## Mugni Muhit, Jajang Herawan, Hasan Bisri, Ija Suntana
Transendentalitas Filosofis Keilmuan Hukum Ekonomi Syari’ah

## AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies
Vol. 6  No. 3  (2023).  P-ISSN : 2614-4883;  E-ISSN : 2614-4905
Journal website: https://al-afkar.com

## Research Article

## Transendentalitas Filosofis Keilmuan Hukum Ekonomi Syari’ah
Mugni Muhit 1 , Jajang Herawan 2 , Hasan Bisri 3 , Ija Suntana 4
1. STAI Al-Ma’arif Ciamis, mugnimuhit@staialmaarifciamis.ac.id
2. STAI Muhammadiyah Garut, herawanlaw@ymail.com
3. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, hasanbisri@uinsgd.ac.id
4. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, ijasuntana@uinsgd.ac.id
Copyright © 2023 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY  License ( https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 ).
Received :  April 22, 2023 Revised :  May 24, 2023 Accepted :  June, 17 2023 Available online    :   July 04, 2023
How  to  Cite:    Mugni  Muhit,  Jajang  Herawan,  Hasan  Bisri  and  Ija  Suntana  (2023)  “Philosophical Transcendentalism  of  Sharia  Economic  Law”,  al-Afkar,  Journal  For  Islamic  Studies,  6(3),  pp.  571–591.  doi: 10.31943/afkarjournal.v6i3.694.

## Philosophical Transcendentalism of Sharia Economic Law
Abstract.    The  transcendentality  of  philosophy  as  a  radical  and  comprehensive  way  of  thinking, namely exploring something deeply through the basics of ontological, epistemological, and axiological studies. Islamic legal philosophy is the main law that regulates economic, political, cultural and other social issues. Sharia economic law philosophy is essentially a scientific building on Islamic economic concepts in a comprehensive manner (al-'ilmu al-iqtishādi fi al-Islām). And scholarship that studies sharia  laws  that  apply  in  society  (an-nizhām  al-iqtishādi  fi  al-Islām).  The  basic  principles  of  sharia economic law include: divinity (Ilahiyah), justice (al-'Ada), trust (al-amanah), freedom (al-hurriyah), permissibility (Al-Ibahah), convenience (Al-Taisir), certainty law (al-yaqin), expediency and benefit

## Mugni Muhit, Jajang Herawan, Hasan Bisri, Ija Suntana

## Transendentalitas Filosofis Keilmuan Hukum Ekonomi Syari’ah
(al-manafi wal mashalih). The essence of justice is a balance above moral values. The discovery of the ideal  value  of  justice,  then  the  balance  of  the  interests  of  mankind  both  legal  certainty,  welfare, happiness, education can be achieved. The nature of the maker of sharia is understood in the context of God's absolute power and will, namely to realize the goodness of life in the hereafter, based on the interests  of  dhahuriyyat,  hajiyyat  and  tahsiniyat.  The  factors  causing  the  tendency  towards  sharia economics include: financial literacy, trust, location selection, profit sharing and perceptions of profit sharing, as well as implementative awareness of faith and piety.

## Keywords: Transcendentality, Philosophy, Sharia Economic Law
Abstrak.  Transendentalitas  filsafat  sebagai  cara  berpikir  radikal  dan  menyeluruh,  yakni  mengupas sesuatu  sedalam-dalamnya  melalui  dasar-dasar  pengkajian  ontologis,  epistimologis,  dan  aksiologis. Filsafat hukum Islam merupakan induk hukum yang mengatur persoalan ekonomi, politik, budaya, dan sosial  kemasyarakatan  lainnya.  Filsafat  hukum  ekonomi  syariah  hakikatnya  adalah  bangunan keilmuan  tentang  konsep-konsep  ekonomi  syariah  secara  komprehensif  (al-‘ilmu  al-iqtishādi  fi  al- Islām).  Dan  keilmuan  yang  mempelajari  tentang  hukum-hukum  syariah  yang  berlaku  dalam masyarakat  (an- nizhām  al-iqtishādi  fi  al-Islām).  Prinsip  dasar  hukum  ekonomi  syariah  antara  lain: ketuhanan (Ilahiyah), keadilan (al-‘adalah), amanah (al-amanah), kebebasan (al-hurriyah), kebolehan (Al-Ibahah), kemudahan (Al-Taisir), kepastian hukum (al-yaqin), kemanfaatan dan kemaslahatan (al- manafi wal mashalih). Hakikat keadilan adalah keseimbangan di atas nilai-nilai moral. Ditemukannya nilai  ideal  keadilan,  maka  keseimbangan  kepentingan  umat  manusia  baik  kepastian  hukum, kesejahteraan,  kebahagian,  pendidikan  dapat  tercapai.  Hakikat  pembuat  syariah  dipahami  dalam konteks  kekuasaan  dan  kehendak  mutlak  Tuhan,  yakni  untuk  mewujudkan  kebaikan  hidup  dunia akhirat,  berdasarkan  kepentingan  dhahuriyyat,  hajiyyat   dan  tahsiniyat.  Adapun  faktor  penyebab kecenderungan  terhadap  ekonomi  syariah  antara  lain:  literasi  keuangan,  kepercayaan,  pemilihan lokasi, Profit sharing dan persepsi bagi hasil, serta kesadaran iman dan taqwa yang implementatif.
Kata Kunci: Transendentalitas, Filsafat, Hukum Ekonomi Syariah

## PENDAHULUAN
Filsafat  merupakan cabang  kajian  filsafat  hukum  Islam secara  umum. 1 Oleh karena itu, jika kajian fikih Islam sifatnya lebih umum, mencakup semua               topik fikih Islam, mulai dari ibadah, muamara, munakaha, siyasah hingga hukum pidana Islam. 2 Semantara kajian filsafat hukum Islam berfokus pada kajian filosofis hukum-hukum yang berkaitan dengan hukum ekonomi syariah. Term syariah ini merupakan hukum normatif dan sekaligus hukum positif. Normatif sebab ia dipandu dan diarahkan oleh norma-norma  hukum  Islam  yang  bersumber dari Wahyu dan akal.  Sebagai  hukum positif  karena  menjadi  hukum  positif  yang  realistis  dalam  sejarah  umat  manusia. Dengan  demikian  hukum  ekonomi  syariah  dapat  melahirkan  konsep-konsep  yang dideduksi dari sistem norma Islam dan diinduksi dari fakta kehidupan  ekonomi umat manusia. 3
Pada  fase  ini  hukum  ekonomi  syariah  menjadi  pijakan  dalam melakukan transaksional  ekonomi  berbasis  syariat  Islam.  Kajian  ini  dikonsentrasikan  pada pembahsan  konsep  dan  terminologi  filsafat,  filsafat  hukum  Islam,  filsafat  hukum ekonomi  syariah,  filasafat  hukum  ekonomi  syariah  mencakup:  hakikat  ekonomi
1 Ris’an  Rusli,  Filsafat  Islam:  Telaah  Tokoh  dan  Pemikirannya,  (Jakarta:  Prenada  Media,  2021), hlm. 23.
2 Ahmad Junaidi, Filsafat Hukum Islam, (Jember, STAIN Jember Press: 2014), hlm. 61.
3 Moh. Ahsanuddin Jauhari, Filsafat Hukum Islam, (Bandung, PT. Liventurindo: 2020), hlm. 54.

## Mugni Muhit, Jajang Herawan, Hasan Bisri, Ija Suntana
Transendentalitas Filosofis Keilmuan Hukum Ekonomi Syari’ah
syariah, hakekat keadilan, hakikat pembuat ketentuan ekonomi syariah serta faktor penyebab kecenderungan terhadap ekonomi syariah. Melalui kajian tentang “Dasar- dasar  Filosofis  Keilmuan  Hukum  Ekonomi  Syariah’  dapat  ditemukan  pemahaman dan pemaknaan mendasar keilmuan hukum ekonomi syariah dari perspektif filosofis.

## METODE PENELITIAN
Tulisan  ini  menggunakan  metode  deskriptif,  yakni  cara untuk mendeskripsikan atau menggambarkan situasi maupun fenomena serta gejala-gejala yang  ada,  baik  itu  yang  bersifat  alamiyah  atau  rekayasa  filosofis  manusia  melalui kajian pustaka yang dianalisis dari berbagai sumber buku-buku dan jurnal. Jenis dan sumber  data  yang  digunakan  adalah  data  primer  yang  diperoleh  dari  hasil  library research  dengan  mengakomodir  berbagai  pendapat  para  pakar  dan  praktisi,  yang memiliki pemahaman tentang permasalahan yang dibahas. 4
Pendekatan dilakukan dengan cara menelaah hal-hal yang bersifat teoritis yang berkaitan dengan penelitian. pendekatan filosofis ini sebagai jalan yang tepat untuk memahami  lebih  mendalam  mengenai  hakikat  kebermaknaan  yang  terkandung dalam agama Islam secara komprehensif. 5

## HASIL DAN PEMBAHASAN Konsep dan Terminologi Filsafat
Filsafat berasal dari bahasa Yunani dan berarti cinta akan hikmat atau cinta akan  pengetahuan.  Seorang  filsuf  adalah  seorang  pecinta,  pencari  (philos)  hikmat atau  pengetahuan  (sophia). 6 Term  philosophos  diciptakan  untuk  menekankan sesuatu pemikiran Yunani seperti Pythagoras (582-496 SM) dan Plato (428-328 SM) yang mengkritik para sofis (sophists) yang berpendapat bahwa mereka mengetahui jawaban  semua  pertanyaan.  Menurut  Pythagoras,  hanya  Tuhan  yang  mempunyai hikmah  yang  sesungguhnya.  Manusia  mesti  rela  dengan  tugasnya  mencari  hikmat dan mencintai pengetahuan. Karenanya terdapat tiga hal yang mendorong manusia untuk  berfilsafat  antara  lain  didorong  oleh  rasa  keheranan,  kesangsian,  dan kesadaran akan keterbatasan. 7
Pertama, Keheranan. Sejumlah Filsuf menunjukkan rasa heran misalnya: (a) Plato  yang  menyatakan  maka  kita  melakukan  pengamatan  pada  bintang-bintang, matahari  dan  langit;  (b)  Immanuel  Kant  (1742-1804)  yang  pada  batu  nisan  di kuburannya  tertulis:  coelum  stellatum  supra  me  lex  moralis  inkra  me,  kedua  gejala yang  paling  mengherankan  menurut  Kant  adalah  Langit  berbintang-bintang  di atasnya. dan hukum moral dalam hatinya. Kedua, kesangsian. Filsuf-filsuf lain seperti Augustinus  (354-430)  dan  Descartes  (1596-1650)  menunjukkan  kesangsian  sebagai sumber  utama  pemikiran.  Sikap  ini  disebut  sikap  Skeptis  (penyelidikan)  berguna
4 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta, Rineka Cipta: 2011), hlm. 23.
5 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik, (Jakarta: Bumi Aksara, 2022), hlm. 16.
6 Muslihun  Muslim,  Filsafat  Ekonomi  Islam  Melacak  Historis  Metodologis  Ekonomi  Islam, (Lombok, Pustaka Lombok: 2019), hlm. 51)
7 Suaedi, Pengantar Filsafat Ilmu, (Bogor, IPB Press; 2016), hlm. 53.

## Mugni Muhit, Jajang Herawan, Hasan Bisri, Ija Suntana
Transendentalitas Filosofis Keilmuan Hukum Ekonomi Syari’ah
untuk  suatu  titik  pangkal  vang  berfungsi  sebagai  dasar  untuk  semua  ilmu pengetahuan lebih lanjut.
Ketiga, kesadaran akan keterbatasan. Filsuf-Filsuf lain lagi mengatakan bahwa manusia mulai berfilsafat kalau ia menyadari betapa kecil dan lemah ia, dibandingkan dengan  alam  semesta  sekelilingnya.  Ketiga  jenis  abstraksi  tersebut  sebagaimana dibedakan  oleh  Aristoteles  masih  tetap  berguna  untuk  menerangkan  hubungan antara  filsafat  dan  ilmu  pengetahuan.  Filsafat  datang  sebelum  dan  sesudah  ilmu pengetahuan.  Sebelum,  dalam  pengertian  bahwa  semua  ilmu  khusus  telah  mulai sebagai bagian dari filsafat yang kemu-dian menjadi dewasa, seperti masih kelihatan pada  Aristoteles.  Sedangkan  filsafat  datang  sesudahnya,  dalam  pengertian  bahwa semua  ilmu  menghadapi  pertanyaan-pertanyaan  yang  mengatasi  batas-batas spesialisasi mereka. 8
Secara  historis,  filsafat  dibedakan  menjadi  tiga,  yakni  (a)  Filsafat  India,  (b) Filsafat  Cina,  dan  (c)  Filsafat  Barat.  Filsafat  India. 9 Cara  berpikir  India  diuraikan dengan  baik  oleh  Filsuf  dan  sastrawan  Rabindranath  Tagore  (1816-1941).  Menurut Tagore  filsafat  India  berpangkal  pada  keyakinan  bahwa  terdapat  kesatuan fundamental antara manusia dan alam, harmoni antara individu dan kosmos. Filsafat India dapat dipilahkan dalam lima periode besar: (a) Zaman Weda (2000-600 SM), masa terbentuk-nya Literus suci, Masa rite korban dan spekulasi mengenai korban, dan masa refleksi filsafat dalam Upanisad; (b) Zaman Skeptisisme (200 SM-300 M) terdiri  dari  reaksi  terhadap  ritualisme  dan  spekulasi;  Buddhisme  dan  Jainisme  dan kontrareformasi  dalam  bentuk  enam  sekolah  ortodoks  Saddaharsana;  (c)  Zaman Puranis (300-1200) terdiri dari perkembangan karya-mitologi, terutama berhubungan dengan Shiwa dan Wisnu; (d) Zaman Muslim (1200-1757); (e) Zaman Modern terdiri dari renaisance dari nilai-nilai India sebagai reaksi terhadap pengaruh-pengaruh dari luar.
Filsafat Cina juga lebih pragmatis, artinya selalu diajarkan bagaimana manusia harus bertindak supaya keseimbangan antara surga dan dunia tercapai. Filsafat Cina dibagi menjadi atas empat periode, yakni (a) Zaman Klasik (600-200 SM) terdiri dari Zaman seratus sekolah filsafat, dengan konfusianisme. Taoisme,  Yin-Yang moisme, dialektik, dan legalisme; (b) Zaman Neo-taoisme dan budhisme (200-1000 SM); (c) Zaman Neo-Konfusianisme (1000-1900); dan (d) Zaman Modern (setelah 1900) berisi tentang  pengaruh  filsafat  Barat,  renaisance  dari  filsafat  klasik  Cina,  Marxisme  dan Maoisme.  Ketiga,  Filsafat  Barat.  Dalam  sejarah  filsafat  Barat  dibedakan  menjadi empat (4) periode terdiri dari: (a) Zaman kuno, (b) Zaman Patristik dan skolastik, (c) Zaman modern, dan (d) Zaman sekarang. 10
Pada  dasarnya  filsafat  merupakan  sebuah  cara  berpikir  yang  radikal  dan menyeluruh,  yaitu  suatu  cara  berpikir  yang  mengupas  sesuatu  sedalam-dalamnya. Tidak  ada  satu  hal  pun  yang  bagaimanapun  kecilnya  terlupa  dari  pengamatan kefilsafatan. Tidak ada suatu pernyataan yang bagaimanapun sederhananya yang kita
8 Cecep Sumarna, Filsafat Ilmu Mencari Makna Tanpa Kata Mentasbihkan Tuhan dalam Nalar, (Bandung, Remaja Rosda karya: 2020), hlm. 43.
9 Ibid, Cecep Sumarna, Filsafat, hlm. 59.
10 Nyong Etis, Filsafat Ilmu, (Jawa Timur, UMSIDA Press: 2019), hlm. 67. Lihat Al Rasyidin dan Mardianto, Filsafat Ilmu.

## Mugni Muhit, Jajang Herawan, Hasan Bisri, Ija Suntana
Transendentalitas Filosofis Keilmuan Hukum Ekonomi Syari’ah
terima  begitu  saja  tanpa  pengkajian  yang  seksama.  Filsafat  menanyakan  segala sesuatu  dari  kegiatan  berpikir  kita  dari  awal  sampai  akhir  seperti  dinyatakan  oleh Socrates. 11 Dalam perkembangannya kemajuan manusia dalam berfilsafat bukan saja diukur dari jawaban yang diberikan, namun juga dari pertanyaan yang diajukannya. Yaitu membahas tentang apa yang ingin diketahui, seberapa jauh rasa ingin tahu itu. Hingga  saat  ini  perkembangan  filsafat  masih  terus  berkembang  menyempurnakan dirinya,  sehingga  melahirkan  berbagai  cabang  baru,  yaitu  dengan  dasar-dasar pengkajian ontologi, epistemologi, dan aksiologi. 12

## Filsafat Hukum Islam
Dari masa ke masa, kehidupan manusia terus berubah, dan ini merupakan alas an penting                                                                                                              mengapa hukum itu terus  dibicarakan, maka  terdapat tiga ordinat,  : yaitu rakyat,  hukum  dan  lingkungan.   Semenjak  hukum  modern  lahir,  dunia  hukum mengalami  perubahan yang  cukup  dramatis  terhadap  pencarian  kebenaran  dan keadilan.  Akibat  perubahan  dramatis  terhadap  pada  abad  ke-18  dapat  dirasakan hingga  sekarang  ini.  Untuk  dapat  berhasil  dalam  urusan  hukum,  orang  harus  ahli menguasai peraturan hukum dan pandai-pandai mempermainkan prosedur. Satjipto Rahardjo menyebut keadaan tersebut                                                                                                                                                                                                                           sebagai sebuah tragedi hukum modern. Hal ini disebabkan adanya anggapan bahwa menjalankan peraturan hukum hampir sinonim dengan  menegakkan  hukum. 13 Aspek  keadilan dan kebenaranmengalami marginalisasi  besar-besaran.  Untuk  menghadirkan  keadilan  subsatantif   apabila penegakan hukum menemui kebuntuan legalitas formalnya, maka tindakan penegak hukum  yang  diperlukan  adalah  berani  melakukan  non  enforcement  of  law,  yakni mengambil kebijakan untuk tidak menegakan hukum demi tujuan hukum yang lebih besar,  seperti  demi  penegakan  dan  penghormatan    hak  asasi  manusia  serta demokrasi. 14
Dari  sudut  pandang  hukum      modern  dan  hukum  Yunani  kuno su            dah  sangat jelas  mengenai  kebutuhan  hukum  dan  cara  pandang  filsafat  hukum  di  dalam kehidupan bermasyarakat yang sadar hukum. Sejak dahulu sampai sekarang hukum itu  melekat  di  dalam  kehidupan manusia.  Filsafat  hukum  juga  memberikan  nyawa terhadap keadilan  hidup  manusia,  dalam  hal  ini  penulis   mengkurucutkannnya  di dalam filsafat sebagai ruh konstruktif sistem ekonomi syariah. Atas pemikiran filsafat hukum, dapat diketahui bagaimana hukum positif    terbentuk, serta bagaimana hukum yang berjiwa progresif melekat di dalam hukum ekonomi.
Adapun  yang  menjadi  masalah  filsafat  hukum  adalah:  a)  masalah  tujuan hukum, b) masalah mengapa orang mentaati hukum, c)  masalah mengapa  negara berhak  menghukum,  d)  masalah  hukum  dengan  kekuasaan  hukum,  e)  masalah pembinaan hukum. 15 Kita memahami tujuan-tujuan yang ingin dicapai  oleh hukum,
11 Lili  Rasjidi  dan  Ira  Thania  Rasjidi,  Dasar-Dasar  Filsafat  Dan  Teori  Hukum,  (Bandung,  Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 11.
12 Franz Magnis dan Suseno, Filsafat sebagai Ilmu Kritis, (Yogyakarta, Kanisius: 1992), hlm. 71.
13 Muhammad Syukri Al-Bani Nasution,  Filsafat Hukum Islam, (Jakarta, RajaGrafinda Persada: 2014), hlm. 32.
14 Hanafi Ahmad, Pengantar Filsafat Islam., ed. 19, (Jakarta: PT Bulan Bintang 1996), hlm. 31.
15 Zainuddin Ali, Filsafat Hukum, (Jakarta: Sinar Grafindo, 2006), hlm. 71..

## Mugni Muhit, Jajang Herawan, Hasan Bisri, Ija Suntana
Transendentalitas Filosofis Keilmuan Hukum Ekonomi Syari’ah
khususnya dilihat dari aspek filosofis, adalah pencapain tertinggi tentang hukum yaitu hakikat  hukum,  melalui  landasan  kasih  sayang,  keadilan  yang  dipandu  oleharahan rahmat Tuhan.
Filsafat  hukum  di  zaman  reformasi  dapat  ditegaskan  bahwa  di  satu  pihak menginginkan  hukum sebagai  panglima  atau  hukum  yang mengatur  persoalan ekonomi,  politik, budaya,  dan  persoalan  sosial  kemasyarakatan  lainnya.  Di  pihak lainnya tampak dalam perilaku masyarakat terhadap hukum, justru mengfungsikan hukum sebagai alat politik, alat ekonomi, budaya, dan  sosial kemasyarakatan lainnya. Pertentangan  antara  perlunya  hak-hak  individu  dan  terjaminnya transaksi-transaksi hukum  tunduk pada  rencana  ekonomi  nasional,  dan  perlunya  lagi  mengadakan kontrak, hak milik dan lembaga-lembaga hukum lainnya.
Manakala  diaplikasikan  ke  dalam  pemikiran  tentang  hukum,  paham positivisme  menghendaki  dilepaskannya  pemikiran  meta yuridis  mengenai  hukum sebagaimana  dianut  oleh  para pendukung  mazhab  hukum  alam  (naturalis)  atau mazhab hukum kodrat. Karena itu menurut paham positivisme, setiap norma hukum harus  eksis  dalam  alamnya  yang objektif  sebagai  norma-norma  positif,  serta ditegaskan  dalam  wujud  kesepakatan  kontraktual  yang  konkret  antara  warga masyarakat atau wakil-wakilnya. Di sini hukum                                                                             bukan lagi dikonsepsikan sebagai asas- asas moral meta yuridis yang abstrak tentang hakikat keadilan, melainkan ius yang telah mengalami positivasi sebagai atau lex, guna menjamin kepastian mengenai apa yang  terbilang  hukum,  dan  apapula  yang  sekalipun  normative  harus       dinyatakan sebagai hal-hal yang bukan terbilang hukum. 16

## Filsafat Hukum Ekonomi Syariah
1) Hakikat Ekonomi Syariah
a. Landasan ekonomi syariah
Landasan  adalah  pijakan  dasar  dan  asal  sesuatu  terbangun. Sebagai  suatu cabang  ilmu pengetahuan  (sains)  modern,  maka  ilmu ekonomi syariah  merupakan suatu  kebangkitan  (emergence)  dalam  dunia  sains  Islam  di  abad  ke-20  oleh  para intelektual muslim guna melawan hegemoni perekonomian konvensional ala Barat. Kebangkitan  tersebut  sebagai  upaya  umat  muslim  untuk  terlepas  dari  sistem perekonomian yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang terdapat pada negara-negara Islam. 17
Sebagai produk pemikiran warisan keilmuan pemikir dan filsuf muslim pada zaman  kejayaan  Islam  (abad  ke-7  s/d  ke-13  Masehi),  maka  ekonomi  syariah merupakan  suatu  bentuk  aplikasi  nilai-nilai  syariah  dalam  interaksi  masyarakat terkait  kepemilikan  dan  pemerataan  harta  benda  berdasarkan  Quran  dan  Hadits sebagai bentuk ketakwaan dan                   keimanan. Para ulama dan fuqaha mentransformasikan kaidah-kaidah  fiqhiyyah  ke  dalam  sendi-sendi  ilmu  sosial  masyarakat  yang berkembang  mengikuti  perubahan  zaman.  Hal  ini  terjadi  karena  Islam  tidak
16 Clement, C.J. Webb, A history of philosophy, (London: Oxford University Press, 1949), hlm. 65.
17 Rahman Ambo Masse, Fiqih Ekonomi dan Keuangan Syariah Antara Realitas dan Kontekstual, (Yogyakarta, Trust Media Publishing: 2016), hlm. 65.

## Mugni Muhit, Jajang Herawan, Hasan Bisri, Ija Suntana
Transendentalitas Filosofis Keilmuan Hukum Ekonomi Syari’ah
mengenal adanya sistem yang tidak memiliki landasan hukum. 18 Sistem ekonomi yang dikembangkan  oleh  para  filsuf  muslim  ketika  itu  juga  merupakan  penjabaran  dari ilmu fiqh yang berkaitan dengan interaksi antar personal. 19
Pemikiran mengenai administrasi sistem khilafah tersebut berimbas juga pada pemikiran mengenai pengaturan sumber negara. Sehingga lahirlah suatu pemikiran dalam  pengaturan  sumber  daya  yang  bersumber  dari  ajaran-ajaran  Islam, sebagaimana  pemerintahan  pada  era  tersebut  yang  melandaskan  hukumnya  pada hukum syariah. Dari berbagai konsep pemikiran tersebut, maka pengaturan sumber daya,  aset,  kepemilikan  harta  benda,  hingga  aktivitas  ekonomi  senantiasa berlandaskan syariah yang kemudian memunculkan konsep yang dapat digeneralisir sebagai  suatu  bentuk  perekonomian  syariah.  Sehingga  secara  tidak  langsung, landasan  yang  mendasari  ekonomi  syariah  ialah produk  pemikiran  dari  hukum- hukum fiqh yang berkaitan dengan muamalah. 20
b. Pengertian ekonomi syariah
Ekonomi secara etimologis berasal dari  bahasa Yunani  oikos (rumah tangga) dan  nomos  (peraturan  atau  hukum),  sedangkan  syariah  merupakan  istilah  yang digunakan  untuk  ketentuan  yang  berlandaskan  hukum  Islam.  Sedangkan ekonomi syariah  merupakan  pembahasan  kaitan  antara  aturan-aturan  dalam  aktivitas pemenuhan kebutuhan manusia dengan kentuan  yang bersumber dari wahyu Yang Maha Suci.
Pemaknaan ekonomi syariah akan membantu dalam memahami hakikat dari ekonomi  syariah.  Mengutip  dari  pemikiran  Taqiyudin  Ibn  Taimiyah,  bahwa  ilmu ekonomi  syariah  dibagi  ke  dalam  dua  buah  bagian.  Bagian  pertama  ialah  bagian keilmuan yang mempelajari tentang konsep-konsep Islam secara komprehensif yang berkaitan dengan  kepemilikan dan  harta dalam  kegiatan produksi  barang dan  jasa. Bagian ini merupakan bagian yang universal yang diperoleh melalui pengalaman dan fakta empirik yang dapat digeneralisasi, yaitu bagian yang tidak selalu memiliki dasar aturan  yang  berasal  dari  wahyu  Ilahi,  namun  dapat  dilakukan  selama  tidak bertentangan dengan aturan yang  terdapat  dalam  sumber  hukum  Islam  dan  dapat diimplementasikan  sebagai  produk  ekonomi.  Segmen  ini  disebut  sebagai  ilmu ekonomi syariah (al-‘ilmu al-iqtishādi fi al-Islām). 21
Sedangkan segmen kedua adalah keilmuan yang mempelajari tentang hukum- hukum syariah yang berlaku dalam masyarakat selama proses interaksi dalam perkara kepemilikan dan harta benda. Bagian ini merupakan bagian yang terikat dengan nilai
18 Ahmad, Hadrat Mirza Bashiruddin Mahmu. 2013. The Economic System of Islam. Islamabad: Islam International Publication Ltd, Raqeem Press, hal 77.
19 Umer Chapra, Masa Depan Umum Ukonomi : Sebuah Tinjauan Islam  (terjemahan), (Jakarta, Gema Insani, 2001), hlm. 2.
20 Husain Hamid Mahmud, al-Nizham al-Mal wa al-Iqtishad fi al-Islam, (Riyadh: Dar al-Nasyr al- Dauli, 2000), 11.
21 Taqiyyudin Ibnu Taimiyah, Majmu’ al-Fatawa, Tahqiq: Abd al-Rahman bin Muhammad, (al- Mamlakah  al-al-Su’udiyyah  al-‘Arabiyyah:  Majma’  al-Malik  Fahd  Li  Thiba’ati  al-Mushhaf  al-Syarif, 1416),  2/369.  lihat.  Adinugraha,  2013.  Norma  Dan Nilai  Dalam Ilmu  Ekonomi Syariah,  Jurnal  Media Ekonomi & Teknologi Informasi Vol. 2 No.1, hlm 56.
6 Ibid, hlm. 50.

## Mugni Muhit, Jajang Herawan, Hasan Bisri, Ija Suntana
Transendentalitas Filosofis Keilmuan Hukum Ekonomi Syari’ah
karena diperoleh dari sumber nilai Islam, yang diperoleh dari metode deduksi hukum syariah sebagai hukum ekonomi, dan sebagai sistem ekonomi syariah (an- nizhām al- iqtishādi fi al-Islām). 22
S.M. Hasanuzzaman, ilmu ekonomi syariah adalah pengetahuan dan aplikasi ajaran-ajaran  serta  aturan-aturan  syariah  yang  mencegah  ketidakadilan  dalam pencarian dan eksplorasi berbagai macam sumber daya, untuk memberikan kepuasan (satisfaction)  lahir  dan  batin  bagi  manusia,  serta  memungkinkan  mereka melaksanakan  seluruh kewajibannya terhadap Sang Kholiq dan masyarakat. 23 M.A. Mannan,  ilmu  ekonomi  syariah  adalah  suatu  ilmu  pengetahuan  sosial  yang mempelajari  permasalahan  ekonomi  dari  orang-orang  yang  memiliki  nilai-nilai Islam. 24 Khursid Ahmad, ilmu ekonomi syariah adalah suatu upaya sistematis untuk mencoba  memahami  permasalahan  ekonomi  dan  perilaku  manusia  dalam hubungannya dengan permasalahan tersebut dari sudut pandang Islam. 25
M.N. Siddiqi, ilmu ekonomi syariah merupakan respon para pemikir muslim terhadap  tantangan-tantangan  ekonomi  pada  masa  hidup  mereka.  Yang  sumber utamanya al-Qur’an dan as-Sunnah maupun akal dan pengalaman. 26 M. Akram Khan, ilmu  ekonomi  syariah  bertujuan  mempelajari  kesejahteraan  manusia  (falah)  yang dicapai dengan mengorganisir sumber-sumber daya bumi atas dasar kerjasama dan partisipasi kolektabilitas.
Louis Cantori, mengatakan: ilmu ekonomi syariah tidak lain merupakan upaya untuk merumuskan  ilmu  ekonomi  yang  berorientasi  manusia  dan  berorientasi masyarakat  yang  menolak  ekses  individualisme.  Kemudian  al-Qur’an  dan  al-hadits dijadikan  sebagai  sumber  rujukan  untuk  menilai  teori-teori  baru  berdasarkan doktrin-doktrin ekonomi                                       syariah. 27
Dari beberapa pengertian dan gagasan yang ditawarkan di atas, masih banyak definisi  lainnya  yang  dipaparkan  para  pemikir  dan  ulama  muslim.  Meskipun demikian,  dari  beberapa  definisi  yang  sudah  disebutkan,  definisi-definisi  tersebut dapat  dijadikan  sebagai  alat  bantu  untuk  menemukan  hakikat  dari pengertian ekonomi Syariah itu sendiri. Dari definisi-definisi yang diungkapkan di atas, jelaslah bahwa  ekonomi  syariah  dengan  ciri  khas  tersendiri  berupa  tata-cara  pemenuhan kebutuhan,  tujuan  dari  pemenuhan  kebutuhan,  dan aturan  dalam  pemenuhan kebutuhan yang sesuai dengan syariah.

## c. Tujuan Ekonomi Syariah
Manusia  senantiasa  dan  harus  hidup  berdampingan  dengan  manusia  yang lainnya. Hal ini disebabkan manusia tidak dapat mencukupi segala macam kebutuhan yang kompleks dengan usaha sendiri, melainkan juga membutuhkan campur tangan
22 Taqiyyudin Ibnu Taimiyah, Majmu’, hlm. 371.
23 Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar, Yogyakarta: Ekonisia, 2002), hlm. 65.
24 Rozalinda,  Ekonomi  Islam:  Teori  dan  Aplikasinya  pada  Aktivitas  Ekonomi,  Cet.  3;  Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 89.
25 Rozalinda, Ekonomi Islam, hlm. 99
26 Rozalinda, Ekonomi Islam, hlm. 121.
27 Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar, Yogyakarta: Ekonisia, 2002), hlm. 69.

## Mugni Muhit, Jajang Herawan, Hasan Bisri, Ija Suntana
Transendentalitas Filosofis Keilmuan Hukum Ekonomi Syari’ah
orang lain dalam memenuhi hajat hidupnya. Sehingga upaya-upaya pemenuhan hajat tersebut menjadi motif ekonomi yang mendasari berbagai perubahan perilaku pada masyarakat.
Tujuan  dari  pemenuhan  hajat  hidup  manusia  ialah  untuk  mencapai kebahagiaan,  namun  guna  menjamin  tercapainya  kebahagiaan  masing-masing individu  tanpa  memberikan  gangguan  bagi  individu  yang  lain,  perlu  adanya  suatu tatanan masyarakat. Tatanan masyarakat tersebut harus sesuai dan berasal dari aturan Prima  Causa  yang dianggap sebagai sumber asal dari seluruh alam semesta  beserta segala hukum yang terdapat di dalamnya.
Dalam  pandangan  dunia  Islam,  kebahagiaan  hidup  yang  hendaknya  dicapai oleh  manusia  ialah  kebahagiaan  di  dunia  maupun  di  akhirat.  Motif  ekonomi  yang digunakan dalam ekonomi Syariah juga merupakan tatanan guna meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, dalam pelaksanaanya sistem ekonomi syariah senantiasa  berlandaskan  wahyu  dan  memiliki  keterkaitan  dengan  hukum-hukum fiqh.  Sistem  ekonomi yang dikembangkan oleh para  filsuf  muslim  juga  merupakan penjabaran dari ilmu fiqh yang berkaitan dalam muamalah maliyah.
Berbeda  dengan  ilmu  ekonomi  konvensional  yang  berdasar  pada  tindakan individu  dengan  rasionalitas  yang  bertujuan  untuk  mencapai  kepuasan  atau keuntungan,  ilmu ekonomi syariah  mendasarkan tindakan  individu sebagai  bentuk ibadah,  hubungan vertikal  antara  manusia  dengan  Sang  Pencipta  sebagai  bentuk ketakwaan  terhadap  ajaran-ajaran  religius.  Dalam  agama  Islam,  ajaran  yang terkandung  dalam  ilmu  ekonomi  harus  berdasarkan  nilai  tauhid,  khilafah,  dan  al- ‘adalah yang dianggap sebagai nilai-nilai Islam. 28
Nilai  tersebut  oleh  Sardar,  dimaknai  sebagai  paradigma  dasar  pembentuk kerangka epistemologi nilai sains Islam. Dalam Economic System of Islam karangan Hadrat Mirza, sistem ekonomi Syariah cenderung didefinisikan sebagai suatu upaya dalam  pemenuhan  keadilan.  Dalam  konteks  ekonomi,  keadilan  tersebut  ialah pemerataan aset dan sumber daya yang ada, baik dalam bentuk pendapatan maupun konsumsi. 29
Berdasarkan  beberapa  pendapat,  ada  yang  beranggapan  bahwa  ekonomi Syariah muncul sebagai reaksi atas sistem ekonomi konvensional yang merajalela di berbagai negara Islam. Adapula yang berpendapat bahwa ekonomi syariah merupakan suatu  produk  pemikiran  dari  para  cendekiawan  dan  pemikir  muslim  yang merumuskan tentang   tata cara  ber-muamalah  pada  bidang ekonomi sesuai dengan prinsip  syariah.  Sementara  dari  persepktif  historis,  ekonomi  syariah  merupakan sebuah efek samping dari  upaya para filsuf, fuqaha, dan ulama memberi kontribusi pemikiran  dalam mengatur  tatanan  masyarakat  dari  segi  pemerintahan,  sosial  dan etika  yang  berlandaskan dengan  tuntunan  syariah.  Yang  dikehendaki  dari  tatanan tersebut ialah agar terwujudnya pemenuhan keadilan antar anggota masyarakat secara utuh  baik  itu  hak  maupun  kewajiban  sesuai dengan  ajaran  Islam.  Sistem ekonomi syariah bukanlah benar-benar murni muncul sebagai sistem yang  bertujuan mengatur pengelolaan  harta  semata,  melainkan  juga  sebagai  suatu  sistem  yang  mengatur
28 Qardhawi, M. Yusuf. Norma dan Etika Ekonomi Islam, Jakarta: Gema Insani Press, 1987), hlm. 92.
29 Ibid. hlm. 58.

## Mugni Muhit, Jajang Herawan, Hasan Bisri, Ija Suntana
Transendentalitas Filosofis Keilmuan Hukum Ekonomi Syari’ah
hubungan sosial antar individu dalam upaya pemenuhan hajatnya.
Berdasarkan tujuan sosial tersebut, kepemilikan kekayaan dalam Islam hanya ditujukan sebagai suatu kepentingan individu. Terdapat nilai luhur yang terkandung dari kepemilikan harta antar inidividu. Dalam hukum ekonomi syariah, harta, aset dan sumberdaya dimiliki manusia haruslah digunakan untuk tujan menjaga, bukan hanya menjaga pemilik harta itu secara pribadi, tapi juga untuk mengamankan stabilitas dan integritas  sosial  dalam  masyarakat.  Itulah  sebabnya  harta  tidak  hanya  dipandang sebagai  objek  pemenuhan  kebutuhan,  skala  pengukur  kepuasan  dan  kebahagiaan. Harta juga dipandang sebagai subjek dalam menentukan hubungan sosial yang penuh rasa  tanggung  jawab.  Lebih  lanjutnya,  konsep  ini  dianggap  sebagai  bentuk  social security system. Konsep  tersebut  digunakan  dalam sistem  ekonomi syariah  dengan tujuan  menjamin  kesejahteraan  masyarakat  melalui  rasa  tanggung  jawab  dan keseimbangan sosial.
d. Prinsip Dasar Hukum Ekonomi Syariah
Hukum  ekonomi  syariah  sebagai  bagian  dari  fiqih  muamalah  memiliki prinsip-prinsip dasar yang berlaku dalam fiqih muamalah kontemporer. Oleh karena itu,  mengingat  sumber-sumber  hukum  ekonomi  syariah  berasal  dari  teks-teks keagamaan,  baik dari  Al-Qur’an  maupun  hadis dengan  penalaran  bayani,  burhani, dan ‘irfani. 30

## Ketuhanan (Ilahiyah)
Sebagaimana diketahui bahwa sumber hukum ekonomi syariah salah satunya adalah  bersumber  dari  Wahyu  maka dalam  setiap  aktivitas  hukum  ekonomi  harus berdasarkan  pada  nilai-nilai  ketuhanan.  Segala  kegiatan  ekonomi  yang  meliputi permodalan  proses  produksi  konsumsi,  distribusi,  pemasaran  dan  transaksi  bisnis harus terikat dengan ketentuan dan nilai-nilai ketuhanan serta selaras dengan tujuan yang  telah ditetapkan oleh  Allah  Swt. dengan demikian  prinsip  ini  mencerminkan bahwa hukum ekonomi syariah adalah aturan hukum yang mengintegrasikan nilai- nilai ketuhanan dalam seluruh aktivitas ekonomi manusia. Hal ini merupakan wujud dari ajaran Islam yang sempurna dan melengkapi seluruh aspek kehidupan manusia termasuk aktivitas ekonomi secara syumuliyah. 31

## Keadilan (al-‘adalah)
Nilai  keadilan  merupakan  konsep  universal  yang  secara  khusus  berarti
30 Epistemologi bayani adalah sistem pengetahuan Islam yang bertitik tolak dari nas Al-Qur’an sebagai sumber pengetahuan dasar. Epistemologi burhani adalah sistem pengetahuan yang berbasis pada akal (al-‘aql) dan empirisme (al-tajribah). Epistemologi irfani adalah sistem pengetahuan yang bertitik tolak pada al-‘ilm al-hudluri. Episteme ini dikembangkan para sufi, terutama tasawuf falsasfi. Pendekatan irfani berdasarkan kepada upaya meningkatkan kepekaan nurani dan ketajaman intuisi batin  melalui  pembersihan  jiwa,  sehingga  suatu  keputusan  tidak  hanya  didasarkan  kepada kecanggihan  otak  belaka,  tetapi  juga  didasarkan  atas  adanya  kepekaan  nurani  untuk  menginsafi berbagai  masalah  dan keputusan  yang  diambil  mengenainya  dan  mendapatkan  petunjuk  dari  Yang Maha Tinggi.
31 A. Soemitra, Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah: Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer. (Jakarta: Kencana-Prenda Media Group. 2019), hlm. 56.

## Mugni Muhit, Jajang Herawan, Hasan Bisri, Ija Suntana
Transendentalitas Filosofis Keilmuan Hukum Ekonomi Syari’ah
menempatkan sesuatu pada posisi dan porsinya. 32 Keadilan ini dapat menghasilkan keseimbangan  dalam  perekonomian  dan  meniadakan  kesengajaan antara  pemilik modal dan pelaku usaha. 33 Dalam hukum ekonomi syariah prinsip keadilan dipahami dalam  konteks  pelaksanaan  hak  dan  kewajiban  sebagai  akibat  transaksi  berbagai aktivitas ekonomi secara adil dan proporsional sesuai dengan asas kesetaraan. Oleh sebab itu, kedua belah pihak yang melakukan suatu akad memiliki kedudukan yang sama  dan  setara  antara  satu  pihak  dengan  yang  lainnya.  Para  pihak  dalam melaksanakan  aktivitas  ekonomi  memiliki  hak  dan  kewajiban  seimbang  sehingga setiap  pihak  dapat  menentukan  hak  dan  kewajibannya untuk  pemenuhan  prestasi dalam kontrak yang disepakatinya. Jadi prinsip keadilan disini menafikan kezaliman dalam hukum ekonomi syariah. 34
Keadilan  dalam  hukum  Islam  secara  umum,  dan  hukum  ekonomi  syariah secara  khusus  sangat  penting  sebagai  basis  filosofis.  Hal  ini  sejalan  dengan  spirit Alquran sebagai sumber utama hukum ekonomi syariah itu sendiri di dalam Al-quran kata  keadilan dinyatakan  lebih dari seribu  kali,  menempati posisi terbanyak  ketiga setelah   kata Allah dan ilmu pengetahuan. Oleh karena banyaknya kata keadilan di dalam         Al-Quran Muhammad Daud Ali menyebutnya sebagai asas yang sangat penting dalam hukum Islam dan karenanya asas keadilan dapat dikatakan sebagai asas semua asas hukum Islam.
Penggunaan kata adil yang bermakna sama dilakukan dengan teliti dan tidak berpihak adalah bagian dari keadilan hukum (legal Justice). Majid hadhuri membagi keadilan hukum menjadi dua: keadilan prosedural dan keadilan substantive. 35 Dalam keadilan  prosedural,  formal  atau  keadilan  hukum  acara Hakim harus netral. Kedua belah pihak harus diperlakukan sama pada tempat duduk yang sama tingginya. Wajah Hakim yang sama cerahnya kepada kedua belah pihak penyebutan nama yang tidak diiringi penghormatan kepada para pihak, pemberian kesempatan yang sama untuk mengajukan  dalil-dalil  mereka,  persamaan  dalam  waktu  untuk  mengajukan  bukti- bukti,  kesempatan  yang sama   dalam membaca  berkas  perkara,  memohon banding jika  tidak  menerima  putusan,  mengajukan  memori banding,  memberi  kesempatan lawannya untuk mengajukan kontrak memori banding memohon kasasi dan lain-lain persamaan yang menyangkut keadilan hukum acara atau keadilan prosedural.
Berbeda  halnya  dengan  keadilan  substantif  keadilan  substantif  keadilan materiil  yang  seperti  disebutkan  di  atas  tidak  mengarah  kepada  persamaan melainkan bagian yang patut berpihak kepada yang benar. Dalam penerapan keadilan substantif ini pihak yang benar akan mendapatkan kemenangan sesuai dengan bukti- bukti kebenarannya. Dengan demikian dalam keadilan hukum harus ada perlakuan yang  sama  adalah  keadilan  yang  beracara  procedural  Justice  atau  formal Justice, sedangkan yang  harus  diberikan  sesuai  dengan  bagian yang  patut  adalah  keadilan
32 Idri. Hadis Ekonomi Ekonomi dalam Perspektif Hadis. Jakarta: Kencana-Prenada Media Group: 2017), hlm. 78.
33 H. Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar. (Yogyakarta, Ekonisia: 2003), hlm. 64.
34 M. Mufid, Kaidah Fikih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer Pendekatan Tematis dan Praktis. Jakarta: Kencana-Prenada Media Group: 2019), hlm. 89.
35 Khadduri,  M.  Konsepsi  Islam  tentang  Keadilan.  Baltimore  dan  London:  The  Johns Hopkins University Press: 1984), hlm. 92.

## Mugni Muhit, Jajang Herawan, Hasan Bisri, Ija Suntana
Transendentalitas Filosofis Keilmuan Hukum Ekonomi Syari’ah
dalam  substansinya  atau  substantive  justice  yang  harus  selalu  berpihak  pada yang benar sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan hukum. 36

## Amanah (al-amanah)
Prinsip  amanah  dalam  hukum  ekonomi  syariah  berarti  seluruh  aktivitas ekonomi syariah harus dilaksanakan atas dasar saling percaya, jujur dan bertanggung jawab. Prinsip amanah ini meniscayakan adanya komitmen semua pihak yang terlibat transaksi ekonomi untuk menghormati kontrak dan perjanjian yang sudah disepakati dalam akad bisnis, sehingga semua pihak akan memenuhi kewajiban masing-masing. Segala  aspek  yang  berkaitan  dengan  kontrak  perjanjian  dalam  bisnis  hendaknya dijelaskan secara transparan.

## Kebebasan (al-hurriyah)
Kebebasan dalam bertransaksi merupakan prinsip dasar dalam bermuamalah. Pihak-pihak  yang  melakukan  transaksi  bisnis  memiliki  kebebasan  penuh  untuk membuat  perjanjian  (making  freedom  contract),  baik  dari  segi  objek  perjanjian, maupun penentuan persyaratan-persyaratan lain yang saling menguntungkan kedua pihak hingga klausul penetapan cara penyelesaian sengketa. Adanya unsur paksaan dan pemasungan kebebasan bagi para pihak yang melakukan perjanjian bisnis maka berimplikasi  pada  aspek  legalitas  kontrak  itu  sendiri. 37 Oleh  sebab  itu  prinsip kebebasan ini bertujuan untuk melindungi kepentingan para pihak yang termaktub dalam  klausul-klausul  kontrak  bisnis  dari  praktik  pelaksanaan  (ikrah) penipuan (taghrir) yang merugikan salah satu pihak mitra bisnisnya.

## Kebolehan Bertransaksi (Al-Ibahah)
Prinsip  kebolehan dalam  bermuamalah  ini  merupakan aspek penting dalam pengembangan  hukum  ekonomi  syariah.  Sebagaimana  diketahui  bahwa  transaksi ekonomi  syariah  terus  mengalami  perkembangan  seiring  dengan  perkembangan zaman,  maka  prinsip  ini  memberikan  ruang  untuk  berinovasi  dalam  melahirkan akad-akad ekonomi syariah. Oleh karena itu prinsip ibadah ini dapat dipahami bahwa segala  bentuk  transaksi  ekonomi  syariah  diperbolehkan  selama  tidak  dijumpai larangan  di  dalam  sumber-sumber  ajaran  islam,  baik  Al-Qur’an  maupun  hadits. Prinsip ini  sejalan  dengan  kaidah  fiqih  al-ashlu  Fi  Al-muamalah  Al-ibahah  (pada prinsipnya  transaksi  muamalah  apapun  adalah  dibolehkan)  (Mufid,  Kaidah  Fikih Ekonomi  dan  Keuangan  Kontemporer  Pendekatan  Tematis  dan  Praktis,  2019). Kebolehan  ini  sepanjang  bentuk,  jenis  dan  kreativitas  yang  dilakukan  dan dikembangkan di bidang  ekonomi syariah sejalan dengan prinsip dan kaidah-kaidah syariah yang disepakati para fuqaha. 38
36 M. Alim, Asas-asas Hukum Modern dalam Hukum Islam. Jumal Media Hukum,  5. 2020), hlm. 123.
37 Mardani. Fiqh Ekonomi Syariah Figh Muamalah. (Jakarta : Kencan-Prenada Media Group: 2015), hlm. 66.
38 Mardani. Fiqh Ekonomi Syariah Figh Muamalah. (Jakarta : Kencan-Prenada Media Group: 2015), hlm. 69.

## Mugni Muhit, Jajang Herawan, Hasan Bisri, Ija Suntana
Transendentalitas Filosofis Keilmuan Hukum Ekonomi Syari’ah

## Kemudahan (Al-Taisir)
Prinsip  kemudahan  berarti  setiap  transaksi  dalam  hukum  ekonomi  syariah harus dilakukan dengan cara saling memberikan kemudahan kepada masing-masing pihak  yang  bertransaksi  untuk  melaksanakan  hak  dan  kewajiban  sesuai  dengan kesepakatan  dalam  kontrak  bisnis.  Dengan  kata  lain,  subjek  hukum  dalam bertransaksi  hendaknya  berkomitmen  untuk  tidak  menyulitkan  siapapun. 39 Dalam aktivitas  ekonomi  seringkali  ada  kesukaran  yang  dihadapi  oleh  para  pihak  yang bertransaksi seperti kesukaran untuk bertemu dan bertransaksi face to face. Padahal adanya  pertemuan  dalam  bertransaksi  merupakan  sesuatu  yang  telah diisyaratkan oleh  Rasulullah  Saw  banyak  ulama  fiqih  yang  berpendapat  bahwa  untuk menghilangkan kesukaran tersebut diperkenankan para pihak menggunakan media telekomunikasi  seperti  telepon,  sms,  atau  internet  sehingga  syarat  bertemu  dan bertransaksi face to face yang tersirat dalam hadis tersebut terpenuhi. 40

## Kepastian Hukum
Asas  kepastian  hukum  merupakan sebagian dari ciri  negara  hukum.  Negara hukum sebagaimana diketahui adalah negara yang setiap langkah kebijaksanaan, baik yang  sementara  berjalan  maupun  yang  akan  dilaksanakan  oleh  pemerintah berdasarkan  hukum.  Demikian  halnya  masyarakat  yang  diayomi  oleh  hukum  itu harus berbuat sesuai dengan aturan yang jelas sehingga diharapkan mempedomani dan  melaksanakan  hukum  itu  tanpa  keragu-raguan.  Pada  titik  ini pemerintah pun harus tunduk kepada hukum.

## Kemanfaatan dan Kemaslahatan
Asas  ini  mengandung  pengertian  bahwa  semua  bentuk  norma  hukum  yang dituangkan dalam  mendatangkan  kemanfaatan dan  kemaslahatan  bagi  Hakim dan memutus  sengketa  perkara  ekonomi  syariah  yang  menjadi  kewenangan  di lingkungan  peradilan  agama.  Oleh  sebab  itu  norma  hukum  yang  tertuang  dalam kompilasi  hukum ekonomi syariah  merupakan produk  ijtihad yang  khas  Indonesia untuk mengisi kekosongan hukum. 41
Asas kemanfaatan dan kemaslahatan ini sangat relevan dengan tujuan hukum Islam  secara  universal.  Sebagaimana yang  telah  dilakukan  para  fuqaha  klasik yang merumuskan  tujuan  hukum  Islam  berdasarkan  teks-teks  keagamaan  baik  dari  Al- Qur’an  maupun  hadis  nabi  sebagai  upaya  mewujudkan  kemaslahatan.  Hukum ekonomi syariah yang merupakan norma-norma etik praktis dalam bidang ekonomi memberikan  pemahaman  kepada  masyarakat  dalam  bermuamalah  berdasarkan hukum Islam.

## Hakekat Keadilan
Prinsip  adil  merupakan  fondasi  penting  dalam  ekonomi  Islam.  Penegakan keadilan telah ditekankan oleh al-Qur’an sebagai misi utama para Nabi yang diutus
39 A. Iswandi, Penerapan Konsep Taysir dalam Sistem Ekonomi Islam Ahkam: 2014), hlm. 89.
40 A. Iswandi, Penerapan, hlm. 90.
41 Mannan, M. Abdul, Teori dan Praktik Ekonomi Islam, terj. Tim IKAPI, Cet. I, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.

## Mugni Muhit, Jajang Herawan, Hasan Bisri, Ija Suntana
Transendentalitas Filosofis Keilmuan Hukum Ekonomi Syari’ah
Allah. 42 Menurut Ibnu Taimiyyah, penegakan keadilan ini termasuk keadilan ekonomi dan penghapusan  kesenjangan  pendapatan.  Allah  yang  menurunkan  Islam  sebagai sistem kehidupan  bagi  seluruh  umat  manusia,  menekankan  pentingnya  adanya keadilan dalam setiap sektor, baik ekonomi, politik maupun sosial. 43
Kata-kata keadilan sering diulang dalam al-Qur’an setelah kata Allah dan al- ma’rifah (ilmu pengetahuan) lebih kurang seribu kali. 44 Bahkan, menurut Ali Syariati dua pertiga  ayat-ayat  Al  quran  berisi  tentang  keharusan  menegakkan  keadilan  dan membenci kezhaliman, dengan ungkapan kata zhulm, itsm, dhalal, dan sebagainya. 45 Kenyataan  ini  menunjukkan,  bahwa  keadilan  mempunyai  makna  yang  dalam  dan urgen dalam Islam serta menyangkut seluruh aspek  kehidupan.  Karena  itu  keadilan merupakan dasar, sekaligus tujuan semua tindakan manusia dalam kehidupan. Salah satu  sumbangan  terbesar  Islam  kepada  umat  manusia  adalah  prinsip  keadilan  dan pelaksanaannya dalam setiap aspek kehidupan. Islam memberikan solusi yang praktis dengan  jalan  perbaikan  akhlak  semaksimal  mungkin  dengan  campur  tangan pemerintah, serta kekuatan undang-undang. 46
Juga,  dalam  rangka  mewujudkan  cita-cita  keadilan  sosial  ekonomi,  Islam secara  tegas  mengecam  konsentrasi  asset  kekayaan  pada  sekelompok  tertentu  dan menawarkan konsep zakat, infaq, sedeqah, waqaf dan institusi lainnya, seperti pajak, jizyah, dharibah, dan sebagainya. Al-Quran dengan tegas mengatakan, “Supaya harta itu  tidak  beredar  di  kalangan  orang  kaya  saja  di  antara  kamu”, 47 “Di  antara  harta mereka terdapat hak fakir miskin, baik peminta-minta maupun yang orang miskin malu meminta-minta.” 48
Di dalam perspektif ekonomi syariah, proporsi pemerataan yang  betul-betul sama rata, sebagaimana dalam sosialisme, bukanlah keadilan, malah justru dipandang sebagai ketidakadilan. Hal ini menggambarkan bahwa Islam menghargai prestasi, etos kerja dan kemampuan seseorang dibanding orang yang malas. Dasar dari sikap yang koperatif  ini  tidak  terlepas  dari  prinsip  Islam  yang  menilai  perbedaan  pendapatan sebagai  sebuah  sunnatullah.  Landasannya,  antara  lain  bahwa  etos  kerja  dan kemampuan  seseorang  harus  dihargai  dibanding  seorang  pemalas  atau  yang  tidak mampu berusaha. Maka dapat dikatakan bahwa hakikat keadilan adalah pemenuhan hak dengan  tepat, proporsional dan profesional secara  integral  berbasis etos  kerja, kompetensi,  dan  kemanusiaan  dalam  arti  yang  seluas-luasnya.  Bentuk penghargaannya  adalah  sikap  Islam  yang  memperkenankan  pendapatan  seseorang berbeda dengan  orang  lain,  karena  usaha  dan  ikhtiarnya.  Firman  Allah,
42 Murtadha Muthahhari, Keadilan Ilahi : Azas Pandangan Dunia Islam, Mizan, Bandung, 1995, hal.53-58
43 Taqiyyudin Ibnu Taimiyah, Majmu’ al-Fatawa, Tahqiq : Abd al-Rahman bin Muhammad, (al- Mamlakah  al-al-Su’udiyyah  al-‘Arabiyyah:  Majma’  al-Malik  Fahd  Li  Thiba’ati  al-Mushhaf  al-Syarif, 1416),  2/369.
44 Monzer Kahf, Al-Nizham al-Iqtishad al-Islami Nazharah Ammah, terj. Rifyal Ka’bah, Dsekripsi Ekonomi Islam, (Jakarta: Minaret, 1987), 29.
45 Majid Kadhdhuri, The Islamic Conception of Justice, (London and Baltimore, 1984), 10.
46 Abu  al-A’la  al-Maududi,  Asas  al-Iqtishad  al-Islamy  wa  al-Nizham  al-Ma’sir  wa  Mu’dilat  al- Iqtishad wa halluha fi al-Islam, (Jedah: Dar al-Su’udiyah li al-Nasry wa al-Tauzi’, 1985), 196.
47 QS. Al-Hasyr : 7.
48 QS. Al-Ma’arij : 24.

## Mugni Muhit, Jajang Herawan, Hasan Bisri, Ija Suntana
Transendentalitas Filosofis Keilmuan Hukum Ekonomi Syari’ah
“Sesungguhnya  Allah melebihkan rezeki sebagian kamu atas sebagian lain”. 49 Namun, orang  yang  diberi kelebihan  rezeki,  harus  mengeluarkan  sebagian  hartanya  untuk kelompok  masyarakat  yang tidak  mampu  (dhu’afa).  Sehingga  seluruh  masyarakat terlepas dari kemisikinan. 50
Islam tidak menghendaki adanya ketimpangan ekonomi   antara satu  orang dengan  yang  lainnya.  Sebab, monopoli (al-ihtikar) atau apapun istilahnya, sama sekali tidak dapat dibenarkan. Nabi Muhammad Saw bersabda:
Tidak menimbun barang kecuali orang-orang yang berdosa. Orang yang bekerja itu diberi  rizki,  sedang  orang  yang  menimbun  itu  diberi  laknat.  Siapa  saja  yang menyembunyikan  (gandum  atau  barang-barang  keperluan  lainnya  dengan mengurangi takaran dan menaikkan harganya),  maka  dia  termasuk  orang-orang yang zalim. ( H R.  M us l i m )
Larangan demikian juga ditemukan dalam  al-Qur’an.  Allah  Swt  berfirman dalam  Surah  Al-Hasyr  ayat  7.  Umar  bin  al-Khattab  (khalifah  Islam  ke-2)  pernah mengumumkan pada seluruh  sahabatnya,  bahwa  menimbun  barang  dagangan  itu tidak  sah  dan  haram.  Umar berkata 51 :
Orang yang membawa hasil panen ke kota  kita  akan  dilimpahkan kekayaan yang berlimpah  dan  orang  yang  menimbunnya  akan  dilaknat.  Jika  ada  orang  yang menimbun  hasil  panen  atau  barang-barang  kebutuhan  lainnya  sementara makhluk Tuhan (manusia) memerlukannya, maka pemerintah dapat menjual hasil panennya dengan paksa. (HR Ibnu Majah).
Dalam  kaca  mata  Umar,  pemerintah  wajib  turun  tangan  untuk  mnegakkan keadilan ekonomi. Ketika ada oknum-oknum tertentu melakukan monopoli, sehingga banyak pihak yang dirugikan secara ekonomis, pemerintah tidak bisa  tinggal  diam apalagi malah ikut menjadi bagian di dalamnya. Membiarkan dan atau menyetujui perbuatan  mereka  sama  halnya  berbuat  kezaliman  itu  sendiri.  Islam  mengajarkan ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan menekankan pemerataan kemakmuran di tengah rakyat banyak. Islam mengkritik praktek kapitalisme yang mana kemakmuran hanya  dapat  dirasakan  oleh  sekelompok  masyarakat.  Demikian  pula  kritikan  yang ditujukan pada sosialisme, Islam mengkritik praktek ekonomi ini  karena  dipandang setiap  individu  tidak  diberi  kesempatan  untuk  melakukan  melakukan  ekspresi ekonomi secara independen.
Keadilan hanya bisa dipahami jika diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan  dalam hukum tersebut merupakan  proses  yang  dinamis  dalam  rentang  waktu  yang  memadai.  Ikhtiar  ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya. 52 Keadilan  dalam  cita  hukum yang  merupakan  pergulatan  kemanusiaan  berevolusi  mengikuti  ritme  zaman  dan
49 QS. Al-Nahl : 71.
50 AA.  Qadri,  Sebuah  Potret  Teori  dan  Praktek  Keadilan  Dalam  Sejarah  Pemerintah  Muslim, PLP2M,Yogyakarta, 1987, hlm.1
51 Jaribah Bin Ahmah Al-Haritsi, Fikih Ekonomi Umar Bin Khathab, (Jakarta, Pustaka Al-Kautsar: 2014), hlm. 234.
52 Carl  Joachim  Friedrich,  Filsafat  Hukum  :  Perspektif  Historis,  (Bandung:  Nuansa  dan Busamedis, 2004). h. 239.

## Mugni Muhit, Jajang Herawan, Hasan Bisri, Ija Suntana
Transendentalitas Filosofis Keilmuan Hukum Ekonomi Syari’ah
ruang,  dari  dahulu  sampai  sekarang  tanpa  henti  dan  akan  terus  berlanjut  sampai sekarang tanpa henti dan akan  terus berlanjut makhluk ciptaan Tuhan yang terdiri atas roh dan jasad memiliki daya rasa dan daya pikir yang dua-duanya merupakan daya  rohani,  dimana  rasa  dapat  berfungsi  untuk  mengendalikan  keputusan- keputusan akal agar berjalan di atas nilai-nilai moral seperti kebaikan dan keburukan, karena yang dapat menentukan baik dan buruk adalah rasa. 53

## Faktor Penyebab Kecenderungan Terhadap Ekonomi Syariah
Kecenderungan  masyarakat  untuk  bergabung  dan  bekerjasama  berdasarkan sistem  ekonomi  syariah  tentu  banyak  faktor.  Realitanya  masyarakat  lebih  terbiasa mempergunakan  jasa  dan  layanan konvensional,  mereka  berasumsi  bahwasanya sistem  ekonomi  konvensional  maupun  syariah  tidak  berbeda  dikarenakan pemahaman  serta  sosialisasi  yang  kurang  terkait  operasional  bank  syariah.  Lebih banyaknya  kemunculan  perbankan  konvensional  dibandingkan  perbankan  syariah pun berdampak pada rendahnya minat untuk menabung di perbankan syariah oleh masyarakat.
Keinginan menggunakan sistem ekonomi syariah masyarakat disebabkan oleh sejumlah  faktor.  Pertama,  literasi  keuangan  yang  dimiliki  bank  syariah  tergolong kurang.  Berdasar pada sumber dari  OJK  (Otoritas  Jasa  Keuangan), salah satu  faktor intern penyebab rendahnya minat terhadap bank syariah adalah karena level literasi terkait keuangan syariah masyarakat yang terbilang rendah. Literasi keuangan disebut juga  sebagai  melek  keuangan. 54 Hal  itu  selaras  pada  penelitian  yang  menjelaskan, literasi  keuangan  mempengaruhi  minat  investasi  di  lembaga  syariah  secara  positif. Sementara  itu,  hasil  penelitian  Hakim  menunjukkan,  literasi  keuangan  tidak mempengaruhi  keputusan  membuka  rekening  bank  syariah.  Dengan  demikian semakin  tinggi  pemahaman  literasi  keuangan  belum  pasti  mampu  memperbesar peluang  keputusan  untuk  membuka  rekening  di  bank  syariah.  Kondisi  tersebut dikarenakan  responden  di  Indonesia  tidak  mempertimbangkan  literasi  keuangan selaku faktor pokok penentu keputusan menabung di bank syariah. 55
Selain itu lokasi juga berperan penting terhadap  bertambahnya nasabah. Jarak diantara  lokasi  bank  pada  tempat  tinggal  nasabah  serta  lokasi yang  bisa dijangkau kendaraan dengan mudah termasuk faktor yang memberikan pengaruh pada nasabah untuk  menabung  di  bank.  Pemilihan  lokasi  sangat  penting  karena  berakibat meningkatnya biaya yang akan dikeluarkan nantinya. Lokasi bank yang semakin jauh akan mengakibatkan semakin besarnya biaya yang diperlukan guna menuju ke bank. Lokasi  yang  kurang  strategis  juga  akan  berdampak  pada  kurangnya  minat  dari nasabah  guna  mempergunakan  jasa  keuangan. 56 Kondisi  itu  didukung  temuan
53 Ahmad Mahmud Subhi, Filsafat Etika,  (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2001),  hlm. 262.
54 Fauzi, R. N. Pengaruh Literasi Keuangan Syariah, Pengetahuan Agama, dan Promosi Terhadap Minat Menjadi Nasabah Bank Syariah (Studi Kasus pada Mahasiswa Santri di Kabupaten Sleman Yogyakarta). Jurnal Pendidikan Dan Ekonomi, 9, 2020). (1), 37–46.
55 Hakim, M. A. R. Analisis Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap  Keputusan Membuka Rekening Bank Syariah (Studi Pada Mahasiswa Islam Kota Malang). Jurnal Ekonomi. (2020).
56 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada: 2008), hlm. 56.

## Mugni Muhit, Jajang Herawan, Hasan Bisri, Ija Suntana
Transendentalitas Filosofis Keilmuan Hukum Ekonomi Syari’ah
Rachmawati dan Widana. 57 yang menunjukkan bahwa lokasi memberikan pengaruh pada  keputusan  menjadi  nasabah  bank syariah secara  signifikan.  Lokasi  bank yang strategis,  nyaman,  jarak  yang  dekat,  serta  mudah  ditemukan  memiliki  pengaruh terhadap  keputusan  masyarakat  untuk  menabung.  Sementara  itu,  penelitian Darmawan  et  al  memperoleh  hasil  bahwasanya  faktor  lokasi  tidak  mempengaruhi keputusan nasabah untuk menabung. 58
Penyebab  kecenderungan  lainnya  terhadap  ekonomi  syariah  adalah pendapatan dan presepsi bagi hasil. Keynes  menjelaskan, besar dari tabungan yang rumah tangga laksanakan bukan tergantung dari tingkatan suku bunga, namun dari tingkatan pendapatan rumah tangga. Semakin besarnya pendapatan seseorang maka semakin  besar  pula  jumlah  pendapatan  yang  ditabung.  Hal  tersebut  didukung penelitian Harhap yang menemukan bahwasanya pendapatan mempengaruhi minat masyarakat menabung pada bank syariah secara positif. 59 Berbeda halnya  pada temuan Febrian  dimana  menunjukkan  bahwa  pendapatan  tidak  mempengaruhi  minat menabung dari masyarakat di bank syariah. 60
Faktor bagi hasil juga berperan selaku pendorong bertransaksi dengan sistem ekonomi syariah.  Sistem bunga pada perbankan konvensional bisa dikatakan haram dalam syariat Islam, tetapi berbeda dengan bank syariah yang menerapkan sistem bagi hasil  yang  syariat  Islam  anjurkan.  Profit  sharing  maupun  bagi  hasil,  yakni pendistribusian  pada  nasabah  akan  sejumlah  bagian  dari  keutungan.  Banyak masyarakat  yang  tidak  memahami  secara  tepat  sistem  yang  digunakan  lembaga syariah tentang bagi hasil. 61 Masyarakat mengasumsikan bahwasanya bagi hasil sama dengan  bunga  di  bank  konvensional.  Wahyuni  dalam  penelitiannya  menjelaskan, presepsi bagi hasil dapat meningkatkan minat menjadi nasabah bank syariah. 62 Bisa dikatakan presepsi terkait bagi hasil yang semakin baik akan semakin meningkatkan minat  dari  masyarakat  untuk  menjadi  nasabah.  Faktor  mendasar  yang  juga  dapat menjadi penyebab kecebderungan orang bergabung dengan sistem ekonomi syariah adalah kesadaran dan kekuatan iman dan taqwa. Iman dan dan taqwa akan menjadi pendorong paling kuat dan meyakinkan bagi seseorang untuk bertransaksi di sistem keuangan syariah.
57 Rachmawati,  A.  &  Widana,  G.O.  (2019).  Pengaruh  Consumer  Knowledge,  Brand  Image, Religiusitas,  dan  Lokasi terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Pasa Bank Syariah. Jurnal Liquidity, 8 (2), 111-123.
58 Darmawan, A., Indahsari, N.D., Rejeki, S., Aris, M.R., Yasin, R. (2019). Analisis Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah Menabung di Bank Jateng Syariah. Journal Fokus Bisnis, 18 (1).
59 Harhap, R. S. P. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Menabung. Jurnal Al-Qasd, 1 (2016). (1), 21–39.
60 Febrian, Analisis Pendapatan Masyarakat dan Bagi Hasil Terdahap Minat Masyarakat Menabung Pada BMI Pekanbaru. Jurnal Rumpun Ekonom Syariah, 1(2), (2018). 111-128.
61 Harhap, R. S. P. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Menabung. Jurnal Al-Qasd, (2016). 1(1), 21–39.
62 Wahyuni,  S.  Pengaruh  Presepsi  Kualitas  Pelayanan  dan  Bagi  Hasil  Terhadap  Minat Masyarakat  Mejadi Nasabah Bank Syariah. Jurnal Akuntansi Dan Manajemen, 2(2), (2017).  437-459.

## Mugni Muhit, Jajang Herawan, Hasan Bisri, Ija Suntana
Transendentalitas Filosofis Keilmuan Hukum Ekonomi Syari’ah

## KESIMPULAN
Paradigma falsafi memiliki peran sangat kuat dalam mengkontruksi hukum ekonomi syariah. Pada level ini filsafat hukum ekonomi syariah sebagai pijakan dasar dalam  implementasi  transaksi  ekonomi  berbasis  syariat  Islam.  Dimaklumi  bahwa sumber hukum ekonomi syariah salah satunya adalah bersumber dari wahyu, maka dalam setiap aktivitas hukum ekonomi harus berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan fukus  sentral  segala  kegiatan  ekonomi  yang  meliputi  permodalan  proses produksi konsumsi, distribusi, pemasaran dan transaksi bisnis, mesti terikat dengan ketentuan dan  nilai-nilai  ketuhanan,  serta  selaras  dengan  tujuan  yang  telah  ditetapkan  oleh Allah Swt. Dengan demikian hakikat ekonomi syariah adalah sistem Tuhan, hakekat keadilan sebagai parameter dan patokan dasar keseimbangan transaksional, hakikat pembuat  ketentuan  ekonomi  syariah  adalah  syaari’,  sedangkan  faktor  penyebab kecenderungan  terhadap  ekonomi  syariah  antara  lain  literasi,  kepercayaan,  dan sistem bagi hasil. Namun demikian penyebab yang paling mendasar adalah keimanan (trust  transendental)  dan  ketaqwaan  (pemenuhan  hak  dan  tanggungjawab  secara balance).

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad, Hadrat Mirza Bashiruddin Mahmu. The Economic System of Islam. 2013 As-Shadr,  Muhammad  Baqir.  Iqtishaduna  (Our  Economics).  Teheran:  World Organization for Islamic Service. 1982.
Athoillah, Anton dan Bambang Q Anees. Filsafat Ekonomi Syariah. Bandung:  Sahifa.
2013.
Adinugraha,  Hendri  Hermawan.  Norma  Dan  Nilai  Dalam  Ilmu  Ekonomi  Syariah, dalam Jurnal Media Ekonomi & Teknologi Informasi Vol. 2 No.1. 2013.
Alim, M. Asas-asas Hukum Modern dalam Hukum Islam. Jumal Media Hukum,              5. 2020. Al-Maududi,  Abu  al-A’la.  Asas  al-Iqtishad  al-Islamy  wa  al-Nizham  al-Ma’sir  wa
Mu’dilat  al- Iqtishad wa halluha fi al-Islam, (Jedah: Dar al-Su’udiyah li al-Nasry wa al-Tauzi’, 1985.
Andriani, G. F. (2019). Pengaruh Bagi Hasil, Kelompok Acuan, Kepercayaan dan Budaya Terhadap  Minat  Menjadi  Nasabah  Bank  Syariah.  Jurnal  Eksplorasi  Akuntansi, 1(3), 1322–1336.
Al-Haritsi, Jaribah Bin Ahmah. Fikih Ekonomi Umar Bin Khathab, Jakarta, Pustaka Al-
Kautsar: 2014.
Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian, Jakarta, Rineka Cipta: 2011), hlm. 23. Ahmad, Hanafi. Pengantar Filsafat Islam., ed. 19, Jakarta: PT Bulan Bintang 1996. Ali, Zainuddin. Filsafat Hukum, Jakarta: Sinar Grafindo, 2006. Chapra, Umer. Masa Depan Umum Ukonomi : Sebuah Tinjauan Islam (terjemahan),
Jakarta, Gema Insani, 2001.
Darmawan, A., Indahsari, N.D., Rejeki, S., Aris, M.R., Yasin, R, 2019. Analisis Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah Menabung di Bank Jateng Syariah. Journal Fokus Bisnis, 18(1).

## Mugni Muhit, Jajang Herawan, Hasan Bisri, Ija Suntana
Transendentalitas Filosofis Keilmuan Hukum Ekonomi Syari’ah
Fauzi, A. Pengaruh Religiusitas Dan Literasi Keuangan Syariah Mahasiswa Terhadap Minat Menjadi Nasabah Di Bank Syariah. Economic Education Analysis Journal, 9(2), 473–486, 2020.
Fauzi, R. N. Pengaruh Literasi Keuangan Syariah, Pengetahuan Agama, dan Promosi Terhadap  Minat  Menjadi Nasabah  Bank  Syariah  (Studi  Kasus  pada  Mahasiswa Santri  di  Kabupaten  Sleman  Yogyakarta).  Jurnal Pendidikan  Dan  Ekonomi,  9, 2020.
Gunawan, Imam. Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik, Jakarta: Bumi Aksara, 2022.
G.  F,  Andriani.  Pengaruh  Bagi  Hasil,  Kelompok  Acuan,  Kepercayaan  dan  Budaya Terhadap Minat Menjadi Nasabah Bank Syariah. Jurnal Eksplorasi Akuntansi, 1, 2019.
Hakim, M. A. R. Analisis Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap  Keputusan Membuka Rekening Bank Syariah (Studi Pada Mahasiswa Islam Kota Malang). Jurnal Ekonomi. 2020.
Harhap, R. S. P. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Menabung. Jurnal Al-Qasd, 1 (1),2016.
Hulaify,  A.  Dasar-dasar  Akad  dalam  Hukum  Syariah  pada  Administrasi. Jurnal Mana Ilmiah, 2019.
Idri.  Hadis  Ekonomi  Ekonomi  dalam  Perspektif  Hadis.  Jakarta:  Kencana-Prenada Media Group, 2017.
Iswandi, A. Penerapan Konsep Taysir dalam Sistem Ekonomi Islam Ahkam. 2014. Junaidi, Ahmad., Filsafat Hukum Islam, Jember, STAIN Jember Press: 2014. Kahf, Monzer. Al-Nizham al-Iqtishad al-Islami Nazharah Ammah, terj. Rifyal Ka’bah,
Dsekripsi Ekonomi Islam, (Jakarta: Minaret, 1987), 29.
Kasmir,  Bank dan Lembaga  Keuangan  Lainnya. Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo  Persada:
2008.
Kadhdhuri, Majid. The Islamic Conception of Justice, (London and Baltimore, 1984. M.  Khadduri.  Konsepsi  Islam  tentang  Keadilan.  Baltimore  dan  London:  The  Johns Hopkins University Press. 1984.
Mardani.  Fiqh  Ekonomi  Syariah  Figh  Muamalah.  Jakarta:  Kencan-Prenada  Media Group. (2015).
Mufid, M. Maqashid Ekonomi Syariah. Malang: Empatdua Media. (2018).
Mufid,  M.  Kaidah  Fikih  Ekonomi  dan  Keuangan  Kontemporer  Pendekatan  Tematis dan Praktis. Jakarta: Kencana-Prenada Media Group. 2019
Mufid, M. Kaidah  Fikih  Ekonomi  dan  Keuangan  Kontemporer  Pendekatan  Tematis dan Praktis. Jakarta: Kencana-Prenada Media Group: 2019.
Mardani.  Fiqh  Ekonomi  Syariah  Figh  Muamalah.  Jakarta:  Kencan-Prenada  Media Group: 2015.
Marlina,  N.  dan  Iskandar,  D.  Gerakan  Menabung  Sejak  Dini  di  Rowosari.  Jurnal Pengabdian Vokasi. 2019.
Mannan, M. Abdul, Teori dan Praktik Ekonomi Islam, terj. Tim IKAPI, Cet. I, Yogyakarta:
Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.
Moh. Ahsanuddin Jauhari, Filsafat Hukum Islam, Bandung, PT. Liventurindo: 2020.

## Mugni Muhit, Jajang Herawan, Hasan Bisri, Ija Suntana
Transendentalitas Filosofis Keilmuan Hukum Ekonomi Syari’ah
Masse,  Rahman  Ambo.  Fiqih  Ekonomi  dan  Keuangan  Syariah  Antara  Realitas  dan Kontekstual, Yogyakarta, Trust Media Publishing: 2016.
M.  A.  R,  Hakim.  Analisis Pengaruh  Literasi Keuangan Syariah Terhadap  Keputusan Membuka  Rekening  Bank Syariah (Studi  Pada Mahasiswa  Islam  Kota  Malang). Jurnal Ekonomi. 2020.
Muslim,  Muslihun.  Filsafat  Ekonomi  Islam  Melacak  Historis  Metodologis  Ekonomi Islam, Lombok, Pustaka Lombok: 2019.
Mahmud, Husain Hamid. al-Nizham al-Mal wa al-Iqtishad fi al-Islam, Riyadh: Dar al- Nasyr al-Dauli, 2000.
Nasution,  Muhammad  Syukri  Al-Bani.  Filsafat Hukum Islam,  Jakarta,  RajaGrafinda Persada: 2014.
Nyong Etis. Filsafat Ilmu, Jawa Timur, UMSIDA Press: 2019.
Otoritas  Jasa  Keuangan.  Statistik  Perbankan  Syariah  -  Oktober  2020.  Dipetik Desember  2020,  dari  OJK Website: ojk.go.id, 2020.
Qadri,  AA.  Sebuah  Potret  Teori  dan  Praktek  Keadilan  Dalam  Sejarah  Pemerintah
Muslim, PLP2M,Yogyakarta, 1987.
Rachmawati,  A.  &  Widana,  G.O.  Pengaruh  Consumer  Knowledge,  Brand  Image, Religiusitas,  dan  Lokasi terhadap  Keputusan  Menjadi  Nasabah  Pasa  Bank Syariah. Jurnal Liquidity, 2019.
Rozalinda,  Ekonomi  Islam:  Teori  dan  Aplikasinya  pada  Aktivitas  Ekonomi,  Cet.  3; Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
Rozikin,  A.  Z.,  &  Sholekhah,  I.  (Islamic  Financial  Literacy,  Promotion,  and  Brand Image  Towards  Saving Intention in Sharia Bank. Iqtishadia, 13(1), 95. 2020).
Rusli, Ris’an Filsafat Islam: Telaah Tokoh dan Pemikirannya, Jakarta: Prenada Media, 2021.
Rasjidi, Lili Rasjidi dan Ira Thania. Dasar-Dasar Filsafat Dan Teori Hukum, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2010.
R. S. P, Harhap. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Menabung. Jurnal Al-Qasd, 1, 2016
Soemitra,  A.  Hukum Ekonomi  Syariah Dan Fiqh  Muamalah:  Di Lembaga  Keuangan Dan Bisnis Kontemporer. Jakarta: Kencana-Prenda Media Group, 2019.
Suseno, Franz Magnis. Filsafat sebagai Ilmu Kritis, Yogyakarta, Kanisius: 1992. Sudarsono, H. Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar. Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
Soemitra,  Andri.  Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Syariah,  Jakarta:  Kencana Prenada Media Group. 2009.
S, Wahyuni.  Pengaruh  Presepsi  Kualitas  Pelayanan  dan  Bagi  Hasil  Terhadap  Minat Masyarakat  Mejadi Nasabah Bank Syariah. Jurnal
Sudarsono,  Heri.  Konsep  Ekonomi  Islam:  Suatu  Pengantar,  Yogyakarta:  Ekonisia, 2002.
Soemitra,  A.  Hukum Ekonomi  Syariah Dan Fiqh  Muamalah:  Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer. Jakarta: Kencana-Prenda Media Group. 2019.
Suaedi, Pengantar Filsafat Ilmu, Bogor, IPB Press; 2016.
Sumarna,  Cecep.  Filsafat  Ilmu  Mencari  Makna  Tanpa  Kata  Mentasbihkan  Tuhan dalam Nalar, Bandung, Remaja Rosda karya: 2020.
Trip, Charles. Islam and the Moral Economy. USA: Cambridge University Press. 2006.

## Mugni Muhit, Jajang Herawan, Hasan Bisri, Ija Suntana
Transendentalitas Filosofis Keilmuan Hukum Ekonomi Syari’ah
Taimiyah,  Taqiyyudin  Ibnu.  Majmu’  al-Fatawa,  Tahqiq  :  Abd  al-Rahman  bin Muhammad,  (al-Mamlakah  al-al-Su’udiyyah  al-‘Arabiyyah:  Majma’  al-Malik Fahd Li Thiba’ati al-Mushhaf al-Syarif, 1416),  2/369.
Webb, Clement, C.J. A history of philosophy, London: Oxford University Press, 1949. Widana,  G.O,  Rachmawati,  A.  Pengaruh  Consumer  Knowledge,  Brand  Image, Religiusitas,  dan  Lokasi terhadap  Keputusan  Menjadi  Nasabah  Pasa  Bank Syariah. Jurnal Liquidity, 8, 2019.
Yasin, R, Darmawan, A., Indahsari, N.D., Rejeki, S., Aris, M.R. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah Menabung di Bank Jateng Syariah. Journal Fokus Bisnis, 2019.
Yusuf,  Qardhawi,  M.  Norma  dan  Etika  Ekonomi  Islam,  Jakarta:  Gema  Insani  Press,
1987.