## Struktur Unit Usaha Pertanian, Pendapatan Petani
Dan Ketahanan Pangan: Sebuah Cara Pandang Alternatif

## Noer Soetrisno
Ketua Yayasan Agro Ekonomika Gedung CPI, Jl. Mampang Prapatan XV No.10 Jakarta Selatan 12760

## ABSTRAK
Masalah pembangunan pertanian di Indonesia tidak hanya bisa dilihat dari dimensi produksi komoditas pertanian belaka, apalagi sekedar untuk politik swasembada SSS (super sempit sekali) atas dasar komoditas, daerah (propinsi/kabupaten) dan situasional/tahunan, sementara masalah unit usaha pertanian rakyat tidak dilihat dalam konteks produktivitas atas dasar nilai tambah yang menjadi sumber pendapatan usaha tani. Melihat kondisi pertanian lahan sempit Indonesia cara pandang alternatif perlu diperkenalkan dan  instrumen pendalaman modal dan teknologi menjadi input utama. Orientasi komoditas harus ditinggalkan dan orientasi skala bisnis dikedepankan. Ruang untuk melihat ini secara empiris masih sangat luas dan menakjubkan, sementara politik pertanian secara makro, baik swasembada untuk ketahanan pangan maupun politik anggaran/subsidi untuk pertanian yang sering membelenggu kreatifitas ke arah cara pandang alternatif itu. Globalisasi dan perubahan iklim harus menjauhi pola pengerahan dan komoditas yang penuh resiko. Transformasi usaha tani dari nilai tambah rendah ke arah pola usaha tani bernilai tambah tinggi harus dikedepankan. Ada tujuh langkah strategis dasar mengantar transformasi ini yang harus dimulai oleh kalangan perguruan tinggi, dunia usaha dan pembinaan usaha pertanian di daerah dengan mengembangkan modeling usaha pertanian bernilai tambah tinggi. Dan kemudian diikuti sederetan langkah lain seperti formalisasi bisnis, penyediaan jasa layanan usaha fokus transformasi pertanian NTT (Nilai Tambah Tinggi), penataan pembiayaan dan advokasi berlanjut untuk menghilangkan kungkungan ke arah perbaikan produktivitas usaha, peningkatan pendapatan petani dan pengurangan kemiskinan.
kata kunci : pertanian, swasembada, pendapatan petani, pengurangan kemiskinan

## ABSTRACT
The problems of agricultural development in Indonesia is not only reflected in the sheer dimensions of the agricultural commodities production, moreover just for political self-sufficiency in SSS (Super Sempit Sekali) on the basis of commodities, regional(provincial/district) and situational/yearly, while the problem of people’s agricultural business units viewed only in the context of productivity on the basis of value added which become the source of agricultural business units.With consideration of Indonesia’s narrow agricultural land, a new alternative way of looking need to be introduced and the need to put capital deepening and technology into primary input. Commodity orientation should be abandoned and concerning more on the orientation of business scale.Empirically, the space to see is still wide and wonderful, while agricutural politics in macro, both self- sufficiency to food security and political budget/ subsidy for agriculture is often blocked creativity toward alternative perspective.  Globalization and climate change should avoid deployment patterns and commodity risk management. The transformation of agricultural business from low added value toward high value-added agricultural business pattern should be prioritized. There are seven basic strategic steps that must accompany this transformation initiated by universities, business and agricultural business development-

## I. PENDAHULUAN
etani harus menjadi subyek Pembangunan Pertanian. Demikian kalimat yang menggambarkan sebuah metoda, proses dan hasil pembangunan pertanian diabadikan bagi petani. Sebenarnya keinginan tersebut tidak terlepas dari keinginan untuk menjadikan usaha pertanian dapat membawa kehidupan petani bermartabat. Berbicara pertanian memang kita terlanjur terbiasa bicara tentang produksi, faktor produksi yang diperlukan, harga diatur/ditetapkan dan cara pemasarannya, baru kita bicara pendapatan petani. Sejak dikumandangkannya Program Pembangunan Pertanian melalui Repelita di masa Orde Baru, kita tidak pernah terlepas dari pendekatan pembangunan yang serba terbimbing dan serba terjamin dengan keteraturan untuk menggerakkan mesin sosial produksi padi menuju swasembada beras. Oleh karena itu wajar apabila cara berpikir itu demikian lama membekas, karena paling tidak telah berjalan dari 1969 hingga 1999 atau selama 30 tahun.
Di Indonesia pembangunan pertanian dipahami bukan hanya terkait dengan posisi pertanian sebagai sektor ekonomi, namun terkait langsung dengan politik pembangunan pangan di Indonesia yang cenderung bias produksi, terkadang bias penyediaan. Pembangunan ketahanan pangan bukan hanya terkait dengan fase produksi, tetapi lebih dari itu adalah dimensi akses dan keterjangkauan. Oleh karena itu deklarasi ketahanan pangan dunia menyatakan “food is fundamental human right” and “poverty is the prime cause of food insecurity”. Pemahaman yang terakhir ini sering dikesampingkan, sehingga banyak negara yang memimpikan s w a s e m b a d a   t i d a k   p e r n a h   m a m p u mempertahankan dan gangguan kerawanan pangan selalu saja muncul dalam tempat, saat
dan keadaan yang berbeda,  meskipun klaim surplus produksi selalu didengungkan pada saat bersamaan. Inilah situasi kita hari ini dan salah satu sebabnya adalah kaitan pokok pertanian bukan soal menghasilkan pangan tetapi membangun taraf kehidupan, suatu dimensi yang terlupakan.
Sektor pertanian telah menurun secara tajam dalam menyumbang ekonomi Indonesia yang kini tinggal kurang dari 14%, namun tetap dibebani lapangan pekerjaan bagi 43% angkatan kerja Indonesia (Prasetyo, 2009). Indonesia yang kini berpenduduk lebih dari 200 juta jiwa dengan tingkat pendapatan per kapita sekitar US$ 2.000 (Nasution, A., 2009) memang menghadapi tantangan tersendiri, karena dalam waktu bersamaan jumlah penduduk miskin secara absolut belum berhasil diturunkan dari jumlah sekitar 34 juta jiwa, meskipun secara persentase mengalami penurunan. Fakta ini mengharuskan kita untuk melihat cara berpikir lain, dari cara yang biasa dalam pendekatan pembangunan pertanian, terutama mengangkat ekonomi petani kecil.
Sampai saat ini pertanian kita seperti layaknya pertanian di berbagai negara masih menempatkan beberapa komoditas pertanian dalam kategori strategis. Untuk Indonesia paling tidak untuk beras, gula pasir, jagung dan kedelai telah menjadi komoditi strategis yang mendapatkan dukungan dari subsidi input, penetapan harga hingga dukungan pengembangan lainnya. Sementara pada komoditas agro industri lain seperti minyak goreng secara parsial dan temporer tidak terlepas dari perlindungan konsumen dengan intervensi tertentu.
Pada akhir 2004 PERHEPI (Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia) pernah melontarkan gagasan untuk rekonstruksi dan
P
in the region by developing the modeling of high value-added agricultural enterprises. Followed by a series of other measurement such as the formalization of business, providing business services focus on agricultural transformation NTT (Nilai Tambah Tinggi), the arrangement of financing and advocacy continues to eliminate the confines of effort toward improving productivity, increasing farmer income and poverty reduction.
keywords : agricultural, self-sufficiency, farmer income, poverty reduction
restrukturisasi pertanian, yang pada dasarnya mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis untuk membawa kemajuan petani dan pertanian di masa depan. Paling tidak pertanyaan tentang peran mendasar pertanian bagi kemanusiaan yaitu:  (i) pengurangan kemiskinan; (ii) upaya mengatasi pengangguran; (iii) usaha membangun ketahanan pangan (penyediaan dan pendapatan/daya beli; (iv) pelestarian lingkungan; dan (v) pembangunan basis ekonomi daerah (Soetrisno dan Wibowo, 2004). Kelima arah yang menunjukkan keberhasilan pembangunan pertanian ini dapat dijadikan acuan untuk memilih pendekatan yang kompatibel dengan kondisi dan tantangan yang dihadapi pertanian Indonesia.
Tulisan ini akan mendekati persoalan pertanian  dengan menempatkannya sebagai unit usaha pertanian, untuk itu harus diawali dengan melihat wajah pertanian dilihat dari struktur unit usaha. Kemudian pada bagian selanjutnya akan dilihat berbagai landasan pendekatan untuk pengembangan pertanian, jika bukan dilihat sebagai unit produksi saja, tetapi unit usaha untuk peningkatan pendapatan unit usaha pertanian bagi perbaikan taraf hidup petani dan pekerja sektor pertanian. Dengan demikian akan secara lebih mudah kita dapat menetapkan cara aplikasinya ke dalam praktek pertanian kita. Dan hasilnya pasti akan sampai pada rekomendasi yang dapat dikedepankan.

## II. POTRET UNIT USAHA PERTANIAN INDONESIA
Dalam pengertian Undang-Undang Usaha Mikro Kecil dan Menengah No. 20 Tahun 2008, unit usaha pertanian termasuk dalam cakupan UU tersebut dan dikategorikan ke dalam empat kategori mikro, kecil, menengah dan besar. Dalam kehidupan nyata sejak zaman
penjajahan Belanda dualisme dalam pertanian Indonesia sudah mengenal pertanian rakyat dan perusahaan pertanian (perkebunan), sebagaimana diungkap oleh Boeke untuk pertama kalinya pada abad ke-19 (Mubyarto, 2001).  Pada tahun 2008 dilaporkan terdapat 26.398.113 unit usaha pertanian yang meliputi sub-sektor pertanian tanaman pangan (termasuk hortikultura), perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan (BPS, 2009). Jika dibandingkan dengan UU No. Tahun 1995 perubahan kriteria telah terjadi dan akibatnya terjadi pergeseran ke bawah yakni semakin besarnya porsi jumlah usaha mikro, disertai menyusutnya jumlah usaha kecil dan menengah.
Sebelum melangkah lebih jauh ada baiknya kita mengenali lebih dalam kriteria pengelompokan unit usaha menurut pengertian UU No. 20 Tahun 2008 sebagaimana tergambar dalam Tabel 1. Unit usaha mikro adalah mereka yang memiliki asset di bawah Rp 50 juta di luar tanah dan bangunan dan omset sampai dengan Rp 300 juta setahunnya. Dari kacamata kriteria unit usaha 99,99% unit usaha pertanian yang ada adalah usaha skala mikro yang menjadikan jumlah unit usaha mikro secara keseluruhan melebihi  51 juta unit, sementara unit usaha mikro di luar pertanian untuk semua sektor hanya sekitar 25 juta unit. Bayangkan ketimpangan nilai tambah yang kita hadapi dengan pangsa PDB kurang dari 14% menghidupi 26 juta lebih unit usaha, sementara usaha non pertanian yang didukung oleh unit usaha yang hampir sama menyumbang lebih dari 85% dalam pembentukan nilai tambah. Ketimpangan pendapatan antar sektor ini menjadi salah satu parameter yang mengundang keprihatinan kita.
Struktur Unit Usaha Pertanian, Pendapatan Petani Dan Ketahanan Pangan: Sebuah Cara Pandang Alternatif (Noer Soetrisno)
Jika dilihat dari struktur pembentukan nilai tambah memang terjadi kontradiksi yang menarik dan memprihatinkan, di mana untuk usaha pertanian pangsa terbesar berada pada kelompok usaha kecil, dalam pengertian definisi UU No. 9 Tahun 1995 yang lama. Sementara untuk usaha non-pertanian pangsa terbesar pembentukan nilai tambah  didominasi usaha besar. Keadaan ini sebagaimana tergambar dalam Tabel 2 sebagai berikut.
Tabel di atas menggambarkan bahwa hanya sekitar kurang dari 9,33% nilai tambah dalam perekonomian kita digunakan bagi penghidupan lebih dari 26 juta unit usaha yang merupakan tempat bekerja lebih dari 42 juta penduduk. Kecilnya peran usaha m e n e n g a h   d a n   b e s a r   d i   p e r ta n i a n menggambarkan, bahwa selama ini hampir terabaikan upaya korporasi usaha tani skala kecil menuju usaha yang lebih besar dengan kemampuan menghasilkan nilai tambah yang lebih besar. Dalam pengertian UU No. 20 Tahun 2008 semua dari unit usaha kecil pertanian ini telah menjadi usaha mikro yang pada dasarnya lebih tepat disebut usaha rumah tangga.
Dalam format definisi UMKM dengan kriteria baru memperlihatkan beberapa kejanggalan yang perlu kita renungkan. Sebelum melihat lebih jauh, definisi dalam format UU baru tersebut memang lebih menampung berbagai masukan dari kalangan perbankan yang disesuaikan dengan skala kredit yang dikembangkan perbankan. Dalam hal ini paling tidak yang biasa digunakan oleh perbankan dalam menyalurkan kredit selama ini. Keganjilan ini semakin kelihatan lagi apabila kita hubungkan dengan pengenalan usaha mikro yang sebelumnya merupakan bagian dari usaha kecil. Dominasi kelompok usaha kecil dari dahulu sudah didominasi usaha mikro, sehingga dengan semakin besarnya skala penjualan untuk usaha mikro, maka
jumlah usaha kecil juga semakin kecil jumlahnya. Karena distribusi unit usaha dalam masing-masing kelompok cenderung bias pada lapisan terbawah (inverted logistic distributive model). Fakta ini juga berkaitan dengan persoalan kredit perbankan yang selama ini juga sulit menjangkau lapisan pengusaha mikro, terutama informal. Selama ini kecuali dengan berbagai kredit program yang bersubsidi atau dengan jaminan pemerintah
sebagaimana dilaporkan oleh banyak kalangan.
Gambaran distribusi unit usaha yang timpang dan terjadi bottleneck pada usaha kecil (kini mikro) untuk usaha pertanian dan tidak demikian halnya pada usaha non pertanian. Sebenarnya keadaan ini sangat berkaitan dengan pola pembinaan dan sangat boleh jadi berkaitan erat dengan kebijakan perkreditan selama ini. Untuk mendalami lebih baik lagi berikut disajikan Tabel 3 yang menggambarkan distribusi unit usaha dan tenaga kerja pada masing-masing kelompok untuk sektor pertanian. Sepertinya usaha kecil dengan pengertian baru ini bukan terminal atau trasformasi dari kelompok usaha di bawahnya untuk naik kelas menjadi usaha kecil dan kemudian tumbuh menjadi menengah. Memang akhir-akhir ini dalam forum APEC juga mulai mengemuka pandangan bahwa perubahan perkembangan usaha, tidak selalu secara konsisten mengikuti, pola pembagian mikro menjadi kecil dan kemudian tumbuh menjadi menengah dengan probabilitas yang teratur. Karena mereka harus hidup dan mengalami kemajuan. Perubahan UU No. 9 Tahun 1995 ke dalam UU No. 20 Tahun 2008 terjadi dalam kurun waktu 13 tahun di mana sebenarnya harga-harga juga telah berubah lebih dari tiga kali, demikian juga nilai tukar rupiah, sehingga secara riil dapat dikatakan bahwa sebenarnya tidak terjadi perubahan kriteria.
Tabel 3 juga memberikan pelajaran yang menarik, bahwa usaha kecil lebih mampu menyerap tenaga kerja lebih besar tidak selamanya benar, karena intensitas penyerapan tenaga kerja juga tetap tinggi. Masing-masing unit usaha menyerap tenaga kerja melampaui batasan industri mikro, kecil, sedang dan besar yang dibedakan berdasarkan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan. Data ini juga memperkuat fakta akan perlunya korporatisasi pertanian yang tidak terlalu mendapat dukungan kuat di kalangan penentu kebijakan pertanian. Hal ini tidaklah berlebihan karena perdebatan dalam pengertian agribusiness dan agriculture dalam memecahkan persoalan pertanian Indonesia juga belum mendapatkan kesepahaman jawaban. Potret ini menyimpan optimisme baru jika dikaitkan dengan upaya peningkatan nilai tambah pertanian, karena peningkatan intensitas bisnis pertanian sekaligus dapat membantu memecahkan tujuan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan, sehingga pertanian tetap dapat mengangkat pekerja pertanian dari jurang kemiskinan, dan sekaligus menepis kekhawatiran ancaman proses kemiskinan di sektor pertanian.
Jika dilihat dari perbandingan produktivitas perolehan nilai tambah ketimpangan antara usaha kecil pertanian dengan usaha menengah dan besar cukup menonjol, baik dari segi produktivitas perusahaan (unit usaha) maupun tenaga kerja. Sebagai gambaran pada tahun 2007 dengan menggunakan pengelompokan
lama perbandingan produktivitas Usaha Kecil : Usaha Menengah : Usaha Besar adalah 1 : 4.000 : 10.000 untuk unit usaha, sementara untuk produktivitas tenaga kerja 1 : 21 : 110. Beberapa studi mengenai peningkatan kapasitas usaha UKM melalui pendekatan k l a s t e r   m e m b u k t i k a n   b a h w a   u n t u k meningkatkan produktivitas tidak mungkin dilakukan kepada unit usaha secara individual tanpa menaikkan kapasitas sentra secara keseluruhan (KM-KUKM, 2003 dan BPS, 2004). Kapasitas dalam studi ini didefinisikan sebagai kemampuan serap tenaga kerja, pertumbuhan volume penjualan, intensitas penyerapan modal dan unit usaha atau pertumbuhan peserta baru. Sentra yang dampak meniru (Demonstration Effects) -nya kuat, sehingga kehadiran peserta baru lebih besar dibandingkan pertumbuhan faktor pendukung lainnya, justru mendorong produktivitas merosot.
Indonesia mempunyai pengalaman pengembangan unit usaha tani baru dan tumbuh menjadi klaster bisnis yang baik yakni peternakan sapi perah. Penumbuhan usaha peternakan sapi perah baru yang dimulai pada a k h i r   1 9 7 8   t u m b u h   p e s a t   d e n g a n pengorganisasian Koperasi Susu yang kuat. Dalam klaster bisnis persusuan koperasi telah menjalankan fungsi pemberdayaan anggota di bidang peternakan dan berhasil memindah sebagian tanggung jawab penyuluhan, pelatihan, pelayanan kesehatan hewan yang pada umumnya untuk sektor pertanian masih
menjadi tanggung jawab pemerintah. Model ini sebenarnya juga diikuti oleh proses transformasi usaha secara perlahan dan dapat dijadikan referensi (Soetrisno dan Wibowo, 2004).
Dalam satu satuan korporasi yang layak, isu mengenai kapasitas secara struktural menjadi satu dengan pertumbuhan perusahaan itu sendiri. Inilah yang dapat kita ungkap dari sangat timpangnya produktivitas perusahaan yang melahirkan ketimpangan produktivitas tenaga kerja. Dari sudut yang lain peningkatan skala perusahaan adalah pintu masuk yang tepat untuk memperbaiki produktivitas usaha pertanian untuk peningkatan pendapatan. Dari pengalaman berbagai negara kebijakan p e n g e l o m p o k a n   u s a h a ,   k e b i j a k a n pengelompokan batas kredit dan pengecualian perizinan sering dilihat titik kritis perpindahan kelas bisnis (threshold entry point). Dalam model perjalanan pencarian modal usaha memang ketika usaha informal mau masuk ke formal atau dengan formalitas bisnis yang lebih tinggi selalu menghadapi masa capital chasm (memburu sumber modal baru) untuk keluar dari jebakan dana mahal perbankan komersial (UNCTAD, 2001). Bagi perekonomian yang memiliki pasar modal yang maju serta tersedia entri bagi UKM masalah ini menjadi kurang menonjol. Usaha pertanian, terutama petani kecil non-korporasi dibikin lelah karena lemahnya sistem dan kebijakan pembiayaan pertanian yang berorientasi pasar dan menjadi arus utama. Kita cenderung berkutat pada peran negara, peran pemerintah yang makin hari makin sulit karena akses adiministratif, meskipun politik penyediaan anggaran terus berkembang tanpa arah yang sesuai dengan kebutuhan riil petani dan unit usaha pertanian di Indonesia.
Unit usaha pertanian yang timpang ke bawah pada kelompok usaha mikro tidak terlepas dari jenis kegiatan dan sub-sektor dari pertanian yang sangat berkaitan erat dengan intensitas modal dan pengelolaanya.
Untuk melihat potensi peningkatan nilai tambah dari suatu kegiatan biasanya berhubungan dengan kemampuan menghasilkan surplus yang akan dibagi sebagai balas jasa tenaga kerja dan tanah  serta teknologi dan input manajerial yang digunakan dalam proses produksi pertanian. Sementara di sisi lain perolehan nilai tambah/tenaga kerja (value added/worker) secara kasar menggambarkan kemampuan untuk memberikan balas jasa tenaga kerja. Gambaran berbagai kegiatan pertanian dan produktivitas tenaga kerja dapat dilihat pada tabel berikut ini. Kegiatan tanaman tradisional pertanian yang menjadi tumpuan mayoritas petani tanaman pangan pada umumnya mempunyai corak porsi surplus usaha yang sebenarnya sudah sangat tinggi, namun tidak selalu menghasilkan nilai tambah yang tinggi. Paradok inilah yang sering menyesatkan kita antara persoalan efisiensi usaha dan kemampuan memberikan kehidupan yang layak. Sehingga menjadi berkutat pada pertanian untuk mencari jalan keluar perbaikan pendapatan pertanian dianggap sesuatu yang mustahil. Angka pada Tabel 4 sekaligus juga memberikan inspirasi perlunya melihat lebih dalam peranan intensitas modal dalam usaha pertanian. Tabel 4 memberikan gambaran tentang tingkat perolehan surplus dari kegiatan usaha pertanian dikaitkan dengan nilai tambah/tenaga kerja. Pada tanaman padi dan kelompok tanaman bahan makanan terlihat bahwa nilai koefisien surplus sudah cukup tinggi dibandingkan dengan kegiatan lain, namun perolehan nilai tambah tenaga kerjanya lebih kecil, sehingga kegiatan ini tidak dapat diharapkan sebagai sumber perbaikan nilai tambah yang menjadi sumber pendapatan petani. Oleh karena itu kombinasi usaha tani tanaman bahan makanan atau mengganti kegiatan usaha kegiatan pertanian lain seharusnya menjadi perhatian kita, namun pilihan baru ini memerlukan intensitas penggunaan modal yang lebih besar.
Dari gambaran di muka, potret usaha pertanian yang jelas bias pada usaha mikro dengan rata-rata nilai tambah yang sangat rendah, atau usaha pertanian berada lapisan terbawah kelompok usaha mikro. Pikiran untuk mengarahkan petani dengan jalur komoditas yang selalu dijalankan dalam pendekatan kita selama ini memang sangat sejalan dengan kepentingan negara (makro), tetapi menghambat pikiran untuk mengembangkan model pertanian untuk pendapatan. Jika p e n d a pa ta n   m e n j a d i   p e r t i m b a n g a n , seharusnya pendekatan pertanian sebagai unit usaha dikedepankan. Dengan demikian model pola usaha tani, mixed farming, restrukturisasi untuk peningkatan skala usaha tani, tranformasi jenis kegiatan pertanian dan sebagainya akan menjadi menu kajian pengembangan usaha pertanian. Karena hal ini akan membuka jalan untuk memperbaiki usaha pertanian dan kemampuan membayar pertanian untuk tenaga kerja.
III. PENGEMBANGAN USAHA MIKRO- KECIL PERTANIAN : PENDEKATAN ALTERNATIF
Pengenalan bisnis ke dalam sektor pertanian di luar perkebunan besar, sebenarnya telah dicoba dengan pengenalan konsep Agribisnis yang diikuti oleh dukungan program pendidikan melalui pembukaan jurusan Agribisnis pada Fakultas Pertanian.
Penggalakan secara meluas juga terus digalakkan melalui berbagai program, pada kenyataannya pengaruh yang dihasilkan belum berhasil mengubah wajah produktivitas rendah dari unit usaha pertanian skala kecil kita. Bahkan suara keras untuk mengemukakan masalah pertanahan sebagai masalah kunci juga semakin mengedepan melalui tuntutan reformasi agraria, karena petani memang tidak dapat dipisahkan dari penguasaan tanah. Hanya masalah yang perlu dicermati penguasaan tanah juga mempunyai tata cara hubungan kontraktual yang berkembang di luar hubungan tradisional melalui kepemilikan. Jika praksinasi tanah adalah bagian dari sistem budaya bangsa kita karena adanya sistem waris, maka seharusnya variabel tanah tidak perlu kita bahas terlalu banyak, terutama bagi strategi pengembangan ekonomi petani kecil.
Kindleberger (1971) memberikan definisi, bahwa pembangunan selalu bercirikan dua hal yaitu adanya capital widening dan capital deepening dalam kegiatan ekonomi suatu masyarakat atau bangsa, sudah barang tentu tidak terlepas bagi kegiatan sektor pertanian. Perluasan kapital barangkali dapat diartikan perluasan dukungan modal bagi pembangunan sektor pertanian. Cara ini sudah lama ditempuh melalui berbagai program pengembangan komoditi yang telah dijalankan sejak lama. Namun pendalaman modal adalah suatu ciri adanya peningkatan intensitas modal dalam
setiap usaha pertanian. Dalam proses produksi jika salah satu faktor produksi terbatas maka jawabnya pasti perluasan pada faktor produksi lainnya, dan dalam arti kegiatan pertanian sangat dimungkinkan berbagai alternatif diajukan.
Agribisnis dikenalkan kepada petani masih dalam corak komoditas pada semua lini tanpa melihat kendala daya serap modal untuk suatu kegiatan. Meskipun patut dicatat bahwa perkembangan pemikiran konsep agribisnis di Indonesia sudah tidak seperti yang dipikirkan oleh para penggagasnya seperti Goldberg dan lain-lain yang merujuk pada korporasi pertanian (Goldberg, 1968 dan juga Collado, 1978). Di Indonesia bahkan pendekatan agribisnis juga dapat dikaitkan dengan strategi pengembangan pertanian petani kecil, walaupun penuh keterbatasan.  Sebagai contoh mustahil agribisnis tanaman padi mampu meningkatkan intensitas penggunaan modal seperti tanaman hortikultura, peternakan dan usaha tanaman pertanian lainya. Sehingga konsep agribisnis komoditas untuk petani mengandung bahaya jika tidak diperkenalkan juga limitasinya. Penggunaan konsep pendalaman modal atau pendalaman capital bagi pertanian skala kecil memang ruang baru yang patut dipikirkan bagi memperbesar skala bisnis mereka.
Secara teoritis seorang petani memang selalu dihadapkan pada analisis produksi, biaya dan ujungnya pendapatan usaha tani untuk suatu kegiatan dan satuan waktu tertentu. Dalam suatu usaha pertanian, terutama pertanian rakyat sebagaimana telah disinggung seni optimalisasi pendapatan memang utamanya bersumber dari pilihan pola tanam dengan berbagai tingkatan pilihan teknologi dalam kegiatan yang sama. Secara teknis teknik programing menjadi penting dalam membantu memecahkan masalah peningkatan pendapatan usaha tani, karena programing dapat menampung sekuen (pergiliran), mengenali dengan baik kendala dan memahami di mana faktor yang menjadi pivot penyelesaian (Soetrisno, 1976).
Adalah menarik secara agregat sumber pendapatan terbesar rumah tangga pertanian
adalah bukan berasal dari kegiatan pertanian atau pendapatan pertanian selalu lebih kecil dari pendapatan non-pertanian, kecuali petani dengan lahan di atas 1 hektar (Priyarsono dkk, 2005). Karena pengaruh dominasi usaha pertanian adalah rumah tangga pertanian tanaman bahan makanan, maka gambaran tersebut lebih mewakili rumah tangga pertanian produsen bahan makanan. Sebagai gambaran untuk pembanding, pada Rumah Tangga Perkebunan, Sensus Pertanian 2003 melaporkan bahwa lebih 2/3 pendapatan rumah tangga perkebunan berasal dari usaha perkebunan, dan lebih dari 2/3 nya menyatakan kehidupannya telah sejahtera atau tergolong sejahtera (BPS, 2003). Dengan demikian dinamika lebih mendalam perlu kita lihat. Tabel 5 menggambarkan perbandingan nilai/tambah tenaga kerja pada berbagai kelompok sub- sektor pertanian dan skala kegiatan usaha pertanian. Pada tanaman bahan makanan yang diusaha kecil dengan tingkat perolehan nilai tambah/tenaga kerja terendah (100), sementara kegiatan usaha pada sub-sektor lainya seperti perkebunan menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi, sehingga ruang perbaikan kegiatan usaha tani terbuka dengan transformasi atau kombinasi dengan kegiatan pada sub-sektor lainya. Sementara pada Gambar 1 dan 2 memberikan gambaran dari kasus penelitian di dua daerah (Klaten dan Kediri), pada usaha tani tanaman bahan makanan sebenarnya masih terbuka perbaikan perolehan nilai tambah apabila usaha tani yang ada mau memilih kombinasi tanaman yang sudah diusahan unit usaha tani lainnya. Namun sebagian besar petani masih menggunakan pola yang menghasilkan nilai tambah rendah, sementara pola usaha tani dengan nilai tambah tinggi hanya dikerjakan oleh sedikit rumah tangga dan pada areal yang sedikit, di mana sebarannya digambarkan dalam Gambar 1 (Klaten) dan 2 (Kediri). Hal ini menyangkut pengetahuan, ketrampilan, kemampuan menanggung resiko dan modal yang diperlukan. Inilah ruang untuk memperbaiki nilai tambah dengan sentuhan manajemen usaha tani.
Keterangan : * Indek Nilai Tambah/Tenaga Kerja, terendah=100, untuk mengetahui rentang potensi.
Sumber : BPS (2001, 2004, 2008) diolah kembali.
Usaha tani tanaman bahan makanan yang mendominasi unit usaha dan tenaga kerja sektor pertanian memang memerlukan perhatian tersendiri. Sebuah studi dari dua daerah pertanian maju di Jawa yang dilakukan Saptana dkk di Klaten dan Kediri (2005) melaporkan, bahwa terdapat sekurangnya 16 macam pola kombinasi kegiatan usaha tani yang menghasilkan kemungkinan peningkatan pendapatan yang sangat luar biasa. Perbandingan pendapatan usaha tani Rp/ha/tahun bergerak 1 – 13 kali lipat yang menyimpan potensi luar biasa untuk perbaikan pendapatan melalui perbaikan usaha tani.
Gambaran ini memperlihatkan perubahan pola kombinasi tanaman yang diikuti dengan pendalaman penggunaan modal dan teknologi dalam sub-sektor yang sama masih memberikan peluang perbaikan pendapatan. Jika dilihat dari perspektif ini, subsidi pertanian terhadap tanaman tertentu dalam sub-sektor tanaman bahan makanan menghalangi transformasi usaha tani menuju peningkatan pendapatan. Peluang perbaikan dengan cara ini dapat dilihat dari Gambar 1 di mana sebagian unit usaha pertanian maupun areal pertanian berada pada pola pergiliran bernilai tambah rendah.
50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0
10.00 20.00 30.00
40.00 50.00 Rp. Juta FREKUENSI PETANI PANGSA AREAL %
Sementara jika dilihat perbandingan produktivitas yang diukur atas dasar nilai tambah/tenaga kerja terlihat perbandingan Indek yang menunjukkan unit usaha tanaman bahan makanan yang mengalami nilai tambah terendah. Sehingga untuk perbandingan TBM (Tanaman Bahan Makanan) Bahan Makanan : Perkebunan : Peternakan : Kehutanan : Perikanan menjadi 100 : 233 : 379 : 730 : 608. Di samping perbandingan ini mungkin mengandung kelemahan untuk dibandingkan apel ke apel, tetapi di dalamnya menyimpan karakteristik bahwa dominasi usaha TBM memang usaha mikro dan kecil saja tanpa ada usaha besar satupun yang tercatat hadir dalam kegiatan produksi pertanian di sub-sektor tersebut. Pikiran restrukturisasi pertanian juga dapat dilihat kemungkinan alternatif untuk melihat subsektor lain sebagai pilihan untuk memperbaiki nilai tambah unit usaha pertanian.
Secara umum siapapun yang memahami manajemen usaha tani diajak untuk berpikir alternatif bahwa tujuan berusaha tani bukan berproduksi tapi untuk mencapai sasaran pendapatan tertenu. Dan kemudian barulah resep, paket, model dan cara menuju pada tujuan tersebut disusun untuk dapat menjadi daftar pilihan petani. Untuk mendukung cara baru ini, maka riset ektensif terhadap model usaha tani (Unit Usaha Tani) ini perlu dilakukan
dengan konsep kapitalisasi (pendalaman kapital) usaha pertanian lahan sempit. Jika diperlukan seharusnya tampil pula siapa yang mampu mendampingi, memberikan dukungan (sponsor), mitra atau bahkan investor baru. Perubahan cara berpikir ini akan melahirkan segudang model pengembangan pada dataran lokal yang akan menyesuaikan dengan lingkungan pengalaman dan pilihan yang ada.
Kunci pendekatan alternatif ini adalah mengutak-atik model, teknologi dan pendalaman modal untuk perbaikan usaha pertanian yang ditempatkan sebagai unit usaha dengan skala bisnis tertentu. Kata kunci yang digunakan adalah Peningkatan Pendapatan sebagai tujuan utama (Prime Objective), strateginya memperbesar skala usaha (skala bisnis) atau omset usaha tani, instrumennya pendalaman teknologi dan modal, falsafah dasarnya dapat di dalam subsektor yang sama maupun transformasi lintas subsektor atas dasar prinsip pasar. Peningkatan pendapatan akan menjadi jurus ampuh untuk memecahkan kemiskinan yang menjadi penyebab paling hakiki kerawanan pangan, bukan kekurangan ketersediaan pangan. Kehadiran konsultan bisnis memang akan memberikan kemudahan dalam penyesuaian ini, sementara untuk melahirkan konsultan bisnis sebagai infrastruktur lunak perubahan pemerintah dapat mengambil peran ini, namun akan ideal kalau
40.00 35.00 30.00 25.00 20.00 15.00 10.00 5.00 0.00 FREKUENSI PETANI PANGSA AREAL % Rp. Juta 0.00 5.00 10.00
15.00 20.00
25.00 30.00 35.00
menumbuhkan pasar bukan mendirikan lembaga dan menyediakan pegawai negeri. Pendekatan pendampingan juga harus dilaksanakan secara ramah pasar.
Implikasi dari model ini adalah secara jelas mengesampingkan untuk sementara, politik swasembada komoditas, termasuk swasembada beras, gula, kedelai, jagung dan lain-lain. Negara cukup melihat Neraca Perdagangan Pangan sebagai kendali makro sektor perdagangan internasional dari sektor pangan dan Pendapatan Pertanian (Unit Usaha dan Rumah Tangga atau pendapatan/kapita pertanian) sebagai kendali mikro pembangunan pertanian. Selama ini diakui atau tidak, politik swasembada (terutama beras) telah menjadi bias sumber kemiskinan atau paling tidak m e n g h i l a n g k a n   p e l u a n g   p e r c e pa ta n pendapatan. Selama ini politik pertanian semacam itu belum teruji sepenuhnya sebagai sumber  peningkatan pendapatan dan bahkan cenderung karena hadirnya faktor lain (industrialisasi pedesaan yang hadir bersamaan dengan pencapaian swasembada b e r a s   pa d a   p e r t e n g a h a n   1 9 8 0 - a n ) sebagaimana pernah diungkapkan oleh Hayami (1979). Jika komersialisasi pertanian rakyat dengan peningkatan daya saing unit usaha tercapai, ekspor beras adalah pekerjaan yang menjadi sampingan pembangunan pendapatan. Swasembada adalah kondisi dimana perbaikan pendapatan petani dalam kodisi pertanian yang sehat dan berdayasaing serta taraf hidup petani yang membaik. Disamping itu model alternatif ini diharapkan kompatibel dengan tantangan Indonesia ke depan dengan penduduk diatas 250 juta dan Jawa akan menjadi pulau kota,sementara tekanan perubahan iklim menjadikan usaha pertanian konvensional akan penuh dengan resiko ketidakteraturan musim.
IV. S T R AT E G I     I M P L E M E N TA S I   : KEBIJAKAN DAN PENGEMBANGAN MODEL
Sebelum melihat lebih jauh kebijakan pelaksanaan yang diperlukan ada baiknya melihat secara lebih cermat Tabel 5 yakni terdapat dua pelajaran yang menarik, TBM tidak memiliki usaha besar dan TBM menghasilkan nilai tambah tenaga kerja terendah. Ini bukan berarti TBM tidak
menguntungkan karena surplus usaha positif dan secara relatif sama baiknya dengan unit usaha pertanian lainya seperti terlihat di Tabel 4. Sementara TBM, yang secara implisit didominasi oleh frekuensi kehadiran usaha tani padi, di mana frekuensi tinggi menghadirkan padi dalam kombinasi pola usaha tani TBM justru pada intensitas padi tinggi seperti yang dilaporkan Saptana di muka. Laporan Saptana juga menunjukkan bahwa hanya seperlima (1/5) petani yang sudah mampu menikmati pendapatan di atas Nilai Median Rp 21 juta/ha/tahun (data diolah) dari rentang Rp 4 juta – Rp 42 juta. Jika pendekatan peningkatan skala bisnis unit usaha tani mikro digunakan, maka seharusnya harus dibuka jalur non-padi secara luas, berarti kebijakan intensitas penanaman padi yang meningkat bertentangan dengan tujuan ini. Pembebasan ini sebenarnya hanya meneguhkan kembali UU No. 12 Tahun 1992 tentang Budi Daya Tanaman, di mana kebebasan petani ditempatkan di depan sebagai ujung tombak pembangunan ekonomi petani kecil.
Pelajaran dari Tabel 4 dan 5 sebaiknya kebijakan makro untuk keamanan penyediaan digunakan pendekatan investasi, dan pendekatan pengerahan petani kecil yang makin menggurem seperti selama ini sebaiknya ditinggalkan, meskipun pernah berhasil membawa swasembada beras tetapi pada saat ini sudah tidak sesuai lagi. Jika diperlukan dengan insentif khusus untuk invetasi besar usaha pertanian komoditas strategis seperti beras dan gula dapat ditempuh jalur khusus ini. Komoditi strategis dengan intervensi tinggi sebaiknya menggunakan insentif investasi, terutama beras, gula dan kedelai. Sehingga bagi petani akan menjadi pilihan bukan kewajiban, apalagi di bawah tekanan subsidi harga , baik input maupun output. Relaksasi berbagai kebijakan yang mendistorsi pasar komoditas sebaiknya ditinggalkan agar potensi peningkatan nilai tambah pertanian untuk peningkatan petani dan pekerja pertanian dapat dieksplorasi secara maksimal. Subsidi yang ditujukan kepada kelompok lemah memang seyogyanya tidak lagi ditumpangkan pada komoditas, tetapi diikatkan langsung dengan individu yang berhak. Karena hal ini akan mendorong tumbuhnya industri input
(pupuk organik dll) oleh usaha kecil di perdesaan.
Pada akhirnya langkah yang dapat dirumuskan untuk mengarahkan perubahan unit usaha sektor pertanian menjadi unit usaha yang mau memilih kegiatan pertanian bernilai tambah tinggi dapat dirumuskan langka- langkah sebagai berikut.
Pertama, Model Usaha, prasyarat untuk membangun unit usaha tani yang lebih mau melihat sebagai unit usaha tentu tersedianya informasi dan pembelajaran yang cukup. Oleh karena itu kajian tentang Pola Usaha Tani dan Perbaikan Skala Bisnis Unit Usaha Pertanian perlu diperbanyak dan diadakan. Hal ini penting untuk memperbanyak analisis alternatif usaha di bidang pertanian, terutama pada kelompok petani tanaman bahan makanan. Jadi entri pertama adalah memperbanyak model usaha tani yang tersedia secara luas dengan memperhatikan karakteristik lokal atas dasar penelitian lokal. Sudah barang tentu peran Perguruan Tinggi dan Profesi Pertanian menjadi penting untuk mendukung kerja besar ini.
Kedua, Layanan Pengembangan Usaha, perubahan membutuhkan pendampingan namun tidak terbatas pada penyuluhan, sehingga pendekatan konsultan agribisnis atau konsultan pengembangan usaha diperlukan. Melakukan reorientasi metoda dan tujuan penyuluhan pada tenaga yang ada adalah cara yang paling murah yang dapat ditempuh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Perusahaan yang tertarik untuk mengambil manfaat dari pendekatan baru ini. Pendekatan baru menjanjikan skala bisnis yang lebih besar karena skala unit yang semakin besar, skala industri dan skala ekonomi wilayah (aglomerasi) juga akan membesar. Bagi industri input pertanian dan perbankan hal ini paralel dengan tujuan mereka untuk memberbesar dan memperluas pasar. Di sisi lain mengundang industri jasa perusahaan yang ada untuk masuk ke dalam pendampingan dan fasilitasi pengembangan unit usaha pertanian.
Ketiga, Formalisasi Bisnis, formalisasi bisnis untuk unit usaha pertanian yang telah berkembang. Formalisasi bisnis adalah kunci untuk menjadikan unit usaha yang akan
mampu menjembatani hubungan dengan dukungan fasilitas pasar keuangan (kredit dan pasar modal), kontrak kerjasama (pasar dan teknologi) hingga membangun hubungan dengan pasar internasional. Formalisasi bisnis juga menyangkut administrasi sehingga modal mati pertanian dapat dihilangkan dan dijadikan potensi pengembangan permodalan. Formalisasi bisnis membutuhkan jasa perusahaan dan sangat berhubungan dengan kehadiran konsultan pengembangan usaha.
Keempat, Konsolidasi Dukungan Pembiayaan, konsolidasi dukungan pembiayaan oleh masyarakat, perbankan dan sumber pembiayaan lainnya, karena pada dasarnya modalitas pembiayaan dan model serta pengalaman pembiayaan usaha tani telah ada, terutama untuk jalur komersial biasa. Apabila gerakan peningkatan skala usaha dilaksanakan dalam model klaster area (wilayah) untuk TBM (Tanaman Bahan Makanan), klaster komoditas (peternakan dan perkebunan) serta pusat pelayanan seperti perikanan atau kombinasi diantaranya, maka unit klaster inilah yang menjadi satuan basis konsolidasi. Klaster bisnis tidak selalu berimpit dengan wilayah, untuk itu pendekatan pasar akan berdampak jangka panjang meskipun sulit.
Kelima, Membangun Kehadiran Fungsi Avalist dan Offtaker, konsolidasi dan kordinasi pelaku pendukung baik pasar input dan kapital (hulu) maupun pasar hasil produksi dan industry pengguna (hilir) menuju hubungan kontraktual yang jelas. Dalam wilayah luas dan abu-abu ini kuncinya untuk membangun dua hal yaitu mengembangkan pelaku pemegang fungsi avalist dan offtaker. Formalisasi fungsi dari dua macam instrument non-fisik untuk pengembangan usaha ini dapat dilakukan oleh pemerintah maupun Perusahaan Jasa. Sementara pelakunya, yang selama ini serba negara (BULOG) untuk beras dan gula serta perusahaan besar untuk susu, tebu dan tandan sawit, dapat dikembangkan dengan perusahaan kecil dan menengah lokal. Namun untuk itu diperlukan dukungan bagi pelaku pemberi dukungan dalam menjadikan dirinya lebih bermanfaat dan kuat.
Keenam, Menumbuhkan Pusat Layanan P e n g e m b a n g a n   U s a h a ,   d u k u n g a n infrastruktur untuk pengembangan layanan pengembangan usaha dan jasa perusahaan secara luas di daerah otonom Kabupaten/Kota. Layanan Pengembangan usaha sudah menjadi instrumen kelembagaan untuk memajukan UMKM dalam UU No. 20 Tahun 2008, mempunyai landasan kuat untuk dikembang- kan agar kapasitas serap dukungan financial yang terus berkembang lebih cepat dapat termanfaatkan. Titik sentral pelayanan jasa perusahaan, secara khusus layanan pengembangan usaha ini perlu dibangun di setiap daerah untuk mempercepat formalisasi bisnis sebagai entri peningkatan skala usaha. Infrastruktur fisik lainnya sebatas pada prasarana lelang dan informasi pasar yang dalam dunia modern juga dapat dilayani oleh mekanisme pasar seperti Model PINSAR ala SMS bagi peternak.
Ketujuh, Menumbuhan Usaha Menengah di Daerah, pemerintah, melalui pemerintah daerah terutama Kabupaten dan Kota didorong menjadikan Program Pengembangan Usaha Menengah Pertanian menjadi agenda utama untuk memperkuat daya dorong dan daya tarik perekonomian perdesaan. Usaha Menengah sudah barang tentu memerlukan formalitas bisnis yang lebih tinggi oleh karena dorongan pengembangan Badan Usaha, baik Badan Hukum, dan diutamakan Badan Hukum Koperasi maupun Perseroan untuk membuka akses keikut sertaan para pemodal potensial dalam kapitalisasi pertanian.
Ketujuh langkah di atas merupakan rumusan komponen serta sekuensi penguatan untuk menjadikan usaha pertanian menjadi berkembang skala usahanya dan tumbuh menjadi semakin berdaya saing.  Strategi implementasi ini dapat dijalankan oleh siapa saja, namun penekanan pada peran pemerintah bagi langkah keenam dan ketujuh, karena lebih didasarkan atas kepentingan daerah yang masih memerlukan tugas perintisan. Dalam perekonomian kota dan daerah yang telah berkembang langkah ini telah mengakomodasi adanya komponen input kebijakan yang diperlukan yang disediakan oleh pasar, sehingga di dalamnya mengandung prinsip self governing mechanism. Upaya
membangun dengan konsep Private Public Partnership (PPP) akan mampu mempercepat proses pengembangan skala bisnis yang lebih cepat dan mudah.

## V. PENUTUP
Peningkatan produktivitas (nilai tambah) pada sektor pertanian dapat didekati dengan melihat kedudukannya sebagai unit usaha dan diarahkan pada peningkatan skala. Strategi yang dapat ditempuh adalah peningkatan intensitas penggunaan modal dan teknologi. Pembangunan usaha pertanian lahan sempit adalah pendalaman modal usaha untuk mampu menerapkan teknologi yang lebih maju menuju skala bisnis yang lebih besar sehingga nilai tambah meningkat. Sebagai unit usaha terbuka pilihan perbaikan pola usaha tani hingga transformasi usaha ke subsektor lain yang memiliki kemampuan menghasilkan yang lebih tinggi. Transformasi memerlukan dukungan legalitas, layanan pengembangan usaha dan konsolidasi fasilitasi pembiayaan dan perolehan modal. Pemerintah dapat mengambil peran aktif dalam menyediakan infrastruktur untuk pengembangan usaha dan informasi pasar serta infrastruktur pasar secara selektif.
Strategi peningkatan skala usaha dengan melepaskan orientasi produksi dan komoditas, hendaknya dilonggarkan, dan orientasi pendapatan usaha tani untuk mengurangi kemiskinan seharusnya dijadikan tujuan utama. Kemiskinan dan ketahanan pangan berhubungan erat, tetapi swasembada pangan (komoditas pangan tertentu) tidak selalu berimpitan dengan dua tujuan dasar dimuka. Untuk pertanian lahan sempit reformasi agraria masih akan sangat kalah efektif dibandingkan dengan formalisasi bisnis unit usaha pertanian untuk memecahkan masalah mendasar, modal mati, yang meminggirkan pemilik aset dari arus pasar uang dan dan pasar modal. Bagi Pemerintah Daerah menyusun target melahirkan unit usaha pertanian skala menengah jauh lebih penting dibandingkan dengan sasaran produksi komoditas apalagi konsep sawsembada skala daerah yang merugikan, untuk menjadi penarik dan pendorong berkembangnya perekonomian perdesaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Agro Ekonomika. 2004. Majalah Kuartalan, Edisi Tahun 2004. Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI), Jakarta.
Badan Pusat Statistik. 2003. Statistik Indonesia.
Jakarta.
Badan Pusat Statistik. 2005. Tabel Input-Output Indonesia. Jakarta.
Badan Pusat Statistik. 2008. Statistik Indonesia.
Jakarta.
Badan Pusat Statistik. 2009. Statistik Indonesia. Jakarta.
Collado, Geronimo.M. 1978. Agribusiness
Framework For Developing Agricultural Economies. Paper Seminar Agribisnis IPB, 23 April 1978.
Goldberg, Ray Allan. 1968. Agribusiness Coordination: A Systems Approach To The Wheat, Soybean, And Florida Orange Economics. Division of Research, Harvard
University, Boston.
Hayami, Yujiro dan Anwar Hafid. 1979. Rice Harvesting and Welfare in Rural Java. Bulletin of Indonesian Economic Studies, Taylor and Francis Journals, vol. 15(2), Hal.94-112, Maret.
Kindleberger, C. P. 1971. Economic Development,
New Prentice Hall, USA.
Mubyarto, 2001. Membangun Sistem Ekonomi.
BPFE UGM, Yogyakarta.
Nasution, Anwar. 2009. Macro Economic Policy In Indonesia. Makalah pada JICA Seminar di Tokyo.
Prasetyo, Wijoyo M.J. 2009. Poverty And Unemployment Issue In Indonesia. Makalah pada Tokyo Seminar on Indonesia, JICA.
Soetrisno, Noer. 1976. Masalah Alokasi Faktor
Produksi dan Pemilihan Kombinasi Tanaman.
Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi UGM, Yogyakarta.
Soetrisno, Noer. 2004. Ekonomi Rakyat Usaha Mikrod dan UKM Dalam Perekonomian Indonesia, Sumbangan Untuk Analisi Struktura. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STEKPI), Jakarta.
Soetrisno, Noer dan Rudi Wibowo. 2004. Pembangunan Perdesaan, Rekonstruksi Kelembagaan Ekonomi. Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI), Jakarta.
UNCTAD. 2001. Foreign Direct Investment in Landlocked Developing Countries at a Glance. Geneva.
PANGAN, Vol. 19 No. 3 September 2010: 197-210
210
BIODATA PENULIS :
Noer Soetrisno, lahir di Blitar 25 Desember 1949 menyelesaikan pendidikan tinggi pada Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada jurusan Ekonomi Pertanian awal tahun 1976 dan PhD bidang Ekonomi dari School of Economics University of The Philippines, 1984. Pada saat ini aktif sebagai komisaris salah satu BUMN dan menjabat sebagai Dewan Pakar MUBYARTO Institut berkedudukan di Jakarta yang didirikan pada tanggal 15 Januari 2009 serta Ketua Yayasan AGRO EKONOMIKA yang berkedudukan di Jakarta.