BRINGING ENVIRONMENTAL STATE BACK IN: MENAKAR SENTRALITAS PERAN PEMERINTAH DALAM KEMITRAAN MULTIPIHAK UNTUK PEMBANGUNAN PARIWISATA BERKELANJUTAN PASCA COVID-19 (STUDI KASUS WAKATOBI)
Marwan 1 *, Nurul Isnaeni 1
1 Departemen Ilmu Hubungan Internasional; Universitas Indonesia; Indonesia *email: marwan01@ui.ac.id

## Abstract
The  G20  Indonesia  presidency  has  designated  tourism  as  one  priority  sectors  in  the  post- Covid-19  economic  recovery  program.  Before  the  global  Covid-19  pandemic  occurred, tourism was a mainstay sector in national and global economic growth. This article discusses the  centrality  of  the  state's  role  in  promoting  sustainable  tourism  development.  This  article uses  a  single  case  study  method,  observation,  and  interviews.  The  analysis  uses Environmental-State  perspective  to  analyze  strategic  role  of  the  state  in  promoting sustainability norms in tourism sector. The conclusion shows that state plays a very important role  in  directing  and  determining  sustainable  process  in  tourism  development  in  Wakatobi. There  are  three  state  modalities  that  are  not  owned  by  other  actors,  namely:  formal  legal authority,  sustainable  budgeting,  and  bureaucratic  networks.  Therefore,  the  country's leadership as an "environmental state" with a strong vision and commitment to sustainability will be crucial to the success of sustainable tourism development.
Keywords: partnership;  regulation;  State, sustainability; Wakatobi

## Abstrak
Presidensi  G20  Indonesia  menetapkan  pariwisata  sebagai  salah  satu  sektor  prioritas  dalam program  pemulihan  ekonomi  pasca  Covid-19.  Sebelum  terjadi  pandemi  global  Covid-19, pariwisata  merupakan  sektor  andalan  dalam  pertumbuhan  ekonomi  nasional  dan  global. Artikel  ini  membahas  sentralitas  peran  negara  untuk  mendorong  pembangunan  pariwisata yang  berkelanjutan.  Artikel  ini  menggunakan  metode  studi  kasus  tunggal,  observasi,  dan wawancara.  Analisis  tulisan  menggunakan  perspektif    Environmental-State  untuk menganalisis  peran  strategis  negara  untuk    mempromosikan  norma  keberlanjutan  dalam pembangunan  sektor  pariwisata.  Kesimpulan  menunjukkan  bahwa  negara  sangat  berperan dalam  mengarahkan  sekaligus  menentukan  proses  pembangunan  pariwisata  berkelanjutan  di Wakatobi.  Ada  tiga  modalitas  negara  yang  tidak  dimiliki  oleh  aktor  lain  yang  sangat berpengaruh  dalam  mendukung  peran  sentral  negara,  yakni:  otoritas  legal  formal,  anggaran yang  berkelanjutan,  dan  jaringan  birokrasi.  Oleh  karenanya,  kepemimpinan  negara  sebagai “environmental state” dengan visi dan komitmen yang kuat tentang keberlanjutan akan sangat menentukan bagi keberhasilan pembangunan pariwisata berkelanjutan.
Kata Kunci : keberkelanjutan;  kemitraan; Negara;  regulasi; Wakatobi

## Pendahuluan
Salah satu agenda penting Presidensi  Indonesia dalam Forum G20 adalah memulihkan kembali  sektor  pariwisata  yang  sangat  terpukul  akibat  pandemi  global  Covid-19. Menurut  Haryana  (2020),  pariwisata  merupakan  sektor  penting  dalam  mendukung pertumbuhan ekonomi global, nasional dan lokal. Selama tahun 2009-2019, pendapatan riil  dari  aktivitas  pariwisata  internasional  telah  meningkat  sebanyak  54%,  melampaui tingkat pertumbuhan PDB global sebesar 45% (UNWTO, 2020). Bagi Indonesia sendiri, kontribusi  sektor  pariwisata  bagi  pertumbuhan  ekonomi  nasional  terus  bertumbuh dengan  nilai  dari  61.45  triliun  rupiah  menjadi  sekitar  95.13  triliun  rupiah  (WTTC, 2020). Namun demikian, pandemi global Covid-19 (2020 – 2021) telah memperlambat secara signifikan kinerja sektor pariwisata karena adanya pembatasan mobilitas manusia di  level  nasional  maupun  global  seiring  dengan  meningkatnya  risiko  penyebaran  virus Covid-19  dari  aktivitas  perjalanan  dan  pariwisata.  Data  menunjukan  bahwa  kontribusi industri perjalanan dan pariwisata terhadap GDP global turun dari 10,4% di tahun 2019 menjadi  5,5%  di  tahun  2020  (WTTC,  2021).  Sementara  itu,  di  Indonesia  kunjungan wisatawan mancanegara menurun drastis dari 16,11 juta pengunjung di sepanjang tahun 2019  menjadi  4,05  juta  pengunjung  pada  tahun  2020  (BPS,  2021).  Kondisi  tersebut membuat UNWTO menobatkan tahun 2020 sebagai “the worst year in tourism history” (UNWTO, 2020).
Dengan  prinsip  pulih  bersama (recovery  together), pulih  lebih  kuat (recovery stronger) dan  pulih  lebih  baik (recovery  better), dalam  kepemimpinan  Indonesia  di G20,  sektor  pariwisata  dijadikan  salah  satu  sektor  prioritas  dalam  program  pemulihan ekonomi nasional maupun global. Setidaknya ada tiga alasan penting terkait signifikansi sektor  pariwisata.  Pertama  adalah  bahwa  pemulihan  sektor  pariwisata  merupakan kepentingan bersama dari seluruh anggota G20 dalam proses pemulihan ekonomi pasca Covid-19  (WTTC,  2020),  dan  bahkan  kepentingan  negara-negara  di  berbagai  kawasan di  seluruh  dunia,  terlepas  apakah  mereka  negara  maju  ataupun  negara  berkembang (UNWTO,  2020)  sehingga  sangat  potensial  untuk  mendorong  berbagai  inisiatif  kerja sama  internasional.  Kedua,  sektor  pariwisata  adalah  sektor  yang  menyerap  banyak tenaga  kerja,  khususnya  kalangan  pemuda  dan  perempuan,  sehingga  pemulihan  sektor ini  akan  berdampak  signifikan  dalam  mengatasi  masalah  sosial-ekonomi.  Terjadinya
pandemi  global  Covid-19  telah  menyebabkan  meningkatnya  jumlah  pengangguran secara signifikan, tercatat sedikitnya sekitar 62 juta orang kehilangan pekerjaan di tahun 2020 (WTTC, 2021). Dalam catatan UNWTO (2019), jumlah perempuan yang bekerja di  industri  pariwisata  mencapai  54%.  Sementara  itu,  jumlah  pemuda  yang  bekerja  di sektor  ini  tercatat  dua  kali  lebih  besar  dibandingkan  dengan  sektor  ekonomi  lainnya, setidaknya  di  sepuluh  negara  G-20  (WTTC,  2019).  Ketiga,  sektor  pariwisata mempunyai critical linkages dengan sektor-sektor penting lainnya, seperti transportasi,
UMKM serta ekonomi kreatif dan ekonomi digital.
Dengan  demikian,  signifikansi  dari  upaya  membangkitkan  kembali  sektor pariwisata  pasca  Covid-19  sangat  jelas.  Oleh  karena  itu  mengedepankan  paradigma pembangunan yang inklusif, partisipatoris dan berkelanjutan dalam pemulihan sektor ini merupakan keniscayaan. Menurut GSTC (2021), pariwisata berkelanjutan telah menjadi kecenderungan (trend) global  dewasa  ini.  Oleh  karenanya  Indonesia  pun  tidak  dapat menegasikan  kecenderungan  ini  bila  ingin  menjaga  ataupun  meningkatkan  daya  saing internasionalnya  di  sektor  ini.  Paradigma  pembangunan  pariwisata  berkelanjutan  pada prinsipnya dapat dimaknai sebagai proses dan tujuan pembangunan di sektor pariwisata yang  tidak  hanya  berorientasi  pada  pertumbuhan  ekonomi,  tetapi  secara  integral  juga dapat  mengedepankan  aspek  kesejahteraan  sosial,  khususnya  yang  dapat  memenuhi kepentingan  masyarakat  lokal,  terutama  kelompok-kelompok  marjinal  seperti perempuan,  anak  dan  masyarakat  adat,  dan  lebih  dari  itu  mampu  melindungi kepentingan  pelestarian  lingkungan  hidup.  Ketiga  kepentingan  ini  harus  dilihat  secara holistik dan integral.  Pentingnya paradigma pembangunan pariwisata berkelanjutan ini pada dasarnya juga sejalan dengan agenda pembangunan global atau SDGs (Sustainable Development Goals) , terutama pada aspek pengentasan kemiskinan, kesetaraan gender, pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, perubahan iklim, perlindungan ekosistem darat dan lautan serta kemitraan multipihak. Apalagi, pandemi Covid-19  telah  membuat  pencapaian  target-target  SDGs  mengalami set-back yang cukup signifikan (https://feature.undp.org). Pemulihan sektor pariwisata yang memiliki banyak keterkaitan erat dengan aspek sosial dan lingkungan diharapkan dapat ikut serta mendorong pencapaian target-target SDGs.
Tulisan ini merupakan hasil dari penelitian dengan menggunakan studi kasus yang berbasis  pada  isu  pembangunan  pariwisata  berkelanjutan  di  Wakatobi  di  Sulawesi
Tenggara.  Kajian  tentang  pariwisata  saat  ini  sudah  bersifat  transdisipliner  sejalan dengan  perkembangan  karakter  permasalahan  dalam  pembangunan  pariwisata  yang bersifat cross-cutting (multidimensi)  dan  berkaitan  dengan  hubungan  internasional karena membuka ruang kerja sama antar negara serta mobilitas transnasional para aktor yang  berkepentingan.  Wakatobi  ini  merupakan  salah  satu  destinasi  dalam  Kawasan Strategis  Pariwisata  Nasional  (KSPN)  atau  dikenal  dengan  istilah  “10  Bali  Baru”. Berbagai  aktor ikut terlibat dalam pembangunan pariwisata di Wakatobi yang berbasis pada  kekayaan  dan  keindahan  alam,  khususnya  ekosistem  pesisir  dan  laut.    Beragam aktor  telah  terlibat  dalam  pembangunan  pariwisata  di  Waktobi  setidaknya  sejak  2015 dan lebih khusus lagi ketika Wakatobi masuk dalam daftar “10 Bali Baru”. Aktor-aktor ini  antara  lain  adalah  Yayasan  Konservasi  Alam  Nusantara  (YKAN)  yang  merupakan entitas  lokal  dari  NGO  internasional  The  Nature  Conservancy  (TNC)  yang  bergerak dengan  agenda  utama  konservasi  alam.  Selain  itu,  terdapat  juga  Masyarakat  Hukum Adat  (MHA) yang terlibat  dalam program  pelestarian lingkungan hidup  (Halim,  et  al., 2020).  Di  sisi  lain  ada  aktor  internasional,  Swisscontact  Sustour,  yang  menjadi  mitra dalam  membantu  Pemerintah  Daerah  Wakatobi  untuk  mengembangkan  pariwisata berkelanjutan  (Larisu,  et  la.,  2022).  Pemerintah  Daerah  Wakatobi  maupun  Pemerintah Pusat – yang dalam pembahasan artikel ini merepresentasikan aktor negara  – berperan bersama  dalam  mengelola  Taman  Nasional  Wakatobi  (TNW)  melalui  perwakilannya yakni Balai Taman Nasional Wakatobi (BTNW).
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  melihat  dinamika  dalam  relasi  antar  aktor  yang terjadi dalam mengusung agenda pembangunan pariwisata berkelanjutan. Secara khusus penelitian mengobservasi bagaimana negara memainkan perannya dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan di Wakatobi walaupun berbagai aktor lain bergerak secara aktif dengan  modalitas  dan  kepentingan  mereka  masing-masing.  Aktor  negara  mendapat pantauan  khusus,  karena  negara  menghadapi  tantangan  dilematis  dalam  merespon kepentingan  aspek  sosial  dan  lingkungan  hidup,  yang  dalam  paradigma  pembangunan inklusif  dan  berkelanjutan  justru  harus  menjadi  perhatian  utama.  Signifikansi  dari penelitian  ini  berkontribusi  terhadap  kajian  tentang  pembangunan  berkelanjutan  dan kemitraan  multipihak  yang  berkarakter  internasional-domestik  (intermestik)  dan multidimensional.  Berbagai  pihak  ini  seperti  telah  disebutkan  di  paragraf  sebelumnya yakni  aktor  internasional  maupun  domestik  seperti  Swisscontact  Sustour,  MHA,
YKAN/TNC  dan  Pemerintah  Indonesia  (pusat  dan  daerah).  Sebagaimana  sudah dinyatakan  sebelumnya,  sektor  pariwisata  menjadi  pilihan  penting  di  antara  beragam sektor  ekonomi  lainnya  sebagai  fokus  kajian  karena  peran  sentralnya  dalam perekonomian  nasional  dan  global  sehingga  menjadi  salah  satu  agenda  penting  dalam kerjasama  internasional  dewasa  ini.  Selain  itu  banyak  isu  yang  bersifat  transnasional dan cross  cutting dalam  pengelolaan  pembangunan  pariwisata  yang  memperkuat karakter intermestik dari sektor pariwisata sebagai sebuah kajian dalam studi hubungan internasional, khususnya yang terkait dengan isu-isu pembangunan internasional, seperti pemberdayaan  perempuan,  penguatan  ekonomi  lokal,  pemeliharaan  lingkungan  hidup dan lain-lain. Dalam tataran praktis, tulisan ini dapat memberikan referensi penting bagi pengambil  kebijakan  dalam  memahami  peran  strategis  negara  dalam  membangun kemitraan  multipihak  untuk  memajukan  sektor  pariwisata  Indonesia  yang  sangat potensial  tetapi  masih  memiliki  banyak  kelemahan.  Negara  punya  peran  sentral  tetapi negara tidak bisa bekerja sendiri untuk menghadapi banyak agenda dan tantangan yang kompleks  dalam  pembangunan  pariwisata  berkelanjutan  yang  memiliki  dimensi kepentingan jangka panjang.
Sejauh  ini  hasil  kajian  tentang  pariwisata  Wakatobi  telah  dipublikasikan  di sejumlah  jurnal  ilmiah  dalam  kaitan  dengan  sejumlah  topik  yang  spesifik,  yaitu diplomasi  digital  untuk    promosi  wisata  (Sudirman,  dkk.,  2020),  pariwisata  dalam perspektif proses produksi ruang (Al Dilwan, dkk., 2019), pengembangan pariwisata di Pulau  Kaledupa  berbasis  masyarakat  lokal  (Salim  &  Purbani,  2015),  tata  kelola kolaboratif  dalam  pariwisata  di  Bajo  Mola  (Sudirman,  dkk.,  2022),  kolaborasi institusional  antara  dua  institusi  pemerintah  dalam  pengelolaan  Taman  Nasional Wakatobi  (Sopari,  dkk.,  2014)  serta  isu  akses  terhadap  SDA  di  Taman  Nasional Wakatobi  (Kodir,  dkk.,  2020).  Tulisan  ini  diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi dalam  pengayaan  kajian  tentang  pariwisata  Wakatobi  dari  perspektif  kemitraan multipihak dan hubungan internasional.

## Bringing Environmental State Back In: Negara dan Kemitraan
“Bringing Environmental State Back In” adalah  sebuah  pemikiran  yang  dikemukakan Arthur  P.J.  Mol  (2007)  karena  terinspirasi  dari  sebuah  kumpulan  tulisan  sejumlah akademisi  di  Amerika  yang  menggagas  tentang  pentingnya  negara  diletakkan  kembali
sebagai  pusat  dari  analisis  dan  penjelasan  dari  sebuah  perubahan  sosial.  Pada  era 1980an  cara  pandang  yang  menganjurkan  keterlibatan  dan  intervensi  yang  kuat  dari negara,  bahkan  terhadap  masalah-masalah  lingkungan  hidup,  secara  politis  maupun teoritis cenderung mendapatkan tantangan yang hebat, karena bertolak belakang dengan ide-ide  arus  utama  saat  itu  tentang  deregulasi,  privatisasi  dan  marketisasi  yang diselebrasikan  oleh  pemerintahan  neo-konservatif  Ronald  Reagan  di  Amerika  Serikat maupun    Margareth  Thatcher  di  Inggris.  Sebagai  seorang  professor  dalam  kebijakan lingkungan  hidup  di  Wageningen  University  &  Research,  the  Netherlands,  Mol  ingin mewarnai  perdebatan  akademis  tentang  peran  negara  dan  tata  kelola  di  dalam menghadapi  tantangan persoalan lingkungan hidup di  dalam era dunia modern saat  ini yang semakin kompleks dan dinamis.
Mol  (2007)  meletakkan  urgensi  dan  signifikansi  peran  negara  di  dalam  konteks kemitraan (partnership) karena  kemitraan  telah  mendapatkan  penerimaan  yang  luas dalam perdebatan, diskursus, praktik dan berbagai pengaturan institusional di dalam tata kelola  lingkungan  hidup (environmental  governance) di  sejumlah  negara-negara industri  maju.  Bahkan,  di  fora-fora  internasional,  kemitraan  secara  sosial  politis  juga telah  diterima  luas,  antara  lain  terbukti  di  dalam  penyelenggaraan  Konferensi  PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan (UNCED) atau Earth Summit tahun 1992 di Rio de  Jeneiro  serta Johannesburg  Summit tahun  2002  dan  (forum)  sesudahnya.  Secara singkat, kemitraan didefinisikan sebagai “an arrangement exsiting between two or more organisations  (or  individuals  or  institutions)  in  working  towards  a  commonly  defined goal”. Menurut Mol (2007) peran negara dalam kemitraan bukanlah sesuatu yang dapat disubstitusikan  oleh  peran  aktor  privat,  bahkan  ketika  negara  dianggap  “gagal”  dalam memberikan  janji  maupun  memainkan  peran  fungsionalnya.  Kemitraan  adalah bertemunya  aktor-aktor  dari  beragam  latar  belakang  untuk  menyelesaikan  masalah sosial  yang  muncul  yang  karenanya  selalu  memberikan  ruang  bagi  negara  untuk memainkan perannya untuk mengusung isu-isu keberlanjutan (sustainability).
Menurut  Mol  (2007)  peran  negara  dapat  berjalan  di  dalam  dua  tipe  kemitraan. Pertama  adalah  kemitraan  pemerintah  dan  bisnis (public-private  partnership). Kemitraan  ini  merupakan  langkah  alternatif  untuk  tidak  menjadikan  negara  sebagai satu-satunya pemegang tanggung jawab di dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, dalam kemitraan ini, terjadi  pembagian tanggung jawab antara dua pihak, berdasarkan
kapasitas  masing-masing.    Kedua  adalah  kemitraan  multi-pihak (multi-stakeholders partnership). Kemitraan  ini  berbeda  dengan  kemitraan  pemerintah-bisnis  karena  aktor dalam kemitraan ini lebih beragam. Kemitraan ini bukan hanya melibatkan pemerintah dan  bisnis,  tetapi  juga,  yang  terpenting,  adalah  melibatkan  masyarakat  sipil. Penambahan  aktor  lain  dalam  kemitraan  ini  mengindikasikan  kurang  efektifnya kemitraan pemerintah-bisnis karena adanya kompleksitas masalah dalam pembangunan global  terutama  di  bidang  lingkungan.  Oleh  karena  itu,  kemitraan  multipihak sesungguhnya hadir sebagai alternatif dalam menangani kompleksitas masalah tersebut terutama masalah pembangunan berkelanjutan (Backstran 2006: 291;  Biermann, et  al., 2007: 289).
Lebih  lanjut,  menurut  Mol  (2007),  ada  beberapa  alasan  kenapa  negara  harus dikembalikan  perannya  dalam  kemitraan.  Pertama  adalah  kurangnya  teori  tentang kemitraan dengan konseptualisasi peran negara meskipun dalam perdebatan ilmu sosial telah  ada  diskursus  perubahan  posisi  negara  dalam  dunia  yang  modern.  Dengan  kata lain,  negara  perlu  memiliki  konseptualisasi  dalam  perannya  dalam  kemitraan.  Kedua adalah  keyakinan  bahwa  pentingnya  mengurangi  peran  negara  dan  pilihan  terhadap kemitraan  pemerintah-bisnis  masih  cukup  populer.  Sementara  itu,  negara  dianggap kurang  memiliki power bahkan  kualifikasi  negara  dalam  kemitraan  telah  dimiliki  oleh masyarakat  sipil.  Kelebihan  lain  yang  dimiliki  aktor  non-negara  adalah  lebih  fleksibel dan  tidak  birokratis  dibanding  negara.  Ketiga  adalah  peran  negara  dianggap  masih setara  dengan  peran  aktor-aktor  lain  dalam  kemitraan  lingkungan  yang  ada.  Keempat adalah  negara  dalam  literatur-literatur  kemitraan  dianggap  lebih  bersifat  politis.  Dari sini, negara harus dihadirkan sebagai pemain sentral dalam kemitraan. Negara memiliki modalitas  yang  tidak  dimiliki  oleh  aktor  lain  seperti  birokrasi,  anggaran  yang berkelanjutan dan otoritas legal.

## Realisme dan Relasi Aktor dalam Kemitraan Multipihak
Perspektif realisme dalam  hubungan internasional  melihat negara sebagai  aktor sentral (Asrudin,  2014).  Negara  akan  berperilaku  untuk  memperjuangkan  kepentingan nasionalnya. Titik tekan dalam perspektif ini adalah power yang dapat diartikan sebagai militer. Dalam perkembangannya, power tidak sebatas pada kekuatan militer. Ekonomi juga  dapat  didefinisikan  sebagai  bagian  dari power .  Selain  itu, power dalam  arti  luas
dapat  didefinisikan  sebagai  segala  instrumen  yang  dimiliki  negara  untuk  meraih kepentingannya  seperti  kepemimpinan  dan  SDA  (Isnaeni,  dkk.,  2016).  Dalam  konteks penelitian  ini,  modalitas  yang  dimiliki  negara  sebagai  instrumen  untuk  mewujudkan kepentingannya  dapat  diartikan  sebagai power .  Pasalnya,  dengan  instrumen  tersebut, negara  dapat  mengontrol  dan  melaksanakan  pembangunan  pariwisata  berkelanjutan  di Wakatobi.
Dalam  kemitraan  multi-pihak,  negara  (Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah Wakatobi)  tidak  mengabaikan  peran  aktor  lain  di  tengah  kompleksitas  persoalan pembangunan pariwisata berkelanjutan. Namun, aktor lain yakni aktor non-negara (dan negara  asing)  dipandang  sebagai  aktor  yang  tergantung  pada  aktor  negara  (Indonesia). Para  aktor  tersebut  tidak  bisa  leluasa  menjalankan  program-programnya  secara maksimal  tanpa  ada  peran  dari  negara.  Dalam  hal  ini,  negara  memiliki  kombinasi modalitas  yang  tidak  bisa  tergantikan  oleh  para  aktor  yang  dimaksud.  Modalitas tersebut  adalah  legal  otoritas,  birokrasi  dan  anggaran  yang  berkelanjutan  (APBN  dan APBD).  Dalam  negara  yang  berdaulat,  legal  otoritas  (regulasi)  merupakan  alat  untuk mengontrol  berbagai  aktivitas  pihak-pihak  lain  dalam  wilayah  administrasinya.  Untuk menjalankan  bahkan  mengawasi  pelaksanaan  regulasi  tersebut,  negara  memiliki jaringan  birokrasi  dari  pusat  sampai  daerah.  Demikian  juga  dari  segi  pendanaan  yang merupakan  hal  yang  tidak  kalah  penting  dalam  pelaksanaan  pembangunan,  negara memiliki anggaran yang berkelanjutan setiap periode tertentu.
Dengan  kata  lain,  negara  sesungguhnya  memainkan  peran  kunci  dalam  dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan. Aktor lain termarjinalisasi dan tergantung pada negara.  Negara  membangun  kemitraan  dengan  aktor-aktor  tersebut  disebabkan  oleh persamaan  kepentingan.  Namun,  dalam  perspektif  realisme,  prioritas  utama  dalam kemitraan tersebut adalah kepentingan negara yang termaktub dalam konstitusi.

## Pariwisata Berkelanjutan Dalam Kemitraan Multipihak
Menurut  Sulistyadi,  dkk  (2019),  pariwisata  berkelanjutan  merupakan  pengelolaan pariwisata yang harus mengintegrasikan tiga hal yakni ekonomi, lingkungan dan sosial budaya. Prinsip ini juga sejalan dengan prinsip UNWTO 1 bahkan telah dipertegas dalam
1 UNWTO menyamakan prinsip pembangunan berkelanjutan dengan pariwisata berkelanjutan. Dapat diakses di https://www.unwto.org/sustainable-development
buku  panduannya Indicators  of  Sustainable  Development  for  Tourism  Destinations  A Guidebook (Marinello,  et  al.,  2021).  Oleh  Pemerintah  Indonesia,  definisi  tersebut  juga dipertegas  melalui  Peraturan  Menteri  Pariwisata  dan  Ekonomi  Kreatif/Kepala  Badan Pariwisata  dan  Ekonomi  Kreatif  Nomor  9  Tahun  2021  tentang  Pedoman  Destinasi Pariwisata  Berkelanjutan.  Secara  global  juga  pariwisata  berkelanjutan  ini  dipertegas dalam  17  tujuan  SDGs (Sustainable  Development  Goals) dimana  prinsip-prinsipnya sejalan dengan pariwisata berkelanjutan.
Dalam  KTT  2002  di  Johannesburg,  Afrika  Selatan,  dinyatakan  bahwa  pelaksanaan pembangunan berkelanjutan termasuk pariwisata  berkelanjutan perlu pelibatan kemitraan berbagai pihak. Apalagi pariwisata memiliki rantai global yang sangat luas dimana banyak pihak berkepentingan terhadapnya. Dengan mengimplementasikan pariwisata berkelanjutan  secara  menyeluruh  maka  diharapkan  dapat  terjadi  harmonisasi pembangunan  di  sektor  ekonomi,  lingkungan  dan  sosial  budaya.  Sebagaimana  definisi pariwisata  berkelanjutan  yang  menekankan  integrasi  tiga  hal  yakni  lingkungan,  ekonomi dan sosial  budaya,  maka  kepentingan pembangunan atas ketiga aspek ini harus berjalan beriringan dan tidak boleh saling menegasikan satu sama lain.
Dalam  kasus  Wakatobi,  maka  pembangunan  pariwisata  berkelanjutan  harus  dapat memastikan  adanya  distribusi  keuntungan  ekonomi  secara  adil  terutama  kepada masyarakat  lokal  Wakatobi  selain  dapat  berkontribusi  pada  pertumbuhan  ekonomi nasional.  Sementara  pada  aspek  lingkungan,  pengelolaan  pariwisata  di  Wakatobi  perlu menjamin kelestarian lingkungan (alam), khususnya ekosistem pantai dan laut Wakatobi, yang  pada  dasarnya  merupakan  aset  penting  dari  pembangunan  pariwisata  Wakatobi. Kemudian,  secara  sosial  budaya,  pariwisata  berkelanjutan  dapat  menjaga  nilai  sosial budaya  atau  kearifan  lokal  masyarakat  Wakatobi.  Dalam  menjaga  ketiga  kepentingan tersebut  secara  integral,  maka  dengan  perspektif  kemitraan  multi-pihak,  pembangunan pariwisata berkelanjutan harus dapat melibatkan berbagai aktor, baik negara maupun non- negara.

## Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan studi kasus tunggal. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mencoba memahami secara mendalam suatu fenomena  sosial  bukan  dalam  hitungan  numerik  (kuantitatif),  tetapi  dalam  pandangan
intersubjektif  dari  para  aktor  (subjek)  yang  terlibat.  Sementara  dengan  studi  kasus tunggal,  penelitian  dapat  memiliki  ruang  untuk  eksplorasi  secara  lebih  komprehensif dan  mendalam  terhadap  fokus  kajian.  Metode  pengumpulan  data  dengan  metode observasi  langsung  dan  wawancara  mendalam  dengan  representasi  subyek  penelitian (responden)  memungkinkan  penelitian  untuk  menangkap  fakta  empirik  di  dalam “the real  world” atau  dengan  kata  lain  mengungkap “the  hidden  facts” dan “informal realities” yang tidak banyak ditemukan dalam studi kepustakaan.
Wakatobi  menjadi  pilihan  studi  kasus  karena  dianggap  representatif  di  dalam topik  kajian  tentang  pembangunan  pariwisata  berkelanjutan  dan  kemitraan  multipihak yang  berkarakter  intermestik.  Wakatobi  merupakan local  (geographical)  setting yang memiliki “exposure” di  tingkat  nasional  maupun  internasional,  apalagi  telah  secara resmi  masuk  dalam  daftar  prioritas  pembangunan  pariwisata  nasional  Pemerintah Indonesia. Dengan potensi pariwisata yang berbasis pada kekayaan dan keindahan alam di  kawasan  pesisir  dan  ekosistem  laut,  norma  internasional  tentang  keberlanjutan (sustainability) menjadi  acuan  penting  dalam  proses  pembangunan  pariwisata  di Wakatobi  khususnya  pasca  pandemi  Covid-19  karena  isu  perlindungan  lingkungan hidup telah menjadi perhatian sentral masyarakat dunia, bahkan sejak penyelenggaraan Earth  Summit 1992  di  Rio  de  Jeneiro,  Brazil.  Dengan  demikian,  hasil  kajian  terhadap Wakatobi  diharapkan  dapat  memberikan  banyak “lesson  learned” secara  akademis maupun  empiris  bagi  para  pengambil  kebijakan  di  sektor  pariwisata,  karena  kajian dalam  konteks  kemitraan  multipihak  dan  pembangunan  berkelanjutan  belum  banyak dilakukan.
Pengumpulan  data  primer  dalam  penelitian  studi  ini  dilakukan  dengan  observasi langsung  dan  wawancara  mendalam  terhadap  narasumber  yang  relevan.  Narasumber yang  diwawancarai  adalah  Kepala  Bidang  Persampahan  Dinas  Lingkungan  Hidup Kabupaten  Wakatobi;  Kepala  Bidang  Ekonomi  dan  Pembangunan  Manusia  Bappeda Kabupaten  Wakatobi;  Kepala  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu Pintu  Kabupaten  Wakatobi;  dan  Kepala  Desa  Kahianga  Kabupaten  Wakatobi. Sementara  itu,  narasumber  (aktor)  internasional  yang  diwawancarai  adalah  Kepala Swisscontact  Sustour  Wakatobi  dan  Kepala  Yayasan  Konservasi  Alam  Nusantara Wakatobi. Selain itu, data-data primer lain diperoleh dari website resmi serta publikasi dan  siaran  pers  yang  dikeluarkan  oleh  narasumber.  Data  sekunder  diperoleh  melalui
studi  kepustakaan  seperti  jurnal  dan  buku  yang  relevan.  Selain  itu,  penulis  juga melakukan penelusuran data pada artikel berita yang dipublikasikan secara online oleh media nasional maupun lokal. Setelah data terkumpul maka dilakukan pengolahan data. Data-data  dikategorikan  terlebih  dahulu,  kemudian  direduksi  sesuai  kebutuhan.  Untuk memvalidasi data maka dilakukan teknik triangulasi yakni dengan menguji kredibilitas data melalui beberapa teknik pengumpulan data dan membandingkan data dari berbagai sumber data yang ada.

## Analisis Kasus
Wakatobi merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan total penduduk sebesar 111.402 jiwa dengan komposisi penduduk laki-laki berjumlah 55.827 jiwa  dan  penduduk  perempuan  sebanyak  55.575  jiwa  (BPS  Wakatobi,  2022).  Luas wilayah  Wakatobi  sekitar  19.200  km 2 ,  dengan  wilayah  perairan  yang  lebih mendominasi sekitar 8.726,38km 2 atau sebesar 97,53 persen dibandingkan luas wilayah daratan  yang  hanya  473,62  km 2 atau  sebesar  2,47  persen.  Nama  Wakatobi  sendiri merupakan akronim dari empat pulau utama, yaitu Wangi-wangi, Kaledupa, Tomia dan Binongko.
Dengan  karakter  geografis  tersebut,  Wakatobi  memiliki  potensi  wisata  berbasis keindahan  dan  kekayaan  alam  yang  sangat  besar,  khususnya  keanekaragaman  hayati, dari  ekosistem  pesisir  dan  lautnya  yang  luas.  Arah  pembangunan  pariwisata berkelanjutan  sudah  ditetapkan  secara  normatif  dan  legal  formal  melalui  Peraturan Kementerian  Pariwisata  dan  Ekonomi  Kreatif  Nomor  14  Tahun  2016,  yang  kemudian diturunkan  dalam  Rencana  Induk  Pembangunan  Kepariwisataan  Daerah  (RIPPARDA) Wakatobi tahun 2016-2025 melalui Peraturan Pemerintah Daerah (PERDA) Kabupaten Wakatobi  Nomor  4  Tahun  2017.  Selain  itu  ada  dua  capaian  yang  memperkuat  garis kebijakan  tentang  pembangunan  pariwisata  berkelanjutan  di  Wakatobi,  yaitu penghargaan Indonesian  Sustainable  Tourism  Award (ISTA)  pada  tahun  2018  dan penetapan  Wakatobi  sebagai  cagar  biosfer  dunia  oleh  UNESCO  tahun  2012.  Dengan kedua  capaian  ini  tentu  seharusnya  tidak  ada  alasan  bagi  industri  pariwisata  Wakatobi untuk  tidak  berkembang  dan  maju  dengan  mengedepankan  paradigma  pembangunan berkelanjutan.
Menurut  UNWTO  (n.d.)  pariwisata  berkelanjutan  adalah  pengelolaan  pariwisata yang  dapat  menjamin  tiga  aspek  pembangunan  sekaligus,  yaitu  ekonomi,  sosial  dan ekologis.  Namun  demikian,  dalam  praktiknya,  pembangunan  pariwisata  berkelanjutan menghadapi kompleksitas permasalahan yang tidak mudah karena adanya cross cutting issues yang  dihadirkan  dari  upaya  mengintegrasikan  beragam  kepentingan  di  ketiga aspek pembangunan yang “nature” nya cenderung berbeda. Kompleksitas ditandai juga dengan  kehadiran  aktor-aktor  non  negara  di  dalam  prosesnya,  khususnya  kelompok bisnis  dan  masyarakat  sipil,  baik  dari  ranah  domestik  maupun  internasional,  yang membawa  kepentingan  sektoralnya  masing-masing.  Meningkatnya  peran  aktor-aktor non-negara ini juga disebabkan antara lain karena pariwisata merupakan sektor industri jasa  yang  memiliki  rantai  global  yang  kompleks  (Szpilko,  2017)  sehingga  proses interaksi  antara  aktor-aktornya  tidak  hanya  bersifat  horizontal  tetapi  juga  vertikal ( multilevel ).  Kompleksitas  dalam  pembangunan  sektor  pariwisata  itu  juga  dipengaruhi oleh  adanya  dampak-dampak  negatif  dari  pembangunan  infrastruktur  fisik  untuk kepentingan sarana akomodasi dan transportasi yang berakibat pada terjadinya dislokasi sosial  terhadap kelompok masyarakat  lokal dan  degradasi  lingkungan di  area destinasi wisata  yang  bersangkutan.  Berkembangnya  norma  internasional  tentang  pembangunan berkelanjutan atau sering disingkat sebagai “sustainability” seiring dengan menguatnya kesadaran  masyarakat  dunia  yang  tercermin  dalam  Deklarasi  Rio  tahun  1992  dan de facto dengan adanya “ancaman” perubahan iklim global dengan segala potensi dampak destruktifnya, termasuk terhadap keberlangsungan hidup umat manusia di muka bumi.
Dalam  konteks  pengelolaan  pariwisata  berkelanjutan  di  Wakatobi,  negara 2 memiliki  peran  yang  penting  meskipun  banyak  keterlibatan  aktor-aktor  lain  dengan modalitas  dan  kepentingannya  masing-masing.  Negara  pada  prinsipnya  memiliki tanggung  jawab  konstitusional  untuk  membangun  pariwisata  berkelanjutan,  terutama dalam kaitan dengan hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan yang layak serta kewajiban negara untuk mengelola sumber daya alam di daratan maupun di lautan untuk  kemakmuran  warganya.  Deklarasi  Rio  1992  dengan  27  Prinsip-nya  juga menegaskan tentang tanggung jawab negara di dalam pengelolaan sumber daya alam di
2 Negara  dalam  hal  ini  adalah  pemerintah,  baik  di  level  pusat  (Pemerintah  Nasional  NKRI,  yang  dalam kaitan  dengan  pembangunan  sektor  pariwisata  direpresentasikan  dalam  banyak  hal  dengan Kementerian  Pariwisata  dan  Ekonomi  Kreatif,  atau  disingkat  dengan  Kemenparekraf)  maupun lokal (Pemerintah Daerah di Kabupaten Wakatobi).
wilayah yurisdiksinya bagi kebutuhan pembangunan (https://www.un.org). Deklarasi ini memuat  banyak  acuan  fundamental  terkait  norma-norma  internasional  yang  harus diperhatikan  negara  untuk  menjamin  terjaganya  kelestarian  lingkungan  bagi  generasi mendatang,  untuk  menjamin  prinsip  keadilan  bagi  semua  warganya,  untuk  mendorong partisipasi  berbagai  kelompok  dalam  masyarakat,  serta  untuk  mendorong  negara melakukan kerjasama internasional atas dasar kesetaraan.

## Modalitas Politik Negara: Otoritas Legal dan Birokrasi
Modalitas pertama dan utama dari negara adalah adanya kewenangan atau otoritas yang bersifat legal formal. Dengan adanya otoritas ini negara diharapkan dapat mewujudkan arah  dan  tujuan  pembangunan  yang  diinginkan,  termasuk  dalam  upaya  mendorong pelaksanaan  pariwisata  berkelanjutan.  Dengan  otoritas  atau  kewenangan  yang  bersifat legal formal ini segala kebijakan dan regulasi yang dibuat bersifat mengikat bagi aktor- aktor non-negara untuk berkewajiban mematuhinya.
Modalitas  penting  lainnya  bagi  negara  tentu  saja  adalah  aparatur  birokrasi  yang berjenjang  dari  pusat  ke  daerah/lokal  serta  mencakup  berbagai  unit  kerja  di  setiap kementerian  dan  lembaga  (K/L).  Birokrasi  sendiri  dapat  dimaknai  sebagai  sebuah sistem otoritas dengan mata rantai komando organisasional yang terstruktur.  Biasanya bersifat  piramida,  dimana  struktur  di  bawah  jauh  lebih  besar  daripada  yang  di  atas. Birokrasi  ini  pada  dasarnya  memiliki  tujuan  yang  baik  yaitu  agar  tugas-tugas  institusi dapat berjalan secara teratur dan sistematis.
Dengan  modalitas  tersebut,  jelas  negara  mempunyai privilege untuk  dapat merumuskan  sekaligus  mengontrol  (pelaksanaan)  kebijakan  dan  membuat  program- program  dalam  melaksanakan  pembangunan  pariwisata  berkelanjutan.  Aktor  non- negara  tidak  memiliki  secara  lengkap  tiga  modalitas  tersebut.    Aktor  bisnis,  misalnya, meskipun memiliki kekuatan finansial dan kapasitas manajerial, termasuk jaringan kerja dan lobbying yang  besar,  mereka  tidak  memiliki  otoritas  legal  dan  formal.  Sementara itu, masyarakat sipil, meskipun memiliki kekuatan gagasan, nilai-nilai (values) dan juga kemampuan berjejaring, mereka cenderung lemah dalam aspek finansial dan tentu saja tidak punya kewenangan legal formal serta aparatur birokrasi.
Dalam konteks pembangunan pariwisata Wakatobi, pada aspek ekonomi, otoritas negara yang pertama dan utama ditujukan untuk meningkatkan jumlah investasi dalam
rangka pembangunan infrastruktur terkait. Oleh karenanya, pemerintah sebisa mungkin menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif (Tam, 2019). Salah satu langkah penting  yang  dilakukan  oleh  Pemda  Wakatobi  adalah  bermitra  dengan  aktor internasional yakni Pemerintah Kanada melalui lembaga NSLIC (National Support for Local Investment Climates) 3 (Sultra.antaranews, 2018).  NSLIC memberikan penguatan kapasitas  kepada  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu (DPMPTSP)  Wakatobi  guna  menciptakan  iklim  investasi  yang  kondusif  sehingga banyak  investor  yang  menanamkan  modalnya  di  Wakatobi  (Karibi,  Kepala  Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu, wawancara, 23 Desember 2021). Namun,  dalam  operasionalisasinya,  NSLIC  tidak  bisa  melakukan  banyak  hal  karena pemerintah  pusat  dan  Pemda  Wakatobi  yang  memiliki  wewenang  untuk  membuat regulasi dan birokrasi  dalam mengatur investasi di  Wakatobi. Contoh  regulasi tersebut adalah  Peraturan  Daerah  (Perda)  No.  1,  Tahun  2014  tentang  Penanaman  Modal  di Kabupaten  Wakatobi.  Dengan  regulasi  ini,  negara  mempertegas  perannya  untuk mengatur  investasi  yang  masuk.  Dalam  regulasi  tersebut  bukan  hanya  mengatur ekonomi  tetapi  juga  lingkungan  dan  sosial  yang  harus  dijaga  oleh  investor  ketika berbisnis di Wakatobi. Hal ini seperti tercantum dalam Bab 1 tentang Ketentuan Umum, Pasal 1 Nomor 24.
“Tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan  adalah  komitmen  perusahaan  penanaman modal  untuk  berperan  serta  dalam  pembangunan  ekonomi  berkelanjutan  guna meningkatkan  kualitas  kehidupan  dan  lingkungan  yang  bermanfaat,  baik  bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”.
Dapat  dilihat  bahwa  peraturan  investasi  di  Wakatobi  memberikan  peran  kepada negara  untuk  mengatur  aktivitas  bisnis  agar  memberikan  dampak  positif  secara ekonomi, sosial dan lingkungan. Aktor bisnis (investor) harus mengikuti aturan ini. Ini bukti bahwa Pemda Wakatobi memiliki peran yang besar dalam investasi ini.
Hal  yang  sama  dapat  juga  dilihat  dalam  pembangunan  UMKM  di  Wakatobi. Keberadaan  UMKM  ini  sangat  penting  karena  dapat  dikatakan  bahwa  UMKM merupakan  bentuk  keterlibatan  masyarakat  lokal  dalam  pariwisata  berkelanjutan  di sektor ekonomi. Bahkan unit bisnis seperti ini bisa menjadi simbol ekonomi kerakyatan (Kustanto, 2022) karena masyarakat lokal bisa menjadi pelaku langsung dalam industri
3 Untuk mengetahui lebih jauh tentang NSLIC dapat mengakses https://nslic.or.id/sekilas-nslic/
ini  dengan  tidak  membutuhkan  prosedur  birokrasi  yang  rumit  dan  banyak  modalitas. Meskipun  UMKM  memiliki  modalitas  seperti  SDM  dan  jejaring  yang  dimiliki, terkadang  UMKM  membutuhkan  juga  dukungan  pengalaman  dan  pengetahuan  agar lebih  berkembang  secara  maksimal  (Hernando,  2017).  UMKM  membutuhkan penguatan  kapasitas  di  tengah  perubahan  pola  bisnis.  Apalagi  industri  4,0  telah mendisrupsi  pola  bisnis  (Gillpatrick,  et  al.,  2019)  sehingga  semua  pelaku  bisnis  mau tidak  mau  harus  beradaptasi  dalam  arus  perkembangan  itu.  Jika  tidak  dilakukan  maka perkembangan  bisnis  pun  akan  terhambat  bahkan  akan  kalah  bersaing.  Realitas  ini mendorong  pemerintah  memberikan  pelatihan-pelatihan  untuk  mengembangkan kapasitas  UMKM  di  Desa  Kahianga,  Wakatobi,  dimana  pemerintah  bermitra  dengan pihak  lain  seperti  Swisscontact  Sustour  yang  merupakan  representasi  dari  Pemerintah Swiss  (Ferdiang  Agung,  Kepala  Desa  Kahianga,  Wakatobi,  wawancara,  20  Februari 2022).  Keterlibatan  Sustour  ini  adalah  hal  yang  penting  karena  memiliki  pengalaman yang  baik  dalam  pemasaran  dan  mengkoneksikan  produk  UMKM  ke  pasar  termasuk pasar internasional (Escap & Iban, 2021).
Meskipun  Sustour  terlibat  dalam  pengembangan  UMKM  tersebut  di  atas  namun aktor ini tidak memiliki legal otoritas untuk membuat aturan yang harus dipenuhi oleh UMKM. Sementara itu, negara memiliki peran tersebut yang diberikan oleh konstitusi, bahkan  dalam  tataran  tertentu  regulasi  tersebut  bersifat  memaksa  UMKM  untuk menaatinya.  Hal  itu  dapat  dilihat  pada  UMKM  yang  bergerak  dalam  industri  kuliner minuman teh yang berbahan dasar daun pohon kelor di Desa Kahianga. Produk tersebut, tentunya, merupakan bagian diversifikasi produk UMKM yang bisa meningkatkan daya tarik  Wakatobi  sebagai  destinasi  pariwisata  nasional  bahkan  internasional.  Dengan produk  itu,  para  wisatawan  bisa  menikmati  dan  membawa  pulang  sebagai  oleh-oleh. Namun,  bagaimanapun  pemerintah  memiliki  standarisasi  yang  harus  dipenuhi  oleh UMKM atas produknya. Standar tersebut seperti standar kualitas dari segi kesehatan. Ini penting,  selain  memastikan  produknya  selalu  kompetitif,  juga  untuk  menjaga  produk agar  tidak  membahayakan  konsumen.  Apalagi  terdapat  relasi  antara  pertimbangan kesehatan  atas  produk  olahan  dengan  keputusan  konsumen  untuk  membeli (Kutresnaningdian & Albari, 2012). Pertimbangan kesehatan atas suatu produk tersebut semakin kuat di era Covid-19 (Andayana, 2020).
Kondisi  tersebut  di  atas  membuat  Pemda  Wakatobi  mengharuskan  UMKM kuliner  teh  tersebut  untuk  memiliki  izin  sertifikat  dari  Dinas  Kesehatan  Kabupaten Wakatobi.  Regulasi  ini  hanya  bisa  dikeluarkan  oleh  pemerintah  dalam  hal  ini  Pemda Wakatobi  melalui  Dinas  Kesehatan  sedangkan  UMKM  sendiri  serta  aktor  non-negara lain  tidak  bisa  melakukannya.  Meskipun  dalam  realitasnya,  prosedur  yang  dibuat  oleh Pemda  Wakatobi  cukup  rumit  sehingga  UMKM  tersebut  tidak  bisa  memenuhinya (Ferdiang  Agung,  Kepala  Desa  Kahianga,  Wakatobi,  wawancara,  20  Februari  2022). Kegagalan  Pemda  Wakatobi  dalam  menghadirkan  prosedur  birokrasi  (regulasi)  yang mudah membuat  perkembangan UMKM terhambat.  Rustan &  Kusumaningrum (2016) mengatakan  bahwa  birokrasi  yang  rumit  membuat  pertumbuhan  ekonomi  terhambat. Bahkan  kerumitan  birokrasi  membuat  perilaku  korupsi  semakin  subur  karena  para pelaku usaha  akan terdorong untuk  melakukan praktik suap  (gratifikasi)  agar prosedur birokrasi tersebut dapat dilewati dengan mudah. Eweje, et al. (2021) mengatakan tanpa ada  pemberian  dukungan  dari  pemerintah  untuk  sektor  bisnis  maka  tujuan pembangunan  (pariwisata)  berkelanjutan  akan  sulit  diwujudkan.  Dari  sini  jelas  bahwa perkembangan  UMKM  cukup  tergantung  pada  peran  pemerintah  meskipun  UMKM sendiri memiliki semangat serta modalitas lain yang mendukung.
Pentingnya regulasi juga dapat dilihat dari kemitraan antara Pemda Wakatobi dan Jepang  melalui  lembaga  JICA (Japan  International  Cooperation  Agency) dalam memberdayakan  UMKM  di  Wakatobi.  Keikutsertaan  JICA  dalam  pembangunan pariwisata  berkelanjutan  di  Wakatobi  terlihat  dalam  pelatihan  dan  pengembangan kapasitas masyarakat lokal Wakatobi yang dilakukan di Jepang (JICA’s Press Release, 2017;  Wakatobikab,  2017).  Beberapa  masyarakat  desa  di  Wakatobi  dikirim  ke  Jepang untuk  belajar  pariwisata  berbasis  komunitas  yang  memuat  tentang  prinsip  pariwisata berkelanjutan (Sultrakini, 2017). Kegiatan ini sebenarnya juga merupakan upaya untuk menginternasionalisasikan  Wakatobi  pada  masyarakat  Jepang  (Sudirman,  dkk., 2020).  Namun, sebelum kegiatan tersebut dilakukan, JICA terlebih dahulu harus masuk melalui  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  (Bappeda)  Wakatobi  (Masruddin, Kepada Bidang Ekonomi dan Pembangunan Manusia, Bappeda Wakatobi, wawancara, 22  Desember  2021).  Mekanisme  ini  harus  ditaati  oleh  JICA  jika  ingin  melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat Wakatobi, meskipun sebenarnya aktor negara asing lain  juga  harus  berkoordinasi  dengan  Bappeda  Wakatobi  jika  ingin  terlibat  dalam
pembangunan di Wakatobi. Meskipun aktor internasional ini memiliki kapasitas dengan SDM  dan  pendanaan  yang  baik,  mereka  tetap  harus  tunduk  pada  aturan  yang  berlaku dalam birokrasi di Wakatobi.
Terkait  aspek  lingkungan,  khususnya  pengelolaan  sampah  atau  limbah,  peran pemerintah menjadi sentral karena volume sampah di Wakatobi yang cukup signifikan sehingga  mengancam  kawasan  pesisir  dan  ekosistem  laut  Wakatobi.  Menurut  catatan Dinas  Lingkungan  Hidup  Wakatobi,  volume  sampah  dari  keempat  kawasan  Wakatobi total mencapai sekitar 45 juta ton perhari dengan intensitas sebesar 50% berada di pulau Wangi-wangi  (30  ton),  dan  sebagian  besar  sampah  merupakan  sampah  plastik  dan organik  (Kompas,  2020).  Selain  mengeluarkan  Peraturan  Bupati,  Pemda  Wakatobi melibatkan aktor internasional, yaitu Pemerintah Swiss. Kehadiran Pemerintah Swiss di Wakatobi tersebut merupakan implementasi dari kemitraan Government to Government (G  to  G) antara  Pemerintah  Indonesia  dan  Pemerintah  Swiss  (Swisscontact,  n.d.). Melalui lembaga yang dipercayakan yakni Swisscontact Sustour, Pemerintah Swiss ikut terlibat  dalam  pembangunan  pariwisata  berkelanjutan  di  Wakatobi.  Dalam implementasinya,  Sustour  ikut  terlibat  dalam  penyusunan  Perda  Nomor  4  Tahun  2017 tentang  Rencana  Induk  Pembangunan  Kepariwisataan  Daerah (RIPPARDA)  Wakatobi 2016-2025 yang menjelaskan tentang pembangunan pariwisata berkelanjutan yang salah satu sektornya adalah lingkungan (Asri Kasim, Kepala Sustour Wakatobi, wawancara, 9 Februari  2022).  Pada  tingkatan  yang  lebih  teknis  lagi,  pembuatan  regulasi  dalam pengelolaan  persampahan,  Sustour  bersama  Dinas  Lingkungan  Hidup  menyusun Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 12 Tahun 2018 tentang pengurangan sampah rumah tangga  dan  sampah  sejenis  sampah  rumah  tangga  (Aloiddin,  Kepala  Bidang Persampahan,  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kab.  Wakatobi,  wawancara,  9  Desember 2021).
Dalam kemitraan Swiss dan Indonesia (Wakatobi), selain terlibat secara teknis di lapangan  melalui  SDM  yang  dimiliki  bahkan  mendapat  dukungan  politik,  Pemerintah Swiss juga menjadi donatur dalam programnya di Wakatobi (Swisscontact, n.d.). Lebih jauh  Pemda  membangun  legitimasi  hukum  untuk  memayungi  program  pengelolaan sampah di Wakatobi. Ripparda Wakatobi 2016-2025 dan Perbup Nomor 12 Tahun 2018 di  atas  setidaknya  merefleksikan  adanya  otoritas  legal  yang  lebih  teknis  dalam penanganan  sampah  sehingga  aparatur  pemerintah  termasuk  para  pemangku
kepentingan lain (stakeholders) memiliki panduan dalam menangani persoalan sampah yang terkait. Sebagai aktor eksternal, Pemerintah Swiss tidak memiliki kapasitas untuk melegalisasi  regulasi  masalah  lingkungan  serta  sektor  lainnya.  Apalagi  memberikan sanksi dan memerintahkan birokrasi pemerintah dalam menjalankan agenda-agendanya di  Wakatobi.  Kapasitas  tersebut  hanya  melekat  pada  otoritas  Pemda  Wakatobi  untuk dapat menjalankannya.
Pentingnya  regulasi  untuk  melestarikan  ekosistem  baik  darat  maupun  laut  juga bisa  dilihat  dalam  upaya  yang  dilakukan  oleh  Yayasan  Konservasi  Alam  Nusantara (YKAN).  YKAN  adalah  lembaga  nirlaba  lokal  perpanjangan  tangan  dari  NGO internasional yakni The Nature Conservancy (TNC) 4 yang berasal dari Amerika Serikat. Secara  spesifik  salah  satu  peran  penting  dari  YKAN  adalah  terlibat  dalam  proses legalisasi  dan  formalisasi  Masyarakat  Hukum  Adat  (MHA)  Kawati  Tomia  dan  Barata Kaledupa  (YKAN,  n.d.)  di  Wakatobi.  Upaya  YKAN  tersebut  akhirnya  menghasilkan Perbup  Wakatobi  Nomor  45  Tahun  2018  tentang  pembentukan  MHA  Kawati  Tomia dan  Perbup  Wakatobi  Nomor  44  Tahun  2018  tentang  pembentukan  MHA  Barata Kahedupa.  Eksistensi  lembaga  MHA  ini  sangat  bermanfaat  bagi  upaya  pelestarian lingkungan.  MHA  yang  memiliki  modal  sosial  akan  mendapat  legitimasi  dari masyarakat untuk melakukan upaya-upaya pelestarian ekosistem. Hal yang bisa dilihat adalah bagaimana MHA Kawati (Pulau) Tomia melestarikan keberadaan ikan ole, salah satu  jenis  ikan  di  Wakatobi  (YKAN,  2018).  Formalisasi  MHA  Kawati  Tomia  ini membuat lembaga ini memiliki legitimasi yang kuat dan tentunya mendapat dukungan dari  berbagai  pihak  untuk  bisa  melestarikan  ikan  tersebut.  Ikan  ini  cukup  bermanfaat, selain dapat dikonsumsi, juga menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang sedang menikmati keindahan bawah laut Wakatobi.
Hal yang sama juga dilakukan oleh beberapa pihak seperti Balai Taman Nasional Wakatobi (BTNW) dan masyarakat adat di Desa Tampara, Pulau Kaledupa, Wakatobi, dalam  menjaga  kelestarian  ekosistem  hutan  bakau  (Kompas,  2022).  Selama  ini pengrusakan atas hutan  bakau sudah sering terjadi seperti melakukan alih fungsi  hutan bakau.  Padahal  tanaman  ini  sangat  penting  yang  dapat  dimanfaatkan  untuk  menjaga keseimbangan  ekosistem  dan  juga  sebagai  objek  wisata.  Salah  satu  jalan  keluar  untuk
4 Hal ini diungkapkan oleh Ketua YKAN Wakatobi, La Ode Arifudin, dalam sebuah wawancara dengan penulis. Dan untuk mengetahui lebih jauh, silahkan akses website resminya https://www.nature.org/en-us/about-us/where-we-work/asia-pacific/indonesia/
mengatasi degradasi hutan bakau di Pulau Kaledupa, Wakatobi, tersebut adalah dengan menegakkan hukum adat. Keberadaan lembaga hukum adat cukup memainkan peranan yang  signifikan,  apalagi  adat  sejak  dahulu  berperan  dalam  pelestarian  lingkungan  di Wakatobi  (Diyati  &  Rani,  2018).    Dengan  adanya  formalisasi  MHA  Barata  Kaledupa dari  Pemda  Wakatobi,  maka  MHA  ini  akan  semakin  percaya  diri  untuk  dapat menggunakan  hukum  adat  dalam  kegiatan  pelestarian  bakau  tersebut.  Peran  Pemda Wakatobi dalam mengakui eksistensi MHA dalam kerangka legal formal sangat berarti dan hal tersebut hanya bisa dilakukan oleh Pemerintah.
Pentingnya  formalisasi  MHA  ini  juga  potensial  berdampak  pada  peran  MHA dalam  pembangunan  pariwisata  berkelanjutan  Wakatobi  yang  lebih  luas.  Sebagaimana telah  diketahui  bahwa  Wakatobi  telah  menjadi  salah  satu  destinasi  pariwisata  dalam kerangka  KSPN  (Kawasan  Strategis  Pariwisata  Nasional)  yang  merupakan  program Pemerintah Pusat.  Program  yang juga dikenal  dengan 10 Bali Baru ini,  mengharuskan Pemda Wakatobi perlu menyediakan kawasan khusus untuk dikelola oleh BOP (Badan Otoritas Pariwisata) sebagai aktivitas ekonomi pariwisata. Wakatobi akan menyediakan lahan  sekitar  1000  hektar  (Antaranews,  2016).  Salah  satu  kawasan  yang  ditargetkan adalah  tanah-tanah  adat  yang  ada  Desa  Kahianga,  Wakatobi.  Formalisasi  MHA  ini semakin  membuat  MHA  mendapat  posisi  dan  peran  yang  signifikan.  Apalagi  dalam Perbup tentang MHA  tersebut  dijelaskan betapa  pentingnya peran MHA untuk  terlibat dalam  pembangunan  di  Wakatobi  termasuk  dalam  pariwisata  berkelanjutan  sebagai salah satu sektor utama pembangunan di Wakatobi. Tanpa adanya Perbup MHA, peran MHA  akan  kurang  dipedulikan.  Disinilah  peran  pentingnya  negara  (Pemda  Wakatobi) dalam memberikan legitimasi formal tersebut yang tidak bisa dilakukan oleh aktor lain, terlepas  apakah  dalam  implementasinya  hak-hak  adat  dihargai  atau  tidak.  Namun, secara  normatif,  legitimasi  negara  atas  MHA  perlu  diapresiasi  karena  akan  menjadi bukti bahwa MHA diakui kedaulatannya.
Dalam hal perlindungan ekosistem di Taman Nasional Wakatobi (TNW), terdapat regulasi yang mengatur aktivitas masyarakat baik masyarakat lokal maupun wisatawan di  wilayah  TNW  tersebut.  Hal  ini  sebagai  konsekuensi  dari  adanya  penetapan pemerintah  pusat  yang  menjadikan  Wakatobi  sebagai  salah  satu  taman  nasional  di Indonesia.  Dalam  regulasi  tersebut,  ada  pembagian  wilayah  (zona)  dimana  setiap wilayah  memiliki  fungsi  masing-masing  sehingga  tidak  semua  masyarakat  bisa
melakukan  aktivitas  sesuka  hati  (Firmansyah,  dkk.,  2017).  Dalam  pengelolaan  TNW, ada  Balai  Taman  Nasional  Wakatobi  (BTNW)  yang  memiliki  otoritas  termasuk  dapat mengawasi jalannya konservasi di kawasan ini (Kodir, Ahmad, & Meiji, 2020) . BTNW juga  memiliki  anggaran  dalam  aktivitasnya  yang  dianggarkan  melalui  Kementerian Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  (KLHK)  Republik  Indonesia.  Dalam  pengawasan atas  jalannya  kegiatan  konservasi  di  TNW,  BTNW  juga  memiliki  aparatur  birokrasi. Otoritas  ini  membuktikan  bahwa  negara  masih  memainkan  peran  sentral  dalam penjagaan konservasi di TNW.
Menurut  Miraftab  (2004)  kesuksesan  kemitraan  dapat  ditentukan  dengan  peran negara  yang  kuat.  Dalam  hal  ini  bisa  dilihat  dari  kemitraan  antara  YKAN  dan  Dinas Pariwisata  dan  Ekonomi  Kreatif  Kabupaten  Wakatobi  dalam  menyusun  CHSE (Cleanliness,  Health,  Safety  &  Environment  Sustainability) untuk  wisatawan  yang melakukan  aktivitas  penyelaman (La  Ode  Arifudin,  Kepala  YKAN  Wakatobi, wawancara,  14  Januari  2022).  Artinya  kode  etik  CHSE  ini  merupakan  aturan  yang dibuat untuk mengatur wisatawan yang ingin melakukan penyelaman untuk menikmati keindahan  ekosistem  bawah  laut.  Adanya  kode  etik  CHSE  ini  merupakan  upaya pembangunan pariwisata berkelanjutan di sektor lingkungan yang cukup penting karena menurut Ozturk et.al (2016), kehadiran wisatawasan di suatu destinasi wisata berpotensi merusak  lingkungan.  Sebagai  aktor  non-negara,  YKAN  tidak  memiliki  otoritas  lebih untuk  membuat  dan  menerapkan  kode  etik  tersebut.  YKAN  tidak  memiliki  kapasitas untuk  menerapkan  dan  bahkan  memaksa  wisatawan  untuk  menggunakan  kode  etik tersebut.  Hal  ini  disebabkan  karena  YKAN  tidak  memiliki  otoritas  legal  untuk melakukan  itu.  YKAN  hanya  bisa  beroperasi  sesuai  dengan  modalitas  dan  mengikuti aturan-aturan  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia  secara  umum  dan  Wakatobi  secara khusus. Sementara itu, pemilik otoritas legal tersebut adalah negara. Dengan kata lain, sebesar  apapun  upaya  YKAN  dalam  menjaga  kelestarian  ekosistem  bawah  laut  dalam konteks penerapan kode etik tersebut di atas, maka tidak bisa dilakukan tanpa ada peran negara sebagai pemilik otoritas legal dan memiliki instrumen pengawasan serta penegak hukum seperti birokrasi dan aparat penegak hukum lain yang bersifat memaksa.
Masalah  lingkungan  lainnya  di  Wakatobi  adalah  masalah  penambangan  pasir (Kurniasari,  dkk.,  2018).  Penambangan  pasir  ini  berpotensi  menyebabkan  abrasi  di sekitar  pantai  (Taufik,  dkk.,  2020).  Tidak  hanya  dapat  merusak  ekosistem  laut  dan
pantai  yang  akan  mengurangi  daya  tarik  destinasi  di  tempat  tersebut,  melainkan  juga mengancam  kehidupan  manusia  yang  tinggal  di  sekitarnya.  Dalam  hal  penanganan masalah  ini,  meskipun  secara  umum  telah  ada  sosialisasi  dan  pendidikan  lingkungan yang  dilakukan  oleh  berbagai  pihak  (Antaranews,  2022)  maka  dalam  hal  penegakan hukum dan membuat regulasi hanya negara yang bisa melakukannya. Apalagi masalah penegakan  hukum  yang  dianggap  lemah  sehingga  pengrusakan  lingkungan  seperti  ini masih  saja  terjadi  (Ekuatorial,  2021).  Sebenarnya,  dalam  perihal  sanksi  dan  regulasi dalam kasus ini, bisa saja MHA melakukannya akan tetapi MHA memerlukan anggaran dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
Secara umum, terdapat regulasi pemerintah yang mengatur tentang pembangunan pariwisata berkelanjutan secara nasional maupun khusus Wakatobi. Di tingkat nasional, ada  Peraturan  Kementerian  Pariwisata  dan  Ekonomi  Kreatif  Nomor  14  Tahun  2016 tentang  pedoman  destinasi  pariwisata  berkelanjutan.  Di  tingkat  lokal  (Wakatobi), pelaksanaan  pariwisata  berkelanjutan  mengacu  pada  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah  Daerah  (RPJMD)  Wakatobi  2016-2021  dan  Perda  Nomor  4  Tahun  2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA) Wakatobi. Selanjutnya,  regulasi-regulasi  lain  di  tingkat  lokal  yang  mendukung  seperti  peraturan tentang  MHA  seperti  Perbup  Wakatobi  Nomor  45  Tahun  2018  tentang  pembentukan MHA  Kawati  Tomia  dan  Perbup  Wakatobi  Nomor  44  Tahun  2018  tentang pembentukan  MHA  Barata  Kahedupa.  Di  sektor  lingkungan,  khususnya  pengelolaan sampah,  selain  sudah  ada  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2008  beserta  Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik, juga terdapat Perbup Nomor 12 Tahun 2018 tentang pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis  sampah  rumah  tangga  dan  Perda  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  pengelolaan sampah.  Regulasi-regulasi  tersebut  menjadi  instrumen  pemerintah  untuk  menjalankan pembangunan berkelanjutan. Selain itu, semua pemangku kepentingan yang beroperasi di Wakatobi harus mengacu pada aturan-aturan tersebut.

## Modalitas Finansial Negara
Modalitas  lain  yang  membuat  negara  memiliki power yang  sulit  untuk  digantikan perannya oleh aktor lain adalah keberadaan dana (anggaran) yang berkelanjutan. Dalam hal ini, negara memiliki APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan APBD
(Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah)  yang  dapat  membiayai  program-program pembangunan. Dari anggaran tersebut pelaksanaan pariwisata berkelanjutan akan dapat didukung  oleh  anggaran  resmi  pemerintah  secara  berkesinambungan  jika  pariwisata berkelanjutan telah ditetapkan sebagai agenda prioritas suatu daerah dan dalam konteks ini adalah destinasi pariwisata Wakatobi. Apalagi pelaksanaan pembangunan pariwisata berkelanjutan  di  Wakatobi  tersebut  telah  dicantumkan  dalam  regulasi  seperti  Ripparda Wakatobi 2016-2025 dan dalam skala nasional telah ditetapkan sebagai agenda prioritas nasional  dalam  KSPN  (Kawasan  Strategis  Pariwisata  Nasional),  terlebih  dalam  upaya pemulihan ekonomi pasca Covid-19.
Urgensi  anggaran  ini  dapat  dilihat  dalam  pelaksanaan  pembangunan  pariwisata berkelanjutan  di  Wakatobi  di  sektor  lingkungan.  Seperti  telah  dijelaskan  sebelumnya tantangan  bagaimana  aktor  internasional  Sustour  terlibat  dalam  pembuatan  Ripparda Wakatobi  2016-2025  dan  Perbup  Nomor  12  tahun  2018  tentang  pengurangan  sampah rumah  tangga  dan  sampah  sejenis  sampah  rumah  tangga.  Dalam  pelaksanaannya, regulasi  tersebut  kurang  berjalan  efektif  bahkan  untuk  Perbup  Nomor  12  tahun  2018 tidak  berjalan  sama  sekali  tangga  (Aloiddin,  Kepala  Bidang  Persampahan,  Dinas Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Wakatobi,  wawancara,  9  Desember  2021).  Di  tingkat implementasi yang lebih teknis, Wakatobi belum memiliki tempat pembuangan sampah sementara  (TPS)  dan  akhir  (TPA)  di  seluruh  Pulau-Pulau  Utama  Wakatobi.    Padahal dalam  RPJMD  (Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah)  Wakatobi  2016- 2021  menekankan  bahwa  sektor  pariwisata  adalah  salah  satu  sektor  utama  dalam pembangunan di  Wakatobi. Selain itu, terdapat juga Peraturan Kementerian Pariwisata dan  Ekonomi  Kreatif  Nomor  14  Tahun  2016  tentang  Pedoman  Destinasi  Pariwisata Berkelanjutan. Dari berbagai regulasi tersebut dijelaskan bahwa lingkungan merupakan salah  satu  sektor  dalam  pariwisata  berkelanjutan  yang  harus  dilestarikan.  Namun, kendala  utamanya  adalah  ada  pada  anggaran.  Meskipun  Pemda  Wakatobi  memiliki anggaran namun alokasi dana untuk persoalan lingkungan (persampahan) masih minim. Hal  ini  bisa  dilihat  dalam  sturktur  APBD  Wakatobi  tahun  2021  yang  mengalokasikan anggaran  pengelolaan  kegiatan  lingkungan  hidup  hanya  0,16%  (Ekuatorial,  2021). Terlepas  dari  minimnya  anggaran  tersebut,  peran  penganggaran  yang  bersifat berkelanjutan  tersebut  hanya  bisa  dilakukan  oleh  negara.  Aktor  non-negara  dan  aktor negara asing seperti Sustour tidak memiliki tanggung jawab konstitusi dan otoritas legal
untuk  melakukannya.  Masalah  anggaran  ini  bisa  diatasi  dengan  komitmen  pemerintah dalam  pengelolaan  lingkungan  ini.  Dengan  demikian,  hal  penganggaran  ini  berkaitan dengan political will dari kepemimpinan politik pemerintah.
Harus  diakui  bahwa  aktor  internasional  seperti  Sustour  dan  YKAN  memiliki modalitas  finansial.  Namun,  selain  jumlah  terbatas  untuk  menangani  persoalan lingkungan,  para  aktor  tersebut  juga  tidak  memiliki  tanggung  jawab  konstitusi  untuk beroperasi di Wakatobi secara berkelanjutan. Sementara itu, Pemerintah Indonesia yang akan  terus  menjadi  pihak  eksekutif,  yudikatif  dan  legislatif  yang  memiliki  kedaulatan ataupun  kewenangan  politik  dan  legal  atas  wilayah  Wakatobi.  Dengan  demikian,  jelas bahwa Pemerintah Indonesia, sepanjang eksistensinya sebagai perwujudan negara, akan memiliki  kewajiban  untuk  menganggarkan  pelaksanaan  pembangunan  pariwisata berkelanjutan  di  Wakatobi  sesuai  amanat  konstitusi.  Dalam  pelaksanaannya  pun pemerintah memiliki jaringan birokrasi yang luas sampai ke tingkat bawah.
Masalah pendanaan juga terjadi pada pembiayaan UMKM di Wakatobi. Berbagai pelatihan  pengembangan  SDM  terhadap  UMKM  seperti  yang  dilakukan  oleh  Sustour dan  YKAN  (2022)  namun  tantangan  yang  dihadapi  UMKM  juga  adalah  pada pendanaan  (Harapansultra,  2020).  Modal  ini  sangat  penting  dalam  mengembangkan usaha  dan  inovasi.  Di  Wakatobi  bantuan  UMKM  pernah  diberikan  oleh  Pemda Wakatobi  melalui  program  “UMKM  Bersinar”  (Sultrakini,  2018).  Dalam  mekanisme bantuan tersebut, pemerintah bermitra dengan bank untuk memberikan bantuan dana ke UMKM dengan bunga 0%. Masyarakat mengusulkan bantuan ke bank, kemudian bunga pinjaman  dibayar  oleh  Pemda  Wakatobi  sehingga  masyarakat  tidak  membayar  lagi bunga  pinjaman  tersebut  atau  bunga  menjadi  0%.  Mekanisme  bantuan  seperti  ini dilakukan  oleh  Pemda  Wakatobi  karena  memiliki  jaminan  yakni  memiliki  sumber anggaran  yang  berkelanjutan  (APBD).  Hal  ini  tidak  bisa  dilakukan  oleh  aktor  non- negara lain, termasuk aktor seperti YKAN dan Sustour. Selain itu, keberhasilan Pemda bermitra  dengan  bank  karena  Pemda  memiliki  modalitas  legal  otoritas  yang  memiliki posisi tawar politik di hadapan lembaga keuangan seperti bank. Bahkan izin mendirikan usaha seperti bank pun harus mengikuti prosedur regulasi dan birokrasi yang ditentukan oleh  pemerintah.  Bantuan  pendanaan  lain  juga  dapat  dilihat  dari  bantuan  BI  (Bank Indonesia)  kepada  UMKM  Wakatobi  (Sultra.antaranews,  2022).  Sebagaimana  telah diketahui BI merupakan lembaga negara meskipun sifatnya independen.

## Simpulan
Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa sentralitas peran negara cukup kuat di  dalam  proses  pembangunan  pariwisata  berkelanjutan  di  Wakatobi.  Sentralitas  ini didukung oleh kepemilikan negara atas tiga modalitas utama, yaitu otoritas legal formal, birokrasi  serta  finansial.  Modalitas  otoritas  legal  formal  memberikan  pengaruh  politik (power) yang  sangat  besar  bagi  negara  untuk  dapat  memainkan  peran  sentral,  bahkan membuat  perannya  tidak  dapat  tergantikan  oleh  aktor  lain.  Hal  yang  paling  nyata  dari kekuatan otoritas ini adalah produk regulasi yang dihadirkan mulai dari tingkat nasional (Undang-Undang,  Peraturan  Pemerintah,  Peraturan  Menteri,  dan  lain-lain)  hingga tingkat lokal (Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan lain-lain) yang memberikan arah kebijakan  maupun  pedoman  pelaksanaan  kebijakan,  baik  terkait  aspek  pembangunan ekonomi (peraturan investasi asing dan pemberian modal UMKM), aspek pembangunan sosial  (pengaturan  status  dan  gerak  dari  MHA)  serta  aspek  pembangunan  lingkungan hidup  (peraturan  pengelolaan  sampah,  penambangan  pasir,  penangkapan  ikan  ole,  dan lain  sebagainya).  Modalitas  negara  yang  lain  yaitu  penyediaan  (dan  pengaturan) finansial,  khususnya  terkait  penyediaan  anggaran  pembangunan  yang  berkelanjutan. Negara  juga  memiliki  modalitas  birokrasi  yang  dapat  mengarahkan  dan  mengontrol aparaturnya  dari  pusat  sampai  ke  unit  yang  paling  bawah  seperti  kelurahan  dan  desa, pada  dasarnya  juga  sangat  mempengaruhi  bagaimana  proses  pembangunan  pariwisata berkelanjutan berjalan di Wakatobi.
Modalitas otoritas legal formal, organisasional (birokrasi) dan ekonomi (finansial) pada dasarnya telah memberikan power bagi berfungsinya “environmental state” dalam proses  pembangunan  pariwisata  berkelanjutan  di  Wakatobi,  melalui  penguatan legitimasi  bagi  eksistensi  aktor-aktor  lain  yang  selama  ini  posisinya  cenderung termarjinalisasi,  yaitu  MHA.  Di  dalam  perspektif  kemitraan  multipihak  dan pembangunan  berkelanjutan  yang  berlandaskan  pada  prinsip  inklusivitas  dan partisipatoris  keberadaan  MHA  tidak  boleh  dinegasikan  agar  upaya-upaya  untuk melestarikan  lingkungan  dapat  secara  efektif  tercapai.  Pemda  Wakatobi  telah menggunakan modalitas politiknya dengan membuat regulasi Perbup Wakatobi No. 45 Tahun  2018  tentang  pembentukan  MHA  Kawati  Tomia  sekaligus  memberikan legitimasi  kepada  MHA  Kawati  Tomia  untuk  bermitra  dalam  mengambil  peran
pembangunan, khususnya melindungi biota laut ikan ole. Sementara itu, regulasi terkait Perbup Nomor 12 tahun 2018 tentang pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis  sampah  rumah  tangga  dan  Perda  nomor  2  tahun  2014  tentang  pengelolaan sampah dapat mendorong masyarakat lokal untuk berperan dalam pelestarian ekosistem pantai  dan  laut  dari  pencemaran  sampah  yang  berasal  dari  daratan,  khususnya  sampah plastik  yang berbahaya  bagi  biota laut. Hal yang relatif sama terkait isu  penambangan pasir. Dengan berbagai regulasi ini jelas environmental state hadir dan juga memberikan legitimasi  kepada  berbagai  aktor  untuk  terlibat  dalam  pembangunan  pariwisata berkelanjutan di Wakatobi dengan menggunakan modalitas politiknya.
Namun demikian, di sisi lain, modalitas politik berupa otoritas legal dan birokrasi negara ternyata juga dapat melemahkan pelaksanaan kemitraan dan counter-productive dalam  mendukung  pencapaian  pembangunan  pariwisata  berkelanjutan.  Hal  ini  tampak jelas  dalam  kasus  UMKM  (pengusaha  kuliner  minuman  lokal)  yang  justru  terhambat gerak  usahanya  akibat  mekanisme  regulasi  dan  birokrasi  pemerintah  Wakatobi  yang tidak  efisien  bahkan  cenderung  mempersulit  dalam  hal  persyaratan  untuk  standarisasi kesehatan.  Padahal,  pelaku  UMKM  jutsru  ingin  mematuhinya  karena  adanya permintaan  pasar  yang  semakin  ketat  tentang  keamanan  produk  kuliner  yang dikonsumsi  publik.  Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan  bahwa  kemitraan  Pemda Wakatobi  dengan  para  pelaku  UMKM  ternyata  tidak  sepenuhnya  berjalan  baik  dan efektif.
Modalitas  legal  otoritas  dan  birokrasi  yang  dimiliki  Pemda  Wakatobi  juga berperan  dalam  kemitraan  dengan  NSLIC  Kanada.  Bersama  NSLIC,  Pemda  Wakatobi melakukan  upaya-upaya  penciptaan  iklim  investasi  yang  kondusif  di  Wakatobi. Meskipun  demikian,  NSLIC  memiliki  wewenang  yang  terbatas.  Hal  tersebut  tampak dalam  proses  investasi  yang  masuk  di  Wakatobi  yang  hanya  bisa  melalui  proses birokrasi.  Terkait  pembuatan  regulasi  seperti  Perda  No.  1  Tahun  2014  tentang Penanaman  Modal  di  Kabupaten  Wakatobi  yang  menjelaskan  bahwa  investor  tidak hanya  memberikan  manfaat  ekonomi  tetapi  juga  sosial  dan  lingkungan,  peran  tersebut hanya  bisa  dilakukan  oleh  negara.  Hal  yang  sama  ditunjukan  dalam  pengadopsian norma penting dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan saat ini, yaitu etika CHSE (Cleanliness,  Health,  Safety  and  Environment  Sustainability). Etika  ini  dibuat  atas
kemitraan Pemda Wakatobi dengan YKAN namun hanya bisa diberlakukan oleh Pemda Wakatobi termasuk dalam pengawasan yang melibatkan peran aparatur birokrasi.
Sementara  itu  terkait  modalitas  ekonomis  (kapasitas  finansial),  peran  sentral negara  juga  tampak  jelas  dalam  kaitan  dengan  pendanaan  pembangunan  (anggaran) yang berkelanjutan, baik melalui dari APBN dan APBD. Melalui pendekatan kemitraan multipihak,  pendanaan  atau  pemberian  modal  kepada  UMKM  dalam  program  yang dinamakan  “UMKM  Bersinar”,  Pemda  Wakatobi  telah  memberikan  keringanan pinjaman  usaha  kepada  para  pelaku  UMKM  dengan  bunga  0%.  Bergeraknya  Pemda Wakatobi hingga ke pelaku UMKM maupun MHA, pada dasarnya juga mencerminkan bahwa Pemda Wakatobi telah menggerakkan modalitas birokrasinya hingga ke tingkat lapisan masyarakat yang paling bawah.
Sebagai kesimpulan akhir maka dapat dikatakan bahwa sentralitas peran negara di dalam  pembangunan  pariwisata  berkelanjutan  di  Wakatobi  khususnya,  dan  bahkan  di berbagai wilayah Indonesia pada umumnya, masih cukup signifikan. Peran ini terutama untuk  memastikan  bahwa  kehadiran  investasi  asing  tidak  serta  merta  menegasikan kelompok  UMKM  maupun  kelompok  masyarakat  marjinal  lainnya  di  tingkat  akar rumput.  Peran  ini  juga  sentral  karena  kepentingan  dalam  pembangunan  pariwisata berkelanjutan  bukan  sekedar  berpihak  pada  kepentingan  pertumbuhan  ekonomi  saja, tetapi  juga  pada  aspek  pembangunan  sosial  serta  perlindungan  lingkungan  hidup  yang menjadi basis penghidupan ( livelihoods ) dari masyarakat lokal dan aset pembangunan.
Mengingat  bahwa  pembangunan  pariwisata  di  Indonesia  pada  dasarnya  banyak bersandar  pada  aset  alamiah  berupa  kekayaan  dan  keindahan  alam,  maka  jelas paradigma  pembangunan  pariwisata  berkelanjutan  akan  mendapat  tantangan dengan berkembangnya isu-isu lingkungan hidup dan sosial yang cenderung kian kompleks dan dinamis seiring dengan menggeliatnya pertumbuhan ekonomi dalam industri pariwisata yang  akan  terus  dikembangkan  pasca  pandemi  Covid-19  (yang  dihasilkan  dari meningkatnya  wisatawan,  meningkatnya  pembangunan  infrastruktur,  meningkatnya investasi,  serta  meningkatnya  beragam  konsumsi,  dan  lain-lain).  Oleh  karena  itu  pula, pendekatan  kemitraan  multipihak  tetap  relevan  sebagai  strategi  pencapaian pembangunan  pariwisata  berkelanjutan  karena  adanya  keterhubungan  dan  keterlibatan beragam  aktor  lintas  sektoral.  Dalam  konteks  ini,  belajar  dari kasus  Wakatobi, kepemimpinan negara sebagai “environmental state” , baik di tingkat nasional maupun
lokal,  adalah  sentral  dan  strategis  untuk  menjamin  kepentingan  sosial  masyarakat  dan lingkungan  (ekosistem)  di  daratan  maupun  di  lautan  dapat  terlindungi  dari  berbagai ancaman  maupun  kerusakan  akibat  tindakan  eksploitasi  pihak-pihak  yang  tidak bertanggung jawab.

## Referensi
Al  Dilwan,  M.,  Astina,  I.  K.,  &  Bachri,  S.  (2019).  Pariwisata  Wakatobi  dalam Perspektif  Produksi  Ruang. Jurnal  Pendidikan:  Teori,  Penelitian,  dan Pengembangan , 4 (11), 1496-1503.
Andayana,  M.  N.  D.  (2020).  Perubahan  Prilaku  Konsumen  Dan  Eksistensi  Umkm  Di Era Pandemi COVID-19. GLORY: Jurnal Ekonomi & Ilmu Sosial , 1 (2-Des), 39- 50.
Antaranews  (23  April  2022) YKAN  Mengajari  Siswa  SDN  Kulati  Wakatobi  Cara
Melestarikan Lingkungan. Diakses pada 1 Juni 2022, dari
https://sultra.antaranews.com/berita/415785/ykan-mengajari-siswa-sdn- kulatiwakatobi-cara-melestarikan-lingkungan Antaranews (25 Oktober 2018) NSLIC/NSELRED Monitoring Perkembangan Proyek di Sultra. Diakses pada 1 Juli 2022, dari https://sultra.antaranews.com/berita/297001/nslicnselred-monitoring- perkembangan-proyek-di-sultra
Antaranews  (26  Februari  2022) BI  Sultra  tingkatkan  kapasitas  UMKM  binaan  guna memajukan ekonomi daerah. Diakses pada 4 Juli 2022, dari https://sultra.antaranews.com/berita/409809/bi-sultra-tingkatkan-kapasitas- umkm-binaan-guna-memajukan-ekonomi-daerah
Antaranews  (6  April  2016) Wakatobi  Siapkan  Kawasan  BOP  100  Hekatar .  Diakses pada 29 Juni 2022, dari https://www.antaranews.com/berita/553905/wakatobi-
siapkankawasan-bop-1000-hektar
Asrudin, A. (2014). Thomas Kuhn dan Teori Hubungan Internasional: Realisme sebagai
Paradigma. Global South Review , 1 (2), 107-122.
Bäckstrand,  K (2006) Multi-Stakeholder  Partnerships  for  Sustainable  Development: Rethinking Legitimacy, Accountability and Effectiveness European Environment
Eur. Env. 16, 290–306 (2006) (www.interscience.wiley.com) DOI:
10.1002/eet.425 Biermann, et al., (2007) Partnerships, Governance and Sustainable Development  Reflections  on  Theory  and  Practice, Published  by  Edward  Elgar Publishing  Limited  Glensanda  House  Montpellier  Parade  Cheltenham  Glos GL50
1UA, UK
BPS  (2021) Statistik  Kunjungan  Wisatawan  Mancanegara  2020 .  Diakses  pada  4  Juli
2022,
dari
https://www.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=ZGRlYTE4MjNiY zljZDYzNzg5ZDUxYjA1&xzmn=aHR0cHM6Ly93d3cuYnBzLmdvLmlkL3B1 YmxpY2F0aW9uLzIwMjEvMDYvMzAvZGRlYTE4MjNiYzljZDYzNzg5ZDU
xYjA1L3N0YXRpc3Rpay1rdW5qdW5nYW4td2lzYXRhd2FuLW1hbmNhbmV nYXJhLTIwMjAuaHRtbA%3D%3D&twoadfnoarfeauf=MjAyMi0wNy0wNCA yMjozODo0NA%3D%3D
BPS  Wakatobi  (2021) Kabupaten  Wakatobi  dalam  Angka  2021. Diakses  pada  7  Juli
2022,
dari
https://wakatobikab.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=MTUxMDg 1YjJmMzA2NjRkMGEzZDYyMjI5&xzmn=aHR0cHM6Ly93YWthdG9iaWth
Yi5icHMuZ28uaWQvcHVibGljYXRpb24vMjAyMS8wMi8yNi8xNTEwODVi MmYzMDY2NGQwYTNkNjIyMjkva2FidXBhdGVuLXdha2F0b2JpLWRhbG FtLWFuZ2thLTIwMjEuaHRtbA%3D%3D&twoadfnoarfeauf=MjAyMi0wNy0x MSAwNzoyNToyOA%3D%3D
Diyati,  E.,  &  Rani,  F.  (2018). Upaya  Masyarakat  Wakatobi  dalam  Menjadikan  Taman Nasional Wakatobi sebagai Cagar Biosfer Dunia Tahun 2012. JOM FISIP Vol. 5 No. 1 . Hal. 1-14
Ekuatorial  (6 Oktober 2021) Menilik Ulang Satu Dasawarsa Cagar Biosfer Wakatobi . Diakses  pada  1  Juli  2022,  dari https://www.ekuatorial.com/2021/10/menilik- ulangsatu-dasawarsa-cagar-biosfer-wakatobi/
ESCAP, U., & Network, I. B. A. (2021). Towards a roadmap for inclusive business in wellness tourism in Indonesia. The Inclusive Business Action Network (iBAN)
Eweje,  G.,  Sajjad,  A.,  Nath,  S.D.  &  Kobayashi,  K.  (2021),  "Multi-stakeholder partnerships:
a catalyst  to  achieve  sustainable  development  goals", Marketing  Intelligence  & Planning ,  Vol.  39  No.  2,  pp.  186-212. https://doi.org/10.1108/MIP-04-2020- 0135
Firmansyah,  dkk  (2017).  Relationship  between  the  Wakatobi  National  Park  zonation system  and  dynamics  of  coral  reef  ecosystem  condition. COJ  (Coastal  and Ocean Journal) , 1 (2), 147-156.
Gillpatrick,  T.,  Blunck,  E.,  &  Boğa,  S.  (2019).  Understanding  the  role  of  consumer behavior  in  forecasting  the  impact  of  industry  4.0  and  the  wave  of  digital disruption  driving  innovation  in  retailing.  In DIEM:  Dubrovnik  International Economic Meeting (Vol. 4, No. 1, pp. 165-176). Sveučilište u Dubrovniku.
GSTC (2021) Booking.com 2021 Sustainable Travel Report . Diakses pada 30 Desember 2021,dari https://www.gstcouncil.org/booking-com-2021-sustainable-travel- report/
Halim,  A.,  et  al.,  (2020).  Transforming  traditional  management  into  contemporary territorial-based  fisheries  management  rights  for  small-scale  fisheries  in Indonesia. Marine Policy , 116 , 103923.
Harapansultra  (16  September  2020) Masyarakat  Apresiasi  Program  UMKM  Bersinar . Diakses  pada  7  Juni  2022,  dari https://www.harapansultra.com/masyarakat- apresiasiprogram-umkm-bersinar/
Haryana, A. (2020). Economic and Welfare Impacts of Indonesia's Tourism Sector. The Indonesian  Journal  of  Development  Planning ,  Volume  IV  No.  3  September 2020,
hal.
300-311.
Hernando,  H.  (2017).  Faktor  Pendukung  Eksternal  dan  Pengadopsian  E-Commerce pada  UKM:  Sebuah  Model  Konseptual. Benefit:  Jurnal  Manajemen  dan
Bisnis , 2 (2),  169-174. https://sultra.antaranews.com/berita/297001/nslicnselred- monitoring-perkembangan-proyek-di-sultra
Isnaeni,  N.,  dkk.  (2016) Tata  kelola  lingkungan  hidup  global  :  Aktor,  proses,  dan  isu lingkungan hidup dalam hubungan internasional . Depok: Serat Alam Media
JICA  (12  Juni  2017) KICK-OFF  MEETING:  JICA  PARTNERSHIP  PROGRAM  BY BAPPEDA  WAKATOBI  AND  OEC, Diakses  pada  1  Juli  2022,  dari https://www.jica.go.jp/indonesia/english/office/others/c8h0vm000001puns- att/press170612_en.pdf
Kodir,  A.,  Ahmad,  R.,  &  Meiji,  N.  H.  P.  (2020).  The  dynamics  access  on  tourism governance  in  Wakatobi  National  Park. Geo  Journal  of  Tourism  and Geosites , 32 (4), 1376-1383.
Kompas  (25  April  2022)  Jaga  Kelestarian  Hutan  Mangrove,  Masyarakat  di  Pulau Kaledupa  Wakatobi  Gunakan  Hukum  Adat.  Diakses  pada  3  Juli  2022,  dari https://www.kompas.com/sains/read/2022/04/25/090300523/jaga-kelestarian- hutan-mangrove-masyarakat-di-pulau-kaledupa-wakatobi?page=all
Kompas  (4  maret  2020) Ini  Cara  Pemerintah  Atasi  Masalah  Sampah  di  Taman Nasional Wakatobi. Diakses pada 9 Juli 2022, dari https://www.kompas.com/sains/read/2020/03/04/180300223/ini-cara- pemerintah-atasi-masalah-sampah-di-taman-nasional-wakatobi
Kurniasari,  N.,  Ramadhan,  A.,  &  Lindawati,  L.  (2018).  DINAMIKA  KEBIJAKAN PENGELOLAAN  DAN  KEWIBAWAAN  KELEMBAGAAN  ADAT  (Studi Kasus  Pada  Masyarakat  Adat  Liya  di  Wakatobi  Sulawesi  Tenggara). Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan , 7 (1), 1-11. Kustanto,  A. (2022).  Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Sebagai:  Pilar Ekonomi Kerakyatan Dalam Dimensi Politik Hukum Integratif. QISTIE , 15 (1), 17-31.
Kutresnaningdian,  F.,  &  Albari,  A.  (2012).  Peran  kesadaran  kesehatan  dan  perhatian pada  keamanan  makanan  terhadap  sikap  dan  minat  konsumen  dalam  membeli makanan organik. Jurnal Ilmu Manajemen , 2 (1), 44-58. Larisu, Z., Bake, J., & Ode, M. S. (2022). POTENTIAL AND IMPACT OF TOURISM DEVELOPMENT  POLICIES  ON  SOCIO-CULTURAL  AND  ECONOMIC LIFE IN THE WANGI WANGI COMMUNITY OF WAKATOBI REGENCY.
In International  Conference  on  Government  Education  Management  and Tourism (Vol. 1, No. 1)
Marinello,  et.  al  (2021).  Indicators  for  sustainable  touristic  destinations:  A  critical review. Journal  of  Environmental  Planning  and  Management ,  1-30. DOI: 10.1080/09640568.2021.1978407
Miraftab,  F.  (2004),  ‘Public–private  partnerships.  The  Trojan  horse  of  neoliberal development?’, Journal of Planning Education and Research , 24 (1), 89–101. Mol,  A.  P.  (2007).  Bringing  the  environmental  state  back  in:  partnerships  in perspective. Partnerships,  governance  and  sustainable  development , Published by  Edward  Elgar  Publishing  Limited  Glensanda  House  Montpellier  Parade Cheltenham Glos GL50 1UA, UK
Mubin,  A.  K.  F.  (2019).  Multi  stakeholders  partnership  in  the  sustainable  Indonesian palm
oil
industry:  Study  case  multi  stakeholders  partnership  FOKSBI. Journal  of Governance , 4 (2), 124-135.
NSLIC  (n.d.) Sekilas  NSLIC/NSELRED. Diakses  pada  2  Juli  2022,  dari https://nslic.or.id/sekilas-nslic/
Ozturk,  I.,  Al-Mulali,  U.,  &  Saboori,  B.  (2016).  Investigating  the  environmental Kuznets
curve
hypothesis: the role of tourism and ecological footprint. Environmental Science and
Pollution  Research , 23 (2),  1916–1928. https://doi.org/10.1007/s11356-015- 5447-x
RPJMD  (2018) Perubahan  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah Wakatobi 2016-2021 , Wangi-wangi: Pemda Wakatobi
Rustan,  A.,  &  Kusumaningrum,  M.  (2016).  Efek  Reformasi  Birokrasi  Terhadap Kemajuan Ekonomi Daerah. Jurnal Borneo Administrator , 12 (2), 191-210.
Salim,  H.  L.,  &  Purbani,  D.  (2015).  Pengembangan  Pariwisata  Bahari  Berbasis Masyarakat  di  Pulau  Kaledupa,  Kabupaten  Wakatobi,  Provinsi  Sulawesi Tenggara (Community Based Marine Tourism Development in Kaledupa Island, Wakatobi  Regency,  South  East  Sulawesi  Province). Jurnal  Manusia  dan Lingkungan , 22 (3), 380-387.
Sopari,  H.,  Oka,  N.  P.,  &  Salman,  D.  (2014).  Model  kolaborasi  perencanaan  antara Balai  Taman  Nasional  Wakatobi  dan  pemerintah  kabupaten  Wakatobi  dalam pengelolaan sumberdaya alam hayati secara lestari. J Sains & Teknologi , 14 (2), 189-198.
Sudirman,  F.  A.,  Sarma,  W.  O.  D.,  &  Susilawaty,  F.  T.  (2020).  Promosi  Pariwisata Melalui
Digital  Diplomacy:  Upaya  Internasionalisasi  Pariwisata  Daerah. Jurnal  Ilmu Komunikasi  UHO:  Jurnal  Penelitian  Kajian  Ilmu  Komunikasi  dan  Informasi , 5 (3),
174-185.
Sudirman,  F.  A.,  Tombora,  I.  T.  A.,  &  Tarifu,  L.  (2022).  TATA  KELOLA KOLABORATIF  (COLLABORATIVE  GOVERNANCE)  PEMBANGUNAN PARIWISATA BAJO MOLA WAKATOBI. Indonesian Journal of International Relations , 6 (1), 114-132. Sulistyadi,  Y.,  Eddyono,  F.,  &  Entas,  D.  (2019). Pariwisata  Berkelanjutan  dalam Perspektif
Pariwisata Budaya di Taman Hutan Raya Banten . Uwais Inspirasi Indonesia. Sultrakini  (19  November  2018) Dinas  Koperasi  UKM  dan  Tenaga  Kerja  Wakatobi Fokus  Tingkatkan  Ekonomi  Masyarakat .  Diakses  pada  2  Juli  2022,  dari https://sultrakini.com/dinas-koperasi-ukm-dan-tenaga-kerja-wakatobi-fokus- tingkatkan-ekonomi-masyarakat/
Sultrakini  (23  September  2017) Pemda  Wakatobi  Kirim  8  Orang  ke  Jepang. Diaskes pada 1
Mei 2022, dari https://sultrakini.com/pemda-wakatobi-kirim-8-orang-ke-jepang/
Swisscontact  Sustour  (n.d.) Sustainable  Tourism  Destination  Development . Diakses pada 3 Juli 2022, dari https://www.swisscontact.org/en/projects/sustour Szpilko,  D.  (2017).  Tourism  Supply  Chain–overview  of  selected  literature. Procedia Engineering , 182 , 687-693.
Tam,  C.  L.  (2019).  Branding  Wakatobi:  marine  development  and  legitimation  by science. Ecology and Society , 24 (3). https://doi. org/10.5751/ES-11095-240323 Taufik Y, Surdin & Nursalam L O (2020) Dampak Penambangan Pasir Terhadap Abrasi Pantai
di Desa Sombano Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi, Jurnal Penelitian Pendidikan Geograf, Volume 5 No. 2 April 2020, hal. 179-184 TNC  (n.d.) Make  a  Difference  in  Indonesia .  Diases  pada  1  Juli  2022,  dari https://www.nature.org/en-us/about-us/where-we-work/asia-pacific/indonesia/
UNDP  (n.d.) The  SDGs  in  Action, Diakses  pada  3  Juli  2022,  dari https://www.undp.org/sustainable- developmentgoals?utm_source=EN&utm_medium=GSR&utm_content=US_U NDP_PaidSearch_Brand_English&utm_campaign=CENTRAL&c_src=CENTR AL&c_src2=GSR&gclid=EAIaIQobChMIt5Lrpubc- AIVDJlmAh3YXQKDEAAYASAAEgI2_PD_BwE
UNWTO (2019) Global  Report on Women in  Tourism . Diakses pada 9 Juli 2022, dari https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284420384
UNWTO  (2020) Tourism  and  COVID-19,  Unprecedented  Economic  Impacts. Diakses pada  9  Juli  2022,  dari  https://www.unwto.  org/tourism-and-covid-19- unprecedentedeconomic-impacts
UNWTO (28 Januari 2021) 2020: Worst Year In Tourism History With 1 Billion Fewer International Arrivals . Diakses pada 9 Juli 2022, dari https://www.unwto.org/news/2020-worst-year-in-tourism-history-with-1-billion- fewer-international-arrivals
UNWTO  (n.d.) Sustainable  Development .  Diakses  pada  4  Juli  2022,  dari https://www.unwto.org/sustainable-development
Wakatobikab  (1  Juni  2017) Pemkab  Wakatobi  Gelar  Kick  Off  Meeting Program  Kemiteraan  Dengan  Jica .  Diakses  pada  3  Juli  2022,  dari https://www.wakatobikab.go.id/informasi?berita=pemkab-wakatobi-gelar-kick- off-meeting-program-kemiteraan-dengan
WTTC  (2019) Travel  &  Tourism:  Generating  Jobs  for  Youth  Report,  January  2019 . Diakses pada 10 Juli 2022, dari https://wttc.org/Portals/0/Documents/Reports/2019/Social%20Impact- Generating%20Jobs%20for%20Youth-Jan%202019.pdf?ver=2021-02-25-
182754-083
WTTC  (2020) Research  Economic  Impact .  Di  akses  pada  10  Juli  2022,  dari https://wttc.org/Research/Economic-Impact
WTTC (2021) Global Economic Impact & Trends 2021 , Diakses pada 1 Juli 2022, dari https://wttc.org/Portals/0/Documents/Reports/2021/Global%20Economic%20Im pact%20and%20Trends%202021.pdf?ver=2021-07-01-114957-177
WTTC  (22  April  2020) Only  the  G20  Can  Drive  forward  A  Coordinated  Recovery Response  to  The  Covid-19  Crisis,  Says  WTTC. Diakses  pada  9  Juli  2022,  dari https://wttc.org/News-Article/Only-the-G20-can-drive-forward-a-coordinated- recovery-response-to-the-COVID-19-crisis-says-WTTC
YKAN (23 April 2022) Kerupuk Ikan Simba Jadi Andalan Masa Depan Berkelanjutan . Diakses pada 15 Juni 2022, dari https://www.ykan.or.id/id/publikasi/artikel/perspektif/kerupuk-ikan-simba- jadiandalan-masa-depan-berkelanjutan/ YKAN (8 November 2020) Siaran Pers: Masyarakat Pulau Tomia Bangkitkan Tradisi
“Heole-Ole’a”.
Diakses pada 15 Juni 2022, dari
https://www.ykan.or.id/id/publikasi/artikel/siaran-pers/masyarakat-pulau-tomia- bangkitkan-tradisi-heole-ole-a/