Scholarium Dan Arena Produksi Pengetahuan
Oleh

## Tomi Setiawan
Pusat Studi Kebijakan Agraria dan Tata Ruang
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran tomi.setiawan@unpad.ac.id

## Abstract
This paper is the result of a literature review that discusses the activity  of  scholarium  and  arena  of  knowledge  production  in university, specifically in the Majors of Rural Sociology, Bogor Agricultural  University.  The  university  in  general  is  an institution  with  the  highest  respectability  in  the  academic environment.  Then  the  university  became  the  instrument  of social climbing for most people in developing country society.
The objective difference in the science of Rural Sociology with other  universities  is  in  the  context  of  'agriculture'.  More specifically  Sajogyo  then  give  eco-sociology  term.  Eco- sociology  is  applied  sociology  in  the  sociological  sense  that applied  to  human  natural  ecosystems.  Furthermore,  the reorientation of  curriculum development  should be presented as  a  collective  development  process  and  laid  in  the  unity  of theory  and  practice,  and  conceived  as  a  constant  dialogue among different scholars from different disciplines. In the end the  benefit  of  science  for  the  public  is  not  denied,  but  the community  needs  should  not  be  dictated  to  science  as  if intellectuals are no longer free to seek scientific truth as an end in itself, but the purpose of which is determined by the needs of the community.

## Abstrak
Tulisan ini merupakan hasil kajian literatur kontemporer yang membahas  tentang  aktivitas scholarium dan  arena  produksi pengetahuan di universitas, khususnya di Sosiologi Pedesaan, Institut  Pertanian  Bogor.  Universitas  pada  umumnya  adalah institusi  dengan  tingkat  kehormatan  tertinggi  di  lingkungan akademis. Universitas sering kali menjadi alat pendakian sosial bagi  kebanyakan  orang  di  masyarakat  negara  berkembang. Perbedaan obyektif sosiologi Pedesaan dengan universitas lain adalah  dalam  konteks  'pertanian'.  Lebih  tepatnya  Sajogyo kemudian  memberikan  istilah eco-sosiologi . Eco-sosiologi diterapkan sosiologi dalam arti sosiologis yang diterapkan pada
Diterima : 20 Pebruari 2018 Direvisi : 12 Maret 2018 Diterbitkan : 31 Maret 2018
Kata Kunci : Scholarium , Universitas, Arena, Produksi Pengetahuan.
ekosistem alami manusia.
Selanjutnya, reorientasi pengembangan  kurikulum  harus  dipresentasikan  sebagai proses pengembangan kolektif dan diletakkan dalam kesatuan teori dan praktik, dan dipahami sebagai dialog konstan di antara para ilmuwan  yang berbeda dari berbagai  disiplin ilmu.  Pada akhirnya  manfaat  sains  bagi  masyarakat  tidak  dipungkiri, namun  masyarakat  perlu  tidak  didikte  ilmu  pengetahuan seolah-olah  para  intelektual  tidak  lagi  bebas  untuk  mencari kebenaran ilmiah sebagai tujuan itu sendiri, namun tujuannya ditentukan oleh kebutuhan masyarakat.

## Pendahuluan
Universitas 1 secara  umum  adalah  sebuah  institusi  yang  memiliki  kedudukan kehormatan  yang  paling  tinggi  dalam  lingkungan  akademik.  Peranan  universitas  tidak hanya  sekedar  apa  yang  terkait  dengan  pengajaran  kepada  mahasiswanya  tetapi  juga memiliki  peran  yang  sangat  dominan  dalam  meningkatkan  kemampuan  belajar  suatu bangsa ( the learning capacity of nations ). Meskipun demikian peranan ini harus didukung pula oleh institusi-institusi yang lain di setiap lapisan masyarakat, untuk dapat menerima, mencerna,  maupun  menerima  secara  kreatif  informasi  dan  pengetahuan  baru.  Dan sebaliknya universitas juga harus mampu memberi jawaban atas kebutuhan masyarakat yang mengalami perubahan secara terus-menerus.
Universitas  dalam  menjawab  kebutuhan  masyarakat  dan  memperkukuh kemampuan  bangsa  memiliki  kemampuan  untuk  menjalankan moral  reasoning sehubungan  dengan  pencapaian  keadilan  sosial.  Proses  pencapaian  keadilan  sosial merupakan  tujuan  akhir  dari  pembangunan  suatu  bangsa.  Secara  lebih  spesifik,  suatu keadilan sosial dan kontinuitas moral kebudayaan adalah gambaran tentang diri sendiri dan  kepribadian  sendiri  sebagai  bangsa.  Di  samping  itu,  suatu  kemampuan  untuk menghubungkan  tujuan-tujuan  ekonomi  dan  sosial  kepada  cita-cita  moral  adalah merupakan  unsur-unsur  dalam  setiap  usaha  meningkatkan  kualitas  kehidupan  yang sesungguhnya.
Dalam  konteks  kehidupan  masyarakat  di  negara  berkembang,  masyarakatnya memiliki ciri dominan yang sangat bergantung pada negaranya dalam menyediakan suatu keadaan kehidupan yang bermakna, dan pemuasan secara kultural dalam jangka panjang dalam upaya meningkatkan taraf kehidupannya melalu peningkatan pendapatan perkapita yang  relatif  tinggi  bagi   masyarakatnya.  Demikian   pula   dengan   keteraturan  suatu
1 Secara etimologi, universitas berasal dari bahasa latin yaitu ‘ universitas magistrorum et scholarium’ , yang berarti komunitas guru dan akademisi.
masyarakatnya  akan  tergantung  pula  pada  perubahan-perubahan  dari  struktur-struktur tradisional  menuju  komunitas-komunitas  yang  lebih  maju  dan  unggul.  Untuk  kedua kondisi ini, bagian terpentingnya selalu disematkan dalam medium universitas. Pada titik inilah  kemudian  universitas  dijadikan  alat  pendakian  sosial  ( social  climbing )  bagi kebanyakan orang didalam masyarakat di negara berkembang.
Dalam  konteks social  climbing ini  menur  Soedjatmoko  (1996),  universitas  bisa menyumbang 30 juta kesempatan kerja selama 30 tahun. Universitas menjadi alat untuk memperbaiki  kemampuan  kerja  ( employability )  seseorang  dan  meningkatkan  taraf kehidupannya.  Pada  sisi  yang  lain,  universitas  juga  pada  akhirnya  akan  mampu berkontribusi  pada  penyelesaian  masalah  kesempatan  kerja  dan  keadilan  sosial 2 . Sayangnya  kondisi  ini  juga  menjadi  penyebab  tereduksinya  fungsi  ideal  universitas kedalam fungsi ekonomi semata.
Kenyataannya universitas bukan lagi arena untuk mewujudkan tridarma perguruan tinggi  (pengajaran,  penelitian  dan  pengabdian)  tetapi  menjadi  wilayah  perebutan kekuasaan ekonomi bagi pihak-pihak tertentu  yang berkepentingan  ( stakeholder ). Para stakeholder ini meliputi  negara, pasar, dan civitas akademiknya  yang kemudian saling berebut  sumber  daya  yang  ada  di  universitas  tersebut.  Negara  melakukan  intervensi terhadap  kebijakan  pendidikan  tinggi  -termasuk  kurikulum,  maupun  sistem-sistem penjaminan mutu dan kebijakan lainnya- dengan kompensasi dalam aspek pembiayaan yang  diberikan  oleh  negara.  Pada  sisi  pasar,  adanya  tuntutan  dalam  kebutuhan  tenaga kerja yang sesuai dengan keinginannya sesuai kebutuhan korporasi 3 . Dan pada sisi civitas akademiknya, pada akhirnya lebih fokus dalam mengabdi pada sumber-sumber ekonomi dengan pengajaran dan penelitian sebagai sarananya.
2 Dalam buku Soedjatmoko. 1996. Etika Pembebasan: Pilihan Karangan Tentang Agama, Kebudayaan, Sejarah, dan Ilmu Pengetahuan . Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
3 Misalnya link  and  match dengan  pendekatan  ketenagakerjaan  merupakan  pendekatan  yang mengutamakan  kepada  keterkaitan  lulusan  sistem  pendidikan  dengan  tuntutan  terhadap  tenaga  kerja pada  berbagai  sektor  pembangunan  dengan  tujuan  yang  akan  dicapai  adalah  bahwa  pendidikan  itu diperlukan untuk  membantu lulusan  memperoleh kesempatan  kerja yang lebih baik sehingga tingkat kehidupannya dapat diperbaiki.
Sisi buruk terparah bagi universitas ketika dipaksa sebagai medium social climbing ini adalah, terjadinya komodifikasi pada kegiatan pendidikan dan penelitian atau dengan meminjam  istilahnya  Heru  Nugroho 4 terjadinya  ‘McDonalisasi  pendidikan  tinggi’ 5 . Komodifikasi ini telah menjadikan universitas sebagai pemilik komoditas gelar yang bisa diperjualbelikan.  Dan  dengan  kondisi  itu,  dosen  disibukkan  dengan  aktivitas  mengajar yang  panjang  seperti  halnya  pekerja  pabrik  dengan  keahlian  mengajar  dan  menjadi peneliti  mekanik,  tanpa  adanya  penelitian  sejalan  dengan  kompetensinya  demi menghasilkan  perkembangan  ilmu  pengetahuan.  Pertanyaannya  kemudian  adalah bagaimana  program  studi  pedesaan  di  IPB  saat  ini  dalam  menyikapi  kondisi  yang demikian tersebut?

## Metode
Tulisan ini menggunakan studi literatur dengan mencari referensi teori yang relevan dengan  kasus  atau  permasalahan  yang  ditemukan.  Desain  studi  literatur  adalah serangkaian  kegiatan  yang  berkenaan  dengan  metode  pengumpulan  data  pustaka, membaca  dan  mencatat,  serta  mengelolah  bahan  penelitian  (Creswell,  2010).  Studi literatur  yang dilakukan  dengan cara menghimpun data-data  atau sumber-sumber  yang berhubungan  dengan  topik  yang  diangkat  dalam  suatu  penelitian.  Studi  literatur  ini menggunakan berbagai sumber seperti jurnal, buku, dokumentasi, informasi internet dan pustaka lainnya. Data-data yang sudah diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif. Analisis  deskriptif  ini  dilakukan  dengan  cara  mendeskripsikan  informasi  yang  ada kemudian  disusul  dengan  analisis,  tidak  semata-mata  menguraikan,  melainkan  juga memberikan pemahaman dan penjelasan secara ilmiah.

## Hasil dan Pembahasan

## Produksi Ilmu Sosial dan Penetrasi Ideologi Negara
Secara  umum,  perkembangan  ilmu  sosial  di  Indonesia  sejak  sebelum  revolusi kemerdekaan  sampai  serang  tidak  lepas  dari  pengeruh  kepentingan  pemerintah  yang sedang berkuasa. Kepentingan ini dapat dirumuskan ke dalam pola sederhana misalnya,
4 Nugroho,  Heru.  2006. Ekonomi  Politik  Pendidikan  Tinggi:  Universitas  Sebagai  Arena  Perebutan Kekuasaan .  Dalam:  Hadiz,  Verdi  R.  dan  Daniel  Dhakidae.  2006. Ilmu  Sosial  dan  Kekuasaan  di Indonesia . Jakarta-Singapore: Equinox Publishing.
5 McDonalisasi  pendidikan  tinggi  adalah  istilah  sinis  yang  menggambarkan  universitas  sebagai  pemilik banyak outlet, yang menyediakan pendidikan cepat saji, yang dapat dibeli dimana saja dan kapan saja.
demi  menciptakan  pemerintahan  yang  stabil,  pengumpulan  pengetahuan  masyarakat tradisional, modernisasi masyarakat tradisional, industrialisasi dan pembangunan bangsa. Sementara  disisi  lain  ideologi  yang  di  anut  oleh  pemerintah  yang  sedang  berkuasa ternyata menentukan juga corak perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu sosial.
Dalam  menganalisis  penetrasi  ideologi  ke  dalam  produksi  ilmu  sosial  ini  akan didasarkan pada dua asumsi dasar. Pertama , setiap aktivitas ilmu dapat menyerap atau menyebarkan  atau  menyebarkan  dari  satu  nilai  ideologi  yang  tidak  saling  mendukung dengan  atau  tanpa  disadari  oleh  ilmuwan  yang  menerapkannya.  Setiap  cabang  ilmu pengetahuan juga rentan terhadap pengaruh berbagai ragam ideologi  yang tidak serasi. Oleh  karena  itu,  dalam  perkembangan  ilmu  pengetahuan  di  masyarakat  akan  dijumpai beragam  ideologi  yang  berbeda-beda. Kedua ,  dalam  sebuah  masyarakat  akan  sangat mungkin  ada  sebuah  ideologi  yang  sementara  waktu  relatif  lebih  dominan  dibanding dengan  yang  lain.  Dan  semakin  stabil  sebuah  masyarakat  dalam  kurun  waktu  yang panjang, biasanya terdapat satu ideologi yang relatif kuat dan langgeng.
Dalam masyarakat dewasa ini terjadi perubahan dalam berbagai bidang termasuk ideologi,  sehingga  akan  terjadi  beberapa  ideologi  saling  berkontestasi  untuk  mencapai posisi yang dominan. Hasrat untuk mendominasi itu bisa tercapai baik dengan jalan damai ataupun  dengan  cara  kekerasan.  Kondisi  Indonesia  sejak  lahirnya  orde  baru,  dapat diidentifikasi  satu  ideologi  yang  dominan,  satu  ideologi  yang  kuat  dalam  kehidupan masyarakat pada umumnya. Sebuah ideologi yang sangat populer dengan nama ‘ideologi developmnetalisme ’. Oleh karena itu, pengembangan ilmu pengetahuan termasuk ilmu sosial sangat dipengaruhi dan mengikuti corak ideologi tersebut. Dalam konteks penetrasi ideologi  ini,  menurut  Althusser  (2007)  lembaga  pendidikan  juga  layak  diperhitungkan secara  serius.  Proses  pendidikan  yang  terjadi  bisa  menjadi  suatu  wahana  yang  penting bagi pertumbuhan dan penyebaran ideologi.
Selama  periode  pasca  kolonial,  ilmu  sosial  di  Indonesia  telah  menjadi  alat  bagi negara untuk memberikan pembenaran politik atau kebijakan negara. Sementara itu pada masa  orde  lama  terdapat  beberapa  idiologi  yang  berkontestasi,  akan  tetapi  sejak dimulainya  orde  baru  hanya  terdapat  satu  ideologi  yang  dominan 6 ,  yaitu  ideologi developmnetalisme . Ideologi developmnetalisme yang  berkembang proses teknokratik
6 Secara historis, di awal pemerintahannya, orde baru adalah kekuatan yang berhasil menyatukan unsur yang dominan dalam masyarakat. Meskipun pada periode selanjutnya unsur-unsur tersebut tidak statis dan setara, bahkan kemudian sebagian ada yang ditonjolkan dan sebagian lain ada yang ditindas sesuai dengan kebutuhan kekuasaan.
berpadu dengan militeristik  ala Jawa. Developmnetalisme merupakan salah satu  model teknokratisme  yang  bekerja  secara  sekuler,  menurut  hukum  dan  kaidah  yang  bersifat universal, dan netral dalam dirinya sendiri, dengan sebuah keyakinan bahwa alam adalah sebuah berkah yang tersedia bagi manusia untuk digarap dan dimanfaatkan.
Dengan  keyakinan  tadi,  pemerintah  orde  baru  mempunyai  komitmen  untuk melakukan  perluasan  infrastruktur  pendidikan  dan  ilmu  pengetahuan,  meskipun  jenis pendidikan  dan  ilmu  pengetahuan  yang  dikembangkan  adalah  hanya  yang  dianggap netral,  dan  bisa  dengan  mudah  dikendalikan  oleh  ideologi  penguasa.  Oleh  karena  itu, dalam penerapan ideologi yang diusung orde baru dengan sangat mudah dijumpai suatu praksis  impor  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  dari  negara  barat,  dan  dengan  itu diharapkan menjadi suatu alat yang kokoh, berdaya berat, hebat sekaligus memiliki nilai kepatuhan. Sebagai contoh kasus, di masa  orde baru, Indonesia menjadi salah satu negara di dunia yang secara besar-besaran, jauh melampaui skala pengembangan di bidang ilmu sosial,  mensponsori rekayasa bahasa nasional. Hasilnya adalah sebuah pencucian ingatan atas unsur-unsur politis atas masa lalu melalui penggunaan bahasa negara.
Pengaruh  ideologi  negara  dapat  dijelaskan  dengan  melihat  pendapatnya  Michael Morfit (dalam Hadiz dan Dhakidae, 2006) bahwa pada masa orde baru hampir di setiap kementrian mendirikan satu bidang yang bernama bagian penelitian dan pengembangan untuk  melaksanakan  apa  yang  dimaksudkan  sebagai  penelitian  yang  berorientasi  pada garis  kebijakan  negara.  Pada  umumnya  kegiatan  penelitian  yang  diselenggarakan  oleh negara,  diadakan  sekedar  sebagai  formalitas  untuk  melengkapi  suatu  proyek pembangunan dan bukan sebagai kegiatan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan mengejar kebenaran sampai titik terjauh yang mungkin bisa dicapai. Perkembangan ilmu pengetahuan di masa itu tidak menjadi alat untuk menguji validitas dan konsistensi ilmu pengetahuan  serta  dalam  mengisi  ruang-ruang  yang  belum  teridentifikasi.    Bentuk penelitian  sering  kali  berupa  survei  kelayakan  sebuah  proyek,  atau  evaluasi  setelah proyek  dilaksanakan.  Semuanya  sangat  mekanistis,  terpusat  pada  pengumpulan  data kuantitatif  dan  tanpa  disertai  pemeriksaan  yang  seksama  dan  kritis  terhadap  tingkat validitas dan konsistensinya.
Hasil kerja penelitian yang demikian pada akhirnya tidak terlalu dipedulikan oleh kementerian  yang  memesan,  dan  hampir  tidak  memiliki  pengaruh  pada  kebijakan pemerintah  yang  sering  kali  diorientasikan  pada  pertimbangan  politis.  Hasil-hasil penelitian  ini  juga  sering  tidak dipublikasikan,  sehingga  tidak bisa dikaji secara kritis
oleh masyarakat ilmuwan secara luas. Meskipun demikian, tidak semua hasil penelitian yang  dihasilkan  adalah  buruk,  terdapat  beberapa  penelitian  yang  berhasil  merumuskan semangat  teknokrasi  dan  modernisasi,  salah  satunya  adalah  Koentjaraningrat.  Oleh karena  langkanya  pemikiran  yang  relevan  pada  kebutuhan  modernisasi  teknokratis dibawah rezim militer orde baru, serta tingginya kebutuhan untuk mengadakan penelitian sebagai  bagian  dari  “proyek”,  gagasan  Koentjaraningrat  menjadi  model  yang direproduksi secara asal dengan distorsi metodologis yang disesuaikan dengan kebutuhan praksis diberbagai kalangan.
Negara pada akhirnya mampu merekayasa sebagian disiplin Ilmu sosial terutama Ilmu  ekonomi  dalam  usaha  membangun  legitimasi  pembangunan.  Menurut  Hadiz  dan Dhakidae  (2006)  rekayasa  ilmu  sosial  ini  mencakup  tiga  aspek  yaitu,  ‘legitimasi kebijakan’, ‘penempatan posisi kelompok-kelompok strategis’, dan ‘batasan kewenangan negara’. Pertama ,  aspek  ‘legitimasi  kebijakan’  ditopang  oleh  teori-teori  modernisasi, yang  terdiri  teori  pertumbuhan,  dan  teori  modernisasi  politik.  teori-teori  tersebut mendasarkan  asumsinya  pada  peran  negara  yang  kuat  dalam  mendorong  pertumbuhan ekonomi,  tesis  utama  teorinya  adalah  modernisasi  merupakan  perubahan  sosial  yang dirancang menurut pola-pola yang telah ditentukan sebelumnya. Ekonom yang menjadi pendukung  teori-teori  ini  kemudian  berargumen  bahwa  telah  terjadi  peningkatan kemakmuran  melalui  peran  negara  dalam  mengalokasikan  sumber  daya  di  sektor kebutuhan dasar.
Kedua ,  menyangkut ‘penempatan posisi kelompok-kelompok strategis’. Sebagaian ditopang oleh teori modernisasi, sebagian lagi ditopang oleh konsep quasi-corporatism yang menempatkan negara sebagai representasi berbagai kelompok sosial. Oleh karena itu  pemerintah  mendorong  berbagai  organisasi  bagi  kelompok-kelompok  strategis. Sementara  bagi  golongan  miskin,  negara  mendefinisikan  dirinya  sebagai  pelindung kepentingan  golongan  miskin,  tanpa  memberikan  kesempatan  bagi  masyarakat mempertanyakan model apa yang bisa dikembangkan sesuai dengan kehendaknya.
Ketiga ,  aspek  ‘batas  wewenang  negara;,  pemerintah  orde  baru  sangat berkepentingan  terhadap  batas  wewenang  negara  untuk  menghilangkan  kemungkinan terjadinya  krisis  legitimasi  dan  meningkatnya  kekuatan  oposisi.  Usaha  ini  dilakukan dengan merekayasa perspektif komunitarian untuk mendefinisikan bangsa sebagai suatu kehidupan bersama, dimana konflik dan perbedaan kepentingan tidak ditonjolkan. Orde baru menterjemahkan hal tersebut ke dalam ideologi negara Pancasila yang paternalistik.
Kebersamaan  adalah  tema  yang  digunakan  untuk  membenarkan  hegemoni  negara. melalui mekanisme ini pemerintah mengatur aturan main dalam politik, alokasi ekonomi, dan legitimasi kekuatan sosial menurut definisi yang dirumuskan secara tertutup.
Keseluruhan sistem ini kemudian memunculkan  apa yang disebut sebagai  politik negara  pembangunan  atau  dengan  istilah  yang  lebih  singkat  sebagai  ‘ideologi developmnetalisme ’. Ideologi ini menjadi populer di tingkat internasional, dan menjadi titik  awal  kebangkitan  perekonomian  di  beberapa  negara  Asia,  termasuk  di  Indonesia. Ilmu ekonomi  Indonesia pada saat  itu merupakan replikasi  ilmu  ekonomi  yang sedang mendominasi  pemikiran  di  barat.  Para ekonom  mendapat  posisinya  yang  paling utama selama pemerintahan orde baru, karena penguasa orde baru mendapat legitimasinya dari perbaikan ekonomi sejak awal berkuasanya.
Walaupun  terjadi  perubahan  diakhir  kekuasaan  orde  baru,  tetapi  ideologi developmnetalisme menjadi  satu-satunya  ideologi  yang  berkuasa  lebih  dari  tiga  puluh tahun.  Oleh  karena  itu  kritik  yang  ditujukan  kepada  pemerintah  selalu  disertai  dengan klitik dengan penalaran ideologi developmnetalisme . Sebaliknya, bagi pemerintah orde baru,  kritik  terhadapnya  atas  proyek-proyek  pembangunan  selalu  dianggap  sebagai ancaman  terhadap  kekuasaan.  Berbagai  kehidupan  yang  lain,  termasuk  pada pengembangan  ilmu  sosial  pada  masa  tersebut  dituntut  untuk  tunduk  dan  mengabdi kepada  kekuasaan.  Berbagai  aktivitas  yang  terjadi  semuanya  berada  dalam  sebuah kerangka pemikiran tunggal yaitu “dalam rangka pembangunan..” (Hadiz dan Dhakidae, 2006).
Naiknya  peran  masyarakat  sipil  yang  sering  dianggap  sebagai  bangkitnya  kelas menengah yang diajukan sebagai antitesis dari sebuah negara yang serba menguasai dan menindas. Di akhir kekuasaan orde baru tulisan yang menggambarkan kelas menengah mulai  bermunculan,  dan  bukan  suatu  hal  aneh  bahwa  pemikiran  yang  berkembang  ini bersamaan  dengan  naiknya  agenda  neoliberal  global  yang  berbasiskan  deregulasi  dan pasar bebas, sekaligus juga mengangkat kembali isu modernisasi dalam bentuk yang baru sebagai neoinstitusionalism dan rational  choice  theory ,  termasuk  pula  masuknya  ide postmodernism .
Reformasi yang meruntuhkan tirani orde baru pada awalnya dianggap sebagai angin segar  dalam  perkembangan  ilmu  sosial.  Akan  tetapi,  harus  diakui  bahwa  sekarang  ini yang terjadi adalah perpindahan dunia ilmu sosial dari tirani rezim otoriter ke rezim pasar. Namun  demikian,  perkembangan  kebebasan  berbicara  sedang  mencapai  puncaknya.
Suasana  diskusi,  perdebatan,  dan  refleksi  diri  mengalami  keleluasaan.  Ilmuwan  sosial tidak lagi merasa takut akan terkena hukuman subversif dari negara karena pernyataannya dimuka umum.
Meskipun demikian,    Hadiz dan Dakidae ((2006) memberikan  gambaran  kondisi saat ini terkait perkembangan ilmu sosial, pertama , warisan orde baru masih berpengaruh sampai sekarang, meskipun saat ini berkembang suasana yang lebih terbuka dan ramah terhadap  pemikiran  kritis. Kedua ,  pada  saat  ini  sedang  berlangsung  penyerbuan  oleh bentuk-bentuk paling dogmatis dari neoliberalisme terhadap institusi-institusi pendidikan maupun  institusi-institusi  riset.  Neoliberalisme  yang    telah  membuat  kekacauan  di negara-negara lain akan segera membawa kerusakan yang lebih besar apabila dipaksakan masuk  ke  dalam  institusi  pendidikan  maupun  riset  di  Indonesia. Ketiga ,  ancaman terhadap  perkembangan  ilmu  sosial  datang  juga  dari  semakin  banyaknya  riset  praktis yang berorientasi pasar dengan melayani kebutuhan industri secara langsung. Hal ini akan berdampak pada perkembangan ilmu sosial yang instrumentalis dan pragmatis, serta tidak kritis dan reflektif.

## Distingsi dalam Keilmuan Sosiologi Pedesaan IPB
Perbedaan  (distingsi)  obyektif  dalam  keilmuan  sosiologi  perdesaan  IPB  dengan universitas  lain  adalah  pada  konteks  ‘pertanian’nya.  Secara  lebih  spesifik  Sayogyo kemudian memberikan istilah ekososiologi 7 . Ekososiologi adalah sosiologi terapan dalam arti  sosiologi  yang  diterapkan  –di  kontekstualisasi  pada  dan  berbahan  baku  dari- ekosistem human natural. Kemudian menurut buku pedoman program pascasarjana IPB, tujuan  dari  program  pendidikan  sosiologi  pedesaan  IPB  secara  normatif    diantaranya adalah menganalisis masyarakat pedesaan dengan melukiskan dan menjelaskan dari segi mikro  dan  makro  parameter  sosial,  ekonomi,  budaya  dan  politik  yang  melingkupi masalah  pembangunan  manusia  dan  masyarakat  pedesaan,  dan  mengawasi  dan memahami proses akibat dan dampak perubahan sosial yang menyertai pembangunan.
Menurut Luthfi (2011) dapat dikatakan bahwa kemunculan sosiologi pedesaan di IPB adalah pelembagaan atas pengalaman partikular Sajogyo.  Ilmu sosial  di  Indonesia (sosiologi)  tidak  pernah  menjadi  perhatian  utama  dalam  sejarah  ilmu  pengetahuan  di Indonesia   sejak  masa  kolonial. Periode  sebelum perang  hingga  tahun  1940-an tidak
7 Sayogyo.  2006. Ekososiologi:  Deideologi  Teori,  Restrukturisai  Aksi  (petani  dan  Pedesaaan  Sebagai Kasus uji) . Yogyakarta: Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas.
memberikan  pengalaman  secara  langsung  ataupun  tidak  langsung  pada  Sajogyo  dalam merintis bidang sosiologi di Indonesia. Sajogyo mempelajari Totale Landbouw , sosiologi pedesaan  yang  dikembangkannya  di  IPB  sesungguhnya  bersifat  ‘hibrid’,  campuran sosiologi warisan negara industri dengan psikologi sosial, dan ilmu ekonomi pertanian.
Secara  konkret  analisisnya  sering  kali  disebut  ‘deskriptif’  sebab  menjadi penganalisis  masyarakat  pedesaan  yang  mampu  melukiskan  dan  menjelaskan  masalah pembangunan  manusia  dan  masyarakat  pedesaan.  Disebut  ‘pengorganisasian’  karena dalam  upaya  memecahkan  problem  sosial  yang  dihadapi  dilakukan  dengan  cara ‘penyuluhan’  (sebagai  gerakan,  bukan  sosialisasi  atau  instruksi),  sehingga  dari  situ didapatkan  saran-saran  (preskriptif)  bagi  pihak-pihak  yang  berkepentingan.  Hal terakhirlah  yang  kemudian  menjadi  ciri  menonjol  dari  sosiologi  pedesaan  ala  Sajogyo yang dikenal dengan genre ‘sampaimana’. Dalam menguji tesis maupun disertasi di IPB, salah  satu  pertanyaan  wajibnya  adalah  apakah  pemikiran  peneliti  guna  memecahkan persoalan (preskriptif) setelah didapatkan uraian-uraiannya (deskriptif). Dengan kata lain, ‘sampai mana’ hasil temuan itu dapat memecahkan persoalan yang dihadapi masyarakat. Hal  ini  jugalah  yang  menjadikan  sosiologi  ala  Sajogyo  sebagai  sebuah  ‘sosiologi terapan’ 8 .
Metode  yang  jamak  digunakan  dalam  riset  tesis  maupun  disertasi  adalah  ‘studi kasus’ dan ‘mikro’. Sementara itu, dalam rentang 20 tahun (1974-1994), tema yang dikaji adalah:  peluang  berusaha  dan  bekerja;  masalah  agraria;  peranan  wanita;  group  dan komunitas; nilai-nilai sosial-budaya; dan kependudukan. Jika diamati dari lima  tema ini, tiga  tema  pertama  adalah  tema  yang  dimulai  dan  atau  dilanjutkan  oleh  Sajogyo  dalam riset-riset lainnya 9 . Imajinasi sosiologis Sajogyo yang dicerminkan dalam studi Sosiologi IPB  adalah  menonjolkan  pemikiran  tentang  ‘golongan  lemah  pedesaan’.  Dengan  kata lain,  imajinasi  yang  berguna  layaknya  busur  mengarahkan  perhatian  seorang ilmuwan/peneliti  ke  mana  anak  panah  dibidikkan,  penting  artinya  untuk  menentukan apakah realitas tertentu menjadi terlihat atau tak terlihat, diketahui atau sengaja diabaikan untuk tidak diketahui ( ignorance ). Realitas golongan lemah pedesaan itulah yang menjadi imajinasi sosiologi Sajogyo 10 .
8 Pidato Ilmiah Purna Bhakti Sajogyo tahun 1991 judul ‘Sosiologi Terapan’. Dalam: Luthfi, Ahmad Nashin. 2011. Melacak Sejarah Pemikiran Agraria: Sumbangan Pemikiran Mazhab Bogor . Bogor: SAINS dan Pustaka iFada.
9 Ibid, h.82
10 Ibid, h.82-83
Sementara,  pilihan  cara  kerja  Sajogyo  tercermin  dalam  kombinasi  empat  ganda ( combination of multiples ): multiple teoretical perspective , multiple observers , multiple sources of data, dan multiple methodologies . Pengalaman mengkombinasikan perspektif, peneliti,  sumber  data,  dan  metodologi  ini  sebenarnya  lebih  tampak  dalam  praktik penelitian di SAE dari pada di sosiologi pedesaan sebagai sebuah disiplin ilmu tersendiri. Sebab  untuk  yang  terakhir,  yang  lebih  mungkin  dilakukan  oleh  para  muridnya  adalah menggunakan  kombinasi  berbagai  metodologi  (survei, participant  observation , life histories , wawancara dengan pihak ketiga, dan lain-lain), dan kombinasi sumber data 11 . Pendapat lain dijelaskan oleh Tjondronegoro (2008), bahwa research field dan area of concern dari sosiologi pedesaan di IPB meliputi, (1) Studi Desa; misalnya terkait sikap dan kebutuhan masyarakat desa, memudarnya otonomi desa, manajemen pembangunan desa, tipologi dan potensi desa; (2) Agraria; misanya masalah dan gegala konflik agraria, penataan kembali sistem agraria, aspek sosial ekonomi agraria, lembaga dalam reformis agraria, pengembangan wilayah;  (3) Kelembagaan; misalnya sistem ekonomi tradisional, tata  kelembagaan  pedesaan,  kesatuan  adat  tradisional,  kepemimpinan  desa;  (4) Kependudukan  dan  Lingkungan  Hidup;  misalnya  kependudukan  dan  pembangunan berwawasan lingkungan, pemukiman dan sebaran penduduk, swasembada pangan, aspek sosial  budaya  pelestarian  lingkungan  hidup;  (5)  Golongan  Lemah  Pedesaan;  misalnya kemiskinan  dan  kesenjangan  ekonomi,  petani  marginal,  pemberdayaan  lembaga pedesaan;  dan  (6)  Perubahan  Sosial,  misalnya  revolusi  hijau,  polarisasi  di  pedesaan, kesempatan kerja di pedesaan, perubahan transisi industrial 12 .

## Pedagogi ala Sayogyo : Pola Pendidikan Sosiologi Pedesaan IPB
Persoalan perlunya sosiologi dan ilmu-ilmu sosial pada umumnya untuk melakukan pribumisasi pengetahuan, alat-alat konseptual, dan pendekatan yang lebih memadai yang oleh  Kleden  diberi  istilah  dengan  ‘ partikularisme’ didasarkan  pada  asumsi  bahwa masalah sosial suatu negara tidak dapat dipecahkan dengan mengiakan sarana ilmu sosial yang  telah  dibakukan  oleh  komunitas  akademik  internasional.  Sebaliknya  maslah  itu harus didekati dengan sarana metodologi yang lebih sesuai dengan ‘kekhususan historis kultural dan kawasan sosio-geografis’ 13 .
11 bid, h.83
12 Tjondronegoro, S.M.P. 2008. Ranah Kajian Sosiologi Pedesaaan . Bogor: Fakultas Ekologi Manusia IPB.
13 Kleden,Ignas.  1997.  Ilmu  Sosial  di  Indonesia.  Dalam  Nordholt  N.  S.  dan  Leontine  Viser.  1997.  Ilmu Sosial di Asia Tenggara : Dari Partikularisme ke Univbersalisme. Jakarta : Penerbit LP3ES.
Dalam konteks ini Kleden (1987) menjelaskan beberapa alasan perlunya melakukan pribumisasi  ilmu  sosial  ini  yaitu:  pertama,  bahwa  ilmu  sosial  di  negara  dunia  ketiga berasal dari barat. Kerangka teoritis, prinsip-prinsip metodologi serta pengetahuan teknik penelitian dibentuk ibarat. Alasan kedua, merupakan alasan yang lebih bersifat ideologis, yaitu  adanya sikap inferioritas  bahwa negerinya sudah biasa menjadi  objek kolonisasi. Pada mulanya merupakan kolonisasi politis yang diikuti kolonisasi ekonomi, kemudian berubah  menjadi  kolonisasi  budaya  dan  kolonisasi  kognitif  (ilmu  pengetahuan).  Dan alasan ketiga yang bersifat teoritis, hal ini tidak hanya berhubungan dengan kemampuan dalam menjelaskan teori-teori dalam ilmu sosial tetapi juga dalam implikasi politis dan implikasi nilainya 14 .
Selanjutnya,  dalam  pribumisasi  ilmu  sosial  ini  dapat  berada  pada  tiga  dimensi analisis,  yaitu  ‘ideologi  ilmu  sosial’,  ‘teori  ilmu  sosial’  ‘metodologi  ilmu  sosial’ 15 . Pertama, ‘ideologi  ilmu  sosial’, ideologi  pada konteks ini adalah preferensi  nilai  yang menentukan asumsi-asumsi dasar sebuah teori. Bagaimanapun seseorang tidak akan bisa menolak  peranan  nilai  dalam  dua  aspek,  yaitu  dalam  peranannya  sebagai  basis  bagi sebuah teori, dan implikasi-implikasi yang timbul dari penerapannya. Dengan kata lain sejauh menyangkut dasar dampak dari ilmu sosial, maka tidak ada satu disiplin pun dalam ilmu  sosial  yang  dapat  bebas  nilai  ( value-free ),  bebas  kepentingan  ( intertest-free ),  dan bebas kekuasaan ( power-free ).
Kedua, ‘teori ilmu sosial’, dalam hal ini ‘teori ilmu sosial’ tidak bisa melepaskan diri  sepenuhnya  dari  sifatnya  sebagai  pencerminan  pola  berpikir  tertentu  atau  suatu rangkaian kepercayaan tertentu  yang dapat menjadi dominan dalam konteks ruang dan waktu.  Dalam  sebuah  hubungan  sistem  hubungan  kognitif,  sebuah  teori  ilmu  sosial memainkan peran ganda, yaitu melegitimasi atau justru menentang sistem kognitif yang merupakan asal dari mana teori itu muncul. Ketiga adalah ‘metodologi ilmu sosial’, hal ini dianggap sebagai batas dari pribumisasi ilmu sosial. Karena menurutnya metodologi ini adalah hal yang tidak bisa diindeginasikan karena merupakan kriterium satu-satunya yang dapat menjamin validitas sebuah penelitian 16 .
14 Misalnya Kleden mencontohkan hasil penelitian Gertz tentang kemiskinan di Jawa bahwa “ kemiskinan di Jawa merupakan sebuah produk dari sistem pertanian kolonial yang secara sistematis melumpuhkan kemampuan penduduk asli petani Jawa ”.
15 ibid, h.21
16 ibid, h.23
Berbeda dengan Kleden dalam pribumisasi pada ‘metodologi ilmu sosial’, selain Smith  (2005)  yang  menganjurkan  ‘dekolonisasi  metodologi’  seperti  sudah  dijelaskan sebelumnya,  Alatas  (2010)  juga  memberikan  kritik  atas  ‘metodologi  ilmu  sosial’ positivistik hingga ke tingkat dimana model-model masyarakat yang secara epistemologis dibangun atas ilmu fisik merintangi pemahaman  interpretatif dalam situasi lokal. Alatas juga  menyinggung  masalah  dekolonisasi  ilmu  sosial,  pendapatnya  yaitu  “selama  ilmu sosial  tidak  didekolonisasi,  masyarakat post-colonial hanya  akan  berpartisipasi  dalam pengembangan  atau  dalam  metode  ilmu  sosial  sebagai  objek  riset  yang  secara  umum dilakukan  oleh  Amerika  dan  Eropa 17 .  Dengan  mengutip  pendapat  Zghal  dan  Karoui (1973)  secara  ekstrem  “ dekolonisasi  harus  memiliki  arti  keterputusan  dengan  budaya barat ” 18 .
Dalam  mengejawantahkan  konsep  pribumisasi,  pemikiran  Sayogyo  dapat  di telusuri  dari  karyanya  yang  berjudul  ‘ Pendidikan,Ilmu  Pengetahuan,  dan Pemberdayaan ’ 19 . Pertama Sayogyo mengambil pelajaran dari buku ‘ Pendidikan Kaum Tertindas ’-nya  Freire 20 ,  dengan  beberapa  poin  penting  yang  dirujuknya  adalah  bahwa Fraire sering mengingtkan bahwa dalam diri orang yang tertindas terdapat ‘penindas’, hal ini menegaskan keharusan perjuangan dalam mencapai kebebasan, sehingga bisa tercipta masyarakat  yang  lebih  adil  dan  demokratis.  Sejauh  ini  pendidikan  terus merefleksikan masyarakat yang berbasis kelas beserta dampak runtutannya berupa perang antar kelas, dan kekuatan pemaksa  yang terinstitusionalisasi. Penting untuk melawan ketidakadilan dan  kesenjangan  sosial  ini  karena  perlawanan  tersebut  menunjukan  gerakan  menuju kualitas pendidikan yang lebih baik.
Lebih lanjut, perihal reorientasi pengembangan kurikulum perlu disajikan sebagai sebuah proses pengembangan  kolektif  dan diletakkan dalam kesatuan teori dan praktek,
17 ibid, h.89
18 Contoh  ekstrim  perlawanan  terhadap  diskursus  kolonialisme  dibidang  humaniora  dilontarkan  oleh Zawiah Yahya yang menyerukan perlawanan yang memberikan referensi alternatif terhadap teks-teks Eropa dengan mendemistifikasi kekuatan kolonial, menolak marginalisasi penulis kolonialis terhadap suara-suara indigenis, dan mendestabilisasikan struktur teks yang ideologis.
19 Tulisan  ‘ Pendidikan,Ilmu  Pengetahuan,  dan  Pemberdayaan ’  di  dalam  bab  3  buku  Sayogyo.  2006. Ekososiologi:  Deideologi  Teori,  Restrukturisai  Aksi  (petani  dan  Pedesaaan  Sebagai  Kasus  uji) . Yogyakarta: Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas.
20 Freire,  (Paulo  Freire)  adalah  adalah  seorang  tokoh  pendidikan  Brasil  dan  teoretikus  pendidikan  yang berpengaruh di dunia. Menurut Freire, pendidikan dapat dirancang untuk percaya pada kemampuan diri pribadi  ( self  affirmation )  yang  pada  akhirnya  menghasilkan  kemerdekaan  diri.  Ia  terkenal  dengan gagasannya tentang pendidikan penyadaran dan pendidikan dengan pengajuan masalah, sebuah gagasan yang  berasal  dari  kritikannya  terhadap  dampak  yang  ditimbulkan  oleh  pendidikan  sekolah  terhadap masyarakat luas. Lihat dalam Collins, Denis. 2011. Paulo Freire: Kehidupan, Karya dan Pemikiran . Yogyakarta: Komunitas Apiru dan Pustaka Pelajar.
serta difahami sebagai sebuah dialog yang konstan dianatara para ahli yang berbeda-beda dari  disiplin  ilmu  pengetahuan  yang  berlainan  pula,  yang  perlu  bekerja  keras  untuk mengerti,  menyiapkan,  dan  juga  menciptakan.  Usaha  ini  membutuhkan  pemahaman tentang  rasa  transformasi  yang  radikal  untuk  membuat  kurikulum,  berpikir,  dan menghidupi kurikulum dengan cara yang sangat berbeda dengan cara-cara konvensional untuk memandang kurikulum yang sesuai dengan kebudayaan yang ada.
Sayogyo  lebih  lanjut  menjelaskan,  pokok  pikiran pedagogi (pendidikan  orang dewasa)  dari  Fraire,  dalam  sikap  membela  kelas-kelas  bawah  dengan  profesionalisme baru dengan mendahulukan yang biasanya diakhirkan ( putting the last firts ) 21 . Apabila dekontekstualisasi dalam memahami apa yang diistilahkan ‘the last’ tadi maka perlu juga mengikuti metode baru yaitu metode riset partisipatif (BBBS: belajar bersama, bertindak setara).  Hal  ini  menunjukkan  pentingnya  untuk  menemukan  metode  penelitian  yang paling  sesuai  untuk  ilmu-ilmu  sosial.    Dengan  mengutip  peribahasa  dari  Ki  Hajar Dewantara -seorang pedagog perintis kelembagaan pendidikan Taman Siswa- pemikiran dalam  ilmu  pengetahuan  harus  mendasarkan  diri  pada  etika  dalam  pendidikan    dan pembangunan manusia.
Hal yang menarik dari tulisan Sayogyo ini adalah tentang penerapan Participatory Rural  Appraisal (PRA).  Kemudian  menganjurkan  agar  konsep  itu  dilakukan  dengan kegiatan kecil, sarana belajar, dan bekerja, kemudian membuka ruang bagi lembaga yang bersifat terbuka dan fleksibel, berperan sebagai fasilitator, dan meninggalkan gaya (lama) ‘penyuluhan’  yang  menggurui  dan  lebih  banyak  berperan    daripada  mendampingi kegiatan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  sendiri.  Dengan  cara  seperti  inilah  suatu kerangka cognitive justice dapat dicapai. Cognitive justice ini mencakup (1) semua bentuk pengetahuan adalah valid dan semestinya berdampingan dalam hubungan dialogis satu sama lain; (2) keadilan antar pengetahuan itu mencakup upaya memperkuat ‘suara mereka yang terkalahkan dan terpinggirkan’; (3) pengetahuan tradisional jangan dimuseumkan; (4) tiap warga, komunitas, negara, adalah seorang ilmuwan, dan setiap orang adalah ahli; (5) ilmu  pengetahuan mesti membantu  setiap orang baik  laki-laki maupun perempuan; (6)  semua  cabang  ilmu  mesti  disatukan  menjadi  suatu  ‘heuristic’  yang  positif  untuk memperlancar dialog (Visvanathan, 1999).
21 Ibid, h.124

## Peer Group sebagai Kontinuitas Pelembagaan Pengetahuan
Menurut Soetarto  (2010) tidak adanya apa  yang  disebut peer-group dalam  dunia kesarjanaan di Indonesia telah menyebabkan absennya kebiasaan untuk saling mengkaji dan  mengomentari  pemikiran  para  kolega  di  kalangan  sarjana  Indonesia.  Sehingga, gagasan  penting  apapun  (termasuk  juga  yang  ‘tidak  penting’)  yang  pernah  dihasilkan pada  akhirnya  akan  selalu  menguap  seiring  waktu,  atau  hanya  akan  bertahan  selama penggagasnya  masih  hidup.  Tapi  yang  lebih  fatal  dari  tidak  adanya peer-group pada sebuah lingkungan akademik adalah pada akhirnya tak ada gagasan yang pernah benar- benar  teruji  di  lingkungan  bersangkutan.  Gagasan  yang  pernah  dicetuskan  hanya  akan beredar  di  kalangan  para  pendukungnya  dan  tak  akan  mendapatkan  tanggapan  yang berarti  dari  mereka  yang  tak  menyepakatinya.  Dalam  dunia  semacam  itu  tak  ada  baku dalih  dan  pertukaran  gagasan  yang  bisa  mengenali  kekuatan  dan  kelemahan  sebuah gagasan 22 .
Secara konseptual peer group adalah salah satu ciri yang dibentuk dalam perilaku sosial dimana perilaku kelompok tersebut akan mempengaruhi perilaku serta nilai-nilai individu-individu yang menjadi anggotanya sehingga individu tersebut akan membentuk pola perilaku dan nilai-nilai yang baru yang pada gilirannya dapat menggantikan nilai- nilai serta pola perilaku yang dipelajarinya. Beberapa ciri dari peer group menurut Baron (2003) diantaranya, pertama , tidak mempunyai struktur organisasi yang jelas. Peer group terbentuk  secara  spontan.  Di  antara  anggota  kelompok  mempunyai  kedudukan  yang sama, tetapi ada satu di antara anggota kelompok yang dianggap sebagai pemimpin. Di mana  semua  anggota  beranggapan  bahwa  dia  memang  pantas  dijadikan  sebagai pemimpin, biasanya individu yang disegani dalam kelompok itu. Semua anggota merasa sama kedudukan dan fungsinya.
Kedua ,  bersifat  sementara,  karena  tidak  ada  struktur  organisasi  yang  jelas,  maka kelompok ini kemungkinan tidak bertahan lama, lebih-lebih jika yang menjadi keinginan masing-masing anggota kelompok tidak tercapai, atau karena keadaan yang memisahkan mereka.  Yang  terpenting  dalam peer  group adalah  mutu  hubungan  yang  berkualitas karena bersifat sementara. Ketiga , peer group mengajarkan individu tentang kebudayaan dalam  arti  yang  luas.  Dengan  medium  sosialisasi,  di  dalam peer  group terjadi  proses transmisi nilai-nilai, belief system , sikap-sikap kultural, ataupun perilaku-perilaku dalam
22 Soetarto,  Endriatmo.  2010. Pemikiran  Agraria  Bulaksumur:  Telaah  Awal  atas  Pemikiran  Sartono Kartodirdjo, Masri Singarimbun, dan Mubyarto . Yogyakarta: STPN dan Sajogyo Institute.
kelompok  sosial  dimana  perilaku  berkelompok  tersebut  akan  mempengaruhi  perilaku serta  nilai-nilai  individu-individu  yang  menjadi  anggotanya  sehingga  individu  tersebut akan  membentuk  pola  perilaku  dan  nilai-nilai  baru  yang  pada  gilirannya  dapat menggantikan nilai-nilai serta pola perilakunya 23 .
Peer group bagi seorang ilmuwan adalah suatu komunitas ilmiah beserta atmosfer akademiknya  dimana  integritas  dan  kreativitasnya  dapat  direfleksikan  secara  kontinu. Oleh  karena  mereka  yang  secara  kebetulan  tergolong  pada  kelompok  ilmuwan  secara terus  menerus  mengarahkan  pandangannya  terhadap  kemungkinan  pengarahan- pengarahan dan tindakan dan perumusan pilihan-pilihan alternatif, maka kaum ilmuwan itu  akan  dengan  mudahnya  masuk  ke  dalam  peranan  sebagai  pencipta  timbulnya  ilmu pengetahuan dalam komunitas peer group -nya. Dan sesungguhnya, itulah fungsi hakiki dan kreatif dalam melaksanakan peranan ilmuwan.
Apabila  dihubungkan  dengan  politik  sertifikasi  dosen,  akreditasi  Program  Studi, keberadaan  BAN  (Badan  Akreditasi  Nasional)-Dikti,  formalisasi  ‘pendidikan’  calon assessor,  dll,  kesemuanya  itu  bukanlah peer  group yang  hakiki.  Itu  adalah  simbol keangkuhan kuasa negara dalam mendominasi aktivitas akademik para ilmuwan. Dengan ditopang oleh model quasi-corporatism yang menempatkan negara sebagai representasi berbagai kelompok sosial. Maka pada akhirnya pemerintah harus mendorong munculnya beragam organisasi dalam kelompok-kelompok strategis di lingkungan ilmuwan seperti BAN,  Lembaga  assesor,  dll  tadi  beserta  aturan  kebijakan-kebijakannya,  untuk memberikan barrier pada kelompok ilmuwan supaya tidak lepas dari pengaruh ideologi negara dan selalu tunduk pada negara.
Suatu  produksi/reproduksi  pengetahuan  ketika  harus  memposisikan  diri  dan menyusun  agenda  ke  depan  maka  harus  dengan  memahami    kebebasan  intelektual ( intellectual freedom ) yang dinyatakan sebagai penilaian personal ( personal judgement ) sesungguhnya adalah pengejawantahan dari makna ‘ hakikat ’ dalam ilmu pengetahuan. Menurut  Polanyi  (2009)  segala  bentuk  pengetahuan  adalah  bersifat  personal  ( all knowledge  is  personal ).  Kemudi  ia  menjelaskan  bahwa  metode  ilmiah  berjalan  begitu saja,  kecuali  kalau  metode  ilmiah  itu  digunakan  ilmuwan  untuk  menginterpretasi kenyataan. Tidak ada penilaian objektif yang sama sekali bebas dari kepentingan subjektif seorang intelektual. Sifat personal dalam ilmu pengetahuan mengatakan bahwa kebenaran ilmu pengetahuan  tidak “kebal”  salah,  karena  apa yang benar diyakini melampaui apa
23 Baron, Robert A., & Byrne, Donn. Psikologi Sosial . Edisi 10.  Jakarta : Erlangga, 2003.
yang bisa dikatakan intelektual dan bahwa apa  yang bisa diketahui  ilmuwan lebih dari apa yang dapat dikatakannya 24 .
Penilaian  personal  merupakan  asumsi  yang  menentukan  kebenaran  ilmu pengetahuan  sekaligus  merupakan  visi  dan  syarat-syarat  untuk  mencari  alternatif metodologi.  Kebebasan  ilmu  pengetahuan  juga  dikaitkan  dengan  spontanitas  ilmuwan untuk  menunjukkan  aspek  personal  sebagai  kebebasan  intelektual.  Institusionalisasi kebebasan ilmu  pengetahuan misalnya dapat  dilihat dari pembentukan organisasi  ‘ The Society of Freedom in Science ’ yang didirikan Polanyi dengan maksud untuk melindungi ‘kebebasan  privat  melalui  perhatian  publik’.  Melalui  perhatian  publik  ini  dapat dikonsepsikan  bahwa  penekanan  kebebasan  intelektual  dam  ilmu  pengetahuan  tidak bersifat “kebal” salah, tetapi terbuka bagi penilaian publik.

## Kesimpulan
Menempatkan arena produksi pengetahuan pada tataran empiris-soiologis didalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat dalam wujud ‘ keshalehan sosiologis ’. Bagaimanapun, agama merupakan salah satu faktor utama dalam mewujudkan pola-pola persepsi dunia bagi  manusia.  Persepsi-persepsi  ini  turut  pula  mempengaruhi  perkembangan  dunia  itu sendiri,  dan  demikian  mempengaruhi  pula  jalannya  sejarah.  Kesalehan  sosiologis terbentuk di dalam ruang kriteria yang tidak hanya diukur dari ibadah ritualnya, -seperti misalnya pada shalat dan puasanya-, tetapi yang lebih penting adalah dengan melihat dari output sosialnya atau nilai-nilai dan perilaku sosialnya, berupa kasih sayang pada sesama, sikap  demokratis,  menghargai  hak  orang  lain,  cinta  kasih,  penuh  kesantunan,  harmoni sosial   dengan  orang  lain,  memberi  dan  membantu  sesama,  dll.  Sebagaimana  dalam Hadist  Rasulullah,  dari  Ibnu  Umar  bahwa  seorang  lelaki  mendatangi  Nabi  saw  dan berkata,” Wahai  Rasulullah,  siapakah  orang  yang  paling  diicintai  Allah?  dan  amal apakah yang paling dicintai Allah?” Rasulullah menjawab,”Orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat buat manusia dan amal yang paling dicintai Allah  adalah  kebahagiaan  yang  engkau  masukkan  kedalam  diri  seorang  muslim  atau engkau menghilangkan suatu kesulitan seseorang.” (HR. Thabrani) 25 .
24 Polanyi, Karl. 2001. The Great Transformation: The Political and Economic Origin of Our Time . Boston: Beacon Press
25 Hadits ini dihasankan oleh Syeikh al Albani didalam kitab “ at Targhib wa at Tarhib ” (2623)
Pada akhirnya, kemaslahatan ilmu  pengetahuan bagi  masyarakat  tidak disangkal, tetapi  pemenuhan  kebutuhan  masyarakat  tidak  boleh  didikte  ilmu  pengetahuan  seolah- olah intelektual tidak lagi bebas mencari kebenaran ilmiah sebagai tujuan pada dirinya sendiri,  tetapi  tujuan  yang  ditentukan  oleh  kebutuhan  masyarakat.  Pemahaman pengetahuan  secara  instrumental  mereduksi  pengetahuan  menjadi  sarana  pemenuhan kebutuhan  masyarakat  dan  melegitimasi  kebebasan  ilmuwan  menjadi  mesin  produksi kebutuhan masyarakat.

## Daftar Pustaka
Alatas,  Syed  Farid.  2010. Diskursus  Alternatif  dalam  Ilmu  Sosial  Asia:  Tanggapan Terhadap Eurosentrisme . Bandung : PT. Mizan Publika.
Baron, Robert A., dan Byrne, Donn. 2003. Psikologi Sosial . Edisi 10.  Jakarta : Erlangga. Collins,  Denis.  2011. Paulo  Freire:  Kehidupan,  Karya  dan  Pemikiran .  Yogyakarta: Komunitas Apiru dan Pustaka Pelajar.
Creswell, Jhon W. 2010. Research Design . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Foucault, Michel. 2011. The Courage of the Truth . New York: Palgrave Macmillan.
Hadiz, Verdi R. dan Daniel Dhakidae. 2006. Ilmu Sosial dan Kekuasaan di Indonesia . Jakarta-Singapore: Equinox Publishing.
Kleden, Ignas. 1987. Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan . Jakarta : Penerbit LP3ES.
___________. 1997. Ilmu Sosial di Indonesia . Dalam Nordholt N. S. dan Leontine Viser. 1997. Ilmu  Sosial  di  Asia  Tenggara  :  Dari  Partikularisme  ke  Univbersalisme . Jakarta : Penerbit LP3ES.
Luthfi, Ahmad Nashih. 2011. Melacak Sejarah Pemikira Agraria: Sumbangan Pemikiran Madzhab Bogor. Bogor: STPN Press bekerja sama dengan Pustaka Ifada. Madjid, Nurcholish.  2000 . Islam Doktrin dan Peradaban . Jakarta: Paramadina.
Nasoetion, Andi Hakim. 1999. Pengantar ke Filsafat Sains Bogor : Litera Antarnusa.
Nordholt  N.  S.  dan  Leontine  Viser.  1997. Ilmu  Sosial  di  Asia  Tenggara  :  Dari Partikularisme ke Univbersalisme . Jakarta : Penerbit LP3ES.
Nugroho,  Heru.  2006. Ekonomi  Politik  Pendidikan  Tinggi:  Universitas  Sebagai  Arena Perebutan Kekuasaan . Dalam: Hadiz, Verdi R. dan Daniel Dhakidae. 2006. Ilmu Sosial dan Kekuasaan di Indonesia . Jakarta-Singapore: Equinox Publishing.
Pidato Ilmiah Purna Bhakti Sajogyo tahun 1991 judul Sosiologi Terapan . Dalam: Luthfi,
Ahmad Nashin. 2011. Melacak Sejarah Pemikiran Agraria: Sumbangan Pemikiran Mazhab Bogor . Bogor: SAINS bekerja sama dengan Pustaka iFada.
Polanyi, Karl. 2001. The Great Transformation: The Political and Economic Origin of Our Time . Boston: Beacon Press.
Sayogyo.  2006. Ekososiologi:  Deideologi  Teori,  Restrukturisai  Aksi  (Petani  dan Pedesaaan Sebagai Kasus uji) . Yogyakarta: Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas.
Sudarsana, I. K. (2018). Implikasi Kondisi Ekonomi Orang Tua Terhadap Motivasi Dan Hasil Belajar Siswa.
Sudarsana,  I.  K.  (2018).  PEMBERDAYAAN  USAHA  KESEJAHTERAAN  SOSIAL BERBASIS PENDIDIKAN AGAMA HINDU BAGI ANAK PANTI ASUHAN. JCES| FKIP UMMat , 1 (1), 41-51.
Soedjatmoko. 1995. Dimensi Manusia dalam Pembangunan: Pilihan Karangan . Jakarta: Penerbit LP3ES.
__________. 1996. Etika Pembebasan: Pilihan Karangan Tentang Agama, Kebudayaan, Sejarah, dan Ilmu Pengetahuan . Jakarta: LP3ES.
Soetarto, Endriatmo. 2010. Pemikiran Agraria Bulaksumur: Telaah Awal atas Pemikiran Sartono Kartodirdjo, Masri Singarimbun, dan Mubyarto . Yogyakarta: STPN Press dan Sajogyo Institute.
Tjondronegoro,  S.M.P.  2008. Ranah  Kajian  Sosiologi  Pedesaaan .  Bogor:  Fakultas Ekologi Manusia IPB.