DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4 Received: 26 Mei 2024, Revised: 8 Juni 2024, Publish: 10 Juni 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

## Status dan Hak Mewaris Anak dari Perkawinan Campuran atas Tanah di Indonesia
Andi Tenri Abeng Salangketo 1 , Sri Laksmi Anindita 2
1 Universitas Indonesia, Depok, Indonesia, anditenriabengs@gmail.com 2 Universitas Indonesia, Depok, Indonesia, sri.laksmi.a@gmail.com
Corresponding Author: anditenriabengs@gmail.com
Abstract: A child born in a valid marriage has the right to inherit the property inherited from both  parents,  including  children  born  from  mixed  marriages.  The  right  to  inherit  land  in Indonesian law pays great attention to the citizenship status of the owner, this also applies to legitimate children born in mixed marriages that have been declared valid by law. Therefore, this research will be conducted to analyze the citizenship status of children born from mixed marriages in Indonesia and to analyze the legal position of children from mixed marriages in inheritance  rights  to  land  in  Indonesia.  The  preparation  of  this  research  applies  a  type  of normative  legal  research  which  is  applied  by  literature  review.  The  results  of  the  research are  that  the  status  of  children  born  from  a  valid  marriage  is  legal,  but  if  the  marriage  is invalid then the child only has a legal relationship with the mother. Legitimate children and Indonesian  citizens  can  inherit  all  of  their  parents'  assets,  including  land.  However,  if  the child is not an Indonesian citizen, he cannot inherit land in Indonesia.
Keyword: Child Status, Legal Position, Inheritance Rights.
Abstrak: Seorang anak yang lahir dalam suatu perkawinan yang sah memiliki hak mewaris atas  harta  peninggalan  kedua  orang  tuanya,  termasuk  anak  yang  lahir  dari  perkawinan campuran. Hak mewaris atas sebidang tanah dalam hukum Indonesia sangat memperhatikan status  kewarganegaraan  pemiliknya,  hal  ini  juga  berlaku  untuk  anak  sah  yang  lahir  dalam perkawinan  campuran  yang  telah  dinyatakan  sah  oleh  hukum.  Maka  dari  itu,  penelitian  ini akan  dilakukan  untuk  menganalisis  status  kewarganegaraan  dari  anak  yang  dilahirkan  dari perkawinan  campuran  diIndonesia  dan  untuk  menganalisis  kedudukan  hukum  anak  dari perkawinan campuran dalam hak mewaris atas tanah di Indonesia. Penyusunan penelitian ini menerapkan  jenis  penelitian  hukum  normatif  yang  diterapkan  dengan  kajian  kepustakaan. Hasil  penelitian  yaitu  status  anak  yang  dilahirkan  dari  perkawinan  yang  sah  adalah  sah, namun  apabila  perkawinan  tersebut  tidak  sah  maka  anak  hanya  memiliki  hubungan  hukum dengan  ibunya.  Anak  yang  sah  dan  Warga  Negara  Indonesia  dapat  mewarisi  seluruh kekayaan orang tua nya, termasuk tanah. Namun apabila anak tersebut bukan Warga Negata Indonesia, tidak dapat mewarisi tanah di Indonesia.
Kata Kunci: Status Anak, Kedudukan Hukum, Hak Mewaris.

## PENDAHULUAN
Seorang anak yang lahir dalam suatu perkawinan yang sah memiliki hak mewaris atas harta peninggalan kedua orang tuanya, termasuk anak yang lahir dari perkawinan campuran. Hak  mewaris  atas  sebidang  tanah  dalam  hukum  Indonesia  sangat  memperhatikan  status kewarganegaraan  pemiliknya,  hal  ini  juga  berlaku  untuk  anak  sah  yang  lahir  dalam perkawinan campuran yang telah dinyatakan sah oleh hukum.
Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami  istri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  atau  rumah  tangga  yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  sebagaimana  yang  dinyatakan  dalam  Pasal  1 Undang-  Undang  Nomor  1  Tahun  1974  atau  biasa  disebut  Undang-Undang  Perkawinan. Pasal  57  UU  Perkawinan  memberikan  pengertian  perkawinan  campuran  sebagai  berikut: “Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini ialah perkawinan antara  dua  orang  yang  di  Indonesia  tunduk  pada  hukum  yang  berlainan,  karena  perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.” 1
Undang-Undang Perkawinan secara eksplisit tidak mengatur tentang perkawinan beda kewarganegaraan,  sedangkan  pada  kenyataanya  sering  terjadi  perkawinan  antara  Warga Negara  Indonesia  dengan  Warga  Negara  Asing. 2 Salah  satu  hal  yang  biasanya  menjadi kendala  bagi  orang  yang  melaksanakan  pernikahan  beda  kewarganegaraan,  baik  di  dalam maupun di luar negeri adalah mengenai perlindungan hukum apabila dalam perkawinan salah satu  orang  tua  atau  kedua  orang  tua  meninggal  dunia.  Hal  tersebut  akan  berimbas  pada pembagian  harta  warisan.  Di  samping  itu,  persoalan  yang  rentan  dan  sering  timbul  dalam perkawinan campuran adalah masalah kewarganegaraan anak, status anak, dan hak mewaris anak. 3
Anak  yang  lahir  dari  perkawinan  campuran  apabila  tidak  dilakukan  perjanjian perkawinan,  maka  terhadap  harta  benda  dalam  perkawinan  campuran  ini  tunduk  pada  Pasal 35 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang di dalamnya yaitu:
1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama,
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing- masing  sebagai  hadiah  atau  warisan,  adalah  di  bawah  penguasaan  masing-  masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.” 4
Perbedaan  kewarganegaraan  di  antara  para  pihak  yang  melakukan  hubungan  hukum akan  melahirkan  persoalan  Hukum  Perdata  Internasional,  misalnya  terkait  hak  waris  anak. Sampai saat ini, masalah waris dalam perkawinan campuran belum diatur secara tersendiri di Indonesia, sehingga masih berkaitan dengan hukum adat, hukum Islam, dan KUHPerdata.
Batasan usia dianggap anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak  yang  masih  dalam  kandungan.  Menurut  UU  No.  12  Tahun  2006  tentang Kewarganegaraan  Republik  Indonesia  (UU  Kewarganegaraan  baru)  anak  yang  lahir  dari perkawinan campuran dapat mempunyai hak kewarganegaraan ganda ( bipatride) sampai usia 18  tahun  dan  diberikan  waktu  3  tahun  untuk  menentukan  kewarganegaraan  yang  akan dipilih. 5 Hal ini sebagai wujud perlindungan Negara terhadap hak anak atas identitas diri dan kewarganegaraannya. 6
1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2 Retno S. Darussalam, Hukum Perkawinan dan Perceraian Akibat Perkawinan Campuran, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 6.
3 UU  No.  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak
4 UU  No.  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan, Pasal 35
5 UU No.  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak.
6 Undang-Undang  No.  12  Tahun  2006  Tentang  Kewarganegaraan  Republik  Indonesia.
Peraturan  ini  merubah  status  kewarganegaraan  anak  yang  lahir  dalam  perkawinan campuran,  sebelumnya  dalam  UU  No.  62  tahun  1958  (UU  Kewarganegaraan  lama)  status kewarganegaran  anak  mengikuti  kewarganegaraan  ayahnya,  sehingga  apabila  dia  tinggal  di Indonesia akan diperlakukan sebagaimana WNA. Kewarganegaraan Indonesia dari sang Ibu hanya  akan  diperoleh  oleh  sang  anak  apabila  dia  tidak  memiliki  hubungan  kekeluargaan dengan  ayahnya,  maka  lahirnya  undang-undang  ini  disambut  gembira  kaum  ibu  yang menikah  dengan  warga  negara  asing. 7 Meskipun  demikian  kewarganegaraan  ganda  ini  juga menimbulkan persoalan baru:
1. Adanya ketidakpastian hukum atas status anak, jika ada perbedaan hukum antara 2 negara, anak  harus  tunduk  pada  hukum  negara  mana,  atau  anak  terhalang  untuk  mendapat kesempatan yang sama dengan WNI, seperti kasus yang menimpa seorang anak bernama Gloria  Natapraja  Hamel  yang  memiliki  kewarganegaraan  ganda  karena  ayahnya  dari Perancis  dan  Ibunya  WNI,  oleh  karena  itu  Gloria  tidak  diperkenankan  untuk  menjadi Paskibraka karena kewarganegaraannya. 8
2. Dalam  hal  hak  waris  anak  atas  tanah,  seorang  anak  yang  berstatus  WNA  atau berkewarganegaraan ganda dapat kehilangan harta warisan mereka dari orangtuanya yang WNI,  jika  kita  mengacu  pada  Pasal  21  UU  No.  5  Tahun  1960  tentang  Pokok  Agraria (UUPA)  yang  menyatakan  bahwa  hanya  warga-negara  Indonesia  dapat  mempunyai  hak milik.  UUPA  melarang  seseorang  yang  mempunyai  kewarganegaraan  ganda  untuk memperoleh hak milik dan hak atas tanah yang lain.
Sementara  disisi  lain  negara  berkewajiban  untuk  memberikan  perlindungan  dan menjamin  hak  asasi  anak  (Pasal  1  butir  12). 9 Tidak  hanya  itu  jaminan  terhadap  hak  asasi wajib  dipenuhi  oleh  orang  tua,  keluarga,  masyarakat  dan  pemerintah.  Dengan  adanya  harta harta  peninggalan  seorang  anak  dapat  terjamin  kehidupan,  pendidikan  dan  masa  depannya, dengan  harta  tersebut  dia  dapat  melanjutkan  hidupnya,  bersekolah,  dan  berwirausaha. Apalagi  sistem  hukum  waris  di  Indonesia  menganut  asas  pewarisan  bilateral,  dimana seseorang  menerima  warisan  dari  kedua  belah  pihak  baik  dari  garis  keturunan  laki-laki ataupun  dari  perempuan,  ini  tentu  memperkuat  hak  anak  untuk  mendapat  hak  waris  atas penginggalan orangtuanya. 10

## METODE
Pada  penyusunan  jurnal  ini  menerapkan  jenis  penelitian  hukum  normatif  yang diterapkan  dengan  kajian  kepustakaan.  Terdapat  jenis  pendekatan  yang  diterapkan  yakni pendekatan  undang-undang,  analisis  konsep  hukum,  dan  pendekatan  kasus . 11 Sumber  data yang  diterapkan  berbentuk  bahan  hukum  primer  dan  sekunder.  Bahan  hukum  primer  terdiri atas  peraturan  perundang-undangan  terkait  dengan  status  dan  hak  mewaris  anak  dari perkawinan  campuran, serta bahan hukum  sekunder yang meliputi  buku-buku, literatur, dan jurnal  hukum  yang  terkait  dengan  topik  bahasan. 12 Penelitian  menggunakan  metode pendekatan secara kualitatif. Data yang diperoleh dianalisis untuk selanjutnya dideskripsikan dalam bentuk kata atau bahasa atas suatu konteks khusus yang ilmiah. 13
7 Davit  Setyawan,  “Status  Hukum  Kewarganegaraan  ‘Anak’  Hasil  Perkawinan  Campuran,”  Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2014, https://www.kpai.go.id/publikasi/artikel/status-hukum-kewarganegaraan- anak- hasilperkawinan-campuran.
8 Achmadudin Rajab,  “‘Peran Perubahan Undang-Undang  Kewarganegaraan Dalam  Mengakomodir  Diaspora Untuk  Peningkatan  Kesejahteraan  Masyarakat,’”  Jurnal Konstitusi  14,  No.  3  (2018),  hlm.  53
9 UU  No.  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak.
10 Masruroh,  Ainul,  and  Arum  Widiastuti.  "Hak  Waris  Tanah  Bagi  Anak  Yang  Lahir  dari  Perkawinan Campuran  Menurut  Hukum  Perdata  Internasional  Dan  Hukum  Islam." Jurnal  Hukum  dan  Kenotariatan , Vol.  6,  No. 3 (2022), hlm. 1425.
11 Muhammad,  Abdulkadir.  Hukum  dan  Penelitian  Hukum,  Bandung,  Citra  Aditya,  2004,  134.
12 Soekanto,  Soerjono  dan  Mamudji,  Sri.  Penelitian  Hukum  Normatif,  (Jakarta,  Rajawali  Press,  2001),  14.
13 Moleong,  Lexy  J.,  Metodologi  Penelitian  Kualitatif,  Bandung,  PT  Remaja  Rosdakarya.  2005,  5

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Status  Kewarganegaraan  dari  Anak  yang  dilahirkan  dari  Perkawinan  Campuran  di Indonesia
Dalam  hal  perkawinan  campuran  masalah  status  anak  ini  juga  menghadapi permasalahan yaitu berkaitan dengan kewarganegaraan dari anak. Selain  daripada itu dalam UU  Perkawinan  mengenai  kedudukan  anak  telah  diatur  pada  Bab  9  dalam  Pasal  42  sampai Pasal 44 yang antara lain menentukan:
1. Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai  akibat perkawinan yang sah (Pasal 42).
2. Anak  yang  dilahirkan  di  luar  perkawinan  hanya  mempunyai  hubungan  perdata  dengan ibunya dan keluarga ibunya (Pasal 43 ayat (1)).
3. Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzinah dan anak itu akibat daripada perzinahan tersebut (Pasal 44 ayat (1)).
4. Pengadilan memberikan keputusan tentang sah atau tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan. (Pasal 44 ayat (2)).
Bertitik  tolak  dari  pengaturan  tersebut,  bahwa  UU  Perkawinan  tidak  mengatur mengenai  anak hasil perkawinan antar bangsa  Indonesia dengan bangsa asing  karena dalam Pasal  42  tersebut  hanya  mengatur  mengenai  kedudukan  anak.  Dengan  demikian  dapat disimpulkan bahwa UU Perkawinan hanya mengatur kedudukan anak hasil pernikahan antara warga negara Indonesia saja. Sedangkan apabila perkawinan yang berbeda kewarganegaraan, masalah kedudukan anak atau status anak ini memang dapat menimbulkan permasalahan. 14 Dari  segi  hukum,  Undang-Undang  No.  12  tahun  2006  tentang  Kewarganegaraan bertujuan  memberikan  perlindungan  hukum  kepada  perempuan  WNI  yang  menikah  dengan laki-laki WNA agar mereka tidak kehilangan haknya sebagai warga negara Indonesia, tetapi diberikan  pilihan  untuk  tetap  mempertahankan  status  kewarganegaraannya  sebagai  warga negara  Indonesia  atau  mengikuti  kewarganegaraan  pasangannya  yang  berkewarganegaraan asing; dan untuk jaminan kepastian hukum berupa kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anakanak  yang  lahir  dari  perkawinan  campuran  antara  ibu  WNI  dan  ayah  WNA  sampai berumur  18  tahun  atau  sudah  kawin,  dan  setelah  itu  anak  hasil  pekawinan  campuran  harus memilih kewarganegaraannya.
Dari  segi  sosial,  latar  belakang  pengaturan  status  kewarganegaraan  bagi  anak  hasil perkawinan campur dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2006 adalah perlakuan diskriminasi terhadap  anak  hasil  perkawinan  campur  yang  sah  dari  seorang  ibu  WNI  dan  seorang  ayah WNA,  anak  yang  lahir  di  luar  perkawinan  campur  yang  sah  dari  seorang  ibu  WNA  yang diakui  oleh  seorang  ayah  WNI  sebagai  anaknya  dan  anak  dari  ibu  WNI  yang  lahir  di  luar perkawinan  yang  sah  dengan  seorang  ayah  WNA,  yaitu  tidak  adanya  jaminan  kepastian hukum sebagai WNA. 15
Dalam hubungan dengan anak hasil dari perkawinan campuran diatur dalam Pasal 6 jo Pasal  4  huruf  c  dan  d.  Kepada  mereka  ini  diberi  kewarganegaraan  ganda  terbatas  sampai berusia 18 (delapan belas) tahun. Jika terjadi perceraian Pasal 29 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Perlindungan Anak, menentukan:
1. Jika  terjadi  perkawinan  campuran  antara  Warga  Negara  Republik  Indonesia  dan  Warga Negara  Asing,  anak  yang  dilahirkan  dari  perkawinan  tersebut  berhak  memperoleh
14 Edithafitri, Rahmadika  Safira. "Hak Waris  Anak Yang Lahir Dari  Perkawinan  Campuran  Terhadap Hak Milik  Atas Tanah." Lex Administratum 5.7 (2017), hlm. 30.
15 Darwis  L.  Rampay,  Hak  Waris  Anak  Dalam  Perkawinan  Campuran  Berdasarkan  Undang-Undang  No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan, Jurnal Morality, Volume 2, Nomor 2, (2022).
kewarganegaraan  dari  ayah  atau  ibunya  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.
2. Dalam hal terjadinya perceraian dari perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), anak  berhak  memilih  atau  berdasarkan  putusan  pengadilan,  berada  dalam  pengasuhan salah satu dari kedua orang tuanya.
3. Dalam hal  ini terjadi  perceraian sebagaimana dimaksud dalam ayat  (2),  sedangkan  anak belum mampu menentukan pilihan dan ibunya berkewarganegaraan Republik Indonesia, demi  kepentingan  terbaik  anak  atau  atas  permohonan  ibunya,  pemerintah  berkewajiban mengurus status Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak tersebut. 16
Beberapa  asas  yang  berkembang  di  dalam  hukum  perdata  internasional  tentang akibat-akibat perkawinan (seperti masalah hak dan kewajiban suami istri, hubungan orang tua dan  anak,  kekuasaan  orang  tua,  harta  kekayaan  perkawinan,  dan  sebagainya)  adalah  bahwa akibat-akibat perkawinan tunduk pada:
1. Sistem hukum tempat perkawinan diresmikan ( lex loci celebrationis ).
2. Sistem  hukum  dari  tempat  suami  istri  bersama-sama  menjadi  warga  negara  setelah perkawinan (gemeenschapelijke nationaliteit/joint nationality) .
3. Sistem  hukum  dari  tempat  suami  istri  berkediaman  tetap  bersama  setelah  perkawinan (gemeenschapelijke woonplaats/joint residence) , atau tempat suami istri berdomisili tetap setelah perkawinan.
Untuk  anak  yang  lahir  dari  perkawinan  campuran,  ayah  dan  ibunya  memiliki kewarganegaraan  yang  berbeda  dan  tunduk  pada  dua  yurisdiksi  hukum  yang  berbeda.  Di bawah Undang-Undang kewarganegaraan yang lama, anak hanya mengikuti kewarganegaraan  ayah,  tetapi  di  bawah  Undang-Undang  kewarganegaraan  yang  baru,  anak memiliki dua kewarganegaraan. perkawinan campuran ialah perkawinan antar warga negara Indonesia dan warga negara asing.
Dengan adanya unsur asing pada perkawinan campuran, maka perkawinan campuran berada  di  dalam  ranah  atau  lapangan  Hukum  Perdata  Internasional  (HPI).  Hal  ini  karena disebabkan  adanya  foreign  element  yang  dalam  hal  ini  adalah  perbedaan  kewarganegaraan antara  kedua  belah  pihak.  Adanya  unsur  kewarganegaraan  asing  inilah  yang  kemudian melahirkan suatu hubungan yang bersifat Internasional. Adanya hubungan perkawinan antara perempuan  dan  laki-laki  yang  menundukkan  diri  kepada  hukum  yang  berbeda  tentunya  di kemudian  hari  dapat  menimbulkan  suatu  implikasi  yuridis  (akibat  hukum)  pada  lapangan hukum keluarga dalam Hukum Perdata Internasional. 17
Selanjutnya  persoalan  yang  timbul  adalah  hukum  manakah  yang  harus  diperlukan terhadap  status  personil  sehubungan  dengan  adanya  peristiwa  hukum  yang  termasuk  ke dalam  hubungan  Hukum  Perdata  Internasional.  Sehubungan  dengan  hal  ini  maka  di  dalam Hukum  Perdata  Internasional  kita  mengenal  adanya  2  (dua)  aliran  atau  prinsip  mengenai hukum yang berlaku terhadap status personil ini, yaitu:
1. Prinsip  personalitas  yang  menentukan  bahwa  status  personil  dari  pada  seseorang  baik Warga  Negara  Indonesia  maupun  warga  Negara  Asing  adalah  ditentukan  oleh  hukum nasionalnya.  Jadi  di  manapun  seseorang  itu  berada,  maka  status  personil  berlaku  hukum nasionalnya;
2. Prinsip Teritorialitas yang menentukan bahwa hukum yang berlaku bagi status personilnya seseorang di mana orang tersebut berada atau hukum di mana ia berdomisili. 18
16 M undung, Delvia Jenita, Harly Stanly Muaja, and Feiby S. Wewengkang. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan  Hak  Waris  Anak  Dalam  Perkawinan  Campuran  Ditinjau  Dari  Hukum  Perdata Internasional." Lex Privatum 12.1 (2023).
17 Putu Devi Yustisia Utami, Implikasi Yuridis Perkawinan Campuran Terhadap Pewarisan Tanah Bagi Anak, Jurnal Universitas Udayana, Denpasar, Bali, hal. 82, 20 April 2023.
18 Mundung, Delvia  Jenita, Harly  Stanly  Muaja, and  Feiby  S. Wewengkang, Op. cit.
Status anak dalam perkawinan campuran menurut teori hukum perdata internasional, untuk menentukan status anak dan hubungan antara anak dan orang tua, perlu dilihat dahulu perkawinan  orang  tuanya  sebagai  persoalan  pendahuluan,  apakah  perkawinan  orang  tuanya sah  sehingga  anak  memiliki  hubungan  hukum  dengan  ayahnya,  atau  perkawinan  tersebut tidak  sah,  sehingga  anak  dianggap  sebagai  anak  luar  nikah  yang  hanya  memiliki  hubungan hukum dengan ibunya. 19 Sehingga, perlu diperhatikan prosedur perkawinan dari orangtuanya sudah memenuhi  persyaratan agar perkawinan tersebut  dinyatakan sah.  Apabila perkawinan tersebut  sah, maka status anak tersebut  merupakan anak yang sah dan dapat  mewarisi  harta kedua orang tuanya.
Perkawinan  yang  dilangsungkan  di  luar  Indonesia  antara  dua  orang  Warga  Negara Indonesia  atau  seorang  Warga  Negara  Indonesia  dengan  Warga  Negara  Asing  adalah  sah bilamana  dilakukan  menurut  hukum  yang  berlaku  di  negara  dimana  perkawinan  itu dilangsungkan,  dan  bagi  Warga  Negara  Indonesia  tidak  melanggar  ketentuan  UU Perkawinan. 20
Bagi  WNI  yang  akan  melangsungkan  pernikahannya  di  Luar  Negeri  harus menyampaikan  kehendak  nikahnya  ke  bagian  konsuler  Perwakilan  RI  di  Luar  Negeri. Penghulu  di  Luar  Negeri  harus  memastikan  bahwa  berkas  pemberitahuan  kehendak  nikah telah  dipenuhi.  Apabila  calon  pengantin  WNI  nya  adalah  seorang  wanita  hendaknya memastikan  kehadiran  wali  atau  surat  wakalah  wali  yang  diketahai  oleh  kepala KUA/Penghulu  setempat  di  Indonesia  dan  dilegalisasi  oleh  pejabat  yang  membidangi kepenghuluan  di  Departemen  Agama  Pusat.  Setelah  pengumuman  nikah  dipampang  selama sepuluh  hari  kerja  maka  akad  nikah  sudah  boleh  dilaksanakan.  Pelaksanaan  akad  nikah kurang  dari  sepuluh  hari  kerja  hanya  dapat  dilangsungkan  oleh  penghulu  jika  terdapat keadaan-keadaan mendesak, dan itupun harus memperoleh dispensasi dari Kantor Perwakilan RI  di  Negara  setempat  terlebih  dahulu.  Prosesi  akad  nikah  yang  terlaksana  di  luar  negeri sama  saja  dengan  prosesi  akad  nikah  yang  ada  di  dalam  negeri.  Jika  perkawinan  campuran dilaksanakan  di  negara  pihak  lainnya  itu,  maka  berlakulah  ketentuan  tentang  tata  cara menurut  hukum  di  negara  yang  bersangkutan.  Selama  para  pihak  telah  melaksanakan pencatatan  perkawinan  di  luar  negeri  sesuai  hukum  yang  berlaku  di  negara  tempat perkawinan  tersebut  dilangsungkan,  maka  perkawinan  adalah  sah  dengan  segala  akibat hukumnya.  Namun,  untuk  sahnya  perkawinan  yang  dilangsungkan  di  luar  negeri  tersebut menurut  hukum  Indonesia  harus  dilakukan  pencatatan  dan  pelaporan  pada  Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Indonesia dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. 21
Sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (2) UU Perkawinan yang berbunyi: “Dalam waktu  1  (satu)  tahun  setelah  suami  istri  itu  kembali  di  wilayah  Indonesia  surat  bukti perkawinan  mereka  harus  didaftarkan  di  Kantor  Pencatatan  Perkawinan  tempat  tinggal mereka”.
Apabila  perkawinan  terebut  tidak  dicatatkan  di  Indonesia,  perkawinan  tersebut dianggap  tidak  pernah  ada.  Hal  ini  pun  diperkuat  dengan  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung No.3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Makamah Agung Tahun Bagi Pengadilan yang berbunyi: “Dalam hal terjadi perkawinan yang dilakukan di luar negeri  yang  tidak  dicatatkan  di  Kantor  Pencatat  Perkawinan  di  Indonesia  maka  perkawinan itu dianggap tidak pernah ada.”
Terhadap ketentuan seperti yang telah dijelaskan di atas, almarhumah Swita Motiram setelah  ia  menjadi  Warga  Negara  Indonesia  seharusnya  melakukan  pencatatan  perkawinan, perceraian  yang  dilakukan  di  luar  negeri  (Hongkong),  serta  anak  yang  dilahirkan  dalam
19 Darwis L.  Rampay, Op. cit , hlm. 6.
20 Hilman Hadikusuma. 1990. Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat,  Hukum Agama. Bandung: Mandar Maju, hlm. 20.
21 Irma Devita Purnamasari. 2011. Kiat-Kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Memahami Masalah Hukum Pertanahan. Jakarta: Kaifa, hlm. 157.
perkawinan  tersebut  pada  Kantor  Pencatatan  Perkawinan  di  Indonesia,  agar  anak  dari Almarhumah  Swita  Motiram  dapat  diakui  oleh  hukum  di  Indonesia.  Demikian  jelas  sudah bahwa  dengan  tidak  didaftarkannya  Sunesh  Rattan  Ladharam  pada  Kantor  Pencatatan Perkawinan  di  Indonesia,  meskipun  ia  sebagai  anak  dari  Almarhumah  Swita  Motiram  akan tetapi  ia  sebagai  Warga  Negara  Asing,  maka  terhadapnya  tidak  bisa  diberlakukan  hukum yang     berlaku di Indonesia.

## Kedudukan Hukum Anak dari Perkawinan dalam Hak Mewaris Tanah di Indonesia
Peralihan hak atas tanah dapat melalui jual beli, tukar menukar, hibah ataupun karena pewarisan. Dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria menjelaskan bahwa jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, dan perbuatan-perbuatan lain  yang dimaksudkan  untuk  pemindahan  hak  milik  serta  pengawasannya  diatur  dengan  Peraturan Pemerintah. 22
Perolehan  hak  lazimnya  terjadi  karena  pemindahan  hak  secara  khusus  atau  satu persatu dari seorang kepada orang lain, misalnya karena jual beli, pemberian, pertukaran dan sebagainya.  Namun  ada  juga  perolehan  hak  secara  umum,  tidak  memakai  perincian  satu persatu. Hal ini terjadi pada suatu pewarisan atau perkawinan dengan percampuran kekayaan. Seorang  ahli  waris  mendapat  seluruh  atau  sebagian  dari  semua  hak  si  meninggal.  Seorang isteri  yang  kawin  dalam  percampuran  kekayaan  memperoleh  separuh  dari  semua  hak-hak suaminya. 23
Akibat  hukum  dari  peralihan  hak  tersebut,  maka  seseorang  akan  kehilangan  hak terhadap  sesuatu  benda,  dan  orang  lain  mendapatkan  hak  tersebut  karena  sesuatu  hal sebagaimana yang dijelaskan, yakni  dapat  melalui  jual beli, warisan, pemberian, wasiat  dan sebagainya. Suatu benda milik seseorang kemudian dialihkan hak miliknya kepada orang lain melalui  hal-hal  tersebut  di  atas,  maka  orang  yang  bersangkutan  tidak  dapat  lagi  menguasai benda tersebut, karena hak miliknya sudah beralih kepada orang lain. 24
Salah  satu  cara  untuk  memperoleh  hak  kebendaan  dalam  hukum  perdata  adalah melalui  pewarisan.  Hak  kebendaan  diperoleh  berdasarkan  pewarisan  menurut  hukum  waris yang  berlaku.  Ada  tiga  macam  hukum  waris  yang  berlaku,  yaitu  hukum  waris  adat,  hukum waris Islam dan hukum waris perdata. 25 Hukum waris mengatur cara beralihnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban atas harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada orang lain yang masih hidup. Dalam membicarakan hukum waris maka ada 3 hal yang perlu mendapat perhatian: 26
1. Orang yang meninggal dunia, yang meninggalkan harta kekayaan;
2. Ahli waris yang berhak menerima harta kekayaan itu;
3. Harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris, dan yang akan beralih kepada ahli waris. Dalam  Pasal  58  Undang-Undang  Perkawinan  ditetapkan  bagi  orang-orang  yang berlainan  kewarganegaraan  yang  melakukan  perkawinan  campuran,  dapat  memperoleh kewarganegaraan  suami/  istrinya  dan  dapat  pula  kehilangan  kewarganegaraannya,  menurut cara-cara  yang  telah  ditentukan  dalam  Undang-Undang  Kewarganegaraan  Republik Indonesia. Kedudukan anak dalam hal ke warganegaraan, anak yang belum berumur 18 tahun dan  belum  kawin  yang  mempunyai  hubungan  kekeluargaan  dengan  ayahnya  memperoleh status  kewarganegaraan  ayahnya  (Pasal  13  Undang-Undang  Kewarganegaran  Republik Indonesia). 27
22 Andrian  Sutedi.  2006.  Peralihan  Hak  Atas  Tanah  Dan  Pendaftarannya.  ( Jakarta:  Sinar  Grafika), hlm  3.
23 Subekti.  2001.  Pokok-Pokok  Hukum  Perdata.  Jakarta:  Intermasa,  hlm  73.
24 Ibid, hlm. 74.
25 Abdulkadir  Muhammad.  2000.  Hukum  Perdata  Indonesia.  Bandung:  Citra  Aditya  Bakti,  hlm.  114.
26 Ali  Afandi. 1997.  Hukum  Waris  Hukum  Keluarga  dan Hukum  Pembuktian. Jakarta:  Rineka  Cipta,  hlm 14.
27 Subekti, Op. cit.
Terhadap  WNI  yang  melakukan  perkawinan  campuran  dengan  WNA,  tetap  dapat memiliki hak milik atas tanah sepanjang WNI tersebut tidak melepaskan kewarganegaraannya  mengikuti  kewarganegaraan  suami  atau  istrinya,  juga  sepanjang  WNI yang  melakukan  perkawinan  campuran  tersebut  melakukan  perjanjian  kawin  terhadap pemisahan  harta  kekayaan.  Apabila  WNI  yang  melakukan  perkawinan  campuran  tersebut berdomisili  di  luar  negeri,  dapat  menunjukkan  bukti  kewarganegaraannya  melalui  paspor yang dimilikinya. 28
Menyangkut status anak yang lahir dari pasangan kawin campur diatur dalam Pasal 59 ayat  (1)  Undang-Undang  Perkawinan,  kewarganegaraan  si  anak  yang  diperoleh  sebagai akibat perkawinan atau putusnya perkawinan orang tuanya menentukan hukum yang berlaku, baik  mengenai  hukum  publik  maupun  hukum  perdata.  Kewarganegaraan  anak  yang  lahir dalam  perkawinan  campuran  akan  menentukan  terhadap  hak  milik  atas  tanah  yang  akan diwarisinya  nanti.  Kedudukan  hak  milik  atas  tanah  yang  diperoleh  akibat  pewarisan  dalam perkawinan  campuran  adalah  sama  dengan  kedudukan  hak  milik  atas  tanah  yang  dimiliki oleh  WNI,  sepanjang  ahli  waris  yang  menerima  warisan  hak  milik  atas  tanah  tersebut merupakan  seorang  WNI.  Bahkan  jika  ahli  waris  tersebut  berdomisili  di  luar  negeri  dapat memiliki  hak  milik  atas  tanah  tersebut  dapat  menunjukkan  paspor  kewarganegaraan Indonesia. 29
Di Indonesia, pengaturan mengenai siapa saja yang berhak menjadi  ahli waris diatur di  dalam  Pasal  852  Kitab  Undang-Undang  Perdata.  Berdasarkan  pasal  tersebut  mengenai hukum  kewarisan,  dikatakan  bahwa  anak-anak  atau  keturunan  yang  lahir  dari  orangtuanya, berhak  untuk  mewarisi  harta  peninggalan  dari  para  orangtuanya,  dari  garis  lurus  keatas seperti, kakek dan nenek mereka, atau dari keluarga-keluarga  yang sedarah dengan mereka, tanpa membedakan besaran perolehannya baik  bagi  yang berjenis  kelamin  laki-laki ataupun perempuan, dan tanpa membedakan siapa yang lahir lebih dulu. Dalam hal adanya perbedaan kewarganegaraan  antara  pewaris  dengan  ahli  waris,  hal  ini  tidak  menyebabkan  gugur  atau hilangnya ataupun menghalangi seseorang untuk mendapatkan hak mewaris seseorang selaku ahli  waris  dari  pewaris.  Sehingga  dari  pengertian  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  ahli waris  berkewarganegaraan  asing  atau  Warga  Negara  Indonesia  yang  telah  berpindah kewarganegaraan menjadi Warga Negara Asing tetap berhak untuk mewaris.
Pembagian  hak  atas  tanah  waris  warga  negara  Indonesia  yang  ditinggalkan  oleh pewaris  untuk  ahli  waris  berupa  tanah  namun  setelahnya  merubah  kewarganegaraan,  maka terdapat  beberapa  ketentuan  yang  harus  dijalani  berkaitan  dengan  UUPA.  Dengan berpindahnya kewarganegaraan akan berdampak pada hilangnya hak milik atas tanah namun dalam hal waris sedikit  berbeda. Larangan kepemilikan tanah oleh Warga Negara Indonesia (WNI)  yang  berpindah  kewarganegaraan  bukan  menyebabkan  hak  warisnya  menjadi  gugur, solusinya  ahli  waris  dapat  memperoleh  ganti  dalam  bentuk  uang  tunai  atau  hasil  penjualan atas tanah waris, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUPA.
Berdasarkan peraturan mengenai kewarisan dalam KUH Perdata dan UndangUndang Pokok  Agraria,  Ahli  waris  yang  telah  berpindah  kewarganegaraan  dari  Warga  Negara Indonesia  menjadi  Warga  Negara  Asing  tetap  berhak  untuk  mewaris  dari  pewaris berkewarganegaraan  Indonesia,  hanya  apabila  harta  warisan  peninggalan  dari  pewaris  ini berupa hak milik atas tanah, maka sesuai dengan ketentuan dari Pasal 21 ayat (3) ahli waris berkewarganegaraan asing ini wajib untuk  melepaskan hak itu dalam jangka waktu  1 (satu) tahun  semenjak  hilangnya  kewarganegaraan  Indonesia  nya.  Dan  apabila  ahli  waris berkewarganegaraan  asing  tersebut  tidak  mau  melepaskan  hak  nya  maka  hak  tersebut menjadi hapus karena hukum dan tanahnya jatuh kepada Negara. Atau Ahli waris yang telah
28 Irvan, Muhammad, Kurnia Warman, and Sri Arnetti. "Proses Peralihan Hak Milik atas Tanah Karena Pewarisan  dalam  Perkawinan  Campuran." Lambung  mangkurat  law journal 4.2  (2019), hlm. 159.
29 Ibid.
berpindah  kewarganegaraan  dari  Warga  Negara  Indonesia  (WNI)  menjadi  Warga  Negara Asing  (WNA)  ini  tetap  berhak  mendapatkan  bagian  warisan  dari  tanah  hak  milik  tersebut tetapi tidak untuk dimiki melainkan hanya berhak untuk mengambil sejumlah nilai atau harga yang  sama  atas  barang  tersebut.  Pada  prinsipnya  orang  asing  tidak  dapat  menguasai  dan memiliki tanah dengan hak milik. Namun demikian masih terdapat kemungkinan orang asing menguasai dan memiliki tanah dengan status hak milik. Kemungkinan itu diatur dalam Pasal 21 ayat 3 UUPA.
Hak  atas  tanah  merupakan  suatu  hak  untuk  menguasai  tanah  oleh  Negara  yang diberikan  kepada  seseorang,  sekelompok  orang,  maupun  kepada  badan  hukum  baik  warga negara Indonesia (WNI) maupun warga negara Asing (WNA). Negara merupakan organisasi kekuasaan tertinggi seluruh rakyat, yang mempunyai wewenang berdasar hak menguasai dari Negara  yang  digunakan  untuk  tujuan  mencapai  sebesar-besar  kemakmuran  rakyat.  Dasar pengaturan  hak  atas  tanah  sebagaimana  tertuang  pada  Pasal  4  ayat  (1)  UUPA  yang menyebutkan  atas  dasar  hak  menguasai  dari  Negara  sebagai  yang  dimaksud  dalam  Pasal  2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang  lain  serta  badan-badan  hukum.  Secara  umum  peruntukan  hak-hak  atas  tanah  dibeda- bedakan  pada  jenis  pemanfaatannya,  serta  pada  subyek  hukum  yang  akan  menjadi pemiliknya, dapat diklasifikasikan sebagai berikut, yaitu: 30
1. Hak Milik;
2. Hak Guna Usaha;
3. Hak Guna Bangunan;
4. Hak Pakai.
Pada  prinsipnya,  yang  dapat  menjadi  pemegang  hak  atas  tanah  hanyalah  subyek hukum  yang  memenuhi  syarat  sebagai  pemegang  jenis  hak  atas  tanah  dimaksud.  Dari  jenis hak  atas  tanah  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya  dapat  diketahui  bahwa  orang  asing  hanya dapat  memiliki  hak  pakai  atas  tanah  dan  hak  sewa  untuk  bangunan.  Undang-undang  Pokok Agraria  telah  menjabarkan  macam-macam  hak  atas  tanah  yang  ada  di  Indonesia,  salah satunya adalah hak milik. Hak milik adalah hak yang terkuat, dan terpenuh dimana hak milik memberikan  kewenangan  kepada  pemiliknya  untuk  memberikan  kembali  suatu  hak  lain  di atas  bidang  tanah  yang  menjadi  hak  milik  baginya  (dapat  berupa  Hak  Guna  Bangunan  atau Hak Pakai, dengan pengecualian Hak Guna Usaha).
Terhadap subyek pemegang hak milik, Warga Negara  Indonesia (WNI) adalah satu- satunya  yang  dapat  menggunakan  hak  milik  atas  suatu  tanah.  Dalam  Pasal  21  UUPA disebutkan yang dapat mempunyai Hak Milik, yaitu:
1. Hanya Warga Negara Indonesia dapat mempunyai hak milik.
2. Oleh  Pemerintah  ditetapkan  badan-badan  hukum  yang  dapat  mempunyai  hak  milik  dan syarat-syaratnya.
3. Orang  asing  yang  sesudah  berlakunya  Undang-undang  ini  memperoleh  hak  milik  karena pewarisan tanpa  wasiat  atau percampuran harta  karena perkawinan, demikian pula warga negara  Indonesia  yang  mempunyai  hak  milik  dan  setelah  berlakunya  undang-  undang  ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu dalam jangka waktu satu tahun sejak  diperolehnya  hak  tersebut  atau  ilangnya  kewarganegaraan  itu.  Jika  sesudah  jangka waktu  tersebut  lampau  hak  milik  itu  tidak  dilepaskan,  maka  hak  tersebut  hapus  karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung.
30 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Harta Kekayaan, Hak -Hak Atas Tanah Edisi 1 Cet 5, Jakarta: Kencana  Prenada  Media  Group,2008, 5-26.
4. Selama seseorang di samping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan  asing  maka  ia  tidak  dapat  mempunyai  tanah  dengan  hak  milik  dan baginya berlaku ketentuan dalam ayat (3) Pasal ini.
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  mengenai  Peraturan  Dasar  PokokPokok Agraria  menganut  prinsip  nasionalitas,  yaitu  hanya  Warga  Negara  Indonesia  yang mempunyai  hubungan  sepenuhnya  dengan  tanah.  Hubungan  yang  dimaksud  adalah  dalam wujud  Hak  Milik.  Terkait  dengan  Hukum  Tanah  Nasional  dimana  asas  nasionalitas sebagaimana  asas  utama  dalam  Undang-Undang  Pokok  Agraria  (UUPA)  yang  hanya memberikan hak kepada Warga Negara Indonesia (WNI) dalam hal pemilikan hak atas tanah, yang  mana  menutup  kemungkinan  bagi  Warga  Negara  Asing  (WNA)  untuk  dapat memilikinya.  Penerapan  asas  nasionalitas  dalam  UUPA  tidak  sepenuhnya  melarang  asing untuk memiliki hak atas tanah. Menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  9  Tahun  1999  tentang  Tata  Cara Pemberian  dan  Pembatalan  Hak  Atas  Tanah  Negara  dan  Hak  Pengelolaan  bahwa  hak  milik dapat dipunyai oleh setiap Warga Negara Indonesia tanpa menyebutkan perbedaan suku atau etnis.
Bagi  Warga  Negara  Asing  di  Indonesia  undang-undang  memberikan  pengaturan tentang penguasaan atas tanah yang dapat  dimilikinya, secara umum penguasaan tanah oleh Warga  Negara  Asing  (WNA)  dan  badan  hukum  asing  mempunyai  perwakilan  di  Indonesia diatur  dalam  Pasal  41  dan  42  UUPA  yang  diatur  lebih  lanjut  dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna  Usaha,  Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai  Atas Usaha,  Hak  Guna  Bangunan  Dan  Hak  Pakai  Atas  Tanah,  dan  berdasarkan  Pasal  42  UUPA menyebutkan bahwa bagi Warga Negara Asing yang berkedudukan di  Indonesia hanya bisa mempunyai  Hak  Pakai. 31 Dengan  terbitnya  Undang-Undang  Nomor  12  tahun  2006  tentang kewarganegaraan  Indonesia  maka  setiap  orang  asing  yang  berada  di  Indonesia  harus memenuhi  syarat-syarat  keimigrasian  yaitu  mempunyai  izin  tinggal  tetap,  mempunyai  izin kunjungan dan mempunyai izin tinggal terbatas. 32
Pada  dasarnya  Warga  Negara  Asing  yang  tinggal  di  Indonesia  hanya  bisa  memiliki tanah dan bangunan dengan hak pakai atau hak sewa. Hal ini diatur didalam Pasal 3 Permen Agraria Nomor 29 tahun 2016, yaitu:
1. Orang  Asing  pemegang  izin  tinggal  di  Indonesia  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan, dapat memiliki rumah untuk tempat tinggal atau hunian dengan Hak Pakai.
2. Dalam  hal  Orang  Asing  meninggal  dunia,  maka  rumah  tempat  tinggal  atau  hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwariskan.
3. Dalam hal ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Orang Asing, maka ahli  waris  harus  mempunyai  izin  tinggal  di  Indonesia  sesuai  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 103 tahun 2015 yang menyebutkan bahwa salah  satu  penguasaan  hak  atas  tanah  yang  dapat  dijadikan  suatu  objek  hunian  bagi  Warga Negara  Asing  (WNA)  hanyalah  hak  pakai  atau  hak  pakai  di  atas  hak  milik.  Sebagaimana diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Bangunan, Hak Guna  Usaha  dan  Hak  Pakai,  diatur  mengenai  Hak  Pakai  selain  dapat  dimiliki  oleh  Warga Negara Indonesia, Hak Pakai ini juga sebagai satu-satunya hak atas tanah yang dapat dimiliki oleh orang asing di Indonesia. Aturan lain yang mengatur mengenai pemilikan tempat tinggal atau  hunian  oleh  Orang  Asing  yang  berkedudukan  di  Indonesia  dijelaskan  dalam  Pasal  52 Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2011  tentang  Perumahan  dan  Kawasan  Permukiman,
31 Maria  S.W  Sumardjono,  Kebijakan  Pertanahan,  (Jakarta:  Buku  Kompas,  2009),  hlm.  1.
32 Ibid, hlm. 55.
dimana  Orang  Asing  dapat  menghuni  atau  menempati  rumah  di  Indonesia  dengan  cara  hak sewa atau hak pakai.
Apabila  dilihat  dari  ketentuan  Pasal  39  Undang  –  Undang  No.  40  Tahun  1996 mengenai  subjek  hak  pakai,  maka  sudah  jelas  bahwa  warga  asing  yang  berkedudukan  di Indonesia dapat mempunyai hak pakai atas tanah. Hak Pakai secara khusus diatur pada Pasal 41  sampai  dengan  Pasal  43  UUPA  dan  pada  Pasal  39  sampai  dengan  Pasal  58  Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah.
Jangka  waktu  hak  pakai  diatur  di  dalam  Undang-Undang  No.  40  Tahun  1996,  pada Pasal  45, selain pada undang-undang tersebut,  jangka waktu  hak pakai  juga diatur di  dalam Pasal 4 huruf a ayat (2) PP Nomor 103 Tahun 2015. Dalam ketentuan ini diberikan hak kepad a Warga Negara Asing (WNA) untuk melakukan perpanjangan atas hak pakai yang diberikan kepadanya  untuk  jangka  waktu  20  (dua  puluh)  tahun  dan  dapat  diperbaharui  kembali  untuk jangka  waktu  maksimal  30  (tiga  puluh)  tahun,  sehingga  total  jangka  waktu  yang  diberikan kepada  WNA  untuk  menguasai  hak  pakai  adalah  80  (delapan  puluh)  tahun.  Total  jangka waktu  tersebut,  lebih  lama  dibandingkan  dengan  total  jangka  waktu  yang  diatur  dalam  PP Nomor 40 Tahun 1996. 33
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat  diartikan  bahwa  kedudukan  hak  milik  atas  tanah karena pewarisan dalam perkawinan campuran mempunyai kekuatan hukum yang sah apabila telah  memenuhi  segala  ketentuan  dan  syarat-syarat  yang  telah  ditentukan  oleh  undang- undang dan peraturan lainnya. Sepanjang telah terjadi  perjanjian kawin terhadap pemisahan harta dalam perkawinan campuran. Dimana hak milik atas tanah tersebut diwariskan kepada ahli waris yang mempunyai kewarganegaraan Indonesia.

## KESIMPULAN
1. Status  kewarganegaraan  dari  anak  yang  dilahirkan  dari  perkawinan  campuran  di Indonesia yang telah sesuai  prosedur hukum  di  Indonesia adalah  anak sah dan memiliki warga negara yang dipilih anak tersebut nantinya. Apabila ternyata perkawinan campuran tersebut  tidak  dilaksanakan  sesuai  ketentuan  hukum  maka  status  anak  tersebut  adalah anak  luar  kawin  dan  hanya  memiliki  hubungan  hukum  dengan  ibunya  sehingga kewarganegaraan anak sesuai dengan kewarganegaraan ibunya.
2. Anak  hasil  perkawinan  campuran  yang  bukan  warga  Negara  Indonesia  tidak  dapat mewarisi  hak  milik  atas  tanah  di  Indonesia.  Apabila  anak  tersebut  merupakan  warga Negara  Indonesia  yang  berpindah  kewarganegaraan,  maka  dalam  jangka  waktu  1  (satu tahun)  sejak  hilangnya  kewarganegaraa  Indonesia,  wajib  menyerahkan  hak  milik  atas tanah tersebut. Hal ini dikarenakan Warga Negara Asing tidak dapat memegang hak milik atas tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## REFERENSI
Abdulkadir Muhammad. Hukum Perdata Indonesia. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000). Achmadudin  Rajab,  “‘Peran  Perubahan  Undang-Undang  Kewarganegaraan  Dalam Mengakomodir  Diaspora  Untuk  Peningkatan  Kesejahteraan  Masyarakat,’”  Jurnal Konstitusi 14, No. 3 (2018), hlm. 531.
Ali Afandi. 1997. Hukum Waris Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian. (Jakarta: Rineka Cipta, 1997).
33 Trovani, Clarinta. "Hak Ahli Waris  Berkewarganegaraan  Asing Terhadap  Harta  Warisan  Berupa Tanah Hak Milik  Dari Pewaris Berkewarganegaraan Indonesia." Indonesian Notary 3.1 (2021), hlm. 10.
Darwis  L.  Rampay,  Hak  Waris  Anak  Dalam  Perkawinan  Campuran  Berdasarkan UndangUndang  No.  12  Tahun  2006  Tentang  Kewarganegaraan,  Jurnal  Morality, Volume 2, Nomor 2,  (2022). Edithafitri, Rahmadika Safira. "Hak Waris  Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campu
Davit  Setyawan,  “Status  Hukum  Kewarganegaraan  ‘Anak’  Hasil  Perkawinan  Campuran,”
Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2014,
https:// www.kpai.go.id/publikasi/artikel/status-hukum-
kewarganegaraan-anak- hasilperkawinan-campuran.ran Terhadap Hak Milik Atas Tanah." Lex Administratum 5.7 (2017), hlm. 30.
Hilman  Hadikusuma.  Hukum  Perkawinan  Indonesia  Menurut  Perundangan,  Hukum  Adat, Hukum Agama. (Bandung: Mandar Maju, 2023).
Irma  Devita  Purnamasari.  Kiat-Kiat  Cerdas,  Mudah  dan  Bijak  Memahami  Masalah  Hukum Pertanahan. (Jakarta: Kaifa, 2011).
Irvan, Muhammad, Kurnia Warman, and Sri Arnetti. "Proses Peralihan Hak Milik atas Tanah Karena  Pewarisan  dalam  Perkawinan  Campuran." Lambung  mangkurat  law  journal 4.2 (2019).
Kartini  Muljadi  dan  Gunawan  Widjaja,  Seri  Hukum  Harta  Kekayaan,  Hak-Hak  Atas  Tanah Edisi 1 Cet 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).
Maria S.W Sumardjono, Kebijakan Pertanahan, (Jakarta: Buku Kompas, 2009). Masruroh,  Ainul,  and  Arum  Widiastuti.  "Hak  Waris  Tanah  Bagi  Anak  Yang  Lahir  dari Perkawinan  Campuran  Menurut  Hukum  Perdata  Internasional  Dan  Hukum  Islam." Jurnal Hukum dan Kenotariatan , Vol. 6, No. 3 (2022).
Moleong,  Lexy  J.,  Metodologi  Penelitian  Kualitatif,  (Bandung,  PT  Remaja  Rosdakarya. 2005).  Muhammad,  Abdulkadir.  Hukum  dan  Penelitian  Hukum,  (Bandung,  Citra Aditya, 2004).
Mundung,  Delvia  Jenita,  Harly  Stanly  Muaja,  and  Feiby  S.  Wewengkang.  "Perlindungan Hukum  Terhadap  Pemenuhan  Hak  Waris  Anak  Dalam  Perkawinan  Campuran Ditinjau Dari Hukum Perdata Internasional." Lex Privatum 12.1 (2023).
Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  18
Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah.
Putu  Devi  Yustisia  Utami,  Implikasi  Yuridis  Perkawinan  Campuran  Terhadap  Pewarisan Tanah Bagi Anak, Jurnal Universitas Udayana, (2023).
Retno S. Darussalam, Hukum Perkawinan dan Perceraian Akibat Perkawinan Campuran, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta, Rajawali Press, 2001).
Subekti. Pokok-Pokok Hukum Perdata. (Jakarta: Intermasa, 2001).
Trovani,  Clarinta.  "Hak  Ahli  Waris  Berkewarganegaraan  Asing  Terhadap  Harta  Warisan Berupa  Tanah  Hak  Milik  Dari  Pewaris  Berkewarganegaraan  Indonesia." Indonesian Notary 3.1 (2021).
Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.