## Analisis Terhadap Program Bantuan Sosial, Jaminan Sosial Dan Subsidi Di Kabupaten Tabalong

## Ida Hastutiningsih
Universitas Cahaya Bangsa, Banjar, Kalimantan Selatan

## Abidin
Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan

## Muhammad Husni
STIT Syech Muhammad Nafis Tabalong, Kalimantan Selatan

## Norlailah
Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan
Andini Putri Titasari
Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan

## Abstract
The problem of inaccuracies in target recipient data still occurs in many regions in Indonesia. This is often complained of by the community and is one of the causes of the ineffectiveness of  social  assistance,  social  security,  and  subsidies  that  have  been  provided  in  alleviating poverty. The purpose of writing this article is to analyze the number of poor people and their welfare status based on the October  2020 DTKS data, to map  the types and numbers of recipients of social assistance and Social Security and Subsidies in Tabalong Regency, and to analyze the database used for targeting beneficiaries. social security and social security and  subsidies  in  Tabalong  Regency.  The  method  used  is  descriptive  exploratory  with  a qualitative  approach  through  FGD,  interviews,  comparative  studies,  and  secondary  data collection and processing. From the results of the recapitulation and analysis of the data obtained, it is known that there are various social assistance, social security, and subsidies received  by  the  community  in  Tabalong  Regency  but  there  are  different  databases  in determining  target  recipients  in  each  sector.  In  addition  to  differences  in  the  database, another difference found was the difference in the criteria for beneficiaries. So, to improve poverty  reduction  programs  in  Tabalong  Regency,  it  is  necessary  to  coordinate  and synchronize  in  determining  the  criteria  for  the  poor  and  develop  a  "One  Poverty  Data" system  that  can  integrate  all  existing  social  assistance,  social  security,  and  subsidies programs.
Keywords : Poverty, Poverty Data, Database.

## Abstrak
Permasalahan ketidakakuratan data penerima sasaran masih terjadi di banyak daerah di Indonesia. Hal ini seringkali dikeluhkan oleh masyarakat dan menjadi salah satu penyebab ketidakefektifan  bantuan  sosial,  jaminan  sosial  dan  subsidi  yang  telah  diberikan  dalam menanggulangi  kemiskinan.  Tujuan  dari  penulisan  artikel  ini  adalah  untuk  menganalisis jumlah  penduduk  miskin  dan  status  kesejahteraannya  berdasarkan  data  DTKS  Oktober 2020,  melakukan  pemetaan  terhadap  jenis  dan  jumlah  penerima  bantuan  sosial  dan Jaminan  Sosial  serta  Subsidi  di  Kabupaten  Tabalong  serta  menganalisis  basis  data  yang digunakan untuk penentuan sasaran penerima bantuan-bantuan sosial dan jaminan sosial serta subsidi di Kabupaten Tabalong. Metode yang digunakan adalah deskrifitif ekploratif dengan  pendekatan  kualitatif  melaui  FGD,  wawancara,  kaji  banding  serta  pengumpulan dan  pengolahan  data  sekunder.  Dari  hasil  rekapitulasi  dan  analisis  terhadap  data  yang diperoleh  diketahui  bahwa  terdapat  beragam  bantuan  sosial,  jaminan  sosial  dan  subsidi yang  diterima  oleh  masyarakat  di  Kabupaten  Tabalong  namun  terdapat  basis  data  yang bervariasi dalam penentuan penerima sasaran di tiap sektor. Selain perbedaan basis data, perbedaan  lain  yang  ditemukan  adalah  perbedaan  kriteria  penerima  bantuan.  Sehingga untuk  memperbaiki  program  penanggulangan  kemiskinan  di  Kabupaten  Tabalong  perlu dilakukan  koordinasi  dan  sinkronisasi  dalam  penentuan  kriteria  masyarakat  miskin  serta p engembangan suatu sistem “Satu Data Kemiskinan” yang dapat mengintegrasikan semua program bantuan sosial, jaminan sosial maupun subsidi yang ada.
Kata Kunci : Kemiskinan, Data Kemiskinan, Basis Data.

## A. Pendahuluan
Meskipun telah banyak bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin namun keluhan bahwa “ ada masyarakat miskin yang tidak memperoleh bantuan” atau sebaliknya “ada  masyarakat  yang  tergolong  mampu  masih  menerima  bantuan ”  masih seringkali terdengar di masyarakat. Hal ini juga dibenarkan oleh peserta focus group discussion yang  dilakukan  oleh  Tim  Penulis  bersama  dengan  Koordinator  PKH  beserta  3  orang perwakilan  pendamping  PKH,  TKSK  Kecamatan  sebanyak  3  orang,  Koordinator  BPNT, Pengelola  Rasda,  Pengelola  DTKS  dan  Pengelola  SLRT  Kabupaten  Tabalong.    Mereka menyatakan bahwa secara garis besar ada 2 (dua) permasalahan besar terkait dengan sasaran penerima bantuan dari Kementerian Sosial.
Permasalahan Pertama Masih ada masyarakat miskin yang tidak masuk di dalam Data  Terpadu  Kesejahteraan  Sosial  (DTKS)  padahal  DTKS  merupakan  basis  data  untuk penentuan sasaran penerima bantuan sosial/jaminan sosial yang dipakai oleh Kementerian Sosial seperti PKH dan BPNT.  Untuk  mengatasinya Dinas Sosial kabupaten Tabalong telah berupaya  mengusulkan kepada  Kementerian  Sosial  masyarakat  miskin  yang  belum  masuk
DTKS untuk dapat dimasukan DTKS namun demikian tidak semua masyarakat miskin yang diusulkan akan diakomodir oleh Kementerian Sosial. Berdasarkan informasi dari Koordinator PKH  Kabupaten  Tabalong  hal  ini  disebabkan  oleh  adanya  ketidakcocokan/tidak ditemukannya NIK KPM yang diusulkan ke DTKS dengan data NIK yang tercatat di Dukcapil Pusat.
Permasalahan Kedua Masih  ada  masyarakat  yang  sudah  dapat  digolong berkecukupan  masih  menjadi  penerima  PKH  atau  BPNT.  Untuk  mengatasi  hal  tersebut pendamping PKH telah berupaya melakukan pendekatan persuasive kepada masyarakat yang sudah mampu tersebut agar mau graduasi sebagai KPM PKH. Namun kendala yang dihadapi di lapangan adalah (1) Tidak semua KPM PKH yang sudah mampu mau graduasi sebagai KPM PKH  dengan  alasan sayang  bantuan  dari  pemerintah  ditolak ;  (2)  Tidak  semua  Kepala Desa/tokoh  masyarakat  dalam  Musdes  mau  meng-graduasi-kan  KPM  PKH  secara  paksa meskipun  sudah  dirasa  tidak  miskin  lagi;  dan  (3)  Kemampuan  pendamping  PKH  untuk melakukan pendekatan persuasive agar KPM PKH mau graduasi masih kurang.
Permasalah  ketidakakuratan  data  sasaran  program  penanggulangan  kemiskinan memang  masih  terjadi  di  banyak tempat di  Indonesia,  sehingga  seringkali  menimbulkan keluhan  masyarakat  dan  ketidakefektifan  dalam  upaya  pengentasan  kemiskinan (Rahmansyah  et  al.,  2020).  Hal  senada  juga  ditemukan  dalam  beberapa  penelitian  di antaranya penelitian yang dilakukan oleh Putra (2018) dan  Gobel (2015) tentang efekttfitas bansos  KUBE  di  Palu  dan  Bolaang  Mangondaw  Selatan.  Hasil  penelitian  ke-2nya menyebutkan bahwa kurang efektifnya bansos KUBE di ke-2 lokasi penelitian dikarenakan ketidaktepatan data sasaran.  Ketidaktepatan sasaran untuk subsidi LPG 3 kg juga didapatkan dari  hasil  penelitian  di  Kelurahan  Tembalang  Semarang  (Pamaria  Hendri  S,  Margaretha  S, 2009). Sebuah penelitian lainnya yang dilakukan di Kecamatan Kanigaran Probolinggo sudah menemukan kekurang efektifan penyaluran BPNT dikarenakan data KPM yang belum akurat, di  mana  masih  ada  keluarga  mampu  yang  menjadi  KPM  dan  mendapatkan  bantuan sebaliknya  masih  ada  keluarga  yang  seharusnya  mendapatkan  bantuan  justru  tidak tercantum sebagai KPM (Kurniawan, 2020)
Penelitian oleh Barany dkk (2020) menyebutkan bahwa cakupan penerima bantuan sosial  ekonomi  di  tengah  pandemic  COVID  19  belum  menjangkau  semua  penduduk  yang rentan dikarenakan banyak penduduk yang menjadi miskin/rentan miskin selama pandemi
tidak termasuk dalam DTKS yang hanya mengakomodir 40% penduduk dengan pendapatan terendah berdasarkan hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011.
Penelitian yang dilakukan oleh (Ekardo, Firdaus, & Elfemi, 2014) juga menemukan hal yang sama yaitu tidak efektifnya Program PKH di Nagari Lagan Hilir, Kabupaten Pesisir Selatan dikarenakan penentuan sasaran yang belum tepat.
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:
1. Menganalisis  jumlah  penduduk  miskin  dan  status  kesejahteraannya  berdasarkan  data DTKS Oktober 2020.
2. Melakukan pemetaan terhadap Jenis dan Jumlah Penerima Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial serta Subsidi di Kabupaten Tabalong bersumber dana APBN, APBD 1, APBD 2 dan Dana Desa 2021.
3. Menganalisis  basis  data  yang  digunakan  untuk  penentuan  sasaran  penerima  bantuan bantuan sosial dan jaminan sosial serta subsidi di Kabupaten Tabalong.

## B. Kajian Pustaka
Data kemiskinan di Indonesia umumnya dibedakan menjadi 2 yaitu data kemiskinan makro dan data kemiskinan mikro. Istilah data makro atau data aggregate dan data  mikro atau data tingkat individu merujuk pada bagaimana suatu data disajikan, misal, jika ada data sensus, maka yang disebut data makro antara lain jumlah individu menurut kelompok umur, jenis kelamin, dan tingkat pendapatan, wilayah tempat tinggal, dan sebagainya. Sedangkan, data mikro terdiri dari data yang mengandung informasi individu.
DTKS adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang meliputi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Penerima Bantuan dan Pemberdayan Sosial serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). DTKS memuat 40% penduduk yang mempunyai status kesejahteraan  sosial  terendah.  Tidak  semua  masyarakat  yang  termasuk  di  dalam  DTKS otomatis mendapat bantuan sosial karena setiap program bantuan sosial mempunyai syarat dan mekanisme masing-masing yang ditentukan oleh penyelenggara program sesuai dengan variabel yang dibutuhkan dalam DTKS.
DTKS  merupakan  data  mikro  yang    digunakan  untuk household  targeting untuk program perlindungan sosial yang bersumber dari Pendataan Program Perlindungan Sosial 2011 (PPLS11)   (Rivani, 2016; Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, 2019).
Sedangkan data kemiskinan makro disajikan oleh Badan Pusat Statistik setiap tahunnya sejak 1984 dengan menggunakan Susenas sebagai sumber data (Syawie, 2011
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  53  tahun  2020,  Strategi penanggulangan  kemiskinan  di  Indonesia  terdiri  dari  (1)  Pengurangan  beban  pengeluaran masyarakat  miskin;  (2)  Peningkatan  kemampuan  dan  pendapatan  masyarakat  miskin;  (3) Pengembangan  dan  menjamin  keberlanjutan  usaha  ekonomi  mikro  dan  kecil;  (4)  Sinergi kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan  (Kementerian Dalam Negeri, 2020).
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2020 maka Program penanggulangan kemiskinan di Indonesia terdiri dari (1) Program Bantuan Sosial dan jaminan sosial  terpadu  berbasis  rumah  tangga,  keluarga,  atau  individu  yang  bertujuan  untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat  miskin;  (2)  Program  pemberdayaan  masyarakat  dan  penguatan  pelaku  usaha mikro dan kecil, yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan; (3) Program lainnya yang secara  langsung  atau  tidak  langsung  dapat  meningkatkan  kegiatan  ekonomi  dan kesejahteraan masyarakat miskin (Kementerian Dalam Negeri, 2020).
Basis  Data  Terpadu  untuk  Program  Perlindungan  Sosial  yang  dikelola  oleh  Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) adalah sebuah sistem yang dapat digunakan  untuk  perencanaan  program  dan  mengidentifikasi  nama  dan  alamat  calon penerima bantuan  sosial, baik rumah tangga, keluarga maupun  individu  berdasarkan pada kriteria-kriteria sosial-ekonomi yang ditetapkan oleh pelaksana Program.
Basis Data Terpadu berisi informasi sosial-ekonomi dan demografi dari sekitar 40% penduduk  di    ndonesia  yang  paling  rendah  status  kesejahteraannya.  Cakupan  dari  40% penduduk dengan kondisi sosial ekonomi terendah ini ialah sekitar 25 juta rumah tangga atau sekitar  92  juta  individu.  Rumah  tangga  yang  ada  dalam  Basis  Data  Terpadu  ini  dapat diurutkan  menurut  peringkat  kesejahteraannya.  Di  setiap  daerah,  jumlah  penduduk  yang masuk  dalam  BDT  berbeda-beda,  tergantung  kepada  tingkat  kemiskinan  masing-masing daerah.  Di  provinsi/kabupaten/kota  dengan  tingkat  kemiskinan  lebih  rendah,  tentu  jumlah Rumah Tangga (RT) dalam BDT juga akan lebih rendah dibandingkan provinsi dengan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi, dan sebaliknya.

## C. Metodologi Penelitian
Metode yang digunakan adalah deskriptif eksploratif dengan pendekatan kualitatif melalui  Focus  Group  Discussion  dan  wawancara  serta  pengumpulan  dan  pengolahan  data sekunder.  Untuk  memperoleh  masukan  dalam  perumusan  rekomendasi  kebijakan  juga dilakukan  kunjungan  lapang  dan  diskusi  dengan  Dinas  Sosial  Kota  Balikpapan  untuk memperoleh masukan tentang pengelolaan data kemiskinan di Kota Balikpapan.

## D. Hasil dan Pembahasan
1. Jumlah Penduduk Miskin dan Status Kesejahteraaan berdasarkan DTKS Oktober 2020
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (update Oktober 2020) saat ini merupakan data kemiskinan terbaru yang resmi dikeluarkan oleh Kementerian Sosial RI. Jumlah total masyarakat miskin yang terdapat dalam DTKS adalah 21,33% atau 54.022 jiwa (17.961 KK).  Kecamatan  dengan  persentase  penduduk  terbanyak  DTKS  adalah  Kecamatan Banua Lawas sebesar 54,72% atau  11.054 jiwa disusul oleh Kecamatan Pugaan sebesar 50,93%  atau  3.791  jiwa.  Sedangkan  kecamatan  dengan  persentase  terendah  adalah Kecamatan Murung Pudak yaitu sebesar 5,32% atau 3.020 jiwa.
Sebaran  jumlah  Rumah  Tangga  dan  Jiwa  penduduk  miskin  di  Kabupaten Tabalong selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 1 :  Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kabupaten Tabalong No Kecamatan Jumlah Penduduk BPS DTKS Jiwa % 1 Banua Lawas 20.201 11054 54,72 2 Pugaan 7.443 3791 50,93 3 Kelua 24.911 7938 31,87 4 Muara Harus 6.795 2357 34,69 5 Tanta 22.168 3652 16,47 6 Tanjung 35.899 5295 14,75 7 Murung Pudak 56.790 3020 5,32 8 Haruai 23.688 4937 20,84 9 Bintang Ara 9.146 2106 23,03 10 Upau 7.366 1270 17,24 11 Muara Uya 23.839 5504 23,09 12 Jaro 15.059 3098 20,57 253.305 54.022 21,33
Sumber : Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (update Oktober 2020)
Jumlah ini tentu saja berbeda dengan data penduduk miskin yang dikeluarkan oleh BPS yaitu 5,72% pada tahun 2020 atau sejumlah  14.695 jiwa karena data BPS adalah data kemiskinan makro yang diukur berdasarkan basic need approach atau kemampuan untuk  memenuhi  kebutuhan  dasar  makanan  dan  bukan  makanan  yang diukur  dari  sisi pengeluaran.
Status kesejahteraan tiap keluarga dalam DTKS dikategorikan menjadi 5 yaitu sangat  miskin,  miskin,  hampir  miskin,  rentan  miskin  dan  menuju middle  class. Berdasarkan crosstabulasi analysis DTKS terhadap Status Kesejahteraan dan Kecamatan yang  dilakukan,  diketahui  bahwa  terdapat  17.961  KK  miskin  di  Kabupaten  Tabalong dengan kategori 1.041 KK (5,8%) sangat miskin, 2.286 KK(12,7%) miskin, 3.074 KK (17,1%) hampir  miskin,  5.668  KK  (31,6%  )  rentan  miskin  dan  5.892  KK  (32,8%)  menuju  middle class.
Dalam pemberian bantuan sosial, jaminan sosial ataupun subsidi, penting untuk memastikan  bahwa  masyarakat  dengan  status  kesejahteraan  sangat  miskin  sampai rentan miskin benar – benar mendapatkan bantuan. Jika mereka tidak termasuk dalam sasaran penerima bantuan di skema APBN maka APBD harus menyediakan dana untuk meng-cover-nya.
Hasil crosstabulasi analysis selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2 : Jumlah  Rumah  Tangga  Miskin  di  Kabupaten  Tabalong  Berdasarkan Status Kesejahteraan
status_kesejahteraan Total Sangat Miskin  Miskin Hampir Miskin Rentan Miskin Menuju Middle Class KDKEC Banua Lawas 263 541 613 1026 894 3337 Pugaan 64 175 234 388 273 1134 Kelua 99 307 468 813 898 2585 Muara Harus 19 83 139 269 301 811 Tanta 50 133 214 395 505 1297 Tanjung 128 211 259 549 616 1763 Murung Pudak 26 85 135 336 496 1078 Haruai 74 190 292 542 705 1803 Bintang Ara 115 133 119 175 120 662 Upau 28 61 80 142 175 486
Sumber : Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Oktober 2020)
Jika melihat status kesejahteraan ini, seyogianya hanya penduduk yang berada pada  status  kesejahteraan  sangat  miskin,  miskin,  hampir  miskin  dan  rentan  miskinlah yang  menerima  bantuan,  sedangkan  penduduk  dengan  status  kesejahteraan  menuju middle  class meskipun  masih  termasuk  dalam  Data  Terpadu  Kesejahteraan  Sosial tidaklah layak untuk masih menerima bantuan.
2. Mapping Jenis dan Jumlah Penerima Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial serta Subsidi di Kabupaten Tabalong bersumber dana APBN, APBD 1, APBD 2 dan Dana Desa 2021
Sebagaimana tercantum dalam  Permendagri  No.  53  tahun  2020,  salah  satu program  penanggulangan  kemiskinan  di  Indonesia  adalah  dalam  bentuk  pemberian bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin.
Bantuan  sosial  sifatnya  sementara  dengan  maksud  agar  masyarakat  miskin dapat  meningkatkan  kehidupannya  secara  wajar  sebagai  bentuk  kepeduliaan  dan tanggung jawab pemerintah sesuai dengan UUD 1945 pasal 34 ayat 1 yang menyatakan bahwa masyarakat miskin dan anak anak terlantar dipelihara oleh negara dan ayat 2 yang menyebutkan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan  memberdayakan  masyarakat  yang  lemah  dan  tidak  mampu  sesuai  denngan martabat kemanusiaan.
Berbagai  program  dan  kegiatan  yang  telah  dilakukan  oleh  oleh  Pemerintah dalam  upaya  mengurangi  beban  hidup  masyarakat  miskin  di  Kabupaten  Tabalong sebagai berikut:

## a. Program Keluarga Harapan
Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun
2018  tentang  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  yang  disebut  denga  PKH  adalah program  pemberian  bantuan  sosial  bersyarat  untuk  keluarga  dan/atau  seseorang yang kurang mampu yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir
Muara Uya 108 245 348 644 554 1899 Jaro 67 122 173 389 355 1106 Total 1041 2286 3074 5668 5892 17961
miskin dan diproses oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditunjuk sebagai keluarga penerima.
Dalam jangka pendek, bantuan ini membantu mengurangi  beban  pengeluaran,  sedangkan  untuk  jangka  panjang  dengan mensyaratkan  keluarga  penerima  untuk  menyekolahkan  anaknya,  melakukan imunisasi  balita,  memeriksakan  kandungan  bagi  ibu  hamil,  dan  perbaikan  gizi, diharapkan akan memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
Bantuan diberikan berupa uang tunai yang disalurkan ke rekening masing – masing  KPM  sesuai  dengan  komponen  yang  dimiliki  oleh  keluarga.  Penentuan sasaran  menggunakan  basis  data  DTKS.  Berdasarkan  data  dari  Dinas  Sosial, Keluarga  Penerima  Manfaat  (KPM)  PKH  di  Kabupaten  Tabalong  tahun  2021 sebanyak 5.961 KK.

## b. Bantuan Pangan Non Tunai  (BPNT)
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Sosial  NOMOR  5  TAHUN  2021 Tentang  Pelaksanaan  Program  Sembako  yang  dimaksud  dengan  BPNT  adalah Bantuan  Pangan  Nontunai  yang  selanjutnya  disebut  BPNT  adalah  Bantuan  Sosial yang  disalurkan  secara  nontunai  dari  pemerintah  yang  diberikan  kepada  KPM melalui uang elektronik selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah  ditentukan  di  e-warong.    Bentuk  bantuan  berupa  bahan  pangan  senilai  Rp. 200.000,-/bulan.
Untuk  Kabupaten  Tabalong  tahun  2021,  sasaran  penerima  BPNT  adalah Rumah Tangga Kurang Mampu sebanyak 10.478 KPM. Berdasar Peraturan Menteri Sosial  Nomor  5  Tahun  2021  tentang Pelaksanaan  Program  Sembako.  Penentuan sasaran menggunakan DTKS sebagai basis data.

## c. Kartu Pra Kerja
Melalui Perpres Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja, Pemerintah memberikan pelatihan kerja serta insentif  bagi  mereka  pekerja  yang  terdampak  pandemi  COVID  19  dengan  kriteria WNI  berusia  di  atas  18  tahun  dan  tidak  sedang  menempuh  program  Pendidikan. Setelah mengikuti pelatihan kerja, para peserta berhak mendapatkan dana insentif
sebesar  Rp.  600.000  selama  4  bulan.  Pendaftaran  lewat  situs  resmi  di https://dashboard.prakerja.go.id /.
d. Bantuan Sosial Tunai (BST)
Keputusan  Menteri  Sosial  Nomor  54/HUK/2020  tentang  Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan COVID 19. BST  merupakan  bansos  yang  dikeluarkan  Kementerian  Sosial  dalam  masa  PPKM darurat. Besaran BST senilai Rp300 ribu yang disalurkan  oleh PT Pos ke penerima bantuan. Penerima BST di Kabupaten Tabalong tahun 2021 berjumlah 3.211 KK.

## e. Bantuan Pangan Daerah/Beras Daerah
Sasaran  pemberian  bantuan  sosial  Bantuan  Sosial  Pangan  Daerah  adalah masyarakat miskin yang tidak merupakan KPM PKH dan BPNT. Pemberian bantuan didasarkan pada SK Bupati Tabalong Nomor 188.45/115/2021 tanggal 3 maret 2021 tentang  penetapan  nama-nama  penerima  bantuan  sosial  pangan  daerah  pada kegiatan  pengelolaan  data  fakir  miskin  cakupan  daerah  kabupaten    sub  kegiatan fasilitas bantuan sosial kesejahteraan keluarga dinas sosial di kabupaten Tabalong tahun  2021.  Bentuk  bantuan  berupa  beras  20  kg  dan  12  biji  telur  itik  per  bulan. Penentuan  sasaran  pemberian  bantuan  menggunakan  DTKS  dan  Usulan  Desa. Penerima  bantuan  pangan  daerah  di  Kabupaten  Tabalong  pada  tahun  2021 berjumlah 3.245 KK.
f. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa
Berdasarkan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan  Transmigrasi  Nomor  6  tahun  2020  maka  dana  desa  dapat  digunakan  untuk bantuan  langsung  tunai  kepada  warga  desa  miskin  yang  belum  mendapatkan bantuan PKH, BPNT dan Kartu Prakerja (Permendes PDTT, 2020). Bantuan berupa uang tunai sebesar Rp. 300.000,- per keluarga selama 12 bulan. Penentuan sasaran penerima bantuan ditentukan melalui musyawarah desa. Penerima BLT Dana Desa pada tahun 2021 berjumlah 14.344 KK.

## g. Subsidi LPG 3 Kg
Subsidi LPG 3 Kg diberikan dalam bentuk keringanan harga khusus untuk LPG Tabung 3 kg. Harga di penyalur atau agen ditetapkan berdasarkan harga yang ditetapkan dalam Permen ESDM No 28/2008 tentang Harga Jual Eceran LPG Tabung 3  Kg  untuk  Keperluan  Rumah  Tangga  Dan  Usaha  Mikro  dan  Keputusan  Menteri ESDM  7436.K/12/MEM/2016  sedangkan  harga  di  pangkalan/sub  penyalur berdasarkan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
Sedangkan untuk harga jual eceran LPG 3 kg di titik serah adalah sebesar Rp 4.250/kg  atau  Rp.  12.750/tabung  yang  ditetapkan  melalui  Peraturan  Presiden 104/2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg,  Peraturan  Menteri  28/2008  tentang  UMKM  dan  Keputusan  Menteri  ESDM 7436.K/12/MEM/2016 tentang Harga Jual LPG Tabung 3 Kg Untuk keperluan kapal perikanan bagi nelayan kecil. Penerima subsidi LPG 3 kg rumah tangga di Kabupaten Tabalong  tahun  2021  berjumlah  15.673  KK.  Di  Kabupaten  Tabalong,  OPD  yang bertanggung  jawab  terhadap  distribusi  LPG  3  Kg  adalah  Dinas  Perindustrian  dan Perdagangan.

## h. Subsidi Listrik
Subsidi listrik diberikan dengan mengacu kepada Keputusan Menteri Energi dan  Sumber  Daya  Mineral  Nomor  29.L/HK.02/MEM.L/2021  temtamg  Pemberian Stimulus tarif tenaga listrik konsumen PT. PLN (Persero) dalam rangka menghadapi dampak Covid 19.
Sesuai dengan Kepmen ESDM tersebut pada tahun 2021 subsidi diberikan dalam bentuk potongan 50% untuk pelanggan dengan daya 450watt dan 25% untuk pelanggan dengan daya 900 watt.
Dari  hasil  rekapitulasi  data  yang  diperoleh  dari  Unit  Layanan  Pelanggan Tanjung dan Amuntai untuk Kabupaten Tabalong pada tahun 2021 diperoleh hasil sebanyak  total 35.471  pelanggan  terdiri dari 30.930 pelanggan  atau 87,2% dengan daya 450 watt dan 4.164 pelanggan atau 12,8% dengan daya 900 watt.
i. Bantuan Pendidikan untuk Mahasiswa Kurang Mampu
Dalam  APBD  Perubahan  2021  telah  dialokasikan  75  paket  bantuan Pendidikan untuk mahasiswa kurang mampu sebesar Rp.2.500.000 per mahasiswa.
Sasaran  penerima  bantuan  adalah  berdasarkan  seleksi  terhadap  pemohon  sesuai dengan persyaratan.

## j. Bantuan Sosial Penyandang Disabilitas
Sasaran adalah disabilitas yang tidak bisa direhabilitasi, tidak mampu didik dan mampu  latih. bentuk  bantuan  tunai Rp. 300.000/perbulan selama setahun  (12 bulan)  melalui  rekening  walinya.    SK  Kepala  Dinas  Sosial  Nomor 188.4/834/SOSIAL/2021  tentang  penetapan  penerima  asistensi  sosial  bagi penyandang  disabilitas  cacat  berat  dan  non  produktif  di  kecamatan  kabupaten Tabalong tahun 2021.
Penerima  bantuan  sosial  penyandang  disabilitas  di  Kabupaten  Tabalong pada tahun 2021 berjumlah 118 orang.

## k. Bantuan Sosial Bencana Alam dan Kebakaran
Pada  tahun  2021  dialokasikan  sebanyak  13  paket  bantuan  untuk  korban kebakaran/bencana  sebesar  Rp.  8.000.000/rumah.  Penentuan  sasaran  penerima bantuan adalah berdasarkan usulan desa.

## l. Bantuan Asistensi Sosial Usia Lanjut Terlantar
Diberikan  kepada  lansia  terlantar  sebanyak  739  Orang  sesuai  SK  kepala Dinas Sosial Nomor 188.4/800/KEP/SOSIAL/2021 tentang Penetapan penerima dana bantuan  asistensi  sosial  usia  terlantar,  bentuk  bantuannya  berupa  uang Rp.200.000/bulan selama 12 bulan melalui rekening walinya.
m. Bantuan Susu/PMT/Vitamin untuk anak stunting
1) Dinas Sosial
Bantuan berupa vitamin dan susu, diberikan kepada balita stunting sebanyak 30 orang  anak  per  kecamatan  dengan  sumber  pendanaan  dari  APBD.  Penentuan sasaran penerima bantuan melalui data yang disampaikan oleh KPM desa.
2) Dinas Kesehatan
➢ APBD
Bantuan berupa snack (telur, kudapan, buah) diberikan kepada semua balita stunting  di  desa  lokus  stunting  selama  15  hari.  Total  alokasi  dana  Rp. 160.500.000,-.
➢ APBN
Kementerian  kesehatan  memberikan  PMT  berupa  biskuit  yang  diberikan kepada semua balita stunting. Basis data yang digunakan untuk menentukan sasaran penerima bantuan adalah e-ppgbm.

## n. Universal Health Coverage (UHC)
Sasaran penerima bantuan ini adalah seluruh penduduk ber KTP Tabalong terutama  bagi  fakir  miskin  dan  orang  tidak  mampu  yang  tidak  menjadi  cakupan penyelenggaraan  jaminan  kesehatan.  Jumlah  Penerima  Bantuan  Iuran  (PBI) bersumber dana APBN pada tahun 2021 berjumlah 53.360 jiwa. Sedangkan penerima bantuan iuran dari Program UHC Tabalong adalah berjumlah 74.232 jiwa.
Dasar pemberian bantuan ini adalah Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Penyeleggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional.
Adapun  basis  data  yang  digunakan  untuk  penentuan  sasaran  penerima bantuan  untuk  PBI  APBN  adalah  DTKS,  sedangkan  untuk  penerima  bantuan bersumber dana APBD 2 adalah data disdukcapil.

## o. PMT Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK)
Diberikan APBD pada bumil KEK pada desa lokus stunting selama 15  hari (telur, kue, kudapan). Sasaran Pemberian Makanan Tambahan  Ibu Hamil sebanyak 457 orang. Pada kegiatan ini semua Ibu Hamil KEK diberikan PMT. PMT diberikan dalam bentuk biskuit. Dasar pemberian bantuan adalah Peraturan Presiden Nomor 42  Tahun  2013  tentang  gerakan  Nasional  Percepatan  Perbaikan  Gizi.    Basis  data untuk penentuan sasaran adalah hasil laporan Puskesmas.
p. Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
1) RS- Rutilahu (Dinas Sosial)
RS-Rutilahu  merupakan  salah  satu  kegiatan  penanganan  fakir  miskin yang  diselenggarakan  Kementerian  Sosial  dengan  tujuan  untuk  meningkatkan kualitas tempat tinggal fakir miskin melalui perbaikan/rehabilitasi kondisi rumah tidak layak huni dengan prioritas atap, lantai, dan dinding serta fasilitas MCK. RS- Rutilahu beranggotakan paling sedikit 5 (lima) dan paling banyak 15 (lima belas) Kepala  keluarga  untuk  satu  kelompok  masyarakat  miskin  yang  tinggal berdekatan.  RS-Rutilahu  dilaksanakan  dalam  satu  kelompok  dengan  semangat kebersamaan, kegotongroyongan, dan nilai kesetiakawanan sosial masyarakat.
Basis data  yang digunakan untuk  penentuan  penerima bantuan  adalah berdasarkan usulan desa. Bantuan yang diberikan di Kabuapten Tabalong untuk tahun 2021 :
➢ APBD 1 sebanyak 6 buah @ Rp. 25.000.000
➢ APBD 2 sebanyak 10 buah @ Rp.15.000.000,-
2) Stimulan Perumahan Swadaya
Dasar  Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat Republik  Indonesia  No.  07/PRT/M/2018  tentang  Bantuan  Stimulan  Perumahan Swadaya)
Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni.
Basis data  yang digunakan untuk  penentuan  penerima bantuan  adalah berdasarkan usulan desa. Bantuan yang diberikan pada tahun 2021 :
➢ APBD  2  sebanyak  50  buah  @17.500.000,-  berlokasi  di  luar  kawasan  kumuh (Surat  Keputusn  Kepala  Dinas  Perkimtan    Nomor  15/Disperkimtan/08/2021 tentang  Penetapan  Penerima  Bantuan  Stimulan  Perumahan  Swadaya Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Berupa Uang Kab Tabalong 2021).
➢ Dana  sisa  DAK  berlokasi  kawasan  kumuh  sebanyak  76  buah  @20.000.000 (Surat  Keputusn  Kepala  Dinas  Perkimtan    Nomor  18/Disperkimtan/09/2021 tentang  Penetapan  Penerima  Bantuan  Stimulan  Perumahan  Swadaya Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Berupa Uang Kab Tabalong 2021).
q. Bantuan Sosial Anak Terlantar
Dasar  pemberian  bantuan  adalah  SK  Bupati  Tabalong  Nomor 188.45/112/2021  tentang  Penetapan  Yayasan  Lembaga Kesejahteraan  Sosial  Anak Penerima  Bantuan  Sosial  Bagi  Anak  Terlantar  dalam  dan  luar  panti.  Bantuan diserahkan dalam bentuk uang tunai yang digunakan untuk pemberian makanan dan minuman anak panti sebesar Rp.20.000/anak selama 365 hari.
Sasaran  penerima  bantuan  pada  tahun  2021  berjumlah  574  anak  yang berada di 10 Panti Asuhan di Kabupaten Tabalong.
Rekapitulasi penerima bantuan sosial, jaminan sosial dan subsidi di Kabupaten Tabalong tahun 2021 sebagaimana tersaji pada tabel 3 dan tabel 4. Tabel 3 :  Rekapitulasi  Jumlah (KK/Jiwa) Penerima Bantuan Sosial Bersumber Dana APBN Dan APBD I Tahun 2021 Kecamatan PKH 2021 BPNT 2021 Subsidi LPG 3 KG Rumah Tangga PBI JKN Kartu Pra Kerja Subsidi Listrik (Pelanggan) BST Rutilahu APBD I (Rumah) Stimulan Perumahan Swadaya (sisa dana DAK) BLT Dana Desa (KK) Program Indonesia Pintar Biskuit SD SMP Balita Stunting Bumil KEK Banua Lawas 1.361 2.343 2951 11.371 D ata tid ak ters ed ia 4.329 164 3 60 2.158 782 112 134 35 Bintang Ara 219 380 603 2.625 1040 101 1.582 249 74 111 21 Haruai 307 680 1447 4.489 3517 273 1.178 516 64 131 50 Jaro 387 652 952 3.702 2616 149 415 333 61 119 21 Kelua 863 1.492 2225 7.355 4.957 597 2 16 2.643 687 172 186 51 Muara Harus 308 510 716 2.162 1.379 84 228 222 31 53 15 Muara Uya 723 1.160 1700 5.475 3853 157 524 571 165 323 46 Murung Pudak 267 551 960 2.682 3536 705 312 378 66 266 71 Pugaan 372 727 1057 3.404 1.402 155 1 637 214 43 78 29 Tanjung 562 1003 1595 4.860 4603 671 672 644 126 235 74 Tanta 458 743 1092 3.818 2779 116 2.832 463 69 126 35 Upau 134 237 375 1.417 1460 39 1.163 169 52 51 11 Total 5.961 10.478 15.673 53.360 35.471 3211 6 76 14.344 5228 1035 1.859 459 Sumber : berbagai sumber
Tabel 4  :  Rekapitulasi Penerima Bantuan Sosial Bersumber Dana APBD II Tahun 2021
Sumber : berbagai sumber
No Kecamatan Penyandang Disabilitas (jiwa) Lansia (jiwa) Bantuan Pangan Daerah(KK) JKN APBD 2 Anak Terlantar (panti/ana k) Kebakara n (Rumah) Rutilahu APBD II (Rumah) Stimulan Perumahan Swadaya PMT Stunting  (Anak) PMT Bumil KEK Dinsos Dinkes 1 Banua Lawas 7 82 529 4.813 1 9 30 Semua b al ita s tun ting d i d es a lok us stun ting
2 Bintang Ara 15 28 192 3.918 1 30 3 Haruai 22 114 435 9.941 1/61 1 30 4 Jaro 4 24 262 6.354 1/70 1 30 5 Kelua 8 101 381 7.379 1/80 6 4 30 6 Muara Harus 5 16 89 2.279 1 30 7 Muara Uya 16 84 391 10.956 3 1 9 30 8 Murung Pudak 14 30 128 8.016 4/245 1 6 30 9 Pugaan 4 41 197 2.228 1 30 10 Tanjung 10 132 339 10.193 3/118 2 1 1 30 11 Tanta 4 29 213 5.202 1 7 30 12 Upau 9 58 89 2.953 1 1 14 30 Jumlah 118 739 3245 74.232 10/574 13 10 50 360
3. Basis data  yang  digunakan  untuk  penentuan  sasaran  penerima bantuan  bantuan  sosial dan jaminan sosial serta subsidi di Kabupaten Tabalong.
Basis data yang digunakan untuk menentukan sasaran penerima bantuan sosial, jamian sosial dan subsidi dapat dilihat pada tabel 5.
Tabel 5 :  Rekapitulasi Basis Data Untuk Menentukan Sasaran Penerima Bantuan
Sosial/Jaminan  Sosial/Subsidi  Bersumber  Dana  Apbn  Dan  Apbd  Di Kabupaten Tabalong No  OPD Pengampu Program/Kegiatan Basis Data Untuk Menentukan Sasaran Sumber Dana 1 Dinas Sosial 1. Program Keluarga Harapan  DTKS APBN 2. Bantuan Pangan Non Tunai  DTKS APBN 3. Bantuan Sosial Tunai DTKS APBN 4. Bansos Pangan Daerah DTKS/Usulan Desa APBD 5. Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Perorangan Usulan Desa APBD 6. Paket Sembako Fakir Miskin Usulan Desa APBD 7. Rehab Rutilahu Usulan Desa APBD 8. Rehab Rumah Rawan Bencana Usulan Desa APBD 9. Bantuan Disabilitas Usulan Desa APBD 10. Bantuan Lansia Usulan Desa APBD 11. Beasiswa Mahasiswa Berprestasi Miskin Seleksi Usulan APBD 12. KUBE Usulan Desa APBD 13. RS-RTLH Usulan Desa APBD I & APBD II 2 PLN Subsidi Listrik Otomatis Untuk R1 Dan R1T Daya 450 Dan 900 APBN 2 Dinas Kesehatan 1. PMT Stunting E-Ppgmb APBN, APBD II 2. UHC Disdukcapil APBD 3. PMT Bumil KEK Laporan Puskesmas APBD, APBD II 3 Dinas Pendidikan Program Indonesia Pintar Usulan Sekolah APBN 4 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Subsidi LPG 3 Kg Kartu Kendali Didistribusikan Oleh Desa/RT (Kuota) APBN 5 Dana Desa BLT Musyawarah Desa APBN 6 Perkim Stimulan Perumahan Swadaya Usulan Desa APBD II, DAK
Dari  tabel  5  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  basis  data  yang  digunakan  untuk menentukan  sasaran  penerima  bantuan  sosial, jaminan sosial  maupun  subsidi  di Kabupaten  Tabalong  masih  sangat  bervariasi  yaitu  DTKS,  musyawarah  desa,  usulan desa,  usulan  sekolah  dan  lainnya.  Perbedaan  basis  data  tersebut  juga  berakibat perbedaan  kriteria  masyarakat  miskin  penerima  bantuan.  Basis  data  dan  kriteria penerima  bantuan  yang  bervariasi  tentu  saja  berakibat  luasnya  spektrum  penerima bantuan  dan  terkadang  justru  belum  menjangkau  semua  masyarakat  miskin  yang seharusnya  menerima  bantuan.  Luasnya  spektrum  penerima  bantuan  juga  berakibat kurang  tajamnya  daya  ungkit  program/kegiatan  penanggulangan  kemiskinan  dalam upaya  mengentaskan  kemiskinan  di  Kabupaten  Tabalong. Perbedaan  basis  data  yang digunakan  dalam  penentuan  sasaran  program  kemiskinan  merupakan  salah  satu penyebab  tidak  optimalnya  program  penanggulangan  kemiskinan  yang  dilaksanakan (Sudibyo, 2019).
Pentingnya informasi mengenai siapa yang miskin dan di mana mereka berada menjadi sangat penting dan akan menjadi modal dasar dalam targeting rumah tangga miskin. Dengan kata lain, agar program penanggulangan kemiskinan berhasil dan tepat sasaran,  maka  ketersediaan  data  kemiskinan  yang  terpercaya  merupakan  suatu keharusan (Rivani, 2016) (Rivani, 2016) (Ferezagia, 2018) (Barany et al., 2020).
Selain itu untuk menciptakan akurasi data sasaran penerima program/kegiatan pengentasan  kemiskinan,  perlu  juga  dilakukan  menyatukan  data  dalam  penetapan masyarakat  miskin  (Sudibyo, 2019 ).  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Giyarsih  (2014) menyimpulkan  bahwa  salah  satu  kelemahan  dalam  penanggulangan  kemiskinan  di kabupaten  Nunukan  adalah  belum  terintegrasikannya  berbagai  program  pengentasan kemiskinan  yang  dilakukan  oleh  berbagai  dinas/instansi  sektoral  yang  ada,  masing – masing instansi yang berperan dalam pengentasan kemiskinan berjalan sendiri – sendiri sehingga  di  satu  sisi  sering  terjadi  overlapping  program  dan  sebaliknya  ada  beberapa kelompok  masayarakat  mskin  yang  tidak  tersentuh  oleh  program  penanggulangan kemiskinan. Kurangnya koordinasi juga dilaporkan sebagai salah satu penyebab kurang efektifnya PKH dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Pekanbaru (Lubis et al., 2020)
Sekretaris  Dinas  Sosial  Kota  Samarinda  pada  sambutannya  dalam  kunjungan Tim  Policy  Brief Satu  Data  Kemiskinan  dan  Tim  Dinas  Sosial  Kabupaten  Tabalong menyatakan  bahwa  selain  koordinasi  dan  sinkronisasi  program  dan  kegiatan,  di  Kota
Samarinda  juga  dilakukan  koordinasi  dan  sinkronisasi  dalam  penetapan  sasaran program/kegiatan kemiskinan serta penentuan kriteria masyarakat miskin.
Di  Kabupaten  Tabalong  telah  dibentuk  Tim  Koordinasi  Penanggulangan Kemiskinan  Daerah  (TKPKD)  dan  telah  secara  rutin  melakukan  rapat-rapat  koordinasi terkait  program  dan  kegiatan  penanggulangan  kemiskinan  di  Kabupaten  Tabalong namun  sampai  saat  ini  memang  belum  dilakukan  sinkronisasi  dan  penyatuan  data sasaran program/kegiatan.
Pemberian  bantuan  sosial,  jaminan  sosial  dan  subsidi  merupakan  bagian  dari jaring  pengaman  sosial  nasional  dan  merupakan  salah  satu  program  penanggulangan kemiskinan yang bertujuan untuk pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup dan perbaikan  kualitas  hidup  masyarakat  miskin.  Dengan  pemberian  bantuan  dan  subsidi tersebut  diharapkan  masyarakat  miskin  tidak  makin  terpuruk  di  dalam  jurang kemiskinan.  Namun  demikian,  meskipun  anggaran  dan  bantuan  sosial  sudah dialokasikan,  kunci  kesuksesan  program  ini  berada  pada  komunikasi,  kerja  sama, koordinasi,  sinegisme  fungsional  dan  harmonisasi multi-stakeholder (Gobel,  2015) (Rahmansyah et al., 2020) (Barany et al., 2020) (Fadilah, 2016) (Giyarsih, 2014). Untuk itu, diperlukan suatu sistem yang terintegrasi sehingga dapat membantu pemerintah untuk meningkatkan  efektifitas  program  penanggulangan  kemiskinan  (Rahmansyah  et  al., 2020).

## E. Kesimpulan
Jumlah  total  masyarakat  Tabalong  yang  termasuk  ke  dalam  data  terpadu kesejahteraan sosial 2020 adalah 21,33% atau 54.022 jiwa (17.961  KK). Kecamatan dengan persentase tertinggi adalah Kecamatan Banua Lawas sebesar 54,72% atau  11.054 jiwa disusul oleh  Kecamatan  Pugaan  sebesar  50,93%  atau  3.791  jiwa.  Sedangkan  kecamatan  dengan persentase terendah adalah Kecamatan Murung Pudak yaitu sebesar 5,32% atau 3.020 jiwa.
Status  Kesejahteraan  masyarakat  berdasarkan  data  terpadu  kesejahteraan  sosial terdiri dari 5,8% atau 1.041 KK dengan status kesejahteraan sangat miskin, 12,7% atau 2.286 KK  dengan status kesejahteraan miskin, 17,1% atau 3.074 KK dengan status kesejahteraan hampir miskin, 5.668 KK atau 31,6% dengan status kesejahteraan rentan miskin dan 5.892 KK atau 32,8% dengan status kesejahteraan menuju middle class.
Dari  hasil  rekapitulasi  terhadap  jenis  bantuan  sosial,  jaminan  sosial  dan  subsidi bersumber dana APBN terdapat PKH, BPNT, Subsidi LPG 3 kg, PBI JKN, Kartu Pra Sejahtera,
Subsidi  Listrik,  BST,  stimulan  perumahan  swadaya,  BLT  Dana  Desa,  Program  Indonesia Pintar, PMT balita stunting dan ibu hamil KEK. Sedangkan yang bersumber APBD I yaitu RS- Rutilahu. Untuk yang bersumber dari APBD II yaitu  bantuan  sosial penyandang disabilitas, lansia,  bantuan  pangan  daerah,  universal  health  coverage,  bantuan  sosial  anak  terlantar, bantuan  sosial  korban  bencana,  RS  Rutilahu,  stimulant  perumahan  swadaya,  PMT  untuk balita stunting dan ibu hamil KEK.
Dari  analisis  terhadap  data  penerima bantuan  sosial,  jaminan  sosial  dan  subsidi  di Kabupaten  Tabalong  dapat  dilihat  bahwa  terdapat  berbagai  macam  program/kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh multi sektor, baik yang bersumber dana APBD II, APBD I maupun APBN dengan jumlah sasaran yang cukup banyak. Namun demikian basis data yang dipakai untuk menentukan sasaran penerima bantuan dan subsidi juga sangat bervariasi. Selain basis data yang berbeda, tiap sektor juga menggunakan kriteria penduduk miskin  yang  berbeda.  Ke-2  hal  ini  disebutkan  dalam  banyak  referensi  sebagai  penyebab ketidakefektifan program penanggulangan kemiskinan di berbagai daerah di Indonesia.
Untuk  mengatasi  terjadinya  ketidaktepatan  sasaran  program  penanggulangan kemiskinan  di  Kabupaten  Tabalong  dan  meningkatkan  efektifitasnya  maka  Pemerintah Kabupaten Tabalong perlu :
1. Meningkatkan  koordinasi dan sinergisme  multi sektor yang berperang dalam program penanggulangan  kemiskinan  daerah.  Koordinasi  dan  sinergisme  tidak  hanya  terhadap program dan kegiatan juga terkait data sasaran program/kegiatan yang dilakukan serta penentuan kriteria masyarakat miskin.
2. Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Tabalong  perlu  membuat  suatu  si stem    terpadu  “Satu Data Kemiskinan” yang :
a) Memungkinkan setiap sektor terkait dapat mengakses data kemiskinan yang sama sehingga  sasaran  intervensi  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  tiap  sektor  bisa  tepat sasaran.
b) Mempunyai web  public sehingga  juga  dapat  menyajikan  informasi  yang  bersifat umum kepada publik sehingga masyarakat secara transparan dapat ikut melakukan monitoring terhadap pemberian bantuan kemiskinan di wilayahnya.
c) Mengakomodir data penduduk miskin yang tidak terakomodir dalam DTKS
3. Pemerintah  daerah  kabupaten  tabalong  harus  tetap  mengganggarkan  bantuan kemiskinan bersumber dari APBD II untuk meng-cover masyarakat miskin yang belum mendapat bantuan dari skema bantuan lainnya.
4. Perlunya  peningkatan  kapasitas  PPKS  khususnya  pendamping  PKH  agar  mampu memberikan  komunikasi  persuasive  yang  lebih  baik  sehingga  warga  masyarakat  yang tergolong mampu namun masih mendapatkan bantuan mau graduasi .

## DAFTAR PUSTAKA
Barany, L. J., Simanjuntak, I., Widia, D. A., & Damuri, Y. R. Bantuan Sosial Ekonomi di Tengah Pandemi  COVID-19:  Sudahkah  Menjaring  Sesuai  Sasaran?.  Centre  for  Strategic  and International Studies, April, 1 – 11. 2020.
Ekardo,  A.,  Firdaus,  &  Elfemi,  N. Efektifitas  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  dalam  Upaya Pengentasan  Kemiskinan di  Nagari Lagan  Hilir, Kab. Pesisir Selatan . Jurnal Ilmu Sosial Mamangan, III(1), 12 – 26. 2014.
Fadilah,  I.  F. Strategi  Kebijakan  Penanggulangan  Kemiskinan  di  Indonesia  (Policy  Strategy  of Tackling Poverty in Indonesia) . Jurnal Pemberdayaan Komunitas, 12(1). 2016.
Ferezagia,  D.  V. Terapan  Analisis  Tingkat  Kemiskinan  di  Indonesia .  Jurnal  Sosial  Humaniora Terapan, 1, 1 – 6. 2018.
Giyarsih, S. R. Pengentasan Kemiskinan Yang Komprehensif di Bagian Wilayah Terluar Indonesia - Kasus Kabupaten Nunukan . Jurnal Manusia Dan Lingkungan, 21(2), 239 – 246. 2014.
Gobel,  L.  Van. Efektivitas  Pemberian  Bantuan  Sosial  Kepada  Kelompok  Usaha  Bersama  Di Kecamatan  Bolaang  Mongondow  Selatan .  Jurnal  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik, II, 98. 2015.
Kementerian  Dalam  Negeri. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  53  tentang Tata  Kerja  dan Penyelarasan  Kerja  serta  Pembinaan  Kelembagaan  dan  Sumber  Daya  Manusia  Tim Koordinasi  Penanggulangan  Kemiskinan  Provinsi  dan  Tim  Koordinasi  Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota , Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020.
Kurniawan, A. A. Efektifitas Progam Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo , 105(3), 129 – 133. 2020.
Lubis, E. F., Zubaidah, E., Jumlah, P., Pekanbaru, K., Jumlah, T., & Miskin, P. Efektivitas Program Keluarga  Harapan  Dalam  Penanggulangan  Kemiskinan. Badan  Pusat  Statistik  Kota Pekanbaru, 9(2), 88 – 99. 2020.
Pamaria  Hendri  S,  Margaretha  S,  I.  H.  D. Evaluasi  Program  Konversi  Minyak  Tanah  Ke  LPG  ( Liquefied Petroleum Gas ) . 2009.
Permendes  PDTT.  Peraturan  Menteri  Desa  dan  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendes PDTT Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
Putra, A. A. Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pada Masyarakat di Kota Palu (Studi Tentang Kelompok Usaha Bersama) . Katalogis, 6(8), 1 – 8. 2018
Rahmansyah  et  al. Pemetaan  Permasalahan  Penyaluran  Bantuan  Sosial  untuk  Penanganan COvid-19 di Indonesia . Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara, 2(1), 90 – 102. 2020
Rivani, E. Peran Sumber Data Tunggal Dalam Mendukung Ketepatan Sasaran Program Percepatan Penganggulangan Kemiskinan . Kajian, 21, 87 – 103. 2016
Sudibyo, E. Strategi Pemerintah dalam Akurasi Pendataan Kemiskinan . Karta Raharja, 1(1), 33 – 46.
2019.
Syawie, M. Kemiskinan Dan Kesenjangan Sosial. Informasi, 16(3), 213 – 219. 2011.
Tim  Nasional  Percepatan  Penanggulangan  Kemiskinan.  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP) Pelayanan  Data  Basis  Data  Terpadu  2011-2019.  (B.  W.  Triantoro  &  Unit  KM  TNP2K, Eds.)  (Pertama).  Jakarta:  Tim  Nasional  Percepatan  Penanggulangan  Kemiskinan. www.tnp2k.go.id. 2019.
TNP2K. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. http://bdt.tnp2k.go.id/tanyajawab/. 2018