## JURNAL KEBIJAKAN KESEHATAN INDONESIA : JKKI
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI, Vol. 08, No. 01 Maret 2019

## ABSTRAK
Berdasarkan Undang-undang No. 22/1999, UU No. 25/1999 dan Peraturan Pemerintah No. 25/2000 rumah sakit memasuki era desentralisasi sistem kesehataan, sehingga memicu perubahan besar dalam lingkungan lembaga pelayanan kesehatan. Namun sejak diterbitkannya PP No. 18 Tahun 2016 Pasal 21 yang memuat isu kebijakan untuk mengembalikan posisi rumah sakit daerah provinsi menjadi unit pelaksana teknis di bawah dinas kesehatan, telah membuat kedudukan dan fungsi rumah sakit umum daerah akan menjadi lembaga fungsional murni (non eselon) berbentuk unit pelaksana teknis daerah dibawah dinas kesehatan. Pada RSUD M.Yunus Provinsi Bengkulu belum menerapkan PP tersebut dikarenakan belum ada peraturan yang mengaturnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kesiapan dinas kesehatan provinsi dan rumah sakit umum daerah terhadap implementasi kebijakan peraturan pemerintah No.18 Tahun 2016 Pasal 21 tentang rumah sakit daerah menjadi unit pelaksana teknis dinas kesehatan di Provinsi Bengkulu. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus eksploratoris dengan desain kasus tunggal terjalin. Wawancara mendalam dilakukan kepada informan yang ditentukan secara purposive sampling . Informan berpersepsi positif terhadap perubahan status RSD menjadi UPT dinas kesehatan namun sebagian besar berpendapat bahwa tidak harus melakukan perubahan kelembagaan RSD di provinsi Bengkulu. Berdasarkan kesiapan perubahan organisasi dinas kesehatan provinsi Bengkulu telah mengalami perampingan kelembagaan setelah terbitnya PP nomor 18 tahun 2016 sesuai dengan Perda nomor 62 tahun 2016 namun untuk RSUD M. yunus belum mengalami perubahan kelembagaan. Dari kesiapan ketersediaan SDM terhadap implementasi PP ini masih kurang. Implementasi kebijakan PP nomor 18 tahun 2016 pasal 21 dapat di katakan belum siap sepenuhnya diterapkan di RSUD M.Yunus Bengkulu.
Kata kunci: Kesiapan, Unit Pelaksana Teknis, PP No. 18 Tahun 2016

## ABSTRACT
Based on Law no. 22/1999, Law no. 25/1999 and Government Regulations (PP) no. 25/2000 hospitals decentralized era

## KESIAPAN DINAS KESEHATAN PROVINSI DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TERHADAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 18 TAHUN 2016 PASAL 21 TENTANG RUMAH SAKIT DAERAH MENJADI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN DI PROVINSI BENGKULU
THE READINESS OF PROVINCIAL HEALTH DEPARTEMENT AND REGIONAL GENERAL HOSPITAL ON THE IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT REGULATION POLICY NUMBER 18 THE YEAR 2016 ARTICLE 21 ABOUT REGIONAL HOSPITAL BECOME TECHNICAL SERVICE UNIT OF HEALTH DEPARTMENT IN BENGKULU
Henny Marchelina 1 , Andreasta Meliala 2 , Dwi Handono Sulistyo 1
1 Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan, Universitas Gadjah Mada
2 Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan, Universitas Gadjah Mada
of health system, very wide within the healthcare institution. Government Regulation no. 18 The Year 2016. Number 21 of 2016 form of technical implementation unit under health department. In RSUD Dr. M. Yunus Regional Hospital Bengkulu has not applied the regulation yet. This study aims to explore the readiness of provincial health office and regional general hospital towards policy implementation of government regulation no.18 of 2016 article 21 on regional hospital become technical implementation unit of Bengkulu Provincial Health Office. This study is an exploratory case study with a single embedded case design. Interviews were conducted on the informants selected by purposive sampling. The informant perceived the positive status of the RSUD status to the health department but no larger than the one in Bengkulu province. Based on the study result showed that Provincial Health Departement of Bengkulu has experienced institutional encroachment after the issuance of PP number 18 the year 2016. On the contrary, the regional hospital has not been implemented the regulation yet. Based on the readiness of human resources, the implementation of this  regulation is still insufficient. The implementation of PP number 18 the year 2016 article 21 is not enterirely ready to be applied in RSUD M.Yunus Hospital Bengkulu.
Keywords: Readiness, Technical Implementation Unit, PP No.18 The Year 2016
PENDAHULUAN Peraturan pemerintah merupakan peraturan yang dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan Undang-undang dan untuk menjalankan Undang- undang. Dengan tujuan untuk optimalisasi, efisiensi dan efektivitas jalannya pemerintahan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di daerah, pemerintah pusat mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah. PP nomor 18 tahun 2016 ini merupakan tindak lanjut dari amanah Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,

## Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI
dimana merupakan kebijakan yang mengatur kelembagaan dan atau organisasi perangkat daerah (OPD). Dengan berlakunya  PP nomor 18 tahun 2016 maka menjadi acuan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu sebagai dasar hukum dalam melaksanakan pembentukan organisasi perangkat daerah di provinsi Bengkulu. Dalam PP tersebut menjelaskan pula urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang tertuang dalam pasal 21. Dalam PP nomor 18 tahun 2016 pasal 21 berbunyi tentang rumah sakit daerah menjadi unit pelaksana teknis dinas kesehatan provinsi. Pernyataan tersebut memuat isu kebijakan untuk mengembalikan posisi rumah sakit daerah provinsi menjadi unit pelaksana teknis dibawah dinas kesehatan provinsi. Selanjutnya, hal ini menjadi landasan hukum Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu untuk membentuk organisasi perangkat daerah dibidang kesehatan. Studi pendahuluan menyatakan bahwa RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu belum menerapkan dan melaksanakan PP nomor 18 tahun 2016 karena belum ada peraturan presiden atau peraturan daerah yang mengaturnya.
Berdasarkan hal diatas penting untuk mengetahui kesiapan organisasi perangkat daerah provinsi Bengkulu  terhadap implementasi peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 pasal 21, khususnya di dinas kesehatan provinsi dan RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu. Dengan diketahui kesiapan terhadap kebijakan tersebut, diharapkan dapat memberi masukan guna memperkuat dan mengoptimalkan fungsi pegawasan, koordinasi, dan pembinaan RSUD dan dinas kesehatan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus eksploratoris dengan desain studi kasus tunggal terjalin ( embedded ). Wawancara mandalam dilakukan kepada informan yang ditentukan secara purposive sampling .
HASIL DAN PEMBAHASAN Persepsi Stakeholder Stakeholder pada penelitian ini terdiri dari stakeholder di RSUD Dr. M. Yunus, Dinas Kesehatan Provinsi, Biro Organisasi, Biro Hukum, Bappeda dan DPRD Provinsi Bengkulu. Informan yang dijadikan sebagai subyek penelitian sebanyak 16 orang.
Persepsi stakeholder mengenai peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 pasal 21 tentang rumah sakit daerah menjadi unit pelaksana teknis daerah dinas kesehatan bahwa peraturan pemerintah tersebut telah mereka ketahui dan sebagian besar berpendapat masih menunggu
aturan lebih lanjut terkait peraturan pemerintah ini. Seperti tertuang dalam pernyataan informan berikut.
“ ... harus diatur dulu dengan perpres, peraturan presiden ya jadi itu lagi dibahas, jadi kita juga belum tau pasti seperti apa bentuknya gitu kan ” (Informan
1).
“ … kalo untuk UPT kita sementara masih menunggu khusus rumah sakit itu menunggu perpresnya, sesuai dengan pasal 21 itu disebutkan bahwa selanjutnya turunannya menunggu peraturan presiden .” (Informan 11).
“... tentang susunan organisasi perangkat daerah propinsi bengkulu. Nah, dari situ, memang untuk beberapa OPD, organisasi perangkat daerah, di bidang pemerintahan, bidang pemerintahan, yaitu bidang ee... kesbangpol, ini belum diganggu, istilahnya tu belum di... belum di perbaharui, belum dimasukkan dalam perda no.8, sudah itu BPBD juga belum dimasukkan, dan rumah sakit. Karena di dalam perundang-undang PP nomor 18 itu, menyebutkan bahwa untuk rumah sakit, itu merupakan UPTD, dari dinas kesehatan. Namun, di dalam pasal selanjutnya menyebutkan pelaksanaan UPTD itu menunggu dari peraturan presiden. Jadi untuk di Propinsi Bengkulu, ini memang belum, belum dilakukan, ee... belum dijadikan UPTD dinas kesehatan. Karena mereka untuk rumah sakit, karena kita masih menunggu peraturan e.. presidennya, yang mengatur tentang struktur daripada rumah sakit itu sendiri... “ (Informan 14).
Ada pendapat persepsi informan yang sama dan ada pendapat persepsi yang berbeda di antara stakeholder RSUD dan dinas kesehatan jika RSUD M. Yunus Bengkulu menjadi UPTD- nya Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu. Hal-hal yang menjadi pertimbangan karena RSUD M. Yunus merupakan rumah sakit rujukan tertinggi di provinsi Bengkulu dengan beban kerja yang besar. Hal ini tercermin dari petikan wawancara berikut ini.
“ .. nah tetapi perlu diperhitungkan karna beban tugas di rumah sakit ini cukup besar, apakah pas diterapkan menjadi UPT ,, ..... jadi perlu ditinjau kembali karna terlalu ini karna UPT, takutnya dinas tidak mampu untuk mengelola rumah sakit menjadi UPT karna sudah badan ” (Informan 12).
“ kalau saya sih menginginkan mereka berdiri sendiri semua ya, jadi konsentrasi bisa, dengan ini mungkin e.. tingkat apa namanya, kesalahannya juga kecil . “ (Informan 15).
“ berat dinas kesehatan.... Rumah sakit ini kan beda, institusinya beda, sangat jauh berbeda. Apa mungkin di sanggup , ini kan beda skali. “ (Informan 4).
“ kalo melihat dari sisi bapedda-nya, yaaa kemungkinan itu anggarannya ya.. melalui dinas ya
… “ ( Informan 15).
Sebaliknya informan mengatakan.
“ kalo saya secara program, sangat senang. …. Diterapkannya rumah sakit umum itu sebagai UPT dinas, kita akan langsung koordinasi dan integrasi program secara langsung atau lebih enak sekarang.
Contoh dalam upaya pencegahan penyakit, e.. misalnya sekarang kita punya program pencegahan HIV-AIDS, TB ya, malaria, hepatitis, nah itu akan secara teknis akan lebih cepat koneknya ” (Informan 10).
Kesiapan Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu dalam implementasi kebijakan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 pasal 21 tentang rumah sakit daerah menjadi unit pelaksana teknis dinas kesehatan provinsi, belum ada upaya yang dilakukan terhadap peraturan pemerintah ini dikarenakan masih menunggu aturan atau petunjuk teknis yang lebih detail mengenai perubahan struktur yang ada di rumah sakit. Seperti kutipan pernyataan berikut.
“ naah oleh karena itu PP ini sudah di sah kan dan UPT sudah di tetapkan, kendalanya sampai saat ini peraturan ini belum pasal 21 itu tentang UPTD ini belum diterapkan, karena apa karena menunggu peraturan lebih lanjut ... “ (Informan 7).
“ belum. belum ada persiapan. Pertemuan/sosialisasi pun belum ada “ (Informan 8).
Dan kesiapan RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu dalam implementasi kebijakan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 pasal 21 tentang rumah sakit daerah menjadi unit pelaksana teknis dinas kesehatan provinsi, belum ada upaya yang dilakukan terhadap peraturan pemerintah ini dikarenakan masih menunggu aturan atau petunjuk teknis yang lebih detail mengenai perubahan struktur yang ada di rumah sakit. Hal ini sesuai dengan pernyataan informan sebagai berikut.
“ ... nah ini makanya supaya daripada kita meraba- raba karena problemnya adalah aturan mainnya belum ada maka kita harus nunggu ... “ (Informan 2). “ … kalo kesiapan dari M. Yunus pada prinsipnya kita tinggal mengikuti juknis-juknis yang nanti setelah perpres turun pasti kita akan mengikuti “ (Informan 6).
Berdasarkan kutipan hasil wawancara menyatakan bahwa : a. Badan legislatif melihat bahwa perlu adanya kajian kembali terhadap peraturan pemerintah ini karena RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu merupakan rumah sakit daerah di provinsi dengan tugas kerja yang tinggi dan kompleksitas.
b. kenyataannya PP nomor 18 tahun 2016 pasal 21 belum dilaksanakan dan diterapkan di RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu karena belum ada petunjuk teknis mengenai penerapan rumah sakit daerah menjadi unit pelaksana teknis dinas kesehatan. c. Belum ada upaya yang dilakukan dinas kesehatan provinsi Bengkulu dan RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu terhadap peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 pasal 21.
d. Implikasi yang mungkin berdasarkan persepsi stakeholder dari PP nomor 18 tahun 2016 pasal 21 adalah adanya perubahan terutama pada perubahan tata kelola keuangan RS, perubahan kelembagaan RS dan perubahan hubungan kerja antara dinas kesehatan dan rumah sakit daerah yang akan mempengaruhi beban kerja masing-masing instansi.

## Perubahan Struktur Organisasi
Perubahan kelembagaan dalam suatu organisasi dapat berdampak pada beberapa perubahan terutama rumah sakit yang merupakan organisasi perangkat daerah (OPD). Pernyataan ini di dukung oleh kutipan wawancara stakeholder berikut ini.
“ yaa.. pengaruhnya terhadap ini yah yang pertama itu dengan apa namanya struktur organisasinya ya, “ (Informan 1).
“ karena dia akan menjadi UPT kita. Birokrasinya akan terpangkas ” (Informan 10).
Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu telah melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2016 yang mengatur tentang susunan struktur organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu dengan tipelogi B.
“ iya sekarang udah tipe B kita “ (Informan 7). Sedangkan struktur organisasi RSUD Dr. M. Yunus Provinsi Bengkulu masih berdasarkan peraturan daerah nomor 8 tahun 2008. Untuk menyiapkan struktur organisasi menjadi UPT dinas, rumah sakit belum menerapkan peraturan pemerintah tersebut karena belum ada aturan dan prosedur-prosedur petunjuk pelaksanaan. Hal ini didukung dengan pernyataan informan sebagai berikut.
“ jadi ee secara global eee mengenai aturan tersebut memang belum disosialisasikan ” (Informan 3).
“ kalo kesiapan khusus itu sebenarnya kita tidak menyiapkan tetapi ketika petunjuk teknisnya turun secara otomatis kita akan menyesuaikan dengan petunjuk teknis yang ada. “ (Informan 6).
Sehingga berdasarkan pernyataan informan tersebut stuktur organisasi dinas kesehatan provinsi sudah siap melaksanakan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 dengan dilaksanakannya peraturan daerah nomor 62 tahun 2016 sedangkan rumah sakit daerah provinsi bengkulu dapat dikatakan belum sepenuhnya siap karena belum dilaksanakan dan diterapkan karena belum ada petunjuk teknis mengenai penerapan rumah sakit daerah menjadi unit pelaksana teknis dinas kesehatan.
Henny Marchelina, Andreasta Meliala, Dwi Handono Sulistyo: Kesiapan Dinas Kesehatan Provinsi dan Rumah Sakit Umum Daerah

## Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI
Ketersediaan Sumber Daya Manusia Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan dinas kesehatan terhadap peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 pasal 21, berdasarkan hasil wawancara menunjukkan jumlah SDM yang membidangi RS di Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu masih kekurangan. Hal ini sesuai dengan pernyataan informan sebagai berikut.
“ .. masih butuh ayuk sebenarnya yang rumah sakit itu .. “ (Informan 16).
Hal ini sejalan dengan observasi yang dilakukan peneliti bahwa hanya satu orang yang membidangi rumah sakit dan hanya dibantu oleh beberapa staf yang lain. Hal ini didukung juga dengan observasi dokumen yang dilakukan peneliti bahwa masih terdapat kekurangan tenaga SDM berdasarkan data ABK bidang pelayanan dan sumber daya kesehatan masih kekurangan tenaga pengelola terutama pada seksi pelayanan kesehatan.
Disisi lain, informan atau stakeholder dinas kesehatan merasa SDM akan mengalami kesulitan dan hambatan dalam menerapkan implementasi peraturan pemerintah ini, terutama rumah sakit daerah. Seperti pernyataan berikut.
“ kedua-duanya bakal berpengaruh. Contoh... … seperti kawan-kawan yang selama ini duduk di struktural, tentu dia akan merasa terganggulah, stabilitasnya.. “ (Informan 10).
Dampak lainnya, informan menyatakan dengan masih kurangnya tenaga kesehatan yang mengelola dan membidangi rumah sakit terutama akan terjadinya peningkatan beban kerja SDM. “ .. ya pelayanan, ya SDM. Terus karna beban kerja “terang saja ya “ (Informan 12).
Hasil diatas menunjukkan bahwa kesiapan sumber daya manusia di dinas kesehatan provinsi dan RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu terhadap peraturan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 pasal 21 dapat dikatakan belum sepenuhnya siap karena masih kurangnya SDM yang membidangi RS serta terutama berpengaruh pada beban kerja masing-masing instansi jika rumah sakit daerah menjadi unit pelaksana teknis dinas kesehatan.
Kesiapan dinas kesehatan provinsi dan rumah sakit umum daerah terhadap peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 pasal 21 tentang rumah sakit daerah menjadi unit pelaksana teknis dinas kesehatan ditinjau dari tiga aspek, yaitu aspek persepsi stakeholder , perubahan struktur organisasi dan ketersediaan sumber daya manusia.
Berdasarkan hasil wawancara, persepsi stakeholder menunjukkan bahwa hampir semua informan berpendapat positif dan mendukung kebijakan maupun program yang telah di bentuk
oleh pemerintah. Penelitian yang dilakukan Bekele et al., (2014) menunjukkan bahwa persepsi positif karyawan akan membawa dampak yang positif dalam organisasi, sementara persepsi negatif akan mempengaruhi kinerja organisasi/perusahaan. Ardiyawan et al., (2016) mengatakan bahwa dengan ditetapkannya PP Nomor 18 Tahun 2016 merupakan dasar hukum bagi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk menggabungkan, menghapus dan menambahkan organisasi perangkat daerah (OPD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 telah diterapkan di Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu. Hal ini ditunjukkan dengan telah dilaksanakannya peraturan gubernur nomor 62 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja di dinas kesehatan provinsi Bengkulu yang merupakan turunan dari PP nomor 18 tahun 2016. Sebaliknya RSUD M. Yunus Bengkulu belum menerapkan PP ini dikarenakan masih menunggu peraturan presiden yang mengatur tentang kelembagaan rumah sakit daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan yang dilakukan olehmenyebutkan bahwa adanya perubahan atau reformasi pada suatu organisasi rumah sakit akan memberi dampak, resiko dan perdebatan antara stakeholder . Untuk itu sebelum memutuskan penerapan suatu kebijakan hendaknya mengenalkan, menyiapkan serta rekomendasi usulan kebijakan . Dengan begitu kebijakan terhadap perubahan kelembagaan di suatu daerah  dapat diterima dan berjalan dengan efektif.
Penelitian yang dilakukan oleh Januarizky (2018) menyatakan bahwa hal yang sering timbul terkait perubahan kelembagaan adanya aturan dan pembagian wewenang antar level yang belum jelas namun ada desakan untuk bersegera mengenai pembentukkan kelembagaan, perampingan maupun penambahan organisasi serta kebutuhan anggaran. Ketidaksiapan ini dikarenakan masih adanya aturan yang tumpang tindih dan belum jelas. Hal ini juga sependapat dengan penelitian ini dimana stakeholder berpendapat bahwa harus ada aturan yang jelas dan lebih rinci mengenai kebijakan-kebijakan baru.
Selain itu, faktor ketersediaan SDM juga menentukan kesiapan suatu organisasi. Guna mendukung pembangunan kesehatan, SDM kesehatan merupakan faktor penting yang mesti mendapat perhatian terutama terkait jumlah, distribusi serta tugas dan fungsi SDM kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa sumber daya manusia Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu dan RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu yang ada mencukupi dan dapat berjalan dengan
baik sesuai dengan tugas dan fungsi masing- masing. Namun dengan berlakunya PP nomor 18 tahun 2016 pasal 21 membawa konsekuensi terjadinya perubahan kelembagaan di rumah sakit yaitu berupa perampingan struktur organisasi RS. Penelitian yang dilakukan oleh Setyatno (2012) dengan adanya perubahan struktur organisasi dapat mengakibatkan suatu program menjadi tidak berjalan dengan efektif jika tidak di dukung dengan sumber daya dan sarana dan prasarana yang tidak memadai. Dengan demikian dapat dikatakan berkurangnya SDM di rumah sakit dapat mempengaruhi kinerja pada suatu organisasi. Setyanto (2012) juga menambahkan bahwa agar suatu perubahan dapat dilaksanakan dengan baik, maka diperlukan adanya sumber-sumber atau sarana-sarana yang mendukung agar perubahan dapat berjalan dengan baik. Jika kekurangan sumber daya dalam menyelenggarakannya, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang membidangi rumah sakit terutama di dinas kesehatan masih kekurangan tenaga. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rivai dalam Hidayah (2012) Suatu organisasi tanpa didukung pegawai/karyawan yang baik secara kuantitas, strategi dan operasionalnya, maka organisasi/ perusahaan itu tidak akan mampu memajukan dan mengembangkan organisasinya dimasa yang akan datang. Oleh karena itu disini perlu adanya langkah-langkah menajemen guna lebih menjamin bahwa organisasi tersedia tenaga kerja yang tepat untuk menduduki berbagai jabatan fungsi, pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhan.
KESIMPULAN Berdasarkan persepsi stakeholder terhadap perubahan rumah sakit daerah menjadi unit pelaksana teknis dinas kesehatan, berpersepsi positif terhadap peraturan pemerintah ini namun belum siap sepenuhnya dengan regulasi PP ini. Pada Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, ketidaksiapan ini dikarenakan akan berdampak pada beban kerja yang bertambah jika RSUD Dr. M. Yunus menjadi UPT-nya dinas kesehatan. Demikian juga dengan RSUD Dr. Yunus Bengkulu, ketidaksiapan ini dikarenakan karena akan berdampak pada perubahan lembaga yaitu menjadi UPTD dinas kesehatan yang semula merupakan OPD. Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu telah mengalami perubahan kelembagaan organisasi sesuai dengan Peraturan Gubernur No.62 Tahun 2016, sedangkan di RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu masih belum menerapkan dan menunggu aturan lebih lanjut terkait struktur organisasi RS. Dan berdasarkan ketersediaan sumber daya manusia
Henny Marchelina, Andreasta Meliala, Dwi Handono Sulistyo: Kesiapan Dinas Kesehatan Provinsi dan Rumah Sakit Umum Daerah
yang membidangi RS di dinas kesehatan provinsi belum mencukupi untuk mendukung implementasi kebijakan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 pasal 21.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan terima kasih penulis tujukan kepada BPPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia selaku pemberi dana penelitian. Ucapan terima kasih dapat juga penulis sampaikan kepada Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada, Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu, Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu serta pihak lain yang membantu pelaksanaan penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Ardiyawan, K. W., Suardita, I. K., & Dahana, C. D. (2016). Implementasi Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah di Kabupaten Gianyar, (18), 1–14.
2. Bekele, Z. A., Shigutu, A. D., & Tsegay, T. A. (2014). The Effect of Employees’ Perception of Performance Appraisal on Their Work Outcomes. International Journal of Management and Commerce Innovations ,
2 (1), 136–173.
3. Geng, J., Yu, H., & Chen, Y. (2016). Preparing for the introduction of hospital autonomy in Laos: an assessment of current situation and suggestions for policy-making. The International Journal of Health Planning and Management , 31 (2), 148–166. https://doi. org/10.1002/hpm.2283
4. Januarizky, M. F. F. (2018). Implikasi implementasi PP nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jambi.
5. Setyatno, T. B. (2012). Evaluasi Program Promosi Kesehatan dan Implikasinya Terhadap UPT Promosi Kesehatan di Kota Jayapura.