Volume  1  Issue  1,  March  2017:  pp.  75-85  Copyright  ©  2017  HOLREV.
Faculty  of  Law,  Halu Oleo  University,  Kendari,  Southeast Sulawesi, Indonesia. ISSN: 2548-1762 | e-ISSN: 2548-1754. Open Access at: http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/
Halu  Oleo  Law  Review  is  licensed  under  a  Creative  Commons  Attribution  4.0  International  License,  which  permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Kajian Filsafat Tanggungjawab Negara Terhadap Nilai-Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat

## Philosopical Analyze of State Responsibility towards Values of Local Wisdom of Custom Law Society (Adatrecht)

## Heryanti
Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo E-mail: heryanti.kd@gmail.com
Abstract: This  work  is  intended  at  proposing  ppropriate  method  in  analyzing philosophically  state  responsibility  toward  value  of  local  wisdom.  This  effort  is importance to enrich the discourses of ethics. The ethic has become important value and  part  of  philosophy,  values,  and  moral  in  which  this  ethic  has  an  abstract characteristic which dealt with good and bad. Local wisdom not only seen as merely cultural product, but also has become as sources of legal system construction which is  started  from  philosophical  understanding.  For  that  reason,  this  work  offers  an appropriate method in analysing and integrating the local wisdom which ought to be  viewed  as  “the  law  as  behavior”  not  merely  “the  law  as  regulation,  norms  or principles” upon a value. The application of this method may create a holistic and integrated policy in running the state responsibility towards values of local wisdom of custom law society.
Keyword: phylosophy; state responsibility; local wisdom.
Abstrak: Karya  ini  ditujukan  untuk  menawarkan  metode  yang  tepat  dalam mengkaji secara filosofi tanggungjawab negara terhadap nilai-nilai kearifan lokal. Selama  ini  tanggung  jawab  negara  hanya  fokus  pada  problem  yuris,  dan mengabaikan  problem  etis  filosofis.  Penelitian  ini  adalah  sangat  penting  dalam memperkaya  wacana  tentang  etika.  Etika  merupakan  bagian  dari  filsafat,  nilai, dan moral yang mana etika bersifat abstrak dan berkenaan dengan persoalan baik dan  buruk.  Kearifan  lokal  tidak  hanya  sekedar  dipandang  sebagai  produk kebudayaan  semata,  tapi  harus  menjadi  sumber  konstruksi  system  hukum  yang bertitik  tolak  dari  pemahaman  filosofis.  Dengan  alasan  tersebut,  karya  ini menawarkan  suatu  metode  yang  tepat  dalam  mengkaji  dan  mengintegrasikan kearifan  lokal  harus  dipandang  sebagai  sebuah  “hukum  sebagai perilaku”,  bukan semata “hukum sebagai aturan, norma atau asas” atas suatu nilai. Aplikasi metode tersebut  dapat  menciptakan  suatu  kebijakan  yang  holistik  yang  diintegrasikan
alam  menjalankan  tanggugjawab  negara  terhadap  nilai-nilai  kearifan  lokal masyarakat hukum adat.
Kata kunci: filososi; tanggung jawab negara; kearifan lokal.

## PENDAHULUAN
Dalam dunia hukum, ada pameo menyatakan " ubi societas ibi ius " yang memiliki makna “dimana  ada  masyarakat,  disana  ada  hukum”.  Bagaimanapun  bentuk  dan  apapun namanya,  hukum  yang  diterapkan  pada  suatu  komunitas,  baik  dalam  bentuknya  yang paling modern hingga paling primitif sekalipun, sesungguhnya berangkat dari kesadaran hukum.
Ewick  dan  Sylbey  merumuskan  kesadaran  hukum  mengacu  kepada  cara-cara dimana orang-orang memahami hukum dan institusi-institusi hukum, yaitu pemahaman- pemahaman  yang  memberikan  makna  kepada  pengalaman  dan  tindakan  orang-orang. Bagi  Ewick  dan  Sylbey,  kesadaran  hukum  terbentuk  dalam  tindakan  dan  karenanya merupakan  persoalan  praktik  untuk  dikaji  secara  empiris.  Dengan  kata  lain,  kesadaran hukum  adalah  persoalan  “hukum  sebagai  perilaku”  dan  bukan  “hukum  sebagai  aturan, norma atau asas” 1 .
Kemajuan  hukum  suatu  bangsa  merupakan  cerminan  tingkat  kesadaran  hukum warganya.  Semakin  tinggi  kesadaran  hukum  warga  negara,  maka  semakin  tertib kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sedemikian pentingnya kesadaran hukum ini sehingga  Hugo  Krabbe  (1857-1936),  menyatakan  bahwa  sumber  segala  hukum  adalah kesadaran  hukum.  Kesadaran  hukum  merupakan  faktor  dalam  penemuan  hukum. Menurut pendapatnya, yang disebut hukum hanyalah yang memenuhi kesadaran hukum kebanyakan orang. Oleh karena itu, undang-undang yang tidak sesuai dengan kesadaran hukum kebanyakan orang akan kehilangan kekuatan mengikat 2 .
Di kekinian, kearifan lokal mulai dikaji sebagai bentuk kesadaran hukum. Kearifan lokal sebagai sebuah kekayaan luhur bangsa, selama ini tenggelam dalam gegap gempita modernisasi.  Padahal,  kearifan  lokal – seperti  kata  Ewick  dan  Sylbey – lebih  merupakan hukum  sebagai  perilaku  bukan  sebagai  aturan,  norma,  atau  asas.  Karena  konteksnya
1 Ewick dan Sylbey dalam Achmad Ali, 2009, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) , Kencana, Jakarta, hlm. 298.
2 Singkeru Rukka, Kearifan Lokal dan Kesadaran Hukum , Jurnal Al Risalah Volume 13 Nomor 1 Mei 2013, hlm. 174.
sebagai  perilaku,  maka  daya  ikat  kearifan  lokal  terhadap  anggota  komunitas (masyarakat)-nya menjadi sangat kuat.
Dalam konsepsi penegakan hukum, penekanannya selalu berorientasi pada aspek penegakan  undang – undang.  Menurut  Budimansyah,  asumsi  seperti  ini  sangat  keliru karena hukum harus dilihat dalam suatu sistem yang bekerja saling berkaitan satu sama lain.  Sistem  hukum  tidak  hanya  mengacu  pada  aturan  ( codes  of  rules )  dan  pengaturan ( regulations ), namun mencakup bidang yang luas meliputi struktur, lembaga, dan proses ( procedure )  yang  mengisinya,  serta  terkait  dengan  hukum  yang  hidup  di  dalam masyarakat ( living law ), termasuk di dalamnya adalah kearifan lokal ( local wisdom ) serta budaya hukum ( legal culture ) 3 .
Dalam  kehidupan  bernegara,  penulis  mengutip  kegelisahan  hati  Sudjito  bin Atmoredjo  tentang  realitas  penegakan  keadilan  saat  ini.  Dengan  hati  yang  risau  dia menulis, jangan-jangan ilmu hukum yang dipelajari dan diajarkan kepada peserta didik ataupun  masyarakat  luas  itu  ada  yang  salah.  Jangan-jangan  langkanya  dan  sulitnya perolehan  keadilan  oleh  masyarakat  di  negeri  ini,  terpulang  dari  ilmu  hukum  yang bermasalah.  Jangan-jangan  ilmu  hukum  yang  dipraktikkan  oleh  para  aparat  penegak hukum  itu  tergolong  ilmu  hukum  yang  mengandung  benih-benih  penyakit  yang membikin kehidupan bermasyarakat menjadi tidak sehat 4 .
Berangkat  dari  latar  belakang  di  atas,  tulisan  ini  mencoba  mengeksplorasi  nilai- nilai  kearifan  lokal  pada  masyarakat  adat  dalam  pendekatan  filsafat  untuk  diserap sebagai  salah  satu  sistem  hukum  dalam  konteks  pengaturan  ( regulations )  dan  aturan ( codes of rules ).

## METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif.  Menurut  Bernard  Arief  Sidharta bahwa  penelitian  hukum  normatif  (dogmatik  hukum, rechtsdogmatiek ),  kegiatan ilmiahnya  mencakup  inventarisasi,  memaparkan,  interpretasi,  dan  sistematisasi termasuk  evaluasi  keseluruhan  hukum  positif  (teks  otoritatif)  yang  berlaku  dalam masyarakat atau Negara .
3 Budimansyah,  2013, Kearifan  Lokal  Sebagai  Aspek  Penegakan  Hukum  Untuk  Keadilan  Yang  Substansi, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti Tahun 2013.
4 Sudjito bin Atmoredjo, 2011, Pancasila Sebagai Paradigma Ilmu  Hukum Indonesia, Kumpulan  Makalah Seminar  Hukum  dan  Konstitusi  “Pancasila  untuk  Pengembangan  dan  Pengamalan  Ilmu  Hukum ”, Pusat Studi Pancasila UGM, Yogyakarta, hlm. 1
Jenis  data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder  yaitu  data  penelitian  yang diperoleh  dari  kepustakaan.  Pengumpulan  data  dalam  penelitian  dilakukan  dengan metode dokumentasi, dan alat mengumpulkan data dilakukan melalui studi dokumen.
Metode  yang  dipakai  menganalisis  data  adalah  metode  kualitatif  yaitu  suatu analisis secara mendalam dan komprehensif. Pertimbangan metode kualitatif didasarkan pada  pertimbangan  bahwa  data  yang  dianalisis  beragam  macamnya  serta  sifat  dasar tiap-tiap data berbeda-beda .

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## Kajian Filsafat Terhadap Nilai-Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat
Filsafat  termasuk  ilmu  pengetahuan  yang  paling  luas  cakupannya.  Secara  etimologi, istilah filsafat dalam Bahasa Indonesia memiliki padanan kata falsafah (Arab), philosophy (Inggris), philosophia (Latin), philosopie (Jerman,  Belanda,  Perancis).  Semua  istilah  itu bersumber  pada  istilah  Yunani, philosophia .  Istilah  Yunani philen berarti  mencintai, sedangkan philos berarti teman. Selanjutnya, isitlah shopos berarti bijaksana, sedangkan shopia berarti kebijaksanaan 5 .
Filsafat  merupakan  usaha  untuk  memperoleh  pandangan  yang  menyeluruh. Filsafat  mencoba  menggabungkan  kesimpulan-kesimpulan  dari  berbagai  ilmu  dan pengalaman  manusia  menjadi  suatu  pandangan  dunia  yang  konsisten.  Para  filsuf berhasrat  meninjau  kehidupan  tidak  dengan  sudut  pandangan  khusus  sebagaimana dilakukan  oleh  seorang  ilmuwan.  Para  filsuf  memakai  pandangan  yang  menyeluruh terhadap kehidupan secara totalitas 6 .
Dalam  kaitannya  dengan  filsafat,  kearifan  lokal  masyarakat  adat  masuk  dalam diskursus tentang etika. Etika merupakan dunianya filsafat, nilai, dan moral yang mana etika  bersifat  abstrak  dan  berkenaan  dengan  persoalan  baik  dan  buruk.  Dapat disimpulkan bahwa etika adalah: (1) ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan terutama tentang hak dan kewajiban moral; (2) kumpulan asas atau nilai yang berkenaan
5 Mohammad  Zamroni,  2009, Filsafat  Komunikasi:  Pengantar  Ontologis,  Epistemologis,  Aksiologis ,  Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 26.
dengan  akhlak;  (3)  nilai  mengenai  benar  atau  salah  yang  dianut  suatu  golongan  atau masyarakat 7 . (Wibisono, dkk, 2013).
Pada  level  aliran  filsafat,  etika  bisa  dilihat  sebagai  model  rasionalitas  tindakan, misalkan aliran teleologis atau aliran deontologis. Aliran Etika Teleologis sendiri berasal dari Etika Aristoteles. Aliran etika teleologis adalah etika yang mengukur benar/salahnya tindakan manusia dari menunjang tidaknya tindakan tersebut ke arah pencapaian tujuan (telos)  akhir  yang  ditetapkan  sebagai  tujuan  hidup  manusia.  Setiap  tindakan  menurut Aristoteles diarahkan pada suatu tujuan, yakni pada yang baik (agathos).
Dalam perkembangannya, etika ini disempurnakan kembali oleh John Stuart Mill dan Jeremy Bentham, lewat  perspektif Utilitarianisme  yang berasal dari bahasa Inggris “ utility ”  yang  berarti  kegunaan,  berguna,  atau  guna.  Dengan  demikian,  suatu  tindakan harus ditentukan oleh akibat-akibatnya. Dilihat dari pengertian di atas, maka ciri umum aliran ini adalah bersifat kritis, rasional, teleologis, dan universal. Utilitarinisme sebagai teori  etika  normatif  merupakan  suatu  teori  yang  kritis,  karena  menolak  untuk  taat terhadap  norma-norma  atau  peraturan  moral  yang  berlaku  begitu  saja  dan  sebaliknya menuntut agar diperlihatkan mengapa sesuatu itu tidak boleh atau diwajibkan.
Sementara  itu,  aliran  deontologis  melihat  bahwa  kerangka  tindakan/perilaku manusia  dilihat  sebagai  kewajiban.  Kata deon berasal  dari  Yunani  yang  artinya kewajiban. Sudah jelas kelihatan bahwa teori deontologi menekankan pada pelaksanaan kewajiban.  Suatu  perbuatan  akan  baik  jika  didasari  atas  pelaksanaan  kewajiban,  jadi selama  melakukan  kewajiban  berarti  sudah  melakukan  kebaikan.  Deontologi  tidak terpasak  pada  konsekuensi  perbuatan,  dengan  kata  lain  deontologi  melaksanakan terlebih  dahulu  tanpa  memikirkan  akibatnya.  Hal-hal  yang  lain  seperti  kekayaan, intelegensia,  kesehatan,  kekuasaan  dan  sebagainya  disebut  sebagai  kebaikan  yang terbatas, yang baru memiliki arti manakala ia dipakai oleh kehendak baik manusia 8 .
Sebagai  sistem  pemikiran  tentunya  konsep  dasar  filsafat  digunakan  dalam mengkaji  etika  dalam  sebuah  hubungan  keseimbangan  antara  cipta,  rasa,  dan  karsa. Hubungan  tersebut  didasari  landasan  pemikiran  ontologi,  epistemologi,  dan  aksiologi. Ontologi  yaitu  apakah  hakikat  pemikiran  tersebut,  epistemologi  yaitu  mengapa  ada
7 H.K.  Wibisono,  L.N.  Trianita,  dan  Sri  Widagdo,  2013, Dimension  of Pancasila Ethics  In  Bureaucracy: Discourse  of  Governance ( Filsafat,  Etika,  dan  Kearifan  Lokal  untuk  Konstruksi  Moral  Kebangsaan ),
Globethics.net, Geneva, hlm. 18.
pemikiran  tersebut,  sementara  aksiologi  adalah  bagaimana  cara  untuk  melaksanakan pemikiran tersebut.
Kant  menolak  pandangan  moral  kaum  utilitarianisme  yang  mengedepankan tujuan yang ingin dicapai sebagai landasan moral dari suatu perbuatan. Bagi Kant, suatu perbuatan  dinilai  baik  manakala  dilakukan  atas  dasar  kewajiban,  yang  disebutnya sebagai  perbuatan  berdasarkan  legalitas,  tidak  penting  untuk  tujuan  apa  perbuatan  itu dilakukan. Ajaran ini menekankan bahwa seharusnya kita melakukan “kewajiban” karena itu merupakan “kewajiban” kita, dan untuk itu alasan ( reason ) tidak diperlukan sehingga perbuatan itu dilakukan.
Suseno mencontohkan tentang hubungan antara etika dan norma. Dalam konteks masyarakat tradisional, orang kelihatan dengan sendirinya menaati adat-istiadat. Sebab, mereka  telah  membatinkan  (menginternalisasikan)  norma-normanya.  Mereka  menaati norma-norma tersebut, bukan karena takut dihukum, melainkan karena ia akan merasa bersalah  apabila  ia  tidak  mentaatinya.  Norma-norma  penting  dari  masyarakat  telah ditanam dalam batin setiap anggota masyarakat itu sebagai norma moral 9 .
Norma  yang  tertanam  dan  menjadi  panduan  perilaku  masyarakat  adat (tradisional) ditafsir sebagai kearifan lokal. Hukum positif yang berkembang di Indonesia sangat minim (atau malah sama sekali tidak) menjadikan nilai-nilai kearifan lokal sebagai landasan dalam proses penyusunannya. Seperti kata Satjipto Rahardjo, ilmu hukum yang berkembang  di  Indonesia  saat  ini  hanya  cenderung  menjadi  ilmu  praktis  ( practical science ),  dan  bukan  (belum)  merupakan  ilmu  hukum  sebagai  sebenar  ilmu  ( genuine science ). Dinyatakan bahwa, “ … kita telah terjebak pada konsep hukum para profesional yang disebut “ lawyer’s law, “law for the lawyers” atau “law for the professionals ” … “, suatu konsep  hukum  yang  lahir  dari  pemikiran  kaum  positivis,  yang  hanya  mau  mengakui kebenaran  itu  pada  hal-hal  yang  praktis,  yaitu  realitas  yang  pasti,  bisa  dibuktikan,  dan bisa  diterima  akal  (logika).  Ilmu  hukum  sebagai practical  science ,  bekerja  menggarap teks-teks  normatif  yang  disebut  hukum  positif.  Inilah  jenis  hukum  yang  sering  disebut pula dengan istilah “hukum negara”, “hukum modern”, ataupun “perundang - undangan”.
Ia tidak menggarap hukum dari realitas yang utuh, melainkan sebatas realitas yang logis- rasional  saja.  Identik  dengan  pemikiran  Newtonian-yaitu  pemikiran  yang mempersepsikan  manusia  modern  adalah  makhluk  otonom  dan  rasional  yang  hidup dalam  dunia  mekanis,  serta  melihat  alam  sebagai  suatu  bangunan  yang  sistematis,
9 Franz Magnis Suseno, 1992, Filsafat Sebagai Ilmu Kritis , Kanisius, Yogyakarta, hlm. 26.
mekanistis, linier dan deterministic-maka para positivis juga menghendaki agar hukum modern itu harus rasional, sistematis dan logis 10 .
Konstruksi hukum yang menafikan genuine science dan hanya lebih pada practical science pada  gilirannya  hanya  memberikan  kepastian  hukum,  tetapi  tidak  melayani kebutuhan akan keadilan. Hal ini sejalan dengan filsafat hukum yang berkisar pada tiga nilai  dasar  hukum  yang  diuraikan  oleh  Gustav  Radbruch  (1878-1949)  yaitu  keadilan, kegunaan, dan kemanfaatan hukum. Masyarakat tidak hanya butuh peraturan-peraturan yang  menjamin  kepastian  hukum  dalam  hubungan  mereka  satu  sama  lain,  tetapi  juga butuh keadilan di samping hukum dituntut  pula melayani kepentingan-kepentingannya (memberikan kemanfaatan) 11 . Nilai dasar “kegunaan” yang dikemukakan Gustav ini, kata Satjipto Rahardjo, menempatkan hukum dalam kaitan dengan konteks sosial yang lebih besar.  Dengan  demikian,  hal  ini  menjadi  pembuka  jalan  bagi  kajian  hukum  yang  juga memperhatikan interaksi antara hukum dan masyarakatnya 12 . Di sinilah terdapat ruang bagi kelompok masyarakat adat dengan nilai kearifan lokal yang melekat padanya untuk dapat diterima sebagai dasar konstruksi hukum.
Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, ada pandangan Talcott Parsons melalui tulisannya berjudul “ The Law and Social Control ” yang terinspirasi oleh pandangan Max Weber.  Dalam  tulisannya,  dia  menyimpulkan  bahwa  fungsi  utama  suatu  sistem  hukum tidak  lain  untuk  mengatur,  memelihara  dan  atau  menjaga  hubungan-hubungan  sosial dalam  suatu  sistem  sosial.  Dalam  hubungannya  dengan  pembangunan,  peran  sentral hukum difokuskan pada tiga (3) hal, yaitu (1) hukum sebagai alat penertib ( ordering ), (2) hukum  sebagai  alat  penjaga  keseimbangan  ( balancing ),  dan  (3)  hukum  yang  berfungsi sebagai  katalisator  yang  berfungsi  menjaga  keseimbangan  dan  keharmonisan kepentingan-kepentingan yang ada 13 .
Konsepsi yang  ketiga ini sejalan dengan eksistensi nilai-nilai kearifan  lokal pada masyarakat  adat.  Kearifan  lokal  diterapkan  dengan  sangat  halus  pada  anggotanya. Sebagai  contoh,  masyarakat  Suku  Bajo  di  Kabupaten  Buton  Utara,  Sulawesi  Tenggara,
10 Satjipto  Rahardjo  dalam  Sudjito  bin  Atmoredjo,  2011, Pancasila  Sebagai  Paradigma  Ilmu  Hukum Indonesia,  Kumpulan  Makalah  Seminar  Hukum  dan  Konstitusi  “Pancasila  untuk  Pengembangan  dan Pengamalan Ilmu Hukum ”, Pusat Studi Pancasila UGM, Yogyakarta, hlm. 6.
11 Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barakatullah, 2013, Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat , Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 15-16.
12 Satjipto  Rahardjo,  2010, Sosiologi  Hukum:  Perkembangan  Metode  dan  Pilihan  Masalah ,  Genta, Yogyakarta, hlm. 17-18.
13 Dossy Iskandar Prasetyo dan Bernard L. Tanya, 2011, Hukum Etika dan Kekuasaan , Genta, Yogyakarta, hlm. 102-103.
meyakini bahwa ketika sedang melaut dan mendapati teripang yang berdiri tegak (tidak melata), maka jangan ditangkap. Dalam kepercayaan masyarakat Suku Bajo di daerah itu, teripang  yang  dalam  kondisi  berdiri  dapat  mendatangkan  bala  jika  ditangkap.  Dalam beberapa keyakinan masyarakat setempat, teripang yang berdiri tegak merupakan salah satu  ciri-ciri  dari  proses  reproduksi.  Secara  tersirat,  masyarakat  Bajo  melarang penangkapan teripang yang sedang berkembang biak untuk melestarikan kelangsungan hidupnya.
Sartini yang mengutip tulisan berjudul “Pola Perilaku Orang Bali Merujuk Unsur Tradisi” yang diterbitkan Balipos edisi 4 September 2003, memaparkan beberapa fungsi- fungsi dari kearifan lokal, yaitu:
1. Konservasi dan pelestarian sumber daya alam
2. Pengembangan sumber daya manusia
3. Pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan
4. Petuah, kepercayaan, sastra dan pantangan
5. Bermakna sosial
6. Bermakna etika dan moral
7. Bermakna politik 14 .
Fungsi  kearifan  lokal  yang  multidimensional  ini  menunjukkan  bahwa  kearifan lokal merupakan modal sosial yang fundamental dalam mengkonstruksi sistem hukum.

## Kajian  Filsafat  Tanggung  Jawab  Negara  Terhadap  Nilai-Nilai  Kearifan  Lokal Masyarakat Hukum Adat
Mochtar Kusumaatmadja mengaitkan hukum dengan kekuasaan yang dirumuskan dalam slogan  ringkas  “hukum  tanpa  kekuasaan  adalah  angan -angan,  kekuasaan  tanpa  hukum adalah  kelaliman”.  Dalam  penerapannya, hukum  memerlukan  suatu  kekuasaan  untuk mendukungnya. Ciri utama inilah yang membedakan antara hukum di satu pihak dengan norma-norma sosial lainnya dan norma agama. Kekuasaan itu diperlukan karena hukum bersifat  memaksa.  Tanpa  adanya  kekuasaan,  pelaksanaan  hukum  di  masyarakat  akan akan  mengalami  hambatan-hambatan.  Semakin  tertib  dan  teratur  suatu  masyarakat, makin berkurang diperlukan dukungan kekuasaan 15 .
14 Sartini, 2004, Menggali Kearifan Lokal Nusantara Sebuah Kajian Filsafati , Jurnal Filsafat, Agustus 2004, Jilid 37, Nomor 2 hlm 112-113.
15 Mochtar Kusumaatmadja dalam Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, 2001, Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum , Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 75
Pertanyaan  kemudian  yang  muncul  adalah  bagaimana  tanggung  jawab  negara yang  merupakan  representasi  kekuasaan  untuk  mewujudkan  nilai-nilai  kearifan  lokal dalam  sistem  hukum?  Pertanyaan  ini  berangkat  dari  aliran  filsafat  tertua,  yakni  teori hukum  alam.  Dalam  teori  ini,  hukum  dianggap  sebagai  nilai  yang  universal  dan  selalu hidup di setiap sanubari orang, masyarakat maupun  negara. Hal ini disebabkan karena hukum  niscaya  harus  tunduk  pada  batasan-batasan  moral  yang  menjadi guideline bagi hukum itu sendiri. Bahkan disebutkan bahwa di atas sistem hukum  positif negara, ada sebuah sistem hukum yang lebih tinggi ( lex divina ), bersifat Ketuhanan yang berdasarkan atas akal budi atau hukum alam itu sendiri, jadi hukum alam lebih superior dari hukum negara 16 .
Sudjito bin Atmoredjo menyatakan bahwa selama ini memang ada permasalahan dalam  ilmu  hukum,  terutama  pada  penolakan  terhadap  semua  hal-hal  yang  bersifat teologis  dan  metafisis.  Kebudayaan  atau  nilai-nilai  sosial,  yang  salah  satunya  dikenal sebagai kearifan lokal itu, sangat lekat dengan aspek-aspek ketuhanan 17 .
Sebelumnya,  Adumiharjo  Kusnaka  mengakui  bahwa  para  perencana pembangunan  di  Indonesia  menganggap  nilai  budaya  masyarakat  sebagi  simbol keterbelakangan.  Paham  ini  membuat  nilai-nilai  tradisional  yang  tercermin  dalam kearifan lokal tercerabut dan/atau tak terakomoodir dalam berbagai produk peraturan, perundangan dan kebijakan-kebijakan lainnya. Dampaknya, terjadi eksploitasi alam yang berlebihan, dan hancurnya tatanan lingkungan, serta marjinalisasi masyarakat adat yang mengarah pada pemiskinan hak ekonomi, hukum, sosial agama dan politik 18 .
Kesadaran  inilah  yang  seharusnya  mengisi  ruang-ruang  pikir  para  penyusun regulasi,  baik  dalam  tataran  lembaga  eksekutif,  legislatif,  maupun  yudikatif.  Dengan demikian,  kearifan  lokal  tidak  hanya  dipandang  sebagai  sebuah  produk  eksotis  yang dilihat  dengan  penuh  rasa  keheranan.  Kearifan  lokal  tidak  lagi  dipandang  laksana artefak-artefak  masa  lalu  yang  dipajang  di  ruang-ruang  museum.  Negara  harus menjadikan  kearifan  lokal  sebagai  salah  satu  landasan  fundamental  dalam  menyusun produk-produk hukum positif.
16 Op.cit, Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barakatullah, hlm. 90-91
17 Op. Cit , Sudjito bin Atmoredjo, hlm. 7
18 Adimiharjo Kusnaka, 1999. Hak Sosial Budaya Masyarakat Adat, dalam Menggugat Posisi Adat terhadap Negara, (Jakarta: Lembaga Studi Pers dan Pembangunan).

## KESIMPULAN
Kajian  filsafat  terhadap  nilai-nilai  kearifan  lokal  masyarakat  hukum  adat  bahwa masyarakat adat dengan berbagai nilai kearifan lokal yang melekat padanya merupakan kekayaan  bangsa  ini  yang  harus  dilestarikan.  Tidak  hanya  sekadar  untuk  melihatnya sebagai produk kebudayaan semata, tapi kearifan lokal harus menjadi sumber konstruksi sistem  hukum  yang  berangkat  dari  pemahaman  filosofis.  Bahwa  kearifan  lokal  harus dipandang  sebagai  sebuah  “hukum  sebagai  perilaku”,  bukan  semata  “hukum  sebagai aturan, norma atau a sas”. Di tengah modernisasi yang berlangsung saat ini, ilmu hukum yang  berkembang  hanya  menjadi practical  science ,  dan  belum  menjadi qenuine  science atau  sebenar-benarnya  ilmu.  Kearifan  lokal  dapat  dipandang  sebagai  nilai-nilai  yang bersifat teologis dan metafisis yang bermuara pada kebenaran yang hakiki.
Kajian  filsafat  tanggung  jawab  negara  terhadap  nilai-nilai  kearifan  lokal masyarakat  hukum  adat  bahwa  negara  harus  mengubah  paradigma  yang  melihat masyarakat  adat  dengan  nilai-nilai  kearifan  lokalnya  sebagai  simbol  keterbelakangan. Sesungguhnya  kearifan  lokal  menyimpan  potensi  besar  yang  akan  mengubah  wajah penegakan  hukum  di  Indonesia.  Negara  harus  mengadopsi  dan  menyerap  nilai-nilai kebijaksanaan yang terkandung dalam masyarakat adat sebagai landasan sistem hukum nasional kita untuk mencapai keadilan substantif.

## Daftar Pustaka

## Buku
Ali, Achmad, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) , Jakarta: Kencana 2009.
Atmoredjo,  Sudjito  bin, Pancasila  Sebagai  Paradigma  Ilmu  Hukum  Indonesia,  Kumpulan Makalah  Seminar  Hukum  dan  Konstitusi  “Pancasila  untuk  Pengembangan  dan Pengamalan Ilmu Hukum ”, Yogyakarta: Pusat Studi Pancasila UGM 2011.
Irianto,  Sulistyowati  dan  Shidarta  (editor), Metode  Penelitian  Hukum;  Konstelasi  dan Refleksi , Jakarta: Yayasan Pustakan Obor Indonesia 2011.
Keraf, A.S., Etika Lingkungan Hidup , Jakarta: Buku Kompas 2010.
Kusnaka, Adimiharjo, Hak Sosial Budaya Masyarakat Adat, dalam Menggugat Posisi Adat terhadap Negara , Jakarta: Lembaga Studi Pers dan Pembangunan 1999.
Muhammad, Abdul Kadir, Hukum dan Penelitian Hukum , Bandung: PT Citra Aditya Bakti,
2004.
Prasetyo, Dossy Iskandar dan Bernard L. Tanya, Hukum Etika dan Kekuasaan , Yogyakarta: Genta 2011.
Prasetyo,  Teguh  dan  Abdul  Halim  Barakatullah, Filsafat,  Teori,  dan  Ilmu  Hukum: Pemikiran  Menuju  Masyarakat  yang  Berkeadilan  dan  Bermartabat ,  Jakarta:  Raja Grafindo Persada 2013.
Rahardjo,  Satjipto, Sosiologi  Hukum:  Perkembangan  Metode  dan  Pilihan  Masalah , Yogyakarta: Genta 2010.
Rasjidi, Lili dan Ira Rasjidi, Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum , Bandung: Citra Aditya Bakti 2001.
Rosidi, Ajip, Kearifan Lokal Dalam Perspektif Budaya Sunda , Bandung: Kiblat Buku Utama 2011.
Suhandi,  dkk, Tata  Kehidupan  Masyarakat  Baduy  di  Propinsi  Jawa  Barat ,  Bandung: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah 1987.
Suseno, Franz Magnis, Yogyakarta: Filsafat sebagai Ilmu Kritis, Kanisius 1992.
Wibisono,  H.K.,  L.N.  Trianita,  dan  Sri  Widagdo, Dimension  of  Pancasila  Ethics  In Bureaucracy:  Discourse  of  Governance (Filsafat,  Etika,  dan  Kearifan  Lokal  untuk Konstruksi Moral Kebangsaan). Geneva: Globethics.net 2013.
Zamroni, Mohammad, Filsafat Komunikasi: Pengantar Ontologis, Epistemologis, Aksiologis , Yogyakarta: Graha Ilmu 2009.

## Jurnal
Budimansyah, Kearifan  Lokal  sebagai  Aspek  Penegakan  Hukum  untuk  Keadilan  yang Substansi , Jurnal Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti, 2013.
Sartini, Menggali  Kearifan  Lokal  Nusantara  Sebuah  Kajian  Filsafati,  Jurnal  Filsafat , Agustus 2004, Jilid 37, Nomor 2, 2004.