## S iNDANG JURNAL PENDIDIKAN SEJARAH DAN KAJIAN SEJARAH
LP4MK & PRODI PENDIDIKAN SEJARAH STKIP PGRI LUBUKLINGGAU

## Vol 3 No. 2 (Juli-Desember 2021)
I SSN-E:  2623-2065 ISSN-P:  2684-8872
Pengaruh Model Pembelajaran Contextual Teaching and Learning terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas XI SMA Negeri 2 Lubuklinggau
Erma Fitriyanti, Isbandiyah, Sarkowi

## Analisis Konflik antara Indonesia dengan Timor Leste: Sengketa Perbatasan Darat
Berliana Fatihatuz Fiizha, Yulianti

## Perkembangan Kurikulum Pendidikan Indonesia dari Masa ke Masa
Adeliya Putri Ananda, Hudaidah

## Eksistensi Situs Leran di Gresik, Jawa Timur
Rahardi Teguh P., Rully Putri N.P., Wiwin Hartanto

## Struktur Sosial dan Pemerintahan pada Masa Kesultanan Palembang Darussalam
Muhammad Reza Arviansyah, Hudaidah

## Dampak Hubungan Kerjasama Tiongkok dalam Membangun Perekonomian di Pelabuhan Malaka Abad XV
Indira Rahma Syifa

## Peran PNI dalam Membentuk Konsep Nasionalisme 1927-1936

## Nukman

## Peran APEC dalam Perekonomian Indonesia sebagai Negara Berkembang
Novita Diana Lestari

## Sistem Kebijakan Pemerintah terhadap Pendidikan Islam pada Era Reformasi
Tiara Salwadila, Hudaidah

## Konflik Indonesia Belanda terhadap Perebutan Kekuasaan Irian Barat
Aprilia Iva Swastika

## Dewan Redaksi

## SINDANG: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Kajian Sejarah

## Editor in Chief
Risa Marta Yati, M.Hum (STKIP PGRI Lubuklinggau)

## Section Editor
Ira Miyarni Sustianingsih, M.Hum (STKIP PGRI Lubuklinggau)

## Guest Editor
Dr. Syarifuddin, M.Pd. (Universitas Sriwijaya) Ayu Septiani, M.Hum. (Universitas Padjadjaran)

## Reviewer/Mitra Bestari
Prof. Dr. Sariyatun, M.Pd., M.Hum. (Universitas Sebelas Maret) Dr. Umasih, M.Hum. (Universitas Negeri Jakarta) Dr. Ida Liana Tanjung, M.Hum. (Universitas Negeri Medan) Kunto Sofianto, Ph.D. (Universitas Padjadjaran) Asyhadi Mufsi Sadzali, M.A. (Universitas Jambi)

## Administrasi
Viktor Pandra, M.Pd. (STKIP PGRI Lubuklinggau) Dr. Doni Pestalozi, M.Pd. (STKIP PGRI Lubuklinggau) Dewi Angraini, M.Si. (STKIP PGRI Lubuklinggau)

## Alamat:
Jl. Mayor Toha Kel Air Kuti Kec. Lubuklinggau Timur 1 Kota Lubuklinggau 31626 Website: http://ojs.stkippgri-lubuklinggau.ac.id/index.php/JS/index Email: jurnalsindang@gmail.com

## SINDANG: JURNAL PENDIDIKAN SEJARAH DAN KAJIAN SEJARAH

## Vol. 3 No. 2 (Juli-Desember 2021)
Halaman Dewan Redaksi  ....................................................................................................................... i Daftar Isi  ................................................................................................................................. ii
1. Pengaruh Model Pembelajaran Contextual Teaching and Learning terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas XI SMA Negeri 2 Lubuklinggau Erma Fitriyanti, Isbandiyah, Sarkowi ....................................................................... 91
2. Analisis Konflik antara Indonesia dengan Timor Leste: Sengketa Perbatasan Darat Berliana Fatihatuz Fiizha, Yulianti .......................................................................... 95

## 3. Perkembangan Kurikulum Pendidikan Indonesia dari Masa ke Masa
Adeliya Putri Ananda, Hudaidah .............................................................................. 102

## 4. Eksistensi Situs Leran di Gresik, Jawa Timur
Rahardi Teguh P., Rully Putri N.P., Wiwin Hartanto .............................................. 109 5. Struktur Sosial dan Pemerintahan pada Masa Kesultanan Palembang Darussalam Muhammad Reza Arviansyah, Hudaidah ................................................................. 122

## 6. Dampak Hubungan Kerjasama Tiongkok dalam Membangun Perekonomian di
Pelabuhan Malaka Abad XV Indira Rahma Syifa .................................................................................................... 132 7. Peran PNI dalam Membentuk Konsep Nasionalisme 1927-1936 Nukman ...................................................................................................................... 139

## 8. Peran APEC dalam Perekonomian Indonesia sebagai Negara Berkembang
Novita Diana Lestari .................................................................................................. 152 9. Sistem Kebijakan Pemerintah terhadap Pendidikan Islam pada Era Reformasi Tiara Salwadial, Hudaidah ....................................................................................... 158

## 10. Konflik Indonesia Belanda terhadap Perebutan Kekuasaan Irian Barat
Aprilia Iva Swastika ................................................................................................... 164
ISSN-P: 2684-8872 ISSN-E: 2623-2065 Vol. 3, No. 2 (Juli-Desember 2021): 152-157
PERAN APEC DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA SEBAGAI NEGARA BERKEMBANG
Novita Diana Lestari
Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang Alamat korespondensi: novita.tgs@gmail.com
Diterima: 30 November 2020; Direvisi: 9 Juli 2021; Disetujui: 22 Juli 2021

## Abstract
This  article  aims  to  determine  Indonesia's  international  relations  with  APEC,  which  is  viewed from the role of APEC in Indonesia's economy as a developing country. The method used in this article  is  literature  study,  namely  research  that  uses  references  to  scientific  journals  and  books. APEC  is  an  international  organization  in  the  economic  field  that  was  formed  due  to  problems caused by the cold war.. In its membership, Indonesia also takes part in the High Level Conference which is held annually. Indonesia's biggest  role is to host the APEC Summit held in Bogor and then produce the Bogor Goals. APEC provides funding for projects that support economic capacity building and community welfare, this is an impetus for developing APEC member countries such as Indonesia to further enhance competitiveness and economic growth.
Keywords : APEC, Indonesia's role, the Indonesian economy .

## Abstrak
Artikel ini bertujuan untuk mengetahui hubungan internasional Indonesia dengan APEC, dimana  ditinjau  dari  peran  APEC  dalam  perekonomian  Indonesia  sebagai  negara berkembang.  Metode  yang  digunakan  dalam  artikel  ini  adalah  studi  pustaka,  yaitu penelitian  yang  menggunakan  referensi  jurnal  imiah  dan  buku.  APEC  merupakan organisasi  internasional  dalam  bidang  ekonomi  yang  terbentuk  karena  adanya permasalahan akibat perang dingin. Indonesia merupakan salah satu negara anggota dari APEC.  Dalam  keanggotaannya,  Indonesia  juga  turut  andil  dalam  Konferensi  Tingkat Tinggi  yang  diadakan  setiap  tahunnya.  Peran  terbesar  Indonesia  adalah  menjadi  tuan rumah  dari  KTT  APEC  yang  diselenggarakan  di  Bogor  dan  kemudian  menghasilkan Bogor  Goals. APEC  memberikan  pendanaan  bagi  proyek-proyek  yang  mendukung peningkatan  kapasitas  ekonomi  serta  kesejahteraan  masyarakat,  hal  ini  menjadi pendorong  bagi  negara  berkembang  anggota  APEC  seperti  Indonesia  untuk  lebih meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi.
Kata Kunci : APEC, peran Indonesia, ekonomi Indonesia.

## A. Pendahuluan
Perang  dingin  merupakan  perang yang terjadi setelah berakhirnya  perang dunia  kedua.  Menurut  Namara  (1989) dalam Salamah (2008), Perang dingin ini diawali oleh kecurigaan dari dua negara besar  atau  dapat  disebut  dengan  dua blok besar yaitu Amerika Serikat sebagai blok  barat  dan  Uni  Soviet  sebagai  blok timur. Kecurigaan ini adalah akibat dari keduanya  termasuk  dari  lima  anggota besar  yang  menerima  hak  veto  setelah didirikannya Perserikatan Bangsa-
Bangsa. Hak veto ini diberikan oleh PBB kepada  lima  negara  besar  yang diharapkan
dapat menjamin
perdamaian  dunia.  Akan  tetapi  pada kenyataan  yang  tejadi,  Amerika  Serikat dan  Uni  Soviet  tidak  memiliki kepercayaan    antara  satu  dengan  lain dan  memiliki  kecurigaan  serta  merasa terancam.  Kedua  negara  ini  saling memiliki  konflik  dimana  dalam  hal  ini Amerika  Serikat  dan  Uni  Soviet menjadikan  negara  ketiga  sebagai sasaran  untuk  menyebarkan  pengaruh keduanya.  Dalam  hal  ini  Amerika Serikat menyebarkan liberalisme dengan cara  memperluas  perdagangan  dengan alasan  hak  asasi  manusia,  sedangkan Uni  Soviet  menyebarkan  komunisme dengan cara pemberian senjata serta isu
untuk  melawan  imperialisme  dan kolonialisme  (Salamah:  2008).  Menurut Kort  (1988)  dalam  Salamah  (2008), perang  dingin  ini  merupakan  keadaan dimana dunia diselimuti oleh bayangan perang  nuklir  dan  juga  hubungan “damai  dan  tidak  damai”  hal  ini dikarenakan  perang  yang  terjadi  antara masing  masing  pihak  yang  dihantui oleh  bayangan  perang  nuklir  dpat kapanpun meledak.
Seiring  berjalannya  waktu  perang dingin  ini  semakin  menjadi  karena Amerika  Serikat  dan  Uni  Soviet keduanya  saling  beradu  senjata  dan saling  mengungguli.  Uni  Soviet  telah berubah  dengan  Republik  Rusia  pada awal abad ke-21, sejalan dengan adanya pengaruh  dari  globalisasi    yang kemudian  juga  menghentikan  perang dingin  dimana  keruntuhan  berada  di pihak  blok  timur  yaitu  Uni  Soviet. Pengaruh untuk negara lain diantaranya beberapa  negara  komunis  yang  terletak di  Eropa  perlahan  meninggalkan ideologi  sosialis-komunis  dan  juga  di sisi  lain  terdapat  beberapa  negara  yang awal  mulanya  merupakan  bagian  dari Uni Soviet memutuskan untuk memerdekakan  diri  (Salamah,  2008). Setelah  berakhirnya  perang  dingin  ini menimbulkan  harapan  untuk  dunia terjadinya  kondisi  yang  aman  dan damai.  Akan  tetapi  dengan  kenyataan yang  terjadi,  masih  terdapat  berbagai permasalahan  yang  belum  diselesaikan. Beberapa  masalah  ini  diantaranya  yaitu negara-negara  ketiga  yang  memiliki utang  dan  juga  masalah  antara  Utara dan  Selatan  yang  sebenarnya  belum benar-benar  tuntas  diselesaikan.  Perang dingin  yang  telah  terjadi  ini  tentunya menimbulkan  pengaruh  pada  situasi ekonomi  politik  dunia  internasional. Oleh  sebab  itu  maka  untuk  menangani permasalahan yang terjadi aktor internasional  mengawali  terbentuknya peraturan yang lebih
berarah. Organisasi internasional yang kemudian menjadikan wadah bagi berbagai negara di  dunia  untuk  bekerjasama  utamanya dalam  hal  ekonomi  pada  satu  wilayah yaitu asia pasifik (Polii, 2015).
Keadaan inilah kemudian mendorong munculnya  organisasi  internasional dalam  bidang  ekonomi  kawasan  Asia Pasifik  yang  berdiri  pada  tahun  1989 yaitu Asia  Pacific  Economic  Cooperation yang  dikenal  dengan  singkatan  APEC. Penggagas  dari  organisasi  ini  adalah seorang perdana menteri Australia, Bob Hawke.  Organisasi  ini  dibentuk  selain untuk  tujuan  ekonomi  juga  sebagai organisasi  untuk  menjalin  kekerabatan antar  negara  Asia  Pasifik.  APEC memiliki  anggota  dengan  jumlah  21 negara  termasuk  Indonesia.  Dalam  hal keanggotaan,  Indonesia  juga  memiliki peran  aktif  dalam  kerjasama  serta pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh  APEC.  Selain  itu,  keanggotaan Indonesia dalam APEC ini memberikan pengaruh  terhadap  ekonomi  Indonesia. Oleh  karena  ini  didalam  artikel  akan membahas  mengenai  sejarah  singkat terbentuknya  APEC,  peranan  Indonesia menjadi  bagian  dari  negara  anggota APEC,  dan  peranan  APEC  terhadap pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  yang merupakan negara berkembang.

## B. Metode Penelitian
Artikel  ini  disusun  berdasarkan referensi jurnal ilmiah berkaitan dengan pembahasan.  Referensi  utama  yang digunakan  adalah  Jurnal  ilmiah  Perang Dingin, Jurnal ilmiah Sejarah terbentuknya  APEC,  Jurnal  ilmiah Peranan Indonesia dalam Forum APEC, dan  Jurnal  mengenai  pertumbuhan ekonomi  Indonesia  sebagai  negara anggota  APEC.  Metode  penulisan  ini bersifat  studi  pustaka. Data  yang  telah terkumpul  disusun  dan  diurutkan secara  logis  dan  sistematis.  Simpulan diperoleh setelah membaca keseluruhan artikel, kemudian pokok-pokok bahasan penting dijadikan satu kesimpulan.

## C. Pembahasan
Sejarah Asia Pacific Economic
Cooperation (APEC) APEC merupakan organisasi
ekonomi  internasional  atau  forum kerjasama ekonomi yang beranggotakan 21 negara yang berada di kawasan Asia Pasifik.    Forum  ini  sendiri  bertujuan
untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi,  mempererat  komunitas,  dan juga memberi dorongan kepada perdagangan  bebas  yang  ada  di kawasan  Asia  Pasifik.  Pendirian  APEC ini  terjadi  pada  bulan  november  tahun 1989,  yang  diusulkan  oleh  Perdana Menteri  Australia  yaitu  Bob  Hawke (Atiqah,2017).  Forum  ini  didirikan sebagai  upaya  dalam  menanggapi meningkatnya interdependensi ekonomi antar  negara  Asia  Pasifik,  berdirinya blok-blok  perdagangan  yang  ada  di belahan  dunia,  kekhawatiran  akan dominasi  ekonomi  Asia  Pasifik  yang dilakukan  oleh  Jepang,  dan  juga memunculkan  pasar  baru  bagi  produk pertanian  dan  bahan  mentah  yang berada  di  luar  Eropa.  Pertemuan pertama APEC dihadiri oleh 12  menteri dari  negara-negara  yang  diadakan  di Canberra,  ibukota  Australia.  Pertemuan ini  kemudian  menghasilkan  komitmen dalam menyelenggarakan agenda pertemuan  tahunan  yang  berlokasi  di Singapura  dan  Korea  Selatan  (Setiadi, 2017).  Latar  belakang  dari  sejarah pembentukan  APEC  adalah  didasari oleh  perubahan  yang  terjadi  pada  Uni Soviet  dan  Eropa  Timur.  Pasca  perang dingin  dimana  Uni  Soviet  mengalami kekalahan,  mengakibatkan  perubahan dalam  sistem  ekonomi  komunisnya yang kemudian juga ikut berimbas pada negara-negara  di  Eropa  Timur.  Sistem dari  ekonomi  komunis  yang  awalnya tertutup  berubah  menjadi  sistem ekonomi  liberal.  Hal  inilah  kemudian memunculkan
kesadaran
jika sebenarnya setiap negara saling membutuhkan.
Pada  saat  perundingan  Putaran Uruguay  yang  anggotanya  terdiri  dari GATT  membahas  mengenai  pola perdagangan  dunia.  Akan  tetapi  pada saat  itu  negara  dari  perhimpunan ASEAN  tidak  menyetujui  usulan  awal dan  memberikan  pendapat  untuk  tidak memasukkan  negara-negara  non-Asia yang  berakhir  mendapat  kritikan  pedas dari  Jepang  dan  Amerika.  Rapat pimpinan APEC yang pertama diselenggarakan  pada  tahun  1993 dengan  Presiden  Amerika  Serikat  yaitu
Bill  Clinton  yang  kemudian  turut mengundang  kepala  pemerintah  dari negara  yang  menjadi  anggota  (Setiadi, 2017). Pertemuan ini untuk melanjutkan Putaran  Uruguay  yang  sebelumnya mengalami hambatan.
Beberapa pimpinan negara anggota turut mengajukan  usulan  yaitu  mengurangi batasan perdagangan dan investasi serta memberikan  gagasan  sebagai  visi komunitas  Asia  Pasifik  untuk  dapat mendorong kerjasama sehingga menghasilkan kesejahteraan. Pada pertemuan  ini  pula  akhirnya  berdiri Sekretariat  APEC  yang  berada  di Singapura.  Dengan  tujuan  untuk mendorong  ekonomi  maju  pada  tahun 2010 dan mendorong ekonomi berkembang pada tahun 2020, diadakan pertemuan  yang  berlokasi  di    Bogor tahun  1994  yang  kemudian  para pemimpin  APEC  menyetujui Bogor Goals.
ABAC yang memiliki kepanjangan APEC  business  Advisory Council didirikan  pada  tahun  1995 dimana masing masing negara memiliki tiga  eksekutif  bisnis.  Dilanjutkan  pada tahun  2001,  APEC  mulai  bekerjasama dengan IEA, OLADE, OPEC, dan UNSD mendirikan JODI atau Joint Organization Data Initiative (Setiadi,2017)

## Peran Indonesia sebagai Negara Anggota APEC
Sebagai  anggota  dari  Organisasi Internasional Indonesia memiliki beberapa  peranan  dalam  organisasi APEC.  Salah  satu  peran  terbesar Indonesia  dalam  APEC  adalah  pernah menjadi tuan rumah pertemuan Konferensi  Tingkat  Tinggi  APEC  yang diselenggarakan  di  Bogor  pada  tahun 1994.  Pada  KTT  Bogor  ini  kemudian menghasilkan  Deklarasi  Bogor  dimana hal ini merupakan tanda penting untuk agenda  APEC  di  masa  depan  yang kemudian  ditetapkannya  pembukaan pasar  bebas  dan  terbuka.  Yaitu  pada tahun 2010 untuk negara maju dan pada tahun  2020  untuk  negara  berkembang (Wardhani,  2006).  Hasil  dari  keputusan yang  diambil  oleh APEC Economic Leaders  Meeting (AELM),  pada  tahun 1993  sampai  1996  masih  menjadi
panduan  bagi  keberlangsungan  APEC hingga  saat  ini.  Dan  diantara  berbagai keputusan yang dihasilkan pada tahun- tahun  itu,  hal  yang  paling  penting adalah  keinginan  dalam  mewujudkan “liberalisasi perdagangan dan investasi” atau  yang  disebut  sebagai Bogor Goals (Kuntjoro,  2017).  Tahun  2007  dalam menindaklanjuti dan mendukung upaya kesepakatan Environmental  Good  List yang  merupakan  kerjasama  WTO, Amerika mengusulkannya pada kerjasama  regional  di  APEC.  Dalam periode  ini  Indonesia  merupakan  satu satunya  negara  yang  tidak  setuju dengan  kesepakatan  ini.  Walaupun Indonesia tidak setuju dalam kesepakatan  ini,  akan  tetapi  kerjasama ini  tetap  dilanjutkan  karena  sebagian besar  negara  anggota  APEC  setuju (Siagian,  dkk.,  2019).  Pada  saat  KTT APEC  diselenggarakan  tahun  2012, Indonesia  akhirnya  memutuskan  untuk terlibat  dalam  negosiasi  ini  akan  tetapi dengan  syarat  Indonesia  memasukkan produk Crude  Palm  Oil atau  CPO  dan karet. Karena komoditas ini merupakan topangan bagi Indonesia. Penyebab dari ketidaksetujuan  Indonesia  terhadap negosiasi  ini  awalnya  dikarenakan Indonesia  masih  memiliki  daya  saing yang  lemah  terhadap  lingkungan, sehingga  jika  Indonesia  setuju  dengan hal  ini  maka  dampak  akan  berimbas pada  industri  lokal  yang  belum  terlalu berkembang.
Pengajuan Indonesia mengenai CPO beberapa
kali mendapatkan  hambatan,  tetapi  pada tahun  tahun  2013  KTT  APEC  yang diselenggarakan  di  Medan  akhirnya Indonesia  berhasil  mengajukan  pra- negosiasi mengenai keinginan Indonesia untuk mendukung produk yang meningkatkan pembangunan dan disertakan  kembali  pengajuan  CPO dalam list  dengan mengajukan proposal dimana 11 negara juga turut mengajukan proposal dari produk yang telah  dianggap  sesuai  kriteri  (Siagian, dkk., 2019).
Pada tahun 2014 KTT APEC yang diselenggarakan  di  China,  Presiden Indonesia menyampaikan program kerja pemerintah  dalam  lima  tahun  kedepan.
Hasil dari KTT ini turut memuat inisiatif Indonesia
yang perlu untuk ditindaklanjuti  diantaranya  kelanjutan dari  inisiatif  KTT  APEC  untuk menjadikan  kerjasama  hubungan  dan infrastruktur  sebagai  visi  APEC  hingga tahun  2025.  Dukungan  tenaga  ahli APEC  pada  Pendirian  Pusat  Kemitraan Pemerintah  Swasta  di  Kementerian Keuangan  Republik  Indonesia.  Upaya Indonesia  dalam  hal  meningkatkan kerjasama  kelautan  yang  menyeluruh serta  menunjuk  Indonesia  selaku koordinator  dalam  isu  kelautan.  Usaha Indonesia  untuk  melanjutkan  kajian “ development  products ”  yang  diharapkan dapat membuka peluang dalam perdagangan komoditas unggulan Indonesia termasuk dalam hal keringanan tarif. Serta Indonesia melanjutkan gagasannya untuk meningkatkan  kerjasama  APEC  dengan organisasi  atau  forum  regional  lainnya. Selanjutnya pada KTT APEC 2017 yang diselenggarakan  di  Da  Nang,  Vietnam Presiden  Indonesia  mendorong  APEC untuk  ikut  berperan    memastikan ekonomi  digital  dapat  mendatangkan keuntungan bagi rakyat serta meningkatkan  inklusivitas.  Indonesia juga mendorong APEC untuk mempercepat  perwujudan  dari Bogor Goals (Setiadi, 2017).

## Peran  APEC  terhadap  Perekonomian Indonesia
APEC  yang  merupakan  forum regional memiliki perbedaan karakteristik  dengan  forum  kerjasama ekonomi  di  kawasan  lainnya.  Hal  ini dikarenakan  sifat  dari  APEC  ini  sendiri tidak mengikat yang dalam pengambilan  keputusannya  diputuskan secara  consensus  serta  pelaksanaannya dilandasi oleh kesukarelaan. Konsultatif, komrehensif, fleksibel, transparan, regionalis,  terbuka  serta  mengakui perbedaan  dari  pembangunan  antara ekonomi maju dan berkembang merupakan prinsip-prinsip
yang melandasi  APEC.  Beberapa  kegiatan APEC  telah  menghasilkan  komitmen sejak  pembentukannya  diantaranya adalah  menciptakan  kondisi  ekonomi
domestik  yang  lebih  efisien  dan meningkatkan perdagangan secara tetris. Visi utama dari APEC terdapat di dalam Bogor  Goals yang  terjadi  pada tahun  1994  dengan  lokasi  di  Bogor Indonesia dengan diterima dan disepakati oleh kepala negara. Indonesia termasuk  ke  dalam  salah  satu  negara yang  aktif  dalam  mengembangkan kerjasama  APEC  (Polii,  2015).  APEC yang merupakan suatu forum kerjasama ekonomi  regional,  dengan  berbagai program menjadikan upaya-upaya serta jalan  pintas  kepada  anggotanya  untuk mencapai  kesejahteraan  ekonomi.  Salah satu  hal  mendasar  yang  menjadi  yang diciptakan  dan  dikembangkan  adalah dalam menjadikan sumber daya manusia  yang  tangguh  dan  terampil menguasai  teknologi  serta  manajemen. Sehingga hal ini sangat menguntungkan bagi  Indonesia  yang  termasuk  dalam negara  berkembang.  Hal  ini  dapat diperkirakan  bahwa  Indonesia  sebagai negara  berkembang  yang  merupakan anggota  dari  APEC  dapat  dibantu dengan upaya–upaya perbaikan ekonomi  serta  memfasilitasi  dan  juga mengurangi  factor  yang  telah  menjadi penghambat.  Selain  itu  manfaat  yang didapatkan  oleh  negara  berkembang dalam keanggotaannya di APEC adalah mempertahankan  pasar untuk komoditi ekspor  serta  memberikan  penanaman modal dalam membantu untuk mengembangkan industri (Polii, 2015).
Perdagangan  negara-negara  Asia Pasifik  mempunyai  nilai  18  kali  lipat lebih tinggi daripada nilai perdagangan negara  ASEAN  yang  tergabung  dalam AFTA. Hal ini menyebabkan kepentingan  Indonesia  menjadi  lebih besar  terhadap  negara  di  kawasan  Asia Pasifik,  terutama  negara  Amerika Serikat  dan  Jepang.  Pengaruh  kedua negara  ini  sangat  kuat  bagi  permintaan ekspor  Indonesia.  Akan  tetapi  produk Indonesia pada umumnya berupa bahan baku  industri  sedangkan  untuk  produk jadi Indonesia masih belum cukup kuat dalam  persaingan  Asia  Pasifik.  Daya saing  dari  produk  Indonesia  terhadap USA termasuk cukup kuat dibandingkan  dengan  negara  Jepang
dan  Hongkong.  Pertumbuhan  ekonomi negara  tujuan  menjadi  faktor  paling penting  untuk  pertumbuhan  ekonomi Indonesia. Hal yang perlu dibenahi oleh Indonesia  adalah  kemampuan  dalam memanfaatkan  peluang  (Karseno,1994). Pada  tahun  2011  perdagangan  di Indonesia  mengalami  kenaikan  sebesar sepuluh kali lipat dan mengisi 75% dari jumlah perdagangan dibandingkan dengan  sebelum  dibentuknya  APEC pada  tahun  1988.  Dengan  adanya pendanaan proyek-proyek yang mendukung peningkatan kapasitas ekonomi serta kesejahteraan masyarakat yang  dimulai  oleh  APEC  sejak  tahun 1993,  hal  ini  menjadi  pendorong  bagi negara  berkembang  anggota  APEC seperti Indonesia untuk lebih meningkatkan daya saing dan pertumbuhan  ekonomi.  Pada  tahun 2012,  mengalahkan  Malaysia,  Thailand, Jepang,  dan  Jerman  investasi  Indonesia mencapai  51,5  triliun.  Ini  merupakan suatu  hal  yang  menjadi  pendukung dalam hal untuk meningkatkan investasi.  Asia  Pasifik  termasuk  dalam kawasan  yang  memiliki  pertumbuhan tercepat  di  dunia,  sehingga  dengan bergabungnya  Indonesia  dalam  APEC dianggap  penting  dalam  mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berdasarkan  penjelasan  diatas    dapat disimpulkan  bahwa  keuntungan  atau manfaat  yang  diperoleh  Indonesia dalam  keanggotaannya  di  APEC  dapat membantu meningkatkan serta menumbuhkan ekonomi nasional. Selain itu  dengan  atau  tidak  bergabungnya Indonesia  dalam  APEC  pada  dasarnya pasti  akan  menghadapi  pasar  bebas dalam berkembangnya globalisasi. Sehingga bergabungnya Indonesia dalam APEC juga merupakan persiapan dalam  menghadapi  perdagangan  bebas dunia (Polii, 2015).

## D. Kesimpulan
Perang  dingin  yang  telah  berakhir dengan  menghasilkan  kemenangan untuk  Amerika  dan  menghasilkan kekalahan bagi Uni Soviet yang saat ini dikenal  dengan  Rusia  menimbulkan permasalahan  yang  belum  diselesaikan.
Perang  dingin  yang  telah  terjadi  ini tentunya  menimbulkan  pengaruh  pada situasi ekonomi politik dunia internasional.  Oleh  sebab  itu  maka untuk  menangani  permasalahan  yang terjadi  aktor  internasional  mengawali terbentuknya  peraturan  yang  lebih berarah.  Organisasi  internasional  yang kemudian  menjadikan  wadah  bagi berbagai  negara  di  dunia  untuk bekerjasama  utamanya  dalam  hal ekonomi  pada  satu  wilayah  yaitu  asia pasifik.  Keadaan  inilah  kemudian mendorong munculnya organisasi internasional  dalam  bidang  ekonomi kawasan Asia Pasifik yang berdiri pada tahun  1989  yaitu Asia  Pacific  Economic Cooperation yang dikenal dengan singkatan  APEC.  Penggagas  dari organisasi  ini  adalah  seorang  perdana menteri
Australia, Bob Hawke. Organisasi  ini  dibentuk  selain  untuk tujuan  ekonomi  juga  sebagai  organisasi untuk  menjalin  kekerabatan  antar negara  Asia  Pasifik.  APEC  memiliki agenda setiap tahun dalam melaksanakan  forum.  Indonesia  yang merupakan  salah  satu  negara  anggota dari APEC juga memiliki peran.
Peran terbesar yang pernah dicatatkan  oleh  Indonesia  adalah menjadi  tuan  rumah  KTT  Bogor  yang kemudian menghasilkan Deklarasi Bogor  atau  dikenal  sebagai Bogor  Goals. Selain  itu  Indonesia  turut  berperan mengajukan  beberapa  usulan  dalam KTT yang diselenggarakan tahun-tahun berikutnya.  Selain  peran  Indonesia dalam  forum  APEC,  sebagai  negara anggota  dari  APEC  Indonesia  juga mengalami  perkembangan  dalam  hal ekonomi.  Keuntungan  atau  manfaat yang diperoleh
Indonesia dalam keanggotaannya di APEC dapat membantu meningkatkan serta
menumbuhkan  ekonomi  nasional.  Hal ini  dibuktikan  dengan  kenaikan  yang dialami Indonesia pada tahun 2011 yaitu sebesar  sepuluh  kali  lipat  dan  mengisi 75% dari jumlah perdagangan Indonesia jika  dibandingkan  dengan  sebelum tahun  1988  dimana  APEC  belum terbentuk. Selain itu pendanaan proyek- proyek mendukung peningkatan
kapasitas  ekonomi  serta  kesejahteraan masyarakat  yang  dimulai  oleh  APEC sejak  tahun  1993,  hal  ini  menjadi pendorong  bagi  negara  berkembang anggota  APEC  seperti  Indonesia  untuk lebih  meningkatkan  daya  saing  dan pertumbuhan ekonomi.

## Daftar Referensi
Atiqah. (2017).  Sejarah APEC dan Tantangan yang Dihadapinya . Journal Equitable, 2(1), 138-157. Karseno, A.R. (1994). Perdagangan Indonesia dengan Negara-Negara ASEAN dan APEC. Kelola, 3. Kuntjoro, J.D. (2017). Dari Indonesia Memandang Dunia : Sebuah Perspektif Multidisiplin. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Poli, Restilia. (2015). Analisis Kepentingan Indonesia Bergabung dalam APEC. Jurnal Polinter: Kajian Politik dan Hubungan Internasional, 1(1), 97-109.
Salamah, Lilik. (2008). Meninjau Kembali Konflik Perang Dingin : Liberalisme vs Komunisme. Media Jurnal Global dan Strategi, 2(1).
Setiadi, Efan. (2017). Pengaruh APEC Terhadap Hukum Ekonomi Indonesia. Jurnal Internasional dan Diplomasi, 3 (1), 43-58. Siagian, M.A., dkk. (2019).  DIplomasi Indonesia dalam memasukkan CPO pada Environmental Goods List di APEC pada tahun 2012-2017. Journal of Diplomacy and International Studies,
2(02), 12-26.
Wardhani, B.L.S.W. (2006). APEC 2020
Bagi Indonesia: Mitra atau Pemangsa?. Jurnal Ilmu Internasional, 19(4), 49-58.