## ANALISIS PENCAPAIAN TUJUAN BANK SYARIAH  SESUAI UU NO 21 TAHUN 2008

## Yayat Rahmat Hidayat, Maman Surahman
Universitas Islam Bandung Jalan Rangagading NO 08 Bandung Indonesia yayatrahmat92@gmail.com mamansurahman@unisba.ac.id

## Abstrak
Penelitian ini dilakukan untuk  mengetahui  pencapaian tujuan bank syariah  yang terkandung dalam  UU  No  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah.  Pada  UU  tersebut  disebutkan bahwa  bank  syariah  memiliki  tujuan  untuk  meningkatkan  pemerataan  kesejahteraan  rakyat. Oleh karena itu usaha-usaha yang dilakukan bank syariah, terutama melalui pembiayaan yang disalurkannya  haruslah  dapat  meningkatkan  tingkat  pemerataan  kesejahteraan  rakyat  atau mengurangi  kesenjangan  pendapatan  rakyat  yang  diwakili  dengan  rasio  gini.  Dengan demikian  penyaluran  pembiayaan  bank  syariah  harus  memiliki  pengaruh  yang  negative terhadap  rasio  gini.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  penyaluran  pembiayaan  bank syariah  berpengaruh  signifikan  secara  positif  sebesar  67,4247%.  Sisanya  sebesar  32,5753% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Persamaan yang didapat dari hasil pengujian di atas yaitu Y = 3.10E-07 + 0.366204 X. Dari persamaan di atas bisa dilihat bahwa penyaluran pembiayaan  bank  syariah  berpengaruh  positif  terhadap  rasio  gini.  Setiap  penambahan  1 satuan  penyaluran  pembiayaan  bank  syariah  akan  menambah  0.366204  satuan  tingkat kesenjangan pendapatan rakyat.

## Kata kunci: pembiayaan bank syariah, pemerataan kesejahteraan rakyat, rasio gini

## Abstract
This study was conducted to determine the achievement of the objectives of Islamic banks is contained  in  UU  No.  21  of  2008  concerning  Islamic  Banking.  There  are  the  Islamic  banks have  a  goal  to  improve  the  distribution  of  welfare.  Therefore,  efforts  were  made  Islamic banks, especially through the distributed financing must improve the level of people's welfare distribution  or  reduce income inequalities of  the  people represented by the gini ratio. Then the Islamic bank financing should have a negative influence on gini ratio. The results of this study  showed  that  the  distribution  of  Islamic  bank  financing  have  a  significant  positive influence  of  67.4247%.  The  remaining  amount  of  32.5753%  influenced  by  other  factors outside  the  research.  The  equation  obtained  from  the  above  test  results  is  Y  =  3.10E-07  + 0.366204  X.  From  the  equation  above  can  be  seen  that  the  distribution  of  Islamic  bank financing have a positive influence on the Gini ratio. Each additional 1 unit of Islamic bank financing will add to 0.366204 units of people's income gap.
Keywords: Islamic bank financing, distribution of welfare, gini ratio.

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah
Bank  adalah  badan  usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat  dalam  bentuk  kredit dan  atau  bentuk-bentuk  lainnya dalam  rangka  meningkatkan  taraf hidup  rakyat  banyak.  Sedangkan Bank  Syariah  adalah  Bank  Umum sebagaimana  dimaksud  dalam  UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah  dengan  UU  No.  10  Tahun 1998  dan  UU  No  21  Tahun  2008, yang  melakukan  kegiatan  usaha berdasarkan syariah.
Dalam  UU  No  21  Tahun 2008  Pasal  3  disebutkan  bahwa
Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan
pembangunan nasional dalam rangka  meningkatkan  keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan  rakyat.  Dari  tujuan bank syariah yang tercantum dalam UU  No  21  Tahun  2008  Pasal  3 diatas kita dapat mengetahui bahwa tujuan  perbankan  syariah  adalah untuk  menunjang  pembangunan nasional dengan indikator ketercapaiannya  yaitu  keadilan,
kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Untuk melihat  pemerataan  kesejahteraan rakyat  kita  bisa  melihat  dari  angka rasio  gini  yang  dikeluarkan  oleh BPS.  (Saleh,  2002)  (Radhi,  2008) (Rustariyuni,  2014).  Rasio  gini merupakan  alat  untuk  mengukur derajat  ketidakmerataan  distribusi penduduk.  Ini  didasarkan  pada kurva  Lorenz,  yaitu  sebuah  kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu  variable  tertentu  (misalkan pendapatan) dengan distribusi uniform  (seragam)  yang  mewakili persentase  kumulatif  penduduk. Dengan  demikian  rasio  gini  dapat digunakan untuk  mengukur tingkat ketimpangan  pendapatan  secara menyeluruh. (Arifianto, 2013) (Eka, Amar, & Aimon, 2015)
Bank syariah merupakan sebuah  lembaga  yang  bertujuan mencari laba dari aktivitas keuangannya. Sehingga bank syariah akan selalu berusaha untuk memaksimalkan keuntungan. (Indonesia,  2014).  Tetapi  bank syariah  juga  mempunyai  suatu tujuan  dan  amanat  undang-undang yang  harus  dipenuhi  yaitu  untuk melakukan  pembangunan  nasional,
dengan  indikator  ketercapaiannya yaitu  pemerataan  kesejahteraan rakyat.  Tujuan  ini  tidak  akan dicapai  jika  jenis  pembiayaan berbasis equity masih  rendah.  Hal ini  karena  pembiayaan  berbasis equity dimaksudkan  untuk  modal kerja. Dengan munculnya lapangan usaha  baru  akan  menyerap  tenaga kerja. Ketika bank syariah
menyalurkan pembiayaan ke sektor produktif melalui pembiayaan berbasis equity maka akan membuka  lapangan  usaha  dan menyerap  tenaga  kerja.  Dengan demikian  tujuan  bank  syariah untuk  melakukan  pembangunan nasional, meningkatkan pemerataan  kesejahteraan  rakyat akan tercapai. (Arifin, 2012)
Bank  syariah  harus  mampu menyalurkan  dananya  pada  sektor produktif  yang  tepat  sehingga dapat  meningkatkan  pemerataan kesejahteraan rakyat
Perkembangan  rasio  gini,  yang menggambarkan tingkat
kesenjangan  distribusi  pendapatan rakyat,  dari  tahun  2009  sampai tahun 2013 dapat dilihat pada table di bawah ini:
Tabel 1 Laba Bank Syariah dan Indeks Gini
Indonesia Tahun 2009 - 2013 Tahun Indeks Gini 2009 0,37 2010 0,38 2011 0,41 2012 0,41 2013 0,413
Sumber  :  Statistik  Perbankan Indonesia dan Badan Pusat Statistik (data diolah)
Dari  table  1  di  atas  dapat dilihat bahwa rasio gini pada tahun 2009-2013 menunjukkan tren  yang meningkat.  Artinya  kesenjangan pendapatan  masyarakat  semakin tinggi  atau  tingkat  pemerataan kesejahteraan  masyarakat  semakin rendah.  Hal  ini  menjadi  menarik untuk  diteliti,  mengingat  tujuan bank syariah adalah untuk meningkatkan
pemerataan
masyarakat.  Tapi  faktanya  pada tahun 2009-2013
tingkat pemerataan masyarakat malah semakin  rendah.  Sehingga  peneliti merasa  tertarik  untuk  meneliti ketercapaian  tujuan  bank  syariah tersebut  melalui  pembiayaan  yang disalurkan  oleh  bank  syariah.  Hal
ini  dikarenakan  kegiatan  yang dapat dilakukan bank syariah untuk mendukung
pemerataan kesejahteraan  masyarakat  salah satunya  adalah  melalui  penyaluran pembiayaannya

## B. Rumusan Masalah
Dari  latar  belakang  masalah di  atas,  dapat  dirumuskan  rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu
(1)Bagaimana pengaruh
penyaluran pembiayaan bank
syariah terhadap pemerataan kesejahteraan rakyat?(2)Apakah bank syariah telah mampu menjalankan tujuan yang
terkandung  dalam  UU  No  21 Tahun 2008?

## C. Tujuan Penelitian
Tujuan  penelitian  ini  adalah untuk (1)Untuk mengetahui
bagaimana pengaruh penyaluran pembiayaan  bank  syariah  terhadap pemerataan kesejahteraan rakyat;(2)Untuk  mengetahui  apakah bank  syariah  telah    mencapai  tujuan bank  syariah  yang  terkandung  dalam UU No 21 Tahun 2008.

## D. Metode Penelitian
Metodologi  penelitian  yang digunakan  dalam  penelitian  ini adalah metode penelitian menggunakan model regresi dengan  metode  kuadrat  terkecil (Ordinary  Least  Squares  =  OLS). (Zuhroh,  Ismail,  &  Maskie,  2015) Metode  penelitian  model  regresi dianggap  relevan  dengan  kerangka pemikiran/kerangka teori yang menjelaskan tentang pengaruh variable  independen  (margin  dan akses)  terhadap  variable  dependen (permintaan pembiayaan mudharabah).  Alat  analisis  yang digunakan  dalam  penelitian  ini adalah Eviews versi 6. (Vogelvang, 2005)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  ketercapaian  tujuan bank  syariah  yang  terkandung dalam  UU  No  21  Tahun  2008 dengan  cara  meneliti  pengaruh penyaluran pembiayaan bank syariah terhadap pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Sehingga  yang  menjadi  objek dalam penelitian ini adalah penyaluran pembiayaan bank syariah dan rasio gini.
Data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  yaitu  data  yang
bersumber dari Statistik  Perbankan Syariah  yang  dikeluarkan  oleh Bank  Indonedia  periode  2009 sampai  2013.  Analisis  data  yang digunakan merupakan analisis data triwulan  sehingga  jumlah  periode yang  diteliti  adalah  sebanyak  20 periode.

## E. Kajian Pustaka

## 1. Tujuan Bank Syariah
Pengertian  bank  dalam
Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  21  Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah  menyebutkan  bahwa bank  adalah  badan  usaha  yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan  dan  menyalurkannya
kepada masyarakat dalam bentuk  kredit  dan/atau  bentuk lainnya dalam rangka
meningkatkan taraf hidup
rakyat.  (Arifin,  2012)  Dalam pengertian  di  atas  disebutkan bahwa bank syariah merupakan badan usaha. Badan usaha adalah  kesatuan  yuridis (hukum),  teknis,  dan  ekonomis yang  bertujuan  mencari  laba atau keuntungan. Tujuan utama dari  badan  usaha  adalah  untuk
mencari  laba.  Hal  ini  berlaku untuk semua jenis badan usaha, baik Badan Usaha Milik Swasta  maupun  Badan  Usaha Milik  Negara.  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  19 Tahun  2003  tentang  BUMN menyebutkan  bahwa  tujuan didirikannya  BUMN  adalah: (Sipayung, Nasution, &
Siregar, 2013)
a. memberikan
sumbangan bagi perkembangan perekonomian  nasional pada  umumnya  dan penerimaan negara pada khususnya;
b. mengejar keuntungan;
c. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang  dan/atau  jasa yang  bermutu  tinggi dan memadai bagi pemenuhan  hajat  hidup orang banyak;
d. menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh  sektor  swasta  dan koperasi;
e. turut  aktif  memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah,  koperasi,  dan masyarakat.
Sebagai badan usaha, bank  syariah  juga  bertujuan untuk mencari laba karena bank syariah  pun  merupakan  badan usaha. Sedangkan sebagai sebuah  bank,  bank  syariah memiliki  tiga  fungsi  utama yaitu (Listanti, 2015) :
a. Agent  of  trust yaitu bank  sebagai  lembaga
yang dipercaya masyarakat  untuk  dapat menitipkan dananya dan menyalurkannya pada sektor-sektor yang
tepat.
b. Agent  of  development yaitu bank sebagai
lembaga yang mendukung kegiatan
investasi, distribusi, dan konsumsi  barang  dan jasa.
c. Agent  of  services yaitu bank  sebagai  lembaga yang  memberikan  jasa-
jasa  keuangan  kepada masyarakat.
Dalam  Undang-Undang RI  Nomor  21  Tahun  2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan  bahwa  perbankan syariah  berujuan  menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan,  dan  pemerataan kesejahteraan  rakyat.  Tujuan bank  syariah  ini  dapat  tercapai jika  bank  syariah  menyalurkan kreditnya  pada  sektor-sektor produktif yang dapat meningkatkan perekonomian secara  riil.  Dengan  demikian maka  akan  ada  sektor  usaha baru dan bertambahnya lapangan  kerja.  Pada  akhirnya hal  ini  akan  menyebabkan pendapatan  dan  kesejahteraan rakyat  akan  meningkat.  Tetapi ketika  bank  syariah  lebiha banyak  menyalurkan  kreditnya pada  sektor  konsumtif  maka pencapaian tujuan pembangunan nasional ini akan terhambat.  Hal  ini  dikarenakan kredit  yang  disalurkan  pada sektor  konsumtif  tidak  akan membuka  sektor  usaha  yang
baru dan penambahan lapangan kerja secara langsung.

## 2. Pembiayaan Bank Syariah
Pembiayaan atau kredit menurut  Bank  Indonesia  adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat  dipersamakan  dengan  itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi  utangnya  setelah  jangka waktu  tertentu  dengan  pemberian bunga  (Indonesia  B.  ,  2013). Sedangkan  pembiayaan  menurut kodifikasi perbankan syariah adalah penyediaan dana atau tagihan  yang dipersamakan dengan itu, berupa: (1) Transaksi bagi hasil dalam  bentuk Mudhârabah dan Musyârakah, (2)  Transaksi  sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa  beli  dalam  bentuk ijarah muntahiya  bittamlik, (3)  Transaksi jual  beli  dalam  bentuk  piutang murabahah, salam, dan istishna`, (4) Transaksi pinjam meminjam  dalam  bentuk  piutang qardh ,  dan  (5)  Transaksi  sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah dalam transaksi multijasa.
(Indonesia  B.  ,  Booklet  Perbankan Indonesia, 2006)
Landasan  hukum  pertama bagi  akad  syariah  pada  perbankan di Indonesia adalah Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  1992 tentang Perbankan. Undang- Undang tersebut kemudian diperbaharui dengan
dikeluarkannya Undang-Undang Nomor  10  Tahun  1998.  Undang- Undang  yang  mengatur  secara khusus  tentang  perbankan  syariah yaitu  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  21  Tahun  2008 tentang  Perbankan  Syariah.  Dasar hukum yang lain tentang perbankan  syariah  adalah  dalam Peraturan  Bank  Indonesia  nomor 7/46/PBI/2005 dan nomor 9/19/PBI/2007. Peraturan yang lain yang  dapat  dijadikan  dasar  hukum bagi  perbankan  syariah  yaitu  Surat Edaran  Bank  Indonesia  nomor 10/14/DPbs/2008. Peraturan- peraturan hukum tersebut kemudian dikuatkan dengan dikeluarkannya fatwa Dewan Syariah Nasional No.07//DSN-
MUI/IV/2000  tentang  Pembiayaan Mudhârabah ( qiradh ).  Peraturan- peraturan  di  atas  adalah  dasar hukum  yang  kuat  untuk  perbankan
syariah  dan  diterapkannya  akad Mudhârabah di dalamnya. (Fauzan,
2014) Jenis pembiayaan bank syariah menurut akad yang digunakan terdiri dari akad mudharabah, musyarakah, murabahah,  salam,  istishna,  ijarah, dan qardh. Sektor-sektor yang yang dibiayai  bank  syariah  meliputi pertanian dan kegkutan, perhutanan, pertambangan, perindustrian,  listrik,  gas  dan  air, konstruksi,  perdagangan,  restoran, dan hotel, pengangkutan, pergudangan, dan komunikasi, jasa dunia usaha, jasa sosial masyarakat, dan lain-lain.
Sedangkan  jenis  pembiayaan  bank syariah
berdasarkan jenis penggunaan dapat dibedakan
menjadi  tiga,  yaitu  untuk  modal usaha,  investasi,  dan  konsumsi.
(baharudin, 2015)

## II. PEMBAHASAN
A. Landasan Teori
1. Sejarah  Bank  Syariah  di

## Indonesia
Praktik  perbankan  telah dilaksanakan  oleh  umat  Islam sejak  zaman  Rasulullah  SAW. Umat  Islam  terbiasa  menitipkan
harta,  meminjamkan  uang,  dan melakukan  pengiriman  uang, baik  antara  sesama  muslim ataupun  dengan  non  muslim. Ketiga aktivitas tersebut merupakan  fungsi  perbankan yang  utama  yaitu  menerima titipan uang, meminjamkan uang,  dan  memberikan  jasa keuangan. Sehingga dapat dikatakan  praktik  perbankan telah  menjadi  kebutuhan  umat Islam,  bahkan  sejak  zaman Rasulullah SAW. (Karim, 2010)
Dasar-dasar  pada  akad perbankan syariah modern sebenarnya  sudah  ditentukan sejak  zaman  Rasulullah  SAW. Namun terdapat beberapa penyesuaian  dalam  beberapa akad  agar  bisa  diterapkan  pada lembaga keuangan syariah modern.  Hal  ini  merupakan kemajuan  besar  dalam  bidang muamalah,  dimana  umat  Islam dapat  melaksanakan  agamanya dengan sempurna, termasuk dalam  bidang  ekonomi.  Adanya bank syariah dapat menghindarkan  umat  Islam  dari bahaya  riba  yang  menjadi  pilar utama pada perbankan
konvensional.
(Iskandar & Nasir, 2014) Bank syariah yang pertama didirikan adalah
Islamic  Rural  Bank pada  tahun 1963  di  Mesir.  Bank  swasta pertama yang menerapkan prinsip  syariah  yaitu Dubai Islamic  Bank yang  didirikan oleh sekelompok usahawan muslim  dari  berbagai  negara pada tahun 1975 di Dubai. Pada tahun  1977  berdiri  dua  bank Islam yaitu Faysal Islamic Bank di  Mesir  dan  Sudan  dan Kuwait Finance House di Kuwait.
Perkembangan bank
syariah secara internasional diawali  dengan  diadakannya sidang  menteri  luar  negeri  yang diselenggarakan oleh Organisasi Konferensi  Islam  (OKI)  pada tahun 1970 di Pakistan. Pertemuan tersebut menghasilkan usulan untuk mendirikan Islamic
Development  Bank (IDB)  dan disetujui pada tahun 1975
melalui sidang menteri keuangan OKI. Setelah didirikannya  IDB  maka  sejak tahun 1980 mulai didirikan bank syariah  di  berbagai  negara
seperti di  Mesir, Sudan, negara- negara  Teluk,  Pakistan,  Iran, Malaysia, Bangladesh, dan Turki. (Anshori, 2009)
Pendirian  bank  syariah  di Indonesia baru dilakukan setelah  disahkannya  Undang- Undang  Nomor  7  tahun  1992
yang memuat ketentuan- ketentuan yang memperbolehkan pengelolaan bank  berdasarkan  prinsip  bagi hasil  yang  kemudian  dipertegas oleh Peraturan Pemerintah Nomor  72  Tahun  1992  tentang bank berdasar prinsip bagi hasil. Setelah  disahkannya  beberapa peraturan  tentang  bank  syariah maka  didirikan  bank  syariah pertama  di  Indonesia  dengan nama Bank Muamalat Indonesia (BMI)  pada  tahun  1992.  Sejak didirikannya  BMI  maka  prinsip syariah  mulai  diterapkan  pada dunia  perbankan  di  Indonesia. Bank  syariah  di  Indonesia  terus mengalami perkembangan.
Sampai tahun 2013 telah didirikan 11 Bank Umum Syariah  (BUS),  23  Unit  Usaha Syariah  (UUS),  dan  160  Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).
2. Tujuan Bank Syariah
Undang-Undang RI Nomor  21  Tahun  2008  tentang Perbankan Syariah menyebutkan  bahwa  perbankan syariah  berujuan  menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan,  dan  pemerataan kesejahteraan rakyat. Pemerataan  kesejahteraan  yang
dimaksud  diwakili  oleh  indeks gini. Indeks. Indeks gini
merupakan  suatu  angka  yang menggambarkan tingkat kesenjangan kesejahteraan masyarakat suatu negara. Semakin  besar  angka  pada indeks gini maka semakin besar
pula tingkat kesenjangan kesejahteraan  masyarakat  dan begitupula sebaliknya.
Pencapaian  tujuan  bank syariah  merupakan  representasi dari  kebijakan  yang  diterapkan oleh  bank  syariah.  Ada  dua kemungkinan  kebijakan  yang diambil oleh bank syariah yaitu:
(1) lebih memprioritaskan
maksimalisasi  pendapatan  dan laba (2)
sama-sama
memprioritaskan
baik
maksimalisasi  pendapatan  dan laba maupun pemerataan kesejahteraan rakyat.
Berikut data total penyaluran  pembiayaan  bank syariah  di  Indonesia  periode 2009 – 2013:

## Tabel 2
Total Penyaluran Pembiayaan Bank Syariah
(dalam milyar rupiah) Periode Total Pembiayaan 2009 46.886 2010 68.181 2011 102.655 2012 147.505 2013 184.122
Sumber : Statistik Perbankan Indonesia (data diolah)
Cara  yang  dapat  dilakukan  bank syariah  untuk  mencapai  tujuannya,  yaitu meningkatkan  pemertaan  kesejahteraan rakyat  yaitu  melalui  kebijakannya  dalam menyalurakn  pembiayaannya.  Hal  ini mengingat  bank  syariah  merupakan agen of  distribution yang  menjadi  lembaga intermediasi  keuangan  dari surplus  unit pada deficit  uni t.  Selain  itu,  bank  syariah sebagai agen of development yang mampu menyalurkan  pembiayaannya  pada  sector riil dan sektor-sektor produktif yang dapat meningkatkan perekonomian rakyat,
sehingga  pemerataan  kesejahteraan  rakyat akan semakin tinggi.
Penyaluran pembiayaan bank syariah berdasarkan penggunaannya dapat dikelompokkan  menjadi  3,  yaitu  untuk keperluan  modal  kerja,  investasi,  dan konsumsi.  Berikut  data  total  penyaluran pembiayaan  bank  syariah  di  Indonesia periode  2009  –  2013  berdasarkan  jenis penggunaannya:
Berikut data total penyaluran  pembiayaan  bank syariah  di  Indonesia  periode 2009 – 2013:
Tabel 3

## Total Penyaluran Pembiayaan Bank Syariah
Berdasarkan Jenis Penggunaannya (dalam milyar rupiah) Periode   Modal Kerja Investasi Konsumsi 2009 22,873 9,955 14,058 2010 31,855 13,416 22,910 2011 41,698 17,903 43,053 2012 56,097 26,585 64,823 2013 67,682 32,297 77,340 Sumber : Statistik Perbankan Syariah (data diolah)
Dari  table  3  di  atas  dapat
dilihat bahwa penyaluran pembiayaan  untuk  modal  kerja paling  banyak  pada  tahun  2009 dan  2010.  Sedangkan  pada tahun  2011,  2012,  dan  2013 penyaluran  pembiayaan  untuk konsumsilah  yang  paling  besar. Proporsi pembiayaan untuk investasi tetap yang paling kecil mulai tahun 2009 sampai 2013.
Adapun penyaluran pembiayaan bank syariah periode  2009-2013  berdasarkan akad yang dipakai adalah sebagai berikut:
Tabel 4 Total Penyaluran Pembiayaan Bank Syariah Berdasarkan Jenis Penggunaannya (dalam milyar rupiah) No Akad 2009 2010 2011 2012 2013 1 Mudhârabah 6.597 8.631  10.229  12.023 13.664 2 Musyârakah 10.412  14.624  18.960  27.667 37.921 3 Murâbahah 26.321  37.508  56.365  88.004  107.484 4  Lainnya 3.557 7.418  17.102  19.811 20.214 Sumber : Statistik Perbankan Syariah (data diolah) Dari  table  4  di  atas  dapat dilihat bahwa pembiayaan dengan  akad murabahah atau yang berbasis jual beli merupakan  pembiayaan  yang paling  banyak  dan  berada  di kisaran  60%.  Sedangkan  40% sisanya  terdiri  dari  pembiayaan mudharabah, musyarakah, salam,  istishna,  ijarah, dan qardh .

## B. Hasil  Penelitian  dan  Analisis
Data
Indikator  yang  dipakai untuk  mewakili  pemerataan
kesejahteraan
masyarakat dalam  penelitian  ini  adalah dengan menggunakan rasio
gini.  Rasio  gini  merupakan
suatu angka yang
menggambarkan tingkat kesenjangan kesejahteraan masyarakat suatu
negara.Artinya  jika  rasio  gini kecil atau mendekati nol, maka tingkat
pemerataan kesejahteraan
masyarakat tinggi.  Sebaliknya  jika  rasio gini  besar  atau  mend  ekati  1, maka tingkat pemerataan kesejahteraan masyarakat rendah.
Pada  penelitian  ini  rasio gini  memiliki  notasi  statistik yaitu Y. Penyaluran
pembiayaan bank syariah diduga  akan  mempengaruhi rasio gini. Berikut hasil pengujian statistik yang menguji  pengaruh  penyaluran pembiayaan bank syariah terhadap rasio gini:
Tabel 5

## Pengaruh Penyaluran Pembiayaan Bank Syariah terhadap Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 0.366204 0.005332 68.67464 0.0000 K 3.10E-07 4.89E-08 6.350303 0.0000 R-squared 0.691392    F-statistic 40.32635 Adjusted R-squared 0.674247    Prob(F-statistic) 0.000006

## (Sumber: Hasil Perhitungan Regresi Eviews 6)
Tabel 2 di atas
menunjukkan  bahwa  nilai  t hitungnya  sebesar  6.350303, sedangkan  nilai  t  tabel  dengan df  sebesar  18  adalah  2,101. Nilai t hitung lebih besar dari t tabel  sehingga  H 0 ditolak  dan H 1 diterima.  Pengujian  dengan uji  t  menunjukkan  bahwa penyaluran  pembiayaan  bank syariah berpengaruh secara signifikan terhadap indeks gini.
Nilai  F  hitung  dari  hasil pengujian di atas adalah sebesar  40.32635,  sedangkan nilai  F  tabelnya  adalah  sebesar 4,41.  Nilai  F  tabel  didapat  dari pertemuan antara df N1 sebesar 1  dan  df  N2  sebesar  18  pada derajat kepercayaan 95%. Nilai F  hitung  lebih  besar  dari  F tabelnya  sehingga  H 0 ditolak dan  H 1 diterima.  Pengujian
dengan uji F juga menunjukkan bahwa  penyaluran  pembiayaan bank syariah berpengaruh secara signifikan terhadap indeks gini.
Data di atas menunjukkan  bahwa  nilai  t hitung dan F hitung lebih besar dari  nilai  t  tabel  dan  F  tabel. Nilai probabilitasnya juga sebesar  0,00000.  Ini  berarti  H 0 yang  menyatakan  tidak  ada pengaruh yang signifikan antara penyaluran  pembiayaan bank  syariah  terhadap  indeks gini.
Nilai  R  squared  nya adalah  sebesar  0.691392  dan nilai  Adjusted  R  squared  nya adalah  sebesar  0.674247.  Ini berarti  rasio  gini  dipengaruhi oleh  penyaluran  pembiayaan bank syariah sebesar
67,4247%. Sisanya sebesar
32,5753%  dipengaruhi  oleh faktor  lain  di  luar  penelitian. Persamaan  yang  didapat  dari hasil pengujian di atas yaitu:
Y = 3.10E-07 + 0.366204 X Keterangan: X : Penyaluran Pembiayaan Bank SYariah Y : Tingkat Kesenjangan Pemerataan Kesejahteraan Rakyat (Rasio Gini) Dari  persamaan  di  atas bisa  dilihat  bahwa  penyaluran pembiayaan bank syariah berpengaruh  positif  terhadap rasio gini. Setiap penambahan 1 satuan  X  akan  menambah
0.366204 nilai Y. Hasil pengujian  ini  tidak  sesuai dengan hipotesis. Ini menunjukkan bahwa penyaluran  pembiayaan  bank syariah belum mampu mencapai  tujuan  meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Bahkan penyaluran pembiayaan bank syariah malah
mempertinggi
kesenjangan pendapatan rakyat.
Seharusnya penyaluran
pembiayaan bank syariah berpengaruh  negative  terhadap rasio gini yang berarti kebijakan penyaluran pembiayaan bank syariah mendorong peningkatan
pemerataan kesejahteraan rakyat.
Hal  ini  dikarenakan  ada asumsi  yang  tidak  terpenuhi. Penyaluran  pembiayaan  bank syariah dapat menurunkan rasio gini dengan asumsi pembiayaan tersebut digunakan untuk modal  kerja  atau  perluasan usaha.  Dengan  demikian  dapat menambah  lapangan  kerja  dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Jika dilihat prosentase penyaluran pembiayaan  bank  syariah  di Indonesia  pada  tahun  2009 sampai  2013  maka  penyaluran pembiayaan  didominasi  oleh pembiayaan  berbasis  jual  beli. Pembiayaan jenis ini digunakan untuk  keperluan  konsumtif. Berikut  prosentase  penyaluran pembiayaan  bank  syariah  pada tahun 2009 sampai 2013:

## Tabel 6 Prosentase Penyaluran Pembiayaan Bank Syariah
Tahun  Mudhârabah  Musyarakah  Murabahah  Lainnya 2009 14,07% 22,21% 56,14% 7,59% 2010 12,66% 21,45% 55,01%  10,88% 2011 9,96% 18,47% 54,91%  16,66% 2012 8,15% 18,76% 59,66%  13,43% 2013 7,62% 21,15% 59,95%  11,27%
Sumber : Statistik Perbankan Indonesia (data diolah)
Data di atas menunjukkan bahwa  penyaluran  pembiayaan bank  syariah  didominasi  oleh jenis  pembiayaan  murabahah.
Jika diambil rata-rata
penyaluran  pembiayaan  tahun
2009 sampai 2013, maka pembiayaan
mudhârabah
sebesar  10,49%,  pembiayaan musyarakah  sebesar  20,41%,
pembiayaan murabahah sebesar 57,13%, dan pembiayaan lainnya  sebesar  11,97%.  Jenis pembiayaan  yang  ditujukan untuk sektor usaha adalah jenis pembiayaan mudhârabah dan musyarakah  dengan  rata-rata pembiayaan  sebesar  30,90%. Sisanya sebesar 69,70%
disalurkan  pada  sektor  selain sektor  usaha,  seperti  sektor konsumsi.
Pembiayaan yang
ditujukan untuk sektor konsumsi tidak akan menambah  lapangan  usaha  dan meningkatkan pendapatan masyarakat.  Pembiayaan  jenis ini  bahkan  akan  mengurangi pendapatan  masyarakat  karena mereka harus membayar margin  sebagai  kompensasi dari pembiayaan tersebut.
Keadaan  ini  akan  membuat tingkat kesenjangan

## III. SIMPULAN
Rasio  gini  dipengaruhi  oleh penyaluran pembiayaan bank syariah  sebesar 67,4247%. Sisanya sebesar 32,5753% dipengaruhi oleh faktor  lain  di  luar  penelitian. Persamaan  yang  didapat  dari  hasil pengujian di  atas  yaitu  Y =  3.10E- 07  +  0.366204  X.  Dari  persamaan di atas bisa dilihat bahwa
penyaluran pembiayaan bank
syariah berpengaruh positif terhadap rasio gini. Setiap penambahan  1  satuan  penyaluran pembiayaan  bank  syariah  akan menambah 0.366204 satuan tingkat kesenjangan pendapatan rakyat.
Hasil  pengujian  di  atas  tidak sesuai dengan hipotesis. Ini menunjukkan  bahwa  penyaluran pembiayaan  bank  syariah  belum mampu mencapai tujuan meningkatkan
pemerataan
kesejahteraan  masyarakat.  Bahkan penyaluran pembiayaan bank syariah malah mempertinggi
kesenjangan  pendapatan  rakyat. Seharusnya penyaluran pembiayaan bank syariah
berpengaruh negative terhadap rasio  gini  yang  berarti  kebijakan penyaluran pembiayaan bank syariah  mendorong  peningkatan pemerataan kesejahteraan rakyat.
Bank Indonesia perlu menghimbau atau memberikan anjuran  pada  Bank  Syariah  untuk melakukan    realokasi  penyaluran pembiayaan  pada  bank  syariah. Jenis  pembiayaan  untuk  tujuan modal usaha perlu ditambah supaya dapat  menggerakkan sektor riil, menambah lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan demikian pemerataan kesejahteraan
masyarakat dapat ditingkatkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Anshori, A. G. (2009). Perbankan Syariah di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Arifianto, W. (2013). "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Distribusi Pendapatan di Indonesia.
Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE) 1.3.
Arifin, Z. (2012). Dasar-dasar manajemen bank syariah. Pustaka Alvabet. baharudin, A. (2015). Utang dan Pendapatan Perusahaan dalam Kriteria dan Penerbitan Efek Syariah Perspektif Hukum Bisnis Syariah.
Yogyakarta: Universitas islam Sunan Kalijaga.
Eka, P. Y., Amar, S., & Aimon, H. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia. Jurnal Kajian Ekonomi 3.6 .
Fauzan. (2014). Implementasi Shariah Governance di Bank Syari’ah. Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum Vol 49.1 .
Indonesia, B. (2006). Booklet Perbankan Indonesia. Jakarta: Diraktorat Perijinan dan Informasi Perbankan.
Indonesia, B. (2013). "Statistik ekonomi dan keuangan Indonesia. jakarta: Bank Indonesia.
Indonesia, I. B. (2014). Memahami Bisnis Bank Syariah. Gramedia Pustaka Utama.
Iskandar, M. N., & Nasir, M. (2014). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Dan Tingkat Pengembalian Ekuitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. Fakultas ekonomi dan bisnis .
Karim, A. (2010). "Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan (Edisi Keempat).
Jakarta: raja Grapindo Persada.
Listanti, D. (2015). UPAYA PENANGANAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (Studi Pada KJKS Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik Jawa timur Periode 2011- 2013). Jurnal Administrasi Bisnis 18.1 .
Radhi, F. (2008). Kebijakan ekonomi pro rakyat. Republika.
Rustariyuni, S. D. (2014). Pengaruh Gini Ratio, Pengeluaran Non Makanan Per Kapita, Belanja Daerah dan Laju Pertumbuhan Ekonomi pada Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Periode 2004-2012. PIRAMIDA 10.1.
Saleh, S. (2002). "Faktor-faktor penentu tingkat kemiskinan regional di Indonesia. Economic Journal of Emerging Markets 7.2 .
Sipayung, J., Nasution, B., & Siregar, M. (2013). Tinjauan yuridis holdingisasi BUMN dalam rangka peningkatan kinerja menurut perspektif hukum perusahaan. " TRANSPARENCY 1.1 .
Vogelvang, B. (2005). Econometrics: theory and applications with Eviews.
Pearson Education.
Zuhroh, I., Ismail, M., & Maskie, G. (2015). Cost Efficiency of Islamic Banks in Indonesia–A Stochastic Frontier Analysis. Procedia-Social and Behavioral Sciences 211 , 1122-1131.