DOI: https://doi.org/10.38035/jmpis.v5i1 Received: December 12 th , 2023, Revised: December 30 th , 2023, Publish: January 19 th , 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

## Strategi Prioritas dalam Meningkatkan Kompetensi Penyidik untuk Penanganan Tindak Pidana di Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
Asep Hendra Cahyana 1* , Achmad Fauzi 2 , Nurhasanah 3
1) Mahasiswa Pascasarjana Universitas Terbuka, achevhendra@gmail.com
2) Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Bhayangkara, achmad_fauzioke@yahoo.com
3) Dosen Sekolah Pascasarjana Universitas Terbuka, nenganah@ecampus.ut.ac.id

## Korespondensi Penulis: Asep Hendra Cahyana 1
Abstract: Wildlife trafficking and smuggling are rampant if left unchecked will lead to extinction. In efforts  to  prevent  this  from  happening,  capable  professional  investigators  are  required  to  handle crimes related to the conservation of natural resources. This research aims to analyze the priority strategies  for  improving  the  competency  of  the  police  in  handling  the  conservation  of  natural resources in Indonesia. This kind of research is qualitative. Data was collected through interviews with 5 respondents who work as regulators (2 people, academics (2 people) and practitioners (1 person) who have in-depth knowledge and experience in the conservation of natural resources, then the results were processed using the superdecision version 2.0 application. In addition, analysis was performed using the Analytic Network Process (ANP). The results showed that the priority problems derived  from  internal  factors  amounted  to  70.1%  and  external  factors  to  26.2%.  The  priority problems derived from internal factors are human resources (51.2%) and regulation (36.5%). The priority strategies derived from internal factors were 68.3% and external factors were 29.2%. The aspects  of  priority  strategies  derived  from  internal  factors  are  training  (55.5%)  and  revision  of regulations (31.8%).
Keywords: Police  Competency,  Conservation  of  Natural  Resources,  Internal  Problems,  Internal Strategies
Abstrak: Perdagangan dan penyelundupan satwa liar marak terjadi yang apabila dibiarkan akan menimbulkan  kepunahan.  Upaya  untuk  mencegah  terjadinya  hal  tersebut,  diperlukan  penyidik yang profesional mampu menangani tindak pidana di bidang konservasi sumberidaya alam hayati. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  strategi  prioritas  dalam  meningkatkan  kompetensi Polri dalam penanganan konservasi Sumber Daya Alam hayati di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif, yang dimana data dikumpulkan melalui wawancara kepada 5 responden yang berprofesi sebagai regulator (2 orang), akademisi (2 orang) dan praktisi (1 orang), memiliki pengetahuan  dan  pengalaman  yang  mendalam  di  bidang  konservasi  SDA  hayati,  lalu  hasilnya diolah  menggunakan  aplikasi superdecision versi  2,0.  Selanjutnya,  dilakukan  analisis menggunakan Analytic  Network  Process (ANP).  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  masalah prioritas yang berasal dari faktor internal sebesar 70,1% dan faktor eksternal sebesar 26,2%. Aspek masalah prioritas yang berasal dari faktor internal secara berurutan adalah Sumber Daya Manusia
(51,2%) dan Regulasi (36,5%). Strategi prioritas yang berasal dari faktor internal sebesar 68,3% dan faktor eksternal sebesar 29,2%. Aspek strategi prioritas yang berasal dari faktor internal adalah Pelatihan sebesar 55,5% dan Revisi Regulasi sebesar 31,8%.
Kata Kunci : Kompetensi Polri, Konservasi SDA Hayati, Masalah Internal, Strategi Internal

## PENDAHULUAN
Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  (Polri)  berperan  sebagai  aparatur  penegak  hukum yang  melaksanakan  tugas  penyelidikan  dan  penyidikan  tindak  pidana  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangannya.  Tugas penyelidikan dan penyidikan tersebut  selayaknya  dilakukan  secara  profesional,  transparan  dan  akuntabel  serta  menjunjung tinggi  Hak  Asasi  Manusia.  Guna  mewujudkan  supremasi  hukum  yang  mencerminkan  rasa keadilan,  diperlukan  legalitas  bagi  setiap  penyidik  Polri  agar  setiap  tugas  yang  diemban  dapat dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku.
Proses penyidikan yang profesional, proposional, transparan dan akuntabel yang dilakukan setiap penyidik dan penyidik pembantu perlu dibutuhkan standar, khususnya yang dapat digunakan untuk  melaksanakan  tugas  penyelidikan  dan  penyidikan  tindak  pidana  di  bidang  Konservasi Sumber  Daya  Alam  Hayati  dan  Ekosistemnya.  Hal  ini  penting,  mengingat  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  berada  pada  letak  geografis  yang  mendukung  hidup  dan  berkembangnya sumber  daya  alam  hayati  dan  akhir-akhir  ini  justru  marak  terjadi  penyalahgunaan  dalam pemanfaatan Sumber Daya Alam Hayati yang sudah mengalami kelangkaan.
Haryanta et  al .  (2013)  menyatakan  bahwa  terdapat  120  hektar  area  hutan  yang  dijadikan tempat  hidup  dan  berkembang  biak  bagi  tumbuhan  dan  hewan  langka.  Kondisi  ini  merupakan kekayaan  bagi  Indonesia  yang  menjadi  kekayaan  terbesar  ketiga  di  dunia,  10%  diantaranya merupakan  jenis  tumbuhan  berbunga  (25.000  spesies),  12%  spesies  mamalia  atau  sekitar  515 spesies  (36%  diantaranya  adalah  spesies  yang  ada  di  Indonesia),  16%  spesies  reptil,  dan  20% spesies  ikan,  serta  17%  dari  spesies  burung  atau  sekitar  1.531  spesies  (20%  dari  jumlah  ini merupakan spesies asli di Indonesia), Berdasarkan data dari Fernanda et al . (2020), 17% dari total jumlah satwa yang hidup di seluruh penjuru dunia, berhabitat di Indonesia. Indonesia melahirkan habitat bagi 1.539 jenis satwa. Indonesia unggul dalam memiliki kekayaan mamalia (515 jenis), dan sebanyak 45% ikan di dunia berada di wilayah perairan Indonesia. Selain itu, terdapat 165 spesies mamalia endemik, 397 spesies burung endemik dan lebih dari 150 spesies reptil serta 100 spesies ampibi yang tercatat sebagai satwa endemik di Indonesia.
Kekayaan hayati yang dimiliki tersebut merupakan suatu anugerah bagi Indonesia karena dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perdagangan dalam negeri dan luar negeri. Sumber daya alam  hayati  banyak  digunakan  untuk  berbagai  keperluan,  seperti:  obat-obatan,  perhiasan,  alat peraga pendidikan, koleksi dan lain-lain. Namun demikian, apabila tidak dikelola secara baik dan benar,  maka  berbagai  manfaat  yang  terkandung  di  setiap  jenis  sumber  daya  alam  hayati  yang dimiliki  Indonesia  dapat  menimbulkan  permasalahan  berupa  kepunahan  yang  diakibatkan  oleh perdagangan ilegal satwa liar. Adapun bentuk pemanfaatannya seperti yang disajikan pada tabel berikut ini.
Tabel 1. Daftar Perdagangan Bagian Tubuh Satwa Liar di Indonesia
Menyikapi  kondisi  tersebut,  Pemerintah  Indonesia  telah  mengeluarkan  regulasi  dan  atau peraturan terkait konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya melalui Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  1990.  Berdasarkan  Pasal  1  dalam  peraturan  tersebut, konservasi  sumber  daya  alam  hayati  merupakan  pengendalian  sumber  daya  alam  yang  dalam memanfaatkannya  dilaksanakan  secara  bijaksana  agar  dapat  menjamin  keberlangsungan ketersediannya, dengan tetap menjaga, memelihara dan meningkatkan mutu keanekaragaman dan nilainya. Tujuan penerapan undang-undang ini adalah untuk menjamin keberlanjutan sumber daya alam  hayati  dan  keseimbangan  ekosistemnya  sehingga  mampu  mendukung  upaya  peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
Penanggulangan  tindak  pidana  yang  berkaitan  dengan  perlindungan  sumber  daya  alam hayati,  khususnya  penegakan  hukum  terhadap  kegiatan  melawan  hukum  berupa  perburuan, konservasi, dan perdagangan satwa liar memerlukan peran penting Polri. Perdagangan satwa liar ilegal diklasifikasikan sebagai kegiatan kriminal terorganisir yang terjadi melintasi batas negara dan  melibatkan  jaringan  dan/atau  kelompok  tertentu  yang  bekerja  sama  dan  berperan  dalam merencanakan  kegiatan  tersebut.  Polri  melalui  Penyidik  Polri  antara  lain  bertugas  memantau maraknya perdagangan satwa liar ilegal. Metode operasional yang berbeda sesuai perkembangan saat  ini  dalam  perdagangan  ilegal  satwa  liar  dilakukan  antara  lain  melalui:  pasar  satwa,  media sosial (jejaring sosial), pembayaran tunai saat satwa sudah berada di tangan pembeli (tunai), dan pemanfaatan  informasi  melalui  akses  internet.  Metode  ini  dianggap  dapat  menghindari  risiko tinggi dibandingkan dengan bisnis tradisional. Terjadi peningkatan perdagangan satwa liar ilegal dapat didorong oleh kepuasan akan hiburan, pemeliharaan, cinderamata, perbekalan, status sosial (pengumpul)  dan  alasan  ekonomi  (biaya  hidup).  Perdagangan  satwa  liar  secara  ilegal  dapat merusak rantai ekosistem suatu wilayah, baik secara ekonomi maupun ilmiah, sebagai akibat dari punahnya satwa tersebut.
Upaya  untuk  mencegah  dampak  terhadap  satwa  liar  akibat  perdagangan  ilegal,  aparat penegak  hukum  memerlukan  keahlian  khusus.  Penyidik  Polri  memerlukan  kualifikasi  khusus untuk menjalankan tugas menegakkan hukum di bidang perlindungan sumber daya alam hayati dan  ekosistemnya.  Salah  satu  permasalahan  yang  dihadapi  penyidik  Polri  dalam  menjalankan amanahnya untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah sistem rekrutmen. Menurut Sopian dkk. (2017), apabila rekrutmen tidak didasarkan pada kompetensinya, maka penerimaan anggota polisi menjadi  penghambat  profesionalisme  Polri  dalam  melaksanakan  tugas-tugas  yang  diemban. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana, untuk dapat diangkat menjadi Penyidik, setiap anggota Polri harus memenuhi syarat-syarat antara lain. setidaknya gelar sarjana atau setara. Syarat-syarat tersebut harus dipenuhi oleh penyidik di masa depan,  karena  mereka  mempunyai  peran  penting  dan  berada  di  garis  depan  dalam  kegiatan penegakan hukum, yaitu dalam proses penyidikan dan pelaksanaan tugas-tugas lain yang timbul karena hukum.
Tingkat pendidikan yang rendah merupakan salah satu kendala yang mampu menghambat profesionalisme Polri dalam melaksanakan tugasnya di bidang penegakan hukum. Berikut adalah jumlah penyidik dan penyidik pembantu yang bukan sarjana di Polresta Semarang.
Tabel 2. Penyidik yang Belum Memiliki Gelar Sarjana di Jajaran Polresta Semarang
Sumber: Sopian dan Wijaya (2017)
Tabel 2 menunjukkan di Polres Semarang terdapat 16 penyidik non-sarjana dan 209 asisten penyidik non-sarjana. Kondisi ini juga hampir terjadi di seluruh jajaran wilayah Polri. Disamping itu,  guna  menjalankan  tugas  penyidikan  yang  profesional,  juga  dibutuhkan  penyidik  yang tersertifikasi. Berikut jumlah penyidik yang tersertifikasi dan belum tersertifikasi.
Tabel 3. Jumlah Penyidik Polri yang Tersertifikasi No. Tahun Jumlah Penyidik Sudah Sertifikasi 1 2016 128 2 2017 1.174 3 2018 3.236 4 2019 2.814 5 2020 775 Jumlah 8.127 Total Penyidik Sudah Belum Tersertifikasi (% ) 6 43.613 8.127 35.486 18.63 Sumber: Rorenmin Bareskrim Polri (2020)
Tabel  3  menunjukkan  jumlah  Penyidik  Polri  pada  tahun  2020  sebanyak  43.613  orang. Penyidik Polri yang sudah tersertifikasi hanya 8.127 orang (18,63%) dan Penyidik yang belum tersertifikasi  sebanyak  35.486  orang  (81,37%).  Mendasari  hal  tersebut,  maka  perlu  dilakukan kajian  yang  bertajuk Strategi  Prioritas  dalam  Meningkatkan  Kompetensi  Penyidik  untuk Penanganan  Tindak  Pidana  di  Bidang  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Hayati  dan Ekosistemnya.

## KAJIAN PUSTAKA

## Konservasi Sumber Daya Alam Hayati
Perdagangan  satwa  liar  telah  mendapat  perlindungan  internasional  melalui  CITES ( Convention  on  International  Trade  in  Endangered  Species  of  Wild  Fauna  and  Flora )  yang merupakan  organisasi  dunia  yang  melakukan  pengendalian  terhadap  perdagangan  spesies  yang terancam  punah.  Jenis-jenis  satwa  langka  yang  diperdagangkan,  diantaranya:  1)  Kura-kura moncong  babi  yang  dimanfaatkan  sebagai  hewan  peliharaan  atau  dikonsumsi  sebagai  obat (habitatnya ada di sungai yang ada di Selatan Papua), 2) Orang utan (habitatnya ada di hutan-hutan yang  ada  di  Indonesia),  3)  Burung  cendrawasih  yang  merupakan  spesies  yang  diperdagangkan karena  keindahannya  (habitatnya  ada  di  Pulau  Papua),  dan  3)  Anoa  atau  sapi  hutan  ( Bubalus quarlesi/depressicornis )  yang  termasuk  hewan  purba  (habitatnya  ada  di  Sulawesi  Tengah) (Syafutra et al. 2020).
Perlindungan terhadap satwa liar di Indonesia dilakukan melalui pelestariaan sumber daya alam  hayati  dan  ekosistemnya.  Melalui  kegiatan  ini,  satwa  langka  yang  terancam  punah  akan dikelola  dengan  baik  dalam  arti  penggunaannya  dilakukan  dengan  cermat  guna  menjamin keberlangsungan  persediaannya  dengan  tetap  menjaga  keberagamannya  sehingga  nilai  yang dimiliki  satwa  tersebut  dapat  dimanfaatkan  secara  berkesinambungan.  Beberapa  larangan  yang diamanatkan  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  5  tahun  1990  terhadap  satwa-satwa  yang dilindungi di Indonesia, diantaranya:
a. Melukai,  membunuh,  menangkap,  menyimpan,  memiliki,  memelihara,  mengangkut,  dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
b. Memiliki,  mengangkut,  menyimpan,  dan  memperjualbelikan  satwa  iang  dilindungi  dalam keadaan mati;
c. Mengeluarkan  satwa  yang  dilindungi  dari  suatu  tempat  di  Indonesia  ke  tempat  lain,  baik  di dalam ataupun ke luar wilayah indonesia;
d. Menyimpan atau memiliki, merusak, memusnakan, mengambil, memperjualbelikan telur dan atau sarang satwa yang dilindungi;
e. Menyimpan  atau  memiliki  dan  memperjualbelikan  kulit,  tubuh  atau  bagian-bagian  lain  dari satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya  dari  suatu  tempat  di  Indonesia  ke  tempat  lain  di  dalam  maupun  ke  luar wilayah Indonesia;
f. Menebang,  merusak,  memusnahkan,  mengambil,  memiliki,  memelihara,  mengangkut,  dan memperjualbelikan    tumbuhan  yang  dilindungi  atau  bagian-bagiannya  dalam  keadaan  hidup atau mati;
g. Mengeluarkan  tumbuhan  yang  dilindungi  atau  bagian-bagiannya  dalam  keadaan  hidup  atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam maupun ke luar wilayah Indonesia.
Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990, pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dapat dilakukan dalam bentuk:
a. Penangkaran;
b. Pengkajian, penelitian dan pengembangan;
c. Perdagangan;
d. Peragaan;
e. Pertukaran;
f. Perburuan;
g. Budidaya tanaman obat-obatan;
h. Pemeliharaan untuk kesenangan.

## Kompetensi Penyidik
Kualitas penegakan hukum dapat ditentukan dari kompetensi seorang Penyidik. Upaya untuk meningkatkan kompetensi dari seorang Penyidik, diperlukan sikap profesionalitas. Sopian et al . (2017), berpendapat bahwa profesionalitas merupakan suatu pekerjaan yang memerlukan keahlian tertentu,  diperoleh  melalui  pendidikan  tertentu,  dilaksanakan  sesuai  kode  etik,  terdapat  sistem penggajian, dan terdapat sistem rekrutmen yang berguna bagi kehidupan masyarakat. Peningkatan kompetensi Penyidik dapat mengacu kepada pola pendidikan anggota Polri. Sistem Pendidikan Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  seperti  yang  diamanatkan  dalam  Peraturan  Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 sebagai berikut (Sopian et al ., 2017): a. Jalur  Pendidikan  Formal,  yang  merupakan  jalur  pendidikan  yang  terstruktur  dan  berjenjang yang dilaksanakan di dalam sistem pendidikan Polri;
b. Jalur Pendidikan Non Formal yang dilakukan secara terstruktur dan atau tidak terstruktur sesuai dengan kebutuhan, dilaksanakan dalam bentuk, antara lain:
1) Pelatihan dan kursus yang diselenggarakan di lingkungan Polri;
2) Penugasan pendidikan di luar lingkungan Polri.

## Penelitian Terdahulu
Berkaitan  dengan  tindak  pidana  konservasi  sumber  daya  alam  hayati  dan  ekosistemnya, beberapa  penelitian  telah  dilakukan  oleh  peneliti  sebelumnya.  Adapun  perbedaan  penelitian sebelunnya dan penelitian ini ( research gap ) seperti yang disajikan pada tabel berikut ini.
Tabel 4.  Penelitian Terdahulu dan Research Gap

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  disusun  dengan  mempergunakan  jenis  pendekatan  penelitian  kualitatif  dan berbasis exploration  design  research .  Penelitian  dilakukan  secara  mendalam  untuk mengidentifikasikan terhadap permasalahan prioritas dalam meningkatkan kompetensi Penyidik terhadap penanganan tindak pidana dibidang konversi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Permasalahan tersebut membutuhkan strategi yang digunakan dalam meningkatkan kompetensi Penyidik  dalam  penanganan  tindak  pidana  dibidang  konversi  sumber  daya  alam  hayati  dan ekosistemnya.  Menurut  Moleong  (2017),  penelitian  kualitatif  berguna  terhadap  pemahaman fenomena tentang apa yang terjadi di dalam subyek penelitian, seperti: prilaku, motivasi, persepsi, dan  tindakan  lainnya,  secara holistic dan  secara  deskriptif  dalam  bentuk  kata-kata  dan  bahasa dalam suatu konteks spesifik yang alamiah dengan memakai metode ilmiah.
Penggunaan metode penelitian kualitatif ini dilakukan melalui metode Analytical Network Process (ANP) yang merupakan instrumen dari metode kualitatif yang bersifat non parametrik dan non  Bayesian dalam  alur  pengambilan  keputusan  guna  memberikan  gambaran  kerangka  kerja secara umum, tanpa adanya asumsi terkait indepedensi unsur-unsur di berbagai level. Kelebihan
ANP  dibandingkan  dengan  metode  lainnya  adalah  keahliannya  dalam  mengukur  dan  sintesis terhadap  faktor-faktor  dalam  hirarki  atau  jaringan.  Pemilihan  ANP  sebagai  acuan  dikarenakan jenis analisis penelitian ini merupakan metode yang paling lengkap dan memadai dibandingkan dengan alat kualitatif lain, dimana ANP secara terstruktur menggunakan kluster dengan elemen disetiap  kluster,  dengan  asumsi  bebas  ( independence ),  masing-masing  elemen  dapat mempengaruhi dan memberikan umpan balik diantara mereka, sehingga jaringan ANP juga akan dapat menunjukkan kemiripan dengan IIE (Ascarya, 2005).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Direktorat  Tindak  Pidana  Tertentu  (Dittipidter),  merupakan  salah  satu  unsur  pelaksana utama Direktorat  pada  Bareskrim  Polri  yang  dipimpin  oleh  Direktur  dengan  pangkat  Brigadir Jenderal Polisi. Dalam pelaksanaan tugas Polri, Dittipidter Bareskrim Polri menangani kejahatan tindak pidana tertentu seperti menangani kasus satwa yang dilindungi, kesehatan, perlindungan konsumen,  sistem  budidaya  tanaman,  lingkungan  hidup,  kehutanan, illegal  logging ,  kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), kekayaan laut kita, pertambangan hasil bumi Indonesia, minyak dan gas  bumi  dan  tindak  pidana  tertentu  lainnya  yang  menjadi  kewenangan  dan  tugas  Dittipidter Bareskrim  Polri.  Banyak  kasus  yang  telah  ditangani,  hampir  semuanya  dalam  bentuk  A  atau laporan yang dibuat oleh anggota Polisi sendiri.
Dittipidter  Bareskrim  Polri  hadir  dalam  menangani  kejahatan  tindak  pidana  tertentu memiliki 58 undang-undang yang menjadi lingkup bidang tugasnya, yang telah ditetapkan sebagai payung  hukum  dalam  melaksanakan  tindakan  hukum  terhadap  pelaku-pelaku  yang  melanggar aturan. Dalam menangani kasus tindak pidana tertentu ini diperlukan kemampuan penyelidikan yang handal serta memerlukan dana yang besar dalam pelaksanaannya, seperti penanganan kasus Kebakaran Hutan dan Lahan yang terjadi di Sumatera dan Kalimantan, yang dampaknya sangat merugikan  masyarakat  Indonesia,  bahkan  sampai  ke  negara  tetangga.  Pelaku  dalam  kasus  ini ternyata  dapat  melibatkan  pihak  pribadi  perseorangan  maupun  koorporasi  yang  memiliki  areal kebun. Dittipidter sangat serius menangani masalah ini. Selain itu, penanganan kasus lingkungan dan pencemaran lingkungan juga menjadi perhatian Dittipidter Bareskrim Polri. Kasus lingkungan dan pencemaran lingkungan  yang pernah  menjadi sorotan dunia, seperti kasus Sungai Citarum yang merupakan sungai terpanjang di Indonesia dan menjadi sungai yang paling tercemar di dunia. Dalam kasus ini, Dittipidter Bareskrim Polri segera melakukan penegakkan hukum.
Berdasarkan hasil wawancara dengan 5 (lima) responden yang diantaranya adalah 2 (dua) Regulator,  2  (dua)  akademisi  dan  seorang  Praktisi,  yang  diolah  menggunakan software  super decission , yang masing-masing pendapat responden tentunya memiliki pandangan yang berbeda- beda. Berdasarkan hasil olah data menggunakan ANP menggunakan software super decision dapat disajikan hasil perolehan konklusi berdasarkan nilai geometric mean untuk menentukan urutan prioritas secara keseluruhan dan hasil sintesis untuk masing-masing responden didasarkan pada kategori yang ada. Tabel berikut ini menampilkan elemen paling prioritas (prioritas utama) dari seluruh masalah yang dapat diprioritaskan yang digunakan sebagai landasan dalam pengambilan kebijakan.

## Tabel 4  Rekapitulasi Hasil Olahan ANP Kluster Masalah
ASPEK MASALAH GEOMEAN (%) RATER AGREEMENT Internal 70,1% 64% Eksternal 26,2% Sumber Daya Manusia 51,2% 16% Regulasi 36,5% Koordinasi Sektoral 51,2% 4% Peran Masyarakat 41,1% Sumber data: olahan dari indepth interview
Tabel 4 menunjukkan aspek utama dari permasalahan penelitian ini adalah masalah internal dengan  elemen  prioritas  adalah  Sumber  Daya  Manusia.  Berdasarkan  hasil  observasi  dan
wawancara  dengan  koresponden  didapatkan  bahwa  terdapat  beberapa  permasalahan  SDM khususnya dalam meningkatkan kompetensi penyidik untuk penanganan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya yang terjadi di Indonesia yaitu: 1) Karakteristik tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya diantaranya kejahatan yang  terorganisir  (internasional),  kejahatan  lintas  negara/transnasional, high  profit-low  risk , melibatkan berbagai pihak (pemburu, pengepul dan pemodal), jaringan pelaku dengan sel-sel yang terputus (seperti kejahatan narkoba), modus terus berkembang dengan memanfaatkan teknologi informasi  untuk  menjalankan  bisnis  ( on  line );  2)  Tantangan  diantaranya  kemampuan  penyidik untuk  meningkatkan  keterampilan  penegakan  hukum,  rendahnya  kepedulian/kesadaran masyarakat, demand /permintaan  internasional  tinggi  (antara  lain  untuk  obat  tradisional, cinderamata  dan  gaya  hidup);  3)  Kapasitas  aparatur  penegak  hukum  dalam  melakukan  tugas penegakan hukum di bidang tindak pidana kejahatan tumbuhan dan satwa liar seperti identifikasi species ,  analisis digital  forensic ,  teknik handling  satwa ,  intelejen;  4)  Manajemen  kerjasama penegakan hukum kejahatan tumbuhan dan satwa liar yang melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Kejaksaan, Bea dan Cukai, Karantina Pertanian, Karantina Ikan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Komisi Pemberantasan Korupsi, Pusat  Pelaporan  dan  Analisis  Transaksi  Keuangan,  Keimigrasian,  Aviation  Security,  Kantor Kesyahbandaran  dan  Otoritas  Kepelabuhanan, E-Commerce ,  Perusahaan  Cargo  dan  Lembaga Swadaya  Masyarakat,  Interpol,  Cites,  Kerjasama  Bilateral,  Komitmen  Internasional  (London Declaration  on  CIWT 2018);  5)  Latihan  peningkatan  dan  penguatan  kemampuan  penyidik  dan penyidik pembantu dalam melaksanakan penegakan hukum tindak pidana di bidang konservasi sumber  daya  alam  dan  ekosistemnya  dengan  memanfaatkan  teknologi  yang  terbarukan;  6) Legalitas  tindakan  penyidik  dan  penyidik  pembantu  dalam  melaksanakan  penegakan  hukum tindak  pidana  di  bidang  konservasi  sumber  daya  alam  dan  ekosistemnya  berdasarkan  Undang- Undang Hukum Acara Pidana; 7) Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan harus memiliki kemampuan  profesi  dengan  syarat  menduduki  jabatan  fungsional  penyidik  diantaranya  telah mengikuti  sertifikasi  sesuai  kompetensi  dengan  telah  melaksanakan  pendidikan  paling  rendah berijasah sarjana (strata-1) atau yang setara, pengalaman tugas sesuai kompetensi di bidangnya paling  singkat  1  (satu)  tahun,  telah  mengikuti  pendidikan  pengembangan  umum  dan/atau pendidikan pengembangan spesialis penyidik, mengikuti pelatihan maupun penanganan perkara pada  saat  penyelidikan  sampai  dengan  penyerahan  tersangka  dan  barang  bukti  kepada  Jaksa Penuntut  Umum;  dan  8)  Kemampuan  pelaksanaan  sertifikasi  penyidik  dan  penyidik  pembantu yang hanya dapat dilaksanakan melalui sertifikasi terhadap kurang lebih 2.000 s/d 3.000 penyidik dan penyidik pembantu, personel yang dapat menduduki jabatan fungsional penyidik dan penyidik pembantu terbatas pada jumlah personel yang sudah mengikuti sertifikasi penyidik dan penyidik pembantu.
Masalah SDM sangat dirasakan dalam penanganan konservasi sumber daya alam hayati di Indonesia. Beberapa penelitian sebelumnya banyak membahas tentang hal ini. Penelitian Sopian dan  Wijaya  (2017)  mendapatkan  bahwa  penyidik  Polri  tidak  semuanya  memiliki  kesempatan dalam  mengikuti  pendidikan.  Hal  ini  diperlukan  untuk  penyidik  yang  belum  memiliki  latar belakang pendidikan Sarjana. Menurut Diningrat et al. (2017), Badan Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Kalimantan Barat juga mengalami kendala di SDM yaitu jumlah tenaga kerja yang terbatas dan keterbatasan tenaga kerja yang belum memiliki keahlian dan kompetensi yang lebih baik. Struktur penegakan hukum dalam Balai Besar Konservasi SDA yang telah sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Manajemen Penyidik oleh PPNS belum berjalan dengan optimal. Menurut Fadzli (2014), pengetahuan teknis dari PPNS Balai Besar Konservasi SDA masih sangat minim. Hal ini juga didukung oleh hasil penelitian Hadijaya dan Akib (2014) yang mendapatkan bahwa kompetensi yang belum memadai khususnya pada kasus tindak pidana berupa pencemaran limbah B3, sehingga terjadi perbedaan pemahaman dalam penuntasan kasus lingkungan  hidup  yang  biasanya  terjadi  pada  penerapan  azas ultimum  remedium dan premium remedium .  Kualitas  jaksa  dalam  menangani  kasus  bidang  karantina  menjadi  kendala  dalam
penanganan kasus di bidang karantina hewan, ikan dan tumbuhan. Menurut Noer (2016), Jaksa memerlukan pengetahuan di bidang karantina hewan, ikan dan tumbuhan yang mumpuni dan ilmu yang berhubungan dengan perkarantinaan harus dikuasai secara formal sehingga akibat kurangnya pengetahuan  tentang  hal  ini  menurut  Budiman  (2014)  menyebabkan  lambannya  penanganan tindak pencurian satwa langka di alam menjadi kasus yang sering terjadi.
Upaya untuk menyikapi kondisi tersebut, berdasarkan rumusan strategi melalui hasil olahan ANP,  maka  kluster  strategi  yang  dapat  diproritaskan  untuk  digunakan  sebagai  landasan  dalam pengambilan kebijakan adalah Strategi Prioritas dalam Meningkatkan Kompetensi Penyidik untuk Penanganan Tindak Pidana di Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya seperti yang disajikan pada Tabel 5 berikut ini.
Tabel 5  Rekapitulasi Hasil Olahan ANP Kluster Strategi
ASPEK STRATEGI GEOMEAN (%) RATER AGREEMENT Internal 68,3% 64% Eksternal 29,2% Pelatihan 55,5% 36% Revisi Regulasi 31,8% Sosialisasi Lintas Sektoral 51,2% 13.7% Sosialisasi Kepada Masyarakat 36,5% Sumber data: data olahan dari indepth interview
Tabel 5 menunjukkan Aspek Prioritas dari cluster strategi adalah Strategi Internal dengan nilai Geomean sebesar 68,3%. Elemen prioritas dari Strategi Internal adalah Pelatihan dengan nilai Geomean sebesar 55,5%. Pelatihan sangat diperlukan dalam meningkatkan kompetensi SDM di lingkungan Polri. Beberapa pelatihan yang berhubungan dengan konservasi SDA hayati yang telah dilakukan seperti yang disajikan pada Tabel 6 berikut ini.

## Tabel 6 Rekapitulasi Pelatihan Konservasi SDA Hayati
Sumber data: data olahan dari Dittipidter Bareskrim Polri

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Masalah prioritas yang berasal dari faktor internal sebesar 70,1% dan faktor eksternal sebesar 26,2%. Aspek masalah prioritas berasal dari faktor internal secara berurutan adalah Sumber Daya Manusia (51,2%) dan Regulasi (36,5%).
2. Strategi prioritas yang berasal dari faktor internal sebesar 68,3% dan faktor eksternal sebesar 29,2%. Aspek strategi prioritas yang berasal dari faktor internal adalah Pelatihan sebesar 55,5% dan Revisi Regulasi sebesar 31,8%.

## Saran
Penelitian  tentang  Strategi  Peningkatan  Kompetensi  Penyidik  dalam  Meningkatkan Konservasi SDA hayati di Indonesia merupakan penelitian yang baru di Indonesia dengan teknik analisa  data  yang  terbarukan.  Terdapat  beberapa  saran  yang  dapat  dijadikan  masukkan  untuk penelitian selanjutnya, yakni:
1. Menambahkan  aspek  dan  elemen  penelitian  seperti  budaya  masyarakat,  kerjasama  dengan Perguruan Tinggi;
2. Membandingkan permasalahan prioritas di setiap wilayah yang ada di Indonesia;
3. Membuat model baru dalam pengembangan konservasi SDA hayati;
4. Membuat analisa beban pekerjaan dalam peningkatan kompetensi penyidik.

## DAFTAR PUSTAKA
Aditya, Z. F. dan Al-Fatih, S. 2017. “Perlindungan Hukum Terhadap Ikan Hiu Dan Ikan Pari Untuk Menjaga  Keseimbangan  Ekosistem  Laut  Indonesia.”  Legality:  Jurnal  Ilmiah  Hukum 24(2):224–35.
Almutairi, M. A. O. dan Alsawalhah, A. A. 2020. “The Impact of Strategies Human Resource Management  on  Organizational  Commitment.  (An  Applied  Study  on  Employees  in Jordanian Islamic Banks).” Modern Applied Science 14(4).
Annas, A. F. dan Nenden,  F. D. 2020. “Penyelundupan Orangutan Dalam Konsep Perlindungan Satwa Liar Dan Hukum Positif Indonesia.” Padjadjaran Law Review 8(1):56–70.
Armstrong, M. and Armstrong, M. 2000. Strategic Human Resource Management. Replika Press Pvt Ltd.
Boon, C., Hartog D. N. D., and Lepak, D. P. 2019. “A Systematic Review of Human Resource Management Systems and Their Measurement.” Journal of Management 45(6).
Budiman, Arief. 2014. “Pelaksanaan Perlindungan Satwa Langka Berdasarkan Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1990  Tentang  Konservasi  Sumberdaya  Alam  Hayati  Dan  Ekosistemnya (Studi Di Seksi Konservasi Wilayah I Surakarta Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah).” Gema 26(48):62085.
Buller,  P.  F.  and  McEvoy,  G.  M.  2012.  “Strategy,  Human  Resource  Management  and Performance: Sharpening Line of Sight.” Human Resource Management Review 22(1).
Choudhury, M. A. 2010. “The Dynamics of the Shari’ah and the World-System.” Journal of King Abdulaziz University, Islamic Economics.
Diningrat, R. I and others. 2017. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Studi Kasus Terhadap Perdagangan Burung Paruh Enggang Di Provinsi Kalimantan.” Jurnal Nestor Magister Hukum 2(2):209862.
Fadzli,  M.  Y.  2014.  “Kendala  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  Balai  Besar  Konservasi  Sumber Daya  Alam  Dalam  Penyidikan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Satwa  Liar  Yang  Dilindungi (Studi  Di  Balai  Besar  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Jawa  Timur).”  Kumpulan  Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum 1(1).
Faisyal  Noer  A.  n.d.  “Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Terhadap  Pelaku  Pemasukan  Media Pembawa  Hewan,  Ikan  Dan  Tumbuhan  Menurut  Undang-Undang  No  16  Tahun  1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan Dan Tumbuhan Di Pelabuhan Laut Dwikora Pontianak.” Jurnal Mahasiswa S2 Hukum Untan.
Fernanda,  I.  N.  dan  Yulianingsih,  W.  2020.  “Penegakan  Hukum  Terhadap  Tindak  Pidana Perdagangan Satwa Yang Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.” PROHUTEK 1(1).
Fombrun,  C.  and  Tichy,  N.  1984.  “Strategic  Planning  and  Human  Resource  Management:    At Rainbow’s End.” Competitive Strategic Management.
Hadijaya,  D.  dan  Akib,  N.  R.  M.  2014.  “Pelaksanaan  Tugas  dan  Kewenangan  Penyidik  Polri Dalam  Melakukan  Penyidikan  Tindak  Pidana  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup.”  Jurnal Kebijakan Dan Pembangunan 1(2):35–52.
Hartanto, D. 2020. “Strategi Optimalisasi Sistem Pembinaan Penyidik Polri Guna Meningkatkan Kinerja Organisasi.” Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial 12(1):92–103.
Haryanta,  A.,  Adhiasto,  D.N.,  Hardianto,  N.  Indonesia  Program  Wildlife  Conservation Societyi(New York. 2013. Pendataan Dan Pengenalan Jenis Satwa Liar Di Pasar Burung Yang  Sering  Diperdagangkan:  Panduan  Bagi  Petugas  Dan  Sukarelawan.  Wildlife Conservation Society.
Liao, K. H. and I. and Huang, I. S. 2016. “Impact of Vision, Strategy, and Human Resource on Nonprofit Organization Service Performance.” Procedia-Social and Behavioral 224.
Mangunjaya,  F.  M.,  Prabowo.,  Tobing,  I.  S.  L.,  Abbas,  A.  S.,  Saleh,  C.,  Huda,  M.,  Sunarto.,
Mulyana, T.M. 2017. “Pelestarian Satwa Langka Untuk Keseimbangan Ekosistem. Petunjuk Untuk Impelementasi Fatwa Satwa Langka No. 14. 2014.”
Manik, J. D. N. 2018. “Koordinasi Penyidik Polri Dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Penyidikan  Tindak  Pidana  Di  iBidang  Pengelolaan  Sumber  Daya  Alam.”  JurnaliHukum PRIORIS 6(3):278–303.
Moleong,  L.  J.  2017.  “Metodologi  Penelitian  Kualitatif  (Edisi  Revisi).”  in  PT.  Remaja  Rosda Karya.
Muhammad, D. 2015. “Evaluasi Kewenangan Ppns Kehutanan Dalam Penanganan Tindak Pidana Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Hayati  Dan  Ekosistemnya  Di  Balai  Ksda  Kalimantan Barat.” Jurnal Nestor Magister Hukum 2(2):209952.
Peters, B. G. 2018. “The Challenge of Policy Coordination.” Policy Design and Practice 1(1). Rimbawati,  D.  A.  2013.  “Implementasi  Kewenangan  Penyidikan  Dan  Koordinasi  Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Ppns) Kehutanan Dengan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia Terkait Tindak Pidana Kehutanan Terhadap Satwa Liar Yang Dilindungi (Studi Di Balai Besar Konservasi Sumber Da.” Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum 1(2).
Rulianto,  S.,  Malik,  A.,  dan  Alam,  A.  S.  2018.  “Motivasi  Masyarakat  Desa  Mire  Terhadap Perlindungan Hutan Di Kawasan Hutan Lindung Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una.” Jurnal Warta Rimba 6(2).
Rumimpunu,  A.  O.  O.  2020.  “Kajian  Hukum  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Hayati  Dan Ekosistemnya Di Indonesia.” Lex Et Societatis 8(4).
Saaty,  T.  L.  and  Vargas,  L.  G.  2006.  Decision  Making  With  The  Analytic  Proces  Economic,
Political,  Social  and  Technological  Applications  with  Benefits,  Opportunities,  Costs  and Risks.
Saputra,  T.,  Effendi,  E.,  dan  Edorita,  W.  2016.  “Pertanggungjawaban  Pidana  Terhadap  Pelaku Tindak  Pidana  Perdagangan  Ilegal  Satwa  Liar  Yang  Dilindungi  Berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1990  Tentang  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Hayati  Dan Ekosistemnya Di Wilayah Hukum Ditreskrimsus Polda Riau.” Riau University.
Sopian,  H.  dan  Wijaya,  B.  2017.  “Performa  Syarat  Pendidikan  Penyidik  Dan  Implikasinya Terhadap  Profesionalitas  Penyidik  Polri  Dalam  Penanganan  Perkara  (Studi  Manajemen Sumber Daya Manusia Di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian).” Ekonomika’45 5(1).
Supiyanto,  A.  dan  Wahyuningsih,  S.  E.  2017.  “Koordinasi  Dan  Pengawasan  Penyidik  Polri Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.” Jurnal Hukum Khaira Ummah 12(2):185–96.
Syafutra,  F.,  Rosra,  D.  dan  Prahara,  S.  2020.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Kura-Kura Moncong  Babi  Sebagai  Satwa  Langka  Menurut  Konvensi  Cites  1975.”  Abstract  of Undergraduate Research, Faculty of Law, Bung Hatta University 12(2):1–12.
Syauqi, A. 2020. “Peran Penyidik Kepolisian Dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perburuan Satwa Yang Dilindungi.” ETD Unsyiah.
Wolbers, J., Boersma, K and Groenewegen, P. 2018. “Introducing a Fragmentation Perspective on Coordination in Crisis Management.” Organization Studies 39(11).
Zetnetti,  M.  2020.  “Urgensi  Kebijakan  Formulasi  Ancaman  Pidana  Minimal  Khusus  Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.” Kolegians Law Review 1(1):45–57.