INNOVATIVE:  Journal  Of  Social  Science  Research Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 9366-9403 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Kedudukan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan
Imanuel Sihombing 1 ✉ , Fitria Ramadhani Siregar 2
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial Sains (Fasosa), Universitas Pembangunan Pancabudi Email : imanuel.s12@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Salah satu yang terpenting dalam hukum pidana formil atau yang lebih dikenal dengan “hukum acara pidana” yaitu hukum pembuktian yang memiliki peranan penting dalam proses hukum acara pidana. Oleh  karena  itu,  dalam  hukum  acara  pidana  yang  dicari  adalah  kebe naran  materiil  (materiële waarheid) yang memerlukan keaktifan hakim. Hal ini tentunya berbeda dengan proses hukum acara perdata yang menitikberatkan pada kebenaran formil (formele waarheid) dan hakim bersifat pasif. Jadi, hakim dalam perkara perdata hanya terikat pada peristiwa yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa  (secundam  iudicare).  Visum  Et  Repertum  melihat  dan  Repertum  yaitu  melaporkan, berarti apa yang dilihat dan diketemukan, sehingga Visum Et Repertum merupakan suatu laporan tertulis dari dokter (ahli) yang dibuat berdasarkan sumpah, perihal apa yang dilihat dan diketemukan atas  bukti  hidup,  mayat  atau  fisik  ataupun  barang  bukti  lain  kemudian  dilakukan  pemeriksaan berdasarkan  pengetahuan  yang  sebaik-  baiknya.    Spesifikasi  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  deskriptif  analitis,  yaitu  berusaha  menggambarkan  atau  mendiskripsikan peristiwa dan kejadian tanpa melakukan hipotesa dan perhitungan secara statistic. Deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari secara utuh. enelitian ini dititik beratkan pada studi kepustakaan atau studi dokumen, disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder, dan Data Primer sebagai pelangkap, data yang akan diperoleh dalam penelitian ini dikumpulkan dengan  cara    Penelitian  perpustakaan  (Library  Research).  Kedudukan  visum  et  repertum  dalam perkara tindak pidana adalah sebagai alat bukti surat sebagaimana diatur dalam Pasal 143 KUHAP. Jika  dalam  berkas  perkara  pidana  dilampirkan  visum  et  repertum,  maka  seharusnya  hakim mempertimbangkannya sebagai alat bukti
Kata Kunci: Kedudukan, Visum Et Repertum, Alat Buki, Tindak Pidana, Penganiayaan
Abstract
One  of  the  most  important  things  in  formal  criminal  law  or  what  is  better  known  as  "criminal procedural law" is the law of evidence which has an important role in the criminal procedural legal process. Therefore, in criminal procedural law what is sought is material truth (materiële waarheid) which requires the activeness of the judge. This is of course different from the civil procedural legal process which focuses on formal truth (formele waarheid) and judges are passive. So, judges in civil cases are only bound by the events proposed by the parties to the dispute (secundam iudicare). Visum Et Repertum is seeing and Repertum is reporting, meaning what is seen and found, so that Visum Et Repertum is a written report from a doctor (expert) made based on an oath, regarding what was seen and found on living evidence, corpses or physical or other evidence. then an examination is carried out based on the best knowledge. The research specifications used in this research are analytical descriptive, that is, trying to describe or describe events and occurrences without carrying out hypotheses and statistical calculations. Analytical descriptive is what the respondent states in writing or orally, as well as their real behavior, which is researched and studied in its entirety. This research focuses on library studies or document studies, because this research is mostly carried out on secondary data, and Primary Data as a complement, the data that will be obtained in this research is collected by means of library research. The position of the visum et repertum in criminal cases is as a document of evidence as stipulated in Article 143 of the Criminal Procedure Code. If the criminal case file is attached with a visum et repertum, then the judge should consider it as evidence Keywords: Position, Visum Et Repertum, Equipment of Evidence, Crime, Persecution

## PENDAHULUAN
Kenyataannya  dalam  penegakan  hukum  khususnya  pada  proses  penyidikan  dalam mengungkap kasus tindak pidana penganiayaan hampir semuanya memerlukan keterangan dokter ahli forensik untuk mengawali penyidikan itu, dengan keterangan dokter ahli diakui cukup efektif di dalam penyidikan tindak pidana penganiayaan (Yustrisia & Azriadi, 2023). Visum Et Repertum sebagai laporan tertulis untuk kepentingan peradilan atas permintaan penegak hukum yang berwenang di sini khususnya oleh penyidik. Visum Et Repertum dibuat oleh  dokter sesuai apa yang dilihat dan diketemukanya pada pemeriksaan barang bukti, berdasarkan  sumpah  kedokteran,  serta  berdasarkan  pengetahuanya.  Usaha-usaha  yang dilakukan  untuk  mencari  kebenaran  materiil  suatu  perkara  pidana  dimaksudkan  untuk menghindari adanya kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap diri seseorang, hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  bahwa  pengadilan  karena  alat  pembuktian  yang  sah menurut  undang-undang,  mendapat  keyakinan  bahwa  seseorang  yang  dianggap  dapat bertanggung jawab, telah bersalah (Christi, 2016).
Dengan adanya ketentuan perundang-undangan tersebut di atas, maka dalam proses penyelesaian  perkara  pidana  penegak  hukum  wajib  mengusahakan  pengumpulan  bukti maupun  fakta  mengenai  perkara  pidana  yang  ditangani  dengan  selengkap  mungkin.  Di dalam  usaha  memperoleh  bukti-bukti  yang  diperlukan  guna  kepentingan  pemeriksaan suatu perkara pidana, seringkali para penegak hukum dihadapkan pada suatu masalah atau hal-hal tertentu yang tidak dapat diselesaikan sendiri dikarenakan masalah tersebut berada di  luar  kemampuan  atau  adanya  keahliannya  (Nasarudin  &  Arafat,  2023).  Dalam  hal demikian,  maka  bantuan  seorang  ahli  sangat  penting  diperlukan  dalam  rangka  mencari kebenaran materiil selengkap-lengkapnya bagi para penegak hukum tersebut.
Salah satu yang terpenting dalam hukum pidana formil atau yang lebih dikenal dengan “hukum  acara  pidana”  yaitu  hukum  pembuktian  yang  memiliki  peranan  penting  dalam proses hukum acara pidana. Oleh karena itu, dalam hukum acara pidana yang dicari adalah kebenaran mate riil (materiële waarheid) yang memerlukan keaktifan hakim. Hal ini tentunya berbeda dengan proses hukum acara perdata yang menitikberatkan pada kebenaran formil (formele waarheid) dan hakim bersifat pasif (Siadari et al., 2016). Jadi, hakim dalam perkara perdata  hanya  terikat  pada  peristiwa  yang  diajukan  oleh  para  pihak  yang  bersengketa (secundam iudicare)
Pengertian secara harfiah Visum Et Repertum adalah berasal dari kata Visual, yaitu melihat  dan  Repertum  yaitu  melaporkan,  berarti  apa  yang  dilihat  dan  diketemukan, sehingga Visum Et Repertum merupakan suatu laporan tertulis dari dokter (ahli) yang dibuat berdasarkan sumpah, perihal apa yang dilihat dan diketemukan atas bukti hidup, mayat atau fisik ataupun barang bukti lain kemudian dilakukan pemeriksaan berdasarkan pengetahuan yang  sebaik-  baiknya  (Winardi  &  Wahyuni,  2015).    Sementara  itu  menurut  Subekti  dan Tjitrosudibio menyatakan bahwa, Visum Et Repertum adalah suatu keterangan dokter yang memuat kesimpulan suatu pemeriksaan yang telah dilakukan misalnya atas mayat seseorang untuk menentukan sebab kematian dan lain sebagainya, keterangan mana diperlukan oleh hakim dalam suatu perkara (Nutrianto, 2023).
Pemeriksaan kedokteran forensik terhadap mayat sebenarnya bersifat obligatory atau keharusan dan tidak boleh dicegah. Pemberian informasi yang jelas tentang maksud, tujuan dan cara pemeriksaan mayat serta manfaatnya kepada keluarga korban diharapkan akan  dapat  menghindari  kesalahpahaman  antara  pihak  penyidik  dengan  pihak  keluarga korban. Namun apabila  jalan damai  ini tidak  dapat  ditempuh, maka  pemeriksaan mayat tetap dapat  dilaksanakan secara  paksa dan  dapat dengan menerapkan  pasal 222 KUHP. Berbeda  dengan  prosedur  pemeriksaan  korban  mati,  prosedur  permintaan  visum  et repertum korban hidup tidak diatur secara rinci di dalam KUHAP (Daffa et al., 2023). Tidak
ada  ketentuan  yang  mengatur  tentang  pemeriksaan  apa  saja  yang  harus  dan  boleh dilakukan oleh dokter.
Hal  ini  berarti  bahwa  pemilihan  jenis  pemeriksaan  yang  dilakukan  diserahkan sepenuhnya  kepada  dokter  dengan  mengandalkan  tanggung  jawab  profesi  kedokteran. KUHAP  juga  tidak  memuat  ketentuan  tentang  bagaimana  menjamin  keabsahan  korban sebagai  barang  bukti.  Yang  merupakan  barang  bukti  pada  tubuh  korban  hidup  adalah perlukaannya beserta akibatnya dan segala sesuatu yang berkaitan dengan suatu perkara pidananya.  Sedangkan  orangnya  sebagai  manusia  tetap  diakui  sebagai  subyek  hukum dengan segala hak dan kewajibannya (Azis & Hamsir, 2022).
Keterangan  dokter  yang  dimaksudkan  tersebut  dituangkan  secara  tertulis  dalam bentuk surat hasil pemeriksaan medis yang disebut dengan visum et repertum. Visum et repertum diartikan sebagai laporan tertulis untuk kepentingan peradilan (pro yustisia) atas permintaan yang berwenang, yang dibuat oleh dokter, terhadap segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada pemeriksaan barang bukti, berdasarkan sumpah pada waktu menerima jabatan, serta berdasarkan pengetahuannya yang sebaik-baiknya. Visum et repertum juga memuat keterangan atau pendapat dokter mengenai hasil pemeriksaan medik tersebut.

## METODE PENELITIAN
Berdasarkan  dari  segi  istilah,  mengenai  pengertian  metodologi  penelitian  berbeda dengan  pengertian  metode  penelitian.  Metodologi  merupakan  ilmu  yang  mengkaji mengenai  konsep  teoritik  dari  berbagai  metoda,  prosedur  atau  cara  kerjanya,  maupun konsep-konsep  yangn  digunakan.  Tegasnya,  metodologi  merupakan  suatu  cabang  ilmu yang  mengkaji  dan  mempelajari  metode  penelitian.  Sedangkan  metode  penelitian merupakan  uraian  teknis  yang  digunakan  dalam  penelitian  penulis.  Metode  diartikan sebagai logic dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian.
Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dan yuridis normative deskriptif analisis yaitu penelitian  bertujuan  untuk  menggambarkan  secara  rinci,  sistemmatis  dan  menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah penelitian ini dan juga secara yuridis  empiris  yaitu  penelitian  yang  langsung  dari  masyarakat  berdasarkan  fakta-fakta hukum yang terjadi atau meneliti pada data primer (Hasna & Juarsa, 2022).
Dengan demikian dalam penelitian ini tidak hanya ditujukan untuk mendeskripsikan gejala-gejala  atau  fenomena – fenomena  hukum  yang  terkait  dengan  kepastian  hukum dalam, akan tetapi lebih ditujukan untuk menganalisis fenomena-fenomena hukum tersebut dan kemudian mendiskripsikannya secara sistematis sesuai dengan kaidah-kaidah penulis. Instrumen  pengumpulan  data  yang  mengacu  pada  alat  material  yang  digunakan  untuk
memperoleh data dan mencatatnya. Penelitian ini dititik beratkan pada studi kepustakaan atau studi dokumen, disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder, dan Data Primer sebagai pelangkap, data yang akan diperoleh dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara  Penelitian perpustakaan (Library Research).
Teknik analisis data merupakan suatu proses mengolah data menjadi informasi baru. Proses ini dilakukan bertujuan agar karakteristik data menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna sebagai solusi bagi suatu permasalahan, khususnya yang berkaitan dengan penelitian. Analisis Data adalah proses pemeriksaan dan pengolahan untuk diubah menjadi informasi  bermanfaat,  menarik  kesimpulan,  dan  membantu  dalam  menyelesaikan  suatu permasalahan (Yusuf et al., 2020).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
Peranan  visum  et  repertum  dalam  penyidikan  sangat  diperlukan  guna  membantu mengungkapkan  suatu  perkara  pidana.  Peranan  visum  et  repertum  sangat  terlihat manfaatnya karena tidak semua perkara pidana semata-mata tergantung pada saksi hidup atau biasa disebut saksi mata, akan tetapi juga bukti-bukti fisik yang ditemukan di tempat kejadian perkara yang bersangkutan yang ditinggalkan oleh pelaku.Rumusan Masalah pada penelitian  ini  adalah  visum  et  repertum  sebagai  alat  bukti  tindak  pidana  pada  kasus kekerasan  dalam rumah tangga sudah sesuai dengan peraturan  perundang – undangan peranan visum et repertum sebagai alat bukti tindak pidana . stilah visum et repertum tidak ditemukan  dalam  KUHAP,  tetapi  terdapat  dalam    tahun  1937  Nomor  350  tentang  Visa reperta merupakan bahasa Latin (Gagundali, 2017).
Dalam KUHAP tidak terdapat satu pasalpun yang secara eksplisit memuat perkataan visum et revertum. Hanya dalam Staatsblad Tahun 1937 Nomor 350 pada pasal 1 dinyatakan bahwa  visum  et  revertum  adalah  suatu  keterangan  tertulis  yan  dibuat  oleh  dokter  atas sumpah atau janji tentang apa yang dilihat pada benda yang diperiksanya yang mempunyai daya bukti dalam perkara-perkara pidana. Apabila ditinjau dari ketentuan Staatblad Tahun 1937 Nomor 350 yang merupakan satu-satunya ketentuan yang memberikan definisi visum et  revertum  termaksud  alat  bukti  surat  karena  keterangan  yang  dibuat  oleh  dokter dituangkan  dalam  bentuk  tertulis.  Menurut  Waluyadi,  Visum  et  revertum  merupakan keterangan  tertulis  dalam  bentuk  surat  yang  dibuat  atas  sumpah  jabatan  yaitu  jabatan sebagai  seorang  dokter,  sehingga  surat  tersebut  mempunyai  keontentikan  sebagai  alat bukti.
Disamping ketentuan Staatslad Tahun 1937 Nomor 350 yang menjadi dasar hukum kedudukan visum et revertum sebagai alat bukti surat yaitu pasal 184 ayat (1) butir c KUHAP mengenai  alat  bukti  surat  serta  pasal  187  butir  c  yang  menyatakan  bahwa  :  “  Surat sebagaimana  tersebut  pada  pasal  184  ayat  (1)  butir  c,  dibuat  atas  sumpah  jabatan  atau dilakukan  dengan  sumpah,  adalah    Surat  keterangan  dari  seorang  ahli  yang  memuat pendapat berdasarkan keahlian mengenai sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya,  Dengan  demikian  berdasarkan  pengertian  yuridis  dari  visum  et  revertum  yang diberikan oleh Staatsblad Tahun 1937 Nomor 350 maka kedua pasal KUHAP tersebut telah memberikan  kedudukan  visum  et  revertum  sebagai  suatu  alat  bukti  surat  dalam pemeriksaan  perkara  pidana  Pembuatan  visum  et  repertum  diperlukan  untuk  beberapa tindak pidana yang menyangkut korban manusia, baik hidup maupun mati, dan benda yang diduga  sebagai  bagian  dari  tubuh  manusia,  Tindak  pidana  yang  memerlukan  visum  et repertum sebagaimana dalam KUHP adalah :
Dalam hal inilah penjatuhan pidana terhadap seorang terdakwa haruslah memenuhi dua syarat mutlak, yaitu alat bukti yang cukup dan keyakinan hakim. Sistem pembuktian tersebut terkenal dengan nama sistem negative wettelijk. Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa. Perihal alat  bukti yang sah, secara limitatif telah diatur dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP telah diatur lima jenis alat bukti, yaitu:
Keterangan Saksi;
Saksi  adalah  orang  dapat  memberikan  keteranagn  guna  kepentingan  penyidikan, penuntutan dan peradilan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia lihat sendiri, dan dia alami sendiri. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan-alasan dari pengetahuannya itu (Bab 1 Pasal 1 angka 27 KUHAP).

## Keterangan Ahli
Keterangan ahli merupakan keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus dan objektif  dengan  maksud membuat terang suatu  perkara atau guna menambah  pengetahuan  hakim  sendiri  dalam  suatu  hal  Seorang  ahli  memberikan keterangan bukan mengenai segala hal yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri, tetapi mengenai hal-hal yang menjadi atau di bidang keahliannya yang ada hubungannya dengan perkara yang diperiksa (Ali & Sulfiati, 2023). Keterangan ahli tidak perlu diperkuat dengan
alasan  sebab  keahliannya  atau  pengetahuannya  sebagaimana  keterangan  saksi.  Syarat umum dari kekuatan alat bukti termasuk keterangan saksi dan keterangan ahli yaitu Keterangan ahli berbeda dengan keterangan saksi yang mana keterangan ahli secara lisan di muka sidang maupun keterangan ahli secara tertulis di luar sidang. Keterangan ahli yang tertulis  ini dituangkan  dalam  surat yang menjadi alat  bukti  surat, seperti apa yang disebut visum et repertum yang diberikan pada tingkat penyidikan atas perintah penyidik (Pasal 187 huruf c KUHAP). Dari sudut sifat isi keterangan yang diberikan ahli, maka ahli dapat  dibedakan  menjadi  ahli  yang  menerangkan  tentang  apa  yang  telah  dilakukannya berdasarkan  keahlian  khusus  untuk  itu.  Misalnya  seorang  dokter  ahli  forensik  yang memberikan  keterangan  ahli  di  sidang  pengadilan  tentang  penyebab  kematian  setelah dokter tersebut melakukan bedah mayat (otopsi). Dasar hukum pemanggilan seorang ahli sama dengan dasar hukum pemanggilan seorang saksi, yakni Pasal 146 ayat (2) dan Pasal 227 KUHAP. Seorang ahli tidak selalu  ditentukan oleh  adanya pendidikan formal khusus untuk bidang keahliannya seperti ahli kedokteran forensic.

## Surat
Surat yang dimaksud dalam hal ini adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan  dengan  sumpah,  seperti  berita  acara  dan  surat  lain  dalam  bentuk  resmi  yang dibuat oleh penjabat umum yang telah berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan terhadap kejadian atau adanya suatu keadaan yang didengar, dilihat atau  yang  dialaminya  sendiri,  disertai  dengan  alasan  yang  jelas  dan  tegas  tentang keterangannya itu. Pengaturan tentang alat bukti surat dalam KUHAP sangat sedikit, hanya dua pasal yakni Pasal 184 KUHAP dan secara khusus Pasal 187 KUHAP (Finck, 2017).
Prinsip  hukum  pembuktian  dalam  hukum  acara  pidana  berbeda  dengan  system pembuktian  dalam  hukum  acara  perdata,  mengingat  dalam  hukum  pembuktian  dalam perkara  pidana  diperlukan  keyakinan  hakim  atas  dua  alat  bukti,  sedangkan  hukum pembuktian  perdata tidak diperlukan  keyakinan hakim. Hal  ini disebabkan  karena  dalam hukum  acara  pidana  tujuannya  adalah  mencari  dan  menemukan  kebenaran  materil, sedangkan dalam hukum acara perdata hanya kebenaran formal. Hal ini dipertegas dalam Pasal 183 KUHAP sebagai berikut kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya (Cahyani et al., 2021).

## Petunjuk
Pasal 188 ayat (1) KUHAP merumuskan dengan jelas apa yang dimaksud dengan alat bukti petunjuk sebagai berikut: “petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena  persesuainnya,  baik  antara  yang  satu  dengan  yang  lain,  maupun  dengan  tindak pidana  itu  sendiri,  menandakan  bahwa  telah  terjadi  suatu  tindak  pidana  dan  siapa pelakunya.”  Oleh  karena  itu  apa  yang  dimaksud  dengan  petunjuk  adalah  sesuatu  yang berbentuk  perbuatan,  atau  kejadian  atau  keadaan  yang  hanya  dapat  diperoleh  dari keterangan  saksi  (Pasal  185  KUHAP),  surat  (Pasal  187  KUHAP,  keterangan  terdakwa  (189 KUHAP). Lebih lanjut lagi pada ayat 3 Pasal 188 KUHAP menegaskan bahwa penilaian atas kekuatan  pembuktian  dari  petunjuk  dalam  setiap  keadaan  selalu  dilakukan  oleh  hakim secara  arif  dan  bijaksana,  setelah  mereka  mengadakan  pemeriksaan  dengan  penuh kecermatan  dan  keseksamaan  menurut  hati  nurani  (Yusandy,  2019).  Untuk  memahami bagaimana petunjuk tersebut digunakan sebagai alat bukti maka dapat ditarik kesimpulan:
Penegak hukum mengartikan visum et repertum sebagai laporan tertulis yang dibuat dokter berdasarkan sumpah atas permintaan yang berwajib untuk kepentingan peradilan tentang segala hal yang dilihat dan ditemukan menurut pengetahuan yang sebaik-baiknya. Visum et repertum turut berperan dalam proses pembuktian suatu perkara pidana terhadap kesehatan dan jiwa manusia. Visum et repertum menguraikan segala sesuatu tentang hasil pemeriksaan medik yang tertuang di dalam Pemberitaan, yang karenanya dapat dianggap sebagai bukti. Visum et repertum juga memuat keterangan atau pendapat dokter mengenai hasil pemeriksaan medik tersebut yang tertuang di bagian Kesimpulan (Juniarta, 2018).
Dengan demikian visum et repertum secara utuh telah menjembatani ilmu kedokteran dengan ilmu hukum sehingga dengan membaca visum et repertum dapat diketahui dengan jelas apa yang telah terjadi pada seseorang dan para praktisi hukum dapat menerapkan norma-norma  hukum  pada  perkara  pidana  yang  menyangkut  tubuh/jiwa  manusia (Zainuddin & Ramadhani, 2021). Tugas pokok seorang dokter dalam membantu pengusutan tinda pidana terhadap kesehatan dan nyawa manusia ialah pembuatan visum et repertum sehingga  bekerjanya  harus  obyektif  dengan  mengumpulkan  kenyataan-kenyataan  dan menghubungkannya satu sama lain secara logis untuk kemudian mengambil kesimpulan maka oleh karenanya pada waktu memberi laporan pemberitaan dari visum et repertum itu harus yang sesungguh-sesungguhnya dan seobyektif-obyektifnya tentang apa yang dilihat dan  ditemukannya  pada  waktu  pemeriksaan.  Dengan  demikian  visum  et  repertum merupakan kesaksian tertulis (Hazania, 2019).
Maka visum et repertum sebagai pengganti peristiwa yang terjadi dan harus dapat mengganti  sepenuhnya  barang  bukti  yang  telah  diperiksa  dengan  memuat  semua
kenyataan sehingga akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan yang tepat. Selain daripada itu visum et repertum mungkin dipakai pula sebagai dokumen dengan mana dapat ditanyakan pada  dokter lain tentang barang bukti yang telah diperiksa apabila bersangkutan (jaksa, hakim) tidak menyetujui hasil pemeriksaan tersebut Maka visum et repertum merupakan suatu hal yang penting dalam pembuktian karena menggantikan sepenuhnya Corpus Delicti (tanda Bukti). Seperti diketahui dalam suatu perkara pidana yang menyangkut perusakan tubuh  dan  kesehatan  serta  membinasakan  nyawa  manusia,  maka  si  tubuh  korban merupakan  Corpus  Delicti.  maka  oleh  karenanya  Corpus  Delicti  yang  demikian  tidak mungkin disediakan atau diajukan pada sidang pengadilan dan secara mutlak harus diganti oleh Visum et repertum.
Dan  tentunya  kedudukan  seorang  dokter  di  dalam  penanganan  korban  kejahatan dengan  menerbitkan  visum  et  repertum  seharusnya  disadari  dan  dijamin  netralitasnya, karena bantuan profesi dokter akan sangat menentukan adanya kebenaran Apabila visum et repertum belum dapat menjernihkan persoalan di sidang pengadilan maka hakim dapat meminta  keterangan  ahli  atau  diajukannya  bahan  baru  seperti  yang  tercantum  dalam KUHAP yang memberi kemungkinan dilakukannya pemeriksaan atau penelitian ulang atas barang  bukti  apabila  timbul  keberatan  yang  beralasan  dari  terdakwa  atau  penasehat hukumnya terhadap suatu hasil pemeriksaan (pasal 180 KUHAP). Baik di dalam Kitab Hukum Acara Pidana yang lama, yaitu RIB maupun Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak ada satu pasal pun yang memuat perkataan visum et repertum. Hanya di dalam Staatsblad tahun 1937 No 350 pasal 1 dan pasal 2 yang menyatakan bahwa visum et repertum adalah suatu keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas sumpah atau janji tentang apa yang dilihat pada benda yang diperiksanya yang mempunyai daya bukti dalam perkara-perkara pidana.
Di dalam KUHAP terdapat pasal-pasal yang berkaitan dengan kewajiban dokter, untuk membantu  peradilan,  yaitu  dalam  bentuk:  Keterangan  ahli;  Pendapat  orang  ahli;  Ahli Kedokteran  Kehakiman;  Dokter;  dan  Surat  Keterangan  dari  seorang  ahli  yang  memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya (KUHAP: pasal 187 butir c). Menurut KUHAP pasal 184 ayat 1, yang dimaksudkan dengan alat bukti yang sah, yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan k eterangan terdakwa Disebutkan pada KUHAP pasal 186 bahwa “keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan”.
Apabila  ditinjau  dari  Staatsblad  Tahun  1937  Nomor  350  yang  memberikan  definisi Visum et repertum, maka sebagai alat bukti Visum et repertum termasuk alat bukti surat karena keterangan yang dibuat oleh dokter dituangkan dalam bentuk tertulis. Di samping itu pada Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP mengenai alat bukti surat serta Pasal 187 huruf c
yang menyatakan bahwa : “Surat  s ebagaimana tersebut pada  Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah : surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya (Suzor, 2018) .” Dari keterangan di atas,  maka  Visum  et  repertum  dapat  diartikan  sebagai  keterangan  ahli  maupun  sebagai surat. Sebagaimana telah dikemukakan padapembahasan terdahulu, bahwa menurut pasal 184  KUHAP  ayat  (1)  huruf  b,  terdapat  5  alat  bukti  dalam  perkara  pidana  (Henry  Kristian Siburian, 2021), yaitu :
1. Keterangan Saksi,
2. Keterangan Ahli,
3. Surat,
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa
Dan pada Pasal 187 KUHAP surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian  atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.  Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu keadaan. Berdasarkan analisis yuridis peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia tersebut maka  kedudukan  visum  et  repertum  kendatipun  isinya  berupa  keterangan  ahli  yang diberikan dibawah sumpah dan di luar persidangan pengadilan, dan kualifikasinya termasuk sebagai alat bukti surat dan bukan alat bukti keterangan ahli. Dan jika visum et repertum dihubungkan dengan Pasal 1 stb. 1937 No. 350 dapat juga dianggap sebagai keterangan ahli dan keterangan ahli merupakan alat bukti yang sah dalam pasal 184 KUHAP.
Menurut  pasal  183  KUHAP  bahwa  Hakim  tidak  boleh  menjatuhkan  pidana  kepada seseorang  kecuali  apabila  dengan  sekurang-kurangnya  dua  alat  bukti  yang  sah  ia memperoleh  keyakinan  bahwa  suatu  tindak  pidana  benar-benar  terjadi  dan  bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya (Sadiq et al., 2021).
Oleh karena visum et revertum merupakan alat bukti yang sah, apabila terdapat dalam berkas perkara, berarti visum et revertum harus pula disebutkan serta dipertimbangkan oleh majelis  hakim  dalam  putusannya.  Meskipun  visum  et  revertum  tidak  mutlat  harus  ada, namun dalam tindak pidana yang objeknya adalah tubuh manusia, misalnya pembunuhan,
penganiayaan, pemerkosaan, maka sebaiknya dilengkapi dengan visum et revertum. Jika beberapa  orang  saksi  melihat  terjadinya  pembunuhan  atau  penganiayaan  atau  bahkan pemerkosaan dan didukung dengan keterangan terdakwa serta hakim yakin atas kesalahan terdakwa, maka terdakwa sudah dapat dipidana meskipun tidak disertai dengan visum et revertum.
Bahwa  dalam  hal  visum  et  revertum  tidak  sepenuhnya  mencantumkan  keterangan mengenai tanda kekerasaan pada diri korban., maka akan dilakukan upaya/ tindakan oleh penyidik untuk menemukan dan membuktikan adanya unsur tersebut atau unsur ancaman kekerasaan (Ferreira, 2021). Tindakan yang dimaksudkan ini seperti pemeriksaan terhadap pelaku,  saksi-saksi  dan  korban  untuk  mendapatkan  keterangan  selengkap  mungkin, pemeriksaan dan penyitaan benda- benda yang dapat menjadi barang bukti terjadi tindak pidana  penganiayaan  khusus  yang  menunjukan  terjadinya  unsur  kekerasaan  terhadap korban, serta bila perlu dilakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara (Burri & Polanco, 2020).

## SIMPULAN
Kedudukan visum et repertum dalam perkara tindak pidana adalah sebagai alat bukti surat  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  143  KUHAP.  Jika  dalam  berkas  perkara  pidana dilampirkan visum et repertum, maka  seharusnya hakim mempertimbangkannya sebagai alat bukti. Namun jika tidak ada visum etrepertum, maka majelis hakim tetap dapat memutus perkara  berdasarkan  Pasal  183  KUHAP  yakni  dengan  sekurang-kurangnya  dua  alat  bukti yang sah dan dari dua alat bukti yang sah itu hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa bersalah  melakukan  tindak  pidana  Kekuatan  pembuktian  visum  et  repertum  adalah merupakan  bukti  yang  sempurna  tentang  apa  saja  yang  tercantum  didalamnya  jadi kesimpulan  /pendapat  dokter  yang  dikemukakan  didalamnya  wajib  dipercaya  sepanjang belum ada bukti lain yang melemahkan. Visum et repertum adalah bukti ontentik yang di buat  dalam  bentuk  yang  telah  ditetapkan  dan  dibuat  oleh  dokter  sebagai  pejabat  yang berwenang.
DAFTAR PUSTAKA
Ali,  I.,  &  Sulfiati,  A.  (2023).  Visum  Et  Repertum  Sebagai  Alat  Bukti  Dalam  Tindak  Pidana
Penganiayaan. Legal Journal Of Law, 2(1), 43 – 55. Https://Jurnal.Lamaddukelleng.Ac.Id/Index.Php/Legal/Article/View/48
Azis, I. W., & Hamsir. (2022). Peranan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Terhadap Tindak Pidana  Penganiayaan  Berat. Alauddin  Law  Development  Journal,  4(1),  102 – 113.
Https://Doi.Org/10.24252/Aldev.V4i1.15999
Burri, M., & Polanco, R. (2020). Digital Trade Provisions In Preferential Trade Agreements:
Introducing A New  Dataset. Journal  Of International Economic Law, 23(1), 187 – 220. Https://Doi.Org/10.1093/Jiel/Jgz044
Cahyani, N. P. M., Sujana, I. N., & Widiantara, M. M. (2021). Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti  Dalam  Tindak  Pidana  Penganiayaan. Jurnal  Analogi  Hukum,  3(1),  122 – 128. Https://Doi.Org/10.22225/Ah.3.1.2021.122-128
Christi, D. (2016). Kedudukan Visum Et Repertum (Ver) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan. Lex Et Societatis, 4(2.1). Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.35796/Les.V4i2.1.11416
Daffa, M. F., Rahman, S., & Qahar, A. (2023). Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perdata. Journal Of Lex Philosophy (Jlp), 4(1), 205 – 221.
Ferreira,  A.  (2021).  Regulating  Smart  Contracts:  Legal  Revolution  Or  Simply  Evolution?
Telecommunications Policy, 45(2), 102081.
Https://Doi.Org/10.1016/J.Telpol.2020.102081
Finck, M. (2017). Digital Regulation: Designing A Supranational Legal Framework For The Platform Economy. Ssrn Electronic Journal. Https://Doi.Org/10.2139/Ssrn.2990043
Gagundali, D. N. (2017). Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan  Ringan  Menurut  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana. Lex Administratum, 5(9).
Hasna, G. A., & Juarsa, E. (2022). Kedudukan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum  Acara  Pidana  Terhadap  Tindak  Pidana  Penganiayaan. Bandung  Conference Series: Law Studies, 2(1), 708 – 714. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.29313/Bcsls.V2i1.1164
Hazania, H. (2019). Legalitas Pembuktian Rekaman Video Yang Diambil Secara Diam-Diam Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana (Pasca Putusan Mk No. 20/Puu-Xiv/2016). Fakultas
Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta.
Https://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Handle/123456789/67186
Henry Kristian Siburian. (2021). Legalitas Tanda Tangan Elektronik Dalam Perjanjian Jual Beli Lewat Media Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Judge : Jurnal Hukum, 2(02), 24 – 31. Https://Doi.Org/10.54209/Judge.V2i02.60
Juniarta, I. B. G. A. (2018). Legalitas Rekaman Circuit Closed Television (Cctv) Dalam Proses Pembuktian Di Persidangan. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), 7(1), 36 – 50. Https://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Handle/123456789/67186
Nasarudin, A. N., & Arafat, M. R. (2023). Peranan Dan Kedudukan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Perkosaan. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 9(14), 131 – 142. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.5281/Zenodo.8171562
Nutrianto, I. (2023). Analisis Legalitas Alat Bukti Dalam Perkara Kasus Pembunuhan Brigadir Nopriansyah Yosua Hutabarat. Postulat, 1(2).
Sadiq, A., Javed, M. U., Khalid, R., Almogren, A., Shafiq, M., & Javaid, N. (2021). Blockchain Based Data And Energy Trading In Internet Of Electric Vehicles. Ieee Access, 9, 7000 – 7020. Https://Doi.Org/10.1109/Access.2020.3048169
Siadari, H., Rochaeti, N., & Baskoro, B. D. (2016). Arti Penting Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Penanganan Tindak Pidana Perkosaan. Diponegoro Law Journal, 5(3),
1 – 18.
Suzor, N. (2018). Digital Constitutionalism: Using The Rule Of Law To Evaluate The Legitimacy Of  Governance  By  Platforms. Social  Media  +  Society,  4(3),  205630511878781.
Https://Doi.Org/10.1177/2056305118787812
Winardi, M., & Wahyuni, T. (2015). Kedudukan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Surat. Verstek, 3(1). Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.20961/Jv.V3i1.38970
Yusandy,  T.  (2019).  Kedudukan  Dan  Kekuatan  Pembuktian  Alat  Bukti  Elektronik  Dalam Hukum  Acara  Perdata  Indonesia. Jurnal  Serambi  Akademica,  7(5),  645. Https://Doi.Org/10.32672/Jsa.V7i5.1522
Yustrisia,  L.,  &  Azriadi,  A.  (2023).  Peranan  Visum  Et  Repertum  Sebagai  Alat  Bukti  Dalam Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sumbang12 Law Journal,
1(2), 157 – 164.
Yusuf, M., Karim, M. S., & Badaru, B. (2020). Kedudukan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Dakwaan Penuntut Umum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berat.
Journal Of Lex Generalis (Jlg), 1(2), 166 – 182. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.52103/Jlg.V1i2.93
Zainuddin, Z., & Ramadhani, R. (2021). The Legal Force Of Electronic Signatures In Online Mortgage Registration. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 21(2), 243 – 252.