Terdaftar, Pemeriksaan Pajak dan Rasio Pencairan Tunggakan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Studi KPP Pratama Kosambi periode 2011-2013)
PENGARUH JUMLAH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TERDAFTAR, PEMERIKSAAN PAJAK, DAN RASIO PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI
(Studi Pada KPP Pratama Kosambi Periode 2011-2013)
Dewi Oktaviani Universitas Multimedia Nusantara dewioktavianioktober@gmail.com

## Waluyo
Universitas Multimedia Nusantara

## Abstract
The  objective  of  this  research  is  to  examine  the  effect  of  personal  taxpayers,  tax  inspection disbursement of tax arrears ratio towards revenue from personal income tax. The object of this study is KPP Pratama Kosambi for the period 2011-2013.
The samples in this study was determined based on convenience sampling. Number of samples taken are 36 data from January 2011 to December 2013. The testing method used in this research is multiple regression method. The data used in this study are secondary data.
The  results  of  this  study  are  (1)  number  of  individual  taxpayers  has  significant  effect  towards revenue  from  personal  income  tax  (2)  tax  inspection  has  significant  effect  towards  revenue  from personal  income  tax  (3)  tax  arrears  disbursement  ratio  has  significant  effect  towards  revenue  from personal income tax.
Keywords:  number  of  individual  taxpayers,  tax  inspection,  rasio  disbursement  of  tax  arrears, revenue from personal income tax.

## I. Pendahuluan
Dalam  menyelenggarakan  pemerintahan,  negara  berkewajiban  mendahulukan  dan  menjaga kepentingan  rakyat,  Salah  satu  kepentingan  rakyat  dapat  ditinjau  dari  segi  kesejahteraan  dimana rakyat  menginginkan  dapat  hidup  lebih  baik  dan  makmur.  Untuk  memenuhi  kepentingan  rakyat tersebut, pemerintah memerlukan biaya yang tidak sedikit. Sehingga, diperlukan pengkajian mengenai sumber  pendapatan  pemerintah.  Pajak  merupakan  sumber  pendapatan  terbesar  negara  khususnya berasal dari Pajak Penghasilan (PPh).
Dalam  usaha  untuk  meningkatkan  penerimaan  pajak,  pemerintah  khususnya  Direktorat Jendral  Pajak  (DJP)  melakukan  kegiatan  Ekstensifikasi  Pajak.  Ekstensifikasi  pajak  perlu  dilakukan sebagai upaya untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk melakukan kewajiban perpajakannya khususnya  untuk  mereka  yang  sudah  berpenghasilan  diatas  Penghasilan  Tidak  Kena  Pajak  (PTKP). Sehingga, secara langsung akan menyebabkan peningkatan jumlah wajib pajak yang terdaftar. Jumlah
wajib  pajak  terdaftar  yang  meningkat  menyebabkan  semakin  banyak  wajib  pajak  yang  dapat melakukan hak dan kewajiban perpajakannya dan menyetorkan pajak terutangnya, j umlah wajib pajak terdaftar  yang  meningkat  menunjukkan  bahwa  jumlah  pembayar  pajak  yang  meningkat  sehingga terjadi peningkatan jumlah penerimaan pajak penghasilan . Hal ini juga dibuktikan berdasarkan  hasil penelitian  yang  dilakukan  oleh  Fitriani  dan  Saputra  (2009),  yang  menyatakan  bahwa  jumlah  Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) terdaftar secara signifikan berpengaruh positif (+) terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.
Sistem  pemungutan  pajak  yang  berlaku  di  Indonesia  adalah Self  Assessment  System .  . Menurut  Herryanto  &  Tolly  (2013)  Sistem self-assessment lebih  membutuhkan  kesadaran  Wajib Pajak  untuk  dengan  patuh  melaksanakan  kewajiban  perpajakannya  sehingga  dilakukan  pemeriksaan pajak  untuk  menguji  kepatuhan  wajib  pajak  dalam  hal  pemenuhan  kewajiban  perpajakannya  serta mendeteksi adanya kecurangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan juga mendorong mereka untuk membayar  pajak  dengan  jujur  sesuai  ketentuan  yang  berlaku.  Salah  satu  tolak  ukur  jumlah pemeriksaan  pajak  adalah  dengan  menganalisis  jumlah  Surat  Tagihan  Pajak  (STP)  yang  diterbitkan oleh DJP. STP lebih berhubungan dengan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi dibandingkan dengan SKP yang tidak selalu berdampak pada penerimaan pajak penghasilan orang pribadi, karena SKP yang dikeluarkan terdiri dari SKP kurang bayar, SKP kurang bayar tambahan, serta SKP lebih bayar dan SKP nihil yang tidak berdampak TP sebagai salah satu tolak ukur pemeriksaan pajak.
Semakin  banyak  jumlah  STP  yang  diterbitkan  oleh  DJP  maka  semakin  sering  pemeriksaan pajak  yang  dilakukan  oleh  DJP.  Semakin  sering  dilakukanya  pemeriksaan  pajak  oleh  DJP,  semakin meningkat  kesadaran  &  kepatuhan  WP  serta  semakin  minim  kemungkinan  kecurangan  dalam  hal pemenuhan  kewajiban  perpajakan  khususnya  dalam  hal  perhitungan  jumlah  pajak  yang  sebenarnya terhutang  yang  dilakukan  oleh  Wajib  Pajak,  sehingga  akan  meningkatkan  penerimaan  pajak penghasilan.  Hal  ini  juga  dibuktikan  oleh  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Herryanto  dan  Toly (2013),  yang  menyatakan  bahwa  variabel  pemeriksaan  pajak  secara  signifikan  mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi secara positif (+).
Setelah  dilakukan  pemeriksaan  pajak  dan    dikeluarkannya  SKP  atau  STP  oleh  DJP,  Wajib Pajak  wajib  melakukan  pembayaran  sisa  pajak  yang  terhutang  menggunakan  Surat  Setoran  Pajak (SSP) untuk melakukan pencairan tunggakan pajak. Semakin banyak jumlah SSP yang diterima oleh DJP,  maka  semakin  besar  pencairan  tunggakan  pajak  yang  diperoleh  DJP  baik  dalam  bentuk  uang tunai, harta sitaan penanggung pajak, atau penghapusan piutang. Semakin besar pencairan tunggakan pajak,  penerimaan  pajak  pun  akan  semakin  besar.  Hal  ini  juga  didukung  oleh  hasil  penelitian  yang dilakukan  oleh  Fitriani  dan  Saputra  (2009),  yang  menyatakan  bahwa  secara  signifikan  pencairan tunggakan pajak berpengaruh secara positif (+) terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

## II. Tinjauan Literatur dan Hipotesis

## 2.1 Pajak Penghasilan Orang Pribadi
Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 pasal 1 angka 1,  Pajak adalah kontribusi wajib kepada  negara  yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan pasal 4 ayat 1 UU PPh,  Penghasilan adalah  setiap  tambahan  kemampuan  ekonomis  yang  diterima  atau  diperoleh  wajib  pajak,  baik  yang berasal  dari  Indonesia  maupun  dari  luar  Indonesia,  yang  dapat  dipakai  untuk  konsumsi  atau  untuk menambah  kekayaan  Wajib  Pajak  yang  bersangkutan,  dengan  nama  dan  dalam  bentuk  apa  pun. Berdasarkan  penjelasan-penjelasan  yang  telah  diuraikan  maka  dapat  disimpulkan  Pajak  Penghasilan
Terdaftar, Pemeriksaan Pajak dan Rasio Pencairan Tunggakan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Studi KPP Pratama Kosambi periode 2011-2013)
adalah  Pajak  yang  dikenakan  terhadap  Subjek  Pajak  atas  Penghasilan  yang  diterima  atau  diperoleh dalam tahun pajak (Pasal 1 UU PPh).

## 2.2 Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar
Wajib pajak orang pribadi terdaftar adalah individu yang telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak dan terdaftar sebagai wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak ( Hasibuan,Yunilma, & Fauziati, 2014). Berdasarkan  pasal 2  angka  1  UU KUP  Wajib  Pajak  yang  telah  memenuhi  persyaratan  subjektif  dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada  kantor  Direktorat  Jenderal  Pajak  yang  wilayah  kerjanya  meliputi  tempat  tinggal  atau  tempat kedudukan  Wajib  Pajak  dan  kepadanya  diberikan  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak.  Menurut  Ilyas  & Suhartono  (2012:  6),  Persyaratan  subjektif  adalah  persyaratan  mengenai  pemenuhan  sebagai  subjek pajak  dalam  UU  PPh.  Persyaratan  objektif  adalah  persyaratan  pemenuhan  adanya  penerimaan  atau perolehan  objek  pajak  penghasilan  menurut  UU  PPh.  Berdasarkan  Peraturan  Menteri  keuangan Nomor  73/PMK.03/2012,  Wajib  pajak  yang  memenuhi  persyaratan  subjektif  dan  objektif  serta mempunyai kewajiban memperoleh NPWP adalah:
1. Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja
2. Wajib Pajak Badan
3. Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  yang  tidak  menjalankan  usaha  atau  tidak  melakukan  pekerjaan bebas  dengna  jumlah  penghasilan  sampai  dengan  suatu  bulan  yang  disetahunkan  telah melebihi Penghasilan Tidak kena Pajak (PTKP).
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Lainutu  (2013),  untuk  menetapkan  orang pribadi menjadi Wajib Pajak, maka pemerintah membuat undang-undang yang mendasarinya. Setelah orang pribadi menjadi Wajib Pajak, maka orang pribadi tersebut akan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak  (NPWP).  Dengan  kepemilikan  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  (NPWP),  Wajib  Pajak  dapat melakukan hak dan kewajiban. Kewajiban Wajib Pajak seperti melaksanakan perhitungan, menyetor, dan  melaporkan  sendiri  pajak  yang  terutang.  Sehingga  dengan  semakin  banyak  jumlah  Wajib  Pajak PPh  Orang  Pribadi  yang  terdaftar,  maka  jumlah  Wajib  Pajak  yang  menyetor  pembayaran  PPh  akan semakin  banyak,  akhirnya  penerimaan  PPh  Orang  Pribadi juga  akan  meningkat.  Berdasarkan  uraian yang  telah  dipaparkan  mengenai  pengaruh  WPOP  terdaftar  terhadap  penerimaan  PPh  WPOP, didapatkan hipotesis antara lain sebagai berikut:
Ha 1 : Jumlah WPOP terdaftar berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

## 2.3 Pemeriksaan Pajak
Berdasarkan  keputusan  Menteri  Keuangan    Nomor  17/PMK.03/2013  tentang  tata  cara  pemeriksaan pajak,  Pemeriksaan  adalah  serangkaian  kegiatan  menghimpun  dan  mengolah  data,  keterangan, dan/atau bukti  yang  dilaksanakan  secara  objektif  dan  profesional  berdasarkan  suatu  standar pemeriksaan  untuk menguji  kepatuhan  pemenuhan  kewajiban  perpajakan  dan/atau  untuk  tujuan  lain dalam  rangka melaksanakan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  perpajakan.  Jenderal  Pajak. Tujuan dilakukannya pemeriksaan berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013, adalah sebagai berikut:
1. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan
a. SPT lebih bayar termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan pajak;
b. SPT rugi;
c. SPT  tidak  atau  terlambat  (melampaui  jangka  waktu  yang  telah  ditetapkan  dalam  Surat Teguran) disampaikan;
d. Melakukan  penggabungan,  peleburan,  pemekaran,  likuidasi,  pembubaran,  atau  akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;
e. Menyampaikan SPT yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis ( risk based selection ) mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan WP  yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Tujuan lainnya, yaitu
a. Pemberian NPWP secara jabatan;
b. Penghapusan NPWP;
c. Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan pencabutan PKP;
d. Wajib Pajak mengajukan keberatan;
e. Pengumpulan bahan untuk penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto;
f. Pencocokan data dan/atau alat keterangan;
g. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil;
h. Penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN;
i. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;
j. Penentuan saat mulai berproduksi sehubungan dengan fasilitas perpajakan dan/atau;
k. Pemenuhan  permintaan  informasi  dari  negara  mitra  Perjanjian  Penghindaran  Pajak Berganda.
Pemeriksaan  pajak  berkaitan  erat  dengan  laporan  pemeriksaan  pajak.  Laporan  Pemeriksaan Pajak  ini  salah  satunya  akan  digunakan  sebagai  dasar  Surat  Tagihan  Pajak  (STP).  Berdasarkan  UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 angka 20, STP adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Salah satu tolak ukur jumlah pemeriksaan pajak adalah dengan melihat jumlah STP yang diterbitkan DJP di wilayah kerja KPP tertentu. Dalam UU No. 16 Tahun 2009 Pasal 14 ayat 1 sebab dikeluarkannya STP adalah sebagai berikut:
a. Pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar .
b. Dari  hasil  penelitian  Surat  Pemberitahuan  terdapat  kekurangan  pembayaran  pajak  sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung.
c. Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga.
d. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap.
e. PKP melaporkan faktur pajak yang tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak.
f. PKP yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan.
Menurut Herryanto & Tolly (2013) pemeriksaan pajak merupakan salah satu upaya penegakan hukum yang ketat oleh aparat perpajakan. Pemeriksaan ini perlu dilakukan untuk menguji kepatuhan serta  mendeteksi  adanya  kecurangan  yang  dilakukan  oleh  Wajib  Pajak  dan juga  mendorong  mereka untuk  membayar  pajak  dengan  jujur  sesuai  ketentuan  yang  berlaku.  Berdasarkan  uraian  yang  telah dipaparkan  mengenai  pengaruh  Pemeriksaan  Pajak  terhadap  penerimaan  PPh  WPOP,  didapatkan hipotesis, antara lain sebagai berikut:
Ha 2 : Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.
Terdaftar, Pemeriksaan Pajak dan Rasio Pencairan Tunggakan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Studi KPP Pratama Kosambi periode 2011-2013)

## 2.4 Rasio Pencairan Tunggakan Pajak
Menurut  Gunadi  (2005:  249),  Tunggakan  Pajak  Yaitu  utang  pajak  yang  tidak  atau  kurang  dibayar pada  saat  jatuh  tempo  dan  berakhir  pada  saat  terjadinya  pencairan  tunggakan  pajak  tersebut.  utang pajak itu sendiri adalah pajak yang  masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda  atau  kenaikan  yang  tercantum  dalam  Surat  ketetapan  pajak  atau  surat  sejenisnya  berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan Pasal 1 angka 8 UU PPSP. Menurut Dewi (2007) dalam Hasibuan, Yunilma & Fauziyati (2014), Pencairan tunggakan pajak adalah kegiatan penagihan yang dilakukan terhadap wajib pajak atas utang pajak yang belum dibayar.  Utang pajak tidak hanya dapat  timbul  tetapi  juga  dapat  berakhir.  Menurut  Rahayu  (2010:  88),  berakhirnya  utang  pajak disebabkan oleh beberapa hal
1. Pembayaran: Utang pajak yang melekat pada Wajib Pajak akan berakhir karena pembayaran dengan mata uang negara yang memungut pajak, yang dilakukan ke kas negara.
2. Kompensasi:  terjadi  apabila  Wajib  Pajak  mempunyai  tagihan  berupa  kelebihan  pembayaran pajak.  Jumlah  kelebihan  pembayarn  pajak  yang  diterima  Wajib  Pajak  sebelumnnya  harus dikompensasikan dengan pajak-pajak lainnya yang terhutang.
3. Daluwarsa:  diartikan  sebagai  daluwarsa  penagihan.  Hak  untuk  melakukan  penagihan  pajak, daluwarsa  setelah  lampau  waktu  lima  tahun.  Hal  ini  untuk  memberikan  kepastian  hukum kapan utang pajak tidak dapat ditagih lagi.
4. Pembebasan: utang pajak tidak berakhir dalam arti yang semestinya tetapi karena ditiadakan. Pembebasan  umumnya  tidsk  diberikan  terhadao  pokok  pajaknya,  tetapi  terhadap  sanksi administrasi, kenaikan pajak yang diatur dalam undang-undang.
5. Penghapusan:  sifatnya  dengan  pembebasan,  tetapi  diberikannya  karena  keadaan  keuangan Wajib Pajak.
Pengertian  pencairan  tunggakan  pajak  disini  memiliki  dua  arti,  pencairan  langsung  secara lunas atau pencairan karena sudah tidak dapat dilakukan penagihan lagi dengan kata lain dihapuskan. Pencairan  langsung  secara  lunas  memiliki  dua  arti  lagi  yakni  dengan  cara  dibayar  lunas,  baik menggunakan  uang  tunai  maupun  melalui  pembukuan  atau  dengan  penjualan  sita  lelang  barang- barang  yang  dimiliki  oleh  peanggung  pajak.  Untuk  piutang  pajak  yang  diusulkan  untuk  dihapuskan apabila  penangung  pajak  tidak  memiliki  kemampuan  lagi  untuk  membayar  piutang  pajak  dan  tidak ada lagi objek sitaannya (Cahya, 2013).
Indikator  Rasio  pencairan  tunggakan  pajak  menurut  Fitriani  &  Saputra  (2009)  dapat dirumuskan sebagai berikut:
Keterangan: A: Jumlah pencairan tunggakan Pajak setiap bulan B: Jumlah tunggakan pajak setiap bulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Fitriani  &  Saputra  (2009),  variabel  Rasio Pencairan  Tunggakan  Pajak  secara  signifikan  berpengaruh  terhadap  besarnya  penerimaan  Pajak Penghasilan  orang  pribadi.  Berdasarkan  uraian  yang  telah  dipaparkan  mengenai  pengaruh  Rasio Pencairan  Tunggakan  Pajak  terhadap  penerimaan  PPh  WPOP,  didapatkan  hipotesis,  antara  lain sebagai berikut:
Rasio Pencairan Tunggakan Pajak=   A   X 100%
B
Ha 3 : Rasio Pencairan Tunggakan Pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fitriani & Saputra (2009),  terdapat pengaruh yang  cukup  signifikan  dari  variabel  WP  terdaftar,  SSP  yang  diterima,  ekstensifikasi  WP  dan  rasio pencairan tunggakan pajak terhadap jumlah penerimaan Pajak Penghasilan orang pribadi. Begitu juga dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Herryanto & Toly (2013) Pengujian pengaruh kesadaran Wajib  Pajak,  kegiatan  sosialisasi  perpajakan,  dan  pemeriksaan  pajak  terhadap  penerimaan  Pajak Penghasilan. Sehingga, didapat hipotesis sebagai berikut:
Ha 4 :  Jumlah  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Terdaftar,  Pemeriksaan  pajak,  dan  Rasio  Pencairan Tunggakan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi
Berikut ini adalah model penelitian:

## III. Metode Penelitian

## 3.1 Gambaran Umum Objek Penelitian
Objek  penelitian  yang  digunakan  di  dalam  penelitian  ini  adalah  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama Kosambi  yang  beralamatkan  di  Jalan  Perintis  Kemerdekaan  II,  Komplek  Perkantoran  Cikokol  – Tangerang.

## 3.2 Metode Penelitian
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode yang digunakan adalah Causal Study dengan menguji pengaruh jumlah wajb pajak orang pribadi terdaftar, pemeriksaan pajak dan  rasio  pencairan  tunggakan  pajak  terhadap  penerimaan  pajak  penghasilan  orang  pribadi. Causal Study merupakan  bentuk  hubungan  yang  sifatnya  sebab-akibat,  artinya  keadaan  satu  variabel disebabkan, ditentukan, atau dipengaruhi oleh satu atau lebih variabel lain (Widoyoko, 2012: 14).

## 3.3 Variabel Penelitian
Dalam  penelitian  ini  terdapat  variabel  dependen  dan  variabel  independen  yang  seluruhnya  diukur dengan  skala  rasio.  Variabel  dependen  pada  penelitian  ini  adalah  penerimaan  Pajak  Penghasilan Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  (Y).  PPh  WPOP  yang  dimaksud  dalam  penlitian  ini  adalah  Realisasi penerimaan  PPh  WPOP  Ps  25/29  perbulan  dari  januari  2011  sampai  desember  2013.  Ps  25  adalah pembayaran pendahuluan yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak yang melakukan usaha, kegiatan atau pekerjaan  bebas  (Ilyas  &  Suhartono,  2012:  177).  Sedangkan,  PPh  WPOP  Ps  29  adalah  kekurangan pembayaran pajak akhir tahun pajak (Ilyas & Suhartono, 2012: 156).
Variabel  Independen  dalam  penelitian  ini  adalah,  Jumlah  WPOP  Terdaftar  (X 1 )  yang merupakan  WPOP  yang  telah  memenuhi  persyaratan  subjektif  dan  objektif  dan  terdaftar  sebagai wajib pajak di kantor pelayanan pajak. Variabel ini diukur berdasarkan realisasi jumlah Wajib Pajak Orang  Pribadi  yang  terdaftar  di  wilayah  kerja  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Kosambi  setiap bulannya  selama  periode  Januari  2011  sampai  dengan  Desember  2013.  Pemeriksaan  pajak  (X 2 )
Jumlah WP OP Terdaftar
Pemeriksaan Pajak
Tunggakan Pajak
Penerimaan Pajak Penghasilan
Terdaftar, Pemeriksaan Pajak dan Rasio Pencairan Tunggakan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Studi KPP Pratama Kosambi periode 2011-2013)
berdasarkan  realisasi  jumlah  Surat  Tagihan  Pajak  (STP)  PPh  Ps  25/29  yang  diterbitkan  bagi  Wajib Pajak Orang Pribadi setiap bulanya selama periode Januari 2011 sampai dengan Desember 2013 oleh DJP untuk wilayah kerja KPP Pratama Kosambi. Rasio Pencairan Tunggakan Pajak (X 3 ) berdasarkan perbandingan antara realisasi pencairan tunggakan pajak dengan jumlah tunggakan pajak setiap bulan dari Januari 2011 sampai Desember 2013.

## 3.4 Teknik Pengumpulan Data
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder.  Data  Sekunder  adalah  data  yang diperoleh  atau  dikumpulkan  peneliti  dari  berbagai  sumber  yang  telah  ada  (peneliti  sebagai  tangan kedua). Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  dokumentasi yang merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan menganalisis isi dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti (Widoyoko, 2012: 49).

## 3.5 Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa regresi linier berganda.  Data diproses  dengan  menggunakan  SPSS  versi  22.  Sebelum  melakukan  analisa  data,  terlebih  dahulu disajikan hasil statistik deskriptif dari masing-masing variabel dan kemudian akan dilakukan juga uji kualitas data berupa uji normalitas serta dilakukan uji asumsi klasik berupa uji multikolonieritas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Setelah model regresi memenuhi semua asumsi klasik, baru dilakukan uji koefisien determinasi (R 2 ), uji simultan (uji F) dan uji parsial (uji t).

## IV. Hasil dan Pembahasan

## 4.1 Statistik Deskriptif
Tabel  4.1  menggambarkan  deskripsi  statistik  untuk  masing-masing  variabel  yang  digunakan  dalam penelitian ini.  Dimana Y= Penerimaan PPh OP; X 1 = WPOP Terdaftar; X 2 = Pemeriksaan Pajak; dan X 3 = Rasio Pencairan Tunggakan Pajak
Tabel 4.1 – Hasil Statistik Deskriptif
Berdasarkan  hasil  statistik  deskriptif  yang  terdapat  pada  Tabel  4.1,  nilai  minimum  dari Penerimaan PPh OP (Y) adalah 111.844.554 dan nilai maksimumnya sebesar 332.087.292, sedangkan selisih  antara  nilai  minimum  dan  maksimumnya  (Range)  sebesar  220.242.738.  Jumlah  Penerimaan

## Descriptive Statistics
Y X 1 X 2 X 3 N Valid 36 36 36 36 Mean 180145046,33 123590,03 34,64 ,004756 Std. Deviation 43134089,371 16067,091 25,522 ,0039897 Range 220242738 53651 82 ,0194 Minimum 111844554 94791 0 ,0002 Maximum 332087292 148442 82 ,0196 Sum 6485221668 4449241 1247 ,1712
PPh OP dari seluruh obervasi sebesar 6.485.221.668, dan nilai rata-rata (Mean) dari Penerimaan PPh OP  adalah  180.145.046,33  yang  berarti  rata-rata  penerimaan  PPh  OP  dalam  sampel  penelitian  ini adalah  sebesar  Rp  180.145.046,33.  Kemudian  nilai  standar  deviasi  untuk  variabel  ini  adalah 43.134.089,371.
Variabel  WPOP  Terdaftar  (X 1 )  memiliki  nilai  minimum  sebesar  94.791  dan  nilai maksimumnya sebesar 148.442, sedangkan selisih antara nilai minimum dan maksimumnya (Range) sebesar 53.651. Jumlah WPOP Terdaftar  dari seluruh obervasi sebesar  4.449.241, dan nilai rata-rata (Mean)  dari  WPOP  Terdaftar  adalah  123.590,03  yang  berarti  rata-rata  terdapat  123.590,03  WP  OP yang terdaftar di KPP Pratama Kosambi periode 2011-2013. Nilai standar deviasi untuk variabel ini adalah 16.067,091.
Variabel  Pemeriksaan  Pajak  yang  diproksikan  dengan  STP  (X 2 )  memiliki  nilai  minimum sebesar  0  dan  nilai  maksimumnya  sebesar  82,  sedangkan  selisih  antara  nilai  minimum  dan maksimumnya  (Range)  sebesar  82.  Jumlah  Pemeriksaan  Pajak  yang  diproksikan  dengan  STP  dari seluruh obervasi adalah sebesar 1.247, dan nilai rata-rata (Mean) dari Pemeriksaan Pajak adalah 34,64 yang  berarti  rata-rata  realisasi  surat  tagihan  pajak  untuk  KPP  Pratama  Kosambi  adalah  34.64.  Nilai standar deviasi untuk variabel ini adalah 25,522.
Variabel Rasio Pencairan Tunggakan Pajak (X 3 ) memiliki nilai minimum sebesar 0,0002 dan nilai  maksimumnya  sebesar  0,0196,  sedangkan  selisih  antara  nilai  minimum  dan  maksimumnya (Range) sebesar 0,0194. Jumlah Rasio Pencairan Pajak dari seluruh obervasi sebesar 0,1712, dan nilai rata-rata  (Mean)  dari  Rasio  Pencairan  Tunggakan  Pajak  adalah  0,004756  yang  berarti  realisasi pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Kosambi adalah 0,004756. Nilai standar deviasi untuk variabel ini adalah 0,0039897.

## 4.2 Uji Normalitas
Pada penelitian ini pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan bantuan Uji Statistik Non Parametric One Sample Kolmogorov-Smirnov Test. Di dalam tahapan pengujian normalnya masing masing variabel ditentukan dari nilai asymp sig (2-tailed) diatas atau sama dengan 0,05.
Table 4.2 – Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov Test
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Y X 1 X 2 X 3 N 36 36 36 36 Normal Parameters a,b Mean 180145046,33 123590,03 34,64 ,004756 Std. Deviation 43134089,371 16067,091 25,522 ,0039897 Most Extreme Differences Absolute ,123 ,082 ,130 ,140 Positive ,123 ,082 ,128 ,140 Negative -,092 -,079 -,130 -,127 Test Statistic ,123 ,082 ,130 ,140 Asymp. Sig. (2-tailed) ,188 c ,200 c,d ,127 c ,070 c
a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data. c . Lilliefors Significance Correction.
d. This is a lower bound of the true significance.
Terdaftar, Pemeriksaan Pajak dan Rasio Pencairan Tunggakan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Studi KPP Pratama Kosambi periode 2011-2013)
Pada Tabel 4.2 terlihat masing masing variabel penelitian telah berdistribusi normal. Masing masing  variabel  tersebut  telah  memiliki  nilai asymp  sig  (2-tailed) diatas  0,05  sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  seluruh  variabel  penelitian  yang  digunakan  telah  berdistribusi  normal,  sehingga tahapan pengolahan data lebih lebih lanjut dapat dilaksanakan.

## 4.3 Uji Asumsi Klasik

## 4.3.1 Uji Multikolonieritas
Dalam  penelitian  ini  teknik  untuk  mendeteksi  ada  tidaknya  multikolinearitas  didalam  model  regresi dapat  dilihat  dari  nilai  tolerance  dan  Variance  inflation  factor  (VIF),  nilai  tolerance  yang  besarnya dibawah 0,1 atau sama dengan nilai VIF diatas 10 menunjukkan bahwa ada multikolinearitas diantara variabel bebasnya.
Table 4.3 – Hasil Uji Multikolonieritas
Coefficients a Model Collinearity Statistics Kesimpulan Tolerance VIF 1 X 1 ,844 1,184 Tidak Terjadi X 2 ,851 1,175 Tidak Terjadi X 3 ,989 1,011 Tidak Terjadi a. Dependent Variable: Penerimaan PPh OP
Pada tabel 4.3 terlihat bahwa masing masing variabel  independen  telah  memiliki  nilai tolerance ≥ 0,10 dan VIF < 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolonieritas

## 4.3.2 Uji Autokorelasi
Alat  uji  yang  digunakan  untuk  mengetahui  ada  atau  tidaknya  autokorelasi  adalah  dengan menggunakan Uji Durbin-Watson (DW test). Tidak ada autokorelasi positif atau negatif apabila Du < d < 4  - du. Batas atas (du) didapat dari tabel Durbin-Watson dengan tingkat signifikansi 0.05 (5%), variabel independent  (k)  sebanyak  3,  dan jumlah sample (n)  adalah  36.  Sehingga  dari  tabel  Durbin- Watson  didapat  batas  bawah  (dl)  1,2953  dan  batas  atas  (du)  1,6539.  Apabila  nilai  Durbin-Watson berada diantara 1,6539 dan 2,3461 (4-du) maka tidak terjadi autokorelasi positif dan negatif.
Table 4.4 – Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary b Model Durbin- Watson 1 2,106
a. Predictors: (Constant), Rasio, Pemeriksaan, WPOP b. Dependent Variable: PPH
Berdasarkan  hasil  uji  autokorelasi  yang  ditunjukkan  pada  Tabel  4.4,  dapat  diketahui  nilai Durbin-Witson (DW) sebesar 2,106. Karena nilai DW berkisar antara antara 1,6539 dan 2,3461, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autkorelasi.

## 4.3.3 Uji Heteroskedastisitas
Untuk  mendeteksi  ada  tidaknya  heteroskedastisitas  digunakan  Grafik Scatterplot .  Deteksi  ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu   seperti titik- titik yang ada  membentuk  pola tertentu yang teratur (bergelombang,  melebar kemudian menyempit) pada  grafik scatterplot antara  SRESID  dan  ZPRED.  Jika  tidak  terdapat  pola  yang  jelas  maka mengindikasikan tidak terdapat heteroskedastisitas.
Berdasarkan  hasil  uji  heteroskedastisitas  yang  ditunjukan  pada  Gambar  4.1,  tidak  terlihat adanya pola tertentu  seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar  kemudian  menyempit)  pada  grafik scatterplot ,  sehingga  dapat  disimpulkan  tidak  terjadi heteroskedastisitas.
Gambar 4.1 – Hasil Uji Heteroskedastisitas Scatterplot

## 4.4 Uji Hipotesis
4.4.1 Uji Koefisien Determinasi (R 2 )
Table 4.5 – Hasil Uji Koefisien Determinasi Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 ,537 a ,288 ,221 38060609,930
a. Predictors: (Constant), Rasio, Pemeriksaan, WPOP

## b. Dependent Variable: PPH
Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa nilai koefisien korelasi (R) lebih kecil dari 1 dan  lebih  besar  dari  0,5  yaitu  sebesar  53,7%.  Hal  ini  menunjukkan  adanya  hubungan  kuat  positif antara  variabel  independen  dengan  variabel  dependen.  Nilai  koefisien  determinasi  ( Adjusted  R Square )  adalah  sebesar  0,221.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  variabel WPOP  Terdaftar,  Pemeriksaan Pajak, dan Rasio Pencairan Tunggakan Pajak dapat menjelaskan Penerimaan PPh OP sebesar 22,1%, sedangkan  sisanya,  yaitu  sebesar  77,9%,  dijelaskan  oleh  variabel  lain  yang  tidak  dijelaskan  dalam penelitian ini.
Terdaftar, Pemeriksaan Pajak dan Rasio Pencairan Tunggakan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Studi KPP Pratama Kosambi periode 2011-2013)

## 4.4.2 Uji Statistik F
Kriteria pengambilan keputusan untuk Uji Statistik F ini adalah dengan membandingkan nilai F hasil perhitungan  dengan  nilai  F  menurut  tabel.  Jika  nilai  F  hitung  lebih  besar  daripada  nilai  F  tabel  (F hitung  >  F  tabel),  artinya,  semua  variabel  independen  secara  simultan  merupakan  penjelas  yang signifikan terhadap variabel dependen.
Table 4.6 – Hasil Uji Statistik F
ANOVA a Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 1876371740147288 0,000 3 625457246715 7627,000 4,318 ,012 b Residual 4635552090402976 0,000 32 144861002825 0929,000 Total 6511923830550263 2,000 35
a. Dependent Variable: PPH b. Predictors: (Constant), Rasio, Pemeriksaan, WPOP
F  tabel  didapatkan  dari  tabel  statistik  F  dengan  df  3  dan  32  (k=4  dan  n=36)  sebesar  2,90. Berdasarkan tabel 4.6, dapat dilihat bahwa nilai F (F hitung) sebesar 4,318 dengan tingkat signifikansi debesar 0,012 atau lebih kecil dari 0,05. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model regresi dapat digunakan  untuk  memprediksi  penerimaan  PPh  OP,  sehingga  Ha 4 diterima  yang  mana  F  hitung sebesar 4,318 lebih besar dari F tabel sebesar 2,90 (4,318 > 2,90).

## 4.4.3 Uji Statistik t
Uji  statistik  t  dilakukan  dengan  membandingkan  nilai  statistik  t  dengan  titik  kritis  menurut  tabel. Apabila nilai statistik t dari hasil perhitungan lebih tinggi dibandingkan nilai t tabel (t hasil > t tabel), artinya,  suatu  variabel  indpendent  secara  individual  mempengaruhi  variabel  dependen.  t  tabel didapatkan  dari  tabel  statistik  t  dengan  df  32  (k=4  dan  n=36)  dan  tingkat  signifikansi  5%  pada  two tailed test yaiti sebesar 1,69389.
Table 4.7 – Hasil Uji Statistik t
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1  (Constant) 14720299,902 51207739,290 ,287 ,776 X 1 1456,575 435,726 ,543 3,343 ,002 X 2 -579983,285 273213,749 -,343 -2,123 ,042 X 3 1155825224,779  1621420801,324 ,107 ,713 ,481
a. Dependent Variable: PPH
Berdasarkan  Tabel  4.7  dapat  diperoleh  suatu  persamaan  regresi  yang  digunakan  dala penelitian ini, yaitu sebagai berikut:
Keterangan:
Y = Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi
X 1 = Jumlah WPOP Terdaftar
X 2 = Pemeriksaan Pajak X 3 = Rasio pencairan Tunggakan Pajak
Berdasarkan  hasil  uji  statistik  t  yang  telah  dilakukan,  nilai  koefisien  regresi  untuk  variabel WPOP  Terdaftar  adalah  sebesar  0,543  yang  berarti  bahwa  setiap  kenaikan  1%  Jumlah  WPOP Terdaftar akan menyebabkan kenaikan Penerimaan PPh OP sebesar 54,3%. Kemudian, melalui hasil uji  statistik  t  untuk  WPOP  Terdaftar  ,  diperoleh  nilai  t  hitung  sebesar  3,343  dengan  t  tabel  sebesar 1,69389,  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  Ha 1 diterima  karena  t  hitung  lebih  besar  dari  t  tabel (3,343  >  1,69389).  Hal  ini  menjelaskan  bahwa  WPOP  Terdaftar  berpengaruh  terhadap  Penerimaan PPh OP.
Untuk  variabel  Pemeriksaan  Pajak  yang  diproksikan  dengan  Jumlah  STP  yang  diterbitkan oleh  DJP,  diperoleh  nilai  koefisien  regresi  sebesar  -0,343,  yang  berarti  bahwa  setiap  1%  kenaikan Pemeriksaan  Pajak  akan  menyebabkan  penurunan  Penerimaan  PPh  OP  sebesar  34,3%.  Kemudian, melalui hasil uji statistik t untuk Pemeriksaan Pajak, diperoleh nilai t  hitung sebesar 2,123 dengan t tabel  sebesar  1,69389,  sehingga  dpaat  disimpulkan  bahwa  Ha 2 diterima  karena  t  hitung  lebih  besar dari t tabel (2,123 < 1,69389). ). Hal ini menjelaskan bahwa Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan PPh OP.
Untuk  Variabel  Rasio  Pencairan  Tunggakan  Pajak,  diperoleh  nilai  koefisien  regresi  sebesar 0,107,  yang  berarti  bahwa  setiap  1%  kenaikan  Pemeriksaan  Pajak  akan  menyebabkan  penurunan kenaikan  PPh  OP  sebesar  10,7%.  Kemudian,  melalui  hasil  uji  statistik  t  untuk  Pemeriksaan  Pajak, diperoleh  nilai  t  hitung  sebesar  0,713  dengan  t  tabel  sebesar  1,69389,  sehingga  dpaat  disimpulkan bahwa  Ha 3 ditolak  karena  t  hitung  lebih  kecil  dari  t  tabel  (0,713  <  1,69389).  Hal  ini  menjelaskan bahwa Rasi Pencairan Tunggakan Pajak tidak berpengaruh terhadap Penerimaan PPh OP.

## V. Simpulan, Keterbatasan, dan Saran

## 5.1 Simpulan
Kesimpulan dari hasil pengujian signifikansi parsial dan simultan adalah sebagai berikut:
1. Jumlah  Wajib  Pajak  Orang  Probadi  Terdaftar  (WPOP  Terdaftar)  berpengaruh  terhadap Penerimaan  Pajak  Penghasilan  Orang  Pribadi  (PPh  OP).  Jumlah  WPOP  Terdaftar  yang  besar menyebabkan  semakin  banyak  Wajib  Pajak  (WP)  yang  dapat  melakukan  hak  dan  kewajiban perpajakannnya  terutama  menyetorkan  pajak  terutangnya,  sehingga  meningkatkan jumlah pembayar pajak dan peningkatan jumlah penerimaan PPh OP .
2. Pemeriksaan Pajak yang diproksikan dengan Surat Tagihan Pajak (STP) berpengaruh terhadap Penerimaan  Pajak  Penghasilan  Orang  Pribadi.  Namun  demikian,  hasil  pemeriksaan  relatif rendah  dikarenakan  nominal  STP  yang  ditagihkan  relatif  rendah  meskipun  jumlah  STP  yang dikeluarkan  banyak  sehingga  akan  mengakibatkan  tingkat  penerimaan  PPh  OP  menjadi  lebih relatif  rendah.  Banyaknya  STP  yang  dikeluarkan  namun  jumlah  pajak  yang  masih  harus dibayarkan yang tertulis dalam STP tidak dilakukan pembayaran oleh WP juga mengakibatkan penerimaan PPH OP berkurang.
3. Rasio  Pencairan  Tunggakan  Pajak  tidak  berpengaruh  terhadap  Penerimaan  Pajak  Penghasilan Orang  Pribadi.  Pada  praktiknya  tunggakan  pajak  orang  pribadi  jumlahnya  relatif  rendah
Y =0,543X 1 – 0,343X 2 + 0,107X 3
Terdaftar, Pemeriksaan Pajak dan Rasio Pencairan Tunggakan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Studi KPP Pratama Kosambi periode 2011-2013)
sehingga KPP Pratama Kosambi membuat kebijakan yang memprioritaskan penagihan kepada Wajib  Pajak  badan.  Kurang  efektifnya  kegiatan  penagihan  kepada  WPOP  untuk  mencairkan tunggakan  pajaknya  dikarenakan  oleh  terbatasnya  jumlah  sumber  daya  manusia  khususnya dibagian penagihan serta Pertimbangan mengenai cost & benefit yang dilakukan KPP Pratama Kosambi.
4. Jumlah  WPOP  Terdaftar,  Pemeriksaan  Pajak  yang  diproksikan  dengan  STP,  dan  Rasio Pencairan  Tunggakan  Pajak  secara  simultan  berpengaruh  terhadap  Penerimaan  PPh  OP. Dengan meningkatnya WPOP Terdaftar meningkatkan jumlah pembayar pajak, untuk menguji kepatuhan  pembayar  pajak  serta  meminimkan  kecurangan  dilakukan  pemeriksaan  pajak. Setelah  dilakukan  pemeriksaan  pajak  dikeluarkan  SKP  dan/atau  STP  sebagai  output  dari pemeriksaan  pajak,  atas  pajak  terutang  yang  tercantumkan  pada  SKP  dan/atau  STP  wajib dilunasi  oleh  WPOP  sehingga  terjadi  pencairan  tunggakan  pajak  yang  akan  berdampak  pada meningkatnya penerimaan PPh OP.

## 5.2 Keterbatasan
Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yaitu sebagai berikut:
1. Lingkup wilayah penelitian hanya terbatas di wilayah kerja KPP Pratama Kosambi.
2. Terbatas  pada  tahun  pengamatan  yang  cukup  pendek  yaitu  hanya  tiga  tahun  dari  ahun  2011 sampai 2013.
3. Keterbatsan  pada  variabel  yang  diteliti  karena  hanya  difokuskan  pada  3  variabel  independent, yaitu jumlah WPOP Terdaftar, Pemeriksaan Pajak, dan Rasio Pencairan Tunggakan Pajak
4. Sumber  daya  manusia  di  KPP  Pratama  Kosambi  yang  masih  kurang  sehingga  menyebabkan rendahnya efektifitas kegiatan penagihan aktif kepada WPOP oleh DJP.

## 5.3 Saran
Berdasarkan  simpulan  dan  keterbatasan  dalam  penelitian  ini,  saran  yang  diajukan    adalah  sebagai berikut:
1. Memperluas lingkup wilayah penelitian agar dapat memperoleh hasil yang lebih akurat.
2. Memperpanjang tahun pengamatan agar dapat memperoleh hasil yang lebih akurat.
3. Memperluas  ruang  lingkup  penelitian,  yaitu  dengan  menambahkan  faktor-faktor  lain  yang kemungkinan  berpengaruh  terhadap  penerimaan  Pajak  Penghasilan,  seperti  ekstensifikasi  wajib pajak  orang  pribadi,  SSP  yang  diterima  DJP,  kesadaran  wajib  pajak,  kepatuhan  wajib  pajak, pendapatan perkapita, tingkat inflasi, sanksi perpajakan, dan lain sebagainya.
4. Meningkatkan  efektifitas  kegiatan  penagihan  aktif  kepada  WPOP  dengan  menambah  sumber daya manusia di KPP Pratama Kosambi.

## VI. REFERENSI

## Buku & Jurnal
Fitriani, Dina W & Putu Mahardika Adi Saputra. 2009. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Studi Kasus Di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan  Pajak  Batu)”. Journal  of  Indonesian  Applied  Economics Vol.  3  No.  2,  135-149. Malang: Universitas Brawijaya.
Ghozali,  Imam.  2011. Aplikasi  Analisis  Multivariate  dengan  Program  IBM  SPSS  19 .  Edisi  5. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Hasibuan,  Indry  Anggina,  Yunilma  &  Popi  Fauziati.  2014.  “Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi Jumlah  Penerimaan  Pajak  Penghasilan  Orang  Pribadi  di  KPP  Pratama  Padang”.  Kumpulan Artikel Mahasiswa prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi wisuda ke-61 April 2014 Vol. 4 No. 1 2014. Padang: Universitas Bung Hatta.
Herryanto,  Marisa  &  Agus  Arianto  Toly.  2013.  “Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak,  Kegiatan Sosialisasi  Perpajakan,  dan  Pemeriksaan  Pajak  terhadap  Penerimaan  Pajak  Penghasilan  di KPP  Pratama  Surabaya  Sawahan”. Tax  and  Accounting  Review Vol.  1  No.  1,  2013. Universitas Kristen.
Ilyas, Wirawan B & Rudy Suhartono. 2012. Perpajakan . Jakarta: Mitra Wacana Media.
Lainutu, Amina. 2013. “Pengaruh Jumlah Wajib Pajak PPh 21 terhadap Penerimaan PPh 21 Pada KPP Pratama Manado”. Jurnal EMBA Vol. 1 No. 3 2013, Hal. 374-382. Manado: Universitas Sam Ratulangi Manado.
M, Djoned Gunadi. 2005. Administrasi Pajak. Jakarta: Departemen Keuangan.
Rahayu, Siti Kurnia. 2010. Perpajakan Indonesia . Yogyakarta: Graha Ilmu.
Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta.
Widoyoko, Eko Putro. 2012. Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

## Undang-Undang & Peraturan
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan .
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

## Website
Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  17/PMK.03/2013  tentang  Tata  Cara Pemeriksaan
Pajak. Tersedia: http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=15207 (akses 9 Maret 2014).
Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  73/PMK.03/2012  tentang  Jangka  Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok  Wajib  Pajak,  serta  Pengukuhan  dan  Pencabutan  Pengukuhan  Pengusaha  Kena  Pajak. Tersedia:    http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=15026&hlm=(akses  9 Maret 2014).