NORMA POLITIK DAN BANTUAN MULTILATERAL: STRATEGI JEPANG DALAM MENGATASI COVID-19 DI INDONESIA
Zahidiyah Ela Tursina 1* , Sartika Soesilowati 2 , Siti Rochmawati Susanto 3
1,2,3 Program Studi S3 Ilmu Sosial; Universitas Airlangga; Indonesia *email: z_elatursina@yahoo.com

## Abstract
This  paper  explains  how  political  norms  can  influence  Japan  to  use  a  multilateral assistance strategy in the context of dealing with Covid-19 in Indonesia. Japan distributes Official  Development  Assistance  (ODA)  assistance  through  a  multilateral  assistance strategy  because  Japan,  as  an  Organization  for  Economic  Co-operation  and Development  (OECD)  country,  follows  international  norms,  namely  the  2008  Accra Agenda  for  Action  norms.  These  international  norms  use  the  principle  of  inclusive partnership in efforts to provide help. These international norms are strongly supported by  domestic  norms,  namely  the  2015  Development  Cooperation  Charter.  The  charter adheres to the principle of development cooperation in efforts to provide assistance. The norms that contain the values of the principle of cooperation internalized into the policy of  providing  Japanese  ODA  assistance,  namely  in  the  form  of  Japan's  multilateral assistance strategy in the context of handling Covid-19 in Indonesia thus creating a better human security condition.
Keywords: Covid-19, multilateral, norm, Official Development Assistance

## Abstrak
Tulisan ini menjelaskan mengenai bagaimana norma politik dapat mempengaruhi Jepang untuk menggunakan strategi bantuan multilateral dalam rangka menangani Covid-19 di Indonesia.  Jepang  mendistribusikan  bantuan Official  Development  Assistance (ODA) melalui  strategi  bantuan  multilateral  karena  Jepang  sebagai  negara Organisation  for Economic Co-operation and Development (OECD) mengikuti norma internasional yaitu norma Accra Agenda for Action tahun 2008. Norma internasional tersebut menggunakan prinsip inclusive  partnership dalam  upaya  pemberian  bantuan.  Norma  internasional tersebut  didukung  kuat  oleh  norma  domestik  yakni Development  Cooperation  Charter tahun  2015.  Charter  tersebut  menganut  prinsip development  cooperation dalam  upaya pemberian  bantuan.  Norma-norma  yang  mengandung  nilai-nilai  prinsip  kerjasama tersebut  menginternalisasi  ke  dalam  kebijakan  pemberian  bantuan  ODA  Jepang  yakni dalam bentuk strategi bantuan multilateral Jepang dalam rangka penanganan Covid-19 di Indonesia sehingga terwujud kondisi keamanan manusia yang lebih baik.
Kata Kunci : Covid-19, multilateral, norma, Official Development Assistance

## STRATEGI JEPANG DALAM MENGATASI COVID-19 DI INDONESIA
Zahidiyah Ela Tursina, Sartika Soesilowati, Siti Rochmawati Susanto

## Pendahuluan
Jepang  merupakan  negara  besar  yang  mempunyai  peran  dalam  menangani  masalah penyakit  menular  Covid-19  di  Indonesia  melalui  pemberian Official  Development Assistance (ODA)  yang  berbasis keamanan  manusia 1 .  Berdasarkan Development Cooperation  Charter 2015,  dasar  kebijakan  ODA  Jepang  berlandaskan keamanan manusia  (MOFA,  2015).  Jepang  menginginkan  pemberian  bantuan  ODA  digunakan untuk  pembangunan  keamanan  manusia  di  negara-negara  penerima  bantuan.  Dalam konteks permasalahan wabah Covid-19 di Indonesia, Jepang memberikan bantuan ODA ke Indonesia supaya kondisi keamanan manusia di Indonesia menjadi baik. Sebab, pada saat  terjadi  wabah  Covid-19,  banyak  masyarakat  Indonesia  menjadi  korban  bahkan berdampak pula ke berbagai sektor, terutama sektor perekonomian, sehingga membuat perekonomian Indonesia menjadi melemah.
Satuan  Tugas  Penanganan  Covid-19  di  tanggal  17  Februari  2022  melaporkan bahwa  masyarakat  Indonesia  yang  terkena  positif  Covid-19  sebanyak  5.030.002  orang dan  korban  masyarakat  Indonesia  yang  meninggal  sebanyak  145.828  (Satuan  Tugas Penanganan  Covid-19,  2022),  2020).  Sementara  itu,  data  di  tanggal  27  Mei  2023 menunjukkan  bahwa  masyarakat  Indonesia  yang  terkena  positif  Covid-19  sebanyak 6.805.503  dan  korban  masyarakat  Indonesia  yang  meninggal  dunia  sebanyak  161.726 (Satuan Tugas Penanganan Covid-19, 2023). Data ini menggambarkan bahwa Indonesia mengalami darurat bencana kesehatan nasional. Apalagi status Indonesia sebagai negara berkembang.  Status  sebagai  negara  berkembang  merupakan  pertanda  bahwa  Indonesia bukan kategori negara yang memiliki perekonomian maju sehingga tentu saja kehadiran negara  pendonor  bantuan  sangat  dibutuhkan  untuk  membantu  Indonesia  yang  ditimpa dampak  besar  akibat  Covid-19.  Oleh  karena  itu,  Jepang  sebagai  negara  besar  tergerak memberikan bantuan ODA ke Indonesia dalam rangka memulihkan kondisi  keamanan manusia di Indonesia.
Keseriusan  Jepang  dalam  memberikan  bantuan  luar  negeri  untuk  menangani  isu Covid-19 di negara yang membutuhkan bantuan telah disampaikan secara resmi melalui pidato  kebijakan  luar  negeri  dari  Menteri  Luar  Negeri  Jepang,  Hayashi.  Melalui
1 Menurut Human  Development  Report 1994,  bentuk-bentuk  keamanan  manusia  terdiri  dari  keamanan ekonomi,  keamanan  kesehatan,  keamanan  pangan,  keamanan  individu,  keamanan  komunitas,  keamanan politik, dan keamanan lingkungan (United Nations Development Programme, 1994).
pidatonya, Menteri Luar Negeri, Hayashi, mengutarakan bahwa dalam rangka merespon Covid-19,  Jepang  terlibat  aktif  memberikan  bantuan  berupa  vaksin,  diagnosa,  bahkan berbagai macam terapi penyembuhan untuk negara-negara berkembang (MOFA, 2022). Pernyataan resmi Hayashi telah dibuktikan melalui aksi tindakan nyata yakni pemberian bantuan  ke  negara  yang  membutuhkan  bantuan,  semisal,  negara  Indonesia.  MOFA memberitakan bahwa untuk mengatasi permasalahan Covid-19 di Indonesia, pemerintah Jepang memberikan bantuan hibah darurat sebesar 5,6 juta dollar AS kepada Indonesia dalam  rangka  menyediakan  2800  konsentrator  oksigen  (MOFA,  2021a).  Selain  itu, Jepang  menyediakan  vaksin  sebanyak  2  juta  dosis  vaksin  untuk  Indonesia  (MOFA, 2021a).
Jepang mempercayai pemberian bantuan ODA ke Indonesia bisa efektif membantu pemulihan  kondisi  keamanan  manusia  yang  telah  memburuk  akibat  Covid-19.    Cara pandang ini selaras dengan pandangan kaum optimis yang percaya bahwa bantuan bisa efektif  dalam  membantu  pembangunan  kondisi  keamanan  manusia  di  suatu  negara (Collier, 2007; Elayah, 2016; Mahembe & Odhiambo, 2021; Sachs, 2004). Kepercayaan atas efektivitas bantuan luar sebagai upaya membangun kondisi keamanan manusia suatu negara penerima bantuan ini menjadi landasan Jepang untuk memberikan ODA Jepang ke  Indonesia  sehingga  hal  ini  membuat  Jepang  bersikap  totalitas  dalam  memberikan bantuan kepada Indonesia di saat wabah Covid-19. Cara pandang optimisme ini mampu menjadi  penggerak  sebuah  negara  besar  untuk  membantu  negara  berkembang  yang memiliki kondisi keamanan manusia memburuk sehingga dapat dipastikan bantuan luar negeri  menjadi  salah  satu  solusi  atas  permasalahan  tersebut.  Apalagi  ketika  melihat kondisi negara penerima bantuan adalah negara berkembang bahkan negara miskin yang tidak  memiliki  sumber  daya  keuangan  maupun  sumber  daya  manusia  yang  memadai. Tentu  saja  kondisi  seperti  ini  kurang  bisa  diandalkan  dalam  pembangunan  keamanan manusia.  Maka  daripada  itu,  negara  berkembang  dan  negara  miskin  membutuhkan bantuan dari negara besar untuk meningkatkan kualitas keamanan manusia.
Namun  cara  pandang  ini  mendapat  pertentangan  dari  kaum  yang  tidak  percaya mengenai efektivitas bantuan luar negeri. Ada sebagian kalangan percaya bahwa bantuan tidak efektif dalam membantu negara penerima. Bantuan dipercaya tidak efektif dalam pembangunan  keamanan manusia (Easterly, 2006; Moyo, 2009). Ketidakpercayaan atas efektivitas  didasari  alasan  fakta  bahwa  bantuan  ternyata  justru  menimbulkan

## STRATEGI JEPANG DALAM MENGATASI COVID-19 DI INDONESIA
permasalahan-permasalahan baru seperti masalah ekonomi, politik, bahkan kemanusiaan. Ketidakpercayaan  bantuan  juga  didasari  kepercayaan  bahwa  hanya  pasar  dan  industri yang bisa membantu tercapainya pembangunan negara. Bantuan dipercaya tidak efektif dalam membantu terealisasinya pembangunan sebuah negara.
Cara  pandang  kaum  pesimis  terhadap  efektivitas  bantuan  sebenarnya  tidak sepenuhnya benar. Sebab,  efektivitas  bantuan sebenarnya bisa diusahakan dengan cara meningkatkan  kualitas  strategi  distribusi  bantuan,  tata  kelola  bantuan,  dan  lain-lain. Negara  donor  harus  mempunyai  kemampuan  untuk  memahami  kebutuhan  aktor pemerintah  negara  penerima  sekaligus  aktor  masyarakat  sipil,  kondisi  sosial  politik budaya  negara  penerima,  dan  lain-lain.  Terkadang  negara  donor  hanya  memikirkan kebutuhan  aktor  pemerintah  negara  donor  tetapi  tidak  memperhatikan  kebutuhan masyarakat grassroot .  Perkara  ini  tentu  bisa  menimbulkan  ketidakefektifan  bantuan dalam pembangunan negara karena idealnya, bantuan diberikan secara komprehensif dan holistik supaya bantuan bisa efektif.
Bilamana merujuk Deklarasi Paris tahun 2005, ada beberapa prinsip dasar bantuan luar negeri supaya bisa efektif yakni dengan cara memperhatikan; (1) Ownership : negara berkembang mempunyai strategi khusus  untuk mengurangi kemiskinan, kasus korupsi, dan  meningkatkan  kualitas  institusi,  (2) Alignment :  negara  donor  menyesuaikan  objek dan  sistem  lokal,  (3) Harmonisation :  negara  donor  harus  selalu  berkoordinasi, mempermudah  prosedur,  serta  rajin  memberikan  informasi,  (4) Results :  negara berkembang  dan  negara  donor  fokus  hasil  pembangunan  dan  hasil  yang  terukur,  (5) Mutual  accountability :  negara  donor  dan  para  mitra  kerjasamanya  mempunyai  rasa tanggung  jawab  terhadap  hasil  pembangunan    (OECD,  2022b).  Jika  Jepang  sebagai negara donor mampu memenuhi prinsip-prinsip dasar Deklarasi Paris tahun 2005, maka pembangunan keamanan manusia di Indonesia pada saat masa Covid-19 bisa terlaksana secara efektif sehingga dampak besar akibat Covid-19 bisa tertangani dengan baik.
Dalam  rangka  mendukung  efektivitas  bantuan,  maka  dalam  taraf  implementasi distribusi bantuan, dibutuhkan kebijakan strategi-strategi khusus untuk mendistribusikan bantuan ODA Jepang supaya bantuan tersebut bisa efektif sekaligus efisien dalam upaya penanganan  dampak  Covid-19.  Maka  dari  itu,  MOFA  Jepang  mempunyai  preferensi kebijakan  strategi  khusus  untuk  mendistribusikan  bantuan  tersebut  ke  Indonesia  tidak hanya  mengandalkan  strategi  bantuan  bilateral.  Meski  pada  umumnya,  Jepang
menggunakan strategi bantuan bilateral akan tetapi dalam kasus penanganan Covid-19 di Indonesia, Jepang juga menggunakan strategi bantuan multilateral. Penggunaan strategi bantuan  multilateral  diartikan  sebagai  strategi  Jepang  memberikan  bantuan  ODA  ke organisasi internasional lantas bantuan tersebut akan disalurkan ke masyarakat. Jepang menjalin  kerja  sama  internasional  dengan  organisasi–organisasi  internasional  untuk penanganan Covid-19 di Indonesia.
Strategi  kebijakan  kerja  sama  internasional  yang  dilakukan  oleh  Jepang  tersebut tentu  mempunyai  proses  panjang  sehingga  terwujud  kebijakan  strategi  tersebut.  Maka dari  itu,  tulisan  ini  berupaya  menganalisis  mengenai  bagaimana  norma  politik  dapat memengaruhi  Jepang  untuk  menggunakan  strategi  bantuan  multilateral  dalam  rangka menangani  Covid-19  di  Indonesia.  Sebagai  upaya  untuk  mendapatkan  sebuah  temuan penelitian yang komprehensif, tulisan ini terdiri menjadi beberapa bagian pembahasan. Bagian  pertama  adalah  pendahuluan  dan  dilanjutkan  bagian  kedua  yang  membahas mengenai  norma politik dalam  bantuan  ODA sebagai framework analisis  pembahasan. Bagian ketiga membahas mengenai hubungan kerja sama Jepang dan Indonesia melalui pemberian bantuan ODA Jepang dalam rangka untuk mengatasi Covid-19 di Indonesia. Lantas,  bagian  keempat  membahas  permasalahan  pokok  yakni  membahas  mengenai pengaruh  norma  politik  melalui  strategi  bantuan  multilateral  dalam  upaya  distribusi bantuan ODA Jepang ke Indonesia untuk penanganan Covid-19. Bagian terakhir adalah simpulan.

## Metode
Tulisan  ini  menggunakan  analisis  deskriptif  dan  metode  penelitian  kualitatif.  Menurut Creswell  (2016), metode penelitian kualitatif ini dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai  informasi,  mengumpulkan  data-data  lapangan  atau  melakukan  wawancara, lantas  peneliti  menganalisis  data-data  tersebut.  Setelah  itu,  melakukan  generalisasi, mencari teori-teori. Terakhir, peneliti menjelaskan generalisasi, teori-teori tersebut. Data- data yang tertulis di tulisan ini berasal dari website-website kementerian, laporan, jurnal, buku-buku, dan lain-lain.
Metode penelitian tersebut digunakan dalam rangka untuk menganalisis mengenai bagaimana  norma  politik  mampu  memengaruhi  strategi  bantuan  multilateral  Jepang untuk  menangani  Covid-19  di  Indonesia.  Pemilihan  fokus  penelitian  adalah  strategi

## STRATEGI JEPANG DALAM MENGATASI COVID-19 DI INDONESIA
Zahidiyah Ela Tursina, Sartika Soesilowati, Siti Rochmawati Susanto
bantuan multilateral karena Jepang cenderung lebih memprioritaskan pemberian bantuan bilateral  daripada  bantuan  multilateral.  Karakteristik  pemberian  bantuan  bilateral  ini adalah government  to  government sehingga  Jepang  bisa  mengontrol  bantuan  tersebut secara langsung tanpa ada pihak-pihak lain yang turut serta mengintervensi. Sementara itu,  pemberian  bantuan  multilateral  melibatkan  banyak  pihak  sehingga  proses implementasinya  lebih  kompleks.  Maka  tidak  mengherankan  manakala  Jepang  kurang memprioritaskan  penggunaan  strategi  bantuan  multilateral.  Oleh  karena  itu,  tulisan  ini berusaha  mengambil  fokus  strategi  bantuan  multilateral  Jepang.  Di  balik  kebijakan Jepang  dalam  mengambil  strategi  bantuan  multilateral  pasti  dipengaruhi  norma-norma politik sehingga Jepang  mempunyai  kekuatan legitimasi  kebijakan tersebut.  Maka dari itu, dalam rangka menganalisis hubungan antara norma-norma politik dengan kebijakan strategi  bantuan  multilateral,  maka  tulisan  ini  menggunakan  analisis  deskriptif  dan metode penelitian kualitatif.

## Norma Dalam Bantuan ODA
Norma  merupakan  sebuah  aturan  yang  mengatur  perilaku  dan  aturan-aturan  perilaku tersebut  bersifat  terstruktur  dan  saling  berhubungan  (Finnemore  &  Sikkink,  1998). Finnemore & Sikkink (1998) menjelaskan bahwa norma mempunyai karakteristik yakni mempunyai  mekanisme  yang  berperan  untuk  memengaruhi  khususnya  dunia  politik. Sebab, ketika norma telah dibuat dan diterapkan, maka semua aktor-aktor yang memiliki keterkaitan  dengan  norma  tersebut,  mereka  harus  mematuhi  dan  mengikuti  norma tersebut. Norma bisa disebut mempunyai kemampuan memengaruhi dunia politik, ketika para  aktor  dengan  sadar  mengikuti  norma  tersebut  dan  secara  otomatis,  dunia  politik mempunyai  karakteristik  sesuai  patron  yaitu  norma.  Hoffmann  (2017)  menegaskan bahwa  norma  sendiri  merupakan  aspek  struktur  sosial  yang  mempunyai  kekuatan membentuk tindakan para aktor.
Di dalam norma terdapat gagasan-gagasan yang terinstitusi sehingga mempunyai kemampuan  untuk  membatasi  kebijakan  publik  (Goldstein  &  Keohane,  1993).  Norma menjadi  penting  ketika  prinsip  normatif  tersebut  dapat  menjadikan  para  aktor-aktor membuat alternatif strategi-strategi politik dalam rangka untuk mencapai tujuan mereka (Björkdahl, 2002). Ini membuktikan bahwa norma mempunyai peran untuk memengaruhi para aktor-aktor untuk menentukan strategi-strategi politik supaya strategi-strategi politik
tersebut  tetap  berjalan  sesuai  norma  yang  ada.  Hal  ini  bisa  terjadi  karena  ada  sebab. Penyebabnya adalah norma mempunyai karakteristik yaitu berupa memiliki kemampuan untuk  membatasi  kebijakan  (Goldstein  &  Keohane,  1993).    Karakter  ini  yang  akan menjadikan kebijakan-kebijakan negara bersifat  terbatas.  Dampaknya, para aktor-aktor negara tidak bisa bebas dalam menentukan kebijakan strategi-strategi politik mengingat mereka dibatasi oleh norma.
Norma  mempunyai  beberapa  tahapan  siklus  hidup  yakni  tahap  pertama  adalah munculnya  norma,  tahap  kedua  adalah  norma  menyebar,  dan  tahap  ketiga  adalah internalisasi (Finnemore & Sikkink, 1998). Jika dijelaskan lebih terperinci, tahap pertama adalah  munculnya  norma,  artinya  ada  beberapa  aktor  yang  mempunyai  peranan menciptakan  norma-norma  baru  seperti  aktor  individu  dan  kelompok.  Mereka  berjasa dalam  mendirikan  norma-norma  baru  melalui  perantara  organisasi  karena  mereka mempunyai rasa altruisme atau empati. Tahap kedua adalah penyebaran norma. Di dalam tahap  penyebaran  norma,  aktor-aktor  seperti  negara,  organisasi  internasional,  ataupun jaringan mempunyai peranan untuk menyebarkan norma melalui proses sosialisasi atau upaya  melembagakan  norma.  Terakhir  adalah  tahap  internalisasi.  Setelah  norma menyebar, maka norma menjadi universal dan norma tersebut menjadi perilaku kebiasaan (Finnemore & Sikkink, 1998). Peristiwa norma menjadi perilaku kebiasaan merupakan tahap  internalisasi.  Di  dalam  tahap  internalisasi  ini,  aktor-aktor  yang  berperan  dalam upaya  menginternalisasi  norma  adalah  aktor  birokrat,  ahli  hukum,  dan  para  ahli-ahli lain.Mereka berupaya menginternalisasi norma dengan alasan kepatuhan dan keselarasan. Cara  mereka  menginternalisasi  norma  adalah  mereka  menjadikan  norma  sebagai  adat kebiasaan negara mereka dan mereka menginstitusikan norma di dalam negara mereka.
Ketika  norma  direlasikan  dengan  kebijakan  bantuan  ODA  Jepang,  norma  politik memiliki  peran  untuk  memengaruhi  tindakan  para  aktor  pengambil  kebijakan  dalam menentukan  kebijakan  mengenai  strategi-strategi  penyaluran  bantuan  ODA  ke  negara penerima. Pengaruh norma politik terhadap kebijakan strategi bantuan ODA dilakukan melalui  proses  internalisasi  norma  yakni  dengan  cara  norma  politik  tersebut  menjadi pedoman  kebijakan  bantuan  ODA.  Jika  digambarkan  proses  pengaruh  norma  politik terhadap kebijakan bantuan ODA Jepang adalah sebagai berikut;

## STRATEGI JEPANG DALAM MENGATASI COVID-19 DI INDONESIA
Bagan 1.1 Pengaruh Norma Politik ke dalam Kebijakan Bantuan ODA Jepang
Bagan 1.1 tersebut menjelaskan bahwa norma politik mampu berpengaruh dalam kebijakan  bantuan  ODA  Jepang  yakni  dengan  cara  norma  menginternalisasi  ke  dalam kebijakan  bantuan  ODA  Jepang.  Internalisasi  tersebut  terjadi  dengan  cara  Jepang menjadikan norma politik tersebut sebagai pedoman dalam membuat kebijakan. Norma politik  tersebut  berasal  dari  dalam  negeri  dan  luar  negeri.  Ketika  norma  politik  sudah menjadi pedoman maka selanjutnya menghasilkan kebijakan strategi dalam penyaluran bantuan ODA Jepang. Jepang  merupakan negara yang menggunakan dua strategi dalam penyaluran bantuan ODA Jepang yakni pemberian bantuan ODA Jepang melalui bantuan bilateral dan bantuan multilateral (JICA, 2022a).
Berikut  ini  penjelasan  mengenai  bantuan  bilateral  dan  bantuan  multilateral, pertama,  pemberian  bantuan  ODA  melalui  kerja  sama  bilateral.  Kerja  sama  bilateral merupakan  sebuah  hubungan  kerja  sama  yang  dilakukan  oleh  dua  kelompok  maupun negara (Minca, 2015). Di dalam hubungan kerja sama antara kedua belah pihak ini, aktor eksekutif  di  kedua  belah  pihak  menjadi  aktor  utama  dalam  pengambilan  keputusan sehingga  tercipta  keuntungan  bersama  ataupun  tercapai  tujuan  bersama.  Bilamana direlasikan dengan kerja sama bilateral dalam pemberian bantuan luar negeri, aktor donor bisa  menggunakan  bantuan  bilateral  sebagai  strategi  untuk  mendistribusikan  bantuan yakni aktor donor memberikan bantuan secara langsung kepada negara penerima (Milner &  Tingley,  2013).  Menurut Japan  International  Cooperation  Agency (JICA),  bantuan bilateral  merupakan  bantuan  ODA  yang  diberikan  secara  langsung  ke  negara-negara berkembang  (JICA,  2022b).  Definisi  JICA  ini  masih  selaras  dengan  definisi  yang digunakan  oleh Organisation  for  Economic  Co-operation  and  Development (OECD). Menurut  (OECD,  2022a),  bantuan  bilateral  merupakan  pemberian  bantuan  resmi  dari pemerintah  yang  diberikan  secara  langsung  kepada  negara  penerima.  Oleh  karena  itu, Jepang sebagai  aktor donor memberikan bantuan ODA secara langsung kepada negara penerima melalui skema kerja sama bilateral. Aktor donor memilih menggunakan strategi
Norma
Politik Internalisasi Pedoman Kebijakan Bantuan ODA Jepang Strategi Pemberian Bantuan
bilateral dalam pemberian bantuan karena aktor donor mempunyai keinginan mengontrol, menghitung cermat, serta strategi tersebut dianggap bersifat terlihat (Gulrajani, 2016).
Kedua,  pemberian  bantuan  ODA  melalui  kerja  sama  multilateral.  Multilateral didefinisikan sebagai upaya koordinasi kebijakan nasional yang dilakukan oleh tiga (3) atau lebih negara (Keohane, 1990). Bilamana direlasikan dengan kerja sama multilateral dalam pemberian bantuan luar negeri, aktor donor bisa menggunakan strategi multilateral dalam  pemberian  bantuan  luar  negeri.  Pemberian  bantuan  luar  negeri  melalui  strategi multilateral  adalah  sebuah  strategi  pemberian  dengan  cara  aktor  donor  memberikan bantuan ke lembaga multilateral, seperti Bank Dunia (Milner & Tingley, 2013). Lembaga multilateral ini bertugas mengumpulkan banyak bantuan dana dari berbagai macam aktor donor lantas bantuan dana tersebut diberikan ke negara penerima.  Lantas, jika merujuk definisi  dari  (JICA,  2022b),  bantuan  multilateral  merupakan  bantuan  ODA  yang diberikan  melalui  organisasi-organisasi  internasional.  Definisi  JICA  ini  secara  intisari masih  selaras  dengan  definisi  OECD.  Menurut  (OECD,  2022a),  bantuan  multilateral merupakan pemberian bantuan resmi pemerintah yang diberikan untuk  lembaga-lembaga multilateral dan selanjutnya digunakan oleh lembaga-lembaga multilateral tersebut untuk mendanai program kerja lembaga-lembaga multilateral.
Aktor  donor  memilih  strategi  multilateral  dalam  pemberian  bantuan  ketika  aktor donor  termotivasi  untuk  terlibat  memajukan  dunia  secara  bersama-sama  (Gulrajani, 2016).    Pemberian  bantuan  secara  multilateral  memiliki  kelebihan  yakni  kurang  bisa dipolitisasi  sehingga  cenderung  minim  kecenderungan  kepentingan  politik  dari  pihak aktor negara donor, lebih didorong karena faktor permintaan, dan cenderung lebih selektif dalam  pemberian  di  sektor  masalah  kemiskinan.  Bantuan  multilateral  cenderung digunakan untuk pembangunan non politik oleh lembaga donor multilateral seperti Bank Dunia, IMF, Inter-American Development Bank , dan lain-lain (Quazi et al., 2019). Quazi et  al.  (2019)  menjelaskan  bahwa  lembaga  donor  multilateral  sering  dipandang  netral dalam berpolitik sehingga membuat mereka bisa memanfaatkan bantuan untuk meminta negara-negara  penerima  mereformasi  kelembagaan  lebih  besar  dan  melakukan  proyek pembangunan secara efektif.

## STRATEGI JEPANG DALAM MENGATASI COVID-19 DI INDONESIA
Zahidiyah Ela Tursina, Sartika Soesilowati, Siti Rochmawati Susanto
Hubungan Kerja Sama Jepang dan Indonesia dalam Rangka Menangani Covid-19 di Indonesia melalui Pemberian Bantuan ODA
Hubungan  kerja  sama  antara  Jepang  dan  Indonesia  sudah  lama  terjalin  erat  khususnya kerja  sama  dalam  bidang  pemberian  bantuan  ODA  Jepang  untuk  mewujudkan  kondisi keamanan manusia yang lebih baik. Bagi Jepang, kebijakan bantuan ODA sebagai sarana untuk mencapai kepentingan di negara-negara penerima bantuan. Hal ini tercantum jelas di Development Cooperation Charter 2015 yang merupakan panduan kebijakan bantuan ODA  Jepang. Development  Cooperation  Charter 2015  menjelaskan  kebijakan  Jepang berbasis keamanan manusia dan digunakan untuk kepentingan nasional Jepang (MOFA, 2015).
Jepang  menggunakan  bantuan  luar  negeri  sebagai  salah  satu  alat  kebijakan  luar negeri  yang  paling  penting  sebab  Jepang  menggunakan  bantuan  luar  negeri  untuk mengejar kepentingan ekonomi dan strategis (Pugh, 2019). Apapun bentuk bantuan ODA Jepang,  maka  di  balik  pemberian  bantuan  ODA  tersebut  selalu  diwarnai  untuk kepentingan  Jepang  sebagai  negara  donor.  Ada  banyak  alasan  yang  melatarbelakangi tindakan  pemberian  bantuan  ODA  yang  dilakukan  oleh  Jepang  termasuk  pemberian bantuan  ODA  Jepang  untuk  penanganan  kasus  Covid-19  di  Indonesia  dalam  rangka memperbaiki  kondisi  keamanan  manusia  yang  memburuk  akibat  Covid-19.  Jika ditelusuri,  latar  belakang  Jepang  memberikan  bantuan  ODA  untuk  Indonesia  dalam rangka menangani Covid-19 tersebut sebenarnya adalah alasan motif kepentingan bersifat politik dan ekonomi.
Berikut  ini  penjelasan  mengenai  alasan  Jepang  memberikan  bantuan  ODA  ke Indonesia  dalam  rangka  menangani  Covid-19  supaya  terwujud  kondisi  keamanan manusia yang lebih baik, pertama, Jepang ingin meningkatkan citra positif sebagai negara yang  peduli  terhadap  kemanusiaan  global  di  kalangan  masyarakat  internasional.  Oleh karena  itu,  Jepang  memberikan  bantuan  ODA  untuk  menangani  permasalahan  wabah Covid-19 di Indonesia. Jepang sebagai negara donor Development Assistance Committee (DAC)  mempunyai  niat  untuk  berkontribusi  dalam  mengatasi  permasalahan  kesehatan internasional  dengan  cara  memberikan  bantuan  ODA  dan  Jepang  telah  mengaturnya melalui  kebijakan  kesehatan  global.  Jepang  mempunyai  visi  yakni  Jepang  ingin berkontribusi  memberikan  solusi  untuk  mengatasi  tantangan  permasalahan  kesehatan global  melalui  kolaborasi  global,  pemberian  bantuan  bilateral,  serta  pemanfaatan
teknologi  (MOFA,  2013).Visi  Jepang  tersebut  menandakan  bahwa  Jepang  mempunyai niat  untuk  memberikan  kontribusi  terhadap  masalah  kemanusiaan  khususnya  masalah kesehatan global melalui pemberian bantuan sebab Jepang menyadari untuk mengatasi permasalahan kesehatan global diperlukan strategi kolaborasi global.
Menurut  Perdana  Menteri  Jepang,  Shinzo  Abe,  masalah  kesehatan  merupakan tantangan global dan bersifat lintas batas sehingga membutuhkan kolaborasi secepatnya (Abe, 2015). Oleh karena itu, upaya Jepang menjalin kolaborasi dengan Indonesia melalui pemberian bantuan ODA ke Indonesia untuk mengatasi wabah Covid-19 dimaknai oleh Jepang sebagai upaya mewujudkan visi Jepang untuk mengatasi tantangan permasalahan kesehatan global.  Upaya kolaborasi  yang telah dilakukan oleh Jepang ini bisa menjadi momentum Jepang untuk meningkatkan citra Jepang sebagai negara yang peduli terhadap kemanusiaan  di  masyarakat  internasional.  Kebutuhan  citra  positif  negara  menjadi kebutuhan pokok Jepang supaya selalu dapat dipercaya di masyarakat internasional.
Kedua,  Jepang  membantu  Indonesia  melalui  pemberian  ODA  untuk  menangani Covid-19 karena Jepang mempunyai alasan ekonomi. Jepang memberi bantuan ODA ke Indonesia karena Jepang mempunyai kepentingan memulihkan kondisi perekonomian di Indonesia  yang  telah  memburuk  akibat  wabah  Covid-19.  Wabah  Covid-19  telah mengakibatkan  perekonomian  Indonesia  memburuk  sehingga  kondisi  ini  bisa membahayakan  keberlangsungan  dunia  industri  dan  perdagangan  Jepang  dengan Indonesia. Berdasarkan penelitian survei dari Japan External Trade Organisation /JETRO  yang  dilakukan  di  Indonesia  dengan  melibatkan  responden perusahaan  Jepang  di  Indonesia  sebanyak  674  perusahaan  dan  hasil  penelitian  survei tersebut  menyebutkan  bahwa    perusahaan  Jepang  di  Indonesia  memperkirakan mengalami  penurunan  laba  secara  drastis  akibat  dampak  Covid-19  di  tahun  2020 bilamana dibandingkan negara-negara lain (JETRO, 2021).
Penurunan laba perusahaan Jepang di Indonesia disebabkan permintaan konsumen sangat menurun. Fenomena penurunan permintaan konsumen tersebut adalah fenomena yang sangat wajar sebab akibat Covid-19, masyarakat Indonesia mengalami penurunan ekonomi. Banyak orang Indonesia yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di  perusahaan,  pemotongan  gaji  karyawan,  bahkan  bagi  yang  berprofesi  sebagai pedagang,  omzet  penjualan  mereka  menurun.  Fenomena  melemahnya  hubungan perdagangan Jepang dengan Indonesia ini membuat Jepang membantu Indonesia untuk

## STRATEGI JEPANG DALAM MENGATASI COVID-19 DI INDONESIA
Zahidiyah Ela Tursina, Sartika Soesilowati, Siti Rochmawati Susanto
menangani  Covid-19  melalui  pemberian  bantuan  untuk  memulihkan  kondisi perekonomian akibat Covid-19.
Jepang memberikan pinjaman senilai  50 miliar yen untuk  bantuan darurat  dalam rangka  untuk  menangani  Covid-19  di  Indonesia  (Kedutaan  Besar  Jepang  di  Indonesia, 2020).  Pemberian  bantuan  keuangan  pinjaman  yen  tersebut  bekerja  sama Asian Development  Bank (ADB)  ini  ditujukan  untuk  mengatasi  penularan  Covid-19, memperbaiki  kestabilan  sosial  ekonomi,  dan  pembangunan  berkelanjutan  di  Indonesia (Kedutaan Besar Jepang di Indonesia, 2020). Motegi Toshimitsu, Menteri Luar Negeri Jepang  menjelaskan  di  dalam  acara  pertemuan  bilateral  dengan  Menteri  Luar  Negeri Indonesia, Retno L.P. Marsudi, bahwa sangat penting mewujudkan perekonomian yang kuat kembali setelah dilanda Covid-19 (MOFA, 2021b). Pemberian bantuan ODA Jepang ke  Indonesia  dalam  rangka  menangani  Covid-19  di  Indonesia  memang  sarat  dengan kepentingan  ekonomi  Jepang  sebagai  negara  donor  sebab  Jepang  mempunyai  banyak hubungan bisnis dan industri di Indonesia. Maka ketika terjadi bencana Covid-19 yang telah  melemahkan  perekonomian  Indonesia,  Jepang  secara  responsif  membantu Indonesia melalui pemberian bantuan ODA. Jika Jepang tidak turut membantu Indonesia dalam menangani Covid-19 maka Indonesia akan kesulitan memperbaiki perekonomian Indonesia  dan  selanjutnya,  berdampak  terhadap  dunia  bisnis  dan  industri  Jepang  di Indonesia yang akan mengalami kerugian dalam jangka waktu lama.
Ketiga, Jepang membantu Indonesia untuk menangani Covid-19 melalui pemberian bantuan ODA karena Jepang mempunyai alasan kepentingan politik yakni menggunakan strategi diplomasi kesehatan dalam rangka mempertahankan citra positif negara Jepang di Indonesia sehingga Jepang dapat selalu dipercaya oleh Indonesia sebagai partner yang baik. Ditambah lagi, Jepang juga memiliki tujuan agar Jepang tetap mempunyai pengaruh besar  di  Indonesia  yang  merupakan  bagian  dari  anggota  ASEAN  sehingga  dibutuhkan upaya  mempertahankan  citra  positif.  Berdasarkan  penelitian  survei  lembaga  penelitian Edelman Intelligence di tahun 2019 dengan menggunakan responden dari negara-negara ASEAN,  sebanyak  93%  responden  mengakui  bahwa  kondisi  hubungan  antara  negara mereka  dan  Jepang  adalah  bersifat friendly (MOFA,  2019).  Hasil  penelitian  tersebut menandakan bahwa Jepang mempunyai citra positif di kalangan negara-negara ASEAN termasuk Indonesia sebagai anggota ASEAN.
Bagi  Jepang,  mempertahankan  citra  positif  Jepang  di  negara  Indonesia  sangat penting sebab Cina adalah negara yang sangat aktif memberikan pengaruh ke Indonesia. Bahkan  di  saat  masa  pandemi  Covid-19,  Cina  merupakan  negara  yang  sangat  aktif memberikan bantuan ke Indonesia. Misalnya, Cina mendonasikan 1 juta vaksin Sinovac buatan  Cina  ke  Indonesia  untuk  penanganan  Covid-19  di  Indonesia  (China  Embassy, 2021). Bahkan Duta Besar Cina untuk  Indonesia, Xiao Qian, menjelaskan bahwa Cina dan Indonesia adalah saudara yang baik dalam mengatasi permasalahan Covid-19 serta partner yang baik dalam upaya memulihkan perekonomian (MFA, 2020). Pernyataan dari Xian Qian ini menunjukkan memang Cina memiliki peran dalam penanganan Covid-19 di  Indonesia.  Oleh  karena  itu,  Jepang  melakukan counter terhadap  Cina  melalui pemberian bantuan ODA supaya Cina tidak menjadi aktor yang berpengaruh besar dalam upaya penanganan Covid-19 di Indonesia.
Adapun  pola  hubungan  kerja  sama  Jepang  dan  Indonesia  adalah  pola  hubungan bilateral Jepang dengan Indonesia di bawah sebuah hubungan kemitraan ( partnership ). Formalisasi  kemitraan  antara  Jepang  dan  Indonesia  dimulai  ketika  Perdana  Menteri Jepang,  Shinzo  Abe,  dan  Presiden  Indonesia,  Susilo  Bambang  Yudhoyono  berupaya menjadikan  hubungan  bilateral  Jepang  dan  Indonesia  di  bawah  kesepakatan  resmi “ Strategic Partnership for Peaceful and Prosperous Future ” pada tanggal 28 November 2006 (MOFA, 2006). Kedua pemimpin tersebut menegaskan bahwa kemitraan strategis antara Jepang dan Indonesia akan mampu menjadi sarana untuk memperkuat hubungan bilateral yang saling menguntungkan sekaligus bisa digunakan untuk menjajaki peluang baru dalam menjalin kerjasama bilateral di berbagai bidang (MOFA, 2006).
Memang  sejak  tahun  2000an,  Jepang  telah  meningkatkan  kualitas  hubungan bilateral  Jepang  dengan  ASEAN  menjadi  sebuah  kemitraan  strategis.  Perdana  Menteri Shinzo  Abe  berupaya  memperkuat  strategi  kemitraan  dengan  negara-negara  ASEAN dengan  mengadopsi  kebijakan  keamanan  baru  serta  merevisi  piagam  ODA  (Trinidad, 2018).  Jepang  mempercayai  bahwa  kemitraan  strategis  dapat  meningkatkan  kualitas hubungan pemberian bantuan di antara dua mitra atau lebih. Kemitraan strategis tersebut merupakan  strategi  keamanan  baru  Jepang  di  kawasan  Asia  Pasifik  melalui  bantuan berbasis  sekuritisasi.  Kemitraan  telah  menjadi  gaya  baru  dalam  hubungan  bilateral  di kawasan  Asia  Pasifik  termasuk  Indonesia.  Bila  dilihat  dari  definisinya,  kemitraan strategis  merupakan tipe hubungan bilateral  baru, yang berisi  kombinasi  sifat  fleksibel

## STRATEGI JEPANG DALAM MENGATASI COVID-19 DI INDONESIA
Zahidiyah Ela Tursina, Sartika Soesilowati, Siti Rochmawati Susanto
dan upaya penguatan hubungan, lantas keduanya menjadi penguat negosiasi multilateral terkait  berbagai  permasalahan  internasional  (Czechowska,  2013).  Adapun  aktor-aktor yang  terlibat  dalam  kemitraan  strategis  tidak  hanya  antaraktor  negara  tetapi  juga antaraktor negara dan organisasi internasional maupun organisasi supranasional, baik di negara bagian ataupun antarbenua (Czechowska, 2013)  Hubungan kedekatan antaraktor bisa tercipta karena ada upaya saling membantu dalam rangka mencapai tujuan bersama. Selain itu, antar aktor meyakini bahwa kerja sama internasional dalam jangka waktu lama dapat sukses terealisasi.
Oleh  karena  itu,  melalui Development  Cooperation  Charter tahun  2015  yang merupakan pedoman dasar kebijakan bantuan ODA Jepang, Jepang sangat menekankan konsep  kerja  sama  internasional  dalam  pembangunan  dengan  berbagai  pihak  (MOFA, 2015). Konsep kemitraan dalam kerja sama pembangunan ini sangat ditekankan dalam Development Cooperation Charter tahun 2015. Berdasarkan Development Cooperation Charter tahun 2015, pemerintah Jepang berupaya melakukan kerja sama pembangunan melalui strategi memperkuat kemitraan dengan lembaga-lembaga lain seperti pemerintah lokal, United  Peacekeeping  Operations (PKOs),  organisasi  sub  regional,  regional maupun organisasi internasional, masyarakat sipil serta aktor-aktor donor lain (MOFA, 2015).  Oleh  karena  itu,  Jepang  menggunakan  strategi  kerja  sama  bantuan  multilateral dengan  berbagai  pihak  untuk  memberikan  bantuan  ODA  ke  Indonesia  dalam  rangka menangani  Covid-19.  Jepang  menyadari  bahwa  pembangunan  keamanan  manusia  di masa pandemi Covid-19 sangat membutuhkan kerja sama multilateral dengan berbagai pihak. Sebab fakta telah membuktikan bahwa Covid-19 telah memberikan dampak besar sekali di berbagai sektor dari level mikro hingga makro.

## Norma Politik dan Strategi Bantuan Multilateral Jepang
Sebagai  wujud  implementasi Development  Cooperation  Charter 2015,  Jepang memberikan  bantuan  ODA  Jepang  berbasis  keamanan  manusia.  Konsep  keamanan manusia  tersebut  merupakan  anugerah  bagi  para  pembuat  kebijakan  bantuan  Jepang sebab  konsep  tersebut  menjadi  jalan  untuk  memberikan  kontribusi  terhadap  upaya menjaga  keamanan  internasional  tanpa  harus  berkomitmen  untuk  meningkatkan pembelanjaan militer  atau terlibat  urusan tugas-tugas yang rumit secara  politis (Potter, 2015). Meskipun konsep keamanan manusia menjadi sebuah anugerah bagi para pembuat
kebijakan  bantuan  Jepang,  Jepang  tetap  berupaya  bersikap  strategis  dalam  proses penyaluran bantuan ODA Jepang ke negara penerima.
Strategi-strategi  Jepang  dalam  penyaluran  bantuan  ODA  Jepang  ke  negara penerima adalah strategi bantuan bilateral dan multilateral supaya dapat tercipta kondisi keamanan manusia yang lebih baik. Meski pada umumnya, Jepang memberikan bantuan ODA  Jepang  dengan  menggunakan  strategi  bantuan  bilateral  akan  tetapi  Jepang  juga memberikan  porsi  untuk  strategi  multilateral.  Variasi  strategi  ini  merupakan  sebuah langkah strategis untuk memperbesar peluang keberhasilan efektivitas sistem penyaluran bantuan  ODA  Jepang  sehingga  tujuan  untuk  menciptakan  kondisi  keamanan  manusia yang lebih baik dapat cepat terwujud.
Dalam  studi  kasus  pemberian  bantuan  ODA  Jepang  ke  Indonesia,  pemerintah Jepang  tidak  hanya  menggunakan  strategi  pemberian  bantuan  bilateral.  Pemerintah Jepang juga menggunakan strategi pemberian bantuan multilateral ke Indonesia dengan memanfaatkan kerja sama internasional bersama organisasi-organisasi internasional yang merupakan  organisasi  di  bawah  naungan  organisasi  internasional  multilateral  PBB. Adapun pemberian bantuan ODA yang diberikan oleh Jepang melalui strategi distribusi bantuan multilateral dapat dibuktikan melalui fenomena Jepang memberikan bantuan ke organisasi internasional multilateral, pertama, pemerintah Jepang memberikan dana hibah darurat senilai 6,9 juta USD (Rp 100 miliar) untuk UNICEF (Kedutaan Besar Jepang di Indonesia, 2021a). Pemberian dana hibah tersebut  digunakan untuk  mengatasi dampak pandemi Covid-19 terhadap pendidikan di Indonesia. Dana hibah tersebut digunakan juga untuk mendukung program vaksinasi Covid-19 di Indonesia. Pemberian bantuan tersebut dilakukan  dengan  menggunakan  strategi  pemberian  bantuan  multilateral  yakni memberikan bantuan ke organisasi multilateral seperti UNICEF.
Kedua,  pemerintah  Jepang  memberikan  dana  untuk  proyek  meningkatkan pencegahan Covid-19 yang dikelola oleh ILO ( International Labour Organizations ) dan Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kedutaan Besar Jepang di Indonesia, 2021b). Proyek tersebut berisi layanan penilaian risiko Covid-19 di tempat kerja. Proyek tersebut sebagai bentuk  kepedulian Jepang dalam penanganan Covid-19 di  dunia kerja. Apalagi Jepang mempunyai  banyak  sekali  jaringan  bisnis  di  Indonesia.  Maka  tidak  mengherankan manakala  pemberian  bantuan  ke  area  kerja  menjadi  perhatian  besar  bagi  Jepang. Pemberian  bantuan  tersebut  dengan  memanfaatkan  penggunaan  strategi  multilateral

## STRATEGI JEPANG DALAM MENGATASI COVID-19 DI INDONESIA
Zahidiyah Ela Tursina, Sartika Soesilowati, Siti Rochmawati Susanto
yakni  dengan  memberikan  dana  kepada  organisasi  internasional  multilateral  ILO  dan pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI.
Menurut  Gulrajani  (2016),  strategi  bantuan  multilateral  digunakan  karena  aktor donor  termotivasi  untuk  memajukan  kehidupan  global  secara  bersama-sama.  Strategi bantuan  multilateral  merupakan  sebuah  strategi  aksi  kolektif  yang  dilaksanakan  secara internasional  dan  dapat  memicu  munculnya  norma-norma  internasional    (Gulrajani, 2016). Pemerintah Jepang berupaya melakukan kerja sama internasional untuk membantu Indonesia  dalam  menangani  masalah  pandemi  Covid-19  melalui  strategi  pemberian bantuan  multilateral  ke  Indonesia.  Perdana  Menteri  Suga  Yoshihide  mengutarakan melalui pidatonya di Majelis Umum PBB, untuk mengatasi permasalahan krisis Covid- 19 diperlukan solidaritas global (MOFA, 2020). Jepang termotivasi melakukan solidaritas global  dalam  upaya  penanganan  Covid-19  sehingga  hal  tersebut  membuat  Jepang memberikan  bantuan  multilateral  ke  Indonesia.  Jepang  menyadari  bahwa  untuk menangani  pandemi  Covid-19,  tidak  bisa  dilakukan  secara  sendiri-sendiri  akan  tetapi dibutuhkan  upaya  kerja  sama  kolektif  internasional  bersama  organisasi-organisasi internasional.
Tindakan Jepang membuat kebijakan strategi bantuan multilateral ini terjadi karena ada  peranan  pengaruh  norma  politik  terhadap  kebijakan  bantuan  ODA  Jepang.  Norma memang  memiliki  kekuatan  memengaruhi  perilaku  negara-negara  (Björkdahl,  2002). Pengaruh  norma  politik  terhadap  kebijakan  bantuan  ODA  Jepang  merupakan  sebuah refleksi  bahwasanya  meski  norma  politik  bersifat  non-materi  akan  tetapi  senyatanya, norma politik mempunyai pengaruh terhadap perilaku aktor-aktor pengambil kebijakan untuk  menentukan  arah  negara  dalam  bersikap.  Keberadaan  norma  politik  ini  menjadi suatu hal yang tidak bisa diremehkan. Apalagi norma merupakan produk kebijakan luar negeri  yang  dibuat  dan  disepakati  oleh  aktor-aktor  negara  serta  aktor-aktor  lainnya (Shannon,  2017).  Ketika  sebuah  norma  sudah  dibuat  dan  disepakati  bersama  maka otomatis aktor-aktor pembuat norma memiliki tanggung jawab untuk mengimplementasikan norma tersebut sebagai bentuk komitmen mereka terhadap norma yang telah mereka buat.  Bentuk  komitmen terhadap norma tersebut  diwujudkan dalam bentuk upaya adopsi norma yakni dengan cara mengadopsi nilai-nilai yang ada di dalam norma tersebut. Upaya adopsi norma merupakan proses internal yang diwujudkan melalui internalisasi norma (Björkdahl, 2002). Norma tersebut mengalami proses internalisasi ke
dalam  kebijakan  negara  dengan  cara  menjadikan  norma  tersebut  sebagai  pedoman kebijakan negara. Lantas diterapkan di lapangan, bagaimana?
Norma  politik  yang  memiliki  peranan  memengaruhi  kebijakan  bantuan  ODA Jepang  adalah,  pertama,  norma  politik Accra  Agenda  for  Action (AAA)  tahun  2008. Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan, maka dibutuhkan tidak hanya jumlah dana bantuan yang besar saja akan tetapi juga dibutuhkan sifat bantuan yang bisa efektif. Oleh karena itu, di tahun 2005, Paris Declaration diadopsi dalam rangka supaya bantuan tersebut  bisa  lebih  efektif    dan  di  tahun  2008,  negara-negara  donor,  negara-negara berkembang,  organisasi  internasional,  dan  masyarakat  sipil  mengadopsi Accra  Agenda for Action dalam rangka untuk mempercepat upaya efektivitas bantuan (MOFA, 2009).
Negara  berkembang  dan  maju  berkumpul  untuk  meresmikan Accra  Agenda  for Action di  tanggal  4  September  2008  (OECD,  2022c). Accra  Agenda  for  Action ini merupakan produk kesepakatan kerja sama antara semua  negara donor OECD, lebih dari 80 negara berkembang, sekitar 3000 organisasi masyarakat sipil yang berasal dari seluruh dunia,  lembaga-lembaga  multilateral,  PBB,  dan  lembaga-lembaga  pendanaan  global (OECD, 2022c). Salah satu tema utama dari Accra Agenda for Action adalah inclusive partnerships (OECD,  2022c). Inclusive  partnerships merupakan  sebuah  gagasan mengenai upaya kerja sama inklusif dengan seluruh pihak seperti negara-negara donor DAC, negara-negara berkembang, masyarakat sipil, yayasan-yayasan, dan donor-donor baru (OECD, 2022c). Di dalam Accra Agenda for Action telah dijelaskan bahwa gagasan inclusive partnerships harus lebih diperkuat yakni dengan cara aktor-aktor pembangunan seperti  negara-negara  berpendapatan  menengah,  lembaga-lembaga  pendanaan  global, organisasi-organisasi  masyarakat  sipil  serta  sektor-sektor  privat  bekerja  sama  dengan lebih menekankan nilai-nilai prinsip inclusive partnerships (OECD, 2008). Kerja sama dalam kerangka inclusive partnership dapat diwujudkan melalui kerja sama pemberian bantuan  multilateral  supaya  bantuan  tersebut  semakin  efektif  dalam  upaya  proses menyelesaikan permasalahan  pembangunan.
Jepang mengadopsi prinsip inclusive partnership ke dalam kebijakan bantuan ODA Jepang. Lantas, Jepang sebagai negara donor OECD berupaya menginternalisasi gagasan prinsip inclusive partnership yang tercantum di dalam Accra Agenda for Action ke dalam kebijakan  pemberian  bantuan  ODA  Jepang  dalam  wujud  kebijakan  strategi  bantuan multilateral. Sebab memang Accra Agenda for Action merupakan kesepakatan kerja sama

## STRATEGI JEPANG DALAM MENGATASI COVID-19 DI INDONESIA
Zahidiyah Ela Tursina, Sartika Soesilowati, Siti Rochmawati Susanto
yang disetujui oleh negara-negara OECD sehingga secara otomatis Jepang menerapkan Accra Agenda for Action ke dalam kebijakan bantuan Jepang sebagai bentuk komitmen Jepang sebagai negara OECD. Accra Agenda for Action menjadi pedoman Jepang dalam memberikan  bantuan  ODA  Jepang  sehingga  membuat  Jepang  menggunakan  strategi multilateral dalam proses pemberian bantuan ODA Jepang.
Gagasan prinsip inclusive partnerships ini diwujudkan oleh Jepang melalui strategi multilateral  dalam  pemberian  bantuan  ODA  untuk  menangani  kasus  Covid-19  di Indonesia. Sikap kepatuhan dan komitmen Jepang sebagai negara donor DAC membuat Jepang  menginternalisasi  nilai-nilai inclusive  partnership ke  dalam  kebijakan  strategi pemberian bantuan ODA Jepang yakni dalam wujud strategi bantuan multilateral dalam penanganan Covid-19 di Indonesia. Alhasil, norma politik Accra Agenda for Action yang mengadopsi  nilai-nilai  gagasan inclusive  partnership mengalami  proses  internalisasi yakni dengan cara menjadi pedoman kebijakan bantuan ODA Jepang lantas menghasilkan kebijakan strategi bantuan multilateral untuk mengatasi Covid-19 di Indonesia.
Kedua,  norma  politik  yang  memiliki  peranan  memengaruhi  kebijakan  bantuan ODA  Jepang  adalah  norma Development  Cooperation  Charter tahun  2015.  Di  tahun 1992, ODA Charter diberlakukan lantas mengalami revisi di tahun 2003 (Hoshiro, 2022). ODA Charter tersebut merupakan pedoman kebijakan bantuan ODA Jepang. Lantas di tahun  2015,  ODA  Charter  baru  yakni Development  Cooperation  Charter disahkan (Hoshiro, 2022). Penggagas kebijakan utama di dalam Development Cooperation Charter 2015 ini adalah LDP (partai penguasa) dan perdana menteri (Hoshiro, 2022).
Development  Cooperation  Charter 2015  ini  menjadi  pedoman  baru  kebijakan bantuan ODA Jepang. Di dalam Charter tersebut, Jepang memang berupaya menekankan kerja  sama  sehingga  Jepang  menggunakan  istilah  “ cooperation ”.  Istilah  “ development cooperation ” di dalam charter tersebut dimaknai sebagai kerja sama internasional yang dilakukan  oleh  pemerintah  dan  badan-badan  afiliasinya  untuk  mewujudkan  tujuan pembangunan di  wilayah berkembang (MOFA,  2015). Istilah “ development ” di  dalam charter tersebut  dimaknai  secara  lebih  luas  yakni  pembangunan  perdamaian  dan pemerintahan, hak asasi manusia, dan bantuan kemanusiaan (MOFA, 2015).
Jepang  membuat Development  Cooperation  Charter untuk  menjadi  pedoman kebijakan  Jepang  termasuk  kebijakan  pemberian  bantuan  ODA  Jepang. Development Cooperation Charter tersebut menjadi norma politik Jepang dalam pembuatan kebijakan.
Di dalam charter tersebut, konsep cooperation dalam pembangunan menjadi prinsip yang dianut  oleh  Jepang.  Prinsip cooperation tersebut  diwujudkan  melalui  penguatan  kerja sama  internasional  dengan  berbagai  macam  pihak  seperti  aktor  negara-negara,  NGO, PBB, dan badan-badan yang berafiliasi oleh pemerintah Jepang. Di dalam Development Cooperation Charter telah dijelaskan bahwa dalam  rangka mengamankan kepentingan nasional Jepang, Jepang berusaha bertindak sebagai “ Proactive  Contributor  to  Peace ” berdasarkan  prinsip international  cooperation untuk  bekerjasama  dalam  mengatasi tantangan global (MOFA, 2015). Jepang mengadopsi prinsip international cooperation ke  dalam Development  Cooperation  Charter .  Lantas,  nilai-nilai  prinsip international cooperation ini menginternalisasi dengan cara sebagai pedoman kebijakan bantuan ODA Jepang  lantas  menghasilkan  kebijakan  strategi  pemberian  bantuan  multilateral  untuk mengatasi Covid-19 di Indonesia.
Sebagaimana  diketahui  sebelumnya,  norma  berperan  dengan  cara  mempunyai kemampuan memengaruhi kebijakan negara. Norma ini mengandung nilai-nilai tertentu lantas diadopsi  ke dalam kebijakan suatu  negara.  Upaya  adopsi norma yang dilakukan oleh aktor-aktor negara bisa didefinisikan ulang sebagai bentuk proses sosialisasi yang dilakukan oleh aktor-aktor negara sebagai masyarakat internasional (Terechshenko et al., 2019).  Jepang  sebagai  aktor  negara  yang  aktif  berkiprah  di  pergaulan  internasional  ini mengadopsi  nilai  prinsip inclusive  partnership yang  dianut  oleh  norma  politik internasional  yakni Accra  Agenda  for  Action ,  lantas  nilai  prinsip inclusive  partnership tersebut  menginternalisasi  ke  dalam  kebijakan  bantuan  ODA  Jepang.  Jepang  juga mengadopsi  nilai  prinsip development  cooperation yang  dianut  oleh  norma  politik domestik  yakni Development  Cooperation  Charter ,  lantas  nilai  prinsip  tersebut menginternalisasi  ke  dalam  kebijakan  bantuan  ODA  Jepang.  Norma-norma  tersebut menjadi  pedoman  Jepang  untuk  menggunakan  strategi  bantuan  multilateral  untuk mengatasi Covid-19 di Indonesia. Tahap-tahap proses norma bisa menginternalisasi ini pernah  dijelaskan  oleh  Finnemore  &  Sikkink  (1998).  Proses  penerimaan  norma  butuh waktu  yakni  dengan  cara  proses  sosialisasi.  Ketika  norma-norma  sudah  bisa  diterima, maka norma-norma tersebut akan diinternalisasi oleh aktor-aktor (Finnemore & Sikkink, 1998).  Norma-norma  yang  mengandung  unsur-unsur  nilai  tertentu  tersebut  berproses dengan cara menginternalisasi ke dalam kebijakan suatu aktor negara. Kebijakan aktor negara menjadi mengandung unsur-unsur nilai yang tercantum dalam norma.

## STRATEGI JEPANG DALAM MENGATASI COVID-19 DI INDONESIA
Zahidiyah Ela Tursina, Sartika Soesilowati, Siti Rochmawati Susanto

## Simpulan
Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa norma-norma  politik  mempunyai  peran  dalam  memengaruhi  kebijakan  bantuan  ODA Jepang melalui proses internalisasi dengan cara menjadikan norma-norma politik sebagai pedoman  kebijakan.  Hal  ini  menyebabkan  Jepang  bisa  mengambil  kebijakan  strategi bantuan multilateral dalam memberikan bantuan untuk mengatasi Covid-19 di Indonesia. Sebab, Covid-19 ini telah memperburuk kondisi  keamanan manusia di  Indonesia. Ada dua  norma  politik  yang  memengaruhi  kebijakan  tersebut  yakni  norma  politik internasional  yaitu Accra  Agenda  for  Action dan  norma  politik  domestik  yaitu Development  Cooperation  Charter .  Kedua  norma  tersebut  menginternalisasi  ke  dalam kebijakan  ODA  Jepang  sehingga  Jepang  mempunyai  kekuatan  legitimasi  resmi  untuk mengambil  kebijakan  strategi  bantuan  multilateral  untuk  menangani  Covid-19  di Indonesia.  Proses  internalisasi  tersebut  terjadi  dengan  cara  Jepang  menjadikan  norma politik  internasional  dan  norma  politik  domestik  tersebut  sebagai  pedoman  kebijakan bantuan ODA Jepang lantas menghasilkan kebijakan strategi bantuan multilateral Jepang untuk  mengatasi  Covid-19  di  Indonesia  sehingga  tercipta  kondisi  keamanan  manusia yang lebih baik.
Kedua norma tersebut mempunyai persamaan gagasan nilai yakni penggunaan nilai prinsip kerja sama. Kedua norma ini menekankan bahwa penggunaan cooperation dalam proses pembangunan sangat penting.Norma-norma tersebut disosialisasikan dan diadopsi oleh para aktor-aktor lantas menginternalisasi ke dalam kebijakan ODA Jepang sehingga membuat  kebijakan  ODA  Jepang  terpengaruh  dengan  nilai  prinsip  kerja  sama  dalam pembangunan.  Fenomena  ini  menunjukkan  bahwa  norma-norma  politik  mampu berproses  dengan  cara  menginternalisasi  nilai-nilai  prinsip  yang  tercantum  di  dalam norma-norma  tersebut  ke  dalam  kebijakan  luar  negeri.  Ini  membuktikan  bahwasanya norma politik mempunyai pengaruh di dalam kebijakan aktor negara.

## Daftar Pustaka
Abe.  (2015).  Japan’s  Vision  for  Peaceful  and  Healthier  World. Vol  386 :  2367–2369. https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2815%2901172-1
Björkdahl.  (2002). Norms  in  International  Relations :  Some  Conceptual  and
Methodological Reflections . 7571 : 37–41. https://doi.org/10.1080/0955757022012621
China Embassy. (2021). COVID-19 Vaccines Donated by the Chinese Government to the
Indonesian Government Arrives in Indonesia . http://id.china-
embassy.gov.cn/eng/sgdt/202110/t2021102710236469.htm
Collier. (2007). The Bottom Billion: Why the  Poorest  Countries are Failing and What Can Be Done About It . Oxford University Press. Creswell.  (2016). Research  Design,  Pendekatan  Metode  Kualitatif,  Kuantitatif,  dan Campuran . Pustaka Pelajar.
Czechowska.  (2013).  The  Concept  of  Strategic  Partnership  as  an  Input  in  the  Modern Alliance Theory. The Copernicus Journal of Political Studies , 2 (4): 36–51. Easterly. (2006). The White Man’s Burden: Why the West’s Effort to Aid the Rest Have Done So Much III and So Little Good . Penguin Press.
Elayah, M. (2016). Lack of foreign aid effectiveness in developing countries between a hammer and an anvil. Contemporary Arab Affairs , 9 (1): 82–99. https://doi.org/10.1080/17550912.2015.1124519
Finnemore,  &  Sikkink.  (1998).  International  norm  dynamics  and  political  change  /
Martha Finnemore and Kathryn Sikkink. International Organization , 52 (4): 887– 917.
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,url,uid&db=ed swao&AN=edswao.388197498&lang=fr&site=eds-live
Goldstein & Keohane. (1993). Ideas and Foreign Policy: An Analytical Framework. In Ideas  and  Foreign  Policy :  Belief,  Institution,  and  Political  Change :  12.  Cornel University Press.
Gulrajani.  (2016). Bilateral  Versus  Multilateral  Aid  Channels:  Strategic  Choices  for Donors . Hoffmann.  (2017). Norms  and  Social  Constructivism  in  International  Relations . https://oxfordre.com/internationalstudies/display/10.1093/acrefore/978019084662 6.001.0001/acrefore-9780190846626-e-
60;jsessionid=9F5C454C9AC7651CCCD96DACC50EEE1A
Hoshiro.  (2022).  Japan’s  Foreign  Aid  Policy:  Has  It  Changed?  Thirty  Years  of  ODA Charters. Social Science Japan Journal , 25 : 299–329.
JETRO. (2021). JETRO Jakarta Newsletter April 2021 . https://www.jetro.go.jp/newsletter/jkt/2021/JETRO  Jakarta  Newsletter  Vol  (29  ) April 2021.pdf JICA. (2022a). Japan’s ODA and JICA .
https://www.jica.go.jp/english/about/oda/index.html
JICA.  (2022b). Official  Development  Assistance  (ODA)  and  ODA  Loans . https://www.jica.go.jp/english/our_work/types_of_assistance/oda_loans/overseas/ index.html
Kedutaan  Besar  Jepang  di  Indonesia.  (2020). Penandatanganan  Pertukaran  Nota Pinjaman Yen Bagi Indonesia untuk Penanganan Darurat Pandemi Covid-19 dan Nota  Bantuan  Hibah  Penanganan  Penyakit  Menular  dan  Pembenahan  Sistem Kesehatan dan Medis . https://www.id.emb-japan.go.jp/news20_15.html Kedutaan Besar Jepang di Indonesia. (2021a). Covid-19: Jepang dan UNICEF Bermitra untuk  Mendukung  Pendidikan  Anak  dan  Meningkatkan  Rantai  Dingin  Vaksin  di Indonesia . https://www.id.emb-japan.go.jp/news2113.html
Kedutaan Besar Jepang di Indonesia. (2021b). ILO dan Mitra Sosialnya Berikan Layanan Gratis  Penilaian  Risiko  Covid-19  untuk  Tingkatkan  Perlindungan  Pekerja  dan Kelangsungan Bisnis . https://www.id.emb-japan.go.jp/news2136.html

## STRATEGI JEPANG DALAM MENGATASI COVID-19 DI INDONESIA
Zahidiyah Ela Tursina, Sartika Soesilowati, Siti Rochmawati Susanto
Keohane. (1990). Multilateralism : An Agenda for Research. International Journal , 45 4 XLV : 731–764.
Mahembe & Odhiambo. (2021). Does Foreign Aid Reduce Poverty ? A Dynamic Panel Data  Analysis  for  Sub  -Saharan  African  Countries. The  Journal  of  Economic Inequality , 19 : 875–893. MFA. (2020). Ambassador Xiao Qian Publishes a Signed Article “Solidarity in a Time of Adversity.” https://www.mfa.gov.cn/ce/ceindo/eng/sgdt/t1797024.htm Milner & Tingley. (2013). The Choice for Multilateralism : Foreign Aid and American Foreign Policy. The Review of International Organization , 8 : 313–341.
Minca. (2015). Types of international cooperation at the local level Bucharest city hall case study. Theoretical and Applied Economics , 22 (2): 239–239.
http://www.ectap.ro/articol.php?id=1098&rid=119 MOFA. (2006). Japan –  Indonesia  Joint Statement  “Strategic Partnership for  Peacful and Prosperous Future . https://www.mofa.go.jp/region/asia-
paci/indonesia/joint0611.html
MOFA.  (2009). Japan’s  Official  Development  Assistance  White  Paper  2009 . https://www.mofa.go.jp/policy/oda/white/2009/html/kakomi/kakomi05.html
MOFA. (2013). Japan’s Strategy on Global Health Diplomacy . https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000005946.pdf
MOFA.  (2015). Cabinet  Decision  on  the  Development  Cooperation  Charter . https://www.mofa.go.jp/files/000067701.pdf
MOFA. (2019). Summary of the Results of an Opinion Poll on Japan in ASEAN in 2019 . https://www.mofa.go.jp/files/100023170.pdf
MOFA.  (2020). Address  by  Prime  Minister  Suga  at  the  Special  Session  of  the  United Nations  General  Assembly  in  Response  to  the  COVID-19  Pandemic . https://www.mofa.go.jp/ic/ghp/page1e000292.html
MOFA.  (2021a). Emergency  Grant  Aid  in  Response  to  COVID-19  in  Indonesia . https://www.mofa.go.jp/press/release/press3e000212.html
MOFA. (2021b). Japan-Indonesia Foreign Minister’s Meeting .
https://www.mofa.go.jp/press/release/press1e000181.html
MOFA. (2022). Foreign Policy Speech by Foreign Minister Hayashi to the 208th Session of the Diet . https://www.mofa.go.jp/fp/pp/page3e_001166.html Moyo. (2009). Dead Aid :Why Aid is not Working and How There is a Better Way for Africa . Penguin Books.
OECD. (2008). Accra Agenda for Action . https://read.oecd- ilibrary.org/development/accra-agenda-for-action_9789264098107-en#page1
OECD.  (2022a). Frequently  Asked  Questions . https://www.oecd.org/dac/financing- sustainable-development/development-finance-data/faq.htm
OECD. (2022b). Paris Declaration and Accra Agenda for Action . https://www.oecd.org/dac/effectiveness/parisdeclarationandaccraagendaforaction. htm
OECD. (2022c). The Accra
Agenda for Action (AAA) . https://www.oecd.org/dac/effectiveness/45827311.pdf
Potter. (2015). Japan’s Foreign Aid, Human Security, and Traditional Security. Journal of the Nanzan Academic Society Social Science , 8 : 45–59.
Pugh. (2019). Giving to Get : A Neorealist Explanation of Japan’s Foreign Aid Program . Quazi et al. (2019). Multilateral Foreign Aid, Bilateral Foreign Aid, and Foreign Direct Investment  in  Latin  America. International  Journal of  Economics and  Financial
Issues , 9 (2) : 284–290. Sachs. (2004). The End of Poverty ; Economic Possibilities for Our Time . Penguin Press. Satuan Tugas Penanganan Covid-19. (2022). Data Sebaran . https://covid19.go.id/ Satuan Tugas Penanganan Covid-19. (2023). Data Sebaran . https://covid19.go.id/id Shannon.
(2017). International Norms and Foreign Policy . https://oxfordre.com/politics/view/10.1093/acrefore/9780190228637.001.0001/acr efore-9780190228637-e-442
Terechshenko et al. (2019). Evaluating the Influence of International Norms and Shaming on  State  Respect  for  Rights:  An  Audit  Experiment  with  Foreign  Embassies. International Interactions , 45 : 720–735.
Trinidad.  (2018).  What  Does  Strategic  Partnerships  with  ASEAN  Mean  for  Japan’s Foreign Aid? Journal of Asian Security and International Affairs , 5 (3) : 1–28. United Nations Development Programme. (1994). Human Development Report 1994 .