DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i3 Received: 5 April 2024, Revised: 22 April 2024, Publish: 24 April 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

## Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Apoteker Pemilik  Usaha Apotik Pasca Diundangkanya UU Cipta Kerja
Gusminarti 1 , Khairani 2 , Fajri Kurniawan 3
1 Universitas Andalas, Padang, Indonesia, gusminarti1962@gmail.com 2 Universitas Andalas, Padang, Indonesia, khairani.lubis6@gmail.com 3 Universitas Andalas, Padang, Indonesia, fajrilawunand@gmail.com
Corresponding Author: gusminarti1962@gmail.com
Abstract: In 2021 the government issued Minister of Health Regulation Number 14 of 2021 concerning  Standards  for  Business  Activities  and  Products  in  the  Implementation  of  Risk- Based Business Licensing in the Health Sector (hereinafter abbreviated as Minister of Health Regulation No. 14 of 2021). In this regulation there are several changes, one of which is that the pharmacy must be owned by a pharmacist. If the pharmacy is not owned by a pharmacist, the capital  owner may collaborate with the pharmacist by agreement  before a notary.  With this provision, there have been several changes for a pharmacist, one of which is regarding the  fulfillment  of  tax  obligations.  Tax  obligations  for  pharmacists  who  work  only  as pharmaceutical  technical  personnel,  their  tax  obligations  that  must  be  fulfilled  are  only based on the KUP Law and Article 21 of the Income Tax Law Number 36 in 2008, which was most  recently  refined  by  Law  Number  7  of  2021  concerning  Harmonization  of  Tax Regulations. namely tax deductions by third parties, in this case by pharmacies. Meanwhile, with the Pharmacist's status as a Pharmacy owner, the fulfillment of his tax obligations will increase in accordance with Tax regulations, namely Business Entities. The problem is what if, during the course of the pharmacy business, the pharmacist who owns the pharmacy which was  established  based  on  the  agreement  resigns,  what  happens  to  fulfilling  his  tax obligations. In this regard, there are three problems that the researcher raises, first, what is the  description  of  pharmacy  ownership  by  pharmacists  in  West  Sumatra,  second,  how  to fulfill  tax  obligations  for  pharmacists  as  pharmaceutical  workers  and  pharmacy  owners  in West  Sumatra.  third,  problems  encountered in  fulfilling  tax obligations  by pharmacists who own  pharmacies.  In  West  Sumatra,  the  research  uses  research  methods  with  an  empirical juridical  approach,  descriptive  research  type,  the  data  required  is  primary  and  secondary data as well as data collection techniques, interviews and document studies, data processing is  carried  out  using  qualitative  analysis  methods.  The  results  of  research  on  pharmacy ownership  in  West  Sumatra  are  currently  in  various  forms  of  business,  namely  Limited Liability Companies and Individual Businesses such as CVs and Firms so that ownership of Pharmacies  is  still  owned  by  investors  and  currently  there  are  5  Pharmacies  which  are processing  the  extension  of  their  Pharmacy  Business  Licenses  and  some  have  transferred their  ownership  to  Children  of  financiers  because  they  have  completed  their  pharmacy studies, and there are also those who are currently processing business permits in the form of
individual  PT.  Meanwhile,  the  tax  obligations  carried  out  by  pharmacists  as  pharmacy business  owners  have  not  yet  been  implemented  because  currently  pharmacies  that  use pharmacists as pharmacy owners with non-legal entity business forms are still in the process of  processing  their  permits  and  legal  entities.  Problems  encountered  in  fulfilling  the  tax obligations  of  pharmacists  as  business  owners Pharmacies are still not  visible, because the current status of Pharmacists still has the status of a Pharmaceutical Personnel, so their tax obligations are only limited to Income Tax Article 21.
Keyword: Pharmacist, Pharmacy Business Owner, Tax Obligatio.
Abstrak: Pada  tahun  2021  pemerintah  mengeluarkan  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor 14 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan (Selanjutnya disingkat Permenkes No 14 tahun 2021).  Pada  peraturan  ini  terdapat  beberapa  perubahan  salah  satunya  adalah  apotek  harus dimiliki oleh seorang Apoteker. Apabila apotek tidak dimiliki oleh seorang Apoteker, pemilik modal  boleh  bekerja  sama  dengan  Apoteker  dengan  perjanjian  dihadapan  notaris.  Dengan adanya ketentuan ini terjadi beberapa perobahan bagi seorang Apoteker ,salah satunya adalah terhadap  pemenuhan  kewajiban  Perpajakan..  Kewajiban  Perpajkan  bagi  Apoteker  yang bekerja  hanya  sebagai  tenaga  teknis  Kefarmasian,  kewajiban  perpajakannya  yang  harus dipenuhi hanya berdasarkan kepada UU KUP dan Pasal 21 UU Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun  2008  yang  terakhir  disempurnakan  dengan  UU  Nomor  7  tahun  2021  tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. yaitu pemotongan Pajak oleh pihak ketiga , dalam hal ini adalah oleh Apotik. Sedangkan dengan status  Apoteker sebagai pemilik Apotik, pemenuhan kewajiban perpajaknnya akan bertambah sesuai dengan aturan Perpajakn yaitu Badan Usaha. Permasalahannya  adalah  bagaimana  seandainya  dalam  perjalannan  usaha  Apotik,  apoteker pemilik Apotk yang didirikan berdasarkan perjannjian mengundurkan diri, bagaimana dengan pemenuhan  kewajiban  perpajakannya.  Sehubungan  dengan  itu  ada  tiga  permasalahan  yang peneliti  ajukan,  pertama,  Bagaimana  gambaran  kepemilikan  Apotik  oleh  Apoteker  di Sumatera Barat , kedua Bagaimana Pemenuhan Kewajiban perpajakan Bagi Apoteker sebagai tenaga  kefarmasian  dan  pemilik  Apotik  di  Sumatera  Barat.  ketiga,  permasalahan  yang ditemui dalam pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Apoteker pemilik apotik. Di Sumatera Barat.  Penelitian    menggunakan  metode  penelitian  dengan    pendekatan    secara  Yuridis empiris  ,jenis  penelitian  deskriptif,    data  yang  dibutuhkan  adalah  data  primer  dan  sekunder serta teknik pengumpulah data, Wawancara dan Studi Dokumen , pengolahan data dilakukan dengan  metode    analisa    kualitatif.  Hasil  penelitian  kepemilikan  Apotik  di  Sumatera  Barat saat  ini  masih  beragam  bentuk  usaha  yaitu  ada  yang  Perseroan  Terbatas  dan  Usaha Persorangan  seperti  CV  dan  Firma  sehingga  kepemilikan  Apotik  masih  oleh  pemodal  dan saat  ini  ada  5  Apotik  yang  sedang  mengurus  perpanjangan  izin  Usaha  Apotiknya  dan  ada yang mengalihkan kepemilikannya kepada Anak Pemodal karena sudah menamatkan kuliah Apotekernya,  dan  ada  juga  yang  sedang  mengurus  perizizn  berusaha  dengan  bentuk  PT Perseorangan.  Sedangkan  Kewajiban  Perpajakan  yang  dilaksanakan  oleh  Apoteker  sebagai Pemilik  Usaha  Apotik  masih  belum  terlaksana  karena  saat  ini  Apotik  yang  menggunakan Apoteker  sebagai  Pemilik  Apotik  dengan  Bentuk  usaha  bukan  Badan  Hukum  masih  dalam rangka  pengurudan  Perizinan  dan  Badan  Hukumnya  .Pemasalahan  yang  ditemui  dalam pemenuhan  kewajiban  perpajakan  Apoteker  sebagai  Pemilik  Usaha  Apotik  masih  belum kelihatan  ,  karena  status  Apoteker  saat  ini  masih  mempunyai  status  sebagai  Tenaga Kefarmasian , sehingga kewajiban perpajakannya hanya sebatas Pajak Penghasilan Pasal 21.
Kata Kunci: Apoteker, Pemilik Usaha Apotik, Kewajiban Perpajakan .

## PENDAHULUAN
Apotik merupakan sarana pelayanan kesehatan kefarmasian dan tempat dilakukannya praktek  kefarmasian  oleh  Apoteker    seperti  yang  dirumuskan  dalam  Pasal  1  angka  (1) Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  9  tahun  2017    tentang  Apotik,  sedangkan  Apoteker adalah  Sarjana  Farmasi  yang  telah  lulus  sebagai  Apoteker  dan  telah  mengucapkan  sumpah sebagai Apoteker . Sebagai tenaga kefarmasian dalam melaksnakan pekerjaannya di apotik , seorang  Apoteker  dibantu  oleh  Tenaga  Teknis  Kefarmasian  .  Selanjutnya    menurut  Pasal  1 angka  (5)  nya  ,  dirumuskan  pengertian  tentangTenaga  Teknis  Kefarmasian    yaitu    tenaga yang  membantu  Apoteker  dalam  menjalankan  pekerjaan  yang  terdiri  atas  Sarjana  farmasi Ahli madya farmasi dan Analisis Farmasi .
Pada Pasal 3 ini diatur tentang siapa yang boleh mendirikan suatu Apotik yaitu  :
1. Apoteker dapat mendirikan Apotik dengan modal sendiri , dan  atau modal  dari pemilik modal baik perseorangan maupun perusahaan .
2. Dalam hal Apoteker yang mendidikan Apotik bekerjasama dengan pemilik modal, maka pekerjaan  kefarmasiannya  harus  tetap  dilakukan  sepenuhnya  oleh    apoteker  yang bersangkutan.
Dari ketentuan pasal  di atas terlihat bahwa sebuah  Usaha Apotik dapat didirikan oleh Apoteker,  Pemilik  Modal  ataupun  Kerjasama  antara  Apoteker  dan  pemilik  Modal  ,  dengan syarat Apoteker tidak boleh meninggalkan tugas kefarmasiannya . Juga dalam Pasal ini tidak ada  suatu  ketentuan  bahwa  sebuah  usaha  Apotik  harus  lah  berbentuk  Perusahaan  berbadan Hukum ( PT,Yayasan dan Koperasi ) . 1 ,dalam arti kata bentuk Usaha Perseorangan pun dapat mendirikan Usaha Apotik , seperti CV ,Firma dan lainnya.
Pada  tahun  2020  Pemerintah  Indonesia  mengundangkan  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ( saat ini UU tersebut ditetapkan dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu menjadi UU Cipta Kerja). Dalam Undang-undang ini terdapat 79  buah  Undang-undang  yang  pengaturannya    menjadi    satu  undang-undang  dengan  11 Klaster  yang  berbeda.  Salah  satu  tujuan  dari  UU  cipta  kerja  ini  selain  mampu  menyerap tenaga  kerja  ,juga  untuk  memberikan  kemudahan  dan  penyederhanaan  perizinzn berusaha/berinvestasi dan pemberdayaan bagi Koperasi dan UMKM, Tindak lanjut  Terhadap kemudahan berusaha ini Pemerintah menerbitkan Peraturan pemerintah Nomor 5 tahun 2021 yang mengatur tentang Penyelenggaraan Perizinan berbasis Resiko. Fungsi dari PP ini adalah sebagai  peraturan pelaksana terhadap Klaster Perizinan . Sehubungan dengan adanya PP ini Kemenkes menindaklanjutinya dengan menerbitkan Permenakes Nomor 14 tahun 2021 yang Mengatur  tentang  Standar  kegiatan  Usaha  dan  Produk  pada  Penyelenggaraan  perizinan Berusaha  Berbasis  Resiko  sektor  Kesehatan.  Permenkes  ini  merupakan  acuan  dalam pelaksanaan  perizinan  disektor  kesehatan  ,  termasuk  Toko  Obat  dan  Apotik,  Guna mempermudah dalam pelaksanaan permohonan  Perizinan dilakukan melalui sistim perizinan berusaha secara terintegrasi dengan sistem elektronik ( OnLine Single Submission/OSS).
Ada  beberapa  ketentuan  penting  yang  berobah      dalam  perizinan  pendirian  Apotik  , ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 4 Permenkes No.14 Tahun 2021, yaitu:
1. Seorang  Pemodal  yang  ingin  mendidirkan  apotik  bentuk  usahanya  harus  bentuk  badan Hukum ( PT,Yayasan,Koperasi)
2. Apotik yang didirikan boleh tidak berbadan hukum dengan syarat pemilik Apotik adalah seorang Apoteker .
3. Pelaku  usaha  (  pemilik  Modal  )  modal  boleh  bekerjasama  dengan  Apoteker  dalam pendirian  Apotik,  dengan  syarat  melampirkan  surat  perjanjian  yang  disahkan  oleh Notaris.
1 Gusminarti  ,  2021,  Makalah  disampaikan  Dalam  Webiner  Ikatan  Apoteker  Indonesia    Cabang  Sumbar  , Literisasi Hukum Dan Perpajakan Dalam profesi Apoteker, 15 Januari 2021.
Dari  persyaratan  yang  diatur  dalam  permenkes  ini  ada  ketegasan  terhadap kepemilikan suatu Apotik, terutama Apotik  yang  dengan bentuk usaha perseorangan. Yaitu harus  dimilk  ioleh  Apoteker.  Sedangkan  kalau  bukan  apoteker  yang  pemilik  modal  ,maka harus ada perjanjian antara pemilik modal dengan apoteke yang disahkan oleh notaris.
Apoteker  sebagai  tenaga  Kefarmasian  dan  Apoteker  pemilik  Apotik  dengan perjanjian, dalam kewajiban pemenuhan perpajakannya akan mempunyai status yang berbeda ,perbedaan  tersebut  dilatar  belakangi  daru  status  mereka,  yang  pertama  sebagai  tenaga kefarmasian yang bekerja pada Apotik dan satu lagi sebagi pemilik apotik sehingga berbeda dalam  pertanggungjawaban  perpajakannnya.    Perbedaaan  tersebut  terlihat,  apabila  Apoteker sebagai  pekerja  yang  menjadi  Tenaga  Kefarmasian  saja  pada  sebuah  Usaha  Apotik  ,maka statusnya  hanya  sebagai  karyawan,  sehingga  dalam  pemenuhan  kewajiban  perpajakannya hanya mengacu kepada kewajiban pelaporan SPT tahunan saja sebagaimana yang di atur oleh UU Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 28 tahun 2007 yang sudah disempurnakan denagn UU  Nomor  7  Tahun  2021Tentang  harmonisasi  Peraturan  Perpajakan  Penyetoran  Pajak  si Apoteker  sudah  langsung  dipungut  oleh  Apotik  sebagai  badan  uasaha  pemberi  kerja  sesuai dengan aturan Pasal 21 UU nomor 36 tahun 2008 yang disempurnakan dengan UU nomor 7 Tahun 2021 juga.
Kondisi ini akan berbeda dengan apoteker sebagai pemilik apotik , kepada mereka ini ada  beberapa  kewajiban  perpajakan  yang  harus  dipenuhinya,  antara  lain  adalah  pajak penghasilan  untuk  orang  perseorangan  kalau  usaha  apotik  tersebut  tidak  berbentuk  badan hukum  dan  pajak  pertambahan  nilai  terhadap  pembelian  dan  penjualan  barang/  obat-obatan medis  yang  terjadi  dalam  usaha  apotik  tersebut.    khusus  kalau  usaha  apotik  tersebut berbentuk  badan  hukum  misalnya  perseroan  terbatas,  maka  akan  berbeda  perhitunagan perpajaka  yang  harus  dipenuhi  oleh  apoteker,  yaitu  sebagai  pemilik  usaha  apotik.  Pada kemenkes Nomor 14 tahun 2021 dinyatakan,  sebuah apotik bisa saja tidak berbentuk  badan hukum  dengan  syarat  pemilik  tetap  seorang  apoteker  dengan  perjanjian  dihadapan  notaris. permasalahannya  adalah,  bagaiman  seandainya  apoteker  sebagai  pemilik  apotik  dengan perjanjian tadi mengundurkan diri dalam perjalanan usaha apotik tersebut, bisa saja dia ingin mendirikan usaha sendiri atau hanya ingin menjadi tenaga kefarmasian saja atau  lainnya. Di sini  timbul  permasalahan  pemenuhan  kewajiban  perpajakannya,  apakah  bisa  saja  berhenti dengan  sendirinya  ataiu  harus  ada  perbuatan  hukum  lain  yang  harus  dilakukan  oleh  para Apaoteker  dengan  Pemilik  Modal,  atau  apakah  juga  harus  melibatkan  Dirjen  Pajak  juga dalam  penyelesaian  pemutusan  kewajiban  Perpajakan  ini.  Sehubungan  dengan  itu  peneliti ingin  melakukan  penelitian  dengan  judul,“Pemenuhan  Kewajiban  Perpajakan  Apoteker Pemilik Usaha Apotik Pasca Diundangkanya UU Cipta Kerja”.
Latar belakang pemilihan  Sumatera Barat sebagai Lokasi Penelitian dilatar belakangi karena  Sumatera  barat  merupakan  salah  satu  Provinsi  di  Indonesia  yang  harus  ikut  dan mempedomani  semua  aturan  yang  diterbikan  oleh  Kemenkes  dalam  perizinan  pendirian Apotik  dan  pemenuhan  kewajiban  lainnya.Demikian  juga  dalam  peraturan  perpajakan  ,  ada beberpa  jenis  pajak  yang  harus  ditunaikan  oleh  Apoteker,  baik  Apoteker  sebagai  Tekhnisi Kefarmasian maupun Apoteker sebagai pemilik Apotik, pajak - pajak tersebut akan dipungut oleh  Dirjen  Pajak.    Di  Sumatera  Barat,  yang  terdiri  atas  12  kabupaten  dan  7  Kota  banyak berdiri  usaha    apotik.  dengan  berbagai  bentuk  udaha,  PT  dan  usaha  Perorangan  .  dalam penelitian ini Peneliti akan melakukan di 2 ( dua ) kota saja , yaitu Kota Padang, Kabupaten Pasaman Barat. Pemilihan kedua  daerah ini dilatar belakangi karena Kota Padang merupakan sebagai  pusat  Ibu  Kota  Provinsi  dan  banyak  memiliki  Apotik  .Sedangkan  pemilihan Kabupaten  Pasaman  Barat  sebagai  lokasi  penelitian  dilatar  belakangi  Pasaman  Barat merupakan  salah  satu  Kabupen  yang  secara  geografis  terletak  agak  jauh  dari  Pusat Pemerintahan Provinsi. Data  BPS. Dinas kesehatan Sumatera Barat, terdapat 284 Apotik.

## METODE
Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan secara yuridis empiris. Penelitian  yuridis  empiris  disebut  juga  dengan  penelitian  lapangan  adalah  penelitian  yang mengkaji  ketentuan  hukum  yang  berlaku  serta  apa  yang  terjadi  dalam  kenyataannya  dalam masyarakat. 2 Penelitian  yuridis  empiris  merupakan  jenis  penelitian  hukum  sosiologis  dan dapat  disebutkan  dengan  penelitian  secara  lapangan,  yang  mengkaji  ketentuan  hukum  yang berlaku  serta  yang  telah  terjadi  dalam  kehidupan  masyarakat. 3 Pada  penelitian  ini  Peneliti akan  melakukan  kajian  bagaimana  tentang  Pemenuhan  Kewajiban  Perpajakan  Apoteker Pemilik  Apotik  di  Sumatera  Barat.  Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  yang  berarti  penelitian yang  menggambarkan  objek  tertentu  dan  menjelaskan  hal-hal  yang  terkait  dengan  atau melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu  dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat. 4 Data yang diperlukan  untuk penelitian ini yaitu terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh melalui penelitian lapangan ( field  research) dan  didapat  secara  langsung  dari  sumber  di  lapangan  yaitu  responden  dan informan yang ditemui pada lokasi penelitian. 5

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Apoteker  merupakan  suatu  profesi  yaitu  profesi  kesehatan.  Sebagaimana  dengan profesi  lainnya  ,  Apoteker  mempunyai  kewajiban  perpajakan  yang  harus  dipenuhinya  . apabila  dia  bekerja  pada  sebuah  Apotik  atau  mempunyai  usaha  Apotik  sendiri  atau  atas kerjasama  dengan  Pemodal  .  Seorang  Apoteker  yang  bekerja  pada  sebuah  Apotik  sebagai seorang  tenaga  kefarmasian  maupu  sebagai  Pemilik  ataupun  pengelola  Apotik  dalam ketentuan  perpajakan  merupakan  Subjek  Pajak,  sehingga  kepada  mereka    akan  dikenakan kewajiban-kewajiban  perpajakan.  Adapun  kewajiban  perpajakan  seorang  Apoteker  dapat dibedakan dari status hubungannya dengan Apotik  yaitu :
1 Apoteker yang berperan sebaga Pengelola Apotik (APA) sekaligus Pemilik Sarana Apotik
.
2 Apoteker  yang  berperan  sebagai  pengelola  Apotik  (APA)  yang  menjalin  kerja  sama dengan Pemilik Apotik .
Dari status hubungan di atas terdapat dua status Apoteker , yang pertama   Apoteker sebagai Pengelola Apotik (APA) sehingga dalam aturan perpajakan Apoteker yang berstatus seperti  ini  dipersamakan  dengan  karyawan  yang  menerima  penghasilan  dari  pemilik  usaha Apotik  .  Sedangkan  status    kedua  ,Apoteker  sebagai  Pemilik  Apotik,  maka  kepada  pemilik status  ini  nantinya  akan  diterapkan  ketentuan  Perpajakan  untuk  menjalankan  Usaha  ,  baik berbentuk Usaha  Perorangan maupun Berbadan Hukum .
Adapun  kewajiban  perpajakan  yang  harus  dipenuhi  oleh  Apoteker  adalah  sebagai berikut:
1. Kewajiban Mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Nomor Pokok Wajib Pajak  (NPWP) adalah nomor identitas wajib pajak dibidang perpajakan dan  lembaga yang berwenang menerbitkan NPWP adalah Direktorat Jendral Pajak  pada  wilayah  dimana  Wajib  Pajak  berdomili  atau  ditetapkan  dalam  pemenuhan kewajiban  perpajakannya  .  Menurut  Pasal  2  ayat  (2  )  UU  Nomor  6  Tahun  1983  yang sudah  beberapakali  disempurnakan  dan  terkahir  dengan  UU  Nomor  7  Tahun  2021 Tentang  Harmonisasai  Peraturan  Perpajakan  dan  disingkat  dengan  UU  HPP  2021. “Setiap  Wajib  Pajak  wajib  mendaftarkan  diri  pada  kantor  Dirjen  Pajak  yang  wilayah
2 Suharsimi Arikunto, 2012, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 126
3 Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 15
4 Sarifuddin Azwar, 1998, Metode Penelitian , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm 7
5 Sugiono, 2009, Memahami Penelitian Kualitatif , Bandung: Alfabeta, hlm 86
kerjanya  meliputi  tempat  tinggal  atau  tempat  kedudukan  Wajib  Pajak  dan  kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak”
Fungsi  pendaftaran  ini  adalah  untuk  inventarisir  jumlah  Wajib  Pajak  ,  dan penentuan  jumlah  Wajib  Pajak  pada  wilayah  kerja  Dirjen  Pajak  tersebut.  Kewajiban  ini harus dipenuhi oleh kedua  jenis  Apoteker , yaitu  Apoteker sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi  yang  mendapatkan  penghasilan  dari  bekerja  pada  Apotik  yang  sering  disebut dengan Apoteker Medis juga Apoteker sebagai Pemilik Usaha Apotik. Mengenai bentuk usahanya  tergantung pula kepada bentuk usaha dari apotik sendiri. Badan Hukum maka NPWP  Wajib  Pajak  Badan  Hukum  (PT.Yayasan  Koperasi),  atau  selain  badan  hukum maka NPWP Wajib Pajak Usaha Apotik Perorangan .
2. Penyampaian Surat Pemberitahuan  (SPT)
Menurut  Pasal  1  huruf    .f    undang-undang  KUP  ,  Surat  Pemberitahuan  adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak  yang  terhutang    menurut  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  perpajakan  . SPT  ini  terbagi  dua  yaitu  SPT  Masa  dan  SPT  Tahunan    .  Menurut  Pasal  1  hurf  g    UU KUP  ,  SPT  adalah  Surat  yang  oleh  Wajib  Pajak  digunakan  untuk  melaporkan penghitungan  dan  /atau  pembayaran  pajak  yang  terhutang  dalam  suatu  Masa  Pajak  atau pada  suatu  saat,  biasanya  suatu  masa  pajak  tersebut  ditentukan  satu  kali  satu  bulan  , sehingga  Wajib  Pajak  wajib  menyampaikannya  setiap  bulan  ,  paling  lambat  harus dilaporkan tanggal 20 bulan berikutnya. Seandainya terlambat atau tidak dilaporkan akan dikenakan  sanksi  Administratif  perpajakan  sebagaimana  yang  diatur  oleh  UU  Pajak berupa Denda Administratif dan Bunga.
Surat  Pemberitahuan  Tahunan  adalah  surat  yang  oleh  Wajib  Pajak  digunakan untuk melaporkan penghitungan  dan pembayaran pajak yang terhutang dalam satu tahun Pajak  ,  seperti  yang  dirumuskan  dalam  Pasal1.Huruf  h  UU  KUP.  Sama  halnya  dengan SPT  Masa  maka  keterlambatan  dalam  pelaporannya  juga  akan  dikenakan  sanksi Administratif  Denda  dan  Bunga.  Kewajiban  penyampaian  SPT  Tahunan  ini  diwajibkan kepada  Wajib  Pajak  Apoteker  sebagai  ytenaga  Medcis  dan  Apoteker  sebagai  Pemilik Usaha  Apotik  .  Sehingga  akan  ada  dua  jenis  Laporan  SPT  tahunan  yang  harus disampaikan  yaitu  SPT  Tahun  orang  Pribadi  dan  SPT  Tahunan  Apoteker  yang menjalankan usaha Apotik.
3. Pemenuhan Kewajiban Pajak Penghasilan  (PPH)
Pajak  Penghasilan  adalah  pajak  Pusat  yang  dipungut  atas  penghasilan  ,  dimana pengertian  Penghasilan  menurut  Pasal  4    Undang-undang  Pajak  Penghasilan  (  PPH  ) tahun  1983  ,  adalah  setiap  tambahan  kemampuan  ekonomis  yang  diterima  oleh  Wajib Pajak ,baik yang berasal dari Indonesia maupun dari Luar Indonesia ,yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan . Dasar hukum  pemungutan  PPH  ini  pertamakalinya  didasarkan  kepada  UU  PPH  no.7  Tahun 1983 , yang selanjutnya disempurnakan terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 yang mengatur tentang HPP.
Penerapan  pasal  PPH  terhadap  kedua  status  Apoteker  ini  berbeda  sesuai  dengan statusnya masing- masing .
1. Apoteker Dengan Status Tenaga Medis (Karyawan) .Apotik .
Apoteker  dengan  Status  Tenaga  Medis  kefarmasian  pada  sebuah  apaotik  berati mereka  mendapatkan  penghasilan  dari  usaha  Apotik  .Sehingga  kewajiban  Pajak Penghasilan  yang  harus  dilaksanakannya  adalah    adalah  melaporkan  SPT  tahunannnya  , yang  berisikan  laporan    semua  penghasilan  yang  diterimanya  dari  perusahaan  tersebut dalam  satu  tahun  pajak  ,  selanjutnya  dikurangi  dengan  semua  pemotongan  Pajak  final yang  sudah  dilakukan  oleh  Bendahara  /  Kasir  tempat  kerjanya  .  Kecuali  disamping bekerja pada Apotik ini , mereka juga bekerja  ditempat lain , atau punya usaha sendiri.
Maka harus semua penghsilan tersebut dilaporkan dalam SPT Tahunan Apoteker tersebut beserta potongan-potongan yang berlaku .

## 2. Apoteker Pemilik Usaha Apotik
Berbeda  halnya    dengan  Apoteker  sebagai  sebagai  tenaga  medis/  karyawan    , maka  terhadap  Apoteker  sebagai  pemilik  usaha  Apotik  punya  kewajiban    harus melaporkan penghasilan usaha Apotik tersebut . Apabila usahanya  mempunyai Peredaran Bruto diatas 4,8 Milyar  Usaha Apotik wajib melaksanakan pembukuan dan penghitungan pajaknya dilakukan dengan  perhitungan   Tarif Umum sebagaimana yang diatur Pasal 17 Ayat 2 UU PPH,
Menurut Pasal 1 Angka 28 UU KUP  Pembukuan adalah  : “Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara terus menerus untuk mengumpulkan data dan informasi  yang meliputi keadaan harta , kewajiban atau utang, modal,  penghasilan dan  biaya  serta  jumlah  harga  perolehan  ,penyerahan  barang  atau  jasa  yang  terutang maupun  yang  terutang  Pajak  Pertambahan  Nilai  yang  dikenakan  Pajak  Pertambahan Nilai dengan tarif 0 %, dan yang dikenakan Pajak Penjualan Atas barang Mewah yang ditutup dengan Menyusun laporan keuangan berupa neraca perhitungan  rugi laba pada setiap Tahun Pajak berakhir.”
Ada  beberpa  persyaratan  yang  harus  dipedomani  oleh  Pemilik  Usaha  Apotik dalam membuat Pembukuan pengaturannya terdapat pada Pasal 28 UU KUP 2007.
a. Pembukuan  atau  pencatatan      harus  dilaksanakan  dengan  memperhatikan  itikad  baik dan mencerminkan kegiatan usaha yang sebenarnya.
b. Pembukuan  sekurang-kurangnya  terdiri  dari  catatan  mengenai  harta,  kewajiban  atau utang,modal, penghasilan dan biaya yang dikeluarkan dan lainnya sebagaimana yang dibenarkan oleh UU PPH.
c. Pembukuan/Pencatatan  harus  diselenggarakan  di  Indonesia  dengan  menggunakan huruf  Latin,  angka  Arab,  satua  Mata  Uang  Rupiah  dan  disusun  dalam  bahasa Indonesia , atau bahasa Asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan .
d. Dokumen  berupa  buku-buku  atau  arsip  perusahaan  yang  berhubungan  dengan Pembukuan ini harus disimpan selama 10 tahun.
e. Pembukuan dilakukan dengan Taat asas , Stesel Akrual atau Stelsel Kas .
f. Pembukuan yang dilaksanakan dilaksanakan menggunakan dengan Bahasa Asing dan mata  uang  asing  dapat  dibenarkan  selama  pembukuan  tersebut  merupakan  kontrak kerjasama  dengan  perusahaan  atau  dengan  negara  asing,  ini  dilkukakan  setelah  ada perizinan dari Menteri Keuangan .
Penghitungan Pph dengan pembukuan ini  menggunakan perhitungan Tarif Umum aturannya  terdapat  pada  Pasal  6,  Pasal  17  Ayat  2  UU  PPH.  Usaha  Apotik  dengan Peredaran Usaha di bawah 4,8 Milyar penghitungan PPH dapat dilakukan  dengan Norma Penghitngan  atau  dengan  PP  Nomor  55  tahun  2022  yaitu  penghitngan  PPh  dengan pengenaan    tarif  Pajak  sebesar  1  %    secara  Final.  Norma  Penghitungan  adalah  suatu prosentase yang dikenakan terhadap penghasilan bruto Wajib Pajak yang tidak melakukan pembukuan  berdasarkan  kepada  jenis  usaha  dan  klasifikasi  usaha  si  Wajib  Pajak. Pedoman  tentang  klasifikasi  dari  usaha  Wajib  Pajak  serta  besaran  prosentasenya ditentukan oleh Menteri Keuangan . Sedangkan pengaturan tentang Norma Penghitungan ini diatur pada Pasal 14 UU PPH .
Kewajiban  lain  dari  Usaha  Apotik  adalah  melakukan  penyetoran  dan  pelaporan hasil  pemotongan  penghasilan    karyawan  berupa  gaji,  upah,bonus  dan  penghasilan lainnya dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan pada Usaha Apotik tersebut . Ketentuan ini didasarkan kepada Pasal 21 UU PPH:
a. Pemotongan  ,  penyetoran  dan  pelaporan  pajak  atau  penghasilan  sehubungan  dengan pekerjaan , jasa, atau kegiatan  dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib Pajak orang pribadai dalam negeri wajib diberlakukan kepada ,
b. Pemberi kerja yang membayar upah ataupun pembayaran lainnya .
c. Bendahara  pemerintah  yang  membayar  gaji,honorarium,  tiunjangan  lainnya sehubungan dengan pekerjaan .
d. Dana Pensiun atau badan lainnya.
e. Badan yang membayar Honorarium atau pembayaran lainnya sehubungan imbalan.
f. Perusahaan , badan peneyelenggara kegiatn yang melakukan pembayaran dalam suatu event /kegiatan .
Kewajiban  pemenuhan  Pasal  21  ini  harus  dipenuhi  oleh  pemnberi  kerja  , selanjutnya  karyawan  atau  lainnya  akan  menerima  laporan  rekapitulasi    pemotongan penghasilan tersebut baik perbulan atau pertahun untuk dilaporkan nanti dalam pengisian SPT  Tahunan  .  Dalam  praktek  biasanya  rekapitulasi  ini  akan  diserahkan  oleh  pemberi kerja saat karyawan akan melaporkan SPT tahunannya .
3. Kewajiban Pemenuhan Pajak Pertambahan Nilai (PPN Bm ) Pajak Pertamabahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah , merupakan pajak pusat yang pemungutannya didasarkan kepada UU PPN , yaitu UU Nomor 8 Tahun 1983 dan sudah beberapa kali disempurnakan , terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang HPP ,  yang selanjutnya disingkat dengan PPN saja . PPN adalah  sejenis  Pajak  Pusat  yang  pemungutannya  dilakukan  setiap  terjadi  transaksi pemindahan Barang Kena Pajak pada wilayah Pabean negara Republik Indonesia . Subjek PPN  adalah    setiap  orang  atau  konsumen  terakhir  yang  memanfaatkan  barang  dan  jasa kena  pajak  dalam  wilayah  Pabean  Indonesia  .Sehubungan  susahnya  Fiskus  dalam menentukan  siapa  konsumen  terakhir  ,  maka    PPN  dipungut  kepada  hulu  penghasil Barang Kena pajak . Seperti Fabrikan ,Agen dan lainnya.
Pemungutan  PPN  pada  Usaha  Apotik  akan  dilakukan  saat  Apotik  melakukan pembelian  Barang  Kena  Pajak  yang  pemungutannya  dilakukan  oleh  Fiskus.  Sedangkan PPN  yang  dibayar  oleh  Usaha  Apotik  tersebut  disebut  dengan  PPN  Masukan  ,yaituPPN yang  dibayar  saat  barang  dibeli/Masuk  .  Selanjutnya  pada  saat  Apotikmelakukan penjualan  Obat  kepada  konsumen  pemakai  .  Apotik  jugaakan  melakukan  pemungutan PPN kepada si  pembeli.  PPN  yang dipungut tersebut  dinakaman denagn  PPN Keluaran. Artinya PPN yang didapat karena dilakukan penjualan Barang.
Sebagaimana yang diatur dalam UU Pajak bahwa kewajiban pembayaran PPN itu berada  pada  konsumen  pemakai  terakhir,  maka  Apotik  nantinya  akan  melakukan penghitngan terhadap Total PPN Masukan dengan PPN Keluaran . Apabila PPN Masukan yang lebih besar dari PPN Keluaran maka terjadi kelebihan pembayaran Kredit PPN oleh Apotik  .  Penyelesaiannya  Apotik  bisa  melakukan  permintaan  kembali  kelebihan pembayaran  PPN  tersebut  kepada  negara  melalui  Dirjen  pajak  dengan  istilah  Restitusi atau  bisa  di  Konpensasi  dengan  pembayaran  Pajak  lainnya.    Sedangkan  apabila  terjadi PPN  Keluaran  lebih  besar  dari  PPN  masukan  maka  terjadilah  apa  yang  disebut  dengan Utang Pajak pada Apotik. Penyelesaiannya Apotik harus melakukan penyetoran kembali semua kelebihan PPN yang diterima tersebut ke kas negara
Penentuan  Pengusaha  yang  boleh  melakukan  pemungutan  PPN  ini  di  atur  oleh  UU PPN , yaitu  :
1. Pengusaha Kena Pajak ( PKP )
PKP  adalah pengusaha sebagaimana  yang dimaksud dalam UU PPN  yaitu   yang mekakuan  penyerahan  Barang  Kena  Pajak  dan/Atau  Penyerahan  Jasa  Kena  Pajak  yang dikenakan  pajak  berdasarkan  batasannya  ditetapkan  oleh  Menteri  Keuangan    ,  kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Pajak .
2. Pengusaha Kecil Yang dikukuhkan Menjadi Pengusaha Kena Pajak .
Hubungan    Apoteker    Pemilik  Apotik  dengan    PPN    adalah  berkaitan  dengan pembelian dan penjualan Barang Kena Pajak , melalui pembayaran  PPN Masukan  saat membeli  barang    kena  pajak  kepada  penjual    dan    mememungut  PPN  Keluaran  saat
menjual Barang Kena Pajak kepada konsumen pembeli. Sebagai Pemilik Usaha Apotik , maka  Apoteker  Pemilik  Apotik  harus  memenuhi  kewajiban  Perpajakan  ini  pada  saat melakukan transaksi .
3. Penyampaian NPWP  Non Efektif  ( NE) Wajib Pajak . Seorang  Wajib  Pajak  dikecualikan  untuk  melaporkan  SPT  nya  disebabkan  status NPWPnya  sudan  Non  Efektif  (  NE  ).  Penetapan  Wajib  Pajak  yang  berstatus  NE  oleh Dirjen Pajak melalaui KPP di mana WP pajak terdaftar . Penetapan Wajib Pajak berstatus NE  dapat  dilakukan  melalui  permohonan  oleh  wajib  pajak  kepada  Dirjen  Pajak  melalui KPP  .  Adapun  ketentuan  NE  diatur  oleh  Peraturan  Dirjen  Pajak  No.Per  20/PJ/2013  dan persyaratan wajib Pajak untuk mendapatkan status NE adalah sebagai berikut  :
a. WP yang sudah tidak punya pekerjaan lagi dan juga tidak penya penghasilan lainnya.
b. WP  yang  sudah  tidak  tinggal  di  Indonesia  dalam  jangka  waktu  183  hari  dalam  satu tahun.
c. WP  yang  sudah  tidak  memenuhi  persyratan  Subjektif  dan  Objektif    Pph  dan  belum melakukan penghapusan NPWP.
d. WP yang usahanya sudah tidak jalan atau sudah tidak beroperasi lagi. WP yang sedang melakukan Penghapusan NPWP.

## KESIMPULAN
Dari  pembahasan-pembahasan  yang  sudah  diuraikan  di  atas  dapat  disimpulkan sebagai berikut  :
1. Kewajiban  Perpajakan    Apoteker  sebagai  Pemilik  Usaha  Apotik  menjadi  kewajiban sebagai  Tenaga  Medis  kefarmasian  pada  Apotik  yang  secara  status  sama  dengan Karyawan Apotik biasa. Terhadap Apoteker yang statusnya seperti ini punya kewajiaban memiliki NPWP, melaporkan SPT Masa selama tidak ada usaha lain yang dilakukan oleh Apoteker  maka  SPTnya  cukup  melaporkan  penghasilannya  dalam  satu  tahun  dan  taotal pemotongan PPHnya oleh Bendahara Apotik .
2. Permasalahan  seandainya  terjadi  Apoteker  Pemilik  Apotik  berdasarkan  perjanjian kerjasama,  upaya  yang  dapat  dilakukan  oleh  Pemodal  ataupun  Apoteker  adalah  dengan mengajukan  kondisi  NE  dan  Penghapusan  NPWP.  Mekanisme  penyampaiannya  adalah dengan menagjukan surat permohonan kepada Dirjen Pajak melalu KPP setempat , yang isinya adalah untuk permohonan Status  NE dari NPWP NPWP Apoteker Pemilik Apotik serta permohonan Penghapusan NPWP nya . Disamping adanya surat  permohonan  yang dilengjapi  dengan  keterangan-keterangan  pejabat  yang  berwenang  ,  juga  harus dilampirkan  surat  pembatalan  perjanjian  kerjasama  kepemilikan  Apotik  yang  dibuat  di hadapan Notaris.
3. Solusi  yang  terbaik  bagi  Apotik  disarankan  untuk  melaksanakan  usaha  Apotik    dengan melakukan  pengurusan  bentuk  usaha  menjadi  PT  Perorangan  ,  sehingga  dalam persyaratan  perlengkapan  Perpajkan  PT  ini  termasuk  dalam  kategori  Subjek  Pajak Perorangan dan penghitungannya - PPHnya dapat dilakukan secara sederhana.

## REFERENSI
Alexandra  Indriati  Dewi,  2008, Etika  dan  Hukum  Kesehatan. Yogyakarta:  Pustaka  Book Publisher
Bambang Sunggono, 2003, Metode Penelitian Hukum, Cetakan 5. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika Cholid dan Abu Achmadi Narbuko, 2003, Metodologi Penelitian. Jakarta: PT. Bumi Aksara Ikatan  Apoteker  Indonesia,  2016, Standar  Kompetensi  Apoteker  Indonesia .  Pengurus  Pusat Ikatan Apoteker Indonesia
Mardiasmo, 2016, Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016, Yogyakarta: Penerbit Andi
Sarifuddin Azwar, 1998, Metode Penelitian . Yogyakarta: Pustaka Pelajar Siti Resmi, 2017, Perpajakan Edisi 10 Buku I: Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat Soerjono Soekanto, 1990, Aspek Hukum Apotik dan Apoteker. Bandung: Mandar Maju Sugiono, 2009, Memahami Penelitian Kualitatif . Bandung: Alfabeta Suharsimi Arikunto, 2012, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta
W.J.S. Poerwodarminto, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Jakarta: Balai Pustaka
Gusminarti  , Literisasi  Hukum  dan  Perpajakan  dalam  Profesi  Apoteker,  2021 ,  Webiner  PD Ikatan Apoteker Indonesia Cabang Sumatera Barat , 15 januari 2021 .
Summers  and  Mackie,  2006,  “ The  Role  of  The  Pharmacist  in  the  Health  Care  System: preparing the future pharmacist – curricular development” , Jurnal American Journal of Pharmaceutical Education.
UUD  1945 UU Nomor 11 Tahun 2020 disempurnakan dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harminisasi Peraturan Perpajakan . UU Nomor 28 Tahun 2007 UU Nomor 36 Tahun 2008 UU Nomor 42 Tahun 2009 UU Nomor 7 Tahun 2021 Permenkes Nomor 9 Tahun 2017 Permenkes Nomor 14 Tahun 2021