Jurnal LINEARS, Maret, 2019, Vol.2 (No.1), hal. 08-17

## Struktur Sebaran Ruang Terbuka Hijau  di Kota Makassar
* Aris Sakar Dollah 1 , Rasmawarni 1
1 Prodi Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia Alamat Email: arisdol@unismuh.ac.id
*Alamat korespondensi, Masuk: 20 Feb. 2019, Direvisi: 07 Mar. 2019, Diterima: 09 Mar. 2019
ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ruang terbuka hijau di Kota Makassar dari aspek luasan  dan  struktur  penyebarannya.  Alat  ukur  yang  dipergunakan  untuk  melihat  ketersediaan  dan penyebaran  adalah  Permen  PU  Nomor  5  Tahun  2008.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  metode  survei dengan analisis deskriptif. Teknik analisis mempergunakan tabel persentase dan tabel skalogram. Data dikumpulkan  dengan  teknik  observasi,  wawancara  terstruktur  dan  penyebaran  kuesioner  serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi ruang terbuka hijau di Kota Makassar luas dan sebarannya  tidak  terstruktur  mengikuti  perkembangan  planologis  kota.  Tiga  Kecamatan  yang  menjadi sampel  hanya  Kecamatan  Ujung  Pandang  yang  mempunyai  struktur  ruang  terbuka  hijau  yang  terpola mengikuti  perkembangan  pola  planologis  kota.  Sedangkan  dua  kecamatan  lainnya  yakni  Kecamatan Makassar  dan  Kecamatan  Bontoala  tidak  mempunyai  pola  struktur  RTH.  Kompleks  RTH  Lapangan Karebosi  sebagai  RTH  tingkat  kota  luasannya  tidak  sesuai  berdasarkan  jumlah  penduduk,  tingkat pemenuhannya  sebesar  18  persen.  RTH  tingkat  kelurahan,  dari  12  kelurahan  yang  menjadi  hanya  6 kelurahan yang mempunyai RTH. Fasilitas RTH Tingkat RW dan RT selain RW dan RT yang ditempati RTH  tingkat  kota,  kecamatan  dan  kelurahan,  pada  tempat  lain  tidak  ditemukan.  Berdasarkan  analisis skalogram persentase penyebaran RTH (COR) adalah 24 persen.
Kata kunci: Ruang terbuka hijau, Skalogram, Pola Planologis Kota.
ABSTRACT: This study aims to analyse the green open space in Makassar City from the aspect of the extent and structure of its distribution. The measuring instrument used to see availability and distribution is Permen PU Number 5 the Year 2008. This research was conducted by survey method with descriptive analysis.  The  analysis  technique  uses  a  percentage  of  tables  and  scalogram  tables.  Data  collected  by observation techniques, structured interviews and questionnaires and documentation. The results showed that the condition of green open space in Makassar City was broad and its distribution was not structured following  the  urban  pathological  development,  a  pathological  pattern  of  the  city.  While  the  other  two districts, namely Makassar and Bontoala districts, do not  have a green open structure pattern. Karebosi Field Green Space Complex as City Level Green Space is not suitable according to population, and the fulfilment rate is 18 per cent. RTH Kelurahan Level, out of 12 villages, only six communities have RTH. Facilities  for  RW  and  RT-level  green  space  other  than  RW  and  RT  occupied  by  City,  Sub-district  and Kelurahan Levels, are not found elsewhere. Based on a scalogram analysis, the percentage of green open space is 24 per cent.
Keywords: Green open space, skalogram city planological pattern.

## PENDAHULUAN
Jumlah penduduk perkotaan di Indonesia pada tahun 2015  sudah melebihi penduduk yang tinggal di  pedesaan  [1],  kondisi  ini  akan  memberikan implikasi  pada  tingginya  tekanan  terhadap pemanfaatan  ruang  kota  [2],  akibatnya  setiap jengkal  lahan  perkotaan,  bahkan  permukaan  air seperti sungai, rawa dan pantai dipergunakan untuk membangun  sarana  dan  prasarana  kota,  sehingga menimbulkan  kecenderungan  bahwa  setiap  ada pembangunan dan pemekaran kota akan mengarah menuju  maksimalisasi      ruang  kota,  sehingga akibatnya terjadi minimalisasi  ruang terbuka hijau
kota  dan  menuju  kehidupan  artifisial  yang sesungguhnya.
Pembangunan  kota  dan  aktivitas  yang berlangsung  didalamnya  merupakan  penyumbang terbesar  dari  masalah  lingkungan  yang  hangat diperbincangkan oleh para ahli lingkungan saat ini, yaitu  pemanasan  global  ( global  warming )  yang disebabkan  oleh  efek  rumah  kaca  ( green  house ). Diperkirakan dalam seratus tahun terakhir ini, suhu udara rata-rata dunia naik sekitar 0.74 ± 0.18 °C dan pada  akhir  tahun  2100  diperkirakan  akan  terjadi kenaikan suhu udara bumi sekitar 1,5 – 4 °C, jika
ISSN: 2614-3976 (Online), Indonesia
tidak  dilakukan  usaha-usaha  nyata  dalam  rangka menanggulanginya [3].
Meningkatnya proses penangkapan CO 2 secara alamiah sangat penting dalam upaya mereduksi gas rumah  kaca  dan  polutan  udara  lainnya. Diperkirakan  dalam  30  tahun  terakhir  Ruang Terbuka  Hijau  (RTH)  pada  kota-kota  besar  di Indonesia,  seperti  Jakarta,  Bandung,  Surabaya, Medan, dan Makassar mengalami penurunan yang cukup signifikan, dari 35 persen pada awal 1970-an menjadi  tinggal  10  persen  pada  saat  ini  [4,5,6]. Menurunnya  kuantitas  dan  kualitas  ruang  terbuka hijau  yang  ada  di  perkotaan,  baik  berupa  ruang terbuka  hijau  (RTH)  dan  ruang  terbuka  non  hijau telah mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan  perkotaan  seperti  seringnya  terjadi bencana  banjir,  tingginya  polusi  udara,  dan meningkatnya  kerawanan  sosial,  menurunnya produktivitas  masyarakat  karena  stres  akibat terbatasnya  ruang  terbuka  publik  [7].  Lebih lanjut dijelaskan  pula  bahwa  kecenderungan  terjadinya penurunan  ini  karena  sebagian  besar  telah dikonversi  menjadi  infrastruktur  perkotaan  seperti jaringan  jalan,  gedung-gedung  perkantoran,  pusat perbelanjaan, dan kawasan permukiman baru.
Ruang  Terbuka  Hijau  (RTH)  mempunyai kegunaan  sebagai  penyeimbang  ekosistem  kota, baik itu sistem hidrologi, klimatologi, keanekaragaman  hayati,  maupun  sistem  ekologi lainnya, bertujuan meningkatkan kualitas lingkungan  hidup,  estetika  kota,  kesehatan,  dan kesejahteraan  masyarakat  ( quality  of  life,  human well being ).   Ruang terbuka hijau yang ideal adalah 30  persen  dari  luas  wilayah  kota.  Mengacu  pada KTT Bumi di Rio de Janeiro, Brazil tahun 1992, dan dipertegas pada KTT Johannesburg, Afrika Selatan 2002  [7].
Pemerintah  telah  mengeluarkan  peraturan perundang-undangan untuk menjadikan lingkungan perkotaan menjadi lingkungan yang nyaman untuk didiami,  antara  lain  yang  spesifik  mengatur  RTH, adalah peraturan Menteri Pekerjaan Umum   Nomor 5  Tahun  2008  [8],  yang  mengatur  tentang kebutuhan luasan RTH perkotaan mulai dari tingkat satuan  pelayanan  RT  sampai  dengan  satuan pelayanan  kota,  demikian  juga  pengaturan  tentang peletakannya  dan  komponen-komponen  yang  ada dalam RTH tersebut.
Mengingat peran RTH yang demikian penting pada  lingkungan  perkotaan,  dan  pesatnya perkembangan  pembangunan  di  Kota  Makassar, mendorong peneliti untuk melakukan kajian tentang struktur penyebaran RTH di Kota Makassar, dengan menggunakan  Permen  PU  Nomor  5  Tahun  2008
sebagai  alat  ukur.  Hasil  dari  penelitian  ini diharapkan  menjadi  bahan  acuan  bagi  yang berwenang  dalam  pengembangan  RTH  di  kota Makassar.  dan  menjadikannya  sebagai  kota  yang berkelanjutan.

## KAJIAN PUSTAKA
Urbanisasi merupakan pemicu adanya peningkatan jumlah penduduk, kurangnya ketersediaan  RTH  dan  meningkatkan  konsumsi energi  listrik  dimana  pada  akhirnya  akan meningkatkan polusi udara dan efek rumah kaca [9]. Seandainya gas-gas pembentuk atmosfer bumi yang berperan sebagai selimut ini tidak ada, maka seluruh panas bumi dari matahari akan dilepas kembali ke angkasa  luar  mengakibatkan  bumi  menjadi  beku. Contoh  klasik  peran  CO 2 dalam  pengaturan  suhu atmosfer  planet  adalah  yang  terjadi  pada  planet Venus.  Konsentrasi  CO 2 pada  atmosfer  Venus sangat  tinggi  mengakibatkan  suhu  planet  ini demikian tingginya sehingga tidak memungkinkan suatu kehidupan berlangsung didalamnya  [5,10].
Berkurangnya jumlah vegetasi persatuan luas tertentu  di  permukaan  bumi  akibat  pembangunan kota, perumahan,  dan  pembukaan  lahan  pertanian, sangat  mengurangi  jumlah  CO 2 yang  diserap tumbuhan,  hal  ini  memunculkan  fenomena  alam yang  disebut  pemanasan  bumi  ( global  warming ). Kemampuan  vegetasi  menyerap  CO 2 di  udara dibuktikan  oleh  penelitian  sebelumnya  [3,11]. Penelitian  di  lakukan  pada  wilayah  yang  beriklim empat  musim  dan  ditemukan,  konsentrasi  CO 2 mencapai titik maksimun pada akhir musim dingin ketika  pohon  kehilangan  seluruh  daunnya,  serta mencapai  titik  minimum  saat  akhir  musim  panas ketika pohon memiliki kelebatan daun yang tinggi.
Menurut  Haq  [12],  kemampuan  tanaman dalam  menyerap  karbon  dioksida  telah  diketahui melalui  penelitian  oleh  para  ahli  diantaranya penelitian    tentang    fungsi  tanaman  dalam mereduksi  polutan  disebutkan  bahwa          Angsana dan Flamboyan dapat mereduksi CO sampai (70%) dan  SO 2 sebesar  (50%),  Asam  Kranji  dapat mereduksi CO sampai (80%) dan SO 2 sampai (90 %),  Kiara  Payung  mereduksi  CO  (70  %) dan  SO 2 sebesar  (60%),  Bougenvile  dapat  menahan  debu sampai  70%.  Pohon  lain  dengan  kemampuan penyerapan  CO 2 yang  sangat  besar  adalah Trembesi,  pohon  ini  mampu  menyerap  28.488,39 kg CO 2 /pohon setiap tahunnya.
Hasil  penelitian  lain  dengan  temuan  yang kurang  lebih  sama  Kusminingrum  [13],  dengan meneliti potensi tanaman dalam menyerap CO 2 dan CO  untuk mengurangi  dampak  pemanasan  global.
RTH  merupakan  produsen  oksigen  yang  belum tergantikan  fungsinya,  menurut  Prihandono  [14]. Sebagai patokan, pada lahan seluas 1.600 m 2 , yang terdapat 16 pohon berdiameter tajuk 10 m mampu menyuplai  Oksigen  (O 2 )  sebesar  14.000-liter  per hari. Setiap jam, satu hektar daun-daun hijau dapat menyerap 8 Kg CO 2 yang setara dengan CO 2 yang dihembuskan oleh nafas manusia sekitar 200 orang dalam waktu yang sama.
Kemampuan  pohon  dalam  memproduksi oksigen dikemukakan juga oleh Kusminingrum [13] bahwa  satu  batang  pohon  dapat  menyediakan oksigen  bagi  keperluan  bernafas  untuk  2  orang. Pada penelitian lain dikatakan 1 (satu) hektar RTH dapat menghasilkan 0.6 ton oksigen untuk konsumsi 1500 orang per hari [15].
Menurut  Rawung  [16],  RTH  sebagai komponen  penting  dari  perkotaan  diarahkan dikembangkan  dalam  bentuk  jalur  hijau,  dimana salah satu tanaman yang dapat mereduksi sisa emisi CO 2 aktual  adalah  pohon  tanjung  dengan kemampuan  daya  serap  5,04  ton/pohon/tahun. Lebih lanjut dikatakan bawah dalam pemilihan jenis vegetasi mempertimbangkan karakteristik kawasan dan tidak menimbulkan gangguan terhadap aktivitas perkotaan.
RTH  diperkotaan  digunakan  juga  sebagai tempat  untuk  evakuasi  jika  terjadi  bencana  alam. Bahkan  pada  daerah-daerah  dengan  intensitas bencana  alam  yang  tinggi,  RTH  dirancang  untuk dijadikan  sebagai  tempat  penampungan  sementara bagi warga kota yang mengalami bencana, misalnya gempa  bumi  dan  kebakaran.  Pada  saat  bencana terjadi,  RTH  dapat  menjadi  tempat  yang  aman untuk  berbagai  macam  layanan  darurat  seperti penyediaan  persediaan  bantuan  serta  untuk mendirikan pusat komando pelayanan dan bantuan medis [17].
Beberapa kota diluar negeri dalam perencanaan  RTH  kota  mencantumkan  jarak tempuh  berdasarkan  tingkatan  RTH,  seperti  Kota Rotterdam  mensyaratkan  jarak  tempuh  maksimal 250  meter  untuk  RTH  pada  lokasi  perumahan ( House Block Greenspace ), jarak tempuh maksimal 400  meter  untuk  RTH  bagian  kota  ( Quarter Greenspace )  dan  jarak  tempuh  800  meter  untuk RTH  wilayah  kota  ( District  Greenspace ).  Pada uraian yang lain dikatakan taman kecil yang luasnya kurang  dari  2  (dua)  hektar  yang  dapat  ditempuh dengan berjalan kaki dari lingkungan rumah. Taman menengah luasnya 20 ha dengan jarak tempuh 1,5 Km dari perumahan dan taman besar yang luasnya minimal  60  ha  dengan  jarak  tempuh  8  Km  dari perumahan [15].
Pengaturan kebutuhan RTH dan struktur RTH di  perkotaan  berdasarkan  hierarki  wilayah  diatur dalam Permen PU Nomor 5 Tahun 2008 [8], seperti terlihat  pada  tabel  1.  Tipe  RTH  diklasifikasikan berdasarkan  jumlah  penduduk  yang  akan dilayani, penentuan  lokasi  yang  tepat  dan  standar  luasan minimal.  Berdasarkan  data  tersebut  terlihat  bahwa jumlah  penduduk  sangat  berperan  penting  dalam menentukan standar pelayanan RTH.
Penelitian difokuskan pada wilayah pusat kota dengan  pertimbangan  bahwa  wilayah  pusat  kota mengalami  pengembangan  pembangunan  yang pesat, eksploitasi lahannya sangat tinggi, sehingga diperlukan kajian untuk melihat kondisi penyebaran RTH yang ada didalamnya. Mayoritas RTH di Kota Makassar  diambil  masuk  dalam  kategori  jenis lapangan yang terkonsentrasi di pusat kota [18].
Tabel  1. Penyediaan  RTH  Berdasarkan  Jumlah Penduduk

## (Sumber: Permen PU Nomor 5 Tahun, 2008.)
Berdasar  pada  pertimbangan  tersebut  sengaja dipilih  Kecamatan  Ujung  Pandang,  Kecamatan Makassar dan Kecamatan Bontoala yang dianggap sebagai representasi wilayah pusat kota. Selanjutnya  masing-masing  kecamatan  sengaja dipilih  empat  kelurahan,  yakni  Kelurahan  Baru, Kelurahan  Bulogading,  Kelurahan  Sawerigading dan  Kelurahan  Maloku  sebagai  sampel  bagi Kecamatan  Ujung  Pandang.  Kelurahan  Maricaya, Kelurahan  Sawerigading  dan  Kelurahan  Maloku sebagai sampel bagi Kecamatan Ujung Pandang.
(Sumber:  Diolah dan Dimodifikasi  berdasarkan Permen PU Nomor 5 Tahun, 2008.)

## Gambar  1. Model  Struktur  Penyebaran  RTH Perkotaan

## METODE
Penelitian  ini  dilaksanakan  pada  bulan  Maret 2016 sampai dengan Mei 2016. Sampel ditentukan dengan mempergunakan metode penentuan sampel bertujuan (Purposive Sampling) dengan memperhatikan  adanya  RTH  yang  dapat  diamati. Penelitian  difokuskan  pada  wilayah  pusat  kota dengan  pertimbangan  bahwa  wilayah  pusat  kota mengalami  pengembangan  pembangunan  yang pesat, eksploitasi lahannya sangat tinggi, sehingga diperlukan kajian untuk melihat kondisi penyebaran RTH yang ada didalamnya.
Berdasar  pada  pertimbangan  tersebut  sengaja dipilih  Kecamatan  Ujung  Pandang,  Kecamatan Makassar dan Kecamatan Bontoala yang dianggap sebagai representasi wilayah pusat kota. Selanjutnya  masing-masing  Kecamatan  sengaja dipilih  empat  kelurahan,  yakni  Kelurahan  Baru, Kelurahan  Bulogading,  Kelurahan  Sawerigading dan  Kelurahan  Maloku  sebagai  sampel  bagi Kecamatan  Ujung  Pandang.  Kelurahan  Maricaya, Kelurahan  Sawerigading  dan  Kelurahan  Maloku sebagai  sampel  bagi  Kecamatan  Ujung  Pandang. Kelurahan  Maricaya,  Kelurahan  Maradekaya, Kelurahan  Bara-Baraya  Utara  dan  Kelurahan Lariang  Bangi  sebagai  sampel  bagi  Kecamatan Makassar.  Kelurahan  Gaddong,  Kelurahan  Wajo Baru,  Kelurahan  Baraya  dan  Kelurahan  Bontoala sebagai  sampel  bagi  Kecamatan  Bontoala, kemudian  masing-masing      kelurahan  sengaja dipilih satu RW dan satu RT.
Teknik  analisis  mempergunakan  teknik analisis  persentase  yang  menggambarkan  RTH lapangan dan RTH berdasarkan Permen PU Nomor 5  Tahun  2008  [8],  serta  RTH  berdasarkan  jumlah
penduduk  berdasarkan  hierarki  wilayah.  Teknik analisis  selanjutnya  yang  dipergunakan  adalah teknik  analisis  tabel  skalogram  untuk  melihat hierarki  ketersediaan  RTH  untuk  masing-masing unit  wilayah  sekaligus  menggambarkan  struktur penyebarannya.
Teknik  skalogram  merupakan  salah  satu  alat analisis yang dipakai untuk menilai tingkat hierarki kelengkapan  dan  keterlaksanaan  fungsi  fasilitas suatu unit lingkungan. Teknik analisis skalogram ini banyak  dipakai  oleh  para  geograf,  demograf  dan perencana  untuk  menganalisis  tingkat  hierarki ketersediaan fasilitas di perkotaan, Rondinelli [19]. Berdasarkan  gambaran  tabel  skalogram  dapat dihitung COR ( Coeffisient of Refroducibility ) yaitu angka  persentase  dari  hasil  bagi  antara  jumlah  sel tabel  yang  terisi  dengan  jumlah  sel  tabel keseluruhan.  Dalam  bentuk  persamaan  dapat digambarkan:
COR = (A/Q) x 100, dengan keterangan simbol A       = Jumlah sel tabel yang terisi Q       = Jumlah sel tabel secara keseluruhan

## HASIL DAN PEMBAHASAN Sebaran RTH di Kecamatan Ujung Pandang
Berdasarkan  hasil  survei  sebaran  RTH  di Kecamatan  Ujung  Pandang  berdasarkan  sampel Kelurahan seperti terlihat pada tabel 2.
Terlihat pada tabel 2, Kelurahan Baru memiliki RTH  Kompleks  Lapangan  Karebosi,  dilihat  dari perletakannya dalam hirarki wilayah Kota, RTH ini disamping  sebagai  RTH  Kelurahan  untuk Kelurahan  Baru,  juga  berfungsi  sebagai  RTH Tingkat  Kecamatan  untuk  Kecamatan  Ujung Pandang  dan  RTH  Kota  untuk  Kota  Makassar. Berdasarkan  luasan  yang  ada,  maka  RTH  untuk Tingkat Kelurahan dan Tingkat Kecamatan sangat memenuhi  bahkan  melebihi  luasan  yang  diatur dalam Permen PU Nomor 5 Tahun 2008 [8].
Dilihat  dari  aspek  jumlah  penduduk, Kecamatan  Ujung  Pandang  dengan  jumlah penduduk  27.160  jiwa,  dengan  standar  RTH Kecamatan  0,2  m 2 per  penduduk  maka  RTH Tingkat Kecamatan yang harus ada seluas 5.432 m 2 , sedangkan  untuk  Kelurahan  Baru  dengan  jumlah penduduk 1.558 jiwa, dengan standar RTH 0,3 m 2 per penduduk, maka RTH Tingkat Kelurahan yang harus ada seluas 467 m 2 .
Jika  dilihat  berdasarkan  luas  wilayah,  luas Kelurahan Baru sebesar 21 Ha atau 210.000 m 2 , jika 30  persen  dari  luas  tersebut  adalah  RTH,  maka Kelurahan  Baru  seharusnya  mempunyai  RTH seluas  63.000  m 2 .  Jika  20%  dari  RTH  tersebut adalah RTH yang harus disediakan oleh pemerintah,
maka  luasnya  adalah  42.000  m 2 .  Sepuluh  persen sisa RTH adalah bagian dari partisipasi masyarakat dalam  bentuk  RTH  halaman  rumah  dan  halaman perkantoran  dan  dikategorikan  sebagai  RTH pribadi.  Berdasarkan  uraian  dari  aspek  jumlah penduduk  dan  luas  wilayah  dan  peraturan pemerintah,  terlihat  bahwa  RTH  Tingkat Kecamatan  dan  RTH  tingkat  kelurahan  untuk Kelurahan  Baru  dibanding  luas  RTH  Kompleks Lapangan Karebosi sangat memenuhi.
Berdasarkan  uraian  dari  aspek  jumlah penduduk terlihat bahwa RTH Tingkat Kecamatan dan RTH Tingkat Kelurahan untuk Kelurahan Baru dibanding luas RTH Kompleks Lapangan Karebosi sangat  memenuhi.  Dari  analisis  RTH  berdasarkan jumlah  penduduk  terlihat  adanya  perbedaan  luas yang cukup besar dengan RTH seperti yang diatur dengan  Permen  PU  Nomor  5  Tahun  2008  [8]. Perbedaan  ini  disebabkan  oleh  adanya  perbedaan yang cukup besar antara jumlah penduduk menurut hierarki kota yang diatur oleh Permen PU Nomor 5 Tahun 2008 [8] dengan jumlah penduduk yang ada di lapangan.
Di  Kelurahan  Sawerigading  terdapat  RTH Lapangan Hasanuddin, dilihat dari sisi luasan, RTH ini  memenuhi  persyaratan  sebagai  RTH  Tingkat Kelurahan  untuk  Kelurahan  Sawerigading  seperti yang  diatur  dalam  Permen  PU  Nomor  5  Tahun 2008.  Jika  dilihat  dari  aspek  jumlah  penduduk dengan  jumlah  penduduk  sebanyak  1.585  jiwa, maka  RTH  Tingkat  Kelurahan  yang  harus  ada seluas  476  m 2 .  Jika  luas  ini  dibandingkan  dengan luasan  RTH  Lapangan  Hasanuddin,  maka  untuk Kelurahan Sawerigading RTH Tingkat Kelurahannya sangat memenuhi.
Jika  dilihat  berdasarkan  luas  wilayah Kelurahan  Sawerigading  yang  luasnya  41 Ha  atau 410.000 m 2 , jika 30 persen dari luas tersebut adalah RTH, maka RTH yang dibutuhkan adalah 123.000 m 2 .  Kalau  20  persen  dari  luas  ini  merupakan kewajiban  pemerintah,  maka  RTH  yang  harus disediakan  adalah  82.000  m 2 .  Jika  luas  ini dibandingkan  dengan  luas  RTH  Lapangan Hasanuddin  yang  luasnya  19.000  m 2 tidak memenuhi.
Di  Kelurahan  Bulogading  terdapat  5  lokasi RTH,  3  lokasi  yaitu  RTH  Taman  Macan,  Taman Pattimura  dan  Taman  Benteng  merupakan  RTH aktif  dengan  pengertian  RTH  ini  dapat  akses  oleh warga  Kelurahan  Bulogading  untuk  beraktivitas didalamnya,  sedangkan  RTH  Taman  Slamet  Riadi sebagai  RTH  pasif  atau  RTH  bukan  untuk beraktivitas diatasnya. Berdasarkan luasan yang ada RTH Taman Macan memenuhi persyaratan sebagai
RTH  Tingkat  Kelurahan  untuk  Kelurahan Bulogading.
Jika  dilihat  dari  aspek  jumlah  penduduk Kelurahan  Bulogading,  dengan  jumlah  penduduk sebanyak 2.703 jiwa, seharusnya mempunyai RTH tingkat Kelurahan seluas 811 m 2 . Dari aspek jumlah penduduk dikaitkan dengan luas RTH yang dimiliki oleh Kelurahan Bulogading maka luas RTH Tingkat Kelurahannya  sangat  memenuhi.    Sedangkan  jika dilihat  dari  luas  wilayah  dengan  kewajiban pemerintah  menyiapkan  20  persen  atau  seluas 46.000  m 2 ,  dari  aspek  ini      RTH  di  Kelurahan Bulogading tidak memenuhi
Di  Kelurahan  Maloku  terdapat  RTH  Taman Hasanuddin. Berdasarkan luasan yang ada RTH ini tidak  memenuhi  luasan  RTH  tingkat  kelurahan seperti  yang  diatur  dalam  Permen  PU  Nomor  5 Tahun  2008  [8].      Jika  dilihat  dari  aspek  jumlah penduduk  Kelurahan  Maloku,  dengan  jumlah penduduk  sebanyak  2.531  jiwa,  seharusnya mempunyai RTH tingkat Kelurahan seluas 759 M2. Dari aspek jumlah penduduk dikaitkan dengan luas RTH  yang  dimiliki  oleh  Kelurahan  Maloku  maka luas RTH Tingkat Kelurahannya sangat memenuhi. Berdasarkan  analisis  ini  terlihat  bahwa  Di Kelurahan  Maloku,  RTH  Tingkat  Kelurahan luasnya  tidak  mencukupi  berdasarkan  Permen  PU Nomor  5  Tahun  2008  [8],  sedangkan  jika  dilihat dari sisi jumlah penduduk sangat memenuhi.
Jika  dilihat  berdasarkan  luas  wilayah  di Kelurahan  Maloku,  seharusnya  mempunyai  RTH seluas 60.000 m 2 dengan acuan 30 persen dari luas wilayah  adalah  RTH.  Kalau  20  persen  dari  RTH tersebut  adalah  kewajiban  pemerintah,  maka pemerintah  harus  menyiapkan  RTH  seluas  40,000 m 2 .  RTH Taman Hasanuddin seluas 7.050 m 2 , maka persaratan RTH di kelurahan ini tidak memenuhi.
Dilihat  dari  aspek  penyediaan  RTH  untuk tingkat RW dan tingkat RT berdasarkan hasil survei didapatkan, selain RW dan RT yang ditempati RTH tingkat  kelurahan  di  Kelurahan  Baru,  Kelurahan Sawerigading, Kelurahan Bulogading dan Kelurahan  Maloku,  tidak  ditemukan  adanya fasilitas RTH pada RW dan RT di lokasi lain.
Dilihat  dari  aspek  penyebaran  RTH  di Kecamatan  Ujung  Pandang,  berdasarkan  survei terlihat dari empat Kelurahan yang menjadi sampel, masing-masing  Kelurahan  mempunyai  RTH Tingkat Kelurahan. Penyebarannya terlihat mengikuti  pola  perkembangan  planologi  dan terstruktur menurut hierarki wilayah RTH Tingkat Kecamatan  dan  RTH  Tingkat  Kelurahan. Terciptanya  pola  planologis  RTH  di  Kecamatan Ujung  Pandang  merupakan  bagian  dari  fasilitas
lingkungan yang sengaja diadakan oleh Pemerintah Kolonial  Belanda  yang  pada  saat  itu  menguasai Makassar.

## Sebaran RTH di Kecamatan Makassar
Berdasarkan  hasil  survei  sebaran  RTH  di Kecamatan Makassar berdasarkan sampel Kelurahan seperti terlihat pada tabel 3. Terlihat pada tabel  3  di  Kelurahan  Maradekaya  terdapat  RTH Taman  P2KH  Kerung-Kerung  seluas  5.000  m 2 . Berdasarkan  luasan  RTH  menurut  Permen  PU Nomor 5 Tahun 2008 [8] tidak mencukupi sebagai RTH  Tingkat  Kelurahan.  Namun  jika  dilihat  dari aspek  jumlah  penduduk  Kelurahan  Maradekaya yang jumlahnya 5.909 jiwa seharusnya mempunyai RTH  Tingkat  Kelurahan  seluas  1.77,7  m 2 ,  maka RTH  Taman  P2KH  Kerung-Kerung  memenuhi sebagai  RTH  Tingkat  Kelurahan.  Sedangkan  jika dilihat  berdasarkan  luas  wilayah  seharusnya mempunyai RTH seluas 39.000 m 2 dengan acuan 30 persen dari luas wilayah adalah RTH. Berdasarkan angka tersebut sangat tidak memenuhi.
RTH ini merupakan bantuan Pemerintah Pusat, merupakan  bagian  dari  Program  Pengembangan Kota  Hijau.  Didalamnya  dibangun  unsur-unsur yang  merepresentasikan  hal-hal  yang  menjadi perhatian  dari  Program  Kota  Hijau,  seperti  Hijau Energi,  Hijau  Transportasi,  Hijau  Pedestrian,  dan Hijau Air. Hijau energi diimplementasikan dengan pemakaian  energi  matahari  untuk  menghasilkan energi listrik sedangkan hijau air dengan membuat sumur  resapan  sebagai  wadah  penampung  dan peresapan  air  yang  bisa  membantu  dalam penyediaan air di musim kemarau.
Pengembangan RTH ini menjadi RTH tingkat kecamatan  sangat  memungkinkan  dilakukan mengingat masih adanya lahan kosong disekitarnya milik  Pemerintah  Kota  Makassar.    Dilihat  dari posisinya dari Jalan Kerung-Kerung RTH ini tidak terlihat, karena letaknya yang cukup jauh kedalam dan  tertutup  oleh  bangunan  Kantor  UPTD penyedotan  tinja.  Kondisi  ini  juga  yang menyebabkan tidak maksimalnya warga Kelurahan Maradekaya mempergunakan RTH ini.
Tiga  kelurahan  lainnya  yang  menjadi  sampel yaitu  Kelurahan  Maricaya,  Kelurahan  Lariang Bangi  dan  Kelurahan  Bara-Baraya  Utara  tidak ditemukan  adanya  RTH  Tingkat  Kelurahan. Demikian  juga  untuk  RTH  Tingkat  RW  dan  RT selain  RW  dan  RT  yang  ditempati  RTH  P2KH Kerung-kerung,  tidak  ditemukan  adanya  RTH Tingkat RW dan RT di tempat lain.
RTH  jenis  lain  yang  terdapat  di  Kecamatan Makassar  dengan  pepohonan  yang  cukup  baik
adalah RTH jalur jalan yang terdapat di Jalan Urip Sumoharjo, RTH Jalur Jalan Latimojong, RTH jalur Jalan Sungai Saddang, RTH jalur Jalan Monginsidi, RTH  jalur  Jalan  Kerung-Kerung  dan  RTH  jalur Jalan Veteran.
Berdasarkan  deskripsi  RTH  di  Kecamatan Makassar,  terlihat  bahwa  untuk  RTH  tingkat kecamatan  tidak  di  temukan,  sedangkan  untuk tingkat  kelurahan  dari  empat  kelurahan  yang menjadi  sampel,  hanya  satu  Kelurahan  yang mempunyai  RTH  tingkat  kelurahan.  Tidak ditemukan  adanya  penyebaran  RTH  baik  untuk RTH  Tingkat  Kelurahan  maupun  untuk  RTH Tingkat RW dan RT.  Dilihat dari posisi peletakan dan  pengelompokan  dengan  fasilitas  kota  lainnya, terlihat RTH ini berada pada kelompok fasilitas kota yang tidak mendukung, yaitu berada pada kawasan UPTD penyedotan tinja.

## Sebaran RTH di Kecamatan Bontoala
Berdasarkan  hasil  survei  sebaran  RTH  di Kecamatan Bontoala berdasarkan sampel Kelurahan seperti terlihat pada tabel 4. Terlihat pada tabel  4,  di  Kelurahan  Wajo  Baru  terdapat  RTH Taman Maccini dengan luas 3.400 m 2 . Berdasarkan luasnya  tidak  sesuai  dengan  luas  RTH  Tingkat Kelurahan  yang  diatur  dalam  Permen  PU  [8]. Dilihat  dari  aspek  jumlah  penduduk,  Kelurahan Wajo Baru berpenduduk 4.646 jiwa, membutuhkan RTH Tingkat Kelurahan   seluas 1.394 m 2 .  Jadi jika dilihat  dari  aspek  jumlah  penduduk  RTH  Maccini bisa dikategorikan sebagai RTH Tingkat Kelurahan di  Kelurahan  Wajo  Baru.  Namun  jika  dilihat  dari fasilitas  yang  ada  didalamnya  RTH  ini  tidak diperuntukkan  sebagai  RTH  unit  lingkungan  yang bisa  dipergunakan  oleh  warga  sekitar  untuk bersantai.  Jika  dilihat  berdasarkan  luas  wilayah, luas  RTH  yang  harus  disediakan  oleh  pemerintah berdasarkan  amanat  undang-undang  sebesar  20 persen atau seluas 26.000 m 2 . Jika luas ini dibanding dengan luas RTH Maccini sangat tidak mencukupi.
RTH  Maccini  termasuk  RTH  pasif,  karena tidak  ada  fasilitas  RTH  didalamnya  yang memungkinkan  orang  untuk  beraktivitas.  RTH  ini menempati posisi yang sangat strategis, pada ujung sumbu  axis  kota  dari  arah  timur  dan  bisa dikembangkan  menjadi  RTH  penyambut  dalam memasuki  kawasan  inti  kota.      Tiga  kelurahan lainnya  yang  menjadi  sampel  yaitu  Kelurahan Gaddong,  Kelurahan  Bontoala  dan  Kelurahan Baraya  tidak  ditemukan  adanya  Fasilitas  RTH Tingkat Kelurahan.
Di Kelurahan Baraya terdapat halaman Masjid Al  Markas  yang  bisa  di  kembangkan  menjadi
fasilitas  RTH.  Berdekatan  dengan  Masjid  Al Markas  juga  terdapat  lahan  kosong  eks  Aula Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin yang juga  bisa  dikembangkan  menjadi  RTH.  Lahan  ini sangat  potensial  dikembangkan  menjadi  RTH tingkat  kecamatan,  dan  berada  pada  kawasan bangunan yang saling menunjang jika dikembangkan  sebagai  RTH.  Selain  RTH  yang telah  disebutkan  di  Kecamatan  Bontoala  juga terdapat RTH jenis jalur hijau jalan. RTH jenis ini terdapat  di  Jalan  Andalas,  Jalan  Bandang,  Jalan Mesjid Raya, Jalan  Gunung Latimojong dan Jalan Veteran Utara dengan kondisi pertumbuhan pohon yang cukup lebat.
Berdasarkan  gambaran  deskripsi  RTH  di Kecamatan  Bontoala,  terlihat  bahwa  Kecamatan Bontoala  tidak  mempunyai  struktur  RTH  yang tersusun  dan  tersebar  menurut  jenjang  hierarki wilayah  seperti  yang  diatur  dalam  Permen  PU Nomor 5 Tahun 2008 [8].  Jika sebaran RTH dilihat berdasarkan RTH tingkat kecamatan dan kota, maka hasil  analisisnya  seperti  terlihat  pada  tabel  5. Terlihat pada tabel 5, RTH tingkat kecamatan hanya terdapat di Kecamatan Ujung Pandang, sedangkan untuk  Kecamatan  Makassar  dan  Kecamatan Bontoala tidak memiliki RTH tingkat kecamatan.
Berdasarkan Permen PU Nomor 5 Tahun 2008 [8], Kecamatan Makassar dan Kecamatan Bontoala membutuhkan  RTH  tingkat  Kecamatan  seluas 24.000  m 2 ,  sedangkan  berdasarkan  jumlah penduduk  Kecamatan  Makassar  membutuhkan
16.496  m 2 ,  sedangkan  Kecamatan  Bontoala membutuhkan 10.943 m 2 .
Jika  dilihat  penyediaan  RTH  Tingkat  Kota, terlihat  adanya  kekurangan  yang  cukup  besar. Kompleks  Lapangan  Karebosi  yang  dikategorikan sebagai RTH tingkat kota luasnya hanya 73.000 m 2 , sedangkan  berdasarkan  jumlah  penduduk  RTH tingkat  kota  yang  dibutuhkan  seluas  405.641  m 2 , tingkat pemenuhannya hanya 18 persen.
Berdasar  pada  uraian  kebutuhan RTH  tingkat kecamatan dan RTH tingkat kota, maka Pemerintah Kota  Makassar  sesuai  amanat  undang-undang berkewajiban  mengadakan  RTH  yang  belum  ada. Pemenuhan  RTH  ini  juga  demi  terciptanya lingkungan  Kota  Makassar  menjadi  nyaman ditempati,  yang  pada  gilirannya  menciptakan kondisi  kehidupan  warga  kota  yang  dinamis  dan produktif.
Berdasarkan  kondisi  RTH  per  kecamatan seperti  telah  diuraikan  sebelumnya,  maka  secara tabel  skalogram  dapat  digambarkan  tingkat ketersediaan  RTH  berdasarkan  kecamatan  dan berdasarkan tingkat unit RTH seperti pada tabel 6. Terlihat  pada  tabel  6,  Kecamatan  Ujung  Pandang menempati  urutan  teratas  dalam  sebaran  RTH menurut  unit  lingkungan,  sedangkan  jika  dilihat berdasarkan  jenis  RTH  yang  ada  dalam  masing- masing  unit  wilayah,  terlihat  RTH  Tingkat Kelurahan  merupakan  jenis  RTH  yang  terbanyak, disusul  RTH  jenis  Jalur  Jalan.  Persentase  sebaran berdasarkan sampel yang diamati sebesar 24 persen.
Tabel 2. Sebaran RTH Menurut Kelurahan di Kecamatan Ujung Pandang
Tabel 3. Sebaran RTH Berdasarkan Kelurahan di Kecamatan Makassar
Tabel 4. Sebaran RTH Berdasarkan Kelurahan di Kecamatan Bontoala
Tabel 5. Sebaran RTH Kecamatan dan Kota

## Tabel 6. Skalogram Sebaran RTH

## KESIMPULAN DAN SARAN
RTH  di  Kota  Makassar  tidak  tersebar mengikuti  pola  perkembangan  struktur  planologis kota seperti yang diatur dalam Permen PU Nomor 5 Tahun  2008.  Dari  tiga  kecamatan  yang  menjadi sampel  hanya  Kecamatan  Ujung  Pandang  yang mempunyai  struktur  RTH  yang  tersusun  menurut jenjang  hierarki  wilayah  sampai  jenjang  tingkat kelurahan.  RTH  tingkat  RW  dan  RT  tidak
teridentifikasi  pada  semua  sampel.  Kompleks Lapangan  Karebosi  yang  dikategorikan  sebagai RTH tingkat kota dari sisi luasan belum mencukupi berdasarkan Permen PU Nomor 5 Tahun 2008. Kota Makassar seharusnya mempunyai RTH tingkat kota berdasarkan  jumlah  penduduk  seluas  405.641  m 2 , sedangkan  yang  tersedia  hanya  73.000  m 2 ,  jadi persentase  pemenuhannya  18  persen.    Disarankan melakukan penelitian sejenis pada  kota-kata lain.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Dimyati M (2010) Mengatasi Backlog Perumahan Bagi Masyarakat Perkotaan. Peminat Masalah Tata Ruang dan Perkotaan, bekerja di Kemenpera Vol. 3.
[2] Alabi  MO,  Planning  R  (2009)  Revitalizing  urban  public  open  spaces,  through  vegetative  enclaves  in  Lokoja, Nigeria. Journal of Geography Vol. 2, Issue 3: pp. 051-054.
[3] Karyono TH (2010) Green Architecture: Pengantar Pemahaman Arsitektur Hijau di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
[4] Joga N (2013) RTH 30 Persen Resolusi Kota Hijau: Gramedia Pustaka Utama.
[5] Hastuti  E,  Utami T  (2008)  Potensi  Ruang  Terbuka  Hijau  dalam  Penyerapan  Co2  Di  Permukiman Studi  Kasus: Perumnas Sarijadi Bandung dan Cirebon. Jurnal Permukiman Vol. 3, Issue 2: pp. 106-114.
[6] Hastuti  E (2011) Kajian perencanaan ruang terbuka hijau (RTH) perumahan sebagai  bahan revisi SNI 03-1733- 2004. Jurnal Standardisasi Vol. 13, Issue 1: pp. 36-44.
[7] Dwiyanto A (2009) Kuantitas dan Kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) di permukiman Kota. Jurnal  Nasional Arsitektur .
[8] Umum  MP  (2008)  Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  No.  5  Tahun  2008  tentang  Pedoman  Penyediaan  dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.
[9] Kurniati AC, Nitiivattananon V, Sulistyarso H (2017) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Urban Heat Island Di Surabaya, Indonesia; 2017. pp. 1036-1045.
[10]  Roaf S, Roaf S, Crichton D, et al. (2009) Adapting buildings and cities for climate change: a 21st century survival guide: Routledge.
[11]  Keeling CD, Whorf TP, Wahlen M, et al. (1995) Interannual  extremes in the rate of rise of atmospheric carbon dioxide since 1980. Nature Vol. 375, Issue 6533: pp. 666.
[12]  Haq  SMA  (2011)  Urban  green  spaces  and  an  integrative  approach  to  sustainable  environment. Journal  of environmental protection Vol. 2, Issue 05: pp. 601.
[13]  Kusminingrum N (2008) Potensi tanaman dalam menyerap CO2 dan CO untuk mengurangi dampak pemanasan global. Jurnal Permukiman Vol. 3, Issue 2: pp. 96-105.
[14]  Prihandono A (2010) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Menurut UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang dan Fenomena Kebijakan Penyediaan RTH Di Daerah. Jurnal Permukiman Vol. 5, Issue 1: pp. 13-23.
[15]  Hakim R, Utomo H (2012) Komponen Perancangan Arsitektur Lansekap:  prinsip-unsur dan aplikasi  desain: PT Bumi Aksara.
[16]  Rawung FC (2015) Efektivitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Dalam Mereduksi Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di Kawasan Perkotaan Boroko. Media Matrasain Vol. 12, Issue 2: pp. 17-32.
[17]  Fan L, Xue S, Liu G (2012) Patterns and its disaster shelter of urban green space: Empirical evidence from Jiaozuo city, China. African Journal of Agricultural Research Vol. 7, Issue 7: pp. 1184-1191.
[18]  Dollah AS, Rasmawarni R (2018) Analisis Ruang Terbuka Hijau (RTH) Dari Aspek Keterlaksanaan Fungsi Sosial Di Kota Makassar. Jurnal LINEARS Vol. 1, Issue 2: pp. 62-71.
[19]  Rondinelli  DA  (2019)  Applied  methods  of  regional  analysis:  the  spatial  dimensions  of  development  policy: Routledge.
© 2019 the Author(s), licensee Jurnal LINEARS. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0)