## Sultan Jurisprudence
ISSN: 2798-5598 (Print) ISSN: 2798-2130 (Online)
| https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jurisprudence/index                  sultan.jurisprudence@untirta.ac.id | Vol. 4 Issue 1, Jan-Juni 2024     DDOI: http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v4i1 | Submitted : 31-10-2023   Revised: 29-02-2024   Accepted: 13-03-2024    Available online since Mei 5, 2024
Copyrights  ©  2024  Author(s)  and  published  by  the  Faculty  of  Law,  Universitas  Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia. All works published in the Sultan Jurisprudence are licensed under a  Creative Commons Attribution 4.0 International License.  All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author’s affiliated institutions.

## ARTICLE The  Role  of  Universities  in  Protecting  Intellectual Property of SMEs
Peran Perguruan Tinggi dalam Upaya Perlindungan Kekayaan Intelektual UMKM
Hari Sutra Disemadi 1, Lu Sudirman 2 , Jericho Udu 3 1 Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia 2 Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia 3 Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia
* Corresponding author: hari@uib.ac.id

## Abstract
This research aims to analyze the legal certainty in the protection of intellectual property for  Small  and  Medium-sized  Enterprises  (SMEs)  and  to  explore  the  role  of  higher education institutions in enhancing the effectiveness of intellectual property protection for SMEs. The absence of prior research specifically examining the relationship between these two aspects underscores the novelty of this research within the context of normative law. The research methodology employed is the normative legal research method, relying on the analysis of secondary data involving legal interpretation. The research findings indicate that the intellectual property regulations in Indonesia have provided a fundamental legal certainty for SME actors in their efforts to  safeguard  creativity and innovation. Higher education institutions, through community engagement activities, play a role in shaping a stronger 'legal culture' to enhance the effectiveness of intellectual property protection for SMEs. Higher education institutions can assist in improving the understanding of SME actors regarding the importance of registration and intellectual property protection .

## Keywords
SMEs; Intellectual Property Protection; Role of Higher Education Institutions

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum dalam perlindungan kekayaan intelektual  bagi  UMKM,  serta  untuk  mengeksplorasi  peran  perguruan  tinggi  dalam meningkatkan  efektivitas  perlindungan  kekayaan  intelektual  bagi  UMKM. Ketidaktersediaan  penelitian  sebelumnya  yang  secara  khusus  mengkaji  hubungan  antara kedua aspek ini, menegaskan kebaharuan penelitian ini dalam konteks hukum normatif. Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metote  penelitian  hukum  normatif,  dengan mengandalkan analisis data sekunder yang melibatkan interpretasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa  pengaturan  kekayaan  intelektual  di  Indonesia  telah  memberikan kepastian hukum yang mendasar bagi pelaku UMKM dalam upaya melindungi kreativitas
dan inovasi. Perguruan tinggi, melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat, memiliki peran dalam membentuk ‘budaya hukum’ yang lebih kuat sehingga perlindungan kekayaan intelektual  UMKM  lebih  efektif.  Perguruan  tinggi  dapat  membantu  meningkatkan pemahaman pelaku UMKM tentang pentingnya pendaftaran dan perlindungan kekayaan intelektual.

## Kata Kunci

## UMKM; Perlindungan Kekayaan Intelektual; Peran Perguruan Tinggi

## HOW TO CITE:
Hari Sutra Disemadi, Lu Sudirman, Jericho Udu, The Role of Universities in Protecting Intellectual Property of SMEs, Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum , Vol. 4 No. 1 Juni 2024, hlm. 1-23

## Pendahuluan
Sebagai  bagian  integral  dari  ekonomi  global,  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah (UMKM) juga tidak luput dari dampak positif dan negatif dari digitalisasi. Perkembangan digitalisasi telah memiliki dampak yang signifikan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). 1 UMKM merupakan badan usaha merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh  rakyat  yang  berskala  kecil .2 UMKM  memiliki  kriteria  kekayaan  bersih  dan  hasil penjualan  tahunan  serta  kepemilikan  sebagaimana  diatur  dalam  undang-undang  usaha mikro  kecil  dan  menengah. 3 Dalam  hal  pembangunan  dan  pertumbuhan  di  Indonesia, UMKM  memiliki  peran  yang  sangat  penting. 4 Hal  ini  dikarenakan  produk-produk  yang dihasilkan oleh UMKM yang ada di Indonesia memiliki kriteria yang unik serta memiliki nilai ekonomi yang tinggi apabila sudah masuk kedalam pasar luar negeri. 5 Namun, masih kurangnya  kesadaran  dari  para  pelaku  UMKM  terkait  arti  pentingnya  perlindungan
1 Muhammad  Rival  Hasibuan,  “Analisis  Peran  UMKM  Sebagai  Pondasi  Kemashlahatan Perekonomian Masyarakat Indonesia Di Masa Pandemi Covid- 19” (Universitas Islam Negeri Ar -Raniry Banda Aceh, 2021).
2 Salman  Al  Farisi,  Muhammad  Iqbal  Fasa,  and  Suharto,  “Peran  UMKM  (Usaha  Mikro  Kecil Menengah)  Dalam  Meningkatkan  Kesejahteraan  Masyarakat,” Jurnal  Dinamika  Ekonomi  Syariah 9,  no.  1 (2022), https://doi.org/https://doi.org/10.53429/jdes.v9iNo.1.307.
3 Josua Otniel Sondakh Walangitan, Jemmy Sondakh, and Mercy M. M. Setlight, “Aspek Hukum Jaminan  Kredit  Modal  Usaha  Mikro  Kecil  Menengah  Oleh  Perbankan  Di  Bukit  Kasih  Kanonang,” Innovative: Journal Of Social Science
Research 3,
no. 4 (2023), https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v3i4.2873.
4 Inayah, “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Menegah (UMKM) Dalam Perlindungan Kekayaan Intelektual,” Law And Justice 4, no. 2 (2019).
5 Asti Wulan Adaninggar, Hendro Saptono, and Kholis Roisah, “Perlindungan Produk Usaha Mikro Kecil  Dan  Menengah  Terkait  Hak  Kekayaan  Intelektual  Dalam  Menghadapi  Masyarakat  Ekonomi ASEAN,” Diponegoro Law Journal 5, no. 3 (2016), https://doi.org/https://doi.org/10.14710/dlj.2016.12061.
terhadap  produk  yang  mereka  hasilkan. 6 Produk-produk  yang  dihasilkan  oleh  UMKM menjadi  salah  satu  aspek  yang  menjadi  perhatian  utama  dalam  era  digitalisasi  terutama dalam hal perlindungan kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual adalah aset yang sangat penting  bagi  UMKM.  Kekayaan  Intelektual  yang  dimaksud  mencakup  hak  cipta,  paten, merek dagang, dan rahasia dagang yang merupakan fondasi dari nilai produk dan layanan yang diciptakan oleh UMKM. 7
Dalam era digitalisasi yang ditandai oleh kemudahan dalam penyalinan, reproduksi, dan  penyebaran  informasi  melalui  internet,  tantangan  terhadap  perlindungan  Kekayaan Intelektual (KI) (UMKM) semakin kompleks. 8 Perlindungan KI ini esensial guna mencegah pencurian atau tiruan terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh UMKM. Peniruan ini sering terjadi  karena produk-produk  UMKM di  Indonesia sering kali  memiliki  ciri khas unik yang terkait dengan nilai-nilai tradisional dan budaya local. 9 Meskipun begitu, masih ada sejumlah pelaku UMKM yang belum menyadari pentingnya melindungi KI mereka. 10 Pada tingkat konseptual, tantangan utama dalam era digital ini adalah bagaimana menjaga hak-hak KI di tengah lingkungan yang sangat terbuka dan terhubung secara digital. UMKM seringkali menghadapi masalah dalam mengenali nilai KI dalam produk mereka dan dalam mengambil  langkah-langkah  yang  diperlukan  untuk  melindunginya  secara  hukum. 11 Kebijakan,  pendidikan,  dan  akses  terhadap  sumber  daya  hukum  menjadi  kunci  untuk meningkatkan kesadaran dan efektivitas perlindungan KI bagi UMKM. Dengan demikian, perlu ada upaya yang lebih besar untuk mendidik dan membimbing pelaku UMKM tentang hak-hak  KI  mereka  serta  untuk  meningkatkan  kesadaran  akan  konsekuensi  hukum  dari pelanggaran KI dalam era digital yang semakin canggih ini.
Penelitian terkait dengan efektivitas perlindungan kekayaan intelektual bagi UMKM pada  era  digitalisasi  telah  dilakukan  sebelumnya  seperti,  penelitian  yang  mengkaji perlindungan  hukum  hak  kekayaan  intelektual  masyarakat  Kota  Baubau. 12 Penelitian
6 Nanda Salsabilla Latukau, Teng Berlianty, and Muchtar Anshary Hamid Labetubun, “Perlindungan Hukum Merek Produk Jus Pala Di Negeri Morella Kecamatan Leihitu,” TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum 1, no. 5 (2021), https://doi.org/https://doi.org/10.47268/tatohi.v1i5.626.
7 Sulasno  Sulasno  and  Inge  Dwisvimiar,  “Implikasi  Kebijakan  Persaingan  Usaha  Produk  Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Untuk Meningkatkan Perekonomian Di Kabupaten Serang,” Jurnal Sketsa Bisnis 9, no. 2 (2022), https://doi.org/https://doi.org/10.35891/jsb.v9i2.3165.
8 Suci Lestari, Annalisa Y, and Muhammad Syaifuddin, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Pada Pembangunan Ekonomi Kreatif Di Indonesia,” VERITAS Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum 9, no. 2 (2023), https://doi.org/https://doi.org/10.34005/veritas.v9i2.3110.
9 Darto  Wahidin,  “Transformasi  Industri  Kreatif  Batik  Dalam  Rangka  Peningkatan  Ketahanan Kerajinan Kain Batik (Studi Di Dusun Giriloyo, Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta),” Jurnal Ketahanan Nasional 25, no. 3 (2019), https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jkn.49812.
10 Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual  (DJKI),  “Banyak  Pelaku  UMKM  Belum  Melindungi Merek  Dagang,”  2023,  https://dgip.go.id/artikel/detail -artikel/banyak-pelaku-umkm-belum-melindungi- merek-dagang?kategori=Berita Resmi Desain Industri.
11 Hari  Sutra  Disemadi,  “Contextualization  of Legal  Protection  of Intellectual  Property  in Micro Small  and  Medium  Enterprises  in  Indonesia,” Law  Reform 18,  no.  1  (2022):  89 – 110, https://doi.org/10.14710/lr.v18i1.42568.
12 Haris Yusuf and Rahman Hasima, “Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Masyarakat Kota Baubau,” HALU OLEO LAW REVIEW 2, no. 1 (2018).
mengenai urgensi pendaftaran merek bagi UMKM di masa pandemi covid-19 di Indonesia 13, tinjauan yuridis efektifitas pengawasan direktorat jenderal kekayaan intelektual terkait pendaftaran merek di Indonesia, 14 karya digital dan perlindungan hak kekayaan intelektual di  era  digital, 15 dan  sarung  tenun  tradisional  terhadap  hak  atas  kekayaan  intelektual  di Kecamatan  Wabula  Kabupaten  Buton. 16 Bebeda  dengan  beberapa  penelitian  terdahulu yang telah dilakukan. Fokus kajian dalam penelitian ini berkaitan dengan peran perguruan tinggi  dalam  meningkatkan  efektivitas  perlindungan  hak  kekayaan  intelektual  UMKM. Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami hubungan antara perguruan  tinggi  dan  perlindungan  kekayaan  intelektual  di  kalangan  UMKM.  Ini merangsang  pemikiran  tentang  bagaimana  perguruan  tinggi  dapat  berperan  dalam mendorong budaya hukum yang lebih kuat di kalangan pelaku UMKM. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan panduan bagi lembaga pendidikan tinggi untuk merancang program-program pengabdian kepada masyarakat yang efektif dalam membantu UMKM dalam proses pendaftaran dan perlindungan kekayaan intelektual mereka.

## Metode
Penelitian ini mengadopsi  metode  hukum  normatif atau penelitian doktrinal, yang berfokus  pada  pengembangan  konsep  hukum  berdasarkan  teori  dan  doktrin  hukum. 17 Tujuannya  adalah  menganalisis  kepastian  hukum  dalam  konteks  perlindungan  kekayaan intelektual bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), serta peran perguruan tinggi dalam  meningkatkan  efektivitas  perlindungan  ini.  Penelitian  ini  memanfaatkan  data sekunder, terutama bahan hukum seperti Undang-Undang terkait dengan Hak Cipta, Paten, Merek, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dan Cipta Kerja. Data yang terhimpun akan dianalisis  secara  deskriptif kualitatif dengan  metode interpretasi hukum, memungkinkan pemahaman yang mendalam terhadap isu-isu perlindungan kekayaan intelektual UMKM. Studi  ini  mencerminkan  pendekatan  yang  komprehensif  dalam  menganalisis  dan memahami peran hukum dalam mendukung pertumbuhan UMKM serta perlindungan hak kekayaan intelektual mereka.
13 Delfi  Aurelia  Kuasa,  Erni  Erni,  and  Hari  Sutra  Disemadi,  “Urgensi  Pendaftaran  Merek  Bagi UMKM  Di  Masa  Pandemi  Covid- 19  Di  Indonesia,” Jurnal  Yustisiabel 6,  no.  1  (April  25,  2022):  1 – 23, https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v6i1.1524.
14 Audri  Larissa  Sunarko,  Efrain  Lundu  Sihombing,  and  Mohammed  Farrel  Avicenna  Barnard, “Tinjauan Yuridis Efektifitas Pengawasan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Terkait Pendaftaran Merek Di Indonesia,” 2019.
15 Evelyn  Angelita  Pinondang  Manurung,  “Karya  Digital  Dan  Perlindungan  Hak  Kekayaan Intelektual Di Era Digital,” Verdict: Journal of Law Science 1, no. 1 (2022): 30 – 36. 16 L. M. Ricard Zeldi Putra et al., “Sosialisasi Bagi Umkm Sarung Tenun Tradisional Terhadap Hak Atas  Kekayaan  Intelektual  Di  Kecamatan  Wabula  Kabupaten  Buton,” J-Abdi:  Jurnal  Pengabdian  Kepada Masyarakat 2 (2022). 17 Hari  Sutra  Disemadi,  “Lenses  of  Legal  Research:  A  Descriptive  Essay  on  Legal  Research Methodologies,” Journal  of  Judicial  Review 24,  no.  2  (November  2022):  289 – 304, https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280.

## Hasil dan Pembahasan A. Kepastian
Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Bagi UMKM di Indonesia
Kekayaan Intelektual (KI) merujuk pada hak hukum yang diberikan kepada individu atau entitas atas kreativitas, inovasi, atau produksi intelektual mereka. 18 Secara substansial, KI  merupakan  konsep  yang  mengacu  pada  hak-hak  yang  berhubungan  dengan  hak kekayaan intelektual (intellectual property rights) yang memiliki makna melindungi karya- karya  yang  muncul  sebagai  hasil  dari  kemampuan  intelektual  manusia  dalam  berbagai bidang, seperti seni, sastra, ilmu pengetahuan, estetika, dan teknologi. Karya-karya ini sering kali  berbentuk  benda  tidak  berwujud  dan  mencerminkan  hasil  dari  kapasitas  intelektual seseorang atau manusia. Kekayaan Intelektual secara legal merujuk pada hak eksklusif yang diberikan  oleh  pemerintah  kepada  pencipta,  penemu,  desainer,  dan  individu  lain  yang menghasilkan  karya-karya  kreatif  atau  inovatif. 19 Hak  ini  mencakup  perlindungan  atas berbagai jenis kreasi pikiran, termasuk penemuan, karya sastra dan seni, serta simbol, nama, dan  gambar  yang  digunakan  dalam  konteks  perdagangan.  Perlindungan  Kekayaan Intelektual memberikan pemilik hak hak eksklusif untuk mengendalikan, menggandakan, dan mendistribusikan karya mereka, serta melindungi nilai ekonomis dan moral yang terkait dengan kreasi tersebut. Konsep ini merupakan aspek penting dalam hukum dan kebijakan ekonomi  yang  mendukung  inovasi  dan  kreativitas,  serta  mendorong  investasi  dalam berbagai sektor industri.
Kehadiran Indonesia dalam meratifikasi Konvensi tentang Pembentukan Organisasi Perdagangan  Dunia  (World  Trade  Organization)  dengan  inklusi  Persetujuan  tentang Aspek-aspek Dagang dari Hak Kekayaan Intelektual (Trade Related Aspects of Intellectual Property  Rights,  TRIPs)  melalui  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1994  tentang Pengesahan  Agreement  Establishing  the  World  Trade  Organization  (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) telah mengikat Indonesia dalam pematuhan dan pelaksanaan prinsip-prinsip yang terkandung dalam perjanjian internasional tersebut. Ratifikasi  ini  memberikan  kewajiban  bagi  pemerintah  Indonesia  untuk  secara  efektif mengatur  dan  melindungi  hak  kekayaan  intelektual  sesuai  dengan  standar  internasional yang tercantum dalam TRIPs. 20 Langkah ini mendorong adopsi dan implementasi berbagai instrumen  hukum,  peraturan,  dan  kebijakan  yang  mendukung  perlindungan  dan
18 Hari Sutra Disemadi, Mengenal Perlindungan Kekayaan Intelektual Di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pres, 2023). 19 Maman  Lukman  and  Happy  Yulia  Anggraeni,  “Tantangan  Penegakan  Hukum  Hak  Kekayaan Intelektual Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Era Revolusi Industri 4.0,” Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial 10, no. 6 (2023), https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31604/jips.v10i6.2023.2971-2981.
20 Disemadi, Mengenal Perlindungan Kekayaan Intelektual Di Indonesia .
pengelolaan  KI,  memberikan  insentif  untuk  inovasi,  dan  memastikan  bahwa  hak  KI pemilik diberlakukan dengan adil, sejalan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam perjanjian tersebut serta tanggung jawab internasional  Indonesia sebagai anggota World Trade Organization. 21
Perkembangan  terhadap  KI  di  Indonesia  terus  berlanjut  seiring  dengan perkembangan  ekonomi  dan  teknologi.  Pemahaman  dan  perlindungan  terhadap  hak kekayaan  intelektual  penting  bagi  inovasi,  investasi,  dan  pertumbuhan  ekonomi. 22 Pemerintah Indonesia terus melakukan upaya untuk meningkatkan perlindungan terhadap KI  serta  mempromosikan  inovasi  dan  ekonomi  berbasis  pengetahuan. 23 Dimana,  KI mencakup hak cipta, paten, merek dagang, desain industri, dan sebagainya. Perlindungan terhadap kekayaan intelektual merupakan aspek yang penting guna menjaga hak-hak dari pencipta,  mendorong  inovasi,  serta  memperkuat  ekonomi  berbasis  pengetahuan. 24 Bagi pemilik  hak,  memahami  dan  memanfaatkan  kerangka  kerja  perlindungan  terhadap kekayaan  intelektual  merupakan  langkah  yang  cukup  penting  untuk  memastikan  bahwa karya  dan  inovasi  yang  telah  dibuat  oleh  mereka  mendapatkan  perlindungan  hukum  di Indonesia. 25
Indonesia  telah  membagi  aturan-aturan  untuk  perlindungan  kekayaan  intelektual berdasarkan  pada  cakupan-cakupannya.  Seperti  hak  cipta,  dimana  Indonesia  mengatur terkait dengan hak cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta). Hak cipta adalah bagian integral dari KI yang memiliki cakupan objek perlindungan yang sangat luas, mencakup ilmu pengetahuan,  seni, dan sastra, yang juga mencakup program komputer. Pertumbuhan sektor ekonomi kreatif, yang menjadi salah satu  pilar  penting  bagi  indonesia  dan  banyak  negara,  serta  perkembangan  pesat  dalam teknologi informasi dan komunikasi, mendorong kebutuhan untuk memperbarui undang- undang  hak  cipta.  Hal  ini  disebabkan  hak  cipta  menjadi  landasan  fundamental  bagi perkembangan ekonomi kreatif di tingkat nasional. Hak cipta diberikan secara  otomatis kepada  pencipta  saat  karya  tersebut  diciptakan.  Ini  berarti  bahwa  pencipta  tidak  perlu mendaftarkan karya mereka untuk mendapatkan perlindungan hak cipta. 26 Hak cipta akan
21 Kholis Roisah, Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Sejarah, Pengertian Dan Filosofi Pengakuan Hki Dari Masa Ke Masa) (Malang: Setara Press, 2015).
22 Niru Anita Sinaga, “Pentingnya Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Bagi Pembangunan Ekonomi  Indonesia,” Jurnal  Hukum  Sasana 6,  no.  2  (December  14,  2020):  144 – 65, https://doi.org/10.31599/sasana.v6i2.385.
23 Larasta Shabillia and Budi Santoso, “Analisis Yuridis Terhadap Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual Dalam Ekosistem Ekonomi Kreatif Di Indonesia,” Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam 5, no. 1 (2023), https://doi.org/https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2871.
24 Dyah Permata Budi Asri, “Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Bagi Produk Kreatif Usaha  Kecil  Menengah  Di  Yogyakarta,” Jurnal  Hukum  Ius  Quia  Iustum 27  (2020), https://doi.org/https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss1.art7.
25 Grace Kezia Caroline, “Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Dalam Perlindungan Hak Cipta Lagu Pengemis Yang Digunakan Oleh Stasiun Televisi Indosiar Tanpa Seizin Penciptanya,” Jurnal Hukum Adigama 5, no. 1 (2022). 26 Rahmi  Ayunda  and  Bayang  Maneshakerti,  “Perlindungan  Hukum  Atas  Motif  Tradisional  Baik Batam  Sebagai  Kekayaan  Intelektual,” Jurnal  Pendidikan  Kewarganegaraan  Undiksha 9,  no.  3  (2021), https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jpku.v9i3.38551.
berlaku sejak saat pencipta membuat karya tersebut dalam bentuk yang dapat dikenali. Hak cipta berlaku selama masa hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah kematian pencipta. 27 Setelah periode tersebut berakhir, karya tersebut akan masuk ke dalam domain publik dan dapat  digunakan  oleh  siapa  saja  tanpa  pembatasan  hak  cipta.  Hak  cipta  memberikan pemiliknya  hak  eksklusif  untuk  melakukan  beberapa  tindakan,  termasuk  hak  untuk membuat  salinan,  mendistribusikan,  menjual,  mengalihkan,  dan  mengadaptasi  karya tersebut. 28 Orang lain tidak dapat melakukannya tanpa izin dari pemilik hak cipta, kecuali dalam batasan-batasan tertentu yang diatur oleh undang-undang, seperti penggunaan yang sah  (fair  use)  dalam  konteks  pendidikan,  penelitian,  atau  kritik. 29 Meskipun  hak  cipta diberikan secara otomatis, pemilik hak cipta dapat memilih untuk mendaftarkan karyanya. Pendaftaran ini dapat membantu dalam bukti kepemilikan dan memudahkan penegakan hak cipta jika terjadi  pelanggaran. 30 Para  pelaku  UMKM yang telah menghasilkan karya cipta seperti ini dapat mendaftarkan hak ciptanya untuk mendapatkan perlindungan hukum dan menghindari pelanggaran hak cipta sehingga produk yang dihasilkan tidak ditiru oleh pihak lain. Selain Hak cipta, Indonesia juga memiliki aturan tersendiri terkait dengan Paten.
Kemudian  paten  telah  diatur  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2016 tentang Paten. Undang-undang ini memberikan perlindungan hukum bagi penemuan baru dan inovasi teknologi. 31 Perlindungan paten penting dalam mendorong inovasi teknologi dan  investasi  dalam  penelitian  dan  pengembangan  di  Indonesia. 32 Dengan  memberikan pemilik  paten  hak  eksklusif  atas  penemuan  mereka,  paten  memberikan  insentif  bagi individu dan perusahaan untuk mengembangkan teknologi baru yang dapat meningkatkan industri  dan  masyarakat. 33 Paten  merupakan  hak  eksklusif  yang  diberikan  oleh  negara kepada pemilik paten untuk melindungi penemuan teknologi baru yang mempunyai tingkat inventivitas  dan  dapat  diterapkan  dalam  industry. 34 Penemuan  tersebut  dapat  berupa
27 Meldy Rivan Thomas, “Masa Berlaku Hak Ekonomi Pencipta Atau Pemegang Hak Cipta Menurut Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,” LEX PRIVATUM 9, no. 1 (2021). 28 Ninda Alfani et al., “Implementasi Uu Nomor 28 Tahun 2014 Dalam Perlindungan Hak Cipta Di Era  Digital,” JOURNAL  OF  ADMINISTRATIVE  AND  SOCIAL  SCIENCE 4,  no.  1  (2023), https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jass.v4i1.112.
29 Fani Budi Kartika et al., “Analisis Yuridis Performing Right Atas Lagu Yang Dinyanyikan Melalui Platform Media
Digital,”
Jurnal
Lex Justitia 5,
no. 2 (2023), https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22303/lex%20justitia.5.2.
30 Muallim Ramadhan, “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta  Yang  Dilakukan  Situs  Penyedia  Layanan  Film  Streaming  Gratis  Di  Internet  (Menurut  Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta),” Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan 7, no. 3 (2023), https://doi.org/http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v7i3.5043.
31 Disemadi, Mengenal Perlindungan Kekayaan Intelektual Di Indonesia . 32 Lu Sudirman and Hari Sutra Disemadi, “Comparing Patent Protection in Indonesia with That in Singapore  and  Hong  Kong,” Legality :  Jurnal  Ilmiah  Hukum 29,  no.  2  (June  18,  2021):  200 – 222, https://doi.org/10.22219/ljih.v29i2.15680.
33 Dwi Intan Permatasari Tamara, Dientje Rumimpunu, and Karel Yossi Umboh, “Aspek Hukum Eksistensi  Perjanjian  Lisensi  Dalam  Pelaksanaan  Alih  Teknologi  Berdasarkan  Undang-Undang  No  13 Tahun 2016 Tentang Paten,” LEX ADMINISTRATUM 10, no. 4 (2022).
34 Stefan H. Pamolango, Merry Elisabeth Kalalo, and Feiby S Mewengkang, “Invensi Yang Dapat Diberi Paten Dan Invensi Yang Tidak Dapat Diberi Paten Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten,” LEX PRIVATUM 12, no. 1 (2023).
produk  atau  proses.  Untuk  mendapatkan  paten,  penemuan  teknologi  harus  memenuhi beberapa  persyaratan  yaitu,  1)  Penemuan  tersebut  belum  pernah  diterbitkan  atau diungkapkan sebelumnya di mana pun di dunia; 2) Penemuan tersebut tidak boleh hanya merupakan peningkatan kecil dari pengetahuan yang sudah ada dan harus memiliki unsur kebaruan;  3)  Penemuan  tersebut  harus  dapat  diterapkan  dalam  industri  atau  produksi barang  dan  jasa. 35 Untuk  mendapatkan  hak  paten  di  Indonesia,  pemohon  harus mengajukan permohonan paten. Permohonan ini harus mencakup deskripsi rinci tentang penemuan, gambar, dan klaim yang menentukan cakupan hak paten. Proses pendaftaran paten  melibatkan  penyelidikan  untuk  memeriksa  apakah  penemuan  tersebut  memenuhi persyaratan yang ditetapkan. 36 Jika memenuhi persyaratan, paten akan diberikan. Pemilik paten  memiliki  hak  eksklusif  untuk  menggunakan  dan  melisensikan  penemuan  tersebut selama jangka waktu tertentu. Hak paten berlaku selama 20 tahun sejak tanggal pengajuan permohonan paten. Setelah itu, penemuan tersebut akan masuk ke dalam domain public. 37 Pemilik paten dapat memberikan lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan penemuan teknologi  tersebut,  dan  mereka  juga  dapat  menjual  atau  mentransfer  hak  paten  kepada pihak  lain. 38 Jika  seseorang  atau  perusahaan  melanggar  hak  paten,  pemilik  paten  dapat mengambil tindakan hukum untuk melindungi hak-hak mereka. Selain hak cipta dan paten, indonesia juga memberikan aturan tersendiri terkait dengan merek dan indikasi geografis.
Merek dan indikasi geografis yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis.  Undang-undang  ini  memberikan perlindungan hukum  bagi merek dan indikasi  geografis. 39 UMKM yang memiliki  merek atau  produk  dengan  ciri  khas  daerah  tertentu  dapat  mendaftarkan  mereknya  untuk mendapatkan perlindungan hukum dan meningkatkan daya jual produknya. 40 Perlindungan merek  dagang  dan  indikasi  geografis  penting  untuk  mencegah  pemalsuan,  mendukung
35 M. Djalil, “Implikasi Pemberian Hak Paten Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Penemu Di Bidang Teknologi Terhadap Minat Mematenkan Produk Di Lingkungan ITS Surabaya,” Judiciary (Jurnal Hukum & Keadilan) 7, no. 1 (2018). 36 Vierhan Rahman, Erlin Windia Ambarsari, and Finata Rastic Andrari, “Pemenuhan Persyaratan Permohonan  Paten  Dengan  Metode  Multi- Attribute  Global  Inference  of  Quality  (MAGIQ),” TIN: TERAPAN INFORMATIKA
NUSANTARA 4,
no.
1
(2023), https://doi.org/https://doi.org/10.47065/tin.v4i1.4207.
37 Muh Ali Masnun and Dina Roszana, “Persoalan Pengaturan Kewajiban Pemegang Paten Untuk Membuat Produk Atau Menggunakan Proses Di Indonesia,” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 26, no. 2 (2016), https://doi.org/https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss2.art6.
38 Marina  Eka  Amalia  and  Parulian  Paidi  Aritonang,  “Commercial  Material  Transfer  Agreement: Salah Satu Solusi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Peneliti Indonesia,” UNES Law Review 5, no. 4 (2023), https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.605.
39 Khelvin Risandi and Hari Sutra Disemadi, “Pemalsuan Merek Sepatu Di Indonesia: Pengaturan Dan Sanksi?,” Jurnal
Komunikasi Hukum (JKH) 8, no. 2 (2022):
315 – 26, https://doi.org/10.23887/jkh.v8i2.51029.
40 Vera  Rimbawani  Sushanty  and  Defid  Ubaidillah,  “Sosialisasi  Dan  Pendampingan  Pendaftaran Merek Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM),” Jurnal Dharma Bhakti Ekuitas 8, no. 1 (2023), https://doi.org/https://doi.org/10.52250/p3m.v8i1.612.
produsen lokal, dan memberikan jaminan kualitas kepada konsumen. 41 Dengan mengikuti peraturan yang ditetapkan, pemilik merek dagang dan produk dengan indikasi geografis dapat  memanfaatkan  kekayaan  intelektual  mereka  dan  mengembangkan  bisnis  mereka dengan  lebih  baik  di  Indonesia.  Merek  dagang  adalah  tanda  yang  digunakan  untuk membedakan  produk  atau  jasa  dari  satu  perusahaan  dengan  yang  lain.  Merek  ini  dapat berupa  kata,  gambar,  logo,  warna,  atau  kombinasi  dari  elemen-elemen  tersebut. 42 Permohonan  harus  mencakup  gambaran  yang  jelas  tentang  merek  tersebut  serta  kelas produk atau jasa yang akan dilindungi oleh merek tersebut. Pemilik merek dagang memiliki hak eksklusif untuk menggunakan merek tersebut dalam kaitannya dengan produk atau jasa yang terdaftar dalam pendaftaran. Perlindungan merek berlaku selama 10 tahun dan dapat diperpanjang.  Jika  ada  pelanggaran  merek,  pemilik  merek  dapat  mengajukan  gugatan hukum  untuk  melindungi  hak  merek  mereka. 43 Pelanggaran  merek  dapat  mencakup pemalsuan merek, penggunaan yang tidak sah, atau tindakan lain yang merugikan pemilik merek. 44
Sedangkan  untuk  Indikasi  geografis  merupakan  tanda  yang  digunakan  untuk mengidentifikasi produk yang berasal dari suatu daerah geografis tertentu yang memiliki reputasi, karakteristik, atau kualitas tertentu yang khusus 45. Produk yang berasal dari suatu daerah dengan indikasi geografis yang terdaftar dilindungi dari penggunaan yang tidak sah oleh orang atau entitas lain yang bukan berasal dari daerah tersebut dan tidak memenuhi standar  yang  ditetapkan  oleh  indikasi  geografis. 46 Permohonan  pendaftaran  harus mencakup informasi tentang daerah geografis, deskripsi produk, dan dokumen pendukung lainnya. Produk dengan indikasi geografis harus mematuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh organisasi atau asosiasi produsen yang beroperasi di daerah tersebut. 47 Perlindungan indikasi geografis juga bermanfaat bagi masyarakat lokal di daerah tersebut, karena dapat membantu meningkatkan nilai dan penjualan produk mereka.
UMKM  memiliki  potensi  yang  beragam  dalam  menghasilkan  KI  melalui  berbagai aspek bisnis mereka. Ini termasuk hak cipta untuk produk-produk kreatif seperti desain
41 Abdul Atsar, Diman Ade Mulada, and Hera Alvina Satriawan, “Implementasi Perlindungan Dan Pengembangan  Indikasi  Geografis  Untuk  Meningkatkan  Pertumbuhan  Sektor  Industri  Pariwisata  Di Lombok Tengah,” Jatiswara 38, no. 1 (2023), https://doi.org/https://doi.org/10.29303/jtsw.v38i1.422. 42 Danthy  Julinentie,  “Logo  Dipersimpangan  Undang -Undang  Hak  Cipta  Dan  Undang-Undang Merek,” Dharmasisya Jurnal Program Magister Hukum FHUI 1, no. 1 (2021).
43 Hari  Sutra  Disemadi  and  Wiranto  Mustamin,  “Pembajakan  Merek  Dalam  Tatanan  Hukum Kekayaan  Intelektual  Di  Indonesia,” Jurnal  Komunikasi  Hukum  (JKH) 6,  no.  1  (February  2020):  83 – 94, https://doi.org/10.23887/jkh.v6i1.23442.
44 Zaenal Arifin and Muhammad Iqbal, “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar,” Jurnal Ius Constituendum 5, no. 1 (2020), https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v5i1.2117. 45 Purnama  Hadi  Kusuma  and  Kholis  Roisah,  “Perlindungan  Ekspresi  Budaya  Tradisional  Dan Indikasi Geografis: Suatu Kekayaan Intelektual Dengan Kepemilikan Komunal,” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 4, no. 1 (2022): 107 – 20, https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.107-120. 46 Aditya  Rinaldi,  “Analisis  Yuridis  Tentang  Pendaftaran  Merek  Dagang  Kopi  Gayo  Yang Didaftarkan Oleh Perusahaan Holland Coffee Yang Berasal Dari Belanda” (Universitas Islam Riau, 2020).
47 Yudha Agung Nugraha and Imam Haryanto, “Pendaftaran Indikasi Geografis Tahu Sumedang Sebagai  Aset  Potensial  Daerah,” Zaaken:  Journal  of  Civil  and  Business  Law 2,  no.  1  (2021), https://doi.org/https://doi.org/10.22437/zaaken.v2i1.11667.
busana atau produk seni, paten untuk inovasi teknologi atau proses, merek dagang yang mengidentifikasi produk unik mereka, serta penjagaan rahasia dagang terkait dengan resep atau metode produksi eksklusif. Selain itu, konsep bisnis, model pemasaran, dan strategi komunikasi  juga  dapat  menciptakan  KI  dalam  bentuk  tanda  terdaftar  atau  hak  terkait lainnya.  Melalui  perlindungan  KI,  UMKM  dapat  melindungi,  mengelola,  dan memanfaatkan  nilai  intelektual  dalam  bisnis  mereka,  mempromosikan  inovasi,  dan memperoleh manfaat ekonomi serta kompetitif yang lebih besar dalam lingkungan bisnis yang semakin berkompetisi.
Perlindungan hak kekayaan intelektual merupakan hal yang penting bagi UMKM di Indonesia. UMKM sering kali menghasilkan produk atau layanan yang inovatif dan kreatif 48. Perlindungan KI membantu melindungi ide-ide ini dari penggunaan ilegal oleh pihak lain, sehingga UMKM dapat terus mengembangkan produk unggulan mereka tanpa takut ditiru  atau  disalahgunakan. 49 Dengan  adanya  perlindungan,  UMKM  Mempunyai  hak eksklusif  atas  produk  atau  merek  dagang  dan  dapat  memberikan  UMKM  keunggulan bersaing.  Pelanggan  cenderung  lebih  percaya  pada  produk  yang  dilindungi  KI  karena mengindikasikan  kualitas  dan  orisinalitas. 50 UMKM  yang  memiliki  aset  KI  yang  kuat, seperti paten atau merek dagang, dapat lebih mudah memperoleh pembiayaan dari bank atau investor. KI dapat dianggap sebagai jaminan yang dapat digunakan untuk mendukung pinjaman  atau  investasi.  Dengan  merek  dagang  yang  kuat,  UMKM  dapat mempertimbangkan  ekspansi  ke  pasar  internasional.  Merek  yang  dikenal  dan  dilindungi akan lebih mudah diterima oleh konsumen di luar negeri. 51
Pengaturan  mengenai  kekayaan  intelektual  di  Indonesia  menunjukkan  komitmen untuk memberikan perlindungan preventif terhadap hak kekayaan intelektual UMKM. 52 Dalam  upaya  untuk  mendukung  dan  mendorong  inovasi  serta  kreativitas  di  kalangan UMKM, Indonesia telah menyusun berbagai peraturan dan undang-undang yang merinci hak-hak  dan  perlindungan  yang  diberikan  kepada  pemilik  KI. 53 Tindakan  preventif  ini mencakup  hak  cipta,  merek  dagang,  paten,  dan  KI  lainnya  yang  membantu  mencegah pelanggaran dan penyalahgunaan oleh pihak lain. Ini memberikan dorongan yang sangat
48 Inayah, “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Menegah (UMKM) Dalam Perlindungan Kekayaan Intelektual.”
49 Adelia Dwi Anggraen, Budi Santoso, and Adya Paramita Prabandari, “Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual  (HKI)  Pada  Usaha  Mikro  Kecil  Dan  Menengah  (UMKM)  Di  Bidang  Pengrajin  Batik  Dan Kuliner,” Notarius 14, no. 2 (2021), https://doi.org/https://doi.org/10.14710/nts.v14i2.43711.
50 Indah  Utami  Syarifaini,  “Analisis  Hukum  Persaingan  Usaha  Terhadap  Penyalahgunaan  Hak Eksklusif Pemegang Merek” (Universitas Hasanuddin, 2022).
51 Ni Kadek Amik Sri Cahyani, “Pengaruh Brand Image, Brand Ambassador, Dan Promosi Online Terhadap  Minat  Beli  Konsumen  Di  Era  Pandemi  Covid- 19  Pada  Produk  Ms  Glow  Cabang  Teges” (Universitas Mahasaraswati Denpasar, 2023).
52 Kuasa, Erni, and Disemadi, “Urgensi Pendaftaran Merek Bagi UMKM Di Masa Pandemi Covid - 19 Di Indonesia.” 53 Lidia Kando Br Gea and Hari Sutra Disemadi, “Relation Between The Awarenees of Culinary Msme  Actors  and  Trademark  Protection,” Jurnal  Supremasi 12,  no.  2  (September  1,  2022):  1 – 16, https://doi.org/10.35457/supremasi.v12i2.1999; Hari Sutra Disemadi and Merizqa Ariani, “Arti Penting Perlindungan Kekayaan Intelektual Pencipta Logo Coffe Shop Di Kota Batam, Indonesia,” Mizan: Jurnal Ilmu Hukum 10, no. 1 (2021): 26 – 36, https://doi.org/10.32503/mizan.v10i1.1459.
diperlukan  bagi  UMKM  untuk  terus  berkembang  dan  menghasilkan  produk  atau  karya kreatif  yang  lebih  aman  dari  segi  hukum.  Selain  perlindungan  preventif,  pengaturan kekayaan intelektual di Indonesia juga memberikan kepastian hukum kepada UMKM yang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan atas kekayaan intelektual mereka yang telah dicatatkan  atau  didaftarkan. 54 Asas  kepastian  hukum,  seperti  yang  dikemukakan  oleh Gustav Radbruch, adalah salah satu nilai dasar hukum yang memandang bahwa hukum harus  diatur  secara  pasti  dalam  bentuk  tertulis.  Dalam  konteks  pengaturan  kekayaan intelektual, asas kepastian hukum memegang peranan krusial. Hal ini karena perlindungan kekayaan intelektual melibatkan hak dan kewajiban yang harus dijelaskan dan diatur secara tegas  dalam  hukum.  Kejelasan  dan  kepastian  aturan  hukum  dalam  bidang  kekayaan intelektual  memberikan  panduan  yang  konsisten  kepada  pencipta,  pemegang  hak,  dan pihak-pihak  terkait.  Ini  tidak  hanya  mendukung  inovasi  dan  investasi  dalam  penciptaan intelektual, tetapi juga memberikan landasan hukum yang adil dan pasti bagi semua pihak yang  terlibat  dalam  kegiatan  yang  melibatkan  hak  kekayaan  intelektual,  menciptakan lingkungan  hukum  yang  sejalan  dengan  prinsip  asas  kepastian  hukum.  Pencatatan  atau pendaftaran  hak  intelektual  memberikan  kejelasan  dan  keamanan  bagi  UMKM, memungkinkan UMKM untuk mengklaim dan memanfaatkan hak-hak ini tanpa takut akan pelanggaran atau persengketaan hukum. Kejelasan hukum ini mendorong UMKM untuk lebih percaya diri dalam mengembangkan produk, layanan, atau karya kreatif mereka, yang pada  akhirnya  berdampak  positif  pada  pertumbuhan  dan  daya  saing  sektor  UMKM  di Indonesia.  Pengaturan  kekayaan  intelektual  di  Indonesia  tidak  hanya  bersifat  preventif dalam  melindungi  hak-hak  UMKM,  tetapi  juga  memberikan  kepastian  hukum  yang mendukung perkembangan bisnis dan inovasi di kalangan UMKM. Hal ini menjadi fondasi penting  dalam  memperkuat  sektor  UMKM  di  negara  ini,  mendorong  inovasi,  dan menciptakan iklim usaha yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi.

## B. Peran  Perguruan  Tinggi  dalam  Meningkatkan Efektivitas  Perlindungan  Kekayaan  Intelektual UMKM
Tridharma perguruan tinggi adalah konsep fundamental yang menjadi dasar eksistensi lembaga  pendidikan  tinggi  di  Indonesia,  sesuai  dengan  Pasal  1  Ayat  9  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Konsep ini terdiri dari tiga komponen utama  yaitu,  pendidikan,  penelitian,  dan  pengabdian  kepada  masyarakat.  Pertama, pendidikan  merupakan  tugas  utama  perguruan  tinggi  dalam  menyelenggarakan  proses pembelajaran  dan  pengembangan  sumber  daya  manusia.  Ini  melibatkan  penyediaan kurikulum  berkualitas,  pendidikan  yang  inovatif,  dan  pembekalan  pengetahuan  serta
54 Disemadi,  “Contextualization  of  Legal  Protection  of  Intellectual  Property  in  Micro  Small  and Medium  Enterprises  in  Indonesia”;  Muhammad  Deovan  Reondy  Putra  and  Hari  Sutra  Disemadi, “Counterfeit  Culture  Dalam  Perkembangan  UMKM:  Suatu  Kajian  Kekayaan  Intelektual,” KRTHA BHAYANGKARA 16, no. 2 (2022): 297 – 314, https://doi.org/10.31599/krtha.v16i2.1151.
keterampilan  kepada  mahasiswa  untuk  mempersiapkan  mereka  menjadi  anggota masyarakat yang terampil dan terdidik. Kedua, penelitian adalah komponen penting dalam tridharma  perguruan  tinggi.  Perguruan  tinggi  diharapkan  untuk  menjalankan  penelitian yang berkontribusi pada perkembangan pengetahuan dan inovasi di berbagai bidang ilmu pengetahuan.  Penelitian  ini  tidak  hanya  mendukung  pengembangan  ilmu  pengetahuan, tetapi  juga  memberikan  kontribusi  dalam  pemecahan  masalah  dan  perbaikan  dalam masyarakat dan industri. Ketiga, pengabdian kepada masyarakat adalah upaya perguruan tinggi untuk menghubungkan pengetahuan dan sumber daya mereka dengan kebutuhan masyarakat. Ini dapat dilakukan melalui penyediaan layanan konsultasi, pelatihan, proyek- proyek sosial, atau kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa ilmu pengetahuan dan penelitian yang dihasilkan oleh perguruan tinggi  dapat  bermanfaat  bagi  masyarakat  luas  dan  memberikan  dampak  positif  dalam perbaikan  sosial,  ekonomi,  dan  lingkungan.  Tridharma  perguruan  tinggi  menciptakan landasan  yang  kuat  untuk  perkembangan  dan  pemberdayaan  masyarakat  serta pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia.
Tridharma perguruan tinggi memiliki peran krusial dalam meningkatkan efektivitas perlindungan kekayaan intelektual (KI) bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pertama,  dalam  aspek  pendidikan,  perguruan  tinggi  dapat  menyelenggarakan  program- program  edukasi  yang  fokus  pada  pemahaman  KI,  jenis  perlindungan  yang  ada,  serta manajemen KI. Ini membantu meningkatkan kesadaran UMKM tentang pentingnya KI dan  bagaimana  melindunginya.  Selain  itu,  melalui  kegiatan  penelitian,  perguruan  tinggi dapat mendukung UMKM dalam mengembangkan inovasi yang berpotensi menghasilkan KI  baru.  Kolaborasi  antara  perguruan  tinggi  dan  UMKM  dalam  penelitian  dapat menciptakan peluang baru  untuk melindungi  KI yang  muncul sebagai  hasil dari inovasi tersebut.
Selain  itu,  pengabdian  kepada  masyarakat  oleh  perguruan  tinggi  juga  dapat meningkatkan  efektivitas  perlindungan  KI  bagi  UMKM.  Perguruan  tinggi  dapat memberikan layanan penyuluhan hukum, sosialisasi, konsultasi, membantu dalam proses perizinan, dan memberikan panduan hukum terkait dengan KI. Melalui inisiatif pengabdian ini,  perguruan  tinggi  memberikan  bantuan  langsung  kepada  UMKM,  memitigasi  risiko pelanggaran KI, dan membantu UMKM memahami bagaimana melindungi hasil inovasi mereka. Pengabdian ini membangun jembatan antara ilmu pengetahuan dan masyarakat, mempromosikan  penerapan  praktik  bisnis  yang  baik,  dan  berkontribusi  pada perkembangan ekonomi dan inovasi di tingkat lokal. Dengan meningkatnya pemahaman dan kesadaran UMKM tentang perlindungan KI melalui pelatihan ini, dapat diharapkan bahwa  sektor  UMKM  akan  semakin  siap  menghadapi  tantangan  dalam  era  Revolusi Industri 4.0 dan memanfaatkan KI mereka dengan lebih efisien.

## Tabel 1. Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Oleh Perguruan Tinggi
Nama Pelaksana Perguruan Tinggi Uraian Septi Indrawati dan Budi Setiawan Universitas Muhammadiyah Purworejo Pengabdian yang dilaksanakan di kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen  berfokus  pada  sosialisasi  dan penyuluhan  hukum  ini  terbukti  mampu menyediakan  pemahaman  yang  lebih  mendalam bagi masyarakat, terutama para pelaku UMKM di wilayah  kecamatan  Buluspesantren,  mengenai ketentuan  hukum  yang  mengatur  perlindungan produk UMKM melalui pendaftaran merek. 55 Rahmadany dan Lela Erwany Universitas Amir Hamza Hasil  pengabdian  ini  mengungkapkan rendahnya  kesadaran  pelaku  UMKM  di  Desa Bandar Labuhan, terhadap signifikansi pendaftaran  merek  dagang  UMKM  serta kurangnya  pemahaman  mengenai  prosedur pendaftaran.  Melalui  kegiatan  sosialisasi  ini, terdapat  peningkatan  pemahaman  masyarakat mengenai pentingnya pendaftaran merek dagang bagi UMKM. 56
Wiga Maulana Baihaqi, Christoper Prima, dan Nabella Putri Widianto Universitas Amikom Purwokerto Hasil  pelatihan  dan  pendampingan pendaftaran  merek  dagang  UMKM  ini menunjukkan  bahwa  sebanyak  72%  peserta sepakat bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat dan memberikan  wawasan  baru.  Selain  itu,  52% peserta  mengaku  memahami  materi  dengan sangat baik, sementara 48% peserta menyatakan telah  memahaminya.  Para  peserta  menyuarakan keinginan  agar  program  serupa  dapat  diulang kembali,  dengan  harapan  dapat  meningkatkan nilai jual produk UMKM. 57
55 Septi Indrawati and Budi Setiawan, “Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Perlindungan Produk UMKM Di Kabupaten Kebumen Melalui Pendaftaran Merek,” Surya Abdimas 4, no. 2 (November 27, 2020): 37 – 43, https://doi.org/10.37729/abdimas.v4i2.574. 56 Rahmadany Rahmadany and Lela Erwany, “Sosialisasi Pentingnya Pendaftaran Merek Bagi Umkm Di  Desa  Bandar  Labuhan  Kecamatan  Tanjung  Morwa,” Jurnal  Pengabdian  Kontribusi  Unhamzah 2,  no.  1 (2022): 25 – 28, http://jurnal.unhamzah.ac.id/index.php/japsi/article/view/34. 57 Wiga  Maulana  Baihaqi,  Christoper  Prima,  and  Nabella  Putri  Widianto,  “Pelatihan  Dan Pendampingan  Pendaftaran  Merek  Dagang  Bagi  Pelaku  Usaha  Mikro  Kecil  Menengah  (UMKM)  Di Banyumas,” Society :  Jurnal  Pengabdian  Dan  Pemberdayaan  Masyarakat 2,  no.  1  (October  13,  2021):  68 – 74, https://doi.org/10.37802/society.v2i1.176.
Anthon Fathanudien,
Haris  Budiman, dan Teten Tendiyanto Universitas Kuningan Penyuluhan  hukum  di  Desa  Sindangsari, Kecamatan Sindangagung, Kabupaten Kuningan, Provinsi  Jawa  Barat,  menghasilkan  peningkatan kesadaran  hukum  masyarakat  terhadap  hak  dan kewajiban sebagai warga negara serta membentuk budaya  hukum  yang  tercermin  dalam  sikap  dan perilaku  yang  patuh  dan  taat  terhadap  hukum. Lebih  lanjut,  penyuluhan  ini  memberikan pemahaman  yang  lebih  baik  mengenai  dampak positif dan negatif yang timbul dari pendaftaran merek. 58
Sulasno,
Sumiati, Suryaman, Suherman,  dan Media Sucahya Universitas Serang Raya Pengabdian melalui ceramah, FGD, dialog, dan tanya jawab mengenai arti penting kekayaan intelektual bagi wirausaha produk UMKM telah meningkatkan  pemahaman  masyarakat  tentang perlindungan  hukum  terhadap  produk-produk UMKM 59.
Sumber: Kajian Pustaka
Melalui pengabdian perguruan tinggi di atas, UMKM diberdayakan untuk memahami dan melindungi mereka dengan lebih efektif. Perguruan tinggi memberikan pengetahuan dan sumber daya kepada UMKM yang diperlukan untuk memahami pentingnya KI dalam konteks  bisnis  mereka.  Dalam  jangka  panjang,  pemahaman  dan  perlindungan  KI  yang ditingkatkan ini berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi UMKM. UMKM yang memiliki KI yang kuat lebih mampu bersaing di pasar, menarik investasi, dan menciptakan produk inovatif.  Ini,  pada  gilirannya,  mendukung  pertumbuhan  ekonomi  di  tingkat  lokal  dan nasional.  Selain  itu,  UMKM  yang  mampu  mengelola  KI  mereka  dengan  baik  juga berkontribusi pada inovasi lebih lanjut, menciptakan lingkungan bisnis yang berfokus pada pengembangan  dan  keberlanjutan.  Dengan  demikian,  pengabdian  perguruan  tinggi memiliki potensi untuk memberdayakan UMKM dan mendukung perkembangan ekonomi dan inovasi di suatu wilayah.
58 Anthon Fathanudien, Haris Budiman, and Teten Tendiyanto, “Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat  Dalam  Memahami  Pendaftaran  Merek  Bagi  Pelaku  Usaha  Mikro  Kecil  Dan  Menengah,” Empowerment :  Jurnal  Pengabdian  Masyarakat 4,  no.  03  (November  30,  2021):  286 – 92, https://doi.org/10.25134/empowerment.v4i03.5094.
59 Sulasno  Sulasno  et  al.,  “Peningkatan  Kemandirian  Masyarakat  Melalui  Kewirausahaan  Umkm Berbasis Kekayaan Intelektual (Ki) Di Kelurahan Kasuyatan,” Bantenese - Jurnal Pengabdian Masyarakat 1, no. 2 (December 31, 2019), https://doi.org/10.30656/ps2pm.v1i2.1912.
Peran  perguruan  tinggi  dalam  memberdayakan  UMKM  dalam  hal  pemahaman, perlindungan, dan pengelolaan KI sejalan dengan tujuan penerapan hukum yang mengejar efektivitas. Efektivitas hukum bertujuan mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sejak  awal  dalam  menerapkan  aturan  hukum. 60 Efektivitas  hukum,  di  sisi  lain, mengindikasikan bahwa individu benar-benar mengikuti dan melaksanakan norma-norma hukum  sesuai  dengan  yang  diharapkan,  sehingga  norma-norma  tersebut  benar-benar diterapkan dan dihormati dalam praktiknya. 61 Efektivitas perlindungan hukum merupakan ukuran  sejauh  mana  sistem  hukum  dan  peraturan  yang  ada  dapat  melindungi  hak, kepentingan,  dan  keamanan  individu,  bisnis,  dan  masyarakat  secara  keseluruhan. 62 Ini mencakup berbagai aspek hukum, termasuk hak asasi manusia, hak ekonomi, hak ke kayaan intelektual, hukum bisnis, hukum lingkungan,  dan banyak lagi. Efektivitas perlindungan hukum yang baik adalah salah satu pilar dasar bagi masyarakat yang adil dan berkeadilan. 63 Ketika individu, bisnis, dan institusi dapat mempercayai sistem hukum dan merasa bahwa hak  mereka  dilindungi,  itu  menciptakan  lingkungan  yang  mendukung  perkembangan ekonomi, sosial, dan politik yang sehat. Oleh karena itu, penting bagi negara untuk terus memperbaiki  dan  memperkuat  sistem  hukum  mereka  agar  sesuai  dengan  tuntutan  dan perubahan zaman. 64 Dalam konteks ini, pengabdian perguruan tinggi berkontribusi pada efektivitas hukum dengan memastikan bahwa UMKM memiliki pemahaman yang cukup tentang hukum perlindungan KI. Pemahaman yang cukup tentang hukum perlindungan Kekayaan  Intelektual  (KI)  dapat  d ilihat  sebagai  bagian  dari  “budaya  hukum,”  sebuah konsep yang diperkenalkan oleh Lawrence Meir Friedman. Budaya hukum merujuk pada keseluruhan sistem nilai, keyakinan, dan pemahaman yang memengaruhi cara individu dan kelompok  dalam  masyarakat  berinteraksi  dengan  hukum.  Dalam  konteks  ini,  budaya hukum  memainkan  peran  penting  dalam  menciptakan,  menginterpretasikan,  dan mengubah hukum, baik dalam konteks statis maupun perubahan hukum.
Friedman memandang sistem hukum sebagai entitas yang terdiri dari tiga komponen utama yang saling terkait, yaitu struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture). 65 Struktur hukum mengacu pada kerangka
60 Ujang Badru Jaman, Galuh Ratna Putri, and Tiara Azzahra Anzani, “Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital,” Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia 3, no. 1 (2021): 9 – 17, https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.22.
61 Rizky Saputra, Ramlani Lina Sinaulan, and Farhana, “Peranan Detasemen Khusus 88 Anti -Teror Dalam Penanganan Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” Jurnal Multidisiplin Indonesia 2, no. 9 (2023), https://doi.org/https://doi.org/10.58344/jmi.v2i9.551.
62 Yustina  Dhian  Novita  and  Budi  Santoso,  “Urgensi  Pembaharuan  Regulasi  Perlindungan Konsumen  Di  Era  Bisnis  Digital,” Jurnal  Pembangunan  Hukum  Indonesia 3,  no.  1  (January  2021):  46 – 58, https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.46-58.
63 Irayanti Nur, “Efektifitas Uu No 8 Tahun 1999 Dalam Memberikan Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Berkeadilan,” Jurnal Ila Galigo 4, no. 2 (2021), https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35914/ilagaligo.925.
64 Inas Tasya Firdaus, Melinia Dita Tursina, and Ali Roziqin, “Transformasi Birokrasi Digital Di Masa  Pandemi  Covid- 19  Untuk  Mewujudkan Digitalisasi  Pemeritahan  Indonesia,” Kybernan:  Jurnal  Studi Kepemerintahan 4, no. 2 (2021), https://doi.org/https://doi.org/10.35326/kybernan.v4i2.1244.
65 Sudjana Sudjana, “Efektivitas Penanggulangan Pembajakan Karya Cipta Dalam Perspektif Sistem Hukum,” Res Nullius
Law Journal
4,
no. 1 (January 14, 2022): 77 – 99,
kerja hukum, termasuk aturan, lembaga, dan prosedur hukum yang mengatur masyarakat. Substansi hukum berkaitan dengan materi atau isinya, seperti norma, peraturan, dan hukum yang  mengatur  perilaku dan hak-hak individu. Sementara itu, budaya  hukum mencakup norma-norma, nilai-nilai, dan keyakinan yang berkembang dalam masyarakat terkait dengan hukum dan sistem hukum tersebut. Menurut Friedman, ketiga komponen ini berinteraksi dan saling memengaruhi untuk membentuk sistem hukum yang efektif dan berkelanjutan. 66 Pemahaman yang cukup tentang hukum perlindungan KI adalah elemen penting dari budaya hukum dalam konteks perlindungan KI. 67 Pemahaman ini membentuk keyakinan dan  nilai-nilai  yang  mengarah  pada  kepatuhan  terhadap  hukum  perlindungan  KI,  serta pemahaman  akan  manfaat  jangka  panjang  dari  perlindungan  tersebut.  Ketika  pemilik UMKM memiliki pemahaman yang kuat tentang perlindungan KI, ini menciptakan budaya hukum yang mendukung dan mendorong kepatuhan terhadap hukum tersebut. Pemikiran Lawrence  Meir  Friedman  tentang  “budaya  hukum”  membantu  kita  memahami  bahwa pemahaman yang cukup tentang hukum perlindungan KI adalah komponen yang signifikan dalam proses menciptakan dan mempertahankan hukum yang efektif dalam perlindungan KI,  baik  dalam  konteks  stabilitas  hukum  maupun  dalam  upaya  perubahan  hukum  yang lebih baik.
Pelaksanaan  pengabdian  perguruan  tinggi  memainkan  peran  penting  dalam meningkatkan  budaya  hukum  dalam  masyarakat.  Budaya  hukum  sangat  mempengaruhi efektivitas perlindungan kekayaan intelektual UMKM. Budaya hukum mencakup norma- norma,  nilai-nilai,  dan  keyakinan  yang  berkembang  dalam  masyarakat  terkait  dengan hukum  dan  sistem  hukum.  Dalam  konteks  perlindungan  kekayaan  intelektual,  budaya hukum  yang  kuat  dan  mendukung  akan  memberikan  berbagai  manfaat  bagi  UMKM. Dalam  budaya  hukum  yang  positif,  pelaku  UMKM  lebih  cenderung  untuk  memahami pentingnya hak-hak intelektual dan melakukan upaya untuk melindungi karyanya. Pelaku UMKM  akan  lebih  patuh  terhadap  peraturan  hukum  yang  mengatur  hak  cipta,  paten, merek  dagang,  dan  aspek  kekayaan  intelektual  lainnya.  Selain  itu,  budaya  hukum  yang mendukung juga menciptakan ekspektasi dalam masyarakat bahwa pelanggaran kekayaan intelektual  adalah  tindakan  yang  tidak  dapat  diterima,  yang  pada  gilirannya  membantu melindungi  UMKM  dari  pelanggaran  dan  penyalahgunaan  hak-hak  intelektual  mereka. Maka,  perguruan  tinggi  memiliki  peran  penting  dalam  membentuk  budaya  hukum  ini
https://doi.org/10.34010/rnlj.v4i1.5939;  Kholis  Roisah,  “Perlindungan  Ekspresi  Budaya  Tradisional Dalam  Sistem  Hukum  Kekayaan  Intelektual,” Masalah-Masalah  Hukum 43,  no.  3  (2014):  372 – 79, https://doi.org/10.14710/mmh.43.3.2014.372-379;  Priyo  Hutomo  and  Markus  Marselinus  Soge, “Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Pembaharuan Pengaturan Sistem Pemasyarakatan Militer,” Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan 1, no. 1 (March 4, 2021): 46 – 68, https://doi.org/10.21274/legacy.2021.1.1.46-68.
66 Farida  Pahlevi,  “Pemberantasan  Korupsi  Di  Indonesia  Perspektif  Legal  System  Lawrence  M. Freidmen,” El-Dusturie 1,  no.  1  (June  21,  2022),  https://doi.org/10.21154/eldusturie.v1i1.4097;  Siti Humulhaer,  “Kepatuhan Hukum  Kawasan  Dilarang Merokok Menurut Teori  Lawrence  M. Friedman,” SUPREMASI HUKUM 15, no. 2 (February 3, 2020): 10 – 17, https://doi.org/10.33592/jsh.v15i2.438. 67 Gea and Disemadi, “Relation Between The Awarenees of Culinary Msme Actors and Trademark Protection.”
dengan  memberikan  pendidikan,  pelatihan,  dan  sumber  daya  yang  diperlukan  kepada pelaku UMKM. Budaya hukum yang positif adalah faktor penting dalam meningkatkan perlindungan kekayaan intelektual UMKM dan mendukung pertumbuhan sektor ini.

## Kesimpulan
Pengaturan  kekayaan  intelektual  di  Indonesia  telah  berperan  penting  dalam memberikan  kepastian  hukum  kepada  pelaku  UMKM  untuk  melindungi  kreativitas  dan inovasi  mereka.  Melalui  kerangka  hukum  yang  tersusun  dengan  baik,  seperti  Undang- Undang  Hak  Cipta,  Paten,  Merek,  dan  peraturan  terkait,  pelaku  UMKM  diberikan instrumen hukum yang jelas untuk memproteksi hak-hak kekayaan intelektual yang pelaku UMKM  miliki.  Meningkatkan  efektivitas  perlindungan  hukum  kekayaan  intelektual UMKM,  peran  perguruan  tinggi  menjadi  sangat  relevan.  Efektivitas  hukum  merupakan ukuran sejauh mana sistem hukum yang ada dapat melindungi pelaku UMKM. Perguruan tinggi,  melalui  tridharma  perguruan  tinggi,  terutama  dalam  bentuk  pengabdian  kepada masyarakat, dapat berperan aktif dalam memberikan edukasi dan bimbingan hukum kepada pelaku  UMKM.  Perguruan  tinggi  membantu  meningkatkan  pemahaman  dan  budaya hukum  di  kalangan  UMKM,  mendorong  mereka  untuk  mendaftarkan  dan  melindungi kekayaan  intelektual  mereka  secara  efektif.  Dengan  demikian,  perguruan  tinggi  bukan hanya menjadi lembaga pendidikan, tetapi juga mitra yang konstruktif dalam memajukan sektor UMKM dan menguatkan fondasi kepastian hukum dalam perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia.

## Informasi Pendanaan

## Tidak ada

## Referensi
Adaninggar,  Asti  Wulan,  Hendro  Saptono,  and  Kholis  Roisah.  “Perlindungan  Produk Usaha  Mikro  Kecil  Dan  Menengah  Terkait  Hak  Kekayaan  Intelektual  Dalam Menghadapi  Masyarakat  Ekonomi  ASEAN.”  Diponegoro  Law  Journal  5,  no.  3 (2016). https://doi.org/https://doi.org/10.14710/dlj.2016.12061.
Alfani, Ninda, Tina Rahmawati, Shofiah Alifah P, and Difa Zahra Dwinta. “Implementasi Uu  Nomor  28  Tahun  2014  Dalam  Perlindungan  Hak  Cipta  Di  Era  Digital.” JOURNAL OF ADMINISTRATIVE  AND SOCIAL SCIENCE 4,  no. 1 (2023). https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jass.v4i1.112.
Anggraen, Adelia Dwi, Budi Santoso, and Adya Paramita Prabandari. “Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Bidang  Pengrajin  Batik  Dan  Kuliner.”  Notarius  14,  no.  2  (2021). https://doi.org/https://doi.org/10.14710/nts.v14i2.43711.
Arifin,  Zaenal,  and  Muhammad  Iqbal.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Merek  Yang Terdaftar.”
Jurnal Ius Constituendum 5, no. 1 (2020).
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v5i1.2117.
Asri, Dyah Permata Budi. “Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Bagi Produk Kreatif Usaha Kecil Menengah Di Yogyakarta.” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 27 (2020). https://doi.org/https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss1.art7.
Atsar,  Abdul,  Diman  Ade  Mulada,  and  Hera  Alvina  Satriawan.  “Implementasi Perlindungan  Dan  Pengembangan  Indikasi  Geografis  Untuk  Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Industri Pariwisata Di Lombok  Tengah.” Jatiswara 38, no. 1 (2023). https://doi.org/https://doi.org/10.29303/jtsw.v38i1.422.
Ayunda, Rahmi, and Bayang Maneshakerti. “Perlindungan Hukum Atas Motif Tradisional Baik  Batam  Sebagai  Kekayaan  Intelektual.”  Jurnal  Pendidikan  Kewarganegaraan Undiksha
9, no. 3 (2021).
https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jpku.v9i3.38551.
Baihaqi,  Wiga  Maulana,  Christoper  Prima,  and  Nabella  Putri  Widianto.  “Pelatihan  Dan Pendampingan  Pendaftaran  Merek  Dagang  Bagi  Pelaku  Usaha  Mikro  Kecil Menengah (UMKM) Di Banyumas.” Society : Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat
2, no. 1 (October 13, 2021): 68 – 74. https://doi.org/10.37802/society.v2i1.176.
Cahyani, Ni Kadek Amik Sri. “Pengaruh Brand Image, Brand Ambassador, Dan Promosi Online Terhadap Minat Beli Konsumen Di Era Pandemi Covid-19 Pada Produk Ms Glow Cabang Teges.” Universitas Mahasaraswati Denpasar, 2023.
Caroline,  Grace  Kezia.  “Peran  Lembaga  Manajemen  Kolektif  Nasional  Dalam Perlindungan  Hak  Cipta  Lagu  Pengemis  Yang  Digunakan  Oleh  Stasiun  Televisi Indosiar Tanpa Seizin Penciptanya.” Jurnal Hukum Adigama 5, no. 1 (2022).
Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual  (DJKI).  “Banyak  Pelaku  UMKM  Belum Melindungi Merek Dagang,” 2023. https://dgip.go.id/artikel/detail -artikel/banyak- pelaku-umkm-belum-melindungi-merek-dagang?kategori=Berita  Resmi  Desain Industri.
Disemadi, Hari Sutra. “Contextualization of Legal Protection of Intellectual Property in Micro Small and Medium Enterprises in Indonesia.” Law Reform 18, no. 1 (2022):
89 – 110. https://doi.org/10.14710/lr.v18i1.42568.
———.  “Lenses  of  Legal  Research:  A  Descriptive  Essay  on  Legal  Research Methodologies.” Journal of Judicial Review 24, no. 2 (November 2022): 289– 304. https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280.
——— . Mengenal Perlindungan Kekayaan Intelektual Di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pres, 2023.
Disemadi,  Hari  Sutra,  and  Merizqa  Ariani.  “Arti  Penting  Perlindungan  Kekayaan Intelektual  Pencipta  Logo  Coffe  Shop  Di  Kota  Batam,  Indonesia.”  Mizan:  Jurnal Ilmu Hukum 10, no. 1 (2021): 26 – 36. https://doi.org/10.32503/mizan.v10i1.1459.

## Djalil, M. “Implikasi Pemberian Hak Paten Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Penemu Di
Bidang  Teknologi  Terhadap  Minat  Mematenkan  Produk  Di  Lingkungan  ITS Surabaya.” Judiciary (Jurnal Hukum & Keadilan) 7, no. 1 (2018).
Farisi, Salman Al, Muhammad Iqbal Fasa, and Suharto. “Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)  Dalam  Meningkatkan  Kesejahteraan  Masyarakat.”  Jurnal  Dinamika
Ekonomi Syariah 9, no. 1 (2022).
https://doi.org/https://doi.org/10.53429/jdes.v9iNo.1.307.
Fathanudien,  Anthon,  Haris  Budiman,  and  Teten  Tendiyanto.  “Peningkatan  Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Memahami Pendaftaran Merek Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil  Dan  Menengah.”  Empowerment :  Jurnal  Pengabdian  Masyarakat  4,  no.  03 (November 30, 2021): 286 – 92. https://doi.org/10.25134/empowerment.v4i03.5094. Firdaus, Inas Tasya, Melinia Dita Tursina, and Ali Roziqin. “Transformasi Birokrasi Digital Di Masa Pandemi Covid- 19 Untuk Mewujudkan Digitalisasi Pemeritahan Indonesia.” Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan 4, no. 2 (2021).
https://doi.org/https://doi.org/10.35326/kybernan.v4i2.1244.
Gea,  Lidia  Kando  Br,  and  Hari  Sutra  Disemadi.  “Relation  Between  The  Awarenees  of Culinary  Msme  Actors  and  Trademark  Protection.”  Jurnal  Supremasi  12,  no.  2 (September 1, 2022): 1 – 16. https://doi.org/10.35457/supremasi.v12i2.1999.
Hasibuan,  Muhammad  Rival.  “Analisis  Peran  UMKM  Sebagai  Pondasi  Kemashlahatan Perekonomian Masyarakat Indonesia Di Masa Pandemi Covid- 19.” Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021.
Humulhaer,  Siti.  “Kepatuhan  Hukum  Kawasan  Dilarang  Merokok  Menurut  Teori Lawrence M. Friedman.” SUPREMASI HUKUM 15, no. 2 (February 3, 2020): 10– 17. https://doi.org/10.33592/jsh.v15i2.438.
Hutomo,  Priyo,  and  Markus  Marselinus  Soge.  “Perspektif  Teori  Sistem  Hukum  Dalam Pembaharuan  Pengaturan  Sistem  Pemasyarakatan  Militer.”  Legacy:  Jurnal  Hukum Dan Perundang-Undangan 1, no.
1 (March 4, 2021): 46 – 68. https://doi.org/10.21274/legacy.2021.1.1.46-68.
Inayah.  “Kesadaran  Hukum  Pelaku  Usaha  Mikro  Kecil  Menegah  (UMKM)  Dalam Perlindungan Kekayaan Intelektual.” Law And Justice 4, no. 2 (2019).
Indrawati, Septi, and Budi Setiawan. “Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Perlindungan Produk  UMKM  Di  Kabupaten  Kebumen  Melalui  Pendaftaran  Merek.”  Surya Abdimas
4, no. 2 (November 27, 2020): 37 – 43. https://doi.org/10.37729/abdimas.v4i2.574.
Jaman, Ujang Badru, Galuh Ratna Putri, and Tiara Azzahra Anzani. “Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital.” Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia 3, no. 1 (2021): 9 – 17. https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.22.
Julinentie,  Danthy.  “Logo  Dipersimpangan  Undang -Undang  Hak  Cipta  Dan  Undang- Undang  Merek.”  Dharmasisya  Jurnal  Program  Magister  Hukum  FHUI  1,  no.  1 (2021).
Kartika, Fani Budi, Muhammad Ihsan, Nur Fadillah Fadillah, and Tiopan Siagian. “Analisis Yuridis  Performing  Right  Atas  Lagu  Yang  Dinyanyikan  Melalui  Platform  Media
Digital.” Jurnal Lex Justitia 5, no. 2 (2023).
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22303/lex%20justitia.5.2.
Kuasa, Delfi Aurelia, Erni Erni, and Hari Sutra Disemadi. “Urgensi Pendaftaran Merek
Bagi UMKM Di Masa Pandemi Covid- 19 Di Indonesia.” Jurnal Yustisiabel 6, no. 1
(April 25, 2022): 1 – 23. https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v6i1.1524.
Kusuma, Purnama Hadi, and Kholis Roisah. “Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dan  Indikasi  Geografis:  Suatu  Kekayaan  Intelektual  Dengan  Kepemilikan Komunal.”  Jurnal  Pembangunan  Hukum  Indonesia  4,  no.  1  (2022):  107– 20. https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.107-120.
Latukau,  Nanda  Salsabilla,  Teng  Berlianty,  and  Muchtar  Anshary  Hamid  Labetubun.
“Perlindungan  Hukum  Merek  Produk  Jus  Pala  Di  Negeri  Morella  Kecamatan Leihitu.” TATOHI: Jurnal
Ilmu Hukum 1, no. 5 (2021). https://doi.org/https://doi.org/10.47268/tatohi.v1i5.626.
Lestari,  Suci,  Annalisa  Y,  and  Muhammad  Syaifuddin.  “Perlindungan  Hukum  Bagi Pemegang Merek Pada Pembangunan Ekonomi Kreatif Di Indonesia.” VERITAS Jurnal Program Pascasarjana
Ilmu Hukum 9, no. 2 (2023). https://doi.org/https://doi.org/10.34005/veritas.v9i2.3110.
Lukman,  Maman,  and  Happy  Yulia  Anggraeni.  “Tantangan  Penegakan  Hukum  Hak Kekayaan  Intelektual  Dalam  Pengembangan  Ekonomi  Kreatif  Di  Era  Revolusi Industri  4.0.”  Nusantara:  Jurnal  Ilmu  Pengetahuan  Sosial  10,  no.  6  (2023). https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31604/jips.v10i6.2023.2971-2981.
Manurung, Evelyn Angelita Pinondang. “Karya Digital Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Di Era Digital.” Verdict: Journal of Law Science 1, no. 1 (2022): 30– 36.
Marina  Eka  Amalia,  and  Parulian  Paidi  Aritonang.  “Commercial  Material  Transfer Agreement:  Salah  Satu  Solusi  Perlindungan  Hak  Kekayaan  Intelektual  Peneliti Indonesia.”
UNES Law Review 5, no. 4 (2023).
https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.605.
Masnun, Muh Ali, and Dina Roszana. “Persoalan Pengaturan Kewajiban Pemegang Paten Untuk Membuat Produk Atau Menggunakan Proses Di Indonesia.” Jurnal Hukum IUS
QUIA IUSTUM 26, no. 2 (2016).
https://doi.org/https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss2.art6.
Novita, Yustina Dhian, and Budi Santoso. “Urgensi Pembaharuan Regulasi Perlindungan Konsumen Di Era Bisnis Digital.” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 3, no. 1 (January 2021): 46 – 58. https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.46-58.
Nugraha,  Yudha  Agung,  and  Imam  Haryanto.  “Pendaftaran  Indikasi  Geografis  Tahu Sumedang Sebagai Aset Potensial  Daerah.” Zaaken: Journal of Civil and Business Law 2, no. 1 (2021). https://doi.org/https://doi.org/10.22437/zaaken.v2i1.11667.
Nur, Irayanti. “Efektifitas Uu No 8 Tahun 1999 Dalam Memberikan Upaya Perlindungan Hukum  Bagi  Konsumen  Yang  Berkeadilan.”  Jurnal  Ila  Galigo  4,  no.  2  (2021). https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35914/ilagaligo.925.
Pahlevi, Farida. “Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Freidmen.”
El -Dusturie 1,
no. 1 (June 21, 2022).
https://doi.org/10.21154/eldusturie.v1i1.4097.
Pamolango, Stefan H., Merry Elisabeth Kalalo, and Feiby S Mewengkang. “Invensi Yang Dapat  Diberi  Paten  Dan  Invensi  Yang  Tidak  Dapat  Diberi  Paten  Berdasarkan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.” LEX PRIVATUM 12, no. 1 (2023).
Putra, L. M. Ricard Zeldi, Mashendra, Tarno, Ernawati, and Safrin Edy. “Sosialisasi Bagi Umkm  Sarung  Tenun  Tradisional  Terhadap  Hak  Atas  Kekayaan  Intelektual  Di Kecamatan  Wabula  Kabupaten  Buton.”  J -Abdi:  Jurnal  Pengabdian  Kepada Masyarakat 2 (2022).
Putra, Muhammad Deovan Reondy, and Hari Sutra Disemadi. “Counterfeit Culture Dalam Perkembangan  UMKM:  Suatu  Kajian  Kekayaan  Intelektual.”  KRTHA BHAYANGKARA
16, no. 2 (2022): 297 – 314.
https://doi.org/10.31599/krtha.v16i2.1151.
Rahmadany,  Rahmadany,  and  Lela  Erwany.  “Sosialisasi  Pentingnya  Pendaftaran  Merek Bagi  Umkm  Di  Desa  Bandar  Labuhan  Kecamatan  Tanjung  Morwa.”  Jurnal Pengabdian Kontribusi Unhamzah
2, no. 1 (2022): 25 – 28. http://jurnal.unhamzah.ac.id/index.php/japsi/article/view/34.
Rahman,  Vierhan,  Erlin  Windia  Ambarsari,  and  Finata  Rastic  Andrari.  “Pemenuhan Persyaratan Permohonan Paten Dengan Metode Multi-Attribute Global Inference of Quality  (MAGIQ).”  TIN:  TERAPAN  INFORMATIKA  NUSANTARA  4,  no.  1 (2023). https://doi.org/https://doi.org/10.47065/tin.v4i1.4207.
Ramadhan,  Muallim.  “Perlindungan  Hukum  Pemegang  Hak  Cipta  Film  Terhadap Pelanggaran  Hak  Cipta  Yang  Dilakukan  Situs  Penyedia  Layanan  Film  Streaming Gratis Di Internet (Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta).”  Jurnal  Ilmu  Sosial  Dan  Pen didikan  7,  no.  3  (2023). https://doi.org/http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v7i3.5043.
Rinaldi, Aditya. “Analisis Yuridis Tentang Pendaftaran Merek Dagang Kopi Gayo Yang Didaftarkan  Oleh  Perusahaan  Holland  Coffee  Yang  Berasal  Dari  Belanda.” Universitas Islam Riau, 2020.
Risandi,  Khelvin,  and  Hari  Sutra  Disemadi.  “Pemalsuan  Merek  Sepatu  Di  Indonesia: Pengaturan Dan Sanksi?” Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) 8, no. 2 (2022): 315– 26. https://doi.org/10.23887/jkh.v8i2.51029.
Roisah,  Kholis.  Konsep  Hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual  (Sejarah,  Pengertian  Dan Filosofi Pengakuan Hki Dari Masa Ke Masa). Malang: Setara Press, 2015.
———.  “Perlindungan  Ekspresi  Budaya  Tradisional  Dalam  Sistem  Hukum  Kekayaan Intelektual.”  Masalah -Masalah  Hukum  43,  no.  3  (2014):  372 – 79. https://doi.org/10.14710/mmh.43.3.2014.372-379.
Saputra, Rizky, Ramlani Lina Sinaulan, and Farhana. “Peranan Detasemen Khusus 88 Anti - Teror  Dalam  Penanganan  Tindak  Pidana  Terorisme  Dalam  Perspektif  Hak  Asasi Manusia.” Jurnal
Multidisiplin Indonesia 2, no. 9 (2023). https://doi.org/https://doi.org/10.58344/jmi.v2i9.551.
Shabillia,  Larasta,  and  Budi  Santoso.  “Analisis  Yuridis  Terhadap  Pembiayaan  Berbasis Kekayaan  Intelektual  Dalam  Ekosistem  Ekonomi  Kreatif  Di  Indonesia.”  Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam 5, no. 1 (2023). https://doi.org/https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2871.
Sinaga,  Niru  Anita.  “Pentingnya  Perlindungan  Hukum  Kekayaan  Intelektual  Bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia.” Jurnal Hukum Sasana 6, no. 2 (December 14, 2020): 144 – 65. https://doi.org/10.31599/sasana.v6i2.385.
Sudirman, Lu, and Hari Sutra Disemadi. “Comparing Patent Protection in Indonesia with That in Singapore and Hong Kong.” Legality : Jurnal Ilmiah Hukum 29, no. 2 (June 18, 2021): 200 – 222. https://doi.org/10.22219/ljih.v29i2.15680.
Sudjana, Sudjana. “Efektivitas Penanggulangan Pembajakan Karya Cipta Dalam Perspektif Sistem  Hukum.”  Res  Nullius  Law  Journal  4,  no.  1  (January  14,  2022):  77– 99. https://doi.org/10.34010/rnlj.v4i1.5939.
Sulasno, Sulasno, and Inge Dwisvimiar. “Implikasi Kebijakan Persaingan Usaha Produk Usaha  Mikro  Kecil  Menengah  (UMKM)  Untuk  Meningkatkan  Perekonomian  Di Kabupaten Serang.” Jurnal Sketsa Bisnis 9, no. 2 (2022). https://doi.org/https://doi.org/10.35891/jsb.v9i2.3165.
Sulasno, Sulasno, Sumiati Sumiati, Suryaman Suryaman, Suherman Suherman, and Media Sucahya.  “Peningkatan  Kemandirian  Masyarakat  Melalui  Kewirausahaan  Umkm Berbasis  Kekayaan  Intelektual  (Ki)  Di  Kelurahan  Kasuyatan.”  Bantenese -  Jurnal Pengabdian
Masyarakat 1, no. 2 (December 31, 2019).
https://doi.org/10.30656/ps2pm.v1i2.1912.
Sunarko,  Audri  Larissa,  Efrain  Lundu  Sihombing,  and  Mohammed  Farrel  Avicenna Barnard.  “Tinjauan  Yuridis  Efektifitas  Pengawasan  Direktorat  Jenderal  Kekayaan Intelektual Terkait Pendaftaran Merek Di Indonesia,” 2019.
Sushanty,  Vera  Rimbawani,  and  Defid  Ubaidillah.  “Sosialisasi  Dan  Pendampingan Pendaftaran  Merek  Bagi  Pelaku  Usaha  Mikro  Kecil  Menengah  (UMKM).”  Jurnal Dharma
Bhakti Ekuitas 8, no. 1 (2023).
https://doi.org/https://doi.org/10.52250/p3m.v8i1.612.
Sutra  Disemadi,  Hari,  and  Wiranto  Mustamin.  “Pembajakan  Merek  Dalam  Tatanan Hukum Kekayaan Intelektual Di Indonesia.” Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) 6, no. 1 (February 2020): 83 – 94. https://doi.org/10.23887/jkh.v6i1.23442.
Syarifaini,  Indah  Utami.  “Analisis  Hukum  Persaingan  Usaha  Terhadap  Penyalahgunaan Hak Eksklusif Pemegang Merek.” Universitas Hasanuddin, 2022.
Tamara, Dwi Intan Permatasari, Dientje Rumimpunu, and Karel Yossi Umboh. “Aspek Hukum Eksistensi Perjanjian Lisensi Dalam Pelaksanaan Alih Teknologi Berdasarkan Undang- Undang No 13 Tahun 2016 Tentang Paten.” LEX ADMINISTRATUM 10, no. 4 (2022).
Thomas, Meldy Rivan. “Masa Berlaku Hak Ekonomi Pencipta Atau Pemegang Hak Cipta Menurut  Undang- Undang  Nomor  28  Tahun  2014  Tentang  Hak  Cipta.”  LEX PRIVATUM 9, no. 1 (2021).
Wahidin,  Darto.  “Transformasi  Industri  Kreatif  Batik  Dalam  Rangka  Peningkatan Ketahanan  Kerajinan  Kain  Batik  (Studi  Di  Dusun  Giriloyo,  Desa  Wukirsari, Kecamatan  Imogiri,  Kabupaten  Bantul,  Daerah  Istimewa  Yogyakarta).”  Jurnal
Ketahanan Nasional 25, no. 3 (2019).
https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jkn.49812.
Walangitan, Josua Otniel Sondakh, Jemmy Sondakh, and Mercy M. M. Setlight. “Aspek Hukum Jaminan Kredit Modal Usaha Mikro Kecil Menengah Oleh Perbankan Di Bukit  Kasih  Kanonang.”  Innovative:  Journal  Of  Social  Science  Research  3,  no.  4 (2023). https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v3i4.2873.
Yusuf,  Haris,  and  Rahman  Hasima.  “Perlindungan  Hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual Masyarakat Kota Baubau.” HALU OLEO LAW REVIEW 2, no. 1 (2018).

## Biografi Singkat Penulis
Hari Sutra Disemadi, S.H., M.H., adalah seorang dosen di bidang Hukum Kekayaan Intelektual dan juga menjabat sebagai Kepala Program Studi di Program Sarjana Hukum Universitas  Internasional  Batam.  Saat  ini,  beliau  sedang  menempuh  Program  Doktor Hukum di Universitas Pelita Harapan.
Dr.  Lu  Sudirman,  S.H.,  M.M.,  M.Hum.,  adalah  seorang  dosen  di  bidang  Hukum Investasi dan juga menjabat sebagai Dekan di Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam.  Keahliannya  dalam  hukum  investasi  telah  menginspirasi  banyak  mahasiswa, sementara  kepemimpinannya  sebagai  dekan  membawa  inovasi  dan  kemajuan  dalam lingkungan akademik.
Jericho Udu adalah mahasiswa di Program Sarjana Hukum Universitas Internasional Batam  yang  memiliki  minat  khusus  dalam  hukum  bisnis.  Dengan  semangat  dan dedikasinya, ia terus mengeksplorasi berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan dunia bisnis. Jericho berharap dapat memberikan kontribusi positif dalam bidang hukum bisnis di masa depan.