## Tahkim dalam Standar Syariah dan Urgensinya terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia
Arifki Budia Warman 1 , Riska Fauziah Hayati 2 1, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar
2, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

## Article history:
Submission: 11-03-2022 Accepted : 21-06-2022 Published : 30-06-2022
Author’s email: arifkibudiawarman@iainbatusa ngkar.ac.id riskafauziahhayati@gmail.com

## Abstract
The  practice  of  sharia  economics  is  growing  and  diverse,  which has resulted in the emergence of various sharia economic disputes. This requires the development of alternative dispute resolutions, as has  been  done  by  the  Accounting  and  Auditing  Organization  for Islamic  Financial  Institutions  (AAOIFI)  by  presenting  Sharia Standards  that  specifically  discuss  tahkim.  This  paper  aims  to explain the provisions of tahkim in the Sharia Standards of AAOIFI and the urgency of resolving sharia economic disputes. Using the content analysis method by collecting various relevant references, this study found that various provisions must be met when carrying out a tahkim contract in the settlement of sharia economic disputes, including those relating to the pillars and requirements of tahkim, the object that is the authority of the  tahkim contract, provisions for the appointment of judges, and the power of judges' decisions.
The application of the tahkim contract in the settlement of sharia economic  law  disputes  has  several  advantages,  namely  that  it  is fast, cheap, efficient, energy and thought-efficient, fair, and fulfills the  benefits  of  the  disputing  parties,  so  the  development  and application of tahkim as an alternative economic dispute resolution is very important.
Keywords : Tahkim;  Sharia  Standards;    Dispute  Resolution; Sharia Economic

## Pendahuluan
Konflik ataupun sengketa antar sesama manusia adalah suatu realitas. Perasaan tidak puas  ataupun  dirugikan  terhadap  suatu  kondisi  menjadi  awal  dari  sebuah  sengketa (Mustaming,  2014).  Sengketa  terjadi  dalam  setiap  sendi  kehidupan  manusia,  tidak terkecuali  dalam  soal  ekonomi  atau  hubungan  bisnis,  baik  dalam  pelaksanaan  klausal perjanjian ataupun di luar yang diatur dalam perjanjian (Entriani, 2017). Sengketa tersebut dituntut penyelesaiannya yang didasarkan pada prinsip keadilan untuk kedua belah pihak dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Jauhari, 2011). Pada praktiknya, sengketa dapat diselesaikan  oleh  para  pihak  yang  bersengketa  saja.  Dalam  beberapa  kasus  diperlukan keterlibatan pihak lain serta penyelesaian sengketa secara formal dan integral.
Penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara adil dan sesuai prinsip-prinsip Islam dapat dilakukan melalui proses pengadilan maupun di luar proses pengadilan (litigasi dan non litigasi) (Sembiring, 2011). Terdapat berbagai macam cara penyelesaian sengketa yang
mana masing-masing memiliki keunggulan dan kelemahan. Penyelesaian sengketa dengan jalur litigasi (melalui lembaga peradilan) memerlukan jalan panjang, sementara para pelaku bisnis dan praktisi keuangan Islam memerlukan penyelesaian sengketa yang lebih cepat, efisien  dan  hemat  biaya,  tenaga  dan  pikiran.  Hal  ini  adalah  konsekuensi  logis  dalam penyelesaian suatu sengketa (Rosyadi & Ngatino, 2002). Perlu adanya penguatan alternatif penyelesaian sengketa di luar proses pengadilan, seperti halnya tahkim (arbitrase).
Tahkim merupakan pranata hukum yang tua dalam peradaban manusia dan Islam. Aturan-aturan syariah terkait tahkim tentu perlu terus dikembangkan melalui ijtihad agar dapat  menjawab  kebutuhan-kebutuhan  hidup  manusia  yang  terus  berkembang,  seperti halnya di bidang ekonomi, keuangan, dan bisnis. Salah satu ijtihad kontemporer terkait tahkim  tersebut  terdapat  dalam  standar  syariah  yang  diterbitkan  oleh  Accounting  and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI). Standar syariah ini merupakan kompilasi nalar fiqh kontemporer di bidang fiqh muamalah. Standar tersebut mencakup berbagai macam kontrak dan produk keuangan syariah, termasuk akad tahkim, yang popularitasnya diakui secara luas dalam dunia Islam sebagai referensi syariah paling utama.  (Accounting  and  Auditing  Organization  for  Islamic  Financial  Institution (AAOIFI), 2015)
Di sisi lain, Indonesia mengatur tentang tahkim secara khusus dalam UU Nomor 30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  (UUAAPS). Institusi  tahkim  di  Indonesia  disamakan  dengan  lembaga  arbitrase  sebagai  lembaga penyelesaian  sengketa  di  luar  peradilan.  Sebagaimana  dalam  Pasal  1  Angka  8  UU  ini disebutkan  bahwa  lembaga  arbitrase  yaitu  badan  yang  dipilih  oleh  para  pihak  yang bersengketa  untuk  memberikan  putusan  atau  pendapat  yang  mengikat  terkait  sengketa tertentu.  Hal  ini  juga  telah  dilegalisasi  dalam  UU  Nomor  14  Tahun  1970  tentang Ketentuan-Ketentuan  Pokok  Kekuasaan  Kehakiman.  Saat  ini  lembaga  arbitrase  di Indonesia  semakin  berkembang.  Di  antara  lembaga  arbitrase  tersebut  adalah  Badan Arbitrase  Syariah  Nasional  (BASYARNAS),  yang  berperan  menyelesaikan  sengketa ekonomi syariah.
Studi  tentang  tahkim  dan  penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah  sudah  banyak dilakukan oleh peneliti. Studi tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pertama, kajian yang membahas penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia secara umum, yang di dalamnya menyinggung tentang tahkim  (Hardiati et al., 2021; Hariyanto, 2014; Muaidi,  2017;  Saputera,  2019;  Suganda,  2013).  Kedua,  kajian  yang  membahas  secara khusus tentang arbitrase atau tahkim dalam penyelesaian sengketa, baik melihat peran,
proses,  maupun  efektivitas  penyelesaian  sengketa  melalui  tahkim  (Dewi  Riza  Lisvi Vahlevi, 2021; Fitriyah & Soviana, 2021; Haiba, 2018; Nasrulloh, 2021; Prakoso, 2017; Setiady,  2015;  Usammah,  2017).  Selain  itu,  ada  juga  penelitian  yang  secara  khusus menelisik  tentang  fiqh  tahkim  dengan  mencoba  menggagas  fiqh  tahkim  yang  sesuai konteks  Indonesia  (Ansori,  2021).  Sejauh  ini  belum  ada  kajian  yang  secara  khusus membahas tentang ketentuan akad tahkim dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah serta  perkembangannya  dalam  ketentuan  tahkim  kontemporer  yang  digagas  oleh AAOIFI.
Tulisan ini akan mencoba melihat bagaimana ketentuan akad tahkim dalam standar syariah dari AAOIFI serta urgensinya dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia. Hal ini bertujuan mengetahui ketentuan akad tahkim Islam klasik dan melihat perkembangannya dalam pemikiran tahkim kontemporer. Kemudian, penulis juga melihat integrasinya dalam peraturan arbitrase di Indonesia, serta mengedepankan analisa tentang pentingnya  tahkim  tersebut  dalam  proses  penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah, terutama di Indonesia.

## Metode
Studi  ini  merupakan  studi  kepustakaan  dengan  data  primer  yaitu  fiqh  tahkim, standar syariah tentang tahkim dari AAOIFI dan ketentuan tentang tahkim di Indonesia. Adapun analisis data digunakan metode analisis isi dengan menelaah isi-isi pasal dalam standar  syariah,  dan  teks-teks  fiqh  yang  berkaitan  dengan  tahkim,  kemudian  juga melihatnya dalam realitas perundang-undangan di Indonesia. Dengan demikian studi ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggambarkan ketentuan akad tahkim dalam proses  penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah  dan  mengintegrasikannya  dengan ketentuan tahkim dalam standar syariah dari AAOFI. Studi ini juga menggunakan sumber data sekunder buku, artikel ilmiah, dan referensi lain yang relevan dengan tema penelitian. Selanjutnya data dianalisis, dilakukan reduksi data, kategorisasi dan verifikasi data.

## Hasil dan Pembahasan
Ketentuan Akad Tahkim dan Integrasinya dengan Standar Syariah
1. Definisi Tahkim
Tahkim berasal dari kata “ hakkama “, yaitu menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa ( Ma’luf, n.d.) . Tahkim, secara terminologi berarti berlindungnya para pihak yang bersengketa kepada orang yang mereka sepakati dan rela menerima keputusannya untuk menyelesaikan persengketaan di antara mereka. Pengertian lain merumuskan bahwa tahkim adalah berlindungnya dua pihak yang bersengketa kepada seorang mediator atau
penengah  yang  ditunjuk  untuk  menyelesaikan  perselisihan  mereka  (Dahlan,  2001). Tahkim memiliki pengertian yang sama dengan arbitrase yang dikenal dewasa ini, yakni mengangkat  seorang  atau  lebih  wasit  oleh  dua  orang  yang  berselisih  atau  lebih,  untuk menyelesaikan perselisihan mereka secara damai, yang mana orang yang menyelesaikannya disebut dengan “hakam”. (Munawir, 1984)
Ulama  Hanafiyah  mengartikan  tahkim  sebagai  pemisahan  persengketaan  atau penetapan hukum di antara pihak bersengketa dengan ucapan yang mengikat keduanya yang  bersumber  dari  pihak  yang  mempunyai  kekuasaan  secara  umum.  Adapun  ulama Syafi’iyah mengartikan tahkim dengan memisahkan pertikaian antara pihak yang bertikai dengan hukum Allah atau menetapkan hukum syara’ terhadap suatu peristiwa yang wajib dilaksanakannya  (Al-Munawar,  1994).  Dalam Majallat  al-Ahkam  al- ‘Adliyyah ,  kodifikasi hukum perjanjian Islam pertama pada abad ke- 19, tahkim diartikan sebagai, “tindakan dua orang  bersengketa  untuk mengangkat seorang  penengah  atas  dasar  kesepakatan  antara mereka  guna  m emberi  penyelesaian  terhadap  sengketa  dan  tuntutan  mereka” (Anwar, 2020).
Sementara itu, Standar Syariah Nomor 32 tentang Tahkim mendefinisikan tahkim sebagai,  “kesepakatan  dua  pihak  atau  lebih  untuk  menunjuk  orang  yang  akan menyelesaikan  sengketa  di  antara  mereka  dengan  suatu  keputusan  yang mengikat” (Accounting  and  Auditing  Organization  for  Islamic  Financial  Institution (AAOIFI),  2015).  Terlihat  dalam  definisi  ini,  Standar  Syariah  menambahkan  dan memperjelas unsur penting bahwa keputusan tahkim itu mengikat. Artinya, tahkim timbul berdasarkan perjanjian para pihak yang bersengketa dan secara hukum putusannya bersifat mengikat dan final (Nugroho, 2015). Jadi, tahkim dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah  dapat  dirumuskan  sebagai  pengangkatan  seorang  penengah  oleh  dua  pihak bersengketa untuk memutus perkara ekonomi syariah yang mereka sengketakan.
Kemudian,  mengacu  pada  UUAPS,  dijelaskan  bahwa  yang  dimaksud  dengan arbitrase  yaitu  upaya  penyelesaian  sengketa  perdata  di  luar  peradilan  umum  yang didasarkan pada perjanjian arbitrase tertulis yang dibuat oleh para pihak. Dalam UU ini disebutkan  bahwa  pengajuan  penyelesaian  sengketa  melalui  lembaga  arbitrase  harus berdasarkan  pada  perjanjian  arbitrase  yang  dibuat  secara  tertulis,  tidak  cukup  dengan perjanjian  lisan  saja.  Melihat  kepada  konsep akad dalam  Islam,  maka  hal  ini  dilakukan sebagai wujud kehati-hatian, untuk meminimalisir timbulnya masalah di kemudian hari. Sebagaimana yang terdapat dalam standar syariah, bahwa secara syariat arbitrase dapat
dilakukan  secara  lisan,  namun  dalam  suatu  lembaga  atau  institusi  hal  tersebut  perlu didokumentasikan secara tertulis.
Pengertian tahkim tersebut mengindikasikan beberapa unsur tahkim dalam hukum Islam (Arifin, 2016), di antaranya: 1) Suatu cara penyelesaian sengketa melalui seorang hakam  di  luar  pengadilan  ( al-qdha );  2)  Penunjukkan  hakam  dilakukan  atas  persetujuan kedua belah pihak dengan sukarela; 3) Para pihak menaati putusan hakam; 4) Penyelesaian sengketa berdasarkan pada hukum syara’; 5) Penyelesaian bertujuan untuk terwujudnya perdamaian; 6) Putusan hakam bersifat final dan mengikat para pihak.

## 2. Dasar Hukum Tahkim
Dasar hukum terkait tahkim terdapat dalam al- Qur’an, hadis, juga ijma’ ulama. Al - Qur’an  surah  an - Nisa’  (4)  ayat  35  menjelaskan.  “...dan  jika  kamu  khawatir  terjadi pertengkaran terus menerus antara keduanya, maka datangkanlah seorang hakam (arbiter) dari  pihak  laki-laki  dan  se orang  arbiter  dari  pihak  perempuan...”  Dalam  ayat  ini penggunaan  tahkim  ditegaskan  terkait  dengan  sengketa  keluarga,  dimana  Allah memberikan pedoman atau cara dalam menyelesaikan perselisihan antara suami dan istri. Ayat-ayat lain yang berkaitan juga dengan tahkim antara lain ialah surah an- Nisa’ (4) ayat 114 dan 128 serta surah al-Hujurat (49) ayat 9.
Hadis  sebagai  sumber  hukum  Islam  kedua  juga  menerangkan  terkait  lembaga arbitrase Islam. Banyak peristiwa dan kejadian yang dialami langsung oleh Rasulullah SAW sebagai arbiter/hakam dalam menyelesaikan sengketa umat dan mendamaikan para pihak yang bersengketa (Setiady, 2015). Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nabi SAW juga menyatakan pengakuannya terhadap institusi tahkim. Dari Syuraih, dari ayahnya Hani’ diriwayatkan bahwa ketika ia (Hani’) datang bersama kaumnya kepada Rasulullah SAW,  beliau  mendengar  mereka  menyebutnya  (Hani’)  Abu  al -Hakam.  Lalu  Rasulullah SAW memanggilnya dan mengatakan, al-Hakam itu adalah Allah; kepada-Nya lah hukum dikembalikan. Kenapa engkau dijuluki Abu al- Hakam?’ Hani’ menjawab, “Sesungguhnya kaumku apabila bersengketa mereka datang kepadaku, lalu aku memberi keputusan untuk mereka dan kedua pihak bersengketa menerima keputusanku itu.” Lalu Rasulullah SAW berkata,  “Bagus  sekali.  Apakah  engkau  mempunyai  anak?”  Hani’  menjawab,  “Saya mempunyai anak: Syuraih, Muslim dan ‘Abdullah.” Rasulullah SAW bertanya lagi, “Siapa yang  paling  tua?”  Hani’ menjawab,  “Syuraih.”  Rasulullah  SAW  berkata,  “Kalau  begitu engkau  adalah  Abu  Syu raih.”  (HR.  Abu  Dawud) (Mahmud,  2019).  Terlihat  dari pernyataan  Rasulullah  SAW  bahwa  tindakan  Abu  Syuraih  (Hani’)  menjadi  penyelesai sengketa dalam lingkungan kaumnya adalah suatu tindakan yang bagus.
Ayat dan hadis di atas menunjukkan kebolehan melakukan akad tahkim dan tahkim adalah lembaga yang diakui oleh syara’. Seorang ulama terkemuka dalam Mazhab Hambali, lbnu  Qayyim  al-Jauziah,  berkata  bahwa  salah  satu  atsar  Umar  bin  al-Khattab menyebutkan:  “Selesaikanlah  pertikaian  sehingga  mereka  berdamai,  sesungguhnya penyelesaian  melalui  pengadilan  akan  menyebabkan  timbulnya  rasa  benci  di  antara mereka.” Bahkan, Umar bin Khattab telah memberikan pengarahan dalam persoalan ini dengan  menyatakan:  “Perdamaian  itu  diperbolehkan  di  antara  orang -orang  Muslim, kecuali  perdamaian  yang  menghalalkan  yang  haram atau  mengharamkan  yang  halal”.
(Sabiq, 1993)
Selain  al-Quran  dan  hadis  di  atas,  juga  ada  Ijma  (konsensus)  para  ulama  yang menetapkan  suatu  hukum,  salah  satunya  terkait  keberlakuan  dan  keberadaan  lembaga tahkim pada masa sahabat. Sebagaimana pernyataan Sayyidina Umar Ibnu Khatab, yaitu: “Tolaklah permusuhan hingga mereka berdamai, karena pemutusan perkara melalui pengadilan akan mengembangkan  kedengkian  di  antara  mereka” (Lubis,  2000) . Dengan  demikian,  dapat tergambar  bahwa  tahkim  bukan  hanya  terbatas  pada  penyelesaian  sengketa  keluarga, melainkan praktik tahkim ini telah diperankan oleh Nabi Muhammad SAW dalam banyak kasus persengketaan, termasuk juga dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.
Standar syariah dari AAOFI dirumuskan dengan merujuk pada hukum Islam, yaitu al- Qur’an, as - Sunnah dan Ijma’. Tujuannya yaitu menjauhkan praktik keuangan dari apa yang  dilarang  dalam  Islam.  Adapun  terkait  ketentuan  arbitrase  syariah  di  Indonesia, khususnya  praktiknya  pada  BASYARNAS  mengacu  pada  hukum  Islam  dan  hukum Nasional,  yaitu  al- Qur’an,  as - Sunnah,  Ijma’  dan  fikih,  UUAAPS,  SK -MUI,  dan  Fatwa DSN-MUI. Di Indonesia, BASYARNAS hadir sebagai lembaga tahkim yang berdasarkan prinsip  syariah  karena  adanya  kesadaran  untuk  melaksanakan  ekonomi  Islam  secara menyeluruh.  Hal  ini  juga  dilatarbelakangi  dengan  semakin  luasnya  penyebaran  sistem ekonomi  syariah  di  Indonesia,  sehingga  perlu  adanya  lembaga  penyelesaian  yang berdasarkan prinsip syariah.

## 3. Rukun dan Syarat Akad Tahkim
Dalam  Standar  Syariah  angka  6.1,  disebutkan  bahwa  rukun  tahkim  adalah pernyataan kehendak (ijab dan kabul) antara pihak-pihak tahkim dan arbiter. Kemudian, untuk sahnya tahkim disyaratkan hal-hal berikut sebagaimana tercantum dalam Angka 6.2: adanya sengketa antara dua pihak atau lebih mengenai suatu hak yang sah; kesepakatan kedua pihak sengketa untuk melakukan tahkim dan persetujuan mereka untuk menerima keputusan arbiter; dan penerimaan dari arbiter terhadap tugas tahkim. Kemudian, pada
Angka  3:  3,  disebutkan  “Pihak -pihak  tahkim  adalah  para  pihak  yang  bersengketa  yang meminta dilakukannya tahkim dan pihak- pihak tersebut dapat lebih dari dua.”
Hal ini sebagaimana juga yang dijabarkan dalam UUAPS Pasal 1, bahwa para pihak adalah  pemohon  dan  termohon  yang  bertindak  sebagai  subyek  hukum.  Kemudian, perjanjian  arbitrase  merupakan  kesepakatan  berupa  klausula  arbitrase  yang  tercantum dalam  perjanjian  tertulis  yang  dibuat  para  pihak  sebelum  timbulnya  sengketa  atau perjanjian arbitrase sendiri yang dibuat oleh para pihak setelah terjadinya sengketa. Beberapa ulama mencoba merumuskan syarat-syarat yang berkaitan dengan pelaksanaan akad tahkim , yaitu sebagai berikut:
1. Semua pihak yang ikut terlibat dalam praktek tahkim, baik sebagai arbiter (hakam), atau pihak yang bersengketa harus cakap bertindak hukum.
2. Semua pihak, baik hakam dan pihak yang bersengketa memenuhi kategori kompetensi sebagai saksi.
3. Hakam mempunyai  kompetensi  untuk  mengadili  sebagaimana  yang  disyaratkan terhadap seorang hakim.
4. Proses pelaksanaan tahkim berpedoman pada prinsip “ waqt al-tahkim wa al-hukm, ” yaitu adanya kesesuaian antara penetapan putusan dengan eksekusi putusan.
5. Bagi  pihak  yang  bersengketa  harus  jelas  dan  pasti  ( mu’ayyan )  dalam menentukan/menunjuk hakam.
6. Perkara yang diajukan ke institusi tahkim (arbitrase) harus jelas dan digantungkan atas syarat-syarat tertentu. (Zaidan, 1989)
Sementara itu, dalam perundang-undangan Indonesia terkait dengan syarat arbitrase dan pengangkatan arbiter ini diatur dalam Pasal 7 sampai Pasal 21 UUAPS. Di antaranya:
1. Penyelesaian  melalui  arbitrase  harus  berdasarkan  pada  kesepakatan/perjanjian  para pihak.  Kemudian  jika  terjadi  sengketa,  maka  pihak  pemohon  harus  memberitahu termohon bahwa syarat arbitrase berlaku.
2. Jika pilihan penyelesaian sengketa melalui arbitrase itu timbul setelah terjadi sengketa, maka persetujuan tersebut harus dibuat dalam perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak atau dibuat dalam bentuk akta notaris.
3. Perjanjian  arbitrase  meniadakan  hak  para  pihak  untuk  mengajukan  penyelesaian sengketa ke pengadilan.
Melihat pada ketentuan yang ada pada UUAPS, ketentuan ini selaras dengan tujuan dan isi ketentuan yang terdapat dalam AAOIFI. Hal ini sebagai upaya agar pelaksanaan arbitrase  berjalan  sebagaimana  dengan  tujuan  awalnya.  Dalam  Standar  Syariah  juga ditekankan bahwa hukum yang diterapkan dalam tahkim adalah hukum syariah. Angka
2.2 menyatakan, “Tahkim yang dimaksud dalam Standar ini adalah tahkim Islam, yaitu tahkim yang di dalamnya diterapkan ketentuan hukum dan prinsip Syariat Islam.” Pada bagian lain Standar ini juga menegaskan, “Wajib atas arbiter menerapkan ketentuan Syariat Islam.”  Ketetapan  dalam  Standar  ini  juga  realistis  dan  pragmatis,  di  mana Standar  ini dimaksudkan  berlaku  secara  luas,  dimungkinkan  bahwa  tidak  semua  pihak  yang melakukan tahkim adalah orang yang tunduk kepada hukum Islam. (Anwar, 2020)
Oleh  karena itu  Standar  ini  juga  memberi  tempat  bagi  mereka  yang  memilih menggunakan bukan  hukum  Islam  dengan  syarat  tidak  bertentangan  dengan hukum Islam. Dapat dilihat dalam ketentuan Standar ini, yaitu: Angka 11.1 menegaskan, “Untuk sahnya  keputusan  tahkim  disyaratkan  kesesuaian  keputusan  itu  dengan  ketentuan  dan prinsip  Syariat  Islam.”  Kemudian,  Angka  9.4  menyatakan,  “Arbiter  wajib  menerapkan ketentuan-ketentuan  hukum  Syariat  Islam,  dan  apabila  arbiter  dibatasi  dengan  hukum tertentu ia wajib menghindari pertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum Syariat (Islam).” Ditegaskan  juga  dalam  Angka  3.2,  “Wajib  menyatakan  keharusan  mengikuti tahkim Islam dalam persetujuan-persetujuan di mana penggunaan hukum (konvensional) tidak memungkinkan per syaratan tidak bertentangan dengan syariat Islam.”
Dari ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa para pihak yang bukan merupakan orang  yang  tunduk  kepada  hukum  syariah,  dapat  menggunakan  hukum  konvensional dengan ketentuan tidak boleh bertentangan dengan hukum syariah. Selain dari apa yang dikemukakan  di  atas,  dibolehkan  juga  arbiter  yang  tidak  beragama  Islam  apabila diperlukan  dan  dengan  syarat  tertentu.  Dengan  demikian  dapat  dilihat  bahwa  Standar Syariah ini banyak melakukan integrasi norma-norma hukum yang berlaku, kemudian diuji dengan  prinsip-prinsip  syariah  dan  didasarkan  kepada  sejumlah  kaidah  dalam  hukum syariah.

## 4. Bentuk Tahkim
Terkait dengan bentuk tahkim, pada Angka 3.1, Angka 5.1, Angka 9.1 dan Angka 9.3 Standar Syariah ini, mengisyaratkan perbedaan perjanjian tahkim kepada dua macam, yaitu (1) pactum de compromittendo , dan (2) acta compromise . Pactum de compromittendo merupakan kesepakatan para pihak dalam suatu perjanjian bahwa apabila terjadi sengketa di antara mereka  maka  akan  diselesaikan  melalui  jalur  tahkim.  Kesepakatan  ini  dibuat  sebelum terjadinya sengketa dan dapat merupakan klausul yang dimuat dalam perjanjian pokok, atau dapat juga dibuat tersendiri di luar perjanjian pokok. Sementara acta compromise adalah perjanjian  antara  dua  pihak  bersengketa  untuk  menyelesaikan  persengketaan  mereka melalui tahkim, yang dibuat setelah terjadi perselisihan (Anwar, 2020). Sementara dalam
fikih  akad  tahkim  itu  sama  saja,  tidak  ada  pembedaan  antara  kedua  macam  bentuk perjanjian arbitrase seperti ini. Standar Syariah mengadopsi pembedaan ini berangkat dari kenyataan yang berlaku di berbagai negara untuk membedakan dua macam klausul tahkim ini.  Jika  melihatnya  dari  segi  fikih,  pembedaan  ini  sah  saja  karena  tidak  ada ketidaksinkronannya dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku.
Melihat peraturan terkait arbitrase di Indonesia, pembagian arbitrase dapat dilihat dari segi bentuknya, yaitu (a) arbitrase ad hoc , yaitu arbitrase yang secara khusus dibentuk oleh para pihak yang bersengketa seketika untuk menyelesaikan persengketaan mereka dan tidak bersifat permanen, dan (b) arbitrase institusional, yaitu arbitrase yang dijalankan oleh suatu badan permanen yang dibentuk untuk melakukan tugas arbitrase. Dalam fikih pun tidak dikenal arbitrase institusional ini, karena kehidupan masyarakat di masa lampau yang masih lebih sederhana dan belum mencapai bentuk kompleksitas seperti pada zaman sekarang di mana banyak aspek kehidupan tidak dapat ditangani secara ad hoc , melainkan harus secara institusional. (Anwar, 2020)

## 5. Ruang Lingkup Tahkim
Ada perbedaan pendapat dari para ahli hukum Islam dalam persoalan objek yang termasuk  kewenangan  tahkim  atau  arbitrase.  Ulama  Hanabilah  berpendapat  bahwa  di antara kewenangan tahkim adalah masalah harta benda, hudud, qisas, nikah, dan lian baik yang menyangkut hak Allah maupun hak manusia (Az-Zuhaili, 2005) . Sementara Ulama Malikiyah mengatakan bahwa tahkim dalam syariat Islam hanya dibenarkan dalam bidang harta benda saja dan tidak dibenarkan dalam bidang hudud, qisas dan lian, sebab persoalan ini  merupakan  urusan  Peradilan  (Jauhari,  2011).  Ulama  Hanafiyah  berpendapat  bahwa tahkim dibenarkan dalam segala hal kecuali dalam bidang qisas dan hudud . Hal ini karena disebabkan beberapa hal: a) penyelesaian  dengan jalur tahkim merupakan penyelesaian dengan cara perdamaian, sementara qisas dan hudud tidak boleh diselesaikan dengan jalan damai; b) keputusan seorang hakam bersifat tidak pasti (mengandung keraguan/ syubhat ), sedangkan  masalah  hudud dan qisas tidak  boleh  diputuskan  sepanjang  masih  terdapat syubhat . Rasulullah SAW bersabda: “Tinggalkan hukuman hudud jika terdapat keraguan” (HR. al-Baihaki, at-Tirmizi, dan al-Hakim). Ditegaskan al-Marginani, bahwa penyebutan secara khusus qisas dan  hudud  merupakan  persoalan  yang  tidak  boleh  diselesaikan  dengan tahkim, menunjukkan bahwa semua persoalan selain dari kedua masalah tersebut dapat diselesaikan dengan tahkim. (Jauhari, 2011)
Adapun jika melihat ruang lingkup tahkim dalam Standar Syariah pada Angka 7.1, dijelaskan bahwa “tahkim dapat dilakukan dalam semua hal di mana masing -masing pihak
dapat melepaskan haknya”. Kemudian, pada Angka 7.2 disebutkan, “tidak dapat dilakukan tahkim dalam hal-hal berikut: (a) segala sesuatu yang merupakan hak Allah Taala, seperti pidana  hudud;  (b)  segala  sesuatu  di  mana  keputusan  mengenainya  mengakibatkan terjadinya penetapan atau peniadaan hukum bagi pihak-pihak lain yang bukan pihak-pihak tahkim”. Dipertegas dalam Angka 7.3, “apabila arbiter memutus perkara yang terhadapnya tidak dapat dilakukan tahkim, keputusan itu batal dan tidak berlaku”. Terlihat bahwa ruang lingkup tahkim diatur secara jelas dan tegas dalam Standar Syariah ini. Dapat disimpulkan bahwa  persoalan  yang  masuk  dalam  ruang  lingkup  ekonomi,  khususnya  persoalan sengketa ekonomi syariah dapat diselesaikan dengan tahkim.
Ketentuan  dalam  Standar  Syariah  ini  juga  tidak  jauh  berbeda  dengan  peraturan arbitrase di Indonesia, yang mana disebutkan dalam Pasal 66 huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang ADR, bahwa sengketa-sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diselesaikan oleh lembaga arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian. Adapun ruang lingkup ekonomi yang mencakup perniagaan, keuangan, perbankan, penanaman modal, hak  kekayaan  intelektual,  industri,  dan  sejenisnya  termasuk  persoalan  yang  dapat dilaksanakan arbitrase dalam menyelesaikan sengketanya.

## 6. Hakam dan Pengambilan Keputusannya
Para ahli hukum Islam juga memiliki beberapa pandangan terkait pengaturan hakam dan syarat pengangkatannya. Ibnu Nujaim, seorang ulama Mazhab Hanafi, mengatakan bahwa  hakam dapat  terdiri  dari  satu  orang  atau  lebih.  Seorang  ulama  terkemuka  dari Mazhab Hanafi, Ali bin Abu Bakr al-Marginani mengungkapkan bahwa seorang hakam yang akan  diminta  menyelesaikan  persengketaan  harus  memenuhi syarat-syarat  sebagai seorang hakim/ qadhi . Sementara itu, Syeikh Jalaluddin al-Mahally menyebutkan di antara kriteria atau syarat-syarat seorang hakam, yaitu merdeka, jujur serta punya pengetahuan terkait  tugas-tugas  yang  akan  dibebankan  kepadanya. Sehingga  dalam  pengangkatan seorang hakam yang diutamakan adalah seseorang yang memenuhi syarat, baik dari segi kemampuan  dan  pengetahuan  sebagai  seorang  hakam  (Al-Mahally,  n.d.).  Menurut Wahbah az-Zuhaili, seorang hakam haruslah professional, dua orang laki-laki yang adil dan mengedepankan upaya damai (Al-Zuhaily, 1986). Sementara menurut Imam Nawawi, seorang hakam harus laki-laki yang cakap dan soleh. Hal ini dimaksudkan agar perselisihan yang terjadi dapat didamaikan . (Nawawi, n.d.)
Standar Syariah juga memberikan kualifikasi yang harus dipenuhi dalam penunjukan arbiter, yaitu sebagaimana yang tersebut dalam Angka 8, yaitu:
1. Seorang arbiter disyaratkan memiliki kecakapan bertindak hukum sempurna.
2. Pada  asasnya  seorang  arbiter  adalah  seorang  Muslim,  akan  tetapi  dapat  dilakukan penunjukan  arbiter  non-Muslim  apabila  hal  itu  diperlukan  untuk  memutus  sesuatu yang dibenarkan oleh syariah dengan memperhatikan ketentuan angka 11.1.
3. Dapat  dilakukan  penunjukan  satu  atau  lebih  arbiter,  dan  lebih  diutamakan  jumlah mereka ganjil; apabila tidak ganjil, pihak-pihak sengketa atau para arbiter menunjuk salah  seorang  sebagai  ketua  majelis  arbiter  di  mana  pendapatnya  menjadi  penguat ketika terjadinya perbedaan pendapat yang seimbang.
4. Masing-masing pihak bersengketa dapat melakukan penunjukan satu orang arbiter, dan selanjutnya  kedua  arbiter  yang  ditunjuk  mewakili  kedua  pihak  tersebut  dapat mengangkat  arbiter  penentu  apabila  kedua  pihak  bersengketa  mengizinkan  kedua arbiter melakukan hal itu.
5. Apabila salah satu pihak sengketa tidak menunjuk seorang arbiter dari pihaknya sebagai pelaksanaan klausul tahkim dalam akad, pihak lain dapat meminta pengadilan untuk mengangkat  seorang  arbiter  bagi  pihak  yang  tidak  menunjuk  arbiter  apabila  dalam klausul tahkim tidak ditegaskan cara penunjukan arbiter lain.
6. Seorang arbiter tidak dapat menunjuk orang lain untuk menggantikan dirinya kecuali dengan izin pihak yang menunjuknya menjadi arbiter karena persetujuan terhadapnya terkait kepada diri pribadinya, kecuali dalam hal tahkim dilakukan pada suatu lembaga atau komite tahkim di mana penunjukan para anggotanya memperhatikan syarat-syarat pembentukan yang diumumkan secara terbuka.
7. Seorang  kuasa  atau  mudarib  tidak  dapat  menyepakati  tahkim  kecuali  dengan persetujuan  pemberi  kuasa  atau  penyedia  modal  atau  dengan  membuat  pernyataan mengenai hal itu dalam klausul akad mudarabah seperti klausul akun investasi. Tidak dapat menjadi pihak dalam tahkim mewakili lembaga yang berbadan hukum kecuali orang yang secara formal mewakilinya.
Pada Pasal 12 UUAPS disebutkan bahwa arbiter harus memenuhi beberapa syarat, sebagai  berikut:  cakap  hukum,  berumur  paling  rendah  35  tahun,  tidak  mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak  yang  bersengketa,  tidak  mempunyai  kepentingan  finansial atau  kepentingan  lain, memiliki  pengalaman  dan  menguasai  secara  aktif  dibidangnya  paling  sedikit  15  tahun. Ketentuan  ini  sejalan  dengan  amanat  yang  terdapat  dalam  AAOIFI,  agar  pelaksanaan arbitrase dapat berjalan dengan baik.
Terkait dengan jumlah arbiter, Standar Syariah tidak mengharuskan bilangan arbiter ganjil,  melainkan  hanya  menyatakan  “lebih  diutamakan” bilangan  arbiter  itu  ganjil.
Artinya, Standar ini masih membolehkan jumlah arbiter genap. Hal ini sejalan juga dengan doktrin klasik hukum Islam bahwa jumlah arbiter bisa satu orang atau bisa dua orang. Dalam  hukum  kontemporer  jumlah  arbiter  ganjil  merupakan  sebuah  doktrin  yang diterima dalam berbagai hukum arbitrase. Hal ini bertujuan menghindari kemungkinan terjadinya kebuntuan untuk mengambil keputusan apabila arbiter berjumlah genap dan masing-masing bertahan pada pendiriannya. (Anwar, 2020)
Standar  Syariah  tentang  tahkim  juga  mengatur  terkait  pengambilan  keputusan tahkim, sebagaimana yang tercantum dalam Angka 11, sebagai berikut:
1. Untuk  sahnya  keputusan  tahkim  disyaratkan  kesesuaian  keputusan  itu  dengan ketentuan dan prinsip Syariat Islam.
2. Keputusan  final  tahkim  harus  memuat  penyelesaian  semua  butir  sengketa  dan penetapan hak-hak para pihak atas dasar keadilan. Apabila arbiter hanya menangani beberapa sisi saja dari keseluruhan aspek sengketa, maka tahkim itu tidak sempurna karena tidak dapat mencegah para pihak untuk pergi ke pengadilan. Mereka dapat meminta  arbiter  untuk  meneruskan  tahkim  guna  menyempurnakan  keputusannya dengan  keputusan  tambahan  yang  menyelesaikan  butir-butir  sengketa  yang  belum diputuskan dalam putusan pertama.
3. Tahkim  tidak  boleh  melampaui  objek  sengketa,  dan  kasus-kasus  di  luar  obyek sengketa  dipandang  tidak  menjadi  kewenangan  arbiter,  kecuali  apabila  para  pihak sengketa sepakat memasukkannya ke dalam obyek sengketa.
4. Atas pertimbangannya sendiri atau atas permintaan pihak-pihak bersengketa, arbiter dapat  memberi  penafsiran  terhadap  keputusan  tahkim,  begitu  pula  ia  dapat memperbaiki kesalahan-kesalahan fisik yang terdapat dalam keputusan tahkim.
5. Arbiter dapat mencicil pembuatan keputusan dengan membuat keputusan-keputusan pendahuluan, atau keputusan parsial atau penetapan tanggung jawab tanpa penentuan ganti rugi.
6. Diutamakan menyebutkan dasar syar’i atau dasar hukum (menjelaskan pertimbangan) atas keputusan tahkim, akan tetapi hal itu bukan syarat kecuali apabila undang-undang mensyaratkannya.
7. Pada pokoknya keputusan dibuat dalam sebuah majelis yang dihadiri oleh semua atau mayoritas arbiter jika mereka berbilang (lebih dari satu orang) yang diundang untuk itu atau dapat dibuat dengan sirkulasi setelah drafnya disiapkan oleh arbiter pemutus atau ketua majelis arbiter atau oleh salah seorang arbiter yang ditugasi untuk itu oleh para arbiter dan mengirimkannya kepada arbiter-arbiter lain untuk disahkan dengan
ketentuan terdapat kesepakatan bulat (ijmak) dalam hal keputusan diambil dengan sirkulasi.
8. Keputusan  tahkim  dibuat  dengan  ditandatangani  oleh  seluruh  arbiter  dalam  hal mereka  berbilang  (lebih  dari  satu  orang)  termasuk  yang  tidak  menyetujui  dengan mencantumkan keberatan atau pendapat mereka yang menentang. Akan tetapi dapat juga  ditandatangani  oleh  mayoritas  arbiter  dengan  menjelaskan  alasan  arbiter  lain tidak  menandatangani  dengan  ketentuan  keputusan  itu  dibuat  atas  pengetahuan mereka semua yang dicantumkan dalam berita acara sidang pengambilan keputusan.
9. Keputusan tahkim memuat amar putusan, nama-nama para pihak sengketa, identitas dan alamat mereka dengan mengacu kepada dokumen tahkim dan tanggalnya, nama para saksi, saksi ahli yang dimintai bantuan, jika ada, nama para arbiter jika mereka berbilang,  tempat  dan  tanggal  pembuatan  keputusan,  tanda  tangan  para  arbiter, demikian pula tanda tangan para pihak sengketa jika dimungkinkan, pertimbangan hukum  keputusan  kecuali  jika  dalam  dokumen  tahkim  dinyatakan  tidak  perlu penjelasan  pertimbangan  keputusan  itu  serta  tidak  ada  keharusan  oleh  undang- undang.
10. Tidak  disyaratkan  pembuatan  keputusan  tahkim  di  depan  para  pihak  sengketa, meskipun lebih diutamakan pembuatannya dihadiri oleh para pihak tersebut untuk mempercepat proses penyampaian hasil keputusan.
11. Diutamakan  membubuhkan  catatan  pada  akhir  keputusan  tahkim  yang  memuat permintaan  atau  rekomendasi  kepada  instansi  pengadilan  atau  instansi  resmi berwenang untuk mengeksekusi keputusan arbitrase dengan segala sarana peraturan perundangan yang berlaku.
12. Tidak disyaratkan persetujuan para pihak bersengketa terhadap keputusan tahkim. Keputusan  tersebut  mengikat  bagi  mereka  secara  otomatis  selama  tidak  ada pembatalan  karena  bertentangan  dengan  ketentuan  hukum  Syariat  Islam  atau ketertiban umum.
13. Keputusan  tahkim  dapat  dibuat  berdasarkan  perdamaian  dengan  semua  kriteria syariahnya atau penyelesaian mufakat.
Berdasarkan ketentuan di atas, terlihat bahwa dalam mengambil keputusan tahkim harus memperhatikan beberapa hal, sama halnya dengan ketentuan tahkim klasik. Dalam mengambil  keputusan,  disyaratkan  keputusan  tidak  bertentangan  dengan  aturan  dan prinsip-prinsip Islam, dan memperhatikan nilai-nilai keadilan. Kemudian, keputusan akhir tahkim harus memuat semua butir dari sengketa para pihak dan secara otomatis putusan tersebut mengikat dan tidak dapat dibatalkan begitu saja oleh para pihak yang bersengketa.
Selanjutnya,  dalam  hal  membuat  keputusan  hakam  diberikan  ruang  untuk  memahami sengketa, dengan kata lain hakam memiliki waktu yang cukup dalam membuat keputusan, sehingga dihasilkan keputusan terbaik dengan terwujudnya perdamaian antar para pihak yang bersengketa.

## 7. Kekuatan Hukum Putusan Tahkim
Terdapat  berbagai  pendapat  yang  berbeda  terkait  kekuatan  hukum  dari  putusan tahkim. Pertama, ulama Mazhab Hanafi berpendapat bahwa jika hakam telah memutuskan perkara pihak yang bertahkim dan mereka telah menyetujuinya, maka para pihak sudah terikat dengan putusan tersebut. Kemudian jika diadukan ke pengadilan dan hakim juga sependapat  dengan  apa  yang  diputuskan  hakam, maka  hakim  pengadilan  tidak  bisa membatalkan putusan tersebut. Namun jika hakim pengadilan tidak sependapat dengan putusan hakam tersebut, maka hakim  memiliki hak untuk membatalkannya. Sementara ulama  Mazhab  Maliki  dan  Hanbali  berpendapat  bahwa  jika  keputusan  hakam  tidak bertentangan dengan al- Qur’an, hadis, dan ijma’ maka hakim pengadilan tidak memiliki hak untuk membatalkan putusan hakam, sekalipun hakim pengadilan tidak sependapat dengan putusan hakam.
Akan  tetapi  para  ahli  hukum  Islam  di  kalangan  mazhab  Malikiyah,  Hanafiyah, Hambaliyah, dan sebagian ahli hukum di kalangan mazhab Syafii sepakat bahwa semua yang  merupakan  keputusan  seorang  hakam langsung  mengikat  para  pihak  yang bersengketa,  tanpa  harus  meminta  persetujuan  para  pihak  tersebut.  Pendapat  ini didasarkan atas hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan bahwa apabila para pihak yang bersengketa sudah sepakat mengangkat hakam untuk menyelesaikan persengketaan yang diperselisihkannya, kemudian keputusan hakam tersebut tidak mereka patuhi, maka bagi orang yang tidak mematuhinya akan mendapat siksa dari Allah SWT. Di samping itu, juga disebutkan  bahwa  barang  siapa  yang  diperbolehkan  oleh  syariat  untuk  memutus  suatu perkara, maka putusannya adalah sah. Oleh karena itu putusannya mengikat, sama halnya dengan hakim di pengadilan yang telah diberi wewenang oleh penguasa untuk mengadili suatu perkara. (Al-Mushlih & Shawi, 2004)
Kemudian, keputusan perdamaian yang diputuskan hakam juga dituangkan dalam suatu akta perjanjian yang ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa, yang artinya perjanjian perdamaian tersebut berlaku dan mengikat bagi pihak yang bertahkim. Namun, juga  tidak  menutup  kemungkinan  putusan  seorang  hakam  tidak  diterima  jika  terjadi pengingkaran di kemudian hari atas putusan tersebutoleh salah satu pihak. Maka para ahli hukum Islam klasik berbeda pendapat terkait status putusan hakam ini. Pertama , mayoritas
ulama  dari  kalangan  mazhab  Hanafi,  Maliki,  dan  Hanbali  berpendapat  bahwa  putusan hakam berlaku mutlak bagi para pihak yang bersengketa. Dimana putusannya bersifat pasti juga  mengikat  bagi  para  pihak,  sehingga  tidak  ada  alasan  bagi  salah  satu  pihak  untuk menolaknya. Kedua , sebagian ulama dari mazhab Syafii berpendapat bahwa putusan hakam tidak berlaku mutlak dan tidaak mengikat bagi para pihak yang bersengketa, dalam hal ini jika ada pihak yang tidak rela atau menolak putusan hakam. Alasannya karena putusan tahkim sama halnya dengan hasil fatwa, tidak mengikat bagi para peminta fatwa, artinya dapat diterima dan dapat ditolak (Zaidan, 1989). Apabila mereka melaksanakannya dengan suka rela, maka pelaksanaan itu sah, tetapi apabila mereka tidak mau melaksanakannya, maka tidak dapat dipaksakan (Asy-Syirazi, 1996). Dalam hal ini al-Marginani menegaskan, “apabila arbiter telah menetapkan keputusan, maka keputusan itu mengikat kedua pihak.” (Al-Marginani, 2000)
Ketegasan tentang sifat mengikatnya keputusan tahkim, Standar Syariah pada angka 11.2 juga menegaskan, “Tidak disyaratkan persetujuan para pihak bersengketa terhadap keputusan tahkim. Keputusan tersebut mengikat bagi mereka secara otomatis selama tidak ada  pembatalan  karena  bertentangan  dengan  ketentuan  hukum  Syariat  Islam  atau ketertiban  umum” (Accounting  and  Auditing  Organization  for  Islamic  Financial Institution  (AAOIFI),  2015).  Hal  ini  sejalan  dengan  pendapat  mayoritas  mutlak  ahli hukum Islam klasik yang menegaskan bahwa putusan tahkim itu berkekuatan hukum tetap dan  mengikat  sehinngga  tidak  boleh  para  pihak  menolak  untuk  melaksanakannya. Sebagaimana juga yang dijelaskan dalam UUAPS Pasal 52 dan 53 bahwa pendapat dan putusan arbitrase itu mengikat para pihak dan tidak dapat dilakukan perlawanan mealui upaya hukum apapun. Kemudian dalam Pasal 56 UUAPS ditegaskan bahwa pengambilan putusan  arbitrase  harus  berdasarkan  ketentuan  hukum  (keadilan  dan  kepatutan). Kemudian,  dalam  putusan  arbitrase  tersebut  juga  harus  ditetapkan  jangka  waktu pelaksanaan putusan arbitrase (lihat Pasal 54 UUAPS).

## 8. Pembatalan Proses dan Putusan Tahkim
Penyelesaian sengketa dengan cara tahkim dilakukan atas dasar perjanjian para pihak yang  bersengketa,  baik  perjanjian  tersebut  dibuat  sebelum  maupun  setelah  terjadinya sengketa. Terkait dengan pembatalan proses tahkim terdapat beberapa pendapat. Jika para pihak  yang  bersengketa  telah  mendaftarkan  sengketanya  ke  lembaga  yang  disepakati sebagaimana dan tertuang dalam klausul perjanjian, akan tetapi belum ditunjuk hakamnya maupun majelis penyelesaian sengketanya, kemudian kedua bela pihak  ingin mencabut gugatannya maka dalam hal ini para ahli hukum Islam berpendapat pencabutan gugatan
sengketa tahkim ini adalah sah. Kedua belah pihak dapat menggunakan haknya dengan syarat didasarkan atas iktikad baik dan keinginan kedua belah pihak.
Namun, para ulama berbeda pendapat seandainya pencabutan tahkim dilakukan setelah terjadi  proses  persidangan. Pertama ,  pendapat  yang  mengatakan  pencabutan  gugatan tahkim sebelum terjadinya putusan adalah dibolehkan, karena para pihak yang bersengketa memiliki hak yang sama untuk menarik gugatannya sepanjang dilakukan sebelum adanya putusan  mengikat. Kedua, salah  satu  pihak  yang  bersengketa  tidak  boleh  menarik gugatannya, jika disebabkan karena telah menduga hasil putusan tersebut tidak berpihak padanya. Hal ini tentu dapat merugikan pihak lain. (Zaidan, 1989)
Terkait dengan pembatalan putusan tahkim oleh pengadilan, para ulama berbeda pendapat. Mayoritas dari ulama mazhab Syafi’iyah, Malikiyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa  putusan  tahkim  tidak  dapat  dibatalkan  oleh  pengadilan  jika  hakam  telah memutuskannya sesuai dengan prinsip-prinsip terkait tahkim. Kemudian, ulama mazhab Hanafiah  berpendapat  bahwa  pengadilan  dapat  meninjau  kembali  dan  membatalkan putusan tahkim apabila telah menyalahi prosedur atau prinsip beracara dalam tahkim. Jika melihat  dalam  Standar  Syariah  Angka  13.3,  disebutkan  bahwa  Arbiter  tidak  dapat membatalkan keputusanya kecuali apabila bahwa keputusan itu keliru, dan ketika itu ia dapat mencabutnya atau memperbaikinya sesuai dengan ketentuan Syariat Islam dan asas keadilan.
UU  No.  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa Pasal  70  dan  71  menyebutkan  bahwa  “Terhadap  putusan  arbitrase  para  pihak  dapat mengajukan  permohonan  pembatalan  apabila  putusan  tersebut  diduga  mengandung unsur-unsur;  dokumen  palsu  atau  dinyatakan  palsu,  terdapat  dokumen  yang disembunyi kan,  putusan  didasarkan  atas  tipu  muslihat.”  Pasal  71  menyebutkan: “Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase  kepada Panitera  Pengadilan  Negeri.” (Undang-Undang  No.  30  Tahun  1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, 1999)
Peraturan Prosedur Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), pada Pasal 21  juga  menjelaskan  bahwa  (1)  Selama  sebelum  dijatuhkan  putusan,  Pemohon  dapat mencabut  permohonannya.  (2)  Apabila  pencabutan  permohonan  itu  dilakukan  oleh Pemohon sebelum Ketua BASYARNAS menunjuk arbiter tunggal maupun arbiter majelis dan panggilan sidang belum disampaikan, maka biaya pemeriksaan dikembalikan kepada Pemohon. (3) Apabila pencabutan permohonan itu dilakukan oleh Pemohon sesudah ada
jawaban  dari  Termohon,  maka  pencabutan  tersebut  hanya  diperbolehkan  dengan persetujuan Termohon. (4) Apabila pencabutan permohonan itu dilakukan oleh Pemohon setelah pemeriksaan dimulai, maka semua biaya yang telah dibayar oleh Pemohon tidak dikembalikan  (Majelis  Ulama  Indonesia,  n.d.).  Kemudian,  pada  Pasal  27  Peraturan Prosedur BASYARNAS, menyebutkan bahwa “Putusan arbitrase dapat dibatalkan apabila dipenuhi alasan dan tata cara sebagaimana diatur dalam Undang- undang.”

## Urgensi  Tahkim  sebagai  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah  di Indonesia
Urgensi  tahkim  khususnya  dalam  penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah  dapat dilihat dari bagaimana sejarah perjalanan tahkim ini secara keseluruhan.  Praktik tahkim secara  sosiologis sudah  dilakukan  oleh  bangsa-bangsa  Sumeria,  Asyuria,  Babilonia, Yunani, Mesir kuno, Romawi, bangsa Arab di zaman pra Islam dan bangsa-bangsa lainnya. Apabila terjadi pertikaian biasanya diselesaikan melalui tahkim (Dahlan, 2001). Meskipun saat itu belum ada sistem peradilan Islam yang terorganisir, namun setiap persengketaan terkait hak waris, hak milik, dan hak-hak lainnya seringkali diselesaikan melalui wasit (juru damai) yang ditunjuk oleh mereka yang bersengketa. Lembaga perwasitan ini kemudian terus berlanjut dan dikembangkan sebagai sebuah alternatif penyelesaian sengketa dengan memodifikasi apa yang pernah berlaku pada masa pra Islam. (Rosyadi & Ngatino, 2002) Bangsa  pertama  yang  diketahui  menggunakan  lembaga  tahkim  sebagai  alternatif penyelesaian  sengketa  adalah  bangsa  Sumeria.  (Anwar,  2020)  Tradisi  tahkim  semakin berkembang  pada  masyarakat  Mekkah  yang  pada  saat  itu  sebagai  pusat  perdagangan. Tahkim digunakan sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa ekonomi yang terjadi di antara mereka. Sementara di Madinah, tahkim lebih berkembang dalam  persoalan yang berkaitan  dengan  pertanian,  karena  Madinah  adalah  daerah  agraris.  Nabi  Muhammad SAW  sering  menjadi  hakam  atau  mediator  dalam  berbagai  sengketa,  baik  di  Mekkah maupun  Madinah.  Kemudian,  saat  daerah  semakin  berkembang  luas,  mulai  ditunjuk hakam dari kalangan sahabat Nabi yang dalam melaksanakan tugasnya selalu berpedoman pada ketentuan al- Qur’an, hadis dan ijtihad sesuai dengan kemampuannya. (Anwar, 2020) Penyelesaian sengketa melalui tahkim dengan  menengahi dan melimpahkan wewenang kepada hakam mulai berkembang pada masa pemerintahan khalifah Umar bin Khattab. Beliau juga sering mendelegasikan kewenangannya sebagai seorang hakam kepada sahabat yang memiliki otoritas dan kompetensi dalam hal peradilan. Beberapa kebijakan Umar adalah  membenahi  lembaga  peradilan.  Bersamaan  dengan  itu,  Umar  juga  membuat lembaga  tahkim dan  fokus  untuk  mewujudkan  independensi  dan  kewibawaan  pada
lembaga  tahkim.  Kemudian,  beliau  juga  berhasil  menyusun  pedoman  beracara  yang dihimpun dalam sebuah buku berjudul “ risalah al-Qadai ” yang ditujukan kepad a qadhi Abu Musa  al- Asy’ary,  yang  salah  satunya  berisi  terkait  pengukuhan  terhadap  kedudukan arbitrase  (Anwar,  2020).  Namun,  pada  masa  pemerintahan  Umayyah  dan  Abbasiyah, penyelesaian sengketa melalui jalur tahkim kurang mendapat perhatian karena pada masa kekhalifahan tersebut institusi peradilan formal telah terbentuk. (Dahlan, 2001)
Seiring waktu dan perubahan kondisi masyarakat tahkim kembali bangkit dengan mengalami  perubahan  dan  perkembangan.  Demikian  juga  berdasarkan  kenyataan sosiologisnya, masyarakat sangat membutuhkan suatu lembaga sebagai alternatif dalam menyelesaikan  sengketa  dengan  cara  mudah,  murah,  dan  tentunya  agar  tercapainya keadilan  (Rosyadi  &  Ngatino,  2002).  Metode  penyelesaian  sengketa  ekonomi  melalui tahkim atau arbitrase dipilih karena alternatif ini memiliki beberapa kelebihan. Kelebihan tahkim ini di antaranya (Tim Penyusun, 2009): 1) Kerahasiaan para pihak yang bersengketa dijamin,  dan  keterlibatan  pihak  selain  pihak  yang  bersengketa  juga  sedikit.  2) Keterlambatan terkait hal-hal yang bersifat administratif dan prosedural dapat dihindari. 3) Para pihak bersengketa dapat dengan bebas memilih dan menentukan hakam yang akan mereka  pilih  dalam  penyelesaian  sengketa,  baik  karena  dipandang  adil,  jujur, berpengalaman dan berpengetahuan terhadap perkara apa yang mereka sengketakan. 4) Para pihak juga memiliki kebebasan dalam memilih hukum, proses penyelesaian masalah dan tempat untuk melakukan tahkim. 5) Hasil keputusan hakam mengikat para pihak yang bersengketa dan dapat langsung dieksekusi dengan cara yang sederhana.
Tahkim  juga  cenderung  lebih  bersifat  informal  dibandingkan  dengan  lembaga peradilan,  yang  prosedurnya  tidak  begitu  kaku  dan  dapat  menyesuaikan  (Goodpaster, 1995).  Selain  itu,  nilai-nilai  positif  yang  terdapat  dalam  arbitrase  ini  adalah  adanya kesadaran  para  pihak  bahwa  perlunya  penyelesaian  sengketa,  di  mana  para  pihak menyerahkan  dan  melaksanakan  secara  sukarela  penyelesaian  suatu  sengketa  kepada seorang  hakam.  Begitu  juga  bagi  lembaga-lembaga  keuangan  syariah,  baik  mikro  atau makro,  maka  tahkim  ini  merupakan  salah  satu  alternatif  yang  dapat  dilibatkan  dalam penyelesaian  sengketa  karena  tidak  membutuhkan  proses  yang  banyak  sebagaimana  di pengadilan.  Dengan  demikian,  tahkim  sangat  diperlukan  dalam  penyelesaian  sengketa, terutama sengketa ekonomi dan bisnis.
Sebagaimana yang  diungkapkan  di  atas,  bahwa  peraturan  terkait  tahkim  terdapat dalam standar syariah dari AAOIFI dan di Indonesia peraturan terkait arbitrase diatur dalam UUAAPS. Kedua peraturan ini sebagai jawaban atas kebutuhan akan tahkim dalam
penyelesaian sengketa. Bahwa perlu adanya peraturan yang mengatur secara khusus dan menyeluruh terkait praktik tahkim. Namun demikian ketentuan tahkim tersebut memiliki keterbatasan. Baik keterbatasan waktu berlaku, materi atau isi, dan keterbatasan tempat berlakunya.  Kemudian,  peraturan  tersebut  juga  dihadapkan  dengan  dinamika perkembangan masyarakat. Sehingga diperlukan pembaharuan peraturan yang responsif, adaptif dan fasilitatif. Melihat pada standar syariah dari arbitrase ini dirumuskan di Mekkah pada tahun 2007dan UUAPS sudah berlaku selama 23 tahun. Sehingga kekurangan yang terdapat dalam ketentuan arbitrase di Indonesia khususnya dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah perlu diharmonisasikan dengan ketentuan tahkim yang dikembangkan oleh AAOIFI.
Pentingnya  tahkim  ini  juga  diiringi  dengan  kemajuan  teknologi,  yang  mana persoalan-persoalan baru dalam ekonomi hadir di tengah kehidupan masyarakat. Dengan kemajuan teknologi dan media,  selain memberikan pengetahuan ekonomi yang mudah (Hayati,  2021),  juga  banyak  bermunculan  model-model  bisnis  dan  hubungan  ekonomi baru yang sebelumnya tidak pernah dilakukan masyarakat. Hubungan ekonomi dan bisnis tersebut  tidak  menutup  kemungkinan  akan  menyisakan  sengketa-sengketa  ekonomi. Sengketa tersebut terkadang tidak mampu diselesaikan secara litigasi mengingat prosedr yang panjang dan lama. Bahkan, mediasi terhadap sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama pun tidak terlaksana secara efektif (Hayati et al., 2021). Masyarakat ekonomi butuh model  penyelesaian  sengketa  yang  mampu  memenuhi  kepentingan  kedua  belah  pihak yang bersengketa. Tahkim hadir memberikan alternatif penyelesaian sengketa ekonomi yang  dibutuhkan  masyarakat.  Untuk  itu,  pembaharuan  terkait  dengan  tahkim  juga diperlukan.

## Kesimpulan
Tahkim merupakan kesepakatan dua pihak atau lebih untuk menunjuk seseorang dalam menyelesaikan sengketa dengan adanya keputusan yang mengikat. Praktik tahkim ditemukan dalam a1- Qur’an, seperti surah an - Nisa’ (4) ayat 35, surah an - Nisa’ (4) ayat 114 dan  128  serta  surah  al-Hujurat  (49)  ayat  9.  Terdapat  berbagai  ketentuan  yang  harus dipenuhi ketika melakukan akad tahkim dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Ketentuan  terkait  tahkim  ini  juga  diatur  dalam  Standar  Syariah.  Standar  Syariah menyebutkan bahwa rukun tahkim adalah pernyataan kehendak (ijab dan kabul) antara pihak-pihak  tahkim  dan  arbiter. Kemudian,  untuk  sahnya  tahkim  disyaratkan  juga beberapa  hal,  sebagaimana  tercantum  dalam  Angka  6.2.  Terdapat  dua  pembedaan perjanjian tahkim, yaitu pactum de compromittendo , dan acta compromise . Terkait obyek yang
menjadi  kewenangan  arbitrase  atau  tahkim,  para  ulama  memiliki  perbedaan  pendapat. Dalam Standar Syariah pada Angka 7.1, disebutkan bahwa tahkim dapat dilakukan dalam semua hal di mana masing-masing pihak dapat melepaskan haknya, kecuali terhadap segala sesuatu yang merupakan hak Allah Taala, seperti pidana hudud dan segala sesuatu yang mengakibatkan terjadinya penetapan atau peniadaan hukum bagi pihak-pihak lain yang bukan  pihak-pihak  tahkim.  Terdapat  beberapa  kualifikasi  yang  harus  dipenuhi  dalam penunjukan  arbiter.  Keputusan  tahkim  mengikat  secara  otomatis  selama  tidak  ada pembatalan karena bertentangan dengan ketentuan hukum Syariat Islam atau ketertiban umum. Arbiter juga tidak dapat membatalkan keputusanya kecuali apabila keputusan itu keliru.  Metode  penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah  melalui  tahkim  atau  arbitrase memiliki beberapa kelebihan. Kelebihan tahkim tersebut menjadi alternatif yang penting dalam  menyelesaikan  sengketa  ekonomi  yang  tidak  mampu  diselesaikan  melalui  jalur litigasi. Melihat pada regulasi terkait arbitrase di Indonesia yang dibentuk pada tahun 1999, maka  perlu  adanya  pengembangan  tahkim  sebagaimana  yang  dilakukan  oleh  AAOIFI dengan menghadirkan Standar Syariah.

## Referensi
Accounting  and  Auditing  Organization  for  Islamic  Financial  Institution  (AAOIFI).
(2015). Shari’ah Standards .
Al-Mahally, J. (n.d.). Qalyuby wa Umairah . Dar al- Ihya’ al -Kutub al- ’Ar abiyah.
Al-Marginani. (2000). al-Hidayah Syar ḥ Bidayat al-Mubtadi . Dar al-Kutub al- ‘Ilmiyyah.
Al-Munawar, S. A. H. (1994). Pelaksanaan Arbitrase di Dunia Islam, Dalam Arbitrase Islam di Indonesia . BAMUI & BMI.
Al-Mushlih, A., & Shawi, S. A. (2004). Fiqih Ekonomi Islam . Darul Haq.
Al-Zuhaily, W. (1986). Fiqh al-Islam wa Adillatuhu . Dar al-Fikr.
Ansori,  I.  (2021).  Menggagas  Fikih  Tahkim  di  Indonesia. Jurnal  Hukum  Dan  Ekonomi Syariah , 09 (1), 45 – 62.
Anwar, S. (2020). Studi Hukum Islam Kontemporer Bagian Dua . UAD Press.
Arifin,  M.  (2016). Arbitrase  Syariah  sebagai  Pilihan  Forum  Penyelesaian  Sengketa  Perbankan Syariah . Pustaka Pelajar.
Asy-Syirazi. (1996). al-Muhazzab . Dar al-Qalam.
Az-Zuhaili, W. (2005). Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu . Daar al-Fikr.
Dahlan, A. A. (Ed.). (2001). Ensiklopedi Hukum Islam . PT. Ichtiar Baru Van hoeve.
Dewi  Riza  Lisvi  Vahlevi.  (2021).  Konsep  Sulh  Dan  Tahkim  Sebagai  Alternatif  Dalam Upaya  Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah  Di  Era  Modern. Jurnal  Ekonomi
Syariah Darussalam , 2 (2), 103 – 111.
Entriani, A. (2017). Arbitrase dalam Sistem Hukum di Indonesia. An-Nisbah , 03 (02), 277 – 293.
Fitriyah,  N.,  &  Soviana,  R.  (2021).  Efektivitas  Peran  Arbitrase  Syariah  Dalam Menyelesaikan Sengketa Bisnis Syariah Di Indonesia. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah ,
5 (02), 180 – 189.
Goodpaster,  G.  (1995). Tinjauan  terhadap  Penyelesaian  Sengketa,  Seri  Dasar-Dasar  Hukum Ekonomi Arbitrase Indonesia . Ghalia Indonesia.
Haiba, J. (2018). Penyelesaian Sengketa Melalui Sulh dan Tahkim Menurut Wahbah Az-Zuhaili . IAIN Purwokerto.
Hardiati,  N.,  Widiana,  S.,  &  Hidayat,  S.  (2021).  Model-Model  Penyelesaian  Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia. Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan , 1 (5), 485 – 497.
Hariyanto, E. (2014). Penyelesaian sengketa ekonomi syariah di indonesia. IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah , 1 (1), 42 – 58.
Hayati,  R.  F.  (2021).  Transmisi  Hukum  Ekonomi  Syariah  di  Ruang  Digital  (Kajian terhadap Akun Instagram @Muamalah_Daily). JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) , 20 (1),
19 – 33. https://doi.org/10.31958/JURIS.V20I1.2903
Hayati, R. F., Busyro, & Bustamar. (2021). Mediation Effectiveness in Sharia Economic Dispute Settlement: Phenomenology in Bukittinggi Religious Court. Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam , 6 (1), 63 – 79. https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v6i1.4097
Jauhari,  I.  (2011).  Penetapan  Teori  Tahkim  dalam  Penyelesaian  Sengketa  Hak  Anak (Hadlanah)  di  Luar  Pengadilan  Menurut  Hukum  Islam. Asy- Syir’ah:  Jurnal  Ilmu Syari’ah Dan Hukum , 45 (II), 1382 – 1402.
Lubis, S. K. (2000). Hukum Ekonomi Islam . Sinar Grafika.
Ma’luf, L. (n.d.). Al-Munjid al-Lughah wa Al- A’lam . Daar al-Masyriq.
Mahmud. (2019). at- Tahkim fī Dau’i A ḥ kam asy-Syari ’ ah al-Islamiyyah . Dar as- Sumai‘i li an - Nasyr wa at- Tauzi‘.
Majelis  Ulama  Indonesia.  (n.d.). Peraturan  Prosedur  Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional (BASYARNAS) .
Muaidi,  M.  (2017).  Penyelesaian  Sengketa  dalam  Hukum  Ekonomi  Syari’ah. Tafaqquh:
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah , 2 (2), 1 – 23.
Munawir, A. W. (1984). Kamus al-Munawir . Pondok Pesantren al-Munawir.
Mustaming. (2014). Penyelesaian Sengketa Akad Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro.
Jurnal Muamalah , IV (2), 1 – 14.
Nasrulloh,  N.  (2021).  Islah  dan  Tahkim  sebagai  Penyelesaian  Sengketa  Perbankan Syari ‘ ah. Al-Munqidz: Jurnal Kajian Keislaman , 9 (1), 98 – 112.
Nawawi, I. (n.d.). Marah Labib Tafsir al-Nawawi . Syarikah al- Ma’arif.
Nugroho,  S.  A.  (2015). Penyelesaian  Sengketa  Arbitrase  dan  Penerapan  Hukumnya .  Prenada Media Group.
Prakoso,  A.  L.  (2017).  Tinjauan  Terhadap  Arbitrase  Syariah  Sebagai  Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Bidang Perbankan Syariah. Jurnal Jurisprudence , 7 (1), 59 – 67.
Undang-undang  No.  30  Tahun  1999  Tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian Sengketa, (1999).
Rosyadi, A. R., & Ngatino. (2002). Arbitrase dalam Prespektif Islam dan Hukum Positif . PT
Citra Aditya Bakti.
Sabiq, S. (1993). Fikih Sunnah . Alma’arif.
Saputera, A. R. A. (2019). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia. Nizham Journal of Islamic Studies , 7 (01), 131 – 148.
Sembiring,  J.  J.  (2011). Cara  Menyelesaikan  Sengketa di  Luar  Pengadilan:  Negosiasi,  Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase . Visimedia.
Setiady, T. (2015). Arbitrase Islam dalam Perspekif Islam dan Hukum Positif. Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum , 9 (340 – 352).
Suganda,  A.  D.  (2013).  Penyelesaian  Sengketa  dalam  Ekonomi  Syari’ ah.
ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam , 4 (1).
Tim Penyusun. (2009). Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia: Pedoman Anda Memahami Dan Menyelesaikan  Masalah  Hukum (2nd  ed.).  Yayasan  Lembaga  Bantuan  Hukum Indonesia and Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.
Usammah, U. (2017). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah melalui Badan Arbitrase
Syariah Nasional. Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi Dan Perbankan (JESKaPe) , 1 (1),
45 – 56.
Zaidan, A. K. (1989). Nizham al-Qadha fi al-Syariah al-Islamiyah . Maktabah al-Basyair.