Sonya Airini Batubara 1) , Sandro Oliver J. Simatupang 2) , Yolanda Munthe 3) , Andrew Defv Pelawi 4) , Roy Agrifa Perangin Angin 5) , Fitriani 6)

## PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN
YANG DILAKUKAN MASYARAKAT PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI MEDAN NOMOR: 65/PID.C/2021/PN MDN.
Oleh:
Sonya Airini Batubara 1) , Sandro Oliver J. Simatupang 2) , Yolanda Munthe 3)
Andrew Defv Pelawi 4) , Roy Agrifa Perangin Angin 5)
Fitriani 6)
Universitas Prima Indonesia, Medan 1,2,3,4,5,6)
Universitas Darma Agung 6)
E-mail:
sonyaairinibatubara@unprimdn.ac.id 1) , simatupangsandro5@gmail.com 2) yolanda.saragih11@gmail.com 3) , andrewpelawi15@gmail.com 4) royagrita@gmail.com 5) , fitrianish89@yahoo.com 6)

## ABSTRACT
In reducing the crime rate, it is necessary to have law enforcement in Indonesia to create a conducive  environment.  The  rampant  lawlessness  that  occurred  especially  during  the COVID-19 pandemic caused many losses ranging from materials to lives. The purpose of this investigation  was  to  identify  law  enforcement  efforts  and  sanctions  for  medical  protocol violations  during  COVID-19.  This  method  of  legal  research  is  the  analysis  of  descriptive legal sources. As a result of the fact that there are still many people who do not follow health management  in  crowds  until  late  at  night.  The  task  force's  efforts  to  socialize  and  provide strong  warnings  against  perpetrators  of  violating  health  protocols.  The  COVID-19  Task Force  has  issued  a  strong  warning  to  business  actors  in  the  Medan  Metropolitan  Trade Center (MMTC) area where it was found that there were visitors who did not follow health protocols and were full, namely in the form of temporary café closures.
Keywords: Law, Enforcement, Covid-19, Violations, Sanctions

## ABSTRAK
Dalam  mengurangi  tingkat  kriminalitas  perlu  adanya  penegakan  hukum  di  Indonesia  demi menciptakan lingkungan yang kondusif. Maraknya pelanggaran hukum yang terjadi terutama selama pandemi COVID-19 menyebabkan banyak kerugian mulai dari materi hingga nyawa. Tujuan  penelitian  untuk  mengetahui  upaya  lembaga  penegak  hukum  dan  sanksi  yang diberikan terhadap pelanggar protokol kesehatan selama COVID-19. Metode yang digunakan dalam  penelitian  hukum  ini  adalah  analisis  sumber  hukum  tertulis  yang  bersifat  deskriptif. Dengan  memperoleh  hasil  bahwa  masih  banyak  orang  yang  tidak  mengikuti  protokol kesehatan  pada  keramaian  di  tempat-tempat  yang  ramai  hingga  larut  malam.  Upaya  satgas melakukan  sosialisasi  serta  pemberian  peringatan  keras  terhadap  pelaku  pelanggar  protokol kesehatan.  Satgas  COVID-19  telah  melakukan  peringatan  keras  terhadap  pelaku  usaha  di kawasan  Medan  Metropolitan  Trade  Center  (MMTC)  yang  ditemukan  terdapat  pengunjung yang tidak mengikuti protokol kesehatan serta penuh, yaitu berupa penutupan kafe sementara. Kata Kunci: Hukum, Penegakan, Covid-19, Pelanggaran, Sanksi

## 1. PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang
Dalam mengurangi tingkat kriminalitas didalam masyarakat, penegakan  hukum  perlu  dilakukan  demi meningkatkan  ketertian  dan  kepastian hukum  yang  berlaku  di  dalam  lingkungan masyarakat.
Penegakan  hukum  memiliki  tujuan dalam  upaya  meciptakan  lingkungan  yang kondusif serta meberikan ketegasan hukum  di  dalam  masyarakat.  Ini  harus dilakukan untuk menetapkan tujuan, menjaga  fokus,  dan  memotivasi  lembaga penegak  hukum.  Hal  itu  dilakukan berdasarkan  potensi  industri  itu  sendiri serta  sistem  kerja  tim  yang  efektif  yang dimaksudkan  untuk  memajukan  tujuan yang telah ditetapkan. “Penegakan hukum adalah  prosedur  yang  dilakukan  sebagai upaya  melindungi  dan  memfungsikan norma  hukum  dalam  arti  yang  sebenarnya sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau  hubungan  hukum  dalam  kehidupan bermasyarakat  dan  bernegara,”  klaim Jimly Asshiddiqie.
Penegak  hukum  memiliki  tugas untuk menegakkan aturan hukum, sehingga  penegak  hukum  mempunyai peranan  penting  dalam  menjalan  tugas untuk menegakkan aturan hukum.
Penegakan  hukum  ditentukan  oleh  kinerja
para  penegak  hukumnya.  Jika  kinerja penegak  hukum  buruk,  maka  akan memperoleh penegakan hukum memperoleh  hasil  yang  buruk  juga. Sebaliknya  jika  kinerja  penegak  hukum bagus,  maka  akan  memperoleh  penegakan hukum dengan hasil yang bagus juga.
Kehendak manusia merupakan faktor  utama  dalam  menentukan  hukum yang  selaras  dengan  kesadaran  hukum masyarakat.  Perasaan  hukum  perorangan merupakan faktor penting dalam menentukan  hukum  yang  baik.  Dari  hal pemaparan  ini  dapat  disimpulkan  bahwa perasaan  merupakan  bentuk  generalisasi dari  kesadaran  hukum,  karena  kesadaran hukum mengacu pada masyarakat, sedangkan perasaan hukum mengacu pada individu.
Indonesia  membutuhkan  berbagai aspek dalam upaya penanganan penyebaran  COVID-19,  salah  satu  yang paling  utama  adalah  aspek  kehidupan sosial masyarakat.
Physical  distancing merupakan sebuah  bentuk  kedisiplinan  yang  ketat dalam  kehidupan  sosial  masyarakat  dalam upaya  mengatasi  situasi  pademi  yang  saat ini  terjadi.  Pada  situasi  epidemi  virus corona, beberapa pakar memberikan pendapat bahwa physical distancing merupakan  metode  yang  paling  efektif
Sonya Airini Batubara 1) , Sandro Oliver J. Simatupang 2) , Yolanda Munthe 3) , Andrew Defv Pelawi 4) , Roy Agrifa Perangin Angin 5) , Fitriani 6)
dalam upaya pencegahan serta mengurangi angka penyebaranya.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  21 Tahun  2020  tentang  "Pembatasan  Sosial Berskala  Besar  (PSBB)"  dan  Peraturan Menteri  Kesehatan  (Permenkes)  Nomor  9 Tahun  2020 sama-sama  memuat  aturan jarak  fisik  yang  diamanatkan  pemerintah .
Polri  sebagai  garda  terdepan  wajib memastikan  bahwa  peraturan  tersebut wajib  untuk  dipatuhi.  Dalam  upaya penyebaran  virus  corona  Tenaga  Medis juga  merupakan  garda  terdepan  selain Polri.  Kesadaran  serta  kedisiplinan  dari masyarakat  merupakan  faktor  penentu keberhasilan dari PSBB, tetapi hal tersebut perlu  peranan  Polri  didalamnya  untuk memastikan keberhasilan tersebut.
Berdasarkan  hasil  analisis  dari Satgas  COVID  19,  jumlah  ODP  (Orang Dalam  Pengawasan)  telah  menyentuh angka  83.130.  Dengan  total  ODP  tersebut Indonesia  menempati  posisi  ke-26  dunia berdasarkan  data  dari  World  Meter.  Hal tersebut  tak  heran  mengapa  presiden Indonesia  Ir.  H.  Joko  Widodo  menyoroti ketidak  disiplinan  masyarakat  dalam menjalankan protokol kesehatan.
Penindakan  terhadap  pelaku  dan  tindakan pemerintah  terhadap  masyarakat  yang melanggar  ketentuan  menjadi  isu  utama pencegahan  penyebaran  virus  corona  di Lubuk Basung.

## 1.2. Rumusan Masalah
Dengan  mempertimbangkan  hasil pemaparan  latar  belakang  serta  penelitian yang ada, sehingga rumusan masalah dapat ditetapkan adalah:
1. Bagaimana terkait penegakan hukum  Kota  Medan  menangani mereka  yang  melanggar  protokol selama pandemi COVID-19?
2. Bagaimana  sanksi  yang  di  berikan kepada  pelaku  yang  melanggar protokol  kesehatan  di  Medan  pada masa pandemi COVID-19?

## 1.3. Tujuan Penelitian
1. Mengetahui  Penegakan  Hukum Terhadap pelaku pelanggar protokol kesehatan di  Medan pada masa pandemi COVID-19.
2. Mengetahui  sanksi  yang  akan  di berikan kepada pelaku yang melanggar  protokol  kesehatan  di Medan pada masa pandemi COVID-19.

## 1.4. Manfaat Penelitian

## 1.4.1. Manfaat Praktis
Dalam  penelitian  ini  menjelaskan manfaat dan fungsi hukum dalam penegakan hukum terhadap pelaku di masa pandemi COVID-19.
1.4.2. Manfaat Teoritis
Dalam penelitian ini dapat menghasilkan  gambaran  secara  detail
tentang dasar hukum yang akan ditegakkan pada  pelanggar  peraturan  yang  telah ditetapkan  pemerintah  di  masa  COVID  - 19.

## 1.5. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konsepsi
1.5.1. Kerangka Teoritis
Keadilan  komutatif  didefinisikan sebagai  "Tidak  Membahayakan",  yang berarti tidak merugikan atacu menyinggung  orang  lain  dengan  cara  apa pun  yang  mempengaruhi  kepribadian, properti,  atau  reputasi  mereka,  baik individu,  anggota  keluarga,  atau  anggota masyarakat.  Pertama,  ganti  rugi  bukan hanya  bentuk  dari  sebuah  keadilan, pencegahan  terhadap  pelanggar  hak  dan kepentingan  lain  juga  termasuk.  Kedua, hak  yang  sesuai  dengan  status  sosial diperbolehkan  untuk  dilanggar  oleh  pihak manapun  baik  oleh  pemerintah  maupun masyarakat  itu  sendiri.  Pemenuhan  hak rakyat merupakan hal wajib diberikan oleh Pemerintah tetapi rakyat sendiri juga wajib mematuhi  peraturan  pemerintah  selama pemerintahan  itu  adil.  Hanya  dengan  cara ini kita dapat  berharap untuk  menciptakan dan  memastikan  tatanan  sosial  yang kondusif.  Ketiga,  keadilan  mengacu  pada asas  keadilan,  yaitu  asas  perlakuan  yang
sama  terhadap  semua  anggota  masyarakat di hadapan hukum.

## 1.5.2. Kerangka Konsep
1. Dalam  upaya  mendukung  atau berfungsi  sebagai  kebijakan  lalu lintas atau perlakuan hukum  dalam kehidupan  sosial  dan  administrasi, penegakan hukum berfungsi sebagai tahapan.
2. Pelanggaran merupakan
overtredingen  atau  pelanggaran bermakna tindakan tidak mematuhi ketetapan dan terkait dengan peraturan sehingga dapat dikatakan suatu aktivitas ilegal.
3. Protokol  kesehatan  adalah  aturan prosedur operasional yang ditetapkan dalam menghadapi pandemi COVID-19.
4. Pandemi  adalah  penyebaran  cepat epidemi  penyakit  di  wilayah  yang cukup  besar,  seperti  seluruh  dunia atau beberapa benua.
5. Virus Corona anyar yang menyebabkan  penyakit  menular COVID-19 awalnya muncul sekitar akhir tahun 2019.
Sonya Airini Batubara 1) , Sandro Oliver J. Simatupang 2) , Yolanda Munthe 3) , Andrew Defv Pelawi 4) , Roy Agrifa Perangin Angin 5) , Fitriani 6)

## Gambar 1. Kerangka Konsep

## 2. METODE PENELITIAN

## 2.1. Jenis Dan Sifat Penelitian
Dalam penelitian ini jenis
penelitian yang digunakan adalah
penelitian  hukum  yaitu  metode  penelitian hukum yang dilakukan melalui analisis/meneliti  terhadap  sumber-sumber hukum  yang  ada  dan  dokumen  tertulis seperti undang-undang yang berlaku, buku dan jurnal yang relevan.
Sifat penelitian yang dipakai berupa deskriptif, yang bermakna penelitian  didasarkan  pada  kaidah/fakta tertulis  seperti  aslinya.Jika  penelitian
merupakan  pemecahan  masalah  yang berkaitan  dengan  sejarah  maka  buku rujukan  dipersilakan  dari  terbitan  yang tertua sekalipun.

## 2.2. Sumber Bahan dan Hukum
a. Data Primer
Sumber  data  utama  yang  penulis gunakan  adalah  yang  ditemukan melalui  observasi  sumber  terkait pelanggaran  protokol  kesehatan dan  PSBB,  antara  lain  Peraturan Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2020 tentang “Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB),” Peraturan
HUKUM HUKUM PIDANA
HUKUM
PERDATA PELANGGARAN PROTOKOL

## KESEHATAN
CIVIL LAW PMK Nomor 9 Tahun 2020 pasal 17 ayat (3)
CIVIL LAW PP Nomor 21 Tahun 2020 Tentang “Pemberantasan Sosial Bersekala Besar”
CIVIL LAW PERMENKES Nomor 9 tahun 2020 1.JURNAL 2.BAHAN AJAR
Menteri  Kesehatan  (Permenkes) No  9  Tahun  2020,  dan  Peraturan Menteri  Kesehatan  (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020.
b. Data Sekunder Data  yang  didapati  sumbernya telah ada sebelumnya seperti buku, makalah atau artikel yang berkaitan dalam penelitian ini.

## 2.3. Teknik Pengumpulan Data
Penilitian  ini  menggunakan  teknik
pengumpulan dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder dari literatur,  berdasarkan  literatur  seperti jurnal  artikel,  buku,  publikasi  ilmiah, kamus, tesis dan lain-lain.

## 2.4. Teknik Analisis Data
Penelitian ini menggunakan analisis  teknis  dalam  melakukan  analisis data,  interpretasi  informasi  dan  data  yang dikumpulkan dari penelitian.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Regulasi Hukum Kepada
Pelanggar  Protokol  Kesehatan Selama  Pandemi  COVID-19  di Medan
Wabah  yang  dikenal  dengan  nama corona  ini  disebabkan  oleh  Corona  Virus Disease 2019  yang awalnya teridentifikasi di Wuhan dan menjadi ancaman besar bagi kesehatan  masyarakat.  Virus  COVID-19
telah  diklasifikasikan  sebagai  pandemi oleh  Organisasi  Kesehatan  Dunia  (WHO) dan  merupakan  bahaya  bagi  kesehatan masyarakat  per  11  Maret  2020.  Dalam Keputusan  Presiden  Nomor  12  Tahun 2020  tentang  “Penentuan  Bencana  Non Alam  Dengan  Penyebaran  Corona  Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana  Nasional,”  kata  Presiden  Ir.  H. Joko  Widodo  secara  resmi  menetapkan COVID-19  sebagai  bencana  nasional nonalam pada 13 April 2020.
Penyebaran  virus  Corona  begitu cepat  dan  menjangkiti  manusia  dimana- mana.  Kata  "pandemi"  adalah  kombinasi dari  kata  Yunani  "pan",  yang  berarti "semua",  dan  "demo",  yang  berarti "orang".  Karena  penyebarannya  yang cepat dan hampir semua orang terpengaruh,  nama  "pandemi"  dipilih  dan diresmikan. Istilah ini tidak mengacu pada keterampilan dan kemampuan atau peningkatan  jumlah  orang  mati,  tetapi pada waktu penciptaan dan penyebarannya.  Namun,  bukan  berarti virus corona selalu berakhir fatal, melainkan  wabah  penyakit  virus  corona telah  mencapai  titik  kritis  dalam  keadaan pandemi karena menyebar begitu cepat  ke beberapa bagian negara  dan menyebabkan kematian  ribuan  orang.  Jumlah  pasien COVID-19  yang  terdampak  pandemi COVID-19  terus  meningkat  dari  seluruh wilayah  Indonesia  hingga  tulisan  ini
Sonya Airini Batubara 1) , Sandro Oliver J. Simatupang 2) , Yolanda Munthe 3) , Andrew Defv Pelawi 4) , Roy Agrifa Perangin Angin 5) , Fitriani 6)
dibuat. Pesatnya peningkatan kasus semakin meningkatkan kecemasan masyarakat,  dan  seiring  bertambahnya jumlah kasus, pemerintah segera mengambil tindakan proaktif untuk memerangi  virus  corona  di  Indonesia. Pengambilan  langkah  ini  dilakukan  secara bertahap  diawali  dari  pemerintah  pusat hingga menteri hingga kepala pemerintahan  provinsi,  kabupaten  bahkan kota.
Sebagai  bentuk  kebijakan  dari
Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun 2020  tentang  “Pedoman  Pembatasan Sosial
Berskala Besar (PSBB)”, pemerintah  dapat  memberikan  sanksi terhadap  upaya  penegakan  hukum  bagi pelanggar  ketentuan  kesehatan  melalui Keputusan  Menteri  Kesehatan  Nomor  9 Tahun  Tahun  2020  tentang  “Pedoman
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)”.  Semua  tugas  perkantoran  akan berhenti  setelah  pemberlakuan  PSBB  dan diselesaikan  di  tempat  tinggal  masing- masing.  Bentuk  strategi  pemerintah  untuk terlebih  dahulu  menghentikan  penyebaran COVID-19  di  daerah  tertentu,  dan perekonomian  menjadi  yang  terpenting. Kebijakan ini tentunya partisipasi masyarakat dalam menaati kebijakan yang telah ditetapkan untuk memperoleh keberhasilan, sehingga diperlukan kesadaran  masyarakat  untuk  mengikuti aturan  untuk  dapat  segera  menyudahi
pandemi serta melindungi masyarakat agar tidak  tertular  virus  ini.  Upaya  ini merupakan  bentuk  penanganan  dalam membatasi  lingkup  penyebaran  virus  dari satu  daerah  ke  daerah  lain.  Kebijakan  dan Pencegahan Hukum dan COVID-19 adalah proses untuk menciptakan kesadaran  disiplin  dan  protokol  hukum kesehatan  yang  tidak  mudah  untuk  diikuti dalam  mengatur  masyarakat.  Semakin banyak  ODP  di  indonesia  disebabkan perilaku  masyarakat  yang  seolah  tidak peduli dan memilih liburan, pusat perbelanjaan, pesta mengundang keramaian dan aktivitas lain yang dilakukan  secara  massal.  Hal  ini  tentunya bertentangan  dengan  sosialisasi  yang diberikan  pemerintah  perihal  “ social distancing ” untuk tetap dirumah.

## Contoh Kasus 1
Banyak  pedagang  dan  masyarakat yang  tidak  mengikuti  prosedur  kesehatan, terutama  saat  menggunakan  masker  di Kota  Medan.  Satgas  COVID-19  Medan, Binjai, Kab. Deli Serdang mengaku cukup kecewa  karena  sebagian  besar  masyarakat tidak  mengikuti  prosedur  medis  seperti memakai masker, tidak melakukan physical  distancing  padahal  aktivitas  di sana  cukup  tinggi  dan  ramai  hingga  larut malam.  Tim  lantas  juga  itu  berpartisipasi dalam  penangan  COVID-19  dengan  cara memeberikan sosialisasi protokol
kesehatan dan tidak lupa juga membagikan masker  kepada  masyarakat.  Saat  razia  di Pasar  Delitua,  tempat  pertama  yang dikunjungi  Satgas  COVID-19  Medan- Binjai-Deli  Serdang.  Terpantau  bahwa aktifitas  pada  pasar  dilakukan  hingga malam  hari  ini,  sebagian  besar  lapak pedagang  serta  masyarakat  melanggar imbauan  kesehatan,  terutama  penggunaan masker.  Tim  gugus  tugas  COVID-19 kemudian  menuju  Pasar  Merah  yang terletak  di  Jalan  Menteng  Raya,  setelah keluar  dari  Pasar  Deli  Tua.  Bahkan  di salah satu kedai Kopi Aceh, tim menemukan  banyak  orang  dan  banyak orang yang tidak memakai masker. Dalam menetapkan  aturan  terkait  konsekuensi pelanggaran  protokol  kesehatan,  Tim Gugus Tugas COVID-19
Medan mengeluarkan  peringatan  keras  terhadap kegiatan yang melanggar protokol kesehatan.
Ada 3 Sanksi yang diterapkan Oleh Tim Satgas COVID-19 Medan, yaitu:
1.  Teguran Ringan
Terhadap
pelanggar Protokol Kesehatan
2.  Teguran Keras Terhadap Pelanggar
Protokol Kesehatan
3.  Serta  akan  dikenakan  Denda  bagi pelanggar Protokol Kesehatan Hukum pidana merupakan komponen  dari  hukum  umum  yang mengatur  negara  dan  menetapkan  aturan tentang  perilaku  yang  tidak  diizinkan,
dilarang,  dan  merupakan  ancaman  pidana terhadap mereka yang melanggarnya.
Aturan  protokol  kesehatan  telah ditetapkan  dalam  Kepmenkes  382/2020, Undang-Undang  No.  6  Tahun  2019,  serta Inpres  No.  6  Tahun  2020.  Kasus  di  atas merupakan  kasus  pidana  karena  kasus tersebut  memenuhi  syarat  untuk  kasus pidana dimana terjadi pelanggaran protokol  kesehatan  di  masyarakat,  banyak pedagang  dan  masyarakat  tidak  di  kota Medan  mengikuti  protokol  kesehatan terutama memakai masker.
3.2. Regulasi
Hukum
Kepada Pelanggar  Protokol  Kesehatan
Selama  Pandemi  COVID-19  di
Medan
Teguran tertulis atau lisan, pengabdian  kepada  masyarakat,  sanksi administratif, dan penghentian atau penghentian sementara operasi  merupakan contoh  sanksi.  Sesuai  dengan  Dasar Hukum Penegakan Disiplin Pergub No 42 dan  Wali  Kota  No  25  Tahun  2020, dilakukan sosialisasi dan himbauan penggunaan  masker.  Implementasi  Inpres Nomor  6  Tahun  2020  yang  dipusatkan pada  pasar,  kafe,  dan  restoran  serta perkantoran  ini  akan  berlangsung  selama tiga  hari  ke  depan  dengan  rapat  seluruh pejabat  terkait.  Kementerian  Perdagangan dan  Perindustrian  bekerja  sama  dengan TNI  yang  juga  membawahi  bakti  sosial mensosialisasikan  konsumen  di  pasar.
Sonya Airini Batubara 1) , Sandro Oliver J. Simatupang 2) , Yolanda Munthe 3) , Andrew Defv Pelawi 4) , Roy Agrifa Perangin Angin 5) , Fitriani 6)
Petugas dari Dishub dan Satpol PP saat ini sedang memeriksa kendaraan yang mengangkut  lebih  dari  50%  kapasitas penumpang  di  lintas  batas.  Mengingat setiap  daerah,  termasuk  Medan,  memiliki peraturan masing-masing dalam penegakan  dan  penertiban  masyarakat  di masa  wabah  COVID-19,  maka  penegakan dalam  bentuk  sanksi  dilakukan  dengan pendekatan  low  crime  yang  bersinergi dengan kejaksaan dan pengadilan.
Pemerintah  Kota  Medan  telah menetapkan  sejumlah  denda  terhadap pelaku pembatasan sosial ekstensif, sehingga  pelaku  pelanggaran  PSBB  akan dikenakan sanksi. Pembatasan ini diterapkan  secara  ketat  sejak  tahap  awal dimulai dengan PKM (Pembatasan Kegiatan  Masyarakat)  dengan  jangka waktu  14  hari.  Pelanggar  akan  diberikan denda  untuk  tidak  memakai  masker sebesar  Rp  50.000  atau  denda  bagi pedagang  yang  menghiraukan  aturan PSBB.  Sanksi  dijatuhkan  oleh  pejabat Kota Medan (PPNS) bersama pejabat TNI dan  Polri.  PPNS  mendampingi  penjatuhan sanksi bersama Polri. Pemerintah berharap dengan penerapan sanksi tersebut, aktivitas masyarakat  dapat  dibatasi  sesuai  dengan tingkat pembatasannya.
Pelanggar  protokol  kesehatan  pada beberapa daerah kini telah memberlakukan sanksi.  Hukuman  yang  diberikan  mulai dari  yang  ringan  hingga  berupa  denda.
Pada  beberapa  tempat  lainnya,  untuk mengingatkan  para  pelanggar  protokol kesehatan peti mati sering sengaja diletakkan di jalan sebagai bentuk berbahayanya wabah pandemi COVID-19. Disiplin  dalam  menjaga  kesehatan  serta menerapkan  pola  hidup  sehat  merupakan bentuk  himbauan  yang  telah  dan  selalu diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat  Indonesia.  Tidak  hanya  itu, “physical  distancing”  serta  mengikuti protokol  kesehatan  merupakan  bentuk peran pemerintah dalam mencegah penyebaran  virus  COVID-19.  Melalui Satgas COVID-19, pemerintah telah menyusun empat strategi penguatan kebijakan  “physical  distancing”  sebagai strategi  dalam  penanganan  virus  corona COVID-19, bentuk penangan yang diterapkan  pemerintah, yaitu  dengan menggunakan masker pada tempat terbuka.  Penggunaan  masker  bertujuan untuk mencegah rantai penyebaran COVID-19  dan  meminimalisir  bahkan menghancurkan perkembangannya.
Dengan adanya peraturan pemerintah daerah seperti Peraturan Walikota (Perwal) Kota Medan Nomor 21 Tahun  2020  tentang  “memakai  masker” pada umumnya merupakan hal yang sangat mendesak.  Penuntutan  mengenai  sanksi administratif terhadap oknum tidak memakai masker di depan umum, masyarakat  Medan  harus  benar-benar
mendukung gotong royong dan berpartisipasi  aktif  dalam  memerangi wabah  COVID-19.  Meski  Pemkot  Medan telah  menyelenggarakan  sosialisasi  serta edukasi  tentang  dampak  yang  disebabkan oleh  COVID-19,  tidak  mudah  mengubah perilaku  seseorang  di  masyarakat.  Masih banyak  masyarakat  yang  tidak  peduli terhadap hibauan yang telah diberikan oleh pemerintah.
Di  berbagai  daerah,  banyak  warga yang memahami dan menjalankan aktifitas sehari-hari  secara  normal  seperti  sebelum merebaknya  virus  COVID-19.  Sebagai warga  negara  Indonesia  yang  taat  aturan, harusnya  mengikuti  aturan  pemerintah yang  berlaku  demi  kepentingan  rakyat  itu sendiri.  Ditambah  pada  saat  ini  wabah COVID-19 sedang marak terjadi.
Sehingga,  diharapkan  seluruh  masyarakat Indonesia  dapat  berpartisipasi  aktif  dalam pelaksanaan  semua  anjuran  dan  peraturan pencegahan  dan  pengendalian  COVID-19 sedini mungkin.

## Contoh Kasus 2
Satgas COVID-19 mengancam akan menutup sementara tidak kurang dari 8  lokasi  usaha  di  Kota  Medan  karena melanggar  praktik  kesehatan  (Prokes). Delapan  fasilitas  ditemukan  melanggar protokol kesehatan saat Satgas Penanganan COVID-19 Medan, Binjai dan Deliserdang  melakukan  operasi  hukum untuk menerapkan skema kesehatan
tersebut. Dalam kampanye ini, sebanyak 3 perusahaan  mendapatkan  teguran  tertulis dan 5 teguran tidak tertulis lainnya karena melanggar  protokol  kesehatan.  Satgas COVID-19 mengumumkan telah mengeluarkan  peringatan  keras  kepada beberapa  pelaku  usaha  di  kawasan  Medan Metropolitan  Trade  Center  (MMTC). Peringatan tersebut dikeluarkan setelah tim kerja  menemukan  pengunjung  padat  dan penuh  di  tempat  usaha.  Salah  satu  tempat tersebut adalah Pajak Baru Medan. Selama acara,  ruang  makan  dipenuhi  pengunjung dan  mereka  tidak  menjaga  jarak,  bahkan banyak yang tidak memakai masker.
Dari  kasus-kasus  di  atas  kita  bisa melihat sifat pelanggarannya karena banyak  tempat  yang  tidak  memiliki fasilitas  cuci  tangan  dan  pengunjung masuk tanpa masker serta jarak sosial  dan kerumunan tidak diperbolehkan. Berdasarkan  Peraturan  Walikota  (Perwal) Medan  Nomor  27  Tahun  2020,  yang menggariskan “Pedoman  Penyesuaian Jalan  Baru  (AKB)  dengan  Kondisi Pandemi  COVID-19  di  Kota  Medan.” Pencabutan Kartu Tanda Penduduk
Elektronik  (e-KTP)  sebagai  bagian  dari tuntutan  pidana,  dan  pelanggaran  akan dikenakan  sanksi  sosial.  Kepala  Satuan Polisi  Pamong  Praja  (Satpol  PP)  Kota Medan menegaskan, penyerangan bertopeng masih terjadi di pasar tradisional,  restoran,  tempat  wisata,  dan
Sonya Airini Batubara 1) , Sandro Oliver J. Simatupang 2) , Yolanda Munthe 3) , Andrew Defv Pelawi 4) , Roy Agrifa Perangin Angin 5) , Fitriani 6)
tempat keramaian lainnya untuk mencegah penyebaran  COVID-19.  Menurut  Perda Nomor  1  Tahun  2021,  “Penyelenggaraan Disiplin  dan  Protokol  Kesehatan  dalam Pencegahan  dan  Pengendalian  COVID-19 di Provinsi Sumatera Utara,” diklaim telah terjadi  pelanggaran  prosedur  kesehatan dan PPKM Tingkat 4. Karenanya, penanggung  jawab  kafe  juga  harus mengunjungi  Satgas  COVID-19  Kota Medan  dalam  sistem  peradilan  pidana kecil.  "Kafe  itu  diduga  melanggar  aturan karena  menerima  pelanggan  untuk  makan di tempat, mereka harus memesan makanan untuk dibawa pulang.".

## 4. SIMPULAN
1. Meski  keramaian  di  tempat-tempat tersebut  terbilang  padat  dan  padat hingga  larut  malam,  namun  masih banyak  orang  yang  tidak  mau memakai  masker  atau  menjaga jarak.  Tim  kemudian  menyebarkan praktik  sehat  dan  membagikan masker kepada masyarakat, sehingga  Pemerintah  memberikan peringatan  keras  akan  tindakan yang  dilakukan  masyarakat  yang melakukan  pelanggaran  protokol kesehatan, serta Tim Satgas melakukan  kebijakan  akan  sanksi
atas pelanggaran protokol
kesehatan.
2. Satgas  COVID-19  mengumumkan telah mengeluarkan peringatan keras  kepada  beberapa  pelaku usaha di kawasan Medan Metropolitan Trade Center (MMTC). Peringatan tersebut dikeluarkan karena tim kerja menemukan pengunjung yang sering  dan  penuh  sesak  di  fasilitas tersebut,  sanksi  terhadap  pemilik kafe  berupa  pelanggaran  ringan seperti penutupan sementara kafe.

## Saran
1. Untuk  menekan  penyebaran  virus
COVID-19 di Kota Medan,
disarankan  agar  Tim  Gugus  Tugas dan Pemerintah membagikan masker  kepada  masyarakat  yang tidak memakainya.
2. Sebaiknya cafe memberikan tempat untuk cuci tangan, tidak memperbolehkan pengunjung masuk tanpa masker, menjaga jarak dan tidak memperbolehkan keramaian.
5. DAFTAR PUSTAKA
5.1. Buku-Buku
Anggara,  D.S  (2014). Kebijakan Publik (2nd  ed.).  Bandung  :
CV.Pustaka    Setia.Retrieved from http://digilib.uinsgd.ac.id//11
004/1/8. Buku kebijakan
Publik.pdf
Anderson,  James  E.(1970). Public Policy  Making .  New  york:
Reinhart and Wiston.
Bakry, U.S (2016). Metode penelitian Hubungan
internasional. Yogyakarta:
Pustaka Pelajar.
Burt,  R.S.(1992). Execerpt  From
The  Social  Structure  Of Competition,  in Structure Holes:  The  Social  Stucture Of  Competition.  Cambrige and  London:  Harvard  Univ Mersity.
Dunn,  W.N  (2003). Pengantar
NAnalisiKebijakan
Publik. Yogyakarta: GMUP.
Dye, Thomas R. (2011).
Understanding Public Policy. Singapore: Longman. Michael  Q.  Patton,  M.C(2002). A Guide  To  UsingQualitative Reseach Methedology .Geneva:
Medicins Sans Frontieres Nugroho,  Dian.  (2003). Kebijakan
Publik: Formulasi , Implementasidan Evaluasi Jakarta: Gramedia
5.2. Perundang-Undangan
Undang-undang Republik Indonesia  No.12  Tahun  2011
Tentang,  Pembentukan  Peraturan
Perundang-UndanganPeraturan
Pemerintah  No.21  tahun  2020 Tentang pembatasan,
Sosial
Berskala  Besar  Dalam  Rangka
Percepatan Penanganan Covid-19 Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 Peraturan Menteri
Perhubungan  No.18  tahun  2020
Tentang Pengendalian Transportasi
Dalam
Rangka Pencegahan
Penyebaran  Corona  Virus  Disease 2019 (covid-19). Peraturan
Menteri Kesehatan  No.9  Tahun  2020  Pasal 13  Ayat  10  Tentang pembatasan Moda  Tranportasi  dan  Menjaga Jarak antar Penumpang.
Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia    1945, Penjelasan Umum.
Undang-Undang Dasar
Negara  Republik  Indonesia  1945, Batang Tubuh.

## 5.3. Jurnal
Harirah,  Z.,  &  Rizaldi,  A.  (2020).
Merespon  Nalar  Kebijakan
Negara  Dalam  Menangani Pandemi Covid 19 Di
Indonesia.  Jurnal  Ekonomi
Sonya Airini Batubara 1) , Sandro Oliver J. Simatupang 2) , Yolanda Munthe 3) , Andrew Defv Pelawi 4) , Roy Agrifa Perangin Angin 5) , Fitriani 6)
dan Kebijakan Publik Indonesia. DOI: https://doi.org/10.24815/ekap i.v7i1.17370. Juaningsih, I. N., Consuello,Y.,Tarmidzi, A., & NurIrfan, D. (2020). Optimalisasi Kebijakan Pemerintah dalam penanganan Covid-19 terhadap Masyarakat Indonesia.  SALAM:  Jurnal Sosial  dan  Budaya  Syar-i, 7(6), 509-518. DOI: https://doi.org/10.15408/sjsbs .v7i6.15363. Made,  I.  L.  (2020).  Signifikansi Pengaruh Sentimen Pemberlakuan PSBB
Terhadap  Aspek  Ekonomi: Pengaruh  Pada  Nilai  Tukar Rupiah  dan  Stock  Return (Studi Kasus Pandemi Covid- 19).  Jurnal  Bina  Akuntansi,
7(2), 223-239. DOI:
https://doi.org/10.52859/jba.v 7i2.98.
Masrul,  M.,  Tasnim,  J.  S.,  Daud Oris Krianto Sulaiman, C. P., Purnomo,  A.,  Febrianty,  D. H.  S.,  Purba,  D.  W.,  & Ramadhani,  Y.  R.  (2020). Pandemik COVID-19:
Persoalan  dan  Refleksi  di
Indonesia.  Medan:  Yayasan Kita Menulis.
Nasruddin,  R.,  &  Haq,  I.  (2020). Pembatasan  sosial  berskala besar (PSBB) dan masyarakat berpenghasilan rendah.
SALAM:  Jurnal  Sosial  dan
Budaya  Syar-i,  7(7),  639-
648. DOI: https://doi.org/10.15408/sjsbs .v7i7.15569.
Randi,  Y. (2020). Pandemi Corona Sebagai  Alasan  Pemutusan Hubungan Kerja Pekerja
Oleh  Perusahaan  Dikaitkan
Dengan
Undang-Undang Ketenagakerjaan.
Yurispruden  Jurnal  Fakultas Hukum  Universitas  Islam
Malang, 3(2). DOI: http://dx.doi.org/10.33474/yu
r.v3i2.6709.
5.4. Internet
https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i6. 15363.
http://digilib.uinsgd.ac.id//11004/1/ 8. Buku kebijakan Publik.pdf. https://id.wikipedia.org/wiki/Peneg akan_hukum.
https://www.republika.co.id/berita/ qiz1jn425/satgas-covid19- temukan-banyak-pelanggaran-di- medan.
https://www.wartaekonomi.co.id/re
ad276620/apa-itu pandemi. https://www.who.int/indonesia/new s/novel-coronavirus/qa/qa-for- public. https://id.wikipedia.org/wiki/Protok ol_kesehatan https://sridianti.com/pelanggaran.ht ml#:~:text=Pelanggaran%20adalah %20perbuatan%20yang%20dilaku
kan%20oleh%20seseorang%20yan g,adalah%20hukum%20pidana%2 C%20itu%20bukan%20delik%20m elainkan%20kejahatan. https://www.wartaekonomi.co.id/re ad276620/apa-itu-pandemi. https://www.who.int/indonesia/new s/novel-coronavirus/qa/qa-for- public