ISSN Print: 2774-7840 ISSN Online: 2774-7905 Volume 3 Nomor 1 Februari 2022 Halaman 40-55

## PENEGAKAN SANKSI DALAM PENATAAN RUANG GUNA MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN DI INDONESIA
Sriningsih Hasimi
Mahasiswa Program Khusus Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Jambi Sriningsihhasimi@gmail.com
Yunita Sri Rahayu
Mahasiswa Program Khusus Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Jambi Yunitasrirahayuu@gmail.com

## Iskandar Zulkarnain
Dosen Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi iskjbi@unja.ac.id
Abstrack
Law enforcement in violation of spatial compliance is very important. The problem that is often found in  spatial  planning  is  in  the  law  enforcement  process,  it  is  caused  by  the  many  violations  of  spatial planning that have been ignored. The problem in this research is how to enforce spatial planning laws in Indonesia today and how to achieve sustainable spatial planning. To study the existing problems, this  study  uses  a  normative  research  method.  The  results  of  this  study  conclude  that  based  on  the Spatial Planning Law it is not optimal in minimizing spatial planning violations due to the potential for conflicts between regions, between sectors, and between communities and the government. On the other  hand,  the  weak  environmental  law  enforcement  and  the  tendency  for  light  sanctions  do  not cause  a  deterrent  effect  on  the  spatial  planning  violators,  thus  causing  problems  related  to  spatial planning and law enforcement to be ineffective. Environmental law should work in saving, protecting, preserving  the  environment  and  protecting  the  sustainability  of  human  life  from  possible environmental  damage.  Therefore  it  is  necessary  to  regulate  spatial  planning  for  the  realization  of order in the implementation of spatial planning, legal certainty and justice for all stakeholders which must  be  carried  out  carefully,  proportionally  and  comprehensively  so  that  sustainable  development can be realized.
Keywords: Law Enforcement, Spatial Planning, Sustainable Development.

## Abstrak
Penegakan  hukum  dalam  pelanggaran  penaatan  ruang  merupakan  hal  yang  sangat  penting. Masalah  yang  sering  kali  ditemukan  dalam  rencana  tata  ruang  ialah  pada  proses  penegakan hukumnya, hal itu disebabkan oleh banyaknya pelanggaran-pelanggaran terhadap suatu penataan
Jurnal  Office: Bagian  Hukum  Administrasi  Negara, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi 36361
ruang yang dibiarkan begitu saja. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum tata ruang di Indonesia saat inidan bagaimana caranya mewujudkan penataan ruang yang berkelanjutan.  Untuk  mengkaji  permasalahan  yang  ada,  maka  dalam  penelitian  ini  menggunakan metode  penelitian  normatif.  Hasil  penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  berdasarkan  UU PenataanRuang  belum  optimal  dalam  meminimalisir  pelanggaran  penataan  ruang  dikarenakan adanya  potensi  konflik  antar  wilayah,  antarsektor,  danantara  masyarakat  dengan  pemerintah.  Di sisi  lain  lemahnya  penegakan  hukum  lingkungan  serta  kecenderungan  sanksi  yang  ringan  tidak menimbulkan  efek  penjeraan  terhadap  pelaku  pelanggaran  penaataan  ruang,  sehingga menyebabkan  permasalahan  terkait  penataan  ruang  dan  penegakan  hukum  nya  tidak  berjalan efektif. Seharusnya hokum lingkungan bekerja di dalam menyelamatkan, melindungi, melestarikan lingkungan  hidup  dan  melindungi  keberlangsungan  kehidupan  umat  manusia  dari  kemungkinan kerusakan  lingkungan  hidup.  Oleh  karena  itu  perlunya  pengaturan  penataan  ruang  demi terwujudnya  ketertiban  dalam  penyelenggaraan  penataan  ruang,  adanya  kepastian  hokum  dan keadilan  bagi  seluruh  pemangku  kepentingan  yang  harus  dilakukan  secara  cermat,  proporsional, dan komprehensip sehingga terwujud pembangunan yang berkelanjutan.
Kata Kunci: Penegakan Hukum, Penataan Ruang, Pembangunan Berkelanjutan.
A. PENDAHULUAN Perencanaan  pada  tata  ruang  wilayah
menjadi salah satu
problematika perkembangan  kota  saat  ini,  perkembangan kota  yang  cukup  cepat  dengan  pertumbuhan penduduk  yang  juga  cukup  pesat.  Masalah lingkungan  menjadi  suatu  masalah  yang cukup  urgen  dalam  pembahasan  tentang keberlanjutan  lingkungan  untuk  masa  depan generasi. Sama juga dengan perencanaan tata ruang  yang  menjadi  hal  yang  penting.  Oleh karena itu setiap wilayah provinsi, Kabupaten dan  Kota  harus  mempunyai  aturan  yang menjadi pedoman dalam penataan ruang dan menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan.  Di  Indonesia,  dilihat  dari kondisi  lingkungan,  banyak  sekali  bencana alam  yang  terjadi  di  berbagai  wilayah,  salah satu penyebabnya adalah karena pelanggaran tata  ruang.  Padatnya  perkembangan  pada kawasan  perkotaansangat  berdampak  positif
pada perkembangan ekonomi, tetapi pada sisi lain akan mengakibatkan timbulnya permasalahan lingkungan. 1
Berbagai  masalah  timbul  dikarenakan perancanaan tata ruang kota yang tidak jelas, jika  manusianya  sendiri  tidak  punya kesadaran akan betapa pentingnya perencanaan  tata  ruang  bagaimana  dengan pembangunan  Negara  pada  generasi  yang akan  datang.  Padahal,  pemerintah  atau Pemerintah daerah sudah membuat berbagai peraturan  baik  secara  tertulis  maupun memberikan  himbauan  keoada  masyarakat mengenainaturan-aturan  lingkungan  dalam hidup  bermasyarakat.  Selain  itu,  ada beberapa  faktor  penyebab  pemasalahan  tata ruang  yang  sering  terjadi  di  Indonesia
1 Muhar  Junef,  Penegakan  Hukum  dalam Rangka  Penataan  Ruang  Guna  Mewujudkan Pembangunan  Berkelanjutan, Jurnal  Penelitian Hukum, Vol. 17 No.4, Desember 2017. Hal. 374.
diantaranya yaitu Indonesia belum mempunyai  perencanaan  yang  terintegrasi, oleh  karena  nya  muncullah  berbagai  macam persoalan yang berkaitan dengan pembangunan  yang  ada  di  Indonesia,  selain itu konsistensi masyarakat dalam melaksanakan  aturan  yang  ada  juga  lemah dan juga pemerintahpun dinilai masih kurang memiliki kemampuan
mengantisipasi
persoalan di masa yang akan datang. 2
Berdasarkan  penjelasan  dari  latar belakang di atas ada beberapa permasalahan yang  sangat  penting  untuk  di  selesaikan  dan dicarikan  solusinya  yaitu  masih  minimnya pemahaman  akan  pentingnya  pengelolaan SDA  dan  lingkungan  hidup  dan  sekitarnya secara  berkesinambungan,  masih  lemahnya penegakan  hukum  di  Indonesia  terkait pelanggaran  penataan  ruang  yang  berakibat langsung  pada  lingkungan  hidup  dan  masih marak  terjadinya  pelanggaran  penataan ruang (pusatdandaerah), tingkat pencemaran lingkungan  hidup  akibat  belum  dipatuhinya peraturan  di  bidang  sumber  daya  alam  dan lingkungan  hidup  masih  sangat  tinggi, 3 Serta terjadi  ketidak  keselarasan  pengaturan antara pemerintah pusat dan daerah. Ketidak selarasan  ini  menghambat  pelaksanaan koordinasi  dan  melemahkan  penegakan hukum,  jika  disimpulkan  secara  garis
2 Ibid, Hal. 376.
3 http://www.bappenas.go.id/index.php/dow nload_file/view/9567/1781/. (diakses 21Deseber 2020. pukul 08.37 WIB).
besarnya  maka  kita  akan  sampai  pada bagaimanakah Implementasi penegakan hukum  dalam  penataan  ruang  berdasarkan Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2007 tentang Penataan Ruang? Bagaimana penegakan  hukum  penataan  ruang  dalam kerangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan?

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan metode  penelitian  normatif    yaitu  melalui pendekatan  perundnag-undangan  dengan menggunakan  bahan  hukum  primer  dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka, yang di  awali  mengklasifikasi  bahan  hukum, dengan  membaca  secara  sistematis  terhadap bahan  hukum  yang  tersedia  yang  digunakan sebagai  pedoman  untuk  menjawab  rumusan masalah  yang  ada,  dan  di  awal  penulis menggunakan  metode  interperstasi,  yaitu metode  penelitian  yang  di  awali  dengan pendapat  yang  ada  dalam  masalah-masalah tersebut.
C. Implementasi Penegakan
Hukum Dalam  Penataan  Ruang  Berdasarkan Undang-Undang  Nomor  26  Tahun 2007
Pertumbuhan  penduduk  yang  sangat cepat  di  Indonesia,  diikuti  pesatnya pertumbuhan  ekonomi  dan  dinamika  sosial
kehidupan,  menyebabkan  meningkatnya kebutuhan  akan  sarana  dan  prasarana. Mengantisipasi  hal  tersebut  dan  sebagai perwujudan akan pengamalan negara kesejahteraan  ( Welfare  State )  yang  sesuai dengan  Pancasila  dan  UndangUndang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945, maka  pemerintah  berkewajiban  untuk mengatur,  menata  dan  menyelenggarakan pemenuhan  kehidupan  masyarakat  sesuai bataskemampuannya,  mengingat  wilayah Indonesia yang terdiri lebih dari 17.000 pulau besar  dan  kecil,  baik  yang  berpenghuni maupun  yang  tidak  berpenghuni,  sumber daya  alam  yang  melimpah,  hutan,  gunung, sungai  besar  dan  kecil,  sumber  daya  hayati, baik  di  darat,  laut  maupun  udara  diatasnya, oleh  karena  itu  diperlukan  campur  tangan pemerintah  dalam  pengelolaan  sumber  daya dan  yang  menyangkut  kehidupan  orang banyak. 4
Hukum  dalam  pembangunan  adalah sebagai salah satu sarana yang harus mampu mendorong  proses  modernisasi,  sejalan dengan  fungsi  tersebut  maka  pembentuk undang-undang meletakan berbagai landasan yuridis  dalam  melakukan  berbagai  kegiatan pembangunan,  salah  satunya  adalah  UU Penataan Ruang ini. 5
4 LaporanAkhir BPHN, op.cit.,hlm. 15.
5 MochtarKusumaatmadja, Konsep-
konsepHukumdalam  Pembangunan,  (Bandung: Alumni 2002), hlm. 104.
Pembangunan  secara  makro,  terutama pembangunan  ekonomi  masyarakat,  mulai dari  pembangunan  industri,  perumahan, transportasi, perdagangan, perkebunan, pertanian,  kelautan/maritim  dan  lain-lain sudah  tentu  memerlukan  lahan  yaitu  tempat manusia  dan  makhluk  hidup  lainnya melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan  hidupnya  dan  tata  ruang berupa wujud struktur ruang dan pola ruang (Pasal  1  ayat  (1  dan  ayat  (2)  UU  Penataan Ruang)  yang  sangat  luas,  dengan  sendirinya pula  harus  memperhatikan  daya  dukung lingkungan,  serta  merubah  lingkungan  yang lama  menjadi  lingkungan  yang  baru  dalam segala aspeknya guna mewujudkan masyarakat  yang  sejahtera.  Ini  berarti bahwapembangunan dilakukan bukan semata untuk  mengeksploitasi  lingkungan  dengan tidak  terkendali  (sembarangan)  dan  hanya untuk mengikuti dorongan keinginan segelintir  pihak/  korporasi  dalam  meraih keuntungan tanpa memikirkan dampaknya di kemudian hari.
Oleh  karena  itu,  penyelenggaraan pembangunan wilayah yang berbasis penataan ruang seharusnya dilakukan secara terpadu  dengan  melibatkan  seluruh  pelaku pembangunan  (stakeholder)  di  wilayah setempat  dalam  pola  pembangunan  yang berkelanjutan  (sustainable  development) dengan  mengembangkan  tata  ruang  yang humanopolis  (mengutamakan  kepentingan
masyarakat  dan  menciptakan  lingkungan yang  asri)  berdasar  wawasan  nusantara  dan ketahanan  nasional.  Atas  dasar  hal  tersebut maka  prinsip  dasar  yang  harus  dipedomani dan  diterapkan  dalam  mendukung  kegiatan tersebut  antara  lain:  1)  menempatkan masyarakat  menjadi  subjek  yang  sangat penting dalam proses pemanfaatan ruang; 2)
menjadikan pemerintah sebagai yang memfasilitasi  terhadap  proses  pemanfaatan ruang;  3)  menghormati  hak-hak  masyarakat dan  juga  menghargai  kearifan  lokal  serta berbagai macam sosial budaya yang terdapat di  dalamnya;  4)  harus  menjunjung  tinggi prinsip  keterbukaan  dan  semangat  untuk tetap  menegakkan  etika,  dan  yang  terakhir yaitu  5)  memperhatikan  perkembangan teknologi dan bersikap profesional.
Menindaklanjutkan prinsip-prinsip dasar yang  telah  disampaikan  di  atas,  maka penyusunan  pedoman  untuk  partisipasi masyarakat dalam proses pemanfaatan ruang disusun  oleh  pemerintah  pusat,  daerah, swasta, lembaga swadaya masyarakat, forum warga maupun warga masyarakat itu sendiri. Pedoman  inidiharapkan  mampu  menjadi bagian pendorong dari kelancaran pelaksanaan otonomi daerah, khususnya bagi peningkatan  keterlibatan  masyarakat  dalam pemanfaatan  ruang  demi  terwujudnya ‘good governance’.
Hal  ini  sejalan  dengan  pemetaan permasalahan  yang  menjadi  perhatian  di
dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional  (RPJPN  2005-2025),  yaitu  antara lain: 6
1. Kondisi  krisis  penataan  ruang  di Indonesia. Hal ini disebabkan pembangunan  yang  dilakukan  di suatu wilayah masih sering dilakukan tanpa  mengikuti  peraturan  rencana tata ruang yang ada, tidak memikirkan pembangunan berkelanjutan  kedepannya  dan  daya dukung  lingkungan  serta  tidak mempertimbangkan kerentanan wilayah  terhadap  terjadinya  dampak langsung  pada  masyarakat  yaitu bencana  alam.  Sehinga  yang  terjadi pada  lingkungan  hidup  itu  sendiri adalah turunnya kualitas dan kuantitas  sumber  daya  alam  dan lingkungan hidup, serta memperbesar resiko  timbulnya  korban  akibat bencana alam.
2. Terjadinya konflik pemanfaatan ruang antar sektor, contohnya konflik antara kehutanan dan pertambangan. Faktor-faktor  penyebab  terjadinya permasalahan  tersebut  adalah  (a) belum  tepatnya  pengetahuan  sumber daya manusia dalam bidang pengelolaan  tata  ruang,  (b)    kualitas dari  rencana  tata  ruang  yang  masih rendah,  (c)  belum  adanya  acuan
perundangan penataan  ruang  sebagai pelindung  kebijakan  pemanfaatan ruang  bagi  semua  pihak;  dan  (d) Penerapan  hukum  berkenaan  dengan pemanfaatan  ruang  yang  masih lemah.
3. Akses untuk pelayanan masyarakat di wilayah tertinggal  yang masih sangat terbatas,yang  mana  pelayanan  yang paling  pokok  yaitu  akses  terhadap pelayanan sosial, ekonomi, dan politik serta terisolir dari wilayah sekitarnya yang masih terbatas.
4. Pembangunan  yang  masih  tertingal wilayah  perbatasan,  termasuk  juga pulau-pulau  kecil  Indonesia  tetapi memiliki  potensi  SDA  yang  cukup besar  dan  sangat  strategis  bagi pertahanan  dan  keamanan  negara.
Meskipun  demikian, pembangunan di beberapa wilayah perbatasan tersebut  masih  sangat  jauh  tertinggal di  bandingkan  dengan  pembangunan di  wilayah  negara  tetangga  nya. Kondisi  sosial  ekonomi  masyarakat yang  tinggal  di  daerah  tersebutpun hsmpir jauh lebih rendah dibandingkan  dengan  kondisi  sosial ekonomi  warga  negara  tetangganya. Permasalahan pokok dari ketertinggalan pembangunan di wilayah perbatasan dikarenakan arah kebijakan  pembangunan  wilayahnya yang selama ini cenderung berorie ntasi  “inward  looking”  yang
menyebabkan  seakan-akan  kawasan perbatasan  hanya  menjadi  prioritas paling  diterakhir  dari  pembangunan negara Indonesia itu sendiri.
Akibatnya,  pembangunan  di  wilayah- wilayah  perbatasan  dianggap  bukan merupakan  prioritas  pembangunan secara berkala oleh pemerintah pusat maupun daerah. Sementara itu, pulau- pulau kecil yang ada di Indonesia sulit berkembang  dikarenakan  letaknya yang  sangat  terisolasi  dan  tempat yang  sulit  untuk  dijangkau,  beberapa diantaranya  hampir  tidak  ada  yang menetap  disana  atau  sangat  sedikit jumlah  penduduknya  serta  belum banyak  tersentuh  oleh  pelayanan dasar dari pemerintah Indonesia.
5. Dampak negatif yang ditimbulkan dari kota-kota  besar  dan  metropolitan, antara  lain  adalah  sebagai  berikut, adalah (1) terjadinya eksploitasi yang berlebihan  terhadap  sumber  daya alam  di  sekitar  kota-kota  besar  dan metropolitan  untuk  mendukung  dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi; (2) konversi lahan pertanian produktif menjadi kawasan pemukiman, perdagangan, dan
industri  secara  terus  menerus;  (3) menurunnyakualitas  lingkungan  fisik
kawasan  perkotaan  akibat  terjadinya perusakan  lingkungan  dan  timbulnya polusi;  (4)  menurunnya  kualitas hidup  masyarakat  di  perkotaan karena permasalahan sosial-ekonomi;
serta (5) tidak mandiri dan terarahnya  pembangunan  kota-kota baru sehingga justru menjadi tambahan beban bagi kota inti. Memperhatikan
permasalahan- permasalahan  tersebut  di  atas  yang  dapat terjadi  baik  secara  vertikal  maupun horizontal,  maka  di  dalam  penyelenggaraan penataan ruang harus dilakukan berdasarkan asas-asas  yang  diatur  dalam  UU  Penataan Ruang, yaitu:
1. Keterpaduan:  yaitu  penataan  ruang diselenggarakan secara terpadu dan berstruktur dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan  antara  lain  pemerintah pusat,  pemerintah  daerah,  dan masyarakat. 2. Keserasian dan keseimbangan: yaitu
penataan  ruang  dibuat  dengan mewujudkan keserasian antara struktur  ruang  dan  pola  ruang antara  kehidupan  manusia  dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan  dan  perkembangan antar  daerah  serta  antara  kawasan kota-kota  besar  dan  kawasan
perdesaan.
3. Keberlanjutan:  yaitu  penataan  ruang di  buat  dengan  menjamin  kelestarian kualitas  lingkungan  dan  kepentingan daya  dukung  dan  daya  tampung lingkungan  itu  sendiri  untuk  bisa digunakan kembali demi kepentingan untuk generasi mendatang.
4. Keberdayagunan:  yaitu  penataan ruang dibuat dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber  daya  yang  terkandung  di dalamnya serta menjamin terwujudnya tata ruang yang baik. 5. Keterbukaan:  yaitu  penataan  ruang di Indonesia diselenggarakan dengan  memberikan  akses  yang seluas-luasnya  kepada  masyarakat sehingga bisa mendapatkan informasi berkaitan dengan penataan ruang. 6. Kemitraan:  bahwa  penataan  ruang dibuat semata-mata demi mengutamakan kepentingan masyarakat. 7. Kepastian  hukum:  yaitu  penataan ruang  dibuat  dengan  landasan hukum/ peraturan perundang- undangan  dan  bahwa  penataan ruang dilaksanakan untuk melindungi  hak  dan  kewajiban semua  pihak  secara  adil  dengan jaminan kepastian hukum.
8. Akuntabilitas:  yaitu  penyelenggaraan penataan  ruang  yang  dapat  di pertanggung  jawabkan,  baik  dalam prosesnya,  rincian  pembiayaannya, maupun bentuk hasilnya. 7 Berdasarkan  asas-asas  tersebut,  UU penataan ruang menegaskan bahwa
penyelenggaraan  penataan  ruang  dilakukan oleh  pemerintah  dengan  melibatkan  peran masyarakat  dalam  penyusunan  rencana  tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian penataan ruang. Namun dalam implementasinya, pelibatan masyarakat
dalam  penataan  ruang  menjadi  aspek  yang sering  kali  terabaikan.  Jikapun  terlaksana,
pelibatan masyarakat hanya sebatas pemberian informasi dan konsultasi (formalitas), sehingga ketika terjadi permasalahan  di  kemudian  hari,  maka masyarakat  lah  yang  akan  merasakan akibatnya,  padahal  tujuanpenataan  ruang adalah  menciptakan  hubungan  yang  serasi dan harmonis antara berbagai kegiatan pada wilayah-wilayah sehingga akan mempercepat proses tercapainya kemakmuran dan terjaminnya  kelestarian  lingkungan  hidup. 8 Dengan  demikian  konsep  penataan  ruang  di Indonesia harus
berusaha menjamin
efektivitas  peraturan  pembangunan  yang berkelanjutan yang menjadi dasar acuan bagi 7 PenjelasanatasUndang-Undang Republik Indonesia No. 26 tahun 2007 tentangPenataanRuang. 8 Laporan_lengkap BPHN, op. cit. hlm. 34.
upaya  pengelolaan  dan  pemanfaatan  serta pemeliharaan lingkungan hidup. 9 Oleh karena itu  pemerintah  harus  menggiatkan  dan memperkuat  partisipasi  masyarakat  dalam hal  menjaga  kelestarian  alam  seperti melakukan program reboisasi, pemberdayaan masyarakat  adat  dalam  menjaga  hutan lindung,  sosialisasi  tentang  pentingnya menjaga kelestarian alam dan lingkungannya serta menjadikan masyarakat sebagai pengawas terhadap lingkungan yang menjadi tempat kehidupannya.
Penegakan  hukum  adalah  rangkaian proses untuk memaparkan nilai, ide, cita yang abstrak  sehingga  menjadi  tujuan  hukum  itu sendiri.  Nilai-nilai  tersebut  harus  mampu diwujudkan  dalam  realitas  nyata  (dapat diimpelementasikan  atau  tidak).  Menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual intidari penegakan  hukum  terdapat  pada  kegiatan menyelaraskan  hubungan  nilai-nilai  yang terkandung di dalam kaidah-kaidah yang baik dan  menjaga  sikap  dan  tindak  laku  sebagai rangkaian penjelasan nilai tahap akhir, untuk membuat,  menjaga  dan  mempertahankan kedamaian pergaulan masyarakat. 10 Menurut Satjipto  Rahardjo,  penegakan  hukum  pada hakikatnya  merupakan  penegakan  ide-ide atau  konsep-konsep  yang  abstrak  tersebut. Penegakan  hukum  adalah  suatu  usaha  untuk
9 Fungsi-Tata-Ruang-Dalam-Menjaga- Kelestarian-Lingkungan-Hidup-Kota-Gorontalo, repository.ung.ac.id...  Fungsi-Tata-Ruang-Dalam- Menjaga-Kelestarian-Lingkungan-, op.cit 10 LaporanAkhir BPHN, op. cit.,hlm. 8.
merealisasikan  pemikiran  tersebut  menjadi kenyataan. 11
Penegakan  hukum  sebagai  wadah  untuk mencapai  tujuan  dari  hukum  itu  sendiri, maka  sudah  sewajarnya  seluruh  tenaga diberikan  supaya  hukum  mampu  bekerja untuk  merealisasikan  nilai-nilai  moral  yang terdapat  dalam  hukum.  Kegagalan  suatu hukum  untuk  mewujudkan  isi  hukum tersebut  merupakan  suatu  ancaman  bahaya akan hancurnya hukum yang ada.
Implementasi  dari  suatu  aturan  hukum terhadap  nilai-nilai  moral  akan  mempunyai dampak  berupa  jarak  serta  terisolasi  dari masyarakatnya. Keberhasilan suatu penegakan  hukum  yang  akan  menentukan serta  menjadi  acuan  legitimasi  hukum  di tengah-tengah realitas sosial masyarakatnya.
Penegakan  hukum  adalah  suatu  bentuk nyata  penerapan  hukum  pada  masyarakat yang  mempengaruhi  perasaan  terhadap hukum, kepuasan pada hukum dan kebutuhan  atau  keadilan  hukum  terhadap masyarakat. 12 Dalam  pandangan  umum, penegakan  hukum  identik  dengan  proses yang  terjadi  pada  lembaga-lembaga  penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan 11 Satjipto  Rahardjo,  Masalah  Penegakan Hukum  Suatu  Tinjauan  Sosiologis,  (Bandung: Sinar Baru, 2009), hlm.15
12 Bagir  Manan,  Penegakan  Hukum  Yang Berkeadilan,  dalam  BagirManan,  Menemukan Hukum  Suatu  Pencarian,  (Jakarta:  Asosiasi Advokat Indonesia, 2009), hlm. 52.
dikenal  sebagai  penegakan  hukum  pro- justisia  yang  sebenarnyahanyalah  sebagian kecil  dari  sebuah  sistem  penegakan  hukum, yaitu hukum pidana saja. 13
Oleh  sebab  itu,  membahas  masalah dalam  penegakan  hukum  tidak  dapat dipisahkan  dari  pengertian  suatu  sistem hukum  itu  sendiri,  yang  dimana  didalamnya terdapat  tiga  faktor  yang  tidak  bisa terpisahkan  satu  dengan  yang  lain,  yaitu susunan  struktur  hukum,  bentuk  substansi hukum dan bentuk budaya hukum. 14 Sehingga untuk  menegakkan  hukum  secara  optimal wajib  memperhatikan  ketiga  komponen tersebut.
Berkenaan  dengan  dinamika  di  tengah masyarakat terkait tata ruang, telaahan kritis terhadap  UU  Penataan  Ruang  adalah  sebagai berikut:  (1)  tata  ruang  merupakan  konsep dinamis,  oleh  karena  dipengaruhi  oleh kondisi  sosial,  ekonomi  dan  budaya  serta teknologi,  sehingga  dalam  pelaksanaannya tata  ruang  hendaknya  memperhatikan kondisi-kondisi tersebut; (2) dalam penerapan  konsep  tata  ruang  tidak  bisa dilakukan  secara  kaku  dan  rigit,  oleh  karena itu  secara  periodik  membutuhkan  revisi berdasarkan  cakupan  tentang  alam  dan
13 Rahayu  Prasetianingsih,  Negara  Hukum yang  Berkeadilan,  (Bandung:  Pusat  Studi Kebijakan Negara, Fakultas Hukum UNPAD, 2011), Cetakan Pertama, hlm. 553.
14 Lawrence M Friedman, 1984, HukumAmerika, SebuahPengantar, TerjemahanWishnuBasuki,(Jakarta: Tatanusa Indonesia, 2001), hlm. 7.
perkembangan  teknologi  dalam  membangun lingkungan  buatan;  (3)  dalam  hal  visi, pengendalian dengan memperhitungkan daya tampung  dan  daya  dukung  lingkungan terhadap berbagai acuan normatif; (4) dalam menentukan  ketentuan  sanksi,  hendaknya memperhatikan  ketentuan  dari  Undang- Undang Penataan Ruang, terkecuali jika suatu tindakan  yang  berkaitan  dengan  penataan ruang  yang  mengandung  unsur  pidana;  dan (5)  penegakan  hukum  adalah  pilihan  dan kesepakatan  rakyat  dan  negara  sebagai perwujudan negara hukum. 15
Dengan  demikian  ada  3  (tiga)  aspek pokok  yang  harus  diperhatikan  dalam penataan  ruang  yaitu:  a)  Aspek  lingkungan hidup  fisik  umumnya  dan  sumber  daya alam khususnya  yang  dimanfaatkan;  b)  Aspek masyarakat  termasuk  aspirasi  sebagai pemanfaat; dan c) Aspek pengelola lingkungan  fisik  oleh  pemerintah  yang dibantu  masyarakat,  dengan  memperhatikan dan  mempertimbangkan kondisi  dan  potensi lingkungan fisik serta kebutuhan masyarakat agar  pemanfaatan  ruang  tersebut  dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. 16
Terkait  dengan  pelanggaran  penataan ruang yang terjadi, hal ini disebabkan, antara lain: a) Potensi konflik antar wilayah. Konflik
15 Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, Op., Cit. hlm. 159.
16 Fungsi-Tata-Ruang-Dalam-Menjaga- Kelestarian-Lingkungan-Hidup-Kota-Gorontalo, repository.ung.ac.id...  Fungsi-Tata-Ruang-Dalam- Menjaga-Kelestarian-Lingkungan-,op. cit. hlm. 10
ini  dapat  berpotensi  terjadi  antara  dua wilayah Kota atau Kabupaten atau lebih yang terletak  pada  satu  kesatuan  hamparan ekosistem;  b)  Potensi  konflik  antar  sektor. Perbedaan  kepentingan  terhadap  suatu obyek oleh dua sektor menjadi pemicu utama konflik  ini.  Misalnya  pemanfaatan  kawasan tertentu  yang  diperebutkan  oleh  sektor pertanian  (pertanian),  sektor  kehutanan (kawasan  lindung)  dan  sektor  pariwisata (obyek  wisata);  dan  c)  Potensi  konflik  antar masyarakat  dan  pemerintah.  Konflik  ini terjadi karena perbedaan kepentingan antara masyarakat  dengan  pemerintah  dalam menetapkan zona peruntukan ruang. 17
Di  sisi  lain  lemahnya  penegakan  hukum terhadap  pelanggaran  tata  ruang  serta ringannya  sanksi  yang  dijatuhkan  adalah persoalan  utama  terjadinya  pelanggaran tersebut,  padahal  UU  Penataan  Ruang  telah mengatur  penerapan  sanksi  yaitu  sanksi administrasi  (Pasal  62-64),  sanksi  perdata (Pasal  66,  67  dan  75)  dan  sanksi  pidana (Pasal  69-74).  Sanksi  pidana  yang  diatur dalam  Pasal  69  sampai  dengan  71  ditujukan pada  perilaku  yang  melanggar  kewajiban yang  diatur  dalam  Pasal  61  yaitu:  (a) Mentaati  rencana  tata  ruang  yang  telah ditetapkan;  (b)  Memafaatkan  ruang  sesuai dengan  izin  pemanfaatan  ruang  dari  pejabat yang  berwenang;  (c)  Mematuhi  ketentuan yang ditetapkan dalam izin pemafaatan ruang
17 Ibid., hlm. 62-67.
dan (d) Memberikan akses terhadap kawasan yang  oleh  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  yang  dinyatakan  milik  umum. Namun  demikian,  Pasal  62  dan  63 memberikan
sanksi
administratif
terhadapperilaku  serupa,  sehingga  dalam penerapannya akan menimbulkan kerancuan terkait sanksi yang akan diberikan.
Disamping  itu,  ancaman  hukuman  yang dijatuhkan masih tergolong ringan sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  63  yakni peringatan  tertulis;  penghentian  sementara terhadap  kegiatan  itu;  dihentikan  sementara semua  pelayanan  umum  tempat  tersebut; ditutupnya  lokasi  berupa;  pencabutan  suatu izin;  pembatalan  suatu  izin;  pembongkaran suatu  bangunan;  pemulihan  fungsi  ruang tersebut; dan atau denda administratif. 18
Oleh  karena  nya,  penegakan  hukum terhadap  lingkungan  tidak  dapat    hanya ditujukan  supaya  memberikan  hukuman ataupun  sanksi  kepada  perusak  atau pencemar lingkungan hidup saja. Tetapi juga ditujukan  supaya  mencegah  terjadinya tindakan yang dapat mengakibatkan perusakan  dan  atau  pencemaran  lingkungan hidup.  Oleh  sebab  itu  penegakan  trhadap hukum  lingkungan  bukan  hanya  bersifat represif  saja,  akan  tetapi  juga  bersifat preventif, 19 Sehingga  hukum  lingkungan
18 Laporan Akhir BPHN, Op. Cit., hlm. 7.
19 Sri  Sundari  Rangkuti, HukumLingkungan Dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional ,
bekerja di dalam menyelamatkan,
melindungi,  melestarikan  lingkungan  hidup dan  melindungi  keberlangsungan  kehidupan umat  manusia  dari  kemungkinan  kerusakan lingkungan hidup. 20
Penegakan  hukum  secara  preventif terhadap  pemanfaatan  tata  ruang  yang mendukung  kelestarian  lingkungan  hidup dapat  dilakukan  dengan  mencegah  berbagai kegiatan berupa pengambilan kebijakan yang dapat diindikasikan merusak tatanan lingkungan hidup serta memberikan
kesadaran  kepada  masyarakat  dan  juga pengguna tata ruang tentang arti pentingnya pemanfaatan  tata  ruang  sesuai  dengan kebutuhan.
Demikian pula penegakan hukum secara represif  harus  diambil  dengan  tegas  kepada siapapun yang melakukan pelanggaran dalam memanfaatkan  tata  ruang  dan  lingkungan hidup,  baik  terhadap  pengambil  kebijakan maupun  masyarakat  dan  pengusaha  yang kedapatan merusak lingkungan hidup berupa sanksi  pidana  (penjara  dan  denda),  sanksi perdata  (ganti  kerugian  dan  atau  tindakan tertentu)  dan  sanksi  administrasi  (paksaan pemerintah,  uang  paksa,  dan  pencabutan izin).
(Surabaya:  Airlangga  University  Press,  2000), Edisi Kedua. hlm. 209-210.
20 Syahrul  Machmud, Penegakan  Hukum Lingkungan Indonesia , (Yogyakarta: Graha Ilmu,2012), hlm.21.
Mas  Achmad  Santosa 21 menyatakan penegakan  hukum  administrasi  di  bidang lingkungan hidup memiliki beberapa manfaat strategis  dibandingkan  dengan  perangkat penegakan  hukum  lainnya  (perdata  dan pidana), yaitu: a) dapat dioptimalkan sebagai perangkat
pencegahan (preventif).
Penegakan  hukum  administrasi  (preventif) dapat  lebih  efisien  dari  sudut  pembiayaan dibandingkan  penegakan  hukum  pidana  dan perdata;  b)  pembiayaan  untuk  penegakan hukum administrasi (rutinitas biaya pengawasan lapangan dan pengujian laboratorium)  lebih  murah  dibandingkan dengan upaya pengumpulan bukti, investigasi lapangan,  memperkerjakan  saksi  ahli  untuk membuktikan aspek kausalitas (sebab akibat) dalam  kasus  pidana  dan  perdata,  dan  c) memberikan  peluang  yang  lebih  terhadap partisipasi  masyarakat  yang  dilakukan  mulai dari  proses  perijinan,  pemantauan  penataan, pengawasan,  dan  pengajuan  keberatan  serta meminta  pejabat  tata  usaha  negara  untuk memberlakukan sanksi administrasi.
Hal  ini  sejalan  dengan  pandangan  Ten Berge  yang  menyebutkan  bahwa  instrumen penegak  hukum  administrasi  meliputi pengawasan dan
penegakan sanksi.
Pengawasan  merupakan  langkah  preventif untuk  memaksakan  kepatuhan  yang  dapat
21 Fungsi-Tata-Ruang-Dalam-Menjaga- Kelestarian-Lingkungan-Hidup-Kota-Gorontalo, repository.ung.ac.id...  Fungsi-Tata-Ruang-Dalam- Menjaga-Kelestarian-Lingkungan-, Op. Cit . hlm. 22.
dilakukan  oleh  pemerintah  (pusat  dan daerah)  serta  masyarakat 22 ,  sedangkan penerapan  sanksi  merupakan  langkah represif  untuk  melaksanakan  kepatuhan. 23
Sanksi merupakan inti dari penegakan hukum administrasi 24 ,  yang  secara  umum  dikenal beberapa  macam  sanksi  dalam  hukum administrasi, yaitu: paksaan pemerintah atau bestuursdwang  yaitu  ;  penarikan  kembali suatu keputusan yang dinilai menguntungkan (izin,  subsidi,  pembayaran,  dan  sebagainya); pengenaan  uang  paksa  oleh  pemerintah ( dwangsom );  dan  yang  terakhir  berupa pengenaan denda administratif
( administratieve boete ). 25
Di dalam UU Penataan Ruang, pengenaan sanksi  tidak  hanya  diberikan  kepada pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan  perizinan  pemanfaatan  ruang semata  (Pasal  37  ayat  (2)),  tetapi  dikenakan pula  kepada  pejabat  pemerintah  yang berwenang yang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana  tata  ruang. 26 Jadi  pengenaan  sanksi merupakan  salah  satu  upaya  pengendalian pemanfaatan  ruang,  yang  dimaksudkan sebagai  perangkat  tindakan  pembinaan  atas
22 Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Pasal 199 Ayat (1) dan Ayat (2).
23 Ridwan H.R., Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Raja Grafindo Persada) 2006, hlm. 311 24 Ibid. , hlm.313.
25 Ibid., hlm. 319.
26 http://erepo.unud.ac.id1163230ca82e87cb 23dbfe065a21b41e2cdeb5.pdf, (diakses 21 Desember 2020, pukul19.48 WIB).
pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.Pemanfaatan dan pengelolaan ruang yang belum sesuai dengan rencana  tata  ruang,  baik  yang  telah mempunyai  izin  maupun  yang  tidak mempunyai izin dikenai sanksi  berupa sanksi adminstratif, pidana penjara, dan atau pidana denda. 27
Terkait dengan hal tersebut di atas maka pemerintah  menerbitkan  UU  No.  23  tahun 1997  yang  sekarang  sudah  diganti  lagi dengan  UU  No.  32  tahun  2009  tentang Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup,  yang  mengatur  dan  melaksanakan proteksi atau perlindungan terhadap sumber daya alam yaitu udara, tanah, air, pesisir dan laut,  keanekaragaman  hayati,  pedesaan pedesaan,  perkotaan,  lingkungan  sosial  agar tidak  mengalami  kerusakan  dan  atau pencemaran.  Dalam  Pasal  1  UU  tersebut  di uraikan  bahwa  pengelolaan  lingkungan adalah  upaya  terpadu  untuk  menjaga  fungsi lingkungan  hidup  berupa  kebijaksanaan penataan  ruang  ,  pemanfaatan  tata  kelola ruang, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan,  pengawasan  pembangunan  tata ruang dan yang terakhir adalah pengendalian lingkungan hidup. 28
27 http://digilib.unila.ac.id812915BAB%20II. pdf,  (diakses  20  Desember  2020,  pukul  10.00 WIB).
28 Penjelasan  Undang-Undang  Nomor  32 tahun  2009  tentang  Perlindungan    dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Namun  penegakan  hukum  terkait penataan  ruang  ini  masih  belum  konsisten dilakukan  hal  ini  karena  tanpa  adanya peraturan zonasi ini , tidak ada dasar hukum yang  kuat  untuk  menindak  semua  jenis pelanggaran, karena perizinan yang diterbitkan  itu  sendiri  sesungguhnya  “cacat hukum”  ,  sehingga  apabila  terjadi  k onflik yang  diselesaikan  lewat  lembaga  peradilan pemerintah  seringkali  dikalahkan.  Bagi aparat  juga  sulit  untuk  mengambil  tindakan atas  berbagai  macam  pelanggaran,  karena tidak  jelas  pasal  mana  yang  dilanggar  dan tidak  jelas  juga  sanksi  yang  akan  diberikan. Kewajiban untuk menaati rencana tata ruang adalah  kaidah  perilaku  yang  sangat mendasar.  Sebab,  upaya  apa  pun  yang dilakukan  dalam  penataan  ruang  tidak  akan berguna jika tidak disertai dengan kepatuhan terhadap rencana tata ruang yang telahditetapkan.  Ketika  kepatuhan  terhadap hukum mengendur karena pudarnya kesadaran  hukum,  ancaman  sanksi  mutlak diperlukan.  Kebutuhan  akan  sanksi  saat  ini telah diakomodasi dalam UU Penataan Ruang (PR)  Nomor  26  Tahun  2007.  Saat  ini, berdasarkan  ketentuan  Pasal  68  UUPR, penyidikan  pelanggaran  terhadap  rencana tata  ruang  dapat  diserahkan  sepenuhnya kepada  penyidik  kepolisian  dan  penyidik pegawai  negeri  sipil  yang  diberi  wewenang
khusus  sebagai  penyidik  yang  membantu pihak kepolisian. 29
Padahal  tujuan  pengenaan  sanksi terhadap  pelanggaran  rencana  tata  ruang pada  intinya  adalah  untuk  mencegah timbulnya dampak negatif terhadap keselamatan  lingkungan  dan  hidup  warga. Sulitnya pembuktian
setiap bentuk pelanggaran  tata  ruang  dalam  intensitas rendah,  baik  yang  dilakukan  oleh  satu  orang maupun  korporasi,  adalah  sulitnya  untuk langsung  dibuktikan  apakah  perbuatan  itu telah  merusak  lingkungan  dan  kehidupan warga  atau  tidak.  Hal  ini  akan  menjadi preseden bagi timbulnya banyak pelanggaran sejenis  sehingga  secara  agregat  berdampak negatif  terhadap  keselamatan  lingkungan hidup  dan  masyarakat  dalam  jangka panjang. 30
Sehingga  pada  akhirnya  penegakan peraturan hukum terhadap pemanfaatan tata ruang  untuk  menjaga  kelestarian  lingkungan hidup dan mengontrol pertambahan pembangunan  yang  tidak  hanya  ditujukan untuk  memberikan  hukuman  terhadap perusak  atau  pencemar  lingkungan  hidup saja,  tetapi  juga  ditujukan  supaya  mencegah terjadinya  suatu  perbuatan  atau  tindakan yang  bisa  menimbulkan  kerusakan  atau pencemaran terhadap lingkungan hidup.
29 http://v2.bkprn.org/?p=644,  (diakses  21 Desember 2020, pukul 19.54 WIB).

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan  penulisan  Jurnal  diatas dapat  disimpulkan  bahwa  implementasi penegakan hokum berdasarkan UU Penataan Ruang  belum  optimal  dalam  meminimalisir pelanggaran  penataan  ruang  di  karenakan adanya  potensi  konflik  antar  wilayah,  antar sektor,  dan  antar  masyarakat  dengan pemerintah.
Di sisi lain lemahnya penegakanhukum lingkungan serta kecenderungan  sanksi  yang  ringan  tidak menimbulkan  efek  penjeraan  terhadap pelaku pelanggaran penaataan ruang, sehingga menyebabkan permasalahan terkait penataan  ruang  dan  penegakan  hukumnya tidak  berjalan  efektif.  Funsi  dari  hukum lingkungan  bertugas  di  dalam  untuk menyelamatkan,  serta  melindungi,  mencoba melestarikan lingkungan hidup dan melindungi keberlangsungan kehidupan umat  manusia  dari  kemungkinan  kerusakan lingkungan hidup. Oleh karena itu perlunyapengaturan  penataan  ruang  demi terwujudnya  ketertiban  dalam  penyelengga- raan  penataan  ruang,  adanya  kepastian hukum  dan  keadilan  bagi  seluruh  pemangku kepentingan  yang  harus  dilakukan  secara cermat,  proporsional,  dan  komprehensip sehingga  terwujud  pembangunan  yang berkelanjutan ( sustainable development ).

## E. SARAN
Penegakan  hukum  merupakan  langkah dalam  penataan  ruang.  Dalam  pembangunan tata  ruang  yang  salah,  sangat  perlu ditegakkan  dengan  sanksi  hukum  untuk membantu pembangunan mewujudkan penyelenggaraan  otonomi  daerah  sebaik- baiknya.  Diperlukan peran pemerintah dalam upaya penegakan hukum tata ruang ini.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Bagir  Manan,  Penegakan  Hukum  Yang Berkeadilan, dalam Bagir Manan,
Mengemukakan Hukum Suatu Pencarian,
(Jakarta:  AsosiasiAdvokat  Indonesia,
2009).
Lawrence  M  Friedman,  1984,  Hukum Amerika, Sebuah Pengantar, Terjemahan
Wishnu  Basuki,  (Jakarta:  Tatanusa Indonesia, 2001). Muhar  Junef,  Penegakan  Hukum  dalam Rangka Penataan Ruang Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan, Jurnal  Penelitian  Hukum,
Vol. 17 No.4, Desember 2017.
Mochtar  Kusuma  atmadja,  Konsep-konsep Hukum  dalam  Pembangunan,  (Bandung: Alumni 2002).
Ridwan  H.R.,  Hukum  Administrasi  Negara,
(Jakarta:  RajaGrafindoPersada)  2006, hlm.
Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum Suatu  Tinjauan  Sosiologis,  (Bandung: Sinar Baru, 2009).
Sri Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan Dan Kebijaksanaan  Lingkungan  Nasional. (Surabaya:  Airlangga  University  Press,
2000),Edisi Kedua.
Syahrul  Machmud,  Penegakan  Hukum Lingkungan  Indonesia,  (Yogyakarta: Graha Ilmu,2012).

## Pengaturan Hukum
Peraturan  Presiden  No.  15  Tahun  2010 tentang Penyelenggaraan Penataan
Ruang, Pasal 199 ayat (1) dan ayat (2).
Penjelasan  atas  Undang-Undang  Republik Indonesia  No.  26  tahun  2007  tentang Penataan Ruang. Penjelasan  Undang-Undang  Nomor  32  tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## Internet
http://www.bappenas.go.id/index.php/down load_file/view/9567/1781/. (di akses 21 Deseber  2020. Pukul 08.37 WIB).
http://erepo.unud.ac.id1163230ca82e87cb2 3dbfe065a21b41e2cdeb5.pdf,  (diakses 21 Desember 2020, Pukul 19.48 WIB). http://digilib.unila.ac.id812915BAB%20II.pd f,  (diakses  20  Desember  2020,  pukul 10.00 WIB).
http://v2.bkprn.org/?p=644,
(diakses21Desember  2020,  pukul  19.54 WIB).
Fungsi-Tata-Ruang-Dalam-Menjaga- Kelestarian-Lingkungan-Hidup-Kota- Gorontalo,  repository.ung.ac.id...  Fungsi- Tata-Ruang-Dalam-Menjaga-Kelestarian- Lingkungan.