## KEBANGKITAN HAK-HAK SIPIL PENGHAYAT KEPERCAYAAN PARMALIM PASCA PASAL 61 AYAT (1) PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016 DI KOTA MEDAN
Oleh: Gomgom T. P Siregar 1)
Rudolf  Silaban 2)
Peri Gustiranda 3) Universitas Darma Agung, Medan 1,2,3)
E-mail:
gomgomsiregar@gmail.com 1) banglabanshmh@gmail.com 2)
peri@gmail.com 3)

## ABSTRACT
This study aims at finding the truth and the inclusion of words of believers in the electronic identity card, especially followers of Parmalim in the city of Medan even though the religious column on their electronic KTP is blank or a sign (-). The research method used in this study is  normative  juridical,  which  uses  a  library  study  on  Population  Administration Law  to  the 2016 Constitutional Court Number and Constitutional Court Decision Number 97 / PUU-XVI / 2016 in Medan City. The research result is that the civil rights of the trustees, namely the right  to  social  security,  have  easy  access  to  population  documents  such  as  electronic  ID cards,  family  cards,  marriage  certificates  and  birth  certificates  for  Parmalim  in  the  city  of Medan. May have access to work, can access rights to social security, can access population documents  such  as  electronic  ID  cards,  family  cards,  marriage  certificates  and  birth certificates. Likewise, the applicant's children may apply for a job even though the religious column on the electronic KTP is marked with a strip or (-).
Keywords: Civil Rights, Beliefs of Trust, Parmalim

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  mencari  kebenaran  dan  pencantuman  kata  penghayat  kepercayaan pada  KTP  –  elektronik  khususnya  penganut  Parmalim  di  Kota  Medan  meskipun  kolom agama  pada  KTP  elektronik  mereka  kosong  atau  tanda  -.  Metode  penelitian  yang  dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis normative, yakni menggunakan studi kepustakan Undang- undang  Administrasi  Kependudukan  ke  MK  tahun  2016  Nomor  dan  Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XVI/2016 di Kota Medan. Adapun hasil penelitian adalah bahwa Hak-hak sipil penghayat kepercayaan yakni hak atas jaminan sosial, sudah mudah mengakses dokumen kependudukan seperti KTP elektronik, KK, Akta Nikah dan Akte Kelahiran kaum Parmalim  di  kota  Medan.  Telah  boleh  mengakses  pekerjaan,  dapat  mengakses  hak  atas jaminan sosial,  dapat mengakses dokumen kependudukan seperti KTP elektronik, KK,  Akta Nikah dan Akte Kelahiran. Demikian juga anak pemohon boleh melamar pekerjaan meskipun kolom agama di KTP elektronik bertanda strip.
Kata Kunci : Hak-Hak Sipil, Penghayat Kepercayaan, Parmalim
I. PENDAHULUAN
Keberadaan agama masyarakat yang bersifat lokal seharusnya memperoleh porsi pelayanan oleh pemerintah  di  bidang  administrasi  dan
kependudukan  yang  diperoleh  oleh  umat beragama  lain  sesuai  dengan  amanat Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2006 tentang  Administrasi  Kependudukan  yang memberikan kebebasan bagi setiap
individu  untuk  menjalankan  ajaran  agam yang dianutnya.
Ada beberapa organisasi penghayat kepercayaan  terhadap  Tuhan  Yang  Maha Esa  berdasarkan  penelitian  Tahun  2017  di Indonesia yaitu:
1. Sumatera  Utara;  Balai  Pustaka  Adat Marga Silima (PAMENA); Golongan  Siraja  Batak;  Persatuan Ugamo  Parmalim  Adat  Budaya Beringin
Indonesia (PAMBI-
PABBI);  Purwo  Madio  Wasono; Ugamo Malim (PARMALIM); Galih Puji  Rahayu;  Ilmu  Roso  Sejati; Rumah  Sipitu  Ruang;  Persatuan Warga  Rahayu  Slamet  (PWRS); Ugamo  Bangso  Batak  (  UBB); Organisasi SIRAJA BATAK.
2. Riau terdiri dari Batin Suku Akit.
3. Lampung  terdiri  dari  :  Ilmu  Goib; Bumi Hantoro; Pendidikan Kerohanian Luhur (PKL).
4. Banten  terdiri  dari  Gayuh  Urip Utami.
5. DKI  Jakarta  terdiri  dari  himpunan
Amanat Rakyat Indonesia; Paguyuban Sumarah; Sadar
Langsung;  Sari  Budaya;  Paguyuban Ngesti Budoyo.
6. Jawa  Barat  terdiri  dari  Buhdi Rahayu,  Aliran  Kepercayaan  Aji DIpa.
7. Jawa  tengah  terdiri  dari  Kejaten, Paguyuban Pangudi Kaeruh aKerohnian  Panunggalan,  Pangudi
Rahayuning  Bawona,  Parseban  Jati,
Perguruan  Tri  Jaya,  Tunggul  Sabda Jati,  Paguyuban  Kejiwaan,  Sukmo Sejati,  Kawruh  Hak,  PAKARTI, Pangudian Tri Tunggal Bayu.
Paham keagamaan parmalim bersifat  lokal  dan  hingga  kini  masih ada.Ajaran dan ritual keagamaan parmalim masih  dipatuhi  dan  ditaati  sehingga pemerintah  perlu  melakukan  pembinaan dan  pelayanan  terhadap  komunitas  agama parmalim  itu.  Agama  –  agama  leluhur tidah  hanya  bicara  tentang  hubungan antara  manusia  dengan  Tuhan  tetapi
hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Sebelum reformasi, banyak hambatan  terhadap  penganut  agama  yang pindah  ke  dalam  agama  seperti  Islam, Katolok  dan  Kristen.  Seperti  di  Jawa, mereka menamakan dirinya dengan AKUR yang  merupakan  singkatan  dari  Adat Karihun  Urang  yang  artinya  Adat  Leluhur Kami  yaitu  adat  Leluhur  orang  Sunda. AKUR  juga  dalam  bahasa  Indonesia berarti  rukun  dan  harmonis.  Dalam  ajaran AKUR,  menciptakan  masyarakat  yang rukun  dan  harmonis  sepengertian  bukan sepengakuan.
Sepengertian artinya kepercayaan terhadap Tuhan  yang  Maha  Esa  sama.  Agama  atau kepercayaan  apapun  tujuannya  sama menyembah  kepada  Tuhan  dan  mencari keridoannya  Dia  yang  menentukan  baik dan  buruknya  sesuatu.  Kata  sepengakuan berarti  satu  agama  atau  satu  adat.  Kalau sepengakuan  yang  dikembangkan  akan menimbulkan  konflik  dalam  masyarakat sebab orang berusaha agar pihak lain untuk ikut dalam agama yang dianutnya.
Di  Kota  Medan,  Parmalim  merupakan agama  local.  Sebutan  untuk  penganut Agama  Malim  berlokasi    di  Jalan  Air Bersih Ujung Kelurahan Binjai Kecamatan  Medan  Denai,  Kota  Medan. Rumah  suci  Parmalim  ini  bernama  Bale Parsantian  Ginomongan  Ni  Bale  Pasogit Partonggoan.Jajaran    pemerintah  daerah sudah  mengakomodir  segala  kebutuhan mereka, tanpa diskriminasi. Hak administrasi    kependudukan    sangat diperhatikan.  Ugamo  Malim  diartikan sebagai  Agama  Suci  oleh  bangsa  Batak terdahulu,    malim  tidak  disebarluaskan melalui  misionaris  misionaris  seperti agama-agama  lainnya.  Itulah  mengapa penghayat  aliran  kepercayaan  ini  tak begitu berkembang di Indonesia. Parmalim di  Indonesia  saat  ini  jumlahnya  mencapai 1.300 Kepala Keluarga (KK).Jika diuraikan,  penganutnya  mencapai  9.000 orang  sesuai  data  yang  dimiliki  Pengurus Parmalim.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Parmalim  menyembah  Mula  Jadi Nabolon  yang  artinya  Tuhan  Yang  Maha Besar.Berdasarkan sejarahnya,
umat Parmalim  berawal  dari  amanah  Dinasti Sisingamaraja  yang  terbunuh  pada  saat perang melawan penjajah Belanda.Sisingamaraja  memerintah  untuk menidirikan Bale Pasogit
untuk menghimpun  orang-orang  yang  setia dengan  keyakinan  terhadap  Mulajadi Nabolon  di  Kantor  Demang  di  Balige tahun  1913.Kemudian  Pemerintah  belanda mengadakan  penyelidikan  atas  kegiatan penyebaran  ajaran  ugamo  Malim  di Hutatinggi Laguboti melalui Surat Contoleur  van  Toba  Nomor  1494/13 tangga; 25 Juni 1921.
Ajaran Parmalim melakukan peribadatan rutin setiap Sabtu sebagai rasa syukur, pemujaan dan memuliakan Mulajadi Nabolon sang pencipta langit dan bumi.  Selain  Mararisabtu  parmalim  juga melakukan  peribadatan  Pameleon  Bolon sebagai  ibadah  ritual  syukuran  kehidupan yang  dilaksanakan  pada  bulan  ke  –lima, ritual  pengampuan  dosa  Mangan  Napaet pada bulan ke 12 dan mensyukuri lahirnya utuan  Tuhan  kepada  manusia  yang dirayakan  hari  kedua  dan  ketiga  bulan kesatu sesuai kalender Batak .
Kepemimpinan (Pinisepuh) adalah :
1. Raja  Si  Singamaraha  sebagai Malim  dan  Imam  bagi  Orang Batak.  Raja  Nasiakbagi  menunjuk dan mengamanahkan kepada muridnya
2. Raja Mulia Naipospos untuk memimpin pengikutnya dan menyebarkan Ugamo Malim disebut  Ihutan  Bolon  Par  Malim disebut  juga  Induk  Bolon  dan generasi I Pemimpin Parmalim.
3. Raja  Ungkap  Naipospos,  putera tunggal  Raja  Mulia  Naipospos pada generasi II tahun 1956. Beliau menulis  ajaran-ajaran  tertulis  yang menyebarkan kepada seluruh Parmalim.  Dan  terdaftar  pada inventaris  Penghayat  Kepercayaan
terhadap tuhan yang maha esa yang dilaksanakan pemerintah
(Depdikbud) pada tahun 1980 yaitu Nomor I/136/F3/N.1.1/1980. 4. Raja Manangkok Naipospos, sebagai  Ihutan  Parmalim  generasi ketiga.  Beliau  membukukan  ajaran dan  bimbingan  terulis  yang  pernah dibuat  Raja  Ungkap  kemudian disebar luaskan kekalangan parmalim yang jumlahnya semakin banyak.
5. Raja  Monang  Naipospos,  generasi keempat.  Beliau  aktif  dalam  upaya
–upaya pemberdayaan dan pembahruan Parmalim dan menguatkan  nilai-nilai  Hamalimon dalam  praktik  kehidupan  nyata sesuai  kredo  Parmalim  naimbaru mulak  tu  hapitaton  hasintaingan hamalimon.
Tinjauan  Tentang  Hak-hak  Sipil Penghayat Kepercayaan, Pasal 28 D ayat 1 UUD  1945  menegaskan  adanya  jaminan kepastian hukum dan perlakuan yang sama di  hadapan  hukum  bagi  setiap  warga Negara  dalam  ruang  Negara  hukum. Didalam  KTP  terdapat  kolom  penghayat kepercayaan  atau  kepercayaan  terhadap Tuhan Yang Maha Esa alasnnya penghayat kepercayaan ditafsirkan sebagai pelakunya bukan keyakinan yang dianutnya.
Hak-hak sipil penghayat kepercayaan yakni hak atas jaminan sosial, kesulitan mengakses dokumen kependudukan  seperti  KTP  elektronik, KK, Akta Nikah dan Akte Kelahiran. Tinjauan  tentang  Ketentuan  Pasal 61  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  juncto  Pasal  64 ayat  (1)  dan  ayat  (5)  UU  Administrasi Kependudukan .
Pasal  64  ayat  (1)  dan  ayat  (5)  UU Administrasi  Kependudukan  menyatakan bahwa  keterangan  tentang  agama  dalam Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP)  Elektronik bagi  penduduk  yang  agamanya  belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan  peraturan  perundang-undangan atau  bagi  penghayat  kepercayaan  tidak
diisi,  tetapi  tetap  dilayani  dan  dicatat dalam data base kependudukan.
Kedua pasal ini menghilangkan hak warga  Negara  untuk  mendapatkan  Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP)  elektronik  meskipun  dalam  pasal undang-undang  a  quo  disebutkan  tetap dilayani  dan  dicatat  dalam  data  base kependudukan.  Frase  tetap  dilayani  dan dicatat  dalam  data  base  kependudukan pada dasarnya inkontitusional sebab dengan  pasal  undang-undang  a  quo mengakibatkan beberapa hal, yaitu:
1. Penghayat kepercayaan dan pemohon  sulit  mendapatkan  KK dan KTP Elektronik;
2. Meskipun  aparatur  pemerintahan melayani  dengan  memberikan  KK dan  KTP  dengan  kolom  agama kosong atau di strip bagi penghayat kepercayan dan menimbulkan masalah  karena  tidak  diterima  di tempat  pekerjaan  karena  kolom agamanya kosong atau tanda strip/-
dan masalah lainnya.
Telah  boleh  mengakses  pekerjaan, dapat  mengakses  hak  atas  jaminan  sosial, dapat  mengakses  dokumen  kependudukan seperti  KTP  elektronik,  KK,  Akta  Nikah dan  Akte  Kelahiran.  Demikian  juga  anak pemohon boleh melamar pekerjaan meskipun kolom agama di KTP elektronik bertanda strip.
Hak  asasi  penghayat  kepercayaan dan  pemohon  selaku  warga  Negara seharusnya  dilindungi,  dihormati  dan dipenuhi Negara.Padahal keberadaan pasal undang-undang a quo berpotensi menghilangkan  dan  mengingkari  Hak Asasi
Penghay Kepercayaan dan
Pemohon.Komunitas
penghayat kepercayaan  yaitu  mendapatkan  dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  2  huruf  a  UU  Administrasi kependudukan  yang  menyatakan  bahwa setiap  penduduk  mempunyai  hak  untuk memperoleh Dokumen Kependudukan. Pasal  61  dan  pasal  64  yang  berada  di bawah  sub  bab  Dokumen  Kependudukan
dimana dokumen kependudukan merupakan  dokumen  yang  mempunyai kekuatan  hukum  sebagai  alat  bukti autentik  yang  mencakup  pengaturan  atas sejumlah  hak  kebebasan  beragama  dan berkeyakinan.  Untuk  tertib  adminstrasi kependudukan  sama  sekali  tidak  boleh mengurangi hak-hak warga Negara dimaksud  termasuk  ha  katas  kebebasan beragaman  dan  berkeyakinan.  Karena tidak  ada  warga  Negara  yang  terdata  data base  kependudukan  yang  elemen  data kependudukan di dalamnya tidak diisi dan secara  tidak  sesuai  dengan  agama  dan keyakinan yang dianutnya.
Agama  dalam  Pasal  61  ayat  1 hanya  akan  ditemukan  apabila  konteks ayat 2 harus dipahami. Ada tiga asas dalam penafsiran  kontekstual,  yaitu:  pertama, asas  Noscitur  a  sociis,  yang  mengandung pengertian  bahwa  suatu  kata  atau  istilah harus  dikaitkan  dengan  rangkaiannya; kedua,  asas  ejusdem  generis,  yang mengandung  pengertian  bahwa  makna suatu  kata  atau  istilah  dibatasi  secara khusus  dalam  kelompoknya;  dan  ketiga, asas  expressio  unius    exclusio  alterius yang  mengandung  pengertian  bahwa  jika suatu  konsep  digunakan  untuk  satu  hal maka ia tidak berlaku untuk hal lain.
Maksud asas Noscitur a sociis kata agama dalam Pasal 61 ayat 1 dan pasal 64 ayat  5  dimaksudkan  sebagai  agama  dalam pengertian  yang  diakui  sebagai  agama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan  yang  berarti  tidak termasuk  kepercayaan  terhadap  Tuhan Yang  Maha  Esa.  Sesuai  dengan  asas ejusdem generis telah ternyata pula bahwa kata  atau  istilah  “agama”  dalam  Pasal  61 ayat  (1)  dan  dalam  Pasal  64  ayat  (1) maupun  istilah  “agama”  dalam  Pasal  61 ayat  (2)  dan  dalam  Pasal  64  ayat  (5) UUAdministrasi Kependudukan oleh pembentuk  undang-  undang  memang digunakan  semata-mata  bagi  pengertian agama “yang diakui sebagai agama sesuai dengan  ketentuan  Peraturan  Perundang- undangan”,sehingga tidak dapat digunakan sebagai pengertian yang mencakup
kepercayaan  terhadap  Tuhan  Yang  Maha Esa.
Sesuai  dengan  asas  expressio unius exclusio alterius juga telah  ternyata bahwa pembentuk undang-undang memaksudkan  konsep  tentang  “agama” dalam  Pasal  61 ayat  (1)  dan  ayat  (2)  serta dalam  Pasal  64  ayat  (1)  dan  ayat  (5)  UU Administrasi Kependudukan hanya dimaksudkan  untuk  digunakan  terhadap satu  hal,  yaitu  dalam  hal  ini  agama“yang diakui  sebagai  agama  sesuai  dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan”,  sehingga  lagi-lagi  dalam  hal ini tidak mencakup pengertian kepercayaan  terhadap  Tuhan  Yang  Maha Esa.
Kependudukan,  in  casu  Pasal  61 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 64 ayat (1) dan  ayat  (5),  berpegang  pada  atau menganut  pendirian  bahwa  “agama”  yang dimaksud  adalah  Agama  yang  diakui sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
Dengan kata lain, hak atau kemerdekaan warga negara untuk menganut  agama  dibatasi  pada  agama yang  diakui  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan.
Konsekuensinya, secara a contrario,  tanggung  jawab  atau  kewajiban konstitusional negara untuk menjamin dan melindungi  hak  atau  kemerdekaan  warga negara  untuk  menganut  agama,  yang sesungguhnya  juga  termasuk  kepercayaan terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  juga terbatas pada warga negara yang menganut agama yang diakui sesuai dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan. Hal  inilah  yang  tidak  sejalan  dengan  jiwa UUD  1945  yang  secara    tegas  menjamin bahwa  tiap-tiap  warga  Negara  merdeka untuk    memeluk  agama  dan  kepercayaan dan untuk beribadah sesuai dengan  agama dan kepercayaan itu.
Bahwa  adanya  pernyataan  dalam  Pasal  61 ayat  (2)  dan  dalam  Pasal  64  ayat  (5)  UU Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa bagi penghayat kepercayaan  kolom  “agama”  tidak  diisi,
tetapi  tetap  dilayani  dan  dicatat  dalam database  Kependudukan,  hal  itu  bukanlah dimaksudkan untuk memberikan perlindungan  dan  jaminan  negara  bagi warga negara penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa,
melainkan semata-mata penegasan tentang kewajiban  negara  untuk  memberikan pelayanan kepada setiap warga negarasesuai  dengan  data  yang  tercantum dalam database kependudukan yang memang  merupakan  tugas  dan  kewajiban negara.
Terhadap  rumusan  Norma  dalam Pasal  61  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  serta  Pasal 64  ayat  (1)  dan  ayat  (5)  UU  Administrasi Kependudukan  berarti  Undang-Undang  a quo  secara  implisit  mengkonstruksikan hak atau kebebasan menganut agama, yang sesungguhnya  juga  termasuk  kepercayaan terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  sebagai pemberian negara. Padahal sebaliknya, hak atau kemerdekaan menganut agama (termasuk menganut kepercayaan terhadap Tuhan  Yang  Maha  Esa)  adalah  hak  yang melekat  pada  setiap  orang  sebab  hak  itu diturunkan dari kelompok hak-hak alamiah (natural rights), bukan pemberian negara.Oleh  karena  hak  beragama  dan menganut  kepercayaan  merupakan  salah satu  hak  asasi  manusia  maka  sebagai negara  hukum  yang  mempersyaratkan salah satunyaadanya perlindungan terhadap  hak  asasi  manusia,  sehingga membawa  konsekuensi  adanya  tanggung jawab  negara  untuk  menjamin  bahwa  hak asasi  warganya  benar-benar  ternikmati dalam praktik atau kenyataan sehari-hari.

## 3. METODE PENELITIAN
Data  sekunder  yang  digunakan adalah  berbagai  peraturan  perundang- undangan  yang  terkait  dengan  penelitian ini, meliputi:
1. Bahan  Hukum  Primer,  diantaranya
UUD 1945; UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan  ;  UU  no  39  Tahun 1999 tentang HAM; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
96/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian UU Administrasi Kependudukan. 2. Bahan  Hukum  Sekunder,  meliputi Jurnal Hukum dan Makalah tentang Kepercayaan parmalim.
3. Bahan  Hukum  Tersier,  meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Internet.
Teknik pengumpulan Data, dilakukan  dengan  dokumentasi  observasi, wawancara  di  lapangan,  dan  partisipasi lapangan  dengan  narasumber  yang  sudah ditentukan peneliti berdasarkan karateristik penelitian.
Teknik  pengujian  keabsahan  Data yakni  reduksi  data,  penyajian  data  dan penarik kesimpulan dan verifikasi. Aktivitas  dalam  analisis  data  kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung  secara  terus  menerus  sampai tuntas sehingga datanya jenuh.
Teknik  yang  digunakan  adalah triangulasi  pada  sumber  data  yakni menguji kredibilitas data dilakukan dengan mengecek  data  yang  diperoleh  beberapa sumber  misalnya  wawancara  dengan informan, melakukan perbandingan persepsi  pandangan  dan  pendapat  umum dengan  persepsi  pandangan  dan  pendapat peneliti  dan  melakukan  perbandingan antara  hasil  wawancara  dengan  dokumen dokumen hasil kajian pustakaan.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Efektifitas  Pelayanan  Hak-Hak  Sipil
Agama  Local  Pasca  Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 97/Puu-Xiv/2016 Tentang Pengujian Undang-Undang
Administrasi Kependudukan Terhadap
Kepercayaan  Parmalim  Di  Kota  Medan. Kata  kepercayaan  dalam  Pasal  29  ayat  2 mengandung  multi  inteprestasi  berdampak tidak sederhana. Indonesia dikenal sebagai Negara yang mempunyai tingkat pluralism tinggi  dalam  bidang  pemahaman  terhadap agama  yang  dianutnya.  Tradisi  dan kepercayaan local terjadi karena alkuturasi antara  tradisi  besar  dengan  tradisi  kecil
yang  berlangsung  lama.Agama  dan  tradisi local diwariskan dari generasi yang satu ke generasi melalui sosialisasi dan enkulturasi.
Penganut  parmalim  secara  umum telah  mengalami  stagnasi.  Namun  tradisi adat mereka dapat dipertahankan oleh para pengikutnya. Kebijakan pemerintah menyangkut  pelayanan  hak-hak  sipilnya belum  mencerminkan  implemantasi  uu  no 23  tahun  2006  tentang.  Administrasi Kependudukan.Akta kelahiran dan pencatatan  nikah  sudah  dilayani  oleh pemerintah  meskipun  sudah  ada  dari undang-undang. Kementerian  Agama  (Kemenag) serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah merumuskan  sejumlah  opsi  pengisian kolom  agama  di  KTP  elektronik  (e-KTP) bagi  para  penghayat  kepercayaan.Opsi pertama adalah dengan menuliskan “penghayat  kepercayaan”.Kedua  dengan menuliskan  “kepercayaan  kepada  Tuhan Yang  Maha  Esa”  alasannya  penghayat kepercayaan ditafsirkan sebagai pelakunya bukan  keyakinan  yang  dianut.  Ketiga, menuliskan  secara  spesifik  nama-nama aliran  kepercayaan  yang  dianut  sesuai dengan  nama  organisasi  mereka.  Dari ketiga  opsi  itu,  yang  paling  berpotensi menimbulkan  persoalan  adalah  apabila kolom agama bagi penghayat kepercayaan ditulis  spesifik  sesuai  nama  organisasi. Contoh:  Galih  Puji  Rahayu,  Tong  Tong Raja  Sikalem,  Ilmu  Roso  Sejati,  Ilmu Goib,  Ilmu  Goib  Kodrat  Alam,  dan Golongan  Siraja  Batak.  Banyaknya  nama organisasi  kepercayaan  yang  ada  di Indonesia,  akan  menimbulkan  persoalan jika  ditulis  spesifik  dalam  kolom  KTP elektronik. Hal ini karena, sebuah organisasi  bisa  berubah  nama,  bisa membubarkan  diri,  dan  bahkan  bisa dibubarkan pemerintah.
Kolom  agama  pada  e-KTP  warga
Baduy  yang  menganut  kepercayaan  pun sengaja  dikosongkan.  Perbaikan  data kepercayaan akan dilakukan setelah format penulisan  kolom  keyakinan  dipastikan
pemerintah.  Penggantian  ini  akan  mudah karena datanya sudah terekam semua.
Masyarakat  Badui  bagian  dari Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia (NKRI),  namun  kepercayaan  yang  dianut rakyatnya  tidak  diakui  dalam  kolom  e- KTP.Semestinya,  pemerintah  mengakui secara  resmi  kepercayaan  Selam  Sunda Wiwitan sebagai agama masyarakat Badui yang merupakan peninggalan nenek moyang itu.
Seorang paguyuban penghayat kapribaden,  Hartini  Wahyono  dengan penganut  kapribaden  dari  Bali,  Jawa tengah,  Jawa  timur,  Yogyakarta,  Jawa Barat  dan  Jakarta  memiliki  penghayat Kapribaden dari dulu pada masa pemerintahan  Soeharyo  sebagai  bagian dari  organisasi  terlarang  Partai  Komunis Indonesia.  Pada  masa  dahulu  ada  Badan Koordinasi  Pengawas  Aliran  Kepercayaan Masyarakat  (Bakor  Pakem),  organisasi  di bawah  Kejaksaan  Agung  yang  tersebar  di setiap provinsi dan kabupaten, yang diatur dalam  Undang-Undang  2004  tentang Kejaksaan  Republik  Indonesia.  Tugasnya mengawasi  aliran  kepercayaan  yang  dapat membahayakan masyarakat dan negara.
Pertama  oleh  Kementerian  Agama pada  1952  untuk  mengawasi  aliran kebatinan/kepercayaan.Perannya  semakin meluas  melibatkan  Kementerian  Agama, polisi,  militer,  dan  pemerintah  daerah dengan menempatkan penghayat kepercayaan  sebagai  rumah  kaca  setelah diatur dalam UU Kejaksaan tahun 1961. 30 organisasi keagamaan, dari kepercayaan  asli  seperti  Agama  Djawa Sunda (1964) hingga
organisasi keagamaan  internasional  seperti  Saksi- saksi  Yehuwa  (1976).  Untuk  menjadi Penghayat Kapribaden, agama dan kepercayaan  lain  harus  ditanggalkan. Mereka  berupaya  mengosongkan  kolom agama  dalam  KTP.Kolom  agama  yang kosong itu memicu diskriminasi.
Penghayat kepercayaan di seluruh Indonesia,  termasuk  Kapribaden  yang KTP-nya kosong, mau daftar jadi TNI atau Polri  tidak  bisa,  Mereka  pun  tak  bisa
mendafar  sebagai  pegawai  negeri  sipil. Sebagai  Ketua  Presidium  Majelis  Luhur Kepercayaan Indonesia,
Suhartono diundang  sebagai  pihak  terkait  oleh Mahkamah  Konstitusi.Ia  menyambut  baik
MK yang mengabulkan seluruh permohonan  pemohon  dalam  Putusan  MK 97/PUU-XIV/2016.  Putusan  itu  menjadi suplemen kekuatan agar penghayat kepercayaan  bisa  menghirup  iman  tanpa kecemasan.
Permasalahan pengisian kolom agama  atau  kepercayaan  bagi  penghayat kepercayaan  tersebut  merupakan  suatu bentuk  faktor  yang  sama  dirasajan  semua penghayat  kepercayaan.  Makanya  banyak masyarakat  mendorong  masyarakat  adat mengajukan  konstitusi  terhadap  Undang- undang  Administrasi  Kependudukan  ke MK  tahun  2016  yang  mempersalahkan Pasal 61 ayat 1 dan ayat 2, Pasal 64 ayat 1 dan 5 terkait pencantuman kolom kepercayaan dalam dokumen kependudukan  berupa  KTP-el.  Judicial review  yang  diajukan  oleh  masyarakat adat.
Di  Indonesia  juga  tak  ada  payung hukum  bagi  pernikahan  antara  penghayat dan  salah  satu  dari  enam  agama  resmi yang diakui negara. Jika tetap dipaksakan, Kantor  Urusan  Agama  akan  menolak  wali yang  jadi  saksi  pernikahan  dari  pihak penghayat, melimpahkan urusan ke Kantor Catatan  Sipil.  Tata  cara  perkawinan anaknya  dengan  adat  Kapribaden  berubah dan masuk  beragama Islam.
Seseroang  yang  telah  mendapat sertifikasi
Direktorat
Penghayat
Kepercayaan  dari  Kemendikbud  sebagai pemuka  penghayat,  memikul  wewenang untuk mengurus surat pernikahan penghayat  kepercayaan.  Pernikahan  warga Kapribaden  hanya  bisa  dilakukan  dengan sesama  warga  Kapribaden  atau  penghayat kepercayaan  lain.  Di  luar  itu,  tidak  ada berwenang  turut  mengurus  pernikahan  ke Kantor Catatan Sipil.
Pada saat di sekolah juga, Penghayat  Kapribaden  beribadah  dan berdoa  jadi  merasa  terintimidasi  karena
kitab  suci  mereka tidak ada, maka  dengan ada  peraturan  Menteri  Pendidikan  Tahun 2016 tentang layanan pendidikan kepercayaan  terhadap  Tuhan  Yang  Maha Esa  pada  satuan  pendidikan.  Pasal  3 menyebutkan  bahwa  penyedia  pendidikan kepercayaan, pemerintah, pemerintah daerah,  dan  satuan  pendidikan  dapat bekerja sama dengan organisasi penghayat kepercayaan, yakni Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia.
Di Kota Medan, pembuatan KTP-el memang  membawa  pengakuan  Parmalim banyak  mengetahui  keberdaan  Putusan Mahkamah Konstitusi sebendarnya
menjadi  dasar  pengakuan  atas  identitas kepercayaan leluhur yang mereka yakini. Pasca-putusan
Mahkamah
Konstitusi  (MK)  perkara  nomor  97/PPU- XIV/2016,  status  penghayat  kepercayaan dapat dicantumkam dalam kolom agama di kartu  keluarga  dan  kartu  tanda  penduduk elektronik  tanpa  perlu  merinci  aliran kepercayaan yang dianut.
Ada  perlakuan  yang  berbeda  bagi masyarakat  adat  yang  masih  murni memeluk  agama  local  yang  sudah  beralih memeluk  salah  satu  agama  yang  diakui oleh  Negara.  Bagi  masyarakat  adat  yang sudah beralih memeluk agama yang diakui oleh nengara tidak diperlakukan diskriminatif  oleh  Negara  artinya  tidak sulit
mendapatkan dokumen kependudukan. Bagi masyarakat adat yang tetap memeluk agama local, yang mendapatkan  perlakuan  diskriminatif,  di KTP  tertulis  kolom  kepercayaan  bukan agama  yang  diputuskan  oleh  Mahkamah Konstitusi  (MK)  perkara  nomor  97/PPU- XIV/2016.
Setelah  putusan  MK,  pemerintah,
khususnya
Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kementerian  Dalam  Negeri,  harus  segera membuat ketentuan teknis dalam mencantumkan status penghayat kepercayaan  di  e-KTP.Mengingat  ada sejumlah  pihak  yang  mempersoalkan putusan MK
tersebut.ketentuan pencantuman status penghayat
kepercayaan  dari  Kemendagri  penting untuk  diterbitkan  sebagai  pedoman  bagi pemerintah  daerah  dalam  pemenuhan  hak sipil.  Namun, bahwa prinsip negara harus melayani  semua  pencatatan  sipil  bagi seluruh warga negara itu sebuah keharusan.untuk warga negara yang memeluk  agama  dan  telah  mempunyai  e- KTP,  tidak  dilakukan  perubahan  atau penggantian e-KTP sama sekali. Pembedaan  kartu  identitas  tersebut  justru akan  tetap  menimbulkan  diskriminasi, misalnya dalam hal pencatatan perkawinan.
Dewan  Pimpinan  Majelis  Ulama Indonesia  (  MUI)  mengusulkan  kepada pemerintah  agar  membuat  e-KTP  khusus bagi  warga  penghayat  kepercayaan.  Di dalam e-KTP tersebut dicantumkan kolom kepercayaan  tanpa  ada  kolom  agama. Sementara  untuk  warga  negara  yang memeluk  agama  dan  telah  mempunyai KTP elektronik, tidak dilakukan perubahan atau  penggantian  KTP  elektronik  sama sekali. MUI mengusulkan kepada pemerintah agar kepada penghayat kepercayaan  diberikan  KTP-elektronik yang  mencantumkan  kolom  kepercayaan tanpa ada kolom agama.
Pembuatan  KTP  elektronik untuk warga  penghayat  kepercayaan  dengan kolom khusus adalah  solusi terbaik dalam melaksanakan  putusan  MK.  Sebab,  MUI memandang  agama  dan  kepercayaan merupakan dua hal yang berbeda.
Pembuatan  KTP  elektronik  untuk warga  penghayat  kepercayaan  dengan kolom  khusus  adalah  solusi  terbaik  bagi bangsa dan negara dalam rangka melaksanakan Putusan MK secara arif dan bijaksana.  Adanya  perbedaan  antara  isi KTP  elektronik  untuk  umat  beragama dengan  penghayat  kepercayaan  bukanlah diskriminasi,  melainkan  bentuk  perlakuan negara  yang  disesuaikan  dengan  ciri  khas dan hak warga negara yang berbeda.
Perbedaan antara isi KTP elektronik  untuk  umat  beragama  dengan penghayat kepercayaan bukanlah pembedaan yang bersifat diskriminatif atau
pengistimewaan, namun merupakan bentuk  perlakuan  negara  yang  disesuaikan dengan  ciri  khas  dan  hak  warga  negara yang berbeda, Warga penghayat kepercayaan  punya  hak  sebagai  warga negara untuk mencantumkan kolom kepercayaan  dalam  KTP  elektroniknya sebagai identitas dirinya,
Seperti halnya kaum Lom, penghayat  kepercayaan  sebagai  suku  asli Pulau  Bangka.Suku  ini  diidentifikasi  di Dusun Pejem, Dusun Tuing, Dusun Mapur semuanya  di  Kabupaten  Bangka.  Lom merujuk  pada  komoditas  dimana  orang- orang  didalamnya  belum  memeluk  suatu agama  sehingga  sudah  memeluk  agama berarti bukan Lom.
Implementasi  putusan  Mahkamah
Konstitusi dibutuhkan rekayasa masyarakat secara umum melalui internalisasi  nilai-nilai  Pancasila  sebagai jiwa bangsa. Nilai Ketuhanan, kemanusiaan,  persatuan,  demokrasi  dan keadilan sosial akan memudahkan pelaksanaan  putusan  mahkamah  ini  bagi kaum Parmalim dan gejolak gejolak sosial dapat dicegah dan dihindari.
Penghambat Legitimasi Penghayat Kepercayaan Parmalim Dalam Pendirian Rumah Ibadah Kepercayaan adalah keyakinan
bahwa  sesuatu  yang  dipercayai  itu  benar atau nyata. Sebuah proses maka
kepercayaan  kepada  Tuhan  Yang  Maha Esa dapat diartikan sebagai suatu pengakuan  terhadap  suatu  kebenaran ajaran  yang  dibawa  seorang  penerima wahyu dari Tuhan Yang Maha Esa.
Agama  dalam  Pasal  61  ayat  1  dan pasal 64 ayat 1 Undang-undang
Administrasi  Kependudukan  bertentangan dengan  UUD  NRI  1945  dan  tidak mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat secara  bersyarat  sepanjang  tidak  termasuk kepercayaan.
Agama dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang
Administrasi Kependudukan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap
sepanjang tidak dimaknai termasuk kepercayaan.  Hal  serupa  juga  berlaku untuk  Pasal  61  ayat  (2)  dan  Pasal  64  ayat (5) yang dinilai MK tak memiliki kekuatan hukum  mengikat.  Putusan  itu  membuat aliran  kepercayaan  diakui  pemerintah. Sebab  selama  ini,  penghayat  aliran kepercayaan  tak  dapat  mengisi  kolom agama dalam KTP.Tak hanya itu, penghayat  mendapat  diskriminasi  atas fasilitas  yang  seharusnya  didapat  terkait administrasi kependudukan.
Pasal 61 ayat 1 putusan Mahkamah Konstitusi adalah final dan mengikat yang dilakukan berdasarkan pilihan-pilihan rasional dan objektif berdasarkan pengkajian  yang  sangat  luas  dan  sangat mendalam.  Pasal  61  Undang-undang Mahkamah  Konstitusi  menentukan  bahwa putusan  berlaku  ke  depan  segala  subjek perbuatan  hukum  dan  subjek  hukum  yang sah sebelum putusan Mahkamah konstitusi tetap  dianggap  sah  setelah  adanya  rezim baru sesudah berlakunya putusan
Mahkamah Konstitusi.
Pertama,  aliran  kepercayaan,  kata dia,  tidak  dianggap  sebagai  agama. Melainkan,  bagian  dari  kebudayaan.Ini membuat  penghayat  aliran  kepercayaan tidak  mendapat  fasilitas  yang  sebanding dengan penganut agama.Pemenuhan fasilitas tempat ibadah, kebutuhan pemeluknya,  dan  ritual  keagamaannya yang jadi hak mereka.

## 5. SIMPULAN A  Simpulan
1. Efektifitas Pelayanan Hak-Hak
Sipil  Agama  Local  Pasca  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/Puu-Xiv/2016 Tentang Pengujian Undang-Undang Administrasi Kependudukan Terhadap  Kepercayaan  Parmalim Di  Kota  Medan  adalah  masyarakat mendorong masyarakat adat mengajukan  konstitusi  terhadap Undang-undang Administrasi
Kependudukan  ke  MK  tahun  2016 yang  mempersalahkan  Pasal  61
ayat  1  dan  ayat  2,  Pasal  64  ayat  1 dan  5  terkait  pencantuman  kolom
kepercayaan dalam dokumen kependudukan berupa KTP-el. Judicial  review  yang  diajukan  oleh masyarakat  adat  tadi  memang membawa angina segar bagi
Parmalim  sehingga  penncantuman penghayat kepercayaan untuk dihormati dan diakui dalam administrasi  kependudukan  berupa pencantuman kepercyaan pada
KTP-el di Parmali di kota Medan.
2. Penghambat  Legitimasi  Penghayat
Kepercayaan Parmalim Dalam Pendirian Rumah Ibadah dikarenakan  minoritas  parmalim menganut agama-agama besar yang diakui  di  Indonesia.  Datangnya penghambat  dari  tidak  banyaknya masyarakat paham akan dan menyebut  parmalim  sebagai  sipele begi  (penyembah  setan).  Oleh karena  itu  pendirian  rumah  ibadah masih  minim  karena  tidak  ada pemerintah  kota  medan  untuk mendirikan rumah ibadah.

## B. Saran
1. Sebaiknya  dalam  dunia  adminstrasi pemerintah Kota Medan menyediakan sarana untuk menyelesaikan
adminstrasi  kaum  Parmalim,  sebagai mempermudah  urusan  mengurus  KK, KTP  dan  perkawinan  maupun  dalam urusan  Penerimaan  Pegawai  Negeri Sipil.
2. Sebaiknya  untuk  pemerintah  Kota Medan,  menerapkan  Pasal  61  ayat  2 memperbolehkan  kepercayaan  dalam menganut  kolom  agama  sehingga  di sekolah-sekolah  ada  pendirian  rumah ibadah.
6. DAFTAR PUSTAKA

## A Buku- Buku
Praja,  Juhaya  S,  2017, Aliran-aliran Filsafat dan Etika, Prenada Media Group, Jakarta.
Rahnip, Aliran Kepercayaan dan
Kebatinan  dalam  Sorotan,  Pustaka Progresif. Husaini,  Adian,  Sejarah  dan  Masalahnya Pasca Putusan Mahkamah konstitusi, Insist.
Subagya,  Rahmat,  2019, Kepercayaan, Kebatinan, Kerohaniaan, dan Agama, Kanisius, Cetakan kesepuluh, Jakarta. .
Simorangkir, J. C.
T.,1983, Kamus  Hukum , Aksara Baru, 1983

## B. Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang  Nomor  24  Tahun  2003 tentang Mahkamah Konstitusi
Undang-undang  Nomor  19  Tahun  2016 tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik

## C. Internet/ Kamus
Simbolon, Nanci Yosepin , Pemberdayaan Kearifan  Lokal  Masyarakat  Adat Batak Toba Dalam Mencegah
Kekerasan  Terhadap  Anak,  jurnal mercatoria Vol 12 No 2 Tahun 2019 diakses
dalam ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/s earch/authors/view?first name