Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK NIKAH SIRI DARI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF
Andri Wahyudi STIH IBLAM, Jakarta, Indonesia andri.wahyudi@gmail.com
Naskah diterima: 30 April 2022; revisi: 30 Mei 2022; disetujui: 20 Juni 2022

## Abstract
Children are a mandate and gift from God Almighty, who has inherent dignity and worth as a  complete  human  being  whose  rights  must  be  protected  without  being  discriminated against.  The  presence  of  children  in  a  marriage  is  a  joy  and  priceless.  However,  children from unregistered marriages or marriages that are not registered by the state have different legal  protections  from  children  from  marriages  registered  by  the  state.  The  formulation  of the problem in this study is how the law of unregistered marriage according to Positive Law and  how  the  legal  protection  of  children  born  from  the  result  of  unregistered  marriage.  In this  study,  the  authors  use  library  research  methods,  namely  research  that  uses  books  as  a source  of  data.  In  this  case,  the  author  conducts  research  by  examining  library  materials, whether in  the form  of books,  laws,  journals,  fiqh books, and other sources relevant  to  the formulation of the problem that will be studied by the author. Legal protection for children from  unregistered  marriages  if  viewed  from  the  perspective  of  Positive  Law,  namely  the status of the child does not have a father or child from outside of marriage and does not have a  lineage  to  his  father.  The  government  should  immediately  amend  all  products  of  the Marriage  Law  to  suit  the  appropriate  conditions  in  society  that  protect  all  groups  and interests.
Keywords: Child Protection, Character Law, Positive Law
 Alamat korespondensi:
Kampus STIH IBLAM Jakarta E-mail: andri.wahyudi@gmail.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## LATAR BELAKANG
Perkawinan  atau  pernikahan  dalam  literatur fiqh berbahasa  arab  disebut  dengan  dua kata, yaitu nikah dan zawaj . Secara kata nikah berarti bergabung, yakni  hubungan kelamin atau juga dapat berarti akad yakni suatu perjanjian yang dibuat oleh orang-orang atau pihak- pihak yang terlibat  dalam  perkawinan. Perkawinan itu dibuat dalam bentuk  akad karena ia adalah  peristiwa  hukum,  bukan  peristiwa  biologis  atau  semata  hubungan  kelamin  antara laki-laki  dan  perempuan. 1 Adapun  tujuan  perkawinan  secara  garis  besarnya  adalah  untuk mendapatkan anak keturunan yang sah untuk melanjutkan generasi yang akan datang, untuk mendapatkan  keluarga  bahagia  yang  penuh  ketenangan  hidup  dan  rasa  kasih  sayang. 2 Perkawinan  di  Indonesia  memiliki  berbagai  corak.  Perkawinan  dilakukan  secara  hukum Adat,  Agama,  dan  hukum  Warisan  Belanda. 3 Perkawinan  yang  sah  merupakan  suatu perjanjian  yang  suci  yang  bukan  hanya  disaksikan  oleh  Tuhan,  tetapi  juga  dipertanggung jawabkan kepadanya. 4
Di Indonesia sendiri ketentuan yang berkenaan dengan perkawinan telah diatur dalam peraturan  perundangan  negara  yang  khusus  berlaku  bagi  warga  negara  Indonesia. 5 Aturan perkawinan yang dimaksud adalah dalam bentuk undang-undang yaitu UU Nomor 16 Tahun 2019  tentang  perubahan  UU  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  dan  peraturan pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Walaupun telah ada peraturan  perundang-undangan  yang  secara  tegas  mengatur  masalah  keharusan mendaftarkan  perkawinan  secara  resmi  pada  pegawai  pencatat  nikah,  tetapi  tampaknya kesadaran masyarakat akan hukum dan pentingnya suatu pencatatan pekawinan, masih dapat dibilang  rendah.  Saat  ini  banyak  dijumpai  praktek  nikah  sirri  yang  dilakukan  dihadapan pemuka  agama  dan  sebagainya.  Perkawinan  Siri  adalah  perkawinan  yang  tidak  dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN).
Perkawinan  yang  tidak  berada  dibawah  pengawasan  PPN,  dianggap  sah  menurut agama,  tetapi  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  karena  tidak  mempunyai  bukti-bukti perkawinan yang sah menurut perundang-undangan yang berlaku. 6
Masalah  pencatatan  perkawinan  di  Indonesia  diatur  dalam  beberapa    pasal  peraturan perundang-undangan  berikut  ini.  Pasal  2  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  I  Tahun  1974 mengatur:  “ Tiap-tiap  perkawinan  dicatat  menurut  peraturan  perundang-  undangan  yang berlaku. ” Pencatatan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagaimana  dimaksud oleh  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  1954  tentang  Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Sedangkan tata cara pencatannya berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. 7 Jika  suatu  perkawinan  tidak  dicatatkan,  maka  suami-istri  tersebut  tidak  memiliki bukti  otentik  bahwa  mereka  telah  melaksanakan  suatu  perkawinan  yang  sah.  Akibatnya, dilihat  dari  aspek  yuridis,  perkawinan  tersebut  tidak  diakui  pemerintah,  sehingga  tidak
1 Amir  Syarifuddin, Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia , Antara  Fiqh  Munakahat  dan  Undang-Undang Perkawinan, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 35-36
2 Ibid ., Amir Syarifuddin, hlm. 46-47.
3 Wasman  dan  Wardah  Nuroniyah, Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia  Perbandingan  Fiqih  dan  Hukum Positif , Cet.1, CV. Mitra Utama, Yogyakarta, 2011, hlm.1-2.
4 Momon  Umar  Basri  dan  Soiman,    “Dampak  Hukum  Perkawinan  Siri  (Tidak  Dicatatkan)  Terhadap Perlindungan Anak Dalam Tinjauan Hukum Positif”, Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 2 No. 1, 2017.
5 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan… Op.Cit., hlm. 1
6 Abdul  Ghofur  Anshori, Hukum  Perkawinan  Islam,  Perspektif  Fikih  Dan  Hukum  Positif, Cet.I,  UII  Perss, Yogyakarta, 2011, hlm. 210
7 M. Anshari, Hukum Perkawinan Di Indonesia, Cet.I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 19
ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
mempunyai  kekuatan  hukum. 8 Oleh  karena  itu,  perkawinan  tersebut  tidak  dilindungi  oleh hukum, dan bahkan dianggap tidak pernah ada.
Perkawinan siri atau perkawinan dibawah tangan ini sangat berdampak terhadap Istri dan  Anak  baik  dari  segi  Hukum  maupun  dari  segi  sosial  dan  psikologis  Anak. 12 Seperti halnya kasus yang dialami penyanyi dangdut Machicha Muhtar yang gigih berusaha dan tak kenal  lelah  agar  anaknya  mendapat  pengakuan  dari  ayah  kandungnya,  mantan  Mensesneg Moerdiono.  Kenapa  ini  bisa  terjadi,  karena  Moerdiono  tidak  mengakui  bahwa  anak Machicha Muhtar adalah anaknya, Machicha sendiri bersi keras bahwa anaknya adalah hasil dari pernikahan yang dilakukan secara sirri dengan Moerdiono pada tahun 1998. 13

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini,  jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum normatif  yaitu  suatu  jenis  penelitian  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka atau data sekunder. 9 Penelitian ini memusatkan perhatian untuk memeriksa asas-asas hukum dan  perlindungan  hukum  terhadap  anak  dari  hasil  pernikahan  siri.  Bahan  hukum  yang digunakan  adalah  bahan  hukum  primer,  sekunder  dan  tersier.  Teknik  pengumpulan  bahan hukum  dilakukan  dengan  studi  kepustakaan.  Teknik  analisis  bahan-bahan  hukum  yang menjadi obyek kajian dalam penelitian ini adalah deskriptif dan normatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Hukum  Nikah  Siri  Menurut  UU  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  perubahan  UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Nikah siri adalah pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang modin dan saksi namun tidak melalui Kantor Urusan Agama. 10 Sehingga, pernikahan tersebut sudah sah menurut agama Islam. Namun, status pernikahannya tidak tercatat oleh negara dan kedua mempelai tidak akan mendapatkan buku nikah resmi atas pernikahan tersebut.
Pernikahan siri terjadi karena terdapat beberapa faktor, diantaranya adalah sebagai berikut: 11

## a. Permasalahan ekonomi
Salah  satu  penyebab  orang  memutuskan  untuk  menikah  siri  adalah  karena permasalah  ekonomi.  Tidak  semua  orang  sanggup  membayar  biaya  administrasi pencatatan pernikahan mereka. Padahal, pemerintah sudah membuat kebijakan yang meringankan  warganya  secara  finansial  untuk  menikah  secara  legal  di  KUA.  Hal tersebut sudah diatur di dalam PP Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  yang  Berlaku  pada  Kementerian  Agama. Peraturan  Pemerintah  tersebut  mengenakan  biaya  0-rupiah  bagi  pasangan  tidak mampu  atau  korban  bencana  yang  ingin  menikah  di  KUA.  Sementara  bagi  yang pernikahannya ingin diresmikan oleh negara di luar KUA hanya perlu mengeluarkan biaya sebesar Rp 600.000,00
b. Keinginan Berpoligami
Meskipun praktik poligami sudah dilegalkan di Indonesia, namun tidak semua laki- laki siap untuk menerima “cap negatif” dari masyarakat bila memiliki lebih dari satu
8 Momon Umar Basri dan Soiman, Op. Cit., hlm. 38
9 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu  Tinjauan  Singkat ,  Rajagrafindo Perkasa, Jakarta, 2007, hlm. 13.
10 Kamus Besar Bahasa Indonesia
11 https://konsultanku.co.id/blog/nikah-siri-di-mata-hukum-positif
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
orang  istri.  Karena  itu,  banyak  laki-laki  yang  bisa  memiliki  lebih  satu  istri  dengan status  nikah  siri.  Dengan  begitu,  mereka  akan  tetap  memiliki  satu  orang  istri  yang sah secara hukum.
c. Menikah di Bawah Umur
Alasan  lain  orang  menikah  siri  adalah  keinginan  untuk  memperistri  perempuan  di bawah  umur.  UU  No.  1  tahun  1974  tentang  Perkawinan  melarang  perempuan  di bawah  16  tahun  untuk  menikah.  Nikah  siri  dilakukan  untuk  menghindari  regulasi tersebut, sehingga seorang laki-laki tetap bisa menikahi perempuan berusia di bawah 16 tahun karena tidak perlu mencatatkan pernikahannya secara legal.
Pencacatan  perkawinan  pada  prinsipnya  merupakan  hak  dan  kewajiban  dalam keluarga.  Selain  itu  merupakan  upaya  perlindungan  terhadap  isteri  maupun  anak  dalam memperoleh hak-hak keluarga seperti hak waris dan lain-lain. 12
Persoalan  pencatatan  perkawinan  yang  berhubungan  dengan  akibat  hukum  dalam hukum nasional adalah mengenai persoalan yang belum tuntas sampai sekarang, mengenai sah tidaknya perkawinan tanpa dicatatkan. Demikian juga hubungannya dengan pencatatan perkawinan  sulitnya  memproses  perkara  cerai  di  pengadilan  bagi  perkawinan  yang  tidak dicatatkan,  serta  akibat  hukum  dari  cerainya  pasangan  suami  isteri,  seperti  hak  asuh  anak, waris, dan lain-lain. 13
Di  dalam  Penjelasan  Pasal  2  Undang-Undang  Perkawinan  hanya  menjelaskan  tentang Pasal  2  ayat  (1)  saja,  yaitu  sebagai  berikut:  “Dengan  perumusan  pada  Pasal  2  ayat  (1)  ini, tidak  ada  perkawinan  di  luar  hukum  masing-masing  agamanya  dan  kepercayaannya  itu, sesuai  dengan  Undang-Undang  Dasar  1945.  Yang  dimaksud  dengan  hukum  masing-masing agamanya  dan  kepercayaannya  itu  termasuk  ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku bagi  golongan  agamanya  dan  kepercayaannya  itu  sepanjang  tidak  bertentangan  atau  tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini.”
Sedangkan  Pasal  2  ayat  (2)  yang  menjelaskan  bahwa  “Tiap-tiap  perkawinan  dicatat menurut  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku”  tidak  diberi  penjelasan  sehingga kesimpulannya Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (2) telah cukup jelas.  Pasal  ini  telah  menjadi  polemik  di  kalangan  ahli  hukum,  yaitu  sebagian  berpendapat bahwa kedua ayat itu adalah berkait satu sama lain atau tidak bisa dipisahkan, sebagian yang lain  berpendapat  bahwa  pasal  tersebut  terpisah  atau  merupakan  dua  perintah  yang  berbeda. Pendapat  pertama  menyatakan  bahwa  perkawinan  tidak  sah  secara  hukum  tanpa  adanya pencatatan  nikah,  sedangkan  pendapat  kedua  menganggap  bahwa  sah  perkawinan  tidak  ada hubungannya dengan pencatatan nikah. 14
Menurut  Bagir  Manan  menyatakan,  dalam  memahami  status  hukum  perkawinan seseorang  di  Indonesia  harus  diketahui  terlebih  dahulu  azas  legalitas  yang  mendasari keberlakuan  hukum  perkawinan.  Azas  legalitas  berarti  setiap  perbuatan  hukum  harus  atau wajib  mempunyai  dasar  hukum  tertentu  yang  telah  ada  sebelum  perbuatan  hukum  tersebut dilakukan. Fungsi dan kedudukan pencatatan pernikahan menurut Bagir Manan adalah untuk
12 Ahmad  Nuryani,  Dasar  Hukum  Pencatatan  Pernikahan  di  Indonesia,  Bandung:  Kantor  Urusan  Agama Kecamatan Gedebage, 2010.
13 Rofiq  Nasihudin,  Pencatatan  Perkawinan  dalam  Sistem  Hukum  Nasional  dan  Pergulatannya  (online), http://www.nasihudin.com/pencatatan-perkawinan-dalam-sistem-hukumnasional-dan-pergulatannya/43, (diakses pada 30 Januari 2022).
14 Dio  Permana  Putra,  “Makna  Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  Terkait Syarat Sah Perkawinan Ditinjau Dari Perspektif Sejarah Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu- Viii/2010”, Jurnal Ilmiah, 2015.
ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
menjamin  ketertiban  hukum  ( legal  order )  yang  berfungsi  sebagai  instrumen  kepastian hukum, kemudahan hukum selain sebagai salah satu alat bukti pernikahan. 15
Jika  dilihat  dari  sudut  pandang  hukum  legal  negara,  praktek  nikah  siri  justru  lebih banyak merugikan perempuan. Salah satu kerugian dari nikah siri dari sudut pandang hukum positif  adalah  masalah  pembagian  harta.  Karena  status  pernikahan  siri  tidak  tercatat  oleh negara,  maka  sang  istri  tidak  akan  mendapatkan  hak  apapun  apabila  pernikahan  tersebut mengalami perceraian. Sang istri tidak berhak menuntut atas nafkah ataupun pembagian harta milik  suami,  karena  pada  dasarnya  dia  tidak  memiliki  hubungan  apapun  yang  sah  dengan sang suami. Serta dalam perceraian pada pernikahan siri, suami bisa meninggalkan sang istri atau tiba-tiba menikah lagi begitu saja. Pada posisi tersebut, sang istri tetap tidak akan punya kuasa untuk melakukan apapun.

## 2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nikah Siri Dari Perspektif Hukum Positif
Dalam  Undang-undang  No.  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak,  dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Kedudukan anak sebagai generasi penerus cita-cita  luhur  bangsa,  calon-calon  pemimpin  bangsa  di  masa  mendatang  perlu  mendapat perlindungan  agar  memperoleh  kesempatan  seluas-luasnya  untuk  tumbuh  dan  berkembang dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. 16 UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan  anak  memberikan  definisi  anak  adalah  seseorang  yang  belum  berusia  18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. 17
Berkaitan  dengan  perlindungan  hukum  anak,  Undang-undang  No.  23  Tahun  2002 tentang  Perlindungan  Anak,  pengertian  perlindungan  anak  adalah  segala  kegiatan  untuk menjamin  dan  melindungi  anak  dan  hak-haknya  agar  dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang, dan  berpartisipasi,  secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin  terpenuhinya  hak-hak  anak  agar  dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang,  dan berpartisipasi  secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.
Dalam  Pasal  21  Undang-undang  No.  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak menyatakan  bahwa  “Negara  dan  pemerintah  berkewajiban  dan  bertanggung  jawab menghormati  dan  menjamin  hak  asasi  setiap  anak  tanpa  membedakan  suku,  agama,  ras, golongan,  jenis  kelamin,  etnik,  budaya  dan  bahasa,  status  hukum  anak,  urutan  kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental”. Perlindungan anak terkait erat  dengan lima pilar yakni,  orang  tua,  keluarga,  masyarakat,  pemerintah,  pemerintah  daerah  dan  negara. Kelimanya  memiliki  keterkaitan  satu  sama  lain  sebagai  penyelenggara  perlindungan  anak. Dalam bentuknya yang paling sederhana, perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak  tidak  dirugikan.  Perlindungan  anak  bersifat  melengkapi  hak-hak  lainnya  menjamin bahwa  anak-anak  akan  menerima  apa  yang  mereka  butuhkan  agar  mereka  dapat  bertahan hidup, berkembang dan tumbuh.
15 Bagir  Manan,  Keabsahan  dan  Syarat-syarat  Perkawinan  Antar  Orang  Islam  Menurut  UU  Nomor  1  Tahun 1974 (makalah disampaikan dalam Seminar Nasional dengan tema Hukum Keluarga dalam Sistem Hukum Nasional  Antara  Realitas  dan  Kepastian  Hukum,  diselenggarakan  oleh  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia), Sabtu 1 Agustus 2009, hlm. 1 dalam Neng Djubaedah, S.H., M.H, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam , Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.157.
16 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan , PT Refika Aditama, Bandung, 2018.
17 Momon Umar Basri dan Soiman, Op. Cit., hlm. 39
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Berkaitan  dengan  anak  yang  diterlahir  dari  pernikahan  siri,  berdasarkan  UU  No.1 Tahun 1974, masalah anak diatur didalam pasal 42, 43 dan 44.

## Pasal 42
Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

## Pasal 43
Anak  yang  dilahirkan  di  luar  perkawinan  hanya  mempunyai  hubungan  perdata  dengan ibunya dan keluarga ibunya.
Berdasarkan  pasal-pasal  diatas,  anak  sah  adalah  anak  yang  lahir  dalam  dan  akibat perkawinan  yang  sah,  dalam  hal  ini  status  perkawinannya  tercatat  oleh  negara.  Pada  pasal 44  UU  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  perubahan  UU  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan, pengadilan  memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan. Anak diluar perkawinan yang hanya memiliki hubungan perdata dengan  ibunya  saja.  Dengan  demikian,  anak  yang  lahir  dari  pernikahan  siri  disamakan statusnya  dengan  anak  diluar  pernikahan.  Karena  statusnya  merupakan  anak  diluar pernikahan,  anak  tersebut  hanya  mempunyai  hubungan  dengan  sang  ibu  dan  keluarga ibunya.
Pada  akta  kelahirannya  hanya  akan  tertera  nama  ibunya.  Adapun  jika  ingin memasukkan nama ayah ke dalam akta, harus melalui proses panjang seperti tes kecocokan DNA  dan  lain-lain  untuk  membuktikan  bahwa  anak  dan  ayah  benar-benar  memiliki hubungan biologis.
Kemudian, apabila kelak ayah meninggal dunia, anak tidak berhak menerima warisan apapun dari ayah, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) UUP jo. pasal 100 Kompilasi Hukum  Islam  (KHI).  Namun,  menurut  Pasal  863  KUHPerdata,  jika  anak  hasil  pernikahan siri itu diakui oleh ayahnya (setelah melalui serangkaian proses pengakuan secara  hukum), maka ia hanya berhak mewarisi 1/3 bagian dari yang seharusnya ia terima jika ia merupakan anak yang sah.
Pasal  47  ayat  (1)  UUP  menyatakan,  "Anak  yang  belum  mencapai  umur  18  (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan,  ada di  bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai  segala  perbuatan  hukum  di  dalam  dan  di  luar  pengadilan".  Memperhatikan  bunyi kedua ayat tersebut, diketahui bahwa kedua orang tua mempunyai kekuasaan atau wewenang bertindak  dalam  melakukan  perbuatan  hukum  atas  nama  dan  untuk  kepentingan  anaknya. Namun kewenangan itu dimiliki oleh mereka jika anaknya belum mencapai usia 18 (delapan belas)  tahun,  tidak  pula  sudah  pernah  menikah,  tentu  termasuk  janda  dan  tidak  pula kekuasaan mereka telah  dicabut. Dalam hal kekuasaan orang tua telah dicabut, kewenangan untuk  pelaksanaan  perkawinan  menjadi  kekuasaan  wali. 18 Artinya,  bagi  anak  perempuan apabila  mau  melakukan  Perkawinan  sesuai  prosedur  Peraturan  yang  berlaku  di  Indonesia harus menggunakan Wali Hakim bukan ayah kadungnya yang berhak untuk menjadi walinya, karena perkawinan Orang Tuanya tidak dapat dibuktikan dengan Surat Nikah.

## KESIMPULAN
Pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974  tentang  Perkawinan,  Pasal  2  (1)  Perkawinan  adalah  sah  apabila  dilakukan  menurut hukum  masing-masing  agama  dan  kepercayaannya  itu.  (2)  Tiap-tiap  perkawinan  dicatat menurut  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Sehingga,  menurut  agama  Islam
18 Syai'in Anshori, “Wali Nikah  Bagi Wanita Hasil Nikah Siri Menurut Perspektif Fikih Dan Undang-Undang Perkawinan” Tesis Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2011.
ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370
http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
pernikahan tersebut sudah sah. Namun, status pernikahannya tidak tercatat oleh negara dan kedua  mempelai  tidak  akan  mendapatkan  buku  nikah  resmi  atas  pernikahan  tersebut. Demikian  juga  hubungannya  dengan  pencatatan  perkawinan,  proses  perkara  cerai  di pengadilan  bagi  perkawinan  yang  tidak  tercatat  oleh  negara  menjadi  sulit,  serta  akibat hukum dari cerainya pasangan suami isteri, seperti hak asuh anak, waris, dan lain-lain.
Anak  yang  diterlahir  dari  pernikahan  siri,  berdasarkan  UU  No.1  Tahun  1974,  diatur didalam  pasal  42,  43  dan  44.  Anak  yang  lahir  dari  pernikahan  siri  disamakan  statusnya dengan  anak  diluar  pernikahan.  Karena  statusnya  merupakan  anak  diluar  pernikahan,  anak tersebut  hanya  mempunyai  hubungan  dengan  sang  ibu  dan  keluarga  ibunya.  Pada  akta kelahirannya  hanya  akan  tertera  nama  ibunya.  Apabila  kelak  ayah  meninggal  dunia,  anak tidak berhak menerima warisan apapun dari ayah, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1)  UUP  jo.  pasal  100  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI).  Jika  anak  hasil  pernikahan  siri  itu diakui oleh ayahnya (setelah melalui serangkaian proses pengakuan secara hukum), maka ia hanya  berhak  mewarisi  1/3  bagian  dari  yang  seharusnya  ia  terima  jika  ia  merupakan  anak yang sah.

## REFERENSI
Buku: Amir  Syarifuddin, Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia , Antara  Fiqh  Munakahat  dan Undang-Undang Perkawinan, Kencana, Jakarta, 2006. Wasman  dan  Wardah  Nuroniyah, Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia  Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif , Cet.1, CV. Mitra Utama, Yogyakarta, 2011.
Momon  Umar  Basri  dan  Soiman,  “Dampak  Hukum  Perkawinan  Siri  (Tidak  Dicatatkan) Terhadap  Perlindungan  Anak  Dalam  Tinjauan  Hukum  Positif”,  Jurnal  Al  Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 2 No. 1, 2017.
Abdul  Ghofur  Anshori, Hukum  Perkawinan  Islam,  Perspektif  Fikih  Dan  Hukum  Positif, Cet.I, UII Perss, Yogyakarta, 2011.
M. Anshari, Hukum Perkawinan Di Indonesia, Cet.I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010. Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu  Tinjauan  Singkat , Rajagrafindo Perkasa, Jakarta, 2007.
Ahmad Nuryani, Dasar Hukum Pencatatan Pernikahan di Indonesia, Bandung: Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedebage, 2010.
Neng  Djubaedah, Pencatatan  Perkawinan  dan  Perkawinan  Tidak  Dicatat  Menurut  Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam , Sinar Grafika, Jakarta, 2012. Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan , PT Refika Aditama, Bandung, 2018.

## Jurnal dan Karya Ilmiah:
Dio  Permana  Putra,  “Makna  Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan  Terkait  Syarat  Sah  Perkawinan  Ditinjau  Dari  Perspektif  Sejarah  Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010”, Jurnal Ilmiah, 2015.
Momon  Umar  Basri  dan  Soiman,  “Dampak  Hukum  Perkawinan  Siri  (Tidak  Dicatatkan) Terhadap  Perlindungan  Anak  Dalam  Tinjauan  Hukum  Positif”,  Jurnal  Al  Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 2 No. 1, 2017.
Syai'in  Anshori,  “Wali  Nikah  Bagi  Wanita  Hasil  Nikah  Siri  Menurut  Perspektif  Fikih  Dan Undang-Undang Perkawinan” Tesis Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2011.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## Peraturan Perundang-undangan:
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

## Website:
https://konsultanku.co.id/blog/nikah-siri-di-mata-hukum-positif diakses pada 30 Januari 2022 Rofiq Nasihudin,  Pencatatan Perkawinan dalam  Sistem  Hukum Nasional dan Pergulatannya (online),http://www.nasihudin.com/pencatatan-perkawinan-dalam-sistem hukumnasional-dan-pergulatannya/43, diakses pada 30 Januari 2022.