## DAMPAK DESENTRALISASI TERHADAP KAPABILITAS KEPALA DAERAH
(STUDI KASUS GUBERNUR RIAU PERIODE TAHUN 2008-2013)
Ramadhani Setiawan ramadhanisetiawan@gmail.com Rumzi Samin rumzisamin@umrah.ac.id/rumzi@hotmail.co.id (Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Maritim Raja Ali Haji)

## Abstrak
Kepemimpinan pemerintah (kepala daerah) yang dijalankan secara terpusat oleh rezim Orde Baru merupakan cikal bakal  pelaksanaan sistem  pemerintahan yang tidak memberi  peluang kepada daerah untuk tumbuh dan berkembang. Terjadinya era reformasi di mana pergeseran berubah  menjadi  sistem  pemerintahan  yang  terdesentralisasi  yang  meningkatkan  nilai substansi  demokrasi.  Namun  euphoria  perjalanan  otonomi  daerah  sebagai  Kepala  Daerah penguasa setempat semakin kuat. Bukti ini, nyata yang terjadi adalah praktik KKN (korupsi, Korupsi  dan  Nepotisme)  terjadi  jauh  dalam  pencapaian  harapan  desentralisasi.  Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah  untuk membahas kapabilitas, meskipun  setiap  kepala daerah dipilih oleh rakyat. Peneliti telah dilakukan dengan studi kasus kualitatif di  provinsi Riau.  Peneliti  adalah  elemen  penelitian  utama  sebagai  kebutuhan  untuk  analisis,  data dikumpulkan menggunakan elemen pengumpulan data triangulasi yang melibatkan observasi, wawancara  dan  dokumentasi.  Realitas  dalam  penelitian  menemukan  sejumlah  kelemahan dalam  proses  dan  pada  masalah  kepemimpinan  kapabiliti  hubungan  tiga  dimensi  antara pemerintah, swasta dan publik.
Kata Kunci : Kemampuan, Pengembangan, Desentralisasi

## Abstract
Leadership  of  the  government  (regional  head)  which  is  run  centrally  by  the  New  Order regime was the forerunner for the implementation of the system of government that does not give an opportunity to the region to grow and progress. The occurrence of the reform era in which  the  shift  change  to  decentralized  government  system  that  enhances  the  value  of  the substance  of  democracy.  But  the  journey  euphoria  of  regional  autonomy  as  the  Regional Head  of  the  local  authorities  is  getting  stronger.  Evidence  of  this,  real  happens  area  is  the practices  of  KKN  (corruption,  Corruption  and  Nepotism)  occur  far  in  the  achievement  of decentralization expectations.  The purpose of the study in  this study is to  discuss capability, even  though  each  regional  head  is  elected  by  the  people.  Researchers  have  done  with qualitativ  case  studies  in  Riau  province.  The  researcher  is  the  main  research  element  as  a need for analysis, the data is collected using triangulation data collection elements involving observation,  interviews  and  documentation.  Reality  in  the  study  found  a  number  of weaknesses  in  the  process  and  on  the  issue  of  leadership  kapabiliti  three-dimensional relationship between the government, private and public.
Keyword : Capability, Development, Desentralization

## Pendahuluan
Pada peristiwa terjadinya krisis ekonomi di Indonesia masa orde baru tahun 1998 dalam kepemimpinan presiden Soeharto  antara  lain  disebabkan  oleh  tata cara  penyelenggaraan  pemerintahan  yang
tidak  dikelola  dan  diatur  dengan  baik. Dampaknya,  muncul  berbagai  masalah seperti  rasuah,  kolusi  dan  nepotisme  yang sulit  dibasmi,  masalah  penegakan  hukum yang  sulit  berjalan,  monopoli  dalam kegiatan  ekonomi,  serta  kualitas  pelayanan
kepada  masyarakat  yang  memburuk  dan kesenjangan pemerataan pembangunan. Habibie  (2006).  Sebagai  dampak  dari  hal tersebut  presiden  BJ.  Habibie  pada  masa reformasi,  telah  menetapkan  kebijakan desentralisasi sebagai suatu bentuk pemerintahan yang baru di Indonesia.
Secara konseptual, desentralisasi seperti  fokus  studi  dari  Mawhood  (1989) Sifonis  &  Goldberg  (1996),  Kingsley (1996),  Rondinelli,  Nellis,  &  Cheema, (1983) secara bersamaan menyetujui perkembangan pemerintahan pada umumnya  pemerintahan  modern  memiliki sifat  devolutif.  Sellers  &  Lidstrom,  (2007) melakukan sebuah penelitian adanya desentralisasi di pemerintahan yang telah di teliti dari 21 negara menunjukan ialah untuk mewujudkan  kesejahteraan  sosial  serta demi  mewujudkan  pembangunan  daerah dalam upaya menunjukan kapasitas sebagai negara  maju,  .  Di  indonesia,  sebenarnya tujuan dasar desentralisasi  yang dituangkan dalam UU No 20 tahun 1999 hingga ke UU No  23  tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah atau yang bermaksud dari
pemerintahan  modern  tersebut  salah  satu bertujuan  untuk  memberi  peluang  serta kesempatan terjadinya
perubahan pembangunan di masing – masing daerah.
Astomo (2014), menungkapkan penyelenggaraan  pemerintah  yang  baik seharusnya  memegang  prinsip  –  prinsip pemerintahan  di  dalam  penerapannya. Besarnya basis pengawasan oleh masyarakat  akan  pemerintahan  menjadi sebuah siklus yang darurat dengan hadirnya masyarakat  sebagai  pengawasan  di  luar pemerintahan,  darurat  yang  di  maksud adalah  seperti  salah  satu  contoh  di antaranya  adanya  ketergantungan  antar negara  dalam  kerjasama  ekonomi  dan kehidupan dunia usaha.
Baik demokratisasi
maupun globalisasi, menuntut  redefinisi  peran pelaku-pelaku penyelenggaraan
pemerintahan. Pemerintah yang sebelumnya memegang  kuat  kendali  pemerintahan, cepat atau lambat harus mengalami pergeseran  peran  dari  posisi  yang  sebagai
mengatur  dan  mendikte  ke  posisi  sebagai fasilitator,    Osborne  &  Gaebler  (1993). Kemudian  menurut  Haris  (2007,  pp.  39  & 51)  dunia  usaha  dan  pemilik  modal,  yang sebelumnya  berusaha  mengurangi  otoritas negara yang dinilai cenderung menghambat perluasan  aktivitas  bisnis,  harus  mulai menyadari pentingnya regulasi yang melindungi  kepentingan.  Oleh  sebab  itu desentralisasi pada awalnya memberi peluang  kepada  daerah  untuk  terciptanya good  governance tetapi  perkembangan demokrasi  dan  globalisasi  menekankan pada keharusan dalam penerapan
implementasi good governance .
Penelitian  ini  menitik  beratkan  pada faktor  kepemimpinan  karena merujuk pendapat  Agustino,(2010)  bahwa  daerah hanya menciptakan penguasa-penguasa lokal  yang  berfokus  pada  mempertahankan kekuasaan  di  daerahnya  masih-masing . Sejak tahun 1999 hingga 2004, di Indonesia terjadi  berberapa  peristiwa  penting  dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik di tingkat  nasional  maupun  di  tingkal  lokal daerah.  Pada  tahun  2001  merupakan tonggak penting dalam pelaksanaan desentralisasi  di  Indonesia  yang  ditandai dengan  dimulainya  pelaksanaan  otonomi daerah.  Selama  empat  tahun  pelaksanaan otonomi  daerah  telah  terjadi  beberapa perubahan  dalam  tata  pemerintahan  di berbagai  daerah.  Pelaksanaan  otonomi daerah  disambut  oleh  pemerintah  daerah dengan  melakukan  pembenahan  dalam berbagai  aspek  kehidupan,  mulai  dari kelembagaan
pemerintahan,
dan pembenahan di bidang perencanaan perekonomian,  serta  kemasyarakatan,  dan sebagainya.  Hal  lain  yang  menyertai pelaksanaan otonomi daerah adalah terjadinya  pemekaran  wilayah.  Jika  awal pelaksanaan otonomi daerah tercatat kurang lebih  ada  375  daerah  kabupaten  dan  kota, maka  dalam  waktu  empat  tahun  telah berkembang  menjadi  440  kabupaten  dan kota.  Pada  akhir  tahun  2004  dilakukan revisi terhadap Undang-undang yang menjadi  payung  pelaksanaan  otonomi daerah,  yakni  UU.  No.22  dan  25  tahun
1999,  menjadi  UU  No.32  dan  33  Tahun
2004. . Menurut Indonesia  Corruption Watch (ICW),  sepanjang  1998-2007  kasus lebih banyak terjadi di daerah. Di antara 82 kasus  yang  telah  ditangani  penegak  hukum dan  tersangkanya  telah  ditetapkan,  68,3 persen dilakukan oleh instansi daerah. Iaitu, terjadi pada pemerintah provinsi, pemerintah  kabupaten,  pemerintah  kota, DPRD,  dan  BUMD (Jawa  Pos,  11/02/08, h.10., ”Korupsi, Kampanye Hitam Otda”) . Realitas  tersebut  akan  berbanding terbalik
dengan konsep
tata kepemerintahan,  yang  mana  merupakan sebagai sebuah proses, mekanisme, jaringan,  nilai-nilai,  dan  sekaligus  lembaga dalam menggunakan kekuasaan administrasi,  politik,  dan  ekonomi  untuk manajemen  masalah  sesuatu  pemerintahan pada  semua  tingkat  kemudian  Dwiyanto, (2003) menekankan tata kelola kepemerintahan melibatkan semua jaringan,
dan  institusi  di  luar  pemerintahan  untuk mengurusi masalah dan keperluan masyarakat publik. Dalam roda pemerintahan  pelaku-pelaku  dan  unsur- unsur  masyarakat  memiliki  kewenangan dan  kekuasaan  untuk  ikut  mempengaruhi dan  terlibat  dalam  proses  dasar  untuk merespon masalah dan kepentingan publik.
Oleh karena itu, faktor kepemimpinan  menjadi  penting  bahwa dalam  memilih  kepala  daerah  masyarakat sadar bahwa Kepala daerah yang dipilihnya memang  benar  mempunyai  kapabilitas, setiap  pemimpin  daerah  akan  merangkap sebagai  dua  pimpinan  iaitu  kepemimpinan secara  administrasi  dan  kepemimpinan secara politik.

## Kerangka Teoritik
Penyelesaian
masalah dan
kepentingan  publik  tentu  selalu  melibatkan multistakeholders dari  berbagai  lembaga yang terkait dengan masalah dan kepentingan publik yang di ungkapkan oleh Sumarto & Sj, (2004). Dengan mendekatnya  proses  tata  kepemerintahan tersebut  dapat  membuat  masyarakat  serta stakeholder lainnya  yang  secara  langsung
mendapatkan dampaknya, diharapkan dapat lebih  mewujudkan  tata  kepemerintahan, adil  dan  demokratis  serta  membantu mengeluarkan masyarakat dari kemiskinan . Oleh  sebab  itu terjadinya proses demokrasi dan  globalisasi  membuat  suatu  harapan besar  dari  masyarakat  kepada  seorang pemimpin.
Mengutip  pendapat  Bas  (1990)  dan Politis  (2002)  bahwa  kepemimpinan  yang berjaya  akan  didorong  kuat  oleh  suatu tanggungjawap dan keinginan dalam menyelesaikan  tugas.  Pemimpin  memiliki kekuatan,  keberanian  dan  kegigihan  di dalam  mengejar  tujuan,  menjadi  penggerak dalam  menggerakkan  inisiatif  di  dalam struktur organisasi disamping  berkeyakinan dan  mempunyai  identitas.  Kepemimpinan juga dapat mengembangkan sumber-sumber potensi  yang  ada  dengan  adil  agar masyarakat dapat merasakan dampak pembangunan,  swasta  dapat  meningkatkan keuntungan  ekonominya  dan  pemerintahan dapat  melaksanakan  fungsinya  sebagai Negara  dalam  fungsi  melindungi,  tugas pelayanan  dan  kemakmuran  masyarakat. Freeman & Stewart (2006).
Quinn & Spreitzer, (1997) selanjutnya pentingnya faktor kepemimpinan memberikan  pengaruh  terhadap  perubahan politik,  ekonomi,  sosial,  teknologi  dan lingkungan dalam dan luar negara membawa peran kepada stakeholders pembangunan. Bagi memastikan stakeholder s tersebut, keadaan akan banyak bergantung  kepada  kerja  keras  organisasi berkenaan  dalam  menangani  masalah- masalah  interen  dan  luarannya.  Kompetisi yang  kuat  dalam  era  globalisasi  hari  ini yang  begitu  sengit  diperlukan  sebuah organisasi untuk memiliki ketahanan dalam bersaing. Ketahanan dan kemampuan lembaga  pemerintahan  akan  bergantung kepada kemampuan kepemimpinannya. Dari  perkembangan  diatas,  terlihat  bahwa roda pemerintahan merupakan suatu konsep fenomena  yang  terjadi  di  dunia  ini. Eksekutif jika  merujuk  pada  instansi pemerintah (birokrasi) maka akan melaksanakan  implementasi  inovasi  dasar
dalam  meningkatkan  kualitas  pelayanan publik yang akan bermuara pada
peningkatan  ekonomi stakeholders Grindle (2004, p. 7); Hellman, Jones, Schankerman,  &  Kaufmann  (1999)  & Rivera-Batiz,  (2002) Sedangkan  menurut
Etzioni  &  Halevy  (2002)  mendefinisikan birokrasi sebagai organisasi hirarkis pemerintah yang ditunjuk untuk menjalankan  tugas  pelayanan  kepentingan publik.  Hal  serupa  juga  dengan  pendapat tersebut  dalam  kata  hirarkis  terlihat  jelas bahwa kepemimpinan menjadi faktor penting  dan  berpengaruh  dalam  derajat tingkat  roda  pemerintahan,  karena  prilaku birokrasi,  dan  kinerja  birokrasi  akan dipengaruhi  oleh  faktor  kepemimpinan (Weiss  (2000);  Beck,  et.al  (2001);  Kotter (1996)  ( Manz & Sims (2001)

## Metode Penelitian
Peneliti
menggunakan metode penelitian  kualitatif.    Menurut  Krik  & Miller  (1986)  penelitian  kualitatif  adalah tradisi  tertentu  dalam  ilmu  pengetahuan sosial  secara  fundamental  bergantung  dari pengamatan  pada  manusia  baik  dalam kawasanya  maupun  dalam  peristilahannya. Sedangkan  menurut  Taylor  &  Bogdan (1975,  p.  5).  Penelitian  kualitatif  sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif  berupa  data-data  tertulis  atau lisan  dari  orang-orang  dan  perilaku  yang dapat diamati. (Data-data yang dikumpulkan berupa teks, kata-kata simbol, gambar,  walaupun  dapat  dimungkinkan terkumpulnya data-data yang bersifat kuantitatif Milles & Huberman (2014).
Didalam sebuah literatur disebut bahwa terdapat  2  pertimbangan  objektif  dan subjektif yaitu Pertimbangan objektif adalah  pertimbanagan  berdasarkan  kualitas masalah dan konseptualisasi dan Pertimbangan subjektif adalah
pertimbanagan  tentang  kredibilitas  calon peneliti  terhadap  apa  yang  akan  diteliti (singarimbun:1984)
Mengingat  penelitian  ini  menggunakan penelitian kualitatif, maka penelitian diarahkan  melihat  atau  menganalis  objek
dan  informasi  penelitian  berkaitan  dengan fokus penelitian ini.

## Temuan dan Pembahasan Kapabilitas Gubernur Riau
Keberagaman suku-bangsa,
keberagaman  kepentingan,  keberagaman ideologi, keberagaman agama dan  berbagai macam  ketidaksamaan  yang  lain  adalah conditio  sine  qua  non .  Kondisi  inilah  yang menginginkan masyarakat
Indonesia
khususnya  di  Riau  untuk  segera  mengubah cara berpikir yang sentralistis, cara berpikir yang  otoriter  dan  semaunya  sendiri.  Untuk menciptakan  demokrasi  sebagai  ukuran bahwa  Kepala  Daerah  memang  menjadi harapan  masyarakat,  tentu  tidak  hanya melalui  kaedah  kultural,  pada  kaedah struktural pun seperti kepemimpinan Gubernur Riau (Rusli Zainal), sesungguhnya ada cara untuk
menkontestasikan kapabilitas kepala daerah tersebut.
Pengurusan  bangsa  yang  sehat  dan bersih  dari  korupsi  ,  kolusi  dan  nepotisme adalah  sesuatu  yang  pasti  dari  bentuk kapabilitas  ini,  dan  tentu  saja  merupakan sesuatu  yang  sangat dirindukan  masyarakat Indonesia,
Riau pada khususnya. Terpilihnya pemimpin-pemimpin baru melalui  pilkada  merupakan  bagian  dari kehendak rakyat yang menginginkan terciptanya  hal  itu.  Namun,  perdebatan masih saja berlanjut dari berbagai kedinamikaan  masalah  hulu  dan  hilir pembangunan. Dari usaha bagaimana melakukan  amandemen  UUD  1945  sampai pada  Pilkada  yang  demokratis.  Harapan- harapan  rakyat  adalah  bagaimana  agar mereka  dapat  hidup  lebih  sejahtera  secara ekonomi  maupun  politik.  Secara  ekonomi, rakyat  Indonesia  menginginkan  kenaikan pendapatan perkapita, harga-harga keperluan  dasar    ( merit  goods )  yang  tidak mahal,  berkurangnya  angka  kemiskinan, turunnya  inflasi  dan  berbagai  indikasi kemakmuran lainnya. Secara politik, rakyat berkehendak agar demokrasi dapat berjalan sebagaimana  mestinya:  menghargai  hak
menyampaikan pendapat, menghormati hak asasi manusia, bebas berkreasi dan berorganisasi, dan
penghargaan- penghargaan
terhadap kebebasan
berpendapat  lainnya.  Sebagai  manifestasi dari  harapan  dan  aspirasi  rakyat  banyak, terpilihnya mereka (yang dianggap reformis)  tersebut  tentu  saja  diiringi  oleh berbagai agenda bangsa yang mendesak dan berat.
Di sisi ekonomi, keduanya diharapkan  agar  mampu  mengembalikan kepercayaan  ( trust )  terhadap  pelaburan, juga  untuk  mencegah  dan  mengantisipasi capital  flight .  Kepercayaan  ini  merupakan modal yang sangat penting bagi pembangunan  ekonomi  Indonesia  masa depan.  Seperti  fenomena-fenomena  yang terjadi bahwa untuk mengembalikan kepercayaan  yang  hilang,  tidak  hanya diperlukan  sosok  pemimpin  yang  tegar, berwibawa  dan  dikehendaki  rakyat,  tapi juga  sosok  yang  mampu  berkomunikasi dengan  baik  di  dalam  dan  diluar  dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Bersikap  jujur  pada  rakyat  adalah titik tolak untuk menciptakan pemerintahan yang tidak hanya kuat ( strong government ), melainkan  juga  pemerintahan  yang  bersih dan berwibawa ( good governance ). Dengan kesedaran  baru,  pembangunan  masa  depan harus  dibangun  dengan  mentalitas  dan budaya  berdemokrasi  yang  baru  pula. Sehingga  agenda  mendesak  pemerintahan Riau  adalah  untuk  menyelenggarakan pemerintahan yang
bersih
dan bertanggungjawab. Desentralisasi Pemerintah
Daerah Provinsi Riau
Pada  umumnya    penyelenggaraan pemerintahan  dibagi  menjadi  tiga  tingkat dan dua sektor pemerintah lokal. Ada pusat sebagai  nasional,  provinsi  dan  kabupaten yang  bertindak  sebagai  perantara  lokal. Lokal dibagi menjadi sektor-sektor pedesaan dan perkotaan walaupun pembagian  seperti  itu  di  banyak  negara.
Dalam beberapa negara, persyaratan- persyaratan khusus dibuat untuk pemerintahan lokal dari pusat-pusat perkotaan  yang  luas.  Perbedaan  ketiga pelimpahan wewenang ini tentunya memberikan suatu gambaran bahwa disetiap  peringkat  daerah  lokal,  propinsi dan  nasional  mempunyai  kapasitas  yang berbeda  .  Perbedaan  ini  akan  di  dukung oleh  sistem  keamanan  sebagai  wewenang pusat  atau  dengan  kontrol langsung terhadap lokalitas-lokalitas
yang sebenarnya akan membuat perbedaan kapasitas tetapi di lain hal ada kedinamikaan dalam kapabilitas.
Kemudian  Mawhood  (1989)  secara tegas  mendefinisikan  desentralisasi  sebagai devolusi  kekuasaan  daripada  pemerintah pusat ke pemerintah daerah, Oleh karenanya dapat dimengerti,  bila Mawhood kemudian  merumuskan  tujuan  utama  dari kebijakan  desentralisasi  sebagai  usaha untuk  mewujudkan political  equality,  local accountability , dan local responsiveness . Di antara  syarat  yang  harus  dipenuhi  untuk mencapai tujuan tersebut adalah pemerintah daerah  harus  memiliki  teritorial  kekuasaan yang  jelas  ( legal  territorial  of  power ); memiliki  pendapatan  daerah  sendiri  ( local own  income );  memiliki  badan  perwakilan ( local  representative  body )  yang  mampu mengontrol  eksekutif  daerah;  dan  adanya Kepala  Daerah  yang  dipilih  sendiri  oleh masyarakat daerah melalui pilkada. Dengan rumusan  definisi  dan  tujuan  desentralissai seperti dikemukakan di atas, para pendukung political decentralisasi perspektif percaya bahwa keberadaan kebijakan desentralisasi akan mampu menciptakan  sistem  pemerintahan  yang demokratis.
Argumen  dasarnya  adalah,  dengan konsep  tersebut  diasumsikan society akan memiliki  akses  yang  lebih  besar  dalam mengkawal  penyelenggaraan  pemerintahan di  daerah.  Sementara,  pada  sisi  lain, pemerintah  daerah  sendiri,  akan  lebih responsif  terhadap  berbagai  tuntutan  yang datang  dari  pada  komunitasnya.  Jika  syarat
desentralisasi  sudah  dapat  dipenuhi  seperti itu,  maka  boleh  dipastikan  akan  diperoleh hasil  bahwa    daerah  dan  pemerintah  pusat berbesar  hati  untuk  mewujudkan  hal tersebut.  Sehingga  masalah  yang  kemudian harus  diagendakan  penangananya  oleh daerah  adalah tentang pelaksanaan visi  dan misi Kepala  Daerah,  khususnya  dalam penggunaan  sumber-sumber  alam  yang menjadi aset andalan pembangunan daerah.Belajar  daripada bad  governance (penyelenggaraan  negara    yang  buruk)  di masa lalu yang telah menyebabkan hancurnya  sistem  ekonomi,  sosial-bodaya dan sistem ekologi, terlihat bahwa  di masa depan  pengurusan  sumber  alam  dan pembangunan  daerah  haruslah  mengacu kepada  prinsip-prinsip  penyelenggaraan negara  yang  bersifat good  and  clean governance (baik dan bersih).
Menggunakan  kata  kapabilitas,  titik tekannya  pada  kepemimpinan  Gubernur Riau  (Rusli  Zainal)  mesti  mengandung akauntabilitas. Di manapun, pembangungan dengan  kaidah good and clean  governance itu  ditujukan  guna  menjadikan  instansi pemerintah yang akauntabel sehingga dapat beroperasi  secara  efektif,  efisien  dan responsif  terhadap  aspirasi  masyarakat  dan lingkungannya,  terwujudnya  transparansi instansi pemerintah, terwujudnya penrtisipasi  masyarakat  dalam  pelaksanaan pembangunan daerah, terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah melalui  peranan  Kepala  Daerah  selaku Gubernur Riau (Rusli Zainal) Riau.
Sesusai  dengan  INPRES  No.7 Tahun 1999 (intruksi presiden)  secara  jelas memerintahkan kepada  seluruh  jajaran  elit- elit  pemerintahan  seperti  Para  Menteri, Panglima  Tentara  Nasional  Indonesia, Gubernur  Bank  Indonesia,  Jaksa  Agung, Para  Pimpinan  Lembaga  Pemerintah  Non Departemen,  Para  Pimpinan  Sekretariat Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara, Para Gubernur,  dan  Para  Bupati/Gubernur  Riau (Rusli  Zainal).  Tujuan  Inpres untuk mendorong terciptanya akauntabilitas kinerja  instansi  pemerintah  sebagai  salah
satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.
Mengenai  pencapaian  kapabilitas yang  dapat  dirasakan  masyarakat,  yang mana  pelaksanaan  visi,  kebijakan  dan mendapatkan  dukungan  dari  rakyat harus dilaksanakan  melalui  kerja  sama  yang  erat dengan pemerintahan pusat di mana tingkat pelaksanaan oleh daerah disesuaikan dengan kemampuan daerah masing-masing. Pentingnya prinsip akauntabilitas kepempinan  akan  dirasakan  pada  saat perancangan pembangunan daerah dilaksanakan  oleh  daerah  yang  harus memberi masukan, menunjang dan memanfaatkan  pengalaman  perancangan pembangunan nasional dengan memperhatikan  pendapatan  daerah  dan kemampuan sumberdaya manusia di daerah.  Akan  tetapi  tidak  seluruhnya akauntabilitas kepemimpinan Gubernur Riau (Rusli Zainal) Riau dapat dilaksanakan  secara  seluruhnya  dalam menggambarkan  kapabilitasnya.  Seperti apapun pencapaiannya kepemimpinan
Gubernur  Riau  (Rusli  Zainal)  tidak  dengan sendirinya dapat melaksanakan
kewenangan,  hal  ini  dikarenakan  dengan keterbatasan  kemampuan  keuangan  dan dukungan  sumberdaya  manusia  di  daerah Riau tersebut. Adapun perbedaan- perbedaan  tersebut  (1)  Dasar    keperluan masing-masing  daerah;  (2)  Dasar    manfaat dan  kapasitas,  artinya  apakah  sebuah kewenangan dilakukan benar- benar diperlukan  oleh  daerah  yang  bersangkutan; (3) Seberapa  jauh  berguna  bagi pemerintah daerah  dan  stakeholders  dan  (4)  Tersedia sarana  dan  prasarana  serta  sumber  daya manusia  yang  mendukung  kepemimpinan Gubernur Riau (Rusli Zainal) tersebut.
Oleh  karena  itu,  dalam  masa peralihan  pelaksanaan  otonomi,  kapabilitas kepemimpinan Gubernur Riau (Rusli
Zainal)  dengan  kepemimpinan  daerah lainnya  mungkin  akan  berbeda  .  Karena  di dalam pelaksanaanya
kepemimpinan
Gubernur Riau (Rusli Zainal) Riau sesungguhnya  yang  mempunyai  hak  untuk
menentukan  kewenagan  bukan  ditentukan oleh  elit-elit  pemerintahan  pusat  yang terkait dengan DAU (dana Alokasi Umum). Perbedaan  ini  tentu  berdinamika  dengan berbagai  keadaan  bergantung  daripada bentuk spektrum demokrasi yang dijalankan.  Tentu  pada  negara  berkembang perlawanan  terhadap  degeneralisasi  sistem dan  degradasi  kualitas  demokrasi  masih terus  mendominasi.  Dari  sini  penulis melihat dengan membagi kapabilitas kepemimpinan pada sebelum reformasi dan sesudah  reformasi,  karena  untuk  dapat menggambarkan kapabilitas mesti menjelaskan bad governance .
Realitasnya secara umum  hampir di semua  daerah,  Riau  secara  khusus,  proses pilkada  belum  melahirkan  pemimpin  yang dapat  melakukan  perubahan  mendasar untuk  mempercepat  kemajuan  daerah. Bahkan ada kecenderungan dengan pilkada justeru  menimbulkan  sejumlah  persoalan dan tidak menjawab kapabilitas kepemimpinan.  Pertama,  pilkada  ternyata tidak ada hubungan antara pemilih (konstituensi) dengan kompetensi. Seseorang  calon  Kepala  Daerah  walaupun dipilih  dengan  perolehan  suara  terbanyak tidak  berarti  menjadi  Kepala  Daerah  yang memiliki kapabilitas. Karena, dalam realitasnya proses rekrutmen pilkada, aspek kualifikasi  kemampuan  termarjinalkan  oleh faktor  popularitas,  kemampuan  keuangan, dan  partai  politk  pendukung.  Di  sinilah proses  seleksi  pemimpin  menjadi  bias karena  realitas  politik  di  masyarakat  dan partai  politik  baru  sebatas  penarikan dukungan  belum  sampai  pada  usaha pencarian pemimpin yang memiliki visi dan kapabilitas memimpin pemerintahan. Kualifikasi dan kemampuan seseorang akan dikalahkan ketidakmampuannya dalam mengakses kepentingan partai politik.
Kedua,  proses  pengusungan  calon dalam  satu  paket  menimbulkan  konflik karena  formasinya  dapat  dilakukan  secara beragam. Misalnya, Kepala Daerah diusung dari  PDIP  (Parti  Demokrasi  Indonesia Perjuangan)  dan  wakilnya  daripada  parti
Golkar.  Atau  dapat  juga  seperti  calon Kepala  Daerah  daripada  parti  politik  dan calon  wakilnya  dari  birokrat.  Jadi,  dalam sistem  satu  paket,  variasi  pasangan  dapat dari  latar  belakang  yang  berbeda  .  Pada masa  proses  pencalonan  sampai  pada pemilihan tidak ada masalah, namun ketika pasangan itu terpilih dan kemudian memimpin  pemerintahan  terjadi  konflik kepentingan karena  berbagai  faktor seperti: kewenangan tidak dapat diimplementasikan secara  efektif,  Kepala  Daerah  dan  wakil Kepala  Daerah  (Gubernur  Riau  (Rusli Zainal))  dapat  dikendalikan  kepentingan partai  politik,  rebutan  pengaruh  kekuasaan dan kepentingan rebutan projek pembangunan.
Ketiga,  legitimasi  calon  terpilih rendah.  Aturan  main  calon  Kepala  Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih dalam UU hanya  mensyaratakan 25 persen.  Ketentuan ini  telah  menyebabkan  terjadinya  proses delegitimasi terhadap kepemimpinan Kepala  Daerah.  Dengan  ketentuan  ini seorang  Kepala  Daerah  dapat  terpilih dengan  modal  dukungan  hanya  sekitar  25 persen dari total pemilih, ertinya 75 persen pemilih  sesungguhnya  tidak  memberikan dukungan terhadap Kepala Daerah terpilih.
Keempat,  ketimpangan  dukungan politik  daripada  DPRD.  Calon  Kepala Daerah  dan  wakil  Kepala  Daerah  yang terpilih dapat berasal dari parti politik yang tidak  menguasai suara  mayoritas di DPRD. Misalnya, calon terpilih dari PDIP, sementara  di  DPRD  yang  menguasai mayoritas  adalah  Partai  Golkar.  Apa dampaknya?  Jika  seni  kepemimpinan  dan kemampuan  komunikasi  politiknya  lemah, berpeluang  untuk  dimain-mainkan  bahkan sangat  mungkin  dicari-cari  kesalahan  oleh DPRD  untuk  dijatuhkan  kepemimpinanya.
Juga, sangat berpeluang terjadi disharmonisasi antara Kepala Daerah dengan DPRD, yang terjadi bukan bagaimana mengefektifkan  penggunaan kekuasaan, tapi adalah bagaimana memperebutkan kekuasaan untuk
kepentingan  politik  sesaat  ( the  politics  of opportunities ).
Kelima,  batas-batas  kewenangan elit-elit  politik  dan  elit-elit  birokrasi  tidak jelas,  sehingga  kekuasaan  menjadi  terpusat di  Kepala  Daerah.  Akibatnya,  urusan penyelenggaraan pemerintahan yang lazimnya  menjadi  kewenangan  autoriti birokrasi,  akan  dapat  diintervensi  oleh kepentingan  elit  politik.  Fenomena rolling pejabat struktural di pemerintah daerah dan distribusi alokasi anggaran keuangan dalam APBD  sangat  ditentukan  oleh  otoritas kepemimpinan Gubernur Riau (Rusli Zainal).  Suasana  pemerintahan  menjadi tidak  kondusif  dan  tidak  efektif  karena  di kalangan  kaki  tangan  pemerintah  daerah dihantui  penuh  ketidakpastian  jenjang karier.

## Penutup
Kapabilitas  kepemimpinan  Gubernur Riau  (Rusli  Zainal)  tidak  mudah  untuk didefinisikan  secara  baku  dan  seragam sebab  istilah  ini  memiliki  banyak  makna yang  bervariasi  dan  substansi  bahasannya cukup luas. Namun demikian, keberagaman makna  tersebut  pada  hakekatnya  memiliki kesatuan tujuan yang utuh, yakni pencapaian  kondisi  pemerintahan  yang terselenggara  secara  seimbang  dengan kerjasama  individu  dan  lembaga,  serta antara  pemerintah,  dunia  usaha,  dan  pihak masyarakat  publik.  Hal  ini  berarti  masing- masing  pilar  harus  saling  tahu  apa  yang dilakukan oleh pilar lainnya. Adanya ruang dialog  dapat  membantu  proses  saling memahami  perbedaan-perbedaan  di  antara stakeholders .  Melalui  proses  dalam  visi, kebijakan    dan  dukungan  kepemimpinan Gubernur  Riau  (Rusli  Zainal)  tersebut diharapkan  akan  tumbuh  konsensus  dan sinergi di dalam masyarakat.
Idealnya  kapabilitas  kepemimpinan yang  baik  muncul  maupun  terlaksana  dan berproses  atas  kehendak  masyarakat  lokal untuk mengorganisir diri sesuai tujuan yang ingin dicapainya. Hal ini sebenarnya pernah berlaku pada proses adat melalui
pemimpin-pemimpin  adat  yang  ada  di Indonesia.  Namun  dalam  perjalan  sejarah, kebijakan pemerintah yang terpola sentralistik  (walaupun  sudah  desentralisasi) telah memanipulasi pembentukan
kapabilitas  kepemimpinan  daerah  sebagai alat  untuk  mensukseskan  program  dan projek  pemerintah  semata,  yang  kental dengan status quo kekuasaan yang dimanfaatkan oleh kelompok tertentu sehingga tidak  bermanfaat  bagi  masyarakat yang  ia  pimpin.  Akibatnya  masyarakat merasa  tidak  memiliki  pemimpinnya.  Oleh kerana  itu,  dengan  kajian  Gubernur  Riau ditawarkan sebuah gambaran tentang kapabilitas kepemimpinan, semenjak berlakunya  kebijakan  desentralisasi  di
Indonesia.
Namun,  dalam  perkembangannya kapabilitasmya kepimpinan yang menekankan  pada  mengajak,  menggalang, memperkasakan, dan menggairahkan masih belum terjadi pada Gubernur Riau.
Hubugan  antara intelligence,  knowledge,
capability dan action sebagai  empat  hal yang berjenjang, jauh dari harapan mentransformasikan  kepada  institusi  atau masyrakatnya.  Justeru  apa  yang  menjadi asumsi  publik  masih  berlaku  di  propinsi Riau iaitu kepemimpinan berusaha mempertahankan  posisinya  sebagai local strongman . Hal ini dilihat dengan penguatan  birokrasi  sebagai  bentuk top- down ,  kampanye  politik  yang  tersembunyi daripada  kepemimpinan  Gubernur  Riau. Penggemukan birokrasi yang berlaku sangat memungkinkan  ketidakefektifan  berlaku apalagi  efisiensi  tidak  dapat  berlaku  dalam pembangunan  Daerah  Riau.  Singkatnya peran  pemimpin  dalam  perubahan  untuk membangun tidak terlaksana.

## Daftar Pustaka
___.  (1999). Undang  -  Undang  Republik Indonesia  Nomor  22  Tahun  1999
Tentang Pemerintahan Daerah . Jakarta. Retrieved from http://www.dpr.go.id/dokjdih/documen t/uu/UU_1999_22.pdf
___.  (2014). Undang  -  Undang  Republik
Indonesia  Nomor  23  Tahun  2014 Tentang Pemerintahan Daerah . Jakatra. Retrieved from https://pih.kemlu.go.id/files/UU02320 14.pdf Agustino, L. (2010). Pilkada dan
Redistricting :  Dinamika  Politik  Lokal dalam Politik Indonesia yang
Terdemokrasi. Pamong  Praja , 1 (16), 14–34.
Astomo,  P.  (2014).  Penerapan  Prinsip- Prinsip Pemerintahan yang Baik dalam Penyelenggaraan  Pemerintahan,  (64), 401–420.
Bas, B. M. (1990). Handbook of Leadership:  a  Survey  of  Theory  and Research, 1188.
Beck, T., Clarke, G., Groff, A., & Walsh, P.
(2001).  New  tools  in  comparative political  economy:  The  Database  of Political  Institutions. World  Bank Economic Review , 15 (1), 165–176. Dwiyanto,  A.  (2003). Reformasi  tata pemerintahan  dan  otonomi  daerah .
Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada. Etzioni, E., & Halevy. (2002). Bureaucracy and  democracy  a  political  dilemma . (P.  Scienc,  Ed.)  (Vol.  7).  London  and New York.
Freeman,  R.  E.,  &  Stewart,  L.  (2006). Developing Ethical Leadership . Bridge
Paper .  Business  Roundtable  Institute for Corporate Ethics. https://doi.org/10.1007/978-90-481- 9106-2 Grindle,  M.  S.  (2004).  Good  Enough
Governance:  Poverty  Reduction  and Reform  in  Developing  Countries.
Governance , 17 (4), 525–548. https://doi.org/10.1111/j.0952-
1895.2004.00256.x
Habibie,  B.  J.  (2006). Detik-Detik  yang Menentukan: Jalan Panjang Indonesia Menuju  Demokrasi .  jakarta:  THC
Mandiri.
Haris,  S.  (2007). Desentralisasi  dan Otonomi  Daerah :  Desentralisasi,
Demokratisasi & Akuntabilitas Pemerintah Daerah . (S. Haris, Ed.).
Hellman, J. S., Jones, G., Schankerman, M.,
&  Kaufmann,  D.  (1999). Measuring Governance,  Corruption,  and  State Capture: How  Firms and Bureaucrats Shape  the  Business  Environment  in Transit . The World Bank. https://doi.org/10.1596/1813-9450- 2312
Kingsley,  G.  T.  (1996).  Perspectives  on Devolution. Journal  of  the  American Planning Association , 62 (4), 419–426. https://doi.org/10.1080/019443696089 75709
Kotter,  J.  P.  (1996).  Leading  Change  (p. 187). Harvard Business School Press. Manz, C. C., & Sims, H. P. (2001). The new superleadership :  leading  others  to lead themselves . Berrett-Koehler Publishers.
Mawhood,  P.  (1989).  State  Formation  in Tropical Africa. International Political Science  Review , 10 (3),  239–250. https://doi.org/10.1177/019251218901 000306
Osborne,  D.,  &  Gaebler,  T.  (1993).
Reinventing  Government. Leadership Abstract , 6 , 1–3.
Politis,  J.  D.  (2002).  Transformational
Leadership and Transactional Leadership enabling (disabling) knowledge  acquisition  f  self-managed teams: the consequences for performance. Leadership & Organization  Development  Journal , 23 (4),
186–197. https://doi.org/10.1108/014377302104 29052 Quinn,  R.  E.,  &  Spreitzer,  G.  M.  (1997). The  road  to  empowerment:  Seven questions every leader should consider. Organizational  Dynamics ,
26 (2),
37–49. https://doi.org/10.1016/S0090-
2616(97)90004-8
Rivera-Batiz,  F.  L.  (2002).  Democracy, Governance,  and  Economic  Growth: Theory  and  Evidence. Review  of Development  Economics , 6 (2),  225–
247. https://doi.org/10.1111/1467-
9361.00151
Rondinelli, D. A., Nellis, J.  R., & Cheema, G.  S.  (1983).  Decentralization  in developing  countries. World  Bank Staff Working … , (581), 110.
Sellers,  J.  M.,  &  Lidstrom,  A.  (2007).
Decentralization,  Local  Government, and  the  Welfare  State. Governance ,
20 (4),
609–632. https://doi.org/10.1111/j.1468- 0491.2007.00374.x Sifonis,  J.  G.,  &  Goldberg,  B.  (1996). Corporation on a tightrope : balancing leadership, governance, and technology  in  an  age  of  complexity . Oxford  University  Press.  Retrieved from http://cds.cern.ch/record/1250175
Sumarto,  &  Sj,  H.  (2004). Inovasi, partisipasi  dan  good  governance :  20 prakarsa  inovatif  dan  partisipatif  di Indonesia .  Jakarta:  Yayasan  Obor Indonesia. https://doi.org/2004
Weiss,  T.  G.  (2000).  Governance,  good governance  and  global  governance: Conceptual  and  actual  challenges. Third  World  Quarterly , 21 (5),  795– 814.
https://doi.org/10.1080/713701075