## Gorontalo

## Development Review

## Vol. 3 No. 2 Oktober 2020
P-ISSN: 2614-5170, E-ISSN: 2615-1375

## Pertumbuhan  Ekonomi  dan  Penerimaan  Asli Daerah  Terhadap  Tingkat  Kemandirian  Keuangan Daerah
Economic  Growth  and  Local  Own-source  Revenue towards Regional Financial Independence
Asyhari Rosidin 1) Acwin Hendra Saputra 2) Badan Pendidikan dan pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan 1)
Jurusan Manajemen Keuangan, Politeknik Keuangan Negara STAN 2)
email: derozi.21@gmail.com 1) acwin@pknstan.ac.id 2)

## Abstract
This research aims to determine the effect of economic growth and local revenue on the level of regional financial independence in districts/cities in East Java province for the period 2006-2016. This study's secondary data sources came from Statistics Indonesia (BPS) and The Audit Board of Indonesia (BPK RI) audit reports.  We  choose  the  panel  data  analysis  technique  to  provide  more information, more variation, less co-linearity between variables, more degree of freedom, and more efficiency. The results showed that the variables of economic growth and local own-source revenue, either alone or together, had a significant positive effect on the level of regional financial independence.
Keywords: Fiscal  Transfer;  Economic  Growth;  Local  own-source  Revenue; Regional Financial Independence

## Abstrak
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jawa  Timur  periode  2006-2016.  Sumber data  sekunder  dalam  penelitian  ini  bersumber  dari  BPS,  dan  laporan  hasil audit BPK RI. Teknik analisis data panel dipilih agar memberi lebih banyak informasi,  lebih  banyak  variasi,  dan  sedikit  ko-linear  antar  variabel,  lebih banyak  degree  of  freedom,  dan  lebih  efisien.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  variabel  pertumbuhan  ekonomi  dan  pendapatan  asli  daerah  baik sendiri sendiri tau bersama berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.
Kata  Kunci  : Transfer  Daerah;  pertumbuhan  ekonomi;  pendapatan  asli daerah; kemandirian keuangan daerah
Submit: 26 September 2020; Direvisi; 16 Oktober 2020; Publish; 30 Oktober 2020

## 1. PENDAHULUAN
Salah satu tujuan diberlakukannya otonomi daerah sesuai dengan UU No.  23  Tahun  2014  sebagaimana  yang  telah  dilakukan  perubahan terakhir  dengan  UU  No.  9  Tahun  2015  adalah  untuk  menumbuhkan tingkat  kemandirian  keuangan  daerah.  Berdasarkan  pasal  1  ayat  6 dikatakan  bahwa  otonomi  daerah  merupakan  hak,  wewenang,  dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah  dan  kepentingan  masyarakat  setempat  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan.  Untuk  mewujudkan  otonomi  tersebut pemerintah  daerah  berupaya  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi daerah  yang  diukur  dengan  menggunakan  Produk  Domestik  Regional Bruto (PDRB). Pentingnya peran pemerintah daerah dalam meningkatkan pertumbuhan  ekonomi  karena  menurut (Nur’ainy et  al.,  2013) pertumbuhan  ekonomi  daerah  berpengaruh  terhadap  kemandirian keuangan daerah. Hal ini diperkuat oleh (Darwanto & Yustikasari, 2007) yang  mengemukakan  pentingnya  peran  pemerintah    dengan  cara pemanfaatan  faktor  yang  mempengaruhi  pembangunan  daerah  seperti sumber  daya  alam,  tenaga  kerja,  investasi  modal,  kewirausahaan, transportasi,  komunikasi,  komposisi  sektor  industri,  teknologi,  pasar ekspor,  situasi  perekonomian  internasional,  kapasitas  pemerintah daerah, pengeluaran pemerintah dan dukungan pembangunan.
Perkembangan  ekonomi  pada  tataran  wilayah  provinsi  yang  diukur dengan menggunakan PDRB. Untuk PDRB seluruh provinsi, Jawa Timur (Jatim)  menduduki  urutan  pertama  di  luar  wilayah  ibu  kota  negara dengan urutan kedua dan ketiga adalah Jawa Barat dan Jawa Tengah. Menurut  (Sukarwo,  2017)  pertumbuhan  ekonomi  Jatim  selalu  di  atas rata-rata  nasional,  yaitu  pada  semester  I  tahun  2017  pertumbuhan ekonomi  Jatim  sebesar  5,21  persen  atau  lebih  tinggi  dari  rata-rata nasional  sebesar  5,01  persen.  Perkembangan  ekonomi  dan  keuangan Jatim  tentu  ditunjang  oleh  perkembangan  ekonomi  38  kabupaten/kota dengan kondisi geografis dan sosial budaya yang beragam antar wilayah. Hal  ini  diperkuat  oleh  (BPS  Provinsi  Jawa  Timur,  2015)  bahwa  dalam struktur  ekonomi  Jatim  pada  tahun  2015  menghasilkan  nilai  tambah PDRB  atas  harga  berlaku  sebesar  Rp1.689,88  triliun,  dan  atas  harga konstan 2010 sebesar Rp1.331,42 triliun. Nilai ini setara dengan 14,50 persen perekonomian nasional, sedikit lebih tinggi dibanding tahun 2014 yang sebesar 14,41 persen.
Untuk  melihat  perkembangan  keuangan  daerah  dapat  dilakukan dengan membuat rasio keuangan daerah yang salah satunya adalah rasio pertumbuhan.  Rasio  pertumbuhan  diperoleh  dengan  mengukur perbandingan  hasil  Penerimaan  Asli  Daerah  (PAD)  yang  dicapai  suatu periode dengan periode sebelumnya. Menurut (Sujarwoto & Wachid, 2015) pertumbuhan  PAD  Jawa  Timur  dalam  setiap  tahun  semakin  baik dibanding  dengan  tahun  sebelumnya.  Pertumbuhan  simultan  pada Provinsi  Jawa  Timur  tentunya  akan  menimbulkan  perbedaan  aktivitas ekonomi  di  level  pemerintah  kabupaten/kota  sehingga  akan  memicu terjadinya  disparitas  antarwilayah,  hal  ini  selaras  dengan  pendapat (Courchene dan Melvin, 2017). Zhuravskayaa (2000) menyatakan bahwa bagi hasil antara pemerintah daerah dan lokal tidak memberikan insentif kepada  pemerintah  daerah  untuk  meningkatkan  basis  pajak  atau menyediakan barang publik
Namun  apabila  melihat  fakta  tentang  rasio  kemandirian  keuangan daerah yang juga merupakan perbandingan antara PAD dengan transfer
pemerintah  pusat  dan  provinsi  beserta  pinjaman  daerah  menunjukkan hal  yang  sebaliknya.  Studi  teoritis  dan  empiris  dalam  ekonomi  publik menunjukkan bahwa individu memandang hibah dan pendapatan daerah sendiri melalui perspektif yang berbeda (Rodden, 2002). Menurut (Yuana,
2016) perkembangan tingkat kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota di Jatim berada di bawah kisaran 10% dan dikategorikan sebagai wilayah yang sangat kurang mandiri atau kategori kemandirian terendah.  Kategori  ini  didasarkan  pada  publikasi  Tim  Penelitian  dan Pengembangan (Lit-bang) Kementerian Dalam Negeri-Fisipol UGM dalam (Nurhayani, 2010). Tingkat kemandirian keuangan sesuai data tersebut memperlihatkan kesehatan keuangan daerah pada 38 kabupaten/kota di wilayah Jatim.
Menurut  (Kementerian  PPN  /  Bappenas,  2016)  dalam  buku Perkembangan  Ekonomi  Indonesia  dan  Dunia  Triwulan  III  Tahun  2016 dikemukakan bahwa wilayah Pulau Jawa tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi  nasional.  Sementara  itu  pada  tahun  2014  peranan  Jawa-Luar Jawa masing-masing sebesar 58,3 persen berbanding 41,7 persen. Pada tahun 2014, disparitas wilayah Kawasan Barat Indonesia (KBI) – Kawasan Timur  Indonesia  (KTI)  tidak  mengalami  perubahan  dalam  12  tahun terakhir sebesar 83% berbanding 17%. Sehingga dengan kondisi demikian berarti  wilayah  di  Pulau  Jawa  berkontribusi  besar  dalam  menyumbang perekonomian nasional dibandingkan pulau di wilayah lainnya, dimana rata-rata  tertinggi  pertumbuhan  ekonomi  yang  diukur  dengan menggunakan PDRB perkapita, Jawa Timur berada pada level pertama di luar wilayah ibu kota. Dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi seharusnya  tingkat  kemandirian  keuangan  daerah  juga  tinggi,  namun fakta pada Provinsi Jawa Timur menunjukkan sebaliknya, yaitu tingkat kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota Jawa Timur pada kategori sangat rendah.
Beberapa  peneliti  telah  melakukan  studi  mengenai  hubungan antara  penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  pertumbuhan ekonomi, dan tingkat kemandirian keuangan daerah. Penelitian tersebut diantaranya menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS) dengan sebagian data penelitian berupa data panel dan sebagian yang lain data time series. Pertama penelitian yang dilakukan oleh (Putri & Sjadili, 2013) yang  berjudul “Pengaruh Dana  Perimbangan,  Belanja  Modal,  dan Pinjaman  Daerah  terhadap  tingkat  kemandirian daerah”. Tujuan penelitian  ini  adalah  untuk  mengumpulkan  bukti  empiris  dalam hubungannya komponen APBD yang berupa transfer pemerintah, belanja modal, dan pinjaman daerah terhadap kemandirian daerah. Berdasarkan hasil  analisis  ditemukan  bahwa  transfer  pemerintah  atau  dana perimbangan  berpengaruh  signifikan  positif  terhadap  kemandirian daerah.
Kedua, penelitian yang dilakukan oleh (Tahar, Afrizal dan Zakhiya, 2011) yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum  Terhadap  Kemandirian  Daerah  Dan  Pertumbuhan  Ekonomi Daerah” tahun  2011.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  besarnya pengaruh PAD dan DAU terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  kabupaten  dan  kota  Provinsi Sumatera  Barat  pada  tahun  2003-2008.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa PAD berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.
Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh (Nur’ainy et al., 2013) yang berjudul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Kota
Di  Jawa  Barat  tahun  2008- 2010)”. Penelitian  ini  bertujuan  untuk memperoleh  bukti  empiris  pengaruh  pertumbuhan  ekonomi  dan pendapatan asli daerah terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah tingkat  kota  di  Jawa  Barat.  Teknik  analisis  yang  digunakan  adalah analisis  deskriptif  dan  analisis  regresi  linier  berganda.  Hasil  penelitian membuktikan  bahwa  secara  parsial  pertumbuhan  ekonomi  (PDRB)  dan pendapatan  asli  daerah  berpengaruh  terhadap  kemandirian  keuangan daerah.  Secara  simultan  dua  faktor  yang  terdiri  dari  pertumbuhan ekonomi  (PDRB)  dan  pendapatan  asli  daerah  berpengaruh  terhadap kemandirian keuangan daerah.
Berdasarkan  uraian  di  atas  bahwa  seharusnya  pertumbuhan  ekonomi dan  pendapatan  asli  daerah  berpengaruh  positif  terhadap  tingkat kemandirian keuangan daerah. Adapun tujuan dari peneilitian ini adalah untuk melihat bagaimana pertumbuhan ekonomi daerah, pendapatan asli daerah  secara  mandiri  dan  pertumbuhan  ekonomi  daerah  dan pendapatan  asli  daerah  secara  bersama-sama  dapat  berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di Provinsi Jawa Timur.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kuantitatif  dengan menggunakan data sekunder. Populasi penelitian ini yakni kabupaten dan kota di Jawa Timur. Data yang digunakan adalah selama sebelas tahun mulai tahun 2006 sampai dengan 2016, dimana kabupaten dan kota di Jawa  Timur  tidak  terdapat  pemekaran  selama  periode  tahun  tersebut. Periode  tersebut  diambil  agar  penelitian  ini  bisa  menggunakan  data terbaru sehingga diharapkan hasilnya masih relevan dengan kondisi saat ini.  Data  populasi  tersebut  akan  mengalami  penyaringan  berkaitan dengan  kelengkapan  data  realisasi  PAD,  Pinjaman  Daerah,  DAU,  DAK,
Dana Perimbangan, dan Statistik PDRB. Data pemerintah kabupaten/kota yang didapatkan menunjukkan jumlah kabupaten/kota per  tahun  2006  adalah  sebanyak  38  kabupaten/kota.  Rincian  data pemerintah  kabupaten/kota  periode  2006  sampai  dengan  2016  adalah 418 data kabupaten/kota di Jawa Timur. Penyaringan atas populasi akan dilakukan berdasarkan kelengkapan data realisasi PAD, data PDRB, dan Dana  Perimbangan.  Dalam  pengujian  analisis  regresi  data  panel  pada penelitian ini jenis data yang digunakan adalah balanced panel. Peneliti menambahkan  variabel  kontrol  karena  variabel  ini  diharapkan  dapat menjaga  agar  pengaruh  variabel  bebas  terhadap  variabel  terikat  tidak dipengaruhi oleh faktor di luar model penelitian (Sugiyono, 2015).
Model  penelitian  yang  terdiri  dari  variabel  terikat,  bebas,  dan kontrol dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
Y= α+ b1X1 +b2X2 + b3X3+b4X4 +b5X5 +b6X6 +b7X7 + Ɛ
Keterangan:
Y = Kemandirian keuangan daerah (KM) X1 = Pertumbuhan ekonomi (PDRB) X2 = Pendapatan asli daerah (PAD) Variabel kontrol: X3 = Belanja Modal (BM) X4 = Dana Bagi Hasil (DBH) X5 = Dana Alokasi Umuk (DAU) X6 = Dana Alokasi Khusus (DAK) X7 = Populasi Penduduk (PDDK) b1- b7 = Koefisien Variabel.
Analisis  regresi  data  panel  merupakan  metode  analisis  dengan struktur  data  yang  berbentuk  data  panel.  Data  panel  ini  merupakan gabungan antara data time series dan cross section yang mana unit cross section yang  sama  namun  diukur  pada  waktu  yang  berbeda.  Data  t merupakan  waktu  yang  dipilih  sejumlah  11  tahun  dan  n  merupakan subjek  yang  menjadi  objek  penelitian  sejumlah  38  kabupaten/kota sehingga  jumlah  observasi  merupakan  perkalian  n  dan  t  sebesar  418 observasi.  Adapun  jumlah  setiap  unit  kabupaten/kota  memiliki  waktu yang  sama  untuk  setiap  individu  atau  subjek  biasa  disebut  dengan balanced panel.
Sebelum  masuk  uji  asumsi  klasik  dilakukan  3  uji  untuk menentukan pemilihan model. Hal ini sebagaimana menurut (Widarjono, 2018) bahwa untuk mengestimasi model dengan data panel terdapat tiga teknik yang sering ditawarkan, yaitu model Common Effect, Fixed Effect, dan  Random  Effect.  Pengujian  dilakukan  dengan  Uji  Chow  untuk mementukan  pilihan  antara  pendekatan common  effect dan fixed  effect dan Uji Hausman untuk menentukan pilihan atas metode fixed effect atau random effect.
Definisi Operasional
Secara  ringkas  definisi  operasional  atas  variabel-variabel  yang digunakan dalam penelitian ini dapat disajikan dalam tabel berikut ini:
Tabel 1 Definisi Operasional Variabel Penelitian No  Notasi Arti Definisi Variabel 1 PDRB  Pertumbuhan Ekonomi PDRB per kapita 2 PAD Pendapatan Asli Daerah  Nilai realisasi PAD 3 BM Belanja Modal Nilai realisasi Belanja Modal 4 DBH Dana Bagi Hasil Nilai realisasi Dana Bagi Hasil 5 DAK Dana Alokasi Khusus Nilai Dana Alokasi Khusus 6 DAU Dana Alokasi Umum Nilai Dana Alokasi Umum 7 PDDK  Jumlah Penduduk Populasi kabupaten/kota

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Tabel 2 merupakan hasil uji chow pada seluruh kabupaten dan kota yang  ada  pada  wilayah  jawa  timur  mendapat  nilai  Chi  Square  sebesar 0,0000  yang  berarti  lebih  kecil  dari α =0,05  sehingga  dapat  diartikan bahwa pemilihan model FE lebih baik dibandingkan menggunakan model CE.  Berdasarkan  hasil  yang  diperoleh  F hitung  (294,7)  lebih  besar  dari pada F tabel (0,5636) sehingga hasil uji chow ini menyimpulkan bahwa model yang tepat untuk digunakan adalah Fixed Effect karena F-hitung lebih besar dari pada F-tabel sebagaimana Tabel 2 berikut:
Tabel 2.Hasil Uji Signifikansi Model Fixed Effect F hitung F tabel α = 1%  F tabel α = 5% Kabupaten dan Kota 294,7 0,5544 0,5636 Sumber: diolah dari data BPS dan BPK RI
Uji  Hausman  pada  data  kabupaten  dan  kota  wilayah  Jawa  Timur masing-masing menunjukkan nilai p-value sebesar 0,0000 lebih kecil dari α=0,05 sehingga  dapat  diputuskan  bahwa  model  regresi  FE  lebih  baik
dibandingkan  dengan  RE.  Begitu  juga  dengan  nilai  prob.  Chi  Square statistic adalah sebesar 69,43 lebih besar dari pada nilai kritis Chi Square dengan  df  38  kabupaten  dan  kota α= 1%  dan  5%,  artinya  dapat disimpulkan model yang lebih tepat digunakan adalah FE.
Tabel 3 Uji Signifikansi Model Fixed Effect Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob Cross-Section random 69,43 7 0,0000 Sumber: diolah dari data BPS dan BPK RI
Berdasarkan hasil uji normalitas melalui uji Histogram Normalitas di atas  bahwa  nilai  Jarque  Bera  sebesar  0,696  dimana  Chi-Square  tabel bernilai  41,3  untuk  derajat  kebebasan  dengan  sampel  38  yang  mana berarti  bahwa  Jarque  Bera  lebih  kecil  dari  Chi-Square  tabel  sehingga menerima H0 atau data berdistribusi normal. Selain itu dengan p-value sebesar 0,706 dimana lebih besar dari 0,05 sehingga menerima H0 atau yang  berarti  residual  berdistribusi  normal.  Berdasarkan  hasil  uji normalitas menggunakan Eviews 9 dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 4. Hasil Uji Normalitas Jarque Bera Jarque Bera Probability Kabupaten dan kota 0,696 0,706 Sumber: diolah dari data BPS dan BPK RI
Tabel 4. menunjukkan uji multikolinearitas yang antara PAD dengan PDRB  memiliki  nilai  korelasi  di  bawah  0,8  atau  0,85,  yaitu  bernilai 0,2198. Sehingga dapat dikatakan bahwa berdasarkan uji tersebut antara variabel  bebas  PAD  dan  PDRB tidak memiliki signifikansi  korelasi  yang tinggi  karena  nilai  korelasi  berada  di  bawah  nilai  signifikan  korelasi. Berikut ini hasil uji multikolinearitas melalui matriks korelasi.
Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas Matriks Korelasi
BM DAK DAU DBH PAD PDDK PDRB BM 1,0000 DAK 0,4520 1,0000 DAU 0,6467 0,5902  1,0000 DBH 0,5501 0,1157  0,2562  1,0000 PAD 0,8396 0,1853  0,4166  0,4710  1,0000 PDDK 0,5984 0,2313  0,5347  0,4636  0,6096 1,0000 PDRB 0,2277  -0,0091  0,0604  0,2067  0,2918  -0,0445  1,0000 Sumber: diolah dari data BPS dan BPK RI
Terdapat beberapa pilihan jenis uji heterokedastisitas yang dapat digunakan, pada Eviews 9, yaitu antara lain: Uji Breusch-Pagan-Godfrey, Park,  Harvey,  Glejser,  ARCH  dan  White  Test.  Menurut  Park  dalam (Widarjono,  2018),  varian  gangguan  yang  tidak  konstan  atau  masalah heteroskedastisitas muncul karena residual ini tergantung dari variabel independen  yang  ada  di  dalam  model.  Uji  di  atas  merupakan  uji heteroskedastisitas  Breusch-Pagan-Godfrey  dimana  hasil  nilai  p-value
yang  ditunjukkan  dengan  nilai  Prob.  Chi  Square.  Ho  diterima  bila Signifikansi  >  0,05  berarti  tidak  terdapat  heteroskedastisitas  dan  Ho ditolak bila Signifikansi < 0,05 yang berarti terdapat heteroskedastisitas. Nilai  prob.  F-statistik  dan  Chi  Square  masing-masing,  yaitu  sebesar 0,4878 dan 0,4838. Oleh karena nilai p-value > 0,05 maka terima H0 atau yang berarti bahwa model regresi bersifat homoskedastisitas atau dengan kata lain tidak ada masalah heteroskedastisitas.
Tabel 6. Hasil Uji Heterokedastisitas Breusch-Pagan-Godfrey Probability Nilai Prob. F statistic 0,4878 Prob. Chi-Square (Obs*R-squared) 0,4838
Sumber: diolah dari data BPS dan BPK RI
Sebagaimana  pada  uji  heteroskedastisitas,  pada  dasarnya  uji autokorelasi  hanya  dilakukan  pada  model  Common  Effect  dan  Fixed Effect. (Gujarati & Porter, 2009) menyatakan salah satu cara mengatasi autokorelasi  pada  model  regresi  adalah  melalui  penggunaan  metode dengan estimator Generalized Least Square (GLS). Namun sebagaimana model  terpilih  sebelumnya  telah  menentukan  FE  sebagai  cara  untuk mengestimasi  data  penelitian,  salah  satu  cara  mengetes  keberadaan autokorelasi  adalah  dengan  menggunakan  uji  Durbin  Watson. Autokorelasi tidak terjadi pada Uji Durbin Watson apabila DW> DU dan DW<(4-DU).  Adapun  setelah  dilakukan  running  uji  autokorelasi menghasilkan  DW=1,953  untuk  K=2,  sampel  T=  418  sehingga  dapat disimpulkan bahwa model tersebut tidak terjadi autokorelasi. Berikut ini hasil dari uji autokorelasi Durbin Watson.
Tabel 7. Hasil Uji Autokorelasi Durbin-Watson + du=1,844 bebas 4-du= 2,15 - 0 dl du 1,953 4-du 4-dl

## Sumber: diolah dari data BPS dan BPK RI
Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi  terhadap  Kemandirian  Keuangan Daerah
Berdasarkan  pengujian  yang  dilakukan  sebagaimana  Gambar  1, variabel PDRB memiliki koefisien regresi sebesar 24,014 dengan nilai prob t-statistic  0.0241.  Berdasarkan  nilai  prob.  t-statistik  yang  berada  lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh secara signifikan terhadap  tingkat  KM  yang  mana  kenaikan  atau  penurunan  dari  PDRB akan mempengaruhi naik atau turunnya tingkat kemandirian keuangan daerah,  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  hipotesis  pertama  dapat diterima.  Adapun nilai  koefisien  positif  PDRB  pada  persamaan  tersebut menunjukkan terdapat hubungan positif antara PDRB terhadap tingkat KM.
Gambar 1. Nilai Koefisien PDRB Regresi Data Panel Penelitian yang sejalan adalah (Tahar, Afrizal dan Zakhiya, 2011) yang menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan positif  terhadap  tingkat  kemandirian  keuangan  daerah.  Begitu  juga menurut (Putro, 2010) yang menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Hal ini karena salah satu indikator keberhasilan kemandirian berasal dari pembangunan  sebagaimana  menurut  (Abdul  Halim  dan  Syam  Kusufi, 2012)  bahwa  kemandirian  keuangan  daerah  merupakan  kemampuan pemerintah  daerah  dalam  membiayai  sendiri  kegiatan  pemerintahan, pembangunan, dan pemberian layanan kepada masyarakat.

## Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  terhadap  tingkat  Kemandirian Keuangan Daerah
Berdasarkan  pengujian  yang  dilakukan  variabel  PAD  memiliki koefisien  regresi  sebesar  0,065  dengan  nilai  prob  t-statistic  0.0000. Berdasarkan  nilai  probability  t-statistic  yang  kurang  dari  0,05 menunjukkan bahwa PAD berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat KM,  dimana  kenaikan  atau  penurunan  dari  PAD  akan  mempengaruhi naik  atau  turunnya  tingkat  kemandirian  keuangan  daerah,  sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua dapat diterima. Tanda positif pada  koefisien  menunjukkan  hubungan  antara  kedua  variabel  yang searah, yaitu ketika PAD kabupaten/kota jawa timur mengalami kenaikan maka tingkat kemandirian keuangan daerah juga  mengalami kenaikan, begitu juga sebaliknya. Penjelasan tersebut dapat dilihat pada Gambar 2 di bawah ini:
Gambar 2. Nilai Koefisien PAD Regresi Data Panel
Hal  ini  sesuai  dengan  penelitian  pengaruh  PAD  terhadap kemandirian keuangan daerah oleh (Marizka, 2013) dengan nilai positif.
Begitu  juga  dengan  (Tahar,  Afrizal  dan  Zakhiya,  2011)  yang mengemukakan bahwa PAD memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kemandirian  daerah  di  Kalimantan.  Lalu  (Erawati  &  Suzan,  2015) mengemukakan  pengujian  secara  simultan  variabel  pendapatan  asli daerah  yang  meliputi  pajak  daerah,  retribusi  daerah,  hasil  pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang  sah  bersama-sama  berpengaruh  terhadap  tingkat  kemandirian keuangan daerah.

## Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi  dan  Pendapatan  Asli  Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah
Kriteria uji F jika F hitung < F tabel pada α 0.05 maka H1 ditolak namun  jika  F  hitung>  F  tabel  pada α 005,  maka  H1  diterima.  Nilai  F- statistik dapat dilihat pada hasil regresi data panel FE dimana yang dalam menganalisisnya  memerlukan  perbandingan  nilai  prob  (F-statistic) dengan tingkat signifikansi α=0,05. Hal ini dilakukan untuk mengetahui signifikansi  kedua  variabel  secara  simultan  terhadap  tingkat kemandirian.  Hasilnya  menunjukkan  nilai  Prob  (F-statistic)  sebesar 0,0000 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05, sehingga dapat dimaknai pada tingkat keyakinan 95%, variabel independen secara bersama-sama berpengaruh  signifikan  positif  terhadap  tingkat  kemandirian  keuangan daerah.
Gambar 3.  Nilai F-Statistik Regresi Data Panel
Hasil  yang  sama,  yaitu  sesuai  dengan  penelitian (Nur’ainy et  al., 2013)  yang  menjelaskan  bahwa  secara  simultan  variabel  pertumbuhan ekonomi  dan  pendapatan  asli  daerah  berpengaruh  signifikan  terhadap kemandirian keuangan daerah. Begitu juga dengan penelitian(Dartanto & Brodjonegoro,  2003)  bahwa  kebijakan  otonomi  di  Indonesia  dinilai memberikan  hasil  positif  bagi  daerah,  yaitu  kombinasi  kebijakan  PBB, BPHTB, PPh. BHSDA yang komponen itu salah satunya merupakan PAD. Selain  itu  menurut  Pasaribu  (2016)  bahwa  Pertumbuhan  Ekonomi  dan Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  berpengaruh  signifikan  terhadap  tingkat kemandirian daerah.
Dalam menggambarkan kemandirian wilayah atas kepemerintahan di daerah terdapat beberapa pengukuran, yaitu yang pertama digunakan pengukuran dari sisi pendapatan terhadap dana transfer atau yang kedua dari  sisi  belanja  untuk  mengukur  derajat  fiskalnya.  Adapun  ketika mengukur  pertumbuhan  pendapatan  asli  daerahnya  disebut  sebagai kemampuan keuangan. Kemampuan keuangan pertahun
kabupaten/kota  di  wilayah  Jatim  tumbuh  setiap  tahun  sebagaimana Tabel  2  dan  rata-rata  sebesar  14,2%.  Menurut  tim  lit-bang  dan  fisipol UGM berada pada kategori yang kurang.
Meskipun  kemampuan  keuangan  tersebut  naik  turun,  namun keadaan tersebut apabila diukur dengan kemandirian keuangan dengan membandingkan  PAD  dengan  dana  transfer  maupun  pinjaman  akan selalu  meningkat  sebagaimana  pengaruh  kedua  variabel  bebas sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 8 berikut:
Tabel 8 Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Jawa Timur
Tahun PAD (Rp) Total Pendapatan (Rp) Kemampuan Keuangan (%) 2006  2.155.930.612.000  22.407.955.679.000 0,09621 2007  2.475.184.645.000  25.701.645.172.000 0,09630 2008  2.877.234.033.000  29.031.633.996.000 0,09911 2009  3.357.137.100.000  29.344.814.617.937 0,11440 2010  3.749.283.700.000  34.017.975.989.230 0,11021 2011  5.776.221.700.000  40.502.704.605.000 0,14261 2012  7.155.478.900.000  47.108.321.642.933 0,15189 2013  8.996.623.115.000  46.460.066.858.800 0,19364 2014  12.302.739.565.000 68.753.370.440.000 0,17894 2015  14.769.464.926.000 76.937.372.708.000 0,19197 2016  15.414.532.528.858 80.307.296.223.339 0,19194 Sumber: Diolah dari BPS
Tingkat  pertumbuhan  ekonomi  menjadi  salah  satu  tujuan  penting pemerintah  daerah  maupun  pemerintah  pusat.  Pertumbuhan  ekonomi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan  mengelola  sumber  daya  yang  ada  dan  membentuk  suatu  pola kemitraan  dengan  masyarakat  untuk  menciptakan  lapangan  pekerjaan baru yang dapat mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah  tersebut  (Kuncoro,  2003).    Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)  kabupaten/kota  Jawa  Timur  dapat  mempengaruhi  kemandirian keuangan  daerah  secara  simultan  signifikan.  Sehingga  apabila pertumbuhan  ekonomi  dan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  naik  maka tingkat kemandirian keuangan daerah akan naik.

## 4. PENUTUP
Penelitian  ini  menjawab  pertanyaan  penelitian,  yaitu  pertama, pertumbuhan  ekonomi  daerah  berpengaruh  signifikan  positif  terhadap tingkat  kemandirian  keuangan  daerah,  kedua,  pendapatan  asli  daerah berpengaruh  signifikan  positif  terhadap  tingkat  kemandirian  keuangan daerah,  ketiga,  Pertumbuhan  ekonomi  daerah  dan  pendapatan  asli daerah  berpengaruh  signifikan  positif  terhadap  tingkat  kemandirian keuangan daerah. Sejalan dengan hasil penelitian ini Pemerintah Provinsi
Jawa Timur perlu melakukan upaya penjagaan tingkat disparitas wilayah kabupaten/kota  agar  kemandirian  semakin  meningkat  karena  PDRB yang  tinggi  hanya  tersebar  pada  beberapa  kabupaten/kota  saja. Penelitian  ini  memiliki  keterbatasan  berupa  lokus  hanya  berada  pada Provinsi Jawa Timur dan hanya melibatkan variabel PAD dan PDRB saja, sehingga pada penelitian selanjutnya disarankan agar menambah jumlah kabupaten/kota yang diteliti di luar wilayah Jawa Timur, sehingga akan diperoleh  hasil  yang  lebih  maksimal  terutama  untuk  menggambarkan Indonesia secara keseluruhan. Selain itu perlu mencari alternatif variabel yang  berhubungan  dengan  kemandirian  keuangan  daerah  misalnya kompetensi pemungut pajak.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Buku: Abdul  Halim  dan  Syam  Kusufi.  (2012).  Akuntansi Sektor  Publik :  Teori, Konsep  dan  Aplikasi. Akuntansi  Sektor  Publik :  Teori,  Konsep  Dan Aplikasi . BPS Provinsi Jawa Timur. (2015). Jawa Timur Dalam Angka 2015 .
Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). Basic of Econometric, Fifth Edition. In Econometrics . https://doi.org/10.1007/978-1-137-37502-5_17
Kementerian PPN / Bappenas. (2016). Perkembangan Ekonomi Indonesia dan Dunia Triwulan III Tahun 2016 . Kuncoro,  M.  (2003). Ekonomi  Pembangunan:  Teori,  Masalah  dan Kebijakan . UPP AMP YKPN: Yogyakarta.
Sugiyono. (2015). Metode Penelitian. Metode Penelitian . Widarjono, A. (2018). Ekonometrika. In Universitas Terbuka .
Jurnal:
Courchene,  T.  J.,  &  Melvin,  J.  R.  (2017).  A  neoclassical  approach  to regional  economics.  In  Regional  Economic  Development  (pp.  169- 189). Routledge.
Dartanto,  T.,  &  Brodjonegoro,  B.  P.  S.  (2003).  Dampak  Desentralisasi Fiskal di Indonesia terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas
Antar  Daerah:  Analisa  Model  Makro  Ekonometrik  Simultan. Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia . https://doi.org/10.21002/jepi.v4i1.131 Marizka, R. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil,
Dana  Alokasi  Umum  Dan  Dana  Alokasi  Khusus  Terhadap  Tingkat Kemandirian  Keuangan  Daerah  Pada  Kabupaten  Dan  Kota  Di Sumatera  Barat  (Tahun  2006 – 2011). Jurnal  Akuntansi , 1 (3). https://doi.org/10.1179/1743280412Y.0000000001
Rodden,  J.  (2002).  The  dilemma  of  fiscal  federalism:  Grants  and  fiscal performance around the world. American Journal of Political Science, 670-687.
Zhuravskaya, E. V. (2000). Incentives to provide local public goods: fiscal federalism, Russian style. Journal of Public Economics, 76(3), 337- 368.
Putri,  F.  G.  M.,  &  Sjadili,  E.  H.  (2013).  Pengaruh  Dana  Perimbangan, Belanja Modal, Dan Pinjaman Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Daerah  (Studi  Empiris  Pada  Pemerintah  Kabupaten/Kota  Di Indonesia Periode 2006-2010). FE-UI .
Sujarwoto, K., & Wachid, A. (2015). Perkembangan Keuangan Daerah di Jawa  Timur  Pada  Masa  Desentralisasi  Fiskal  .  Jurnal  Administrasi Publik. Jurnal Administrasi Publik .
Tahar, Afrizal dan Zakhiya, M. (2011). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan  Dana  Alokasi  Umum  Terhadap  Kemandirian  Daerah  Dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Jurnal Akutansi Dan Investasi . Yuana,  A.  P.  (2016).  Analisis  Kinerja  Keuangan  Daerah  Terhadap Pertumbuhan  Ekonomi  Dan  Ketimpangan  Regional  Di  Era Desentralisasi Fiskal (Studi Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Periode 2008-2012. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB UB .

## Prosiding Seminar/Konferensi:
Darwanto,  &  Yustikasari,  Y.  (2007).  Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi,
Pendapatan  Asli  Daerah,  Dan  Dana  Alokasi  Umum  Terhadap Pengalokasian  Anggaran  Belanja  Modal. SNA  X  Makassar . https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2
Erawati,  N.  T.,  &  Suzan,  L.  (2015).  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah terhadap  Tingkat  Kemandirian  Keuangan  Daerah  Kota  Bandung (Studi  Kasus  Pada  DPKAD  Kota  Bandung  Periode  2009-2013). E- Proceeding of Management , 2 (3), 3259 – 3266. Nur’ainy, R.,  Desfitriana,  D.,  &  Utomo,  R.  B.  (2013).  Pengaruh Pertumbuhan  Ekonomi  dan  Pendapatan  Asli  Daerah  terhadap Tingkat  Kemandirian  Keuangan  Daerah  (Studi  Kasus  Pada  Kota  Di Jawa Barat). Proceeding PESAT .
Tesis atau Disertasi: Nurhayani.  (2010). Analisis  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah Kabupaten Indragiri Hulu-Rengat . Universitas Islanm Riau.
Putro,  N.  S.  (2010).  Pengaruh  pertumbuhan  ekonomi,  pendapatan  asli daerah  dan  dana  alokasi  umum  terhadap  pengalokasian  anggaran belanja  modal  (studi  kasus  pada  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jawa Tengah).  In Fakultas  Ekonomi  Universitas  Diponegoro .  Universitas Diponegoro.
Sumber Rujukan dari Website:
Sukarwo.  (2017). Pakde  Karwo  Paparkan  Upaya  Prioritas  Ungkit Perekonomian Jatim . http://www.antarajatim.com/berita/206866/pakde-karwo- paparkan-upaya-prioritas-ungkit-perekonomian-jatim?