## KELEMAHAN UNDANG-UNDANG MEREK DALAM HAL PENDAFTARAN MEREK (Studi Atas Putusan Sengketa Merek Pierre Cardn)
Karlina Perdana karlinaprdn@yahoo.com Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Pujiyono pujifhuns@gmail.com Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

## Abstract
This legal research examines the weakness of Act No. 20 of 2016 on Marks and Geographical Indications, as until now there is still a knockoff brands that passed trademark registration in Indonesia. This research uses doctrinal or normative prescriptive research methods. Results of this study is the absence of the requirements and there are multiple interpretations of the philosophy of the brand famous brand understanding and similarity in principle or in its entirety.
Keyword : Trademark registration, weakness of Act

## Abstrak
Penulisan hukum ini mengkaji mengenai kelemahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana sampai sekarang ini masih terdapat merek-merek tiruan yang lolos pendaftaran merek di Indonesia. Penulisan ini menggunakan metode penelitian doktrinal atau normatif yang bersifat preskriptif. Hasil penelitian ini adalah tidak adanya persyaratan filosofi merek dan terdapat multitafsir pemahaman merek terkenal dan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya.
Kata kunci: pendaftaran merek, kelemahan UU

## A. Pendahuluan
Bisnis  yang  maju  maupun  sedang berkembang  sebagian  besar  berhubungan dengan hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual pada umumnya berhubungan dengan perlindungan penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersial. Hak kekayaan intelektual adalah  kekayaan  pribadi  yang  dapat  dimiliki dan  diperlakukan  sama  dengan  bentuk-bentuk kekayaan lainnya (Lindsey et al., 2003:3).
Tujuan utama adanya sistem Hak Kekayaan Intelektual  adalah  untuk  menjamin  agar  proses kreatif  tersebut  terus  berlangsung  dengan menyediakan perlindungan hukum yang memadai dan  menyediakan  sanksi  terhadap  pihak  yang menggunakan proses kreatif tersebut tanpa izin (Suryo Utomo, 2010:2).
Banyak diantara produk bisnis menggunakan hak  cipta,  paten,  merek,  perlindungan  varietas tanaman,  rahasia  dagang,  desain  industri  atau pun desain tata letak sirkuit terpadu. Dari sekian
banyak bentuk hak kekayaan intelektual, merek merupakan hak kekayaan intelektual yang banyak disengketakan. Maraknya kasus persaingan usaha yang melibatkan merek telah diantisipasi dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia sejak tahun 1961 hingga yang terbaru saat ini adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
“Trademark law, like copyright law and patent law, achieves its policy objectives by granting whatwould be monopoly rights but for the important limitations on these rights. In the case of trademarks, the stated goal is to prevent consumer confusion” (Christine Haight Farley, 2006:1175).
Tidak hanya masalah sistem yang dipakai di indonesia yang masih meiliki celah permasalahan, undang-undangnya  pun  memiliki  beberapa kelemahan  yang  menimbulkan  penyelesaian sengketa  merek  kurang  maksimal.  Kelemahan tersebut  dapat  dilihat  dari  beberapa  pasal  yang
tercantum  didalamnya,  penjelasan  pasalnya hingga peraturan-peraturan lain yang mengaturnya lebih lanjut. Kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam Undang-Undang tersebut dapat memberikan celah kepada pihak yang memiliki itikad tidak baik, dan  juga  memberatkan  pihak  yang  seharusnya berhak terhadap suatu merek untuk membuktikan kebenaranannya.
Artikel ini ditulis untuk mengkaji permasalahan yang dapat timbul dari adanya kelemahan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dan mencari solusi atau masukan untuk pedoman penulisan hukum tentang merek lainnya.

## B.  Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam penulisan  hukum  ini  adalah  penelitian  doktrinal atau  normatif.  Penelitian  doktrinal  atau  normatif adalah penelitian hukum yang bersifat preskriptif bukan  deskriptif  sebagaimana  ilmu  sosial  dan ilmu alam yang mengkaji kebenaran ada tidaknya sesuatu  fakta  disebabkan  oleh  faktor  tertentu. Sehingga  jawaban  yang  diharapkan  dalam penelitian hukum ini adalah right , appropiate , in appropiate , atau wrong (Peter Mahmud Marzuki, 2013:35).
Penulisan penelitian ini penulis menggunakan tiga macam pendekatan, yaitu pendekatan undang- undang ( statute approach ),  pendekatan  kasus ( case approach ),  dan  pendekatan  konseptual ( conseptual approach ) (Peter Mahmud Marzuki, 2013:133-134).

## C.  Hasil Penelitian dan Pembahasan 1.  Proses Pendaftaran Merek
Peraturan  mengenai  merek  dibuat di Indonesia salah satunya adalah untuk mencegah  terjadinya  persaingan  usaha yang  tidak  sehat.  Dengan  adanya  merek, suatu barang dapat dibedakan keasliannya. Kadangkala,  yang  membuat  suatu  produk itu mahal bukan produknya itu sendiri, tetapi mereknya. Merek itu sendiri merupakan benda immateril, karena yang dapat dinikmati adalah produknya atau benda materilnya. Sedangkan merek sebagai benda immateril hanya dapat memberikan  kepuasan  atau prestige pada pembeli saja (Saidin, 2014:330).
Undang-Undang Merek yang baru masih menganut  sistem  konstitutif  sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi  Geografis  yang  berbunyi  “hak  atas merek  adalah  hak  eksklusif  yang  diberikan oleh  negara  kepada  pemilik  merek  yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan  sendiri  merek  tersebut  atau memberikan  izin  kepada  pihak  lain  untuk menggunakannya”.
Indonesia  menganut  sistem  konstitutif ( first  to  file )  dalam  hal  pendaftaran  merek sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  15 Tahun  2001.  Dimana  sistem  konstitutif  ini berarti “pihak yang mendaftar pertama adalah pihak  yang  mendapatkan  hak  merek.  Jadi hak eksklusif diberikan kepada pihak pertama yang  mendaftarkan  mereknya  di  kantor merek” (Chuzaibi, 2011:161-162).
Pemilik  merek  terdaftar  di  Indonesia dalam  sistem  konstitutif  ini  mendapatkan perlindungan  hukum  atas  pelanggaran  hak atas merek baik dalam wujud gugatan ganti rugi maupun tuntutan hukum pidana melalui aparat  penegak  hukum.  Pemilik  merek terdaftar juga memiliki hak untuk mengajukan permohonan pembatalan pendaftaran merek terhadap merek yang ia miliki yang didaftarkan orang  lain  secara  tanpa  hak.  Perlindungan hukum yang represif ini diberikan apabila telah terjadi pelanggaran hak atas merek (Utami, 2011:74).
Sistem konstitutif memberikan hak atas merek yang terdaftar kepada siapa saja yang mereknya  terdaftar  dalam  Daftar  Umum Kantor Merek, maka dialah yang berhak atas merek  tersebut.  Sistem  ni  lebih  menjamin adanya kepastian hukum. Kepastian hukum berupa keuntungan bagi si pendaftar (pemilik atau  pemegang  merek  yang  sah)  dengan diterimanya merek dan tanda bukti pendaftaran dalam bentuk settifikat sebagai bukti hak atas merek sekaligus dianggap sebagai pemakai pertama  merek  yang  bersangkutan  (Susilo, 2011:91).
Sistem konstitutif erat kaitannya dengan pendaftaran  merek.  Proses  permohonan pendaftaran  merek  yang  dianut  Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah sebagai berikut.
Secara  keseluruhan,  tahap-tahap tersebut tidak berbeda dengan tahapan yang diatur dalam Undang-Undang Merek yang lama. Hanya saja ada satu tahap yang di balik dan bertujuan untuk memberikan keefektifan proses  pendaftaran  merek  kedepannya. Tahap-tahap tersebut sesuai dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah seperti berikut:
a.  Permohonan
Hal pertama yang dilakukan dalam pendaftaran merek adalah mengajukan permohonan, dimana dalam permohonan pendaftaran merek terdapat syarat dan tata cara permohonan sebagai berikut:
1)  Permohonan  pendaftaran  merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya  kepada  Menteri  secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia.
2)  Dalam  Permohonan  sebagaimana dimaksud  pada  nomor  1  harus mencantumkan:
(a)  tanggal,  bulan,  dan  tahun Permohonan
(b)  nama  lengkap,  kewargane- garaan, dan alamat Pemohon
(c)  nama  lengkap  dan  alamat Kuasa  jika  Permohonan  diaju- kan melalui Kuasa
(d)  warna  jika  merek  yang  dimo- h o n k a n   p e n d a f t a r a n n y a menggunakan unsur warna (e)  nama  negara  dan  tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas
(f)  kelas  barang  dan/atau  kelas jasa  serta  uraian  jenis  barang dan/atau jenis jasa
3)  Permohonan ditandatangani Pemo- hon atau Kuasanya.
4)  Permohonan sebagaimana dimaksud pada nomor 1 dilampiri dengan label merek dan bukti pembayaran biaya.
5)  Biaya  Permohonan  pendaftaran Merek ditentukan per kelas barang dan/atau jasa.
6)  Dalam  hal  merek  sebagaimana dimaksud  pada  nomor  4  berupa bentuk 3 (tiga) dimensi, label merek yang  dilampirkan  dalam  bentuk karakteristik dari merek tersebut.
7)  Dalam  hal  merek  sebagaimana dimaksud  pada  nomor  4  berupa suara, label merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara.
8)  Permohonan sebagaimana dimaksud pada nomor 1 wajib dilampiri dengan surat pernyataan kepemilikan merek yang dimohonkan pendaftarannya.
9)  Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai biaya  Permohonan  sebagaimana dimaksud  pada  nomor  5  diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pemeriksaan Formal Permohonan Ke be ra ta n d an San ggah an
Pengumuman (2 bulan) Ditolak Tidak Diterima Pemeriksaan
Substantif (150 hari) Diterima
Sertifikasi
10)  Dalam  hal  Permohonan  diajukan oleh lebih dan satu Pemohon yang secara  bersama-sama  berhak atas  merek  tersebut,  semua  nama Pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat Pemohon. 11)  Permohonan sebagaimana dimaksud pada  nomor  1  ditandatangani  oleh salah satu dari Pemohon yang berhak atas merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para Pemohon yang mewakilkan. 12)  Permohonan  sebagaimana  dimak- sud  pada  nomor  1  yang  salah seorang  Pemohonnya  atau  lebih warga  negara  asing  dan  badan hukum asing yang berdomisili di luar negeri wajib diajukan melalui Kuasa.
13)  Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud  pada  nomor  1  diajukan melalui Kuasanya, surat kuasa untuk itu ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas merek tersebut.
14)  Permohonan untuk lebih dari 1 (satu) kelas  barang  dan/atau  jasa  dapat diajukan dalam satu Permohonan.
15)  P e r m o h o n a n   s e b a g a i m a n a dimaksud  pada  nomor  1  harus menyebutkan jenis barang dan/atau jasa yang termasuk dalam kelas yang dimohonkan pendaftarannya.
16)  Permohonan dan hal yang berkaitan dengan administrasi merek yang diajukan oleh Pemohon yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap  di  luar  wilayah  Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib diajukan melalui Kuasa. 17)  Pemohon  sebagaimana  dimaksud pada  nomor  1  wajib  menyatakan dan memilih alamat Kuasa sebagai domisili hukum di Indonesia.
Sedangkan untuk materi merek itu sendiri tidak diperbolehkan memuat hal- hal seperti:
1)  bertentangan  dengan  ideologi negara,  peraturan  perundang- undangan,  moralitas,  agama, kesusilaan, atau ketertiban umum
2)  sama  dengan,  berkaitan  dengan, atau  hanya  menyebut  barang dan/atau  jasa  yang  dimohonkan pendaftarannya
3)  m e m u a t   u n s u r   y a n g   d a p a t menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis,ukuran, macam, tujuan  penggunaan  barang  dan/ atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya  atau  merupakan nama  varietas  tanaman  yang dilindungi  untuk  barang  dan/atau jasa yang sejenis
4)  memuat  keterangan  yang  tidak sesuai  dengan  kualitas,  manfaat, atau  khasiat  dari  barang  dan/atau jasa yang diproduksi
5)  tidak memiliki daya pembeda
6)  merupakan  nama  umum  dan/atau lambang milik umum.
7)  mempunyai  persamaan  pada pokoknya  atau  keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain  atau  dimohonkan  lebih  dahulu oleh  pihak  lain  untuk  barang  dan/ atau jasa sejenis.
8)  mempunyai  persamaan  pada pokoknya  atau  keseluruhannya dengan  merek  terkenal  milik  pihak lain  untuk  barang  dan/atau  jasa sejenis.
9)  mempunyai  persamaan  pada pokoknya  atau  keseluruhannya dengan  merek  terkenal  milik  pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu.
10)  mempunyai  persamaan  pada pokoknya  atau  keseluruhannya dengan Indikasi Geografis terdaftar.
11)  merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki  orang  lain,  kecuali  atas persetujuan tertulis dari yang berhak
12)  merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang
13)  merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga  Pemerintah,  kecuali  atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
b.  Pemeriksaan Formal Kemudian  setelah  melakukan permohonan  pendaftaran  merek terdapat  pemeriksaan  formal  berupa pemeriksaan  kelengkapan  persyaratan pendaftaran merek. Dalam hal terdapat kekurangan  kelengkapan  persyaratan pendaftaran merek, dalam jangka waktu paling  lama  30  (tiga  puluh)  hari  sejak tanggal  penerimaan,  kepada  Pemohon diberitahukan  agar  kelengkapan persyaratan  tersebut  dipenuhi  dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung  sejak  tanggal  pengiriman surat  pemberitahuan  untuk  memenuhi kelengkapan persyaratan.
c.  Pengumuman
Menteri mengumumkan permohonan dalam Berita Resmi Merek dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan selama  2  (dua)  bulan  dan  diterbitkan dalam Berita Resmi Merek melalui sarana elektronik dan/atau non-elektronik.
Selama jangka waktu pengumuman diperbolehkan  adanya  keberatan  dan sanggahan.  Keberatan  dapat  diajukan jika terdapat alasan yang cukup disertai bukti  bahwa  Merek  yang  dimohonkan pendaftarannya  adalah  merek  yang berdasarkan  undang-undang  tidak dapat didaftar atau ditolak. Salinan surat yang  berisikan  keberatan  dikirimkan kepada Pemohon atau Kuasanya dalam waktu  paling  lama  14  (empat  belas) hari terhitung sejak tanggal penerimaan keberatan.  Pemohon  atau  Kuasanya berhak mengajukan sanggahan terhadap keberatan  kepada  Menteri.  Sanggahan diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal  pengiriman  salinan  keberatan yang disampaikan oleh Menteri.
d.  Pemeriksaan Substantif Setelah  pengumuman  dilanjutkan ke  tahap  pemeriksaan  substantif  yang dilakukan  oleh  pemeriksa  terhadap permohonan pendaftaran merek. Adanya keberatan  dan  sanggahan  menjadi pertimbangan  dalam  pemeriksaan substantif  ini.  Pada  titik  inilah  Undang- Undang Merek yang baru menghapuskan pemeriksaan  kembali  yang  dianggap kurang efektif untuk menangani proses pendaftaran  merek  yang  tentunya  juga memerlukan waktu yang lebih lama.
Jika tidak terdapat keberatan dalam jangka  waktu  paling  lama  30  (tiga puluh)  hari  terhitung  sejak  tanggal berakhirnya  pengumuman  dapat dilakukan  pemeriksaan  substantif terhadap  permohonan,  tetapi  dalam hal  terdapat  keberatan  dalam  jangka waktu  paling  lama  30  (tiga  puluh)  hari terhitung  sejak  tanggal  berakhirnya batas  waktu  penyampaian  sanggahan dapat dilakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan.
Pemeriksaan substantif diselesaikan dalam  jangka  waktu  paling  lama  150 (seratus  lima  puluh)  hari.  Apabila pemeriksa  memutuskan  permohonan dapat  didaftar,  Menteri  mendaftarkan merek  tersebut,  memberitahukan pendaftaran  merek  tersebut  kepada Pemohon  atau  Kuasanya,  menerbitkan sertifikat  merek,    dan  mengumumkan pendaftaran merek tersebut dalam Berita Resmi  Merek,  baik  elektronik  maupun non-elektronik.
Apabila  pemeriksa  memutuskan permohonan  tidak  dapat  didaftar  atau ditolak, Menteri memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya dengan menyebutkan alasannya dalam jangka  waktu  paling  lama  30  (tiga puluh)  hari  terhitung  sejak  tanggal pengiriman  surat  pemberitahuan. Pemohon  atau  Kuasanya  dapat menyampaikan  tanggapannya  secara tertulis dengan menyebutkan alasannya. Apabila Pemohon atau Kuasanya tidak menyampaikan  tanggapan,  Menteri menolak Permohonan tersebut, tetapi jika Pemohon atau Kuasanya menyampaikan tanggapan dan pemeriksa memutuskan tanggapan  tersebut  dapat  diterima, Menteri  menerbitkan  sertifikat  merek. Pemohon atau Kuasanya menyampaikan tanggapan dan pemeriksa memutuskan tanggapan tersebut tidak dapat diterima, Menteri menolak permohonan tersebut.

## 2.  Kelemahan Pendaftaran Merek
Selain  hal-hal  formalitas  mengenai pendaftaran  merek  yang  tercantum  dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis, terdapat suatu celah hukum dalam hal  sistem pendaftaran  merek  di  Indonesia.  Beberapa kejanggalan tersebut diakibatkan dari adanya
kekurangan  dalam  hal  sistem  pendaftaran merek di Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Merek yang penulis analisa dari  mempelajari  putusan  Pierre  Cardin dan  asas  itikad  baik. Adapun  kelemahan dari Undang-Undang Merek dalam hal pendaftaran merek, yaitu:
a.  Tidak Adanya Persyaratan Filosofi Merek yang Didaftarkan
Filosofi merupakan kata benda dari filsafat. Filsafat jika merujuk pada KBBI adalah  pengetahuan  dan  penyelidikan dengan  akal  budi  mengenai  hakikat segala  yang  ada,  sebab,  asal,  dan hukumnya  (http://kbbi.web.id/filsafat, diakses  pada  tanggal  20  Maret  2017 pukul 19.58 WIB).
Merek adalah suatu tanda ( sign ) untuk  membedakan  barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan atau  diperdagangkan  seseorang  atau kelompok  orang  atau  badan  hukum dengan  barang  atau  jasa  yang  sejenis yang  dihasilkan  oleh  orang  lain,  yang memilki daya pembeda maupun sebagai jaminan atas mutunya dan digunakan dalam  kegiatan  perdagangan  barang atau jasa (Saidin, 2004:345).
Memberikan nama atau pun merek terhadap suatu produk bukanlah hal yang mudah.  Terlebih  apabila  memberikan nama merek terhadap hasil ciptaan atau karya sendiri yang dibuat dengan tenaga, waktu,  pikiran  dan  modal  yang  tidak sedikit. Merek tersebut akan memberikan kebanggaan atas produk yang diciptakan dengan kerja keras. “Karena filosofi dari pendaftaran  merek  adalah  perlawanan terhadap  iktikad  tidak  baik”  (Agus Mardianto, 2010:45).
Merek yang akan didaftarkan harus memiliki daya pembeda dari merek-merek lainnya yang diharapkan dapat menjadi keunikan yang mencerminkan orisinilitas produk  tersebut.  Salah  satu  pendapat hakim dalam Putusan Sengketa Pierre Cardin  Nomor  557K/Pdt.Sus-HKI/2015 menyatakan bahwa merek dagang  suatu  produk  tidak hanya    bermakna  sekedar  nama  atau tulisan,  akan  tetapi  lebih  jauh  juga mengandung arti dan maksud  yang dapat  berhubungan  langsung  dengan produk  yang bersangkutan,  disamping itu  merek  atau  nama  yang  tertulis  pada suatu produk juga dapat merupakan ciri
atau pembeda dari daerah mana (dalam negeri)  atau  dari  negara  mana  (Iuar negeri) asal-usul produk tersebut.
Maka  dari  itu  perlu  adanya  syarat untuk mencantumkan filosofi dari nama merek  yang  akan  didaftarkan.  Hal  itu penulis  rasa  perlu  untuk  menciptakan merek-merek  yang  berkualitas  oleh produk lokal di Indonesia dan menghindari kemungkinan munculnya sengketa merek yang  timbul  akibat  adanya  kesamaan nama merek lokal Indonesia dengan merek-merek lain bahkan dengan merek terkenal dari luar negeri.
Salah satu kelemahan Undang- Undang Merek yang lama yang telah disempurnakan  di  Undang-Undang Merek terbaru ini adalah mencantumkan kejelasan  merek  dalam  proses permohononan  pendaftaran  merek. Undang-Undang  Merek  terbaru  telah menambahkan persyaratan pendaftaran merek yang tercantum dalam Pasal 4  ayat  (4)  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis  yang  menyatakan  untuk melampirkan label merek. Label merek seperti tertera dalam penjelasan Pasal 4 ayat (4) adalah contoh merek atau etiket yang  dilampirkan  dalam  permohonan pendaftaran merek.
Hanya dengan melampirkan contoh merek atau etiket saja kurang memenuhi kejelasan identitas suatu merek yang akan  didaftarkan.  Label  merek  yang dilampirkan sebaiknya memenuhi unsur- unsur seperti nama panjang merek dan singkatan. Apakah hanya nama panjang merek  saja  yang  akan  di  daftarkan atau  dengan  singkatannya.  Misalnya contoh  nama  merek  Pierre  Cardin, yang  akan  diajukan  pendaftarannya apakah  hanya  nama  merek  Pierre Cardin  atau  juga  singkatannya,  yaitu PC. Apabila  yang  didaftarkan  hanya nama merek Pierre Cardin maka akan ada  kemungkinan  diperbolehkannya pihak  lain  mendaftarkan  merek  PC. Mencantumkan  gambar  logo  merek yang akan didaftarkan dan memberikan keterangan mengenai arti dari logo tersebut. Logo sebaiknya sesuai dengan nama merek.
Jadi pada intinya, filosofi nama dan logo merek menceritakan tentang asal muasal  didapatnya  nama  merek  yang
akan didaftarkan. Termasuk didalamnya yaitu  arti  nama  merek,  sejarah  singkat nama  merek,  keterangan-keterangan lain yang mendukung keorisinilan merek yang akan didaftarkan dan menjelaskan apa perbedaan mereknya dengan merek- merek lain. b.  Terdapat  Multitafsir  Pemahaman Mengenai Merek Terkenal dan Persamaan Pada Pokoknya atau Keseluruhannya
Permohonan harus ditolak oleh Direktorat  Jenderal  apabila  Merek tersebut  mempunyai  persamaan  pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek  yang  sudah  terkenal  milik  pihak lain  untuk  barang  dan/atau  sejenisnya. Pernyataan  tersebut  menimbulkan pertanyaan  mengenai  kualifikasi  apa atau dengan kata lain, ukuran final apa yang ditetapkan Undang-Undang untuk dapat  akhirnya  memutuskan  suatu merek sebagai merek terkenal dan suatu merek terbukti membonceng ketenaran merek  lain  karena  adanya  persamaan pada  pokoknya  atau  keseluruhannya.
Karena  dari  Undang-Undang  Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi  Geografis  sendiri  pun  memiliki pemahaman yang berbeda-beda apabila ditafsirkan. 1)  Merek Terkenal Merek terkenal diatur dalam pasal 21 ayat (1) huruf b Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan kriteria merek terkenal dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b sebagai berikut: Penolakan Permohonan yang mempunyai  persamaan  pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan  dengan  memperhatikan pengetahuan  umum  masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha  yang    bersangkutan.  Di samping  itu,  diperhatikan  pula reputasi  merek  tersebut  yang diperoleh  karena  promosi  yang gencar dan besar-besaran, investasi di  beberapa  negara  di  dunia  yang dilakukan  oleh  pemiliknya,  dan disertai  bukti  pendaftaran  merek dimaksud  di  beberapa  negara. Jika  hal  tersebut  belum  dianggap
cukup,  Pengadilan  Niaga  dapat memerintahkan  lembaga  yang bersifat  mandiri  untuk  melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya m e r e k   y a n g   m e n j a d i   d a s a r penolakan.
Dilihat dari penjelasan tersebut undang-undang  tidak  memberi ukuran  yang  pasti  kepada  Hakim untuk menentukan sejauh mana seseorang  harus  memberikan pembuktian mengenai pengetahuan umum  masyarakat,  promosi mengenai merek, dibuktikan dengan apa  saja  dan  tidak  memberikan jangka  waktu  atau  batasan  bukti pendaftaran  merek,  apakah diperlukan atau tidak.
Karena terbukti dari banyaknya sengketa di Pengadilan yang berakhir memenangkan merek tiruan yang sudah terdaftar karena pembuktian dari  pemilik  merek  terkenal  sudah memenuhi  kelengkapan  seperti yang  dipersyaratkan  diatas  tetapi masih dianggap kurang cukup untuk membuktikan  bahwa  benar  merek tersebut merek terkenal.
Misalnya dalam Undang- Undang tersebut hanya disebutkan bahwa  untuk  membuktikan  suatu merek adalah merek terkenal harus dengan  disertai  bukti  pendaftaran merek di beberapa negara. Namun pada  sengketa  yang  nyata  terjadi di  Pengadilan  dituntut  lebih  dari itu.  Pada  sengketa  Pierre  Cardin misalnya,  Majelis  hakim  menuntut pembuktian  pendaftaran  merek  di beberapa negara bukan pada saat sengketa  tersebut  terjadi  tetapi pada saat pertama kali merek Pierre Cardin didaftarkan di Indonesia oleh Termohon.
Kemudian tidak adanya kriteria lembaga  yang  bersifat  mandiri yang  melakukan  survey  untuk memperoleh kesimpulan mengenai merek  terkenal,  apakah  lembaga survei tersebut merupakan lembaga survei yang bersifat politik, komersial, non-komersial,  dan  bagaimana pula  pengaturan  pembayaran terhadap  lembaga  survei  tersebut karena pastinya menggunakan jasa
lembaga survei tidak dengan biaya yang sedikit. 2)  Persamaan  Pada  Pokoknya  atau Keseluruhannya U n d a n g - U n d a n g   N o m o r 20 Tahun 2016 tentang Merek dan  Indikasi  Geografis  hanya menjelaskan  mengenai  pengertian persamaan  pada  pokoknya  saja. Tidak dijelaskan apakah persamaan pada  pokoknya  itu  merupakan satu  kesatuan  dengan  persamaan keseluruhannya  atau  tidak.  Dari beberapa  sumber  yang  penulis dapatkan dari buku, jurnal maupun yurisprudensi juga tidak membawa kepada  suatu  kesimpulan  yang pasti  yang  dapat  menjadi  ukuran. Tetap dari beberapa sumber hukum, penulis  lebih  sependapat  apabila persamaan pada pokoknya berbeda dengan persamaan keseluruhan.
Hal  ini  penting  karena  persa- maan pada pokoknya atau keselu- ruhannya  sebagai  syarat  untuk menyatakan  apakah  suatu  merek memiliki  kemiripan  dengan  merek lainnya,  dengan  kata  lain  sebagai pembanding antara dua merek.
Sama  seperti  yang  penulis dari buku oleh Ahmadi Miru, merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya  atau  keseluruhannya d e n g a n   m e r e k   y a n g   s u d a h terkenal  milik  pihak  lain  untuk barang  dan/atau  jasa  sejenis  tidak ditentukan  persyaratan  bahwa merek  terkenal  tersebut  sudah terdaftar  (di  Indonesia).  Hal  ini berarti  walaupun  merek  terkenal tersebut tidak terdaftar di Indonesia, tetap  saja  dilindungi  berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (2005:17).
Jadi  secara  keseluruhan,  kelemahan- kelemahan yang penulis temui dalam Undang- Undang  Merek  yang  lama  belum  semua terpenuhi  dalam  Undang-Undang  Merek yang baru. Berikut penulis rangkum beberapa kelemahan yang masih ada diantara Undang- Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dengan Undang-Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, baik dari segi administrasi pendaftaran merek maupun substansinya: Nomor Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis 1 Proses  pendaftaran  merek  lebih  lama,  yaitu 14 bulan 10 hari Proses pendaftaran merek lebih singkat, yaitu 8 bulan 2 Proses pendaftaran merek terdiri dari: 1.  Permohonan 2.  Pemeriksaan formal 3.  Pemeriksaan substantif 4.  Pengumuman 5.  Sertifikasi Proses pendaftaran merek terdiri dari: 1.  Permohonan 2.  Pemeriksaan formal 3.  Pengumuman 4.  Pemeriksaan substantif 5.  Sertifikasi 3 Ada  pemeriksaan  kembali  apabila  terdapat keberatan dan sanggahan Sudah tidak ada pemeriksaan kembali 4 Pendaftaran merek secara non-elektronik Pendaftaran  secara  elektronik  ( online )  dan non-elektronik 5 Tidak adanya persyaratan filosofi merek Ada  tambahan  persyaratan  baru  berupa pelampiran label merek, tetapi tetap saja tidak diikuti  dengan  syarat  mengenai  penjelasan asal-usul merek (filosofi) 6 Terdapat  multi  tafsir  pengertian  merek terkenal dan persamaan pada pokoknya atau keseluruhan nya Masih terdapat multi tafsir pengertian merek terkenal dan persamaan pada pokoknya atau keseluruhan nya

## D. Simpulan
Kelemahan Undang-Undang Merek dalam hal pendaftaran merek di Indonesia yaitu tidak adanya persyaratan  filosofi  merek  dan  menimbulkan adanya multitafsir pemahaman mengenai merek terkenal  dan  persamaan  pada  pokoknya  atau keseluruhannya. Adanya  celah  hukum  yang terdapat  di  dalam  Undang-Undang  Merek  yang lama  ternyata  tidak  semua  diperbaiki  dalam Undang-Undang Merek yang baru, yaitu Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

## E. Saran
1.  S e b a i k n y a   U n d a n g - U n d a n g   M e r e k memberikan  ukuran  yang  pasti  kepada Hakim  untuk  menentukan  batasan  kriteria merek terkenal dan juga memberikan kriteria yang  dapat  membedakan  persamaan pada  pokoknya  dengan  persamaan  secara keseluruhan.
2.  Menerapkan  syarat  filosofi  suatu  merek sebagai  kelengkapan  persyaratan  permo- honan  pendaftaran  merek  supaya  dapat menciptakan merek-merek lokal yang memiliki orisinilitas atau ciri khas bangsa Indonesia.

## Daftar Pustaka
Buku:
Ahmadi  Miru.  2005. Hukum Merek Cara Mudah Mempelajari Undang–Undang Merek. Jakarta:  PT. RajaGrafindo Persada.
Lindsey, T.,  Eddy  D.,  Simon  B.,  dan Tomi  S.U.  2003. Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar. Bandung: PT. Alumni.
Peter Mahmud Marzuki. 2013. Penelitian Hukum: Edisi Revisi . Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Saidin, O.K. 2004. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Utomo, T.S. 2010 . Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer . Yogyakarta: Graha Ilmu.
Jurnal, Thesis, Artikel:
Agus Mardianto. 2010. “Penghapusan Pendaftaran Merek Berdasarkan Gugatan Pihak Ketiga”. Jurnal Dinamika Hukum. Vol 10, No 1 . Purwokerto. Universitas Jenderal Soedirman.
Christine Haight Farley. 2006. “Why We Are Confused about the Trademark Dilution Law”. Fordham Intellectual Property, Med and Entertainment Law Journal . Vol 16, No 4.
Chuzaibi, A.F. 2011. “Sistem Konstitutif Dalam UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Bagi UMKM”. Jurnal Ilmu Hukum: Syiar Hukum . Vol 13, No2.
Kartika  Surya  Utami.  2011.  “Perlindungan  Hukum  Hak Atas  Merek Terdaftar  di  Indonesia  Menurut Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001”. Skripsi . Surakarta. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
Upik Heru Susilo. 2011. “Konsep HukumSistem Perlindungan Merek di Indonesia (Studi Kasus Sengketa Merek Antara PT. Puri Intirasa dengan Rusmin Soepadhi)”. Skripsi . Surakarta. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
Internet: http://kbbi.web.id/filsafat , diakses pada tanggal 20 Maret 2017 pukul 19.58 WIB