## COSTING:Journal of Economic, Business and Accounting

## PENGARUH TRANSPARANSI, KOMPETENSI, DAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH SEBAGAI VARIABEL MODERASI
THE EFFECT OF TRANSPARENCY, COMPETENCY AND FINANCIAL ACCOUNTING SYSTEMS ON THE ACCOUNTABILITY OF REGIONAL FINANCIAL MANAGEMENT WITH THE IMPLEMENTATION OF THE GOVERNMENT'S INTERNAL CONTROL SYSTEM

## AS A MODERATION VARIABLES
Ria Herlina 1 , Taufeni Taufik 2 , Azwir Nasir 3
Universitas Riau 1,2,3 ria_alfian66@yahoo.co.id 1

## ABSTRAC T
This study aims to examine the effect of transparency, competency, financial accounting systems on the accountability of regional financial management with the government's internal  control  system  as  a  moderating  variable  with  a  case  study  in Indragiri  Hulu Regency. The population of this study were all employees in all OPDs in Indragiri Hulu Regency as many as 45 OPDs so that a sample of 180 respondents was obtained from this population using the purposive sampling method. The data analysis method used in this  research  is  the  quantitative  analysis  method  with  WarpPLS  version  6.0  as  data processing  software.  The  results  show  that  transparency,  competency,  and  financial accounting  systems  affect  the  accountability  of  regional  financial  management,  the implementation  of  the  government  internal  control  system  can  moderate  the  effect  of transparency  and  financial  accounting  systems  on  the  accountability  of  regional financial  management,  and  the  implementation  of  the  government  internal  control system  cannot  moderate  the  effect  of  competency  on  the  accountability  of  regional finance management.
Keywords: Transparency,  Competency,  Financial  Accounting  System,  The Accountability  of  Regional  Financial  Management,  Implementation  of The Government Internal Control System

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  pengaruh  transparansi,  kompetensi,  sistem akuntansi keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan sistem pengendalian  internal  pemerintah  sebagai  variabel  pemoderasi  dengan  studi  kasus  di Kabupaten  Indragiri  Hulu.  Populasi  penelitian  ini  adalah  seluruh  karyawan  di  seluruh OPD  di  Kabupaten  Indragiri  Hulu  sebanyak  45  OPD  sehingga  didapatkan  sampel sebanyak 180 responden dari populasi tersebut dengan menggunakan metode purposive sampling.  Metode  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode analisis kuantitatif dengan software pengolah data WarpPLS versi 6.0. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa  transparansi,  kompetensi,  dan  sistem  akuntansi  keuangan berpengaruh  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  daerah,  penerapan  sistem pengendalian  intern  pemerintah  dapat  memoderasi  pengaruh  transparansi  dan  sistem
akuntansi  keuangan  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  daerah,  dan pelaksanaan Sistem pengendalian intern pemerintah belum dapat memoderasi pengaruh kompetensi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Kata  Kunci: Transparansi,  Kompetensi,  Sistem  Akuntansi  Keuangan,  Akuntabilitas Pengelolaan  Keuangan  Daerah,  Penerapan  Sistem  Pengendalian  Intern Pemerintah

## PENDAHULUAN
Kebutuhan  informasi  laporan keuangan saat ini khususnya di kalangan masyarakat  semakin  besar.  Informasi yang  disajikan  sektor  publik  harus mampu  memberikan  kontribusi  yang bermanfaat, tidak hanya sekedar pemenuhan  kewajiban,  tetapi  harus patuh dan sesuai dengan ketentuan atau peraturan-peraturan yang telah ditetapkan  pelaporan  keuangan  dari semua  entitas  pemerintahan  daerah harus  dilakukan  secara  konsisten,  tepat waktu  dan  transparan.  Jika  hal  tersebut dapat dilakukan, mengindikasikan bahwa pemerintah daerah telah melakukan  akuntabilitas  pengelolaan keuangan  daerah  (Suharti  &  Tannia, 2020).
Berdasarkan  hasil  pemeriksaaan BPK  sepanjang  tahun  2015  terungkap ada 16.702 temuan yang memuat 24.167 permasalahan  senilai  Rp44,95  triliun.
Dari  jumlah  permasalahan  tersebut sebanyak 29,57% merupakan permasalahan berdampak finansial senilai  Rp31,49  triliun.  Selain  itu  dari kualitas laporan keuangan juga dari total 33  provinsi  hanya  16  atau  48,48%  saja yang  memperoleh  opini  Wajar  Tanpa Pengecualian  (WTP)  sedangkan  dari 491 kabupaten/kota sebanyak hanya 156 atau  31,77%  yang  memeroleh  opini WTP.  Berdasakan  data  tersebut  kita dapat  melihat  bahwa  masih  banyaknya permasalahan  dalam  laporan  keuangan dan baru sebagaian kecil saja pemerintah  daerah  yang  memiliki  opini WTP  mengindikasikan  masih  belum transparan dalam pengelolaan keuangannya. Fenomena di Kabupaten Indragiri Hulu, dalam rangka memenuhi amanat  Undang-Undang  Nomor  15
Tahun  2004  tentang  Pemeriksaan Pengelolaan  dan  Tanggung  Jawab Keuangan  Negara,  BPK  Perwakilan Provinsi  Riau  menyerahkan  Laporan Hasil  Pemeriksaan  (LHP)  atas  Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Indragiri  Hulu  Tahun  2019  yakni pemeriksaan terhadap laporan keuangan bertujuan  untuk  memberikan  opini  atas laporan  keuangan.  Dalam  pemeriksaan atas Laporan Keuangan, BPK mengungkapkan  adanya  permasalahan- permasalahan terkait sistem pengendalian  intern  dan  kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan.
Hasil  Pemeriksaan  BPK  selain disampaikan  kepada  DPRD,  juga disampaikan  kepada  Bupati  untuk segera  ditindaklanjuti  dan  digunakan sebagai  bahan  perbaikan,  peningkatan kinerja  pengelolaan  keuangan  dan pembangunan  daerah.  Beberapa  pokok temuan  yang  perlu  untuk  diperhatikan antara lain: 1) masih terdapat penganggaran  dan  pengakuan  belanja yang  belum  sesuai  Standar  Akuntansi Pemerintahan; 2) masih belum optimalnya pengendalian atas pengelolaan  pendapatan;  3)  masih terdapat  kekurangan  volume  terhadap beberapa  paket  pekerjaan.Berdasarkan Laporan  Hasil  Pemeriksaan  Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau
No.148B/LHP/XVIII.PEK/05/2020  dan No.148C/LHP/XVIII.PEK/05/2020). Fenomena berikutnya Kejaksaan Tinggi  (Kejati)  Riau  mengambil  alih penanganan  kasus  dugaan  korupsi  di Bagian  Protokol  Sekretariat  Daerah Kabupaten  Indragiri  Hulu.  Kasus  ini berpindah  ke  Kejati  setelah  sejumlah pejabat  di  Kejari  Inhu  terjerat  kasus dugaan  pemerasan  terhadap  63  kepala sekolah.  serta  kasus  dugaan  korupsi pengadaan  Alat  Kesehatan  (Alkes)  di Rumah  Sakit  Umum  Daerah  (RSUD) Indrasari Rengat. Berdasarkan fenomena yang terjadi diatas menyebabkan munculnya suatu keraguan  transparansi  yang  ada  pada kasus yang terdapat pada Indragiri Hulu terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu. Atas permasalahan yang timbul dilapangan terdapat faktor-faktor kondisional yang mempengaruhi akuntabilitas  pengelolaan  keuangan daerah  yang  terdiri  dari:  transparansi, kompetensi,  sistem  akuntansi  keuangan dan  penerapan  sistem  pengendalian internal pemerintah.
Berdasarkan  temuan  BPK  diatas
Kabupaten  Indragiri  Hulu  masih  belum memiliki akuntabilitas yang baik seperti berikut: 1) permasalahan pada akuntabilitas perencanaan dan penganggaran,  berdasarkan  LHP  BPK bahwa  penganggaran  dan  pengakuan belanja  pegawai,  belanja  barang  dan jasa,  belanja  hibah  dan  belanja  modal belum  sepenuhnya  sesuai  dengan Standar  Akuntansi  Pemerintahan  terdiri dari: a) pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu menyajikan anggaran dan realisasi belanja  pegawai  tahun  2019  masing- masing  sebesar  Rp.633.921.492.343,33 dan Rp.578.143.892.941,00; b) Pemerintah  Kabupaten  Indragiri  Hulu menyajikan  anggaran  dan  realisasi belanja  hibah  tahun  2019  masing- masing  sebesar  Rp.11.950.128.020,00
dan  Rp.10.644.817.360,00.  Dimana terdapat  anggaran  dan  realisasi  belanja pegawai  dan  yang  merupakan  belanja hibah yang berasal dari BOP Pendidikan Kesetaraan sebesar Rp.1.738.950.000,00,  serta  terdapat program  pekerjaan  hibah  air  limbah yang  seharusnya  pekerjaan  tersebut tidak  dianggarkan  pada  belanja  modal tetapi  belanja  barang  dan  jasa,  2) permasalahan pada akuntabilitas pelaksanaan dan penatausahaan, berdasarkan  LHP  BPK  bahwa  terdapat kekurangan  volume  pekerjaan  pada tujuh paket pekerjaan senilai Rp.249.553.626,11  dan  harga  satuan timpang  senilai  Rp.  57.997.335,50. Sehingga  mengakibatkan  terjadinya kelebihan pembayaran senilai Rp.307.550.961,61;  3)  permasalahan pada  akuntabilitas  pelaporan  dan pertanggungjawaban, masih terdapatnya pengakuan  belanja  yang  belum  sesuai SAP  pada  Kabupaten  Indragiri  Hulu, serta  belum  optimalnya  akuntabilitas yang  baik  sesuai  dengan  pasal  20  UU nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan  dan  pengelolaan  dan tanggung jawab keuangan negara.
Hal  ini  mengakibatkan:  a) belanja  pegawai  lebih  saji  ( overstated )
dan belanja hibah kurang saji ( understated ) sebesar Rp. 844.250.000,00,  b)  belanja  modal  lebih saji ( overstated ) dan belanja barang dan jasa  kurang  saji  ( understated )  sebesar Rp.5.222.700.157,00,  c)  belanja  hibah kurang  saji  ( understated )  sebesar Rp.5.222.700.157,00;  3)  permasalahan pada Akuntabilitas Pengawasan Keuangan  Daerah,  pengendalian  atas pengelolaan pendapatan retribusi daerah pada  pemerintah  Kabupaten  Indragiri
Hulu belum optimal. Hal ini disebabkan karena  pengawasan  dan  pengelolaan pendapatan  tidak  dilakukan  secara periodik oleh pemerintah daerah kabupaten Indragiri Hulu.
Terdapat  beberapa  faktor-faktor yang diduga mempengaruhi akuntabilitas  pengelolaan  keuangan daerah.  Pertama,  variabel  transparansi.
Akuntabilitas  pengelolaan  keuangan daerah  merupakan  suatu  kewajiban untuk  memberikan  laporan  kepada pihak  lain  tentang  apa  yang  mereka lakukan  atau  tidak  mereka  lakukan, akuntabilitas  pengelolaan  keuangan daerah juga menyangkut pertanggungjawaban  kepada  semua pihak  yang  berkepentingan,  dengan tingkat  transparansi  yang  tinggi  maka dapat meningkatkan tingkat akuntabilitas  pengelolaan  keuangan daerah pada Kabupaten Indragiri Hulu. Kedua, kompetensi yang merupakan  kemampuan,  pengetahuan, dan  keterampilan,  dan  perilaku  yang perlu dimiliki oleh setiap Pegawai ASN agar  dapat  melaksanakan  tugas  secara efektif (Peraturan Menteri Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor  3  Tahun  2020).  Apabila  ASN memiliki  kompetensi  yang  baik,  maka diduga Tindakan korupsi yang merugikan daerah dan negara tidak akan dilakukan  oleh  ASN  yang  bekerja  pada instansi tersebut. Ketiga, sistem akuntansi keuangan  yang  meliputi  pencatatan, penggolongan,  penafsiran,  peringkasan transaksi  atau  kejadian  keuangan  serta pelaporan  keuangan  dalam  rangka pelaksanaan APBD. Akuntansi keuangan pemerintah daerah merupakan bagian  dari  akuntansi  sektor  publik, yang  mencatat  dan  melaporkan  semua transaksi yang berkaitan dengan keuangan  daerah  yang  bertujuan  untuk menyediakan  informasi  keuangan  yang berguna untuk perencanaan dan pengelolaan  keuangan  pemerintah  serta memudahkan pengendalian yang efektif atas  seluruh  aset,  hutang,  dan  ekuitas dana.
Keempat, penerapan sistem pengendalian internal pemerintah digunakan  sebagai  variabel  moderasi dalam  penelitian  ini.  Penerapan  sistem pengendalian internal pemerintah adalah proses  yang  integral  pada  tindakan  dan kegiatan  yang  dilakukan  secara  terus menerus  oleh  pimpinan  dan  seluruh pegawai  untuk  memberikan  keyakinan memadai  atas  tercapainya  tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan  efisien,  keandalan  pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan  terhadap  peraturan  perundang- undangan sebagaimana dinyatakan dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  60 Tahun  2008,  pada  temuan  BPK  yakni masih  belum  optimalnya  pengendalian atas  pengelolaan  pendapatan  tentang sistem pengendalian intern yang ditemukan  BPK  agar  secepatnya  dapat ditindaklanjuti  oleh  DPRD  dan  Bupati
Indragiri Hulu.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh
Rosyidi  (2018),  Hendratmi,  et.al. (2017),  dan  Anggraini,  et.al  (2016) menyatakan bahwa transparansi berpengaru  positif  dan  signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan  daerah.  Namun,  temuan tersebut  tidak  sejalan  dengan  penelitian yang  dilakukan  oleh  Purba  &  Amrul (2017) yang menyatakan bahwa transparansi tidak memberikan pengaruh yang  signifikan  terhadap  akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh Atmadja  &  Saputra  (2018),  Fadhilah dan Yudianto (2018) menyatakan bahwa kompetensi  berpengaruh  positif  dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan  keuangan  daerah.  Namun, hasil  tersebut  tidak  sejalan  dengan penelitian yang dilakukan oleh Sweetenia, et.al. (2019) yang menyatakan  bahwa  kompetensi  tidak mempengaruhi  akuntabilitas  keuangan daerah.
Penelitian  Superdi,  et.al  (2017)
menyatakan  bahwa  aksesibilitas,  sistem akuntansi keuangan daerah dan penerapan  sistem  pengendalian  internal pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas  pengelolaan  keuangan. Lalu,  dalam  penelitian  Rasuli,  et.al (2015)  menunjukkan  bahwa  secara parsial  sistem  akuntansi  keuangan  dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sedangkan  untuk  sistem  akuntansi keuangan merupakan variabel baru yang dtambahkan peneliti.
Penelitian  oleh  Farikhoh  (2019) yang  menggunakan  variabel  penerapan sistem pengendalian internal pemerintah sebagai  variabel  moderasi  menunjukan hasil  berpengaruh.  Penerapan  sistem pengendalian internal pemerintah menjadi  variabel  moderasi  untuk mewujudkan  akuntabilitas  pengelolaan keuangan  daerah  yang  baik  dibutuhkan suatu sistem pengukuran kinerja.
Pada  penelitian  ini  merupakan pengembangan  dari  penelitian  yang dilakukan oleh Farikhoh (2019).
Penelitian  ini  menambahkan  variabel transparansi  dan  sistem  akuntansi keuangan  sebagai  variabel  independen, serta  menjadikan  penerapan  sistem pengendalian internal pemerintah sebagai  variabel  moderasi  dikarenakan masih  adanya  ketidakkonsistenan  hasil penelitian terdahulu dan masih
sedikitnya penelitian yang dilakukan.
Sehingga,  hal  ini  menjadi motivasi  penulis  untuk  melakukan penelitian yang bertujuan untuk menguji pengaruh  transparansi,  kompetensi,  dan sistem  akuntansi  keuangan  terhadap akuntabilitas  pengelolaan  keuangan daerah dengan penerapan sistem pengendalian internal pemerintah
sebagai  variabel  moderasi  (studi  kasus Kabupaten Indragiri Hulu).

## METODE PENELITIAN Populasi dan Sampel
Populasi  yang  digunakan  adalah seluruh  pegawai  yang  ada  di  seluruh OPD  di  Kabupaten  Indragiri  Hulu sebanyak 45 OPD. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  teknik purposive sampling yaitu  pengambilan  sampel dengan  menggunakan  kriteria  tertentu. Kriteria  yang  digunakan  adalah  sampel dibatasi hanya OPD yang merencanakan penyusunan  anggaran  dan  menyusun Laporan  Keuangan  yaitu  sebanyak  45 OPD.  Selanjutnya  dari  masing-masing OPD  yang  menjadi  sampel  penelitian diambil 4 orang yang terdiri dari Kepala Dinas,  Kepala  Sub  Bagian  Keuangan, Kepala  Sub  Bagian  Program,  dan  staf keuangan  sehingga  responden  jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 180 orang. Sampel yang diambil dengan 4  orang  sebagai  mewakili  1  OPD  yang terdapat  pada  kabupaten  Indragiri  Hulu dikarenakan 4 orang tersebut diharapkan sudah dapat mewakili untuk mengambil hasil penelitian yang telah dilakukan.

## Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan Daerah (Y)
Akuntabilitas pengelolaan keuangan  daerah  merupakan  proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta  pengawasan  harus  benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat  dan  DPRD  terkait  dengan kegagalan  maupun  keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya. Pada penelitian ini indikator akuntabilitas  pengelolaan  keuangan daerah yang digunakan adalah akuntabilitas perencanaan dan penganggaran, akuntabilitas
pelaksanaan dan penatausahaan, akuntabilitas pelaporan dan pertanggungjawaban,  dan  akuntabilitas pengawasan  keuangan  daerah  yang menggunakan instrumen dengan menggunakan  8  pertanyaan  dan  skala likert yang digunakan adalah skala likert
1 sampai dengan 5 poin.

## Transparansi (X1)
Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan  pengelolaan  keuangan  daerah sehingga  publik  dapat  dengan  mudah mendapatkan  informasi  tentang rencana anggaran  pemerintah  daerah  dalam suatu tahun anggaran tertentu. Transparansi diukur dengan menggunakan indikator informatif, keterbukaan, dan pengungkapan dengan menggunakan instrumen dengan
menggunakan  5  pertanyaan  dengan skala likert yang digunakan adalah skala likert 1 sampai dengan 5 poin.
Kompetensi (X2)
Kompetensi  adalah  kemampuan dan  karakteristik  yang  dimiliki  oleh seseorang, berupa pengetahuan, keterampilan,  dan  sikap  perilaku  yang diperlukan  dalam  pelaksanaan  tugas jabatannya. Kompetendi memiliki indikator yakni Pengetahuan ( Knowledge ),  Keterampilan  ( Skill ),  dan Sikap ( Attitude ) dengan menggunakan 6 pertanyaan  dengan  skala  likert  yang digunakan  adalah  skala  likert  1  sampai dengan 5 poin.
Sistem Akuntansi Keuangan (X3) Menurut  Permendagri  13  Tahun 2006  Sistem  Akuntansi  Keuangan adalah  serangkaian  prosedur  mulai  dari proses  pengumpulan  data,  pencatatan,
pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan  keuangan  dalam  rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD  yang  dapat  dilakukan  secara manual  atau  menggunakan  aplikasi
komputer.  Sistem  akuntansi  keuangan diukur dengan menggunakan instrument yakni  Basis  Akuntansi,  Unsur-Unsur Laporan Realisasi Anggaran, Penyusunan  APBD,  dan  Penyusunan Laporan Keuangan dengan menggunakan  8  pertanyaan  dengan skala likert yang digunakan adalah skala likert 1 sampai dengan 5 poin. Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Z) Menurut  Peraturan  Pemerintah
Nomor  60  Tahun  2008,  Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral  pada  tindakan  dan  kegiatan yang  dilakukan  secara  terus  menerus oleh  pimpinan  dan  seluruh  pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas  tercapainya  tujuan  organisasi melalui  kegiatan  yang  efektif  dan efisien,  keandalan  pelaporan  keuangan, pengamanan  aset  negara,  dan  ketaatan terhadap peraturan perundang- undangan. Sistem pengendalian internal pemerintah  menggunakan  instrumen dengan  indikator  yaitu  Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan  Pengendalian,  Informasi  dan Komunikasi,  dan  Pemantauan  dengan menggunakan  10  pertanyaan  dengan skala  likert  yang  digunakan  adalah skala likert 1 sampai dengan 5 poin.

## Teknik Analisis Data
Metode analisis yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  metode analisis  kuantitatif  yaitu  analisis  yang menggunakan angka-angka dan perhitungan statistik untuk menganalisis  suatu  hipotesis  dan memerlukan  beberapa  alat  analisis. Dengan menggunakan metode kuantitatif, diharapkan akan didapatkan hasil  pengukuran  yang  lebih  akurat tentang  respon  yang  diberikan  oleh responden, sehingga data yang berbentuk  angka  tersebut  dapat  diolah
dengan  menggunakan  metode  statistik.
Alat  analisis  data  dalam  penelitian  ini menggunakan Structural
Equation
Modeling-Partial  Least  Square (SEM- PLS)  dengan  menggunakan software WarpPLS versi 6.0. Analisis data SEM terdiri dari dua tahap atau lebih dikenal dengan two  step  approach sehingga dapat  melakukan  konfirmasi  model pengukuran  sekaligus  mengevaluasi model struktural.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Statistik Deskriptif
Analisis deskriptif variabel
penelitian dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 1 Statistik Deskriptif Variabel Mean Min Max Std. Dev Transparansi 20,4833 14 25 2,33381 Kompetensi 22,6167 14 29 2,60055 Sistem Akuntansi Keuangan 34,5944 28 40 3,07758 Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah 39,3667 31 49 2,94057 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah 35,0667 27 40 3,14918 Sumber : Data Primer Olahan, 2020 Menilai Outer Model atau Measurement Model Outer model ( outer relation atau measurement  model )  mendefinisikan bagaimana setiap blok indikator berhubungan  dengan  variabel  latennya.
Model  pengukuran  atau  outer  model dengan  indikator-indikator  refleksif dievaluasi  dengan convergent dan discriminant  validity dari  indikatornya dan composite  reliability untuk block indicator .  Hasil outer  model dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
Tabel  2  Pengujian  Validitas  dan  Pengujian Reliabilitas  Konstruk (Outer  / Measurement Model)
Konstruk Pengujian Validitas Keterangan Pengujian Reliabilitas Konstruk Keterangan Range AVE Composite Reliability Cronbac h Alpha Transparansi
0,769
– 0,856 0,535 Valid 0,831 0,817 Reliabel Kompetensi 0,727 0,428 Valid 0,847 0,726 Reliabel
– 0,859
Sistem Akuntansi Keuangan 0,698 – 0,851 0,555 Valid 0,838 0,816 Reliabel Penerapan Sistem
Pengendalian Internal Pemerintah 0,654 – 0,893 0,576 Valid 0,802 0,778 Reliabel
Akuntabilitas
Pengelolaan Keuangan Daerah 0,695 – 0,816 0,501 Valid 0,809 0,754 Reliabel Transparansi*
Penerapan Sistem
Pengendalian Internal Pemerintah 0,612 - 0,896 0,531 Valid 0,817 0,785 Reliabel Transparansi 0,769 – 0,856 0,535 Valid 0,831 0,817 Reliabel Sistem Akuntansi Keuangan *Penerapan Sistem Pengendalian
Internal Pemerintah 0,647 – 0,994 0,490 Valid 0,839 0,804 Reliabel

## Sumber : Output warpPLS 6.0
Berdasarkan  hasil  pengukuran tabel  di  atas,  penelitian  ini  telah memiliki nilai loading factor yang lebih besar  dari  batas  kritis  0,70,  sehingga pada  Hasil  pengujian convergent validity telah  dinyatakan  valid.  Hasil pengujian composite  reliability dari setiap  indikator  memiliki  nilai  lebih besar dari 0,7 sehingga semua indikator dalam model yang diestimasi memenuhi syarat discriminant reliability atau telah memenuhi syarat reliabilitas.

## Uji Validitas
Kriteria  validitas  diskriminan telah  terpenuhi  apabila  akar  kuadrat AVE  lebih  besar  dari  pada  koefisien korelasi  antar  konstruk  pada  masing- masing kolom. Kriteria yang digunakan adalah  akar  kuadrat  ( square  roots ) average variance extracted (AVE) yaitu kolom  diagonal  dan  diberi  huruf bold (tebal)  nilainya  harus  lebih  tinggi  dari korelasi antar variabel laten pada kolom yang  sama  (diatas  atau  dibawahnya).
Hasil validitas diskriminan pada penelitian  ini  tersaji  dalam  tabel dibawah ini:
Tabel  3  Validitas  Diskriminan (Correlations Among Latent Variables) APKD TRAN S KOM SAK PSPI PSPI *SAK PSPI *KO M PSPI *TRA NS
APKD (0.725) 0.422 0.149 0.652 0.074 0.249 0.170 0.147 TRANS 0.452 (0.750) 0.602 0.149 0.377 0.247 0.161 0.136 KOM 0.049 0.602 (0.743) 0.287 0.305 0.164 0.035 0.067 SAK 0.552 0.349 0.287 (0.714) 0.553 0.347 0.124 0.125 PSPI 0.114 0.377 0.305 0.553 (0.793) 0.247 0.186 0.134 PSPI *SAK 0.219 0.247 0.164 0.347 0.247 (0.624) 0.488 0.354 PSPI *KOM 0.291 0.061 0.015 0.034 0.186 0.388 (0.352 ) 0.170 PSPI *TRANS 0.177 0.156 0.025 0.222 0.134 0.254 0.170 (0.480 )
Sumber : Output warpPLS 6.0
Matriks  korelasi  pada  tabel tersebut menunjukkan terdapat pengaruh antara  setiap  variabel  di  atas.  Hasil  ini menunjukkan  indikasi  awal  dukungan terhadap  hipotesis  moderasi  karena hubungan moderasi mensyaratkan variabel  pemoderasi  tidak  berkorelasi signifikan  dengan  variabel  independen dan dependen.
Pengujian Variabel Penelitian Prosedur  pengujian  Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sebagai variabel pemoderasi pengaruh  Tranparansi,  Kompetensi  dan
Sistem  Akuntansi  Keuangan  terhadap Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:
Gambar  2  Hasil  Pengujian  Variabel Penelitian
Sumber: Output warpPLS 6.0
Dari  hasil  pengujian  di  atas dapat  disimpulkan  bahwa  transparansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan  keuangan  daerah  dengan nilai  beta  0.22  dengan  signifikansi
P<.01, kompetensi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan nilai beta 0.17 dengan  signifikansi  P=0.0,  dan  sistem akuntansi keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan nilai beta 0,47 dengan signifikansi P<01. Hasil  pengujian  model  moderasi disajikan  untuk  menunjukkan  hasil estimasi full  model dan  kriteria goodness  of  fit .  Ketentuan model  fit indices  and P  value yang  menampilkan 3  indikator fit yaitu average  path coefficien t  (APC), average  R-squared (ARS),  dan average  variance  inflation factor (AVIF)  harus  terpenuhi  yaitu apabila  nilai  P  untuk  APC  dan  ARS lebih  kecil  dari  0,05  atau  berarti signifikan.  Selain  itu,  AVIF  sebagai indikator  multikolinearitas  harus  lebih kecil dari 5. Hasil pengujian goodness of fit dalam  penelitian  ini  tersaji  dalam tabel berikut:
Tabel 4 Pengujian Model Moderasi (Goodness of Fit) No Jalur Full Model Koef P value 1 APC 0.257 <0.001 2 ARS 0.510 <0.001 3 AVIF 1.314 <5 Sumber: Output warpPLS 6.0 Hasil  di  atas  menunjukkan kriteria goodness  of  fit telah  terpenuhi,
yaitu  nilai  APC  dan  ARS  signifikan secara statistik dan AVIF kurang dari 5.
Hasil  diatas  menunjukkan  bahwa persyaratan  untuk  pengujian  model moderasi diterima.
Selanjutnya, pengujian pengaruh moderasi  diketahui  dari  nilai effect  size yang  didapat.  Berikut  disajikan  tabel effect size:
Tabel 5 Hasil Uji Variabel (Effect Size) TRANS KOM SAK PSPI *SAK PSPI *KOM PSPI *TRANS APKD 0.216 0.115 0.454 0.584 0.091 0.311 Sumber: Data primer diolah, 2020
Hasil  pengujian  menunjukkan bahwa effect  size atau  ukuran  efek antara  transparansi  dan  akuntabilitas pengelolaan  keuangan  daerah  sebesar 0.216.  Hasil  pengujian  menunjukkan bahwa koefisien direct effect transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan  keuangan  daerah  pada model  adalah  sebesar  0.221  dengan signifikansi  <0.001  yakni  <  0.05.    Hal ini  menunjukkan  bahwa  (H1)  diterima yaitu  ada  pengaruh  antara  transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil  pengujian  menunjukkan
bahwa effect  size atau  ukuran  efek antara  kompetensi  dan  akuntabilitas pengelolaan  keuangan  daerah  sebesar
0.115.  Hasil  pengujian  menunjukkan bahwa koefisien direct effect kompetensi terhadap akuntabilitas pengelolaan  keuangan  daerah  pada model  adalah  sebesar  0.168  dengan signifikansi 0.024 yakni < 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa (H2) diterima yaitu ada pengaruh antara kompetensi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Hasil  pengujian  menunjukkan bahwa effect  size atau  ukuran  efek antara  sistem  akuntansi  keuangan  dan akuntabilitas  pengelolaan  keuangan daerah  sebesar  0.454.  Hasil  pengujian menunjukkan  bahwa  koefisien direct effect sistem  akuntansi  keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan  daerah  pada  model  adalah sebesar  0.473  dengan  signifikansi <0.001  yakni  <  0.05.  Hal  ini menunjukkan bahwa (H3) diterima yaitu ada  pengaruh  antara  sistem  akuntansi keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil pengujian juga menunjukkan  bahwa effect  size antara transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat setelah  dimoderasi  penerapan  sistem
pengendalian  internal  pemerintah  yakni sebesar  0.311.  Dengan  demikian, penerapan  sistem  pengendalian  internal pemerintah terbukti memperkuat pengaruh  antara  transparansi  dan akuntabilitas  pengelolaan  keuangan daerah.  Efek  moderasi  pada  model adalah sebesar 0.191 dengan signifikansi <0.001 yakni < 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa (H4) diterima yaitu ada  pengaruh  antara  transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan  daerah  jika  dimoderasi  oleh penerapan  sistem  pengendalian  internal pemerintah.
Hasil  pengujian  menunjukkan bahwa  ukuran  efek  antara  kompetensi dan  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan daerah  melalui  penerapan  sistem pengendalian  internal  pemerintah  tidak dapat dibuktikan karena nilai signifikansi  efek  moderasi  pada  model adalah  sebesar  0.082  dengan  tidak signifikan yakni 0.141 yakni > 0.05. Hal ini  menunjukkan  bahwa  (H5)  ditolak yaitu  tidak  ada  pengaruh  antara kompetensi terhadap akuntabilitas
pengelolaan  keuangan  daerah  jika dimoderasi  oleh  penerapan  sistem pengendalian internal pemerintah.
Hasil  uji  menunjukkan  bahwa effect  size antara  sistem  akuntansi keuangan  dan  akuntabilitas  pengelolaan keuangan  daerah  meningkat  setelah dimoderasi  sistem  akuntansi  keuangan yakni  sebesar  0.584.  Dengan  demikian, sistem  akuntansi  keuangan  terbukti memperkuat  pengaruh  antara  sistem akuntansi  keuangan  dan  akuntabilitas pengelolaan  keuangan  daerah.  Efek moderasi  pada  model  adalah  sebesar 0.208  dengan  signifikansi  <0.001  yakni <  0.05.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa (H6) diterima yaitu ada pengaruh antara sistem  akuntansi  keuangan  terhadap akuntabilitas  pengelolaan  keuangan daerah  jika  dimoderasi  oleh  penerapan
sistem pengendalian internal pemerintah. Pengaruh  Transparansi  terhadap Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan Daerah Berdasarkan  hasil  pengujian variabel transparansi terhadap akuntabilitas  pengelolaan  keuangan daerah  menunjukan  bahwa  terdapat pengaruh  positif  dan  signifikan.  Hal  ini menunjukan bahwa transparansi memiliki  kontribusi  yang  positif  dalam mewujudkan  akuntabilitas  pengelolaan keuangan daerah di kabupaten Indragiri Hulu.  Apabila  setiap  OPD  menerapkan transparansi  secara  jelas  dan  sesuai dengan  visi  dan  misi  dikabupaten Indragiri  Hulu,  maka  akan  terwujud akuntabilitas  pengelolaan  keuangan daerah. Akuntabilitas pengelolaan keuangan  daerah  merupakan  suatu istilah yang diterapkan untuk mengukur apakah  dana  publik  telah  digunakan secara  tepat  untuk  tujuan  yaitu  dana publik  tadi  ditetapkan  dan  digunakan secara  lega  yakni  jika  pengelolaan anggaran  semakin  transparan  didalam menjalankan  dan  mendampingi  serta dapat  mencerminkan  keterbukaan  maka akuntabilitas  pengelolaan  keuangan daerah  yang  dihasilkan  akan  semakin baik  pula.Berpengaruhnya  transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di kabupaten Indragiri Hulu membuktikan bahwa OPD didaerah  tersebut  telah  menerapkan transaparansi  sehingga  terwujudnya akuntabilitas  pengelolaan  keuangan daerah.
Hasil  penelitian  ini  mendukung hasil  penelitian  mengenai  akuntabilitas pengelolaan  keuangan  daerah  oleh Hendratmi, et.al (2017); Rosyidi (2018); Anggraini, et.al (2016) yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh terhadap akuntabilitas
Pengelolaan Keuangan Daerah dikarenakan  Sehingga  semakin  baiknya transparansi maka akan semakin meujudkan  akuntabilitas  pengelolaan keuangan daerah yang baik pula. Pengaruh Kompetensi terhadap Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan Daerah Berdasarkan  hasil  pengujian variabel kompetensi terhadap akuntabilitas  pengelolaan  keuangan daerah  menunjukan  bahwa  terdapat pengaruh  positif  dan  signifikan.  Hal  ini menunjukan bahwa kompetensi memiliki  kontribusi  yang  positif  dalam mewujudkan  akuntabilitas  pengelolaan keuangan daerah di kabupaten Indragiri Hulu. Akuntabilitas pengelolaan keuangan  daerah  merupakan  hal  yang penting  untuk  dimiliki  oleh  entitas  baik entitas  bisnis  maupun  pemerintah  yang merupakan sebuah wadah yang bertugas untuk  melayani  masyarakat.  Sehingga diperlukan  kompetensi  yang  baik  agar dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan  keuangan  daerah  dengan cara  melakukan  pengujian  keahlian  dan adanya  pelatihan  yang  sering  dilakukan oleh pegawai guna untuk meningkatkan mutu dan kompetensinya. Berpengaruhnya  kompetensi  terhadap akuntabilitas  pengelolaan  keuangan daerah  di  kabupaten  Indragiri  Hulu membuktikan  bahwa  pegawai  yang terdapat  pada  OPD  didaerah  tersebut telah  memiliki  kompetensi  yang  baik didalam  mewujudkannya  akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Hasil  penelitian  ini  mendukung hasil  penelitian  mengenai  akuntabilitas pengelolaan  keuangan  daerah  oleh Hendratmi, et.al (2017); Rosyidi (2018); Anggraini, et.al (2016), Terkait pengaruh kompetensi terhadap akuntabilitas  pengelolaan  keuangan daerah,  yang  menyatakan  bahwa kompetensi berpengaruh terhadap
Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan Daerah. Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan  terhadap  Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan  hasil  pengujian variabel  sistem  akuntansi  keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan  daerah  menunjukan  bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  sistem akuntansi keuangan memiliki kontribusi yang positif dalam mewujudkan akuntabilitas  pengelolaan  keuangan daerah  di  kabupaten  Indragiri  Hulu.
Hasil  tersebut  sesuai  dengan  hipotesis ketiga  yang  menduga  adanya  pengaruh positif  sistem  akuntansi  keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan  daerah  sehingga  hipotesis ketiga dinyatakan diterima. Berpengaruhnya sistem akuntansi keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di kabupaten  Indragiri  Hulu  membuktikan bahwa  sistem  akuntansi  keuangan  pada OPD didaerah tersebut telah dijalan kan secara efektif dan efisien sehingga dapat terwujudnya  akuntabilitas  pengelolaan keuangan daerah didaerah tersebut.
Hasil  penelitian  ini  mendukung hasil  penelitian  Asfiryati,  et.al  (2017), Rasuli,  et.al  (2015)  dan  Kurnia  (2014)
yang menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan berpengaruh terhadap  pengelolaan  keuangan  daerah.
Semakin  baiknya  sistem  akuntansi keuangan  yang  dilakukan  daerah  maka akan  semakin  baik  pula  akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian  Internal  Pemerintah memoderasi  Transparansi  terhadap Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan Daerah Berdasarkan  hasil  pengujian menunjukan bahwa pengaruh transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan  keuangan  daerah  menjadi lebih  kuat  jika  dimoderasi  oleh penerapan  sistem  pengendalian  internal pemerintah  pada  kabupaten  Indragiri Hulu. Dapat diartikan bahwa penerapan sistem pengendalian internal pemerintah pada OPD mampu memperkuat hubungan transparansi terhadap akuntabilitas  pengelolaan  keuangan daerah  yang  dimilikinya.  Berdasarkan hasil  tersebut,  hipotesis  keempat  yang menduga  bahwa  penerapan  sistem pengendalian internal pemerintah memoderasi pengaruh transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan  daerah  diterima.  Penerapan sistem pengendalian internal pemerintah untuk  mengarahkan  dan  mengawasi sumber daya pemerintah dalam mencpai tujuan  serta  berperan  penting  didalam pencegahan dan pendeteksian
penggelapan.  Maka  dari  itu,  dengan adanya  penerapan  sistem  pengendalian internal  pemerintah  diterapkan  dengan efektif,  maka  pemerintah  mampu membuat  transparansi  yang  lebih  baik untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan  keuangan  daerah,  dengan adanya opini dari BPK terhadap laporan keuangan  pemerintah  maka  akan menciptakan transparansi yang baik dan didukung  dengan  adanya  penerapan sistem pengendalian internal pemerintah yang  baik  pula  maka  akan  memperkuat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Hasil  penelitian  ini  mendukung hasil  penelitian  yang  menyatakan transparansi berpengaruh terhadap akuntabilitas  pengelolaan  keuangan daerah  dengan  didukung  faktor  lain seperti  penerapan  sistem  pengendalian internal yang didukung oleh Widyatama,  et.al  (2017),  Martini,  et.al (2019).
Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian  Internal  Pemerintah memoderasi  Kompetensi  terhadap Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan Daerah Berdasarkan  hasil  pengujian menunjukan bahwa pengaruh kompetensi terhadap akuntabilitas pengelolaan  keuangan  daerah  tidak dapat  dibuktikan  jika  dimoderasi  oleh penerapan  sistem  pengendalian  internal pemerintah  pada  kabupaten  Indragiri Hulu. Dapat diartikan bahwa penerapan sistem pengendalian internal pemerintah pada  OPD  tidak  mampu  memperkuat hubungan transparansi terhadap akuntabilitas  pengelolaan  keuangan daerah  yang  dimilikinya.  Kompetensi yang dimiliki menjadi syarat utama agar akuntabilitas  pengelolaan  keuangan daerah bisa berjalan dengan maksimal.
Namun  tidak  hanya  itu  semakin tinggi  tingkat  kompetensi  yang  dimiliki maka  penerapan  sistem  pengendalian internal  pemerintah  yang  digunakan tidak mempengaruhi keberhasilan akuntabilitas  pengelolaan  keuangan daerah. Kompetensi mejadi suatu faktor yang  penting  dikarenakan  merupakan faktor  internal  dari  dalam  diri  masing masing  indvidu.  Berdasarkan  hasil pengujian yang telah dilakukan didapati bahwa individu yang memiliki kompetensi  pada  kabupaten  Indragiri Hulu  cenderung  akan  mewujudkan akuntabilitas  pengelolaan  keuangan daerah  dikarenakan  semakin  tinggi kompetensi yang mereka miliki semakin tinggi  pula  komitmen  yang  mereka miliki sehingga tanpa adanya penerapan sistem pengendalian internal pemerintah individu tersebut tetap mampu mewujudkan  akuntabilitas  pengelolaan keuangan daerah di kabupaten Indragiri
Hulu.  Berdasarkan  hasil  tersebut, hipotesis  kelima  yang  menduga  bahwa penerapan  sistem  pengendalian  internal pemerintah memoderasi pengaruh
transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah ditolak. Hasil  dari  penelitian  ini  selaras dengan  yang  dilakukan  Budiati,  et.al (2019)  dan  berdasarkan  dengan  uraian tersebut individu yang memiliki kompetensi  cenderung  tidak  menerima penerapan  sistem  pengendalian  internal pemerintah  dikarenakan  salah  satunya menurut  individu  tersebut  mereka mampu  dan  yakin  dengan  kemampuan mereka untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang baik dengan  ada  atau  pun  tidak  nya penerapan  sistem  pengendalian  internal pemerintah  yang  mungkin  kurang efektif  sehingga  individu  tersebut  lebih mempercayai kompetensi yang dimilikinya. Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian  Internal  Pemerintah memoderasi Sistem Akuntansi Keuangan  terhadap  Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan  hasil  pengujian menunjukan  bahwa  pengaruh  sistem akuntansi keuangan terhadap akuntabilitas  pengelolaan  keuangan daerah  menjadi  lebih  kuat  jika dimoderasi  oleh  penerapan  sistem pengendalian  internal  pemerintah  pada kabupaten Indragiri Hulu. Dapat diartikan  bahwa  penerapan  sistem pengendalian  internal  pemerintah  pada OPD  mampu  memperkuat  hubungan sistem  akuntansi  keuangan  terhadap akuntabilitas  pengelolaan  keuangan daerah  yang  dimilikinya.  Laporan keuangan  harus  memiliki  kriteria akuntabilitas  pengelolaan  keuangan daerah yakni perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban serta  pengawasan  yang  benar  dengan didukung  sistem  akuntansi  keuangan yang  baik  dapat  dilaporkan  dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat serta instansi – instansi yang
berkaitan,  dengan  adanya  penerapan sistem pengendalian internal pemerintah yang  baik  maka  akan  memperkuat hubungan  sistem  akuntansi  keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan  daerah.  Berdasarkan  hasil tersebut, hipotesis keenam yang menduga  bahwa  penerapan  sistem pengendalian internal pemerintah memoderasi  pengaruh  sistem  akuntansi keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah diterima. Hasil  penelitian  ini  mendukung hasil  penelitian  Asfiryati,  et.al  (2017), Rasuli,  et.al  (2015)  dan  Kurnia  (2014) menyatakan  bahwa  sistem  akuntansi keuangan  daerah  berpengaruh  terhadap akuntabilitas  pengelolaan  keuangan daerah  dengan  didukung  faktor  lain seperti  penerapan  sistem  pengendalian internal pemerintah.

## PENUTUP
Kesimpulan Dalam  hasil  pengujian hipotesis menemukan bahwa transparansi,  kompetensi,  dan  sistem akuntansi keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan  daerah.  Selanjutnya,  sistem pengendalian  internal  pemerintah  dapat memoderasi  pengaruh  transparansi  dan sistem  akuntansi  keuangan  terhadap akuntabilitas  pengelolaan  keuangan daerah.  Sistem  pengendalian  internal pemerintah  tidak  dapat  memoderasi pengaruh kompetensi terhadap akuntabilitas  pengelolaan  keuangan daerah. Saran Beberapa  saran  yang  diajukan antara lain: 1. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan  responden  yang  lebih bervariatif  dan  memperluas  cakupan sampel yang digunakan. 2. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan menggunakan variabel lain yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Misalnya dengan menambah penelitian value  for  money ,  realisasi anggaran, pemanfaatan teknologi dan lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Atmadja,  A.  T.,  &  Saputra,  K.  A.  K.
(2018). Determinant factors influencing the accountability of village financial management. Academy of Strategic Management Journal , 17 (1), 1-9.
Asfiryati, D., Savitri, E., & Al Azhar, A.
(2017). Pengaruh Penerapan Sistem  Akuntansi  Keuangan Daerah  dan  Penyajian  Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai  Variabel  Intervening (Studi Pada SKPD Kota Dumai) (Doctoral dissertation, Riau University).
Angraini,  D.  Y.,  Agusti,  R.,  & Anggraini,  L.  (2016). Pengaruh Penerapan  Sistem  Keuangan
Daerah,  Transparansi,  Aktivitas Pengendalian  dan  Penyajian Laporan  Keuangan  terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan  Daerah  (Studi  pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir) (Doctoral dissertation, Riau University). Budiati,  Y.,  Sugiyanto,  E.  K.,  &  Niati, A.  (2019).  Pengaruh  Gcg Terhadap  Kinerja  Pengelolaan Dana  Desa  Dengan  Moderasi Sistem Pengendalian Internal. Ekuitas (Jurnal
Ekonomi  dan  Keuangan) , 3 (4), 425-444. Farikhoh, I. (2019). PERAN Pemanfaatan Sistem Pengendalian  Intern  Sebagai Variabel Moderating Dari Pengaruh  Penerapan  Standar Akuntansi  Pemerintahan  (Sap), Kompetensi Aparatur Pemerintah  Daerah  Dan  Good Governance  Terhadap  Kualitas Informasi Keuangan (Studi Pada SKPD-SKPD  di  Pemerintah Kota Tegal) (Doctoral dissertation, UNNES). Fhadillah, S. N., & Yudianto, I. (2018).
The  Influence  of  Application Government  Internal  Control System,  Asset  Management  and Human Resources Competencies to Financial Accountability. Journal of Accounting Auditing and Business , 1 (1), 58-68.
Hendratmi,  H.,  Mulyadi,  J.  M.  V.,  & Widiastuti,  T.  (2017).  Pengaruh Transparansi  Dan  Komitmen Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran. JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi) , 3 (2), 76-93. Kurnia,  I.  (2014).  Pengaruh  Sistem Akuntansi  Keuangan  Daerah Dan Kualitas Aparatur Pemerintah Terhadap Akuntabilitas  Keuangan  (Studi Pada Kantor Inspektorat Kabupaten/Kota  Di  Propinsi Sumatera Barat). Jurnal akuntansi , 2 (1).
Martini,  R.,  Lianto,  N.,  Hartati,  S., Zulkifli,  Z.,  &  Widyastuti,  E. (2019).  Sistem  Pengendalian Intern Pemerintah atas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Kecamatan Sembawa. Jurnal Akademi Akuntansi (JAA) , 2 (1).
Purba,  R.  B.,  &  Amrul,  A.  M.  (2018).
Penerapan  Sistem  Akuntansi Keuangan  Daerah  Transparansi Publik dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas  Keuangan  pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten  Tanah  Datar. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis , 18 (2), 140-152. Rosyidi, M., Azlina, N., & Putra, A. A. (2018).  Pengaruh  Transparansi, Kompetensi Dan Sistem Pengendalian  Internal  Terhadap Akuntabilitas  Pemerintah  Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana  Desa. JOM  FEB , 1 (1),  1- 14.
Rasuli,  M.,  Kurnia,  P.,  &  Lily,  L.
(2015). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan dan Aksesibilitas  Laporan  Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan  Keuangan  Daerah (Studi  Empiris  pada  Satuan Kerja  Perangkat  Daerah  Kota
Payakumbuh) (Doctoral dissertation, Riau University). Suharti,  &  Tannia,  Y.  (2020).  Analisis Pengaruh  Debt  to  Equity  Ratio,
Debt  to  Asset  Ratio,  Price Earning Ratio dan Price to Book Value  Terhadap  Harga  Saham Pada Perusahaan Sektor Pertanian. INVEST : Jurnal Inovasi Bisnis Dan Akuntansi , 1 (1), 13-26. Sweetenia,  A.  M.,  Caesari,  E.  P.  A., Aprillia, A. F., & Purwantini, A. H. (2019). Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Dan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa. Jurnal  Analisis  Bisnis Ekonomi , 17 (1), 44-56.
Superdi,  S.,  Rasuli,  M.,  &  Silfi,  A.
(2017). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Dan Sistem Akuntansi  Keuangan  Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan  Keuangan  Daerah (Studi  Empiris  Pada  Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten  Sijunjung) (Doctoral dissertation, Riau University). Widyatama, A., Novita, L., & Diarespati,  D.  (2017).  Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian  Internal  Terhadap Akuntabilitas  Pemerintah  Desa dalam  Mengelola  Alokasi  Dana
Desa  (ADD). Berkala  Akuntansi dan Keuangan Indonesia , 2 (2).