## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 7 NO. 1, JUNI 2024

## EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR DI KOTA SAMARINDA: TINJAUAN DARI PERSPEKTIF HUKUM DAN KEBIJAKAN
M. Fawwaz Praditya 1* , Rehagel Israel Timothy Sirih 2 , Deny Slamet Pribadi 3 1,2,3 Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia mfawwazpradityagood@gmail.com 1* , rehagelisrael@gmail.com 2 , denypribadi88@gmail.com 3
Article Info Abstract Article History Received: Mei 20, 2024 Accepted: Juni 24, 2024 Parking  tax  is  a  significant  source  of  Local  Revenue  (PAD)  in  Samarinda City,  but  its  implementation  faces  various  challenges.  The  regulations governing parking tax aim to provide a clear legal framework, yet taxpayer compliance  remains  low.  Weak  supervision,  limited  technology,  and  low public awareness are the main factors hindering tax collection effectiveness. The use of digital technology in the parking system can enhance taxpayer compliance  and  reduce  revenue  leakage.  Improving  human  resource capacity  and  conducting  educational  campaigns  to  raise  public  awareness are  also  important.  Implementing  policies  that  provide  incentives  for compliance and strict sanctions for violations is expected to optimize parking tax revenue and improve public services and city infrastructure.
Keywords: Parking tax, Local Revenue, taxpayer compliance, digital technology, public policy

## Abstract
Pajak  parkir  merupakan  salah  satu  sumber  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  yang  signifikan  di  Kota Samarinda,  namun  pelaksanaannya  menghadapi  berbagai  kendala.  Regulasi  yang  mengatur  pajak parkir bertujuan memberikan landasan hukum yang jelas, namun tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah.  Pengawasan  yang  lemah,  keterbatasan  teknologi,  dan  rendahnya  kesadaran  masyarakat menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas pemungutan pajak. Penggunaan teknologi digital dalam  sistem  parkir  dapat  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  dan  mengurangi  kebocoran pendapatan.  Peningkatan  kapasitas  sumber  daya  manusia  dan  kampanye  edukasi  untuk meningkatkan kesadaran masyarakat juga penting. Implementasi kebijakan yang memberikan insentif bagi  kepatuhan  dan  sanksi  yang  tegas  bagi  pelanggaran  diharapkan  dapat  mengoptimalkan pendapatan dari pajak parkir dan meningkatkan kualitas layanan publik serta infrastruktur kota.
Kata Kunci: Pajak parkir, Pendapatan Asli Daerah (PAD), kepatuhan wajib pajak, teknologi digital, kebijakan publik

## I. PENDAHULUAN
Indonesia  menganggap  perpajakan  sebagai  kontribusi  penting  dalam  upaya kegotongroyongan  nasional  dan  partisipasi  aktif  masyarakat  dalam  pembiayaan pembangunan  (Sihombing,  dkk,  2020).  Pajak  adalah  kontribusi  rakyat  kepada  kas  negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan tanpa adanya imbalan langsung. Pajak dipungut oleh pemerintah berdasarkan norma hukum untuk menutup biaya produksi barang  dan  jasa  kolektif  guna  mencapai  kesejahteraan  umum  (Ayza,  2016).  Pajak merupakan  penyumbang  terbesar  bagi  penerimaan  negara.  Di  Indonesia,  pemerintah membagi  pajak  menjadi  dua  berdasarkan  wewenang  atau  lembaga  yang  memungutnya, agar penerimaan pajak dapat merata, yaitu Pajak Negara (Pajak Pusat) dan Pajak Daerah.

## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 7 NO. 1, JUNI 2024
Menurut Ida Zuraida (2022), pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun sebagai usaha  tersendiri,  termasuk  penyediaan  tempat  penitipan  kendaraan  bermotor  (Zuraida, 2022).
Pajak  parkir  adalah  salah  satu  bentuk  pajak  daerah  yang  diimplementasikan  oleh pemerintah  daerah  untuk  memanfaatkan  penggunaan  lahan  parkir  yang  dilakukan  oleh masyarakat. Pajak ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)  yang  signifikan  dan  membantu  pemerintah  daerah  dalam  mendanai  berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Di Kota Samarinda, pajak parkir menjadi topik yang  menarik  untuk  diteliti  mengingat  tingginya  tingkat  mobilitas  dan  penggunaan kendaraan di kota ini.
Kota  Samarinda,  sebagai  ibu  kota  Provinsi  Kalimantan  Timur,  mengalami perkembangan  pesat  dalam  berbagai  sektor,  termasuk  sektor  transportasi.  Dengan peningkatan jumlah kendaraan bermotor, baik kendaraan pribadi maupun umum, kebutuhan akan  fasilitas  parkir  yang  memadai  dan  teratur  semakin  mendesak.  Pemerintah  Kota Samarinda  berupaya  untuk  mengatur  dan  mengoptimalkan  pendapatan  dari  sektor  parkir melalui  penerapan  pajak  parkir.  Hal  ini  tercermin  dalam  beberapa  regulasi  yang  telah diterbitkan, seperti Peraturan Daerah (Perda) Kota Samarinda No. 10 Tahun 2006 tentang Pajak  Parkir  dan  Perda  No.  1  Tahun  2024  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah. Regulasi  ini  bertujuan  untuk  memberikan  landasan  hukum  yang  jelas  bagi  pelaksanaan pemungutan  pajak  parkir  serta  memastikan  bahwa  proses  tersebut  berjalan  secara transparan dan akuntabel.
Namun, penerapan regulasi ini di lapangan menghadapi berbagai kendala. Salah satu tantangan  terbesar  adalah  rendahnya  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak.  Banyak  pengelola parkir  yang  tidak  melaporkan  pendapatan  mereka  secara  lengkap  atau  tidak  membayar pajak  sesuai  ketentuan  yang  berlaku.  Hal  ini  berdampak  negatif  terhadap  potensi pendapatan  daerah  yang  seharusnya  dapat  dimaksimalkan.  Sebuah  studi  menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh tingkat pengawasan dan penegakan hukum  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah.  Kurangnya  sanksi  yang  tegas  dan  efektif terhadap pelanggaran pajak juga menjadi faktor yang menghambat efektivitas pemungutan pajak parkir di Samarinda (UU, 2009 ) .
Di  samping  itu,  keterbatasan  sumber  daya  manusia  dan  infrastruktur  teknologi  juga menjadi kendala yang signifikan dalam proses pemungutan pajak parkir. Pemerintah daerah sering  kali  tidak  memiliki  cukup  petugas  yang  terlatih  untuk  mengawasi  dan  menegakkan peraturan  pajak  parkir.  Dalam  banyak  kasus,  kurangnya  teknologi  yang  memadai  untuk mendukung  proses  pemungutan  pajak  juga  memperlambat  dan  memperumit  tugas-tugas administrasi  yang  harus  dilakukan.  Penggunaan  teknologi  yang  tepat  dapat  membantu dalam  memonitor  dan  mencatat  transaksi  parkir  secara  real-time,  sehingga  memudahkan dalam pengawasan dan pengumpulan data (UU, 2022).
Selain  faktor-faktor  di  atas,  terdapat  juga  aspek  sosial  dan  budaya  yang mempengaruhi  efektivitas  pemungutan  pajak  parkir.  Kesadaran  masyarakat  tentang pentingnya membayar pajak dan manfaat yang diperoleh dari pajak tersebut masih rendah. Banyak masyarakat yang menganggap bahwa pajak parkir hanya sebagai beban tambahan tanpa  memahami  bahwa  dana  yang  terkumpul  dari  pajak  tersebut  akan  digunakan  untuk perbaikan fasilitas umum dan pelayanan publik (UU, 2006).
Efektivitas  pemungutan  pajak  parkir  tidak  hanya  penting  dari  sisi  peningkatan  PAD, tetapi juga dari sisi peningkatan kualitas hidup warga  kota. Sistem parkir yang terorganisir dan  efektif  dapat  membantu  mengurangi  kemacetan  lalu  lintas,  meningkatkan  keamanan, dan  menciptakan  lingkungan  yang  lebih  tertib.  Oleh  karena  itu,  penting  untuk  melakukan kajian mendalam mengenai efektivitas pemungutan pajak parkir dari perspektif hukum dan kebijakan.  Kajian  ini  akan  membantu  dalam  merumuskan  strategi  yang  lebih  baik  untuk mengatasi berbagai kendala yang ada dan meningkatkan kinerja pemungutan pajak parkir di Kota Samarinda.

## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 7 NO. 1, JUNI 2024
Pemerintah  daerah  diharapkan  dapat  belajar  dari  praktik-praktik  terbaik  yang  telah diterapkan di kota-kota lain yang berhasil meningkatkan efektivitas pemungutan pajak parkir mereka.  Misalnya,  beberapa  kota  telah  berhasil  mengimplementasikan  sistem  parkir berbasis teknologi yang memungkinkan pembayaran pajak parkir secara digital. Sistem ini tidak  hanya  mempermudah  wajib  pajak  dalam  melakukan  pembayaran  tetapi  juga membantu  pemerintah  daerah  dalam  memonitor  transaksi  secara  lebih  efisien  dan transparan.  Penggunaan  teknologi  digital  dalam  sistem  parkir  telah  terbukti  dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan meminimalisir kebocoran pendapatan (UU, 2024).
Selain  itu,  penting  juga  untuk  memperhatikan  aspek  kebijakan  publik  dalam pemungutan  pajak  parkir.  Kebijakan  yang  dirumuskan  harus  memperhitungkan  berbagai faktor,  termasuk  kebutuhan  masyarakat,  kondisi  ekonomi,  dan  kapasitas  institusi pemerintah. Kebijakan yang baik harus mampu memberikan insentif bagi wajib pajak untuk patuh  serta  memberikan  sanksi  yang  tegas  bagi  yang  melanggar.  Pendekatan  ini diharapkan dapat menciptakan sistem pemungutan pajak parkir yang adil dan efisien, yang pada  akhirnya  akan  meningkatkan  pendapatan  daerah  dan  kesejahteraan  masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis regulasi yang mengatur pajak parkir di Kota Samarinda serta menilai efektivitas pemungutan pajak parkir dari perspektif hukum dan kebijakan.  Penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi  bagi  peningkatan efektivitas pemungutan pajak parkir di Kota Samarinda. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat  menjadi  acuan  bagi  pemerintah  daerah  dalam  menyusun  kebijakan  yang  lebih  baik dan meningkatkan kesadaran serta kepatuhan wajib pajak.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus sebagai desain utama. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam  tentang  regulasi  terkait  pajak  parkir  di  Kota  Samarinda  serta  faktor-faktor  yang memengaruhi  efektivitas  pemungutan  pajak  parkir  dari  perspektif  hukum  dan  kebijakan. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pejabat Dinas Pendapatan Daerah  Kota  Samarinda  dan  pengelola  parkir  di  berbagai  lokasi.  Wawancara  dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang implementasi regulasi pajak parkir serta  kendala-kendala  yang  dihadapi  dalam  pemungutan  pajak.  Data  sekunder  diperoleh dari  studi  dokumen,  seperti  peraturan  daerah  terkait  pajak  parkir,  laporan  keuangan,  dan dokumen-dokumen resmi lainnya.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Regulasi Terkait Pajak Parkir di Kota Samarinda
Regulasi  pajak  parkir  di  Kota  Samarinda  diatur  melalui  beberapa  peraturan  daerah yang  bertujuan  untuk  memberikan  landasan  hukum  yang  jelas  dan  operasional.  Di antaranya  adalah  Peraturan  Daerah  (Perda)  Kota  Samarinda  No.  10  Tahun  2006  tentang Pajak  Parkir  dan  Perda  No.  1  Tahun  2024  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah. Regulasi  ini  mencakup  ketentuan  mengenai  subjek  dan  objek  pajak  parkir,  tarif  yang dikenakan, serta sanksi bagi pelanggaran (UU, 2006).
Subjek  pajak  parkir  adalah  individu  atau  badan  yang  mengelola  tempat  parkir, sementara  objek  pajak  adalah  lahan  parkir  yang  digunakan  oleh  masyarakat  (UU,  2006). Berdasarkan  regulasi  ini,  pemerintah  daerah  memiliki  wewenang  untuk  menentukan  tarif pajak parkir serta mengawasi pelaksanaannya. Beberapa pengecualian dalam objek pajak termasuk  parkir  yang  disediakan  oleh  pemerintah  atau  parkir  untuk  karyawan  kantor tertentu.
Pasal  26  ayat  4  Perda  Kota  Samarinda  No.  1  Tahun  2024  berbunyi:  “Dalam  hal Pemerintah  Daerah  menetapkan  kebijakan  pengendalian  penggunaan  kendaraan  pribadi dan  tingkat  kemacetan,  khusus  untuk  PBJT  atas  Jasa  Parkir  sebagaimana  dimaksud  ayat (1)  huruf  d,  Pemerintah  Daerah  dapat  menetapkan  dasar  pengenaan  sebesar  tarif  parkir sebelum dikenakan potongan.”

## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 7 NO. 1, JUNI 2024
Pasal 28 ayat (1): Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). Tarif pajak parkir  diatur  berdasarkan  potensi  penerimaan  daerah  dan  kondisi  ekonomi  lokal.  Regulasi menentukan  bahwa  tarif  maksimal  ditetapkan  oleh  pemerintah  daerah,  dengan mempertimbangkan  berbagai  faktor  termasuk  kebutuhan  pendapatan  daerah  dan  beban ekonomi  masyarakat.  Selain  itu,  sanksi  bagi  pelanggaran  seperti  tidak  melaporkan pendapatan  parkir  atau  tidak  membayar  pajak  sesuai  ketentuan  dapat  berupa  denda  atau tindakan hukum lainnya (Perda, 2024).
Tabel 1. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum No  Jenis Kendaraan Tarif  Dasar  (untuk  2 jam pertama) Tarif  Progresif  per jam Tarif Maksimal 1 Sepeda Motor 2.000 rupiah 1.000 rupiah 5.000 rupiah 2 Mobil (sedan, jip, minibus) 5.000 rupiah 1.000 rupiah 15.000 rupiah 3 Bus/Truk 10.000 rupiah 5.000 rupiah 20.000 rupiah Tabel 2. Di Lingkungan Pasar Rakyat No  Jenis Kendaraan Tarif (rupiah) 1 Sepeda 500 2 Sepeda Motor 2.000 3 Mobil 3.000 4 Bus/Truk Pribadi 5.000 5 Kendaraan Hantaran 2.000 6 Kendaraan Tak Bermotor  1.000 Tabel 3. Wilayah yang Dikelola Dinas Perhubungan No  Jenis Kendaraan Tarif Zona A (rupiah)  Tarif Zona B (rupiah) 1 Roda 2 (dua) 5.000 2.000 2 Roda 4 (empat) 7.000 5.000 3 Roda lebih dari 4 (empat)  10.000 7.000
Keterangan: Zona A meliputi:
i. Lokasi Kegiatan/Event;
ii. Layanan VIP (lokasi strategis, dekat serta aman dan nyaman bagi kendaraan);
iii. Lokasi Parkir Mandiri/Kantong Khusus Parkir dekat pusat keramaian.
Zona B meliputi: Lokasi Tepi Jalan Umum dan Kantong Khusus Parkir Biasa.
Tabel 4. Tarif Parkir di Lapangan Parkir Kompleks Stadion Jenis Kegiatan  Tarif (rupiah)
Per Kegiatan 4.000.000
Efektivitas  regulasi  ini  sangat  tergantung  pada  implementasi  dan  pengawasan  di lapangan.  Kurangnya  petugas  yang  terlatih  dan  terbatasnya  teknologi  untuk  mendukung pengawasan menjadi kendala utama (Wawancara). Dalam banyak kasus, pendapatan parkir tidak  dilaporkan  secara  akurat  oleh  pengelola  parkir,  yang  menyebabkan  potensi pendapatan daerah tidak tercapai sepenuhnya. Penegakan hukum yang kurang tegas juga menjadi faktor yang menghambat kepatuhan wajib pajak (Wawancara).
Implementasi  regulasi  ini  di  Kota  Samarinda  menghadapi  berbagai  tantangan  yang signifikan. Pertama, pengawasan yang lemah menyebabkan banyak pengelola parkir yang tidak mematuhi ketentuan yang berlaku. Data dari Dinas Pendapatan Daerah menunjukkan bahwa banyak pengelola parkir yang tidak melaporkan pendapatan mereka secara lengkap atau  tidak  membayar  pajak  sesuai  tarif  yang  ditentukan.  Hal  ini  disebabkan  oleh keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Petugas yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan regulasi pajak parkir sering kali  tidak  cukup  untuk  mengatasi  jumlah  tempat  parkir  yang  terus  bertambah  di  kota  ini.

## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 7 NO. 1, JUNI 2024
Keterbatasan  ini  mengakibatkan  pengawasan  yang  tidak  optimal  dan  banyaknya pelanggaran yang tidak terdeteksi atau tidak ditindak dengan tegas (Wawancara).
Kedua,  kurangnya  teknologi  yang  memadai  untuk  mendukung  proses  pemungutan pajak  juga  menjadi  kendala  signifikan.  Penggunaan  teknologi  seperti  sistem  parkir  digital yang  memungkinkan  transaksi  parkir  tercatat  secara real-time masih  belum diimplementasikan secara luas di Samarinda. Padahal, teknologi semacam ini telah terbukti efektif  di  beberapa  kota  lain  dalam  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  dan  mengurangi kebocoran  pendapatan  (Diayasa,  et.al.,  2020).  Dengan  teknologi  yang  tepat,  pemerintah daerah  dapat  memonitor  dan  mencatat  transaksi  parkir  secara  lebih  efisien,  sehingga memudahkan  dal.am  pengawasan  dan  pengumpulan  data.  Kurangnya  teknologi  ini  juga memperlambat  proses  administrasi  dan  membuat  tugas  pengawasan  menjadi  lebih kompleks.
Ketiga, aspek sosial dan budaya juga mempengaruhi efektivitas regulasi pajak parkir. Kesadaran masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak parkir masih rendah. Banyak masyarakat  yang  menganggap  bahwa  pajak  parkir  hanya  sebagai  beban  tambahan  tanpa memahami manfaat yang diperoleh dari pajak tersebut (Siregar, dkk, 2022). Padahal, dana yang  terkumpul  dari  pajak  parkir  dapat  digunakan  untuk  perbaikan  fasilitas  umum  dan pelayanan publik, seperti pembangunan jalan, perbaikan trotoar, dan pengembangan ruang publik  (Wasana,  dkk,  2021).  Rendahnya  kesadaran  ini  mengakibatkan  rendahnya  tingkat kepatuhan wajib pajak dan berdampak negatif terhadap potensi pendapatan daerah.
Untuk  meningkatkan  efektivitas  regulasi  pajak  parkir,  diperlukan  langkah-langkah strategis  yang  melibatkan  peningkatan  kapasitas  sumber  daya  manusia,  penerapan teknologi  yang  memadai,  serta  edukasi  dan  sosialisasi  kepada  masyarakat  mengenai pentingnya  membayar  pajak  parkir.  Pemerintah  daerah  perlu  berinvestasi  dalam  pelatihan petugas pengawas pajak parkir dan menyediakan teknologi yang dapat mendukung proses pemungutan  pajak  secara  lebih  efisien.  Selain  itu,  kampanye  edukasi  yang  efektif  dapat meningkatkan  kesadaran  masyarakat  mengenai  manfaat  membayar  pajak  parkir  dan mendorong mereka untuk lebih patuh terhadap regulasi yang ada.

## Efektivitas Pemungutan Pajak Parkir dari Perspektif Hukum dan Kebijakan
Efektivitas  pemungutan  pajak  parkir  di  Kota  Samarinda  dapat  dilihat  dari  beberapa aspek,  termasuk  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak,  efisiensi  sistem  pemungutan,  dan transparansi  dalam  pelaporan  dan  penegakan  hukum.  Berdasarkan  data  dan  wawancara dengan pejabat Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda, tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah. Banyak pengelola parkir yang tidak melaporkan pendapatan mereka secara lengkap atau tidak membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku (Wawancara).
Penerapan  teknologi  dalam  sistem  pemungutan  pajak  parkir  dapat  menjadi  solusi untuk  meningkatkan  efektivitas  (Malombeke,  2016).  Kota-kota  seperti  Surabaya  dan Bandung  telah  berhasil  mengimplementasikan  sistem  parkir  berbasis  teknologi  yang memungkinkan  pembayaran  pajak  parkir  secara  digital.  Sistem  ini  membantu  dalam memonitor transaksi secara real-time, sehingga memudahkan pengawasan dan mengurangi peluang terjadinya kebocoran pendapatan (Rachmawati, dkk, 2021). Kota Samarinda dapat mengadopsi sistem serupa untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak parkir.
Dari  perspektif  kebijakan,  penting  untuk  merumuskan  kebijakan  yang  tidak  hanya memberikan  insentif  bagi  kepatuhan  wajib  pajak  tetapi  juga  sanksi  yang  tegas  bagi pelanggaran.  Surat  Ketetapan  Pajak  Daerah  Kurang  Bayar  (SKPDKB)  adalah  surat  yang menetapkan jumlah pokok pajak, kredit pajak, kekurangan pembayaran, sanksi administrasi, dan  jumlah  yang  harus  dibayar.    Surat  Tagihan  Pajak  Daerah  (STPD)  adalah  surat  untuk menagih pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Kebijakan yang mendukung  inovasi  teknologi  dalam  manajemen  parkir  dapat  meminimalisir  kebocoran pendapatan  dan  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak.  Selain  itu,  perlu  adanya  kampanye edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak parkir  dan  manfaatnya  bagi  peningkatan  layanan  publik.  Salah  satu  kendala  utama  yang dihadapi  adalah  rendahnya  tingkat  kesadaran  dan  kepatuhan  masyarakat.  Banyak

## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 7 NO. 1, JUNI 2024
masyarakat  yang  menganggap  pajak  parkir  sebagai  beban  tambahan  tanpa  memahami manfaatnya.  Di  sisi  lain,  pemerintah  daerah  sering  kali  tidak  memiliki  cukup  petugas  yang terlatih untuk mengawasi dan menegakkan peraturan pajak parkir, serta kurangnya teknologi yang memadai untuk mendukung proses pemungutan pajak (Rachmawati, dkk, 2021).
Efektivitas  pemungutan  pajak  parkir  di  Kota  Samarinda  sangat  dipengaruhi  oleh regulasi  yang  ada,  implementasi  kebijakan,  serta  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak.  Untuk meningkatkan efektivitas, diperlukan upaya terintegrasi, termasuk peningkatan pengawasan dan  penegakan  hukum,  penerapan  teknologi  dalam  sistem  parkir,  serta  peningkatan kesadaran  masyarakat  mengenai  pentingnya  membayar  pajak  parkir.  Dengan  demikian, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pendapatan dari sektor parkir dan meningkatkan kualitas layanan publik serta infrastruktur kota.

## IV.  KESIMPULAN
Berdasarkan  penelitian  tentang  efektivitas  pemungutan  pajak  parkir  di  Kota Samarinda,  beberapa  kesimpulan  dapat  diambil.  Regulasi  pajak  parkir  di  Kota  Samarinda sudah  ada  melalui  beberapa  peraturan  daerah,  seperti  Peraturan  Daerah  (Perda)  Kota Samarinda No. 10 Tahun 2006 tentang Pajak Parkir dan Perda No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Regulasi ini mencakup ketentuan mengenai subjek dan objek  pajak  parkir,  tarif  yang  dikenakan,  serta  sanksi  bagi  pelanggaran.  Namun,  terdapat beberapa  kendala  utama  dalam  pemungutan  pajak  parkir,  di  antaranya  rendahnya  tingkat kesadaran  dan  kepatuhan  masyarakat  dalam  membayar  pajak  parkir.  Banyak  pengelola parkir  yang  tidak  melaporkan  pendapatan  mereka  secara  lengkap  atau  tidak  membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, pemerintah daerah sering kali kekurangan petugas  yang  terlatih  untuk  mengawasi  dan  menegakkan  peraturan  pajak  parkir  serta kurangnya teknologi yang memadai untuk mendukung proses pemungutan pajak.
Penerapan  teknologi  dalam  sistem  pemungutan  pajak  parkir  dapat  meningkatkan efektivitas  pemungutan.  Kota-kota  seperti  Surabaya  dan  Bandung  telah  berhasil mengimplementasikan  sistem  parkir  berbasis  teknologi  yang  memungkinkan  pembayaran pajak parkir secara digital. Sistem ini membantu dalam memonitor transaksi secara real-time sehingga  memudahkan  pengawasan  dan  mengurangi  peluang  terjadinya  kebocoran pendapatan.  Kebijakan  yang  mendukung  inovasi  teknologi  dalam  manajemen  parkir  juga dapat  meminimalisir  kebocoran  pendapatan  dan  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak. Kebijakan yang baik harus mampu memberikan insentif bagi wajib pajak untuk patuh serta memberikan  sanksi  yang  tegas  bagi  yang  melanggar.  Selain  itu,  perlu  adanya  kampanye edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak parkir dan manfaatnya bagi peningkatan layanan publik.
Untuk  meningkatkan  efektivitas  pemungutan  pajak  parkir  di  Kota  Samarinda, diperlukan  langkah-langkah  konkret  seperti  peningkatan  kesadaran  dan  kepatuhan masyarakat,  pelatihan  petugas  yang  lebih  baik,  penggunaan  teknologi  yang  lebih  canggih, serta  kebijakan  yang  memberikan  insentif  dan  sanksi  yang  jelas.  Selain  itu,  upaya terintegrasi  antara  pengawasan,  penerapan  teknologi,  dan  sosialisasi  kepada  masyarakat juga  menjadi  kunci  dalam  meningkatkan  pendapatan  pajak  parkir  dan  kualitas  layanan publik secara keseluruhan. Keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi menjadi  kendala  yang  signifikan  dalam  pemungutan  pajak  parkir.  Selain  itu,  aspek  sosial dan  budaya  juga  mempengaruhi  efektivitas  pemungutan  pajak  parkir,  di  mana  kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak masih rendah. Banyak yang menganggap pajak parkir hanya sebagai beban tambahan tanpa memahami manfaatnya. Oleh karena itu, kampanye  edukasi  yang  efektif  dapat  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  mengenai manfaat membayar pajak parkir dan mendorong kepatuhan terhadap regulasi yang ada.

## REFERENSI
Agistia, U. (2017). Analisis penerapan sistem administrasi modern pada pajak hotel, pajak restoran, pajakreklame dan pajak parkir terhadap peningkatan efektivitas pendapatan
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 7 NO. 1, JUNI 2024
asli daerah di Kota Tangerang. SKRIPSI-2017 . Bustamar Ayza, S. H. (2016). Hukum Pajak Indonesia . Kencana.
Diayasa,  I.  G.  S.  M.,  R.G.,  N.  L.  W.  S.,  Winardi,  S.,  Setiawan,  A.,  Mudjanarko,  S.  W., Anindito, B., & Andjarwati, T. (2020). Progressive Parking Smart System in Surabaya’s Open  Area  Based  on  IoT. Journal  of  Physics:  Conference  Series,  1569 (2),  022043. https://doi.org/10.1088/1742-6596/1569/2/022043
Hafedmawan, A. (2017). Analisis efektivitas dan kontribusi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum terhadap pendapatan asli daerah kota Surakarta tahun 2009-2015.
Ida Zuraida, S. H. (2022). Teknik penyusunan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah . Sinar Grafika.
Malombeke,  N.  (2016).  Analisis  potensi  dan  efektivitas  pemungutan  pajak  parkir  di Kabupaten Minahasa Utara. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi , 4 (1).
Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pajak Parkir. Peraturan  Daerah  Kota  Samarinda  Nomor  1  Tahun  2024  tentang  Pajak  Daerah  dan Retribusi Daerah
Rachmawati, T., & Fitriyanti, K. D. (2021). Analysis of the E-Government Initiative at Local Government  Level  in  Bandung  City,  Indonesia. Jurnal  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik, 25 (1), 62-80. https://doi.org/10.22146/jsp.58966 .
Sihombing,  Sotarduga,  dan  Sibagariangsusy  Alestriana, Perpajakan  Teori  dan  Aplikasi , Widina , 2020, xliv
Siregar,  A.  A.,  &  Kusmilawaty,  K.  (2022).  Pengaruh  Pajak  Parkir  Dan  Pajak  Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. JAS (Jurnal Akuntansi Syariah) , 6 (1),
57-68.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2022  tentang  Hubungan  Keuangan  antara  Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Wasana,  W.  S.,  Adityo,  R.  D.,  &  Herulambang,  W.  (2021).  Implementation  of  Intelligent Parking  System  Using  IoT-Based  Devices  (Case  Study  of  Galaxy  Mall  Surabaya). JEECS (Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences), 6 (2), 1135–1158. https://doi.org/10.54732/jeecs.v6i2.207