Volume  2  Issue  2,  September  2018:  pp.  448-459.  Copyright  ©  2018 HOLREV.  Faculty  of  Law,  Halu  Oleo  University,  Kendari,  Southeast  Sulawesi, Indonesia.  ISSN:  2548-1762  |  e-ISSN:  2548-1754.  Open  Access  at: http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/
Halu  Oleo  Law  Review  is  licensed  under  a  Creative  Commons  Attribution  4.0  International  License,  which  permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Konsepsi Penyelamatan Dana Desa dari Perbuatan Korupsi

## Village Refrigeration Conception of Corruption Requirements

## Marten Bunga
Dosen Fakultas Hukum Universitas Gorontalo E-mail: marten_bunga@yahoo.co.id
Aan Aswari Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia E-mail: aanaswari@umi.ac.id
Hardianto Djanggih Dosen Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk E-mail: hardianto.djanggih@gmail.com
Abstract: This  paper  aims  to  analyze  the  management  of  village  funds  from corruption.  The  problem  focuses  on  how  the  concept  of  saving  village  funds  from corruption? This research is in the form of normative legal research with approach of legal norm and legal principles. The result of the research shows that the concept of  fund  grant  from  villages  from  corruption  bundles,  namely,  First,  MoU  with community with the aim of committing to build village together with village fund monitoring team; Second, establishing an independent team of supervisors to oversee the  running  of  village  fund  management  processes;  third,  ready  to  be  sworn  the village  apparatus  in  the  oath  by  using  the  scriptures  of  each  religion;  four  strict sanctions with a view to providing perpetrators of village funds.
Keyword: Government; Village Budget; Corruption
Abstrak: Karya ilmiah ini bertujuan untuk menganalisis tentang pengelolaan dana desa dari perbuatan korupsi. Permasalahan berfokus pada bagaimanakah konsep penyelamatan dana desa dari perbuatan korupsi? Penelitian ini berbentuk penelitian hukum  normatif  dengan  pendekatan  norma  hukum  dan  asas-asas  hukum.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  Konsep  penyelamatan  dana  desa  dari  perbuatan korupsi,  yaitu,  Pertama,  MoU  dengan  masyarakat  dengan  tujuan  berkomitmen membangun desa secara bersama tim pengawasan dana desa; Kedua, pembentukan tim pengawas yang independen untuk mengawasi jalannya proses pengelolaan dana desa; ketiga, siap disumpah yaitu aparat desa di sumpah dengan menggunakan kitab suci  masing-masing  agama;  keempat  sanksi  yang  tegas  dengan  tujuan  untuk memberikan kepada pelaku penyalahgunaan dana desa.
Kata kunci: Pemerintahan; Dana Desa; Korupsi.

## PENDAHULUAN
Di era sekarang ini keberadaan dari desa sedang mengalami tren atau menjadi primadona bagi siapa saja yang ingin menjadi pejabat publik yang berskala kecil, hal ini di dasarkan pada program dari presiden terpilih sekarang bapak H. Jokowi dan Bapak Wakil Presiden H.M  Jusuf  Kalla  periode  2014-2018  dengan  menyentil  upaya  pengembangan pembangunan  dari  desa  melalui  Nawacita  III  antara  lain  sebagai  berikut  “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan  desa dalam kerangka negara kesatuan”. 1
Melalui  visi  tersebut  sudah  sangat  membantu  upaya  pembangunan  yang  ada  di tingkat desa sehingga melahirkan pemerataan pembangunan di segala bidang tanpa ada diskriminasi  terkait  pembangunan.  Adapun  upaya  pemerintah  pusat  dalam memaksimalkan  Nawacita  dari  presiden  terpilih  yang  nantinya  akan  tertuang  di  dalam RPJM Nasional yang di jabarkan ke RPJM Provinsi dan RPJM Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia ini lebih pada penekanan pembangunan dari tingkat bawah sehingga tidak ada lagi apa yang di katakan pembangunan yang hanya menitik beratkan pada kecenderungan pembangunan  di  Kota,  olehnya  melalui  Nawacita  tersebut  akan  lebih  merata pembangunan yang ada.
Adapun plus minus dari pembangunan melalui Nawacita III dari presiden terpilih yang  tertuang  dalam  program  dana  desa  ini  di  khawatirkan  juga  akan  terjadi penyelewengan dana yang berdampak pada perbuatan korupsi, karena desa belum siap dengan sumber daya manusia yang selama ini keberadaan dari aparatur di pemerintahan desa  masih  rendah.  Sedangkan  Pemerintah  pusat  tahun  ini  mengalokasikan  dana  desa senilai Rp 46,9 triliun, dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya yang hanya Rp 20 triliun. Dana desa sebesar itu diperuntukkan bagi 74.754 desa yang tersebar di Indonesia. Setiap desa menerima dana desa antara Rp 600 juta sampai Rp 800 juta. Walaupun pemerintah pusat  memangkas  anggaran  untuk  semua  kementerian  dan  lembaga  negara,  namun khusus  pos  anggaran  dana  desa  tidak  ada  pengurangan.  Ini  menunjukkan  konsistensi komitmen  pemerintah  dalam  program  pengentasan  kemiskinan  di  pedesaan  dan pembangunan daerah tertinggal. Mengingat dana desa saat ini peruntukannya difokuskan pada  pembangunan  infrastruktur  desa  dan  pemberdayaan  masyarakat.  Terhadap
1 Inggried Dwi Wedhaswary "Nawa Cita", 9 Agenda Prioritas Jokowi-JK",
https://nasional.kompas.com/read/2014/05/21/0754454/.Nawa.Cita.9.Agenda.Prioritas.Jokowi-JK. Diakses pada tanggal 1 Maret 2018.
pengelolaan  dana  desa,  yang  dikhawatirkan  banyak  pihak  adalah  penggunaannya  yang berpotensi  dikorupsi.  Baik  sengaja  ataupun  tidak  disengaja  (karena  kekurangpahaman cara pemanfaatan maupun pelaporan administratifnya) oleh perangkat desa dan siapa pun yang berkaitan dengan penggunaan dana desa.
Adapun yang menjadi  perhatian dari penulis bahwa pengelolaan dana desa akan di khawatirkan berdampak pada ruang yang bisa menjebak para oknum aparat desa dalam penggunaan dana desa dari perbuatan korupsi, hal ini sebagai imbas daripada penanganan masih sangat lemah yang dipengaruhi oleh  kinerja penegak hukum ketika diperhadapkan dengan  persoalan  kejahatan  luar  biasa  ini, 2 sehingga  menarik  bagi  penulis  untuk mengangkat judul “ Konsepsi Penyelamatan Dana Desa Dari Perbuatan Korupsi ”.

## METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif,  sebagaimana  disebutkan  Arief Sidharta bahwa penelitian hukum normatif (dogmatik hukum, rechtsdogmatiek ), kegiatan ilmiahnya mencakup inventarisasi, memaparkan, interpretasi, dan sistematisasi termasuk evaluasi  keseluruhan  hukum  positif  (teks  otoritatif) 3 yang  berkaitan  dengan  konsep penyelamatan dana desa dari perbuatan korupsi. Tipologi penelitian bersifat deskriptif 4 analitis  dengan  tujuan  untuk  menggambarkan  dan  menganalisis  konsep  ideal  tentang penyelamatan  dana  desa  dari  perbuatan  korupsi  yang  berakibat  pada  terhambatnya pembangunan masyarakat desa sebagaimana diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sementara bahan hukum primer adalah  perundangan-perundangan  yang  berkaitan  dengan  masalah  yang  menjadi  topik kajian. Bahan hukum sekunder adalah meliputi berbagai buku dan karya tulis ilmiah yang terkait dengan bahasa hukum dalam perspektif ilmu hukum serta bahan hukum tersier seperti kamus dan berbagai sumber dari internet. Dengan bahan hukum yang diperoleh, pengolahan, analisis, dan konstruksi data dilakukan dengan cara kuantitatif. Metode yang dipakai menganalisis data adalah metode kualitatif yaitu suatu analisis secara mendalam dan komprehensif.
2 Hardianto  Djanggih, The  Phenomenon  Of  Cyber  Crimes  Which  Impact  Children  As  Victims  In  Indonesia. Yuridika , Vol. 33, No. 2, 2018., hlm. 212
3 Sulistyowati Irianto dan Shidarta (ed), Metode Penelitian Hukum; Konstelasi dan Refleksi , Jakarta: Yayasan Pustakan Obor Indonesia, 2011, hlm. 142.
4 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum Jakarta: UI Press, 2007, hlm. 51,

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## Konsep Penyelamatan Dana Desa Dari Perbuatan Korupsi
Penggunaan  dana  desa  sangat  menjadi  perhatian  yang  serius  baik  dari  kalangan pemerintah, kalangan pemerhati desa, akademisi dan lain sebagainya, hal ini dilakukan karena  di  khawatirkan  akan  banyak  para  aparatur  desa  akan  terjerat  pada  persoalan korupsi,  sehingga  pemerintah  sekarang  ini  banyak  melakukan  koordinasi  baik  antar lembaga Negara terkait dengan penanganan desa maupun antar lembaga penegak hukum agar  kiranya  ada  upaya  preventif  dan  represif  supaya  aparat  desa  tidak  terjerat  kasus korupsi.
Korupsi  di  Indonesia  masih  menjadi  musuh  besar.  Pemerintah  melalui  KPK melakukan  berbagai  inisiasi  untuk  menumpas  tindak  pidana  korupsi.  Berbagai  kasus korupsi  yang  dilakukan  oleh  beberapa  oknum  dengan  latar  belakang  pendidikan  dan jabatan menjadikan pelajaran yang berharga bagi seluruh lapisan masyarakat dan para pemangku kebijakan. Harus diakui bahwa korupsi adalah kejahatan besar dan merugikan negara dan rakyat. Sementara rakyat masih terkungkung dalam lembah kemiskinan dan keterpurukan,  sementara  korupsi  terus  merajalela.  Dari  semua  level  tingkatan  korupsi seolah-olah  sudah  menjadi  penyakit  yang  akut  dan  sulit  untuk  disembuhkan.  Tindak pidana  korupsi  adalah  kejahatan  luar  biasa  yang  berdampak  sangat  bernegara.  Aspek sosial, politik, budaya, dan ekonomi mempunyai dampak terhadap tindakan korupsi. Tidak sedikit korupsi yang dilakukan oleh para pejabat publik setingkat menteri, kepala daerah provinsi  atau  gubernur,  kepala  daerah  Kabupaten/Kota  maupun  ditingkat  level  bawah. Padahal jika dikorelasikan dengan tingkat kesejahteraan, keluarga dan pendidikan rata- rata  berada  pada  level  yang  sejahtera.  Kesempatan  dan  peluang  serta  orientasi kepentingan pribadi atau kelompok yang dapat mempengaruhi perilaku korupsi.
Perilaku korupsi juga menjadi ancaman bagi aparatur Desa dalam penyelenggaraan pemerintah Desa, mulai pengelolaan tanah absentee 5 ikut sebagai contoh hingga kajian ini mengulas  potensi  terjadinya  korupsi  di  tingkat  Desa  dalam  penggunaan  anggaran. Mengingat  dalam  pelaksanaan  Undang-Undang  Desa,  pemerintah  desa  digelontor keuangan desa sebanyak 1 sampai 1,5  miliar setiap desa. Hal ini menjadi problem baru bagi pemerintah desa jika tidak dikelola secara baik dan benar. Pengelolaan keuangan desa
5 Elfira Permatasari, Habib Adjie, & Hardianto Djanggih, Perlindungan Hukum Kepemilikan Tanah Absentee yang Diperoleh Akibat Pewarisan . Varia Justicia, Vol. 14, No. 1, 2018, hlm. 3
dan manajemen desa harus didampingi secara serius dan berkelanjutan. Pemerintah desa dengan berbagai kekurangan dalam struktur maupun non strukturnya menghantui dalam pelaksanaannya.
Beberapa  kasus korupsi yang menimpa pemerintah desa dalam penyalahgunaan wewenang,  anggaran,  korupsi  aset,  dan  pengadaan  barang  dan  jasa. 6 Menurutnya  KPK menemukan  14  potensi  persoalan  dana  desa  yang  terdiri  dari  4  (empat),  yaitu  aspek regulasi dan kelembagaan,  tata  laksana, pengawasan dan sumber daya manusia. Empat aspek itu yang dapat mempengaruhi terjadinya korupsi di pemerintah desa. 7
Diimplementasikannya  Undang-Undang  Desa  menjadi  perbincangan  banyak kalangan  dalam  pengelolaan  keuangan  desa,  yang  di  dalamnya  terdapat  pengelolaan sumber  daya  desa.  Pengelolaan  dana  desa  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Desa memacu  kesiapan  kepala  desa  dalam  pelaksanaannya.  Berbagai  alasan  dan  faktor disampaikan  oleh  masyarakat  terkait  dengan  kesiapan  kepala  desa  dan  aparatur  desa, infrastruktur desa serta kepemimpinan kepala desa.
Undang-U ndang Desa memberikan kewenangan secara otonom kepada pemerintah desa  dalam  mengelola  dan  mengembangkan  desanya.  Masyarakat  desa  lebih  sejahtera dengan berbagai program pemberdayaan dan pengelolaan sumber daya desa. Pemerintah desa dapat melakukan pola peningkatan ekonomi desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), mengatur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta melakukan berbagai pembangunan infrastruktur yang dapat menunjang peningkatan ekonomi desa. Dari desa membangun negeri menjadi terwujud. 8
Sementara itu, dalam sosialisasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengemukakan, bahwa penggunaan dan pemanfaatan wilayah desa sebagai sumber daya desa adalah dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata  ruang  kabupaten/kota. 9 Arah  pembangunan  kawasan  perdesaan  sesuai  dengan amanat  Undang-Undang  Desa  adalah  mencakup  pemenuhan  kebutuhan  dasar,
6 Madril, O. Obral Remisi untuk Koruptor. http://digilib.um.ac.id. Diakses pada tanggal 7 Mei 2018.
7 Maratul  Makhmudah, Pencegahan  Terhadap  Tindak  Pidana  Korupsi  Pemerintahan  Desa:  Kajian  Politik Kebijakan Dan Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa , Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang”. Yustisia 95 Mei -Agustus 2016.
8 Ibid . 2016.
9 Yoltuwu,  J.  M. Pertumbuhan  Ekonomi  di  Daerah  Tertinggal  (Economic  Growth  in  Disadvantage  Area).
In Work Meeting Presentation, Ministry of Disadvantage Area Development, Republic of Indonesia , 2013, hlm. 7-9.
pembangunan  sarana  dan  prasarana  desa,  pengembangan  potensi  ekonomi  lokal  dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. 10
Oleh  karena  itu,  sesuai  dengan  Undang-  Undang  Desa  bahwa  pembangunan kawasan  perdesaan  menjadi  bagian  penting  dalam  pembangunan  desa,  termasuk  di dalamnya adalah pengelolaan sumber daya alam desa. Pengelolaan sumber daya alam desa harus  melibatkan  peran  serta  masyarakat  melalui  pemberdayaan  untuk  peningkatan ekonomi masyarakat desa, demi perwujudan teori pengendalian sosial dan teori sistem dalam pemerintahan. 11 Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam desa adalah dalam rangka menjamin  pelaksanaannya berjalan  secara maksimal dan optimal. Pembangunan desa oleh masyarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri. 12
Pada dasarnya juga sikap masyarakat merupakan  kecenderungan individu untuk merespons dengan cara uang khusus terhadap stimulus yang ada dalam lingkungan sosial. Sikap  merupakan  suatu  kecenderungan  untuk  mendekat  atau  menghindar,  positif  atau negatif terhadap berbagai keadaan sosial, apakah itu inisiatif, pribadi, situasi, ide, konsep dan sebagainya.
Menurut  Bimo  Walgito,  sikap  itu  merupakan  organisasi  pendapat,  keyakinan seseorang mengenai objek  atau situasi yang relatif  ajeg,  yang disertai  adanya perasaan tertentu,  dan  memberikan  dasar  kepada  orang  tersebut  untuk  membuat  respons  atau perilaku dalam cara tertentu yang dipilihnya. 13
Berkaitan  dengan  hal  itu,  sikap  mengandung  tiga  komponen  yang  membentuk struktur sikap yaitu:
1. Komponen  perseptual  yaitu  komponen yang berkaitan dengan pengetahuan, pandangan,  keyakinan  yaitu  hal – hal  yang  berhubungan  dengan  bagaimana orang memersepsi terhadap objek sikap;
2. Komponen Emosional yaitu komponen yang berhubungan dengan rasa senang atau  tidak  senang  terhadap  objek  sikap.  Rasa  senang  merupakan  hal  yang positif, sedangkan rasa tidak senang merupakan hal yang  negatif. Komponen ini menunjukkan arah sikap yaitu posistif dan negatif;
10 Maratul Makhmudah, Op.Cit .
11 Aan Aswari, Sibernetika, Teknologi Siber dan Kebutuhan Hukum . Jurnal Lentora, Vol. 3, No. 2, 2016, hlm. 6
12 Ibid.
13 Bimo W, Psikologi Sosial Suatu pengantar , Edisi Revisi Yogyakarta: Andi Opset. 2013. hlm. 95.
3. Komponen konatif yaitu komponen yang berhubungan dengan kecenderungan bertindak terhadap objek sikap. Komponen ini menunjukkan intensitas sikap yaitu menunjukkan besar kecilnya kecenderungan bertindak atau berperilaku seseorang terhadap objek sikap. 14
Adapun  ciri-ciri  sikap  dalam  upaya  membedakan  sikap  dengan  pendorong – pendorong yang lain, ada beberapa ciri – ciri dari sikap, antara lain :
a) Sikap itu tidak di bawa sejak lahir. Hal ini berarti bahwa manusia pada waktu dilahirkan belum membawa sikap-sikap tertentu sesuatu objek. Karena sikap tidak di bawa sejak individu lahir, ini berarti sikap – sikap itu terbentuk dalam perkembangan individu yang bersangkutan;
b) Sikap itu selalu berhubungan dengan objek sikap. Hal itu berarti sikap  selalu terbentuk atau dipelajari dalam hubungannya terhadap objek – objek tertentu yaitu melalui proses persepsi terhadap objek tertentu.
c) sikap  dapat  tertuju  pada  satu  objek  saja,  tetapi  juga  dapat  tertuju  pada sekumpulan  objek-objek.  Hal  ini  berarti  bila  seseorang  mempunyai  sikap negatif pada seseorang, orang tersebut akan mempunyai kecenderungan untuk menunjukkan  sikap  yang  negatif  pula  kepada  kelompok  di  mana  seseorang tersebut tergabung di dalamnya.
d) sikap itu dapat berlangsung lama atau sebentar. Hal ini berarti kalau sesuatu sikap telah terbentuk dan telah merupakan nilai dalam kehidupan seseorang, secara relatif sikap itu lama bertahan pada diri orang yang bersangkutan;
e) sikap itu mengandung faktor perasaan dan motivasi 15 .
Inti  dari  penegakan  hukum  menurut  Soerjono  Soekanto,  adalah  terletak  pada kegiatan  menyerasikan  hubungan  nilai-nilai  yang  terjabarkan  di  dalam  kaidah-kaidah yang  mantap  dan  mengejawantah  dan  sikap  tindak  sebagai  rangkaian  penjabaran  nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup,  bahkan  dalam  melaksanakan  pembangunan  secara  menyeluruh  di  berbagai aspek. 16
Selanjutnya  menurut  Soerjono  Soekanto,  masalah  pokok  penegakan  hukum sebenarnya terletak pada  faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor
14 Fence Wantu, Cs. Psikologi Anti Korupsi. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2012, hlm. 96
15 Ibid . hlm. 98-99.
16 Gatra,  D.,  Pasamai,  S.,  Kadir,  H.,  Buana,  A.,  &  Aswari,  A. Stagnancy  of  Land  Use  Arrangement  Former Cultivation Rights , Substantive Justice International Journal Of Law, Vol. 1, No. 1, 2018., hlm.1-8.
tersebut  mempunyai  arti  yang  netral,  sehingga  dampak  positif  atau  negatifnya  terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:
a. Faktor hukumnya sendiri;
b. Faktor  penegak  hukum,  yakni  pihak-pihak  yang  membentuk  maupun menerapkan hukum;
c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
d. Faktor  masyarakat,  yakni  lingkungan  di  mana  hukum  tersebut  berlaku  atau diterapkan;
e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup;
Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh  karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.
Menurut Purbacaraka dan Soekanto (dalam bukunya Soekanto), faktor hukumnya itu  sendiri  misalnya  berupa  undang-undang,  supaya  undang-undang  tersebut  dapat mencapai tujuannya, sehingga efektif, maka perlu mengandung beberapa asas. Asas-asas tersebut antara lain:
a. Undang-undang tidak berlaku surut
b. Undang-undang  yang  dibuat  oleh  penguasa  yang  lebih  tinggi,  mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
c. Undang-undang  yang  bersifat  khusus  menyampingkan  undang-undang  yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama
d. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu.
e. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
f. Undang-undang  merupakan  suatu  sarana  untuk  mencapai  kesejahteraan spiritual  dan  material  bagi  masyarakat  maupun  pribadi,  melalui  pelestarian ataupun pembaharuan ( inovasi ).
Soerjono Soekanto, terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang, mengemukakan beberapa gangguan yang mungkin terjadi, antara lain:
a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang.
b. Belum  adanya  peraturan  pelaksanaan  yang  sangat  dibutuhkan  untuk menerapkan undang-undang.
c. Ketidakjelasan  dalam  arti  kata-kata  yang  di  dalam  undang-undang  yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.
Hukum menurut Soerjono Soekanto, Pembahasan mengenai penegak, sebenarnya lebih  banyak  tertuju  pada  diskresi.  Diskresi  menyangkut  pengambilan  keputusan  yang tidak  sangat  terikat  oleh  hukum,  dimana  penilaian  pribadi  juga  memegang  peranan.  Di dalam penegakan hukum diskresi sangat penting karena:
a. Tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia
b. Adanya  suatu  kelambatan-kelambatan  untuk  menyesuaikan  perundang- undangan  dengan  perkembangan-perkembangan  di  dalam  masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakpastian.
c. Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang.
d. Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus. Lawrence Meir Friedman menyebutkan berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada tiga unsur yakni: struktur, substansi, dan budaya hukum, satu sama lain memiliki hubungan kuat.
a. Substansi Hukum adalah norma (aturan, keputusan) hasil dari produk hukum.
b. Struktur  Hukum  diciptakan  oleh  sistem  hukum  yang  mungkin  untuk memberikan pelayanan dan penegakan hukum.
c. Budaya hukum adalah ide, perilaku, keinginan, pendapat dan nilai-nilai yang berkaitan dengan hukum (positif/negatif)

## Analisis
Analisis  kaitannya  dalam  tiga  unsur  yang  telah  disebutkan  menurut  Lawrence  Meir Friedman dalam penegakan hukum di Indonesia adalah sebagai berikut.
a) Substansi Hukum
Substansi hukum dapat dikatakan sebagai salah satu faktor yang memberikan kontribusi pada persoalan hukum. Cara sederhana, menjadikan norma hukum yang  tidak  jelas  atau  kabur  ( vagenorm ).  substansi  hukum  yang  tidak  jelas bukan  hanya  mudah  untuk  melakukan  pelanggaran  hukum,  tetapi  juga memberikan  kesempatan  yang  luas  untuk  aparat  penegak  hukum  untuk
" frizzing " sesuai dengan masing-masing kepentingan.

## b) Struktur Hukum
Teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum  berdasarkan  UU  No.  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  pidana meliputi;  mulai  dari  Kepolisian,  Kejaksaan,  Pengadilan  dan  Badan  Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga  penegak hukum dijamin oleh undang- undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. 17
c) Budaya Hukum
Kultur  atau  budaya  hukum  menurut  Lawrence  Meir  Friedman,  adalah  sikap manusia  terhadap  hukum  dan  sistem  hukum-kepercayaan,  nilai,  pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial  yang  menentukan  bagaimana  hukum  digunakan,  dihindari,  atau disalahgunakan.  Budaya  hukum  erat  kaitannya  dengan  kesadaran  hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat mengubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum  merupakan  salah  satu  indikator  berfungsinya  hukum.  Masyarakat Indonesia sendiri belum terlalu paham dan patuh dengan proses hukum yang ada. Pelaksanaan hukum di Indonesia pun belum tampak adil.
Adapun  upaya-Upaya  Menghindarkan  Penggunaan  Dana  Desa  Dari  Perbuatan Korupsi adalah sebagai berikut:
1. MoU dengan masyarakat
MoU dengan masyarakat merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan dikarenakan  bisa  menciptakan  tatanan  yang  harmonis  karena  memiliki komitmen yang tinggi dalam memaksimalkan program dana desa sehingga hal tersebut jelas akan terlaksana sesuai dengan prosedur yang ada.
2. Tim pengawasan dana desa
Adanya  tim  pengawas  yang  bersifat  independen  dengan  membuka  seluruh ruang  gerak  masyarakat  tanpa  meminta  keterwakilan  terhadap  pengawasan dana  desa  dengan  tidak  membatasi  siapa  saja  untuk  mari  bersama-sama
17 M.  D.  Matutu,  A.  Latief  &  H.  Mustamin, Mandat,  Delegasi,  Attribusi  dan  Implementasinya  di  Indonesia . YogyakartaL UII Press. 2004.
mengawasi penggunaan dana desa serta selalu bersosialisasi terhadap semua program  pembangunan  yang  ada  didesa  dengan  tujuan  berkomitmen membangun desa secara bersama.
3. Siap di Sumpah
Sumpah selama ini dianggap hal yang biasa dikarenakan sumpah itu hanya bisa di gunakan ada saat – saat tertentu saja seperti halnya pada saat bersumpah di pengadilan atau kapan pun, akan tetapi keberadaan sumpah di yakini sangat ampuh  untuk  bisa  menciptakan  rasa  keterbukaan  karena  khawatir  akan mengalami sanksi dari tuhan yang maha esa, sehingga upaya menghindarkan penggunaan dana Desa dari perbuatan korupsi harus siap di sumpah dengan menggunakan kitab suci masing-masing agama.
4. Sanksi yang tegas
Penegakan  hukum  berupa  sanksi  pun  bisa  berimplikasi  pada  efek  jera dikarenakan akan berdampak pada persoalan harga diri ataupun moral yang tidak baik yang akan dilihat oleh masyarakat serta akan menjadi perbincangan yang merusak harga diri pribadi maupun keluarga.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas  penulis  menyimpulkan  bahwa  agar  kiranya  upaya penyelamatan  dana  desa  pada  penggunaan  dana  desa  dari  perbuatan  korupsi  adalah sebagai  berikut: Pertama, MoU  dengan  masyarakat  dengan  tujuan  berkomitmen membangun desa secara bersama tim pengawasan dana desa; Kedua, pembentukan tim pengawas  yang  independen  untuk  mengawasi  jalannya  proses  pengelolaan  dana  desa; ketiga, siap  disumpah  yaitu  aparat  desa  di  sumpah  dengan  menggunakan  kitab  suci masing-masing  agama; keempat sanksi  yang  tegas  dengan  tujuan  untuk    memberikan kepada  pelaku  penyalahgunaan  dana  desa . Sehingga  diharapkan  bahwa  Aparat  Desa, dapat berkomitmen dengan sungguh dalam pengelolaan dana desa, sehingga tidak berniat untuk  melakukan  korupsi  begitu  pula  dengan  masyarakat  Desa,  dapat  melibatkan  diri secara aktif, yang dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap penggunaan dana desa, sehingga proses pembangunan desa dapat terealisasi.

## Daftar Pustaka

## Buku
Irianto, Sulistyowati dan Shidarta (ed), Metode Penelitian Hukum; Konstelasi dan Refleksi ,
Jakarta: Yayasan Pustakan Obor Indonesia, 2011.
Matutu, M. D., Latief, A., & Mustamin, H. Mandat, Delegasi, Atribusi dan Implementasinya di Indonesia . Yogyakarta: UII Press. 2004
Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum Jakarta: UI Press, 2007.
W. Bimo, Psikologi Sosial Suatu pengantar , Edisi Revisi, Yogyakarta: Andi Opset, 2013.
Wantu, Fence, Psikologi Anti Korupsi. Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2012.
M.J.  Yoltuwu. Pertumbuhan  Ekonomi  di  Daerah  Tertinggal  (Economic  Growth  in Disadvantage  Area). In Work  Meeting  Presentation,  Ministry  of  Disadvantage  Area Development, Republic of Indonesia , 2013.

## Jurnal
Aswari, Aan Sibernetika, Teknologi Siber dan Kebutuhan Hukum . Jurnal Lentora, Vol. 3, No.
2, 2016.
Djanggih, Hardianto, The Phenomenon Of Cyber Crimes Which Impact Children As Victims In Indonesia. Yuridika, Vol. 33, No. 2, 2018.
Gatra, D., Pasamai, S., Kadir, H., Buana, A., & Aswari, A. Stagnancy of Land Use Arrangement Former Cultivation Rights . Substantive Justice International Journal Of Law, Vol. 1, No. 1, 2018.
Makhmudah, Maratul, Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pemerintahan Desa: Kajian Politik Kebijakan Dan Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa , Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang”. Yustisia 95 Mei-Agustus 2016.
Permatasari, Elfira, Habib Adjie, & Hardianto Djanggih, Perlindungan Hukum Kepemilikan Tanah Absentee yang Diperoleh Akibat Pewarisan . Varia Justicia, Vol. 14, No. 1, 2018,

## Internet
Obral, Madril, O., Remisi untuk Koruptor . http://digilib.um.ac.id. Diakses pada tanggal 7 Mei 2018.
Wedhaswary,  Inggried  Dwi, Nawa  Cita",  9  Agenda  Prioritas  Jokowi-JK , https://nasional.kompas.com/read/2014/05/21/0754454/.Nawa.Cita.9.Agenda.Pr ioritas.Jokowi-JK. Diakses pada tanggal 1 Maret 2018.