## J-MAS
Program Magister Manajemen Universitas Batanghari ISSN 2541-6243 (Online), ISSN 2541-688X (Print), DOI 10.33087/jmas.v7i1.377

## Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

## (Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Provinsi Jambi)

## Ratih Rosita*, Asrini
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jambi *Correspondence email: ratihrosita11@gmail.com
Abstrak. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  pengaruh  akuntabilitas,  transparansi,  dan  komitmen  organisasi  baik  secara simultan maupun terpisah terhadap kinerja pemerintah daerah pada organisasi perangkat daerah (OPD) provinsi Jambi. Populasi dalam penelitian  ini  adalah Organisasi  Perangkat  Daerah -  Dinas  yang  berjumlah sebanyak  18 dinas di Provinsi Jambi.  Sampel yang dipilih dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) orang, yaitu meliputi Kepala OPD, Pejabat Penatausaha Keuangan OPD, dan Bendahara OPD, sehingga total responden adalah 54 orang. Teknik pengumpulan data penelitian dengan menyebarkan kuesioner kepada  responden  penelitian.  Sedangkan  teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  regresi  linear berganda. Hasil penelitian  menemukan  bahwa  secara simultan akuntabilitas, transparansi, dan komitmen organisasi  berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah pada organisasi perangkat daerah (OPD) Provinsi Jambi. Secara parsial variabel transparansi, dan  komitmen  organisasi  berpengaruh  terhadap  kinerja  pemerintah  daerah,  sementara  variabel  akuntabilitas  tidak  berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.
Kata kunci: akuntabilitas; transparansi; komitmen organisasi; kinerja pemerintah daerah
Abstract.  This  study  aims  to  examine  the  effect  of  accountability,  transparency,  and  organizational  commitment  both simultaneously and separately on the performance of local governments in the regional apparatus organization (OPD) of Jambi province. The population in this study was the Regional Apparatus Organization - Service, totaling 18 offices in Jambi Province. The sample chosen in this study consisted of 3 (three) people, including the OPD Head, OPD  Financial Administration Officer, and OPD Treasurer, so that the total number of respondents was 54 people. Research data collection techniques by distributing questionnaires to research respondents. While the data analysis technique used in this study is multiple linear regression analysis. The results of the study found that simultaneously accountability, transparency, and organizational commitment had an effect on the performance of local governments in the regional apparatus organization (OPD) of Jambi Province. Partially the variables of transparency and organizational commitment have an effect on local government performance, while the accountability variable has no effect on local government performance.

## Keywords: accountability; transparency; organizational commitment; local government performance

## Pendahuluan
Isu  tentang  kinerja  pemerintah  daerah  dewasa  ini  menjadi  sorotan  publik  karena  belum  menampakkan  hasil yang  baik  yang  dirasakan  oleh  rakyat.  Rakyat  menuntut  pemerintahan  mempunyai  kinerja  yang  baik  dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai perwujudan konsep otonomi daerah. Mahsun (2016) mengatakan bahwa  kinerja  adalah  gambaran  mengenai  tingkat  pencapaian  pelaksanaan  suatu  kegiatan/program/kebijakan  dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi. Kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari  visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan  kegagalan pelaksanaan  kegiatan-kegiatan  sesuai  dengan  program  dan  kebijakan  yang  ditetapkan.  Kegagalan  dalam  pencapaian kinerja  menjadi  satu  ukuran  untuk  melakukan  perbaikan  pada  masa  yangakan  datang.  Sementara  keberhasilan  atas kinerja membutuhkan suatu penghargaan untuk dapat meningkatkan produktivitas serta untuk mendapatkan dukungan publik terhadap pemerintah.
Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa pengukuran  kinerja OPD merupakan wujud dari vertical accountability yaitu pengevaluasian kinerja bawahan oleh atasannya dan sebagai bahan horizontal accountability pemerintah daerah yaitu  kepada  masyarakat  atas  amanah  yang  diberikan  kepadanya.  Kementerian  Dalam  Negeri  (Kemendagri)  setiap tahun melakukan penilaian kinerja pemerintah daerah. Kinerja yang dinilai akan diberikan peringkat secara nasional, skor, dan status kinerja.

## Tabel 1
Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Jambi selama Tahun 2010 – 2017
No Pemerintah Daerah Tahun Peringkat Nasional Skor Status 1 Provinsi Jambi 2010 33 1,3106  Sedang 2 Provinsi Jambi 2011 14 2,4166  Tinggi
Ratih Rosita dan Asrini, Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Provinsi Jambi)
3 Provinsi Jambi 2012 17 2,2188  Tinggi 4 Provinsi Jambi 2013 17 2,3222  Tinggi 5 Provinsi Jambi 2014 15 2,4875  Tinggi 6 Provinsi Jambi 2015 18 2,6367  Tinggi 7 Provinsi Jambi 2016 15 2,8404  Tinggi 8 Provinsi Jambi 2017 33 1,7026  Sedang
Sumber: OTDA Kemendagri
Tabel  1  menunjukkan  tren  peningkatan  kinerja  pemerintah  daerah  Provinsi  Jambi  dari  tahun  ke  tahun.  Pada tahun  2010,  terlihat  bahwa  kinerja  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Jambi  berada  di  peringkat  paling  bawah  karena menempati  urutan  33  dari  33  provinsi  dengan  skor  kinerja  1,3106  dan  status  sedang.  Namun,  selama  enam  tahun berikutnya, Pemerintah Daerah Provinsi Jambi mampu terus meningkatkan  kinerja pelayanan kepada publik. Hal ini terlihat  bahwa  pada  tahun  2016,  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Jambi  berhasil  meningkatkan  skor  kinerja  hingga mencapai  2,8404  dengan  status  Tinggi.  Pada  tahun  2017,  terlihat  bahwa  kinerja  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Jambi kembali  menurun  dari  tahun-tahun  sebelumnya  karena  menempati  urutan  33  dari  33  provinsi  dengan  skor  kinerja 1,7026 dengan status sedang.
Penurunan  kinerja  Pemerintah  Provinsi  Jambi  pada  tahun  2017  disebabkan  oleh  menurunnya  tingkat kemandirian  daerah  dari  segi  pendapatan  daerah.Selain  itu,  penurunan  kinerja  dapat  juga  disebabkan  menurunnya tingkat akuntabilitas pemda.Hal ini ditegaskan oleh Sekretaris Daerah bahwa bagi kepala Organisasi Perangkat Daerah lingkup  Pemerintah  Provinsi  Jambi  harus  berfokus  pada  peningkatan  kualitas  laporan  keuangan  dan  kinerja  yang terukur.  Upaya-upaya  pembenahan  telah  diupayakan  salah  satunya  dengan  cara  melakukan  pendampingan  dalam penyusunan  komponen  SAKIP  (Sistem  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah)  perangkat  daerah  mulai  dari perencanaan  kinerja  sampai  dengan  pelaporan  kinerja.  Kinerja  pemerintah  daerah  yang  sedang/tinggi/sangat  tinggi, tentu  dipengaruhi  oleh  banyak  faktor.  Berbagai  penelitian  terdahulu  telah  dilakukan  terkait  faktor-faktor  yang mempengaruhi  kinerja  pemerintah  daerah,  antara  lain  akuntabilitas,  transparansi,  dan  komitmen  organisasi.  Faktor pertama,  akuntabilitas  merupakan  bentuk  pertanggungjawaban  yang  mengacu  pada  kepada  siapa  organisasi  (atau pekerja  individu)  bertanggung  jawab  dan  untuk  apa  organisasi  (pekerja  individu)  bertanggung  jawab.  Akuntabilitas berhubungan  terutama  dengan  mekanisme  supervisi,  pelaporan,  dan  pertanggungjawaban  kepada  otoritas  yang  lebih tinggi dalam sebuah rantai komando formal (Mahsun, 2016).
Faktor kedua adalah transparansi. Mardiasmo (2009) menjelaskan bahwa transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak- pihak  yang  berkepentingan,  dan  informasi  yang  tersedia  harus  memadai  agar  dapat  dimengerti  dan  dipantau.  Faktor ketiga  adalah  komitmen  organisasi.  Menurut  Anurti  (2013)  komitmen  organisasi  adalah  suatu  tingkat  keyakinan seorang  karyawan  memihak  pada  suatu  organisasi  tertentu  yang  tujuannya  berniat  memelihara/mempertahankan keanggotaan dalam organisasi itu.Jadi keterlibatan  kerja  yang  tinggi berarti pemihakan seseorang pada pekerjaannya yang khusus dan komimen organisasi yang tinggi berarti pemihakan pada organisasi yang mempekerjakannya.
Penelitian  ini  merujuk  pada  penelitian  Auditya  dan  Lismawati  (2013)yang  meneliti  tentang  pengaruh akuntabilitas  dan  transparansi  terhadap  kinerja  pemerintah  daerah.Ada  beberapa  perbedaan  penelitian  ini  dengan penelitian yang direplikasi.Pertama, penelitian Auditya dan Lismawati (2013) menggunakan dua variabel independen dalam  menjelaskan  pengaruhnya  terhadap  kinerja  pemerintah  daerah,  yaitu  akuntabilitas  dan  transparansi.Alasan penambahan  variabel  komitmen  organisasi  didasarkan  pada  penelitian  Anurti  (2013)  dimana  tinggi  rendahnya komitmen  organisasi  akan  sangat  menentukan  kinerja  yang  akan  dicapai  oleh  organisasi,  komitmen  dapat  terwujud apabila  individu  dalam  organisasi  menjalankan  hak  dan  kewajiban  mereka  sesuai  dengan  tugasnya  masing-masing dalam organisasi, karena pencapaian tujuan organisasi merupakan hasil kerja semua anggota organisasi yang bersifat kolektif. Kedua, penelitian Auditya dan Lismawati (2013) menggunakan subjek penelitian di OPD Provinsi Bengkulu, sedangkan  penelitian  ini  menggunakan  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  Dinas  di  Provinsi  Jambi.  Ketiga, penelitian Auditya dan Lismawati (2013) dilakukan pada tahun 2013, sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2019.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  memberikan  bukti  empiris  pengaruh  akuntabilitas,  transparansi  dan komitmen  organisasi  secara  simultan  terhadap  kinerja  pemerintah  daerah  pada  organisasi  perangkat  daerah  (OPD) Dinas di Provinsi Jambi.

## Landasan Teori dan Hipotesis Akuntabilitas
Mardiasmo (2013) mendefinisikan bahwa  akuntabilitas publik merupakan  kewajiban pihak pemegang  amanah ( agent )  untuk  memberikan  pertanggungjawaban  dan  mengungkapkan  segala  aktivitas  dan  kegiatan  yang  menjadi tanggungjawabnya  kepada  pihak  pemberi  amanah  ( principal )  yang  memiliki  hak  dan  kewenangan  untuk  meminta pertanggungjawaban  tersebut.  Selanjutnya  akuntabilitas  dapat  diartikan  sebagai  bentuk  kewajiban  memper-
Ratih Rosita dan Asrini, Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Provinsi Jambi)
tanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

## Transparansi
Transparansi  dibangun  atas  dasar  arus  informasi  yang  bebas,  seluruh  proses  pemerintahan,  lembaga-lembaga dan informasi perlu diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang  tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau (Auditya dan Lismawati, 2013). Umar, Syawalina, dan Khairunnisa (2018) menyatakan bahwa  transparansi  adalah  prinsip  yang  menjamin  akses  atau  kebebasan  bagi  setiap  orang  untuk  memperoleh informasi  tentang  penyelenggaraan  pemerintahan  yaitu  informasi  tentang  kebijakan,  proses  pembuatan  dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi juga terdapat dalam PP. Pasal 4 PP No. 58 Tahun 2013 menyebutkan  bahwa  pengelolaan  keuangan  daerah  dilakukan  secara  tertib,taat  pada  peraturan  perundang-undangan yang berlaku,efisien, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan.

## Komitmen Organisasi
Menurut Anurti  (2013) komitmen organisasi  adalah suatu tingkat keyakinan seorang  karyawan memihak pada suatu organisasi tertentu yang tujuannya berniat memelihara/mempertahankan keanggotaan dalam organisasi itu. Jadi keterlibatan  kerja  yang  tinggi  berarti  pemihakan  seseorang  pada  pekerjaannya  yang  khusus  dan  komimen  organisasi yang  tinggi  berarti  pemihakan  pada  organisasi  yang  mempekerjakannya.  Komitmen  organisasi  adalah  dorongan  dari dalam  individu  untuk  berbuat  sesuatu  agar  dapat  menunjang  keberhasilan  organisasi  sesuai  dengan  tujuan  dan  lebih mengutamakan kepentingan organisasi dibandingkan dengan kepentingan sendiri (Azizah, 2012).

## Kinerja Pemerintah Daerah
Kinerja merupakan efektivitas operasional organisasi, bagian organisasi dan karyawannya berdasarkan standar, sasaran,  dan  kriteria  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya.  Kinerja  dapat  dijelaskan  sebagai  suatu  kajian  tentang kemampuan  suatu  organisasi  dalam  pencapaian  tujuan.  Penilaian  kinerja  dapat  dipakai  untuk  mengukur  kegiatan- kegiatan  organisasi  dalam  pencapaian  tujuan  dan  juga  sebagai  bahan  untuk  perbaikan  di  masa  yang  akan datang.Kinerja  Instansi  Pemerintah  adalah  gambaran  mengenai  tingkat  pencapaian  sasaran  ataupun  tujuan  instansi pemerintah  sebagai  penjabaran  dari  visi,  misi  dan  strategi  instansi  pemerintah  yang  mengindikasikan  tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

## Metode
Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk menguji variabel independen terhadap variabel dependen (Saputra,  Darwanis  dan  Abdullah,  2014).  Subjek  penelitian  ini  adalah  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  Dinas  di Provinsi  Jambi.  Jenis  data  penelitian  ini  adalah  data  primer.Sumber  data  dalam  penelitian  ini  meliputi  data  primer yaitu  data  yang  diperoleh  secara  langsung  dari  hasil  penelitian  lapangan  pada  instansi  tersebut.  Populasi  dalam penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas yang berjumlah sebanyak 18 Dinas di Provinsi Jambi. Sampel adalah bagian dari populasi (Indriantoro dan Supomo, 2018). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah  menggunakan  metode  sampel  jenuh.  Sampel  yang  dipilih  dalam  penelitian  ini  adalah  Kepala  OPD  Dinas, Pejabat Penatausaha Keuangan OPD Dinas, dan Bendahara OPD Dinas (Yuliani, 2014).

## Variabel Bebas (Independen)
1. Akuntabilitas. Mardiasmo  (2013)  mendefinisikan  bahwa  akuntabilitas  publik  merupakan  kewajiban  pihak pemegang  amanah  ( agent )  untuk  memberikan  pertanggungjawaban  dan  mengungkapkan  segala  aktivitas  dan kegiatan  yang  menjadi  tanggungjawabnya  kepada  pihak  pemberi  amanah  ( principal )  yang  memiliki  hak  dan kewenangan  untuk  meminta  pertanggungjawaban  tersebut.Instrumen  yang  digunakan  untuk  mengukur akuntabilitas diadopsi dari penelitian Nurachman (2016). Instrumen yang digunakan terdiri dari 22 item pernyataan yang diukur dengan skala likert . 2. Transparansi.  Andrianto  (2007)  transparansi  adalah  keterbukaan  secara  sungguh-sungguh,  menyeluruh,  dan memberi  tempat  bagi  partisipasi  aktif  dari  seluruh  lapisan  masyarakat  dalam  proses  pengelolaan  sumber  daya publik.  Instrumen  yang  digunakan  untuk  mengukur  transparansi  diadopsi  dari  penelitian  Krisherdian  (2015). Instrumen yang digunakan terdiri dari 12 item pernyataan yang diukur dengan skala likert . 3. Komitmen  Organisasi.  Menurut  Anurti  (2013)  komitmen  organisasi  adalah  suatu  tingkat  keyakinan  seorang karyawan  memihak  pada  suatu  organisasi  tertentu  yang  tujuannya  berniat  memelihara/mempertahankan keanggotaan dalam organisasi itu.  Instrumen  yang digunakan terdiri dari 24 item pernyataan  yang diukur dengan skala likert .
Ratih Rosita dan Asrini, Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Provinsi Jambi)

## Variabel Terikat (Dependen)
Kinerja Pemerintah Daerah. Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun  tujuan  instansi  pemerintah  sebagai  penjabaran  dari  visi,  misi  dan  strategi  instansi  pemerintah  yang mengindikasikan  tingkat  keberhasilan  dan  kegagalan  pelaksanaan  kegiatan-kegiatan  sesuai  dengan  program  dan kebijakan  yang  ditetapkan.  Instrumen  yang  digunakan  untuk  mengukur  Kinerja  Pemerintah  Daerah  diadopsi  dari penelitian Yuliani (2014). Instrumen yang digunakan terdiri dari 7 item pernyataan yang diukur dengan skala likert .

## Tabel 2

## Definisi Operasionalisasi Variabel
Penelitian  ini  menggunakan  skala  pengukuran  yang  berbentuk likert ,  data  yang  diperolah  adalah  data  interval dengan skor 1 s/d 5 poin (Sekaran, 2014). Skala yang berisi lima tingkat prefensi jawaban dengan pemilihan sebagai berikut:  Skor  1  untuk  jawaban  sangat  tidak  setuju  (STS);  Skor  2  untuk  jawaban  tidak  setuju  (TS);  Skor  3  untuk jawaban netral (N); Skor 4 untuk jawaban setuju (S); dan Skor 5 untuk jawaban sangat setuju (SS).
Penelitian ini dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas. (Indriantoro dan Supomo, 2014).Uji validitas digunakan untuk  mengukur  sah  atau  valid  tidaknya  suatu  kuisioner.Setelah  melakukan  uji  validitas,  selanjutnya  dilakukan  uji reliabilitas. Tujuan utama uji reliabilitas adalah untuk mengetahui konsistensi atau keteraturan hasil pengukuran suatu instrumen  apabila  instrumen  tersebut  digunakan  sebagai  alat  ukur  suatu  objek  atau  responden  (Indriantoro  dan Supomo, 2014). Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistic deskriptif, uji asumsi klasik, dan  analisis  regresi  berganda  untuk  mengetahui  pengaruh  variabel  independen  (Akuntabilitas , transparansi,dan komitmen  organisasi)  terhadap  variabel  dependen  (Kinerja  pemerintah  daerah).Pengolahan  data  dengan  persamaan regresi yang digunakan adalah: Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3
Keterangan : Y = Kinerja Pemerintah Daerah; α = Konstanta; β1β2β3 = Koefisien regresi; X1 = Akuntabilitas X2 = Transparansi; X3 = Komitmen Organisasi
Uji  F  menunjukkan  apakah  variabel  bebas  secara  keseluruhan  atau  bersama-sama  mempunyai  pengaruh terhadap  variabel  tak  bebas  (Ghozali,  2014).  Sedangkan  uji  t  dimaksudkan  untuk  melihat  apakah  variabel  secara individu  mempunyai  pengaruh  terhadap  variabel  tak  bebas  dengan  asumsi  variabel  bebas  lainnya  konstan  (Ghozali, 2014).  Koefisien  determinasi/R 2 digunakan  unuk  mengetahui  seberapa  jauh  kemampuan  model  dalam  menerangkan variasi  dependen  (Ghozali,  2016).  Setiap  tambahan  satu  variabel  independen,  maka  R 2 pasti  meningkat  tidak  peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap dependen.
Ratih Rosita dan Asrini, Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Provinsi Jambi)

## Hasil
Tabel 3 Statistik Deskriptif N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Akuntabilitas 49 3.6 5.0 4.228 .4555 Transparansi 49 3.5 4.8 4.194 .3442 Komitmen Organisasi 49 3.7 5.0 4.338 .4356 Kinerja Pemerintah Daerah 49 3.5 5.0 4.219 .3491 Valid N (listwise) 49 Sumber: data olahan
Tabel 3 jumlah  responden penelitian sebanyak 49 orang. Variabel  Akuntabilitas (X 1 ) memiliki nilai minimum 3,60 dan nilai maksimum 5,00. Nilai rata-rata Akuntabilitas (X 1 ) sebesar 4,228 dengan standar deviasi sebesar 0,4555. Variabel Transparansi (X 2 ) memiliki nilai minimum 3,50 dan nilai maksimum 4,80. Nilai rata-rata Transparansi (X 2 ) sebesar  4,194  dengan  standar  deviasi  sebesar  0,3442.  Variabel  Komitmen  Organisasi  (X 3 )  memiliki  nilai  minimum 3,70 dan nilai maksimum 5,00. Nilai rata-rata Transparansi (X 3 ) sebesar 4,338 dengan standar deviasi sebesar 0,4356. Variabel  Kinerja  Manajerial  (Y)  memiliki  nilai  minimum  3,50  dan  nilai  maksimum  5,00.  Nilai  rata-rata  Kinerja Manajerial (Y) sebesar 4,219 dengan standar deviasi sebesar 0,3491.
Pengujian validitas seluruh item pernyataan yang diajukan pada kuisioner telah valid dimana r hitung > r tabel (df 49-2 = 47, 5%, 0,2816). Pembuktian ini menunjukkan bahwa semua pertanyaan layak digunakan sebagai indikator dari variabel. Selanjutnya berdasarkan hasil pengujian reliabilitas terhadap variabel dalam penelitian ini menunjukkan bahwa  pengukuran  keandalan  untuk  masing-masing  variabel  bebas  dan  variabel  terikat  memenuhi  persyaratan  α  > 0.70.berikut disajikan hasil pengujian reliabilitas.

## Tabel 4
Hasil Pengujian Reliabilitas Variabel Cronbach’s Alpha Akuntabilitas 0,948 Transparansi 0,713 Komitmen Organisasi 0,966 Kinerja Pemerintah Daerah 0,769 Sumber: data olahan
Pengukuran  yang  digunakan  adalah  dengan  menggunakan alpha  cronchbach ,  yaitu  apabila cronchbach  alpha lebih  besar  dari  0,7  atau  70  %,  maka  item  pertanyaan  tersebut  adalah  reliabel.  Berdasarkan  hasil  perhitungan,  maka dapat diketahui bahwa akuntabilitas, transparansi, komitmen organisasi, dan kinerja pemerintah daerah adalah reliable karena memiliki nilai di atas 0,70 sehingga dapat dijelaskan bahwa variabel – variabel penelitian memiliki reliabilitas atau ketepatan yang tinggi untuk dijadikan variabel (konstruk) pada suatu penelitian.

## Sumber: data olahan
Gambar 1

## Hasil Uji Normalitas Data
Gambar  1  di  atas  menunjukkan  data  tersebar  di  sepanjang  garis  diagonal,  maka  menunjukkan  bahwa  data berdistribusi normal.
Ratih Rosita dan Asrini, Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Provinsi Jambi)
Tabel 5
Hasil Pengujian Asumsi Multikolinieritas Untuk Pengaruh X 1 , X 2, dan X 3 terhadap Kinerja Pemerintah Daerah
Model Collinearity Statistics Tolerance VIF 1 (Constant) Akuntabilitas (X 1 ) .902 1.109 Transparansi (X 2 ) .809 1.237 Komitmen Organisasi (X 3 ) .845 1.184
Sumber: data olahan
Nilai Tolerance pada Tabel 5 menunjukkan adanya korelasi yang cukup kuat antara sesama variabel independen untuk pengaruh X 1 , X 2 , dan X 3 terhadap Y, dimana nilai Tolerance masing-masing variabel bebas masih lebih besear dari  0,1,  yaitu  X 1 =  0,902,  X 2 =  0,809,  dan  X 3 =  0,845  dengan  demikian  dapat  disimpulkan  tidak  terdapat multikolinieritas diantara variabel independen. Nilai VIF masing-masing variabel bebas juga masih lebih kecil dari 10, yaitu  X 1 =  1,109,  X 2 =  1,237,  dan  X 3 =  1,184  dengan  demikian  dapat  disimpulkan  tidak  terdapat  multikolinieritas diantara variabel independen
Sumber: data olahan

## Gambar 2
Hasil Uji Heteroskedastisitas
Gambar 2 menunjukkan bahwa titik-titik data tersebar secara acak di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga data tidak terdeteksi terjadi heteroskedastisitas.

## Tabel 6
Analisis Regresi Berganda Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 4.083 4.831 .845 .402 Total X1 .015 .035 .038 .416 .679 Total X2 .755 .107 .677 7.035 .000 Total X3 .089 .035 .243 2.582 .013
Sumber: data olahan
Model dalam penelitian ini adalah Y = 4,083 + 0,015X1 + 0,755X2 + 0,089X3 Persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan:
1. Konstanta  sebesar  4,083.  Artinya  jika  variable  akuntabilitas,  transparansi,  dan  komitmen  organisasi  sama  dengan nol, maka kinerja pemerintah daerah (Y) bernilai sebesar 4,083.
2. Koefisien  regresi  untuk  variabel  akuntabilitas  sebesar  0,015.  Artinya,  jika  akuntabilitas  mengalami  kenaikan  1%, maka kinerja pemerintah daerah (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,015.
3. Koefisien  regresi  untuk  variabel  transparansi  sebesar  0,0755.  Artinya,  jika  transparansi  mengalami  kenaikan  1%, maka kinerja pemerintah daerah (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,0755.
4. Koefisien regresi untuk variabel komitmen organisasi sebesar 0,089. Artinya, jika komitmen organisasi mengalami kenaikan 1%, maka kinerja pemerintah daerah (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,089.
Ratih Rosita dan Asrini, Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Provinsi Jambi)
Tabel 7 Hasil Uji F Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 1 Regression 469.214 3 156.405 29.495 .000 b Residual 238.623 45 5.303 Total 707.837 48

## Sumber: data olahan
Tabel 7 hasil analisis regresi linear berganda (dalam hal ini untuk menguji pengaruh secara simultan) diperoleh hasil,  yaitu  bahwa  Fhitung  sebesar  29,495  dan  signifikasi  0,000  <  0,05),  maka  Ho  ditolak  dan  Ha  diterima,  artinya variabel akuntabilitas, transparansi, dan komitmen organisasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah  daerah  Provinsi  Jambi.  Tabel  6  menjelaskan  hasil  analisis  regresi  linear  berganda  (dalam  hal  ini  untuk menguji pengaruh secara parsial) diperoleh hasil yang dapat dinyatakan berikut:
1. Variabel akuntabilitas (X1) memiliki nilai t 0,416 dan signifikasi 0,679 > 0,05, maka Ha ditolak dan Ho diterima, yang berarti secara parsial  variabel akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah Provinsi Jambi.
2. Variabel transparansi (X2) memiliki nilai t 7,035 dan signifikasi 0,000 < 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima, yang  berarti  secara  parsial  variabel  transparansi  berpengaruh  signifikan  terhadap  kinerja  pemerintah  daerah Provinsi Jambi.
3. Variabel  komitmen  organisasi  (X3)  memiliki  nilai  t  2,582 dan  signifikasi  0,013  <  0,05,  maka  Ho  ditolak  dan  Ha diterima,  yang  berarti  secara  parsial  variabel  komitmen  organisasi  berpengaruh  signifikan  terhadap  kinerja pemerintah daerah Provinsi Jambi.
Tabel 8 Hasil Uji Koefisien Determinasi Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .814 a .663 .640 2.3028

## Sumber: data olahan
Tabel 8 diketahui adjusted R square yang diperoleh adalah sebesar 0,640. Hal ini berarti bahwa 64,0% kinerja pemerintah  daerah  Provinsi  Jambi  dipengaruhi  oleh  variabel  akuntabilitas,  transparansi  dan  komitmen  organisasi sedangkan  selebihnya  36,0%  dipengaruhi  oleh  variabel  lainnya  yang  tidak  di  teliti  dalam  penelitian  ini,  seperti partisipasi penyusunan anggaran, pengelolaan anggaran, karakteristik tujuan anggaran,

## Pengaruh  Akuntabilitas,  Transparansi,  dan  Komitmen  Organisasi  secara  simultan  terhadap  Kinerja  Pemerintah Daerah
Hasil  penelitian  ini  menemukan  bahwa  akuntabilitas,  transparansi,  dan  komitmen  organisasi  secara  simultan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah di Provinsi Jambi.Kinerja pemerintah daerah Provinsi Jambi sebesar 64%  dipengaruhi  oleh  variabel  akuntabilitas,  transparansi  dan  komitmen  organisasi.Besarnya  pengaruh  ini  masuk dalam kategori cukup kuat (41%-70%).

## Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja Pemerintah Daerah
Hasil  penelitian  ini  menemukan  bahwa  akuntabilitas  tidak  berpengaruh  terhadap  kinerja  pemerintah  daerah  di Provinsi  Jambi.  Hal  ini  menjelaskan  Akuntabilitas  aparatur  di  OPD  di  Provinsi  Jambi  masih  belum  cukup  baik sehingga  belum  dapat  meningkatkan  kinerja  pemerintah  daerah.  Data  penelitian  yang  terkumpul  dari  49  responden menunjukkan  bahwa  akuntabilitas  masih  terdapat  kelemahan,  terutama  dalam  hal  akuntabilitas  manajerial. Akuntabilitas  manajerial  menjadi  dimensi  akuntabilitas  yang  mendapatkan  skor  paling  rendah  diantara  dimensi akuntabilitas  lainnya.  Terdapat  29  responden  atau  59%  yang  menyatakan  bahwa  OPD  Dinas  mampu mempertanggungjawabkan  atas  seluruh  proses  penyusunan  laporan  kinerja  dengan  baik,  sedangkan  20  responden lainnya  atau  41%  menyatakan  bahwa  OPD  Dinas  belum  mampu  mempertanggungjawabkan  atas  seluruh  proses penyusunan laporan kinerja dengan baik. Terdapat 7 responden atau 14% yang menyatakan bahwa OPD Dinas belum mampu  mempertanggungjawabkan  atas  pengelolaan  organisasinya  secara  efektif  dan  efisien.  Terdapat  22  responden atau  45%  yang  menyatakan  bahwa  OPD  Dinas  belum  mampu  menghindari  apabila  terjadi  penyalahgunaan  jabatan, korupsi, dan kolusi. Kondisi ini menjelaskan bahwa masih adanya pengunaan kekuasaan jabatan untuk hal-hal tertentu yang  menguntungkan  sebagian  pihak  dan  merugikan  pihak  lain.  Terdapat  17  responden  atau  24%  yang  menyatakan bahwa  OPD  Dinas  belum  mampu  mempertanggungjawabkan  seluruh  kegiatan  dalam  pelaksanaan  program.  Kondisi
Ratih Rosita dan Asrini, Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Provinsi Jambi)
ini  menjelaskan  bahwa  pelaksanaan  program  di  OPD  Dinas  telah  dilakukan  namun  terdapat  kendala  dalam  hal pertanggungjawaban kegiatan/program yang dilaksanakan, sehingga mengurangi tingkat penerapan akuntabilitas.

## Pengaruh Transparansi terhadap Kinerja Pemerintah Daerah
Hasil penelitian ini menemukan bahwa transparansi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah di Provinsi Jambi.Semakin baik transparansi maka semakin tinggi kinerja pemerintah daerah.Variabel transparansi terdiri dari tiga indikator, yaitu keterbukaan, aksesabilitas, dan publikasi. Data penelitian terkait keterbukaan informasi menunjukkan bahwa  responden  sebanyak  40  orang  atau  82%  menyatakan  bahwa  media  yang  digunakan  oleh  pemerintah  dalam mempublikasikan  informasi  terkait  kinerja  Pemda  sudah  efektif.  Data  penelitian  terkait  aksesabilitas  menunjukkan bahwa responden sebanyak 44 orang atau 90% menyatakan bahwa publik merasa mudah mengakses dokumen publik tentang anggaran. Dan data penelitian terkait publikasi menunjukkan bahwa  responden  sebanyak 37 orang atau 76% menyatakan bahwa APBD disajikan secara terbuka kepada seluruh masyarakat.

## Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Pemerintah Daerah
Hasil penelitian ini menemukan bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah di Provinsi Jambi.Semakin baik komitmen organisasi maka semakin tinggi kinerja pemerintah daerah.Variabel komitmen organisasi  terdiri  dari  tiga  indikator,  yaitu effective  commitment (komitmen  efektif), continuance  commitment (komitmen kelanjutan), dan normative commitment (komitmen normatif). Data penelitian terkait effective commitment (komitmen efektif) menunjukkan bahwa responden sebanyak 45 orang atau 92% menyatakan organisasi ini memiliki arti  yang  sangat  besar  bagi  responden.  Data  penelitian  terkait continuance  commitment (komitmen  kelanjutan) menunjukkan  bahwa  responden  sebanyak  48  orang  atau  98%  menyatakan  bahwa  saat  ini  tetap  bekerja  di  organisasi merupakan  kebutuhan  sekaligus  juga  keinginan  responden.  Dan  data  penelitian  terkait normative  commitment (komitmen  normatif)  menunjukkan  bahwa  responden  sebanyak  48  orang  atau  98%  menyatakan  salah  satu  alasan utama  untuk  melanjutkan  bekerja  pada  organisasi  ini  adalah  bahwa  responden  percaya  loyalitas  adalah  penting  dan oleh sebab itu responden merasa tetap bekerja di Dinas merupakan kewajiban moral.

## Simpulan
Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa:
1. Akuntabilitas,  transparansi,  dan  komitmen  organisasi  secara  simultan  memiliki  pengaruh  terhadap  Kinerja pemerintah daerah di Provinsi Jambi.
2. Akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap Kinerja Kinerja pemerintah daerah di Provinsi Jambi.
3. Transparansi berpengaruh terhadap Kinerja Kinerja pemerintah daerah di Provinsi Jambi.
4. Komitmen organisasi berpengaruh terhadap Kinerja pemerintah daerah di Provinsi Jambi.

## Daftar Pustaka
Andrianto, Nico. 2007. Transparasi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government . Bayumedia Publishing: Malang. Anurti, Sri Welmi. 2013. Pengaruh Peran Manajer Pengelolaan Anggaran dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja SKPD. 1(1).
Auditya,  Lucy,  Lismawati,  Husaini.  2013.  Analisis  Pengaruh  Akuntabilitas  dan  Transparansi  Pengelolaan  Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Jurnal Fairness .3(1). ISSN 2303-0348.
Azizah,  Nurul.  2012.  Pengaruh  Komitmen  Organisasional,  Peran  Manajer,  dan  Partisipasi  Penyusunan  Anggaran Keuangan DaerahTerhadap Kinerja Manajerial.
Cancoyo,  Irenne  Happy.  2008.  Pengaruh  Kepuasan  Kerja  dan  Komitmen  Organisasi  terhadap  Kinerja  Manajerial.
Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Soegijapranata: Semarang.
Ghozali,  Imam  &  Anis  Chariri.  2014. Teori  Akuntansi:  International  Financial  Reporting  System  (IFRS). Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
Ghozali, Imam. 2016. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23. BPFE Universitas Diponegoro: Semarang.
Indriantoro, Nur & Bambang Supomo.2014. Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen. ANDI & BPFE: Yogyakarta.
Indriantoro, Nur & Bambang Supomo.2018. Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen. ANDI & BPFE: Yogyakarta.
Krisherdian, Ridho Agung Gigih. 2015. Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah . Artikel Ekonomi dan Bisnis . Mahsun, Muhammad. 2014. Pengukuran Kinerja Sektor Publik . Edisi Pertama. BPFE-Yogyakarta: Jakarta. Mardiasmo. 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi  Sektor Publik: Suatu Saran Good Governance. Jurnal Akuntansi Pemerintahan . 2(1), 2-4.
Ratih Rosita dan Asrini, Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Provinsi Jambi)
Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik . ANDI: Yogyakarta. Mardiasmo.2013. Reformasi Pengelolaan Keuangan Publik Menuju Akuntabilitas Publik , Makalah yang disampaikan dalam Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISES) . No. 12, Makasar 21-23 April 2000 248-265 Nurachman,  Dwi  Aditya.  2016.  Pengaruh  Akuntabilitas  Publik  dan  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah  terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah . Skripsi , Fakultas Ekonomi Universitas Pasudan: Bandung.
Peraturan  Menteri  Negara  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  (Permenpan)  Nomor:  PER/09/M.PAN/5/2007.  Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
Saputra,  Devi  Satria;  Darwanis;  &  Syukriy  Abdullah.  2014.  Pengaruh  Transparansi,  Akuntabilitas  dan  Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. 3(2)
Sekaran, Uma. 2014. Metodologi Penelitian Untuk Bisnis. Buku 1.Edisi 4.Salemba Empat: Jakarta. Umar,  Zulkifli;  Syawalina,  Cut  Fittika,  &  Khairunnisa.  2018. Pengaruh  Akuntabilitas  dan  Transparansi  Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Instansi Inspektorat. 6(2)
Yuliani,  Nur  Laila.  2014.  Pengaruh  Sistem  Informasi  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  dan  Penerapan  Anggaran Berbasis Kinerja Pemerintah Daerah . 5(2).