Sosialisasi Penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) Pada Era New Normal Di Desa Ciamis Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara
Rizky Arnando Pratama 1* , Muhammad Iqbal Fasa 2 , Suharto 3 1-3 UIN Raden Intan Lampung *Korespondensi E-mail: nandosbn@gmail.com
Riwayat Artikel: Dikirim: 23-07-2022 Direvisi 02-08-2022 Diterima: 03-08-2022
Abstrak: Program pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi ini dilaksanakan dasar kerjasama mahasiswa KKN-DR UIN Raden Intan
Lampung dengan Pejabat Desa Ciamis Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara Propinsi Lampung untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat desa tersebut mengenai Penyaluran Bansos pada era New Normal. Metode yang digunakan ialah dengan mensosialisasikan kepada kelompok masyarakat yang berjumlah 260 Kartu Keluarga (KK) dengan catatan tetap menjaga protokol kesehatan, dan diselenggarakan di Balai Desa Ciamis. Tujuan pengabdian ini ialah untuk mengedukasi masyarakat Desa Ciamis tentang era New Normal yang sedang diterapkan oleh pemerintah saat ini. Hasilnya, masyarakat Desa Ciamis mulai memahami dan menerapkan protokol kesehatan Kata Kunci: Social Assistance

## Pendahuluan
Sosialisasi adalah sebuah proses belajar seumur hidup dimana seorang individu mempelajari kebiasaan dan kultur masyarakat yang meliputi cara hidup, nilai-nilai, dan norma-norma sosial yang terdapat dalam masyarakat agar dapat diterima dan berpartisipasi aktif di dalamnya (Mogi et al., 2020; Tapung et al., 2020). Tujuan sosialisasi bagi individu-individu yang terbaru menjadi masyarakat sangat penting untuk dicapai, karena agar setiap anggota masyarakat memahami suatu lingkungan sosial dan budaya, baik lingkungan tempat tinggal seorang maupun lingkungan baru. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemda kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial (Barany et al., 2020; Mogi et al., 2020; Tapung et al., 2020). Bantuan sosial adalah uang rakyat, untuk negara, yang penggunaan setiap rupiahnya harus dipertanggungjawabkan serta harus bisa diaudit dan dipertanggungjawabkan karena bersumber dari APBD (Asmanto et al., 2020; Kementerian Keuangan, 2015; Rahmansyah et al., 2020). Bantuan sosial bukanlah
kewajiban, tapi yang wajib adalah untuk belanja urusan wajib seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lainnya. New normal menurut pemerintah Indonesia adalah tatanan baru untuk beradaptasi dengan Covid-19 artinya perubahan perilaku atau kebiasaan untuk tetap menjalankan aktivitas seperti biasa namun dengan selalu menerapkan protokol kesehatan ditengah pandemi Covid-19 (Dharmakarja, 2017; Diana, 2022; Muga et al., 2021).
Menurut Kementerian Sosial bantuan sosial adalah bantuan yang sifatnya sementara yang diberikan kepada masyarakat miskin, dengan maksud agar mereka dapat meningkatkan kehidupannya secara wajar. Program bantuan sosial merupakan salah satu komponen program jaminan sosial yang menjadi bentuk realisasi tanggung jawab pemerintah atau pemerintah daerah yang sangat peduli terhadap kondisi masyarakat yang miskin dan terlantar di tingkat bawah.
Program ini merupakan implementasi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat 1 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Selain itu pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabatkemanusiaan.
Dalam UU Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dijelaskan bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan sosial serta melindungi masyarakat dari risiko-risiko sosial yang mungkin timbul. Untuk melaksanakan hal tersebut, negara menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan spesifik. Khusus untuk penjaminan kesejahteraan dan perlindungan terhadap risiko sosial, pemerintah memiliki satu pos yang dinamakan bantuan sosial (bansos) di dalam APBN.
Dalam PMK Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada K/L, bansos merupakan pengeluaran berupa transfer uang, barang, atau jasa yang diberikan oleh pemerintah pusat/daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Risiko sosial yang dimaksud di sini adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial baik itu yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat sebagai dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi yang wajar (Herdiana, 2020; A. Mufida, 2020).
Beberapa K/L menggunakan
jenis belanja Bansos, meskipun program/kegiatan/outputnya bukan untuk individu/ kelompok masyarakat dengan kriteria memiliki masalah sosial seperti dibatasi dalam UU 11/2009 dan PMK 81/2012 karena mekanisme penyaluran belanja bansos memungkinkan adanya transfer uang. Selama ini dasar hukum pemberian Bantuan Sosial adalah PP Nomor 58 Tahun 2005, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, serta Surat Edaran Mendagri Nomor 8 Tahun 2007. Dalam prakteknya selama ini, belanja bantuan sosial sering menimbulkan berbagai masalah khususnya yang bersumber dari APBD baik saat penganggarannya maupun pengelolaan/ pencairannya. Banyak terjadi penyelewengan dana bantuan sosial oleh peserta pemilihan kepala daerah yang disinyalir dapat berpengaruh untuk pencitraan. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan soal penyelewengan sebagian dana bantuan sosial bukanlah baru.
Untuk itu pemerintah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 Tahun 2011 memperketat pengelolaan dana hibah dan bantuan sosial ke daerah-daerah. Dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, antara lain diatur bahwa belanja negara dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja. Rincian belanja negara menurut jenis belanja antara lain terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain.
Khusus belanja bantuan sosial, pada PP Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mengatur bahwa penyediaan aplikasinya sebagai upaya melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi, dan/atau kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, mekanisme alokasi belanja bantuan sosial lebih lanjut diatur dalam PMK Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Bantuan Sosial pada Kementerian/ Lembaga. Dalam PMK tersebut, yang dimaksud dengan Bantuan Sosial adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan ekonomi dan/atau kesejahteraan rakyat.
Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, dan bencana alam yang jika tidak diberikan Belanja Bantuan Sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Dalam Peraturan Menteri tersebut diantaranya mengatur bahwa daerah diperbolehkan memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah, setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat. Adapun dasar penetapan Bantuan sosial berdasarkan: Instruksi
Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Untuk Rumah Tangga Sasaran yang meliputi Rumah Tangga Sangat Miskin (poorest), Rumah Tangga Miskin (poor) dan Rumah Tangga Hampir Miskin (near poor) di seluruh wilayah Indonesia.
Untuk kelancaran pelaksanaan program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga sasaran dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), dengan ini menginstruksikan Kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Menteri Keuangan, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, Jaksa Agung Republik Indonesia, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Pusat Statistik, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Para Gubernur, Para Bupati/ Walikota.
Tujuan penggunaan bantuan sosial yang telah diatur adalah untuk rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan dan penanggulangan bencana. Program bantuan sosial ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi keluarga yang memiliki keterbatasan-keterbatasan, dalam hal: penghasilan, kepemilikan harta benda, perumahan, pendidikan, keterampilan dan kesehatan. Atas dasar kondisi tersebut agar dapat diupayakan peningkatan kualitas sumberdaya manusianya, meningkat kemampuan permodalannya dan pengembangan usaha agar terwujud kesejahteraan tanggungan keluarganya (Diana, 2022; Ruhyana & Ferdiansyah, 2020; Tanjung, 2020; Yusrizal, 2020).
Bantuan sosial diberikan kepada keluarga RTM/RTS berdasarkan hasil pendataan BPS dan telah menerima KKB yang ditandatangani oleh Menteri Sosial. Secara konkrit upaya peningkatan kesejahteraan rakyat berlandaskan sistem ekonomi kerakyatan perlu dilakukan dalam program pembangunan lintas sektoral. Diantaranya adalah melalui berbagai upaya dalam rangka penanggulangan kemiskinan, pembangunan ketenagakerjaan, pemberdayaan usaha mikro, menengah, koperasi, pembangunan pertanian, pangan dan pengairan, pembangunan sarana dan prasarana pedesaan serta berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam lingkungan hidup.
Program-program tersebut harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program pembangunan nasional. Hal ini sesuai dengan prinsip keadilan dimana penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu upaya strategis dalam mewujudkan sistem ekonomi kerakyatan. Menurut versi kementerian sosial (kemensos), bansos yang ada saat ini terdiri dari dua kategori, yakni bansos reguler dan bansos non reguler. Menteri sosial (mensos), menjelaskan bansos reguler terdiri
dari 2 program, yaitu program keluarga harapan/ PKH dan program atau BPNT. Sedangkan bansos non reguler atau khusus untuk Covid-19 ada dua, yaitu yang pertama adalah bansos sembako untuk wilayah Jabodetabek antara lain Jakarta, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Tangsel, Kota Tangerang dan sebagian Kabupaten Bogor (tidak seluruh kabupaten Bogor). Sedangkan bantuan sosial untuk wilayah Ciamis Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara masuk dalam kategori reguler yaitu program pembagian sembako. Adapun bahan pokok dalam sembako yang diberikan pemerintah kepada warga desa Ciamis yaitu terdiri dari beras, telur, kacang hijau, buah-buahan, dan kentang (N. Mufida, 2021; Noerkaisar, 2021; Oktavia et al., 2020).
Penerima bantuan sosial telah ditentukan yaitu individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum ataupun lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Sedangkan kriteria dalam memberikan bantuan sosial harus selektif, memenuhi persyaratan penerima bantuan, bersifat sementara dan tidak harus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan dan sesuai tujuan penggunaan. Sedangkan kriteria persyaratan penerima bantuan adalah memiliki identitas yang jelas serta berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan (Asmanto et al., 2020; Fadilah et al., 2021; Kementerian Keuangan, 2015; Rahmansyah et al., 2020).
Keluarga fakir miskin di Indonesia sangat banyak, dari yang benar- benar miskin sampai kepada yang mengaku miskin yang ingin mendapatkan bantuan. Karena banyaknya masyarakat yang miskin, maka perlu pengklasifikasiannya agar bantuan tersebut benar-benar diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan. Depsos mendefinisikan fakir miskin itu adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan/orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetap tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Fakir miskin ini mempunyai ciri-ciri yaitu keterbatasan atau kurangnya kemampuan ekonomi, keterampilan, pendidikan, rendahnya tingkat kesehatan dan keadaan gizi keluarga, terbatasnya lapangan dan kesempatan kerja serta keterbatasan akses dalam kegiatan ekonomi (Aminullah, 2020; Fadhli et al., 2021; Handayani, 2020; Putsanra, n.d.).
Menurut Emil Salim, ciri masyarakat miskin adalah pada umumnya mereka tidak mempunyai faktur produksi, mereka tidak memiliki kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri, tingkat pendidikan rendah karena waktu mereka tersita untuk mencari nafkah dan mendapatkan pendapatan penghasilan, kebanyakan mereka tinggal di pedesaan dan mereka yang hidup dikota masih berusia muda dan tidak didukung oleh keterampilan yang memadai.

## JPM: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang
Pengertian miskin yang dikemukakan oleh Imam Malik, “orang yang untuk keperluan hidupnya tidak segan-segan meminta bantuan orang lain”. Pengertian ini sama dengan pengertian miskin menurut Abu Hanifah, dimana miskin lebih banyak/sangat membutuhkan daripada fakir.
Berdasarkan gambaran di atas, maka pemerintah menetapkan kriteria penerima Bantuan sosial untuk Rumah Tangga Sasaran (Rumah Tangga Sangat Miskin) (poorest), Rumah Tangga Miskin (poor) dan Rumah Tangga Hampir Miskin (near poor)) 14 kriteria, adalah Luas lantai kurang dari 8m2/orang, Lantai tanah /bambu/kayu murah, Dinding bambu/rumbia/kayu murah/tembok tanpa plester, Buang air besar tanpa fasilitas/bersama orang lain, penerangan tanpa listrik, Air minum dari sumur/mata air tak terlindung/sungai/air hujan menggunakan bahan bakar kayu bakar/arang/minyak tanah, konsumsi daging/susu/ayam hanya 1 kali perminggu, Satu stel pakaian setahun, Makan 1-2 kali per hari, Tidak sanggup berobat ke puskesmas/poliklinik, Sumber penghasilan KK petani berlahan kurang dari 500m2, Buruh tani, buruh nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, pekerjaan lain berupa kurang dari Rp 600 ribu per bulan, Pendidikan KK tidak sekolah/tidak tamat SD/tamat SD, Tidak memiliki tabungan/barang mudah dijual minimal Rp 500 ribu.
Selain 14 poin di atas, anggota rumah tangga yang bekerja sebagai PNS, anggota TNI, Polri, pegawai BUMN/BUMD, pensiunan PNS/TNI/ Polri, maka keluarga tersebut tidak berhak mendapat Bantuan Sosial. Namun kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat mengandung pro dan kontra terhadap realitanya di lapangan, kriteria yang telah ditetapkan pemerintah tidak cocok, seperti pendataan penduduk miskin yang menerima Bantuan sosial, penentuan kriteria miskin, sehingga pemerintahan Desa Ciamis mengeluarkan kebijakan-kebijakan tentang Bantuan Sosial yang telah diberikan wewenang oleh pemerintahan Kabupaten.
Organisasi dalam tahap penyaluran meliputi Pendistribusian KKB. PT. Pos Indonesia bertugas membuat/mencetak KKB sesuai data yang diberikan oleh BPS dan mengirimkan KKB yang telah dicetak langsung ke alamat BPS Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. BPS Kabupaten/Kota membentuk tim pendistribusian KKB di tingkat kabupaten/kota dan tingkat kecamatan, masing-masing difasilitasi oleh Bupati/Walikota dan Camat. Tim di tingkat kecamatan terdiri petugas BPS,aparat kecamatan,aparat desa/kelurahan dibawah pengawasan BPS Kabupaten/Kota dan BPS Provinsi. PT Pos Indonesia melalui Kantor Pos Bayar bertugas untuk melakukan pembayaran dana sesuai dengan daftar penerima Bantuan Sosial dan KKB, Melakukan supervisi, monitoring dan pengawasan khusus yang berkaitan dengan penyaluran Bantuan Sosial.

## Metode
Penulis melaksanakan pengabdian dengan cara sosialisasi kepada warga desa Ciamis untuk mengetahui sejauh mana mereka memahami tentang protokol. Kesehatan di era new normal ini dan bagaimana cara mereka menjaga kesehatan saat beraktivitas dan saat mengantri pengambilan bantuan sosial ini. Sebelum mensosialisasikan secara langsung di balai desa pada saat pengambilan bantuan sosial, penulis telah melakukan sempel kepada sebanyak 20 KK untuk dijadikan sebagai peserta sosialisasi yang dilaksanakan secara door to door kepada warga desa Ciamis atas dasar kerjasama dengan para warga desa setempat.

## Hasil
Sebelum dilaksanakan program sosialisasi tentang menjaga kesehatan saat bekerja di era new normal, masyarakat benar-benar tidak mengetahui bagaimana melakukan aktivitas pada saat pandemi Covid-19 ini. Dikarenakan nihilnya informasi mengenai menjaga kesehatan saat bekerja di era new normal. Maka diadakannya program sosialisasi ini, maka untuk mengedukasi warga desa Ciamis. Keadaan masyarakat setelah diadakan program sosialisasi ini sangat senang dan antusias. Masyarakat kini mulai paham tentang menjaga kesehatan saat beraktivitas di era new normal. Masyarakat benar-benar beraktivitas di era new normal. Masyarakat benar-benar tertarik dan langsung mengikuti anjuran protokol kesehatan saat melakukan aktivitas.
Keluarga fakir miskin di Indonesia sangat banyak, dari yang benar- benar miskin sampai kepada yang mengaku miskin yang ingin mendapatkan bantuan. Karena banyaknya masyarakat yang miskin, maka perlu pengklasifikasiannya agar bantuan tersebut benar-benar diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan. Depsos mendefinisikan fakir miskin itu adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan/orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetap tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Fakir miskin ini mempunyai ciri-ciri yaitu keterbatasan atau kurangnya kemampuan ekonomi, keterampilan, pendidikan, rendahnya tingkat kesehatan dan keadaan gizi keluarga, terbatasnya lapangan dan kesempatan kerja serta keterbatasan akses dalam kegiatan ekonomi (Aminullah, 2020; Fadhli et al., 2021; Handayani, 2020; Putsanra, n.d.).
Menurut Emil Salim, ciri masyarakat miskin adalah pada umumnya mereka tidak mempunyai faktur produksi, mereka tidak memiliki kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri, tingkat pendidikan rendah karena waktu mereka tersita untuk mencari nafkah dan mendapatkan pendapatan penghasilan, kebanyakan mereka tinggal di pedesaan dan mereka yang hidup dikota
masih berusia muda dan tidak didukung oleh keterampilan yang memadai. Pengertian miskin yang dikemukakan oleh Imam Malik, “orang yang untuk keperluan hidupnya tidak segan-segan meminta bantuan orang lain”. Pengertian ini sama dengan pengertian miskin menurut Abu Hanifah, dimana miskin lebih banyak/sangat membutuhkan daripada fakir.
Berdasarkan gambaran di atas, maka pemerintah menetapkan kriteria penerima Bantuan sosial untuk Rumah Tangga Sasaran (Rumah Tangga Sangat Miskin) (poorest), Rumah Tangga Miskin (poor) dan Rumah Tangga Hampir Miskin (near poor)) 14 kriteria, adalah Luas lantai kurang dari 8m2/orang, Lantai tanah /bambu/kayu murah, Dinding bambu/rumbia/kayu murah/tembok tanpa plester, Buang air besar tanpa fasilitas/bersama orang lain, penerangan tanpa listrik, Air minum dari sumur/mata air tak terlindung/sungai/air hujan menggunakan bahan bakar kayu bakar/arang/minyak tanah, konsumsi daging/susu/ayam hanya 1 kali perminggu, Satu stel pakaian setahun, Makan 1-2 kali per hari, Tidak sanggup berobat ke puskesmas/poliklinik, Sumber penghasilan KK petani berlahan kurang dari 500m2, Buruh tani, buruh nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, pekerjaan lain berupa kurang dari Rp 600 ribu per bulan, Pendidikan KK tidak sekolah/tidak tamat SD/tamat SD, Tidak memiliki tabungan/barang mudah dijual minimal Rp 500 ribu.
Selain 14 poin di atas, anggota rumah tangga yang bekerja sebagai PNS, anggota TNI, Polri, pegawai BUMN/BUMD, pensiunan PNS/TNI/ Polri, maka keluarga tersebut tidak berhak mendapat Bantuan Sosial. Namun kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat mengandung pro dan kontra terhadap realitanya di lapangan, kriteria yang telah ditetapkan pemerintah tidak cocok, seperti pendataan penduduk miskin yang menerima Bantuan sosial, penentuan kriteria miskin, sehingga pemerintahan Desa Ciamis mengeluarkan kebijakan-kebijakan tentang Bantuan Sosial yang telah diberikan wewenang oleh pemerintahan Kabupaten.
Organisasi dalam tahap penyaluran meliputi Pendistribusian KKB. PT. Pos Indonesia bertugas membuat/mencetak KKB sesuai data yang diberikan oleh BPS dan mengirimkan KKB yang telah dicetak langsung ke alamat BPS Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. BPS Kabupaten/Kota membentuk tim pendistribusian KKB di tingkat kabupaten/kota dan tingkat kecamatan, masing-masing difasilitasi oleh Bupati/Walikota dan Camat. Tim di tingkat kecamatan terdiri petugas BPS,aparat kecamatan,aparat desa/kelurahan dibawah pengawasan BPS Kabupaten/Kota dan BPS Provinsi. PT Pos Indonesia melalui Kantor Pos Bayar bertugas untuk melakukan pembayaran dana sesuai dengan daftar penerima Bantuan Sosial dan KKB, Melakukan supervisi, monitoring dan pengawasan khusus yang berkaitan dengan penyaluran Bantuan Sosial.

## Diskusi
Dalam PMK Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada K/L, bansos merupakan pengeluaran berupa transfer uang, barang, atau jasa yang diberikan oleh pemerintah pusat/daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Risiko sosial yang dimaksud di sini adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial baik itu yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat sebagai dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi yang wajar (Herdiana, 2020; A. Mufida, 2020).
Beberapa
K/L menggunakan jenis belanja Bansos, meskipun program/kegiatan/outputnya bukan untuk individu/ kelompok masyarakat dengan kriteria memiliki masalah sosial seperti dibatasi dalam UU 11/2009 dan PMK 81/2012 karena mekanisme penyaluran belanja bansos memungkinkan adanya transfer uang. Selama ini dasar hukum pemberian Bantuan Sosial adalah PP Nomor 58 Tahun 2005, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, serta Surat Edaran Mendagri Nomor 8 Tahun 2007. Dalam prakteknya selama ini, belanja bantuan sosial sering menimbulkan berbagai masalah khususnya yang bersumber dari APBD baik saat penganggarannya maupun pengelolaan/ pencairannya. Banyak terjadi penyelewengan dana bantuan sosial oleh peserta pemilihan kepala daerah yang disinyalir dapat berpengaruh untuk pencitraan. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan soal penyelewengan sebagian dana bantuan sosial bukanlah baru.
Untuk itu pemerintah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 Tahun 2011 memperketat pengelolaan dana hibah dan bantuan sosial ke daerah-daerah. Dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, antara lain diatur bahwa belanja negara dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja. Rincian belanja negara menurut jenis belanja antara lain terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain.
Khusus belanja bantuan sosial, pada PP Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mengatur bahwa penyediaan aplikasinya sebagai upaya melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi, dan/atau kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, mekanisme alokasi belanja bantuan sosial lebih lanjut diatur dalam PMK Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Bantuan Sosial pada Kementerian/ Lembaga. Dalam PMK tersebut, yang dimaksud dengan Bantuan Sosial adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi
dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan ekonomi dan/atau kesejahteraan rakyat. Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, dan bencana alam yang jika tidak diberikan Belanja Bantuan Sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Dalam Peraturan Menteri tersebut diantaranya mengatur bahwa daerah diperbolehkan memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah, setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat. Adapun dasar penetapan Bantuan sosial berdasarkan: Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Untuk Rumah Tangga Sasaran yang meliputi Rumah Tangga Sangat Miskin (poorest), Rumah Tangga Miskin (poor) dan Rumah Tangga Hampir Miskin (near poor) di seluruh wilayah Indonesia.
Untuk kelancaran pelaksanaan program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga sasaran dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), dengan ini menginstruksikan Kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Menteri Keuangan, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, Jaksa Agung Republik Indonesia, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Pusat Statistik, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Para Gubernur, Para Bupati/ Walikota.

## Kesimpulan
Dengan dilaksanakan program sosialisasi tentang menjaga kesehatan saat bekerja diera new normal, masyarakat yang kebanyakan bermata pencaharian sebagai petani, buruh dan lain-lain dapat mematuhi protokol kesehatan tersebut saat beraktivitas. Penggunaan metode gambaran contoh yang sesuai dengan kegiatan sehari-sehari memicu antusias dan minat masyarakat sehingga dapat memudahkan dalam pemahaman suatu konsep atau materi. Masyarakat perlu banyak diadakan penyuluhan guna memberikan keterbukaan informasi tentang bagaimana menjaga kesehataan saat bekerja di era new normal.
Berdasarkan atas uraian tersebut diatas maka untuk menjaga kesehatan di desa Ciamis, penulis memiliki saran yang diajukan sebagai rekomendasi yaitu dengan cara mematuhi ajaran protokol kesehatan setiap beraktivitas di luar rumah minimal dengan cara menggunakan masker dan menjaga jarak terhadap orang lain.

## Daftar Referensi
Aminullah, A. (2020). Bantuan Sembako Dampak Covid-19 Tak Sesuai Data, Kepala Desa Stres Halaman all—Kompas.com . https://regional.kompas.com/read/2020/04/27/19392321/bantuan-sembako-da mpak-covid-19-tak-sesuai-data-kepala-desa-stres?page=all
Asmanto, P., Adji, A., & Hadiwidjaja, G. (2020). Kecukupan dan Cakupan Manfaat Bantuan Sosial pada Masa Pandemi COVID-19 (pp. 1–10) [Ringkasan Kebijakan]. Unit Riset, Sutikno-Sekretariat TNP2K.
Barany, L. J., Simanjuntak, I., Widia, D. A., & Damuri, Y. R. (2020). Bantuan Sosial Ekonomi di Tengah Pandemi COVID-19: Sudahkah Menjaring Sesuai Sasaran. CSIS Commentaries , 1–11. Dharmakarja, I. G. M. A. (2017). Rekonstruksi belanja bantuan sosial. Substansi , 1 (2), 373–389.
Diana, D. (2022). Sistem Pendukung Keputusan untuk Menentukan Penerima Bantuan Sosial Menerapkan Weighted Product Method (WPM). Sistem Pendukung Keputusan Untuk Menentukan Penerima Bantuan Sosial Menerapkan Weighted Product Method (WPM) .
Fadhli, K., Himmah, S. R., & Taqiyuddin, A. (2021). Analisis Perubahan Pola Konsumsi Masyarakat Penerima Bantuan Sosial Pada Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Education And Development , 9 (3), 110–117. Fadilah, R., Siregar, F. A., & Harahap, I. (2021). Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai. Jurnal El-Thawalib , 2 (3), 167–179.
Handayani, S. (2020). Bantuan Sosial bagi Warga Lanjut Usia di Masa Pandemi.
Journal of Social Development Studies , 1 (2), 61–75.
Herdiana, D. (2020). Pengawasan kolaboratif dalam pelaksanaan kebijakan bantuan sosial terdampak covid-19. Jdp (Jurnal Dinamika Pemerintahan) , 3 (2), 85–99. Kementrian Keuangan, D. J. A. (2015). Kajian Tata Kelola Bantuan Sosial Kementrian/ Lembaga . Kementrian Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Kementrian Keuangan.
Mogi, A., Rahayu, K. P., Sanjaya, R., Nurmono, N., & Sulistiyani, S. (2020). Bantuan Sosial Bagi Warga Terdampak Covid-19 Kampung Parigi RW 005. Jurnal Abdi Masyarakat Humanis , 2 (1), Article 1. https://doi.org/10.32493/jamh.v2i1.6462 Mufida, A. (2020). Polemik Pemberian Bantuan Sosial Di Tengah Pandemic Covid 19. Adalah , 4 (1), 159–166.
Mufida, N. (2021). Efektivitas Bantuan Sosial Tunai di Kelurahan Purwosari Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan. Jurnal Sosial Dan Sains (SOSAINS) , 1 (2), 82–92.
Muga, M. P. L., Kiak, N. T., & Maak, C. S. (2021). Dampak Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Kelurahan Sikumana–Kota Kupang). OECONOMICUS Journal of Economics, 5 (2), 105 , 112 .
Noerkaisar, N. (2021). Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Pemerintah untuk
Mengatasi Dampak Covid-19 di Indonesia. Jurnal Manajemen
Perbendaharaan , 2 (1), 83–104.
Oktavia, L., Khairiyah, F., & Ilman, M. A. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Sosial Dari Pemerintah Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Desa Gendongarum Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro. Spirit Publik: Jurnal
Administrasi Publik , 15 (2), 97–110. Putsanra, D. V. (n.d.). Arti New Normal Indonesia: Tatanan Baru Beradaptasi dengan
COVID-19 . tirto.id. Retrieved August 5, 2022, from
https://tirto.id/arti-new-normal-indonesia-tatanan-baru-beradaptasi-dengan-co vid-19-fDB3
Rahmansyah, W., Qadri, R. A., Sakti, R. R. A., & Ikhsan, S. (2020). Pemetaan permasalahan penyaluran bantuan sosial untuk penanganan Covid-19 di Indonesia. Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN) , 2 (1), 90–102. Ruhyana, N. F., & Ferdiansyah, H. (2020). Strategi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sumedang Dalam Penyaluran Bantuan Sosial di Masa Pandemi COVID-19. Jurnal Khazanah Intelektual , 4 (2), 789–804.
Tanjung, C. A. (2020). Warga Lapor Dana BLT Corona Dipotong, Pemprov Riau: Tidak Ada Pemotongan . https://news.detik.com/berita/d-5075859/warga-lapor-dana-blt-corona-dipoton g-pemprov-riau-tidak-ada-pemotongan
Tapung, M., Regus, M., Payong, M., & Rahmat, S. T. (2020). Bantuan sosial dan pendidikan kesehatan bagi masyarakat pesisir yang terdampak sosial-ekonomi selama patogenesis Covid-19 di Manggarai. Https://Journal. Uinmataram. Ac. Id/Index. Php/Transformasi/Article/View/2067 , 6 (1), 12–26. Yusrizal, Y. (2020). Tanggung Jawab Negara Terhadap Pengawasan Bantuan Sosial Selama Pandemi COVID-19. Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh , 8 (2), 21–36. https://doi.org/10.29103/sjp.v8i2.3065