## AL-AWQAF
Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam vol. 15, no. 1, tahun 2022

## Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Undang-Undang Wakaf
Saifudin 1 , Dian Kus Pratiwi 2 , Ahmad Sadzali 3
1 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, saifudin@uii.ac.id
2 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, dian.pratiwi@uii.ac.id
3 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, sadzali@uii.ac.id
Abstract: Law Number 41 of 2004 concerning Waqf is one of the reform products that have  received  the  attention of  many  researchers.  This  paper examined  the Waqf Law from  the  perspective  of  Pancasila,  namely  to  answer  whether  the  values  of  Pancasila have been actualized in it. This research is a juridical-normative study, by analyzing the contents  of Waqf Law with  the  parameters  of  Pancasila values  in the  legislation. The results  show  that  the  values  of  Pancasila  are  well  actualized  in  Waqf  Law.  The actualization of Pancasila values is contained in in every norm of Waqf Law.
Keywords : Waqf, Actualization, Value, Pancasila.
Abstrak: Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf merupakan salah satu undang-undang  produk  reformasi  yang  cukup  banyak menyita  perhatian  para  peneliti. Tulisan  ini  mencoba  untuk  meneliti  Undang-Undang  Wakaf  ini  dari  perspektif Pancasila, yakni untuk menjawab apakah nilai-nilai Pancasila sudah teraktualisasikan di dalamnya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif, dengan menganalisis isi Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004  tentang  Wakaf  dengan  parameter  nilai-nilai Pancasila  dalam  pembentukan  peraturan  perundang-undangan.  Hasilnya  menunjukkan bahwa  nilai-nilai  Pancasila  teraktualisasikan  dengan  baik  di  dalam  Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila tersebut bahkan terdapat pada setiap elemen penormaan di dalam Undang-Undang Wakaf ini.
Kata Kunci : Wakaf, Aktualisasi, Nilai, Pancasila.
2 | Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam , vol. 15, no.1, tahun 2022
:ﺺﺨﻠﻣ نوناقلا مقر ٤١ ﺔﻨﺴل ٢٠٠٤ نأشب فقولا وه دحأ نيناوقلا ﺔلدعملا يتلا تيظح مامتهاب ريبك نﻣ نيثحابلا . لواحت ذه ا لا ﺚحب ﺺحﻓ نوناق فقولا نﻣ روظﻨﻣ ﻼيساكنابلا ، ﺔباﺟﻺل امﻋ اذإ تناك ميق ﻼيساكنابلا دق تققحت هيﻓ . اذه ﺚحبلا وه ﺚحب ينوناق يرايعﻣ ، نﻣ لﻼخ ليلحت تايوتحﻣ نوناقلا مقر ٤١ ﺔﻨﺴل ٢٠٠٤ نأشب فقولا ﻊﻣ ريياعﻣ ميق ﻼيساكنابلا يﻓ ليكشت حئاوللا ﺔينوناقلا . رهظت ﺞئاتن ﺚحبلا اذه نأ ميق ﻼيساكنابلا ﺔققحتﻣ لكشب ديﺟ يﻓ نوناقلا مقر ٤١ ماعل ٢٠٠٤ نأشب فقولا . نإ قيقحت ميق ﻼيساكنابلا دوﺟوﻣ ﻰتح يﻓ لك رﺼﻨﻋ نﻣ رﺻاﻨﻋ ميظﻨتلا يﻓ اذه لا نوناق . ةيسيئر تامﻠك : فقو ، كاردإ ، ﺔميق ، ﻼيساكناب .

## PENDAHULUAN
Salah  satu  produk  undang-undang  pascareformasi  yang  bernuansa  syariah  adalah  Undang- Undang  Nomor  41  Tahun  2004  tentang  Wakaf.  Secara  politik,  proses  pengundangan  UU tentang  Wakaf  ini  berada  dalam  masa  transisi  kepemimpinan,  yaitu  pergantian  presiden Megawati  Sukarnoputri  kepada  Susilo  Bambang  Yudhoyono.  Sehingga  proses  pembahasan dan  pengundangan  UU  ini  dilakukan  oleh  dua  pemerintah  yang  berbeda,  yaitu  di  masa pemerintahan Kabinet Gotong Royong pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri dan disyahkan  oleh  Presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono  pemerintahan  Kabinet  Indonesia Bersatu.
Gagasan pembentukan undang-undang ini diawali dengan bergulirnya wacana wakaf tunai di Indonesia.  Wacana  wakaf  tunai  muncul  seiring  berkembangnya  sistem  perekonomian  dan pembangunan  yang  memunculkan  inovasi-inovasi  baru.  Di  Indonesia,  wacana  wakaf  tunai direspon  secara  positif  oleh  beberapa  lembaga  sosial  keagamaan  seperti  Dompet  Dhuafa Republika  (DDR),  Pos  Keadilan  Peduli  Umat  (PKPU),  Universitas  Islam  Indonesia  dan beberapa  lembaga  lain.  Untuk  merespon  persoalan  wakaf  tunai  tersebut,  pada  tanggal  28 Shafar 1423 H/11 Mei 2002 M. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa tentang Wakaf Uang. Fatwa MUI tersebut merupakan upaya MUI dalam memberikan pengertian dan pemahaman kepada umat Islam bahwa wakaf uang dapat menjadi alternatif untuk berwakaf. Lebih-lebih uang merupakan variable penting dalam pembangunan ekonomi masyarakat. 1
Sebelumnya pengelolaan wakaf telah didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Peraturan Pemerintah ini mengacu kepada Ketatapan Majelis Permusyawaratan Rakyat  Nomor  IV/MPR/1973 tentang Garis-Garis  Besar Haluan Negara,  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok
1 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI, Proses Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005), 2-9.
Agraria,  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  1961  tentang  Pendaftaran  Tanah. Peraturan  Pemerintah  ini  memandang bahwa  wakaf adalah lembaga  keagamaan  yang  dapat dipergunakan  sebagai  salah  satu  sarana  guna  pengembangan  kehidupan  keagamaan, khususnya  bagi  umat  beragama  Islam,  dalam  rangka  mencapai  kesejahteraan  spiritual  dan material  menuju  masyarakat  adil  dan  makmur  berdasarkan  Pancasila.  Munculnya  Peraturan Pemerintah  ini  juga dipicu karena ketika itu peraturan perundang-undangan  yang mengatur tentang  perwakafan  tanah  milik  dinilai  masih  belum  memenuhi  kebutuhan  akan  cara-cara perwakafan dan berpotensi menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan karena tidak adanya data-data yang nyata dan lengkap mengenai tanah-tanah yang diwakafkan. 2
Secara sosiologis,  setidaknya ada beberapa hal yang mendorong agar undang-undang wakaf dibentuk. Pertama ,  perkembangan  wacana  wakaf,  yang  dahulu  wakaf  hanyalah  harta  tetap ( fixed asset ), tapi kini makin luas dengan dikenalnya wakaf aset bergerak atau aset lancar ( current asset ),  bahkan  berkembang  juga  wakaf  tunai  ( cash  waqf )  berbentuk  uang,  maka  dibutuhkan landasan  hukum  yang  lebih  memadai. Kedua ,  pengelolaan  wakaf  ketika  itu  dinilai  memiliki peluang  dan  prospek  pengembangan  yang  positif,  baik  dari  segi  kuantitas  maupun pemanfaatannya. Ketiga ,  substansi  perwakafan  memiliki  karakteristik  yang  berbeda  dengan sektor  pemerintah  ( public  sector )  maupun  sektor  swasta  ( private  sector ),  sehingga  memerlukan pengaturan tersendiri. 3
Selain  tiga  hal  tersebut,  beberapa  pakar  menilai  lahirnya  UU  No.  41  Tahun  2004  tentang Wakaf adalah karena praktik wakaf yang ada di masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien, salah satu buktinya adalah di antara harta benda wakaf tidak terpelihara dengan baik,  terlantar,  bahkan  beralih  ke  tangan  pihak  ketiga  dengan  cara  melawan  hukum. 4 Di samping  itu,  karena  tidak  adanya  ketertiban  pendataan,  banyak  benda  wakaf  yang  karena tidak  diketahui  datanya,  jadi  tidak  terurus  bahkan  wakaf  masuk  dalam  siklus  perdagangan. Keadaan demikian itu tidak selaras dengan maksud dari tujuan wakaf yang sesungguhnya dan juga  akan  mengakibatkan  kesan  kurang  baik  terhadap  Islam  sebagai  ekses  penyelewengan wakaf, sebab tidak jarang sengketa wakaf terpaksa harus diselesaikan di pengadilan. 5
Sejak  lahirnya  pada  tahun  2004,  telah  banyak  studi  yang  mengkaji  tentang  undang-undang wakaf. Umumnya studi yang dilakukan misalnya terkait dengan problem dan perkembangan wakaf  di  Indonesia  setelah  lahirnya  undang-undang  wakaf  tersebut.  Pertanyaan  umumnya tentu,  apakah  pasca  lahirnya  undang-undang  wakaf  tersebut,  problem-problem  tentang perwakafan  sebelumnya  sudah  dapat  teratasi  atau  belum.  Selain  itu  tentunya  juga  studi
2 Lihat: Konsideran Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. 3 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI, Op. Cit., 25.
4 Jaih Mubarok, Wakaf Produktif (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2008), 58.
5 Abdul Ghofur Anshori, Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), 2.
4 | Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam , vol. 15, no.1, tahun 2022
tentang  berbagai  macam  praktik  perwakafan  di  Indonesia.  Pada  tahun  2016,  Badan  Wakaf Indonesia  sebuah  laporan  berjudul  “ Fenomena  Wakaf  di  Indonesia:  Tantangan  Menuju  Wakaf Produktif ”, yang salah satu babnya secara khusus mereview secara umum tentang kajian-kajian mengenai wakaf di Indonesia tahun 2000-2016. 6
Hasil  laporan  dari  Badan  Wakaf  Indonesia  pada  tahun  2016  tersebut  menunjukkan  bahwa selama  lima  belas  tahun  antara  tahun  2000  hingga  2016,  dari  segi  segi  kuantitas,  literatur- literatur soal wakaf yang ditulis terus mengalami kenaikan. Kenaikan dimulai dari 2002/2003 dan  kemudian  agak  signifikan  di  tahun  2008. 7 Hal  ini  menunjukkan  bahwa  kajian  tentang wakaf  terus  diminati  oleh  praktisi  dan  akademisi.  Tingginya  minat  kajian  tentang  wakaf  ini juga menunjukkan posisi penting wakaf di tengah masyarakat Indonesia.
Penelitian ini mencoba untuk  melihat  dari  sudut  pandang yang berbeda dari berbagai  studi tentang wakaf yang telah dilakukan tersebut. Penelitian ini akan melihat norma-norma yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dari perspektif Pancasila.  Dengan  mengkaji  norma-norma  yang  terdapat  di  dalam  Undang-Undang  Wakaf kemudian dilihat dari perspektif nilai-nilai Pancasila, diharapkan akan ditemukan sejauh mana undang-undang ini mengejawantahkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Hal ini akan semakin memperkuat implementasi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Sehingga dengan demikian Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di  Indonesia  tidak  hanya  menjadi  jargon  belaka,  namun  nilai-nilainya  benar-benar  bisa terejawantahkan di dalam setiap peraturan perundang-undangan. Dan tentunya kajian ini juga akan memperkuat norma-norma yang termaktub di dalam Undang-Undang Wakaf itu sendiri.

## METODOLOGI
Jenis  penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum    normatif.  Dalam  penelitian  ini, problematika  hukum  selain  ditinjau  dari  peraturan  perundang-undangan  yang  ada,  juga ditawarkan  dalam  penyelesaian  hukum  dikaji  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku  saat  ini.  Sumber  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  sumber  data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.  Penelitian  ini  menggunakan  teknik  pengumpulan  data  dengan  penelusuran kepustakaan berupa buku-buku, putusan pengadilan, jurnal ilmiah, media masa dan internet serta  refrensi  lain  yang  mempunyai  relevansi  guna  menjawab  rumusan  masalah.  Dengan menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, yang kemudian di analisis secara deskriptif-kualitatif.
6 Badan Wakaf Indonesia, Fenomena Wakaf di Indonesia: Tantangan Menuju Wakaf Produktif (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2016), 65-94.
7 Ibid., 100.
Objek  peneltian  ini  adalah  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004  tentang  Wakaf. Pengumpulan  data  dilaksanakan  melalui  studi  kepustakaan  yang  dilakukan  untuk  menggali bahan-bahan  hukum  primer  dan  sekunder.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan konseptual,  yang  mengkaji  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004  tentang  Wakaf  dari perspektif konsep Pancasila. Analsis data dilakukan secara kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pancasila Sebagai Sumber Segala Sumber Hukum Negara
Menurut Satjipto Rahardjo sumber hukum yang melahirkan hukum bisa di golongkan dalam dua kategori besar, yaitu sumber yang bersifat hukum dan yang bersifat sosial.  Sumber yang pertama merupakan sumber yang diakui oleh hukum  sendiri  sehingga secara  langsung  bisa melahirkan atau menciptakan hukum. Adapun sumber yang kedua    merupakan sumber yang tidak mendapatkan pengakuan secara formal  oleh hukum,  sehingga  tidak  secara langsung bisa  diterima  sebagai hukum. 8
Dilihat  dari  sisi  historis, sumber  hukum  mempunyai  dua arti,  yaitu  dalam  arti  sumber tempat   orang-orang   untuk mengetahui   hukum   dan   sumber bagi  pembentuk  undang- undang  menggali  bahan   dalam penyusunan undang-undang. 9 Dilihat  dari   sisi  sosiologis, sumber  hukum  berarti faktor-faktor  yang  benar-benar menyebabkan  hukum  benar-benar berlaku.  Faktor-faktor  tersebut adalah  fakta-fakta  dan  keadaan yang  menjadi  tuntutan sosial untuk menciptakan hukum. Dari segi sosiologis, hukum tidak lebih dari  pencerminan realita  sosial. Oleh  karena  itu  hukum dikondisikan  oleh  faktor-faktor politik,  ekonomi, agama,  geografis    dan    sosial    dalam  mengundangkan    undang-undang  dan    memutus perkara.  Tanpa mempertimbangkan faktor-faktor tersebut,  maka  hukum  tidak  lebih dari pada kehendak penguasa.  Di dalam perspektif filsafat, istilah  sumber  hukum mempunyai arti  keadilan  yang merupakan esensi hukum. Sumber hukum menetapkan kriterium untuk menguji  apakah  hukum  yang  berlaku  sudah  mencerminkan  keadilan  dan fairness .  Secara filosofis, hukum di  pandang sebagai  aturan tingkah laku,  sudut pandang ini  akan menelaah lebih dalam mengenai esensi hukum.  Titik berat  filsufis terhadap  hukum,  bahwa  hukum harus  betul-betul  memuat  nilai-nilai  keadilan  dan fairness , dengan  memperhatikan  foktor politik,  ekonomi,  budaya,  dan sosial  serta  aspek  fisik  dan eksistensial manusia. Di dalam pandangan Eropa   Kontinental,  selain  sumber hukum  dalam  artian  historis, sosiologis, dan  filosofis,  sumber hukum  dapat  pula  dalam  arti formal  dan  sumber  hukum dalam arti    formal    bersifat    operasional,  artinya    berhubungan    langsung  dengan  penerapan
8 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 81.
9 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu  Hukum (Jakarta: Kencana  Prenada Media Group, 2008), 301.
6 | Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam , vol. 15, no.1, tahun 2022
penerapan hukum.  Anglo-Amerika membedakan  sumber  hukum dalam  arti  formal  dan dalam  arti materiil. 10
Sumber  hukum  dalam  arti  formal merupakan  sumber  berasalnya kekuatan  mengikat  dan validitas,  sedangkan    sumber    hukum    dalam  arti    materiil    adalah    sumber  berasalnya substansi  hukum.  Bodenheinner  mengartikan sumber  hukum  dalam  arti  formal adalah sumber  yang  tersedia dalam  formulasi-formulasi  tekstual  yang  berupa  dokumen  resmi. Di    dalam    sistem    Civil  Law,    sumber    hukum        dalam    arti  formal    berupa    peraturan perundang-undangan,    kebiasaan-kebiasaan,    dan    yurisprudensi.  Di  dalam        menemukan keadilan, maka  harus  berpedoman  pada sumber  hukum  tersebut.  Peraturan  perundang- undangan menjadi    acuan  pertama   sebagai  dasar   penyelesaian  masalah    dan  atau   suatu perbuatan  hukum. Dalam  sistem  Common  Law sumber  penerapan  hukum  pada kasus tertentu    adalah    putusan  pengadilan    (yurisprudensi)    atau  Precedent.  Sedangkan    di Indonesia    dalam    praktek  penerapan    hukum    secara    umum  bersumber    pada    undang- undang (hukum Tertulis). 11
Van    Apeldoorn    sebagai  pewaris    sistem    hukum    Civil    Law  yang  berasal  dari  keluarga hukum  Romano-Germanic    yang  menempatkan    “ Enacted    Law    of  Legislation ”    sebagai sumber  hukum  yang  diutamakan  mengatakan;  konsep    hukum    tidak    selamanya  undang- undang,  akan  tetapi  di dalam  undang-undang  terlihat suatu  tentang  hukum. 12 Pernyataan van Apeldoorn tersebut dapat  ditafsirkan  bahwa  selain undang-undang  (hukum  tertulis), ada  juga  kebiasaan    yang  diartikan  sebagai    hukum    tidak    tertulis    dan  ini    merupakan pengakuan  van Apeldoorn  terhadap  eksistensi hukum tidak tertulis. Hans  Kelsen  sebagai tokoh  penggagas  teori  hukum murni,  berpendapat  bahwa  norma hukum  selalu  berada dalam sebuah  sistem  yang  tersusun secara  hierarkis,  dan  secara teoritis  antara  norma hukum    yang  satu    dengan    yang    lainnya  semestinya    tidak    selalu  bertentangan,    yang semuanya bersumber  dari  satu  sistem  besar yang merupakan satu norma dasar ( groundnorm ), yaitu  konstitusi. 13
Namun  di  sisi  lain  Hans  Kelsen  berpendapat  bahwa  suatu  kaidah  hukum  bisa  saja bertentangan  dengan  kaidah  hukum  lainnya,  dan  hal  ini sangat  wajar,  karena apabila  orang berbicara  pada tatanan  lebih  konkret,  maka  akan terjadi  berbagai  penafsiran  yang satu sama    lain    saling    berbeda    dan  saling  bertentangan.      Hans  Kelsen  mengakui  bahwa pembentukan    norma  hukum    itu    berasal    dari    suatu  sumber    norma    hukum    besar
10 Ibid ., 302-305.
11 Romli Atmasasmita, Teori Hukum Integratif (Yogyakarta: Genta Publishing, 2012), 13-14.
12 Ibid ., 17-18.
13 Munir Fuadi, Teori-teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013), 133.
Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam , vol. 15, no. 1, tahun 2022 | 7
( Groundnorm )  yaitu  konstitusi, yang  berarti  sumber  atau  pijakan dasar  terbentuknya  suatu aturan hukum. 14
Secara  umum  ada  2  (dua)  bentuk hukum,  yaitu  bentuk  tertulis ( written )  dan  bentuk hukum    tidak  tertulis    ( unwritten ).  Di  dalam  masyarakat    hukum    yang    masih  sederhana, hukum  cenderung berbentuk  tidak  tertulis,  hukum ini  merupakan  suatu  formulasi kaidah yang    ada,    hidup,    tumbuh,  dan    berkembang    di    dalam  masyarakat,    dan    bentuk    ini merupakan  proses  hukum  yang diterima  dan  ditaati  oleh masyarakat.  Sumber  Hukum pada  hakikatnya  tidak  dapat  dilepaskan  dari    kebiasaan-kebiasaan        yang  diformulasikan dalam  kehidupan masyarakat  itu  sendiri,  yang tumbuh  dan  berkembang  seiring dengan pertumbuhan  dan perkembangan  masyarakat,  yang kemudian  menjadi  cita  hukum, seperti Pancasila  bagi  negara Republik Indonesia. 15
Hamid  Attamini menyatakan bagi seorang ahli hukum, sumber hukum itu terbagi menjadi  2 (dua),  sumber  hukum  dalam  arti  materil  adalah  yang  menentukan    isi    suatu    kaidah    atau norma  hukum, antara  lain  berupa tindakan-tindakan  manusia,  dan sumber  hukum  dalam arti    formal,  adalah    yang  menyebabkan  hukum  dapat  berlaku  dan    mempunyai  kekuatan mengikat. 16 Secara hierarkis, Hans Nawiasky melalui teorisasinya menyebutkan bahwa norma hukum disusun secara berjenjang. Dalam teorinya Von Stufenufban  Der  Rechtsordnung . Susunan norma    hukum    menurut  teori  Nawiasky  adalah: 17 (1)  Norma    Fundamental    negara ( Staatsfundamental  Norm );  (2)  Aturan    dasar    negara  ( Staatsgrundgesetz );    (3)  Undang-undang formal ( Formal gesetz ); dan  (4) Peraturan  pelaksanaan  dan peraturan  otonom ( Verordnungs en  autonome satzung ). Hamid  S. Attamimi lebih  lanjut  menunjukan  struktur  hierarki  tata hukum    Indonesia    dengan  menggunakan    teori    Nawiasky  adalah  sebagai  berikut: 18 (1) Staatsfundamentalnorm  (Pancasila    dan  Pembukaan  UUD  1945);  (2)  Staatsgrundgesetz Batang  Tubuh    UUD;  (3)  Formel  gesetz:    Undang-Undang;  dan  (4)  Verordnung    en autonome satzung (peraturan pelaksana).
Penempatan    Pancasila  sebagai Staatsfundamentalnorm pertama    kali    disampaikan    oleh Notonegoro, Pancasila  dilihat sebagai cita hukum  ( Rechtside ) merupakan  bintang  pemandu. Posisi   ini  mengharuskan pembentukan  hukum   positif  adalah   untuk   mencapai  ide-ide dalam    pancasila,    serta    dapat  digunakan    untuk    menguji    hukum  positif.  Ditetapkannya
14 Ibid.
15 Juhaya  S. Praja, Teori Hukum  Dan  Aplikasinya (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 62.
16 Hamid  Attamimi  dalam  Oetojo  Osman  dan  Alfian, Pancasila  sebagai  ideologi (Jakarta:  BP-7 Pusat, 1992), 72.
17 Jimly  Asshidiqie  dan  M.  Ali  Safa’at, Teori  Hans  Kelsen  Tentang  Hukum (Jakarta:  Konpress, 2012), 154.
18 Ibid .
8 | Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam , vol. 15, no.1, tahun 2022
Pancasila  sebagai Staatsfundamentalnorm maka  pembentukan    hukum,    penerapan,  dan pelaksanaanya  tidak  dapat dilepaskan  dari  nilai-nilai pancasila. 19
Dalam  aspek  pembentukan  peraturan  perundang-undangan,  Badan  Pembinaan  Ideologi Pancasila melalui forum group discussion 20 memberikan sebuah feasibility study guna melihat nilai- nilai  filosofis  pembentukan  peraturan-perundang-undangan.  Beberapa  hal  itu  disarikan sebagai berikut:
Tabel 1: Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Sila Pertama 1. Perlindungan  dan  penghormatan  kepada  setiap  orang  untuk percaya  dan  takwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa  sesuai dengan agama atau kepercayaannya secara berkeadaban. 2. Perlindungan terhadap setiap orang untuk saling menghormati pilihan  agama  atau  kepercayaan  serta  kebebasan  dalam menjalankan ibadah menurut agama atau kepercayaannya. 3. Semangat  ketuhanan  yang  welas  asih  dan  toleran  dalam kehidupan intra dan antar-agama atau kepercayaan. 4. Pelarangan  perbuatan  kekerasan  dan  pemaksaan  keyakinan agama atau kepercayaan kepada orang lain. 5. Nilai kebenaran, keluhuran budi dan satunya pikiran, perkataan dan perbuatan sebagai landasan etika publik. 6. Peran dan kewajiban negara dalam membina, mengayomi, dan menciptakan  kerukunan  dan  kedamaian  antar  dan  intra  umat beragama  dan  kepercayaan  dalam  kehidupan  berbangsa  dan bernegara. 7. Pergaulan  dan  kerjasama  antar  pemeluk  agama  dan/atau penganut  kepercayaan  yang  berbeda-beda  untuk  terbinanya kerukunan hidup bersama. Sila Kedua 1. Pengakuan  dan  perlakuan  manusia  sesuai  dengan  harkat  dan martabat sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. 2. Pengakuan  persamaan  derajat,  persamaan  hak,    dan kewajiban antar  sesama  manusia  tanpa  membeda-bedakan  suku,  agama, ras dan antar golongan. 3. Pengembangan  sikap saling  mencintai,  tenggang  rasa  dan  tepa selira terhadap sesama manusia. 4. Nilai-nilai  kemanusiaan  dan  gemar  melakukan  kegiatan kemanusaiaan. 5. Penghormatan  terhadap    hak  dasar  manusia  baik  sebagai individu, maupun sebagai warga masyarakat.
19 Ibid.
20 Disarikan dari Forum Group Discussion. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Kajian Evaluasi Regulasi Terhadap Nilai-Nilai Pancasila , Jakarta, 15 November 2019.
Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam , vol. 15, no. 1, tahun 2022 | 9
6. Perlindungan  kepada  setiap  orang  dalam  memperjuangkan kebenaran dan keadilan demi martabat kemanusiaan. 7. Kesadaran  bahwa  Bangsa  Indonesia  merupakan  bagian  dari seluruh  umat  manusia,  oleh  karena  itu  dikembangkan  sikap hormat-menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain. 8. Peran  dan  kewajiban  negara  dalam  memberikan  perlindungan terhadap  hak-hak  warga  negara  dan  penghormatan  terhadap harkat dan martabat manusia. Sila Ketiga 1. Setiap  orang  untuk  mencintai  Tanah  Air  dan  bersedia melindungi  segenap  bangsa  dan  seluruh  tumpah  darah Indonesia. 2. Pengutamaan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. 3. Setiap  orang  rela  berkorban  demi  kepentingan  bangsa  dan negara. 4. Bangga berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. 5. Pemuliaan  dan  pemajuan  potensi  diri  dan  hasil  karya  yang dimilikinya untuk kepentingan bangsa dan negara. 6. Semangat gotong-royong demi persatuan dan kesatuan  bangsa yang ber-Bhinneka Tunggal Ika. 7. Semangat  memelihara  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 8. Peran  dan  kewajiban  negara  dalam  menciptakan  persatuan bangsa  dalam  kebhinnekaan  dan  menjaga  kesatuan  wilayah Negara Republik Indonesia. Sila Keempat 1. Setiap warga negara mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. 2. Setiap  warga  negara  menghormati  perbedaan  pendapat  dan tidak  boleh  memaksakan  pendapat  dan  kehendaknya  kepada orang lain. 3. Permusyawaratan  yang  dibimbing  oleh  hikmat  kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama. 4. Iktikad  baik  dan  rasa  tanggung  jawab  dalam  menerima  dan melaksanakan hasil keputusan dalam permusyawaratan. 5. Partisipasi  aktif  setiap  warga  negara  dalam  politik  dan pembangunan secara proporsional dan betanggung jawab. 6. Setiap  putusan  yang  diambil  dalam  permusyawaratan  harus dapat  dipertanggungjawabkan  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa, menjunjung  tinggi  harkat  dan  martabat  manusia,  nilai-nilai kebenaran  dan  keadilan,  mengutamakan  persatuan  dan kesatuan demi kepentingan bersama. 7. Aspirasi  dan  kehendak  rakyat  yang  disampaikan  dalam  sistem
10 | Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam , vol. 15, no.1, tahun 2022
perwakilan melalui lembaga permusyawaratan.
8. Peran  dan  kewajiban  negara  dalam  menjamin  hak-hak  rakyat melalui  sistem perwakilan dalam lembaga permusyawaratan. Sila Kelima 1. Ikatan  sosial  yang  menjadi  modal  sosial  dalam  memperkuat persatuan  dan  perekonomian  nasional  melalui  sistem  gotong- royong. 2. Sikap/perilaku  suka  menolong  dan  menjauhi  sikap/perilaku yang merugikan orang lain. 3. Kemandirian  dalam  berbudaya  untuk  memperkuat  identitas dan jati diri bangsa. 4. Kegiatan  perekonomian  yang  efektif,  berkeadilan  dan berwawasan lingkungan untuk menciptakan kemadirian bangsa dan kesejahteraaan rakyat. 5. Perlindungan terhadap karsa, cipta dan karya masyarakat. 6. Pola hidup hemat, sederhana dan berbagi. 7. Semangat kerja keras dan profesional. 8. Peran  dan  kewajiban  negara  dalam  menjamin  keadilan  sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Kaelan 21 mencatatkan  bahwa  Pancasila  pada  hakikatnya  merupakan  sistem  filsafat.  Yang dimaksud  dengan  sistem  adalah  suatu  kesatuan  bagian-bagian  yang  saling  berhubungan, saling  bekerjasama  untuk  satu  tujuan  tertentu  dan  secara  keseluruhan  merupakan  suatu kesatuan yang utuh. Dengan begitu, maka sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi basis dari sila kemanusiaan, sila persatuan Indonesia, sila kerakyatan dan sila keadilan sosial. Maka cara membacanya  adalah  sebagai  berikut:  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  adalah  Ketuhanan  yang berkemanusiaan,  yang  membangun,  memelihara  dan mengembangkan  persatuan  Indonesia, yang berkerakyatan dan berkeadilan sosial. 22

## Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
Pancasila  berkedudukan  sebagai  dasar  negara  dan  pandangan hidup  bagi  bangsa  Indonesia. Sebagai  pelaksanakan  dari  kedua  kedudukan  tersebut,  maka  Pancasaila  dijadikan  sebagai sumbe  dari  segala  sumber  hukum  bagi  peraturan  perundang-undangan  yang  dibuat  dan berlaku di Indonesia.
Dalam  Pasal  2  UU  No.  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan  sebagaimana  telah diubah  dengan UU  No. 15  Tahun  2019   menegaskan  bahwa Pancasila  merupakan  sumber    segala  sumber  hukum negara. lebih lanjut dalam Penjelasan
21 Kaelan, Filsafat Pancasila: Pandangan Hidup Bangsa Indonesia (Yogyakarta: Paradigma, 2009) , 66-131.
22 Notonagoro, Pancasila Dasar Falsafah Negara (Jakarta: Pancuran Tujuh, t.t.), 24-25.
Pasal  2  tersebut  dijelaskan  bahwa,  penempatan    Pancasila    sebagai    sumber    dari    segala sumber  hukum negara  adalah  sesuai  dengan  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar Negara Republik   Indonesia   Tahun   1945    alinea    keempat    yaitu  Ketuhanan    Yang   Maha    Esa, Kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab, Persatuan  Indonesia,  Kerakyatan  yang  dipimpin oleh  hikmat kebijaksanaan  dalam  Permusyawaratan/Perwakilan,  dan  Keadilan sosial bagi seluruh  rakyat  Indonesia.    Menempatkan    Pancasila    sebagai    dasar    dan    ideologi    negara serta  sekaligus    dasar    filosofis    negara    sehingga    setiap    materi    muatan  Peraturan Perundang-undangan  tidak  boleh  bertentangan  dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
Aktualisasi  nilai-nilai  Pancasila  dalam  peraturan  perundang-undangan  dapat  terlihat  dari disusunnya Naskah Akademik, konsideran, hingga penormaan dalam batang tubuh peraturan perundang-undangan.  Dalam  Naskah  Akademik,  landasan    filosofis    merupakan pertimbangan    atau    alasan  yang    menggambarkan    bahwa    peraturan    yang    dibentuk mempertimbangkan        pandangan    hidup,    kesadaran,    dan    cita  hukum    yang    meliputi suasana  kebatinan  serta  falsafah  bangsa Indonesia  yang  bersumber  dari  Pancasila  dan Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Sedangka pokok  pikiran  pada  konsideran  undang–undang—begitu juga peraturan daerah provinsi, atau  peraturan  daerah  kabupaten/kota—memuat unsur filosofis,  sosiologis,  dan  yuridis yang  menjadi  pertimbangan  dan alasan  pembentukannya  yang  penulisannya  ditempatkan secara  berurutan  dari  filosofis,  sosiologis,  dan  yuridis.  Unsur  filosofis  menggambarkan bahwa  peraturan  yang  dibentuk  mempertimbangkan    pandangan  hidup,  kesadaran,  dan cita  hukum    yang    meliputi    suasana    kebatinan    serta    falsafah    bangsa  Indonesia  yang bersumber  dari  Pancasila  dan  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945.
Aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dapat terlihat mulai  dari  konsideran  dalam  UU  tersebut.  Dalam  konsideranya,  landasan  filosofis pembentukan  UU  ini  lahir dengan dasar  bahwa  lembaga  wakaf  sebagai  pranata  keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat  ekonomi perlu dikelola secara  efektif dan efisien untuk kepentingan  ibadah  dan  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum.  Melalui  dasar  menimbang inilah,  semangat  aktualisasi  nilai  Pancasila  terlihat  dalam  tujuan  utama  untuk  “memajukan kesejahteraan  umum”  ini  selaras  dengan  esensi  wakaf  sendiri  adalah  perbuatan  hukum seseorang  atau    kelompok    orang   atau  badan   hukum    yang    memisahkan    sebagian    dari benda  miliknya  dan melembagakannya  untuk  selama-lamanya  guna  kepentingan  ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.
Kajian wakaf sebagai lembaga yang diatur oeh negara merujuk kepada peraturan perundang- undangan yang berlaku di negara tertentu. Sejalan dengan prinsip konsepsi bangsa Indonesia dalam  mengatur negaraya,  maka syariat Islam  di  Indonesia  telah  tumbuh  subur  begitu juga
12 | Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam , vol. 15, no.1, tahun 2022
mengenai pelaksanaan perwakafan ini, sebagai salah satu realisasi ibadat dalam agama Islam, yag  dipeluk  oleh  sebagian  besar  penduduk  Indonesia.  Perwakafan  (terutama  perwakafan tanah) telah mendapat tanggapan positif dan selalu dilaksanakan oleh bangsa Indonesia sejak Islam  dianut  sebagai  agama  pada  beberapa  abab  yang  lalu.  Di  Indonesia,  perwakafan  telah diatur  dalam  perundang-undangan  sejak  tahun  1905,  walaupun  masih  terbatas  pada perwakafan tanah yang termasuk didalamnya masjid dan rumah-rumah suci.
Praktek  perwakafan  di  Indonesia  dapat  kita  temui  pada  perwakafan  tanah  untuk  sarana ibadah pendidikan dan pemakaman umum. Objek yang umum diwakafkan dalam masyarakat Muslim Indonesia adalah tanah dan bangunan, hingga pemerintah memandang perlu untuk mengatur perwakafan melalui UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
Lebih  lanjut  jika  kita  meneliti  kedalam,  aktualisasi  nilai-nilai  Pancasila  juga  terlihat  dalam batang  tubuh  UU  No.  41  Tahun  2004  tentang  Wakaf.  Dalam  BAB  I  tentang  Ketentuan Umum Wakaf, secara rinci disebutkan terkait apa saja yang diatur dalam UU a quo, dimulai dari pengertian wakaf, wakif atau orang yang memberikan harta benda wakaf, nazhir, Pejabat Pembuat  Ikrar  Wakaf,  Badan  Wakaf  Indonesia,  dan  juga  pemerintah  dalam  ha  ini  ini. Ketentuan yang diatur dalam Ketentuan umum ini sangat penting agar ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal berikutnya jelas dan tidak menjadi multi tafsir.
BAB  II  dalam  UU a  quo berisi  tentang  Dasar-Dasar  Wakaf.  Dalam  Bab  ini  terdiri  dari  10 Bagian mulai dari bagian umum, tujuan dang fungsi wakaf, unsur wakaf, wakif, nazhir, harta benda  wakaf,  ikrar  wakaf,  peruntukan  harta  benda  wakaf,  wakaf  dan  wasiat,  wakaf  benda bergerak  berupa  uang.    Pada  Bagian  1  yang  berisi  tentang  wakaf  secara  umum  tertera ketentuan  terkiat  ke  absahan  wakaf.  Norma  dalam  Pasal  2  UU a  quo yang  menyatakan penyelenggaraan  wakaf  dikatakan  sah  apabila  dilaksanakan  menurut  syariah  merupakan aktualisasi  nilai  dari  Sila  1  Pancasila  terkait  perlindungan  dan  penghormatan  kepada  setiap orang  untuk  percaya  dan  taqwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa  sesuai  dengan  agama  atau kepercayaannya secara  berkeadaban.  Syariah  dalam  hal  ini  dapat  merujuk  pada  ketentuan yang  berlaku  di  dalam  Agama  islam.  Meskipun  ketentuan  wakaf  mendasarkan  diri  pada Agama Islam, bukan berarti hal ini tidak selaras dengan nilai dalam Sila 1 Ketuhanan Yang Maha  Esa.  Hal  ini  mengingat  meskipun  Indonesia  buka  negara  yang  sekuler,  namun  jika melihat  ketentuan  Sila  1  hal  ini  selaras  dengan  semangat  Indonesia  sebagai  bangsa  dan Negara yang Religius. Justru adanya pengaturan wakaf yang mendasakan pada syariah Islam berarti  negara  menjamin  kepercayaan  dan  keyakinan  warga  negara  sesuai  agama  dan kepercayaan masing-masing, termasuk dalam lingkup pelaksanaan wakaf.
Lebih  lanjut,  semangat  jaminan  hukum  dan  perlindungan  harta  benda  wakaf  ditegaskan dalam  Pasal  3  UU a  quo bahwa “Wakaf  yang  telah  diikrarkan  tidak  dapat  dibatalkan”. Ketentuan  Pasal  3  tesebut  merupakan  aktualisasi  nilai  Pancasila  Sila  5  terkait  Perlindungan
terhadap  karsa,  cipta  dan  karya  masyarakat.  Ikrar wakaf  yang  telah  di  ucapkan  wakif  maka tidak  dapat  dibatalkan  bertujuan  untuk  memberikan  kepastian  hukum  serta  perlindungan terhadap harta benda wakaf maupun terhadap masyarakat yang menerima manfaat dari harta benda  wakaf  yang  telah  di  ikrarkan.  Ketentuan  ini,  tentu  saja  perlu  diapresiasi  mengingat dewasa ini banya sekali problem yang berkaitan dengan dengan harta benda wakaf.
Ketentuan  Pasal  3  tersebut  kemudian  dipertegas  dalam  Bagian  Kedua  terkait  tujuan  dan fungsi wakaf. Dalam Pasal 4 yang menyatakan “Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya”. Bahwa aktuliasasi nilai Pancasila dalam Pasal tersebut Sila 5 yakni mempererat ikatan sosial yang menjadi modal sosial dalam memperkuat persatuan dan perekonomian nasional melalui sistem gotong-royong. Serta menunjukan sikap/perilaku suka menolong  dan  menjauhi  sikap/perilaku  yang  merugikan  orang  lain.  Lebih  lanjut  ketentuan fungsi  wakaf  ini  terdapat  dalam  Pasal  5  yang  menyatakan  “Wakaf  berfungsi  mewujudkan potensi  dan  manfaat  ekonomis  harta  benda  wakaf  untuk  kepentingan  ibadah  dan  untuk memajukan  kesejahteraan  umum”.  Aktualisasi  nilai  Pancasila  dalam  Pasal  tersebut  sesuai dengan  Sila  1  yakni  Perlindungan  terhadap  setiap  orang  untuk  saling  menghormati  pilihan agama  atau  kepercayaan  serta  kebebasan  dalam  menjalankan  ibadah  menurut  agama  atau kepercayaannya.  Serta  sesuai  dengan  Sila  5:  Sikap/perilaku  suka  menolong  dan  menjauhi sikap/perilaku yang merugikan orang lain.
Dalam Bagian ketiga berisi tentang unsur wakaf, yang meliputi Wakif;  Nazhir; Harta Benda Wakaf;  Ikrar  Wakaf;  peruntukan  harta  benda  wakaf;  jangka  waktu  wakaf.  Unsur  wakaf  ini sesuai dengah syariat Islam, namun dalam unsur wakaf dalam UU a quo terdapat jangka waktu wakaf.  Dalam  hukum  Islam  disebutkan  wakaf  adalah  melepas  kepemilikan  atas  harta  yang bermanfaat  dengan  tanpa  mengurangi  bendanya  untuk  diserahkan  kepada  perorangan  atau kelompok  (organisasi)  agar  dimanfaatkan  untuk  tujuan-tujuan  yang  tidak  bertentangan dengan  syariat  dalam  waktu  selama-lamanya.  Pendapat    yang    menyatakan    bahwa    wakaf haruslah    bersifat    (selama-lamanya)  merupakan  pendapat  yang  didukung  oleh  ulama' madzhab kecuali Imam Maliki  beliau  menyatakan  bahwa  wakaf  tidak  disyaratkan  berlaku untuk  selama-lamanya (bersifat sementara) misalnya wakaf berlaku untuk satu tahun sesudah itu kembali kepada pemiliknya semua. Di Indonesia,  syarat  permanen  sempat  dicantumkan dalam  Kompilasi Hukum Islam, Pada pasal 215 KHI dinyatakan bahwa perbuatan hukum seseorang atau  kelompok  orang  atau  badan  hukum  yang  memisahkan  sebagian  dari benda  miliknya    sesuai    dengan    anjuran    Islam.    Jadi    menurut    pasal    tersebut    wakaf sementara adalah tidak sah.
Namun  syarat  itu  kemudian  berubah  setelah  keluarnya  UU  No.  41  Tahun  2004    tentang Wakaf,  pada  pada  pasal  1  UU  No.  41  Tahun  2004  tersebut dinyatakan  bahwa  wakaf adalah    perbuatan    hukum    seseorang    atau    badan    yang  memisahkan    dan    atau menyerahkan  sebagian  harta  benda  miliknya  untuk  di manfaatkan  selamanya  atau  untuk
14 | Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam , vol. 15, no.1, tahun 2022
jangka  waktu  tertentu  sesuai  dengan kepentingannya  guna  keperluan  ibadah  dan  atau kesejahteraan  umum  menurut syariat.
Sehingga  menurut  ketentuan  ini,  wakaf    sementara    juga    diperbolehkan    asalkan  sesuai dengan  kepentingan  dan  tidak  menyalahi  aturan  syariat.  Dewasa  ini  wakaf  berjangka  mulai sedikit demi sedikit dipraktekkan dikalangan masyarakat Islam, tentang hal ini tidak bisa kita anggap  remeh,  sebab  kalangan  masyarakat  Islam  di  Indonesia  kebanyakan  bermazhabkan Syafi'i,  maka  sudah  bisa  ditebak  kecenderungan  mereka  dalam memahami  wakaf  itu  adalah untuk selama-lamanya, sesuai dengan pendapat mainstream ulama syafiiyah.
Bagian  keempat  tentang  Wakif,  dalam  Pasal  7  “Wakif  meliputi  perseorangan,  organisasi, badan  hukum”.  Sesuai  dengan  aktualisasi  nilai  Sila  1  yakni  Perlindungan  terhadap  setiap orang  untuk  saling  menghormati  pilihan  agama  atau  kepercayaan  serta  kebebasan  dalam menjalankan ibadah menurut agama atau kepercayaannya.
Bagian  kelima  berisi  ketentuan  tentang  Nazhir,  Pasal  9  “Nazhir  meliputi  perseorangan, organisasi, atau badan hukum”. Sesuai dengan aktualiasi nilai dalam Sila 3 yakni Perlindungan kepada  setiap  orang  dalam  memperjuangkan  kebenaran  dan  keadilan  demi  martabat kemanusiaan.  Hal  ini  kemudian  ditegaskan  kembali  dalam  ketentuan  Pasal  11  menyatakan bahwa  Nazhir  mempunyai  tugas:  a.  melakukan  pengadministrasian  harta  benda  wakaf;  b. mengelola  dan  mengembangkan  harta  benda  wakaf  sesuai  dengan  tujuan,  fungsi,  dan peruntukannya;  c.  mengawasi  dan  melindungi  harta  benda  wakaf;  dan  d.  melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.
Pasal  12  menyatakan  “Dalam  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  11, Nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang  besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen)”. Sesuai dengan  aktualiasi nilai dalam Sila 3: Penghormatan terhadap hak dasar manusia baik sebagai individu, maupun sebagai warga masyarakat.
Pasal  13  “Dalam  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  11,  Nazhir memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia. Sesuai dengan aktualisasi nilai Pancasila dalam Sila 1 yakni Peran dan kewajiban negara dalam membina, mengayomi, dan menciptakan kerukunan dan kedamaian antar dan intra umat beragama dan kepercayaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Bagian  keenam,  tentang  harta  benda  wakaf.  Harta  benda  wakaf  terdiri  dari  benda  tidak bergerak  dan  benda  bergerak.  Lebih  lanjut  Benda  tidak  bergerak  sebagaimana  dimaksud meliputi  (a)    hak  atas  tanah  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar; (b) bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah; (c)  tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;  (d) hak
milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;  (e)  benda  tidak  bergerak  lain  sesuai  dengan  ketentuan  syariah  dan  peraturan perundang-undangan yang berlaku. Benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi: (a) uang; (b) logam mulia; (c) surat berharga; (d) kendaraan; (e) hak  atas  kekayaan  intelektual;  (f)  hak  sewa;  dan  (g).  benda  bergerak  lain  sesuai  dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan terkait harta benda  wakaf  ini  sesuai  dengan  aktualisasi  nilaidalam  Sila  Kelima  yakni  Kegiatan perekonomian  yang  efektif,  berkeadilan  dan  berwawasan  lingkungan  untuk  menciptakan kemadirian  bangsa  dan  kesejahteraaan  rakyat.  Hal  ini  mengingat  bahwa  harta  benda  wakaf dapat  berupa  beda  tidak  bergerak  namun  juga  terbuka  bagi  benda  bergerak  dalam  hal  ini adalah wakaf produktif.
Pada  aspek  ikrar  wakaf,  dimana  ikrar  wakaf  dilaksanakan  oleh  wakif  kepada  nadzir  di hadapan  PPAIW  dengan  disaksikan  oleh  2  (dua)  orang  saksi, 23 hal  ini  secara  implisit mengandung  nilai-nilai  Pancasila  Sila  Keempat.  Adanya  nadzir  dan  dua  orang  saksi merupakan pengejawantahan dari iktikad baik dan adanya rasa tanggung jawab. Adanya akta ikrar  wakaf  serta  sejumlah  keterangan  yang  harus  dicantumkan  pada  akta  tersebut,  seperti nama  dan  identitas  wakif  maupun  nadzir  serta  peruntukan  harta  wakaf,  juga  menunjukkan adana implementasi nilai-nilai iktikad baik dan rasa tanggung jawab di dalam Pancasila.
Pada aspek peruntukan harta benda wakaf juga telah sesuai dan mencerminkan adanya nilai- nilai  Pancasila. 24 Nilai-nilai  tersebut  terkandung  di  dalam  Sila  Kelima,  dimana  adanya pencerminan  terhadap  sikap/perilaku  suka  menolong  dan  menjauhi  sikap/perilaku  yang merugikan orang lain. Aspek ini juga mengandung perwujudan kegiatan perekonomian yang efektif, berkeadilan dan berwawasan lingkungan untuk menciptakan kemadirian bangsa dan kesejahteraaan rakyat.
Di undang-undang ini juga mengatur bahwa wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang  melalui  lembaga  keuangan  syariah  yang  ditunjuk  oleh  Menteri.  Hal  ini  berhubungan dengan nilai negara dalam membina, mengayomi umat beragama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adanya posisi menteri merupakan  representasi dari kehadiran  negara dalam menjalankan fungsi pengayoman dan pembinaan tersebut. Selain itu juga mengandung nilai pada Sila Kelima, yaitu sikap atau perilaku yang suka menolong dan menjauhi sikap/perilaku yang merugikan orang lain.
Pada  aspek  pendaftaran  dan  pengumuman  harta  benda  wakaf,  diatur  bahwa  PPAIW  atas nama nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada nstansi yang berwenang paling lambat
23 Pasal 17 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. 24 Pasal 22 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
16 | Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam , vol. 15, no.1, tahun 2022
7  (tujuh)  hari  kerja  sejak  akta  ikrar  wakaf  ditandatangani. 25 Aturan  ini  juga  menunjukkan kehadiran  negara  dalam  melakukan  pembinaan  dan  pengayoman  kepada  umat  beragama, sebagaimana  dijelaskan  sebelumnya.  Hal  ini  sejalan  dengan  nilai  pada  Sila  Pertama  tentang ketuhanan.
Pasal  40  Undang-Undang  Wakaf  ini  menyatakan  bahwa  harta  benda  wakaf  yang  sudah diwakafkan  dilarang  untuk  dijadikan  jaminan,  disita,  dihibahkan,  dijual,  diwariskan,  ditukar, atau  dialihkan  dalam  bentuk  pengalihan  hak  lainnya.  Jadi  harta  benda  wakaf  harus  sesuai dengan  peruntukannya.  Hal  ini  mengandung  nilai  perlindungan  terhadap  karsa,  sipta  dan karya  masyarakat,  karena  wakaf  dapat  dikategorikan  kepada  tiga  hal  tersebut.  Adanya larangan pengalihfungsian tersebut juga akan berdampak pada kegiatan perekonomian yang efektif  dan  berkeadilan,  yang  pada  ujungnya  akan  menuju  pada  perwujudan  kemandirian bangsa dan kesejahteraan rakyat.
Akan  tetapi  pada  poin  larangan  penukaran  fungsi  wakaf  itu  memiliki  pengecualian  apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana  umum  tata  ruang  (RUTR)  berdasarkan  ketentuan  peraturan  perundangundangan yang  berlaku  dan  tidak  bertentangan  dengan  syariah.  Akan  tetapi  pada  poin  larangan penukaran  fungsi  wakaf  itu  memiliki  pengecualian  apabila  harta  benda  wakaf  yang  telah diwakafkan  digunakan  untuk  kepentingan  umum  sesuai  dengan  rencana  umum  tata  ruang (RUTR)  berdasarkan  ketentuan  peraturan  perundangundangan  yang  berlaku  dan  tidak bertentangan  dengan  syariah.  Pelaksanaan  penukaran  harus  mendapat  izin  tertulis  dari menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia. Dan harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya  karena  ketentuan  pengecualian  tersebut  wajib  ditukar  dengan  harta  benda  yang manfaat dan nilai tukar sekurangkurangnya sama dengan harta benda wakaf semula. Hal ini bagian dari peran dan tanggung jawab negara dalam menjamin keadilan sosial, sebagaimana terkandung di dalam Sila Kelima. 26
Kewajiban  utama  nadzir  wakaf  adalah  mengelola  dan  mengembangkan  harta  benda  wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. 27 Hal ini sebagai bentuk pengejawentahan dari  nilai  iktikad  baik  dan  rasa  tanggung  jawab,  sebagaimana  terkandung  di  dalam  Sila Keempat Pancasila. Juga mengandung nilai tolong menolong dan tidak merugikan orang lain, sebagaimana  terkandung  di  dalam  Sila  Kelima  Pancasila.  Nazhir  dilarang  melakukan perubahan  peruntukan  harta  benda  wakaf  kecuali  atas  dasar izin  tertulis  dari  Badan  Wakaf
25 Pasal 32 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
26 Pasal 40 dan 41 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
27 Pasal 42 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam , vol. 15, no. 1, tahun 2022 | 17
Indonesia.  Dan  izin  hanya  dapat  diberikan  apabila  harta  benda  wakaf  ternyata  tidak  dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf. 28
Undang-undang  ini  mengamanatkan  pendirian  Badan  Wakaf  Indonesia.  Lembaga  ini merupakan lembaga independen dan dapat dibentuk perwakilannya di seluruh daerah sesuai dengan  kebutuhan. 29 Pembentukan  lembaga  ini  menunjukkan  adanya  peran  dan  tanggung jawab  negara  dalam  menjamin  terealisasinya  ajaran  agama  Islam  serta  dalam  konteks  yang lebih umum, menjamin keadilan sosial, sesuai dengan Sila Kelima Pancasila. Dengan adanya lembaga  Badan  Wakaf  Indonesia,  maka  secara  teknis  akan  lebih  memudahkan  pengelolaan wakaf. Dan untuk meimplementasikan nilai-nilai iktikad baik dan rasa tanggung jawab dalam pelaksanaan amanah, maka lembaga Badan Wakaf Indonesia membuat laporan tahunan yang diaudit  oleh  lembaga  audit  independen  dan  disampaikan  kepada  menteri,  dan  diumumkan kepada masyarakat. 30
Pada  aspek  penyelesaian  sengketa  wakaf,  juga  sudah  sangat  sesuai  dengan  nilai-nilai  Sila Keempat Pancasila. Di dalam Sila Keempat terkandung  nilai bahwa  permusyawaratan yang dibimbing  oleh  hikmat  kebijaksanaan  dalam  pengambilan  keputusan  untuk  kepentingan bersama.  Pada  Pasal  62,  undang-undang  menyebutkan  bahwa  penyelesaian  sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Jika tidak mufakat, baru sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan.
Dengan  adanya  ketentuan  sanksi 31 di  dalam  undang-undang  ini  maka  semakin  menegaskan perwujudan  dari  nilai  pertanggung  jawaban  dalam  pelaksanaan  pengelolaan  wakaf.  Karena walau bagaimanapun, wakaf adalah suatu amanah yang mulia, yang harus dijaga, dirawat, dan dijalankan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.
Dengan  demikian,  terlihat  jelas  bahwa  setiap  rumusan  norma  di  dalam  Undang-Undang Wakaf ini telah terlihat secara gamblang perwujudan dari nilai-nilai Pancasila. Terutama sekali nilai-nilai  yang  terkandung  pada  Sila  Pertama,  Keempat  dan  Kelima,  banyak  sekali terejawantahkan  di  dalam  rumusan  norma  pada  Undang-Undang  Wakaf.  Jadi  keberadaan undang-undang ini semakin memperkokoh nilai-nilai Pancasila.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  kajian  dan  analisis  di  atas  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  nilai-nilai  Pancasila teraktualisasikan  dengan  baik  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004  tentang Wakaf.  Aktualisasi  nilai-nilai  Pancasila  tersebut  bahkan  terdapat  pada  setiap  elemen
28 Pasal 44 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
29 Pasal 47 dan 48 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
30 Pasal 61 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
31 Pasal 67 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
18 | Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam , vol. 15, no.1, tahun 2022
penormaan di dalam Undang-Undang Wakaf ini. Aktualisasi tersebut dapat terlihat jelas pada indikator nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila.
Dengan  demikian,  keberadaan  Undang-Undang  Wakaf  ini  sejatinya  adalah  bagian  dari penguatan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan  masyarakat,  khususnya  bagi umat Islam. Hal  ini  juga  menjadi  bukti  konkrit  bahwa  Pancasila  benar-benar  dapat  berfungsi  sebagai sumber dari segala sumber hukum negara di Indonesia.
Wakaf menyimpan potensi kesejahteraan yang sangat besar bagi rakyat. Pranata keagamaan di dalam agama Islam ini harus benar-benar dapat dimaksimalkan. Saat ini negara sudah hadir untuk memfasilitasi pengelolaan wakaf, terutama dengan adanya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ini. Tapi tidak hanya sampai fasilitasi saja, melainkan jauh lebih dari  itu,  negara  juga  diharapakn  menjadikan  wakaf  ini  sebagai  sarana  prioritas  untuk mengantarkan  rakyat  kepada  kesejahteraan.  Oleh  karena  itu,  Undang-Undang  Wakaf  ini harus dapat diimplementasikan dengan baik.
Dengan  begitu,  hasil  kajian  ini  merekomendasi  agar  pengelolaan  wakaf  dijadikan  kebijakan prioritas  oleh  pemerintah.  Aset-aset  wakaf  yang  sudah  ada  harus  dapat  dimaksimalkan pemanfaatannya. Pemerintah juga dapat menginisiasi suatu gerakan wakaf kepada masyarakat, sebagai  bentuk  pendidikan wakaf. Bahkan jika perlu materi tentang wakaf disisipkan dalam kurikulum  pendidikan,  sehingga  penyadaran  tentang  pentingnya  wakaf  bisa  sistematis  dan lintas  generasi.  Dan  masih  banyak  hal  yang  dapat  dilakukan  oleh  pemerintah  untuk menggencarkan wakaf, selama hal tersebut dijadikan sebagai prioritas kebijakan pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA
Anshori, Abdul Ghofur.  2005. Hukum  dan Praktik Perwakafan di Indonesia .  Yogyakarta: Pilar Media.
Asshidiqie,  Jimly,  dan  M.  Ali  Safa’at.  2012. Teori  Hans  Kelsen  Tentang  Hukum .  Jakarta:
Konpress.
Atmasasmita, Romli. 2012. Teori Hukum Integratif . Yogyakarta: Genta Publishing. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila . 2019. Forum Group Discussion, “Kajian Evaluasi Regulasi Terhadap Nilai-Nilai Pancasila”, Jakarta, 15 November 2019.
Badan Wakaf Indonesia. 2016. Fenomena Wakaf di Indonesia: Tantangan Menuju Wakaf Produktif . Jakarta: Badan Wakaf Indonesia.
Direktorat  Jenderal  Bimbingan  Masyarakat  Islam  Direktorat  Pemberdayaan  Wakaf Kementerian  Agama  RI.  2005. Proses  Lahirnya  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004 tentang  Wakaf .  Jakarta:  Direktorat  Pengembangan  Zakat  dan  Wakaf  Ditjen  Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji.
Fuadi, Munir. 2013. Teori-teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum . Jakarta: Kencana Prenada Media.
Kaelan.2009. Filsafat Pancasila: Pandangan Hidup Bangsa Indonesia. Yogyakarta: Paradigma..
Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam , vol. 15, no. 1, tahun 2022 | 19
Marzuki,  Peter  Mahmud.  2008. Pengantar  Ilmu  Hukum .  Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group. Mubarok, Jaih.2008. Wakaf Produktif . Bandung: Simbiosa Rekatama Media. Notonagoro. Pancasila Dasar Falsafah Negara. Jakarta: Pancuran Tujuh, t.t. Osman, Oetojo, dan Alfian. 1992. Pancasila sebagai Ideologi . Jakarta: BP-7 Pusat. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Praja, Juhaya S. 2011. Teori Hukum dan Aplikasinya . Bandung: Pustaka Setia. Rahardjo, Satjipto. 2000. Ilmu Hukum . Bandung: Citra Aditya Bakti. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.