Perlindungan  Hukum  Bagi  Anak  Didik  Pemasyarakatan  yang  Mengalami Kekerasan di Lingkungan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros
Legal  Protection  for  Children  Who  Experience  Violence  in  the  Special  Development Institute for Child Class II Maros

## Maghfirah Nasruddin, Haeranah, Amir Ilyas
Universitas Hasanuddin Email: Fhiranasruddin@gmail.com , Haeranah12@yahoo.com , amir.ilyas@unhas.ac.id Info Artikel Abstract Diterima 21 September 2021 Revisi I 9 Oktober 2021 Revisi II 6 November 2021 Disetujui 3 Desember 2021
Tujuan  penelitian  ini  adalah  menganalisis  bentuk  perlindungan  hukum bagi Anak Didik Pemasyaratan yang mengalami kekerasan di Lingkungan Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  Kelas  II  di  Kabupaten  Maros  dan untuk  menganalisis  faktor  penghambat  pemberian  perlindungan  hukum bagi  anak  didik  pemasyarakatan  di  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak kelas  II  Kabupaten  Maros.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yuridis empiris  yang  menggunakan  metode  penelitian  wawancara  dan kepustakaan  sebagai  teknik  pengumpulan  data  yang  kemudian  dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.  Adapun kesimpulan dari penelitian  ini,  yaitu  (1)  Bentuk  perlindungan  hukum  bagi  anak  didik pemasyarakatan  korban  kekerasan  yang  diterapkan  di  Lingkungan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros adalah mengasingkan pelaku  kekerasan  terhadap  anak  ke  dalam  sel  pengasingan  (tutup  sunyi) karena  melakukan  kekerasan  terhadap  anak  didik  pemasyarakatan merupakan  pelanggaran  disiplin  berat  (2)  Faktor  yang  menghambat pemberian  perlindungan  hukum  bagi  anak  didik  pemasyarakatan  adalah faktor  sarana  dan  fasilitas  umum  di  lingkungan  lembaga  pembinaan khusus anak yang digunakan masih secara bersama-sama oleh anak didik pemasyarakatan  dan  warga  binaan  yang  lain  (dewasa)  dan  faktor  biaya yang menyebabkan hingga saat ini belum dapat dilaksanakan pemisahan lembaga pembinaan khusus anak dan dewasa.
Kata  Kunci:  Perlindungan  Hukum,  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak, Hak, Anak Didik Pemasyarakatan, Kekerasan
This Study aims to analyze the form of legal protection for Children who experience violence in Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros and to analyze the inhibiting factors for the provision of legal protection for  Children  in  the  Special  Development  Institute  for  Child  Class  II Maros. This research is an empirical juridical study using interview and literature research methods as data collection techniques which are then analyzed qualitatively and presented descriptively. The conclusions of this study  are  (1)  The  form  of  legal  protection  for  children  of  prisons  for victims  of  violence  that  is  implemented  in  the  Special  Development Institute for Child Class II Maros, Children is to alienate perpetrators of
Perlindungan Hukum Bagi Anak Didik Pemasyarakatan yang Mengalami Kekerasan di Lingkungan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros
Maghfirah Nasruddin, Haeranah, Amir Ilyas
violence  against  children  in  solitary  confinement  (silent  cover)  for committing  violence  against  students.  Correctional  is  a  serious disciplinary  violation  (2)  The  factor  that  hinders  the  provision  of  legal protection  for  correctional  students  is  the  factor  of  public  facilities  and facilities in the special development institution for children which are still used jointly by correctional students and other assisted members (adults) and  the  cost  factor  which  causes  it  to  be  unable  to  implement  the separation of special development agencies for children and adults.
Keyword: Legal Protection, Violence, Correctional Institutions, Children

## A. PENDAHULUAN
Anak  adalah  tunas,  potensi,  dan  generasi  penerus  cita-cita  bangsa,  memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara dimasa mendatang. Agar mereka  kelak  mampu  memikul  tanggung  jawab  itu,  maka  mereka  perlu  mendapat kesempatan  yang  seluas-luasnya  untuk  tumbuh  dan  berkembang  secara  optial,  baik fisik,  mental,  sosial  maupun  spiritual.  Mereka  perlu  mendapatkan  hak-haknya,  perlu dilindungi  dan  disejahterakan.  Karenanya,  segala  bentuk  tindak  kekerasan  pada  anak perlu dicegah dan diatasi. 1
Dalam  Pasal  28B  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945 dijelaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan hukum anak disini diartikan sebagai upaya perlidungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak yang berhubungan dengan kesejahtraannya.
Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam system peradilan. Adapun pengertian anak pada  Pasal  1  ayat  (3)  adalah  seorang  yang  telah  berumur  12  (dua  belas)  tahun  tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam Pasal  3  ditegaskan  bahwa  setiap  anak  berhak  memperoleh  Pendidikan  dan  pengajaran dalam  rangka  pengembangan  pribadinya  dan  tingkat  kecerdasannya  sesuai  minat  dan bakatnya. Hak atas Pendidikan diperoleh seluruh anak dan harus diusahakan oleh negara dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya.
Keberadaan Pada hakekatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri terhadap berbagai  ancaman  mental,  fisik  dan  sosial  dalam  berbagai  bidang  kehidupan  dan penghidupan.  Kalau  ditelusuri  dengan  teliti,  rasa  kasih  sayang  adalah  merupakan kebutuhan psikis yang paling mendasar dalam kehidupan manusia.
Secara umum perlindungan terhadap anak merupakan tanggung jawab berbagai pihak  yaitu  orang  tua,  keluarga,  masyarakat  dan  Negara.  Perlidungan  bisa  berupa sandang,  pangan,  papan  bahkan  perlindungan  terhadap  kondisi  psikologis  dan  mental anak  tersebut.  Perlindungan  terhadap  anak  pada  suatu  masyarakat  adalah  tolak  ukur kemajuan Negara tersebut. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan yang berakibat hukum. Oleh karena itu kepastian hukum perlu dilaksanakan demi mencegah perbuatan  yang  tidak  diinginkan  dalam  pelaksanaan  kegiatan  perlindungan  anak.
1 Abu Huraerah, Kekerasan Terhadap Anak , (Bandung : Nuansa,2012), hlm 11
Perlindungan Hukum Bagi Anak Didik Pemasyarakatan yang Mengalami Kekerasan di Lingkungan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros
Kepastian hukum perlu dilaksanakan demi kegiatan berlangsung perlindungan anak dan mencegah  penyelewengan  terhadap  anak.  Selanjutnya,  kepastian  hukum  terhadap bentuk  perlindungan  hukum  terhadap  korban  tindak  pidana,  dapat  diartikan  sebagai perlindungan  untuk  memperoleh  jaminan  hukum  atas  penderitaan  atau  kerugian  pihak yang telah menjadi korban tindak pidana. 2
Di  Indonesia  telah  dibuat  peraturan-peraturan  yang  pada  dasarnya  sangat menjunjung tinggi dan memperhatikan hak-hak dari anak yaitu diratifikasinya Konvensi Hak  Anak  (KHA)  dengan  Keputusan  Presiden  Nomor  36  Tahun  1990.  Peraturan perundanan  lain  yang  telah  dibuat  oleh  pemerintah  Indonesia  antara  lain  Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun  1997  tentang  Pengadilan  Anak,  UndanUndan  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak  dan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak.  Secara  substansinya  Undang-Undang  tersebut  mengatur  hak- hak anak yang berupa, hak hidup, hak atas nama, hak pendidikan, hak kesehatan dasar, hak untuk  beribadah menurut agamanya, hak berekspresi,  berpikir, bermain,  berkreasi, beristirahat, bergaul dan hak jaminan sosial.
Berdasarkan  Pasal  5  ayat  (1)  dan  Pasal  20  ayat  (1)  UUD  1945,  Pemerintah membentuk  Undang-Undang  No  12  Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan  yang mendasari  tugas  dan  fungsi  dari  lembaga  ini.  Lembaga  pemasyarakatan  adalah  salah satu pranata hukum yang tidak dapat dipisahkan dalam kerangka besar bangunan hukum di  Indonesia,  khususnya  dalam  kerangka  Hukum  Pidana.  Sumbangan  yang  diberikan salah  satunya  dalam  hal  pembinaan  terhadap  narapidana  selama  menjalani  masa-masa hukumannya  dipenjara.  Bahkan  pembinaan  serta  pengawasan  ini  diberikan  pula  pada narapidana  bebas  untuk  periode-periode  waktu  tertentu.  Selain  itu  dijelaskan  bahwa Lapas/rutan  sebagai  ujung  tombak  pelaksanaan  asas  pengayoman  merupakan  tempat mencapai tujuan pemasyarakatan melalui pendidikan, rehabilitasi dan integrasi.
Ketika  anak  sudah  berada  di  Lembaga  Pembinaan,  intensitas  orang  tua  dalam mengawasi  anaknya  menjadi  berkurang  dan  terbatas.  Oleh  karena  itu  petugas  di Lembaga Pembinaan bertanggung jawab sebagai pengganti orang tua dalam mengawasi dan  mendidik  anak  dalam  hal  kebaikan.  Karena  Ketika  berada  dalam  keadaan  seperti itu,  besar  kemungkinan  terganggunya  kondisi  psikos  anak  akibat  berada  di  Lembaga Pembinaan. Petugas semestinya memberika dorongan, motivasi dan pelajaran yang baik kepada  anak  supaya  anak  tetrsebut  tidak  merasa  tertekan.  Salah  satu  Faktor  penyebab kekerasan ini dikarenakan anak-anak cenderung tidak  dapat melakukan perlawanan.
Kekerasan  sering  terjadi  terhadap  anak,  yang  dapat  merusak,  berbahaya  dan menakutkan.  Anak  yang  menjadi  korban  kekerasan  menderita  kerugian,  tidak  saja bersifat  matertial,  tetapi  juga  bersifat  immaterial  seperti  goncangan  emosional  dan psikologis,  yang  dapat  mempengaruhi  kehidupan  masa  depan  anak.  Bentuk-bentuk kekerasan  anak  dapat  berupa  tindakan  kekerasan  baik  secara  fisik,  psikis  maupun seksual. 3
2 Maidin Gultom, Pelindungan Hukum Terhadap Anak , (Refika Aditama: Jakarta), hlm. 35
3 Trisha Aprillia Sinewe, Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan menurut hukum pidana Indonesia , (Lex Crimen Vol. V No.9, 2019), Hlm. 55
Perlindungan Hukum Bagi Anak Didik Pemasyarakatan yang Mengalami Kekerasan di Lingkungan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros
Maghfirah Nasruddin, Haeranah, Amir Ilyas
Kekerasan  sering  terjadi  terhadap  anak,  yang  dapat  merusak,  berbahaya  dan menakkutkan.  Anak  yang  menjadi  korban  kekerasan  menderita  kerugian  tidak  saja bersifat  material  tetapi  juga  immaterial  seperti  goncangan  emosional  dan  psikologis. Bentuk-bentuk  kekerasan  terhadap  anak  dapat  berbentuk  kekerasan  baik  secara  fisik, psikis  maupun  seksual.  Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia  (KPAI)  masih menemukan  kekerasan  di  sejumlah  Lembaga  Pemasyarakatan  Khusus  Anak  (LPKA). 81,3  persen  dari  mereka  mengalami  kekerasan  fisik,  70  persen  mengalami  kekerasan psikis  dan  9,1  persen  mengalami  kekerasan  seksual.  Angka  itu  masih  sangat  mungkin berkembang  karena  banyak  kasus  yang  tidak  dilaporkan.(https://tirto.id/kpai-268- persen-napi-lapas-anak-alami-kekerasan-ec3P)  Salah  satu  contoh  kasus  kekerasan  ini juga terjadi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros.
Beberapa  peraturan  yang  mengatur  tentang  perlindungan  dan  pemenuhan  hak- hak  anak  serta  hukuman  dan  sanksi  bagi  pelaku  kekerasan  terhadap  anak,  baik  yang dibuat  pemerintah  pusat  maupun  pemerintah  daerah  akan  tetapi  kebijakan  tersebut belum mampu mengurangi tingginya angka kekerasan terhadap anak baik di lingkungan masyarakat  khususnya  di  lingkungan  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  Kelas  II Kabupaten Maros. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros merupakan satu- satunya Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang ada di Sulawesi Selatan.
Hal ini menjadi alasan mengapa dipandang penting untuk melakukan penelitian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros, karena pada Lembaga pembinaan yang idealnya khusus  anak ini, ternyata masih belum murni khusus  Anak tetapi  masih digabung oleh orang dewasa, sehingga kemudian banyak hal yang menghambat proses pembinaan  seperti  idealnya  berdasarkan  Undang-Undang  perlindungan  anak  yang berlaku, salah satunya terjadinya kekerasan kepada anak didik pemasyarakatan.
Penelitian  oleh  Chusniatun 4 dengan  judul  Perlindungan  Hukum  Bagi  Anak  di Lembaga  Pemasyarakatan  dalam  Perspektif  Konvensi  Internasional  Hak-Hak  Anak. Penelitian ini membahas tentang system perlindungan anak di Lembaga pemasyarakatan secara  general.  Penelitian  ini  berbeda  dengan  penelitian  yang  penulis  rencanakan, karena penelitian penulis  akan berfokus pada bentuk  perlindungan yang diberikan saat anak didik pemasyarakatan tersebut mengalami kekerasan, serta faktor penghambat dari pemberian  perlindungan  hukum  tersebut.  Metode  penelitian  yang  dilakukan  pada penelitian  ini  juga  memakai  metode  normative  yuridis  sementara  penulis  akan menggunakan metode normatif empiris.
Penelitian  Nurhamidah  Gajah 5 dengan  judul  Pembinaan  Narapidana  Anak  di Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  2B  Padangsidimpuan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui kendala dan solusi dalam pemberian pembinaan terhadap anak di Lembaga pemasyarakatan kelas 2B Padangsidimpuan. Pada penelitian tersebut penulis lebih focus membahas bentuk pembinaan yang diberikan secara umum, berbeda dengan yang akan penulis teliti, karena penulis akan meneliti tentang bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak didik pemasyarakatan yang mengalami kekerasan di lingkungan Lembaga
4 Chusniatun, Sistem Perlindungan Hukum bagi Anak di Lembaga Pemasyarakatan dalam perspektif Konvensi Internasional Hak-Hak Anak, SUHUF Vol 30 No.1 2018
5 Nurhamidah  Gajah, Pembinaan  Narapidana  Anak  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  2B Padangsidimpuan , 2017, Jurnal ilmu-ilmu social dan keislaman
Perlindungan Hukum Bagi Anak Didik Pemasyarakatan yang Mengalami Kekerasan di Lingkungan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros
Pembinaan  Khusus  Anak.  Lokasi  dari  penelitian  tersebut  adalah  pada  Lembaga Pemasyarakan  Kelas  2B  Padangsidimpuan,  sementara  penulis  akan  melakukan penelitian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros.
Penelitian Agus Hardianto 6 dengan judul Upaya Pencegahan Terjadinya Tindak Pidana  Kekerasan  Terhadap  Warga  Binaan    Di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  II Beteng  Ambarawa.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  Faktor-faktor  penyebab terjadinya kekerasan serta upaya penanggulangan kekerasan. Penelitian ini juga berbeda dengan  penelitian  yang  penulis  lakukan,  karena  penulis  memfokuskan  ke  anak  didik pemasyarakatan  dan  berlokasi  di  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak,  kemudian penelitian  penulis  akan  lebih  berfokus  pada  pemberian  perlindungan  serta  bentuk perlindungan yang akan diberikan pada anak sebagai korban kekerasan.
Tujuan  penelitian  ini  adalah  menganalisis  bentuk  perlindungan  hukum  bagi Anak  Didik  Pemasyaratan  yang  mengalami  kekerasan  di  Lingkungan  Lembaga Pembinaan  Khusus  Anak  Kelas  II  di  Kabupaten  Maros  dan  untuk  menganalisis  faktor penghambat  pemberian  perlindungan  hukum  bagi  anak  didik  pemasyarakatan  di Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  kelas  II  Kabupaten  Maros.  Sebelum  melakukan penelitian, penulis melakukan pra penelitian dengan mengunjungi Lembaga pembinaan khusus  anak  kelas  II  Maros  dan  mengakses  berita-berita  terkait  kasus  kekerasan  anak. Berangkat  dari  hal  tersebut,  penulis  tertarik  membahas  “Perlindungan  Hukum  Bagi Anak  Didik  Pemasyarakatan  yang  Mengalami  Kekerasan  di  Lingkungan  Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros”.

## B. METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  yuridis empiris.  Penelitian  yuridis  empiris  adalah  penelitian  yang  sumber  datanya  didapatkan dengan  melakukan  penelitian  langsung  ke  lapangan  dengan  didukung  oleh  undang- undang  dan  buku-buku  tekait.  Penelitian  jenis  ini  mengungkapkan  hukum  yang  hidup dalam masyarakat dalam keseharian ( law in action ).
Data-data  dan  informasi  yang  dibutuhkan  dalam  penelitian  diambil  dari Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  Kelas  II  Kabupaten  Maros.  Jenis  dan  sumber  data yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  sebagai  berikut:  (1)  Data  primer  yang diperoleh  melalui  penelitian  lapangan  yang  dilakukan  dengan  cara  wawancara  dengan pihak  terkait  sehubungan  dengan  Penulisan  tesis  ini,  dalam  hal  ini  pihak  Lembaga Pembinaan  Khusus  Anak  Kelas  II  Maros,  dan  (2)  Data  sekunder  melalui  studi kepustakaan  terhadap  berbagai  macam  bahan  bacaan  berupa  buku-buku  literatur, peraturan  perundang-undangan,  artikel-artikel  hukum,  karangan  ilmiah,  dan  bacaan- bacaan lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas dalam penulisan tesis ini.
Penelitian  ini  menggunakan  metode  analisis  deskriptif  kualitatif  yaitu menganalisis  data  yang  diperoleh  dari  studi  lapangan  dan  kepustaakaan  dengan  cara menjelaskan dan menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ditemui dilapangan.  Data yang  diperoleh  baik  data  primer  maupun  data  sekunder  dikategorikan  sesuai  jenis
6 Agus  Hardianto, Upaya  Pencegahan  Terjadinya  Tindak  Pidana  Kekerasan  Terhadap  Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Beteng Ambarawa , Diponegoro Law Review, 2013
Perlindungan Hukum Bagi Anak Didik Pemasyarakatan yang Mengalami Kekerasan di Lingkungan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros
Maghfirah Nasruddin, Haeranah, Amir Ilyas
datanya.  Kemudian  data  tersebut  dianalisis  dengan  menggunakan  metode  kualitatif, yaitu  menganalisis  data  yang  berhubungan  dengan  masalah  yang  diteliti,  kemudian dipilih  berdasarkan  pikiran  yang  logis  untuk  menghindarkan  kesalahan  dalam  proses analisis  data.  Hasil  yang  diperoleh  dipaparkan  secara  deskriptif,  yaitu  dengan menguraikan,  menjelaskan,  dan  menggambarkan  sesuai  dengan  permasalahan  dalam penelitian ini

## C. PEMBAHASAN
Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Anak Didik Pemasyarakatan yang Mengalami Kekerasan di Lingkungan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros
Anak harus diberi perlindungan dan perlakuan secara khusus oleh negara dengan Peraturan  perUndang-Undangan  dalam  segala  hal  terutama  dalam  Penerapan  Sistem Peradilan.  Perlindungan  dan  perlakuan  khusus  ini  diharapkan  mampu  menyelamatkan mimpi  dan  masa  depan  Anak  agar  generasi  penerus  Bangsa  tidak  rusak  dan membanggakan  Negara.  Penggolongan  Anak  sebagai  dalam  sistem  Peradilan  sangat diperlukan  untuk  guna  mempertegas  mengenai  perlunya  Penjatuhan  sanksi  pidana terhadap Anak yang melakukan Tindak Pidana yang mana bertujuan untuk memberikan efek jera sekaligus  memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial Anak.
Anak  yang  Berhadapan  dengan  Hukum  adalah  anak  yang  berkonflik  dengan hukum,  anak  yang  menjadi  korban  tindak  pidana  dan  anak  yang  menjadi  saksi  tindak pidana.  Dari  segi  perlindungan  hukum,  berdasarkan  Hukum  Perlindungan  Anak,  ada beberapa Undang-Undang yang mengatur mengenai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi anak yang berhadapan dengan Hukum Korban Kekerasan yaitu Undang-Undang Nomor 11  Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara.
Berdasarkan  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan Pidana Anak yang sering disingkat  Undang-Undang SPPA
Pasal 1 angka 1;
Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  adalah  keseluruhan  proses  penyelesaian  perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana 7
Anak  yang  Berkonflik  dengan  Hukum  akan  menjalani  masa  hukumannya  di LPKA,  berbeda  dengan  Undang-Undang  No.  12  Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan Narapidana  akan  menjalani  masa  hukuman  nya  di  Lembaga  pemasyarakatan  atau disingkat  LAPAS.  Tujuan  penyelenggaraan  Sistem  Pembinaan  dan  Pemasyarakatan adalah  untuk  membentuk  warga  binaan  menjadi  manusia  yang  sesungguhnya,  sadar akan  kesalahan,  Muhasabah  atau  memperbaiki  diri,  tidak  mengulangi  Tindak  Pidana
7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak , Pasal 1 angka 1
Perlindungan Hukum Bagi Anak Didik Pemasyarakatan yang Mengalami Kekerasan di Lingkungan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros
dan  yang  paling  penting  adalah  kembali  ke  keluarga  dan  masyarakat  serta  menjalani hidup dengan normal kembali.
Penyelenggaran  Sistem  Pembinaan  di  dalam  LPKA,  dalam  hal  anak  yang berkonflik  dengan  hukum  yang  masih  menjalani  masa  hukuman  namun  telah melampaui  batas  umur  yang  telah  ditetapkan  maka  menurut  Pasal  86  Undang-Undang SPPA;  Anak  yang  belum  selesai  menjalani  pidana  di  LPKA  dan  telah  mencapai  umur 18 (delapan belas) tahun dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan pemuda 8 .
Namun  kenyataan  di  lapangan  setiap  daerah  di  Indonesia  sangat  sedikit  yang memiliki  Lembaga  Pemasyarakan  Pemuda,  apabila  suatu  daerah  yang  tidak  memiliki lembaga  tersebut  maka  menurut  Pasal  86  angka  3;  Dalam  hal  tidak  terdapat  lembaga pemasyarakatan  pemuda,  Kepala  LPKA  dapat  memindahkan  Anak  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  ke  lembaga  pemasyarakatan  dewasa  berdasarkan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan.
Selanjutnya apabila Anak tersebut masih menjalani masa hukuman namun telah mencapai  umur  21  (dua  puluh  satu)  tahun,  maka  akan  dipindahkan  ke  Lembaga Pemasyarakatan Dewasa menurut
Pasal 86 angka 2 ;
Dalam  hal  Anak  telah  mencapai  umur  21  (dua  puluh  satu)  tahun,  tetapi  belum selesai menjalani pidana, Anak dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan dewasa dengan memperhatikan kesinambungan pembinaan Anak.
Tentunya  dengan  tetap  memperhatikan  pembinaan  terhadap  Anak  yang  baru akan masuk maupun setelah berada di dalam lingkungan orang-orang dewasa. Lembaga Pembinaan  Khusus  Anak  maupun  lembaga  pemasyarakatan  berdasarkan  Peraturan Perundanan  undanan  harus  memberikan  pemdampingan  terhadap  Anak  yang berhadapan  dengan  hukum  dan  Narapidana.  Sesuai  dengan  yang  tercantum  dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Berdasarkan  Undang-Undang  No.  35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak:
Pasal 2
Penyelenggaraan  perlindungan  Anak  berasaskan  Pancasila  dan  berlandaskan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  serta  prinsip- prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi :
a. non diskriminasi;
b. kepentingan yang terbaik bagi Anak;
c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
d. penghargaan terhadap pendapat Anak.
Pasal 4
Setiap Anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara  wajar  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta  mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 9
8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak , Pasal 86
9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Perlindungan Hukum Bagi Anak Didik Pemasyarakatan yang Mengalami Kekerasan di Lingkungan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros
Maghfirah Nasruddin, Haeranah, Amir Ilyas

## Pasal 16
1) Setiap  Anak  berhak  memperoleh  perlindungan  dari  sasaran  penganiayaan, penyiksaan, atau
2) penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
3) Setiap Anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
4) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara Anak hanya dilakukan apabila  sesuai  dengan  hukum  yang  berlaku  dan  hanya  dapat  dilakukan sebagai upaya terakhir.
Pasal 17
1) Setiap Anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk;
a. mendapatkan  perlakuan  secara  manusiawi  dan  penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
b. memperoleh  bantuan  hukum  atau  bantuan  lainnya  secara  efektif  dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
2) Setiap  Anak  yang  menjadi  korban  atau  pelaku  kekerasan  seksual  atau  yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
Pasal 59
Pemerintah  dan  lembaga  negara  lainnya  berkewajiban  dan  bertanggung  jawab untuk  memberikan  perlindungan  khusus  kepada  Anak  dalam  situasi  darurat, Anak  yang  berhadapan  dengan  hukum,  Anak  dari  kelompok  minoritas  dan terisolasi,  Anak  tereksploitasi  secara  ekonomi  dan/atau  seksual,  Anak  yang diperdagangkan, Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), Anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, Anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, Anak yang menyandang cacat, dan Anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
Perlindungan  hukum  bagi  Anak  dilaksanakan  sebagai  upaya  perlindungan hukum  bagi  kebebasan  dan  hak  asasi  Anak.  Perlindungan  terhadap  Anak  mencakup kepentingan  yang  berhubungan  dengan  kesejahteraan  Anak.  Perlindungan  Anak  yang berhadapan  dengan  hukum  atau  yang  sama  dengan  Anak  yang  Berkonflik  dengan Hukum, merupakan tanggung jawab bersama bagi  penegak hukum  Pemerintah bahkan masyarakat.  Tidak  hanya  Anak  sebagai  pelaku,  namun  termasuk  juga  Anak  sebagai korban dan juga saksi.
Penegak  hukum  yang  turut  andil  dalam  penanganan  Anak  yang  berhadapan dengan hukum tidak hanya mengacu pada pancasila Undang-Undang Dasar Negara RI 1945    prinsip-prinsip  dasar  Konvensi  Hak-Hak  Anak  serta  peraturan  perUndang- Undangan yang berkaitan dengan perlindungan Anak yang berhadapan dengan hukum, namun  harusnya  lebih  mengutamakan  mediasi  perdamaian  dan  menjadikan  proses peradilan  sebagai  upaya  terakhir.Penerapan  Peraturan  PerUndang-Undangan  terkait dengan perlindungan anak, mulai dari bagaimana sistem peradilan terhdapa anak hingga pada  pembimbingan  di  Lembaga  Pembimbingan  atau  Pemasyarakatan  terhadap  anak. Dinyatakan secara tegas hak seorang anak di dalam UU 35 tahun 2014
Pasal 4 angka 2
Perlindungan Hukum Bagi Anak Didik Pemasyarakatan yang Mengalami Kekerasan di Lingkungan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros
Bahwa  Setiap  anak  berhak  untuk  dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang,  dan berpartisipasi  secara  wajar  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan, serta  mendapat  perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi.  Berbeda  dengan realita  di  lapangan    anak  sangat  jarang  mendapatkan  pemenuhan  hak  secara menyeluruh baik dari proses penyelidikan hingga pemindahan anak ke Lembaga Pembimbingan atau Pemasyarakatan.
Salah satu bentuk adanya perbuatan kekerasan dan diskriminasi dalam perlakuan terhadap  Anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  adalah  belum  dibentuknya  Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat  LPKA itu sendiri. Seyogyanya di dalam  LPKA  tersebut    lembaga  atau  tempat  Anak  menjalani  masa  pidananya  hanya berisikan Anak tanpa berbaur dengan orang dewasa atau Narapidana. Namun belum ada satupun  LPKA  murni  yang  dibangun  khusus  untuk  Anak  di  seluruh  Indonesia, walaupun sejak dahulu sudah ada wacana untuk mendirikannya namun anggaran selalu menjadi kendala terbesar Pemerintah.
Belum  tersedianya  LPKA  mengakibatkan  Anak  harus  berbaur  dengan  orang dewasa  di  dalam  Lembaga  Pemsyarakatan  Dewasa  walaupun  hanya  terpisah  dengan blok-blok  khusus,  namun  hal  itu  belum  tentu  bisa  menghindarkan  Anak  dari  tindak kekerasan diskriminasi dari orang orang dewasa atau narapidana. Padahal menurut Pasal 17  UU  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak,  Anak  berhak  mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya  dipisahkan dari orang dewasa. Selain dari  Narapidana,  petugas  dan  pembimbing  khusus  Anak  pun  menjadi  salah  salah  satu masalah selama belum tersedianya LPKA.
Selain  daripada  belum  tersedianya  LPKA,  Lembaga  Pemasyarakatan  Pemuda juga  perlu  mendapat  perhatian  karena  belum  Lembaga  tersebut  masih  sedikit  bahkan belum  didirikan  juga,  karena  menurut  Pasal  86  Undang-Undang  SPPA,  Anak  yang masih  menjalani  pidana  di  LPKA  dan  telah  mencapai  umur  18  (delapan  belas)  tahun harus  dipindahkan  ke  lembaga  pemasyarakatan  pemuda.  Hal  tersebut  dapat menimbulkan potensi kekerasan dan diskriminasi karena peralihan Anak yang langsung dipindahkan  ke  Lembaga  Pemasyarakatan  dewasa,  maka  dari  itu  perlu  ada  perhatian untuk Anak tersebut dan diskresi oleh Pembimbing Anak.
Berdasarkan  Pasal  22  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Negara  tentang  Perlindungan Anak,  Pemerintah  Pusat  maupun  Daerah  berkewajiban  dan  bertanggung  jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan  perlindungan  anak.  Namun  dalam  kenyataannya  kebalikan  daripada penjelasan  Pasal  di  atas,  masih  banyak  hal  yang  menjadi  pekerjaan  rumah  bagi Pemerintah  dalam  rangka  memaksimalkan  upaya  perlindungan  anak  baik  dalam menyeluruh  maupun  dalam  arti  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum.  Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan:
Pasal 2
Sistem  pemasyarakatan  diselenggarakan  dalam  rangka  membentuk  Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki  diri,  dan  tidak  mengulangi  tindak  pidana  sehingga  dapat  diterima
Perlindungan Hukum Bagi Anak Didik Pemasyarakatan yang Mengalami Kekerasan di Lingkungan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros
Maghfirah Nasruddin, Haeranah, Amir Ilyas
kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. 10 Pasal 3
Sistem  pemasyarakatan  berfungsi  menyiapkan  Warga  Binaan  Pemasyrakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.
Anak  Pidana  mejalani  masa  hukuman  Pidana  berdasarkan  Putusan  Hakim  dan bukan untuk dididik. Selain itu kepindahan Anak ke Lapas lain tidak diatur secara rinci seperti  di  dalam  Undang-Undang  SPPA  yang  bahkan  mengatur  batas  umur  Anak  di dalam Lembaga Pembinaan.
Pasal 47 angka 2 Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
1. Tutupan  sunyi  paling  lama  6  (enam)  hari  bagi  Narapidana  atau  Anak Pidana; dan atau
2. Menunda atau meniadakan hak tertentu untuk  jangka waktu  tertentu sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku
Pasal 47 angka 4
Bagi Narapidana atau Anak Pidana yang pernah dijatuhi hukuman tutupan sunyi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, apabila mengulangi pelanggaran atau  berusaha  melarikan  diri  dapat  dijatuhi  lagi  hukuman  tutupan  sunyi  paling lama 2 (dua) kali 6 (enam) hari.
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu staf pembinaan di  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  Kelas  II  Kabupaten  Maros,  ada  beberapa  upaya yang dilakukan dalam pemberian perlindungan bagi anak didik pemasyarakatan korban kekerasan yaitu sebagai berikut;
a. Pemberian  Assesment,  pemberian  assessment  terhadap  anak  didik pemasyarakatan yang mengalami kekerasan dilakukan dengan tujuan untuk mengatahui  sebab  dan  asal  muasal  terjadinya  kekerasan.  Perlu  diketahui dahulu  siapa  pemicu  terjadinya  kekerasan  dan  bagaimana  kronologi kekerasan itu dilakukan.
b. Pemberian  teguran  lisan,  setelah  dilakukan  assessment  maka  selanjutnya dilakukan  peneguran  kepada  pelaku  kekerasan  dan  memisahkan  pelaku kekerasan tersebut dari korban kekerasan.
c. Tutup sunyi, apabila kekerasan terus berlanjut maka pelaku kekerasan yang juga  berasal  dari  warga  Lembaga  pemasyarakatan  maka  pelaku  kekerasan dimasukkan  kedalam  sel  pengasingan  yang  biasa  dikenal  dengan  tutup sunyi. 11
Tindakan  tersebut  sesuai  dengan  peraturan  perUndang-Undangan  yang  berlaku yaitu mengacu kepada Pasal 47 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dengan
10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan .
11 Andi Suardi, Staf Pembinaan LPKA Kelas II Maros, Wawancara Pribadi , Maros 27 Oktober 2020 Pukul 11.00 WITA
Perlindungan Hukum Bagi Anak Didik Pemasyarakatan yang Mengalami Kekerasan di Lingkungan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros
menjatuhkan  hukuman  tutupan  sunyi  selama  6  (enam)  hari.  Apabila  narapidana  yang telah  dijatuhi  hukuman  tutupan  sunyi,  dan  kemudian  mengulangi  pelanggaran keamanan  dan  ketertiban  dan  berusaha  melarikan  diri  maka  mereka  akan  dijatuhi  lagi hukuman tutupan sunyi paling lama 2 (dua) x 6 (enam) hari.
Dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor  6  Tahun  2013  juga  dijelaskan  mengenai  Jenis  Hukuman  Disiplin  dan Pelanggaran  Disiplin  dimana  melakukan  kekerasan  akan  dijatuhi  hukuman  disiplin tingkat  berat.  Pasal  8  ;  Narapidana  atau  Tahanan  yang  melanggar  tata  tertib,  dijatuhi: a.Hukuman disiplin tingkat ringan, b. Hukuman  disiplin  tingkat  sedang,  atau  c. Hukuman disiplin tingkat berat.
Pasal 9
1) Hukuman Disiplin tingkat ringan, meliputi:
a. Memberikan peringatan secara lisan, dan
b. Memberikan peringatan secara tertulis.
2) Hukuman Disiplin tingkat sedang, meliputi:
a. Memasukkan dalam sel pengasingan paling lama 6 (enam) hari; dan
b. Menunda  atau  meniadakan  hak  tertentu  dalam  kurun  waktu  tertentu berdasarkan hasil sidang TPP.
3) Menunda  atau  meniadakan  hak  tertentu  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (2) huruf b dapat berupa penundaan waktu pelaksanaan kunjungan.
4) Hukuman Disiplin tingkat berat, meliputi:
a. Memasukkan  dalam  sel  pengasingan  selama  6  (enam)  hari  dan  dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari, dan
b. Tidak  mendapatkan  hak  remisi,  cuti  mengunjungi  keluarga,  cuti bersyarat,  asimilasi,  cuti  menjelang  bebas,  dan  pembebasan  bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register f dan.
5)  Untuk  alasan  kepentingan  keamanan,  seorang  Narapidana/Tahanan  dapat dimasukkan dalam pengasingan dan dicatat dalam register H. 12

## Pasal 10
1) Penjatuhan  hukuman  disiplin  tingkat  ringan  bagi  Narapidana  dan  Tahanan yang melakukan pelanggaran:
a. Tidak menjaga kebersihan diri dan lingkungan;
b. Meninggalkan blok hunian tanpa izin kepada petugas blok;
c. Tidak mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan;
d. Tidak mengikuti apel pada waktu yang telah ditentukan;
e. Mengenakan anting, kalung, cincin, dan ikat pinggang;
f. Melakukan perbuatan atau mengeluarkan perkataan yang tidak pantas dan melanggar norma kesopanan atau kesusilaan; dan
g. Melakukan  tindakan  yang  berdasarkan  pertimbangan  sidang  tim pengamat  pemasyarakatan  termasuk  dalam  perbuatan  yang  dapat dikenakan Hukuman Disiplin tingkat ringan.
12 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara
Perlindungan Hukum Bagi Anak Didik Pemasyarakatan yang Mengalami Kekerasan di Lingkungan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros
Maghfirah Nasruddin, Haeranah, Amir Ilyas
2) Narapidana  dan  Tahanan  yang  dijatuhi  Hukuman  Disiplin  tingkat  sedang jika melakukan pelanggaran:
a. Memasuki Steril Area tanpa ijin petugas;
b. Membuat tato dan/atau peralatannya, tindik, atau sejenisnya;
c. Melakukan aktifitas yang dapat  membahayakan  keselamatan diri sendiri atau orang lain;
d. Melakukan  perbuatan  atau  mengeluarkan  perkataan  yang  tidak  pantas yang melanggar norma keagamaan;
e. Melakukan aktifitas jual beli atau utang piutang;
f. Melakukan  perbuatan  yang  termasuk  dalam  kategori  yang  mendapatkan Hukuman Disiplin tingkat ringan secara berulang lebih dari 1 (satu) kali; dan
g. Melakukan  tindakan  yang  berdasarkan  pertimbangan  sidang  tim pengamat  pemasyarakatan  termasuk  dalam  perbuatan  yang  dapat dikenakan Hukuman Disiplin tingkat sedang.
3) Narapidana dan Tahanan yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat berat jika melakukan pelanggaran:
a. Tidak mengikuti program pembinaan yang telah ditetapkan;
b. Mengancam, melawan, atau melakukan penyerangan terhadap petugas;
c. Membuat tau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya;
d. Merusak fasilitas lapas atau rutan;
e. Mengancam,  memprovokasi,  atau  perbuatan  lain  yang  menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban;
f. Memiliki,  membawa,  atau  menggunakan  alat  komunikasi  atau  alat elektronik;
g. Membuat,  membawa,  menyimpan,  mengedarkan  atau  mengkonsumsi minuman yang mengandung alcohol;
h. Membuat,  membawa,  menyimpan,  mengedarkan,  atau  mengkonsumsi narkotika dan obat terlarang serta zat adiktif lainnya;
i. Melakukan  upaya  melarikan  diri  atau  membantu  Narapidana  atau Tahanan lain untuk melarikan diri;
j. Melakukan  tindakan  kekerasan  terhadap  sesama  penghuni  maupun petugas;
k. Melakukan  pemasangan  atau  menyuruh  orang  lain  melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian;
l. Melengkapi  untuk  kepentingan  pribadi  di  luar  ketentuan  yang  berlaku dengan alat pendingin, kipas angin, kompor, televisi, slot pintu, dan/atau alat elektronik lainnya di kamar hunian;
m. Melakukan perbuatan asusila atau penyimpangan seksual;
n. Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan;
o. Menyebarkan ajaran sesat;
p. Melakukan  perbuatan  yang  termasuk  dalam  kategori  yang  mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang secara berulang  lebih dari 1 (satu) kali atau  perbuatan  yang  dapat  menimbulkan  gangguan  keamanan  dan ketertiban berdasarkan penilaian sidang TPP; dan
Perlindungan Hukum Bagi Anak Didik Pemasyarakatan yang Mengalami Kekerasan di Lingkungan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros
q. Melakukan  tindakan  yang  berdasarkan  pertimbangan  sidang  TPP termasuk  dalam  perbuatan  yang  dapat  dikenakan  Hukuman  Disiplin tingkat berat. 13
Melakukan  kekerasan  terhadap  anak  didik  pemasyarakatan  merupakan pelanggaran  disiplin  berat,  sehingga  pelaku  akan  diasingkan  kedalam  sel  pengasingan (tutup  sunyi)  selama  waktu  tertentu.  Hal  ini  merupakan  suatu  bentuk  perlindungan terhadap  anak  didik  pemasyarakatan  yang  menjadi  korban  kekerasan.  Penjatuhan Hukuman  terhadap  narapidana  dan  tahanan  dewasa  terhadap  Anak  di  dalam  LPKA dapat  meminimalisir  terjadinya  kekerasan,  namun  peran  Petugas  Pemsyarakatan  juga sangat  penting  terhadap  pendampingan  Anak  secara  berkala  karena  Anak  setelah mendapatkan kekerasan oleh narapidana dewasa pasti akan mendapat ancaman dan jika hal  tersebut  terjadi  Anak  akan  mengalami  kekerasan  terus  menerus  dan  akhirnya mengalami depresi.
Peneitian  dilakukan  di  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  kelas  II  Maros, dengan metode wawancara dengan beberapa orang Anak Didik  Pemasyarakatan. Hasil wawancara  yang  penulis  lakukan  menunjukkan  ada  beberapa  orang  dari  anak  didik pemasyaraatan  tersebut  mengalami  kekerasan  di  Lingkungan  Lembaga  Pembinaan Khusus  Anak  Kelas  II  Maros.  Kekerasan  tersebut  merupakan  kekerasan  fisik  dan kekerasan psikis. Kekerasan fisik berupa pemukulan ataupun penjambakan kepada anak didik  pemasyarakatan  yang  dilakukan  oleh  sesame  warga  binaan  anak  ataupun  oleh warga  binaan  dewasa,  sedangkan  kekerasan  dalam  bentuk  psikis  yaitu  pemberian ancaman  bagi  beberapa  anak  didik  pemasyarakatan  oleh  warga  binaan  yang  ada  di lingkungan  lembaga  pembinaan  khusus  anak,  namun  dalam  hal  ini,  tidak  ada  terdapat kekerasan  seksual,  yaitu  karena  anak  didik  pemasyarakatan  yang  ada  di  lembaga pembinaan khusus anak kelas II Maros semuanya berjenis kelamin laki-laki.

## Faktor  yang  Menghambat  Pemberian  Perlindungan  Hukum  b  agi  Anak  Didik Pemasyarakatan.

## 1. Faktor Sarana dan Fasilitas Umum
Faktor  sarana  atau  fasilitas  merupakan  salah  satu  factor  penting  dalam pemberian  bantuan  hukum  bagi  anak  didik  pemasyarakatan  korban  kekerasan,  maka dari itu seyogyanya pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak menyediakan sarana atau fasilitas  yang  ideal  bagi  anak  didik  pemasyarakatan.  Berdasarkan  hasil  wawancara dengan  empat  orang  anak  didik  pemasyarakatan  yang  berada  di  Lembaga  Pembinaan Khusus Anak kelas II Maros, mereka mengaku bertempat di  blok  sel yang berisi  lebih dari 10 orang dalam satu bloknya, dan sering terjadi saling ejek mengejek, bully-bullyan serta  perkelahian  dikarenakan  masalah  pakaian  dan  sebagainya  yang  menjadi  pemicu terjadinya kekerasan terhadap salah satu anak.
Dalam  satu  blok  terdapat  13  orang  anak  dengan  masing-masing  4-5  orang perkamarnya,  anak  didik  pemasyarakatan  mengaku  kadang  berkelahi  karena permasalahan sepele seperti saling ejek dan lain sebagainya.  Hal tersebut karena sarana atau  fasilitas  sel  yang  tidak  memadai,  banyaknya  anak  yang  ditempatkan  dalam  satu
13 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara , Pasal 10
Perlindungan Hukum Bagi Anak Didik Pemasyarakatan yang Mengalami Kekerasan di Lingkungan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros
Maghfirah Nasruddin, Haeranah, Amir Ilyas
blok  dan  kurangnya  pengawasan  menjadikan  anak-anak  menjadi  sulit  dikontrol  serta menyebabkan terjadinya perkelahian antara anak-anak dikarenakan permasalahan sepele yang berujung pada terjadinya kekerasan antara anak.
Salah  satu  upaya  yang  dapat  dilakukan  untuk  meminimalisir  terjadinya kekerasan  terhadap  anak,  sekaligus  sebagai  upaya  pemberian  perlindungan  bagi  anak didik  pemasyarakatan  adalah  dengan  dikelompokkannya  anak  didik  pemasyarakatan berdasarkan  umur  dan  tindak  pidana  yang  dilakukan.  Sebanyak  8  orang  dari  26  orang melakukan kejahatan perlindungan anak, yaitu kekerasan terhadap anak yang sebaiknya tidak diacak penempatan selnya dengan anak yang lain. Penyediaan sarana dan fasilitas ini sangat penting karena dengan adanya fasilitas yang bagus, pemisahan yang jelas dan pengawasan  yang  ketat  maka  anak  sebagai  korban  kekerasan  di  Lembaga  Pembinaan Khusus Anak dapat memperoleh perlindungan hukum.
Dalam  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  Kelas  II  Maros,  banyak  aktifitas sehari-hari  yang  rutin  dilakukan,  kegiatan  tersebut  beragam  jenisnya  sesuai  dengan minat dan sangat bermamfaat untuk warga binaan karena dapat melatih kreativitas, juga membangkitkan jiwa spiritual para warga binaan. Kegiatan-kegiatan tersebut dirangkum dalam tabel berikut ini:
Tabel 1 Kegiatan Rutin Mingguan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros No Nama Kegiatan Deskripsi Kegiatan Tempat Kegiatan 1. Upacara Bendera Upacara  bendera  warga binaan pemasyarakatan merupakan  suatu  progam pembinaan  dalam  rangka memperkuat wawasan kebangsaan dan bernegara. Lapangan 2. Sabtu Ceria
Sabtu  ceria  merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan  setiap  pekan dalam rangka menyehatkan fisik dan fikiran warga binaan pemasyarakatan melalui kegiatan senam dan bernyanyi.
Lapangan 3. Pengajian Kegiatan pengajian ini merupakan  kegiatan  rutin yang  dilaksanakan  setiap hari  selasa.  Pengajian  ini dibawakan oleh departemen agama kabupaten maros. Masjid 4. Jum’at Beriman (Bersih-bersih dan Program  ini  dilaksanakan dengan melaksanakan Blok Sel dan Masjid
Perlindungan Hukum Bagi Anak Didik Pemasyarakatan yang Mengalami Kekerasan di Lingkungan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros
beriman) kegiatan bersih-bersih blok hunian  oleh  seluruh  warga binaan pemasyarakatan kemudian dilanjutkan dengan pengajian. 5. Pabburata’ Pabburata merupakan salah satu program unggulan yang dilaksanakan setiap pekannya  sebagai  layanan Kesehatan bagi warga binaan pemasyarakatan. Sekitar Blok Sel 6. Senam Kegiatan senam ini dilakukan secara rutin sekali seminggu untuk tetap  menjaga  Kesehatan dan kebugaran warga binaan. Lapangan 7. Sarabba Sarabba  merupakan  sarana belajar  membaca  dimana para warga binaan meminjam buku untuk dibaca. Outdoor di Lapangan dan Sekitar Sel 8. Keaksaraan Fungsional Keaksaraan fungsional merupakan kegiatan pembinaan  yang  bertujuan untuk  menghapuskan  buta aksara bagi warga binaan. Ruang Belajar LPKA
Sumber: Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros
Berdasarkan  tabel  tersebut,  ada  kegiatan  yang  memang  rutin  dilakukan  setiap minggunya,  kegiatan  tersebut  dilakukan  di  oleh  warga  binaan  dewasa  maupun  anak didik pemasyarakatan. Kegiatan upacara bendera, senam pagi, sabtu ceria, jumat bersih dilakukan di lapangan, sehingga warga binaan anak dan dewasa berbaur tiap minggunya dalam  melakukan  kegiatan-kegiatan  tersebut.  Begitupun  dengan  kegiatan  pengajian yang  dilakukan  setiap  hari  selasa  yang  menggabungkan  antara  anak  didik pemasyarakatan  dan  warga  binaan  dewasa.  Ada  pula  kegiatan  sarabba  (sarana  belajar membaca)  kegiatan  mingguan  yang  dilakukan  bebas  di  pekarangan  maupun  disekitar sel,  yang  makin  menambah intensitas  komunikasi  antara warga  binaan  dewasa  dengan anak didik pemasyarakatan.
Kegiatan  mingguan  ini  merupakan  salah  satu  pemicu  terjadinya  kekerasan karena  kegiatan  ini  rutin  dilakukan  namun  tidak  ada  pemisahan  antara  anak  didik pemasyarakatan  dengan  warga  binaan  biasa  sehingga  kerap  kali  jika  ada  konflik  yang terjadi, dan  pertemuan  yang terus  menerus  menjadikan hal  tersebut  memicu  terjadinya kekerasan  terhadap  anak  didik  pemasyarakatan.  Selain  kegiatan  rutin  mingguan tersebut, anak didik pemasyarakatan yang dibina di Lembaga Pembinaan Khusus Anak
Perlindungan Hukum Bagi Anak Didik Pemasyarakatan yang Mengalami Kekerasan di Lingkungan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros
Maghfirah Nasruddin, Haeranah, Amir Ilyas
Kelas  II  Maros  melakukan  beberapa  kegiatan  pengembangan  diri  /  Pengambangan Kemandirian  yang  sangat  bermamfaat  karena  melatih  kreativitas  anak-anak.  Kegiatan tersebut antara lain sebagai berikut:
Tabel 2 Tabel Kegiatan Pembinaan Kemandirian di LPKA Maros No Nama Kegiatan Deskripsi Kegiatan 1. Perkebunan Perkebunan  merupakan  salah  satu program  pembinaan  di  Lembaga Pembinaan  Khusus  Anak  Kelas  II Maros  dengan  memamfaatkan  lahan kosong yang ada di area brank gang. 2. Keterampilan Program ini dilakukan agar anak didik pemasyarakatan dapat berkreasi sebebas-bebasnya, contohnya membuat vas bunga dari limbah bekas 3. Sekolah Mandiri Sekolah mandiri  digelar  dalam  rangka upaya membangun kapasitasdan kemampuan anak didik pemasyarakatan 4. Pramuka Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan  penanaman  sifat  disiplin dan kekompakan. 5. Sains (Studi Al-Qur’an Intensif) Sains merupakan pembinaan kepribadian dalam rana spiritual warga binaan pemasyarakatan.
Sumber: Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros
Kegiatan  Pembinaan  Kemandirian  yang  diatas,  dilakukan  oleh  mayoritas  Anak didik  pemasyarakatan,  namun  ada  juga  yang  dilakukan  oleh  warga  binaan  dewasa. Adanya  berbagai  jenis  kegiatan  dengan  fungsi  yang  berbeda-beda,  peserta  yang berbeda-beda serta menggunakan fasilitas  yang berbeda-beda, menjadikan  beragamnya hal yang dilakukan setiap minggunya di lapas serta perlunya perhatian ekstra oleh para petugas  pemasyarakatan,  terlebih  adanya  kegiatan  yang  menggabungkan  antara  anak didik  pemasyarakatan  dengan  warga  binaan  dewasa.  Berikut  tabel  kegiatan  dan klasifikasi kegiatan:
Tabel 3 Tabel Kegiatan-Kegiatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak No Jenis Kegiatan Khusus Anak Didik Pemasyarakatan Digabung dengan warga binaan lain 1. Upacara Bendera  2. Sabtu Ceria 
Perlindungan Hukum Bagi Anak Didik Pemasyarakatan yang Mengalami Kekerasan di Lingkungan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros
3. Pengajian  4. Jum’at Beriman (Bersih-bersih dan beriman)  5. Pabburata  6. Senam Pagi  7. Sarabba  8. Keaksaraan Fungsional  9. Perkebunan  10. Keterampilan  11. Sekolah Mandiri  12. Pramuka  13. Sains (Studi Al-Qur’an Intensif) 
Sumber: Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros
Berdasarkan  tabel  tersebut,  70%  kegiatan  yang  dilakukan  di  Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros menggabungkan antara warga binaan dewasa dengan anak didik  pemasyarakatan, cukup tingginya  intensitas pertemuan antara  anak- anak  dan  orang  dewasa  di  fasilitas-fasilitas  umum  dan  dalam  aktifitas-aktifitas  yang umumnya  dilakukan  setiap  hari,  menyebabkan  terjadinya  interaksi  yang  intens  antara anak-anak  dan  orang  dewasa.  Padahal  seyogyanya  lapas  anak  dan  orang  dewasa haruslah dipisahkan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan: “Anak Pidana ditempatkan di LAPAS Anak.”  Yang  dimana  di  dalam  LAPAS  anak,  Anak  tersebut  akan  digolongkan berdasarkan  dasar  umur,  jenis  kelamin,  lama  pidana  yang  dijatuhkan,  jenis  kejahatan, dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau dalam rangka pembinaan.
Penempatan Anak didik pemasyarakatan  di  Lembaga pemasyarakatan  harusnya betul  betul  untuk  anak,  idealnya  petugas  pemasyarakatan  harusnya  membina  anak  di Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  tanpa  berbaur  dengan  orang  dewasa  sesuai  dengan dengan UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana anak. Pada prinsipnya, anak  yang  dijatuhi  pidana  penjara  ditempatkan  di  Lembaga  Pembinaan  Khusus  anak, yakni  Lembaga  atau  tempat  anak  menjalani  masa  pidananya.  Demikian  yang  disebut pada Pasal 85 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 20 UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan  Pidana  Anak.  Dalam  penjelasan  pasal  ini  dijelaskan  bahwa  anak  harus ditempatkan  di  Lembaga  Pemasyarakatan  yang  penempatannya  terpisah  dari  orang dewasa.
Perlindungan Hukum Bagi Anak Didik Pemasyarakatan yang Mengalami Kekerasan di Lingkungan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros
Maghfirah Nasruddin, Haeranah, Amir Ilyas
Banyak  survey  yang  menjelaskan  bahwa  banyak  Anak  yang  kembali  masuk karena  melakukan  tindak  pidana  lagi,  contohnya  seorang  anak  pertama  kali  masuk  di Lembaga Pembinaan khusus anak sebagai pencuri lalu setelah keluar masuk lagi dengan kasus  Narkoba,  karena  pada  awalnya  Anak  masuk  sebagai  pencuri  lalu  sering  berbaur dengan orang dewasa dan terpengaruh untuk mengkomsumsi Narkoba, jadi anak keluar lagi dari lapas dan coba coba mengkomsusi atau mengedarkan Narkoba akibat pengaruh orang  dewasa.  Hal  tersebut  sangat  rentan  terjadi,  apalagi  Anak  tersebut  sedang bermasalah  ekonomi.  Anak  tersebut  pasti  akan  melakukan  hal  tersebut  tanpa  pikir panjang. Banyak waktu waktu luang yang dengan anak didik pemasyarakatan habiskan untuk  mengobrol  dengan  warga  binaan  pemasyarakatan  dewasa,  sehingga  anak-anak memperolah beberapa hal negatif salah satunya dengan adanya pengaruh untuk berbuat kekerasan,  memancing  emosional  anak  yang  berujung  kekerasan  terhadap  anak  didik pemasyarakatan yang lain. Selain dari pada itu anak anak juga akan akan mendapatkan wawasan  baru  dalam  melakukan  kejahatan  setelah  anak  tersebut  keluar  baik  itu kejahatan yang sudah dilakukan maupun kejahatan dengan model baru.
Hal  inilah  yang  menjadi  salah  satu  penyebab  terhambatnya  pemberian perlindungan  bagi  anak  didik  pemasyarakatan  yang  menjadi  korban  kekerasan dikarenakan  fasilitas  umum  di  Lembaga  pembinaan  khusus  anak  tersebut  yang  tidak bisa dipisakan dari orang dewasa sehingga memicu terjadinya kekerasan pada anak oleh orang  dewasa  karena  permasalahan  sepele  dan  karena  seringnya  intensitas  bertemu antara  anak-anak  dengan  orang  dewasa  dalam  kegiatan-kegiatan  rutin  mingguan  yang menggabungkan keduanya.

## 2. Faktor Biaya
Berdasarkan  Undang-Undang  SPPA  Kewajiban  membangun  Bapas  di  setiap Kabupaten/Kota diamanatkan oleh Pasal 105 ayat (1) huruf d, sedangkan pembangunan LPKA dan LPAS di setiap Provinsi merupakan amanat dari Pasal 105 ayat (1) huruf e, yang dalam waktu 5 (lima) tahun sudah harus terbentuk, tetapi hingga tahun 2016 baru terbentuk  71  Bapas,  20  LPKA,  dan  4  LPAS  sehingga  masih  perlu  untuk  membantuk 465 Bapas, 14 LPKA dan 34 LAPAS. Dari kondisi demikian masih banyak infrastruktur yang  perlu  dibangun  dan  tentu  akan  terkait  erat  dengan  ketersediaan  anggaran  dalam upaya merealisasikannya. 14
Berdasarkan  data  di  atas,  wacana  sebenarnya  sudah  ada  sejak  dulu  mengenai LPKA  murni  untuk  Anak.  Namun  karena  kendala  tersebut  berada  pada  anggaran  jadi akhirnya  hingga  saat  ini    sekarang  belum  terealisasi,  jadi  kendala  nya  hanya  ada  satu yaitu  masalah  terkait  anggaran.    LPKA  yang  baru  didirikan  20  pun  tidak  murni peruntukan  nya  hanya  untuk  Anak  tetapi  masih  terdapat  orang  dewasa  di  dalamnya. Petugas LPKA atau LAPAS  dalam mengupayakan pemisahan Anak dan orang dewasa adalah  dengan  membuat  blok  khusus  bagi  mereka  guna  mencegah  adanya  kekerasan dan  diskrimiasi.  Kami  memiliki  blok  khusus  Anak.  Akan  tetapi  Anak  tetap  berbaur dengan orang dewasa ketika mereka keluar atau beraktivitas di  luar blok mereka, akan
14 Arfan Faiz Muhlizi dkk, Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Hukum Dalam Rangka Membangun Sistem Hukum Pidana Anak, Pusat Analisis Dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasionalkementerian Hukum Dan Ham, 2016, hlm. 133
Perlindungan Hukum Bagi Anak Didik Pemasyarakatan yang Mengalami Kekerasan di Lingkungan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros
tetapi  perlu  diingat  bahwa  masalah  kamar  dan  tidur  Anak  tetap  terpisah  dari  orang dewasa.
Belum adanya ketersediaan LPKA murni khusus Anak bagaikan menarik Anak kembali  ke  dalam  LPKA  atau  LAPAS  karena  kita  tidak  bisa  menghindari  pengaruh bahkan  paksaan  orang  dewasa  kepada  Anak.  Sehingga  menyebabkan  seorang  Anak mendapatkan  pengetahuan  baru  kejahatan  bary  apa  lagi  yang  akan  dilakukan  setelah keluar  dari  LPKA.  Meningkatkan  pola  pembinaan  terhadap  Anak  yang  berhadapan dengan  hukum  tersebut  agar  supaya  Anak  tidak  akan  mengulangi  perbuatannya. Meningkatkan  pola  pembinaan  merupakan  salah  satu  faktor  penting  dalam  upaya melindungi  dan  mewujudkan  hak-hak  Anak  sesuai  dengan  yang  diharapkan  dari pembentukan Peraturan Perundanan-undanan, namun pada kenyataannya penyeleggaraan  pembinaan  tersebut  belum  optimal.  Berdasarkan  uraian  di  atas pemerintah  sebenarnya  sudah  memiliki  niat  yang  baik  untuk  membuat  Peraturan PerUndang-Undangan mengenai perlindungan hukum terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum korban kekerasan walapun terkesan disahkan tidak optimal. Pemerintah harus  memerhatikan  faktor  pendukung  dalam  penyelenggaraan  Undang-Undang tersebut misalnya masalah yang paling mendasar ialah anggaran, yang mana hal tersebut menjadi  faktor  tidak  efektifnya  penyelenggaraan  perlindungan  hukum  terhadap  Anak Yang  Berhadapan  Dengan  Hukum  korban  kekerasan.  Salah  satu  penghambat  dalam pemberian  perlindungan  hukum  bagi  anak  didik  pemasyarakatan  adalah  dengan digabungkannya  warga  binaan  dewasa  dengan  anak  didik  pemasyarakatan.  Hal  ini dikarenakan sulitnya memisahkan Lembaga pemasyarakatannya.
Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kabupaten Maros, masih banyak warga binaan dewasa karena kurangnya biaya pemindahan lapas. Di Sulawesi  Selatan, hanya ada satu Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yaitu di Kabupaten Maros. Lembaga  pembinaan  Khusus  Anak  Di  Parepare  dulunya  juga  khusus  anak,  namun sekarang  sudah  diperuntukkan  untuk  dewasa.      Singkatnya  dijabarkan  bahwa  proses pemindahan  Lembaga  Pemasyarakatan  dimulai  dari  proses  pengosongan  blok-blok  sel kemudian  sedikit  demi  sedikit  warga  binaan  dewasa  dipindahkan  ke  Lembaga pemasyarakatan lain yang sudah memiliki sel kosong, namun disini yang menjadi letak permasalahannya karena  terjadinya over  capcity di  Lembaga pemasyarakatan  sehingga membuat  sulitya  Lembaga  pembinaan  khusus  anak  melakukan  transfer  warga pemasyarakatan  sehingga  dengan  terpaksa  tetap  ditempatkan  di  Lembaga  pembinaan khusus anak.
Biaya  pemisahannya  juga  cukup  banyak,  sehingga  pihak  Lembaga  pembinaan khusus  anak  juga  belum  mampu  berbuat  banyak,  anggaran  yang  dimaksudkan  disini adalah biaya operasional dan akomodasi dari tempat serta biaya transfer warga binaan, yang belum mendapat respon dari pemerintah pusat sehingga tetap dibiarkan seperti ini.
Pemisahan  antara  lapas  anak  dan  orang  dewasa  ini  merupakan  bagian  dari bentuk tindakan humanis, maka dari itu lapas anak dan orang dewasa harus dipisahkan. Banyak  persoalan  yang  terjadi  ketika  anak-anak  ditempatkan  di  dalam  lapas  orang desawa.  Secara  psikologis  juga  akan  berpengaruh  ketika  mereka  harus  bergabung bersama orang-orang dewasa meskipun blok-bloknya dipisahkan.
Peran Penegak  Hukum sangat  berpengaruh  terhadap Sistem  Penegakan  Hukum dalam  pemberian  bantuan  Hukum  bagi  Anak  khusus  nya  korban  kekerasan.  Setiap Penegak  Hukum  mempunyai  masing-masing  kedudukan  dan  peranannya  tersendiri,
Perlindungan Hukum Bagi Anak Didik Pemasyarakatan yang Mengalami Kekerasan di Lingkungan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros
Maghfirah Nasruddin, Haeranah, Amir Ilyas
maka dari itu setiap Penegak Hukum dituntut untuk berintegritas dan profesional dalam menjalankan  perannya.  Namun  tidak  menutup  kemungkinan  bahwa  di  antara  para Penegak  Hukum  terkadang  timbul  perselisihan  berdasarkan  kedudukan  dan  peran masing-masing.    Penegak  hukum  dalam  perannya  memberikan  bantuan  hukum  bagi anak  khusus  nya  korban  kekerasan  yang  berada  di  LPKA  adalah  dimulai  dengan pencegahan  kekerasan  terhadap  Anak  tersebut  terlebih  dahulu.  Pencegahan  yang dimaksud  ialah  peran  penegak  hukum  membuat  diskresi  dan    melakukan  pemisahan terlebih dahulu terhadap Anak dengan orang dewasa.
Selain  daripada  pencegahan  dari  kekerasan,  penegak  hukum  juga  berperan dalam  pendampingan,  pembimbingan,  dan  pengawasan  terhadap  Anak  yang Berhadapan  dengan  hukum  di  dalam  LPKA.  Penegak  hukum  harus  mempunyai  minat dan dedikasi yang tinggi serta memahami masalah anak juga telah mengikuti pelatihan teknis khusus untuk pendampingan terhadap anak. Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM)  yang  memadai  dan  berkompeten  dapat  mendukung  penyelenggaraan pembimbingan  pada  Anak  yang  berhadapan  dengan  Hukum.  Namun  hal  yang  perlu diingat juga adalah masalah Sumber Daya Manusia (SDM) bukan menjadi faktor tidak efektifnya  proses  pembimbingan  pada  Anak  melainkan  anggaran  juga  menjadi  salah satu  penyebab  utama.  Keterbatasan  anggaran  sangat  berpengaruh  ke  dalam  berbagai macam hal, mulai dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi penegak hukum terlebih dahulu hingga menjalar ke proses pembimbingan kepada Anak di LAPAS yang tidak optimal. Selain itu pola pembinaan kepada Anak yang berhadapan dengan Hukum menjadi  salah  satu  faktor  penting  penegak  Hukum  dalam  mengoptimalkan pembimbingan  kepada  Anak,  namun  ketersediaan  Peraturan  Pemerintah  yang  secara khusus  mengatur  tentang  program  atau  pola  pendampingan,  pembimbingan,  dan pengawasan kepada Anak belum terbentuk. Belum terbentuknya pun juga menyebabkan tidak adanya alokasi anggaran yang khusus untuk melaksanakan program pembinaan.
Sebagaimana  dimuat  dalam  Pasal  64  angka  1  Undang-Undang  SPPA  juga  di Pasal  2  Undang-Undang  No.  12  Tahun  1995  Tentang  Pemasyarakatan,  Petugas pembinaan  berperan  pembinaan,  pendampingan,  pembimbingan,  dan  pengawasan. Namun di dalam kenyataannya di lapangan, penyelenggaraan pembimbingan Anak oleh petugas  sosial  tidak  berjalan  secara  optimal.  Proses  pembimbingan  terhadap  Anak sepertinya  belum  sepenuhnya  mengembalikan  Anak  menjadi  insan  yang  berguna  di dalam  keluarga  dan  masyarakat.  Terkadang  seorang  Anak  yang  telah  menjalani  masa Pidana  belum  tentu  mampu  untuk  merubah  seorang  Anak  untuk  tidak  mengulangi perbuatannya  bahkan  seorang  bisa  masuk  ke  LPKA  dengan  kasus  yang  berbeda  atau bahkan lebih bahaya dari perbuatan sebelumnya. Berdasarkan uraian di atas efektivitas peran  penegak  hukum  belum  optimal  karena  harus  ditingkatkan  lagi  mulai  anggaran, pengaturan  pelaksana,  ketersediaan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  hingga  pelatihan Penegak  Hukum,  jadi  belum  efektifnya  peran  Penegak  Hukum  tidak  bisa menititkberatkan kesalahan kepada mereka melainkan banyak faktor yang menghambat mereka. Di sisi lain kita tidak boleh menyama ratakan tiap Lembaga dan Anak yang ada di  setiap  wilayah  Negara  Indonesia  karena  pembinaan  juga  tergantung  pada  Anak  itu sendiri.  Misalnya beberapa Anak yang membandel dan usil terhadap teman sebayanya namun  untuk  mereka  tidak  melakukan  kekerasan.  Anak  yang  melakukan  kekerasan  di luar sana setelah masuk LAPAS insaf dan sama seperti kita yang normal.
Perlindungan Hukum Bagi Anak Didik Pemasyarakatan yang Mengalami Kekerasan di Lingkungan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros

## D.   PENUTUP

## Kesimpulan
Bentuk perlindungan hukum bagi  anak didik pemasyarakatan korban kekerasan yang  diterapkan  di  Lingkungan  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  Kelas  II  Maros adalah mengasingkan pelaku kekerasan terhadap anak ke dalam sel pengasingan (tutup sunyi)  karena  melakukan  kekerasan  terhadap  anak  didik  pemasyarakatan  merupakan pelanggaran disiplin berat.
Faktor  yang  menghambat  pemberian  perlindungan  hukum  bagi  anak  didik pemasyarakatan  adalah  faktor  sarana  dan  fasilitas  umum  di  lingkungan  lembaga pembinaan  khusus  anak  yang  digunakan  masih  secara  bersama-sama  oleh  anak  didik pemasyarakatan  dan  warga  binaan  yang  lain  (dewasa)  serta  faktor  biaya  yang menyebabkan hingga saat ini belum dapat dilaksanakan pemisahan lembaga pembinaan khusus anak dan dewasa.

## Saran
Undang-Undang  yang  terkait  dengan  bentuk  pemberian  perlindungan  hukum bagi  anak  didik  pemasyarakatan  korban  kekerasan  sebaiknya  diperjelas  dibagian  siapa yang melakukan kekerasan dan tempat dilakukannya kejahatan tersebut agar lebih bisa melindungi  hak-hak  anak  yang  mengalami  kekerasan  khususnya  di  lingkungan Lembaga pembinaan khusus anak.
Hambatan  dalam  pemberian  perlindungan  hukum  bagi  anak  didik pemasyarakatan korban kekerasan adalah sulitnya pemisahan Lembaga pemasyarakatan anak dan dewasa dikarenakan alasan anggaran yang cukup besar sehingga harapan saya semoga  pemerintah  mengakomodir  segara  hal  ini  agar  di  Indonesia  Lembaga Pembinaan  Khusus  Anak  menjadi  betul-betul  murni  khusus  anak  demi  terciptanya perlindungan anak yang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA
Aprillia  Sinewe,  Trisha.  2019. Perlindungan  hukum  terhadap  anak  sebagai  korban kejahatan  menurut  hukum  pidana  Indonesia .  Lex  Crimen  Vol.  V  No.9  (Hlm. 55). Manado: Universitas Sam Ratulangi.
Arfan  Faiz  Muhlizi,  Arfan,  dkk.  2016. Laporan  Akhir  Analisis  Dan  Evaluasi  Hukum Dalam  Rangka  Membangun  Sistem  Hukum  Pidana  Anak, Pusat  Analisis  Dan Evaluasi  Hukum  Nasional  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional  Kementerian Hukum Dan Ham (hlm. 133)
Chusniatun. 2018. Sistem Perlindungan Hukum bagi Anak di Lembaga Pemasyarakatan dalam perspektif Konvensi Internasional Hak-Hak Anak . SUHUF Vol 30 No.1. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Gajah, Nurhamidah. 2017. Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas  2B  Padangsidimpuan .  Jurnal  ilmu-ilmu  social  dan  keislaman.  Tapanuli Selatan: Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan.
Perlindungan Hukum Bagi Anak Didik Pemasyarakatan yang Mengalami Kekerasan di Lingkungan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros
Maghfirah Nasruddin, Haeranah, Amir Ilyas
Hardianto,  Agus.  2013. Upaya  Pencegahan  Terjadinya  Tindak  Pidana  Kekerasan Terhadap  Warga  Binaan Di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  II  Beteng Ambarawa , Diponegoro Law Review. Semarang: Universitas Diponegoro.
Huraerah, Abu. 2012. Kekerasan Terhadap Anak . Bandung: Nuansa.
Maidin  Gultom,  Maidin.  2008. Pelindungan  Hukum  Terhadap  Anak .  Refika  Aditama: Jakarta.
Suardi,  Andi.  Staf  Pembinaan  LPKA  Kelas  II  Maros, Wawancara  Pribadi ,  Maros  27 Oktober 2020 Pukul 11.00 WITA.
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.