## Analisa Pencatatan Nikah (Kawin Belum Tercatat) pada KK dalam Persfektif Disdukcapil Purwakarta
Yusup Setiawan STAI DR. KH. EZ. Muttaqien Purwakarta, Indonesia yusufsetiawan165@gmail.com
Informasi artikel
ABSTRAK Kata kunci:
Undang-Undang Pernikahan;
Kartu Keluarga; Kawin Belum Tercatat; Dasar Hukum KK (Kartu Keluarga) merupakan kartu identitas keluarga yang sangat penting serta wajib dimiliki oleh setiap warga negara. Tujuan Penulis dalam penelitian ini,  yaitu  untuk  menjawab  dua  rumusan  masalah  yakni  bagaimana  dasar hukum kategori perkawinan belum tercatat sebagai status perkawinan dalam blangko  KK  dan  bagaimana  pentingnya  pemenuhan  dan  perlindungan hukum  terhadap perkawinan belum  tercatat  sebagai  status perkawinan pada blangko  KK.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  dengan  menggunakan metode  kualitatif.  Dimana  data  yang  dianalisis  berupa  paparan  kata  dan deskripsi  keadaan  bukan  angka.  Adapun  teknik  pengumpulan  data  yang  di- gunakan adalah dengan cara wawancara dan dokumentasi. Berawal dari teori- teori yang membahas tentang pencatatan perkawinan dan administrasi kepen- dudukan  beserta  data  yang  berhasil  dikumpulkan,  kemudian  selanjutnya  di- analisis dengan analisis yuridis menggunakan peraturan perundang-undangan yang  berlaku,  yang  terdapat  pada  UU  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Per- kawinan,  pasal  2  Peraturan Pemerintah Nomor  9 Tahun 1975  tentang  Pen- catatan  Perkawinan,  Kompilasi  Hukum  Islam  Buku  1  Hukum  Perkawinan dan  Peraturan  Mentri  Agama  Republik  Indonesia    Nomor  19  Tahun  2018 tentang  Pencatatan Perkawinan untuk  kemudian ditarik  sebuah kesimpulan. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  perubahan  status  atas  perkawinan  di dalam blangko KK yang semula memiliki status kawin, belum kawin menjadi kawin tercatat dan kawin tidak tercatat. Peraturan ini diatur dalam Peraturan Menteri  dalam  Negeri  Nomor  118  Tahun  2017  tentang  Blangko  KK, Registrasi,  dan  Kutipan  Akta  Pencatatan  Sipil  yang  ditindaklanjuti  dengan adanya pengembangan SIAK 7 (Sistem Informasi Administrasi Kependuduk- an versi 7) oleh Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ke- menterian Dalam Negeri Indonesia, dimana salahsatu syarat dalam pendaftar- an  kependudukan  tersebut  harus  melampirkan  buku  nikah  atau  akta  per- kawinan, dan bagi pernikahan yang belum tercatat dapat melampirkan Surat Pernyataan  Tanggung  Jawab  Mutlak  (SPTJM)  kebenaran  pernikahan  atas dasar  pertimbangan  yang  jelas  sesuai  dengan  telaah  kasus  permasalahan keluarga di masyarakat, HAM, Hak Warga Negara, Hukum Perdata, Amanat UUD 1945 dan Perundang-undangan.

## ABSTRACT Keywords:
Marriage Act; Family Card; Unregistered Marriage;
Legal Basis
Analysis  of  Marriage  Registration (Unregistered  Marriage)  in  Family

## Card in the Perspective of the Disdukcapil Purwakarta
KK  (family  card)  is  a  very  important  family  identity  card  and  must  be  owned  by  every citizen. The author's purpose in this study is to answer two problem formulations, namely how the legal basis for the marriage category has not been recorded as marital status in the KK form and how the importance of legal fulfillment and protection of marriage has not been  recorded  as  marital  status  on  the  KK  blank.  This  research  is  a  research  using
qualitative  methods.  Where  the  data  analyzed  is  in  the  form  of  word  exposure  and description of the situation, not numbers. The data collection techniques used are interviews and  documentation.  Starting  from  theories  that  discuss  marriage  registration  and population  administration  along  with  the  data  that  has  been  collected,  then  further analyzed by juridical analysis using applicable laws and regulations, which are contained in Law  Number  1  of  1974  concerning  Marriage,  Article  2  of  Government  Regulation Number 9 1975 concerning marriage registration,  Islamic Law Compilation Book 1 of Marriage Law and Minister of Religion Regulation of the Republic of Indonesia Number 19 of 2018 concerning Marriage Registration to then draw a conclusion. The results of this study indicate that, changes in the status of marriage in the blank of the family card which originally had marital status, unmarried to registered marriage and unregistered marriage. This  regulation  is  regulated  in  Minister  of  Home  Affairs  Regulation  Number  118  of 2017 concerning Blank Family Cards, Registration, and Quotations of Civil Registration Deeds  which  was  followed  up  with  the  development  of  SIAK  7  (Population Administration Information System version 7) by the Directorate General of Population and  Civil  Registration  The  Indonesian  Ministry  of  Home  Affairs,  where  one  of  the requirements  in  the  population  registration  must  attach  a  marriage  book  or  marriage certificate,  and  for  unregistered  marriages  can  attach  a  Statement  of  Absolute Responsibility  (SPTJM)  the  truth  of  marriage  on  the  basis  of  clear  considerations  in accordance with the study of cases of family problems in Indonesia. society, human rights, rights of citizens, civil law, the mandate of the 1945 Constitution and legislation.
Copyright © 2022 (Yusup Setiawan). DOI: https://doi.org/10.52593/mtq.03.2.02 Naskah diterima: 15 Juni 2022, direvisi: 27 Juli 2022, disetujui: 30 Juli 2022

## A. Pendahuluan
Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita secara sosial, kemudian  terbangun  hubungan  atau  ikatan  perjanjian  hukum  antara  pribadi  yang membentuk  hubungan  kekerabatan,  dimana  hubungan  tersebut  merupakan  suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antar pribadi seorang pria dan  wanita  guna  membina  rumah  tangga,  yang  merupakan  kondisi  terbaik  dan kesempat an  dalam  hal  pemenuhan  hasrat  perkawinan  dan  tabi’at  dasar  yang  bersifat kemakhlukan yang manusiawi.
Sedangkan,  Perkawinan  merupakan  suatu  peristiwa  penting  dalam  kehidupan manusia,  karena  perkawinan  tidak  saja  menyangkut  pribadi  kedua  calon  suami  istri, tetapi  juga  menyangkut  urusan  keluarga  dan  masyarakat.  Pada  hakikatnya  perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang suci dan karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaidah-kaidah  perkawinan  dengan  kaidah-kaidah  agama.  Sebagaimana  firman  Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa.21:
ا ًظْيِلَغ اًقاَثْيِ م ْ ُكُْنِم  َنْذَخَاَّو  ٍضْعَب  ىلِٰا ْ ُكُ ُضْعَب  ىضْٰفَا  ْدَقَو ٗهَنْوُذُخْأَت  َفْيَكَو ۞
Artinya: “Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama  lain  (sebagai  suami-istri).  Dan  mereka  (istri-istrimu)  telah  mengambil  perjanjian  yang  kuat (ikatan pernikahan) dari kamu”. (Q.S. An-Nisa: 21)
Dari segi administrasi negara itu sendiri, Pemerintah mengatur perkawinan melalui Pasal  1  Undang-Undang  (UU)  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan.  Dimana pengertian  perkawinan  adalah  “ Ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dengan  seorang wanita  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dan pada pasal 2 ayat 1 UU  nomor  1  tahun  1974  tentang  perkawinan  yang  menyatakan  bahwa  perkawinan adalah  sah  bilamana  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing  agama  dan  kepercaya- annya, ini berarti bahwa suatu perkawinan yang dilakukan telah memenuhi syarat-syarat dan rukun agamanya maka perkawinan tersebut dianggap sah menurut peraturan agama dan kepercayaan yang dianut oleh setiap calon pasangan suami istri.
Pernikahan  juga  harus  dicatatkan  sebagai  salah  satu  kepastian  hukum.  Dimana peraturan  tersebut  diatur  dalam  pasal  2  ayat  2  UU  nomor  1  tahun  1974  tentang Pernikahan yang menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang- undangan  yang  berlaku.  Pencatatan  perkawinan  diatur  melalui  perundang-undangan bertujuan untuk melindungi hak-hak warga negara dan mewujudkan ketentuan kepasti- an hukum, transparansi, serta tertib administrasi di dalam pelaksanaan pernikahan.
Hal  ini  sesuai  dengan  UU  pasal  5  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  yang menyebut kan  “Agar  terjamin  ketertiban  perkawinan  bagi  masyarakat  Islam  setiap perkawinan  harus  d icatat”. Pasal  6  ayat  2,  serta  pasal  7  ayat  1  menyebutkan  bahwa perkawinan  yang  dilakukan  di  luar  pengawasan  Pegawai  Pencatat  Nikah  (PPN)  tidak memiliki  kekuatan  hukum  (pasal  6  ayat  2).  Serta  pasal  7  ayat  1  yang  berbunyi “Perkawinan  han ya  dapat  dibuktikan  dengan  akta  nikah  yang  dibuat  oleh  pegawai pencatat nik ah”.
Dalam realita kehidupan yang ada masih dapat terlihat tingginya suatu pernikahan yang tidak tercatat atau pernikahan sirri yang sebenarnya banyak menimbulkan polemik. Hal ini terlihat dari data jumlah pemohon isbat nikah di Pengadilan Agama Purwakarta. Sebagai contoh pernikahan yang tidak dicatat, di-antaranya adalah pernikahan poligami
yang tidak mendapatkan izin dari istri pertama dan pengadilan agama, ataupun karena keterbatasan-keterbatasan  tertentu,  seperti  ketidaktahuan  mengenai  prosedur  yang berlaku  serta  keterbatasan  biaya  dalam  pengurusan  berkas  yang  harus  dipersiapkan menjelang pernikahan.
Adapun  dampak  yang  timbul  dari  pernikahan  yang  tidak  dicatat  berimbas  kepada pihak perempuan sebagai istri, beserta anak-anaknya. Walaupun secara agama pernikah- an itu sah, akan tetapi dari sudut pandang perlindungan hukum apabila dalam sebuah pernikahan sirri terjadi  peristiwa  hukum  dimana  istri  diperlakukan  semena-mena  oleh suami  maka  istri  tersebut  tidak  memiliki  kekuatan  hukum  dalam  melakukan  upaya- upaya pembelaan atas dirinya sebagaimana pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), dikarenakan lemahnya bukti keabsahan pernikahan secara tertulis.
Begitu pula permasalahan lainnya, seperti kelahiran anak di luar pernikahan tercatat, maka  anak-anak  tersebut  tidak  dapat  dibuktikan  secara  hukum  sebagai  anak  sah  dari ayahnya. Akibatnya hubungan secara hukum hanya terhubung pada ibu yang melahir- kannya saja.
Definisi anak yang sah itu sendiri, sesuai dengan pasal 42 UU nomor 1 tahun 1974 tentang  P erkawinan  yang  berbunyi  “ Anak  yang  dilahirkan  dalam  atau  sebagai  akibat perkawinan  yang  sah ” ;  kemudian  dalam  pasal  250  Kitab  Undang-Undang  Hukum (KUH)  Perdata  menentukan  bahwa  tiap-tiap  anak  yang  lahir  atau  tumbuh  sepanjang pernikahan,  memperoleh  si  suami  sebagai  bapaknya  ( Soesilo,  2020:88 ).  Sebagaimana tujuan  hukum  perdata  atas  penjaminan  rasa  keamanan  dan  kenyamanan  ( Bhentam, 2013 ).  Berdasarkan  dua  ketentuan  tersebut,  keabsahan  suatu  pernikahan  sangat menentukan kedudukan hukum dari anak-anak yang dilahirkan.
Maka  dari  itu,  para  ulama  fiqih  berpendapat,  apabila  banyak  kemudaratan  yang timbul  karena  pernikahan  yang  tidak  dicatat,  maka  sudah  tepat  apabila  pen-catatan pernikahan ditetapkan sebagai syarat sahnya suatu pernikahan. Oleh karenanya apabila penikahan belum tercatat maka dapat dimintakan isbat nikah (pengesahan nikah) yang diajukan  oleh  pasangan  suami  istri  melalui  Pengadilan  Agama.  Isbat  nikah  atau pengesahan nikah adalah permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama untuk dinyatakan sahnya pernikahan dan memiliki kekuatan hukum.
Berdasarkan  ketentuan  diatas  dapat  diketahui  bahwa  perkawinan  hanya  dapat dibuktikan  dengan  akta  nikah  yang  dibuat  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah  (PPN).  Dan dalam  hal  ini  akta  tersebut  berfungsi  sebagai  alat  guna  menegakkan  keadilan  dan melindungi hak-hak warga negara.
Pencatatan  perkawinan  merupakan  politik  hukum  yang  bersifat  preventif  dalam masyarakat,  untuk  mengkoordinir  masyarakatnya  demi  terwujudnya  ketertiban  dan keteraturan dalam sistem kehidupan, termasuk dalam masalah perkawinan yang diyakini tidak  luput  dari  berbagai  macam  konflik  ( Muchsin,  2008:3 ).  Melalui  pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta perkawinan, apabila suami dan istri, atau salah satunya tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami dan istri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan. ( Rodliyah, 2017 )
Akta perkawinan atau buku nikah juga digunakan sebagai bahan pertimbang-an dan salah  satu  syarat  penerbitan  KK  oleh  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil (DISDUKCAPIL)  Kabupaten  Purwakarta.  Namun  bila  perkawinan  yang  dilakukan oleh  pasangan  suami  istri  tidak  dicatatkan,  dapat  juga  dipenuhi  hak  administrasinya melalui  Surat  Pernyataan  Tanggung  Jawaban  Mutlak  (SPTJM)  sebagai pengganti surat atau akta nikah. SPTJM sendiri terbagi menjadi SPTJM kebenaran data  kelahiran, dan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri. SPTJM kebenaran pasangan suami istri merupakan  pernyataan  yang  dibuat  oleh  orangtua  kandung/wali/pemohon  dengan tanggung  jawab  penuh  atas  status  hubungan  perkawinan  seseorang,  yang  menyatakan bahwa mereka benar sebagai pasangan suami istri dengan diketahui dan ditandatangani oleh  2  (dua)  orang  saksi  yang  melihat  atau  mengetahui  terjadinya  peristiwa  tersebut berdasarkan  waktu,  dan  tempat.  SPTJM  mulai  diberlakukan  oleh  pemerintah  sejak Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  menerbitkan  PERMENDAGRI  nomor  9 tahun  2016  tentang  Percepatan  Peningkatan  Cakupan  Kepemilikan  Akta  Kelahiran. Dimana isinya memperbolehkan akta kelahiran mencantumkan nama kedua orang tua, bahkan  bagi  anak-anak  yang  orang  tuanya  tidak  memiliki  surat  nikah  atau  akta perkawinan sebagai wujud pengakuan negara atas identitas yang selanjutnya ini dikenal sebagai SPTJM kebenaran data kelahiran.
Pada  tahun  2018  SPTJM  juga  diatur  dalam  PERPRES  nomor  96  tahun  2018 tentang  Persyaratan  dan  Tata  Cara  Pendaftaran  Penduduk  dan  Catatan  Sipil  melalui pasal  33  dan  pasal  34.  Pasal  33  yakni  mengenai  pencatatan  kelahiran  WNI  harus memenuhi persyaratan yang meliputi surat keterangan lahir, buku nikah/ kutipan akta perkawinan  atau  bukti  lain  yang  sah,  KK,  dan  KTP-el.  Sedangkan  pasal  34  yakni berbunyi  penduduk  dapat  membuat  SPTJM  atas  kebenaran  data  yang  ditandatangani oleh  dua  orang  saksi  dalam  hal  tidak  memiliki  surat  keterang-an  kelahiran,  dan/atau tidak  memiliki  bukti  nikah/kutipan  akta  perkawinan  atau  bukti  lain  yang  sah  tetapi status  hubungan  dalam  KK  menunjukan  sebagai  suami  istri.  KK  yang  dibuat berdasarkan  SPTJM  kebenaran  sebagai  pasangan  suami  istri  akan  memuat  keterangan dengan  status  “kawin tidak  tercatat”  dan menghasil kan  akta  kelahiran  dengan  kalimat tambahan yang menerangkan status perkawinan orangtua si anak d engan bunyi “yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang- undangan”.
Adapun  dasar  hukum  bagi  kategori  keterangan  perkawinan  belum  tercatat  yaitu, Permendagri Nomor 118 tahun 2017 tentang Blangko KK, Register dan Kutipan Akta Catatan  Sipil  yang  ditindaklanjuti  dengan  adanya  pengembangan  SIAK  7  (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan versi 7) oleh Direktorat Jendral Kependudukan dan  Pencatatan  Sipil  Kementrian  Dalam  Negeri  Indonesia.  Dimana  setiap pernikahan/perkawinan  saat  ini  dicatat  dalam  blangko  keterangan  KK.  Sehingga bilamana  ada  pasangan  suami  istri,  laki-laki  ataupun  perempuan  yang  mengaku  sudah menikah  namun  tidak  mencatatkan  penikahan/  perkawinan  (nikah sirri ),  tidak  dapat menunjukkan akta perkawinan atau buku nikah, maka dalam format baru pada blangko keterangan  keluarga  akan  ditulis  dengan  status  kawin  belum  tercatat.  Sedangkan  bagi masyarakat atau keluarga yang sudah memiliki akta perkawinan atau buku nikah, maka status dalam keterangan blangko KK tertulis statusnya kawin tercatat.

## B. Teori / Konsep
1. Pencatatan Perkawinan
a. Pengertian dan Dasar Hukum
Perkawinan  merupakan  akad  perjanjian  yang  suci  dalam  menjalankan  kehidupan yang sah sebagai pasangan suami istri. Tujuan dalam Islam mengenai perkawinan tidak
hanya  memenuhi  kebutuhan  jasmani  dan  rohani  saja  dalam  kehidupan  manusia,  akan tetapi  membentuk  serta  memelihara,  meneruskan  keturunan,  dan  menghindari  guna mencegah  perzinahan,  sehingga  tercipta  ketena-ngan  dan  ketentraman  jiwa  pelakunya dan  masyarakat  sekitar. Allah  SWT  menciptakan  manusia  berbeda  dengan  makhluk lainnya,  terutama  dalam  hal  melakukan  suatu  hubungan perkawinan  dimana  nalurinya bebas  mengikuti  insting  dan  tanpa  aturan  dimanapun  mereka  berkehendak  ( Mardani, 2011:11 ). Sebagaimana Firman Allah SWT:
اَنْل َسْرَا  ْدَقَلَو ًل ُسُر ِ م َوْزَا ْمُهَل اَنْلَعَجَو  َ ِلِْبَق  ْن
باَتِك ٍلَجَا  ِ  ُكِلۗ ِ ى للّا  ِنْذِ ِبِ  َّلَِّا ٍةَيى ِبِ َ ِتِْأَّي  ْنَا  ٍلْو ُسَرِل  َن َكَ اَمَوۗ ًةَّيِ رُذَّو اًجا
Artinya: “Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum k amu dan  kami memberikan  kepada  mereka  istri-istri  dan  keturunan.  Dan  tidak  ada  hak  bagi  seorang  Rosul mendatangkan suatu ayat (mu’jizat) melainkan dengan izin Allah SWT. Bagi tiap -tiap masa ada kitab (tertentu). (Q.S Ar- Ra’d: 38)
Lingkungan  masyarakat  di  negara  kita  sendiri  secara  umum  mengenal  beberapa istilah  pernikahan  secara  kebiasaan  adat  serta  adapula  yang  memiliki  penilaian masyarakat  dengan  konotasi  dan  stigma  negatif  pernikahan  resmi,  pernikahan  sirri, pernikahan di bawah tangan, pernikahan mut’ah , pernikahan gantung/ kawin gantung, dan pernikahan poligami.
Dalam UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 1 istilah ikatan lahir  batin  memiliki  arti  bahwa  dalam  suatu  perkawinan,  memiliki  nilai  ikatan  yang nyata dan formil.
Perkawinan  memiliki  suatu  hubungan  erat  dengan  kerohanian,  sehingga  bukan hanya  unsur  jasmani  saja  melainkan  unsur  batiniah  juga  berperan  penting  dalam kehidupan  berumahtangga  ( Kuzari,  1995:10 ).  Syarat  sah  suatu  perkawinan  menurut pasal  2  ayat  1  UU  nomor  1  tahun  1974  adalah  perkawinan  dinyatakan  sah  apabila dilaku-kan  menurut  hukum  masing-masing  agama  dan  kepercayaan  peraturan  per- undangan  yang  berlaku.  Artinya,  setiap  orang  yang  memeluk  agama  Islam  per- kawinannya  baru  dianggap  sah  apabila  dilakukan  menurut  hukum  Islam,  tetapi disamping itu ada keharusan pencatatan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku  sebagaimana  tercantum  dalam  pasal  2  ayat  2  UU  nomor  1  tahun  1974. Pencatatan itu diperlukan untuk kepastian hukum, pencatatan perkawinan sama halnya dengan  pencatatan  suatu  peristiwa  hukum  dalam  ke-hidupan  seseorang  misalnya
kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam draf pencatatan yang disediakan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil (Disduk Capil). ( Ramulyo, 1996:243 )
Pencatatan  perkawinan  adalah  perbuatan  administrasi  berdasarkan  peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan oleh instansi yang berwenang (KUA bagi  yang  beragama  Islam)  dan  kantor  catatan  sipil  bagi  yang  beragama  selain  Islam, ditandai  dengan  penerbitan  akta  nikah  untuk  kedua  pasangan  mem-pelai  suami  istri. Pencatatan  perkawinan  sangatlah  diperlukan  agar  apabila  dikemudian  hari  terdapat kasus  hukum  ataupun  terhindar  dari  kemudharatan  seperti  poligami  karena  bukti tertulis  ini  dapat  memproses  tindakan  hukum  bagi  setiap  persoalan  rumah  tangga, terutama sebagai salah satu alat bukti sah atau legalitas dalam pengadilan. Pencatatan perkawinan bagi orang Islam bertujuan agar terjaminnya ketertiban bagi perkawinan itu sendiri, oleh karena itu perkawinan harus dicatatkan. Pencatatan perkawinan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditentukan dalam pasal 5, bahwa:
1) Agar  terjamin  ketertiban  perkawinan  bagi  masyarakat  Islam,  setiap  perkawinan harus dicatat.
2) Pencatatan perkawinan sebagaimana tersebut pada ayat 1 dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Nikah sebagimana diatur dalam UU Nomor 22 tahun 1946 Juncto UU nomor 32 tahun 1954.
Menurut  pasal  14  KHI  disebutkan  bahwa  rukun  perkawinan  terdiri  atas  calon mempelai lelaki, calon mempelai perempuan, wali nikah, dua orang saksi lelaki dan ijab kabul. Jika kelima unsur atau rukun perkawinan tersebut terpenuhi, maka perkawinan adalah  sah.  Rukun  perkawinan  menurut  hukum  Islam  adalah  wajib  dipenuhi  oleh orang-orang  yang  akan  melangsungkan  perkawinan.  adapun  prosedur  pencatatan perkawinan  yang  meliputi  pemberitahuan  kehendak  nikah,  pemeriksaan  nikah, pengumuman kehendak nikah, dan akad nikah dan pencatatannya.

## b. Administrasi Kependudukan
Administrasi  kependudukan  adalah  serangkaian  kegiatan  dalam  penertiban  dan penataan  dokumen  serta  data  kependudukan  melaului  pendaftaran  penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pemberdaya- an  hasil  informasi  data  guna  pelayanan  publik.  Dalam  sistem  administrasi  kepen- dudukan, penduduk mempunyai hak sebagai berikut:

## 1) Dokumen kependudukan
2) Pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pelayanan sipil
3) Perlindungan data pribadi
4) Informasi  mengenai  data  hasil  pendaftaran  penduduk  dan  pencatatan  sipil  atau keluarganya
5) Ganti  rugi  dan  pemulihan  nama  baik  sebagai  akibat  kesalahan  dalam  pendaftaran penduduk  dan  pencatatan  sipil  serta  penyalahgunaan  data  pribadi  oleh  instansi pelaksana.
Adapun  syarat  dan  ketentuan  yang  harus  dilengkapi  dalam  pembuatan  KK dijelaskan  dalam  PERPRES  RI  (Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia)  nomor  96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil  pasal  11,  bahwa  penerbitan  KK  baru  untuk  penduduk  WNI  harus  memenuhi persyaratan:
1) Buku nikah (kutipan akta perkawinan) atau kutipan akta perceraian
2) Surat  keterangan  pindah/surat  keterangan  pindah  datang  bagi  penduduk  yang pindah dalam wilayah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)
3) Ssurat  keterangan  pindah  luar  negeri  yang  diterbitkan  oleh  Disdukcapil kabupaten/kota bagi WNI yang datang dari wilayah NKRI karena pindah.
4) Surat  keterangan  pengganti  tanda  identitas  bagi  setiap  penduduk  rentan administrasi kependudukan
5) Petikan  keputusan  presiden  tentang  kewarganegaraan  dan  berita  acara  peng- ucapan  sumpah  atau  pernyataan  janji  setia  bagi  penduduk  WNI  yang  semula berkewarganegaraan  asing  atau  petikan  keputusan  menteri  yang  menyeleng- garakan  urusan  pemerintahan  di  bidang  hukum  tentang  perubahan  status kewarganegaraan.
KK  merupakan  dokumen  resmi  yang  harus  diperlakukan  secara  istimewa,  oleh karena itu dalam perlakuannya tidak diperbolehkan mencoret, mengubah/ mengganti, menambah  dan  mengurangi  isi  data  yang  tercantum  dalam  KK  tersebut.  Setiap perubahan  terkait  data  wajib  dilaporkan  oleh  kepala  keluarga  ke  desa  atau  kelurahan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 hari kerja. Dijelaskan dalam PERPRES RI nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan  Sipil  pasal  12  Penerbitan  KK  karena  perubahan  data  harus  memenuhi persyaratan  yang  meliputi  KK  lama  dan  surat  keterangan/bukti  perubahan  peristiwa kependudukan dan peristiwa-peristiwa penting.
PERPRES  RI  nomor  96  tahun  2018  tentang  Persyaratan  dan  Tata  Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pasal 13 menjelaskan bahwa:
1) Penerbitan  KK  dikarenakan  hilang  atau  rusak,  bagi  penduduk  WNI  harus memenuhi persyaratan:
a) Surat keterangan hilang dari kepolisian atau KK yang rusak; dan
b) KTP-el.
2) Penerbitan  KK  karena  hilang  atau  rusak  bagi  penduduk  orang  asing  harus memenuhi syarat:
a) Surat keterangan hilang dari kepolisian atau KK yang rusak
b) Kartu ijin tinggal tetap
c) KTP-el
Kartu Tanda Penduduk (KTP) wajib dimiliki setiap warga negara yang tinggal di Indonesia sebagai tanda pengenal/identitas resmi setelah berusia lebih dari 17 tahun. Program KTP elektronik menggantikan KTP lama sebagai salah-satu bentuk pelayanan pemerintah  kepada  masyarakat  dengan  menyesuaikan  perkembanan  zaman  yang berhubungan dengan teknologi informasi yang semakin berkembang.  KTP elektronik merupakan  dokumen  kependudukan  yang  memuat  sistem  keamanan  baik  dari  sisi administrasi  maupun  teknologi  informasi  pada  data  based  kependudukan  nasional. Setiap  penduduk  berhak  atas  satu  KTP  yang  memuat  nomor  induk  kependudukan (NIK) dan berlaku seumur hidup. ( Febriani, 2016:2 )

## C. Metode Penelitian
Metode  penelitian  adalah  suatu  cara  yang  ditempuh  yang  berhubungan  dengan langkah-langkah  penelitian  dan  dilakukan  secara  sistematis.  Metode  penelitian  mem- bahas  terkait  prosesnya,  yaitu  cara  kerja  utuk  memahami  prosedur  penelitian,  dan teknik penelitian. Metode penelitian berkaitan dengan tatacara pelaksanaan penelitian, sedangkan prosedur penelitian berkaitan dengan urutan kerja dalam penelitian.
Adapun tahapannya adalah sebagai berikut:

## 1. Pendekatan dan metode penelitian
Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:
a. Penelitian lapangan ( field research )
Penelitian lapangan adalah penelitian yang mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat. Penelitian lapangan ( field research ) juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif. Dalam hal ini peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan langsung (observasi) pada objek penelitian.
b. Penelitian kualitatif
Penelitian  kualitatif  adalah  sebuah  rangkaian  kegiatan  atau  proses  menjaring informasi  dari  kondisi  sewajarnya  dalam  kehidupan  suatu  obyek,  dikaitkan  dengan penyelesaian dan pemecahan suatu masalah, baik dari sudut pandang praktis maupun teoritis.  Peneliti  kualitatif  dimulai  dengan  mengumpulkan  informasi-informasi,  untuk kemudian dirumuskan menjadi generalisasi yang dapat diterima oleh akal sehat ( common sense ) manusia. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yang berkarakter deskriptif, yang  dapat  di  artikan  sebagai  prosedur  pemecahan  masalah  yang  diselidiki  dengan menggambarkan  atau  melukiskan  keadaan  subjek  atau  objek  penelitian  (seseorang, lembaga,  masyarakat,  dan  lain-lain).  Pada  saat  sekarang  berdasarkan  fakta-fakta  yang tampak atau sebagimana adanya. ( Nawawi, 1998:63 )
2. Tempat dan waktu penelitian
Adapun tempat penelitian terdiri dari 3 (tiga) lembaga, yaitu:
a. Kelurahan Nagrikidul
Kelurahan nagrikidul adalah intansi pemerintahan sekelas desa yang berkaitan pengaturan  wilayah  administratif  yang  berlokasi  di  Jalan  Terus-an  Kapten Halim  G.I  Simpang  Purwakarta.  Dimana  tempat  pertama  melaksanakan Pengabdian  Berbasis  Penelitian  dan  menghasilkan  temuan  blangko  KK  yang dalam keterangan status perkawinannya adalah kawin belum tercatat.
b. Pengadilan Agama Purwakarta
Pengadilan Agama adalah tempat ke dua peneliti melaksanakan Praktek  Kerja Lapangan  (PKL),  di  Pengadilan  Agama  peneliti  juga  mendapatkan  beberapa informasi  sebagai  data  pembanding  bahwa  adanaya  pernikahan  tidak  tercatat
sebagai  referensi  melalui  jumlah  pengajuan  isbat  nikah  di  tahun  2020. Pengadilan  Agama  Purwakarta  bertempat  di  Jalan  Ir.  H.  Juanda  Desa Mekargalih  nomor  3  Kecamatan  Jatiluhur  Kabupaten  Purwakarta  Jawabarat 14150.
c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta Disdukcapil  dipilih  sebagai  fokus  atau  puncak  daripada  penelitian  yang  di anggap  tepat  sebagai  lembaga  pencatat  administrasi  kependudukan  di kabupaten Purwakarta. Disdukcapil adalah unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang kependudukan dan catatan sipil yang dipimpin oleh kepala dinas dan berkedudukan  di  bawah  dan  bertanggung  jawab  kepada  Bupati  melalui Sekeretaris Daerah. Disdukcapil kabupaten Purwakarta bertempat di Jalan Mr. Dr.  Kusuma  Atmaja  nomor  8,  Kelurahan  Nagri  Tengah  Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta Jawa Barat 41114.
Waktu penelitian sesuai dengan proses PBP (Pengabdian Berbasis Penelitian), PKL/PPL (Praktek Kerja Lapangan), Penelitian/Observasi tanggal 11 januari 2021 sampai dengan 28 Februari 2021 dan 27 Mei sampai dengan 27 Agustus 2021
3. Responden
a) Sekertaris Pengadilan Agama Purwakarta
b) Sekertaris Disdukcapil Purwakarta
c) Bidang DAPDUK Disdukcapil Purwakart
d) Bidang pemanfaatan data dan Inovasi pelayanan Disdukcapil Purwakarta
e) Bidang Siak Disdukcapil Purwakarta
f) Bidang pencatatan sipil Disdukcapil Purwakarta
4. Data yang dikumpulkan
Data yang dikumpulkan dalam penelitian adalah:
a. Dasar hukum, prosedur dan gambaran persyaratan pembuatan kartu keluarga bagi perkawinan  belum  tercatat  di  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten Purwakarta.
b. Data  rekapitulasi  dari  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten Purwakarta terhadap penerbitan blangko kartu keluarga dengan format baru.

## 5. Jenis dan Sumber Data
Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka digunakan dua sumber data, yang meliputi:
a. Sumber Primer
Data  yang  didapatkan  secara  langsung  dari  sumbernya,  jadi  sumber  data  tersebut langsung memberikan data pada pengumpul data. Data Primer dalam penelitian ini berasal  dari  sumber  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten Purwakarta,  dan  Pengadilan  Agama  Kabupaten  Purwakarta  Sebagai  pembanding dalam kesadaran Pencatatan Perkawinan melalui angka isbat nikah, yang meliputi:
1) Kepala  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Purwakarta melalui staf kabid dan kasi
2) Balangko Keluarga
3) Landasan hukum terkait blangko keluarga
4) Akta kelahiran yang dinasabkan kepada Ibu
5) Sekertaris Pengadilan Agama Purwakarta
6) Jumlah data permohonan Itsbat Nikah pada Pengadilan Agama Purwakarta
b. Sumber Sekunder
Sumber  sekunder  merupakan  sumber  data  yang  tidak  berhubungan  dan  mem- berikan  data  secara  langsung  pada  pengumpul  data  yang  digunakan  sebagai pendukung  data  primer. Sumber  data  sekunder  ini  dapat  berupa  referensi  atau literatur  dari  buku  maupun  penelitian  lain  yang  berkaitan.  Adapun  sumber  data sekunder yang dijadikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1) Al-Qur ’ an dan Hadits
2) UUD 1945
3) Buku  Kompilasi Hukum Islam / KHI
4) UU Perkawinan
5) PERMENDAGRI  Republik  Indonesia  nomor  118  tahun  2017,  tentang Blangko Kartu Keluarga, Register Kutipan Akta Pencatatan Sipil
6) Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  nomor  96  tahun  2018  tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
7) Pencatatan  Perkawinan  Tidak  dicatat  Menurut  Hukum  Tertulis  di  Indonesia dan Hukum Islam (karangan Neng Djubaedah)
8) Rensra Disdukcapil Kabupaten Purwakarta
9) Pencatatan Perkawinan di Indonesia (karangan Ita Musarrofa)
10) Memahami Kebijakan Administrasi Kependudukan (karangan Fulthoni)
11) Kitab UU Hukum Perdata
12) UU Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

## 6. Teknik Pengumpulan Data
Adapun pengumpulan data yang peneliti butuhkan adalah data yang akurat, maka dalam pengumpulan data tersebut peneliti menggunakan  beberapa metode sebagai berikut:
a. Wawancara
Wawancara  adalah  sebuah  interaksi  melalui  komunikasi  verbal  atau  per-cakapan yang memerlukan kemampuan responden untuk merumuskan hasil buah pemikiran dan  perasaan  dengan  tepat. Penulis  akan  melakukan  komunikasi  dengan  pihak terkait  dengan  mengajukan  pertanyaan-pertanyaan  kepada  pegawai  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Peneliti menggunakan wawancara terstruktur agar  pembahasan  atau  jawaban  yang  dipaparkan  narasumber  langsung  fokus  pada pembahasan.
b. Dokumentasi
Dokumentasi  adalah  berupa  berkas  dan  naskah  yang  bersumber  atau  berkait-an dengan  obyek  yang  diteliti.  Data  dokumentasi  diperoleh  berdasarkan  penelusuran terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan subyek penelitian. Metode ini digunakan  penulis  untuk  menelusuri  data,  baik  rekapitulasi  penerbitan  kartu keluarga  dengan  format  terbaru  serta  dokumen-dokumen  lainnya  yang  berkaitan dengan penelitian ini.

## 7. Instrumen Penelitian
Teknik  Pengolahan  Data,  Selanjutnya  setelah  data  diperoleh  dari  lapangan, kemudian dianalisa secara kualitatif dengan tahapan sebagai berikut:

## a. Editing
Adalah  pengecekan  atau  pengkoreksian  terhadap  data  yang  telah  didapatkan  dan terkumpul.  Dalam  suatu  kegiiatan  penelitian,  editing  perlu  dilakukan  karena berhubungan  dengan  kualitas  atas  hasil  yang  disuguhkan,  ada  beberapa  kemung- kinan  data  yang  didapat  dan  terkumpul  tidak  sinkron,  sehingga  meragukan  karna dianggap tidak logis. Tujuan editing adalah untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan yang  terdapat  pada  pencatatan  dilapangan,  sehingga  kekurangan  data  dapat dilengkapi  atau  kesalahan  dapat  diperbaiki  baik  dengan  cara  pengumpulan  data ulang maupun dengan interpolasi (penyimpanan). Teknik ini akan digunakan penulis untuk memeriksa kembali semua data hasil wawancara yang didapatkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, dan Pengadilan Agama Purwakarta sebagai data pembanding.
b. Organizing
Yaitu mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat  memperoleh  gambaran  yang  sesuai  dengan  rumusan  masalah,  serta mengelompokan  data  yang  diperoleh. Dengan  teknik  ini  penulis  akan  mudah mengatur  dan  menyusun  data  yang  diperoleh  dari  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil.
c. Analizing
Yaitu  memberikan  analisis  lanjutan  terhadap  data  yang  diperoleh  dari  sumber- sumber  penelitian.  Teknik  ini  digunakan  penulis  untuk  memeriksa  kembali kelengkapan data.

## 8. Teknik Analisis Data
Langkah yang harus dilakukan selanjutnya, setelah data yang diperlukan terkumpul, maka data tersebut akan di analisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan  pola  pikir  deduktif  yang  bertujuan  untuk  membuat  deskripsi  dengan penjabaran atau gambaran mengenai obyek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta terkait format baru blangko.

## 9. Pengujian Keabsahan Data
Data  tersebut  diolah  dan  dianalisis  dengan  pola  pikir  deduktif,  yaitu  bermula  dari hal  yang  bersifat  umum  dengan  referensi  berupa  buku-buku  maupun  peraturan
perundang-undangan  yang  menjelaskan  tentang  kartu  keluarga,  kemudian  aturan tersebut  digunakan  untuk  menganalisis  hal-hal  yang  bersifat  khusus,  yaitu  tentang penulisan  perkawinan  belum  tercatat  sebagai  salah  satu  status  perkawinan  dalam blangko kartu keluarga sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

## D. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Profil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purwakarta
DISDUKCAPIL  (Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil)  kabupaten Purwakarta  merupakan  salah  satu  instansi penyedia  layanan  publik  dalam  pembuatan administrasi kependudukan yang beralamat di Jalan Mr. Dr. Kusumahatmaja nomor 8, kelurahan  Nagri  Tengah  Kecamatan  Purwakarta,  Kabupaten  Purwakarta,  Jawa  Barat 41114. Sebagaimana maklumat pelayanan janji layanan istimewa sebagai visi dan misi 9 tangga cinta Purwakarta Istimewa yang berbunyi ikhlas jujur dan penuh kesungguhan, santun  terbuka  dan  cermat  dalam  menjalankan  tugas,  tanggungjawab  disiplin  dan senantiasa  berpegang  teguh  pada  ketentuan  perundang-undangan,  inovatif  dan profesional  dalam    bekerja,  memelihara  kebersamaan  dan  kenyamanan  lingkungan kerja,  etos  kerja  yang terjaga,  wajib  memberi  informasi secara  profesional,  akuntabel, adil  dan  tidak  diskriminatif  pada  setiap  pemohon. Dengan  Motto  “ Bersama  Anda Layanan  Kami  Istimewa”. DISDUKCAPIL  kabupaten  Purwakarta  merupakan lembaga  resmi    kedinasan,  yang  memiliki  4  bidang    untuk  mempermudah  kinerja pelayanan terhadap masyarakat yang meliputi ( Sholikhati, 2021 ):
1) Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
2) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
3) Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
4) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
Dari  penjabaran  bidang  di  atas,  DISDUKCAPIL  kabupaten  Purwakarta memberikan  pelayanan  pencatatan  sipil  yang  berkaitan  dengan  kelahiran,  kematian, perkawinan,  perceraian,  dan  permasalahan-permasalahan  catatan  sipil  lainnya  serta layanan  administrasi  kependudukan  yang  berkaitan  dengan  KTP,  KK,  pendatang  baru dan masalah kependudukan lainnya.
Di  masa  pandemi  saat  ini,  terdapat  salah  satu  terobosan  terbaru  DISDUKCAPIL kabupaten Purwakarta yang sangat inovatif dan memudahkan masyarakat yakni dengan diluncurkannya  sebuah  aplikasi  yang  bernama  SIPILA Online (Sistem  Informasi Pendaftaran  Terintegrasi  Adminduk).  Aplikasi  tersebut  dapat  diunduh  melalui website maupun android . Untuk android sendiri dapat diunduh melalui playstore dengan kata kunci “disdukcapil  purwakarta”.  Aplikasi  ini  dikembangkan  oleh DISDUKCAPIL  untuk mempermudah  masyarakat  dengan  menu  yang  disederhanakan,  sehingga  mudah dipahami  masyarakat.  Selain  itu  SIPILA Online bertujuan  untuk  mengurangi  transmisi covid-19,  sehingga  masyarakat  dapat  terlayani  dengan  baik  tanpa  perlu  datang  ke DISDUKCAPIL Purwakarta.

## 2. Hasil Penelitian
Berdasarkan dengan judul penelitian “Analisa terhadap Pencatatan Nikah (Kawin Belum  Tercatat)  Pada  Kartu  Keluarga  dalam  Persfektif  Dinas  Kependudukan  dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Purwakarta”, dan sesuai rumusan masalah dalam  penelitian  ini  yakni  mengenai  dasar  hukum  pernikahan  belum  tercatat  serta pentingnya pemenuhan dan perlindungan hukum perkawinan belum tercatat, maka di awal peneliti akan menjabarkan perbandingan dokumen Kartu Keluarga format lama dan kartu keluarga dengan format versi baru.
Dalam  blangko  kartu  keluarga  format  lama  memuat  nomor,  nama  lengkap,  NIK, jenis  kelamin,  tempat  lahir,  tanggal  lahir,  agama,  pendidikan,  pekerjaan,  status  per- kawinan,  status  hubungan  keluarga,  kewarganegaraan,  dokumen  imigrasi,  dan  nama orangtua. Serta status penikahan dengan keterangan kawin, belum kawin, cerai hidup, dan  cerai  mati.  Sedangkan  dalam  blangko  KK  dengan  format  baru  terdapat  penam- bahan kolom yang terdiri dari nomor, nama lengkap, NIK, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, golongan darah, status perkawinan, tanggal perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen keimigrasian dan nama orang tua. Letak perbedaan dari blangko KK yang lama adalah penambahan kolom  tanggal  perkawinan  serta  golongan  darah  dan  juga  status  perkawinan  menjadi kawin tercatat dan kawin belum tercatat.
Dasar hukum format baru blangko KK, tercatat dalam PERMENDAGRI nomor 118 tahun 2017, sedangkan  Registrasi dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil disebutkan dalam Bab II PERMENDAGRI pasal 3 ayat 1 sampai 5 yaitu ( Meirizza, 2021 ):
a. Blangko KK meliputi spesifikasi blangko dan formulasi kalimat.
b. Spesifikasi blangko sebagimana dimaksud pada ayat:
1) Bahan baku
2) Desain
3) Ukuran
4) Warna
c. Formulasi kalimat sebagimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat:
1) Keterangan mengenai kolom isian dan atau
2) Uraian kata
d. Keterangan  mengenai  kolom  isian  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  huruf  A yang memuat:
1) Nomor KK
2) Nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga
3) NIK
4) Jenis kelamin
5) Alamat
6) Tempat lahir
7) Tanggal lahir
8) Agama
9) Pendidikan
10) Pekerjaan
11) Status perkawinan
12) Status hubungan dalam keluarga
13) Kewarganegaraan
14) Dokumen imigrasi
15) Nama orang tua
e. Selain keterangan mengenai kolom isian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga memuat kolom:
1) Tempat dan tanggal penandatanganan, dan
2) Nomenklatur,  nama,  NIP,  dan  tanda  tangan  kepala  DISDUKCAPIL  kota/ kabupaten
3) Nama dan tanda tangan kepala keluarga, dan
4) Keterangan 4 (empat) lembar rangkap untuk :
a) Kepala keluarga
b) RT (Rukun Tetangga) atau nama lainnya
c) Desa/kelurahan atau nama lainnya
d) Kecamatan atau nama lainnya
Mengenai penulisan KK, dijelaskan dalam PERMENDAGRI nomor 118 tahun
2017 tentang Blangko KK, Registrasi dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Bab VIII Ketentuan  Peralihan  Pasal  33  yakni  bahwa  penulisan  register  dan  kutipan  akta pencatatan sipil harus menggunakan aplikasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) paling lama 1 (satu) tahun setelah peraturan menteri ini diundang- kan. Dan instansi pelaksana ditutut untuk melaksanakan sosialisasi terkait pember- lakuan  SIAK  7  dimana  di  dalamnya  telah  menggunakan  penambahan  kolom golongan darah, tanggal pernikahan, serta perubahan status perkawinan yang pada sebelumnya kawin, atau belum kawin, menjadi kawin tercatat, kawin belum tercatat, dan belum kawin agar dilakukan pengecekan ulang terkait berkas persyaratan yang dibawa setiap masyarakat dalam permohonan pembuatan KK. ( Meirizza, 2021 )

## E. Penutup
Dampak  positif  bagi  pemerintah  atas  pengembangan  SIAK  (Sistem  Informasi Administrasi Kependudukan) versi 7 di Indonesia dalam mengetahui dan memperoleh data  kependudukan  secara  lengkap  dan  akurat  sehingga  hak  masyarakat  yang  ber- hubungan  dengan  administrasi  kependudukan  dapat  terpenuhi  secara  menyeluruh. Namun terdapat celah yang menimbulkan sisi negatif dari pemenuhan hak administrasi kependudukan bagi penduduk yang tidak mencatatkan perkawinannya sehingga dapat dijadikan  sebuah  alasan  bagi  masyarakat  untuk  melakukan  perkawinan  tanpa sepengetahuan  Petugas  Pencatat  Nikah  (PPN)  dan  sah  hanya  secara  agama  dan kepercayaan saja.
Perlindungan hukum  akan  didapatkan  melalui  dokumen  resmi  negara  berupa  KK yang  dikeluarkan  pemerintah  sebagai  dasar  atau  landasan  hukum  bagi  perkawinan belum  tercatat,  sehingga  asumsi  atau  persepsi  yang  timbul  di  masyarakat  yang memandang pencatatan pernikahan hanya sebagai formalitas persyaratan administratif yang tidak lagi memiliki legalitas formal di mata hukum  akhirnya dapat terjawab atas kesadaran terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik.

## 1. Simpulan
Dasar  hukum  dijadikannya  kategori  pernikahan  belum  tercatat  sebagai  salah  satu status pernikahan dalam blangko KK dijelaskan dalam PERMENDAGRI nomor 118 tahun 2017 tentang Blangko KK, Registrasi dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil. Dan yang  berhubungan  dengan  sistem  penulisan  diatur  dalam  pasal  33  yang  berbunyi bahwa penulisan register dan kutipan akta pencatatan sipil harus menggunakan aplikasi sistem  informasi  administrasi  kependudukan  (SIAK)  paling  lama  satu  tahun  setelah PERMEN (peraturan menteri) ini diundangkan.
Pengembangan  SIAK  (sistem  informasi  administrasi  kependudukan)  versi  7  ini mencantumkan  perubahan  status  pernikahan  yang  semula  kawin,  dan  belum  kawin, sekarang menjadi kawin tercatat, kawin belum tercatat, dan belum kawin.
Secara  tidak  langsung,  pengembangan  data  base  kependudukan  yang  beralih menjadi  sistem  informasi  administrasi  kependudukan  (SIAK7)  menjadi  solusi  atas kebijakan pemerintah dalam pemenuhan hak administrasi kependudukan bagi pasang- an suami istri dengan status kawin belum tercatat, walaupun menyebabkan kedudukan pencatatan  perkawinan  yang  semula  bertujuan  dan  memiliki  fungsi  sebagai  penjamin ketertiban hukum (legal order) sebagai instrumen kepastian hukum melalui alat bukti perkawinan,  akhirnya  menjadi  asumsi  yang  seolah  bertentangan  dengan  kewajiban pencatatan  perkawinan  yang  di  atur  dalam  UU  nomor  1  tahun  1974  tentang perkawinan.  Pasal  2  PP  (Peraturan  Pemerintah)  Republik  Indonesia  nomor  9  tahun 1975  tentang  Pelaksanaan  UU  nomor  1  tahun  1974  tentang  perkawinan,  dan Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  yang  termuat  dalam  pasal  5  yang  berbunyi  bahwa pencatatan perkawinan berfungsi sebagai alat ketertiban bagi umat Islam. Akan tetapi landasan  hukum  yang  memperkuat  legalitas  sebuah  perkawinan  melalui  pemenuhan hak  administrasi  kependudukan  dapat  dipertanggungjawabkan  dengan  adanya
PERMENDAGRI  nomor  19  tahun  2018  tentang  Peningkatan  Kualitas  Layanan Administrasi  Kependudukan  yang  disebutkan  dalam  pasal  2  yang  akhirnya  menjadi jawaban terhadap asumsi tidak tertib hukum tersebut, karena di dalam penulisan status kawin belum tercatat di dalam balangko KK.

## 2. Saran
DISDUKCAPIL  kabupaten  Purwakarta  beserta  dinas  terkait  lainnya  memufakati atas  kebijakan  pemenuhan  hak  warga  negara  didalam  pemenuhan  hak  administrasi kependudukan,  dan  hendaknya  lebih  cermat  dalam  pemeriksaan  berkas  sebagai  tun- tutan  tugas,  dimana  setiap  lapisan  elemen masyarakat  yang  mengajukan  permohonan penerbitan  KK  hendaknya  diperiksa  secara  teliti  apabila  terdapat  kekurangan  terkait persyaratan sehingga tidak dapat menunjukan serta melampirkan berkas berupa surat nikah atau akta perkawinan. Petugas pelayanan instansi pelaksana administrasi sebaik- nya  menanyakan  apa  yang  menjadi  alasan  warga  masyarakat  tersebut  sehingga  tidak dapat  melampirkan  persaratan  berupa  surat  pernikahan  atau  akta  perkawinannya  dan berupaya  untuk  mengarahkan  dengan  memberikan  saran  agar  mencatatkan  pernikah- annya  dengan  pengajuan  isbat  nikah  melalui  pengadilan  agama  kemudian  mengurus ulang  pembuatan  surat  nikah  atau  akta  perkawinan  apabila  kehilangan,  guna  meng- hindari  pemberian  keterangan  kawin  belum  tercatat  pada  blangko  KK.  Begitupun pemerintah  daerah  dan  dinas  terkait  lainnya  agar  dapat  berupaya  maksimal  di  dalam pemenuhan atas hak warga negara dengan cara mengarahkan, mendampingi, dan mem- fasilitasi  dengan  cara  dikerjasamakan  dengan  instansi  terkait  lainnya.  seperti  yang  di lakukan oleh DISDUKCAPIL kabupaten Purwakarta melalui PERMENDAGRI ber- upaya  memberikan  solusi  atas  polemik  yang  terjadi  di  masyarakat  terkait  pemenuhan hak atas administrasi kependudukan.
Disamping pemenuhan hak administrasi sebagai wujud pemenuhan hak atas warga negara  oleh  pemerintah,  yang  merupakan  bagian  dari  hak  dan  kewajiban  antara pemerintah  dan  warga  negaranya  yang  disahkan  melalui  perundang-undangan,  peng- optimalan  sosialisasi  kepada  seluruh  element lapisan  masyarakat  terkait  pembaharuan aplikasi sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK7) juga sangat penting oleh instansi  pemerintah  yang bertugas  sebagai pengelola  informasi  administrasi  kependu- dukan  di  tingkat  penyelenggara  dan  pelaksana,  atas  perubahan  penulisan  status  per-
kawinan menjadi kawin tercatat, dan kawin belum tercatat. Dan menepis asumsi publik yang  menganggap  bahwa  pencatatan  perkawinan  hanya  sebagai  formalitas  keperluan administratif saja, sehingga masyarakat dapat menyadari bahwa itu adalah bagian dari kewajiban  yang  memiliki  dampak  hukum,  terutama  dalam  pemenuhan  hak-hak administrasi kependudukan, sebagai keluarga, dan keberadaan anak yang dilahirkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Ghofar  M.  Sekertaris  Pengadilan  Agama  Purwakarta.  Wawancara  tentang Jumlah Pengaju Isbat Nikah 2020(Purwakarta: Senin, 22 Februari 2021. 10.00 WIB) Alam,  Mochammad  Doddy  Syahirul.  (2013). Pelaksanaan  Sisten  Informasi  Administrasi Kependudukan (SIAK) Guna Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan . Jurnal ilmu sosial, politik dan pemerintahan diakses pada 27 Juli 2021 pukul 19.45
Ali. Achmad & Wiwie Heryani. (2012) Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group Aman,  Raja  Ilyas,  et  al.,  (2012).  Perbandingan  Kualitas  Pelayanan  Administrasi Kependudukan, Jurnal Kebijakan Publik , vol. 3, no. 1 (Hal.20). Asep Sopandi, Kepala Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purwakarta, Wawancara tentang Pelaksanaan SIAK7 (Purwakarta: Senin, 7 Juni 2021. 11.30 WIB) Bhentam,  Jeremi.  (2013) Teori  Perundang-undangan.  Prinsip-prinsip  legalitas,  Hukum Perdata, dan Hukum Pidana. Bandung : Nuansa Cendikia dan Nusa media. Buku Biru , Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia (Jogjakarta:2013).Hal.92
Departemen  Agama  Direktorat  Jenderal  Bimbingan  Masyarakat  Islam  dan Penyelenggara  Haji.  (2004). Http://ejournal.radenintan.ac.id .  “ Pedoman  Pembantu  Pegawai Pencatat Nikah” diakses pada 25 Juli 2021 pukul 13.30 Departemen  Agama  Republik  Indonesia,  (2000). Al- Qur’an dan  Terjemahnya. UD. Mekar Surabaya. Disdukcapil.purwakartakab.go.id,Tim Sosial Media Disdukcapil Purwakarta Djuaaeidah, Neng. (2012). Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam . Jakarta : Sinar Grafika. Djubaedah, Neng. (2010). Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat , Jakarta : Sinar Grafika Fatia,  Azhariah.  (2011) .  “Hak  dan  Perlindungan  An ak  dalam Prespektif  Hadits” Http://moraref.kemenag.go.id . Diakses pada 2 Agustus 2021 pukul 14.38
Febriani, Mahmuda Panca, (2016). Pelaksanaan Program e-KTP dalam Rangka Tertib Administrasi Kependudukan. Jurnal Ilmiah, vol.5, No.2. Febriani,  Mahmuda  Pancawisma,  (2016). Http://Untagsmg.ac.id .  “Pelaksanaan Program e KTP dalam Rangka Tertib Admi nistrasi Kependudukan”. Jurnal Ilmiah, vol. No. 2 (Hal 2).
Fitri  Sholikhati,  Sekertaris  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kabupaten Purwakarta, wawancara 4 (Empat) Bidang Pelayanan DISDUKCAPIL . (Purwakarta: Selasa, 01 Juni 2021. 10.00 WIB) Hasibuan,  Toni  Akbar  &  Yusril  Ihza  Mahendra.  (2013). Gubuk  Keadilan  Bantuan Hukum & Pemenuhan Kebutuhan Acces to Justice. Yogyakarta : Kuda Hitam Publishing Hulasoh,  Kepala  Seksi  Perkawinan,  Perceraian,  Perubahan  Status  Anak,  dan  Status Kewarganegaraan    &  Mirra  Meirizza,  S.STP.,  M.SI.  Kepala  Seksi  Identitas  Penduduk  , Disdukcapil  Kabupaten  Purwakarta, wawancara  tentang  Prosedural  Penerbitan  Kartu Keluarga (Purwakarta, Senin, 5 Juli 2021. 10.00 WIB) Husna,  A.  I.  N.,  &  Paramansyah,  A.  (2020).  Perkembangan  Industri  Perbankan Syariah  pada  Pembiayaan  yang  Disalurkan  (Libraryresearch). Jurnal  Maps  (Manajemen Perbankan Syariah) , 3 (2), 129-139.
Konsiderans  Peraturan  Menteri  Agama  Nomor  20  Tahun  2019  tentang  Pencatatan Perkawinan.
Kuzari,  Achmad.  (1995).  “Nikah  sebagai  Perikatan”. Http://Opac.Perpusnas.go.id. Diakses pada 20 Juli 2021 pukul 09.45.
Mardani.  (2011). Hukum  Perkawinan  Islam  di  Dunia  Islam  Modern .  Yogyakarta:  Graha Ilmu. Mirra  Meirizza,  Kepala  Seksi  Identitas  Penduduk,  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Purwakarta, Wawancara  tentang  Dasar  Hukum (Purwakata  : Kamis, 10 Juni 202. 09.15 WIB). Mirra  Meirizza,  Kepala  Seksi  Identitas  Penduduk,  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Purwakarta, Wawancara  tentang  Upaya  Pengsosialisasian  dan Verivikasi Berkas Persyaratan (Purwakata : Senin, 15 Juni 2021. 09.30 WIB). Muchsin. (2008). Problematika Perkawinan Tidak Tercatat dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif, Materi Rakernas Perdata Agama, Jakarta : Mahkamah Agung RI.
Musarofa, Ita. (2014). https: //scholar.google.com/citations “ Pencatatan Perkawinan di Indinesia,  Proses  dan  Prosedurnya ” . Sidoarjo: CV.  Cahaya  Intan  XII.  Diakses pada  3  Agustus 2021 16.35 . Oktriawan, W., Adriansah, A., & Alisa, S. (2022). Artikel Kesejahteraan Masyarakat di Desa  Campakasari  Kecamatan  Cempaka  Purwakarta:  Kesejahteraan. Muttaqien;  Indonesian Journal of Multidiciplinary Islamic Studies , 3 (1), 1-14. Paramansyah,  H.  A.,  SE,  M.,  Husna,  A.  I.  N.,  &  Sos,  S.  (2021). Manajemen  Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Islam . Almuqsith Pustaka. Peraturan  Menteri  Agama  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2018  tentang Pencatatan Perkawinan. Hal. 8.
Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blangko Kartu Keluarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. PERPRES  RI  (Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  )  Nomor  96  Tahun  2018
t entang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Bab VI Ketentuan Peralihan Pasal 79 ayat 1. Putusan  Nomor.  46/UUP-VIII/2010,  17  Februari  2012.    Dinamika  Penegakan Hukum  Konstitusioal  Warga  Negara,  Laporan  Tahunan  Mahkamah  Konstitusi  2012. Hubungan Keperdataan Anak di Luar Perkawinan Adalah dengan  Kedua Orangtua dan Keluarganya . (Jakarta:2012)
Ramulyo,  Mohd.  Idris.  (1996) .  Http//Iib.ui.ac.id.  “ Hukum  Perkawinan  Islam  Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 d an Kompilasi Hukum Islam” diakses pada 28 Juli 2021 pukul 12.37 Rodliyah,  Nunung.  (2017). Pencatatan  Pernikahan  dan  Akta  Nikah  sebagai  Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam. Jurnal pernikahan. Bandarlampung Rukmana,  C.  H.,  Mansyur,  M.  H.,  &  Kosim,  A.  (2021).  Problematika  dalam Menghadapi  Pembelajaran  Work  From  Home  pada  Masa  Pandemi  Covid-19. Edumaspul: Jurnal Pendidikan , 5 (2), 593-598.
Sadono,  D wi.  (2007)  “Sensus  Daerah  mengembangkan  Sistem  Administrasi Kependudukan  d alam  Rangka  Otonomi  Daerah”, Jurnal  Transdisiplin  Sosiologi,  Komunikasi dan Ekologi Manusia, vol.1, no.3 (hal 8). Saripudin, A., Oktriawan, W., & Kurniasih, N. (2021). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap  Kepuasan  Pelanggan  Restoran  Saung  Manglid. Muttaqien;  Indonesian  Journal  of Multidiciplinary Islamic Studies , 2 (1), 48-57. Soesilo. (2020) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta : Pustaka Buana.
Solihin,  W.,  Fauziah,  N.,  &  Mukti,  S.  (2021).  Peran  Agama  dalam  Pembentukan Perilaku Anti-Korupsi. Muttaqien; Indonesian Journal of Multidiciplinary Islamic Studies , 2 (2), 143- 154. Syafa’at,
Abdul Kholiq. (2014).
“Hukum Keluarga Islam”.
Http://Scholar.googleco.id , diakses pada 1 Agustus 2021 pukul 10.30
Tabroni,  I.,  &  Purnamasari,  R.  (2022).  Kajian  Yasinan  Mingguan  dalam  Membina Karakter Masyarakat Pada Masa Covid-19 di Perumahan Lebak Kinasih Purwakarta. Sivitas: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat , 2 (1), 9-18. Tarsi. (2009). Problematika Nikah di Bawah Tangan Kaitannya  dengan Pengesahan Nikah. Banjar Masin: P.A. Semarang Undang-Undang  Administrasi  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Edisi  2011.  Fokus Media.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2013  Tentang  Perubahan  atas  Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  (2013).  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak. Undang-undang  tentang  Hak  Asasi  Manusia. Jakarta:  Buku  Biru,vol.1, No.92. Undang-Undang  Republik  Indonesia  (2014).  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Graha Media Press. Yeny  Yulistriana,  Kepala  Seksi  Pengolahan  Dan  Penyajian  Data  Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, Wawancara tentang Daftar Jumlah Pemegang Kartu Keluarga Di Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 , (Purwakata : Kamis, 10 Juni 2021. 10.30 WIB).