## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK  KORBAN BERMENTAL RETRADASI DIFABEL JENIS SLOW LEARNER

## DAN TUNA RUNGU DALAM KEDUDUKANNYA SEBAGAI SAKSI DALAM  PROSES PEMBUKTIAN KASUS PERKOSAAN
Irsyad Zamhier Tuahuns *)
Ichattuahuns@mail.com
Lies Sulistiani *)
H Agus Takariawan *)

## (Diterima 29 Mei 2021, disetujui 19 Juni 2021)

## ABSTRACT
Legal protection for children of victims with disabilities in their position as witnesses in the  process  of  proving  legal  cases  of  rape  is  often  a  special  concern  for  both  the public and law enforcement officials. In the process of going through the police, the prosecutor's office to the decision stage often becomes a problem that children with special  needs  in  the  proving  process  often  experience  obstacles  up  to  the investigation stage. In fact, in several studies it is often found that the factors so that the proving process does not continue at the initial stage of the process, namely the absence  of  experts  (interpreters),  mismatches  in  the  information  conveyed  by  the victim.  The research method used is a normative juridical approach by studying and analyzing secondary data related to cases of legal protection against child victims of retraded mentality with disabilities, the type of slow learner / deaf in their position as a witness in the process of proving a rape case.
Keywords : a slow learner type of disabled child with disabilities in the legal process of proving rape cases.
*) Mahasiswa Fakultas Hukum Program Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Pidana Universitas Padjadjaran
*) Dosen Fakultas Hukum Program Studi Magister Hukum Universitas Padjadjaran
*) Dosen Fakultas Hukum Program Studi Magister Hukum Universitas Padjadjaran

## ABSTRAK
Perlindungan hukum terhadap anak korban difabel dalam kedudukanya sebagai saksi dalam proses pembuktian hukum kasus perkosaan seringkali menjadi suatu perhatian khusus baik masyarakat  dan  aparatur  penegak  hukum.  Dalam  tahap  proses  melalui  kepolisian ,kejaksaan  hingga  tahap  putusan  seringkali  menjadi  suatu  persoalan  bahwa  anak  yang memiliki  berkebutuhan  khusus  dalam  proses  pembuktian  seringkali  mengalami  hambatan hingga  di  tahap  penyidikan.  faktanya  dengan  dalam  beberapa  penelitian  seringkali ditemukan bahwa faktor sehingga proses pembuktian itu tidak lanjutkan di tahap proses awal yaitu ketidaktersediaanya ahli (penerjemah) ,ketidaksesuaian keterangan yang di sampaikan korban.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  pendekatan  yuridis  normative  dengan mengakaji  dan  menganalisis  data  sekunder  yang  berhubungan  dengan  perkara perlindungan  hukum  terhadap  anak  korban  bermental  retradasi  difabel  jenis slow learner/ tuna  rungu  dalam  kedudukanya  sebagai  saksi  dalam  proses  pembuktian  kasus perkosaan.
Kata  Kunci :  Anak  difabel  retradasi  jenis  slow  learner  dalam  proses  pembuktian  hukum kasus perkosaan.

## I. Pendahuluan
Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  yang  berdasarkan  pada  hukum, yang mana sistem yang dianut adalah sistem konstitusionalisme. Hal ini tertuang dalam  penjelasan  Undang- Undang  Dasar  1945  yang  mana  berbunyi:  ”Negara Indonesia  berdasar  atas  hukum,  tidak  berdasarkan  atas  kekuasaan  belaka”. (Surbakti, 2005: 129). Kedudukan setiap warga negara indonesia tetap memiliki suatu  kesetaraan  yang  sama  apabila  berhadapan  dengan  hukum  tidak  adanya suatu  perbedaan equality  before  the  law .sejalan  dengan  regulasi  maka  suatu prinsip  yang  ditanamkan  ialah  menjunjung  nilai  keadilan  bagian  setiap masyarakat (Supriadi, 2006:127).
Asas  hukum  menjamin  keadilan  bagi  setiap  masyarakat  tanpa memandang  secara  spesifik  latar  belakang.  Bagi  kaum  difabel  secara  hukum internasional  telah  tertuang  di  dalam  aturan  perundang-undangan  yang  telah disahkan di dalam hukum positif di Indonesia secara  nasional. Menurut Pasal 1 ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1997  Tentang  Penyandang  Cacat menyatakan  bahwa  Penyandang  cacat  adalah  setiap  orang  yang  mempunyai kelainan fisik dan/atau mental. Pandangan yang melekat terhadap kaum difabel dimata  masyarakat  dalam  kehidupan  sehari-hari,  masih  menganggap  mereka merupakan  aib  bagi  keluarga,  orang  yang  harus  dikasihani  dan  dihormati, sebuah  takdir  Tuhan  yang  tak  mungkin  dilawan.  Disisi  lain,  masyarakat  perlu diberi  pengetahuan  lebih  jauh  bahwa  difabel  bukan  sebatas  mendapatkan bantuan  dari  Dinas  Sosial,  mendapat  layanan  dasar  dipusat  rehabiltasi  dari
rumah sakit umum milik Pemerintah Daerah. Ketentuan pada Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on The Rights of Person with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas),  pada  intinya  difabel  yang  berhadapan  dengan  hukum  diberikan perlindungan  secara  khusus  yang  dikarenakan  perbedaan  secara  fisik  mental dan/atau keduanya.
Pasal 5 ayat (3) Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,  penyandang  cacat  merupakan  kelompok  masyarakat  rentan  yang berhak  memperoleh  perlakuan  dan  perlindungan  lebih  berkenaan  dengan kekhususannya.  Kekurangan  difabel  baik  secara  fisik,  mental  dan/keduanya rentan  menjadi  korban  tindak  pidana.  Kenyataan  yang  terjadi  dalam  praktek, khususnya dalam proses hukum masih jauh dari harapan, apalagi mendapatkan perlindungan  yang  lebih  karena  kekhususannya.  Difabel  yang  behadapan dengan  hukum  masih  ada  diskriminasi  khususnya  difabel  yang  menjadi  korban tindak  pidana.  Perempuan  dan  anak  adalah  yang  paling  sering  menjadi  korban tindak  pidana.  Faktanya  banyak  kasus  kekerasan  seksual  bahkan  perkosaan yang  tidak  diproses  secara  hukum,  dengan  alasan  lemahnya  bukti,  minimnya aksesibilitas  hukum  bagi  difabel  bahkan  difabel  dianggap  tidak  mampu memberikan
kesaksian
dalam proses peradilan ( http://www.jpnn.com/read/2013/04/28/169325/Hukum-dan-Keadilan-Difabel- Minim- . di akses tanggal 09 April 2021).
Kasus perkosaan sering terjadi kepada anak yang memiliki berkebutuhan khusus  kasus  perkosaan  sering  kita  jumpai  melalui  sarana  teknologi  seperti media televisi, surat kabar, dan media sosial lainya. Dalam hal ini pelaku tindak pidananya  ialah  orang  terdekat  seperti  orang  tua  teman  dan  tetangga  seperti kasus  pemerkosaan  yang  di  lakukan  kepada  anak  berkebutuhan  khusus  kasus pemerkosaan  yang  menimpa  korban  inisial  AS  seorang  anak  yang  memiliki keterbelakangan  mental,  RS  dalam  memberikan  laporan  kepihak  kepolisian Resor Kota Pekanbaru pada tanggal 10 Oktober 2014 dengan bukti hasil visum dari rumah sakit dan pengakuan seorang korban yang memiliki keterbelakangan mental,  yang  setiap  tahap  proses  yang  dilakukan  penyidik.  Nama  Pelapor  RS, dilaporkan  pada  tanggal  10  Oktober  2014,  dengan  Nomor  Laporan  : LP/123/X2014/SPKT.  Berdasarkan  dengan  adanya  alat  Bukti  Hasil  Visum  ET Repertum  yang  menjadi  salah  satu bukti  dengan  keterangan  hasil  pemeriksaan
pada  tanggal  10  Oktober  2014,  di  Rumah  Sakit  Bayang  Kara  oleh  Dr.Eka Sriwahyuni  dengan  nomor  :  VER/1863/X/2014/RSB,  yang  menyatakan  bahwa adanya  robekan  yang  terjadi  pada  alat  kelamin  AS  sebagai  korban  perkosaan. Dalam proses penyidikannya pihak kepolisian membebaskan pelakunya dengan alasan tidak terpenuhinya 2 (dua) unsur alat bukti
Dalam  kaitanya  perkara  No  48/Pid.Sus/2016/PN  Wno.  Mawar  nama samaran  korban  pemerkosaan  anak  berumur  17  tahun  desa  Umburlejo kecamatan  ponjong,  kabupaten  gunung  kidul.  Mawar  di  setubuhi  hingga  hamil pada  bulan  November  2015.  Mawar  adalah  anak  difabel  berkebutuhan  khusus yang  menjadi  korban  sehinga  pihak  keluarga  melaporkan  ke  kantor  kepolisian dan  peristiwa  ini  masuk  ke  ranah  pengadilan.  Dalam  tuntutan  jaksa  bagi  mister (pelaku)  yaitu  bentuknya  alternatife.  Dakwaan  jaksa  pasal  81,82  ayat  (1)  (2) Undang-undang  No  35  Tahun  2014  jo  Pasal  65  ayat  (1)  KUHP  dalam  bunyi ketentuan  pidananya:  pada  ayat  1  berlaku  pula  bagi  setiap  orang  yang  dengan sengaja melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan  persetubuhan  denganya atau dengan  orang lain.  Pasal  terkait  pasal 81  ayat  (2)  Undang-undang  No  35  Tahun  2014.  Barang  bukti  surat:Visum  et repertum  No.  353/1037  tertanggal  29  maret  2016    Hasil  yang  telah  lampirkan berupa:
1.  Dilakukan  pemeriksaan  USG  janin  tunggal  hidup  presentasi  kepala  ,DJJ+ punggung  kiri,  plasenta  difundus,  BPD  6,3cm,  umur  kehamilan  26  +  5 minggu tunggal hidup
2.  Pemeriksaan  luar  pada  tubuh  pasien  tidak  di  lakukan  berdasarkan kejadianya telah berlalu sekian lama.
Praktek selama ini, aksesbilitas yang lazim digunakan oleh difabel adalah keberadaan  penerjemah  Bahasa  isyarat  penerjemah  tersebut  dihadirkan  untuk memenuhi  kebutuhan  aksesibilitas  tuna  rungu  wicara  dalam  hal  berkomunikasi kepada penegak hukum hal ini juga telah diatur di dalam undang-undang. Masih tentang aksisbilitas meskipun keberadaan pekerja sosial, ternyata dalam perkara ini  tidak  ada  hasil  assessment  pisikologi  terhadap  mawar.  Padahal  hasil assesment itu dapat menjadi alat bukti yang dapat di gunakan oleh Hakim untuk menilai dan memahami karakter dan kerentaan seorang difabel. Dengan adanya assessment  bahwa  dapat  menguraikan  kondisi  pisikis  atau  mental  seseorang, baik  sebelum  tindak  pidana  itu  terjadi  atau  sesudah  tindak  pidana  terjadi.
Kegunaan,  hasil  assessment  ini  dapat  dipakai  oleh  majelis  hakim  untuk membantah  keberatan  atau  pembelaan  oleh  terdakwa  atau  penasehat hukumnya  yang  menyatkan  bahwa  saksi  korban  memiliki  hambatan  dan dianggap tidak memadai untuk memberikan keterangan dalam persidangan.
Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  adalah dengan  menggunakan  metode  yuridis  normatif.  Pengertian  yuridis  normative adalah  penelitian  hukum  terhadap  norma-norma  hukum  positif,  asas-asas, prinsip-prinsip, dan doktrin-doktrin hokum (Johny Ibrahim, 2008: 282). Penelitian yuridis  normatif  mengacu  pada  norma-norma  hukum  yang  terdapat  di  dalam peraturan  perundang-undangan  dan  putusan-putusan  pengadilan  serta  juga terhadap  norma-norma  yang  ada  dalam  masyarakat (Soekanto dan  Sri  Mamuji, 1996:  51).  Penelitian  hukum  normatif  dapat  dikaitkan  pula  dengan  teori-teori yang  berkaitan  dengan  masalah  yang  diteliti  (Hartono,  1994:  12)  dan  juga meneliti  terhadap  kaedah-  kaedah  dan  asas-asas  hukum.  (Soekanto  dan  Sri Mamuji,  1994:  13).Penelitian  hukum  normatif  juga  meneliti  terhadap  doktrin- doktrin (penelitian doktrinal), meneliti hukum baik yang tertulis dalam buku-buku maupun hukum yang diputuskan oleh hakim-hakim pengadilan.

## II.  Pembahasan
2.1. Sistem Pembuktian
a.  Pengertian sistem pembuktian
Pembuktian  merupakan  salah  satu  tahap  dalam  proses persidangan  dan  merupakan  salah  satu  tahap  yang  paling  penting dalam  penentuan  dimana  tahapan  untuk  mengajukan  bukti-bukti  yang menyatakan adanya peristiwa pidana dan terdakwalah yang melakukan tindak  pidana  tersebut.  Secara  umum  pembuktian  berasal  dari  kata bukti  yang  artinya  suatu  hal  (peristiwa  dan  sebagainya)  yang  cukup memperlihatkan  kebenaran  suatu  hal  (peristiwa  tersebut).  Pembuktian adalah  perbuatan  membuktikan  (Lilik  Mulyadi,  2007:  50-51). Membuktikan  mengandung  maksud  dan  usaha  umtuk  menyatakan kebenaran  atas  suatu  peristiwa,  sehingga  dapat  diterima  oleh  akal terhadap kebenaran tersebut.
Menurut  R.Subekti  (1985:  1)  yang  dimaksud  dengan  pembuktian adalah proses membuktikan dan meyakinkan hakim tentang kebenaran
dalil  yang  dikemukan  oleh  para  pihak  dalam  suatu  persengketaan  di muka persidangan.
Pembuktian  adalah  ketentuan-ketentuan  yang  berisi  penggarisan dan  pedoman  tentang  cara-cara  yang  dibenarkan  undang-undang membuktikan  kesalahan  yang  didakwakan  kepada  terdakwa  . Pembuktian  juga  merupakan  ketentuan  yang  mengatur  alat-alat  bukti yang  dibenarkan  Undang-undang  yang  boleh  dipergunakan  hakim membuktikan  kesalahan  yang  didakwakan  (Yahya  Harahap,  2008: 273).
Menurut  Sudikno  Mertokusumo  membuktikan  dalam  arti  yuridis adalah memberi dasar-dasar yang cukup pada hakim yang memeriksa perkara  yang  bersangkutan  untuk  memberi  kepastian  tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.
1) Sistem pembuktian
Menurut  Undang-undang  yang positif.  Menurut  sistem  ini, maka  salah  atau  tidaknya  sejumlah  alat-alat  bukti  yang  telah ditetapkan  oleh  undang-undang.  Menurut  sistem  ini  pula pekerjaan  Hakim  semata-mata  hanya  mencocokkan  apakah sejumlah  alat  bukti  yang  telah  ditetapkan  dalam  Undang-undang, bila  sudah  ada  Hakim  tidak  lagi  perlu  menanyakan  isi  hatinya, (yakin atau tidak) tersangka harus di nyatakan salah dan di jatuhi hukuman.  Dalam  sistem  ini  keyakinan  hakim  tidak  turut mengambil  bagian  sama  sekali,  melainkan  Undang-undanglah yang berkuasa di sini.
2) Sistem Pembuktian menurut Undang-undang yang Negatif. Menurut  sistem  ini  Hakim  hanya  dapat  menjatuhkan hukuman,  apabila  sekurang-kurangnya  ada  dua  alat  bukti  yang sah,  di  tambah  dengan  keyakinan  Hakim  akan  kesalahan terdakwa terhadap peristiwa pidana yang di tuduhkan kepadanya, namun  walaupun  alat-alat  bukti  lengkap,  akan  tetapi  jika  Hakim tidak  yakin  tentang  kesalahan  terdakwa,  maka  harus  di  putus bebas.  Dalam  sistem  ini,  bukan  Undang-undang  yang  berkuasa melainkan  Hakim,  tetapi  kekuasannya  itu  dibatasi  oleh  Undang- undang.
3) Sistem Pembuktian bebas.
Menurut  sistem  ini,  Undang-undang  tidak  menentukan peraturan  seperti  sistem  pembuktian  yang  harus  di  taati  oleh Hakim,  sistem  ini  menganggap  atau  mengakui  juga  adanya  alat- alat  bukti  tertentu,  akan  tetapi  alat-alat  ini  tidak  ditetapkan  dalam undang-undang  seperti  sistem  pembuktian  menurut  Undang- undang  yang  positif  dan  sistem  pembuktian  menurut  Undang- undang  yang  Negatif.  Dalam  menentukan  macam-macam  dan banyaknya  alat-alat  bukti  yang  di  pandang  cukup  untuk menentukan  kesalahan  terdakwa,  Hakim  mempunyai  keleluasan yang  penuh,ia  bebas  menetapkan.  Adapun  peraturan  yang mengikat  padanya  adalah  bahwa  dalam  putusannya  dia  harus menyebutkan pula alasan-alasannya.
4) Sistem Pembuktian Berdasarkan atas Keyakinan Belaka.
Menurut sistem ini Hakim tidak terikat pada alat-alat bukti yang  tertentu,  dia  memutuskan  kesalahan  terdakwa  berdasarkan keyakinannya. Dalam hal ini Hakim bebas dalam menafsir perkara yang  di  tanganinya.  Tentunya  selalu  adanya  alasan  berdasarkan pikiran  secara  logis,  yang  mengkibatkan  seorang  Hakim mempunyai  pendapat  tentang  terbukti  atau  tidak  dari  suatu keadaan  bahwa  dalam  sistem  ini,  hakim  tidak  di  wajibkan menyebut alasan-alasan itu dan apabila hakim menyebutkan alat- alat bukti yang di pakainya, maka hakim dapat memakai alat bukti apa saja. (Subekti: 2002).
Keberadaan  sistem  ini  adalah  bahwa  terkandung  di  dalamnya suatu  kepercayaan  yang  terlalu  besar  kepada  ketetapan  kesan-kesan perorangan belaka dari seorang Subekti Hakim,  pengawasan terhadap putusan – putusan hakim seperti ini sukar untuk di lakukan, oleh badan pengawas  tidak  dapat  tahu  pertimbangan-pertimbangan  Hakim,  yang mengalirkan  pendapat  Hakim  kearah  putusan.  Hakim  tidak  boleh menjatuhkan  pidana  kepada  seseorang  kecuali  apabila  dengan sekurang-kurangnya  dua  alat  bukti  yang  sah  memperoleh  keyakinan bahwa  suatu  tindakan  pidana  benar-benar  terjadi  dan  bahwa terdakwalah  yang  bersalah  (  melakukannya  ).  Ketentuan  ini  untuk
menjamin  tegaknya  kebenaran,  keadilan  dan  kepastian  hukum  bagi seseorang (Sugandhi: 1981).
b.  Alat Bukti
KUHAP  tidak  menjelaskan  apa  itu  bukti.  Menurut  Kamus  Umum Bahasa  Indonesia,  bukti  ialah  suatu  hal  atau  peristiwa  yang  cukup untuk  memperlihatkan  kebenaran  suatu  hal  atau  peristiwa.  Tindakan penyidik  membuat  BAP  Saksi,  BAP  Tersangka,  BAP  Ahli  atau memperoleh  Laporan  Ahli,  menyita  surat  dan  barang  bukti  adalah dalam rangka mengumpulkan bukti. Dengan perkataan lain bahwa :
1)  Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
2)  Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
3)  Berita Acara Pemeriksaan Ahli/Laporan Ahli;
4)  Surat dan Barang bukti yang disita, kesemuanya mempunyai nilai sebagai bukti.
Barang bukti ialah benda baik yang bergerak atau tidak bergerak, yang  berwujud  maupun  yang  tidak  berwujud  yang  mempunyai hubungan  dengan  tindak  pidana  yang  terjadi.  Agar  dapat  dijadikan sebagai  bukti  maka  benda-benda  ini  harus  dikenakan  penyitaan terlebih dahulu oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri yang  di  dalam  daerah  hukumnya  benda  yang  dikenakan  penyitaan berada.  Kecuali  penyitaan  yang  dilakukan  oleh  penyidik  pada  Komisi Pemberantasan  Korupsi  tidak  perlu  ada  izin  ketua  pengadilan  negeri setempat.  Adapun  benda-benda  yang  dapat  dikenakan  penyitaan adalah :
1)  benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana,
2)  benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
3)  benda yang dipergunakan menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
4)  benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
5)  benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.
Kekuatan  alat  bukti  atau  juga  di  sebut  efektifitas  alat  bukti terhadap  suatu  kasus  sangat  tergantung  dari  beberapa  faktor,  sebut
saja  faktor  itu  adalah  psikososial.  Salah  satu  fungsi  hukum,  baik sebagai  kaidah  hukum  maupun  sebagai  tindak  atau  prilaku  teratur dalam membimbing prilaku manusia, hingga hal itu menjadi salah satu ruang  lingkup  studi  terhadap  hukum  secara  ilmiah.  Suatu  sikap  tindak atau  prilaku  Hukum  di  anggap  efektif,  apabila  sikap  dan  prilaku  pihak lain menuju ke satu tujuan yang di kehendaki artinya apabila pihak lain memenuhi  Hukum,  tetapi  kenyataannya  tidak  jarang  orang  tidak mengacu  atau  bahkan  melanggar  dengan  terang-terangan,  yang artinya orang itu tidak taat hukum.
KUHAP  juga  tidak  memberikan  pengertian  mengenai  apa  itu  alat bukti.  Akan  tetapi  pada  Pasal  183  KUHAP  disebutkan  ”Hakim  tidak boleh  menjatuhkan  pidana  kepada  seorang  kecuali  apabila  dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.
Rumusan pasal ini memberikan kita garis hukum, bahwa:
1. alat bukti diperoleh dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan.
2. hakim mengambil putusan berdasarkan keyakinannya.
3. keyakinan hakim diperoleh dari minimal dua alat bukti yang sah.
Yang dimaksud dengan alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya  dengan  suatu  perbuatan  dimana  dengan  alat-alat  bukti tersebut  dapat  dipergunakan  sebagai  bahan  pembuktian  guna menimbulkan  keyakinan  hakim  atas  kebenaran  adanya  suatu  tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. (Anshoruddin, 2004: 122).
Selain  keterangan  saksi  yang  menjadi  korban  perkosaan,  yang dapat  menyatakan  bahwa  dirinya  telah  diperkosa,  hakim  tidak  dapat langsung  memutuskan  bahwa  perbuatan  tersebut  telah  terjadi  yaitu dengan  meminta  visum  dari  rumah  sakit  yang  telah  ditunjuk.  Jika  dari hasil visum ternyata terbukti adanya kekerasan dari keterangan korban dan tersangka bahwa benar telah terjadi tindak pidana perkosaan, tidak hanya tubuh korban saja yang diperiksa tapi tubuh tersangka juga ikut diperiksa untuk  melihat  apakah ada  bekas  cakaran,  pukulan,  dan lain- lain sebagai perlawanan korban saat ia diperkosa oleh tersangka.
Barang bukti yang terdapat dalam kasus perkosaan adalah seperti celana  dalam,  baju  milik  korban  dan  terdakwa,  sprei  yang  terdapat noda  sperma  serta  bisa  juga  benda  lain  yang  digunakan  untuk melakukan  tindak  pidana  tersebut.  Karena  telah  diakuinya,  keadaan barang-barang  bukti  tersebut  maka  barang  bukti  tersebut  akan mempunyai nilai sebagai keterangan saksi, keterangan terdakwa serta bisa juga menjadi alat bukti petunjuk yang dipakai oleh hakim, sehingga alat-alat  bukti  yang  ada  akan  timbul  keyakinan  hakim.  Dengan  begitu syarat  pembuktian  seperti  yang  diharuskan  di  dalam  KUHAP  telah terpenuhi  yaitu  adanya  minimal  2  (dua)  alat  bukti  yang  sah  dan  ada keyakinan hakim untuk memutus perkara tersebut.
Pada  dasarnya  alat  bukti  adalah  sesuatu  yang  dapat menampakkan  kebenaran.  Dipandang  dari  segi  pihak-pihak  yang berperkara alat bukti artinya alat atau upaya yang bisa digunakan oleh pihak-pihak  yang  berperkara  untuk  meyakinkan  hakim  di  muka pengadilan.  Dipandang  dari  segi pengadilan yang  memeriksa  perkara, alat  bukti  artinya  alat  atau  upaya  yang  bisa  dipergunakan  oleh  hakim untuk  memutuskan  perkara.  Jadi  alat  bukti  tersebut  diperlukan  oleh pencari  keadilan  ataupun  pengadilan.  Selain  keyakinan  hakim,  Alat bukti  mutlak  diperlukan  karena  keyakinan  hakim  itu  sangat  subyektif maka  dari  itu  sewajarnyalah  apabila  dari  dalil-dalil  yang  dikemukakan para  pihak  yang  bersengketa  itu  menjadi  dasar  pertimbangan  bagi hakim  agar  tercapai  suatu  keputusan  yang  objektif.  (Anshoruddin, 2004: 11)

## III.  Kesimpulan
Dalam  proses  pembuktian  terkait  alat  bukti  seringkali  menjadi  landasan dalam suatu proses membuktikan suatu perkara yang diduga adalah suatu tindak pidna  maka  hal  yang  patut di  jadikan  sebagai rujukan ialah  tentang pembuktian hukum  materil.  Alat  bukti  merupakan  sesuatu  yang  dapat  menampakkan kebenaran.  Dipandang  dari  segi  pihak-pihak  yang  berperkara  alat  bukti  artinya alat  atau  upaya  yang  bisa  digunakan  oleh  pihak-pihak  yang  berperkara  untuk meyakinkan hakim di muka pengadilan .
Saran  yang  dapat  diberikan  berkaitan  kekuatan  pembuktian  keterangan saksi  anak  penyandang  difabel/tuna  rungu  dalam  proses  pembuktian  kasus perkosaan.
1.  Pemerintah sebaiknya membuat suatu aturan khusus mengenai standar operasional bagi setiap penegak hukum dalam menangani kaum difabel khususnya anak dalam proses pembuktian kasus perkosaan.
2.  Mengenai  ahli  dalam  menterjemahkan  Bahasa  juga  harus  memiliki penguasaan  keilmuan  secara  khusus.  Dalam  penelitian  yang  terjadi mengenai  penerjemah  di  tahap  penyelidikan  seringkali  kita  temukan kekurangan  tenagah  ahli  dalam  menangani  hal  tersebut,  kita  sangat mengetahui  bahwa  difabel  memiliki  ciri-ciri  yang  begitu  lebih  dari  satu dan  memiliki  kesulitan  dalam  memahami  masing-masing,  maka diperlukan tenagah ahli khusus untuk tiap korban difabel sesuai dengan ciri-ciri tersebut. Agar lebih mudha untuk dipahami.

## Daftar Pustaka

## A.  Buku
Adi,  Rianto.  2005. Metode  Penelitian  Sosial  dan  Hukum .  Edisi  Kedua.  Jakarta:
Granit.
Ali, Zainuddin. 2009. Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Sinar Grafika. Anshoruddin. 2004. Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Burhan Ashshofa. 1996. Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Rineka Cipta. Harahap, M.Yahya. 2008. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP edisi kedua. Jakarta, 2008.
Hartono, C.F.G. Sunaryati. 1994. Peneltian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-2 . Bandung: Alumni.
Ibrahim,  Johny.  2008. Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif . Surabaya: Bayumedia.
Muhammad,  Farouk  dan  H.  Djaali .  2003.  Metodologi  Penelitian  Sosial .  Jakarta: PTIK Press.
Mulyadi,  Lilik.  2007. Putusan  Hakim  Dalam  Hokum  Acara  Pidana .  Bandung: Citra Aditya Bakti.
Subekti, R. 1985. Hukum Pembuktian . Jakarta: Pradnya Paramita.
Sugandhi, R. 1981. KUHP dan Penjelasan . Surabaya: Usaha Nasional.
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. 1996. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI press.
__________ dan Sri Mamudji. 2003. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat . Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Supriadi. 2006. Etika dan tanggung jawab Profesi  Hukum di Indonesia . Jakarta: Sinar Grafita.
Surbakti,  Natangsa.  2005. Filsafat  Hukum .  Surakarta:  Fakultas  Hukum Universitas Muhammadiyah.
Suriasumantri, Jujun S. 1999. Filsafat Ilmu Sebuah pengantar Populer . Catakan Kedua belas. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

## B.  Sumber lain
http://www.jpnn.com/read/2013/04/28/169325/Hukum-dan-Keadilan-Difabel-
Minim- . di akses tanggal 09 April 2021, jam 14.30.