PENYULUHAN HUKUM KELUARGA DI KAMPUNG BABAKAN NGANTAI, DESA SINGASARI, JONGGOL, JAWA BARAT DI MASA PANDEMI COVID-19
L. Elly AM. Pandiangan 1 , Nanin Koeswidi Astuti 1 , Inri Januar 1 , Poltak Siringoringo 1 , Erni Murniati 1 , Gladys Roseana 1 , Sophie Hasianna 1
1 Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia
E-mail: erni.murniarti@uki.ac.id

## Abstrak
Pada saat seorang pria menikah dengan seorang  wanita maka timbulah suatu ikatan lahir batin sebagai  pasangan  suami-istri  yang  bertujuan  membentuk  keluarga  yang  bahagia  dan  kekal. Perkawinan  di  Indonesia  memiliki  hubungan  yang  erat  sekali  dengan  agama/kerohanian  yang dianut  oleh  pasangan,  sehingga  perkawinan  tidak  saja  mengandung  unsur  lahir/jasmani, tetapi juga unsur bathin/rohani. Pengabdian kepada masyarakat di Kampung  Babakan Ngantai,  Desa Singasari,    Kecamatan  Jonggol  ,  Kabupaten  Bogor,  Jawa  Barat    dilakukan  sebagai  bentuk Pengabdian  Kepada Masyarakat (PKM)  Fakultas  Hukum  Universitas  Kristen  Indonesia dalam rangka  program  pemberdayaan  masyarakat  serta  meningkatkan  solidaritas  dan  kepedulian kepada  kondisi  masyarakat,  khususnya  yang  membutuhkan  bantuan  hukum,  khususnya  di tengah  pandemi  Covid-19.  Tema  PPM  ini  kami  ambil  karena  permasalahan  mengenai  hukum keluarga adalah masalah yang  seringkali dihadapi masyarakat di dalam kehidupan sehari-hari. PKM dilaksanakan dengan cara ceramah, diskusi, tanya jawab serta dilakukan evaluasi melalui penyebaran  kuesioner  kepada  peserta.  Pengabdian  dilaksanakan  oleh  tim  dosen  FH  UKI  yang berkompeten di bidang hukum keluarga. Hasil dari PKM penyuluhan hukum keluarga membuat bertambahnya pengetahuan dan pemahaman warga Desa Singasari tentang hukum keluarga dan permasalahan perkawinan yang dihadapinya.
Kata Kunci: Hukum Keluarga, Penyuluhan Hukum, Perkawinan

## A. Pendahuluan
Desa  Singasari,    Kecamatan  Jonggol  ,  Kabupaten  Bogor,  Jawa  Barat  terdiri  dari  6 Dusun, 42 Rukun Tetangga (RT) dan 14 Rukun Warga (RW), dimana 1 RT terdiri dari ± 100 KK (Kartu  Keluarga) jika ditotal ada ± 4.200  KK dengan jumlah warga  secara keseluruhan ± 13.473  jiwa.  Warga  Desa  Singasari  banyak  bekerja  sebagai  petani  dan  karyawan  swasta. Tingkat pendidikan warga sebagian besar lulusan  Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama  (SMP).  Meskipun  sudah  ada  fasilitas  pendidikan  yang  sudah  disediakan  oleh Pemerintah,  seperti  Sekolah  Dasar  Negeri,  Sekolah  Menengah  Negeri  dan  Sekolah  Menengah atas, serta Madrasah.
Desa  "Singasari"    dahulu  dikenal  disebut  Bpd  (Blok  penduduk)  B  -  IV  yang  telah ditetapkan menjadi desa pada tahun 1981, kemudian dikebal dengan nama Desa “Pelet”, sejak diresmikan    pada  tanggal  5  Januari  2000  oleh  Gubernur  Jawa  Barat  yang  saat  itu  menjabat, Bapak R. Nuriana dan Presiden RI K. H. Abdurahman Wahid. Nama Nama "Pelet" ambil dari nama  sungai  yakni  Ci  Pelet,  yang  mengalir  dari  hulu  di  Megamendung,  Bogor,  ke  hilir  di Muaragembong,  Bekasi.  Sedangkan  nama  "Singasari"  diambil  dari  nama  blok  perkebunan  di bawah Gunung Gebang yang dijadikan kawasan perumahan (Wikipedia, 2020).
Keterbatasan  tingkat  pendidikan  memberikan  dampak  kepada  warga  masyarakat  Desa Singasari  di  dalam  memajukan  Desanya,  baik  di  dalam  kehidupan  sosial,  ekonomi  yang berpengaruh terhadap kehidupan keluarga, khususnya dimasa pandemi Covid-19 yang memiliki pengaruh  di  seluruh  dunia  secara  global.  Secara  ekonomi,  dampak  pandemi  Covid-19 memberikan imbas kepada warga masyarakat yang kehilangan mata pencaharian karena banyak perusahaan  ditutup  untuk  mencegah  perkembangan  virus  Covid-19.  Kehilangan  mata pencaharian berakibat kepada hilangnya juga penghasilan yang diperoleh kepala keluarga, tentu saja berpengaruh terhadap kehidupan berumah tangga.
Keluarga  merupakan  unit  atau  satuan  terkecil  di  dalam  masyarakat  yang  terdiri  atas keluarga batih yang merupakan satuan keluarga yang terkecil yang terdiri atas ayah, ibu, serta anak  ( nuclear  family )  dan  keluarga  luas  ( extended  family ).  Tujuan  pasangan  menikah  adalah membentuk keluarga  yang bahagia, ingin meneruskan  keturunan dan mendapatkan kedudukan sosial  di  masyarakat,  dimana  keluarga  merupakan  suatu  sistem  kesatuan  yang  terdiri  dari anggota-anggota yang saling mempengaruhi dan dipengaruhi satu sama lain.
Dalam  praktek  kehidupan  berkeluarga  seringkali  menghadapi  permasalahan  baik diantara hubungan suami istri, perceraian, perwalian dan juga masalah warisan. Oleh karena itu sebagai  bentuk  tridarma  perguruan  tinggi  Fakultas  Hukum  Universitas  Kristen  Indonesia  (FH UKI) maka melakukan advokasi dalam bidang hukum keluarga dan seluk-beluknya.
Hasil yang ingin dicapai dalam program PKM FH UKI adalah meningkatkan kesadaran hukum  masyarakat  Kampung  Babakan  Ngantai,  Desa  Singasari,  Kecamatan  Jonggol, Kabupaten  Bogor,  Propinsi  Jawa  Barat  dalam  memahami  permasalahan  hukum  terkait  hukum keluarga  melalui  peran  FH  UKI  dengan  cara  melakukan  penyuluhan  hukum,  ceramah  dan diskusi.

## B. Masalah
Permasalahan  dalam  pengabdian  ini  adalah  banyaknya  masyarakat belum   mengenal  hukum keluarga, dalam hal ini mengapa perlunya membentuk keluarga yang sah  melalui perkawinan dan kedudukan anak dalam perkawinan yang sah dan bagaimana kedudukan harta benda dalam sebuah perkawinan.

## C. Metode Pelaksanaan
Sasaran  Pengabdian  Masyarakat  ini  adalah  warga  masyarakat  Kampung  Babakan Ngantai,  Desa  Singasari,  Kecamatan  Jonggol,  Kabupaten  Bogor,  namun  karena  adanya pandemi  Covid-19  dan  protokol  kesehatan  maka  diwakili  oleh  para  ketua  RT,  RW  dan  tokoh masyarakat. Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan di balai Desa Singasari ditengah kesibukan para RT, RW dan tokoh masyarakat setempat.
Kegiatan penyuluhan (Indah Kusuma Dewi dan Hardin, 2017). kegiatan ini diharapkan dapat  memberikan  pengetahuan  dan  pemahaman  bahwa  perkawinan  yang  sah  dilakukan menurut  hukum  agama  harus  didaftarkan  supaya  memberikan  perlindungan  dan  kepastian hukum  bagi  pasangan  yang  menikah  dan  juga  bagi  anak  yang  dilahirkan  mendapatkan perlindungan  hukum  dengan  dicatatkan  pada  kartu  keluarga  dengan  diberikan  nomor  induk kependudukan, sehingga hak dan kewajiban sebagai warga negara dijamin oleh negara.
Kegiatan  pengabdian  ini  di  awali  dengan  melakukan  survey  ke    Kampung    Babakan Ngantai,    Desa  Singasari,    Kecamatan  Jonggol  ,  Kabupaten  Bogor,  Jawa  Barat  dengan  tujuan untuk    mengetahui  apa    permasalahan  yang  ada  di  Kampung    Babakan  Ngantai,    Desa Singasari,    Kecamatan  Jonggol  ,  Kabupaten  Bogor,  Jawa  Barat  dan  bagaimana  memecahkan masalah tersebut. Kemudian tim survey melakukan koordinasi dengan Mitra PKM setempat dan melakukan  persiapan  sarana  dan  prasarana  terkait  pelaksanaan  kegiatan,  dan  pada  akhirnya terlaksanalah penyuluhan hukum kepada masyarakat, serta melakukan evaluasi  hasil kegiatan PKM.
Tim  pelaksana  PKM  adalah  dosen  Fakultas  Hukum  Universitas  Kristen  Indonesia sebanyak  4  orang,  mahasiswa  2  orang  serta  alumni  1  orang. Tim  pengabdian  memberikan materi tentang Hukum Keluarga.

## D. Pembahasan

## 1. Hukum Keluarga
Program  PkM  ini  dilaksanakan  di  Kampung    Babakan  Ngantai,    Desa  Singasari, Kecamatan  Jonggol  ,  Kabupaten  Bogor,  Jawa  Barat  dengan  melibatkan  tim  dosen  (4  orang dosen)  Prodi  Hukum  dan  dibantu  mahasiswa  (2  orang)  Prodi  Hukum  FH  UKI.  Peserta penyuluhan  hukum  adalah    RT,  RW  dan  tokoh  masyarakat  di  Desa  Singasari  berjumlah  50 orang.
Elly Pandiangan, menyampaikan materi mengenai hukum keluarga, menjelaskan tujuan mengapa  orang  berkeluarga  apa  tujuannya  kepada  para  peserta,  dimana  tujuan  orang  hidup berkeluarga agar tercipta kebahagiaan pasangan suami-istri dan untuk mendapatkan keturunan, mengikuti  perintah  agama  dalam  kesatuan  keluarga  yang  bersifat  parental,  dimana  keluarga yang bahagia sangat erat hubungannya dengan adanya keturunan.
Nanin  Koeswidi  Astuti,  menyampaikan  materi  mengenai  perkawinan,  persyaratan perkawinan  dianggap  sah  menurut  hukum,  akibat  hukum  dari  adanya  hubungan  perkawinan yang sah, dan mengapa perkawinan harus dicatatkan.
Inri  Januar,  menyampaikan  materi  mengenai  harta  benda  dalam  perkawinan  yang  sah secara hukum baik ada atau tidak ada perjanjian perkawinan.
Poltak  Siringoringo,  menyampaikan  materi  mengenai  aanak  yang  dilahirkan  di  dalam perkawinan serta kekuasaan orang tua terhadap anak.
Erni Murniati, Gladys Roseana dan Sophie Hasianna, membantu di dalam menyebarkan kuesioner  kepada  para  peserta  dan  membantu  di  dalam  menjawab  pertanyaan  peserta  dalam konsultasi pribadi.
Target  utama  penyuluhan  hukum  keluarga  pada  PKM  Fakultas  Hukum  Universitas Kristen  Indonesia  adalah  memberikan  pengetahuan    dan  pemahaman  mengenai  seputar permasalahan  kehidupan  rumah  tangga  bagi  pasangan  suami-istri  (pasutri),  sebagaimana  yang diatur dalam UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya mengenai perkawinan yang harus  dicatat,  asas  monogami  terbatas,  batas  minimal  usia  perkawinan,    hak  dan  kewajiban suami  istri,  harta  benda  dalam  perkawinan,  warisan,  dan  lain-lain  yang  seringkali  di  dalam pelaksanaannya dilapangan terjadi konflik atau sengketa.
Hukum keluarga merupakan ketentuan atau peraturan yang mengatur hubungan hukum diantara keluarga yang memiliki hubungan atau ikatan baik karena hubungan sedarah dan juga
keluarga karena adanya hubungan atau ikatan perkawinan. Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami-istri yang bertujuan membentuk  suatu  keluarga  yang  bahagia  dan  kekal  dengan  dasar  Ketuhanan  Yang  Masa  Esa, oleh  karena  itulah  maka  perkawinan  di  Indonesia  dianggap  sah  apabila  dilakukan  menurut hukum  masing-masing  agama  dan  kepercayaan  yang  diyakininya (Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1974) .  Maksud  pengaturan  ini  adalah  undang-undang  perkawinan  tidak  memungkinkan adanya  perkawinan  diantara  pasangan  yang  sejenis,  seperti  perkawinan  pria  dengan  pria  atau wanita dengan wanita ( Agustina, 2015)
Perkawinan  dalam  Al-Qur’an  disebut  sebagai  “ Miittsaaqan  Ghaliizhan ”  yaitu  suatu perjanjian yang kokoh. Dampak dari perjanjian yang kokoh maka kedua belah pihak suami-istri harus saling menumbuhkan dan menjaga cinta dan kasih sayang yang telah diikat dalam sebuah pernikahan. Para ulama sepakat pernikahan disyari’atkan oleh agama. Dimana perkawinan yang ideal tidak hanya berlandaskan cinta, tetapi mensyaratkan adanya kemampuan baik fisik, psikis, ekonomi maka dianjurkan menikah (Anshor, 2012)
Regulasi  perkawinan  di  Indonesia  menganut  asas  monogami  terbatas  atau  monogami terbuka, asas persetujuan kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan, dengan kata lain adanya suatu kemauan bebas dari kedua calon suami-istri, kemauan bebas ini harus dilakukan oleh orang yang sadar akan kemauannya, seandainya dilakukan oleh orang yang gila atau hilang ingatan  atau  di  bawah  pengampuan  maka  dapatlah  disangkal  keabsahan  perkawinan  ini  oleh Bapak, Ibu dan para keluarga sedarah dari garis ke atas, juga saudara laki-laki atau perempuan, paman, bibi, pengampu dan juga oleh kejaksaan (Kie, 2011).
Asas monogami terbuka yang dianut oleh hukum perkawinan di Indonesia, mengandung pengertian  seorang  suami  hanya  diperkenankan  mengawini  seorang  istri  saja,  jadi  seoramg suami  di  dalam  waktu  bersamaan  tidak  boleh  memiliki  istri  lebih  dari  satu,  namun  asas monogami  terbuka  ini  memiliki  pengecualian  dengan  adanya  persyaratan  tertentu  yang  harus dipenuhi, seperti syarat persetujuan dari istri sahnya dan harus sesuai dengan keyankinan agama yang dianut mengizinkan terjadinya perkawinan lebih dari satu  Fu (Fuady, 2014)
Tujuan  berkeluarga  sebagaimana  yang  diamanatkan  UU  Perkawinan  adalah kebahagiaan  suami-istri  untuk  mendapatkan  keturunan  dan  menegakkan  keagamaan  dalam kesatuan  keluarga  yang  bersifat parental ,  dimana  keluarga  yang  bahagia  sangat  erat hubungannya  dengan  adanya  keturunan,  dimana  pemeliharaan  dan  pendidikan  anak-anak menjadi  hak  dan  kewajiban  orang  tua (Hadikusuma,  2007) .  Anak  adalah  amanah  sekaligus
anugerah Allah SWT yang harus dijaga karena di dalam anak melekat harkat, martabat dan hak- hak  sebagai  manusia  yang  harus  dijunjung  tinggi.  Tanggung  jawab  untuk  menjaga  dan memelihara  anak  menjadi  kewajiban  orang  tua,  keluarga  dan  masyarakat,  sebagai  sebuah kewajiban  hukum,  selain  itu  ada  juga  tanggung  jawab  negara  dan  pemerintah  untuk menyediakan  sarana  dan  prasarana  untuk  anak,  dalam  menjamin  pertumbuhan  dan perkembangan secara optimal dan terarah ( Alimuddin, 2014) .
Bagi setiap pasangan yang menikah tentunya kehadiran keturunan di dalam perkawinan sangatlah  diharapkan.  Keturunan  ini  sendiri  ada  yang  dianggap  sah  yaitu  yang  lahir  dari perkawinan yang  sah, sementara keturunan  yang tidak sah adalah keturunan yang dibernihkan dan  dilahirkan  di  luar  perkawinan  yang  sah  ( Matompo,  2017) .  Seorang  anak  sah  adalah  anak yang lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya, undang-undang menetapkan suatu tenggang  waktu  kandungan  yang  paling  lama  yaitu  300  hari  dan  tenggang  kandungan  paling pendek  adalah  180  hari.  Jika  seorang  anak  dilahirkan  sebelum  lewat  180  hari  setelah  hari perkawinan  orang  tuanya,  maka  ayah  berhak  menyangkal  sahnya  anak  tersebut,  kecuali  ayah sudah  mengetahui  bahwa  sebelum  menikah  istrinya  sudah  mengandung  atau  ayah  hadir  pada saat dibuatnya surat kelahiran dan ikut menandatanganinya, dengan hal ini maka ayah dianggap telah menerima dan mengakui anak yang lahir sebagai anaknya sendiri (Subekti, 2001).
Dahulu pada saat undang-undang perkawinan belum berlaku, bagi golongan Tionghoa, anak  yang  dilahirkan    dari  perkawinan  yang  tidak  dilangsungkan  di  hadapan  pegawai  catatan sipil dianggap sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah dan oleh karena itu anak  tersebut  bukanlah  ahliwaris  dari  bapak  biologis,  jika  bapak  biologisnya  tidak mengesahkan  atau  mengakui  anak  tersebut,  hal  ini  sebagaimana  yurisprudensi  Putusan Mahkamah  Agung  No.1366  K/Pdt/2000  tertanggal  28  Maret  2002  Jo  Putusan  Pengadilan Tinggi  Kalimantan  Barat  No.25/Pdt/1999/PT.Ptk  tertanggal  8  Oktober  1999  Jo  Putusan Pengadilan  Negeri  Pontianak  No.50/Pdt.G/1998/PN.Ptk  tertanggal  8  Februari  1999  ( Meliala, 2008) .
Mencatatkan  perkawinan  yang  dilakukan  secara  agama  dan  kepercayaan  sebagaimana ketentuan perundang-undangan merupakan suatu kewajiban bagi setiap pasangan yang menikah agar mendapatkan perlindungan hukum, hal ini merupakan suatu bentuk tindakan administratif ( Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006) .  Menurut  konsep  Islam,  perkawinaan  adalah  sebuah perjanjian agung,  oleh  karena itu maka  dengan  adanya  itikad  baik  dalam  ikrar  atau  perjanjian pasangan  yang  menikah  ditandai  dengan  adanya  pencatatan  perkawinan  tersebut  melalui
pejabat  yang  berwenang,  dengan  pencatatan  maka  kepentingan  para  pihak  dalam  perkawinan bisa terlindungi dan status anak yang lahir dari perkawinan juga menjadi jelas (Atmadjaja, 2016) . Akta  perkawinan  yang  sudah  dicatatkan  dianggap  sah,  kecuali  dapat  dibuktikan sebaliknya,  misalnya  dipalsukan,  namun pemalsuan  ini  harus  dibuktikan  dengan  adanya  suatu putusan pengadilan. Akta perkawinan merupakan alat bukti yang mutlak, alat bukti penuh atau tidak membutuhkan alat-alat bukti lain dan alat bukti memaksa kepada lawan yang tidak dapat melemahkan  akta  tersebut (Prawirohamidjojo,  1982) .  Apabila  pasangan  yang  menikah  lalai memberikan  laporan  atas  perkawinannya  maka  akan  dikenakan  denda  maksimal  1  (satu)  juta rupiah.
Jika suatu perkawinan tidak memiliki akta perkawinan, atau akta perkawinannya hilang dan  tidak  memiliki  salinan  atau  copyan,  maka  berdasarkan  peraturan  administrasi kependudukan maka pencatatan perkawinan tersebut dapat dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan atau dapat diajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama, itsbat nikah tersebut dapat diajukan oleh suami atau isteri, anak‐anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.
Pencatatan  perkawinan  suami-istri  sangat  penting  bagi  anak  yang  dilahirkan  di  dalam perkawinan,  karena  surat  nikah  dari  orang  tua  sebagai  salah  satu  syarat  untuk  pencatatan kelahiran,  dimana  anak  yang  lahir  untuk  dapat  didaftarkan  di  kartu  keluarga  akan  diberikan Nomor  Induk  Kependudukan  (NIK)  sebagai  dasar  untuk  memperoleh  pelayanan  masyarakat lainnya  sebagimana  yang  diatur  dalam  peraturan  pencatatan  kelahiran (Undang-Undang  No.  24 Tahun  2013) .  Dengan  adanya  pencatatan  perkawinan  orang  tua  maka  seorang  anak  dianggap sebagai  anak  sah  yaitu  anak  yang  lahir  dalam  atau  sebagai  akibat  perkawinan  yang  sah.  Jika perkawinan  tidak  dicatatkan  akan  memberikan  akibat  hukum  anak  yang  dilahirkan  dianggap anak yang lahir di luar perkawinan dan tidak memiliki hubungan hukum dengan ayah biologis, hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja.
Namun dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 anak yang dilahirkan  diluar  perkawinan  selain  memiliki  hubungan  perdata  dengan  ibunya  dan  keluarga ibunya,  dan  juga  dengan  laki-laki  atau  ayah  biologisnya  yangmana  dapat  dibuktikan  dengan kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  atau  dengan  menggunakan  alat  bukti  lain  dimana anak  tersebut  dan  laki-laki  atau  ayah  biologisnya  memiliki  hubungan  darah,  jika  terbukti memiliki hubungan darah maka anak tersebut juga memiliki hubungan perdata dengan keluarga ayahnya juga ( Meliala, 2014)
Perkawinan  memiliki  akibat  hukum  bagi  suami-istri  yaitu  suatu  ikatan  hak  dan kewajiban.  Selain itu  juga  memiliki  akibat  hukum  bagi  anak  yang  dilahirkan  dari  perkawinan tersebut.  Seorang  anak  yang  lahir  di  dalam  perkawinan  yang  sah  antara  suami-istri  dianggap sebagai anak yang sah. Sedangkan anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah dianggap sebagai  anak  luar  kawin.  Seorang  suami  dapat  menyangkal  sahnya  anak  yang  dilahirkan  oleh istrinya  jika  si  suami  dapat  membuktikan  istrinya  telah  melakukan  perzinahan  dan  anak  yang dilahirkannya  adalah  hasil  dari  perzinahan.  Penyangkalan  ini  harus  dimintakan  permohonan kepada  pengadilan  mengenai  sah  atau  tidaknya  anak  tersebut  dan  harus  diputuskan  oleh pengadilan.
Orang  tua  memiliki  suatu  hak  dan  kewajiban  sebagai  orang  tua,  yang  sering  disebut dengan  kekuasaan  orang  tua  baik  terhadap  pribadi  anak  maupun  terhadap  harta  kekayaan  di anak.  Kewajiban  memelihara  dan  mendidik  anak-anak  yang  masih  di  bawah  18  tahun  atau belum  menikah  berada  di  bawah  kekuasaan  orang  tua,  demikian  juga  sebaliknya  si  anak  juga memiliki kewajiban untuk menghormati dan menghargai orang tuanya. Kekuasaan orang tua ini dapat  dicabut  dengan  suatu  putusan  pengadilan  jika  orang  tua  melalaikan  atau  menelantarkan anaknya,  demikian  juga  jika  orang  tua  memiliki  perilaku  yang  buruk.  Akan  tetapi,  meskipun kekuasaan  orang  tua  dicabut,  orang  tua  tetap  memiliki  kewajiban  memberikan  biaya pemeliharaan anaknya.
Seringkali  di  dalam  kehidupan  perkawinan  terjadi  putusnya  atau  berakhirnya perkawinan bisa karena kematian salah satu pasangan (suami/istri), karena perceraian dan juga karena  adanya  putusan  pengadilan.  UU  perkawinan  juga  mengatur  mengenai  alasan-alasan berakhirnya  perkawinan  seperti  salah  satu  pasangan  berbuat  zina,  pemabuk,  pemadat,  penjudi yang  sukar  disembuhkan,  meninggalkan  pasangan  2  (dua)  tahun  berturut-turut  tanpa  alasan, mendapat  hukuman  penjara  5  (lima)  tahun  atau  lebih  setelah  perkawinan,  mendapatkan kekejaman atau penganiayaan yang membahayakan nyawa, mendapatkan cacat badan/ penyakit sehingga  tidak  dapat  menjalankan  kewajibannya  sebagai  suami/istri  dan  juga  terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk rukun. Bagi pasangan  muslim ada juga  alasan lain  yang  dapat  digunakan  untuk  bercerai,  yaitu  suami  melanggar taklik talak dan murtad (Pasal 116 huruf g dan h Kompilasi Hukum Islam)
Tingginya  angka  perceraian  setiap  tahunnya,  disebabkan  oleh  beberapa  hal, sebagaimana  pendapat  Agus  Syafi’I,  pada  umumnya  perceraian  disebabkan  berbagai  faktor seperti  perselingkuhan,  ketidakharmonisan,  ekonomi  morat  marit  bahkan  adanya  persoalan
sepele dan pengajuan perceraian di Pengadilan Agama banyak di dominasi oleh perempuan dan hal  demikian  dianggap  sebagai  sebuah  hal  yang  aneh  atau  ganjil.  Point  of  recoqnition perempuan menggugat  bukanlah  pada  tempatnya,  karena  dalam  prakteknya  setelah  perceraian terjadi, rata-rata perempuan yang sudah menjadi janda tersebut tidak ingin mencari pendamping baru  dan  memilih  hidup  mandiri,  sementara  bagi  pria  cenderung  mencari  pasangan  baru. Pendapat  ini  menunjukan  adanya  suatu  gerakan  emansipasi  yang  dianggap  turut  menanggung dosa sebagai alasan dimana perempuan menjadi berani menggugat cerai ( Khanifah, 2012) .
Gambar 1. Pengabdian Kepada Masyarakat
Berakhirnya  atau  putusnya  suatu  perkawinan  karena  kematian  merupakan  kehendak Tuhan,  bukan  di  kehendaki  olah  pasangan  suami-istri,  sedangkan  perceraian  hanya  dapat dilakukan  di  depan  sidang  pengadilan,  meskipun  perceraian  merupakan  permasalahan  privat, akan tetapi perlu adanya campur tangan pemerintah untuk menghindarkan tindakan sewenang- wenang,  khususnya  dari  pihak  suami  dan  juga  demi  terwujudnya  kepastian  hukum (Sitompul, 2017) .  Kata  sepakat  dari  kedua  belah  pihak  tidak  dapat  dijadikan  alasan  perceraian,  seperti kesepakatan calon mempelai pada saat ingin melangsungkan perkawinan, oleh karena itulah ada yurisprudensi  Mahkamah  Agung  Nomor  105  K/Sip/1968  tertanggal  12  Juni  1968  tentang diterimanya onheelbare  tweespalt sebagai  alasan  perceraian  yaitu  terjadinya  pertengkaran antara  suami-istri  secara  terus  menerus  dan  tidak  mungkin  di  damaikan  kembali  yang dikemudian di adopsi di dalam undang-undang perkawinan ( Meliala, 2015) .
Perceraian  pasangan  suami-istri  juga  menimbulkan  akibat  hukum,  baik  terhadap pasangan itu sendiri dan juga terhadap anak-anak mereka. Meskipun orang tua bercerai, namun
orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka, jika ada perselisihan mengenai hak asuh anak maka pengadilan akan memutuskan yang terbaik untuk kepentingan si anak.  Biaya  pemeliharaan  dan  pendidikan  anak  adalah  tanggung  jawab  Bapak,  kecuali  Bapak menyatakan  di  pengadilan  bahwa  dirinya  tidak  mampu  memenuhi  kewajibannya,  maka  si  Ibu yang akan memenuhi biaya tersebut.  Akan tetapi jika mantan suami mampu maka pengadilan dapat mewajibkan untuk memberikan biaya hidup sang mantan istri. Sedangkan harta bersama diatur  menurut  hukum  masing-masing Undang-(Undang  Nomor  1  Tahun  1974) .  Khusus  yang beragama  Islam  berlaku  ketentuan  pemeliharaan  anak  yang  belum mumayyiz atau  belum berusia 12 tahun jatuh ke ibunya, sedangkan jika sudah mumayyiz maka anak berhak memilih ikut ayah atau ibunya ( Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam. ).
Setelah putusan cerai dijatuhkan oleh hakim, maka hakim akan memanggil bekas suami- istri  dan  semua  keluarga  sedarah  dan  semenda  dari  anak-anak  yang  belum  dewasa  untuk didengar  mengenai  pengangkatan  wali  bagi  anak,  karena  dengan  bubarnya  perkawinan  maka hilanglah  kekuasaan  orang  tua  terhadap  anak  dan  kekuasaan  tersebut  diganti  dengan  suatu perwalian  (di  lansir  dari  Hukumonline.com).  Jadi  dengan  adanya  perceraian  orang  tua  maka anak akan berada di bawah perwalian. Perwalian ini terkait dengan pribadi anak dan juga harta bendanya. Terhadap pribadi anak di bawah umur wali berkewajiban memelihara dan mendidik anak sesuai dengan kemampuannya serta mewakili anak dalam semua perbuatan perdata (Pasal 383 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 1992).
Ketentuan  khusus  berlaku  bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  yang  ingin  bercerai sebagaimana  diatur  oleh  peraturan  perundang-undangan  yaitu  wajib  mendapatkan  izin  dari pejabat.  Izin  tersebut  dapat  diperoleh  jika  memenuhi  alasan-alasan  yang  diatur  di  dalam peraturan  pemerintah,  yaitu  perzinahan  salah  satu  pasangan,  pemabok,  pemadat,  penjudi  yang sulit  disembuhkan,  salah  satu  pihak  pergi  tanpa  kabar  selama  2  tahun  tanpa  kabar  berita  dan tanpa  alasan  atau  pasangan  mendapatkan  hukuman  penjara  5  tahun  atau  lebih,  salah  satu pasangan  mendapatkan  kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang  mengancam  dan  membahayakan diri  pasangan,  salah  satu  pasangan  mendapatkan  cacat  pada  tubuhnya  dan  tidak  dapat menjalankan  kewajibannya  sebagai  suami  atau istri  dan  adanya  perselisihan  dan  pertengkaran yang tidak dapat lagi di damaikan ( Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ).

## Gambar 2. Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Pemahaman Atas Hukum Keluarga Pada Masyarakat Desa Singasari
Pada saat acara diskusi dan tanya jawab mengenai hukum keluarga, beberapa pertanyaan ditanyakan oleh peserta, diantaranya:
1. Bpk.  Supardi,  menanyakan  mengenai  apakah  anak  yang  lahir  sebelum  nikah  apakah  dapat menjadi wali nikah? dan apakah anak di luar nikah mendapatkan harta gono gini?
2. Bpk.  Arifin  dari  RT.02, menanyakan  apakah  anak  yang  tidak tahu  siapa  ayah  kandungnya, karena  ibunya  tidak  tahu  bapak  biologisnya  siapa,  bagaimana  cara  menentukan  siapa  anak kandungnya dalam akta lahir?
3. Bpk. Supardi, menanyakan bagaimanakah cara mengajukan gugat cerai? dan apakah alasan untuk dapat menggugat cerai?
Narasumber  menjawab  permasalahaan  yang  diajukan  oleh  Bpk.  Supardi  bahwa berdasarkan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUHPer)  dan  UU  No.1  Tahun  1974 tentang Perkawinan sedikitnya ada dua kedudukan seorang anak yakni anak sah dan anak luar perkawinan.  Anak  sah  yaitu  anak  yang  lahir  dalam  atau  sebagai  akibat  perkawinan  yang  sah (Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan ).  Anak  yang  lahir  di  luar perkawinan  dan  tidak  memiliki  hubungan  hukum  dengan  ayah  biologis,  hanya  memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Sedangkan anak luar kawin adalah anak yang  dibenihkan  dan  dilahirkan  di  luar  perkawinan  yang  sah  atau  anak  dibenihkan  di  luar perkawinan, tapi dilahirkan setelah orang tuanya melakukan perkawinan. Sebagaimana pasal 50 UU  No.  23  Tahun  2006  tentang  Administrasi  Kependudukan  sebagaimana  telah  diperbarui
lewat UU No. 24 Tahun 2013 anak dibenihkan di luar perkawinan, tapi dilahirkan setelah orang tuanya melakukan perkawinan dapat dianggap sebagai anak sah, apabila anak tersebut pada saat lahir dilaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 30 hari sejak ayah dan ibu dari anak itu melakukan perkawinan dan mendapat akta perkawinan.
Pasal  43  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan menyatakan  bahwa:  “Anak  yang  dilahirkan  di  luar  perkawinan  hanya  mempunyai  hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.
Namun berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Pasal 43 ayat  (1)  UUP  bertentangan  dengan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945,  sepanjang  ayat  tersebut  dimaknai  menghilangkan  hubungan  perdata  dengan  laki-laki yang  dapat  dibuktikan  berdasarkan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  dan/atau  alat  bukti  lain menurut  hukum  mempunyai  hubungan  darah  sebagai  ayahnya.  Jadi,  anak  luar  kawin  pada dasarnya tetap memiliki hubungan perdata dengan ayahnya, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya, sepanjang dapat dibuktikan secara ilmiah dan/atau alat bukti lain
Wali atau orang yang mewakili berwenang melakukan ijab dalam akad nikah (Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019). Wali nikah terdiri atas wali nasab dan wali hakim. Syarat wali nasab yaitu:
1) laki-laki;
2) beragama Islam;
3) baligh;
4) berakal; dan
5) adil.
Urutan yang dapat menjadi Wali nasab memiliki urutan:
1) bapak kandung;
2) kakek (bapak dari bapak);
3) bapak dari kakek (buyut);
4) saudara laki-laki sebapak seibu;
5) saudara laki-laki sebapak;
6) anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak seibu;
7) anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak;
8) paman (saudara laki-laki bapak sebapak seibu);
9) paman sebapak (saudara laki-laki bapak sebapak);
10) anak paman sebapak seibu;
11) anak paman sebapak;
12) cucu paman sebapak seibu;
13) cucu paman sebapak;
14) paman bapak sebapak seibu;
15) paman bapak sebapak;
16) anak paman bapak sebapak seibu;
17) anak paman bapak sebapak;
Wali  nikah  anak  di  luar  kawin  pada  saat  proses  ijab  di  dalam  perkawinannya  akan langsung  dilaksanakan  oleh  wali  hakim,  yaitu  Kepala  KUA  Kecamatan  di  tempat  dimana perkawinan akan dilakukan. Ayah biologis tidak dapat menjadi wali nasab, sekalipun memiliki hubungan  darah.  Nantinya,  nama  Kepala  KUA  Kecamatan  setempat  yang  akan  dicatat  dalam kolom wali pada kutipan akta perkawinan.
Narasumber menjawab pertanyaan Bpk. Arifin bahwa di dalam Kompilasi Hukum Islam menyatakan  jika  seorang  perempuan  hamil  di  luar  nikah  hanya  dapat  dikawinkan dengan  pria yang menghamilinya. Jika si pria menikahinya, maka anak yang lahir menjadi anak sah. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 272 KUH Perdata .
Pasal  55  ayat  (1)  UU  No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  menyatakan  bahwa  asal usul  anak  hanya  dapat  dibuktikan  dengan  akta  kelahiran  yang  otentik  yang  dikeluarkan  oleh pejabat berwenang.
Pengakuan si ayah terhadap anak biologisnya membawa konsekuensi adanya hubungan perdata sebagaimana diatur dalam  Pasal 280 KUH  Perdata. Ibu dan/atau  Bapak biologis dapat meminta ke pengadilan untuk mengesahkan status anak tersebut. Mahkamah Konstitusi dalam putusan No. 46/PUU-VIII/2010, bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti test DNA  ( deoxyribonucleic  acid ),  atau  sistem  pembuktian  hukum,  dapat  dipergunakan  untuk memperjelas ayah biologis anak.
Dalam Putusan Mahkamah Konstutusi No. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 telah merevisi isi Pasal 43 ayat (1) UUP yang bunyinya menjadi: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan  resmi  mempunyai  hubungan  perdata  dengan  ibunya  dan  keluarga  ibunya  serta dengan  laki-laki  sebagai  ayahnya  yang  dapat  dibuktikan  berdasarkan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi  dan/atau  alat  bukti  lain  menurut  hukum  mempunyai  hubungan  darah,  termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.” Yang dimaksud “di luar pernikahan resmi” dalam
pasal tersebut, adalah: kawin siri, perselingkuhan, dan hidup bersama tanpa ikatan pernikahan atau samen leven .
Adanya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  46/PUU-VIII/2010  ini  maka  anak  luar kawin  dapat  mencantumkan  nama  Bapak  biologis  di  akte  kelahiran  dengan  cara  melengkapi bukti  menurut  hukum  adanya  hubungan  darah.  Anak  luar  kawin  yang  dilaporkan  ke  Kantor Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  akan  terdaftar  dalam  kartu  keluarga  dan  diberikan nomor  induk  kependudukan  sebagai  dasar  untuk  memperoleh  pelayanan  masyarakat  lainnya. Sebagai  hasil  dari  pelaporan  kelahiran  tersebut  akan  dicantumkan  dalam  kartu  keluarga  dan diterbitkan akta kelahiran.
Narasumber  menjawab  pertanyaaan  Bpk.  Supardi  mengenai  cara  mengajukan  gugat cerai.  Masalah  perceraian  diatur  di  dalam  Undang-Undang  Perkawinan,  pada  Pasal  38 misalnya, disebutkan bahwa perkawinan dapat putus oleh tiga hal, yaitu kematian, perceraian, dan Putusan Pengadilan.
Dalam  hukum  Islam  (yang  terdapat  dalam  KHI),  istilah  cerai  gugat  berbeda  dengan yang terdapat dalam UUP maupun PP 9/1975. Jika dalam UUP dan PP 9/1975 dikatakan bahwa gugatan cerai dapat diajukan oleh suami atau istri, mengenai gugatan cerai menurut KHI adalah gugatan yang diajukan oleh istri sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 132 ayat (1) KHI yang berbunyi:
“Gugatan  perceraian  diajukan  oleh  istri  atau  kuasanya  pada  Pengadilan  Agama,  yang daerahhukumnya  mewilayahi  tempat  tinggal  penggugat  kecuali  istri  meninggalkan  tempat kediaman tanpa izin suami.”
Gugatan  cerai  merupakan  cara  istri  untuk  mengajukan  cerai  terhadap  suami  melalui Pengadilan Agama dengan disebabkan berbagai faktor. Dalam Islam, aturan ini dengan istilah khulu’. Sedangkan permohonan cerai talak adalah cara suami untuk mengajukan cerai terhadap Pengadilan Agama. Hal ini dalam Islam disebut dengan Talak.
Gugatan  perceraian  itu  dapat  diterima  apabila  tergugat  menyatakan  atau  menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama (Pasal 132 ayat [2] KHI).
Sedangkan,  cerai  karena  talak  dapat  kita  lihat  pengaturannya  dalam  Pasal  114  KHI yangberbunyi:  “Putusnya  perkawinan  yang  disebabkan  karena  perceraian  dapat  terjadi  karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”.
Jika  dalam  gugatan  cerai  tahapan  akhirnya  adalah  sidang  putusan  dari  hakim,  maka dalam permohonan cerai talak sidang putusan hakim bukan merupakan tahap final.  Bila hakim
menyetujui  permohonan  cerai  talak,  hakim  akan  memerintahkan  suami  datang  lagi  ke Pengadilan untuk sidang pembacaan ikrar talak. Dalam proses gugatan cerai tidak ada tahapan sidang pembacaan ikrar talak. Sedangkan dalam permohonan cerai talak ada sidang pembacaan ikrar talak.
Perceraian terjadi dengan alasan:
1) Pasal  19  huruf    a    No.9/1975  jo.  Pasal  116  huruf    a  KHI  yaitu    salah  satu  pihak  berbuat zina,  atau  menjadi  pemabuk,  pemadat,  penjudi,  dan  lain  sebagainya  yang  sukar disembuhkan.
2) Salah  satu  pihak  meninggalkan  yang  lain  selama  2  (  dua  )  tahun  berturut-turut  tanpa  izin pihak yang lain dan tanpa ada alasan yang sah  atau   karena   ada   hal   yang   lain   di  luar kemampuannya.
3) Salah  satu  pihak  mendapat  hukuman  penjara  5  (  lima  )  tahun  atau  hukuman  yang    lebih berat  setelah  perkawinan  berlangsung.
4) Salah  satu  pihak  melakukan  kekejaman  atau  penganiayaan  berat  yang  membahayakan terhadap pihak yang lain.
5) Salah  satu  pihak  mendapat  cacat  badan  atau  penyakit  yang  mengakibatkan  tidak  dapat menjalankan kwajibannya sebagai suami/istri.
6) Antara  suami  dan  istri  terus  menerus  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  dan  tidak  ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7) Suami melanggar taklik talak.
8) Peralihan  agama atau murtad  yang  menyebabkan terjadinya  ketidakrukunan  dalam  rumah tangga.

## E. Kesimpulan
Pengabdian  kepada  masyarakat  yang  dilakukan  Fakultas  Hukum  Universitas  Kristen Indonesia,  ini  belum  sepenuhnya  mencapai  hasil  yang  maksimal,  karena  adanya  Pandemi Covid-19  yang  tidak  memungkinkan  mengundang  masyarakat  umum  dalam  jumlah  yang banyak,  namun  ke  depan  akan  diusahakan  agar  PKM  ini  dapat  berkesinambungan  sehingga masyarakat  Desa  Singasari, Jonggol  mendapatkan  bantuan  hukum  dan  juga  konsultasi apabila menghadapi  permasalahan  hukum.  Adapun  kesimpulan  dari  kegiatan  PKM  adalah  (1)  Hukum keluarga  merupakan  ketentuan  atau  peraturan  yang  mengatur  hubungan  hukum  diantara keluarga yang memiliki hubungan atau ikatan baik karena hubungan sedarah dan juga keluarga
karena  adanya  hubungan  atau  ikatan  perkawinan.  (2)  Anak  luar  kawin  dapat  diakui,  apabila secara hukum dapat dibuktikan bahwa mmeiliki hubungan darah dengan ayah biologisnya.  Dan gugatan perceraian dapat diajukan oleh istri dan suami. Jika diajukan oleh suami maka disebut cerai  talak,  sebaliknya  jika  diajukan  oleh  istri  maka  disebut  cerai  gugat.  Sedangkan rekomendasi dari PKM ini adalah (1)  PKM  yang akan datang diusahakan mengundang warga masyarakat  yang  lebih  banyak  agar  penyuluhan  dapat  lebih  optimal.  (2)  Perlu  adanya  diskusi penyuluh  dan  warga  masyarakat  Desa  Singasari  untuk  lebih  meningkatkan  pemahaman  seluk beluk permasalahan hukum, khususnya hukum keluarga.

## DAFTAR PUSTAKA
Abu Ahmadi.  (2002). Psikologi Sosial . Jakarta: Rineka Cipta.
Alimuddin.  (2014). Pembuktian  Anak  Dalam  Hukum  Acara  Peradilan  Agama .  Bandung: Nuansa Aulia.
Djaja S. Meliala. (2015). Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga . Bandung: Nuansa Aulia.
Djaja S.Meliala. (2014). Hukum Perdata Dalam Perspektif BW . Bandung: Nuansa Aulia.
Djaja S. Meliala. (2008). Himpunan Jurisprudensi Hukum Waris Indonesia . Bandung: Nuansa Aulia.
Djoko Imbawani Atmadjaja. (2016). Hukum Perdata .  Malang: Setara Press.
Hilman  Hadikusuma.  (2007).  Hukum Perkawinan  Indonesia  Menurut  perundangan,  Hukum Adat, Hukum Agama . Bandung: Mandar Maju.
Hukumonline.com. (2011). Tanya Jawab Hukum Waris dan Anak . Ciputat: Kataelha.
https://id.wikipedia.org/wiki/Singasari,_Jonggol,_Bogor , diunduh pada 12 Maret 2021.
Indah  Kusuma  Dewi  dan  Hardin.  2017.  Penyuluhan  Kesadaran  Hukum  Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja Pada Persaudaraan Beladiri Indonesia (PERKEMI) Dojo Universitas Muhammadiyah
Buton.
Jurnal Pengabdian
Kepada Masyarakat Membangun Negeri Vol. 1 No. 1 januari 2017.
Indonesia, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ,  LN.RI Tahun 1974 Nomor 1. TLN.RI Nomor 3019.
Indonesia,  Pasal  34  ayat  (1)  dan  (2),  Pasal  37  ayat  (1)  dan  (4),  Pasal  90  ayat  (1)  butir  b  dan Pasal  90  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  Tentang Administrasi Kependudukan , LN.RI Tahun 2006 Nomor 124. TLN.RI Nomor 4674.
Indonesia, Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun  2006  tentang  Administrasi  Kependudukan,  LN.RI  Tahun  2013  Nomor.  232. TLN.RI  Nomor.  5475Munir  Fuady, Konsep  Hukum  Perdata ,  Jakarta:  Rajawali  Pers, 2014.
Khanifah.  (2012).  Perempuan  Yang  (Di)  Kalah  (kan). Jurnal  Perempuan .  Cet  Pertama,  Edisi April 2012.
Kompilasi Hukum Islam.
Maria  Ulfah  Anshor.  (2012). Kompilasi  Hukum  Islam  yang  Ramah  Terhadap  Perempuan . Jurnal Perempuan , Cet. Pertama, Edisi April 2012.
Osgar S. Matompo. (2017). Pengantar Hukum Perdata . Malang: Setara Press.
Peraturan  Pemerintah  No.  9  Tahun  1975 Tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, LN.RI Tahun 1975 Nomor 12, TLN. RI Nomor 3050. Peraturan  Menteri  Agama  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2019  tentang Pencatatan Pernikahan , Berita Negera Republik Indonesia No.1118 Tahun 2019.
PP  No.9  Tahun  1975 Tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan, LN.RI Tahun 1975 Nomor 12, TLN. RI Nomor 3050.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  Tahun  1983  Tentang Izin  Perkawinan  Dan  Perceraian  Bagi Pegawai Negeri Sipil , LN 1983 Nomor 13; TLN Nomor. 3250.
Rosa Agustina Dkk. . (2015). Hukum Perdata . Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
R.  Soetojo  Prawirohamidjojo  dan  Asis  Safioedin.  (1982). Hukum  Orang  dan  Keluarga . Bandung: Alumni.
R.  Subekti  dan  R.  Tjitrosudibio.  (1992). Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (Burgerlijk Wetboek) . Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
Satjipto Rahardjo. (1986). Hukum dan Masyarakat . Bandung: Angkasa.
Subekti. (2001). Pokok-Pokok Hukum Perdata . Jakarta: PT.Intermasa.
Tan  Thong  Kie.  (2011). Studi  Notariat  dan  Serba  Serbi  Praktek  Notaris .  Jakarta:  PT.  Ichtiar Baru Van Hoeve.
Verawati  Br  Sitompul.  (2017). Buku  Mengajar  Hukum  Perdata .  Tangerang:  PT.  Pustaka Mandiri.
William J.Goode. (2004). Sosiologi Keluarga .  Jakarta: Bumi Aksara.