## PEMANFAATAN INSENTIF PAJAK, SANKSI PAJAK, DAN KESADARAN WAJIB
PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK SAAT PANDEMI COVID-19
Valencia 1 , Mulyani 2
1 Program Studi Akuntansi, Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Jakarta, Indonesia.
2 Program Studi Akuntansi, Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Jakarta, Indonesia. Corresponding Author. Email: mulyani@gmail.com Article Info Abstract Keywords: Tax  is  one  of  the  components  of  state  revenue,  and  taxes  play  an important role in national development and government spending. But the public's compliance to carry out their tax obligations is still low, plus the current situation faced by the Covid-19 pandemic, which can be seen from the realization of tax revenues in 2020 of 89.25% of the target set. This  study  aims  to  prove  the  effect  of  the  use  of  tax  incentives,  tax sanctions, and taxpayer awareness on taxpayer compliance. This study uses a questionnaire distributed to taxpayers who are MSMEs in Jambi City. Then the data will be processed using the SPSS 26 program to test the validity, reliability, classical assumption test, and hypothesis testing. The results of the research on the t statistic test have a sig value. The variable of the use of tax incentives is 0.043, the tax penalty is 0.000, and  the  awareness  of  the  taxpayer  is  0.286.  The  conclusion  obtained from  the  results  of  this  study  is  that  the  use  of  tax  incentives  and  tax sanctions has a positive effect on taxpayer compliance during the Covid- 19  pandemic,  while  taxpayer  awareness  has  no  effect  on  taxpayer compliance during the Covid-19 pandemic.
Utilization of Tax Incentives; Tax Sanctions; Taxpayer Awareness;
Taxpayer Compliance.
Citation:
Valencia & Mulyani (2023). PEMANFAATAN INSENTIF PAJAK,
SANKSI  PAJAK,  DAN  KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB  PAJAK  SAAT  PANDEMI  COVID- 19. Jurnal Akuntansi , 12 (1), 57-67. DOI
https://doi.org/10.46806/ja.v12i1.983

## URL:
jurnal.kwikkiangie.ac.id/index.php/JA/article/ view/983

## 1. Pendahuluan
Pandemi  Covid-19  telah  mempengaruhi  kondisi  perekonomian  suatu  negara  tanpa  kecuali perekonomian  Indonesia.  Akibatnya,  aktivitas  masyarakat  ikut  terganggu  bahkan  terhenti  seperti  kegiatan operasional dan proses produksi serta  pendistribusiannya menghambat kinerja perekonomian.  Bahkan, efek pandemi Covid-19 berakibat juga terhadap penurunan penerimaan pajak sebagai pendapatan utama negara.
Target dan realisasi penerimaan pajak di Indonesia selama tahun 2017 sampai 2020 tidak mencapai target  yang  telah  di  tetapkan.  Sebelum  pandemi  terjadi  pada  tahun  2017  target  penerimaan  pajak  sebesar 1.283,60 triliun dengan realisasi penerimaan 1.147,50 triliun. Tahun 2018, dengan target 1.424,00 triliun dan realisasi sebesar 1.315,93 triliun. Pada tahun 2019 target penerimaan pajak sebesar 1.577,56 triliun dengan realisasi penerimaaan sebesar 1.332,06 triliun. Lalu pada tahun 2020 target penerimaan pajak sebesar 1.198,82 triliun dengan realisasi penerimaaan sebesar 1.069,98 turun jauh dari tahun sebelumnya. Namun pada tahun 2021  realisasi penerimaan pajak  mulai  meningkat  dari  target  yang  telah  di tetapkan  yaitu  sebesar  1.229,58 triliun dengan realisasi penerimaan 1.277,53 triliun. Meskipun sudah meningkat namun belum mencapai hasil sebagaimana penerimaan sebelum terjadi pandemi.
Selain  itu,  dalam  praktiknya  kesadaran  masyarakat  untuk  membayar  pajak  masih  belum  mencapai tingkat  sebagaimana  yang  diharapkan,  masyarakat  merasa  pajak  bersifat  memaksa,  memberatkan  dan mengurangi  pendapatan.  Menteri  Keuangan  Sri  Mulyani  Indrawati  menilai,  kesadaran  masyarakat  untuk membayar pajak masih rendah. Bahkan, masih ada yang beranggapan membayar pajak bukanlah kewajiban, melainkan bentuk penjajahan. Sri Mulyani menjelaskan, rendahnya kesadaran masyarakat terlihat dari rasio pajak di Indonesia yang masih rendah. Tercatat realisasi rasio pajak tahun 2018 sebesar, 10,24%, tahun 2019 sebesar 9,76%, dan merosot pada tahun 2020 sebesar 8,33% dan berangsur pulih di level 9,11% pada 2021. Meski mulai meningkat dibanding tahun 2020, rasio pajak di Indonesia pada 2021 masih di bawah level pra- pandemi (Sumber: https://www.jawapos.com/, https://databoks.katadata.co.id/ ).
Kesadaran  wajib  pajak  yang  masih  rendah  inilah  yang  perlu  di  perhatikan  oleh  pemerintah.  Jika melihat  keadaan  sekarang  yang  dihadapkan  oleh  pandemi  Covid-19  dan  dilakukan  pembatasan  kegiatan masyarakat  yang  menyebabkan  terbatasnya  mobilitas  dan  aktivitas  masyarakat  serta  berdampak  pada
penurunan  pendapatan  masyarakat.  Pendapatan  masyarakat  yang  menurun  karena  pandemi  menyebabkan sebagian  besar  sektor  usaha  mengurangi  aktivitasnya  atau  memilih  untuk  menutup  usaha.  Berdasarkan penelitian  Arisandy  (2017)  dan  Yulianti  (2022),  menunjukkan  bahwa  variabel  Kesadaran  Wajib  Pajak memiliki  pengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak.  Namun  penelitian  Atarwaman (2020)  dan  Tan  et  al.  (2021),  mengatakan  bahwa  Kesadaran  Wajib  Pajak  tidak  berpengaruh  terhadap Kepatuhan Wajib Wajak.
Dampak yang ditimbulkan oleh penyebaran Covid-19 cukup besar untuk itu pemerintah membutuhkan dana yang besar dalam menanggulangi dampak tersebut salah satunya dari sektor pajak. Tetapi pembiayaan dari sektor pajak pun menurun karena pembayaran pajak oleh masyarakat juga menurun akibat dari usaha – usaha yang mulai sepi selama pandemi berlangsung. Salah satu yang terdampak yaitu pelaku Usaha Mikro, Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  di  Indonesia.  UMKM  merupakan  pilar  terpenting  dalam  perekonomian Indonesia. Jumlah  UMKM  di  Indonesia sebesar  64,19 juta, di  mana  pelaku  Usaha  Mikro  dan Kecil  sangat dominan  yakni  64,13  juta  atau  sekitar  99,92%  dari  keseluruhan  sektor  usaha  (Sumber: https://www.ekon.go.id/ ).
Pandemi  Covid-19  telah  memberikan  kerugian  terhadap  UMKM,  diantaranya  kesulitan  dalam memperoleh bahan baku, pelanggan menurun, distribusi dan produksi terhambat. Oleh sebab itu, Pemerintah berupaya  mengantisipasi  dampak  dari  covid-19  untuk  stabilitas  ekonomi  dan  mempertahankan  kepatuhan Wajib Pajak UMKM ditengah pandemi, dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2020. Mengenai pemberian insentif pajak bagi wajib pajak yang terdampak pandemi Covid- 19. Untuk itu, Direktorat Jendral Pajak (DJP) berupaya melakukan sosialisasi untuk meningkatkan minat wajib pajak dalam memanfaatkan insentif pajak terutama bagi pelaku UMKM. Insentif pajak adalah suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah berupa pengurangan beban pajak yang ditanggung oleh Wajib Pajak atau pajak ditanggung  pemerintah  (DTP).  Pemberian  insentif  pajak  dapat  memberikan  kemudahan  bagi  sektor perekonomian yang terdampak sehingga mendorong wajib pajak patuh melaksanakan kewajiban perpajakan. Penelitian terdahulu oleh Latief et al. (2020) dan Alfina & Diana (2021)  menunjukkan bahwa Insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Syanti et al., (2020) variabel insentif pajak selama pandemi yang diberikan oleh pemerintah tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
Dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, persyaratan dan ketentuan yang berlaku harus dipenuhi oleh wajib pajak, jika melanggarnya sanksi akan dikenakan kepada wajib pajak. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi (Mardiasmo, 2019:72). Direktorat Jendral Pajak memberikan kelonggaran sanksi perpajakan di masa pandemi Covid-19 kepada wajib pajak. Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP- 156/PJ/2020 berkenaan dengan Kebijakan Perpajakan Sehubungan Dengan Penyebaran Wabah Virus Corona 2019.  Keputusan  tersebut berisi  bahwa  Wajib  Pajak  diberikan  penghapusan  sanksi  administrasi  perpajakan atas  keterlambatan  penyampaian  SPT  tahunan  orang  pribadi  sesuai  dengan  syarat  yang  telah  ditetapkan. Penerapan sanksi perpajakan sangat dibutuhkan agar Wajib Pajak secara sadar mampu memenuhi kewajiban perpajakan dengan taat sesuai dengan aturan yang berlaku. Sehingga diharapkan peraturan perpajakan dipatuhi dan ditaati oleh Wajib Pajak. Berdasarkan penelitian Wahyuningsih (2019) dan Syanti et al. (2020), keduanya mengatakan  variabel  Sanksi  Pajak  mempunyai  pengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak.  Penelitian  yang  sama  dilakukan  oleh  Saraswati  et  al.  (2018),  menyatakan  Sanksi  Pajak  tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
Penelitian ini terkait dengan Pemanfaatan Insentif Pajak, Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Di  Masa  Pandemi  Covid-19”.  Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui pengaruh pemanfataan insentif pajak, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di  masa  pandemi  covid-19.  Manfaat  penelitian  ini  diharapkan  dapat  menjadi  sumber  informasi  bagi  para pengambil keputusan sebagai referensi praktik perpajakan, khususnya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak khusunya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.
Beberapa konsep teori yang relevan dengan topik penelitian ini, khususnya terkait dengan penerimaan pajak. Selanjutnya, mendasarkan pada pembahasan konsep tersebut kemudian peneliti mengambil hipotesis penelitian sebagai bagian dari subbab ini.

## 1.1 Teori Atribusi
Teori atribusi adalah teori yang menjelaskan ketika kita mengamati perilaku individu, kita mencoba untuk menentukan perilaku itu berasal dari faktor internal atau faktor eksternal (Robbins & Judge, 2017:211).
Tindakan individu yang disebabkan oleh faktor internal dianggap berada di bawah kendali pribadi individu tersebut, sedangkan perilaku yang disebabkan oleh faktor eksternal berasal dari keadaan lingkungan sekitar individu yang memaksa individu untuk ikut melakukannya. Pemberian atribusi terjadi karena sifat manusia untuk mendeskripsikan perilaku seseorang, dan mencoba mencari tahu mengapa individu berperilaku seperti itu. Teori atribusi digunakan dalam penelitian ini karena relevan dengan variabel yang akan diteliti, seperti kesadaran merupakan faktor internal yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri. Variabel sanksi pajak dan pemanfaatan insentif pajak merupakan faktor eksternal yang bersumber dari luar diri individu dalam hal kepatuhan wajib pajak.

## 1.2 Teori Kepatuhan.
Teori Kepatuhan adalah teori yang menjelaskan suatu kondisi ketaatan individu terhadap aturan dan perintah yang diberikan (Rahmadhani et al., 2020). Tyler (2006) dalam literatur sosiologi mengenai kepatuhan, mengatakan  terdapat  dua  perspektif  dasar tentang  kepatuhan  terhadap  hukum  yaitu  perspektif  Instrumental mengasumsikan individu di dorong oleh kepentingan pribadi mengenai perubahan tentang insentif dan pinalti yang memiliki hubungan dengan perilaku. Perspektif normatif berkaitan dengan moral dan berlawanan dengan kepentingan  pribadi  individu.  Dalam  hal  ini  individu  dilihat  dari  perspektif  instrumental  yaitu  individu memiliki  kesadran  akan  insentif  dan  sanksi  yang  diberikan,  sedangkan  dari  sisi  perspektif  normatif  yaitu individu menganggap peraturan merupakan suatu keharusan untuk ditaati dan berlawanan dengan keinginan pribadinya. Teori kepatuhan dapat memberikan dorongan kepada individu untuk lebih patuh dan taat dengan peraturan  yang  berlaku,  seperti  halnya  dengan  individu  yang  memiliki  kesadaran  untuk  melaksanakan kewajiban  perpajakannya  dengan  mendaftarkan  diri  untuk  menjadi  wajib  pajak  dan  memperoleh  NPWP. Kemudian dengan tepat waktu menghitung, menyetor, serta melaporkan pajak terutang.

## 1.3 Pemanfaatan Insentif Pajak
Insentif  Pajak  adalah  insentif  yang  diberikan  pemerintah  dalam  suatu  kegiatan  tertentu,  seperti kontribusi  uang  atau  harta  untuk  kegiatan  yang  berkualitas.  Insentif  pajak  merupakan  kebijakan  yang dikeluarkan  pemerintah  dalam  bidang  perpajakan,  yang  didefinisikan  sebagai  salah  satu  fasilitas  yang diberikan  oleh  pemerintah  untuk  individu  atau  organisasi  tertentu  demi  memberikan  kemudahan  di  bidang perpajakan  dan  untuk  mendorong  agar  wajib  pajak  patuh  terhadap  kewajiban  perpajakannya  (Indahsari  & Fitriandi, 2021).

## 1.4 Sanksi Pajak
Sanksi  perpajakan  menurut  Mardiasmo  (2019:72),  merupakan  jaminan  bahwa  ketentuan  peraturan perundang-undangan  perpajakan  (norma  perpajakan)  akan  dituruti/ditaati/dipatuhi.  Dengan  kata  lain  sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.

## 1.5 Kesadaran Wajib Pajak.
Rahayu  (2020:191)  menerangkan  Kesadaran  Wajib  Pajak  merupakan  suatu  keadaan  dimana  Wajib Pajak mengerti dan memahami arti, fungsi ataupun tujuan  dari pembayaran pajak kepada Negara. Dengan tingginya  Kesadaran  Wajib  Pajak  akan  berpengaruh dalam  meningkatkan  Kepatuhan Wajib  Pajak.  Dengan sadar akan kewajiban perpajakannya Wajib Pajak turut berkontribusi dalam pembangunan negara.

## 1.6 Kepatuhan Wajib Pajak
Menurut  Rahayu  (2020:193),  Mulyani  (Mulyani,  2019)  kepatuhan  perpajakan  merupakan  ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan.

## 1.7 Pengaruh Pemanfaatan Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Menurut Mulyani (Axel, Mulyani, 2019) Insentif pajak merupakan suatu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah berupa pengurangan beban pajak yang ditanggung oleh Wajib Pajak atau pajak ditanggung pemerintah (DTP). Pemberian insentif pajak dapat memberikan kemudahan bagi sektor perekonomian yang terdampak pandemi covid-19 dan meringankan beban para pelaku UMKM terhadap kewajiban perpajakannya. Sehingga mendorong Wajib Pajak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Insentif pajak tersebut hanya dapat dimanfaatkan pihak yang memenuhi kriteria atau syarat yang telah ditentukan. Penelitian yang dilakukan  oleh  Latief  et  al.  (2020)  menunjukkan  variabel  Insentif  pajak  berpengaruh  positif  terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak.  Sementara,  penelitian  lain  yang  dilakukan  oleh  Syanti  et  al.  (2020)  menerangkan bahwa  variabel  Insentif  Pajak  yang  diberikan  pemerintah  selama  pandemi  tidak  berpengaruh  terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Namun demikian penelitian ini akan menguji hipotesis:
H1 : Pemanfaatan Insentif Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

## 1.8 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Sanksi  perpajakan  dikatakan  sebagai  alat  pencegah  (preventif)  agar  Wajib  Pajak  tidak  melanggar norma  perpajakan.  Sanksi  yang  di  terapkan  berupa  sanksi administrasi dan  sanksi  pidana.  Adanya  sanksi diharapkan Wajib Pajak akan jera dan merasa sanksi memberatkan, maka akan mendorong Wajib Pajak patuh dan taat dalam  memenuhi kewajibannya. Semakin tinggi sanksi yang diberikan, maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Penerapan sanksi perpajakan sangat dibutuhkan agar wajib pajak secara sadar memenuhi  kewajiban  perpajakannya  dengan  benar  dan  sesuai  aturan  yang  berlaku,  sehingga  peraturan perpajakan dipatuhi oleh para Wajib Pajak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wahyuningsih (2019) menunjukkan  bahwa  Sanksi  Pajak  berpengaruh  positif  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak.  Berbeda  dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Saraswati  et  al.  (2018),  dikatakan  bahwa  Sanksi  Pajak  tidak  berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini menguji:
H2 : Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

## 1.9 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Kesadaran  perpajakan  adalah  suatu  sikap  dimana  Wajib  Pajak  mengetahui  dan  menaati  ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kerelaan dan kesungguhan untuk memenuhi kewajiban pajaknya dan ikut  kontribusi  kepada  negara  untuk  pembangunan  nasional.  Setelah  mengetahui  dan  memahaminya  Wajib Pajak  akan  sadar  dan  memenuhi  kewajiban  perpajakannya.  Kesadaran  Wajib  Pajak  dalam  melaksanakan kewajiban  perpajakannya  merupakan  hal  penting  yang  akan  meningkatkan  kepatuhan  perpajakannya.  Jika kesadaran  Wajib  Pajak  akan  kewajiban  perpajakannya  tinggi,  maka  kepatuhan  Wajib  Pajak  juga  akan meningkat.  Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh  Arisandy  (2017),  variabel    Kesadaran  Wajib Pajak  memiliki  pengaruh  positif  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak.  Namun  penelitian  Atarwaman  (2020), menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini akan menguji:
H3 : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

## 2. Metode Penelitian

## 2.1 Objek Penelitian
Objek penelitian merupakan objek yang akan di teliti dalam penelitian ini, dengan di analisis dan di kaji, serta yang menjadi sasaran dalam penelitian untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang terjadi. Unit analisis yang akan diteliti adalah masyarakat yang telah memenuhi syarat menjadi Wajib Pajak. Dalam penelitian ini, objek penelitian yang digunakan adalah Wajib Pajak  pelaku UMKM di Kota Jambi yang sudah memiliki NPWP dan omzetnya tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 setahun.
2.2 Variabel Penelitian

## 2.2.1 Variabel Dependen
Variabel Dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang menjadi perhatian utama peneliti dengan  tujuan  agar  peneliti  dapat  memahami  dan  mendeskripsikan  variabel  terikat.  (Sekaran  &  Bougie, 2017:77).  Variabel  dependen  yang  terdapat  dalam  penelitian  ini  adalah  Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM. Kepatuhan  adalah  suatu  keadaan  masyarakat  atau  wajib  pajak  untuk  dapat  menjalankan  kewajiban perpajakannya  dan  memenuhi  hak  perpajakannya  sesuai  undang-undang  yang  berlaku.  Indikator  yang digunakan untuk variabel Kepatuhan Wajib Pajak dikutip dari Rahayu (2020:192), yaitu:
1) Wajib pajak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.
2) Wajib  pajak  selalu  tepat  waktu  dalam  menyetorkan  dan  melaporkan  surat  pemberitahuan (SPT).
3) Wajib Pajak menghitung kewajiban perpajakannya dengan benar.

## 2.2.2 Variabel Independen.
Variabel  Independen  atau  variabel  bebas  adalah  variabel  yang  memengaruhi  variabel  terikat,  baik secara positif atau negatif. Dimana varians dalam variabel terikat disebabkan oleh variabel bebas (Sekaran & Bougie, 2017:79). Variabel Independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

## a. Pemanfaatan Insentif Pajak
Indikator  pada  variabel  Pemanfaatan  Insentif  Pajak  dikutip  dari  PMK  Nomor  9/PMK.03/2021 dan penelitian terdahulu oleh Latief et al. (2020), yaitu:
1) Pengetahuan mengenai adanya insentif pajak yang bisa dimanfaatkan wajib pajak UMKM.
2) Dampak yang ditimbulkan dari pemanfaatan insentif pajak bagi wajib pajak UMKM.
b. Sanksi Pajak
Indikator pada variabel Sanksi Pajak dikutip dari Mardiasmo (2019:72), yaitu:
1) Sanksi Administrasi.
2) Sanksi Pidana.
c. Kesadaran Wajib Pajak
Indikator pada variabel Kesadaran Wajib Pajak dikutip dari Rahayu  (2020:191) dan UU No.28 Tahun 2007, yaitu:
1) Wajib Pajak mengerti dan memahami arti pajak.
2) Wajib pajak memahai fungsi pajak.
3) Wajib Pajak mengetahui tujuan membayar pajak.

## 3. Hasil dan Pembahasan

## 3.1 Hasil Uji Deskriptif
Hasil uji statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 1. Hasil Uji Deskriptif
N Minimum Maximum Mean Std. Deviasi Kepatuhan Wajib Pajak 100 17 25 22,90 2,427 Pemanfaatan Insentif Pajak 100 10 25 19,29 3,937 Sanksi Pajak 100 11 25 21,58 3,095 Kesadaran Wajib Pajak 100 7 25 18,63 4,111
Sumber : Hasil Pengolahan Data Pada SPSS 26
Dari tabel diatas dapat dilihat seluruh variabel memiliki nilai mean yang mendekati nilai maximum. Ini  menunjukkan  bahwa  variabel  Kepatuhan  Wajib  Pajak,  Pemanfaatan  Insentif  Pajak,  Sanksi  Pajak,  dan Kesadaran Wajib Pajak tinggi karena nilai mean yang mendekati nilai maximum.
3.2 Pengujian Instrumen Penelitian
3.2.1 Uji Validitas
Hasil uji validitas dapat dilihat pada tabel berikut:

## Tabel 2. Hasil Uji Validitas
Sumber : Hasil Pengolahan Data Pada SPSS 26
Uji  validitas  dalam  penelitian  ini  menggunakan  data  dari  30  responden  (n).  Pengujiannya  yaitu membandingkan nilai r hitung dengan r tabel, untuk degree of freedom (df)= n – 2, untuk penelitian ini (df) = 30 - 2 = 28 dan di dapat r tabel sebesar 0.361 serta tingkat signifikansi 0,05. Seluruh item pernyataan dari seluruh  variabel  mempunyai  r  hitung  >  r  tabel,  sehingga  dapat  disimpulkan  seluruh  item  pernyataan  pada variabel tersebut adalah valid.

## 3.2.2 Uji Reliabilitas
Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas
Sumber: Hasil Pengolahan Data Pada SPSS 26
Tabel  diatas  menunjukan  bahwa  seluruh  item  pernyataan  dari  seluruh  variabel  mempunyai  nilai Cronbach  Alpha >  0,70.  Sehingga  dapat  diartikan  bahwa  seluruh  item  pernyataan  pada  variabel  penelitian dinyatakan reliabel.

## 3.3 Pengujian Asumsi Klasik
3.3.1 Uji Normalitas
Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel berikut:
Variabel Pernyataan r hitung r tabel Keterangan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Y1 0,779 0,361 Valid Y2 0,783 0,361 Valid Y3 0,688 0,361 Valid Y4 0,659 0,361 Valid Y5 0,790 0,361 Valid Pemanfaatan Insentif Pajak (X1) X11 0,679 0,361 Valid X12 0,755 0,361 Valid X13 0,691 0,361 Valid X14 0,704 0,361 Valid X15 0,627 0,361 Valid Sanksi Pajak (X2) X21 0,625 0,361 Valid X22 0,655 0,361 Valid X23 0,758 0,361 Valid X24 0,715 0,361 Valid X25 0,812 0,361 Valid Kesadaran Wajib Pajak (X3) X31 0,817 0,361 Valid X32 0,662 0,361 Valid X33 0,796 0,361 Valid X34 0,707 0,361 Valid X35 0,897 0,361 Valid Variabel Cronbach Alpha Reliabilitas Keterangan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 0,777 0,70 Reliable Pemanfaatan Insentif Pajak (X1) 0,724 0,70 Reliable Sanksi Pajak (X2) 0,753 0,70 Reliable Kesadaran Wajib Pajak (X3) 0,829 0,70 Reliable
Tabel 4. Hasil Uji Normalitas

## Sumber : Hasil Pengolahan Data Pada SPSS 26
Berdasarkan  data  diatas Asymp.  Sig  (2-  tailed) yaitu  sebesar  0,002  dimana lebih  kecil  dari  0,05. Sehingga  dapat  dinyatakan  data  tidak  berdistribusi  normal.  Tetapi  menurut  Bowerman  et  al.  (2017:335) menyatakan bahwa data yang memiliki n > 30, data dianggap berdistribusi normal, karena data dengan jumlah sampel yang banyak cenderung tidak berdistribusi normal. Jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 100 responden, dimana jumlah tersebut lebih dari 30, sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

## 3.3.2 Uji Multikolinieritas
Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas Model Collinearity Statistics Tolerance VIF (Constant) Pemanfaatan Insentif Pajak Sanksi Pajak Kesadaran Wajib Pajak 0,668 0,744 0,638 1,497 1,345 1,568
Sumber : Hasil Pengolahan Data Pada SPSS 26
Berdasarkan data pada tabel diatas, seluruh variabel memiliki nilai Tolerance ≥ 0,10 dan memiliki nilai VIF ≤ 10, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel menunjukkan tidak adanya multikolineritas.

## 3.3.3 Uji Heteroskedastisitas
Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas Model Sig. (Constant) Pemanfaatan Insentif Pajak Sanksi Pajak Kesadaran Wajib Pajak 0,000 0,082 0,108 0,565
Sumber : Hasil Pengolahan Data Pada SPSS 26
Berdasarkan hasil uji diatas, nilai signifikasi (Sig.) dari seluruh variabel lebih besar dari 0.05, yang dapat disimpulkan bahwa variabel pemanfaatan insentif pajak, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak tidak terjadi heteroskedastisitas.

## 3.4 Pengujian Hipotesis
3.4.1 Uji Statistik F
Hasil uji statistik F dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 7. Hasil Uji F Model Sig. Regression 0,000 Sumber : Hasil Pengolahan Data Pada SPSS 26 Keterangan Unstandardized Residual Asymp.Sig. (2-tailed) 0,002
Hasil uji pada tabel diatas memiliki nilai signifikasi (Sig.) 0,000 lebih kecil dari 0,05. Sehingga model fit  dan  dapat  disimpulkan  bahwa  variabel  independen  yaitu  Pemanfaatan  Insentif  Pajak,  Sanksi  Pajak,  dan Kesadaran  Wajib  Pajak  secara  bersama  –  sama  berpengaruh  terhadap  variabel  dependen  yaitu  Kepatuhan Wajib Pajak.

## 3.4.2 Uji Statistik t
Hasil uji statistik t dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 8. Hasil Uji t Model Unstandardized Coefficients Sig. (Constant) Pemanfaatan Insentif Pajak Sanksi Pajak Kesadaran Wajib Pajak 14,468 0,117 0,319 -0,037 0,000 0,086 0,000 0,572
Sumber : Hasil Pengolahan Data Pada SPSS 26
Berdasarkan hasil pengujian pada tabel diatas dapat diketahui bahwa : a. Variabel Pemanfaatan Insentif Pajak memiliki nilai sig. ( 2-tailed ) sebesar 0,086, maka sig ( 1-tailed ) sebesar 0,086/2 = 0,043 < α (0,05), dan koefisien sebesar 0,117. Dapat disimpulkan bahwa variabel Pemanfataan Insentif Pajak berpengaruh positif terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak.
b. Variabel  Sanksi  Pajak  memiliki  nilai  sig.  ( 2-tailed )  sebesar  0,000.  Maka  sig  ( 1-tailed )  sebesar 0,000/2 = 0,000 < α (0,05), dan koefisien sebesar 0,319, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak.
c. Variabel Kesadaran Wajib Pajak memiliki nilai sig. ( 2-tailed ) sebesar 0,572,  sehingga sig ( 1-tailed ) sebesar 0,572/2 = 0,286 > α (0,05), dan koefisien sebesar -0,037, maka dapat disimpulkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak.
3.4.3 Uji Koefisien Determinasi (R 2 )
Hasil uji koefisien deteriminasi dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 9. Hasil Uji Koefesien Determinasi Model R Square 1 0,233
Sumber : Hasil Pengolahan Data Pada SPSS 26
Dapat dilihat pada tabel bahwa besarnya nilai r square sebesar 0,233 atau 23,3%, dapat disimpulkan bahwa  variabel  Pemanfaatan  Insentif  Pajak,  Sanksi  Pajak,  dan  Kesadaran  Wajib  Pajak  mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 23,3%, sedangkan sisanya 76,7% dipengaruhi oleh faktor atau variabel lain diluar penelitian.

## 3.5 Analisis Regresi Linier Berganda
Hasil analisis regresi linier berganda dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 10. Hasil Analisis Regresi Linier Model Unstandardized Coefficients (Constant) Pemanfaatan Insentif Pajak Sanksi Pajak Kesadaran Wajib Pajak 14,468 0,117 0,319 -0,037
Sumber : Hasil Pengolahan Data Pada SPSS 26
Dari tabel diatas, model persamaan regresi linier berganda yang ada di penelitian ini yaitu :
Y= 14,486 + 0,117X 1 + 0,319X 2 – 0.037X 3
Keterangan : Y : Kepatuhan Wajib Pajak
X 1 : Pemanfaatan Insentif Pajak X 2 : Sanksi Pajak X 3 : Kesadaran Wajib Pajak
Kemudian persamaan diatas menyatakan bahwa: a. Pemanfaatan  Insentif  Pajak  (X1)  berpengaruh  positif  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  (Y). Koefisien  regresi  sebesar  0,117,  menunjukkan  bahwa  setiap  kenaikan  variabel  Pemanfaatan Insentif Pajak (X1) sebesar satu satuan akan mengakibatkan kenaikan variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 0,117.
b. Sanksi  Pajak  (X2)  berpengaruh  positif  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  (Y).  Koefisien  regresi sebesar 0,319, menunjukkan bahwa setiap kenaikan variabel Sanksi Pajak (X2) sebesar satu satuan akan mengakibatkan kenaikan variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 0,319.
c. Kesadaran Wajib Pajak (X3) tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Koefisien regresi sebesar -0,037, menunjukkan bahwa setiap kenaikan variabel Kesadaran Wajib Pajak (X3) sebesar satu satuan akan mengakibatkan penurunan variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 0,037.

## 3.6 Pembahasan

## 3.6.1 Pengaruh Pemanfaatan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Berdasarkan pengujian hipotesis pada uji statistik t, dapat dilihat bahwa variabel pemanfaatan insentif pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0,043 lebih kecil dari 0,05, yang berarti variabel Pemanfataan Insentif Pajak  berpengaruh  signifikan  terhadap  variabel  Kepatuhan  Wajib  Pajak.  Kemudian  koefisien  regresinya sebesar  0,117  menunjukkan  arah  positif,  sehingga  hipotesis  dapat  diterima  dan  dapat  disimpulkan  bahwa Pemanfaatan  Insentif  Pajak  berpengaruh  positif  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak.  Hal  ini  sejalan  dengan penelitian yang dilakukan oleh Latief et al. (2020) dan Alfina & Diana (2021). Dalam penelitian yang telah dilakukan keduanya menunjukan bahwa Pemanfaatan Insentif Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sehingga dapat diartikan bahwa semakin tinggi insentif yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak  pelaku  UMKM  dan  dimanfaatkan  di  masa  pandemi  covid-19,  maka  akan  semakin  tinggi  kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

## 3.6.2 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Berdasarkan  pengujian  hipotesis  pada  uji  statistik  t,  dapat  dilihat  bahwa  variabel  Sanksi  Pajak memiliki  nilai  signifikansi  sebesar  0,000  lebih  kecil  dari  0,05.  Artinya  variabel  Sanksi  Pajak  berpengaruh signifikan  terhadap  variabel  Kepatuhan  Wajib  Pajak.  Kemudian  untuk  koefisien  regresinya  sebesar  0,319 menunjukkan  arah  positif,  sehingga  hipotesis  dapat  diterima  dan  dapat  disimpulkan  bahwa  Sanksi  Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyuningsih (2019) dan Syanti et al. (2020). Dalam penelitian yang telah dilakukan keduanya menunjukan bahwa  Sanksi  Pajak  berpengaruh  positif  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak.  Sanksi  pajak  dapat  dikatakan sebagai hukuman yang diberikan kepada Wajib Pajak karena tidak mematuhi peraturan dan ketentuan pajak yang berlaku. Dimana semakin tinggi sanksi yang dikenakan kepada Wajib Pajak, maka akan semakin patuh Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini karena Wajib Pajak merasa sanksi yang tinggi akan semakin merugikan Wajib Pajak sendiri.

## 3.6.3 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Berdasarkan  pengujian  hipotesis  pada  uji  statistik  t,  dapat  dilihat  bahwa  variabel  Kesadaran  Wajib Pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0,286 lebih besar dari 0,05. Artinya variabel Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak. Kemudian untuk koefisien regresinya sebesar  -0,037  menunjukkan  arah  negative,  sehingga  hipotesis  tidak  dapat  diterima  dan  dapat  disimpulkan bahwa Kesadaran  Wajib  Pajak  tidak  berpengaruh terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak.  Hal ini  sejalan  dengan
penelitian yang dilakukan oleh Atarwaman, 2020) dan Tan et al. (2021). Dalam penelitian yang telah dilakukan keduanya  menunjukan  bahwa  Kesadaran  Wajib  Pajak  tidak  berpengaruh terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak. Kesadaran  yang  dimiliki  wajib  pajak  dalam  melakasanakan  kewajiban  perpajakannya  merupakan  hal  yang penting dalam meningkatkan kepatuhan perpajakannya. Dimana semakin tinggi kesadaran yang dimiliki Wajib Pajak maka akan semakin Wajib Pajak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

## 4. Simpulan dan Saran
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  peneliti  kemudian  diolah  dan  mendapatkan  hasil  analisis  dalam penelitian ini, sehingga dapat disimpulkan, bahwa: 1) Pemanfaatan Insentif Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di masa pandemi covid-19. 2) Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib  Pajak  di  masa  pandemi  covid-19.  3)  Kesadaran  Wajib  Pajak  tidak  berpengaruh  terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak di masa pandemi covid-19.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  peneliti  dalam  penelitian  ini.  Peneliti  memiliki beberapa  saran  yang  dapat  menjadi  pertimbangan  oleh  berbagai  pihak,  1)  Bagi  penelitian  selanjutnya, disarankan  untuk  menambah  variabel  independen  lainnya  yang  dapat  digunakan  untuk  meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan penelitian dengan topik serupa. Karena berdasarkan hasil pengujian koefisien  determinasi  kepatuhan  perpajakan  baru  dapat  dijelaskan  23,3%  oleh  ketiga  variabel  independen dalam penelitian. 2) Bagi pneliitian selanjutnya, disarankan untuk memperbanyak jumlah responden, dengan maksud  untuk  memperoleh  hasil  penelitian  yang  lebih  baik.  3)  Bagi  pemerintah,  diharapkan  penelitian  ini diharapkan  dapat  menjadi sumber  informasi  untuk  pemerintah  dalam  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak khusunya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.

## Daftar Pustaka
Ahdiat, A. (2022). Ini Tren Tax Ratio Indonesia dalam 5 Tahun Terakhir . Databoks. Alfina, Z., & Diana, N. (2021). Pengaruh Insentif Perpajakan Akibat Covid-19, Pemahaman Perpajakan,
Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (Studi Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Malang Utara). E-JRA , 10 (04). Arisandy, N. (2017). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online di Pekanbaru . 14 (1), 62–71.
Atarwaman, R. J. D. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Akuntansi , 6 (1), 39–51.
Axel, Mulyani, A. (2019). Pengaruh Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Pepajakan Sebagai Pemoderasi. Jurnal Akuntansi , 8 (1), 72–86.
Bowerman, B. L., O’Connell, R. T., & Murphree, E. S. (2017). Business Statistics in Practice. In MSOR Connections (8th ed., Vol. 3, Issue 2). New York: McGraw-Hill Education.
Dukungan Pemerintah Bagi UMKM Agar Pulih di Masa Pandemi - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia . (2021). Siaran Pers Hm.4.6/88/Set.M.Ekon.3/04/2021. Indahsari, D. N., & Fitriandi, P. (2021). Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak Di Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Penerimaan Ppn. Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN) , 3 (1), 24–36.
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-156/PJ/2020 Tentang Kebijakan Perpajakan Sehubungan Dengan Penyebaran Wabah Virus Corona 2019 . (2020).
Latief, S., Junaidin Zakaria, & Mapparenta. (2020). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan , 3 (3), 271–289. Mardiasmo. (2019). Perpajakan . Yogyakarta: Andi.
Mulyani, T. M. (2019). Faktor-Faktor Yang Memberikan Kontribusi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Ojek Online (Ojol) Di Jakarta. Jurnal Akuntansi , 8 (2), 251–264. www.tribunnews.com,
Peraturan Mentri Keuangan Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 . (n.d.). Rahayu, S. K. (2020). Perpajakan: Konsep dan Aspek Formal . Bandung: Rekayasa Sains. Rahmadhani, S. R., Cheisviyanny, C., & Mulyani, E. (2020). Analisis Kepatuhan Pajak Pelaku UMKM
Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Jurnal Eksplorasi Akuntansi , 2 (1), 2537–2553.
Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2017). Organizational Behavior Seventeenth Edition. In Fortune . England: Pearson Education Limited.
Saraswati, Z. E. (2018). Pengaruh Kesadaran Pajak, Sistem Administrasi Pajak Modern Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Umkm Di Surakarta. Studi Kasus Inovasi Ekonomi , 2 (02), 45– 52. Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). Metode Penelitian untuk Bisnis, Edisi 6, Buku 2 . Jakarta: Salemba Empat. Suryowati, E., & Binekasri, R. (2020, December). Sri Mulyani Akui Masih Ada Anggapan Kewajiban Pajak Bentuk Penjajahan. Jawa Post , 1.
Syanti, D., Widyasari, & Nataherwin. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Ekonomika Dan Manajemen , 9 (2), 17.
Tan, R., Hizkiel, Y. D., Firmansyah, A., & Trisnawati, E. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak Di Era Pandemi Covid 19 : Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan, Peraturan Perpajakan. Educoretax , 1 (3), 208–218.
Tyler, T. R. (2006). Psychological Perspectives on Legitimacy and Legitimation. Annual Review of Psychology , 57 (June), 375–400.
Wahyuningsih. (2019). Analisis Dampak Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen (JSAM) , 1 (3), 192–241. Yulianti, L. N. (2022). Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Pada Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Kewirausahaan , 2 (1), 46–53.