Available at https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(02), 2022, 1270-1285
Konsep Riba Dalam Fiqih Muamalah Maliyyah dan Praktiknya Dalam Bisnis Kontemporer
Elif Pardiansyah
Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa *Email korespondensi: elfardianzyah@untirta.ac.id

## Abstrak
Riba  secara  etimoloogis  berarti  bertambah  (al-ziyadah),  tumbuh  (an-numuw),  meningkat  (al-‘uluw).  Secara terminologis, riba adalah tambahan atas pokok utang yang diperjanjikan atau dipersyaratkan sebagai imbalan atas  masa  pembayaran  utang.  Riba  secara  mutlak,  tegas  dan  jelas  hukumnya  haram  menurut  al-Qur-an,  As- Sunnah,  dan  ijma  ulama.  Secara  umum  riba  dibagi  menjadi  dua  jenis,  yakni  riba  dalam  utang-piutang  (riba duyun/riba qardh) dan riba dalam jual-beli (riba buyu’).  Maqashid (tujuan) diharamkannya riba: 1) menghindari terjadi  praktik  kezaliman  terhadap  pelaku  bisnis;  2)  melanggar  kaidah  sifat  dasar  pinjaman/utang  sebagai transaksi kebaikan/sosial yang diubah menjadi transaksi bermotif bisnis; mencegah kezaliman yang dilakukan pihak  kreditur  terhadap  debitur  dengan  mengeksploitasi  bunga  atas  utang;  menghindari  gharar  dalam pertukaran/jual-beli; dan agar uang tidak menjadi komoditas yang diperjualbelikan. Kriteria riba  qardh yang diharamkan manakala tambahan utang diperjanjikan di dalam akad atau hadiah/tambahan tersebut dibayarkan sebelum pelunasan utang. Adapun riba buyu’ terjadi manakala melanggar dua kaidah riba jual-beli, pertukaran barang ribawi sejenis harus memenuhi kriteria sama kualitas dan kuantitas, serta harus tunai, jika pertukaran berbeda jenis maka syaratnya harus tunai dan boleh menetapkan margin di dlamnya. Dalam praktiknya, riba qardh  banyak  terjadi  dalam  produk  fintech,  asuransi,  pasar  modal,  perbankan  konvensional  dan  bisnis turunannya. Adapun praktik riba buyu’ terjadi dalam transaksi valuta asing, dalam pertukaran uang sejenis yang marak terjadi secara daring.
Keywords: riba duyun , riba buyu’ , maqashid riba, dhawabit riba, haram.
Saran  sitasi :  Pardiansyah,  E.  (2022).  Konsep  Riba  Dalam  Fiqih  Muamalah  Maliyyah  dan  Praktiknya  Dalam
Bisnis Kontemporer. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8 (02), 1270-1285. doi:
http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.4751
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.4751

## 1. PENDAHULUAN
Tulisan  ini  mencoba  untuk  menguraikan  secara sederhana  substansi  riba  yang  dilarang  menurut  al- Qur’an, as-sunnah dan ijma ulama. Konsep riba yang dimaksud  dalam  tulisan  ini  adalah  makna  riba  baik secara  bahasa  maupun  secara  istilah,  dasar  hukum dilarangnya riba,  maqashid  dilarangnya riba,  kriteria riba yang diharamkan, kaidah riba dalam jual-beli, dan praktik  riba  dalam  transasksi  keuangan  dan  bisnis Islam kontemporer.
Riba  merupakan  bagian  dari  transaksi  yang dilarang  di  dalam  ajaran  Islam.  Dalam  kajian  fiqih muamalah  maliyah,  kajian  tentang  riba  merupakan salah  satu  topik  yang  paling  penting  dan  substansial untuk dibahas. Pembahasan riba menjadi bagian yang urgen  karena  riba  dapat  menjadi  salah  satu  alat
identifikasi  dari  boleh  atau  tidak-nya  suatu  transaksi yang  dilakukan  dalam  bisnis  dan  keuangan  Islam. Artinya,  apabila  ada  transaksi  yang  didalamnya ditemukan adanya unsur riba, maka transaksi tersebut terlarang (haram) dalam perspektif hukum Islam.
Dengan  demikian,  fokus  tulisan  ini  adalah menjelaskan  mengenai  definisi  riba,  dasar  hukum dilarangnya riba, tahapan pengharaman riba, maqashid (tujuan  atau  target)  diharamkannya  riba, ragam dan macam-macam riba, substansi riba qardh dan  riba buyu’, dalil  larangan  riba, maqhashid larangan  riba,  kriteria  atau  batasan  ( dhawabit )  riba qardh,  kaidah  atau  rumusan  riba buyu’ ,  dan  praktik riba qardh dan riba buyu’ dalam  transaksi  keuangan dan bisnis kontemporer.
Tulisan  ini  berusaha  mengurai  substansi  riba yang  dailarang  di  dalam  ajaran  Islam.  Sering terjadinya salah faham dan faham yang salah tentang riba  memacu penulis  untuk  membuat  kajian  literatur tentang  riba  yang  dilarang,  baik  riba  dalam  utang- piutang maupun riba dalam jual-beli namun diuraikan dengan pembahasan yang mudah difahami. Pertanyaaan  yang  sering  ditanyakan  dan  harus dijawab  adalah  terkait  riba  adalah:  mengapa  riba dilarang  didalam  ajaran  Islam?  Apakah  semua tambahan yang timbul dari utang piutang adalah riba? Apa  kriteria  atau  batasan  ( dhawabit )  riba  utang- piutang  yang  diharamkan  menurut  al-Quran  dan  as- sunnah?  Apa  kaidah  riba  dalam  jual  beli?  dan bagaimana  praktiknya  dalam  transaksi  dan  bisnis Islam?

## 2. TINJAUAN LITERATUR

## 2.1. Definisi Riba
Kata  riba  berasal  dari  bahasa  Arab,  secara etimologis  berarti  bertambah( al-ziyadah ),  tumbuh ( an-numuw ),  meningkat/menjadi  tinggi  ( al-‘uluw ), menjulang  ( al-rif’ah )  dan  bertambah  ( al-rima )  (Jaih Mubarok  &  Hasanudin,  2018).  Sehubungan  dengan arti riba dari segi Bahasa tersebut, ada ungkapan orang Arab  kuno menyatakan  sebagai  berikut: “ arba  fulan 'ala fulan idza azada 'alaihi ” (seorang melakukan riba terhadap  orang  lain  jika  di  dalamnya  terdapat  unsur tambahan  atau  disebut liyarbu  ma  a’thaythum  min syaiin  lita’khuzu  aktsara  minhu (mengambil  dari sesuatu yang kamu berikan dengan cara berlebih dari apa yang diberikan) (Nasution, 1996).
Shalih  Muhammad  al-Sulthan  menjelaskan bahwa definisi riba secara terminologis diikhtilafkan (diperselisihkan). Selanjutnya al-Sulthan mengemukakan  dua  pendapat  ulama  yang  berkaitan dengan definisi riba secara istilah:
a. Ibnu Qudamah dalam kitab al-Mughni menjelaskan riba secara istilah adalah pertambahan atas (pertukaran) harta khusus, yakni harta yang diukur dengan timbangan dan takaran, baik tambahan tersebut terjadi sesame harta yang ditakar  atau  ditimbang atau  karena  penangguhan pembayaran atas pertukaran harta sejenis.
b. Menurut  al-Syarbini,  riba  secara  istilah  adalah melebihkan  harta  yang  dipertukarkan  dan penangguhan pembayaran atas harta sejenis yang dipertukarkan.
Secara  terminologi  ilmu  fiqih,  riba  adalah  tiap tambahan sebagai imbalan ( ‘iwadh ) dari penangguhan waktu  tertentu,  baik  pinjaman  itu  untuk  kebutuhan konsumtif  maupun  untuk  kebutuhan  produktif hukumnya  tetap  haram  (Abu  Zahrah,  1980).  Sejalan dengan  pendapat  di  atas,  Abdul  Rahman  al-Jaziri mengatakan para ulama sepakat bahwa tambahan atas sejumlah pinjaman ketika pinjaman itu dibayar dalam tenggang  waktu  tertentu, ‘iwadh (imbalan)  tersebut adalah  riba  (Wasilul  Chair,  2014).  Adapun Muhammad  Ali  As-Shabuni  dalam  Rawa’i  al-Bayan menjelaskan bahwa riba adalah kelebihan (atas pokok utang)  yang  diambil  oleh  kreditur  (orang  yang memberi  utang)  dari  debitur  (orang  yang  meminjam utang) sebagai imbalan atas masa pembayaran utang.
Definisi  yang  dikemukakan  Abu  Zahrah  dan Ashabuni  mirip  dengan  definisi  riba qardh atau riba duyun yaitu tambahan yang dipersyaratkan atas utang pokok,  sedangkan  definisi  yang  dijelaskan  al-Jaziri lebih mendekati definisi riba jahiliyah, yaitu tambahan akibat penangguhan waktu atas pembayaran utang.

## 2.2. Dalil Larangan Riba
2.2.1. Tahapan Pelarangan Riba dalam Al-Quran
Tidak  diragukan  lagi,  riba  merupaka  perbuatan hukum yang dilarang secara tegas di dalam al-Quran dan  as-Sunnah  (Chapra,  2007).  Dalam  surat  al- Baqarah  (2)  ayat  275  Allah  SWT  berfitman  yang artinya  “…  Allah  menghalalkan  jual  beli  dan mengharamkan  riba  …”.  Abu  Zahrah  menegeskan bahwajual beli dihalalkan karena di dalamnya terdapat keseimbangan antara untung dan rugi (al-ghunmu bil gurmi), sedangkan riba diharamkan karena melanggar kaidah diatas, melanggar keseimbangan antara untung dan  rugi,  yaitu  usaha  menguntungkan  tanpa menanggung risiko rugi (Jaih Mubarok & Hasanudin, 2018).
Pelarangan  (pengharaman)  riba  didalam  al- Qur’an dilakukan secara bertahap/ berangsur ( tadrij ) (Jaih  Mubarok  &  Hasanudin,  2018).  Di  dalam Alquran, riba disebut delapan kali dalam empat surah yang berbe- da, yakni satu kali dalam ayat 39 surah ar- Rum, satu kali dalam ayat 161 surah al-Nisa, satu kali dalam ayat 130 surah Ali Imran, tiga kali dalam ayat 275  surah  al-Baqarah,  satu  kali  dalam  ayat  276  dan ayat  278  surah  al-Baqarah  (Syarif,  2012).  Keempat surah  tersebut  secara  kronologis  menggambarkan empat  tahapan  pengharaman  riba  dalam  al-Quran (Chapra, 2007).
Dalam  Q.S  ar-Ruum  (30)  ayat  39,  Allah  Swt berfirman:
ا َم َو ۖ  ه َ للّ ٱ َدن هع اوُب ْرَي ا َ ل َ ف   هساَنل ٱ هلََٰو ْم َ أ  ىهف ا َوُب ْرَيه ل اًب ه ر نه م م ُتْيَتاَء  اَمَو
َ نو ُ ف هع ْض ُم ْ ل ٱ ُم ُه  َكهئ ََٰٓ ل و ُ أ َ ف  ه َ للّ ٱ َه ْج َو َ نو ُدي هر ُت   ةَٰوَكَز نه م مُتْيَتاَء
Artinya: Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu  berikan  berupa  zakat  yang  kamu  maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). (QS. Ar-Rum [30]: 39).
Tahap  pertama,  al-Qur-an  menolak  anggapan bahwa  riba  pada  zahirnya  seolah  menolong  mereka yang membutuhkan (Chapra, 2007). Ayat di atas juga menginformasi-kan tentang perbandingan antara riba dan  zakat.  Riba  secara  empiris  harta  bertambah, tetapai  dalam  pandangan  Allah  tida  bertambah. Sedangkat zakat secara empiris harta berkurang, tetapi dalam pandangan Allah sesungguhnya harta tersebut bertambah.  Substansi  ayat  di  atas  masih  berifat informatif  ( khabari )  (Jaih  Mubarok  &  Hasanudin, 2018).
Dalam  Q.S  an-Nisa  (4)  ayat  160-161  Allah  Swt berfirman:
ْم ُه َ ل  ْت َ ل هح ُ أ   تاَبه ي َط ْم ههْي َ لَع اَن ْم َر َح او ُدا َه  َني هذ َ لا  َن هم   م ْ ل ُظهب َ ف ا ًريهث َ ك ه َ للّا  هليهب َس  ْن َع ْم هه ه د َصهبَو ۚ  هل هطاَب ْ لاهب  هسا َنلا  َلاَوْم َ أ ْم هههل ْ ك َ أ َو ُهْن َع او ُهُن  ْد َ ق َو اَب ه رلا ُم هه هذ ْخ َ أ َو
اًميهل َ أ اًبا َ ذَع ْم ُهْن هم  َني هرهفا َ ك ْ ل هل اَن ْدَت ْع َ أ َو
Artinya: Maka  disebabkan  kezaliman  orang-orang Yahudi, kami haramkan atas (memakan makanan)  yang  baik-baik  (yang  dahulunya) dihalalkan  bagi  mereka,  dan  karena  mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, (QS.  An-Nisa:  160).  Dan  disebabkan  mereka memakan  riba,  padahal  sesungguhnya  mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil.  Kami  telah  menyediakan  untuk  orang- orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih . (QS. An-Nisa: 161).
Tahap kedua, riba digambarkan sebagai susuatu yang  buruk.  Allah  mengharamkan  riba  bagi  orang- orang Yahudi, dan mengancamnya akan memberikan pembalasan yang keras kepada mereka yang memakan
harta riba (Chapra, 2007). Ayat ini juga menmberikan gambaran secara historis tentang perilaku pelanggaran orang Yahudi terhadap riba yang diharamkan Allah. Dalam  Q.S  Ali  Imran  ((3)  ayat  130  Allah  Swt berfirman:
َ َ للّا او ُ قَتا َو ۖ ًة َ ف َعا َض ُم ا ً فا َع ْض َ أ اَب ه رلا او ُ ل ُ ك ْ أَت ا َ ل اوُن َمآ  َني هذ َ لا اَهُّي َ أ اَي َ نو ُحهل ْ فُت ْم ُ ك َ ل َع َ ل
Artinya:  Hai  orang-orang  yang  beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda] dan  bertakwalah  kamu  kepada  Allah  supaya  kamu mendapat keberuntungan. (QS. Ali Imran : 130).
Tahap ketiga, riba diharamkan dengan dikaitkan atas suatu tambahan yang berlipat ganda. Menurut ahli tafsir,  praktik  riba  pada  saat  itu  ( jahiliyyah )  dengan cara  mengambil  tambahan  yang  begitu  tinggi (berlipat-ganda)  (Chapra,  2007).  Dalam  ayat  ini terdapat  informasi  larangan  umat  Islam  untuk mengkonsumsi  atau  menjalankan  riba    berupa tambahan  atas  utang  yang  bersifat  berlipat-lipat (berlipat ganda). Pada tahap ini, riba telah diharamkan bagi  umat  Islam,  tetapi  terbatas  pada  riba  utang- piutang  (riba  jahiliyah)  yang  berlipat  ganda. Keharaman riba pada tahap ini belum bersifat mutlak. Dalam Q.S al-Baqarah (2) ayat 275, 278-279 Allah Swt berfirman:
ُه ُطَب َ خَتَي ي هذ َ لا  ُمو ُ قَي اَم َ ك ا َ لهإ َ نو ُمو ُ قَي ا َ ل اَب ه رلا َ نو ُ ل ُ ك ْ أَي  َني هذ َ لا
َ ل َح َ أ َو ۗ اَب ه رلا ُ لْث هم  ُعْيَب ْ لا اَمَنهإ او ُ لا َ ق  ْم ُه َ ن َ أهب َكهلََٰذ ۚ  ه سَم ْ لا  َن هم ُ نا َطْي َ شلا
...اَب ه رلا  َم َر َحَو  َعْيَبْلا ُ َللّا
Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang  yang  kemasukan  syaitan  lantaran (tekanan)  penyakit  gila.  Keadaan  mereka  yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat),  sesungguhnya  jual  beli  itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual  beli  dan  mengharamkan  riba.... (QS.  Al- Baqarah: 275).
Tahap  keempat,  ayat  di  atas  memberikan pemahaman  tentang  perbedaan  antara  perniagaan (jual-beli)  dengan  riba.  Selain  itu,  ditegaskan  juga orang  yang  beriman  dilarang  untuk  mengambil  sisa- sisa  riba.  Allah  memberikan  perintah  hanya mengambil  pokok  hartanya  yang  dipinjamkan  tanpa adanya tambahan yang disyaratkan atau diperjanjikan (Chapra, 2007). Pendapat Wahbah al-Zuhailiy dalam
Muamalat al-Maaliyah al-Mu’ashirah dengan adanya Q.S  al-Baqarah  ayat  275,  riba  adalah  haram hukumnya,  baik  dengan  jumlah  banyak  (berlipat ganda, maupun sedikit.
ْمُت ْ ن ُ ك ْ نهإ اَب ه رلا  َنهم  َي هقَب ا َم او ُر َذَو  َ َللّا اوُقَتا اوُنَمآ  َني هذ َ لا اَهُّي َ أ اَي ْ نهإَو ۖ هههلو ُس َر َو ه َ للّا  َن هم   بْر َح هب او ُنَذ ْ أ َ ف او ُ ل َع ْ فَت ْم َ ل ْ ن هإ َ ف ©  َنيهن هم ْؤ ُم َ نو ُم َ ل ْظُت ا َ ل َو َ نو ُمهل ْظ َت اَل ْمُكهلاَوْم َ أ  ُسوُء ُر ْم ُ ك َ ل َ ف ْمُتْبُت
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada  Allah  dan  tinggalkan  sisa  riba  (yang belum  dipungut)  jika  kamu  orang-orang  yang beriman.  (QS.  Al-Baqarah:  278).  Maka  jika kamu  tidak  mengerjakan  (meninggalkan  sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul- Nya  akan  memerangimu.  Dan  jika  kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok  hartamu;  kamu  tidak  menganiaya  dan tidak (pula) dianiaya . (QS. Al-Baqarah: 279).
Ayat  di  atas  diturunkan  menjelang  wafatnya Rasulullah  Saw.  Dan  sekaligus  sebagai  ayat pamungkas yang diturunkan terkait riba. Berdasarkan penjelsaan  ayat  ini,  dengan  jelas,  tegas  dan  mutlak Allah  mengharamkan  riba  dengan  segala  bentuknya, baik sedikit maupun banyak (Chapra, 2007).

## 2.2.2. Keharaman Riba Menurut Hadist Nabi Muhammad SAW
Hadits  yang  diriwayatkan  dari  sahabat  ‘Ubadah bin Shamit ra bahwa Rasulullah Saw bersabda:
هري هع َ شلاهب  ُري هع َ شلا َو  ه ر ُبْلاهب ُّرُب ْ لا َو هة َض هف ْ لاهب ُة َضهفْلاَو  هبَهَذلاهب  ُبَهَذلا ا َذ هإ َ ف   دَيهب ا ًدَي  ءاَو َسهب ًءا َو َس   لْثهمهب ً الْث هم  هح ْ ل هم ْ لاهب ُحْل هم ْ لا َو  هرْم َتلاهب  ُرْمَتلاَو دَيهب ا ًدَي  َناَك اَذهإ ْمُتْئ هش  َفْي َ ك او ُعيهب َ ف ُ فاَن ْص َ ألا هه هذ َه  ْتَفَلَت ْخا
Artinya: (Pertukarkanlah) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jawawut dengan  jawawut,  kurma  dengan  kurma,  garam dengan  garam  secara  sama  jumlahnya  dan secara  tunai.  Apabila  berbeda  jenisnya,  maka perjualbelikanlah  sesuai  kehendakmu,  asalkan secara  tunai (HR.  jamaah  ahli  hadits,  dengan lafadz dari Muslim No. 1587).
a. Hadist yang diriwayatkan dari sahabat Jabir ra:
اَب ه رلا َ ل هكآ َم َ ل َس َو ههْي َ لَع ُ َ للّا ى َ ل َص ه َ للّا ُ لو ُس َر  َن َع َ ل َ لا َ ق   رهبا َج  ْن َع
ءا َو َس ْم ُه َ لا َ ق َو ههْي َد هها َش َو ُهَبهتا َ كَو ُه َ ل هك ْؤ ُم َو
Artinya: Dari Jabir ra berkata, bahwa Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan (mengambil) riba, orang yang memberikannya (debitur), orang yang menuliskannya, dan orang yang menyaksikannya”. Beliau berkata, mereka semua berstatus hukum sama . (HR. Muslim).
b. Hadist  yang  diriwayatkan sahabat Abu  Hurairah ra
َ لا َ ق َم َ ل َس َو ههْي َ لَع ُ َ للّا ى َ ل َص   ه ي هب َنلا  ْن َع ُهْن َع ُ َللّا  َي هض َر َة َرْيَر ُه يهب َ أ  ْن َع َ لا َ ق  َنُه ا َم َو ه َ للّا َ لو ُس َر اَي او ُ لا َ ق  هتا َ قهبوُم ْ لا  َع ْب َ سلا اوُبهن َ ت ْجا ه قَح ْ لاهب ا َ لهإ ُ َ للّا  َم َر َح ي هت َ لا  هس ْ فَنلا ُ لْت َ ق َو  ُر ْح ه سلا َو ه َ للّاهب ُك ْر ه شلا ُ ف ْ ذ َ ق َو  هف ْح َزلا  َم ْوَي ي ه ل َوَتلا َو  همي هتَي ْ لا  هلاَم ُ ل ْ ك َ أ َو اَب ه رلا ُ ل ْ ك َ أ َو
)هيلع قفتم(  هتا َ ل هفا َغ ْ لا  هتاَن هم ْؤ ُم ْ لا  هتاَن َص ْح ُم ْ لا
Artinya: Dari  Abu  Hurairah  ra,  dari  Rasulullah SAW  berkata,  ‘Jauhilah  tujuh  perkara  yang membinasakan  !’  Para  sahabat  bertanya,  ‘Apa saja  tujuh  perkara  tersebut  wahai  Rasulullah?’ Beliau  menjawab,  ‘Menyekutukan  Allah,  sihir, membunuh  jiwa  yang  diharamkan  Allah  SWT kecuali dengan jalan yang benar, memakan riba, mamakan  harta  anak  yatim,  lari  dari  medan peperangan  dan  menuduh  berzina  pada  wanita- wanita  mu’min  yang  sopan  yang  lalai  dari perbuatan jahat . (Muttafaqun Alaih).
c. Hadist dari Ibnu Mas’ud ra bahwa Rasulullah Saw bersabda:
َر َ ث ْ ك َ أ   د َح َ أ ا َم َ لا َ ق َم َ ل َس َو ههْي َ لَع ُ َ للّا ى َ ل َص  ه ي هب َنلا  ْن َع دو ُع ْسَم  هنْبا  ْنع
ة َ ل هق ى َ لهإ هه هرْم َ أ ُةَب هقاَع َ نا َ ك ا َ لهإ اَب ه رلا  ْنهم
Artinya: Tidaklah seseorang yang memperbanyak riba,  melainkan  akhir  perkaranya  akan  merugi (Ibn Majah, Bab Taglidh fir riba, No. 2270).

## 2.2.3. Ijma Ulama Tentang Haramnya Riba
Seluruh  ulama  tanpa  kecuali  telah  bersepakat /berkonsensus  (berijma’)  bahwa  riba  qardh  dan  riba buyu’ itu diharamkan dalam Islam. Berdasarkan dalil- dalil di atas yang shahih dan sharih (jelas dan tegas) menunjukan  bahwa  riba qardh (riba  nasi’ah/riba jahiliyyah)  termasuk  yang tsawabit dan qath’iyyah (prinsipil dan fundamental) dalam agama Islam.

## 2.3. Macam-macam Riba
Menurut jumhur ulama, riba dibagi menjadi dua bentuk, yaitu sebagai berikut:
a. Riba akibat utang-piutang disebut riba qardh atau riba duyun (jamak dari dayn ) yaitu suatu manfaat, tingkat kelebihan, atau tambahan ( ziyadatul maal ) tertentu  yang  disyaratkan  atau  diperjanjikan terhadap
orang yang berhutang ( muqtaridh/ debitur) atas pokok utangnya, dan riba jahiliyah,  yaitu  tambahan  yang  dibayar  diatas pokok  utangnya  akibat  si  peminjam  (debitur) tidak  mampu  membayar  utangnya  tepat  waktu.
Definisi riba pada kelompok pertama ini relevan dengan  arti  riba  secara  harfiah,  yakni  tambahan ( al-ziyadah ).
b. Riba  akibat  jual-beli  disebut  riba buyu’ (jamak dari  kata bai’ ) mencakup  riba fadhl riba  nasa’ (riba yad), dan riba nasi’ah yaitu pertukaran antar barang  sejenis  yang  berbeda  kuantitas,  kualitas, atau  waktu  penyerahannya  dan  barang  yang dipertukarkan termasuk dalam jenis barang ribawi ( al-amwaal  al-ribawiyat )  yaitu:  emas,  perak, gandum, kurma, dan garam.

## Gambar 1.1 Skema Pembagian Riba

## 3. METODE PENLITIAN
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini  adalah  metode  studi  kepustakaan  ( library research ).  Metode  studi  pustaka  berkaitan  dengan kajian teoritis dan beberapa referensi yang tidak akan lepas dari literatur-literatur ilmiah (Sugiyono, 2020). Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah pendekatan normatif yuridis. Adapun langkah- langkah penelitian kepustakaan yang akan  dilakukan dalam  penelitian  ini,  meliputi:  pengidentifikasian secara  sistematik,  analisis  dokumen-dokumen  yang memuat  informasi  yang  berkaitan  dengan  masalah kajian (Nasution, 2012).

## 4. DISKUSI & PEMBAHASAN
4.1. Tujuan  atau  Target  (Maqashid)  Haramnya

## Riba
Allah menurunkan syariatnya memiliki maqashid atau tujuan yang terkandung di dalamnya. Sahroni dan Karim  (2015)  dalam  buku  Maqashid  bisnis  dan keuangan  Islam:  Sintesis  fikih  dan  ekonomi
menjelaskan maqashid diharamkannya riba, diantaranya:
a. Menghindari  terjadi  praktik  kezaliman  terhadap pelaku  bisnis.  Di  dalam  riba qardh ,  untung ( ghunmu )  muncul  tanpa  adanya  risiko  ( ghurmi ) dan  hasil  usaha  ( kharaj )  muncul  tanpa  adanya biaya ( dhaman ). Al-ghunmu dan al-kharaj muncul hanya dengan berjalannya waktu. Padahal bisnis bersifat tidak pasti, selalu ada kemungkinan untuk untung,  impas,  atau  rugi.  Pertukaran  kewajiban menanggung beban  (exchange of  liability) dapat menimbulkan  tindakan  zalimterhadap  salah  satu pihak,  kedua  pihak,  atau  pihak  lainnya.  Dengan demikian, membebankan bunga terhadap pinjaman  merupakan  suatu  tindakan  kezaliman karena  membuat  pasti  sesuatu  yang  tidak  pasti, oleh sebabnya diharamkan.
b. Riba jahiliyah dilarang karena terjadi pelanggaran kaidah “kullu  qardhin  jarra  manfa’atan  fahua riba” (setiap  pinjaman  yang  mendatangkan manfaat  kepada  kreditor  adalah  riba).  Memberi pinjaman  adalah  transaksi  kebaikan  ( tabarru )
Riba Riba qardh/duyun
riba nasi'ah riba jahiliyah Riba buyu'
Riba fadhl Riba nasa' (yad) Riba nasi'ah
sedangkan meminta kompensasi/imbalan ( iwadh ) adalah  transaksi  bisnis  ( mu’awadhah/tijarah ).
Sedangkan  transaksi  yang  dari  awal  sifatnya kebaikan/sosial dilarang diubah menjadi transaksi bermotif bisnis.
c. Mencegah  kreditur  (pemberi  pinjaman/utang) berbuat  zalim  kepada  penerima  pinjaman (debitur),  karena  di  dalam  praktiknya  pemberi pinjaman  mengekploitasi  penerima  pinjaman dengan  meminta  kompensasi/bunga/  tambahan atas utang yang diberikan.
d. Maqashid  haramanya  riba buyu’ (riba  jual-beli) yaitu untuk menghindari ketidak jelasan (gharar) dalam  transaksi  jual-beli.  Karena  jual  beli  atau transaksi semacam ini mengandung gharar, yaitu ketidakadilan  bagi  kedua  belah  pihak  atau  salah satu  pihak  akan  masing-masing  nilai  yang dipertukarkan. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan  tindakan  zalim  terhadap  pihak- pihak yang terlibat. Selanjutnya tindakan zalim ini dapat  menimbulkan  konflik  dan  permusuhan. Maqashid ini menggunakan metode saadz dzara’i atau menutup celah bahaya/kemadharatan.
e. Maqashid lain diharamkan riba buyu’ adalah agar uang tidak menjadi komoditas yang diperjualbelikan,  sehingga  uang  menghasilkan uang  dan  tidak  menghasilkan  barang/jasa sebagaimana  fungsi  dan  tujuan  diciptakannya uang.  Adapun  fungsi  uang  dalam  pandangan Islam  adalah  sebagai  alat  tukar  dalam  sirkulasi barang dan jasa.
4.2. Riba Dalam Utang-Piutang (Riba Qardh)
4.2.1. Substansi Riba Qardh
Riba qardh adalah  tambahan  (al-ziyadah)  yang diperjanjikan atau dipersyaratkan atas pinjaman uang (dinar/dirham/rupiah) yang wajib dikembalikan pada pada  waktu  yang  disepakati  (Jaih  Mubarok  & Hasanudin,  2018).  Riba qardh terjadi  pada  transaksi utang-piutang    yang  tidak  memenuhi  kriteria  untung muncul  bersama  risiko  ( al-ghunmu  bil  ghurmi )  dan hasil  usaha  muncul  bersama  biaya  ( al-kharraj  bi dhaman ). Transaksi seperti ini mengandung pertukaran  kewajiban  menanggung  beban  hanya karena berjalannya waktu (Karim & Sahroni, 2016).
Riba qardh bisa juga disebut riba nasi’ah dan riba duyun. Riba nasi’ah adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan  dengan  jenis  barang  ribawi  lainnya. Riba  nasi’ah  juga  terdapat  dalam  riba  buyu’  karena cakupan  riba  buyu  memang  lebih  luas  mencakup benda  yang  bersifat  uang  ( nuqud/tsamaniyah )  dan benda  yang  bersifat isti’mali (konsumtif/dipakai berulang) dan istihlaki (habis pakai) sedangkan pada riba qardh mencakup  sebagiannya  saja,  yaitu  objek yang bersifat uang atau alat tukar ( nuqud/tsamaniyah ) (Jaih Mubarok & Hasanudin, 2018).
Jadi  dalam  riba  nasi’ah  untung  ( al-ghunmu ) muncul  bersama  tanpa  adanya  risiko  ( al-gurmi )  dan hasil  usaha  ( al-kharaj )  muncul  tanpa  adanya  biaya ( dhaman ).  Keduanya  muncul  karena  berjalannya waktu.  Padahal  di  dalam  bisnis  selalu  ada kemungkinan  untung,  impas,  atau  rugi.  Memjadikan pasti  sesuatu  yang  tidak  pasti  diluar  wewenang manusia adalah suatu kezaliman. Inilah yang terjadi di dalam  riba  nasi’ah,  yaitu  memastikan( certaint ) sesuatu  yang  tidak  pasti  (uncertaint)  atau  pertukaran kewajiban menanggung beban ( exchange of liability ) yang  pada  akhirnya  akan  menimbulkan  kezaliman salah  satu  pihak.  Dalam  bisnis  konvensional,  riba nasi’ah  dapat  ditemui  dalam  produk  deposito,  kartu kredit, dan bunga kredit.
Riba qardh /riba  duyun  bisa  juga  disebut  riba jahiliyah  yaitu  utang  yang  dibayar  melebihi  pokok pinjaman  akibat  peminjam  (debitur)  tidak  mampu mengembalikan dana pinjaman pada waktuyang telah ditetapkan.  Riba  jenis  ini  dilarang  karena  melanggar kaidah “ kullu qardhhin jarri manfa’atan fahuwa riba ” (setiap  pinjaman  yang  memberikan  manfaat  [kepada pemeberi pinjaman/kreditur] adalah riba).
Dari  segi  sifatnya,  akad qardh atau  memberi pinjaman  /utang-utang  untuk  dikembalikan  pokok utangnya  saja  pada  waktu  yang  telah  disepakati termasuk  akad  kebaikan  (akad tabarru’at /sosial), yaitu akad yang bertujuan menolong pihak lain bukan tujuan  untuk  mendapatkan  keuntungan  (bukan  akad mu’awadhat ).  Jadi  transaksi  yang  semula  diniatkan untuk kebajikan tidak boleh diubah menjadi transaksi bermotif keuntungan.

## Gambar 1.2 Implikasi Akad Tabarru dan Akad Tijarah

## 4.2.2. Hukum Riba Qardh
Riba qardh (riba  nasi’ah  dan  riba  jahiliyah) diharamkan menurut al-Quran dan ijma’ ulama. Oleh sebab  itu,  seluruh  ulama  tanpa  kecuali  telah bersepakat  bahwa  riba qardh itu  diharamkan  dalam ajaran  Islam  (Karim  &  Sahroni,  2016).  Terdapat banyak  dalil  dalam  al-Quran,  al-Hadits  dan  ijma’ ulama  yang  menegaskan  tentang  keharaman  riba qardh, sebagaimana dijelaskan pada sub bab 3 tentang dalil  diharamkannya  riba.  Menurut  para  ulama,  riba yang  dimaksud  dalam  Q.S  al-Baqarah  (2)  ayat  275; Q.S al-Baqarah (2) ayat 278-279; dan Q.S Ali Imran (3) ayat 130 adalah riba qardh (riba nasi’ah dan riba jahiliyah).  Lafadz  riba  yang  terdapat  dalam    ketiga ayat  di  atas  adalah  riba  yang  terkait  dengan  utang- piutang atau pinjam meminjam, bukan riba buyu’/ riba jual-beli (Karim & Sahroni, 2016).
Seperti pada ayat petama ...اَب ه رلا  َم َر َحَو  َعْيَبْلا ُ َللّا  َلَح َ أ َو ۗۗ
riba yang dimaksud dalam ayat ini adalah riba qardh, karena jika yang dimaksud dengan riba di atas adalah riba  buyu’  maka  akan  terjadi  pengulangan  makna, karena  bai’  (jual-beli)  telah  disebutkan  sebelumnya.
Begitupun dengan ayat 278 dan 279 surat al-Baqarah. Para ulama telah berkonsensus (berijma’) bahwa riba qardh itu diharamkan dalam Islam. Berdasarkan dalil- dalil di atas yang shahih dan sharih (jelas dan tegas) menunjukan  bahwa  riba  qardh  (riba  nasi’ah/riba jahiliyyah)  termasuk  yang  tsawabit  dan  qath’iyyah (prinsip dan fundamental) dalam agama Islam.

## 4.2.3. Kriteria (Dhawabit) Riba Qardh
Pertanyaan  yang  sering  muncul  adalah  apakah semua  tambahan  dalam  utang  piutang  diharamkan? Apa  batasan  atau  kriteria  utang-piutang  tersebut dikatan  sebagai  riba qardh ?  Apabila  mengacu  pada definisi  riba qardh di  atas,  maka  yang  termasuk kategori  riba qardh adalah  jika  transaksi  utang- piutang tersebut diperjanjikan/dipersyaratkan/ disepakati  dalam  akad  bahwa  pihak  peminjam (debitur)  wajib  membayar  lebih  ( al-ziyadah )  dari pokok  utang/pinjaman  kepada  pihak  pemberi pinjaman (kreditur).
Dengan  demikian,  yang  diharamkan  adalah ketika utang-piutang/ pinjaman tersebut dipersyaratkan  atau  diperjanjikan  di  dalam  akad. Adapun jika hadiah atau tambahan tersebut diberikan secara  sukarela  oleh  pihak  peminjam  saat  melunasi pinjamannya,  maka  kelebihan/tambahan  itu  bukan termasuk riba, melainkan hadiah, hibah, atau sedekah sesuai dengan hadist Rasulullah Saw: “Dari Jabir rai a berkata:  aku  mendatangi  Rasulullah  Saw  yang mempunyai  utang  terhadapku,  kemudian  beliau membayar utangnya dan menambahnya”.
Secara  umum  kelebihan  pinjaman  ini  dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu:
a. Kaidah satu , Menerima tambahan dari pinjaman yang dipersyaratkan/ diperjanjikan.
Seluruh  ulama  telah  berkonsensus  (ijma’) bahwa  utang-piutang  dengan  tambahan  yang

## Akad tabarru
Keuntungan Dilarang karena memperlakukan akad tabarru sebagai akad tijarah/tijari Akad tijarah Keuntungan
Dibolehkan karena hakikat dari akad tijarah adalah memperoleh keuntungan
Riba Jahiliyah
Ribhu (Keuntungan)
dipersyaratkan  adalah  dilarang  (diharamkan) (Karim & Sahroni, 2016). Ibnu Qudamah berkata: “para  ulama  sepakat,  setiap  pinjaman  yang disyaratkan ada tambahannya itu diharamkan”.
Ibnu  Munzir  berkata:  “para  ulama  telah berkonsesus  (ijma’) bahwa  pihak  yang meminjamkan  jika  memberikan  syarat  kepada pihak  peminjam  agar  dibayar  lebih  dengan tambahan  atau  hadiah,  dan  ia  meminjam  atas dasar  itu,  maka  jika  ia  mengambil  kelebihan tersebut, hukumnya adalah riba”.
Pertanyaan  selanjutnya,  bagaimana  dengan urf’ (adat/kebiasaan) apakah sama dengan syarat?
Maksudnya,  apakah  orang  yang  meminjam dengan  kelebihan  karena  kebiasaan (‘urfi )  itu sama  dengan  disyaratkan?  Para  ulama  berbeda pendapat tentang hal ini.
Pertama, menurut ulama malikiyah, sebagian ulama syafiiyah,  dan  sebagian ulama  hanabillah, orang yang meminjam dengan dilebihkan Bungan karena  adat  kebiasaan  itu  sama  dengan disyaratkan (tidak dibolehkan).
Kedua,  menurut  sebagian  ulama  Syafiiyah dan  sebagian  ulama  Hanabillah,  orang  yang miminjam dengan hungan karena adat kebiasaan (‘urf) itu tidak termasuk disyaratkan, maka boleh dilakukan bahkan termasuk khusnu qhada (Karim & Sahroni, 2016).
b. Kaidah dua, Menerima tambahan dari pinjaman tanpa dipersyaratkan (sukarela)
Terdapat banyak hadist, atsar, dan penjelasan fuqaha (para ahli fikih) yang menegaskan bahwa memberi tambahan atas pinjaman tanpa disyaratkan  dalam  akad  itu  dibolehkan,  bahkan termasuk husnul qadha (sebaik-baiknya pelunasan) (Shiddiq ad-Dharir, 2003).
Diantaranya  hadist  dan  atsar  tentang  tambahan atas  pinjaman  yang  tidak  disyaratkan  adalah sbagai berikut:
1) Hadits Rasulullah Saw.
ُ َ للّا ى َ ل َص  ه ي هب َنلا ىَلَع   ل ُجَرهل  َنا َ ك َ لا َ ق ُهْن َع ُ َ للّا  َي هض َر َة َرْيَر ُه يهب
َ أ  ْن َع
اوُب َ ل َط َ ف ُهو ُط ْع َ أ َ لا َ ق َ ف ُها َضا َ ق َ تَي ُهَءا َج َ ف  هلهبهإ ْ لا  ْن هم  ٌّن هس َم َ ل َس َو ههْي َ لَع
ي هنَتْي َ ف ْو َ أ َ لا َ ق َ ف ُهو ُط ْع َ أ َ لا َ ق َ ف ا َه َ ق ْو َ ف اًّن هس ا َ لهإ ُه َ ل او ُد هج َ ي ْم َ ل َ ف ُهَن هس
ْم ُ كَرا َي هخ َ نهإ َم َ ل َس َو ههْي َ لَع ُ َ للّا ى َ ل َص  ُّي هب َنلا  َلاَق  َكهب ُ َللّا ىَفْو َ أ
ًءا َض َ ق ْم ُ كُن َس ْح َ أ
Artinya: Dari  Abu  Hurairah  ra,  ia  berkata: “Nabi  mempunyai  utang  kepada  seseorang, (yaitu)  seekor  unta  dengan  usia  tertentu. Orang  itupun  datang  menagihnya.  (maka) beliaupun  berkata,  “Berikan  kepadanya” kemudian  mereka  mencari  yang  seusia dengan  untanya,  akan  tetapi  mereka  tidak menemukan kecuali yang lebih berumur dari untanya.  Nabi  (pun)  berkata:  “Berikan kepadanya”,  Dia  pun  menjawab,  “Engkau telah  menunaikannya  dengan  lebih.  Semoga Allah  Swt.  membalas  dengan  setimpal”. Maka  Nabi  Saw.  bersabda,  “Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam memenuhi utangnya” (HR. Bukhari).
2) Hadist Rasulullah Saw.
ملسو هيلع للّا ىلص  َى هب َنلا  ُتْيَت َ أ َ لا َ ق ه َ للّا  هدْب َع  هنْب  هرهبا َج  ْن َعو ى هن َداَزَو ىهنا َضَق َف   نْيَد ههْي َ لَع ى هل َ نا َ كَو  هد هج ْس َم ْ لا ىهف  َو ُهَو Artinya: Dari  Jabir  bin  Abdullah  ra  ia berkata:  “Aku  mendatangi  Nabi  di  masjid, sedangkan beliau mempunyai hutang kepadaku,  lalu  beliau  membayarnya  dam menambahkannya” . (HR. Bukhari)
3) Perkataan Ibnu Umar ra
“ Ibnu Umar  ra  berkata  mengenai  utang- piutang: selama tidak dipersyaratkan, membayar  utang  dengan  yang  lebih  baik  itu boleh hukumnya” (Karim & Sahroni, 2016).
4) Ibnu Hazm
Ibnu Hazm berkata: diriwayatkan dari Sufyan bin  Uyainah  dari  Ismail  bin  Khalid  dari bapaknya,  ia  berkata:  Hasan  bin  Ali membayar  utangnya  kepdaku  dan  dia menambahnya menjadi 80 dirham” .
Hadist, atsar, dan pendapat para fuqoha di atas menegaskan  bahwa  melunasi  utang  dengan tambahan  hukumnya  boleh  jika  tidak disyaratkan  di  dalam akad,  bahkan termasuk husnul  qadha (sebaik-baiknya  pengembalian utang).
c. Kaidah  tiga, Memberikan  hadiah/tambahan sebelum melunasi utang
Yang  termasuk  dalam  kategori  ini  adalah seorang  peminjam  (debitur)  memberi  hadiah kepada  pihak  yang  memberi  pinjaman  (kreditur) sebelum  dilunasi  utangnya  tanpa  disyaratkan  di dalam akad.
1) Hadist Rasulullah Saw.
Dari Yahya bin Abi Ishaq, dia berkata,”Aku
pernah  bertanya  kepada  Anas  bin  Malik  RA mengenai  seorang  laki-laki  dari  kami  yang
memberi pinjaman ( qardh ) kepada saudaranya  berupa  harta, lalu saudaranya itu memberikan  hadiah  kepadanya.  Berkatalah Anas  bin  Malik  ra,  “Telah  bersabda Rasulullah  Saw,  jika  salah  seorang  kamu memberikan  suatu  pinjaman  ( qardh )  lalu (penerima  pinjaman)  itu  memberikan  hadiah kepadanya,  atau  dia  menaikkannya  ke  atas tunggangannya, maka  janganlah  dia  menaiki tunggangan itu, dan jangan pula dia menerima hadiah  itu.  Kecuali  hal  itu  sudah  pernah terjadi  antara  dia  dengan  dia  sebelumnya.” (HR  Ibnu  Majah,  no  2432;  Imam  Syaukani,
Nailul Authar: 1088).
2) Hadist Rasulullah Saw. Dari Anas bin Malik dari Nabi SAW, beliau bersabda:  ” idzaa  aqradha  fa-laa  ya`khudz hadiyyatan [Jika seseorang memberi pinjaman  maka  janganlah  dia  mengambil hadiah]  (HR  Bukhari,  dalam  kitab  Tarikh- nya. Imam Syaukani, Nailul Authar: 1088). Hadist-hadist  di  atas  menunjukan  bahwa pihak  yang  meminjamkan  tidak  boleh menerima  hadiah  dalam  bentuk  apapun  dari penerima  pinjaman,  karena  praktik  tersebut termasuk  riba.  Beberapa  fuqaha  mengambil pengecualian yang ada dalam hadist Anas bin Malik  di  atas,  yakni  mengecualikan  satu kondisi  yang  dibolehkan,  yaitu  ketika  pihak yang  meminjamkan  dan  pihak  pemberi pinjaman  sudah  terbiasa  saling  bertukar
hadiah. Hadist di atas dinilai para muhadistin (ahli  hadist)  sebagai  hadist  dhoif  (lemah) (Karim & Sahroni, 2016).

## Perbedaan Antara kaidah 2 dan kaidah 3
Perbedaan  antara  (hadiah/hibah/manfaat)  yang dibolehkan karena tidak dipersyaratkan (kaidah 2) dan hadiah/hibah/manfaat  yang  tidak  dibolehkan  karena diberikan sebelum jatuh tempo (kaidah 3), walaupun keduanya  sama  berupa  hadiah/tambahan,  tetapi implikasi hukumnya berbeda.
Tambahan/hadiah yang tidak dibolehkan (terlarang)  adalah  tambahan  yang  terjadi  sebelum melunasi  utangnya  dan  sebelum  jatuh  tempo. Maqhashid dilarangnya kondisi kedua tersebut karena syubhat yang  terjadi  di  dalamnya,  yakni  dengan tambahan itu, peminjam berharap diberikan tambahan waktu  untuk  membayar  atau  melunasi  utangnya. Praktik ini mirip dengan risywah (suap) (Shiddiq ad- Dharir, 2003).
Sebaliknya,  hadiah/tambahan  yang  diberikan peminjam  (debitur)  kepada  yang  meminjamkan (kreditur)  dibolehkan  jika  diberikan  ketika  melunasi utangnya  tanpa  ada  syarat  atau  kebiasaan  bertahadi (saling memberi hadiah) sebelumnya.
Dengan  demikian,  hadiah/hibah/tambahan  yang tidak  dibolehkan  (dilarang)  adalah  tambahan  yang terjadi sebelum melunasi utangnya atau sebelum jatuh tempo.  Tambahan/hadiah  tersebut  tergolong menjadi riba manakala diberikan sebelum utangnya lunas dan tidak ada kebiasaan saling memberi hadiah (bertahadi) diantara mereka sebelumnya dan/atau ada sebab yang mewajibkan adiah kepada pihak  peminjam (debitur). Maksud  hadiah  tersebut  diberikan  karena  terkait dengan pinjaman yang diterimanya.
Gambar 1.3 Skema Ruang Lingkup Riba Qardh

## Ruang Lingkup Riba Qardh
Jika menerima manfaat/ tambahan atas pinjaman yang dipersyaratkan/ diperjanjikan di dalam akad, maka itu termasuk riba qardh Jika menerima tambahan dari pinjaman tanpa syarat atau diperjanjikan di dalam akad (sukarela) setelah melunasi utangnya, maka menjadi hibah/hadiah Jika menerima tambahan/ hadiah atas utang/ pinjaman sebelum jatuh tempo/ sebelum utangnya lunas walaupun tanpa disyaratkan di dalam akad, maka praktik tersebut termasuk riba.

## 4.2.4. Praktik Riba Qardh Dalam Bisnis Kontemporer
Riba qardh terjadi dalam setiap produk keuangan yang  menggunakan  sistem  transaksi  pinjaman  kredit berbunga, baik terjadi antar individu maupun dengan lembaga  keuangan  dengan  menggunakan  nama  dan produk bermacam-macam (Karim & Sahroni, 2016).
Contoh praktik riba qardh kontemporer adalah: a. Poduk perbankan konvensional, seperti pembayaran bunga kredit dan pembayaran bunga deposito.
b. Produk-produk  lembaga  finance  konvensional, seperti kredit pembiayaan kendaraan bermotor.
c. Praktik  riba  jahiliyah  dapat  ditemui  dalam pengenaan denda bunga pada produk kartu kredit yang  tidak  dibayar  penuh  tagihannya  saat  jatuh tempo.
d. Riba  nasi’ah  dapat  ditemui  dalam  pembayaran bunga kredit, bunga deposito, dll.  Bank sebagai kreditur memberikan pinjaman yang mensyaratkan pembayaran bunga yang besarannya  tetap  dan  ditentukan  dahulu  di  awal transaksi ( fixed and predetermind rate ).
e. Dalam asuransi konvensional, dimana dana premi dikeola  di  lembaga  keuangan  konvensional dengan fasilitas pinjaman berbunga.
Dalam  berbagai  contoh  di  atas,  lembaga keuangan pemberi pinjaman mensyaratkan memberikan bunga yang sifatnya tetap dan ditentukan dahulu  di  awal  transaksi/akad.  Padahal  nasabah penerima  pinjaman  dalam  mendapatkan  hasil  usaha tidak  mendapatkan  keuntungan  yang fixed atau predetermind juga.  Di  dalam  bisnis  selalu  ada kemungkinan  untung,  impas,  atau  rugi  yang besarannya tidak dapat ditentukan di awal (Karim & Sahroni,  2016).  Jadi  mengenakan  tingkat  bunga tertentu  untuk  suatu  pinjaman  merupakan  tindakan yang  zalim,  yang  memastikan  sesuatu  yang  tidak pasti,  karena  itu  diharamkan  (Adiwarman  Karim, 2010).
Riba  qardh  juga  terjadi  dalam  pinjaman online (Pinjol),  yakni  pinjaman  yang  diselenggarakan  oleh platform fintech ( financial technology ) secara daring dengan  syarat-syarat  tertentu.  Dalam  praktiknya peminjam  wajib  mengembalikan  pokok  pinjaman disertai tambahan (bunga) yang diperjanjikan kepada pemberi  pinjaman  (kreditut)  melalui  fintech.  Skema pinjaman online dapat dilihat dalam gambar berikut.
Gambar 1.4 Skema Transaksi Riba Dalam Pinjaman Online
4.3. Riba Jual-Beli (Riba Buyu’)

## 4.3.1. Substansi Riba Buyu’
Riba  jual  beli  (riba buyu’ ) adalah  riba  yang muncul akibat pertukaran barang sejenis (harta ribawi/ amwal  ribawiyat )  yang  berbeda  kualitas  ( mistlan  bi mistlin ),  kuantitas  ( sawaan  bi  sawain ),  atau  waktu penyerahannya  tidak  tunai  ( yadan  bi  yadin ).  Secara prinsip  jual-beli  diperbolehkan,  akan  tetapi  tidak semua jenis perniagaan/ pertukaran tersebut dibolehkan.  Jika  terdapat  unsur  ketidakadilan  dan ekploitasi    dalam  transaksi amwal  ribawiyat ( nuqud dan ath’imah ) maka termasuk riba jual beli.
Riba buyu’ disebut  juga  riba fadhl, riba nasa’ /riba yad, dan riba nasi’ah . a. Riba fadhl adalah pertukaran benda ribawi sejenis yang  nilai,  jumlah,  timbangan,  atau  takarannya tidak  sama.  Riba  fadhl  merupakan  pelanggaran terhadap ketentuan yang  berkaitan dengan  harus samanya  kualitas  atau  kuantitas  objek  yang dipertukarkan;
b. Riba nasa’ atau riba yad adalah pertukaran benda ribawi sejenis yang nilai/jumlah/ takaran/timbangan  sama,  sedangkan  salah  satu objek pertukaran diserahkan non-tunai (tangguh), atau  serah  terima  kedua  obyek  pertukaran dilakukan  secara  tangguh.  Riba  ini  merupakan pelanggaran  terhadap  keharusan  tunai  dalam pembayaran harga ( yadan bi yadin );
c. Riba  nasi’ah  dalam  jual  beli  adalah  gabungan antara  riba  fadhl  dan  riba  yad.  Menurut  Rafiq Yunus  al-Mishri  (2012)  riba  nasi’ah  dalam konteks ini adalah pertambahan atas harta ribawi sejenis  yang  dipertukarkan  serta  penyerahannya dilakukan secara tangguh (non-tunai/ ta’jil).
Untuk  mempermudah  memahami  ketiga  jenis riba  buyu’  di  atas,  Rafiq  Yunus  al-Mishri  (2012) dalam Jaih Mubarok & Hasanudin (2018) mengilustrasikan  ketiga  riba  tesebut  dalam  contoh yang sederhana dan mudah difahami sebagai berikut: a. Riba  Fadhl ,  contoh: pertukaran 100  gram  emas dengan 105 gram emas (cincin, kadar 75%) yang dilakukan  secara  tunai  ( mu’ajjal )  maka  5  gram emas  tersebut  merupakan  riba fadhl karena melanggar  prinsip  sama  kualitas  ( mistlan  bi mistlin ) dan  sama  kuantitasnya  ( sawaan  bi sawain ).
b. Riba  Yad/Riba  Nasa’ ,  contoh:  pertukaran  100 gram emas (cincin, kadar 75%) dengan 100 gram emas  (kalung,  kadar  75%)  diserahkan  pada  saat akad  (tunai),  sedangkan  100  gram  cincin diserahterimakan  di  kemudian  hari/  tangguh (mu’ajjal), maka penangguhan tersebut termasuk kriteria riba nasa’ karena melanggar prinsip harus tunai.
c. Riba  Nasi’ah ,  contoh:  100  gram  emas  (kalung) ditukar dengan 105 gram emas (cincin); 100 gram emas  kalung  diserahkan  pada  saat  akad, sedangkan  105  gram  cincin  diserahkan  di kemudian  hari  (tanggun/non-tunai/  mu’ajjal). Praktik tersebut termasuk riba  nasi’ah karena di dalamnya  terdapat  riba  fadhl  (100  gram  emas ditukar 105 gram emas) skaligus riba yad (kalung diserahkan  tunai,  sedangkan  cincin  diserahkan non tunai).

## 4.3.2. Hukum dan ‘Illat Riba Jual-beli
Jika riba qardh itu diharamkan dengan dalil yang qaht’i (pasti)  dilalahnya  (makna nash -nya)  dan didukung  dengan  ijma’  para  ulama,  maka  berbeda dengan status hukum riba buyu’. Para ulama berbeda pendapat  mengenai  riba  buyu’  ini,  perbedaanya bersumber  dari  perbedaan  pendapat  mereka  tentang
‘illat harta  ribawi  ( amwal  ribawiyat ).  Lalu  apa  dan bagaimana batasan amwal ribawiyat ini menurut para ulama?

## ‘Illat Awmal Ribawiyat (Harta Ribawi)
Sebelum  menjelaskan  panjang  lebar  mengenai harta ribawi ( amwal ribawiyat ), mari kita simak hadis dari  ‘Ubadah  bin  Shamit  sebagai  dasar  hukum dilarangnya riba buyu’ dan ‘illat harta ribawi, sebagai berikut:
Hadits  yang  diriwayatkan  dari  sahabat  ‘Ubadah bin Shamit bahwa Rasulullah Saw bersabda:
هري هع َ شلاهب  ُري هع َ شلا َو  ه ر ُبْلاهب ُّرُب ْ لا َو هة َض هف ْ لاهب ُة َضهفْلاَو  هبَهَذلاهب  ُبَهَذلا ا َذ هإ َ ف   دَيهب ا ًدَي  ءاَو َسهب ًءاَو َس   لْثهمهب ً الْث هم  هح ْ ل هم ْ لا هب ُحْل هم ْ لا َو  هرْم َتلاهب  ُرْمَتلاَو دَيهب ا ًدَي  َناَك اَذهإ ْمُتْئ هش  َفْي َ ك او ُعيهب َ ف ُ فاَن ْص َ ألا هه هذ َه  ْتَفَلَت ْخا
Artinya:  (Pertukarkanlah)  emas  dengan  emas, perak  dengan  perak,  gandum  dengan  gandum, jawawut dengan jawawut ,  kurma  dengan  kurma, garam  dengan  garam  secara  sama  jumlahnya  dan secara  tunai.  Apabila  berbeda  jenisnya,  maka perjualbelikanlah sesuai kehendakmu, asalkan secara tunai  (HR.  jamaah  ahli  hadits,  dengan  lafadz  dari Muslim No. 1587).
Jika  kita  telaah,  hadits  di  atas  menjelaskan tentang  dua  kelompok  barang-barang  ribawi  ( amwal ribawiyat ),  kelompok  pertama  adalah  uang/mata uang,  sedangkan  kelompok  kedua  adalah  makanan. Dalam hadits di atas terdapat enam barang/benda yang jika  dipertukarkan  (dengan  akad  jaul-beli/barter) harus  memenuhi  kriteria  sama  kualitas  dan kuantitasnya, juga dibayarkan secara tunai. Pertanyaanya, apakah semua benda yang dipertukarkan  harus  sama  dan  tunai?  Atau  hanya benda-benda yang disebutkan secara tersurat di dalam hadist di atas (emas, perak, gandum, jawawut, kurma, garam)?  Ataukah  termasuk  benda-benda  lain  yang
Riba Buyu' (Riba Jual-beli)
Riba Fadhl (Obyeknya mistlan bi mistlin dan sawa-an bi sawa-in ) Riba Yad/Nasa' (waktu bayar yadan bi yadin ) Riba Nasi'ah (objek plus waktu bayar)
selain yang disebutkan dalam hadist tersebut?. Rafiq Yunus al-Mishri (2012) membuat matrik hadist di atas dengan sangat bagus dan inovatif.
Tabel 1.1 Matrik Harta Ribawi Uang ( nuqud ) Makanan ( Tha’am/Ath’imah ) Emas Perak Gandum Jawawut Kurma garam Uang ( Nuqud ) Emas ❖ Perak ❖ Makanan ( Tha’am/ Ath’imah ) Gandum ❖ Jawawut ❖ Kurma ❖ Garam ❖
Keterangan:
a. Emam  harta  dalam  matrik  di  atas  adalah  harta ribawi
b. Apabila harta sejenis (ribawi) dipertukarkan harus sama kualitas ( mistlan bi mistlin ), sama kuantitas
( sawaaan bi sawaain ), dan secara tunai ( yadan bi yadin ).
c. ‘illat hukum  emas  dan  perak  adalah  uang  atau standar  harga tsamaniyyah ),  sedangkan  ‘illat hukum  gandum,  jawawut,  kurma,  dan  garam adalah makanan ( ath’imah ).
Penjelasannya, menurut  Karim  dan  Sahroni (2016)  maksud  dari ‘illat jenis  mata  uang  adalah tsamaniyyah (keberadaanya  sebagai  mata  uang). Karena emas dan perak adalah dua benda/komoditas yang pada saat itu, difungsikan sebagai alat bayar atau mata uang. Dengan demikian, mata uang selain emas dan perak yang berlaku saat ini juga masuk kategori harta/benda  ribawi  seperti  rupiah,  dollar,  real,  rupe, ringgit, dll.
‘Illat jenis  makanan  ( ath’imah )  maksudnya setiap  jenis  makanan  walaupun  bukan  makanan pokok,  seperti  roti,  beras,  sagu,  dll  adalah  termasuk amwal  ribawiyat .  Pendapat  ini  sejalan  dengan pendapat jumhur  ulama  (imam  Hanafi,  imam Malik, imam  Syafi’I,  dan  imam  Ahmad  bin  Hanbal)  yang berpendapat  bahwa  harta  ribawi  yang  pokok berjumlah  enam  (emas,  perak,  gandum,  jawawut, kurma,  dan  garam),  tetapi  tidak  terbatas  pada  enam macam  benda  tersebut  karena  terdapat ‘illat keharamannya  sebagaimana  di  jelaskan  di  atas  (Jaih Mubarok & Hasanudin, 2018).
4.3.3. Kaidah Riba Jual-beli
Terdapat tiga kaidah atau dua rumus dalam riba jual beli (riba buyu’ ), yaitu:
a. Pertama , jika ada transaksi (jual-beli) antara satu sejenis  barang  ribawi,  seperti  rupiah  dengan rupiah,  dolar  dengan  dolar,  uero  dengan  uero, emas  dengan  emas,  maka  syaratnya  harus  sama kualitas  dan  kuantitasnya,  juga  harus  lakukan secara tunai.
b. Kedua, jika  ada  transaksi  (pertukaran/jual-beli) antara  dua  jenis  barang  ribawi  yang  berbeda, seperti emas dengan perak, rupiah dengan dolar, rupiah dengan ringgit, dll, maka syaratnya harus tunai ( taqabudh ) dan boleh menetapkan margin. c. Ketiga, jika  ada  transaksi  (pertukaran/jual-beli) antara mata uang dengan komoditas/barang, maka tidak mesti tunai dan tidak wajib sama nilai, yang dirujuk  adalah  kesepakatan  kedua  belah  pihak (Sahroni, 2019).
Jika kita melihat rumus atau kaidah 1, kaidah 2 dan  kaidah  3,  nampak  betapa  adilnya  Allah  swt. Dalam  transaksi  jenis  pertama,  Allah  Swt  menutup celah pintu bisnis, kenapa ditutup? Karena agar uang ini tidak dijadikan komoditas, uang tetap menjalankan fungsinya  sebagai  mata  uang  yang  menghasilkan barang dan jasa.
Pada  rumus  yang  kedua,  Allah  Swt  buka kesempatan  untuk  menukar  dan  mengambil  margin yang penting syaratnya harus tunai, di sini ada celah bisnis.  Kenapa  Allah  buka  celah  bisnis  dalam transaksi jenis kedua? Karena tidak semua orang bisa memenuhi  kebutuhannya  dengan  mata  uang  lokal. Seumpama kita umroh, haji, dinas ke luar negeri, studi ke  luar  negeri,  tentu  mata  uang  yang  kita  butuhkan adalah  mata  uang  setempat  (negara  tujuan),  oleh sebabnya  kita  harus  menukarkan.  Dengan  adanya kebutuhan ini Allah Swt buka kebutuhan transaksi ini dengan syarat harus tunai.
Adapun  rumus  ketiga,  Allah  Swt  buka  seluas- luasnya,  anda  mau  berbisnis,  mau  bertukar,  mau membeli,  yang  penting  pertemuan  antara  mata  uang dengan komoditas, maka boleh tidak tunai, boleh tidak
sama,  berapa  margin  yang  ditetapkan  itu  diserahkan kepada  para  pihak  yang  bertransaksi.  Untuk  lebih jelasnya mengenai kaidah/ rumus riba jual beli adalah terdapat pada gambar 1.6 di bawah ini.
Gambar 1.6 Rumus Riba Jual-Beli

## 4.3.4. Praktik Riba Buyu’ Dalam Bisnis Kontemporer
Praktik  riba  buyu’  terjadi  pada  transaksi  antar barang  ribawi  ( amwal  ribawiyat )  yang  tidak memenuhi  syarat-syarat  sebagaimana  dijelaskan  di atas.  Dalam  kehidupan  sehari-hari,  riba  buyu’ biasanya  dapat  kita  temui  menjelang  hari  raya  idul fitri,  yaitu  pertukaran  uang  sejenis  (rupiah  dengan rupiah)  yang  tidak  sama  kuantitasnya  serta kualitasnya, contoh: 100 rupiah ditukar dengan 95 ribu rupiah.  Uang  yang  ditukarkan  dengan  nominal  100 ribu rupiah tidak sama atau tidak sepadan dengan uang 95  ribu  rupiah,  sehingga  transaksi  tersebut  termasuk kategori riba jual beli.
Dewasa  ini,  di  Indonesia  dihebohkan  dengan hadirnya uang  baru nominal  Rp  75.000  (tujuh  puluh lima  ribu  rupiah)  edisi  khusus  untuk  memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-75. Karena
dicetaknya spesial dan jumlahnya terbatas, uang jenis ini  dicari  banyak  orang,  bahkan  diperjualbelikan melalui  berbagai  platform  e-commerce  dan  media sosial  (Tokopedia,  Instagram,  Facebook, dll)  dengan harga jual yang fantastis.
Pertanyaanya  pertama,  apakah  transaksi  model ini  termasuk  riba  jual  beli?.  Seperti  yang  dijelaskan pada  rumus  riba  jual  beli  di  atas,  pertukaran  antara mata  uang  yang  sama  harus  dilakukan  dengan  dua syarat,  yaitu:  sama  kualitas  dan  kuantitasnya,  juga harus dibayarkan secara tunai. Sedangkan yang marak saat  ini,  uang  edisi  khusus  nominal  75  ribu  rupiah tersebut ditukarkan (deperjualbelikan) dengan nominal  rupiah  yang  berbeda,  bisa  100  ribu  rupiah, bahkan mencapai jutaan rupiah. Praktik tersebut satu dari sekian banyak praktik riba jual beli yang ada di tengah masyarakat.
Gambar 1.7 Contoh Transaksi Riba Jual Beli Kontemporer
Pertanyaannya  kedua,  masuk  kategori  riba  jual beli yang mana model transaksi ribawi di atas? Riba fadhl, riba yad, atau riba nasi’ah?.
Bila  diteliti  secara  seksama,  model  transaksi  di atas  dapat  dikategorikan  kedalam  dua  jenis  riba  jual
Rumus Riba Buyu'
(Riba Jual-beli)
Rp vs Rp
(Tunai dan Sama) Rp vs $
(Tunai)
Rp vs Komoditas (Kesepakatan) Transaksi pertukaran mata uang jenis ini adalah dilarang karena melanggar prinsip harus  sama  kualitas  dan  kuantitasnya ( mistlan bi mistlin dan sawaan bi sawain ) serta  melanggar  prinsip  dibayarkan secara tunai ( yadan bi yadin )
beli,  yakni  riba  fadhl  dan  riba  nasi’ah  dengan ketentuan:
a. Disebut  riba  fadhl  jika  pertukaran  tidak berimbang  tersebut  (antara  uang  75  ribu  rupiah dengan  uang  200  ribu  rupiah)  dilakukan  secara tunai/langsung,  namun  nominal  atau  obyek pertukaran tidak sama;
b. Disebut  riba  yad  apabila  transaksi  dilakukan melalui  platform  media  sosial  atau  e-commerce dengan pertukaran nominal/nilai yang sama yakni 75  ribu  rupiah,  akan  tetapi  pembayarannya dilakukan  secara  tangguh,  yakni  pembeli membayar  melalui  rekening  bank  bersama e- commerce ,  begitupun  uang  75  ribu  edisi  khusus tersebut dibayarkan tidak tunai karena menunggu proses  pengiriman.  Hal  ini  melanggar  prinsip pertukaran harus dilakukan secara tunai ( yadan bi yadin );
c. Disebut  riba  nasi’ah apabila  transaksi dilakukan melalui platform media  sosial  atau  e-commerce, yakni  pembeli  membayar  secara  tidak  tunai senilai  200  ribu  rupiah  karena  melalui  rekening bank  bersama  e-commerce,  begitupun  uang  75 ribu edisi khusus tersebut dibayarkan tidak tunai karena  menunggu  proses  pengiriman.  Hal  ini melanggar  2  prinsip  sekaligus,  yakni  pertukaran tidak berimbang (kualitas dan kuantitasnya) juga dibayarkan secara tidak tunai.
Dalam transaksi keuangan, riba buyu’ dapat kita temui  dalam  transaksi  jual-beli  valuta  asing,  yaitu pertukaran  antara  mata  uang  berbeda  dengan pembayaran  dilakukan  secara  tangguh  (tidak  tunai). Hal demikian dijelaskan dalam fatwa DSN-MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang ( al- sharf ).  Menurut  fatwa  ini,  jenis  transaksi  jual-beli valas  yang  dilarang/diharamkan  adalah  sebagai berikut:
a. Transaksi  Forward, yaitu  transaksi  pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2 x 24 jam sampai dengan satu tahun.  Hukumnya  adalah  haram,  karena  harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan ( muwa'adah )  dan  penyerahannya  dilakukan  di kemudian  hari,  padahal  harga  pada  waktu penyerahan  tersebut  belum  tentu  sama  dengan nilai  yang  disepakati,  kecuali  dilakukan  dalam bentuk forward agreement untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari ( lil hajah );
b. Transaksi Swap, yaitu suatu  kontrak pembelian atau  penjualan  valas  dengan  harga  spot  yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan harga forward. Hukumnya  haram,  karena  mengandung  unsur maisir (spekulasi);
c. Transaksi Option , yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk  menjual  yang  tidak  harus  dilakukan  atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu  atau  tanggal  akhir  tertentu.  Hukumnya haram,  karena  mengandung  unsur  maisir (spekulasi).

## 4.3.5. Alternatif yang Halal
Berdasarkan  fatwa  No.  28/DSN-MUI/III/2002 tentang  jual  beli  mata  uang  ( al-sharf )  transaksi  jual beli  mata  uang  pada  prinsipnya  boleh  dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan)
b. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan)
c. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai ( taqabudh )
d. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.
e. Poin 3 dan 4 di atas sesuai dengan rumus riba jual beli  yang  telah  di  bahas  pada  sub  bab  di  atas, yakni:
1) Jika pertukaran mata uang sejenis, maka harus diserahkan/ dibayarkan secara tunai dan dengan nominal yang sama;
2) Jika pertukaran mata uang berbeda jenis maka cukup diserahkan secara tunai saja, dan dibolehkan berbeda harga nilai (mengambil keuntungan di dalamnya);
f. Jual  beli  mata  uang  dalam  bentuk forward agreement untuk  kebutuhan  yang  tidak  dapat dihindari ( lil hajah ).
Bagaimana  dengan  jual  beli  emas  secara  tidak tunai?
Menurut  fatwa  DSN  No.  77/DSN-MUI/v/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai, jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli  murabahah,  hukumnya  boleh  ( mubah,  ja’iz ) selama  emas  tidak  menjadi  alat  tukar  yang  resmi (uang).
Perlu  diingat,  jual  beli  tersebut  dibolehkan dengan ketentuan:
a. Harga jual ( tsaman ) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo;
b. Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan ( rahn );
c. Emas  yang  dijadikan  jaminan  sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak boleh dijualbelikan atau dijadikan obyek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.

## 5. KESIMPULAN
Kata  riba  berasal  dari  bahasa  Arab,  secara etimologis  berarti  bertambah( al-ziyadah ),  tumbuh ( an-numuw ),  meningkat/menjadi  tinggi  ( al-‘uluw ), menjulang ( al-rif’ah ) dan bertambah ( al-rima ). Secara terminologi ilmu fiqih, riba adalah tambahan/kelebihan atas pokok utang yang diperjanjikan/dipersyaratkan  sebagai  imbalan  atas masa pembayaran utang. Riba secara mutlak, jelas dan tegas hukumnya haram, baik sedikit maupun banyak, baik  untuk  kebutuhan  konsumtif  maupun  untuk kebutuhan produktif.
Menurut jumhur ulama, riba terbagi menjadi dua macam,  yakni  riba  yang terjadi  akibat  utang-piutang disebut riba qardh/ riba duyun , dan riba yang terjadi akibat jual-beli atau biasa disebut riba buyu’ .
Adapun maqashid (target/tujuan)  dilarangnya riba  menurut  ulama  fiqih  adalah  karena  di  dalam praktik riba mengandung unsur kezaliman, mencegah ekpolitasi terhadap peminjam ( muqtaridh ), melanggar kaidah al-ghunmu bil ghurmi dan kaidah al-kharaj bid dhaman ,  melanggar  sifat  dasar  akad  utang-piutang sebagai  akad  kebajikan  ( tabaru’at ),  menghindari praktik gharar , dan menyalahi fungsi dan tujuan uang, yakni  sebagai  alat  tukar  dan  media  menyimpan nilai/harga.
Jumhur ulama (imam Hanafi, imam Malik, imam Syafi’I,  dan  imam  Ahmad  bin  Hanbal)  bersepakat tentang  harta  ribawi  ( amwal  ribawiyat )  yakni  enam jenis  barang  yang  disebutkan  di  dalam  hadist  Nabi Saw  yang  diriwayatkan  ‘Ubadah  bin  Shamit,  yakni: emas,  perak,  gandum,  jawawut,  kurma,  dan  garam. Adapun ‘illat jenis  mata  uang  adalah tsamaniyyah (keberadaanya  sebagai  mata  uang/standar  harga). Sedangkan ‘illat jenis  makanan  ( ath’imah )  adalah setiap  jenis  makanan  walaupun  bukan  makanan pokok,  seperti  roti,  beras,  sagu,  dll  adalah  termasuk amwal ribawiyat .
Kriteria/  batasan  ( dhawabit )  tambahan  dalam utang  piutang  yang  haram  atau  dilarang  karena termasuk  kategori  riba  qardh  adalah:  1)  tambahan dipersyaratkan  atau  diperjanjikan  di  dalam  akad;  2) tambahan berupa hadiah atau hibah diberikan sebelum jatuh tempo pelunasan atau sebelum utangnya lunas. Adapun tambahan yang tidak diperjanjikan di dalam akad  dan  diberikan  saat  pelunasan  secara  sukarela tidak termasuk riba. Bahkan termasuk sebaik-baiknya pengembalian  utang  ( husnul  qadha )  menurut  hadist Nabi Saw.
Kaidah  rumusan  riba  jual  beli  menurut  para ulama  fiqih  merujuk  dari  hadits  Nabi  Saw  yang diriwayatkan ‘Ubadah bin Shamit, adalah: 1) Jika ada transaksi (jual-beli) antara satu sejenis barang ribawi, maka syaratnya harus sama kualitas dan kuantitasnya, juga harus lakukan secara tunai; 2) Jika ada transaksi (pertukaran/jual-beli)  antara  dua  jenis  barang  ribawi yang berbeda, maka syaratnya harus tunai ( taqabudh ) dan  boleh  menetapkan  margin;  3)  Apabila  ada transaksi  (pertukaran/jual-beli)  antara  mata  uang dengan komoditas/barang, maka tidak mesti tunai dan tidak  wajib  sama  nilai,  yang  dirujuk  adalah kesepakatan kedua belah pihak.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

## Buku
As-Shabuni., M. Ali. (1980). Rawāiu'l Bayān Tafsīru Āyāti  al-Ahkām  min  al-Qurān .  Damaskus:
Maktabah Al-Ghazali.
Cahyani, D. I.,  Sumadi, S. (2015). Alternatif Sistem Ekonomi  Islam  Untuk  Indonesia  Yang  Lebih Sejahtera. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam , 1 (02). Chapra,  Umer.  (2007). Haramkah  Bunga  Bank: Alasan  dibalik  haramnya  bunga  bank  dalam tinjauan fikih dan ekonomi . Jakarta: Aqwam. Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama Indonesia (DSN-MUI)
Jumantoro,  T.,    Amin,  S.  M.  (2005). Kamus  Ilmu Ushul Fikih Cet. I. Jakarta: Sinar Grafika Offset. Karim, Adiwarman. A.,  Sahroni, O. (2015). Riba, Gharar  dan  Kaidah-Kaidah  Ekonomi  Syariah: Analisis  Fikih  dan  Ekonom i.  Jakarta:  Raja Grafindo Persada.
Karim,  Adiwarman,  A.  (2010). Bank  Islam:  Analisi Fiqih dan Keuangan . Jakarta: Rajawali Pers. Mubarok,  Jaih.,    Hasanuddin.  (2018). Fikih Mu’amalah Maliyah: Prinsip-prinsip Perjanjian .
Bandung: Simbiosa Rekatama Media.
Nasution.  (2012). Metode  Research  (Penelitian Ilmia h). Jakarta: Bumi Aksara.
Qudamah, Ibnu (2007). Al-Mughni , terj. Ahmad Hotib dan Fathurrahman. Jakarta: Pustaka Azzam.
Sugiyono.  (2012). Metode  Penelitian  Kuantitatif Kualitatif dan RD. Bandung: Alfabeta. Sahroni,  O.,    Hasanuddin,  M.  (2016). Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya  dalam  Ekonomi  Syariah.
Jakarta: Rajagrafindo Persada.
Sahroni, Oni. (2019). Fikih Muamalah Kontemporer . Jakarta: Republika.
Sahroni, Oni.  Karim, A. A. (2015). Maqashid Bisnis dan  Keuangan  Islam:  Sintesis  Fikih  Dan Ekonomi . Jakarta: Rajawali Pers.
Suhendi, Hendi. (2002). Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi  Islam  Kedudukan  Harta,  Hak  Milik, Jual  Beli,  Bunga  Bank .  Jakarta:  RajaGranfindo Persada.

## Jurnal
Ghofur,  A.  (2016).  Konsep  Riba  dalam  Al-Qur’an.
Economica: Jurnal Ekonomi Islam , 7(1), 1-26. Naufal, A. (2019). Riba Dalam Al-Quran Dan Strategi Menghadapinya. Al  Maal:  Journal  of  Islamic Economics and Banking , 1(1), 100-116.
Syarif,  Mujar  Ibnu.  (2011).  Konsep  Riba  Dalam  al- Qur'an dan Literatur Fikih. Al-Iqtishad : Vol. III, No. 2, Juli.
Kalsum,  U.  (2014).  Riba  dan  Bunga  Bank  Dalam Islam  (Analisis  Hukum  dan  Dampaknya Terhadap  Perekonomian  Umat). Al-'Adl ,  7(2), 97-83.
Frastiawan,  D.,    Ghozali,  M.  (2016).  Kajian
Keharaman Riba dalam Islam dan Kecenderungan Memilihnya. Islamic Economics Journal, 2(2).