Nunung  Nurhayati,  Jubaedah,  Sri  Mulyantini  (2022).  Analisis  Kinerja  Keuangan  pada  Pemerintah Kabuaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat. Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia. 7 (7). E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541-0849 e-ISSN: 2548-1398
Vol. 7, No. 7, Juli 2022
ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SULAWESI BARAT Nunung Nurhayati, Jubaedah, Sri Mulyantini
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UPN Veteran Jakarta, Indonesia Email: nunungnungki18@gmail.com, jubaedah@upnvj.ac.id, srimulyantini61@gmail.com

## Abstrak t
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  kinerja  keuangan  daerah Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Sulawesi  Barat:  Dampak  Pendapatan  Asli  Daerah, Belanja  Modal,  dan  Sisa  Pembiayaan  Anggaran  tahun  2012  s/d  2020  Populasi dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Sulawesi  Barat, dan  Teknik  pemilihan  sampel  yaitu sampling jenuh  dengan  jumlah  63  sampel. Penelitian  ini  menggunakan  metode  kuantitatif  dengan  jenis  penelitian  deskriptif dan  pengujian  hipotesis  dalam  penelitian  ini  menggunakan  Analisis  Regresi  Data Panel dengan program E-views dengan tingkat signifikan 5%. Berdasarkan temuan penelitian  ini,  dapat  disimpulkan  bahwa  (1)  Di  Provinsi  Sulawesi  Barat, Pendapatan  Asli  Daerah  tidak  memiliki  pengaruh  yang  berarti  terhadap  Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota, (2) Di Provinsi Sulawesi Barat, belanja modal memiliki  dampak  pengaruh  yang  cukup  besar  dan  positif  signifikan  terhadap kinerja  keuangan  daerah  kabupaten/kota,  dan  (3)  kelebihan  sisa  pembeiayaan anggaran tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat.
Kata Kunci :  Pendapatan  Asli  Daerah,  Belanja  Modal,  Sisa  Lebih  Pembiayan Anggaran, Kinerja Keuangan Daerah

## Abstract
The  purpose  of  this  research  is  to  analyze  the  Financial  Performance  of Districts/Cities  in  West  Sulawesi  Province  as  a  Function  of  Regional  Original Income, Capital Expenditures, and Remaining Budget Financing in 2012 to 2020. The population in this study were all districts/cities in West Sulawesi Province, and the  sample  selection  technique  is  Saturation  Sampling  with  a  total  of  63  sample. This study uses a quantitative method with descriptive research. Furthermore, the hypothesis testing in this study using Data Panel Regression Analysis with the E- views  program  with  a  significant  level  of  5%.  Based  on  the  result  of  the  study showed that (1) Regiobal Original Income has no effect in District/City Financial Performance in West Sulawesi Province, (2) Capital Expenditure has a significant effect  on  Regency/City  Regional  Financial  Performance  in  West  Sulawesi Province, and (3) Regency/City Regions in West Sulawesi Province have reported
that  the  remaining  budget  financing  has  had  no  impact  on  their  financial performance.
Keywords :  Regional h h Original f Income, t Capital a Expenditures,  and  Remaining Budget, f Regional h Financial Performance t

## Pendahuluan
Berdasarkan UndangUndang  No.  23  Tahun  2014 sebagaimana  sudah  diubah dengan Undang-Undang  No.  9  tahun  2015 :  “Otonomi  daerah  adalah  hak,  wewenang, dan  kewajiban  daerah  otonom  untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri  Urusan Pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat  setempat  dalam  system  Negara  Kesatuan Republik Indonesia”, dan menurut Undang-Undang itu pemerintah daerah mempunyai Kewenangan  yang  luas  untuk  menyelenggarakan  segala  urusan  pemerintahan,  mulai dari  perencanaan,  pelaksanaan,  pemantauan,  pengendalian,  dan  evaluasi,  kecuali kekuasaan  di  bidang  politik  luar  negeri,  pertahanan,  keamanan,  peradilan,  mata  uang dan  keuangan  negara,  dan  agama.  Ini  jelas  merupakan  urusan  pemerintah  di  bawah otoritas pusat.
Otonomi  daerah  adalah “ kebebasan  daerah  untuk  secara  mandiri  merumuskan peraturan  daerah,  memformulasikan  dan  melaksanakan  kebijakan,  serta  mengelola keuangan  daerah ” (Sujarweni,  2015) ,  dan (Budiarso et  al .,  2015) dikemukakan Kemampuan “ pemerintah  daerah  dalam  mengelola  urusan  fiskal  tercermin  dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah, seperti kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan  pendapatan  asli  daerah  dan  mendanai  pembangunan  daerah  serta pelayanan sosial yang diberikan kepada masyarakat. “ Anggaran pendapatan dan belanja daerah  adalah  ruang  lingkup  keuangan  daerah  pada  tingkat  pemerintah  daerah  yang terdiri atas tiga bagian yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan ” (Halim, MS Kusufi, 2016) .
Seperti dalam teori keagenan yang membahas tentang hubungan antara prinsipal beserta  agen,  masyarakat  selaku  prinsipal  berhak  mendapatkan  kinerja  maksimal pemerintah  sebagai  agen (Halim  &  Abdullah,  2013) .  Pengukuran  kinerja  adalah penilaian  keberhasilan  organisasi  publik  selama  periode  waktu  tertentu,  untuk mempromosikan  peningkatan  kinerja  di  masa  depan,  atau  perbaikan  desain  yang diperlukan.
Analisis “ kinerja  keuangan  pada  dasarnya  adalah  penilaian  kinerja  masa  lalu melalui  berbagai  analisis  untuk  memperoleh  posisi  keuangan  yang  mewakili  kinerja aktual  dan  potensial  masa  depan  suatu  entitas (Juliannisa,  2015) .  Ukuran “ kinerja keuangan  pemerintah  daerah  dapat  menunjukkan  perihal  keuangan  pemerintah  daerah dan kemampuan daerah dalam menggali dan mengelola sumber dana yang ada. Kinerja keuangan  daerah  yang  baik  dapat  dilihat  salah  satunya  adalah  tingkat h ketergantungan pada  pemerintah h pusat  rendah,  dan  pendapatan h asli  daerah h menyumbang  sebagian besar dana pembangunan daerah. Menkeu RI, Sri Mulyani pada tahun 2019 menyatakan daerah  masih  sangat  bergantung  pada  transfer  dana  pusat  ke  daerah.  Ketergantungan Anggaran h Pendapatan  dan  Belanja h Daerah  (APBD)  pada  transfer  daerah  dan
dana h desa secara rata-rata nasional sebanyak 80,1%, sedangkan keterlibatan Pendapatan Asli Daerah hanya sebesar 12,87%.
Grafik  1  ini “ memberikan  data  yang  relevan  terkait,  tingkat  ketergantungan pendapatan daerah pemerintah Kabupaten dan atau Kota di seluruh Provinsi Indonesia terhadap Transfer Daerah tahun 2016 s/d 2020. ”
Gambar 1. “ Rasio Ketergantungan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Seluruh Provinsi Indonesi tahun 2016 s/d 2020
Sumber: DJPK Kemenkeu Tahun 2016 s/d 2020 (data diolah)
Pada Gambar 1. di atas menampilkan bahwa “ tingkat ketergantungan keuangan pemerintah  daerah  di  seluruh  Provinsi  Indonesia  tahun  2016 ” sebanyak  74,22%,  pada tahun  2017  menurun  menjadi  71,32%,  kemudian  mengalami  kenaikan  kembali  pada tahun 2018 s/d 2020 yaitu 72,16%, 72,06, dan 72,39%. Menurut Wempy Banga (2017) sesuai  interval  tingkat  ketergantungan  keuangan  daerah  secara  nasional  masih dikategoringkan sangat tinggi karena masih >50%.
“ Berikut  ini  akan  disajikan  pula  rasio  ketergantungan  keuangan  daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat tahun 2016-2020.
Gambar 2. “ Rasio Ketergantungan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota pada Provinsi Sulawesi Barat tahun 2016 s/d 2020.
Sumber: DJPK Kemenkeu Tahun 2016 s.d. 2020 (data diolah)
Gambar 2. tersebut di atas menunjukkan “ posisi pemerintah kabupaten Polewali Mandar  merupakan  daerah  dengan  ketergantungan  fiskal  pemerintah  daerah  terendah pada tahun 2020 ” . Melihat fluktuasi dari tahun ke tahun dari tahun 2016 hingga tahun 2020  tidak  mengalami  penurunan  yang  sangat  signifikan,  hanya  pada  tahun  2017  di Kabupaten  Polewali  Mandar  dan  Kabupaten  Mamasa  mengalami  penurunan  menjadi 75,68%  dan  78,96%. “ Semua  daerah  Kabupaten  dan  atau  kota  di  Sulawesi  Barat memiliki  tingkat  ketergantungan  yang  lebih  dari  80%  atau  dengan  kata  lain  daerah tersebut 80% sumber pendapatan daerahnya berasal dari dana transfer pemerintah pusat atau  transfer  antar  daerah  lainnya.  Tingkat  ketergantungan  sebesar  >80%  dapat dikategorikan  masih  tergolong  tinggi,  hal  tersebut  sesuai  dengan  skala  interval pengukuran tingkat ketergantungan daerah pada pusat menurut Banga (2017) persentase lebih  dari  50  dikategorikan  sangat  tinggi. “ Dengan  demikian  jika  kondisi  seperti  ini secara terus menerus berlangsung kurangnya kesadaran, kemauan dan upaya pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya Pendapatan Asli Daerah yang ada  di  wilayah  kerjanya  dengan  menggunakan  strategi  inovasi  melalui  pengembangan kreativitas, kemudian tingkat otonomi daerah tidak akan mencapai titik keseimbangan, dan pada akhirnya daerah masih menjadi beban pemerintah pusat dan memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi.
Tidak dapat dipungkiri bahwa Sulawesi Barat menerapkan otonomi daerah, dan ketergantungan  daerah  terhadap  pusat  masih  relatif  tinggi. “ Pendapatan  daerah  masih didominasi  oleh  transfer  dari  pusat  atau  daerah  lain.  Sementara  itu,  kontribusi pendapatan h asli daerah h terhadap belanja h modal tercatat masih minim.
Tabel  1.    berikut  ini  mempresentasikan  data  realisasi h Pendapatan  Asli h Daerah dan  Belanja  Modal h Pemerintah  Kabupaten/Kota  pada  Provinsi h Sulawesi  Barat  tahun 2016 s/d 2020.

## Tabel 1
Realisasi h Pendapatan Asli h Daerah dan Belanja h Modal Pemerintah Kabupaten/Kota pada h Provinsi Sulawesi h Barat tahun h 2016 s/d 2020 No Nama Pemda Pendapatan Asli Daerah Belanja Modal Pendapatan Asli h daerah Terhadap Belanja Modal 1 PROV. SULAWESI BARAT 1.568.194.007.466 1.992.072.034.103 1:1,21 2 KAB. MAMUJU 369.083.197.307 1.221.895.207.317 1:3,09 3 KAB. MAJENE 366.350.862.112 824.065.547.352 1:2,11 4 KAB. POLEWALI MANDAR 860.934.889.565 1.472.581.396.487 1:1,41 5 KAB. MAMASA 140.821.770.405 1.029.670.947.356 1:7,04
6 KAB. MAMUJU UTARA 196.387.024.821 1.476.987.439.357 1:7,06 7 KAB. MAMUJU TENGAH 158.120.310.123 1.112.765.375.712 1:7,01 Sumber: DJPK Kemenkeu Tahun 2016 s/d 2020 (data diolah)
Pada Tabel 1. terlihat bahwa Pendapatan h Asli Daerah h terhadap Belanja h Modal Pemerintah h Kabupaten/Kota di Provinsi h Sulawesi Barat h sejak tahun 2016-2020 hanya pada  Prov.  Sulawesi  Barat  dan  Kabupaten  Polewali  Mandar  memiliki  rasio  >  50%, sedangkan  5  (lima)  Kabupaten  lainnya  memiliki  prosentase  <  50%.  Dapat  dijelaskan bahwa  Kabupaten  Mamuju,  Majene,  Mamasa,  Mamuju  Utara  dan  Mamuju  Tengah memiliki  kemampuan  keuangan  daerah  yang  kecil  jika  hanya  menggantungkan  dari Pendapatan Asli Daerah dalam membiayai Belanja Modalnya.
Belanja  modal  merupakan  belanja  pemerintah  yang  berpotensi  untuk  memacu pertumbuhan  pendapatan  daerah  melalui  pembangunan  ekonomi.  Kegiatan  belanja modal  pemerintah daerah dapat dikatakan sebagai kegiatan investasi karena  dilakukan oleh  pemerintah  daerah;  namun  demikian,  kegiatan  belanja  modal  pemerintah  daerah tidak dilakukan untuk mencari keuntungan ” . Keberhasilan setiap kegiatan belanja modal ditentukan  oleh  kualitas  produk  yang  diharapkan  dapat  diakses,  yaitu  jumlah  produk yang  dihasilkan  dengan  kualitas  yang  diharapkan. “ Penciptaan  infrastruktur  berupa fasilitas  umum,  misalnya,  merupakan  salah  satu  kegiatan  belanja  modal  yang  dapat menjadi sumber dana. Pembangunan infrastruktur di daerah dapat mendorong kegiatan investasi  di  daerah,  yang  dapat  berdampak  positif  bagi  pertumbuhan  daerah  di  masa mendatang,  pertumbuhan  ekonomi  daerah,  dan  penciptaan  lapangan  kerja  baru  di daerah.  Meskipun  belanja  modal  dapat  memacu  pertumbuhan  ekonomi,  pemerintah daerah  harus  menjaga  kontrol  yang  ketat  terhadap  belanja  daerah  dan  melakukan penyesuaian  agar  belanja  daerah  tidak  melebihi  pendapatan  daerah  dan  tidak  terjadi defisit.
Sementara  itu,  jika  pemerintah  daerah  tidak  memiliki  anggaran  yang  cukup untuk  mendanai  proyek-proyek  investasi  yang  diharapkan  dapat  menghasilkan pendapatan,  Pendapatan  daerah  dari  kelebihan  Pembiayaan  Anggaran  yang  ditetapkan dalam  APBD  tahun  sebelumnya  merupakan  sumber  pembiayaan  lainnya.  Grafik  yang menunjukkan  Sisa  Pembiayaan  Anggaran  untuk  seluruh  belanja  daerah  Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 yang  menggambarkan  besarnya  dana  yang  akan  tersedia  untuk  belanja  di  masa  yang akan datang.
Tabel 2
Prosentase h Sisa Lebih Pembiayaan h Anggaran terhadap Belanja h Modal Pemerintah h Kabupaten/Kota pada Provinsi h Sulawesi Barat h tahun 2016 s/d 2020.
No Nama Pemda Tahun Rata- rata 2020 2019 2018 2017 2016 1 Prov. Sulawesi Barat 28,19 35,50 12,99 10,11 8,35 19,03 2 Kab. Mamuju 7,79 5,71 8,66 1,06 4,57 5,56 3 Kab. Majene 11,22 8,64 19,47 1,00 2,48 8,56 4 Kab. Polewali Mandar 19,83 8,03 10,98 8,69 3,71 14,25 5 Kab. Mamasa 13,07 4,92 9,18 9,52 6,97 8,73 6 Kab. Mamuju Utara 10,17 7,36 6,75 1,26 7,13 6,53 7 Kab. Mamuju Tengah 13,05 3,12 10,48 2,96 16,91 9,30
Sumber: DJPK Kemenkeu Tahun 2016 s/d 2020
Dari  keterangan  tabel  2.  di  atas  menampilkan  bahwa h rata-rata  proporsi Sisa h Lebih  Pembiayaan h Anggaran  tahun  sebelumnya  digunakan h untuk  belanja  modal pada h tahun  berjalan  sejak  tahun  2016  s/d  2020  pada  Provinsi  Sulawesi  Barat  adalah sebesar  19,03%,  Kabupaten  Mamuju  5,  56%,  Kabupaten  Majene  adalah  8,56%, Kabupaten  Polewali  Mandar  14,25%,  Kabupaten  Mamasa  sebesar  8,73%,  Kabupaten Mamuju Utara 6,53% dan Kabupaen Mamuju Tengah adalah 9,30 %.
Adanya  kelebihan  pembiayaan  anggaran  dapat  menjadi  dilema  bagi  penataan keuangan daerah, karena besarnya kelebihan pembiayaan anggaran dapat menunjukkan hal-hal yang positif maupun negatif.
Menurut (Mahmudi,  2019) Indikator  positif h Sisa  Lebih h Pembiayaan Anggaran h positifnya  berasal h dari  efisiensi  dan  efektivitas  anggaran,  yang  dapat menghasilkan  surplus  dana  bersih,  sedangkan  indikator  Sisa  Lebih  Pembiayaan Anggaran  yang  negatif  yaitu  Sisa  Lebih  Pembiayaan  Anggaran  karena  penataan anggaran  yang  tidak  tepat  dan  pelaksanaan  anggaran  yang  buruk  menyebabkan perencanaan Program dan kegiatan perusahaan tidak dapat dilaksanakan secara optimal.
(Afia  Maulina,  Mustafa  Alkamal,  2021) , (Prastiwi  &  Aji,  2020) , (Rahayu, 2020) , (Wahyudin  &  Hastuti,  2020) , (Tahir  et  al.,  2019) , (Saraswati  &  Rioni,  2019) , (Sukma & Panji, 2018) dan (Asriani, Ansar, 2016) dikemukakan bahwa pendapatan asli daerah  yang  merupakan  sumber  daya  dari  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah
daerah  di  daerah  otonomnya  berdampak  positif  terhadap  kinerja  keuangan  daerah. Pendapatan asli daerah yang tinggi menunjukkan pengelolaan sumber daya yang baik.
Pengaruh  Belanja  Modal  terhadap  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah  dari hasil  penelitian (Ismawati,  2021) dan (Sukma  &  Panji,  2018) menunjukkan  bahwa Belanja  modal  berpengaruh  negatif  tidak  signifikan  sedangkan  menurut (Tahir  et  al., 2019) dan (Saraswati  &  Rioni,  2019) Belanja  Modal  berpengaruh  positif  terhadap Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah  terhadap  kinerja  financial  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Karanganyar,  makna  yang  didapat  adalah  semakin  tinggi  belanja  modal justru  akan  menurunkan  kinerja  financial.  Hal  tersebut  diatas  adalah  variabel Pendapatan h asli  daerh  dan  Belanja h Modal  yang  memiliki  pengaruh h terhadap  Kinerja Keuangan h Pemerintah h Daerah,  sedangkan  menurut (Djuniar  &  Zuraida,  2018) Pendapatan h Asli  Daerah  dan  Belanja h Modal  tidak  berpengaruh h terhadap  Kinerja Keuangan h Pemerintah  Daerah h tetapi  Sisa  Lebih  Pembiayaan  Anggaran  berpengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah daerah.
Penelitian  ini  sudah  dilakukan  oleh  penelitian  sebelumnya.  Masih  terdapat perbedaan antara peneliti-peneliti lain terkait pengungkapan Kinerja Keuangan Daerah masih belum konsisten dalam hasil penelitian dengan menunjukkan hasil yang berbeda, oleh sebab itu menjadi hal yang menarik untuk diteliti kembali tentang pengungkapan Kinerja Keuangan Daerah.
Berdasarkan  bukti  empiris  yang  menghubungkan  Pendapatan h Asli  Daerah, Belanja h Modal  dan  Sisa h Lebih  Pembiayaan h Anggaran  ternyata  perbandingan penelitiannya  masih  terbatas,  untuk  itu  perlunya  penelitian  lebih  lanjut.    Perbedaan penelitian  ini  dengan  penelitian  sebelumnya  terletak  pada  sampel  yang  akan  diuji. Penelitian  ini  berupaya  untuk  mengkaji  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  ditinjau dari pendapatan h asli daerah, belanja h modal, dan sisa lebih pembiayaan anggaran h dalam kinerja h keuangannya. Temuan  penelitian ini  adalah bahwa dengan adanya pendapatan asli  daerah,  belanja  modal  dan  sisa  lebih  pembiayaan  anggaran  akan  menghasilkan kinerja keuangan sebagai tolok ukur perbaikan khususnya bagi pemerintah daerah pada periode selanjutnya.
Sampel  yang  dipilih  dalam  penelitian  ini  adalah  Kabupaten/Kota  di  Provinsi Sulawesi Barat disebabkan karena tingkat ketergantungan pendapatan transfer dari pusat terhadap  pendapatan  daerahnya  lebih  tinggi  dari  tingkat  ketergantungan  daerah  secara nasional  serta Provinsi  Sulawesi  Barat  harus  bersiap  menjadi  penopang  ibu  kota,  oleh karena itu, perlu dilakukan percepatan dan keseimbangan pembangunan daerah dengan menekankan keunggulan kompetitif ekonomi daerah yang berbasis sumber daya alam, sumber  daya  manusia  dan  penyediaan  infrastruktur,  sehingga  dapat  meningkatkan pendapatan asli daerah.

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder kuantitatif. Dalam penelitian ini digunakan data deret waktu, yaitu kumpulan data untuk mengkaji  suatu  fenomena  tertentu  yang  berulang  dalam  jangka  waktu  tertentu.  Data
penelitian berasal dari situs website. Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah melalui  www.djpk.depkeu.go.id.  Dari  laporan  ini  diperoleh  data  jumlah  Realisasi Anggaran  Pendapatan  asli  Daerah,  dan  Belanja  Modal,  dan  Sisa  Lebih  Pembiayaan Anggaran.

## Hasil dan Pembahasan
Dalam menentukan pemilihan model regresi data panel terbaik antara Common Effect Model , Fixed Effect Model , dan Random Effect Model adalah digunakan 2 (dua) uji  yaitu  uji  Chow  dan  uji  Hausman.  Hasil  dari  kedua  uji  tersebut  adalah  sebagai berikut:
Tabel 3
Hasil Uji Chow ” “ Redundant Fixed Effects Tests ” “ Equation: dataset ” “ Test cross-section fixed effects ” “ Effects Test ” “ Statistic ” “ d.f. ” “ Prob. ” “ Cross-section F ” 6.870641 (6,53) 0.0000 “ Cross-section Chi-square ” 36.24903 6 0.0000 Sumber : Output Eviews
Hipotesis dalam uji chow adalah sebagai berikut:
H 0 = “ Common Effect Model ” H 1 = “ Fixed Effect Model ”
Pada a uji  cjow  diasumsikan  bahwa  jika  nilai  probabilitas  F  dan  Chi-Square  > nilai  alpha  0.05  atau  5%  maka  H0  atau  uji  regresi  data  panel  menggunakan Common Effect Model , namun apabila nilai probabilitas F dan Chi Square < nilai alpha 0,05 atau
5% maka H1 diterima atau model yang dipilih adalah Fixed Effect Model .
Berdasarkan  hasil  tabel  1.  di  atas  bahwa  nilai  probabilitas cross-section F  dan Chi Square 0.0000 lebih kecil dari nilai alpha 0,05 maka dapat disimpulkan H0 ditolak dan  H1  diterima,  maka  berdasarkan  uji  chow  model  regresi  terbaik  antara “ Common Effect Model dan Fixed Effect Model adalah dengan menggunakan Fixed Effect Model
Tabel 4 Hasil l Uji Housman Correlated ” Random Effects - Hausman Test ” Equation: dataset Test “ cross-section random effects ”
TestsSummary “ Chi-Sq. Statistic ” “ Chi-Sq. d.f .” “ Prob ” .
“ Cross-section random ” “ 13.57074 ” 3 “ 0.0036 ”
Sumber : Output Eviews
Hipotesis yang dipakai dalam uji housman adalah:
H0 = Fixed Effect Model H1 = Random Effect Model
Berdasarkan asumsi di atas, jika nilai probabilitas F dan Chi-Square > 0,05 maka H0  diterima  dan  H1  ditolak  yang  berartiimodel  terbaikkuntuk  uji  regresiidata  panel menggunakan Random Effect Model, namun jika nilai probabilitas F dan Chi Square < 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima, maka model terbaik untuk uji regresi data panel menggunakan Fixed Effect Model.
Berdasarkan n hasil  tabel  2  diata s suji  Housman  memiliki  Probability  0.0036  < dari nilai a alpha 0.05 maka dapat disimpulkan model regresi terbaik antara Fixed Effect Model dan Random  Effect  Model adalah  dengan  model Fixed  Effect  Model .  Hasil estimasi dari Fixed Effect Model dapat dilihat pada table berikut :

## Tabel 5
Uji Regeresi Data Panel dengan Metode Fixed Effect Model ”
“ Variable ” “ Coefficient ” “ Std. Error ” “ t-Statistic Prob ” . C 49.85930 5.015481 9.941082 0.0000 PAD -0.009987 0.030842 -0.323807 0.7474 BM 1.579348 0.264483 5.971461 0.0000 SILPA 0.164894 0.424961 0.388021 0.6996

## Sumber : Output Eviews
Berdasarkan data diatas persamaan regresi data panel Fixed Effect Model dapat ditulis sebagai berikut:
KKD = 49,85930 - 0.009987 PAD + 1.579348 BM + 0.164894 SILPA Dari “ persamaan regresi tersebut dapat diinterpretasikan ” sebagai berikut:
a. Nilai Konstanta
Nilai  konstanta  regresi  sebesar  49,85930,  menunjukan  bahwa  jika  tidak  ada Pendapatan  Asli  Daerah,  Belanja  Modal  dan  Sisa  Lebih  Pembiayaan  Anggaran maka Kinerja Keuangan Daerah sebesar 49,85930.
b. Pendapatan Asli Daerah Koefisien regresi Pendapatan Asli Daerah sebesar -0.009987 mempunyai pengaruh negatif  terhadap  Kinerja  Keuangan  Daerah  artinya  jika  Pendapatan  Asli  Daerah bertambah  satu  satuan  maka  Kinerja  Keuangan  Daerah  akan  berkurang  sebesar 0.009987 dengan asumsi variabel lain adalah konstan.
c. Belanja Modal Koefisien  regresi  Belanja  Modal  sebesar  1.579348  mempunyai  pengaruh  positif terhadap  Kinerja  Keuangan  Daerah  artinya  jika  Belanja  Modal  bertambah  satu satuan  maka  Kinerja  Keuangan  Daerah  akan  bertambah  sebesar  1.579348  dengan asumsi variabel lain adalah konstan.
d. Sisa “ Lebih Pembiayaan Anggaran ”
Koefisien  regresi  Sisa  Lebih  Pembiayaan  Anggaran  sebesar  0.164894  mempunyai pengaruh  positif  terhadap  Kinerja  Keuangan  Daerah  artinya  jika  Sisa  Lebih Pembiayaan  Anggaran  bertambah  satu  satuan  maka  Kinerja  Keuangan  akan bertambah sebesar 0.164894 dengan asumsi variabel lain adalah konstan.
Setelah didapatkan model regresi, maka selanjutnya dilakukan uji hipotesis. Uji hipotesis  akan  dilakukan  untuk  melihat  pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah,  Belanja Modal, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Kinerja Keuangan Daerah pada pemerintahan  Kabupaten/Kota  di  provinsi  Sulawesi  Barat,  sehingga  hasil  dari  uji hipotesis  dapat  dijadikan  alat  ukur  yang  akurat,  rinci  dan  faktual  sebagai  bentuk pertimbangan  yang  terukur  untuk  menganalisis  Kinerja  keuangan  Pemerintah Kabupaten / Kota di Provinsi Sulawesi Barat. Uji hipotesis pertama ialah uji T. Uji T dilakukan  untuk  melihat  sejauh  mana  variable  independent  secara  individual menerangkan variable dependen. Tolak H 0 jika nilai t hitung > t tabel dan probabilitas < α = 5%
Tabel 6 Hasil Uji T ” “ Variable ” “ Coefficient ” “ Std. Error ” t-Statistic Prob. PAD -0.009987 0.030842 -0.323807  0.7474 BM 1.579348 0.264483 5.971461 0.0000 SILPA 0.164894 0.424961 0.388021 0.6996 Sumber: data h diolah
Pada penelitian ini nilai df yang dihasilkan sebesar 63 nilai α adalah 5%, sehingga didapatkan nilai  t tabel adalah 1.99834, maka :
a. Pendapatan n Asli Daerah menghasilkan nilai t hitung < t tabel (-0,3238 < 1.99834), maka H0 diterima dan Ha ditolak maka dapat disimpulkan Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh  terhadap  Kinerja  Keuangan  Daerah.  Sedangkan  nilai  probabilitas sebesar  0,7474  >  0,05  artinya  variabel  Pendapatan  Asli  Daerah  tidak  berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten / Kota di Provinsi Sulawesi Barat.
b. Belanja  Modal  menghasilkan nilai  t hitung >  t tabel (5.971461  >  1.99834),  maka  H 0 diterima  dan  Ha  ditolak  maka  dapat  disimpulkan “ Belanja  Modal  berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah ” . Sedangkan nilai probabilitas sebesar 0.0000 < 0,05  artinya “ variabel  Belanja  Modal  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap Kinerja Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten / Kota di Provinsi Sulawesi Barat ” .
c. Sisa a Lebih Pembiayaan n Anggaran atau menghasilkan nilai i t hitung < t tabel (0.388021 <  1.99834  t tabel ,  maka  H 0 diterima  dan  Ha  ditolak,  dan  kesimpulannya  adalah Sisa Lebih  Pembiaayaan  Anggaran  tidak  berpengaruh  terhadap  Kinerja  Keuangan Daerah. Nilai  probabilitas  sebesar  0.6996  dimana  0.6996  >  0,05  artinya “ variabel Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran atau SILPA) tidak berpengaruh secara signifikan
terhadap Kinerja Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten / Kota di Provinsi Sulawesi Barat.
Selanjutnya yaitu uji F dilakukan untuk melihat pengaruh secara bersama-sama atau simultan dari variabel Pendapatan Asli Daerah (X1), Belanja Modal (X2), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran atau SILPA (X3) terhadap Kinerja Keuangan Daerah (Y), kriteria nilai α adalah 5%, dan df1 adalah 3 dan df2 adalah 63 maka didapatkan F tabel 2.75. jika F hitung > F tabel maka tolak H 0 dan terima H 1 dan jika probability F hitung < α 0,05  maka  pengaruh  variabel  secara  bersama  dinyatakan  signifikan.  Dalam  penelitian ini nilai F hitung sebesar 7.783953 dimana 7.783953 > F tabel 2,75 dan nilai probability 0.000192  <  0,05  maka  disimpulkan  pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  (X1),  Belanja Modal  (X2),  dan  Sisa  Lebih  Pembiayaan  Anggaran  atau  SILPA  (X3)  berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah (Y).
Uji  hipotesis  ke  tiga  yaitu  Uji  koefisien  determinasi  atau  R 2 digunakan  untuk menggambarkan  kemampuan  model  untuk  mengetahui  hubungan  antara  variabel independent dengan variabel dependen menjelaskan variasi yang terjadi dalam variabel dependen dalam suatu persamaan regresi, nilai R square memiliki rentang nilai 0 < R 2 < 1.  Nilai  R 2 pada  penelian  ini  0.542747  artinya  Pendapatan  Asli  Daerah  (X1),  Belanja Modal  (X2),  dan  Sisa  Lebih  Pembiayaan  Anggaran  atau  SILPA  (X3)  mampu menjelaskan  54,27%  variasi  yang  terjadi  dalam  Kinerja  Keuangan  Daerah  (Y),  dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak tercakup dalam model ini.

## Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah
Berdasarkan  hasil  penelitian,  Pendapatan  Asli  Daerah  tidak  berpengaruh terhadap  Kinerja  Keuangan  Daerah  yang  diukur  menggunakan  Ketergantungan Keuangan  Daerah,  sehingga  tinggi  rendahnya  pengeluaran  pemerintah  tidak  ada pengaruhnya  terhadap  kinerja  keuangan  daerah.  Hasil  penelitian  menunjukkan  yang menjadi hipotesis pertama dalam riset ini ditolak dikarenakan “ kemampuan pemerintah daerah  dalam  memobilisiasi  penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah  sesuai  yang ditargetkan  belum  efektif  sehingga  tidak  bisa  menurunkan  tingkat  ketergantungan keuangan  daerah  terhadap  pusat ” .  Hal  tersebut  dapat  tercermin  dalam  salah  satu  data sampel berikut ini:
Tabel 7

## Efektivitas PAD dan Kinerja Keuangan Daerah Tahun 2017-2018
Kabupaten/Kota Tahun Efektivitas PAD (%) Ketergantungan Keuangan Daerah (%) Polewali Mandar 2017 162.67 75.68 2018 66.65 85.91 Mamasa 2017 162.36 78.96 2018 87.67 96.39 “ Sumber: Data diolah ”
Berdasarkan  data  tersebut  di  atas,  dapat  dijabarkan  rasio  efektivitas  PAD Kabupaen Polewali Mandar tahun 2017 s/d 2018 mengalami penurunan dari 162.67% menjadi 66.65%, dan pada waktu yang sama tingkat ketergantungan daerah mengalami kenaikan  semula  sebesar  75.68%  menjadi  85.91%.  Hal  serupa  terjadi  juga  pada Kabupaten Mamasa rasio efektivitas PAD tahun 2017 sebesar 162.36% dan tahun 2018 menjadi  87.67%,  namun  pada  waku  yang  sama  ketergantungan  keuangan  daerah  juga mengalami kenaikan dari 78.96% menjadi 96.39%.
Efektivitas  PAD  yang  semakin  menurun  maka  akan  menyebabkan  tingkat ketergantungan  keuangan  daerah  akan  meningkat,  ini  menunjukkan  bahwa  kinerja Pendapatan  Asli  Daerah  belum  optimal  dalam  membiayai  aktifitas  pembangunan daerah, sehingga daerah masih sangat bergantung penuh pada pemerintah pusat melalui dana transfer. Hasil penelitian ini searah dengan penelitian yang dibuat oleh Andirfa et al.,  (2016) dan Djuniar  &  Zuraida  (2018) dikarenakan  kurang  efektif  dan  efisiennya pengelolaan “ Pendapatan Asli Daerah yang dilakukan pemerintah daerah, maka tingkat ketergantungan keuangan daerah terhadap pusat akan semakin tinggi ” . Hasil penelitian ini  tidak  sesuai  dengan Antari  &  Sedana  (2018),  Tahir,  Mas’ud  &  Plyriadi  (2019), Saraswati  &  Rioni  (2019),  Oktaviani  &  Rahayu  (2020),  Prastiwi  &  Aji  (2020), Wahyudin  &  Astuti  (2020)  Nauw  &  Riharjo  (2021)  dan  Maulina,  Alkamal,  &  Fahira (2021) yang  mengatakan  bahwa  Pendapatan  Asli  Daerah  berpengaruh  signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.

## Analisis Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Daerah
Berdasarkan  hasil  penelitian,  Belanja  Modal  mempunyai  pengaruh  terhadap kinerja  keuangan  daerah.  Hasil  tersebut  menunjukkan n bahwa  hipotesis s kedua dalam m penelitian  ini i diterima,  dan  dapat  diartikan  bahwa  belanja  modal  yang bertambah  akan  meningkatkan  kinerja  keuangan  daerah  yang  diukur  dengan ketergantungan  keuangan  daerah,  dan  sebaliknya  belanja  modal  yang  berkurang  akan menurunkan  tingkat  ketergantungan  keuangan  daerah.  Hasil  penelitian  ini  dapat ditunjukkan pada salah satu data sampel berikut ini:

## Tabel 8

## Belanja Modal dan Kinerja Keuangan DaerahTahun 2012 s/d 2013
Kabupaten/Kota Tahun Belanja Modal thd Belanja Daerah (%) Ketergantungan Keuangan Daerah (%) Sulawesi Barat 2012 15.60 85.36 2013 17.57 85.64 Mamuju 2012 22.98 95.26 2013 26.64 96.40 Sumber: Data diolah
Berdasarkan table 6. dapat dijelaskan tahun 2012 tingkat belanja modal terhadap belanja  daerah  yang  dikeluarkan  oleh  Kabupaten  Sulawesi  Barat  sebesar  15.60%  dan tahun  2013  mengalami  kenaikan  sebesar  17.57%.  Hal  yang  sama  juga  terjadi  pada ketergantungan keuangan daerah tahun 2012 s/d 2013 mengalami kenaikan yang semula
85.36% menjadi 85.64%, sedangkan untuk Kabupaten Mamuju pada tahun 2012 belanja modal  sebesar  22.98%,  mengalami  kenaikan  di  tahun  2013  menjadi  26.64%,  dan ternyata  tingkat  ketergantungan  keuangan  daerahnya  pun  mengalami  kenaikan  dari 95.26%  menjadi  96.40%.  Dapat  disimpulkan  bahwa “ jika  belanja  modal  meningkat maka  kinerja  keuangan  daerah  yang  diukur  dengan  rasio  ketergantungan  keuangan daerah juga akan mengalami peningkatan.
Hasil l penelitian  ini  didukung  oleh  penelitian n terdahulu Tahir et  al .  (2019) dan Andirfa  et  al.  (2016) “ yang  menyatakan  bahwa  belanja  modal  berpengaruh  positif terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah. ” Penelitian  menunjukkan  bahwa memiliki  infrastruktur  yang  baik  akan  menciptakan  efisiensi  lintas  sektor  dan meningkatkan  produktivitas  masyarakat.  Terdapat  pula  penelitian  lain  yang  tidak searah dengan penelitian ini yaitu Djuniar & Zuraida (2018) disebutkanbahwa belanja modal  tidak  berdampak  pada  kinerja  keuangan  daerah,  hal  ini  karena  tidak  ada kepentingan publik terhadap apa yang dilakukan Kabupaten/kota, sehingga pemerintah tidak merasakan dampak dari belanja modal tersebut.

## Analisis Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Kinerja Keuangan Daerah
Berdasarkan  hasil  penelitian,  Sisa  Lebih  Pembiayaan  Anggaran  tidak mempunyai  pengaruh  terhadap  Kinerja  Keuangan  Daerah  yang  diukur  dengan Ketergantungan Keuangan Daerah. Hasil tersebut menunjukkan yang menjadi hipotesis ketiga  dalam  penelitian  ini  ditolak,  dikarenakan  sejak  tahun  2012  s/d  2020  hanya sebesar 3.62% tingkat pembiayaan SILPA Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat yang  mampu  mendanai  belanja  daerahnya,  sehingga  untuk  mendukung  pendanaan belanja  daerahnya  diperlukan  dana  transfer  dari  pusat  yang  tinggi.  Sisa  Lebih Pembiayaan  Anggaran  dapat  digunakan  oleh  pemerintah  daerah  untuk  sumber pembiayaan daerah. Hal tersebut dapat tercermin dalam salah satu data sampel berikut ini:

## Tabel 9

## Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Kinerja Keuangan Daerah Tahun 2017 s/d
2018 Kabupaten/Kota Tahun Tingkat Pembiayaan SILPA (%) Ketergantungan Keuangan Daerah (%) Majene 2017 0.22 83.02 2018 3.51 89.46 Mamuju Utara 2017 0.51 87.93 2018 2.33 93.21 Mamuju Tengah 2017 0.99 90.37 2018 3.34 92.97 “ Sumber: Data diolah ”
Berdasarkan  data  tersebut  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  tingkat  pembiayaan SILPA  Kabupaten  Majene  tahun  2017  sebesar  0.22%  mengalami  peningkatan  ditahun
2018 menjadi sebesar 3.51%, pada waktu yang sama tingkat ketergantungan keuangan daerah  mengalami  peningkatan  juga,  semula  tahun  2017  sebesar  83.02%  menjadi 89.46% di tahun 2018. Tingkat pembiayaan SILPA tahun 2017 di Kabupaten Mamuju Utara  sebesar  0.51%,  sedangkan  tahun  2018  sebesar  2.33%  yang  berarti  mengalami peningkatan,  hal  yang  sama  juga  terjadi  pada  tingkat  rasio  ketergantungan  keuangan daerah  yaitu  untuk  mengukur  kinerja  keuangan  daerah  mengalami  peningkatan  yaitu semula tahun 2017 sebesar 87.93% menjadi 93.21% pada tahun 2018. Hal serupa terjadi pada  Kabupaten  Mamuju  Tengah  tahun  2017-2018,  tingkat  pembiayaan  SILPAnya mengalami  kenaikan  yang  semula  0.99%  menjadi  3.34%,  dan  pada  waktu  yang  sama ketergantungan  keuangan  daerah  pun  mengalami  kenaikan  yang  awalnya  90.37% menjadi  92.97%.  Hasil l penelitian  ini  tidak  sesuai  dengan n penelitian  dari (Djuniar  & Zuraida,  2018) yang m menyatakan  bahwa “ Sisa  Lebih  Pembiayaan  Anggaran berpengaruh negatif terhadap Kinerja pemerintah daerah.

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis melalui regresi data panel pada  pembahasan,  maka  kesimpulan  yang  dapat  ditarik  adalah  sebagai  berikut  :  1) Pendapatan Asli Daerah yang diukur dengan Rasio Efektivitas PAD menunjukkan hasil yang  menyatakan  bahwa  Pendapatan  Asli  Daerah  tidak  berpengaruh  terhadap  Kinerja Keuangan  Daerah  yang  diukur  dengan  Rasio  Ketergantungan  Daerah.  2)  Variabel Belanja  Modal  yang  diukur  dengan  Rasio  Belanja  Modal  terhadap  Total  Belanja menunjukkan  bahwa  Belanja  Modal  berpengaruh  positif  tehadap  Kinerja  Keuangan Daerah  yang  diukur  dengan  Rasio  Ketergantungan  Daerah.  3)  Variabel  Sisa  Lebih Pembiayaan  Anggaran  yang  diukur  Rasio  Tingkat  Pembiayan  SILPA  menunjukkan hasil  bahwa  Sisa  Lebih  Pembiayaan  Anggaran  tidak  berpengaruh  terhadap  Kinerja Keuangan Daerah yang diukur dengan Rasio Ketergantungan Daerah.

## BIBLIOGRAFI
Afia  Maulina,  Mustafa  Alkamal,  N.  S.  F.  (2021).  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah, Dana  Perimbangan,  Belanja  Modal,  dan  Ukuran  Pemerintah  Daerah  Terhadap Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah. Journal  of  Information  System,  Applied, Management, Accounting and Research , 5 (2). https://doi.org/10.52362/jisamar.v5i2 Andirfa,  M.,  Basri,  H.,  Com,  M.,  Shabri,  M.,  Majid,  A.,  &  Ec,  M.  (2016). Pengaruh Belanja  Modal,  Dana  Perimbangan  dan  Pendapatan  Asli  Daerah  Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten Dan Kota Di Provinsi aceh . 30–38. Google Scholar
Asriani,  Ansar,  S.  (2016). Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Kota  Makassar Terhadap  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Provinsi  Sulawesi  Selatan . 19 (1),  375– 388. Google Scholar
Banga,  W.  (2017). Administrasi  Keuangan  Negra  dan  Daerah  Konsep,  Teori,  dan Fenomena  di  Era  Otonomi  Daerah (Yopie  S  (ed.)).  Ghalia  Indonesia. Google Scholar
Budiarso, N., Tinangon, J., & Rondonuwu, R. (2015). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan  Keuangan  Daerah  pada  Dinas  Pendapatan  Daerah  Kabupaten Minahasa. Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi , 3 (4), 23–32.
Google Scholar
Djuniar,  L.,  &  Zuraida,  I.  (2018).  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  (Pad),  Belanja Modal Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah  Kabupaten/Kota  Provinsi  Sumatera  Selatan. BALANCE  Jurnal  Akuntansi Dan Bisnis , 3 (2), 445. https://doi.org/10.32502/jab.v3i2.1447 Google Scholar
Halim,  MS  Kusufi,  A.  (2016). Teori,  Konsep,  dan  Aplikasi  Akuntansi  Sektor  Publik . Salemba Empat. Google Scholar
Halim, A., & Abdullah, S. (2013). Hubungan dan Masalah Keagenan Di Pemerintahan Daerah : Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi . 53 (9), 1689–1699.

## Google Scholar
Indonesia,  R.  (2014).  Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Republik Indonesia , 564 , 1–73.
Indonesia, R. (2015). Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas  Undang-undang  nomor  23  Tahun  2014  tentang  pemerintahan  Daerah. Undang-Undang Republik Indonesia , 6.
Ismawati, K. (2021). Model Kinerja Finansial Pemerintah Daerah Beberapa penelitian menyimpulkan . XVIII (1). Google Scholar
Juliannisa, A. (2015). Kinerja Keuangan Daerah dan Hubungan Dengan Sisa Lebih dan
Kurang  Perhitungan  Anggaran  (SiLKPA)  Kota  Bandar  Lampung  Tahun  2008- 2013. Semantic Scholar .
Mahmudi.  (2019). Analisis  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah (Keempat).  UPP STIM YKPN.
Prastiwi,  N.  D.,  &  Aji,  A.  W.  (2020).  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana Perimbangan,  Dana  Keistimewaan  Dan  Belanja  Modal  Terhadap  Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Kajian Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha , 28 (1), 89–105. https://doi.org/10.32477/jkb.v28i1.45 Google Scholar
Rahayu, B. O. & S. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Ukuran Pemerintah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Kabupaten/Kota  Provinsi  Jawa  Barat  Tahun  2015-2018). E-Proceeding  of Management , 7 (1), 865–871. Google Scholar
Saraswati,  D.,  &  Rioni,  Y.  S.  (2019).  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah,  Ukuran Pemerintah  Daerah,  Leverage  terhadap  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah. Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik , 9 (2), 110–120. Google Scholar
Sujarweni, W. (2015). Akuntansi Sektor Publik . Pustaka Baru Press. Google Scholar
Sukma,  A.  N.  P.  G.,  &  Panji,  I.  B.  S.  (2018).  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Bali  Tahun  2011-2015). E-Jurnal  Manajemen  Unud ,
7 (2), 1080–1110. Google Scholar
Tahir,  I.,  Mas’ud,  M.,  &  Plyriadi,  A.  (2019).  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi Kinerja  Keuangan  Daerah  pada  Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah Kota Makassar. Jurnal Riset Bisnis , 93 (1), 66–74.
Wahyudin, I., & Hastuti. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan  Belanja  Modal  Terhadap  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Dan  Kota  di  Provinsi  Jawa  Barat  The  Influence  Of  Original  Local  Government Revenue,  Fiscal  Balance  Transfer  And  Capital  Expenditure. Indonesian Accounting Research Journal , 1 (1), 86–97. Google Scholar

## Copyright holder:
Nunung Nurhayati, Jubaedah, Sri Mulyantini (2022)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: