## THE IDENTIFICATION OF INCOME CONTINGENT TRANSACTION IN LOCAL
GOVERNMENT ENTITIES
(Study on Local Government Entities of East Luwuk District)
YUSRAM FRANSISKUS RANDA 1,2

## SHERLY E.TANAMAL UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR

## ABSTRACT
This  study  is  intended  to  identify  contingent  income  transactions  in  local government  entities.  The  research  was  conducted  using  qualitative  methods through in-depth interviews and field observations. The key informants in this study were  BPKAD  staff  in  East  Luwuk  district.  The  results  show  that  the  local government  revenue  account  indicated  as  a  contingent  transaction  is  due  to  a formal engagement through a contract or engagement. Recognition of revenue that is tied to the contact requires that new revenue be recognized if the engagement is fulfilled, but if it is not fulfilled, it cannot be recognized as revenue. The income transactions in question are: road lighting  tax revenues, land and building rights acquisition  tax  revenues,  non-rock  minerals  tax,  retribution  revenues,  other legitimate  revenues  include  sales  of  official  vehicles,  late  fees,  receipt  of  health insurance),  income  central  transfer  of  funds  for  special  allocations  and  other legislative  income  under  regional  grant  agreements.  The  results  of  the identification  are  expected  to  be  the  basis  of  prudence  for  the  management  of regional assets transactions in recognizing income transactions in order to avoid future uncertainties which result in the resulting financial statements knowing the element of uncertainty.
Keywords: Contingency, Income, Public Sector
Article Info: Received 15 April 2022 │ Revised 30 June 2022 │ Accepted 29 July 2022
1 Correspondence Author
2 E-mail: tatoranda@gmail.com

## IDENTIFIKASI TRANSAKSI KONTINJENSI PENDAPATAN PADA ENTITAS
PEMERINTAH DAERAH
(Studi pada Entitas Pemerintah Daerah Kabupaten Luwuk Timur)
YUSRAM FRANSISKUS RANDA SHERLY E.TANAMAL

## UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR

## ABSTRAK
Penelitian  ini  dimaksudkan  untuk  mengidentifikasi  transaksi  kontinjensi pendapatan  pada  entitas  pemerintah  daerah.  Penelitian  dilakukan  dengan menggunakan  metode  kualitatif  lewat  proses  wawancara  yang  mendalam  dan observasi  lapangan.  Informan  kunci  dalam  penelitian  ini  adalah  staf  BPKD kabupaten  Luwuk  Timur.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  pada  akun pendapatan  pemerintah  daerah  yang  terindikasi  sebagai  transaksi  kontinjensi disebabkan  karena  adanya  perikatan  yang  formal  lewat  kontrak  atau  perikatan. Pengakuan  pendapatan  yang  terikat  kontrak  tersebut  mewajibkan  pengakuan pendapatan baru dapat dilakukan apabila perikatan tersebut terpenuhi namun jika tidak  terpenuhi  maka  tidak  dapat  diakui  sebagai  pendapatan.  Transaksi pendapatan  yang  dimaksud  adalah:  pendapatan  pajak  penerangan  jalan, Pendapatan Pajak Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan, Pajak Mineral Bukan Logam Batuan (MBLB), pendapatan retribusi, pendapatan lain-lain PAD yang sah antara lain penjualan kendaraan dinas, denda keterlambatan, penerimaan jaminan kesehatan (JKN), pendapatan transfer pusat Dana Alokasi Khusus dan lain- lain Pendapatan  yang  sah  pada  perjanjian  hibah  daerah.  Hasil  identifikasi  tersebut diharapkan  dapat  menjadi  dasar  kehati-hatian  bagi  pengelola  harta  kekayan daerah  dalam  mengakui  transaksi  pendapatan  guna  menghindari  terjadinya ketidakpastian di masa akan datang yang mengakibatkan laporan keuangan yang dihasilkan memenuhi unsur ketidakpastian.
Kata-kata Kunci: Kontinjensi, Pendapatan, Sektor Publik

## 1.  PENDAHULUAN
Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik ( good governance ), telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah  untuk  menerapkan  akuntabilitas  publik.  Akuntabilitas  publik  merupakan bentuk  kewajiban  mempertanggungjawabkan  keberhasilan  atau  kegagalan pelaksanaan  misi  organisasi  dalam  mencapai  tujuan  dan  sasaran  yang  telah ditetapkan sebelumnya kepada para stakeholder . Tata kelola yang baik tersebut diwujudkan oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Peraturan Pemerintah tersebut tersebut selanjutnya  mengamanatkan  bagi  pemerintah  pusat/  daerah  untuk  mewujudkan tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  terutama  yang  berkaitan  dengan  pelaporan keuangan sebagai wujud akuntabilitas. Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 71  Tahun  2010  tentang  SAP  membawa  perubahan  besar  dalam  pengelolaan keuangan pemerintah daerah yaitu perubahan dari basis kas menuju akrual dalam pengakuan  transaksi  keuangan  pemerintah.  Basis  akrual,  mengatur  bahwa pendapatan  diakui  pada  saat timbulnya hak  atas  pendapatan  tersebut  atau  ada aliran  masuk  sumber  daya  ekonomi  dan  beban  diakui  pada  saat  timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau  potensi  jasa  sedangkan  belanja  atau  pengeluaran  diakui  berdasarkan terjadinya  pengeluaran  dari  rekening  kas  umum  negara/  daerah  atau  entitas pelaporan.
Peralihan dari kas basis ke akrual basis menjadi momen untuk menyiapkan laporan  keuangan  yang  semakin  informatif  bagi  pengambilan  keputusan  oleh berbagai pihak. Namun di sisi lain pengakuan transaksi akrual juga menimbulkan ketidakpastian  pengukuran  transaksi  khususnya  bagi  transaksi  yang  sifatnya kontinjensi. Di satu sisi dapat mengakui transaksi sebagai basis akrual namun di sisi lain ada kekhawatiran sebagai transaksi akrual bersyarat atau kontinjensi yang mana  diikat  dengan  ketentuan-ketentuan  tambahan  dalam  perikatan  atau perjanjian  dengan  pihak-pihak  yang  terkait.  Dengan  demikian  timbul permasalahkan  apakah suatu transaksi  akrual  dapat  diakui  atau  ditunda  karena adanya sifat kontinjensi atau bersyarat yang mengikat transaksi tersebut.
Kontinjensi lebih dikenal dengan peristiwa atau transaksi yang mengandung syarat  dan  merupakan  transaksi  yang  dapat  disajikan  berbasis  kas  maupun berbasis  akrual  yang  dijumpai  di  pemerintah  daerah.  Dalam  kamus  akuntansi publik menjelaskan bahwa kontinjensi merupakan transaksi bersyarat. Kontinjensi adalah  transaksi  potensial  yang  timbul  dari  peristiwa  masa  lalu  dan keberadaannya  menjadi  pasti  dengan  terjadinya  atau  tidak  terjadinya  suatu peristiwa  atau  lebih  pada  masa  datang  yang  tidak  sepenuhnya  berada  dalam kendali suatu entitas (SAP, Pernyataan No. 9). Hal ini merupakan pedoman bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan perlakuan akuntansi transaksi kontinjensi (bersyarat)  yang  terjadi  lingkup  pemerintah  daerah  dimana  transaksi  dimaksud terjadi atas kesepakatan melalui perikatan perjanjian antara dua belah pihak baik pemerintah daerah maupun pihak lainnya.
Transaksi  kontinjensi  (bersyarat)  dalam  entitas  pemerintah  daerah  dijumpai pada  transaksi  potensial  masa  lalu  dalam  proses  penetapan  perikatan  yang mengandung syarat untuk transaksi pengakuan pendapatan, penetapan piutang, belanja/ beban barang dan jasa, investasi dan penetapan utang bagi pihak ketiga. Transaksi ini pada saat penetapan belum memengaruhi laporan keuangan, namun pada saat dilakukan pencatatan akuntansi akan berpengaruh pada posisi laporan
keuangan khususnya neraca, laporan realisasi anggaran dan laporan operasional pada  saat  disajikan.  Transaksi  kontinjensi  (bersyarat)  yang  terjadi  pada pemerintah daerah diawali dengan adanya maksud pemakaian manfaat ekonomis yang dinilai dengan uang baik yang memberikan maupun yang menerima manfaat yang  disepakati  antara  kedua  belah  pihak  baik  yang  kesepakatan  tersebut dituangkan dalam perjanjian yang mengikat yang mengatur pelaksanaan kegiatan baik  pihak  pemerintah  maupun  pihak  ketiga  (rekanan).  Pada  saat  kesepakatan terjadi dalam bentuk dokumen perjanjian belum memengaruhi laporan keuangan namun pada saat pencatatan dan penyajian transaksi baru memengaruhi laporan keuangan.
Proses transaksi penetapan perikatan antara pemberi jasa dan pemakai jasa yang  terjadi  pada  pemerintah  daerah  merupakan  suatu  syarat  yang  mengikat kedua  belah  pihak.  Penetapan  syarat  dalam  transaksi  merupakan  acuan  yang harus  dilaksanakan  dan  jika  ada  salah  satu  pihak  yang  ingkar  janji  atau wanprestasi , maka pihak lain dapat memberikan sanksi administrasi atau pidana atas  dasar  perjanjian  perikatan  yang  disepakati  kedua  belah  pihak.  Penetapan perikatan  dalam  perjanjian  menuangkan  hal-hal  yang  menjadi  tanggung  jawab kedua  belah  pihak  baik  pemberi  jasa  maupun  penerima  jasa  sama-sama memahami  isi  regulasi  setiap  perjanjian  sebelum  ditandatangani  sebagai  suatu perikatan yang disepakati bersama sebagai acuan untuk merealisasikan transaksi. Pemerintah  daerah  menerapkan  proses  perikatan  perjanjian  dengan  pihak lainnya  (rekanan)  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah  dengan  maksud memberikan  jaminan  kepastian  pengelolaan  keuangan  mendapatkan  jaminan penyelesaian transaksi untuk mengklaim jika salah satu pihak tidak menepati janji. Seiring dengan pelaksanaan peraturan keuangan daerah yang begitu ketat yang memberikan sanksi bagi yang melanggar peraturan pengelolaan keuangan maka sangat diperlukan suatu perikatan perjanjian pelaksanaan transaksi untuk dapat meminimalisir  kesalahan  pelaksanaan  keuangan  daerah  dengan  pihak  lainnya. Transaksi-transaksi  kontinjensi (bersyarat) yang diinventarisir dan dicatat sesuai penetapan dan perjanjian yang telah disepakati antara lain: transaksi penetapan pendapatan,  pengakuan  piutang,  belanja  barang  dan  jasa,  belanja  modal  aset tetap, penetapan investasi daerah dan pengakuan utang pada rekanan.
Kabupaten  Luwu  Timur  dipilih  sebagai  objek  penelitian  karena  merupakan salah  satu  kabupaten  yang  telah  menerapkan  perlakukan  akuntansi  transaksi kontinjensi (bersyarat) yang merupakan mandat pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintahan.  Penerapan  akuntansi  transaksi  kontinjensi  (bersyarat)  bagi Pemerintah  Kabupaten  Luwu  Timur  merupakan  suatu  keharusan  yang  wajib dilaksanakan,  karena  banyaknya  transaksi-transaksi  yang  pengakuannya disajikan  dalam  laporan  keuangan  dengan  syarat  didukung  bukti  perikatan  atau kontrak  sesuai  yang  diamanatkan.  Atas  dasar  tersebut,  maka  penelitian  ini dipandang  perlu  untuk  mengungkap  perlakuan  akuntansi  transaksi  kontinjensi pada entitas Pemerintah Kabupaten Luwu Timur”
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengidentifikasi  transaksi-transaksi kontinjensi  dan  penerapan  perlakuan  akuntansi  transaksi  kontinjensi  (bersyarat) pada  pemerintah  daerah  guna  meningkatkan  kualifikasi  dari  laporan  keuangan entitas  tersebut.  Dengan  demikian  secara  teoritis  penelitian  ini  dapat mengembangkan  konsep  transaksi  kontinjensi  (bersyarat)  pada  pemerintah daerah  dan  secara  praktis  akan  memperkuat  praktik  pengakuan  transaksi kontinjensi dalam penyajian laporan keuangan.

## 2.  TINJAUAN PUSTAKA

## New Public Management (NPM)
Administrasi publik mulai mengenalkan New Public Management (NPM) yang merupakan  paradigma  baru  pada  tahun  1990-an.  NPM  merupakan  paradigma alternatif yang menekankan perubahan perilaku pemerintah menjadi lebih efisien dan efektif. Konsep NPM adalah paradigma baru dalam manajemen publik yang digunakan untuk melukiskan reformasi sektor publik. Munculnya konsep ini adalah adanya  ketidakpuasan  masyarakat  terhadap  kinerja  pemerintah  yang  dianggap tidak  efisien  dan  efektif  dalam  pengelolaan  sumber  daya  dan  belum  berjalan secara baik (Hartati, 2020).
Karakteristik dalam NPM meliputi (1) lebih berfokus pada manajemen, bukan kebijakan, (2) adanya standar dan ukuran kinerja yang jelas, (3) lebih ditekankan pada  control  hasil/  keluaran,  (4)  pembagian  tugas  pada  unit-unit  di  bawah,  (5) ditumbuhkannya  persaingan  di  tubuh  sektor  publik,  (6)  lebih  menekankan diterapkannya gaya manajemen sektor publik, (7) lebih menekankan pada disiplin yang tinggi dan tidak boros dalam menggunakan berbagai sumber (Hood,1991). NPM  berakar  dari  teori  manajemen  yang  beranggapan  bahwa  praktik  bisnis komersial dan manajemen sektor swasta adalah lebih baik dibandingkan dengan praktek  manajemen  sektor  publik.  Oleh  karena  itu,  untuk  memperbaiki  kinerja sektor  publik,  perlu  diadopsi  beberapa  praktik  dan  teknik  manajemen  yang diterapkan  di  sektor  swasta  ke  dalam  sektor  publik,  seperti  mekanisme  pasar, kompetisi tender dan privatisasi perusahaan-perusahaan publik (Mardiasmo, 2018 :27).
Reformasi  di  bidang  akuntansi  pada  sektor  publik  merupakan  bagian  dari konsep NPM. Hal ini disebabkan akuntansi sektor publik menjadi alat pengukuran untuk menentukan apakah sektor publik mencapai efisiensi. Salah satu reformasi akuntansi di sektor publik adalah perubahan dalam pengelolaan keuangan yang berbasis  akrual  dan  basis  kas  merupakan  ciri  adopsi  konsep  NPM  oleh  sektor publik.  Adanya  penerapan  basis  akuntansi  akrual  dan  kas  pada  sektor  publik sangat  diperlukan  karena  sistem  akuntansi  basis  kas  tidak  lagi  memuaskan, terutama  kekurangannya  dalam  menyajikan  gambaran  keuangan  yang  akurat dalam  memberikan  informasi  manajemen  yang  berguna  dan  memadai  (PP 71,2010).

## Konsep Kontinjensi
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008), kontinjensi adalah keadaan yang masih diliputi ketidakpastian dan berada di luar jangkauan. Konsep tersebut menunjukan  bahwa  kejadian  atau  pengakuan  yang  tidak  memberikan  kepastian dikategorikan sebagai kontinjensi. Konsep kontinjensi dalam tata kelola organisasi juga digunakan untuk menghindari ketidakpastian aspek lingkungan dan struktur organisasi  (Feedler  dalam  Guffron,  2020).  Konsep  tersebut  kemudian dikategorikan  sebagai  sebuah  teori  kontinjensi  yang  dilandaskan  pada  suatu pemikiran bahwa pengelolaan organisasi dapat berjalan dengan baik dan lancar apabila  pemimpin  organisasi  mampu  memperhatikan  dan  memecahkan  situasi tertentu yang sedang dihadapi dan setiap situasi harus dianalisis sendiri (Etzzioni, 1985).
Menurut  Stoner  et  al,  (1996  :47),  pendekatan  kontinjensi  atau  pendekatan situasional  merupakan  suatu  pandangan  bahwa  teknik  manajemen  yang  paling baik  memberikan  kontribusi  untuk  pencapaian  sasaran  organisasi  mungkin
bervariasi dalam situasi atau lingkungan yang berbeda. Dalam konteks pengakuan transaksi  pada  bidang  akuntansi  konsep  kontinjensi  juga  dijumpai  untuk mengidentifikasi transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian. Demikian juga dalam  entitas  pemerintah  daerah  transaksi  kontinjensi  dipandang  perlu  untuk diidentifikasi  sebagai  dasar  dalam  penyajian  laporan  keuangan  yang  memenuhi kualifikasi guna pengambilan keputusan.

## Teori Sinyal
Menurut Connelly Et al, (2010) mengatakan bahwa signalling theory berguna untuk  menggambarkan  perilaku  ketika  dua  pihak  (individu  atau  organisasi) memiliki akses ke informasi yang berbeda. Biasanya, satu pihak, pengirim, harus memilih  apakah  dan  bagaimana  mengomunikasikan  (atau  memberi  sinyal) informasi  itu  dan  pihak  lain,  penerima,  harus  memilih  bagaimana  menafsirkan sinyal  tersebut.  Dalam  konteks  sektor  publik  menjelaskan  bahwa  organisasi pemerintah  berusaha  untuk  memberikan  sinyal  kepada  masyarakat,  yaitu  salah satunya  dengan  cara  menyajikan  laporan  keuangan  yang  berkualitas  dan  lebih terperinci.  Penyajian  laporan  yang  berkualitas  bila  menyajikan  semua  transaksi yang  terjadi  dalam  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  baik  secara  basis  kas maupun basis akrual yang didukung dengan bukti-bukti transaksi yang memadai. Hal  tersebut  bertujuan  agar  rakyat  sebagai  prinsipal  tetap  percaya  serta mendukung  program-program  kerja  pemerintah  sebagai  pemangku  kebijakan serta  dalam  rangka  mewujudkan Good  Government  Governance (GGG) pemerintah  diharapkan  mampu  menyajikan  laporan  keuangan  dengan  cara full disclosure yang  mengungkap  semua  transaksi  termasuk  transaksi  bersyarat pemerintah  daerah  sesuai  standar  akuntansi  pemerintah  daerah.  Pemerintah daerah  dapat  mengemas  informasi  transaksi-transaksi  pengelolaan  keuangan secara terperinci atau lebih lengkap untuk menunjukan bahwa pemerintah daerah telah  melaksanakan  amanat  yang  diberikan  oleh  rakyat.  Upaya  yang  dilakukan oleh pemerintah melalui penyajian laporan keuangan dapat mengurangi dampak negatif  dari agency theory antara  pihak  legislatif  dan  eksekutif  serta  diharapkan mampu menjunjung tinggi nilai akuntabilitas pemerintah di mata publik.

## Transaksi Kontinjensi
Pengertian Transaksi Kontinjensi Kontinjensi  atau  lebih  dikenal  dengan  peristiwa  atau  transaksi  yang mengandung syarat merupakan transaksi yang sering ditemukan dalam kegiatan pengelolaan  keuangan  daerah.  Dalam  buletin  teknis  SAP  (bultek)  22 menerangkan “untuk  praktek  dan  penerapan  akuntansi  kontinjensi  belum  diatur dalam  SAP  namun  dapat  mengikuti  prinsip-prinsip  yang  diatur  pada  akuntansi kontinjensi  yang  diatur  dalam  pernyataan  lain  dengan  tetap  memperhatikan karakteristik  akuntansi  pemerintahan.  PSAK  No.  31  mengatur  akuntansi  untuk transaksi  kontinjensi  dalam  suatu  perusahaan.  Istilah  kewajiban  bersyarat digunakan untuk menyatakan kewajiban yang kemungkinan timbulnya tergantung pada  terjadi  atau  tidaknya  satu  peristiwa  di  masa  yang  akan  datang.  Dengan demikian pada tanggal neraca belum terdapat kepastian mengenai ada tidaknya kewajiban tersebut.
Dalam pengelolaan keuangan daerah transaksi kontinjensi dijumpai pada saat penetapan  pendapatan,  belanja  barang  dan  jasa,  beban,  piutang,  akuntansi persediaan, akuntansi investasi serta pengakuan utang pemerintah daerah. Karakteristik Transaksi Kontinjensi
Terdapat  beberapa  karakteristik  transaksi  kontinjensi  pemerintahan  daerah sebagai  berikut:  dalam  transaksi  kontinjensi  tidak  terdapat  transaksi  laba  rugi karena  pemerintah  tidak  berorientasi  pada  laba,  pemerintah  membukukan anggaran ketika anggaran itu dibukukan. Transaksi kontinjensi ditetapkan ketika memenuhi syarat perikatan dokumen antara pemerintah daerah dan pihak lainnya mengenai kewajibannya masing-masing yang ditandai dengan dokumen perikatan pendapatan,  penetapan  piutang,  kontrak  perjanjian  belanja  pengadaan  barang dan  jasa  dan  dokumen  perjanjian  penetapan  utang  yang  direalisasikan  dengan penetapan perhitungan yang disepakati bersama.
Volume  transaksi  dari  jenis  dana  dalam  akuntansi  pemerintahan  akan membukukan pengeluaran modal: akuntansi pemerintahan bersifat tidak fleksibel karena  sangat  tergantung  pada  Peraturan  Perundang-Undangan,  peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dan tidak mengenal perkiraan modal dan laba yang ditahan dalam neraca.

## Penetapan Transaksi Kontinjensi
Anggaran  merupakan  hal  penting  bagi  pemerintah  karena  menjadi  dasar pelaksanaan  kegiatan  dimungkinkan  bahwa  dalam  akuntansi  pemerintahan  itu menggunakan lebih dari satu jenis dana. Proses pelaksanaan transaksi kontinjensi didasarkan pada penetapan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Di dalam penyusunan anggaran tidak didasarkan pada analisa rangkaian kegiatan yang  harus  disambungkan/  dihubungkan  dengan  tujuan  yang  telah  ditentukan, namun  lebih  dititikberatkan  pada  kebutuhan  untuk  pengeluaran  dan  sistem pertanggungjawabannya  tidak  diperiksa  dan  diteliti  apakah  dana  tersebut  telah digunakan  secara  efektif  atau  tidak  yang  tolok  ukur  keberhasilan  hanya ditunjukkan  dengan  adanya  keseimbangan  anggaran  antara  pendapatan  dan belanja.  Penetapan  transaksi  kontinjensi  pada  pemerintah  daerah  didasarkan pada  Peraturan  Pemerintah  dan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  tentang pedoman penetapan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Dalam  penganggaran  disajikan  program  dan  kegiatan  serta  rincian pendapatan dan belanja pemerintah daerah sebagai dasar pelaksanaan transaksi untuk merealisasikan pendapatan dan belanja yang telah ditetapkan. Penetapan pendapatan dan belanja yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran mengikuti rekening yang direalisasikan dalam transaksi- transaksi keuangan sesuai standar akuntansi untuk penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Dapat dikatakan bahwa  transaksi  akuntansi  tidak  dapat  direalisasikan  jika  tidak  ada  penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

## 3.  METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan kualitatif yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh  subjek  penelitian  secara  holistik,  dan  dengan  cara  deskripsi  dan  elaborasi secara mendalam dari setiap event yang dialami oleh objek dan subjek penelitian. Objek Penelitian Dalam penelitian ini dilaksanakan di Pemerintah Kabupaten Luwu Timur  Provinsi  Sulawesi  Selatan  tepatnya  pada  Badan  Pengelolaan  Keuangan Daerah  (BPKD)  khususnya  pada  bidang  akuntansi  dan  SKPD  terkait.  Subjek penelitian adalah para informan kunci yang akan diwawancarai secara mendalam dan aktivitas yang menjadi pusat observasi.
Metode analisis dilakukan melalui proses pencarian makna dari sekumpulan data sehingga dapat dituangkan dalam pembahasan temuan penelitian. Dengan kata  lain,  proses  tersebut  digunakan  untuk  memahami,  menganalisis  dan mengungkapkan  fenomena  dari  suatu  kejadian  dan  mencari  jawaban  atas masalah penelitian.
Analisis  data  dilakukan  secara  alamiah  dimana  peneliti  adalah  sebagai instrumen kunci dan proses triangulasi (gabungan) dengan informan lain dengan tahapan sebagai berikut:
1.  Pengumpulan data
Pengumpulan data melalui observasi dan wawancara, pada tahapan ini data- data  yang  sudah  terkumpul  dibuatkan  transkripnya,  yakni  dengan  cara menyederhanakan informasi yang terkumpul ke dalam bentuk tulisan yang mudah dipahami.  Setelah  itu  data-data  yang  terkumpul  dipilih  sesuai  dengan  fokus penelitian ini dan diberi kode untuk memudahkan peneliti dalam mengkategorikan data-data yang terkumpul.
2.  Penyajian data
Data yang sudah terangkum ditafsirkan dan dijelaskan untuk menggambarkan proses  perlakuan  akuntansi  transaksi  kontinjensi Kabupaten  Luwu  Timur. Penyajian  data  yang  sudah  ditafsirkan  dan  dijelaskan  berbentuk  uraian  dengan teks atau bersifat naratif . 3.  Penarikan kesimpulan Setelah membahas hasil penelitian atau setelah melalui tahapan tersebut di atas maka ditarik suatu kesimpulan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah adanya temuan baru terkait penerapan perlakuan akuntansi transaksi kontinjensi dalam  meningkatkan  akuntabilitas  dan  transparansi  laporan  keuangan.  Peneliti menjelaskan  kesesuaian  penerapan  perlakuan  akuntansi  transaksi  kontinjensi yaitu  pengakuan,  pengukuran  pencatatan,  penyajian  dan  pengungkapan  suatu transaksi  bersyarat  atau  kejadian  yang  mengandung  syarat  perjanjian  perikatan pada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

## 4.  HASIL DAN PEMBAHASAN
Transaksi  kontinjensi  merupakan  transaksi  yang  mengandung  syarat  yang direalisasikan didukung dengan penetapan perjanjian atau perikatan berisi tentang syarat-syarat  yang  disepakati  oleh  kedua  belah  pihak.  Dalam  pengelolaan keuangan  daerah  terdapat  transaksi-transaksi  yang  mengandung  syarat  yang dilaksanakan  oleh  pemerintah  daerah  mulai  dari  penetapan,  pelaksanaan, penatausahaan  sampai  perlakuan  akuntansi  dibutuhkan  syarat-syarat  sebelum merealisasikan dan menyajikan dalam laporan keuangan. Pelaksanaan transaksi kontinjensi  ditetapkan  dengan  perikatan  perjanjian  yang  mengikat  antara pemerintah daerah dan pihak lainnya (rekanan) ketika direalisasikan dibutuhkan perhitungan  jumlah  nilai  yang  disepakati  oleh  bersama  berdasarkan  peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
Perlakuan  akuntansi  transaksi  kontinjensi  sangat  dibutuhkan  untuk mengevaluasi  pelaksanaan  kegiatan  untuk  pengambilan  keputusan  internal pemerintah  daerah,  digunakan  untuk  informasi  pemeriksaan  laporan  keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan aparat penegak hukum dalam mengungkap kasus permasalahan keuangan daerah. Hal ini didukung wawancara dengan Pak Rama Kepala BPKD Kabupaten Luwu Timur yang mengatakan bahwa:
“transaksi  yang  mengandung  syarat  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah melalui  tahapan  antara  lain  penetapan,  pelaksanaan,  penatausahaan  sampai perlakuan  akuntansi.  transaksi  yang  bersyarat  dibutuhkan  pemerintah  daerah untuk  pengambilan  keputusan  di  masa  datang,  digunakan  oleh  Badan Pemeriksaan Keuangan untuk pemeriksaan dan juga oleh aparat penegak hukum u ntuk menangani permasalahan keuangan.”
Dari data di atas memberikan informasi bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah  terdapat  transaksi  bersyarat  yang  terbentuk  karena  adanya  penetapan perikatan  yang  harus  didokumentasikan  untuk  keperluan  para  pengguna informasi.

## Penetapan Transaksi Kontinjensi
Untuk pelaksanaan transaksi-transaksi yang terjadi pada pemerintah daerah, terlebih  dahulu  melalui  tahapan  dan  syarat-syarat  untuk  merealisasikan penerimaan  dan  pengeluaran  di  kas  daerah  antara  lain  penetapan  Anggaran Pendapatan  Belanja  Daerah  (APBD).  APBD  merupakan  kompilasi  dari  Dasar Pelaksanaan  Anggaran  (DPA)  dari  perangkat  daerah  yang  sebelumnya  melalui tahapan  yang  harus  dilaksanakan  agar  memenuhi  syarat  sesuai  ketentuan Peraturan  Pemerintah  dan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  tentang  penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Hal ini didukung dari wawancara yang dilakukan  dengan  Ibu  Nadiah  Kepala  Bidang  Anggaran  BPKD  Kabupaten  Luwu Timur yang mengatakan bahwa:
“untuk merealisasikan pendapatan dan belanja daerah, terlebih dahulu melalui prosedur dan syarat- syarat yang harus dipenuhi antara lain penetapan KUA dan PPAS, menyusun RKA yang diasistensi oleh TAPD, selanjutnya disampaikan ke DPRD  untuk  dibahas  dan  dievaluasi  oleh  Gubernur  baru  ditetapkan  sebagai Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan d an Belanja Daerah”
Penyusunan  Kebijakan  Umum  Anggaran  (KUA)  dan  Penetapan  Plafon Anggaran  Sementara  (PPAS)  yang  disepakati  oleh  eksekutif  dan  legislatif merupakan  langkah  awal  untuk  penyusunan  penetapan  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Daerah  (APBD).  Dokumen  Rencana  Kerja  Anggaran  (RKA)  berisi tentang  program  dan  kegiatan  satu  tahun  anggaran  yang  disusun  oleh  Satuan Kerja Perangkat Daerah harus mengacu pada standar harga yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. Rencana Kerja Anggaran selanjutnya diusulkan oleh kepala SKPD ke  Tim  Anggaran  Pemerintah  Daerah  (TAPD)  untuk  dilakukan  asistensi kesesuaian  dokumen  dengan  KUA  dan  PPAS  sebelum  disampaikan  ke  pihak Badan Anggaran (Banggar) Legislatif (DPRD). RKA akan dibahas bersama antara pihak  eksekutif  dan  legislatif  akan  ditetapkan  dalam  berita  acara  persetujuan bersama antara kepala daerah dan Ketua DPRD.
Rancangan  Peraturan  Daerah  tentang  APBD  akan  dievaluasi  oleh  Kepala Daerah  tingkat  1  yaitu  Gubernur  yang  merupakan  wakil  Kementerian  Dalam Negeri  (Kemendagri)  untuk  meyakinkan  bahwa  rancangan  APBD  telah  sesuai dengan  persyaratan  peraturan  dan  selanjutnya  ditetapkan  sebagai  Peraturan Daerah  tentang  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah.  Setelah  APBD ditetapkan, barulah kepala SKPD menetapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)  untuk  penyusunan  pelaksanaan  realisasi  pendapatan  dan  belanja  atas program dan kegiatan yang ditetapkan. Dari tahapan-tahapan yang harus dipenuhi dapat  memberikan  gambaran  dalam  merealisasikan  transaksi  keuangan  daerah didukung syarat-syarat yang mengikat sesuai peraturan. Proses penetapan APBD belum  mempengaruhi  pencatatan  dalam  laporan  keuangan  tetapi  merupakan syarat yang dilaksanakan dalam pengelolaan keuangan.

## Transaksi Kontinjensi Pendapatan
Pelaksanaan  transaksi  kontinjensi  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah, Peraturan  Daerah  dan  Peraturan  Kepala  Daerah  yang  menjadi  acuan  untuk merealisasikan  transaksi  pada  Pemerintah  Daerah.  Peraturan  memberikan informasi  standar  dalam  penetapan  perikatan  dan menghitung jumlah  nilai  yang disepakati  bersama  yang  akan  direalisasikan  melalui  penerimaan  dan pengeluaran  kas  daerah.  Transaksi-transaksi  yang  mengandung  syarat  dalam merealisasikan  akan  diinventarisir  untuk  memudahkan  dalam  pencatatan  dan keperluan  dokumen  pada  saat  dibutuhkan.  Pelaksanaan  transaksi  kontinjensi didukung dengan penetapan perikatan perjanjian antara pemerintah daerah dan pihak  lainnya  (rekanan)  yang  merealisasikannya  didukung  dengan  perhitungan jumlah  nilai  yang  disepakati  bersama  dalam  sesuai  peraturan  daerah  dan peraturan kepala daerah yang mengatur pelaksanaan transaksi.
Pendapatan  yang  dilaksanakan  berdasarkan  perikatan  perjanjian  yang direalisasikan  berdasarkan  syarat-syarat  dapat  diidentifikasi  sebagai  transaksi kontinjensi . Hal  ini  didukung  dari  wawancara  yang  dilakukan  dengan  Pak  Said Kepala  Bidang  Pendataan  dan  Penetapan  Pendapatan  BPKD  Kabupaten  Luwu Timur yang mengatakan bahwa:
“semua  pendapatan  yang  direalisasikan  oleh  Pemerintah  Daerah  harus disajikan  dalam  APBD.  Terdapat  pendapatan  yang  cara  memperolehnya dibutuhkan  dokumen  perikatan  perjanjian  yang  merealisasikannya  berdasarkan syarat-syarat khusus yang disepakati dan ditetapkan bersama antara pemerintah daerah  dan  pihak  ketiga.  Kejadian  ini  ada  yang  telah  terjadi  sebelumnya  baru ditetapkan di tahun berjalan dan diterima di tahun berikutnya. Ada juga kejadian yang ditetapkan bersama di tahun berjalan untuk penerimaan di tahun berikutnya”
Pelaksanaan  transaksi  pendapatan  yang  didasarkan  pada  perikatan perjanjian yang merealisasikan didasarkan pada syarat-syarat diuraikan sebagai berikut :
1.  Pendapatan Pajak
Pendapatan Pajak terdiri dari transaksi Pajak Penerangan Jalan, Pajak atas Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) diuraikan sebagai berikut :

## 1.1  Pajak Penerangan Jalan
Pajak  Penerangan  Jalan  merupakan  pendapatan  yang  diperoleh  dari penerangan jalan yang dioperasionalkan oleh rekanan. Pajak sebelum ditetapkan, terlebih  dahulu  melalui  proses  perikatan  yang  disepakati  antara  pemerintah  dan objek  pajak.  Pajak  Penerangan  Jalan,  dilaksanakan  terlebih  dahulu  objek  pajak menyampaikan ke pemerintah daerah Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPPD) yang  menguraikan  jumlah  nilai  penggunaan  KWA  listrik  yang  digunakan. Pemerintah  daerah  melakukan  verifikasi  dan  pengecekan  lokasi  objek  pajak penerangan  jalan  untuk  jaminan  keamanan  selanjutnya  melakukan  perhitungan pajak  sesuai  peraturan  daerah  dan  peraturan  kepala  daerah  sebagai  dasar perhitungan yang ditetapkan atas persetujuan bersama dua pihak dengan Surat Ketetapan  Pajak  Daerah  (SKPD).  Surat  Ketetapan  Pajak  Daerah  (SKPD) mengatur  letak  lokasi  penerangan jalan, jangka waktu  penyelesaian  pajak,  cara tahap pembayaran dan sanksi berupa denda apabila pihak rekanan tidak mentaati kesepakatan. Surat Ketetapan Pajak Daerah merupakan dasar bagi Objek pajak untuk menyetor pajak ke kas daerah di tahun berikutnya yang dibuktikan dengan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
Pajak  Penerangan  Jalan  diidentifikasi  sebagai  transaksi  kontinjensi karena proses pelaksanaanya memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan antara lain: adanya  jaminan  legalitas  dan  keamanan  lokasi  penerangan  jalan  sesuai  surat keterangan  dari  pemerintah  setempat,  berita  acara  perhitungan  penggunaan jumlah  nilai  penggunaan  KWA  listrik  yang  dihitung  sesuai  peraturan  kepala daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
Pihak  ketiga  (rekanan)  yang  merealisasikan  kewajiban  pajak  sesuai kesepakatan,  terlebih  dahulu  dilakukan  pengecekan  dan  verifikasi  pihak pemerintah daerah atas Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) untuk meyakinkan jumlah  nilai  pajak  yang  akan  dibayar  oleh  rekanan.  Dalam  pengecekan  dan verifikasi,  pihak  pemerintah  daerah  menguji  dan  menghitung  kebenaran  jumlah pembayaran  pajak  pihak  lainnya  (rekanan)  atas  jumlah  nilai  penggunaan  KWA listrik sesuai peraturan kepala daerah. Jika dalam pengecekan dan verifikasi tidak sesuai,  pemerintah  daerah  memberikan  surat  pemberitahuan  kepada  rekanan untuk menyesuaikan pembayaran sesuai ketetapan kesepakatan, jika telah sesuai akan  dibuatkan  berita  acara  perhitungan  penyelesaian  pajak  oleh  rekanan  dan
diterbitkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) sebagai dasar rekanan menyetor ke kas daerah.
1.2  Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Pendapatan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan merupakan pendapatan  pajak  yang  diperoleh  dari  transaksi  jual  beli  tanah  dan  bangunan. Pelaksanaan pendapatan atas pajak BPHTB diawali dengan penyampaian Surat Pemberitahuan  Objek  Pajak  (SPOP)  oleh  wajib  pajak.  Rekanan  melengkapi dokumen  Surat  Pemberitahuan  Pajak  Terhutang  (SPPT),  bukti  jual  beli  seperti akta jual beli, hibah, sertifikat, dan kwitansi jual beli. Rekanan merinci data subjek (pemilik)  dan  objek  (tanah)  pajak  dan  merinci  data  bangunan  dan  luas  tanah disampaikan ke bagian pelayanan pajak daerah. Setelah dilakukan verifikasi data antara lain meyakinkan bukti kepemilikan tanah dan bangunan proses dilanjutkan dengan perhitungan jumlah nilai pajak sesuai peraturan kepala daerah selanjutnya ditetapkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) sebagai dasar rekanan melakukan pembayaran ke kas daerah.
Hal  ini  didukung  oleh  wawancara  dengan  Pak  Agus  sebagai  Kepala  Sub Bidang Penagihan Pendapatan dan PBB, mengatakan:
“penerimaan  dari  Pajak  Bea  Perolehan  Hak  Atas  Tanah  dan  Bangunan dibutuhkan  syarat-syarat  untuk  merealisasikannya.  Wajib  pajak  terlebih  dahulu memberitahukan  ke  Pemerintah  Daerah  untuk  selanjutnya  diproses  sesuai ketentuan  peraturan  daerah.  Bukti  jual  beli  seperti  sertifikat,  akta  jual  beli,  surat ganti garapan dan bukti jual beli lainya dari rekanan merupakan dasar menghitung jumlah pendapatan pajak yang dibayar oleh rekanan”
Pendapatan  Pajak  Bea  Perolehan  Hak  Atas  Tanah  dan  Bangunan dikategorikan  sebagai  transaksi  kontinjensi  karena  dalam  pelaksanaannya didukung  dengan  syarat-syarat  yang  disepakati  untuk  merealisasikannya  antara lain:  sebelum  pihak  rekanan  merealisasikan  pendapatan  pajak,  terlebih  dahulu dilakukan pengecekan dan verifikasi atas jumlah nilai jual beli tanah dan bangunan yang  dihitung  sesuai  peraturan  kepala  daerah  atas  bukti  jual  beli  antara  lain, sertifikat,  akta  jual  beli,  surat  ganti  garapan,  kwitansi  pembelian  sebagai  dasar menentukan jumlah nilai pendapatan pajak. Pemerintah Daerah akan menghitung jumlah  nilai  penerimaan  pajak  dari  rekanan  dengan  menetapkan  berita  acara kesepakatan  perhitungan  pendapatan  pajak  yang  disepakati  bersama  sebagai dasar  penetapan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Bea Perolehan Hak Atas Tanah  dan  Bangunan  (BPHTB)  kepada  pihak  rekanan  yang  selanjutnya menyetorkan ke kas daerah.
a.  Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
Pajak  Mineral  Bukan  Logam  dan  Batuan  (MBLB)  merupakan  pendapatan pajak bersumber dari pemakaian atas kekayaan daerah seperti batu gunung, batu kali, pasir batu (sirtu)  olahan, pasir kuarsa  (saring), tanah pilihan dan tanah liat. Rekanan menyampaikan laporan penggunaan material Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), kemudian dilakukan pemeriksaan oleh pihak pemerintah daerah dengan  meneliti  dan  mengecek  kesesuaian  perhitungan  dengan  kondisi penggunaan  volume  pemakaian  material  di  lapangan  sebelum  diterbitkan  Surat Pemberitahuan  Pajak  Daerah  (SPTPD).  SPTPD  yang  ditandatangani  bersama, berisi  tentang  syarat-syarat  yang  harus  dilaksanakan  oleh  kedua  belah  pihak
sesuai peraturan daerah antara lain: jumlah pajak yang disepakati untuk disetor ke Kas Daerah. Hal ini didukung oleh wawancara dengan Ibu Ranu sebagai Kepala Sub Bidang Penetapan Pendapatan, mengatakan:
“memang  benar,  untuk  merealisasikan  Pajak  Mineral  Bukan  Logam  dan Batuan  (MBLB),  kami  harus  melakukan  pengecekan  keberadaan  objek  pajak sebelum  melakukan  perhitungan  besarnya  pajak  yang  akan  dibayar  oleh  wajib pajak. Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dengan objek pajak, kami menetapkan perikatan yang disepakati yang menjadi dasar penagihan.”
Transaksi pendapatan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) dapat dikategorikan sebagai transaksi kontinjensi karena didukung dengan syarat-syarat untuk  merealisasikan.  Rekanan  yang  akan  melakukan  pembayaran  atas  pajak MBLB  terlebih  dahulu  melakukan  perhitungan  bersama  atas  volume  pemakaian material  kekayaan  daerah  dengan  pemerintah  daerah  berdasarkan  peraturan kepala  daerah.  Hasil  perhitungan  pajak  MBLB  ditetapkan  dengan  berita  acara kesepakatan perhitungan yang disepakati bersama antara pemerintah daerah dan rekanan sebagai dasar penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang selanjutnya digunakan rekanan untuk menyetor pajak ke kas daerah. 1.  Pendapatan Retribusi
a.  Pengujian Kendaraan Bermotor
Pengujian  kendaraan  bermotor  merupakan  transaksi  pengujian  kelayakan kendaraan sebelum beroperasi. Transaksi diawali dengan pengajuan permohonan oleh pengguna kepada kepala daerah dalam hal ini perangkat daerah terkait. Atas permohonan pengguna, dilakukan pra uji dengan melakukan pengecekan antara lain:  lampu,  kebersihan,  kedalaman  ban  dan  surat  kelengkapan  kendaraan, selanjutnya  ditindaklanjuti  dengan  melakukan  pengujian  secara  menyeluruh meliputi kelayakan bagian bawah kendaraan, lampu pancar/ redup, timbang berat, rem  dan  kecepatan  kendaraan.  Setelah  dilakukan  pengujian  maka  dilakukan perhitungan jumlah nilai retribusi yang akan dibayar oleh rekanan sesuai peraturan kepala  daerah.  Hasil  perhitungan  akan  ditetapkan  dalam  Surat  Ketetapan Retribusi  Daerah  (SKRD)  yang  disepakati  oleh  pihak  pemerintah  daerah  dan rekanan.  Atas  dasar  SKRD,  pemerintah  daerah  menerbitkan  Surat  Setoran Retribusi Daerah (SSRD) merupakan dasar untuk penyetoran nilai retribusi ke kas daerah oleh rekanan.
Hal  ini  sesuai  hasil  wawancara  dengan  Pak  Sapar  Kepala  Seksi  Pengujian Kendaraan Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur mengatakan bahwa:
“kami akan melakukan pengujian kendaraan Bermotor sesuai wewenang yang telah  ditetapkan.  Setiap  pengguna  yang  mengajukan  permohonan  akan  kami tindak  lanjuti  dan  dalam  penetapan  jumlah  penerimaan  yang  akan  dibayar  oleh pengguna  harus  ditetapkan  dalam  kesepakatan  perikatan  agar  menghindari perselisihan”.
Transaksi pendapatan retribusi pengujian kendaraan bermotor dikategorikan sebagai  transaksi  kontinjensi  karena  didukung  dengan  syarat-  syarat  untuk merealisasikan. Rekanan yang akan melakukan pembayaran atas retribusi terlebih dahulu memberikan jaminan kelayakan operasional kendaraan dengan melakukan pengujian  dan  pengecekan  kendaraan  oleh  pemerintah  daerah.  Jika  pengujian kendaraan  dinyatakan  layak  maka  dilanjutkan  perhitungan  bersama  antara pemerintah daerah dan rekanan yang disepakati dalam berita acara, menentukan jumlah nilai retribusi yang yang dibayarkan oleh rekanan berdasarkan peraturan kepala daerah, ditetapkan dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD). Atas dasar  SKRD,  pemerintah  daerah  menerbitkan  Surat  Setoran  Retribusi  Daerah (SSRD) yang merupakan dasar penyetoran rekanan ke kas daerah.
b.  Pengendalian Menara Telekomunikasi
Transaksi  Pengendalian  Menara  Telekomunikasi  diawali  dari  rekanan menyampaikan  permohonan  melalui  surat  kepada  kepala  daerah  melalui  OPD terkait dan ditindaklanjuti dengan melakukan pengecekan kelayakan pembangunan menara telekomunikasi dan kedua pihak baik pemerintah daerah dan pihak ketiga (rekanan) menyepakati perjanjian yang tertuang dalam naskah perjanjian.  Pemerintah  Daerah  melalui  OPD  terkait  menerbitkan  surat rekomendasi  pada  rekanan  tentang  izin  kelayakan  pembuatan  menara telekomunikasi. Naskah perjanjian digunakan untuk menetapkan Surat Ketetapan Retribusi  Daerah  (SKRD)  yang  menuangkan  biaya  yang  akan  dibayar  oleh rekanan sesuai perhitungan berdasarkan peraturan daerah dengan memperhitungkan letak lokasi Menara yang dibangun. SKRD akan ditindak lanjuti dengan penerbitan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD).
Hal  ini  sesuai  hasil  wawancara  dengan  Pak  Arif  Kepala  Bidang Telekomunikasi Dinas Kominfo Kabupaten Luwu Timur mengatakan bahwa:
“semua  Menara  Telekomunikasi  yang  dibangun  di  Luwu  Timur  harus mendapatkan  izin  dari  pemerintah.  Penetapan  izin  merupakan  sumber pendapatan  bagi  Pemerintah  Daerah  yang  disetorkan  oleh  rekanan  ke  Kas Daerah.  sebelum  melakukan  penetapan,  terlebih  dahulu  dilakukan  pengecekan lokasi  pembangunan  menara  telekomunikasi  dan  menghitung  bersama  besaran jumlah penerimaan yang ditetapkan dalam berita acara perhitungan dan disepakati bersama selanjutnya akan disetor oleh rekanan ke kas daerah.”
Transaksi pendapatan retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dapat diidentifikasi sebagai transaksi kontinjensi karena didukung dengan syarat- syarat untuk merealisasikan. Untuk merealisasikan pembayaran retribusi, terlebih dahulu rekanan memberikan jaminan atas pembangunan Menara dari aspek keamanan, gangguan dari masyarakat, legalitas lahan kepada pemerintah daerah disepakati bersama. Rekanan yang akan melakukan pembayaran atas retribusi, melakukan perhitungan jumlah nilai retribusi dengan pemerintah daerah melalui OPD terkait sesuai yang tertuang dalam naskah perjanjian terlebih dahulu meyakinkan kepada pemerintah  daerah  jumlah  nilai  perhitungan  ditetapkan  dalam  berita  acara kesepakatan  tertuang  dalam  Surat  Ketetapan  Retribusi  Daerah  (SKRD)  yang disepakati  oleh  kedua  belah  pihak.  Surat  Ketetapan  Retribusi  Daerah  (SKRD) merupakan dasar pemerintah daerah menerbitkan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) yang ditindaklanjuti oleh rekanan melakukan penyetoran ke kas daerah.
c.  Pemakaian Kekayaan Daerah
Transaksi  penerimaan  dari  pemakaian  kekayaan  daerah  yaitu  penggunaan aset daerah oleh pihak ketiga antara lain sewa pemakaian aset tanah pemerintah daerah untuk pembangunan Automatic Teller Machine (ATM) dan tempat usaha lainnya.  Pelaksanaan  transaksi  diawali  dengan  pengajuan  permintaan  rekanan kepada  Kepala  Daerah  melalui  OPD  terkait  untuk  penggunaan  aset  pemerintah daerah. Surat pengajuan rekanan ditindak lanjuti dengan melakukan pengecekan kelayakan lokasi aset dan selanjutnya menghitung jumlah nilai estimasi retribusi yang akan dibayar oleh rekanan berdasarkan pada tarif peraturan daerah. Setelah disetujui  maka ditetapkan  dengan  Naskah  Perjanjian  yang  berisi tentang jumlah yang  dibayar,  jangka  waktu  pemakaian,  cara  pembayaran,  luasan  aset  yang digunakan  dan  sanksi  jika  melanggar  kesepakatan.  Naskah  Perjanjian ditindaklanjuti  dengan  Surat  Ketetapan  Retribusi  Daerah  (SKRD)  yang menetapkan  jumlah  yang  akan  dibayar  oleh  rekanan.  Atas  dasar  SKRD,  maka pemerintah  daerah  menerbitkan  Surat  Setoran  Retribusi  Daerah  (SSRD)  yang digunakan oleh rekanan untuk menyetor retribusi ke Kas Daerah.
Hal  ini  didukung  oleh  wawancara  dengan  Ibu  Ais  sebagai  Pejabat Penatausahaan Keuangan Sekretariat Daerah, mengatakan:
“untuk merealisasikan retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, terlebih dahulu dilakukan  pengecekan  keberadaan  lokasi  aset  daerah  yang  digunakan  untuk pembangunan  oleh  rekanan.  Kami  melakukan  perhitungan  bersama  dengan rekanan  mengenai  besarnya  retribusi  yang  akan  dibayar  oleh  rekanan.  Untuk menghindari  terjadinya  kesalahpahaman  dengan  rekanan,  kami  menetapkan perikatan yang disepakati yang menjadi dasar penagihan”
Transaksi  pendapatan  retribusi  Pemakaian  Kekayaan  Daerah  dikategorikan sebagai  transaksi  kontinjensi  karena  didukung  dengan  syarat-  syarat  untuk merealisasikan. Rekanan yang akan merealisasikan pembayaran terlebih dahulu menyampaikan  proposal  pemakaian  kekayaan  daerah  dan  pemerintah  daerah memberikan jaminan keamanan atas area selanjutnya disepakati bersama . Atas perhitungan  jumlah  nilai  pembayaran  retribusi  dengan  pemerintah  daerah  yang dituangkan dalam berita acara perhitungan retribusi dan ditetapkan dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang disepakati bersama. Atas perhitungan tersebut digunakan rekanan untuk melakukan penyetoran ke kas daerah dengan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD).
d.  Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
Setiap  bangunan  yang  dibangun  antara  lain  bangunan  non  rumah  tinggal (Ruko),  rumah  kawasan  industri  dan  rumah  tinggal  wajib  mendapatkan  Izin Mendirikan  Bangunan  (IMB).  Transaksi  diawali  dengan  surat  permohonan  izin mendirikan  bangunan  dari  pengguna  kepada  kepala  daerah melalui OPD  teknis yang berisi tentang nama pemohon, alamat, pekerjaan, lokasi bangunan, nomor rumah, status tanah, yang punya tanah, kuasa yang punya tanah, jenis pekerjaan (baru/ menambah/ renovasi), jenis bangunan (rumah tinggal, kantor, gedung hotel/ restoran, pagar), cara membangun (permanen, semi permanen), taksiran ongkos. permohonan  ditindaklanjuti  dengan  mengecek  area,  sepadan  jalan,  gambar bangunan  yang  akan  dibangun  oleh  pengguna  dan  menghitung  jumlah pendapatan  yang  akan  dibayar  sesuai  kelas  bangunan,  luas  bangunan berdasarkan  tarif  peraturan  daerah.  Pemerintah  Daerah  dan  rekanan  akan
melakukan  perhitungan  atas  jumlah  nilai  retribusi  IMB  berdasarkan  yang dituangkan  dalam  berita  acara  perhitungan  yang  selanjutnya  ditetapkan dengan Surat  Ketetapan  Retribusi  Daerah  (SKRD).  Sebelum  diterbitkan  SKRD  terlebih dahulu melengkapi syarat-syarat yaitu pernyataan permohonan, Surat pernyataan persetujuan  tetangga,  surat  pernyataan  legalitas  lokasi  bangunan  yang ditandatangani  oleh  pemohon,  kepala  desa,  kepala  dusun  dan  camat  dan  surat pendaftaran/ pengesahan gambar pengurusan.
Hal  ini  sesuai  hasil  wawancara  dengan  Pak  Ayub  Kepala  Bidang  Perizinan Dinas  Perizinan  dan  Pelayanan  Terpadu  Kabupaten  Luwu  Timur  mengatakan bahwa:
“benar,  Izin  Mendirikan  Bangunan  di  Luwu  Timur  melalui  beberapa  tahap- tahap yang harus dipenuhi untuk merealisasikan yang mengacu pada wewenang tugas yang diatur dalam peraturan perundang- undangan. Kami akan melakukan pengecekan  lokasi  pembangunan  dan  akan  melakukan  verifikasi  atas  Rencana Anggaran  (RAB)  pembangunan  yang  diajukan  oleh  pengusul.  Kami  akan menghitung tarif sesuai dengan Peraturan Daerah yang ditetapkan dengan kondisi kelas  bangunan  pemohon.  Atas  hasil  perhitungan  akan  dituangkan  dalam kesepakatan  yang  ditandatangani  bersama  selanjutnya  akan  diterbitkan  Surat Ketetapan  Retribusi  Daerah  (SKRD)  yang  menjadi  dasar  penyetoran  ke  kas daerah. ”
Transaksi  pendapatan  retribusi  Izin  Mendirikan  Bangunan  (IMB)  dapat diidentifikasi sebagai transaksi kontinjensi karena didukung dengan syarat- syarat untuk  melaksanakan.  Rekanan  yang  akan  merealisasikan  pembayaran  atas retribusi terlebih dahulu menyiapkan gambar bangunan yang telah disahkan dinas terkait  sebagai  dasar  untuk  menghitung  jumlah  nilai  retribusi  oleh  pemerintah daerah.  perhitungan  jumlah  nilai  retribusi  melalui  OPD  terkait  dituangkan  dalam berita  acara  perhitungan  jumlah  nilai  retribusi  yang  disepakati  bersama  antara pemerintah daerah dan rekanan. Setelah perhitungan disepakati maka diterbitkan Surat  Ketetapan  Retribusi  Daerah  (SKRD)  yang  merupakan  dasar  rekanan melakukan  penyetoran  ke  kas  daerah  dengan  bukti  Surat  Setoran  Retribusi Daerah (SSRD).
2.  Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pendapatan  bagi  hasil  pengelolaan  keuangan  daerah  yang  dipisahkan merupakan  penerimaan  yang  berasal  dari  dividen/  bagian  laba  atas  penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan daerah/ BUMD dan bank pemerintah lainya  yang  didasarkan  dengan  perjanjian  kerja  sama  yang  mengatur  masing- masing  hak  dan  kewajiban  kedua  belah  pihak.  Setiap  tahun  dilakukan  Rapat Umum  Pemegang  Saham  (RUPS)  oleh  para  pemegang  saham  untuk menyampaikan  kepada  pemegang  Saham  Laba/  Rugi  perusahaan.  Penetapan besaran dividen yang diterima pemerintah daerah ditetapkan dengan prosentase saham  yang  dimiliki  pemegang  saham.  Dividen  yang  akan  diterima  oleh pemerintah daerah akan ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Daerah yang besarannya sesuai hasil RUPS. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan Pak Said Kuasa Bendahara Umum Daerah Luwu Timur yang mengatakan bahwa:
“untuk penetapan Pendapatan bagi hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan didasarkan pada hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang telah  diatur  dalam  Naskah  Perjanjian  Investasi.  Nilai  pendapatan  yang  akan diterima  dihitung  berdasarkan  penyertaan  modal  Pemerintah  Daerah  yang diinvestasikan  di  Badan  Usaha  Pemerintah  Lainnya  atas  laba  yang  diterima. Pendapatan yang diterima dihitung sesuai hasil laba yang diperoleh Badan Usaha Pemerintah  Lainya tahun  sebelumnya  ditetapkan  dengan  Surat  Keputusan  (SK) dan dianggarkan dalam Anggaran P endapatan Belanja Daerah”.
Transaksi pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dapat diidentifikasi sebagai transaksi kontinjensi karena didukung dengan syarat- syarat  untuk  merealisasikan.  Pemerintah  daerah  akan  melakukan  perhitungan dengan  pihak  perusahaan  daerah/  BUMD  dan  bank  pemerintah  lainya  yang dituangkan dalam berita acara rekon perhitungan pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan  Daerah  yang  Dipisahkan.  Berita  acara  perhitungan  menentukan besarnya penerimaan dividen ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Daerah sebagai  dasar  untuk  merealisasikan  pendapatan  Hasil  Pengelolaan  Kekayaan Daerah  yang  Dipisahkan  dari  perusahaan  daerah/  BUMD  dan  bank  pemerintah lainya.
3.  Lain-lain PAD yang Sah
a.  Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat/ roda 2
Pendapatan  penjualan  kendaraan  dinas  roda  empat  dan  dua  merupakan penerimaan atas penjualan kendaraan dinas pemerintah daerah yang sudah tidak maksimal  dioperasionalkan.  Diawali  dengan  surat  pengusulan  dari  perangkat daerah  ke  pengelola  aset  atas  kendaraan.  Atas  dasar  surat  tersebut,  pengelola aset  melakukan  pengecekan  atas  kendaraan  dimaksud  yang  selanjutnya ditetapkan dengan Berita acara penyerahan kendaraan ke pengelola aset daerah. Pengelola  aset  daerah  akan  menyampaikan  ke  Kantor  Pelayanan  Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk proses lelang, yang terlebih dahulu dilakukan penaksiran  dan  penilaian  atas  nilai  kendaraan  yang  akan  dijual  dengan menetapkan  daftar  harga  yang  selanjutnya  akan  diumumkan  ke  masyarakat. Peserta  lelang  memberikan  jaminan  sebagai  bukti  mengikuti  lelang  dengan menjaminkan  dana  di  rekening  yang  telah  ditetapkan.  Setelah  dilakukan  lelang maka pemenangnya akan membayar dengan menyetorkan ke kas daerah dengan Surat Tanda Setoran (STS) ke Kas daerah. Hal ini sesuai hasil wawancara dengan Pak Poyo Kepala Sub Bidang Pengamanan Aset Daerah Luwu Timur mengatakan bahwa:
“penerimaan yang diperoleh dari Lain- lain PAD yang Sah merupakan hasil penjualan  atas  aset  peralatan  dan  mesin  yaitu kendaraan  roda  empat dan  roda dua.  SKPD  mengusulkan  ke  Bidang  Aset  Daerah  Kendaraan  yang  sudah  rusak berat  untuk  diinventarisasi  dan  membuat  Berita  Acara  atas  Aset  yang  rusak sebelum  dilakukan  proses  lelang.  Aset  tersebut  akan  diusulkan  ke  Kantor Pelayanan  Kekayaan  Negara  dan  Lelang  (KPKNL)  untuk  penaksiran  atas  nilai wajar  kendaraan  yang  menjadi  dasar  untuk  harga  jual  kendaraan  yang  akan dilelang.  Atas  dasar  harga  penaksiran  dan  penilaian,  merupakan  acuan  untuk mengumumkan proses pelaksanaan lelang.“
Transaksi pendapatan atas Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat/ roda 2 dapat diidentifikasi sebagai transaksi kontinjensi karena didukung dengan syarat- syarat dalam pelaksanaannya. Kendaraan Dinas Roda Empat/ roda 2 yang akan dilelang  terlebih  dahulu  dilakukan  pengecekan  keberadaan  dan  dokumen kepemilikan  aset  dan  berita  acara  penyerahan  dari  OPD  terkait.  Untuk pelaksanaan lelang dibuktikan dengan berita acara penaksiran dan penilaian atas nilai  kendaraan  oleh  Kantor  Pelayanan  Kekayaan  Negara  dan  Lelang  (KPKNL). Setiap peserta lelang diwajibkan memberikan jaminan lelang kepada pemerintah daerah  dalam  bentuk  jaminan  rekening  bank  yang  ditunjuk  oleh  pemerintah daerah.  Rekanan  yang  menang  atas  proses  lelang  kendaraan  dinas  terlebih dahulu  akan  melakukan  koordinasi  dengan  pemerintah  daerah  dengan menunjukan  bukti  identitas  sebagai  pemenang  lelang.  Pemerintah  Daerah  akan melakukan verifikasi dan pengecekan atas bukti yang disampaikan oleh rekanan dan menetapkan jumlah nilai yang harus dibayar dalam Berita acara verifikasi dan selanjutnya  disetor  ke  kas  daerah  oleh  rekanan  dengan  Surat  Tanda  Setoran (STS).  Bukti  STS  disampaikan  kembali  oleh  rekanan  ke  Pemda  untuk pengambilan  kendaraan  yang  didukung  dengan  berita  acara  penyerahan kendaraan ke rekanan.
b.  Denda Keterlambatan Pekerjaan
Denda keterlambatan Pekerjaan merupakan Pendapatan  yang diterima dari rekanan  yang  dikenakan  denda  atas  keterlambatan  pekerjaan  sesuai kesepakatan. Berawal dari pekerjaan barang dan jasa yang pelaksanaanya tidak sesuai dengan perjanjian (kontrak), rekanan tidak dapat memenuhi perjanjian yang telah  disepakati  dalam  menyelesaikan  pekerjaan  sesuai  jadwal  yang  tertuang dalam  perjanjian  yang  merupakan  tanggung  jawabnya.  Pejabat  Pembuat Komitmen  (PPK)  melakukan  perhitungan  denda  atas  keterlambatan  pekerjaan sesuai jumlah hari keterlambatan dan membuat berita acara denda keterlambatan yang  disepakati  oleh  dua  belah  pihak.  Atas  dasar  berita  acara  denda,  rekanan melakukan  pembayaran  atas  keterlambatan  pekerjaan  melalui  Surat  Tanda Setoran (STS) ke kas daerah. Hal ini sesuai hasil wawancara dengan Pak Anto Bendahara Penerimaan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur mengatakan bahwa:
“denda  Keterlambatan  Pekerjaan  merupakan  Penerimaan  Pemerintah Daerah  atas  rekanan  yang  tidak  memenuhi  perjanjian  yang  telah  disepakati bersama atas pekerjaan barang dan jasa Pemerintah Daerah. Pejabat Pembuat Komitmen  akan  melakukan  pengecekan  atas  pekerjaan  rekanan,  apabila  tidak sesuai  dan  tidak  tepat  waktu  dalam  penyelesaiannya  sesuai  jadwal  akan dikenakan denda keterlambatan yang dituangkan dalam Berita Acara Perhitungan Denda  yang  disepakati  bersama  oleh  pihak  penyedia  barang  dan  pengguna barang.  Berita  Acara  Perhitungan  Denda  merupakan  dasar  untuk  melakukan pembayaran oleh rekanan ke kas daerah.“
Transaksi  pendapatan  atas  denda  keterlambatan  pekerjaan  dapat diidentifikasi sebagai transaksi kontinjensi karena didukung dengan syarat-syarat dalam  pelaksanaannya  berupa  kontrak  dan  berita  acara  denda  keterlambatan. Pendapatan  Denda  keterlambatan  pekerjaan  direalisasikan  oleh  rekanan didukung  dengan  perhitungan  atas  denda  keterlambatan  atas  pekerjaan  yang dilaksanakan  oleh  rekanan  dituangkan  dalam  berita  acara  keterlambatan pekerjaan. Berita acara yang ditandatangani bersama oleh Rekanan dan pejabat pembuat komitmen (PPK) selaku wakil pemerintah daerah merupakan dasar bagi rekanan untuk melakukan penyetoran ke kas daerah melalui Surat Tanda Setoran (STS).
c.  Penerimaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Penerimaan Jaminan Kesehatan Nasional terdiri dari Dua kategori yaitu JKN Kapitasi dan Non Kapitasi. JKN Kapitasi diterima langsung ke rekening pengelola dan  JKN  Non  Kapitasi  penerimaannya  terlebih  dahulu  masuk  ke  Kas  Daerah. Penetapan Pendapatan JKN didasarkan pada Data Badan Pusat Statistik (BPS) tentang  Penduduk  Miskin  dan  Penduduk  yang  Mandiri.  Transaksi  penerimaan dana  JKN  didasarkan  pada Klaim perangkat  daerah  teknis  (Puskesmas  dan Rumah Sakit) yang ditetapkan dengan surat pertanggungjawaban (SPJ) atas jasa medis/  paramedis  dan  pemakaian  alat  dan  perlengkapan  kesehatan  kepada Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (BPJS).  BPJS  akan  melakukan  verifikasi atas bukti pertanggungjawaban yang diajukan, dan menetapkan jumlah nilai yang dibayarkan  disampaikan  kepada  pemerintah  daerah  melalui  OPD  teknis  dan menandatangani berita acara verifikasi dana JKN yang akan diterima.
Hal ini sesuai wawancara dengan Pak Yance Kepala Seksi Keuangan pada Rumah Sakit I Laga Ligo yang mengatakan bahwa:
“penerimaan  Dana  Jaminan  Kesehatan  Negara  (JKN)  sangat  membantu untuk menambah dana operasional Rumah Sakit. Untuk memperoleh dana JKN terlebih  dahulu  harus  bekerja  sama  dengan  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  untuk memperoleh data masyarakat miskin selanjutnya akan diverifikasi bersama Dinas Kesehatan  sebagai  bahan  untuk  penetapan  penerimaan  dana  JKN.  Untuk penerimaan Dana JKN didasarkan atas data peserta BPJS Mandiri. Penerimaan didasarkan pada Klaim perangkat daerah teknis BPJS dan setelah diverifikasi baru ditetapkan untuk disalurkan “.
Transaksi  pendapatan  Jaminan  Kesehatan  Nasional  dapat  diidentifikasi sebagai  transaksi  kontinjensi  karena  didukung  dengan  syarat-  syarat  dalam pelaksanaannya  antara  lain  ketetapan  surat  pertanggungjawaban  (SPJ)  dari pemerintah  daerah  melalui  OPD  terkait  yang  diajukan  ke  pengelola  BPJS  dan berita  acara  verifikasi  yang  disepakati  bersama,  merupakan  dasar  BPJS melakukan transfer ke kas daerah.
4.  Pendapatan Transfer
Pendapatan  Transfer  bersumber  dari  Transfer  dari  Pemerintah  Pusat  dan Pemerintah  Provinsi  yang  pelaksanaanya  didukung  dengan  syarat-  syarat  yang harus  dipenuhi  untuk  merealisasikan.  Hal  ini  sesuai  dengan  hasil  wawancara dengan  ibu  Sulkia  Kasubid  penerimaan  dana  Transfer  dan  Pendapatan  lainnya yang mengatakan bahwa:
“pendapatan  Transfer  diperoleh  dari  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah Daerah.  Transfer  Dana  Perimbangan  yang  terdiri  dari; Bagi  Hasil  Pajak  Bumi Bangunan,  Bagi  Hasil  PPh,  Bagi  Hasil  SDA-  Sumber  Daya  Hutan  (Reboisasi), Iuran Eksploitasi (Royalti), Hasil Perikanan, Cukai tembakau, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Transfer Pemerintah Provinsi berupa Dana Bagi Hasil Pajak  Daerah  berupa;  Pajak  Kendaraan  Bermotor,  Bea  Balik  Nama  Kendaraan Bermotor,  Pajak  Bahan  Bakar  Kendaraan  Bermotor,  Pajak  Air  Permukaan  dan Pajak Rokok. Untuk merealisasikannya dilakukan perhitungan bersama dan rekon atas realisasi pendapatan sebelum ditetapkan dalam Perpres, Kemenkeu dan SK Gubernur”.
a.  Transfer Pemerintah Pusat- Dana Alokasi Khusus
Transfer  pemerintah  pusat  untuk  dana  alokasi  khusus  diawali  dengan kesepakatan  OPD  teknis  dengan  Kementerian teknis  (Dinas  Kesehatan dengan Kementerian Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dengan Kementerian Pekerjaan Umum).  Atas  dasar  kesepakatan  antara  OPD  teknis  dan  Kementerian  teknis, ditetapkan  dengan  Peraturan  Presiden  (Perpres) tentang jumlah  nilai  DAK  yang akan diterima oleh pemerintah daerah. Untuk merealisasikan pendapatan transfer, terlebih  dahulu  dilakukan  pemerintah  daerah  melalui  OPD  teknis  mengajukan permintaan dengan melakukan upload data kontrak dan laporan penggunaan dana ke  Kementerian  Keuangan  melalui aplikasi .  Kementerian  Keuangan  akan melakukan verifikasi data, yang sesuai akan ditransfer ke rekening kas daerah.
Transaksi  pendapatan  transfer  dana  alokasi  khusus  dapat  diidentifikasi sebagai  transaksi  kontinjensi  karena  dalam  merealisasikan  didukung  dengan syarat-syarat  dalam  pelaksanaannya  antara  lain;  ketetapan  Peraturan  Presiden tentang jumlah nilai dana yang akan diterima, didukung rekon pemerintah daerah melalui OPD teknis dan kementerian terkait. Pemerintah Daerah akan mengajukan permintaan  realisasi  penerimaan  dana  dengan  menyampaikan kontrak pelaksanaan kegiatan, laporan pencairan dana dan laporan penyerapan anggaran dari OPD teknis.
b.  Transfer Pemerintah Provinsi
Transfer  Pemerintah  Provinsi  merupakan  Dana  Bagi  Hasil  Pajak  Daerah berupa; Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan  Bakar  Kendaraan  Bermotor,  Pajak  Air  Permukaan  dan  Pajak  Rokok. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi melakukan rekonsiliasi atas realisasi Hasil Pajak Daerah sebelumnya. Dalam Berita Acara Rekonsiliasi yang disepakati kedua belah pihak berisi tentang perhitungan jumlah dana Bagi Hasil Pajak Daerah yang disepakati. Atas dasar rekonsiliasi akan dituangkan dalam ketetapan Surat Keputusan Gubernur tentang besaran jumlah dana Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima oleh Pemerintah Daerah.
Transaksi  pendapatan  transfer  pemerintah  provinsi  dapat  diidentifikasi sebagai  transaksi  kontinjensi  karena  dalam  merealisasikan  didukung  dengan syarat-syarat dalam pelaksanaannya. Untuk merealisasikan pendapatan transfer, pemerintah  daerah  mengajukan  permintaan  pembayaran  transfer  dengan melampirkan Keputusan Gubernur tentang penetapan dana transfer. Pemerintah Provinsi akan melakukan verifikasi dan perhitungan yang dituangkan dalam berita acara rekon dana transfer dan disampaikan ke pemerintah daerah. jika disepakati, maka  pemerintah  Provinsi  melakukan  transfer  dana  ke  rekening  pemerintah daerah.
5.  Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah- Pendapatan Hibah Pendapatan hibah yang ditangani oleh pemerintah daerah antara lain hibah Dana  BOS  dari  Pemerintah  Pusat,  hibah  listrik  dari  dari  perusahaan  swasta. Transaksi hibah listrik bersumber dari Badan/Lembaga/ Organisasi Swasta yang memberikan hibah hasil penyaluran tenaga listrik kepada pemerintah daerah yang disepakati  bersama  dengan  nota  kesepahaman  yang  selanjutnya  ditetapkan dengan perjanjian kerja sama yang berisi tentang syarat- syarat kerja sama antara lain penyerahan dan penerimaan dana hasil penjualan tenaga listrik, pengaturan penyerahan  dan  penerimaan  dana,  pembiayaan,  penyelesaian  perselisihan, jangka waktu pemberian hibah. Hibah listrik akan diserahkan kepada Perusahaan Listrik  Negara  (PLN)  untuk  mengelola.  Perusahaan  swasta  melakukan perhitungan hibah hasil jual listrik dan menyampaikan kepada Pemerintah Daerah. Atas hasil perhitungan hasil jual listrik ditetapkan dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah  (NPHD)  antara  Lembaga  swasta  dan  Pemerintah  Daerah.  Atas  dasar NPHD Pemerintah daerah mengajukan permintaan penyaluran hibah ke rekening kas  daerah.  hal  ini  sesuai  dengan  hasil  wawancara  dengan  ibu  Sulkia  Kasubid dana Transfer dan Pendapatan Lainnya yang mengatakan bahwa:
“lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah baik hibah Dana BOS dan hibah listrik memiliki penanganan khusus untuk merealisasikan. Penetapan Naskah Perjanjian merupakan  suatu  syarat  yang  harus  menjadi  pedoman  untuk  melakukan penagihan kepada pihak ketiga”
Transaksi  pendapatan  hibah  listrik  dapat  diidentifikasi  sebagai  transaksi kontinjensi karena dalam merealisasikan didukung dengan syarat- syarat seperti Nota Kesepahaman yang selanjutnya ditetapkan dengan hasil perhitungan hasil jual  listrik  dalam  berita  acara  rekon  sebagai  dasar  ditetapkan  dengan  Naskah Perjanjian  Hibah  Daerah  (NPHD)  antara  Lembaga  swasta  dan  Pemerintah Daerah. NPHD sebagai dasar rekanan menyalurkan dana hibah ke kas daerah.

## 5.  KESIMPULAN
Berdasarkan hasil identifikasi yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa potensi terjadinya transaksi kontinjensi pada transaksi pendapatan sangat besar. Potensi tersebut dikarenakan seluruh transaksi entitas pemerintah daerah didasarkan  pada  ketentuan  dan  perundang-undangan  sebagai  syarat  terjadinya atau  diakuinya  sebuah  transaksi  pendapatan.  Beberapa  indikasi  tersebut  dapat dijumpai pada transaksi:
a.  Pendapatan Pajak Penerangan Jalan, Pendapatan Pajak Bea Perolehan Hak Tanah  dan  Bangunan,  Pajak  Mineral  Bukan  Logam  Batuan  (MBLB)  dalam pelaksanaanya  didukung  syarat  antara  lain  Surat  Ketetapan  Pajak  Daerah (SKPD),  Surat  Setoran  Pajak  Daerah  (SSPD),  Surat  Pemberitahuan  Pajak Daerah  (SPPD)  dan  Berita  Acara  Rekonsiliasi  Perhitungan  Pajak  yang disepakati  bersama  dan  jaminan legalitas objek  pajak  sebagai  syarat  untuk merealisasikannya.
b.  Pendapatan  retribusi  dalam  pelaksanaanya  didukung  Surat  Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) dan berita acara  rekonsiliasi  perhitungan  pendapatan  yang  disepakati  bersama  dan jaminan legalitas objek retribusi  untuk merealisasikan  transaksi  pendapatan
retribusi  untuk  transaksi  pengujian  kendaraan  bermotor,  pengendalian menara  telekomunikasi,  pemakaian  kekayaan  daerah  dan  izin  Mendirikan Bangunan (IMB).
c.   Pendapatan Lain- Lain PAD yang sah antara lain penjualan kendaraan dinas, denda  keterlambatan,  penerimaan  jaminan  kesehatan  (JKN)  dalam pelaksanaanya  didukung  ketetapan  perjanjian,  berita  acara  verifikasi perhitungan dan rekon yang  disepakati bersama yang menjadi syarat untuk merealisasikan penerimaan pendapatan ke kas daerah.
d.  Pendapatan  transfer  pusat  dana  Alokasi  Khusus  dalam  pelaksanaanya didukung  ketetapan  Peraturan  Presiden  (Perpres),  kontrak  pelaksanaan pekerjaan,  laporan  penggunaan  dana,  laporan  pencairan  penyerapan  dana yang dibuat oleh OPD teknis menjadi syarat untuk merealisasikan pendapatan transfer ke kas daerah. Untuk transfer Provinsi didukung ketetapan Keputusan Gubernur  dan  Berita  acara  rekonsiliasi  perhitungan  pendapatan  yang disepakati bersama yang menjadi syarat merealisasikan pendapatan transfer ke kas daerah;
e.  Lain-lain Pendapatan yang sah yaitu pendapatan hibah dalam pelaksanaanya didukung dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Berita Acara perhitungan  yang  disepakati  bersama  yang  menjadi  syarat  untuk merealisasikan pendapatan hibah ke kas daerah.
Penetapan  suatu  pendapatan  daerah  menjadi  transaksi  kontinjensi  di  atas perlu  dukungan  persyaratan  sebagai  kategori  kontinjensi  seperti  timbulnya persyaratan tidak dapat direalisasi di kemudian hari secara permanen namun jika potensi  realisasinya  sangat  tinggi  maka  tidak  dapat  dikategorikan  sebagai transaksi  pendapatan  kontinjensi.  Untuk  itu  dibutuhkan  kajian  lebih  lanjut  untuk membuat  dasar  pertimbangan  kategori  kontinjensi  secara  permanen  agar  tidak menimbulkan  kegagalan  realisasi  dan  kesalahan  interpretasi  para  penyusun laporan keuangan daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Connelly  B.L.  S.T.Certo,  R.D  Irelan  (2010)  Signaling  Theory:  A  Review  and Assessment  Journal  of  Management,  https://doi.org/10.1177%2F0149206 310388419
Etzioni A (1985) Organisasi-Organisasi Modern, Ui Press, Jakarta.
Gufron (2020) Teori-Teori Kepemimpinan, Fenomena vol 19 (1) 75-79
Hartati,S  (2020)  Penerapan  Model  New  Public  Management  (NPM)  Dalam Reformasi  Birokrasi  Di  Indonesia,  Jurnal  Msda  Manajemen  Sumber  Daya Manusia  Fakultas  Ilmu  Pemerintahan  Ipdn  Jatinagor,  8(2)  ,  65-84 Http://Ejournal.Ipdn.Ac.Id/Jmsda/Article/View/1293
Hood,C (1991) A Public Management For All Season, Public Administration, Vol 67(1), 3-19 Https://Onlinelibrary.Wiley.Com/Toc/14679299/1991/69/1
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa 2008
Mardiasmo (2018) Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi
Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2019  Tentang  Pengelolaan  Keuangan Daerah
Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  Tentang  Standar  Akuntansi Pemerintahan
Stonner A.F. Dkk (1996 ) Manajemen PT Prenhallindo, Jakarta