Welfare Approach untuk Indonesia Damai dan Sejahtera:

## Perspektif Kesejahteraan Sosial

## Siti Napsiyah Ariefuzzaman

## Abstrak
Symptoms of social violence that characterized by widespread ﬁ ghting between teens, ﬁ ghting between  villages,  burning houses,  or the bombing  which  tends  to  lead  to  acts of terrorism and radicalism is  still  rife  in  our  society. Motives  and the  reasons  are  many and  complex. Among these factors is triggered by religious fanaticism, group, ethnicity, and socioeconomic disparities  due  to  the  very  closely  related  to  poverty  and  underdevelopment.  This  paper describes a welfare approach as a complete strategic framework to end social violence and terrorism in Indonesia.
Key words: kekerasan sosial, radikalisme, jihad , terorisme, security approach, welfare approach.

## Pendahuluan
Kekerasan sosial dan terorisme merupakan topik yang senantiasa relevan untuk dikaji dan diperbincangkan. Alasannya bukan karena latah dengan isu global  tetapi, lebih dari itu, sebuah keniscayaan yang harus segera dilakukan. Hal ini disebabkan kekerasan sosial dalam berbagai bentuknya masih terjadi di masyarakat yang berdampak pada kerugian ﬁ sik, psikologis bahkan nyawa.
Begitu banyak data yang menyebutkan tentang terjadinya kekerasan sosial di Indonesia hingga  tak  dapat  dihitung  dengan  jari.  Kekerasan  sosial  yang  tercermin  dalam  tindakan tawuran antar sekolah, tawuran antar warga, perkelahian individu, tawuran antar suku, bahkan kekerasan yang mengatasnamakan agama masih saja terjadi. Sebut saja tawuran mahasiswa di Gorontalo, kekerasan di Papua, pengeboman di Bali, Cirebon dan Solo semakin menambah deretan aksi kekerasan sosial di Indonesia.
Dari  kenyataan  di  atas,  saya  memiliki  ketertarikan  tersendiri  untuk  mendalami  dan mengkaji lebih jauh tentang berbagai hal yang berkaitan dengan kekerasan sosial dan terorisme. Secara  akademis,  saya  merasa  terpanggil  untuk  mencari  sebuah  kerangka  strategis  dalam rangka  meminimalisir  munculnya  kekerasan  sosial  di  Indonesia.  Pendekatan  apa  yang  dapat disumbangkan  oleh  kalangan  akademisi,  khususnya  perspektif  pekerjaan  sosial  dalam  usaha ‘menyudahi’ kekerasan sosial dan terorisme di Indonesia menjadi pertanyaan yang mesti dijawab.
Secara personal, saya merasa tergugah untuk merespon pengalaman yang pernah saya alami ketika tinggal di Canada untuk studi beberapa tahun lalu. Seseorang yang kebetulan duduk di samping saya di dalam kereta bawah tanah ( metro ) menanyakan kepada saya, “ are you a  good Moslem or bad Moslem?” Mungkin dia melihat saya yang waktu itu berdua dengan teman saya sama-sama mengenakan kerudung (hijab). Meski sangat terkejut, saya menimpalinya  dengan bertanya kembali, “ what  do you  mean? ”  Dia langsung menjawab, “ bad Moslem is a Moslem who kills people ...”.
Selain itu, pengalaman dari salah seorang kawan saya yang sama-sama tinggal di sana pernah ditanya oleh penduduk setempat, “ where do you come from? ” Teman saya menjawab,
“ from  Indonesia ”.  Orang  itu  bertanya  lagi,  “ how  many  people  are  there  in  Indonesia?” Jawaban teman saya, “ around 250 million …” Orang tersebut kemudian melanjutkan, ” owh, so then, there are 250 million terrorist in your country ”.
Dua pengalaman  tersebut  menjadi  bahan  perenungan mendalam bagi  saya.  Secara tidak  sadar,  terinternalisasi  dalam  diri  saya  untuk  mempertanyakan  diri:  separah  itukah persepsi orang atau warga negara lain (terutama negara maju) terhadap bangsa Indonesia? Adilkah jika semua orang mengeneralisasi bahwa semua penduduk Indonesia adalah teroris? Tentu saja saya tidak boleh hanya menyalahkan diri apalagi menyalahkan orang lain yang telah menodai keramahan dan kebaikan budaya bangsa Indonesia. Faktanya, berbagai upaya telah  dilakukan  oleh  semua  pihak  untuk  meminimalisir  terjadinya  kekerasan  sosial  dan terorisme, baik dengan menggunakan pendekatan keras ( hard approach ) maupun pendekatan lunak ( soft approach ).
Oleh  karena  itu,  tulisan  ini  mencoba  untuk  menjawab  kegelisahan  tersebut  ( from personal  reﬂ ection  toward  institusional  action ) . Tulisan  ini  berusaha  untuk  menjawab beberapa  pertanyaan  dasar:  apa  saja  bentuk-bentuk  kekerasan  sosial  dan  terorisme  di Indonesia? Faktor-faktor apa yang menimbulkan kekerasan sosial dan terorisme? Pendekatan apa  saja  yang  telah  dilakukan  oleh  pemerintah  dalam  menyelesaikan  kekerasan  tersebut? Bagaimana  pendekatan  kesejahteraan  ( welfare  approach )  dapat  menjawab  permasalahan kekerasan  dan  terorisme?  Bagaimana  pendekatan  tersebut  dapat  diaplikasikan  ke  dalam praktik pekerjaan sosial.

## Kekerasan Sosial dan Terorisme
Kekerasan ( violence ) sangat identik dengan kejahatan. Kekerasan merupakan sebuah ekspresi yang dilakukan secara ﬁ sik maupun verbal yang mencerminkan tindakan agresi dan penyerangan pada kebebasan atau martabat seseorang, baik dilakukan oleh perorangan atau kelompok. Kata kekerasan kemudian disandingkan dengan kata lain yang menjelaskan tentang tipe dan jenis dari kekerasan. Misalnya kekerasan ﬁ sik, kekerasan verbal, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan sosial, kekerasan struktural, kekerasan negara, dan sebagainya.
Kekerasan sosial ( social violence ) yang saya maksud di sini adalah kekerasan yang memiliki  kesamaan  arti  dengan  kekerasan  struktural  ( structural  violence ).  Suatu  istilah yang  pertama  kali  digunakan  pada  tahun  1960an  yang  dilekatkan  kepada  Johan  Galtung, merujuk  kepada  bentuk  kekerasan  berdasarkan  cara-cara  sistematis  yang  memungkinkan struktur sosial dan lembaga sosial menyakiti orang karena telah menghambat mereka untuk mendapatkan kebutuhan dasar. Kekerasan struktural ini diyakini dapat melahirkan konﬂ ik dan kekerasan langsung, seperti kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan rasial, bunuh diri, dan terorisme.
Menyandingkan kata kekerasan sosial dengan terorisme tentu saja sangat berlebihan. Hal  ini  karena  mendeﬁ nisikan  arti  tepat  terorisme  bukanlah  perkara  mudah.  Satu  sisi, terorisme  adalah  sebuah  realitas  yang  berhubungan  dengan  teror,  baik  mengakibatkan korban  maupun  tidak.  Edi  Saputro  (2010)  menyebutkan  bahwa  aksi  bom  hanyalah  salah satu contoh dari sekian banyak kekerasan dan aksi terorisme. Di sini teroris adalah sebuah klaim, tergantung pada siapa yang memaknainya. Dalam kasus terorisme di mana kebetulan pelakunya Muslim, terorisme seringkali dianggap sebagai konstruksi Barat.
Oleh karena itu terorisme sebaiknya tidak dimaknai secara deﬁ nitif melainkan dengan melihat unsur-unsur yang terkandung dalam perbuatan teror tersebut. Meskipun demikian, menurut Brenda M. Lutz (2008) terdapat enam unsur yang terkandung dalam sebuah aksi teror. Pertama , terorisme memiliki niatan politik; kedua , memproduksi kekerasan; ketiga , ada korban dan ketakutan; keempat , dilakukan oleh organisasi non-negara yang jelas; dan kelima , ditujukan untuk membangun kekuasaan (Endy Saputro, 2010: 132).
Menurut  Andika  Hendra  Mustaqim,  terorisme  secara  awam  dapat  diartikan sebagai sebuah serangan yang menimbulkan korban tewas atau luka yang dilakukan oleh sekumpulan orang dengan sistematis dan dengan maksud tertentu. Terorisme juga identik dengan  korban  tak bersalah. Sementara, sekumpulan orang yang akhirnya  disebut teroris melakukan  aksi tak berperikemanusiaan  itu untuk menyuarakan  eksistensi mereka  dalam masyarakat (Andika, 2010: 93).
Sedangkan menurut Jennifer Jane Hocking (1992), terorisme merupakan konstruksi sosial dan kadang setiap aksinya diberi label, dan itu menjadi hal yang sulit untuk dihadapinya dengan nilai-nilai netral. Terorisme pun diidentikkan –dari segi nilai dan makna sosial— dengan sebuah aksi tanpa moral dan penuh kekejian. Terorisme merupakan sebuah gerakan yang  salah  dan  melanggar  hukum  serta  menimbulkan  kebiadaban.  Terorisme  pun  tidak pernah akur dengan nilai-nilai netral yang banyak digunakan dalam ilmu sosial (Mustaqim, 2010: 94).
Di  Indonesia,  terorisme  diidentikkan  dengan  pemberontakan  untuk  mendirikan negara baru seperti Gerakan Aceh Merdeka di Aceh, OPM di Papua, dan RMS di Maluku. Namun  media  jarang  mengekspos  pemberitaan  sehingga  masyarakat  pun  diam.  Setelah rezim Orde Baru, terorisme identik dengan aksi peledakan bom. Sebut saja tragedi pada 1 Agustus 2000 di mana bom meledak dari sebuah mobil yang diparkir di depan kediaman Duta  Besar  Filipina,  Menteng  Jakarta  dan  menyebabkan  dua  orang  tewas.  Pada  tanggal 27 Agustus 2000 terjadi lagi ledakan di kompleks Kedutaan Malaysia, Kuningan, Jakarta. Tidak  ada  yang  tewas  dalam  aksi  tersebut.  Kemudian,  pada  13  September  2000  ledakan bom  di Bursa  Efek  Jakarta menghentakkan  perhatian  publik. Aksi  ini  mengakibatkan  15 orang  tewas.  Sedangkan  pada  24  Desember  2000   terjadi  serangkaian  serangan  terhadap gereja-gereja di Jakarta dan kota-kota lain. Titik puncaknya adalah ketika terjadi bom bunuh diri di Bali pada 12 Oktober 2002. Tragedi tersebut menewaskan 202 orang dan sebagian besar adalah turis asing.
Senada  dengan  penjelasan  di  atas,  menurut U.S.  Army  Training  and  Doctrine Command (2007),  terdapat  beberapa  alasan  yang  memunculkan  motivasi  terjadinya pergerakan  terorisme:  (1) Separatisme ,  yaitu  bertujuan  untuk  mendapatkan  pengakuan kemerdekaan, kedaulatan, kekuasaan politik, atau kebebasan beragama; (2) Etnosentrisme , yaitu tindakan yang dilandasi oleh kepercayaan dan keyakinan akan adanya penggolongan derajat  suatu  ras.  Penggolongan  tersebut  membuat  seseorang  atau  sekelompok  orang yang  merasa  berasal  dari  golongan  ras  lebih  tinggi  melakukan  tindakan  teror  terhadap orang-orang dari ras lebih rendah; (3) Nasionalisme , yaitu tindakan yang dimotivasi oleh kesetiaan dan ketaatan pada paham nasional. Paham ini diterima dan ditempatkan sebagai suatu kesatuan budaya yang tidak dapat dipisahkan, sehingga menjadi perhatian utama bagi
kelompok nasionalis;  (4) Revolusioner ,  yaitu gerakan yang  termotivasi untuk melakukan perubahan  dengan  menggulingkan  pemerintah  yang  berkuasa,  baik  itu  perubahan  politik maupun struktur sosial. Gerakan ini identik dengan politik dan idealisme komunis (Goloso, 2010: 8).

## Terorisme dan Paham Jihad
Terkait  dengan  asosiasi  jihad  dan  Islam  yang  sarat  dengan  tuduhan  terorisme, Budhy  Munawar  Rachman  (2000)  menjelaskan  mengenai  adanya  citra  Islam  sebagai agama  yang  mentolerir  radikalisme  dan  menganjurkan  kekerasan  dalam  menyelesaikan masalah.  Menurutnya,  pencitraan  tersebut  tentu  bukan  tanpa  alasan.  Misalnya  adanya opini Barat bahwa Islam disebarkan dengan pedang, dan adanya pemahaman sekelompok orang  tentang seruan  untuk  jihad.  Oleh  karena itu, menurut Budhy  Munawar  Rachman, seharusnya kita memaknai sebagaimana dikehendaki oleh Islam, seperti pemaknaan akan kata jihad .
Makna jihad tidak  diartikan  sebagai  “perang”  akan  tetapi  “kerja  keras”.  Ini merupakan  hakikat  pengertian jihad yang  sebenarnya  yaitu  membela  kebenaran,  yang dengan  sendirinya  menuntut  kerja  keras,  kesungguhan,  komitmen  dan  ketulusan  untuk membela atau mendapatkan sesuatu yang benar. Jadi, jihad dalam arti perang ﬁ sik yang mengandung  unsur  kekerasan  (dan  ini  celakanya  yang  sering  dipahami  oleh  Barat) sebenarnya  hanyalah  pengertian  parsial  saja  yang  berkembang  melalui  proses  historis- sosiologis (Budy Munawar Rachman, 2000: 255-256).
Lalu,  tentang  mengapa jihad dalam  Islam  yang  sejatinya  sangat  luhur  tersebut senantiasa  dilekatkan  dengan  radikalisme,  kekerasan  dan  bahkan  terorisme?  Menurut Nurcholish Madjid, asosiasi Barat terhadap jihad Islam itu sebenarnya menyimpan banyak sekali  unsur-unsur  kepahitan  di  dalam  hubungan  antara  keduanya.  Ini  disebabkan  di antara semua sistem budaya, hanya sistem budaya Islam yang pernah hampir secara total mengalahkan Eropa (Budhy Munawar Rachman, 2000: 256).
Sedangkan jihad menurut  paham  keagamaan  Darusy  Syahadah  bermacam- macam,  yaitu: jihad memerangi  orang-orang  kaﬁ r  serta  orang-orang  yang  menyerang baik  dilakukan  dengan  harta,  lidah,  serta  hati; jihad memerangi  orang-orang  fasik  yang dilakukan dengan tangan, lidah, dan hati; jihad memerangi syetan yang dilakukan dengan cara menjauhkan diri dari hal-hal yang subhat dan meninggalkan kecenderungan syahwat yang dihiasi dengan berbagai hal yang menggiurkan; jihad memerangi hawa nafsu yang dilakukan dengan cara mengarahkannya kepada kecintaan mempelajari masalah-masalah agama, mengamalkannya dan mengajarkannya (Hamid, Homaidi, 2010: 86).

## Kemiskinan
Menurut  Edi  Suharto  (2009)  Indonesia  adalah  negara  yang  masih  menghadapi problem kemiskinan akut. Berdasarkan  garis kemiskinan ( poverty line ) dari Badan Pusat Statistik  (BPS),  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  atau Human  Development  Index (HDI), United Nations Development Programme ( UNDP ) maupun garis kemiskinan per $  yang  dikembangkan  oleh  Bang  Dunia  ( World  Bank )  dan Institute  for  Development  of Economics and Finance (INDEF), memproyeksikan jumlah penduduk miskin tahun 2009
mencapai 40 juta orang (16,8%). Jumlah ini meningkat sekitar 5 juta dibandingkan hasil survei  BPS  pada  Maret  2008,  yang  mencatat  penduduk  miskin  sebanyak  35  juta  jiwa (15,4%).
Data tersebut, bukan sangat berlebihan jika saya kaitkan dengan potensi masalah kemiskinan  dalam  memberikan  kontribusi  munculnya  gejala  kekerasan  sosial  dan terorisme di Indonesia. Banyak pengamat isu terorisme dan kekerasan sosial menyatakan bahwa faktor ekonomi (kemiskinan) yang ditandai dengan ketidakmerataan kesejahteraan, ketidakadilan dalam distribusi aset negara, kesenjangan sosial yang semakin tinggi antara pemilik modal dan kekuasaan ( the have )  dengan mereka yang tidak mampu  ( the have not ), ketidakstabilan sistem ekonomi dan politik dapat menjadi penyulut munculnya kekerasan sosial dan terorisme.
Dalam  menjelaskan  tentang  akar  terjadinya  kekerasan  sosial  dan  terorisme, Petrus  Renhard  Goloso  (2010)  menyebutkan  tujuh  hal: (1)  pendidikan  yang  rendah  dan metode pengajaran yang dogmatis; (2) krisis identitas dan pencarian motivasi hidup; (3) keadaan ekonomi yang kurang memadai;  (4) keterasingan secara  sosial dan  budaya; (5) keterbatasan  akses  politik;  (6)  solidaritas  antara  sesama  umat  yang  tinggi;  (7)  dualisme aspirasi masyarakat.
Penjelasan tersebut sangat menarik, misalnya jika kita mengkaji penyebab terorisme dari perspektif  sosial  ekonomi.  Poin 3 dan  poin  4  memiliki  relevansi yang kuat dengan tema  tulisan  ini.  Mengapa?  Karena  keputusasaan  terhadap  keadaan ekonomi  yang  tidak memadai menimbulkan sikap skeptis terhadap perbaikan di masa depan. Sistem ekonomi liberal  yang diterapkan oleh  dunia Barat dituding hanya menciptakan  kesejahteraan dan kemakmuran bagi sebagian kalangan dan menindas sebagian lainnya.
Keputusasaan mengantarkan individu pada sikap romantisme akan kejayaan masa lampau kekhalifahan. Mereka kemudian menyalahkan pemerintah dan menuduhnya korup, tidak islami, dan dianggap sebagai kaki dunia Barat. Akhirnya mereka terjerembab dalam tindakan radikal. Hal ini karena mereka (pelaku bom bunuh diri misalnya) menyimpulkan lebih  baik  mati syahid (dengan  keyakinan  mendapatkan  kebahagiaan  dan  kesejahteraan yang abadi di surga) daripada terus hidup di dunia dalam keadaan menderita. Selain itu, mereka  juga  merasa  tidak  terikat  dalam  tatanan  masyarakat,  menganggap  bukan  bagian dari masyarakat,  sehingga ketika melakukan  pengrusakan  seperti penghancuran fasilitas umum dan menewaskan korban masyarakat sipil,  mereka sama sekali tidak merasa  rugi (Goloso, 2010: 143).
Selain  itu,  pada  poin  1  dan  6  dapat  kita  lihat  bagaimana  pelaku  pengeboman di  Bali  1,  Kuningan  dan  Marriot  misalnya,  di  mana  pelakunya  adalah  kelompok  Islam garis keras di Indonesia. Para pengebom di berbagai tempat yang masih hidup mengakui bahwa apa yang mereka lakukan sebagai bentuk jihad menghadapi Amerika dan sekutu- sekutunya.  Mereka  berusaha  menghancurkan  warga  Amerika  berikut  fasilitas-fasilitas yang dimilikinya di berbagai negara. Kemarahan dan dendam terhadap sistem kapitalisme global yang hanya melanggengkan kesejahteraan bagi negara-negara super power seperti Amerika dan negara kaya lainnya, menjadi tambahan alasan bagi mereka untuk melakukan kekerasan atau terorisme.

## Welfare Approach: Sebuah Kerangka Strategis
Konsep pendekatan kesejahteraan ( welfare approach ) merupakan konsep yang ditawarkan pemerintahan Soesilo Bambang Yudoyono (SBY) sejak kepemimpinannya tahun 2004 dalam menyelesaikan gejolak di Papua dan Papua Barat. Menurutnya, pemerintah akan menempuh pendekatan  kesejahteraan,  bukan  pendekatan  keamanan  ( security  approach ).  Konsep  ini diungkapkan SBY di saat membuka sidang kabinet paripurna pertama setelah perombakan kabinet dan pelantikan sejumlah menteri pada 27 Oktober 2010. SBY menjelaskan, dalam 100  hari  program  Kabinet  Indonesia  Bersatu  Jilid  I  ia  menerbitkan  Peraturan  Pemerintah No.54/2004 tentang Majelis Rakyat Papua (Metrotv News).
Pendekatan keamanan ( security approach ) berubah menjadi pendekatan kesejahteraan ( welfare approach ) kemudian ‘dipatenkan’ melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. UU tersebut mengakui persoalan dan tuntutan masyarakat Papua, antara lain penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Papua yang belum memenuhi rasa keadilan, memberi kesejahteraan, mendukung penegakan hukum, dan belum menghormati Hak Asasi Manusia (HAM) masyarakat Papua.
Begitu  pula  mengenai  permasalahan  pengelolaan  dan  pemanfaatan  hasil  kekayaan alam  Papua  yang  belum  secara  maksimal  digunakan  untuk  menyejahterakan  masyarakat setempat.  Oleh  karena itu, dalam  konteks  masyarakat  Papua,  penyelesaian  menuntut  agar digunakannya pendekatan budaya, yaitu dengan cara memahami pandangan dunia mereka. Masyarakat  Papua  sangat  terikat  pada  sukunya  sehingga  tidak  ada  satu  kepempimpinan tunggal sebagaimana terjadi di tempat lain seperti Aceh dan Timor Leste ( Kompas , 2011). Gagasan  pendekatan  kesejahteraan  ( welfare  approach )  yang  ditujukan  untuk menyelesaikan  konﬂ ik  berkepanjangan  di  Papua,  menginspirasi  saya  untuk  menggunakan pendekatan ini dalam menyelesaikan berbagai bentuk kekerasan sosial termasuk terorisme. Meskipun  pendekatan  kesejahteraan  berbasis  pada  teritorial,  kewilayahan  dan  geograﬁ s, akan tetapi ia dapat diadaptasikan untuk menyelesaikan konﬂ ik yang berkepanjangan yang terjadi di lintas wilayah Indonesia. Selain itu, konsep ini saya nilai memiliki kelebihan dalam menyelesaikan  konﬂ ik  karena  memberikan  ruang  partisipasi  dan  pemenuhan  HAM  yang sesungguhnya. Bukankah kesejahteraan adalah hak bagi setiap orang?
Dalam tatanan dunia global modern yang semakin kompleks, hubungan antar negara dan rakyat tidak semata dipandang sebagai relasi satu arah antara penguasa dan yang dikuasai. Paradigmanya harus diganti dengan pemahaman bahwa negara yang kuat tidak bersumber pada  pemahaman di mana  salah  satu  dari  pihak negara atau  rakyat tersubordinasi,  namun semua harus memiliki kekuatan yang saling mengisi dan membantu satu sama lain. Sebab mereka berada dalam satu tubuh, satu domain kontrak sosial yang mengandaikan kekuatan dan kemandirian (Fahri Hamzah, 2010: 212).
Bangunan nation-state yang diamanatkan para pendiri bangsa ini belum sepenuhnya berjalan  di  atas  tujuan  ideal.  Fungsi  dan  peran  negara  yang  sejatinya  mengakomodasi kepentingan  rakyat  sebagai  sumber  legitimasi  utama  masih  jauh  dari  harapan.  Alih-alih berharap pada peran negara, masyarakat justru menunjukkan sikap antipati dan kehilangan kepercayaan  pada  lembaga,  tempat  mereka  menyerahkan  kedaulatan  untuk  diatur  dan dijalankan dengan baik demi kepentingan mereka sendiri. Tidak heran jika sebagian elemen
bangsa hendak mencabut amanah atau mandat kedaulatan tersebut di tengah jalan. Alasannya rasional, negara yang bertugas mengurus kehidupan sipil dipandang gagal dan karena itu bisa dibubarkan (Hamzah, 2010:572).
Oleh karena itu, sebelum semuanya terjadi, sebaiknya antara negara dan rakyat tidak saling putus asa apalagi menyalahkan. Tidak kalah pentingnya adalah peran elemen masyarakat sipil hendaknya memahami bahwa mereka merupakan arena bebas dominasi dan hegemoni yang dapat menjadi penyeimbang (counterbalancing) , kekuatan kritik (counterveiling) , dan mitra negara dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada rakyat.
Mengapa  kesejahteraan  menjadi  cita-cita  ideal  semua  negara?  Hal  ini  disebabkan, sebagaimana  diketahui  bersama,  kesejahteraan  dipahami  sebagai  keadaan  yang  aman, makmur,  dan  sentosa,  selamat  (terlepas)  dari  segala  macam  gangguan,  hambatan,  dan kekacauan.  Dengan    begitu  kesejahteraan  masyarakat  merupakan  suatu  komunitas  sosial yang adil dalam kemakmuran, dan makmur dalam keadilan. Suatu masyarakat yang penuh nuansa keberadaban, keterbukaan, dan ke-demokratis-an (Amidhan, 2000: 417).
Masyarakat  sejahtera  adalah  masyarakat  yang  terhindar  dari  rasa  takut  terhadap penindasan, kelaparan, penyakit, kebodohan, dan masa depan yang tidak menentu. Dalam Islam,  pola  keseimbangan  tersebut  hendaknya  diletakkan  secara  proporsional  antara kesejahteraan jasmani dan kesejahteraan ruhani . Akan tetapi sayangnya,  menurut Amidhan (2000),  Indonesia  menghadapi  krisis  ekonomi  dan  politik  yang  berkepanjangan  yang diakibatkan  oleh  terganggunya  prinsip  keseimbangan  hidup  bermasyarakat,  berbangsa, dan  bernegara.  Misalnya,  kekeliruan  strategi  pembangunan  yang  mengakibatkan  pada terganggunya pemerataan secara sosial dan ekonomi yang terjadi antar provinsi, antar kota atau kabupaten, antar desa termasuk antar kelompok penganut agama dan suku tertentu.
Penanganan dan penyelesaian  kekerasan  di Papua  dinilai oleh Neles Tebay  (2011) sebagai kekerasan negara. Dengan dalih tuduhan separatisme bagi mereka yang mengibarkan bendera  Organisasi  Papua  Merdeka  (OPM),  keadaan  selalu  disikapi  dan  diakhiri  dengan kekerasan. Pelaku ditangkap kemudian diadili dan dipenjara hingga belasan tahun lamanya. Anehnya,  rakyat  Papua  tidak  pernah  jera  berhadapan  dengan  aparat  keamanan.  Ini menunjukkan, penanganan kekerasan dengan kekerasan bukanlah suatu pilihan. Kekerasan hanya akan memperumit serta memperburuk keadaan.
Dalam konteks kampanye penyadaran pentingnya menghentikan kejahatan kekerasan di masyarakat, Adrianus Meliala (2011) merekomendasikan sepuluh langkah dalam memahami terjadinya  kekerasan.  Di  antaranya  bahwa  masyarakat  hendaknya  memiliki  kesiapan  agar tidak takut dan merasa tidak berdaya melawan pelaku kejahatan. Hal ini karena kejahatan kekerasan secara teoritis amat berpotensi melahirkan rasa takut akibat nuansa kengerian yang dialaminya.
Lain dari itu, untuk meminimalisir asumsi serta stigmatisasi terhadap Islam (Muslim), menurut Azyumardi Azra (2003), mayoritas Muslim di Indonesia memiliki kecenderungan inklusif dan menolak kekerasan. Hal ini terbukti dari aksi penolakan masyarakat tertentu atas penguburan mayat di suatu daerah. Penolakan itu tentu tidak sebatas pada aksi tersebut, akan tetapi  juga  implementasinya  terhadap  tindakan  counter-dakwah  Islam  radikal  dari  tingkat kampung.  Cara  paling  sederhana  adalah  dengan  tidak  meng-eksklusif-kan  para  Muslim
radikal tersebut, dan melibatkan mereka dalam acara organisasi sosial di tingkat kampung, seperti  kerja  bakti  dan  gotong  royong. Aksi  lain  bisa  dilakukan  dengan  cara  memberikan beasiswa kepada para anak teroris ke sekolah-sekolah yang lebih moderat (Endy Spautro, 2010: 144).

## Aplikasi Welfare Approach dalam Praktik Pekerjaan Sosial
Salah  satu  komitmen  profesi  pekerjaan  sosial  ( social  work )  adalah  membantu meningkatkan  kesejahteraan  bagi  seluruh  umat  manusia  ( enhancing  well-being  of  all humans  being ).  Kesejahteraan  yang  dimaksud  merupakan  kesejahteraan  sesungguhnya meliputi kesejahteraan lahir (jasmani) dan batin (kepuasan, keadilan, kecukupan dan lain- lain). Sedangkan seluruh umat manusia yang dimaksud di sini adalah setiap orang baik sebagai individu, bagian dari suatu kelompok maupun komunitas tertentu tanpa pandang bulu. Artinya, pemberian kesejahteraan tidak berdasarkan pada sikap diskriminasi apalagi eksklusi terhadap kelompok-kelompok tertentu.
Dengan  demikian,  dalam  praktiknya,  bentuk  implementasi  dari  pendekatan kesejahteraan  ( welfare  approach )  di  antaranya  adalah  dengan  manajemen  konﬂ ik ( conﬂ ict resolution ), pengembangan masyarakat ( community development ), pengentasan kemiskinan  ( poverty  alleviation ),  menciptakan  perdamaian  ( peace  building )  dan sebagainya.
Amanah dalam cita-cita luhur para pejuang Indonesia untuk mencapai kemerdekaan Indonesia, tidak lain tujuannya untuk memajukan kesejahteraan umum (Pembukaan UUD 1945).  Di  dalamnya  dijelaskan,  di  antaranya  pasal  27  (ayat  2)  bahwa  “tiap-tiap  warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, dan pasal 28H bahwa “setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya  secara  utuh  sebagai  manusia  yang  bermartabat”,  serta  pasal  34  (ayat  2)  bahwa “negara mengembangkan sistim jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan” (Sutaat, Ed. 2009: 1).
Tujuan kesejahteraan sosial telah diamanahkan dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (pasal 9 ayat1). Pasal itu menyebutkan bahwa kesejahteraan sosial adalah keadaan sosial yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk  dapat  memenuhi  kebutuhan  hidupnya  yang  bersifat  jasmani,  rohani,  dan  sosial sesuai  dengan  harkat  martabat  manusia,  dapat  mengatasi  pelbagai  masalah  sosial  yang dihadapi  diri,  keluarga  dan  masyarakatnya,  dan  dapat  mengembangkan  potensi-potensi dirinya, keluarga dan masyarakatnya untuk berkembang menjadi lebih baik (Jafar Hafsah, 2011: 150).
Selain itu, maksud dan tujuan pembentukan negara, sudah barang tentu tidak lepas dari cita-cita meraih kebahagiaan. Tujuan utama pendirian negara adalah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang lebih baik, lebih manusiawi dan lebih bermartabat. Karenanya, penciptaan  kesejahteraan  sosial  merupakan  alasan  paling  mendasar  bagi  kelahiran bangsa ini. Pencantuman kesejahteraan sosial dalam UUD 1945 dapat ditafsirkan bahwa negara  memiliki  tanggung  jawab  untuk  memajukan  kesejahteraan  rakyat.  Sedangkan
kesejahteraan  merupakan  tingkat  kemampuan  seseorang  dalam  memenuhi  kebutuhan primernya ( basic needs ) berupa sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan (Jafar Hafsah, 2011: 149).
Menyadari    tidak  ada  satu  faktor  atau  alasan  tunggal  ( single  reason )  yang menyebabkan  kekerasan  sosial  dan  terorisme  begitu  subur  terjadi  di  Indonesia  dan  di belahan  dunia  lain,  kita  harus  mencari  sebuah  pendekatan  yang  komprehensif  dan  lintas sektoral  dalam  menyudahi  permasalahan  ini.  Pendekatan  yang  cenderung  militeristik ( military  approach )  atau security  approach hendaknya  dibarengi  dengan  menggunakan cara-cara persuasif dan humanis dari seluruh elemen bangsa. Diperlukan kerja sama antara pemerintah  sebagai  pemegang  kekuasaan,  pemilik  modal,  pengusaha,  tokoh  masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh agama, organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi keagamaan, lembaga pendidikan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), media massa, dan masyarakat pada umumnya.
Dalam  konteks  tersebut,  paradigma  Kesejahteraan  sosial  menjelaskan  bahwa sebenarnya  kita  harus  berpijak  kepada  landasan  hukum  yaitu  Undang-Undang  Republik Indonesia No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan sosial (UUKS) sebagaimana dijelaskan sebelumnya. UUKS ini menjelaskan bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  mengamanatkan  negara  bertanggungjawab  untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; dan bahwa untuk mewujudkan kehidupan  yang  layak  dan  bermartabat,  serta  untuk  memenuhi  hak  atas  kebutuhan  dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial, negara menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan.
Relevan  dengan  hal  di  atas,  pendekatan  kesejahteraan  ( welfare  approach )  dalam implementasinya dapat ditempuh dengan melakukan peningkatan kesejahteraan. Paradigma intervensi  dan  praktik  pekerjaan  sosial  harus  lebih  diarahkan  kepada  hal  yang  lebih komprehensif. Di sini yang diperlukan bukan hanya pendampingan sosial akan tetapi harus pendekatan  sosial  dan  ekonomi,  sehingga  capaian  ideal  mengenai  kesejahteraan  sosial dapat terwujud. Sebagaimana dijelaskan oleh Midgley (2005) bahwa kondisi kesejahteraan sosial mencerminkan tiga elemen dasar, yaitu (1) ketika masyarakat dapat mengontrol dan mengatasi masalahnya (2) jika masyarakat dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokoknya untuk hidup layak (3) jika masyarakat memiliki kesempatan untuk mengembangkan taraf hidup dan potensi yang dimilikinya.
Pendekatan kesejahteraan ( welfare approach ) menekankan pada penilaian normatif dan persyaratan yang harus dipenuhi agar keluar dari kemiskinan (Iwan Awaluddin, 2010). Hal ini karena kemiskinan adalah musuh utama gerakan kekerasan sosial. Di mana terdapat kemiskinan, maka peluang terjadinya kekerasan sosial menjadi tinggi. Sebaliknya, dalam suatu masyarakat dengan tingkat kesejahteraan lebih baik, maka peluang untuk melakukan kekerasan akan tereduksi dengan sendirinya (Nur Syam, 2010).
Sebagai  catatan  akhir,  pendekatan  kesejahteraan  ( welfare  approach )  merupakan sebuah pendekatan yang sangat holistik dan komprehensif. Pendekatan ini menggabungkan pendekatan-pendekatan  sebelumnya  meliputi  pendekatan  ekonomi  ( economic  approach )
melalui pemberdayaan ekonomi individu/umat/komunitas, pendekatan ideologi ( ideological approach )  melalui  program-program  deradikalisasi  di  masyarakat  dan  lembaga-lembaga sosial serta lembaga pendidikan, pendekatan psikologis ( psychological approach )  melalui penyadaran dan pendampingan psikologis sebagai tindakan prevensi dan kurasi dari pelaku kekerasan maupun korban kekerasan, pendekatan spiritual ( spiritual approach ) menyangkut internalisasi nilai-nilai universal dan inklusiﬁ tas dari setiap ajaran agama dalam pemahaman kehidupan  sehari-hari,  dan  pendekatan  keamanan  ( security  approach )  melalui  kegiatan penjaminan  kesejahteraan  dan  keamanan  bagi  seluruh  masyarakat  dari  segala  bentuk ancaman dan tindakan kekerasan sosial.

## Kesimpulan
Pendekatan berbasis kesejahteraan ( welfare approach ) untuk menyelesaikan gejala maraknya kekerasan sosial dan terorisme dinilai sangat relevan dan sangat strategis untuk dikaji lebih dalam mengenai konsep dan penerapannya. Hal ini karena adanya kesadaran kita bersama bahwa kekerasan sosial dan terorisme merugikan masyarakat dunia. Pendekatan kesejahteraan  ( welfare  approach )  memberikan  kerangka  strategis  tentang  penanganan kekerasan dan terorisme yang lebih efektif, riil, dan komprehensif.
Pada  satu  sisi, pendekatan ini mengakomodir  pengakuan  bahwa  ideologi  menjadi penyebab timbulnya kekerasan sosial dan terorisme. Sedangkan pada sisi lain juga mengakui bahwa problem kemiskinan dan ketidakpuasan terhadap sistem yang tidak adil dan berpihak kepada  golongan  masyarakat  kecil  dan  terpinggirkan  harus  menjadi  perhatian  bersama. Kemiskinan  adalah  musuh  utama  gerakan  kekerasan  sosial.  Jangan  sampai  kemiskinan membuka peluang terjadinya kekerasan sosial menjadi lebih tinggi di negeri kita tercinta. Kiranya adagium “ a hungry man is an angry man ” tidak boleh luput dari cara kita dalam memahami akar terjadinya kekerasan sosial dan terorisme.

## Bibliograﬁ
Amidhan, Dilema Kesejahteraan Umat: Derita yang Tak Terhiraukan . Jakarta: Paramadina, 2000.
Armitage, Andrew, Social Welfare in Canada (4 th edition). Canada: Oxford University Press,
2003.
Goloso, Petrus Reinhard, Deradikalisasi Terorisme: Humanis, Spul Approach dan Menyentuh Akar Rumput . Jakarta: YPKIK, 2010.
Hafsah, Mohammad Jafar, Politik untuk Kesejahteraan Rakyat. Jakarta: the Jafar Inspiration, 2011.
Hamzah,  Fahry, Negara,  Pasar  dan  Rakyat.:  Pencarian  Makna,  Relevansi  dan  Tujuan . Jakarta: Yayasan Faham Indonesia, 2010.
Meliala, Adrianus, “10 Cara Memahami Kejahatan” dalam harian Kompas , Senin, 31 Oktober 2011.
Midgley,  James, Social  Development:  The  Developmental  Perspective  in  Social Welfare . London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage Publication, 2005.
Rachman, Budhy Munawar, Islam dan Kekerasan Sosial. Jakarta: Paramadina, 2000. Ruth, Dyah Madya, Memutus Mata Rantai Radikalisme dan Terorisme . Jakarta: Lazuardi Birru, 2010.
Stiglitz, Joseph E, dkk, Mengukur Kesejahteraan: Mengapa Produk Domestik Bruto Bukan Tolak  Ukur yang  Tepat untuk  Menilai  Kemajuan?. Terj.  Mutiara Arumsari  &  Fitri Bintang Timur, Tangerang Selatan: Marjin Kiri, 2011.
Suharto, Edi, Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia: Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan . Bandung: Alfabeta, 2009.
Sullivan, Michael, Sociology and Social Welfare . London: Allen & Uyin, 1987. Sutaat  (ed), Evaluasi  Program  Jaminan  Kesejahteraan  Sosial:  Asuransi  Kesejahteraan Sosial di Empat Daerah Indonesia . Jakarta: P3KS, 2009.
Tebay, Neles, “Papua Butuh Pendekatan Hati” dalam harian Kompas , Jumat 4 November 2011.
Presiden  RI  dalam  http://metrotvnews.com/read/newsvideo/2011/10/27/138631/Presiden- Papua-Diselesaikan-dengan-Pendekatan-Kesejahteraan.
Structural Violence dalam http://en.wikipedia.org/wiki/Structural_violence.