p-ISSN : 2549-3361 e-ISSN : 2655-7789

## PROBLEMATIKA KEWENANGAN PEMBUATAN AKTA PERTANAHAN OLEH NOTARIS DAN PPAT DI TINJAU DARI PASAL 15 AYAT (2) UUJN

## Siti Chayatun
Fakultas Hukum, Magister Kenotariatan,Universitas Narotama Jalan Arief Rachman Hakim No.51 Surabaya E-mail: sitikandi4@gmail.com

## M.Saleh
Fakultas Hukum, Magister Kenotariatan,Universitas Narotama Jalan Arief Rachman Hakim No.51 Surabaya E-mail: saleh.nwa@gmail.com

## Abstrak
Dalam Pasal 15 ayat 2 huruf f UUJN menegaskan bahwa Notaris berwenang membuat  akta  yang  berkaitan  dengan  pertanahan.  Ketentuan  pasal  tersebut masih  belum  dapat  dilaksanakan,  karena  keberadaan  PPAT  dipertahankan oleh  Pemerintah.  Kondisi  ini  menimbulkan  adanya  konflik  norma  terkait kewenangan  Notaris  dan  PPAT  dalam  membuat  akta    terkait  pertanahan. Metode  Penulisan  ini  didasarkan  pada  penelitian  hukum  yuridis  normatif, yaitu  penelitian  yang  dilakukan  untuk  mengkaji/  menganalisa  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  dan  sifatnya  yang  normatif.  Pendekatan masalah  yang  dipergunakan  dalam  penyusunan  penelitian  ini  adalah pendekatan  undang-undang  ( statute  approach )  dan  pendekatan  konseptual ( conceptual approach). Hasil pembahasan ini adalah Menghadapi terjadinya benturan  kewenangan  antara  Notaris  dan  PPAT  dalam  membuat  akta pertanahan,  karena  undang-undang  tidak  memberikan  solusi  penyelesaian, maka seharusnya kita kembalikan pada asas hukum yang berlaku,
Kata Kunci : Notaris, PPAT, Kewenangan, Asas Hukum.

## Abstract
In Article 15 paragraph 2 letter f UUJN confirms that the Notary has a deed related  to  land.  The  provisions  of  the  article  still  cannot  be  implemented, because  the  existence  of  PPAT  is  maintained  by  the  Government.  This condition  creates  a  conflict  of  norms  related  to  Notaries  and  PPAT  in making  land  related  deeds.  This  writing  method  is  based  on  normative juridical legal research, namely research conducted to examine/analyze the applicable laws and regulations and are normative in  nature. The problem approach  used  in  the  preparation  of  this  research  is  the  legal  approach (statute  approach)  and  the  conceptual  approach  (conceptual  approach).

## PROBLEMATIKA KEWENANGAN PEMBUATAN AKTA PERTANAHAN OLEH NOTARIS
DAN PPAT DI TINJAU DARI PASAL 15 AYAT (2) UUJN( Siti Chayatun,M.Saleh)
The  result  of  this  discussion  is  facing  the  power  of  attorney  between  the Notary  and  the  PPAT  in  making  the  land  deed,  because  the  law  does  not provide a settlement solution, then we should return it to the applicable law, Keywords: Notary, PPAT, Authority, Legal Principles.

## PENDAHULUAN
Indonesia diketahui merupakan negara agraris, yaitu menggantungkan  sebagian  besar  mata  pencaharian  penduduknya  pada bidang  pertanian.  Sebagai  negara  agraris  maka  keberadaan  tanah  sangat penting  bagi  Indonesia.  Tanah  secara  yuridis  sebagai  sebagai  permukaan bumi.  Dalam  pasal  4  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  1960  yang dikenal  dengan  sebutan  Undang-Undang  Pokok  Agraria  (disingkat  UUPA) disebutkan  bahwa  hak  atas  permukaan  bumi  disebut  dengan  “tanah”  yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum.
Kata-kata  badan  hukum  ini  bisa  bersifat  privat  dan  badan  hukum publik  (negara).  Negara  dengan  hak  menguasai  tanah  mempunyai kewenangan untuk mengatur peruntukan tanah dan penguasaan tanah-tanah oleh  perorangan  dan  badan  hukum  serta  perbuatan-perbuatan  hukum  atas tanah  tersebut.  Berdasarkan  hak  menguasai  dari  negara  tersebut  maka kemudian melalui undang-undang ditentukan adanya hak-hak atas tanah apa saja yang dapat dimiliki dan dikuasai oleh perorangan dan badan hukum.
Istilah  “tanah”  oleh  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  tahun  1997 tentang  pendaftaran  tanah  diartikan  sebagai  bidang  tanah  yaitu  bagian permukaan  bumi  yang  merupakan  satuan  bidang  yang  terbatas.  Pengertian tersebut dalam UUPA yang meliputi juga bumi, air dan ruang angkasa.
Peraturan  perundang-undangan  telah  menentukan  bahwa  peralihan ha katas tanah harus dilakukan dan dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh pejabat.  Menurut  Pasal  19  Peraturan  Pemerintah  Nomor10  tahun  1961 tentang  pendaftaran  tanah,  peralihan  dan  pembebanan  ha  katas  tanah  harus dibuktikan  dengan  akta  yang  dibuat  oleh  pejabat  yang  ditunjuk  oleh Menteri.  Dalam  menafsirkan  ketentuan  Pasal  19  Peraturan  Pemerintah Nomor  10  tahun  1961  tersebut  kemudian  Pemerintah  membentuk  jabatan baru,  yaitu  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT)  yang  diberi  kewenangan khusus untuk  membuat  akta dibidang pertanahan. Padahal  dalam Peraturan Pemerintah  Nomor  10  tahun  1961  tidak  disebutkan  adanya  pejabat  baru untuk  membuat  akta  peralihan  dan  pembebanan  ha  katas  tanah.  Mengenai siapa pejabat  umum yang berwenang membuat akta. Termasukakta tentang tanah,  hal  ini  sebenarnya  sudah  diatur  dalam  Peraturan  Jabatan  Notaris (PJN).
Peraturan  Jabatan  Notaris  memberikan  kewenangan  kepada  Notaris untuk membuat akta apa saja mengenai perjanjian, perbuatan dan ketetapan yang  diharuskan  oleh  undang-undang  atau  dikehendaki  para  pihak  untuk dinyatakan  dalam  akta  otentik,  sepanjang  oleh  undang-undang  tidak ditunjuk pejabat lain. Dengan mendasar pada ketentuan dalam PJN tersebut, maka  pejabat  yang  ditunjuk  untuk  membuat  akta-akta  peralihan  dan pembebanan  ha  katas  tanah  sebagaimana  dimaksud  Pasal  19  Peraturan Pemerintah Nomor10 Tahun 1961 adalah Notaris.
Kewenangan  Notaris  untuk  membuat  akta-akta  termasuk  akta dibidang pertanahan kemudian direduksi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24  tahun  1997  tentang  Pendaftaran  tanah  yang  merupakan  pengganti  dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 dinyatakan bahwa peralihan ha katas  tanah  dan  hak  milik  atas  satuan  rumah  susun  melalui  jual  beli,  tukar menukar,  hibah,  pemasukan  dalam  perusahaan  dan  perdebatan  hukum pemindahan  hak  lainnya  hanya  dapat  didaftarkan  jika  dibuktikan  dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku.
Guna  mengembalikan  kewenangan  Notaris  untuk  membuat  akta kemudian dibentuk Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris  (UUJN).  Dalam  UUJN  diatur  tugas  dan wewenang  jabatan  Notaris dalam  pembuatan  akta,  salah  satunya  adalah  membuat  akta  yang  berkaitan dengan pertanahan yaitu Pasal 15 ayat (2) huruf f  Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004. Dengan adanya ketentuan baru dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f  UU  No.30  tahun  2004  maka  seharusnya  jabatan  Notaris  tidak  perlu diangkat  lagi  (merangkap)  sebagai  PPAT  seperti yang  sekarang  ini  terjadi. Dengan  demikian  maka  Notaris  berwenang  membuat  akta-akta  yang berkaitan  dengan  pertanahan  tanpa  harus  terlebih  dahulu  diangkat  sebagai PPAT  oleh  Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN).  Namun,  banyak  pihak menyangsikan  ketentuan  Pasal  15  ayat  (2)  huruf  f  UUJN  tersebut  dapat diterapkan dalam praktek.
Seiring  berjalannya  waktu,  UUJN  tahun  2004  telah  diubah  dengan UU  No.2  tahun  2014,  namun  ketentuan  Pasal  15  ayat  (2)  huruf  f  tidak tersentuh,  faktanya  ketentuan  tersebut  hingga  saat  ini  tidak  berjalan  dalam praktek di lapangan.
Dari  uraian  latar  belakang  tersebut  diatas,  timbul  adanya  konflik norma terkait kewenangan PPAT dan kewenangan Notaris dalam membuat akta  pertanahan.  Maka  penulis  tertarik  untuk  mengkaji/menganalisa problematika  hukum  tersebut,  dengan  judul “Problematika  Kewenangan Pembuatan Akta Pertanahan Oleh Notaris Dan PPAT Ditinjau dari Pasal 15 ayat (2) UUJN”.

## PROBLEMATIKA KEWENANGAN PEMBUATAN AKTA PERTANAHAN OLEH NOTARIS DAN PPAT DI TINJAU DARI PASAL 15 AYAT (2) UUJN( Siti Chayatun,M.Saleh)

## METODE PENELITIAN
Penulisan  ini  menggunakan  pendekatan  yang  didasarkan  pada penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengkaji peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  sifatnya  yang  normatif sehingga tipe kajiannya adalah ajaran hukum murni yang mengkaji law as it written  in  the  books. Tipe  penelitian  yang  digunakan  dalam  penyusunan penulisan  ini  adalah  yuridis  normatif,  artinya  permasalahan  yang  diangkat, dibahas  dan  diuraikan  dalam  penelitian  ini  difokuskan  dengan  menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. 1
Tipe  penelitian  yuridis  normatif  dilakukan  dengan  mengkaji berbagai  macam  aturan  hukum  yang  bersifat  formal  seperti  Undang- Undang,  literatur-literatur  yang  bersifat  konsep  teoritis  yang  kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan. 2
Pendekatan  masalah  yang  dipergunakan  dalam  penyusunan penelitian  ini  ialah  pendekatan  undang-undang  ( statute  approach )  dan pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach), yang  diuraikan  sebagai berikut :
1. Pendekatan  perundang-undang  ( statute  approach ),  pendekatan  ini dilakukan  dengan  menelaah  semua  undang-undang  dan  regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang dibahas. Hasil dari  telaah  merupakan  suatu  argument  untuk  memecahkan  isu  yang dihadapi.
2. Pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach), pendekatan  yang dilakukan  dengan  berpedoman  pada  pandangan-pandangan  dan doktrin-doktrin  yang  berkembang  dalam  ilmu  hukum,  konsep- konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang akan dibahas. 3
Bahan  hukum  merupakan  sarana  dari  suatu  penelitian  yang dipergunakan  untuk  memecahkan  masalah  yang  ada.  Bahan  hukum  yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder.
1. Bahan Hukum Primer
Bahan  hukum  primer  ini  dalam  hal  ini  berupa  peraturan  dasar, peraturan perundang-undangan, dan normatif hukum yang meliputi :
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. UU  No.5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar    Pokok-Pokok Agraria;
1 Johnny  Ibrahim, Teori  Dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif  , Edisi Revisi, Cetakan II, Banyumedia Publishing, Malang, 2006.h.10
2 Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum, Kencana  Prenada  Media Group.Jakarta, 2010.h.197
3 Ibid.
c. UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
d. UU  Nomor  2  Tahun  2014  sebagaimana  diubah  melalui  UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
e. PP No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah
Selain  itu  dipergunakan  pula  beberapa  ketentuan  peraturan perundang-udangan  atau  peraturan  lainnya  yang  berkaitan  dengan permasalahan  yang  akan  dibahas.  Bahan  hukum primer  tersebut,  kemudian dianalisis  untuk  memperoleh  kebenaran  pengetahuan  secara  teoritis  dan ilmiah.  Kesemuanya  itu  kemudian  dihubungkan  dan  digunakan  untuk mengembangkan  permasalahan  yang  menjadi  topik  dalam  penyusunan penelitian ini.
2. Bahan Hukum Sekunder
Sumber  bahan  hukum  sekunder  adalah  bahan-bahan  hukum  yang erat  kaitannya  dengan  bahan  hukum  primer  dan  dapat  membantu menganalisis  dan  memahami  bahan  hukum  primer  yang  telah  ada. Bahan  hukum  sekunder  memberikan  penjelasan  mengenai  bahan hukum  primer seperti misalnya hasil karya tulis ilmiah yang berupa literatur,  sehingga  dapat  mendukng  dalam  membahas  masalah- masalah yang timbul dalam rangka penyusunan penelitian ini. Selain itu  pula  bahan  hukum  sekunder  diperoleh  dari  buku-buku,  majalah, serta  data-data  penunjang  lain  yang  berkaitan  dengan  penyusunan penelitian ini.
Dari  uraian  pemaparan  latar  belakang  tersebut  diatas,  penulis  dapat merumuskan  sebagai  berikut  :    Bagaimana  penyelesaian  konflik  norma kewenangan  Notaris  dan  PPAT  mebuat  akta  pertanahan  ditinjau  dari  Pasal 15 ayat (2) huruf f UUJN?

## PEMBAHASAN
Kendati  UUJN  telah  mengatur  dan  menetapkan  dengan  jelas  dan tegas  bahwa  Notaris  berwenag  membuat  akta-akta  pertanahan,  namun faktanya  ketentuan  tersebut  hingga  saat  ini  tidak  berjalan  dalam  praktik  di lapangan.  Artinya  bagi  seorang  Notaris  yang  tidak  merangkap  jabatan sebagai  PPAT  masih  belum  berani  membuat  akta-akta  mengenai pertanahan. Hal ini disebabkan oleh terjadinya penolakan dari Kantor Badan Pertanahan  Nasional  terhadap  kewenangan  Notaris  dalam  membuat  akta pertanahan.  Apabila  akta-akta  pertanahan  dibuat  oleh  Notaris  yang  tidak merangkap  PPAT  maka  akta-akta  tersebut  oleh  Kantor  Pertanahan  tidak akan diproses untuk keperluan pendaftaran tanah.
Kantor  Pertanahan  yang  merupakan  organ  BPN  di  tingkat Kabupaten/Kota tidak mau menerima akta-akta pertanahan yang dibuat oleh Notaris  yang  tidak  menjabat  atau  merangkap  sebagai  PPAT.  Padahal

## PROBLEMATIKA KEWENANGAN PEMBUATAN AKTA PERTANAHAN OLEH NOTARIS
DAN PPAT DI TINJAU DARI PASAL 15 AYAT (2) UUJN( Siti Chayatun,M.Saleh)
menurut  Pasal15  ayat  (2)  huruf  f  UUJN  Notaris  juga  diberi  kewenangan untuk  membuat  akta-akta  pertanahan  yang  selama  ini    dijalankan  oleh PPAT.
Dari  problematika  diatas  ternyata  ketentuan  dalam  Pasal15  ayat  (2) huruf  f  UUJN  memang  menimbulkan  persoalan  dan  benturan  hukum,  baik pada tataran teoritis maupun praktis. Pada tataran teoritis, ketentuan tersebut berbenturan atau bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang lain.
Arie  Sukanti  Hutagalung,  Guru  Besar  Hukum  Pertanahan  Fakultas Hukum  Universitas  Indonesia  menyatakan,  Notaris  hanya  bisa  membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan sepanjang oleh undang-undang lain tidak  disyaratkan  wajib  dibuat  oleh  PPAT.  Di  samping  itu, masih  menurut Arie  Sukanti,  subtansi  UUJN  bertentangan  dengan  tiga  undang-undang  di bidang pertanahan yang ada, yaitu UU Pokok Agraria No.5 tahun 1960, UU Rumah  Susun  No.16  tahun  1985,  dan  UU  Hak  Tanggungan  No.4  tahun 1996. 4
Ketentuan  mengenai  wewenang  Notaris  untuk  membuat  akta pertanahan sebagaimana disebutkan Pasal  15 ayat  (2) huruf f UUJN secara sepintas  memang  sudah  jelas,  namun  ternyata  masih  menimbulkan persoalan.  Hal  ini  jika  dikaitkan  dengan  wilayah  jabatan  Notaris  yang meliputi propinsi dari tempat kedudukannya sebagaimana dimaksuid dalam Pasal  18  ayat  (2)  UUJN.  Apakah  ketentuan  tersebut  berlaku  pula  pada Notaris  dalam  menjalankan  kewenangannya  untuk  membuat  akta pertanahan, dalam arti arti apakah kewenangan Notaris untuk membuat akta pertanahan juga meliputi wilayah satu  propinsi. Dalam penjelasan Pasal  15 ayat (2) huruf f tidak dijelaskan lebih lanjut tetapi hanya dengan kata “cukup jelas”.
Problem  praktis  timbul  karena  UUJN  tidak  secara  tegas  mencabut kewenangan  PPAT  untuk  membuat  aktamengenai  tanah  sebagaimana disebutkan  dalam  UURS  No.16  tahun  1983  yang  kemudian  dicabut  dan diganti  dengan  UU  No.20  tahun  2011;  UU  Hak  Tanggungan  No.4  tahun 1996 dan PP No.24 tahun 1997.
Menghadapi  terjadinya  benturan  kewenangan  antara  Notaris  dan PPAT  dalam  membuat  akta  pertanahan,  karena  undang-undang  tidak memberikan  solusi  penyelesaian,  maka  seharusnya  kita  kembalikan  pada asas hukum  yang berlaku, yaitu lex superiori  derogate lex inferiori bahwa ketentuan  hukum  yang  lebih  tinggi  mengalahkan  ketentuan  hukum dibawahnya; lex  spesialis  derogate  legi  generalis, hukum  yang  khusus
4 Arie  Sukanti  Hutagalung,  2005, Tebaran  Pemikiran  Seputar  Masalah  Hukum Tanah, Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, Jakarta, 2005, Hal.69.
mengalahkan hukum yang bersifat umum; lex priori derogate lex posteriori, undang-undang yang belakang mengalahkan undang-undang terdahulu. 5
Dengan  demikian  untuk  menyelesaikan  konflik  kewenangan  antara Notaris dan PPAT dalam membuat akta terkait pertanahan, kita kembalikan pada Pemerintah untuk membuat suatu kebijakan.

## KESIMPULAN
1. Menghadapi  terjadinya  benturan  kewenangan  antara  Notaris  dan PPAT  dalam  membuat  akta  pertanahan,  karena  undang-undang tidak  memberikan  solusi  penyelesaian,  maka  seharusnya  kita kembalikan  pada  asas  hukum  yang  berlaku,  yaitu lex  superiori derogate  lex  inferiori bahwa  ketentuan  hukum  yang  lebih  tinggi mengalahkan  ketentun  hukum  dibawahnya; lex  spesialis  derogate legi  generalis, hukum  yang  khusus  mengalahkan  hukum  yang bersifat  umum; lex  priori  derogate  lex  posteriori, undang-undang yang belakang mengalahkan undang-undang terdahulu.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Johnny Ibrahim , 2006, Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif , Edisi Revisi, Cetakan II, Banyumedia Publishing, Malang.
Peter  Mahmud  Marzuki ,  2010, Penelitian  Hukum, Kencana  Prenada Media Group.Jakarta.
Arie  Sukanti  Hutagalung ,  2005, Tebaran  Pemikiran  Seputar  Masalah
Hukum Tanah, Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, Jakarta. Husni  Thamrin,  M.Khoidin ,  2021, Hukum  Notariat  Dan  Pertanahan,
Yogyakarta: LaksBang Justitia.

## Peraturan Perundang-undangan
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar  Pokok-Pokok Agraria;
c. UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
d. UU  Nomor  2  Tahun  2014  sebagaimana  diubah  melalui  UU  Nomor  30
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
e. PP No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah
5 Husni  Thamrin,  M.Khoidin,  2021, Hukum  Notariat  Dan  Pertanahan, Yogyakarta: LaksBang Justitia, Hal.176.