POTRET  HUKUM  DISKRIMINATIF  ORDE  BARU: TINJAUAN HUKUM DAN POLITIK ATAS DISKRIMINASI TERHADAP EKS TAHANAN

## POLITIK PKI
PORTRAIT  OF  THE  NEW  ORDER  DISCRIMINATORY LAWS:  A  REVIEW  ON  LAW  AND  POLITICS  OF DISCRIMINATION  AGAINST  PKI  EX-POLITICAL DETAINEES
Abdul Munif Ashri a , Syahwal b

## ABSTRAK
Artikel ini merupakan telaah atas hukum perundang-undangan yang mendiskriminasi eks tahanan politik Partai Komunis Indonesia (PKI) selama  rezim  otoritarian  Orde  Baru  berkuasa.  Isu  yang  dikaji berkenaan  dengan  bentuk-bentuk  umum  diskriminasi  yang dijustifikasi  oleh  hukum  perundang-undangan  Orde  Baru,  serta kepentingan  politik  rezim status-quo di  balik  pemberlakuan  hukum diskriminatif  tersebut.  Telaah  ini  menggunakan  metode  penelitian normatif  (doktrinal)  dengan  pendekatan  penelitian  konseptual, perundang-undangan,  dan  historis,  yang  di  sebelah  itu  turut mengandalkan teori hukum relevan yang terkait dengan hukum dan politik,  serta  sejarah  hukum  Indonesia.  Pada  garis  konklusif  yang ditarik, ditegaskan ulang bahwa eks tahanan politik PKI telah menjadi korban  atas  pelbagai  diskriminasi  formal,  baik  di  bidang  sipil  dan politik,  maupun  ekonomi,  sosial  dan  budaya.  Contoh  bentuk umumnya  ialah  pembatasan  hak  untuk  berpartisipasi  dalam  urusan pemerintah,  sampai  dengan  pembatasan  jenis  pekerjaan  yang  dapat dikerjakannya.  Hukum  perundang-undangan  diskriminatif  tersebut diberlakukan  sebagai  salah  satu  modus  rezim  Orde  Baru  untuk mempertahankan legitimasi dan kekuasaannya.
Kata kunci: diskriminasi; eks tahanan politik PKI; orde baru.

## ABSTRACT
This  article  is  a  review  of  the  laws  that  discriminated  against  ex-political detainees of the Indonesian Communist Party (PKI) during the authoritarian New  Order  regime  era.  The  issues  studied  relate  to  the  general  forms  of discrimination justified  by the New Order statutory laws, and the political interests of the status-quo regime behind the enactment of such discriminatory laws.  This  study  uses  a  normative  (doctrinal)  research  method  with  a conceptual, statutory, and historical approach, which also uses relevant legal theories related to law and politics, as well as the history of Indonesian laws. In the conclusive line drawn, it is reaffirmed that ex-PKI political detainees have  been  victims  of  various  formal  discriminations,  both  in  the  civil  and political, as well as in the economic, social, and cultural fields. Such example
a Program  Studi  Magister  Ilmu  Hukum,  Universitas  Gadjah  Mada,  Yogyakarta,  Jl.  Sosio  Yustisia  No.  1 Bulaksumur, D.I. Yogyakarta, email: abdulmunifashri@mail.ugm.ac.id.
b Institut Demokrasi, Hukum, dan HAM, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

## JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
P-ISSN: 2715-7202 E-ISSN: 2715-9418
Volume 4, Nomor 2, Mei 2023
Artikel diterima: 19 September 2022
Artikel diterbitkan:
30 Mei 2023
DOI: https://doi.org/10.23920/jphp .v4i2.1070
Halaman Publikasi: http://jurnal.fh.unpad.ac.id/i ndex.php/JPHP/issue/archive
Diterbitkan oleh: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
of its general form are the restriction of the right to take part in the conduct of public affairs, to the limitation of the type of work those ex-political detainees could occupy. Those discriminatory laws were enacted as one of the New Order regime’s modus operandi to maintain its legitimacy and power.
Keywords: discrimination; ex-PKI political detainees; new order.

## PENDAHULUAN
Sejarah politik Indonesia menyusuri silih pergantian orde politik yang bermula dari era otoritarian atau “non - demokratis”, hingga mencapai rezim yang diklaim lebih demokratis sekarang. Secara longgar, lini masa sejarah politik di Indonesia dapat dibagi ke  dalam  tiga  periodisasi,  yakni:  (1)  Orde  Lama;  (2)  Orde  Baru;  dan  (3)  Reformasi. Presiden  Indonesia  yang  pertama,  Ir.  Soekarno,  memimpin  berjalannya  rezim  Orde Lama. Pemerintahan kemudian beralih ke rezim militeristik Orde Baru di pertengahan dekade  1960-an.  Sampai  tahun  1998  berikut,  rezim  Orde  Baru  pun  tumbang  dan  era pemerintahan Reformasi menemui permulaannya.
Dibandingkan Orde Lama, Orde Baru berlangsung dalam periode panjang yang melampaui  tiga  dekade.  Orde  Baru  hadir  dengan  panji  pemulihan  atas  berbagai penyelewengan UUD NRI 1945 juga penyalahgunaan kekuasaan di era Orde Lama. Tak ayal, Orde Baru berseru untuk menjalankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI) dan Pancasila dengan “ murni dan konsekuen ”. Meski dalam  perkembangannya,  rezim  tersebut  menjelma  menjadi  kekuasaan  otoritarian dengan kekuatan militer sebagai tulang punggungnya. 1
Peristiwa  pembunuhan  jenderal  militer  tingkat  tinggi  pada  tahun  1965  yang dikenal sebagai “Gerakan 30 September” (G30S) 2 kemudian membuka jalan bagi elit-elit Orde Baru untuk berkuasa. Tidak jauh setelah G30S, tragedi historis yang terpinggirkan dalam arus narasi sejarah resmi nasional mengambil tempat, yaitu: pembantaian massal di  berbagai  wilayah  terhadap  anggota,  simpatisan,  serta  siapa  saja  yang  dituduh berkaitan dengan PKI, meski dengan skala maupun intensitas kekerasan yang berbeda-
1 Secara konseptual, rezim otoritarian berintikan suatu sistem politik di mana ‘pluralisme politik’ begitu terbatas, yang  secara  simultan  ditandai  akan  terpusatnya kekuasaan  pada  seseorang  atau sekelompok orang,  yang  dalam  konteks  Orde  Baru  kekuasaan  bertumpuk  pada  Jenderal  Soeharto  serta  kelompok militer sebagai tameng kekuasaan Soeharto. Perihal diskurus otoritarian, rujuk dalam Juan J. Linz (2000). Totalitarian and Authoritarian Regimes (Boulder-London: Lynne Rienner Publishers), hlm. 159.
2 Terminologi “G30S/PKI” tidak akan digunakan dalam penulisan ini, terlepas bahwa beberapa sumber rujukan tetap mempertahankannya. Penggunaan istilah itu merupakan produk penafsiran tunggal Orde Baru  yang  sarat  kepentingan  hegemonik,  sebagaimana  kata  ‘PKI’  dirangkaikan  t anda  garis  miring  (/) pada ‘G30S’. Peristilahan tersebut berupaya menunjukkan bahwa dalang ‘G30S’ adalah PKI. Padahal  – seperti  pungkas  sejarawan  Asvi – ‘gerakan  kudeta’  yang  dalam  rangkaiannya  termasuk  pembunuhan jenderal  jelang  awal  Oktober  1965  hanya  mena makan  dirinya  sebagai  ‘G30S’.  Selain  itu,  satu  tesis prominen terdahulu telah diajukan Anderson, McVey dan Bunnell yang memberikan analisis awal bahwa G30S disebabkan konflik internal Angkatan Darat. Lihat: Asvi Warman Adam (2018). “Beberapa Catatan Tentan g Historiografi Gerakan 30 September 1965”. Archipel [ En Ligne ] 95.
http://journals.openedition.org/archipel/604. DOI: https://doi.org/10.4000/archipel.604.

## JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Volume 4, Nomor 2, Mei 2023
beda 3 , dan perampasan kemerdekaan sewenang-wenang yang sebagian besarnya tanpa diikuti proses peradilan yang patut.
Kelak,  PKI  dibubarkan  dan  Komunisme/Marxisme-Leninisme  ditetapkan menjadi  ideologi  terlarang.  Tidak  berhenti  di  titik  itu,  orang-orang  yang  dituding memiliki  keterkaitan  dengan  PKI  menjadi  penyintas  perlakuan  diskriminasi  dalam berbagai bentuk. Satu yang menjadi contoh paling umum ialah pemberian tanda ‘ET’ dan ‘EN’ (eks tahanan politik dan narapidana politik) di Kartu Tanda Penduduk (KTP) korban.  Tanda  mana  menjagal  korban  dalam  berbagai  bidang,  seperti  urusan pemerintahan, pekerjaan, pendidikan, hingga perihal usaha. 4
Persekusi,  diskriminasi,  dan  stigmatisasi,  sebagaimana  yang  bisa  ditilik  pada sistem penggolongan terhadap orang-orang yang berafiliasi dengan PKI (Golongan A, B, dan C), telah dilembagakan oleh rezim Orde Baru. Tentunya dengan mengandalkan institusi dan peraturan-peraturan hukum. Labelisasi yang digencarkan kepada orang- orang  yang  berkaitan  dengan  PKI  akan  sedikit  banyak  “menanggung  dosa”  sejarah, tidak  hanya  untuk  peristiwa  G30S  tahun  1965,  tetapi  juga  Peristiwa  Madiun  1948. 5
Stigma dan diskriminasi pada kenyataanya berlaku secara lintas generasi. Negara dan masyarakat menganggap sanak keluarga, sampai kepada cucu anggota dan simpatisan PKI, turut serta memikul “dosa turunan”. 6
Setelah 1998, terbit begitu banyak studi sejarah dan politik terkait Peristiwa 1965- 1966, juga berbagai publikasi memoar korban sehubung pengalaman peliknya selama mendekam sebagai tahanan politik dan mengalami praktik diskriminasi. Artikel ini – betapa  pun  memang  akan  turut  mengandalkan  data  serta  kajian  yang  sudah  ada – hendak  mengupas  topik  mengenai  keterkaitan  hukum  dan  politik  dalam  hukum perundang-undangan  diskriminatif  Orde  Baru.  Dua  rumusan  masalah  digariskan, yakni:  (1)  Bagaimanakah  bentuk-bentuk  umum  diskriminasi  yang  dijustifikasi  oleh hukum perundang-undangan rezim Orde Baru terhadap eks tahanan politik PKI?; dan (2) Bagaimanakah kepentingan politik rezim Orde Baru mempengaruhi pemberlakuan hukum perundang-undangan diskriminatif tersebut?
Paling  tidak,  ada  tiga  studi  yang  beririsan  dengan  topik  yang  Penulis  telaah. Pertama,  penelusuran  Mudjayin,  korban  yang  sempat  mendekam  sebagai  tahanan
3 Robert  Cribb  (2016).  “Masalah -Masalah  dalam  Penulisan  Sejarah  Pembantaian  Massal  di  I ndonesia”, dalam  Robert  Cribb  (Editor). Pembantaian  PKI  di  Jawa  dan  Bali  1965-1966 , Cetakan  Keenam .  terj.  Erika  S. Alkhattab & Narulita. Yogyakarta: Matabangsa, hlm. 36-43.
4 Komnas  HAM  RI  (2006).  “Senandung  Duka  Para  ET/EN”,  dalam Potret  Buram  HAM  di  Indonesia: Kumpulan Tulisan Rubrik Utama Buletin Wacana HAM 2005 . Jakarta: Komnas HAM, hlm. 11.
5 Daniel Dhakidae (2002). “Kesalahan Itu Dimulai 1 Oktober 1965”, dalam Ifdhal Kasim dan Eddie Sius Riyadi (Editor), Pencarian Keadilan di Masa Transisi , Cetakan Pertama . Jakarta: ELSAM.
6 Andrew Marc Conroe (2017). “Moments of Proximity: Former Political Prisoners, Postmemory and Justice in Indonesia. Asian Studies Review 41(3): hlm. 355. https://doi.org/10.1080/10357823.2017.1334760.
politik selama 14 tahun (1966 s.d 1979). Mudjayin menemukan setidaknya 33 peraturan dan  keputusan  diskriminatif  selama  rentang  waktu  1966-2003. 7 Berikutnya  Azis Setyagama  yang  mengungkap inkonstitusionalitas  kebijakan  diskriminatif  Orde  Baru tersebut, terkhususnya menyangkut jaminan bagi warga negara atas kedudukan yang sama di mata hukum. 8 Terhadap dua studi tersebut, artikel ini berkedudukan sebagai pelengkap.  Melengkapi  daftar  produk  hukum  diskriminatif  Orde  Baru  juga persinggungannya dengan hak-hak asasi yang lebih luas.
Terakhir  adalah  hasil  studi  KontraS  dan  ICTJ  yang  menyediakan  dokumentasi serta  analisis  terkait  hukum  dan  praktik  diskriminasi.  Studi  KontraS – ICTJ menyimpulkan  bahwa  setiap  bentuk  diskriminasi,  stigmatisasi,  dan  pengucilan terhadap  simpatisan  PKI  adalah  strategi  Soeharto  untuk  mempertahankan status-quo kekuasaan. 9 Menyelinap  masuk  ke  dalam  studi  KontraS-ICTJ,  artikel  ini  akan meneropong  menggunakan  teori  hukum  atas  upaya  pelanggengan  kekuasaan  Orde Baru melalui produk hukum diskriminatif. Tidak hanya itu, artikel ini turut melakukan telaah  evaluatif  terhadap  praktik  diskriminatif  yang  ditinggalkan  oleh  Orde  Baru  di dalam hukum kontemporer.
Dengan mempertimbangkan lamanya rentang waktu kekuasaan Orde Baru serta terbatasnya  aksesibilitas  terhadap  peraturan  perundang-undangan,  Penulis menitikberatkan pada inventarisasi dan penelaahan objek produk hukum UU. Ada pun berbagai peraturan pelaksana akan turut dikaji, meski Penulis hanya memilah beberapa yang representatif di antaranya. Produk UU dan peraturan pelaksana diskriminatif yang diinventarisasi  akan  dikaji  berdasarkan  diskriminasi  hak-hak  yang  dijamin  dalam Kovenan  Internasional  Tentang  Hak-Hak  Sipil  dan  Politik  (ICCPR)  dan  Hak-Hak Ekonomi,  Sosial  dan  Budaya  (ICESCR). 10 Penelaahan  kemudian  ditautkan  dengan konteks  yang  lebih  luas,  yaitu  perihal  bagaimana  rezim  Orde  Baru  memperlakukan hukum perundang-undangan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  doktrinal  yang  bersifat  deskriptif-analitis. Bahan  yang  dijadikan  rujukan  utama  adalah  peraturan  perundang-undangan,  juga
7 Mudjayin (2008). Dibebaskan Tanpa Kebebasan: Beragam Peraturan Diskriminatif yang Melilit Tahanan Politik Tragedi 1965-1966 . Jakarta: KontraS, hlm. 2 dan seterusnya.
8 Azis Setyagama (2015). “Kebijakan Perlakuan Diskriminatif Terhadap Hak -Hak Konstitusional Mantan Tapol PKI dan Keluarganya Pada Masa Orde Baru”. IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum 3(1): hlm. 29-38. https://doi.org/10.51747/ius.v3i1.391.
9 KontraS dan ICTJ (2012). Menyusun Puzzle Pelanggaran HAM 1965: Sebuah Upaya Pendokumentasian . Jakarta: KontraS, hlm. 11-17.
10 International  Covenant  on  Civil  and  Political  Rights (Kovenan  Internasional  tentang  Hak-Hak  Sipil  dan Politik,  ‘ICCPR’); International  Covenant  on  Economic,  Social  and  Cultural  Rights (Kovenan  Internasional tentang Hak- Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, ‘ICESCR’).
referensi  kepustakaan  seperti  buku,  artikel  jurnal,  dan  laporan  studi  atau  penelitian. Bagaimanapun,  telaah  ini  turut  menggunakan  pisau  analisis  di  luar  sudut  pandang hukum dogmatik, utamanya berkenaan: (i) kajian hukum dan politik rezim otoritarian; (ii)  sejarah  hukum  Indonesia,  terkhususnya  rezim  Orde  Baru.  Pendekatan  penelitian hukum yang diandalkan ialah perpaduan antara pendekatan konseptual, perundang- undangan, dan historis.

## PEMBAHASAN

## Otoritarianisme, Hukum, dan Kekuasaan Orde Baru Hukum dan Kekuasaan
Konflik  politik  tahun  1965  menyisakan  trauma  kolektif  yang  tidak  hanya menyasar  peristiwa  pembunuhan  para  jenderal  yang  didaulat  sebagai  Pahlawan Revolusi  Indonesia,  namun  juga  bagi  pembantaian  sampai  penangkapan  dan penahanan sewenang-wenang berskala besar dalam rangka penumpasan PKI hingga ke akar  rumputnya. 11 Prahara  politik  yang  menyapu  negeri,  Angkatan  Darat  yang dipimpin  oleh  Soeharto  hadir  dengan  tidak  sekadar  menumpas  G30S,  tetapi  juga perlahan  melakukan  pengambilalihan  kekuasaan  politik 12 sekaligus  penghancuran kekuatan politik komunis. 13 Tak jarang, serentetan tindakan Orde Baru berpijak pada bangunan hukum yang kokoh lagi mapan, olehnya secara formal adalah legitim.
Praktik pengerahan hukum oleh Orde Baru memperlihatkan kemungkinan untuk menarik garis  pemisah  antara  ‘hukum’  dan  ‘kekuasaan’.  Kekuasaan  ( power )  yang bersumber  dari  wewenang  formal  ( formal  authority )  mewujud  dalam  hukum, menjadikan hukum memiliki fitur intrinsik yakni berupa daya paksa ( force ) keberlakuan.
11 Upaya penumpasan PKI dalam rekam historisnya paling tidak menelan korban di kisaran 78.500 hingga 3  juta  jiwa.  Akan  tetapi  angka  ini  bukanlah  angka  yang  konklusif,  cakupan  geografis  kekerasan  yang teramat luas menjadi penyebabnya. Meski demikian, terdapat kecenderungan konsensus para pengkaji Peristiwa 1965-1966 mengestimasikan angka 500.000 korban jiwa. Baca selengkapnya dalam Geoffrey B. Robinson  (2018). The Killing Season:  A History  of  The Indonesian  Massacres , 1965-1966 .  Princeton-Oxford: Princeton University Press, hlm. 120-121. Kesulitan serupa turut terjadi tatkala membuka statistik orang- orang  yang  ditangkap  dan  ditahan  di  kamp-kamp  konsentrasi.  Diperkirakan  terdapat  600.000-750.000 orang menjadi tahanan politik, bahkan Amnesty International menyodorkan estimasi angka “sekitar satu juta  orang.”  Se mentara  itu,  Pemerintah  Indonesia  pada  dekade  1980-an  menyebutkan  bahwa  ada  1,5 sampai 1,7 juta eks tahanan politik yang sudah berada di tengah masyarakat. Rujuk dalam Cribb (2016). Ibid , hlm. 66.
12 Michael  van  Langenberg  (2016).  “Gestapu  dan  Kekuasaan  Negara  di  Indonesia”,  dalam  Robert  Cribb, Pembantaian PKI di Jawa dan Bali 1965-1966 , Op.Cit ., hlm. 70.
13 Dalam  uraiannya  atas  konteks  konfigurasi  politik  Orde  Baru,  Mahfud  MD  yang  adalah  cendekiawan prominen dalam kajian politik hukum di Indonesia sama sekali tidak menyinggung Peristiwa 1965-1966. Padahal sejatinya tidaklah bisa dinafikan, kejahatan terhadap kemanusiaan itu mempunyai signifikansi dalam  membangun  Orde  Baru.  Kecenderungan  tersebut  tampaknya  dipengaruhi  oleh  pegangan  tafsir sejarah  dominan  (versi  Orde  Baru)  yang  diandalkan  Mahfud  dalam  lembar-lembar  analisisnya.  Lihat: Mahfud MD (2020). Politik Hukum di Indonesia [Edisi Revisi Cetakan ke-10]. Depok: Rajawali Pers, hlm. 195-214.
Selain  itu,  hukum  juga  berkemampuan  untuk  menentukan  batas-batas  terhadap kekuasaan. 14 Keterkaitan dan keterikatan antara hukum dan kekuasaan menyebabkan Mochtar Kusumaatmadja menggumamkan bahwa: “ hukum tanpa kekuasaan adalah angan- angan , dan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman .”
Ungkapan tersebut mengisyaratkan bahwa hukum seakan telah an sich berperan sebagai  perangkat  yang  membatasi  kelaliman  kekuasaan  politik.  Padahal,  dalam diskursusnya  tidak  menutup  kemungkinan  bila  hukum  justru  dijadikan  sebagai instrumen yang melegitimasi ‘kelaliman’. Tradisi Marxian kukuh betul bahwa hukum adalah  pelayan  kepentingan  kekuasaan  dominan  yang  menjadikan  hukum  sebagai seperangkat norma yang melegitimasi ‘kelaliman’. Masyurlah ungkapan bahwa law is politics itself. 15 Pun sejarah menunjukkan, hukum telah dijadikan alat untuk meraih dan melanggengkan  kekuasaan. 16 Senyatanya  pula  tak  dapat  ditampik  bilamana  hukum mampu menjadi instrumen yang menciptakan dan mempertahankan opresi.
Persinggungan  upaya  saling  mendeterminasi  antara  hukum  dan  kekuasaan menjadi topik pembahasan signifikan dalam kajian hukum. Mahfud MD yang berangkat dari asumsi dasar jikalau “hukum adalah produk politik” tiba pada keyakinan bahwa politik  menjadi  variabel  determinan  dari  hukum.  Hukum  adalah  kristalisasi, formalisasi, atau legalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berkontestasi, baik melalui kompromi maupun dominasi. 17 Cara pandang atas hukum yang demikian diamini  oleh Lev yang mempertahankan premis dasar bahwa hukum sedikit banyak merupakan “alat politik”. Lev m enuliskan jikalau hal yang paling menentukan dalam proses  hukum  adalah  konsepsi  dan  struktur  kekuasaan  politik. 18 Dari  amatan  Lev, hukum  beradaptasi  dengan  dinamika  sosial  dan  politik,  sebagaimana  kemunduran hukum Indonesia yang dikarenakan kuatnya ideologi politik yang membentuk postur kekuasaan negara. 19
Ketidakterpisahan hukum dan kekuasaan nyatanya turut disoroti oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick, keduanya memandang hukum sebagai sarana ( mode ) untuk melegitimasi  kekuasaan  politik  dan  menjalankan  kekuasaan  itu  sendiri.  Hal  tersebut
14 Otje Salman dan Eddy Damian (Editor) (2013). Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan: Kumpulan Karya Tulis Prof . Dr. Mochtar Kusumaatmadja , S . H ., LL . M . Bandung: Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan, hlm. 5-6.
15 Lihat: Zainal Arifin Mochtar & Eddy O.S Hiariej (2021). Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum . Indonesia: Red & White Publishing, hlm. 322-331.
16 Zainal Arifin Mochtar (2022). Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang . Yogyakarta: EA Books, hlm. 10.
17 Mahfud MD (2020). Politik Hukum di Indonesia . Op.Cit ., hlm. 2-6.
18 Daniel S. Lev (2018). Hukum dan Politik di Indonesia: Kesinambungan dan Perubahan , Cetakan Kelima . Jakarta:
Pustaka LP3ES Indonesia, hlm. xxi-xxii.
19 Al. Andang L. Binawan (2008). “Pilihan Mi nimal Pak Dan di Tengah Aneka Dilema Hukum: Membaca Daniel S. Lev untuk Indonesia Dewasa Ini”. Jentera: Jurnal Hukum Edisi Khusus [Membaca Daniel S. Lev]: hlm. 23-25.
tidak terlepas dari kenyataan jikalau sistem hukum dan kekuasaan yudisial diciptakan dan diberdayakan oleh kekuasaan politik. 20 Oleh Nonet dan Selznick, persinggungan hukum dan politik bermuara pada pembagian hukum ke dalam tiga tipe hukum, yaitu: hukum represif; hukum otonom; dan hukum responsif.
Bagi  rezim  otoritarian,  termasuk  Indonesia,  tipe  hukum  pertama  adalah  tipe hukum  yang  identik.  Bernard  Arief  Sidharta  lugas  merefleksikan  tipe  hukum  ini  di rezim Orde Baru. B erdasar pada “Trilogi Pembangunan” yang terdiri dari tiga unsur, yaitu:  (i)  pemerataan  pembangunan;  (ii)  pertumbuhan  ekonomi;  dan  (iii)  stabilitas nasional, hukum disubordinasikan di bawah tatanan politik dan diperlakukan sebagai instrumen penjamin stabilitas demi menjaga laju pembangunan. Di titik ini, interaksi hukum dan kekuasaan nampak begitu menonjol. Hukum tunduk pada kekuasaan Orde Baru, sebagaimana hukum -ketentuan pidana warisan kolonial haatzaai-artikelen dan UU Anti-Subversi- menjadi alat Orde Baru untuk membungkam kebebasan berekspresi. 21

## Tatanan Hukum Diskriminatif dan Represif Diskriminasi yang Dijustifikasi oleh Hukum
Diskriminasi  merupakan  bentuk  pembedaan  yang  berdampak  merugikan,  oleh karenanya diskriminasi tidak dapat dilepaskan dari konotasi peyoratif. Meski demikian, pembedaan tetap dimungkinkan atas dasar kepentingan yang bisa dijustifikasi, seperti pembedaan  yang  ditujukan  untuk  menciptakan  kesetaraan  sejati  (afirmasi).  Dalam bangunan  yuridis,  diskriminasi  dapat  diartikan  sebagai  “pembedaan,  pengucilan ( exclusion ),  pembatasan  ( restriction ),  atau  pengutamaan  ( preference )  yang  mempunyai maksud  atau  dampak  meniadakan  atau  merusak  pengakuan,  pencapaian  atau pelaksanaan, atas  dasar persamaan  dan  kebebasan  dasar  di bidang  politik,  ekonomi, sosial, budaya, atau bidang- bidang lainnya.” 22
Di  era  Orde  Baru,  praktik  diskriminatif  dengan  media  hukum  bermula  dari upaya pemberangusan kekuatan kiri melalui Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966 Tahun  1966  Tentang  Pembubaran  Partai  Komunis  Indonesia.  Ketetapan  MPRS  itu didahului  oleh  langkah  Jenderal  Soeharto  yang  menerbitkan  Keputusan Presiden/Pangti ABRI/Mandataris MPRS 1966 No. 1/3 Tahun 1966, yang menjadi basis
20 Philippe Nonet & Philip Selznick (2017). Toward Responsive Law: Law & Society in Transition: With a New Introduction by Robert A. Kagan [2 nd Edition]. New York: Routledge, hlm. xi.
21 Bernard  Arief  Sidharta  (2009). Refleksi  Tentang  Struktur  Ilmu  Hukum:  Sebuah  Penelitian  tentang  Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia . Bandung: Penerbit CV. Mandar Maju, hlm. 67-70.
22 Bandingkan pemaknaan diskriminasi dalam Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD), Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), juga UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

## JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Volume 4, Nomor 2, Mei 2023
dari  berbagai  regulasi  diskriminatif  sepanjang  Orde  Baru. 23 Orde  Baru  kelak mengembangkan sistem penggolongan terhadap orang-orang yang berkaitan dengan peristiwa G30S ( vidé : Tabel 1). Klasifikasi Golongan A dan B diduga bersumber pada Keputusan  Kopkamtib  yang  tidak  pernah  dipublikasikan,  sedangkan  klasifikasi Golongan C justru tertuang pada Keputusan Presiden (Keppres) No. 28 Tahun 1975. 24
Tabel 1. Penggolongan Orang-Orang yang Dituduh Terlibat Peristiwa G30S

## KATEGORI KETERANGAN
Golongan A : Orang yang tertuduh terlibat langsung pada peristiwa G30S. Golongan B : Anggota PKI dan anggota organisasi yang diasosiasikan dengan PKI. Golongan C : Golongan  C  adalah  orang-orang  yang  terlibat  atau  diduga  terlibat secara tidak langsung dalam peristiwa G30S. Golongan C-1 : Golongan C yang menurut anteseden yang ada, pernah terlibat dalam
“Peristiwa Madiun” dan setelah terjadinya peristiwa G30S, baik da lam tindakan-tindakan  maupun  ucapan-ucapannya  cenderung  untuk senantiasa  menguntungkan  sisa-sisa  G30S  dan  tidak  secara  tegas menentangnya  walaupun  menurut  kondisi  dan  kemampuan  yang wajar dimungkinkan untuk menentangnya. Golongan C-2 : Golongan  C  yang  menjadi  anggota  biasa  bekas  organisasi  massa terlarang  yang  se-asas  dengan/bernaung  atau  berlindung  di  bawah bekas PKI. Golongan C-3 : Golongan  C  yang  bersimpati  kepada  G30S  melalui  sikap  lahir, perbuatan-perbuatan  atau  tulisan-tulisan,  tetapi  tidak  jelas peranannya dalam kegiatan-kegiatan secara fisik pada peristiwa G30S.
Sumber: Saduran dari KontraS-ICTJ (2012:13-14); Ps. 1 huruf a. sampai dengan d. Keppres No. 28 Tahun 1975.
Rumusan  bahasa  hukum  yang  digunakan  dalam  penggolongan  orang-orang tertuduh  terlibat  G30S  sangatlah  lentur  ( pliable ).  Keadaan  ini  memberikan  otoritas Kopkamtib kekuasaan yang tak terbatas untuk secara leluasa merampas kemerdekaan orang-orang  yang  dituding  termasuk  ke  dalam salah  satu  kategori  secara  sewenang- wenang.  Imbasnya,  orang-orang  yang  ditangkap  dan  menjadi  tahanan  politik  pada kenyataannya  hanyalah  penduduk  biasa,  pegawai  negeri,  dan  anggota  tentara  yang
23 Adriaan Bedner (2015). “Citizenship Restored” (insideindonesia.org, 30 September). https://www.insideindonesia.org/citizenship-restored.
24 Ibid .

## JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Volume 4, Nomor 2, Mei 2023
dituding  berhubungan  dengan  G30S. 25 Sistem  penggolongan  ini  jelas  menunjukkan watak hukum yang represif di era Orde Baru.
Penangkapan dan pemenjaraan yang dilakukan Orde Baru memancing tekanan komunitas internasional. 26 Hingga pada akhirnya, rezim Orde Baru secara berangsur- angsur membebaskan para tahanan politik. Kendati telah dibebaskan, tidak berarti eks tahanan politik menikmati hak-hak asasi selayaknya warga negara lainnya. Orde Baru yang  sudah  melakukan  “pembersihan  besar - besaran”  dalam  pemerintahan  te rhadap orang-orang tertuduh berafiliasi dengan PKI, secara simultan menggencarkan program- program penyaringan ( screening ) ideologis. 27
Dari  hasil  inventarisasi  Penulis,  setidaknya  terdapat  25  UU  yang  mengandung ketentuan diskriminatif terhadap eks tahanan politik PKI ( vidé : Tabel 2). Kehadiran UU yang demikian memberi legitimasi formal-yuridis bagi praktik diskriminasi Orde Baru. Olehnya  diskriminasi  menjelma  ‘diskriminasi  formal’,  mengacu  pada  fakta  bahwa peraturan  perundang-undangan  dan  kebijakan  baik  langsung  atau  tidak  langsung mengeksklusi penikmatan HAM seseorang atau sekelompok orang.
Tabel 2. UU Diskriminatif Orde Baru terhadap Eks Tahanan Politik PKI (1966-1998)
NO UU SUBSTANSI INTI HAM TERDAMPAK 1 UU 10/1966 tentang Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Perwakilan  Rakyat  Gotong Royong Menjelang Pemilihan Umum Eks  tahanan  politik  PKI tidak  memiliki  hak  untuk berpartisipasi dalam
Referendum,  serta  tidak mempunyai  hak  memilih dan dipilih sebagai anggota MPR  maupun  DPR  dan DPRD.  Ketentuan  yang sama
juga terdapat pensyaratan  untuk  dipilih sebagai  anggota  Dewan Pertimbangan Agung, hingga  ke  Kepala  Daerah dan Kepala Desa. Hak  untuk  ikut  serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan (Ps.  25  huruf  a.  ICCPR); Hak memilih dan dipilih (Ps. 25 huruf b. ICCPR)
2 UU 15/1969 tentang Pemilihan  Umum  Anggota- Anggota Badan Permusyawaratan Perwakilan Rakyat 3 UU 16/1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan  Perwakilan  Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
25 YLBHI (1998). Politik Pembebasan Tapol . Jakarta Pusat: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, hlm.
30.
26 Tekanan  internasional  atas  praktik  penangkapan  dan  pemenjaraan  yang  dilakukan  oleh  Orde  Baru dipantik dari pelaporan Amnesty International dan organisasi-organisasi HAM lainnya, berikut Organisasi Perburuhan Internasional di periode 1976-1979 atas adanya praktik kerja paksa kepada tahanan politik. Baca  lebih  lanjut  dalam Ibid, hlm.  34-46;  Martha  Meijer  (2006). The  Scope  of  Impunity  in  Indonesia .  The Netherlands Humanist Committee on Human Rights, hlm. 16.
27 KontraS-ICTJ (2012). Op.Cit ., hlm. 14.
4 UU  3/1967  tentang  Dewan Pertimbangan Agung
5 UU  5/1974  tentang  Pokok- Pokok Pemerintah Daerah
6 UU 5/1979 tentang Pemerintah Desa 7 UU 5/1985 tentang Referendum* 8 UU  14/1967  tentang  Pokok- Pokok Perbankan Eks  tahanan  politik  PKI tidak dapat menjadi Direksi Bank, Komisaris Pemerintah  (Bank  Sentral), dan  Direksi  Perusahaan Negara Pertamina. Ps. 25 huruf a. ICCPR
9 UU  13/1968  tentang  Bank Sentral
10 UU  17/1968  tentang  Bank Negara Indonesia 1946
11 UU  18/1968  tentang  Bank Dagang Negara
12 UU  19/1968  tentang  Bank Bumi Daya
13 UU  20/1968  tentang  Bank Tabungan Negara
14 UU  21/1968  tentang  Bank Rakyat Indonesia
15 UU  22/1968  tentang  Bank Ekspor Impor Indonesia
16 UU 8/1971 tentang Pertambangan  Minyak  dan Gas Bumi Negara 17 UU 14/1985 tentang Mahkamah Agung* Eks  tahanan  politik  PKI tidak dapat mengisi jabatan dan/atau  posisi  di  bidang yang
bertalian dengan kekuasaan  yudisial,  mulai dari  Hakim,  Jaksa,  sampai anggota Badan Penyelesaian Sengketa Pajak. Ps. 25 huruf a. ICCPR
18 UU 2/1986 tentang Peradilan
Umum*
19 UU 5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*
20 UU 7/1989 tentang Peradilan Agama*
21 UU 5/1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia*
22 UU  17/1997  tentang  Badan Penyelesaian Sengketa Pajak*
23 UU
31/1997 tentang Peradilan Militer 24 UU  2/1988  tentang  Prajurit Angkatan Bersenjata Syarat  menjadi  prajurit ABRI: Setia dan taat kepada Pancasila  dan  UUD  NRI 1945;  Penj.:  tidak  terlibat dalam segala bentuk kegiatan  yang  berindikasi anti  Pancasila  dan  UUD NRI 1945. Ps.  25  huruf  a.  ICCPR; dan  Hak  untuk  bekerja (Ps. 6 ayat (1) ICESCR) 25 UU 8/1990 tentang Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia Syarat  menjadi  anggota AIPI:  Tidak  terlibat  dalam kegiatan/gerakan yang Hak  untuk  menikmati manfaat  kemajuan  ilmu pengetahuan dan

## JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN Volume 4, Nomor 2, Mei 2023
bertentangan dengan Pancasila  dan  UUD  NRI 1945. Penj. Ps. 9 huruf e. UU a quo : gerakan yang dimaksud  ialah  seperti G30S  yang  merupakan “bahaya laten” bagi Pancasila  dan  UUD  NRI 1945. penerapannya, dan kebebasan bagi penelitian  ilmiah  dan kegiatan  kreatif  (Ps.  15 ayat (1) huruf b. dan ayat (3) ICESCR)
Sumber :  Diinventarisasi  dari  situs  setneg.go.id;  peraturan.go.id;  peraturan.bpk.go.id;  dan bphn.go.id. Catatan :  Tanda  baca  (*):  Telah  diinventarisasi  oleh  Mudjayin  (2007);  Singkatan “Penj.”: Penjelasan Pasal.; “Ps.”: Pasal.
Terkhususnya, pencabutan hak memilih dan dipilih bagi eks tahanan politik PKI didasari atas perimbangan politik yang menempatkan eks tahanan politik PKI sebagai “ anti  demokrasi” juga  “ musuh- musuh  pancasila”. Tentu  sebab  UU  yang  menjustifikasi pengekslusian  hak  asasi  tersebut  ditautkan  dengan  Ketetapan  MPRS  No. XXV/MPRS/1966. Rekam historis seperti peristiwa Madiun 1948 dan G30S dijadikan dasar  pengekslusian  hak-hak  asasi,  dengan  dinyatakannya  secara  eksplisit  bilamana pemerintah berwaspada agar ‘pengkhianatan’ melalui “ gerilya politik dan ekonomi ” oleh bekas anggota PKI pada partisipasi pemilihan umum tidak terjadi.
Paranoia Orde Baru terhadap Komunisme/Marxisme-Leninisme sejatinya sudah menjadi  hukum  penguasa.  Hal  demikian  samar-samar  dinyatakan  dalam  Ketetapan MPRS  No.  XXV/MPRS/1966  maupun  Keppres  No.  153/Tahun  1967  Tentang  Hari Kesaktian  Pancasila.  Berikutnya,  Penjelasan  Umum  UU  20/1982  Tentang  Ketentuan- Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia menyatakan secara eksplisit  bahwa  satu  bentuk  “ ancaman  terhadap  ideologi  negara ”  ialah  seper ti Pemberontakan Madiun 1948 dan G30S.
Tidak hanya di level UU, berbagai aturan diskriminatif juga mengambil bentuk pada  peraturan-peraturan  pelaksana  yang.  Wignjosoebroto  mencatat  bahwa  semasa Orde  Baru,  kekuasaan  eksekutif  mempunyai  keleluasaan  yang  begitu  besar  dalam pembuatan  peraturan  pelaksana  yang  menghasilkan  perubahan  yang  lebih  jauh. 28 Sekurang-kurangnya  ada  lima  bentuk  peraturan  pelaksana  diskriminatif,  khususnya yang diterbitkan oleh Presiden secara langsung dan Kementerian Dalam Negeri.
28 Soetandyo Wignjosoebroto (2014). Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan  Hukum  di  Indonesia [Seri  Sosio-Legal  Indonesia].  Jakarta:  HuMa-VVI-Leiden-KITLV- Epistema, hlm. 223.
Tabel 3. Peraturan Pelaksana Diskriminatif terhadap Eks Tahanan Politik PKI (1966-1998) NO PERATURAN PELAKSANA SUBSTANSI INTI HAM TERDAMPAK 1 Keppres  28/1975  Tentang Perlakuan terhadap Mereka yang  Terlibat  G.30.S/PKI Golongan C Pegawai  Negeri  atau  Karyawan Perusahaan  Milik  Negara  yang berstatus Golongan C bisa diberhentikan. Golongan C-1 diberhentikan tidak hormat, sedangkan  C-2  dan  C-3  dikenakan tindakan administratif menurut berat dan  ringan  keterlibatannya  pada G30S. Hak  untuk  ikut  serta dalam pelaksanaan urusan  pemerintahan (Ps. 25 huruf a. ICCPR); Hak untuk bekerja (Ps. 6 ayat (1) ICESCR) 2 Instruksi  Menteri  Dalam Negeri  32/1981  Tentang Pembinaan dan Pengawasan Bekas Tahanan dan  Bekas  Narapidana G30S/PKI* Instruksi  kepada  Gubernur  hingga Lurah untuk pembinaan
dan pengawasan eks tahanan dan narapidana  politik  G30S.  Penetapan syarat: izin pindah domisili; persetujuan  permohonan  bepergian ke  luar  negeri;  sampai  pembatasan pekerjaan.  Terdapat  perintah  untuk pencantumkan Kode ‘ET’ di KTP, dan kegiatan kemasyarakatan eks tahanan  dan  narapidana  politik dibatasi. Kebebasan  bergerak, memilih tempat tinggal, dan meninggalkan  negara (Ps. 12 ayat (1) dan (2)
ICCPR);  Hak  untuk kebebasan  berkumpul (Ps.  21  ICCPR);  Ps.  6 ayat (1) ICESCR
3 Keppres  63/1985  Tentang
Tata  Cara  Penelitian  dan Penilaian  terhadap  Warga Negara  Republik  Indonesia yang  Terlibat  G.30.S/PKI yang Dapat Dipertimbangkan Penggunaan Hak Memilihnya Dalam Pemilihan Umum Penelitian  terhadap  eks  tahanan  dan narapidana politik Golongan C untuk penggunaan hak memilih. Sedangkan penggunaan  hak  memilih  Golongan A  dan  B  ditetapkan  dengan  syarat telah dimasyarakatkan dan menjalani masa  pidana  dan  tahanan,  juga dibuktikan  surat  keterangan  otoritas berwenang. Hak  memilih  (Ps.  25 huruf b. ICCPR) 4 Keppres  16/1990  Tentang Penelitian  Khusus  Bagi Pegawai  Negeri  Republik Indonesia* Penelitian khusus terkait keterlibatan Pegawai  Negeri  dalam  G30S  dan afiliasi PKI beserta organisasi massanya.  Penelitian  khusus  juga diberlakukan sebagai syarat pengangkatan  Pejabat  Negara  dan karyawan Perusahaan Milik Negara. Ps. 25 huruf a. ICCPR; dan  Ps.  6  ayat  (1) ICESCR; Persamaan untuk
promosi pekerjaan  ke  tingkat yang lebih tinggi (Ps. 7 huruf c. ICESCR) 5 Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  1/1995  Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Rangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan* Eks  tahanan  dan  narapidana  politik yang berusia lebih dari 60 tahun tidak dapat memiliki KTP seumur hidup. Hak untuk memperoleh akses pelayanan  umum  atas dasar  persamaan  (Ps. 25 huruf c. ICCPR)
Catatan: Tanda baca (*): Telah diinventarisasi oleh Mudjayin (2007)
Peraturan  pelaksana  di  atas  menampakkan  perlakuan  diskriminatif  yang  lebih rigid dan konkret. Misalnya Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 1981, yang dengan sangat rinci mengatur tentang perlakuan eks tahanan politik. Sebut saja perihal pembatasan profesi pekerjaan “ yang dapat dimanfaatkan untuk mempengaruhi orang lain ”, seperti  Guru/Dosen,  Pendeta,  dan  sebagainya.  Instruksi a  quo pun  menjadi  dasar hukum  pencantuman  kode  ‘ET’  pada  KTP  dan  otorisasi  pencegahan  kegiatan kemasyarakatan  “ yang  mungkin  menimbulkan  kerawanan  di  bidang  sosial-politik,  sosial- ekonomi, sosial-budaya, dan keamanan-ketertiban masyarakat ”, yang mengekang kebebasan berkumpul eks tahanan politik PKI sedemikian rupa. 29
Peraturan pelaksana lain yang berefek sangat signifikan ialah Keppres 16/1990, yang  mengatur  terkait  penyaringan  atau  penelitian  khusus  (Litsus)  calon  Pegawai Negeri dan Pegawai Negeri yang hendak dipromosikan untuk jabatan yang lebih tinggi. Olehnya calon Pegawai Negeri juga Pegawai Negeri dalam upaya meningkatkan karir, terlebih dahulu harus melewati penyaringan kaitan keterhubungannya dengan PKI.
Hukum  diskriminatif ala Orde  Baru  bermuara  pada  pelanggaran  berbagai  hak asasi  eks  tahanan  politik  PKI,  meliputi:  (i)  Hak  untuk  ikut  serta  dalam  pelaksanaan urusan pemerintah; (ii) Hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum berkala; (iii) Hak  untuk  memperoleh  pelayanan umum  atas  dasar  persamaan; (iv)  Kebebasan bergerak, memilih tempat tinggal, dan meninggalkan negara; (v) Hak untuk kebebasan berkumpul secara damai; (vi) Hak untuk bekerja; dan (vii) Hak atas kondisi kerja yang adil  dan  menguntungkan,  terkhususnya:  persamaan  untuk  promosi  pekerjaan  ke tingkat  yang  lebih  tinggi;  dan  (viii)  Hak  untuk  menikmati  manfaat  kemajuan  ilmu pengetahuan dan penerapannya, serta kebebasan bagi penelitian ilmiah dan kegiatan kreatif. Pada taraf yang lebih general, hukum perundang-undangan diskriminatif Orde Baru melanggar jaminan hak untuk tidak didiskriminasi yang diatur Pasal 26 ICCPR.

## Diskriminasi dan Kebertahanan Otoritarianisme Orde Baru
Diskriminasi yang menimpa eks tahanan politik PKI tidak mungkin dipisahkan dari  konflik  politik  pada  1965  yang  menjadi  batas  demarkasi  antara  Orde  Lama  dan Orde Baru. 30 Konflik mana melegitimasi kekuasaan Orde Baru, dengan bumbu-bumbu glorifikasi -oleh elit-elitnya sendiri- sebagai ‘pemulih ketertiban’ atas kekacauan ( chaos ) di  penghujung  Orde  Lama,  terutama  kekacauan  yang  ‘diakibatkan’  – berdasarkan tuduhan keras elit Orde Baru – PKI melalui G30S.
29 Dokumen Instruksi terlampir pada: Komnas Perempuan (2007). Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Berbasis Jender:  Mendengarkan  Suara  Perempuan  Korban  Peristiwa  1965 .  Jakarta:  Komisi  Nasional  Anti  Kekerasan Terhadap Perempuan, hlm. 201-213.
30 I  Gusti  Agung  Ayu  Ratih  (2009).  “Ruang  Perempuan  dan  Kerancuan  Memori  Sosial”. Prisma Edisi Keadilan Transisi, 38(2): hlm. 34.

## JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Volume 4, Nomor 2, Mei 2023

## Walaupun senantiasa menjadi bahan perdebatan
31 , natur kekerasan massal 1965- 1966  sejatinya  merupakan  konvergensi  antara  endapan  kebencian-kebencian  di masyarakat  yang  melibatkan  kubu  komunis vis-à-vis anti-komunis  di  satu  sisi,  dan arahan negara – khususnya militer – untuk mendorong aksi kekerasan komunal di sisi lainnya. Negara, menurut van Langenberg, telah memperalat kebencian-kebencian itu dan  mengarahkan  aksi-aksi  kekerasan,  sehingga  skala  kekerasan  yang  terjadi  begitu luas. Sebagaimana Ariel Heryanto mengungkapkan bahwa  kekerasan massal  dengan meliputi  wilayah  yang  luas serta jangka  waktu yang lama  sejatinya  tak akan  pernah dapat mengambil tempat, bila diandaikan bahwa andil negara memang absen. Heryanto menandaskan  bahwa  terlepas  jikalau  konflik  horizontal  memang  eksis,  skala  konflik tersebut  tidaklah  sebanding  dengan  besarnya  peran  “kejahatan  vertikal”  yang disponsori negara. Karenanya, konflik di pertengahan dasawarsa 1960-an itu bukanlah sekadar konflik horizontal yang bersifat spontan dan acak, melainkan berwatak vertikal, struktural, atau sistematis. 32
Lakon sebagai pelopor restorasi kekacauan diperankan Orde Baru. Hingga sejak 1966,  istilah  ‘G30S’  atau  ‘Gestapu’  menyiratkan  arti  ‘kekacauan’,  sedangkan ‘Supersemar 33 ’ identik sebagai ‘ketertiban’. 34 Paradigma ‘ketertiban’ nyatanya menjadi satu  hal  yang  utama  dari  ideologi  rezim  Orde  Baru.  Soeharto  sendiri  menempatkan ‘stabilitas’, ‘ketertiban’, dan ‘keamanan’ sebagai objek pembangunan. Sedari 1965 pun, dalil  ‘ketertiban’  me njustifikasi  gerak  militer  untuk  merengkuh  kekuasaan  politik. 35 Dalil ‘ketertiban’ adalah tujuan dari hukum represif, 36 juga ‘ketertiban’ sebagai antitesa ‘kekacauan’ adalah upaya Orde Baru mendulang legitimasi substansial dari masyarakat. Tak ayal, anggota PKI beserta organisasi massanya yang terdiri dari berjuta orang itu dituduh  menjadi  biang  keladi  dari  segala  kekacauan.  Stigmatisasi  ditanamkan  dan dijaga  semata  demi  kelanggengan  kekuasaan  Orde  Baru.  Keterancaman  demikian senantiasa direproduksi, dan kelak menjustifikasi setiap ketidakadilan dan diskriminasi terhadap eks tahanan politik PKI.
31 Perdebatan antara  “sayap  kanan”  yang  melihat  kekerasan  bersifat  horizontal antar  pihak  warga  atau masyarakat. Sedang “Kiri - Liberal” yang meninjau kekerasan bersifat vertikal, terutama manipulasi militer yang  memicu  kekerasan  massal.  Lihat:  Martijn.  Eickhoff  et.al  (2 017).  “1965  Today:  Living  with  the Indonesian Massacres”. Journal of Genocidal Research , 19(4): hlm. 451.
https://doi.org/10.1080/14623528.2017.1393931.
32 Ar iel  Heryanto  (2016).  “Negara  Jangan  Cuci  Tangan”  (Kolom  CNN  Indonesia,  26 April). https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160426085258-21-126499/negara-jangan-cuci- tangan/. [Diakses 10 September 2022].
33 Surat yang menandakan peralihan kekuasaan secara gradual dari Soekarno kepada Jenderal Soeharto.
34 Van Langenberg (2016). Op.Cit ., hlm. 87-90.
35 David M. Bourchier (1 990). “Law, Crime and State Authority in Indonesia”, dalam Arief Budiman (editor), State and Civil Society in Indonesia . Clayton-Victoria: Centre of Southeast Asian Studies – Monash University, hlm. 177-212.
36 Nonet & Selznick (2017). Op.Cit ., hlm. 16.
Tak pelak lagi, diskriminasi berbasis (keyakinan) politik menjadi lembar-lembar catatan sejarah Orde Baru. Diskriminasi tersebut berada dalam kesinambungan dengan konflik  politik  yang  menjadi  markah  awal  naiknya  rezim  militeristik  Orde  Baru  ke tampuk  kekuasaan:  pemberangusan  kekuatan  politik  kiri  di  Indonesia. 37 Orde  baru bertahta  di  singgasana kekuasaan setelah berhasil  dalam ‘menangani’  ancaman  yang didapuknya  bersumber  dari  PKI.  Pun  juga  setelah  duduk  mapan  di  singgasana kekuasaan, Orde Baru mengerahkan hukum perundang-undangan dengan watak yang diskriminatif. Hukum yang demikian tampil menjadi pelayan kepentingan Orde Baru untuk melanggengkan kuasanya.

## Reformasi: Warisan Peristiwa 1965-1966 dan Hukum Diskriminatif
Reformasi sedikit banyak membuka peluang agar pelanggaran-pelanggaran rezim pendahulu  dipertanggungjawabkan.  Sebagian  berhasil,  tetapi  senyatanya,  sebagian lainnya tak menghasilkan apa pun. Sebagaimana upaya Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) untuk mencabut Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966 demi mengakhiri diskriminasi politik yang terus bertahan juga menjadi jalan menuju rekonsiliasi yang memperoleh penolakan dari Menteri Kehakiman, Yusril Ihza Mahendra, juga elit politik Reformasi lainnya seperti Amien Rais. 38
Selain itu, Gus Dur tampil menghapus Keppres 16/1990 dan membubarkan Badan Koordinasi  Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional (Bakorstanas), lembaga suksesor Kopkamtib. 39 Bahkan  Gus  Dur  dengan  mewakili  Nahdlatul  Ulama  menyatakan permintaan  maaf  secara  publik  atas  Peristiwa  1965-1966  sekaligus  mendorong rekonsiliasi akar rumput, sampai dengan rehabilitasi nama Soekarno dan orang-orang tertuduh berafiliasi PKI yang diperlakukan sewenang-wenang. Pasca lengsernya Gus Dur, Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan turut melayangkan Surat Bernomor KMA/403/VI/2003  kepada  Presiden  Megawati  Soekarnoputri  agar  korban  Peristiwa
37 Ada beberapa analisis yang kaya terkait latar penghancuran kekuatan politik kiri di Indonesia. Satu di antaranya  ialah  menyoal  pengaruh  konstelasi  geopolitik  Perang  Dingin.  Blok  Barat,  dengan  aktor utamanya yang direpresentasikan Amerika Serikat, memiliki peran dalam penghancuran PKI. Blok Barat memang memiliki kepentingan agar Komunisme tidak memiliki pengaruh di Indonesia, dan juga Asia Tenggara secara umum. Lihat: Robinson (2018). The Killing Season , hlm. 83-89.
38 Usman  Hamid  (2018).  “Politisasi  Isu  Kebangkitan  PKI”  (Kolom  Opini  Kompas,  02  Oktober);  Tirto.id (2022). “Apa Isi TAP MPRS 25 Tahun 66, dari Kisah Gus Dur & Andika Perkasa?” (tirto.id, 31 Maret). https://tirto.id/apa-isi-tap-mprs-25-tahun-66-dari-kisah-gus-dur-andika-perkasa-gqtn. [Diakses 14 September 2022].
39 Keppres  38/2000  Tentang  Pembubaran  Badan  Koordinasi  Bantuan  Pemantapan  Stabilitas  Nasional; Keppres  39/2000  Tentang  Pencabutan  Keputusan  Presiden  Nomor  16  Tahun  1990  Tentang  Penelitian Khusus Bagi Pegawai Negeri Republik Indonesia.

## JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Volume 4, Nomor 2, Mei 2023

## 1965-1966  memperoleh  pemulihan.
40 Tiada  tindak  lanjut  apa  pun  dari  Istana  Negara terhadap isi surat tersebut.
Masih  di  tahun  2003,  UU  12/2003  Tentang  Pemilihan  Umum  Anggota  Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah turut mengandung ketentuan diskriminatif. Pasal 60 huruf g UU a quo mengecualikan hak untuk dipilih bagi eks tahanan politik PKI sebagai anggota DPR, DPRD, dan DPD. Meski kemudian UU itu oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dipandang memuat “nuansa hukuman politik” dan tidak bersesuaian dengan prinsip mendasar negara hukum, serta merupakan  diskriminasi  berdasarkan  keyakinan  politik.  Olehnya  dinyatakan inkonstitusional. 41 Institusi hukum lainnya, Mahkamah Agung pun memutus serupa. Keppres  No.  28  Tahun  1975  dinyatakan  bertentangan  dengan  peraturan  perundang- undangan yang lebih tinggi, mulai dari UUD NRI 1945, UU 39/1999, hingga UU 12/2005 Tentang  Pengesahan  ICCPR.  MA  turut  memerintahkan  kepada  Presiden  agar mengeluarkan  Peraturan  Presiden  yang  mengatur  mengenai  langkah-langkah  dan mekanisme rehabilitasi. 42
Semangat  yang  dibangun  oleh  institusi  hukum  nyatanya  tidak  mampu melepaskan  stigma  ‘bahaya’  pada  PKI.  UU  7/2017  Tentang  Pemilihan  Umum  masih melanggengkan perlakuan diskriminatif terhadap tertuduh simpatisan PKI. Pasal 169 huruf s UU a quo lugas mensyaratkan calon Presiden dan calon Wakil Presiden haruslah “ bukan  bekas  anggota  organisasi  terlarang  Partai  Komunis  Indonesia,  termasuk  organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.3O.S/PKI. ” 43 Paranoia akan PKI terus  direproduksi  karena  peristiwa  1965  sejatinya  adalah  komoditas  menggiurkan dalam kontestasi politik, baik untuk mendulang suara atau menjegal lawan. Merekam ingatan  di  2014  silam,  Joko  Widodo  berjanji  akan  menyelesaikan  pelanggaran  HAM berat masa lalu -meski tidak menyebut secara lugas peristiwa 1965-. Sebab-sebab ini, diskriminasi terhadap tertuduh simpatisan PKI terus dilanggengkan dan direproduksi, termasuk di dalam hukum.
40 H ukumOnline (2003). “Perjuangan Panjang Mencari Rehabilitasi Diri” (hukumonline.com, 30 September). https://www.hukumonline.com/berita/a/perjuangan-panjang-mencari-rehabilitasi-diri--hol8886. [Diakses 14 September 2022].
41 Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara No. 001-017/PUU- I/2003; Todung Mulya Lubis (2004). “Putusan Mahkamah  Konstitusi  Perkara  No.  001-017/PUU-I/2003  Dari  Perspektif  Hukum  Hak  Asasi  Manusia Internasional”. Jurnal Konstitusi , 1(1): hlm. 12- 29; Titon Slamet Kurnia (2015). “Mahkamah Konstitusi dan Hak Untuk Bebas Dari Perlakuan Diskriminasi”, Jurnal Konstitusi , 12(1): hlm. 28.
42 Putusan Mahkamah Agung No. 33 P/HUM/2011.
43 Pula harus disinggung bahwa penjelasan norma hukum a quo juga berlaku bagi setiap anggota organisasi terlarang menurut undang-undang. Jika kemudian undang-undang adalah produk kekuasaan, tak ayal norma  hukum  yang  demikian  menjadi  tameng  represif  demi  melanggengkan  status quo. Diskriminasi meluas, tidak sebatas terhadap tertuduh simpatisan PKI, namun juga terhadap organisasi lainnya yang didaulat berbahaya lagi terlarang.
Stigma  tertanam,  hingga  pada  2016,  elit  politik,  purnawirawan  militer,  dan kelompok  reaksioner  anti-komunis  mempolitisasi  ancaman  kebangkitan  PKI  demi mendelegitimasi  Simposium  Nasional  “Membedah  Tragedi  1965:  Pendekatan Kesejarahan”. Bagaimanapun, simposium membuahkan konklusi bahwa patut diakui, terdapat aksi kekerasan horizontal serta keterlibatan negara dalam Peristiwa 1965-1966. Permintaan maaf hingga kebijakan rehabilitasi umum kepada korban adalah deretan rekomendasi yang dihasilkan simposium, tetapi pemerintah enggan untuk merealisasi berbagai rekomendasi itu. 44
Paling  mutakhir,  sejak  tahun  2022,  Panglima  TNI  Jenderal  Andika  Perkasa menghapus syarat rekrutmen prajurit di lingkungan TNI bagi keluarga atau keturunan PKI. 45 Terlepas dari berbagai sanjungan, 46 terkuak kondisi faktual bahwa sehubungan dengan  aturan  internal  penerimaan  prajurit  TNI,  diskriminasi  masih  dipertahankan secara institusional, kendati Orde Baru telah berakhir 24 tahun silam.
Era  Reformasi  memang  membawa  perubahan  signifikan  sebagaimana  berbagai peraturan  perundang-undangan  diskriminatif  dicabut  dan  dinyatakan  kehilangan validitas,  walau  dalam  perjalanannya,  praktik  diskriminasi  formal  dan  aktual  tetap eksis.  Olehnya  itu,  Reformasi  tak  lantas  berarti  telah  menuntaskan  warisan  paranoia Orde  Baru.  Hasil  penyelidikan pro-justitia Komnas  HAM  RI  atas  Peristiwa  1965-1966 hingga  kini  belum  melaju  untuk  proses  hukum.  Rehabilitasi  yang  merupakan  hak korban  pun  belum  dipenuhi.  Terlebihnya,  kebenaran  historis  seputar  konflik  politik 1965-1966 tak kunjung dikuak dan ragam penderitaan korban belum diakui.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Hukum  di  era  Orde  Baru  menjadi  media  yang  menjustifikasi  diskriminasi terhadap eks tahanan politik PKI. Beragam bentuk umum diskriminasi dialami oleh eks tahanan  politik  PKI,  seperti:  pembatasan  partisipasi  dalam  urusan  pemerintahan; pencabutan hak memilih dan dipilih; pembatasan kebebasan bergerak, memilih tempat tinggal,  dan  meninggalkan  negara;  pembatasan  kebebasan  berkumpul;  diskriminasi
44 Historia (2016). “Simposium 1965 Tanpa Kata Maaf” (historia.id, 18 April). https://historia.id/politik/ articles/simposium-1965-tanpa-kata-maaf-vg1oV/page/1 ;  BBC  News  Indonesia  (2016).  “Apa  Isi Rekomendasi Tim Perumus Simposium Tragedi 1965?” (bbc.com, 19 Mei).
https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/05/160518_indonesia_hasil_rekomendasi_si mposium65. [Diakses 16 September 2022].
45 CNN  Indonesia  (2022). “Panglima  Andika  Tegaskan  Keturunan  PKI  Bisa  Daftar  Jadi  Prajurit  TNI”  (30 Maret). https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220330205600-12-778170/panglima-andika- tegaskan-keturunan-pki-bisa-daftar-jadi-prajurit-tni. [Diakses 16 September 2022].
46 Tempo (2022). “Soal Keturunan PKI Jadi Tentara, Komnas HAM Dukung Panglima TNI Andika Perkasa” (tempo.co, 03 April). https://nasional.tempo.co/read/1577920/soal-keturunan-pki-jadi-tentara-komnas- ham-dukung-panglima-tni-andika-perkasa. [Diakses 16 September 2022].
perihal urusan-urusan kependudukan; pencabutan dan pembatasan hak atas pekerjaan; hambatan  substansial  untuk  promosi  pekerjaan  ke  tingkat  yang  lebih  tinggi;  sampai dengan pembatasan untuk terlibat dalam aktivitas yang berkaitan penikmatan manfaat kemajuan ilmu pengetahuan dan penerapannya.
Justifikasi  hukum  atas  perlakuan  diskriminatif  kepada  eks  tahanan  politik  PKI menandai  tatanan  hukum  represif  Orde  Baru.  Hukum  diperalat  sebagai  instrumen untuk  mempertahankan  legitimasi  dan  kekuasaan  rezim  dengan  menghancurkan kekuatan  politik  kiri  yang  notabenenya  adalah  lawan  politik  dari  Orde  Baru. Diskriminasi  melenggang  hingga  era  berganti  ke  Reformasi,  negara  tak  kunjung  jua merealisasikan  hak-hak  korban  Peristiwa  1965-1966  dan  penyintas  yang  menderita diskriminasi berbasis politik berkepanjangan. Padahal, Negara jelas harus menegakkan keadilan melalui proses hukum terhadap Peristiwa 1965-1966, memastikan pemulihan melalui  kebijakan  rehabilitasi  umum  kepada  korban  yang  menderita  diskriminasi sepanjang  kekuasaan  Orde  Baru,  dan  menguak  kebenaran  terkait  sejarah  seputar Peristiwa 1965-1966.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Bourchier, David M (1990). “Law, Crime and State Authority in Indonesia”, dalam Arief Budiman (Editor). State and Civil Society in Indonesia . Clayton-Victoria: Centre of Southeast Asian Studies – Monash University.
Cribb, Robert (2016). “ Masalah-Masalah dalam Penulisan Sejarah Pembantaian Massal di Indonesia”, dalam Robert Cribb (Editor). Pembantaian PKI di Jawa dan Bali 1965-
1966 , Cetakan Keenam . terj. Erika S. Alkhattab & Narulita. Yogyakarta: Matabangsa. Dhakidae, Daniel (2002). “Kesalahan Itu Dimulai 1 Oktober 1965”, dalam Ifdhal Kasim dan Eddie Sius Riyadi (Editor). Pencarian Keadilan di Masa Transisi , Cetakan Pertama .
Jakarta: ELSAM.
Komnas HAM RI (2006). “Senandung Duka Para ET/EN”, dalam Potret Buram HAM di Indonesia:  Kumpulan  Tulisan  Rubrik  Utama  Buletin  Wacana  HAM  2005 .  Jakarta: Komnas HAM.
Lev,  Daniel  S.  (2018). Hukum  dan  Politik  di  Indonesia:  Kesinambungan  dan  Perubahan , Cetakan Kelima . Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
Linz,  Juan  J  (2000). Totalitarian  and  Authoritarian  Regimes .  Boulder-London:  Lynne Rienner Publishers.
MD,  Mahfud  (1999).  “Konfigurasi  Politik  dan  Karakter  Produk  Hukum”,  dalam Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia . Yogyakarta: Gama Media.
MD,  Mahfud  (2020). Politik  Hukum  di  Indonesia [Edisi  Revisi  Cetakan  ke-10].  Depok:
Rajawali Pers.
Mochtar, Zainal Arifin dan Eddy O.S Hiariej (2021). Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum . Indonesia: Red & White Publishing.
Mochtar, Zainal Arifin (2022). Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang . Yogyakarta:
EA Books.
Nonet,  Philippe  &  Philip  Selznick  (2017). Toward  Responsive  Law:  Law  &  Society  in Transition:  With  a  New  Introduction  by  Robert  A.  Kagan [ 2nd  Edition ].  New  York: Routledge.
Robinson, Geoffrey B. (2018). The Killing Season: A History of The Indonesian Massacres, 1965-1966 . Princeton-Oxford: Princeton University Press.
Salman,  Otje  dan  Eddy  Damian  (Editor)  (2013). Konsep-Konsep  Hukum  dalam Pembangunan: Kumpulan Karya Tulis Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M .
Bandung: Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan.
Sidharta, Bernard Arief (2009). Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang  Fundasi  Kefilsafatan  dan  Sifat  Keilmuan  Ilmu  Hukum  sebagai  Landasan Pengembangan  Ilmu  Hukum  Nasional  Indonesia .  Bandung:  Penerbit  CV.  Mandar Maju.
van Langenberg, Michael (2016). “Gestapu dan Kekuasaan Negara di Indonesia”, dalam Robert  Cribb  [Editor], Pembantaian  PKI  di  Jawa  dan  Bali  1965-1966 .  Yogyakarta: Matabangsa.
Vierdag,  E.W.  (1973). The  Concept  of  Discrimination  in  International  Law:  With  Special Reference to Human Rights . The Hague: Martinus Nijhoff.
Wardaya, Baskara T. et.al  (2007). Menelusuri Akar  Otoritarianisme  di Indonesia . Jakarta: ELSAM.
Wignjosoebroto,  Soetandyo  (2014).  Dari  Hukum  Kolonial  ke  Hukum  Nasional: Dinamika  Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum  di  Indonesia  [Seri  Sosio- Legal Indonesia]. Jakarta: HuMa-VVI-Leiden-KITLV-Epistema.

## Jurnal
Adam,  Asvi  Warman  (2018).  “Beberapa  Catatan  Tentang  Historiografi  Gerakan  30 September  1965”. Archipel [ En  Ligne ],  95.  http://journals.openedition.org/ archipel/604; DOI: https://doi.org/10.4000/archipel.604.
Binawan,  Al.  Andang  L  (2008).  “Pilihan  Minimal  Pak  Dan  di  Tengah  Aneka  Dilema Hukum:  Membaca  Daniel  S. Lev  untuk  Indonesia  Dewasa  Ini”. Jentera:  Jurnal Hukum Edisi Khusus [Membaca Daniel S. Lev].
Conroe,  Andrew  Marc  (2017).  “Moments  of  Proximity:  Former  Political  Prisoners, Postmemory  and  Justice  in  Indonesia”. Asian  Studies  Review 41(3). https://doi.org/10.1080/10357823.2017.1334760.
Eickhoff,  Martijn  et.al  (2017).  “1965  Today:  Living  with  the  Indonesian  Massacres”.
Journal  of  Genocidal  Research ,  19(4).  https://doi.org/10.1080/14623528.2017. 1393931.
Kurnia,  Titon  Slamet  (2015).  “Mahkamah  Konstitusi  dan  Hak  Untuk  Bebas  Dari
Perlakuan Diskriminasi”. Jurnal Konstitusi , 12(1).
Lubis,  Todung  Mulya  (2004).  “Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Perkara  No.  001 - 017/PUU- I/2003  Dari  Perspektif  Hukum  Hak  Asasi  Manusia  Internasional”.
Jurnal Konstitusi , 1(1).
Ratih, I Gusti Agung Ayu (2019). “Ruang Perempuan dan Kerancuan Memori Sosial”.
Prisma Edisi Keadilan Transisi , 38(2).
Setyagama,  Azis  (2015).  “Kebijakan  Perlakuan  Diskriminatif  Terhadap  Hak -Hak Konstitusional Mantan Tapol PKI dan Keluarganya Pada Masa Orde Baru”. IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum , 3(1). https://doi.org/10.51747/ius.v3i1.391.

## Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Pengadilan
Ketetapan  MPRS  Nomor  XXV/MPRS/1966  Tahun  1966  tentang  Pembubaran  Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan  untuk  Menyebarkan  atau  Mengembangkan  Faham  atau  Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1966 tentang Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat  Sementara  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Gotong  Royong  Menjelang Pemilihan Umum.
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2003  tentang  Pemilihan  Umum  Anggota  Dewan Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah,  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  1969  tentang Pemilihan  Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan Perwakilan Rakyat.
Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  1969  tentang  Susunan  dan  Kedudukan  Majelis Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dan  Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1968 tentang Bank Negara Indonesia 1946. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1968 tentang Bank Dagang Negara.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1968 tentang Bank Bumi Daya. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1968 tentang Bank Tabungan Negara.
Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  1982  tentang  Ketentuan-Ketentuan  Pokok
Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1968 tentang Bank Rakyat Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1968 tentang Bank Ekspor Impor Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1967 tentang Dewan Pertimbangan Agung. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1990 tentang Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Instruksi  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  32  Tahun  1981  tentang  Pembinaan  dan Pengawasan Bekas Tahanan dan Bekas Narapidana G30S/PKI.
Keputusan Presiden Nomor 153 Tahun 1967 tentang Hari Kesaktian Pancasila.
Keputusan  Presiden  Nomor  16  Tahun  1990  tentang  Penelitian  Khusus  Bagi  Pegawai Negeri Republik Indonesia.
Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1975 tentang Perlakuan terhadap Mereka yang Terlibat G.30.S/PKI Golongan C.
Keputusan  Presiden  Nomor  38  Tahun  2000  tentang  Pembubaran  Badan  Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional.
Keputusan  Presiden  Nomor  39  Tahun  2000  tentang  Pencabutan  Keputusan  Presiden Nomor 16 Tahun 1990 Tentang Penelitian Khusus Bagi Pegawai Negeri Republik Indonesia.
Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 1985 tentang Tata Cara Penelitian dan Penilaian terhadap Warga Negara Republik Indonesia yang Terlibat G.30.S/PKI yang Dapat Dipertimbangkan Penggunaan Hak Memilihnya Dalam Pemilihan Umum. Keputusan Presiden/Pangti ABRI/Mandataris MPRS 1966 Nomor 1/3 Tahun 1966.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  1  Tahun  1995  tentang  Penyelenggaraan Pendaftaran  Penduduk  dalam  Rangka  Sistem  Informasi  Manajemen Kependudukan.
Putusan Mahkamah Agung Nomor 33 P/HUM/2011.
Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 001-017/PUU-I/2003.

## Perjanjian Internasional
International  Convention  on  the  Elimination  of  All  Forms  of  Discrimination  against Women. UNTS Vol. 1249.
International  Convention  on  the  Elimination  of  All  Forms  of  Racial  Discrimination.
UNTS Vol. 660 (1965).
International Covenant on Civil and Political Rights. UNTS Vol. 999 No. 14668 (1966).
International  Covenant on  Economic, Social  and Cultural  Rights. UNTS Vol. 993 No. 14531 (1966).

## Sumber Lain
BBC News Indonesia (2016). “Apa Isi Rekomendasi Tim Perumus Simposium Tragedi 1965?”  (bbc.com,  19  Mei). https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/
2016/05/160518_indonesia_hasil_rekomendasi_simposium65. [Diakses 16
September 2022].
Bedner,  Adriaan  (2015).  “Citizenship  Restored”  (insideindonesia.org,  30  September).
https://www.insideindonesia.org/citizenship-restored.
CNN  Indonesia  (2022).  “Panglima  Andika  Tegaskan  Keturunan  PKI  Bisa Daftar  Jadi Prajurit  TNI”  (cnnindonesia.com,  30  Maret). https://www.cnnindonesia.com/ nasional/20220330205600-12-778170/panglima-andika-tegaskan-keturunan-pki- bisa-daftar-jadi-prajurit-tni. [Diakses 16 September 2022].
Hamid,  Usman  (2018).  “Politisasi  Isu  Kebangkitan  PKI”  (Kolom  Opini  Kompas,  02

## Oktober).
Heryanto, Ariel (2016). “Negara Jangan Cuci Tangan” (Kolom CNN Indonesia, 26 April).
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160426085258-21-126499/negara- jangan-cuci-tangan/. [Diakses 10 September 2022].
Historia  (2016).  “Simposium  1965  Tanpa  Kata  Maaf”  (historia.id,  18  April). https://historia.id/politik/articles/simposium-1965-tanpa-kata-maaf- vg1oV/page/1. [Diakses 16 September 2022].
Hukum
Online  (2003).  “Perjuangan  Panjang  Mencari  Rehabilitasi Diri”
(hukumonline.com,  30  September).  https://www.hukumonline.com/berita/a/ perjuangan-panjang-mencari-rehabilitasi-diri--hol8886.  [Diakses  14  September 2022].
Komnas  HAM  RI  (2020). Merawat  Ingatan,  Menjemput  Keadilan:  Ringkasan  Eksekutif
Peristiwa Pelanggaran HAM yang Berat . Jakarta: Tim Publikasi Komnas HAM.
Komnas  Perempuan  (2007). Kejahatan  Terhadap  Kemanusiaan  Berbasis  Jender: Mendengarkan  Suara  Perempuan  Korban  Peristiwa  1965 .  Jakarta:  Komisi  Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.
KontraS  dan  ICTJ  (2012). Menyusun  Puzzle  Pelanggaran  HAM  1965:  Sebuah  Upaya Pendokumentasian . Jakarta: KontraS.
Meijer,  Martha  (2006). The  Scope  of  Impunity  in  Indonesia .  Utrecht:  The  Netherlands Humanist Committee on Human Rights.
Mudjayin (2007). Dibebaskan Tanpa Kebebasan: Beragam Peraturan Diskriminatif yang Melilit Tahanan Politik Tragedi 1965-1966 . Jakarta: KontraS.
Tempo (2022). “Soal Keturunan PKI Jadi Tentara, Komnas HAM Dukung Panglima TNI Andika Perkasa” (tempo.co, 03 April). https://nasional.tempo.co/read/1577920/ soal-keturunan-pki-jadi-tentara-komnas-ham-dukung-panglima-tni-andika- perkasa. [Diakses 16 September 2022].
Tirto.id  (2022).  “Apa  Isi  TAP  MPRS  25  Tahun  66,  dari  Kisah  Gus  Dur  &  Andika Perkasa?” (tirto.id, 31 Maret). https://tirto.id/apa-isi-tap-mprs-25-tahun-66-dari- kisah-gus-dur-andika-perkasa-gqtn. [Diakses 14 September 2022].
Weiwei,  Li  (2004).  “Equality  and  Non -Discrimination  Under  International  Human Rights Law”. Norwegian Centre for Human Rights University of Solo . Research Notes 03.
YLBHI  (1998). Politik  Pembebasan  Tapol .  Jakarta  Pusat:  Yayasan  Lembaga  Bantuan Hukum Indonesia.
.