## Sosialisasi Keberlakuan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Indonesia Pada Masyarakat
Adat Kedepatian Semerap Kabupaten Kerinci

## Muskibah, Umar Hasan, Sasmiar, Suhermi, Dony Yusra Pebrianto
Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Indonesia Email Corresponding author: muskibah@yahoo.co.id

## ABSTRAK
Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilatarbelakangi oleh semakin terpojoknya posisi hukum adat yang pada dasarnya  sudah  hidup  dan  mengakar  dalam  kehidupan  masyarakat  adat.  Lemahnya  sosialisasi  dan  pemahaman masyarakat  akan  arti  penting  hukum  adat  dan  kelestariannya.  Hal  ini  disebabkan  oleh  salah  satunya  pandangan masyarakat lemahnya posisi hukum adat di dalam system hukum di Indonesia, sehingga masyarakat lebih memilih menggunakan  hukum  positif  dibandingkan  hukum  adat.  Sehingga  pengabdian  masyarakat  ini  memiliki tujuan untuk (1) meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan kedudukan hukum adat dalam sistem hukum Indonesia. Hal ini bertujuan agar dalam aplikasinya masyarakat tidak lagi memandang hukum  adat sebagai suatu sistem yang terpisah dalam sistem huykum di Indonesia, dalam artian dalam hal-hal yang tertentu hukum adat dapat diambil sebagai langkah konkrit dalam mencapai tujuan keadilan dalam setiap permasalahan dan sengketa hukum yang dihadapi masyarakat; (2) Mendorong aparatur desa bersama unsur 4 (empat) jenis yang dalam hal ini terdiri atas, Depati, Ninik Mamak, Alim Ulama dan Cerdik Pandai kedepatian semerap untuk menggalakkan pemahaman masyarakat tentang materi muatan hukum adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat kedepatian semerap. Kesimpulan: Kegiatan  pengabdian kepada  masyarakat  berupa  sosialisasi  ini  mendapatkan  sambutan  positif dari masyarakat.  Di  samping  itu  kesadaran  dan  pemahaman  masyarakat  terhadap  eksistensi  hukum  adat  meningkat terlihat dari kesimpulan sosialisasi dimana ada komitmen untuk menjaga kelestarian dan menerapkan hukum adat dalam  kehidupan  bermasyarakat Saran: kegiatan  seperti  ini  hendaknya  dilakukan  secara  berkala  mengingat ancaman tergerusnya hukum adat di tengah arus globalisasi saat ini tentu sangat disayangkan, apalagi mengingat kedudukan hukum adat sebagai bagian dari sejarah panjang kebudayaan dan peradaban nusantara.
Kata Kunci : Hukum Adat, Semerap, Kedepatian, Eksistensi

## 1. PENDAHULUAN
Keberadaan  istilah adat  bersendi  syara’,  syara’  bersendi  kitabullah dipegang  erat  oleh masyarakat  kedepatian  semerap.  Dan  dalam  hal  ini  hubungan  antara  syara’  dan  adat  dikenal dengan syara’ mengato, adat memakai . Dalam catatan Darussami Ghazali ditulis: Pepatah adat mengatakan  sepucuk  arah  ke  atas  (satu  pimpinan),  Seakar  arah  ke  bawah  (satu  rakyat  yang bersatu), banyak tukang biduk menjadi balin (oleng), banyak takuk kayu tidak rebah. Jadi kita hanya mengenal satu pimpinan yang dipatuhi. Tidak banyak pimpinan. Kalau ada perintah yang melanggar adat dan agama angkat ke rumah adat untuk dimusyawarahkan. 1
Hukum  adat  merupakan  hukum  yang  hidup  dan  berkembang  kepada  masyarakat  yang menundukkan diri kepada sistem adat yang biasanya hidup dalam waktu yang telah lama dalam kehidupan  suatu  masyarakat.  Merujuk  kepada  pendapat Hilman  Hadikusuma :  “Hukum adat merupakan salah satu sumber yang penting untuk memperoleh bahan-bahan bagi pembangunan hukum nasional yang menuju kea rah unifikasi hukum yang terutama akan dilaksanakan melalui perbuatan perundang-undangan” 2 .
Keberadaan hukum adat sendiri merupakan jiwa dari bangsa itu sendiri. “unsur kejiwaan hukum  adat  berintikan  kepribadian  bangsa  Indonesia  perlu  dimasukkan  ke  dalam  lembaga- lembaga  hukum  baru,  agar  supaya  hukum  yang  baru  itu  sesuai  dengan  rasa  keadilan  dan
1 Darussami Ghazali, Sarak Mangato Adat Memakami, catatan Pribadi.
2 Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, Hlm. 2.
kesadaran hukum masyarakat bangsa Indonesia salah satu inti dari unsur-unsur hukum adat guna pembinaan hukum waris nasional adalah hukum adat waris” 3 .
Permasalahan yang dihadapi oleh mitra pengabdian yakni keberadaan hukum adat sudah mulai  mengalami  degradasi  sebagai  salah  satu  dampak  dari  globalisasi.  Dan  dalam  hal  ini masyarakat  mulai  perlahan  tidak  lagi  menjadikan  penyelesaian  perselisihan  ataupun  sengketa hukum antar masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat tidak merasa adanya kepastian hukum dari hukum adat yang padahal notabene hukum adat justru menjadi solusi utama dalam mencapai tujuan-tujuan  keadilan  yang  sebenarnya  mengingat  hukum  adat  lebih  mengutamakan  prinsip win-win solution.
Di  samping  itu  pemahaman  masyarakat  khususnya  generasi  muda  memudar  karena minimnya sosialisasi baik oleh pihak eksternal maupun internal masyarakat adat itu sendiri. Hal ini tentu harus segera dilakukan pembenahan agar keberadaan hukum adat tidak menjadi luntur dan bahkan menghilang di tengah masyarakat. Pemahaman dimaksudkan tidak hanya terbatas diketahuinya materi hukum adat tersebut saja, tetapi juga diterapkan dan digunakannya hukum adat tersebut oleh masyarakat.
Selain itu yang menjadi permasalahan juga adalah tidak terdokumentasinya hukum  adat tersebut dengan baik. Sehingga otentifikasi hukum adat tersebut juga mendapat imbas dari hal tersebut. Tentu bukan hal yang tidak mungkin menjadikan hukum adat menjadi hukum tertulis, hanya saja sudah barang tentu masyarakat memerlukan dorongan dan sosialisasi agar kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap  hukum adat meningkat.
Maka  sehubungan  dengan  hal  tersebut  sebagai  insan  akademis  tim  merasa  sangat  perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat kedepatian semerap yang terdiri dari unsur perangkat desa, depati ninik mamak, alim ulama, cerdik pandai, pemuda, dan Badan Kontak Majlis Taklim (BKMT)  dalam  kawasan  kedepatian  semerap  sehubungan  dengan  pentingnya  menjaga kelestarian hukum adat dan penerapan hukum adat melalui peningkatan pemahaman masyarakat terhadap eksistensi hukum adat dalam sistem hukum Indonesia.
Berdasarkan uraian di atas, dan diskusi langsung antara tim sosialisasi dengan Kepala Desa Koto Patah Semerap dan Desa Pasar Semerap, untuk mengadakan:
1) Sosialisasi  kedudukan  hukum  adat  dalam  sistem  hukum  di  Indonesia  pada masyarakat adat kedepatian semerap.
2) Memberikan    pemahaman  serta  peningkatkan  kesadaran  hukum  Desa  Koto  Patah Semerap dan Desa Pasar Semerap sebagai bagian dari masayarakat adat kedepatian semerap  akan  pentingnya  kedudukan  hukum  adat  khususnya  dalam  kehidupan bermasyarakat maupun dalam sistem hukum Indonesia.

## 2. METODE   PELAKSANAAN
Adapun metode yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah dalam bentuk sosialisasi hukum yang dilakukan dengan beberapa tahapan.

## 2.1 Persiapan
Pada  tahapan  persiapan  Tim  melakukan  survey  terhadap  calon  mitra  dan  menginventarisir permasalahan yang dihadapi oleh mitra dan masyarakatnya. Setelah masalah diinventarisir maka dalam  hal  ini  tim  menentukan  satu  permasalahan  yang  diangkat  menjadi  topik  pengabdian kepada  masyarakat.  Langkah  persiapan  selanjutnya  dilakukan  untuk  menentukan  lokasi kegiatan, jumlah peserta, hari dan tanggal kegiatan. Tahap berikutnya menyebarkan undangan dan konfirmasi kehadiran peserta dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat.
3 Ibid ., Hlm. 2.

## 2.2 Materi  kegiatan
Penyampaian materi yang dalam hal ini disampaikan oleh ketua tim Pengabdian yakni Dr. Hj. Muskibah,  SH.,  M.Hum.  dalam  hal  ini  sehubungan  dengan  kedudukan  hukum  adat  bahwa Negara  mengakui  keberadaan  kesatuan  masyarakat  hukum  adat  di  Indonesia  secara konstitusional haknya. Dan tentu dalam hal ini termasuk pula hukum yang hidup di dalamnya yakni hukum adat itu sendiri. Pengakuan hak tersebut dapat dimaknakan sebagai pengakuan hak bagi masyarakat hukum adat terkait mengenai eksistensinya. Dalam artian masyarakat hukum adat dilindungi konstitusi eksistensi masyarakat dan segala hal yang hidup di dalam kehidupan masyarakat itu sendiri, termasuk di dalam hal ini adalah hukum adat itu sendiri yang menjadi bagian  dari  masyarakat  hukum  adat.  Di  samping  itu,  pengakuan  dan  penghormatan  hukum Negara itu berlaku sepanjang hukum adat dan masyarakatnya sendiri masih hidup hingga saat ini. Dalam arti bahwa pengakuan Negara tersebut patut menjadi catatan bagi bangsa Indonesia untuk senantiasa menjaga kelestarian masyarakat adat dan instrumennya sebagai warisan luhur bangsa  Indonesia  yang  telah  melalui  sejarah  panjang  ditambah  lagi  ancaman  degradasi masyarakat adat itu sendiri saat ini di tengah terjangan dan terpaan globalisasi. Catatan penting pula  sehubungan  dengan  landasan  konstitusi  tersebut  adalah  pengakuan  tersebut  berlaku sepanjang  hal-hal  tersebut  sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat  dan  prinsip  NKRI  itu sendiri. Maka dalam hal ini agaknya tidak berlebihan jika disebutkan pengakuan Negara terhadap masyarakat  hukum  adat  dan  hukum  adatnya  sendiri  adalah  pengakuan  bersyarat  (sekalipun dalam konsep Negara hukum syarat-syarat tersebut merupakan bentuk control bingkai Negara hukum).
Jika ditelisik lebih jauh, sebagaimana diatur pada Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2014 tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat yang dalam hal ini mengatur sehubungan tentang tahapan dan syarat yang harus dipenuhi oleh Masyarakat Hukum  Adat  untuk  memperoleh  kepastian  hukum  atas  hak-hak  tradisionalnya.  Di  dalam ketentuannya  tersebut  masyarakat  adat  harus  melalui  tahapan-tahapan  yang  dilakukan  secara berjenjang  untuk  mendapatkan  legalisasi  pengakuan  atas  masyarakat  hukum  adat  itu  sendiri dimana dalam hal ini tahapan-tahapan tersebut meliputi tahapan identifikasi masyarakat hukum adat,  verifikasi  dan  validasi  masyarakat  hukum  adat  serta  kemudian  setelah  3  (tiga)  tahapan tersebut dilalui maka dalam hal ini dilakukan penetapan masyarakat hukum adat sebagai output dari tahapan-tahapan tersebut.
Lebih lanjut diatur bahwa dalam tahapan identifikasi masyarakat hukum adat, hal-hal yang menjadi objek adalah sejarah masyarakat hukum adat, hukum adat, wilayah adat, harta kekayaan dan/atau  benda-benda  adat,  kelembagaan/sistem  pemerintahan  adat.  Lebih  lanjut  sehubungan dengan  wilayah  adat  dan  kelembagaan/sistem  pemerintahan  adat  secara  substansial  pada ketentuan hukum ini belum diatur secara jelas teknis penentuan cara menentukan wilayah adat yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan atau pun kelembagaan/sistem pemerintahan adat apakah diatur secara stuktural.
Dalam fokus kedudukan hukum adat dalam sistem hukum Indonesia, kembali konstitusi dimana  Pengakuan  terhadap  hukum  tidak  tertulis  dahulu  hanya  dijelaskan  atau  dicantumkan dalam Penjelasan Umum  UUD 1945 yang dalam hal  ini mengatur ”... Undang-Undang Dasar ialah  hukum  dasar  yang  tertulis,  sedang  di  sampingnya  Undang-undang  Dasar  itu  berlakunya juga  hukum  dasar  yang  tidak  tertulis,  ialah  aturan-atauran  dasar  yang  timbul  dan  terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis”. Dalam artian hukum adat yang pada umumya tidak tertulis memiliki kedudukan yang sama dengan hukum lainnya yang berlaku di Indonesia mengingat  pengakuan terhadap hukum tidak tertulis di samping Undang-Undang Dasar itu sendiri.
Maka dalam hal ini dapat dipahami bahwa kedudukan hukum adat di dalam sistem hukum di Indonesia memiliki kedudukan secara konstitusional bersifat sama dengan kedudukan hukum
pada  umumnya  berlaku  dalam  kehidupan  bernegara  di  Indonesia,  namun  yang  patut  digaris bawahi juga terdapat perbedaan antara hukum adat dengan hukum yang berlaku pada umumnya yakni  dari  aspek  keberlakuan  dan  bentuknya.  Dimana  dalam  hal  ini  keberlakuan  hukum  adat hanya berlaku untuk orang Indonesia dan dari aspek bentuknya hukum adat pada umumnya tidak tertulis. Oleh karena itu, tentu sebagaimana syarat pengakuan tersebut adalah kewajiban bersama untuk  senantiasa  melestarikan  hukum  adat  dan  masyarakat  hukum  adat  itu  sendiri,  sehingga nilai-nilai luhur bangsa tersebut dapat selamat dari terjangan degradasi akibat globalisasi.

## 2.3 Kegiatan Pokok
No  Kegiatan Tujuan Kegiatan 1 Sosialisasi  eksistensi  hukum adat  dalam  sistem  hukum Indonesia. Peserta  pengabdian  memahami aspek keberadaan hukum  adat  di dalam  sistem  hukum  Indonesia, dalam  hal  ini  tujuannya  adalah memperkuat pengetahuan masyarakat  sehubungan  dengan legalitas  dan  eksistensi  hukum adat secara normatif 2 Penjelasan mengenai mekanisme pemberlakuan hukum adat. Peserta  pengabdian  memahami bagaimana memberlakukan hukum  adat  dalam  penyelesaian masalah  hukum  dan  sengketa agar  tidak  bertentangan  dengan eksistensi hukum positif Indonesia.
1) Kemudian  dilakukan  penyebaran  kuisoner  guna  mengukur  kemampuan  dan pemahaman audiens dan masyarakat umu sehubungan dengan materi sosialisasi guna mengetahui dan mengukur tercapainya sasaran sosialisasi
2) Monitoring dan evaluasi dilakukan guna membadingkan pemahaman sebelum dan setelah sosialisasi dilakukani.
3) Pelaporan  dilaksanakan  oleh  pelaksana  pengabdian  dengan  memperhatikan  hasil monitoring dan evaluasi.

## 3. RANCANGAN  EVALUASI
Evaluasi  atas  pelaksanaan  kegiatan    dilakukan  baik  terhadap  proses  maupun  hasil  yang didasarkan pada beberapa aspek, sebagai berikut:
1) Apakah mitra pengabdian dalam hal ini masyarakat di Desa Pasar Semerap dan Desa Koto Patah Semerap memahami pentingnya penerapan dan pemahaman hukum adat.
2) Apakah sosialisasi tersebut berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran masyarakat  untuk  memilih  sehingga  berimplikasi  langsung  pada  peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya keberadaan hukum adat.
3) Dalam  menjawab  permasalahan  pada  angka  1  dan  angka  2  di  atas  adalah  dengan melakukan  wawancara  secara  random  dan  berkala  untuk  melihat  dan  mengetahui peningkatan keberhasilan output dari pengabdian kepada masyarakat ini.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1. Pelaksanaan Sosialisasi
Sosialisasi  dilaksanakan  di  SMP  Negeri  16  Kecamatan  Keliling  Danau  Kabupaten  Kerinci dengan dihadiri oleh 100 orang peserta sosialisasi yang terdiri dari Depati Nenek mamak, alim ulama, cendikiawan, pemuda dan perwakilan dari Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT). Acara dimulai  pada  pukul  09.00  WIB.  Dan  segala  persiapan  acara  dibantu  oleh  aparatur  desa  dan pemuda.

## 4.2. Materi  Kegiatan Sosialisasi Hukum
Pada kegiatan ”sosialisasi kedudukan hukum adat dalam sistem hukum di Indonesia” materi yang disampaikan adalah sebagai berikut:
1) Sejarah hukum adat
2) Kedudukan hukum adat dalam konstitusi
3) Urgensi pelestarian dan penerapan hukum adat
4) Kelebihan penyelesaian masalah hukum melalui hukum adat

## 4.3. Evaluasi Kegiatan
Kegiatan  monitoring  dan  evaluasi  dilakukan  secara  bersamaan  selama  kegiatan  sosialisasi berlangsung. Instrumen yang digunakan meliputi pengamatan secara langsung  mengenai sikap dan  melalui  daftar  pertanyaan  atau  kuis  yang  diberikan  langsung  oleh  Tim  Sosialisasi. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan melalui wawancara yang dilakukan sebelum maupun setelah kegiatan dilaksanakan serta pengamatan selama kegiatan sosialisasi maka diperoleh hasil sebagai berikut:
1) 85% peserta sosialisasi mengetahui dan memahami materi yang disampaikan yakni sehubungan dengan kedudukan hukum adat dalam sistem hukum Indonesia;
2) 85%  peserta  sosialisasi  berpartisipasi  secara  aktif  selama  kegiatan  berlangsung dengan  ditandai  pertanyaan-pertanyaan  yang  diajukan  sesuai  dengan  materi sosialisasi serta menunjukkan kedisiplinan dan tata tertib selama mengikuti kegiatan;
3) 100% peserta sosialisasi sepakat untuk menerapkan dan menjaga kelestarian hukum adat, khususnya hukum adat yang hidup pada masyarakat adat kedepatian semerap.
Selama  kegiatan  sosialisasi,    peserta  menunjukkan  sikap  antusias  dengan  ditandai banyaknya  pertanyaan  yang  diajukan  oleh  para  peserta  kepada  Tim  Sosialisasi.  Dari  hasil evaluasi  secara  keseluruhan  dapat  disimpulkan  bahwa  kegiatan  sosialisasi,  menunjukkan peningkatan  pengetahuan  dan  pemahaman  tentang  isi  materi  materi  sosialisasi  yakni  Sejarah hukum adat, Kedudukan hukum adat dalam konstitusi, Urgensi pelestarian dan penerapan hukum adat dan Kelebihan penyelesaian masalah hukum melalui hukum adat

## 5. KESIMPULAN
Pengabdian  kepada  masyarakat  sehubungan  dengan  sosialisasi  eksistensi  hukum  adat  dalam sistem hukum  di Indonesia di  Desa Pasar Semerap dan Desa Koto Patah Semerap Kabupaten Kerinci telah dapat dijalankan dengan baik dan tanpa halangan yang berarti. Dengan kerjasama tim  pengabdian  yang  baik  dan  peran  serta  aktif  dari  penyuluh/narasumber  dalam  kegiatan pengabdian  ini  maka  semuanya  telah  berjalan  sesuai  yang  diharapkan  dan  harapannya  dapat memberikan manfaat bagi mitra pengabdian masyarakat yakni masyarakat Desa Pasar Semerap dan Desa Koto Patah Semerap.

## ACKNOWLEDGMENT
Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Universitas Jambi yang telah mendanai kegiatan pengabdian  PPM  ini  melalui  sumber  Dana  DIPA-PNBP  pada  Pascasarjana  Universitas  Jambi Tahun 2019 Nomor: SP DIPA 042.01.2.400950/2019, Tanggal 05 Desember 2018, sesuai Surat Perjanjian
Pelaksanaan
Pengabdian
Kepada
Masyarakat Nomor:
B/129/UN21.18/PM.01.01/2019  Tanggal  7  Mei  2019  dan  Surat  Perjanjian  Penugasan  dalam Rangka  Pelaksanaan  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  Nomor:  2279/UN21.18/PM.01.01/2019, tanggal 7 Mei  2019.

## DAFTAR  PUSTAKA
Darussami Ghazali, Sarak Mangato Adat Memakami, catatan Pribadi.
Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
Dy Wiyanto, Hukum Acara Mediasi dalam perkara perdata dilingkungan Peradilan Umum dan Peradilan  Agama  Menurut  Perma  No  1  Tahun  2008  tentang  Prosedur  Mediasi  di Pengadilan ,Cat. Kesatu, Alfabeta, Bandung,2011
Jimmy  Joses Sembiring, Cara  Menyelesaikan sengketa  di  luar  Pengadilan , Cetakan Pertama, Visi Media, Jakarta, 2011 .