## KEARIFAN LOKAL DALAM PENGELOLAAN HUTAN
(STUDI KASUS KELEMBAGAAN SASI HUTAN DI DESA KAILOLO KECAMATAN PULAU HARUKU KABUPATEN MALUKU TENGAH)
LOCAL FUNCTIONS IN FOREST MANAGEMENT (CASE STUDY OF FOREST INSTITUTION IN KAILOLO VILLAGE KECAMATAN PULAU HARUKU CENTRAL MALUKU DISTRICT
Husain Marasabessy Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Pattimura Ambon Jl. Ir. M. Putuhena. Kampus Poka Ambon 97237 Penulis Korespondensi Email : husain.marasabessy@faperta.unpatti.ac.id Diterima : 5  Oktober 2017
Disetujui :   28 November 2017

## Intisari
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  peranan  kelembagaan  lokal  sasi  dalam  kegiatan pengelolaan  hutan,  yang  dapat  dijadikan  dalam  merumuskan  bentuk  pengelolaan  hutan  berdasarkan karateristik  wilayah  dalam  mewujudkan  pengelolaan  hutan  secara  lestari  serta  peningkatan kesejahteraan  masyarakat.  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara  observasi  terhadap  semua aktivitas masyarakat baik dalam hutan maupun di wilayah pemukiman. Wawancara dilakukan dengan semua  stakeholder  untuk  memperoleh  data  dan  informasi  secara  sistematis  dan  intensif  diantaranya pemerintah  desa,  pengelola  (kewang),  tokoh-tokoh  pemuda  dan  pelajar,  instansi  terkait,  akademisi, LSM dan studi dokumentasi berupa studi kepustakaan dan foto-foto yang berkaitan dengan penelitia. Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  sasi  merupakan  suatu  bentuk  larangan  sementara  kepada masyarakat  untuk  menahan  diri  dalam  mengeksploitasi  semberdaya  alam  yang  berada  di  darat  yang dimiliki secara pribadi (non ulayat) maupun secara bersama (hak ulayat) dan dilaut yang dimiliki oleh lembaga pengelola (Kewang). Hukum sasi untuk wilayah darat  (hutan) memiliki tahapan pengelolaan yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengelolaan hasil, dan pemasaran. Kebijakan-kebijakan pemerintah  diidang  kehutanan  seperti  UU  nomor  41  tahun  1999  tentang  kehutanan  dan  keputusan menteri kehutanan nomor 31 tahun 2001 tentang hukum kemasyarakatan dilihat masih sejalan dengan hukum  sasi.  Dalam  perkembangannya,  sasi  sebagai  model  kearifan  lokal  masyarakat  di  Provinsi Maluku menghadapi hambatan dalam pelaksanaannya, baik yang datang dari luar maupun dari dalam masyarakat, seperti tidak sebandingnya luas wilayah hutan dengan jumlah anggota kewang, benturan antara  hukum  adat  dengan  hukum  nasional  dan  kebijakan  pemerintah  berupa  HPH  yang  merupakan ancaman terhadap wilayah petuanan negeri.
Kata Kunci : Sasi , Kearifan Lokal, Sumberdaya Hutan

## Abstract
This study aims to determine the role of local Sasi institutions in forest management activities, which can be used in formulating forms of forest management based on regional characteristics in realizing sustainable  forest  management  and  improving  community  welfare.  Data  collection  is  done  by observing all community activities both in the forest and in residential areas. Interviews are conducted with  all  stakeholders  to  obtain  systematic  and  intensive  data  and  information  including  village government,  managers  (kewang),  youth  and  student  leaders,  academics,  NGOs  and  documentation studies in the form of library studies and photographs relating to research.
The results of the study show that sasi is a form of temporary prohibition on the community to refrain from  exploiting  natural  resources  that  are  on  land  that  are  privately  owned  (non-communal)  or collectively (communal rights) and at sea owned by the management agency (Kewang). Sasi law for teresterial land (forest) has management stages, namely planning,  implementation, supervision, yield management,  and  marketing.  Government  policies  in  the  forestry  sector  such  as  the  forestry  law number 41 of 1999 year concerning forestry, and the decision of the minister of forestry number 31 of 2001 year concerning social law are seen to be in line with the sasi law. In its development, sasi as a model of local wisdom in Moluccas  Province faced obstacles in its implementation, both those who
came from outside and inside the community, such as the proportion of forest area with the number of members  of  the  community,  conflicts  between  customary  law  and  national  law,  and  government policies in the form of HPH which is a threat to the territory of the country..
Keywords : Sasi, Local Wisdom, Forest Resources

## PENDAHULUAN
Hutan merupakan modal pembangunan  nasional  dan  daerah,  yang memiliki  manfaat  baik  manfaat  ekologi, sosial,  maupun  ekonomi  secara  seimbang dan dinamis.  Luas hutan berdasarkan fungsinya  di  Provinsi  Maluku  seluas 4.124.362  ha,  terdiri  atas  hutan  lindung seluas  839.970  ha,  hutan  produksi  tetap seluas  576.975  ha,  hutan  produksi  teratas seluas  952.852  ha,  hutan  wisata  seluas 404.948  ha,  dan  hutan  konvensi  seluas 1.349.607  ha.  Sistem  pengelolaan  hutan selama orde baru diambil-alih oleh pemerintah,  dengan  memberikan  wewenang kepada  HPH  seluas  3.061.198  ha.  Selain  itu diluar kawasan hutan, pengelolaan sumberdaya alam dilakukan oleh masyarakat lokal  dengan  sistem  hutan  rakyat  sebagai sumber kehidupan masyarakat setempat.
Pengelolaan  hutan  adalah  ilmu  atau penggunaan  praktis  aspek  ilmiah  dan  teknis kehutanan dengan memperhitungkan prinsip –  prinsip  ekonomi  dan  sosial  dalam pengurusan,  pengelolaan,  administrasi  dan pengaturan sumberdaya hutan untuk mencapai  tujuan  dan  beberapa  tujuan tertentu.  Pengelolaan  sumberdaya  alam  dan lingkungan hidup didasarkan pada ketentuan-ketentuan  hukum  yang  dapat melindungi  sumberdaya  alam,  dan  aktivitas
manusia  yang  dapat  berpotensi  terhadap kerusakan  lingkungan.  Ketentuan-ketentuan yang dimaksud antara lain kelembagaan sasi, yang bertujuan melindungi sumberdaya alam pada  daerah  -  daerah  tertentu  dari  berbagai aktivitas  warga  masyarakat.  kelembagaan sasi  dapat  berperan  sebagai  landasan  dalam upaya  untuk  mengamankan  hak  petuanan dari  persekutuan  masyarakat  baik  didarat maupun dilaut.
Kelembagaan  adalah  sekumpulan aturan  main,  prosedur,  norma  dan  etika berperilaku  yang  dirancang  dan  disepakati untuk  membatasi  tingkah  laku  individu. Kelembagaan  kewang  di  setiap  daerah berbeda-beda, dan berfungsi untuk melindungi  sumberdaya  alam  dari  aktivitas warga  masyarakat  yang  tidak  bertanggung jawab.  Kelembagaan  ini  berjalan  secara bersamaan  dengan  sasi  sampai  saat ini.  Sasi dan  kewang  merupakan  wujud  kearifan masyarakat  di  Provinsi  Maluku,  yang  sudah membudaya daerah – daerah.
Sasi adalah ketentuan-ketentuan hukum tentang larangan memasuki, mengambil  atau  melakukan  sesuatu  dalam suatu  kawasan  tertentu  dan  dalam  jangka waktu  yang  tertentu  pula.  Sasi  hutan  adalah sasi  yang  mengatur  kegiatan  eksploitasi
(pemungutan)  semua  sumberdaya  didarat (hutan).  Kearifan  masyarakat  terwujud  atas kesadaran  partisipasi  masyarakat  dalam melestarikan  sumberdaya  alam  baik  didarat maupun  di  laut.  Dalam  hal  ini,  sasi merupakan  model  kesadaran  dan  partisipasi masyarakat yang berguna dalam
mewujudkan pembangunan yang
berwawasan  lingkungan.  Penelitian  ini adalah untuk mengetahui peranan kelembagaan  lokal  sasi  dalam  kegiatan pengelolaan  hutan.  Kegunaan  diadakan penelitian ini adalah sebagai bahan informasi  semua  pihak  dalam  perumusan bentuk pengelolaan hutan secara lestari serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## METODE PENELITIAN

## Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian  ini  dilaksankan  di  Desa
Kailolo  Kecamatan    Pulau    Haruku
Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku selama  dua  bulan  sejak  bulan  Nopember 2007 sampai dengan bulan Desember 2007.

## Metode Pengumpulan Data
Dalam  penelitian  ini  pengumpulan data dilakukan dengan cara :
1. Observasi
Dalam kegiatan ini dilakukan pengamatan  terhadap  berbagai  kegiatan dan  keadaan  didaerah  penelitian  baik dilingkungan  desa  maupun  dikawasan hutan 2. Wawancara
Wawancara  dilakukan  dengan  semua stakeholder  untuk  mengumpulkan  data dan  informasi  dan  intensif.  Stakeholder yang  diwawancarai  adalah  :  pemerintah negeri/desa,  pengelola  (kewang),  tokoh- tokoh pemuda dan pelajar, istansi terkait, lembaga  swadaya  masyarakat  (LSM), dan pihak akademisi. Perincian responden  dapat  dilihat  pada  tabel dibawah ini :
Tabel 1. Rincian Dan Jumlah Responden Serta Informasi Yang Diperoleh
No Jenis Responden Jumlah Jenis Informasi Yang Diperoleh 1. 2. 3. 4. 5. 6. Pemerintah Desa Pengelola (Kewang) Pemuda dan Pelajar Istansi Terkait Akademisi LSM 10 4 5 5 2 4 Sistem Pelaksana Sasi
Pelaksan Sasi di Lapangan Tanggapan Terhadap Sasi
Tanggapan Terhadap Sasi
Tanggapan Terhadap Sasi
Tanggapan Terhadap Sasi
Sumber : Data Primer Setelah di Olah, 2007
3. Studi Dokumentasi Selain dua cara diatas juga digunakan studi dokumentasi berupa studi kepustakaan
(literature) dan foto-foto yang berkaitan dengan penelitian ini
Berdasarkan jenis data yang dikumpulkan,  maka  data  tersebut  dapat dibedakan menjadi dua yaitu :
1. Data Primer
Data  primer  diperoleh  melalui  wawancara denga  stakeholder.  Aspek  –  aspek  yang
diwawancara
meliputi lembaga penyelenggara  sasi,  tugas  dan  fungsi lembaga penyelenggara, hubungan kelembagaan  (sasi)  dengan  adat  istiadat setempat,  hubungan  kelembagaan  sasi dengan  pemerintah,  dan  ruang  lingkup kelembagaan dalam pengelolaan hutan.
2. Data Sekunder
Data  sekunder  merupakan  data  yang diperoleh  dari  berbagai  istansi  dan lembaga – lembaga tertentu yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder yang dikumpulkan  meliputi  data  potensi  daerah dan keadaan umum lokasi.

## Analisis Data
Data  primer  dan  data  sekunder  yang telah  terkumpul  dalam  penelitian  ini  akan diolah  dan  ditabulasi  serta  diklasifikasikan sesuai  dengan  tujuan  penelitian.  Selanjutnya dianalisis  secara  kualitatif  dan  kuantitatif untuk  mendeskripsikan  peranan  kelembagaan sasi dalam pengelolaan hutan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Deskripsi Sasi
Sasi  secara  umum  diartikan  sebagai pranata  tradisional  yang  mengatur  tentang larangan  dan  kebolehan  warga  masyarakat dalam  mengelola  sumberdaya  alam  serta lingkungan  hidup  sekitarnya.    Sasi  juga diartikan  sebagai  rangakaian  pengelolaan hutan  atau  pemanfaatan  hutan  dengan  selalu berpegang kepada hukum adat/istiadat kebiasaan.  Deskripsi  mengenai  kegiatan  sasi adalah sebagai berikut :
1. Wilayah
Pembahasan mengenai wilayah sasi di Maluku tidak bisa terlepas dari adanya konsep kepemilikian,  baik  kepemilikan  bersama  (hak ulayat)  maupun  kepemilikan  pribadi  (non ulayat).  Daerah-daerah  di  Maluku  pada umumnya  dan  Pulau  Haruku  pada  khususnya
terdapat  konsep  kepemilikan  atas  wilayah  di darat  maupun  di  laut,  yang  disebut  dengan petuanan.
Wilayah darat yang menjadi kepemilikan penduduk disebut petuanan darat, petuanan  darat  ini  diusahakan  oleh  seseorang yang kepemilikannya berada ditangan perorangan  (non  ulayat)  ataupun  sekelompok orang yang  merupakan anggota keluarga besar atau  marga  yang  mempunyai  hak  yang  sama atas  suatu  wilayah  (hak  ulayat).  Wilayah  – wilayah  petuanan  darat  yang  diusahakan  baik milik  perorangan  maupun  milik  bersama disebut Dusun, yang semuanya terkena hukum sasi, berdasarkan kesepakatan seluruh masyarakat  seluruh  negeri  (desa),  yang disepakati  pada  saat  rapat  saniri  dapat  dilihat pada Gambar 1.
Gambar 1. Wilayah Petuanan Darat (Dusun)
Lain  halnya  dengan  petuanan  darat yang kepemilikannya berada ditangan perorangan  atau  sekelompok  orang  (marga), maka  petuanan  laut  ini  sepenuhnya  menjadi milik  desa,  sehingga  apabila  petuanan  laut  ini ingin  dikenakan  sasi  harus  mendapatkan persetujuan  kepala  desa  yang  bertindak  atas nama desa. Sasi (petuanan laut) disajikan pada Gambar 2.
Di  Maluku  pada  umumnya  dan Maluku  Tengah  pada  khususnya  wilayah  sasi
dapat  ditetapkan  apabila  memiliki  syarat  – syarat sebagai berikut :
a. Merupakan petuanan negeri
b. Mempunyai batas – batas yang jelas
c. Ketergantungan  masyarakat  sangat  besar pada wilayah tersebut
d. Memiliki  sumberdaya  yang  beraneka ragam dan potensi banyak
e. Mudah dijangkau oleh masyarakat
Gambar 2.Wilayah Petuanan Laut (Labuhan)
Berbicara mengenai wilayah maka didalamnya mengandung  arti  adanya  batas-batas  tertentu. Di  Pulau  Haruku  wilayah  petuanan  darat
maupun  wilayah  petuanan  laut  mempunyai batas-batas  yang  jelas.  Hal  ini  dapat  dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Batas-batas wilayah petuanan Darat dan Wilayah Petuanan Laut No Wilayah Petuanan Tanda batas
1. 2. Darat Laut  Batas alam : Sungai, bukit, tanjung, gua dll.
 Batas buatan : Pohon yang ditanam, patok dll.
 Meti, perairan dangkal, batas desa (garis imajiner).
Sumber : Data Primer Setelah di Olah, 2007
Dari  Tabel  2  dapat  dilihat  adanya  batas  yang jelas  untuk  wilayah  petuanan  darat  maupun wilayah  petuanan  laut.  Hal  ini  terlihat  adanya kesadaran  masyarakat  tentang  hak  masing- masing,  baik  antara  sesama  masyarakat maupun  antara  masyarakat  satu  desa  dengan masyarakat  desa  lainnya.  Selain  itu  dengan adanya  batas-batas  tersebut  menyebabkan wilayahnya  menjadi  eksklusif,  dalam  arti bahwa  pengelolaan  sumberdaya  alam  dan lingkungan menjadi hak masyarakat desa yang mengklaimnya.Dengan  demikian  masyarakat lain  dilarang  mengeksploitasi  sumberdaya yang ada di dalamnya.
2. Kelembagaan Sasi
Sebagai  pelindung  sumberdaya  alam hayati,  sasi  merupakan  pranata  adat/lembaga adat  yang  ada  di  Maluku  terutama  Maluku Tengah  (pulau  Haruku)  sejak  zaman  dahulu kala  namun  demikian  tidak  jelas  sejak  kapan sasi  itu  mulai  dikenal  karena  data  dan informasi  yang  autentik  tentang  hal  tersebut tidak  ditemukan.  Tetapi  berdasarkan  cerita masyarakat  stempat  diperkirakan  sejak  tahun
1600-an  sasi  suda  mulai  dibudayakan  dipulau haruku,  dengan  tujuan  untuk  melindungi sumberdaya  alam  hayati  dalam  desa,  menjaga dan  memelihara  lingkungan  hidup,  serta melindungi  kelestarian  dan  kerusakan  karena ulah manusia.
Sasi  berlaku  pada  semua  orang  baik orang  dalam  negeri  (anak  negeri)  maupun orang luar negeri lain untuk itu diletakan tanda larangan  agar  orang  dapat  mengetahui  sedang tutup sasi. Sasi ditandai dengan berbagai tanda yang  sudah  dikenal  oleh  masyarakat,  tanda- tanda  sasi  dipajang  ditempat-tempat  yang banyak  dilalui  orang  agar  mudah  dilihat  dan dapat dipatuhi.
Sesuai  dengan  apa  yang  dijelaskan sebelumnya  bahwa  sasi  merupakan  suatu larangan pengelolaan sumberdaya alam jangka waktu  tertentu  dimana  hukum  sasi  yang diberlakukan tidak meliputi semua sumberdaya  alam,  hanya  jenis-jenis  yang mempunyai  nilai  ekonomis  dan  potensinya besar serta disepakati oleh seluruh masyarakat untuk  dikenakan  sasi.  Jenis-jenis  yang
biasanya terkena hukum sasi dapat dilihat pada
tabel dibawah ini :
Tabel 3. Lokasi dan Jenis Sumberdaya Alam yang Dikenai Hukum Sasi No Lokasi Sumberdaya Alam Jenis Sumberdaya Alam 1. 2. 3. 4. Didarat (hutan) Disungai (kali) Ditepi pantai Dilaut Kelapa, pala, durian, cengkih, sagu, dll. Ikan, udang, batu kerikil, pasir, dll
Pohon bakau, telur burung maleo, dll. Ikan, lola, teripang, batu karang, pasir, dll.
Sumber : Data Primer Setelah di Olah, 2007
Dari  hasil  pengamatan  dan  wawancara dilapangan  dapat  diketahui  bahwa  jenis  sasi yang  dilaksanakan  didesa  kailolo  adalah  sasi yang didasarkan pada peningkatan kesejahteraan anak negeri berupa sasi babaliang  (pembelian).  Jenis  sasi  ini  banyak ditemukan  didaerah  Maluku  tengah  namun pelaksanaanya berbeda-beda pada satu negeri/desa  dengan  desa  lainnya.  Tetapi umumnya  dilakukan  dengan  cara  pelelangan (lelang)  dan  penawar  tertinggi  berstatus sebagai  pembeli  dan  langsung  menjadi pengelola (kewang).
Pelelangan merupakan penjualan yang diadakan  terhadap  wilayah  hutan  negeri kepada  seluruh  masyarakat  desa  yang  dihadiri oleh  pemerintah  desa,  tokoh-tokoh  agama, tokoh-tokoh  pemuda,  pelajar  dan  masyarakat desa  kailolo.Kegiatan  ini  dimaksudkan  untuk memberikan  kesempatan  kepada  seluruh masyarakat  yang  berminat  dalam  pengelolaan hutan.Dimana penawar tertinggi akan bertindak  sebagai  pengelola,  pengelolaan bukan  saja  difokuskan  terhadap  hasil  hutan yang terkena sasi, tetapi juga terhadap seluruh sumberdaya  hutan  yang  harus  dijaga  dan diamankan  dan  berbagai  tindakan  kerusakan agar  keberadaanya  tetap  lestari.  Dan  apabila
masyarakat  tidak  berminat  untuk  menawar maka pemerintah desa berhak untuk mengambil alih kegiatan pengelolaan.
Hak-hak  peserta  pelelangan  adalah sebagai berikut :
1. Berhak mengajukan pendapat
2. Berhak melakukan penawaran
3. Berhak  melakukan  pengelolaan hutan
4. Mendapat perlakuan yang sama
Kewajiban  peserta  pelelangan  adalah sebagai berikut :
1. Merupakan penduduk asli
2. Mengetahui  dengan  jelas  kondisi hutan masyarakat desa setempat
3. Menghadiri aturan pelaksana pelelangan.
Lembaga kewang pulau haruku dibentuk  sejak  sasi  dilaksanakan  denga struktur organisasi sebagai berikut :
Gambar 3. Struktur Organisasi Lembaga Kewang
Berdasarkan  struktur  diatas  dapat  mengetahui  susunan  dari  lembaga  kewang  didesa  kailolo  yang terdiri  atas  kepala  kewang,  pembantu  kepala  kewang,  bendahara,  dan  anggota-anggota  kewang. Dimana  kepala  kewang  akan  bertindak  sebagai  pimpinan  dalam  jangka  waktu  tertentu.  Kepala kewang akan mengangkat para pembantunya yaitu seorang pembantu kepala kewang untuk membantu kepala  kewang  dalam  melakukan  pengelolaan  seluruh  sumberdaya  alam  yang  terkena  hukum  sasi, untuk  mengatur  masalah  keuangan  maka  kepala  kewang  mengangkat  seorang  bendahara  untuk mengatur  arus  keuangan  yang  berkaitan  dengan  pengelolaan  sumberdaya  alam  tersebut,  selain  itu kepala  kewang  mempunyai  beberapa  anggota  kewang  yang  membantunya  dalam  melakukan penjagaan  terhadap  semua  sumberdaya  yang  dikenai  hukum  sasi.  Anggota-anggota  ini  dipilih langsung oleh kepala kewang yang jumlahnya disesuaikan dengan luas wilayah yang terkena hukum sasi.
Syarat-syarat anggota kewang adalah sebagai berikut :
1. Merupakan penduduk asli
2. Pekerjannya sebagai petani
3. Mengetahui batas-batas desa dan batas-batas hutan dengan jelas
4. Beribawa, disiplin, tegas, jujur, dan mempunyai kharisma
Jumlah seluruh pengelola (kewang) didesa kailolo berjumlah 14 orang dengan perinciannya :
1 orang kepala kewang, 1 orang pembantu kepala kewang, 1 orang bendahara dan 11 anggota kewang. Tugas dan kewajiban kewang adalah sebagai berikut :
1. Mengamnkan  pelaksanaan  semua  kegiatan  sasi  yang  telah  diputuskan  pada  saat  musyawarah (pelelangan).
2. Melaksanakan pemberian sanksi atau hukum kepada warga yang melanggar
3. Memeriksa batas-batas tanah, hutan dan laut yang termasuk dalam wilayah sasi
Kepala Kewang Pembantu Kepala Kewang Bendahara Anggota

## 4. Memasang atau menancapkan tanda-tanda sasi
Tugas  sehari-hari  anggota  kewang  adalah  melakukan  pengawasan  diwilayah  petuanan  darat maupun laut dan juga
diwilayah  pemukiman.  Jika  terjadi  pelanggaran  sasi  maka  anggota  kewang  berkewajiban  melapor kepada  kepala  kewang,  yang  bersangkutan  akan  dihadirkan  dihadapan  seluruh  pengelola  (kewang) untuk  dimintai  keterangan  dan  selanjutnya  diberikan  hukuman  sesuai  dengan  kesepakatan  seluruh anggota masyarakat. Salah satu contoh tugas anggota kewang dalam melakukan pengawasan didalam hutan (pos jaga) dapat dilihat pada gambar dibawah ini
:
Gambar 4. Salah Satu Anggota Kewang Yang Sedang Melakukan Penjagaan di Pos Jaga
Karena  kearifan  lembaga  kewang melakukan  tugasnya  maka  dalam  rangka melindungi  kelestarian  sumberdaya  alam  dan lingkungan  maka  pemerintah  RI  pada  tahun 1985  pernah  memberikan  hadiah  kalpataru kepada kewang pulau Haruku (negeri haruku)kabupaten  Maluku  tengah  yang  telah mengelola sumberdaya alam dan lingkungannya.

## B. Peranan Sasi Dalam Pengelolaan Hutan
Sebagaimana telah dibahas sebelumnya  bahwa  salah  satu  wilayah  yang terkena  hukum  sasi  adalah  wilayah  darat
(hutan)  baik  yang  dimiliki  secara  perorangan maupun dimiliki bersama.Sasi hutan merupakan  sasi  yang  mengatur  seluruh kegiatan  eksploitasi  (pemungutan)  semua sumberdaya didarat (hutan). Deskripsi mengenai sasi hutan adalah sebagai berikut :
1. Perencanaan
Pelelangan  merupakan  tahap  awal dimulainya  kegiatan  sasi  hutan,  dimana penawar tertingi akan memenangkan pelelangan dan membentuk lembaga pengelola (kewang).  Lembaga  ini  akan  bekerja  sesuai dengan  kesepakatan  bersama  yang  ditetapkan pada saat kegiatan pelelangan selesai.
Gambar 5. Suasana Pada Saat Pelelangan di Desa Kailolo
Hal-hal  yang  disepakati  pada  saat pelelangan adalah sebagai berikut :
a. Wilayah/lokasi sasi hutan
Wilayah  sasi  disepakati  secara  bersama  yaitu pada  seluruh  wilayah  petuanan  negeri  (diluar kawasan  hutan)  sesuai  dengan  batas-batas
yang telah ditentukan baik diwilayah petuanan yang  dimiliki  bersama  (hak  ulayat)  maupun wilayah  petuanan  milik  perorangan  (non ulayat).  Wilayah  yang  terkena  sasi  disebut lalean dan hitapori
Gambar 6. Salah Satu Wilayah Sasi Hutan (Lalean)
Gambar 7.Salah Satu Wilayah Sasi Hutan (Hitapory)
b. Masa berlaku sasi
Sebelum kegiatan lelang dimulai masa berlaku  sasi  hutan  ditetapkan  ditempat pelelangan  sehingga  penawarannya  dapat disesuaikan  dengan  masa  berlakunya.Masa berlakunya  minimal  yang  ditetapkan  yaitu  1 tahun dan maksimal 2 tahun.
Hasil pelelangan tersebut akan dimasukan  dalam  kas  desa  dan  dialokasikan untuk  :  pemerintah  desa  20%,  pembangunan tempat-tempat  ibadah,  pembangunan  sarana- sarana  sosial,  rehabilitasi  hutan  dan  keperluan lainnya.  Masa  berlaku  sasi  dan  jumlah penawarannya  selama  beberapa tahun  terakhir dapat dilihat pada Tabel 4.
Tabel 4. Masa Berlaku Sasi Beserta Harga Penawarannya
No Masa Berlaku Sasi (Tahun) Harga Penawaran (Rupiah) 1. 2. 3. 4. 5. 2008 – 2010 2010 – 2012 2012 – 2014 2014 – 2016 2016 – 2018 12.000.000 13.500.000 15.750.000 17.000.000 20.000.000
Sumber : Data Primer Setelah diolah, 2018
c. Hasil Hutan Yang Terkena Sasi
Hasil  hutan  yang  terkena  hukum  sasi ditentukan berdasarkan kesepakatan masyarakat  dalam  acara  pelelangan  dengan pertimbangan  hasil  hutan  tersebut  tersedia dalam  jumlah  yang  banyak  dan  mempunyai
nilai  ekonomis  yang  tinggi.Dari  pelelangan terakhir  ditetapkan  bahwa  hasil  hutan  yang terkena  sasi  adalah  buah  pala  yang  luasnya
kurang  lebih  30  ha,  dengan  potensi  rata-rata 7.380  buah/ha/th.  Hasil-hasil  hutan  tersebut dapat dilihat pada Gambar 8.
Gambar 8. Salah Satu Hutan Yang Terkena Hukum Sasi (Buah Pala)
a. Sanksi
Oleh karena itu berwujud larangan dan kebolehan,  maka  upaya  menangkal  terjadinya pelanggaran  yang  dilakukan  dalam  masa  sasi atau  pada  saat  tutup  sasi  menyebabkan pelakunya  dikenakan  sanksi.Sanksi  dalam hukum sasi berbeda-beda pada setiap negeri di
Maluku,  tetapi  pada  umumnya  dikenakan sanksi  berupa  denda.Besarnya  jumlah  denda tergantung pada jenis dan banyaknya sumberdaya  alam  yang  diambil  (dicuri)  oleh setiap  warga  masyarakat.  Rincian  mengenai sanksi dapat dilihat pada Tabel 5.
Gambar 9. Salah Satu Hutan yang Terkena Hukum Sasi (Buah Kelapa)
Tabel 5.Peraturan-peraturan Sasi Beserta Sansksinya No Aturan-aturan Sanksi 1. 2.
3.
4. 5. 6. 7. 8. 9.
10.
11.
12.
13.
Dilarang mengambil beberapa jenis sumberdaya alam dihutan selama periode tertentu (Tutup sasi).
Dilarang mengambil sumberdaya alam (buah-buahan) yang masih muda.
Dilarang menebang pohon dihutan tanpa izin.
Dilarang  menebang  pohon  disekitar  sumber  air  dan lereng gunung.
Dilarang menebang pohon-pohon bakau ditepi pantai.
Dilarang  bagi  bukan  anak-anak  negeri  untuk  masuk kedaerah petuanan tanpa izin.
Dilarang  mengambil  lola  dan  teripang  dipantai  (laut) selama periode tertentu (tutup sasi).
Dilarang  menangkap  ikan  dengan  jaring  karoro (jarring mata kecil).
Dilarang  mengambil  pasir,  batu,  batu  kerikil  tanpa sepengetahuan pemerintah negeri.
Dilarang  mengambil  batu  karang  diperairan  pantai tanpa sepengetahuan pemerintah negeri.
Dilarang  menangkap  ikan  dengan  menggunakan bahan beracun dan bahan peledak.
Dilarang mengambil telur burung maleo ditepi pantai. Diwajibkan  bagi  seluruh  warga  masyarakat  untuk menanam kembali tanaman yang sudah mati.
Diwajibkan  bagi  seluruh  warga  masyarakat  untuk melindungi sumberdaya alam dan lingkungannya.
Rp. 7.500 -10.000/buah
Rp. 5.000 – 7.500/ buah Rp. 50.000 – 300.000/pohon Rp. 50.000 – 300.000/pohon Rp. 5.000 – 150.000/pohon Rp. 10.000 – 15.000/orang Rp. 7.500 – 10.000/ekor
Rp. 1.000 – 10.000/ekor Rp. 20.000 – 50.000/M 3 Rp. 30.000 – 50.000/M 3 Rp. 50.000 – 300.000/sekali
Rp. 5.000 – 7.500/butir
Sumber : Data Primer Setelah di Olah, 2018
Selain  sanksi  berupa  benda  terdapat juga hukuman badan (cambuk) bagi anak-anak bahkan ada hukuman diarak mengelilingi desa dengan teriakan ejekan berupa pencuri dan lain sebagainya (jika diulangi sebanyak tiga kali).
Dari berbagai pelanggaran – pelanggaran  yang  terjadi  ternyata  yang mempunyai  intesitas  yang  tinggi  adalah
pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  anak-anak seperti  pengambilan  buah  pala  yang  masih muda  dan  menggugurkan  bunga-bunga  pala pada  waktu  bermain  sehingga  dikenakan sanksi  berupa  cambuk  kepada  mereka  dan adanya  hukuman  tambahan  dari  orang  tua mereka dengan harapan tindakan tersebut tidak diulangi  lagi,  hal  ini  dilakukan  karena  adanya
rasa  malu  orang  tua  mereka  dengan  harapan tindakan  tersebut  tidak  diulangi  lagi,  hal  ini dilakukan  karena  adanya  rasa  malu  orang  tua kepada masyarakat terhadap tindakan anaknya.
Salah  satu  contoh  kasus  pencurian pernah  terjadi  pada  tahun  1998,  dimana  pada waktu  itu  3  (tiga)  orang  pemuda  melakukan pencurian  pala  sebanyak  5  (lima)  pohon  pada
pukul  19.00  WIT  (malam  hari),  maka keesokan  harinya  anggota  kewang  mendapat laporan  dari  masyarakat  dan  pemilik  pala sehingga  ketiga  orang  tersebut  dikenakan sanksi  berupa denda  sebesar  Rp.  5.000  /  buah dan  hasil  curiannya  diambil  oleh  anggota kewang dan dikembalikan kepada si pemilik.

## 2. Pelaksanaan
Setelah  kegiatan  pelelangan  selesai maka pengelola (kewang) mulai bekerja sesuai dengan  apa  yang  diperintahkan  oleh  kepala kewang.  Pekerjaan-pekerjaan  tersebut  dapat dideskripsikan sebagai berikut : a. Pemasangan tanda sasi (Tutup sasi)
Sehari  setelah  kegiatan  pelelangan  usai, para anggota kewang akan berpencar diseluruh penjuru hutan, terutama ditempat-tempat yang
banyak
dilalui orang untuk
memasang/menancap tanda sasi, karena adanya  tanda-tanda  tersebut  menandakan waktunya tutup sasi dimana semua masyarakat tidak bebas memasuki hutan untuk mengambil hasil  hutan  yang  terkena  sasi,  namun  untuk acara-acara tertentu seperti pernikahan, kematian  dan  lain-lain,  masyarakat  dapat diberi  izin  oleh  lembaga  kewang  untuk mengambil hasil hutan sesuai dengan keperluannya.  Salah  satu  tanda  sasi  dapat dilihat pada gambar dibawah ini
Gambar 10. Salah Satu Tanda Sasi Hutan (Marasabessy, 2018)
b. Pembuatan Pos Jaga
Selain  tanda-tanda  sasi,  juga  dibuat pos-pos  jaga  didaerah  perbatasan  antara wilayah hutan dengan daerah pemukiman. Hal ini  dimaksudkan  untuk  selalu  memantau sesame  masyarakat  yang  keluar  masuk  hutan.
Pos-pos  jaga  tersebut  biasa  disebut  dengan rumah kewang.
c. Pemanenan (Buka sasi)
Setelah sekian lama anggota melakukan  penjagaan  terhadap  hasil  hutan yang terkena sasi dan masyarakat menahan diri untuk  mengeksploitasinya,  maka  tiba  saatnya kegiatan pemanenan ( buka sasi ) yang ditandai dengan  pencabutan  tanda-tanda  sasi.  Kegiatan ini dilakukan apabila hasil hutan sudah benar- benar masak atau layak dikonsumsi (dilakukan 4 bulan sekali) maka  kewang akan mengumkan  kepada  seluruh  masyarakat  seisi negeri bahwa acara buka sasi akan dilaksanakan  sampai  selesainya  kegiatan pemanenan melalui tabaos (pemberihan kepada masyarakat seisi negeri) .
Masyarakat akan berbondong- bondong  masuk  hutan,  tua-muda,  pria-wanita, akan beramai-ramai dan bersam-sama melakukan  eksploitasi  terhadap  hasil  hutan yang  dimilikinya,  baik  dimiliki  secara  pribadi maupun dimiliki secara bersama. Pada saat itu pula anggota kewang akan melakukan pengawasan  terhadap  mereka  yang  memanen guna  mencegah  terjadinya  hal-hal  yang  tidak diinginkan,  kondisi  hutan  pada  saat  itu  sangat ramai.
Dari  hasil  pemanenan  yang  diperoleh, maka masyarakat diwajibkan untuk menyerahkan  10%  dari  hasil  pemanenannya untuk  pengelola  (kewang)  yang  diserahkan pada  pos-pos  jaga  yang  telah  dibuat.  Hasil yang  diserahkan  pada  pengelola  kewang disebut suke .
Setelah  kegiatan  pemanenan  selesai maka  pihak  pengelola  (kewang)  melakukan tabaos  kepada  masyarakat  seisi  negeri  bahwa
sasi  akan  ditutup,  dan  dilanjutkan  dengan memasang  tanda-tanda  sasi  serta  perbaikan pos  jaga.  Kondisi  diatas  akan  berulang  terus menerus selama waktu yang telah ditentukan. d. Pemeliharaan
Pemeliharaan terhadap semua sumberdaya  alam  yang  ada  dalam  hutan dilakukan  oleh  pemegang  hak    (pemilik)  baik pada  wilayah  petuanan  milik  perorangan  (non ulayat)  maupun  wilayah  petuanan  milik bersama (hak ulayat) yang dilakukan pada saat tutup sasi.
Hal  ini  tidak  terlepas  dari  peranan lembaga pengelola (kewang) dalam memberikan  informasi  dan  masukan  kepada pemilik untuk melaksanakan kegiatan pemeliharaan tersebut.
3. pengawasan
Kewang merupakan lembaga pengelola  yang  bertugas  untuk  melakukan pengawasan  baik  didalam  hutan,  pos-pos  jaga maupun pemukiman terhadap semua sumberdaya  yang  ada  dalam  hutan  selama jangka  waktu  yang  telah  ditetapkan  pada pelelangan  baik  pada  saat  tutup  sasi  maupun pada  saat  buka  sasi.  Hal  ini  dimaksud  untuk mencegah terjadinya pengrusakan dan pencurian  terhadap  semua  sumberdaya  hutan. Kegiatan pengawasan tersebut disebut maajaga. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 4.
4. Pengelolaan hasil
Pengelolaan  hasil  hutan  dimaksud adalah hasil yang diperoleh pengelola (kewang). Setelah kewang menerima 10% dari hasil  pemanenan  masyarakat  maka  hasil
tersebut  akan  dikumpulkan  dirumah  kepala kewang untuk dihitung dan diolah secara
bersama-sama.  Hal  ini  dilakukan  agar  adanya transparansi antara kepala kewang dengan para anggotanya sehingga tidak ada saling mencurigai.

## 5. Pemasaran
Setelah  semua  hasil  diperoleh  sudah terkumpul  dalam  jumlah  yang  banyak  maka kepala  kewang  akan  memberikan  para anggotanya  untuk  mengecek  harga  dipasaran, agar  dapat  menentukan  langkah  terbaik  dalam pemasaran guna mendaptkan keuntungan yang maksimal.  Pemasaran  biasanya  dilakukan dikota  ambon  atau  langsung  dibawa  keluar ambon untuk dipasarkan.

## C.  Hubungan  antara  Kelembagaan  Sasi dengan Kebijakan Pemerintah
1. Kebijakan  Pendukung
a.  Undang-undang  nomor  41  tahun  1999 tentang kehutanan
Pasal 2 : Penyelenggaraan kehutanan berasaskan  manfaat  dan  lestari, kerakyatan, keadilan,
kebersamaan,  keterbukaan,  dan keterpaduan.
Pasal  3      :  Penyelenggaraan  kehutanan
bertujuan  untuk  sebesar  –  besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan
Pasal  21    :  Pengelolaan  hutan  meliputi kegiatan : tata hutan dan penyusunan  rencana  pengelolaan hutan,  pemanfaatan  hutan  dan penggunaan kawasan hutan,
rehabilitasi  dan  rekalamasi  hutan, dan  perlindungan  hutan  dan konservasi alam.
Pasal 60   : Pemerintah dan pemerintah daerah wajib  melakukan  pengawasan hutan,  serta  masayarakat  atau perorangan  berperan  serta  dalam pengawasan kawasan hutan.
Pasal 67   : Masyarakat hukum adat sepanjang menurut  kenyataannya  masih  ada dan  diakui  keberadaannya  berhak :
a.
Melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan
kebutuhan hidup sehari-hari
masyarakat adat yang bersangkutan. b. Melakukan  kegiatan  pengelolaan hutan  berdasarkan  hukum  adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang- undang
c.
Mendapatkan pemeberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.
b.  Keputusan  menteri  kehutanan  nomor  31
tahun 2001 tentang penyelenggaraan hutan kemasyarakatan. Pasal  3 : Penyelenggaraan hutan kemasyarakatan  bertujuan  untuk memeberdayakan masyarakat setempat dalam pengelolaan hutan,  dengan  tetap  menjaga kelestarian  fungsi  hutan  dan
lingkungan  hidup  dalam  rangka meningkatkan kesejahteraanya . Pasal  4  :  Ruang  lingkup  Penyelanggaraan hutan  kemasayarakatan  meliputi pengaturan tugas dan fungsi serta tanggungjawab pemerintah, pemerintah
daerah, dan masyarakat  dalam  aspek-aspek penetapan    wilayah  pengelolaan, penyiapan  mayarakat,  perizinan, pengelolan  ,  sampai  dengan pengendalian.
Pasal  11    :  penyiapan  masyarakat  merupakan
upaya untuk meningkatkan kesiapan kelembagaan masyarakat setempat dalam pengelolaan hutan lemasyarakatan. Pasal  31      :  penyusunan  rencana  pengelolaan harus mempertimbangkan kepentingan publik dan lingkungan.  Rencana  pengelolaan disusun  oleh  pemegang  izin secara partiipatif
dengan melibatkan seluruh anggota kelompok  dan  difasilitasi  oleh pemerintah kabupaten/kota.
2. Hubungan
Sasi merupakan suatu bentuk pengeolaan  hutan  yang  dilaksanakan  oleh lembaga pengelola (kewang) untuk meningkatkan pemanfaatan semua sumberdaya  hutan  secara  lestari,  kerakyatan dan  keadilan,  kebersamaan,  keterbukaan  dan keerpaduan  guna  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat.  Hal  ini  dapat  dilihat  dengan
adanya  kesepakatan  bersama  oleh  masyarakat dalam  acara  pelelangan  untuk  menetukan lokasi  sasi,  jenis-jenis  sumberdaya  yang terkena  hukum  sasi,  memberi  peluang  yang sama  kepada  seluruh  masyarakat,  dan  adanya kerjasama antara pengelolaan dengan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Fungsi  –  fungsi  pengelolaan  hutan secara  umum  seperti  perencanaan,  organisasi, peaksanaan  dan  pengawasan  juga  dtemukan dalam  pengelolaan  hutan  dengan  sistem  sasi. Hal ini dapat dilihat dengan adanya perencanaan awal pengolaan untuk mennetukan  wilayah  berlakunya  sasi,  struktur organisasi    pengelola  (kewang)  beserta  tugas dan  tanggung  jawabnya,  pelaksanaan  sasi (Pemasangan  tanda  sasi,  pemanenan  dan pemeliharaan), pengawasan dalam pelaksanaan  sasi,  pengelolaan  hasil  yang diperoleh serta pemasarannya.
Sasi  merupakan  hukum  adat  atau  adat kebiasaan  yang  dilakukan  untuk  memungut hasil  hutan  oleh  masyarakat  yang  ada dipropinsi  Maluku  terutama  propinsi  Maluku tengah  dengan  cara-cara  tertetntu.  Dengan demikian  sasi  sebagai  suatu  bentuk  kearifan lokal yang sangat dibutuhkan dalam pengelolaan  hutan  untuk  memberdayakan masyarakat  setempat  dengan  tetap  menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dari  berbagai  uraian  diatas  kita  dapat melihat bahwa sebelum dikeluarkan kebijakan-kebijakan pemerintah dibidang kehutanan,  terlebih  dahulu  masyarakat  hukum
adat  daerah  Maluku  dengan  keraifannya  telah membuktikan  kepada  pemerintah  bahwa substansi  yang  terkandung  dalam  kebijakan  – kebijakan  tersebut  sudah  tercermin  dalam perilaku  kehidupan  masyarakat  sehari-hari yang dikenal dengan istilah sasi.
Selain  itu  sasi  sebagai  lembaga  adat desa senantiasa bekerja sama dengan lembaga- lembaga  formal  lainnya  guna  meningkatkan pengetahuan  dan  kinerja  dari  pada  lembaga sasi tersebut . lembaga-lembaga tersebut antara lain  pemerintah  desa,  kecamatan,  kabupaten dan  istansi-istansi  terkait  seperti  sub  balai KSDA  Maluku,  sub  dinas  pertanian  dan perkebunan,  serta  LSM.  Kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah penyuluhan- penyuluhan dibidang kehutanan, pertanian dan perkebunan kepada masyarakat desa.

## D. Hambatan – hambatan
Sasi sebagai model kearifan masyarakat Maluku dalam melestarikan sumberdaya  alam  dan  lingkungan  dalam pelaksanaannya mendapat berbagai hambatan.
Hambatan –  hambatan  tersebut diantaranya :
1. Kurangnya  pengawasan  dari  pengelola (kewang)  Karen  luasnya  petuanan  negeri yang  tidak  sebanding  dengan  jumlah anggota kewang,
2. Adanya ketidaktahuan anak-anak terhadap ketentuan sasi yang mengakibatkan terjadinya banyak pelanggaran
3. Benturan  antara  hukum  adat  dengan hukum  nasional,  terutama  pada  saat
berlakunya  UU  No.  5  tahun  1979  tentang pemerintah desa.
4. Adanya politik kehutanan dari pemerintah berupa pemberian izin HPH dan penetapan hutan  lindung  yang  mengklaim  wilayah petuanan  negeri  tanpa  mengikutsertakan masyarakat.
Dengan  adanya  hambatan-hamabatan diatas  maka  keberadaan  dari  budaya  sasi  di Maluku  sebagai  kearifan  masyarakat  dalam pelaksanaannya mengalami berbagai hambatan bahkan dapat mengalami degradasi, maka dari itu upaya penanggulangannya harus dilakukan secara serius.
Di  zaman  reformasi  sekarang  ini terjadi perubahan pada semua aspek kehidupan masyarakat  diantaranya  keputusan  pemerintah untuk  mencabut  izin  beroperasinya  HPH, pemberian kesempatan berusaha yang sebesar- besarnya  kepada  seluruh  masyarakat  daerah untuk  melakukan  pengelolan  terhadap  seluruh sumberdaya  alam  yang  ada  didaerahnya (otonomi daerah). Maka dari itulah pemerintah daerah  (istansi  kehutanan)  harus  melihat kondisi  diatas  sebagai  suatu  peluang  dalam melakukan pengelolaan hutan dengan melibatkan  semua  pihak  (Stakeholder)  yang ada  kaitannya  dengan  pengelolaan  hutan tersebut.
Berkaitan dengan budaya sasi maka pemerintah  daerah  Maluku  harus  melihat kondisi-kondisi  diatas  sebaga  hal  penunjang untuk  tetap  mempertahankan  kebudayaan budaya  sasi.  Salah  satu  langkah  yang  harus ditempuh  oleh  pemerintah  daerah  untuk  tetap mempertahankan budaya sasi yaitu
memasukan  budaya  sasi  dalam  peraturan daerah  baik  ditingkat  provinsi,  kabupaten, kecamatan,  maupun  desa  sehingga  budaya tersebut  tetap  eksis  dan  dilaksanakan  oleh semua masyarakat dari generasi ke generasi di daerah seribu pulau tersebut. Selain itu kinerja dari  lembaga  pengelola  (kewang)  perlu
ditingkatkan dalam  melakukan tugasnya, serta adanya  peningkatan  kesadaran  masyarakat untuk  tetap  mempertahankan  buadaya  sasi dengan  jalan  memberikan  arahan-arahan kepada  setiap  generasi  untuk  lebih  mematuhi aturan-aturan yang terdapat dalam  hukum sasi tersebut.

## Kesimpulan
1. Sasi  merupakan  suatu  bentuk  larangan semantara kepada masyarakat untuk menahan  diri    dalam  mengeksploitasi sumberdaya alam yang beradapada wilayah daratan,  baik  milik  pribadi  (non  ulayat) maupun  milik  bersama  (hak  ulayat)  dan wilayah lautan yang memiliki atau dikuasai oleh  kepala  desa.  Dimanan  semua  yang bertugas  untuk  mengamnkan  pelaksanaan semua  kegiatan  sasi,  memberikan  sanksi kepada  para  pelnggar,  dan  memeriksa batas-batas  wilayah  yang  terkenasasi  serta memasang tanda-tanda sasi.
2. Salah  satu  wilayah  berlakunya  hukum  sasi yaitu  wilayah  darat  (hutan)  dimana  dalam pengelolaan  hutan  mempunyai  beberapa tahapan  yaitu  perencanaan,  pelaksanaan (pemeliharaan,  pemanenan,  penanaman), pengawasan, pengelolaan hasil dan pemasaran.
3. Hukum sasi merupakan bagian dari hukum adat  yang  diakui  oleh  pemerintah,  maka sebagai kebijakan pemerintah yang diberlakukan seperti undang-undang No 41 tahun 1999 tentang kehutanan dan keputusan  menetri  kehutanan  No.31  tahun 2001 tentang hutan kemasyarakatan dianggap masih sejalan.
4. Sasi  sebagai  suatu  model  kearifan  lokal masyarakat Maluku dalam perkembangannya  mendapatkan  berbagai hambatan  baik  yang  datang  dari  luar maupun dari dalam  masyarakat, diantarany :  kurangnya  pengawasan  karena  tidak sebanding  luas  wilayah  dengan  jumlah anggota  kewang,  benturan  antara  hukum adat  dengan  hukum    nasional  serta kebijakan  pemerintah  berupa  HPH  yang merupakan  ancaman  terhadap  wilayah petuanan negeri.
Saran
1. Pemerintah diharapkan senantiasa memberikan  dukungan  dan  mendorong pengembangan berbagai kebudayaan (kebiasaan) masyarakat yang ada Indonesia dalam kaitannya dengan pengelolaan hutan agar  dapat  dijadikan  model  pengelolaan hutan berbasiskan masyarakat.
2. untuk tetap eksis dan mempunyai kekuatan hukum, pemerintah daerah perlu memasukan hukum sasi ini dalam peraturan daerah  baik  ditingkat  provinsi,  kabupaten, kecamatan maupun desa.
3. perlu  adanya  kerjasama  antara  instansi- istansi  terkait  dengan  pemerintah  desa dalam  pelaksanaan  hukum  sasi  sehingga
dapat dijadikan sebagai sistem pengawasan dalam  pengelolaan  sumberdaya  alam  dan
lingkungan.

## DAFTAR PUSTAKA
Adonio  tito,  Ariton  pudja,  dan  sindu  galba,
1988. Penelitian dan pengkajian naskah-n2Saskah adat
istiadat
dikepulauan  kei  (peranan  sasi  dalam kehidupan masyarakat Maluku), Departemen pendidikan dan kebudayaan, Jakarta.
Departemen  pendidikan  dan  kebudayaan, 1989.  Kamus  besar  bahasa  Indonesia. Balai pustaka, Jakarta
Dirjen  kebudayaan,  1977.  Monografi  Daerah Maluku.  Departemen  Pendidikan  dan kebudayaan , Jakarta ..............................., 1989. Pengendalian social dibidang  pelestarian  lingkungan  alam daerah Maluku. Departemen pendidikan dan kebudayaan, Jakarta
DPR  RI,1999.  Undang-undang  Republik
Indonesia  N0.  41  tahun  1999  tentang kehutanan. Kopkar hutan, Jakarta7
Efendi,  Z  ,1986.  Hukum  adat  ambon  lease,
Pradya paramita, Jakarta
Fakultas  pertanian  dan  kehutanana    UNHAS.
2000. Kumpulan modul pelatihan/penyegaran
petugas,
penyuluh,  LSM,  dan  aparat  praktek dalam  rangka  pembangunan  pilot project hutan kemasyarakatan provinsi Sulawesi  selatan  (bantuan  OECF), kerjsama fakultas pertanian dan
kehutanan universitas hasanudin
dengan  balai  rehabilitasi  lahan  dan konservasi  tanah  jeneberang-walanae. Sulawesi selatan.
Kartasapoerta.  G.  A  .1986.  Klimatologi (pengaruh  iklim  terhadap  tanah  dan tanaman), bumu Aksara, Jakarta
Kissya.  E.1993.  Sasi  aman  haru-ukui  (tradisi kelola  sumberdaya  alam  lestari  di Haruku). Yayasan sejati, Jakarta
Lokollo,  J.  E.  1994.  Asas-asas  hukum    adat kelautan dan manfaatnya bagi pembinaan peraturan daerah kabupaten  Maluku  tengah  dalam rangka  implementasi  undang-undang nomor  4  tahun  1982  dan  undang- undang  nomor  1985.  Hasil  penelitian (tidak  dipublikasikan)  jurusan  hukum pidana  fakultas  hukum  universittas pattimura, Ambon.
Mailoa,  Otje  dan  Nus  sopamena,  1994.  Adat dan upacara perkawinan daerah Maluku,  departemen  pendidikan  dan kebudayaan, Jakarta.
Oherella.  M.  G.  1994.  Hukum  adat  mengenai tanah  air  dan  dipulau  Ambon  dan sumbangannya terhadap pembangunan hukum  agrarian  nasional  (UUPA). Disertasi (tidak dipublikasikan) program pascasarjana universittas hassanudin, makasar.
Poerwadarmita,  1982.  Kamus  umum  bahasa Indonesia. Balai pustaka, Jakarta
Ruhulessin.  H.  1990.  Suatu  studi  tentang
hukum sasi dalam pengelolaan sumberdaya  alam  diprovinsi  Maluku (Kasus  di  Ambon  dan  lease).  Tesis
(tidak dipublikasikan)
fakultas
pascasarjana  universitas  hassanudin, makasar.
Simon,  Hasanu,  1993.  Hukum  jati  dan kemakmurann: problematika dan strategi  pemecahannya.  Aditya  media, Yogyakarta.
Sudarsono,  Rahman  Patji,  Ratna  indarwasih, Sdiyono, dan Saurmiati ali, 2000. Hak ulayat  dikawasan  timur  Indonesia. Media Pressindo, Yogyakarta.
Zain. S. A 1995. Hukum lingkungan : kaidah- kaidah  pengelolaan  hutan  .  PT.  Raja Grafindo Persada. Jakarta.
.....................,  1998.  Kamus  Kehutanan.  PT.
Raja Grafindo Persada. Jakarta