## Wajah Hukum
Volume 4(1), April 2020, 1-7 Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi ISSN Online 2598-604X , DOI 10.33087/wjh.v4i1.179

## Perlindungan Data Konsumen Transaksi Online Melalui Penerapan Advance Data Protection System
Wahyu Beny Mukti Setiyawan 1 , Hafid Zakariya 2 , Delia Wahtikasari 3
1,2 Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta
3 Universitas Sebelas Maret Surakarta Correspondence email: muktibeny@gmail.com
Abstrak. Konsep  negara  hukum  kesejahteraan  menjadi  landasan  kedudukan  dan  fungsi  pemerintah  ( bestuurfunctie )  dalam negara-negara  modern.  Penerapan  hukum  yang  ditaati  dan  diikuti  akan  menciptakan  ketertiban  dan  memaksimalkan  potensi masyarakat. Selanjutnya sesuai dengan tujuan negara  yang termaktub dalam alinea keempat pembukaan UUD NRI Tahun 1945 bahwa salah satu tujuan negara adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Dengan dibentuknya tujuan negara tersebut dalam alinea keempat UUD NRI Tahun 1945 menjadi jawaban bahwa sesungguhnya Indonesia  telah  berusaha  untuk  mewujudkan welfare  state. Kunci  pokok  dalam  negara  kesejahteraan  adalah  mengenai  jaminan kesejahteraan rakyat yang diberikan oleh Negara.Pada dasarnya pengaturan menyangkut hak privasi atas data pribadi merupakan manifestasi  pengakuan  dan  perlindungan  atas  hak-hak  dasar  manusia.  Oleh  karena  itu,  penyusunan  Rancangan  Undang-Undang Perlindungan  Data  pribadi  memiliki  landasan  filosofis  yang  kuat  dan  dapat  di  pertanggung  jawabkan.  Putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  006/PUU-I/2003  semakin  mempertegas  bahwa  pengaturan  Perlindungan  Data  Pribadi  harus  dalam  bentuk Undang-Undang. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut antara lain disebutkan bahwa ketentuan yang menyangkut HAM, harus  dalam  bentuk  Undang-Undang.Sebagai  wujud  negara  hadir  untuk  melindungi  sekaligus  mensejahterakan  rakyatnya, pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi sekaligus yang menjalankan pemerintahan wajib melakukan usaha-usaha yang di rasa dibutuhkan. Salah satu cara yang dapat dilakukan pemerintah untuk menjawab dan meminimalisir masalah-masalah yang dihadapi adalah dengan menerapkan Advance Data Protection System sebagai suatu wujud perlindungan.
Kata Kunci : Konsumen, Transaksi Online , Advance Data Protection System
Abstract.  The  concept  of  a  welfare  state  is  the  basis  for  the  position  and  function  of  government  (bestuurfunctie)  in  modern countries. The application of the law that is obeyed and followed will  lead to law and order which maximize the potential of the community. Furthermore, in accordance with the objectives of the state set out in the fourth paragraph of the opening of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia that one of the objectives of the state is to protect the entire Indonesian nation and to advance the general welfare. By the establishment of the country’s goals in the fourth paragraph of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the answer is that in fact Indonesia has tried to create a welfare state. The main key in the welfare state is regarding  the  guarantee  of  people’s  welfare  given  by  the  State.  Basically,  the  regulation  concerning  the  right  to  privacy  of personal data is a manifestation of the recognition and protection of basic human rights. Therefore, the drafting of the Personal Data  Protection  Bill  has  a  strong  philosophical  foundation  and  can  be  accounted  for.  Decision  of  the  Constitutional  Court Number 006 / PUU-I / 2003 further emphasized that the regulation of Personal Data Protection must be in the form of a law. In the Constitutional Court Decision, among others, it was stated that the provisions concerning human rights must be in the form of laws. As a form of the state present to protect as well as the welfare of its people, the government as the highest authority as well as  those  who  run  the  government  is  obliged  to  carry  out  efforts  that  are  felt  needed.  One  way  that  the  government  can  do  to answer and minimize the problems faced is by implementing the Advance Data Protection System as a form of protection.

## Keyword: Consumer, online transaction, Advance Data Protection System

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  hukum,  hal  tersebut  termaktub  dalam  Pasal  1  Ayat  3  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara  hukum”.  Negara  hukum  atau rechtsstaat dan the  rule  of  law merupakan  istilah  yang  meskipun  kelihatan sederhana, namun mengandung muatan sejarah pemikiran yang relatif panjang. 1 Latar belakang timbulnya pemikiran negara  hukum  itu  merupakan  reaksi  terhadap  kesewenangan-wenangan  di  masa  lampau. 2 Cita  negara  hukum  untuk pertama  kalinya  dikemukakan  oleh  Plato  dan  kemudian  pemikiran  tersebut  dipertegas  oleh  Aristoteles. 3 Plato memiliki  konsep  bahwa  “penyelenggaraan  negara  yang  baik  didasarkan  pada  pengaturan  (hukum)  yang  baik  yang
1 Ricardo  Gosalbo-Bono,  2014,“ The  Significance  of  the  Rule  of  Law  and  Its  Implications  for  the European  Union and The United States ,” University of Pittsburgh Law Review Vol. 72, No.2 Hlm.232.
2 CST Kansil, 2002, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, Hlm.3.
3 Ake Frandberg, 2014, “ From Rechtsstaat to Universal Law-State. An Essay in Philosophical Jurisprudence”, London : Springer, Hlm. 103.
Wahyu  Beny  Mukti  Setiyawan  et  al,  Perlindungan  Data  Konsumen  Transaksi  Online  Melalui  Penerapan  Advance  Data Protection System
disebut dengan istilah “ nomoi ”. Pengertian negara hukum menurut Aristoteles dikaitkan dengan arti dan perumusan yang masih melekat kepada “ Polis ”. 4
Dalam polis segala urusan negara dilakukan dengan musyawarah ( ecclesia ), dimana seluruh warga negaranya ikut serta ambil bagian dalam urusan penyelenggaraan negara. 5 Arti negara hukum itu sendiri pada hakikatnya berakar dari  konsep  dan  Teori  Kedaulatan  Hukum  yang  pada  prinsipnya  menyatakan  bahwa  kekuasaan  tertinggi  di  dalam suatu negara adalah hukum. Oleh sebab itu, seluruh alat perlengkapan negara apapun namanya termasuk warga negara harus tunduk dan patuh serta menjungjung tinggi hukum tanpa terkecuali. 6 Terdapat dua macam negara hukum, yaitu negara hukum formil atau negara hukum klasik dan negara hukum dalam arti materiil atau negara hukum yang bersifat modern. 7 Dalam  arti  formil  tugas  negara  adalah  melaksanakan  peraturan  perundang-undangan  untuk  melaksanakan ketertiban atau lebih dikenal sebagai negara penjaga malam ( nachtwackerstaats ).
Sementara  dalam  artian  materiil  tugas  negara  tidak  hanya  sebatas  menjaga  ketertiban  saja,  melainkan  juga kehadiran negara adalah untuk mencapai kesejahteraan rakyat untuk mencapai keadilan ( welfarestate ). Fungsi negara dalam  arti  materiil  menjadikan  yang  utama  bagi  sebuah  negara  adalah  bertindak  sebagai  pelayan  bagi  masyarakat ( public  service )  dalam  rangka  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  tersebut. 8 Konsep welfarestate menjadi landasan kedudukan dan fungsi pemerintah ( bestuurfunctie ) dalam negara-negara modern saat ini. Penerapan hukum yang  ditaati  dan  diikuti  akan  menciptakan  ketertiban dan  memaksimalkan  potensi  masyarakat  untuk  mencapai kesejahteraannya. Selanjutnya  sesuai dengan  tujuan negara  yang  termaktub  dalam  alinea  keempat  pembukaan  UUD NRI  Tahun  1945  bahwa  salah  satu  tujuan  Negara  adalah  untuk  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  untuk memajukan kesejahteraan umum. Dengan dibentuknya tujuan negara tersebut dalam alinea keempat UUD NRI Tahun 1945  menjadi  jawaban  bahwa  sesungguhnya  Indonesia  telah  berusaha  untuk  mewujudkan welfarestate. Pada hakikatnya negara kesejahteraan dapat digambarkan keberadaannya sebagai pengaruh dari hasrat manusia.
Demi  menunjang  kesejahteraan  masyarakat  Indonesia,  maka  Indonesia  membutuhkan  adanya  teknologi sebagai  faktor  pendorong  untuk  mencapai  sebuah  kesejahteraan.  Teknologi  sebagai  pemegang  peranan  yang  sangat penting  saat  ini  dalam  kehidupan  masyarakat,  yang  mana  dapat  merubah  sikap  dan  perilaku  manusia. 9 Dewasa  ini, peluang dan tantangan sangat bervariasi sebagai akibat dari penggunaan teknologi yang menyentuh berbagai kalangan masyarakat, sebut saja pemanfaatan teknologi dalam perdagangan ( e-commerce) , transportasi, penyampaian informasi, industri, pariwisata, pemerintahan, dan  industri keuangan. Menandai penggunaan teknologi komunikasi dan informasi yang begitu mudah dan masif dalam masyarakat ini dikenallah istilah Revolusi industri ke-4. 10
Semua  kegiatan manusia saat ini sangat terikat dengan kebutuhan teknologi komunikasi dan informasi yang terus  berkembang  dan  berinovasi  tanpa  jeda.  Teknologi  komputer  yang  semakin  canggih  itu  memenuhi  kebutuhan ruang artificial  intelligence ( ai),  e-commerce,  big data,  shared  economic ,  termasuk  sistem  robotik  yang  terus berkembang dalam memenuhi kebutuhan manusia. 11 Teknologi komunikasi dan informasi semakin maju dan canggih hingga  mempengaruhi  berbagai  bidang  kehidupan  setiap  negara  salah  satunya  adalah  bidang  ekonomi.  Tidak  hanya mempengaruhi  bidang  ekonomi  secara  makro  tetapi  juga  mempengaruhi  bidang  ekonomi  secara  mikro  termasuk bidang  industrial  seperti  yang  digunakan  untuk  membuat Industrial  Internet  of  Things  (IIoT) ,  robotika  atau  aplikasi Big  Data . Big  data pada  dasarnya  merupakan  database  yang  mencakup  data  besar  dan  kompleks,  sehingga  harus menggunakan perangkat modern untuk pemrosesannya. 12
Perkembangan  teknologi Big  Data sendiri  memberikan  banyak  keuntungan  apabila  dapat  diolah  dan dipergunakan  dengan  baik  seperti  dengan  adanya  analisis  data  kebiasaan  konsumen,  perusahaan  atau  pelaku  bisnis yang  ada  di  Indonesia untuk  mengetahui  dan  meningkatkan  peluang  usahanya  serta jenis  atau  barang  apa saja  yang diperlukan konsumen untuk mereka tawarkan. 13 Menurut Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo meyakini bahwa dengan pemanfaatan big data yang tepat dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi hingga 7%. Terlebih lagi saat ini
4 Aristotle, 1998, “ Politics” , Indianapolis : Hackett Publishing Company, Hlm.65.
5 Ibid . Hlm. 40.
6 B. Hestu Cipto Handoyo, 2009,“ Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi ”, Jakarta : Universitas Atma Jaya, Hlm. 17.
7 Uthrecht, 1962, “ Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia ”, Jakarta : Ichtiar, Hlm. 9.
8 B. Hestu Cipto Handoyo, Op.cit , Hlm.20.
9 F.H. Edy Nugroho,2017, “ Kemampuan Hukum Dalam Mengatasi Perkembangan Teknologi”, Jakarta: Makalah. Hlm. 7 10 Hendra Suwardana, “Revolusi Industri 4.0 Berbasis Revolusi Mental” , Jurnal Jati Unik, Vol. 1, No. 2, Hlm. 5.
11 Sri  Ayu  Astuti,  2018, “Impact of Industrial Revolution 4.0 and the Utilization of Digital Media Technology  towards Siber Community Behavior (Dampak Revolusi Industri 4.0 Dan Kemanfaatan Teknologi Media Digital Terhadap Perilaku Buruk Masyarakat Siber)” , Vol. 2, No. 2, Hlm. 487.
12 Http://www.teknologi-bigdata.com/2013/02/big-data-dan-rahasia-kejayaan-google.html,  diakses  pada  18/03/2020, Pukul 21.19 wib.
13 Http://binus.ac.id/malang/2019/06/peran-big-data-dalam-bisnis/, diakses pada 18/03/2020, Pukul 21.31 wib.
Wahyu  Beny  Mukti  Setiyawan  et  al,  Perlindungan  Data  Konsumen  Transaksi  Online  Melalui  Penerapan  Advance  Data Protection System
era  keterbukaan  informasi  sangat  pesat  seiring  hadirnya  sosial  media. 14 Walaupun  memberikan  banyak  keuntungan, namun  analisis Big  Data sendiri  masih  bertentangan  dengan  aturan  yang  tertuang  dalam  pasal  Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 19 Tahun 2016 (UU ITE) jika digunakan dengan tidak semestinya oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Dampak yang ditimbulkan dari adanya permasalahan penyalahgunaan aturan tersebut banyak yang merugikan masyarakat.  Contohnya  pada  tahun  2016  telah  terjadi  permasalahan  berkenaan  dengan  data  pribadi  dimana  terdapat kebocoran  data  pengguna  Gojek  dan  Grab,  yang  mana  data  sensitif  milik  pelanggan  dan  pengemudi,  seperti  nama, alamat,  nomor  telepon,  koordinat,  dan  tujuan,  masih  bisa  diakses  dari  API endpoint yang  dimiliki  kedua  penyedia transportasi online tersebut. 15 Menurut pendangan pengamat teknologi yaitu Donny Budi Utoyo mengatakan bahwa kejadian  tersebut  sudah  gawat  dan  tidak  bisa  ditoleransi  lagi  bukan  hanya  data  pribadi  pengguna  yang  bocor  tetapi juga perilaku  mereka. 16 Selain  itu  terdapat  penyalahgunaan  terhadap  data  pribadi  dalam  bentuk  lain  yang  disebut Pesan  Berbasis  Lokasi.  Seperti  penyebutannya  yang  berbasis  lokasi,  penyalahgunaan  ini  dengan  cara  mengakses lokasi individu, sehingga individu dapat secara otomatis mendapat short message servise (SMS) berisi iklan. 17 Dalam hal  ini  para  pengguna  khawatir  bahwa  informasi-informasi  tersebut  dapat  disalahgunakan  untuk  kepentingan  dan pemasaran produk-produk tertentu yang tidak dikehendakinya ataupun untuk kepentingan lainnya. 18
Melihat  dua  fakta  sosiologis  tersebut ,  sudah seharusnya  perlindungan  terhadap  data  pribadi  pengguna merupakan  prioritas  tertinggi  yang  harus  dilindungi  oleh  pemerintah  agar  penggunaan  data  pribadi  yang  digunakan oleh penyedia layanan e-commerce tidak merugikan masyarakat. Hal ini memunculkan perhatian bahwa perlu adanya sebuah  aturan  terkait  hak  privasi  terhadap  data  pribadi.  Data  pribadi  merupakan  perwujudan  dari  hak-hak  dasar manusia yang diatur dalam Undang-undang dan Pancasila, sehingga pembuatan aturan mengenai hak privasi terhadap data pribadi penting untuk dirumuskan. 19
Asas  fungsi  sosial  menyebutkan  bahwa  terdapat  jaminan  kepentingan  atau  ketertiban  umum,  sehingga penggunaan data pribadi oleh pihak pemerintah maupun swasta harus memperhatikan hak-hak masyarakat dan perlu dilakukan  pembatasan  demi  terciptanya  sebuah  tatanan  perdaban  manusia  yang  adil  dan  mampu  menghormati  dan menghargai  hak  privasi  terhadap  data  pribadi. 20 Berdasarkan  pada  uraian  di  atas,  sangat  menarik  apabila  diamati dinamika  antara  adanya  Perlindungan  Data  Pribadi  dan  praktik  analisis  pengumpulan Big  Data .  Penulis  meyakini bahwa  setiap  regulasi serta  lembaga  yang  dibentuk  untuk  mengawasi  perlindungan  data  telah  melalui  pertimbangan yang  matang.  Tetapi  apakah  pertimbangan  tersebut  telah  memenuhi  asas  perlindungan  dan  kesejahteraan  yang menjadi tujuan Negara.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penerapan  Advanced  Data  Protection  System  dalam  Meminimalkan  Risiko  Penyalahgunaan  Data  Pribadi Konsumen
Beberapa  tahun  belakangan,  masyarakat  Indonesia  dari  kalangan  artis  hingga  masyarakat  biasa  marak mengalami penipuan yang  menggunakan situs jual beli daring. 21 Data-data pribadi berkenaan dengan kependudukan dan  demografis  di  Indonesia  seperti  Nomor  Induk  Kependudukan  (NIK),  Kartu  Tanda  Penduduk  Elektronik  (E- KTP),dan Kartu Keluarga (KK) sangat penting untuk dilindungi agar tidak mudah disalagunakan oleh beberapa pihak seperti  penjualan  data,  data profiling ,  tujuan  pemasaran,  penelitian,  bahkan  termasuk  pemantauan ( spionase )  dan kejahatan  serta  pelanggaran  lainnya.  Selain  itu,  ketiadaan  prinsip  etika  pada  aktivitas  penawaran  langsung  secara daring  untuk  menawarkan  produk-produk  asuransi  dan  pinjaman  tanpa  agunan dengan  melakukan  perpindahan  data nasabah  juga  menjadi  keresahan  masyarakat  Indonesia.  Hal  tersebut  juga  dapat  mendorong  pengunaan  data  pribadi oleh pihak ketiga untuk tindak kriminal dalam jaringan pasar gelap, maupun digunakan untuk keperluan non-legal. 22
14 Https://tekno.kompas.com/read/2016/01/20/16031307/Kebocoran.GoJek.Memuncak.Rute.Sehar ihari.Penggu.Bisa.Dilacakna>, diakses pada 18/03/2020, Pukul 21.40 wib.
15 Reska  K.  Nistanto,  “ Kebocoran Go-Jek Memuncak, Rute Sehari-hari Pengguna  Bisa  Dilacak” , https://tekno.kompas.com/read/2016/01/20/16031307/Kebocoran.GoJek.Memuncak.Rute.Sehari hari.Pengguna.Bisa.Dil acak, diakses pada 18/03/2020, Pukul 21.58 wib.
16 Ibid.
17 Naskah Akademik, 2015, “ Perlindungan Data Pribadi”, Hlm. 126-127.
18 Edmon Makarim, 2005, “Pengantar Hukum Telematika” , Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, Hlm. 184.
19 Selengkapnya dapat dilihat Pasal 3 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak asasi Manusia.
20 Ibid.
21 Https://www.merdeka.com/teknologi/tingkat-kepercayaan-pada-e-commerce-masih-rendah.html>, diakses pada 18/03/2020, Pukul 22.05 wib.
22 Lia Sautunnida , 2018, “ Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia”,
2 Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 20, No. 2, Hlm.369-384.
Wahyu  Beny  Mukti  Setiyawan  et  al,  Perlindungan  Data  Konsumen  Transaksi  Online  Melalui  Penerapan  Advance  Data Protection System
Pentingnya analisis data pada tercapainya penguasaan pasar dan sebagai landasan arah pengembangan bisnis di masa depan, menjadikan data berhubungan erat dengan bisnis pada era teknologi saat ini. Kepemilikan data lengkap beserta  segala  analisisnya  merupakan  kemampuan  yang  wajib  dimiliki  sebuah  perusahaan  untuk  menentukan  arah kebijakan dalam mendorong perusahaan berkembang pesat. 23
Dalam  perkembangannya,  penggunaan Big  Data tersebut  digunakan  untuk  menunjang  kehidupan  manusia. Data  sudah  sepantasnya  digunakan  dalam  hal-hal  bijak. 24 Karena  jika  data  raksasa  diolah  secara  tepat  justru  dapat membantu dan menghasilkan berbagai solusi untuk kesinambungan warga dunia. Namun, diperlukan suatu teknologi khusus untuk mengolah data yang jumlahnya sangat besar tersebut. Untuk mendapatkan nilai dari big data diperlukan metodologi khusus yang berkaitan dengan analisis data dan kemampuan dalam pengolahan. Di tangan para ilmuwan, data  ini  bisa  memiliki  nilai  ekonomis  yang  tinggi  karena  dapat  memberikan  berbagai  informasi  dan  pengetahuan. 25 Belakangan, sektor publik juga sudah mulai memanfaatkan big data . Pada sektor publik, big data dapat dimanfaatkan untuk misalnya mendeteksi dini kanker dan penyakit lainnya berdasarkan pola dari data historis pasien sebelumnya.
Kemudahan dalam melakukan deteksi dini pada penyakit tidak kemudian membenarkan pemanfaatan big data itu sendiri. Perlindungan data pribadi tetap menjadi hal penting yang harus dilakukan untuk saat ini. Dalam kaitannya dengan  perlindungan  data  pribadi,  menurut Wahyudi  Djafar dan Asep  Komarudin menyebutkan  adanya  konsep privasi, yakni sebuah ide untuk mengedepankan integritas dan nilai diri. 26 Melindungi data diri memiliki kaitan erat dengan  konsep  privasi  yang  telah  dikemukakan  tersebut,  dimana  hak  privasi  memungkinkan  seseorang  untuk menentukan  pemegang  informasi  dan  bagaimana  itu  digunakan. 27 Adanya  rumusan  tentang  konsep  hak  privasi memungkinkan rumusan hak perlindungan terhadap data pribadi yang saat ini mulai disalahgunakan. 28
Penerapan  Advanced  Data  Protection  System  dalam  Meminimalkan  Risiko  Perlindungan  Data  Pribadi Konsumen
Advanced  Data  Protection  System merupakan  suatu  sistem  yang dapat  digunakan  untuk  melindungi  data pribadi  konsumen.  Sistem  ini  akan  memberikan  perlindungan  dengan  menekankan  beberapa  prinsip.  Dalam melaksanakan  prinsip  ini,  mengacu  kepada  beberapa  prinsip  perlindungan  data  pribadi  yang  ada  di  Uni  Eropa, Hongkong, dan Singapura.

## Pelaksanaan Perlindungan Data Pribadi di Uni Eropa
Data pribadi adalah data yang dimiliki oleh seorang individu yang disebut dengan pemilik data, dimana data pribadi ini  dapat  digunakan  untuk  melakukan  identifikasi  terhadap  individu  tersebut  karena  memuat  informasi  yang berkaitan  erat  dengan  dirinya. 29 General  Data  Protection  Regulation (GDPR)  merupakan rangkaian  peraturan  yang bertujuan  untuk  memberikan  perlindungan  terhadap  data  pribadi  serta  untuk  memperkuat  konsistensi  penerapan perlindungan  tersebut  di  seluruh  Uni  Eropa.  GDPR  ini  mewajibkan  pebisnis,  pemerintah,  maupun  organisasi– organisasi  lain  untuk  mengungkapkan  lebih  banyak  hal  kepada  pengguna  mengenai  praktik  data  mereka,  dan mengatur  bagaimana  mereka  mengumpulkan,  memproses,  dan  menyimpan  data  mereka. 30 The  European  Union Charter of Fundamental Right memberikan pengakuan terhadap perlindungan data pribadi dan privasi sebagai sebuah hak besar di Uni Eropa, dimana UE kemudian melegalkan perlindungan terhadap data diri pada tahun 2016 silam yang bertujuan  untuk  menciptakan  perlindungan  data  diri  pada  masa  sekarang  dimana  teknologi  memiliki  peranan  yang sangat penting di segala lini. 31
Peraturan  perlindungan  data  diri  yang  dirumuskan  dalam  perjanjian  tersebut,  menerapkan  beberapa  prinsip, guna  memberikan  perlindungan  bagi  indvidu  dan  data  yang  mungkin  saja  diberikan  ke  perusahaan.  Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:
23 Agung Pujianto,et.al, September 2018, “ Pemanfaatan Big Data Dan Perlindungan Privasi Konsumen Di Era Ekonomi Digital”, Vol. 15, No. 2, Hlm.127 – 137.
24 Hidayah Dhini, 2018, “Gerai Info Edisi 72 Tahun VII” , hlm. 8.
25 Ibid , Hlm. 9.
26 Wahyudi  Djafar  dan  Asep  Komarudin,  “ Perlindungan  Hak  Atas  Privasi  di  Internet-Beberapa Penjelasan  Kunci ”, Elsam, Jakarta, 2014, hlm. 12.
27 Lord Ester dan D, Pannick (ed.) dalam ibid , hlm. 6.
28 Human  Rights  Committee  General  Comment  No.  16,  1998,  “ on  the  right  to  respect  of  privacy, family,  home  and correspondence, and protection of honour and reputation (art. 17) seperti yang dikutip dalam Privacy International Report ”, hlm. 1-2.
29 European  Union  Agency  for  Fundamental  Rights  and  Council  of  Europe ,  2014 ,  Handbook  on  European  Data Protection Law , Belgium, hlm.36.
30 <https://www.hrw.org/id/news/2018/06/06/320234> diakses pada 18/03/2020, Pukul 23.05 wib
31 Sinta  Dewi  Rosadi,  2018,  “Perlindungan  Privasi  Dan  Data  Pribadi  Dalam  Era  Ekonomi  Digital  Di  Indonesia”,Vol. 4,No. 1, hlm. 105.
Wahyu  Beny  Mukti  Setiyawan  et  al,  Perlindungan  Data  Konsumen  Transaksi  Online  Melalui  Penerapan  Advance  Data Protection System
Pertama, Perlu  adanya  persetujuan  dari  individu  sebelum  perusahaan  memutuskan  untuk  mengupulkan  dan menggunakan  data  dari  individu  tersebut.  Pengajuan  persetujuan  harus  jelas,  dan  menggunakan  format  yang  dapat dimengerti, kemudahan dalam mengakses, dan ditulis dengan bahasa yang jelas dan sederhana.
Kedua, adanya  pemberlakuan  perlindungan  khusus  pada  informasi  yang  dinilai  sangat  pribadi,  seperti identifikasi  online  dan  lokasi.  Hal  ini  memungkinkan cookie, identifikasi  perangkat,  dan  alamat  internet  mendapat perlindungan setara dengan data pribadi.
Ketiga, adanya keharusan untuk melaporkan cara data individu digunakan, dibagikan,  maupun disimpan. Hal ini tetap berlaku untuk data yang diperoleh dari perusahaan makelar data atau perusahaan media sosial.
Keempat, siapapun  dapat  meminta  perusahaan membagikan  informasi  mengenai  data  pribadi  apa  yang dipegang oleh perusahaan tersebut secara gratis, lalu meminta data tersebut agar dihapus.
Kelima, seseorang  dapat  mengunduh  data  pribadi mereka  dan  memindahkan  ke  kompetitor  melalui  hak  atas portabilitas data yang baru. Misalnya, semua orang semestinya bisa mengambil data mereka dari satu jaringan media sosial atau lembaga keuangan dalam format yang memungkinkan mereka untuk berpindah layanan dengan mudah.
Keenam, perusahaan  didorong  untuk  mengembangkan mekanisme  perlindungan  privasi  kedalam  sistem mereka. Dalam peraturan ini, mereka yang memproses data harus menerapkan langkah-langkah keamanan teknis dan organisasional. 32
Pelaksanaan Perlindungan Data Pribadi di Hongkong Personal Data Privacy Ordinance of 1995 (PDPO) Hongkong merupakan peraturan perlindungan data pribadi pertama di Asia. Prinsip perlindungan data pribadi ini mengandung prinsip sebagai berikut:
Pertama, batasan  pengumpulan  data  pribadi.  Dalam  hal  ini pengumpulan  data  dilakukan  secara  sah  untuk tujuan  yang  secara  langsung  berhubungan  dengan  fungsi  dari  pengumpulan  data  tersebut.  Data  yang  dikumpulkan harus cukup, namun pengumpulan data pribadi tidak boleh melebihi tujuan pengumpulan data tersebut. 33 Kedua, penggunaan dan pengungkapan data pribadi. Prinsip ini membatasi pengungkapan data pribadi hanya untuk tujuan awal pengumpulan data tersebut, dan apabila disetujui oleh pemilik data.
Ketiga, kewajiban  kualitas  data  dan  pemberian  saran kepada  pihak  ketiga.  Prinsip  ini  mewajibkan  seluruh langkah yang mungkin diambil harus menjamin akurasi data tersebut dan untuk menghapus dan tidak menggunakan data  yang  tidak  akurat.  Data  yang  tidak  akurat  didefinisikan  sebagai  data  yang  tidak  benar,  menyesatkan,  tidak lengkap,  dan  tidak  mutakhir. 34 Dalam  hal  ini  penggunaan  data  yang  tidak  akurat  tidak  dengan  sendirinya  menjadi suatu pelanggaran apabila telah ditempuh langkah untuk menghindari ketidakakuratan suatu data.
Keempat, penghapusan dan pemusnahan data pribadi. Dalam hal ini, data pribadi tidak boleh disimpan lebih lama dari jangka waktu yang telah ditentukan dalam pemenuhan tujuan.
Kelima, kewajiban  keamanan  data.  Pengelola  data  pribadi wajib  melakukan  setiap  langkah  yang memungkinkan  untuk  melindungi  data  pribadi  dari  akses  yang  tidak  disengaja,  atau  pemrosesan,  penghapusan, penghilangan, dan penggunaan tidak sah.
Keenam, keterbukaan  mengenai  praktik-praktik. Data  user harus  mengambil  langkah-langkah  untuk menjamin bahwa setiap orang dapat menentukan kebijakan dan praktik mengenai data pribadi, jenis data pribadi yang disimpan data user , dan tujuan utama penggunaanya. Ketiadaan publikasi kebijakan privasi di perusahaan-perusahaan ataupun organisasi merupakan pelanggaran dari prinsip keterbukaan mengenai praktik perlindungan data pribadi.

## Pelaksanaan Perlindungan Data Pribadi di Singapura
Data  pribadi  di  Singapura  dilindungi  dalam The  Personal Data  Protection  Act  No.  26  of  2012  Singapore (PDPA 2012 Singapura). Dalam peraturan ini, memuat beberapa prinsip yaitu: 35
Pertama, prinsip consent. Suatu  organisasi  atau  perusahaan yang  ingin  mendapatkan,  menggunakan,  atau membuka data pribadi seseorang harus mendapatkan persetujuan dari pemilik data pribadi tersebut.
Kedua, prinsip purpose. Suatu  organisasi  atau  perusahaan yang  ingin  mendapatkan,  menggunakan,  atau membuka  data  pribadi  seseorang  harus  memberikan  informasi  yang  lengkap  terkait  tujuan  penggunaan  data  pribadi orang tersebut secara lengkap
Ketiga, prinsip reasonableness. Suatu  organisasi  atau perusahaan  yang  ingin  mendapatkan,  menggunakan, atau  membuka  data  pribadi,  ataupun  menginformasikan  data  pribadi  milik  seseorang  harus  melakukannya  dengan tujuan yang pantas dan beralasan.

## 32 Selengkapnya data lihat dalam Peraturan Perlindungan Data Pribadi Uni Eropa GDPR
33 Greeneaf Graham, 2014, “ Asian Data Privacy-Trade and Human Right Perspective” , Oxford University Press, hlm.80.
34 Selengkapnya dapat dilihat dalam Personal Data Privacy Ordinance (PDPO) Hongkong Seksi 2 ayat 1.
35 Selengkapnya dapat dilihat dalam The Personal Data Protection Act No. 26 of 2012 Singapore

## Wahyu  Beny  Mukti  Setiyawan  et  al,  Perlindungan  Data  Konsumen  Transaksi  Online  Melalui  Penerapan  Advance  Data
Protection System
Perkembangan  pengaturan  data  pribadi  secara  umum  akan  menempatkan  Indonesia  sejajar  dengan  negara- negara dengan tingkat perekonomian yang maju, yang telah menerapkan hukum mengenai perlindungan data pribadi. Hal  ini  akan  lebih  mendorong  dan  memperkuat  posisi  Indonesia  sebagai  pusat  bisnis  terpercaya,  yang  merupakan suatu strategi kunci dalam ekonomi nasional Indonesia.
Bagi kepentingan konsumen, kebutuhan akan perlindungan data pribadi konsumen terutama pada era Revolusi Industri  4.0  dimana  data  pribadi  menjadi  sangat  berharga  bagi  kepentingan  bisnis,  sehingga  menimbulkan kekhawatiran  bahwa  data  pribadi  konsumen  dijual  atau  digunakan  tanpa  persetujuan  mereka,  sebagaimana  contoh pelanggaran  yang  telah  diuraikan  sebelumnya.  Untuk  itu,  terlihat  kebutuhan  akan  suatu  perundang-undangan mengenai perlindungan data pribadi yang bersifat khusus untuk memastikan bahwa data pribadi konsumen dilindungi dengan baik.
Bagi  perkembangan  ekonomi,  perlindungan  data  pribadi  yang  bersifat  khusus  akan  memperkuat  posisi Indonesia  sebagai  pusat  bisnis  dan  investasi  terpercaya  dan  menciptakan  lingkungan  yang  kondusif  untuk pertumbuhan manajemen data global, pengolahan dan pemanfaatan analisis Big Data untuk berkembang di Indonesia. Advance  Data  Protection  System tersebut  nantinya  akan diterapkan  dengan  mengadopsi  beberapa  prinsip- prinsip  yang  telah  diterapkan  oleh  tiga  negara  diatas  yang  kemudian  digabungkan  menjadi  suatu  prinsip  yang  baru yang dapat diterapkan di negara Indonesia, yang mana prinsip tersebut terdiri dari:
Pertama , perlunya persetujuan konsumen bagi perusahaan atau organisasi yang bermaksud menggunakan data mereka.
Kedua, perlunya  ada  pembatasan  dalam  menggunakan  data  pribadi,  dimana  penggunaannya  hendaknya berdasarkan pada tujuan yang jelas berdasarkan fungsi dari data pribadi.
Ketiga, dalam menggunakan data pribadi, harus diadakan pembedaan antara data sensitif dan non-sensitif. Keempat, dalam  penggunaan  data  pribadi  yang  dilakukan oleh  perusahaan  atau  organisasi,  maka  konsumen berhak untuk meminta penghapusan data pribadi kepada perusahaan atau  organisasi yang menggunakan data pribadi tersebut.
Advance  Data  Protection ini  dibuat  dengan  harapan  agar dapat  mendukung  pelaksanaan  RUU  Perlindungan Data  Pribadi  nantinya,  sehingga  apabila  RUU  dan  juga Advance  Data Protection  System ini  berjalan  seiringan  dan saling  melengkapi dalam  penerapannya,  maka  terwujudlah  salah  satu  tujuan  negara  Indonesia  yakni  mewujudkan kesejahteraan. Karena, apabila perlindungan data pribadi sudah terpenuhi dengan baik dan dapat memberi rasa aman bagi masyarakat sebagai konsumen dalam melakukan transaksi secara elektronik, juga untuk memberikan keuntungan bagi para pengusaha e-commerce di Indonesia yang nantinya akan membawa dampak bagi percepatan perekonomian Indonesia melalui perkembangan e-commerce, maka nantinya perkembangan transaksi elektronik semakin cepat dan membawa  dampak  pada  tumbuhnya  percepatan  perekonomian  Indonesia.  Sehingga  terwujud  pulalah  cita  hukum Indonesia rakyat Indonesia yang berkeadilan.

## SIMPULAN
Berbagai  aturan  untuk  melindungi  dan  mengatur  tentang  penggunaan,  perlindungan  serta  keamanan  data pribadi konsumen dalam bertransaksi secara elektronik pada  kenyataanya telah dibuat dan diterapkan oleh Kominfo maupun  OJK.  Aturan  tersebut  terdapat  pada  Peraturan  Jasa  Keuangan  No.1/POJK.07/2013  tentang  Perlindungan Konsumen  Sektor  Jasa  Keuangan  dan  Undang-Undang  No.  19  Tahun  2016  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik,  Undang-Undang  No.  8  Tahun  1999 tentang  Perlindungan  Konsumen  serta  beberapa  peraturan  lain  yang tersebar dibeberapa peraturan perundang-undangan lainnya. Penguatan daya saing Indonesia dapat dilakukan dengan melindungi  data  pribadi  yang  bersifat  khusus  dengan  perlindungan  yang  memadai,  untuk  melindungi  sekaligus mensejahterakan  rakyatnya,  pemerintah  sebagai  pemegang  kekuasaan  tertinggi  sekaligus  yang  menjalankan pemerintahan wajib melakukan usaha-usaha yang dirasa dibutuhkan. Salah satu cara yang dapat dilakukan pemerintah untuk  menjawab  dan  meminimalisir  masalah-masalah  yang  dihadapi  adalah  dengan  menerapkan Advance  Data Protection System sebagai suatu wujud perlindungan yang merupakan hasil dan konsep ideal yang didapatkan dengan membandingkan  beberapa  pelaksanaan  sistem  perlindungan  dan  aturan  yang  telah  diterapkan  di  beberapa  negara. Dengan  adanya  perlindungan  dan  rasa  aman  terhadap  data  pribadi  maka  akan  menciptakan  kepercayaan  terhadap perusahaan-perusahaan e-commerce yang  akan  melakukan  kegiatan  usaha,  maka  akan  memberikan  percepatan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Ake Frandberg, 2014, From Rechtsstaat to Universal Law-State. An Essay in Philosophical Jurisprudence, London : Springer Aristotle, 1998, Politics , Indianapolis : Hackett Publishing Company
Wahyu  Beny  Mukti  Setiyawan  et  al,  Perlindungan  Data  Konsumen  Transaksi  Online  Melalui  Penerapan  Advance  Data Protection System
B. Hestu Cipto Handoyo, 2009, Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi , Jakarta : Universitas Atma Jaya CST Kansil, 2002, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka Edmon Makarim, 2005, Pengantar Hukum Telematika , Jakarta : PT Raja Grafindo Persada F.H. Edy Nugroho, 2017, Kemampuan Hukum Dalam Mengatasi Perkembangan Teknologi, Jakarta : Makalah Greeneaf Graham, 2014, Asian Data Privacy-Trade and Human Right Perspective , Oxford University Press European  Union  Agency  for  Fundamental  Rights  and  Council  of  Europe ,  2014 ,  Handbook  on  European  Data Protection Law , Belgium Uthrecht, 1962, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia , Jakarta : Ichtiar Wahyudi Djafar dan Asep Komarudin, 2014, Perlindungan Hak Atas Privasi di Internet-Beberapa Penjelasan Kunci , Elsam, Jakarta

## Peraturan perundang-undangan
Peraturan Perlindungan Data Pribadi Uni Eropa GDPR Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak asasi Manusia
Jurnal Hendra Suwardana, “Revolusi Industri 4.0 Berbasis Revolusi Mental” , Jurnal Jati Unik, Vol. 1, No. 2 Lia  Sautunnida  ,  2018,  “ Urgensi  Undang-Undang  Perlindungan  Data  Pribadi  di  Indonesia”, Kanun  Jurnal  Ilmu Hukum, Vol. 20, No. 2 Hidayah Dhini, 2018, “Gerai Info Edisi 72 Tahun VII
Human  Rights  Committee  General  Comment  No.  16,  1998, on  the  right  to  respect  of  privacy, family,  home  and correspondence, and protection of honour and reputation . Ricardo Gosalbo-Bono, 2014,“ The Significance of the Rule of Law and Its Implications for the European Union and The United States ,” University of Pittsburgh Law Review Vol. 72, No.2
Sinta Dewi Rosadi, 2018, Perlindungan Privasi Dan Data Pribadi Dalam Era Ekonomi Digital Di Indonesia”,Vol. 4, No. 1 Sri Ayu Astuti, 2018, “Impact of Industrial Revolution 4.0 and the Utilization of Digital Media Technology towards Siber  Community  Behavior  (Dampak  Revolusi  Industri  4.0  Dan  Kemanfaatan  Teknologi  Media  Digital Terhadap Perilaku Buruk Masyarakat Siber)” , Vol. 2, No. 2

## Internet
Http://binus.ac.id/malang/2019/06/peran-big-data-dalam-bisnis/ Https://www.merdeka.com/teknologi/tingkat-kepercayaan-pada-e-commerce-masih-rendah.html Http://www.teknologi-bigdata.com/2013/02/big-data-dan-rahasia-kejayaan-google.html https://tekno.kompas.com/read/2016/01/20/16031307/Kebocoran.GoJek.Memuncak.Rute.Sehari hari.Pengguna.Bisa.Dil acak Https://tekno.kompas.com/read/2016/01/20/16031307/Kebocoran.GoJek.Memuncak.Rute.Sehar ihari.Penggu.Bisa.Dilacakna ttps://www.hrw.org/id/news/2018/06/06/320234