## PENDAHULUAN
Kemiskinan dan keterbelakangan masyarakat  pesisir  terutama  komunitas nelayan  merupakan  hal  lama  yang  tak dapat  dielakkan,  rintihan  pilu  masyarakat pesisir tidak jua kunjung reda. Semestinya bangsa Indonesia bangga memiliki masyarakat  yang  rela  bekerja  dengan semangat luar biasa bahkan mencurahkan hidup  dan  matinya  untuk  mengelola sumber  daya  kemaritiman  yang  dimiliki Indonesia. Mengingat pembangunan kemaritiman  bagi  bangsa  ini  merupakan modal  besar  dan  peluang  lebar  untuk menuju persaingan ekonomi global. Dengan memberdayakan masyarakat pesisir
dari kemiskinan dan
keterbelakangan  adalah  langkah  yang sangat  mendasar  dalam  tahap  awal pembangunan kemaritiman.
Berbagai  hasil  kajian,  selama  ini, tentang kehidupan sosial ekonomi masyarakat  telah  mengungkapkan  bahwa sebagian  besar  dari  mereka,  khususnya yang  tergolong  nelayan  buruh  atau nelayan-nelayan kecil, hidup dalam kubangan kemiskinan. Kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal  kehidupan  sehari-hari  sangat terbatas.  Bagi  masyarakat  nelayan,  di antara  beberapa  jenis  kebutuhan  pokok kehidupan, kebutuhan yang paling penting adalah pangan. Adanya jaminan pemenuhan kebutuhan pangan setiap hari sangat  berperan  besar  untuk  menjaga kelangsungan  hidup  mereka  (Kusnadi, 2006) Wanita  nelayan  adalah  suatu  istilah untuk  wanita  yang  hidup  di  lingkungan keluarga  nelayan,  baik  sebagai  istri maupun  anak  dari  nelayan  pria.  Kaum

## Pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia Melalui Koperasi Purna TKW di Kabupaten Malang
Moh Djasuli 1 , Iskandar Zulkarnain 2 , Arie Wahyu Prananta 2 , Merlia Indah 2
1 Fakultas Ekonomi Universitas Trunojoyo Madura
2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Trunojoyo Madura
Email: mdjasuli@gmail.com
Naskah diterima 5 Januari 2018, Revisi 25 Februari 2019, Terbit 20 April 2019
DOI: http://dx.doi.org/10.21107/pmt.v12i1.5178

## Abstrak
Wilayah  pesisir  merupakan  wilayah  publik  yang  terbagi  menjadi  dua,  yaitu  laut  dan  darat.  Dalam masyarakat  pesisir  Malang  Selatan,  kegiatan  penangkapan  ikan  di  laut  tetap  menjadi  tanggung  jawab laki-laki,  sedangkan  kaum  perempuan  terlibat  aktif  dalam  kegiatan  perdagangan  ikan  di  darat.  Sistem pembagian  kerja  secara  sosial  semacam  ini  merupakan sistem  gender yang  berlaku  pada  masyarakat pesisir  di  Malang  Selatan.  Karena  rendahnya  penghasilan  nelayan,  maka  banyak  para  perempuan  di Malang  Selatan  memilih  bekerja  ke  luar  negeri  menjadi  TKW,  namun  ternyata  menjadi  buruh  migrant tidak  bisa  mengangkat  status  social  ekonomi  masyarakat  di  Malang  Selatan.  Secara  akademis, pengabdian  ini  akan  merumuskan  karakteristik  dinamika  pola  dan  relasi  suami-istri  keluarga  pesisir yang menjadi TKW dalam memerankan wilayah domestik dan publik. Secara sosiologis, kerjasama yang harmonis  dan  setara  akan  meningkatkan  status  sosial  keluarga  di  masyarakat.  Karena  itu,  dalam penelitian  ini  akan  memberikan  kontribusi    dalam  mengurai  upaya  pemberdayaan  perempuan  yang menjadi  buruh  migran  melalui  penguatan  ekonomi  tersebut,  yaitu  merumuskan gender  assigment dan gender  equality melalui  pengelolaan  keuangan  pola Grameen  Bank melalui  dana  remitan . Peneliti menemukan  bahwa  di  Desa  Gedungsalam  kecamatan  Donomulyo  Desa  Gedungsalam  Malang  Selatan beberapa  pengelolaan  yang  dilakukannya  awalnya  berpola Grameen  Bank ,  namun  lambat  laun  sudah melahirkan  UKM-UKM  baru,  seperti,  Warnet,  pengetikan  computer,  pembuatan  kripik  tempe,  dan  lain sebagainya.
Kata kunci : tenaga kerja wanita, pemberdayaan perempuan, grameen bank
wanita  di  keluarga  nelayan  umumnya terlibat  dalam  aktivitas  mencari  nafkah untuk  keluarganya.  Selama  ini  wanita nelayan bekerja menjadi pengumpul kerang-kerangan,  pengolah  hasil  ikan, pembersih  perahu  yang  baru  mendarat, pengumpul  nener,  membuat/memperbaiki jaring,  pedagang  ikan  dan  membuka warung (Kusnadi, 2006).
Namun,  pada  kenyataannya  langkah tersebut  belum  menunjukkan  sinyal  yang pasti.  Kurangnya  akses  pendidikan  dan kesehatan bagi masyarakat pesisir adalah suatu  pertanda  bahwa  nasib  mereka masih berada dalam ketidakjelasan, sehingga akibatnya sumber daya masyarakat  (SDM)  yang  mereka  miliki sangat  minim  dalam  mengelola  kekayaan laut  yang  melimpah.  Bukannya  mereka tidak  memiliki  usaha  yang  keras  dan keinginan  yang  gigih  dalam  memajukan sosial-ekonominya. Tapi, karena keterbatasan  pendidikan,  informasi  dan teknologi  yang  membuat  mereka  harus menerima apa adanya.
Berawal  dari  itulah,  maka  banyak  para perempuan  masyarakat  di  daerah  pesisir, terutama  di  Kecamatan  Donomulyo  Desa Kedungsalam Kabupaten Malang, memilih untuk  menjadi  buruh  migrant,  terutama  di Hongkong,  dengan  alasan  utamanya untuk meningkatkan status social ekonomi keluarganya. Pada perkembangannya menjadi buruh migrant tidak menyebabkan peningkatan  status  social  ekonomi  para TKW  di  sana.  Sehingga  para  TKW membuat inisiatif untuk membuat kumpulan  di  Hongkong  sebagai  embrio lahirnya koperasi wanita purna TKW yang berbasis dana remitan mereka.
Pengelolaan koperasi pu rna TKW „Bina Mandiri‟  melalui  dana  remitan  ini, kemudian  oleh  kami  (pengabdi)  polakan menjadi  koperasi  berpola Grameen  Bank . Grameen  Bank adalah  sebuah  organisasi kredit  mikro  yang  dimulai  di  Bangladesh yang  memberikan  pinjaman  kecil  kepada orang yang kurang mampu tanpa membutuhkan collateral. Sistem ini berdasarkan  ide  bahwa  orang  miskin memiliki kemampuan yang kurang digunakan.  Yang  berbeda  dari  kredit  ini adalah pinjaman diberikan kepada kelompok  perempuan  produktif  yang masih  berada  dalam  status  sosial  miskin.
Pola Grameen Bank ini telah diadopsi oleh hamper 130 negara di dunia, kebanyakan di  negara  Asia  dan  Afrika,  termasuk Indonesia. Jika diterapkan dengan konsisten,  pola  Grameen  Bank  ini  dapat mencapai tujuan untuk membantu perekonomian  masyarakat  miskin  melalui perempuan.
Keterlibatan  perempuan  pada  wilayah publik  dalam  keluarga  pesisir  untuk menjadi buruh migran tidak hanya bermanfaat  bagi  kelangsungan  hidup rumah tangga, peningkatan kapasitas diri, dan  status  sosial  dalam  struktur  sosial masyarakatnya,  tetapi  memberi  kontribusi terhadap dinamika sosial-ekonomi masyarakat  lokal.  Karena  itu,  kaum perempuan  (istri)  tidak  hanya  menjadi potensi  sosial  budaya,  akan  tetapi  juga sangat  potensial  dalam  pengembangan ekonomi dan pendidikan juga.
Secara  psikologis  dinamika  peran  ini akan memberikan kepercayaan diri, motivasi serta penghargaan dan harga diri perempuan yang relatif sama dengan laki- laki. Kapasitas dan kapabilitas perempuan tidak  menjadi  nomor  dua  seperti  yang selama ini dimaknai dalam ranah sosiologis-kultural maupun fenomena teologis  dengan  pemaknaan  ayat-ayat  al- Qur‟an yang reduktif dan distortif.

## METODOLOGI
Sasaran  dari  penelitian  ini  dipilih menjadi  dua  bagian  yaitu:  (1)  Sasaran primer  dari  kegiatan  program  ini  adalah anggota TKW yang ada di Malang Selatan terutama  anggota  koperasi  purna  TKW „Bina  Mandiri‟,  (2)  Sasaran  antara  atau sekunder dalam kegiatan ini adalah warga masyarakat lain yang belum mendapatkan pelatihan pemberdayaan masyarakaat pesisir  dan  mereka  berharap  mengikuti pelatihan dan pemberdayaan dalam mengoptimalkan potensi masyarakat pesisir  terutama  keluarga  TKW  dalam mengelola dana remitan
Keterkaitan  antara  program  penelitian dengan  mitra  adalah  adanya  hubungan timbal  balik  yang  saling  menguntungkan. Bagi  tim  peneliti,  kegiatan  ini  dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan para keluarga  TKI  dalam  upaya  pengentasan kemiskinan  dan  menaganalisis  kebutuhan masyarakat  TKI  dalam  meningkatkan
kapasitas dalam ekonomi dan pendidikan.
Bagi Masyarakat Mitra dapat memperolah manfaat untuk meningkatkan
pengetahuan dan peluang usaha berdasar temuan  pengabdian  yang  telah  dilakukan oleh perguruan tinggi mitra.
Metode yang dilakukan dalam pelaksanaan program ini adalah : 1.  Metode Wawancara mendalam ( indept- interview ). Wawancara mendalam dilakukan  responden  kunci  menjadi sasaran program, terutama dari kalangan  perempuan  pesisir  purna TKW  yang  menjadi  pengurus  inti koperasi „Bina Mandiri‟.
2.  Memberikan  pelatihan  dan  proses hingga tercipta peluang usaha entrepreneurship bagi  UKM  melalui perbaikan manajemen pengelolaan koperasi  melalui  dana  remitan  berpola
Grameen Bank .
3.  Membentuk kelompok masyarakat pesisir yang cinta kepada pendidikan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penggunaan  remitan  tidak  diatur  sama sekali dalam peraturan perundang- undangan  yang  mengatur    masalah migran,  karena  hal  itu  dianggap  sebagai wilayah  pribadi,  tapi  dalam  peraturan perundang-undangan  yang  lain,  misalnya pembagian  harta  ketika  perceraian  terjadi atau  peraturan  mengenai  waris  tentu  saja digunakan.  Demikian  pula mores maupun folkways yang  berkembang  di  daerah tersebut (Hilmy, 2008).
Remitan  merupakan  salah  satu  hal penting  yang  tidak  dapat  dipisahkan dalam  seluruh  proses  migrasi.  Remitan merupakan  produk  yang  dihasilkan  oleh migran  yang  merupakan reward yang sangat  dinantikan  dan  diharapkan  oleh keluarga  migran  di  daerah  asal.  Akan tetapi, sesungguhnya remitan tidak hanya dinanti oleh keluarga migran tetapi secara tidak langsung hasil migran ini bermanfaat juga  untuk  daerah  asal  dan  bahkan negara Indonesia.  Dengan  demikian, remitan  dapat  diartikan  sebagai  sesuatu yang  dihasilkan  dari  suatu  proses  migrasi yang  dikirim  ke  daerah  asal  baik  dalam bentuk  materil  seperti  barang  maupun uang maupun dalam bentuk yang immateril  seperti  peningkatan  kualitas
ketrampilan  dan  ide-ide  pembangunan yang bermanfaat bagi daerah asal migran.
Menelusuri  konteks-konteks  kekuatan pola  ketidakadilan  terhadap  TKW,  maka akan  juga  terlihat  bagaimana  inisiatif perempuan serta strategi untuk mewujudkannya.  Beberapa  perempuan menyadari  bahwa  kekuataan-kekuatan pola  ketidakadilan  bisa  menutup  akses mereka untuk mewujudkan inisiatifnya.
Lastri, salah satu informan menyebutkan  bahwa  bisa  bekerja  di Hongkong  maka  dia  harus  mengahadapi suami  dan  nilai-nilai  budaya  masyarakat setempat. Dia menyadari adanya nilai-nilai sosial  yang  menyebutkan  bahwa  sudah seharusnya  istri  berada  di  samping suaminya dan mengurus pekerjaan domestik  serta  menjaga  anak-anaknya. Meskipun  pada  awalnya  dilarang  oleh orang  tua  dan  suami  untuk  bekerja  di Hongkong,  tetapi  Lastri  selalu  mendesak. Dia  bahkan  menggunakan  alasan  untuk merubah  perekonomian  keluarga  menjadi argumentasi utamanya agar orang tua dan suaminya  memberikan  ijin.  Strategi  ini ternyata  berhasil.  Hal  yang  sama  juga dilakukan  oleh  beberapa  TKW  lainnya. Alasan ekonomi menjadi dalih yang sudah populer  di  kalangan  TKW  agar  bisa mewujudkan  keinginannnya  bekerja  di Luar  negeri. Beberapa informan mengaku belajar  dari  pengalaman  mantan  TKW lainnya perihal penggunaan alasan ekonomi  sebagai  strategi  mewujudkan insiatifnya (Hilmy, 2008).
Juwariyah,  sekembalinya  dari  bekerja di  Hongkong,  bahkan  sudah  mulai  berani mengungkapkan usulannya terkait dengan kepentingan keluarga seperti membangun rumah  dan  mengatur  pola  asuh  anak. Juwariyah  mengaku  jika  bermusyawarah tentang  hal  ini  bersama  orang  tua  dan suaminya, dia sudah mulai bisa mendominasi  pembicaraan.  Bahkan  dia sudah  bisa  meyakinkan  suaminya  bahwa pendapatnya benar. Bagi Juwariyah mengungkapkan  hal-hal  yang  sifatnya rasional  dan  bisa  diterima  oleh  suami, ketimbang  berpegang  pada  nilai-nilai irasional,  adalah  strategi  agar  dia  bisa mengambil  keputusan  pada  ranah-ranah tertentu di lingkungan keluarga.
Beberapa  TKW  lain  juga  memiliki pengalaman  yang  hampir  sama  dengan
Juwariyah. Ernawati, mantan TKW bahkan sudah mempunyai kuasa untuk mengolah sendiri  uang  hasil  jerih  payah  bekerja selama  di  Hongkong.  Dalam  kehidupan rumah tangga,
Ernawati
juga dipercayakan oleh suaminya untuk mengambil keputusan dalam hal pengasuhan anak. Mantan TKW memang mengambil strategi dengan cara menciptakan pola-pola pengambilan keputusan bersama dalam  rumah tangga. TKW  yang  sudah  menikah  biasanya berkompromi dengan suami untuk berbagi peran  dalam  pengambilan  keputusan. Meskipun  demikian,  posisi  perempuan masih lebih banyak memegang pengambilan  keputusan  untuk  hal-hal yang  sifatnya  masih  domestifikasi,  seperti pengasuhan  anak,  pembelian  keperluan bahan rumah tangga, menata rumah, dan sebagainya.
Hal  menarik  dialami  oleh  Maisiah, Maisiah  adalah  seorang  perempuan  yang menjadi  korban  selingkuh  suami  saat  dia tinggalkan  bekerja  selama  beberapa tahun.  Dalam  menghadapi  relasi  dalam pernikahan,  di  mana  suami  mempunyai kekuatan  untuk  melakukan  hubungan seksual selain dengan istri, Maisiah berani menggugat  cerai  suaminya.  Menurut Maisiah,  hal  tersebut  dilakukan  agar  dia tidak  ditindas  dan  disakiti  oleh  suaminya. Maisiah  mengungkapkan  bahwa  dengan bercerai,  maka  suaminya  tidak  akan  bisa menyakiti,  menindas  dan  merampas  hak- haknya. Tindakan perceraian yang dilakukan  Maisiah  membawa  hasil.  Saat ini  Maisiah  mengaku  bahwa  mereka  telah rujuk,  dan  dia  memiliki  keuatan  setara dengan suaminya. Saat ini, suami Maisiah sangat menghormati hak-haknya, terutama haknya sebagai istri.
TKW  memang  mempunyai  inisiatif- inisiatif  agar  mereka  bisa  memperoleh, mengakses  dan  mengontrol  hak-haknya. Bekerja  ke  luar  negeri  merupakan  inisiatif perempuan di desa Kedungsalam, meskipun  beberapa  perempuan  memang mengungkapkan bahwa inisiatif ini muncul setelah  melihat  kesuksesan  kerabat, tetangga  atau  teman  yang  sudah  terlebih dahulu pergi menjadi TKW.
TKW  asal  desa  Kedungsalam  yang bekerja di Hong Kong memang mau tidak mau harus berhadapan dengan
pemotongan  gaji.  Akibat  pemotongan  gaji ini adalah tidak diterimanya sejumlah uang upah  pekerjaan  mereka.    Belum  ada perlawanan  yang  berarti  yang  dilakukan oleh  kebanyakan  perempuan  di  desa Kedungsalam  perihal  ini.  Hampir  semua mantan  TKW  yang  menjadi  informan, menganggap  bahwa  pemotongan  gaji masih dianggap sebagai sebuah kewajiban pembayaran sebagai konsekuensi pembiayaan pemberangkatan  mereka  dari  desa  ke Hongkong. Inisiatif  yang  terlihat  atas  keadaan  ini justru membuat beberapa TKW melakukan  kerja  lembur  atau  bekerja  di dua majikan guna tetap memperoleh upah yang  sangat  di  bawah  standar.  Hal  ini dilakukan  Yunestutik  yang  menguraikan bahwa  dirinya  bekerja  pada  dua  majikan, yaitu  majikan  sesuai  kontrak  kerja  dan majikan  lain  yang  merupakan  saudara majikan  aslinya.  Dengan  majikan  asli Yunestutik  melakukan  kerja full  time , sementara  dengan  majikan  lain  dia bekerja part  time .  Bagi  Yunestutik  ini adalah  strategi  supaya  dia  tetap  bisa memperoleh  penghasilan  atau  uang  yang merupakan  haknya.    Beberapa  TKW  lain bahkan melakukan strategi kerja lembur di hari libur untuk tetap memperoleh penghasilan. Sebuah ironi, bahwa beberapa TKW, tanpa disadarinya, melakukan  tindakan  yang  sama  saja dengan mengeksploitasi diri guna memperoleh penghasilan.
Beberapa TKW yang memiliki hari libur mengungkapkan biasanya mereka menghabiskan  waktu  liburan  mereka  di sebuah  taman  bernama  Victoria  Park. Pada  kesempatan  ini  mereka  bertemu dengan  sesama  pekerja  dari  Indonesia, bercerita  dan  saling  bertukar  informasi. Juwariyah  adalah  salah  seorang  mantan TKW yang pernah berinisiatif mengumpulkan  teman-temannya  dalam sebuah  wadah  kegiatan  pengajian  atau „tahlil‟.  Juwariyah  bercerita  bahwa  pada saat di Hongkong dia berhasil mengumpulkan  50  orang  sesama  TKW yang  berasal  dari  Desa  Kedungsalam untuk  mengadakan  „tahlil‟  atau  kumpulan setiap  minggunya  di  taman  Victoria  Park. Pada  awalnya  pembentukan  kelompok tahlil  ini  ditujukan  untuk  menggalang
solidaritas  sesama  buruh  migran  asal desanya.
Pada awalnya, „tahlil‟ memang dilakukan  untuk  mendoakan  seorang anggota  keluarga  TKW  yang  meninggal. Kegiatan ini menjadi kegiatan rutin setelah banyak  TKW  lain  yang  ikut.  Dalam perkembangannya,  kelompok  „tahlil‟  ini tidak  hanya  melakukan  doa-doa  semata. Lebih  dari  itu,  mereka  mulai  melakukan kegiatan  menabung  (penyimpanan  uang) dan  ruang  untuk  saling  berkomunikasi. Menurut  penuturan  Juwariyah,  sampai dengan  saat  ini,  meskipun  dirinya  sudah berada  di  Indonesia,  kelompok  tersebut masih terbentuk.
Menurut  penuturan  mantan  TKW, berkomunikasi  dengan  sesama  TKW  di saat hari libur merupakan strategi mereka untuk keluar dari tekanan rutinitas pekerjaan.  Mulai  hari  Senin  sampai dengan  Sabtu  biasanya  TKW  disibukkan oleh jadwal pekerjaan rumah tangga yang ketat.  Tidak  ada  waktu  istirahat,  apalagi bagi  mereka  yang  bekerja  mulai  pagi sampai larut malam.
Keberadaan  Victoria  Park  menjadi ruang mereka untuk mengeluhkan kelelahan  dengan  sesama  rekan  TKW, bersenang-senang bersama dengan sesama  teman  dari  Indonesia  secara umum,  dan  dari  desa  Kedungsalam secara khsusu, memasak bersama makanan khas Indonesia, dan memunculkan  perasaan  kolektif  senasib dan  sepenanggungan.  Beberapa  mantan TKW bahkan mengungkapkan hari libur di Victoria  Park  menjadi  ajang  yang  selalu dinanti-nanti.  Tidak  jarang  ada  yang memanfaatkan hari libur ini untuk menjalin hubungan  dengan  pacar  atau  kekasihnya (Hilmy, 2008).
Beberapa mantan TKW yang menjadi informan  juga  mengungkapkan  bahwa pada  saat  hari  libur  tersebut,  akan  dapat dilihat
kelompok-kelompok TKW
Indonesia.
Kelompok-kelompok ini
berkumpul  tergantung  kepentingannya. Bagi  TKW yang  menjadi informan, berkumpul  di  hari  minggu  adalah  strategi untuk  refreshing  dari  kesibukan,  strategi menghilangkan kepenatan dengan majikan,  strategi  untuk  bisa  bergaul dengan  banyak  orang,  strategi  untuk  bisa
berkomunikasi  dan  saling  tukar  informasi, dan sebagainya (Hilmy, 2008).
Saat kembali ke kampung halaman ke desa  Kedungsalam,  TKW  kembali  harus menghadapi situasi sosial budaya masyarakat  desa  yang  jauh  berbeda dengan  masyarakat  kota  besar  seperti Hongkong.  Salah  satu  hak  TKW  yang perlu  mendapatkan  perhatian  adalah akses  dan  kontrol  atas  pengelolaan penghasilannnya (remitan).
Saat kembali berada di desa Juwariyah mempunyai inisiatif untuk mengatasnamakan  semua  hasil  yang diperoleh  melalui  bekerja  di  Hongkong dengan  namanya.  Sertifikat  atas  tanah yang dia beli menggunakan uang pribadinya, diatasnamakan nama
Juwariyah.  Begitu  pula  dengan  barang furniture  yang  ada  di  dalam  rumahnya dibeli  Juwariyah  menggunakan  uang gajinya.  Rumah  yang  saat  ini  ditinggali juga merupakan hasil jerih payah Juwariyah.
Selain  pengalaman  Juwariyah,  juga ada  pengalaman  Ernawati.  Ernawati  saat ini  memiliki  2  sertifikat  tanah.  Atas inisiatifnya  sendiri,  kedua  nama  dalam sertifikat  itu  adalah  atas  nama  dirinya. Inisiatif  ini  membuat  sertifikat  tanah  atas namanya merupakan strategi yang dilakukan  Ernawati  agar  hak  kepemilikan harta hasilnya bekerja di Hongkonng tidak jatuh  ke  tangan  suami.  Pengalaman dikhianati  suami  berselingkuh  saat  ia masih di Hong Kong membuatnya tergerak  untuk  mengamankan  hasil  jerih payah bekerjanya di Hongkong.
Strategi membuat sertifikat atas namanya dilakukan agar dia tidak dipermainkan oleh laki-laki atau dieksploitasi  oleh  laki-laki.  Strategi  ini dilakukan  secara  sadar  oleh  Ernawati. Meskipun  suaminya  masih  dianggap berperan sebagai kepala keluarga, Ernawati tidak tinggal diam untuk pengelolaan penghasilannya. Strategi perempuan desa Kedungsalam menghadapi kekuatan perilaku ketidakadilan terhadap para TKW agar dapat mewujudkan insiaitif kebanyakan  bersumber  dari  dalam  diri individu  mereka  (mantan  TKW).  Artinya, perempuan  harus  berhadapan  dengan struktur  kelas.  Selain  itu  juga  ada  nilai
budaya,  kondisi  ekonomi,  stereotipe,  dan sebagainya.
Mantan TKW desa Kedungsalam harus berhadapan  dengan  kenyataan  adanya struktur  kelas  yang  menutup  akses  dan kontrol  mereka  atas  hak-haknya.  Struktur kelas  juga  merekat  dengan  adanya  nilai budaya berupa adat istiadat, norma sosial, sangsi sosial,  stereotipe,  pemiskinan,  dan sebagainya. Fenomena ini terjadi di setiap proses migrasi yang dilalui TKW asal desa Kedungsalam (Hilmy, 2008).
Berdasarkan  observasi  dan  interview dengan  sejumlah  informan  mantan  TKW di desa Kedungsalam, terlihat bahwa para mantan  TKW  di  Desa  ini  memang  sudah memiliki  kesadaran  untuk  berkumpul bersama,  membentuk  suatu  kelompok maupun organisasi guna menuntut perolehan atas hak-hak mereka, meskipun awalnya  berasal  dari  kumpulan  tahlilan para  ibu-ibu.  Namun  para  mantan  TKW menyadari  tentang  hak  dan  kebutuhan mereka  sebagai  perempuan  dan  warga masyarakat.  Keinginan  untuk  berkumpul memang sudah mulai ada sejak beberapa tahun  terakhir.  Kelompok  ini  didasarkan pada  kebutuhan  perempuan-perempuan yang ada di desa.
Pernyataan  serupa  disebutkan  oleh Siti,  seorang  tokoh  agama  perempuan. Dia  mengungkapkan  bahwa  kelompok tahlil  di  desa  Kedungsalam  dibuat  sejak tahun 2002. Saat itu, Siti bercerita, dirinya diminta  untuk  memimpin  tahlil  tersebut. Secara bersama-sama perempuan memilih  ibu  Siti  untuk  menjadi  pimpinan tahlil  ini.  Alasannya  karena  ibu  Siti memiliki  pengetahuan  agama  Islam  yang lumayan baik (Hilmy, 2008).
Kegiatan  dalam  kelompok  tahlil  juga semakin  berkembang.  Kegiatan  ini  tidak lagi hanya sebatas pada kegiatan pengajian dan pemahaman ajaran agama Islam  atau  mendoakan  arwah-arwah keluarga  yang  sudah  meninggal.  Dalam kelompok tahlil juga sudah mulai dilakukan arisan, yang menurut perempuan di desa Kedungsalam merupakan  bagian  dari  sarana  belajar menabung.  Mantan  TKW  juga  bertutur bahwa  kelompok  tahlil  di  desanya  sudah menjadi  sarana  saling  bertukar  informasi tentang berbagai hal.
Tokoh agama Islam di desa
Kedungsalam  memang  memiliki  minat besar  untuk  mengembangkan  kelompok- kelompok perempuan. Kegiatannya berisikan  nilai-nilai  keagamaan.  Namun, untuk  mengorganisir  sebuah  kelompok perempuan di desa Kedungsalam memang  tidak  mudah.  Hal  inilah  yang menjadi  penggerak  dari agent  of  change tersebut untuk memanfaatkan arisan tahlil bukan  hanya  sekedar  rutinitas  pengajian. Namun,  bisa  lebih  bermanfaat  untuk menciptakan  pola  pengelolaan  hasil  dari upah yang mereka dapat sebagai TKW di Hongkong.  Mulai  tahun  2009  rencana tersebut  disepakati  oleh  semua  anggota arisan  tahlil  untuk  membuat  koperasi pe rempuan  dengan  nama  “Bina  Mandiri”, sebagai  upaya  pengelolaan  dana  remitan dari para mantan TKW desa Kedungsalam, yang diketuai oleh Latiyah,
dengan jumlah anggota 22 orang.
Menurut  Dinas  Koperasi  ada  beberapa syarat yang harus dimiliki oleh sekelompok orang untuk mendirikan koperasi. Ada persyaratan umum dan ada juga  persyaratan  khusus  tentang  bentuk koperasi  tersebut  seperti  apa,  apakah koperasi simpan pinjam, unit jasa keuangan  syari‟ah,  unit  simpan  pinjam, dan  koperasi  jasa  keuangan  syariah (Kementrian Koperasi dan UKM RI, 2011).
Secara umum dasar hukum pembentukan  koperasi,  adalah  Undang- undang  No.  25  tahun  1992  tentang perkoperasian;  PP  No.  4  tahun  1994 tentang persyaratan dan tata cara pengesahan akta pendirian dan
perubahan  anggaran  dasar  koperasi;  dan peraturan menteri No. 01 tahun 2006 yaitu tentang petunjuk pelaksanaan pembentukan, pengesahan akta pendirian dan  perubahan  anggaran  dasar  koperasi. Lebih  lanjut,  koperasi  sebaiknya  dibentuk oleh sekelompok orang/anggota masyarakat  yang  memiliki  kegiatan  dan kepentingan ekonomi yang sama; sebelum  mendirikan  koperasi,  sebaiknya didahului  dengan  penyuluhan  tentang perkoperasian agar kelompok masyarakat yang  ingin  mendirikan  koperasi  tersebut memahami mengenai perkoperasian, sehingga anggota koperasi nantinya benar-benar  memahami  nilai  dan  prinsip koperasi  dan  paham  akan  hak  dan
kewajibannya  sebagai  anggota  koperasi (Pasal 3 dan Pasal 4).
Sedangkan  proses  pendirian  koperasi dimulai dengan pelaksanaan rapat pembentukan  koperasi  di  mana  untuk koperasi primer sekurang-kurangnya dihadiri  oleh  20  orang  anggota  pendiri, sedangkan untuk koperasi sekunder sekurang-kurangnya dihadiri oleh 3
koperasi  melalui  wakil-wakilnya  (Pasal  5 Ayat  1);  dan  rapat  pembentukan  koperasi tersebut dihadiri oleh pejabat dinas/instansi/badan  yang  membidangi koperasi setempat sesuai dengan domisili anggota  (Pasal  5  Ayat  3),  di  mana kehadiran  pejabat  tersebut  bertujuan antara  lain:  (a)  memberikan  arahan berkenaan dengan pembentukan koperasi,  (b)  melihat  proses  pelaksanaan rapat pembentukan, (c) sebagai narasumber apabila ada pertanyaan berkaitan  dengan  perkoperasian  dan  (d) untuk  meneliti  isi  konsep  anggaran  dasar yang  dibuat  oleh  para  pendiri  sebelum  di „akta‟  kan  oleh  Notaris  Pembuat  Akta Koperasi  Setempat.  Selain  itu,  apabila memungkinkan rapat pembentukan tersebut  juga  dapat  dihadiri  oleh  Notaris Pembuat Akta Koperasi yaitu Notaris yang ditetapkan  melalui  Keputusan  Menteri Negara Koperasi dan UKM untuk membantu membuat/menyusun akta pendirian,  perubahan  anggaran  dasar, dan pembubaran koperasi.
Dalam  rapat  tersebut  akan  dibahas beberapa  persoalan,  yaitu:  (1)  nama  dan tempat  kedudukan,  (2)  maksud  dan tujuan,  (3)  jenis  koperasi  dan  bidang usaha, (4) keanggotaan, (5) rapat anggota,  (6)  pengurus,  pengawas,  dan pengelola,  serta  (7)  permodalan,  jangka waktu  dan  sisa  hasil  usaha.  Sedangkan pembuatan atau penyusunan akta pendirian  koperasi  tersebut  dapat  dibuat oleh  para  pendiri  (dalam  hal  di  wilayah setempat  tidak  terdapat  NPAK)  atau dibuat oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi  (Pasal  6  Ayat  1).  Selanjutnya, Notaris  atau  kuasa  pendiri  mengajukan permohonan  pengesahan  secara  tertulis kepada  pejabat  yang  berwenang  dengan dilampirkan  (Pasal  7  Ayat  1):  (a)  dua rangkap salinan akta pendirian bermaterai cukup,  (b)  data  akta  pendirian  koperasi yang  dibuat  dan  ditandatangani  Notaris,
(c)  surat  bukti  tersedianya  modal  yang jumlahnya  sekurang-kurangnya  sebesar simpanan pokok dan simpanan wajib yang wajib  dilunasi  oleh  para  pendiri,  (d) rencana  kegiatan  usaha  minimal  tiga tahun  ke  depan  dan  RAPB,  dan  (e) dokumen  lain  yang  diperlukan  sesuai peraturan perundang-undangan.
Setelah  semuanya  tercukupi  maka Pejabat yang berwenang akan melakukan; penelitian terhadap materi anggaran dasar yang  diajukan  (Pasal  8  Ayat  2)  dan pengecekan terhadap keberadaan koperasi  tersebut  (Pasal  8  Ayat  2). Apabila permohonan diterima maka pengesahan selambat-lambatnya tiga bulan  sejak  berkas  diterima  lengkap (Pasal 9 Ayat 2). Jika permohonan ditolak maka keputusan penolakan dan alasannya  disampaikan  kembali  kepada kuasa pendiri paling lama tiga bulan sejak permohonan  diajukan  (Pasal  12  Ayat  1). Terhadap penolakan tersebut, para pendiri dapat  mengajukan  permintaan  ulang pengesahan  akta  pendirian  koperasi dalam  jangka  waktu  paling  lama  satu bulan.  Keputusan  terhadap  permintaan ulang  tersebut  diberikan  paling  lambat satu bulan (Pasal 12 Ayat 2).
Berawal  dari  proses  perkumpulan tahlilan  inilah  para  ibu-ibu  dan  mantan TKW  berupaya  untuk  membuat  koperasi. Proses  pendirian  koperasi  sebenarnya dimulai  sejak  lama  sejak  tahun  2002, namun baru 2009 perkumpulan tahlilan ini betul-betul memproses penciptaan koperasi  dengan  nama  „Bina  Mandiri, dengan  ketuanya  Latiyah  dan  diikuti  oleh 22  orang,  dengan  alamat  Jl.  Raya  Pantai Ngliyep  Rt  20  Rw  4  Desa  Kedungsalam Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang,  dengan  Notarisnya  Itta  Andrijani, SH, dan baru pada tanggal 30 Maret 2010 koperasi  „Bina  Mandiri‟  ini  mendapatkan akta  pendirian  dari  Dinas  Koperasi  dan UKM  Kabupaten  Malang  dengan  Nomor 183/BH/XVI.14/III/2010,  dengan  bentuk koperasi perempuan simpan pinjam (KSP).
Saat ini  koperasi  „Bina  Mandiri‟  sudah memiliki  47  anggota  dengan  simpanan pokok sebesar Rp 50.000-. dan simpanan wajib  minimal  sebesar  Rp  10.000-./bulan. Dari sinilah kemudian koperasi itu berkembang dan memiliki berbagai bentuk
usaha  lain,  di  antaranya  adalah  usaha kripik pisang, kripik emping, dan penanaman  pohon  sengon,  serta  rental pengetikan computer, dan warnet, dengan bantuan dari Windows pada tahun 2011.
Setiap  anggota  diperbolehkan  untuk meminjam  dana  koperasi  sebesar  Rp 1.000.000 –  2.000.000-.  per  anggota, dengan  alas  an  untuk  kebutuhan  usaha keluarga  dan  kepentingan  keluarga.  Dari peminjaman ini setiap anggota diwajibkan untuk  membayar  per  minggu  sebesar kemampuan  mereka.  Dan  dari  hasil pembayaran  ini  koperasi  mendapatkan keuntungan  seikhlasnya  para  anggota yang  meminjamnya.  Bahkan  pola  seperti ini  lebih  baik  dan  berkeadilan  ketimbang pola  Grameen  Bank  di  mana  polanya adalah  bank  ini  dimiliki  oleh  peminjam miskin  dari  bank Grameen  Bank  tersebut, yang kebanyakan adalah perempuan. Dan sekitar  94%  dimiliki  oleh  peminjam,  dan sisa  6%  dimiliki  oleh  Pemerintahan Bangladesh. Bahkan setiap akhir tahunnya  para  anggota  koperasi  „Bina Mandiri‟  bisa  mendapatkan  Sisa  Hasil Usaha  (SHU)  sebesar  Rp  150.000-. secara  merata,  dengan  tidak  melihat struktur  kepengurusan  keanggotaannya. Dalm  artian  baik  yang  duduk  sebagai pimpinan ataupun bawahan mendapatkan SHU yang sama.
Pola ini sesuai dengan bentuk Grameen  Bank,  yaitu  metode  yang digunakan  Grameen  Bank  ini  berupa group  lending , group  sanction atau collateral .  Berbeda  dengan  sistem  dan prinsip  bank  konvensional,  cara  kerja Grameen  Bank  melalui  pemberian  kredit kepada  orang  miskin,  yang  sebagian besar tidak berpenghasilan tetap. Grameen  Bank  merancang  kredit  mikro berbasis  kepercayaan  bukan  kontrak legal. Konkretnya, peminjam diminta membuat  kelompok  yang  terdiri  dari  lima orang  dengan  satu  pemimpin.  Pinjaman diberikan secara berurutan dengan catatan  orang kedua  baru  bisa  meminjam setelah pinjaman orang pertama dikembalikan. Pembayaran pinjaman yang dilakukan Grameen Bank diberikan kepada  suatu  kelompok  miskin,  dan pembayarannya  juga  melalui  kelompok itu.  Jika  terdapat  nasabah  yang  tidak mampu  membayar,  maka  teman  dalam
satu kelompoknya harus membantu supaya orang tersebut mampu membayar. Selain  itu,  kelompok  peminjam  dituntut membuat  pelbagai  agenda  sosial  yang bermanfaat bagi masyarakat di sekitarnya. Ada  kombinasi  antara  modal  uang  dan modal  sosial.  Dengan  menerapkan  modal sosial  ini,  pengembalian  utang  kepada Grameen Bank bisa mencapai 99%.
Demi keberlanjutan antargenerasi, Grameen  Bank  memfokuskan  pinjaman pada  perempuan.  Ada  dua  misi  dari  aksi ini:  Pertama,  pemberdayaan  perempuan dengan meningkatkan posisi tawar mereka,  baik  di  ruang  privat  maupun publik.  Kedua,  peningkatan  kualitas  hidup anak.  Riset  membuktikan,  peningkatan ekonomi  perempuan  berbanding  lurus dengan tingkat pendidikan dan kesehatan anak. Pemberdayaan ekonomi perempuan berhubungan  langsung  dengan  turunnya angka  kematian  bayi  dan  malnutrisi (Kuncoro, 2008).
Hal  inilah  yang  dilakukan  oleh  para anggota  koperasi  „Bina  Mandiri‟  terutama para  mantan  TKW,  di  mana  penghasilan yang  mereka  dapatkan  dari  Hongkong sudah  habis,  karena  dibelikan  tanah, perbaikan  rumah,  kendaraan,  dan  usaha lainnya. Sehingga hasil dari pembelanjaan tersebut, seperti tanahnya ditanami pisang,  pohon  sengon,  ketela,  dan lainnya, maka keuntungan yang didapatnya  biasanya  untuk  menutupi kebutuhan sehari-hari mereka dan sisanya untuk  ditabungkan  ke  koperasi  „Bina Mandiri‟  atau  untuk  membayar  hutang kepada koperasi „Bina Mandiri‟.
Sehingga  sampai  saat  ini  hampir mayoritas  mantan TKW yang  berasal  dari Desa  Kedungsalam  sesudah  purna  jadi TKW  bisa  dikategorikan  sebagai  mantan TKW  yang  mampu  mengangkat  derajat social  ekonomi  keluarganya.  Bahkan mereka  sudah  bisa  memperbaiki  kondisi ekonomi  desanya  melalui  sumbangan wajib  yang  diminta  oleh  aparat  desa. Kemapanan  ekonomi  dan  kemandirian mantan TKW ini yang semakin memperkuat  basis  kesadaran  masyarakat Desa  Kedungsalam  Donomulyo  untuk lebih  menghargai  arti  pentingnya  ilmu pendidikan  melalui  pendidikan  formal. Sehingga  saat  ini  sangat  jarang  anak muda  Desa  Kedungsalam  sekolahnya
hanya sampai tingkat SLTP. Pola keuntungan  dan  resiko  yang  seimbang dalam pola simpan pinjam inilah landasan utama  dari  lahirnya  koperasi  „Bina Mandiri‟,  yang  dilandasi  dengan  rasa kebersamaan  dan  kepercayaan  terhadap masing-masing  pengurus  dan  anggota dari koperasi tersebut. Rasa kebersamaan akibat  perilaku  ketidakadilan  yang  dialami mereka ketika menjadi TKW dan kemiskinan  serta  lemahnya  pendidikan menjadi fondasi kekuatan  yang  luar  biasa dalam proses pembentukan, pelaksanaan, dan  memajukan  koperasi  „Bina  Mandiri‟ ini.
Proses  pengelolaan  dana  remitan untuk dipolakan dengan system  Grameen Bank  sebagaimana  di  koperasi  „Bina Mandiri‟  memang  masih  proses  panjang, di  mana  Grameen  Bank  sebenarnya  bisa dikategorikan sebagai pola pengembangan  sistem  perbankan  yang mungkin  dapat  disebut  sebagai  sistem perbankan kerakyatan, di antaranya adalah model Grameen Bank yang ada di Bangladesh.  Sebagaimana  dikemukakan oleh Manurung (1998), sebagai pengganti kelangkaan  agunan  yang  dialami  usaha- usaha  ekonomi  rakyat,  alternatif  yang ditawarkan  oleh Grameen  Bank adalah dengan  mengorganisasikan  para  calon debiturnya melalui
pembentukan
kelompok  atau  pusat.  Selain  berfungsi sebagai
pengganti agunan, pengorganisasian  para  debitur  Grameen Bank  juga  dimaksudkan  untuk  :  (1) menumbuhkan  rasa  aman  dan  rasa percaya  diri  dalam  melakukan  prakarsa baru;  (2)  sebagai  wahana  utama  bagi partisipasi para anggotanya dalam kegiatan  proyek;  (3)  sebagai  sumber tekanan terhadap anggotanya agar memenuhi  kewajibannya  terhadap  bank, dan  untuk  mendorong  mereka  agar memiliki  keberanian  dalam  meninggalkan sikap-sikap tradisional yang tidak diperlukan, serta untuk mencegah perbuatan anti sosial; (4) melalui pembentukan  kelompok,  terbuka  peluang bagi mereka yang lemah untuk mengubah keadaan mereka menjadi kekuatan
kolektif. Sebagai kelengkapan dari pengembangan modal institusional tersebut, Grameen Bank juga menerapkan apa  yang  disebut  sebagai  ikrar  16  pasal,
yaitu  yang  ditujukan  untuk  meningkatkan disiplin, persatuan, kerja keras, kesejahteraan  setiap  anggota  kelompok debitur.  Ikrar  terhadap  16  pasal  itu  wajib dilakukan setiap pertemuan pusat (meliputi  5-6  kelompok)  yang  dilakukan setiap  minggu.  Bahkan,  terkait  dengan pengembangan  modal  intelektual,  setiap pusat juga dianjurkan mendirikan sekolah. Model  lain  yang  juga  dapat  sebagai pengejewantahan sistem perbankan kerakyatan adalah sistem  perbankan bagi hasil (Bank Islam).
Prinsip  utama  sistem  perbankan  bagi hasil  adalah  pembagian  keuntungan  dan resiko secara berkeadailan antara debitur, kreditur  dan  penabung.  Dengan  adanya pembagian  keuntungan  dan  resiko  yang seimbang  tersebut  diharapkan  muncul rasa  tanggungjawab  bersama  dalam penyaluran kredit dan pengelolaan proyek (Yunus, 2003).
Lembaga  perbankan  menjadi  salah satu sumber modal, secara optimal masih belum  membantu  permasalahan  yang dihadapi  usaha  kecil  menengah.  Relatif tingginya  tingkat  bunga  kredit  perbankan, prosedur  serta  persyaratan  pengajuan kredit  yang  relative  sulit  untuk  dipenuhi, serta  tidak  adanya  jaminan  merupakan alasan utama bagi sebagian besar Usaha Mikro Kecil Menengah untuk tidak mengajukan  kredit  kepada  perbankan, untuk  usaha  kecil  menengah  dengan segala  keterbatasannya  masih  sulit  untuk meraih  modal  dari  sumber-sumber  modal dan  lembaga-lembaga  keuangan  non- bank
Berawal dari berbagai persoalan tersebut  maka  koperasi  wanita  ‟Bina Mandiri‟  melalui  dana  yang  mereka kumpulkan dari dana mandiri mereka hasil bekerja di luar negeri, yakni dana remitan. Para mantan pekerja migran ini kemudian mengembangkan usaha pengelolaan koperasinya  tidak  hanya  sekedar  simpan pinjam  berpola  grameen  bank,  namun juga  mengembangkan  berbagai  Usaha Kecil  Menengah  (UKM)  di  antaranya: warnet, kerupuk pisang, pembibitan pohon sengon, dan empeng melinju.
Awal kelahiran UKM-UKM ini sebenarnya  dari  kesadaran  mereka  untuk mengembangkan  dana  remitan  mereka yang  sudah  dikelola  di  koperasi  ‟Bina
Mandiri‟  dengan  pola  grameen  bank dalam pola simpan pinjamnya, sejak tahun 2010.  Dengan  bertambahnya  dana  dan keanggotaan  koperasi  tersebut,  maka banyak saran dari masyarakat dan peneliti untuk  mengembangkan  dana  tersebut untuk  menciptakan  peluang  usaha  bagi masyarakat dengan bentuk kewirausahaan, yang kemudian disepakati untuk menciptakan UKM.
Bahkan pada pertengahan tahun 2013 bekerjasama dengan salah satu perangkat lunak  computer  diberikan  bantuan  10 seperangkat komputer, dengan menciptakan  website  usaha  online  bagi UKM-UKM  yang  direkomendasikan  oleh Dinas  Tenaga  Kerja  Kabupaten  Malang dan Dinas Koperasi Kabupaten Malang.
Kesadaran ini sebenarnya tidak pernah lepas  dari  kondisi  masyarakat  dewasa  ini terhadap arti pentingnya berkoperasi yang telah menjadi kebutuhan sebagian masyarakat,  sebab  hidup  berkoperasi berarti  membangun  perekonomian  secara bersama-sama.    Hal  ini  dapat  dibuktikan dengan  makin  pesatnya  pertumbuhan koperasi dengan beraneka ragam jenisnya yang  menunjukkan  meningkatnya  animo dan  pengertian  masyarakat  akan  peran koperasi di lingkungan mereka.
Koperasi  merupakan  wadah  untuk mengembangkan  potensi,  peran  dan pemberdayaan masyarakat baik di perkotaan maupun di pedesaan. Koperasi merupakan  sokoguru  perekonomian  di Indonesia  dan  merupakan  wadah  untuk mengembangkan  potensi,  peran  dan pemberdayaan  masyarakat  di  pedesaan. Koperasi  diharapkan  mampu  menangani berbagai  masalah  sosial  dan  ekonomi yang  diarahkan  pada  pemerataan  hasil pembangunan, pengembangan sumberdaya  manusia  yang  berkualitas dan  pemeliharaan  lingkungan.  Sebagian besar  integral  dari  tata  perekonomian nasional,  koperasi  memiliki  kedudukan dan  peran  yang  sangat  strategis  dalam menumbuhkembangkan  potensi  ekonomi rakyat.  Oleh  karena  itu,  koperasi  secara bersama  dan  berdampingan  dengan pelaku  usaha  lain  harus  mampu  tumbuh menjadi  badan  usaha  dan  sekaligus sebagai gerakan dan penggalang ekonomi rakyat  serta  memiliki  jaringan  usaha  dan daya saing yang tangguh guna
mengantisipasi  berbagai  peluang  dan tantangan  pada  masa  yang  akan  datang (Muslimin, 2002).
Sampai  saat  ini  masalah  yang  sering dihadapi  oleh  UMKM  adalah  masalah permodalan. Sebagian besar modal tersebut  berasal  dari  modal  sendiri. Perkembangan  UMKM  dari  waktu  ke waktu  secara  rutin  harus  dilakukan pengkajian, penyempurnaan dan peningkatan.  Hal  ini  masalah  yang dihadapi  adalah  kondisi  pengusaha  pada umumnya lemah dalam kredit modal kerja. Permasalahan  modal  tersebut  timbul karena  tidak  adanya  titik  temu  Usaha Mikro Kecil Menengah di Indonesia antara lain  adalah  masih  belum  menjalankan bisnisnya dengan prinsip-prinsip manajemen  modern,  tidak/belum  memiliki badan  usaha  resmi,  serta  keterbatasan asset  yang  dimiliki.  Sementara  itu,  di  sisi kreditur, pemodal atau lembaga pembiayaan  untuk  melindungi  resiko kredit  menuntut  adanya  kegiatan  bisnis yang  dijalankan  dengan  prinsip-prinsip manajemen  modern,  izin  usaha  resmi serta adanya jaminan (collateral) .
Lembaga  perbankan  menjadi  salah satu sumber modal, secara optimal masih belum  membantu  permasalahan  yang dihadapi  usaha  kecil  menengah.  Relatif tingginya  tingkat  bunga  kredit  perbankan, prosedur  serta  persyaratan  pengajuan kredit  yang  relative  sulit  untuk  dipenuhi, serta  tidak  adanya  jaminan  merupakan alasan utama bagi sebagian besar Usaha Mikro Kecil Menengah untuk tidak mengajukan  kredit  kepada  perbankan, untuk  usaha  kecil  menengah  dengan segala  keterbatasannya  masih  sulit  untuk meraih  modal  dari  sumber-sumber  modal dan  lembaga-lembaga  keuangan  non- bank.
Kurangnya pemahaman tentang koperasi  sebagai  badan  usaha  yang memiliki  struktur  kelembagaan  (struktur organisasi,  kekuasaan,  dan  insentif)  yang unik dan khas dibandingkan badan usaha lainnya,  serta  kurang  memasyarakatnya informasi tentang praktik-praktik berkoperasi  yang  benar  ( best  practices ), menimbulkan berbagai permasalahan mendasar  yang  menjadi  kendala  bagi kemajuan perkoperasian.
Pertama, banyak koperasi yang terbentuk tanpa didasari adanya kebutuhan  atau  kepentingan  ekonomi bersama  dan  prinsip  kesukarelaan  dari para anggotanya, sehingga kehilangan jati dirinya  sebagai  koperasi  sejati  yang otonom dan swadaya/mandiri.
Kedua,  banyak  koperasi  yang  tidak dikelola  secara  profesional  menggunakan teknologi  dan  kaidah  ekonomi  modern sebagaimana  layaknya  sebuah  badan usaha.  Ketiga,  masih  terdapat  kebijakan dan  regulasi  yang  kurang  mendukung kemajuan koperasi. Dan, keempat, koperasi  masih  sering  dijadikan  alat  oleh segelintir  orang/kelompok,  baik  di  luar maupun  di  dalam  gerakan  koperasi  itu sendiri,  untuk  mewujudkan  kepentingan pribadi  atau  golongannya  yang  tidak sejalan, atau bahkan bertentangan dengan  kepentingan  anggota  koperasi yang  bersangkutan  dan  nilai-nilai  luhur, serta  prinsip-prinsip  koperasi.  Akibatnya, kinerja  dan  kontribusi  koperasi  dalam perekonomian relatif tertinggal dibandingkan  badan  usaha  lainnya,  dan citra koperasi di mata masyarakat menjadi kurang  baik.  Lebih  lanjut, kondisi  tersebut mengakibatkan  terkikisnya  kepercayaan, kepedulian  dan  dukungan  masyarakat kepada koperasi.
Masalah  Pengembangan  UMKM  di Kabupaten  Malang  atau  Propinsi  Jawa Timur  secara  luas  masih  dinilai  belum mendapat  perhatian  yang  cukup  dari pemerintah,  hal  ini  tercermin    dari kebijakan  pembangunan    yang  masih kurang memperhatikan kawasan Pengembangan UMKM dan lebih mengarah  kepada  wilayah-wilayah    yang padat  penduduk,  aksesnya  mudah  dan potensial, sedangkan kebijakan pembangunan    bagi    daerah-daerah terpencil,    terisolir    dan    tertinggal Paradigma pengelolaan kawasan Pengembangan  UMKM  di  Jawa  Timur  di masa lampau sebagai
”halaman belakang”  wilayah  NKRI  membawa implikasi terhadap kondisi kawasan Pengembangan  UMKM  di  Jawa  Timur saat  ini  yang  tersolir  dan  tertinggal  dari sisi  sosial  dan  ekonomi.  Munculnya paradigma  ini,  disebabkan  oleh  sistem politik  di  masa  lampau  yang  sentralistik dan sangat menekankan stabilitas
keamanan.    Di  samping    itu  secara historis,    hubungan    Indonesia    dengan beberapa    negara    tetangga  pernah dilanda  konflik,  serta  seringkali  terjadinya pemberontakan-pemberontakan  di  dalam negeri.
Konsekuensinya, persepsi penanganan kawasan  Pengembangan  UMKM  di  Jawa Timur  lebih  didominasi  pandangan  untuk mengamankan  Pengembangan  UMKM  di Jawa  Timur  dari  potensi  ancaman  dari luar  ( external  threat )  dan  cenderung memposisikan  kawasan  Pengembangan UMKM  di  Jawa  Timur  sebagai  sabuk keamanan ( security belt ). Akibatnya pengelolaan  kawasan  Pengembangan UMKM di Jawa Timur dengan pendekatan kesejahteraan melalui
optimalisasi potensi sumberdaya alam kurang mendapat  perhatian,  terutama  dalam menggerakkan  masyarakat  atau  UMKM untuk  memaksimalkan      penggunaan potensi  daerah  baik  yang  dilakukan pemerintah  maupun  swasta.  Kehidupan masyarakat  di  kawasan  Pengembangan UMKM  di  Jawa  Timur  dengan  kondisi infrastruktur  yang  belum  memadai  dan kurang  memiliki  aksesibilitas  yang  baik, pada  umumnya  sangat  dipengaruhi  oleh kondisi sosial ekonomi di negara tetangga. Kawasan Pengembangan UMKM  di  Jawa  Timur  di  Kalimantan  dan
Sulawesi  Utara  misalnya,  kehidupan sosial ekonomi masyarakat pada umumnya  berkiblat  ke  wilayah  negara tetangga  yang  infrastrukturnya  lebih baik. .Pengaruh sosial ekonomi yang lebih kuat dari  wilayah  negara  tetangga  berpotensi mengundang kerawanan di bidang politik.
Potensi sumberdaya alam yang berada di kawasan Pengembangan UMKM  di  Jawa  Timur,  baik  di  wilayah darat  maupun  laut  cukup  besar,  namun sejauh  ini  upaya  pengelolaannya  belum dilakukan secara optimal. Potensi sumberdaya  alam  yang  memungkinkan dikelola di sepanjang kawasan Pengembangan  UMKM  di  Jawa  Timur, antara  lain  sumber  daya  kehutanan, pertambangan,  perkebunan,  pariwisata, dan  perikanan.  Berdasarkan hasil survey yang  telah  dilakukan  di  Propinsi  Jawa Timur  terdapat  beberapa  permasalahan yang  dihadapi  masyarakat  di  kawasan Pengembangan  UMKM  di  Jawa  Timur
dalam  pengembangan  potensi  potensial daerah.  Secara  umum  permasalahan yang dihadapi pada di Kabupaten Malang terutama  daerah  Malang  Selatan  yang berbatas  dengan  masih  terkait  dengan kemampuan SDM, modal kerja,
penguasaan  teknologi,  sarana  produksi dan tingkat pemanfaatan lahan.
Kabupaten  Malang  terutama  Malang Selatan  yang  berada  di  Propinsi  Jawa Timur  memiliki  potensi  yang  cukup besar,  seperti  pada  sektor  pertanian, sektor  peternakan,  dan  sektor  lain. Walaupun  sektor  tersebut  berkembang seiring
dengan pertumbuhan
pembangunan, akan tetapi perkembangannya  mengalami  berbagai permasalahan yang cukup berarti. Setelah melakukan identifikasi, ditemukan 6  (enam)  permasalahan    pokok  yang dihadapi  dalam  pengembangan    potensi daerah  yaitu  :  kemampuan  SDM,  modal kerja,  penguasaan    teknologi,    sarana produksi,    prasarana    dan sarana penunjang    dan  tingkat  pemanfaatan lahan.
- Gambar 1. Hasil Wawancara tentang
Akumulasi Permasalahan Pengembangan
Ekonomi di Lokasi Studi
Berdasarkan    gambar    di    atas, permasalahan    modal    kerja    merupakan masalah    yang  paling      krusial      menurut persepsi      responden     (30,47%),     diikuti sarana  prasarana pendukung  (20.67  %), penggunaan  benih  dan  sarana  produksi (15,55%),  kemampuan  SDM  (15,46%), penguasaan  teknologi  (10%)  dan  tingkat pemanfaatan  lahan (8%).
Sedangkan di Kabupaten Malang berdasarkan  hasil  depth  interview  serta
FGD  yang  dilakukan,  permasalahan  yang dihadapi  masyarakat  dalam  pemanfaatan potensi  daerah  tidak  jauh  berbeda  hanya tingkat kadar permasalahan yang intensitas  yang  tidak  sama  sebagaimana terlihat pada gambar berikut :
Gambar 2. Hasil FGD tentang Identifikasi Permasalahan Pengembangan Ekonomi di Lokasi Studi
Pada  gambar  di  atas  dapat  dilihat bahwa  permasalahan  modal  kerja  di Kabupaten  Malang  masih  merupakan masalah  yang  utama  (39%),  selanjutnya diikuti penguasaan teknologi (29%),
kemampuan  SDM  (18%),  pemanfaatan lahan  (7%),  prasarana  sarana  pendukung (4%),  dan  tingkat  pemanfaatan  lahan (3%).

## KESIMPULAN
Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini, adalah :
1.  Kebersamaan  dan  rasa  keluargaan merupakan  pererat  utama  lahirnya koperasi  „Bina  Mandiri‟  yang  didirikan oleh para purna TKW Korea Selatan, di Desa Kedungsalam Kecamatan
Donomulyo Kabupaten Malang.
2.  Koperasi  lahir  dari  dana  remitan  yang dikumpulkan  untuk  proses  penguatan pemanfaatan hasil kerja ke luar negeri.
3.  Koperasi  ini  berdiri  awalnya  untuk membantu  para  keluarga  TKW  yang ditinggalkannya  untuk  menyediakan dana pinjaman jika mereka membutuhkan  dana  pinjaman  secara mendadak
4.  Koperasi  ini  berbentuk  simpan  pinjam yang  dibentuk  oleh  para  purna  TKW dan  diikuti  oleh  TKW-TKW  di  Korea Selatan dengan dana remitan.
5.  Dari simpan  pinjam  koperasi  „Bina
Mandiri‟  inilah  maka  banyak  para
keluarga TKW yang memiliki kemandirian untuk berwirausaha dengan  membuka  UKM-UKM  baru,
seperti keripik pisang, emping melindu,
warnet, dan lain sebagainya, meskipun masih terbatas dalam bentuk dana dan pengelolaannya (SDM), termasuk pemasarannya.
Berdasarkan  hasil  penelitian,  dapat direkomendasikan beberapa hal, yaitu:
 Pemerintah terkait seperti Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Transmigrasi, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan BKKBN  untuk  lebih  memperhatikan mereka,  terutama  dalam  penguatan sumber daya manusia (SDM) masyarakat  Kedungsalam  Donomulyo
Kabupaten Malang.
 Perlunya penggalian-penggalian potensi sumber daya alam (SDA) yang ada  di  Desa  Kedungsalam  Donomulyo Malang  untuk  memperkuat  potensi ekonomi  masyarakat,  terutama  produk UMKM.
 Perlunya pihak pemerintah dan  swasta untuk  membantu  memperkuat  SDM dan SDA Desa
Kedungsalam
Donomulyo Kabupaten Malang.  Perlunya pihak pemerintah dan swasta membantu memperkuat koperasi
simpan  pinjam  „Bina  Mandiri‟  dengan mengucurkan  bantuan,  baik  berbentuk dana, alat koperasi, dan lain sebagainya.
 Perlunya pihak pemerintah dan swasta membantu memperkuat lahirnya UMKM- UMKM  dari  koperasi  „Bina Mandiri‟ dengan membantu
memasarkan  dan  memperkuat  potensi SDM yang ada

## DAFTAR PUSTAKA
Blakely,  E.  J.  1994. Planning  Local Economic  Development:  Theory  and Practice. Sage Publications, USA.
Hilmy.  U.  2008. Akses  Dan  Kontrol  Pada Penghasilan  Dalam  Proses Bermigrasi (Studi di Desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang) ”. Laporan Penelitian
Solidaritas  Perempuan:  Dian  Mutiara Crisis Centre.
Kuncoro.  M. Grameen  Bank  &  Lembaga Keuangan  Mikro dalam  Kedaulatan
Rakyat. Tersedia on-line http://www.kr.co.id .  Diakses  tanggal  2
Agustus 2018.
IFAD.  2000. Mengembangkan  Sistem Keuangan Pedesaan untuk Masyarakat Miskin:  Kerangka  Perencanaan  Untuk Tantangan, Kesempatan dan Pilihan . www.Humanitarianinfo.Org/...Livelihood /Docs/doc/ifadmicrofinancedevelopmen tpolicydocument-bahasa-220306.pdf
Manurung, V.T. 1998. Keragaan Kelembagaan Perkreditan Usaha Penangkapan Ikan Tuna Skala Kecil di
Kawasan Indonesia Timur . FAE Vol. 16
No. 2.
Rahayu.  D.  2007. Trafficking  Buruh Migran , Qithos Digital Press: Sidoarjo.
Syafa‟at. 2002. Menggagas Kebijakan Pro TKI:  Model kebijakan perlindungan TKI ke  Luar  Negeri  di  Kabupaten  Blitar. Lappera Pustaka Utama. Jogjakarta.
Sunyigono,  A.K.  2006. Model  Penguatan Ekonomi Masyarakat di Sekitar Bendungan Nipah Kabupaten Sampang .  Penelitian  Hibah  Bersaing. Fakultas Pertanian. Universitas Trunojoyo Madura.