## Jurnal Risalah Kenotariatan
Volume 3 No. 1, Juni 2022 open access at : http://risalah.unram.ac.id Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

## ANALISIS SOSIO-YURIDIS  KECENDRUNGAN TERJADINYA TINDAK PIDANA KORUPSI: SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG- UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

## Rodliyah,  L. Parman dan Ufran
Universitas Mataram Corresponding email : rodliyah@unram.ac.id

## Abstrak
Secara  filosofis, bahwa keberadaan UU Tindak Pidana Korupsi adalah dihajatkan mengurangi atau meniadakan pelaku tindak pidana korupsi, namun dalam realitasnya, semakin tahun, semakin banyak jumlah pelaku tindak pidana korupsi. Ini menunjukkan bahwa keberadaan UU Tindak Pidana Korupsi tidak efektif karena tidak mampu meniadakan atau mengurangi terjadinya  tindak pidana korupsi. Tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengkaji dan menganalisis tentang: (1) kecenderungan terjadinya tindak pidana korupsi pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (2)  kecenderungan terjadinya tindak pidana korupsi pada saat diberlakukannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019  tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan (3) perbedaan dan persamaan antara tingkat kecenderungan terjadinya pidana korupsi pada saat diberlakukan kedua undang-undang, yaitu  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan  sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019  tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Metode yang digunakan disajikan berikut ini. Jenis penelitian ini, yaitu penelitian hukum normatif-empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu (1) pendekatan undang-undang ( statute approah ), (2) pendekatan konseptual ( conceptual approach ), dan (3) sosiologis. Sumber datanya berasal dari data lapangan dan kepustakaan, dan bahan hukumnya, yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara dan studi dokumenter. Analisis datanya, menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian disajikan berikut ini. 1. Kasus tindak pidana yang  dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2019 berjumlah 984 kasus. Kasus yang paling menonjol adalah kasus penyuapan  berjumlah 653 kasus (66%) dan kasus pengadaan barang berjumlah 197 kasus (20%). Kasus penyuapan yang terjadi pada tahun 2019  berjumlah 119 kasus dan pengadaan barang dan jasa bejumlah 18 kasus. 2. Kasus korupsi yang terjadi sesudah berlaku Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah berjumlah 91 kasus. Yang paling banyak terjadi, yaitu kasus penyuapan yang terjadi pada tahun 2020 berjumlah 55 kasus (60%) dan pengadaan barang dan jasa 27 kasus (30%). 3. Perbedaan tingkat  kecenderungan terjadinya tindak pidana korupsi,   baik pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019  tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kecenderungan yang paling banyak,  yaitu  penyuapan dan pengadaan barang dan jasa. Kasus penyuapan pada tahun 2019 berjumlah  119 kasus (68%), sedangkan kasus  penyuapan
yang terjadi pada tahun 2020 berjumlah 55 kasus (32%). Ini berarti keberadaan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019  tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terjadi penurunan jumlah kasus penyuapan sebanyak 63 kasus (38%). Sementara itu, jumlah kasus pengadaan barang dan jasa pada tahun 2019 sebanyak 18 kasus (40%), sedangkan pada tahun 20220 berjumlah 27 kasus (60%). Ini berarti keberlakuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak efektif dalam penegakan hukum pengadaan barang dan jasa karena mengalami kenaikan sebanyak  8 kasus (20%).
Keyword:  Tindak pidana korupsi.

## A. PENDAHULUAN
Komisi Pemberantasan Korupsi, yang disingkat KPK mempunyai peranan yang sangat penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, karena lembaga ini diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penyadapan dalam perkara korupsi. Kewenangan itu telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Perkara korupsi yang diberantas oleh  KPK adalah perkara korupsi yang:
1. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
2.  mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
3.  menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar      rupiah). 1 Keberadaan undang-undang ini cukup efektif karena cukup banyak pelaku korupsi yang telah diproses dan dihukum. Berdasarkan data dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2016, jumlah tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK sebanyak 2642 perkara. 2 Namun, dalam pelaksanaan undang-undang ini KPK tidak memerhatikan hak asasi manusia karena setiap dilakukan penyadapan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan hak asasi manusia.
Berdasarkan hal itu, maka pada tahun 2019 Pemerintah Indonesia dengan persetujuan bersama DPR telah menetapkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Keberadaan undang-undang ini membatasi kewenangan KPK, karena untuk melakukan penyadapan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi harus meminta persetujuan Dewan Pengawas. Dengan adanya pembatasan itu, maka jumlah perkara korupsi yang diproses oleh KPK relatif sedikit dibandingkan dengan penerapan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
1 Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), “Statistik Tindak Pidana Korupsi”, https://acch.kpk.go.id , akses, tanggal 14 Februari 2021.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 58~68
Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan data bahwa jumlah perkara korupsi yang ditangani oleh KPK sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019  tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah 43 penindakan.
Berdasarkan paparan di atas, maka perlu dilakukan riset tentang kecenderungan terjadinya tindak pidana korupsi, baiak berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019  tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## B.  TUJUAN PENELITIAN
Tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengkaji dan menganalisis tentang:
1.  kecenderungan terjadinya tindak pidana korupsi pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
2.  kecenderungan terjadinya tindak pidana korupsi pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019  tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3.  Perbedaan dan persamaan tingkat  kecenderungan terjadinya tindak pidana korupsi, baik pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019  tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## C.  KEUTAMAAN PENELITIAN
Keutamaan dari penelitian ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu keutamaan teoretis dan praktis. Keutamaan teoretis dari penelitian ini, yakni dalam rangka pengembangan mata kuliah hukum pidana korupsi yang kini sedang diajarkan pada Fakultas Hukum Unram, serta masukan dalam penyusunan buku ajar tentang Pengantar Hukum Pidana Korupsi. Manfaat praktis, dari penelitian ini, yaitu dalam rangka memberikan masukan kepada Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten supaya mereka tidak melakukan tindak pidana korupsi, karena hukumannya  yang dijatuhkan oleh hakim sangat tinggi.

## D.   METODE PENELITIAN
Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif. Dikatakan penelitian hukum normatif adalah disebabkan karena penelitian ini memusatkan pokok kajiannya pada norma-norma hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan kasus-kasus yang terjadi di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu (1)
E-ISSN : 2775-362X
pendekatan undang-undang ( statute approah ), (2) pendekatan konseptual ( conceptual approach ), dan  (3) pendekatan sosiologis. 3 Sumber data yang utama digunakan di dalam penelitian ini, yaitu data kepustakaan. Di dalam penelitian hukum, data kepustakaan dapat dibedakan menjadi tiga jenis bahan hukum, yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang berasal dari peraturan perun-dang-undangan yang berkaitan dengan pidana koupsi. Peraturan perundang-undangan itu, meliputi: KUHP, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019  tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Seperti, misalnya, hasil penelitian ahli hukum, dan lain-lain, yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti misalnya kamus, ensiklopedia, dan lain-lain. Kamus yang sering dirujuk oleh peneliti hukum, yaitu  Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, dan Black’s Law Dictionary . Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data kepustakaan, yaitu studi doku-menter. Dokumen-dokumen yang dikaji, yaitu dokumen-dokumen yang berkaitan dengan peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi serta kasus-kasus yang berkaitan dengan korupsi. Analisis data dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu analisis kuantitatif dan kualitatif. 4 Analisis kuantitatif  merupakan analisis data yang didasarkan atas perhi-tungan atau angka atau kuantitas.  Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran- gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data, dan bukan kuantitas.
Dari kedua analisis data yang disajikan di atas, maka analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu analisis kualitatif.

## E. PEMBAHASAN
1. Kecenderungan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Pada Saat Berlakunya Un- dang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Secara normatif telah ditentukan dalam undang-undang jenis tindak pidana korupsi. Ada sepuluh jenis tindak pidana korupsi yang diatur dalam undang-undang, yang meliputi:
3 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , (Jakarta: Kencana, 2009), hlm.93.
4 Lexy  J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif , (Bandung: Rosada Karya, 1989), hlm.112.

## 60~68

## 1.  memperkaya diri,
2.  menyalahgunakan jabatan atau kedudukan,
3.  memberi atau menjanjikan sesuatu kepada  seorang pejabat atau hakim.
4.  melakukan perbuatan curang,
5.  melakukan penggelapan uang atau surat berharga,
6.  melakukan pemalsuan buku-buku daftar-daftar yang khusus.
7.  melakukan penggelapan, perusakkan dan penghancuran barang-barang,
8.  menerima hadiah,
9.  menerima, pemerasan dan pemborongan, dan
10. pemberian hadiah.
Sementara itu, Komisi Pemberantas Korupsi Kasus memilah kasus tindak pidana korupsi menjadi menjadi lima  kategori, yang meliputi:  :
1.  jenis perkara,
2. instansi,
3. profesi/jabatan,
4.  wilayah  tindak pidana korupsi, dan
5.  kasus korupsi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 5
Salah satu penggolongan itu yang dianalisis adalah tindak pidana korupsi menurut jenis perkara.
Kasus korupsi menurut perkaranya dikonsepkan  jenis tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi. Ada tujuh jenis tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, yang meliputi:
1.  pengadaan barang/jasa
2. Perizinan
3. Penyuapan
4. Pemungutan/pemerasan,
5.  Penyalahgunaan anggaran
6.  TPPU, dan
7.  Meringtangi proses KPK
Jumlah kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pelaku pidana korupsi dari tahun  2014-2019, disajikan dalam tabel berikut ini.
TABEL 1 Jumlah Kasus Tindak Pidana Korupsi Tahun 2004-2020. 6 Jenis Perkara Jumlah (2004-2019) Persentase Pengadaan barang/jasa 197 20 Perijinan 23 2 Penyuapan 653 66 Pungutan/Pemerasan 26 3
5 KPK, “Statistik Penindakan”, https://www.kpk.go.id/id/statistik .  Akses, tanggal 22 Mei 2021.
6 KPK, “Statistik Penindakan”, https://www.kpk.go.id/id/statistik .  Akses, tanggal 22 Mei 2021.
Penyalahgunaan Anggaran 42 4 TPPU 33 3 Merintangi Proses KPK 10 1 Jumlah 984 100
Sumber: Data Sekunder Diolah
Jumlah kasus tindak pidana korupsi yang terjadi antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 adalah sebanyak 984 kasus. Ada dua jenis perkara korupsi yang paling menonjol, yaitu:
1.  penyuapan,  dan 2.  pengadaan barang dan jasa.
Kasus penyuapan yang terjadi selama kurun waktu 2004 sampai dengan 2019 adalah sebanyak 653 kasus (66%), sedankan jumlah kasus pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa adalah sebanyak 197 kasus (20%).  Sementara itu, jumlah kasus yang paling sedikit  adalah merintangi proses KPK di dalam proses penegakan hukum, yaitu 10 kasus (1%).
Sementara itu, jumlah perkara penyuapan yang terjadi sebelum berlakunya Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu dari tahun 2014 sampai tahun 2019 sebanyak 653 kasus, Sementara jumlah kasus penyuapan terjadi pada tahun 2019 sebanyak  119 kasus.
Keberadaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sangat efektif  karena terjadi penurunan kasus penyuapan dari tahun ke tahun, seperti tahun 2018 jumlah kasus penyuapan adalah sebanyak 168 kasus, dan pada tahun 2019 sebanyak 119 kasus. Apabila dibandingkan kedua data itu, ternyata kasus penyuapan terjadi penurunan sebanyak 56 kasus Penyimpangan yang terjadi dalam pengadaan barang dan jasa cukup banyak. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh KPK bahwa jumlah kasus yang terjadi dalam pengadaan dan jasa dari Tahun 2004 sampai dengan tahun 2019 berjumlah 197 kasus (20%).
Apabila dibandingkan dari tahun ke tahun, misalnya tahun 2018 dengan 2019, maka perkara pengadaan barang dan tidak terjadi penurunan secara signifikan, karena kasus yang terjadi pada tahun 2018 hanya 17 kasus, sedangkan pada 2019 hanya delapan kasus.  Ini berarti dari terjadi kenaikan 1 (satu) kasus pengadaan barang dan jasa.
Sementara itu, profesi pelaku tindak pidana korupsi yang paling menonjol yang terjadi dari tahun 2004 sampai dengan 2019 sebanyak 252 kasus (23%), sedangkan pelaku tindak pidana yang paling sedikit adalah dari pihak kepolisian, yaitu 2 orang

## 62~68
(0,18%). Yang menjadi penyebab sedikit profesi kepolisian dalam melakukan tindak pidana korupsi karena mereka adalah aparatur penegak hukum yang mempunyai tugas untuk memberantas korupsi dan mereka takut dengan pidana penjara yang ditentukan dalam undang-undang.
2.  Kecenderungan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Pada Saat Berlakunya Un- dang-Undang Nomor 19 Tahun 2019  Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah ditetapkan pada ...... Undang-undang ini sudah diterapkan dari tahun 2020 sampai dengaan saat ini (2021). Namun, kasus yang dianalisis hanya data yang disajikan pada tahn 2020, karena data pada tahun 2021 belum lengkap,
Keberadaan undang-undang ini diharapkan agar pelaku tindak pidana korupsi menjadi berkurang, bahkan tidak ada sama sekali. Namun, hal itu belum tercapai karena tingginya angka tindak pidana korupsi pada tahun 2020 ini. Data tentang hal itu, disajikan berikut ini.
TABEL 2 Jenis Tindak  Pidana Korupsi Tahun 2020 Kasus Jumlah Persentase Pengadaan barang dan jasa 27 30 Penyuapan 55 60 Penyalagunaan anggaran 6 7 TPPU 3 3 Jumlah 91 100
Sumber Data: Sekunder Diolah
Tindak pidana korupsi yang terjadi pada tahun 2020 berjumlah  91 kasus, dan hanya empat jenis tindak pidana korupsi yang terjadi pada tahun 2020,  yang meliputi pengadaan barang dan jasa,  penyuapan, penyalagunaan anggaran, dan TPPU. Ada dua jenis perkara yang paling menonjol, yang meliputi:
1.  penyuapan, dan
2.  pengadaan barang dan jasa.
Penyuapan, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan bribery , sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan omkoping dikonsepkan sebagai “Proses, cara, perbuatan menyuap atau menyuapkan”. 7
Menyuap dikonsepkan memberi uang sogok. Uang sogok adalah uang yang diberikan kepada penerima suap. Yang aktif melakukan kegiatan penyuapan adalah pemberi suap.
Kasus penyuapan yang terjadi pada tahun 2020 berjumlah 55 kasus (60%) Pengadaan barang dan jasa dikonsepkan sebagai
“Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang
7 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Op. Cit , hlm. 861.
dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai den- gan serah terima hasil pekerjaan”. 8
Landasan filosofis pengadaan barang dan jasa tercantum dalam pertimbangan menimbang dari  Perauran  Presiden Nomor 16 ahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah. Dalam konsideran disebutkan bahwa:
“Pengadaan barang/jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan pere- konomian nasional dan daerah”. 9
Dari konsiderans itu, dapat diketahui landasan filosofis pengadaan barang dan jasa adalah dalam rangka peningkatan:
1.  pelayanan publik, dan
2.  pengembangan perekonomian nasional dan daerah.
Pelayanan publik artinya bahwa dengan adanya barang dan jasa akan digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik dalam bentuk pembangunan iinfrastruktur, berupa jalan, maupun pembangunan non fisik. Tujuan dari pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahraan masyarakat.
Esensi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah didasarkan pada sebuah dokumen kontrak, yang disebut dengan kontrak pengadaan barang dan jasa. Para pihak dalam kontrak ini, yaitu Pemerintah dan penyedia barang dan jasa. Namun, pelaksanaan kontrak itu menimbulkan masalah, yaitu terjadinya penyimpangan-penyimpangan, baik pada saat penawaran maupun tahap pelaksanaannya.
Berdasakan data bahwa kasus pengadaan barang dan jasa yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah berjumlah 27 kasus (30%).
Dari paparan di atas, maka kasus yang terjadi pada tahun 2020 yang paling banyak adalah penyuapan, dengan jumlah 55 kasus (60%).
3. Perbedaan dan Persamaan Kecenderungan Tindak Pidana Korupsi Sebelum Dan Sesudah Berlakunya  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Peruba- han Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pem- berantasan Tindak Pidana Korupsi
Untuk mengetahui tentang perbedaan dan persamaan kecenderungan kasus korupsi, sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka dianalisis data dalam satu tahun terakhir. Data yang dianalisis sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
8 Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
9 Konsiderans Menimbang Peraturan  Presiden Nomor 16 ahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 64~68
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah data pada tahun  2019, sedangkan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah data pada tahun 2020.
Kasus tindak pidana korupsi yang terjadi pada tahun 2019 berjumlah 145 kasus, hal ini disajikan tabel berikut ini.
TABEL 3 Jenis Perkara yang Terjadi pada Tahun 2019 Kasus Jumlah Persentase Pengadaan barang dan jasa 18 12,4 Penyuapan 119 82 Pungutan/pemerasan 1 0,2 Penyalagunaan anggaran 2 1,3 TPPU 5 3 Jumlah 145 100

## Sumber Data: Data Sekunder Diolah
Ada lima jenis tindak pidana korupsi yang terjadi pada tahun 2019, dan ada dua kasus yang paling menonjol, yaitu penyuapan (119 kasus:12,4%) dan pengadaan barang dan jasa (18 kasus:12,4%).
Untuk mengetahui kecenderungan kasus tindak pidana korupsi yang terjadi pada tahun 2019 dan 2020, maka perlu dikaji dari jumlah:
1.  kasus, dan
2.  yang paling menonjol.
Jumlah kasus yang terjadi pada tahun 2019 dan 2020, disajikan dalam tabel berikut.

## TABEL 4 Perbandingan Jumlah Kasus Tindak Pidana Korupsi 2019 dan 2020
Kasus Tindak Pidana Korupsi Jumlah Persentase 2019 145 61 2020 91 39 Total 236 100

## Sumber Data: Data Sekunder Diolah
Tindak pidana korupsi yang terjadi selama 2019 dan tahun 2020 berjumlah 236 kasus Pada tahun 2019 berjumlah  145 kasus (61%), sedangkan pada tahun pada tahun 2020 berjumlah 91 kasus korupsi (39%). Apabila dibandingkan kedua data itu, maka kasus yang paling banyak terjadi, yaitu pada tahun 2019, dengan 145 kasus (61%), sedangkan pada tahun 2020, jumlah kasus korupsi yang terjadi hanya 91 kasus (36%).  Ini berarti yang paling banyak yang terjadi pada 2019. Kenaikan ini disebabkan diberlakukan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Ada dua kasus tindak pidana korupsi yang paling menonjol  terjadi pada 2019 dan tahun 2020, yaitu:
1.  penyuapan, dan 2.  pengadaan barang dan jasa.
Kasus penyuapan yang terjadi pada tahun 2019 dan tahun 2020, disajikan dalam berikut ini.
TABEL 5 Perbandingan Kasus Perkara Penyuapan tahun 2019 dan 2020 Kasus Penyuapan Jumlah Persentase 2019 119 68 2020 55 32 Total 174 100

## Sumber: Data Sekunder Diolah
Selama kurun waktu 2 tahun, yaitu dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, kasus  perkara penyuapan berjumlah 174 kasus (68%), sementara itu, jumlah kasus penyuapan yang terjadi pada tahun 2019 sebanyak 119 kasus (68%), sedangkan perkara penyuapan pada tahun 2020 adalah  55 kasus (32%).
Keberadaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sangat efektif  karena terjadi penurunan kasus penyuapan sebanyak 63 kasus (36%).
Penyimpangan yang terjadi dalam pengadaan barang dan jasa cukup banyak. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh KPK bahwa jumlah kasus terjadi yang dalam pengadaan dan jasa dari Tahun 2004 sampai dengan tahun 2020 berjumlah 224 kasus. Kasus pengadaan barang dan jasa yang terjadi pada tahun 2019 sebanyak 18 kasus. Sedangkan korupsi dalam kaitan dengan barang dan jasa pada tahun 2020, yaitu sejak berlakunya  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebanyak 30 kasus.
Kasus pengadaan barang dan jasa yang terjadi pada tahun 2019 dan 2020 adalah berjumlah 45 kasus, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini
TABEL 6 Kasus Pengadaan Barang dan Jasa 10 Kasus Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Persentase 2019 18 40 2020 27 60 Total 45 100 Sumber: Data Sekunder Diolah
10   KPK, “ Statistik TPK Berdasarkan Jenis Perkara }”, https://www.kpk.go.id/id . Akses, tanggal 1 Juli  2021.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 66~68
Apabila dibandingkan kedua data itu, jumlah tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa selama dua tahun sebanyak 45 kasus. Jumlah kasus pengadaan barang dan jasa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebanyak 18 kasus (40%), sedangkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebanyak 27 kasus (60%).  Ini berartinya bahwa kasus pengadan barang dan jasa yang berimplikasi korupsi mengalami peningkatan sebanyak 8 kasus (20%).
Kenaikan jumlah kasus ini bermakna bahwa keberlakuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak efektif  menurunkan kasus pengadaan barang dan jasa yang berimplikasi korupsi, karena terjadi kenaikan sebanyak  8  kasus (20%).

## E. KESIMPULAN
1.  Kasus tindak pidana yang  dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2019 berjumlah 984 kasus. Kasus yang paling menonjol adalah kasus penyuapan  berjumlah 653 kasus (66%) dan kasus pengadaan barang berjumlah 197 kasus (20%). Kasus penyuapan yang terjadi pada  tahun 2019  berjumlah 119 kasus dan pengadaan barang dan jasa bejumlah 18 kasus.
2.  Kasus korupsi yang terjadi sesudah berlaku Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah berjumlah 91 kasus. Yang paling banyak terjadi, yaitu kasus penyuapan yang terjadi pada tahun 2020 berjumlah 55 kasus (60%) dan pengadaan barang dan jasa 27 kasus (30%).
3.  Perbedaan tingkat  kecenderungan terjadinya tindak pidana korupsi,   baik pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019  tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kecenderungan yang paling banyak,  yaitu  penyuapan dan pengadaan barang dan jasa. Kasus penyuapan pada tahun 2019 berjumlah  119 kasus (68%), sedangkan kasus  penyuapan yang terjadi pada tahun 2020 berjumlah 55 kasus (32%). Ini berarti keberadaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019  tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terjadi penurunan jumlah kasus penyuapan sebanyak 63 kasus (38%). Sementara itu, jumlah kasus pengadaan barang dan jasa pada tahun 2019 sebanyak 18 kasus (40%), sedangkan
pada tahun 20220 berjumlah 27 kasus (60%). Ini berarti keberlakuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019  tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak efektif dalam penegakan hukum pengadaan barang dan jasa karena mengalami kenaikan sebanyak 8 kasus (20%).
Perlu dilakukan sosialisasi tentang keberadaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dengan tindak pidana korupsi, baik kepada aparatur sipil negara maupun masyarakat pada umumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Deni, Saiful, Korupsi Birokrasi Konsekuensi dan Tindakan dalam Etika Administrasi Publik , (Yogyakarta : Naufan Pustaka, 2010).
Moleong, Lexy  J Metodologi Penelitian Kualitatif , Rosada Karya, Bandung,1989.
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum , (Jakarta: Kencana, 2009), hlm.93.
Rodliyah, Hj dan Salim HS., Hukum Pidana Khusus  (Unsur dan Sanksi Pidananya ), (Jakarta: RadjGrafindo, 2017).

## Laporan/Tesis/Disertasi
Amiruddin, Tanggung Jawab Pidana Dalam Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah, disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2010.
Herlambang,”Formulasi Rumusan Tindak Pidana Penerima Hasil Korupsi Dalam Perspektif Kebijakan  Pemberantasan Korupsi Di Indonesia”, ringkasan disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2011,
H. Muhammad  Natsir, Hj. Rodliyah, dan  H. L. Parman, “Analisis Sosio  Yuridis Terhadap Penyimpangan Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa”, Lembaga Penelitian Universitas Mataram, 2019.
Hj. Rodliyah, H. Idrus Abdullah, dan H. L. Husni,”Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Terhadap Martabat Presiden Dan Wakil Presiden (Studi komparatif terhadap substansi sanksi yang tercantum dalam RUU KUHP dan  KUHP), Lembaga Penelitian Universitas Mataram, 2019.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), “Statistik Tindak Pidana Korupsi”, https ://acch. kpk.go.id , akses, tanggal 14 Februari 2021, 22 Mei 2021, Juli 2021.

## Peraturan Perundang-undangan

## KUHP
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 68~68
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019  tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.