Analisis Yuridis Peraturan Menteri Keuangan Nomor

## 130/Pmk.010/2012 dan Peraturan Pemerintah  Republik Indonesia
Nomor 21 Tahun 2015 Terkait Kewajiban Pendaftaran Fidusia
Ernawati, Bambang Winarno, Siti Noer Endah. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya erna.wati97599@gmail.com

## Abstrak
Jaminan Fidusia lahir karena perkembangan sosial ekonomi masyarakat  atas kebutuhan modal dan menjadi salah satu solusi jaminan pinjaman bergerak  yang dianggap  mampu  memacu  pertumbuhan  ekonomi  kecil. Untuk  menjamin kepastian  hukum  pemerintah  mengatur  dalam  Undang-undang  Jaminan  Fidusia dan  pelaksanaanya  diatur  didalam Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 130/PMK.010.2012 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015. Terkait Dengan  Kewajiban  Pendaftaran  Jaminan  Fidusia. Latar  belakang  lahirnya Peraturan  Menteri  Keuangan Nomor  130/PMK.010/2012  karena  banyaknya perusahaan  pembiayaan yang  tidak  mendaftarkan  jaminan  fidusia  tepat  waktu melainkan saat pembiayaan mulai dianggap macet, Padahal lahirnya kreditor yang memiliki  hak  preferen  juga  hak  eksekutorial yaitu  pada  saat jaminan  fidusia itu didaftarkan.  karena  ulah  perusahaan  pembiayaan  itu  negara  juga  kehilangan Pendapatan dari Penerimaan Negera Bukan Pajak (PNBP). Sehingga Muncullah Peraturan Pemerintah Nomor  21  Tahun  2015  untuk  menunjang  pelaksanaan Peraturan  Menteri  Keuangan Nomor  130/PMK.010/2015  serta  aturan  pelaksana undang-undang jaminan fidusia.

## Kata Kunci : Kepastian Hukum, Fidusia, Pendaftaran Fidusia

## Pendahuluan
Indonesia adalah Negara
hukum, hal ini sejalan dengan prinsip yang dijelaskan pada UUD NRI 1945 pasal  1  ayat  3.  Dalam    penerapan hukum,  ada  subjek  yang    terlibat 1 .
Namun,  disisi  lain  ada  pembatasan
1 Pada  pasal  28  D  ayat  1  UUD  NRI 1945  menyebutkan,  bahwa  setiap  orang berhak atas pengakuan, jaminan,
perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama di hadapan hukum
dari hak yang diakui yaitu hak orang lain 2 .
Hukum  berwujud    perintah  dan larangan  sehingga  sifatnya  setiap
2 Hal  ini  dijelaskan  pada    pasal  28 J UUD  NRI  1945  yaitu  dalam  menjalankan hak  dan  kebebasannya,  setiap  orang  wajib tunduk  kepada  pembatasan  yang  ditetapkan dengan  UU  dengan  maksud  semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai  dengan  pertimbangan  moral,  nilai nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis
orang  harus  menjalankan  perintah dan mentaati larangan hukum. Eksistensi  hukum  akan  menjadi rambu-rambu  yang  menggariskan aturan  main (rule  of  game) bagi setiap masyarakat tanpa kecuali, agar perilaku dan konstruksi sosial, politik, ekonomi, keagamaan, budaya dan  aspek-aspek  kehidupan  lainnya berjalan  di  jalur  yang  benar.  Aturan hukum harus ditegakkan agar masing-masing pihak dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dapat menikmati
kehidupan  damai,  aman  dan  tertib, tidak saling mengganggu dan merugikan antara satu dan lainnya.
Perkembangan  sosial  ekonomi masyarakat  atas  kebutuhan  modal usaha  serta  jaminan  kepastian  dan perlindungan lembaga keuangan, mendorong pemerintah
mengeluarkan regulasi
yang mengatur  tentang  pinjaman  yang secara  pelaksanaannya memudahkan geliatnya  perekonomian  mikro  kecil dengan  nilai  penjaminan  yang  tidak begitu  besar  dan  kebendaan  jaminan yang mudah seperti halnya kendaraan  atau  mesin-mesin  usaha.
Penyaluran
kredit merupakan
kegiatan  yang  beresiko  bagi  bank dan badan  pembiayaan  non  bank oleh  karena  itu  perlu  diimbangi dengan  adanya  ketentuan  hukum jaminan  yang  jelas  dan  lengkap, mengingat  setiap  penyaluran  kredit memerlukan jaminan yang kuat.
Dengan dibuatnya Undang- Undang  No.  42  Tahun  1999  tentang Jaminan  Fidusia  ini  dimaksudkan untuk  membantu  kegiatan  usaha  dan untuk  memberikan  kepastian  hukum kepada para pihak yang berkepentingan, terutama dalam dunia  perbankan. Fidusia  menjadi salah  satu  solusi  jaminan  pinjaman, dimana lahirnya fidusia sangat membantu  kebutuhan  masyarakat dalam mempermudah pengajuan pinjaman,  bagi  calon  debitor  yang tidak  mempunyai  jaminan  yang bernilai  besar  seperti  halnya  aset utama  contohnya    rumah  (jaminan tidak  bergerak).  Karena  jika  calon debitor butuh modal sedangkan  asset yang  dimiliki  hanya  kebendaan bergerak  contoh  kendaraan,  mesin- mesin sedangkan asset seperti halnya rumah  masih  mengkontrak  maka lahirnya  Fidusia  sangat  membantu
keterbatasan masyarakat dalam kebutuhan kredit.
Dengan  meningkatnya  ekonomi masyarakat,  maka  fidusia  selain berkembang dalam pembiayaan untuk pembelian barang-barang modal  seperti  mesin-mesin,  fidusia juga  berkembang  untuk  pembiayaan konsumtif, seperti pembiayaan pembelian  kendaraan  bermotor,  baik mobil maupun sepeda motor.
Fidusia  tidak  ada  diatur  dalam
Kitab Undang-undang
Hukum Perdata,  dan  lahir  dari  pelaksanaan asas  kebebasan  berkontrak  yang diatur  dalam  Pasal  1338  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 3
Latar belakang lahirnya lembaga fidusia adalah karena adanya kebutuhan dalam praktek. Kebutuhan tersebut  didasarkan  atas  fakta-fakta bahwa  menurut  sistem  hukum  kita
3 yang  menyatakan  bahwa  segala sesuatu  perjanjian  yang  dibuat  adalah  sah bagi  para  pihak  yang  membuatnya  dan berlaku  sebagai  undang-undang  bagi  yang membuatnya”. Artinya setiap orang diperbolehkan  membuat  perjanjian  apa  saja baik  yang  sudah  diatur  dalam  undang- undang maupun belum diatur dalam undang- undang, sehingga banyak muncul perjanjian- perjanjian dalam bentuk baru yang menggambarkan  maksud  dan  kehendak masyarakat yang selalu dinamis. Nurwidiatmo,  2011, Kompilasi  Bidang Hukum  Tentang  Leasing, BPHN,  Jakarta, hal 2
jika  yang  menjadi  objek  jaminan utang  adalah  benda  bergerak,  maka jaminannya  diikat  dalam  bentuk gadai dimana objek jaminan tersebut harus  diserahkan  kepada  pihak  yang menerima gadai (kreditor).
Sebaliknya,  jika  yang  menjadi  objek jaminan  utang  adalah  benda  tak bergerak,  maka  jaminan  tersebut haruslah berbentuk hipotik (sekarang ada  hak  tanggungan)  yang  mana objek  jaminan  tidak  diserahkan kepada  kreditor  ,  tetapi  tetap  dalam kekuasaan debitor.
Jaminan  fidusia  adala h  “  hak jaminan  atas  benda  bergerak  baik yang  berwujud  maupun  yang  tidak berwujud  dan  benda  tidak  bergerak khususnya  bangunan  yang  tidak dapat  dibebani  hak  tanggungan sebagaimana  yang  dimaksud  dalam UU  No  4  tahun  1996 4 tentang  hak tanggungan  yang  tetap  berada  dalam penguasaan  pemberi  fidusia,  sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan  yang  diutamakan  kepada penerima  fidusia  terhadap  kreditor
4 Untuk selanjutnya disebut UUJF
lainnya”. 5 Sedangkan pengertian fidusia itu sendi ri adalah “ Pengalihan  hak  kepemilikan  suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan  bahwa  benda  yang  hak kepemilikannya  dialihkan  tersebut tetap  dalam  penguasaan  pemilik benda”. 6
Setelah  dikeluarkannya UUJF, dunia jaminan fidusia semakin menarik perhatian para pelaku bisnis pembiayaan dan kalangan perbankan. Karena  semula  hanya  berdasarkan yurisprudensi
yang tidak
memberikan  perlindungan  hukum
bagi para pihak dan diharapkan pada saat  dikeluarkannya  UU  tersebut lebih memberikan perlindungan hukum  para  pihak  dan  kepastian hukum.    Namun  di  sisi  lain,  masih terdapat  beberapa  kelemahan  dari UUJF tersebut, dimana kurang
memberikan  perlindungan  hukum dan  kepastian  hukum.  Sehingga
dirasakan belum sepenuhnya terwujud sebagaimana yang
diharapkan dalam UUJF.
Kendala-kendala  yang  timbul dalam  pelaksanaan UUJF selama  ini
5 Undang-Undang Nomor  42  Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
6 Ibid
menunjukkan  kurangnya  penegakan hukum  dalam  pelaksanaan  Undang- Undang  tersebut  di  atas.  Kajian terhadap aturan hukum ini menyimpulkan  hal-hal  yang  positif dan negatif. Hal yang bersifat positif dapat merupakan masukan konstruktif    untuk  pembaharuan hukum (law  reform) di  masa  datang (ius  constituendum). Yang  bersifat negatif berupa penyimpangan hukum (legal  deviation) yang  tidak  dapat dipertanggung jawabkan. UUJF banyak mengandung kelemahan- kelemahan antara lain :
1) Rawan terjadi fidusia ulang, dan berpotensi  konflik  karena  tidak ada jangka waktu pendaftaran.
2) Tidak  ada  sanksi  yang  tegas terhadap  pengikatan  jaminan fidusia  yang  tidak  dilakukan secara Notariil.
3) Tidak ada larangan kuasa menjaminkan. Menyebabkan
maraknya pengunaan kuasa menjaminkan  secara  di  bawah tangan untuk menunda pendaftaran jaminan fidusia,
sehingga berpotensi konflik juga mengingat terkait dengan keabsahan  tanda  tangan  dalam
kuasa tersebut, kecuali dilegalisasi  oleh  Notaris  atau dibuat kuasa notarial.
4) Tidak  ada  sanksi  yang  tegas
terhadap  penggunaan  “kuasa jual” yang jelas -jelas bertentangan  dengan  cara-cara eksekusi sesuai UU No.42
Tahun 1999 sehingga berpotensi tidak  memberikan  rasa  keadilan bagi  debitor.  Adapun  larangan membuat  kuasa  menjual  yang dibarengi dengan Perjanjian
Kredit adalah berdasarkan putusan Mahkamah Agung tanggal  29  Juli  1987  Nomor Reg.3309k/PDT/1985 dan Putusan Mahkamah Agung tanggal  31  Mei  1990  Nomor 1726k/PDT/1986.  Pelanggaran
terhadap  Putusan  Mahkamah Agung tersebut menjadikan kuasa  menjual  tersebut  batal demi hukum. Dalam Konsiderans UUJF antara lain  dirumuskan  bahwa  keberadaan
UU tentang Jaminan Fidusia diharapkan  memberikan  kepastian hukum dan memberikan
perlindungan  hukum  bagi  yang berkepentingan  dan  jaminan  tersebut
“perlu” didaftarkan di Kantor Pendaftaran
Jaminan
Fidusia. Penggunaan  kata- kata  “perlu,wajib” mengandung sifat ambigu/kemenduaan (ambiguity) dan multitafsir  yang  jauh  dari  prinsip kepastian  hukum (legal  certainty,lex certa).
Keragu-raguan  tentang  wajib atau  tidaknya  pendaftaran  tersebut diperkuat  dengan  kendala  tidak adanya batasan jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia. Pada  akhirnya  akibat  dari  keragu- raguan dan kurang jelasnya peraturan yang mengatur secara detail membuat banyak perusahaan pembiayaan yang tidak mendaftarkan jaminan  fidusia.  Hal  tersebut  akan mengurangi kepercayaan para pelaku bisnis khususnya kreditor sebab sifat spesialitas  dan  publisitas  serta  hak preferent (droit  de  preference) atau hak  untuk  didahulukan  terhadap kreditor lain pasti mengalami kendala dan apabila debitor wanprestasi  serta  berpotensi  “fidusia ulang”.
Setelah  banyaknya  ambiguitas atas UUJF maka muncullah
Permenkeu  No.130/PMK.010/2012 7 .
Pada  dasarnya  Peraturan  Menteri tersebut mengatur mengenai kewajiban pendaftaran jaminan
fidusia  dalam  jangka  waktu  tertentu. Kewajiban tersebut hanya dibebankan kepada perusahaan pembiayaan konsumen yang
melakukan  pembiayaan  kendaraan bermotor 8 . Berdasarkan  ketentuan Pasal  2.  Bunyinya “  Perusahaan
Pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada Kantor
Pendaftaran  Fidusia  paling  lama  30 (tiga  puluh)  hari  kalender  terhitung sejak  tanggal  perjanjian  pembiayaan konsumen” 9 .
Selain mengatur kewajiban tersebut, Permenkeu tersebut  juga mengatur  sejumlah  sanksi  terhadap perusahaan  pembiayaan  yang  tidak melaksanakan  kewajiban  tersebut sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  5
7 Untuk selanjutnya disebut Permenkeu
8 sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal  1.  Bunyinya  “  Perusahaan
Pembiayaan  yang  melakukan  pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia wajib mendaftarkan  jaminan  fidusia  dimaksud pada  kantor  pendaftaran  fidusia,  sesuai undang-undang  yang  mengatur  mengenai
jaminan fidusia” Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.130/PMK.010/2012 9 Ibid
ayat (1) antara lain berupa: peringatan, pembekuan kegiatan usaha  atau  pencabutan  izin  usaha. Pada dasarnya pengaturan kewajiban pendaftaran ini baik untuk menjamin hak  preferen  kreditor  dan  menjamin kepastian  hukum  bagi  pihak  ketiga. Namun  larangan  ini  hanya  berlaku bagi perusahaan pembiayaan. Padahal  praktik  demikian  tidak hanya  dijalankan  oleh  perusahaan pembiayaan tetapi juga oleh lembaga perbankan.
Keberadaan Permenkeu setidak- tidaknya telah membawa angin segar juga  dalam  dunia  jaminan  fidusia dengan  diaturnya  hal-hal  sebagai berikut ;
1) Menekankan  ketentuan  wajib mendaftarkan  jaminan  fidusia  di Kantor Pendaftaran Fidusia.
2) Menegaskan jangka waktu pendaftaran  merupakan  langkah untuk menjamin kepastian hukum.
3) Menekan tindakan yang
bertentangan dengan rasa keadilan dengan mengatur masalah  tata  cara  penarikan benda jaminan fidusia.
4) Penerapan  sanksi  yang  tegas terhadap pelanggaran  ketentuan tersebut sangat diperlukan sebagai  upaya  paksa  juga  untuk pelaksanaan  pendaftaran  obyek jaminan fidusia.
5) Lebih memberikan rasa keadilan karena dengan dilaksanakan Pendaftaran obyek jaminan fidusia,  maka  apabila  debitor wanprestasi akan ditempuh cara- cara  eksekusi  sesuai  UU  No.42 Tahun 1999 .” 10
Namun disisi lain, adanya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 masih menimbulkan beberapa kendala antara lain :
1) Debitur  akan  terbebani  dengan tambahan  biaya  pembuatan  akta jaminan  fidusia    secara  Notariil berikut biaya pendaftarannya.
2) Debitur  Perusahaan  Pembiayaan yang  terletak  di  pelosok-pelosok akan sulit melaksanakan penandatangan dihadapan Notaris karena  letaknya  jauh dari  tempat tinggal debitur.
10 Ibid
3) Kantor Pendaftaran Jaminan
Fidusia  yang  belum  sampai  ke pelosok-pelosok daerah.
4) Penggunaan  kuasa  menjaminkan secara  di  bawah  tangan  rawan akan keabsahan tanda tangannya, dan tidak semua Notaris bersedia untuk  menuangkan  dalam  Akta Notariil.
5) Berpengaruh terhadap omzet penjualan  karena  ada  beban tambahan biaya dan teknis penandatanganan akta secara
Notariil.
Kebijakan keluarnya Permenkeu berbuntut kepada lonjakan
pendaftaran  fidusia  sampai  tiga  kali lipat pada kantor-kantor pendaftaran fidusia.Terjadi Tunggakan pendaftaran  fidusia  luar  biasa  pada kantor-kantor  pendaftaran  fidusia sepanjang akhir tahun 2012, selanjutnya  Kemenhumham  terus melakukan penyempurnaan. Kuartal pertama  tahun  2015  pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah  Nomor  21  tahun  2015 tentang  Tata  Cara  Pendaftaran
Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta  Jaminan  Fidusia. Bedasarkan  latar  belakang  diatas
dapat  dirumuskan  suatu  masalah yaitu Bagaimana  Implikasi  Yuridis dengan perwujudan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012  dan  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor  21  Tahun  2015  terkait dengan kewajiban pendaftaran fidusia.
Tujuan Penelitian
Adapun  tujuan  penelitian  ini
adalah : Untuk mengetahui Implikasi Yuridis dengan perwujudan    Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012  dan  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor  21  Tahun  2015  terkait dengan kewajiban pendaftaran
Fidusia.
Metode Penelitian ini
merupakan
penelitian  hukum  (Legal  Research), yang merupakan serangkaian
tindakan atau proses untuk
menemukan hukum disebabkan terjadinya kekosongan hukum (vacuum  norm),  kekaburan  norm (obscuur  norm)  maupun  konflik norm (conflict of norm) atau
menemukan asas hukum, yang mengatur norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau  ditetapkan  oleh  lembaga  atau pejabat  yang  berwenang  melalui prosedur  yang  ditetapkan  dalam peraturan perundang-undangan, khususnya  yang  berkenaan  dengan norma  yang  mengatur mengenai pendaftaran fidusia.

## Pembahasan
Menurut    UUJF,  Perjanjian Jaminan  Fidusia    dilakukan  melalui dua  tahap yaitu  tahap  pembebanan dan    tahap  pendaftaran    jaminan fidusia.    Serta  yang    dapat    menjadi objek  jaminan fidusia  adalah  benda bergerak  maupun    yang    tidak bergerak    dan  benda-benda    lain yang    tidak    dapat  dibebani    oleh jaminan hak tanggungan. Berdasarkan    Pasal    5    ayat    (1) Undang-Undang    Jaminan    Fidusia disebutkan    bahwa    pembebanan benda dalam  Jaminan Fidusia dibuat dengan  akta  notaris  dalam  bahasa Indonesia    dan    merupakan    akta Jaminan    Fidusia.    Dalam    Pasal 1868 KUHPerdata    menyebutkan suatu  akta    otentik    adalah    suatu akta  yang dibuat dalam bentuk yang
ditentukan  oleh    Undang-undang, dibuat  oleh dan  dihadapan  Pejabat Umum    yang  berkuasa    untuk    itu dimana  akta tersebut  dibuat.  Maka dari    itu    akta  notaris  merupakan salah  satu  bentuk akta otentik. Adapun    syarat-syarat    untuk membuat akta Fidusia adalah : 1) Apabila debitornya perorangan :
a) Identitas debitor
b) Identitas kreditor
c) NPWP  debitor dan kreditor
d) Surat    Perjanjian    Kredit dari bank
e) BPKB    dan    STNK    dari Barang yang akan difidusiakan 2) Apabila debitornya perusahaan : a) Akta Perusahaan; b) Identitas pengurus
perusahaan    yaitu    kalau  CV adalah  Persero Pengurus  dan Persero  Komanditer,    apabila berbentuk  PT  adalah direksi dan komisaris.
c) NPWP    pengurus  perusahaan
dan perusahaan
d) Surat    Perjanjian    Kredit  dari
bank
e) BPKB    dari    Barang    yang akan    difidusiakan  Invoice untuk alat-alat berat.
Setelah    semua    persyaratan terpenuhi,  maka  dituangkan  dalam bentuk    akta    dan    ditandatangani oleh para  penghadap  yaitu  kreditor dan  debitor.    Apabila    tahapan pembebanan  telah    dilaksanakan maka  akta jaminan  fidusia  tersebut wajib didaftarkan 11 .
Pendaftaran    Jaminan    Fidusia akan    melahirkan    hak    kebendaan, sehingga
kedudukan kreditor
menjadi    kreditor  preferen  dengan segala    hak    istimewa    yang diberikan  oleh    undang-undang. Oleh    karena  pendaftaran    tersebut secara    tidak  langsung    memberikan manfaat  bagi pihak  kreditor,  maka kewajiban pendaftaran  berlaku  pada pihak  penerima    fidusia    (kreditor) sedangkan    debitor    tidak    memiliki kepentingan    atas    didaftarkan    atau tidaknya    jaminan    tersebut,    bahkan debitor    akan    lebih    diuntungkan
11 hal  ini  berdasarkan ketentuan Pasal 11  ayat    (1)  Undang-Undang    Nomor    42 Tahun    1999  Tentang    Jaminan    Fidusia bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan
seandainya  benda  yang  diserahkan sebagai    jaminan    fidusia    tidak didaftarkan  oleh  pihak  kreditor.
Selain    oleh    pihak    penerima fidusia  sendiri,  pendaftaran  dapat diwakilkan  kepada    kuasa    atau wakilnya   yang ditunjuk  secara  sah oleh    penerima  fidusia 12 .    Namun Pendaftaran    Jaminan    Fidusia    ini terdapat   kelemahan   dalam  praktek pelaksanaannya    yang    dinilai kurang  praktis    dan    prosesnya memakan  waktu    yang    lama sehingga berakibat mengabaikan peraturan    bahwa  objek  jaminan fidusia  harus  di  daftarkan  di  Kantor Pendaftaran Fidusia.
Menyangkut tata cara pendaftaran    jaminan    fidusia    ini telah  mengalami    perubahan    alur proses  yaitu    dari    manual    proses menjadi  online  proses  pada tahap pendaftaran hingga tahap pembayarannya  dilakukan    secara elektronik (online). Hal  ini  diawali
12 Tata    cara    pendaftaran    jaminan fidusia yang dilakukan oleh penerima fidusia diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor    42 Tahun    1999    Tentang  Jaminan  Fidusia diatur  pada  Pasal  11  sampai    dengan    Pasal 18  serta  tata cara  pendaftaran  fidusia  ini juga  diatur    lebih    lanjut    dalam    Peraturan Pemerintah    Nomor    86    Tahun    2000 Tentang    Tata    Cara    Pendaftaran  Jaminan Fidusia.
dengan munculnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 Tentang
Pendaftaran    Jaminan    Fidusia    Bagi Perusahaan    Pembiayaan    Yang Melakukan  Pembiayaan  Konsumen Untuk  Kendaraan  Bermotor  dengan Pembebanan    Jaminan    Fidusia, yaitu  pada    Pasal    2    menyebutkan bahwa  Perusahaan    Pembiayaan wajib mendaftarkan  jaminan  fidusia pada  Kantor    Pendaftaran    Fidusia paling  lama    30    (tiga    puluh)    hari kalender  terhitung    sejak    tanggal perjanjian  pembiayaan    konsumen, maka  tentunya    hal    ini    membuat para pelaku  perusahaan  pembiayaan melakukan    pendaftaran    jaminan fidusia  yang  jumlahnya  tentu  tidak sedikit  diseluruh  Indonesia  kepada notaris. Sehingga guna menanggulangi  hal  tersebut  melalui Surat  Edaran  Dirjen  AHU,  nomor AHU-06.OT.03.01    tahun    2013 tentang    Pemberlakuan    Sistem Administrasi    Pendaftran    Jaminan Fidusia    secara    Elektronik (Online System) maka    terhitung    sejak tanggal    5    Maret    2013,    Kantor Pendaftaran    Fidusia    tidak    lagi menerima    pendaftaran    jaminan
fidusia  secara  manual  dikarenakan telah    diterbitkannya    sistem    online dalam    melakukan    pendaftaran jaminan  fidusia  yang  dapat  diakses melalui    kantor-kantor    notaris    di seluruh    Indonesia    yang    telah terdaftar dan memiliki username dan password  yang  bersifat  rahasia.
Dengan keluarnya Peraturan Menteri Keuangan nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran  Jaminan  Fidusia bersifat “wajib” Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang melakukan  Pembiayaan  Konsumen
untuk  kendaraan  bermotor dengan pembebanan  jaminan  fidusia. Pada intinya mewajibkan semua Perusahaan  Pembiayaan  Non  Bank dalam pembiayaan kendaraan bermotor untuk mendaftarkan jaminan  Fidusia  yang  telah  mereka pungut biayanya ke KPF paling lama 30  hari  sejak  perjanjian  Pembiayaan dengan  konsekuensi  larangan  untuk melakukan eksekusi dalam hal kegagalan  bayar  (default),  apabila belum terbit sertipikat jaminan fidusia  dan  pencabutan  izin  usaha perusahaan pembiayaan tersebut
apabila jaminan fidusia tidak didaftarkan.
Kebijakan  ini  telah  berakibat  kepada lonjakan  jumlah  pendaftaran  Fidusia sampai  tiga  kali  lipat  pada  Kantor- kantor  pendaftaran  Fidusia.  Terjadi tunggakan  pendaftaran  Fidusia  luar biasa pada kantor-kantor pendaftaran Fidusia sepanjang kuartal akhir tahun 2012.
Karena perusahaan
pembiayaan yang selama ini
mengabaikan  kewajiban  pendaftaran dipaksa untuk melakukan
pendaftaran. Situasi  ini  berlangsung sampai Februari 2013, ketika Kementerian  Hukum  dan  HAM akhirnya  meluncurkan  pendaftaran Fidusia secara online sebagai pengganti sistem manual.
Melalui Permenkumham 8/2013
tentang Pendelegasian Penandatanganan  Sertifikat  Jaminan Fidusia Secara Elektronik, Permenkumham 9/2013 tentang Pemberlakuan  Pendaftaran  Jaminan Fidusia Secara Elektronik,
Permenkumham 10/2013 tentang
Tata  Cara  Pendaftaran  Jaminan Fidusia  Secara  Elektronik  dan  SE Dirjen  AHU  No  AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Operasionalisasi
Sistem Pendaftaran Fidusia Elektronik (online) pendaftaran
Fidusia  telah  sepenuhnya  dilakukan secara online, dan menutup lembaran pendaftaran Fidusia manual ke dalam khazanah  sejarah.  Pasca  Fidusia Online, waktu yang diperlukan untuk melakukan pendaftaran Fidusia dipotong  menjadi  hanya  7  menit. Selanjutnya,  Kemenkumham  terus melakukan  penyempurnaan.  Kuartal pertama  2015  pemerintah  telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 21  Tahun  2015 tentang  Tata Cara  Pendaftaran  Jaminan  Fidusia
Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan
Fidusia  yang  merubah  PP  86  Tahun 2000. Pemerintah juga telah mengatur kembali Tarif PNBP
Fidusia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun
2015 yang antara lain menghapuskan
PNBP  bagi pencabutan  pendaftaran, yang diharapkan mendorong kepatuhan  pemberi  Fidusia  untuk melakukan pencabutan.
Selain  itu,  fasilitas  Fidusia Online sendiri telah menjalani setidaknya  satu  kali  penyempurnaan. Pada September
2014 dalam kerangka AHU online, sistem
Fidusia  Online  baru  yang  memuat informasi lebih komprehensif diluncurkan oleh Ditjen AHU
Kemenkumham. Sistem Fidusia
Online  yang  dimutakhirkan  tersebut memuat  lebih  banyak  informasi  dan memungkinkan dilakukannya penelusuran informasi sederhana terhadap database Fidusia.
Melalui cara baru ini, pelayanan jasa  hukum    di    bidang    fidusia diharapkan lebih  cepat,  akurat  dan bebas  pungutan    liar    dalam mengurus  pendaftaran    jaminan fidusia  serta bertujuan  agar  seluruh pendaftaran  jaminan    fidusia    dapat terdata    secara  nasional  dalam database  Ditjen  AHU  sehingga  asas publisitas meningkat. Berkenaan dengan    tata    cara  pendaftaran jaminan    fidusia    online  kemudian pada    tanggal  6  April  2015 diundangkan    Peraturan    Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara    Pendaftaran    Jaminan    Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia    yang    menggantikan Peraturan    Pemerintah    Nomor    86 Tahun    2000    Tentang    Tata    Cara Pendaftaran    Jaminan    Fidusia    Dan
Biaya    Pembuatan    Akta    Jaminan Fidusia.
Dalam    peraturan    pemerintah yang baru ini  juga adanya Penetapan Resmi    Standard    biaya    pembuatan akta jaminan fidusia. Pembuatan akta Jaminan    Fidusia    dikenakan    biaya
yang besarnya ditentukan
berdasarkan    nilai    penjaminan 13 .
Pada    Peraturan    Pemerintah  Nomor 21  Tahun  2015  Tentang  Tata  Cara Pendaftaran    Jaminan    Fidusia  Dan Biaya  Pembuatan  Akta  Jaminan Fidusia terdapat beberapa aturan baru yang    telah    disesuaikan    dengan perkembangan, antara lain :
1) Adanya    ketentuan    jangka waktu  pendaftaran    jaminan fidusia  yaitu    akta    jaminan fidusia  harus segera  didaftarkan secara    online  dalam    jangka
13 Ketentuan tercantum  pada  Pasal  18 dengan  ketentuan  sebagai  berikut  : 1) nilai penjaminan sampai dengan Rp100.000.000,00    (seratus    juta  rupiah), biaya  pembuatan  akta paling  banyak  2,5%
(dua koma  lima  perseratus),  2) nilai
penjaminan    di    atas  Rp100.000.000,00 (seratus    juta  rupiah)    sampai    dengan Rp1.000.000.000,00,  (satu  miliar  rupiah), biaya  pembuatan  akta paling  banyak  1,5% (satu    koma  lima  perseratus);  dan  nilai penjaminan    di atas  Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah),  biaya  pembuatan  akta berdasarkan    kesepakatan    antara  notaris dengan  para  pihak,    tetapi  tidak    melebihi 1%    (satu  perseratus)    dari    objek    yang dibuatkan aktanya.
waktu  paling    lama  30    hari terhitung sejak tanggal
pembuatan akta jaminan fidusia.
2) Adanya    kewajiban    bagi    para Penerima    Fidusia,    kuasa    atau wakilnya untuk memberitahukan penghapusan    Jaminan    Fidusia serta    pemberitahuan    ini    juga diatur    jangka    waktunya    yaitu wajib    memberitahukan    kepada Menteri    dalam    jangka    waktu paling  lama  14  (empat  belas) hari    terhitung    sejak    tanggal hapusnya    Jaminan    Fidusia. Pemberitahuan    penghapusan fidusia    ini    tidak    dikenakan biaya,    maka    dengan    tidak adanya    biaya    yang    dikenakan diharapkan    para    Penerima Fidusia,    kuasa    atau    wakilnya dapat    segera    melakukan pemberitahuan    penghapusan Jaminan Fidusia tersebut.
3) Besarnya    biaya    pembuatan
akta Jaminan Fidusia
ditentukan  berdasarkan    nilai penjaminan  yang    mengacu pada  besarnya biaya  pembuatan akta    yang  diatur    dalam    Pasal 36    ayat    (3)  Undang-Undang Nomor  30 Tahun 2004  tentang
Jabatan  Notaris    yang    saat    ini undang-undang    tersebut    telah diubah dengan  Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2014  tentang Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor  30 Tahun  2004  tentang Jabatan Notaris.
4) Adanya    ketentuan    yaitu seluruh  data    yang    diisi    dalam Permohonan
Pendaftaran Jaminan    Fidusia,    Permohonan Perbaikan    Sertifikat    Jaminan Fidusia, Permohonan
Perubahan  Sertifikat    Jaminan Fidusia,    serta  Pemberitahuan Penghapusan  Sertifikat  Jaminan Fidusia  secara  elektronik    dan penyimpanan dokumen  fisiknya menjadi tanggung
jawab Penerima  Fidusia,  kuasa  atau wakilnya. Disisi  lain  berkenaan  dengan hapusnya    jaminan    fidusia    adalah tidak    berlakunya    lagi    jaminan fidusia  tersebut.    Hal    ini    sesuai dengan    arti    kata    hapus  menurut KBBI    bahwa    penghapusan  berasal dari  kata  hapus  yang  berarti  tidak terdapat    atau    tidak    terlihat    lagi, hilang,  musnah,    lenyap    atau diampuni.    Terdapat    beberapa
penggunaan  istilah  dalam  peraturan perundang-undangan tentang jaminan  fidusia  yang  pada  intinya mempunyai    satu    maksud    yang sama,    yaitu    agar    jaminan    fidusia yang    terdaftar  dapat    dihilangkan dari  buku  daftar  fidusia.
Pengaturan penghapusan jaminan    fidusia    dapat    ditemukan dalam    Undang-Undang  Jaminan Fidusia  Nomor  42  tahun  1999      dan Peraturan  Pemerintah  Nomor  21 Tahun  2015,    namun    dalam peraturan    tersebut    memiliki beberapa    perbedaan.    Dalam Undang-Undang  Jaminan  Fidusia Nomor  42  tahun  1999      yang disebutkan subjek yang
melaksanakan    penghapusan    adalah penerima fidusia sebagaimana disebutkan dalam pasal  25 ayat ( 3 ) penerima  fidusia  memberitahukan kepada  Kantor  Pendaftaran  Fidusia mengenai  hapusnya  jaminan  fidusia. Sedangkan    dalam    Peraturan Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2015 diatur    lain,    dalam    Pasal    16    ayat (2) kewajiban  tersebut  tidak  hanya dapat    dilaksanakan    oleh    penerima fidusia    saja  namun    juga    dapat
dilaksanakan    oleh    kuasa    atau wakil  dari  penerima  fidusia.
Ketentuan  Pasal  16  ayat  (2) Peraturan  Pemerintah    Nomor    21 tahun  2015  menentukan    adanya kewajiban  kepada penerima  fidusia, kuasa    atau    wakilnya    untuk memberitahukan    kepada    Menteri tentang    adanya    jaminan    fidusia yang  hapus.
Ketentuan  Peraturan Pemerintah Nomor  21  Tahun  2015    yang memberikan    kewajiban    untuk melakukan  pemberitahuan  memang telah  memberikan  perumusan  yang lebih    baik    dibandingkan    dengan perumusan    dalam    Undang-Undang Jaminan Fidusia  yang  dinilai  tidak memberikan  adanya kepastian hukum untuk
melakukan penghapusan    jaminan    fidusia    dan seolah-olah   hanya  bersifat  sebagai anjuran    untuk    memberitahukan kepada    KPF  tentang    hapusnya jaminan  fidusia  dan  bukan  sebagai suatu keharusan. Meskipun demikian  ternyata  dalam  Peraturan Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2015 tidak    memberikan    sanksi    apapun apabila  penerima    fidusia,    kuasa atau wakilnya tidak
memberitahukan    kepada    Kantor Pendaftaran  Fidusia.    Tidak  adanya sanksi yang mengancam menyebabkan    penerima    fidusia, kuasa  atau  wakilnya  merasa  bahwa penghapusan    fidusia    tidak    akan memiliki    konsekuensi  sekalipun tidak dilakukan.
Menurut  pendapat  M.  Bahsan, “  bahwa    penghapusan    harus dilakukan  terutama  terhadap  objek dari    lembaga    jaminan    yang sewaktu pembebanannya disyaratkan    untuk    melakukan kewajiban    pendaftaran.    Misalnya seperti    lembaga    jaminan      hipotek, hak    tanggungan,    atau    jaminan fidusia”. 14
Proses    penghapusan    yang paling  banyak    diketahui    oleh masyarakat    adalah    “    pada    hak tanggungan, setelah    hutangnya lunas  maka  hak  tanggungan  hapus dan    perlu    untuk    dilakukan penghapusan  ( roya atau  pencoretan )  agar  tanah  yang  semula  dibebani dengan    hak    tanggungan  menjadi
14 M. Bahsan, Hukum  Jaminan  dan Jaminan  Kredit  Perbankan  Indonesia, (Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada,  2008), hlm.  147.
bersih    dari    statusnya    sebagai jaminan” 15
Pada    kenyataannya    penerima fidusia    banyak    yang    tidak melaksanakan penghapusan  jaminan fidusia,    karena    adanya    anggapan apabila    utang    tersebut  telah dilunasi  maka  akan  menjadi  hapus demi    hukum    dan    tidak    perlu melakukan perbuatan  apapun.  Pihak dealer    juga    menyatakan    bahwa tidak    mengetahui    adanya  sanksi bahwa    apabila    belum    dilakukan penghapusan,    maka    akibatnya benda    objek  jaminan    fidusia tersebut    tidak    dapat    didaftarkan kembali.  Berdasarkan  pelaksanan di lapangan,    selama    ini    pendaftaran jaminan  fidusia  untuk  objek   yang belum  dilaksanakan    penghapusan masih    dapat    dilakukan    dan    tidak pernah    terjadi  penolakan    dari sistem  fidusia  elektronik  tersebut.
Pemberian    jangka    waktu selama    14    (empat    belas)    hari memang    dinilai    sangat    singkat dibandingkan  dengan  jangka  waktu pendaftaran,    yaitu    30    (tiga  puluh) hari.    Pelaksanaan    penghapusan jaminan    fidusia    dengan    cara
15 Ibid hlm.  148.
elektronik memang hanya membutuhkan    waktu    beberapa menit    saja,    namun    seringkali pemberi  fidusia  tidak  mendapatkan edukasi    yang    cukup    tentang adanya  keharusan untuk  melakukan penghapusan    jaminan    fidusia sehingga    meskipun    penerima fidusia    telah    memberikan    surat kuasa    tetapi    debitor    atau    pemberi fidusia    tidak  mengetahui    bahwa terdapat kewajiban untuk melakukan    penghapusan    jaminan fidusia.    PP    Fidusia    hanya mengatur    jangka    waktu    tanpa memberikan  sanksi  apapun  apabila penghapusan  jaminan  fidusia  tidak dilaksanakan    setelah    14    (empat belas)    hari,    sanksi    yang    paling mungkin    adalah    bahwa    benda yang    masih    terdaftar  dan    belum dilakukan    penghapusan    tersebut tidak    dapat    didaftarkan    kembali sebagaimana    dimaksud dalam ketentuan    Pasal    17    ayat    (2)    PP Nomor  21  Tahun  2015    sehingga akibatnya    adalah    pemberi    fidusia sebagai  pihak  yang  dirugikan.
Ketentuan    dalam    PP  Nomore
21 Tahun 2015 memang menyatakan    bahwa    apabila    belum
dilakukan    penghapusan, maka benda  objek  jaminan  tersebut  tidak dapat    didaftarkan    (sekalipun utangnya  telah  lunas).
Menurut  Fred  B.G.  Tumbuan, sebagaimana    yang    dikutip    oleh Gunawan    Widjaja    dan    Ahmad Yani  menyatakan    bahwa    dengan hapusnya    jaminan    fidusia,    tidak perlu  dilakukan pengalihan  kembali
(retro-overdracht) atas hak kepemilikan  yang  sebelumnya telah beralih    dari    pemberi    fidusia kepada    penerima    fidusia.    Hal    ini sesuai    dengan  sifat    perjanjian tambahan    dan    perjanjian    jaminan fidusia    yang    mengandung  adanya syarat  batal  di  dalamnya. 16
Syarat    batal    berdasarkan ketentuan    Pasal    1265    KUHPer adalah    :    “syarat    yang    apabila dipenuhi,    menghentikan    perikatan, dan  membawa    segala    sesuatu kembali,    pada    keadaan    semula, seolah-olah  tidak  pernah ada  suatu perikatan”.  Dengan  demikian,  jika utang    telah    dilunasi    oleh    debitor maka  dengan    sendirinya    hak kepemilikan    akan  kembali    kepada
16 Gunawan  Widjaja dan  Ahmad  Yani, op.cit., hlm.  155.
pemberi  fidusia.   Kedudukan  benda memang    akan    langsung    kembali kepada  pemberi  fidusia, akan  tetapi status    dari    benda    objek    jaminan tersebut  masih    tetap    terus  melekat dan  terdaftar    dalam    buku    daftar fidusia    atau    sistem    pendaftaran fidusia  sampai  ada perbuatan  untuk melakukan  penghapusan.  Termasuk apabila    dikemudian    hari,    benda yang    pernah    digunakan    sebagai objek    jaminan    tersebut    dialihkan kepada  pihak    lain    maka    jaminan fidusia    dianggap    masih    tetap berlaku,    karena    masih  berstatus terdaftar.    Hal    ini    sesuai    dengan sifat  dari  jaminan  kebendaan  yang selalu  mengikuti    bendanya    dan dapat    dipertahankan    terhadap siapapun, namun terdapat pengecualian    dalam    hal    benda objek  jaminan  fidusia  yang  berupa benda  persediaan.    Sebagaimana ketentuan    Pasal    21    UUJF menentukan bahwa benda persediaan    yang    dijadikan    objek jaminan    fidusia    dapat    dialihkan asalkan    dengan    cara  dan  prosedur yang    lazim    dalam    bidang perdagangan.
Sesuai  dengan  ketentuan  dalam Pasal  4  UUJF 17 ,  perjanjian  jaminan fidusia  merupakan  bentuk  perjanjian tambahan atau perjanjian ikutan yang memiliki  sifat  bergantung  pada perjanjian pokoknya. Perjanjian tambahan  tidak  pernah  ada  apabila perjanjian pokoknya tidak ada.
Dalam hal perjanjian pokoknya telah hapus  maka  perjanjian  tambahan akan  ikut  hapus,  tetapi  tidak  berlaku yang  sebaliknya  yaitu  hapusnya perjanjian  jaminan  tidak  berarti perjanjian pokok menjadi ikut hapus.
Pengaturan penghapusan jaminan  fidusia  dapat  ditemukan dalam UUJF dan Peraturan
Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2015, namun dalam  peraturan  tersebut memiliki beberapa perbedaan. Dalam UUJF  yang  disebutkan  subjek  yang melaksanakan  penghapusan  adalah penerima  fidusia,  sedangkan  dalam Peraturan Pemerintah Fidusia  diatur lain,  dalam  Pasal  16  ayat  (2) kewajiban tersebut tidak hanya dapat dilaksanakan  oleh  penerima  fidusia
17 Pasal  4  UUJF  :  jaminan  fidusia merupakan  perjanjian  ikutan  dari  suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban  bagi  para  pihak  untuk  memenuhi suatu prestasi.
saja  namun  juga  dapat  dilaksanakan oleh  kuasa  atau  wakil  dari  penerima fidusia. setelah dilakukan penghapusan  maka  harus  dilakukan pemberitahuan kepada KPF.
Dalam praktenya Meskipun demikian  ternyata  dalam  Peraturan Pemerintah Fidusia tidak
memberikan  sanksi  apapun  apabila penerima fidusia, kuasa atau wakilnya tidak memberitahukan kepada  KPF.  Tidak  adanya  sanksi yang mengancam menyebabkan penerima fidusia, kuasa atau
wakilnya merasa bahwa
penghapusan  fidusia  tidak  akan memiliki konsekuensi sekalipun tidak  dilakukan.  Pada  kenyataannya penerima  fidusia  banyak  yang  tidak melaksanakan  penghapusan  jaminan fidusia,  karena  adanya  anggapan apabila  utang  tersebut  telah  dilunasi maka  akan  menjadi  hapus  demi hukum  dan  tidak  perlu  melakukan perbuatan apapun.
Meskipun  biaya  penghapusan telah  digratiskan,  tetapi  apabila pemberi  fidusia  meminta  tolong kepada  notaris  untuk  melakukan penghapusan  maka  tentulah  harus mengeluarkan  biaya  untuk  jasa
notaris.
Penghapusan fidusia
seharusnya wajib  dilakukan  sesegera mungkin  setelah  utangnya  lunas  dan sebelum objek benda jaminan fidusia tersebut  dibebani  dengan  utang  yang lain (dijadikan jaminan utang kembali).  Bahkan  dalam  ketentuan pasal yang sama,  yaitu Pasal 16 ayat (2)  PP  Nomor  21  Tahun  2015 disebutkan  bahwa  jangka  waktu paling  lama  adalah  14  (empat  belas) hari  sejak  tanggal  hapusnya  jaminan fidusia.  Pengaturan  jangka  waktu terkait pelaksanaan penghapusan jaminan  fidusia  juga  merupakan  hal baru  yang  tidak  diatur  sebelumnya dalam UUJF.

## Simpulan
Peraturan  Menteri  Keuangan
Nomor
130/PMK/010.2012 menyatakan Perusahaan  pembiayaan wajib  mendaftarkan  jaminan  fidusia pada  Kantor  Pendaftaran  Fidusia paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak  tanggal  perjanjian  pembiayaan konsumen”.  Apabila dilanggar maka
sanksinya bagi perusahaan pembiayaan  adalah  :    Peringatan, Pembekuan  kegiatan  usaha  dan sanksi paling berat berupa
Pencabutan  izin  usaha,  sehingga diharapkan memberi efek jera kepada perusahaan pembiayaan.
Muncullah Peraturan Pemerintah Nomor    21  Tahun  2015  tentang sistem Fidusia online, ini  merupakan penyempurnaan    pengaturan  sistem- sistem    atau    sebagai  peraturan pelaksana  pendaftaran    jaminan fidusia  secara  sistem  online,  dari sistem  pendaftaran  terdahulu    yaitu sistem manual.  Dimana  pendaftaran jaminan    fidusia    dengan  sistem online    ini  memudahkan notaris dalam melakukan pendaftaran jaminan    fidusia    serta    tidak memakan  waktu  cukup  lama  yang mana pendaftaran  dapat diselesaikan dalam  waktu beberapa menit. Untuk menjamin  kepastian  hukum  kreditor, maka  PP  Nomor  21  tahun  2015 mengatur  jangka waktu pendaftaran jaminan    fidusia  secara  online      30 (tiga puluh) hari sejak ditandatanganinya    akta  jaminan fidusia.
Penghapusan  jaminan  fidusia disebabkan  karena  adanya  :  (1) Hapusnya utang yang dijamin dengan  Fidusia  (2)  Pelepasan  hak atas  Jaminan  Fidusia  oleh  Penerima
Fidusia,  atau(3)  Musnahnya  benda yang menjadi obyek Jaminan
Fidusia.
Seluruh  data  atas  pendaftaran jaminan  fidusia,  perbaikan  sertipikat
jaminan fidusia, perubahan sertipikat jaminan fidusia, penghapusan sertipikat jaminan fidusia dan penyimpanan dokumen fisiknya menjadi  tanggung  jawab  penerima fidusia, kuasa atau wakilnya.

## Daftar Pustaka
Nurwidiatmo, 2011, Kompilasi Bidang Hukum Tentang Leasing, Jakarta BPHN. M.  Bahsan,  2008 Hukum    Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, Jakarta : Raja
Grafindo Persada.
Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani.
2001 Jaminan Fidusia,
Bandung  :  Raja  Grafindo
Persada. Undang-Undang Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor  42  Tahun  1999 tentang Jaminan Fidusia Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia  Nomor  86  Tahun 2000  tentang  Tata  Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan  Akta  Jaminan Fidusia Republik Indonesia, Peraturan Menteri  Keuangan  Nomor 130  /PMK.010/Tahun  2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan Pembiayaan Konsumen untuk  Kendaraan  Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia Republik Indonesia Peraturan Menteri  Hukum  dan  Hak Asasi  Manusia  Republik Indonesia Nomor  10 Tahun 2013  tentang  Tata  Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik. Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor  21  Tahun 2015  Tentang  Tata  Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan  Akta  Jaminan Fidusia.