Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 2, Mei 2017, 46--57
Available Online at https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/notariil DOI: 10.22225/jn.2.1.153.46-57

## Perlindungan hukum terhadap lingkungan Wisata bahari di nusa lembongan
Luh Putu Sudini Universitas Warmadewa sudini@warmadewa.ac.id

## Abstrak
Laut  merupakan  sumber  daya  alam  (sda)  untuk  pengganti  sumber  kehidupan  umat  manusia  di darat,  yang  mana  sumber  kehidupan  manusia  di  darat  keberadaannya  dewasa  ini  sudah  semakin menipis.Selain  itu,  laut  beserta  lingkungannya  selain  merupakan  sumber  daya  alam,  juga bermanfaat  sebagai  pariwisata  khususnya  pariwisata  berupa  wisata  bahari.Wisata  bahari  di  Bali utamanya  di  Desa  Lembongan,  Kecamatan  Nusa  Penida  sudah  mengalami  kemajuan  pesat  yang banyak  didatangi  oleh  wisatawan  nasional  /domestic  maupun  internasional.  Potensi  utama  wisata bahari yang dikelola di Desa Lembongan, yakni : snorkeling, diving, surfing, pariwisata baik hotel, layanan wisata bahari dan penyewaan sepeda motor. Nusa Lembongan Bali, memiliki pantai pasir putih, tempat terbaik untuk wisata diving , snorkeling , surfing , fishing dan island trekking . Selain itu, wisata  bahari  yang  dikenal  di  Nusa  Lembongan,  ada  juga  berupa  hutan  lindung,  yang  disebut sebagai Hutan Mangrove Nusa Lembongan. Selanjutnya, Perlindungan hukum terhadap lingkungan wisata bahari di Nusa Lembongan, dalam hal ini pemerintah telah menetapkan beberapa peraturan, baik  bersifat  nasional  maupun  lokal  di  Provinsi  Bali,  sebagai  payung  hukum  atau  yuridis  dari pelaksanaan  atau  pengelolaan  wisata  bahari  yang  ada  di  Nusa  Lembongan.  Peraturan  tersebut, antara lain : Undang-undang nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan; Undang-Undang No. 32 tahun  2009  tentang  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup;  Peraturan  Pemerintah  (PP) Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS) Tahun 2010 – 2025; Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 24/KEPMEN-KP/2014 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Nusa Penida Kabupaten Klungkung di Provinsi Bali; Perda Provinsi  Bali  No.  10  Tahun  2015  tentang  Rencana  Induk  Pembangunan  Kepariwisataan  Daerah Provinsi Bali 2015 – 2029.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Wisata Bahari; Nusa Lembongan

## Abstract
The sea is the natural resources (sda) to substitute for the source of human life on the land, which is the source of human life in the land of its existence nowadays already depleting. In addition, the sea and its  surroundings is in addition to  natural resources, it is also useful as a form of tourism Tourism tourism in particular. Nautical tourism in Bali, particularly in the village of Lembongan, Nusa Penida  has  experienced  rapid  progress  that  many  incur  international  and  national  travelers/ domestic.  The  main  potential  of  marine  tourism  in  village-run  Lembongan,  namely:  snorkeling, diving, surfing, tourism, hotel, tour, both marine and motorcycle rental. Nusa Lembongan, Bali, has white  sand  beaches,  the  best  place  for  a  tourist  diving,  snorkeling,  surfing,  fishing  and  island trekking. In addition, nautical tourism is known in Nusa Lembongan, there is also a forest protected areas, referred to as Mangrove Forests of Nusa Lembongan. Furthermore, the legal protection of the environment  in  maritime  tourism  Nusa  Lembongan,  in  this  case  the  Government  has  established some  regulations,  both  national  and  local  nature  of  Bali,  as  a  legal  or  juridical  umbrella  from  the implementation or the management of nautical tourism that is in Nusa Lembongan. The legislation, among other things: Act No. 10 of 2009 about tourism; Act No. 32 of 2009 on the protection and management  of  the  environment;  Government  Regulation  (PP)  number  50  in  2011  on  a  National Tourism  Development  master  plan  (RIPPARNAS)  in  2010-2025;  The  decision  of  the  Minister  of marine  and  Fisheries  No.  24/KEPMEN-KP/2014  regarding  the  determination  of  the  area  of  the

## 1. PENDAHULUAN
Memperhatikan  tantangan  dan  semarak industri  Pariwisata  akibat  sifatnya  yang dinamis  memunculkan  banyak  rasa keingintahuan.  Rasa  ingin  tahu  itu  juga muncul  untuk  menjelajahi  lebih  mendalam keberadaan  industri  Pariwisata.  Selain  itu, juga  mengingat  Pariwisata  sudah  menjadi sebuah  industri  yang  memberikan pengaruh  terhadap  aspek  lain  dalam kehidupan,  seperti  aspek  sosial,  ekonomi, budaya,  dan  lingkungan,  utamanya lingkungan  fisik 1 .  Selanjutnya,  yang dimaksud  dengan  Kepariwisataan  adalah  : Kepariwisataan  adalah  keseluruhan kegiatan  yang  terkait  dengan  pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang  muncul  sebagai  wujud  kebutuhan setiap  orang  dan  negara  serta  interaksi antara  wisatawan  dan  masyarakat setempat,  sesama  wisatawan,  Pemerintah, Pemerintah  Daerah,  dan  pengusaha 2 . Provinsi  Bali  sebagai  tujuan  wisata domestik  maupun  internasional,  memiliki banyak  daerah  wisata  yang  indah  dan mempesona,  baik  wisata  alam,  wisata budaya,  wisata  bahari  maupun  yang lainnya,  dimana  semuanya  menarik  minat wisatawan untuk bekunjung atau berwisata ke  Bali,  yang  juga  terkenal  sebagai  “Pulau Seribu  Pura”.  Keindahan  dan  ke-elokan daerah  wisata  yang  dimiliki  Bali,  juga didukung  oleh  keramah-tamahan  warga masyarakat Bali dengan segala sifat prilaku yang  santun,  hormat  dan  saling menghargai  satu  dengan  yang  lain termasuk  terhadap  para  wisatawan  asing/ internasional maupun domestik yang dating
ke  tempat  wisata  yang  ada  di  Bali, khususnya wisata bahari yang berkembang di Nusa Lembongan.
Pada  kesempatan  ini  dapat  dibuat rumusan  masalah,  (1)  Apa  potensi lingkungan Wisata bahari yang ada di Nusa Lembongan  dan  (2)  bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Lingkungan Wisata Bahari di Nusa Lembongan.

## 2. PEMBAHASAN
Berbicara  mengenai  Kepariwisataan, tidak  terlepas  dengan  lingkungan.  Hal  ini, mengingat  kegiatan  kepariwisataan  tidak terlepas  dengan  lingkungan  sebagai ekosistem  dari  kehidupan  manusia. Sehingga  dalam  pelaksanaan  kegiatan bidang  pariwisata,  baik  berupa  wisata alam, wisata budaya maupun wisata bahari dapat  memberi  dampak  positip  maupun negatip  terhadap  keberadaan  lingkungan hidup.  Menurut  UU  No.  32  tahun  2009 tentang  Perlindungan  dan  pengelolaan Lingkungan  Hidup,  pasal  1  angka  (1) menyatakan  bahwa  Lingkungan  Hidup adalah  kesatuan  ruang  dengan  semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk  manusia  dan  perilakunya,  yang mempengaruhi  alam  itu  sendiri, kelangsungan  perikehidupan,  dan kesejahteraan  manusia  serta  makhluk hidup lain 3 . Memperhatikan  ketentuan  terhadap pentingnya  memperhatikan  lingkungan hidup  sebagai  tempat  manusia  untuk bernafas, berkarya, beraktivitas sehari-hari, maka  kita  perlu  menjaga,  memelihara  dan melestarikan  lingkungan  agar  tidak  terjadi
Copyright © 2017 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 2 Mei 2017, 47
1.  Ismayanti, 2010, “Pengantar Pariwisata”, Penerbit P.T. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, h.181
2.  Perhatikan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  50  Tahun  2011  tentang  Rencana  Induk  Pembangunan  Kepa- riwisataan Nasional Tahun 2010 – 2025,  Pasal  1 ayat (1).
3.  Perhatikan  Pasal  1  angka  (1)  UU  No.  32  tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup.
conservation of the waters of Nusa Penida Klungkung Regency of Bali; Bali Province Perda No. 10 by 2015 about Tourism Development master plan Area of Bali 2015 – 2029.
Keywords: The Protection Of The Law; Nautical Tourism; Nusa Lembongan
pencemaran maupun kerusakan lingkungan hidup  akibat  aktivitas  atau  kegiatan  yang dilakukan  manusia  di  bumi.  Utamanya dalam  hal  ini  akibat  buruk  dari  kegiatan pariwisata  yang  dilakukan  manusia, khusunya kegiatan wisata bahari. Sehingga tidak  terjadi  pencemaran  maupun kerusakan  lingkungan  perairan  /laut  atau merusak  ekosistem  laut  yang  digunakan untuk wisata bahari tersebut.
Kemudian, dalam kepariwisataan dikenal berbagai  istilah  seperti  wisata;  wisatawan; maupun  pariwisata.  Pariwisata  adalah berbagai  macam  kegiatan  wisata  dan didukung  berbagai  fasilitas  serta  layanan yang  disediakan  oleh  masyarakat, pengusaha,  dan  pemerintah 4 .  Selain  itu, Pariwisata  merupakan  serangkaian kegiatan  yang  dilakukan  oleh  wisatawan yang  secara  langsung  menyentuh  dan melibatkan masyarakat sehingga membawa berbagai  dampak  terhadap  masyarakat setempat.  Kegiatan  kepariwisataan dilakukan mulai dari keberangkatan hingga di  daerah  tujuan  di  seluruh  penjuru  dunia. Bahkan  Pariwisata  dikatakan  mempunyai energy  dorong  yang  luar  biasa  sehingga dapat  membuat  masyarakat  setempat mengalami siklus dalam kehidupan.
Dampak  pariwisata  merupakan  studi yang  paling  sering  mendapatkan  perhatian masyarakat  karena  sifat  pariwisata  yang dinamis  dan  melibatkan  banyak  pemangku kepentingan.  Pariwisata  menyentuh berbagai  aspek  kehidupan  masyarakat secara  ideology,  politik,  ekonomi,  social, budaya,  pertahanan  dan  keamanan. Dampak  pariwisata  terhadap  masyarakat dan  daerah  tujuan  wisata  yang  banyak mendapat  ulasan  adalah  dampak  terhadap ekonomi,  sosial  -  budaya  dan lingkungan.Daerah  Tujuan  Pariwisata  yang selanjutnya  disebut  Destinasi  Pariwisata adalah  kawasan  geografis  yang  berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang  di  dalamnya  terdapat  Daya  Tarik
Wisata,  Fasilitas  Umum,  Fasilitas Pariwisata,  aksesibilitas,  serta  masyarakat yang  saling  terkait  dan  melengkapi terwujudnya  Kepariwisataan.Selanjutnya, Wisata  adalah  kegiatan  yang  utamanya untuk  memperluas  pengetahuan  semisal agrowisata,  wisata  sejarah,  darma  wisata, karya  wisata  dll.  Sedemikian  besarnya manfaat  wisata  untuk  menambah pengetahuan,  sekolah-sekolah  meng- agendakan wisata sebagai kegiatan di akhir tahun  ajaran  untuk  memperluas cakrawala anak  didik  namun  seringkali  tujuan  tidak tercapai  karena  destinasi  wisata  tidak cocok  dan  dianggap  tidak  terlalu menambah  pengetahuan  semacam melancong  yang  sifatnya  lebih  banyak u n t u k   k e s e n a n g a n   k e t i m b a n g pengetahuan.
Pengertian  Wisata  Bahari  sering diartikan sebagai kegiatan-kegiatan seperti: Diving,  Snorkeling,  Mancing,  Surfing, Sunbathing,  watching  Sunset  and  Sunrise. Semua  kegiatan-kegiatan  itu  berorientasi kepada  kesenangan  ( pleasure).  Kata  yang lebih tepat bukan wisata tetapi melancong. Orangnya  disebut  pelancong  atau  turis. Usahanya  disebut turisme.  Kegiatan- kegiatan  turisme  laut  dan  pantai  ini  sudah banyak disediakan orang. Seperti : di Nusa Penida;  Nusa  Lembongan  Kabupaten Klungkung, Bali, Indonesia.
Dengan  demikian  wisata  bahari  tidak terbatas  kepada  kegiatan-kegiatan  yang telah  disebut  di  atas  melainkan  juga kegiatan  yang  sifatnya  lebih  kepada menambah  pengetahuan  terutama pengetahuan  tentang  laut  dan  cara  hidup dengan mengandalkan hasil dari laut.
Yang  lebih  penting  lagi,  untuk  menuju ke  tempat  wisata  bahari,  seseorang  harus menempuh  jalur  laut  dengan  kapal  laut. Sehingga  yang  dianggap  jauh  bukan  lagi menjadi  penghalang  tapi  menjadi  peluang karena  lamanya  perjalanan  di  laut  sudah menjadi  bagian  dari  pelajaran  bahari  yang
Copyright © 2017 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 2 Mei 2017, 48
membuat  orang  banyak  berfikir  dan bertafakur  tentang  laut.    Selanjutnya, pengetahuan  tentang  laut  tidak  terlepas dari  orang-orang  yang  mengandalkan penghidupan  dari  laut  seperti  nelayan. Mempelajari  kehidupan  nelayan  adalah salah satu bagian dalam wisata bahari. Ada banyak  pengetahuan  tentang  laut  yang dapat dipelajari dari nelayan salah satunya adalah  tentang  empat  musim  angin. Pengetahuan  tentang  musim  angin  ini belum banyak orang tahu. Masih ditemui di internet  media  yang  memberitakan  bahwa perjalanan  dari  Denpasar  menuju  Nusa Penida  atau-  pun  Nusa  Lembongan kabupaten  Klungkung  dengan  kapal nelayan  (kapal  Kecil)  membahayakan karena  harus  menerjang  ombak  setinggi  2 meter  yang  menakutkan.  Pengetahuan pasang  surut  dan  pengetahuan  tentang melaut  lainnya  adalah  bekal  yang  baik terkait  Indonesia  sebagai  Negara Kepulauan/negeri  maritim  yang  mana pengetahuan-pengetahuan itu tidak banyak diketahui  oleh  orang-orang  selain  orang- orang  di  kepulauan  namun  tetap  perlu dipelajari  sebagai  pengetahuan  untuk membangkitkan  minat  generasi  muda terhadap laut.
Potensi  lingkungan  wisata  bahari  di Nusa Lembongan.
Potensi  wisata  bahari  Indonesia  sangat beragam  dan  nilai  keindahannya  tiada bandingannya  di  dunia.  Seperti  di Kepulauan Padaido di Papua yang memiliki taman  laut  yang  indah,  keindahannya bahkan  menempati  peringkat  tertinggi  di dunia  dengan  skor  35.  Dan  telah mengalahkan taman laut Great Barrier Reef (skor  28)  di  Queensland,  Australia.  Lebih dari  itu,  selain  jenis  wisata  alam (Eco Tourism) seperti : taman laut Kep. Padaido kita  juga  masih  memiliki  banyak  jenis wisata  bahari  lainnya  yang  tersebar  di seluruh  wilayah  nusantara  yaitu  :  wisata
bisnis  ( Business  Tourism),  wisata  pantai (Seaside Tourism), Wisata budaya (Cultural Tourism),  wisata  pemancingan  (fishing tourism),  wisata  pesiar  (Cruise  Tourism), wisata  olahraga (Sport  Tourism),  dan masih banyak jenis wisata bahari lainnya 5 . Di  Bali,  ada  Pulau  Nusa  Penida merupakan sebuah pulau kecil yang berada di  sebelah  tenggara  pulau  Bali  yang dipisahkan  oleh  selat  Badung.  Di  dekat pulau  Nusa  Penida,  Bali  juga  terdapat pulau kecil yang lain dan sering dikunjungi oleh  para  wisatawan,  pulau  ini  bernama Nusa Lembongan. Nusa Penida, Bali sangat terkenal  dengan  wisata  bahari  /  Bali watersport.  Di  Pulau  Nusa  Penida  ini  juga terdapat  pantai  yang  indah  dan  tempat- tempat murni konservasi hewan laut.
Pulau  (Nusa)  Lembongan  memiliki panjang  4,6  Km  dan  lebar  1  –  1,5  Km  ini berada kira–kira 11 Km di sebelah tenggara Bali,  secara  administratif,  pulau  ini termasuk  wilayah  Kabupaten  Klungkung, Provinsi  Bali,  Indonesia.  Untuk  menuju  ke lokasi  pulau  Nusa  Lembongan,  kita  harus menyebrang Selat Badung dengan bantuan kapal  –  kapal  yang  sudah  pasti  menanti orang  untuk  menyebrang  ke  Nusa Lembongan.
Nusa  lembongan  memiliki  wisata  bahari berupa snorkeling dan diving, yang sangat di  senangi  oleh  wisatawan  manca  Negara maupun  wisatawan  domestik  Indonesia. Wisata  Bahari  di  Lembongan  merupakan wisata yang paling popular, yang beragam bisa  kita  temukan  di  laut  Nusa lembongan  yang  cantik.  Aktifitas  wisata  di Pulau  Nusa  Lembongan,  selain  snorkeling, diving,  surfing,  pariwisata  baik  hotel, layanan  wisata  bahari  dan  penyewaan sepeda motor. Pulau Nusa Lembongan Bali, memiliki pantai pasir putih. Tempat terbaik untuk  wisata diving,  snorkeling,  surfing, fishing  dan  island  trekking.  Selain  itu, wisata  bahari  yang  dikenal  di  Nusa Lembongan,  ada  juga  berupa  hutan
Copyright © 2017 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 2 Mei 2017, 49
5.  Sumber : Dinas Pariwisata, Perancangan KSPN Nusa Penida dan Sekitarnya, Pemerintah Provinsi Bali.
lindung,  yaitu:  Hutan  Mangrove  Nusa Lembongan
Hutan  mangrove  di  Nusa  Lembongan merupakan  hutan  lindung  seluas  202  ha. Umumnya  wisatawan  yang  berkunjung  ke Nusa  Lembongan  tidak  akan  melewatkan kunjugannya  ke  daya  tarik  wisata  ini. Atraksi wisata yang paling diminati di daya tarik  wisata  ini  yaitu  susur  mangrove  atau mangrove tour dan rekreasi air. Wisatawan dapat  menyewa  sampan,  dipandu  oleh pemandu  masyarakat  setempat  menyusuri lingkungan  mangrove  melalui  alur  sungai. Suasana lingkungan mangrove yang damai dengan  pemandangan  formasi  vegetasi mangrove  yang  unik,  menjadikan  atraksi wisata  ini  memberikan  pengalaman  yang bermakna.  Disampinga  dimintai  oleh pelancong muda, daya tarik wisata ini juga menjadi  pilihan  wisatawan  yang berkunjung bersama keluarga. Selain susur mangrove,  wisatawan  juga  dapat melakukan aktivitas rekreasi pantai dan air di lokasi ini. Air laut di antara pohon-pohon mangrove  sangat  jernih  dengan  dasar  laut berpasir  putih  sehingga  memberikan kenyamanan  untuk  rekreasi  atau  sekedar bersantai. Dari pantai mangrove ini tampak siluet Gunung Agung di seberang laut yang menambah  keindahan  dan  keunikan  daya tarik  wisata  ini.  Daya  tarik  wisata  ini  telah dilengkapi  dengan  berbagai  fasilitas pariwisata,  seperti  restoran/rumah  makan dengan  beragam  menu masakan  termasuk menu  internasional,  akomodasi  pariwisata dan  penyewaan  peralatan snorkeling  dan diving. Dari pantai mangrove ini wisatawan juga  dapat  menyewa  perahu  untuk  atraksi wisata snorkeling  di  Mangrove  Point  dan sekitarnya.  Dengan  demikian,  dapat dikatakan  bahwa  di  Nusa  Lembongan memiliki  potensi  wisata  bahari  yakni  : Snorkling  dan  diving.  Disamping  juga memiliki  hutan  lindung  berupa  hutan mangrove.

## Wisata  bahari  yang  dikembangkan  di Nusa Lembongan
Memperhatikan  ketentuan  Peraturan Daerah  Provinsi  Bali  Nomor  6  Tahun  2009 tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 - 2025, Pasal 1  angka  (6)  menyatakan  :  Pembangunan Daerah  adalah  pemanfaatan  sumber  daya yang  dimiliki  untuk  peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam  aspek  pendapatan,  kesempatan kerja,  lapangan  berusaha,  akses  terhadap pengambilan  kebijakan,  berdaya  saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
Kemudian,  lebih  lanjut  memperhatikan nilai-nilai alam dan sosial budaya serta isu- isu  strategis  pembangunan  kepariwisataan Nusa  Penida,  utamanya  di  Nusa Lembongan,  maka  dirumuskan  prinsip- prinsip  pembangunan  kepariwisataan  yang sesuai  dengan  kondisi  dan  situasi kepariwisataan  Nusa  Penida  dan  Nusa Lembongan 6 .  Prinsip-prinsip  pembangunan kepariwisataan akan menjadi pondasi yang mendasari  pembangunan  kepariwisataan Nusa  Penida,  sebagai  nilai-nilai  dasar dalam  perumusan  visi,  misi,  tujuan, kebijakan,  strategi,  dan  program pembangunan  kepariwisataan,  serta sebagai nilai-nilai dasar dalam pelaksanaan p e m a n t a u a n   d a n   p e n g e n d a l i a n pembangunan  kepariwisataan.  Adapun p r i n s i p - p r i n s i p p e m b a n g u n a n kepariwisataan  Nusa  Penida  sebagai berikut:

## a) Berkelanjutan
Berkelanjutan  merupakan  prinsip  dasar pembangunan kepariwisataan Nusa Penida. Isu-isu  global  tentang  pembangunan berkelanjutan  berimplikasi  pada kecenderungan  dalam  kepariwisataan global,  baik  di  sisi  permintaan  maupun suplai.  Pada  sisi  permintaan  terjadi kecenderungan  semakin  meningkatnya
Copyright © 2017 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 2 Mei 2017, 50
apresiasi  wisatawan  terhadap  produk  dan atraksi  wisata  ramah  lingkungan. Sedangkan  di  sisi  suplai  terjadi kecenderungan  meningkatnya  pemasaran berorientasi  berkelanjutan.  Di  sisi  lain, pariwisata  sebagai  industri  berskala  besar dan  bersifat  global  yang  mempunyai dampak  besar  baik  positif  maupun  negatif terhadap  kehidupan  sosial,  ekonomi, budaya  dan  lingkungan  hidup,  maka pembangunan  pariwisata hendaknya dapat diselenggarakan secara bertanggung jawab ( responsible  tourism).  Pariwisata bertanggung jawab merupakan penjabaran dari  prinsip-prinsip  pembangunan pariwisata berkelanjutan yang meliputi tiga dimensi yaitu berkelanjutan ekonomi, social budaya dan lingkungan hidup.
Pariwisata  berkelanjutan  mempunyai dimensi  lingkungan,  ekonomi  dan  sosial- budaya.  Lingkungan  merupakan  sumber daya  terpenting  dalam  pariwisata  Nusa Penida,  sehingga  kerusakan  lingkungan dapat  menjadi  ancaman  keberlanjutannya. Terlebih-lebih  Nusa  Penida  sebagai Kawasan  Konservasi  Perairan  dan  pusat keanegaramanan  hayati  terumbu  karang dunia.  Oleh  karena  itu,  pengembangan pariwisata haruslah menjadikan lingkungan sebagai  bagian  dari  sumber  daya pariwisata  yang  perlu  ditingkatkan  kualitas dan  keanekaragamannya.  Pada  beberapa kasus, pariwisata dapat tidak berkelanjutan pada level yang diinginkan karena dampak- dampak negatif terhadap lingkungan terjadi sebagai  efek  eksternalitas  dari  industri pariwisata  itu  sendiri.  Aset-aset  pariwisata seperti  alam,  budaya  ataupun  sejarah/ warisan  harus  dijaga  kelestariannya  dalam upaya  untuk  menjamin  keberlanjutan pariwisata.
Menjamin  keberlanjutan  pembangunan kepariwisataan,  seluruh  pemangku kepentingan  kepariwisataan  Nusa  Penida dan Nusa Lembongan telah sepakat bahwa k e p a r i w i s a t a a n   d i   d a e r a h   i n i d i s e l e n g g a r a k a n   d a l a m   k o n s e p “ ekowisata ”  melalui  pendekatan
“ ekonomi  biru ”  ( blue  economy)  untuk menjamin keberlanjutan.
 Dari  aspek  pembangunan  destinasi pariwisata,  misi  kunci  ekowisata dijalankan dengan menanamkan moral lingkungan  dan  etika  sosial  secara holistik guna mewujudkan tiga dimensi keberlanjutan  secara  seimbang  yaitu kelestarian  lingkungan,  keberlanjutan ekonomi  serta  keberlanjutan  sosial budaya.
 Dari  aspek  pembangunan  industri pariwisata, ekowisata diimplementasikan dengan mengembangkan  industri  pariwisata berdaya  saing,  kridibel,  sumber  daya manusia  pariwisata  berkualitas  dan bertanggung jawab terhadap lingkungan  alam  dan  sosial  budaya, serta  menguatkan  struktur  industri melalui pembentukan rantai nilai yang berkualitas  antar  usaha  pariwisata termasuk dengan usaha-usaha masyarakat  setempat  memperkuat backward  linkages  terhadap  produk- produk  dan  input-input  lokal  melalui kemitraan.
 Dari  perspektif  pemasaran  pariwisata, pemasaran  ekowisata  disertai  dengan penguatan  citra  pariwisata  dan pengembangan  model  pemasaran pariwisata  berkelanjutan  ( sustainable tourism  marketing)  baik  dalam  skala industri maupun destinasi.
 Dari aspek pembangunan kelembagaan kepariwisataan, ekowisata  harus  didukung  dengan kebijakan dan regulasi beserta mekanisme  operasional  yang  efektif dan efisien dalam mendorong terwujudnya kepariwisataan
berkelanjutan.  Disamping  itu  penting mengembangkan  dan  menguatkan organisasi  serta  SDM  pemerintah  dan non-pemerintah  yang  disertai  dengan kemitraan yang kuat antara pemerintah, pemerintah daerah, dunia
Copyright © 2017 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 2 Mei 2017, 51
usaha dan masyarakat. Dengan  demikian,  dapat  disarikan bahwa  prinsip-prinsip  pembangunan kepariwisataan berkelanjutan hendaknya:
1) Memanfaatkan  secara  optimal  sumber daya  lingkungan  yang  menjadi  elemen kunci  dalam  pengembangan  pariwisata, memelihara  proses-proses  ekologis esensial  dan  membantu  preservasi (pengawetan)  warisan  alam  dan keanekaragaman  hayati.  Dalam  tataran ini,  penerapan  kaidah-kaidah  daya dukung  lingkungan  menjadi  kunci keberlanjutan.  Prinsip  dasarnya  yaitu membatasi  pembangunan  pariwisata dan  aktivitas  wisata  pada  batas-batas daya dukung lingkungan.
2) Menghormati  otentiksitas  sosio-budaya komunitas  tuan  rumah,  mempreservasi warisan budaya dan melestarikan nilai-nilai tradisional,  mengindahkan  kawasan  suci dan tempat-tempat suci, serta berkontribusi  terhadap  pengembangan kreativifas  seni  dan  budaya  masyarakat. Tanpa  memperhatikan  hal  ini,  dari  aspek sosial  pariwisata  dapat  berkonflik  dengan masyarakat  lokal  karena  pembangunan kepariwisataan  menimbulkan  “iritasi”  sosial dan  berbagai  permasalahan  sosial  dan budaya.
3) Menjamin keberlanjutan operasi ekonomi  jangka  panjang,  menyediakan keuntungan  sosio-ekonomi  bagi  seluruh pemangku  kepentingan  yang  terdistribusi secara  adil,  termasuk  lapangan  kerja  dan peluang-peluang  peningkatan  pendapatan serta  jasa-jasa  sosial  bagi  komunitas  tuan rumah, dan berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan.
4) Yang tidak kalah pentingnya dari elemen keberlanjutan yaitu menjamin diperolehnya kualitas pengalaman yang setinggi- tingginya  oleh  wisatawan.  Harapan  untuk mendapatkan
pengalaman yang menyenangkan,  berkesan  dan  berbeda adalah  apa  yang  memotivasi  wisatawan untuk  datang  dan  membeli  produk  wisata. Konsumen  bersedia  membayar  untuk
pengalaman  berkesan  berkualitas  yang mengubah mereka.

## b) Keterpaduan
P e m b a n g u n a n   k e p a r i w i s a t a a n berdemensi  luas  bersifat  lintas  sektor, lintas  wilayah,  lintas  pemangku kepentingan,  lintas  disiplin  ilmu  dan  lain sebagainya. Oleh karena itu, pembangunan kepariwisataan  Nusa  Penida  hendaknya diselenggarakan  dan  dikelola  dengan prinsip  keterpaduan.  Prinsip  keterpaduan meliputi:
1) Keterpaduan  kebijakan,  perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kepariwisataan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten Klungkung.
2) Keterpaduan  antar  sektor  dimana pembangunan kepariwisataan diselenggarakan  dan  dikelola  dengan memadukan  perencanaan  sektor-sektor terkait  dan  pelaksanaannya  melibatkan sektor-sektor  terkait  secara  sinergis, harmonis,  komunikatif,  kolaboratif  dan koordinatif.
3) Keterpaduan antar pemangku kepentingan antara unsur-unsur pemerintah, dunia usaha dan masyarakat .
4) Keterpaduan  spasial  dan  ekosistem dimana  pembangunan  kepariwisataan dengan  memadukan  ekosistem  darat dan ekosistem laut.
5) Keterpaduan  sains-manajemen  atau keterpaduan  diantara  berbagai  disiplin ilmu  dalam  penyelenggaraan  dan pengelolaan
pembangunan kepariwisataan. 6) Keterpaduan antar wilayah guna menguatkan  sinergi  antar  wilayah, aksesibilitas dan konektivitas, pemasaran,  struktur  industri  pariwisata dan jejaring kelembagaan kepariwisataan. 7) Keterpaduan internasional, yaitu keterpaduan  global  dalam  mengelola berbagai isu-isu global terkait
Copyright © 2017 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 2 Mei 2017, 52
lingkungan dan kepariwisataan, memperkuat jejaring pemasaran pariwisata  dan  memobilisasi  berbaga sumberdaya  finansial  dan  keahlian dalam  penyelenggaraan  kepariwisataan dengan lembaga-lembaga internasional.

## c) Akselerasi
P e r c e p a t a n   b e b e r a p a   a s p e k pembangunan  kepariwisataan  diperlukan unt uk   me ndo ro ng   agar  t a rg et pembangunan  kepariwisataan  dapat dicapai  dalam  waktu  cepat  dan  tepat, melalui  inovasi  dan  kebijakan  terobosan. Untuk  kawasan  Nusa  Penida,  akselerasi pembangunan  aksesilibitas  pariwisata (pelabuhan,  jalan  dan  jembatan)  dan prasarana  umum  (air  bersih,  listrik, persampahan  dan  air  limbah)  sangat diperlukan  untuk  mengimbangi  pesatnya laju pertumbuhan industri pariwisata.

## d) Konsistensi dan kesinambungan
Konsistensi  dan  kesinambungan  dari proses  perencanaan,  pelaksanaan, pengendalian,  dan  pengawasan  beserta indikasi  program  yang  telah  ditetapkan dalam  penyelenggaraan  pembangunan kepariwisataan  hendaknya  dijalankan  oleh seluruh  kalangan  baik  pemerintah,  dunia usaha,  masyarakat  dan  pemangku kepentingan  lainnya.  Konsistensi  dan k esinambungan  diperluk an  agar p e n y e l e n g g a r a a n   p e m b a n g u n a n kepariwisataan  dapat  diarahkan  sesuai dengan  sasaran  dan  target-target  jangka panjang yang telah ditetapkan.

## e) Kepastian hukum
Prinsip  kepastian  kukum  adalah  prinsip dalam negara hukum yang mengutamakan landasan  peraturan  perundang-undangan, kepatutan,  dan  keadilan  dalam  setiap kebijakan  penyelenggaraan  pembangunan. Kepastian  hukum  diperlukan  untuk menjamin  pengaturan  implementasi penyelenggaraan  pembangunan  pariwisata secara  jelas  dan  dapat  dimengerti  serta
ditaati oleh semua pemangku kepentingan. Kepastian  hukum  juga  diperlukan  untuk menjamin  kondisi  kepariwisataan  yang kondusif,  tertib  dan  sesuai  dengan  koridor hukum yang telah ditetapkan.

## f)  Kemitraan
Kemitraan  merupakan  kesepakatan kerja  sama  antar  pihak  yang berkepentingan  berkaitan  dengan p e n y e l e n g g a r a a n   p e m b a n g u n a n kepariwisataan.  Pola  kemitraan  yang  ideal dikembangkan  dalam  penyelenggaraan kepariwisataan  adalah  kemitraan “horisontal”  dan  kemitraan  antara  sektor publik,  sektor  swasta  dan  masyarakat (termasuk  LSM  dan  media).  Kemitraan horisontal  merupakan  kemitraan  antar pemerintah,  antar  instansi,  dan  antar sektor,  serta  diperluas  dengan  organisasi internasional,  lembaga-lembaga  donor, komunitas  ilmiah  dan  lembaga-lembaga lainnya.  Kemitraan  sektoral  akan memadukan berbagai disiplin yang berbeda dan  mempunyai  implikasi  “ sharing” finansial dan sumberdaya teknis.

## g) B e r b a s i s   i l m i a h   d a n   i l m u pengetahuan
Penyelenggaraan  pembangunan kepariwisataan  berkaitan  dengan  prinsip- prinsip  perencanaan  dan  pengelolaan sumberdaya  kepariwisataan  secara modern,  yang  berdasarkan  atas ketersediaan  data  dan  informasi  yang lengkap  dan  dilakukan  melalui  proses interdisiplin.  Dengan  kata  lain  bahwa p e n y e l e n g g a r a a n   p e m b a n g u n a n kepariwisataan  hendaknya  berbasis pengetahuan  untuk  mendukung  proses pengambilan  keputusan  yang  tepat.  Untuk menjembatani  kesenjangan  antara  prinsip- prinsip  ilmiah  dan  pengambilan  keputusan perlu  dibangun  jaringan  komunikasi  yang efektif  antara  komunitas  ilmiah  dan pengambil  kebijakan.  Penelitian  ilmiah  dan lit bang  dal am  p eny e le nggar aan pembangunan  kepariwisataan  mempunyai
Copyright © 2017 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 2 Mei 2017, 53
peranan  yang  sangat  vital  untuk menyediakan  data  dan  informasi  serta mendorong  pemahaman  yang  lebih  baik tentang  prinsip-prinsip,  proses  dan  fungsi kepariwisataan  termasuk  dampak- dampaknya.

## h) Partisipasi masyarakat
Penyelenggaraan  pembangunan kepariwisataan  mutlak  menerapkan  prinsip partisipasi masyarakat, yang dimaksudkan:  Agar masyarakat lokal mempunyai peran dalam perencanaan, pelaksanaan,
sampai tahap pengawasan dan pengendalian.
 Memiliki  informasi  yang  terbuka  untuk mengetahui  kebijakan  pemerintah  dan mempunyai  akses  yang  cukup  untuk turut dalam pembangunan kepariwisataan.  Menjamin  adanya  representasi  suara masyarakat dalam pengambilan keputusan.  Memanfaatkan sumberdaya kepariwisataan  dan  terlibat  dalam pembangunan  kepariwisataan  secara adil.

## i.  Membangun  kapasitas  lokal  ( local capacity building)
K e b e r l a n j u t a n   p e m b a n g u n a n kepariwisataan  yang  berdaya  saing  sangat ditentukan  oleh  kemampuan  daerah  yaitu masyarakat,  pemerintah  daerah  dan stakeholders lainnya di daerah. Oleh karena itu,  selain  aplikasi pembangunan  dilakukan melalui  proses  pembelajaran  dimana stakeholders  terlibat  langsung,  juga  perlu dikembangkan  program-program  pelatihan untuk  meningkatkan  kemampuan  teknis dan manajemen. Pemberdayaan lokal, baik yang  secara  langsung  maupun  tidak langsung  terkena  dampak  dari pembangunan  kepariwisataan  merupakan prasyarat  keberhasilan  dan  keberlanjutan p e m b a n g u n a n k e p a r i w i s a t a a n . Pemberdayaan lokal (masyarakat dan dunia
usaha  lokal)  diperlukan  agar  masyarakat mempunyai  kesiapan  yang  setinggi-tinggi memperoleh  manfaat  dari  pembangunan kepariwisataan,  bertanggung  jawab  secara bersamasama  mengatasi  permasalahan, serta  mempunyai  kesiapan  terhadap kemungkinan dampak negatif yang muncul.

## j)  Manfaat
Bahwa  segala  usaha  dan  kegiatan pembangunan  kepariwisataan  memberikan manfaat  yang  sebesar-besarnya  bagi kemanusiaan,  peningkatan  kesejahteraan, dan  pengembangan  pribadi  dan  jati  diri masyarakat  serta  mengutamakan kelestarian  nilai-nilai  luhur  budaya  bangsa dan  kelestarian  fungsi  lingkungan  hidup dalam  rangka  pembangunan  yang berkesinambungan dan berkelanjutan.

## k) Keterbukaan (Transparansi)
Penyelenggaraan  kepariwisataan  yang membuka  diri  terhadap  hak  masyarakat untuk  memperolah  informasi  yang  benar, jujur  dan  tidak  diskriminatif  tentang penyelenggaraan  kepariwisataan  dengan tetap  memperhatikan  perlindungan  atas hak  asasi  pribadi,  golongan,  dan  rahasia negara.

## l)  Akuntabilitas
Bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pembangunan  kepariwisataan  dan  hasil- h a s i l n y a h a r u s d a p a t dipertanggungjawabkan  kepada  publik sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Perlindungan  Hukum  Terhadap Lingkungan  Wisata  Bahari  Di  Nusa Lembongan
Mengingat  Undang-  Undang  Nomor  10 Tahun  2009,  tentang  Kepariwisataan, menetapkan  tujuan  pembangunan kepariwisataan untuk :
1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi; 2) Meningkatkan kesejahteraan rakyat;
Copyright © 2017 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 2 Mei 2017, 54
3) Menghapus kemiskinan; 4) Mengatasi pengangguran;
5) Melestarikan alam lingkungan dan sumber daya;
6) Memajukan kebudayaan;
7) Mengangkat citra bangsa;
8) Memupuk rasa cinta tanah air;
9) Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa; dan
10)Mempererat persahabatan antar- bangsa.
Memperhatikan  ketentuan  Peraturan Pemerintah  (PP)  Nomor  50  Tahun  2011 tentang  Rencana  Induk  Pembangunan Kepariwisataan  Nasional  (RIPPARNAS) Tahun 2010 - 2025, yang menetapkan arah pembangunan  kepariwisataan  nasional, salah satunya adalah melalui pembangunan Destinasi Pariwisata Nasional (DPN). Hal ini merupakan  salah  satu  perwujudan  dari tujuan  pembangunan  kepariwisataan nasional.  Destinasi  Pariwisata  Nasional (DPN)  merupakan  kawasan  geografis dengan  cakupan  wilayah  provinsi dan/atau lintas  provinsi  yang  di  dalamnya  terdapat k awasan -k awasan  pengembangan pariwisata  nasional,  yg  diantaranya merupakan  kawasan  Strategis  Pariwisata Nasional  (KSPN).  Salah  satu  KSPN  di wilayah  Provinsi  Bali  adalah  KSPN  Nusa Penida  dans  ekitarnya.  Dilihat  dari  Peta KSPN  Nusa  Penida  dan  sekitarnya (Lampiran  III  PP  No.  51  Tahun  2011), cakupan  wilayah  KSPN  Nusa  Penida  dan sekitarnya terdiri atas wilayah daratan dan wilayah  perairan.  Kawasan  geografis wilayah  daratan  mencakup  wilayah Kecamatan  Nusa  Penida  Kabupaten Klungkung,  yang  terdiri  atas  tiga  pulau yaitu  :  1)  Nusa  Penida;  2)  Nusa Lembongan;  dan  3)  Nusa  Ceningan, dengan  luas  wilayah  202,84  km 2 . Sementara  itu,  batas-batas  wilayah perairan masih bersifat imajiner.
Selain  itu  juga  memperhatikan Ketentuan Perda Provinsi Bali No. 10 Tahun 2 0 1 5   t e n t a n g   R e n c a n a   I n d u k Pembangunan  Kepariwisataan  Daerah
Provinsi  Bali  2015  –  2029,  Pasal  1  angka (13)  menyatakan  bahwa  :  Daerah  tujuan pariwisata  yang  selanjutnya  disebut destinasi  pariwisata  adalah  kawasan geografis  yang  berada  dalam  satu  atau lebih  wilayah  administratif  yang  di dalamnya  terdapat  daya  tarik  wisata, fasilitas  umum,  fasilitas  pariwisata, aksesibilitas  serta  masyarakat  yang  saling terkait  dan  melengkapi  terwujudnya kepariwisataan.Kemudian,  memperhatikan ketentuan  PP  No.  50  Tahun  2011,  KSPN Nusa  Penida  dan  sekitarnya  ditetapkan dengan  tema  “ wisata  bahari ”.  Batas- batas KSPN Nusa Penida dan sekitarnya di wilayah  perairan  didekatkan  didasarkan atas  Keputusan  Menteri  Kelautan  dan Perikanan  No.  24/KEPMEN-KP/2014 tentang  Penetapan  Kawasan  Konservasi Perairan  Nusa  Penida  Kabupaten Klungkung di Provinsi Bali.

## 3. SIMPULAN
Berdasarkan  uraian  pada  bab pembahasan,  dapat  dibuat  simpulan sebagai berikut :
1) Potensi  lingkungan  wisata  bahari yang ada di Nusa Lembongan, antara lain:  Wisata  Bahari di  Lembongan merupakan  wisata  yang  paling popular,  yang  beragam  bisa  kita temukan di laut Nusa lembongan yang cantik. Potensi lingkungan  wisata  bahari  di  Nusa Lembongan, selain snorkeling, diving,
surfing, pariwisata baik hotel, layanan wisata
bahari dan penyewaan  sepeda  motor.  Nusa Lembongan Bali, memiliki pantai pasir putih,  tempat  terbaik  untuk wisata diving,  snorkeling,  surfing,  fishing dan island trekking. Selain itu, wisata bahari  yang  dikenal  di  Nusa Lembongan,  ada  juga  berupa  hutan lindung,  yaitu  :  Hutan  Mangrove Nusa Lembongan
2) Perlindungan hukum terhadap
Copyright © 2017 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 2 Mei 2017, 55
lingkungan  wisata  bahari  di  Nusa
Lembongan, dalam hal ini pemerintah telah menetapkan beberapa peraturan,  baik  bersifat  nasional maupun lokal di Provinsi Bali, sebagai payung  hukum  atau  yuridis  dari pelaksanaan atau pengelolaan wisata bahari yang ada di Nusa Lembongan. Peraturan  tersebut,  antara  lain  : Undang-undang  nomor  10  tahun 2009 tentang kepariwisataan; Undang-Undang  No.  32  tahun  2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun  2011  tentang  Rencana  Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS) Tahun 2010 –
2025;  Keputusan  Menteri  Kelautan dan  Perikanan  No.  24/KEPMEN- KP/2014 tentang Penetapan Kawasan Konservasi  Perairan  Nusa  Penida Kabupaten Klungkung di Provinsi Bali; Perda  Provinsi  Bali  No.  10  Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi Bali 2015 – 2029 Pada kesempatan ini, dapat dibuat saran
– saran sebagai berikut :
1) Kepada  pemerintah  Kabupaten Klungkung:  diharapkan  bagi  PemKab Klungkung  yang  memiliki  kewenangan terhadap pengelolaan pariwisata di Nusa penida,  khususnya  Nusa  Lembongan untuk  memperhatikan,  mengawasi dengan  melakukan monitoring controlling  surveillance  (MCS), Pengawasan  Pengontrolan  dan Monitoring,  dan  menyediakan  sarana  – prasarana  seperti  menyediakan  kapal patrol,  peralatan  dan  sumberdaya manusia  profesional  yang  dibutuhkan untuk  memajukan  pariwisata,  utamanya wisata  bahari  di  Nusa  Lembongan  yang menjadi  handalan  PemKab  Klungkung yang  sudah  mulai  dikenal  baik  secara nasional  di  Indonesia,  maupun  tingkat
dunia.
2) Kepada  para  pelaku  wisata:  harus memperhatikan  dampak  yang  muncul dari  kegiatannya  agar  tidak  merusak maupun  mencemari  lingkungan  hidup yang  mesti  dipelihara  dan  dilestarikan dengan baik.
3) Kepada  masyarakat  setempat: diharapkan  kepada  para  warga masyarakat setempat yang yang berada dan  memiliki  lahan  atau  tanah  di  lokasi atau disekitar daerah pariwisata di Nusa Lembongan  untuk  memperhatikan  dan mengelola manajemen pengunjung agar keuntungan  dan  manfaat  pariwisata utamanya  wisata  bahari  yang  dimilki Nusa  Lembongan  dapat  meningkat  bagi masyarakat setempat.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih kepada  semua  pihak  yang  membantu perbaikan  artikel  ini,  terutama  kepada mitra  bestari  yang  telah  memberikan masukan  substansi  arikel  sehingga  artikel ini menjadi lebih tajam.

## DAFTAR PUSTAKA
Agenda 21 Indonesia : Strategi Nasional Untuk Pembangunan  Berkelanjutan,  Kantor Menteri  Negara  Lingkungan  Hidup, Jakarta, Maret 1997.
Dinas  Pariwisata,  Laporan  Akhir  :  Perancangan KSPN  Nusa  Penida  dan  sekitarnya, Pemerintah Provinsi Bali.
Ismayanti, 2010, Pengantar Pariwisata, Penerbit P.T.  Gramedia  Widiasarana  Indonesia, Jakarta.
Republik Indonesia, Undang-Undang  Nomor 32 Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
_______________, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan Lembaran Negara RI Tahun 2009, Nomor 11 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4966.
_______________,  Peraturan  Pemerintah  (PP)
Copyright © 2017 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X

## Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 2 Mei 2017, 56
Nomor  50  Tahun  2011  tentang  Rencana Induk  Pembangunan Kepariwisataan Nasional  (RIPPARNAS)  Tahun  2010  – 2025
______________,  Keputusan  Menteri  Kelautan dan  Perikanan  No.  24/KEPMEN-KP/2014 tentang  Penetapan  Kawasan  Konservasi
Perairan Nusa Penida Kabupaten
Klungkung di Provinsi Bali.
______________, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 6. Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 6.
Copyright © 2017 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 2 Mei 2017, 57