Analisis Penerapan Akuntansi pertanggungjawaban  Dalam Pengelolaan Dana Hibah Di Lembaga Kesejahteraan Sosial Ummu Syahidah Gorontalo
Analisis Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Dalam Pengelolaan Dana Hibah Di Lembaga Kesejahteraan Sosial Ummu Syahidah Gorontalo
Yulianti Abdullah Yuliantiabdullah521@gmail.com Universitas Negeri Gorontalo
Nilawaty Yusuf nilawaty.yusuf@ung.ac.id Universitas Negeri Gorontalo
Ronald S. Badu ronaldsoemitro@ung.ac.id Universitas Negeri Gorontalo

## Abstrak
This study aimed to assess the extent to which accountability accounting is applied in the management of grant funds at the Ummu Syahidah Social Welfare Institution. The research method employed was descriptive  qualitative.  Data  collection  was  carried  out  using  observation,  interviews,  and documentation  studies  techniques.  The  Result  of  the  study  revealed  that  the  implementation  of responsibility accounting in the management of grant funds at the Ummu Syahidah Social Welfare Institution  adhered  to  the  requirements  for  responbility  accounting  and  the  interpretation  of Financial  Accounting  Standars  (ISAK  35),  particularly  in  terms  of  organizational  structure, planning/budgeting,implementation/control which were found to be properly implemented. However, the institution has yet to carry out cost classification/acoount code preparation and presentation of financial reports. Therefore, it is recommended that the institutions optimize the fulfilment of grant management requirements to establish trust among all paties Keywords: Accountability Accounting. ISAK 35, Grant Management

## A. PENDAHULUAN
Tata kelola keuangan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah telah mengalami banyak perubahan.
Tuntutan  transparansi  dan  akuntanbilitas  instansi  pemerintah  semakin  meningkat.  Transparansi  atau keterbukaan  sangat  dibutuhkan  oleh  masyarakat  karena  akuntabilitas  dan  pengelolan  keuangan  pemerintah daerahlah  yang  harus  mendukung  sistem  akuntansi  pemerintah  yang  dapat  memberikan  informasi  untuk pengawasan dan pertanggungjawaban (Stewardship and Accountability). (Purba et al., 2021)
Pengelolaan Keuangan yang baik, tentunya membutuhkan sebuah landasan atau acuan yang jelas agar pengelolaan  keuangannya  detail  dan  teratur  salah  satunya  dengan  cara  menerapkan  akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggunggjawaban adalah suatu sistem akuntansi yang diatur sedemikian rupa sehingga akan dilakukan pengumpulan, pencatatan dan penerimaan uang sebagai pusat pekerjaan dalam

## Volume 19 Nomor 2, Desember 2023

## Analisis Penerapan Akuntansi pertanggungjawaban  Dalam Pengelolaan Dana Hibah Di Lembaga Kesejahteraan Sosial Ummu Syahidah Gorontalo
perusahaan, dengan maksud agar seseorang atau kelompok dapat mempertanggung jawabkannya. perbedaan anggaran dan pendapatan (Mulyadi et.al., 2009). Pengelolaan keuangan menjadi hal yang sangat penting bagi lembaga maupun instansi pemerintah. Karena dengan adanya pengelolaan keuangan tentu kita dapat melihat aktivitas untuk memperoleh sumber pendanaan dan biaya yang dikelola oleh suatu instansi atau lembaga baik yang  mengutamakan  profit/keuntungan  atau  lembaga  nirlaba  yang  memiliki  tujuan  tertentu  salah  satunya untuk  mengawasi  Tingkat  kecurangan.  pengelolaan  dana  hibah  masih  terdapat  penyelewengan  dan penyalahgunaan dana hibah demi kepuasan diri pribadi contohnya dalam kasus korupsi yang dilakukan “IPH”, dan  tudingan  korupsi  tahun  2019  muncul  ketika  Pemprov  Gorontalo  memberikan  bantuan  kepada  KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) Kabupaten Gorontalo sebesar 1,5 Milyar, “IPH” selaku ketua KONI memerintahkan bendahara “YH” akan menjawab pertanyaan berdasarkan bukti dari pengeluaran yang tidak sesuai.
Dari contoh kasus diatas,  peneliti merasa tertarik untuk melihat sejauh mana LKS Ummu Syahidah melakukan  pertanggungjawaban  atas  semua  hibah  yang  telah  diberikan.  Dalam  menjalankan  tugas  dan fungsinya,  sumber  anggaran  LKS  Ummu  Syahidah  umumnya  didapati  dari  dana  hibah  yang  diberi  oleh Pemerintah  Provinsi  Gorontalo  sejumlah  Rp.300.000.000  pertahunnya.  dana  sebesar  tersebut  tentunya memliki  tanggung  jawab  yang  besar  dalam  pengelolaannya,  dengan  demikian  maka  sistem  akuntansi pertanggung jawaban memiliki peran penting bagi lembaga dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban dana hibah  yang  digunakan.  Dengan  demikian  penulis  menggunakan  ISAK  35  yaitu  Aturan  Penyajian  Laporan Keuangan  Entitas  Berorientasi  Nonlaba  untuk  mengetahui  sejauh  mana  LKS  memanfaatkan  Dana  Hibah tersebut.
Pada  penelitian  terdahulu  oleh  Ferizna  (2021)  membahas  tentang  penerapan  sistem  akuntansi pertanggungjawaban  atas  penyaluran  dana  pada  yayasan  dana  sosial  Al-Falah  Surabaya  sedangkan  pada penelitia  yang  dilakukan  peneliti  membahas  tentang  penerapan  akuntansi  pertanggungjawaban  dalam pengelolaan dana hibah di LKS Ummu Syahidah. hubungan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan  peneliti  adalah  bentuk  pertanggungjawaban  suatu  laporan  dalam  penggunaan  laporan  keuangan untuk  memberikan  keterbukaan  dan  transparansi  atas  informasi  keuangan  dan  bentuk  pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana dalam suatu lembaga. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan sistem akuntansi pertanggungjawaban atas penyaluran dana pada yayasan dana sosial AlFalah Surabaya.
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang berkaitan dengan ilmu akuntansi yang berhubungan dengan penerapan akuntansi pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana hibah di LKS Ummu Syahidah Provinsi Gorontalo. Serta dapat menjadi kontribusi dan referensi bagi penelitian mengenai penerapan akuntansi pertanggungjawaban dalam pengelolan dana hibah di Provinsi Gorontalo.

## Analisis Penerapan Akuntansi
pertanggungjawaban  Dalam Pengelolaan Dana Hibah Di Lembaga Kesejahteraan Sosial Ummu Syahidah Gorontalo

## B. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Uraian deskriptif menjadi unsur utama dalam penelitian ini karena peneliti ingin menggambarkan dan mendeskripsikan keadaan yang akan di amati dilapangan dengan lebih spesifik, transparan/terbuka, dan mendalam agar data yang di dapat bisa di pahami dengan  mudah  oleh  pembaca.  Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  data  primer  melalui wawancara tidak terstruktur dan teknik observasi. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah “kata- kata atau tindakan’’ selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Terkait dengan masalah penelitian  ini,  maka  teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  Wawancara,  Studi  dokumentasi  dan Observasi
Analisis  data    diperoleh  dari  hasil  observasi,  hasil  wawancara  dan  studi  dokumentasi  dan  kemudian menganalisis yang dilakukan dengan cara membandingkan antara teori-teori yang telah ada dengan data-data yang didapat dari studi kasus. Dalam analisis data penelitian menurut Milles dan Huberman (Harahap:2021).
Pengumpulan data di melakukan analisis data secara langsung melalui observasi, wawancara dan dokumentasi berupa data  laporan  keuangan dan realiasi pengelolaan dana hibah di LKS Ummu Syahidah sesuai dengan informasi data yang didapati di lapangan.  Penyajian data juga dilakukan dengan Mereduksi data dilakukan dengan  merangkum,  memilih  hal-hal  yang  pokok  dan  lebih  memfokuskan  pada  hal-hal  yang  penting  saja. Reduksi  data  juga  merupakan  suatu  bentuk  analisis  yang  terdiri  dari  menajamkan,  menggolongkan, mengarahkan,  membuang  yang  tidak  perlu,  dan  mengorganisasi  data  dengan  cara  sedemikian  rupa  hingga kesimpulan-kesimpulan  finalnya  dapat  ditarik  dan  diverifikasi  datanya.  Disamping  reduksi  data  juga dilakukanvpenyajian data  dalam bentuk uraian singkat dan hubungan antar kategori/variabel.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Indikator  yang  dijadikan  sebagai  pedoman  wawancara  di  ambil  dari  syarat  penerapan  akuntansi pertanggungjawaban  dan  indikator  yang  terdapat  dalam  ISAK  35  (Interpretasi  standar  laporan  keuangan) mengenai  aturan  penyajian  laporan  keuangan  organisasi  nirlaba.  Berikut  hasil  wawancara  dengan  ketua, sekretaris dan bendahara serta informan pendukung lainnya yang berada di LKS Ummu Syahidah.
1. Perencanaan/penganggaran
Menurut akuntansi pertanggungjawaban, perencanaan anggaran harus mencakup anggaran operasional dan  anggaran  modal.  Anggaran  operasional  meliputi  biaya  operasional  normal  seperti  gaji  karyawan, pengadaan bahan baku dan biaya operasional lainnya. Pada saat yang sama, pengeluaran untuk tujuan investasi atau akuisisi aset tetap dimasukkan ke dalam anggaran modal.  perencana anggaran atau penyusun anggaran harus  memiliki  pemahaman  yang  baik  tentang  keadaan  dan  kebutuhan  organisasi  agar  dapat  menyusun anggaran  yang  efektif  dan  efisien.    Selain  itu,  perencanaan  anggaran  juga  harus  mampu  memantau  dan mengevaluasi pengeluaran organisasi secara berkala agar sesuai dengan rencana anggaran yang telah disusun.

## Analisis Penerapan Akuntansi pertanggungjawaban  Dalam Pengelolaan Dana Hibah Di Lembaga Kesejahteraan Sosial Ummu Syahidah Gorontalo
Begitupun  pada  LKS  Ummu  Syahidah  dalam  perencanaan  anggaran  semua  pihak  berkepentingan  dan mempunyai  hak  dalam  pengambilan  keputusan  serta  harus  ikut  serta  dalam  proses  pemmbuatan perencanaan/penganggaran. LKS Ummu Syahidah memiliki proses perencanaan anggaran yang melibatkan ketua dan bendahara LKS. Rancangan anggaran biaya (RAB) disusun oleh bendahara dengan masukan dari ketua LKS mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan. Proses penganggaran dilakukan dengan menyesuaikan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan dengan harga yang sesuai dan cukup dengan anggaran yang tersedia. Dalam  hal  pertanggungjawaban,  ketua  dan  bendahara  bertanggungjawab  secara  bersama-sama  atas pengelolaan anggaran LKS. Hal ini sesuai dengan prinsip akuntabilitas dalam akuntansi pertanggungjawaban, dimana  setiap  pengelolaan  dana  harus  dapat  dipertanggungjawabkan  dengan  jelas  dan  transparan.  Dalam konteks  peraturan  ISAK  35,  proses  perencanaan  anggaran  tersebut  seharusnya  mengacu  pada  aturan  dan ketentuan  yang  berlaku.  Selain  itu,  keputusan  perencanaan  anggaran  harus  didiskusikan  bersama  dengan semua pengurus dalam LKS, sehingga keputusan yang diambil dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Sedangkan terkait dengan ISAK 35, perencanaan anggaran dalam LKS harus mengacu pada kebutuhan dan standar layanan. Dalam contoh yang diberikan, layanan rekreasional telah ditentukan kebutuhannya, seperti transportasi dan kebutuhan makanan, sehingga anggaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan tersebut.
Perencanaan  anggaran  yang  dilakukan  dalam  LKS  tersebut  mengalami  kendala  terutama  terkait dengan  keterbatasan  anggaran  yang  hanya  sebesar  300.000.000  per  tahun.  Karena  anggaran  yang  terbatas, maka  honor  untuk  para  pengurus  dibawah  rata-rata  bahkan  ada  yang  hanya  1.000.000  honornya.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  LKS  tersebut  memiliki  keterbatasan  dalam  melakukan  pembayaran  honor  kepada pengurusnya  serta.  hal  ini  dapat  menimbulkan  masalah  pengendalian  anggaran  karena  gaji  yang  rendah tersebut  dapat  mengurangi  motivasi  para  pengurus  dalam  menjalankan  tugas  mereka  dan  juga  dapat berdampak  pada  kualitas  layanan  yang  diberikan  oleh  LKS.  Selain  itu,  terdapat  pula  kendala  dalam pengalokasian anggaran untuk kegiatan operasional dan kebutuhan makanan anak di LKS tersebut
Untuk  mengatasi  masalah  tersebut,  dibutuhkan  pengelolaan  anggaran  yang  lebih  baik  dan  efektif dengan mempertimbangkan kebutuhan yang ada, serta dilakukan penilaian ulang terhadap alokasi anggaran yang sesuai dengan tujuan organisasi dan mempertimbangkan segala risiko yang ada. Selain itu, penggunaan anggaran juga harus dilakukan dengan cara yang transparan dan akuntabel agar dapat dipertanggungjawabkan dengan baik oleh para pengurus dan pemangku kepentingan lainnya.
Dalam hal ini, dapat diterapkan teori penganggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting) yang dapat membantu dalam mengalokasikan anggaran secara  efektif dan  efisien berdasarkan prioritas dan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Selain itu, dapat pula diterapkan teori partisipatif dalam perencanaan anggaran  yang  melibatkan  semua  pihak  yang  terkait  dalam  proses  pengambilan  keputusan  terkait pengalokasian anggaran di LKS tersebut. Hal ini dapat meningkatkan partisipasi dan keterlibatan semua pihak dalam  proses  perencanaan  anggaran  sehingga  dapat  meningkatkan  akuntabilitas  dan  transparansi  dalam pengelolaan keuangan LKS tersebut

## Analisis Penerapan Akuntansi pertanggungjawaban  Dalam Pengelolaan Dana Hibah Di Lembaga Kesejahteraan Sosial Ummu Syahidah Gorontalo
LKS mengadakan kegiatan sosial enterpreneur UMKM sebagai salah satu upaya dalam membangun kreativitas anak-anak sekaligus menambah sedikit anggaran dalam bagian makanan. Solusi ini memiliki kaitan dengan  konsep  akuntansi  pertanggungjawaban,  yaitu  konsep  yang  mengharuskan  setiap  orang  atau  bagian yang bertanggung jawab atas suatu tindakan atau keputusan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menyelesaikan masalah yang timbul. Selain itu, solusi ini juga dapat dikaitkan dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang terdapat dalam ISAK 35, yaitu tentang pengakuan dan pengukuran pendapatan.
2. Penggolongan Biaya/Penyusunan Kode Rekening
Mengklasifikasikan  pengeluaran  dan  membuat  kode  akun  merupakan  langkah  penting  dalam pengelolaan  keuangan  suatu  organisasi.  Klasifikasi  pengeluaran  dan  pembuatan  kode  akun  yang  sistematis dan terstruktur memfasilitasi pengelolaan dan pemantauan pengeluaran keuangan organisasi. Pengelompokan biaya dapat dilakukan berdasarkan jenis organisasi dan sumber pendapatan. Pada umumnya pengelompokan biaya  meliputi  biaya  operasi,  biaya  investasi  dan  biaya  pemeliharaan.  Selain  itu,  biaya  juga  dapat dikelompokkan  berdasarkan  kegiatan  atau  program  kerja  yang  dilakukan  organisasi.  Meskipun  pembuatan kode akun dapat dilakukan berdasarkan klasifikasi biaya yang dikeluarkan (Peraturan Kementerian Keuangan, 2019) Setiap pembayaran diberi kode akun yang berbeda, sehingga memudahkan untuk menyimpan, melacak, dan menjalankan laporan keuangan. Kode rekening biasanya terdiri dari beberapa angka atau gabungan angka dan huruf yang memiliki arti tertentu, seperti jenis pengeluaran, sumber pendanaan, dan program kerja.
Berdasarkan  hasil  penelitian  ditemukan  bahwa  penggunaan  kode  rekening  dalam  pembukuan keuangan tidak lagi dilakukan. Hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya pemahaman atau keahlian dalam penggunaan kode rekening, yang mengakibatkan kurang efektifnya sistem pembukuan keuangan. Oleh karena itu,  perlu  dilakukan  upaya  untuk  meningkatkan  pemahaman  dan  keterampilan  dalam  penggunaan  kode rekening agar penggunaannya dapat dilakukan dengan tepat dan efektif dalam pengelolaan keuangan, terdapat indikasi  bahwa  lembaga  tersebut  belum  sepenuhnya  memahami  dan  menerapkan  prinsip-prinsip  akuntansi yang berlaku umum, khususnya terkait dengan penggolongan biaya dan penyusunan kode rekening.
3. Pelaksanaan / pengendalian
Pelaksanaan/pengendalian  anggaran  adalah  proses  yang  dilakukan  untuk  memastikan  bahwa anggaran organisasi dilaksanakan sesuai dengan  rencana dan tujuan  yang telah ditetapkan. Hal ini meliputi pengumpulan, pengelolaan, dan penggunaan  dana organisasi secara  efektif dan efisien  serta meminimalkan risiko keuangan. Lembaga kerjasama sosial (LKS) melakukan pengendalian anggaran melalui berbagai cara, salah  satunya  adalah  dengan  cara  bekerja  sama  dengan  lembaga  lain  untuk  mengurangi  anggaran  yang dibutuhkan dalam suatu kegiatan. Hal ini dilakukan dengan cara meminjam fasilitas atau sarana yang dimiliki oleh  lembaga  lain,  sehingga  pengeluaran  anggaran  dapat  ditekan.  Dalam  hal  ini,  LKS  melakukan  strategi kolaborasi dengan stakeholder atau pihak lainnya dalam melaksanakan kegiatan, sehingga dapat mengurangi pengeluaran  anggaran.  Contohnya,  dalam  kegiatan  rekreasional  anak,  LKS  mengajak  lembaga  lain  untuk

## Analisis Penerapan Akuntansi pertanggungjawaban  Dalam Pengelolaan Dana Hibah Di Lembaga Kesejahteraan Sosial Ummu Syahidah Gorontalo
bergabung  dan  menyediakan  tenda  serta  sound  sistem,  sehingga  LKS  tidak  perlu  lagi  menyewa  tenda  dan sound sistem. Namun, LKS tetap memperhatikan aspek kualitas makanan sebagai bagian yang harus diatasi. Dalam  konteks  akuntansi,  pengendalian  anggaran  merupakan  bagian  penting  dari  sistem  pengendalian manajemen, yang bertujuan untuk mengontrol penggunaan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien.
Dalam hal ini, LKS menunjukkan upaya yang baik dalam melakukan pengendalian anggaran dengan meminimalkan  pengeluaran  melalui  strategi  kolaborasi  dengan  pihak  lain  sehingga  dapat  memaksimalkan penggunaan  anggaran  dan  meminimalkan  risiko  pemborosan  anggaran.  terkait  dengan  pelaksanaan pengendalian anggaran yang ketat untuk memastikan bahwa anggaran tersedia digunakan secara efektif dan efisien.  Isu  pemangkasan  gaji  karyawan  sebagai  salah  satu  cara  untuk  memenuhi  kebutuhan  anggaran  lain yang  lebih  mendesak  juga  menunjukkan  bahwa  organisasi  ini  serius  dalam  mengelola  keuangan  mereka.
Karyawan  organisasi  tersebut  juga  sepakat  untuk  bekerja  sama  dan  memberikan  kontribusi  dalam penghematan  anggaran,  misalnya  dengan  memaksimalkan  penggunaan  anggaran  makanan.  Hal  ini  sesuai dengan  prinsip-prinsip  pengelolaan  keuangan  yang  terdapat  dalam  ISAK  35,  di  mana  organisasi  harus memastikan  pengelolaan  keuangan  mereka  transparan,  akuntabel,  efektif,  dan  efisien  serta  melakukan pengawasan dan pengendalian yang tepat untuk mencegah risiko keuangan.
Secara teori, pendekatan yang relevan adalah Teori Pengendalian Anggaran (Mulyadi,2014). Teori ini berfokus  pada  upaya  organisasi  untuk  mengelola  anggaran  dengan  melakukan  pengendalian  yang  efektif terhadap  pengeluaran.  Dalam  hal  ini,  LKS  mengimplementasikan  pengendalian  anggaran  dengan  mencari harga yang murah dan mengurangi variasi makanan, sebagai bentuk pengendalian biaya yang dilakukan untuk memaksimalkan penggunaan dana hibah. melakukan pengendalian yang efektif terhadap pengeluaran.
Sehingga LKS diharapkan dapat mengikuti prinsip-prinsip ini untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas  dalam  pengelolaan  klien  titipan  dan  memastikan  bahwa  keputusan  yang  diambil  selalu didasarkan pada informasi yang akurat dan terpercaya. Menerapkan sistem berbayar menjadi salah satu upaya dalam  meminimalisisr  pengeluaran  uang  karena  mengingat  terdapat  lebih  banyak  klien  daripada  anggaran, maka hal tersebut harus dilakukan demi kelangsungan klien yang ada di LKS Ummu Syahidah.
4. Pelaporan Pertanggungjwaban Biaya Berdasarkan ISAK 35 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Berbasis Non Laba
Menurut  ISAK  35,  laporan  keuangan  yang  dihasilkan  yaitu  laporan  posisi  keuangan,  laporan  penghasilan kompherensif,  laporan  perubahan  aset  neto,  dan  laporan  arus  kas.  Setiap  organisasi/  lembaga  nirlaba  pada dasarnya  harus  menggunakan  standar  pelaporan  yang  sesuai  hukum  dan  undang  –  undang  yang  berlaku  di indonesia. ISAK 35 memberikan panduan tentang penyajian laporan keuangan berbasis nonlaba, yang mana cocok untuk LKS Ummu Syahidah yang berorientasi pada tujuan sosial, bukan profit. Oleh karena itu, sistem pelaporan  biaya  dan  pertanggungjawaban  di  LKS  Ummu  Syahidah  harus  didesain  untuk  mencatat  dan melaporkan  kegiatan  organisasi  secara  jelas  dan  terperinci,  serta  memberikan  informasi  yang  berguna  bagi

## Analisis Penerapan Akuntansi pertanggungjawaban  Dalam Pengelolaan Dana Hibah Di Lembaga Kesejahteraan Sosial Ummu Syahidah Gorontalo
para  pemangku  kepentingan.  Akan  tetapi,  masih  terdapat  banyak  kendala  dalam  melakukan  pelaporan keuangan  sesuai  standar  dimana  hal  tersebut  disebabkan  oleh  bendahara  memiliki  keterbatasan  dalam pengetahuan dan pengalaman dalam pembuatan laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang berlaku. Meskipun demikian, ditemukan bahwa informan memahami pentingnya pelaporan keuangan, namun kurang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang cukup untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan relevan.
Keterbatasan pengetahuan dan keterampilan dalam pembuatan laporan keuangan yang terlihat pada hasil wawancara tersebut dapat dikaitkan dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam ISAK 35, yaitu Prinsip Penyajian  Laporan  Keuangan  Berbasis  Nonlaba.  Salah  satu  prinsip  yang  terdapat  dalam  ISAK  35  adalah bahwa laporan keuangan harus disajikan dengan cara yang jelas dan terperinci, sehingga dapat memberikan informasi  yang  memadai  dan  relevan  tentang  keuangan  organisasi.  Hal  ini  dapat  dicapai  dengan  memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam pembuatan laporan keuangan yang lengkap dan akurat, sehingga informasi yang disajikan dapat dipercaya oleh pengguna laporan keuangan. Selain itu, ISAK 35 juga menekankan  pentingnya  transparansi  dan  akuntabilitas  dalam  penyajian  laporan  keuangan,  sehingga organisasi harus memiliki sistem pelaporan keuangan yang memadai dan sesuai dengan standar yang berlaku.
Berikut ini adalah laporan keuangan yang seharusnya dibuat oleh LKS Ummu Syahidah yang dimana sudah sesuai dengan standar menurut ISAK 35, yaitu sebagai berikut :

## 1) Laporan Penghasilan Kompherensif

## LKS UMMU SYAHIDAH

## LAPORAN PENGHASILAN KOMPERHENSIF
DESEMBER 2022
(Dalam Ribuan Rupiah)
TANPA PEMBATASAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA Pendapatan Dana Hibah Rp. 300,000,000 Total Pendapatan Rp. 300,000,000 Beban - Beban Beban Gaji Rp. 258,000,000 Beban Rp.
Analisis Penerapan Akuntansi pertanggungjawaban  Dalam Pengelolaan Dana Hibah Di Lembaga Kesejahteraan Sosial Ummu Syahidah Gorontalo
Pemeliharaan 500,000 Beban Lain-Lain Rp. 17,552,000 Beban Honorarium Narasumber Rp. 12,600,000 Beban Transport Rp. 500,000 Beban Penyusutan Aset Tetap Rp. 250,000 Beban Perbaikan Rp. 600,000 Total Beban Rp. 290,002,000 Surplus (Defisit) Rp. 9,998,000 DENGAN PEMBATASAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA Pendapatan Rp. - Total Pendapatan Rp. - Beban - Beban Rp. - Total Beban Rp. - Surplus (Defisit) Rp. - PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN Rp. - TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF Rp. 9,998,000
Tabel 1 Laporan Penghasilan Komprehensif Sumber: Penelitian Skripsi Tahun 2023
Dari  laporan  penghasilan  komprehensif  di  atas,  dapat  dilihat  bahwa  pada  bulan  Desember  2022,  LKS
Ummu  Syahidah  memperoleh  pendapatan  sebesar  Rp.300,000,000  dari  dana  hibah.  Sementara  itu,  total seluruh beban yang dikeluarkan oleh LKS Ummu Syahidah adalah sebesar Rp.290,002,000, yang terdiri dari berbagai macam beban seperti beban gaji, pemeliharaan, honorarium narasumber, transport,beban perbaikan dan lain-lain.
Didalam penyajian laporan keuangan berdasarkan ISAK 35 pendapatan yang dikurangi beban- beban apabila tersisa maka artinya lembaga tersebut mengalami surplus yang artinya jumlah pendapatan lebih besar daripada jumlah belanja yang kemudian harus di ungkapkan dalam laporan penghasilan kompherensif. Setelah

## Analisis Penerapan Akuntansi pertanggungjawaban  Dalam Pengelolaan Dana Hibah Di Lembaga Kesejahteraan Sosial Ummu Syahidah Gorontalo
mengurangi total beban dengan pendapatan, LKS Ummu Syahidah memperoleh surplus sebesar Rp.9,998,000 pada  bulan  Desember  2022.  Surplus  yang  dimaksud  bukanlah  pendapatan  yang  akan  dibagi  hasil  seperti organisasi profit pada umunya, tetapi Surplus tersebut dapat diartikan bahwa LKS Ummu Syahidah berhasil mengelola keuangannya dengan baik, sehingga mampu menghasilkan kelebihan dana meskipun ada berbagai beban yang harus dikeluarkan. Namun meskipun demikian, surplus tersebut akan di alihkan dalam berbagai kepentingan  lembaga,  dalam  LKS  digunakan  sebagai  pengadaan  asset  yang  dimana  berguna  untuk keberlangsungan pemberdayaan LKS Ummu Syahidah. Dari laporan tersebut juga terlihat bahwa LKS Ummu Syahidah  tidak  memiliki  pendapatan  maupun  beban  lain-lain  yang  terjadi  karena  pembatasan  dari  pemberi sumber daya. Hal ini menunjukkan bahwa LKS Ummu Syahidah memiliki kebebasan penuh dalam mengelola dana yang diterima dari pemberi sumber daya. Secara keseluruhan, laporan penghasilan komprehensif tersebut dapat memberikan gambaran tentang kinerja keuangan LKS Ummu Syahidah pada bulan Desember 2022.

## 2) Laporan Perubahan Aset Neto

## LKS UMMU SYAHIDAH LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO
DESEMBER 2022
(Dalam Ribuan Rupiah)
ASET NETO TANPA PEMBATASAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA Saldo Awal Rp . 300,000,000 Surplus Tahun Berjalan Rp . 9,998,000 Aset Neto Yang Dibebaskan Dari Pembatasan Rp . - Saldo Akhir Rp . 309,998,000.00 Pendapatan Komprehensif Lain Saldo Awal Rp . - Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Rp . - Saldo Akhir Rp . -

## ASET NETO DENGAN PEMBATASAN DARI PEMBERI
Analisis Penerapan Akuntansi pertanggungjawaban  Dalam Pengelolaan Dana Hibah Di Lembaga Kesejahteraan Sosial Ummu Syahidah Gorontalo

## SUMBER DAYA
Saldo Awal Rp . - Surplus Tahun Berjalan Rp . - Aset Neto Yang Dibebaskan Dari Pembatasan Rp . - Saldo Akhir Rp . - TOTAL ASET NETO Rp . 309,998,000.00
Tabel 2 Laporan Perubahan Aset Neto Sumber: Penelitian Skripsi Tahun 2023
Laporan ini terdiri dari tiga bagian, yaitu aset neto tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya, pendapatan komprehensif lain, dan aset neto dengan pembatasan dari pemberi sumber daya. Pada bagian aset neto tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya, terlihat bahwa saldo awal aset neto pada Desember 2022 sebesar Rp. 300,000,000  dan  surplus  tahun  berjalan  sebesar  Rp.9,998,000,  sehingga  saldo  akhir  aset  neto  menjadi Rp.309,998,000.  Hal  tersebut  dikarenakan  bahwa  penyajian  laporan  keuangan  berdasarkan  ISAK  35  yang mengharuskan  seluruhnya  diungkapkan  dalam  laporan  keuangan.  Saat  saldo  akhir  menjadi  309,998  bukan berarti  terdapat  penambahan  sejumlah  9.998  pada  pendapatan,  akan  tetapi  9.998  merupakan  surplus  yang harus diungkapkan diluar dari total semua penghasilan atau pendapatan yang ada di sebuah Lembaga.
Sedangkan,  pada  bagian  pendapatan  komprehensif  lain  seluruh  kolom  masih  kosong  (tidak  di  isi  oleh LKS), hal ini menunjukkan bahwa tidak ada penghasilan komprehensif lain yang dapat diperoleh oleh LKS pada  periode  tahun  berjalan  tersebut.  Pada  bagian  aset  neto  dengan  pembatasan  dari  pemberi  sumber  daya (dinas social), seluruh kolom juga masih kosong (tidak di isi oleh LKS) yang menunjukkan bahwa tidak ada aset neto dengan pembatasan dari pemberi sumber daya (Dinas social ) pada periode tersebut.
3) Laporan Posisi Keuangan

## LKS UMMU SYAHIDAH LAPORAN POSISI KEUANGAN
DESEMBER 2022
Analisis Penerapan Akuntansi pertanggungjawaban  Dalam Pengelolaan Dana Hibah Di Lembaga Kesejahteraan Sosial Ummu Syahidah Gorontalo
(Dalam Ribuan Rupiah) ASET LIABILITA S ASET LANCAR Hutang Rp . - Kas Rp . 300.000.00 0 Piutang Rp . - Perlengkapa n Rp . 4,100,000 Aset Lancar Lainnya Rp . - TOTAL ASET LANCAR Rp . 304,100,00 0 TOTAL HUTANG Rp . - ASET TIDAK LANCAR ASET NETO Peralatan Rp . 7,158,000 Aset Neto Tanpa Pembatasan Rp . 309,998,000.0 0 Akumulasi Penyusutan Peralatan Rp . (1,260,000) Aset Neto dengan Pembatasan Rp . - TOTAL ASET TIDAK LANCAR Rp . 5,898,000 TOTAL ASET NETO Rp . 309,998,000.0 0 TOTAL ASET Rp . 309,998,00 0 TOTAL LIABILITA S + ASET NETO Rp . 309,998,000.0 0
Tabel 3 Laporan Posisi Keuangan Sumber: Penelitian Skripsi Tahun 2023
Berdasarkan  laporan  posisi  keuangan  LKS  Ummu  Syahidah  pada  Desember  2022,  terlihat  bahwa perusahaan  tidak  memiliki  hutang  atau  kewajiban  yang  harus  dibayar  pada  saat  itu.  Sementara  itu,  aset perusahaan  terdiri  dari  aset  lancar  dan  aset  tidak  lancar.  Aset  lancar  perusahaan  terdiri  dari  kas  sebesar Rp.300.000.000  juta  dan  perlengkapan  sebesar  Rp.4,100.000  juta,  sedangkan  aset  tidak  lancar  perusahaan terdiri dari peralatan senilai Rp.7.158.000 juta yang sudah dikurangi dengan akumulasi penyusutan peralatan

## Analisis Penerapan Akuntansi pertanggungjawaban  Dalam Pengelolaan Dana Hibah Di Lembaga Kesejahteraan Sosial Ummu Syahidah Gorontalo
sebesar  Rp.1.260.000  juta.  Dengan  demikian,  total  aset  perusahaan  pada  Desember  2022  adalah  sebesar Rp.309,998  juta,  yang  seluruhnya  merupakan  aset  neto.  Aset  neto  perusahaan  terdiri  dari  aset  neto  tanpa pembatasan sebesar Rp.309,998 juta, sedangkan aset neto dengan pembatasan tidak ada.
Secara  keseluruhan,  laporan  posisi  keuangan  ini  menunjukkan  bahwa  perusahaan  memiliki  kondisi keuangan  yang  cukup  baik,  karena  tidak  memiliki  hutang  dan  memiliki  aset  neto  yang  signifikan.  Namun, informasi  yang  diberikan  dalam  laporan  ini  masih  terbatas,  sehingga  perlu  dilakukan  analisis  lebih  lanjut terhadap laporan keuangan yang lebih lengkap untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang kondisi keuangan perusahaan.

## 4) Laporan Arus Kas

## LKS UMMU SYAHIDAH LAPORAN ARUS KAS
DESEMBER 2022
(Dalam Ribuan Rupiah)
AKTIVITAS OPERASI Penerimaan Aktivitas Operasi Pendapatan Dana Hibah Rp . 300,000,00 0 Total Penerimaan Aktivitas Operasi Rp. 300,000,000 Pengeluaran Aktivitas Operasi Beban Gaji Rp . 258,000,00 0 Beban Pemeliharaan Rp . 500,000 Beban Lain-Lain Rp . 17,552,000 Beban Honorarium Narasumber Rp . 12,600,000 Beban Transport Rp . 500,000 Beban Penyusutan Aset Tetap Rp . 250,000 Beban Perbaikan Rp . 600,000

## Analisis Penerapan Akuntansi
pertanggungjawaban  Dalam Pengelolaan Dana Hibah Di Lembaga Kesejahteraan Sosial Ummu Syahidah Gorontalo
Total Pengeluaran Aktivitas Operasi Rp. (290,002,000 ) Penambahan (Pengurangan) Kas Dari Aktivitas Operasi Rp. 9,998,000 AKTIVITAS INVESTASI Penerimaan Aktivitas Investasi Total Penerimaan Aktivitas Investasi Rp. - Pengeluaran Aktivitas Investasi Pembelian Peralatan Rp . 7,158,000 Pembelian Perlengkapan Rp . 4,100,000 Total Pengeluaran Aktivitas Investasi Rp. (11,258,000) Penambahan (Pengurangan) Kas Dari Aktivitas Investasi Rp. (11,258,000) AKTIVITAS PENDANAAN Penerimaan Aktivitas Pendanaan Rp. - Penerimaan Aktivitas Pendanaan Rp. - Penambahan (Pengurangan) Kas Dari Aktivitas Pendanaan Rp. - KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE Rp. 301,260,000 KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE Rp. 300,000,000

## Laporan Arus Kas
Sumber: Penelitian Skripsi Tahun 2023
Berdasarkan  laporan  arus  kas  di  atas,  dapat  dilihat  bahwa  pada  Desember  2022,  Ummu  Syahidah memperoleh  penerimaan  aktivitas  operasi  sebesar  Rp.300.000.000 dan  mengeluarkan  biaya  operasi  sebesar Rp.290.002.000,  yang  terdiri  dari  beban  gaji,  pemeliharaan,  lain-lain,  honorarium  narasumber,  transportasi,

## Analisis Penerapan Akuntansi pertanggungjawaban  Dalam Pengelolaan Dana Hibah Di Lembaga Kesejahteraan Sosial Ummu Syahidah Gorontalo
dan  penyusutan  aset  tetap.  Sehingga,  terdapat  penambahan  kas  dari  aktivitas  operasi  sebesar  Rp.9.998.000.
Selain itu, Ummu Syahidah melakukan aktivitas investasi dengan mengeluarkan dana sebesar Rp.11.258.000 untuk  pembelian  peralatan  dan  perlengkapan.  Sehingga,  terdapat  pengurangan  kas  dari  aktivitas  investasi sebesar  Rp.11.258.000.Tidak  ada  aktivitas  pendanaan  yang  dilakukan  oleh  Ummu  Syahidah  pada  periode tersebut. Sehingga, tidak ada pengaruh pada kas dan setara kas.
Dari  laporan  arus  kas  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  kas  dan  setara  kas  awal  periode  adalah
Rp.301.260.000 dan kas dan setara kas akhir periode adalah Rp.300.000.000, sehingga terdapat pengurangan kas sebesar Rp.1.260.000 pada periode tersebut. Namun, perlu dicatat bahwa meskipun terdapat pengurangan kas,  Ummu  Syahidah  masih  memiliki  posisi  kas  yang  cukup  kuat  dan  mampu  untuk  membiayai  aktivitas operasional  dan  investasi  pada  periode  berikutnya.  Berdasarkan  Isak  35,  setiap  orang  atau  lembaga  yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan publik diharuskan untuk  melaporkan penggunaan dana yang dikelola.  Oleh  karena  itu,  jika  LKS  hanya  membuat  laporan  pertanggungjawaban,  maka  hal  ini  tidak sepenuhnya memenuhi persyaratan Isak 35. Namun, dalam pemaparan hasil wawancara tersebut bahwa LKS harus  mengikuti  format  pelaporan  yang  telah  ditentukan  oleh  dinas  sosial.  Jika  format  pelaporan  tersebut mencakup elemen-elemen yang memadai untuk menjelaskan penggunaan dana yang diterima oleh LKS, maka laporan tersebut dapat menjadi alat yang efektif untuk memenuhi persyaratan Isak 35.
jika laporan pertanggungjawaban LKS tidak memadai atau tidak memenuhi persyaratan yang diatur oleh Isak 35, maka hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap tata kelola keuangan publik yang baik dan dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat.(djkn kemenkeu). Oleh karena itu, LKS harus memastikan bahwa  laporan  pertanggungjawaban  yang  mereka  buat  memenuhi  persyaratan  Isak  35  dan  sesuai  dengan format  yang  ditetapkan  oleh  dinas  sosial,  hal  tersebut  dikarenakan  terbatasnya  sumber  daya  dan  minim pengetahuan mengenai pelaporan yang baik dan benar sesuai standar yang ada. Perbedaan utama antara laporan keuangan  RAB  dan  laporan  keuangan  menurut  ISAK  35  terletak  pada  lingkup  informasi  yang  disajikan.
Laporan  RAB  hanya  memberikan  informasi  tentang  anggaran  belanja  untuk  periode  tertentu,  sementara laporan  keuangan  menurut  ISAK  35  memberikan  informasi  yang  lebih  lengkap  tentang  posisi  keuangan, kinerja, dan arus kas LKS.

## Analisis Penerapan Akuntansi pertanggungjawaban  Dalam Pengelolaan Dana Hibah Di Lembaga Kesejahteraan Sosial Ummu Syahidah Gorontalo
Selain itu, laporan keuangan menurut ISAK 35 juga memiliki legalitas yang diatur oleh peraturan yang  berlaku,  sementara  RAB  tidak  diatur  oleh  peraturan.  Dari  segi  akuntansi,  laporan  keuangan  menurut ISAK  35  juga  lebih  lengkap  karena  mencakup  berbagai  jenis  akun,  seperti  akun-akun  penerimaan  dan pengeluaran,  aset,  kewajiban,  ekuitas,  dan  arus  kas.  Sementara  dalam  RAB,  informasi  hanya  terbatas  pada akun-akun pengeluaran. Jika dibandingkan antara laporan keuangan yang dibuat oleh LKS Ummu Syahidah dan laporan keuangan menurut isak 35 adalah sebagai berikut:
No Kategori Laporan RAB LKS Ummu Syahidah Laporan Berdasarkan ISAK 35 LKS Ummu Syahidah 1. Informasi yang disajikan Rencana pengeluaran dan penerimaan kas selama periode tertentu. Gambaran anggaran belanja Informasi lebih luas mengenai kinerja keuangan, termasuk penerimaan dan pengeluaran kas, aset dan kewajiban, serta arus kas Informasi yang lebih lengkap tentang arus kas, aset, kewajiban, ekuitas, serta kinerja keuangan 2. Waktu pelaporan Periode waktu Setiap akhir periode anggaran Biasanya hanya untuk periode satu tahun Setiap akhir periode akuntansi Dapat mencakup beberapa periode, seperti laporan keuangan kuartalan atau tahunan 3. Ruang Lingkup Terbatas pada anggaran  belanja untuk periode tertentu Cakupan  terbatas pada periode anggaran Cakupan  lebih  luas,  mencakup seluruh periode akuntansi Luas, mencakup informasi tentang arus kas, aset, kewajiban, dan ekuitas 4. Tujuan  serta tujuan pengguna Menyajikan rencana  anggaran belanja untuk periode tertentu Sebagai  pedoman dalam mengatur anggaran  belanja dan memantau realisasi  anggaran belanja. Menunjukkan  kinerja  keuangan LKS dan memperlihatkan potensi  keuangan  LKS  untuk pihak-pihak yang tertarik, seperti investor, kreditor, dan pemerintah
Menyajikan  kinerja  keuangan selama  periode  tertentu,  serta kondisi keuangan dan arus kas
Analisis Penerapan Akuntansi pertanggungjawaban  Dalam Pengelolaan Dana Hibah Di Lembaga Kesejahteraan Sosial Ummu Syahidah Gorontalo
Digunakan oleh pengurus  LKS  dan pihak yang mengeluarkan dana Sebagai informasi yang digunakan oleh pemangku kepentingan LKS, seperti investor, kreditor, dan pemerintah. Digunakan  oleh  pengurus  LKS, pihak  yang  memberikan  dana, investor,  dan  pihak  lain  yang membutuhkan  informasi  tentang kinerja keuangan LKS 5. Isi Laporan ( Keakuratan , Kesalahan, Keandalan) Hanya mencantumkan rincian anggaran belanja, tidak mencakup informasi tentang aset dan kewajiban LKS. Mengacu pada perkiraan anggaran belanja dan belum mengalami pengeluaran aktual. Dapat terjadi kesalahan dalam membuat proyeksi anggaran belanja. Informasi yang disajikan tidak selalu akurat karena hanya berupa perkiraan Terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan
laporan arus kas.
Mengacu pada fakta dan angka aktual yang telah terjadi pada periode waktu tertentu.
Dapat terjadi kesalahan dalam pencatatan transaksi keuangan. Informasi yang disajikan sangat akurat karena didasarkan pada data aktual dan dicatat secara teratur 6. Informasi Kunci Perkiraan pengeluaran dan penerimaan  dalam periode anggaran Aset  dan  kewajiban,  arus  kas, laporan  laba  rugi,  neraca,  dan catatan atas laporan keuangan 7. Kebutuhan Penyusunan Pengguna Harus disusun setiap tahunnya sebelum periode anggaran dimulai. Internal dan eksternal Harus  disusun  setiap  bulannya atau  pada  periode  tertentu  yang ditentukan. Terutama untuk pengguna eksternal, seperti investor, kreditor,  dan  pihak-pihak  yang
Analisis Penerapan Akuntansi pertanggungjawaban  Dalam Pengelolaan Dana Hibah Di Lembaga Kesejahteraan Sosial Ummu Syahidah Gorontalo
memiliki  kepentingan  dengan LKS 8. Auditor Legalitas Tidak perlu dilakukan audit Tidak  diatur  oleh peraturan Dilakukan  audit  oleh  auditor independen Diatur  oleh  peraturan  yang berlaku 9. Format penyajian Berupa tabel anggaran belanja Berupa tabel, grafik, dan catatan atas laporan keuangan 10. Akun Terbatas pada akun-akun pengeluaran dalam RAB Lebih lengkap, meliputi akun- akun penerimaan dan pengeluaran, aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas
Tabel 5 Perbandingan laporan RAB dan ISAK 35 Sumber: Penelitian Skripsi Tahun 2023
N o . Fitur Laporan Keuangan Laporan RAB Laporan Keuangan (ISAK 35) 1 Informasi tentang anggaran belanja untuk periode tertentu Ada Ada 2 Informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas Tidak ada Ada 3 Informasi tentang aset dan kewajiban Tidak ada Ada 4 Informasi tentang arus kas Tidak ada Ada 5 Informasi tentang kinerja keuangan secara keseluruhan Tidak ada Ada 6 Memungkinkan evaluasi kinerja keuangan LKS Tidak secara lengkap Ya 7 Dapat digunakan untuk pengambilan keputusan bisnis Tidak secara lengkap Ya
Analisis Penerapan Akuntansi pertanggungjawaban  Dalam Pengelolaan Dana Hibah Di Lembaga Kesejahteraan Sosial Ummu Syahidah Gorontalo
8 Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Tidak diperlukan Harus mematuhi Standar Akuntansi yang berlaku Tabel 6 Perbandingan Fitur Laporan Keuangan
Sumber: Penelitian Skripsi Tahun 2023
Laporan RAB LKS Ummu Syahidah tidak memberikan informasi tentang apakah anggaran yang telah disetujui telah dipenuhi  atau melebihi, atau  apakah ada perbedaan  antara anggaran yang disetujui dan yang sebenarnya  terjadi.  Sementara  itu,  laporan  keuangan  menyediakan  informasi  tentang  sumber  daya  finansial dan bagaimana sumber daya tersebut digunakan. Informasi ini berguna bagi pihak-pihak yang tertarik untuk menilai kinerja keuangan LKS, seperti donatur, investor, atau lembaga pembiayaan. Selain itu, laporan RAB
Ummu  Syahidah  hanya  memberikan  informasi  mengenai  kegiatan  yang  telah  dilakukan  dan  biaya  yang dikeluarkan  dalam  periode  tertentu,  sedangkan  laporan  keuangan  memberikan  informasi  tentang  kinerja keuangan  LKS  dalam  periode  tertentu  serta  arah  keuangan  LKS  untuk  masa  depan.  Dengan  demikian, informasi  yang  diberikan  oleh  laporan  RAB  terbatas,  sedangkan  informasi  yang  diberikan  oleh  laporan keuangan lebih komprehensif dan dapat membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang lebih baik untuk masa depan LKS.
Laporan RAB LKS Ummu Syahidah hanya memberikan informasi tentang rencana anggaran belanja untuk  periode  tertentu,  sedangkan  laporan  keuangan  menurut  ISAK  35  memberikan  informasi  yang  lebih lengkap, termasuk posisi keuangan, kinerja, dan arus kas LKS selama periode tertentu, yang meliputi laporan laba  rugi.  Selain  itu,  laporan  keuangan  menurut  ISAK  35  disajikan  pada  akhir  periode  untuk  menyajikan kinerja  keuangan  selama  periode  tersebut,  sedangkan  laporan  RAB  dilakukan  pada  awal  periode  untuk menetapkan  rencana  anggaran  belanja.  Tidak  Ada  Informasi  tentang  Arus  Kas,  dalam  Laporan  RAB  tidak memberikan  informasi  tentang  arus  kas  LKS,  yang  merupakan  informasi  penting  dalam  mengevaluasi kesehatan keuangan dan kemampuan LKS untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendeknya. Laporan Arus  Kas  (LAK)  memberikan  informasi  tentang  penerimaan  dan  pengeluaran  kas  LKS  selama  periode tertentu.
Pada LKS Ummu Syahidah yang hanya membuat laporan RAB menurut ISAK 35, solusinya adalah

## Analisis Penerapan Akuntansi pertanggungjawaban  Dalam Pengelolaan Dana Hibah Di Lembaga Kesejahteraan Sosial Ummu Syahidah Gorontalo
dengan  memperluas  lingkup  laporan  keuangan  dengan  menyertakan  informasi  yang  lebih  lengkap  seperti Laporan Keuangan yang mencakup Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas,  serta  Catatan  atas  Laporan  Keuangan.  Dalam  Laporan  Keuangan,  terdapat  informasi  tentang  kinerja keuangan yang lebih lengkap, termasuk penerimaan dan pengeluaran kas, aset dan kewajiban, serta arus kas, sehingga dapat memberikan informasi yang lebih lengkap dan komprehensif tentang kinerja keuangan LKS.
Dalam  menyusun  Laporan  Keuangan,  LKS  Ummu  Syahidah  dapat  menggunakan  bantuan  tenaga  ahli  atau konsultan keuangan  untuk memastikan bahwa laporan  keuangan yang dihasilkan akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan.  Hal  ini  akan  membantu  LKS  Ummu  Syahidah  dalam  mengambil  keputusan  yang tepat dalam mengelola keuangan dan mengembangkan usahanya ke depan
Untuk  mengatasi  permasalahan  yang  dihadapi  oleh  LKS,  terdapat  beberapa  solusi  yang  dapat diimplementasikan.  Pertama,  LKS  perlu  meningkatkan  transparansi  dan  akuntabilitas  dalam  pengelolaan keuangan (Achmad hafisz 2019). Hal ini dapat dilakukan dengan menyusun laporan keuangan yang lengkap dan transparan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Selain itu, LKS juga perlu memastikan adanya pengendalian  internal  yang  efektif  untuk  mencegah  terjadinya  penyalahgunaan  atau  penyimpangan  dana.
Kedua,  LKS  perlu  meningkatkan  kapasitas  pengurus  dan  anggotanya  dalam  hal  pengelolaan  keuangan.
Pelatihan  dan  pendidikan  terkait  pembuatan  laporan  keuangan,  pengendalian  anggaran,  dan  manajemen keuangan  perlu  diberikan  secara  teratur.  Dengan  demikian,  pengurus  dan  anggota  LKS  akan  memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam mengelola keuangan lembaga dengan baik.
Selanjutnya,  LKS  perlu  menjalin  hubungan  kerjasama  dengan  pihak-pihak  terkait,  seperti  lembaga keuangan  atau  organisasi  lain  yang  dapat  memberikan  dukungan  keuangan  atau  sumber  daya  lainnya. Kolaborasi  ini  dapat  membantu  LKS  dalam  mendapatkan  sumber  dana  tambahan,  pelatihan,  atau  bantuan teknis yang diperlukan dalam pengelolaan keuangan yang lebih efektif. Selain itu, LKS perlu memanfaatkan teknologi  informasi  untuk  meningkatkan  efisiensi  dan  akurasi  dalam  pengelolaan  keuangan.  Penggunaan sistem komputerisasi atau perangkat lunak akuntansi dapat mempermudah proses pelaporan keuangan, analisis data, dan pengendalian anggaran.
Terakhir,  LKS  perlu  mengembangkan  sumber  pendapatan  alternatif  yang  dapat  mendukung

## Analisis Penerapan Akuntansi pertanggungjawaban  Dalam Pengelolaan Dana Hibah Di Lembaga Kesejahteraan Sosial Ummu Syahidah Gorontalo
keberlanjutan  lembaga.  Mencari  dan  mengembangkan  program-program  pemasaran  produk  atau  jasa  yang relevan  dengan  misi  LKS  dapat  membantu  meningkatkan  pendapatan  yang  dapat  digunakan  untuk pengelolaan keuangan. Dalam jangka panjang, LKS perlu terus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi  solusi-solusi  tersebut.  Pembinaan  dan  pengembangan  sumber  daya  manusia,  pengembangan kelembagaan,  serta  upaya  penggalangan  dana  dan  advokasi  juga  harus  terus  dilakukan  untuk  menjaga keberlanjutan  lembaga.  Dengan  komitmen  dan  kerja  sama  yang  baik,  LKS  dapat  mengatasi  permasalahan yang dihadapi dan mencapai tujuan keberlanjutan serta memberikan dampak positif yang lebih besar kepada masyarakat

## D. SIMPULAN
Penerapan akuntansi pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana hibah di LKS Ummu Syahidah telah  di  terapkan  dengan  cukup  baik  dapat  dilihat  dari  beberapa  syarat  penerapan  akuntansi pertanggungjawaban yang sudah berjalan dengan semestinya diantaranya yaitu struktur organisasi, perencanaan/ penganggaran, dan pelaksanaan/ pengendalian. Namun, terdapat beberapa syarat belum bisa  dijalankan  dengan  cukup  baik  diantara  lain  yaitu  penggolongan  biaya/  penyusunan  kode rekening dan penyajian laporan keuangan sesuai ISAK 35 yang dimana LKS Ummu Syahidah hanya melakukan penyajian laporan keuangan secara sederhana dan apa adanya yang dimana mereka hanya memuat  laporan  pertanggungjawaban  yang  berisi  RAB  (rancangan  anggaran  biaya)  dan  nota  nota pembelian.

## DAFTAR PUSTAKA
Ramadhani  F.  Pengaruh  Partisipasi  Penyusunan  Anggaran  Dan  Akuntansi  Pertanggungjawaban Terhadap Kinerja Manajerial Pada Pt. Raz Hotel Medan. Published Online 2022.
Sriyani. Analisis Akuntansi Dan Pelaporan Bantuan Sosial Dan Hibah. Info Artha . 2017;4(11):19-38. Doi:10.31092/Jia.V4i4.35
Hasna Dl, Rachman R. Analisis Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Dalam Penilaian Kinerja Pada  Pt.  Taspen  (Persero)  Kc  Bogor. J  Ilm  Akunt  Kesatuan .  2020;8(1):67-76. Doi:10.37641/Jiakes.V8i1.422
Zannah  I,  Ary  Satria  Putra  Fn.  Jurnal  Ilmu  Komputer,  Ekonomi  Dan  Manajemen  (Jikem). J  Ilmu
Analisis Penerapan Akuntansi pertanggungjawaban  Dalam Pengelolaan Dana Hibah Di Lembaga Kesejahteraan Sosial Ummu Syahidah Gorontalo
Komputer, Ekon Dan Manaj . 2022;2(1):4127-4135.
Erika  Sharon  Dan  Syermi  S.E.  Mintalangi.  Analisis  Penerapan  Akuntansi  Pertanggungjawaban Dengan  Anggaran  Sebagai  Alat  Pengendalian  Biaya  Pada  Pt.  Perusahaan  Listrik  Negara (Pln)  Persero  Unit  Induk  Pembangunan  Sulawesi  Bagian  Utara. J  Emba  J  Ris  Ekon Manajemen, Bisnis Dan Akunt . 2021;9(1):1046-1057.
Safita M. Pengaruh Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Terhadap Kinerja Manajerial Pada Pt. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru. Published Online 2018:12-42. Http://Repository.Uin- Suska.Ac.Id/Id/Eprint/12955
Menkeu Ri. Modul Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Hibah. Published Online 2014:48.
Aminarti M. Pengaruh Penerapan Akuntansi Pertanggung Jawaban Terhadap Transparansi Laporan Penggunaan Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gowa. Pesqui Vet Bras . 2021;26(2). Http://Www.Ufrgs.Br/Actavet/31-1/Artigo552.Pdf
Sari A. Analisis Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Pusat Biaya Pada Pt. Bumi Sarana Beton Makassar. Published Online 2017.
Septian  Dnd.  Analisis  Penerapan  Akuntansi  Pertanggungjawaban  Dalam  Menilai Kinerja  Manajer Pusat Laba Pada Mestika Mandiri Medan. Dissertation . Published Online 2019.
Rawung  Pf.  Analisis  Penerapan  Akuntansi  Pertanggungjawaban  Dalam  Penilaian  Kinerja  Pada Badan  Perencanaan  Penelitian  Dan  Pengembangan  Daerah  Kota  Tomohon.  Published Online 2022.
Mariana A. Analisis Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Terhadap Kinerja Pusat Laba Dalam Persepektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pt Aprisindo Kedaton Bandar Lampung). 2020;8(75)
Https://Doi.Org/10.1016/J.Jnc.2020.125798%0ahttps://Doi.Org/10.1016/J.Smr.2020.02.002%0ahttp ://Www.Ncbi.Nlm.Nih.Gov/Pubmed/810049%0ahttp://Doi.Wiley.Com/10.1002/Anie.1975 05391%0ahttp://Www.Sciencedirect.Com/Science/Article/Pii/B9780857090409500205%0 ahttp:
Suparyanto Dan Rosad (2015. Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Sebagai Alat Pengendalian Biaya Pada Pt. Sumber Sawit Jaya Lestari. 2021;5(3).
Sulfianty    Kartini  Muslimin.  Pengaruh  Partisipasi  Anggaran  Dan  Akuntansi  Pertanggungjawaban Terhadap Kinerja Manajerial. 2022;5(3):7-12. Doi:10.2568/Yum.V5i3.3067
Daerah  B.  Tinjauan  Hukum  Penyelenggaraan  Belanja  Hibah  Yang  Bersumber  Dari  Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Published Online 2014:1-15.
.  Azhar,  R.  (2022). Tersandung  dana  hibah  mantan  ketua  koni  ditahan  polda  gorontalo . https://regional.kompas.com/read/2022/08/12/105730378/tersandung-dana-hibah-mantan- ketua-koni-ditahan-polda-gorontalo
Dewi,  N.,  &  Farina,  D.  (2022).  Penyusunan  Laporan  Keuangan  Organisasi  Nirlaba  Berdasarkan ISAK  Nomor  35  (Studi  pada  Masjid  Nurul  Iman  Tabek  Nagari  Banja  Loweh  Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota). Jurnal Akuntansi Syariah (JAkSya) , 2 (1), 33– 48.
Analisis Penerapan Akuntansi pertanggungjawaban  Dalam Pengelolaan Dana Hibah Di Lembaga Kesejahteraan Sosial Ummu Syahidah Gorontalo
https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/jaksya/article/view/5042%0Ahttps://ojs.iain batusangkar.ac.id/ojs/index.php/jaksya/article/download/5042/2406
Mawarni,  Z.,  &  Retnani,  E.  D.  (2016).  Penerapan  Akuntansi  Pertanggungjawaban  sebagai  Alat Penilaian Kinerja Pusat Biaya. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi , 5 (2). https://doi.org/10.56146/khidmatussifa.v1i2.63
Mengko,  S.  M.  P.,  &  Tirayoh,  V.  Z.  (2015).  Penerapan  Akuntansi  Pertanggungjawaban  dengan Anggaran  sebagai  Alat  Pengendalian  Biaya  pada  PT  Gotrans  Logistic  Cabang  Manado. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi , 15 (3).
Peraturan  Gubernur  Gorontalo  Nomor  9  Tahun  2021  Tentang  Tata  Cara  Penganggaran,
Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daer . (2021).
Tambunan,  R.  (2020).  Penerapan  Akuntansi  Pertanggungjawaban  sebagai  Alat  Pengukur  Kinerja Manajer pada CV. Usaha Semesta. Jurnal Maksitek , 5 (2).
Utami,  I.  A.  T.  (2019).  Penerapan  Akuntansi  Pertanggungjawaban  sebagai  Alat  Penilaian  Kinerja Pusat Biaya. Jurnal Akuntansi Multi Dimensi (JAMDI) , 2 (2).
Zaitun. (2019). Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban sebagai Alat Pengendalian Biaya pada Bank Pekreditan Rakyat (BPR) Rokan Hilir . Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.