## Wajah Hukum

## Dampak Penghapusan Pupuk Subsidi Bagi Petani Kelapa Sawit Swadaya Setelah Disahkannya Peraturan Menteri Pertanian No 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian
Asri Elies Alamanda, Irma Mangar Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro Corresponden: alamandaelies@gmail.com, irmamangar403@gmail.com
Abstrak. Minyak  kelapa  sawit atau crude  palm  oil (CPO)  merupakan  salah  satu  komoditas  ekspor  unggulan Indonesia.  Tingginya  tingkat  ekspor  tidak  dibarengi  dengan  pemberian  pupuk  subsidi  bagi  petani  swadaya masyarakat.  Melalui  Kementerian  Pertanian  (Kementan)  memutuskan  menghapus  pupuk  subsidi  untuk perkebunan kelapa sawit. Dengan adanya penghapusan subsidi pupuk bagi pertanian kelapa sawit membuat para petani kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pupuk.  Produksi pohon kelapa sawit secara  langsung dipengaruhi oleh  penghapusan  pupuk  yang  menerima  bantuan  bersubsidi.Permasalahan  yang  dikaji  dibatasi  menjadi:  Apa dampak  yang  ditimbulkan  setelah  disahkannya  Peraturan  Menteri  Pertanian  No  10  Tahun  2022  tentang  Tata Cara  Penetapan  Alokasi  Dan  Harga  Eceran  Tertinggi  Pupuk  Bersubsidi  Sektor  Pertanian  berkaitan  dengan penghapusan  subsidi  pupuk  bagi  perkebunan  kelapa  sawit?  dan  Bagaimana  penanggulangan  permasalahan mengenai  tidak  adanya  pupuk  subsidi  bagi  petani  kelapa  sawit?  Metode  Penelitian  yang  digunakan  adalah metode  Yuridis  Empiris.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  banyak  dampak  yang  dapat  terjadi  dengan penghapusan  pupuk  subsidi  oleh  pemerintah  khususnya  tanaman  kelapa  sawit.  Harga  CPO  yang  naik  turun cenderung membuat petani tidak dapat memprediksi penghasilan dan menyisihkan untuk pembelian pupuk non subsidi  yang  harganya  tidak  terjangkau.  Kemudian  penanggulangan  yang  digagas  oleh  pemerintah  adalah dengan  menggunakan  pupuk  organik,  namun  dapat  menghabiskan  waktu  yang  lama  untuk  pengolahan  pupuk organik  dan  hasilnya  baru  dapat  terlihat  satu  tahun  kemudian.  Berbeda  dengan  pupuk  kimia  yang  hasilnya langsung dapat terlihat dalam hitungan bulan.
Kata Kunci: Penghapusan, Pupuk, Non-Subsidi, Kelapa Sawit
Abstract. Palm oil or crude palm oil (CPO) is one of Indonesia's leading export commodities. The high level of exports  is  not  accompanied  by  the  provision  of  subsidized  fertilizer  for  independent  community  farmers. Through  the  Ministry  of  Agriculture  (Kementan)  it  has  decided  to  remove  subsidized  fertilizer  for  oil  palm plantations. With the elimination of fertilizer subsidies for oil palm farming, it makes it difficult for farmers to meet  their fertilizer needs. The policy of  eliminating subsidized fertilizer assistance has a direct  impact  on the productivity  of  oil  palm  farmers.  The  problems  studied  are  limited  to:  What  impact  will  there  be  after  the ratification of the Minister of Agriculture Regulation No. 10 of 2022 concerning Procedures for Determining the Allocation  and  Highest  Retail  Prices  for  Subsidized  Fertilizers  in  the  Agricultural  Sector  related  to  the elimination of fertilizer subsidies for oil palm plantations? and How to overcome the problem of no subsidized fertilizer  for  oil  palm  farmers?  The  research  method  used  is  the  Empirical  Juridical  method.  The  research results  show  that  there  are  many  impacts  that  can  occur  with  the  elimination  of  subsidized  fertilizers  by  the government, especially for oil palm plants. Fluctuating CPO prices tend to make farmers unable to predict their income  and  set  aside  to  purchase  non-subsidized  fertilizer  which  is  unaffordable.  Then  the  countermeasure initiated by the government  is to use organic fertilizer, but  it can take a long time to process organic fertilizer and the results can only be seen one year later. This is different from chemical fertilizers where the results can be seen immediately in a matter of months.
Keywords: Elimination, Fertilizer, Non-Subsidies, Palm Oil

## PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  sebuah  negara  kepulauan.  Sebagai  negara  kepulauan  Indonesia  diberkahi dengan  sumberdaya  alam  yang  melimpah  antara  lain  dari  sekor  pertanian  dan  laut.  Dari  sektor pertanian  telah  dihasilkan  banyak  komoditas  seperti  padi,  kakao  kacang-kacanga,  kopi,  bawang, kedelai,  jagung,  kina,  sayuran,  karet,  cengkeh,  kayu  manis,  kelapa,  kelapa  sawit,  kentang,  ubi  jalar, sagu, dan lainnya.
Asri  Elies  Alamanda  dan  Irma  Mangar,  Dampak  Penghapusan  Pupuk  Subsidi  Bagi  Petani  Kelapa  Sawit Swadaya Setelah Disahkannya Peraturan Menteri Pertanian No 10 Tahun 2022 tentang Tata  Cara Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian
Permintaan  pasar  Internasional  masih  berkaitan  dengan  produk  pertanian  yang  tentunya menjadi andalan komoditas ekspor. Empat produk pertanian yang menjadi unggulan yakni karet, kopi, sawit,  dan  kakao.  Berdasarkan  data  tahun  2022,  ekspor  produk  pertanian  sangat  tinggi  hingga mencapai Rp.  658,18  triliun  jumlah  ini  meningkat  6,79  persen  jika  dibandingkan  dengan  tahun sebelumnya.  Kemudian  tahun  2023  ekspor  produk  pertanian  juga  diprediksi  akan  meningkat  karena mengingat realisasi ekspor produk pertanian periode bulan Januari–Juni 2023 tercatat telah mencapai Rp260,33  triliun  dan  angka  ini  diyakini  akan  terus  meningkat. Adapun  nilai  ekspor  Indonesia  pada Juli  2023  mencapai  angka  USD20,88  miliar  atau  naik  1,36  persen  dibandingkan  bulan-bulan sebelumnya. Tentu saja kenaikan nilai ekspor tersebut di didominasi dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, serta industri pengolahan. 1 Berkat perbaikan kinerja dari Badan Karantina (Barantan) yang  berada  dibawah  kewenangan  Kementerian  Pertanian,  Indonesia  kini  bisa  mengakselerasi  nilai ekspor  produk  pertanian.  Saat  ini  Barantan  sekarang  tidak  hanya  bertugas  di  pelabuhan  dan  bandara saja, melainkan juga bertugas untuk mengawal ekspor dari tingkat budidaya sampai persiapan ekspor. 2 Minyak  sawit  mentah  (CPO)  merupakan  komoditas  utama  yang  diekspor  Indonesia.  Nilai ekspor  CPO  mencapai  USD  29,62  miliar  pada  tahun  2022,  naik  3,56%  (year  over  year,  atau  yoy) dibandingkan  tahun  sebelumnya  dan  rekor  tertinggi  selama  sepuluh  tahun  terakhir.    Pada  1  Maret 2022, harga CPO mencapai rekor tertinggi USD 1.975 per kilogram. 3
Negara-negara  Asia  seperti  Cina,  Pakistan,  dan  India  telah  menyumbang  mayoritas  pasar ekspor  CPO  sejauh  ini,  dan  ketiganya  terus  menjadi  pelanggan  utama.  Namun,  menurut  data  dari Badan  Pusat  Statistik  (BPS),  saat  ini  ada  satu  negara  lagi  di  mana  pasokan  CPO  dari  Indonesia  ke Benin, Kenya, dan Djibouti telah meningkat secara signifikan dan sekarang menjadi pasar yang layak. Ekspor ke negara-negara Afrika Barat diperkirakan akan meningkat ke skor 28 seribu ton pada tahun 2023, pertumbuhan 111,2% (bulan ke bulan / mtm).  Jika dijumlahkan secara  kumulatif, ekspor CPO ke  Benin  pada  Januari-Mei  2023  tercatat  sebanyak  116,5  ribu  ton  atau  melonjak  hingga  835,6%. Sedangkan  ekspor  ke  Kenya  mencapai  hingga  24,4  ribu  pada  Mei  2023  atau  naik  sebanyak  56,9% (mtm).  Jika  dijumlahkan  secara  kumulatif,  ekspor  CPO  menembus  angka  90  ribu  ton  pada  Januari- Mei  tahun  ini  atau  terbang  sebanyaks  759,6%.  Selanjutnya  ekspor  ke  Jibuti  pada  bulan  Mei  tercatat terbang 452,6% (mtm) atau  sebanyak 33,4 ribu ton. Ekspor melonjak 23,4% pada Januari-Mei tahun ini yang tercatat hingga angka 114,3%. 4
Berkaitan  dengan  banyaknya  kebutuhan  akan  CPO,  produktivitas  dari  lahan  pertanian  kelapa sawit juga butuh ditingkatkan untuk memenuhi permintaan ekspor. Di Indonesia, pupuk subdisi telah diterapkan sejak tahun 1970-an. Dengan adanya pupuk subsidi, petani dapat lebih mudan  dan ringan dalam  penyediaan  dan  penggunaan  pupuk  untuk  usaha  tani  miliknya,  sehingga  dapat  meningkatkan produktivitas dan produksi komoditas pertanian guna mendukung ketahanan pangan nasional. 5
Namun,  sejak  tahun  2022  tanaman  kelapa  sawit  tidak  lagi  mendapat  jatah  pupuk  subsidi  dari pemerintah.  Dengan  kata  lain  tingginya  tingkat  ekspor  tidak  dibarengi  dengan  pemberian  pupuk subsidi  bagi  petani  swadaya.  Pemerintah  membuat  keputusan  untuk  berhenti  memberikan  subsidi pupuk  kepada  perkebunan  kelapa  sawit  melalui  Kementerian  Pertanian  (Kemenan).  Hal  tersebut tertuang dalam Peraturan Permentan Nomor 10/2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran  Tertinggi  Pupuk  Bersubsidi  Sektor  Pertanian.  Menurut  Permentan  No.  10/2022  komoditi kelapa  sawit  tidak  lagi  mendapatkan  pupuk  subsidi,  dimana  para  petani  diharuskan  membeli  pupuk secara  mandiri  dan  tidak  mendapat  subsidi.  Dihapuskannya  jatah  pupuk  subsidi  untuk  tanaman kelapa  sawit,  karet  dan  lada  menjadi  beban  bagi  para  petani,  khususnya  para  petani  yang kekurangan  modal.   Pasalnya,  sejak  diumumkan  penghapusan  pupuk  bersubsidi  oleh  pemerintah pusat  dan  dialihkan  ke  tanaman  hortikultura  untuk  ketahanan  pangan  membuat  petani  sawit mengeluh.
1 Data BPS 2023
2 Data BPS 2023
3 Data BPS 2023
4 Data BPS 2023
5 Febri  Yuliani.  “Efektivitas Implementasi  Kebijakan  Pupuk  Subsidi  Pada  Tanaman  Pangan  Di Kabupaten Rokan Hilir” . Spirit Publik Vol 10, No. 1 (April 2015). Hal. 133-162
Asri  Elies  Alamanda  dan  Irma  Mangar,  Dampak  Penghapusan  Pupuk  Subsidi  Bagi  Petani  Kelapa  Sawit Swadaya Setelah Disahkannya Peraturan Menteri Pertanian No 10 Tahun 2022 tentang Tata  Cara Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian
Produksi  tanaman  kelapa  sawit  telah  terkena  dampak  langsung  oleh  penghapusan  bantuan pupuk  bersubsidi  pemerintah. Agar  pohon  kelapa  sawit  dapat  tumbuh  subur  dan  menghasilkan  buah berkualitas tinggi, mereka sebenarnya membutuhkan nutrisi dalam jumlah yang cukup. Petani merasa kesulitan  untuk  memenuhi  kebutuhan  nutrisi  tanaman  jika  pemerintah  berhenti  memberikan  bantuan pupuk bersubsidi. Untuk memaksimalkan produksi kelapa sawit, diperlukan infrastruktur irigasi yang memadai dan akses yang baik.
Dalam  Permentan  No.10/2022  dijelaskan  pupuk  subsidi  hanya  diberikan  untuk  9  komoditas pertanian  yaitu  padi,  jagung,  kedelai,  cabai,  bawang  merah,  bawang  putih,  tebu,  kopi,  dan  kakao. Pemerintah  menghapus  pupuk  subsidi  untuk  perkebunan  sawit  berdasarkan  Peraturan  Permentan Nomor 10/2022 tentang Penghapusan Pupuk Subsidi untuk Perkebunan Kelapa Sawit. Naik turunnya harga sawit membuat para petani bingung untuk mengalokasikan dana demi membeli pupuk yang bisa jadi harganya lebih tinggi dari harga jual buah sawit. Hal ini menunjukkan bahwa keuntungan petani tidak sama dengan biaya yang terkait dengan panen kelapa sawit. Mengingat informasi latar belakang yang  diberikan,  penulis  merumuskan  beberapa  masalah  menjadi:1).  Apa  dampak  yang  ditimbulkan setelah  disahkannya  Peraturan  Menteri  Pertanian  No  10  Tahun  2022  tentang  Tata  Cara  Penetapan Alokasi  Dan  Harga  Eceran  Tertinggi  Pupuk  Bersubsidi  Sektor  Pertanian  berkaitan  dengan penghapusan  subsidi  pupuk  bagi  perkebunan  kelapa  sawit  dan  bagaimana  penanggulangan permasalahan mengenai tidak adanya pupuk subsidi bagi petani kelapa sawit?

## METODE

## 1. Pendekatan Penelitian
Jenis  Penelitian  yang  akan  digunakan  oleh  penulis  adalah  penelitian  yuridis  empiris. Penelitian  yuridis  empiris  adalah  jenis  penelitian  hukum  secara  sosiologis  yang  langsung dilakukan  di  lapangan,  serta  mengkaji  ketentun  hukum  yang  berlaku  dan  bagaimana  penerapan hukum tersebut di lapangan. 6 Dengan kata lain, ini adalah penelitian yang dilakukan pada skenario kehidupan  nyata  yang  telah  terjadi  di  masyarakat  dengan  tujuan  mempelajari  dan  menemukan informasi dan data yang diperlukan. 7 2. Rancangan Kegiatan
Seluruh  perancangan  yang  peneliti  lakukan  tentang  Dampak  Penghapusan  Pupuk  Subsidi Bagi  Petani  Kelapa  Sawit  Swadaya  Setelah  Disahkannya  Peraturan  “Menteri  Pertanian  No  10 Tahun  2022  tentang  Tata  Cara  Penetapan Alokasi  Dan  Harga  Eceran  Tertinggi  Pupuk  Bersubsidi Sektor  Pertanian”, yang  penelitian  nya  telah  dilakukan  selama  bulan  Desember  2023  sampai dengan Januari 2024.
3. Ruang Lingkup/Objek
Objek dalam penelitian ini adalah: “Peraturan Menteri Pertanian No 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian”.
4. Bahan dan Alat Utama
Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier.
a. Bahan Hukum Primer
Bahan  primer  yang  secara  sah  di  edarakan  seseuai  amanat  undang-undang,  antara  lain “Peraturan  Menteri  Pertanian  No  10  Tahun  2022  tentang  Tata  Cara  Penetapan  Alokasi  Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian”.
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan Sekunder ialah Sumber daya hukum tambahan yang terkait dengan subjek  penelitian ini dan termasuk buku, majalah hukum, dan kasus-kasus terdahulu yang memiliki kemiripan. 8 c. Bahan Hukum Tersier
Bahan  hukum  tersier  adalah  teks  yang  memberikan  dukungan  untuk  teks  hukum  primer  dan sekunder. 9 Sebagai  literatur  hukum  tersier  dalam  penelitian  ini,  surat  kabar,  jurnal,  situs internet, kamus bahasa, dan kamus sering digunakan.
6 Bambang Waluyo, “Penelitian Hukum Dalam Praktek” (Sinar Grafika; Jakarta, 2002), hlm 15
7 Ibid .
8 Johny Ibrahim. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif.  (Surabaya: Bayumedia, 2008). hal. 295
Asri  Elies  Alamanda  dan  Irma  Mangar,  Dampak  Penghapusan  Pupuk  Subsidi  Bagi  Petani  Kelapa  Sawit Swadaya Setelah Disahkannya Peraturan Menteri Pertanian No 10 Tahun 2022 tentang Tata  Cara Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian

## 5. Tempat
Penelitian  ini  bertempat  dinegara  Indonesia  dikarenakan  mengkaji  “Peraturan  Menteri Pertanian  No  10  Tahun  2022  Tentang  Tata  Cara  Penetapan Alokasi  Dan  Harga  Eceran  Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian yang mana telah diterbitkan oleh badan legislatif Indonesia”.
6. Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  yang  berjudul  Dampak Penghapusan  Pupuk  Subsidi  Bagi  Petani  Kelapa  Sawit  Swadaya  Setelah  Disahkannya  Peraturan Menteri  Pertanian  No  10  Tahun  2022  tentang  Tata  Cara  Penetapan  Alokasi  Dan  Harga  Eceran Tertinggi  Pupuk  Bersubsidi  Sektor  Pertanian  yaitu  studi  dokumen  atau  undang-undang  dikaitkan dengan  fenomena  yang  terjadi  dimasyarakat.  Untuk  melakukan  analisis  hukum  normatif  pada bagian  ini,  peneliti  terlebih  dahulu  mengkaji  Peraturan  Menteri  Pertanian  tentang  Tata  Cara Penetapan Alokasi  dan  Harga  Eceran  Tertinggi  Pupuk  Bersubsidi  di  Sektor  Pertanian.  kemudian menghubungkan  informasi  ini  dengan  buku  dan  situs  web  yang  relevan  dengan  topik  penelitian dan fenomena komunitas.
7. Definisi Operasional Variabel Penelitian
a. Petani Kelapa Sawit
Petani Kelapa Sawit adalah warganegara  Indonesia yang memiliki usaha tani kurang dari  4 ha yang  dikelola/dikerjakan  secara  langsung  oleh  sendiri/keluarga.  Biasanya  petani  tinggal  di pedesaan atau disekitar kebun untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Perkebunan kelapa sawit sebagai  mata  pencaharian  utama  dan  bertani  adalah  sebagai  kegiatan  pokok  yang  dikerjakan sendiri.  Kemudian  bibit  yang  digunakan  disemai  sendiri  dan  tidak  bersertifikat,  biasanya terdapat  kesulitan  dalam  mengakses  pendanaan,  selain  itu  kriteria  perkebunan  yang  dimiliki tidak bersinggungan dengan konservasi alam.
b. Pupuk Subsidi
Pupuk  Bersubsidi  adalah  pupuk  yang  pengadaan  dan  penyalurannya  mendapat  subsidi  dari Pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program Pemerintah di sektor pertanian.  Pemerintah  mensubsidi  hanya  9  jenis  pupuk  karena  beberapa  kebijakan  yakni ketersediaan  anggaran,  proporsi  luas  lahan  spasial  9  komoditas  yang  mendominasi,  dan database  petani  yang  membutuhkan  pupuk  yang  lebih  banyak.  Penyikapan  petani  terhadap perubahan ketentuan subsidi di antara lain dengan substitusi pemupukan bersubsidi yang masih tersedia  (yang  masih  memiliki  unsur  sama)  melalui  konversi  dosis  dan  juga  pemenuhan kebutuhan hara melalui pupuk non-subsidi dan pupuk yang berasal dari limbah sekitar kita.
c. Sektor Pertanian
Dalam arti luas, pertanian tidak hanya mencakup budidaya tanaman tetapi juga perawatan dan pengelolaan  ternak,  seperti  ayam,  bebek,  dan  angsa,  yang  berguna  untuk  memberi  makan banyak  orang.  Kegiatan  ini  merupakan  ruang  lingkup  di  bidang  pertanian,  selain mempekerjakan hewan yang dapat membantu peternak dalam tugas-tugas mereka. 10 Salah satu sektor  ekonomi  penting  di  negara-negara  berkembang  adalah  pertanian.  Peran  atau  kontribusi sektor pertanian terhadap pembangunan ekonomi suatu negara sangat signifikan. 11 8. Teknik Analisis
Sebab  penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  empiris  maka  teknik  analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Secara kualitatif yang dimana hasil penelitian diggambarkan dengan kalimat yang dapat dipahami atau lugas serta efisien. 12

## HASIL
Dampak  Yang  Ditimbulkan  Setelah  Disahkannya  Peraturan  Menteri  Pertanian  No  10  Tahun 2022  Tentang  Tata  Cara  Penetapan  Alokasi  Dan  Harga  Eceran  Tertinggi  Pupuk  Bersubsidi
9 H.  Salim  Hs  Dan  Erlies  Septiana  Nurbani.  Penerapan  Teori  Hukum  Pada  Penelitian  Tesis  Dan Disertasi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013). hal. 16
10 Bukhori, M.  Sektor Pertanian Terhadap Pembangunan di Indonesia. (Surabaya. 2014).
11 Totok, Mardikanto. Sistem Penyuluhan Pertanian.  (Universitas Sebelas. Maret. Surakarta, 2009). Hal. 467
12 Ishaq. Metode Penelitian Hukum. (Bandung: Alfabeta, 2009).
Asri  Elies  Alamanda  dan  Irma  Mangar,  Dampak  Penghapusan  Pupuk  Subsidi  Bagi  Petani  Kelapa  Sawit Swadaya Setelah Disahkannya Peraturan Menteri Pertanian No 10 Tahun 2022 tentang Tata  Cara Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian

## Sektor  Pertanian  Berkaitan  Dengan  Penghapusan  Subsidi  Pupuk  Bagi  Perkebunan  Kelapa Sawit
Dinas  Pertanian  dan  Perkebunan  adalah  dinas  yang  bertugas  dalam  operasi  sehari-hari pemerintah  daerah  melakukan  tugas  membantu  di  perkebunan  dan  pertanian.  Industri  perkebunan merupakan  salah  satu  titik  fokus  pembangunan.  Keterlibatan  pemerintah  sebagai  regulator  sangat penting  bagi  keberlanjutan  perkebunan  karena  industri  memainkan  peran  penting  dalam  kehidupan sosial  dan  ekonomi  negara.  Jika  kebijakan  tersebut  tidak  dipraktikkan,  itu  akan  tetap  hanya  sebuah dokumen. Melalui Kementerian Pertanian (Kementan) Pemerintah Indonesia memutuskan menghapus pupuk subsidi untuk beberapa tanaman perkebunan dan salah satunta adalah perkebunan kelapa sawit. dituliskan  dalam  Peraturan  Permentan  Nomor  10/2022  tentang  Penghapusan Pupuk  Subsidi untuk Perkebunan Kelapa Sawit.
Peruntukan Pasal 3 (1) Pupuk  Bersubsidi  diperuntukan  di  diperuntukan  bagi  Petani  yang  melakukan  usaha  tani subsektor:
a. tanaman pangan;
b. hortikultura; dan/atau
c. perkebunan; dengan lahan paling luas 2 (dua) hektare setiap musim tanam.
(2) Usaha tani subsektor tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. padi;
b. jagung; dan
c. kedelai.
(3) Usaha tani subsektor hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. cabai;
b. bawang merah; dan
c. bawang putih
(4) Usaha tani subsektor perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
a. tebu rakyat;
b. kakao; dan
c. kopi.
(5) Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tergabung dalam Kelompok Tani dan terdaftar dalam SIMLUHTAN.
Saat  ini  harga  pupuk  non  subsidi  dirasa  cukup  mahal  dan  petani  merasa  kesulitan  untuk memenui  kebutuhan  akan  pupuk  yang  tentunya  berdampak  langsung  pada  produksi  tanaman  kelapa sawitnya.  Biaya  pupuk  non  subsidi  hingga  Rp  550  ribu  untuk  urea  50  kilogram,  sedangkan  Rp  600 ribu  dikenakan  biaya  pupuk  jenis  NPK  60  kilo.Harga  ini  tidak  sebanding  jika  dibandingkan  dengan pendapatan dari kebun sawit yang tidak menentu mengikuti harga jual CPO yang kadang naik turun. Dengan  tidak  adanya  pupuk  subsidi,  petani  mengeluhkan  kesulitan  dalam  menaikkan  produktivitas kebunnya  karena  tidak  dipupuk,  sehingga  hasil  yang  didapatkan  sangatlah  sedikit. Akhirnya  banyak petani  yang  tidak  menggunakan  pupuk  untuk  kebun  sawitnya  karena  mahalnya  harga  pupuk  setelah subsidinya dicabut, serta semakin rendahnya harga jual CPO.
Berdasarkan  keputusan  “Kementerian  Pertanian (Kementan)  No.  10  Tahun  2022  tentang  Tata Cara  Penetapan Alokasi  Dan  Harga  Eceran  Tertinggi  Pupuk  Bersubsidi  Sektor  Pertanian”,  tanaman kelapa sawit tidak lagi masuk dalam sembilan komoditas tanaman yang mendapatkan pupuk bersubsidi. Alasan  dihapuskannya  pupuk  subsidi  untuk  beberapa  tanaman  keras seperti  kelapa  sawit  adalah  pemerintah  memilih  Untuk  menggenjot  ekspor  atau  menurunkan  impor dari negara lain, lebih berkonsentrasi menawarkan pupuk bersubsidi untuk tanaman perkebunan yang produktivitasnya  masih  harus  ditingkatkan.  Disparitas  harga  jual  pupuk  subsidi  dan  nonsubsidi berdampak  nyata  pada  berkurangnya  produksi  hulu  kelapa  sawit  Indonesia.  karena  petani  tidak diberikan pupuk. Tentu saja harga jual pupuk mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi petani untuk meningkatkan produktivitas tanaman kelapa sawit miliknya. Para petani cenderung menggunakan pupuk bersubsidi  (pupuk  kimia),  Ketika  pupuk  bersubsidi  sulit  didapat,  petani  lebih  suka  menawarkan  pupuk yang tidak sesuai dengan dosis yang dianjurkan daripada tidak memupuk sama sekali atau menghabiskan lebih banyak uang untuk bahan kimia yang tidak berkelanjutan.
Asri  Elies  Alamanda  dan  Irma  Mangar,  Dampak  Penghapusan  Pupuk  Subsidi  Bagi  Petani  Kelapa  Sawit Swadaya Setelah Disahkannya Peraturan Menteri Pertanian No 10 Tahun 2022 tentang Tata  Cara Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian
Adapun  biaya  pembelian  pupuk  menyita  hampir  sekitar  30-35%  dari  seluruh  total  biaya  yang dihasilkan  dari  kelapa  sawit.  Harga  pupuk  berbasis  nitrogen  dan  fosfat  yang  banyak  digunakan  petani kelapa sawit tercatat naik hingga 50-80% pada pertengahan 2022. Hal ini dikarenakan adanya gangguan pada rantai pasok, kenaikan pada biaya angkut, dan permintaan pupuk yang lebih tinggi, serta biaya input yang lebih tinggi. 13 Dengan kenaikan harga yang semakin tinggi mengakibatkan petani kecil mengurangi penggunaan pupuk dan secara langsung dapat mengurangi hasil panen. Pupuk masih  sangat dibutuhkan guna  memenuhi  kebutuhan  unsur  hara  tertentu  bagi  sebagian  besar  petani  Indonesia  yang  merupakan petani kecil dengan luas lahan kurang dari 2 HA.
Kebijakan  penghapusan  subsidi  pupuk  tampaknya  tak  mungkin  dicabut  kembali,  maka pemerintah  daerah  perlu  mengupayakan  agar  dampak  negatif  dari  penghapusan  subsidi  pupuk  dapat diminimalkan. 14 Bagi  tanaman  kelapa  sawit  dampak  dari  kekurangan  pupuk  dapat  mengakibatkan tidak normalnya pertumbuhan tanaman sehingga berpengaruh pad penurunan hasil panen atau bahkan dapat  terjadi  gagal  panen.  Kemudian  gagal  panen  selanjutnya  akan  menjadi  ancaman  baru  terhadap ketahahanan  pangan  serta  dapat  menurunkan  tingkat  pendapatan  petani.  Walaupun  beberapa  bulan terakhir harga Tandan Buah Segar (TBS) Sawit diangka yang cukup bagus dan menggembirakan bagi petani, namun justru harga pupuk non subsidi semakin mahal dengan rata-rata mencapai 30-40%. Hal ini berdampak pada sulitnya memenuhi biaya perawatan kebun. Hilangnya bantuan pupuk pemerintah menjadi pemicu utama permasalahan bagi seluruh petani sawit tanpa terkecuali yang ada di Indonesia.
Faktor  utama  yang  mendorong  hasil  panen  yang  lebih  tinggi  adalah  pupuk  subsidi.  Banyak petani  merasa  kesulitan  untuk  membeli  pupuk  karena  biaya  meroket  setelah  pupuk  bersubsidi dihilangkan.  Petani  merasa  sulit  untuk  merencanakan  ke  depan  dan  menangani  keuangan  bisnis mereka karena harga tandan buah segar yang rendah dan tidak stabil.
Dimasa yang akan datang, tingkat perdagangan dunia akan terus berjalan dimana semua bentuk hambatan  harus  dihapuskan.  Negara  Indonesia  juga  harus  bersedia  untuk  mengurangi/menghapus hambatan-hambatan dan mereformasi kebijakan-kebijakannya. 15 Maka dari itu hendaknya pemerintah dapat  meninjau  kembali  mengenai  penghapusan  pupuk  subsidi  bagi  petani  kelapa  sawit  swadaya masyarakat  serta  dapat  mengalokasikan  lagi  berkaitan  dengan  anggaran  khusus  subisidi  pupuk  bagi para  petani  kelapa  sawit  swadaya.  Sampai  dengan  saat  ini,  para  petani  masih  kesulitan  berkaitan dengan  pemenuhan  pemupukan  untuk  kebunnya  karena  harga  yang  tidak  terjangkau,  sementara  jika tidak  dipupuk  maka  produktivitasnya  akan  semakin  rendah.  Posisi  petani  yang  semakin  terhimpit dengan terus naikanya harga pupuk non subsidi mengakibatkan sulitnya petani memenuhi kebutuhan input  pupuk  bagi  tanaman  kelapa  sawit.  Sehingga  dalam  hal  ini  Pemerintah  yang  berkaitan  perlu mencari  substitusi  sumber  subsidi  pupuk  bagi  petani  sawit  kecil.  Idealnya  anggaran  dana  pungutan ekspor  sawit  tersebut  perlu  dialokasikan  sesuai  kebutuhan  sarana  produksi  petani  sawit.  Selain kebutuhan  bibit  untuk  peremajaan,  petani  juga  membutuhkan  pupuk  yang  memiliki  porsi  biaya produksi yang juga tinggi pada setiap musimnya. 16
Sejalan  dengan  penjelasan  dari  UU  No.  19  Tahun  2013  mengenai  Perlindungan  Terhadap Petani  khususnya  petani  perkebunan  yaitu  kebijakan  perlindungan  memiliki  tujuan  untuk menyediakan  prasarana  dan  sarana  pertanian  yang  dibutuhkan  dalam  usaha  tani.  Pemerintah  juga harus  mengupayakan  untuk  membantu  petani  untuk  menghadapi  masalah  yang  dihadapi  antara  lain dalam  memperoleh  sarana  dan  prasarana  produksi  seperti,  bibit,  pupuk,  dan  pestisida  sesuai  dengan standar mutu. 17
13 Dewi  Ratna  Sjari.  “Pengaruh  Subsidi  Harga  Pupuk  Terhadap  Pendapatan  Petani:  Analisis  Sistem Neraca Sosial Ekonomi”. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Islam. Vol. VI No. 01. (Juli 2005). Hal.51-77
14 Rr. Retno Widowati, Emilya, Hamsudin Dan Dewa K.S. Swastika.  “Dampak Kebijakan Penghapusan Subsidi  Pupuk  Terhadap  Kinerja  Usahatani  Dan  Efektivitas  Kebijakan  Harga  Dasar  Gabah  Di  Provinsi Kalimantan Timur”.  Jurnal  Pengkajian  Dan  Pengembangan Teknologi  Pertanian Vol.  7,  No.2,  (Juli  2004)  Hal. 105-117
15 Tjetjep  Nurasa,  Iwan  Setiajie  A.”Dampak  Kebijakan  Perdagangan  Gula  Terhadap  Profitabilitas Usahatani Tebu”. Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan Vol. II No. 02 Tahun (2008). Hal. 264-286
16 Wawancara dengan Bapak Gatot Priono (Pemilik Kebun Sawit Swadaya), Pada Desember 2023.
17 Tri  Inggah  Wijayanti.  “Implementasi  Kebijakan  Perlindungan  Petani  Perkebunan  Kelapa  Swait Atas Penyaluran Pupuk Bersubdisi di Kecamatan Rasau Jaya Kab Kubu Raya”. Publika Jurnal S1 Ilmu Administrasi Negara Vol. 6 No. 2 (Juni 2017). Hal. 1-19
Asri  Elies  Alamanda  dan  Irma  Mangar,  Dampak  Penghapusan  Pupuk  Subsidi  Bagi  Petani  Kelapa  Sawit Swadaya Setelah Disahkannya Peraturan Menteri Pertanian No 10 Tahun 2022 tentang Tata  Cara Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian

## Penanggulangan  Permasalahan  Mengenai  Tidak  Adanya  Pupuk  Subsidi  Bagi  Petani  Kelapa Sawit
Permentan  Nomor  10  Tahun  2022  itu  dikeluarkan  Kementan  untuk  mengoptimalkan  tata kelola pupuk bersubsidi. Beberapa alasan Kementan menerbitkan aturan baru ini karena  rantai pasok barang  dan  jasa  yang  terganggu  selama  pandemi  Covid-19  serta  efek  buruk  secara  ekonomi  dan politik akibat perang Rusia-Ukraina. Kemudian berdasarkan saran dan evaluasi Panitia Kerja (Panja) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) mengenai pupuk bersubsidi dan kartu tani.
Tidak adanya pupuk memiliki dampak yang sangat besar bagi petani dan hasil panennya. Selain menyebabkan gagal panen, hasil panen pun menjadi tidak optimal. Terkait hal tersebut, solusi jangka panjang  sangat  diperlukan,  salah  satunya  yaitu  dengan  melakukan  pertanian  berkelanjutan.  Terdapat tiga  skema  pertanian  berkelanjutan  dalam  menjawab  masalah  kelangkaan  pupuk,  yakni  pola kemitraan, hybrid  founding  system (pembiayaan  campuran),  dan  dukungan  penuh  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD).  Berkaitan  dengan  pupuk  tanaman  kelapa  sawit,  tidak  ada pupuk subsidi untuk sawit para petani pupuk organik agar tetap dapat memberikan asupan nutrisi bagi kelapa sawit. Pembuatan pupuk organik dapat dengan memanfaatkan kotoran sapi yang difermentasi dengan  abu  sekam  dan em4.  Kemudian  baru  setelah  satu  hingga  dua  minggu,  pupuk  baru  dapat digunakan dengn cara ditaburkan disekeliling pohon kelapa sawit. Namun kelemahan daripada pupuk organik ini  adalah efek dari penggunaannya  dapat terlihat  setelah  satu tahun  untuk melihat hasilnya, tidak seperti pupuk kimia yang hasilnya instan.
Sementara  ada  juga  beberapa  petani  yang  tetap  menggunakan  pupuk  kimia  untuk  memupuk lahan  sawitnya.  Berdasarkan  hasil  wawancara,  ada  beberapa  petani  yang  tetap  menggunakan  pupuk kimia  non  subsidi  walaupun  sisa  penghasilan  dari  kebun  perbulannya  hanya  sedikit.  Penggunaan pupuk organik  juga harus melalui beberapa  tahapan, karena pupuk  kandang dari kotoran  hewan sapi masih  mengandung  bibit  gulma  bawaan  rumput  selain  itu  pupuk  organik  juga  masih  mengandung bibit  penyakit  bakteri  dan  jamur.  Yang  dampaknya  jika  langsung  diberikan  ke  pohon  sawit,  akan muncul  penyakit  uret  semacam  telur  kumbang.  Efeknya  pelepah  muda  akan  mudah  rusak  karena dimakan ulat. Namun disisi lain, dosis penggunaan pupuk organik  yang tepat  dapat membantu buah sawit  menjadi  lebih  padat  dan  menjaga  unsur  tanah.  Namun  dalam  proses  pengolahannya membutuhkan tenaga ekstra. Kelemahan dari solusi ini adalah keterbatasan kepemilikan hewan ternak oleh  warga  desa,  tetap  saja  warga  yang  tidak  memiliki  hewan  ternak,  kemudian  kebun  nya  hanya sedikit menghasilkan tidak dapat membeli pupuk organik ataupun non subsidi.
Solusi  untuk  mengganti  pupuk  kimia  dengan  pupuk  organik  dirasa  menyulitkan  masyarakat. Mengingat  tidak  semua  petani  memiliki  hewan  ternak  yang  kotorannya  dapat  dijadikan  pupuk organik. Pembuatan pupuk organik juga menghabiskan waktu yang panjang dan hasil pemupukannya baru terlihat setelah 1 tahun pemupukan. Dengan  kata lain, para petani  kelapa sawit  sejatinya masih membutuhkan pupuk subsidi dari pemerintah. Pembelian pupuk non subsidi tidak bisa dilakukan oleh seluruh  pemilik  kebun  karena  tingkat  pendapatan  yang  berbeda-beda.  Pada  dasarnya  semua  yang berasal dari pohon sawit bahan dapat digunakan sebagai bahan baku pupuk organik antara lain batang, cangkang, dan tandan kosong.
Berdasarkan  hasil  wawancara,  penanggulangan  selanjutnya  adalah  dengan  mengganti  pupuk kimia  bersubsidi  dengan  bakaran  janjangan  kelapa  sawit.  Janjang  atau  tandan  kosong  merupakan salah  satu  limbah  dengan  volume  terbesar  dalam  material  pengolahan  tandan  buah  segar  selain cangkang.  Janjang  dihasilkan  dari  perontokan  buah  setelah  proses  perebusan  buah. 18 Abu  Janjang merupakan  hasil dari proses pengabuan secara perlahan-lahan dari janjangan kosong di dalam mesin incinerator .   Kandungan  hara  Kalium  (K)  yang  tinggi  pada  abu  janjang  dapat  digunakan  sebagai pengganti  pupuk  kimia.   Satu  kilo  gram  abu  janjang  setara  dengan  0.6  kg  pupuk  kimia.  Berdasrkan penelitian yang telah dilakukan, pemanfaat abu janjang sebagai sumber unsur  kalium untuk tanaman padi, abu janjang mengandung 18,48% K2O, 3,51% Mg, 2,40% Ca, dan 1,95% P2O5. Pemberian 325 kg/ha  abu  janjang  setara  dengan  pemberian  100  kg/ha  pupuk  KCl.  Dan  hasil  penelitian  yang didapatkan  adalah  bermanfaatnya  abu  janjang  terhadap  produksi  tanaman  padi  dan  berperan  dalam menjaga lingkungan. Efektivitas pengelolaan abu janjang sebagai sumber pupuk kalium ini tentu saja
18 Edhi Sarwono. “Pemanfaatan Janjang Kosong Sebagai Subtitusi Pupuk Tanaman Kelapa Sawit”. Jurnal Aplika Vol. 8 No.1 (February 2008). Hal. 19-23
Asri  Elies  Alamanda  dan  Irma  Mangar,  Dampak  Penghapusan  Pupuk  Subsidi  Bagi  Petani  Kelapa  Sawit Swadaya Setelah Disahkannya Peraturan Menteri Pertanian No 10 Tahun 2022 tentang Tata  Cara Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian
perlu  didukung  oleh  kebijakan-kebijakan  pemerintah. 19 Kemudian  dalam  peneltian  lain  yang dilakukan  pada  tanaman  jagung,  dihasilkan  pemberian  pupuk  anorganik  ameliorant  abu  janjang kelapa  sawit  dengan  dosis  1200  kg/ha  ini  terbukti  mampu  meningkatkan  produksi  tanaman  jagung manis ditanah gambut. 20
Memang  penggunaan  abu  janjang  sebagai  pupuk  dapat  mengurangi  dana  pembelian  pupuk kimia  hingga  60%.  Penggunaan  abu  janjang  diharapkan  dapat  berfungsi  sebagai  agen  pengapuran untuk  menaikkan  pH  tanah  dan  dapat  menggantikan  pupuk  kimia.  Pada  tanah  gambut,  pemupukan abu janjang lebih berhasil daripada pemupukan mekanis.  Namun, cara ini juga memiliki  kelemahan. Kelemahannya  adalah  jumlah  banyaknya  abu  janjang  ini  tidak  dapat  mencukupi  kebutuhan  pupuk untuk  seluruh  petani  kelapa  sawit. Abu  janjang  ini  perkarungnya  dijual  seharga  80  rb  dengan  berat sekitar  20-25  kg.  Didesa  Bukit  Harapan  sendiri,  abu  janjang  dibeli  dari  PT  Inti  Indosawit  Subur sebagai  perusahaan  pengolahan  kelapa  sawit.  Pemberian  pupuk  abu  janjang  ini  tetap  harus memperhatikan  dosis  yang  telah  ditetapkan.  Dosis  abu  janjang  kelapa  sawit  yang  terdiri  dari  5  aras dosis  yaitu  5  g/bibit,  10  g/bibit,  15  g/bibit,  20  g/bibit  dan  25  g/bibit  dan  faktor  kedua  adalah  dosis pupuk N yang terdiri 3 aras dosis yaitu 0,1 g/bibit, 0,2 g/bibit, 0,3 g/bibit. 21
Beberapa  alternatif  pengganti  pupuk  kimia  subsidi  sudah  mulai  di  galakkan  oleh  oara  petani. Namun  kurangnya  sumber  daya  manusia  yang  dimiliki  membuat  petani  kesulitan  dalam  mengolah beberapa  jenis  pupuk  organik.  Pupuk  abu  janjang  yang  dianggap  sangat  membantu  pun keberadaannya tidak banyak, dan tidak bisa mencukupi kebutuhan akan pupuk para petani khususnya di desa Bukit Harapan, Jambi.

## SIMPULAN
1. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  banyak  dampak  yang  dapat  terjadi  dengan  penghapusan pupuk  subsidi  oleh  pemerintah  khususnya  tanaman  kelapa  sawit.  Harga  CPO  yang  naik  turun cenderung  membuat  petani  tidak  dapat  memprediksi  penghasilan  dan  menyisihkan  untuk pembelian pupuk non subsidi yang harganya tidak terjangkau.
2. Kemudian  penanggulangan  yang  digagas  oleh  pemerintah  adalah  dengan  menggunakan  pupuk organik,  namun  dapat  menghabiskan  waktu  yang  lama  untuk  pengolahan  pupuk  organik  dan hasilnya  baru  dapat  terlihat  satu  tahun  kemudian.  Berbeda  dengan  pupuk  kimia  yang  hasilnya langsung dapat terlihat dalam hitungan bulan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Bukhori, M.  Sektor Pertanian Terhadap Pembangunan di Indonesia. Surabaya.
H.  Salim  Hs  Dan  Erlies  Septiana  Nurbani.  Penerapan  Teori  Hukum  Pada  Penelitian  Tesis  Dan Disertasi, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2013
Ibrahim, Johny. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Surabaya: Bayumedia. 2008 Ishaq. Metode Penelitian Hukum, Alfabeta, Bandung. 2017 Mardikanto, Totok. Sistem Penyuluhan Pertanian. Universitas Sebelas. Maret. Surakarta. 2009 Waluyo, Bambang. Penelitian Hukum Dalam Praktek. Sinar Grafika; Jakarta. 2002

## Jurnal
Febri  Yuliani.  “Efektivitas  Implementasi  Kebijakan  Pupuk  Subsidi  Pada  Tanaman  Pangan  Di Kabupaten Rokan Hilir”. Spirit Publik Vol. 10, No. 1 (April 2015): 133-162.
19 Hasil  Wawancara  Dengan  Bapak  Gatot  Priono  (Petani  Kelapa  Sawit  Swadaya), Pada  Desember 2023.
20 Muhammad  Al  Amin,  Intan  Sari,  Elfi  Yenny  Yusuf.  “Pengaruh  Pemberian  Ameliorant  Abu  Janjang Kelapa Sawit Terhadap Produksi Tanaman Jagung Manis ( Zea Mays ) Di Tanah Gambut”. Jurnal Agro Indragiri No. 2 Vol. 02 (Juli 2017). Hal:167-180
21 Wira  Patria  Samudra,  Sri  Manu  Rohmiyati,  Erick  Firmansyah .  “ Pengaruh  Dosis  Abu  Janjang Kelapa Sawit Dan Pupuk N Terhadap Pertumbuhan Bibit Kelapa Sawit Di Pre Nursery Pada Tanah Latosol”. Jurnal Agromast. No. 3 Vol. 1(2018) Hal. 156-167
Asri  Elies  Alamanda  dan  Irma  Mangar,  Dampak  Penghapusan  Pupuk  Subsidi  Bagi  Petani  Kelapa  Sawit Swadaya Setelah Disahkannya Peraturan Menteri Pertanian No 10 Tahun 2022 tentang Tata  Cara Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian
Dewi  Ratna  Sjari.  “Pengaruh  Subsidi  Harga  Pupuk  Terhadap  Pendapatan  Petani  :  Analisis  Sistem Neraca Sosial Ekonomi”. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Islam. Vol. VI No. 1. (Juli 2005) Rr. Retno Widowati, Emilya, Hamsudin Dan Dewa K.S. Swastika. “Dampak Kebijakan Penghapusan Subsidi  Pupuk  Terhadap  Kinerja  Usahatani  Dan  Efektivitas  Kebijakan  Harga  Dasar  Gabah  Di Provinsi  Kalimantan Timur”.  Jurnal  Pengkajian  Dan  Pengembangan  Teknologi  Pertanian  Vol. 7, No.2, (Juli 2004)
Nurasa.  Tjetjep,  Iwan  Setiajie  A.  “Dampak  Kebijakan  Perdagangan  Gula  Terhadap  Profitabilitas Usahatani Tebu”. Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan Vol. II No. 02 (2008).
Wijayanti. Tri Inggah. “Implementasi Kebijakan Perlindungan Petani Perkebunan Kelapa Swait Atas Penyaluran  Pupuk  Bersubdisi  di  Kecamatan  Rasau  Jaya  Kab  Kubu  Raya”.  Publika  Jurnal  S1 Ilmu Administrasi Negara Vol. 6 No. 2 (Juni 2017).
Sarwono,  Edhi.  “Pemanfaatan  Janjang  Kosong  Sebagai  Subtitusi  Pupuk  Tanaman  Kelapa  Sawit”. Jurnal APLIKA Vol. 8 No.1 (February 2008).
Al  Amin,  Muhammad,  Intan  Sari,  Elfi  Yenny  Yusuf.  Pengaruh  Pemberian  Ameliorant  Abu  Janjang Kelapa Sawit Terhadap Produksi Tanaman Jagung Manis (Zea Mays) Di Tanah Gambut. Jurnal Agro Indragiri No. 2 Vol. 02 (Juli 2017).
Samudra,  Wira  Patria,  Sri  Manu  Rohmiyati,  Erick  Firmansyah . Pengaruh  Dosis  Abu  Janjang Kelapa Sawit Dan Pupuk N Terhadap Pertumbuhan Bibit Kelapa Sawit Di Pre Nursery Pada Tanah Latosol. Jurnal Agromast. No. 3 Vol. 1 (2018).