Raad Kertha, Vol. 7, No. 1, Pebruari 2024-Juli 2024

## AKIBAT HUKUM BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TERLIBAT DALAM PARTAI POLITIK
I Kadek Adi Surya 1 , I Dewa Nyoman Gde Nurcana 2
1 2 Fakultas Hukum Universitas Tabanan
1 2 Jl. Wagimin No.8, Kediri, Kec. Kediri, Kabupaten Tabanan. Email : suryaadysurya@gmail.com 1 , nurcana@gmail.com 2
Abstrak, Pegawai  Negeri  Sipil  merupakan  Pegawai  Aparatur  Sipil  Negara  yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor  induk  pegawai  secara  nasional.  Hal  ini  disebut  dalam Pasal  7  ayat (1) Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014  tentang  Aparatur  Sipil  Negara  (UU ASN). Dalam upaya menjaga netralitas Pegawai Negeri Sipil dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan Pegawai Negeri Sipil, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan, Pegawai  Negeri  Sipil  dilarang  menjadi  anggota  dan/atau  pengurus partai  politik.   Ketentuan  ini  dipertegas  dalam Pasal  9  ayat  (2)  UU  ASN yang berbunyi:  Pegawai  Negeri  Sipil  harus  bebas  dari  pengaruh  dan  intervensi  semua golongan  dan  partai  politik. Sehingga  ketika  ada  yang  sudah  berstatus  sebagai Pegawai  Negeri  Sipil  namun  menjadi  anggota/pengurus  partai  politik,  maka sanksinya adalah orang tersebut diberhentikan tidak hormat. Jenis penelitian yang digunakan  dalam  penelitian  ialah  yuridis  normatif.  Penelitian  yuridis  normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek  teori,  materi  konsistensi  penjelasan  umum  dan  pasal  demi  pasal.  Sesuai dengan  penelitian  hukum  maka  sumber  yang  digunakan  adalah  sumber  hukum primer  dan  sekunder.  Sehingga  dapat  dibahas  mengenai  akibat  hukum  bagi Pegawai  Negeri  Sipil  yang  terlibat  partai  politik,  sesuai  Pasal  84  Undang- Undang ASN yang menyebutkan bahwa PNS yang dijatuhi sanksi  administrative tingkat  berat  berupa  pemberhentian  tidak  dengan  hormat  dicabut  haknya  untuk memakai  tanda  kehormatan  berdasarkan  Undang-Undang  tersebut,  dimana mekanisme pemberhentian tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Kata Kunci : Penegakan Hukum, Partai Politik, Pegawai Negeri Sipil.
Abstract, Civil Servants are State Civil Service Employees who are appointed as permanent employees by the Civil Service Supervisory Officer and have a national employee  registration  number.  This  is  stated  in  Article  7  paragraph  (1)  of  Law Number  5  of  2014  concerning  State  Civil  Apparatus  (UU  ASN).  In  an  effort  to maintain the neutrality of Civil Servants from the influence of political parties and to ensure the integrity, cohesiveness and unity of Civil Servants, as well as being able to focus all attention, thoughts and energy on the tasks assigned, Civil Servants are prohibited from becoming members and/or administrators of parties. political. This  provision  is  emphasized  in  Article  9  paragraph  (2)  of  the  ASN  Law  which reads: Civil Servants must be free from influence and intervention from all groups and political parties. So when someone has the status of a Civil Servant but is a
Raad Kertha, Vol. 7, No. 1, Pebruari 2024-Juli 2024
member/administrator  of  a  political  party,  the  sanction  is  that  the  person  is dishonorably dismissed. The type of research used in writing a thesis is normative juridical. Normative juridical research is legal research that examines written law from various aspects, namely theoretical aspects, general explanation consistency material and article by article. In accordance with legal research, the sources used are  primary  and  secondary  legal  sources.  So  that  we  can  discuss  the  legal consequences  for  Civil  Servants  who  are  involved  in  political  parties,  in accordance with Article 84 of the ASN Law which states that civil servants who are given  heavy  administrative  sanctions  in  the  form  of  dishonorable  dismissal  are deprived  of  their  right  to  wear  honorary  marks  based  on  this  Law,  where  The dismissal mechanism is regulated in Government Regulation Number 53 of 2010 concerning Civil Servant Discipline.
Keywords: Law Enforcement, Political Parties, Civil Servants.

## PENDAHULUAN
Perkembangan politik Indonesia  yang  ditandai  dengan kekerasan  politik  dan  jumlah  partai politik terbesar didunia menunjukkan kultur politik dan kehidupan demokrasi  yang  belum  seimbang. Masyarakat  yang  teratur  senantiasa memiliki tujuan untuk mensejahterakan  warganya  sebagai misal,  politik  hakikatnya  adalah
“sarana  untuk  mencapai  tujuan tersebut yang untuk itu dilalui proses pemilihan  tujuan  tertentu”. 1 Namun, bagaimanakah  memahami  berbagai dimensi  tersebut  jika  kita  melihat paradigma  baru  UU  ASN,  yakni Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 2014  (selanjutnya  ditulis  UU  ASN). Pada  sisi  substansi  yang  menarik untuk  dipaparkan  adalah  berkaitan dengan pangkat dan jabatan, UU ASN sedemikian  rupa  telah  membentuk sebuah mekanisme ideal untuk menciptakan  organisasi  pemerintah yang profesional 2 . Pegawai Negeri Sipil (“PNS”) merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara (“ASN”) yang diangkat  sebagai  pegawai  tetap  oleh
1 Soedjono  Dirdjosisworo,  2013, Pengantar  Ilmu  Hukum ,  PT.  Raja  Grafindo Persada, Jakarta, h.48.
Pejabat  Pembina  Kepegawaian  dan memiliki  nomor  induk  pegawai secara  nasional.  Hal  ini  disebut dalam Pasal  7  ayat  (1) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur  Sipil  Negara (“UU  ASN”). Dalam upaya menjaga netralitas ASN dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin  keutuhan,  kekompakan, dan  persatuan  ASN,  serta  dapat memusatkan segala perhatian, pikiran,  dan  tenaga  pada  tugas  yang dibebankan, ASN  dilarang  menjadi anggota  dan/atau  pengurus  partai politik.   Ketentuan  ini  dipertegas dalam Pasal 9 ayat (2) UU ASN yang berbunyi:  Pegawai  ASN  harus  bebas dari  pengaruh  dan  intervensi  semua golongan dan partai politik.
Sehingga  ketika  ada  yang sudah  berstatus  sebagai  PNS  namun menjadi anggota/pengurus partai politik, maka sanksinya adalah orang tersebut  diberhentikan  tidak  hormat. Sebagai CPNS masih harus menjalani masa  percobaan  yang  dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan terintegrasi untuk membangun integritas moral,
kejujuran,  semangat  dan  motivasi
2 Moekiyat, 1989, Manajemen Kepegawaian, Mandar Maju, Bandung, h. 33
nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme  serta  kompetensi bidang. Dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik (“PP 37/2004”) sebagai pelaksana dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (“UU Kepegawaian”) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 dan kemudian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh  UU  ASN,  namun  Peraturan Pemerintah  Nomor  37  Tahun  2004 tentang  Larangan  Pegawai  Negeri Sipil  Menjadi  Anggota  Partai  Politik sebagai pelaksana dari UU Kepegawaian masih dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan  belum  diganti  berdasarkan  UU ASN. Di dalam konsiderans Peraturan  Pemerintah  Nomor  37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota  Partai  Politik  disebutkan bahwa  pegawai  negeri  sebagai  unsur aparatur  negara  harus  netral  dari pengaruh semua golongan dan partai politik,  tidak  diskriminatif  dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,  dan  dilarang  menjadi anggota  dan/atau  pengurus  partai politik.  Oleh  karena  itu,  pegawai negeri yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik harus diberhentikan sebagai pegawai negeri, baik dengan hormat atau tidak dengan hormat.
Berdasarkan kepada Peraturan Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010 Tentang  Disiplin  Pegawai  Negeri Sipil,  salah  satu  pihak  yang  sangat berperan  dalam  penegakan  disiplin
PNS  adalah  atasan,  terutama  atasan langsung  dari  PNS  yang  melakukan pelanggaran.  Mekanisme  penjatuhan hukuman disiplin yaitu pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan,
dan penyampaian  keputusan  hukuman disiplin  merupakan  peran  atasan langsung  yang  sangat  penting  dalam penegakan  disiplin  PNS.  Pemberian hukuman  disiplin  dilakukan  secara berjenjang oleh atasan langsung pada masing-masing  instansi  sebagaimana ditegaskan  dalam  Pasal  15  sampai Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor  53  Tahun  2010  Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berkenaan  dengan  hal  itu, maka  penelitian  dengan  penerapan penjatuhan hukuman disiplin Pegawai  Negeri    Sipil,  sehingga penulis membuat judul Kajian Yuridis  Penegakan  Sanksi  Disiplin Bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  Terlibat Dalam Partai Politik.

## RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang di atas,  maka  rumusan  masalah  dalam penelitian  ini  adalah  :  Apa  akibat hukum  bagi  Pegawai  Negeri  Sipil yang terlibat dalam partai politik ?

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini  penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif.  Penelitian  yuridis  normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek,  yaitu  aspek  teori,  materi konsistensi  penjelasan  umum  dan pasal  demi  pasal.  Sesuai  dengan penelitian  hukum  yang  dugunakan yaitu  normatif  maka  pendekatan masalah  yang  digunakan  adalah pendekatan
konseptual dan pendekatan perundang-undangan.

## HASIL DANPEMBAHASAN
Landasan Yuridis Penegakan Sanksi  Disiplin  Bagi  Pegawai Negeri Sipil Terlibat Dalam Partai Politik
Dalam hal ini Pegawai Negeri
Sipil  sebagai  aparatur  pemerintah harus  menjadi  saluran  pengabdian dan  pelayanan  kepentingan  umum, bukan saluran penyalahgunaan kekuasaan  dan  golongan  tertentu. 3 Untuk  menghindari  dari  pengaruh dari  Partai  Politik,  maka  Pegawai Negeri dilarang menjadi anggota/pengurus partai politik, maka ayat  tersebut  selengkapnya  adalah untuk  menjamin  netralisasi  Pegawai Negeri Sipil dilarang menjadi anggota dan/pengurus    partai  politik.  Agar tidak mengabaikan  tugasnya sebagai Pegawai  Negeri.  Selain  dilarang menjadi  anggota  partai  politik,  bagi Pegawai  Negeri  dilarang  juga  untuk duduk  sebagai  pengurus  dari  suatu partai  politik.  Terhadap  Pegawai Negeri   yang  menjadi  anggota  partai politik  atau duduk sebagai pengurus suatu  partai  politik,  maka  bagi  yang bersangkutan diharuskan mengundurkan  diri  sebagai  Pegawai Negeri.  Yang  dilarang  itu  menjadi anggota  aktif  atau  duduk  di  dalam pengurus  partai  politik.  Undang- undang  tidak  melarang  Pegawai Negeri  untuk  menyalurkan  aspirasi dalam “Pemilu” untuk memilih salah satu  partai  politik.  Jadi    Pegawai Negeri  dalam  Pemilu  dapat  memilih salah  satu  partai  politik  yang  sesuai dengan kehendaknya 4 . Larangan bagi Pegawai Negeri    menjadi  anggota  aktif  atau pengurus suatu partai politik  bertitik tolak  dari  pokok  pikiran,  bahwa Pemerintah tidak hanya menjalankan fungsi  umum  Pemerintahan,    tetapi
3 A.W. Widjaja, 1993, Administrasi Negara , Bumi Aksara, Palembang, h. 55
juga  harus  mampu  melaksanakan fungsi  pembangunan,  atau  dengan perkataan  lain,  Pemerintah    bukan hanya menyelenggarakan tertib pemerintahan tetapi juga harus mampu menggerakkan dan memperlancar  pembangunan  untuk kepentingan  rakyat  banyak.  Hal  ini tidak akan terwujud apabila Pegawai Negeri Sipil diperkenankan  menjadi anggota  atau  pengurus  suatu  partai politik. Karena dalam pelaksanaannya tugas antara Pegawai Negeri yang satu dengan yang lainnya akan saling jegal menjegal, sehingga program  pembangunan  tidak  akan berjalan dengan lancar.
Dari ketentuan Pasal 9
Undang-Undang  ASN  tersebut  dapat dijelaskan  bahwa  ayat  (2)  Pegawai
Negeri  Sipil  harus  bebas  dari pengaruh  dan  intervensi  semua golongan  dan  partai  politik,  artinya Pegawai Negeri yang menjadi anggota  atau  pengurus  partai  politik diberhentikan  dan  jabatan  negerinya dan  Pegawai  Negeri  Sipil  yang bersangkutan  kehilangan  statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil. Apabila Pegawai Negeri Sipil tersebut mengundurkan diri dianggap diberhentikan dengan hormat sebagai
Pegawai  Negeri  Sipil.  Dan  apabila ASN  secara  diam-diam  melakukan pelanggaran  sesuai  dengan  Pasal  9 Undang-Undang  ASN  maka  dapat dikenakan sanksi secara tegas berupa pemberhentian  secara  tidak  hormat sesuai Pasal 84 Undang-Undang ASN yang menyebutkan bahwa PNS yang dijatuhi  sanksi  administratif  tingkat berat  berupa  pemberhentian  tidak dengan hormat dicabut haknya untuk memakai tanda kehormatan
4 Abdillah, 1999, Demokrasi Dalam Berpolitik, Tiara Wacana, h. 14
berdasarkan Undang-Undang tersebut. Proses  Pemberhentian  Pegawai Negeri  Sipil  Yang  Terlibat  Partai Politik Yang dimaksud dengan pemberhentian  adalah  Pengakhiran tugas  kedinasan  dimana  kedudukan sebagai Pegawai Negeri diberhentikan  secara  resmi  dengan surat keputusan pejabat yang berwenang.  Karena  hal-hal  tertentu Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan  dengan  hormat  atau tidak  hormat  dan  jabatan  dengan memperoleh  hak-hak  tertentu  atau tanpa  memperoleh  hak  tertentu. Pemberhentian  Pegawai  Negeri  Sipil dilakukan atau ditetapkan oleh pejabat  yang  berwenang  atas  dasar permintaan sendiri  atau karena
disebabkan  oleh  hal-hal  lain  yang bersangkutan  dengan  kepentingan dinas 5 .  Sebutan  dengan  hormat  atau tidak dengan hormat pada pemberhentian  Pegawai  Negeri  Sipil ditetapkan  dengan  memperhatikan alasan-alasan  yang  dijadikan  dasar pemberhentiannya.  Penetapan  hak yang  diberhentikan  dan  jabatan  atau dan  kedudukannya  sebagai  Pegawai Negeri  Sipil  ditetapkan  berdasarkan dan  dengan  memperhatikan  alasan- alasan dan syarat-syarat yang dimiliki oleh  Pegawai  Negeri  Sipil  yang bersangkutan.
Ketentuan-ketentuan yang mengatur  mengenai  pemberhentian
Pegawai  Negeri  ditetapkan  dalam Undang-Undang  ASN  pada  Pasal  87 ayat  (1)  PNS  diberhentikan  dengan hormat karena: a. meninggal dunia; b. atas  permintaan  sendiri;  c.  mencapai
5 Endang  Saifudin,  2000, Metode- metode Pemberhentian PNS Dalam
Jabatannya, PT Aditya Abadi, Jakarta, h. 26
batas  usia  pensiun;  d.  perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang  mengakibatkan  pensiun  dini;
atau  e.  tidak  cakap  jasmani  dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan  tugas  dan  kewajiban. Ayat  (2)  PNS  dapat  diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan  yang  telah  memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan  tindak  pidana  dengan hukuman  pidana  penjara  paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan  tidak  berencana.  Ayat  (3) Pegawai  Negeri  Sipil  diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena melakukan
pelanggaran  disiplin  Pegawai  Negeri Sipil  tingkat  berat  dan  ayat  (4) Pegawai  Negeri  Sipil  diberhentikan tidak  dengan  hormat  karena:  a. melakukan  penyelewengan  terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945;  b.  dihukum  penjara  atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan  yang  telah  memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan  tindak  pidana  kejahatan jabatan  atau  tindak  pidana  kejahatan yang  ada  hubungannya  dengan jabatan  dan/atau  pidana  umum;  c. menjadi  anggota  dan/atau  pengurus partai politik; atau d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena  melakukan  tindak  pidana dengan pidana penjara paling singkat 2  (dua)  tahun  dan  pidana  yang dilakukan dengan berencana.
Sedangkan  Undang-Undang ASN pada Pasal 88 ayat (1) Pegawai
Raad Kertha, Vol. 7, No. 1, Pebruari 2024-Juli 2024
Negeri Sipil diberhentikan sementara, apabila:  a.  diangkat  menjadi  pejabat negara; b. diangkat menjadi komisioner  atau  anggota  lembaga nonstruktural;  atau  c.  ditahan  karena menjadi  tersangka  tindak  pidana. Ayat (2) Pengaktifan kembali Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan  oleh  Pejabat  Pembina Kepegawaian. Berdasarkan  penjelasan  Pasal 88  ayat  (2)  tentang  Undang-Undang ASN yang dimaksud dengan Pemberhentian  Sementara  adalah  “ Pemberhentian sementara dan jabatan,  bukan  pemberhentian  dan
Pegawai  Negeri  Sipil  “.  Apabila pemeriksaan  yang  dilakukan  oleh pihak yang berwajib telah selesai dan ternyata  Pegawai  Negeri  sipil  yang bersangkutan  tidak  bersalah  maka Pegawai Negeri Sipil tersebut direhabilitasikan  terhitung  sejak  ia dikenakan pemberhentian sementara. Rehabilitasi  yang  dimaksud mengandung pengertian bahwa Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dikembalikan pada jabatan  semula.  Dan  apabila  setelah pemeriksaan  oleh  pengadilan  telah selesai  dan  teryata  Pegawai  Negeri Sipil  yang  bersangkutan  dinyatakan bersalah dan oleh sebab itu dihukum penjara  atau  kurungan  berdasarkan keputusan  pengadilan  yang  telah mempunyai  kekuatan  hukum  yang tetap  maka  Pegawai  Negeri  Sipil tersebut  dapat  diherhentikan  dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang  ASN  pada  Pasal  87 ayat (1) dan (2).
6 Lamintang,  1999, Sanksi  Disiplin Pegawai  Negeri  Sipil, Alumni,  Bandung, h.19
Setiap PNS wajib mentaati aturan tentang  disiplin  PNS,  demikian  pula sebalikanya bagi PNS yang melanggar  aturan  disiplin  PNS  juga patut  dikenakan  sanksi.  Akan  tetapi penjatuhan  hukuman  disiplin  PNS oleh  pejabat  yang  berwenang  harus pula  mematuhi  ketentuan  dan  aturan yang berlaku serta mengikuti mekanisme dan prosedur yang berlaku 6 . Apabila penjatuhan disiplin terhadap  PNS  tanpa  didasarkan  pada aturan  dari  prosedur  yang  berlaku maka tindakan tersebut justru melanggar  aturan.  Artinya  jangan sampai  terjadi  penjatuhan  hukuman disiplin  terhadap  PNS  yang  diduga melanggar tetapi penegakannya justru dilakukan  dengan  cara-cara  yang salah  atau  dengan  melanggar  aturan yang juga.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010 tentang  Disiplin  PNS  bagian  kelima dijelaskan tentang tata cara pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan, dan penyampaian keputusan hukuman disiplin. Adapun tahapan penjatuhan hukuman disiplin pegawai  dapat  dijabarkan  sebagai berikut.
Pasal 23 (1) PNS  yang  diduga  melakukan pelanggaran disiplin dipanggil  secara  tertulis  oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan. (2) Pemanggilan  pada  PNS  yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan  paling  lambat  7 (tujuh)  hari  kerja  sebelum tanggal pemeriksaan.
Raad Kertha, Vol. 7, No. 1, Pebruari 2024-Juli 2024
(3) Apabila  pada  tanggal  yang seharusnya yang bersangkutan  diperiksa  tidak hadir, maka dilakukan pemanggiian  kedua  paling lambat  7  (tujuh)  hari  kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan  diperiksa  pada pemanggilan pertama. (4) Apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (3)  PNS yang bersangkutan tidak hadir juga  maka  pejabat  yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan  keterangan  yang  ada tanpa dilakukan pemeriksaan. Pasal 24 (1) Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa  terlebih  dahulu PNS  yang  diduga  mclakukan pclanggaran disiplin. (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1) dilakukan  secara  tertutup  dan dan hasilnya dituangkan dalam  bentuk  berita  acara pemeriksaan. (3) Apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (2) kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin  kepada  PNS  tersebut merupakan kewenangan: a. Atasan  langsung  yang bersangkutan maka atasan langsung  tersebut  wajib menjatuhkan hukuman disiplin: b. Pejabat  yang  lebih  tinggi maka  atasan  langsung tersebut wajib melaporkan
secara  hierarki  disertai berita acara pemenksaan. Pasal 25 (1) Khusus  untuk  pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  7  ayat (3)  dan  ayat  (4)  dapat dibentuk Tim Pemeriksa.
(2) Tim  Pemeriksa  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari  atasan  langsung,  unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk. (3) Tim  Pemeriksa  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1) dibentuk oleh Pejabat Pembina  Kepegawaian  atau pejabat lain yang dibentuk. Pasal 26 Apabila diperlukan, atasan langsung, Tim  Pemeriksa  atau  pejabat  yang berwenang menghukum dapat meminta keterangan dari orang lain. Pasal 27
(1) Dalam  rangka  kelancaran pemeriksaan, PNS yang diduga melakukan pelanggaran  disiplin  dan kemungkinan  akan  dijatuhi hukuman  disiplin  tingkat berat, dapat dibehaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa. (2) Pembebasan  sementara  dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat  (I)  berlaku  sampai dengan ditetapkannya keputusan hukuman disiplin. (3) PNS yang dibebaskan sementara dan tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan hak-hak
Raad Kertha, Vol. 7, No. 1, Pebruari 2024-Juli 2024
kepegawaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (4) Dalam  hal  atasan  langsung sebagaimana dunaksud pada ayat  (1)  tidak  ada,  maka
pembebasan  sementara  dari jabatannya  dilakukan  oleh pejabat yang lebih tinggi. Pasal 28 (1) Berita acara pemeriksaan sebagaimana  yang  dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) harus ditandatangani  oleh  pejabat yang  memeriksa  dan  PNS yang diperiksa. (2) Dalam hal PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani  berita  acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (I), berita acara  pemeriksaan  tersebut tetap  dijadikan  sebagai  dasar untuk  menjatuhkan  hukuman disiplin.
(3) PNS  yang  diperiksa  berhak mendapat fotocopy berita acara pemeriksaan sebagaimana  dimaksud  pada ayat ( I) Pasal 29 (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 pejabat yang berwenang menghukum menjantuhkan hukuman disiplin. (2) Dalam  keputusan  hukuman disiplin sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (I)  harus disebutkan pclanggaran disiplin  yang  dilakukan  oleh PNS yang bersangkutan Pasal 30 (1) PNS  yang  berdasarkan  hasil pemeriksaan temyata melakukan beberapa
pelanggaran disiplin, terhadapnya hanya dapat dijatuhi  hukuman  disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan. (2) PNS  yang  pemah  dijatuhi hukuman  disiplin  kemudian melakukan pelanggaran disiplin  yang  sifatnya  sama, kepadanya  dijatuhi  hukuman disiplin  yang  lebih  berat  dari hukuman disiplin yang terakhir yang pemah dijatuhkan. (3) PNS  tidak  dapat  dijatuhi hukuman  disiplin  dua  kali atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin. (4) Dalam hal PNS ysng dipekerjakan atau diperbantukan dilingkungannya akan dijatuhi  hukuman  disiplin yang bukan menjadi kewenangannya, pimpinan instansi atau Kepala Perwakilan mengusulkan penjatuhan  hukuman  disiplin kepada pejabat Pembina kepegawaian instansi induknya disertai berita acara pemeriksaan. Pasal 31 (1) Setiap  penjatuhan  hukuman disiplin  ditetapkan  dengan keputusan pejabat yang berwenang menghukum. (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) disampaikan  secara  tertutup oleh  pejabat  yang  berwenang menghukum atau pejabat lain yang  ditunjuk  kepada  PNS yang bersangkutan sera tembusannya disampaikan kepada pejabat instansi terkait.
Raad Kertha, Vol. 7, No. 1, Pebruari 2024-Juli 2024
(3) Penyampainan keputusan hukuman disiplin sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (2)  dilakukan  paling lambat  14  (empat  belas)  hari kerja sejak keputusan ditetapkan (4) Dalam hal PNS yang dijatuhi hukuman  disiplin  tidak  hadir pada saat penyampaian keputusan  hukuman  disiplin, keputusan  dikirim    kepada yang bersangkutan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  dan  apa  yang telah  diuraikan  diatas,  maka  dapat disimpulkan  sebagai  berikut:  Akibat hukum  bagi  Pegawai  Negeri  Sipil yang  terlibat  partai  politik,  sesuai Pasal 84 Undang-Undang ASN yang menyebutkan  bahwa  PNS  yang dijatuhi sanksi administrative tingkat berat  berupa  pemberhentian  tidak dengan hormat dicabut haknya untuk memakai tanda kehormatan berdasarkan Undang-Undang tersebut, dimana mekanisme pemberhentian  tersebut  diatur  dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  53
Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

## DAFTAR FUSTAKA
Buku
A.W.  Widjaja,  1993, Administrasi
Negara , Bumi Aksara, Palembang
Abdillah,  1999, Demokrasi  Dalam Berpolitik, Tiara Wacana Endang  Saifudin,  2000, Metode- metode  Pemberhentian  PNS Dalam Jabatannya, PT Aditya Abadi, Jakarta Lamintang,  1999, Sanksi  Disiplin Pegawai  Negeri  Sipil, Alumni, Bandung Moekiyat, 1989, Manajemen Kepegawaian, Mandar Maju, Bandung Soedjono Dirdjosisworo, 2013, Pengantar  Ilmu  Hukum ,  PT.  Raja Grafindo Persada, Jakarta Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun 1945 Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 2014  tentang  Aparatur  Sipil Negara
Peraturan  Pemerintah  Nomor  37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi
Anggota Partai Politik. Peraturan  Pemerintah  Nomor  53 Tahun  2010  tentang  Disiplin Pegawai Negeri Sipil Peraturan Kepala Badan Kepegawaian  Negara  Nomor 21  Tahun  2010  Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan  Pemerintah  Nomor 53  Tahun  2010  Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil