Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. IV, No. 2, Desember 2020 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI OLEH TERPIDANA DALAM KUHAP YANG BOLEH DI AJUKAN DUA KALI
Papang Sapari Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam papangsapari21@gmail.com
Naskah diterima: 05 Okt. 2020; Revisi: 23 Nov. 2020; disetujui: 15 Des. 2020

## ABSTRACT
The purpose of this research is to find out what is the reason for the filing of a criminal case review (PK) and how the arrangements for a judicial review (PK) in the Criminal Procedure  Code  can  be  filed  twice.  Using  the  normative  juridical  research  method, Constitutional Court Decision No. 34 / PUU-XI / 2013 has opened a PK room not only once as regulated so far by Criminal Procedure Code/KUHAP, Article 268 paragraph (3) of the Criminal Procedure Code so that PK can be carried out many times as long as  a  novum  is  found  and  filed  even  though  the  previous  PK  has  been  carried  out. Responding to the Constitutional Court Decision, the Supreme Court issued SEMA No.7 of  2014  concerning  Submission  of  Petitions  for  Reconsideration  in  Criminal  Cases. Through  this  SEMA,  the  Supreme  Court  reminded  that  the  provisions  of  the  PK  only once  outside  of  Article  268  of  the  Criminal  Procedure  Code  were  canceled  by  the Constitutional  Court,  therefore  PK  criminal  cases  (in  the  same  case)  which  were declared unacceptable more than 1 (once).
Keywords: reconsideration, convicted, Criminal Procedure Code
Alamat Korespondensi: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam E-mail: papangsapari21@gmail.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 1, Juni 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris

## I. LATAR BELAKANG
Peninjauan  kembali  atau  disingkat  PK  adalah  suatu  upaya  hukum  yang  dapat ditempuh  oleh  terpidana  (orang  yang  dikenai  hukuman)  dalam  suatu  kasus  hukum terhadap  suatu  putusan  pengadilan  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap  dalam  sistem peradilan  di  Indonesia.Lembaga  PK  berasal  dari  sistem  hukum  Perancis  yang  dikenal dengan terminologi revision dan requete civile . Lembaga ini diadopsi ke dalam hukum acara di Negeri Belanda sebagai herziening dan request civiel . Di Indonesia, ketentuan acara herziening diatur  dalam Reglement  op  de  Strafvordering (RSV),  Titel  18,  Pasal 356 sampai dengan Pasal 360, yang sesuai dengan Wetboek van Strafvordering (WvS) Titel 18 pada Pasal 457 sampai dengan Pasal 481, sedangkan request civiel diatur dalam Reglement op de Burgerlijke Rechtvordering (Rv) Buku I, Titel XI, Pasal 385 sampai dengan Pasal 401 yang sesuai dengan Wetboek van Rechtsvordering pada Buku I Titel XI Pasal 382 sampai dengan Pasal 396. 1
Dalam  Hukum  acara  pidana,  ditentukan  bahwa  terhadap  putusan  yang  dijatuhkan oleh pengadilan, terdakwa memiliki hak-hak yang wajib diberitahukan oleh hakim ketua majelis, hak tersebut adalah hak untuk menerima putusan, hak untuk menolak putusan. Jika  menolak,  maka  terdakwa  berhak  untuk  meminta  perkaranya  diperiksa  dalam tingkat  yang  lebih  tinggi,  atau  dalam  hal  menerima  terdakwa  juga  dapat  meminta ditangguhkan  pelaksanaan  putusan  untuk  dapat  mengajukan  grasi  juga  dalam  hal terdakwa  menerima  putusan  dan  tidak  menggunakan  haknya  untuk  melakukan  upaya hukum  banding  dan  kasasi  maka  hal  itu  menjadikan  apa  yang  telah  diputuskan  oleh pengadilan menjadi berkekuatan hukum tetap. 2
Untuk putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini, apabila terdakwa merasakan belum mendapatkan keadilan hukum dan tidak menggunakan upaya hukum banding  dan  kasasi  maka  terdakwa/terpidana  dapat  menggunakan  upaya  hukum  luar biasa  yaitu  Peninjauan  kembali  (PK),  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  263  KUHAP. Peninjauan  Kembali  (PK)  perkara  pidana  dilandasi  filosofi  pengembalian  hak  dan keadilan  penduduk  yang  telah  dirampas  negara  secara  tidak  sah  melalui  vonis  hakim, dimana  tidak  ada  lagi  upaya  hukum  (biasa).  Negara  bertanggung  jawab  untuk mengembalikan keadilan dan hak-hak penduduk yang dirampas. Oleh sebab itu, negara memberikan  hak  pada  terpidana  atau  ahli  warisnya  untuk  mengajukan  Peninjauan Kembali.  Pemberian  hak  Peninjauan  Kembali  pada  terpidana  sebagai  bentuk pertanggungjawaban  negara.  Merupakan  wujud  penebusan  dosa  pada  terpidana.  Dasar filosofi  inilah  yang  mendasari  dan  menjiwai  hukum  acara  Peninjauan  Kembali  dalam Reglement  op  de  Strafvoordering (RSv),  yang  kemudian  diadopsi  ke  dalam  PERMA No.  1  Tahun  1969  maupun  PERMA  No.  1  Tahun  1980  lanjutnya  ke  dalam  Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 3
Lahirnya  konsepsi  hukum  Peninjauan  Kembali  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum  Acara  Pidana  berpijak  pada  landasan  filosofi  dan  tidak  terlepas  dari  sejarah lahirnya asas legalitas pada abad ke XVIII di Eropa, yang perwujudannya pertama kali dalam  perundang-undangan  Hindia  Belanda: Reglement  op  de  Strafvordering (RSv)  – Stb. nomor 40 jo 57 (1847). 4 Peninjauan Kembali yang disingkat PK adalah suatu upaya hukum  yang  dipakai  oleh  terpidana  untuk  memperoleh  penarikan  kembali  atau
1 Soedirjo, Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana: Arti dan Makna, Jakarta: Akademika Pressindo,1986. hal. 14.
2 Sektieka Guntoro, Kembali tentang Peninjauan Kembali Perkara Pidana, diakses dari https://sektiekaguntor.wordpress.compada tanggal 17 Juli 2018
3 Mengapa  Jaksa  Tidak  Berhak  Mengajukan  Peninjauan  Kembali ,  diakses  dari  adamchazawi.blogspot.com  pada tanggal 12 Juli 2018.
4 Ibid
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 1, Juni 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris
perubahan  terhadap  putusan  hakim  yang  pada  umumnya  tidak  dapat  diganggu  gugat lagi. 5
Sistem tata cara peradilan di Indonesia, putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tidak dapat dibuka lagi (UU No. 1/ 1946: 76). Ne bis in idem yang berarti “tidak  dua  kali  dalam  hal  yang  sama” ,  dengan  demikian  ada  kepastian  hukum. Peninjauan kembali menurut Sudikno Mertokusumo, merupakan upaya hukum terhadap putusan tingkat akhir dan putusan yang dijatuhkan di luar hadir tergugat (verstek),dan yang  tidak  lagi  terbuka  kemungkinan  untuk  mengajukan  perlawanan. 6 Substansi Peninjauan  Kembali  berpijak  pada  dasar,  bahwa  negara  telah  salah  mempidana penduduk  dan  tidak  dapat  diperbaiki  dengan  upaya  biasa.  Membawa  akibat  telah dirampasnya keadilan dan hak-hak terpidana secara tidak sah. Negara telah berbuat dosa pada penduduknya. Negara dituntut bertanggung jawab untuk mengembalikan keadilan dan  hak-hak  terpidana  yang  telah  dirampas.  Bentuk  pertanggungjawaban  itu,  ialah negara  memberikan  hak  kepada  terpidana  atau  ahli  warisnya  untuk  mengajukan Peninjauan Kembali, bukan kepada negara. Dengan demikian dapatlah diartikan, bahwa pemberian hak Peninjauan Kembali pada terpidana adalah wujud nyata penebusan dosa yang telah dilakukan negara tersebut. 7
Salah  satu  pertimbangan  hukum  yang  digunakan  dalam  putusan  Mahkamah Konstitusi  tersebut  adalah  asas  keadilan  yang  harus  dikedepankan  dari  pada  kepastian hukum  terkait  bilamana  ditemukan  keadaan  baru  (novum)  kembali  meskipun telah/sudah  pernah  mengajukan  PK.  Sebagaimana  dipertimbangkan  oleh  Mahkamah Konstitusi bahwa: Benar dalam ilmu hukum terdapat asas litis finiri oportet yakni setiap perkara  harus  ada  akhirnya,  namun  menurut  Mahkamah,  hal  itu  berkait  dengan kepastian  hukum,  sedangkan  untuk  keadilan  dalam  perkara  pidana  asas  tersebut  tidak secara  rigid  dapat  diterapkan  karena  dengan  hanya  membolehkan  peninjauan  kembali satu kali, terlebih lagi manakala ditemukan adanya keadaan baru (novum). Hal itu justru bertentangan  dengan  asas  keadilan  yang  begitu  dijunjung  tinggi  oleh  kekuasaan kehakiman  Indonesia  untuk  menegakkan  hukum  dan  keadilan  [vide  Pasal  24  ayat  (1) UUD 1945] serta sebagai konsekuensi dari asas negara hukum.
Putusan Mahkamah Konstitusi yang membuka ruang PK lebih dari sekali ini telah menimbulkan polemik di kalangan akademisi hukum maupun praktisi/penegak hukum. Terdapat  kalangan  yang  pro  dan  kontra  terkait  dengan  aspek  hukum  PK  lebih  dari sekali.  Bahkan  dalam  perspektif  asas,  teori,  norma  dan  praktek  memunculkan kontraversi.  Pada  perspektif  filosofis,  asas  keadilan  diperhadapkan  dengan  kepastian hukum.  Berdasarkan  kepastian  hukum,  perkara  yang  berkepanjangan  atau  tiada akhirnya  (PK  bisa  berkali-kali  tanpa  batas)  bisa  menyebabkan  keadilan  tersandera hingga  dapat  merugikan  pencari  keadilan  itu  sendiri.  Namun  di  sisi  lain,  keberadaan novum yang bisa muncul atau diajukan pada masa-masa tertentu perlu diakomodir demi kebenaran  materiil  yang  berlandaskan  atas  keadilan  sehingga  “kran”  PK  harus  dibuka kembali meskipun telah/sudah pernah mengajukan PK sebelumnya.
Sementara  secara  normatif,  meskipun  ketentuan  Pasal  268  ayat  (3)  KUHAP  yang mengatur  PK  harus  sekali  dinyatakan  tidak  mengikat,  namun  ketentuan  peninjauan kembali  dalam  Undang-Undang  lainnya  yang  menyatakan  PK  dapat  diajukan  hanya sekali  (Pasal  24  ayat  (2)  Undang-Undang  No.  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan
5 Soedirjo,Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana (Arti dan Makna).cet.1, Jakarta: CV. Akademika Pressindo,. 2014, hlm. 11.
6 Sudikno, Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana , Jakarta:Sinar Grafika,.1994, hlm. 92.
7 Ibid.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 1, Juni 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris
Kehakiman  dan  Pasal  66  ayat  (1)  Undang-Undang  No.  3  Tahun  2009  tentang Mahkamah Agung) tidak termasuk dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Berdasarkan hal tersebut kemudian Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran No. 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana yang  menyatakan  bahwa “permohonan  PK  dalam  perkara  pidana  dibatasi  hanya  1 (satu) kali”. Mahkamah Agung memiliki tujuan melalui SEMA tersebut salah satunya adalah  untuk  mewujudkan  kepastian  hukum.  Merupakan  hal  yang  kontroversi  jika diperhadapkan antara putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013 tentang PK bisa lebih dari sekali yang berperspektif asas keadilan di satu sisi dengan SEMA No. 7 Tahun 2014 terkait PK dibatasi sekali yang berperspektif kepastian hukum di sisi yang lain.
Putusan  hakim  merupakan  akhir  dari  proses  pemeriksaan  suatu  perkara  pidana untuk tahap pemeriksaan di pengadilan negeri. Di lain pihak, putusan hakim merupakan muara dari semua upaya penegakan hukum pidana, oleh karena itu selain mencerminkan kepastian hukum juga harus memberi keadilan serta membuahkan kemanfaatan hukum. Maka  oleh  hukum  diciptakan  filter  sedemikian  rupa  sehingga  dapat  menyaring kekeliruan  dalam  putusan  hakim  tersebut  dengan  adanya  pengaturan  perihal  upaya hukum. 8
Melalui  upaya  hukum  kekeliruan,  putusan  hakim  tingkat  pertama  (pengadilan negeri)  dapat  diperbaiki  dalam  pemeriksaan  dan  keputusan  hakim  tingkat  banding (pengadilan tinggi), selanjutnya dapat diperbaiki lagi dalam pemeriksaan dan keputusan tingkat kasasi maupun Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung. 9
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana  (KUHAP)  dalam  Pasal  1  angka  12  menentukan,  upaya  hukum  adalah  hak terdakwa  atau  penuntut  umum  untuk  tidak  menerima  putusan  pengadilan  berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Upaya  hukum  Peninjauan  Kembali  di  Indonesia  diterapkan  setelah  adanya  KUHAP. Hukum Acara Pidana sebelumnya yakni HET Herzien Inlandsh Reglement (HIR) atau regelmen  Indonesia  yang  diperbaharui  tidak  mengenal  Peninjauan  Kembali.  Tetapi Wetboek  van  Strafvordering (Hukum  Acara  Pidana  Belanda)  ada  mengatur  tentang herziening  atau  Peninjauan  Kembali  yang  dapat  diajukan  dalam  hal  terdapat  dua  atau lebih putusan pengadilan yang saling bertentangan atau terdapat novum. Novum adalah hal  atau  bukti  baru  yang  belum  pernah  diperiksa  atau  dipertimbangkan  hakim  atau pengadilan. 10
Peninjauan  kembali  merupakan  suatu  jabatan  untuk  memperbaiki  putusan  hakim yang mengandung pemidanaan yang telah menjadi tetap, dengan maksud memperbaiki kesalahan hakim yang merugikan terpidana. Di Indonesia pada akhir tahun 1980 tepat pada  saat  perumusan  KUHAP,  terjadi  kasus  Sengkon  dan  Karta  yang  dipidana  dan sedang  menjalani  pidananya,  kemudian  pelaku  tindak  pidana  yang  sebenarnya terungkap  secara  nyata  sehingga  mengalami  kesulitan  untuk  membatalkan  hukuman terhadap Sengkon dan Karta. 11
8 Paingot Rambe Manalu, dkk., Hukum Acara Pidana Dari Segi Pembelaan ,  Jakarta: CV Novindo Pustaka Mandiri, 2010. hlm. 202.
9 Ibid , hlm. 203.
10 Leden Marpaung, Perumusan Memori Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Pidana ,  Jakarta, 2004,.hlm. 71.
11 I bid , hlm. 71.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 1, Juni 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris

## II. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis  normatif.  Data  yang digunakan  adalah  data  sekunder.  Sebagai  upaya  untuk  dapat  menjawab  atau memecahkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka digunakan metode analisis  data  kualitatif,  karena  data  yang  diperoleh  bersifat  kualitatif  sehingga  tidak diperlukan data statistik.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Upaya  Hukum  Peninjauan  Kembali  Oleh  Terpidana  dalam  KUHAP  yang boleh di Ajukan Dua Kali.
Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh  kekuatan  hukum  tetap.  Putusan  pengadilan  yang  disebut  mempunyai kekuatan  hukum  tetap  ialah  putusan  Pengadilan  Negeri  yang  tidak  diajukan  upaya banding, putusan Pengadilan Tinggi yang tidak diajukan kasasi upaya hukum di tingkat Mahkamah  Agung,  atau  putusan  kasasi  Mahkamah  Agung  (MA).  PK  tidak  dapat ditempuh  terhadap  putusan  pengadilan  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap  apabila putusan tersebut menyatakan bahwa terdakwa bebas. 12
Peninjauan  Kembali  merupakan  salah  satu  upaya  hukum  luar  biasa  dalam  sistem peradilan  di  Indonesia.  Upaya  hukum  luar  biasa  merupakan  pengecualian  dari  upaya hukum biasa yaitu persidangan di Pengadilan Negeri, sidang banding pada Pengadilan Tinggi, dan kasasi di Mahkamah Agung. Dalam upaya hukum biasa, kasasi Mahkamah Agung  merupakan  upaya  terakhir  yang  dapat  ditempuh  untuk  mendapatkan  keadilan bagi  para  pihak  yang  terlibat  dalam  suatu  perkara.  Putusan  kasasi  Mahkamah  Agung bersifat  akhir,  mengikat,  dan  berkekuatan  hukum  tetap.  Namun  PK  dapat  diajukan terhadap putusan kasasi Mahkamah Agung apabila pada putusan sebelumnya diketahui terdapat  kesalahan  atau  kekhilafan  hakim  dalam  memutus  perkara  ataupun  terdapat bukti baru (novum) yang belum pernah diungkapkan dalam persidangan.
PK di Indonesia diterapkan setelah adanya KUHAP. Secara limitatif upaya hukum Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang  lazim  disebut  dengan  istilah herziening diatur  dalam  Bab  XVIII  Bagian  Kedua Pasal  263  sampai  dengan  Pasal  269  KUHAP.  Ketentuan  Pasal  263  ayat  (1)  KUHAP, menentukan  terhadap  putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.
Melalui ketentuan Pasal 264 ayat (3) KUHAP dan Pasal 268 ayat (1) dan ayat (3) KUHAP, maka dapatlah direkapitulasi bahwa Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap, ruang lingkupnya meliputi: 13
1. Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dapat dilakukan oleh terpidana atau ahli warisnya.
2. Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap  tersebut  hanya  dapat  dilakukan  terhadap  putusan  pengadilan  negeri, pengadilan  tinggi,  dan  Mahkamah  Agung  yang  menjatuhkan  pidana  dan  telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. Terhadap  putusan  bebas/ vrijspraak dan  putusan  pelepasan  dari  segala  tuntutan hukum/ onslagvan alle rechtsvervolging tidak dapat diajukan Peninjauan Kembali.
12 Leden Marpaung, Penanganan Perkara Pidana , Jakarta: Sinar Grafika,2005, hlm. 125
13 Lilik Mulyadi, Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia ,  Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 249-256.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 1, Juni 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris
4. Permintaan Peninjauan Kembali tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu.
5. Permintaan  Peninjauan  Kembali  atas  suatu  putusan  tidak  menangguhkan  ataupun menghentikan  pelaksanaan  dari  putusan  tersebut  dan  hanya  dapat  dilakukan  satu kali.
Peninjauan Kembali adalah upaya hukum terhadap Putusan Pengadilan yang telah memperoleh  kekuatan  hukum  tetap,  baik  putusan  pengadilan  tingkat  pertama,  tingkat banding, maupun keputusan kasasi dari Mahkamah Agung.
Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 34/PUU-XI/2013 pengujian terhadap Kaidah Hukum dalam Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang dinyatakan bertentangan dengan UUD  yakni  sebagaimana  tertuang  pada  Pasal  1  ayat  (3),  Pasal  24  ayat  (1),  Pasal  28C ayat  (1)  dan  Pasal  28D  ayat  (1)  UUD  1945,  dalam  hal  ini  Mahkamah  mengambil pertimbangan hukum, sebagai berikut:
“Bahwa  upaya  hukum  luar  biasa  Peninjauan  Kembali  secara  historis-filosofis merupakan upaya hukum yang lahir demi melindungi kepentingan terpidana. Menurut Mahkamah,  upaya  hukum  Peninjauan  Kembali  berbeda  dengan  banding  atau  kasasi sebagai  upaya  hukum  biasa.  Upaya  hukum  biasa  harus  dikaitkan  dengan  prinsip kepastian  hukum  karena  tanpa  kepastian  hukum,  yaitu  dengan  menentukan  limitasi waktu  dalam  pengajuan  upaya  hukum  biasa,  justru  akan  menimbulkan  ketidakpastian hukum yang tentu akan melahirkan ketidakadilan dan proses hukum yang tidak selesai. Dengan  demikian,  ketentuan  yang  menjadi  syarat  dapat  ditempuhnya  upaya  hukum biasa di samping terkait dengan kebenaran materiil yang hendak dicapai, juga terkait pada  persyaratan  formal  yaitu  terkait  dengan  tenggang  waktu  tertentu  setelah diketahuinya suatu putusan hakim oleh para pihak secara formal pula. Adapun upaya hukum  luar  biasa  bertujuan  untuk  menemukan  keadilan  dan  kebenaran  materiil. Keadilan  tidak  dapat  dibatasi  oleh  waktu  atau  ketentuan  formalitas  yang  membatasi bahwa upaya hukum luar biasa (Peninjauan Kembali) hanya dapat diajukan satu kali, karena  mungkin  saja  setelah  diajukannya  Peninjauan  Kembali  dan  diputus,  ada keadaan  baru  (novum)  yang  substansial  baru  ditemukan  yang  pada  saat  Peninjauan Kembali sebelumnya belum ditemukan. Adapun penilaian mengenai sesuatu itu novum atau  bukan  novum,  merupakan  kewenangan  Mahkamah  Agung  yang  memiliki kewenangan  mengadili  pada  tingkat  Peninjauan  Kembali.  Oleh  karena  itu,  yang menjadi syarat dapat ditempuhnya upaya hukum luar biasa adalah sangat materiil atau substansial  dan  syarat  yang  sangat  mendasar  adalah  terkait  dengan  kebenaran  dan keadilan dalam proses peradilan pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP”
Dari pertimbangan Mahkamah tersebut, dapat dimaknai bahwa Peninjauan Kembali (PK)  adalah  upaya  hukum  luar  biasa  ( extraordinary  remedy )  yang  diajukan  terhadap putusan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  akibat  adanya  kekeliruan  atau kekhilafan Hakim dalam memidana terdakwa, adanya putusan yang saling bertentangan dan adanya keadaan baru (novum). Apabila dilihat dari sisi historisnya, dimulakan dari kasus  Sengkon  dan  Karta  pada  tahun  1977  inilah  yang  membuat  negara  telah  salah mempidana  ( miscarriage  of  justice )  atau  salah  menera  Peninjauan  Kembalian  hukum kepada  penduduk  yang  tidak  berdosa  dan  menyebabkan  terjadi  proses  peradilan  sesat ( rechterlijke  dwaling )  sehingga  atas  kesalahan  tersebut  maka  negara  mengadakan lembaga  Peninjauan  Kembali  dengan  tujuannya  untuk  memperbaiki  putusan pemidanaan yang salah.
Peninjauan  Kembali  dikategorikan  sebagai  upaya  hukum  luar  biasa  karena mempunyai  keistimewaan,  artinya  dapat  digunakan  untuk  membuka  kembali
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 1, Juni 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris
(mengungkap)  suatu  keputusan  pengadilan  yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum tetap.  Sedangkan  suatu  putusan  pengadilan  yang  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap, harus  dilaksanakan  untuk  menghormati  kepastian  hukum.  Dengan  demikian,  lembaga Peninjauan  Kembali  adalah  suatu  upaya  hukum  yang  dipergunakan  untuk  menarik kembali atau menolak putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 14 Sedangkan  syarat  materiil  untuk  dapat  mengajukan  Peninjauan  Kembali  diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP yaitu, Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar:
a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu  sudah  diketahui  pada  waktu  sidang  masih  berlangsung,  hasilnya  akan  berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum  tidak  dapat  diterima  atau  terhadap  perkara  itu  diterapkan  ketentuan  pidana yang lebih ringan.
b. Apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan  tetapi  hal  atau  keadaan  sebagai  dasar  dan  alasan  putusan  yang  dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain.
c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.
Berkaitan  dengan  “terdapat  keadaan  baru”  menurut  penjelasan  Pasal  24  ayat  (1) Undang-undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  menyebutkan, bahwa  yang  dimaksud  dengan  “hal  atau  keadaan  tertentu”,  antara  lain  adalah ditemukannya  bukti  baru  (novum)  dan/atau  adanya  kekhilafan  atau  kekeliruan  hakim dalam menerapkan hukumnya. umpuan   Peninjauan   Kembali   adalah demi   keadilan dan pengembalian hak-hak terpidana yang telah dilanggar oleh Hakim. Hal-hal tersebut juga  termuat  dalam  pertimbangan  lahirnya  PERMA  No.  1  Tahun  1969  tentang Peninjauan  Kembali  yang  dipertegas  oleh  PERMA  No.  1  Tahun  1980  yang  bersifat sementara  karena  mendesak  dengan  tujuan  utama  untuk  mengatasi  kesalahan  negara dalam kasus Sengkon dan Karta.
Kasus  sengkon  dan  karta  pula  menjiwai  lembaga  Peninjauan  Kembali  dalam  Bab XVIII Pasal 263 s.d 269 KUHAP. Sebagaimana tampak dalam pendapat umum fraksi- fraksi di parlemen ketika membahas RUU KUHAP. Selain menjadi alasan utama dalam memasukkan  Peninjauan  Kembali  dalam  KUHAP,  juga  menjadi  penyebab  tidak  ada perdebatan panjang diparlemen mengenai norma-norma mengenai Peninjauan Kembali, fokus  Peninjauan  Kembali  adalah  mencari  kebenaran  yang  sesungguhnya  terhadap terpidana  yang  telah  dinyatakan  bersalah  sebelumnya  atau  kebenaran  materiil. Peninjauan  Kembali  adalah  upaya  hukum  dalam  acara  pidana  dengan  tujuan  mencari kebenaran  materiil,  dimana  hakim  sebelum  mengambil  keputusan  harus  betul-betul memperhatikan  pembuktian  dalam  sidang  sebelumnya  dan  pembuktian  yang  baru dihadapkan dalam persidangan.
Penafsiran Mahkamah Agung terhadap Pasal 268 ayat (3) KUHAP kemudian lahir akibat  dari  Hakim  Mahkamah  Agung  yang  salah  dalam  menerapkan  hukum.  Hal  ini terdapat  pada  putusan  No.133  PK/Pid/2011  tanggal  2  oktober  2013  yang  kemudian melahirkan 3 (tiga) kaidah hukum, antara lain:
1. Peninjauan  Kembali  hanya  dapat  dilakukan  satu  kali‟  dapat  diartikan  masing- masing Pemohon Peninjauan Kembali yaitu terpidana atau ahli warisnya atau Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan Peninjauan Kembali satu kali;
14 Adi  harsanto,  Jubair  dan  Sulbadana,  Upaya  Hukum  Peninjauan  Kembali  dalam  Perkara  Pidana  Pasca  Putusan Makamah Konstitusi, e Jurnal Katologis ,Volume 5, Nomor 3, Maret 2017. hal 1- 17.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 1, Juni 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris
2. Permohonan  Peninjauan  Kembali  saat  ini  dapat  diterima  atas  alasan  terjadi kekeliruan/kekhilafan  Hakim  dalam  putusan  Majelis  Hakim  Peninjauan  Kembali sebelumnya  yang  memutus  lebih  tinggi  dari  putusan  dilakukan  Judex  Juris/Juris Facti sebelumnya sesuai Pasal266 ayat (3) KUHAP;
3. Alasan  lainnya  dari  Pemohon  Peninjauan  Kembali  berupa  novum  tidak  dapat dibenarkan karena bukan berupa barang bukti yang menentukan. Pada point 1), Mahkamah Agungtelah memberi sebuah kesempatan kepada masing- masing pihak untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali. Pasal 268 ayat (3) KUHAP; “Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu  kali  saja.” Kemudian  Mahkamah  Agung  melakukan  penafsiran  terhadap  Pasal tersebut  yang  mengakomodir  masing-masing  pihak  dalam  mengajukan  permohonan Peninjauan  Kembali.  Sehingga,  wajar  saja  jika  ada  penafsiran  lain  yang  mengatakan Peninjauan Kembali diatas Peninjauan Kembali atau Peninjauan Kembali dua kali atau Peninjauan Kembali tiga kali hingga Peninjauan Kembali berkali-kali. 15
Undang-Undang  yang  dibuat  secara  politis  juga  memiliki  daya  laku  tertentu  yang dapat  berakhir  karena  tidak  memiliki  korelasi  dengan  nilai-nilai  di  masyarakat. Sehingga  wajar  saja  jika  seorang  hakim  melakukan  penafsiran  agar  dapat  mengakhiri pertentangan  pemikiran  hukum.  Menurut  Surya  Jaya,  hakim  dalam  menafsirkan undang-undang sudah seharusnya memperhatikan prinsip interpretation cessat in claris dan  lebih  berhati-hati  lagi. 16 Terhadap  Perbedaan  pendapat  tentang  siapa  yang  berhak mengajukan  Peninjauan  Kembali  telah  dipertegas  dengan  adanya  Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 yang pada pokoknya menyatakan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat mengajukan Peninjauan Kembali Prinsip yangmendasari Peninjauan Kembali  yakni  prinsip  keadilan,  kemanfaan  dan  kepastian  serta  putusan  Mahkamah Konstitusi dengan prinsip ne bis in idem, speedy administration of justice dan lites finiri opertet haruslah sejalan dan tidak saling membatasi.
Penijauan  Kembali  merupakan  upaya  Terpidana  untuk  mencari  keadilan,  dan pembatasan  pengajuan  Peninjauan  Kembali  yang  diatur  dalam  Pasal  268  ayat  (3) KUHAP  dimana  Peninjauan  Kembali  hanya  dapat  dilakukan  hanya  satu  kali  adalah merupakan  bentuk  dari  prinsip  kepastian  hukum  (lites  finiri  opertet).  Namun  terhadap peraturan  Peninjauan  Kembali  tersebut  apabila  kita  cermati  maka  akan  dirasa  prinsip kepastian hukum membatasi prinsip keadilan, sehingga prinsip keadilan dan kepastian hukum tentunya akan saling berbenturan dan rasa keadilan bagi Terpidana belum dapat tercapai,  sedangkan  asas ne  bis  in  idem dalam  Peninjauan  Kembali  yang  merupakan objek putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya telah sejalan dengan ketentuan Pasal 76  ayat  (1)  KUHP,  serta  pengajuan  Peninjauan  Kembali  dengan  asas speedy administration of justice atau peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan telah seiring dengan ketentuan Pasal 268 ayat (3) KUHAP. 17
Permintaan  PK  atas  suatu  putusan  hanya  dapat  dilakukan  satu  kali  saja sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  268  ayat  (3)  KUHAP,  telah  dimintakan  permohonan pengujian materi kepada Mahkamah Konstitusi oleh Antazari Azhar, untuk memutuskan 3 (tiga) hal, yaitu : 18
15 Ibid.
16 https://media.neliti.com/media/publications/190920-ID-upaya-hukum-peninjauan-kembali-dalam-per .  Diakses pada tangal 16 Februari  2020. pukul 14.30 wib.
17 Ibid.
18 https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53187f2d25845/mk-batalkan-aturan-pk-hanya-sekali .  Diakses  11 Februari 2021. pukul 12.00 wib.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 1, Juni 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris
1. dimaknai tidak dikecualikan terhadap alasan ditemukannya keadaan baru (novum). Menyatakan  Pasal  268  ayat  (3)  KUHAP  yangberbunyi,  “permintaan  peninjauan kembali  atas  suatu  putusan  hanya  dapat  dilakukan  satu  kali  saja”,  bertentangan dengan UUD 1945 jika
2. Menyatakan  Pasal  268  ayat  (3)  KUHAP  yang  berbunyi,  “permintaan  peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja”, tidak mempunyai kekuatan  hukum  yang  mengikat  jika  dimaknai  tidak  dikecualikan  terhadap  alasan ditemukannya keadaan (novum).
3. Menyatakan  Pasal  268  ayat  (3)  KUHAP,  selengkapnya  berbunyi,  “permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja, kecuali terhadap  alasan  ditemukannya  keadaan  baru  (novum)  dapat  diajukan  lebih  dari sekali.
Terhadap permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi  Nomor  34/PUU-XI/2013  menyebutkan  permohonan  pemohon  dengan  amar putusan sebagai berikut: 19
• Pasal 268 ayat (3) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945.
• Pasal 268 ayat (3) KUHAP tidak mempunyai kekuatan hukummengikat. Salah satu amar  putusan  Mahkamah  Konstitusi  dalam  Putusan  MK  Nomor  34/PUU-XI/2013 adalah  bahwa  Pasal  268  ayat  (3)  KUHAP  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum mengikat.  Artinya  PK  yang  hanya  boleh  dilakukan  satu  kali  yang  diatur  dalam Pasal 268 ayat (3) KUHAP sudah tidak mengikat secara hukum, sehingga PK dapat dilakukan beberapa kali sepanjang ada keadaan baru (novum). 20
Pembahasan  tentang  posisi  korban  dalam  sistem  peradilan  pidana  di  Indonesia sebenarnya  dimulai  sejak  pembahasan  tentang  Rancangan  Undang-Undang  Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (RUU  KUHAP,  sekarang  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1981).  Pada  waktu  itu  ada  dua  anasir  perbedaan  tentang  eksistensi korban  sebagaimana  penjelasan  umum  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1970  jis, Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  1999,  dan  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2004 sebagaimana landasan hukum diundangkannya KUHAP, yaitu:
Pertama,  menginginkan  posisi  korban  kejahatan  menjadi  pusat  perhatian  karena korban adalah “pencari keadilan.” Dalam hukum pidana disebut pihak yang melaporkan tindak  pidana  kepada  kepolisian,  pihak  yang  dirugikan,  dan  menderita  akibat  tindak pidana  sehingga  kebijakan  terhadap  keadilan  dalam  hukum  pidana  juga  harus diupayakan kepada pelaku maupun kepada korban kejahatan.
Kedua, korban kejahatan juga menjadi perhatian tetapi perhatian tersebut tidaklah harus mengubah sistem peradilan pidana yang berlaku, karena tindakan Polisi dan jaksa terhadap  tersangka  sesungguhnya  untuk  melindungi  kepentingan  korban  kejahatan. Konkretnya,  sistem  yang  ada  diasumsikan  relatif  telah  cukup  representatif  sebagai bentuk  perlindungan  negara  terhadap  masyarakat  Dimensi  kedua  inilah  yang mendominasi  pembentukan  Rancangan  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP)  sebagaimana  kita  ketahui  sebagai  hukum  positif  yaitu  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.
Menurut Mudzakkir, ada 4 (empat) alasan umum menolak masuknya korban dalam sistem  peradilan  pidana,  yaitu:  yang  menjadi  korban  kejahatan.  Dimensi  kedua  inilah yang  mendominasi  pembentukan  Rancangan  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP)  sebagaimana  kita  ketahui  sebagai  hukum  positif  yaitu  Undang-Undang
19 Ibid.
20 https://dasar_dasar_pertimbangan_pantaukuhap.id, diakses 11 Februari 2021. Pukul 12.30 wib.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 1, Juni 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris
Nomor  8  Tahun  1981.  Menurut  Mudzakkir,  ada  4  (empat)  alasan  umum  menolak masuknya korban dalam sistem peradilan pidana, yaitu:
1. tidak  menghendaki  adanya  hak  korban  kejahatan  sebagai  individu  dalam  hukum acara pidana sebagai hukum publik;
2. korban  tidak  bisa  menjadi  para  pihak  dalam  sistem  peradilan  pidana,  (disamping terdakwa di satu pihak, polisi danjaksa di pihak lain), dan masuknya korban akan merusak  jalannya  pemeriksaan  perkara  pidana  karena  korban  hanya  akan mementingkan dirinya sendiri;
3. keadilan  dalam  hukum  pidana  ditujukan  kepada  pelanggar  hukum  pidana  bukan kepada korban; dan
4. diperkuat  dengan  adanya  asas  legalitas  yang  telah  menguatkan  pandangan  bahwa negara  memonopoli  reaksi  terhadap  kejahatan  dan  memiliki  kewenangan  untuk menjatuhkan pidana. 21
Lex  Crimen Vol.  IV/No.  3/Mei/2015147  relatif  telah  cukup  representatif  sebagai bentuk  perlindungan  negara  terhadap  masyarakat  yang  menjadi  korban  kejahatan. Dimensi  kedua  inilah  yang  mendominasi  pembentukan  Rancangan  Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagaimana kita ketahui sebagai hukum positif yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Menurut Mudzakkir, ada 4(empat) alasan umum menolak masuknya korban dalam sistem peradilan pidana, yaitu:
1. tidak  menghendaki  adanya  hak  korban  kejahatan  sebagai  individu  dalamhukum acara pidana sebagai hukum publik;
2. korban  tidak  bisa  menjadi  para  pihak  dalam  sistem  peradilan  pidana,  (disamping terdakwa  di  satu  pihak,  polisi  danjaksa  di  pihak  lain),  danmasuknya  korban  akan merusak  jalannya  pemeriksaan  perkara  pidana  karena  korban  hanya  akan mementingkan dirinya sendiri;
3. keadilan  dalam  hukum  pidana  ditujukan  kepada  pelanggar  hukum  pidana  bukan kepada korban; dan
4. diperkuat  dengan  adanya  asas  legalitas  yang  telah  menguatkan  pandangan  bahwa Negara  memonopoli  reaksi  terhadap  kejahatan  dan  memiliki  kewenangan  untuk menjatuhkan pidana. 22
2. Peninjauan Kembali Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia
Pengaturan pengajuan permohonan Peninjauan Kembali (PK) diatur secara limitatif mengenai  pihak  yang  dapat  mengajukan  dan  syarat  pengajuannya  dalam  Pasal  263 Undang-undang No.  8 Tahun 1981 Tentang Hukum  Acara  Pidana.  Pihak yang berhak mengajukan permohonan  Peninjauan  Kembali  atas  putusan  pengadilan  yang  telah berkekuatan   hukum   tetap   adalah   terpidana   atau   ahli   warisnya   sebagaimana dinyatakan    dalam    pasal    263    ayat    (1)    KUHAP.    Sedangkan  pasal  263    ayat    (3) KUHAP  hanya  memberi  peluang  bagi  Jaksa  Penuntut  Umum  untuk  mengajukan Peninjauan    Kembali    apabila    putusan    yang    berkekuatan    hukum    tetap    tersebut menyatakan  bahwa  perbuatan  yang  didakwakan  telah  dinyatakan  terbukti  tetapi dalam amar putusannya tidak dicantumkan pemidanaannya.
Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang berbunyi :
“Permintaan Peninjauan Kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja” ;Batu uji yang digunakan dalam permohonan ini adalah Pasal 1 ayat (3), Pasal 24
21 Mudzakkir,  Posisi  Hukum  Korban  Kejahatan  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana ,  Disertasi ,  Program  Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001, hal. 130.
22 Ibid.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 1, Juni 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris
ayat (1), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dalam permohonan ini Para Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan tiga hal yaitu: 23
1. Menyatakan  Pasal  268  ayat  (3)  KUHAP  berbunyi: “Permintaan  Peninjauan Kembali  atassuatuputusanhanyadapat  dilakukan  satu  kali  saja”bertentangan dengan UUD 1945 jika dimaknai tidak dikecualikan terhadap alasan ditemukannya keadaan baru (novum);
2. Menyatakan Pasal 268 ayat (3) KUHAP berbunyi: “Permintaan PeninjauanKembali  atassuatuputusanhanyadapat  dilakukan  satu  kali  saja”tidak mempunyai  kekuatan  hukum  yang  mengikat  jika  dimaknai  tidak  dikecualikan terhadap alasan ditemukannya keadaan baru (novum);
3. Menyatakan  Pasal  268  ayat  (3)  KUHAP,  selengkapnya  berbunyi :  “Permintaan Peninjauan  Kembali  atas  suatu  putusan  hanya  dapat  dilakukan  satu  kali  saja, kecuali terhadap alasan ditemukannya keadaan baru (novum) dapat diajukan lebih dari sekali “.
Mahkamah  berpendapat  upaya  hukum  luar  biasa  Peninjauan  Kembali  secara historis-filosofis  merupakan  upaya  hukum  yang  lahir  demi  melindungi  kepentingan terpidana.  Berbeda,  upaya  hukum  biasa  banding  atau  kasasi  yang  harus  dikaitkan dengan prinsip kepastian hukum. Sebab, tanpa kepastian hukum ada penentuan limitasi waktu pengajuannya justru akan menimbulkan ketidak pastian hukum yang melahirkan ketidak  adilan  karena  proses  hukum  tidak  selesai.  Upaya  hukum  luar  biasa  bertujuan untuk menemukan keadilan dan kebenaran materiil. Keadilan tidak dapat dibatasi oleh waktu atau ketentuan formalitas yang membatasi upaya hukum luar biasa (Peninjauan Kembali) hanya dapat diajukan satu kali. Mungkin saja setelah diajukannya Peninjauan Kembalidan diputus, ada keadaan baru (novum) yang substansial baru ditemukan saat Peninjauan  Kembali  sebelumnya  belum  ditemukan,  ujar  Hakim  Konstitusi  Anwar Usman. 24
Selanjutnya  dikatakan  bahwa  penilaian  sesuatu  itu  novum  atau  bukan  novum merupakan  kewenangan  majelis  Mahkamah  Agung  yang  berwenang  mengadili  pada tingkat  Peninjauan  Kembali.  Karena  itu,  syarat  dapat  ditempuhnya  upaya  hukum  luar biasa  adalah  sangat  materiil  atau  syarat  yang  sangat  mendasar  terkait  kebenaran  dan keadilan dalam proses peradilan pidana seperti ditentukan Pasal 263 ayat (2) KUHAP. Sementara KUHAP sendiri bertujuan melindungi Hak Asasi Manusia dari kesewenang- wenangan  negara  terkait  dengan  hak  hidup  dan  kebebasan  sebagai  hak  fundamental seperti  dijamin  28I  ayat  (4)  dan  Pasal  24  ayat  (1)  UUD  1945.  Karenanya,  Peninjauan Kembali  sebagai  upaya  hukum  luar  biasa  yang  diatur  dalam  KUHAP  haruslah  dalam kerangka  yang  demikian,  yakni  untuk  menegakkan  hukum  dan  keadilan.  Mahkamah menegaskan  upaya  pencapaian  kepastian  hukum  sangat  layak  dibatasi.  Namun,  tak demikian  upaya  pencapaian  keadilan.  Sebab  keadilan  kebutuhan  manusia  yang  sangat mendasar lebih mendasar dari pada kepastian hukum. “ Kebenaran materiil mengandung semangat keadilan, tetapi norma hukum acara mengandung sifat kepastian hukum yang terkadang  mengabaikan  asas  keadilan,” tegasnya.  Karenanya,  lanjut  Anwar,  upaya hukum menemukan kebenaran materiil demi memenuhi kepastian hukum telah selesai dengan  putusan  pengadilan  yang  inkracht  dan  menempatkan  terdakwa  menjadi terpidana. 25
23 Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013, Diakses dari pantaukuhap.id pada tanggal 11 februari 2021. pukul 15.03 wib.
24 MK Batalkan Aturan PK Hanya Sekali, Diakses dari www.hukumonline.com pada tanggal 11 Februari 2021. pukul 16.30 wib.
25 Ibid.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 1, Juni 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris
Hal ini dipertegas dengan Pasal 268 ayat (1) KUHAP yang menyebut, “Permintaan peninjauan  kembali  atas  suatu  putusan  tidak  menangguhkan  maupun  menghentikan pelaksanaan  dari  putusan  tersebut.” Selanjutnya  menurut  Mahkamah  Konstitusi, adanya pembatasan hak dan kebebasan yang diatur UU seperti diatur Pasal 28J ayat (2) UUD  1945,  tidak  dapat  diterapkan  membatasi  pengajuan  Peninjauan  Kembali  hanya satu  kali.  Sebab,  pengajuan  Peninjauan  Kembali  perkara  pidana  sangat  terkait  dengan Hak  Asasi  Manusia  yang  paling  mendasar  menyangkut  kebebasan  dan  kehidupan manusia.  Lagi  pula,  pengajuan  Peninajuan  Kembali  tidak  terkait  dengan  jaminan pengakuan, penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Diakui Mahkamah dalam ilmu hukum terdapat asas litis finiri oportet ,setiap perkara harus ada akhirnya. Namun, asas itu terkait dengan kepastian hukum. Sedangkan keadilan dalam perkara pidana asas itu tidak secara rigid dapat diterapkan karena dengan hanya membolehkan Peninjauan Kembali satu kali. Terlebih, manakala ditemukan adanya keadaan baru (novum). Hal itu justru bertentangan dengan asas keadilan yang begitu dijunjung tinggi oleh kekuasaan kehakiman Indonesia untuk menegakkan hukum. 26
Adapun  yang  menjadi  alasan  bagi  Mahkamah  Konstitusi  untuk  membatalkan  Pasal 268 ayat (3) KUHAP melalui Putusan MK No 34 Tahun 2013, antara lain :
1. Dengan  dalih  keadilan,  Mahkamah  Konstitusi  membatalkan  Pasal  268  ayat  (3) KUHAP yang membatasi pengajuan Peninjauan Kembali hanya satu kali.
2. Mahkamah  Konstitusi  berpendapat  upaya  hukum  luar  biasaPeninjauan  Kembali secara  historis-filosofis  merupakan  upaya  hukum  yang  lahir  demi  melindungi kepentingan terpidana.
3. Upaya  hukum  luar  biasa  bertujuan  untuk  menemukan  keadilan  dan  kebenaran materiil.  Keadilan  tidak  dapat  dibatasi  oleh  waktu  atau  ketentuan  formalitas  yang membatasi upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan satu kali.  Mungkin  saja  setelah  diajukannya  Peninjauan  Kembali  dan  diputus,  ada keadaan  baru  (novum)  yang  substansial  baru  ditemukan  saat  Peninjauan  Kembali sebelumnyabelum ditemukan.
4. Syarat  dapat  ditempuhnya  upaya  hukum  luar  biasa  adalah  sangat  materiil  atau syarat  yang  sangat  mendasar  terkait  dngan  kebenaran  dan  keadilan  dalam  proses peradilan pidana seperti ditentukan Pasal 263 ayat (2) KUHAP.
5. Peninjauan  Kembali  sebagai  upaya  hukum  luar  biasa  yang  diatur  dalam  KUHAP haruslah dalam kerangka yang demikian. Mahkamah Konstitusi menegaskan upaya pencapaian  kepastian  hukumsangat  layak  dibatasi.  Namun  tidak  demikian  dengan upaya  pencapaian  keadilan.  Sebab,  keadilan  merupakan  kebutuhan  manusia  yang sangat mendasar lebih mendasar daripada kepastian hukum.
Sebagaimana  diketahui  Pasca  putusan  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  No.  34/PUU- XI/2013,  pengaturan  Peninjauan  Kembali  (PK)  berubah  dalam  KUHAP,  Peninjauan Kembali kemudian bisa diajukan lebih dari satu kali dengan alasan keadilan yang begitu dijunjung  tinggi  oleh  kekuasaan  kehakiman  Indonesia  untuk  menegakkan  hukum  dan keadilan. Putusan itu kemudian direspon berbeda oleh Mahkamah Agung (MA) melalui Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  No.  7  Tahun  2014  tentang  Pengajuan  Permohonan Peninjuan Kembali dalam Perkara Pidana (SEMA 7/2014). SEMA MA ini membatasi pengajuan PK yang hanya dapat dilakukan satu kali atas dasar ditemukannya bukti baru atau novum. 27
26 Ibid.
27 PK Lebih Dari Satu Kali Antisipasi Peradilan Sesat, diakses dari sp.beritasatu.com pada tanggal 11 februari 2020. pukul 18.00 wib.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 1, Juni 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris
Pada  dasarnya  praktek  PK  dalam  hukum  acara  pidana  di  Indonesia  umumnya mengikuti  aturan  yang  ada  dalam  KUHAP.  Pihak  yang  mengajukan  permohonan  PK pada  umumnya  (lazimnya)  adalah  pihak  Terpidana  atau  Ahli  Warisnya  sebagaimana pasal  263  ayat  (1)  KUHAP  berbunyi: “Terhadap  putusan  pengadilan  yang  telah memperoleh  kekuatan  hukum  tetap,  kecuali  putusan  bebas  atau  lepas  dari  segala tuntutan  hukum,  terpidana  atau  ahli  warisnya  dapat  mengajukan  permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung”. terkait penggunaan hak pengajuan PK adalah dari masing-masing pihak menggunakan hak PKnya, kemudian muncul PK lebih dari sekali yaitu PK dari JPU yang diikuti di kemudian hari oleh PK dari Terpidana.
Meskipun  pemohon judicial  reviewatas pasal  268  ayat  (3)  KUHAP  adalah  pihak Terpidana dan dikabulkan sehingga PK bisa lebih dari satu kali asalkan terdapat novum, maka keberlakuan atas PK lebih dari satu kali tersebut juga dimiliki oleh JPU. Putusan Mahkamah  Konstitusi  atas  tidak  mengikatnya  pasal  tentang  pembatasan  PK  perkara pidana  satu  kali  dalam  KUHAP  tersebut  juga  meniscayakan  bagi  pihak  lain  selain Terpidana yaitu JPU yang notabene mewakili pihak korban/kepentingan umum/negara, karena  sampai  saat  ini  landasan  tafsir  atas  pasal  yang  membolehkan  JPU  dapat mengajukan PK belum dicabut atau dianulir. Dengan demikian atas asas keadilan kedua pihak  yang  saling  berhadapan  tersebut  diberikan  peluang  yang  sama  untuk memperpanjang  penyelesaian  perkara  pidananya,  dalam  konteks  inilah  kemudian kepastian hukum atas PK lebih dari sekali dipertanyakan eksistensinya. 28
Menurut  penulis, b ahwa  putusan  yang  diajukan  PK  haruslah  putusan  yang  telah mempunyai  kekuatan  hukum  tetap.  Permintaan  untuk  dilakukan  PK  justru  karena putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan sudah tidak dapat lagi dilakukan banding  atau  kasasi.  Pendapat  tersebut  berkaitan  dengan  Pasal  268  ayat  (1)  KUHAP. Yang mengatakan bahwa permintaan PK atas suatu putusan yang mempunyai kekuatan hukum  tetap,  tidak  menangguhkan  maupun  menghentikan  pelaksanaan  dari  putusan tersebut.
Dalam  Putusan  MK  No.  34  Tahun  2013  yang  mengabulkan  permohonan Peninjauan  Kembali  dapat  dilakukan  berkali-kali  apabila  ditemukan  bukti  yang  baru adalah  merupakan  suatu  keputusan  yang  sangat  tepat  sebab  jika  melihat  pada  tujuan yang terutama dari lembaga Peninjauan Kembali tidak lain adalah agar kesalahan atau kelalaian  yang  mungkin  telah  dilakukan  oleh  para  hakim  dalam  memeriksa  dan mengadili  orang-orang  yang  didakwa  telah  melakukan  tindak  pidana  itu  dapat diperbaiki oleh Mahkamah Agung. Peninjauan Kembali untuk memperbaiki kekeliruan- kekeliruan yang telah mendatangkan kerugian bagi terdakwa ataupun terpidana.

## IV. KESIMPULAN
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kesimpulannya adalah:
1. Secara limitatif upaya hukum Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan yang telah memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  yang  lazim  disebut  dengan  istilah herziening diatur  dalam  Bab  XVIII  Bagian  Kedua  Pasal  263  sampai  dengan  Pasal  269 KUHAP.  Ketentuan  Pasal  263  ayat  (1)  KUHAP,  menentukan  terhadap  putusan pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap,  kecuali  putusan  bebas atau  lepas  dari  segala  tuntutan  hukum,  terpidana  atau  ahli  warisnya  dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.
28 Budi  Suhariyanto,  Aspek  Hukum  Peninjauan  Kembali  Lebih  Dari  Satu  Kali  Dalam  Perkara  Pidana  (Perspektif penegakan keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum), Jurnal Hukum dan Peradilan volume 4, nomor 2, juli, 2015.hal.340.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 1, Juni 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris
2. Peninjauan  Kembali  dapat  diajukan  terhadap  putusan  kasasi  Mahkamah  Agung apabila  pada  putusan  sebelumnya  diketahui  terdapat  kesalahan  atau  kekhilafan hakim  dalam  memutus  perkara  ataupun  terdapat  bukti  baru  (novum)  yang  belum pernah  diungkapkan  dalam  persidangan.  Putusan  peninjauan  kembali  dapat diajukan lebih dari satu kali sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Adi Harsanto, Jubair dan Sulbadana, Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Pasca Putusan Makamah Konstitusi, e Jurnal Katologis , volume 5, nomor 3, maret 2017.
Budi  Suhariyanto,  Aspek  Hukum  Peninjauan  Kembali  Lebih  Dari  Satu  Kali  Dalam Perkara  Pidana  (Perspektif  Penegakan  Keadilan,  Kepastian  dan  Kemanfaatan Hukum), Jurnal Hukum dan Peradilan Volume 4, Nomor 2, Juli, 2015. Leden Marpaung, Penanganan Perkara Pidana , Jakarta: Sinar Grafika,2005. Leden  Marpaung, Perumusan  Memori  Kasasi  dan  Peninjauan  Kembali  Perkara Pidana , Jakarta, 2004.
Lilik Mulyadi, Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia , Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
Mengapa  Jaksa  Tidak  Berhak  Mengajukan  Peninjauan  Kembali ,  Diakses  dari adamchazawi.blogspot.com pada tanggal 12 Juli 2018.
Mudzakkir, Posisi Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana, Disertasi, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta 2001.
Putusan  MK  No.  34/PUU-XI/2013,  Diakses  dari  pantaukuhap.id  pada  tanggal  12  Juli 2018.
Sektieka  Guntoro,  Kembali  tentang  Peninjauan  Kembali  Perkara  Pidana,  Diakses  dari https://sektiekaguntor.wordpress.compada tanggal 17 Juli 2018
Soedirjo, Peninjauan  Kembali  Dalam  Perkara  Pidana:  Arti  dan  Makna, Jakarta: Akademika Pressindo,1986.
Sudikno, Lembaga  Peninjauan  Kembali  (PK)  Perkara  Pidana ,  Jakarta:  Sinar Grafika,.1994,  Paingot  Rambe  Manalu,  dkk., Hukum  Acara  Pidana  Dari  Segi Pembelaan , Jakarta: CV Novindo Pustaka Mandiri, 2010.
Internet https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53187f2d25845/mk-batalkan-aturan-pk- hanya-sekali, Diakses 11 Februari 2020. https://dasar_dasar_pertimbangan_pantaukuhap.id, Diakses 11 Februari 2021. MK  Batalkan  Aturan  PK  Hanya  Sekali,  diakses  dari www.hukumonline.com pada tanggal 11 Februari 2020.
https://media.neliti.com/media/publications/190920-ID-upaya-hukum-peninjauan- kembali-dalam-per. Diakses pada tangal 16 Februari 2020.

## Undang – Undang
Undang – Undang Dasar 1945. Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.