## Geomedia

## Majalah Ilmiah dan Informasi Kegeografian
Geomedia Vol. 21 No. 2 Tahun 2023 | 30 – 40
https://journal.uny.ac.id/index.php/geomedia/index

## Kajian kawasan permukiman Pantai Samas, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
Agustina Setyaningrum a, 1* , Edy Masduqi a, 2 , Sri Haryanti Prasetiyowati a, 3 , , Primanda Kiky Widyaputra a 4 , Heny Budi Setyorini a 5 a Institut Teknologi Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia
1 agustina678@ity.ac.id*; 2 edymasduqi@ity.ac.id ; 3 sriharyanti@ity.ac.id ; 4 primanda.kiky@ity.ac.id ; 5 henybudis@ity.ac.id
Informasi artikel A B S T R A K Sejarah artikel Diterima Revisi Dipublikasikan : 9 Maret 2023 : 26 Oktober 2023 : 30 November 2023
Permukiman Pantai Samas berpotensi dipengaruhi oleh berbagai aktivitas masyarakat  antara  lain  aktivitas  pariwisata,  pertanian  dan  perikanan. Kondisi  permukiman  menjadi  sangat  dinamis.  Tujuan  dari  penelitian  ini adalah 1) untuk melakukan penilaian kondisi kawasan permukiman pesisir di wilayah Pantai Samas dan 2) untuk menyusun rekomendasi penanganan kawasan  permukiman  Pantai  Samas.  Data  primer  dikumpulkan  melalui diskusi kelompok terarah, wawancara mendalam dengan informan kunci, dan  survey  lapangan  dengan  menggunakan  kuesioner.  Data  sekunder diperoleh dari studi literatur dan kajian serupa sebelumnya yang sudah dilakukan.  Data  yang  telah  dikumpulkan  selanjutnya  dianalisis  dengan menggunakan  analisis  statistik  deskriptif.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  tidak  semua  wilayah  RT  masuk  kedalam  kategori  kumuh. Permasalahan  utama  penyebab  kekumuhan  adalah  kondisi  jalan lingkungan yang rusak, tidak adanya saluran drainase dan belum adanya sistem hidran umum sebagai mitigasi kebakaran. Rekomendasi penangan rendah untuk melakukan perbaikan jalan lingkungan dan pembangunan saluran  drainase  dan  sistem  hidran  umum.  Kualitas    permukiman  salah satunya dipengaruhi oleh penyediaan dan kondisi sarana dan prasarana permukiman.  Semakin  lengkap  dan  baik  kondisinya  maka  kualitas permukiman menjadi semakin baik.

## Kata kunci:
Kawasan Permukiman Pesisir
Kumuh
A B S T R A C T Keywords: Settlement area Coastal Slum The Samas Beach Settlement has the potential to be affected by various community  activities,  including  tourism,  agriculture,  and  fisheries.  The settlement's condition is highly dynamic. The purpose of this research is 1)  to  assess  the  condition  of  the  coastal  settlement  area  in  the  Samas
Beach area and 2) to develop recommendations for handling the Samas Beach settlement area. Primary data was collected through directed group discussions,  in-depth  interviews  with  key  informants,  and  field  surveys using questionnaires. Secondary data was obtained from literature studies and previous similar studies that had been conducted. The collected data was  then  analyzed  using  descriptive  statistical  analysis.  The  research results showed that not all Neighborhood Associa tion (“Rukun Tetangga”/ RT) areas fell into the slum category. The main problem causing slums is the  condition  of  the  damaged  environmental  roads,  the  absence  of drainage channels, and the absence of a public hydrant system as a fire mitigation  measure.  Low  handling  recommendations  are  to  improve

## Kajian Kawasan Permukiman Pantai Samas, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
environmental road repairs and develop drainage channels and a public hydrant system. The quality of settlements is influenced by the availability and condition of housing infrastructure, among other factors. The more complete  and  good  the  condition  is,  the  better  the  quality  of  the settlement becomes.
© 2023 (Agustina Setyaningrum, dkk). All Right Reserved

## Pendahuluan
Kawasan  permukiman  adalah  bagian  dari lingkungan  hidup  diluar  kawasan  lindung,  baik berupa  kawasan  perkotaan  maupun  perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung  perikehidupan  dan  penghidupan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011). Kondisi permukiman  di  beberapa  wilayah  di  Indonesia sangat dinamis dan memiliki beragam permasalahan  yang  berbeda-beda  berpotensi menimbulkan permasalahan kawasan permukiman.    Air  bersih  menjadi  salah  satu permasalahan  bagi  masyarakat  yang  bertempat tinggal di tepian sungai (Amri & Nurhayati, 2017). Terdapat juga permasalahan terkait dengan akses terhadap sarana dan prasarana air limbah (Afandi et al., 2013). Permasalahan lainnya terkait dengan kualitas lingkungan yang kurang baik terjadi pada beberapa wilayah pesisir (Pollo et al., 2011) , (A. D. Nugroho, 2019). Kualitas lingkungan yang kurang baik  pada  kawasan  permukiman  berpotensi memunculkan  kawasan  kumuh  permukiman.  UU No  1  tahun  2011,  kawasan  permukiman  kumuh adalah  kawasan  yang  tidak  layak  huni  yang ditandai  dengan  ketidakteraturan  bangunan, tingkat  kepadatan  bangunan  yang  sangat  tinggi serta  kualitas  bangunan  dan  sarana  prasarana tidak  memenuhi  syarat.  Peraturan  Menteri Pekerjaan  Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018  tentang  Pencegahan  dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh menyebutkan beberapa kriteria kekumuhan dapat dilihat dari a) bangunan gedung,  b)  jalan  lingkungan,  c)  penyediaan  air minum, d) drainase lingkungan, e) pengelolaan air limbah,  f)  pengelolaan  persampahan  dan  g) proteksi kebakaran. Istiqomah & Setyawati (2016) dalam kajiannya menyebutkan beberapa aspek
yang  berpotensi  kualitas  permukiman  adalah kualitas  dinding  rumah,  kondisi    lantai,  kondisi dapur,  kondisi  penerangan  jalan,  keberadaan tempat  sampah,  kepadatan  penduduk,  lokasi permukiman  yang  berada  pada  kawasan  rawan bencana,  jarak  permukiman  dari  failitas  umum, perilaku masyarakat dan keberadaan serangga.
Wilayah pesisir menjadi salah satu wilayah yang  memiliki  dinamika  yang  sangat  tinggi sehingga  potensi  perubahan  fungsi  lahan dimungkinkan  terjadi.  Kawasan  pesisir  Daerah Istimewa  Yogyakarta  (DIY)  memiliki  karakteristik dan  dinamika  wilayah  yang  beragam.  Di  Pantai Kuwaru  Kabupaten  Bantul  terjadi  kerusakan lingkungan  sebagai  akibat  dari  perilaku masyarakat dalam melakukan penebangan pohon cemara udang untuk tambak udang (Pinto, 2016). Pantai  Samas  merupakan  salah  satu  pantai  di wilayah  Kabupaten  Bantul.  Secara  administrasi, Pantai  Samas  berada  di  wilayah  Pedukuhan Ngepet, Kalurahan Srigading, Kepanewon Sanden, Kabupaten  Bantul.  Masyarakat  yang  bertempat tinggal di sekitar Pantai Samas  beraktivitas pada sektor  jasa  pariwisata,  pertanian  dan  perikanan. Beragamnya aktivitas masyarakat yang mendiami kawasan  Pantai  Samas  berpotensi  menimbulkan permasalahan lingkungan permukiman. Berdasarkan  studi  awal  bersama  dengan  tokoh masyarakat  setempat,  kebutuhan  air  bersih menjadi  salah  satu  permasalahan  yang  muncul. Demikian halnya dengan kondisi jalan lingkungan yang mengalami kerusakan pada beberapa lokasi. Pengelolaan  air  limbah  juga  belum  dikelola dengan  baik,  dan  beberapa  rumah  tangga langsung membuang  air limbah disekitar rumah. Kaitannya dengan permukiman yang layak, setiap warga negara mempunyai hak untuk menempati dan/atau  menikmati  dan/atau  memiliki  rumah
yang  layak  dalam  lingkungan  yang  sehat,  aman, serasi,  dan  teratur.  Hal  ini  juga  sejalan  dengan Sustainable  Development  Goals  (SDG's) dimana target SDG's tujuan 11 tentang Sustainable Cities and Communities disebutkan “Membangun Kota dan
Permukiman
yang Inklusif, Aman,
Berketahanan  dan  Berkelanjutan”.  Pada  tahun 2030 SDG’s tujuan  ke  11  ditargetkan  untuk menjamin akses dalam hal perumahan yang layak, aman,  terjangkau,  akses  pelayanan  dasar  dan penanganan  permukiman  kumuh (Sustainable Development Goals, 2017).
Berdasarkan  uraian  tersebut,  maka  tujuan dalam  penelitian  ini  adalah  melakukan  penilaian kondisi  kawasan  permukiman  pesisir  di  wilayah Pantai  Samas  serta  menyusun  rekomendasi penanganan kawasan permukiman Pantai Samas. Kegiatan  ini  menjadi  tahapan  awal  dalam mengindentifikasi  munculnya  sebuah  kawasan kumuh. Dan diharapkan dapat menjadi salah satu cara untuk mencegah tumbuhnya kawasan kumuh dengan  rekomendasi  yang  diberikan.  Kedepan dapat  dilanjutkan  dengan  penyusunan  rencana penataan  kawasan  serta  implementasi  penataan kawasan.  Dengan  demikian  akan  terwujud  satu kawasan yang layak huni dan tidak menyebabkan permasalahan lingkungan.

## Metode
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Pantai  Samas, tepatnya  di  Pedukuhan  Ngepet  Kalurahan Srigading Kepanewon Sanden Kabupaten Bantul. Penelitian  dilaksanakan  mulai  dari  Bulan Desember  2022  hingga  Bulan  Maret  2023.  Data yang  dikumpulkan  meliputi  data  sekunder  dan data  primer.  Data  sekunder  diperoleh  dari lembaga/kajian  penelitian  serupa  sebelumnya. Data  primer  diperoleh  langsung  dari  lapangan. Teknik  pengambilan  data  dilakukan  melalui observasi  lapangan,  survey  lapangan  dengan menggunakan  checklist,  wawancara  dengan informan  kunci  dan    diskusi  kelompok  terarah bersama  dengan  ketua  RT  dan  informan  kunci. Berikut  disajikan Gambar  1 .  Pelaksanaan pengambilan data melalui diskusi terarah bersama
dengan masyarakat serta variabel  penelitian yang digunakan dalam penelitian ini pada Tabel 1.
.
Gambar 1. Kegiatan Diskusi Terarah (Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2022)
Tabel 1. Variabel Penelitian Uraian Variabel Kriteria kekumuhan Keterangan Identifikasi kawasan permukima n Pantai Samas Bangunan gedung Ketidakteraturan bangunan Kepadatan  bangunan tinggi Kualitas bangunan tidak memenuhi persyaratan Jalan lingkungan Jaringan  jalan  tidak melayani seluruh lingkungan permukinan Kualitas permukaan jalan  buruk  (retak  da nada perubahan bentuk) Penyediaan  air minum Akses  aman  air  minum tidak tersedia Kebutuhan  air  minum minimal tidak terpenuhi (60 liter/orang /hari) Drainase lingkungan Drainase lingkungan tidak ada Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan  air  hujan dan menimbulkan
genangan Ketidakterhubungan dengan sitem drainase

## Kajian Kawasan Permukiman Pantai Samas, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
Uraian Variabel Kriteria kekumuhan Keterangan Kualitas kontruksi drainase buruk Pengelolaan air limbah System  pengelolaan  air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis (tidak memiliki septitank) Prasana dan saran pengelolahan air limbah tidak memenuhi persyaratan (tidak terhubung tangki septic atau  tidak  ada  system pengolahan limbah setempat/terpusat) Pengelolaan persampahan System pengelolaan sampah tidak memenuhi  persyaratan teknis (pewadahan- pengumpulan- pengankutan dan pengolahan) Prasana dan saran persampahan tidak memenuhi  persyaratan (tdak ada tempat sampah  dan  pemilahan sampah,  tidak  ada  TPS, tidak ada sarana pengangkut sampah, tidak  ada  TPST  pada skala lingkungan) Tidak terpeliharanya sarana dan prasarana Proteksi kebakaran Prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia Sarana proteksi kebakaran tidak tersedia
Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 14/PRT/M/2018
Penilaian  kekumuhan  permukiman  pesisir Pantai Samas menggunakan penilaian kekumuhan berdasarkan  pada  Permen  PUPR  No  14  tahun
2018. Dalam penilaiannya setiap sub kriteria akan diberikan  skor  berdasarkan  penilaian  berikut  ini pada Tabel  2 dan Tabel  3 Klasifikasi  Tingkat Kekumuhan.
Tabel  2 Penilaian Tingkat Kekumuhan Kualitas Rentangan Skor Kualitas Baik 0%-25% 0 Kualitas Cukup Baik 26%-50% 1 Kualitas Buruk 51%-71% 3 Kualitas Sangat Buruk 76%-100% 5
Sumber : (Perkim.Id, 2020 dan  Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2018)
Penilaian setiap indikator menggunakan rumus :
Keterangan Si : Total skor pada setiap indikator Bi : Skor Sub Kriteria P : Jumlah Sub Kriteria Tabel 3 Klasifikasi Tingkat Kekumuhan Klasifikasi tingkat kekumuhan Bukan kawasan kumuh : 0 – 8,75 Kawasan kumuh ringan : 8,76 – 17,50 Kawasan kumuh sedang : 17,51 – 26,25 Kawasan kumuh berat : 26,26
Sumber : (Perkim.Id, 2020 dan  Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2018)
Data yang sudah dikumpulkan selanjutnya  diolah  dengan  menggunakan  rumus diatas.  Data-data  diolah  dan    di  susun  profil wilayah  dan  selanjutnya  dianalisis  dengan menggunakan analisis deskriptif.

## Hasil dan pembahasan
Permukiman  di  Pantai  Samas  termasuk kedalam  wilayah  Dusun  Ngepet,  Kalurahan Srigading,  Kepanewon  Sanden.  Terdapat  5  RT yaitu RT 58, RT59, RT60, RT61, RT62, RT63 dan RT 64.  Wilayah  RT  yang  berada  di  Pantai  Samas adalah  RT  63  dan  RT  64.  Wilayah  RT  63  dan  64 berada  pada  kawasan  pariwisata  Pantai  Samas
sedangkan  RT  lainnya  berada  pada  kawasan perdesaan  pesisir  dengan  dominasi  lahan pertanian.  Berdasarkan  diskusi  terarah  yang dilakukan  bersama  dengan  ketua  RT  dan  tokoh masyarakat  di  Dusun  Ngepet  disajikan  Peta wilayah Dusun Ngepet Pada Gambar 2 .

## .
Gambar 2. Peta Kawasan Permukiman Pesisir Pantai Samas (Olah Data, 2023)
Variabel  penilaian  kawasan  permukiman dimulai  dengan  identifikasi  bangunan  gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan,  pengelolaan  air  limbah,  pengelolaan persampahan  dan  proteksi  kebakaran.  Kondisi bangunan  gedung  sangat  beragam,  umumnya bangunan  memiliki  ketaraturan  antara  35%-65% dengan  tingkat  kepadatan  bangunan  rendah. Namun demikian, untuk permukiman yang berada pada  RT  63  dan  64  masih  ditemukan  bangunan semi permanen. Kepadatan yang rendah ini tidak terlepas  dari  kawasan  perdesaan  yang  masih terdapat  lahan  yang  luas  sehingga  jarak  antar rumah  tidak  terlalu  dekat  serta  kepadatan penduduk  yang  rendah  yaitu  kurang  dari  80 unit/Ha. Kondisi yang  sama juga  terjadi di  desa- desa  pesisir  di  Kabupaten  Kulonprogo  dimana
memiliki  kepadatan  penduduk  yang  rendah (Marwasta & Priyono, 2007).
Kondisi jalan lingkungan di seluruh kawasan permukiman  di  sekitar  Pantai  Samas  telah melayani seluruh lingkungan permukiman. Namun demikian kualitas jalan dalam kondisi kurang baik. Beberapa  jalan  mengalami  kerusakan  sehingga mengganggu  pengguna  jalan  saat  melewatinya. Kaitannya dengan pengelolaan air minum, hanya RT 63 dan RT 64 yang memiliki kualitas air minum yang  kurang  baik.  Pada  kedua  RT  ini,  beberapa masyarakat  menggunakan  air  kemasan  untuk memenuhi  kebutuhan  air  minum.  Sumber  air minum  menggunakan  air  sumur.  Menurut masyarakat setempat beberapa air sumur memiliki kualitas  air  yang  kurang  baik  sehingga  untuk  air minum menggunakan air kemasan.
Dibeberapa  lokasi  ditemukan  drainase lingkungan.  Namun,  tidak  banyak  drainase lingkungan  yang  berada  di  kanan  kiri  jalan lingkungan.  Umumnya  jalan  lingkungan  tidak memiliki drainase lingkungan ( Gambar 3 ). Kondisi ini yang menyebabkan terjadinya kerusakan jalan lingkungan. Air hujan tidak bisa langsung dialirkan dan  kadang-kadang  menjadi  genangan  yang berpotensi  merusak  jalan.  Apabila  banyak  air menggenang  pada  jalan,  menunjukkan  bahwa saluran  drainase  kurang  berfungsi  dengan  baik, jalan  berubah  menjadi  aliran  air (Maizir,  2017). Demikian  halnya  dengan  kondisi  pengelolaan limbah, dibeberapa lokasi masih ditemukan belum adanya  peresapan  untuk  pengelolaan  limbah. Gambar  kondisi  pembuangan  limbah  di  sajikan dalam Gambar 4.
Terkait dengan pengelolaan persampahan, belum  semua  wilayah    memiliki  sistem pengelolaan sampah yang baik. Beberapa wilayah RT  telah  melakukan  pengangkutan  sampah namun,  masih  ada  sampah  yang  di  buang dibelakang  rumah  dan  selanjuunya  dibakar.  RT yang telah melakukan pemilahan sampah adalah RT  58,  RT  60,  RT  61,  RT  63  dan  RT  64.  Aktivitas pemilahan sampah ini telah mendukung program Pemerintah  Daerah  dalam  upaya  mengurangi sampah.  Beberapa  wilayah  di  Kabupaten  Bantul

## Kajian Kawasan Permukiman Pantai Samas, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
juga  melalukan  aktivitas  pemilahan  sampah dengan  mengelompokkan  menjadi  sampah plastik,  sampah  organik  dan residu  (Suharta  & Putri,  2022) .  Pemerintah  Kabupaten  Bantul memiliki  komitmen  yang  tinggi  terhadap  upaya penanganan  sampah  yang  ditujukan  melalui Program  Bantul  Bersih  Sampah  2025.  Sosialisasi terus dilakukan oleh pemerintah untuk mengubah pola  pengelolaan  sampah  masyarakat.  Kedepan setiap wilayah di Kabupaten Bantul harus mampu mampu  melakukan  upaya  pemilahan  sampah sehingga  mengurangi  sampah  yang  dibuang  ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah.
Hidran  umum  merupakan  salah  satu  alat untuk  mitigasi  bencana  kebakaran.  Pada  seluruh permukiman  di  sekitar  Pantai  Samas,  belum
tersedia  hidran  kebakaran  sebagai  alat  untuk proteksi kebakaran. Untuk  wilayah RT 63 dan RT 64 keberadaan hidran umum cukup penting untuk diadakan.  Kedua  wilayah  ini  memiliki  bangunan yang  lebih  padat  apabila  dibandingkan  dengan wilayah lainnya. Selain  itu, wilayah ini juga berada pada  kawasan  pariwisata,  sehingga  lebih  banyak masyarakat  yang  datang  ke  kedua  wilayah  ini. Pengadaan  system  hidran  khususnya  hidran halaman  sangat  penting  untuk  alat  proteksi kebakaran,  ketiadaan  hidran  pada  kawasan permukiman meningkatkan risiko kebakaran pada saat terjadi kebakaran (Mantra, 2005).
Berdasarkan  kondisi  kawasan  permukiman tersebut,  penilaian  kondisi  permukiman  pesisir Pantai Samas disajikan dalam Tabel 4.

## Tabel 4. Penilaian Kondisi Permukiman disekitar Pantai Samas
Parameter Sub Kriteria RT 58 RT 59 RT 60 RT 61 RT 62 RT 63 RT 64 Kondisi Bangunan Gedung Ketidakteraturan bangunan 1 1 1 0 1 1 1 Tingkat kepadatan bangunan 0 0 0 0 0 0 0 Kualitas bangunan tidak memenuhi persyaratan 0 0 0 0 0 1 0 Si 1 0,3 0,3 0,3 0 0,3  0,7 0,3 Kondisi jalan lingkungan Jaringan jalan tidak melayani seluruh lingkungan permukinan 0 0 0 0 0 0 0 Kualitas permukaan jalan buruk (retak da nada perubahan bentuk) 1 1 1 1 1 1 1 Si 2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  0,5 0,5 Kondisi penyediaan air minum Ketidaktersediaan akses aman air minum 0 0 0 0 0 1 1 Kebutuhan air minum minimal tidak terpenuhi (60 liter/orang /hari) 0 0 0 0 0 1 1 Si 3 0 0 0 0 0 1 1 Kondisi drainase lingkungan Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan air hujan dan menimbulkan genangan 1 1 1 1 0 1 0 Drainase lingkungan tidak ada 1 1 1 1 1 1 1 Ketidakterhubungan dengan sitem drainase 1 1 1 1 1 1 1 Kualitas kontruksi drainase buruk 1 1 1 1 1 1 1 Si 4 1 1 1 1  0,75 1 0,75 Kondisi pengelolaan air limbah System pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis (tidak memiliki septitank) 1 1 1 1 1 1 1
Parameter Sub Kriteria RT 58 RT 59 RT 60 RT 61 RT 62 RT 63 RT 64 Prasana dan saran pengelolahan air limbah tidak memenuhi persyaratan (tidak terhubung tangki septic atau tidak ada system pengolahan limbah setempat/terpusat) 1 1 1 1 1 1 1
Si 5 1 1 1 1 1 1 1 Kondisi pengelolaan persampaha n Prasana dan saran persampahan tidak memenuhi persyaratan (tdak ada tempat sampah dan pemilahan sampah, tidak ada TPS, tidak ada sarana pengangkut sampah, tidak ada TPST pada skala lingkungan) 1 1 1 1 0 0 0 System pengelolaan sampah tidak memenuhi persyaratan teknis (pewadahan- pengumpulan-pengankutan dan pengolahan) 1 1 1 1 1 1 1 Tidak terpeliharanya sarana dan prasarana 0 1 0 1 0 0 0 Si 6 0,7 1,0 0,7 1,0 0,3  0,3 0,3 Kondisi Proteksi Kebakaran Prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia 5 5 5 5 5 5 5 Sarana proteksi kebakaran tidak tersedia 5 5 5 5 5 5 5 Si 7 5 5 5 5 5 5 5 Total Nilai 8,5 8,8 8,5 8,5 7,9  9,5 8,9 Sumber : olah data, 2023 Gambar 3 Kondisi jalan lingkungan yang tidak memiliki saluran drainase (Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2022) Gambar 4 Kondisi saluran air limbah (Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2022)
Berdasarkan  nilai  total  yang  diperoleh terdapat beberapa RT yang tidak masuk dalam kategori kumuh karena memiliki nilai dibawah 8,75 yaitu RT 58, RT 60, RT 61, RT 62. Sedangkan RT 59, RT 63 dan RT 64 masuk dalam kategori
kumuh  ringan.    Permasalahan  belum  adanya saluran  drainase,  kerusakan  jalan  lingkungan, pengelolaan air limbah yang belum memenuhi persaratan  teknis  dan  belum  adanya  sistem hidran umum kebakaran menjadi penyebab

## Kajian Kawasan Permukiman Pantai Samas, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
meningkatnya  indikator  kekumuhan.  Pada beberapa  kajian  lainnya  kekumuhan  yang terjadi juga disebabkan karena kondisi sanitasi yang  kurang  baik  dan  kurang  memenuhi persyaratan (Zuhro  et  al.,2019). Kajian  lainnya yang  dilakukan  oleh Hanifah  &  Widyastuti
(2016) di  wilayah  pesisir  Kota  Semarang  juga menunjukkan  hal  serupa  dimana  sistem drainase yang buruk dan tidak berfungsi kondisi sanitasi  yang  kurang  baik  menjadi  salah  satu penyebab  meningkatkan  kekumuhan.    lainnya
kekumuhan  yang  terjadi  juga  disebabkan karena  kondisi  sanitasi  yang  kurang  baik  dan kurang  memenuhi  persyaratan (Zuhro  et al.,2019) .  Kajian  lainnya  yang  dilakukan  oleh Hanifah & Widyastuti (2016) di wilayah pesisir Kota  Semarang  juga  menunjukkan  hal  serupa dimana  sistem  drainase  yang  buruk  dan  tidak berfungsi,  kondisi  sanitasi  yang  kurang  baik menjadi  salah  satu  penyebab  meningkatkan kekumuhan . Gambar 5
Gambar 5 Peta Peta Pola Ruang RTRW Kabupaten Bantul tahun 2010-2030 sumber (Pemerintah Kabupaten Bantul, 2010)

## Rekomendasi Penanganan Kawasan
Kawasan  permukiman  Pantai  Samas masuk  dalam  wilayah  Pedukuhan  Ngepet  dan
terdiri dari enam RT yaitu RT 58, RT 59, RT 60, RT61, RT 62, RT 63 dan RT 64. Berdasarkan pada
pola  ruang  yang  tertuang  dalam  Pola  Ruang Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  (RTRW) Kabupaten  Bantul  tahun  2010-2030,  maka wilayah RT 58, RT 59, RT 60, RT 61 dan RT 62 berada  pada  kawasan  perdesaan.  Penanganan kawasan  permukiman  secara  umum  perlu diarahkan pada pembangunan saluran drainase. Secara umum kondisi permukiman masih cukup
baik  dan  perlu  penanganan  pada  beberapa infrastruktur  permukiman  Kondisi  ini  sudah sesuai peruntukannya dan dominasi penggunaan  lahan  adalah  sebagai  kawasan pertanian.  Sedangkan  wilayah  RT  63  dan  64 berada  pada  kawasan  pariwisata..  Berikut disajikan  Peta  Pola  Ruang  RTRW  Kabupaten Bantul tahun 2010-2030 pada Gambar 6.
Gambar 6 5 Peta Rencana Kawasan Parisiwsata RTRW Kabupaten Bantul tahun 2010-2030 (Sumber: Pemerintah Kabupaten Bantul, 2010)
Rekomendasi  penanganan  permukiman diuraikan dari hasil pendataan kawasan yang telah dilakukan.  Berdasarkan  identifikasi  permasalahan yang  diuraikan  di  atas  maka  rekomendasi  yang diberikan untuk permukiman RT 59 yaitu berupa peremajaan  dengan  rekomendasi  prioritas penanganan  berupa  pembangunan  saluran  air hujan,  pembangunan  saluran  air  limbah. Rekomendasi penanganan beberapa permasalahan  di  wilayah  RT  60  antara  lain  perlu dilakukan  peremajaan  lingkungan  dengan prioritas  penanganan  tergolong  kategori  rendah terutama  untuk  pembangunan  jalan  lingkungan. Penanganan  permasalahan  di  wilayah  RT  60
didukung dengan kesesuaian lokasi tersebu dalam pola  ruang  kawasan  perdesaan.  Rekomendasi penanganan  RT  62  adalah  peremajaan  dengan prioritas  penanganan  rendah  yaitu  dengan dilakukan  pembangunan  jalan  lingkungan  dan penambahan  penerangan  jalan.  Peremajaan menjadi  pilihan  dalam  upaya  penanganan kawasan permukiman RT63 dengan rekomendasi penanganan  sedang  melalui  upaya  perbaikan saluran air hujan, pembangunan jalan lingkungan dan  pengelolaan  persampahan.  Untuk  lebih jelasnya  berikut  disajikan Tabel  6 rekomendasi penanganan kawasan.
Kajian Kawasan Permukiman Pantai Samas, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta

## Tabel  6 Rekomendasi Penanganan Kawasan
No Kawasan Permukiman Kategori permukiman Rekomendasi penanganan 1 RT 58 Tidak Kumuh Rendah    (pembangunan  saluran  air  hujan disepanjang jalan lingkungan ) 2 RT 59 Kumuh rendah Rendah    (pembangunan  saluran  air  hujan, pembangunan saluran air limbah) 3 RT 60 Tidak Kumuh Rendah (perbaikan jalan lingkungan dan pembangunan saluran drainase) 4 RT 61 Tidak Kumuh Rendah    (pembangunan  saluran  air  hujan,  dan perbaikan jalan lingkungan) 5 RT 62 Tidak Kumuh Rendah (perbaikan jalan lingkungan, pembangunan saluran drainase) 6 RT 63 Kumuh rendah Sedang (pembangunan saluran air hujan, perbaikan jalan  lingkungan,  pembangunan  sistem  hidran  dan penyediaan air minum) 7 RT 64 Kumuh rendah Sedang (pembangunan saluran air limbah, perbaikan jalan  lingkungan,  pembangunan  saluran  air  hujan, pembangunan  system  hidran  dan  penyediaan  air minum )
Sumber : Analisis data, 2023

## Simpulan
Hasil  pendataan  kawasan  menunjukkan bahwa  tidak  semua  wilayah  RT  masuk  dalam kategori kumuh, hanya 3 RT yang masuk dalam kategori  rendah.  Permasalahan  utama  yang muncul  terkait  dengan  permukiman  di  Pantai Samas adalah belum adanya saluran drainase, kerusakan  jalan  lingkungan,  pengelolaan  air limbah  yang  belum  memenuhi  persyaratan teknis dan belum adanya sistem hidran umum kebakaran  menjadi  penyebab  meningkatnya indikator kekumuhan. Rekomendasi penanganan  kekumuhan  dengan  upaya pembangunan  saluran  air  hujan,  perbaikan jalan  lingkungan  dan  pembangunan  sistem hidran  untuk  mitigasi  kebakaran.  Berdasarkan kajian  ini  menunjukkan  bahwa  kualitas permukiman sangat dipengaruhi oleh penyediaan  dan  kondisi  sarana  dan  prasarana permukiman  yang  ada.  Semakin  lengkap ketersediaan sarana
dan prasarana permukiman  dan  semakin  baik  kondisinya
maka  kualitas  permukiman  menjadi  semakin baik. Saran yang dapat diberikan untuk kajian selanjutnya adalah kedepan dapat dilaksanakan kajian terkait dengan
kualitas  permukiman  secara  lebih  luas  di Kalurahan  Srigading.  Aktivitas  pertanian, pariwisata  dan  dibukanya  jembatan  Kretek  II kemungkinan  mempengaruhi  karekteristik permukiman. Rekomendasi penanganan dapat menjadi  referensi  bagi  pemerintah  setempat dalam  hal  pembangunan  dan  peningkatan kualitas infrastruktur perdesaan.

## Ucapan terima kasih
Ucapan  terima  kasih  kepada  LP2M  ITY yang telah memberikan dukungan pendanaan dalam  pelaksanaan  penelitian  ini.  Ucapan terima kasih juga diberikan kepada masyarakat Pedukuhan Ngepet dan Pemerintah Kalurahan Srigading  yang  telah  berpartisipasi  dan memberikan perizinan kegiatan penelitian ini.

## Referensi
Afandi,  Y.  V.,  Sunoko,  H.  R.,  &  Kismartini,  K. (2013).   Pengelolaan Air Limbah Domestik Komunal  Berbasis  Masyarakat  di  Kota Probolinggo. Prosiding Seminar Nasional Pengelolaan  Sumberdaya  Alam  Dan Lingkungan 2013 . https://doi.org/10.14710/jil.11.2.100-109
Amri,  F.,  &  Nurhayati,  -.  (2017).  Kajian
Penyediaan  Air  Bersih  Untuk  Masyarakat
Tepian Sungai Kapuas Di Kota Pontianak. Jurnal  Teknik  Sipil , 17 (2),  1 – 14. https://doi.org/10.26418/jtsft.v17i2.25633
Hanifah, W., & Widyastuti, D. (2016). Penilaian
Lingkungan  Fisik  Permukiman  Kumuh  di Kawasan  Pesisir  Kota  Semarang. Jurnal Bumi Indonesia , 1 (1).
Istiqomah,  A.,  &  Setyawati,  S.  (2016).  Kualitas Lingkungan  Hunian  Tetap  Masyarakat Korban  Erupsi  Gunung  Merapi  Tahun 2010. Geomedia , 14 (November), 87 – 95. Maizir. (2017). Evaluasi Kegagalan Pembangunan Drainase Dalam Lingkungan  Daerah  Pemukiman. Jurnal Teknik Sipil ITP , 4 (2), 24 – 28. https://ejournal.itp.ac.id/index.php/tsipil/ article/view/897
Mantra,  I.  B.  G.  W.  (2005).  Kajian Penanggulangan Bahaya Kebakaran Pada Perumahan (Suatu Kajian Pendahuluan di Perumahan  Sarajadi  Bandung). Jurnal Permukiman Natah , 3 (1), 1 – 61.
Marwasta, D., & Priyono, K. D. (2007). Analisis Karakteristik  Permukiman  Desa-Desa
Pesisir  di  Kabupaten  Kulonprogo. Forum Geografi , 21 (1), 57 – 68. https://doi.org/10.23917/forgeo.v21i1.18
19
Nugroho,  A.  D.  (2019).  Kajian  Pemanfaatan
Ruang  Kawasan  Pesisir  Studi  Kasus Kawasan  Permukiman  Kumuh  Kelurahan Padarni  Kabupaten  Manokwari. Jurnal Cassowary , 2 (2), 128 – 146.
Pemerintah  Kabupaten  Bantul.  (2010). Peta Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kabupaten
Bantul  2010-  2030  Rencana  Pola  Ruang . Dinas  Komunikasi  dan  Informatika Kabupaten Bantul. https://data.bantulkab.go.id/beranda/pu blikasi.php
Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  dan Perumahan  Rakyat.  (2018). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  Nomor  14/PRT/M/2018  tentang Pencegahan  dan  Peningkatan  Kualitas Terhadap  Perumahan  Kumuh  dan
Permukiman Kumuh .
http://www.pu.go.id/
Pinto,  Z.  (2016).  Kajian  Perilaku  Masyarakat Pesisir  yang  Mengakibatkan  Kerusakan Lingkungan (Studi Kasus di Pantai Kuwaru, Desa  Poncosari,  Kecamatan  Srandakan, Kabupaten  Bantul,  Provinsi  DIY). Jurnal Wilayah  Dan  Lingkungan , 3 (3),  163. https://doi.org/10.14710/jwl.3.3.163-174
Pollo,  J.  Y.,  Tondobala,  L.,  &  Sela,  R.  L.  (2011).
Ketersediaan  infrastruktur  permukiman kumuh pesisir studi kasus : desa likupang dua dan desa likupang kampung ambong, kecamatan  likupang  timur,  kabupaten minahasa utara, provinsi sulawesi utara . Suharta,  R.,  &  Putri,  O.  B.  (2022).  Optimalisasi Pengelolaan  Sampah  Berbasis  Rumah Tangga  Menuju  Bantul  Bersih  Sampah Tahun  2025. Jurnal  Riset  Daerah , XXII (3), 4294 – 4307.
https://ojs.bantulkab.go.id/index.php/jrd/ article/view/81
Sustainable  Development  Goals.  (2017). Sustainable  Development  Goals.  In SDG 2030 Indonesia . https://www.sdg2030indonesia.org/page
/19-tujuan-sebelas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011. (2011). Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2011 tentang  Perumahan  dan  Kawasan Permukiman.  In Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2011 .
Zuhro,  L.,  Wesnawa,  I.  G.  A.,  &  Sarmita,  I.  M.
(2019).  Kualitas  Permukiman  Nelayan
Kajian Kawasan Permukiman Pantai Samas, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
Wilayah  Pesisir  Di  Desa  Anturan Kecamatan  Buleleng  (  Kajian  Kualitas Permukiman  Skala  Mikro  ).
Jurnal
Pendidikan Geografi Undiksha , 7 (3), 113 – 121.