Open access under Creative Commons Attribution-Share A like 4.0 International Licence
(CC BY-SA)

## Record and Library Journal https://e-journal.unair.ac.id/index.php/RLJ
e-ISSN: 2442-5168
Electronic Record Keeping to Support Indonesia E- Government Implementation

## Electronic Record Keeping dalam Mendukung

## Implementasi Indonesia E-Government

## Esti Putri Anugrah

## Universitas Gadjah Mada

## Abstract
Background  of  the  study: Electronic  record  keeping  is  one  of  the  things that  can  significantly  affect  the  implementation  of  e-government,  because every  transaction  with  the  e-government  will  create  electronic  archives. However,  many  countries  in  the  world  still  do  not  pay  attention  to  the practice  of  managing  their  electronic  archives,  especially  in  developing countries, one of them is Indonesia.
Purpose: This article aims to know the practice of electronic record keeping in the implementation of Indonesia e-government. Method: The  writing  method  used  in  this  article  is  a  literature  review  by identifying secondary literary sources and archival legislation in Indonesia as a basis for conducting electronic record keeping.
Findings: The implementation of electronic record keeping should be done well and correctly. Because when electronic record keeping in a government has been doing did good and true, it will automatically be able to support the implementation of e-government as already done by developed countries in the world.
Conclusion : Electronic record keeping in developing countries is used as a strategy in implementing e-government.
Keywords: Electronic record keeping, Indonesia e-government, electronic
record
Paper Type:
Literature Review
Submitted: 25 March 2019 Accepted: 11 April 2020
* Correspondence: Esti Putri Anugrah
E-mail: estiputri48@gmail.com
Open access under Creative Commons Attribution-Share A like 4.0 International Licence
(CC BY-SA)

## Abstrak
Latar Belakang Masalah: Electronic record keeping merupakan salah satu hal  yang  bisa  mempengaruhi  secara  signifikan  pada  implementasi  e- government ,  karena  setiap  transaksi  di  dalam  e- government tersebut  akan menciptakan  arsip elektronik.  Namun, yang terjadi  ialah  banyak negara di dunia  yang  masih  kurang  perhatian  pada  praktik  pengelolaan  arsip elektroniknya, terutama di negara-negara berkembang, salah satunya Negara Indonesia.
Tujuan: Artikel  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  praktik electornic  record keeping dalam mendukung implementasi Indonesia e-government . Metode  Penelitian: Metode  penulisan  yang  digunakan  dalam  artikel  ini yaitu  tinjauan  literature,  dengan  mengidentifikasi  sumber-sumber  literatur sekunder dan perundangan-undangan kearsipan di  Indonesia sebagai  dasar dalam melakukan electronic record keeping.
Temuan: Pelaksanaan electronic  record  keeping harus  dilakukan  dengan baik  dan  benar.  Karena  ketika electronic  record  keeping dalam  suatu pemerintahan sudah dilakukan dengan baik dan benar, maka secara otomatis akan  dapat  mendukung  dalam  implementasi e-government seperti  yang sudah dilakukan oleh negara-negara maju di dunia. Kesimpulan : Electronic  record  keeping di  negara-negara  maju  digunakan sebagai sebuah strategi dalam pelaksanaan e- government . Kata Kunci: Electronic record keeping, Indonesia e-government, electronic record.
Open access under Creative Commons Attribution-Share A like 4.0 International Licence
(CC BY-SA)

## Pendahuluan
Perkembangan  teknologi,  informasi,  dan  komunikasi  yang  saat  ini  semakin  canggih  dan masif,  membuat  pihak  pemerintah  di  negara  seluruh  dunia  berupaya  keras  untuk  semakin meningkatkan kualitas layanan kepada warga masyarakat. Melalui perkembangan kecanggihan TIK tersebut, pihak pemerintah menerapakan sistem e-government . Electronic government menjadikan pelayanan  publik  dari  pemerintah  kepada  masyarakat  agar  menjadi  lebih  efektif  dan  efisien (Napitupulu, 2015; Sosiawan, 2008), serta yang terpenting dapat membuat pihak pemerintah lebih dekat dengan rakyatnya (Hsu, Chen,  Wang, 2009), dan memberikan kemudahan bagi masyarakat (Mutula,  2008).  Lebih  dari  itu,  implementasi e-government bisa  untuk  meningkatkan  kinerja, transparansi,  tanggung  jawab,  dan  akuntabilitas  dalam  pemerintahan  (Akbar,  Pilcher,    Perrin, 2012; Asogwa, 2012; Mutula, 2008; Wamukoya, 2000). Tidak hanya negara-negara maju di dunia saja yang menerapkan e-government , namun implementasi tersebut juga dilakukan di negara-negara berkembang termasuk Negara Indonesia.
E-government di  Negara  Indonesia  lebih  dikenal  dengan  sebutan “Indonesia  e- governement” .  Dengan  menerapkan  Indonesia e-government ini,  pihak  pemerintah  melakukan inovasi  baru  pada  layanan  publik,  tidak  hanya  di  pemerintahan  pusat  saja  namun  juga  di pemerintahan daerah (Fernandes  Fresly, 2017). Sebenarnya “Indonesia e-governement” ini mulai diterapkan pada tahun 2001, yang secara yuridis ditandai dengan dikeluarkannya Keppres nomer 6 sebagai  pedoman  pemanfaatan  dan  penggunaan  teknologi  komunikasi  dan  informasi  di  dalam sistem administrasi negara, kemudian disusul dengan keluarnya Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang pengembangan  sebuah  kerangka  kerja  bagi e-government .  Target  dari  pihak  pemerintah  pusat Indonesia  akan  terus  mengembangkan  Indonesia  e-governement  sampai  2020  nanti  (Ratmanto, 2006).
Ketika e-government pada suatu pemerintahan telah diterapkan, maka transaksi pelayanan publik sebagian besar dilakukan secara online atau melalui media perantara (Wauters, 2006), yang secara otomatis akan menghasilkan suatu arsip elektronik sebagai bukti transaksinya. Dengan begitu arsip mempunyai kegunaan fungsi baru dalam pemerintahan, yaitu dalam bentuk arsip elektronik (Wamukoya,  2000),  walaupun  tidak  dapat  dipungkiri  masih  ada  arsip  dalam  bentuk  kertas  atau manual  (Kemoni,  2009).  Arsip  elektronik  sebagai  bukti  transaksi  tersebut  harus  dikelola  dengan baik pula (Ismail  Jamaludin, 2009), ketika arsip elektronik dikelola dengan baik maka akan dapat membantu  mewujudkan  implementasi e-government (An,  2009;  Kulcu,  2009).  Tidak  hanya didukung  dari  infrastruktur  atau  kualitas  SDM  yang  menguasai  bidang  teknologi  informasi  saja, namun  salah satu  aspek  yang dapat  mewujudkan e-goverment ini adalah  melakukan pengelolaan arsip elektronik dengan baik. Sebaliknya, apabila arsip elektronik tidak dikelola dengan baik dan benar bisa jadi ancaman yang serius (Brendan, 2013).
Untuk melakukan pengelolaan arsip elektronik dengan baik dan benar membutuhkan suatu undang-undang sebagai payung hukumnya (Hamooya, Mulauzi,  Njobvu, 2011). Undang-undang kearsipan  yang  komprehensif  menjadi  prasyarat  penting  untuk  melakukan  pengelolaan  arsip (Mnjama, 2014). Undang-undang dapat digunakan untuk meletakkan instruksi dan mandat dalam menetapkan kerangka kerja untuk mengelola arsip elektronik (Ismail  Jamaludin, 2009). Undang- undang juga dapat menekankan pentingnya menjaga dan memelihara arsip elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan  (Maroye  et  al.,  2017).  Sejauh  ini,  di  beberapa  negara  undang-undang kearsipannya masih hanya menegaskan pada pengelolaan arsip dalam bentuk manual atau kertas, belum memberikan perhatian lebih pada pengelolaan arsip dalam bentuk elektronik. Hal ini, sesuai dengan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Ngoepe    Saurombe  (2016),  bahwa  dari  sembilan negara  dari  Benua  Afrika  yang  diidentifikasi  dan  dianalisis  undang-undang  kearsipannya,  hanya satu  negara  saja  yaitu  Negara  Afrika  Selatan  yang  mencatumkan  secara  jelas  pengelolaan  arsip elektronik di dalam undang-undang kearsipan, sedangkan delapan negara lainnya yaitu Boswana, Leshoto,  Malawi,  Namibia,  Swazilan,  Tanzania,  Zambia,  dan  Zimbabwe  tidak  mencantumkan pengelolaan  arsip  elektronik  dalam  undang-undang  kearsipan.  Pelaksanaan  pengelolaan  arsip elektronik di delapan negara tersebut menginduk pada undang-undang kearsipan yang ada. Padahal
Open access under Creative Commons Attribution-Share A like 4.0 International Licence
(CC BY-SA)
di  sisi  lain,  penciptaan  arsip  elektronik  dari  proses  transaksi  yang  dilakukan  semakin  meningkat jumlahnya.
Dari  fenomena  permasalahan  yang  telah  dipaparkan  sebelumnya,  bahwa  pelaksanaan pengelolaan  arsip  elektronik  dapat  memberikan  pengaruh  yang  signifikan  pada  kelancaran implementasi e-government pada  suatu  pemerintahan  negara.  Artikel  ini,  memiliki  tujuan  untuk menilai  sejauh  mana  penerapan  pengelolaan  arsip  elektronik  dalam  mewujudkan  Indonesia E- goverment .  Di  mana  Negara  Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  berkembang  yang  sedang berupaya keras dan gencar-gencarnya untuk menerapkan Indonesia E-government .

## Tinjauan Pustaka Perkembangan Arsip Elektronik
Seiring  dengan  perkembangan  teknologi,  informasi,  dan  komunikasi  yang  menawarkan berbagai banyak sekali kemudahan bagi masyarakat yang menggunakannnya. Tidak terkecuali bagi pemerintahaan,  kegiatan  operasional  dalam  pemerintahan  banyak  sekali  dibantu  dengan menggunakan  kecanggihan  teknologi.  Oleh  karena  itu,  penciptaan  arsip  pemerintahan  tidak  lagi berupa  cetak,  namun  berupa  elektronik,  oleh  sebab  itulah  disebut  dengan  arsip  elektronik.  Arsip elektronik  ini,  dari  proses  penciptaan  sampai  dengan  penyimpanannya  pun  berupa  elektronik. Bahkan  sekarang  ini  banyak  instansi  yang  mulai  melakukan  digitasi  pada  arsip  dalam  bentuk tercetak,  yaitu  mengubah  arsip  yang  awal  berbentuk  tercetak  menjadi  berbentuk  elektronik.  Hal tersebut disebabkan untuk menghemat tempat penyimpanan arsip karena pada setiap harinya jumlah kuantitas  arsip  organisasi  yang  dihasilkan  akan  terus  bertambah.  Sedangkan  penyimpanan  arsip elektronik tidak membutuhkan tempat yang luas secara fisik.
Pada  dasarnya  arsip  elektronik (electronic  record) merupakan  catatan  yang  dibuat  atau disimpan  dalam  bentuk  elektronik,  baik  analog  atau  digital.  Arsip  elektronik  menurut  NARA (National Archives and Record Administration) adalah arsip-arsip yang disimpan dan diolah dalam suatu  format,  di  mana  hanya  mesin  komputer  yang  dapat  memprosesnya.  Oleh  karena  itu,  arsip elektronik  seringkali  dikatakan  sebagai machine  readable  records (arsip  yang  hanya  bisa  dibaca melalui  mesin). Electronic  record merupakan  informasi  yang  terkandung  dalam  file  dan  media elektronik, yang dibuat, diterima, atau dikelola oleh organisasi maupun perorangan dan disimpan sebagai bukti kegiatan (Rifauddin, 2016).
Sama  seperti  arsip  tercetak,  arsip  elektronik  juga  memiliki  kekuatam  hukum  dan  diakui sebagai alat bukti, meskipun bentuknya elektronik. Hal tersebut, didasarkan pada Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik.  Dalam  pasal  5  ayat  (1) disebutkan “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah,” selanjutnya pasal 5 ayat (2) “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik  dan/atau  hasil  cetakannya  sebagaimana  dimaksud  pada  pasal  5  ayat  (1)  merupakan perluasan dan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.” Dengan berlakunya  undang-undang  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  tersebut,  maka  arsip elektronik  juga  harus  diperhatikan  dan  dikelola  dengan  baik  dalam  kegiatan  administrasi  setiap instansi,  baik  instansi  pemerintah  maupun  swasta,  sama  halnya  dengan  pengelolaan  arsip  cetak, sehingga produk administrasi berupa arsip elektronik dapat dipertanggungjawabkan keberadaannya dan dapat memperlancar kegiatan operasional sebuah organisasi.
Pengelolaan  arsip  elektronik  sedikit  berbeda  dengan  arsip  cetak,  Menurut  Read    Ginn, 2011  siklus  pengelolaan  arsip  elektronik  terdiri  dari: creation  and  storage,  distribution  and  use, maintenance,  dan  disposition. Letak  perbedaan  antara  siklus  arsip  cetak  dan  arsip  elektronik terdapat pada proses penciptaan dan penyimpanan yang berlangsung dalam satu tahap, serta proses distribusi  dan  penggunaan  juga  berjalan  dalam  satu  tahap,  sedangkan  pengelolaan  arsip  cetak, masing-masing tahap berdiri sendiri sebagai suatu proses kegiatan. Sehingga melihat hal tersebut, siklus  pengelolaan  arsip  secara  elektronik  lebih  bersifat  efisien,  jika  dibandingkan  dengan  siklus arsip cetak. Berikut ini, merupakan bagan dari siklus arsip elektronik:
Open access under Creative Commons Attribution-Share A like 4.0 International Licence
(CC BY-SA)
Bagan 1. Siklus Arsip Elektronik (Read  Ginn, 2011)
Pengelolaan arsip secara elektronik mempunyai banyak manfaat yang dapat dirasakan oleh organisasi,  terutama  memudahkan  penemuan  kembali  arsip  yang  dibutuhkan.  Menurut  Odgers, 2005, beberapa manfaat  dari pengelolaan arsip secara elektronik antara lain: 1) Cepat ditemukan dan  memungkinkan  pemanfaatan  arsip  tanpa  meninggalkan  meja  kerja;  2)  Pengindeksan  yang fleksibel  dan  mudah  dimodifikasi;  3)  Pencarian  secara full-text ;  4)  Kecil  kemungkinan  file  akan hilang; 5) Menghemat tempat; 6) Mengurangi resiko kerusakan arsip karena disimpan secara digital; 7) Memudahkan berbagi (sharing) arsip;  8) Meningkatkan keamanan;  9)  Mudah dalam recovery data.
Melihat  fenomena transformasi  dalam bidang kearsipan yang seperti itu,  selain mendapat keuntungan yang banyak dari pengelolaan arsip elektronik, juga menjadi sebuah tantangan baru bagi para pengelola arsip untuk mampu melaukan pengelolaan arsip dalam bentuk cetak dan elektronik. Kompetensi yang dimiliki para pengelola arsip juga harus diperbarui untuk menyesuaikan dengan digital environment yang sedang mereka hadapi saat ini. Pengelolaan arsip elektronik menunjukkan adanya  batasan  praktis  untuk  pengelola  arsip.  Seperti  menurut  Benfell  (2002)  mengidentifikasi kendala  anggaran,  ketidakmampuan  untuk  sepenuhnya  memproses  arsip  elektronik  dan  tingkat material masuk yang tinggi, karena hal tersebut menjadi masalah utama yang harus ditangani para pengelola arsip saat mengelola arsip elektronik.
Terdapat  suatu  kekhawatiran  para  pengelola  arsip  yang  berkaitan  dengan  situasi  saat  ini, dipengaruhi oleh teknologi informasi dan komunikasi yang mulai telah memasuki bidang kearsipan. Untuk  pengelola  arsip  sekarang  ini  ini  melibatkan  penanganan  arsip  cetak  dan  digital.  Hal  ini mengasumsikan bahwa mereka juga sangat memerlukan pemahaman tentang pekerjaan sehari-hari mereka  dalam digital  environment ,  pengelola  arsip  wajib  memahami  dan  menguasi  ‘Sistem Informasi Arsip’ yang digunakan di dalam masing-masing instansi, walaupun sekarang ini masih banyak organisasi yang belum menggunakan sistem tersebut, namun lambat laun semua organisasi pasti akan bertransformasi menggunakan sistem informasi arsip. Bidang kearsipan merupakan salah satu  bidang  yang  cepat  dalam  merespon  perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi, sehingga  pengelola  arsip  juga  harus  mampu  menyesuaikan  di  dalamnya  (Swan,  Cunningham, Robertson, 2002).

## Indonesia E-government
Apabila  melihat  pada  masing-masing  negara  di  dunia,  negara-negara  tersebut  memiliki pengertian tentang e-government yang berbeda-beda, namun ketika ditarik dalam satu garis lurus yang sama, memiliki kesamaan yaitu penggunaan kecanggihan teknologi dalam pemerintah untuk pelayanan publik. Berikut ini pengertian e-government di empat negara (Sosiawan, 2008):
“ E-government  adalah  sebuah  cara  bagi  pemerintahaan  untuk  menggunakan  sebuah teknologi  baru,  untuk  melayani  masyarakat  dengan  memberikan  kemudahaan  akses  untuk pemerintah dalam hal pelayanan dan informasi dan juga untuk menambah kualitas pelayanan serta memberikan peluang untuk berpartisipasi dalam proses dan institusi demokrasi.”
(Pemerintah, New Zealand)
Creation and Storage Distribution and Use Disposition
Maintenance
Open access under Creative Commons Attribution-Share A like 4.0 International Licence
(CC BY-SA)
“E-government  mengacu  kepada  penyampaian  informasi  dan  pelayanan  online pemerintahan melalui internet atau media digital lainnya .” (Pemerintah United State)
“Penggunaan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  (Information  and  Communication Technology -ICT) yang modern pada pengadministrasian negara, melalui berbagai aplikasi.”
(Pemerintah Italia)
“Penggunaan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  (ICT)  untuk  mempromosikan pemerintahan yang lebih effisien dan penekanan biaya yang efektif, kemudahan fasilitas layanan pemerintah  serta  memberikan  akses  informasi  terhadap  masyarakat  umum,  dan  membuat pemerintahan.”
(Asian Development Bank)
Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, bahwa Negara Indonesia pada saat ini berusaha mengimplementasikan e-government di  setiap instansi  pemerintahan untuk  melakukan pelayanan publik.  Selain  ditandai  dengan  dikeluarkannya  Keppres  nomer  6,  sebagai  pedoman  pemanfaatan dan  penggunaan  teknologi  komunikasi  dan  informasi  di  dalam  sistem  administrasi  negara, kemudian disusul dengan keluarnya Inpres Nomor 3 Tahun 2003, tentang pengembangan sebuah kerangka  kerja  bagi e-government ,  implementasi  Indonesia e-government juga  didukung  oleh Undang-Undang  No.  14  tahun  2008,  tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik,  serta  Peraturan Pemerintah  No.  61  tahun  2010,  tentang  Implementasi  Undang-Undang  Keterbukaan  Informasi Publik.  Dari  undang-undang  dan  peraturan  pemerintah  tersebut  pihak  pemerintah  wajib membagikan  segala  informasi  publik  sebagai  bentuk  tranparansi  pemerintah  kepada  warga masyarakatnya.
Implementasi e-government ini  dilakukan  dengan  penataan sistem manajemen dan proses kerja  di  lingkungan  pemerintah  dengan  mengoptimasikan  pemanfaatan  teknologi  informasi  dan komunikasi.  Menurut  Satriya  (2006)  Pemanfaatan  teknologi  informasi  tersebut  mencakup  2 kegiatan utama yaitu: 1). Pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen, dan proses kerja secara elektronis; 2). Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negara. Dari hal tersebut di Negara  Indonesia  sendiri  masing-masing  instansi  pemerintah,  dalam  hal  pelayanan  publik  telah menggunakan bantuan teknologi dan hampir masing-masing dari instansi pemerintahan, baik pusat maupun  daerah  telah  mempunyai website instansi. Website tersebut  digunakan  untuk  akses informasi oleh warga masyarakat.
Namun, apabila dibandingkan dengan negara-negara di dunia atau negara-negara di kawasan asia  tenggara,  implementasi e-government Negara  Indonesia  masih  berada  di  peringkat  bawah. Berdasarkan  survei  dari  Perserikatan  Bangsa  Bangsa  (PBB), e-government Indonesia  berada  di peringkat 109 pada tahun 2010, di peringkat 106 pada tahun 2014, dan di peringkat 116 pada tahun 2016.  Terdapat  hambatan  dalam  implementasi e-government di  Indonesia,  seperti  sistem manajemen informasi yang belum maksimal, keterbatasan kompetensi dari sumber daya manusia, dan kesenjangan kemampuan masyarakat untuk mengakses jaringan internet (Jaya, 2009).

## Metode Penelitian
Metode  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  metode  tinjauan  literatur.  Tinjauan literatur  dilakukan  dengan  meninjau  dari  berbagai  literatur  dan  sumber-sumber  sekunder  berupa penelitian terdahulu yang sesuai dengan topik pembahasan yaitu fenomena-fenomena permasalahan tentang  penerapan  pengelolaan  arsip  elektronik  dalam  membantu  ilmplementasi  Indonesia e- government . Literatur-literatur tersebut kemudian diidentifikasi, sehingga akan dapat dirumuskan sebuah  solusi  yang  tepat  untuk  mengatasi  permasalahan  tersebut.  Selain  menggunakan  sumber- sumber literatur sekunder, juga menggunakan beberapa perundang-undangan kearsipan di Indonesia
Open access under Creative Commons Attribution-Share A like 4.0 International Licence
(CC BY-SA)
yang berfokus pada pengelolaan arsip, baik cetak maupun elektronik yang kemudian diidentifikasi. Penulis  mengumpulkan  dokumen  Undang-undang  Kearsipan  Republik  Indonesia  secara  online melalui  website  resmi  Arsip  Nasional  Republik  Indonesia  (ANRI)  yaitu  pada  alamat website www.anri.go.id. Pihak ANRI mengunggah Undang-undang Kearsipan Republik Indonesia ke dalam website -nya  secara  lengkap  dimulai  dari  undang-undang  kearsipan  yang  pertama  sampai  dengan yang terbaru.

## Hasil dan Diskusi Peran Electronic Record Keeping untuk Membantu Implementasi E-government
Implementasi e-government di masing-masing pemerintahan negara di dunia, dimulai dari perkembangan  teknologi,  informasi  dan  komunikasi  yang  semakin  kesini  semakin  canggih, sehingga  dapat  membantu  warga  masyarakat  dalam  melakukan  aktivitas  sehari-hari.  Pihak pemerintah mengadopsi teknologi informasi dan komunikasi tersebut untuk meningkatkan kualitas pelayanan  publik  yang  diberikan  oleh  pemerintah  kepada  masyarakat.  Sedangkan  untuk menerapkan e-government ini tidak dapat dikatakan mudah, masing-masing pemerintahan negara di dunia melakukan upaya keras, sehingga implementasi e-government tersebut menjadi maksimal. Banyak  faktor  yang  dapat  mempengaruhi  implementasi e-government ini,  seperti  halnya infrastruktur  teknologi  yang  digunakan  (ADBI,  2005),  kompetensi  sumber  daya  manusia  dalam keahlian  di  bidang  teknologi  informasi  dan  komunikasi  (Sitokdana,  2015),  dan  yang  tidak  kalah pentingnya faktor yang dapat mempengaruhi implementasi e-governement di masing-masing negara adalah bagaimana arsip elektronik dikelola dengan baik dan benar sebagai bukti transaksi oleh pihak pemerintah kepada warga masyarakatnya (Henriksen  Andersen, 2008).
Sekarang ini, pihak pemerintahan suatu negara tidak hanya arsip dalam bentuk kertas atau manual saja yang harus dikelola dengan baik dan benar, namun begitu juga pada arsip elektronik. Apalagi  arsip  elektronik  memiliki  karakteristik  yang  jauh  berbeda  dan  saling  bertolakbelakang dengan arsip kertas, sehingga cara pengelolannya pasti berbeda. Menurut The National Archives of Australia electronic archive merupakan arsip yang dibuat, dikomunikasikan dan dipelihara dengan menggunakan teknologi komputer. Baik arsip yang ‘born digital' (dibuat menggunakan teknologi komputer) atau  arsip yang telah dikonversi ke dalam bentuk digital dari format aslinya (misalnya scan  dokumen  kertas).  Dan  menurut  ISO  15489-1  Tahun  2001, archive  management merupakan pengelolaan  arsip  sebagai  kegiatan  yang  bertanggungjawab  untuk  mengontrol  penciptaan, penerimaan, pemeliharaan, penggunaan, dan disposisi rekaman/rekod, termasuk untuk memperoleh dan  mempertahankan  bukti  dan  informasi  tentang  kegiatan  bisnis,  transaksi  dalam  bentuk rekaman/rekod  secara  sistematis  dan  efisien.  Pengertian archive  management dari  ISO  15489-1 tahun  2001  adalah  pengetian archive  management secara  umum  untuk  arsip  kertas  ataupun elektronik. Apabila arsip tersebut berbentuk elektronik maka yang dikelola adalah arsip elektronik.
Ketika pihak pemerintahan sekarang ini tidak hanya berfokus pada arsip kertas saja, namun juga pada arsip elektronik untuk mendukung implementasi e-government , terdapat banyak sumber literatur-literatur yang mengungkapkan bahwa pengelolaan arsip elektronik dengan baik dan benar oleh  pemerintahan  merupakan  kunci  sukses  pada  keberhasilan  implementasi e-government (Ambira,  2016).  Seperti  yang  diungkapkan  oleh  pihak  The  National  Archives  of  UK  bahwa pengelolaan  arsip  elektronik  merupakan  kunci  sukses  yang  mendukung e-government .  Hal  yang sama  juga  diungkapkan  oleh  Arsip  Nasional  Amerika  Serikat,  pengelolaan  arsip  elektronik merupakan bagian penting dari infrastruktur implementasi e-government .
Banyak hasil penelitian juga mengungkapkan hal yang sama, menurut (An, Sun,  Zhang, 2011) penelitian telah menunjukkan bahwa pengelolaan arsip elektronik yang baik dan benar dapat memperkuat  layanan e-government dengan  mendukung  kelangsungan  bisnis,  keamanan  dan manajemen risiko, kepatuhan hukum dan akuntabilitas, pengambilan keputusan berbasis bukti dan transparansi, pemerintahan yang baik dan kepercayaan publik, kinerja yang baik dan pembangunan kemampuan  pemerintah.  Juga  menurut  (IMRT,  2011)  bahwa  pengelolaan  arsip  elektronik  telah menjadi  hal  yang  penting  bagi  sebagian  pemerintah  yang  sedang  berusaha  berusaha  untuk
Open access under Creative Commons Attribution-Share A like 4.0 International Licence
(CC BY-SA)
menerapkan e-government ,  yang  mana  dari  implementasi e-government ini  menghasilkan  arsip dalam jumlah besar dalam format elektronik. Pelayanan publik dengan menggunakan kecanggihan teknologi telah menghasilkan arsip elektronik sebagai bukti transaksi individu dan bukti ini perlu dilestarikan serta dibuat transparan untuk warga masyarakat. Lebih lanjut penelitian yang dilakukan oleh IRMT mengamati bahwa implementasi e-government bergantung pada arsip yang dihasilkan ketika  warga  mengakses  layanan  pemerintah  dan  terlibat  dengan  pihak  pemerintah.  Baik  dan buruknya pengelolaan arsip elektronik mempunyai resiko tersendiri.
Dari pemaparan sebelumnya, dapat dilihat bahwa pengelolaan arsip elektronik menjadi titik tumpu pada implementasi e-government , keberhasilan dan kegagalan bergantung penuh dengannya. Tanpa akses yang baik pada arsip, pihak pemerintah tidak dapat mengambil keputusan yang bijak, hal-hal yang menyimpang di pemerintahan tidak dapat dibuktikan, audit pada pemerintahan tidak dapat berjalan dengan lancar, dan masih banyak akibat yang lain ketika pengelolaan arsip elektronik tidak dilakukan dengan tepat (Mnjama  Wamukoya, 2007). Oleh sebab itu dapat kita temui banyak pemerintahan terumata di negara-negara maju yang memiliki perhatian besar pada pengelolaan arsip elektronik  untuk  mendukung  implementasi e-government .  Negara-negara  maju  tersebut  seperti United State of America, United Kingdom, dan Australia, terdapat satu negara berkembang yang juga  memiliki  perhatian  pada  pentingnya  pengelolaan  arsip  elektronik  pada  implementasi e- government , yaitu Negara Malaysia. Sedangkan negara-negara berkembang lainnya masih belum memiliki  fokus  lebih  pada  pengelolaan  arsip  elektronik,  padahal  mereka  juga  sedang  berupaya mengimplementasikan e-government , namun integrasi antara pengelolaan arsip elektronik dengan implementasi e-government masih sangat rendah. Negara-negara tersebut seperti Kenya (Ambira, 2016),  Botswana  (Kalusopa    Ngulube,  2012;  Moloi    Mutula,  2007)  dan  Tanzania  (Ndenje- Sichalwe, Ngulube,  Stilwell, 2011). Berikut ini merupakan penjelasan lebih lanjut pada negara- negara  yang  berkomitmen  untuk  mengingkatkan  proses  pengelolaan  arsip  elektronik  dalam kaitannya dengan implementasi e-government (Ambira, 2016):

## United State of America
Pihak  Arsip  Nasional  Amerika  (NARA)  membuat  proyek  baru  yang  bertujuan  untuk memberikan  panduan  tentang  pengelolaan  arsip  elektronik  yang  berlaku  di  seluruh  lembaga pemerintahan dan nantinya lembaga-lembaga tersebut melakukan pemindahan arsip elektronik ke Arsip Nasional Amerika dalam berbagai jenis data dan format, sehingga arsip-arsip tersebut dapat dipertahankan  untuk  digunakan  di  masa  depan  oleh  pemerintah  Amerika  Serikat  dan  warga masyarakat.
Tujuan utama dari proyek tersebut adalah untuk  memastikan pengelolaan arsip elektronik yang memadai untuk mendukung implementasi e-government . Di mana implementasi e-government ini  merupakan  bagian  penting  dari  agenda  presiden  yang  bertujuan  untuk  mempermudah  warga masyarakat  dalam  menerima  layanan  berkualitas  tinggi  dari  pemerintah  federal,  sekaligus mengurangi biaya dalam memberikan layanan tersebut. Menurut Arsip Nasional Amerika, proyek tersebut adalah bagian dari dua puluh empat proyek di bawah strategi implementasi e-government .

## United Kingdom
Sejak  tahun  2001 Publik  Record  Organisation (PRO)  yang  ada  di  Britania  Raya  telah mengembangkan  kerangka  kebijakan  untuk  pengelolaan  arsip  elektronik  yang  dapat  mendukung implementasi e-government .  Secara  spesifik  kerangka  kebijakan  tersebut  bertujuan  untuk:  1). Memberikan kerangka keseluruhan yang menggambarkan peran pengelolaan arsip elektronik dalam strategi  implementasi e-government .  2).  Kerangka  kebijakan  pengelolaan  arsip  elektronik  juga ditujukan untuk memberikan pedoman pada pengembangan departemen strategi e-bisnis.
Melalui  Arsip  Nasional  Inggris,  pemerintah  Inggris  juga  telah  mengembangkan  beberapa panduan  untuk  mendukung  pengelolaan  arsip  elektronik  di  seluruh  lembaga  pemerintah.  Ini termasuk antara lain: persyaratan bisnis untuk mengelola informasi digital, mengelola kontinuitas digital  (untuk  pelestarian  arsip  digital);  dan  mengelola  arsip  digital  tanpa  EDRMS  ( Electronic
Open access under Creative Commons Attribution-Share A like 4.0 International Licence
(CC BY-SA)
Dokument And Record Management System ). Semua pedoman pengelolaan arsip telah disediakan secara online dalam situs web Arsip Nasional United Kingdom.

## Australia
Melalui  Arsip  Nasional  Australia,  Australia  adalah  salah  satu  negara  di  dunia  yang  telah membuat langkah luar biasa dalam pengelolaan arsip elektronik. Pada tahun 2004, Arsip Nasional Australia  mengeluarkan  pedoman  untuk  pengelolaan  arsip  elektronik,  yaitu  pedoman  untuk membuat,  mengelola,  dan  melestarikan  arsip  elektronik.  Tujuan  dari  pedoman  ini  adalah  untuk memberikan panduan teknis tentang pengelolaan arsip elektronik Lembaga Pemerintah Australia. Pada tahun 2011, Pemerintah Australia mengembangkan Kebijakan Transisi Digital Australia, yang bertujuan  untuk  memindahkan  arsip  elektronik  lembaga  Pemerintah  Australia  ke  manajemen informasi, sehingga terciptanya keefektifan dan  efisiensi pengelolaan arsip elektronik. Selain itu, Kebijakan Transisi Australia juga diperlukan untuk mendukung implementasi e-government . Sejumlah  pedoman  lain  telah  dikembangkan  di  Australia  untuk  mendukung  pengelolaan arsip  elektronik  dan  meningkatkan  efisiensi  implementasi e-government .  Di  antara  ini  termasuk: Pedoman  Arsip  dan  Proses  Keamanan  Online;  Pedoman  untuk  Mengelola  Rekening Persemakmuran  yang  Dibuat  atau  Diterima  Menggunakan  Otentikasi  dan  Enkripsi;  Penerapan EDRMS  –  sebagai  Pertimbangan  Utama;  Pedoman  pelestarian  secara  digital:  Digitalisasi  arsip dalam bentuk fisik atau kertas; Standar Metadata Arsip Pemerintah Australia; Pedoman Pelaksanaan Standar  Metadata  Arsip  Pemerintah  Australia;  Pengarsipan  Sumber  Daya Web :  Pedoman  untuk Menyimpan  arsip  Berbasis Web di  Pemerintah  Australia;  Pengarsipan  Situs Web :  Saran  dan Pernyataan Kebijakan.

## Malaysia
Negara Malaysia, merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki perhatian tinggi pada pengelolaan arsip elektronik, jika dibandingkan dengan negara berkembang yang lainnya. Pada tahun  2001,  Pemerintah  Malaysia  membentuk Electronic  Records  and  Information  Technology Management (PRETM) yang dibuat oleh Arsip Nasional Malaysia (NAM) untuk bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan yang terkait dengan arsip elektronik pemerintah dalam mendukung implementasi e-government . Beberapa tugas utama dari PRETM sebagai berikut: mengidentifikasi dan mentransfer arsip elektronik pemerintah untuk penyimpanan permanen, merumuskan standar, panduan dalam pengelolaan, dan pemeliharaan arsip elektronik. PRETM juga bertanggung jawab untuk meningkatkan sistem informasi Arsip Nasional Malaysia agar penyebaran dan akses kepada informasi menjadi lebih mudah, serta sejalan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
Pada tahun 2003 Arsip Nasional Malaysia, mengembangkan kebijakan tentang pengelolaan arsip elektronik yang disebut dengan "manajemen arsip elektronik dan kebijakan manajemen arsip: pedoman  pengelolaan  catatan  elektronik"  yang  bertujuan  untuk  memberikan  pedoman  teknis pengelolaan arsip elektronik di lembaga pemerintah untuk mendukung implementasi e-government . Pemerintah Malaysia melalui Arkib Nagara Malaysia, juga mengembangkan panduan yang lebih spesifik untuk menangani pengelolaan arsip elektronik dalam lingkungan tertentu.
Pengelolaan  arsip  elektronik  di  Malaysia,  memilki  tujuan  sebagai  pilar  utama  untuk keberhasilan e-government yang  diperkenalkan  pada  tahun  1996.  Oleh  sebab  itu,  Pemerintah Malaysia berkonsentrasi  dalam membuat  sejumlah kebijakan lain, kerangka peraturan dan teknis untuk meningkatkan pengelolaan arsip elektronik yang memadai dalam mendukung e-government . Dari  contoh  empat  negara  maju  dalam  hal  pengelolaan  arsip  elektronik  yang  sudah dijelaskan  tersebut,  memperlihatkan  bahwa  pengelolaan  arsip  elektronik  sangat  penting  untuk e- government yang  efektif.  Apabila  diperhatikan  lebih  lanjut,  dari  empat  negara  maju  tersebut, masing-masing  negara  mempunyai  peraturan  ketentuan  dalam  pengelolaan  arsip  elektronik  yang dibuat  oleh  pihak  pemerintah  dan  arsip  nasional.  Hal  tersebut,  menegaskan  bahwa  peraturan ketentuan pengelolaan arsip elektronik memikili nilai yang sangat penting sebagai legalitas untuk memenuhi persyaratan hukum dan administrasi. Karena tanpa adanya legalitas tersebut pelaksanaan
Open access under Creative Commons Attribution-Share A like 4.0 International Licence
(CC BY-SA)
pengelolaan  arsip  elektronik  tidak  berjalan  efektif  dan  efisien.  Ditambah  lagi  dengan  perlunya mengembangkan kemampuan untuk mengelola arsip elektronik, karena lingkungan yang dihadapi oleh pengelola arsip berbeda dengan lingkungan sebelumnya.

## Electronic Record Keeping di Indonesia dalam Mendukung Implementasi E-government
Electronic  government atau  biasa  disingkat  dengan e-government, digunakan  untuk meningkatkan pelayanan publik kepada warga masyarakat, sehingga pelayanan yang diberikan oleh pemerintahan  akan  semakin  berkualitas.  Dalam  menerapakan e-government tersebut,  terdapat banyak aspek sebagai pendukungnya. Salah satu aspek tersebut adalah pengelolaan arsip elektronik. Hal  ini,  disebabkan  dari  beralihnya  transaksi  pemerintah  ke  warga  masyarakat  yang  awalnya dilakukan  secara  manual  beralih  menggunakan  transaksi  elektronik  dengan  menggunakan  media teknologi,  komunikasi  dan  informasi  sebagai  perantaranya.  Dari  transaksi  tersebut,  operasional pemerintahan menghasilkan arsip dalam bentuk elektronik dalam jumlah proporsi yang signifikan (Ambira,  2016),  sehingga  arsip-arsip  elektronik  tersebut  perlu  dikelola  dengan  benar.  Untuk melakukan pengelolaan arsip elektronik dengan benar, diperlukan suatu framework dalam bentuk undang-undang  kearsipan  yang  dapat  dikatakan  “sah”  di  mata  hukum.  Undang-undang  ini diperlukan karena arsip merupakan suatu alat bukti kegiatan atau peristiwa yang telah terjadi.
Berdasarkan hasil identifikasi pada sembilan perundang-undangan kearsipan yang berfokus pada  pengelolaan  arsip,  perundangan-undang  kearsipan  tidak  hanya  berfokus  pada  pengelolaan arsip saja. Perundang-undangan kearsipan ini digunakan sebagai dasar dari pelaksanaan pengelolaan arsip cetak maupun elektronik. Pihak Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) telah menetapkan undang-undang kearsipan yang dimulai sejak tahun 1971, yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971, tentang Pokok-pokok Penyelenggaraan Kearsipan, namun penjabarannya masih singkat dan sederhana  yang  hanya  mencakup  arsip  dalam  bentuk  cetak  saja.  Kemudian,  pada  Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 1999, tentang Tata Cara Pengalihan Dokumen Perusahaan Ke Dalam Mikrofilm / Media, dalam peraturan pemerintah tersebut arsip tidak hanya dalam bentuk cetak saja namun juga dalam bentuk mikrofilm. Mikrofilm ini diartikan sebagai film yang memuat rekaman bahan tertulis, dan / atau gambar dalam ukuran yang sangat kecil.  Pengelolaan arsip dalam bentuk mikrofilm tidak dijelaskan dalam peraturan pemerintah ini, hanya dijelaskan tentang peralihan arsip cetak  ke  dalam  bentuk  mikro  film  saja.  Pada  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008,  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,  menjelaskan bahwa akibat  adanya perkembangan teknologi, informasi,  dan  komunikasi  yang  semakin  canggih,  sehingga  informasi  dalam  bentuk  elektronik menjadi “sah” di mata hukum dan dapat digunakan sebagai bukti di pengadilan. Dalam undang- undang tersebut tidak dijelaskan pengertian arsip elektronik, yang ada hanya pengertian informasi elektronik dan dokumen elektronik.
Pada tahun 2009, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) melakukan amandemen pada Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1971, tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan menjadi Undang  -  Undang  Nomor  43  Tahun  2009,  tentang  Kearsipan.  Pada  hasil  amandemen  undang- undang yang memuat penjelasan lebih rinci dan detail tentang ketentuan pengelolaan arsip. Dalam undang-undang tersebut pengertian arsip elektronik belum  djelaskan, namun ada perubahan pada pengertian arsip sendiri, di mana cakupan menjadi lebih luas.  Arsip dalam Undang - Undang Nomor 43  Tahun  2009,  tentang  Kearsipan  diartikan  sebagai  rekaman  kegiatan  atau  peristiwa  dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi  politik,  organisasi  kemasyarakatan,  dan  perseorangan  dalam  pelaksanaan  kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian penjelasan lebih rinci dari Undang - Undang Nomor  43  Tahun  2009,  tentang  Kearsipan  dijelaskan  pada  PP  No.  28  Tahun  2012,  tentang Pelaksanaan UU No. 43 Tahun 2009, tentang Kearsipan. Meskipun peraturan pemerintah tersebut dikeluarkan  pada  tahun  2012,  pengertian  arsip  elektronik  secara  eksplisit  belum  dicantumkan  di dalamnya.
Pengertian  arsip  elektronik  secara  eksplisit  baru  muncul  pada  Peraturan  Kepala  ANRI
Open access under Creative Commons Attribution-Share A like 4.0 International Licence
(CC BY-SA)
Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Autentikasi Arsip Elektronik, karena mengingat bahwa arsip dalam bentuk elektronik ini berguna untuk pelaksanaan kegiatan di masa yang akan datang, sehingga keautentikannya perlu dijaga. Dalam peraturan kepala ANRI ini, arsip elektronik diartikan sebagai arsip yang diciptakan (dibuat, diterima, atau disimpan) dalam format elektronik. Namun, pengelolaan arsip elektronik belum dijelaskan dalam peraturan kepala ANRI tersebut. Begitupun juga  pada  Peraturan  Kepala  ANRI  Nomor  38  Tahun  2011,  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Tata Naskah  Dinas  Elektronik  ANRI,  di  dalam  hanya  menjelaskan  petunjuk  pelaksanaan  pengelolaan arsip  yang  tergolong  sebagai  arsip  naskah  kedinasan  saja  bukan  bentuk  arsip  secara  umum. Pengelolaan  arsip  elektronik  baru  dijelaskan  pada  Perka  ANRI  Nomor  14  Tahun  2012,  tentang Pedoman  Penyusunan  Kebijakan  Umum  Pengelolaan  Arsip  Elektronik.  Kebijakan  umum pengelolaan  arsip  elektronik  merupakan  kerangka  dasar  bagi  pelaksanaan  program  pengelolaan arsip  elektronik  bagi  seluruh  lembaga  pencipta  arsip  dan  lembaga  kearsipan  dalam  rangka mendukung penyelenggaraan kearsipan di lingkungannya. Sehingga, dari pedoman tersebut dapat memberikan  acuan  bagi  seluruh  lembaga  pencipta  arsip  dan  lembaga  kearsipan  daerah  dalam menyusun  suatu  kebijakan  umum  pengelolaan  arsip  elektronik  di  lingkungannya.  Ketentuan pengelolaan arsip elektronik masih berupa peraturan kepala ANRI, belum dalam bentuk undang- undang.  Selanjutnya,  dalam  Perka  ANRI  Nomor  15  Tahun  2012,  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan Pengelolaan Surat Elektronik di Pencipta Arsip yang membahas pengelolaan arsip elektronik dalam bentuk yang lebih khusus yaitu arsip surat elektronik.
Jika dibandingkan dengan negara maju di dunia yang sudah lama terlebih dahulu membuat peraturan pengelolaan arsip elektronik (Ambira, 2016) atau Negara Malaysia yang mengeluarkan undang-undang  pengelolaan  arsip  elektronik  pada  tahun  2001,  dengan  membentuk Electronic Records  and  Information  Technology  Management (PRETM)  yang  dibuat  oleh  Arsip  Nasional Malaysia (NAM) untuk bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan yang terkait dengan arsip elektronik  pemerintah  dalam  mendukung  implementasi e-government (Shafie,  2007).  Dalam perundangan-undangan kearsipan di Indonesia, pengertian arsip elektronik baru muncul pada tahun 2011 pada Peraturan Kepala ANRI Nomor 20 Tahun 2011, Pedoman Autentikasi Arsip Elektronik, dan untuk  ketentuan pengelolaan arsip elektronik dikeluarkan pada tahun  2012,  dalam Peraturan Kepala  Perka  ANRI  Nomor  14  Tahun  2012,  tentang  Pedoman  Penyusunan  Kebijakan  Umum Pengelolaan Arsip Elektronik. Dan itu masih berupa pedoman penyusunan kebijakan umum, belum berupa  ketentuan  pengelolaan  arsip  elektronik  yang  dikeluarkan  oleh  Arsip  Nasional  Republik Indonesia,  yang  kemudian  dapat  diterapkan  oleh  masing-masing  lembaga  pemerintahan.  Sampai tahun  2018  ini,  belum  ada  perundang-undangan  terbaru  tentang  pengelolaan  arsip  elektronik. Sedangkan “Indonesia e-government ” ini mulai diterapkan pada tahun 2001, yang secara yuridis ditandai dengan dikeluarkannya Keppres nomor 6, sebagai pedoman pemanfaatan dan penggunaan teknologi komunikasi dan informasi di dalam sistem administrasi negara, kemudian disusul dengan keluarnya  Inpres  Nomor  3  Tahun  2003,  tentang  pengembangan  sebuah  kerangka  kerja  bagi e- government ,  namun  untuk  aspek  legalitas  pengelolaan  arsip  elektronik  belum  disiapkan  dengan maksimal. Hal tersebut, dapat menggangu kelancaran implementasi Indonesia e-government yang terus  dikembangkan  sampai  2020  nanti.  Meskipun  banyak  aspek  yang  dapat  membantu  dalam implementasi  Indonesia e-government , namun  dari aspek pengelolaan arsip elektronik  juga perlu untuk diperhatikan. Maka dari itu, ketika teknologi, informasi, dan komunikasi berkembang dengan canggih  yang  memberikan  dampak  signifikan  dalam  pengelolaan  arsip.  Legalitas  dalam  bentuk peraturan  perundang-undangan  sebagai  dasar  pelaksanaan  harus  mampu  mengikutinya,  sehingga dapat berjalan secara beriringan (Ngoepe  Saurombe, 2016).

## Simpulan
Implementasi e-government ini digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dari segi keefektifan dan efisiensi melalui bantuan kecanggihan teknologi. Sebagai negara berkembang, implementasi e-government di Negara Indonesia bukanlah hal yang mudah. Banyak hal yang dapat berpengaruh  signifikan  dalam  proses  implementasinya.  Hal-hal  yang  harus  diperhatikan  seperti
Open access under Creative Commons Attribution-Share A like 4.0 International Licence
(CC BY-SA)
infrastruktur sebagai operasional untuk implementasi e-government ,  kualitas sumber daya manusia yang menguasai  bidang  IT, management sistem informasi yang baik,  namun  salah satu  hal  yang dapat membantu untuk implementasi e-goverment ini adalah melakukan electronic record keeping yang  baik.  Hal  tersebut  dikarenakan,  ketika  program e-government ini  sudah  diimplementasikan dalam sebuah negara, maka transaksi pelayanan publik dilakukan secara online atau melalui media perantara teknologi, yang secara otomatis akan menghasilkan suatu arsip elektronik. Maka dari itu, electronic record keeping harus dilakukan dengan baik dan benar. Ketika electronic record keeping dalam suatu pemerintahan sudah dilakukan dengan baik dan benar, maka akan dapat mendukung dalam mewujudkan program e-government seperti yang sudah dilakukan oleh negara-negara maju di dunia.
Melihat  belum  maksimalnya  praktik  penerapan  pengelolaan  arsip  elektronik  di  Indonesia untuk membantu implementasi e-government , maka dibutuhkan peningkatan praktik tersebut dengan mengoptimalkan segala sesuatu yang berhubungan dalam pelaksanaan pengelolaan arsip elektronik. Hal-hal yang perlu ditingkatkan antara lain, infrastuktur atau manajemen sistem informasi, sumber daya  manusia,  dan  yang  tidak  kalah  penting  perundangan-undangan  kearsipan  yang  disesuaikan dengan perkembangan zaman. Kajian dalam artikel ini, hanya terbatas pada penerapan pengelolaan arsip  elektronik  dalam  membantu  ilmplementasi  Indonesia e-government dengan  kajian  literatur untuk  memperkaya  pembahasan.  Maka,  untuk  rekomendasi  peneltian  selanjutnya,  dapat  dikaji tentang bagaimana pengelolaan arsip elektronik ini dapat mendukung implementasi e-government di Indonesia dari segi aspek mentalitas para pengelola arsip elektronik untuk mendukung implementasi Indonesia e-government . Mentalitas ini merupakan cara bersikap dan cara berfikir seseorang terhadap suatu hal yang ada disekitarnya. Melihat bahwa lingkungan digital ini merupakan lingkungan baru bagi mereka yang dapat memberikan tantangan tersendiri.

## Referensi
ADBI. (2005). Designing e-government for the Poor . Economic and Social Commission for Asia and the Pacific Asia Development Bank Institute . Akbar, R., Pilcher, R.,   Perrin,  B. (2012). Performance measurement  in  Indonesia: the case of local government . Pacific Accounting Review (Vol. 24).
https://doi.org/10.1108/01140581211283878
Ambira, C. M. (2016). A framework for management of electronic record in support of government in Kenya . (Thesis) University of South Africa (Unisa).
An, X. M. (2009). The Electronic Records Management in  E-government Strategy: Case Studies and the Implications. 2009 International Conference on Networking and Digital Society, Vol 1, Proceedings , 1 , 17–20. https://doi.org/Doi 10.1109/Icnds.2009.11
An, X., Sun, S.,  Zhang, W. (2011). Managing electronic records in e-government: Current trends and  future  directions  internationally. International  Conference  on  Management  and Service Science, MASS 2011 . https://doi.org/10.1109/ICMSS.2011.5999074 ANRI.  (2012) “Peraturan  Kepala  ANRI  Nomor  14  Tahun  2012  tentang  Pedoman  Penyusunan Kebijakan Umum Pengelolaan Arsip Elektronik.
ANRI.  (2012)  “ Peraturan  Kepala  ANRI  Nomor  15  Tahun  2012  Tentang  Petunjuk  Pelaksanaan Pengelolaan Surat Elektronik Di Pencipta Arsip.
ANRI.  (2011) “Peraturan  Kepala  ANRI  Nomor  20  Tahun  2011  Pedoman  Autentikasi  Arsip Elektronik”.
ANRI. (2011) “Peraturan Kepala ANRI Nomor 38 Tahun 2011 Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik ANRI.
Asogwa,  B.  E.  (2012).  The  challenge  of  managing  electronic  records  in  developing  countries.
Records Management Journal , 22 (3), 198–211.
https://doi.org/10.1108/09565691211283156
Benfell, P. (2002). An integrated approach to managing electronic records. Records Management Journal , 12 (3), 94–97.
Open access under Creative Commons Attribution-Share A like 4.0 International Licence
(CC BY-SA)
Brendan, E. A. (2013). The readiness of universities in managing electronic records. The Electronic Library , 31 (6), 792–807. https://doi.org/10.1108/EL-04-2012-0037
Fernandes,  A.  A.  R.,    Fresly,  J.  (2017).  Modeling  of  role  of  public  leader,  open  government information  and  public  service  performance  in  Indonesia. Journal  of  Management Development , 36 (9), 1160–1169. https://doi.org/10.1108/JMD-12-2016-0322 Hamooya, C., Mulauzi, F.,  Njobvu, B. (2011). Archival legislation and the management of public sector  Records  in  Zambia :  a  critical  review. Journal  of  the  South  African  Society  of Archivists , 44 , 116–123.
Henriksen,  H.  Z.,    Andersen,  K.  V.  (2008).  "Electronic  records  management  systems implementation in the Pakistani local government. Records Management Journal , 18 (1),
40–52. https://doi.org/10.1108/MBE-09-2016-0047
Hsu,  F.-M.,  Chen,  T.-Y.,    Wang,  S.  (2009).  Efficiency  and  satisfaction  of  electronic  records management systems in e ‐ government in Taiwan. The Electronic Library , 27 (3), 461–473. IMRT.  (2011). Managing  Records  as  Reliable  Evidence  for  e-government,  ICT  and  Freedom  of Information: An East African Regional Situation Analysis .
Indonesia. (2009) “Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan”.
Indonesia. (2012) “PP No. 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan”.
Indonesia.  (2008) “Undang  -  Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik”.
Indonesia. (2003) "Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang pengembangan sebuah kerangka kerja bagi e-government"
Indonesia. (2001) "Keppres nomer 6 sebagai Pedoman Pemanfaatan Dan Penggunaan Teknologi Komunikasi Dan Informasi Di Dalam Sistem Administrasi Negara . Indonesia. (1999) “Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pengalihan Dokumen Perusahaan Ke Dalam Mikrofilm / Media”.
Indonesia. (1971) “Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1971 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan”.
Ismail, A.,  Jamaludin, A. (2009). Towards establishing a framework for managing trusted records in  the  electronic  environment. Records  Management  Journal , 19 (2),  135–146. https://doi.org/10.1108/09565690910972084
Jaya, S. (2009). Implementasi dan Perkembangan e-government di Indonesia.
Kalusopa,  T.,    Ngulube,  P.  (2012).  Developing  an  e-records  readiness  framework  for  labour organizations in Botswana. Information Development , 28 (3), 199–215. https://doi.org/10.1177/0266666912446209
Kemoni, H. N. (2009).  Management of electronic records. Records  Management  Journal , 19 (3), 190–203. https://doi.org/10.1108/09565690910999184
Kulcu,  O.  (2009).  Evolution  of  e ‐ records  management  practices  in  e ‐ government:  A  Turkish perspective. The Electronic Library , 27 (6), 999–1009.
https://doi.org/10.1108/09574090910954864
Maroye, L., Hooland,  van S., Celorrio, F. A., Soyes, S., Losdyck, B., Vanreck, O.,  Terwange, C. de. (2017). Managing electronic records across organizational boundaries: The experience of  the  Belgian  federal  government  in  automating  investigation  processes. Reference Services Reviewnce Service Review , 27 (1), 69–83. https://doi.org/10.1108/RSR/-10-2016- 0070
Mnjama,  N.  (2014).  Archival  Legislation  and  Archival  Services  in  Africa,  27–29. https://doi.org/10.4018/978-1-4666-5868-4.ch003
Mnjama, N.,  Wamukoya, J. (2007). "E ‐ government and records management: an assessment tool for e ‐ records readiness in government. The Electronic Library , 25 (3), 274–284. Retrieved from https://doi.org/10.1108/EUM0000000004784
Moloi, J.,  Mutula, S. (2007). E-records Management in an E-government Setting in Botswana.
Open access under Creative Commons Attribution-Share A like 4.0 International Licence
(CC BY-SA)
Information Development , 23 (4), 290–306. https://doi.org/10.1177/0266666907084765 Mutula, S. M. (2008). Comparison of sub-Saharan Africa’s e-government status with developed and transitional  nations. Information  Management    Computer  Security , 16 (3),  235–250. https://doi.org/10.1108/09685220810893199 Napitupulu, D. (2015). Kajian Faktor Sukses Implementasi E-government, 5 (3), 229–236.
Ndenje-Sichalwe, E., Ngulube, P.,  Stilwell, C. (2011). Managing records as a strategic resource in  the  government  ministries  of  Tanzania. Information  Development , 27 (4),  264–279. https://doi.org/10.1177/0266666911417026
Ngoepe, M.,  Saurombe, A. (2016). Provisions for managing and preserving records created in networked environments in the archival legislative frameworks of selected member states of the Southern African Development Community. Archives and Manuscripts , 44 (1), 24– 41. https://doi.org/10.1080/01576895.2015.1136225
Odgers,  P.  (2005). Administrative  office  management:  Short  course  (13th  ed.) .  Mason,  Ohio: Thomson South-Western.
Ratmanto,  T.  (2006).  “ E-government ”  di  Indonesia :  Menuju  Visi  X  “  Masyarakat  Telematika Berbasiskan Pengetahuan ” Tahun 2020, 7 (1), 35-.
Read,  J.,    Ginn,  M.  L.  (2011). Record  management  (9th  ed.) .  Mason,  Ohio:  Thomson  South- Western.
Rifauddin, M. (2016). Pengelolaan arsip elektronik berbasis teknologi. Khizanah Al-Hikmah Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi Dan Kearsipan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta , 4 (2), 168– 178.
Satriya,  E.  (2006).  Pentingnya  revitalisasi  e-government  di  Indonesia.  Prosiding  Konferensi Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Indonesia, 3-4 Mei 2006 di Institut Teknologi Bandung.
Shafie, S. (2007). E-government Initiatives in Malaysia and the Role of the National Archives of Malaysia in Digital Records Management. National Archives of Malaysia , 1–15. Retrieved from http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un-dpadm/unpan041040.pdf
Sitokdana, M. N. N. (2015). Evaluasi Implementasi eGovernment Pada Situs Web Pemerintah Kota Surabaya , Medan , Banjarmasin , Makassar dan Jayapura. Buana Informatika , 6 (4), 289– 300.
Sosiawan,  E.  A.  (2008).  Tantangan  Dan  Hambatan  Dalam  Implementasi  E-government  Di Indonesia. Seminar Nasional Informatika , 99–108.
Swan,  K.,  Cunningham,  A.,    Robertson,  A.  (2002).  Establishing  a  high  standard  for  electronic records management within  the Australian public sector. Records  Management  Journal , 12 (3), 79–86. https://doi.org/10.1108/09565690210454761
Wamukoya,  J.  (2000).  Records  and  archives  as  a  basis  for  good  government:  implications  and challenges for records managers and archivists in Africa. Records Management Journal , 10 (1), 23–33. https://doi.org/10.1108/EUM0000000007254 Wauters,  P.  (2006).  Benchmarking  e ‐ government  policy  within  the  e ‐ Europe  programme. Aslib Proceedings , 58 (5), 389–403. https://doi.org/10.1108/00012530610692348