Jurnal Caraka Prabu | Volume 01 | No. 01 | Juni 2017

## MODEL PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN INDONESIA

## – MALAYSIA DALAM RANGKA MENANGGULANGI ANCAMAN KEAMANAN DAN PELANGGARAN HUKUM

## TRANS - NASIONAL
Oleh : Yovinus

## Abstrak
Ancaman keamanan transnasional merupakanImplikasi
globalisasi  dan  semakin  terbukanya  jalur  mobilitas  manusia  dan barang     antarnegara.  Dalam  lingkup  ASEAN,  Kepolisian  Republik Indonesia  (POLRI)  telah  memaparkan  berbagai  potensi  ancaman keamanan  dan  kejahatan  transnasional  dalam  konferensi  Regional Kedua  Manajemen   Perbatasan   ASEAN   di  Bangkok,   April   2016. Dalam  lingkup  regional,  potensi  ancaman  keamanan  transnasional akan    semakin    tinggi    seiring    diterapkannya    globalisasi    ekonomi antar  negara-negara  ASEAN  dalam  forum  Masyarakat  Ekonomi ASEAN  (MEA).  Indonesia  yang  berbatasan  dengan  banyak  negara di  kawasan  Asia  Tenggara,  Pasif ik  dan  Australia  menjadi  wilayah transit  yang   Paling   potensial   bagi  berbagai   aktivitas   kejahatan lintas  negara  terutama  wilayah-wilayah  yang  berbatasan  darat seperti  perbatasan  Indonesia  –  Malaysia  di  Pulau  Kalimantan.  Oleh karena  itu,  unsur  pemerintah,  aparat  keamanan  dan  masyarakat mesti  bersinergidalam  upaya  meminimalisir  potensi  ancaman kejahatan  transnasional.  Dalam  upaya  menanggulangi  berbagai ancaman  keamanan  tersebut,  perlu  dirancang  berbagai  model pembangunan  di  kawasan  perbatasan  Indonesia  -  Malaysia, terutama  di  perbatasan  darat  agar  pola  penanggulangan  berbagai ancaman  keamanan  dapat  dilaksanakan  secara  efektif.  Adapun beberapa   model    pembangunan    kawasan   perbatasan    tersebut adalah  Model  Tradisional,  Market  /  Economic  Zone,  Pola Pembangunan Permukiman, dan Wall Security System
Kata Kunci: Model Pembangunan Kawasan Perbatasan, Kejahatan ransnasional, Ancaman Keamanan dan Pelanggaran Hukum.
Jurnal Caraka Prabu | Volume 01 | No. 01 | Juni 2017
Model Pembangunan Kawasan Perbatasan Indonesia – Malaysia
Dalam Rangka Menanggulangi Ancaman Keamanan dan Pelanggaran Hukum Trans-Nasional. PENDAHULUAN Wilayah perbatasan Indonesia - Malaysia di Kalimantan      membentang dalam satu daratan Pulau Kalimantan  bagian  Indonesia sepanjang  sekitar  2000  KM (mencakup wilayah Provinsi Kalimantan  Timur  dan  Utara sekitar 1.035 Km serta Kalimantan  Barat  sekitar  965 Km).       Berdasarkan       letak geografis   wilayah   perbatasan di  Kalimantan  berada  antara 109°10’ - 114°05’ BT dan 0°30’ – 2°10’ LU. Berbatasan langsung dengan Negara Bagian Sabah dan Negara Bagian Sarawak (Malaysia Timur). Luas  wilayah  perbatasan di Kalimantan (berdasarkan wilayah administrasinya) meliputi   areal   seluas   sekitar 7,2  juta  Ha  Di wilayah  Provinsi Kalimantan  Barat  mencakup  5 (lima) Kabupaten (Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang,  Kapuas  Hulu),  terdiri dari   15   kecamatan   dengan areal  seluas  sekitar  2  juta  ha. Di  wilayah              Provinsi Kalimantan  Timur  dan  Utara mencakup  3  (tiga)  Kabupaten (Nunukan, Malinau, Kutai Barat)   yang   terdiri   dari   11 Kecamatan       dengan       areal seluas sekitar 5,2 juta Ha.
Perbatasan  Indonesia  –
Malaysia       di       Kalimantan
memiliki beberapa karakteristik, yakni perbatasan darat dan perbatasan laut. Perbatasan darat  di  beberapa  Kabupaten perbatasan  seperti  Nunukan, Malinau,  Kutai  Barat,  Kapuas Hulu, Sintang, Sanggau, Bengkayang, dan Sambas secara umum memiliki karakteristik yang sama. Kecuali  beberapa  wilayah  di Tanjung  Datuk  dan  Nunukan yang merupakanwilayah pesisir  laut,  sepanjang  garis perbatasan lain memiliki
karakteristik          yang    khas karena  berada  di  medan  – medan  yang  didominasi  oleh hutan, gunung, lembah – lembah      terjal,      dan      wilayah rawa serta sungai berarus deras.  Dapat  dikatakan  secara umum  sebagian            besar kawasan  –  kawasan  tersebut adalah kawasan terpencil dengan    medan    yang    sulit karena kondisi alam yang berhutan lebat dan bergunung –     gunung     tanpa     layanan infrastruktur         transportasi yang memadai. Perbatasan          negara, khususnya Indonesia – Malaysia merupakan salah salah  masalah  strategis  yang perlu untuk mendapat perhatian khusus dari pemerintah Indonesia. Hal tersebut        salah        satunya

## Jurnal Caraka Prabu | Volume 01 | No. 01 | Juni 2017
dilatarbelakangi oleh banyaknya persoalan yang mengarah  pada  ancaman  – ancaman  terhadap  keamanan negara akibat tingginya mobilitas masyarakat antar kedua negaradi sepanjang wilayah perbatasan, baik perbatasan darat maupun perbatasan lautnya.
Mobilitas      penduduk yang  tinggi  tersebut  terkadang disertai  dengan  pelanggaran  – pelanggaran  terhadap  Undang –    Undang    (UU)    keimigrasian dan  kejahatan  trans-nasional seperti penyelundupan narkoba,  trafficking,  terorisme, pecaplokan wilayah, hingga potensi  –  potensi  konfrontasi antar  kedua  negara  serumpun tersebut. Kompleksitas persoalan di perbatasan Indonesia  –  Malaysia  tersebut volumenya  lebih  tinggi  jika dibandingkan dengan persoalan  –  persoalan  yang terjadi  di  wilayah  perbatasan darat    dengan    negara    lain seperti          Timor-Timur    dan Pagua Nugini. Hal ini dipengaruhi    oleh    berbagai faktor  terutama  terkait  volume tingginya    jumlah    pelintas batas  di  wilayah  perbatasan darat  antara  Indonesia  dan Malaysia.
Adanya  beragam  modus kejahatan transnasional tersebut menuntut adanya langkah-langkah      antisipasi dan penanggulangan yang
efektif.  Oleh  karena  itu  tulisan ini        ingin        memaparkan
beberapa  model  pembangunan kawasan perbatasan yang berorientasi pada standar keamanan     negara     dengan tetap  memperhatikan  aspek- aspek sosial budaya masyarakat    setempat    yang telah melakukan aktivitas secara  turun  temurun  sebagai pelintas  batas  tradisional  di sepanjang pebatasan darat Indonesia-Malaysia. Secara umum, pemerintah Malaysia telah mampu membangun model- model pengelolaan kawasan perbatasan    mereka    dengan lebih  baik.  Hal  tersebut  dapat diidentifikasikan  dari  ketatnya pengawasan dinas imigrasi Malaysia dalam mengantisipasi potensi – potensi kejahatan transnasional dari wilayah Indonesia. Dalam persepsi publik  yang  telah  terbangun, bahwa  hukum  Malaysia  lebih tegas  dan  tidak  berkompromi dengan  berbagai  pelanggaran keimigrasian  maupun  berbagai kasus  penyelundupan  barang dan    manusia    di    wilayah mereka. Hal tersebut berbanding terbalik dengan persepsi yang terbangun terhadap Indonesia, dimana banyaknya kasus-kasus pelanggaran keimigrasian, longgarnya pengawasan
terhadap  para  pelintas  batas, dan  maraknya  barang-barang ilegal mengindikasikan
lemahnya    pengawasan    oleh
Jurnal Caraka Prabu | Volume 01 | No. 01 | Juni 2017
kedaulatan negara dari berbagai tantangan dan 3.  UU  No.  26  Tahun  2007 Tentang Penataan Ruang 4.  UU  No.  27 Tentang Tahun  2007 Pengelolaan aparat keamanan maupun keimigrasian Indonesia.
Secara  umum  pemerintah Indonesia  telah  mengeluarkan berbagai    kebijakan    tentang tata  kelola  perbatasan  negara.
Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari banyaknya regulasi yang terkait dengan penataan maupun  pengelolaan  wilayah perbatasan.  Beberapa  Undang –     Undang     terkait     dengan pengelolaan perbatasan diantaranya: 1.  UU  No  17  Tahun  2007 tentang   RPJP   Nasional
2005-2025
2.  UU  No.  43  Tahun  2008
tentang Wilayah Negara
Wilayah      Pesisir      dan Pulau Pulau Kecil 5.  UU  No.  32  Tahun  2004 Tentang     Pemerintahan Daerah. Selain        itu,        beberapa peraturan  pemerintah  terkait dengan pengelolaan wilayah perbatasan diantaranya: Peraturan     Presiden     No     5 Tahun   2010   tentang   RPJM Nasional 2010-2014, Peraturan    Presiden    No.    78 Tahun 2005 Tentang pengelolaan   pulau    –   pulau kecil      dan      terluar  dan Peraturan   Presiden      No.   12
Tahun   2010   tentang   Badan Nasional                 Pengelolaan
Perbatasan.Selaras  dengan  hal tersebut, UU No.3 Tahun 2002 Tentang pertahanan negara memuat pokok – pokok kebijakan  tentang  Pertahanan Negara,  dimana  isinya  antara lain terkait dengan sistem pertahanan negara yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh unsur warga  negara,  wilayah  dan sumber   daya   nasional   yang lain,  dengan  dukungan  penuh pemerintah yang bertujuan untuk                   menegakkan
ancaman  baik  dari  eksternal maupun internal. Pelibatan unsur pertahanan  negara  dipandang penting untuk mendukung sistem  deteksi  dini  berbagai potensi ancaman tersebut, karena level kejahatan transnasional yang semakin canggih        tersebut  hanya mampu  ditanggulangi  dengan kemampuan intelijen dan fasilitas pendukung yang memadai  seperti  persenjataan, alat  –  alat  deteksi  dan  personil yang  terlatih.  Kemanunggalan TNI-Rakyat dan didukung kebijakan pemerintah yang
efektif  dan  kontekstual  telah teruji  dalam  perjalanan  bangsa mesti  menjadi  pertimbangan utama  dari  desain  pengelolaan wilayah perbatasan.
Formulasi model
pembangunan             kawasan perbatasan  yang  komprehensif dan     terencana,     merupakan

## Jurnal Caraka Prabu | Volume 01 | No. 01 | Juni 2017
faktor  penentu  keberhasilan dalam  rangka  menanggulangi berbagai ancaman trans- nasional  yang  semakin  marak di sepanjang wilayah perbatasan. Minimnya infrastruktur dan personil menyebabkan  pengawasan  di sepanjang  wilayah  perbatasan menjadi kurang efektif. Tingginya angka kejahatan keimigrasian, penyelundupan narkoba,  barang  dan  manusia mengindikasikan perlunya langkah  –  langkah  antisipasi dalam rangka minimalisasi modus  –  modus  kejahatan trans-nasional yang mengancam kedaulatan negara. ANALISIS ANCAMAN

## KEAMANAN
TRANSNASIONAL Menurut     UU     No.     3 Tahun          2003          tentang pertahanan Negara, yang dimaksud dengan ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan,    baik    dari    dalam negeri   maupun    luar   negeri yang  dinilai membahayakan kedaulatan  negara,  keutuhan wilayah dan keselamatan negara. Pengertian ini menegaskan bahwa batas-
batas  ancaman  tidak  selalu terkait  dengan          potensi ancaman   yang   berasal   dari luar,  namun  juga  yang  berasal dari   dalam.   Meski   ancaman dari  luar  tergolong  berbahaya,
ancaman internal juga
berpotensi              mengancam
keamanan  negara  jika  dilihat dari  aspek  teritorial  karena dinilai bahwa para pelaku kejahatan internal tersebut lebih memahami situasi, kondisi  dan  regulasi  di  negara bersangkutan.  Hal  ini  akan lebih  masif  dan  sulit  untuk dideteksi    jika    melibatkan aparat  dan  para  pemangku kebijakan di wilayah setempat.
Potensi              ancaman transnasional  yang  melibatkan unsur-unsur internal sudah sering  terjadi,  bahkan  dalam berbagai kasus kejahatan transnasional hampir selalu melibatkan  aparat  keamanan, aparatur sipil dan oknum masyarakat. Berdasarkan analisis Badan Intelijen Strategis  (BAIS)  dan  Badan Intelijen            Negara  (BIN), aktivitas-aktivitas  yang  terkait dengan organisasi- organisasi/sindikat yang berasal    dari    luar    negeri, terlibat  dalam  berbagai  kasus kejahatan transnasional, seperti terorisme, traficking, penyelundupan  barang  ilegal dan narkoba. Selain itu sejumlah  besar  kasus  yang tergolong pelanggaran keimigrasian juga kerapkali terjadi di berbagai wilayah perbatasan                    negara. Transnasional Crime memiliki  beberapa  definisi,  hal ini    terkait    dengan    latar belakang pendidikan, pengalaman, serta kepentingan yang menyebabkan    beberapa    Ahli

## Jurnal Caraka Prabu | Volume 01 | No. 01 | Juni 2017
merumuskan definisi Transnasional Crime serta Radikalisme  sangat  bervariasi, namun secara garis besar terdapat    kata    kunci    yang dapat digunakan sebagai panduan  dalam  merumuskan pengertian  transnational  crime adalah :
1.  Suatu   perbuatan   sebagai suatu kejahatan.
2.  Terjadi  antar  Negara  atau Lintas Negara. Dari uraian tersebut, dapat dijelaskan bahwa Transnational Crime merupakan  suatu  kejahatan yang    terjadi    lintas    negara dalam  pengertian  bahwa  suatu perbuatan  dapat  dikategorikan sebagai kejahatan apabila terdapat  piranti  hukum  yang dilanggar  sehingga  bisa  saja terjadi  suatu  perbuatan  yang dirumuskan,
dirancang,
disiapkan,          dilaksanakan dalam  suatu  Negara  bisa  saja bukan  merupakan  kejahatan namun  ketika  hasil  kejahatan yang diatur, disiapkan melakukan  lintas  batas  Negara untuk masuk ke yuridiksi Negara  yang  berbeda  lantas dikategorikan sebagai kejahatan Transnasional Crime . Jurnal   Srigunting   (2011) mengulas  Isu  -  isu  penting dalam penanggulangan kejahatan  lintas  Negara  adalah terkait dengan:
1. Bahwa        setiap        negara memiliki  kedaulatan  masing masing   berupa   kedaulatan
hukum,        wilayah        dan pemerintahan,         sehingga dengan   adanya   perbedaan system,       struktur       dan budaya hukum antar negara dibutuhkan                  suatu pengaturan               berupa, konvensi,             perjanjian, traktat,  bahkan  pendekatan Government   to   government termasuk  pendekatan Police to    Police dalam    konteks tertentu   sebagai   jembatan untuk                memadukan kepentingan   kedua   negara atau     lebih     agar     dapat bekerja        sama        dalam penanggulangan Transnational crime .
2.  Tiap  Negara  memiliki  nilai tawar    ( bargaining     Power ) yang        selaras        dengan kekuatan    ekonomi,    sosial budaya,  hankam dan  politik sebagai    konsekuensi    logis dari      kedudukan      suatu Negara       dalam       tataran Geostrategi   dan   Geopolitik di      lingkungan      regional maupun Internasional.sebagai contoh kedudukan            Indonesia sebagai    suatu    Negara    di Samudera       Hindia       dan Samudera  Pasifik  dan  dua benua   yaitu   Australia   dan Asia    menyebabkan    peran Indonesia   sangat   Strategis dalam                          upaya penanggulangan    kejahatan berua    perompakan   (    Sea Piracy  )   tinggal   bagaimana Pemerintah  dan  Masyarakat Indonesia mengelola kondidi
Geografis, Geologis dan Demografi sebagai suatu bargaining power Bangsa Indonesia di pergaulan regional dan Internasional. 3. Dalam memahami kejahatan     lintas     Negara atau Transnasional    Crime adalah mutlak untuk mempelajari    juga    konsep dan  teori  dalam  Hukum Internasional,  Humanitarian Law, dan Kejahatan Internasional. 4.   Akibat   adanya   perbedaan kepentingan   antar   Negara sehingga           dilingkungan regional                   maupun Internasional  sehingga  tidak semua      kejahatan      yang dikategorikan  Transnational crime,              dipersepsikan sebagai     kejahatan     yang sama           oleh           setiap negara.contoh  (  inisiatif  tiap negara      dalam      ratifikasi Konvensi      PBB      maupun ASEAN), Palermo Convention :           Kejahatan Narkotika,             Kejahatan pembantaian masal/ genocide ,    Kejahatan Upal,  Kejahatan  laut  bebas, Kejahatan          maya/ Cyber Crime .    Deklarasi    ASEAN: Illicit Drug Trafficking, Money Laundering,   Terrorism,   Arm Smuggling,     Trafficking     in Person,   Sea   Piracy,   Trans National  economics  crime  & currency           counterfeiting, Cyber Crime. AMMTC (Asean
Ministry   Meeting   on   Trans
National    Crime),Information
Exchange,Legal  Matters,  Law Enforcement Matters, Training, Institutional Capacity  –  Building,  Extra Regional Cooperation 5.   Korelasi   antara   Kejahatan transnasional            dengan Hukum    internasional    dan kejahatan        terorganisasi, bahwa        wacana        yang berkembang  adalah  adanya perbuatan                     yang dikategorikan            sebagai kejahatan         Internasional namun   bukan   merupakan suatu                    kejahatan transnasional  dengan  aktor melibatkan      atau      tidak melibatkan kelompok/organisasi kejahatan               demikian sebaliknya, suatu perbuatan yang  dikategorikan   sebagai kejahatan       Transnasional namun   bukan   merupakan kejahatan  terhadap  Hukum Internasional   dengan   aktor dilakukan  oleh  kelompok  / organisasi     maupun     non organisasi kejahatan.
6. Combating      Terrorism terdapat  beberapa  metode: hard power (Militer, penegakkan Hukum, intelijen)  dan Soft  power (Negosiasi, pembangunan ekonomi, dan Kontra Intelijen): hard        power ( Military  approach )  dengan metode    perang    terbuka (kerap dilakukan oleh Amerika dengan menggunakan konsep perang   “   War   On   terror   “,
Indonesia , terdapat pemahaman  radikal  yang beberapa wacana yang
sedangkan metode penegakkan  Hukum  telah dilakukan Indonesia semenjak peristiwa bom Bali 1  dimana  secara  yuridis dimulai dengan Perpu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Yang Kemudian  Diganti  Undang Undang   Nomor   15   Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagai lompatan jauh dalam penanggulangan Terorisme yang mendapat apresiasi Negara  lain  walaupun  belum mampu      memberikan      efek jera  dan  penyadaran  untuk tidak melakukan kembali kejahatan  terorisme,  hal  ini disebabkan karena perangkat hukum di Indonesia belum mengakomodir kegiatan penyadaran (deradikalisasi dan counter radikalisasi) terhadap pelaku, pendukung  dan  simpatisan, metode Hard  power terakhir berupa operasi Intelijen melalui pendekatan ISA ( InternalSecurity  Act )  seperti yang  diterapkan  Singapura dan Malaysia.
7.  Khusus  untuk  pembagian
domain dalam pemberantasan  terorisme  di
mengemuka      di      publik: pertama   bagaimana   peran TNI dan Polri serta pelibatan dan pola operasi yang paling efektif   dilakukkan,   seperti diketahui       bahwa       TNI memiliki                  “striking force“pasukan         pemukul yang   berkualifikasi   Lawan Teror   (Den   81   Kopassus, Den    Jaka,    Den    Bravo), kedua  tentang  ekses  terkait masalah hak Asasi manusia, SARA   yang   timbul   terkait operasi          pemberantasan terorisme      di      Indonesia dimana       selain       adanya pengaruh         politik         di Indonesia  perangkat  hukum dalam           pemberantasan Indonesia  dilakukan  dengan pembuatan      perpu      yang berlaku    surut    ( retroactive ) ketiga,   Prolegnas   (program legislasi      nasional)      yang belum            mengakomodir perangkat   undang   undang sebagai   landasan   kegiatan deradikalisasi.keempat adalah masalah Budgeting / anggaran    dimana    karena belum    adanya    organisasi yang   solid,   dan   didukung produk   hukum   /   undang- undang yangmemadai.
8.  Deradikalisasi  dan  Counter Radikalisasi merupakan program yang dilakukan untuk mencegah dan menangkal pengaruh radikal untuk berbalik menjauh    dan    melepaskan

## Jurnal Caraka Prabu | Volume 01 | No. 01 | Juni 2017
telah       dimiliki       menjadi moderat.
9. Sesuai amanat undang undang  dan  Hukum  acara pidana bahwa kegiatan penindakan  (upaya  paksa) terkait  proses  pidana,  Polri merupakan  garda  terdepan, sedangkan    dalam    situasi dan kondisi Polri tidak mampu atau mengalami kesulitan  maka  Polri  dapat meminta      bantuan      kepada TNI  (sehingga  TNI  bekerja atas      permintaan      Polri) dalam kaitan penindakan (konteks    proses    hukum acara    pidana),    situasi call out ini  merupakan  hal  biasa dalam upaya penindakan tindak pidana Terorisme (kejahatan ekstra  ordinary ) ketika  kekuatan  Polisi  (di negara Demokratis) tidak sebanding melawan kejahatan  yang  tidak  bisa dihadapi dengan standar kemampuan  polisi  regular. Dan  membutuhkan  organ kepolisian yang memiliki kemampuan Militer (para Militer). 10.  Sedangkan  peran  Militer tidak terlepas dari kemampuan  territorial  dan ( Early warning Early detection )    yang    dimiliki dalam konteks upaya penanggulangan terorisme melalui kegiatan Deradikalisasi, Kontra Radikalisasi. Keterlibatan         oknum unsur  masyarakat  dan  aparat
Indonesia    dalam    berbagai kasus  kejahatan  narkoba  dan trafficking membuktikan bahwa potensi kerawanan kejahatan  transnasional  tidak semata-mata          melibatkan warga        asing.  Agen-agen sindikat kejahatan transnasional  tidak  akan  bisa bekerja  dengan  efektif  tanpa dukungan oknum masyararakat     dan     aparat lokal.    Hal    tersebut    dapat dilihat pada hampir setiap kasus  yang  terungkap  dimana selalu  ada  oknum  aparat  dan masyarakat lokal yang terlibat.
Kompleksitas masalah di perbatasan  disinyalir  menjadi faktor yang menyebabkan kinerja  aparat  keamanan  dan kepolisian  menjadi  tidak  efektif dalam menanggulangi berbagai    modus    kejahatan yang memanfaatkan longgarnya pengawasan di kawasan  perbatasan.  Secara umum, wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia  kondisinya memang memprihatinkan. Selain  persoalan  sosial  dimana angka kemiskinan dan rendahnya  tingkat  pendidikan warganya  menjadikan  berbagai aktivitas  ekonomi        ilegal sebagai alternatif dalam memenuhi  kebutuhan  hidup sehari-hari. Hal ini menyebabkan berbagai aktivitas  penyelundupan  baik barang maupun manusia
menjadi  fenomena  biasa  yang hingga  kini  masih  sangat  sulit untuk  dicari  jalan  keluarnya.
negara, bahkan Amerika Serikat sekalipun terus Mirisnya, masyarakat lokal    umumnya            hanya berperan  sebagai  kurir  dan hanya membantu kegiatan- kegiatan ilegal dimana umumnya terkait dengan penyelundupan  barang  tanpa melalui proses kepabeanan. Fenomena maraknya
perdagangan  gelap  narkoba, jalur  transit  pelaku  terorisme, pelintas  batas  tanpa  dokumen resmi,  dan  berbagai  komoditas pangan            tanpa  proses karantina mengancam kesehatan masyarakat. Mudahnya proses mobilisasi  barang  dan  orang melintasi perbatasan darat Indonesia-Malaysia di Kalimantan dalam konteks tertentu  dapat  dikategorikan sebagai potensi ancaman transnasional.      Di      banyak berjibaku  dalam  menghadapi persoalan keimigrasian dan banyaknya    modus    imigran gelap  dan aktivitas melanggaran  hukum  lainnya. Berbagai tantangan menghadapi  potensi  ancaman kemanan dan kedaulatan nasional dipertaruhkan manakala  kondisi  diplomatik dan terorisme menjadi fenomena baru di dunia modern. Pasang surut hubungan diplomatik Indonesia  –  Malaysia  mesti diantisipasi dengan melakukan analisis dan
langkah   –   langkah   kongkrit
jika    sewaktu-waktu    negara mengalami kondisi darurat.

## DETEKSI DINI DAN SOLUSI
TERHADAP POTENSI ANCAMAN KEAMANAN
TRANS-NASIONAL Kejahatan terorganisasi transnasional  (atau  kejahatan transnasional) adalah kejahatan  terorganisasi  yang terjadi lintas perbatasan negara dan melibatkan kelompok  atau  jaringan  yang bekerja   di   lebih   dari   satu negara  untuk  merencanakan dan  melaksanakan  bisnis  atau kegiatan ilegal.Berbagai aktivitas  yang  terkait  dengan kejahatan transnasional umumnya memanfaatkan kelemahan  sistem  keamanan
(security  system)  dan  kondisi sosial ekonomi penduduk.
Informasi    –    informasi yang  terkait  dengan  berbagai kegiatan      ilegal      dan      gejala- gejala bekerjanya sindikat kejahatan transnasional sesungguhnya  dapat  ditelusuri dari informasi – informasi masyarakat.  Aparat  keamanan (TNI dan Polri) seringkali mengungkap  kasus  –  kasus narkoba, penyedundupan barang-barang ilegal dan trafficking  dari  para  pelintas batas yang memanfaatkan sibuknya jalur transportasi antar  negara,  khususnya  di perbatasan Kalimantan Barat.
Dalam             konferensi Regional    Kedua    Manajemen

## Jurnal Caraka Prabu | Volume 01 | No. 01 | Juni 2017
Perbatasan         ASEAN         di Bangkok,  April  2016,  Komjen Pol.   Anang   Iskandar   selaku pembicara                      Utama mengungkapkan             bahwa potensi       kejahatan       lintas negara terjadi karena beberapa sebab     yang     mesti     segera diantisipasi  dan  dirunut  akar masalahnya  agar  bisa  segera dituntaskan.     Ada     berbagai aspek        ekonomi,        sosial, lingkungan     dan     keamanan yang  mempengaruhi  berbagai dinamika       di      perbatasan. Faktor        ekonomi         yakni kemiskinan  yang  terjadi  pada masyarakat     di     perbatasan telah   menjadi   faktor   pemicu maraknya    kejahatan.    Untuk itu,  pemerintah  negara-negara ASEAN          perlu          untuk memberikan perhatian khusus bagi           kelompok-kelompok masyarakat        di        wilayah perbatasan                    melalui pendekatan kesejahteraan. Kejahatan           Transnasional memiliki  beberapa definisi,  hal ini     terkait     dengan     latar belakang                pendidikan, pengalaman,                     serta kepentingan                      yang menyebabkan   beberapa   Ahli merumuskan                 definisi Transnasional      Crime serta Radikalisme  sangat  bervariasi, namun    secara    garis    besar terdapat    kata    kunci    yang dapat      digunakan      sebagai panduan  dalam  merumuskan pengertian           Transnational Crime adalah:
1.       Suatu perbuatan sebagai suatu kejahatan.
2.     Terjadi antar negara atau Lintas Negara.
Menurut  G.O.W.  Mueller (1998) “Kejahatan transnasional adalah istilah yuridis  mengenai  ilmu  tentang kejahatan,    yang    diciptakan oleh perserikatan bangsa- bangsa bidang pencegahan kejahatan    dan          peradilan pidana dalam hal mengidentifikasikan  fenomena pidana tertentu yang melampaui perbatasan internasional, melanggar hukum  dari  beberapa  negara, atau  memiliki  dampak  pada negara lain. Perserikatan Bangsa-Bangsa sendiri telah menentukan karakteristik  apa  saja  yang termasuk dalam kategori kejahatan transnasional yaitu: 1. Dilakukan  dalam  lebih  dari satu negara;
2. Dilakukan  di  suatu  negara namun  bagian  penting  dari persiapan, perencanaan, pengarahan atau pengendalian  dilakukan  di negara lain; 3. Dilakukan     dalam     suatu negara   namun   melibatkan suatu kelompok kriminal terorganisir yang terlibat dalam aktifitas kejahatan lebih dari satu negara; atau 4. Dilakukan      dalam      satu negara namun memiliki efek

## Jurnal Caraka Prabu | Volume 01 | No. 01 | Juni 2017
penting       dalam       negara lainnya. Sedangkan kejahatan transnasional hampir selalu berkaitan dengan kejahatan dengan  motif  finansial,  yang membawa  dampak  terhadap kepentingan  lebih  dari  satu negara.  Kejahatan  ini  antara lain,  perdagangan  obat  bius ( drug trafficking ), kejahatan terorganisir    lintas          batas negara  ( transborder  organized criminal activity ), pencucian uang ( money laundering ), kejahatan  finansial  ( financial crimes ),  perusakan  lingkungan secara disengaja ( willful damage   to   the   environment ), dan lain-lain. Dengan demikian dapat disimpulkan  bahwa  kejahatan transnasional merupakan suatu  kejahatan  yang  terjadi lintas  Negara  dalam  pengertian bahwa  suatu  perbuatan  dapat dikategorikan sebagai kejahatan apabila terdapat piranti  hukum  yang  dilanggar sehingga    bisa    saja    terjadi suatu perbuatan yang dirumuskan, dirancang, disiapkan,          dilaksanakan dalam  suatu  Negara  bisa  saja bukan  merupakan  kejahatan namun  ketika  hasil  kejahatan yang diatur, disiapkan melakukan  lintas  batas  Negara untuk masuk ke yuridiksi Negara  yang  berbeda  lantas dikategorikan sebagai kejahatan Transnasional Crime .
KONDISI WILAYAH
PERBATASAN INDONESIA – MALAYSIA.
A.      Sosial              Ekonomi Masyarakat Perbatasan.
Hasil   kajian   Rangkuti, (2010) menunjukan bahwa Hingga  saat  ini,  pembangunan kawasan perbatasan masih tertinggal bila dibandingkan dengan pembangunan di wilayah              lain.  Jika dibandingkan  dengan  negara tetangga  khususnya  Malaysia, kesenjangan terlihat  dengan jelas      pada      berbagai      aspek, baik  aspek  infratruktur,  sosial, maupun    ekonomi.    Ditinjau dari  aspek            keamanan (security)  kondisi  ini  sangatlah rawan, karena wilayah perbatasan merupakan wilayah  strategis  yang  mudah terinflitrasi secara langsung maupun  tidak  langsung  oleh negara    lain,    baik    secara politik, ekonomi,
sosial, maupun kultural.
Di     berbagai     wilayah perbatasan,    aktivitas    sosial dan  ekonomi  masyarakat  lebih cenderung  ke  wilayah  Malaysia khususnya Sabah dan
Sarawak.  Dalam  administrasi kependudukan,  kesehatan  dan pendidikan  banyak  di  antara warga  negara  Indonesia  yang bergantung   pada   pemerintah di Malaysia bagian Timur tersebut.  Tidak  mengherankan jika  banyak  warga  Indonesia  di perbatasan memiliki kartu identitas        kewarganegaraan
Malaysia, bersekolah dan menerima pelayanan kesehatan          dari    Malaysia hingga menggunakan mata uang  ringgit  dalam  aktivitas perekonomian  yang  sebagian besar    juga    dilakukan    di wilayah Malaysia. Berbagai aktivitas    ini    tentu    saja memiliki dampak pada nasionalisme dan memiliki potensi ancaman terhadap kedaulatan bangsa. Masalah   ekonomi   yang menjadi  pangkal  kesejahteraan harus  diakui  menjadi  dilema dalam upaya memberantas sindikat-sindikat kejahatan transnasional di wilayah perbatasan Indonesia- Malaysia. Upaya – upaya pemerintah memberantas berbagai        modus        kejahatan litas  negara  tersebut  seringkali tidak  berjalan  dengan  efektif karena  masyarakat  lokal  juga merasakan manfaat dari kehadiran    bisnis-bisnis    ilegal di sepanjang wilayah perbatasan. Sebagian besar masyarakat perbatasan bermatapencaharian sebagai petani  dan  pekebun,  namun minimnya dukungan infrastruktur di beberapa wilayah perbatasan menyebabkan aktivitas- aktivitas  ekonomi        tidak berjalan   dengan   baik.   Bagi yang memiliki  akses  yang baik, masyarakat perbatasn bisa menjual  berbagai  komoditas hasil       usaha       perkebunan
mereka,    namun    bagi    yang tidak  memiliki  akses  ekonomi yang baik persoalan kemiskinan dan ketidakberdayaan menjadi penyebab  lahirnya  lingkaran kemiskinan yang menuntut solusi  dari  pemerintah  pusat dan daerah. Meskipun pendekatan ekonomi khususnya ditekankan pada pemberdayaan masyarakat, namun tetap didudukkan dimana  secara  komprehensif pembangunan ekonomi dilakukan secara simultan dengan melakukan pemberdayaan sosial, lingkungan hidup, kelembagaan  serta  termasuk ketertiban dan penegakan hukum dalam rangka menegakkan kedaulatan Negara            di  perbatasan. Berbagai  potensi  alam  dan manusia  di              wilayah perbatasan negara menjadi tidak  bernilai  manakala  aspek suprastruktur dan infrastruktur ekonomi tidak mendukung upaya pengelolaan untuk mendongkrak tingkat perekonomian masyarakat. Produk unggulan merupakan produk yang potensial untuk dikembangkan dalam suatu wilayah  dengan  memanfaatkan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia setempat,  serta  mendatangkan pendapatan    bagi    masyarakat
maupun  pemerintah.  Produk unggulan juga merupakan produk  yang  memiliki  daya saing,  berorientasi  pasar  dan ramah  lingkungan,  sehingga tercipta  keunggulan  kompetitif yang siap menghadapi persaingan global. Sektor- sektor ekonomi lokal yang mempunyai potensi diharapkan  menjadi  kekuatan ekonomi bagi masyarakat setempat  dan  bahkan  menjadi sektor unggulan. Sejalan dengan paradigma  pembangunan  yang partisipatif dan sensitif terhadap    nilai-nilai    lokal, sistem ekonomi dijalankan diharapkan  dapat  memberikan peran  kepada  usaha  di  tingkat komunitas dengan skala mikro,  (kecil  dan  menengah). Dalam  hal  ini  pelaku  usaha lokal dituntut untuk meningkatkan  kemampuannya dalam mengelola usahanya secara  lebih  efisien,  dengan memanfaatkan
potensi ekonomi  lokal  sacara  optimal dan  menggunakan  teknologi yang  sesuai  agar  produk  yang dihasilkan            dapat    lebih bersaing  di  pasar  nasional maupun internasional.
Perekonomian kawasan perbatasan umumnya mengalami ketertinggalan dibandingkan  dengan  kawasan perbatasan negara tetangga (contoh  :  Sabah  dan  Sarawak), sehingga menyebabkan tingginya  tingkat  kesenjangan pembangunan  antara  wilayah
ini  dengan            kawasan perbatasan negara tetangga tersebut. Penyebab ketertinggalan ini adalah tingkat  perhatian  pemerintah baik  pemerintah          pusat maupun pemerintah daerah yang kurang. Sebagai        konsekuensi dari  masyarakat  tertinggal  di “beranda belakang” negeri, situasi sosial masyarakat perbatasan sebagian besar masih sangat memprihatinkan.  Kemiskinan, ketertinggalan,      rendahnya SDM  seolah              menjadi “lingkaran  setan”  yang  terus menghantui kehidupan mereka. Tingginya harga kebutuhan  pokok,  mahalnya akses ke pusat – pusat perekonomian,  dan  rendahnya pembinaan dari pemerintah memaksa  mereka  untuk  hidup dalam keterbatasan meski dikelilingi  oleh  hamparan  SDA dan lahan yang luas membentang.  Situasi  prihatin ini belum juga akan ada tanda – tanda akan berakhir. Pemerintah daerah belum memiliki  opsi  khusus  dalam memberdayakan     masyarakat di  perbatasan  karena  tidak jelasnya  kewenangan  khusus bagi pemerintah daerah di wilayah perbatasan serta anggaran  daerah  yang  sangat sangat            terbatas  bagi pembuatan  program  –  program kreatif dan bermanfaat di perbatasan.

## Jurnal Caraka Prabu | Volume 01 | No. 01 | Juni 2017
B.  Aspek Sosial Budaya Struktur        sosial        dan kemasyarakatan yang dibangun di kawasan perbatasan  memiliki  ciri  khas yang   perlu   untuk   dibedakan dari  daerah   –  daerah   lain   di luar    kawasan    perbatasan. Secara umum masyarakat perbatasan  memiliki  kearifan lokal tersendiri dalam membangun sebuah tatanan sosial  dan  norma-norma  yang didasarkan  pada  hukum  adat setempat serta kesepakatan- kesepakatan sosial tertentu. Meskipun  banyak  perangkat- perangkat  formal  yang  dimiliki oleh  pemerintah,  penyelesaian- penyelesaian masalah di masyarakat lebih mengandalkan  hukum–  hukum adat      dan      kewibawaan      para tokoh masyarakat setempat.
Budaya              masyarakat Indonesia   dan   Malaysia   yang serumpun menjadikan garis perbatasan    negara    menjadi tidak  berarti.  Dalam  konteks nasional berbagai klaim kebudayaan  yang  dituduhkan
Indonesia    kepada    Malaysia akan  luntur  ketika  memahami pola    interaksi    yang    intens antara  warga  negara  Indonesia dan  Malaysia.  Dalam  hal  etnis, ada  banyak  kesamaan  antara suku  –  suku  di  Malaysia  dan Indonesia,    begitu    pula    dalam hal  kesenian,  karya  sastra  dan bahasa.  Oleh  karena  itu,  akan lebih  bijak  jika  kedua  warga serumpun itu tidak terlalu mempermasalahkan  persoalan-
persoalan budaya secara sensitif dan mampu mengesampingkan persoalan- persoalan politik tanpa mengorbankan persaudaraan antar warga Indonesia dan Malaysia. Dalam konteks penanggulangan kejahatan transnasional,  warga  Malaysia dan  Indonesia  sepakat  bahwa setiap  tindakan  kriminal  harus ditindak  dengan  tegas.  Bagi Malaysia,  pelanggaran  hukum yang  terjadi  akan  memperoleh sanksi  yang  berat  dan  tegas namun    sayangnya    persepsi yang terbangun terhadap penegakan hukum Indonesia yang  masih  kurang  baik  karena seringkali terjadi
penyalahgunaan        wewenang oleh  aparat  penegak  hukum. Dalam      perspektif      budaya, setiap  pelanggaran  hukum  dan norma  harus  diberikan  sanksi yang  tegas.  Sejauh  ini,  hukum adat  dan  hukum  positif  masih dapat    berjalan    beriringan. Aparat keamanan seringkali memfasilitasi penyelesaian- penyelesaian konflik dan sengketa antar masyarakat dalam  konteks  kearifan  lokal. Hal    ini    merupakan    modal positif dalam membangun budaya  masyarakat  yang  taat hukum  dan  peduli  terhadap berbagai tindakan melanggar hukum yang terjadi di lingkungan masyarakat perbatasan. Dinamika  yang  terbentuk dari    interaksi    dari    berbagai

## Jurnal Caraka Prabu | Volume 01 | No. 01 | Juni 2017
pengelolaan wilayah perbatasan di wilayah
etnis  dan  kebudayaan  yang  ada di kawasan perbatasan menjadikan masyarakatnya lebih  egaliter  dan  toleran.  Di wilayah  perbatasan  Indonesia dan  Malaysia  kehidupan  antar etnis  dan  agama  berlangsung dengan  harmonis.  Hal  tersebut karena  masyarakat  merasakan manfaat  yang  mereka  rasakan dari pola interaksi yang terbentuk  tersebut.  Masyarakat perbatasan  berinteraksi  dengan warga  dan  suku  dari  berbagai wilayah  Indonesia  dan  Malaysia terutama dalam kegiatan – kegiatan perekonomian. Dengan demikian berbagai kerawanan  dan  konflik  yang diakibatkan oleh keragaman latar   belakang   suku,   agama, ras  dan  antar  golongan  dapat dimimalisir.

## MODEL PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN
INDONESIA – MALAYSIA
DALAM PERSPEKTIF
KEAMANAN
Model        pembangunan kawasan    perbatasan    akan dapat direalisasikan dengan
baik  jika  ada  kerjasama  antara pemerintah    dan    partisipasi aktif dan dukungan dari masyarakat.  Peran  pemerintah menjadi  faktor  utama  dalam mencapai pengelolaan kawasan  perbatasan  menjadi wilayah    yang    maju    dan mampu bersaing dengan wilayah perbatasan dan sistem Malaysia. Pemerintah diharapkan membuat kebijakan-kebijakan yang kontekstual dan menyentuh langsung  aspek  –  aspek  vital dalam  proses  mobilisasi  serta pelayan publik. Dalam  konteks  menjaga kemanan nasional dan menanggulangi berbagai aktivitas  ilegal  dan  kejahatan transnasional,  ada  4  aspek utama  yang  mesti  bersinergi dengan baik yakni :
1.  Unsur pemerintah
2.  Aparat   Keamanan   yang responsif                   dan berintegritas
3.  Peran Aktif masyarakat
4. Koordinasi                 dan
Pertukaran Informasi Intelijen Bagan Alur Sinergitas Dalam Penanggulangan Kejahatan Transnasional Adapun beberapa model pembangunan kawasan perbatasan yang dapat menjadi  rujukan  dalam  rangka penanggulangan persoalan
kejahatan            transnasional

## Jurnal Caraka Prabu | Volume 01 | No. 01 | Juni 2017
tersebut     dapat     dipaparkan sebagai berikut :

## 1.  Model Tradisional
Sejak             konfrontasi dengan    Malaysia    dan pemisahan          wilayah Pulau            Kalimantan menjadi       3       negara, masyarakat    perbatasan Indonesia           memiliki kesadaran    kebangsaan nasional     yang     tinggi. Pelibatan       masyarakat lokal       dalam       setiap kebijakan  pembangunan kawasan        perbatasan akan            berimplikasi langsung           terhadap efektivitas penanggulangan kejahatan transnasional. Masyarakat    perbatasan Indonesia  –  Malaysia  di Kalimantan     umumnya hidup     dalam     sebuah tatanan  adat   yang  kuat dan    menganut    sistem kekerabatan  yang  tinggi bahkan              terhadap saudara-saudara mereka dari   wilayah   Malaysia. Dengan            demikian, gejala-gejala  yang  terjadi di    sepanjang    kawasan perbatasan              akan terdeteksi   dengan   baik karena  komunikasi  yang intens  antar  para  tokoh lintas      negara      serta warga     masyarakat     di sepanjang          kawasan perbatasan.         Dengan demikian            berbagai
kerawanan akibat aktivitas kejahatan transnasional dapat terdeteksi  dengan  cepat dan  dapat  ditanggulangi dengan efektif oleh aparat  keamanan  yang bertugas di kawasan perbatasan. 2.  Market     /     Economic Zone Peluang ekonomi dan perdagangan lintas negara  di  kawasan  – kawasan perbatasan dapat menjadi solusi dalam  menekan  potensi kejahatan  transnasional di  kawasan  perbatasan, hal  ini  karena  persoalan kemiskinan telah menjadi faktor utama yang mendorong terjadinya kasus-kasus kejahatan  transnasional tersebut. dengan dukungan kebijakan pemerintah dalam membangun infrastruktur
transportasi              dan komunikasi,            geliat perekonomian masyarakat             akan membuat           kawasan perbatasan         menjadi menjadi    semarak    dan roda perekonomian lebih mensejahterakan   warga perbatasan.     Sepanjang kawasan        perbatasan dapat   didesain   menjadi pusat-pusat       ekonomi
dan industri baru sehingga  lebih  mudah dikontrol  karena  akses yang  lebih  terbuka  serta mendeteksi aktivitas- aktivitas ilegal di sepanjang jalur perbatasan.              Apar akses informasi dan keamanan juga lebih komun ikasi   yang  lebih mudah untuk mudah.               Sebagai konsekuensinya, pembangunan  pos  lintas
batas (border gate) mesti diperbanyak  agar  warga Malaysia  memiliki  akses yang      mudah      untuk berkunjung    ke    pusat- pusat ekonomi Indonesia di kawasan perbatasan.
3.  Pola        Pembangunan Permukiman Pola pembangunan kawasan – kawasan permukiman  yang  tidak tertata dengan baik menyebabkan banyaknya    celah    bagi jalur-jalur           sindikat kejahatan  transnasional dalam melakukan aktivitas ilegal. Hal tersebut karena umumnya kawasan perbatasan didominasi oleh kawasan hutan belantara yang sulit diawasi oleh aparat keamanan perbatasan. Dengan merapikan kawasan  permukiman  di sepanjang jalur perbatasan,  maka  secara alami kehadiran masyarakat sekaligus merupakan “pagar penjaga”   yang   mampu mengedukasi masyarakat dalam rangka mendukung kinerja aparat dalam mendeteksi dan menanggulangi  berbagai indikasi terjadinya tindakan kejahatan transnasional tersebut.

## 4.  Wall Security System
Menjaga          keamanan kawasan        perbatasan dapat  dilakukan  dengan memanfaat      kemajuan teknologi     dan     sistem penjaga          perbatasan mutakhir.        Meskipun tidak      harus      berupa tembok    dalam    bentuk nyata,   namun   panjang garis  batas  Indonesia  – Malaysia       di       Pulau Kalimantan              yang mencapai      2000      KM dapat         dihubungkan melalui                  sistem keamanan                yang terintegrasi.  Setiap  pos- pos  penjaga  perbatasan dilengkapi            dengan sistem     deteksi     yang mampu        memberikan informasi     yang     cepat kepada   seluruh   aparat yang              melakukan penjagaan   dari   wilayah perbatasan  paling  timur

## Jurnal Caraka Prabu | Volume 01 | No. 01 | Juni 2017
di  Kabupaten  Nunukan Kalimantan Utara hingga          perbatasan paling  barat  di  wilayah Kabupaten Sambas Kalimantan Barat. Dengan sistem keamanan yang terintegrasi, aparat keamanan dan masyarakat dapat melakukan tindakan yang cepat               dan terkoordinasi jika sewaktu-waktu terjadi tindak kejahatan transnasional atau penyusup dari negara asing    dalam    jumlah besar. KESIMPULAN Kejahatan  transnasional disebabkan oleh beberapa faktor,  yakni  lemahnya  sistem keamanan  dan  pengawasan  di sepanjang garis perbatasan Indonesia  –  Malaysia,  serta faktor-faktor  sosial,  ekonomi, politik  dan  globalisasi  yang menyebabkan      mudahnya akses  dan  mobilisasi  barang dan  orang  dari  lintas  negara.
Pemerintah,  aparat  keamanan, dan masyarakat perlu membangun sinergitas yang baik  agar  persoalan  kejahatan transnasional ini tidak mengganggu kedaulatan bangsa dan menimbulkan dampak-dampak yang merugikan masyarakat Indonesia  akibat  ekses  negatif dari  kegiatan  penyelundupan narkoba,  trafficking,  barang  – barang    ilegal    yang    tidak melalui  proses  karantina  serta penyebaran  faham-faham  dan ideologi asing yang membahayakan keutuhan NKRI. Ada    beberapa    model    yang ditawarkan   oleh   tulisan   ini untuk  menjadi  rujukan  dalam berbagai        program        dan kebijakan   pemerintah   dalam membangun                kawasan perbatasan         negara         di Kalimantan.  Adapun  model  – model tersebut adalah . Model Tradisional, Market / Economic Zone ,      Pola      Pembangunan Permukiman dan Wall Security System.

## REFERENSI
Jurnal   Ilmu   sosial   dan   Ilmu   Politik   UGM.   2012. Mengelola Perbatasan Negara. Yogyakarta : Fisip UGM
Jurnal  Srigunting.  2011. Terorisme,  Radikalisme  dan  Kejahatan Transnasional . http/jurnalsrigunting@wordpress.com
Media    Indonesia.    2016. Deteksi    dan    Kalsifikasi    Penyebab Kejahatan Lintas Negara .Mediaindonesia.
Muller,  Gerhard  O.W.  1998. Traditional   Crime,   Definitions  And Concepts, Transnational Organized Crime 4. N.d.

## PERATURAN  MENTERI  DALAM  NEGERI  NOMOR  2  TAHUN  2011 TENTANG    PEDOMAN  PEMBENTUKAN   BADAN       PENGELOLA PERBATASAN DI DAERAH
Rangkuti. 2010. Pengelolaan Perbatasan Ditinjau Dari Sosial, Ekonomi       dan Ekologi Menunjang   Pertahanan  Negara (National Security) dilihat Sudut Pandang Diplomasi. Jakarta: Selectedworks
Undang  –  Undang  Nomor  3  Tahun  2003  Tentang  Pertahanan Negara.