http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index
Terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019)

## Minimalisasi Risiko Kredit (NPL) Pada Fintach Peer to Peer Lending melalui Kewajiban Pelaporan SLIK OJK

## Renova Hutapea
Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia Email : renova.hutapea@ui.ac.id
Abstract.  The  development  of  peer  to  peer  lending  fintech  in  Indonesia  is  very  rapid  in supporting increased financial inclusion. In line with the increase in the value of loans channeled through fintech peer to peer lending, the NPL credit ratio also continues to increase. For this reason, the  supervisory  function  of  the  Financial  Services  Authority  (OJK)  is  very  important  for  the development of the implementation of lending carried out by peer to peer lending operators that are registered and licensed at the OJK. The research method used is normative legal research method, which will conduct research on various related legal rules. The legal research method is a method that refers to applicable laws and regulations with an analytical approach. The result of this research is one of the efforts to minimize the increase in credit risk (NPL) in the peer to peer lending fintech industry, namely by taking effective preventive action through assessing the character of potential loan recipients from credit information obtained in the Financial Information Service System (SLIK). Therefore,  as  a  form  of  supervision  from  OJK  on  the  peer  to  peer  lending  fintech  industry,  it  is necessary to regulate the reporting obligations for each fintech lending provider at the SLIK so that access to comprehensive credit information can provide a better and more accurate credit scoring process to maintain the quality of loans which is funneled.

## Keywords : Fintech, Peer to Peer Lending, Credit Risk
Abstrak. Perkembangan dari Fintech peer to peer lending di Indonesia sangat pesat dalam mendukung  peningkatan  inklusi  keuangan.  Seiring  dengan  peningkatan  nilai  pinjaman  yang disalurkan  melalui  fintech peer  to  peer  lending ,  ratio  kredit  NPL  juga  terus  meningkat.  Untuk  itu fungsi pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sangat penting terhadap perkembangan dari pelaksanaan penyaluran pinjaman yang dilakukan oleh penyelenggara peer to peer lending yang telah terdaftar dan berizin di OJK.  Adapun metode penelitian yang digunakan adalah  metode penelitian hukum  normatif,  yang  akan  melakukan  penelitian  terhadap  berbagai  aturan  hukum  yang  terkait. Metode  penelitian  hukum  adalah  metode  yang  mengacu  pada  hukum  dan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku dengan pendekatan analitis.  Hasil dari satu penelitian ini adalah salah satu upaya  meminimalisasi  peningkatan  risiko  kredit  (NPL)  pada  industri  fintech peer  to  peer  lending yaitu  dengan melakukan tindakan preventif yang efekfif melalui penilaian karakter calon penerima pinjaman  dari  informasi  perkreditan  yang  diperoleh  pada  Sistem  Layanan  Informasi  Keuangan (SLIK). Oleh karenanya, sebagai bentuk pengawasan dari OJK terhadap industri fintech peer to peer lending dibutuhkan  pengaturan  mengenai  kewajiban  pelaporan  bagi  setiap  penyelenggara  fintech lending  pada    SLIK  sehingga  dengan  akses  informasi  perkreditan  yang  komprehensif  dapat memberikan proses credit scoring yang lebih baik dan akurat demi terjaganya kualitas dari pinjaman yang disalurkan.
Kata Kunci : Fintech, Peer to Peer Lending, Risiko Kredit

## PENDAHULUAN
Pada  saat  ini  penggunaan  teknologi informasi dan inovasi di sektor jasa keuangan di Indonesia  mengalami  perkembangan  yang sangat  signifikan.  Beragam  layanan  keuangan yang  memanfaatkan  teknologi  informasi  atau
yang  disebut  sebagai  Financial  Technology (Fintech)  telah  menjadi  hal  yang  umum  di masyarakat,  seperti  layanan  pada  industri perbankan, asuransi, pasar modal atau lembaga pembiayaan  dan  investasi.  Melihat  berbagai peluang pada produk dan jasa keuangan tersebut
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index
Terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019)
untuk  dapat  semakin  mempermudah  dan mempercepat akses ke masyarakat, perusahaan- perusahaan  Fintech  di  Indonesia  pun  semakin berkembang  dengan  mengandalkan  berbagai inovasi dan teknologi yang mempertimbangkan keunggulan aspek penghematan biaya, kecepatan, dan kemudahan dalam menggunakan produk  dan  jasa  keuangan.  Adapun  berbagai jenis  Fintech  telah  berkembang  di  Indonesia seperti digital  payment yang  memberikan layanan  berupa  pembayaran  transaksi  secara online, financing and investment yang memberikan  pinjaman  dana  dan  peluang  bagi investor/pemberi  dana, account  aggregator yang menawarkan layanan yang dapat mengakomodasi  seluruh  transaksi  perbankan, Information and Feeder Site yang memberikan layanan  perbandingan  informasi  produk  atau jasa sektor jasa keuangan, personal finance yang menawarkan layanan perencanaan keuangan.
Salah  satu  jenis Fintech yang  saat  ini paling  banyak  digunakan  di  Indonesia  adalah fintech  pada  sektor  financing  and  investment yang dikenal dengan Peer to Peer Lending ( P2P Lending ).  Hal  ini  dikarenakan  Peer  to  Peer Lending menjawab kebutuhan berbagai lapisan masyarakat  Indonesia  yang  belum  terjangkau oleh  institusi  keuangan  yang  ada.  Berdasarkan data  statistik  yang  dimiliki  Otoritas  Jasa Keuangan (OJK) periode Juli 2020, terdapat 158 perusahaan  Fintech  Lending  yang  telah terdaftar/berizin. Peer to Peer Lending pertama kali  diperkenalkan  oleh  Zopa  di  Inggris  pada tahun 2005. Peer to Peer Lending adalah sebuah platform teknologi yang mempertemukan secara digital  antara  Peminjam  yang  membutuhkan modal usaha dengan Pemberi Pinjaman. Peer to peer  lending dapat  dikatakan  menjadi  wadah berinvestasi  dan  peminjaman  dana  bagi masyarakat.
Di  Indonesia,  platform peer  to  peer lending sejatinya  telah  ada  dalam  masyarakat sebelum  OJK  menerbitkan  Peraturan  Otoritas Jasa  Keuangan  No.  77/POJK.01/2016  tentang Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis Teknologi Informasi. POJK tersebut menjelaskan  bahwa peer  to  peer  lending merupakan  penyelenggaraan  layanan  jasa keuangan  untuk  mempertemukan  pemberi pinjaman  dengan  penerima  pinjaman  dalam
rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.
Kehadiran  fintech peer  to  peer  lending menjawab  tingginya  kebutuhan  masyarakat Indonesia khususnya yang belum bankable dan undeserved untuk  diberikan  fasilitas  pinjaman oleh  perbankan.  Adanya  kemudahan  dalam proses  pemberian  pinjaman  yang  ditawarkan oleh  perusahaan  fintech  lending  membuat perkembangan  fintech  peer  to  peer  lending  di Indonesia  sampai  dengan  saat  ini  sangat signifikan, dapat dilihat bahwa berdasarkan data statistik dari OJK periode Juli 2020, penyaluran Fintech  lending  telah  mencapai  Rp  116,97 Triliun  atau  meningkat  sebesar  134,91%  dari tahun 2019. Hal ini menunjukkan pertumbuhan yang  sangat  signifikan  baik  dari  segi  nilai penyaluran  pinjaman  maupun  dari  segi  jumlah rekening atau jumlah peminjam dari peminjam maupun  pemberi  pinjaman.  Perkembangan penyaluran  pinjaman    yang  sangat  signifikan tersebut juga telah berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia  sebesar 0,45% dan  berkontribusi  terhadap  Produk  Domestik Bruto lebih dari Rp.60 triliun, berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh Institute for Development of Economics and Finance (Indef . Dengan  melihat  perkembangan  dan kontribusi  positif  dari  Fintech  peer  to  peer lending di Indonesia tersebut, sangatlah relevan untuk memperhatikan bagaimana kualitas kredit dari  pinjaman  yang  telah  disalurkan  oleh perusahaan fintech lending di Indonesia.
Grafik 1. Peningkatan Ratio Kualitas Pinjaman (TWP 90)
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index
Terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019)
Berdasarkan  data  statistik  OJK  periode Juli 2020 yang digambarkan pada grafik diatas, dapat  dilihat  bahwa  terdapat  peningkatan  ratio kualitas  pinjaman  NPL  (TWP  90).  Untuk periode  Desember  2019  ratio  TWP  90  masih sebesar 3,65% yang kemudian terus mengalami peningkatan sampai dengan 7,99% pada periode Juli 2020, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan  jika  tidak  ditangani  segera  oleh  otoritas dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Melihat  dari  grafik  peningkatan  ratio kualitas  kredit  bermasalah  tersebut,  selain dipengaruhi  oleh  faktor  eksternal  seperti pandemi  Covid-19  yang  terjadi  di  Indonesia sejak bulan Maret 2020, ditemukan pula bahwa faktor-faktor spesifik pinjaman dan karakteristik spesifik  peminjam  memainkan  peran  penting dalam penentuan tingkat pinjaman dan kualitas kredit  dari  pinjaman.    Melalui  POJK  No.  77 /POJK.01/2016,  Otoritas  Jasa  Keuangan  hanya mewajibkan penyelenggara / perusahaan fintech lending  terdaftar/berizin  untuk  melakukan mitigasi  risiko  baik  itu  risiko  operasional  dan risiko  kredit.  Mitigasi  resiko  kredit  yang dimaksud  termasuk  pelaksanaan credit  scoring yang  meliputi  penilaian  terhadap  karakteristik calon  peminjam  yang  dapat  dilihat  dari  data informasi  kredit  yang  menampilkan track record pembayaran  pinjaman  calon  peminjam dari  sisi  kedisiplinan  pembayaran,  catatan keterlambatan pembayaran dan jumlah pinjaman  yang  dimiliki.  Hal  ini  dilakukan dengan tujuan untuk mencegah over indebtness borrower yang akan berdampak pada peningkatan ratio kredit bermasalah.
Namun yang menjadi persoalan saat ini adalah minimnya informasi yang dapat diterima oleh pemberi pinjaman dari penyelenggara peer to peer lending atas profil dari calon penerima pinjaman  karena  selama  ini  penyelenggara hanya  memperoleh  informasi  kredit  calon peminjam melalui sumber  Fintech Data Center (FDC) dari penyelenggara fintech lending yang turut  melaporkan  data  peminjamnya  melalui Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI),  sehingga  hal  ini  dirasa  masih  dapat menjadi  potensi  pada  resiko  gagal  bayar peminjam  karena  kurang  tepatnya  analisis terhadap  profil  peminjam.  Berbeda  dengan
dengan  sifat  pinjaman  dari  bank  yang menerapkan  prinsip  5C,  yakni Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition sebagai acuan kelayakan. Peer to Peer Lending sejatinya  harus    benar-benar  menekankan prinsip character calon  penerima  pinjaman disamping capacity atau  kemampuan  bayar debitur yang dapat dilakukan dengan memaksimalkan  penilaian  terhadap  karakter calon  peminjam  melalui  informasi  kredit  yang komprehensif.
Pada  tahap  pendalaman  informasi karakter dan kredibilitas debitur ini  sebenarnya diperlukan  suatu  integrasi  data  keuangan  atas calon peminjam yang lebih komprehensif selain dari  Fintech  Data  Centre  yang  dikelola  AFPI yaitu  melalui  suatu  sistem  layanan  informasi keuangan  yang  dikelola  oleh  OJK  yaitu  SLIK OJK  yang  akan  memberikan  informasi  kredit debitur  selama  1  (satu)  tahun  terakhir  yang berasal  dari  lembaga  keuangan  dan  data  non lembaga  keuangan.    Terkait  hal  ini,  OJK memang tidak mewajibkan kepada penyelenggara  fintech  lending    untuk  menjadi anggota  dari  SLIK  OJK  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  22  POJK  No.  77  /POJK.01/2016 karena  ada  beberapa  persyaratan  yang  harus dipenuhi untuk dapat menjadi anggota
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah diuraikan  tersebut,  maka  penulis  mengangkat permasalahan  tentang  bagaimana  pelaksanaan Fintech peer to peer lending di Indonesia serta bagaimana bentuk pengawasan  yang dilakukan OJK  untuk  meminimalisasi  risiko  kredit  NPL serta relevansinya terhadap kewajiban pelaporan  informasi  debitur  melalui  Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan dalam  upaya  pengumpulan  data  atau  bahan merupakan  suatu  syarat  penting  dalam  suatu penelitian  hukum  yang  bersifat  ilmiah,  yang kemudian  akan  dipergunakan  sebagai  bahan dari  penelitian  materi  tersebut.  Metode merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan  suatu  cara  kerja  yang  sistematis  untuk memahami/menganalisa  suatu  obyek  atau  isu dalam penelitian, sebagai upaya dalam menemukan jawaban yang dapat
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index
Terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019)
dipertanggungjawabkan  secara  ilmiah  untuk keabsahannya.  Dalam    penelitian  ini  akan menggunakan metode penelitian hukum normatif,  yang  akan  melakukan  penelitian terhadap  berbagai  aturan  hukum  yang  terkait. Metode  penelitian  hukum  adalah  metode  yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang- undangan  yang  berlaku,  sedangkan  metode penelitian  normatif  adalah  metode  yang dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka atau data sekunder terhadap terhadap asas-azas hukum serta studi kasus  yang dengan kata lain disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan. Selain  itu  juga  akan  digunakan  pendekatan analitis untuk mengetahui makna yang dikandung  oleh  istilah-istilah  yang  digunakan dalam  aturan  perundang-undangan  secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Perkembangan  Fintech  Peer  to  Peer Lending di Indonesia
Fintech  telah  mendapatkan  momentum global,  begitu  juga  di  Indonesia.  Hal  ini  tidak mengherankan mengingat Indonesia diperkirakan  akan  menjadi  salah  satu  pasar ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara pada tahun  2025.  Dengan  kelompok  masyarakat berpendapatan menengah ( middle income ) yang terus  tumbuh,  potensi  faktor  demografi  (porsi penduduk  usia  produktif  yang  besar),  populasi pengguna  teknologi  digital  yang  makin  besar, dan jumlah pengguna internet yang diperkirakan akan  mencapai  200  juta  pada  tahun  2020, membuat  peluang  untuk  tumbuhnya  industri Fintech di Indonesia menjadi semakin prospektif. Fintech  P2P  lending adalah  salah satu  bentuk  inovasi  keuangan  digital  di  sektor keuangan  dimana  yang  termasuk  inovasi keuangan  haruslah  bersifat  inovatif  dan berorientasi  ke  depan,  menggunakan  teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana utama pemberian layanan  kepada konsumen di sektor jasa  keuangan,  mendukung  inklusi  dan  literasi keuangan,  bermanfaat  dan  dapat  dipergunakan secara  luas,  dapat  diintegrasikan  pada  layanan keuangan  yang  telah  ada,  menggunakan pendekatan  kolaboratif,  dan  memperhatikan
aspek perlindungan konsumen dan perlindungan data.
Peer to peer lending adalah metode yang memungkinkan seorang peminjam dana, melalui  aplikasi atau situs  mengajukan pinjaman tanpa jaminan (agunan). Berdasarkan POJK  No.  77/POJK.01/2016  tentang  Layanan Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi Informasi  atau  dikenal peer  to  peer  lending diartikan sebagai berikut:
“Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan  layanan  jasa  keuangan  untuk mempertemukan  pemberi  pinjaman  dengan penerima  pinjaman  dalam  rangka  melakukan perjanjian  pinjam  meminjam  dalam  mata  uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik  dengan  menggunakan  jaringan internet.”
Sistem peer to peer  lending merupakan pola  interaksi  keuangan  dalam  Fintech  antara pihak penyedia dana dan pihak peminjam dana yang  transaksinya  dilakukan  secara  online. Fintech  sistem  P2P  Lending,  bukan  hanya sekedar memfasilitasi mereka yang membutuhkan  pinjaman  dana,  tetapi  juga diperuntukan bagi investor yang ingin menanamkan modalnya dalam jumlah tertentu. Sehingga  perusahaan  Fintech  menjadi  wadah yang mempertemukan antara pemberi pinjaman (calon  kreditur)  dan  peminjam  (calon  debitur) melalui aplikasi secara on-line.
Menurut  data  statistik  dari  OJK, Fintech peer to peer lending menunjukkan trend yang  sangat  positif,  tercatat  hingga  bulan  Juli 2020  akumulasi  penyaluran  pinjaman  melalui peer to peer lending di Indonesia telah mencapai Rp  116,97  Triliun  atau  meningkat  sebesar 134,91%    dari    periode  yang  sama  tahun sebelumnya.  Perkembangan  Fintech  Lending lebih  lanjut  akan  ditampilkan  dalam  bagan dibawah ini
:
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index
Terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019)
Bagan 2. Perkembangan rekening borrower dan lender
Sumber dari Data Statistik OJK Juli 2020
Bagan 3. Penurunan Tingkat Keberhasilan Bayar  90 hari (TKB90)
Melalui  bagan  ini  dapat  dilihat  bahwa perkembangan  dari  Fintech  Lending  sangat pesat  dalam  mendukung  peningkatan  inklusi keuangan  Indonesia.  Pertumbuhan  penyaluran pinjaman  baru  meningkat  pada  periode  Juli 2020  hingga  Rp.35,47  Triliun  atau  meningkat sebesar 30,76% dibandingkan periode Juli 2019 (yoy).
Hal  ini  tentu  saja  sejalan  dengan peningkatan jumlah rekening penerima pinjaman/ lender yang  meningkat  sebesar  28% dari  periode  sebelumnya.  Dari  sisi  pihak  yang melakukan investasi melalui pemberian pinjaman,  dapat  dilihat  pula  peningkatan rekening  pemberi  pinjaman/ borrower sebesar 132,82%  yoy  dengan  akumulasi  peningkatan borrower  aktif  sebesar  9,71%  atau  meningkat sebesar  99,16%  yoy  yang  didominasi  oleh borrower yang berasal dari Jawa.
Namun  tidak  kalah  penting  untuk diperhatikan pada bagan dibawah ini juga dapat dilihat bahwa disamping peningkatan yang telah disebutkan  sebelumnya,  ratio  kualitas  kredit atau tingkat keberhasilan bayar 90 hari (TKB 90 hari)  justru  mengalami  penurunan  dari  semula 96,35%  periode  Desember  2019  menjadi 92,01% pada bulan Juli 2020.
Hal  ini  menunjukan  bahwa  peningkatan  pada nilai  pinjaman  dan  jumlah  rekening  peminjam tidak  selaras  dengan  ratio  kualitas  kredit  yang lancar sehingga hal ini perlu menjadi perhatian
bagi  para  penyelenggara  fintech  lending  dan pemberi pinjaman sebagai investor.
Seperti kita ketahui, peer to peer lending memiliki manfaat atau kelebihan jika dibandingkan  dengan  mengajukan  pinjaman kepada  lembaga  keuangan  resmi.Meskipun demikian, terdapat juga kekurangan pada proses bisnis peer to peer lending antara lain:
a. Bagi penerima pinjaman, tidak ada pengaturan  khusus  tentang  penerapan  suku bunga  sehingga  suku  bunga  pinjaman  peer to  peer  Lending  dapat  melonjak  naik  saat kelayakan  kredit  Peminjam  jatuh  dan cenderung  sedikit  lebih  tinggi  dibanding suku bunga pinjaman perbankan dan hal ini dapat merugikan penerima pinjaman.
b. Bagi pemberi pinjaman :
a) Informasi  mengenai  prosedur  dan  tata cara  penilaian  kredit  oleh  perusahaan penyedia  layanan  atau  penyelenggara sering kurang dijelaskan dengan lengkap.
b) Keseluruhan  proses  pinjam  meminjam tidak  dijamin  oleh  asuransi,  meskipun dalam perkembangannya saat ini penyelenggara sudah menyediakan alternatif jaminan asuransi atas dana yang diserahkan oleh pemberi pinjaman.
Namun  dalam  penulisan  jurnal  ini, penulis  akan  lebih  membahas  sisi  kekurangan dari peer to peer lending bagi pemberi pinjaman sehubungan  dengan  risiko  kredit  yang  dapat ditimbulkan  atas  kekurangan  pengaturan    atas pemberian  pinjaman  bagi borrower atau pemberi  pinjaman  berkaitan  dengan  penilaian kredit terhadap calon penerima pinjaman.
2. Peningkatan  Risiko  Kredit  NPL    (TWP 90) Fintech Peer to Peer Lending Sebagai sebuah alternatif produk
keuangan, selayaknya investasi pada umumnya, memberikan dana di  Peer to Peer  Lending  pun tetap  memiliki  risikonya  tersendiri,  salah satunya yaitu risiko kredit bermasalah atau biasa dikenal  di  dunia  perbankan  sebagai  Non- Performing  Loan  (NPL)  atau  kredit  macet. Risiko ini dianggap sebagai risiko terbesar dari penyelenggaraan peer  to  peer  pending yang akhirnya  menyebabkan  kerugian  terhadap  para investor/  borrower  atau  pemberi  pinjaman. Meskipun  demikian,  risiko  kredit  ini  dapat
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index
Terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019)
diminimalisir  dengan  tindakan  preventif  dari pemberi pinjaman, antara lain: pengecekan data oleh  pemberi  pinjaman  apakah  perusahaan penyedia  layanan  Peer  to  Peer  Lending  telah menyeleksi Peminjam dengan indikator tertentu untuk  memastikan  bahwa  pinjaman  yang ditawarkan merupakan pinjaman yang berkualitas dan diajukan oleh peminjam/ lender yang feasible atau  layak  untuk  menerima pinjaman.
Namun yang menjadi persoalan saat ini adalah minimnya informasi yang dapat diterima oleh pemberi pinjaman dari penyelenggara peer to peer lending atas profil dari calon penerima pinjaman  yang  dapat  berakibat  pada  resiko gagal  bayar  peminjam  karena  kurang  tepatnya analisis  terhadap profil  calon  penerima pinjaman.  Berbeda  dengan  dengan  sifat pinjaman  dari  bank  yang  menerapkan  prinsip 5C,  yakni Character,  Capacity,  Capital, Collateral, Condition sebagai acuan kelayakan. Peer to Peer  Lending  yang memiliki kelebihan karena tidak memerlukan collateral atau agunan sejatinya  harus    memperhatikan  prinsip character calon  penerima  pinjaman  sebelum melihat capacity atau  kemampuan  bayar  calon penerima pinjaman/ borrower .
Sama  halnya  pada  saat  pemberian pinjaman  oleh  bank,  karakter  tidak  diragukan lagi  adalah  faktor  yang  sangat  penting  untuk dipertimbangkan jika ingin memberikan kredit. Apabila  debitur  tidak  jujur,  curang,  ataupun incompetence, maka  kredit  tidak  akan  berhasil tanpa perlu memperhatikan faktor-faktor lainnya. Orang yang tidak jujur ataupun curang akan  selalu  mencari  jalan  untuk  mengambil keuntungan.  Seseorang  yang incompetence menjalankan  bisnis  tidak  diragukan  lagi  akan menjalankan  bisnisnya  dengan  buruk,  dan hasilnya kredit akan mengandung resiko tinggi. Jika  seseorang  tidak  ingin  membayar  kembali kreditnya,  kemungkinan  ia  akan  mencari  jalan untuk  menghindari  membayar  kembali.  Untuk itu, penilaian karakter debitur harus ditentukan sejak  ia  memulai  langkah  pertama  untuk mendapatkan pinjaman.
Dalam  hal  ini  penyelenggara peer  to peer  lending masih  belum  menerapkan  prinsip KYC  ( Know  Your  Costumer) yang  biasanya dilakukan  bank  untuk mengetahui  identitas
nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan.  Penyelenggara peer  to  peer lending hanya  dapat  melaksanakan  e-KYC untuk dapat mengenal pengguna yang bertransaksi  tanpa  tatap  muka  secara  langsung dengan  penyedia  layanan.  Sebagaimana  diatur dalam  POJK  No.  23  /POJK.01/2019  tentang Perubahan atas POJK Nomor 12/POJK.01/2017 tentang  Penerapan  Program  Anti  Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, pada pasal 17 disebutkan bahwa  penyelenggara  fintech peer  to  peer lending sebagai  salah  satu  penyedia  jasa keuangan (PJK) di sektor industri keuangan non bank  diwajibkan untuk melakukan identifikasi dan  verifikasi  calon  nasabah  baik  secara langsung  atau  melalui  proses  dan  sarana elektronik  milik  PJK  atau  milik  pihak  ketiga, untuk  mengetahui  profil  calon  penerima pinjaman/ borrower berdasarkan atas informasi dan dokumen pendukung calon borrower . Namun  demikian,  penilaian  karakter calon  penerima  pinjaman  untuk  menghindari risiko  salah  pemberian  kredit  yang  dapat meningkatkan  ratio  kualitas  pinjaman  NPL (TWP 90), tidak dapat dilakukan hanya dengan melaksanakan  e-KYC,  penyelenggara  wajib melakukan  penilaian  kredit/ credit  scoring terhadap  data  yang  diperoleh  terkait  calon penerima  pinjaman.  Berkaitan  dengan  hal tersebut, akurasi data dan ketersediaan data yang lengkap  mencakup  historikal  kredit  calon penerima pinjaman sangatlah memiliki peranan penting  untuk  analisis  kelayakan  pemberian pinjaman    sehingga    dapat  meminimalisasi risiko  kredit  NPL  pada  industri peer  to  peer lending .
3. Penunjukan AFPI sebagai bentuk pengawasan OJK   terhadap Fintech Peer to Peer Lending
Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  adalah lembaga independen yang berfungsi menyelenggarakan  sistem  pengaturan  dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan  kegiatan  di  dalam  sektor  jasa keuangan.  Adapun  Perusahaan  Fintech  dengan skema peer to peer lending merupakan lingkup kewenangan  OJK  dikarenakan  perusahaan
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index
Terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019)
tersebut memberikan pelayanan produk dan jasa keuangan.  Sebagaimana  dalam  Pasal  6  UU tentang  OJK  disebutkan  bahwa  pelaksanakan tugas  pengaturan  dan  pengawasan  dilakukan terhadap  kegiatan  jasa  keuangan  di  sektor Perbankan, sektor Pasar Modal, sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan,  dan  Lembaga  Jasa  Keuangan Lainnya.  Penyelenggara  fintech peer  to  peer lending dengan  bentuk  perusahaan  berupa badan  hukum  perseroan  terbatas  dan  koperasi dinyatakan  sebagai  Lembaga  Jasa  Keuangan Lainnya  sesuai  dengan  Pasal  2  ayat  (2)  POJK No. 77/ POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sehingga jelaslah bahwa penyelenggara peer to peer lending termasuk dalam lingkup pengawasan  Otoritas  Jasa  Keuangan  yakni dibawah  pengawasan  Kepala  Eksekutif  IKNB OJK.
Adapun  OJK  melakukan  pengawasan terhadap Penyelenggara Fintech Lending melalui 3 (tiga) metode, yaitu:
a. Offsite, melalui laporan-laporan yang disampaikan  kepada  dan  juga  rencana implementasi host-to-host dengan  server Perusahaan  dengan  memanfaatkan  Struktur Elemen Database
b. Market  Conduct  (Semi  SRO),  sesuai ketentuan  Pasal  48,  seluruh  Penyelenggara wajib terdaftar sebagai anggota asosiasi yang telah ditunjuk oleh OJK. OJK telah menunjuk
Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia  (AFPI)  pada  tanggal  17  Januari 2019.  AFPI  memiliki  Code  of  Conduct  dan memberikan  beberapa  pengaturan  yang belum  diatur  OJK,  diantaranya  batas maksimal  bunga  dan  tata  cara  penagihan. OJK  rutin  bertemu  AFPI  minimal  1  kali setiap minggu.
c. Onsite,  melalui  mekanisme  pemeriksaan langsung  baik  yang  dilakukan  secara  rutin maupun sewaktu-waktu.
Saat  ini,  Otoritas  Jasa  Keuangan  telah mengeluarkan 2 (dua) peraturan yang berkaitan dengan  Peer  to  Peer  Lending,  yakni  Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor
77/POJK.01/2016  tentang  Pinjam  Meminjam Uang  Berbasis  Teknologi  Informasi  dan  Surat Edaran  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor
18/SEJOK.01/2017  tentang  Tata  Kelola  dan Manajemen  Risiko  Teknologi  Informasi  pada Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis Teknologi Informasi.  Namun sayangnya, POJK  tentang peer  to  peer  lending ini    hanya memberikan panduan dalam pelaksanaan bisnis financial  technology  berbasis  usaha  pinjam- meminjam,  seperti  pengaturan  terkait  kegiatan usaha,  pendaftaran  perizinan,  mitigasi  risiko, pelaporan,  dan  tata  kelola  sistem  teknologi informasi. Pengawasan OJK terhadap penyelenggara  fintech  lending  pada  POJK tersebut  hanya  berupa  kewajiban  penyampaian laporan  berkala  secara  elektronik  dan  rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatan penyelenggara  fintech  lending.  Pengawasan dalam bentuk seperti ini dirasa belum mumpuni, karena  dalam  hal  terjadi  resiko  kredit bermasalah  atau  resiko  gagal  bayar  dari penerima pinjaman yang berimplikasi terhadap kerugian dari pihak pemberi pinjaman.
Terkait  mitigasi  risiko,  POJK  tentang peer to peer lending ini  hanya mengatur tentang keharusan  bagi    Penyelenggara  dan  Pengguna (pemberi  dan  penerima  pinjaman)  untuk melakukan mitigasi risiko sebagaimana disebutkan  pada  pasal  21,  mencakup  seluruh risiko  yang  terdapat  dalam  Layanan  Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, antara lain risiko operasional dan risiko kredit. Untuk risiko operasional, OJK telah mengeluarkan  Surat  Edaran  OJK  No.  18 /SEOJK.02/2017  tentang  Tata  Kelola  dan Manajemen  Risiko  Teknologi  Informasi  Pada Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis Teknologi  Informasi.  Namun    OJK  tidak memiliki  pengaturan  sendiri  terkait  dengan risiko  yang dapat terjadi atas pelaksanaan peer to  peer  lending sehingga  manajemen  risiko khususnya  risiko  kredit  sepenuhnya  menjadi tanggung  jawab  dari  penyelenggara  dan pengguna  baik  itu  pemberi  pinjaman  dan penyedia  pinjaman  sebagai  bagian  dari  risiko bisnis dan investasi.
Untuk memahami kompleksitas pemanfaatan  digital  pada  sektor  keuangan, khususnya peer  to  peer  lending ,  Otoritas  Jasa Keuangan (OJK) telah menerapkan pendekatan ruang  uji  terbatas  ( regulatory  sandbox )  yang memungkinkan  OJK  untuk  mengawasi  model
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index
Terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019)
bisnis  inovator  sebelum  memberikan  izin. Selain itu, OJK juga menggunakan pendekatan light  touch  regulation dan  memberlakukan principle-based regulation dimana OJK menunjuk Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia  (AFPI)  sebagai  asosiasi  Fintech Lending  di  Indonesia.  Penunjukan  dilakukan melalui  surat  S5/D.05/2019  tanggal  17  Januari 2019.  Pada  tanggal  8  Maret  2019  dilakukan persemian AFPI oleh OJK.
Pada penyelenggaraan inovasi keuangan digital,  OJK  memang  hanya  membuat  garis besar  pengaturan,    sementara  teknis  dari pengaturan  tersebut  dibuat  oleh  para  pelaku industri.  Dengan  demikian,  asosiasi  memiliki peran  penting  untuk  merumuskan  standar industri  dan  mengembangkan  operasional Asosiasi  Penyelenggara  Inovasi  Keuangan Digital,  termasuk  pedoman  perilaku  model bisnis masing-masing anggota. Dengan menjalankan code of conduct dan code of ethics , tercipta  mekanisme  pengawasan  mandiri  dan saling  mengawasi  antar  penyelenggara  inovasi keuangan  digital.    Dengan  demikian  sebagai bentuk pengawasan yang diberikan OJK, AFPI memiliki  Code  of  Conduct  dan  memberikan beberapa  pengaturan  yang  belum  diatur  OJK, diantaranya batas maksimal bunga dan tata cara penagihan.  Adapun seluruh penyelenggara peer to  peer  lending yang  saat  ini  berjumlah  158 penyelenggara terdaftar/berizin dari OJK diwajibkan  untuk  terdaftar  sebagai  anggota asosiasi  AFPI  sebagaimana  diatur  dalam  pasal 48  POJK  No.77/POJK.01/2016.    Pertemuan OJK  dengan  AFPI  dilakukan  secara  rutin minimal 1 kali setiap minggu.
Pada akhir tahun 2019, AFPI juga telah meluncurkan  pusat  data  fintech  lending  (FDC) yang  dikelola  secara  independen  oleh  AFPI, khusus  untuk  kepentingan  para  penyelenggara fintech  lending  yang  menjadi  anggota  AFPI. Fintech data center ini juga dibuat dengan tujuan untuk memastikan industri fintech peer to peer lending di  Indonesia  lebih  sehat,  menghindari potensi  kredit  macet,  serta  menghindari  fraud dengan  cara  mengidentifikasi  potensi  fraud. Dengan  melakukan  akses  ke  FDC,  diharapkan para  penyelenggara  fintech  lending  yang  legal dapat  menjaga  kualitas  pinjaman  mereka dengan baik terlebih di saat pandemi Covid-19
yang  tengah  berlangsung  ini.  Adapun  FDC mengelola  data  penerima  pinjaman  yang diperoleh  hanya  dari  penyelenggara  fintech lending legal atau yang telah mendapat izin dari OJK.
Dengan  demikian  dapat  dilihat  bahwa fungsi  pengaturan  dan  pengawasan  OJK terhadap pelaksanaan peer to peer lending lebih dimandatkan   kepada AFPI dalam pengawasan terhadap penyelenggara fintech lending terdaftar/berizin.  Hal  ini  dimaksudkan  agar AFPI  dapat  menjadi  wadah  bagi  seluruh penyelenggara  fintech peer  to  peer  lending, demi  meningkatkan  kapasitas  bersama  agar dapat memaksimalkan fungsinya bagi masyarakat  Indonesia  yang  selama  ini  belum memiliki  akses  ke jasa  keuangan  konvensional dengan  tetap  memperhatikan  perlindungan kepada  konsumen  atau  pengguna  dari peer  to peer lending baik itu pemberi pinjaman maupun penerima pinjaman.

## 4. Minimalisasi Risiko Kredit NPL (TWP 90) pada Fintech Peer to Peer Lending melalui Kewajiban Pelaporan SLIK OJK
Sebagaimana  diketahui,  keberadaan Fintech lending merupakan salah satu solusi dari inklusi  keuangan  di  Indonesia.    Berdasarkan Survei  Nasional  Literasi  Keuangan  (SNLIK) ketiga  yang  dilakukan  Otoritas  Jasa  Keuangan (OJK)  indeks  literasi  keuangan  mencapai 38,03%  dan  indeks  inklusi  keuangan  76,19%. Angka  tersebut  meningkat  dibanding  hasil survei OJK 2016 yaitu indeks literasi keuangan 29,7%  dan  indeks  inklusi  keuangan  67,8%. Dengan  demikian  dalam  3  tahun  terakhir terdapat  peningkatan  pemahaman  keuangan (literasi)  masyarakat  sebesar  8,33%,  serta peningkatan akses terhadap produk dan layanan jasa keuangan (inklusi keuangan) sebesar 8,39% sehingga  target  indeks  inklusi  keuangan  yang dicanangkan pemerintah melalui Perpres Nomor 82  tahun  2016  tentang  Strategi  Nasional Keuangan  Inklusif  (SNKI)  sebesar  75%  pada tahun  2019  telah  tercapai.  Berkaitan  dengan pencapaian  tersebut,  kontribusi  fintech peer  to peer lending sangatlah besar dalam peningkatan inklusi keuangan di Indonesia.
Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode Juli 2020,
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index
Terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019)
perkembangan pesat dari akumulasi penyaluran pinjaman  melalui peer  to  peer  lending di Indonesia telah mencapai Rp 116,97 Triliun atau meningkat sebesar 134,91%  dari  periode yang sama  tahun  sebelumnya.  Namun  hal  ini  tidak didukung dengan peningkatan maupun kestabilan  dari  kualitas  pinjaman  lancar (TKB90) yang justru terus mengalami penurunan  dari  semula  96,35%  periode Desember 2019 menjadi 92,01% pada bulan Juli 2020.  Dengan  kata  lain,  terjadi  peningkatan ratio  kredit  NPL  (TWP90)  pada  periode  Juli menjadi  7,99%  2020  dari  ratio  3,65%  pada periode  Desember  2019.  Peningkatan  ratio kredit TWP90 ini beriringan dengan peningkatan nilai pinjaman dan jumlah rekening pinjaman  baru  sehingga  hal  ini  hendaknya menjadi perhatian bagi pengawas dalam hal ini OJK dan AFPI.
Adapun  peningkatan  ratio  kredit  NPL tersebut terus meningkat selain karena dipengaruhi  oleh  faktor  eksternal  pandemi Covid-19  yang  mulai  terjadi  pada  awal  Maret 2020,  faktor  lain  yang  turut  menjadi  penyebab adalah  akurasi  dari  penilaian  kredit  ( credit scoring ) yang  dilakukan  oleh  penyelenggara fintech  lending.  Sebagaimana  kita  ketahui, keunggulan dari layanan pinjam meminjam peer to peer lending terletak pada tidak dibutuhkannya jaminan tambahan dalam proses pemberian  kredit  sehingga  penilaian  karakter calon  penerima  pinjaman  menjadi  sangat penting  dan  utama  disamping  penilaian kemampuan ( capacity ) calon penerima pinjaman . Terkait  dengan  penilaian  karakter calon  penerima  pinjaman  tersebut,  dibutuhkan data yang dapat menampilkan track record dari calon  penerima  pinjaman  untuk  dapat  menilai kelayakan dan kredibilitas agar dapat menerima pinjaman  dari  pemberi  pinjaman.  Namun  yang menjadi  persoalan  saat  ini  adalah  penggunaan sumber  data  untuk  penilaian  calon  penerima pinjaman  hanya  mengandalkan  data  yang dikumpulkan  oleh  AFPI  pada  Fintech  Data Center (FDC). Hal ini dikarenakan FDC hanya dapat  memberikan  data  yang  lengkap  tentang penerima  pinjaman  yang  memiliki  pinjaman pada  penyelenggara  fintech  lending  menjadi anggota AFPI.
Padahal pada tahap pendalaman informasi  karakter  dan  kredibilitas  debitur  ini sebenarnya  diperlukan  suatu  integrasi  data keuangan  atas  calon  peminjam  yang  lebih komprehensif  selain  dari  Fintech  Data  Centre yang  dikelola  AFPI  yaitu  melalui  suatu  sistem layanan informasi keuangan yang dikelola oleh OJK  yaitu  SLIK  OJK  yang  akan  memberikan informasi  kredit  debitur  selama  1  (satu)  tahun terakhir  yang  berasal  dari  lembaga  keuangan dan data non lembaga keuangan.  Terkait hal ini, sangat disayangkan bahwa OJK tidak mewajibkan  kepada  penyelenggara  fintech lending untuk menjadi anggota dari SLIK OJK sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  22  POJK  No. 77 /POJK.01/2016 bahwa “Penyelenggara dapat menjadi  anggota  sistem  layanan  informasi keuangan  OJK  atau  sistem  layanan  informasi lainnya yang terdaftar di OJK dengan memenuhi persyaratan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.”  Lebih lanjut pada pasal 3 ayat (1) POJK No. 18 /POJK.03/2017 tentang Pelaporan  dan  Permintaan  Informasi  Debitur Melalui  Sistem  Layanan  Informasi  Keuangan disebutkan  bahwa  “Lembaga  Jasa  Keuangan Lainnya  yang  menyediakan  layanan  pinjam- meminjam  uang  berbasis  teknologi  informasi dan  lembaga  keuangan  mikro  dapat  menjadi Pelapor  dengan  mengajukan  permohonan  dan mendapat  persetujuan  OJK  dengan  memenuhi persyaratan:
a. memiliki infrastruktur yang memadai;
b. memiliki data yang diperlukan dalam SLIK; dan
c. menandatangani  perjanjian  keikutsertaan dalam  pelaporan  dan  permintaan  Informasi Debitur melalui SLIK.
Oleh  karenanya  sangat  disayangkan bahwa  OJK  tidak  melaksanakan  fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap penyelenggara fintech lending dalam pencegahan  risiko  kredit  bermasalah  dengan memberikan aturan mengenai kewajiban menjadi  anggota  SLIK  bagi  penyelenggara fintech  lending  agar  akses  terhadap  informasi perkreditan  calon  penerima  pinjaman  bahkan calon  pemberi  pinjaman  dapat  diperoleh. Adapun  informasi  perkreditan  yang  dihasilkan oleh  LPIP  yang  merupakan  lembaga  yang menghimpun dan mengolah data kredit dan data
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index
Terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019)
lain  untuk  menghasilkan  informasi  perkreditan disebutkan  pada  Pasal  4  POJK  No.  42 /POJK.03/2019  tentang  Lembaga  Pengelola Informasi Perkreditan (LPIP), memuat: a. kelayakan  Debitur  atau  Nasabah  untuk memperoleh Fasilitas Penyediaan Dana
b. rekam  jejak  reputasi  Debitur  atau  Nasabah dalam  memenuhi  kewajiban  penyediaan dana;
c. kemampuan  Debitur  atau  Nasabah  untuk memenuhi kewajiban penyediaan dana;
d. karakter Debitur atau Nasabah;
e. informasi  lain  yang  dapat  digunakan  untuk menilai kemampuan Debitur atau Nasabah.
Seperti dijelaskan sebelumnya mengenai risiko  kredit  NPL  (TWP90)  dipengaruhi  oleh salah  satu  faktor  yaitu  karakter  dari  penerima pinjaman. Penilaian karakter peminjam meliputi aspek  kompetensi,  identifikasi,  kematangan sosial  dan  keuangan,  kejujuran  dan  tanggung jawab. Hal ini bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan.  Bank  misalnya,  harus  mampu menilai bahwa calon debitur adalah orang yang jujur  dan  dapat  diandalkan.  Untuk  itu,  bank membutuhkan track  record dari  debitur  yang bersangkutan.  Salah  satu  sumber  yang  dapat digunakan untuk memperoleh informasi lengkap,  akurat  dan  terkini  tentang  seorang calon  debitur  adalah  melalui  biro  kredit  yang saat  ini  dapat  diperoleh  dari  Sistem  Layanan Informasi    Keuangan  (SLIK)  sebagai  sistem informasi  yang  dikelola  oleh  OJK  untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan layanan  informasi  di  bidang  keuangan.  Dalam POJK NO. 18 /POJK.03/2017 tentang Pelaporan  dan  Permintaan  Informasi  Debitur Melalui  Sistem  Layanan  Informasi  Keuangan, pada  pasal  4  ayat  (2)  disebutkan  bahwa informasi  debitur  yang  dilaporkan  meliputi debitur,  fasilitas  Penyediaan  Dana;  agunan, penjamin, pengurus dan pemilik; dan keuangan Debitur.
Kemudahan  akses  perkreditan  atau pembiayaan  merupakan  salah  satu  aspek penting  dalam  menciptakan  sistem  keuangan yang sehat dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara. Kemudahan akses perkreditan atau pembiayaan perlu didukung dengan adanya sistem informasi yang  berfungsi  sebagai  sarana  pertukaran
informasi  kredit  antar  lembaga  jasa  keuangan. Sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan,  Otoritas  Jasa  Keuangan  diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengembangkan penyelenggaraan sistem informasi  antar  bank  yang  dapat  diperluas dengan  menyertakan  lembaga  lain  di  bidang keuangan.
Adapun  berbeda  dengan  SID  atau  BI Checking  yang  sebelumnya,  dengan  adanya SLIK,  tidak  hanya  bank  dan  lembaga pembiayaan  yang  punya  akses,  kini  lembaga keuangan keuangan non bank punya akses dan kewajiban melaporkan data debitur. Melalui hal ini  diharapkan  rasio  kredit  bermasalah  (NPL) diharapkan bisa diminimalkan dengan optimalisasi  penggunaan  informasi  pada  SLIK OJK. Dalam perkembangan digitalisasi ekonomi  saat  ini  diharapkan  agar  fintech lending juga dapat mengikuti salah satu proses penting dalam analisa kredit seperti bank  yaitu penilaian  terhadap  karakter  calon  penerima pinjaman  dengan  menggunakan  informasi perkreditan  yang  disajikan  oleh  SLIK  OJK. Sebelumnya,  fintech  lending  menjalin  kerja sama dengan perusahaan sejenis untuk bertukar data  mengenai nasabah yang kreditnya bermasalah yang kemudian berkembang menjadi Fintech Data Center yang dikelola oleh asosiasi resmi OJK, AFPI. Selain itu, digunakan pula  jasa  pemeringkat  kredit  untuk  menilai kelayakan nasabah bahkan sebagian memanfaatkan  teknologi  seperti  kecerdasan buatan ( artificial intelligence /AI) untuk meminimalkan risiko pembiayaan.
Sebagaimana  dijelaskan  sebelumnya, pelaporan penyelenggara fintech lending melalui SLIK OJK masih bersifat sukarela, dan masih akan diwajibkan per 31 Desember 2022. Padahal  pelaporan  data  akan  menciptakan sektor keuangan yang kuat dan perkreditan yang sehat  dengan  dihasilkannya  analisis  dan pengambilan  keputusan  yang  tepat  saat  akan memberikan  pinjaman/kredit  atau  pembiayaan. Perkembangan  yang  sangat  signifikan  pada industry  fintech peer  to  peer  lending turut meningkatkan  kebutuhan  untuk  mengelola risiko  dengan  lebih  baik,  meminimalkan adverse  selection serta moral  hazard dalam penyediaan dana oleh pemberi pinjaman melalui
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index
Terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019)
penyelenggara  fintech  lending  membutuhkan data  dan  layanan  informasi  calon  peminjam yang  komprehensif,  dan  terintegrasi  dengan ragam produk dan layanan Informasi Perkreditan yang dapat ditemukan pada Sistem Layanan  Informasi  Keuangan  (SLIK)  OJK. Dengan demikian, diharapkan fungsi pengawasan  dan  pengaturan  dari  OJK  dapat terlihat  dari  percepatan  kebijakan  perihal kewajiban  terhadap  pelaporan  informasi  pada SLIK  OJK  bagi  penyelenggara  fintech peer  to peer  lending demi  pertumbuhan  penyaluran pinjaman  yang  terjaga  dengan  baik  kualitas kreditnya.

## KESIMPULAN
Perkembangan dari fintech peer to peer lending sangat  pesat  dalam  mendukung peningkatan inklusi keuangan Indonesia terlihat dari  peningkatan  penyaluran  pinjaman  baru pada periode Juli 2020 hingga Rp.35,47 Triliun atau  meningkat  sebesar  30,76%  dibandingkan periode Juli 2019  dengan akumulasi penyaluran pinjaman  sebesar  Rp.116,97  Triliun  atau meningkat  sebesar  134,91%  dari  periode  Juli 2019.  Hal  ini  tentu  saja  sejalan  dengan peningkatan jumlah rekening penerima pinjaman/ lender yang  meningkat  sebesar  28% dari  periode  sebelumnya  Namun,  disamping peningkatan  nilai  pinjaman  tersebut,  ratio kualitas  kredit  lancar atau  tingkat  keberhasilan bayar  90  hari  (TKB  90  hari)  justru  mengalami penurunan  dari  semula  96,35%  periode Desember 2019 menjadi 92,01% pada bulan Juli 2020.  Hal  ini  menunjukan  bahwa  peningkatan pada  nilai  pinjaman  dan  jumlah  rekening peminjam    justru  menghasilkan  peningkatan pada  ratio  kualitas  kredit  bermasalah/NPL (TWP90)    menjadi  7,99%  pada  periode  Juli 2020, sehingga hal ini menimbulkan kekhawatiran  jika  tidak  ditangani  segera  oleh otoritas  dalam  hal  ini  Otoritas  Jasa  Keuangan (OJK).
Pengawasan  OJK  terhadap  penyelenggara fintech  lending  pada  POJK  tersebut  berupa kewajiban penyampaian laporan berkala  secara elektronik  dan  rekam  jejak  audit  terhadap seluruh kegiatan penyelenggara fintech lending. Selain itu, OJK juga menggunakan pendekatan light  touch  regulation dan  memberlakukan
principle-based regulation dimana OJK menunjuk Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia  (AFPI)  sebagai  asosiasi  Fintech Lending di Indonesia. Sebagai bentuk pengawasan preventif dari AFPI, dibentuk pusat data fintech lending (FDC) yang dikelola secara independen oleh AFPI, khusus untuk kepentingan para penyelenggara fintech lending yang menjadi anggota AFPI dengan menyediakan  data  terkait  penerima  pinjaman yang  pada  penyelenggara  fintech  lending menjadi anggota AFPI dengan tujuan agar para penyelenggara fintech lending yang
terdaftar/berizin dapat menjaga kualitas pinjaman yang disalurkan. Melihat peningkatan ratio NPL (TWP90)  pada  penyelenggara  fintech  lending, dapat  dikatakan  bahwa  akses  informasi  calon peminjam  melalui  FDC  masih  kurang  efektif dalam  menimalisasi  risiko  kredit  dikarenakan data  maupun  informasi  yang  dimiliki  hanya meliputi penyelenggara fintech lending terdaftar/berizin,  berbeda  dengan  informasi perkreditan yang dikelola oleh SLIK OJK yang menampilkan lembaga keuangan bank dan non bank.  Adapun  OJK  tidak  mewajibkan  kepada penyelenggara  fintech  lending  untuk  menjadi anggota  dari  SLIK  OJK  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  22  POJK  No.  77  /POJK.01/2016 padahal  dengan  menjadi  anggota  SLIK  OJK, akses  penyelenggara  fintech  lending  terhadap informasi perkreditan calon penerima pinjaman dapat lebih optimal dan dapat berdampak pada minimnya risiko kredit NPL (TWP90).

## SARAN
Meski  memiliki  potensi  yang  besar  dalam meningkatkan  inklusi  keuangan  Indonesia, Fintech  P2P  Lending  juga  perlu  diatur  secara hati-hati.  Peran  regulator  sangat  dibutuhkan untuk  mendorong  ekosistem  usaha  yang  sehat. Fintech peer  to  peer  lending ini  diyakini  akan berkembang secara progresif dan dapat menjadi bagian dari solusi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi Indonesia yang makmur dan sejahtera. Seiring  dengan  perkembangan  fintech  lending, risiko  kredit  yang  ditimbulkan  dari  penyaluran pinjaman perlu diperhatikan. Penilaian karakter calon  penerima  pinjaman  sebagai  salah  satu tindakan  preventif  untuk  menimalisasi  risiko
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index
Terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019)
kredit  NPL  (TWP90)  membutuhkan  akurasi data dan informasi perkreditan yang komprehensif,  untuk  itu  diharapkan  peraturan dari OJK yang mewajibkan agar penyelenggara fintech  lending  turut  menjadi  anggota  SLIK OJK guna menghasilkan penilaian kredit (credit scoring )  yang  lebih  baik  dan  akurat  sehingga terjaga  kualitas  kredit  dari  pinjaman  yang disalurkan.
Untuk  memastikan  optimalisasi  peran dari  Fintech  bagi  pertumbuhan  ekonomi  di masyarakat dan inklusi keuangan di Indonesia, maka  diperlukan  kajian  mengenai  bagaimana
mencapai keseimbangan antara kemudahan dan fleksibilitas layanan keuangan yang ditawarkan oleh  Fintech  dengan  aspek  perlindungan konsumennya  termasuk  pada    Fintech peer  to peer lending yaitu pemberi pinjaman. Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  diharapkan pemerintah  maupun  OJK  dapat  memperkuat perannya  dalam  mengawasi  Fintech  dengan memperhatikan  faktor-faktor  utama  seperti aspek  keamanan,  perlindungan  konsumen, pelayanan, inklusivitas, dan mitigasi risiko yang dapat  dituangkan  dalam  suatu  regulasi  yang komprehensif.

## DAFTAR PUSTAKA
Budiharto, Sartika, Gusto Hartanto, 2018, “ The Legal  Protection  of  Lender  in  Peer  to Peer  Lending  System ”,  Law  Reform Program  Studi  Magister  Ilmu  Hukum Volume  15,  Nomor  2,  ,  Universitas Diponegoro, (2019)
Darman,  Financial  Technology  (Fintech):
Karakteristik  dan  Kualitas  Pinjaman pada Peer to Peer Lending di Indonesia,
Jurnal  Manajemen  Teknologi,  Fakultas
Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tadulako,  Palu,  Vol.18,  No.2,  Tahun 2019
Departemen Perlindungan Konsumen - Otoritas Jasa  Keuangan, Kajian  Perlindungan Konsumen Pada Fintech , Cetakan ke-1 : Desember 2017, www.ojk.go.id Douglas,  Drik,  Ross,  dkk, The  Identity Challenge  in  Finance:  From  Analogue Identity  to  Digitized  Identification  to Digital KYC, Utilities European Business  Organization  Law  Review (2019)
Hartanto,  Ratna  dan  Juliyani  Purnama  Ramli, Hubungan  Hukum  Para  Pihak  dalam Peer  to  Peer  Lending ,  Jurnal  Hukum IUS  QUIA  IUSTUM  NO.  2  VOL, Yogyakarta, ( 2018).
Heryucha  Romanna  Tampubolon,  Seluk Beluk Peer to Peer Lending sebagai wujud baru keuangan  di  Indonesia,  Jurnal  FH UNPAD,    Volume  3,  Nomor  2,  Maret 2019Atz,  U.,  Bholat,  D. Peer-to-Peer lending  and  financial  innovation  in  the United  Kingdom.  World  Bank  Working
Paper. April 2016. Staff Working Paper No.  598.  (2016).  Marzuki,  Peter Mahmud. Penelitian  Hukum .  (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005.) Magee,  J. Peer-to-peer  lending  in  the  United States:  surviving  after  Dodd-Frank . North Carolina Banking Institue Journal, (2011).
Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Data Statistik
Ikhtisar Penyelenggaraan Fintech Lending Periode Juli 2020, www.ojk.go.id Republik  Indonesia, Undang-undang  tentang Otoritas  Jasa  Keuangan ,  UU  No.21 tahun  2011,  LN    No.111  tahun  2011, TLN No.5253
Republik  Indonesia, Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan  tentang  Layanan  Pinjam Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi Informasi , POJK No. 77/POJK.01/2016, LN No.324 Tahun 2016, TLN No.6005 Republik  Indonesia, Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan  tentang  Pelaporan  dan Permintaan  Informasi  Debitur  melalui Sistem  Layanan  Informasi  Keuangan ,
POJK No. 18 /POJK.03/2017, LN No.93
Tahun 2017, TLN No.6049 Republik  Indonesia, Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan  tentang Lembaga  Pengelola Informasi  Perkreditan  (LPIP)  No.  42 /POJK.03/2019  LN  No.  178    Tahun 2019, TLN No.6394
Republik Indonesia, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan  tentang  Tata  Kelola  dan Manajemen  Risiko  Teknologi  Informasi Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis  Teknologi  Informasi ,  SEOJK
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index
Terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019)
No.  18  /SEOJK.02/2017  tanggal  18 April 2017 Setiadi,  Adi  Saputra, Perlindungan  Terhadap
Pemberi  Pinjaman  Selaku  Konsumen dan  Tanggungjawab  Penyelenggara Peer  to  Peer  Lending  dalam  Kegiatan Peer  To  Peer  Lending  di  Indonesia , Jurnal Universitas Katolik Parahyangan,
Vol.5 No.1 , (2019)
Stallibrass, David and John Fingleton , Regulation,  Innovation,  and  Growth: Why Peer-to-Peer Businesses Should Be Supported, Journal of European Competition Law & Practice, Vol. 7, No.
6, (2016)
S.,  Kuzmina,  Saksonova,  ,  I.,  &  Merlino. Fintech  as  financial  innovation  –  the possibilities and problems of
implementation. European  Research
Studies Journal, XX (3A), (2017). Widyaningsih,  Nurul, Analisis  Mitigasi  Resiko Financial  Technology  Peer  to  Peer Lending  Dalam  Penyaluran  Kredit Terhadap  UMKM  di  Indonesia (Studi Kasus Pada PT. Amartha Mikro Fintek), Jurnal  Ilmiah  Universitas  Brawijaya, (2018 ) Van  Loo,  Rory, Making  Innovation  More Competitive:  The  Case  of  Fintech,
U.C.L.A Law Review 232, ( 2018)