melalui saluran apa dan  bagaimana  efeknya. Komunikasi  politik berlangsung sebagai suatu proses penyam- paian pesan-pesan  tertentu yang berasal dari sumber (komunikator) kepada khalayak, dengan menggunakan media ( channel ) terten- tu untuk mencapai tujuan yang tertentu pula. Unsur-unsur tersebutlah yang memungkinkan terjadinya suatu kegiatan komunika- si politik pada akhirnya ditentukan oleh semua unsur tersebut secara keseluruhan. McNair mengemukakan komponen komunikasi politik terdiri dari tiga unsur utama, sebagai berikut (McNair, 2003:6) :
1. Organisasi politik
2. Media
3. Warga negara ( Citizens )
Sedangkan menurut Gurevitch dan Blumler (Nasution, 1990:42), komponen-komponen sistem komunikasi politik meliputi:
19 1. Lembaga-lembaga politik dalam aspek komunikasinya 2. Institusi-institusi media dalam aspek-aspek politiknya 3. Orientasi khalayak terhadap komunikasi politik
4.
Aspek-aspek budaya politik yang relevan dengan komunikasi. Untuk lengkapnya, elemen-elemen komu- nikasi politik dapat dilihat dari bagan berikut ini:
Media Baru dan Fenomena Komunikasi Politik pada Pemilukada di Provinsi Banten 2011

## • Afdal Makkuraga Putra
Bagan I Elemen-elemen Komunikasi Politik
Dikutip dari Brian McNiar, 2003
Partai Organisasi publik Organisasi politik: Kelompok penekan Organisasi Teroris Pemerintah Media Reportase Editorial Komentar Analisis Tampilan Program Iklan Humas Warga Negara Jajak Pendapat Surat pembaca Reportase Editorial Komentar Analisis

## UMN UMN
Tabel 1
Dimensi Komunikasi Politik dalam  E-Demokrasi
Dimensi Variabel Indikator Public right to know  Tersedianya informasi tentang kandidat  Tersedianya informasi visi dan misi kandidat  Tersedianya informasi tentang program kerja yang akan dilakukan oleh  kandidat bila terpilih Tersedianya layanan interactive yang memungkinkan masyarakat memberikan respon terhadap kandidat Partisipasi Publik  Tersedianya fasilitas yang memungkingkan masyarakat terlibat dalam proses pengambilan keputusan Tersedianya layanan  interactive yang memungkinkan masyarakat memberikan respon terhadap kandidat Transparansi dan Accountability  Tersedianya informasi tentang jumlah harta dan kekayaan yang dimiliki oleh pejabat publik  Tersedianya informasi tentang besarnya dana kampanye yang digunakan dalam Pilkada/ Tersedianya layanan interactive yang memungkinkan masyarakat memberikan respon terhadap kandidat Pelaksanan Pemilu yang independen  Jaminan atas terselenggaranya pemilu untuk peralihan kekuasaan dari warga Negara ke pemimpin  Jaminan atas hak untuk memilih dan dipilih  Jaminan atas keterwakilan dalam parlemen  Tersedianya informasi pemilu di berbagi medium media baru  Tersedianya fasilitas e-election
Media yang Independen dan Bebas  Jaminan atas independensi media dari control dan pengaruh Negara  Jaminan  atas kepemilikan privat atas media  Adanya akses terhadap media bagi public  Kemampuan dan kemampuan media untuk merepresentasikan berbagai alur opini dan perspektif
 Kemampuan dan kemauan untuk bertindak sebagai pengawas pemerintahan  Sejauh mana terjadinya pelecehan dan kekerasan terhadap media  Sejauh mana adanya pembatasan atas kebebasan pers.
Dan Nimmo menguraikan bahwa cakupan komunikasi politik meliputi: komunikator politik, pesan politik, persuasi politik, me- dia komunikasi politik, khalayak komunikasi politik dan akibat-akibat komunikasi politik.
Dan Nimmo mengatakan seti- daknya terdapat dua tujuan komunikasi politik (Nimmo dan Rakhmat, 2001:85):
1. Belajar tentang politik ( political education ). Belajar politik berlangsung sela-
ma sepanjang hidup manusia melalui proses yang disebut sosialisasi politik. Nah disini- lah peranan komunikasi politik berguna un- tuk proses pembelajaran politik.  Pembela- jaran politik itu terjadi dari proses pertukaran informasi. Aktor-aktor politik dapat belajar memahami konstituen dan masyarakat dari pemberitaan media. Begitu juga sebaliknya masyarakat pun dapat belajar untuk me- ningkatkan pemahaman berpolitik melalui
Media Baru dan Fenomena Komunikasi Politik pada Pemilukada di Provinsi Banten 2011

## • Afdal Makkuraga Putra

## UMN
pemberitaan-pemberitaan politik, debat publik yang ditayangkan oleh media massa.
2. Berpartisipasi dalam politik ( political participation ) ; melalui proses pembela- jaran politik tersebut, orang mengembang- kan kepercayaan, nilai dan pengharapan yang selanjutnya mendorong orang untuk berpartisipasi dalam politik. Wujud parti- sipasi tersebut berupa: partisipasi dalam pemilihan  umum,  identifikasi  dengan  par - tai politik, pendaftaran untuk memilih,  pe- ngambilan bagian dalam kampanye,  mengi- kuti informasi tentang politik, terlibat dalam pengambilan keputusan publik, masuk or- ganisasi kepentingan umum dan politik

## ANALISIS WEBSITE CALON
PILKADA BANTEN Penjelasan dibawah ini merupakan analisis penggunaan media baru dalam  Pe- milihan Gubernur Kepala Daerah Provin- si Banten yang berlangsung Sabtu 23 Oktober 2011, Pilkada tersenut diikuti oleh tiga pasangan      calon      yaitu    :      Hj.  Ratu   Atut Chosiyah,  SE    berpasangan  dengan  H. Rano Karno. Pasangan ini didukung oleh 11 Partai Politik yakni.partai Golkar, PDI- Perjuangan,  Hanura,  Gerindra,  PKB, PBB, PAN, PKPB, PPNU, PDS, PPD. Pasangan  Wahidin  Halim-Irna  Narulita didukung oleh Partai Demokrat, dan pasangan Jazuli Juwaini, MA dan Mak- mun Zakki yang didukung oleh em- pat partai: PKS, PPP, PBR dan PKNU.
Hj.  Ratu  atut  Chosiyah,  SE  yang berpasangan  dengan  H.Rano  Karno  men - calonkan diri sebagai pasangan Gubernur dan wakil gubernur banten periode 2012-2017. Pasangan ini didukung oleh 11 partai yakni par- tai Golkar, PDI-Perjuangan, Hanura, Gerindra, PKB, PBB, PAN, PKPB, PPNU, PDS, PPD. Pasangan ini boleh dikatakan me- manfaatkan hampir semua new  media (ter- masuk media sosial) dalam mengkampa- nyekan diri mereka menuju Gubernur Banten 2012-2017. Pasangan ini tercatat memiliki website yakni: http://ratuatut.com, http://ban- tenbersatu.com dan http://ibuatut.com.
Website ratuatut.com dan bantenbersatu.com memiliki tampilan dan konten yang persis sama. Boleh dikatakan tampilan kedua website tersebut cukup menarik dan atraktif. Disamping ketiga website tersebut, pasangan ini juga memiliki jejaringan di media sosial: facebook, twitter, blogger dan kompasiana. Tampilan ratuatut.com dan banten- bersatu.com, lebih menyerupai portal berita, tulisan-tulisan di dalam kedua website terse- but didesain seperti tulisan berita lurus ( straight  news ). Website tersebut memiliki kategori yakni, Home, Berita, Artikel/Resensi, Sudut Banten, Pemilukada, Testimoni/aspira- si,  Diary/Inspirasi,  Profil  dan  Hubungi  kami Secara umum website tersebut me- miliki fasilitas “ add  comment ” pada semua artikelnya yang memungkinkan pengun- jung (visitor) memberikan umpan balik (komentar). Fasilitas ini merupakan  ciri website 2,0 yang memungkinkan pen- gunjung berpartisipasi atau berinteraksi de-ngan si empunya website dan para pengunjung yang lain. Namun sayang- nya fasilitas tersebut kurang terpakai oleh pengunjung. Dari amatan selintas, terlihat beberapa artikel tidak dikomentari oleh pengunjung.
Media Baru dan Fenomena Komunikasi Politik pada Pemilukada di Provinsi Banten 2011

## UMN UMN
Bila ditelisik lebih dalam, website - website tersebut secara umum hanya berisikan informasi tentang, siapa kandidat dan apa yang telah kandidat lakukan ( track record ). Informasi tentang visi, misi dan program kerja kandidat hanya muncul dalam satu artikel berita. Visi dan misi tersebut termuat dalam artikel yang berjudul: Ratu Atut-Rano Karno Usung 12 Program Unggulan. Artikel ini diunggah pada 5 Oktober 2011, yang disimpan pada kategori Pemilukada. Ke 12 program unggulan tersebut terangkum dalam 5 Misi utama pasangan ini. Namun sekali lagi sangat disayangkan walaupun artikel ini telah menyediakan ruang komentar, namun sama sekali tidak terkomentari. Informasi tentang keterlibatan publik dalam pengambilan keputusan sama sekali tidak ada, begitu juga dengan harta dan kekayaan serta dana kampanye kandi- dat tidak ada sama sekali. Website terse- but lebih menyampaikan aspek pencitraan kandidat daripada mengajak warga un- tuk terlibat dalam proses partisipatif.
Bagaimana dengan media sosial facebook :  Hj.  Ratu  Atut  Chosiyah,  SE? postingan status/wall pada umumnya share  link ke ratuatut.com. Numun, berbeda dengan website resmi,  komentar- komentar untuk setiap postingan tersebut boleh  dibilang  berlimpah.  Hasil  amatan sekilas menunjukkan bahwa rata-rata yang memberikan komentar rata-rata di atas 20 komen . Namun  lagi-lagi disayangkan Ratu Atut, sangat jarang bahkan hampir tidak pernah membalas komentar-komentar yang masuk, baik yang sifatnya mendukung maupun yang kontra.
Tidak adanya respon yang beri- kan oleh Ratu Atut atau pengelolanya di Fan Page FB-nya selain mengingkari si- fat FB yang interaktif juga merupakan
“dosa” media berbasis Internet yang me- mang berkarakter interaktif tersebut.
Pasangan Jazuli- Zakki juga membuat website resmi guna mendukung pencalonan- nya sebagai Gubernur Banten. Website mereka berdomain:  http://jazulijuwaini.com.  Tampil- an website ini didominasi warna kuning war- na identitas Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dalam website tersebut berisi delapan kategori  yakni:  Beranda,  Profil,  Agenda, Berita, Press Realese, Galeri Foto Kegiatan, Al-Quran dan Video.
Tampilan Website Jazuli-Zakki me- mang tidak meriah dan semewah website Atut-Rano. Informasi yang disediakan di website ini lebih sedikit dari pada punya Atut-Rano. Pada kategori Beranda, berisi 7 headline berita. Dari 7 berita tersebut  secara  umum  berisi  dua  kualifikasi yakni: berita kegiatan Jazuli dan fakta kegagalan pembangunan Banten. Secara sepintas terlihat bahwa website lebih dominan diisi oleh informasi tentang kandidat (siapa kandidat), track record
Media Baru dan Fenomena Komunikasi Politik pada Pemilukada di Provinsi Banten 2011

## UMN
kandidat. Artikel-artikel didalamnya berusaha ”membeberkan” unsur negatif  kandidat lain ataupun pencapaian kandidat lain. Misalnya pada salah berita headline-nya yang berjudul Tingginya  Inflasi  Membebani  Ekonomi  Ma - syarakat Banten. Berita ini diunggah pada 03 Agustus 2011. Pada intinya berita terse- but  menceritakan  dengan  Inflasi  yang  men - capai 1,24% dapat membebani masyarakat Banten yang tergolong masih tinggi tingkat pengangguran terbuka-nya yang 13, 50%. 6
Di samping pada tampilan an- tar muka terdapat pula fasilitas jajak pendapat ( polling ) yang menanyakan siapa calon  gubenur  banten  pilihan  anda?  Hasil polling menjukkan bahwa Jazuli menempati urutan pertama dengan 530 suara atau 84%, tempat kedua diduduki oleh Wahidin Halim dengan 68 suara atau 10,8% dan ketiga ditempati oleh Ratu Atut Chosiyah dengan 33 suara atau 5,2%. Tentu saja hasil polling ini belum menggambarkan pendapat masyarakat Banten secara keseluruhan. Bila dibandingkan dengan informasi visi dan misi Jazuli dan Atut; milik Jazuli lebih gampang ditemukan daripada milik Atut. Visi dan Misi Jazuli tersimpan dalam anak kategori profil, sehingga begitu ka-tegori profil  diklik  maka  akan  muncul  bentangan visi dan misi tersebut. Selain itu visi misi tersebut ternarasi dengan detail dan disimpan dalam format adobe PDF dan pengunjung dapat pula mengunduhnya.  Berbeda dengan Atut, visi dan misi tersebut berserak diantara belantara berita lain. Namun sayang sekali informasi visi dan misi Jazuli tidak memiliki fasilitas ”add comment” sehingga warga yang ingin melakukan dialog interaktif dengan kandidat Jazuli tidak terwujud.  Padahal ke- beradaan fasilitas ”add comment” meru- pakan karakter dari interactivity tersebut.
Sama dengan Ratu Atut,  Infor- masi keterlibatan publik dalam pengam-
bilan keputusan dalam hal kebijakan- kebijakan yang akan diambil sama sekali ti- dak ada, begitu juga dengan informasi ten- tang harta dan kekayaan serta dana kampanye kandidat tidak ada sama sekali. Secara umum website tersebut lebih menguraikan aspek pencitraan kandidat daripada mengajak war- ga untuk terlibat dalam proses partisipatif. Pasangan kandidat yang didu- kung oleh PKS ini juga membuat hyper- link ke dua media sosial yakni Facebook dan Twitter . Pada fan-page FB Jazuli sampai dengan 10 November 2011 baru ter- like sebanyak 775 orang, jauh tertinggal dari FB Atut yang sudah mencapai 8,733 orang.  Yang membedakan FB fan page Ja- zuli dan Ratu Atut adalah sisi jumlah ko- mentar, komentar yang masuk ke Jazuli jauh lebih sedikit dari pada FB Atut. Pada FB Jazuli postingan status dan share  link hanya di bawah 10 komentar. Meskipun begitu beberapa kali Jazuli merespon atas komentar yang masuk dari follower -nya.
Bagaimana dengan Pasangan Wahidin  Halim?  Walikota  Tangerang ini juga tak ketinggalan menggu- nakan medium website guna mendu- kung pencalonannya sebagai Guber- nur Banten. Website Wahidin beralamat: http://walikota.tangerangkota.go.id/. Apa saja sajian website Wahidin? Begitu kita membuka situsnya terlihat foto Wahidin dalam balutan pakaian dinas
Media Baru dan Fenomena Komunikasi Politik pada Pemilukada di Provinsi Banten 2011

## UMN UMN
resmi berwarna putih. Tampilan situs ini terlihat sangat sederhana dan polos. Pada tampilan antar muka terdapat dua kategori yakni Menu Utama dan Agenda. Keduan- ya diletakkan pada sisi kiri secara verti- kal. dalam Menu Utama ini memiliki anak kategori;  Halaman  Utama,  Masa  Kecil, Keluarga, Pendidikan, Jabatan, Penghar- gaan, Organisasi, Karya tulis dan Kebijakan. Kategori lainnya bertajuk Agenda yang me- miliki anak kategori: Keagamaan, Dialog, Kunjungan Kerja dan Peresmian/Pertemuan.
Pada  Halaman  Utama  berisi  seka - pur sirih atau kata sambutan Wahidin, pada halaman Masa Kecil berisikan informasi masa kecil Wahidin yang hidup sederhana dan penuh perjuangan dalam meraih cita-cita. Di sisi sebelah kiri terdapat lima teaser : yakni Interaktif; Buku Tamu, Galeri Foto, Polling, Statistik Pengunjung dan Tamu.
Secara umum informasi yang terse- dia dalam situs Wahidin masih didominasi tentang siapa kandidat, pencapaian kandi- dat dan track record Wahidin. Situs ini sama sekali tidak menginformasikan visi dan misi sebagai Kandidat Gubenur Banten. Website ini juga kurang interaktif. Semua artikel yang ada di situs tersebut sama sekali tidak memili fasilitas ”add comment”. Padahal fasilitas ini merupakan ciri interaktivitas sebagaima- na ciri new media. Satu-satunya fasilitas
interkatif di situs ini ada pada kategori in- teraktif. Kategori ini berisi respon dan unek-unek pengunjung yang disampaikan ke Wahidin. Namun sayang sekali,  lagi-lagi Wahidin tidak menanggapi respon pengunjung tersebut. Tindakan ini sama saja menghianati sifat internet itu sendiri yakni interaktivitas.

## KESIMPULAN
Berkaca pada pada kasus Pilkada Provinsi Banten semua kandi- dat memiliki situs resmi bahkan tak luput memanfaatkan situs-situs jejeraing sosial seperti facebook dan twitter. Namun sayang sekali meskipun sudah memiliki fasilitas in- teraktif, hampir semua situs tersebut kurang interaktif alias masih satu arah. Terlihat mereka hanya ingin menginformasikan, be- lum mendorong agar pengunjung menyam- paikan pandangan dan aspirasinya dan ke- mudian berinteraksi. Barangkali ini juga terkait dengan sikap pengunjung dunia maya di Indonesia yang juga belum interaktif.

## REFERENSI
[1]  Dasar hukum kebebasan itu bisa dilihat dari sejumlah UU yang telah disahkan, misalnya, pasal 28 F UUD 1945, kebe- basan pers UU No 40/99, UU  No. 12 tentang Pemilu Legislatif, UU No. 23 Tentang Pilpres dan Wapres. UU No. 21/2002 tentang Parpol.
[2]  Di era Orde Baru, Pemilu 1971 diikuti oleh 10 partai politik, tahun 1973 pemer- intah melakukan kebijakan fusi partai, sehingga pada pemilu 1977 peserta pe- milu menjadi dua partai dan satu organ- isasi kekaryaan  (PDI, PPP dan Golkar)
[3]  Dasar hukum Pilkada adalah UU No. 32/2004.
[4]  Memang belum ada formulasi yang tepat untuk menggambarkan tentang media baru, namun menurut McQuail

## UMN
media baru memiliki dua unsur utama yakni: Digitalisasi dan Konvergensi. Internet merupakan bukti  konvergensi karena menggabungkan beberapa fungsi media lain seperti audio, video dan teks. Lihat McQuail’s Mass Communication Teory, 6th ed, Sage Publication
[5]  Lihat Media dan Pemilu terbitan SEAPA Jakarta bersama Koalisi Media Untuk Pemilu Bebas dan Adil, 2004, hal 96-98.
[6]  Pada tanggal 8 November 2011 di web- site www.ratuatut.com muncul berita berjudul Pemprov Banten Berhasil Tu- runkan Tingkat Pengangguran Terbuka. Berita ini seolah-olah merspon berita yang dipublikasi Jazuli diwebsitenya.

## DAFTAR PUSTAKA
Budiardjo, Miriam. (2010). Dasar-dasar Ilmu Poli tik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Lee Kaid, Linda. (2004). Handbook Political Com munication Research. London (UK): Sage Publication.
Liliker, G Darren. (2006). Key  Concepts  In Politi cal Communication . London (UK):
Sage Publication. McNair, Brian. (2003). An Introduction to Po- litical Communication. London dan USA: Routledge. McQuail, Denis. (2006). Mass Commu nication Theory,  6th  edition, London (UK): Sage Publication. Nasution, Zulakarimen. (1990). Komunikasi Politik: Suatu Pengantar. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Nimmo, Dan dan Jalaluddin Rakhmat. (2001).
Komunikasi  Politik:  Khalayak  &  Efek. Bandung: Rosda. Zuhro, Siti, dkk. (2009). Demokrasi  Lokal: Peruba han  dan  Kesinambungan  Nilai- Nilai  Budaya  Politik  Lokal . Yogyakarta: Penerbit Ombak.
Media Baru dan Fenomena Komunikasi Politik pada Pemilukada di Provinsi Banten 2011