## KEIKUTSERTAAN PERANCANG PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
Fauzi Iswahyudi
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara E-mail: fauziiswahyudi@gmail.com

## Abstract
The formation of regional regulation is manifestation of regionl autonomy as  mandated  Constituion  of  the  Republic  of  Indonesia  to  create  good  regional regulation  by  participating  of  legislation  designer.  Designer  of  regulation  is functional  position  that  has  task  in  design  of  regulation  and  arrangement  other law  instrument.  Participating  of  regulation  designer  in  creating  regional regulation wished to minimize problematic regional regulation in application.

## Kata Kunci: Perancang, Perundang-undangan, Peraturan Daerah

## A. Pendahuluan
Pemerintah sebagai pihak yang mengajukan prakarsa sesuai dengan fungsi dan  tugas  pokoknya  dalam  menjalankan  penyelenggaraan  negara  harus  mampu mengidentifikasi  dan  memfilter,  materi  muatan  peraturan  perundang-undangan apa  saja  yang  benar-benar  dibutuhkan  oleh  masyarakat  dalam  kehidupan berbangsa dan bernegara, serta sebagai bagian dari masyarakat dunia untuk diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan landasan pemikiran dan  filsafat  hukum  yang  selaras  dengan  tujuan  nasional  ( http://kifzaya030305. blogspot.co.id . diakses tanggal 24 Februari 2015).
Pembentukan  peraturan  perundang-undangan  merupakan  bagian  dari seluruh  proses  pembentukan  hukum  yang  baru,  karena  hukum  mencakup  proses prosedur,  bahkan  hukum  kebiasaan,  perilaku  dan  sopan  santun,  dalam  men- jalankan  tugas  kenegaraan  dan  pelayanan  publik  kepada  masyarakat,  sesuai dengan  asas-asas  pemerintahan  yang  baik  (Sunaryati  Hartono  2012:  3).  Dalam pembentukan  peraturan  perundang-undangan  pemerintah  harus  merumuskan kemungkinan-kemungkinan,  kesempatan-kesempatan  dan  kecenderungan  yang akan  terjadi  di  masa  depan,  melihat  kesempatan  dan  menganalisis  resiko  untuk
meminimalisir  kendala-kendala  yang  akan  dihadapi  ketika  menegakkan  suatu peraturan perundang-undangan.
Pergeseran ketatanegaraan di Indonesia yang tadinya sistem pemerintahan daerah  yang  bersifat  sentralisasi  menjadi  desentralisasi,  menjadikan  daerah memiliki  kewenangan  untuk  mengatur  dan  mengurus  daerahnya  masing-masing termasuk  berkaitan  dengan  pembentukan  aturan  hukum  di  daerah  yaitu  melalui pembentukan  peraturan  daerah  (selanjutnya  disingkat  Perda).  Dengan  demikian proses  pembentukan  perda  diatur  sendiri  oleh  pemerintah  daerah.  Kebebasan pemerintah daerah dalam  pembentukan  Perda ini mengakibatkan telah terjadinya pembatalan  Perda  di  beberapa  daerah  di  Indonesia.  Berdasarkan  data  yang dihimpun dari Kementerian Dalam Negeri sejak Tahun 2002 sampai Tahun 2009 sebanyak  1.878  Perda  yang  telah  dibatalkan,  Tahun  2010  sebanyak  407  Perda dibatalkan,  ( www.tribunnews.com ,  diakses  tanggal  24  Februari,  2015).  Tahun 2011  sebanyak  351  Perda  dan  terakhir  pada  tahun  2012  sebanyak  173  Perda dibatalkan  Kementerian  Dalam  Negeri  ( www.rmol.co.red ,  diakses  tanggal  24 Februari 2015).
Sepanjang  Tahun  2011,  Kementerian  Dalam  Negeri  (Kemendagri) mengevaluasi sekitar 9000 Perda. Dari jumlah itu, sebanyak 351 Perda dibatalkan. Khusus dari wilayah Sumut, Perda yang dicoret dan tidak boleh lagi diberlakukan sebanyak  36  Perda  ( www.jpnn.com ,  diakses  tanggal  24  Februari  2015),  dan  hal tersebut  menjadikan  Provinsi  Sumatera  Utara  sebagai  penyumbang  Perda  yang terbanyak dibatalkan dibandingkan provinsi lainnya. Dari wilayah Sumatera Utara untuk  daerah  terbanyak  Perda  yang  dibatalkan  adalah  daerah  Kabupaten Simalungun, yaitu sebanyak 9 Perda ( www.jpnn.com , diakses tanggal 24 Februari 2015).
Pembatalan  Perda  yang  terjadi  di  beberapa  daerah  khususnya  di  Provinsi Sumatera Utara pada rentang waktu 2002-2009, disebabkan Perda  yang dibentuk masih  bertentangan  dengan  peraturan  yang  lebih  tinggi  atau  salah  satunya dikarenakan  belum  adanya  keikutsertaan  perancang  perundang-undangan  dalam proses pembentukan  Perda  untuk  menciptakan  Perda  yang harmonis  berdasarkan Undang-undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan
Perundang-undangan.  Oleh  sebab  itu,  maka  diperlukan  peran  seorang  perancang perundang-undangan  untuk  mengawal  dan  mendampingi  daerah  dalam  pem- bentukan  produk  hukum  daerah.  Oleh  sebab  itu,  perlu  kiranya  dilakukan penelitian  yang  bertujuan  untuk  mengetahui  keikutsertaan  perancang  perundang- undangan dalam pembentukan peraturan daerah.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yang  bersifat  deskriptif,  maksudnya untuk  memberikan  gambaran  atau  fakta-fakta  hukum  yang  terkait  dengan keikutsertaan  perancang  perundang-undangan  dalam  pembentukan  peraturan daerah.  Untuk  membahas  permasalahan  penelitian,  maka  jenis  penelitian  yang dilakukan  adalah  yuridis  normatif,  maksudnya  bahwa  data  yang  diambil  dan dianalisis adalah data sekunder,  yaitu berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder  dan  bahan  hukum  tersier.  Metode  pengumpulan  data  dilakukan  dengan teknik studi dokumen, sedangkan analisis hasil penelitian dilakukan dengan tehnik analisis kualitatif.

## C. Hasil Penelitian dan Analisis
1. Pembentukan Perda sebagai manifestasi otonomi daerah
Semakin  dewasanya  perkembangan  ketatanegaraan  Indonesia  pasca  era reformasi menjadi jalan bagi daerah untuk lebih eksis bagi keterlibatannya dalam pemerintahan  yang  bersifat  mandiri  atau  lebih  dikenal  dengan  istilah  otonomi. Seiring  berkembangnya  konsep  otonomi  di  Indonesia  maka  tidak  heran  banyak timbul  permasalahan-permasalahan  baru  yang  menjadikan  pemerintah  mencari langkah-langkah  untuk  dapat  menyelesaikan  permasalahan  tersebut.  Munculnya permasalahan  yang  timbul  di  daerah  akibat  dari  belum  adanya  regulasi  baik  di tingkat  pusat  maupun  di  tingkat  daerah  terkait  pembagian  urusan  yang  menjadi kewenangan antara pusat dan daerah.
Secara  kontekstual  pada  prinsipnya,  kebijakan  otonomi  daerah  dilakukan dengan  mendesentralisasikan  kewenangan-kewenangan  yang  selama  ini  ter- sentralisasi  di  tangan  pemerintah  pusat.  Dalam  proses  desentralisasi  itu,
kekuasaan pemerintah pusat dialihkan dari tingkat  pusat ke pemerintahan daerah sebagaimana  mestinya,  sehingga  terwujud  pergeseran  kekuasaan  dari  pusat  ke daerah  kabupaten  dan  kota  di  seluruh  Indonesia,  dan  jika  dalam  kondisi  semula arus  kekuasaan  pemerintahan  bergerak  dari  daerah  ke  tingkat  pusat,  maka diidealkan  bahwa  sejak  diterapkannya  kebijakan  otonomi  daerah  itu,  arus dinamika  kekuasaan  akan  bergerak  sebaliknya,  yaitu  dari  pusat  ke  daerah (Ashshiddiqie 2000: 4).
Kebijakan  otonomi  dan  desentralisasi  kewenangan  ini  dinilai  sangat penting terutama untuk  menjamin agar proses integrasi  nasional dapat  dipelihara dengan  sebaik-baiknya,  kaarena  dalam  sistem  yang  berlaku  sebelumnya,  sangat dirasakan  oleh  daerah-daerah  besarnya  jurang  ketidakadilan  struktural  yang tercipta  dalam  hubungan  antara  pusat  dan  daerah-daerah.  Untuk  menjamin  agar perasaan  diperlakukan  tidak  adil  yang  muncul  di  berbagai  daerah  seluruh Indonesia  tidak  makin  meluas  dan  terus  meningkat  yang  pada  gilirannya  akan sangat  membahayakan  integrasi  nasional,  maka  kebijakan  otonomi  daerah  ini dinilai mutlak harus diterapkan dalam waktu yang secepat-cepatnya sesuai dengan tingkat kesiapan daerah sendiri (Ashshiddiqie 2000: 6).
Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik” sehingga sebagai negara kesatuan, Indonesia menganut  asas  desentralisasi  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  dengan memberikan  kesempatan  dan  keleluasaan  kepada  daerah  untuk  meyelenggarakan otonomi  daerah  seluas-luasnya  (Maranjaya. www.digilib.ui.ac. id,  diakses  tanggal 5 Oktober 2015). Dalam hal penyelenggaraan pemerintahan di daerah tidak berarti daerah  memiliki  kewenangan  mengurus  seluruh  aspek  kehidupan  masyarakat, karena  adanya  pembatasan  yang  diberikan  oleh  negara  dalam  hal  pembagian urusan  antara  pemerintah  pusat  dengan  pemerintah  daerah.  Hal  demikian ditegaskan  dalam  Pasal  18  ayat  (5)  yang  berbunyi  “Pemerintahan  daerah menjalankan  otonomi  seluas-luasnya,  kecuali  urusan  pemerintahan  yang  oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat.”
Sejalan  dengan  ketentuan  yang  tertuang  di  dalam  UUD  1945  maka ditegaskan  kembali  untuk  yang  menjadi  urusan  absolut  Pemerintahan  Pusat
terdapat  dalam Pasal  10 ayat  (1) Undang-undang  Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan  Daerah  yang  menyatakan:  “Urusan  pemerintahan  absolut sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  9  ayat  (2)  meliputi  politik  luar  negeri; pertahanan; keamanan; yustisi; moneter dan fiskal nasional; dan agama.”
Otonomi  daerah  itu  harus  merupakan  otonomi  yang  bertanggungjawab dalam  arti  bahwa  pemberian  otonomi  itu  harus  benar-benar  sejalan  dengan tujuannya  yaitu  sesuai  dengan  konsep  “nawa  cita”  yang  dibuat  oleh  pada  masa pemerintahan  sekarang  ( www.kompas.com ,  diakses  tanggal  13  Agustus  2015), antara lain:
a. Menghadirkan  kembali  negara  untuk  melindungi  segenap  bangsa  dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara  Tri  Matra  terpadu  yang  dilandasi  kepentingan  nasional  dan  mem- perkuat jati diri sebagai negara maritim;
b. Membuat  pemerintah  tidak  absen  dengan  membangun  tata  kelola pemerintahan  yang  bersih,  efektif,  demokratis,  dan  terpercaya,  dengan memberikan  prioritas  pada  upaya  memulihkan  kepercayaan  publik  pada institusi-institusi  demokrasi  dengan  melanjutkan  konsolidasi  demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan;
c. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
d. Menolak  negara  lemah  dengan  melakukan  reformasi  sistem  dan  penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
e. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan  dan  pelatihan  dengan  program  “Indonesia  Pintar”;  serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program “Indonesia Kerja’ dan “Indonesia  Sejahtera”  dengan  mendorong land  reform dan  program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi, serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019;
f. Meningkatkan  produktivitas  rakyat  dan  daya  saing  di  pasar  internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa Asia lain;
g. Mewujudkan  kemandirian  ekonomi  dengan  menggerakkan  sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
h. Melakukan  revolusi  karakter  bangsa  melalui  kebijakan  penataan  kembali kurikulum  pendidikan  nasional  dengan  mengedepankan  aspek  pendidikan kewarganegaraan,  yang  menempatkan  secara  proporsional  aspek  pendidikan, seperti  pengajaran  sejarah  pembentukan  bangsa,  nilai-nilai  patriotisme  dan cinta  Tanah  Air,  semangat  bela  negara  dan  budi  pekerti  di  dalam  kurikulum pendidikan Indonesia;
i. Memperteguh  kebhinnekaan  dan  memperkuat  restorasi  sosial  Indonesia melalui  kebijakan  memperkuat  pendidikan  kebhinnekaan  dan  menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga.
Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  membagi  urusan  yang  menjadi  kewenangan  pusat  dan  daerah.  Dengan demikian, daerah dapat membuat kebijakan dalam menjalankan rumah tangganya khususnya  dalam  pembuatan  suatu  produk  hukum  daerah  sesuai  dengan  urusan yang menjadi kewenangannya.  Segala sesuatu  yang berkaitan  dengan pembagian kewenangan dalam hal pembagian urusan diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah  semua  telah  diatur  didalam  lampiran  Undang-undang  Nomor  23  Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2015  Nomor  58,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
Pembagian  urusan  sebagaimana  telah  disebutkan  sebelumnya,  maka daerah  dapat  menentukan  kebijakan  hukum  berupa  perda  yang  menjadi kewenangan  daerah.  Pembentukan  Perda  harus  mengacu  pada  Pancasila  sebagai wujud  cerminan  masyarakat  Indonesia  yang  bermacam  suku  bangsa  yang karakteristik dan kekhususan di tiap daerahnya dengan tanpa mengenyampingkan kearifan lokalnya. Perda yang dibentuk oleh pemerintah daerah merupakan suatu kebutuhan  daerah  guna  dapat  berjalannya  fungsi  dan  tujuan  penyelenggaraan
negara di pemerintahan daerah dimana perda yang terbentuk nantinya diharapkan dapat mewujudkan ketertiban, perlindungan dan memberikan kepastian hukum.
Pasal  1  ayat  (3)  UUD  1945  secara  tegas  menyatakan  Negara  Indonesia sebagai  Negara  Hukum.  Sebagai  negara  hukum,  yang  menjadikan  hukum  dalam realitasnya  memiliki  3  (tiga)  tujuan  yaitu  kepastian  hukum,  kemanfaatan  dan keadilan.  Tentunya  Indonesia  dalam  mencapai  ketiga  tujuan  ini  membutuhkan proses yang berlangsung pada sub-sub sistem hukum yang antara lain disebutkan oleh Lawrence M. Friedman sebagaimana dikutip Ali (1996: 128), yaitu substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Oleh karena itu, pembentukan Perda yang  harmonis  dan  terintegrasi  merupakan  upaya  yang  dilakukan  untuk mendukung pembangunan nasional secara umumnya.
Solly  Lubis  (2008:  29)  mengatakan  bahwa  tertib  perundang-undangan  di Daerah  bergantung  pada  tertib  ketatanegaraan  kita  yang  berpuncak  pada  UUD. Agar  tidak  menyimpang  dari  cita-cita  kenegaraan  yang  terkandung  dalam  UUD, antara  lain:  cita-cita  negara  kesatuan  dan  persatuan  bangsa,  cita-cita  demokrasi dalam  pemerintahan  mulai  dari  Pusat  hingga  ke  Daerah,  maka  garis  politik mengenai pemerintahan di daerah lebih dulu ditetapkan dalam GBHN, kemudian disusul dengan aturan-aturan hukum bertingkat UU dan peraturan lainnya.
Perda  sebagai  produk  peraturan  pelaksana  dari  Undang-undang  dalam pembentukannya mesti berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang- undangan yang baik. Untuk membuat sebuah peraturan perundang-undangan yang baik, harus berlandaskan pada 3 (tiga) unsur yaitu: dasar filosofis, sosiologis dan yuridis,  karena  menurut  Bagir  Manan  (1995:  12-13),  dikatakan  bahwa  syarat- syarat agar suatu peraturan perundang-undangan itu dinyatakan baik adalah:
1. ketepatan  dalam  struktur,  pertimbangan,  dasar  hukum,  bahasa,  pemakaian huruf dan tanda baca yang benar;
2. kesesuaian antara isi dengan dasar yuridis, sosiologis dan filosofis; dan
3. peraturan  perundang-undangan  itu  dapat  dilaksanakan  ( applicable )  dan menjamin kepastian.
Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 menentukan bahwa, dalam pembentukan  peraturan  perundang-undangan  (termasuk  pula  Perda)  harus  ber-
dasarkan pada asas  pembentukan peraturan perundang-undangan  yang baik  yang meliputi:
a. kejelasan  tujuan,  adalah  bahwa  setiap  pembentukan  peraturan  perundang- undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
b. kelembagaan  atau  organ  pembentuk  yang  tepat  adalah  bahwa  setiap  jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan  perundang-undangan  yang  berwenang,  peraturan  perundang- undangan  tersebut  dapat  dibatalkan  atau  batal  demi  hukum,  apabila  dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang;
c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan  perundang-undangan  harus  benar-benar  memperhatikan  materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya;
d. dapat  dilaksanakan  adalah  bahwa  setiap  pembentukan  peraturan  perundang- undangan  harus  memperhitungkan  efektifitas  peraturan  perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat baik secara filosofis, yuridis maupun sisologis;
e. kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan  dibuat  karena  memang  benar-benar  dibutuhkan  dan bermanfaat  dalam  mengatur  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan  ber- negara;
f. kejelasan  rumusan  adalah  bahwa  setiap  pembentukan  peraturan  perundang- undangan  harus  memenuhi  persyaratan  teknis  penyusunan  peraturan perundang-undangan,  sistematika  dan  pilihan  kata  atau  terminologi,  serta bahasa  hukumnya  jelas  dan  mudah  dimengerti,  sehingga  tidak  menimbulkan berbagai interpretasi dalam pelaksanaannya; dan
g. transparan  dan  terbuka  adalah  dalam  proses  pembentukan  peraturan perundang-undangan  mulai  dari  perencanaan,  persiapan,  penyusunan,  dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka, dengan demikian seluruh lapisan masyarakat  mempunyai  kesempatan  yang  seluas-luasnya  untuk  memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.
Materi  muatan  Perda  dapat  dilihat  dalam  ketentuan  Pasal  14  Undang- undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-
undangan, yang menentukan bahwa materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan  Daerah  Kabupaten/Kota  berisi  materi  muatan  dalam  rangka  penye- lenggaraan  otonomi  daerah  dan  tugas  pembantuan  serta  menampung  kondisi khusus  daerah  dan/atau  penjabaran  lebih  lanjut  peraturan  perundang-undangan yang  lebih  tinggi.  Pembentukan  Perda  harus  disesuaikan  dengan  peraturan  yang lebih tinggi, hal ini diatur dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, yang menentukan bahwa Perda berada di paling bawah dalam hierarki perundang- undangan.
Hans  Kelsen  sebagaimana  dikutip  Soeprapto  (2010:  41),  mengemukakan bahwa  dalam  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  dikenal  teori  jenjang hukum  ( Stufentheorie ).  Dalam  teori  tersebut  Hans  Kelsen  berpendapat  bahwa norma-norma  hukum  itu  berjenjang-jenjang  dan  berlapis-lapis  dalam  suatu hierarki  (tata  susunan)  dalam  arti  suatu  norma  yang  lebih  tinggi  berlaku, bersumber  dan  berdasar  pada  norma  yang  lebih  tinggi  lagi,  demikian  seterusnya sampai  pada  suatu  norma  yang  tidak  dapat  ditelusuri  lebih  lanjut  dan  bersifat hipotetis  dan  fiktif,  yaitu  Norma  Dasar  ( Grundnorm ).  Norma  Dasar  merupakan norma tertinggi dalam suatu sistem norma tersebut tidak lagi dibentuk oleh suatu norma  yang  lebih  tinggi  lagi,  tetapi  Norma  Dasar  itu  ditetapkan  terlebih  dahulu oleh  masyarakat  sebagai  Norma  Dasar  yang  merupakan  gantungan  bagi  norma- norma yang berada di bawahnya, sehingga suatu Norma Dasar itu dikatakan pre- supposed .
Menurut  Hans  Kelsen  suatu  norma  hukum  itu  selalu  bersumber  dan berdasar  pada  norma  yang  di  atasnya,  tetapi  ke  bawah  norma  hukum  itu  juga menjadi  sumber  dan  menjadi  dasar  bagi  norma  yang  lebih  rendah  daripadanya. Dalam hal tata susunan/hierarki sistem norma, norma yang tertinggi (norma dasar) itu  menjadi  tempat  bergantungnya  norma-norma  di  bawahnya,  sehingga  apabila norma dasar itu berubah akan menjadi rusak sistem norma yang ada di bawahnya (Soeprapto 2010: 41).
Berdasarkan pendapat di atas, maka untuk meminimalisir peraturan daerah yang  materi  muatannya  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  yang  lebih  tinggi  maupun  antar  peraturan  yang  sederajat  perlu  adanya
keikutsertaan  tenaga  perancang  perundang-undangan  dalam  pembentukan  Perda. Hal  ini  bertujuan  untuk  meminimalisir  lahirnya  Perda  yang  tidak  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan  yang  pada  akhirnya  akan  dibatalkan  oleh pemerintah pusat.

## 2. Keikutsetaan  perancang  perundang-undangan  dalam  pembentukan Perda
Proses  pembentukan  Perda  secara  khusus  dapat  dilihat  dalam  Peraturan Menteri  Hukum  dan  HAM  Nomor.M.HH-05.OT.01.01  Tahun  2010  tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Di dalamnya diatur bahwa dalam jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi  Manusia  memiliki  unit  Eselon  I  yaitu  Direktorat  Jenderal  Peraturan Perundang-undangan  yang  membidangi  urusan  peraturan  perundang-undangan yang  bertanggungjawab  setiap  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  dari perencanaan sampai dengan penyebarluasannya.
Sejalan  dengan  itu  Direktorat  Jenderal  Peraturan  Perundang-undangan memiliki  tanggung  jawab  lain  berupa  penyiapan  dan  pembinaan  terhadap  tenaga Perancang  Perundang-undangan  yang  dalam  hal  ini  Perancang  Perundang- undangan  merupakan  jabatan  fungsional  dalam  struktur  organisasi  di pemerintahan.  Kemudian  dalam  kaitannya  dengan  Tugas  dan  Fungsi  Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang salah satunya adalah Sebagaimana diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  RI  Nomor  28  Tahun  2014 tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  dan HAM.
Mengenai  peran  Kantor  Wilayah  yang  ada  di  setiap  provinsi  dalam pembentukan produk hukum daerah yang menjadi tugas dan fungsi bidang hukum adalah melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang  pelayanan  dokumentasi  dan  informasi  hukum,  penyiapan  bahan  fasilitasi perencanaan  dan  penyusunan  produk  hukum  di  daerah,  penyusunan  program legislasi  daerah  dan  naskah  akademik  dan  pengembangan  perancang  peraturan perundang-undangan di wilayah, serta bimbingan teknis.
Pelaksanaan  analisa  serta  mengoordinasikan  program  legislasi  daerah  ini merupakan  sebuah  bagian  dari  apa  yang  disebut  sebagai  harmonisasi  peraturan perundang-undangan  di  daerah  (Priandono. www.kumham-jakarta.info ,  diakses tanggal  10  September  2011).  Kenyataannya,  Kantor  Wilayah  Kementerian Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  di  daerah  tidak  memiliki  fungsi  koordinasi tersebut  (Priandono. www.kumham-jakarta.info ,  diakses  tanggal  10  September 2011).
Fungsi  koordinasi  dalam  rangka  pengharmonisasian,  pembulatan,  dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dilaksanakan oleh biro/bagian hukum  Pemerintah  Daerah  Provinsi/Kabupaten/Kota  (Priandono. www.kumham- jakarta.info , diakses tanggal 10 September 2011). Lebih lanjut Pasal 98 Undang- undang  Nomor  12  Tahun  2011  menyebutkan  bahwa:  (a)  setiap  tahapan  pem- bentukan  peraturan  perundang-undangan  mengikutsertakan  perancang  peraturan perundang-undangan;  dan  ketentuan  mengenai  keikutsertaan  dan  pembinaan perancang peraturan perundang-undangan diatur dengan peraturan pemerintah.
Perancang  perundang-undangan  sebagaimana  dinyatakan  dalam  Pasal  1 angka  1  Keputusan  Menteri  Negara  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Nomor 41/KEP/M.PAN/12/2000  tentang  Jabatan  Fungsional  Perancang  dan  Angka Kreditnya  menetapkan  bahwa,  perancang  peraturan  perundang-undangan  adalah pegawai  negeri  sipil  yang  diberi  tugas,  tanggung  jawab,  wewenang,  dan  hak secara penuh oleh pejabat  yang berwenang untuk  melakukan kegiatan menyusun rancangan peraturan perundang-undangan dan atau instrumen hukum lainnya pada instansi pemerintah.
Penjelasan  Undang-undang  Nomor  12  Tahun  2011,  menyebutkan  bahwa yang dimaksud dengan perancang peraturan perundang-undangan adalah pegawai negeri sipil  yang diberi tugas,tanggung jawab, wewenang, dan hak, secara penuh oleh  pejabat  yang  berwenang  untuk  melakukan  kegiatan  menyusun  rancangan peraturan perundang-undangan dan/atau instrumen hukum  lainnya sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Ketentuan  ini  mengandung  makna bahwa  peran  perancang  peraturan  perundang-undangan  sangat  dibutuhkan  dalam setiap  tahapan  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  termasuk  Perda.
Peran  perancang  dalam  setiap  proses  pembentukan  perundang-undangan  sudah diamanatkan dalam  Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011,  dan  dalam  Pasal  13 ayat (1) Permendagri Nomor 1 Tahun 2014 ditegaskan pula bahwa setiap tahapan pembentukan  Perda,  Perkada,  PB  KDH  dan  Peraturan  DPRD  mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan.
Dalam  Pasal  5  Peraturan  Pemerintah  Nomor  59  Tahun  2015  tentang Keikutsertaan  Perancang  Peraturan  Perundang-undangan  dalam  Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan  dan  Pembinaannya,  ditentukan  pula  bahwa Lembaga Negara, Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Lembaga Nonstruktural, Pemerintah  Daerah  Provinsi,  dan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  mengikut- sertakan  perancang  dalam  setiap  tahap  pembentukan  peraturan  perundang- undangan.
Berbicara  tentang  pembentukan  peraturan  perundang-undangan,  selain bargaining politics maka tidak lepas dari peranan perancang peraturan perundang- undangan  dalam  proses  penyusunan  suatu  produk  peraturan.  Sebagaimana  telah diulas sebelumnya bahwa banyak undang-undang yang disisipi kepentingan asing yang  tentu  tidak  berpihak  pada  kepentingan  bangsa  dan  cenderung  selalu merugikan,  maka  sejauh  manakah  seorang  perancang  peraturan  perundang- undangan  berperan  dalam  menjalankan  fungsi  dan  tugasnya  untuk  mem- formulasikan  norma  hukum  dengan  berpayung  pada  satu  sistem  hukum  nasional dengan tetap memperhatikan perkembangan masyarakat dunia.
Perancang  peraturan  perundang-undangan  merupakan  ujung  tombak  atau arsitek pembangunan hukum nasioal, khususnya dalam menyusun atau merancang Peraturan  Perundang-undangan  baik  di  tingkat  pusat  maupun  ditingkat  daerah. Kompetensi  seorang Perancang Peraturan Perundang-undangan dapat  dilihat dari kemampuan  yang  bersangkutan  dalam  merancang  atau  merumuskan  suatu permasalahan sosial kemasyarakatan ke dalam suatu norma hukum atau peraturan perundang-undangan  yang  jelas  dan  tegas  sehingga  dapat  dipahami  oleh  para pengguna peraturan perundang-undangan, yang pada akhirnya dapat memudahkan pelaksanaan dan penerapan Peraturan Perundang-undangan tersebut di masyarakat (Wahid 2008).
Dalam  hal  pembentukan  suatu  peraturan  perundang-undangan,  maka perancang  peraturan  perundang-undangan  memiliki  peran  yang  cukup  strategis, dan  dituntut  untuk  memahami  dan  melaksanakan  perannya  dengan  baik ( http://kifzaya030305.  blogspot.co.id .  diakses  tanggal  24  Februari  2015),  antara lain:
a. menentukan pilihan-pilihan yang dikehendaki oleh penentu kebijakan;
b. merumuskan substansi secara konsistens atau taat asas;
c. merumuskan substansi yang tidak menimbulkan penafsiran (ambigu);
d. merumuskan substansi yang adil, sepadan, atau tidak diskriminatif;
e. menjamin bahwa peraturan yang dirancang dapat dilaksanakan dengan mudah oleh pelaksana;
f. menjamin  bahwa  peraturan  yang  dirancang  tidak  bertentangan  dengan peraturan perundang-undangan di atasnya atau melanggar kepentingan umum;
g. menjamin bahwa peraturan yang dirancang dapat memecahkan masalah  yang dihadapi oleh penentu kebijakan.
h. menjadi  penengah  dalam  penyelesaian  tumpang  tindih  kewenangan  dan pengaturan  dalam  pembahasan  di  tingkat  antar  departemen  atau  antar lembaga; dan
i. melakukan negosiasi atau pendekatan-pendekatan psikologis terhadap penentu kebijakan demi tercapainya tujuan yang diinginkan.
Berdasarkan  tugas  dan  fungsinya,  perancang  peraturan  perundang- undangan diharapkan mampu meminimalisir pembatalan perda di daerah, dengan demikian  melahirkan  perda  yang  berkeadilan,  kepastian  kedayagunaan  dan kehasilgunaan yang dapat diterima dan bermanfaat bagi masyarakat. Tetapi dalam krealitanya  dalam  proses  pembentukan  perda  keberadaan  Perancang  perundang- undangan  di  tingkat  daerah  masih  belum  dimanfaatkan  secara  optimal  oleh pemerintah daerah untuk diikutkan dalam setiap tahapannya, kalau pun ada hanya sebatas  pengharmonisasian  dan  sinkrosnisasi  perda  yang  mencakup  penyesuaian peraturan  perundang-undangan,  keputusan  pemerintah,  keputusan  hakim,  sistem hukum  dan  asas-asas  hukum  dengan  tujuan  peningkatan  kesatuan  hukum, kepastian  hukum,  keadilan  dan  kesebandingan,  kegunaan  dan  kejelasan  hukum,
tanpa mengaburkan dan mengorbankan pluralisme hukum (Wargakusumah 1996: 30).
Berdasarkan uraian di  atas, dapat  diambil  kesimpulan bahwa harmonisasi hukum,  adalah  upaya  atau  proses  yang  hendak  mengatasi  batasan-batasan perbedaan,  hal-hal  yang  bertentangan  dan  kejanggalan  dalam  hukum  (Gusnadi 2006:  71).  Upaya  atau  proses  untuk  merealisasi  keselarasan,  kesesuaian, keserasian,  kecocokan,  keseimbangan  diantara  norma-norma  hukum  di  dalam peraturan  perundang-undangansebagai  sistem  hukum  dalam  satu  kesatuan kerangka  sistem  hukum  nasional  (Gusnadi  2006:  71).  Sistem  nasional sebagaimana  yang  dinyatakan  oleh  Solly  Lubis  (2008:  2),  yaitu  Sistem Pengelolaan  kehidupan  Nasional (Managerial  System  of  national  Life) yang meliputi manajemen untuk semua bidang kehidupan bangsa seperti sosial politik, sosial  ekonomi,  sosial  budaya  dan  Hankamnas,  dengan  segala  subsistem  di bidangnya masing-masing.
Harmonisasi  Rancangan  Perda  adalah  upaya  untuk  menyelaraskan, menyesuaikan,  memantapkan  dan  membulatkan  konsepsi  suatu  rancangan  Perda dengan  peraturan  perundang-undangan  lain,  baik  lebih  tinggi,  sederajat  maupun yang lebih rendah dan hal-hal lain sehingga tersusun secara sistematis tidak saling bertentangan  atau  tumpang  tindih  (Helmi. www.djpp.depkumham.go.id ,  diakses tanggal 10 September 2011). Tujuan pengharmonisasian Rancangan Perda adalah untuk  memberikan  gambaran  yang jelas dalam pemikiran atau pengertian bahwa suatu  peraturan  perundang-undangan  merupakan  bagian  integral  yang  utuh  dari keseluruhan  sistem  peraturan  perundang-undangan,  sedangkan  pengertian evaluasi  Perda  adalah  proses  penyajian  kesesuaian  Perda  dengan  kepentingan umum  dan  peraturan  Perundang-undangan  yang  lebih  tinggi  (Helmi. djpp. depkumham.go.id , diakses tanggal 10 September 2011).
Rumusan tersebut memberikan penjelasan bahwa tujuan pengharmonisa- sian Perda adalah untuk menghindarkan terjadinya pembatalan perda dikarenakan Perda  sebagai  pilar  utama  dalam  pelaksanaan  otonomi  daerah  memiliki karekteristik  mengatur  dan  mengikat  segala  aspek  kehidupan  seperti  kehidupan politik,  sosial,  budaya  dan  ekonomi  di  daerah.  Perda-perda  yang  dibuat  masih
belum  sesuai  dengan  harapan  masyarakat  dan  peraturan  yang  berlaku,  hal  ini mengakibatkan  terjadinya  pembatalan  Perda  oleh  Kemendagri  dan  Mahkamah Agung.
Secara  moral  setiap  perancang  peraturan  perundang-undangan  memiliki tanggung  jawab  atas  terjadinya  pembatalan  Perda,  baik  pembatalan  yang  dilaku- kan  pemerintah  pusat  maupun  Mahkamah  Agung.  Hal  ini  disebabkan  tugas  dan fungsi  perancang  peraturan  perundang-undangan  dalam  hal  pengharmonisasian Rancangan  Perda,  kendati  tidak  ada  kewajiban  bagi  pemerintah  daerah  untuk mengikutsertakan  perancang  peraturan  perundang-undangan  dalam  pembentukan Perda. Peran dan fungsi perancang adalah memberikan dukungan keahlian dalam setiap  tahapan  pembentukan  Undang-Undang,  mulai  dari  tahap  perencanaan, penyusunan,  dan  pembahasan,  tetapi  walaupun  mempunyai  peran  dan  fungsi dalam  pembentukan  undang-undang,  pembinaan  terhadap  kinerja  dan  karier parancang masih terdapat beberapa problematika yang harus segera dipikirkan dan dicarikan solusi terbaik  agar perancang  menjadi  lebih profesional sehingga dapat memberikan  kontribusi  keahlian  yang  lebih  baik  dalam  mendukung  fungsi legislasi.
Masih banyaknya problematika terkait pembentukan peraturan perundang- undangan  yang  belum  sesuai  dengan  Undang-undang  Nomor  12  Tahun  2011, mengakibatkan  terjadinya  pembatalan  sebuah  peraturan  perundang-undangan. Permasalahan ini wujud  belum maksimalnya pembentukan peraturan perundang- undangan  yang  melibatkan  para  pihak,  dalam  hal  ini  belum  optimalnya  keikut- sertaan perancang perundang-undangan. Seharusnya peran perancang perundang- undangan  lebih  dari  sekedar  peran  yang  terbatas  dan  pasif  menunggu  diikut- sertakan,  tetapi  merupakan  salah  satu  unsur  dari  proses  penyusunan  peraturan daerah,  hal  ini  penting  mengingat  perancang  perundang-undangan  bukan  saja memberikan  masukan  secara  substansi  terhadap  suatu  Rancangan  Perda,  namun juga  melakukan  harmonisasi  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan yang  hirarkinya  lebih  tinggi,  sehingga  inkonsistensi  antara  peraturan  daerah dengan peraturan perundang-undangan lainnya dapat diminimalisir.
3. Hambatan  peran  perancang  perundang-undangan  dalam  pembentukan Perda
Sejak  diundangkannya  Undang-undang  Nomor  22  Tahun  1999  tentang Pemerintahan  Daerah  yang  kemudian  diganti  dengan  Undang-undang  Nomor  32 Tahun  2004,  dan  terakhir  dirubah  kembali  dengan  Undang-undang  Nomor  12 Tahun  2008,  maka  sistem  pemerintahan  di  Indonesia  memberikan  keleluasaan yang  luas  kepada  daerah  untuk  menyelenggarakan  otonomi  daerah.  Pengertian desentralisasi yang tertuang dalam undang-undang tersebut mengandung beberapa elemen  yang  penting,  yaitu  elemen  penyerahan  wewenang  baik  wewenang mengatur,  maupun  wewenang  mengurus,  dan  kedua  elemen  ini  merupakan substansi otonomi daerah.
Penyelenggaraan  otonomi  daerah  menekankan  pentingnya  prinsip-prinsip demokrasi, peningkatan peran serta masyarakat, dan pemerataan keadilan dengan memperhitungkan  berbagai  aspek  yang  berkenaan  dengan  potensi  dan  keaneka- ragaman  antar  daerah.  Pelaksanaan  otonomi  daerah  ini  dianggap  sangat  penting, karena  tantangan  perkembangan  lokal,  nasional,  regional,  dan  internasional  di berbagai  bidang  ekonomi,  politik  dan  kebudayaan  terus  meningkat  dan  meng- haruskan  diselenggarakannya  otonomi  daerah  yang  luas,  nyata  dan  bertanggung- jawab  kepada  daerah  secara  proporsional.  Pelaksanaan  otonomi  daerah  itu diwujudkan  dengan  pengaturan,  pembagian,  dan  pemanfaatan  sumberdaya masing-masing  serta  perimbangan  keuangan  pusat  dan  daerah,  sesuai  prinsip- prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan,serta potensi dan keanekaragaman antar daerah.
Pada dasarnya, desentralisasi bertujuan membangun partisipasi masyarakat dan  mengundang  keterlibatan  publik  seluas-luasnya  dalam  proses  perencanaan, implementasi  dan  evaluasi  pembangunan  yang  dijalankan.  Desentralisasi  mem- berikan  ruang  yang  lebih  luas  kepada  daerah  untuk  secara  demokratis  mengatur pemerintahannya  sendiri  sebagai  manifestasi  dari  cita-cita  sistem  desentralisasi, tetapi pelaksanaan sistem ini mendapatkan tantangan yang cukup besar. Kendala- kendala tersebut di antaranya adalah: (a) mindset atau mentalitas aparat birokrasi yang  belum  berubah;  (b)  hubungan  antara  institusi  pusat  dengan  daerah;  (c)
sumber  daya  manusia  yang  terbatas;  (d)  pertarungan  kepentingan  yang  ber- orientasi pada perebutan kekuasaan, penguasaan aset dan adanya semacam gejala powershift syndrom yang menghinggapi aparat pemerintah; dan (e). pemerintahan daerah dalam rangka membentuk peraturan daerah, melangkah terlalu jauh dengan tidak  mengindahkan  peraturan  perundangan  di  atasnya  (Bayu  Dwi  Anggono. http://bayuanggono.blogspot.co.id . diakses pada tanggal 26 Maret 2016).
Permasalahan  seperti  diuraikan  di  atas  sangat  mempengaruhi  semangat otonomi daerah. Spirit kebebasan yang terkandung dalam konsep otonomi daerah ternyata  justru  seringkali  disimpangi  oleh  pemerintah  daerah,  antara  lain  dengan mengeluarkan  kebijakan-kebijakan  dalam  bentuk  Peraturan  Daerah  (Perda)  yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat, padahal Perda merupakan salah satu  jenis  peraturan  perundang-undangan  yang  kedudukannya  berada  di  bawah undang-undang,  yang  tidak  beoleh  bertentangan  dengan  peraturan  yang  lebih tinggi tingkatannya.
Berdasarkan Pasal 136 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004, Perda merupakan penjabaran  lebih  lanjut  dari  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Dalam hirarki peraturan perundang-undangan, menempati jenjang rendah, oleh sebab itu Perda tidak boleh bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih.  Secara  lebih tegas ditentukan dalam Pasal 136 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004, bahwa Perda dilarang  bertentangan  dengan  kepentingan  umum  dan/atau  peraturan  perundang- undangan yang lebih tinggi. Perda  yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi,  maka  berdasarkan Pasal  145  ayat  (2)  UU  No.  32  Tahun  2004  Perda  tersebut  dapat  dibatalkan  oleh Pemerintah (Pemerintah  Pusat). Pemerintah daerah tentunya harus melaksanakan tugas-tugasnya di daerah, sehingga harus pula mempersiapkan ranperda-ranperda yang  disesuaikan  dengan  materi  muatan  terkait  dengan  kewenangan  urusan pemerintahan  daerah.  Oleh  sebab  itu,  hal  yang  perlu  diperhatikan  adalah ketentuan  yang  terdapat  dalam  Pasal  136  sampai  dengan  Pasal  147  UU  No.  32 Tahun 2004.
Pertentangan  antar  peraturan  perundang-undangan  menjadi  salah  satu masalah  hukum  di  Indonesia  yang  tak  kunjung  selesai.  Banyak  produk  hukum yang  dihasilkan  DPR  maupun  pemerintah  tidak  sinkron  dengan  peraturan  lain, baik  yang  setara  maupun  lebih  tinggi  kedudukannya.  Kualitas  harmonisasi  dan sinkronisasi  rancangan  peraturan  perundang-undangan  jadi  perhatian  utama banyak  pemerhati  hukum.  Bahkan  tak  jarang,  peraturan  organik  tidak  merujuk sama sekali pada peraturan  yang lebih tinggi.  Berbagai  kalangan menilai, hal  ini disebabkan  proses  harmonisasi  dan  sinkronisasi  rancangan  peraturan  perundang- undangan  tidak  maksimal.  Kementerian  Hukum  dan  HAM  sebagai  penanggung- jawab  dianggap  tidak  melakukan  harmonisasi  dan  sinkronisasi  dengan  baik rancangan  peraturan  dengan  peraturan  yang  sudah  ada.  Akibatnya,  tidak  sedikit aturan  baru  yang  bertentangan  dengan  aturan  yang  berlaku  lebih  awal ( http://rajawaligarudapancasila.blogspot.co.id .  diakses  tanggal  24  Februari 2015).
Pembentukan  peraturan  perundang-undangan  adalah  proses  pembuatan peraturan  perundang-undangan  yang  pada  dasarnya  dimulai  dari  perencanaan, persiapan,  teknik  penyusunan,  perumusan,  pembahasan,  pengesahan,  peng- undangan, dan penyebarluasan. Di antara rangkaian proses di atas ada proses yang tidak disebutkan secara tegas tetapi mempunyai peran  yang sangat penting, yaitu proses  pengharmonisasian.  Dengan  demikian,  pengharmonisasian  merupakan salah  satu  dari  rangkaian  proses  pembentukan  peraturan  perundang-undangan. Proses  pengharmonisasian  dimaksudkan  agar  tidak  terjadi  atau  mengurangi tumpang  tindih  peraturan  perundang-undangan.  Permasalahannya  adalah  karena tidak  disebutkan  secara  tegas  dalam  proses  pembentukan  peraturan  perundang- undangan,  pertanyaannya  adalah  pada  tahap  apa  proses  pengharmonisasian  itu dilakukan? Sebetulnya proses pengharmonisasian bisa dilakukan di  tingkat  mana pun, sejak dari tahap perencanaan hingga pada tahap pembahasan, baik di tingkat pembahasan  internal/antardepartemen  maupun  di  tingkat  koordinasi  peng- harmonisasian yang diselenggarakan di Departemen Hukum dan HAM.
Menurut M. Aliamsyah, sebagaimana dikutip Turiman Fachturahman Nur ( http://rajawaligarudapancasila.blogspot.co.id . diakses tanggal 24 Februari 2015)
staf  Direktorat  Publikasi  Kerjasama  dan  Pengundangan  Direktorat  Jenderal Peraturan  Perundang-undangan  Kemenkumham  menyatakan,  bahwa  proses harmonisasi  dan  sinkronisasi  sering  terkendala  akibat  tidak  lengkapnya  data peraturan  perundang-undangan  yang  dimiliki.  Masih  terdapat  kesulitan  penge- lolaan  sistem  informasi  peraturan  perundang-undangan  yang  terpadu  dan  akurat. Kesulitan  lain  yang  sering  menghambat  harmonisasi  hukum,  disebabkan administrasi  peraturan  di  kementerian  atau  lembaga  negara  tidak  begitu  baik. Seringkali  prosesnya  lama  untuk  sampai  di  Kemenkumham,  bahkan  ada  file peraturan  yang  sudah  diunggah  ke  jaringan database Kemenkumhan  diminta kembali oleh kementerian yang bersangkutan.
Masih kurang optimalnya peran perancang peraturan perundang-undangan menimbulkan  persoalan  yang  ditinjau  dari  beberapa  faktor  baik  secara  eksternal maupun  internal.  Salah  satu  persoalan  yang  terjadi  adalah  adanya  pembatalan Perda akibat Perda yang dibentuk belum sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun  2011.  Diharapkan  dengan  keikutsertaan  perancang  peraturan  perundang- undangan dalam setiap kegiatan perancangan peraturan perundang-undangan dan turut  aktif  dalam  proses  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  dapat mencegah atau meminimalisir pembatalan suatu Perda.
Hal lain yang menjadi hambatan yaitu belum terjalinnya koordinasi antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dengan Pemerintah Daerah serta kurangnya  sosialisasi  mengenai  pentingnya  keterlibatan  Perancang  Peraturan Perundang-undangan dalam pembentukan perda, sehingga belum ada sinergisitas antara  kedua  instansi  tersebut  dalam  perihal  perancangan  Perda.  Sementara  itu yang menjadi faktor lain yang menjadi hambatan perancang peraturan perundang- undangan  antara  lain,  masih  banyaknya  formasi  jabatan  perancang  peraturan perundang-undangan  yang  belum  mengikuti  diklat  perancang  tingkat  pertama, adanya penempatan perancang peraturan perundang-undangan yang belum sesuai dengan  formasinya  atau  ditempatkan  di  luar  tugasnya  sebagai  perancang perundang-undangan,  kurangnya  pemahaman  dan  wawasan  perancang  peraturan perundang-undangan  terhadap  disiplin  ilmu  yang  berkaitan  dengan  ilmu  penge- tahuan  perundang-undangan,  belum  berfungsinya  organisasi  profesi  perancang
peraturan  perundang-undangan  dalam  hal  ini  belum  dibentuknya  kelompok jabatan fungsional dan belum tersusunnya kode etik jabatan fungsional perancang peraturan perundang-undangan.

## D. Simpulan dan Saran

## 1. Simpulan
Terkait  dengan  pembagian  urusan  pemerintah  daerah,  maka  daerah  dapat menentukan  kebijakan  hukum  berupa  Perda  yang  menjadi  kewenangan  daerah. Pembentukan  Perda  harus  mengacu  pada  Pancasila  sebagai  wujud  cerminan masyarakat  Indonesia  yang  bermacam  suku  bangsa  yang  karakteristik  dan kekhususan di tiap daerahnya, tanpa mengenyampingkan kearifan lokalnya. Oleh sebab  itu,  peran  perancang  peraturan  perundang-undangan  sangat  dibutuhkan dalam  setiap  tahapan  pembentukan  peraturan  perundang-undangan.  Perancang peraturan  perundang-undangan  memiliki  tanggung  jawab  atas  terjadinya  pem- batalan Perda, karena tugas dan fungsi perancang peraturan perundang-undangan sangat  terkait  dengan  pengharmonisasian  antara  Rancangan  Perda  dengan peraturan  yang  lebih  tinggi  tingkatannya.  Tidak  optimalnya  peran  perancang peraturan  perundang-undangan  mengakibatkan  terjadinya  pembatalan  Perda,  dan salah  satu  penyebabnya  karena  dalam  pelaksanaannya  belum  sesuai  dengan amanah UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 12 Tahun 2011.

## 2. Saran
Berdasarkan  kewenangan  yang diberikan pusat kepada daerah  diharapkan daerah dapat  menjalankan kewenangan sebagaimana telah diatur dalam  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sehingga atas dasar pembagian  urusan  dan  kewenangan  tersebut  daerah  dapat  membentuk  perda sebagaimana  diatur  dalam  lampiran  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2014. Perancang  peraturan  perundang-undangan  diharapkan  dapat  ditempatkan  sesuai dengan  tugas  dan  fungsinya  sebagai  tenaga  perancang  pembentukan  peraturan perundang-undangan  sesuai  dengan  apa  yang  diamanatkan  peraturan  perundang- undangan. Selain itu, perlu adanya koordinasi dan komunikasi yang berkelanjutan antara  Kanwil  Kementerian  Hukum  dan  HAM  di  daerah  dengan  Pemerintahan
Daerah  untuk  dapat  saling  bersinergi  dan  bekerjasama  dalam  proses  legislasi  di daerah,  untuk  mengoptimalkan  keterlibatan  perancang  peraturan  perundang- undangan dalam tahapan pembentukan Perda.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Achmad Ali. 1996. Menguak Tabir Hukum, Jakarta: Chandra Pratama.
Bagir  Manan.  1995. Sistem  dan  Teknik  Pembuatan  Peraturan  Perundang- undangan Tingkat Daerah . Bandung: LPPM Unisba.
Goesnadi  S.  Kusnu.  2006. Harmonisasi  Hukum  dalam  Perspektif  Perundang- undangan . Surabaya: JP Books.
Lubis, M. Solly. 2008. Hukum Tata Negara .  Bandung: Mandar Jaya.
Maria Farida Indrati Soeprapto. 2010. Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan . Yogyakarta: Kanisius.
Jurnal dan Makalah:
Abdul  Wahid.  2008.  “Himpunan  Peraturan  Jabatan  Fungsional  Peraturan Perundang-undangan”. Makalah .  Disampaikan  dalam  Kata  Sambutan sebagai Dirjen Peraturan Perundang-undangan. Jakarta.
Jimly  Asshiddiqie.  2000.  “Otonomi  Daerah  dan  Parlemen  di  Daerah”, Makalah .
Disampaikan  dalam  Lokakarya  tentang  Perda  dan  Budget  Bagi  Anggota DPRD se-Propinsi (baru) Banten yang diselenggarakan oleh Institute for the Advancement of Strategies and Sciences (IASS). di Anyer. Banten.
L.M.  Gandhi.  1997.  “Harmonisasi  Hukum  Menuju  Hukum  yang  Responsif”. Pidato  Pengukuhan  Guru  Besar  Tetap  FH-UI ,  dalam  Moh.  Hasan Wargakususmah.
Sunaryati  Hartono.  2012.  “Pengkajian  dan  Penelitian  Hukum  dalam  Menunjang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Daerah. Makalah . Bogor.

## Internet:
Bayu  Dwi  Anggono.  “Analisis  Terhadap  Kedudukan  Peraturan  Daerah  Sebagai Salah  Satu  Produk  Hukum  dalam  Penyelenggaraan  Otonomi  Daerah”. http://bayuanggono.blogspot.co.id . diakses pada tanggal 26 Maret 20016.
Kifka Hazhizhi Mazaya. “Peran Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembaharuan  Sistem  Hukum  Indonesia”. http://kifzaya030305.blogspot. co.id . diakses pada tanggal akses 10 September 2015.
Kompas.  “Agenda  Prioritas  Jokowi-JK.” http://nasional.kompas.com .  diakses pada tanggal 13 Agustus 2015.
Maranjaya,  A.  Kahar.  “Batas-batas  Otonomi  Daerah  dalam  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia”. http://www.digilib.ui.ac.id .  diakses  pada  tanggal  5 Oktober 2015.
Septyarto  Priandono.  “Indikator  Keberhasilan  Kantor  Wilayah  Kementerian Hukum  dan  HAM  dalam  Rangka  Harmonsiasi  Perda”. http://kumham- jakarta.info , diakses pada tanggal 10 September 2015.
Sofyan  Helmi.  “Upaya  Menjadikan  Kanwil  Depkumham  Sebagai  Law  Center dalam Fasilitasi Pembentukan Perda”. http://ditjenpp.kemenkumham.go.id . diakses pada tanggal akses 10 September 2015.

## Peraturan Perundang-undangan:
Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Republik  Indonesia,  Undang-undang  Nomor  12  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah
Republik  Indonesia,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  59  Tahun  2015  tentang Keikutsertaan  Perancang  Peraturan  Perundang-undangan  dalam  Pem- bentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya.
Republik  Indonesia,  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  Nomor  M.HH- 05.OT.01.01  Tahun  2010  tentang O rganisasi  dan  Tata  Kerja  Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Republik Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

## BIODATA PENULIS
Nama :  Fauzi Iswahyudi, S.H. Pekerjaan :  Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  dan  HAM  Sumatera Utara Jabatan :  Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Nomor HP :  081361536821 E-mail :  fauziiswahyudi@gmail.com
Alamat Kantor  :  Jl. Putri Hijau No. 4A, Medan