https://jkp.ejournal.unri.ac.id

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KERJASAMA PENGELOLAAN PARKIR

## IMPLEMENTATION OF PARKING MANAGEMENT COLLABORATION POLICY
Dhanang Ksatrio Witjaksono, Sri Wibawani *
Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, UPN “Veteran” Jawa Timur *Koresponden email: sri_wibawani.adneg@upnjatim.ac.id

## ABSTRAK
Kondisi  pengelolaan  parkir  di  Kabupaten  Sidoarjo  cenderung  belum  terkelola  dengan  baik.  Hal  ini  ditandai  oleh rendahnya capaian penerimaan retribusi parkir setiap tahunnya. Dari kendala yang ada, upaya yang dapat dilakukan terkait  pengoptimalan  implementasi  Perda  No  17  Tahun  2019  ini  Pemerintah  Kabupaten  Sidoarjo  bersama  pihak swasta  menyelesaikan  permasalahan  parkir  yang  ada  di  Kabupaten  Sidoarjo.  Tujuan  Penelitian  ini  adalah  untuk menganalisis  bagaimana  Implementasi  kebijakan  kerja  sama  pengelolaan  parkir  di  Kabupaten  Sidoarjo.  Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini menganalisis enam faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn dantaranya adalah 1) Tujuan kebijakan dan standar yang jelas, 2) Sumber daya, 3) Kualitas hubungan interorganisasional, 4) Karakteristik lembaga/organisasi pelaksana, 5) Lingkungan politik, sosial, dan ekonomi, 6) Disposisi/tanggapan atau sikap para pelaksana. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teori dari  observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah Dinas Perhubungan telah mengimplementasikan kebijakan kerja sama parkir di Kabupaten Sidoarjo dengan bermitra bersama PT Indonesia Sarana Servis. Namun dalam pelaksaksanaanya memiliki beberapa hambatan yang menghambat  keberhasilan  implementasi.  Dalam  kesimpulannya,  implementasi  kebijakan  kerja  sama  pengelolaan parkir  di  Kabupaten  Sidoarjo  telah  membawa  dampak  positif  dalam  beberapa  aspek,  seperti  penerapan  teknologi elektronik parkir dan peningkatan perputaran ekonomi. Namun terdapat tantangan dalam hal koordinasi, interpretasi tujuan kebijakan, dan hubungan antarinstansi yang perlu diperhatikan dan ditingkatkan untuk mencapai hasil yang lebih optimal.
Kata kunci : Implementasi, pengelolaan parkir, kerjasama, koordinasi

## ABSTRACT
The  management  of  parking  in  this  regency  is  currently  not  well  organized,  as  evidenced  by  the  consistently  low revenue from parking fees annually. To address these challenges, the government of Sidoarjo, in collaboration with the private sector, seeks to optimize the implementation of Regional Regulation No. 17 of 2019 to resolve parking issues.  The  research  aims  to  analyze  the  implementation  of  parking  management  collaboration  policy  in  Sidoarjo using a qualitative descriptive method. The study examines six factors influencing policy implementation based on the framework by Van Meter and Van Horn, including 1)  Policy objectives and standards, 2) Resources, 3) Quality of interorganizational relationships, 4) Characteristics of implementing institutions, 5) Political, social, and economic environment,  and  6)  Disposition/response  of  implementers.  Data  collection  techniques  involve  observation, interviews,  and  documentation  based  on  the  methodology  outlined.  The  study  reveals  that  the  Department  of Transportation has partnered with PT Indonesia Sarana Servis to implement the parking management collaboration policy in Sidoarjo. However, challenges hindering successful implementation exist. In conclusion, while the policy has  positively  impacted  various  aspects,  such  as  the  adoption  of  electronic  parking  technology  and  enhanced economic  activity,  there  are  challenges  in  terms  of  coordination,  interpreting  policy  objectives,  and  interagency relations that require attention and improvement to achieve more optimal outcomes.
Keywords: Implementation, parking management, collaborative, coordination

## PENDAHULUAN
Pengelolaan  parkir  menjadi  persoalan  yang pelik di perkotaan karena bertambahnya kepemili- kan  kendaraan  yang  selaras  dengan  kepentingan masyarakat akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan aktivitas manusia di dalamnya. Jika kendaraan  yang  di  parkir  di  tepi  jalan  umum semakin  banyak  di  tiap  tahunnya  dapat  dikatakan bahwa  badan  jalan  semakin  banyak  digunakan untuk  kegiatan  parkir.  Tiap  pengguna  jasa  parkir akan dikenakan biaya parkir, sehingga keuntungan
dari  jasa  parkir  ini  juga  akan  semakin  meningkat seiring  dengan  jumlah  kendaraan  bermotor  yang jumlahnya  semakin menigkat  (Reswa,  2015).  De- ngan kata lain peningkatan jumlah kendaraan ber- motor akan banyak berdampak bagi lalu lintas dan juga berdampak bagi pemasukan pemerintah.
Pemerintah daerah semakin ditantang dengan peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang tiap tahunnya  semakin  meningkat  dalam  bentuk  pem- buatan kebijakan yang inovatif dan juga pelayanan yang  baik  dalam  menyediakan  lahan  parkir.  Pada
tahun 2014 Pemerintah daerah mengeluarkan Pera- turan  Daerah  (Perda)  No.  2  Tahun  2012  Tentang Penyelenggaraan  Parkir  di  Kabupaten  Sidoarjo yang berpedoman pada Undang-Undang Otonomi Daerah. Dalam Perda tersebut masyarakat diwajib- kan membayar retribusi parkir melalui parkir ber- langganan  yang  dapat  dibayar  bersamaan  dengan pembayaran pajak kendaraan. Biaya retribusi par- kir berlangganan akan semakin bertambah seiring dengan banyaknya pengguna jasa parkir yang ada di Kabupaten Sidoarjo.
Kebijakan parkir berlangganan tidak berjalan sesuai  semestinya.  Implementasi  kebijakan  parkir berlangganan  di  Kabupaten  Sidoarjo  belum  ber- jalan dengan efektif (Fatimah, 2018). Para juru par- kir  berlangganan menuturkan  bahwa  tidak  pernah memungut uang parkir kepada para pengguna par- kir  berlangganan,  namun  para  juru  parkir  tidak menolak apabila ada pengguna parkir berlangganan yang  memberi  uang  parkir.  Pada  realitas  di  lapa- ngan,  masyarakat  pengguna  parkir  berlangganan selalu  dipungut  uang  parkir  oleh  juru  parkir berlangganan  meskipun  berada  di  wilayah  parkir berlangganan dan telah membayar retribusi parkir berlangganan, di sisi lain masih terdapat pengguna parkir berlangganan yang memberikan uang parkir secara  sukarela  kepada  juru  parkir  berlangganan dikarenakan perasaan sungkan.
Pemerintah  Kabupaten  Sidoarjo  mengubah Perda No. 2 Tahun 2012 menjadi Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Per- parkiran berdasarkan permasalahan tersebut. Pada Perda ini disebutkan bahwa masyarakat tidak wajib membayar  parkir  berlangganan,  melainkan  men- jadi  opsional.  Sebagai  pengganti  parkir  berlang- ganan,  Pemerintah    Kabupaten  Sidoarjo  melaksa- nakan penerapan parkir dengan metode Elektronik Parkir (E-Parkir). Dalam Peraturan Daerah ini juga dimungkinkan  dilakukannya  Kerja  sama    dengan pihak ketiga dalam penyelenggaraan perparkiran di Kabupaten Sidoarjo.
Kebijakan  E-parkir  di  Kabupaten  Sidoarjo adalah  salah  satu  upaya  pemerintah  daerah  dalam menggali  dan  mengembangkan  potensi  daerah dalam rangka untuk memperoleh dana sehubungan dengan  penyelenggaraan  tugas  dan  pembangunan daerah.  Sistem  e-parkir  adalah  keinginan  peme- rintah  untuk  memberikan  pelayanan  kepada  mas- yarakat  dengan  memanfaatkan  kecanggihan  tek- nologi (Artamalia et al, 2019). Dengan adanya E- parkir pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo ingin meningkatkan  kepercayaan  masyarakat  pada  juru parkir dan Pemerintah Daerah dalam memberikan kepastian  tarif,  transparansi  kenyamanan  dan keamanan pada masyarakat pengguna jasa. Adanya elektronik  parkir  diharapkan  dapat  mengurangi
pungutan liar,  mengurangi parkir  liar  dan mengu- rangi kecurangan yang sering dilakukan oleh juru parkir,  dimana  seringkali  karcis  parkir  tidak  di- bagikan  atau  bahkan  tarif parkir  dinaikkan  harga- nya  tanpa  mengikuti  ketentuan  yang  berlaku. Selain kecurangan dalam bentuk pungutan berlebih dari  juru  parkir,  banyak  juga  terdapat  parkir  liar dimana  petugas  parkir  bukanlah  petugas  yang berasal  dari  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Sido- arjo. Parkir liar dapat menjadi beban daerah karena tidak adanya retribusi parkir resmi yang masuk ke Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten  Sidoarjo  1 (Pradana et al., 2021).
Kota Surabaya adalah satu daerah yang telah menerapkan  e-parkir  (Artamalia  et  al,  2019). Program e-parkir yang dilakukan di Kota Surabaya khususnya  kawasan  parkir  balai  kota  Surabaya memiliki tujuan umum yakni menekan kebocoran PAD  sektor  parkir,  menertibkan  para  juru  parkir, mempermudah  masyarakat  saat  parkir,  menuju Kota  Surabaya  sebagai Smart  City. Hal  ini  mem- bawa  pengaruh  positif  terhadap  masyarakat  Kota Surabaya diantaranya yaitu meningkatkan keama- nan  kendaraan,  mengurangi  antrian  kendaraan masuk karena pencatatan sudah melalui komputer, memudahkan  masyarakat  dalam  pembayaran  par- kir. Perataan disini juga berkaitan dengan pening- katan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Kota  Sura- baya dalam sektor parkir.
Kondisi  pengelolaan  parkir  di  Kabupaten  Si- doarjo cenderung belum terkelola dengan baik.  Hal ini  ditandai  oleh  rendahnya  capaian  penerimaan retribusi  parkir  setiap  tahunnya.  Dalam  laporan realisasi  anggaran  Kabupaten  Sidoarjo  tercatat bahwa pada tahun 2021 target retribusi parkir tepi jalan  umum  dari  359  titik  parkir  yang  ditetapkan adalah 16 milyar rupiah, namun realisasinya hanya sekitar  10.5%  atau  1,683  milyar  rupiah  saja.  Hal tersebut menunjukkan bahwa realisasi penerimaan retribusi  parkir  tepi  jalan  di  Kabupaten  Sidoarjo belum mencapai target APBD.
Kurang  optimalnya  pengelolaan  parkir  juga terlihat dari pelayanan parkir yang sangat jauh dari rasa  nyaman  dan  memuaskan.  Banyak  pengguna layanan  parkir  yang  mengeluh  dengan  kualitas pelayanan  parkir  yang  diberikan.  Keluhan  yang dilontarkan  yaitu  terkait  juru  parkir  yang  tidak memberikan karcis parkir sesuai dengan Perda No. 17 Tahun 2019 pada pasal 18 ayat 1 yang menyata- kan  bahwa  penyelenggara  tempat  parkir  wajib menyediakan  tanda  bukti  pembayaran  sebagai bukti pembayaran penggunaan satuan ruang parkir kepada pengguna jasa parkir.
Sehubungan dengan kendala yang ada, upaya yang dapat dilakukan terkait pengoptimalan imple- mentasi  Perda  No  17  Tahun  2019  ini  Pemerintah
Kabupaten  Sidoarjo  bersama  pihak  swasta  me- nyelesaikan  permasalahan  parkir  yang  ada  di Kabupaten  Sidoarjo.  Sesuai  dengan  isi  dari  Perda ini pada Pasal 51 ayat 1 menyebutkan bahwa Da- lam  penyelenggaraan  perparkiran,  Pemerintah Daerah  dapat  melakukan  Kerja  sama  antar  peme- rintah daerah dan Kerja sama  dengan pihak ketiga. Kerja  sama    antara  pemerintah  daerah  dan  pihak swasta merupakan terobosan yang dapat dilakukan dalam  rangka  menunjang  peningkatan  pelayanan daerah. Kerja sama  ini selaras dengan prinsip tata kelola daerah yang baik atau good governance yan- g  dewasa  ini  telah  menjadi  kecenderungan  global sebagai model dalam penyelenggaraan pemerintah.
Kerja  sama  yang  dilakukan  oleh  pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo  diawali dengan tahap Lelang  yang  dilakukan  pada  akhir  2021.  Tahap lelang ini akhirnya dimenangkan oleh PT Indonesia Sarana Servis – KSO (PT ISS-KSO) dengan jangka waktu selama 3 tahun kontrak terhitung mulai 2022 hingga  2025  dan  dengan  nilai  sebesar  32  Miliar yang mana tiap tahun nilai kontrak mengalami ke- naikan  sebesar  7,5  persen.  PT  Indonesia  Sarana Servis  telah  mengalahkan  3  kandidat  lain  yang telah  lolos  tahap  akhir  lelang.  Penandatanganan Perjanjian  Kerja  Sama  (PKS)  dilakukan  pada tanggal 25 April 2022.
Proses  kolaborasi  ini  memliki  permasalahan lain  yaitu  adalah  dalam  PKS  yang  ditandatangani oleh  Pemkab  dan  PT  ISS-KSO  disebutkan  bahwa terdapat 359 titik parkir yang nantinya akan dike- lola oleh pihak PT ISS-KSO, namun pada kenya- taannya titik yang diberikan oleh dishub kepada PT ISS-KSO  dinilai  kurang  jelas.  Titik  parkir  yang tidak  jelas  adalah  masalah  yang  menjadi  peng- hambat  proses  pengelolaan  parkir  yang  dilakukan oleh PT ISS-KSO. Titik parkir yang diberikan oleh Dishub Sidoarjo kepada PT ISS-KSO menjadikan implementasi dari Kerja sama  ini terhambat.  Salah satunya terlihat pada gambar dibawah ini.
Terdapat perbedaan antara pengelolaan parkir yang  ada  di  GOR  dan  Alun-alun.  Jika  mengacu kepada Kerangka Acuan Kerja yang diberikan oleh Pemda Kabupaten Sidoarjo kepada PT ISS selaku pengelola  parkir  pihak  ketiga,  pengelolaan  parkir yang  diterapkan  di  wilayah  Sidoarjo  seharusnya menggunakan sistem e-Parkir. Dengan adanya per- bedaan  tersebut,  diketahui  bahwa  implementasi kebijakan pengelolaan parkir di Kabupaten Sidoar- jo belum terlaksana dengan baik.

## METODE
Penentuan  fokus  penelitian  merupakan  hal penting  dalam  melakukan  penelitian  kualitatif. Peneliti  melakukan  observasi  guna  menemukan dan  mencapai  deskripsi  menjadi  utuh  dengan
mengamati secara langsung di lokasi. Peneliti me- nggunakan  teknik  wawancara  ini  sebagai  teknik pengumpulan  data  melakukan  studi  pendahuluan untuk  menemukan  suatu  masalah  yang  harus diteliti,  dan juga  peneliti  ingin  memahami  hal-hal dari  responden  lebih  dalam.  Teknik  dokumentasi dilaksanakan guna mendapatkan data sekunder ya- ng dilakukan dengan cara pengumpulan data.
Selanjutnya informan yang terdapat pada pe- nelitian  ini  ditentukan  berdasarkan  pertimbangan tertentu atau yang disebut dengan purposive sam- pling .  Pertimbangan  tertentu  tersebut,  misanya orang  tersebut  yang  dianggap  paling  tahu  tentang apa  yang  diharapkan,  atau  mungkin  sebagai  pe- nguasa  sehingga  akan  memudahkan  penulis  men- jelajahi  objek  atau  situasi  yang  diteliti.  Metode analisis data yang digunakan di dalam penelitian ini ialah  analisis data kualitatif dilakukan dengan be- berapa tahap yakni pengumpulan data, kondensasi data,  penyajian  data,  penarikan  kesimpulan  dan verifikasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Tujuan Kebijakan
Kejelasan  tujuan  dari  pelaksanaan/implemen- tasi  kebijakan  kerja  sama  pengelolaan  parkir  di Kabupaten  Sidoarjo  sudah  tercantum  pada  Pera- turan Daerah Nomor 17 Tahun 2019 dan Kerangka Acuan  Kerja  yang  diterbitkan  oleh  Dinas  Perhu- bungan Kabupaten Sidoarjo. Kejelasan tujuan dari implementasi  kebijakan  kerja  sama  parkir  yaitu untuk memberikan pelayanan parkir yang mampu menciptakan  ketertiban  parkir  sehingga  dapat mengurangi  potensi  kemacetan.  Selain  itu,  tujuan lain  yang  tercantum  pada  Kerangka  Acuan  Kerja adalah  untuk  memberikan  peningkatan  kontribusi penerimaan  daerah  melalui  retribusi  parkir  sesuai dengan yang ditetapkan.
Sehubungan dengan hal tersebut, PT Indonesia Sarana Servis (ISS) menyatakan bahwa sebagai pi- hak pengelola parkir. PT ISS tidak memiliki ruju- kan  dalam  hal  pengelolaan  parkir  di  Kabupaten Sidoarjo.  Menurut  PT  ISS  peraturan  yang  dibuat oleh pemerintah seakan rancu / ambigu bahwa pe- ngelolaan  parkir  daerah  mengedepankan  penda- patan  atau  pelayanan,  dibuktikan  pada  Peraturan Daerah  Nomor  17  Tahun  2019  Pasal  1  menye- butkan  bahwa  Parkir  di  Tepi  Jalan  Umum  adalah pelayanan  parkir  yang  diselenggarakan  oleh  Pe- merintah  Daerah  di  dalam  ruang  miliki  jalan  dan merupakan  objek  Retribusi  Pelayanan  Parkir  di Tepi  Jalan  Umum.  Menurut  PT  ISS,  pengelolaan parkir  sebaiknya  mengedepankan  pelayanan.  Se- hingga PT ISS menyayangkan TKKSD melakukan penawaran kerja sama dengan menggunakan lelang dengan  berdasar  kepada  Dana  atau  Pendapatan
Daerah. Sebaiknya pelelangan dinilai dengan pihak ketiga mana yang dapat memperbaiki pengelolaan parkir  di  Kabupaten  Sidoarjo.  Karena  belum  ada- nya  peraturan  teknis  yang  mengatur  pengelolaan parkir  disebuah  daerah  maka  permasalahan  dapat terjadi.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  yang  dikemu- kakan  oleh  Van  Meter  dan  Van  Horn  dalam (Kasmad,  2018)  bahwa  indikator  dan  tujuan kebijakan perlu jelas sehingga pelaksana kebijakan tidak  menimbulkan  interpretasi  yang  berbeda dengan  pembuat  kebijakan.  Selain  itu  didukung oleh  pernyataan  Van  Meter  dan  Van  Horn  dalam (Situmorang,  2019)  bahwa  bidang  program  yang terlalu luas dan sidat tujuan yang terlalu kompleks dapat menjadikan sebuah implementasi terasa sulit Tujuan  implementasi  kebijakan  kerja  sama pengelolaan  parkir  di  Kabupaten  Sidoarjo  salah satunya  adalah  menyelenggarakan  elektronik  par- kir di Kabupaten Sidoarjo Dinas Perhubungan me- nyatakan bahwa hasil dari implementasi kebijakan kerja  sama  pengelolaan  parkir  di  Kabupaten  Sid- oarjo ini adalah PT ISS selaku pihak ketiga sudah menciptakan  elektronik  parkir  di  Kawasan  titik parkir khusus Kabupaten Sidoarjo. Penerapan elek- tronik parkir di titik parkir khusus disambut positif pula oleh warga yang merasakan.

## Sumber Daya
Sumber  daya  merupakan  salah  satu  indikator implementasi  kebijakan  yang  bergantung  pada kemampuan  memanfaatkan  sumber  daya  yang tersedia.  Sumber  daya  merupakan  dana  atau  ber- bagai insentif lainnya yang dapat memfasilitasi ke efektifan  implementasi.  Tersedianya  sumber  daya yang dibutuhkan dalam mengimplementasikan ke- bijakan akan mempermudah pelaksanaanya (Anggara,  2014).  Dinas  Perhubungan  Kabupaten Sidoarjo  mengatakan  bahwa  sumber  daya  yang digunakan  dalam  kebijakan  kerja  sama  parkir adalah berasal dari APBD Kabupaten Sidoarjo. Hal tersebut dibuktikan dalam Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2020 Tata Cara Kerja Sama Daerah de- ngan Pihak Ketiga Dalam Penyelenggaraan Perpar- kiran  Pasal  19  menyebutkan  bahwa  biaya  pelak- sanaan tugas TKKSD (Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah) dan Dinas Perhubungan dalam penyeleng- garaan KSDPK (Kerja Sama Daerah Pihak Ketiga) dibebankan pada APBD.
Implementasi  yang  berhasil  juga  merupakan fungsi dari kemampuan organisasi pelaksana untuk melakukan apa yang diharapkan untuk dikerjakan (Situmorang, 2019). Dinas Perhubungan mengata- kan  memiliki  jumlah  sumber  daya  manusia  yang lebih  dari  cukup  secara  kuantitas.  Namun,  PT  In- donesia Sarana Servis menyatakan bahwa kuantitas yang  dimiliki  oleh  Dinas  Perhubungan  tidak  di- iringi dengan kualitas yang baik.
Kemampuan  untuk  melaksanakan  kebijakan- kebijakan  mungkin  dihambat  oleh  faktor-faktor seperti staf yang kurang terlatih dan terlalu banyak pekerjaan,  informasi  yang  tidak  memadai  dan sumber-sumber  keuangan  atau  hambatan-ham- batan  waktu  yang  tidak  memungkinkan  (Situmo- rang,  2019).  Maka  dari  itu  PT  ISS  melakukan pelatihan-pelatihan  kepada  jukir  yang  mana  men- dukung kualitas dari juru parkir yang ada di Kab- upaten  Sidoarjo.  Selain  untuk  mendukung  infra- struktur  parkir,  pelatihan  kepada  juru  parkir  juga diberikan  untuk  memberikan  pengetahuan  juru parkir  mengenai  program  BPJS  Ketenagakerjaan yang  baru  ada  ketika  kebijakan  kerja  sama  parkir ini dimulai.
Gambar 1. Pelatihan PT ISS terhadap Juru Parkir
Sumber  dana  mengacu  kepada  APBD  Kabu- paten Sidaorjo, serta dalam menunjang keberhasi- lan  kebijakan  kerja  sama  parkir  di  Kabupaten Sidoarjo, diperlukannya pelatihan yang dapat me- ningkatkan  kualitas  dari  pegawai  Dinas  Perhu- bungan Kabupaten Sidoarjo. PT Indonesia Sarana Servis  telah  memberikan  pelatihan  kepada  juru parkir  di  Kabupaten  Sidoarjo  demi  meningkatkan kualitas juru parkir dan dapat menggunakan infra- struktur parkir dengan baik.

## Kualitas Hubungan Interorganisasional
Kualitas  hubungan  interorganisasional  meru- pakan salah satu variabel berkaitan dengan keber- hasilan implementasi yang menuntut prosedur dan mekanisme  kelembagaan  yang  memungkinkan struktur  yang  lebih  tinggi  mengontrol  agar  im- plementasi  berjalan  sesuai  dengan  tujuan  dan strandar  yang  ditetapkan  (Anggara,  2014).  Dinas Perhubungan  Kabupaten  Sidoarjo  menyatakan bahwa adanya implementasi kebijakan kerja sama parkir  ini  mengacu  kepada  Peraturan  Daerah  No. 17  Tahun  2019  Tentang  Penyelenggaraan  Perpar- kiran  Pasal  51  ayat  1  yang  menyebutkan  bahwa Dalam  penyelenggaraan  perparkiran,  Pemerintah Daerah  dapat  melakukan  kerja  sama  antar  peme- rintah daerah dan kerja sama dengan pihak ketiga.
Dinas  Perhubungan mengatakan  proses  pemi- lihan  mitra  kerja  sama  pengelolaan  parkir  berpe- doman  kepada  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  28  Tahun  2018  Tentang  Kerja Sama Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga. Hal ini dibuktikan dengan terciptanya Peraturan Bupati Nomor  53  Tahun  2020  tentang  Tata  Cara  Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga Dalam Penye- lenggaraan Perparkiran. Terbitnya Perbub tersebut maka terbentuklah TKKSD (Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah) yang bertugas mempersiapkan KS- DPK (Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga). Tahapan KSDPK  yang  dilakukan  oleh  TKKSD  dimulai dengan persiapan yang mana persiapan tersebut di- lakukan  oleh  Dinas  Perhubungan  dengan  Me- nyusun  Kerangka  Acuan  Kerja.  Kemudian  pada tahapan penawaran, tim TKKSD melakukan lelang yang  kemudian  dimenangkan  oleh  PT  Indonesia Sarana Servis (ISS) dengan masa periode selama 3 tahun.
Gambar  3. Perjanjian  Kerjasama  Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan PT ISS
Hubungan  vertikal  secara  organisasional  di- maknai  sebagai  hubungan  kewenangan  dan  tang- gung jawab antaraktor yang berbeda tingkatannya. Pengawasan  yang  ketat  dibutuhkan  agar  imple- mentasi  berjalan  sesuai  dengan  yang  telah  di- tentukan  (Anggara,  2014).  Dalam  hal  ini,  Dinas Perhubungan  mengatakan  bahwa  alasan  penga- wasan  merupakan  hal  yang  penting  karena  keb- ijakan  kerja  sama  pengelolaan  parkir  ini  meng- gunakan dana dari APBD sehingga proses penga- wasan dilakukan oleh DPRD Kabupaten Sidoarjo. PT  ISS  pun  mengatakan  hal  yang  sama,  namun yang pengawasan yang seharusnya dilakuukan oleh Dinas  Perhubungan  nyatanya  tidak  dilakukan  de- ngan baik. PT ISS selaku pihak mitra dan pengelola parkir  di  Kabupaten  Sidoarjo  menyayangkan  pe- ngawasan  yang  seharusnya  dilakukan  oleh  Dinas Perhubungan terkesan mengabaikan.
Prosedur  dalam  implementasi  kebijakan  kerja sama  parkir  di  Kabupaten  Sidoarjo  menggunakan Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sidoarjo  Nomor  17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perparkiran, Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor 28  Tahun  2018  dan  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020. Pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Perhu- bungan  dinilai  kurang  memadai,  sehingga  perlu adanya peningkatan kinerja.

## Karakteristik Lembaga Pelaksana
Karakteristik Lembaga / Organisasi Pelaksana merupakan  salah  satu  variabel  yang  berkaitan dengan  kompetensi  dan  ukuran  agen  pelaksana, tingkat  kontrol  hierarkis  pada  unit  pelaksanaan terbawah pada saat implementasi, dukungan politik dari  eksekutif  dan  legislatif,  serta  keberkaitan formal  dan  informal  dengan  lembaga  pembuat kebijakan.  Dalam  hal  ini  Dinas  Perhubungan  me- ngatakan  bahwa  terdapat  beberapa  instansi  yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan kerja sama  parkir  di  Kabupaten  Sidoarjo  adalah  Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo sebagai leading sector ,  Sekretariat  Daerah  Kabupaten  Sidoarjo, DPRD,  BPK  dan  Badan  Pengelolaan  Keuangan dan Aset (BPKAD) Kabupaten Sidaorjo, kemudian PT  Indonesia  Sarana  Servis  selaku  pihak  ketiga dalam pengelolaan parkir di Kabupaten Sidoarjo.
Kegagalan implementasi program sering dise- babkan kurangnya koordinasi vertikal dan horizon- tal antarinstansi yang terlibat dalam implementasi program.  Proses  koordinasi  dilakukan  oleh  Dinas Perhubungan  Kabupaten  Sidoarjo,  salah  satunya dengan  Badan  Pemeriksa  Keuangan,  koordinasi tersebut berkaitan dengan proses rekomendasi pe- laksanaan lelang. Selain dengan BPK, Dinas Perhu- bungan melakukan koordinasi dengan Kementrian Dalam  Negeri.  Koordinasi  tersebut  berkaitan dengan  tata  cara  kerja  sama  daerah.  Terlebih  lagi Dinas  Perhubungan  menggunakan  Permendagri Nomor  22  Tahun  2020  sehingga  koordinasi  perlu dilakukan  agar  pelaksanaan  tata  kerja  sama  tidak menyimpang dengan aturan.
Koordinasi vertikal telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan  Kabupaten  Sidoarjo,  namun  koordi- nasi horizontal yang membutuhkan koordinasi ya- ng kuat serta komunikasi yang jelas dan lancar ti- dak  dilakukan  dengan  baik  oleh  Dinas  Perhubu- ngan.  PT  Indonesia  Sarana  Servis  menyatakan bahwa koordinasi yang dilakukan oleh dishub de- ngan  pihak  mitra  sangat  jarang  dilakukan.  Koor- dinasi yang dilakukan ketika PT Indonesia Sarana Servis menjadi partner Dinas Perhubungan dalam hal  pengelolaan  parkir  hanya  menggunakan  surat. Ketika PT Indonesia Sarana Servis menyampaikan
kendala yang dialami ketika melaksanakan penge- lolaan parkir kepada Dinas Perhubungan, PT Indo- nesia  Sarana  Servis  hanya  bisa  menyampaikan menggunakan  surat,  bahkan  PT  Indonesia  Sarana Servis menyampaikan bahwa balasan yang diberi- kan  oleh  Dinas  Perhubungan  sangat  tidak  mem- bantu.
Lingkungan Politik, Sosial, dan Ekonom i Lingkungan  Politik,  sosial  dan  ekonomi  me- rupakan salah satu variabel menurut Van Metter & Van  Horn,  yang  berkaitan dengan  apakah  sumber daya  ekonomi  mencukupi  sumber  daya  ekonomi, seberapa  besar  dan  bagaimana  kebijakan  dapat mempengaruhi  kondisi  sosial  ekonomi  yang  ada, bagaimana  tanggapan  publik  tentang  kebijakan tersebut  (Anggara,  2014).  Masalah  ekonomi  me- rupakan  salah  satu  latar  belakang  kebijakan  kerja sama pengelolaan parkir di Kabupaten Sidoarjo ini dapat berjalan. Menurunnya pendapatan asli daerah dari  retribusi  parkir  di  Kabupaten  Sidoarjo  setiap tahunnya membuat pemerintah Kabupaten Sidoarjo mencari  cara  untuk  meningkatkan  pertumbuhan ekonomi  yang  berasal  dari  retribusi  parkir  dan meningkatkan roda ekonomi masyarakat.
Namun hal tersebut belum berdampak kepada pemerintah  daerah  Kabupaten  Sidoarjo.  Dinas Perhubungan  Kabupaten  Sidoarjo  mengatakan bahwa  peningkatan  retribusi  parkir  belum  ber- dampak  dikarenakan  terdapat  masalah  yang  men- jadi  faktor  belum  terealisasikannya  nilai  retribusi parkir  yang  dijanjikan  oleh  mitra.  Permasalah tersebut salah satunya adalah titik parkir, terdapat perbedaan  data  titik  parkir  dan  pendapat  antara Dinas  Perhubungan  dengan  PT  Indoensia  Sarana Servis.Dinas  Perhubungan  mengatakan  bahwa walaupun  implementasi  kebijakan  kerja  sama parkir  ini  belum  berdampak  terhadap  pendapatan asli  daerah,  namun  perputaran  ekonomi  di  Ka- wasan tempat parkir khusus Gelanggang Olahraga (GOR)  Kabupaten  Sidoarjo  meningkat.  Terjadi peningkatan pengunjung di GOR semenjak diber- lakukannya one  gate  system .  Hal  tersebut  ber- dampak positif kepada penjual-penjual yang berada di Kawasan Gelanggang Olahraga.
Masyarakat  menyambut  positif  terhadap  im- plementasi  kebijakan  kerja  sama  parkir  di  Kabu- paten Sidoarjo. Dengan adanya one gate system di Kawasan  Titik  Parkir  Khusus  (TPK)  Gelanggang Olahraga  Sidoarjo masyarakat merasa lebih  aman dan  lebih  nyaman,  dikarenakan  pengguna  parkir hanya  dikenakan  satu  tarif  parkir  di  Kawasan tersebut, tidak seperti sebelumnya yang mana jika masyarakat  ingin  berpindah  tempat  maka  mas- yarakat  diminta  pembayaran  lagi  oleh  juru  parkir yang  berada  di  kawasan  tersebut.  Selain  itu  mas-
yarakat merasa aman karena pintu masuk dan pintu keluar  menjadi  lebih  tertata  dan  diberikan  karcis parkir yang jelas. Selain merasa aman dan nyaman, pengguna  jasa  parkir  juga  diberikan  pilihan  pem- bayaran  yang  dapat  dibayarkan,  seperti e-money, Qris, dan tunai. Hal tersebut membuktikan bahwa penerapan elektronik parkir di Kabupaten Sidoarjo sudah mulai diterapkan.
Implementasi  kebijakan  kerja  sama  parkir  di Kabupaten  Sidoarjo  belum  berdampak  terhadap pendapatan  asli  daerah  retribusi  parkir.  Namun, terjadi  peningkatan  roda  ekonomi  terutama  di kawasan titik parkir khusus Gelanggang Olahraga Kabupaten Sidoarjo. Respon positif juga diberikan oleh  masyarakat  terkait  implementasi  kebijakan kerja  sama  pengelolaan  parkir  di  Kabupaten Sidoarjo.

## Disposisi/Tanggapan
Disposisi  atau  tanggapan  merupakan  variabel yang  berkaitan  dengan  sikap  para  pelaksana  ter- masuk pengetahuan dan pemahaman isi dan tujuan kebijakan,  sikap  atas  kebijakan,  serta  intensitas sikap.  Sebagai  pelaksana  kebijakan,  haruslah  me- mahami isi dan tujuan dari kebijakan atau peraturan yang sudah dibuat. Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo dan PT Indonesia Sarana Servis telah me- mahami isi dan tujuan dari implementasi kebijakan kerja  sama  parkir  di  Kabupaten  Sidaorjo.  Dinas Perhubungan  telah  memahami  isi  dan  tujuan  dari Peraturan  Daerah  Nomor  17  Tahun  2019  dan  PT Indonesia  Sarana  Servis  juga  telah  memahami  isi dan  tujuan  daeri  Kerangka  Acuan  Kerja  yang dimuat oleh Dinas Perhubungan sekaligus menjadi acuan  dari  implementasi  kebijakan  kerja  sama pengelolaan parkir di Kabupaten Sidoarjo.
Proses implementasi kebijakan yang ideal akan terjadi interaksi dan reaksi dari organisasi pengim- plementasi,  kelompok  sasaran,  dan  faktor  lingku- ngan yang mengakibatkan munculnya tekanan, dan diikuti dengan tindakan tawar-menawar atau tran- saksi.  Dinas  Perhubungan  mengatakan  bahwa  da- lam  mengatasi  masalah,  Dinas  Perhubungan  me- lakukan kolaborasi, utamanya terhadap permasala- han titik parkir yang dipermasalahkan, Dinas Per- hubungan berkolaborasi dengan Universitas Brawi- jaya untuk melakukan kajian terhadap jumlah titik parkir. Namun kemudian jika sebuah permasalahan tidak dapat diselesaikan, maka Dinas Perhubungan menggugat pihak mitra ke persidangan.
PT Indonesia Sarana Servis mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan adalah sewenang-wenang. Dikarenakan PT Indonesia Sa- rana  Servis  selalu  berusaha  komunikatif  kepada Dinas  Perhubungan  jika  menemukan  suatu  masa- lah, namun tidak pernah ada tanggapan. PT Indo-
nesia Sarana Servis pada akhirnya melakukan ko- munikasi  dengan  pihak  eksternal  untuk  mencari solusi dalam sebuah masalah yang terjadi di pelak- sanaan pengelolaan parkir di Kabupaten Sidoarjo. PT  Indonesia  Sarana  Servis  juga  menyayangkan tindakan Dinas Perhubungan yang langsung meng- ajukan gugatan ke pengadilan. Karena permasala- han ini dapat berdampak kepada masyarakat.
Dinas  Perhubungan  dan  PT  Indonesia  Sarana Servis  telah  memahami  isi  dan  tujuan  dari  Pera- turan  Daerah  Nomor  17  Tahun  2019  tentang  Pe- nyelenggaraan  Perparkiran  dan  Kerangka  Acuan Kerja  kerja  sama  parkir.  Dinas  Perhubungan  me- miliki  cara  untuk  mengatasi  permasalahan  yang terjadi  diantaranya  adalah  dengan  berkolaborasi dengan  pihak  eksternal  dan  jika  sbeuah  permasa- lahan  tidak  dapat  diselesaikan  maka  Dinas  Per- hubungan  melayangkan  gugatan  ke  pengadilan. Hal  yang  berbeda  dilakukan  oleh  PT  Indonesia Sarana Servis yang mana selalu berusaha komuni- katif  jika  ada  sebuah  permasalahan,  dikarenakan jika permasalahan sampai kepada pengadilan maka masyrakat akan merasakan dampaknya pula.

## KESIMPULAN
Implementasi  kebijakan  kerja  sama  penge- lolaan  parkir  memiliki  tujuan  yang  tercantum  da- lam Peraturan Daerah dan Kerangka Acuan Kerja. Namun, terdapat ambiguitas dalam prioritas antara pelayanan  dan  pendapatan  dalam  pengelolaan parkir.  Hal  ini  menciptakan  ketidakjelasan  dalam pelaksanaan  kebijakan  dan  memunculkan  panda- ngan  berbeda  di  antara  pihak-pihak  terkait.  Salah satu  tujuan  implementasi  kebijakan  adalah  mem- perkenalkan sistem elektronik parkir di Kabupaten Sidoarjo.  Langkah  ini  telah  mendapatkan  tang- gapan  positif  dari  masyarakat,  membantu  menc- iptakan  ketertiban  dan  kenyamanan  dalam  pe- ngelolaan  parkir.  Sumber  daya  yang  digunakan dalam implementasi kebijakan berasal dari APBD. Namun,  terdapat  perbedaan  pandangan  mengenai kualitas  sumber  daya  manusia  yang  ada.  Perusa- haan pihak ketiga yang terlibat dalam pengelolaan parkir  melakukan  pelatihan  kepada  juru  parkir untuk meningkatkan kualitas mereka.
Terdapat  kerjasama  antara  berbagai  instansi dalam  implementasi  kebijakan  ini.  Namun,  koor- dinasi  horizontal  dan  komunikasi  antara  instansi belum  berjalan  dengan  baik,  menyebabkan  tanta- ngan  dalam  pelaksanaan  kebijakan.  Berbagai  in- stansi,  termasuk  Dinas  Perhubungan,  Sekretariat Daerah, DPRD, dan lembaga lainnya terlibat dalam implementasi kebijakan. Proses koordinasi dilaku- kan dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pe- ngawas.  Meskipun  implementasi  belum  sepenuh- nya  mempengaruhi  pendapatan  daerah,  ada  pe-
ningkatan  perputaran  ekonomi  di  kawasan  parkir tertentu. Pendekatan baru dalam pengelolaan parkir juga  diterima  dengan  baik  oleh  masyarakat,  me- munculkan  efek  positif  seperti  peningkatan  ke- nyamanan  dan  pilihan  pembayaran  yang  lebih fleksibel.

## DAFTAR PUSTAKA
Andani, A. T. V., Setyowati, E., &Amin, F. (2019).
Implementasi  Program  Pelayanan  One  Day Service dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan  Badan  Pertanahan  Nasional  Kota. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik , 5(3), 328– 336.
Anggara,  S.  (2014). Kebijakan  Publik (I  ed.). Pustaka Setia.
Arwanto,  C.  P.,  &  Sri,  W.  (2022).  Implementasi Smart Economy Dalam Pemberdayaan
Industri Kecil Menengah Kota Kediri Menuju
Smart City. PERSPEKTIF , 451–459.
Astuti, R. S., Warsono, H., & Rachim, A. (2020).
Collaborative  Governance  dalam  Perspektif Administrasi  Publik. Semaarang:  Universitas
Diponegoro Press.
Budiawan, Afrizal, & Najmuddin. (2019). Analisis
Implementasi Kebijakan Kerja sama Pengelolaan Parkir Dalam Mewujudkan Good Governance  Pengelolaan  Parkir  Di  Kota Solok.
Fatimah,  S.,  &  Rodiyah,  I.  (2018).  Implementasi Kebijakan Parkir Berlangganan di Kabupaten Sidoarjo . JKMP , 155 - 171.
Florence,  S.  (2018).  Inovasi  Pelayanan  Publik (Studi tentang Surabaya Intelligent Transport System dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Dinas Perhubungan Kota Surabaya). Manajemen dan Kebijakan Publik UNAIR , 6(2), 1–8
Kerangka  Acuan  Kerja  (KAK)  Pelaksanaan Pengelolaan  Parkir  -Melalui  Kerjasama Pihak Ketiga Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur 2021
Kusmayadi, N., & Hertati, D. (2022). Implementasi Kebijakan  Penanggulangan  Hiv/Aids. Jurnal Kebijakan Publik. 13(2). https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31258/jkp. v13i2.8004
Mahendra,  M.,  &  Zulkarnaini,  Z.  (2021).
Implementasi  Peraturan  Walikota  Pekanbaru Nomor  19  Tahun  2018  Tentang  Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. Cross-border , 4 (2), 623-636.
Mentari, M., & Zulkarnaini,
Z.
(2017). Implementasi  Kebijakan  Pengadaan Bus  Sekolah  Gratis  Bagi  Pelajar  di
Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis (Doctoral dissertation, Riau
University).
Miles,  M.  B.,  Huberman,  A.  M.,  &  Saldaña,  J. (2014). Qualitative  data  analysis:  a  methods sourcebook. USA: Arizona State University. Moleong,  L.  J.  (2011). Metodologi  Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya. Nanang,  H.  (2012).  Jejaring  untuk  Membangun
Kolaborasi Sektor Publik. Jejaring Administrasi Publik . Nugrahani, F. (2014). Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian. Solo: Cakra Books.
Novanto,  Hidayat  Eko,  and  Sri  Wibawani.
Implementasi  Program  Padat  Karya  Tunai Desa. Jurnal Kebijakan Publik , no. 2,
Pradana,  G.  W.,  Eprilianto,  D.  F.,  &  Ramadhana,
M.  R.  (2021).  Kebijakan  Parkir  Elektronik Sebagai  Salah  Satu  Wujud  Penerapan  Smart City  Di  Kota  Surabaya. Jurnal  Manajemen dan Kebijakan Publik, 6 (2), 110 - 123. From https://doi.org/10.14710/gp.6.2.2021.110%20 -%20123
Puspitasari,  Reni  &  Mudana,  I.  (2017).  Kajian Penataan Parkir di Badan Jalan Kota Cirebon. Warta  Penelitian  Perhubungan .  29.  105. 10.25104/warlit.v29i1.457.
Putong,  L.,  &  Wahyudi,  K.  (2022).  Implementasi program Bantuan Sosial Tunai Pada UMKM.
Jurnal Kebijakan Publik , 13 (4), 338. https://doi.org/10.31258/jkp.v13i4.8158 Rukmana, N. S., & Susanti, G. (2016). Kerja sama Publik Dan Swasta Dalam Pengelolaan Parkir Di  Kota  Makassar. JAKPP  (Jurnal  Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik) , 127-135.
Rye,  T.  (2011).  Manajemen  Parkir:  Sebuah Kontribusi menuju Kota yang Layak Huni. In Transportasi  Berkelanjutan:  Panduan  Bagi Pembuat Kebijakan di Kota-kota Berkembang. Eschborn, Germany and
Development  (BMZ):  Federal  Ministry  for Economic Cooperation .
Situmorang, C. H. (2016). Kebijakan Publik: Teori
Analisis, Implementasi dan Evaluasi
Kebijakan. Social  Secururity  Development Institute (SSDI).
Sugiyono.  (2017). Metode  Penelitian  Kuantitatif,
Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Tachjan, H. (2006). Implementasi kebijakan publik. AIPI.