## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PEDOMAN HIDUP ISLAMI WARGA MUHAMMADIYAH

## POLICY IMPLEMENTATION ON MUHAMMADIYAH CITIZENS’ ISLAMIC LIVING GUIDELINES
Abdul Hadi Amri Yusuf 1* , Erry Sunarya 2 , Ike Rachmawati 3
1,2,3 Program Studi Magister Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Administrasi dan Humaniora, Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Jl. R. Syamsudin, SH No. 50, Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat 43113
*Korespondensi: Abdul Hadi Amri Yusuf. Email: ahad@ummi.ac.id
(Diterima: 10-03-2021; Ditelaah: 02-04-2021; Disetujui: 05-05-2021)

## ABSTRACT
The  Muhammadiyah  Citizens’  Islamic  Living  Guidelines  (PHIWM)  have  not  been  thoroughly implemented  especially  for  the  educational  personnels  of  Sukabumi  Muhammadiyah  University.  One  of indications is, there are still education personnel who do not heed the values contained in PHIWM, especially related to managing business charities such as in the last two years there are still delays in entering work and complaints about the performance of education personnel.  This research aims  to qualitatively describe the policy  implementation  on  PHIWM  for  the  educational  personnels  of  Sukabumi  Muhammadiyah  University. Results of this research indicate that the objectives of PHIWM implementation to shape the individual and collective  behaviors  of  all  Muhammadiyah  members  who  show  a  good  example  have  not  been  fully implemented, especially for the educational personnels of Sukabumi Muhammadiyah University. Nevertheless, there are some activities that can show a good standard of behavioral example as an effort to realize PHIWM objectives. Those activities are building the common prayer times, regular study and performance assessment aimed  at  improving  the  work  performance  and  in  accordance  with  PHIWM  values  for  the  educational personnels of Sukabumi Muhammadiyah University.
Key words : Educational Personnel, PHIWM, Policy Implementation, UMMI.

## ABSTRAK
Pedoman  Hidup  Islami  Warga  Muhammadiyah  (PHIWM)  belum  terimplementasi  secara  menyeluruh terutama di kalangan tenaga kependidikan Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Hal ini ditunjukkan dengan masih  adanya  tenaga  kependidikan  yang  tidak  mengindahkan  nilai-nilai  yang  terkandung  dalam  PHIWM terutama  kaitannya  dengan  mengelola  amal  usaha  seperti  dalam  dua  tahun  terakhir  masih  adanya keterlambatan  masuk  kerja  dan  komplain  terhadap  kinerja  tenaga  kependidikan.  Penelitian  ini  bertujuan untuk mendeskripsikan secara kualitatif implementasi kebijakan tentang PHIWM pada tenaga kependidikan Universitas  Muhammadiyah  Sukabumi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  tujuan  implementasi  PHIWM untuk  membentuk  perilaku  individu  dan  kolektif  seluruh  anggota  Muhammadiyah  yang  menunjukkan keteladanan  yang  baik  belum  sepenuhnya  terlaksana  terutama  bagi  tenaga  kependidikan  Universitas Muhammadiyah Sukabumi.  Namun demikian, terdapat beberapa aktivitas yang dapat menunjukkan ukuran perilaku  keteladanan  yang  baik  sebagai  usaha  untuk  merealisasikan  tujuan  PHIWM.  Beberapa  aktivitas tersebut adalah menjalankan waktu shalat berjamaah, pengajian rutin dan penilaian kinerja yang bertujuan untuk  meningkatkan  performa  kerja  dan  sesuai  dengan  nilai-nilai  PHIWM  bagi  tenaga  kependidikan Universitas Muhammadiyah Sukabumi.
Kata kunci : Implementasi Kebijakan, PHIWM, Tenaga Kependidikan, UMMI.
Yusuf, Abdul Hadi Amri;  Sunarya, Erry & Rachmawati, Ike. (2021). Implementasi Kebijakan Tentang Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah. Jurnal GOVERNANSI , 7(2): 111-120.

## PENDAHULUAN
Universitas  Muhammadiyah  Sukabu- mi  merupakan  salah  satu  lembaga  pendi- dikan  di  bawah  naungan  persyarikatan Muhammadiyah  yang  didirikan  berdasar- kan kajian dan studi kelayakan yang dilaku- kan pengurus Pimpinan Daerah Muhamma- diyah (PDM) Sukabumi tanggal 1 Desember 2000 yang memutuskan untuk segera mere- alisasikan  Keputusan  Musyawarah  Daerah Muhammadiyah  1996,  yaitu  mendirikan Universitas  Muhammadiyah  Sukabumi (UMMI)  dengan  kampus  yang  berada  di Komplek  Perguruan  Muhammadiyah  Jl.  R. Syamsudin,  SH  No.  50  Sukabumi.  Tujuan didirikannya UMMI adalah sebagai berikut: (1)  Membangun  masyarakat  dalam  segala aspek  kehidupannya, (2) Membangun masyarakat Islami yang sebenar-benarnya, (3)  Membangun  nilai-nilai  kearifan  lokal dalam bidang teknologi, pertanian, budaya, pendidikan dan budaya ekonomi lokal yang pada akhirnya mencapai tingkat global.
Tujuan  pembangunan  UMMI  berkait- an  erat  dengan  falsafah  Pendidikan  Tinggi Muhammadiyah,  yaitu  mengembangkan keilmuan  dan  Al-Islam,  berilmu  dan beramal  demi  membangun  bangsa  dan negara. Selain itu, UMMI sebagai Perguruan Tinggi  Muhammadiyah  dituntut  untuk mengimplementasikan  Pedoman  Hidup Islami  Warga  Muhammadiyah  (PHIWM) sebagai  pedoman  warga  Muhammadiyah untuk  menjunjung  tinggi  agama  Islam sehingga  terwujudnya  masyarakat  Islam yang sebenar-benarnya terutama di lingku- ngan  Kampus  Universitas  Muhammadiyah Sukabumi.
Di lingkungan Universitas Muhamma- diyah  Sukabumi  terdapat  unit  kerja  yang bekerja di bidang kepegawaian, yaitu kepala bagian  kepegawaian  dengan  tugas  pokok dan  fungsi  (tupoksi)  salah  satunya  adalah mengelola  administrasi  pegawai,  termasuk di  dalamnya,  yaitu  kehadiran,  kedisiplinan dan  juga  tanggung  jawab.  Selain  itu,  di Universitas Muhammadiyah Sukabumi juga terdapat unit kerja yang rutin mengadakan pengajian  di  setiap  minggunya,  yaitu
Lembaga  Al-Islam  dan  Kemuhammadi- yahan, dari unit ini dapat mengetahui salah satu indikator yang tertuang dalam PHIWM di atas.
Berdasarkan data yang diperoleh dari Bagian  Kepegawaian,  dalam  dua  tahun terakhir, Bagian Kepegawaian telah menge- luarkan  surat  pemberitahuan  keterlam- batan  masuk  kerja  sebanyak  45  surat pemberitahuan  pertama  dan  surat  pembe- ritahuan  kedua  sebanyak  16  untuk  tenaga kependidikan,  dan  juga  komplain  yang masuk  untuk  tenaga  kependidikan  UMMI sebanyak  24  komplain  sejak  tahun  2017, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.
Tabel 1. Daftar Surat Peringatan dan Komplain
Tenaga Kependidikan UMMI No  Keluhan Jumlah Total 2017  2018  2019  2020 1 Surat Pemberi- tahuan 1 24 21 45 2 Surat Pemberi- tahuan 2 9 7 16 3 Komplain 5 2 14 3 24 Total 5 35 42 3 85
Sumber: Bagian Kepegawaian UMMI (2020)
Dengan  demikian  dapat  diketahui bahwa  PHIWM  di  UMMI  belum  terimple- mentasi  secara  menyeluruh,  dan  peneliti tertarik  untuk  mengetahui  sejauhmana tenaga  kependidikan  di  UMMI  mengimple- mentasikannya.  Pengenalan  dan  sosialisasi tentang  PHIWM  telah  dilaksanakan  dan terus  ditingkatkan  agar  pemahaman  dan implementasi  pedoman  tersebut  dapat lebih  terealisasi  di  lingkungan  Universitas Muhammadiyah  Sukabumi.  Hal  demikian penting  karena  referensi  yang  digunakan dalam  pedoman  tersebut  bersumber  dari Al-Quran dan Sunnah.
Berdasarkan gambaran latar belakang yang  diuraikan  di  atas,  maka  peneliti tertarik  untuk  membahas  implementasi kebijakan  tentang  PHIWM  pada  tenaga kependidikan  Universitas  Muhammadiyah Sukabumi.

## MATERI DAN METODE Konsep/Teori yang Relevan
Dalam  kaitan  dengan  penelitian  ini terdapat  dua  konsep  yang  relevan,  yaitu implementasi  kebijakan  dan  Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah.

## Implementasi Kebijakan
Kebijakan  publik  menurut  Jenkins (dalam Michael Hill, 1993: 34) adalah suatu keputusan berdasarkan hubungan kegiatan yang  dilakukan  oleh  aktor  politik  guna menentukan  tujuan  dan  mendapat  hasil berdasarkan pertimbangan situasi tertentu. Kebijakan publik dibedakan dengan bentuk- bentuk  kebijakan  yang  lain  misalnya  kebi- jakan  swasta.  Hal  ini  dipengaruhi  oleh keterlibatan  faktor-faktor  bukan  peme- rintah.  Kemudian  menurut  Easton  (dalam Taufiqurokhman, 2014: 3), kebijakan publik didefinisikan  sebagai  alokasi  nilai-nilai secara sah kepada seluruh anggota masya- rakat ( the authoritative allocation of values for the whole society ).
Suatu  kebijakan  yang  telah  dirumus- kan tentunya memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai. Tujuan tersebut akan tercapai apabila  kebijakan  telah  terimplementasi dengan  baik.  Oleh  karena  itu,  untuk  dapat diketahui  apakah  tujuan  tersebut  dapat tercapai  atau  tidak,  maka  kebijakan  harus diimplementasikan.  Jika  kebijakan  tidak diimplementasikan,  maka  kebijakan  yang dirumuskan  akan  sia-sia  dan  tujuan  yang telah  ditentukan  sebelumnya  tidak  akan pernah tercapai.
Implementasi  kebijakan  menurut Tachjan  (2008:  24)  dapat  dimaksudkan sebagai  suatu  aktivitas  yang  berkaitan dengan  pelaksanaan  suatu  pekerjaan dengan menggunakan alat untuk mencapai tujuan.  Sedangkan  implementasi  kebijakan menurut  Van  Meter  dan  Van  Horn  (1975: 447)  adalah tindakan-tindakan  yang dilakukan  baik  oleh  individu-individu  atau pejabat-pejabat  atau  kelompok-kelompok pemerintah  atau  swasta  yang  diarahkan pada  tercapainya  tujuan-tujuan  yang  telah digariskan  dalam  keputusan  kebijakan
( actions by public and private individuals (or groups) that are directed at the achievement of  objectives  set  forth  in  prior  policy decisions ).
Implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn (1975) disebut sebagai a model of the policy implementation process . Keduanya  mengemukakan  enam  variabel yang  membentuk  keterkaitan  ( linkage) antara  kebijakan  dan  pencapaian/  kinerja ( performance ),  sebagaimana  ditunjukkan pada Gambar 1.
Sumber: Van Meter & Van Horn (1975: 463)

## Gambar 1. Model Implementasi Kebijakan
menurut Van Meter dan Van Horn
Keenam  variabel  implementasi  kebi- jakan  menurut  Van  Meter  dan  Van  Horn (1975) dapat diuraikan sebagai berikut:
1.   Ukuran  dan  Tujuan  Kebijakan:  Ukuran dan tujuan kebijakan merupakan salah satu  komponen  yang  penting  dalam analisis implementasi kebijakan, penentuan penilaian ini menilai sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan- tujuan kebijakan telah direalisasikan.
2.  Sumber  Daya  Kebijakan:  Keberhasilan proses  implementasi  kebijakan  sangat tergantung  dari  kemampuan  meman- faatkan  sumber  daya  yang  tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting  dalam  menentukan  suatu keberhasilan  proses  implementasi. Pada tahap-tahap tertentu dari keselu- ruhan  proses  implementasi  kebijakan menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas.
3.  Karakteristik  Badan  Pelaksana:  Karak- teristik badan-badan administratif akan mempengaruhi  pencapaian  kebijakan, dimana  karakteristik  ini  tidak  terlepas dari  struktur  birokrasi.  Komponen  ini meliputi  ciri-ciri  struktur  formal  dan informal  organisasi  serta  atribut- atribut yang personal.
4.  Sikap/Kecenderungan  Pelaksana:  Ter- dapat  tiga  unsur  pendapat  pelaksana yang dapat mempengaruhi kemampuan dan  keinginan  mereka  untuk  melaksa- nakan  kebijakan,  yaitu:  (1)  kognisi (pemahaman)  tentang  kebijakan,  (2) arah kecenderungan-kecenderungan pelaksana terhadap ukuran-ukuran dan tujuan (penerimaan, netral, penolakan), dan (3) intensitas tanggapan.
5.  Komunikasi  antar  Organisasi  dan Aktivitas  Pelaksana:  Implementasi kebijakan  yang  efektif  ditentukan  oleh kejelasan  ukuran-ukuran  dan  tujuan- tujuan yang dinyatakan oleh ketepatan dan  konsistensi  dalam  mengkomuni- kasikan dan mengkoordinasikan ukuran  dan  tujuan  tersebut  untuk direalisasikan.  Komunikasi  dan  koor- dinasi  merupakan  mekanisme  yang ampuh  dalam  implementasi  kebijakan publik.  Semakin  baik  komunikasi  dan kordinasi  diantara  pihak-pihak  yang terlibat  dalam  suatu  proses  imple- mentasi, kesalahan kecil akan terhindar jika  berkoordinasi  dan  berkomunikasi dengan baik.
6.  Kondisi  Lingkungan  Ekonomi,  Sosial dan Politik: Lingkungan ekonomi, sosial dan politik adalah sejumlah lingkungan eksternal organisasi yang turut mendo- rong keberhasilan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kondisi lingku- ngan  ekonomi,  sosial  dan  politik  yang tidak dapat menjadi sumber kegagalan dalam  proses  implementasi  kebijakan. Karena  itu,  penting  dalam  proses implementasi kebijakan memper- hatikan  kondisi  lingkungan  eksternal organisasi.
Pedoman  Hidup  Islami  Warga  Muham- madiyah
Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah (PHIWM) adalah seperang- kat nilai dan norma Islami yang bersumber pada Al-Qur’an dan Sunnah untuk menjadi pola  bagi  tingkah  laku  warga  Muhamma- diyah  dalam  menjalani  kehidupan  sehari- hari sehingga tercermin kepribadian Islami menuju  terwujudnya  masyarakat  Islam yang sebenar-benarnya.
Pedoman Hidup Islami Warga
Muhammadiyah merupakan pedoman untuk  menjalani  kehidupan  dalam  lingkup pribadi,  keluarga,  bermasyarakat,  berorga- nisasi,  mengelola  amal  usaha,  berbisnis, mengembangkan  profesi,  berbangsa  dan bernegara, melestarikan lingkungan, mengembangkan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi,  dan  mengembangkan  seni  dan budaya yang menunjukkan perilaku uswah hasanah (teladan yang baik).

## Metode
Dalam  suatu  penelitian,  seorang peneliti  harus  menggunakan  metode penelitian yang tepat, hal ini dimaksud agar peneliti dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai masalah yang dihadapi serta langkah-langkah  yang  digunakan  dalam mengatasi  masalah  tersebut.  Adapun metode  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  metode  penelitian kualitatif.  Alasan  menggunakan  metode penelitian  ini  agar  dapat  diketahui  suatu keadaan organisasi secara alamiah, terdeskripsi  melalui  pengamatan  sehari- hari  dimana  peneliti  terlibat  langsung  di dalamnya.
Menurut  Sugiyono  (2013),  penelitian kualitatif  adalah  suatu  metode  penelitian yang  berlandaskan  pada  filsafat  post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah  sebagai  instrumen  kunci,  pengam- bilan sampel sumber data dilakukan secara purposif,  teknik  pengumpulan  dengan triangulasi,  analisis  data  bersifat  induktif/
kualitatif,  dan  hasil  penelitian  kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian kualitatif bertumpu pada latar belakang alamiah secara holistik, memposisikan  manusia  sebagai  alat  pene- litian, mementingkan proses daripada hasil serta  hasil  penelitian  disepakati  oleh peneliti dan subjek penelitian.
Adapun  teknik  sampling  yang  di digunakan  dalam  penelitian  ini  ialah menggunakan  teknik purposive  sampling . Purposive  sampling merupakan  salah  satu teknik  sampling non  random  sampling dimana  peneliti  menentukan  pengambilan sampel  dengan  cara  menetapkan  ciri-ciri khusus  yang  sesuai  dengan  tujuan penelitian  sehingga  dapat  menjawab permasalahan  dan  pertanyaan  pokok penelitian.  Menurut  Sugiyono  (2013:  218- 219) purposive  sampling adalah  teknik pengambilan  sampel  atau  sumber  data dengan pertimbangan tertentu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi  berhubungan  dengan tindakan  atau  pelaksanaan  terhadap rencana yang sudah disusun secara matang dan  terperinci.  Untuk  mengukur  imple- mentasi  kebijakan  pedoman  PHIWM  pada tenaga  kependidikan  Universitas  Muham- madiyah  Sukabumi,  peneliti  menggunakan enam dimensi, yaitu: (1) ukuran dan tujuan kebijakan,  (2)  sumber  daya  kebijakan,  (3) karakteristik  badan  pelaksana,  (4)  sikap/ kecenderungan  pelaksana,  (5)  komunikasi antar  organisasi  dan  aktivitas  pelaksana, serta (6) kondisi lingkungan ekonomi, sosial dan  politik.  Adapun  pembahasan  keenam dimensi  tersebut  dalam  kaitannya  dengan implementasi  kebijakan  PHIWM  pada tenaga  kependidikan  Universitas  Muham- madiyah Sukabumi adalah sebagai berikut:

## 1.   Ukuran dan Tujuan Kebijakan
Kinerja implementasi kebijakan dapat dilihat dari tingkat keberhasilan ukuran dan tujuan  kebijakan.  Tujuan  implementasi kebijakan  tentang  Pedoman  Hidup  Islami
Warga  Muhammadiyah  (PHIWM)  tercan- tum  dalam  bagian  pertama  yang  berbunyi “terbentuknya  perilaku  individu  dan kolektif  seluruh  anggota  Muhammadiyah yang  menunjukkan  keteladanan  yang  baik ( uswatun  hasanah )  menuju  terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya”.
Tenaga  kependidikan  Universitas Muhammadiyah  Sukabumi  pada  umumnya mengetahui tentang tujuan PHIWM. Penge- tahuan  tentang  tujuan  PHWIM  tersebut didapat dari hasil membaca dan sosialisasi. Namun  demikian,  suatu  kebijakan  harus memenuhi  unsur  tujuan  dan  realisasinya. Dalam  proses  implementasinya,  untuk mencapai  tujuan  tersebut  terdapat  bebe- rapa  aktivitas  yang  dapat  menunjukkan keteladanan  yang  baik  ( uswatun  hasanah ) menuju  terwujudnya  masyarakat  Islam yang sebenar-benarnya di kalangan tenaga kependidikan  Universitas  Muhammadiyah Sukabumi  sebagai  usaha  dalam  merea- lisasikan  tujuan  dari  PHIWM.  Adapun aktivitas-aktivitas  tersebut  seperti  tadarus rutinan,  mengindahkan  waktu  shalat, menunaikan  shalat  berjamaah,  kultum rutinan  dalam  setiap  pertemuan  dan berinfaq,  serta  aktivitas  bekerja  yang selama ini menjadi ciri khas dari etos kerja dan disiplin Muhammadiyah yang mengan- dung nilai ibadah.
Aktivitas-aktivitas  tersebut  merupa- kan  ukuran-ukuran  yang  dapat  menunjuk- kan  realisasi  tujuan  PHIWM  terutama  bagi tenaga  kependidikan  dalam  aspek  kehidu- pan  pribadi,  organisasi,  masyarakat  dan mengelola  amal  usaha.  Dengan  demikian, apabila  aktivitas-aktivitas  tersebut  dilaku- kan secara istiqomah atau bersifat kontinyu, kemudian  dilakukan  secara  bekerja  sama yang  melibatkan  pimpinan  dan  karyawan (tenaga  kependidikan)  serta  benar-benar menjadi tekad dan kesungguhan hati, maka peneliti  berkeyakinan  bahwa  tujuan  dari PHIWM akan terwujud sehingga Universitas Muhammadiyah  Sukabumi  tampil  sebagai perguruan tinggi Islam yang istiqomah dan memiliki ghirah yang  tinggi  dalam  meng- amalkan ajaran Islam.

## 2.   Sumber Daya Kebijakan
Implementasi  kebijakan  tentu  saja membutuhkan  sumber  daya  yang  dapat mendorong  dan  memperlancar  implemen- tasi  kebijakan  tersebut.  Sumber  daya  yang tersedia  yang  dapat  mendorong  dan memperlancar  implementasi  kebijakan tentang  PHIWM  bagi  tenaga  kependidikan Universitas  Muhammadiyah  Sukabumi adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia  yang  dimaksud  adalah  sumber daya  manusia  yang  memiliki  kualitas, kapasitas  dan  pemahaman  serta  mampu menterjemahkan  isi  dari  PHIWM.  Sumber daya  manusia  yang  memiliki  kemampuan tersebut  dapat  mengajak  seluruh  warga kampus  terutama  tenaga  kependidikan untuk  kemudian  dapat  memberikan pengaruh  dan  seruan  atau  ajakan  melalui kegiatan-kegiatan  yang  dapat  memberikan pemahaman  tentang  isi  dan  maksud PHIWM.
Selain sumber daya manusia, terdapat sumber daya lain, yaitu sumber daya sarana dan prasarana, serta sumber daya finansial. Sumber daya sarana dan prasarana merupa- kan  sumber  daya  yang  tersedia  seperti adanya  fasilitas  masjid  yang  digunakan dalam aktivitas-aktivitas pengajian rutinan. Kemudian  tersedianya  buku  pedoman PHWIM  yang  dapat  dibaca  dan  dipahami oleh  warga  kampus  terutama  tenaga kependidikan  Universitas  Muhammadiyah Sukabumi.  Adapun  sumber  daya  finansial, yaitu  tersedianya  anggaran  yang  dapat dimanfaakan  untuk  keperluan  aktivitas- aktivitas  yang  menunjang  usaha  tercapai- nya  tujuan  PHIWM  salah  satunya,  yaitu untuk  pemeliharaan  sarana  dan  prasarana serta  untuk  distribusi  buku-buku  PHIWM untuk kemudian dapat dimiliki oleh seluruh warga  kampus  terutama  tenaga  kependi- dikan  Universitas  Muhammadiyah  Suka- bumi.

## 3.  Karakteristik Badan Pelaksana
Karakteristik  badan-badan  adminis- tratif  akan  mempengaruhi  pencapaian
kebijakan,  dimana  karakteristik  ini  tidak terlepas dari struktur birokrasi. Komponen ini  meliputi  ciri-ciri  struktur  formal  dan informal  organisasi  serta  atribut-atribut yang personal. Beberapa unsur yang berpe- ngaruh  terhadap  suatu  organisasi  dalam mengimplementasikan  kebijakan  adalah salah  satunya  tingkat  pengawasan  hirarki terhadap keputusan-keputusan subunit dan proses-proses  dalam  badan  pelaksana. Dalam  proses  implementasi  PHIWM  pada tenaga  kependidikan  Universitas  Muham- madiyah Sukabumi, terdapat adanya duku- ngan  dari  pimpinan  khususnya  kepada tenaga  kependidikan  dalam  mengimple- mentasikan  PHIWM  di  lingkungan  Univer- sitas Muhammadiyah Sukabumi. Hal ini juga menjadi  sebuah  kewajiban  bagi  pimpinan amal  usaha  Muhammadiyah  untuk  bisa menciptakan  suasana  kehidupan  Islami dalam  amal  usaha  yang  menjadi  tanggung jawabnya  (Kehidupan  Dalam  Mengelola Amal Usaha).

## 4.  Sikap/Kecenderungan Pelaksana
Sikap/kecenderungan pelaksana akan banyak  mempengaruhi  keberhasilan  atau tidaknya  kinerja  implementasi  kebijakan publik.  Terdapat  tiga  unsur  pendapat pelaksana  yang  dapat  mempengaruhi kemampuan  dan  keinginannya  untuk melaksanakan kebijakan, yaitu: (1) kognisi (pemahaman  tentang  kebijakan)  (2)  arah kecenderungan pelaksana terhadap ukuran dan  tujuan  kebijakan,  dan  (3)  intensitas tanggapan.  Terdapat  beberapa  tanggapan atau  jawaban  yang  memberikan  alasan mengapa  PHIWM  sangat  penting  untuk diimplementasikan  terutama  bagi  tenaga kependidikan  Universitas  Muhammadiyah Sukabumi, yaitu:
a.   Sebagai  usaha  dalam  mewujudkan tujuan  Persyarikatan  Muhammadiyah, yaitu  menjunjung  tinggi  agama  Islam sehingga  terwujudnya  masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.
b.  Sebagai  penuntun  dalam  mewujudkan kehidupan  yang  Islami  di  lingkungan
amal  usaha  Muhammadiyah  terutama Universitas Muhammadiyah Sukabumi.
c.  Sebagai  kewajiban  warga  Muham- madiyah  dalam  melaksanakan  dan mengamalkan  ajaran  Islam  dengan mempraktekkan  kehidupan  Islami dalam segala aspek kehidupan.
d.  Sebagai pedoman tenaga kependidikan dalam  memelihara  dan  mengembang- kan amal usaha Universitas Muhamma- diyah  Sukabumi  yang  menjadi  bentuk pengabdian  kepada  Allah Subhanahu wa  taala dan  berbuat kebijakan  terha- dap sesama.

## 5.   Komunikasi  antar  Organisasi  dan Aktivitas Pelaksana
Implementasi kebijakan akan berjalan efektif bila ukuran dan tujuan dipahami oleh individu  yang  bertanggung  jawab  dalam kinerja  kebijakan.  Oleh  karena  itu,  sangat penting  untuk  memberi  perhatian  yang besar  kaitannya  dengan  kejelasan  ukuran dasar  dan  tujuan  kebijakan  melalui komunikasi  dan  koordinasi  kepada  para pelaksana  dan  dilakukan  secara  konsisten sebagai  usaha  dalam  mewujudkan  tujuan diimplementasikannya suatu kebijakan.
Dalam  mencapai  keberhasilan  imple- mentasi kebijakan tentang Pedoman Hidup Islami  Warga  Muhammadiyah  (PHIWM), maka  perlu  adanya  kordinasi  dan  komu- nikasi  yang  baik  khususnya  antar  tenaga kependidikan  sebagai  salah  satu  elemen warga  Muhammadiyah  di  lingkungan Universitas Muhammadiyah Sukabumi yang memiliki  kewajiban  untuk  mentaati  nilai- nilai  yang  terkandung  dalam  PHIWM  yang bersumber  pada  Al-Quran  dan  Sunnah Rasulullah shallahu  alaihi  wasalam. Dalam praktiknya, implementasi kebijakan tentang PHIWM pada tenaga kependidikan
Univesitas
Muhammadiyah Sukabumi dinilai sudah baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan  adanya  komunikasi  antar  tenaga kependidikan dalam mengusahakan adanya aktivitas-aktivitas  yang  dapat  menunjang peningkatan  pemahaman  dan  pencapaian
tujuan-tujuan dari PHIWM serta menunjuk- kan  keteladanan  yang  baik  ( uswatun hasanah ) menuju terwujudnya masyarakat Islam  yang  sebenar-benarnya  terutama dilingkungan  kampus  Universitas  Muham- madiyah Sukabumi.

## 6.   Kondisi Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik
Kondisi  lingkungan  ekonomi,  sosial dan  politik  disini  merujuk  kepada  kondisi lingkungan eksternal organisasi. Dalam hal ini,  akan  menilai  sejauhmana  kondisi eksternal  tersebut  berpengaruh  dan  dapat mendorong  keberhasilan  implementasi kebijakan  publik.  Jika  kondisi  lingkungan tersebut  dinilai  tidak  kondusif,  maka  akan menimbulkan  masalah  gagalnya  imple- mentasi kebijakan publik.
Jika  dilihat,  meskipun  kebijakan PHIWM  ini  cenderung  diimplementasikan untuk  internal  suatu  kelompok  dan  tidak terlalu  banyak  melibatkan  pihak-pihak eksternal  kecuali  masih  dalam  lingkungan Persyarikatan  Muhammadiyah,  lingkungan sosial  dan  politik  juga  turut  berpengaruh pada proses implementasi PHIWM tersebut.
Lingkungan  sosial  dan  politik  dalam hal ini Pemerintah Daerah dan masyarakat Kota  Sukabumi  tetap  mendukung  adanya aktivitas atau kegiatan Islami sebagai imple- mentasi  PHIWM  di  lingkungan  Kampus Universitas  Muhammadiyah  Sukabumi sebagai salah satu perguruan tinggi di Kota Sukabumi,  karena  hal  tersebut  juga  sesuai dengan  Visi  Walikota  Sukabumi,  yaitu Terwujudnya Kota Sukabumi yang Religius, Nyaman  dan  Sejahtera.  Religius  dapat diartikan  sebagai  perwujudan  hidup  yang Islami  baik  dalam  lingkungan  masyarakat maupun  lingkungan  lembaga  perguruan tinggi  yang  ada  di  Kota  Sukabumi  salah satunya Universitas Muhammadiyah Sukabumi.
Namun  demikian  dalam  praktiknya, implementasi  PHIWM  di  lingkungan Universitas Muhammadiyah Sukabumi saat ini mengalami perubahan yang disebabkan
oleh  kebijakan  baik  yang  dikeluarkan  oleh Pemerintah  Daerah  maupun  Pemerintah Pusat  tentang  adanya  PSBB  (Pembatasan Sosial  Berskala  Besar)  akibat  pandemi Covid-19 yang menyebabkan proses penge- lolaan  amal  usaha  dan  aktivitas-aktivitas yang  berkaitan  dengan  keagamaan  oleh tenaga  kependidikan  Universitas  Muham- madiyah Sukabumi dilakukan secara daring (dalam  jaringan/ online )  atau  yang  dikenal dengan  istilah  WFH  ( Work  From  Home ). Dengan  demikian,  kondisi  lingkungan eksternal  (sosial  dan  politik)  tersebut menjadi hal yang berpengaruh dan menjadi penghambat  dalam  proses  implementasi PHIWM pada tenaga kependidikan Univer- sitas Muhammadiyah Sukabumi.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  di  atas, peneliti  dapat  menyimpulkan  hal-hal sebagai berikut:
1.   Dalam  dimensi  ukuran  dan  tujuan kebijakan,  tujuan  PHIWM  adalah terbentuknya  perilaku  individu  dan kolektif  seluruh  anggota  Muhamma- diyah  yang  menunjukkan  keteladanan yang  baik  ( uswatun  hasanah )  menuju terwujudnya  masyarakat  Islam  yang sebenar-benarnya.  Tujuan  ini  belum sepenuhnya  terealisasikan  oleh  kala- ngan  tenaga  kependidikan  Universitas Muhammadiyah  Sukabumi.  Namun demikian,  dalam proses  implementasi- nya  terdapat  aktivitas-aktivitas  yang dapat  dijadikan  sebagai  ukuran  yang menunjukkan  keteladanan  yang  baik seperti  misalnya  pendisiplinan  waktu shalat,  pengajian  rutinan  dan  aktivitas lainnya  yang  berkaitan  dengan  etos kerja  dan  disiplin  amal  usaha  Muham- madiyah  yang  mengandung  nilai ibadah.
2.  Dalam dimensi sumber daya kebijakan, sumber  daya  yang  tersedia  dalam proses implementasi kebijakan PHIWM pada  tenaga  kependidikan  Universitas
Muhammadiyah Sukabumi adalah sumber  daya  manusia,  sumber  daya sarana  dan  prasarana,  serta  sumber daya finansial.
3.  Dalam  dimensi  karakteristik  badan pelaksana, salah satu unsur yang berpe- ngaruh  terhadap  organisasi  dalam mengimplementasikan  kebijakan  ada- lah  tingkat  pengawasan  hirarki  terha- dap  keputusan-keputusan  subunit  dan proses-proses  dalam  badan  pelaksana. Dalam  proses  implementasi  PHIWM pada  tenaga  kependidikan  Universitas Muhammadiyah  Sukabumi,  terdapat adanya  dukungan  dan  sikap  yang menunjukkan  bahwa  pimpinan  amal usaha  Muhammadiyah  harus  bisa menciptakan suasana kehidupan Islami dalam  amal  usaha  yang  menjadi tanggung jawabnya.
4.  Dalam  dimensi  sikap/kecenderungan pelaksana,  terdapat  dua  dari  ketiga unsur  pendapat  pelaksana  yang  dapat mempengaruhi kemampuan dan keinginan mereka untuk melaksanakan kebijakan,  yaitu  arah  kecenderungan pelaksana terhadap ukuran dan tujuan kebijakan  dan  intensitas  tanggapan. Terdapat  beberapa  tanggapan  yang memberikan  alasan  mengapa  PHIWM sangat  penting  untuk  diimplementasi- kan terutama bagi tenaga kependidikan Universitas Muhammadiyah Sukabumi, yaitu:  (1)  sebagai  usaha  dalam  mewu- judkan  tujuan  Persyarikatan  Muham- madiyah,  (2)  sebagai  penuntun  dalam mewujudkan  kehidupan  Islami  di lingkungan  kampus,  (3)  sebagai  kewa- jiban  warga  Muhammadiyah  dalam melaksanakan dan mengamalkan ajaran Islam, dan (4) sebagai pedoman tenaga  kependidikan  dalam  meme- lihara dan mengembangkan amal usaha (UMMI).
5.  Dalam dimensi komunikasi antar orga- nisasi  dan  aktivitas  pelaksana,  proses implementasi  PHIWM  pada  tenaga kependidikan  Universitas  Muhamma- diyah  Sukabumi  tidak  terlalu  banyak
melibatkan  pihak-pihak  organisasi eksternal kecuali dalam lingkup Persya- rikatan Muhammadiyah. Adapun dalam prosesnya,  terdapat  komunikasi  antar tenaga  kependidikan  dalam  mengusa- hakan  adanya  aktivitas-aktivitas  yang dapat  menunjang  peningkatan  pema- haman  dan  pencapaian  tujuan  dari PHIWM  serta  menunjukkan  ketela- danan  yang  baik  ( uswatun  hasanah ) menuju terwujudnya masyarakat Islami yang  sebenar-benarnya  terutama  di lingkungan kampus Universitas Muhammadiyah Sukabumi.
6.  Dalam  dimensi  kondisi  lingkungan ekonomi,  sosial  dan  politik,  maka kondisi lingkungan ekonomi, sosial dan politik  merupakan  sejumlah  kondisi eksternal  yang  dapat  mendorong sejauhmana keberhasilan implementasi kebijakan.  Dalam  lingkungan  politik, konteks kehidupan Islami telah selaras dengan Visi Walikota Sukabumi. Namun demikian,  kebijakan  tentang  pemba- tasan  sosial  berskala  besar  akibat pandemi  Covid-19  yang  timbul  dari kekuasaan  politik  baik  Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat telah berpengaruh pada proses implementasi kebijakan  PHIWM  di  lingkungan Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Akibatnya,  aktivitas  yang  menunjang pengelolaan  amal  usaha  dan  kegiatan keagamaan  tidak  dapat  dilaksanakan secara langsung.

## Rekomendasi
Rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah  bahwa  dalam  rangka  mencapai tujuan  implementasi  PHIWM,  pimpinan dan/atau  lembaga  di  lingkungan  Univer- sitas Muhammadiyah Sukabumi:
1.  Sebaiknya  melakukan  pengendalian dengan membuat atau menyusun indi- kator spesifik yang dapat menunjukkan sejauhmana keberhasilan implementasi PHIWM  di  lingkungan  Universitas Muhammadiyah Sukabumi.
2.  Sebaiknya  meningkatkan  pemahaman isi  dari  PHIWM  bagi  tenaga  kepen- didikan  Universitas  Muhammadiyah Sukabumi salah satunya melalui sosiali- sasi. Hal tersebut bertujuan agar tenaga kependidikan  Universitas  Muhamma- diyah  Sukabumi  tetap  berada  dalam koridor  dan  mengindahkan  nilai-nilai yang terdapat dalam PHIWM mulai dari aspek  pribadi,  organisasi,  mengelola amal usaha dan lain-lain.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Abdurrahman, Asyumui dkk.  (2014). Pedo- man  Hidup  Islami  Warga  Muham- madiyah (PHIWM). Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
Agustino, Leo. (2006). Politik dan Kebijakan Publik .  Bandung:  AIPI  Bandung  dan Puslit KP2W Lemlit Unpad.
Anderson,  James  E.  (1979). Public  Policy Making . Second Edition, Chicago, Holt, Rinehart and Winston.
Edward III, George C. (1980). Implementing Public  Policy. Washington:  Congres- sional Quarterly, Inc.
Hill,  Michael.  (1993). The  Policy  Proses . Harvester-Wheatsheaf;  1st  Edition. Edition (1993).
Mazmanian,  Daniel  A.  &  Sabatier,  Paul  A.
(1983) .  Implementation  and  Public Policy .  Glenview,  III:  Scott,  Foresman and Company.
Nugroho,  Riant.  (2002). Kebijakan  Publik untuk  Negara-negara  Berkembang . Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
Satori,  Djam’an  &  Komariah,  Aan.  (2011).
Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: Alfabeta.
Sugiono. (2013). Penelitian Kualitatif, Kuan- titatif dan R&D . Bandung: Alfabeta. Suharto.  (2010). Analisis  Kebijakan  Publik . Bandung: Alfabeta.
Taufiqurokhman.  (2014). Kebijakan Publik . Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik  Universitas  Moestopo  Beraga- ma (Pers).
Tachjan.  (2008). Implementasi  Kebijakan Publik .  Bandung:  AIPI  dan  Puslit KP2W Lemlit UNPAD.
Winarno,  Budi.  (2002). Teori  dan  Proses Kebijakan  Publik .  Yogjakarta:  Media Pressindo.

## Jurnal
Van  Meter,  Donald  S.  &  Van  Horn,  Carl  E. (1975).  The  Policy  Implementation Process,  A  Conceptual  Framework. Administration  &  Society ,  6(4):  445- 488.  Sage  Publications,  Inc.  https:// doi.org/10.1177/009539977500600 404.

## Peraturan
Anggaran  Dasar  dan  Anggaran  Rumah Tangga  Persyarikatan  Muhamma- diyah.
Keputusan  Rektor  Universitas  Muhamma- diyah  Sukabumi  Nomor  1021/KEP/ I.0/A/2020  tentang  Revisi  Susunan Organisasi  dan  Tata  Kelola  (SOTK) Universitas  Muhammadiyah  Suka- bumi.
Surat  Izin  Operasional  Menteri  Pendidikan Nasional Nomor 81/D/0/2003 (Surat Izin Operasional UMMI).
Pedoman  Hidup  Islami  Warga  Muhamma- diyah (PHIWM).