FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik https://journal.uwgm.ac.id/index.php/fisipublik P-ISSN: 2528-2689; E-ISSN: 2540-9751 November 2023, Vol. 8 No. 2

## M E M B A N G U N   M A S Y A R A K A T   P A R T I S I P A T I F   D E N G A N A P L I K A S I   P I N T A R   D I   E R A   K E B I J A K A N   P U B L I K
Ridwan Kurnia Rahim 1 , Dana Mulanda 2 , Kennywan Leo Arischa 3 , Aldri Frinaldi 4 , Syamsir 5 , Nora Eka Putri 6
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang E-mail: kurniarahim84@gmail.com

## Abstract
The development of information and communication technology has had a significant  impact on the transformation  of  modern  society,  especially  in  the  context  of  public  policy.  This  research  aims  to explore  and  analyze  how  the  implementation  of  smart  applications  can  be  a  catalyst  in  building  a participatory society in the era of public policy. This study focuses on the role of smart applications as a tool to increase citizen involvement in public decision-making processes. Through literature analysis and  empirical  studies,  this  research  tries  to  identify  key  factors  that  support  the  successful implementation  of  smart  applications  in  increasing  community  participation.  The  research  results show  that  smart  applications  can  facilitate  faster  access  to  information,  enable  two-way communication  between  government  and  society,  and  provide  a  platform  for  active  collaboration. People  who  are  involved  in  using  smart  applications  tend  to  have  a  better  understanding  of  public policy and feel more involved in the decision-making process. However, the research also highlights several  challenges  that  need  to  be  addressed,  such  as  uneven  technology  accessibility,  privacy concerns, and differences in digital literacy levels among members of society. Therefore, there needs to  be  continued  efforts  from  the  government,  private  sector  and  society  to  ensure  that  the implementation  of  smart  applications  runs  inclusively  and  evenly.  This  research  concludes  that building a participatory society with smart applications in the era of public policy is a positive step in increasing  policy  effectiveness  and  strengthening  relations  between  government  and  society. Although  challenges  exist,  the  positive  potential  of  integrating  technology  in  participatory  processes points  to  a  promising  direction  for  realizing  a  society  that  is  more  democratic  and  responsive  to collective needs.
Keywords : Participatory Society, Smart Applications, Public Policy.

## Abstrak
Perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  telah  membawa  dampak  signifikan  dalam transformasi masyarakat modern, terutama dalam konteks kebijakan publik. Penelitian ini bertujuan untuk  mengeksplorasi  dan  menganalisis  bagaimana  implementasi  aplikasi  pintar  dapat  menjadi katalisator  dalam  membangun  masyarakat  partisipatif  di  era  kebijakan  publik.  Studi  ini  fokus  pada peran  aplikasi  pintar  sebagai  alat  untuk  meningkatkan  keterlibatan  masyarakat  dalam  proses pengambilan  keputusan  publik.  Melalui  analisis  literatur  dan  studi  empiris,  penelitian  ini  mencoba mengidentifikasi  faktor-faktor  kunci  yang  mendukung  keberhasilan  implementasi  aplikasi  pintar dalam  meningkatkan  partisipasi  masyarakat.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  aplikasi  pintar dapat  memfasilitasi  akses  informasi  yang  lebih  cepat,  memungkinkan  komunikasi  dua  arah  antara pemerintah  dan  masyarakat,  serta  memberikan  platform  untuk  kolaborasi  aktif.  Masyarakat  yang terlibat  dalam  penggunaan  aplikasi  pintar  cenderung  memiliki  pemahaman  yang  lebih  baik  tentang kebijakan  publik  dan  merasa  lebih  terlibat  dalam  proses  pembuatan  keputusan.  Namun,  penelitian juga  menyoroti  beberapa  tantangan  yang  perlu  diatasi,  seperti  aksesibilitas  teknologi  yang  tidak

## Template / Pedoman Penulisan Artikel pada
merata,  kekhawatiran  privasi,  dan  perbedaan  tingkat  literasi  digital  di  antara  anggota  masyarakat. Oleh  karena  itu,  perlu  adanya  upaya  yang  berkelanjutan  dari  pemerintah,  sektor  swasta,  dan masyarakat  untuk  memastikan  bahwa  implementasi  aplikasi  pintar  berjalan  secara  inklusif  dan merata.  Penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  membangun  masyarakat  partisipatif  dengan  aplikasi pintar di era kebijakan publik merupakan langkah positif dalam meningkatkan efektivitas  kebijakan dan  memperkuat  hubungan  antara  pemerintah  dan  masyarakat.  Meskipun  tantangan  ada,  potensi positif dari integrasi teknologi dalam proses  partisipatif menunjukkan arah  yang menjanjikan  untuk mewujudkan masyarakat yang lebih demokratis dan responsif terhadap kebutuhan kolektif.
Kata Kunci : Masyarakat Partisipatif, Aplikasi Pintar, Kebijakan Publik
DOI :  - Received : Accepted : Published : Copyright Notice : Authors  retain  copyright  and  grant  the  journal  right  of  first  publication with the work  simultaneously  licensed  under  a Creative  Commons  Attribution  4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.

## 1. LATAR BELAKANG
Di era digital saat ini, aplikasi pintar atau yang sering disebut dengan aplikasi mobile telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Aplikasi tersebut tidak hanya mengubah cara kita berkomunikasi dan berinteraksi, tetapi juga telah membuka peluang baru dalam partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik. Dalam konteks ini, membangun masyarakat  partisipatif  dengan  menggunakan  aplikasi  pintar  memiliki  potensi  besar  untuk meningkatkan  keterlibatan  masyarakat  dalam  pembuatan  kebijakan,  serta  memperkuat hubungan antara pemerintah dan warganya.
Salah  satu  aspek  penting  dari  membangun  masyarakat  partisipatif  melalui  aplikasi pintar  adalah  memfasilitasi  akses  informasi  dan  partisipasi  aktif  dalam  proses  pengambilan keputusan.  Dengan  adanya  aplikasi  pintar,  masyarakat  dapat  dengan  mudah  mengakses informasi terkait kebijakan publik, memberikan masukan, serta berpartisipasi dalam berbagai inisiatif  yang  dijalankan  oleh  pemerintah.  Sebagai  contoh,  sebuah  aplikasi  dapat memungkinkan  warga  untuk  memberikan  masukan  terkait  rencana  pembangunan  di lingkungan  mereka,  atau  memberikan  tanggapan  terhadap  kebijakan  tertentu  yang  sedang dibahas oleh pemerintah.
Selain  itu,  aplikasi  pintar  juga  dapat  memungkinkan  adanya  kolaborasi  antara pemerintah  dan  masyarakat  dalam  memecahkan  berbagai  masalah  di  tingkat  lokal  maupun nasional.  Misalnya,  aplikasi  dapat  digunakan  untuk  mengorganisir  kegiatan  sukarela, melaporkan masalah lingkungan, atau bahkan memberikan akses langsung ke layanan publik seperti pelayanan kesehatan dan pendidikan.
Meskipun  demikian,  terdapat  beberapa  tantangan  yang  perlu  diatasi  dalam membangun  masyarakat  partisipatif  dengan  menggunakan  aplikasi  pintar.  Salah  satunya adalah  masalah  aksesibilitas  dan  inklusivitas.  Tidak  semua  lapisan  masyarakat  memiliki akses yang sama terhadap teknologi, sehingga perlu adanya upaya untuk memastikan bahwa semua warga dapat memanfaatkan aplikasi tersebut tanpa terkecuali.
Hampir  setiap  industri  di  era  digital  modern  pasti  memiliki  teknologi  digitalisasi, termasuk  sistem  pemerintahan.  Istilah  “digitalisasi”  terkait  erat  dengan  wacana  industri. Berbeda  Jenis  digitalisasi  ini  sangat  menyederhanakan  semua  tugas.  (Araujo,  Sunarsi, Paramarta,  &  Priadana,  S.,  2021)  Sederhananya,  digitalisasi  adalah  proses  menjadikan teknologi semakin mirip dengan teknologi digital. Tentu saja, tujuan digitalisasi adalah untuk meningkatkan  efektivitas  dan  efisiensi  setiap  aspek  kinerja  industri  organisasi,  sehingga memungkinkan  pemrosesan  yang  paling  efisien  dari  semua  sumber  daya  yang  tersedia. (Verihubs,  2022)  Sukmana  dalam  Erwin  mengartikan  digitalisasi  sebagai  konversi  media
tertulis, audio, atau video ke dalam format digital. Sebaliknya, istilah “teknologi” berasal dari kata  Yunani  “technologia,”  yang  mengacu  pada  segala  sesuatu  yang  direncanakan  atau dirancang untuk membantu tindakan yang mengurangi ketidakpastian dengan mencapai hasil yang  diinginkan  melalui  hubungan  sebab  akibat.  Akal,  pemikiran,  dan  kecerdasan  manusia terwakili  dalam  kemajuan  ilmu  pengetahuan,  yang  meningkatkan  seluruh  aspek  kehidupan manusia, dan begitulah teknologi digital berkembang. Informasi dapat disebarluaskan dengan lebih  mudah  berkat  digitalisasi,  sehingga  memudahkan  masyarakat  memperoleh  informasi yang dibutuhkannya. (Pada tahun 2023, Wiranti dan Frinaldi).
Teknologi mempunyai pengaruh terhadap berbagai pekerjaan, dan beberapa pekerjaan akan menjadi ketinggalan jaman. Menurut Astomo (2019), sembilan pekerjaan diperkirakan akan  hilang  dalam  waktu  dekat:  telemarketer,  akuntan,  pialang  saham,  pengemudi,  petani, penerbit/percetakan,  kasir,  pegawai  bank,  dan  telemarketer.  Kemajuan  Teknologi  juga berdampak  langsung  pada  tugas  administrasi  perkantoran  di  gedung-gedung  pemerintah. Karena teknologi selalu berkembang dan terkadang bahkan revolusioner, kantor harus terus- menerus  menggunakan  dan  beradaptasi  dengannya.  Paradigma  partisipasi  masyarakat mengalami pergeseran, dengan menekankan pada pengelolaan yang berfokus pada pelanggan (pemerintahan  yang  dimotivasi  oleh  tuntutan  rakyatnya),  yang  sejalan  dengan  kemajuan penyelenggaraan  negara  dalam  mencapai  partisipasi  yang  unggul  dan  berkualitas.  Tindakan memberikan  kenyamanan  dan  bantuan  kepada  masyarakat  dalam  upaya  memenuhi tuntutannya akan efektivitas biaya, efisiensi, dan efektivitas (Suwondo, 2018)
Karena adanya kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang cepat, efisien, dan efektif, maka  keterlibatan  masyarakat  harus  mampu  memberikan  pelayanan  yang  prima.  Menurut Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan, seorang birokrat harus mempunyai jiwa melayani dengan cara kerja yang lebih luwes dan berorientasi dialogis serta  cara  kerja  yang  lebih  pragmatis  dan  praktis.  Masyarakat  berpendapat  bahwa  “Untuk memberikan  dukungan  informasi  bagi  penyelenggaraan  pelayanan  publik  perlu diselenggarakan  Sistem  Informasi  yang  bersifat  nasional”  (RI,  2009,  p.  2).  Penyelenggara pelayanan  publik  diwajibkan  oleh  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009  Pasal  23  Ayat  4 untuk  mengelola  sistem  informasi  yang  mencakup  komponen  elektronik  dan  non-elektronik dan  paling  sedikit  terdiri  dari  pengelolaan  pengaduan,  tinjauan  kinerja,  standar  pelayanan, pengumuman,  pelaksana.  profil,  dan  profil  penyelenggara.  membahas  keterlibatan  publik dalam kebijakan secara rinci, khususnya ketika membicarakan faktor-faktor yang memotivasi partisipasi.

## Membangun Masyarakat Partisipatif dengan Aplikasi Pintar di Era Kebijakan Publik
Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan aktif dan kontribusi warga dalam berbagai aspek  kehidupan  sosial,  politik,  atau  ekonomi  di  suatu  komunitas.  Partisipasi  masyarakat mencakup  berbagai  tindakan,  mulai  dari  memberikan  pendapat  dalam  proses  pengambilan keputusan  hingga  berkontribusi  dalam  proyek-proyek  lokal.  Partisipasi  masyarakat  dapat terjadi  dalam  berbagai  bentuk,  termasuk  partisipasi  dalam  pertemuan  komunitas,  aksi sukarela,  memberikan  masukan  pada  kebijakan  publik,  dan  pemanfaatan  teknologi  untuk terlibat dalam proses pembuatan keputusan.
Faktor-faktor yang memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat meliputi aksesibilitas informasi,  keterlibatan  pemerintah  dalam  memfasilitasi  partisipasi,  tingkat  literasi masyarakat,  dan  rasa  keterlibatan  dalam  proses  pengambilan  keputusan.  Partisipasi masyarakat  dianggap  penting  dalam  konteks  demokrasi,  karena  melibatkan  warga  dalam proses  pembuatan  keputusan  dapat  menciptakan  kebijakan  yang  lebih  representatif  dan mendukung kebutuhan kolektif.
Dalam  konteks  penggunaan  aplikasi  pintar  di  era  kebijakan  publik,  partisipasi masyarakat  dapat  ditingkatkan  melalui  platform  digital  yang  memungkinkan  warga  untuk berpartisipasi secara lebih efisien dan inklusif. Aplikasi pintar dapat menyediakan ruang bagi masyarakat  untuk  menyampaikan  ide,  memberikan  umpan  balik,  dan  berkolaborasi  dalam merumuskan  kebijakan.  Oleh  karena  itu,  penelitian  tentang  partisipasi  masyarakat  dalam konteks  teknologi  informasi  menjadi  semakin  relevan  dalam  menghadapi  dinamika masyarakat modern.
Aplikasi  pintar,  atau  sering  disebut  juga  dengan  aplikasi  cerdas  atau  smart  apps, merujuk  pada  perangkat  lunak  yang  dirancang  untuk  berjalan  pada  perangkat  pintar  seperti smartphone,  tablet,  atau  perangkat  pintar  lainnya.  Aplikasi  pintar  memiliki  tujuan  untuk memberikan fungsionalitas tambahan, meningkatkan efisiensi, dan menyediakan pengalaman pengguna yang lebih baik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan konektivitas internet.
Konektivitas  aplikasi  pintar  sering  kali  terhubung  ke  internet  untuk  mengakses  data secara  real-time,  berkolaborasi  dengan  pengguna  lainnya,  atau  menyediakan  pembaruan informasi dan memberikan pengguna kemampuan untuk berinteraksi dengan kontennya, baik melalui antarmuka grafis, suara, atau sensor-sensor pada perangkat pintar. Beberapa aplikasi pintar dapat memberikan fungsi pemantauan dan kendali, seperti aplikasi rumah pintar yang memungkinkan pengguna untuk mengontrol perangkat elektronik di rumah mereka. Integrasi Sensor dapat memanfaatkan sensor-sensor perangkat pintar, seperti GPS, accelerometer, dan sensor lainnya, untuk menyediakan layanan yang lebih kontekstual. Kecerdasan Buatan (AI)
dan Pembelajaran Mesin menggunakan teknologi kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin untuk memberikan pengalaman yang personal dan adaptif.
E-commerce  dan  Layanan  Finansial  sering  digunakan  dalam  e-commerce  untuk berbelanja  online  dan  dalam  layanan  finansial  untuk  melakukan  transaksi  perbankan  atau pembayaran  digital.  Ada  kaitannya  dengan  kesehatan  dan  kebugaran  dapat  membantu pengguna  dalam  memantau  kesehatan  dan  kebugaran  mereka  melalui  pengukuran  aktivitas fisik, tidur, dan aspek kesehatan lainnya. Serta Pendidikan dan Pembelajaran yang dirancang untuk  menyediakan  platform  pembelajaran  online,  kursus,  dan  sumber  daya  Pendidikan dengan  menyediakan  layanan  navigasi,  transportasi  umum,  dan  informasi  lalu  lintas  untuk membantu pengguna dalam perjalanan mereka.
Aplikasi  pintar  memainkan  peran  penting  dalam  meningkatkan  kenyamanan, produktivitas,  dan  keterlibatan  pengguna  dalam  berbagai  aspek  kehidupan  sehari-hari. Perkembangan  teknologi  terus  memperluas  kemungkinan  dan  fungsionalitas  aplikasi  pintar, membawa dampak signifikan dalam transformasi digital masyarakat modern.
Pentingnya  kebijakan  publik  menciptakan  dampak  yang  positif  bagi  masyarakat  dan memerlukan  kerjasama  antara  pemerintah,  sektor  swasta,  dan masyarakat  umum. Kebijakan publik  merujuk  pada  serangkaian  tindakan  dan  keputusan  yang  diambil  oleh  pemerintah untuk  mencapai  tujuan  tertentu  dalam  rangka  memenuhi  kebutuhan  masyarakat.  Kebijakan publik  mencakup  berbagai  bidang,  termasuk  pendidikan,  kesehatan,  ekonomi,  lingkungan, keamanan,  dan  sebagainya.  Proses  perumusan  kebijakan  melibatkan  identifikasi  masalah, pengumpulan  dan  analisis  data,  pembuatan  kebijakan,  implementasi,  dan  evaluasi  dampak kebijakan tersebut. Berikut adalah beberapa elemen kunci terkait kebijakan publik:
1. Perumusan  Kebijakan.  Tahap  awal  dalam  siklus  kebijakan  di  mana  pemerintah mengidentifikasi  permasalahan  yang  perlu  diatasi  dan  merancang  strategi  untuk mengatasinya.
2. Implementasi,  Melibatkan  eksekusi  kebijakan  yang  telah  dirumuskan,  melibatkan berbagai badan pemerintah, lembaga, dan pihak terkait.
3. Evaluasi.  Penilaian  dampak  kebijakan  setelah  diimplementasikan  untuk  menentukan sejauh mana kebijakan tersebut berhasil mencapai tujuannya.
4. Partisipasi Masyarakat. Keterlibatan warga dalam proses perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Partisipasi masyarakat dapat meningkatkan akuntabilitas dan kualitas kebijakan.
5. Aspek Hukum. Kebijakan publik harus sesuai dengan hukum dan regulasi yang berlaku.

## Membangun Masyarakat Partisipatif dengan Aplikasi Pintar di Era Kebijakan Publik
6. Siklus  Kebijakan.  Proses  perumusan,  implementasi,  dan  evaluasi  kebijakan  dianggap sebagai siklus yang berulang, di mana pembelajaran dari evaluasi dapat digunakan untuk meningkatkan kebijakan di masa depan.
7. Keseimbangan  Kepentingan.  Kebijakan  publik  sering  kali  harus  mencari  keseimbangan antara berbagai kepentingan dan nilai-nilai masyarakat.
8. Transparansi.  Informasi  mengenai  kebijakan  publik  harus  transparan  dan  dapat  diakses oleh masyarakat, sehingga dapat mendukung partisipasi dan akuntabilitas.
Teknologi  mungkin  memainkan  pengaruh  yang  signifikan  dalam  meningkatkan standar layanan. Digitalisasi misalnya, dapat memudahkan konsumen memperoleh informasi atau  layanan  dengan  cepat  sehingga  menghasilkan  layanan  yang  lebih  berkualitas. Pemerintah dapat memanfaatkan kemampuan digital untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan memperluas partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan penyelenggaraan  negara  sebagai  dampak  dari  tren  digitalisasi.  Tujuan  dari  penelitian  ini adalah untuk mengevaluasi seberapa baik digitalisasi memfasilitasi keterlibatan publik dalam pengambilan  keputusan  di  bidang  kenegaraan.  Belum  lagi  menyadari  tantangan  dalam memasukkan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan penyelenggaraan negara di era digital.

## 2. METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metodologi  kualitatif,  berdasarkan  analisis  dan  sintesis informatika  dari  berbagai  sumber  literatur  yang  membahas  permasalahan  penelitian (Sugiyono,  2017).  Peneliti  dapat  mengidentifikasi  solusi  terhadap  masalah  yang  ada  dan menjawab  pertanyaan  mereka  secara  tepat  dengan  menggunakan  SLR  (System  Literature Review), yang merupakan metodologi penelitian. mencakup penilaian dan interpretasi semua temuan  studi  terkait  dengan  situasi  problematis.  Ada  tiga  tahap  perencanaan  SLR,  dimulai dengan menentukan kebutuhan penelitian literatur, yaitu tindakan mencari bahan-bahan sastra dengan menggunakan media pencarian. Dan terakhir, menulis laporan dan menciptakan karya sastra  yang  terorganisir  dengan  baik.  Setelah  membaca  beberapa  literatur,  data  dipilah  dan diperiksa.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana Membangun Masyarakat Partisipatif dengan Aplikasi Pintar di Era Kebijakan Publik . Data sekunder untuk penelitian ini diperoleh dari buku, berita, makalah jurnal, dan materi terkait. Moleong (2017)

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Membangun masyarakat partisipatif telah menjadi tujuan utama dalam era kebijakan publik.  Dengan  kemajuan  teknologi,  aplikasi  pintar  telah  menjadi  alat  yang  efektif  dalam memfasilitasi  keterlibatan  masyarakat  dalam  proses  kebijakan  publik.alam  artikel  ini,  kita akan  membahas  hasil  dan  pemikiran  yang  muncul  dari  upaya  membangun  masyarakat partisipatif melalui penggunaan aplikasi pintar di era kebijakan publik.
Salah  satu  hasil  positif  dari  penggunaan  aplikasi  pintar  adalah  peningkatan aksesibilitas informasi dan keterlibatan masyarakat. Dengan aplikasi pintar, masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi terkait kebijakan publik, serta memberikan masukan dan umpan  balik  secara  langsung.  Contohnya  adalah  penggunaan  aplikasi  untuk  survei  online, forum diskusi, atau platform pengaduan yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses kebijakan.
Penggunaan  aplikasi  pintar  juga  dapat  meningkatkan  transparansi  dan  akuntabilitas dalam  kebijakan  publik.  Dengan  adanya  platform  yang  terbuka  dan  transparan,  masyarakat dapat  memantau  proses  pengambilan  keputusan,  alokasi  anggaran,  dan  implementasi kebijakan  secara  langsung.  Hal  ini  dapat  mengurangi  potensi  korupsi  dan  penyalahgunaan kekuasaan,  serta  meningkatkan  kepercayaan  masyarakat  terhadap  pemerintah  dan  lembaga publik.
Meskipun  memiliki  potensi  besar,  implementasi  aplikasi  pintar  untuk  membangun masyarakat  partisipatif  juga  menghadapi  beberapa  tantangan.  Salah  satunya  adalah kesenjangan  akses  teknologi,  di  mana  tidak  semua  lapisan  masyarakat  memiliki  akses  yang sama  terhadap  teknologi  dan  internet.  Hal  ini  dapat  menyebabkan  ketimpangan  partisipasi antara masyarakat yang terhubung dengan teknologi dan yang tidak.
Keterlibatan  masyarakat  dalam  proses  pembangunan,  termasuk  proses  politik, mencakup  partisipasi  individu  dan  kelompok  oleh  warga  negara  (yang  tidak  mempunyai kekuasaan) dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka di tingkat pemerintahan  (Surbakti,  2010).  Secara  umum,  pengetahuan  politik  dan  tingkat  kepercayaan masyarakat  terhadap  pemerintah  merupakan  dua  aspek  utama  yang  mempengaruhi keterlibatan  masyarakat  dalam  pembangunan  dan  politik.  Kondisi  yang  Menetapkan:  Ada beberapa alasan mengapa keterlibatan publik  yang aktif merupakan situasi yang diinginkan, termasuk:  sebagai  sarana  untuk  menantang  pemerintah  dan  otoritas  dalam  rangka mewujudkan perubahan struktural dan sistem politik, serta membantu pemerintah dan otoritas dengan  menonjolkan  kekurangan  pemerintah  (Ricky,  2022).  Menurut  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah,  keterlibatan  masyarakat  diperlukan
untuk  mempercepat  pemenuhan  kesejahteraan  (RI,  2014).  Selain  itu,  Pasal  354  mewajibkan pemerintah  daerah  untuk  meningkatkan  partisipasi  masyarakat  dalam  penyelenggaraan pemerintahannya  dengan:  (1)  Menyediakan  informasi  bagi  masyarakat,  yang  dapat  dicapai melalui  sistem  informasi,  media  cetak  dan  elektronik,  papan  pengumuman,  atau  dengan mengajukan  permintaan  langsung  ke  daerah  terkait.  pemerintah.  (2)  Lembaga  dan  tata  cara pengambilan  keputusan  yang  memungkinkan  partisipasi  efektif  dan  aktif  kelompok  dan organisasi masyarakat.
Seiring berjalannya waktu, kemampuan untuk mengekspresikan pikiran secara bebas melalui  media  elektronik  semakin  berkembang,  yang  membantu  virtualisasi  demokrasi. Pembangunan  adalah  salah  satunya.  Petisi  online  memungkinkan  orang  atau  kelompok dengan mudah mengadakan petisi online dan mengumpulkan dukungan secara digital. Salah satu  bentuk  implementasi  digital  dan  pembaharuan  saluran  komunikasi  dan  informasi (Rajagukguk,  2021).  Teknologi  mendorong  proses  digitalisasi,  yang  dapat  membantu keterlibatan  dan  komunikasi  publik  serta  meningkatkan  interaksi  antara  masyarakat  dan pemerintah.
Individu  yang  tertarik  pada  pilihan  pemerintah  atau  isu  yang  muncul  merasa terdorong untuk mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan. Ketika masyarakat dan pemerintah yakin bahwa mereka mempunyai hak suara yang besar terhadap pilihan dan tindakan yang diambil, maka mereka akan terlibat dalam permasalahan tersebut. Kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat dalam setiap tingkat pengumpulan. Efektivitas suatu kebijakan sangat bergantung pada keputusan yang diambil pemerintah dan cara perumusannya.

## 3.1. Efektivitas  Partisipasi  Publik  dalam  Pengambilan  Keputusan  Pemerintah  di  Era Digitalisasi
Dalam  era  digitalisasi  saat  ini,  partisipasi  publik  dalam  pengambilan  keputusan pemerintah  telah  menjadi  semakin  penting  dan  relevan.  Dengan  adanya  teknologi  yang semakin canggih, masyarakat memiliki akses yang lebih besar terhadapasi dan platform untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan pemerintah. Namun, seberapa efektifkah partisipasi publik ini dalam memengaruhi kebijakan pemerintah.
Pertama-tama, penting untuk memahami bahwa partisipasi publik adalah kunci utama dari prinsip demokrasi. Dalam konteks pengambilan keputusan pemerintah, partisipasi publik memungkinkan  berbagai  perspektif,  kepentingan,  dan  kebutuhan  masyarakat  untuk
diakomodasi.  Hal  ini  dapat  menciptakan  kebijakan  yang  lebih  inklusif  dan  berkelanjutan, karena didasarkan pada masukan langsung dari masyarakat yang akan terkena dampaknya.
Di era digitalisasi, partisipasi publik dapat terwujud melalui berbagai platform online, seperti  survei  daring,  forum  diskusi,  atau  platform  media  sosial.  Hal  ini  memungkinkan partisipasi  yang  lebih  luas,  mengakomodasi  suara  dari  beragam  lapisan  masyarakat  tanpa terbatas  oleh  faktor  geografis  atau  sumber  daya.  Sebagai  contoh,  dalam  proses  perumusan kebijakan  lingkungan,  masyarakat  dapat  memberikan  masukan  melalui  platform  daring tentang kekhawatiran mereka terhadap isu lingkungan yang relevan.
Namun,  meskipun  terdapat  potensi  besar  dalam  partisipasi  publik  di  era  digitalisasi, terdapat  pula  beberapa  tantangan  yang  perlu  diatasi.  Salah  satunya  adalah  kesenjangan digital,  di  mana  tidak  semua  lapisan  masyarakat  memiliki  akses  yang  sama  terhadap teknologi dan internet. Hal ini dapat menyebabkan suara dari kelompok yang kurang mampu atau terpinggirkan menjadi terabaikan dalam proses pengambilan keputusan.
Dalam  arti  luas,  partisipasi  mengacu  pada  pemberdayaan  dan  keterlibatan.  Jika pemerintah  memperbolehkan  warganya  untuk  berpartisipasi,  maka  partisipasi  adalah mungkin.  Setiap  langkah  dalam  proses  pengambilan  kebijakan  pemerintah,  termasuk perumusan,  implementasi,  penilaian,  dan  pengambilan  keputusan,  harus  melibatkan partisipasi.  Keterlibatan  masyarakat  lebih  dari  sekedar  kesempatan  yang  diberikan  oleh pemerintah.  Tapi  bukan  itu  saja.  Dalam  kerangka  paradigma  tata  kelola  yang  baik, keterlibatan publik dapat dipahami sebagai sebuah layanan  yang integral dan mendasar, dan tata kelola komunitas sebagai pemerintahan yang berpusat pada warga negara. Sebagai model pemberdayaan  masyarakat  agar  berperan  aktif  menjadi  pemain  utama  dalam  pertumbuhan pemerintahan, keterlibatan masyarakat sangatlah penting.
Tujuan  pemanfaatan  teknologi  informasi  adalah  untuk  meningkatkan  pengelolaan keterlibatan masyarakat dan kontak dunia usaha-industri. Peningkatan pelayanan publik dan peningkatan  kontak  antara  pemerintah,  komunitas  bisnis,  industri,  dan  masyarakat diperkirakan  akan  dihasilkan  dari  penggunaan  teknologi  informasi.  Teknologi  dapat mengotomatiskan prosedur administratif yang memakan waktu dan monoton.
Media teknologi  informasi  dan  komunikasi  (TIK),  seperti  situs  web  pemerintah  atau pemerintahan elektronik (e-Government), dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan demokrasi, transparansi, partisipasi, penilaian, kontrol, dan kontak publik dalam rangka  pembangunan  daerah.  Selain  itu,  Anda  dapat  memanfaatkannya  sebagai  platform digital  untuk  transparansi,  akuntabilitas  publik,  serta  transmisi  dan  penyebaran  informasi.

## Membangun Masyarakat Partisipatif dengan Aplikasi Pintar di Era Kebijakan Publik
Masyarakat  dapat  memperoleh  informasi  dan  layanan  publik  melalui  perangkat  seluler dengan  lebih  cepat  dan  mudah  jika  pemerintah  menggunakan  teknologi,  seperti mengembangkan  aplikasi  seluler  yang  disesuaikan  dengan  kebutuhan.  Aplikasi  ini  mungkin mencakup  fungsi  seperti  mengajukan  keluhan,  melacak  status  permohonan,  melaporkan masalah,  atau  menerima  peringatan  penting.  Dengan  memfasilitasi  komunikasi  real-time dengan  pemerintah,  aplikasi  seluler  mengurangi  kebutuhan  masyarakat  untuk  mengunjungi kantor pemerintah (Wiranti & Frinaldi, 2023).
Prosedur pelayanan publik biasanya panjang, berbelit-belit, dan ambigu. Aktivitas e- Government  merupakan  hasil  dari  seringnya  negara-negara  dan  perusahaan-perusahaan menghabiskan  waktu  untuk  layanan  dasar  (seperti  pergi  mendapatkan  layanan  atau  bahkan mengantri  dan  menunggu  layanan).  Hal  ini  menyebabkan  peningkatan  pengeluaran  dan ketidakbahagiaan.  Hal  ini  mendorong  penggunaan  layanan  pemerintah  online  secara keseluruhan,  yang  menurunkan  birokrasi,  menyediakan  akses  24/7,  transaksi  cepat  dan mudah, dan terbukti meningkatkan kualitas layanan dalam hal ketepatan waktu, konten, dan aksesibilitas.
Tercapainya  tujuan  tersebut  menunjukkan  betapa  suksesnya  keterlibatan  masyarakat dalam  pengambilan  keputusan  pemerintah.  Masyarakat  dan  pemerintah  semakin  mudah berkomunikasi  dua  arah.  Masyarakat  dapat  menggunakan  jajak  pendapat  online,  forum diskusi, dan platform media sosial untuk menyuarakan pemikiran mereka, memberikan kritik, dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Akuntabilitas dibangun, standar pelayanan publik ditingkatkan, dan ikatan antara masyarakat umum dan masyarakat diperkuat.

## 3.2. Faktor  Penghambat  dalam  Mengintegrasikan  Partisipasi  Publik  dalam Pengambilan Pemerintah di Era Digital
Dalam  era  digital  yang  terus  berkembang,  integrasi  partisipasi  publik  dalam pengambilan  keputusan  pemerintah  menjadi  semakin  penting.  Namun,  terdapat  sejumlah faktor penghambat yang dapat menghambat upaya untuk mewujudkan partisipasi publik yang efektif. Ada beberapa hal yang menjadi penghambat kemajuan keterlibatan masyarakat yang inovatifPerencanaan,  sumber  daya  manusia  (SDM),  kepemimpinan,  sarana  dan  prasarana (infrastruktur),  serta  rendahnya  keterlibatan  masyarakat  menjadi  faktor  yang  menjadi pertimbangan  penyelenggara  negara  dalam  mengambil  keputusan  di  era  digital.  Faktor hambatan  yang  mungkin  berdampak  pada  standar  keterlibatan  masyarakat  dalam pengambilan  keputusan  pemerintah.  Kualitas  informasi  yang  ditemukan  di  situs  web  di  era
digital,  khususnya  yang  berkaitan  dengan  topik  seperti  kepemimpinan,  infrastruktur  ICT, manajemen informasi, lingkungan bisnis swasta, sumber daya manusia, dan masyarakat (SY, 2022).
Salah  satu  faktor  penghambat  utama  adalah  akses  terhadap  teknologi.  Meskipun perkembangan  teknologi  informasi  telah  memungkinkan  partisipasi  publik  secara  daring melalui platform online, masih banyak masyarakat yang tidak memiliki akses yang memadai terhadap  internet  atau  perangkat  teknologi.  Hal  ini  dapat  menciptakan  kesenjangan  digital yang  menghalangi  sebagian  masyarakat  untuk  berpartisipasi  dalam  proses  pengambilan keputusan pemerintah.
Selain  itu,  rendahnya  tingkat  literasi  digital  juga  menjadi  faktor  penghambat  yang signifikan.  Meskipun  seseorang  memiliki  akses  terhadap  teknologi,  namun  jika  kurangnya pemahaman  akan  cara  menggunakan  platform  digital  atau  kurangnya  keterampilan  dalam mengekspresikan pendapat secara efektif, partisipasi publik dapat terhambat.
Selain  faktor-faktor  tersebut,  terdapat  juga  tantangan  dalam  mengelola  dan menganalisis jumlah besar data yang dihasilkan melalui partisipasi publik dalam era digital. Pentingnya memastikan bahwa data yang dikumpulkan tidak hanya mewakili suara sebagian kecil masyarakat atau data yang bias, namun juga mencerminkan keragaman pandangan dan kepentingan yang ada dalam masyarakat.
Pada era digital yang semakin maju, akses internet telah menjadi salah satu kebutuhan primer  bagi  masyarakat.  Namun,  masih  ada  banyak  faktor  penghambat  yang  menghalangi keterhubungan digital yang merata di seluruh lapisan masyarakat. Untuk mengatasi masalah ini,  pemerintah  perlu  mengambil  langkah-langkah  konkret  guna  memastikan  akses  internet yang lebih luas dan merata di masyarakat.
Salah  satu  faktor  penghambat  utama  adalah  kurangnya  infrastruktur  teknologi  yang memadai. Di banyak daerah, terutama pedesaan, infrastruktur teknologi dan jaringan  internet masih  terbatas,  bahkan  tidak  tersedia  sama  sekali.  Hal  ini  membuat  masyarakat  di  daerah tersebut  sulit  untuk  mendapatkan  akses  internet  yang  memadai.  Oleh  karena  itu,  investasi dalam  infrastruktur  teknologi  yang  memungkinkan  akses  internet  yang  lebih  luas  menjadi langkah yang sangat penting.
Selain itu, kurangnya literasi digital juga menjadi hambatan yang signifikan. Banyak masyarakat, terutama yang lebih tua atau dari latar belakang ekonomi rendah, mungkin tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang teknologi dan internet. Oleh karena itu, pelatihan

## Membangun Masyarakat Partisipatif dengan Aplikasi Pintar di Era Kebijakan Publik
literasi  digital  perlu  diberikan  kepada  masyarakat  secara  luas  agar  mereka  dapat memanfaatkan internet dengan efektif dan aman.
Pemerintah juga perlu memperhatikan aspek regulasi dan kebijakan yang mendukung keterhubungan  digital  yang  lebih  luas.  Kebijakan  yang  mendukung  penetrasi  internet  di daerah terpencil, insentif untuk penyedia layanan internet di daerah yang kurang terjangkau, dan  perlindungan  konsumen  dalam  penggunaan  internet  adalah  contoh-contoh  kebijakan yang dapat membantu mengatasi hambatan akses internet. Tidak hanya dari sisi pemerintah, sektor swasta juga perlu terlibat dalam upaya mengatasi hambatan akses internet. Kemitraan antara  pemerintah  dan  swasta  sangatlah  penting  dalam  suatu  kebijakan  publik  di  era digitalisasi tersebut

## 4. SIMPULAN
Digitalisasi keterlibatan publik sangat membantu pengambilan keputusan pemerintah mengenai amandemen konstitusi. Memfasilitasi komunikasi dua arah yang lebih lancar antara masyarakat  dan  pemerintah  merupakan  salah  satu  pendekatan  untuk  menilai  keberhasilan keterlibatan  masyarakat  dalam  penerimaan  keputusan  pengelolaan  negara.  Melalui  survei online,  forum  diskusi,  dan  platform  media  sosial,  masyarakat  dapat  menyuarakan  ide, memberikan  kritik,  dan  mengambil  bagian  dalam  pengambilan  keputusan.  Akuntabilitas dibangun,  standar  pelayanan  publik  ditingkatkan,  dan  ikatan  kemasyarakatan  diperkuat. Sarana  dan  prasarana  (infrastruktur),  perencanaan,  sumber  daya  manusia  (SDM), kepemimpinan  (leadership),  dan  kurangnya  keterlibatan  masyarakat  menjadi  faktor  yang menghambat  berkembangnya  inovasi  partisipasi  masyarakat  dalam  pengambilan  keputusan internal  tata  kelola  negara  di era  digital. Hal  ini  dipengaruhi  oleh  rendahnya  tingkat  literasi elektronik  di  masyarakat.  Salah  satu  tantangan  terbesar  yang  dihadapi  tata  kelola  adalah rendahnya keterlibatan Masyarakat

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Abd  Aziz, M.  A.,  Ab Rahman, H., &  Alam, M. M., & Said, J. (2015). Enhancement of the accountability  of  public  sectors  through  integrity  system,  internal  control  system  and leadership practices: A review study. Journal Procedia Economics and Finance , 28 .
Anugerah  Yuka  Asmara,  A.  Y.  S.  R.  (2019).  Inovasi  Pelayanan  Kesehatan  Gancang  Aron di  Kabupaten Banyuwangi dalam Perspektif Matrik Inovasi Sektor Publik. JPSI (Journal of Public Sector Innovations) .
Araujo,  L.  M.  de,  Priadana,  S.,  Paramarta,  V.,  &  Sunarsi,  D.  (2021).  Digital  leadership in  business  organizations. International  Journal  of  Educational  Administration, Management, and Leadership , 2 (1).
Febriantikaningrum, B. (2021). Petisi Daring: Bentuk Partisipasi Publik dalam Pemerintahan di Era Digital. Retrieved  from  https://digitalbisa.id/artikel/petisi-daring-bentuk-partisipasi- publik-dalam- pemerintahan-di-era-digital-lxaHx

## FisiPublik : Jurnal Ilmu Sosial dan Politik P-ISSN: 2528-2689; E-ISSN: 2540-9751
Gao,  Z.,  Wang,  S.,  &  Gu,  J.  (2020).  Public  Participation  in  Smart-City  Governance:  А Qualitative  Content  Analysis  of  Public  Comments  in  Urban  China. Sustainability (Switzerland) , 12 (20) .
Levenda, A. M., & Keough, N., Rock, M. (2020). Rethinking public participation in the smart city. … /Le Géographe Canadien.
Li, G., Wang, Y., Luo, J., & Li, Y. (2018). Evaluation on Construction Level of Smart City: An Empirical Study from Twenty Chinese Cities. Sustainability (Switzerland) , 10 (9) .
Lim, Y., Edelenbos, J., & Gianoli, A. (2019). Identifying the results of smart city development: Findings from systematic literature review. Cities .
Moleong, L. J. (2017). Metode Penelitian Kualitatif . Bandung: PT.Remaja Rosdakarya Offset.
Rajagukguk, P. D. (2021). Respon Pemerintah Terhadap Petisi Online Change.org di Provinsi Riau  Terkait  Kasus  Kebakaran  Hutan  dan  Lahan  di  Provinsi  Riau  Tahun  2019. JOM FISIP , 8 (1) .
Rakhmat, J. (1993). Metode Penelitian Komunikasi . Bandung: Remaja Rosda Karya.
Ramdani,  D.  F.,  &  Habibi,  F.  (2017).  Penguatan  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Mendorong Program  Smart  City  di  Kota  Bandung. Seminar  Nasional  Riset  Terapan .  Retrieved from https://e- jurnal.lppmunsera.org/index.php/senasset/article/view/436
Reza,  J.  .  (2017).  Fase  Kemajuan  Teknologi  Dari  Masa  Ke  Masa.  Retrieved  from https://www.liputan6.com/tekno/read  /3157705/5  Fase-kemajuan-Teknologi-Dari-Masa- kemas.
RI. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik . , (2009).
RI. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah . , (2014).
Ricky, M. T. A. R. (2022). Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia (Perspektif Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi). Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja , 12 (2) .
Sugiyono, D. (2017). Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . Bandung: Alfabeta. Suntoro, I., & Hariri, H. (2015). Kebijakan Publik . Bandar Lampung: Geraha Ilmu.
Suwondo. (2011). Peserta Pelayanan Publik: Hubungan Komplementer Antara Sektor Negara, Mekanisme Pasar dan Organisasi . Jakarta: Bumi Aksara.
SY,  H.  C.  (2022).  Expansion  Meaning  of  Public  Participation  in  the  Formation  of  Laws After Decision of Constitutional Court. Jurnal Konstitusi , 19 (4).
Verihubs.  (2022).  Digitalisasi  adalah  Proses  Fundamental  di  Era  Modern,  Simak  di  Sini! Retrieved from Verihubs website: https://verihubs.com/blog/digitalisasi-adalah/
Wiranti,  N.  E.,  &  Frinaldi,  A.  (2023).  Meningkatkan  Efisiensi  Pelayanan  Publik  dengan Teknologi di Era Digital. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah , 8 (2) .