Qurrotul Ainiyah , Prinsip Pernikahan dalam Cedaw.............

## Prinsip Pernikahan dalam Cedaw Perspektif Hukum Islam

## Qurrotul Ainiyah
STIT al Urwatul Wutsqo Jombang aljep_90@yahoo.com

## Abstract
In  this  study,  we  reviewed  the  law  contents  of  article  16  in CEDAW  (The  Convention  on  the  Elimination  of  All  Forms  of Discrimination  against  Women)  which  regulates  the  same rights  and  obligations  between  men  and  women  in  marriage based  on  the  principles  of  equality  and  equity.  The  article  16 contents  then  analyzed  with  Islamic  marriage  principles.  This study  concluded  that  Islam  placed  every  human  as  servant  of God.  Both  men  (husbands)  and  women  (wives)  have proportional  rights  and  obligations,  not  necessarily  the  same, because  both  have  rights  and  obligations  that  are  different from the kind but will have the same value in servitude to God as a logical consequence of "strong agreement" with God.
Keywords: Principles of Marriage, Cedaw, Islamic Law

## Abstrak
Tulisan  ini  mengungkapkan  tentang  isi  pasal  16  Cedaw (Konvensi PBB tentang penghapusan segala bentuk diskrimasi terhadap  perempuan)  yang  mengatur  tentang  hak  dan kewajiban  yang  sama  antara  laki-laki  dan  perempuan  dalam pernikahan  yang  berlandaskan  pada  prinsip  kesetaraan (equality)  dan  keadilan  (Equity).  Isi  Pasal  16  tersebut kemudian  dianalisa  dengan  prinsip  pernikahan  Islam.  Maka didapatlah  simpulan  bahwa  penjabaran  prinsip  pernikahan Islam  telah  menempatkan  laki-laki  (suami)  dan  perempuan (isteri)  sebagai  hamba  Allah  yang  mempunyai  hak  dan kewajiban  yang  proporsional,  tidak  harus  sama,  karena keduanya  mempunyai  hak  dan  kewajiban  yang  berbeda  dari jenisnya  tetapi  akan  sama  nilainya  yaitu  nilai  penghambaan kepada  Allah  sebagai  konsekuensi  logis  dari  “perjanjian  kuat” dengan Allah.
Kata Kunci : Prinsip Pernikahan, Cedaw, Hukum Islam.

## Pendahuluan
Diberlakukannya  suatu  hukum  atau  aturan  pasti  mempunyai maksud  dan  tujuan  tertentu,  yang  dalam  hukum  Islam,  dikenal dengan  istilah Maqosid  al  Syari’at. Tujuan  Allah  mensyari’atkan hukumNya  adalah  untuk  memelihara  kemaslahatan  manusia, sekaligus  untuk  menghindari  mafsadat/kerusakan,  baik  di  dunia maupun  di  akhirat.  Tujuan  lain  adalah  dalam  rangka mengembangkan  pemikiran  hukum  dalam  Islam  secara  umum  dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang kasusnya tidak diatur secara explisit dalam al Qur’an dan al Hadits. Lebih dari itu tujuan hukum harus diketahui dalam rangka mengetahui apakah suatu kasus itu masih dapat diterapkan berdasarkan satu ketentuan, atau tidak.
Hukum  Islam  memiliki  dua  kategori. Pertama , Hukum  Islam yang  berakar  pada nas  Qoth’i yang  disebut  syari’at.  Ini  bersifat Universal,  berlaku  sepanjang  zaman,  dan  menjadi  pemersatu aktifitas umat Islam se dunia, yang dijamin pasti membawa maslahat sepanjang  masa.  Penerapan  dan  aplikasinya  tidak  boleh  ditawar dalam  kondisi  dan  situasi  apapun,  harus  diterapkan  dengan  tidak boleh  ditambah  atau  dikurangi,  justru  kondisi  dan  situasilah  yang harus  tunduk  padanya. Kedua , hukum  Islam  yang  berakar  dari nas zhonni yang  merupakan  wilayah  Ijtihadi  dan  memberikan kemungkinan epistimologi hukum bahwa setiap wilayah yang dihuni oleh manusia dapat menerapkan hukum Islam secara berbeda-beda karena  faktor  sejarah,  sosiologis,  situasi  dan  kondisi  yang  berbeda yang  melingkupi  para  mujtahid.  Inilah  yang  kemudian  disebut  Fiqh yang  dalam  penerapan  dan  aplikasinya  justru  harus  mengikuti kondisi  dan  situasi  sesuai  dengan  tuntutan  kemaslahatan  dan kemajuan  jaman.  Dalam  Ushul  Fiqh  dikenal  adanya  3  (tiga)  macam kemaslahatan, yaitu  :
1. Maslahat  Mu’tabarat, yaitu  kemaslahatan  yang  diungkapkan secara langsung baik dalam al Qur’an maupun al Hadits.
2. Maslahat Mulghot , yaitu  kemaslahatan yang bertentangan dengan al Qur’an dan al Hadits.
3. Maslahat  Mursalat ,  yaitu  kemaslahatan  yang  tidak  ditetapkan dalam al Qur’an dan al Hadits dan tidak pula bertentangan dengan keduanya, tetapi berkaitan langsung dengan aspek kemaslahatan secara langsung. 1
1 Amir Mu’allim dan Yusdani , Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam , (Yogyakarta : UII Press, 2001), 68-69
Qurrotul Ainiyah , Prinsip Pernikahan dalam Cedaw.............
Untuk  menetapkan  kemaslahatan  ini,  imam  Malik  memberi persyaratan, yaitu :
1. Bersifat Reasonable (ma’qul) dan Relevan ( Munasib) .
2. Maslahat  tersebut  harus  dijadikan  dasar  untuk  memelihara sesuatu  yang  dhoruri  dan  menghilangkan  kesulitan (raf’u  al kharaj) , dengan cara menghilangkan masyaqqat dan madhorot.
3. Maslahat  tersebut  sesuai  dengan  maksud  disyari’atkannya hukum (maqoshid  al  Syari’at) ,  dan  tidak  bertentangan  dengan dalil Syari’ yang Qath’i
Sedangkan  imam  al-Ghozali  menetapkan  beberapa  syarat  agar maslahat al-mursalah dapat dijadikan sebagai dasar hukum, yaitu :
1. Kemaslahatan  itu  masuk  kategori dhoruriyat ,  yaitu  untuk menetapkan  suatu  kemaslahatan,  tingkat  keperluan  harus diperhatikan,  apakah  mengancam  eksistensi  5  unsur  pokok Maslahat atau belum.
2. Kemaslahatan itu bersifat qath’i , yaitu maslahat tersebut benar- benar  telah  diyakini  sebagai  maslahat,  dan  tidak  didasarkan dugaan semata.
3. Kemaslahatan  itu  bersifat kulli ,  artinya  kemaslahatan  yang berlaku secara umum/kolektif, tidak bersifat individual. 2
Berbagai  problematika  kehidupan  berkeluarga  muncul, terutama  yang  didasari  pada  pertimbangan  Hak  Asasi  Manusia (HAM),  khususnya  diskriminasi  terhadap  perempuan.  Salah  satu aturan  yang  mengatur  penghapusan  Diskriminasi  terhadap perempuan Cedaw (The Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination  againt  Women) yaitu  konvensi  PBB  tentang penghapusan segala bentuk diskrimasi terhadap perempuan.   Latar belakang pemikiran lahirnya CEDAW antara lain adalah:
1. Memperhatikan  bahwa  semua  manusia  dilahirkan  bebas dan  sama  dalam  martabat  dan  hak,  berhak  atas  semua  hak dan kebebasan tanpa perbedaan apapun termasuk perbedaan jenis kelamin.
2. Mempertimbangkan  konvensi-konvensi  internasional  yang ditanda  tangani  di  bawah  naungan  PBB  dan  badan-badan khususnya  yang  menganjurkan  persamaan  hak  antara  laki- laki dan perempuan.
3. Memperhatikan resolusi-resolusi, deklarasi-deklarasi dan rekomendasi-rekomendasi  yang  disetujui  PBB  dan  badan- badan  khususnya  yang  menganjurkan  persamaan  hak  pria dan  wanita,  tetapi  kenyatannya  diskriminasi  terhadap perempuan masih terjadi.
2 Amir Mu’allim dan Yusdani , Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam ............... 69
4. Diskriminasi terhadap perempuan melanggar asas-asas persamaan  hak  dan  rasa  hormat  terhadap  martabat manusia,  yang  bisa  menjadi  halangan  bagi  partisipasi perempuan  atas  dasar  persamaan  dengan  laki-laki  dalam berpolitik,  sosial,  ekonomi  dan  budaya.  Hal  ini  bisa menghambat  perkembangan  kemakmuran  masyarakat  dan menambah sulitnya perkembangan potensi perempuan dalam pengabdiannya terhadap negara dan umat manusia
5. Menyadari  diperlukan  perubahan  peranan  tradisional  laki- laki  dan  perempuan  dalam  masyarakat  dan  keluarga  untuk mencapai persamaan sepenuhnya antara keduanya.
6. Sumbangan besar kaum perempuan terhadap kesejahteraan keluarga dan pembangunan masyarakat belum  diakui  sepenuhnya.  Kehamilan  dan  membesarkan anak  jangan  menjadi  dasar  diskriminasi  yang  menghendaki pembagian  tanggungjawab  antara  laki-laki  dan  perempuan dan masyarakat secara keseluruhan.
7. Bertekad  untuk  melaksanakan  asas-asas  yang  tercantum dalam Deklarasi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan,  dan  untuk  itu  diperlukan  membuat  peraturan untuk  menghapus  diskriminasi  dalam  segala  bentuk  dan perwujudan 3 .
Konvensi  ini  memberikan  prinsip  yang  tegas  kepada  negara yang berkewajiban agar perlakuan diskriminatif tidak berkelanjutan, yaitu :
1. Negara  berkewajiban  untuk  membuat  atau  mengubah  hukum, yang nantinya dapat menghapus stereotip dan kebiasaan yang diskriminatif,
2. Negara  berkewajiban  melakukan  upaya  atau  langkah  khusus yang  diperlukan  guna  memastikan  adanya  persamaan  secara de  facto.  Yang  salah  satu  pertimbangannya  adalah  diperlukan adanya  perubahan  pada  peranan  tradisonal  pria  maupun wanita  dalam  masyarakat  dan  dalam  keluarga,  untuk terwujudnya persamaan sepenuhnya antara pria dan wanita. Salah  satu  yang  diatur  konvensi  ini  adalah  perlindungan  hak- hak  asasi  perempuan  dalam  pernikahan,  yaitu  pasal  16.    Isi  pasal tersebut  akan  dianalisa  dengan  konsep  pernikahan  Islam,  sehingga akan  diketahui  titik  temu  antara  kedua  dalam  mengangkat  harkat perempuan terutama dalam pernikahan.
3 Qurrotul Ainiyah, Keadilan Gender dalam Islam, Konvensi PBB dalam Perspektif Mazhab Shafi’i ,  ( Malang:  Kelompok Intrans Publishing, 2015), 158-159
Qurrotul Ainiyah , Prinsip Pernikahan dalam Cedaw.............
Melihat pada permasalahan yang akan diteliti, maka penelitian ini  menggunakan  metode  Deskriptif.  Sebagai  istilah  metodologis, hermeneutik  diartikan  sebagai  teori  untuk  mengoperasionalkan pemahaman  dalam  hubungannya  dengan  penafsiran  terhadap  teks, atau  suatu  disiplin  yang  berkepentingan  dengan  upaya  memahami makna  atau  arti  dan  maksud  dalam  sebuah  konsep  pemikiran 4 Dalam  hal  ini,  akan  diungkapkan  tentang  apa  makna  sesungguhnya yang  dikehendaki  oleh  teks  yang  belum  bisa  dipahami  secara  jelas atau  masih  ada  makna  yang  tersembunyi  sehingga  diperlukan penafsiran untuk menjadikan makna itu transparan, terang dan jelas.

## Prinsip Pernikahan Dalam Cedaw
CEDAW  menekankan    kesetaraan  (equality)  dan  keadilan (Equity)  laki-laki  dan  perempuan,  yaitu  persamaan  hak  dan kesempatan  serta  perlakuan  di  segala  bidang  dan  segala  kegiatan. Konvensi ini mengakui adanya :
1. Perbedaan biologis atau kodrati antara laki-laki dan perempuan.
2. Perbedaan  perlakuan  terhadap  perempuan  yang  berbasis  jender yang  mengakibatkan  kerugian  pada  perempuan,  yang menyebabkan adanya pembatasan kemampuan dalam memanfaatkan  peluang  yang  ada  yang  sejalan  dengan  potensi yang dimiliknya.
3. Perbedaan  kondisi  dan  posisi    laki-laki  dan  perempuan,  di  mana perempuan menempati posisi yang lebih lemah karena mengalami diskriminasi. 5
Penerapan  prinsip  ini  sebagai  upaya  pencegahan  dan pelarangan diskriminasi perempuan, identifikasi adanya diskriminasi  perempuan  dan  upaya  langkah  memperbaikinya, penerapan  sangsi  atas  adanya  tindakan  diskriminasi  perempuan, pemberian  dukungan,  dorongan  pada  persamaan,  kesetaraan  dan keadilan  pada  penegakan  hak  perempuan  melalui  langkah  proaktif serta peningkatan persamaan de facto perempuan dan laki-laki.
Persamaan hak-hak perempuan dan laki-laki dalam kehidupan keluarga dan pernikahan dijelaskan secara pada pasal 16 Cedaw dan rekomendasinya, khususnya penjaminan tentang:
1. Hak  yang  sama  bagi  laki-laki  dan  perempuan  untuk  memasuki pernikahan.
4 Pasca Sarjana IAIN Sunan Ampel, Hermeneutika dan Fenomenologi Dari Teori ke Praktek , (Surabaya:  PPS Sunan Ampel Surabaya, 2007). 54-55.
5 Qurrotul Ainiyah, Keadilan Gender dalam Islam, ................ , 160
2. Hak yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk memasuki jenjang pernikahan hanya dengan persetujuan yang bebas dan sepenuhnya.
3. Hak  dan  tanggung  jawab  yang  sama  selama  pernikahan  dan pada pemutusan pernikahan.
4. Hak dan tanggung jawab yang sama sebagai orang tua, terlepas dari  status  kawin  mereka,  dalam  urusan-urusan  yang berhubungan  dengan  anak-anak  mereka.  Dalam  semua  kasus, kepentingan anak-anaklah yang wajib diutamakan.
5. Hak  yang  sama  untuk  menentukan  secara  bebas  dan bertanggung  jawab  jumlah  dan  penjarakan  kelahiran  anak- anak  mereka  serta  memperoleh  penerangan,  pendidikan  dan sarana-sarana  untuk  memungkinkan  mereka  menggunakan hak-hak ini.
6. Hak  dan  tanggung  jawab  yang  sama  berkenaan  dengan perwalian, pemeliharaan, pengawasan, dan pengangkatan anak atau  lembaga  sejenis  di  mana  konsep-konsep  ini  ada  dalam perundang-undangan nasional, dalam semua kasus kepentingan anak-anaklah yang wajib diutamakan.
7. Hak  dan  tanggung  jawab  yang  sama  sebagai  suami-isteri, termasuk  hak  untuk  memilih  nama  keluarga,  profesi  dan jabatan.
8. Hak sama untuk kedua suami isteri bertalian dengan pemilihan, perolehan,  pengelolaan,  administrasi,  penikmatan  dan memindah  tangankan  harta  benda,  baik  secara  cuma-cuma maupun dengan penggantian berupa uang. 6

## Prinsip Pernikahan Dalam Islam
Islam dengan syari’atnya menghapus segala bentuk pernikahan yang  bertentangan  dengan  pesan  moral  agama  Islam.  Pernikahan merupakan  akad  perjanjian/transakasi  yang  kuat  ( miitsaaqon Gholiidzon) antara suami dan isteri, sebagaimana dalam surat al Nisa’ (4) ayat 21 :
َنْذَخَأ َو  ٍضْعَب ىَلِإ ْمُكُضْعَب ىَضْفَأ ْدَق َو ُهَنوُذُخْأَت  َفْيَك َو
اًظيِلَغ اًقاَثيِم ْمُكْنِم
Para  Mufassir  mengartikan  perjanjian  kuat  adalah  perjanjian antara  Allah  dan  sang  suami.  Perlakuan  sang  suami  terhadap  isteri haruslah  yang ma’ruf, atau  santun.    Hidup  sebagai  suami  isteri diperlakukan  secara  santun,  jikalau  berceraipun  harus  dengan  cara yang santun pula. Selanjutnya agar suatu pernikahan dapat mencapai
6 Qurrotul Ainiyah, Keadilan Gender dalam Islam.............. 165-169
Qurrotul Ainiyah , Prinsip Pernikahan dalam Cedaw.............
tujuannya  yaitu  duniawi  menuju  kebahagiaan  akhirat,  maka  Islam menggariskan sejumlah prinsip dasar, antara lain adalah :
1. Kebebasan dalam memilih jodoh
Proses  peminangan  yang  dilanjutkan  dengan  ta’aruf  terhadap perempuan yang diinginkan menunjukkan adanya prinsip kebebasan laki-laki  memilih  jodoh.  Meski  Islam  memberikan  hak  pilih  dalam memilih  jodoh,  namun  tetap  ada  rambu-rambu  agar  tidak  salah dalam  memilih  jodoh,  yaitu  agama  sebagai  pertimbangan  utama. Kebahagiaan  keluarga  dapat  terwujud  jika  suami  isteri  yang menjalankan agamanya dengan baik (taat) 7 .
2. Sakinah, mawaddah dan rahmah
Al-Qur’an surat al-Ruum (30) ayat 21 menyatakan bahwa :
َقَلَخ  ْنَأ  ِهِتاَيآ  ْنِم َو
ْمُكَنْيَب  َلَعَج َو اَهْيَلِإ اوُنُكْسَتِل  اًجا َو ْزَأ  ْمُكِسُفْنَأ  ْنِم  ْمُكَل َنو ُرَّكَفَتَي  ٍم ْوَقِل ٍتاَيلآ  َكِلَذ يِف َّنِإ ًةَمْح َر َو ًةَّد َوَم Mawaddah secara bahasa bermakna cinta kasih, sedangkah rahmah berarti kasih sayang. Mawaddah wa Rahmah terbentuk dari suasana hati yang ikhlas dan rela berkurban demi kebahagiaan pasangannya. Pernikahan  yang  meskipun  mengandung  tujuan  melanjutkan keturunan,  namun  pada  hakekatnya  adalah  untuk  mendapatkan keridhoan Allah SWT 8 . 3. Saling melengkapi dan melindungi Al-Qur’an surat al-Baqarah (2) ayat 187 menjelaskan :
ُهَّللا َمِلَع  َّنُهَل  ٌساَبِل ْمُتْنَأ َو ْمُكَل  ٌساَبِل  َّنُه ْمُكِئاَسِن ىَلِإ  ُثَف َّرلا  ِماَيِّ ِصلا َةَلْيَل ْمُكَل  َّل ِحُأ
ْمُكَّنَأ
ْمُكْنَع اَفَع َو ْمُكْيَلَع  َباَتَف ْمُكَسُفْنَأ َنوُناَتْخَت ْمُتْنُك
Ayat tersebut menegaskan bahwa posisi atau kedudukan suami dan isteri  adalah  sederajat,  saling  menutupi  aib,  melindungi, membutuhkan  dan  melengkapi,  karena  masing-masing  mempunyai keunggulan  dan  kelemahan.    Masing-masing  harus  dapat  berfungsi memenuhi kebutuhan pasangannya, menutupi aibnya ibarat pakaian yang menutupi tubuh 9 . 4. Mu’asyarah bi al-Ma’ruf
Prinsip  ini  berdasar  al  Qur’an  surat  al-Nisa’  (3)  :  19  yang berbunyi:
ِضْعَبِب اوُبَهْذَتِل  َّنُهوُلُضْعَت لا َو اًه ْرَك َءاَسِِّنلا اوُث ِرَت  ْنَأ ْمُكَل  ُّل ِحَي لا اوُنَمآ  َنيِذَّلا اَهُّيَأ اَي َّنُهوُمُتْيَتآ اَم
7 Qurrotul Ainiyah, Keadilan Gender dalam Islam ........, 69
8 Abi Abdillah Muhammad bin Ahmadal-Anshary al-Qurtuby, Tafsir al-Qurtuby al- Jami’ li Ahkam al-Qur’an, (Kairo: al-Sha’bi, tt), 5099.
9 Qurrotul Ainiyah, Keadilan Gender dalam Islam ........, 72
ْنَأ  ىَسَعَف  َّنُهوُمُتْه ِرَك  ْنِإَف  ِفو ُرْعَمْلاِب  َّنُهو ُرِشاَع َو  ٍةَنِِّيَبُم  ٍةَش ِحاَفِب  َنيِتْأَي  ْنَأ  لاِإ ا ًريِثَك ا ًرْيَخ ِهيِف ُهَّللا َلَعْجَي َو اًئْيَش اوُه َرْكَت Ayat  tersebut  menjelaskan  bahwa  Islam  memperhatikan    kaum perempuan.  Hal  ini  juga  dikuatkan  hadits  nabi  pada  peristiwa  haji wada’ yang  mewasiatkan  kaum  Muslimin  bahwa  isteri  adalah amanat dari Allah kepada para suami/laki-laki. Nabi adalah tauladan dalam  memperlakukan  isterinya  dengan  lembut,  sopan  santun bahkan tidak segan pula beliau mengambil alih mengerjakan tugas- tugas rumah tangga 10 .
5. Monogami
Berdasarkan al-Qur’an surat al-Nisa (4): 3; Dan jika kamu tidak bisa berbuat  adil  terhadap  (hak-hak)  perempuan  yatim  (bilamana  kamu mengawininya),  maka  kawinkanlah  perempuan-perampuan  (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berbuat adil, maka (kawinilah) seorang saja.. . Ayat ini  mengandung  pemahaman  tentang  anjuran  berbuat  adil  kepada anak  yatim  dan  hendaknya  adil  jika  menikah  lebih  dari  satu  orang perempuan.  Ayat  ini  juga  menjadi  polemik  apakah  pernikahan  itu berasaskan monogami atau poligami.
Dilihat  dari  kalimat  ... kawinkanlah  perempuan-perampuan (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut  tidak  dapat  berbuat  adil,  maka  (kawinilah)  seorang  saja... berarti menikah itu boleh 2, 3 atau 4, jika tidak mampu berbuat adil, maka  menikahi  1  orang  perempuan  saja,  berarti  asasnya  poligami. Sedang pemahaman lain bahwa kebolehan untuk menikah lebih dari satu  orang  perempuan  adalah  pengecualian  hanya  bagi  yang  bisa berbuat adil, sehingga pada asasnya pernikahan itu monogami, boleh poligami hanya bagi yang bisa adil, jika tidak bisa adil meka kembali pada asasnya yaitu monogami.

## Pembahasan
Persamaan hak-hak perempuan dan laki-laki dalam kehidupan keluarga dan pernikahan sebagaimana dalam pasal 16 Cedaw dalam perspektif hukum Islam, dapat di analisa dalam 4 point besar, yaitu : 1. Hak  yang  sama  bagi  laki-laki  dan  perampuan  untuk  memasuki pernikahan, yang meliputi :
a. Batasan Usia untuk menikah.
Kalimat ini memberikan pengertian bahwa antara laki-laki dan perempuan  mempunyai  hak  sama  dalam  hal  memasuki  lembaga pernikahan.  Masing-masing  bisa  melakukan  atas  namanya  sendiri
10 Qurrotul Ainiyah, Keadilan Gender dalam Islam ........, 73
Qurrotul Ainiyah , Prinsip Pernikahan dalam Cedaw.............
tanpa harus ada orang lain yang lebih berhak dibandingkan dirinya sendiri  yang  kemudian  dikenal  dengan  istilah  wali.  Hak  seorang perempuan  untuk  memilih  pasangan  dan  untuk  menikah  tanpa paksaan  penting  untuk  hidupnya  dan  untuk  martabat  dan kesetaraannya sebagai manusia. Hal ini menunjukkan bahwa secara rasional  diperlukan  adanya  aturan  hukum  yang  mengatur  tentang hak  perempuan  dalam  pernikahan  untuk  bisa  menghindari pernikahan pada usia muda atau memilih pasangan hidupnya dalam berumah  tangga  dengan  tanpa  mengurangi  hak  asasi  kaum perempuan.
Hukum  Islam,  membolehkan  pernikahan  di  usia  belia  atau pernikahan di bawah umur dan syarat adanya wali nikah didasarkan pada :
a.  Rasulullah  menikahi  Siti  Aisyah  Binti  Abu  Bakar  ash-Shiddieq ketika  berusia  6  tahun,  dan  hidup  dalam  satu  rumah  ketika berusia 9 tahun.
b. Al-Qur’an  al-Baqarah  (2):  221,  ....  janganlah  kamu  menikahkan.... adalah khitab untuk wali nikah yang berhak mewakili perempuan yang  di  bawah  perwaliannya  dalam  melakukan  akad  nikah.  Ini berarti  perempuan  yang  akan  menikah,  diwakili  oleh  wali nikahnya. Sehingga yang mempunyai persyaratan dewasa adalah yang melakukan akad, yaitu  wali  nikah, sedangkan  yang diwakili (mempelai  perempuan)  tidak  ada  persyaratan  dewasa  (umur tertentu).
c. Pemahaman surat al-Thalaq (65) : 4, ..... “Bagi mereka yang telah putus  haidnya (menapouse),  iddah- nya  adalah  3  bulan,  demikian juga  bagi  yang  belum  haid......  Belum  haid  bisa  diartikan  belum baligh,  karena  salah  satu  tanda  baligh  adalah  mengalami  haid. Sehingga dapat diambil pengertian bahwa pernikahan pada masa belia/masih  muda  diperbolehkan,  karena  iddah  itu  ditetapkan atas  perempuan  yang  cerai  atau  ditinggal  mati  suaminya  yang berarti  sebelumnya  sudah  nikah  walaupun  belum  haid  (belum baligh/dewasa).
d. Al-Qur’an  surat  al-Nuur  (24):  32,  ....“dan  kawinkanlah  mereka (para  perempuan)  yang  belum  bersuami”....  Kata al-ayyama dipergunakan  untuk  perempuan  dewasa  dan  perempuan  yang masih  belia.  Ini  berarti  pernikahan  boleh  dilakakan  baik  oleh perempuan  yang  telah  dewasa,  maupun  perempuan  yang  masih belia/muda.
Paparan  di  atas  memberi  pemahaman  bahwa  Islam membolehkan  pernikahan  pada  usia  belia.  Kebolehan  ini berhubungan dengan adanya hak ijbar (hak memaksa) yang dimiliki
oleh  seorang  ayah  atau  kakek  dari  ayah  memaksa  anak  /  cucu perempuannya  untuk  menikah  dengan  laki-laki  pilihan  mereka, walaupun tanpa persetujuan si perempuan.
Sementara  itu  ibnu  Syubrumah,  Abu  Bakar  al-Ashm  dan Utsman  al-Batti  berpendapat  bahwa  pernikahan  di  bawah  umur tidak  sah,  sehingga baligh dan  melalui  persetujuan  secara  eksplisit. Pendapat  ini  merujuk  pada  kasus  anak  yatim  yang  akan  menikah serta  penyerahan  hartanya  adalah  dengan  diuji  untuk  mengetahui tingkat kedewasaan dan kecerdasanya dalam memelihara hartanya. Ini  berdasarkan  al-Qur’an  surat  al-Nisa’  (4):  6.  Sedangkan  kasus pernikahan  Rasulullah  dan  Sayyidati  Aisyah  adalah  kasus khusus/perkecualian bagi Rasul yang tidak berlaku bagi orang lain. 11 Dua pendapat yang berbeda tentang adanya batasan umur atau tidak  dalam  pernikahan  adalah  merupakan  produk  ijtihad  yang kekuatan  hukumnya  tidak  mengikat,  boleh  mengikutinya  sesuai dengan  kemantapan  dasar  dan  pertimbangan  yang  diambil.  Jika dikembalikan  pada  hukum  pernikahan  yang  hukum  asalnya  adalah sunnah,  bisa  berubah  menjadi  wajib,  mubah,  makruh  bahkan  bisa menjadi  haram,  adalah  berdasarkan  pada  kondisi  pelaku  dan kemungkinan akibat yang bisa ditimbulkannya.
Begitu  pula  dengan  pernikahan  yang  dilakukan  oleh  yang masih  belia.  Jika  dari  pernikahan  berakibat  pada  tidak  dapat terpenuhinya  tujuan  pernikahan  yaitu sakinah,  mawaddah  dan rahmah maka sebagaimana hukum nikah yang asalnya ibahah bisa menjadi  haram  jika  membahayakan  para  pihak,  bisa makruh jika menghawatirkan  pada  para  pihak, wajib jika  kondisi  sangat mendesak dan menghindari kerusakan yang mungkin timbul (zina). Ini  berarti  menolak  pendapat  yang  menyatakan  bahwa  pernikahan anak di bawah umur dilarang (haram  mutlak), yaitu hukum ibahah menjadi haram li ghoirihi yang didasari shad al dhari’ah yaitu upaya pencegahan  terhadap  hal  mubah  yang  akan  membawa kerusakan/ mafsadat bahwa  pernikahan  di  bawah  umur  dapat menyebabkan  penderitaan  para  pihak  dan  semakin  jauh  dari sakinah, mawaddah dan rahmah sebagai tujuan pernikahan. b. Wali nikah dan hak memaksa (ijbar)
Isi  pasal  16  Cedaw  mengatur  bahwa  laki-laki  maupun perempuan  dalam  masalah  pernikahan  harus  didasarkan  pada persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak, tidak boleh ada unsur paksaan  dan  tidak  ada  seorangpun  berhak  memaksanya,  atau
11 Husein Muhammad, Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Jender, (Yogyakarta:  LKIS, 2007), 94-95
Qurrotul Ainiyah , Prinsip Pernikahan dalam Cedaw.............
menikahkan  perempuan  tanpa  persetujuannya,  yang  kemudian dikenal  dengan  istilah  wali  nikah.  Cedaw  menyatakan  adanya persyaratan wali bagi mempelai perempuan menunjukkan tindakan diskriminatif,  karena  pada  prinsipnya  laki-laki  dan  perempuan mempunyai hak sama dalam hal pernikahan. Sebagai subyek hukum, masing-masing  bisa  melakukan  atas  namanya  sendiri,  tanpa  harus diwakili  orang  lain.  Hal  ini  penting  untuk  hidupnya,  martabat  dan kesetaraannya  sebagai  manusia.  Syarat  adanya  wali  nikah  bagi perempuan  dan  wali  harus  laki-laki  adalah  merupakan  pengakuan superioritas laki-laki atas perempuan 12 . Wali secara bahasa berarti al-mahabbah (cinta kasih) dan al- nas}rah (penolong)  sebagaimana  yang  terdapat  dalam  surat  al- Ma’idah (5); 56, dan surat al-Taubah (9); 71.Wali juga dapat berarti al-sult}ah (kekuasaan)  dan al-qudrah (kemampuan).  Secara  istilah, wali  adalah  setiap  orang  yang  memiliki  kekuasaan  atas  suatu perkara,  baik  laki-laki  ataupun  perempuan.  Ketika  disandarkan kepada  pernikahan  maka  wali  nikah  adalah  seseorang  yang  berhak melangsungkan  akad nikah atas mempelai perempuan. 13 Maka  wali nikah adalah orang yang berkuasa mengurus dan memelihara orang- orang  yang  berada  di  bawah  perwalian  atau  perlindungannya,  atau seseorang yang bertindak atas nama pengantin perempuan pada saat melangsungkan pernikahan. Oleh karena itu, wali dalam pernikahan memiliki  tanggung  jawab  yang  besar,  sebab  telah  digariskan  dan dikukuhkan oleh Allah dalam nas} agama Islam.
Nas  al-Qur’an  sebagai  dasar  disyaratkannya  wali  nikah  antara lain dalam surat al-Baqarah (2); 221, 232, al-Thalaq (65); 4, al-Nuur (24); 32.  Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa wali memiliki hak dan  kewenangan  terhadap  pernikahan  anak  perempuannya. Sebagaimana Allah melarang para wali bersikap menghalangi ketika mereka  hendak  menikah  lagi. 14 Juga  hadith  yang  diriwayatkan  oleh Abu Burdah RA:
ْ نَع ْ يِبَأ ْ َْقَح سِإ ْ ْ نَع ْ يِبَأ ْ َْةَد  رُب ْ ْ نَع ْ يِبَأ ْ ىَسوُم ْ َْلاَق ْ َْلاَق ْ ُْلوُسَر ْ ِْهَّللا ْ َّْلَص ى ْ 15 ْْ  يِل َوِبَّْْلِّإَْْحاَكِنَْْلَّْْمَّلَس َوِْْه يَلَعُْْهَّللا
Hadith tersebut  menjelaskan  perempuan  yang  menikah  tanpa mendapat  izin  walinya  maka  pernikahannya  tidak  sah  (batil),  jika sudah  terlanjur  dicampuri  maka  sang  suami  wajib  memberikan
12 Hamid Shadiq, Mu’jam Lughot al-Fuqaha’ , vol.2 (Beirut: Dar al-Nafa’is, 1988),
125
13 Ibrahim Unais, al-Mu’jam al-Wasit , vol. 2 (Kairo: Dar al-Ma’arif, 1972), 1058.
14 Muhammad bin Idris al-Shafi’i, al-Umm , vol. 5, (Beirut: Daral-Fikr, 1990), 13.
15 Al-Thirmizi, al Jami’ al sahih al sunan al Tirmizi , juz 3, (Beirut: Dar Ihya’ a; Turath al Arabiy, tt), 407
mahar mithli .  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  mahar  tetap  wajib diberikan  sekalipun  pada  penikahan  yang  rusak  ( fasid )  oleh  sebab telah terjadi percampuran. 16 Oleh karena itu, keberadaan wali dalam suatu  pernikahan  merupakan  keharusan,  sebab  perempuan termasuk orang yang berada di bawah tanggung jawab walinya.
Menurut  Madhhab  Hanafi  wali  bukan  persyaratan  mutlak pernikahan,  tetapi  hanya  sebagai  penyempurna  perjanjian.  Wali diperlukan untuk pernikahan perempuan yang belum dewasa, orang gila,  atau  budak  meskipun  sudah  dewasa.  Sedang  pernikahan perempuan  mukallaf  merdeka,  walau  tanpa  izin  wali  pernikahan tetap  sah.  Tetapi  si  wali  berhak  untuk  menolak  apabila  pernikahan tersebut  tidak  se- kufu’ .  Madhhab  Shafi’i,  Maliki  dan  Hambali berpendapat  wali  bagi  perempuan  merupakan  rukun  pernikahan yang menentukan sahnya pernikahan. 17
Hukum Islam mengenal adanya wali mujbir yang memiliki hak ijbar . Ijbar bermakna al-qahr dan al ikrah yang berarti memaksa, 18 yakni  wali  yang  punya  hak  dan  otoritas  untuk  menikahkan  anak gadisnya  yang  belum baligh ( al-s}aghirah ),  anak  laki-lakinya  yang belum baligh (al-s}aghir), anaknya  yang  gila  baik  laki-laki  ataupun perempuan  ( al-majnun )  dan  anak  gadisnya  yang  sudah  baligh  dan berakal.  Namun  demikian  jika  anak  gadisnya  sudah  baligh,  wali harus  meminta  izin  dan  kerelaan  kepada  anak  perempuan  yang sudah  baligh  tersebut.  Pendapat  ini  didasarkan  pada  Hadith  Nabi riwayat Ibn Abbas:
اهسفنب قحأ ميلأا لاق ملس و هيلع هللا ىلص يبنلا نأ سابع نبا نع .ملسم هاور .اهتامص اهنذإو اهسفن يف نذأتست ركبلاو اهيلو نم
19
Terkait hadith di  atas,  imam  syafi’i  berpendapat  rasul membedakan antara gadis dan janda. Posisi janda lebih berhak atas dirinya  dari  pada  walinya  dan  posisi  gadis  harus  dimintai  izin apabila  wali  hendak  menikahkannya.  Ini  menunjukkan  wali dianjurkan  bermusyawarah  dan  meminta  izin  kepada  anak gadisnya. 20
Keberadaan  wali  yang  penting  ini  memungkinkan  terjadinya pemaksaan, sekalipun dengan syarat kufu’ (sepadan), mendatangkan kebaikan  dan  tidak  mendatangkan  bahaya.  Ulama  Syafi’iyyah
16 Muhammad bin Idris al-Shafi’i, al-Umm , vo l. 5..., 14. 17 Abdurahman al-Jaziri, Kitab  al-Fiqh ‘ala Madhahib al-Arba’ah , vol 4, (Bairut: Dar Ihya’ al-Turath al-‘Arabi, 1996), 46-54.
18 Ibn al-Mandhur, Lisan al ‘Arab , vol. 4, ( Beirut : Dar al Sadar, t.t), 113
19 Imam Muslim, Sahih Muslim , vol. 4, (Bairut: Dar al-Fikr, tt.) 141
20 Muhammad bin Idris al-Shafi’i, al ‘Umm, vol 5......,19.
Qurrotul Ainiyah , Prinsip Pernikahan dalam Cedaw.............
berpendapat, wali boleh menikahkan dengan calon suami pilihannya tanpa harus meminta persetujuan anaknya dengan syarat yaitu:
1. Tidak  ada  permusuhan  yang  cukup  tampak  ( al-‘adawah  al- zahirah ) antara wali mujbir dan anak gadisnya.
2. Tidak  ada  permusuhan  yang  cukup  tampak  di  antara  anak gadisnya dengan calon suaminya.
3. Calon suami harus sepadan atau setara ( kufu’ ).
4. Calon suami harus mampu memberikan mahar.
5. Wali harus menikahkannya dengan mahar mithli .
6. Mahar harus tunai.
7. Mahar berupa uang yang berlaku negerinya. 21
Jika  berpedoman  pada  kaidah  fikih jalb  al-masalih (mendatangkan  maslahat)  dan dar’  al-mafasid (menolak  bahaya) maka  syarat  adanya  wali    itu  dapat  berubah  sesuai  perubahan kemaslahatan  dan  bahaya  yang  ditimbulkan,  atau  syarat  lain  yang perlu  ditambahkan  atau  bisa  jadi  ada  syarat  yang  sudah  tidak relevan.  Syarat    di  atas  mengandung  makna  bahwa  yang  menjadi parameternya adalah kabaikan/kemaslahatan anak perempuan yang hendak dinikahkan secara ijbar, baik kebaikan di dunianya terutama akhiratnya.
2. Hak dan tanggung jawab yang sama selama dalam pernikahan dan pada pemutusan pernikahan.
Maksudnya  adalah  sistem  hukum  yang  berlaku  harus  benar benar  memberi  kaum  perempuan  status,  hak  dan  kewajiban  yang setara  dengan  laki-laki  dalam  kehidupan  rumah  tangganya  dan memberikan  perlindungan  hukum  bagi  kaum  perempuan,  sehingga tidak  terjadi  perempuan  dinikah,  diceraikan,  diruju,  ataupun dipoligami  secara  sepihak  walaupun  tanpa  persetujuan  nya. Sehingga,  jika  terdapat  negara  yang  masih  menerapkan  sistem hukum  yang  berdasar  pertimbangan  adat  istiadat,  kebiasaan  atau keyakinan  agama  tertentu  memberikan  status  berbeda,  sehingga berakibat  perbedaan  hak  dan  kewajiban  laki-laki  dan  perempuan dalam pernikahan berarti bertentangan dengan konvensi ini.
a. Pemutusan Pernikahan
Islam  memperbolehkan  pemutusan  pernikahan,  walaupun sangat dibenci Allah dan hanya sebagai alternatif terakhir (darurat) jika sudah tidak bisa dilakukan perdamaian.  Pemutusan pernikahan dalam Islam dikenal fasakh , talak dan khulu’. Fasakh adalah putusnya pernikahan atas keputusan hakim sebagai orang ke-3 setelah melihat adanya  faktor  pada  suami  atau  istri  yang  menandakan  tidak
21 Qurrotul Ainiyah, Keadilan Gender dalam Islam ........, 181-181
dapatnya  hubungan  perkawinan  itu  dilakukan 22 .  Talak  adalah putusnya perkawinan atas hendak suami karena  alasan tertentu dan dinyatakan  dengan  ucapan  tertentu 23 .    Sedangkan khulu’ adalah putusnya pernikahan yang dikehendaki istri dengan membayar uang ganti  rugi  yang  di  terima  suami  dan  di  lanjutkan  dengan  ucapan untuk  memutus  perkawinan  itu. 24 Tiga  bentuk  pemutusan pernikahan tersebut memberikan hak yang sama kepada suami atau isteri  untuk  mengajukannya,  jika  pemutusan  pernikahan  itu  lebih maslahah.
b. Poligami
Kebolehan poligami dalam Islam berdasar surat al-Nisa’ (4): 3. Pakar  feminis  menyatakan  ayat  tersebut  bukan  menjadi  dasar kebolehan  poligami  adalah  berdasar  pola  pemikiran dalalah  al-nas yaitu  penunjukan  lafaz  atas  makna  hukum  bagi  sesuatu  yang didiamkan  atau  tidak  dinyatakan  dalam nas ,  sesuai  dengan  makna hukum  bagi  sesuatu  yang  dinyatakan  oleh nas ,  dan  penunjukan tersebut berdasarkan pada ratio-legis . berdasarkan shad al-dhari’ah , pakar  feminis  merubah  hukum  boleh/mubah  poligami  menjadi haram  li  ghoirihi .  Larangan  tersebut  bertujuan  untuk  mencegah timbulnya perbuatan atau tindakan lain yang dilarang, atau sebagai langkah  preventif/  pencegahan  segala  sesuatu  yang  diperbolehkan tetapi membawa dampak buruk, maka dihukumi haram 25 . Hukum Haram  li  ghoirihi atas  kebolehan  Poligami  dengan berdasarkan Shad al Dhari’ah adalah tidak bisa diberlakukan secara umum.  Sebagaimana  syari’at  nikah  yang  hukum  asalnya  adalah mubah, bisa berubah menjadi haram jika sang pelaku tidak mampu untuk menikah, tidak ingin menikah, dan tidak punya hasrat seksual terhadap  lawan  jenis.  Jika  dia  menikah  pasti  akan  membawa kerusakan bagi sang istri. Maka begitu pula dengan syari’at Poligami, yang  hukum  asalnya  mubah,  maka  tidak  bisa  secara  umum diberlakukan  hukum Haram  li  ghoirihi ,  karena  tidak  tentu  secara umum dan pasti akan membawa kemafshadatan. Rasulullah sebagai contoh  pelaku  poligami  tentunya  adalah  bukti  bahwa  syari’at poligami  membawa  manfaat.  Jika  menimbulkan  kemafshadatan tentunya  pasti  Rasulullah  tidak  diperbolehkan  melakukannya. Tujuan  poligami  Rasulullah  adalah  pengayoman,  pembinaan  umat, yang jauh dari urusan pemuasan seks/libido. Jika ada penyimpangan
22 Amir Syarifuddin. Garis-Garis Besar Fiqih , (Jakarta: Prenada Media),125.
23 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqih ,..... 124
24 Amir Syarifuddin Garis-Garis Besar Fiqih ,......125.
25 Tutik  Hamidah, Fiqih  Perempuan  Berwawasan  Keadilan  Gender ,  (Malang:  UIN Maliki Pers, 2011), 126
Qurrotul Ainiyah , Prinsip Pernikahan dalam Cedaw.............
dari niat mulia tersebut, maka pasti akan muncul permaslahan yang membawa  pada  kemafshadatan.  Ini  berarti  bahwa  tidak  bisa kemubahan  Poligami  ini  ditarik  secara  tegas/umum  menuju  pada Haram li ghairihi, tetapi tetap melihat pada kondisi tertentu dengan pertimbangan kondisi si pelaku. Ini berarti kemubahan Poligami ini tidak  bisa  ditarik  secara  tegas/umum  menuju Haram  li  ghairihi, tetapi berdasar pertimbangan dan kondisi si pelaku 26 .
c. Keputusan tempat tinggal dan jumlah anak
Jumlah  keturunan  yang  diharapkan  dari  pernikahan  harus berdasar  kesepakatan  suami  dan  istri.  Jika  mengikuti  program planning  family ataupun  hal-hal  yang  berhubungan  dengan pendidikan  bagi  anak-anak,  harus  dengan  kesepakatan,  tidak  boleh ada  paksaan,  keterpaksaan  atau  pembebanan  terhadap  salah  satu pihak. Tanggung jawab perempuan untuk melahirkan, menyusui dan membesarkan  anak-anak,  mempengaruhi  hak  para  perempuan untuk  memperoleh  akses  pendidikan,  lapangan  kerja/ekonomi  dan berbagai aktifitas lain yang berhubungan dengan pengembangan diri dan potensi mereka. Hal ini memberikan beban kerja yang tidak adil bagi mereka.
Keputusan  untuk  menentukan  dimana  keluarga  tersbut bertempat  tinggal    adalah  bagian  dari  urusan  dunia  yang  bisa dimusyawarahkan  bersama  untuk  menentukan  yang  terbaik  bagi mereka bersama, ini juga bagian dari kewajiban suami untuk berlaku ma’ruf  kepada  isteri  dan  anak  anaknya,  sehingga  akan  menjadikan rumah tangganya sakinah, mawaddah dan rahmah,
3. Dalam  semua  kasus,  wajib  mengutamakan  kepentingan  anak- anak.
Konvensi  ini  menjelaskan  untuk  menjamin  pendidikan keluarga  yang  tepat  mengenai  kehamilan  sebagai  fungsi  sosial  dan pengakuan tanggung jawab bersama laki-laki dan perempuan dalam membesarkan  anak-anak  mereka,  maka  kepentingan  anak-anak sebagai pertimbangan utama dalam segala hal. Redaksi kepentingan anak  harus  menjadi  pertimbangan  utama telah  termaktub  dalam konvensi PBB tentang hak anak. Ini menunjukkan kepentingan anak menjadi  prioritas  utama,  walau  status  hukum  pernikahan  orang tuanya tidak jelas, tidak boleh dilakukan tindakan diskriminatif, baik dalam status hukum maupun perlakuan terhadap anak yang lahir di luar pernikahan yang sah.
a. Hak Pengasuhan dan Perwalian Anak Cedaw  berpendapat  bahwa  wali  tidak  hanya  dari  pihak  laki- laki (ayah, kakek, saudara laki-laki seayah, dst), tetapi juga dari pihak
26 Qurrotul Ainiyah, Keadilan Gender dalam Islam ........, 190
ibu dan saudara dari pihak ibu. Pembagian hak dan tanggung jawab yang diatur dalam konvensi ini diatur melalui perwalian/guardianship, pemeliharaan/wardship,
pengawasan/trusteeship,  dan  pengangkatan  anak.  Negara-negara penerima  konvensi  ini  harus  memastikan  bahwa  menurut  hukum negara  masing-masing,  kedua  orang  tua  (secara  biologis) mempunyai  hak  dan  tanggung  jawab  bersama  terhadap  anak-anak mereka,  yang  ini  sama  sekali  tidak  memperhatikan  status pernikahan sang orang tuanya tersebut.
Islam  membedakan  antara  wali  nikah  dan  perwalian  atau pengasuhan  anak.  Wali  nikah hanyalah laki-laki dan  dari garis laki- laki (ayah), sedangkan hak perwalian/pengasuhan diutamakan  dari pihak ibu dan garis keturunan ibu baik ke atas, ke bawah maupun ke samping.
Tentang  pengasuhan  anak,  dikenal  istilah hadhanah yang menurut bahasa berarti meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau pangkuan.  Ketika  ibu  menyusukan  anaknya  meletakkan  di pangkuannya, seakan-akan ibu melindungi dan memelihara anaknya. Sedangkan secara istilah adalah pendidikan dan pemeliharaan anak sejak  lahir  sampai  sanggup  mengurus  dirinya  yang  dilakukan kerabat anak itu. 27
Ulama  berbeda  pendapat  tentang  siapa  yang  berhak  terhadap hadhanah ,  apakah hadhin atau mahdhun (anak).  Sebagian  pengikut mazhab Hanafi, berpendapat hadhanah itu adalah hak anak, sedang menurut  mazhhab  Syafi’i,  Ahmad,  dan  sebagian  mazhab  Maliki hadhin lah  yang  berhak  terhadap hadhanah .  Allah  SWT memerintahkan  orang-orang  yang  beriman  untuk  memelihara keluarganya  dari  api  neraka  dengan  mendidik  dan  memeliharanya agar melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. Anak termasuk salah satu anggota keluarga. Jadi menyelamatkan anak dari api  neraka  merupakan  kewajiban  orang  tua.  Seorang  anak  pada permulaan hidupnya sampai umur tertentu memerlukan orang lain untuk  membantu  dalam  kehidupannya,  seperti  makan,  pakaian, membersihkan  diri,  dengan  rasa  kasih  sayang,  kesabaran,  dan mempunyai  keinginan  agar  anak  itu  baik  dikemudian  hari  serta mempunyai waktu yang cukup untuk melakukan tugas itu. 28
Sang  ibu  adalah  orang  yang  paling  berhak  melakukan hadhanah,  baik  masih  terikat  perkawinan  atau  dalam  masa  idah
27 Abdurrahman Ghozali, Fiqih Munakahat ,
28 Abdurrahman Ghozali, Fiqih Munahakat , hal 177
Qurrotul Ainiyah , Prinsip Pernikahan dalam Cedaw.............
talak raj’i, talak ba’in atau telah habis masa iddahnya, tetapi ia belum kawin  dengan  laki-laki  lain.  Jika  ibu  tidak  ada,  yang  berhak  adalah ibu  dari  ibu  (nenek)  dan  seterusnya  ke  atas,  kemudian  ibu  dari bapak  (nenek)  dan  seterusnya  keatas.  Urutan  yang  berhak melakukan hadhanah adalah:
a. Kerabat  pihak  ibu  didahulukan  atas  kerabat  pihak  bapak  jika tingkatan dalam kerabat adalah sama.
b. Nenek perempuan didahulukan atas saudara perempuan, karena anak  merupaka  bahagian  dari  kakek  itu.  Karena  itu  nenek  lebih berhak dibanding dengan saudara perempuan.
c. Kerabat  sekandung  didahulukan  dari  kerabat  yang  bukan sekandung  dan  kerabat  seibu  lebih  didahulukan  atas  kerabat seayah.
d. Dasar  urutan  ini  adalah  urutan  kerabat  yang  ada  hubungan mahram, dengan ketentuan bahwa pada tingkat yang sama, pihak ibu didahulukan atas pihak bapak.
e. Adapun syarat-syarat bagi hadhinah dan hadhin adalah :
f. Tidak  terikat  pekerjaan  yang  menyebabkan  tidak  dapat melakukan hadhanah dengan maksimal.
g. Mukallaf,  yaitu  telah  baligh,  berakal,  dan  tidak  terganggu ingatannya.
h. Berkemampuan melaksanakan hadhanah.
i. Mampu  menjamin  pemeliharaan  dan  pendidikan  anak  terutama yang berhubungan dengan budi pekerti.
j. Tidak bersuami laki-laki yang bukan mahram dengan anak.
k. Tidak membenci si anak.
l. Persamaan agama tidaklah menjadi syarat bagi hadhinah, kecuali jika  dikhawatirkan  ia  akan  memalingkan  si  anak  dari  agama Islam 29 .
4. Hak yang sama dalam pencarian nafkah, pengelolaan harta benda dan kekayaan.
Menurut  pasal  16  Cedaw,  dalam  hal  kebendaan,  perempuan mempunyai  hak  sama  dengan  laki-laki,  baik  untuk  memperoleh, memanfaatkan,  mengelola,  maupun  memindahtangankan  Sehingga hukum, adat istiadat ataupun aturan lainnya yang memberikan laki- laki  hak  lebih  besar  dalam  memperoleh  bagian  harta  di  akhir
29 Rahman Ghozali Abdul,MA, Fiqih Munhakhat, (Jakarta, Kencana,
2008.), 177
pernikahan  (harta  gono  gini)  atau  setelah  kematian  kerabat  (harta waris) adalah tindakan diskriminasi.
a. Hak yang sama untuk bekerja secara profesional
Cedaw  menyatakan  bahwa  keluarga  yang  stabil  adalah keluarga yang berdasar prinsip kesetaraan, keadilan dan pemenuhan kebutuhan  masing-masing  anggotanya.  Oleh  karena  itu,  setiap pasangan  mempunyai  hak  untuk  memilih  profesi  atau  pekerjaan yang  sesuai  dengan  kemampuan,  kualifikasi  dan  aspirasi  masing- masing.  Konsekeuensinya,  masing-masing  pasangan  harus mempunyai  hak  untuk  memilih  nama  masing-masing  dengan  tetap melestarikan identitas pribadi dan identitas dalam masyarakat serta membedakannya  dari  anggota  masyarakat  lain.  Apabila  ditemukan seorang  perempuan  diwajibkan  mengganti  namanya  setelah menikah  atau  setelah  bercerai  dengan  alasan  berdasarkan  hukum, hal tersebut telah melanggar hak pribadinya. Untuk bekerja/berkarier, seorang perempuan (isteri) mempunyai hak yang sama dengan laki-laki, tanpa harus meminta izin dan mendapat izin dari laki-laki (suaminya).
Islam  mengatur  tentang  kewajiban  suami  isteri  dalam  rumah tangga.  Kewajiban  ini  adalah  dilandasi  niat  dalam  rangka menghamba  kepada  Allah,  bukan  menghamba  kepada  manusia (suami). Kewajiban suami terhadap isteri dan  keluargnya yaitu  ada yang  b ersifat  materi/kebendaan  seperti  memberi  mahar  ,  nafkah lahir, biaya  rumah  tangga,  biaya  perawatan,  kesehatan  dan  pendidikan. Sedangkan  yang  bersifat  non  materi  seperti  memberi  nafkah  batin, berbuat Ma’ruf dan melindungi serta mengayomi. Sehingga dapatlah dipahami bahwa bekerja untuk mencari nafkah bukanlah kewajiban isteri tapi kewajiban suami. Sedangkan  kewajiban isteri adalah taat kepada  suami    asal  bukan  dalam  hal  maksiyat .  Maka  ketika  seorang isteri  akan  melakukan  sesuatu  yang  tidak  wajib,  maka  seyogyanya  tidak menyepelekan  yang  wajib.  Jika  isteri  akan  bekerja  mencari  nafkah  yang hukumnya  tidak  wajib,  maka  seharusnya  mendapat  izin  dari  suami  yang hukumnya  wajib.  Jadi  islam  tidak  melarang  seorang  isteri  bekerja  atau berkarier  sepanjang  mengetahui  dan  memahami  prinsip  dasarnya.  Jika prinsip  dasar  ini  terlanggar,  maka  akan  muncul  ketimpangan  sehingga menjadikan perjalanan rumah tangga tersebut tidak harminis
b. Pengelolaan Harta dan kekayaan
Hukum  Islam  membagi  harta  dengan  harta  bawaan  dan  harta dalam  pernikahan  (harta  bersama).  Harta  bawaan  suami  atau  istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagian hadiah atau warisan  adalah  di  bawah  penguasaan  masing-masing,  selama  para
Qurrotul Ainiyah , Prinsip Pernikahan dalam Cedaw.............
pihak  tidak  menentukan  lain.  Sedangkan  harta  bersama  diartikan sebagai  harta  kekayaan  yang  dihasilkan  oleh  suami  isteri  selama mereka  diikat  oleh  tali  perkawinan,  atau  harta  yang  dihasilkan dengan  jalan  syirkah  antara  suami  isteri  sehingga  terjadi pencampuran  harta  yang  satu  dengan  yang  lain  dan  tidak  dapat dibeda-bedakan  lagi,  sebagaimana  al-Qur’an  surat  an-Nisa’(4)  :  32, yang artinya:
“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bagian dari pada yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa  yang  mereka  usahakan,  dan  mohonlah  keada  Allah sebagian  dari  karunia-Nya.  Sesungguhnya  Allah  Maha Mengetahui segala sesuatu. 30
Harta  bersama  suami  isteri  pada  dasarnya  tidak  dibicarakan khusus  dalam  Islam,  tetapi  sejalan  dengan  asas  kepemilikan  harta secara individual (pribadi). Berdasar asas ini, suami wajib memberi nafkah dalam bentuk biaya hidup untuk anak dan istrinya dari harta suami  sendiri.  Harta  bersama  dalam  Islam  lebih  identik  di qiyas kan dengan  s yirkah  abdan  mufawwadhah yang  berarti  perkongsian tenaga dan perkongsian tak terbatas.  Meskipun tidak diatur khusus dalam  fikih, tetapi keberadaannya, paling tidak dapat diterima oleh sebagian ulama Indonesia. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa banyak suami istri, dalam masyarakat Indonesia, sama-sama bekerja, berusaha untuk mendapatkan nafkah hidup keluarga sehari-haridan sekedar  harta  untuk  simpanan  (tabungan)  untuk  masa  tua  mereka. Bila keadaan memungkinkan ada juga peninggalan untuk anak-anak sesudah  mereka  meninggal  dunia.  Pencarian  bersama  itu  termasuk kedalam kategori syirkah mufawwadhah, karena perkongsian suami istri  itu  tidak  terbatas,  apapun  yang  dihasilkan  dalam  masa pernikahan  menjadi  harta  bersama,  kecuali  yang  mereka  terima sebagai harta warisan atau pemberian secara khusus kepada suami istri tersebut.
Perjanjian  pernikahan  adalah  persetujuan  yang  disebut  oleh kedua  calon  mempelai  pada  waktu  atau  sebelum  perkawinan dilangsungkan, dan masing-masing berjanji akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu, yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah.  Menurut  hukum  Islam,  perjanjian  pernikahan  yang
30 Lajnah  Pentashih  Mushaf  al-Qur’an,  Departemen  Agama  RI., Qur’an  Tajwid , (Jakarta : Maghfirah Pustaka, 2006), 82
berhubungan  dengan  harta  dalam  pernikahan  ini  mubah/  boleh dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

## Kesimpulan
Dari analisa di atas dapatlah disimpulkan bahwa :
1. Tujuan  pensyari’atan  hukum  Islam  adalah  untuk  memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus menghindari mafsadat/kerusakan,  baik  di  dunia  utamanya  di  akhirat. Perkembangan pemikiran hukum Islam dibutuhkan dalam rangka dalam  rangka  menjawab  persoalan-persoalan  kontemporer  yang kasusnya  tidak  diatur  secara  explisit  dalam  al  Qur’an  dan  al Hadits.
2. Cedaw menekankan  kesetaraan (equality) dan keadilan (Equity) laki-laki  dan  perempuan,  yaitu  persamaan  hak  dan  kesempatan serta  perlakuan  di  segala  bidang  dan  segala  kegiatan,  termasuk dalam  pernikahan.  Prinsip  ini  diterapkan  sebagai  upaya pencegahan  dan  pelarangan  diskriminasi  perempuan.    Prinsip tersebut  meliputi  :  Hak  yang  sama  untuk  memasuki  pernikahan, hak  selama  pernikahan,  dalam    pada  pemutusan  pernikahan, sebagai  orang  tua,  secara  bebas  dan  bertanggung  jawab  jumlah dan  penjarakan  kelahiran  anak-anak  mereka  serta  memperoleh penerangan, pendidikan dan sarana-sarana untuk memungkinkan mereka  menggunakan  hak-hak  ini,  perwalian,  pemeliharaan, pengawasan,  dan  pengangkatan  anak  atau  lembaga  sejenis memilih  nama  keluarga,  profesi  dan  jabatan,    pengelolaan keuangan/harta.
3. Hukum  Islam  menjadikan  pernikahan  sebagai  perjanjian  kuat antara Allah dan sang suami. Perlakuan sang suami terhadap isteri haruslah  yang ma’ruf, atau  santun.    Pernikahan  dapat  mencapai tujuannya yaitu duniawi menuju kebahagiaan akhirat, maka Islam menggariskan  sejumlah  prinsip  dasar,  antara  lain  adalah  : Kebebasan  dalam  memilih  jodoh, Sakinah,  mawaddah dan rahmah, Saling  melengkapi  dan  melindungi , Mu’asyarah  bi  al- Ma’ruf dan Monogami.
4. Empat  prinsip  pernikahan  Islam  tersebut  dalam  penjabarannya sudah  menempatkan  laki-laki  (suami)  dan  perempuan  (isteri) sebagai  hamba  Allah  yang  mempunyai  hak  dan  kewajiban  yang proporsional, tidak harus sama, karena keduanya mempunyai hak dan  kewajiban  yang  berbeda  dari  jenisnya  tetapi  akan  sama nilainya  yaitu  nilai  penghambaan  kepada  Allah  sebagai konsekuensi logis dari “perjanjian kuat” dengan Allah.
Qurrotul Ainiyah , Prinsip Pernikahan dalam Cedaw.............

## Daftar Pustaka
Ainiyah, Qurrotul Keadilan Gender dalam Islam, Konvensi PBB dalam Perspektif  Mazhab  Shafi’i ,    Malang:    Kelompok  Intrans Publishing, 2015.
Departemen  Agama  RI.,  Lajnah  Pentashih  Mushaf  al-Qur’an, Qur’an Tajwid , Jakarta : Maghfirah Pustaka, 2006
Hamidah,  Tutik, Fiqih  Perempuan  Berwawasan  Keadilan  Gender , Malang: UIN Maliki Pers, 2011
Jaziri,  Abdurrahman    al-, Al-Fiqh  ala  Madzahib  al  Arba’ah ,  Vol.  IV. Kairo: al    Tijarah, tt.
Mandhur Ibn al-, Lisan al ‘Arab , vol. 4,  Beirut : Dar al Sadir, tt.
Muslim, Imam, Shahih Muslim , vol. 4, Bairut: Dar al-Fikr, tt.
Mu’allim,  Amir    dan  Yusdani ,  Konfigurasi  Pemikiran  Hukum  Islam , Yogyakarta : UII Press, 2001.
Muhammad,  Husein, Fiqh  Perempuan  Refleksi  Kiai  Atas  Wacana Agama dan Jender, Yogyakarta:  LKIS, 2007.
Pasca  Sarjana  IAIN  Sunan  Ampel, Hermeneutika  dan  Fenomenologi Dari  Teori  ke  Praktek ,  Surabaya:    PPS  Sunan  Ampel  Surabaya, 2007.
Qurtuby,  Abi  Abdillah  Muhammad  bin  Ahmadal-Anshary  al-, Tafsir al-Qurtuby al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an, Kairo: al-Sha’bi, tt.
Rahman Ghozali,  Abdul,MA, Fiqih  Munhakhat , Jakarta,  Kencana, 2008.
Shadiq,  Hamid, Mu’jam  Lughot  al-Fuqaha’ ,  vol.2,  Beirut:  Dar  al- Nafa’is, 1988
Shafi’i , Muhammad bin Idris al-, al-Umm , vol. 5,  Beirut: Dar al-Fikr, 1990.
Syarifuddin, Amir. Garis-Garis Besar Fiqih , Jakarta: Prenada Media, tt.
Thirmizi, Al-, al Jami’ al sahih al sunan al Tirmizi , juz 3, Beirut: Dar Ihya’ al- Turath al-Arabiy, tt.
Unais,  Ibrahim  , al-Mu’jam  al-Wasit ,  vol.  2  ,  Kairo:  Dar  al-Ma’arif,
1972.