## JURNAL ILMIAH PEREKAM DAN INFORMASI KESEHATAN IMELDA
Vol.7 No.2, Agustus 2022, pp. 154-160 ISSN: 2597-7156 (Online), 2502-7786 (Print) http://jurnal.uimedan.ac.id/index.php/JIPIKI
 154

## Pelaksanaan Program Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu (SP2TP) Puskesmas Pesantren II
Reny Nugraheni 1 , Ananda Muchamad Syaiful 2
1,2 Program Studi S-1 Kesehatan Masyarakat, Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri,
Indonesia Article Info ABSTRACT Article history: Received Dec 20, 2021 Revised Aug 02, 2022 Accepted Aug 20, 2022 The  integrated  recording  and  reporting  system  of  the  puskesmas  or SP2TP  discusses  the  efforts  of  health  center  services,  activities  and reporting of  general data,  facilities and personnel in the community. SP2TP  as  a  source  of  information  and  data  collection  at  the puskesmas  level.  The  purpose  of  the  study  was  to  evaluate  the implementation of an integrated recording and reporting system at the Pesantren  II  Public  Health  Center  in  Kediri  City,  East  Java.  The research design used a qualitative design  with a case study approach through interviews and observations. The questionnaire used aims to determine the input, process and output of the implementation of the puskesmas program through primary and secondary data. Timeliness of reporting is the submission or receipt of being an important factor in the flow of reports on the basis that reports are needed for policy making material at certain times or periodically. Delays in submitting or receiving reports will disrupt the decision-making mechanism.
Keywords: Program Recording Reporting
This is an open access article under the CC BY-SA license.

## Corresponding Author:
Reny Nugraheni, Program Studi S-1 Kesehatan Masyarakat, Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata, Jl. KH Wachid Hasyim No.65, Bandar Lor, Kec. Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur. Email: reny.nugraheni@iik.ac.id

## 1. PENDAHULUAN
Kesehatan  merupakan  keadaan  sehat  baik  secara  fisik,  mental,  spiritual,  maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara  sosial dan ekonomi, dan  menurut  WHO  yang  paling  baru  ini  memang  lebih  luas  dan  dinamis  dibandingkan dengan  batasan  sebelumnya  yang  mengatakan,  bahwa  kesehatan  adalah  keadaan sempurna,  baik  fisik  maupun  mental  dan  tidak  hanya  bebas  dari  penyakit  dan  cacat  [1]. Oleh  sebab  itu,  upaya  kesehatan  ini  mengandung  makna  bahwa  kesehatan  seseorang, kelompok,  atau  individu  harus  selalu  diupayakan  sampai  tingkat  yang  optimal.  Upaya pemeliharaan  dan  peningkatan  kesehatan  diwujudkan  dalam  suatu  wadah  pelayanan kesehatan  yang  disebut  sarana  kesehatan  [2].  Jadi  sarana  kesehatan  adalah  tempat  yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang optimal [3].
Menurut  Peraturan  Undang-Undang  Nomor  36  tahun  2009  tentang  Kesehatan menyatakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang efektif dan efisien diperlukan informasi kesehatan. Informasi atau laporan  haruslah  mempunyai  kualitas yang relevan,
155 tepat  waktu  dan  efisien  agar  dapat  bermanfaat  bagi  yang  membutuhkan  sebagai  dasar pengambilan  keputusan  [4].  Sedangkan  informasi  yang  dibuat  dengan  cara  manual mempunyai  risiko  kebenaran  dan  keakuratan  lebih  kecil.  Kemungkinan  terjadi  kesalahan baik yang  disengaja  maupun  yang tidak disengaja,  sehingga keakuratan informasinya pun berkurang [5].
Sistem  Pencatatan  dan  Pelaporan  Terpadu  Puskesmas  (SP2TP)  mer upakan kegiatan  dan  pelaporan  data  umum,  sarana,  tenaga  dan  upaya  pelayanan  Pusat Kesehatan di masyarakat. Departemen Kesehatan telah mengembangkan SP2TP, namun sistem  tersebut  belum  terintegrasi  dengan  baik  dan  sempurna  [6].  Pelaksanaan  sistem informasi  kesehatan  telah  mengalami  kemunduran  secara  nasional  seperti  menurunnya kelengkapan dan ketepatan  waktu penyampaian data  SP2TP atau  SIMPUS, karena belum adanya kebijakan tentang standar pelayanan bidang kesehatan termasuk mengenai data dan informasi mengakibatkan persepsi masing-masing pemerintah daerah berbeda-beda hal ini menyebabkan  sistem  informasi  kesehatan  yang  dibangun  tidak  standar,  baik  variabel maupun format input/output yang berbeda, sistem dan aplikasi yang dibangun tidak dapat saling  berkomunikasi,  akibatnya  data  yang  dihasilkan  kurang  sesuai  baik  akurasi  dan validitas  data  diragukan,  apalagi  ditambah  dengan  lambatnya  pengiriman  data  baik  ke Dinas  Kesehatan  maupun  ke  Kementrian  Kesehatan,  pada  akhirnya  para  pengambil keputusan/pemangku  kepentingan  mengambil  keputusan  dan  kebijakan  kesehatan  tidak berdasarkan data yang akurat [7].
Berdasarkan  hasil  studi  pendahuluan  dan  wawancara  dengan  pengurus  Sistem Pencatatan Dan Pelaporan Terpadu Puskesmas (SP2TP) di Pesantren Puskesmas Pesantren II yang menjadi pilihan  objek penulis. Hal ini dikarenakan Puskesmas Pesantren II sering terlambat  dalam  pengiriman  laporan  bulanan.  Adanya  keterlambatan  pelaporan  SP2TP. Hal ini menunjukkan adanya berbagai kesulitan yang sedang dihadapi baik oleh pengelola SP2TP  maupun  pengelola  program  di  puskesmas  sehingga  pelaksanaan  SP2TP  belum berjalan  efektif.  Adapun  yang  menjadi kesulitan  dalam  pelaksanaan  SP2TP di  Puskesmas Pesantren  II  yaitu  kurangnya/minimnya  tenaga  kerja  (SDM),  pencatatan  masih  dilakukan secara  manual  dan  mengunakan  komputer  artinya  melakukan  pekerjaaan  dua  kali,  belum tersedianya  buku  pedoman  tentang  SP2TP  dan  belum  terlaksananya  pelatihan  untuk mengolah  data  SP2TP  dan  pelatihan  komputer  bagi  koordinator  SP2TP  dan  petugas program di Puskesmas Pesantren II.
Sistem  pencatatan  dan  pelaporan  terpadu  puskesmas  merupakan  sumber pengumpulan  data dan informasi  ditingkat puskesmas [8].  Segala  data dan informasi baik faktor  utama  dan  tenaga  pendukung  lain  yang  menyangkut  puskesmas  untuk  dikirim  ke pusat  serta  sebagai  bahan  laporan  untuk  kebutuhan.  Dengan  demikian  kajian  terhadap kegiatan  SP2TP  sangatlah  penting  mengingat  data  hasil  kegiatan  puskesmas  menjadi informasi  di  puskesmas  dan untuk  memenuhi administrasi  pada jenjang yang lebih tinggi dalam  tingkat  pembinaan,  perencanaan,  dan  penetapan  kebijaksanaan  [9].  Sehingga bermanfaat  untuk  peningkatan  upaya  kesehatan  puskesmas  melalui:  perencanaan, (perencanaan  mikro),  penggerakan  dan  pelaksanaan  (lokakarya  mini  puskesmas), pengawasan, pengendalian, serta penilaian ( stratifikasi ) [10].
Dampak  dari  pada  keterlambatan  pelaporan  atau  tidak  adanya  laporan  bulanan SP2TP  yaitu  tidak  tersedianya  data  yang up  to  date yang  dapat  digunakan  sebagai informasi  yang  akurat/relevan  bagi  orang  yang  membutuhkan  dan  dijadikan  bahan referensi penelitian. Dan tanpa adanya pencatatan dan pelaporan maka tidak adanya umpan balik di lintas  sektor dari Dinas  Kesehatan  Kota ke puskesmas, Dinas  Kesehatan  Kota ke Dinas  Kesehatan  Provinsi  dan  Dinas  Kesehatan  Provinsi  ke  Pusat  untuk  memberikan informasi  sistem  apa  yang  harus  dievaluasi  kembali  untuk  memperbaiki  mutu  dalam pelayanan kesehatan, selain itu tanpa adanya pencatatan dan pelaporan maka kegiatan atau program  apapun  yang  dilaksanakan  tidak  akan  terlihat  dan  terdokumentasi  wujudnya
156
menjadi  informasi  untuk  pengambilan  keputusan  selanjutnya  dan  tidak  tersedianya  data yang  lengkap  untuk  kemudian  dijadikan  laporan  tahunan  atau  buku  profil  tahunan puskesmas [11].
Berdasarkan hasil wawancara kepada koordinator atau penangung jawab SP2TP di Puskesmas  Pesantren  II  sewaktu  praktek  kerja  lapangan  pada  tanggal  11  Januari  -  30 Januari  tahun  2021,  Puskesmas  Pesantren  II  sudah  menggunakan  aplikasi online pada bagian  pencatatan  dan  pelaporan  hanya  saja  pada  bagian  pelaporan  petugas  masih menggunakan  sistem  pelaporan  secara  manual.  Jadi  bisa  diketahui  bahwa  Puskesmas Pesantren II Kota Kediri belum memanfaatkan secara maksimal aplikasi o nline , dimana petugas  masih  menggunakan  sistem  pelaporan  manual  sehingga  ini  berakibat  harus mengerjakan  pekerjaan  dua  kali.  Dimana  petugas  harus  mengentrikan  data  ke  aplikasi o nline dan  serta  ada  keterlambatan  yang  diakibatkan  menggunakan  sisem  manual  dan aplikasi untuk laporan kedinas kesehatan kota.

## 2. METODE PENELITIAN
Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan lembar wawancara kepada responden. Teknik pengumpulan data dalam laporan ini dengan melakukan  wawancara  sebagai  data  primer  dan  mendapatkan  data  sekunder  dari Puskesmas  Pesantren  II  Kota  Kediri.  Pengumpulan  data  sesuai  dengan  kebutuhan  data yang diinginkan. Mengumpulkan data  pendukung  dari penyusunan laporan. Pengumpulan data  yang  digunakan  dalam  penelitian  dinilai  dari  aspek  input,  proses  dan  output pelaksanaan  program  SP2TP.  Teknik  pengumpulan  data  menggunakan  data  primer  dan data  sekunder.  Teknik  pengumpulan  data  primer  yang  dilakukan  adalah  melalui wawancara  secara  langsung  dengan  pemegang  program  SP2TP.  Pada  data  sekunder pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan meminta data kepada pemegang program SP2TP,  untuk  memperoleh  data  berupa  gambaran  umum  Puskesmas  Pesantren  II  dan struktur organisasi Puskesmas. Penelitian dilaksanakan pada tanggal 11 Januari–30 Januari 2021 di Puskesmas Pesantren II Kota Kediri.
157

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Puskesmas  Pesantren  II  merupakan  salah  satu  lembaga  pemerintahan  dari  Dinas Kesehatan  yang  berlokasi  di  daerah  Kecamatan  Pesantren  Kota  Kediri,  tepatnya  di  Jalan Cendana No. 30 Kecamatan Pesantren Kota Kediri. Wilayah kerja Puskesmas Pesantren II terletak di sebelah timur Kota Kediri wilayah Kecamatan Pesantren, dengan luas bangunan 421,5 m 2 dan luas tanah 1.421 m 2 .
Wilayah  Kerja  Puskesmas  Pesantren  II  meliputi  6  kelurahan  yaitu  Kelurahan Burengan, Kelurahan Jamsaren, Kelurahan Pakunden, Kelurahan Singonegaran, Kelurahan Tinalan,  dan  Kelurahan  Tosaren.  Dan  dilengkapi  dengan  4  puskesmas  pembantu  yaitu Pustu  Burengan,  Pustu  Kleco,  Pustu  Grogol  dan  Pustu  Dadapan,  3  Poskeskel  yaitu Poskeskel Tinalan, Poskeskel Tosaren dan Poskeskel Pakunden.
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintah  Daerah  telah menetapkan  bidang  kesehatan  merupakan  urusan  wajib  yang  harus  dilaksanakan  oleh Pemerintah  Kota  Kediri,  perwujudan  otonomi  yang  bertanggungjawab  dan  kewenangan daerah  dalam  wujud  tugas  dan  kewajiban  yang  harus  dipikul  oleh  Daerah.  Tidak  semua petugas  pelaksana  program  pencatatan  dan  pelaporan  terpadu  pelatihan  secara  formal. Pelatihan  tersebut  yaitu  peningkatan  kapasitas  petugas  dengan  materi  pencatatan  format alur dan manfaat terkait SP2TP.
Untuk  mengurangi  permasalahan  pada  pelaksanaan  program  SP2TP  maka  dapat dilakukan  evaluasi  untuk  mengetahui  setiap  permasalahan  yang  ada.  Perlu  dilakukan peningkatan  koordinasi  masing-masing  pemegang  pogram  dan  pelatihan  kepada  petugas SP2TP Puskesmas untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaan  program pencatatan dan pelaporan  agar  tidak  terjadi  keterlambatan  pelaporan  ke  pihak  Dinas  Kesehatan.  Adapun pemecahan masalah yang dapat dilakukan antara lain adalah sebagai berikut:

## Tabel 1. Pemecahan Masalah pada Program SP2TP di Puskesmas Pesantren II
No. Permasalahan Pemecahan Masalah 1. Belum  ada  pelatihan  dalam program SP2TP Mengadakan  pelatihan  Program  mulai  dari pencatatan pengimputan dan pelaporan (SP2TP) 2. Pencatatan  dan  Pelaporan yang belum optimal Perlu penyederhanaan sistem menjadi E- puskesmas / mengunakan aplikasi online 3. Belum  terdapat  Dana  khusus program SP2TP Penggencaran kembali anggaran khusus pendanaan SP2TP 4. Belum adanya  buku panduan program SP2TP Mengadakan  penjadwalan  khusus  untuk  evaluasi dan  kordinasi  dengan  semua  sektor  baik  lingkup Puskesmas maupun Dinas Kesehatan 5. Sarana  prasarana  penunjang beberapa rusak Perlu penambahan sarana prasarana seperti laptop khususnya di bagian SP2TP
Berdasarkan  hasil  observasi  di  ruang  tata  usaha  pada  Program  pencatatan  dan pelaporan  terpadu  di  Puskesmas  Pesantren  II  Kota  Kediri.  Menurut  informasi  yang didapatkan dari informan yaitu kepala program SP2TP masih banyak kendala atau masalah dihadapi  ketika  proses  pencatatan  maupun  pelaporan  ke  pihak  Dinas  Kesehatan  Kota Kediri.  Untuk  mengetahui  sebab  dan akibat  keterlambatan  pengiriman laporan  SP2TP ke Dinas  Kota  Kesehatan  Kota  Kediri,  dengan  menggunakan  metode  diagram fishbone . Diagram  ini  menggambarkan  hubungan  antara  masalah  dengan  semua  faktor  penyebab yang  mempengaruhi  masalah  tersebut.  Jenis  diagram  ini  kadang ‐ kadang  disebut  diagram “Ishikawa"  karena  ditemukan  oleh  Kaoru  Ishikawa,  atau  diagram  “ fishbone ”,  yang  mana dalam  penerapan  diagram fishbone menggunakan  5M,  yaitu  “ Man,  Money,  Methode, Machine dan Material ”.
158

## INPUT
Point Man (Sumber Daya Manusia) Man merujuk pada sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi Puskesmas, hal  tersebut  untuk  mengetahui  indikator  yang  ingin  diketahui  yaitu  kemampuan  tenaga kesehatan, kesesuaian kualifikasi pendidikan tenaga manajerial khususnya SP2TP terhadap sistem  pencatatan  dan  pelaporan  yang  terpadu,  serta  pelatihan  dan  pengembangan. Permasalahan  yang  ditemukan  yaitu  kurangnya  petugas  pada  pelayanan  SP2TP,  tingkat pengetahuan  tentang  proses  SP2TP  dan  kurangnya  koordinasi,  pengawasan  dan  evaluasi dari pihak Dinas Kesehatan.

## Point Money (Dana)
Money atau  uang  merupakan  alat  yang  penting  untuk  mencapai  tujuan  karena segala  sesuatu  harus  diperhitungkan  secara  rasional.  Hal  ini  akan  berhubungan  dengan berapa jumlah yang harus disediakan untuk peralatan yang dibutuhkan, berapa  biaya yang disisihkan  untuk  diklat,  gaji  serta  berapa  hasil  yang  akan  dicapai  oleh  suatu  instansi. Permasalahan yang ditemukan adalah terkait pengelolaan anggaran dana operasional.

## Point Methode (Prosedur Pelayanan)
Hal tersebut terjadi karena adanya keterbatasan  dari  segi  sarana penunjang sampai pada  keterbatasan  tenaga.  Permasalahan  yang  timbul  yaitu  pencatatan  dan  pelaporan kegiatan yang kurang optimal.

## Point Material (Sarana Prasarana)
Sarana  prasarana dalam  suatu kegiatan  program  sangat diperlukan  secara  optimal, efektif, dan  efisien. Hal tesebut  disebabkan, jika tidak adanya  sarana  dan  prasarana  maka suatu  kegiatan  juga  kurang  mendapatkan  target  yang  sesuai.  Oleh  karena  itu  sarana  dan prasarana  dari  Instansi  Kesehatan  perlu  memaksimalkan  sarana  prasarana  khususnya  di bagian SP2TP.

## Point Machine
Dibutuhkan  untuk  memudahkan  pekerjaan  yang  sulit  menjadi  lebih  cepat  dan efisien,  serta  berperan  dalam  meningkatkan  hasil  dan  keuntungan  dalam  suatu  program yang dijalanakan. Bahwa tidak adanya buku panduan yang tersedia, yang ada hanya format laporan yang didapatkan dari pusat dan pihak Dinkes Kota memberikan ke puskesmas.

## PROSES Pencatatan dan Pelaporan SP2TP
Saat ini di Puskesmas Pesantren II Pencatatan yang dilakukan masih belum optimal artinya  komponen input dan  komponen  proses belum  dilaksanakan  secara  optimal. Input SP2TP di Puskesmas Pesantren II belum sepenuhnya terpenuhi sehingga dalam pencatatan data  dan  pengolahan  data  SP2TP  hasilnya  tidak  maksimal  sebagaimana  Keputusan Direktorat  Jenderal  Pembinaan  Kesehatan  Masyarakat  Nomor:  590/BM/DJ/INFO/V/96 Tentang Penyederhanaan Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas (SP2TP).
Setelah  dilakukan  pencatatan  di  puskesmas  maka  kegiatan  selanjutnya pelaporannya.  Pelaporan  terpadu  puskesmas  menggunakan  tahun  kalender  yaitu  bulan Januari  sampai  dengan  Desember  dalam  tahun  yang  sama.  Kegiatan  menerima  dan merekapitulasi  data  yang  dicatat  didalam  dan  luar  gedung  puskesmas  kemudian  dicatat hasil  rekapitulasi  tersebut  ke  dalam formulir  SP2TP  serta  membuat  laporan  SP2TP merupakan tugas pelaksana kegiatan SP2TP. Kegiatan mengumpulkan laporan SP2TP dan membuat  laporan  SP2TP  dari  masing-masing  pelaksana  kegiatan  kemudian  melaporkan
159 hasil  tersebut  ke  penanggung  jawab  SP2TP  merupakan  tugas  koordinator  SP2TP, sedangkan  kegiatan  melaporkan  laporan  bulanan  dan  tahunan  dilakukan  koordinator SP2TP bersama pelaksana  kegiatan, arsip  laporan  SP2TP kemudian  disimpan koordinator SP2TP.  Kegiatan  merekap  data  dilakukan  oleh  penanggung  jawab  program  sebagai pelaksana kegiatan dan sudah sesuai dengan pedoman SP2TP [12].

## Menginput Laporan Bulanan
Setelah  pelaksana  kegiatan  masing-masing  program  melakukan  rekapitulasi terhadap  laporan  masing-masing  program,  selanjutnya  koordinator  SP2TP  dan  sekaligus ipetugas  SP2TP  melakukan  pengumpulan  laporan  terpadu  yang  telah  direkapitulasi  oleh masing-masing  program  setelah  itu  koordinator  dan  sekaligus  petugas  SP2TP  melakukan penginputan  laporan  data  dan  memasukkannya  kedalam  formulir  SP2TP  namun  petugas harus  merekap  ulang  dikarenakan  masih  mengunakan  pencatatan  manual  namun pengiriman ke Dinas  Kesehatan  mengunakan internet (E-Puskesmas) jadi  harus kerja  dua kali dan menjadi salah satu faktor keterlambatan pelaporan.

## OUTPUT
Ketepatan  waktu  pelaporan  disini  dapat  diartikan  ketepatan  waktu  pelaporan laporan  bulanan  Puskesmas  Pesantren  II  ke  Dinas  Kesehatan  Kota  Kediri,  sesuai  tanggal pelaporan  yang  harusnya  dikumpul  tiap  bulan  ke  Dinas  Kesehatan  yaitu  pada  tanggal  5 namun  sering  melebihi batas  waktu dikarenakan  pandemi  dan kurang kordinasi, jadi  bisa dilihat  Puskesmas  Pesantren  II  diperoleh  informasi  bahwa  masih  sering  terlambat  dalam pengiriman laporan bulanannya ke Dinas Kesehatan Kota Kediri.

## 4. KESIMPULAN
Evaluasi  akhir  pada  point  input  lingkup  pengkajiannya  adalah  man  (sumber  daya manusia).  Pada  point man merujuk  pada  sumber  daya  manusia  yang  dimiliki  oleh organisasi dimana fokus pada penyelesaian pemenuhan perugas SDM yang terlibat dalam kegiatan  program  pecatatan  dan  pelporan  terpadu  puskesmas.  Perlunya  peningkatan pengetahuan  petugas  tentang  pelayanan  SP2TP.  Peningkatan  monitoring  serat  evaluasi program  oleh  Dinas  Kesehatan  dan  keikutsertaan  pelatihan  terkait  SP2TP.  Pada  point money belum  adanya  dana  atau  anggaran  khusus  dalam  program  SP2TP  dan  masih mengunakan  dana  dari  anggaran  pendapatan  dan  belanja  puskesmas.  Point methode menunjukkan bahwa kegiatan  yang kurang optimal Dalam alur  pencatatan  atau pelaporan kegiatan  program  terdapat  faktor  sehingga,  pencatatan  terhambat  atau  kurang  optimal seperti pencatatan 2 kali dengan manual serta E-puskesmas. Sarana prasarana dalam suatu kegiatan  program  sangat  diperlukan  secara optimal,  efektif  dan  efisien. Berdasarkan hasil wawancara  terkait  sarana  prasarana  SP2TP kurang,  dan perlu adanya  penambahan  sarana prasarana. Penunjang program SP2TP.
Saran  peneliti  yaitu  perlu  dilakukan  pelatihan  tentang  pencatatan  dan  pelaporan terpadu  dengan  sasaran  Penangung  jawab  program  serta  staff  pembantu  di  bagian  Tata Usaha.  Guna  mendapatkan  SDM  yang  terampil  dan  professional  dalam  pengelolaan program  pencatatan  dan  pelaporan  terpadu.  Salah  satu  contoh  kegiatan  yang  dilakukan untuk melatih SDM, misalnya dengan mengadakan Pertemuan dan pelatihan secara daring mengunakan  media  sosial  untuk  optimalisasi  program  SP2TP  dengan  pihak  Dinas Kesehatan dimasa pandemi covid-19. Untuk tercapainya ketapatan waktu dalam pelaporan SP2TP  dari  puskesmas  ke  Dinas  Kesehatan  Kota  Kediri,  kepala  puskesmas  sebagai penanggung  jawab,  seharusnya  mengadakan  rapat  evaluasi  tentang  SP2TP.  Untuk mencapai  suatu  keberhasilan  dalam  pencatatan  dan  pelaporan  seharusnya  ada  koordinasi yang  baik  dan  terpadu  antara  petugas  pelaksana  program  kegiatan  dengan  koordinator SP2TP, tersedianya buku pedoman SP2TP, dan penyederhanaan menjadi pencatatan 1 kali
160
mulai  mengunakan  sistem  mencatatan  dan  pelaporan  secara online agar  lebih  efektif  dan efisien agar tidak terjadi keterambatan.

## REFERENCES
[1] D. March, “Support system,” Engineering , vol. 247, no. 11, pp. 60–64, 2006.
[2] Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia, Survey  Demografi  dan  Kesehatan Indonesia . 2017.
[3] R.  Prihastuti,  T.  A.  Wibowo,  and  M.  Misinem,  “Surveillance  system  evaluation  of non-communicable diseases through integrated community-based intervention called ‘Posbindu  PTM’  in  Wonosobo  district,  Central  Java  province,  Indonesia,” Ber. Kedokt. Masy. , p. 15, 2018, doi: 10.22146/bkm.37633.
[4] Kemenkes  RI,  “Pedoman  Umum  Pengelolaan  Posyandu,”  Jakarta:  Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2018.
[5] Depkes,  “Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009,” Undang-  undang  Nomor  36 Tahun 2009 , pp. 31–47, 2009.
[6] Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  38  Tahun  2014  tentang  Keperawatan, “Keperawatan,” Sekr. Negara Republik Indones. , p. 52, 2014.
[7] Badan  Penelitian  dan  Pengembangan  Kesehatan  Kementrian  Kesehatan  Republik Indonesia, “Riset Kesehatan Dasar Nasional,” Kementeri. Kesehat. RI , p. 126, 2018.
[8] U.  Achmadi, Kesehatan  Masyarakat  Teori  dan  Aplikasi .  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 2013.
[9] M.  Audina  and  D.  Darmawati,  “PELAKSANAAN  PELAYANAN  ANTENATAL TERPADU,” J. Ilm. Mhs. Fak. Keperawatan , vol. 3, no. 3, 2018.
[10]  M.  A.  Efendi, The  Power  Of  Corporate  Governance:  Teori  dan  Implementasi . Jakarta: Salemba Empat, 2019.
[11]  S. Notoatmodjo, Pengembangan Sumber Daya Manusia . Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003.
[12]  Notoatmodjo, Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan (edisi revisi 2012) . 2012.

## BIOGRAPHIES OF AUTHORS
Reny Nugraheni, S.KM., MM., M.Kes. Tempat/Tanggal Lahir: Nganjuk, 31 Maret 1989 Pekerjaan:  Dosen  S1  Kesehatan  Masyarakat-Institut  Ilmu  Kesehatan  Bhakti  Wiyata Kediri.  Riwayat  Study  penulis  adalah  S1  Kesehatan  Masyarakat-Institut  Ilmu Kesehatan  Bhakti  Wiyata  Kediri,  S2  Magister  Manajemen-Universitas  Islam  Kadiri, dan S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat-Universitas Diponegoro.
Penulis mengajar, meneliti dan melakukan kegiatan pengabdian masyarakat di bidang kesehatan  masyarakat  (peminatan  manajemen  dan  kebijakan  kesehatan).  Riwayat jabatan  dalam  pekerjaan  penulis,  adalah  pernah  menjabat  sebagai  ketua  Unit Penjaminan  Mutu  Fakultas  Ilmu  Kesehatan  (2014-2017),  Ketua  Audit  mutu  Internal IIK  Bhakti  Wiyata  (2017-2018),  Kepala  Program  Studi  S1  Kesehatan  Masyarakat (2018-2020).  Dan  saat  ini  penulis  menempuh  study  di  program  studi  S3  Ilmu Kesehatan Masyarakat-Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Penulis  merupakan  Ketua  1  Persakmi  (Perhimpunan  Sarjana  dan  Profesional Kesehatan Masyarakat) Kota Kediri periode 2019-2024.
Semoga dengan penulisan jurnal ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan.