Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum P-ISSN 2088-8813 E-ISSN 2579-5104 Vol. 11, No. 2, July-December 2022 DOI: 10.22373/legitimasi.v11i2.16064
https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi 198

## Jaminan Perlindungan Hukum Anak: Optimalisasi Unit Perempuan dan Anak Institusi POLRI
Muhammad Ridho Sinaga Universitas Nusa Putra, Sukabumi, Jawa Barat muhammad.ridhosinaga@nusaputra.ac.id
Abstract: This  article  discusses  the existence  of  women’s  and  children’s  units.  The Women  and  Children  Unit  is  responsible  for  providing  services  in  the  form  of  legal protection for women and children as victims of crime and law enforcement against their perpetrators. At  present, the child, as the perpetrator of other violations of the law, is investigated according to the field of violations committed by the child and not dealt with by  the  Women  and  Children  Unit.  The  focus  of  this  article  is  on  how  the  position  and authority of the Women and Children Unit are based on Regulation No. 10 of 2007 on the Organization and Organization of Women and Children Units, as well as the urgency of the reform of criminal law through the powers of the Women and Children Unit. The research method is the juris-normative study of law. The findings of the research show that the Women’s and Children’s Units were given authority on the basis of Article 11 of Capolri Regulation No. 3 of 2008. This rule provides special protection and treatment for children who commit certain criminal acts, both as victims and as perpetrators of certain crimes. The uncertainty of the Women's and Children's Units in the process of handling children in terms of the investigation of the child of a criminal offense caused a large number of children to be involved in the investigation and investigation process, which was carried out  by  adult  investigators  and  not  children.  With  the  impact  caused  in  the  process  of handling the child, the offender’s conduct is considered inappropriate or less relevant. The provisions on the treatment of children of perpetrators in the case of investigation and investigation of children should be reformulated so that the child is protected from the negative impacts that may affect the fulfillment of the objectives of the child criminal justice system.
Keywords : Legal Protection, Child Actors, Crime, Optimizing, Police PPA Unit
Abstrak: Artikel ini mendiskusikan eksistensi Unit Perempuan dan Anak. Unit Perempuan dan Anak bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan  hukum terhadap perempuan  dan  anak  sebagai  korban  kejahatan  dan  penegakan  hukum  terhadap pelakunya. Saat ini anak sebagai pelaku pelanggaran hukum lain diperiksa sesuai dengan bidang pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak, tidak ditangani oleh Unit Perempuan dan  Anak.  Fokus  kajian  artikel  ini  adalah  bagaimana  kedudukan  dan  kewenangan  Unit Perempuan  dan  Anak  berdasarkan  Peraturan  Kapolri  Nomor  10  Tahun  2007  Tentang Organisasi  dan  Tata  Kerja  Unit  Perempuan  dan  Anak,  serta  bagaimana  urgensi pembaharuan  hukum  pidana  melalui  kewenangan  Unit  Perempuan  dan  Anak.  Metode penelitian  adalah  penelitian  hukum  yuridis-normatif.  Temuan  penelitian  menunjukkan bahwa Unit Perempuan dan Anak  diberikan kewenangan atas dasar Pasal 11 Peraturan Kapolri  Nomor  3  Tahun  2008.  Aturan  ini  memberikan  perlindungan  khusus  dan penanganan  terhadap  anak  yang  melakukan  tindak  pidana  tertentu,  baik  anak  sebagai korban  maupun  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana  tertentu.  Ketidakjelasan  Unit Perempuan dan Anak dalam proses penanganan anak dalam hal penyidikan terhadap anak pelaku  tindak  pidana,  menyebabkan  banyaknya  anak  dalam  proses  penyelidikan  dan penyidikan dilakukan oleh penyidik orang dewasa  bukan penyidik anak. Dengan adanya dampak yang ditimbulkan dalam proses penanganan terhadap anak pelaku tindak pidana dirasa tidak sesuai atau kurang  relevan. Sudah semestinya ketentuan penanganan anak pelaku  dalam  hal penyelidikan  dan  penyidikan  terhadap  anak  di  reformulasi  agar  anak terhindar dari dampak-dampak negatif yang dapat memepengaruhi terpenuhinya tujuan sistem peradilan pidana anak.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Pelaku Kejahatan, Optimalisasi, Unit PPA Polri

## A. Pendahuluan
Berbicara  mengenai  anak  adalah  sangat  penting.  Anak  merupakan  salah  satu pembangunan nasional, patut dipertimbangkan dan diperhitungkan dari segi kualitas dan masa depannya. 1 Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta mewujudkan kesejahteraan anak.
Perkembangan  kehidupan  anak  yang  terjadi  pada  beberapa  tahun  terakhir  ini cukup  mengkhawatirkan.  Banyak  tindak  pidana  yang  melibatkan  anak  sebagai  pelaku tindak  pidana.  Sebagaimana  data  statistik  memperlihatkan  kasus  anak  pelaku  tindak pidana dalam beberapa tahun terakhir sebagai berikut:
1 Laurensius Arliman S, Komnas HAM Dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana (Yogyakarta: Budi Utama, 2015); Bunadi Hidayat, Pemidanaan Anak Dibawah Umur (Bandung: Alumni, 2010).

## Tabel.1.1:

## Data Anak yang Berhadapan Hukum Sebagai Pelaku
Tahun 2016-2020 KASUS PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2016 2017  2018  2019  2020 Anak yang Berhadapan Hukum Sebagai Pelaku 539 622 661 605 199 Anak Sebagai Pelaku Kekerasan fisik (penganiyaan, pengeroyokan, perkelahian, dsb) 108 112 107 121 58 Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Psikis (Ancaman, Intimidasi, dsb) 39 41 32 26 11 Anak Sebagai Pelaku Kekekrasan Seksual (Pemerkosaan/Pencabulan) 146 168 161 183 44 Anak Sebagai Pelaku Sodomi/Pedofilia 0 0 0 0 11 Anak Sebagai pelaku Pembunuhan 48 51 54 46 8 Anak Sebagai Pelaku Pencurian 43 57 75 55 22 Anak Sebagai Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas 71 76 82 86 21 Anak Sebagai Pelaku Kepemilikan Senjata Tajam 28 52 64 37 11 Anak Sebagai Pelaku Penculikan 8 8 11 7 3 Anak sebagai Aborsi 48 53 67 44 10 Anak sebagai Pelaku Teorisme 0 4 8 0 0

## Sumber: Komisi Perlindungan Anak Indonesia
Berdasarkan data statistik tersebut bentuk tindak pidana yang dilakukan anak pun  beragam  mulai  dari  kasus  kekerasan,  sodomi/pedofilia,  pencurian,  penganiayaan, penculikan,  kecelakaan  lalu  lintas,  aborsi,  kepemilikan  senjata  tajam,  terorisme,  serta pembunuhan. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak dewasa ini semakin meluas dan beragam, baik frekuensi maupun keseriusan kualitas kejahatan nya.
Anak perlu dibina secara baik agar tidak salah dalam hidupnya kelak, dan atas dasar ini pula maka setiap komponen bangsa, baik pemerintah maupun non pemerintah memiliki kewajiban untuk secara serius memberi perhatian terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. 2
Resolusi  perserikatan  bangsa-bangsa  (PBB)  Nomor  40/43  dikenal  dengan  UN Standard Minimum Rules for the Administration of justice Beijing Rules, menyebutkan
2 Azizah Mohd, Badruddin Hj Ibrahim, and Alhaji Umar Alkali, “An Overview of the Prot ection of Children  Rights  under  Islamic  Law,” Advanced  Science  Letters 23,  no.  4  (2017), https://doi.org/10.1166/asl.2017.7730; And ik Prasetyo, “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA,” Mizan: Jurnal Ilmu Hukum 9, no. 1 (2020), https://doi.org/10.32503/mizan.v9i1.1054; Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan (Bandung: Refika Aditama, 2018).
setiap  negara  perlu  memperhatikan  anak  yang  bermasalah  khususnya  mereka  yang melakukan  tindak  pelanggaran  hukum  dan  Resolusi  tersebut  juga  menyatakan  agar mereka diperiksa oleh insitusi kepolisian.
Secara normatif, kepolisian pada dasarnya merupakan insitusi penegak hukum yang  harus  paling  responsif  dalam  melakukan  perubahan  pola  penanganan  perkara pidana  khususnya  terhadap  perkara  dimana  pelaku  adalah  anak. 3 Kepolisian  sebagai pintu gerbang dari sistem peradilan pidana anak dan pihak yang berwenang pertama kali menentukan posisi seorang anak yang berhadapan dengan hukum, menyisakan banyak tempat dalam ingatan anak yang berhadapan dengan hukum.
Kepolisian  telah  menyiapkan  sarana  untuk  memberikan  layanan  dan perlindungan  khusus  terhadap  anak  berhadapan  dengan  hukum,  dengan  membentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tersebut telah memberikan pedoman tentang administrasi dan tata kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Lingkungan Polri  dan  menetapkan  Pengadaan  Ruang  Pelayanan  Khusus,  Ruang  Pelayanan  Khusus yang selanjutnya disingkat RPK dibentuk berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata cara pemeriksaan saksi dan/atau korban tindak pidana.
Praktek yang terjadi, walaupun telah dibentuk Unit PPA dilingkungan Polri tetapi selama  ini  Unit  PPA  dalam  pelaksanaan  tugasnya  belum  berdasarkan  fungsi  dan kewenangan Unit PPA sesungguhnya, sehingga anak sebagai pelaku pelanggaran hukum lain dilakukan penyidikan/diperiksa sesuai dengan bidang pelanggaran hukum yang anak pelaku  lakukan  bukan  dengan  unit  PPA  itu  sendiri,  sehingga  hal  ini  juga  yang menyebabkan  masih  banyak  oknum  kepolisian  yang  bukan  penyidik  anak  melakukan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. 4
Terhadap uraian sebagaimana dijelaskan di atas, penulis dalam hal ini  tertarik untuk  membahas/mengevaluasi  fungsi  dan  kewenangan  Unit  Pelayanan  Perempuan Anak Di Lingkungan Polri sesungguhnya dalam penanganan anak pelaku tindak pidana.

## B. Kedudukan dan Kewenangan Unit PPA berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007
Sistem peradilan pidana yang secara garis besar hampir sama di setiap negara, namun  memiliki  karakter  sendiri  yang  disesuaikan  dengan  kondisi  sosial  masyarakat, budaya dan politik yang dianut. 5 Sistem Peradilan pidana pada hakikatnya merupakan
3 Rahmat Efendy Al Amin and Hikmatul Sadami , “Tinjauan Analisis Mengenai Ancaman Pidana Bagi Persetubuhan Anak Di Bawah Umur Dalam Hubungan Perkawinan,” LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum 6, no. 1 (2017); Yuliyanto, Model Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pidana Anak (Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2018).
4 Miftahur Ridho, “Islamic Perspective On Child Protection,” Miftahur Ridho Islamic Perspective … Lentera IXX, no. 2 (2015); Fajar Putra, “Wawancara Sub Komisi Perlindungan ABH” (2021).
5 Eddy O.S Hiariej, “Criminal Justice System In Indonesia, Between Theory and Reality,” in Asian Law Review (Korean Legislation Research Institute, 2005), Vol.2, No.2.
suatu  proses  penegakan  hukum  pidana.  Oleh  karena  itu  berhubungan  erat  dengan perundang-undangan itu sendiri, baik hukum pidana subtansif maupun hukum pidana formal,  karena  perundang-undangan  pidana  itu  pada  dasarnya  merupakan  penegakan hukum pidana in abstracto yang akan diwujudkan dalam penegakan hukum in concreto. 6 Dalam  aspek  penegakan  hukum  terhadap  anak,  struktur  hukum  tertuju  pada insitusi-insitusi  yang  bersentuhan  secara  langsung  dengan  anak,  salah  satunya  adalah kepolisian. Dengan menimbang semakin kompleks dan meningkatnya tindak pidana yang berkaitan dengan anak dibentuklah suatu struktur organisasi pada lingkungan Kepolisian Republik Indonesia yang bernama Unit Pelayanan Perempuan dan Anak. Terbentuknya Unit PPA berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata  Kerja  Unit  Pelayanan  Perempuan  dan  Anak  (Unit  PPA)  di  Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia pada tanggal 6 juli 2007.
Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor  3  Tahun  2008  tentang  Pembentukan  Ruang  Pelayanan  Khusus  dan  Tata  Cara Pemeriksaan  Saksi  dan  atau  Korban.  Sebagai  salah  satu  organisasi  kepolisian  yang menangani suatu masalah tindak pidana yang ada kaitanya dengan anak, Unit PPA disini berperan untuk memberikan perlindungan khusus dan penanganan terhadap anak-anak yang  terlibat  dalam  suatu  tindak  pidana  tertentu.  Tidak  hanya  perlindungan  atau penanganan terhadap anak korban saja melainkan juga memberikan pelayanan khusus dan penanganan terhadap anak pelaku suatu tindak pidana tertentu.
Penanganan anak dalam proses hukumnya memerlukan pendekatan, pelayanan, perlakuan,  perawatan,  serta  perlindungan  yang  khusus  bagi  anak  dalam  upaya memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum. 7
Pembentukan  Unit  PPA  dilakukan  bertujuan  agar  dalam  menangani  perkara  yang berkaitan  dengan  perempuan  dan  anak-anak  dapat  ditangani  lebih  optimal  dan  juga perlindungan  terhadap  hak-hak  perempuan  dan  anak  dapat  terpenuhi.  Unit  PPA mempunyai peranan penting dalam memberikan perlindungan bagi pelaku atau korban anak  akibat  terjadinya  suatu  kejahatan  karena  polisi  adalah  titik  temu  dengan  sistem peradilan bagi anak.
Asas  legalitas  menjadi  prinsip  utama  dalam  setiap  negara  hukum.  Telah disebutkan  bahwa  asas  legalitas  merupakan  dasar  dalam  setiap  penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan. Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan  harus  memiliki  legitimasi,  yaitu  kewenangan.  Wewenang  merupakan kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik. 8 bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum. 9
6 Muladi and Barda Nawai Arief, Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana (Bandung: Alumni, 1992).
7 Bambang  Purnomo,  Gunarto,  and  Amin  Purnawan,  “Penegakan  Hukum  Tindak Pidana  Anak Sebagai Pelaku dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus d i Polres Tegal),” Jurnal Hukum Khaira Ummah 13, no. 1 (2018): 183 – 92.
8 Prajudi Atmosudirjo, “Hukum Adminsitrasi Negara,” 4th ed. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), 29. 9 SF.  Marbun,  “Peradilan  Adminisitrasi  Negara dan  Upaya  Adminsitrasi  d i  Indonesia,”  1st  ed. (Yogyakarta: Liberty, 1997), 154.
Unit  PPA  sendiri  diberikan  kewenangan  atas  dasar  hukum  Peraturan  Kapolri Nomor  10  Tahun  2007  tentang  Organisasi  Tata  Kerja  Unit  Pelayanan  Perempuan  dan Anak  (Unit  PPA)  di  Lingkungan  Kepolisian  Republik  Indonesia  bahwa  Unit  pelayanan perempuan  dan  anak  yang  selanjutnya  disingkat  Unit  PPA  adalah  unit  yang  bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban maupun pelaku tindak pidana.
Sebagaimana dalam Peraturan Kapolri Nomor 10 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Unit perlindungan perempuan dan anak terdiri dari unsur pimpinan  berupa  Kepala  Unit  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  (Kanit  PPA)  dan Pembantu Pimpinan dan Pelaksana berupa Perwira Unit Perlindungan (Panit Lindung) serta  Perwira  Unit  Penyidik  (Panit  Idik).  Unit  Pelayanan  Perempuan  dan  Anak  adalah unsur  pelayanan  dan  pelaksana  staf  yang  berkedudukan  dibawah  I/Kam  dan  Trannas Bareskrim Polri, kasat Opsnal Dit Reskrim Um Polda Metro Jaya, Kasat Opsnal Dit Reskrim Polda dan Kasat reskrim Polres.
Fungsi dari Unit PPA  dalam Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun  2007 Pasal  4 yaitu:
1. Penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum
2. Penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana
3. Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait.
Ruang  Linkup  tugas  pokok  dari  Unit  PPA  dalam  peraturan  Kapolri  Nomor  10 Tahun 2007 pasal 6 ayat 4, yaitu:
1. Perdagangan Orang (human trafficking)
2. Penyeludupan Manusia (people smuggling)
3. Kekerasan (secara umum maupun dalam rumah tangga)
4. Susila (perkosaan, pelecehan, cabul)
5. Vice (perjudian dan prostitusi)
6. Adopsi Ilegal
7. Pornografi dan pornoaksi
8. Money Laundering
9. Masalah perlindungan anak (sebagai korban/tersangka)
10. Perlindungan korban, saksi, keluarga dan teman
11. Kasus kasus lain yang pelakunya adalah perempuan dan anak
Gambar 2.1
Tabel Jumlah UPPA, RPK, Kanit Polwan, Kanit Polki, dan Anggota Polwan dan Polri Berdasarkan
Kesatuan Tahun 2019 Kesatuan Jumlah  UPPA Rpk Kanit Jumlah Anggota POLWAN  POLKI  POLWAN  POLKI Bareskrim 1 - 1 0 8 2 Polda Aceh 22 6 7 15 50 47 Polda Sumut 29 9 22 4 68 66
Polda Sumbar 19 8 3 12 45 53 Polda Sumsel 16 2 5 11 38 32 Polda Kepri 7 1 5 2 30 29 Polda Lampung 13 3 3 10 149 65 Polda Jambi 11 4 4 9 22 35 Polda Riau 13 13 3 10 27 20 Polda Bengkulu 10 5 8 2 25 8 Polda Kep Babel 29 7 3 4 40 6 Polda Metrojaya 28 7 8 5 89 65 Polda Jabar 27 13 13 10 80 118 Polda Banten 5 2 2 3 14 24 Polda Jateng 36 28 20 14 83 114 Polda Diy 6 15 3 2 87 15 Polda Jatim 37 22 11 26 82 138 Polda Bali 9 9 4 8 46 12 Polda Ntt 17 0 8 9 54 23 Polda Ntb 11 1 6 5 33 28 Polda Kalsel 14 11 6 6 115 16 Poldqa Kalbar 14 0 3 6 28 24 Polda Kaltim & Tara 17 3 4 10 26 29 Polda Sulsel 24 16 11 13 68 47 Polda Sulteng 12 5 1 10 37 48 Polda Sultra 11 11 6 5 38 9 Polda Sulut 10 3 3 7 26 25 Polda Sulbar 6 3 1 5 9 13 Polda Gorontalo 6 6 1 5 16 12 Polda Maluku 10 4 5 4 12 23 Polda Maluku Utara 10 0 5 3 29 3 Polda Papua 24 13 21 3 21 10 Polda Papua Barat 10 0 2 8 15 27 Jumlah 528 233 213 255 1529 1207
Sumber: Bareskrim Polri, 2019
UPPA  yang  memiliki  kewenangan  melakukan  penyidikan  terhadap  perkara pidana yang melibatkan anak dan perempuan sebagai korban maupun pelaku, selain itu juga  memiliki  peran  melindungi  hak-hak  anak  pelaku  kejahatan  sebagai  bentuk perlindungan  hukum  terhadap  anak.  Pelaksanaan  hukum  merupakan  salah  satu  cara penyelesaian  ragam  masalah  yang  timbul  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara, baik masalah hukum antar individu, antar masyarat maupun individu dan masyarakat dengan negara. Dalam melakukan perlindungan khusus atau penanganan terhadap anak yang  berhadapan  dengan  hukum,  Unit  PPA  mengacu  pada  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

## C. Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Terhadap Keberadaan dan Kewenangan Unit PPA
Pembaharuan  hukum  pidana  meliputi  pembaharuan  terhadap  hukum  pidana formal,  hukum  pidana  materill  dan  hukum  pelaksanaan  pidana.  Ketiga  bidang  hukum
tersebut bersama-sama atau secara integral diperbaiki agar tidak terdapat kendala dalam pelaksanaanya. Sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana, maka pembaharuan hukum pidana hakikatnya bertujuan untuk menjadikan hukum pidana lebih baik sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.
Pembaruan sistem peradilan pidana anak harus sesuai secara subtansial dengan formulasi konvensi internasional yang pengejawantahan nilai-nilai, prinsip-prinsip dan norma-norma  hukumnya  dituangkan  dalam  peraturan  perundang-undangan  nasional. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang peradilan pidana  anak,  hak-hak  anak  merupakan  dasar  pembentukan  peraturan  perundang- undangan tersebut. 10
Filosofi  sistem  peradilan  pidana  anak  mengutamakan  perlindungan  dan rehabilitasi terhadap pelaku anak (emphasized the rehabilitation of youthful offender). Kegiatan  suatu  perlindungan  terhadap  anak  adalah  suatu  tindakan  hukum  yang menimbulkan akibat hukum. 11 Oleh sebab itu perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak tersebut. Upaya perlindungan anak harus diusahakan serta mencegah penyelewengan yang berimplikasi negatif dan tidak diinginkan dalam pelaksanaan upaya perlindungan terhadap anak. 12 Perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi  tertentu  untuk  mendapatkan  jaminan  rasa  aman  terhadap  ancaman  yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. 13
Agenda pembangunan nasional berangkat dari nawacita yang dicanangkan oleh presiden  Joko  Widodo  yang  salah  satu  agenda  tersebut  adalah  dengan  memperkuat kehadiran  negara  dalam  melakukan  reformasi  sistem  dan  penegakan  hukum.  Agenda pembangunan  nasional  tersebut  kemudian  dijabarkan  kedalam  beberapa  agenda prioritas yang akan dilaksanakan, salah satu agenda prioritas yaitu melalui peningkatan penegakan  hukum  yang  berkeadilan  yang  kemudian  ditetapkan  ke  dalam  sasaran pembangunan hukum yang salah satu arah kebijakan dan strateginya yaitu melaksanakan sistem  peradilan  pidana  anak  berlandaskan  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai bentuk jaminan dan perlindungan atas hak anak yang berhadapan hukum. 14
Pemerintah selalu berupaya agar proses penanganan terhadap anak lebih baik khususnya  penanganan  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana.  Namun  ternyata  proses
10 Rusli Muhammad, Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia (Yogyakarta: FH UII Press, 2022). 11 Bismar  Siregar,  Abdul  Hakim  G.  Nusantara,  and  Arif  Gosita, Hukum  Dan  Hak-Hak  Anak ,  ed. Mulyana G. Kusumah (Jakarta: Rajawali, 1986).
12 Junaidi Junaidi, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Di Indonesia,” Journal of Law, Society, and Islamic Civilization 8, no. 1 (2021), https://doi.org/10.20961/jolsic.v8i1.48698; Arif Gosita, “Masalah Korban Kejahatan,” 2nd ed. (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993), 22.
13 Arrista Trimaya, “Pengaturan Perlindungan Khusus Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ( Arrangements for Child Protection As Victim of Violence in Law Number 35,” Jurnal Legislasi Indonesia 12, no. 3 (2015): 1 – 22. 14 BPHN, Analisis  Dan  Evaluasi  Hukum  Dalam  Rangka  Membangun  Sistem  Hukum  Pidana  Anak (Jakarta: Kementerian Hukum dan Ham, 2017).
sistem peradilan pidana anak itu sendiri masih menemui problematika. Penyebab utama hal  itu  karena  perundang-undangan  khususnya  UU  SPPA  yang  masih  lemah  dalam mengatur penanaganan anak sebagai pelaku tindak pidana. Salah satunya adalah perkara anak  pelaku  tindak  pidana  tidak  ditangani  oleh  Unit  PPA  melainkan  anak  dilakukan penanganan  penyelidikan  dan  penyidikan/diperiksa  sesuai  bidang  pelanggaran  yang dilakukan  oleh  anak  pelaku  tindak  pidana  itu  sendiri.  Sehingga  arah  kebijakan  Polri sebagai  pilar  penegak  hukum  terdepan  menjadi  belum  profesional  dalam  penanganan anak  pelaku  tindak  pidana  dan  tentunya  belum  dapat  memberikan  perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.
Kita  menyadari  bahwa  anak  sebagai  salah  satu  investasi  jangka  penjang  yang tidak  dapat  dikesampingkan  perannya  untuk  melanjutkan  kehidupan  berbangsa  dan bernegara  dalam  bentuk  segala  bidang  dan  segala  aspek  kehidupan. 15 Dengan  adanya dampak yang ditimbulkan dalam proses penanganan terhadap anak pelaku tindak pidana menunjukkan  bahwa  tujuan  sistem  peradilan  pidana  anak  dalam  kasus  anak  pelaku tindak pidana dirasa tidak sesuai atau kurang relevan dan perlu dilakukan pembaharuan hukum pidana.
Penanganan khusus  bagi  anak  dilatarbelakangi  oleh  pertimbangan  anak.  Anak bagian dari generasi muda salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita  perjuangan bangsa, yang  memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri  dan  sifat  khusus,  memerlukan  pembinaan  dan  perlindungan  dalam  rangka pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.  Oleh  karena  itu,  untuk  melaksanakan  pembinaan  dan  memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai.
Ketidakjelasan Unit PPA dalam proses penanganan anak dalam hal penyelidikan dan  penyidikan  terhadap  anak  pelaku  tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam peraturan Kapolri Nomor 10 tahun 2007 tentang Unit PPA menyebabkan banyaknya anak dalam proses penyelidikan dan penyidkan dilakukan oleh penyidik orang dewasa bukan penyidik  anak,  yang  akhirnya  terkadang  anak  disamakan  perlakuannya  dengan  orang dewasa dalam proses penyidikannya sehingga hak-hak anak rentan terabaikan. 16
Ketika  penyidikan  terhadap  anak  tidak  dilakukan  oleh  penyidik  anak  maka mempengaruhi  kualitas  hasil  penyidikan  terhadap  anak,  mempengaruhi  tingkat kemampuan  penyidik  dalam  memahami  penanganan  terhadap  anak,  dan  hukum perlindungan  anak.  Apabila  pemahaman  UU  SPPA  dan  peraturan  lain  yang  berkaitan dengan  peradilan  pidana  anak  tidak  benar,  maka  penerapannya  dalam  melakukan
15 Hoko Horii, “Legal R easoning for Legitimation of Child Marriage in West Java: Accommodation of Local Norms at Islamic Courts and the Paradox of Child Protection,” Journal of Human Rights Practice 12, no. 3  (2020),  https://doi.org/10.1093/jhuman/huaa041; Laurensius  Arliman  Simbolon,  “Partisipasi Ma syarakat  Di  Dalam  Perlindungan  Anak  Yang  Berkelanjutan  Sebagai  Bentuk  Kesadaran  Hukum,” PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) 3, no. 2 (2016): 310 – 29, https://doi.org/10.22304/pjih.v3n2.a5.
16 Putra, “Wawancara Sub Komisi Perlindungan ABH.”
tindakan-tindakan yang berkaitan dengan penyidikan juga tidak benar, dan hal ini sangat merugikan anak atau menjadikan anak sebagai korban ketidaktahuan penyidik. Kultur aparat  penegak  hukum  yang  tidak  profesional  dan  rendahnya  sensitivitas  terhadap perlindungan anak, sama saja telah mengkriminalisasi anak.
Sudah  semestinya  ketentuan  penaganan  anak  pelaku  tindak  pidana  dalam  hal penyelidikan dan penyidikan terhadap anak di reformulasi dengan menegaskan kembali fungsi  dan  kewenangan  Unit  PPA  sebagai  unit  khusus  yang “ wajib ” melakukan  proses penanganan penyelidikan dan penyidikan anak pelaku tindak pidana di dalam Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  agar  anak terhindar dari dampak-dampak negatif yang dapat mempengaruhi terpenuhinya tujuan sistem  peradilan  pidana  anak  yaitu  dengan  memperhatikan  kepentingan  terbaik  bagi anak  dengan  tujuan  kesejahteraan  anak  dan  menjamin  perlindungan  anak  dalam menjalani proses penyelidikan dan penyidikan.

## D. Kesimpulan
Unit  PPA  sendiri  diberikan  kewenangan  atas  dasar  hukum  Peraturan  Kapolri Nomor  10  Tahun  2007  tentang  Organisasi  Tata  Kerja  Unit  Pelayanan  Perempuan  dan Anak  (Unit  PPA)  di  Lingkungan  Kepolisian  Republik  Indonesia  bahwa  Unit  pelayanan perempuan  dan  anak  yang  selanjutnya  disingkat  Unit  PPA  adalah  unit  yang  bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tersebut telah  memberikan pedoman tentang administrasi dan tata  kerja  Unit  Pelayanan  Perempuan  dan  Anak  di  Lingkungan  Polri  dan  menetapkan Pengadaan  Ruang  Pelayanan  Khusus,  Ruang  Pelayanan  Khusus  yang  selanjutnya disingkat  RPK  dibentuk  berdasarkan  Peraturan  Kapolri  Nomor  3  Tahun  2008  tentang Pembentukan  Ruang  Pelayanan  Khusus  dan  Tata  cara  pemeriksaan  saksi  dan/atau korban  tindak  pidana.  Berdasarkan  Pasal  11  Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008. Unit PPA disini berperan untuk memberikan perlindungan  khusus  dan  penanganan  terhadap  anak-anak  yang  terlibat  dalam  suatu tindak  pidana  tertentu.  Tidak  hanya  perlindungan  atau  penanganan  terhadap  anak korban  saja  melainkan  juga  memberikan  pelayanan  khusus  dan  penanganan  terhadap anak pelaku suatu tindak pidana tertentu.
Ketidakjelasan Unit PPA dalam proses penanganan anak dalam hal penyelidikan dan  penyidikan  terhadap  anak  pelaku  tindak  pidana,  menyebabkan  banyaknya  anak dalam proses penyelidikan dan penyidkan dilakukan oleh penyidik orang dewasa bukan penyidik  anak.  Dengan  adanya  dampak  yang  ditimbulkan  dalam  proses  penanganan terhadap anak pelaku tindak pidana menunjukkan bahwa tujuan sistem peradilan pidana anak  dalam  kasus  anak  pelaku  tindak  pidana  dirasa  tidak  sesuai  atau  kurang  relevan. Sudah  semestinya  ketentuan  penaganan  anak  pelaku  dalam  hal  penyelidikan  dan penyidikan  terhadap  anak  di  reformulasi  agar  anak  terhindar  dari  dampak-dampak negatif yang dapat mempengaruhi terpenuhinya tujuan sistem peradilan pidana anak.

## Daftar Kepustakaan
Amin, Rahmat Efendy Al, and Hikmatul Sadami. “Tinjauan Analisis Mengenai Ancaman Pidana Bagi Pe rsetubuhan Anak Di Bawah Umur Dalam Hubungan Perkawinan.” LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum 6, no. 1 (2017).
Atmosudirjo, Prajudi. “Hukum Adminsitrasi Negara,” 4th ed., 29. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.
BPHN. Analisis Dan Evaluasi Hukum Dalam Rangka Membangun Sistem Hukum Pidana Anak . Jakarta: Kementerian Hukum dan Ham, 2017.
Gosita, Arif. “Masalah Korban Kejahatan,” 2nd ed., 22. Jakarta: Akademika Pressindo, 1993.
Gultom, Maidin. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan . Bandung: Refika Aditama, 2018.
Hiariej, Eddy O.S. “Criminal Justice System In Indonesia, Between Theory and Reality.” In Asian Law Review , Vol.2, No.2. Korean Legislation Research Institute, 2005.
Hidayat, Bunadi. Pemidanaan Anak Dibawah Umur . Bandung: Alumni, 2010.
Horii, Hoko. “Legal Reasoning for Legitimation of Child Marriage in West Java:
Accommodation of Local Norms at Islamic Courts and the Paradox of Child Protection.” Journal of Human Rights Practice 12, no. 3 (2020). https://doi.org/10.1093/jhuman/huaa041.
Junaidi, Junaidi. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Di Indonesia.” Journal of Law, Society, and Islamic Civilization 8, no. 1 (2021). https://doi.org/10.20961/jolsic.v8i1.48698.
Laurensius Arliman S. Komnas HAM Dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana . Yogyakarta: Budi Utama, 2015.
Marbun, SF. “Peradilan Adminisitrasi Negara Dan Upaya Adminsitrasi Di Indonesia,” 1st ed., 154. Yogyakarta: Liberty, 1997.

## Mohd, Azizah, Badruddin Hj Ibrahim, and Alhaji Umar Alkali. “An Overview of the
Protection of Childr en Rights under Islamic Law.” Advanced Science Letters 23, no. 4 (2017). https://doi.org/10.1166/asl.2017.7730.
Muhammad, Rusli. Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia . Yogyakarta: FH UII Press, 2022.
Muladi, and Barda Nawai Arief. Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana . Bandung: Alumni, 1992.
Prasetyo, Andik. “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA.” Mizan: Jurnal Ilmu Hukum 9, no. 1 (2020). https://doi.org/10.32503/mizan.v9i1.1054.
Purnomo, Bamba ng, Gunarto, and Amin Purnawan. “Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Polres Tegal).” Jurnal Hukum Khaira Ummah 13, no. 1 (2018): 183 – 92.
Putra, Fajar. “Wawancara Sub Komisi Perlindungan ABH.” 2021.
Ridho, Miftahur. “Islamic Perspective On Child Protection.” Miftahur Ridho Islamic Perspective … Lentera IXX, no. 2 (2015).
Simbolon, Laurensius Arliman. “Partisipasi Masyarakat Di Dalam Perlindungan Anak Yang Berkelanjutan Sebagai Bentuk Kesadaran Hukum.” PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) 3, no. 2 (2016): 310 – 29. https://doi.org/10.22304/pjih.v3n2.a5.
Siregar, Bismar, Abdul Hakim G. Nusantara, and Arif Gosita. Hukum Dan Hak-Hak Anak . Edited by Mulyana G. Kusumah. Jakarta: Rajawali, 1986.
Trimaya, Arrista. “Pengaturan Perlindungan Khusus Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ( Arrangements for Child Protection As Victim of Viole nce in Law Number 35.” Jurnal Legislasi Indonesia 12, no. 3 (2015): 1 – 22.
Yuliyanto. Model Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pidana Anak . Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2018.