## Komunikasi Politik  dan Partisipasi Warga dalam Arena Perencanaan dan Penganggaran Dana Keistimewaan DIY
Iranda Yudhatama Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Komunikasi UNS Jl. Ir Sutami No 36 A Surakarta Email: yudha_merapi@yahoo.com
Abstract As specialty province, Yogyakarta was given fives specialty authorities from government that encompass as following as: (1) procedures of occupation and authorities requirement for governor and vice governor; (2) Province government institutions; (3) Culture; (4) Land and (5) Space Policy. To prevail these, DIY government get the expenditure aid ftom central government. Some of studies showed that decentralization give people’s participation more open. But on otherwise, some of studies also exposed that decentralization created democracy defisit. By qualitative approach, this research was aimed to elaborate political communication and people’s participation in creating a plan and expenditure for DIY government in 2015. The results pointed out as: (1) political communication that  was  formed  between  government  and  people  tended  more  linear  or  top  down;  (2)  people’s participation was a limited level; (3) people perception that the King will take step for people more responsible. These implied that all program was prevailing and initiating by government.
Keywords: political communication, planning, expenditure, participation and DIY
Abstrak Sebagai  daerah  istimewa,  Yogyakarta  diberikan  lima  kewenangan  khusus  yang  mencakup; (1) Tata cara pengisian jabatan, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; (2) Kelembagaan Pemerintah Daerah; (3) Kebudayaan; (4) Pertanahan; dan (5) Tata Ruang. Untuk menjalankan lima kewenangan tersebut Pemerintah DIY mendapatkan pendanaan dari pemerintah pusat. Beberapa studi menunjukkan bahwa desentralisasi memberikan ruang dan partisipasi warga lebih besar. Namun di sisi lain beberapa studi juga menunjukkan gejala terjadinya defisit demokrasi. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini bertujuan mengelaborasi komunikasi politik dan partisipasi warga dalam proses perencanaan dan penganggaran anggaran keistimewaan DIY tahun 2015. Hasil penelitian menunjukkan  yakni:  (1)  Komunikasi  politik  yang  terbangun  antara  pemerintah  Propinsi  dengan warga bersifat top down dan teknokratis; (2) Partisipasi warga relatif minim yang dikarenakan adanya kebijakan yang tidak membuka ruang partisipasi; (3) Persepsi bahwa warga tidak perlu berpartisipasi dalam perencanaan dan penganggaran karena yakin dengan kearifan Sultan selaku gubernur DIY. Dampak dari hal tersebut adalah sebagian besar program yang bersumber dari APBN diinisiasi dan dipimpin Pemerintah DIY dan cenderung menegasikan aspirasi warga.
Kata Kunci: Komunikasi politik, perencanaan, penganggaran, partisipasi warga, DIY
Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 15, Nomor 3, September - Desember 2017, halaman
Pendahuluan Desentralisasi dalam pandangan mazhab Anglo  Saxon  sebagaimana  yang  dikemukakan oleh  Sutoro  Eko  pada  prinsipnya  bertujuan untuk  mendekatkan  proses  demokrasi  ke aras  lokal.  Artinya  proses  desentralisasi  tidak sekedar membagi dan menyerahkan kekuasaan, kewenangan  dan  keuangan  pemerintah  pusat kepada  daerah  tapi  lebih  dari  itu  adalah bagaimana  mendorong  proses  demokratisasi pada aras lokal dan mendekatkan negara kepada rakyat sehingga berdampak  bagi kesejahteraan masyarakat di daerah (Eko, 2013). Namun  sayangnya,  dalam  praktek desentralisasi  dan  otonomi  daerah  yang  telah berjalan lebih dari satu dasawarsa di Indonesia ini, justru sebagian besar telah gagal memenuhi harapan  terkait  demokratisasi,  mendekatkan pelayanan negara yang lebih baik kepada rakyat serta  mewujudkan  kesejahteraan  rakyat  pada aras lokal.
Banyak  hasil  riset  dan  kajian  yang menunjukkan  kegagalan  sistem  desentralisasi dan  otonomi  daerah  dalam  memenuhi  harapan tersebut  dan  bahkan  memunculkan  fenomema anti  demokrasi  atau  defisit  demokrasi  dalam bentuk patologi sosial yang akut dan kronis. Salah satu yang hasil studi yang paling populer dalam mengungkap  kegagalan  praktek  desentralisasi dan  otonomi  daerah  adalah  studi  Vedi  Hadiz dalam  Sutoro  Eko.  Hadiz  memaparkan  bahwa desentralisasi  dan  otonomi  daerah  telah memunculkan elit predator yang memanfaatkan daerah  sebagai  lahan  kekuasaan  baru  bagi praktek-praktek kotor untuk melakukan korupsi dan premanisme politik di tingkat daerah. Konsep  elit  predator  ini  juga  serupa dengan  konsep  “ local  boss ”atau  orang  kuat lokal yang dikemukakan oleh John Sidel dalam Sutoro Eko. Menurut Sidel, bos lokal merupakan tokoh-tokoh  individu  yang  berpengaruh  dan mempunyai  kekuasaan  untuk  mengontrol  atas sarana-sarana  kekerasan,  sumberdaya  ekonomi dan mesin politik (Eko, 2013) Demikian pula hasil studi yang dilakukan oleh  Norholdt  dan  Haris  (2004),  Stokke  dan
Tornuist (2004) dalam Pratikno yang menjelaskan bahwa  terjadinya  fenomena-fenomena  non demokrasi dalam era desentralisasi dan otonomi daerah  tersebut  merupakan  sesuatu  yang  telah berakar jauh di masa lalu dan diformulasikan oleh Nordholt sebagai fenomena “ strong continuities of  patrimonial  patterns” atau  meminjam terminologi  Haris  disebut  sebagai ”changing continuities ” (Pratikno, 2010). Pada  perkembangannya  kritik  terhadap praktek-praktek  desentralisasi  dan  otonomi daerah  ini  telah  beranjak  dari  kritik  terhadap implementasi  ( delivery  sistem )  beralih  kepada kritik terhadap desain atau konsep desentralisasi yang  bercorak  simetris  dan  uniformitas  yang selama  ini  diasumsikan  paling  ideal  yang dituangkan  dalam  bentuk  kebijakan  Undang- undang Nomor 32 tahun 2004.
Cara  pandang  atau  paradigma  simetris atau  uniformitas  ini  menegasikan  fakta keberagaman  (pluralitas)  dari  setiap  daerah  di Indonesia  dan  praktek  penyebaran  kekuasaan melalui desentralisasi diimplementasikan secara  seragam  bagi  seluruh  daerah  tanpa mempertimbangkan  perbedaan  fundamental, karakter dan kekhususan setiap daerah.
Beranjak dari konteks tersebut, beberapa kalangan  intelektual  dan  aktivis  yang  peduli dengan  perkembangan  demokrasi  pada  aras lokal,  mencoba  menawarkan  gagasan  atau paradigma  baru  yang  berseberangan  dengan paradigma  simetris.  Cara  pandang  yang menekankan  pada  pentingnya  desentralisasi kekuasaan  yang  memperhatikan  keberagaman dan  keunikan  setiap  daerah  atau  yang  dikenal dengan  desentralisasi  asimetris  ( asymetrical desentralization ) yang merupakan pemberlakuan kewenangan  khusus  atau  otonomi  khusus  pada wilayah-wilayah  tertentu  dalam  suatu  negara (Pratikno, 2010) .
Hanya  sayangnya,  sejauh  ini  studi  atau kajian  terkait  praktek  desentralisasi  asimetris relatif  belumlah  terlalu  banyak  dibandingkan dengan kajian tentang praktek-praktek desentralisasi  simetris.  Beberapa  kajian  atau studi desentralisasi asimetris yang adapun relatif
mengkaji  dari  aspek  kewenangan,  keuangan, kontrol  dan  kelembagaan  dalam  konteks  relasi hubungan  pusat  dan  daerah.    Seperti  studi yang  dilakukan  oleh  Pratikno,  dkk  yang  lebih membahas  terkait  kewenangan,  keuangan dan  kelembagaan  dalam  praktek  dan  proyeksi desentralisasi asimetris di Indonesia. Sementara  kajian  atau  studi  terkait dengan  bagaimana  komunikasi  politik  yang terbangun  antara  pemerintah  daerah  dengan warga  dan  bagaimana  partisipasi  warga  yang berjalan  dalam  arena  formulasi  kebijakan  saat implementasi desentralisasi asimetris diterapkan relatif belum tersedia.
Komunikasi  politik  merupakan  sebuah studi  yang  multi  disiplin  ilmu,  terutama  dalam kaitannya  antara  proses  komunikasi  dan proses  politik.  Dalam  konteks  politik  mengacu pada  pendapat  Graceau  dalam  Dan  Nimmo, proses  politik  merupakan  pola  interaksi  yang menghubungkan  antara  warga  negara  dengan pembuat  keputusan  baik  dalam  konteks, kesetaraan,  kerjasama  ataupun  dalam  konteks konflik (Nimmo, 1993).  Hal ini dapat dimaknai bahwa  pola  interaksi  antara  warga  negara dengan pemerintah dalam suatu arena kebijakan merupakan  sebuah  proses  komunikasi  dalam konteks  politik.  Sedangkan  menurut  Alfian dalam bukunya Komunikasi Politik dan Sistem Politik  (1993),  komunikasi  politik  merupakan bagian dari sistem politik yang mengkonversikan aspirasi  dan  kepentingan  para  pihak  menjadi berbagai kebijakan.
Pola  komunikasi  politik  sangat tergantung  dari  sistem  politik  yang  dibangun dalam  suatu  masyarakat.  Ada  dua  model pola  komunikasi  politik  yang  biasa  dikenal dalam  kajian  komunikasi  politik  yakni,  (1) Pola  komunikasi  politik  horizontal,  di  mana posisi  pelaku  komunikasi  yang  terlibat  dalam proses  komunikasi  politik  relatif  setara  dan seimbang  sehingga  terjadi sharing atau  saling berbagi  informasi  atau  dialogis,  bentuk  atau pola  komunikasi  politik  semacam  ini  hanya dapat  terjadi  dalam  sebuah  sistem  politik  yang demokratis;  (2)  Pola  komunikasi  politik  yang
berbentuk  vertikal  atau top  down dan  arus komunikasi  cenderung  satu  arah  menujukkan sistem  politik  yang  merefleksikan  nilai-nilai budaya feodalistik dan pola kepeminpinan yang totaliter (Panuju, 1994).
Berpijak  dari  teori  dan  konsep komunikasi  politik  tersebut,  dapat  diartikan bahwa  komunikasi  politik  merupakan  sebuah proses  interaksi  antara  warga  dengan  negara (pemerintah)  sebagai  pelaku  komunikasi  pada suatu sistem politik baik dalam konteks agenda setting kebijakan,  formulasi,  implementasi maupun  evaluasi  kebijakan.  Teori  dan  konsep inilah yang dijadikan perspektif dalam mengkaji pola  komunikasi  politik  antara  warga  di  satu sisi  dan  Pemerintah  DIY  di  sisi  lain  sebagai pelaku  atau  aktor  komunikasi  politik  dalam arena kebijakan perencanaan dan penganggaran anggaran keistimewaan DIY.
Demikian pula dengan tingkat partisipasi warga  dalam  sebuah  sistem  politik  sangat ditentukan  oleh  pola  komunikasi  politik  yang ada.    Hal  ini  dapat  diartikan  bahwa  semakin horisontal pola komunikasi politik dalam sebuah sistem politik maka akan semakin tinggi tingkat partisipasi  warga.  Sebaliknya  semakin  vertikal pola  komunikasi  politik  dalam  sebuah  sistem politik  maka  akan  semakin  rendah  tingkat partisipasi  warga  atau  bahkan  dapat  menjadi apatis  dan  dapat  menimbulkan feedback yang negatif  dalam  bentuk  berkurangnya  partisipasi politik  formal  dan  merebaknya  aktivitas politik  “bawah  tanah”  atau  aksi-aksi  protes (Panuju,1994).
Sementara  itu,  partisipasi  sendiri tidak  hanya  dimaknai  sekedar  mengundang masyarakat ( invited space ) dalam sebuah proses formulasi kebijakan tapi lebih jauh dari itu yakni melibatkan masyarakat sipil dalam setiap tahapan partisipasi  mulai  dari  mengidentifikasikan kebutuhan,  perencanaan,  implementasi  sampai proses monitoring dan evaluasi sebuah kebijakan pembangunan (Chambers, 1996).
Berangkat  dari  nalar  tersebut  penelitian ini diletakkan, di mana penelitian ini merupakan bagian  dari  program  riset-advokasi  terhadap
Iranda Yudhatama, Komunikasi Politik  dan Partisipasi Warga dalam Arena Perencanaan dan Penganggaran Dana Keistimewaan DIY

## Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 15, Nomor 3, September - Desember 2017, halaman
kebijakan  perencanaan  dan  penganggaran anggaran  Keistimewaan  DIY  yang  dilakukan peneliti yang di dukung oleh Swara Nusa Institute dan  Yayasan  Tifa  pada  tahun  2015.  Berpijak dari hal tersebut di atas, penelitian ini meneliti bagaimana partisipasi warga dan pola komunikasi politik  yang  berjalan  dalam  arena  perencanaan dan  penganggaran  Dana  Keistimewaan  DIY sebagai sebuah arena formulasi kebijakan. Pertanyaan  kunci  yang  dikaji  dalam penelitian  ini  adalah:  (1)  Bagaimana  pola komunikasi politik antara warga dan Pemerintah DIY  yang  berjalan  dalam  arena  perencanaan dan  penganggaran  Dana  Keistimewaan  DIY tersebut?; (2)Bagaimana partisipasi warga dalam arena  perencanaan  dan  penganggaran  Dana Keistimewaan DIY ?
Metode Penelitian Berangkat  dari  kerangka  pikir  dan permasalahan  di  atas,  jenis  penelitian  yang digunakan  adalah  penelitian  kualitatif.  Hal ini  dikarenakan  proses  perencanaan  dan penganggaran  Dana  Keistimewaan  DIY dimaknai sebagai proses interaksi dialektis antara aktor  negara  dan  warga  masyarakat.  Interaksi dialektis  adalah  realitas  kehidupan  sosial  yang dinamis,  sehingga  lebih  tepat  dikaji  secara kualitatif dibandingkan secara kuantitatif dengan mengandalkan angka statistik, (Giddens, 1984). Metode penelitian kualitatif pun dapat memberi jalan bagi peneliti untuk mengeksplorasi secara mendalam terhadap perpektif, pengetahuan dan praktik sosial para informannya (Flick,1998).
Metode  kualitatif  yang  dipilih  adalah studi  kasus.  Studi  kasus  dipilih  karena  relevan dengan  tema  kajian  yang  tengah  menyelidiki suatu proses, aktivitas dan peristiwa yang dibatasi oleh waktu dan aktivitas (Creswell, 2010), terkait pola  komunikasi  politik  dan  partisipasi  warga dalam  arena  perencanaan  dan  penganggaran Dana Keisitmewaan DIY tahun 2015.
Hasil Penelitian dan Pembahasan Peraturan  yang  mengatur  tentang  Dana Keistimewaan  bersumber  dari  Undang-undang
No.13 Tahun 2012 tentang  Keistimewaan DIY. Secara prinsip pasal-pasal tersebut menyatakan bahwa  pemerintah  menyediakan  pendanaan dalam rangka penyelenggaraan urusan Keistimewaan DIY dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan kebutuhan DIY dan kemampuan keuangan negara. Dana dalam rangka pelaksanaan Keistimewaan Pemerintahan Daerah DIY tersebut dibahas dan ditetapkan oleh Pemerintah  berdasarkan  pengajuan  Pemerintah Daerah  DIY  .yang  diperuntukkan  dan  dikelola oleh Pemerintah Daerah DIY yang pengalokasian dan penyalurannya melalui mekanisme transfer ke daerah.
Ada pun penjabaran dari undang-undang tersebut  terkait  dengan  Dana  Keistimewaan dituangkan  dalam  Peraturan  Daerah  Istimewa (Induk)  No.  1  Tahun  20  tentang    yang menyatakan  dalam  rangka  pelaksanaan  urusan Keistimewaan,  Pemerintah  Daerah  wajib membuat  rencana  kebutuhan  yang  dituangkan dalam  rencana  program  dan  kegiatan  tahunan dan  5  (lima)  tahunan.  Peraturan  daerah  ini diturunkan  lagi  dalam  bentuk  peraturan  teknis berupa  Peraturan  Gubernur  (Pergub)  Nomor 37  tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Dana Keisitmewaan yang tidak mengatur secara jelas dan  detil  terkait  mekanisme  partisipasi  warga dalam  proses  formulasi  kebijakan  perencanaan dan penganggaran Keistimewaan DIY.
Hasil penelitian terkait pola komunikasi politik  dan  partisipasi  warga  dalam  arena perencanaan dan penganggaran Dana Keistimewaan  DIY  menemukan  beberapa  hal menarik, antara lain; (1) Pola komunikasi politik yang  terbangun  antara  warga  DIY  di  satu  sisi dengan pemerintah DIY dalam arena kebijakan tersebut  membentuk  pola  vertikal, top-down , satu  arah  dan  cenderung  teknokratis;  (2)  Pola komunikasi  vertikal  tersebut  menjadikan  tidak adanya partisipasi warga dalam arena perencanaan dan  penganggaran  Dana  Keisitimewaan  DIY tersebut. Beberapa  forum  perencanaan  dan penganggaran  Dana  Keistimewaan  DIY  yang diikuti  peneliti  di  tingkat  Propinsi  DIY  yang

## 205-214
diselenggarakan  oleh  Bappeda  DIY,  meskipun mengundang perwakilan warga hanya cenderung untuk mensosialisasikan dan melegitimasi usulan agenda kegiatan yang telah disusun oleh pihak pemerintah  DIY.  Posisi  warga  hanya  sebagai peserta forum tersebut.
Ada beberapa faktor yang menyebabkan munculnya pola komunikasi politik vertikal, top- down, satu arah dan teknokratis tersebut, salah satunya  adalah  adanya  kebijakan  teknis  dalam bentuk  Peraturan  Gubernur  Nomor  37  tahun 2014  tentang  Pengelolaan  Dana  Keisitmewaan DIY yang tidak mencantumkan secara eksplisit ruang  dan  mekanisme  partisipasi  warga  dalam arena  perencanaan  dan  penganggaran  Dana Keistimewaan DIY tersebut.
Hal  ini  sebagaimana  pernyataaan  dari pihak  Pemerintah  DIY  melalui  Bambang Wisnu  Handoyo  selaku  Kepala  DPPKA  DIY (Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset)  dan  juga  Sulistyo  selaku  Assisten  tiga bidang kesejahteraan sosial Pemda DIY  dalam sebuah  wawancara  dan  fokus  grup  diskusi. Mereka  berdua  mengakui  bahwa  meskipun saat ini Pemerintah DIY tengah menuju kepada penggunaan  paradigma governance dan  bukan goverment dalam  tata  kelola  pemerintahan, yang  artinya  pemerintah  harus  lebih  responsif dan  melibatkan  partisipasi  masyarakat  sebagai stake holder pembangunan tetapi dalam konteks implementasi  Dana  Keistimewaan  diakuinya belum  mampu  menjalankan  secara  optimal. Persoalan ini dapat diartikan bahwa ada setting kebijakan  yang  dengan  sengaja  membuat  pola komunikasi politik menjadi vertikal  ( top down ) atau  linier.  Peraturan  Gubernur  No.37  Tahun 2014  tentang  Pengelolaan  Dana  Keistimewaan tidak  memberikan  ruang  bagi  artikulasi  politik warga. Situasi dan kondisi ini semakin diperparah dengan masih adanya pandangan dari sebagian warga  di  DIY  selaku  informan  penelitian yang  hadir  dalam  suatu  forum  perencanaan dan  penganggaran  Dana  Keisitmewaan  DIY yang  memandang  bahwa  permasalahan  Dana Keistimewaan  adalah  kewenangan  dari  pihak
Pemerintah  DIY  dan  bukan  kewenangan mereka  selaku  warga  negara  sehingga  mereka merasa tidak perlu ikut campur atau ribut-ribut untuk  terlibat  dalam  proses  perencanaan  dan penganggaran  Dana  Keistimewaan  DIY.  Hal ini  terutama  disebabkan  oleh  faktor  nilai  dan keyakinan serta latar belakang budaya informan tersebut. Sebagaimana mengutip pendapat Nimmo,  bahwa  warga  negara  sebagai  individu selalu  membuat  pilihan  untuk  berpartisipasi atau tidak dalam suatu aktivitas politik melalui proses intepretatif yang dipengaruhi oleh nilai- nilai, keyakinan dan latar belakang budaya yang membingkainya dalam suatu proses komunikasi politik (Nimmo, 1993).
Pendapat  Nimmo  tersebut,  sangat relevan  jika  dikontekstualisasikan  dengan bagaimana warga Yogyakarta sebagai individu  mengintepretasikan  atau  memaknai Kebijakan  Keistimewaan  DIY  terutama  dalam kaitannya  dengan  keterlibatan  mereka  dalam proses  perencanaan  dan  penganggaran  Dana Keistimewaan  DIY  sebagai  sebuah  aktivitas politik. Proses pengintepretasian atau pemaknaan ini  juga  sangat  mempengaruhi    bagaimana perspektif atau cara pandang warga Yogyakarta dalam  memaknai  relasi  politik  antara  mereka sebagai  warga  negara  dan  sekaligus  bagian dari  masyarakat  sipil  dengan  pihak  pemerintah DIY  (negara)  selaku  pembuat  kebijakan.    Hal ini  dapat  diartikan,  bahwa  keputusan  politik warga Yogyakarta untuk berpartisipasi atau tidak berpartisipasi  dalam  proses  perencanaan  dan penganggaran Dana Keistimewaan DIY sebagai proses politik sangat tergantung dari nilai-nilai, keyakinan dan latar belakang budaya mereka.
Pemaknaan atau intepretasi atas tersebut dapat tercermin dari ungkapan-ungkapan warga yang  muncul  dalam  serangkaian  aktivitas wawancara  dan  fokus  grup  diskusi  selama penelitian  berlangsung.  Sebagai  contoh, apa  yang  diungkapkan  oleh  seorang  aktivis perempuan  yang  bernama Anik  dari  organisasi perempuan Srikandi Mataram yang hadir dalam sebuah  forum  perencanaan  dan  penganggaran
Iranda Yudhatama, Komunikasi Politik  dan Partisipasi Warga dalam Arena Perencanaan dan Penganggaran Dana Keistimewaan DIY

## Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 15, Nomor 3, September - Desember 2017, halaman
Dana  Keistimewaan  yang  menyatakan  bahwa selaku  warga  Yogyakarta  tidak  akan  menuntut apa-apa  dari  Dana  Keistimewaan  DIY,  karena perjuangan  mereka  adalah  ikhlas  untuk mengusung  penetapan Ngarso  Dalem menjadi gubernur DIY dan yang penting bagi Anik dan organisasi  Srikandi  Mataram  adalah  dengan adanya  Undang-undang  Keistimewaan,  Sultan memiliki posisi yang jelas selaku kepala daerah dan  kepala  pemerintahan  DIY.  Bagi  Anik  dan rekan-rekanya  di  Srikandi  Mataram  masalah Dana Keistimewaan DIY bukanlah kewenangan atau  urusan  mereka,  tetapi  merupakan  urusan Pemerintah DIY dan mereka yakin betul bahwa pasti Ngarso  Dalem selaku  gubernur  akan memikirkan  yang  terbaik  bagi  kesejahteraan rakyatnya.
Pendapat yang senada juga dikemukakan oleh  Mangun  selaku  warga  Kabupaten  Kulon Progo dan aktif selaku penghayat kepercayaan. Menurutnya bagi orang Jawa khususnya warga Yogyakarta,  percaya  bahwa Ngarso  Dalem sebagai  seorang  raja  dan  sekaligus  gubernur pasti  memiliki  kearifan  seorang  raja  dalam memikirkan  rakyatnya.  Lebih  lanjut  Mangun mengatakan  bahwa  masalah  urusan  terkait kebijakan  Dana  Keistimewaan  merupakan urusan  pihak  Pemerintah  DIY  yang  di  bawah kepemimpinan  Sri  Sultan  Hamengku  Buwono X  pasti  akan  memikirkan  secara  bijaksana  dan yang terbaik bagi rakyat atau kawulo nya. Hal yang sama juga diungkapkan beberapa informan  lainnya,  seperti  Sukijan,  Martadani, Sudarman,  Supri  Indrajit  yang  menyatakan bahwa  keistimewaan  DIY  adalah  terletak  pada kepemimpinannya yang arif dan bijaksana yakni Sri Sultan HB X sehingga pastilah Sri Sultan HB X yang sekaligus Guburnur DIY akan membuat kebijakan  anggaran  keistimewaan  dengan menggunakan  kearifan  dan  kebijaksanaannya demi kesejahteraan warga DIY.
Secara  substansi  apa  yang  diungkapkan baik  oleh  Anik,  Mangun,  Sukijan,  Sudarman, Supri Indrajit maupun Martadani mencerminkan atau merefleksikan pemaknaan mereka terhadap praktek  desentralisasi  asimetris  DIY  dalam
konteks  perencanaan  dan  penganggaran  Dana Keistimewaan.    Ungkapan-ungkapan  ini  dapat dimaknai bahwa, masih ada sebagian dari warga Yogyakarta  baik  yang  tinggal  di  perkotaan maupun  pedesaan,  baik  yang  berpendidikan tinggi  maupun  tidak    yang  mengintepretasikan atau  memaknai  urusan  atau  kewenangan Keistimewaan DIY termasuk di dalamnya Dana Keistimewaan  merupakan  kewenangan  dari Pemerintah  DIY  dan  percaya  bahwa  dengan kearifan  seorang  raja  yang  dimanifestasikan melalui  personifikasi  Sri  Sultan  Hamengku Buwono X akan dapat memikirkan kesejahteraan rakyatnya  sebagai kawulo atau  dengan  kata lain  mereka  sebagai  warga  mengintepretasikan bahwa  partisipasi  dalam  konteks  perencanaan dan penganggaran Dana Keistimewaan tidaklah perlu  dan  bukan  kewenangan  mereka  karena mereka  percaya  bahwa  Kasultanan  sebagai sebuah  institusi  yang  merupakan  sentral  dari politik,  ekonomi  dan  budaya  akan  mampu memikirkan  yang  terbaik  untuk  kesejahteraan rakyat. Cara  pandang  demikian  muncul  karena memang  secara  sosio-psikologis  dan  sosio kultural masih ada sebagian  corak masyarakat di  DIY  yang  memiliki  karakter patron-client yang  kuat  dan  disertai  dengan  kepercayaan terhadap  mitos  dan  hal-hal  yang  berbau  mistis sebagaimana  yang  tertuang  dalam  studi  Nur Azizah  (2010). Menurutnya karakter ini dapat diidentifikasi  dari  antusiasme  masyarakat Yogyakarta  yang  masih  kuat  terhadap  acara- acara  ritual  yang  diselenggarakan  oleh  pihak Kraton  untuk  mendapatkan  keberkahan  atau dalam  bahasa  jawa  disebut Ngalap  Berkah. Dalam konteks ini dapat dikatakan bahwa masih relatif kuat posisi Kraton dan Pakualaman dalam ruang sosial budaya masyarakat yang diposisikan sebagai pusat budaya dan simbol pengayom. Dukungan  secara  sosio  psikologis dan  sosio  kultural  terhadap  Kraton  yang direpresentasikan  oleh  raja  Sri  Sultan  HB X  ini  sejatinya  memiliki  akar  sosio  historis yang  kuat  di  Yogyakarta.    Sebagaimana  yang pernah  diungkapkan  oleh  Selo  Sumardjan
dalam bukunya Perubahan Sosial di Yogyakarta (Sumardjan,  2009).  Dalam  bukunya  tersebut, Sumardjan  mengatakan  bahwa    kepercayaan atau  keyakinan  yang  khas  dari  orang  Jawa  di Yogyakarta  yakni,  kepercayaan  bahwa  semua barang  atau  segala  sesuatu  yang  baik  berasal dari Sultan (raja). Oleh karenanya hampir semua barang  atau  benda  diberi  awalan raja. Sepeti sesuatu  yang  paling  berharga  bagi  petani  Jawa dinamakan rajakaya (kekayaan raja) dan barang- barang  berharga  seperti  emas  disebut rajapeni atau rajabrana (benda-benda berharga dari raja) Berangkat  dari  konteks  tersebut,    dapat dikatakan bahwa pola komunikasi politik antara warga di satu sisi dengan pihak Pemerintah DIY yang direpresentasikan oleh seorang  raja yang sekaligus  seorang  gubernur  akan  cenderung berbentuk  vertikal  atau  hubungan  atas-bawah. Akibatnya  jelas,  komunikasi  politik  yang terbentuk  cenderung  satu  arah,  arus  informasi hanya  berjalan  satu  arah  dari  Pemerintah  DIY selaku  pihak  yang  mendesain  pesan  kebijakan (komunikator/ Sender ) kepada masyarakat sipil  selaku  warga  negara  dan  juga  komunikan ( reciever) dalam konteks komunikasi politik. Masyarakat  sebagai  penerima  manfaat kebijakan  hanya  diposisikan  sebagai  pihak komunikan (reciever ) yang pasif dan relatif tidak diberi  ruang  dialog  untuk  mengintepretasikan, memahami  dan  mengartikulasikan  pendapat, gagasan dan kepentingannya terkait program  kegiatan  yang  bersumber  dari  Dana Keisitmewaan.
Hal  ini  membuat  bentuk  komunikasi yang terjadi membentuk pola vertikal ( top down yang  mendominasi  proses  komunikasi  politik dalam  konteks  perencanaan  dan  penganggaran keistimewaan  DIY.  Aspirasi  dan  artikulasi warga  menjadi  ternegasikan  tergantikan  oleh kepentingan birokrasi  pemerintah DIY. Namun  demikian  tidak  semua  warga Yogyakarta berpendapat sama terkait hal tersebut. Beberapa warga Yogyakarta ada yang memiliki pendapat  kritis  terkait  proses  perencanaan  dan penganggaran  Dana  Keistimewaan  DIY  yang terangkum dalam hasil wawancara dan diskusi.
Hal  ini  terungkap  dalam  serangkain  proses wawancara  dan  diskusi  yang  bergulir  selama penelitian ini. Salah satu informan penelitian ini, Imam  Setyadi  selaku  warga  kabupaten  Bantul dan pegiat LSM mengatakan bahwa perencanaan dan  penganggaran  Dana  Keistimewaan seharunya  lebih  trasparan  dan  partisipasit. Menurutnya jika hal ini dibiarkan terus berlanjut akan menjadi preseden buruk bagi DIY sebagai daerah Istimewa dan Imam khawatir jika status keistimewaan yang dimiliki oleh DIY ini justru akan  menjadi  tidak  istimewa  ketika  anggaran keistimewaan  yang  ada  tidak  bermanfaat  bagi masyarakat.
Pendapat  lain  yang  menarik  adalah pendapat yang diungkapkan oleh Wignyo selaku informan dan warga yang tinggal di bantaran Kali Code  dan  merupakan  pengurus  dari  organisasi warga  yang  tinggal  di  bantaran  sungai  yang bernama  Paku  Bangsa.  Menurutnya    sebagai orang yang lahir di Yogyakarta dan menetap di Yogyakarta dan sampai sekarang masih tinggal di  pinggiran  sungai  belum  bisa  merasakan perbedaan  antara  DIY  sebagai  wilayah  yang istimewa  dengan  adanya  undang-undang keistimewaan    dengan  Yogyakarta  yang  tidak istimewa.  Menurutnya  yang  jauh  lebih  penting dalam  berbicara  Dana  Keistimewaan  adalah bagaimana  dana  yang  bersumber  dari  APBN tersebut  dapat  memenuhi  hak-hak  masyarakat dengan  melibatkan  partisipasi  warga  karena baginya  itu  adalah  hak  rakyat  bukan  kebaikan hati penguasa.
Hal  yang  relatif  sama  juga  dikatakan oleh  Syarifudin,  Mugiono,  Imam  Syafii, Suyanto yang menyatakan bahwa sudah saatnya Pemda  DIY  sekarang  lebih  membuka  diri  dan melibatkan  partisipasi  masyarakat  secara  lebih luas, sehingga ide-ide kreatif dan inovatif dalam menterjemahkan  keistimewaan  DIY  dapat dijadikan  masukkan  dalam  perencanaan  dan penganggaran program keistimewaan DIY.
Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  ada sebagian  warga  yang  memutuskan  untuk  tidak berpartisipasi  dan  tidak  merasa  mempunyai hak  atas  Dana  Keistimewaan  serta  memaknai
Iranda Yudhatama, Komunikasi Politik  dan Partisipasi Warga dalam Arena Perencanaan dan Penganggaran Dana Keistimewaan DIY

## Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 15, Nomor 3, September - Desember 2017, halaman
bahwa  urusan  atau  kewenangan  keistimewaan bukanlah  urasan  mereka  tapi  lebih  merupakan kewenangan  dari  pihak  Pemerintah  DIY yang  direpresentasikan  oleh  figus  Sri  Sultan Hamengkubuwo  X  sebagai  seorang  raja  dan sekaligus  gubernur  yang  mereka  yakini  pasti akan memikirkan kesejahteraan rakyatnya secara arif dan bijaksana.
Namun  di  sisi  lain,    ada  juga  sebagian warga  yang  memiliki  cara  pandang  yang  kritis dalam  memaknai  arena  perencanaan  dan penganggaran Dana Keistimewaan DIY sebagai sebuah  arena  demokrasi  menginginkan  bahwa relasi antara warga negara dengan negara sebagi bukan  dalam  relasi patron-client tapi  sebuah relasi politik antara aktor dan struktur yang saling mempengaruhi  atau  bersifat  dualitas  dalam sebuah  arena  formulasi  kebijakan  perencanaan dan penganggaran.
Dalam konteks tersebut dengan meminjam teori  strukturasi  dari  Giddens  (Prijono,  2002), dapat  dikatakan  jika  ruang  partisipasi  telah dihadirkan  maka  kapasitas  untuk  menjamin dan  meningkatkan  efektivitas  partisipasi  warga dan masyarakat sipil secara berkelanjutan akan tergantung pada interaksi dualitas antara agency atau  aktor  baik individual  agency maupun collective agency dengan struktur yang mencakup tata nilai dan makna, kekuasaan, kebijakan dan sumber  daya  termasuk  sumberdaya  keuangan. Melalui  proses  interaksi  inilah  praktek- praktek  sosial  ( social  action )  akan  terjadi  dan membuat  struktur  baru  di  Daerah  Istimewa Yogyakarta  terutama  dalam  konteks  penguatan dan pelembagaan partisipasi guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

## Simpulan
Berpijak  pada  hasil  temuan  penelitian ini,  ada  beberapa  catatan  penting  yang  dapat disimpulkan  terkait  dengan  pola  komunikasi politik dan partisipasi warga dalam perencanaan dan  penganggaran  Dana  Keistimewaan  DIY tahun  2015. Pertama ,    dalam  praktek  atau implementasi desentralisasi asimetris DIY dalam
konteks  proses  perencanaan  dan  penganggaran Dana  Keistimewaan  pola  komunikasi  politik antara warga  di satu sisi dengan pihak Pemerintah DIY  cenderung  membentuk  pola  liniar  dan vertikal  atau  hubungan  atas-bawah.    Hal  ini dikarenakan adanya setting politik dalam bentuk kebijakan  yang  dengan  sengaja  membuat  pola komunikasi politik menjadi vertikal ( top down ) atau  linier.  Peraturan  Gubernur  No.37  Tahun 2014  tentang  Pengelolaan  Dana  Keistimewaan yang  tidak  memberikan  ruang  bagi  artikulasi politik warga dan masyarakat sipil.
Kedua, situasi dan kondisi ini didukung dengan masih adanya pandangan dari sebagian warga  masyarakat  di  DIY  yang  memandang bahwa  permasalahan  Dana  Keistimewaan adalah kewenangan dari pihak Pemerintah DIY dan  bukan  kewenangan  mereka  selaku  warga negara sehingga mereka merasa tidak perlu ikut campur  atau  ribut-ribut  untuk  terlibat  dalam proses  perencanaan  dan  penganggaran  Dana Keistimewaan DIY.
Ketiga ,  dalam  proses  perencanaan dan  penganggaran  Dana  Keistimewaan mengutamakan  pendekatan  teknokratis  yang menegasikan  pendekatan  partisipatif  dan  yang terjadi  adalah  partisipasi  semu  yang  dapat menjadi  sebuah  ancaman  bagi  bersemainya demokrasi.  Sebab  keputusan  tidak  menjadi domain  kontrol  publik  tapi  menjadi  wilayah otoritas pemerintah dan elit politik, karena pada hakekatnya  dinamika  negoisasi  antara  warga negara  dengan  penyelenggara  negara  adalah jantung demokrasi.
Bentuk  komunikasi  politik  ini  disadari atau  tidak  pada  akhirnya  akan  menciptakan situasi  yang  non  demokratis  dan  bergeser menjadi  feodalistik  ketika  relasi  politik  yang terbangun adalah relasi patron-client dan bukan relasi  antara  warga  negara  dan  negara  yang demokratis  yang  memberikan  ruang  partisipasi aktif  bagi  warganya  untuk    mengartikulasikan ide-ide,  gagasan  dan  kepentingannya    dalam sebuah ruang publik ( public sphere ).
Dampak dari ke dua hal tersebut adalah hampir  sebagian  besar  program  kegiatan  yang terkait  dengan  implementasi  kewenangan Keistimewaa  DIY  yang  dibiayai  oleh  Dana Keistimewaan DIY yang bersumber dari APBN di drive dan  di direct oleh  Pemerintah  DIY  dan cenderung menegasikan aspirasi warga
Berkaca  dari  temuan-temuan  penelitian ini,  perlu  adanya  perbaikan  atas  mekanisme proses  perencanaan  penganggaran  yang memberikan ruang partisipasi secara maksimum bagi  warga  untuk  terlibat  aktif.  Selain memberikan ruang partisipasi yang maksimum, hal  lain  yang  penting  adalah  membangun  pola komunikasi politik yang horisontal dalam proses formulasi  kebijakan,  di  mana  posisi  antara warga di satu sisi dan Pemerintah DIY termasuk di  dalamnya  adalah  posisi  kelembagaan  dari Kasultanan  dan  Puro  Pakualaman  yang  relatif setara  dan  seimbang  sehingga  dapat  berjalan proses dialogis dalam memaknai Keisitmewaan DIY  yang  dituangkan  dalam  bentuk  formulasi kebijakan anggaran keistimewaan DIY.   Dengan demikian warga dapat terlibat dalam perencanaan dan  melakukan  kontrol  atau  monitoring atas  pelaksanaan  kebijakan  dan  program keistimewaan  DIY  sehingga  masyarakat  dapat merasakan  manfaat  dari  keistimewaan  DIY. Berangkat dari nalar tersebut, dibutuhkan suatu terobosan  terkait  partisipasi  masyarakat  dalam proses  perencanaan  dan  penganggaran  dalam konteks  Keistimewaan  DIY?    Secara  khusus untuk mengembangkan ruang partisipasi warga DIY di dalam proses perencanaan daerah, dapat dilakukan langkah-langkah berikut ini : 1.  Perlunya  membuka  ruang  partisipasi warga secara maksimum dalam proses perencanaan dan pengangaran anggaran keistimewaan DIY melalui penyusunan Peraturan Gubernur terkait Perencanaan dan  Penganggaran  Keistimewaan  DIY yang  mencantumkan  secara  tegas  dan jelas  partisipasi  warga  dalam  setiap tahapan perencanaan dan penganggaran Dana Keistimewaan DIY,
2.  Dalam  konteks  relasi  pemerintah DIY  dengan  warga,  warga  DIY  harus dipandang  sebagai  warga  ( citizen) . Perubahan  cara  pandang  ini  menjadi prasyarat  bagi  upaya  memberdayakan mereka  menjadi  warga  aktif  ( active citizen )  di  DIY.  Sehingga  bentuk komunikasi  politik  dalam  konteks perencanaan dan penganggaran Keistimewaan  DIY  dapat  berbentuk horisontal,  artinya  proses  komunikasi politik  yang  dibangun  akan  semakin demokratis,
Sehingga  perwujudan  dari  semangat desentralisasi  asimetris  DIY  dapat  dimaknasi sebuah proses demokratisasi pada aras lokal yang memberikan ruang bagi bersemainya demokrasi dan  partisipasi  warga  dalam  memaknai pembanguan Keistimewaan DIY . Sehingga jika hal itu yang terjadi  warga tidak dilihat sebagai obyek penguasa namun warga atau masyarakat akan dilihat  sebagai warga negara aktif ( active citizen ) untuk ikut berpartispasi dan menentukan nasibnya  sendiri  dalam  rangka  Keistimewaan DIY.
Daftar Pustaka Alfian,  1993, Komunikasi  Politik  dan Sistem  Politik ,  Jakarta:  Gramedia Chambers.  Robert,  1996, Participatory  Rural Appraisal ,  Memahami  Desa  Secara Partisipatif, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Creswell,  John  W.,  2010,  “ Research  Design , Pendekatan  Kualitatif,  Kuantitatif  dan Mixed ,  Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar Diamond,  Larry,  2005,” Developing  Democray, Toward  Consolidation ,    NJ:  IRE  Press Eko,  Sutoro,  2013, Daerah  Inklusif, Pembangunan  Demokrasi  Lokal  dan Kesejahteraan ,  Yogyakarta:  IRE  Press Flick, Uwe, 1998, “ An Introduction to Qualitative Research ,  London,  Sage  Publication Giddens,  Anthony,  1984, The  Construction of  Society,  The  outline  of  The  Theory of  Structation ,  yang  diterjamahkan
Iranda Yudhatama, Komunikasi Politik  dan Partisipasi Warga dalam Arena Perencanaan dan Penganggaran Dana Keistimewaan DIY
Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 15, Nomor 3, September - Desember 2017, halaman
oleh  Adi  Suyuno,  2003;  Teori Strukturasi  untuk  Analisa  Sosial, Pasuruan  Jawa  Timur:  Penerbit  Pedati Guillermo  O’Donnell  dan  Philippe  C.
Schimiter,  1993, Transisi  Menuju Demokrasi:  Rangkaian  Kemungkinan dan  Ketidakpastian ,  Jakarta:  LP3ES.
Nimmo, Dan, 1993,
Komunikasi Politik:  Komunikator,  Pesan  dan Media, Bandung: Rosdakarya Panuju,  Redi,  1994,    Telaah  Politik Untuk Studi Komunikasi, Surabaya: Lembaga Penerbitan Fakultas Komunikasi Unitomo. Pratikno  dkk,  2010  Jurusan  Politik  dan Pemerintahan FISIP UGM,
Desentralisasi  Asimetris  di  Indonesia; Praktek  dan  Proyeksi,  Yogyakarta
Priyono  Herry  B,  2002,  Anthony  Giddens, Suatu  Pengantar ,  Jakarta:  Gramedia Windlesham,  Lord,  1972 “What  is  Political Communication ”  dalam  K.J.  McGarry (Ed.), Mass Communication, Linnet  Books  &  Clive  Bingley. Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2012 Tentang Keistimewaan DIY
Peraturan  Daerah  Istimewa  Induk  Nomor    1 Tahun  2013  tentang  Kewenangan Dalam  Urusan  Keistimewaan  DIY Peraturan  Gubernur Nomor  37  Tahun  2014   tentang Pengelolaan  Dana  Keistimewaan  DIY Badan Pusat Statistik, 2014