## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Volume : 22, Nomor : 3 ISSN Online : 2613-9340
ISSN Offline : 1412-1255 ASPEK HUKUM PERSAINGAN USAHA

## TIDAK SEHAT PADA PEDAGANG RITEL
Oleh : 1. Rini Novita
2. Diana Lubis

## Abstract
One of the problems encountered when talking about the business climate is unfair competition. Basically  the  business  world  is  concerned  with or longs for big profits in its business sector. The form of business competition in retail traders is that business actors set prices below the market price  that  should  be,  between  franchise minimarkets one with another vying to set prices far  below  the  market  price.  The  existence  of price  competition  carried  out  by  the  franchised minimarkets  can  have  a  negative  impact  on traditional business actors in the vicinity of these locations,  namely  traditional  traders  losing consumers.  The  legal  remedy  for  retail  traders in dealing with conflicts between retail traders is to make a complaint or report to KPPU. Parties who suffer losses as a result of violations of Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic  Practices  and  Unfair  Business Competition may report in writing to KPPU with complete information and include the identity of the complainant.
Keywords:  Competition  Unfair,  Business,
Retail.

## Abstrak
Salah  satu  permasalahan  yang  dapati  ketika berbicara  iklim  usaha  adalah  adanya  tindakan persaingan  yang  tidak  sehat.  Pada  dasarnya dunia usaha mementingkan atau mendambakan  keuntungan  yang  besar  pada sektor  usahanya.  Bentuk  persaingan  usaha pada  pedagang ritel adalah  pelaku  usaha menetapkan harga di bawah harga pasar yang seharusnya,  antar  minimarket  waralaba  satu dengan yang lainnya berlomba-lomba memasang  harga  jauh  dibawah  harga  pasar. Adanya  persaingan  harga  yang  dilakukan  oleh minimarket waralaba tersebut dapat
menimbulkan  dampak  negatif  bagi  pelaku usaha  tradisional  yang  berada  di  sekitar  lokasi tersebut  yaitu  pedagang  tradisional  kehilangan konsumen.  Upaya  hukum  bagi  pedagang  ritel dalam menghadapi konflik antara pedagang ritel adalah  dengan  melakukan  pengaduan  atau laporan ke KPPU. Pihak yang dirugikan sebagai akibat terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan Usaha  Tidak  Sehat  dapat  melaporkan  secara tertulis kepada KPPU dengan keterangan yang lengkap serta menyertakan identitas pelapor. Kata Kunci : Persaingan Usaha, Tidak Sehat, Ritel.

## PENDAHULUAN
Salah satu permasalahan ketika berbicara  iklim  usaha  adalah  adanya  tindakan persaingan  yang  tidak  sehat.  Pada  dasarnya dunia usaha mementingkan atau mendambakan  keuntungan  yang  besar  pada sektor usahanya. Hal ini yang secara langsung akan menuntut mereka memiliki posisi dominan dalam suatu pasar.
Memiliki  posisi yang dominan di dalam suatu  pasar  adalah  impian  dari  setiap  pelaku usaha.  Hal  ini  adalah  wajar,  dengan  menjadi dominan  dalam  suatu  pasar  tentu  akan memberikan  keuntungan  yang  lebih  maksimal terhadap  para  pelaku  usaha.  Oleh  karena  itu menjadi  lebih  ungggul  pada  suatu  pasar bukanlah  merupakan  suatu  hal  yang  dilarang, bahkan  hal  ini  tentunya  akan  memacu  para pelaku  usaha  untuk  melakukan  efisiensi  dan inovasi-inovasi  untuk  menghasilkan  produk yang  berkualitas  dan  harga  yang  kompetitif  di dalam  persaingan  yang  ada  dengan  pelaku usaha lainnya dalam pasar tersebut.
Mencapai  posisi  dominan  di  suatu pasar bukanlah perkara yang mudah bagi setiap pelaku  usaha,  misalkan  si  pelaku  usaha  harus meningkatkan kemampuan keuangannya, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
menyesuaikan pasokan atau permintaan barang  atau  jasa  tertentu  terlebih  dahulu, barulah  kemudian  si  pelaku  usaha  bisa mencapai  kedudukan  posisi  dominan  di  dalam pasar.
Mencapai  suatu  posisi  dominan  dalam suatu pasar adalah hal yang tidak mudah, maka si  pelaku  usaha  cenderung  akan  terdorong untuk  melakukan  segala  cara  untuk  mencapai posisi dominan serta mempertahankannya agar tidak  tergoyahkan  oleh  pelaku  usaha  lain, bahkan terkadang si posisi dominan melakukan tindakan-tindakan  yang  anti  persaingan  dalam mempertahankan posisi dominannya. Suatu hal yang tidak dapat dipungkirin bahwa negara tidak dapat berjalan maju tanpa adanya dunia usaha yang  berkembang  secara  pesat  dan  efisien. Dunia  usaha  merupakan  suatu  dunia  yang boleh  dikatakan  tidak  dapat  berdiri  sendiri. Banyak  aspek  dari  berbagai  macam  dunia lainnya  turut  terlibat  secara  langsung  maupun tidak  langsung  dengan  dunia  usaha  ini. Meskipun  banyak  orang  yang  beranggapan bahwa peningkatan perekonomian suatu negara  bergantung  dari  kerja  keras  pelaku bisnis  dan  para  pekerja  lainnya,  namun peraturan-peraturan  dan  perundang-undangan yang  dikeluarkan  oleh  pembuatnya  juga mempunyai andil yang besar.
Pesatnya  perkembangan  dunia  usaha adakalanya tidak diimbangi dengan penciptaan rambu-rambu  pengawas.  Dunia  Usaha  yang berkembang terlalu pesat sehingga meninggalkan  rambu-rambu  yang  ada  jelas tidak  akan  menguntungkan  pada  akhirnya. Salah  satu  peraturan  yang  penting  untuk mengatur  kegiatan  dunia  usaha  adalah  yang mengatur  bagaimana  para  pelaku  usaha melakukan persaingan antar sesamanya.
Bagi  dunia  usaha  persaingan  harus dipandang  sebagai  hal  positif.  Persaingan disebut  sebagai  suatu  elemen  yang  esensial dalam  perekonomian  modern.  Pelaku  usaha menyadari  bahwa  dalam  dunia  bisnis  adalah wajar  untuk  mencari  keuntungan  sebesar- besarnya,  tetapi  sebaiknya  dilakukan  melalui persaingan usaha yang jujur.
Persaingan  memberikan  keuntungan pada  para  pelaku  usaha  itu  sendiri  dan  juga kepada konsumen. Dengan adanya persaingan, pelaku usaha akan berlomba-lomba untuk terus memperbaiki  produk  ataupun  jasa  yang dihasilkan,  terus-menerus  melakukan  inovasi dan berupaya keras member produk untuk jasa yang  terbaik  bagi  konsumen.  Persaingan  akan berdampak  pada  semakin  efesiennya  pelaku usaha  dalam  menghasilkan  produk  atau jasanya. Di sisi lain, dengan adanya persaingan, maka  konsumen  sangat  diuntungkan  karena mereka  mempunyai  pilihan  dalam  membeli produk  atau  jasa  tertentu  dengan  harga  yang murah dan kualitas yang baik.
Para  ahli  ekonomi  mengatakan  bahwa masyarakat yang ekonominya terbuka terhadap persaingan  akan  memiliki  tingkat  harga  yang lebih rendah, produk yang lebih baik dan pilihan yang  lebih  luas  bagi  konsumennya.  Untuk melaksanakan  dan  mengawasi  hal  tersebut maka  undang-undang  anti  monopoli  sangat diperlukan,  karena  dengan  adanya  undang- undang  ini  diharapkan  adanya  pengawasan terhadap  tindakan  para  pelaku  usaha,  dan selanjutnya  diharapkan  pula  akan  tercapai adanya efesiensi ekonomi dan akan terpelihara tingkat  harga  barang  dan  jasa  yang  wajar dengan kualitas yang tinggi.
Dunia  usaha  merupakan  suatu  dunia yang  tidak  dapat  berdiri  sendiri.  Banyak  aspek

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
dari berbagai macam dunia lainnya turut terlibat baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung dengan dunia usaha ini. Keterkaitan antara satu dengan yang lainnya kadangkala tidak memberikan  prioritas  atas  dunia  usaha,  yang pada  akhirnya  membuat  dunia  usaha  harus tunduk  dan  mengikuti  rambu-rambu  yang  ada dan  seringkali  bahkan  mengutamakan  dunia usaha  sehingga  mengabaikan  aturan-aturan yang  telah  ada.  Negara  memang  tidak  dapat berjalan  dan  maju  tanpa  adanya  dunia  usaha yang  berkembang  secara  pesat  dan  efisien sebagai faktor penunjang.
Salah  satu  dunia  usaha  yang  berada dalam arus persaingan adalah usaha di bidang ritel  atau  perusahaan  ritel.  Ritel  adalah  bagian paling  akhir  dari  proses  panjang  sebuah pemasaran.  Dalam  artian,  proses  penjualan suatu  produk  yang  ditujukan  langsung  untuk kebutuhan konsumen akhir. Konsumen akhir ini adalah  pembeli  barang  atau  pun  jasa  yang memamfaatkan  produk  yang  dibelinya  untuk keperluan  personal  atau  untuk  dikonsumsi secara  pribadi.  Pembeli  terakhir  ini  membeli produk  eceran  dari  sebuah  perusahaan  ritel semacam  supermarket  atau  mini  market tanpa ada niatan untuk menjual kembali.
Perusahaan  ritel  adalah  perusahaan yang mengincar konsumen atau pembeli akhir. Dengan  begitu,  persebarannya  pun  tidak berpusat  pada  satu  titik  keramaian,  tetapi menyebar  ke  hampir  seluruh  pelosok  suatu daerah, maka, tidak perlu heran jika pada saat ini  perusahaan  ritel  sekelas  minimarket  yang berkembang  dan  memenuhi  tiap  pelosok daerah  layaknya  pertumbuhan  jamur  di  musim penghujan.  Satu  tujuan  pasti  yang  ingin  diraih perusahaan ritel apapun tentu keuntungan yang maksimal.  Alasan  inilah  yang  mendorong
pemilik  perusahaan  ritel  semacam  Alfamart, Indomart, dan lain sebagainya, untuk membangun  dan  membuka  cabang  sebanyak- banyaknya  guna  mengeruk  seluruh  uang  dari konsumen akhir tadi.
Salah  satu  bentuk  nyata  dari kekuatan modal  merupakan  kekuatan  utama  dari riteller adalah  adanya  bentuk-bentuk  ritel  yang dipengaruhi  oleh  modal  besar.  Muncullah perusahaan  ritel-ritel  besar  seperti  Hypermart, Carrefour, Matahari Departement Store,
Ramayana, Suzuya, Macan Yohan, Naga Mas, Berastagi Departement Store dan lain sebagainya.  Perusahaan  ritel  ini  memiliki perbedaan yang mendasar dengan perusahaan ritel yang disebutkan di atas, hal ini dikarenakan perusahaan ritel ini memiliki modal yang besar.
Beberapa permasalahan yang berkaitan    dengan  penulisan  ini  dapat dirumuskan sebagai berikut:
1.  Bagaimana bentuk persaingan usaha pada pedagang ritel .
2.  Bagaimana  perlindungan  hukum  terhadap konsumen.

## METODE PENELITIAN
Objek  dalam  penelitian  ini  adalah persaingan usaha pada pedagang ritel. Penelitian  ini  bersifat  deskriptif.  Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang  seteliti  mungkin.  Penelitian  deskriptif  ini dimulai  dengan  pengumpulan  data  yang berhubungan dengan pembahasan di atas, lalu menyusun,
mengklasifikasikan dan menganalisisnya serta kemudian
menginterprestasikan  data,  sehingga  diperoleh gambaran  yang  jelas  tentang  fenomena  yang diteliti.

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Metode  pendekatan  yang  dilakukan adalah  dengan  menggunakan  pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Metode pendekatan  yuridis  normatif  dipergunakan untuk  mempelajari  peraturan  perundang- undangan yang berkaitan dengan perjanjian franchis ,  sehingga  dapat  diketahui  apakah landasan legalitas yang  ada telah memadai untuk  mengatur  persaingan  usaha  pada pedagang  ritel.  Sedangkan  pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan mengumpulkan  bahan-bahan  yang  relevan dengan permasalahan dari skripsi ini dengan mengadakan wawancara dengan pedagang ritel.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pasal  1  angka  7  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1999  Tentang  Larangan Praktik  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha Tidak Sehat menyatakan bahwa : “Perjanjian adalah  suatu  perbuatan  satu  atau  lebih pelaku  usaha  untuk  mengikatkan  diri terhadap  satu  atau  lebih  pelaku  usaha  lain dengan  nama  apapun  baik  secara  tertulis maupun secara lisan.”
Berdasarkan perumusan pengertian  tersebut,  dapat  disimpulkan unsur-unsur  perjanjian  menurut  konsepsi Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999 Tentang  Larangan  Praktik  Monopoli  dan Persaingan Usaha Tidak Sehat meliputi :
1.  Perjanjian terjadi karena suatu perbuatan
2.  Perbuatan  tersebut  dilakukan  oleh  pelaku usaha sebagai para pihak dalam perjanjian
3.  Perjanjian dapat dibuat secara tertulis atau tidak tertulis
4.  Tidak menyebut tujuan perjanjian.
Dibandingkan  dengan  definisi  yang diberikan  dalam  Pasal 1313 KUHPerdata yang merumuskan perjanjian sebagai suatu perbuatan  dengan  mana  satu  orang  atau  lebih mengikatkan  dirinya  terhadap  satu  orang  atau lebih, maka dapat dilihat bahwa pada prinsipnya secara esensi tidak ada suatu perbedaan yang berarti,  hanya  saja  dalam  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat definisi  yang  telah  diberikan  secara  tegas menyebutkan  pelaku  usaha  sebagai  subjek hukumnya,  yaitu  setiap  orang  perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan  berkedudukan  atau  melakukan  kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelanggarakan berbagai usaha dalam bidang ekonomi.
Jenis-jenis  perjanjian  yang  dilarang oleh  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999 Tentang  Larangan  Praktik  Monopoli  dan Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  diatur  dalam Pasal  4  sampai  dengan  Pasal  16.  Dilarangnya jenis-jenis perjanjian sebagaimana diuraikan di bawah  ini  karena  dapat  mengakibatkan  praktik monopoli  dan  persaingan  usaha  tidak  sehat. Adapun  jenis-jenis  perjanjian  tersebut  adalah sebagai berikut:
1.  Oligopoli
Oligopoli adalah sebuah keadaan pasar dimana  jumlah  dari  produsen  dan  pembeli barang  hanya  sedikit,sehingga  mereka  atau seseorang  dari  mereka  dapat  mempengaruhi harga pasar.
1.  Penetapan harga.
Perjanjian  penetapan  harga  yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
1999  Tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  meliputi  empat jenis perjanjian yaitu:
2.  Penetapan harga ( price fixing)
Larangan  perjanjian  penetapan  harga terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5  Tahun  1999  Tentang  Larangan  Praktek Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat yang  menyatakan  bahwa  :  “Pelaku  usaha dilarang  membuat  perjanjian  dengan  pelaku usaha  pesaingnya  untuk  menetapkan  harga atas  mutu  suatu  barang  dan  atau  jasa  yang harus  dibayar  oleh  konsumen  atau  pelanggan pada pasar bersangkutan yang s ama.”
3.  Diskriminasi harga ( price discrimination)
Pasal  6  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun 1999  Tentang  Larangan  Praktek Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat menyatakan  bahwa  “Pelaku  usaha  dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli  yang  satu  harus  membayar  dengan harga  yang  berbeda  dari  harga  yang  harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa  yang  sama.”  Jadi  dalam  pasal  ini  adalah adanya  sebuah  perjanjian  antar  pelaku  usaha yang  mengakibatkan  adanya  perlakukan  yang berbeda  antara  pembeli  satu  dengan  pembeli yang  lain. Pembeli yang satu  harus  membayar lebih tinggi atau lebih murah dari pembeli yang lain terhadap barang atau jasa yang sama. Hal ini tidak diperbolehkan karena akan menyebabkan  adanya  persaingan  usaha  yang tidak sehat antara pelaku usaha.
4.  Penetapan harga dibawah harga pasar atau jual rugi ( predatory price)
Pasal  7  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun 1999  Tentang  Larangan  Praktek Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat menyatakan  bahwa    “Pelaku  usaha  dilarang
membuat  perjanjian  dengan  pelaku  usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga  pasar,  yang  dapat  mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.” Pada satu  sisi,  penetapan  harga  dibawah  biaya marginal  akan  menguntungkan  konsumen dalam jangka pendek, tetapi di  pihak  lain akan sangat  merugikan  pesaing  (produsen  lain). Predatory  pricing ini  sebenarnya  merupakan hasil  dari  perang  harga  tidak  sehat  antara pelaku usaha dalam rangka merebut pasar.
5.  Pengaturan harga jual kembali ( resale price maintenance)
Pasal  8  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun 1999  Tentang  Larangan  Praktek Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat menyatakan  bahwa  :  “Pelaku  usaha  dilarang membuat  perjanjian  dengan  pelaku  usaha  lain yang  memuat  persyaratan  bahwa  penerima barang  dan  atau  jasa  tidak  akan  menjual  atau memasok  kembali  barang  dan  atau  jasa  yang diterimanya,  dengan  harga  yang  lebih  rendah daripada  harga  yang  telah  diperjanjikan sehingga  dapat  mengakibatkan  terjadinya persaingan usaha tidak sehat.”
6.  Pembagian Wilayah
Pasal  9  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  1999  Tentang  Larangan  Praktek Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat menyatakan  bahwa  :  “Pelaku  usaha  dilarang membuat  perjanjian  dengan  pelaku  usaha pesaingnya  yang  bertujuan  untuk  membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang  dan atau  jasa  sehingga  dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.”
Berdasarkan  Pasal  9  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1999  Tentang  Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Sehat,  perjanjian  pembagian  wilayah  yang terkena  larangan  adalah  jika  isi  perjanjian pembagian  wilayah  yang  dimaksud  bertujuan membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap  suatu  produk  barang  dan  /atau  jasa, dimana  perjanjian  itu  dapat  menimbulkan praktik  monopoli  dan  /atau  persaingan  usaha tidak sehat. 7.  Pemboikotan.
Pemboikotan  ini  merupakan  perjanjian horizontal  antara  pelaku  usaha  pesaing  untuk menolak mengadakan hubungan dagang dengan pelaku usaha lain. 8.  Kartel.
Larangan perjanjian kartel diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang berbunyi: ”pelaku  usaha  dilarang  membuat  perjanjian dengan pelaku  usaha pesaingnya  yang bermaksud  untuk  memengaruhi  harga  dengan mengatur  produksi  dan  atau  pemasaran  suatu barang  yang  dapat  mengakibatkan  terjadinya praktek  monopoli  atau  persaingan  usaha  tidak sehat.”
Praktik  kartel  merupakan  salah  satu strategi yang diterapkan diantara pelaku usaha untuk  dapat  memengaruhi  harga  dengan mengatur  jumlah  produksi  mereka.  Mereka berasumsi  apabila  produksi  mereka  di  dalam pasar dikurangi, sedangkan permintaan terhadap  produk  mereka  di  dalam  pasar  tetap maka  akan  berakibat  pada  naiknya  harga  ke tingkat yang lebih tinggi. Sebaliknya, apabila di dalam  pasar  produk  mereka  melimpah,  sudah tentu  akan  berdampak  terhadap  penurunan harga produk mereka di pasar. 9. Trust
Pasal  12  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun 1999  Tentang  Larangan  Praktek Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat menyatakan  bahwa  :  “Pelaku  usaha  dilarang membuat  perjanjian  dengan  pelaku  usaha  lain untuk melakukan kerja sama dengan membentuk gabungan perusahaan atau
perseroan  yang  lebih  besar,  dengan  tetap menjaga  dan  mempertahankan  kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan  anggotanya,  yang  bertujuan  untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran atas barang  dan  atau  jasa,  sehingga  dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.” 10.  Oligopsoni
Oligopsoni  adalah  struktur  pasar  yang di  dominasi  oleh  sejumlah  konsumen  yang memiliki kontrol atas pembelian. Struktur pasar ini  memiliki  kesamaan  dengan  struktur  pasar oligopoli. Hanya saja struktur pasar ini terpusat di  pasar  input.  Dengan  demikian,  distorsi  yang di timbulkan oleh kolusi antar pelaku pasar akan mendistorsi pasar input. Oligopsoni merupakan salah  satu  bentuk  praktik  antipersaingan  yang cukup  unik.  Hal  ini  karena  dalam  praktik oligopsoni,  yang  menjadi  korban  adalah produsen  atau  penjual,  sedangkan  biasanya untuk bentuk-bentuk praktik antipersaingan lain (seperti  penetapan  harga,  diskriminasi  harga, dan  kartel)  yang  menjadi  korban  umum  nya adalah konsumen.
Oligopsoni, konsumen membuat kesepaktan  dengan  konsumen  lain  dengan tujuan  agar  mereka  secara  bersama-sama dapat  menguasai  pembelian  atau  penerimaan pasokan yang pada akhirnya dapat mengendalikan  harga  atas  barang  atau  jasa pada  pasar  yang  bersangkutan.  Dengan

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
demikian,  secara  sederhana  dapat  di  katakan bahwa  ologopsoni  adalah  keadaan  ketika  dua atau lebih pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan  atau  menjadi  pembeli  tunggal  atas barang  dan/atau  jasa  dalam  sebuah  pasar komoditas.
Adanya  praktik  oligopsoni,  produsen atau  penjual  tidak  memiliki  alternatif  lain  untuk menjual  produk  mereka  selain  kepada  pihak pelaku  usaha  yang  telah  melakukan  perjanjian oligopsoni. Tidak adanya pilihan lain bagi pelaku usaha  untuk  menjual  produk  mereka  selain kepada  pelaku  usaha  yang  melakukan  praktik oligopsoni, mengakibatkan mereka hanya dapat menerima  harga  yang  sudah  ditentukan  oleh pelaku usaha yang melakukan praktik oligopsoni.
11.  Integrasi Vertikal Pasal  14  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun 1999  Tentang  Larangan  Praktek Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat menyatakan  bahwa:  “pelaku  usaha  di  larang membuat  perjanjian  dengan  pelaku  usaha  lain yang  bertujuan  untuk  menguasai  produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian  produksi  barang  dan/atau  jasa tetentu  yang  mana  setiap  rangkaian  produksi merupakan  hasil  pengolahan  atau  proses lanjutan,  baik  dalam  satu  rangkaian  langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan  terjadinya  persaingan  usaha tidak sehat dan/atau merugikan masyarakat.”
Integrasi  vertikal  merupakan  perjanjian yang terjadi antara beberapa pelaku usaha yang berada  pada  tahapan  produksi  atau  operasi dan/atau distribusi yang berbeda, namun saling terkait.  Bentuk  perjanjian  yang  terjadi  berupa penggabungan beberapa atau seluruh keigatan
operasi yang berurutan dalam sebuah rangkaian produksi atau operasi.
12.  Perjanjian Tertutup
Perjanjian tertutup adalah suatu perjanjian  yang  terjadi  antara  mereka  yang berada  pada  level  yang  berbeda  pada  proses produksi  atau  jaringan  distribusi  suatu  barang atau  jasa.  Perjanjian  tertutup  ini  terdiri  atas exlusive  distribution  agreement dan tying agreement.
13.  Perjanjian dengan pihak luar negeri
Perjanjian  dengan  pihak  luar  negeri menjadi  terlarang  jika  melakukan  perjanjian yang  dapat  merusak  persaingan  usaha  dan melakukan tindak monopoli. Larangan perjanjian dengan pihak luar negeri dalam Pasal 16  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999 Tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat yang me nyatakan  bahwa  :  “Pelaku  usaha  dilarang membuat  perjanjian  dengan  pihak  lain  di  luar negeri  yang  memuat  ketentuan  yang  dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”.
Berdasarkan  pasal  tersebut,  terdapat ketentuan  khusus  untuk  melakukan  perjanjian dengan  pelaku  usaha  lain.  Adapun  pengguna pasal  ini  adalah  pada  kasus  bilamana  suatu perusahaan  asing  tidak  melakukan  kegiatan  di pasar  Indonesia,  tetapi  berpengaruh  dengan pasar Indonesia melalui perjanjian. Dengan kata lain, Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999  Tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat,  tidak  dapat  di terapkan  terhadap  perjanjian  bilamana  kedua belah  pihak  berkedudukan  di  luar  negeri, sedangkan  dampaknya  hanya  terasa  di Indonesia.

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Berdasarkan  Pasal  25  ayat  (2)  huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan Usaha Tidak Sehat, minimarket waralaba telah memenuhi  ketentuan  memiliki  pasar  dominan secara  kuantitatif.  Karena  di  Pasal  tersebut dikemukakan  bahwa  pelaku  usaha  dikatakan memiiki posisi dominant apabila telah menguasai 50% atau lebih pangsa pasar suatu jenis  barang  dan  jasa  tertentu.  Menurut observasi penulis, minimarket waralaba Alfamart dimungkinkan dapat memenuhi ketentuan  pasar  dominan,  hal  itu  disebabkan karena  banyaknya  gerai  minimarket  waralaba yang muncul di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau  masyarakat,  alasan  lainnya  adalah karena  untuk  jenis  produk  kebutuhan  rumah tangga sehari-hari seperti produk makanan dan minuman  dalam  kemasan  siap  saji,  kebutuhan Sembilan bahan pokok serta fresh product , dan household product ; menurut penulis, minimarket waralaba telah berhasil memenangkan persaingan dengan pedagang ritel tradisional di sekitarnya.
Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun 1999  Tentang  Larangan  Praktek Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat menyebutkan bahwa pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan  ekonomi  dengan  memperhatikan keseimbangan  antara  kepentingan  pelaku usaha  dan  kepentingan  umum.  Sedikit  catatan mengenai  demokrasi  ekonomi  bahwa  belum ada  definisi  yang  pasti  mengenai  demokrasi ekonomi,  bahkan  di  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun 1999  Tentang  Larangan  Praktek Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat sendiri tidak ada penjelasan resmi.
Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun 1999  Tentang  Larangan  Praktek Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat apabila  ditelaah  terdapat  ciri  khas  dari  hukum persaingan usaha di Indonesia. Dengan adanya asas  demokrasi  ekonomi  yang  memperhatikan keseimbangan  antara  pelaku  usaha  dan kepentingan  umum,  maka  hukum  persaingan usaha  Indonesia  tidak  hanya  mempersoalkan terwujudnya  iklim  persaingan  yang  sehat  dan efisiensi  yang  dapat  tercapai,  namun  juga mempersoalkan
kepentingan
umum.
Pelaksanaan kegiatan usaha oleh pelaku usaha tidak hanya sekedar memperhatikan perwujudan  dari  iklim  persaingan  yang  sehat lalu efisiensi, namun juga harus memperhatikan kepentingan umum.
Sehubungan dengan dua tujuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan Usaha  Tidak  Sehat  terdapat  pengertian kepentingan umum. Ada  dua pemikiran mengenai  kepentingan  umum  dalam  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1999  Tentang Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan Usaha  Tidak  Sehat  yaitu  pemikiran  pertama didasarkan  pada  latar  belakang  pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan Usaha  Tidak  Sehat  yakni  untuk  mengatasi ketimpangan ekonomi, dengan demikian kepentingan  umum  harus  diartikan  sebagai kepentingan  yang  lebih  dikhususkan  pada pelaku  usaha  kecil.  Agar  tidak  menimbulkan keresahan  masyarakat,  pelaksanaan  kegiatan usaha  oleh  pelaku  usaha  besar  pada  titik tertentu harus memperhatikan keseimbangannya  dengan  kepentingan  umum agar  terjamin  kepastian  kesempatan  berusaha

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
yang sama bagi pelaku usaha besar, menengah,  dan  kecil.  Lebih  lanjut  pada  titik tertentu pelaku usaha harus menjaga kepentingan umum dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dasar pemikiran pertama tersebut oleh KPPU  ditegaskan  dalam  penanganan  kasus Alfamart dalam putusan KPPU No : 3/KPPU-L- I/2000, dinyatakan bahwa dalam pengembangan  usahanya,  PT.  Sumber  Alfaria Trijaya,  Tbk  (Alfamart)  kurang  memperhatikan prinsip  keseimbangan  sesuai  asas  demokrasi ekonomi antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Dikatakan bahwa persaingan  antara  pelaku  usaha  besar  dan pelaku usaha kecil telah menimbulkan gangguan  keseimbangan  bagi  kepentingan umum  karena  pelaku  usaha  kecil  terancam kelangsungannya sehingga potensial meningkatkan pengangguran yang lebih besar, telah terjadi keresahan sosial.
Terdapat  kasus  yang  terjadi  di  daerah Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi sebagian  besar  dari  129  pelaku  usaha  kecil menyatakan bahwa berdirinya Alfamart mempunyai  dampak  negatif  terhadap  usaha mereka. Hal tersebut juga terjadi di wilayah Kota Medan.  Penelitian  yang  dilakukan  penulis terhadap  salah  saorang  pemilik  usaha  kecil  di daerah  Jalan  Letda  Sujono  Kota  Medan  juga menyatakan  bahwa  Alfamart  menimbulkan ekses  terhadap  kelangsungan  usaha  miliknya, yakni    penghasilan  atau  omset  penjualan menjadi menurun drastis, kehilangan konsumen, dan biaya kehidupan rumah tangga mereka  terancam,  karena  sebelumnya  usaha tersebut  merupakan  mata  pencaharian  untuk biaya kehidupan sehari-hari.
Gangguan
keseimbangan lebih
potensial menimbulkan kerugian berupa penurunan  kesejahteraan  pelaku  usaha  kecil karena  kemunduran  usaha  dan  karena  kalah bersaing  dengan  pelaku  usaha  besar  yang mempunyai dukungan permodalan, manajemen, dan akses kepada sumber barang yang lebih baik.
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999 Tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  telah  menjadi dasar  atau  landasan  bagi  KPPU  dalam menjalankan tugasnya. Undang-Undang Nomor 5  Tahun  1999  Tentang  Larangan  Praktek Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat memberikan  mandat  kepada  KPPU  untuk melakukan pengawasan terhadap kelangsungan  kegiatan  usaha  yang  dilakukan oleh  pelaku  usaha  baik  pelaku  usaha  besar, menengah,  dan  kecil  serta  KPPU  dapat memberikan  sanksi  hukum  kepada  pelaku usaha  yang  benar-benar  telah  melanggar ketentuan-ketentuan  yang  tercantum  dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Berdasarkan  pembahasan  tersebut  di atas,  perlindungan  hukum  yang  diberikan  oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan Usaha  Tidak  Sehat  terhadap  kelangsungan usaha  dari  pelaku  usaha  kecil  di  pasar tradisional sehubungan dengan semakin maraknya  pelaku  usaha  di  pasar  modern didasarkan  pada  asas  dan  tujuan  dari  Pasal  2 dan  3  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999 Tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
KESIMPULAN Bentuk persaingan usaha pada pedagang ritel adalah pelaku usaha menetapkan harga di bawah harga pasar yang seharusnya,  antar  minimarket  waralaba  satu dengan yang lainnya berlomba-lomba memasang  harga  jauh  dibawah  harga  pasar. Adanya  persaingan  harga  yang  dilakukan  oleh minimarket waralaba tersebut dapat menimbulkan  dampak  negatif  bagi  pelaku usaha  tradisional  yang  berada  di  sekitar  lokasi tersebut  yaitu  pedagang  tradisional  kehilangan konsumen.
Perlindungan hukum terhadap persaingan  usaha    yang  tidak  sehat  pada pedagang  ritel  yang  diberikan  oleh  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1999  Tentang Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan Usaha  Tidak  Sehat  terhadap  kelangsungan usaha  dari  pelaku  usaha  di  pasar  tradisional sehubungan dengan semakin maraknya pelaku usaha  di  pasar  modern  didasarkan  pada  asas dan  tujuan  dari  Pasal  2  dan  Pasal  3  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1999  Tentang Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan Usaha  Tidak  Sehat.  Perlindungan  tersebut akibat maraknya pelaku usaha di pasar modern telah  menimbulkan  banyak  dampak  negatif terhadap  pelaku  usaha  di  pasar  tradisional. Apabila  menimbulkan  banyak  dampak  negatif, KPPU berdasarkan laporan dari setiap masyarakat  ataupun  tanpa  laporan  (inisiatif KPPU)  dapat  menghentikan pelaksanaan kegiatan  usaha  dari  pelaku  usaha  di  pasar modern dan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan  yang  ada  dalam  Keputusan  KPPU Nomor: 5/KPPU/Kep/IX/2000.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad  Yani  dan  Gunawan  Widjaja., Seri Hukum  Bisnis  Anti  Monopoli ,  PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016 Ari Siswanto, Hukum Persaingan Usaha , Ghalia Indonesia, Bogor, 2004.
Asril Sitompul, Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999) , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2019.
Ayudha  D.  Prayoga, Persaingan  Usaha  dan Hukum Yang Mengaturnya di Indonesia ,  ELIPS  dan  Partnership  for
Business Competition , Jakarta, 2019. Az.  Nasution. Hukum  Perindungan  Konsumen Suatu Pengantar, Daya Widya , Jakarta,
2018.
Bambang    Sunggono., Metode  Penelitian Hukum ,  PT.  Raja  Grafindo  Perkasa, Jakarta, 2013.
Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan
Konsumen ,  Sinar  Grafika,  Jakarta, 2018 Ditha Wiradiputra , Pengantar Hukum Persaingan Usaha di Indonesia ,
Universitas Indonesia, Jakarta, 2016.
Gunawan  Widjaja  dan  Ahmad  Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen ,
Gramedia  Pustaka  Utama,  Jakarta, 2013.
Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis : Mereger Perspektif Monopoli,
RajaGrafindo
Persada, Jakarta, 2012. Happy  Susanto, Hak-Hak  Konsumen  Jika Dirugikan, Transmedia Pustaka, Jakarta, 2018. Munir Fuady, Hukum Anti Monopoli Menyongsong  Era  Persaingan  Sehat, Citra Aditya Bhakti, 2019
Mustafa  Kamal  Rokan, Hukum  Persaingan Usaha, Rajawali Pers, Jakarta, 2010. Ningrum Natasya Sirait, Asosiasi dan Persaingan Usaha Tidak Sehat , Pustaka Bangsa Press, Medan, 2013. Philip  Kotler, Manajemen  Pemasaran ,  Aneka Ilmu, Jakarta, 2011
Rachmadi Usman, Hukum Persaingan Usaha di

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Indonesia, Gramedia  Pustaka  Utama, Jakarta,  2014. Shidarta, Hukum  Perlindungan Konsumen Indonesia , Grasindo,  Jakarta, 2010