Stefanus Don Rade, Ernesta Uba Wohon (2022) Pertanggungjawaban Perdata Perusahaan Bongkar Muat Dalam Pelaksanaan Pelaksanaan Perjanjian Di Kota Kupang, (7) 10, E-Issn: 2548-1398 Published By: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 10, Oktober 2022

## PERTANGGUNGJAWABAN  PERDATA  PERUSAHAAN  BONGKAR  MUAT DALAM PELAKSANAAN PELAKSANAAN PERJANJIAN DI KOTA KUPANG
Stefanus Don Rade, Ernesta Uba Wohon Universitas Katolik Widya Mandira, Indonesia Email: stefanusdonrade@unwira.ac.id

## Abstrak
PT.  Bhanda  Ghara  Reksa  bertanggung  jawab  atas  keselamatan  penerima  dan penyerahan  barang,  kebenaran  laporan  yang  disampaikan  dan  mengatur penggunaan jasa tenaga kerja bongkar muat. Kelancaran arus barang dapat tercapai apabila dalam pelaksanaannya didukung oleh sumber daya manusia yang terampil dan penggunaan peralatan bongkar muat yang memadai. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana tanggung jawab perusahaan bongkar muat terhadap keselamatan  barang  dalam  pelaksanaan  perjanjian  antara  PT.  Adhiguna  Putera sebagai  Costumer  dengan  PT.  Bhanda  Ghara  Reksa  Logistics  (Persero)  Divre Kupang  sebagai  Vendor  nya,  Apa  Faktor  yang  menjadi  penghambat  dalam pelaksanaan  tanggung  jawab  perusahaan  bongkar  muat  dan  Bagaimana  cara penanggulangan  dalam  pelaksanaan  bongkar  muat.  Penelitian  ini  merupakan penelitian  yuridis  empiris  dengan  menggunakan  dua  metodologi  yaitu,  pertama metode  Interview  (Wawancara)  yaitu  dengan  melakukan  wawancara  langsung kepada    pimpinan  perusahaan  dan  karyawan.  Kedua  metode  observasi  atau pengamatan  dilapangan  guna  untuk  mengumpulkan  data  dari  tempat  kegiatan pelaksanaan  bongkar  muat  berlangsung.  Hasil  Penelitian  ini  menunjukan  bahwa, batas  tanggung  jawab  perusahaan  bongkar  muat  yaitu  tercapainya  kelancaran  dan kegiatan  keselamatan  bongkar  muat  barang  angkutan,  tersedianya  peralatan  dan perlengkapan  untuk          kegiatan  bongkar  muat.  Kekurangan  dan  kerugian  yang disebabkan  oleh  perusahaan  akibat  kelalaian  dari  pihak  perusahaan  maka  pihak perusahaan  harus  menganti  kerugian  tersebut  sesuai  kesepakatan  yang  dilakukan. Hambatan  yang  muncul  pada  saat  pelaksanaan  bongkar  muat  sangat  bervariasi sehigga  diperlukan  koordinasi  para  pihak  dalam  menyelesaikan  hambatan  yang timbul dan apabila terjadi sengketa dapat diselesaikan dengan cara musyawah dan mufakat. Hambatan yang dihadapi dalam proses bongkar muat diantaranya berupa Faktor Cuaca, Faktor Alat, Faktor Keterlambatan Angkutan Darat (waiting truck), Faktor Kondisi Muatan dan Faktor Keamanan. Perusahaan dapat mempertahankan bahkan  meningkatkan  kinerja  dalam  menangani  pelaksanaan  tanggung  jawabnya tentang kerusakan/kekurangan muatan dalam proses bongkar muat.
Kata Kunci : Tanggung Jawab, Hambatan, Kekurangan, Kerugian Barang

## Abstract
PT. Bhanda Ghara Reksa is taking responsible for the safety of the recipient and delivery of commodity and the truth of reports submitted and regulates the use of unload and payload services. There are the limits of the responsibility of the unload and payload can be achieved if the implementation is supported by skilled of human resources and the use of adequate unload and payload equipment. The formulation of the problem in this study is how the responsibility of the loading and unloading company  for  the  safety  of  goods  in  the  implementation  of  the  agreement  between PT.  Adhiguna  Putera  as  a  Customer  with  PT.  Bhanda  Ghara  Reksa  Logistics (Persero) Divre Kupang as its Vendor, What are the factors that are an obstacle in carrying  out  the  responsibility  of  loading  and  unloading  companies  and  how  to overcome them in the implementation of loading and unloading. This research is an empirical  juridical  research  using  two  methodologies,  the  first  is  the  Interview method,  namely  by  conducting  direct  interviews  with  company  leaders  and employees.  The  second  method  is  observation  or  field  observations  in  order  to collect data from where loading and unloading activities take place. The results of this study indicate that the limits of the responsibility of the loading and unloading company are the achievement of smooth and safe loading and unloading of goods, the  availability  of  equipment  and  supplies  for  loading  and  unloading  activities. Shortages and losses caused by the company due to negligence on the part of the company,  the  company  must  compensate  for  these  losses  according  to  the agreement  made.  The  obstacles  that  arise  during  loading  and  unloading  vary greatly,  so  coordination  of  the  parties  is  needed  in  resolving  the  obstacles  that arise  and  if  a  dispute  occurs,  it  can  be  resolved  by  deliberation  and  consensus. Constraints  faced  in  the  loading  and  unloading  process  include  weather  factors, equipment  factors,  delays  in  land  transportation  (waiting  trucks),  loading conditions  and  safety  factors.  The  company  can  maintain  and  even  improve performance in handling the implementation of its responsibilities for damage/lack of cargo in the loading and unloading process.
Keywords: Responsibilities, Obstacles, Shortages, Losses of Goods

## Pendahuluan
Keadaan  geografis  negara  Indonesia  terdiri  atas  daratan  yang  membentuk beribu-ribu  pulau,  baik  besar  maupun  kecil  yang  sebagian  besar  wilayahnya  adalah perairan  (Soemarmi,  Indarti,  Pujiyono,  &  Diamantina,  2019).  Gabungan  pulau-pulau besar  dan  kecil  yang  dikelilingi  oleh  lautan,  menjadi  potensi  yang  besar  dalam menunjang pelaksanaan pengangkutan. Agar kegiatan pengangkutan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien maka pemerintah dalam kebijakannya melakukan pembinaan- pembinaan  dalam  hal  pelayanan  pengangkutan  agar  tertib,  teratur,  aman  dan  lancar. Sesuai dengan wilayah di Indonesia yang terdiri darat, laut, udara, maka pengangkutan dapat  dilakukan  dengan  menggunakan  mobil,  bus,  kereta  api,  kapal  laut  maupun pesawat terbang. Hampir 95% kegiatan distribusi barang dan jasa dilakukan melalui laut karena lebih menguntungkan dibandingkan pengangkutan melalui darat ataupun udara. Hal  ini  dikarenakan  dapat  memuat  barang  dalam  volume  yang  besar  dengan  biaya murah. Faktor ekonomis yang dikehendaki dalam angkutan laut harus dapat memenuhi
persyaratan,  yaitu  kecepatan  yang  tinggi,  daya  muat  yang  besar,  kemudahan  dalam bongkar muat ataupun waktu perputaran kapal yang cepat (Wulandari, 2014).
Menghidupkan  angkutan  laut  bukan  saja  dapat  memperlancar  arus  barang  dan penumpang  dari  suatu  daerah  kedaerah  lain,  tetapi  juga  mengembangkan  sumber pencaharian rakyat pada umumnya (Zulmaidi, Kameo, & Rante, 2019). Oleh karena itu, peningkatan  frekuensi,  regulitas  atau  kuantitas  dan  kualitas  sektor  perhubungan, diimplementasikan  dalam  pelaksanaan  di  sektor  perhubungan  laut.  Usaha  pemerintah diperlukan  untuk  memajukan  sekaligus  mengembangkan  angkutan  laut  sebagai  sarana untuk  mempercepat  pencapaian  tujuan  pembangunan,  memperkokoh  persatuan  dan kesatuan bangsa dalam rangka meningkatkan ketahanan nasional, perwujudan wawasan nusantara,  dan  menunjang  perekonomian  nasional  (Wulandari,  2014).  Salah  satu pendukung badan usaha transportasi yaitu Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL). Pada hakekatnya  Ekspedisi  Muatan  Kapal  Laut  dalam  memperlancar  pengangkutan  melalui laut  bertanggungjawab  dalam  pengurusan  kepentingan  pengirim  dan  penerima  yang akan  menyelesaikan  pengurusan  dokumen-dokumen  dan  pekerjaan  lain  yang berhubungan dengan penerimaan/praktek atau kenyataannya. Di sisi lain, dalam proses pengiriman barang tersebut terdapat pihak-pihak yang terlibat di dalamnya yaitu:
1. Pihak yang melakukan pengiriman barang
2. Pihak yang pembawa atau pengangkutan barang (pelayaran), dan
3. Pihak penerima barang (Muhammad,1994).
Peran EMKL yaitu sebagai pihak pengirim barang (shipper) atas dasar pemberian kuasa  dari  pengirim  dan  kedudukan  EMKL  terpisah  dari  pihak  pengangkutan  barang (pelayaran)  (KANISIUS,  2019).  EMKL  sebagai  pihak  Ekspeditur  harus  menjamin keselamatan barang yang dikuasakan oleh konsumen serta dapat melaksanakan dengan baik  sesuai  dengan  perjanjian  yang  dikuasakan  terhadapnya.  Peraturan  Pemerintah Nomor  82  Tahun  1999  tentang  Angkutan  Perairan  menentukan  bahwa  salah  satu perusahaan  penunjang  pengangkutan  di  perairan  adalah  perusahaan  Ekspedisi  Muatan Kapal  Laut  (Perusahaan  EMKL).  Perusahaan  EMKL  adalah  perusahaan  yang kegiatannya :
a. Mengurus dokumen muatan yang diangkut melalui laut;
b. Mengurus penerimaan muatan yang diangkut melalui laut; dan
c. Mengurus penyerahan muatan yang diangkut melalui laut
Berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, terdapat  beberapa  kegiatan  usaha  jasa  di  pelabuhan  sebagai  penunjang  kegiatan angkutan laut salah satunya yaitu kegiatan bongkar muat barang. Menurut Pasal 1 ayat 14 Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan Di Perairan, kegiatan bongkar muat barang adalah kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang bongkar dan muat  barang  dari  dan  ke  kapal  di  pelabuhan  yang  meliputi  kegiatan  stevedoring, cargodoring,dan receiving/delivery.
Undang-undang  Nomor  17  Tahun  2008  tentang  Pelayaran  menetapkan  2  (dua) kelompok  bidang  usaha  yaitu  Pasal  31  tentang  usaha  jasa  terkait  dengan  angkutan  di perairan dari beberapa sub bidang usaha, yang salah satunya adalah usaha bongkar muat
yang dilakukan oleh PBM. Kegiatan bongkar muat ini merupakan salah satu mata rantai dari kegiatan pengangkutan barang melalui laut, dimana barang yang akan diangkut ke kapal  memerlukan  pembongkaran  untuk  dipindahkan  baik  dari  gudang  lini  I  maupun langsung  dari  alat  angkutnya.  Demikian  halnya  dengan  barang  yang  akan  diturunkan dari kapal juga memerlukan pembongkaran dan dipindahkan ke gudang lini I maupun langsung ke alat angkutan berikutnya.
Menurut  (Setiawan,  2018)  Tanggung  Jawab  Pengangkut  adalah  kewajiban perusahaan  angkutan  laut  untuk  mengganti  kerugian  yang  diderita  oleh  penumpang dan/atau  pengirim  barang  serta  pihak  ketiga.  Sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1366 Burgerlijk Wetboek (BW) menyebutkan bahwa : “Setiap orang bertanggung jawab tidak saja  kerugian  yang  disebabkan  perbuatannya,  tetapi  juga  untuk  kerugian  yang disebabkan  kelalaian  atau  kurang  hati-hatinya”.  Pasal  477  Wetboek  van  Koophandel (WvK)  menyatakan  bahwa  “Pengangkut  bertanggung  jawab  untuk  kerugian  yang disebabkan  oleh  penyerahan  barang  yang  terlambat,  kecuali  bila  ia  membuktikan, bahwa  keterlambatan  itu  adalah  akibat  suatu  kejadian  yang  selayaknya  tidak  dapat dicegah atau dihindarinya”.
Apabila  berbicara  tentang  pengangkutan  maka  terlebih  dahulu  yang  akan  dilihat adalah  apa  yang  dimaksudkan  dengan  pengangkutan  barang  berdasarkan  pasal  466 KUHD  yang  menyebutkan  bahwa  “Yang  dimaksud  dengan  pengangkut  adalah seseorang  atau  badan  hukum  yang  berdasarkan  suatu  perjanjian  berupa  perjanjian charter  waktu  maupun  perjanjian  charter  perjalanan  ataupun  perjanjian  lainnya  yang mengikat dirinya untuk menyelenggarakan pengangkutan melalui laut baik seluruhnya maupun untuk sebagiannya”.
Dengan demikian berdasarkan pasal ini yang menjadi pengangkut bukan saja satu orang akan tetapi bisa saja beberapa orang ataupun badan hukum. Dari uraian ini dapat diambil  suatu  gambaran  bahwa  yang  membuat  perjanjian  dengan  pengangkut  di  sini bisa pemilik barang sebagai pengirim atau pihak ekspeditur atas nama pengirim dengan pengangkut yang dikenal dengan istilah Perjanjian Pengangkutan.
Perihal ekspeditur ini diatur dalam buku BAB V bagian II pasal 86 sampai dengan pasal  90  KUHD.  Dalam  pasal  86  ayat  (1)  KUHD  menetapkan  bahwa  “Ekspeditur adalah  orang  yang  pekerjaannya  menyuruh  orang  lain  untuk  menyelenggarakan pengangkutan barang- barang dagangan dan barang-barang lainnya melalui daratan atau perairan”.
Dengan  demikian  jelaslah  bahwa  ekspeditur  menurut  undang-  undang  hanya seorang perantara yang bersedia mencarikan pengangkut yang baik bagi pengirim yang tidak mengangkut sendiri barang-barang yang telah diserahkan kepadanya itu.
Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa dalam penulisan ini akan dibahas mengenai  tanggung  jawab  perusahaan  bongkar  muat  maka  dengan  demikian  akan dilihat apakah yang dimaksud dengan tanggung jawab (Aguw, 2013). Tanggung jawab di  sini  diartikan  sebagai  suatu  keadaan  wajib  dari  pihak  perusahaan  bongkar  muat terhadap  keselamatan  barang  kiriman,  apabila  terdapat  laporan  dari  pihak  perusahaan
mengenai  kerusakan,  kekurangan,  kehilangan  dan  keterlambatan  dari  barang  kiriman yang bersangkutan.
Berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, terdapat  beberapa  kegiatan  usaha  jasa  di  pelabuhan  sebagai  penunjang  kegiatan angkutan  laut  salah  satunya  yaitu  kegiatan  bongkar  muat  barang.  Kegiatan  bongkar muat ini merupakan salah satu mata rantai dari kegiatan pengangkutan barang melalui laut,  bahwa  barang  yang  akan  diangkut  ke  kapal  memerlukan  pembongkaran  untuk dipindahkan  baik  dari  gudang  lini  I  maupun  langsung  dari  alat  angkutnya.  Demikian halnya dengan barang yang akan diturunkan dari kapal juga memerlukan pembongkaran dan dipindahkan ke gudang lini I maupun langsung ke alat angkutan berikutnya. Usaha bongkar muat yang dilakukan perusahaan bongkar muat merupakan kegiatan jasa yang bergerak  dalam  kegiatan  bongkar  muat  dari  dan  ke  kapal,  yang  kegiatan  terdiri  dari stevedoring,  cargodoring,  dan  receiving/delivery.  Dari  semua  rangkaian  kegiatan bongkar muat barang dalam hal ini yang dibebani tanggung jawab atas barang tersebut adalah  perusahaan  bongkar  muat  yang  berstatus  badan  hukum  sesuai  dengan  SK Menhub Nomor PM60 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Penguasaan Bongkar Muat Barang Dari dan Ke Kapal (Setiono, Baesens, & Mues, 2011).
Perusahaan  bongkar  muat  dalam  menjalankan  usahanya  wajib  mempunyai  izin usaha  yang  dikeluarkan  oleh  Menteri  atau  pejabat  yang  ditunjuk.  Izin  usaha  tersebut diberikan  oleh  Kepala  Kantor  Wilayah  Departemen  Perhubungan  atas  nama  Menteri. Perusahaan  bongkar  muat  wajib  melaksanakan  ketentuan  yang  ditetapkan  dalam  izin usaha perusahaan bongkar muat.
Pertanggungjawaban  dalam  pengangkutan  laut  yang  mengenai  bongkar  muat barang  merupakan  hal  yang  sangat  penting  serta  berhubungan  erat  dengan  hak  dan kewajiban  para  pihak.  Hal  ini  harus  diperhatikan  karena  apapun  kesalahan  atau kelalaian  serta  bentuk  wanprestasi  lainnya  dapat  diselesaikan  dengan  berdasarkan aturan-aturan  yang  ada.  Oleh  sebab  itu  dibutuhkan  aturan  tersendiri  mengenai pengangkutan  laut  ini,  baik  yang  diatur  oleh  dunia  internasional  maupun  aturan nasional.  Salah  satu  perselisihan  yang  sering  timbul  dalam  pengangkutan  laut  adalah adanya  kerusakan  barang  yang  menimbulkan  hak  tuntutan  ganti  rugi  dari  pemilik barang kepada pengangkut.
Setiap  usaha  pasti  memiliki  resiko  dan  tanggung  jawab  dalam  pelaksanaannya, begitu  pula  dengan  usaha  bongkar  muat  barang  angkutan  laut  yang  memiliki  resiko yang  tinggi  dalam  pelaksanaan  kegiatannya,  dalam  praktek  di  lapangan  kerusakan barang  dalam  proses  bongkar  muat  barang  masing  sering  terjadi  dan  menimbulkan kerugian  yang  tidak  sedikit.  Pemilik  barang  yang  tidak  mau  terima  dengan  kejadian tersebut  melakukan  claim  dan  meminta  ganti  kerugian  atas  kerusakan  barang-  barang tersebut.    Timbulnya  claim  dari  pemilik  barang  berupa  kerusakan  barang,  penting  di perhatikan  oleh  para  pihak  yang  terlibat  dalam  proses  pengangkutan  untuk  dapat menentukan  pihak  mana  yang  benar-benar  bertanggung  jawab  terhadap  tuntutan  ganti rugi  atas  kerusakan  barang  tersebut.  Ada  aturan  yang  dapat  digunakan  mengenai pertanggungjawaban dan perselisihan pengangkutan laut dalam kegiatan bongkar muat
barang  yaitu  KUHPerdata,  KUHD,  UU  NO.  17  Tahun  2008  tentang  Pelayaran  dan sumber hukum internasional United Nation Convention The Carriage of Goods by Sea (The  1978  Hamburg  Rules)  sedangkan  Indonesia  belum  meratifikasi  Konvensi Hamburg 1978 hingga saat ini.
Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa dalam penulisan ini akan dibahas mengenai  tanggung  jawab  perusahaan  bongkar  muat  maka  dengan  demikian  akan dilihat apakah yang dimaksud dengan tanggung jawab. Tanggung jawab di sini diartikan sebagai  suatu  keadaan  wajib  dari  perusahaan  bongkar  muat  terhadap  keselamatan barang kiriman, apabila terdapat laporan dari pihak pengguna jasa mengenai kerusakan, kekurangan, kehilangan dan keterlambatan dari barang kiriman yang bersangkutan.
Dalam  proses  penyelenggaraan  pengiriman,  maka  harus  didahului  oleh  suatu perjanjian.  Perjanjian  yang  dibuat  antara  perusahaan  dan  pengirim  disebut  perjanjian pengangkutan.  Perjanjian  pengangkutan  merupakan  persetujuan  timbal  balik,  dimana pihak pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang ke tempat tujuan tertentu, sedangkan pihak lainnya (pengirim, penerima, atau penumpang)  berkeharusan  untuk  menunaikan  pembayaran  biaya  tertentu  untuk pengangkutan tersebut.
Berdasarkan  pengamatan  peneliti  tehadap  proses  penyelenggaraan  pengiriman barang  pada  PT.  Bhanda  Ghara  Reksa  Logistics  (Persero)  Divre  Kupang  yang merupakan  lokasi  penelitian  peneliti  masih  terdapat  hal-hal  yang  mengakibatkan kerugian bagi pengguna jasa, seperti barang terlambat tiba sampai di tujuan, yang mana dengan  keterlambatan  tersebut  mengakibatkan  kerusakan  pada  barang  atau  cacat sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sebagaimana mestinya ataupun hilang.

## Metode Penelitian
Penelitian  hukum  ini  dimulai  dengan  melakukan  penelusuran  terhadap  bahan hukum sebagai dasar untuk membuat keputusan hukum terhadap kasus konkret. Dalam proses bernalar digunakan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan yang dimulai dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi. Seluruh  bahan  hukum  yang  diperoleh  selanjutnya  disistematiskan  untuk  dilakukan analisis.  Analisis  bahan  hukum  dilakukan  dengan  pendekatan  perundang-undangan (statute  approach) yaitu  mengkaji  semua  undang-undang  dan  pengaturan  yang bersangkutan  dengan  isi  hukum  yang  sedang  ditangani  dan  pendekatan  konseptual (cenceptual  approach) merupakan  pendekatan  sesuai  pandangan-pandangan  dan doktrin-doktrin  yang  berkembang  di  dalam  ilmu  hukum.  Pendekatan  perundang- undangan (statute  approach) dan  pendekatan  konseptual (cenceptual  approach) (Prabawa,  2017)  membuka  kesempatan  bagi  peneliti  untuk  mempelajari  serta  meneliti kesesuaian  antara  peraturan  perundang-undangan  dan  regulasi  yang  berkaitan  dengan bentuk  tanggung  jawab  perusahaan  bongkar  muat  terhadap  keselamatan  barang  pada Pada PT. Bhanda Ghara Reksa Logistic (Persero) Divre Kupang
Metode  pengumpulan  data  yang  hendak  digunakan  oleh  calon  peneliti menggunakan  dua  cara  yaitu  Studi  Kepustakaan,  dan  studi  Lapangan,  yaitu  penelitian
yang akan dilakukan dengan cara wawancara yaitu sebagai usaha mengumpulkan data dengan  mengajukan  pertanyaan  secara  lisan  maupun  dengan  menggunakan  pedoman pertanyaan secara tertulis.

## Hasil dan Pembahasan
1. Tanggung Jawab Perusahaan Bongkar Muat Atas Terjadinya Kerusakan/Kekurangan Batu Bara
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  karyawan  perusahaan  Bapak  Ady Taribila, Ia berpendapat bahwa “Dalam tanggung jawab ini memakai 2 metode yaitu metode  Conveyor  dan  Metode  Tracking.  Kalau  metode  Conveyor  jika  kekurangan barang tidak ada sangkut pautnya dengan perusahaan bongkar Muat tersebut karena PBM  hanya  menyediakan  Loader  alat  berat  di  atas  Tongkang  tetapi  yang mengangkat  ke  tempat  pembuangan  akhir  itu  alat  yang  mereka  punya  sendiri  jadi jika  terjadi  kekurangan  itu  tanggung  jawab  dari  pengangkutan.  Sedangkan  metode Tracking menyediakan truck yang menggunakan 2 Excavator dan 1. Loader, jadi jika terjadi kekurangan nanti di lihat kekurangannya dari tumpahan ke laut atau tumpahan ke jalan atau memang susut dalam perjalanan kapal dari POL (Port Of Loading) atau Pelabuhan  tempat  dimana  batu  bara  tersebut  dimuat  ke  POD  (Port  Of  Discharged) atau Pelabuhan tempat tujuan dimana dilakukan pembongkaran batu bara tersebut.” (Wawancara tanggal 03 Oktober 2022)
Hasil wawancara di atas menyatakan bahwa tanggung jawab yang dipakai PT. Bhanda  Ghara  Reksa  yaitu  metode  Conveyor  dan  metode  Tracking.  Tetapi  yang lebih sering digunakan adalah metode Tracking, jika terjadi kekurangan maka akan dilihat  kekurangannya  apakah  tumpahannya  ke  laut  atau  tumpahan  kejalan  yang mengakibatkan kekurangan muatan batubara tersebut.
Berdasarkan  Hasil  wawancara  dengan  karyawan  perusahaan  Bapak  Eko Warioso, Ia berpendapat bahwa “Kita harus melihat proses pemuatannya disana dan dalam  perjalanaannya.  Setelah  barangnya  sampai  di  dermaga  tujuan  akan  di  lihat kembali draft berapa jumlah muatannya dan di cocokan kembali dengan draft muatan waktu  pengiriman  tersebut.  Jika  terjadi  kekurangan  akibat  pembongkaran  ini  maka tanggung  jawabnya  adalah  PBM,  tetapi  jika  kekurangannya  itu  akibat  susutnya muatan dalam perjalanan sudah menjadi bagian tanggung jawab dari pengangkutan. Perusahaan bongkar muat hanya sebatas bongkar saja, jika pembongkarannya kurang kita mencari tahu dahulu apakah kurangnya ini karena tumpahan di jalan atau jatuh ke dalam laut. Jika tidak ada muatan yang tumpahan di jalan atau jatuh ke dalam laut kondisinya  kurang,  kita  pihak  perusahaan  bisa  beragrument  karena  kekurangannya dari pihak pengiriman barang.” (Wawancara tanggal 10 Oktober 2022)
Hasil  wawancara  di  atas  menyatakan  bahwa  jika  terjadi  kekurangan  akibat pembongkaran ini, maka tanggung jawabnya ialah Perusahaan Bongkar Muat (PBM) tetapi  jika  kekurangannya  itu  akibat  susutnya  muatan  dalam  perjalanan,  maka tanggung  jawabnya  ialah  Pengangkutan.  Perusahaan  Bongkar  Muat  (PBM)  hanya sebatas Bongkar Muatan saja, tetapi jika terjadi kekurangan dan dilihat bahwa tidak
ada tumpahan yang tumpah ke jalan atau jatuh ke dalam laut, maka pihak perusahaan bisa berargument karena kekurangannya dari pihak pengiriman  barang.
Dari  hasil  wawancara  bersama  Bapak  Ady  Taribila  dan  Bapak  Eko  Warioso sebagai  informan,  penulis  berpendapat  bahwa  dalam  kegiatan  bongkar  muat  yang dilakukan  oleh  Perusahaan  Bongkar  Muat  (PBM)  dari  dan  ke  kapal  pada  dasarnya mengandung resiko yang cukup tinggi seperti adanya kekurangan dan kelebihan atas barang  muatan  sehingga  menimbulkan  kerugian  maupun  keuntungan  bagi Perusahaan  Bongkar  Muat  atau  pemilik/barang.  Perusahaan  Bongkar  Muat  (PBM) harus  membayar  ganti  rugi  atas  klaim  yang  diajukan  oleh  pengguna  jasa  jika mengalami kekurangan barang (shortlanded).
2. Batas Tanggung Jawab PT. Bhanda Ghara Reksa Logistic (Persero) Divre Kupang Sebagaimana  telah  di  rumuskan  tentang  kebijakan  kelancaran  arus  barang untuk  menunjang  kegiatan  ekonomi  berikut  pelaksanaannya,  maka  tanggung  jawab pelaksanaan Pemuatan dan pembongkaran barang angkutan dari dan ke kapal tidak lagi  menjadi  beban  pihak  perusahaan  pelayaran  (pengangkut),  melainkan dilimpahkan  kepada  perusahaan  Bongkar  Muat  Barang  (PBM).  Dengan  demikian batas  tanggung  jawab  PBM  dalam  menyelenggarakan  kegiatannya  antara  lain meliputi :
a. Tercapainya kelancaran dan keselamatan kegiatan bongkar muat barang angkutan, berikut penyerahan barang dan penerimaan barang angkutan.
b. Terjadinya  keselamatan  kerja  dari  para  tenaga  kerja  PBM  selama  melaksanakan kegiatan bongkar muat barang angkutan.
c. Tersedianya  peralatan  dan  perlengkapan  untuk  melaksanakan  kegiatan  bongkar muat barang angkutan yang memadai.
d. Terselesaikannya kewajiban PBM terhadap perum pelabuhan.
e. Terjaminnya kebenaran dari isi laporan kegiatan bongkar muat barang angkutan Berdasarkan  rencana  kedatangan  kapal  tersebut,  PT.  Bhanda  Ghara  Reksa melapor kepada PPSA (Pusat Pelayanan Satu Atap) kemudian membahas mengenai waktu kedatangan kapal, dermaga yang digunakan serta pemberian izin kapal masuk ke  pelabuhan.  Ketika  izin  masuk  kapal  telah  dikeluarkan  oleh  PPSA  maka  barulah dapat  memasuki  wilayah  pelabuhan.  Apabila  terjadi  perubahan  dalam  tanggal masuknya kapal, maka perusahaan bongkar muat haruslah mengurus data mengenai perubahan  tersebut  kepada  PPSA.  PT.  Bhanda  Ghara  Reksa  sebagai  perusahaan bongkar muat juga menyiapkan persiapan-persiapan lainnya seperti :
a. Merencanakan peralatan bongkar muat yang digunakan
b. Menyewa peralatan bongkar muat yang diperlukan
c. Menyiapkan stowage plan (rencana pemuatan)
3. Faktor Penghambat Pelaksanaan Bongkar Muat
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Pimpinan  perusahaan  bagian  Logistics Bapak  Muchtar  Jamaludin,  Ia  berpendapat  bahwa  “Banyak  hambatan  yang  terjadi pada saat pembongkaran di PLTU Bolok, tetapi hambatan yang sering terjadi adalah pada  Crane  yang  macet  dan  karet  pada  Conveyor  yang  putus.  Tetapi  Perusahaan
Bongkar  Muat  (PBM)  menyiapkan  2  Crane  dalam  proses  pembongkaran  tersebut. Jika  terjadi  kerusakan  pada  salah  satu  Crane,  maka  masih  bisa  dilakukan pembongkaran  dengan  menggunakan  Crane  cadangan.”  (Wawancara  28  Oktober 2022).  Disisi  lain  juga  terdapat  beberapa  faktor  penghambat  yang  dihadapi  oleh Perusahaan Bongkar Muat, yaitu:
a. Faktor Alam
Hambatan berupa faktor alam seperti cuaca yang buruk atau hujan. Dalam keadaan  hujan,  kegiatan  pembongkaran  harus  dihentikan  dengan  tujuan  untuk menjaga  keselamatan  barang  dan  buruh.  Tidak  menutup  kemungkinan  barang yang  terkena  hujan  akan  mengalami  kerusakan  atau  jumlahnya  berkurang sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian.
b. Faktor Alat Peralatan bongkar muat seperti Loader, Excavator, Crane, Conveyor sering mengalami kemacetan akibat kurangnya perawatan sehingga menghambat proses pelaksanaan bongkar muat.
c. Faktor Keterlambatan Angkutan Darat (dump truk) Dalam  kegiatan  pembongkaran  sering  terjadi  keterlambatan  angkutan (waiting truk) akibat kemacetan yang juga dapat menghambat kelancaran proses pembongkaran karena tidak bisa datang tepat waktu atau tidak sesuai dengan yang telah direncanakan.
d. Faktor Kondisi Muatan
Seperti jumlah muatannya sangat besar sehingga membutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak dan peralatan yang khusus.
e. Faktor keamanan Seperti  terjadinya  pencurian  barang  muatan  pada  saat  barang  dibongkar  di pelabuhan.
Hasil  wawancara  di  atas  menyatakan  bahwa  terdapat  beberapa  faktor penghambat  yang  terjadi  pada  saat  proses  pembongkaran  batubara.  Hambatan- hambatan  tersebut  berupa  Faktor  Cuaca,  Faktor  Alat,  Faktor  Keterlambatan Angkutan  Darat  (Dump  Truk),  Faktor  Kondisi  Muatan  dan  Faktor  Keamanan. Dari 5 faktor penghambat ini, yang lebih sering terjadi adalah faktor alat seperti, Crane yang dipakai terjadi kemacetan dan karet pada Conveyor sering yang putus. Dari  hasil  wawancara  di  atas,  penulis  berpendapat  bahwa  Proses  bongkar muat  barang  tidak  selalu  berjalan  dengan  lancar,  pasti  mengalami  hambatan- hambatan yang menyebabkan kegiatan pembongkaran mengalami keterlambatan. Untuk  mengatasi  terjadinya  hambatan  pada  saat  pembongkaran,  perlu  adanya koordinasi  atau  kesepakatan  antara  Perusahaan  Bongkar  Muat  (PBM)  dengan pemilik barang.
4. Cara Penanggulangan Hambatan dalam Bongkar Muat Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bapak  Muchtar  Jamaludin,  Ia berpendapat  bahwa  “Cara  mengatasi  penanggulangan  tersebut  adalah  menyiapkan cadangan  alat  berat  untuk  proses  pembongkaran  batu  bara.  Faktor  paling  utama
adalah saling koordinasi antara tim, karena pada saat pembongkaran terbagi menjadi 3 bagian yaitu bagian atas, bagian tengah dan bagian bawah. Contohnya melakukan penggusuran  menggunakan  Conveyor  ke  tempat  penampungan,  pada  bagian  atas terdapat 1 Loader dan di bawah juga terdapat 1 Loader. Pada proses pembongkaran melalui  Conveyor  pada  bagian  atas  tumpukan  batu  baranya  tinggi  dan  Conveyor tidak bisa menampungnya lagi maka Loader tidak melakukan penggusuran lagi dan akhirnya  terjadilah  kemacetan.  Jadi  koordinasi  antar  tim  sangat  di  perlukan  dalam upaya  mengatasi  hambatan  yang  timbul  tersebut.”  (Wawancara  28  Oktober  2022) Cara penanggulangan dari hambatan yang timbul yaitu :
a. ATerhadap  kendala  berupa  faktor  alam  maka  yang  dilakukan  adalah menghentikan  kegiatan  pembongkaran  sehingga  dapat  mencegah  terjadinya kerugian yang lebih besar akibat kerusakan barang muatan.
b. Terhadap  kendala  berupa  peralatan  bongkar  muat  maka  untuk  menghindari terjadinya  kemacetan  peralatan  pada  saat  pembongkaran,  perusahaan  harus melakukan perawatan yang lebih intensif dan terhadap peralatan yang sudah rusak seharusnya diganti/tidak dipergunakan lagi dan menyiapkan alat cadangan seperti Cranre dan Conveyor.
c. Terhadap kendala berupa keterlambatan truk maka pihak perusahaan harus lebih sering  melakukan  komunikasi  dengan  pihak  pengangkut  sehingga  memperoleh informasi mengenai keadaan keberadaan Truck.
d. Terhadap  kendala  berupa  kondisi  barang  yang  bobotnya  lebih  besar  maka  pihak perusahaan  Bongkar  Muat  harus  menambah  tenaga  kerjanya/TKBM  yang melakukan  kegiatan  pembongkaran  dapat  berjalan  lancar  dan  tidak  memakan waktu yang lama.
e. Terhadap  kendala  dari  segi  keamanan,  seperti  pencurian  maka  perusahaan  harus lebih  meningkatkan  keamanan  pada  saat  kegiatan  pembongkaran  berlangsung, biasanya  pihak  perusahaan  membayar  beberapa  orang  untuk  menjaga  keamanan pada saat proses pembongkaran berlangsung di pelabuhan.
Hasil  wawancara  diatas  menyatakan  bahwa  cara  penanggulangan  hambatan yang  terjadi  pada  saat  proses  pembongkaran,  yaitu  :  Menghentikan  kegiatan pembongkaran  jika  cuacanya  tidak  mendukung,  menyiapkan  cadangan  alat  seperti Crane  dan  Conveyor,  melakukan  komunikasi  dengan  pihak  pengangkut  sehingga memperoleh  informasi  mengenai  keberadaan  truk,  pihak  perusahaan  harus menyediakan  tenaga  kerja  harian  dan  lebih  meningkatkan  keamanan  pada  saat pembongkaran  berlangsung.  Dari  hasil  wawancara  di  atas,  penulis  berpendapat bahwa  pada  saat  pembongkaran  pasti  ada  hambatan  yang  dialami.  Hambatan  yang dialami  Perusahaan  Bongkar  Muat  (PBM)  sendiri  juga  sudah  ada penanggulangannya  seperti  kerusakan  alat  pada  saat  pembongkaran.  Perusahan Bongkar  Muat  (PBM)  menyiapkan  alat  cadangan  dan  melakukan  perawatan  yang intensif serta alat yang rusak harus diganti atau tidak dipergunakan lagi

## Kesimpulan
Perusahaan  Bongkar  Muat  (PBM)  dalam  menangani  bongkar  barang menggunakan  sistem  truck  lossing.  Dimana  melaksanakan  bongkar  muatan  di  PLTU Bolok adalah selaku pihak yang melakukan kegiatan pemindahan muatan angkutan dari tongkang ke mobil pengangkutan yaitu dump truck. Tanggung jawab atau solusi yang di ambil  oleh  perusahaan  bongkar  muat  atas  terjadinya  kerusakan/kekurangan,  yaitum Solusi  dari  kekurangan  muatan  dalam  tongkang  dalam  perjalanan  dari  kalimantan  ke kupang bukan pihak PBM yang bertanggung jawab karena itu urusan dari pemilik batu bara  dan  pihak  kapal.  Solusi  muatan  kurang/jatuh  dijalan  pihak  PLTU  Bolok  sudah siapkan buruh/tenaga lepas harian untuk menyekop dan mengumpulkan setiap material yang jatuh di jalan untuk nanti di muatkan kembali ke truck. Faktor penghambat yang di hadapi dalam proses Bongkar Muat berupa Hambatan-hambatan tersebut berupa Faktor Cuaca,  Faktor  Alat,  Faktor  Keterlambatan  Angkutan  Darat  (waiting  truck),  Faktor Kondisi  Muatan  dan  Faktor  Keamanan.    Penanggulangan  hambatan  tersebut,  yaitu Kendala berupa faktor  alam  maka  yang  dilakukan adalah menghentikan  kegiatan  pembongkaran.  Kendala  berupa  peralatan  bongkar  muat  maka menyiapkan alat cadangan seperti Crane dan Conveyor. Kendala berupa keterlambatan truk  maka  pihak  perusahaan  harus  lebih  sering  melakukan  komunikasi  dengan  pihak Pengangkut.  Kendala  berupa  kondisi  barang  yang  bobotnya  lebih  besar  maka perusahaan harus menyiapkan tenaga harian lepas/TKBM. Kendala berupa keamanan perusahaan lebih  meningkatkan keamanan saat pembongkaran.

## BIBLIOGRAFI
Aguw,  Randy.  (2013).  Tanggung  Jawab  Syahbandar  Dalam  Keselamatan  Pelayaran Ditinjau  Dari  UU  Pelayaran  No.  17  Tahun  2008  Tentang  Pelayaran. Lex Administratum , 1 (1).
Kanisius,  Kurnia  Petrus.  (2019). Bentuk  Tanggung  Jawab  Hukum  Ekspedisi  Muatan Kapal Laut (Emkl) Dalam Pengangkutan Barang Di Laut . UAJY.
Prabawa, Bagus Gede Ardiartha. (2017). Analisis Yuridis Tentang Hak Ingkar Notaris Dalam Hal Pemeriksaan Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris. Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan , 2 (1), 98–110.
Setiawan,  Rahmat.  (2018).  Tinjauan  Hukum  Terhadap  Prinsip  Tanggung  Jawab (Liability  Principle)  Atas  Kerusakan  Barang  Dalam  Angkutan  Menurut  Konsepsi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Jurnal Yustisiabel Fakultas Hukum , 2 .
Setiono,  Rudy,  Baesens,  Bart,  &  Mues,  Christophe.  (2011).  Rule  extraction  from minimal neural networks for credit card screening. International Journal of Neural Systems , 21 (04), 265–276.
Soemarmi, Amiek, Indarti, Erlyn, Pujiyono, Pujiyono, & Diamantina, Amalia. (2019). Konsep  Negara  Kepulauan  dalam  Upaya  Perlindungan  Wilayah  Pengelolaan Perikanan Indonesia. Masalah-Masalah Hukum , 48 (3), 241–248.
Wulandari, Andi Sri Rezky. (2014). Buku Ajar Hukum Dagang. Mitra Wacana Media, Makassar .
Zulmaidi, Syafril, Kameo, Yopy J. I., & Rante, Jones Zenas. (2019). Analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman pada smk pelayaran dewaruci dalam menghadapi tantangan sumber daya manusia kepelautan. JMBA Jurnal Manajemen Dan Bisnis ,
5 (2), 24–40.

## Copyright holder:
Stefanus Don Rade, Ernesta Uba (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: