Kontribusi  Pembelajaran  Kontekstual  untuk  Pengembangan Kompetensi  Kewarganegaraan Peserta  Didik SMP di Jabar 1

## KOKOM KOMALASARI
2 Jurusan  Pendidikan  Kewarganegaraan,  FPIPS,  UPI  Bandung

## Abstract
This research examines the effect of  contextual learning in Civic Education toward civic competence among Junior High School students in West Java. Civic competence is con- sisted of  several variables: inter-relationship, direct experience, application, cooperation, self-regulation, and authentic assesment concepts. Employing quantitative approach, the research  suggests  that  contextual  learning  in  Civic  Education  influenced  positively  and significantly among 26% of respondents. The highest contribution was attributed by coop- eration concept (21%), followed in second by self-regulating concept (20%).
Riset ini meneliti efek pembelajaran kontekstual dalam Pelajaran Kewarganegaraan terhadap kompetensi kewarganegaraan di antara siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Jawa Barat. Variabel kompetensi kewarganegaraan yang diteliti mencakup konsep keterkaitan, pengalaman  langsung,  penerapan,  kerjasama,  pengaturan  diri,  dan  penilaian  otentik. Menggunakan  pendekatan  kuantitatif,  riset  berhasil  mendapatkan  sejumlah  temuan. Pertama, Pendidikan Kewarganegaraan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 26% responden. Dari keseluruhan variabel, terbukti bahwa konsep kerjasama memberi pengaruh terbesar  (21%)  dalam  memunculkan  kompetensi  kewarganegaraan,  diikuti  konsep pengaturan diri (20%).
Kata Kunci:  Pembelajaran Kontekstual, Kompetensi Kewarganegaraan

## I. PENDAHULUAN
Pendidikan kewarganegaraan (civic education) tidak lepas dari pengaruh global. Pengaruh tersebut secara  langsung  berdampak  pada  sikap  dan  pola pikir peserta didik. Globalisasi menuntut Pendidikan Kewarganegaraan  mengembangkan civic  compe- tence yang meliputi pengetahuan kewarganegaraan (civic  knowledge), keterampilan kewarganegaraan (civ ic  s kills), da n  wa ta k  atau  k arak te r kewarganegaraan (civic  disposition) yang  multidi- mensional.
Pendidikan  kewarganegaraan  di  Indonesia mengemban  misi  nasional  untuk  mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia melalui koridor value- based education dan mengemban misi civic educa- tion  for  demo cratio n ,  sehing ga  pe ndidik an kewarganegaraan  hendaknya  mengkaji  konsep besar  yang  dibawa  globalisasi,  yakni  demokrasi, hak-hak asasi manusia, dan menempatkan hukum di  atas  segalanya  ( supremacy  of  law/rule  of  law )
yang didasarkan pada sepuluh pilar demokrasi ( The ten pillars of Indonesian constitutional democracy ), meliputi:  (1)  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa;  (2)  hak as as i  ma nusia;  (3)  ke da ulatan  rak ya t;  (4) kecerdasan  rakyat;  (5)  pemisahan  kekuasaan negara; (6) otonomi daerah; (7) supremasi hukum ( rule  of  law );  (8)  peradilan  yang  bebas;  (9) kesejahteraan  rakyat;  dan  (10)  keadilan  sosial. (Sanusi, 1999: 5-6).
Pembelajaran pendidikan kewarganegara-an berorientasi  pada  konsep  “ contextualized  multiple intelligence ”  yang  membuka  pandangan  tentang perlunya  penanganan  pembelajaran  yang  lebih kreatif,  aktif-partisipastif,  menggali  dan  meng- embangkan  kemampuan  peserta  didik  sesuai dengan  potensi  atau  kecerdasan  orisinialnya, bermakna  dan  menyenangkan.  Oleh  karena  itu, perlu diterapkan contextual   teaching and learning dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan.
Di  Indo nesia,  saat  ini  pembelajaran um um ny a  ma sih  me ne ka nk an  p ad a  sistem
1 Artikel ini merupakan hasil penelitian.
2 Jurusan  Pendidikan  Kewarganegaraan, Fakultas Pendidikan  Ilmu Pengetahuan Sosial,  Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Jl. Dr. Setiabudhi 229, Bandung 40154. e-mail : komsari36@yahoo.co.id
KOKOM  KOMALASARI. Kontribusi Pembelajaran Kontekstual untuk Pengembangan Kompetensi   ...
pembelajaran konvensional dan pola pembelajaran yang menggunakan konsep “ contextualized multiple intelligence ”  belum  berkembang  secara  optimal, sehingga  dalam  proses  pembelajaran,  guru  sulit me ng ga li  k em am puan  p es erta   d id ik   d alam menghubungkan  materi  pembelajaran  dengan kehidupan  sehari-hari.  Artinya,  pembelajaran pendidikan  kewarganegaraan  tidak  mengaitkan materi dengan realita kehidupan peserta didik, tidak kontekstual, lebih banyak memberikan kemampuan untuk  menghapal,  bukan  untuk  berpikir    kreatif, kritis, dan analitis, bahkan menimbulkan sikap apatis dan menganggap enteng dan kurang menarik. Itulah se ba bnya , guru m enghad ap i ke sulita n mengembangkan civic knowledge, civic skills, dan civic dispositions secara  komprehensif.
Ole h  kare na  itu,  perlu  dik embang kan pendekatan  pembelajaran  kontekstual  ( contextual teaching and learning ) sebagai salah satu alternatif. Pendekatan ini dianggap efektif, karena pendekatan ini memandang bahwa proses belajar benar-benar berlangsung  hanya  jika  peserta  didik    dapat menemukan  hubungan  yang  bermakna  antara pemikiran yang abstrak dengan penerapan praktis dalam konteks dunia nyata.
Dalam  pengalaman  belajar  yang  demikian, fakta, konsep, prinsip, dan prosedur sebagai materi pe la jaran  diinterna lis as ik an  me lalui  pros es pe ne muan,  pe ng ua ta n,   k eterka itan,  da n keterpaduan (Forgarty, 1991: 1, Mathews & Cleary, 1993:2).  Pembelajaran  kontekstual  merupakan koordinasi antara materi pelajaran (content) dengan keterampilan  intelektual  yang  harus  dimiliki  oleh peserta didik  dalam suatu kondisi dan situasi yang cocok dengan psikologi kognitif peserta didik, dan kepentingan lingkungan pembelajar (Blanchard, A, 2001:  2).
Selanjutnya, Johnson (2002:25) menegaskan bahwa contextual  teaching  and  learning (CTL) membantu peserta didik  melihat makna di dalam materi akademik yang mereka pelajari dengan cara menghubungkan  subjek-subjek  akademik  dengan konteks dalam kehidupan keseharian mereka, yaitu dengan konteks keadaan pribadi, sosial, dan budaya mereka.
Pendekatan  pembelajaran  kontesktual  ini diasumsikan  mampu  meningkatkan  kompetensi peserta  didik.  Komalasari  dalam  Jurnal Ilmu Pendidikan (2010:  218),    menegaskan  bahwa “pembelajaran  kontekstual  merupakan  salah  satu wujud  inov as i  pe mb elajaran  y ang  da pa t meningkatkan  kompetensi  kewarganegaraan peserta  didik.  Dalam  pelaksanaan  difusi  inovasi, pembelajaran  kontekstual  ini  masih  menghadapi berbagai kendala  dan resistensi,  yang disebabkan berbagai faktor.”   Untuk itu, telah dilakukan Pelatihan Terintegrasi  Berbasis  Kompetensi  (PTBK)    yang  di dalamnya  memuat  materi  tentang  pendekatan pembelajaran  kontekstual  bagi  guru-guru  SMP.
Pelatihan  ini  diselenggarakan  oleh  Direktorat Pendidikan  Lanjutan  Pertama    Dirjen  Pendidikan Menengah  dan  Dasar  Depdiknas  RI  pada  tahun 2004-2005.  Keharusan  penerapan  pembelajaran kontekstual  ini  pun  diteruskan  dalam  Kurikulum 20 06  y ang  merupak an  peng emba nga n  da ri Kurikulum Berbasis Kompetensi.
Berdasarkan  latar  belakang  pentingnya pembelajaran kontekstual  dalam mengembangkan kompetensi kewarganegaraan, maka secara umum dirumuskan,  bagaimana  pengaruh  pembelajaran kontekstual  dalam  pendidikan  kewarganegaraan terhadap  kompetensi  kewarganegaraan  peserta didik  SMP. Secara khusus rumusan masalah tersebut dijabarkan,  apakah  terdapat  pengaruh  signifikan pembelajaran  pendidikan  kewarganegaraan  yang me nerapk an  konsep   ke terkaitan (relating), pengalaman    langsung (experiencing), aplikasi ( applying ),    kerjasama (cooperating) ,  pengaturan diri  ( self-regulating ),  asesmen  autentik (authentic assesment) secara    tunggal (zero  order), parsial da n  be rs am a- sa ma   terha da p  ko mp etensi kewarganegaraan peserta didik  SMP.
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan kuantitatif dengan metode survei, karena penelitian ini  me miliki  k arak te ristik   m etod e  surv ei, sebagaimana diungkapkan Singarimbun dan Effendi (1995: 139),  yaitu: (1) sejumlah besar responden dipilih melalui prosedur sampling probabilitas untuk mewakili  populasi;  (2)  kuesioner  sistematik digunakan  untuk  bertanya  mengenai  sesuatu mengenai  responden,  dan  mencatat  jawaban- jawaban  mereka;  dan  (3)  jawaban-jawaban tersebut  dikode  secara  numerik  dan  dianalisis dengan bantuan teknik statistik.
Populasi dalam penelitian ini adalah peserta didik SMPN kelas IX di Jawa Barat, yang diajar oleh guru  pendidikan  kewarganegaraan  yang  telah me ng ik uti  Pe la tiha n  Te rinteg ra si  B erba sis Kompetensi  (PTBK)  pada  tahun  2004,  terdiri  atas 93  SMPN  yang  tersebar  di  26  Kabupaten/Kota  di Ja wa   B arat.  Sa mp el  d itentuka n  de ng an menggunakan teknik cluster sampling , proportional, dan systematic    random  sampling ,  sehingga diperoleh 1004 sampel peserta didik.
Instrumen  penelitian  yang  digunakan adalah angket  skala SSHA ( Survey of Study Habits and Attitudes ) dari Brown dan Holtzman yang sudah diadakan  penyesuaian dengan  lingkungan  budaya Indonesia  untuk  mengukur  variabel  pembelajaran kontekstual.  Sedangkan  untuk  mengukur  variabel kompetensi kewarganegaraan mengakomodasi Civ- ics Assessment Database dari National Center for Learning  and  Citizenship Amerika  Serikat  (2006) yang  disesuaikan  dengan  konteks  Indonesia  dan Kurikulum   2006   Mata  pelaja ran  P endidikan Kewarganegaraan.    Untuk  mengukur  variabel kompetensi kewarganegaraan digunakan tes dalam bentuk  pilihan  ganda  ( multiple  choice ),  skala
bertingkat ( rating scale ), dan skala likert.
Teknik analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis hubungan antarvariabel penelitian adalah analisis  korelasi sederhana,  parsial, dan  majemuk dengan  teknik  analisis Pearson  Correlations .  Uji hipotesis pengaruh dilakukan dengan analisis regresi ganda , dan  kontribusi  dengan  analisis  koefisien determinasi.

## II. PEMBAHASAN

## A. Landasan Teori

## 1. Pembelajaran Kontekstual
Pe mbe laja ran  ko ntek stual  merupak an konsep  pembelajaran  yang  membantu  guru mengaitkan  antara  materi  yang  diajarkannya dengan situasi nyata peserta didik  dan mendorong pe se rta  didik    m em buat  hub unga n  anta ra pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga, masyarakat, dan  warga negara  (Blanchard, 2001: 2; Berns and Erickson, 2001: 4). Dengan demikian, pembelajaran  kontekstual  memungkinkan  peserta didik    menghubungkan  isi  materi  dengan  konteks kehidupan  sehari-hari  untuk  menemukan  makna (Johnson, 2002: 24).
Pe mb elajaran  k onte ks tual  m em ilik i sejumlah  karakteristik.  Blanchard  (2001:  5) me ng em uk ak an  k arak te ristik   p em be la ja ra n kontekstual meliputi:
(1)  relies  on  spatial  memory (bersandar  pada memori  mengenai  ruang) ;  (2)  typically  inte- grated  multiple  subjects (mengintegrasikan berbagai  subjek  materi/disiplin) ;  (3)  value  of information  is  based  on  individual  need (nilai informasi  didasarkan  pada  kebutuhan  peserta didik ) ; (4) relates information with prior knowl- edge (menghubungkan  informasi  dengan pengetahuan  awal  peserta  didik) ; dan (5)  au- thentic  assessment  throught  practical   appli- cation  or  solving  of  realistic  problem (penilaian sebenarnya  melalui  aplikasi  praktis  atau pemecahan  maslaah  nyata).
Sedangkan  menurut  Bern  and  Erickson (2001:5-8),  pembelajaran  kontekstual  memiliki karakteristik  sebagai  berikut:”  (a) interdisciplinary learning ;  (b) problem-based learning ; dan (c) ex- ternal contexts forlearning. ”   Secara lebih  lengkap Johnson  (2002:24)  mengidentifikasi  delapan komponen pembelajaran kontekstual, yaitu:
(a)  making  meaningful  connections (membuat hubungan penuh makna); (b) doing significant work (melakukan  pekerjaan  penting);  (c) self- regulated  learning (belajar  mengatur  sendiri);
(d) collaborating (kerjasama);  (e) critical  and creative  thinking (berpikir  kritis  dan  kreatif);
(f ) nurturing  the  individual (memelihara individu); (g) reaching high standards (mencapai
standar tinggi); dan (h) using authentic assess- ment (penggunaan penilaian sebenarnya).
Sementara itu, Sounders (1999) menyebut- kan karakteristik pembelajaran kontekstual ke dalam singkatan  REACT,  yaitu: relating: belajar  dalam konteks  pengalaman  hidup; experiencing: belajar dalam konteks pencarian dan penemuan; applying: belajar  ketika  pengetahuan  diperkenalkan  dalam konteks  penggunaannya; cooperating: belajar melalui konteks komunikasi interpersonal dan saling be rb ag i; transf ering: b elajar  p engg unaa n pengetahuan dalam suatu konteks atau situasi baru.
Pembelajaran kontekstual dalam Pendidikan Kewarganegaraan  mendasarkan  pada  filosofi ko nstruk tiv ism e,  yang  berang gap an  bahwa pengetahuan  adalah  hasil  konstruksi  manusia. Manusia  mengonstruksi  pengetahuan  mereka melalui interaksi mereka dengan objek, fenomena, pengalaman,  dan  lingkungan  mereka.  Suatu pengetahuan dianggap benar bila pengetahuan itu dapat berguna untuk menghadapi dan memecahkan persoalan atau fenomena yang sesuai (Glasersfeld, 1996: 7).
Pembelajaran  kontekstual,  menurut  Bern and Erickson (2001: 4-9), dapat diimplementasi- k a n  m e la lu i  l im a   p e nd e k a t a n  y a it u:  ( 1 ) “pembelajaran berbasis masalah ( problem-based learning );  (2)  pembelajaran  koperatif (coopera- tive learning) ; (3) pembelajaran berbasis proyek (project-based  learning) ;  (4)  p embe laja ran pelayanan (service  learning) ;  dan  (5)    pem- belajaran  berbasis  kerja (work-based  learning) .” K o m a la s a ri  (2 0 1 0 :3 4 )  m e na m ba hk a n  s a tu pendekatan  pembelajaran  kontekstual  lainnya, yaitu pembelajaran nilai (value learning).
Da la m pe mb elajaran p endidika n kewarganegaraan, Komalasari (2009:  156) secara khusus  me nyoro ti  penerapa n  pem belaja ran kontekstual  yang dapat dilakukan melalui Portofolio atau We the People…Project Citizen dari Center for Civic  Education, Program Law  in  a  Free  Society Series, Foundations of Democracy oleh Center for Civic  Education. Alternatif  model  lainnya  adalah model  yang  dikembangkan  program Exercise  in Participation . Paket  pembelajaran  ini  dirancang untuk  mengembangkan  keterampilan  partisipasi ( participatory  skills ).

## 2. Kompetensi Kewarganegaraan
Ko mp etensi  k ew arg aneg araa n  ad alah pengetahuan,  nilai  dan  sikap,  serta  keterampilan peserta didik  yang mendukungnya menjadi warga negara  yang  partisipatif  dan  bertanggung  jawab dalam  kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara. Branson (1999:8-9) menegaskan:
Tujuan civic  education adalah  partisipasi  yang bermutu dan bertanggung jawab dalam kehidupan politik dan masyarakat, baik di tingkat lokal dan
KOKOM  KOMALASARI. Kontribusi Pembelajaran Kontekstual untuk Pengembangan Kompetensi   ...
nasional.  Partisipasi  semacam  itu  memerlukan kompetensi kewarganegaraan  sebagai berikut: (1) pengua saan  terhada p  pengetahu an  dan pemahaman  tertentu;  (2)  pengembangan kemampuan  intelektual  dan  partisipatoris;  (3) pengembangan karakter atau sikap mental tertentu; dan (4) komitmen yang benar terhadap nilai dan prinsip fundamental demokrasi konstitusional.
The National Standards  for  Civics and Gov- ernment ( Center  for  Civic  Education ,  1994) merumuskan  komponen-komponen  utama civic competences yang merupakan tujuan civic  educa- tion meliputi “pengetahuan kewarganegaraan ( civic knowledge ),  kecakapan  kewarganegaraan  ( civic skills ),  dan  watak-watak  kewarganegaraan  ( civic dispositions ).” Pengetahuan kewarganegaraan ( civic knowl- edge )  merupakan  materi  substansi  yang  harus dik etahui    w arga   nega ra.  Pada   prinsipnya, pengetahuan  yang  harus  diketahui  oleh  warga negara  berkaitan  dengan  hak  dan  kewajiban sebagai  warga  negara.  Pengetahuan  ini  bersifat mendasar  tentang  struktur  dan  sistem  politik, pe me rintah  d an  s is te m  so sial  y ang  id ea l sebagaimana  terdokumentasi  dalam  kehidupan berbangsa  dan  bernegara  serta  nilai-nilai  univer- sal  dalam  masyarakat  demokratis  serta  cara-cara kerjasama untuk  mewujudkan kemajuan  bersama dan  hidup  berdampingan  secara  damai  dalam masyarakat  global.
Berdasarkan National  Standards  and  Civics Framework for  the 1988  National Assessmenst  of Educational  Progress (NAEP)  (Branson,  1999:  9), komponen  pengetahuan  kewarganegaraan  ini diwujudkan dalam bentuk lima pertanyaan penting yaitu:
(1)  Apa kehidupan kewarganegaraan, politik, dan pemerintahan; (2) Apa fondasi-fondasi sistem politik;
(3) Bagaimana pemerintahan yang dibentuk oleh konstitusi  mengejawantahkan tujuan-tujuan, nilai- nilai dan prinsip-prinsip demokrasi; (4) hubungan antara suatu negara dengan negara-negara lain dan posisinya  dalam  masalah-masalah  internasional; (5) Apa peran warganegara dalam demokrasi?
Pendidika n  kewarganegaraa n  memuat pengetahuan kewarganegaraan yang berbasis pada ilmu politik, hukum, dan kewarganegaraan. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan menyajikan fakta,  konsep,  generalisasi,  dan  teori-teori  yang dikembangkan  dari  ilmu  politik,  hukum,  dan kewarganegaraan.  Pendidikan  kewarganegaraan hendaknya  memerhatikan  konsep-konsep  kunci yang dikembangkan lebih lanjut dalam generalisasi dan  teori.
Konsep-konsep kunci yang menjadi elemen inti  dari  pendidikan  kewarganega raan  a tau “ Essensial Elements of Citizenship Education ” (Quali- fications  and  Curriculum  Authority/QCA,  1998:44) sebagai berikut: (1) democracy and authocracy ; (2)
cooperation and conflict ; (3) equality and diversity ; (4) fairness justice, the rule of law, rules, laws and human right ;  (5) freedom and order ; (6) individual and  community ;  (7) power  and  authority ;    (8) rights  and  responsibility .    Sementara  itu,  dalam Kurikulum  2006  konsep-konsep  kunci  yang  harus dikembangkan  melalui  pendidikan  Kewarga- negaraan meliputi persatuan dan kesatuan,  norma, hukum,  dan  peraturan,  hak  asasi  manusia, kebutuhan  warga  negara,  konstitusi  negara, kekuasan dan politik,  demokrasi dan sistem politik, Pancasila, dan globalisasi.
Keterampilan kewarganegaraan ( civic skills ) merupakan keterampilan  yang dikembangkan dari pengetahuan kewarganegaraan, agar pengetahuan yang  diperoleh  menjadi  sesuatu  yang  bermakna, karena  dapat  dimanfaatkan  dalam  menghadapi masalah-masalah  kehidupan  berbangsa  dan bernegara. Civic  skills mencakup intelectual  skills (keterampilan  intelektual)  dan participation  skills (keterampilan  partisipasi).
Keterampilan intelektual yang terpenting bagi terbentuknya warga negara yang berwawasan luas, efektif,  dan  bertanggung  jawab,  antara  lain keterampilan berpikir kritis. The National Standards for Civics and  Government dan The Civics Frame- work for 1988 National Assessment of Educational Progress (NAEP) menegaskan bahwa keterampilan berp ikir  kritis  me liputi  keteram pilan  m eng- identifikasi,  menggambarkan/mendeskripsikan, me njelas ka n,   m enga na lisis,   m enge va luas i, menentukan, dan memertahankan pendapat yang berkenaan  dengan  masalah-masalah  publik. Sedangkan  keterampilan  partisipasi  meliputi ke te ra mp ilan  b erinte ra ks i,   m em anta u,   d an memengaruhi.
Dimensi civic skills ini dikembangkan dengan tujuan  untuk  memberikan  pengetahuan  dan keterampilan yang diperlukan untuk berperan serta secara  efektif  dalam  masyarakat,  pengalaman berperan serta yang dirancang untuk memperkuat kesadaran berkemampuan  dan berprestasi  unggul dari peserta didik, dan mengembangkan pengertian tentang pentingnya peran serta aktif warga negara. Untuk  dapat  berperan  aktif  tersebut,  diperlukan pengetahuan konsep fundamental, sejarah, isu dan peristiwa actual, dan fakta yang berkaitan dengan substansi  dan  kemampuan  untuk  menerapkan pe ng etahua n  itu  se ca ra   k onte ks tual,  da n kecenderungan  untuk  bertindak  sesuai  dengan watak dari warga negara (Quigley, dkk, 1991: 39).
Watak-watak kewarganegaraan (civic dispo- sition) .  Quigley,  dkk  (1991:  11-14)  merumuskan civic  disposition dan  karakteristiknya  sebagai berikut:
Civic disposition adalah sikap dan kebiasaan berpikir warga negara yang menopang berkembangnya fungsi sosial yang sehat dan jaminan kepentingan umum dari sistem   demokrasi.” Secara konseptual civic dis-
position meliputi sejumlah karakteristik kepribadian, yakni c ivility (respect and civil discourse), individual responsibility,  self-discipline,  civic-mindedness, open-mindedness (openness, skepticism, recogni- tion of ambiguity), compromise (conflict of prin- ciples), compassion, generosity, and loyalty to the nation and its principles”
Artiny a,   k es op anan  y ang  me ncak up penghormatan dan interaksi  manusiawi, tanggung jawab individual, disiplin diri, kepedulian terhadap masyarakat,  keterbukaan  pikiran  yang  mencakup keterbukaan,  skeptisisme,  pengenalan  terhadap kemenduaan,  sikap  kompromi  yang  mencakup prinsip-prinsip  konflik  dan  batas-batas  kompromi, toleransi pada keragaman, kesabaran dan keajekan, keharuan, kemurahan hati, dan kesetiaan terhadap bangsa dan  segala prinsipnya.
Branson (1999:23) menegaskan lebih lanjut tentang  pentingnya civic  disposition dan  proses pembentukannya, yaitu:
Civic disposition mengisyaratkan pada karakter publik maupun privat yang penting bagi pemeliharaan dan pengembangan demokrasi konstitusional. Watak- watak kewarganegaraan sebagaimana kecakapan kewarganegaraan, berkembang secara perlahan sebagai akibat dari apa yang telah dipelajari dan dialami oleh seseorang di rumah, sekolah, komunitas, dan organisasi-organisasi civil society .  Karakter privat seperti  tanggung  jawab  moral,  disiplin  diri  dan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia dari setiap individu adalah wajib. Karakter publik juga tidak  kalah  penting.  Kepedulian  sebagai  warga negara, kesopanan, mengindahkan aturan main (rule of  law) ,  berpikir  kritis,  dan  kemauan  untuk mendengar,  bernegosiasi  dan  berkompromi merupakan karakter yang sangat diperlukan agar demokrasi berjalan dengan sukses.
Dengan  demikian, civic  disposition sangat pe nting  da la m  pe ng em ba ng an  d em ok ra si. Pembentukan civic  disposition merupakan  suatu proses. Pendidikan  merupakan salah  satu wahana proses  pembentukan civic  disposition yang  dapat dilakukan pada berbagai lingkungan kehidupan, baik di  rumah, sekolah, masyarakat,  dan  organisasi.

## B. Hasil Penelitian
Berdasarkan data hasil analisis korelasi antar variabel X (X1, X2, X3, X4, X5, dan X6)  dengan Y secara zero  order, menunjukkan  bahwa  semua variabel  X,  pembelajaran  kontekstual  dalam pendidikan kewarganegaraan  yang terdiri atas X1 (penerapan konsep  keterkaitan);   X2  (penerapan konsep  pengalaman  langsung);  X3  (penerapan konsep  aplikasi),  X4  (penerapan  konsep  kerja sama), X5 (penerapan konsep pengaturan diri) dan X6 (penerapan konsep asesmen autentik) memiliki hubungan  positif    yang  signifikan  dengan  Y (kompetensi kewarganegaraan). Koefisien korelasi keenam variabel X1, X2, X3, X4, X5, dan X6 masing- masing  sebesar 0.40;  0.41; 0.42; 0.46; 0.44; dan 0.43.
Secara  parsial,  hubungan  antar-variabel  X (X1, X2, X3, X4, X5, dan X6)  dengan Y menunjukkan bahwa variabel X1 (penerapan konsep  keterkaitan); X3  (penerapan  konsep  aplikasi),  X4  (penerapan konsep  kerja  sama),  X5  (penerapan  konsep pengaturan  diri)  memiliki  hubungan  positif    yang signifikan  dengan  Y  (kompetensi  kewarganegara- an).  Koefisien korelasi keempat variabel   X1,  X3, X4,  dan  X5  tersebut  masing-masing  0.09;  0.07; 0.10; 0,120.  Tetapi untuk variabel X2  (penerapan konsep pengalaman langsung) dan X6 (penerapan konsep asesmen autentik)  hubungan positif tidak signifikan dengan koefisien korelasi masing-masing 0,03  dan  0,05.    Sedangkan  secara  majemuk, hubungan  antar-variabel  X  (X1,  X2,  X3,  X4,  X5, dan X6)  dengan Y menunjukkan koefisien korelasi sebesar  0,51.
Berdasarkan  data  hasil  analisis  regresi secara majemuk  antar-variabel X (X1, X2, X3, X4, X5,  dan  X6)    dengan  Y  diperoleh  harga  koefisien korelasi  R  sebesar  0.51  dengan  taraf  signifikansi 0.00 < 0.05. Sedangkan secara zero order , koefisien korelasi R untuk masing-masing variabel  bebas X1, X2, X3, X4, X5, dan X6 secara berturut-turut  0.40, 0.41,  0.42,  0.46,  0.44,  dan  0.43  dengan ñ  value untuk semuanya menunjukkan 0.00 < 0.05. Dengan demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  terdapat pengaruh  signifikan  dari  variabel  independen  X1 (penerapan konsep  keterkaitan);   X2  (penerapan konsep  pengalaman  langsung);  X3  (penerapan konsep  aplikasi),  X4  (penerapan  konsep  kerja sama), X5 (penerapan konsep pengaturan diri) dan X6 (penerapan konsep asesmen autentik) terhadap variabel  dependen  Y  (kompetensi  kewarga- negaraan).
Analisis  kontribusi  variabel-variabel  X terhadap variasi peubah Y secara majemuk, dapat dikaji dengan melihat nilai R Square, yaitu sebesar 0.51.  Berdasarkan  data  ini  dapat  disimpulkan bahwa  kemampuan  variabel  independen  X1,  X2, X3, X4, X5, dan X6 untuk menjelaskan variasi pada va ria bel  de penden  Y  ad ala h  s ebe sar  26 %, selebihnya  ditentukan  oleh  faktor  lain  yang  tidak dijelaskan  dalam  model  regresi  ini.  Selanjutnya, untuk melihat besarnya kontribusi setiap variabel X dalam menjelaskan faktor pada nilai Y, dapat dilihat pe rs am aa n  ga ris  re gres i  untuk  nila i  ba ku ( standarized) dari  koefisien beta. Berdasarkan data ini,  persamaan  regresi  ganda  dapat  dinyatakan sebagai berikut:
Y=0.11X1+0.04X2+0.09X3+0.14X4+0.16X5+0.07X6.
Berdasarkan hasil analisis persamaan regesi tersebut  di  atas,  dap at  disimpulka n  bahwa pe ruba ha n  ting ka t  va riab el  Y   (ko mp etensi kewarganegaraan) akan searah dengan perubahan yang  terjadi  pada  variabel  X1  (penerapan  konsep keterkaitan);   X2  (penerapan  konsep pengalaman langsung);  X3  (penerapan  konsep  aplikasi),  X4
KOKOM  KOMALASARI. Kontribusi Pembelajaran Kontekstual untuk Pengembangan Kompetensi   ...
(penerapan  konsep  kerja  sama),  X5  (penerapan konsep pengaturan diri) dan X6 (penerapan konsep asesmen autentik).

## C. Analisis  Penelitian
Pembelajaran kontekstual dalam pendidikan kewarganegaraan  memiliki  korelasi  positif  kuat dengan kompetensi kewarganegaraan peserta didik SMP  di  Jawa  Barat,  yaitu  sebesar  0.51.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  pembelajaran  kontekstual dalam  pendidikan  kewarganegaraan  berpengaruh sebesar  26%  terhadap  kompetensi  kewarga- negaraan.  Selebihnya,  yaitu  74%,  dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti.
Pa da  gamb ar  1  m enjela skan  be saran kontribus i  pemb elajaran  ko ntekstual  da lam pendidikan kewarganegaraan terhadap kompetensi kewarganegaraan peserta didik SMP.
Kuatnya  hubungan  antara  pembelajaran kontekstual  dalam  pendidikan  kewarganegaraan dengan  kompetensi  kewarganegaraan  dapat dianalisis  dari  beberapa  hal:
Pertama ,  pembelajaran    kontekstual  dalam pendidikan kewarganegaraan bersifat alamiah bagi peserta didik . Artinya, mengajak peserta didik  untuk bertindak  dengan  cara  yang  alami  bagi  manusia, ya itu  se suai  d enga n  ca ra   o ta k  be rf ungs i. Pembelajaran kontekstual merangsang otak untuk mengkonstruk  pola-pola  pengetahuan  melalui keterkaitan  dengan  konteks  realita  kehidupan peserta didik .
Kedua ,  pembelajaran  kontekstual  dalam pendidikan  kewarganegaraan  membelajarkan prinsip hidup warga negara. Peserta didik  dihargai sebagai  makhluk  individual,  makhluk  sosial  dan sebagai  warga  negara.  Sebagai  konsekuensi  dari kodrat dan posisinya tersebut, maka peserta didik memiliki  sifat  saling  ketergantungan,  diferensiasi, dan memiliki hak mengatur diri. Ketiga hal tersebut
menjadi prinsip pembelajaran kontekstual (Johnson, 2002).
Ketiga ,  pembelajaran  kontekstual  dalam pe nd id ik an  k ew arga ne ga ra an  m endukung pe ncip ta an dem ocratic  learning .   A rtinya , pem bela jara n  pe ndidikan  kewa rganegaraan merupakan wahana pembelajaran demokrasi dalam rangka  mengembangkan  peserta  didik    menjadi warga negara demokratis yang cerdas, bertanggung jawab,  dan  partisipatif.    Prinsip-prinsip  demokrasi dimasukkan  dalam content sekaligus  diterapkan da la m  pros es   p em be la ja ra n  pe nd id ik an kewarganegaraan dan bersinergi  dengan kegiatan pembiasaan dan ekstrakurikuler  di sekolah.
Dalam  Pembelajaran  kontekstual  sebagai democratic learning diadopsi beberapa model yang dirangkum  Bern  and  Erickson  (2001)  sebagai berikut: (1) pembelajaran berbasis masalah (prob- lem-based  learning) ;  (2) cooperative  learning (pembelajaran  kooperatif );  (3)  pembelajaran berbasis  proyek  ( project-based  learning );  (4) pembelajaran pelayanan ( service learning ).
Jika  dilihat  masing-masing  komp onen pembelajaran  kontekstual,  maka    masing-masing komp onen  m emilik i  besa ran  hubungan  dan pengaruh  yang  bervariasi  terhadap  kompetensi kewarganegaraan.  Dilihat  dari  besaran  koefisien korelasi  secara  tunggal (zero  order) ,  maka penerapan  konsep  kerja  sama  memiliki  koefisien korelasi  paling  besar,  yaitu  0,46,  disusul  dengan penerapan  konsep pengaturan  diri 0,44,  asesmen autentik  0,43,    penerapan  konsep  aplikasi  0,42, penerapan konsep pengalaman langsung 0,41, dan penerapan  konsep  keterkaitan  0,40.    Dengan de mikian  s em ua   k om po ne n  pe mb elajaran kontekstual  dalam  pendidikan  kewarganegaraan memiliki hubungan positif kuat dengan kompetensi kewarganegaraan. Perbandingan besaran koefisien korelasi  masing-masing  komponen  Pembelajaran
26% 74%

## Gambar 1
Pengaruh Pembelajaran kontekstual dalam Pendidikan Kewarganegaraan terhadap Kompetensi Kewarganegaraan (Komalasari, 2009: 114)
Kontekstual
Variabel Lain
kontekstual  dalam  pendidikan  kewarganegaraan dapat dilihat  pada gambar 2.
Jika dilihat secara  parsial, maka  penerapan konsep  kerja  sama  paling  tinggi  kontribusinya, dis usul  pene rapa n  konsep  peng atura n  diri, keterkaitan,  dan  aplikasi.  Konsep  pengalaman langsung dan asesmen autentik kecil kontribusinya bahkan tidak signifikan.
Simpulan  hasil  penelitian  tersebut  dapat dianalisis  dalam uraian  berikut:
Pertama , cooperating dan self-regulation memiliki kontribusi terpenting terhadap Kompetensi Kewarganegaraan.    Tugas-tugas  belajar  yang kompleks seperti pemecahan masalah, berpikir kritis dan  pembelajaran  konseptual  meningkat  secara nyata  pada  waktu  digunakan  strategi-strategi k oo pe ra tif.   M etod e coo perative  learning memanfaatkan kecenderungan peserta didik  untuk berinteraksi.  Sejumlah  penelitian  menunjukkan bahwa di dalam setting kelas cooperative learning , peserta didik   belajar lebih banyak dari satu teman ke teman sebagai tutor sebaya (Stahl, 2000).
Pe mb elajaran k onte ks tual p un mengembangkan self-regulated  learning dari Zimmerman (1989)  yang dicirikan oleh: (1) peserta didik    diasumsikan  memiliki  kesadaran  diri  atas potensi  yang  dimiliki  dan  dapat  menggunakan secara  baik  dalam  proses  pengaturan  diri  untuk mencapai  hasil  belajar  yang  optimal;  (2)  peserta didik  memiliki orientasi diri terhadap siklus umpan ba lik  da n  re flek si  s elam a  pros es   b elajar berlangsung. Dalam siklus umpan balik dan refleksi tersebut,  peserta  did ik    memonitor  derajat efektivitas  metode  belajar  dan  respons-respons yang dilakukan untuk mencapai hasil belajar melalui
be rb ag ai  cara  ya ng   s enantias a  dipe rb aiki (Zimmerman,  1989). Self-regulated  learning ini merupakan  suatu  terminologi  yang  membuka wacana  baru  tentang  faktor-faktor  determinan keberhasilan peserta  didik    dalam belajar.  Konsep tentang self-regulated  learning telah  merubah perspektif  fokus  analisis  keberhasilan  belajar  dari kemampuan  belajar  peserta  didik    atau  potensi belajar  peserta  didik    dan  lingkungan  belajar  di sekolah atau di rumah sebagai suatu entitas yang “ fixed ”;  kini  digantikan  oleh  kesanggupan  peserta didik    secara  personal  untuk  merancang  sendiri strategi  belajar  dalam  upaya  meningkatkan pencapaian hasil belajar dan kesanggupannya untuk mengelola lingkungan yang kondusif untuk belajar.
Kedua ,    keterkaitan  ( relating )  dan    aplikasi ( applying ) mutlak  diterapkan dalam  pembelajaran pendidikan kewarganegaraan sesuai dengan jati diri pendidikan  kewarganegaraan.
Ketiga , pengalaman langsung ( experiencing ) dalam implementasinya dihadapkan pada masalah re sistensi  terha da p  inov as i  pe mb elajaran sebagaimana  dikemukakan  Quigley (2000),  yaitu: resistensi  dari  generasi  tua,  termasuk  guru  yang melanjutkan kepercayaan dan praktik budaya politik otoriter  dalam  pembelajaran;  perubahan  yang lambat  dalam  kelembagaan  di  sekolah;  tidak berfungsinya desentralisasi pengambilan keputusan untuk  mengembangkan  desain  pembelajaran  dan implementasi  program  kurikulum;  resistensi terhadap  gaya  mengajar  yang  demokratis  dan pemberdayaan peserta didik ; kurangnya pelatihan bagi  guru  pendidikan  kewarganegaraan  untuk mengembangkan  kelas  sebagai  laboratorium demokrasi;  berhadapan  dengan  keanekaragaman
0.40 0.41 0.42
0.46 0.44 0.43 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 X1 (Penerapan Konsep
Keterkaitan) X2 (Penerapan Konsep Pengalaman Langsung) X3 (Penerapan Konsep Aplikasi) X4 (Penerapan Konsep Kerja Sama) X5 (Penerapan Konsep Pengaturan Diri) X6 (Penerapan Konsep Asesmen Autentik)

## Gambar 2
Besaran Koefisien Korelasi  Komponen pembelajaran kontekstual dalam Pendidikan Kewarganegaraan secara tunggal terhadap Kompetensi Kewarganegaraan  (Komalasari, 1999:209)
KOKOM  KOMALASARI. Kontribusi Pembelajaran Kontekstual untuk Pengembangan Kompetensi   ...
dan kesenjangan antara harapan dan kenyataan.
Ketiga , Asesmen autentik ( authentic assess- ment )  dalam  imp lem enta sinya  mas ih  perlu diperbaiki,  karena  dihadapkan  pada  keterbatasan kemampuan  teoritis  dan  praktis,  sebagaimana dikemukakan  oleh  Gronlund  (1981:  153)  bahwa sekalipun asesmen autentik itu amat penting, namun berdasarkan hasil observasi di lapangan para guru merasa  kesulitan,  karena  belum  memahami prosedur penggunaannya.

## III. PENUTUP
Tulisan  ini  menyimpulkan  beberapa  hal se ba ga i  be rikut. Pertam a ,   p em be la ja ra n kontekstual  dalam  pendidikan  kewarganegaraan berpengaruh  signifikan    terhadap  kompetensi kewarganegaraan peserta didik  SMP di Jawa Barat. Hal  ini  karena  pembelajaran  kontekstual  dalam pendidikan  kewarganegaraan  menerapkan  teori belajar  konstruktivistik  yang bersifat  alamiah  bagi pe se rta didik, d i ma na k om pe te ns i kewarganegaraan  dibangun  dalam  diri  seorang individu  m elalui  p ro se s  inte ra ks i  ya ng berkesinambungan antara pengetahuan yang telah dimiliki  peserta  didik    dengan  objek,  fenomena, pengalaman, dan lingkungan.
Kedua ,  kontribusi  masing-masing  faktor pembelajaran  kontekstual  dalam  pendidikan ke wa rg aneg araa n te rhad ap k om pe te ns i kewarganegaraan peserta didik  SMP di Jawa Barat bervariasi.  Diantara  keenam  faktor  pembelajaran kontekstual  dalam  pendidikan  kewarganegaraan, faktor kerja sama  memberikan kontribusi terbesar disusul dengan faktor pengaturan diri,  keterkaitan dan aplikasi.
Ketiga , penerapan konsep  kerja  sama   dan pengaturan  diri  dalam  pembelajaran  pendidikan kewarganegaraan  sebagai  faktor  penting  untuk meningkatkan kompetensi kewarganegaraan, karena berisi  prinsip-prinsip  penghargaan  terhadap  sosok warga negara yang utuh sebagai makhluk sosial dan sekaligus  makhluk  individual,  yang  memiliki:  (1) prinsip   kes aling-te rgantunga n;  (2)    prinsip diferensiasi; dan  (3) prinsip pengaturan diri. Tiga prinsip  tersebut  menyiratkan  perlunya  kerjasama dan  sekaligus kemandirian  pada  diri peserta  didik dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan.
Keempat , penerapan konsep keterkaitan  dan konsep  aplikasi  dalam  pembelajaran  pendidikan kewarganegaraan  merupakan  hal  yang  mutlak dilakukan  karena    paradigma  baru  pendidikan ke wa rg aneg araa n  me nuntut  d ig unak anny a pendekatan multidisipliner, merefleksikan kenyataan di  masyarakat;  memerlakukan  kelas  sebagai laboratorium  demokrasi;  menghargai  kontribusi masyarakat  dalam  pembelajaran,  dan  melibatkan peserta didik  dalam masyarakat.
Kelima , konsep pengalaman langsung yang
dipraktikkan  dalam  pembelajaran  pendidikan kewarganegaraan,  idealnya  meliputi  kegiatan peserta  didik    dalam  eksplorasi,  penemuan, investigasi,  dan  penelitian  langsung  ke  lapangan. Tetapi, dalam realita  pelaksanaannya menghadapi berbagai  kendala.  Pengomunikasian  konsep  dan praktik  pengalaman  langsung  belum  optimal dilakukan  baik  melalui  saluran  interpersonal maupun media massa. Tidak semua guru memiliki kecepatan  yang  sama  dalam  menerapkan  konsep pengalaman langsung. Hal ini terkait dengan sulitnya merubah  budaya  belajar-mengajar.
Keenam ,  sekalipun  asesmen  autentik  itu amat penting, namun belum optimal dilaksanakan guru. Guru kesulitan dalam melaksanakan penilaian pendidikan kewarganegaraan, karena kompleksnya kompetensi yang harus dinilai ( civic knowledge, civic skills, dan civic dispositions ).  Guru masih memiliki keterbatasan  pengetahuan  dalam  jenis,  teknik, instrumen,  dan  prosedur  penggunaan  penilaian pendidikan  kewarganegaraan  untuk    menilai masing-masing kompetensi tersebut  secara tepat.
Tulisan  ini  merekomendasikan  beberapa hal,  sebagai  berikut:  (1)  Kementerian  Pendidikan Nasional hendaknya memiliki komitmen kuat untuk memperbaiki mutu  pendidikan dalam  keseluruhan sistemnya  secara  komprehensif  dan  sinergis (pembelajaran,  kurikulum,  fasilitas  pembelajaran, dana pendidikan, pelatihan guru,  komite sekolah, manajemen  sekolah,  monitoring,  supervisi,  dan evaluasi  mutu  pembelajaran  di  sekolah;  (2) Kementerian  Pendidikan  Nasional  hendaknya be ke rja  sa ma   d enga n  LP TK   d an  s ek olah mengembangkan sistem pendidikan dan pelatihan contextual  teaching  and  learning bagi  guru, ditindaklanjuti    dengan  praktek  di  kelas  yang dipantau  dan  dievaluasi,  serta  penelitian  tindakan kelas;  (3) pengelola pendidikan kewarganegaraan di  perguruan  tinggi  hendaknya  mengembangkan kegiatan  penelitian  dan  pengembangan  berbagai inov as i  mo de l  pe mb elajaran  d alam   upa ya me ning ka tk an  m utu  pe mb elajaran  d enga n melibatkan guru di dalamnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Berns,  Robert  G.and  Erickson,  Patricia  M.  (2001).
Contextual  Teaching  and  Learning  The  High- light  Zone:  Reserach  @  Work  No.  5 . (http:/ www.nccte.org/publications/infosynthesis/ highlightzone/highlight05/index.asp diunduh pada 26 Mei 2004.
Blanchard,  A.  (2001). Contextual  Teaching  and Learning. (http:// www.horizonshelpr.org/ con- textual/ contextual.htm - 8k ) diunduh pada 26 Mei 2006.
Branson,  M.S.  (1999). Making  the  Case  for  Civic Education: Where We Stand at the End of the
20 th Century . Calabasas: Center for Civic Edu- cation.
Center  for  Civic  Education/CCE.  (1994). Civitas:
National Standards for Civics and Government .
Calabasas:  Center for  Civic Education Forgarty, R. (1991), How to Integrate the Curricula .
Illinois: Skylight.
Glasserfeld,  E.  (1996).  “Introduction:  Aspects  of
Co ns tructivism ”,   in:  Fos no t,   C   (ed ). Constructivisme:  Theory,  Perspectives,  and Practice .  Teachers  College,  pp  193-202. Gronlund,  N.E.  (1981). Measurement  and  evalua- tion  in  teaching .  4th  Edition.  New  York: Macmillan  Publishing.
Johnson,  E.  B.  (2002). Contextual  Teaching  and Learning: What It Is and Why It Is Here to Stay . California USA :  Corwin Press. Inc.
Komalasari,  K.  (2009).  “Pengaruh  Pembelajaran
Kontekstual  dalam  Pendidikan  Kewarga- negaraan  terhadap  Kompetensi  Kewarga- negaraan Peserta didik  SMP,” Disertasi , Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia. Komalasari, K. (2010). Pembelajaran Kontekstual: Konsep dan Aplikasi . Bandung: Refika Aditama. Komalasari, K. (2010). “Difusi Inovasi Pembelajaran Kontekstual  dalam  Pendidikan  Kewarga- negaraan” . Jurnal Ilmu Pendidikan , Vol 17, No 3,  pp.218-224.
Mathews, B. & Cleary,P. (1993). Integrated Curricu- lum  in  Use:  Practical  Ideas  for  Planning  and Assessment . Melbourne: Ashton Scholastic Pty Limited.
National Center for Learning and Citizenship/NCLC. (2006). Resources to Assess Student Civic Com- petencies  and  Scho ol  Climate . (http:// www.nclc.org/) diunduh pada 30 Maret 2007.
Quigley,  C.N.,  Buchanan,  Jr.J.H.,  Bahmueller,  C.F. (1991). Civitas: A Framework for Civic Educa- tion . Calabasas: Center for  Civic Education. Quigley, C.N. (2000). “Global Trend in Civic Educa- tion: International Seminar about The Need for New  Indonesian  Civic  Education,”  29  Maret 2000. Bandung.
Qualifications and Curriculum Authority/QCA. (1998). Education for Citizenship and the Teacing of De- mocracy in Schools . London: Departemen of Edu- cation and Employment-DIEE.
Sanusi,  A.    (1999). Model  Pendidikan  Kewarga- negaraan Menghadapi Perubahan dan Gejolak Sosial .  Bandung:  Center  for  Indonesia  Civic Education.
Singarimbun,  M.  dan  Effendi,  S.  (1995). Metode Penelitian  Survai . Jakarta:  LP3ES. Sounders. (1999). Contextually Based Learning: Fad or Proven Practice , (http:// www.horizonshelpr. org/contextual/  fb070999.htm) diunduh  pada 16 Juni 2003.
Stahl, E. (2000). A Programatic Evaluation of CIVI- TAS: An International Civic Education Exchange Program 1999-2000 .  LBJ  School of  Public  Af- fairs, The University of Texas.
Zimmerman.  (1989). Self-regulated  Learning  and Academic Achievement: Theory, Research, and Practice ’.  London:  Spring  Verlag Inc.

## Formulir Berlangganan MIMBAR
Saya ingin berlangganan untuk  (lingkari yang diperlukan):
Edisi sekarang dan sebelumnya Jumlah eksemplar
• Volume XXIII Nomor 1 - 2007 ……… eksemplar.
• Volume XXIII Nomor 2 - 2007
……… eksemplar.
• Volume XXIV Nomor 1 - 2008
……… eksemplar.
• Volume XXIV Nomor 2 - 2008
……… eksemplar.
• Volume XXV Nomor 1 - 2009
……… eksemplar.
• Volume XXV Nomor 2 - 2009
……… eksemplar.
• Volume XXVI Nomor 1 - 2010
……… eksemplar.
• Volume XXVI Nomor 2 - 2010
……… eksemplar.` • Volume XXVII Nomor 1 - 2011
……… eksemplar. Edisi selanjutnya Jumlah eksemplar • Selama satu tahun ……… eksemplar • Selama dua tahun ……… eksemplar • Selama tiga tahun ……… eksemplar Pembayaran dilakukan melalui : (lingkari salah satu)
• Transfer  (Fotokopi bukti transfer dilampirkan bersama Formulir ini) Rekening  : Bank BRI Syariah No. 1002945726. Atas nama : Yuliani qq Dikdik M.Sodik
• Wesel Pos
Tanggal pengiriman uang   ..………………………………………….

## Data Pelanggan
Nama : ……………………………………………………………….......... Alamat : …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………….. Telp/HP /faks : …………………………………………………………………….. E-mail : ……………………………………………………………………..

## Keterangan :
• Harga  langganan  per  eksemplar  Rp  70.000,00    (sudah  termasuk  ongkos  kirim).
· Jurnal M IMBA R terbit dua  kali dalam  setahun.
· Bila  telah  diisi  lengkap,  mohon  Formulir  ini  dimasukkan  amplop  beserta  bukti  pembayaran  dan  dikirimkan  ke alamat Jurnal Sosial dan Pembangunan M IMBA R.. Jl. Tamansari No. 20   Bandung 40116,  Telp. (022) 4203368, Pes. 153, 154, 155 Faks. (022) 4263895.  e-mail: mimbar.unisba@yahoo.com.
· Permohonan  langganan  dapat  juga  dilakukan via pos, e-mai l,  atau  telepon .
Tanda Tangan Pelanggan
_______________________________