## BARGAINING:
REVISI TEORI PERIMBANGAN KEKUATAN DALAM HUBUNGAN DIPLOMASI INDONESIA, MALAYSIA, CINA DAN AMERIKA SERIKAT
Ian Montratama 1 Yanyan Mochamad Yani 2
1 Institute for Defense and Strategic Research; email: montratama@gmail.com
2 Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Universitas Padjadjaran; email: y.mochamad@unpad.ac.id

## Abstract
This  article  is  aim  to  critisize  the  theory  of  balance  of  power  and  offer  alternative strategy. For more than three centuries, Balance of Power (BOP) theory has served as the core of Realist. However, for lesser state that were facing stronger rivaling alliance power,  BOP  theory  only  serves  two  strategy  options:  Balancing  and  Bandwagoning. Both  solutions  are  not  fit  for  neutral  lesser  states,  which  should  raise  the  needs  for  a newly engineered  third  strategy  –  that  can  increase  relative  power  of lesser  state,  but keep its  political  neutrality.  The  third  strategy is  named Bargaining  by  Authors  –  that relies on strategic partnerships as diplomatic instrument.
Keywords : balance of power, bargaining, strategic partnerships

## Abstrak
Tulisan  ini  berupaya  untuk  mengkritisi  teori  perimbangan  kekuatan  dan  menawarkan strategi  alternatif.  Telah  lebih  dari  tiga  abad  Teori  Perimbangan  Kekuatan  (TPK) menjadi konsep utama dari paham Realis. Namun bagi negara lemah dalam menghadapi aliansi lawan yang lebih kuat, TPK hanya menawarkan dua opsi strategi: Balancing dan Bandwagoning .  Kedua  solusi  itu  tdak  cocok  bagi  negara  lemah  yang  netral,  sehingga perlu  dirancang  strategi  ketiga  –  yang  mampu  meningkatkan  kekuatan  relatif  namun tetap  memelihara  netralitas  politik  negara  lemah.  Strategi  ketiga  itu  penulis  sebut dengan Bargaining –  yang  mengutamakan  manfaat  kemitraan  strategis  sebagai instrumen diplomasi.
Kata Kunci : bargaining, kemitraan strategis, perimbangan kekuatan
Artikel ini merupakan saduran dari disertasi penulis.

## Pendahuluan
Perimbangan kekuatan terus menjadi praktek politik internasional selama lebih dari tiga abad . Ketika  suatu  negara  atau  blok  negara  menjadi  terlalu  kuat,  negara  lain menyikapinya  sebagai  ancaman  bagi  keamanan  dan  meresponsnya  dengan  upaya perimbangan.  Baik  sendiri  maupun  dengan  bantuan  negara  lain,  untuk  meningkatkan kekuatannya  (Sheehan,  1996:  v,  3).  Hanya  ada  dua  opsi  yang  ditawarkan  dalam  Teori Perimbangan  Kekuatan  (TPK); Balancing dan Bandwagoning . Balancing merupakan upaya  mengimbangi  kekuatan  (negara  atau  aliansi)  pesaing  dengan  membangun kekuatan  internal  atau  aliansi  (sebagai  kekuatan  eksternal). Bandwagoning merupakan upaya  kompromi  dengan  kekuatan  pesaing  untuk  menghindari  konflik,  baik  dalam bentuk memenuhi kepentingan pesaing atau menjadi bagian dalam aliansi pesaing.
Kedua opsi tersebut tidak cocok untuk negara lemah dan netral seperti Indonesia. Indonesia  yang  bersengketa  dengan  Malaysia  atas  penguasaan  Blok  Laut  Ambalat (BLA) yang kaya minyak, terjebak dalam situasi perimbangan kekuatan satu sama lain (Kassim,  2005;  Harmantyo,  2006;  Haryono,  2006;  Muhammad,  2014;  Yani  dan Montratama,  2015;  Montratama,  2017). Malaysia  tergabung  dalam  aliansi Five  Power Defense  Arrangement (FPDA)  sejak  tahun  1971.  Sementara  Indonesia  merupakan negara  netral  tanpa  aliansi.  Dalam  kacamata  perimbangan  kekuatan,  Indonesia  kalah kuat  dari  Malaysia  dan  harus  bersiap  untuk  kehilangan  BLA.  Negara  yang  beraliansi cenderung  dipersepsikan  membahayakan.  Perilaku  tersebut  dapat  muncul  karena tingginya harapan akan bantuan eksternal (dari aliansi mitra), jika terjadi konflik dengan negara  pesaing  (Benson,  Bentley  dan  Ray,  2013).  Pendapat  Benson  tersebut  dapat menjelaskan perilaku agresif Malaysia atas Indonesia di Blok Laut Ambalat.
Secara  agregat,  kekuatan  militer  Indonesia  masih  lebih  lemah  jika  dibandingkan dengan  kekuatan  FPDA.  Tanpa  keberadaan  kekuatan  militer  yang  lebih  kuat,  upaya diplomasi  tidak  akan  efektif,  karena  tidak  memiliki  opsi  menetralisir  ancaman  dengan cara  kekerasan  manakala  diperlukan.  Sementara  bagi  Malaysia  terdapat  insentif  untuk melanjutkan  sengketa  ke  konflik  bersenjata  (karena  daya  tempur  relatifnya  yang  lebih kuat).  Menghadapi  perilaku  agresif  Malaysia  ini,  Indonesia  lebih  mengedepankan softpower demi mengamankan status quo .
Tulisan ini berupaya mengkaji Teori Perimbangan Kekuatan (TPK) dengan studi kasus  politik  luar  negeri  Indonesia.  TPK  dari  Hans  J.  Morgenthau  (Morgenthau  dan
Thompson,  1985)  adalah  teori  dasar  bagi  kaum  realis  klasik  maupun  neorealis  dalam menjelaskan  perimbangan  kekuatan.  Bagi  kaum  realis,  sistem  internasional  yang menyebabkan  anarki  membuat  negara-negara  harus  mempertahankan  dirinya  dengan memperkuat  kekuatan  internalnya.  Tanpa  adanya  kekuasaan  melebihi  negara,  maka negara-negara  cenderung  menangkal  kebangkitan  serangan  hegemon  dengan membangun kekuatan yang dapat mengimbangi hegemon tersebut.
TPK  kemudian  dikembangkan  oleh  neorealis  Kenneth  Waltz,  yang  berpendapat bahwa  politik  perimbangan  kekuatan akan  berhasil  manakala  dua  syarat  terpenuhi, yaitu:  sistem  internasional  tetap  anarki  dan  dunia  dipenuhi  oleh  negara-negara  yang hendak  mempertahankan  eksistensinya.  Pertahanan  eksistensi  ini  dilakukan  dengan memperkuat  kekuatan  internalnya  melalui  pembangunan  militer  dan  ekonomi  atau dengan  membangunan  kekuatan  eksternal  melalui  kerjasama  dalam  aliansi  (Dwivedi, 2012).  Negara-negara  yang  diuntungkan  dengan  struktur  kekuatan  yang  ada  disebut sebagai  negara status-quo .  Sedangkan  negara  yang  mengupayakan  perubahan perimbangan kekuatan disebut negara revisionis (Waltz, 1979: 118-121).
Indonesia, dengan politik luar negeri bebas aktifnya, memiliki keterbatasan untuk beraliansi  dengan  kekuatan  eksternal  (Weinstein,  1976).  Politik  bebas  aktif  cederung dibakukan  oleh  elite  politik  Indonesia  yang  tidak  dapat  diubah.  Sementara  untuk membangun  kekuatan  internalnya  secara  mandiri,  hampir  mustahil.  Kesenjangan kekuatan militer dan ekonomi antara Indonesia dan negara-negara anggota FPDA serta Amerika Serikat (AS) sangat jauh. Perlu adanya opsi efektif lain bagi Indonesia dalam mengimbangi kekuatan relatif Malaysia dalam aliansi FPDA.
Thayer (2007: 79) berpendapat pada awalnya  FPDA bukanlah aliansi, melainkan hanya  forum  konsultatif.  Dalam  perkembangannya,  FPDA  telah  menjadi  aliansi pertahanan yang tidak kentara ( unobtrusive alliance ), dengan memiliki organisasi yang mapan dan markas tetap di Butterworth, Penang, Malaysia, serta dipimpin oleh perwira tinggi  Australia  minimal  setara  dengan  bintang  dua.  Kegiatan  FPDA  saat  ini  meliputi latihan Air  Defence  Exercises  (ADEX) dan  latihan  militer  gabungan  skala  besar  yang diarahkan  untuk  menghadapi  ancaman  keamanan  tradisional  dan  non-tradsional  yang meliputi skenario ancaman hingga ke Laut Cina Selatan (Thayer 2007: 80).
Menurut  Thayer,  dalam  Buku  Putih  Pertahanan  Australia  tahun  1997  dan  Buku Putih Pertahanan Singapura tahun 2000, ditegaskan bahwa FPDA adalah bagian penting dari  arsitektur  pertahanan  Negara  FPDA  yang  berperan  sebagai  penangkal  psikologis untuk  semua  penyerang  termasuk  Indonesia.  Dalam  kerangka  FPDA,  penyerangan terhadap  Malaysia  atau  Singapura  akan  direspon  oleh  Australia,  Selandia  Baru  dan Inggris.  Jika  Australia  dan  Inggris  terlibat  perang,  maka  AS  berpotensi  untuk  terlibat perang (2007: 92).
FPDA memberi manfaat bagi seluruh negara anggotanya. Singapura dan Malaysia mendapatkan daya tangkal tambahan dari kekuatan yang tidak terpisahkan. Nilai FPDA bagi Singapura lebih tinggi daripada nilai FPDA bagi Malaysia, karena FPDA memberi manfaat bagi postur pertahanan umum Singapura. Malaysia memandang FPDA sebagai suplemen dari kebijakan  pertahanan. Melalui FPDA, Malaysia mendapat akses kepada persenjataan yang lebih canggih dan doktrin operasi yang lebih mapan (2007: 93).
Dalam membaca fenomena ini, penulis mengajukan opsi ketiga (selain balancing dan bandwagoning )  yang  disebut  dengan Bargaining . Bargaining merupakan  upaya pembangunan kerjasama melalui kemitraan strategis yang tidak mengikat namun dapat ditingkatkan  hingga  bersifat  kuasi-aliansi.  Kemitraan  strategis  merupakan  kerjasama erat  yang  bersifat  bilateral  maupun  multilateral  atas  suatu  bidang  tertentu,  termasuk bidang  pertahanan-keamanan.  Kemitraan  strategis  menjadi  instrumen  diplomasi  dalam politik  internasional  yang  bersifat  fleksibel,  dikarenakan  tidak  bersifat  mengikat  dan terdapat kesetaraan antar negara mitra. Walau secara formal tidak mengikat, kemitraan strategis  dapat  dibangun  sedemikian  rupa  sehingga  secara  nyata  bersifat  kuasi-aliansi, seperti yang ditunjukan dalam kemitraan strategis Singapura dengan AS.

## Kemitraan Strategis Indonesia Cina
Walau  Indonesia  telah  menetapkan  sebagai  negara  Non  Blok  ( Non  Aligned ),  namun telah  terjadi  fenomena alignment antara  Indonesia  dengan  Cina  yang  dikenal  dengan Strategic  Comprehensive  Partnership (SCP)  di  tahun  2013. 2 Pernyataan  Bersama tentang kemitraan strategis Cina dan Indonesia ditandatangani oleh kedua kepala negara
2 Isi kesepakatan bilateral tersebut dapat dilihat pada situs Kementerian Luar Negeri RI, dengan tautannya pada: http://kemlu.go.id/Documents/RI- RRT/Joint%20Statement%20Comprehensive%20Strategic%20Partnership.pdf . Kemitraan strategis sejenis yang menyangkut bidang keamanan juga dibangun Indonesia dengan lima negara lain, yaitu:
Amerika Serikat, Korea Selatan, Turki, Australia dan Jepang.
pada  tanggal  25  April  2005  dan  Rencana  Aksi  tahun  2010-2015  ditandatangi  pada tanggal 22 Januari 2010. Sedangkan penandatanganan SCP dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober 2013. Kemitraan ini meliputi bidang: (1) politik, keamanan dan pertahanan; (2) kerjasama ekonomi dan pembangunan; (3) maritim, penerbangan, ilmu pengetahuan dan teknologi;  (4)  kerjasama  sosial  dan  budaya;  (5)  kerjasama  regional  dan  internasional. Khusus  untuk  masalah  pertahanan,  Presiden  Yudhoyono  dan  Presiden  Xi  Jinping bersepakat  untuk  melakukan  kerjasama  pertahanan  bilateral  dan  meningkatkan kepercayaan  kedua  belah  pihak  melalui  konsultasi  pertahanan  dan  keamanan  serta meningkatkan  kerjasama  pada  bidang  keamanan  maritim,  industri  pertahanan,  serta keamanan non tradisional (Kuik, 2015).
SCP di atas bersama sejumlah kemitraan strategis lain  yang  dibangun  Indonesia, dapat  menjadi  wahana  dalam  menghadapai  ancaman  yang  tidak  imbang  ( imbalance threat )  dari  Malaysia  yang  berperilaku  agresif.  Wilkins  (2013)  berpendapat  bahwa kemitraan  strategis  merupakan  satu  dari  ada  empat  bentuk alignment .  Tiga  lainnya adalah aliansi, koalisi, dan komunitas keamanan.
Kemitraan  strategis  adalah platform diplomasi  yang  sudah  tersedia  (yang  sudah diratifikasi)  yang  dapat  dimanfaatkan  Indonesia  (Zhongping  dan  Jing,  2014).  Kajian atas kemitraan strategis dengan Cina di tulisan ini dilandasi teori Walt tentang penyebab runtuhnya  aliansi.  Karena kemitraan  strategis  dengan  hegemon  regional  yaitu  Cina diproyeksikan  sebagai  penyeimbang  kekuatan  aliansi  lawan.  Walt  berpendapat  bahwa aliansi  akan  runtuh,  jika  terjadi:  (1)  perubahan  persepsi  ancaman,  (2)  penurunan kredibilitas aliansi, dan (3) perubahan politik domestik di negara-negara anggota aliansi (Walt, 1997: 156-179).
Menurut  TPK,  dalam  menghadapi  situasi  ketidak-seimbangan  kekuatan  seperti antara  Indonesia  v.  FPDA,  hanya  ada  dua  solusi  yang  harus  ditempuh: balancing – dengan  memperkuat  kekuatan  internal  atau  beraliansi  dengan  kubu  pesaing  aliansi lawan – atau bandwagoning – yaitu tindakan mengalah atas kehendak negara rival.
Untuk  memperkuat  kekuatan  internal,  kondisi  ekonomi  Indonesia  masih  terlalu lemah  untuk  dapat  mengimbangi  kekuatan  ekonomi  negara-negara  FPDA.  Sementara itu,  karena  terpasung  oleh  (intepretasi  doktrin)  politik  bebas  aktifnya,  Indonesia  juga tidak  dapat  beraliansi.  Sedangkan bandwagoning yang  merupakan  kompromi  atas
kepentingan  negara  lain  merupakan  ekspresi  lain  dari  kekalahan. Bandwagoning menjadi hal yang paling dihindari negara mana pun.
Sebagai  ilustrasi  (lihat  gambar  1  di  halaman  berikut),  dimisalkan  Negara  A hendak  mendapatkan kekuatan  eksternal dari  Negara  B.  Negara  A mengemas sedemikian  rupa  sumber  daya  yang  dimilikinya  (seperti  lokasi  geografis,  sumber  daya alam, populasi, dan lainnya) untuk meningkatkan bargaining power Negara A terhadap B  (sebagai  mitra  di  bidang  politik  dan  keamanan).  Namun,Negara  A  juga  kemudian membangun  kemitraan  strategis  dengan  negara  rival  B,  yaitu  C  (di  bidang  ekonomi). Dengan  C,  negara  A  awalnya  membatasi  diri  untuk  bekerjasama  di  bidang  ekonomi semata. Namun, manakala B kurang responsif dalam mendukung kepentingan Negara A terutama  di  bidang  politik  dan  keamanan,  maka  negara  A  dapat  mulai  membangun kerjasama di bidang keamanan dengan C semata-mata untuk meningkatkan bargaining power -nya terhadap B. Manakala B menjadi lebih mengakomodir keinginan negara A, maka  Negara  A  dapat  (kembali)  membatasi  kerjasama  keamanannya  dengan  negara  C [kotak kecil di pojok kanan bawah adalah simbol rivalitas Negara B dan Negara C].
Gambar 1. Pola Bargaining Dua Mitra Strategis yang Saling Berkompetisi
Tulisan ini berupaya untuk membangun argumen logis bahwa kemitraan strategis dapat  menjadi  instrumen  diplomasi  yang  efektif  dalam  mengamankan  kepentingan Indonesia  dalam politik internasional.

## Balancing, Bandwagoning dan Hedging
Walt (1987) memodifikasi TPK Morgenthau (1948) dengan menekankan peran persepsi ancaman  dalam  menstimulasi  perilaku  antarnegara.  Walt  berpendapat  bahwa  negara cenderung mengimbangi ancaman yang  ditimbulkan negara lain – bukan dari kekuatan yang  dimilikinya  (Paul,  Fortman,  &  Wirtz,  2004:  8).  Contohnya  adalah  kebijakan
Dinamika Geopolitik
Pengemasan
Bargaining Power External Balancing Kerjasama Ekonomi A B C B C
Kanada  untuk  menjadi  sekutu  AS  .  Kanada  yang  memiliki power lebih  lemah seharusnya  mengimbangi  kekuatan  AS  dengan  beraliansi  dengan  Rusia  agar  kekuatan dunia  mencapai  keseimbangan.  Namun,  Kanada  lebih  memilih  beraliansi  dengan  AS yang  justru  memperburuk  ketidakseimbangan  kekuatan  antara  AS  dan  Rusia.  Kanada nyatanya  memang  tidak  merasa  terancam  dengan  kekuatan  besar  AS.  Sebaliknya, terhadap Rusia atau Cina yang memiliki budaya dan suku bangsa  asing bagi mayoritas rakyat  Kanada.  Terlebih  pada  era  Perang  Dingin,  Rusia  dan  Cina  merupakan  musuh politik Blok Barat yang mana Kanada berada di dalamnya.
Selanjutnya  Walt  (1987)  berpendapat  bahwa  ada  empat  faktor  yang  membangun persepsi  ancaman,  yaitu:  kekuatan  agregat  (lawan),  kedekatan  geografi  ( proximity ), kemampuan  ofensif  dan  intensi  ofensif.  Tidak  seluruh  faktor  tersebut  memiliki  bobot yang  sama  dari  suatu  ancaman.  Satu  faktor  dapat  lebih  dominan  dari  yang  lain.  Jika melanjutkan  contoh  hubungan  Kanada  dan  AS,  faktor  yang  menegasikan  persepsi  AS sebagai  ancaman  bagi  Kanada  adalah  ketiadaan  intensi  ofensif  AS  terhadap  Kanada. Walau  AS  memiliki  kekuatan  agregat  yang  lebih  besar,  dekat  secara  geografi,  dan memiliki  kemampuan  ofensif.  Namun,  elit  politik  Kanada  merasa  yakin  AS  tidak memiliki  intensi  ofensif  terhadap  Kanada.  AS  yang  memiliki  status  sebagai  negara demokratis tertua dan penjunjung Hak Asasi Manusia  yangdipersepsikan Kanada tidak akan  menjadi  negara  ekspansionis  yang  menganeksasi  Kanada.  Terlebih  kedua  negara didominasi oleh akar budaya yang sama, yaitu budaya Inggris.
Situasi  yang  berbeda  terjadi  pada  pola  hubungan  antara  Indonesia  dan  Malaysia. Malaysia  tidak  memiliki  kekuatan  militer  agregat  yang  lebih  besar  jika  dibandingkan Indonesia.  Namun,  jika  kekuatan  aliansi  FPDA-nya  diperbandingkan,  maka  jelas kekuatan  Malaysia  lebih  besar  dari  kekuatan  Indonesia.  Malaysia  juga  memiliki kedekatan  geografis  dan  sedang  bersengketa  wilayah  perbatasan  dengan  Indonesia. Sengketa  yang  paling  menonjol  adalah  sengketa  batas  perairan  di  BLA  yang  kaya sumber daya alam.
Untuk meningkatkan kemampuan tempur ofensif terutama bagi operasi gabungan kekuatan  tempur  udara  dan  lautnya,  FPDA  secara  rutin  berlatih  untuk  meningkatkan koordinasi  dan  kecepatan  manuver  tempurnya.  Hal  itu  menjadi  tanda  bahwa  FPDA memiliki  kemampuan  ofensif  nyata.  Sedangkan  dari  segi  intensi  ofensif  dapat  dilihat
dari  sejumlah  perilaku  provokatif  Malaysia  di  BLA  sejak  tahun  2005  hingga  2014. Perilaku  menantang status  quo menggambarkan  niat  Malaysia  untuk  memprovokasi, walau sekedar dalam wujud test the water untuk mengetahui respons militer Indonesia. Semakin  Indonesia  melakukan  pembiaran,  maka  Malaysia  akan  semakin  intens  untuk melaksanakan tantangannya.
Dengan  kedua  contoh  tersebut,  modifikasi  TPK  versi  Walt  lebih  mampu menjelaskan  perilaku  negara  dalam  politik  internasional.  Selanjutnya  Walt  (1987) menawarkan  dua  solusi  bagi  negara  yang  menghadapi  ketidakseimbangan  kekuatan, yaitu balancing atau bandwagoning .
Dua solusi yaitu balancing dan bandwagoning yang ditawarkan Walt (1987) tidak sejalan  dengan  sifat  negara  Non-Blok.  Sifat  Non-Blok  tidak  memungkinkannya  untuk melakukan bandwagoning . Sedangkan untuk balancing yang bersifat eksternal  berupa aliansi    juga  tidak  mungkin  dilakukan.  Namun,  membangun  kekuatan  militer membutuhkan sumber daya finansial yang yang sangat besar. Bagi negara berkembang yang  masih  membutuhkan  alokasi  sumber  daya  untuk  sektor  ekonomi    akan  memiliki keterbatasan  dalam  membangun  kekuatan  militernya.  Contohnya,  Indonesia,  di  mana hampir sejak era Orde Baru, alokasi anggaran pertahanan Indonesia selalu di bawah 1% dari PDB (Kementerian Pertahanan RI, 2015).
Di  tengah  ketiadaan  solusi  yang  dianggap  cocok  bagi  negara  Non-Blok  dalam menghadapi  ketidakseimbangan  kekuatan,  Kuik  menambahkan  satu  solusi  baru  yang bernama hedging . Hedging didefinisikan  sebagai  perilaku  pengimbangan  kekuatan melalui  sejumlah  opsi  kebijakan  untuk  menghasilkan  efek  yang  diharapkan  dalam situasi yang pernuh ketidakpastian dan penuh resiko (Kuik, 2008: 163).  Banyak faktor yang  mempengaruhi  keberhasilan  terbangunnya  aliansi  tersebut.  Kuik  berpandangan negara yang lemah harus membangun hubungan yang sangat positif  sedari dini dengan pihak-pihak yang berpotensi menjadi negara mitra aliansinya.  Walaupun, mereka saling berkompetisi.  Hubungan  baik  harus  dibangun  sedemikian  rupa  agar  jika lesser  state dalam kondisi terdesak, proses yang dibutuhkan untuk membangun aliansi  dapat cepat dibangun dan lesser state akan terhindar dari petaka akibat serangan negara atau aliansi lawan  yang  lebih  kuat.  Namun,  jika lesser  state bergabung  dalam  suatu  aliansi,  maka negara itu melepas statusnya sebagai Negara Non-Blok.

## Bargaining : Solusi Jalan Tengah
Berbeda  dengan hedging ,  penulis  menawarkan  suatu  konsep  baru  dengan  nama Bargaining . 3 Dalam bargaining , lesser  state tidak  berharap  membangun  aliansi  di kemudian hari. Orientasi dalam bargaining adalah dalam proses dan bukan output -nya. Dalam  hal  ini, lesser  state mempertahankan  status  negara  Non-Blok  namun memanfaatkan  setiap  peluang  dari  perubahan  struktur  keamanan  yang  terbangun  dan dinamikanya  di  masa  depan.  Pemanfaatan  struktur  keamanan  dilakukan  dengan membangun  hubungan  kerjasama  dari  negara-negara  yang  berpengaruh  bagi keamanannya  berdasarkan  skala  prioritas.  Prioritas  kerjasama  itu  dibagi  ke  dalam  dua kelompok besar, yaitu kelompok politik dan keamanan dan kelompok ekonomi.
Pembagian  kelompok  prioritas  kerjasama  ini  ditujukan  untuk  mengoptimalkan nilai  manfaat  nyata  dari  mitra  kerjasama  strategis  yang  memiliki  nilai  yang  dianggap paling  bermanfaat  bagi  kepentingan  nasional lesser  state .  Pengelompokkan  mitra kerjasama ke dalam dua kelompok ini (ekonomi dan keamanan) perlu diupayakan untuk tetap terbagi secara konsisten.
Namun demikian, lesser state harus mampu mengembangkan diplomasinya secara cerdas untuk mengoptimalkan nilai manfaat dari kerjasama di tiap kelompok kerjasama tersebut.  Manakala  ada  negara  mitra  kerjasama  yang  kurang  mau  bekerjasama  dengan optimal,  maka lesser  state dapat  beralih  untuk  memacu  manfaat  yang  diinginkan  dari kelompok  yang  lainnya.  Namun,  hal  itu  dilakukan  semata-mata  untuk  meningkatkan bargaining power terhadap mitra kerjasama di kelompok sebelumnya.
Dalam konsep bargaining , politik internasional dipersyaratkan terbagi dalam dua kekuatan utama secara bipolaryaitu keduanya saling bersaing. Untuk memvisualisasikan maksud  dari  konsep bargaining ini,  berikut  disajikan  gambar  konsep bargaining yang terdiri dari tiga lingkaran berlapis.
3 Bargaining  merupakan  nama  konsep  baru  Pen ulis dengan  preposisinya  memanfaatkan  instrumen kemitraan strategis dengan hegemon global (AS) dan hegemon regional (Cina) yang saling bersaing untuk mengambil manfaat dari keduanya di bidang pertahanan dan ekonomi.

## Gambar 2. Visualisasi Konsep Bargaining
Pada  lapisan  terluar,  ada  dua  setengah  lingkaran  yang  mewakili  dua  kekuatan bipolar yang saling bersaing,  yang diwakili oleh Negara A dan Negara  B. Lesser  state (ID)  yang  berada  di  tengah,sebagai  subjek  dalam  politik  internasional  yang  sedang dihadapi), menempatkan Negara A sebagai mitra utama di bidang kerjasama politik dan keamanan (yang diwakili oleh bandul PS) dan Negara B sebagai mitra utama di bidang kerjasama  ekonomi  (yang  diwakili  oleh  bandul  E).  Fungsi  bantul  PS  dan  E  hanya sebagai simbol penguat bidang kerjasama.
Dalam  kerangka  di  atas,  perimbangan  kekuatan  yang  dianut  bersifat multiple , yaitu kekuatan terbangun dari sejumlah negara dengan penjuru utamanya adalah negara A dan B. Kedua negara ditopang oleh negara-negara aliansi dan mitra strategis masing- masing, yang membentuk suatu akumulasi kekuatan di bidang politik serta ekonomi.
Akumulasi  kekuatan  di  sektor  politik  dan  ekonomi  memiliki  daya  tariknya masing-masing  dalam  menggalang  kekuatan  terhadap  negara  yang  belum  menjadi negara aliansi atau mitra strategis negara A atau B. Pada sektor politik, negara A atau B sama-sama  mampu  memberikan  perlindungan  keamanan.  Sedangkan  pada  sektor ekonomi,  negara  A  atau  B  sama-sama  mampu  menawarkan  peluang  akselerasi pertumbuhan ekonomi kepada negara sekutu atau mitranya. Profil dari negara A dan B idealnya  terbagi  menjadi  dua,  yaitu  salah  satu  menjadi  negara terkuat  di  sektor  politik dan keamanan dan yang lainnya menjadi negara terkuat di sektor ekonomi.
Logika  pemilihan  Negara  A  sebagai  mitra  strategis  di  bidang  politik  dan keamanan adalah karena Negara A memiliki kekuatan militer yang lebih besar daripada
B.  Negara  A  pun  memiliki alignment yang  lebih  luas  dan  intensif  dengan  sejumlah negara  di  kawasan.  Sedangkan,  logika  pemilihan  negara  B  sebagai  mitra  di  bidang ekonomi,  karena  selain  negara  B  memiliki  kekuatan  ekonomi  yang  besar,  ia  juga menjadi rival dari negara A di bidang politik dan keamanan.
Sedangkan pada lapisan kedua dari Gambar 2 di atas, terdiri dari sejumlah middle power yang  berpengaruh  terhadap lesser  state ID. Middle  powers ini  pun  terbagi  ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama adalah sejumlah negara yang memiliki traktat keamanan  dengan  negara  A.  Sedangkan  kelompok  kedua  adalah  negara-negara  yang memiliki traktat keamanan dengan Negara B. Keberadaan middle powers penting untuk dikaji  karena  dengan  kekuatan  relatifnya,  dapat  menjadi  peluang  dan  ancaman  yang signifikan bagi kepentingan nasional lesser state ID.
Lapisan  terakhir  (dari  Gambar  2)  adalah  negara-negara  sesama lesser  state di kawasanyang  juga  terbagi  dalam  dua  kelompok.  Pihak  yang  condong  terafiliasi  ke Negara  A  dan  yang  condong  ke  Negara  B.  Negara-negara lesser  state juga  penting untuk dipahami posisi politiknya, karena dengan kekuatan relatifnya juga dapat menjadi peluang atau ancaman bagi lesser state ID.
Selain  bandul  bipolar, lesser  state juga  harus  memperhatikan  regionalisme  atau multilateralisme  negara  yang  memiliki  keanggotaan  dan  pengaruh  signifikan  di organisasi multilateral tersebut. Organisasi multilateral merupakan platform yang efektif untuk  memperjuangkan  aspirasi  nasional  yang  selaras  dengan  aspirasi  kawasankarena memiliki efek multiplier dalam komunikasinya ke politik kawsan ataupun dunia. Upaya pemanfaatkan multilateralisme disimbolkan dengan bandul (M).
Dalam  menjelaskan  konsep  Bargaining,  maka  berikut  ini  digunakan  contoh kebijakan  luar  negeri Indonesia  dalam  menghadapi  ketidak-seimbangan  kekuatan  dari FPDA. Sebagai mitra utama  kelompok pertama   dibidang politik dan keamanan) lebih tepat  ditujukan  kepada  AS  dan  negara-negara  sekutunya,  karena  AS  adalah  hegemon dunia  dengan  jaringan  keamanan  yang  terluas  di  dunia.  Sedangkan,  untuk  kelompok kedua  dibidang  ekonomi  lebih  tepat  ditujukan  kepada  Cina  dan  mitra-mitra  dekatnya, karena  Cina  semakin  agresif  memberikan  bantuan  pembangunan  ke  sejumlah  negara ketiga (Godement, 2015).
Dalam mengoptimalkan nilai manfaat dari kemitraan dengan AS, Indonesia harus membangun alignment yang  dapat  dilakukan  sebagai  negara  Non-Blok,  dalam  hal  ini kemitraan  strategis,  sehingga  mencapai  status  kuasi-aliansi  menyerupai  kemitraan strategis  antara  AS-Singapura  saat  ini.  Tujuannya  adalah  agar  terbentuknya  suatu harapan yang mendekati kepastian bahwa AS akan membantu Indonesia jika Indonesia terlibat  konflik  dan  sebaliknya.  Kuasi-aliansi  tersebut  akan  menambah  kekuatan eksternal  Indonesia  yang  pada  gilirannya  akan  meningkatkan  daya  tangkal  Indonesia terhadap negara-negara potensi lawan.
Sementara  itu,  dengan  kelompok  ekonomi,  Indonesia  harus  mengoptimalkan manfaat  yang didapat dari  kerjasama dengan Cinamelalui bentuk investasi  Cina dalam pembangunan  prasarana Indonesia. Kedua negara harus menemukan keselarasan  untuk menghasilkan  keuntungan  ekonomi  bersama  dalam  status  yang  setara  dan  tanpa mencampuri urusan domestik masing-masing.
Dalam  prakteknya,  sistem  ekonomi  pasar  terpimpin,  Cina  telah  memungkinkan ekspansi  investasi  Cina  secara  lintas  negara,  yang  relatif  imun  dari  aspek  politik. Artinya,  aktivitas  investasi  dan  perdagangan  Cina  tidak  terlalu  dibatasi  dengan  agenda politik negaranya. Hal tersebut ditunjukkan dengan tingginya investasi dan perdagangan AS,  India,  Taiwan,  dan  Vietnam  yang  merupakan  rival  politik  RRC  ke  Cina  dan sebaliknya.  Hal  tersebut  memberi  insentif  kepada lesser  state untuk  menjadikan  Cina sebagai mitra kelompok kerjasama ekonomi.
Dalam  kerjasama  di  bidang  politik  dan  keamanan  dengan  AS,  hambatan  dapat muncul  dengan  berbagai  alasan.  Contohnya,  dalam  keinginan  Indonesia  untuk menguasai  teknologi  pembuatan  radar  jet  tempur  berjenis Active  Electronic  Scanned Array (AESA), AS mungkin menolak untuk memberi akses kepada industri pertahanan Indonesia. Namun, sebagai bentuk diplomasi dan negosiasi tidak langsung kepada AS, Indonesia  dapat  “melirik”  kepada  Cina  untuk  mendapatkan  akses  ke  teknologi persenjataan  lain  seperti  teknologi  rudal  balistik,  satelit,  pesawat  tanpa  awak,  dan  lain sebagainya. Tujuannya adalah untuk menekan AS agar memberi akses kepada Indonesia atas teknologi radar AESA-nya.
Sebaliknya,  dalam  kerjasama  ekonomi  dengan  Cina,  diandaikan  telah  terjadi kesepakatan  bahwa  Cina  akan  berinvestasi  mengembangkan  Pulau  Batam  sebagai Global  Transhipment  Port sekaligus  Kawasan  Ekonomi  Khusus.  Namun,    dalam
pelaksanaanya,  Cina tidak terlalu serius untuk menjalankan kesepakatannya,  Indonesia dapat  memberi  akses  kepada  AS  untuk  meningkatkan  investasinya  di  Pulau  Natuna yang  memiliki  posisi  geografis  yang  sangat  strategis  bagi  geopolitik  Cina  (terkait dengan  Peta  Sembilan  Garis  Putus).  Jika  AS  memiliki  akses  ke  Pulau  Natuna,  maka Cina tentu juga akan berharap mendapatkan akses pula.
Penulis  mengusulkan  AS  dijadikan  sebagai  negara mitra  utama  di  bidang  politik dan  keamanan  bagi  Indonesia.  Sedangkan  Cina  dijadikan  mitra  utama  di  bidang ekonomi. Di bidang politik dan keamanan, AS memiliki tiga negara mitra yang masuk dalam middle powers yang berpengaruh terhadap Indonesia, yaitu Jepang, Australia dan India.  Sementara  itu,  sejumlah lesser  states menjadi  negara  mitra  formal  AS  dalam bidang politik dan keamanan, seperti Thailand, Vietnam, Filipina, Malaysia, Singapura dan  Brunei.  Namun  dalam  tataran  praktis,  sejumlah  negara  mitra  AS  tersebut menerapkan kebijakan decoupling ke RRC, seperti yang terjadi pada Thailand, Filipina, dan Malaysia.
Sehingga,  negara-negara  yang  terafiliasi  dengan  Cina  umumnya  berstatus lesser state ,  seperti  Myanmar,  Kamboja  dan  Laos.  Cina  tentu  memiliki  kepentingan  untuk memiliki middle  power yang  tergabung  dalam  kelompoknya.  Niat  Cina  untuk membantu  meningkatkan  status  negara  kelompoknya  dari lesser  state menjadi middle power masih belum tampak nyata.
Sementara itu, di luar kekuatan bipolar yang ada, Indonesia dituntut untuk mampu memanfaatkan  kekuatan  regionalisme  ASEAN  yang  memiliki  status  terhormat  di panggung  internasional.  Indonesia  sebagai  negara  terbesar  di  Asia  Tenggara,  secara alami  memiliki  hak  untuk  menjadi  pemimpin  alamiah  ASEAN.  Sehingga,  Indonesia harus mampu menetapkan kebijakan luar negeri, di satu sisi mengamankan kepentingan Indonesia, dan di sisi lain juga memperjuangkan kepentingan ASEAN yang majemuk.
Efektivitas  kebijakan  luar  negeri bargaining sangat  bergantung  dari  arah  dan interaksi  diplomasi  Indonesia  dengan  negara  mitranya.  Bingkai bargaining dengan menetapkan  sejumlah  negara  sebagai  mitra  di  bidang  politik  dan  keamanan  serta  di bidang  ekonomi  baru  setengah  jalan.  Diperlukan  tindakan  lebih  lanjut  dengan menetapkan sejumlah sasaran yang ingin dihasilkan dari interaksi dengan negara-negara mitra tersebut.
Namun,  tujuan  utama  dari  kebijakan  luar  negeri, bargaining yang  didasari perspektif  neorealis  adalah  adalah  terciptanya  kuasi-aliansi  dengan  negara  mitra strategis  di  bidang  politik  dan  keamanan.  Negara  mitra  strategis  di  bidang  ekonomi sesungguhnya  merupakan  katalis  bagi  terselenggaranya  hubungan  yang  efektif  di bidang politik dan keamanan. Manakala hubungan dengan mitra keamanan tidak efektif, maka hubungan keamanan dengan mitra ekonomi ditonjolkan,meskipun hal itu semata- mata  dilakukan  untuk  membuat  hubungan  keamanan  dengan  mitra  keamanan  kembali berjalan dengan frekuensi yang cukup sering.

## Bingkai Tripolar: AS, Cina dan ASEAN
Dalam  menghadapi  ketidakseimbangan  kekuatan  FPDA,  Indonesia  harus  mengkaji struktur  keamanan  di  Asia  Tenggara  untuk  dapat  memanfaatkannya  demi  kepentingan nasional  Indonesia.  Di  Asia  Tenggara,  setidaknya  ada  tiga  kutub  kekuatan  besar  yang sangat berpengaruh, yaitu: AS, Cina, dan ASEAN.
Kebangkitan  ekonomi  Cina  yang  fenomenal  disertai  kemajuan  teknologi pertahanan  dan  luar  angkasa  telah  membuat  AS  menjadikan  Cina  sebagai  ancaman keamanan utama di dunia,. Dari perang atas teror menuju perimbangan kekuatan dengan kebangkitan  negara  yang  dapat  menggeser  kedudukan  AS  sebagai  hegemon  di  bidang ekonomi, teknologi, dan militer.
Pasca  era  Perang  Dingin,  AS  mewaspadai  kebangkitan  Cina  dan  menerapkan strategi containment terhadap  Cina.  AS  membendung  pengaruh  politik  Cina  dengan membangun alignment dengan  sejumlah  negara  di  sekitar  Cina  seperti  Jepang,  Korea Selatan, Taiwan, Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand, Australia, Selandia Baru dan yang  sedang  dalam  proses  adalah  Vietnam.  Sebagian  besar  diikat  dalam  wujud  aliansi dan  sisanya  dalam  bentuk  kemitraan  strategis.  AS  juga  memiliki  sejumlah  konsentrasi kekuatan  di  sekitar  Asia  Pasifik,  seperti  di  Hawaii,  Guam,  Darwin,  Pulau  Christmast, Diego  Garcia,  dan  Pangkalan  di  Singapura.  Seperti  telah  disebutkan  bahwa  dalam FPDA terdapat tiga negara sekutu AS:Inggris; Australia; dan Selandia Baru.
Dalam  menghadapi  aliansi  FPDA,  justru  peran  AS  sangat  dominan.  Sehingga walaupun  paper  ini  mengkaji  tentang  kemitraan  Indonesia  dan  Cina  dalam mengimbangi  aliansi  FPDA,  namun  sesungguhnya  peran  AS  tidak  dikesampingkan
sama  sekali.  Bahkan,  kemitraan  Cina  dan  Indonesia  digunakan  sebagai  instrumen bargaining dalam meningkatkan kualitas kemitraan Indonesia dan AS.
Dengan  sumber  daya  finansial  yang  cukup  besar,  Cina  mulai  mengembangkan alignment dalam  bentuk  multilateralisme.  Cina  menginisiasi  dibentuknya Regional Comprehensive Economic Partnerships (RCEP)  yang menandingi regionalisme Trans- Pacific  Partnerships (TPP)  yang  digagas  Presiden  Obama.  RCEP  merupakan  rejim perdagangan  bebas  yang  diberi  insentif  pinjaman  lunak  dan  investasi  langsung  dari Cina.
Tidak  cukup  dengan  RCEP,  Cina  pun  menginisisasi  pembentukan  lembaga pinjaman bernama Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) untuk menyaingi Bank Dunia,  IMF,  dan  ADB  yang  dinilai  ditunggangi  kepentingan  politik  negara-negara maju. AIIB ini juga merupakan elemen tak terpisahkan dari kebijakan  jalur sutra aritim abad  ke-21.  Cina  yang  difokuskan  dalam  pembangunan  infrastuktur  maritim  di sejumlah pelabuhan yang terkoneksi dengan rute pelayaran ke Cina.
Kekuatan  terakhir  di  Asia  Tenggara  yang  patut  untuk  diperhitungkan  adalah regionalisme dalam Association of South East Asian Nations (ASEAN) yang terdiri dari seluruh  negara  Asia  Tenggara  (kecuali  Timor  Leste).  Perkembangan  regionalisme ASEAN  sempat  vakum  di  era  1990-an  ketika  terjadi  resesi  ekonomi  di  Asia  Timur. Namun di abad ke-21 ini, perkembangan ASEAN berlangsung sangat drastis pada akhir tahun  2015  yang  secara  efektif  berdirinya  Masyarakat  ASEAN  (MA)  yang  terdiri  dari tiga pilar: Politik-Keamanan, Ekonomi dan Budaya.
Walaupun Masyarakat ASEAN telah disusun ke dalam peta jalan dan rencana aksi yang  komprehensif,  namun  dalam  prakteknya  ASEAN  bukanlah  rejim  keamanan  atau pakta  pertahanan  maupun  pasar  terbuka.  ASEAN  masih  mengedepankan  prinsip non- interference atas  urusan  domestik  masing-masing  anggota.  Tujuan  utama  ASEAN adalah  untuk  menciptakan  sub-kawasan  yang  terbebas  dari  pengaruh  intramural  yang berpotensi menjadi ajang rivalitas kekuatan-kekuatan besar dunia.
Real politik  tiga  kutub  kekuatan  (AS,  Cina,  dan  ASEAN)  itulah  yang  harus “dimainkan”  Indonesia  dengan  tujuan  utamanya  adalah  memaksimalkan  kepentingan nasional  dalam persaingan politik internasional.
Dalam membangun bingkai tripolar, yang perlu  ditentukan adalah dua polar great
powers yang saling berkompetisi dan satu polar multilateralisme atau regionalisme yang dapat  menjadi  instrumen  pengimbang  dari  pengaruh  kedua  polar  pertama.  Dalam konteks Indonesia, ketiga polar itu meliputi: AS, Cina, dan ASEAN.
Untuk  polar  AS,  bingkai itu  meliputi  pula  negara  sekutunya  yang  penting  bagi Indonesia  seperti  Australia.  Sedangkan,  untuk  multilateralisme  atau  regionalisme  yang ideal adalah yang tidak dianggotai oleh salah satu dari polar yang telah ditentukan. Hal itu  untuk  menjaga  sentralitas  atau  netralitas  oraganisasi  internasional  tersebut  dalam perannya sebagai pengimbang ( balancer ).
Intrumen  diplomasi  dalam  berinteraksi  dengan  ketiga  polar  itu  adalah  dengan menggunakan  kemitraan  strategis  bagi  AS,  Australia,  dan  Cina  serta  komunitas keamanan  di  dalam  multilateralisme  atau  regionalisme  (ASEAN).  Tidak  seluruh organisasi internasional memiliki format komunitas keamanan seperti ASEAN. Namun, organisasi  internasional  umumnya  memiliki  peran  sebagai  forum  komunikasi  dan koordinasi  antar  negara  anggota  yang  dapat  dioptimalkan  untuk  menyatukan  suara dalam menyikapi isu-isu keamanan di kawasannya. Karena penyatuan suara itulah yang menjadi  esensi  dari  komunitas  keamanan.  Komunitas  keamanan  bukanlah  rezim keamanan  ataupun  pakta  pertahanan. Output dari  komunitas  keamanan  hanyalah tekanan  diplomasi  untuk  menghindari  konflik  ( conflict  avoidance )  tanpa  memiliki lengan militer untuk melakukan tindakan yang bersifat koersif.

## Kebijakan Strategic Pole
Jika  kepentingan  nasional  telah  didefinisikan,  maka  selanjutnya  perlu  dibangun kerangka  kebijakan  luar  negeri  yang  tepat  untuk  “memainkan”  tiga  kutub  kekuatan  di Asia  Tenggara.  Penulis  menawarkan  konsep strategic  pole yang  merupakan  kompas orientasi  kerjasama  yang  dibangun  atas  sejumlah  negara  yang  berpengaruh  di  Asia Timur yang dapat membantu Indonesia mengamankan kepentingan nasionalnya (seperti yang dijelaskan di sub bagian sebelumnya).
Hal terpenting pada bagian ini adalah bagaimana Indonesia memilih negara mitra bidang keamanan dan negara mitra bidang ekonomi (sebagai penguat bargaining power Indonesia  ke  negara  mitra  keamanan).  Karakter  kedua  negara  mitra  tersebut  tentunya haruslah  sama-sama great  powers yang  saling  bersaing  satu  sama  lain  dan  memiliki kekuatan militer dan ekonomi yang sama-sama kuat.
Suatu  kebetulan  yang  menguntungkan  Indonesia  bahwa  lanskap  keamanan  di Asia  Timur  telah  menempatkan  AS  dan  Cina  sebagai great  powers yang  saling bersaing.  Indonesia    berada  di    suatu  kawasan  yang  menjadi  ajang  kompetisi  AS  dan Cina.  AS  sebagai  hegemon  global  memiliki  jaringan  sekutu  dan  kemitraan  di  bidang keamanan  yang  paling  luas  di  dunia.  Justru  sejak  tahun  1950-an,  AS  melalui  Doktrin Nixon dan dilanjutkan dengan strategi containment di era Presiden Barack Obama telah mengepung  Cina  di  Asia  Timur.  Sementara  Cina  sebagai  raksasa  ekonomi  dan  militer yang baru bangkit masih terus membangun fondasi kekuatan  walau masih rapuh karena citra  ( image )  yang  terbentuk  atas  Cina  cenderung  negatif.  Hal  tersebut  tentu  mendikte pilihan bagi Indonesia untuk menjadikan AS sebagai mitra strategis di bidang keamanan yang utama dan Cina sebagai mitra strategis di bidang ekonomi.
Negara-negara  di  Asia  Timur  itu  dibagi  ke  dalam  dua  kelompok  utama,  yaitu kelompok politik dan keamanan dengan AS sebagai penjurunya dan kelompok ekonomi dengan Cina sebagai penjurunya. Dalam kelompok pertama, terdapat tiga negara middle power yang  terikat alignment dengan  AS,  yaitu:  Australia,  Jepang,  dan  India  (AJI). Ketiga negara sedang membangun suatu alignment tersendiri yang dimulai oleh Jepang dan  India  yang  digambarkan  oleh  PM  Shizo  Abe  dalam  pidato  yang  berjudul The Confluence of the Two Sea . Australia masuk belakangan dengan konsepsi Indo-Pasifik yang dijadikan strategic arch dalam membangun ikatan dengan sesama middle power di kawasan. Di bawah AJI, terdapat sejumlah lesser states dengan kekuatan yang beragam, namun terikat dalam alignment dengan AS yang terdiri dari Thailand, Vietnam, Filipina, Malaysia,  Singapura,  dan  Brunei.  Walaupun  Singapura    menjadi  negara  dengan  luas terkecil, namun memiliki kekuatan ekonomi dan militer terbesar.
Gambar 3. Kerangka Bargaining Indonesia
Pada kelompok pertama ini, kepentingan Indonesia berada pada aspek  keamanan dan kedaulatan. Tujuan yang hendak dicapai dari kerjasama dengan kelompok pertama ini  adalah  Indonesia  harus  menjadi  negara  yang  kuat  secara  militer  dan  disegani kedaulatannya.  Caranya  adalah  dengan  membangun  kemitraan  strategis  dengan pimpinan  kelompok  pertama,  yaitu  AS.  Dengan  demikian,    dapat  memberi  Indonesia akses atas teknologi militer dan luar angkasa AS  ditambah  dukungan politik AS  pada Indonesia dalam bentuk kuasi-aliansi (Garnaut, 2014).
Untuk  menghasilkan  hal  di  atas,  tentunya  perlu  ada  insentif  yang  ditawarkan Indonesia  kepada  pihak  AS.  Indonesia  memiliki  dua  hal  yang  diinginkan  AS  dan  juga diinginkan  oleh  negara-negara  besar  lainnya,  yaitu  sumber  daya  alam  dan  posisi geografis yang strategis. AS membutuhkan pasokan sejumlah sumber daya alam sebagai energi  dan  bahan  baku  untuk  industrinya  yang  bisa  didapat  dari  Indonesia.  Sementara itu,  posisi  geografis  Indonesia  berada  pada  jalur  pelayaran  menghubungkan  Samudra Hindia dengan Pesisir Barat AS. Dengan dua modal itu, Indonesia perlu secara cerdas, dan  arif  dalam  memanfaatkannya  sebagai  instrumen  diplomasi  kepada  AS  dan kelompoknya.
Dengan  kelompok  Cina,  orientasi  diplomasi  Indonesia  harus  dipusatkan  pada akselerasi kemajuan pembangunan ekonomi Indonesia.  Cina yang telah mencanangkan kebijakan Belt  and  Road  Initiative (BRI)  memiliki  intensi  yang  sangat  besar  untuk meningkatkan  kerjasama  ekonomi  dengan  Indonesia.  Kebangkitan  Cina  yang didasarkan  pada  pembangunan  KEK  di  pesisir  Cina  merupakan  suatu  model
pembangunan ekonomi yang pantas untuk diikuti Indonesia.  Niat Cina pada kerjasama ekonomi harus dapat dimanfaatkan sebaik mungkin untuk kemajuan ekonomi Indonesia.
Dari  penjelasan  di  atas,  konsep bargaining yang  dikemukakan  memantapkan pilihan  penjuru  kemitraan  di  sektor  keamanan  dengan  AS  dan  penjuru  kemitraan  di sektor  ekonomi  dengan  Cina.  Konsep  bargaining  ini  sama  sekali  berbeda  dengan hedging (Kuik, 2010), yang tidak secara jelas menetapkan siapa mitra penjuru di sektor ekonomi dan politiknya dan yang pada situasi kritis akan mengarah pada pembentukan aliansi.  Dalam  konsep bargaining ,  tidak  ada  orientasi  menjadi  negara  aliansi  sama sekali.  Namun,  tujuan  utama  di  sektor  politik  dan  keamanan  yang  hendak  dibangun adalah  kuasi-aliansi,  yaitu  suatu  bentuk  aliansi  tidak  resmi  yang  tetap  memberi  suatu ekspektasi  bagi  negara  mitra  untuk  mendapatkan  bantuan  militer  jika  terlibat  konflik dengan negara lain (Garnaut, 2014).

## Kesimpulan
Kemitraan  strategis  Indonesia  dan  AS  serta  Indonesia  dan  Cina  dapat  dijadikan instrumen  perimbangan  kekuatan  (eksternal)  atas  ancaman  Malaysia  dengan  aliansi FPDA-nya.  Hal  itu  disebabkan  kemitraan  strategis  walau  bersifat  fleksibel  dan  tidak mengikat.  Namun  tetap  memberi  koridor  kerjasama  yang  bersifat  khusus  antar  sesama negara mitra strategis. Kekhususan  kerjasama ini yang harus dioptimalkan oleh negara mitra  strategis  untuk  mengamankan  kepentingannya,  terutama  dalam  upaya perimbangan kekuatan dengan aliansi kuat lawan.
Strategi  diplomasi  dengan  menggunakan  kemitraan  strategis  ini,  penulis menamakan bargaining sebagai  penyempurnaan  Teori  Perimbangan  Kekuatan  yang hanya  menawarkan  strategi balancing dan bandwagoning . Bargaining akan  memiliki nilai  strategis  jika  ditujukan  pada  negara  lemah  ( lesser  state atau temporarily  weak state )  Non-Blok  dalam  menghadapi  ancaman  aliansi  lawan  yang  lebih  kuat.  Strategi bargaining ini  cenderung  merupakan  bagian  dari  strategi balancing namun  tidak menggunakan  aliansi  atau  blok  militer  sebagai  instrumen  diplomasinya.  Hanya  saja, efektivitas bargaining akan ditentukan dari sejauh mana kerjasama di bidang politik dan keamanan  dengan  negara  mitranya  dapat  terbangun  menjadi  kuasi  aliansi  (Garnaut, 2014).

## Daftar Pustaka
Benson, B.V., Bentley, P.R., & Ray, J.L. (2013). Ally Provocateur: Why Allies Do Not Always Behave. Journal of Peace Research.
Dwivedi,  S.S.  (2012).  Alliances  in  International  Relations  Theory. International Journal of Social Science & Interdiciplinary Research. Vol. 1 (8), Hal. 224-237. Garnaut, John. (2014).  Australia-Japan military ties are a  'quasi-alliance', say officials. The Sydney Morning Herarld . Diambil 29 Agustus 2015 dari
http://www.smh.com.au/national/australiajapan-military-ties-are-a-quasialliance- say-officials-20141026-11c4bi.html
Godement, F. (2015). One Belt, One Road: Tiongkok Cina's Great Leap Outward. Cina Analysis . European Council for Foreign Relations. Harmantyo.  D.  (2006). Ambalat  Issues:  a  preliminary  study  on  the  problem  of Indonesia territorial boundaries . Yogyakarta: Fakultas Geografi UGM. Haryono, I.D. (2006). Perspektif Malaysia tentang Sengketa Ambalat ( unpublished )
Kassim,  Y.R.  (2005).  ASEAN  Cohesion:  Making  Sense  of  Indonesia  Reactions  to Bilateral Disputes. Singapura: IDSS Commentaries No. 15, NTU. Kementerian Pertahanan RI. (2015). Buku Putih Pertahanan Indonesia .
Kuik,  C.  (2008).  The  Essence  of  Hedging:  Malaysia  and  Singapore’s  Response  to  a Rising Cina. Contemporary Southeast Asia Vol. 30, No. 2 (2008), Hal. 159–185. Kuik,  C.  (2010). Smaller  States'  Alignment  Choices:  A  Comparative  Study  oOf Malaysia And Singapore's Hedging Behavior In The Face Of A Rising Tiongkok . Baltimore: Johns Hopkins University (disertasi)
Kuik,  C.  (2015).  An  Emerging  3rd  Pillar  in  Asian  Architecture?  AIIB  and  Other TiongkokCina-led Initiatives. Asia Pacific Bulletin Number 305. Maret 26, 2015. Montratama,  I.  (2017). Analisis  “Deterrence  Perception”  Atas  Kemampuan  Alat Utama  Sistem  Senjata  Malaysia  Dihadapkan  dengan  Indonesia  dalam  Konteks Pengendalian  Blok  Laut  Ambalat  (2010-2014). Bandung  Jakarta:  Tesis  Unhan Disertasi Unpad.
Morgenthau, H. J. (1948). Politics amongst Nations . New York: Alfred A. Knoff. Morgenthau,  H.  J.,  &  Thompson,  K.  (1985). Politics  Among  Nations .  New  York: McGraw-Hill.
Muhammad  A.  S.  (2014). Sengketa  Batas  Wilayah  Indonesia-Malaysia  di  Perairan Ambalat . Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Lampung (skripsi) Paul, T.V., Fortman, M., & Wirtz, J.J. (2004). Balance of Power: Theory and Practice in the 21st Century . Stanford: Stanford University Press. Sheehan, M. (1996). The Balance of Power: History and Theory . New York: Routedge. Thayer, C. A. (2007). The Five Power Defence Arrangements: The Quiet Achiever. Security Challenges . Volume 3 (1)
Walt,  S.  (1997).  Why  Alliances  Endure  or  Collapse. Survival:  Global  Politics  and Strategy , 39 (1): 156-179. Walt, S. M. (1987). The Origin of Alliances . Itacha: Cornell University Press. Walt,  S.  M.  (2009).  Aliance  in  a  Unipolar  World. World  Politics  61 ,  (1)  Princeton: Princeton University: 86-120.
Waltz,  K.  N.  (1979) .  Theory  of  International  Politics .  Reading:  Addison-Wesley Publishing Company.
Weinstein,  F.  B. (1976). Indonesian Foreign Policy and the Dilemma of Dependence .
Ithaca: Cornell University Press.
Wilkins, T. S. (2013). Alignment, not Alliance: The Shifting Paradigm of International Security Cooperation . Sydney: University of Sydney.
Yani,  Y.  M.,  &  Montratama,  I.  (2015).  Nilai  Strategis  Aliansi  Indonesia  dengan Amerika Serikat dalam Pengamanan Blok Laut Ambalat. Jurnal Politik LIPI Vol. 12 (2): 79-80
Zhongping, F., & Jing, H. (2014). China’s Strategic Partnership Diplomacy: Engaging wwith a Changing World. ESPO Working Paper , Vol. 8. Juni 2014