INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 8904-8913 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Disebabkan Pengaruh Minuman Keras Yang Terjadi Di Pekanbaru
Mohd. Yusuf DM 1 ✉ , Franky 2 , Wiliam Louis 3 , Donna Arliena 4
Program Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning Email: yusufdaeng23@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penulis membahas tentang Hukuman Pidana Terhadap Pelaku Akibat Akibat Minuman Keras Yang Terjadi  Di  Pekanbaru.  Hal  ini  dilatarbelakangi  oleh  fakta  bahwa  kejahatan  yang  disebabkan  oleh hilangnya  kesadaran  akibat  mengkonsumsi  minuman  keras  secara  berlebihan  banyak  terjadi  di masyarakat  dan  sampai  saat  ini  keberadaannya  masih  belum  dapat  diberantas  sampai  ke  akar- akarnya.  Rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  adalah  :  Apakah  penjatuhan  pidana  bagi  pelaku tindak  pidana  hakim  mempertimbangkan  keadaan  yang  mempengaruhi  minuman  keras,  dan Bagaimana  pertanggungjawaban  pidana  pelaku  tindak  pidana  yang  menimbulkan  pengaruh minuman  keras.  Metode  pendekatan  dalam  tulisan  ini  adalah  jenis  penelitian  hukum  normatif, penelitian ini dilakukan dengan meneliti sumber data dari buku-buku dan undang-undang yang ada sebagai data terutama didukung oleh data sekunder yang terdiri dari wawancara dengan responden dan  narasumber.  Sumber  data  dalam  penelitian  ini  diperoleh  dengan  cara  studi  lapangan  dan kepustakaan. Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian di  lapangan diolah dengan menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindak pidana yang terkena dampak minuman keras untuk mempertimbangkan keadaan minuman keras dan pertanggungjawaban pelaku yang menyebabkan pengaruh minuman keras tersebut untuk melakukan perbuatan. upaya preventif dan represif.
Kata Kunci: Hukuman, Penjahat, Minuman Keras dan Pertimbangan Hakim.

## Abstract
The author discusses the Criminal Punishment Against Perpetrators The Effects of Liquor in Cause Occurring in Pekanbaru. It is against the backdrop of the fact seediness Crime is caused by loss of consciousness due to consuming excessive liquor is happening in society and until now its existence is still not eradicated until the roots. formulation of the problem in this study is : Does the punishment for criminal offenders the judge to consider the circumstances that influenced liquor, and How the criminal responsibility of the perpetrators of criminal acts that caused the influence of liquor. Method approach in this paper is a type of normative legal research, this study was conducted by examining the sources of data from books and the existing laws as the data mainly supported by secondary data consisting of interviews with respondents and interviewees.  Sources of data in this study were obtained by means of field studies and literature. The data obtained in the research literature and research in the field is processed using qualitative analysis . Based on the analysis that had been conducted  by  the  author,  it  can  be  concluded  as  follows  :  Consideration  of  judges  in  imposing penalties for criminal offenders who are affected to consider the state liquor and responsibility of the criminals who caused the influence of liquor is to perform preventive and repressive efforts.
Keywords: Punishment, Criminals, Liquors and Considerations Judge.

## PENDAHULUAN
Kriminalitas atau kejahatan itu  bukan  merupakan  peristiwa herediter (bawaan sejak lahir,  warisan)  juga  bukan  merupakan  warisan  biologis.  Tingkah  laku  kriminal  dapat dilakukan oleh siapapun juga, baik wanita maupun pria dan dapat berlangsung pada usia anak,dewasa atau pun lanjut umur.  Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar oleh para pelaku  kejahatan,  namun  ada  pula  kejahatan  yang  dilakukan  oleh  para  pelaku  kriminal dimana orang tersebut dalam melakukan kejahatannya dipengaruhi oleh minuman keras. Masalah  minuman  keras  sudah  tidak  dapat  dipungkiri  dalam  kehidupan  masyarakat. Minuman keras diyakini tidak saja membahayakan pemakainya, tetapi dapat juga membawa dampak  yang  sangat  buruk  dalam  lingkungan  bermasyarakat  meskipun  mengkonsumsi minuman  keras  adalah  hak  setiap  individu  asalkan  tidak  mengganggu  ketertiban. Penyimpangan  yang  terjadi  khususnya  kebiasaan  mengkonsumsi  minuman  keras  secara berlebihan  hingga  menyebabkan  hilangnya  kesadaran  pada  diri  sendiri  atau  dapat dikatakan  mabuk  yang  pada  akhirnya  menimbulkan  pelanggaran  bahkan  tindak  pidana yang  sangat  meresahkan  masyarakat.  Mengkonsumsi  minuman  keras  secara  berlebihan hingga hilangnya kesadaran bagi pemakainya dapat dikatakan sebagai awal dari tindakan- tindakan yang melanggar aturan hukum yang berlaku, baik itu kecelakaan kecelakaan lalu lintas, pemerkosaan, pembunuhan, pencurian, penganiayaan, bahkan sampai pada tindak kekerasan dalam keluarga yang pelakunya dapat dilakukan oleh siapa saja, baik wanita atau pria bahkan anak dibawah umur sekalipun. Dampak negatif yang dialami para pelaku yang mengkonsumsi  minuman  keras  secara  berlebihan,  orang  yang  bersangkutan  akan
cenderung memiliki potensi untuk melakukan perbuatan kriminal. Saat ini banyak terjadi tindak pidana kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat khususnya Daerah Istimewa Yogyakarta yang berkaitan dengan tindak kriminal yang disebabkan pengaruh minuman keras. Kebiasaan mengkonsumsi minuman keras secara berlebihan diluar batas yang wajar dapat  menyebabkan  pengaruh  terhadap  timbulnya  pelanggaran  norma  hukum. Pelanggaran norma hukum yang dimaksud misalnya pemerasan, perampokan, perkosaan bahkan pembunuhan. Pengaruh negatif atau akibat lebih jauh dari pengaruh minum keras adalah suramnya masa depan bangsa. Hal ini disebabkan peminum atau pecandu minuman keras sebagian besar adalah pemuda usia produktif yang merupakan tunas – tunas bangsa dan calon pemimpin masa depan bangsa. Maka berdasarkan penjelasan tentang kriteria kriminal dengan kesengajaan atau tidak, yakni orang yang sadar melakukan tindak pidana serta orang yang melakukan tindak pidana akibat pengaruh minuman keras. Apakah hakim dalam  melakukan  pemidanaan  terhadap  pelaku  kejahatan  dibawah  pengaruh  minuman keras, mempertimbangkan keadaan pelaku serta dalam pertanggungjawaban para pelaku kriminal  jika  dalam  pengaruh  minuman  keras.  Latar  belakang  permasalahan  demikian mendorong  peneliti  untuk  melakukan  penelitian  dengan  judul  Pemidanaan  Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang disebabkan Pengaruh Minuman Keras di Pekanbaru.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  merupakan  sarana  manusia  untuk  memperkuat,  membina,  serta  untuk mengembangkan ilmu pengetahuan (Soerjono Soekanto, 1984).  Penelitian hukum adalah suatu  metode  untuk  menemukan  aturan  hukum,  prinsip-prinsip  hukum,  serta  doktrin- doktrin  hukum  dengan  tujuan  untuk  menjawab  isu-isu  hukum  yang  dihadapi  (Peter Mahmud Marzuki, 2011).  Penelitian ini merupakan penelitian studi literatur ( library research) (P. Andi, 2012). Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan teori hukum. Penelitian hukum normatif  didefinisikan  penelitian  yang  mengacu  kepada  norma-norma  hukum  yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doctrinal (Jonaedi Effendi & Johnny  Ibrahim,  2018).  Metode  penelitian  tersebut  digunakan  untuk  mengkaji  serta menganalisis bagaimana tindakan tukang gigi yang dilakukan di luar kewenangannya dari perspektif hukum.
Prosedur  dalam  penelitian  ini  dilaksanakan  dengan  tahapan-tahapan  yaitu mengumpulkan data Pustaka, membaca, mencatat, menelaah, mengumpulkan konsep atau naskah  kemudian  dilakukan  elaborasi  dan  eksplanasi  terhadap  data  atau  teks  yang terkumpul berkaitan dengan topik pembahasan utama di dalam penelitian ini. Hal ini sesuai
dengan pendapat Zed (M. Zed, 2008) yang mengatakan bahwa riset Pustaka tidak hanya sebatas urusan membaca dan mencatat literatur atau buku, melainkan serangkaian kegiatan yang berkenaan  dengan metode pengumpulan data  Pustaka, membaca, mencatat  serta mengolah bahan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil
1. Pengertian Tindak Pidana
Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda  yaitu Strafbaar feit. Strafbaar feit terdiri dari tiga kata, yakni straf, baar dan feit. Straf diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Baar diterjemahkan dapat atau boleh. Feit diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan  (Adami Chazawi, 2017). Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis  normatif  adalah  perbuatan  seperti  yang  terwujud  in  abstracto  dalam  peraturan pidana (Sudikno Mertokusumo, 1999). Kemudian, Simons berpendapat bahwa Pengertian dari  Tindak  Pidana  merupakan  tindakan  melanggar  hukum  pidana  yang  telah  dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang- undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan  yang  dapat  dihukum.  Menurut  Moeljatno,  perbuatan  pidana  adalah  perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu  bagi  barangsiapa melanggar  larangan tersebut  (Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi, 2014).
2. Unsur-unsur Tindak Pidana
Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur- unsur ”subyektif” adalah unsur -unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur ”obyektif” itu adalah unsur -unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan  (Lamintang, 1984). Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah sebagai berikut (Lamintang, 1984): a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (culpa/dolus);
b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti dimaksud dalam
Pasal 53 ayat (1) KUHP;
c. Macam-  macam  maksud  atau  oogmerk  seperti  yang  terdapat  misalnya  di  dalam kejahatan – kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
d. Merencanakan  terlebih  dahulu  atau  voorbedachte  raad  seperti  misalnya  terdapat  di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
e. Perasaaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.
Unsur-unsur dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut :
a. Sifat melanggar hukum;
b. Kualitas si pelaku;
c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.
3. Aturan-Aturan  Hukum  yang  Berkaitan  dengan  Minuman  Keras  Adapun  bunyi  pasal tersebut adalah sebagai berikut :
1. Pasal 300 KUHP.
1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun atau denda sebanyak banyaknya Rp. 4.500 di hukum :
a) Barang  siapa  dengan  sengaja  menjual  atau  menyuruh  minum  minuman  minuman yang memabukkan kepada seseorang yang telah kelihatan nyata mabuk.
b) Barang siapa dengan sengaja membuat mabuk seorang anak yang umurnya dibawah 16 tahun.
c) Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan sengaja memaksa orang akan minum minuman yang memabukkan.
2) Kalau perbuatan itu menyebabkan luka berat pada tubuh, sitersalah dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
3) Kalau  sitersalah  melakukan  kejahatan  itu  dalam  jabatannya  ia  dapat  dipecat  dari pekerjaannya itu.
2. Pasal 492 KUHP:
1) Barang  siapa  yang  sedang  mabuk,  baik  ditempat  umum  merintangi  jalan  atau mengganggu  ketertiban,  baik  mengancam  keamanan  orang  lain  maupun  sesuatu perbuatan yang harus dijalankan dengan hati-hati benar supaya tidak terjadi bahaya bagi jiwa atau kesehatan orang lain dihukum kurungan selama-lamanya enam hari atau denda sebanyak banyaknya Rp375.
2) Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lagi lewat satu tahun sejak ketetapan putusan hukuman yang dahulu bagi si tersalah karena pelanggaran serupa itu juga atau
lantaran  pelanggaran  yang  diterangkan  dalam  pasal  536  maka  ia  dihukum  kurungan selama lamanya dua minggu.
3. Pasal 536 KUHP.
1) Barang siapa yang nyata mabuk ada dijalan umum dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp. 225.
2) Jika  pada  waktu  melakukan  pelanggaran  itu  belum  lalu  satu  tahun,  sejak  ketetapan hukuman  yang  dahulu  bagi  sitersalah  lantaran  pelanggaran  berupa  itu  juga  atau pelanggaran yang diterangkan dalam Pasal 492, maka hukuman denda itu dapat diganti dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga hari.
3) Kalau pelanggaran  itu  diulang untuk kedua kalinya  dalam 1 tahun sesudah ketetapan putusan  hukuman  yang  pertama  karena  ulangan  pelanggaran  itu  maka,  dijatuhkan hukuman kurungan selama-lamanya dua minggu.
4) Kalau pelanggaran itu diulang untuk ketiga kalinya atau selanjutnya di dalam 1 tahun sesudah ketetapan putusan hukuman yang kemudian sekali lantara ulangan pelanggaran untuk  kedua  kalinya  atau  selanjutnya,  maka  dijatuhkan  hukuman  kurungan  selama- lamanya tiga bulan.
4. Pasal 537 KUHP
“Barang siapa menjual atau memberikan minuman keras atau arak kepada anggota Angkatan  Bersenjata  di  bawah  pangkat  letnan  atau  kepada  istrinya,  anak  atau  pelayan, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga minggu atau pidana denda paling tinggi seribu lima ratus rupiah”.
5. Pasal 538 KUHP:
“Penjual  atau  wakilnya  yang  menjual  minuman  ke ras  yang  dalam  menjalankan pekerjaan  memberikan  atau  menjual  minuman  keras  atau  arak  kepada  seorang  anak dibawah  umur  enam  belas  tahun,  diancam  dengan  pidana  kurungan  paling  lama  tiga minggu atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.”
6. Pasal 539 KUHP:
“Barang  siapa  pada  kesempatan  diadakan  pesta  keramaian  untuk  umum  atau pertunjukan  rakyat atau  diselenggarakan arak-arakan untuk umum, menyediakan  secara Cuma-Cuma  minuman  keras  atau  menjanjikan  sebagai  hadiah,  diancam  dengan  pidana kurungan paling lama dua belas hari atau pidana denda paling tinggi tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.”
4. Tinjauan Umum Terhadap Peranan Hakim dalam menjatuhkan putusan
Hakim merupakan jabatan yang mulia di negara hukum, dikarenakan identitas negara hukum  sangat  ditentukan  oleh  kinerja  hakim  dalam  memeriksa  dan  memutus  perkara.
Kedudukan  hakim  merupakan  kedudukan  kunci  keberhasilan  penegakan  hukum  yang menjadi  tujuan  utama  kehidupan  masyarakat  di  negara  hukum.  Dalam  sistem  peradilan pidana  hakim  memiliki  kedudukan  yang  amat  berat  dikarenakan  keputusan  yang dijatuhkannya  menyangkut  nasib  seseorang  dan  perlindungan  kepentingan  umum. Kesalahan  dan  perekayasaan  dalam  memeriksa  perkara  dalam  sistem  peradilan  pidana sangatlah  mempengaruhi  citra  Hakim  dan  kepercayaan  masyarakat  terhadap  lembaga peradilan. Oleh karena itulah Hakim yang berhati nurani mulia dan memegang teguh prinsip keadilan dengan profesional dalam menjalankan tugasnya menjadi penentu citra Hakim di Negara Hukum (Stiklif Loway, 2022). Mengenai pengertian hakim ditegaskan pada Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung (MA) dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkup peradilan umum, lingkungan peradilan agama, peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. dalam KUHAP, pengertian hakim ditegaskan di dalam Pasal 1 angka 8 KUHAP. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili (Geofani Milthree Saragih, 2022). Wewenang dan Tugas Hakim  di  bidang  pengawasan  pelaksanaan  putusan  pengadilan  diperuntukkan  bagi kepastian  tentang  dilaksanakannya  hasil  akhir  proses  perkara,  berupa  keputusan  hakim, agar  hukum  memperoleh  kewibawaan  di  hadapan  masyarakat  yang  tata  kehidupannya disusun berdasarkan hukum. Berikut beberapa bagian penting dalam aspek kehakiman.

## A. Keputusan Hakim
Tujuan  diadakannya  suatu  proses  di  muka  pengadilan  adalah  untuk  memperoleh putusan hakim yang adil menurut ketentuan yang ada, dengan memberikan pertimbangan dengan  berdasarkan  peraturan-peraturan  yang  berlaku.  Dalam  memberikan  keputusan hakim harus dapat memberikan pertimbangan yang memberatkan atau meringankan bagi para pelaku tindak pidana yang disebabkan pengaruh minuman keras. Ketentuan Umum pasal 1 angka 11 KUHAP ditentukan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam segala hal serta menurut cara yang diatur dalam undang undang.6 Dapat dikatakan bahwa putusan Hakim merupakan “akhir” dari proses persidangan pidana untuk tahap pemeriksaan di Pengadilan Negeri. Pengertian lain  mengenai  putusan  Hakim  adalah  hasil  musyawarah  yang  bertitik  tolak  dari  surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. B. Jenis-jenis Putusan Hakim Jenis-jenis putusan hakim dapat digolongkan sebagai berikut: a. Putusan  bebas  (vrijspraak),  apabila  pengadilan  berpendapat  bahwa  dari  hasil
pemeriksaan disidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
b. Putusan  lepas  dari  segala  tuntutan  hukum  (ontslag  van  rechtsvervolging),  apabila pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana.
c. Putusan  pemidanaan,  apabila  pengadilan  berpendapat  bahwa  terdakwa  bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.
d. Putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum yaitu apabila surat dakwaan tidak memenuhi unsur yang ditentukan dalam pasal 143/2b. Pengadilan dapat menjatuhkan putusan  yang  menyatakan  dakwaan  batal  demi  hukum  berdasarkan  atas  permintaan terdakwa atau PH dlm eksepsi maupun atas wewenang hakim karena jabatannya.
e. Putusan yang menyatakan  dakwaan tidak dapat diterima yaitu apabila  surat dakwaan mengandung cacat formil atau mengandung kekeliruan beracara. Bisa cacat mengenai orang yang didakwa, keliru, susunan atau bentuk surat dakwaan yang diajukan penuntut umum salah atau keliru.
C. Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Para Pelaku Tindak Pidana yang diPengaruhi Minuman Keras
a. Pengertian Pertimbangan Hakim Dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, hakim terikat dengan hukum acara, yang mengatur sejak memeriksa dan memutus. Dan hasil pemeriksaan itulah nantinya yang akan menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil putusan. Fakta Fakta yang terungkap dalam persidangan merupakan bahan utama untuk dijadikan  pertimbangan  dalam  suatu  putusan,  sehingga  ketelitian,  kejelian  dan kecerdasan  dalam  mengemukakan/  menemukan  fakta  suatu  kasus  merupakan  faktor penting dan menentukan terhadap hasil putusan. Hal tersebut itu tidak heran jika apa yang ada dalam pikiran masyarakat dapat berbeda dengan putusan hakim.
b. Pertimbangan  Hakim  Terhadap  Pemidanaan  Pelaku  Tindak  Pidana  dalam  Pengaruh Minuman Keras Pengertian dasar pertimbangan Hakim merupakan suatu cara metode oleh  Hakim  dalam  menjatuhkan  suatu  putusan,  karena  Hakim  dalam  menjatuhkan putusan harus memegang prinsip asas hukum Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege  (tidak  ada  delik,  tidak  ada  pidana  tanpa  peraturan  terlebih  dahulu).9  Kepastian hukum  menekankan  agar  hukum  atau  peraturan  itu  ditegakan  sebagaimana  yang diinginkan oleh  bunyi hukum/ peraturannya. Fiat  justitia et pereat mundus,  meskipun dunia  ini  runtuh  hukum  harus  ditegakan  (Lucius  Calpurnius  Piso  Caesoninus,  43  SM). Adapun  nilai  sosiologis  menekankan  kepada  kemanfaatan  bagi  masyarakat.  Dalam
memutus suatu perkara, ketiga unsur diatas secara teoritis harus mendapat perhatian secara  proporsional  dan  seimbang.  Meskipun  dalam  prakteknya  tidak  selalu  mudah untuk  mengusahakan  kompromi  terhadap  unsur-unsur  tersebut.  Pertentangan  yang terjadi dalam setiap menanggapi putusan hakim terhadap suatu perkara, dengan apa yang diinginkan masyarakat, biasanya berkisar antara sejauh mana pertimbangan unsur yuridis (kepastian hukum) dengan unsur filosofis (keadilan) ditampung di dalamnya
Dari  putusan  pengadilan  tersebut,  dapat  dikritisi  terkhusus  menyangkut  hal  yang memberatkan  dimana  dalam  memberikan  pemberatan,  dalam  pertimbangan  hakim seharusnya memberikan putusan yang memberatkan terhadap mengkonsumsi miras karena mabuk  dan  melukai  orang,  Hal  yang  seharusnya  ditambahkan  dalam  hal-hal  yang memberatkan  tentang  kesaksian  saksi  yang  mengatakan  Terdakwa  mengkonsumsi minuman  keras  terlebih  dahulu  kemudian  melakukan  penganiayaan.  Terdakwa  memang dijerat  dengan  pasal  351  ayat  (1)  tetapi  pelanggaran  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kota Pekanbaru  Nomor  8  Tahun  2007  tentang  pelanggaran  pengedaran,  penjualan  dan penggunaan  minuman  beralkohol  tidak  sama  sekali  menjadi  dasar  pertimbangan  hakim dalam menjatuhkan putusan yang memberatkan.

## SIMPULAN
Berdasarkan  uraian-uraian  yang  dikemukakan  di  atas,  maka  dapat  dirumuskan kesimpulan sebagai jawaban dan permasalahan dalam penulisan hukum ini yaitu,
1. Dalam  menjatuhkan  hukuman  bagi  pelaku  tindak  pidana  yang  disebabkan  pengaruh minuman  keras,  Hakim  di  Pengadilan  Pekanbaru  tidak  mempertimbangkan  keadaan pelaku yang dipengaruhi minuman keras, pengaruh minuman keras yang dialami pelaku juga tidak menjadi hal yang memberatkan atau pun hal meringankan bagi pelaku tindak kriminal.
2. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana yang disebabkan pengaruh minuman keras,  pelaku  hanya  mempertanggung  jawabkan  perbuatannya  sesuai  tindak  kriminal yang ia lakukan seperti putusan perkara pidana Nomor 323/Pid.B/2013/PN.Slmn. Bahwa hakim hanya menjatuhkan pasal yang ada dalam KUHP yaitu pasal 351 ayat (1) dengan pidana penjara 4 (empat) bulan tanpa mempertimbangkan Peraturan Daerah Pekanbaru sebagai pasal yang telah dilanggar.
Adami Chazawi. (2017). Pelajaran Hukum Pidana 1. Raja Grafindo.
Geofani Milthree Saragih. (2022). Analisis Yuridis Peranan Penegak Hukum Dalam Hal
Autopsi Forensik Dalam Tindak Pidana Pembunuhan. Jurnal Ilmu Hukum, 11(2), 6.
Ismu Gunadi, & Jonaedi Efendi. (2014). Hukum Pidana. Kencana.
Jonaedi Effendi, & Johnny Ibrahim. (2018). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Kencana.
Lamintang. (1984). Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Sinar Baru.
M. Zed. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan. Yayasan Obor  Indonesia.
P. Andi. (2012). Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan  Penelitian. Ar- Ruzz Media.
Peter Mahmud Marzuki. (2011). Penelitian Hukum. Kencana.
Soerjono Soekanto. (1984). Pengantar Penelitian Hukum. UI-Press.
Stiklif Loway. (2022). KEDUDUKAN HAKIM DALAM PROSES PEMBUKTIAN PERADILAN PIDANA INDONESIA. LEX CRIMEN, 11(5).
Sudikno Mertokusumo. (1999). Mengenal Hukum. Liberty.