## TheJournalish: Social and Government
http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/index Volume 3 Nomor 2 June 2022: TheJournalish Hal. 88-94 DOI: https://doi.org/10.55314/tsg.v3i2.256

## Peningkatan  Kapasitas  Pengelola  Desa  Wisata  Gerbang  Banyu  Langit  di Kalurahan Srimulyo Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul

## Besti Kusumawati (1), Tri Nugroho (2)
(1) Program Magister Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD", Indonesia (2) Program Magister Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD", Indonesia Email Korespondensi: trinugroho822@gmail.com
Abstrak: Peningkatan  kapasitas  pengelola  desa  wisata  Gerbang  Banyu  Langit  di  Srimulyo,  Piyungan,  Bantul dilakukan mulai tahun 2019. Pada kenyataannya, banyak menghadapi kendala seperti: keterbatasan sumber daya manusia,  dana  yang  tidak  mencukupi,  dan  minimnya  regulasi  yang  dijadikan  acuan.  untuk  implementasi. Rumusan  masalah  adalah:  bagaimana  peningkatan  kapasitas  desa  wisata  Gerbang  Banyu  Langit  di  Srimulyo, Piyungan, Bantul dilaksanakan dan apa masalah yang dihadapi. Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan metode  deskriptif-kualitatif  dengan  objek  penelitian  desa  wisata  Gerbang  Banyu  Langit  di  Srimulyo  melalui Pokdarwis, pengelola, dan masyarakat. Teknik pemilihan informan dilakukan secara purposive dengan jumlah informan  12  orang.  Teknik  pengumpulan  data  menggunakan  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi.  Untuk teknik  analisis  data  digunakan  analisis  interaktif  yang  meliputi  reduksi  data,  penyajian  data,  dan  penarikan kesimpulan. Peningkatan kapasitas pengelola desa wisata Gerbang Banyu Langit di Srimulyo efektif karena: 1) Bina manusia, desa Srimulyo mengadakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan sumber daya manusia; 2) Bina usaha, dilakukan dengan pemasaran melalui administrasi digital yang melibatkan komunitas dan lembaga di atasnya;  3)  Bina  lingkungan  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Desa  Srimulyo  dengan  meningkatkan  potensi lingkungan, melaksanakan visi desa, pelaksanaan sapta pesona; 4) Bina lembaga yang dilakukan oleh perangkat desa Srimulyo dengan mengimplementasikan visi organisasi yaitu menyadarkan masyarakat tentang pariwisata. Namun,  menemui  beberapa  kendala:  1)  terbatasnya  pelatihan  untuk  meningkatkan  keterampilan  sumber  daya manusia; 2) bina usaha kurang sempurna karena pemasarannya kurang luas; 3) fasilitas pariwisata yang kurang memadai; 4) desa belum memiliki peraturan tentang pengelolaan pariwisata.
Kata kunci; Peningkatan Kapasitas; Manajer; Pariwisata..
Abstract: The capacity increase of manager of tourism village Gerbang Banyu Langit in Srimulyo, Piyungan, Bantul was done from 2019. In reality, it faced many problems such as: limited human resources, not enough funding, and the lack of regulations that is used as reference for the implementation. The problem statements are: how  the  capacity  increase  in  tourism  village  Gerbang  Banyu  Langit  in  Srimulyo,  Piyungan,  Bantul  was implemented and what are the problems it faced. Research Method: This research used a descriptive-qualitative method  with  the  object  of  research  is  tourism  village  Gerbang  Banyu  Langit  in  Srimulyo  through  Pokdarwis, managers, and the community. It used purposive technique to select the informant, with 12 informants. For the data collection technique, it used observation, interview, and documentation. For the data analysis technique, it used interactive analysis that includes data reduction, data presentation, and conclusion. The capacity increase of manager of tourism village Gerbang Banyu Langit in Srimulyo is effective because: 1) Bina manusia, Srimulyo village held trainings to increase the human resources’ skills; 2) Bina usaha, it is done with marketing through digital  administration  involving  communities  and  institutions  above  it;  3)  Bina  lingkungan  that  is  done  by Srimulyo  village  administration  by  increasing  environmental  potentials,  implementing  the  village  vision, implementation of sapta pesona; 4) Bina lembaga that is done by Srimulyo village administration by implementing the organization’s visions, making the public to be aware of tourism. However, it encountered several problems: 1) the trainings to increase the human resources’ skills is limited; 2) the bina usaha is less than perfect because the marketing is not wide enough; 3) the tourism facilities are inadequate; 4) the village has not had regulations about tourism management.
Keywords: Capacity Increase; Manager Of Tourism.
Informasi Artikel: Disubmit: 2022-02-26; Direvisi 2022-03-26; Disetujui: 2022-04-12

## PENDAHULUAN
Sebagian besar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah kepulauan. Kepulauan tersebut terdiri dari pedesaan dan perkotaan. Wilayah pedesaan lebih luas daripada wilayah perkotaan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Tahun 2019 jumlah desa di Indonesai mencapai 83.820 desa, sedangkan untuk wilayah Yogyakarta sendiri terdiri dari 438 desa. Desa terdiri dari kelompok masyarakat yang berada disuatu wilayah dimana letak wilayahnya  merupakan  lahan  terbuka  hijau  berupa  sawah,  pegunungan  dan  kenampakan  alam  lainnya.  Luas wilayah  desa  tidaklah  sama  antara  satu  dengan  yang  lain.  Begitu  pula  kenampakan  alamnya.  Setiap  desa mempunyai karakteristik masing-masing. Ada yang sebagian besar berada di dataran tinggi, dan sebagian besar berada  di  wilayah  dataran  rendah.  Kenampakan  alam  yang  ditemui  berbeda-beda,  ada  yang  berupa  pantai, pegunungan, hutan, sawah dan sungai. Berdasarkan perkembangan masyarakatnya, kondisi masing-masing desa berbeda.  Terdapat  desa  yang  kondisi  masyarakatnya  maju  dan  sudah  mengenal  moderenisasi.  Ada  pula  desa dengan masyarakatnya tradisional atau tingkat pendidikannya rendah. Semua itu berpengaruh terhadap kondisi kemajuan desa.
Berdasarkan Undang-Undang Tentang Desa No 6 Tahun 2014 Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang  penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa,  Pelaksanaan  Pembangunan  Desa,  Pembinaan  Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Sedangkan dalam Undang-Undang Tentang Desa No 6 Tahun 2014 pasal 78 tentang Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  desa  dan  kualitas  hidup  manusia  serta  penanggulangan  kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
Desa turut serta berperan dalam sistem perekonomian nasional dalam mewujudkan kesejahteraan sesuai dengan  cita-cita  kemerdekaan  bangsa  Indonesia.  Ada  banyak  cara  dalam  mengisi  kemerdekaan  untuk mewujudkan  kesejahteraan.  Perlunya  peran  dari  semua  lapisan  masyarakat  dalam  mewujudkan  kesejahteraan. Didukung  oleh  pemerintah  dalam  mewujudkan  program-program  yang  berkaitan  dengan  kesejahteraan, khsusunya dalam bidang ekonomi.  Pengentasan kemiskinan dalam mewujudkan kesejahteraan harus dilakukan secara  berkesinambungan  agar  bisa  bertahan  dan  diwariskan  dari  generasi  sebelumnya  kepada  generasi selanjutnya.  Upaya-upaya  untuk  mencapai  kesejahteraan  bagi  individu  maupun  masyarakat  terus  menerus dilakukan untuk memperbaiki kehidupan ekonomi masyarakat dan kehidupan bangsa agar lebih baik lagi.
Tuntutan perubahan zaman harus disikapi dengan cermat. Setiap individu dan masyarakat dituntut untuk meningkatkan kemampuan sesuai tuntutan perkembangan zaman agar taraf hidupnya lebih sejahtera. Inovasi dan kreatifitas  sangat  diperlukan  ditengah  persaingan  ekonomi  yang  semakin  ketat.  Perubahan  itu  terus  bergulir dengan sangat cepat, adaptasi sangat diperlukan sebagai langkah penyesuaian. Bila tidak mampu menyesuaikan, akan  timbul  masalah-masalah  sosial  seperti  pengangguran,  kemiskinan,  kesehatan  yang  rendah,  dan  masalah sosial lainnya.
Desa  atau  sekarang  yang  berganti  nama  menjadi  Kalurahan  berdasarkan  Peraturan  Gubernur  Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemerintah Kalurahan bahwa Kalurahan adalah desa di wilayah DIY yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk  mengatur  dan  mengurus  Urusan  Pemerintahan,  kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan  prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Pemberdayaan  masyarakat  desa  wisata  merupakan  salah  satu  upaya  untuk  memberikan  pilihan  bagi masyarakat  untuk  dapat  meingkatkan  kesejahteraan.  Aksi  pemberdayaan  masyarakat  bertujuan  untuk kesejahteraan  masyarakat  agar  dapat  mengatasi  berbagai  persoalan  ekonomi.  Pemberdayaan  masyarakat  dapat diwujudkan dengan berbagai program kegiatan salah satunya adalah program desa wisata. Pengembangan Desa Wisata sebagai program pemberdayaan masyarakat dimaksudkan untuk memberikan daya sekaligus sebagai salah satu  upaya  dalam  penanggulangan  kemiskinan  dengan  mengangkat  berbagai  macam  potensi  lokal yang  ada  di daerah  tersebut,  melalui  desa  wisata  masyarakat  diuntungkan  dengan  adanya  pemasukan  ekonomi  dari pengelolaan berbagai macam aset dan potensi wilayah. Banyak keunggulan yang ditampilkan dalam desa wisata antara  lain  karakteristik  wilayah  berupa  kenampakan  alam,  budaya  kearifan  lokal,  seni  tradisi  serta  ciri  khas unggulan di daerah tersebut yang dikelola dan mempunyai nilai jual tinggi. Adanya program desa wisata akan memberikan manfaat-manfaat yang berguna untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat didalamnya serta mengangkat potensi wilayah.
Kemajuan  desa  wisata  tak  lepas  dari  peran  masyarakat  dan  pengelola  wisata.  Pengelola  harus  mampu menumbuhkan  partisipasi  masyarakat  sebagai  faktor  pendukung  dalam  pelaksanakan  program  pemberdayaan desa  wisata.  Pengelolaan  desa  wisata  berbasis  masyarakat  memiliki  berbagai  tantangan  yang  harus  dihadapi. Semua itu menjadi tolok ukur dan pemicu semangat bagi masyarakat untuk mewujudkan masyarakat mandiri dan memajukan kalurahan dengan mengolah berbagai potensi yang ada sehingga memiliki nilai jual. Kalurahan diberi kesempatan  seluas-luasnya  untuk  mengatur  kewenangannya  sendiri,  termasuk  mengatur  dan  mengelola  asset wilayah  sehingga  mampu  memunculkan  sumber-sumber  keuangan  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Program desa wisata yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan
masyarakat didukung oleh sumber daya manusia yang baik, terutama semua masyarakat yang terlibat didalamnya. Sinergi yang dilakukan antara pembuat kebijakan dalam hal ini ditingkat desa diwakili oleh pemerintah kalurahan, kelompok sadar wisata, pengelola dan masyarakat sangat diperlukan untuk keberhasilan program pemberdayaan masyarakat desa wisata. Pengelola desa wisata harus memiliki sumber daya manusia yang mumpuni agar program desa wisata dari Pemerintah Kalurahan bisa terlaksana dengan baik.
Tinjauan pustaka yang dilakukan peneliti adalah melakukan tinjauan dengan penelitian sebelumnya yang sejenis atau terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.
1. Pemberdayaan Masyarakat Desa Wisata Gamplong di Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian thesis ini dilakukan oleh Erisa Kurniananda pada tahun 2016.
2. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa dalam Memenuhi Aspek Maqashid melalui Pendekatan Assed Based Community Development. Penelitian ini dilakukan oleh Wildan Arif tahun 2019.
3. Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Daya Tarik Wisata Ceking Di Kabupaten Gianyar. Penelitian ini dilakukan oleh Fatrisia Yulianie tahun 2015.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  adalah  proses  berpikir  untuk  memecahkan  masalah  secara  sistematis,  empiris  dan terkontrol  (Zulkarnain,  2019:7).  Jenis  penelitian  ini  menggunakan  deskriptif  kualitatif.  Obyek  penelitian  yang diteliti  pada  penelitian  ini  adalah  tentang  pemberdayaan  masyarakat  melalui  Peningkatan  Kapasitas  Pengelola Desa Wisata Gerbang Banyu Langit di  Kalurahan Srimulyo Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul. Penelitian ini dilaksanakan di Wisata Gerbang Banyu Langit Kalurahan Srimulyo Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul, Daerah  Istimewa  Yogyakarta.  Teknik  pemilihan  informan  merupakan  pemilihan  sumber  data  yang  digunakan dalam penelitian. Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini adalah teknik Purposive . Artinya, pemilihan informan  didasarkan  pada  tujuan  penelitian.  Informan  terdiri  dari  individu  ,  komunitas  ,dokumen,  organisme ataupun  lainnya  yang  berfungsi  memberikan  keterangan  atau  informasi  untuk  kepentingan  penelitian.  Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kalurahan Srimulyo secara administratif berada pada wilayah Kapanewon Piyungan di Kabupaten Bantul, Provinsi D.I. Yogyakarta.  Letak geografis Desa Srimulyo berada pada rentang koordinat 1100 26’ 26” BT sampai 1100 28’ 59” BT dan 70 49’ 13” LS sampai 70 52’ 34” LS. Kalurahan Srimulyo termasuk salah satu Kalurahan yang  berada  di  paling  timur  Kabupaten  Bantul. Kalurahan  Srimulyo  memiliki  luasan  terbesar  di  Kabupaten Bantul, yakni ±1.462,33 hektar yang terbagi menjadi 22 Padukuhan. Letak  wilayah Kalurahan Srimulyo sangat strategis, secara geografis Kalurahan Srimulyo diapit dan dilewati 2 sungai besar yakni sungai Opak dan Sungai Gawe, memiliki permukaan tanah yang beragam baik tanah datar maupun tanah pegunungan. Kalurahan Srimulyo juga di lalui oleh Jalan Raya Yogya —Wonosari yang dengan demikian lalu lintas dan transportasi sedemikian padat Kalurahan Srimulyo menjadi jalur alternatif dengan 3 jalur tujuan utama yakni jalur ke barat menuju Kota Yogyakarta, jalur ke utara menuju Kota Klaten, dan jalur ke timur menuju kota Wonosari. Dari keadaan geografis letak  Kalurahan  Srimulyo  mempunyai  banyak  potensi  karena  kenampakan  alam  yang  beragam.  Ini  sangat menguntungkan bagi Pemerintah Kalurahan dengan menggali potensi yang ada untuk meningkatkan pendapatan dan  aset  kalurahan.  Pengelolaan  sumber  daya  alam  dan  potensi  Kalurahan  dengan  melibatkan  masyarakat kalurahan melalui program pemberdayaan. Dalam Visi-Misi Kalurahan Srimulyo , program desa wisata merujuk pada  Visi  Kalurahan  Srimulyo  yaitu  “Sejahtera”  .  Masyarakat  yang  sejahtera  adalah  masyarakat  yang  tidak mengalami  kemiskinan,  kondisi  ekonomi  baik  dan  kondisi  lingkungan  yang  sehat.    Secara  keseluruhan, pemberdayaan  masyarakat  melalui  peningkatan  kapasitas  pengelola  desa  wisata  mempunyai  tujuan  yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan. Pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan  kapasitas  pengelola  desa  wisata  mewujudkan  kemandirian  ekonomi  dengan  cara  memanfaatkan potensi wisata di kalurahan untuk dikelola dengan baik. Secara keseluruhan, pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan  kapasitas  pengelola  desa  wisata  mempunyai  tujuan  yaitu  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat dan  mengurangi  angka  kemiskinan.  Pemberdayaan  masyarakat  melalui  peningkatan  kapasitas  pengelola  desa wisata mewujudkan kemandirian ekonomi dengan cara memanfaatkan potensi wisata di kalurahan untuk dikelola dengan baik.

## Pembahasan
Semenjak ditetapkannya Gerbang Banyu Langit menjadi kawasan wisata sesuai dengan visi-misi kalurahan tetang  pegembagan  desa  wisata,  masyarakat  dan  Pemerintah  Kalurahan  Srimulyo  bahu-membahu  untuk mengembangkan dan menjaga keberadaan Wisata Gerbang Banyu Langit. Dalam peningkaan kapasitas pengelola desa  wisata  gerbang  banyu  langit  meliputi  aspek  bina  manusia,  bina  usaha,  bina  lingkungan  dan  bina kelembagaan.
1. Bina Usaha
Pemberdayaan masyarakat yang berhubungan dengan bina manusia adalah sebagai upaya untuk penguatan dan pengembangan kapasitas yang meliputi kapasitas individu, kapasitas kelembagaan dan system jejaring (Utang Rosidin,  2019:72-74). Partisipasi  masyarakat  dalam  bina  manusia  adalah  sarana  untuk  memperoleh  informasi berkaitan dengan keadaan dan kebutuhan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pelaku wisata. Bina manusia merupakan penambahan daya dan kekuatan untuk menjadi cukup kuat agar pelaku wisata memiliki keterampilan dan  pengetahuan  yang  dapat  digunakan  untuk  mengembangkan  sumber  daya  manusianya  yang  berhubungan dengan pariwisata. Selain itu, bina manusia adalah proses memperkuat yang lemah, membangkitkan keterampilan dalam  kehidupan  manusia  yang  sebelumnya  tidak  adanya  kreativitas  dan  usaha,  dapat  memotivasi  dan memunculkan  kreativitas  dan  aksi  nyata  untuk  memetakan  tujuan  dan  kebutuhan.  Pemberdayaan  adalah  suatu proses dimana orang menjadi kuat untuk berpartisipasi untuk memperoleh keterampilan, ilmu pengetahuan, yang mampu  untuk  berpengaruh  terhadap  kehidupan  secara  individu  atau  kelompok.  Kalurahan  Srimulyo  adalah kalurahan yang mengunggulkan potensi alam sebagai potensi wisata. Dalam pengembangan wisata, Pemerintah Kalurahan Srimulyo melakukan berbagai upaya untuk menggali potensi alam yang dapat dijadikan potensi wisata melalui peningkatan kapasitas pengelola desa wisata.
Bina  manusia  yang  dilakukan  dengan  pelatihan-pelatihan  peningkatan  kualitas  sumber  daya  manusia kepada pengelola desa wisata baik pokdarwis, pengelola wisata Gerbang Banyu Langit dan pelaku usaha. Bina manusia bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan mampu bersaing. Namun pemerintah kalurahan  mengalami  kesulitan  dalam hal  penganggaran,  termasuk  untuk  pembiayaan peningkatan kualitas sumber daya manusia, untuk kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, Pemerintah Kalurahan Srimulyo melalui pokdarwis menjalin kerjasama dengan dinas terkait dan pihak ketiga.
2. Bina Usaha
Bina  usaha  memegang  peran  penting  dalam  setiap  pemberdayaan  karena  memberikan  dampak  atau manfaat bagi perbaikan kesejahteraan, yang akan memperoleh dukungan dalam bentuk partisipasi masyarakat. (Utang  Rosidin,  2019:73).  Bina  usaha  dalam  masyarakat  melalui  peningkatan  kapasitas  pengelola  desa  wisata Gerbang  Banyu  Langit  didasari  oleh  pemenuhan  terhadap  kebutuhan  sehari-hari  sehingga  muncul  alternatif- alternatif  inovasi  dalam  pemenuhan  kebutuhan  usaha  dalam  bidang  wisata.  Masyarakat  telah  banyak memanfaatkan jaringan sosialnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Meskipun aktivitas yang ada pada saat ini muncul secara spontan atau inisiatif sendiri, tetapi semua itu tergantung  dari  pemimpin  dalam  hal  ini  Pemerintah  Kalurahan  untuk  menggerakkan  partisipasi  dan  aksi  dari masyarakat  khususnya  pelaku  wisata.  Pemerintah  ikut  andil  dan  berperan  aktif  dalam  mendorong  partisipasi masyarakat pelaku wisata untuk berkembang meningkatkan kesejahteraan lokal melalui ide-ide atau gagasan yang dimiliki untuk memperbaiki ekonomi serta mengedepankan nilai-nilai social yang baik di masyarakat.
Proses  pemberdayaan  masyarakat  diarahkan  pada  pengembangan  sumber  daya  manusia(di  pedesaan, penciptaan peluang berusaha sesuai dengan keinginan masyarakat. masyarakat menentukan jenis usaha, kondisi wilayah yang pada gilirannyadapat menciptakan lembaga dan system pelayanan dari, oleh dan untuk masyarakat setempat (Aprilia, 2015:24)
Bina  usaha  dilakukan  dengan  pemasaran  wisata  menggunakan  administrasi  digital  dan  melibatkan komunitas-komunitas, Pemerintah Kapanewon Piyungan, Pemerintah Kabupaten dan bekerjasama dengan Dinas Kebudayaan  dan  Pariwisata.  Selain  itu,  bina  usaha  adalah  dengan  menambah  fasilitas  usaha  berupa  spot-spot wisata kekinian, dan inovasi agar mampu bersaing dengan wisata lokal lainnya
3. Bina Lingkungan
Peningkatan  kapasitas  pengelola  desa  wisata  harus  memiliki  dampak  yang  sangat  nyata  terhadap lingkungan  dalam  menghadirkan  ketahanan  ekonomi  budaya  dan  sosial  kemasyarakatan.  Menumbuhkan partisipasi  masyarakat  harus  selaras  dan  seimbang  dengan  budaya  dan  lingkungan.  Selain  itu  langkah  yang diambil  oleh  pengelola  desa  wisata  harus  mengedepankan  kemampuan  masyarakat  untuk  mengelola  secara mandiri potensi wilayah yang ada dengan kesepakatan bersama atau aturan yang nyata merupakan langkah yang harus ditempuh Pemerintah Kalurahan untuk mewujudkannya.
Pariwisata yang maju didukung oleh lingkungan yang baik. Bina Lingkungan adalah terpenuhinya segala kewajiban  yang  ditetapkan  dalam  persyaratan  investasi  dan  operasi  yang  berkaitan  dengan  perlindungan, pelestarian,  dan  Pemulihan  (rehabilitasi/reklamasi)  sumber  daya  alam  dan  lingkungan  hidup  (Utang  Rosidin, 2019:73).    Pengembangan kapasitas  lingkungan  merupakan  faktor pendukung  pengembangan  kapasitas  usaha. Hal  ini  sangat  penting  karena  pelestarian  lingkungan  sangat  berpengaruh  terhadap  keberlangsungan  suatu investasi. Bukan hanya lingkungan fisik saja tetapi lingkungan social juga sangat berpengaruh.
Wisata Gerbang Banyu Langit adalah wisata dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, diantaranya kawasan  sungai.  Tentunya  dalam  mengembangkan  potensi  wisata  di  kawasan  sungai  harus  memperhatikan lingkungan  dan  pelestarian  alam  yang  ada,  guna  mewujudkan  pembangunan  wisata  yang  berkelanjutan.
Mempersiapkan kawasan wisata bukan hanya mempersiapkan pembangunan fisik saja, melainkan  menyangkut aspek  perencanaan  dan  pengelolaannya.  Selain  itu  perencanaan  perlunya  kebijakan  yang  efektif  untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada, serta menggali tingkat partisipasi masyarakat yang terlibat baik secara angsung maupun tidak langsung.
Bina lingkungan yang dilakukan dengan membangun potensi-potensi lingkungan yang ada, menerapkan sesuai visi-misi kalurahan, memberikan pemahaman kepada pelaku wisata baik pokdarwis, pengelola wisata dan masyarakat  pelaku  usaha  tentang  implementasi  sapta  pesona.  Selain  itu  pemerintah  kalurahan  memberikan dukungan berupa fasilitas-fasilitas pendukung wisata di Gerbang Banyu Langit.
4. Bina Kelembagaan
kelembagaan  sering  diartikan  sebagai  pranata  social  atau  organisasi  social  apabila  memiliki  empat komponen  yaitu  person,  kepentingan,  aturan  dan  struktur.  Keempat  komponen  tersebut  harus  saling  mengisi dalam  kelembagaan.  Apabila  terdapat  salah  satunya  yang  bersifat  lemah,  maka  lembaga  tersebut  tidak  dapat berjalan  sesuai  fungsinya.  Setiap  manusia  dalam  masyarakat  memiliki  potensi  atau  bakat  yang  harus dikembangkan.  Artinya  tidak  ada  sama  sekali  masyarakat  yang  tidak  bisa  melakukan  apa-apa.  Pemberdayaan dalam  konteks  bina  lembaga  adalah  upaya  untuk  membangun  manusia  dengan  kepentingan  dan  aturan  serta manusia itu sendiri sebagai subyeknya dalam sebuah struktur organisasi (Utang Rosidin, 2019:73).
Kelembagaan  adalah  organisasi  sosial  yang  meliputi  individu  dan  kelompok,  memiliki  aturan  dan mempunyai susunan atau struktur yang jelas untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan bina kelembagaan adalah bagaimana  mengarahkan  lembaga  tersebut  agar  sesuai  dengan  tujuan  dan  tugasnya  masing-masing.  Bina kelembagaan dalam peningkatan kapasitas pengelola desa wisata gerbang banyu langit sangat perlu karena untuk mengatur  susunan  dan  tatanan  beserta  aturan  yang  ada  agar  dijalankan  dengan  sebaik  mungkin.  Dalam  bina lembaga  harus  menggunakan  pendekatan-pendekatan  baik  secara  organisasi  maupun  individu.  Bina  lembaga dalam pemberdayaan masyarakat pelaku wisata di Gerbang Banyu Langit dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan sebagai organisasi tertinggi di Pemerintahan.
Bina lembaga dilakukan dengan menerapkan visi-misi organisasi, menggerakkan masyarakat untuk sadar wisata.  Selain  itu  kalurahan  memonitoring  kegiatan  melalui  pokdarwis  dan  perwakilan  perangkat  kalurahan. Namun  pelaksanaan  bina  lembaga  menemui  kendala  yaitu  belum  adanya  Peraturan  Kalurahan  (Perkal)  untuk pengelolaan  wisata  di  Kalurahan  Srimulyo  sehingga  pelaksanaannya  masih  menginduk  pada  aturan  mandiri masing-masing pengelola wisata.

## KESIMPULAN
Bina manusia yang dilakukan dengan pelatihan-pelatihan bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan mampu bersaing. Bina usaha dilakukan dengan pemasaran wisata menggunakan administrasi digital dan melibatkan komunitas, inovatif dan kreatif. Bina lingkungan dengan membangun potensi- potensi lingkungan yang ada, menerapkan sesuai visi-misi kalurahan, implementasi sapta pesona, dan dukungan berupa fasilitas-fasilitas wisata di Gerbang Banyu Langit. Bina lembaga dilakukan dengan menerapkan visi-misi organisasi, menggerakkan masyarakat untuk sadar wisata. Selain itu kalurahan memonitoring kegiatan melalui pokdarwis dan perwakilan perangkat kalurahan.
Kendala  yang  dihadapi  adalah  terbatasnya  sumber  daya  manusia,  terbatasnya  pembiayaan  dan  belum adanya aturan tentang pengelolaan desa wisata. Pada tahap bina manusia perlu dilakukan pendampingan secara intensif dan memberikan pelatihan secara berkala agar kualitas sumber daya manusia pelaku wisata di Gerbang Banyu  Langit  menjadi  sumber  daya  manusia  yang  unggul  di  bidang  pariwisata.  Untuk  pemberdayaan  pelaku wisata Gerbang Banyu Langit, pemasaran wisata lebih luas lagi, update kegiatan dan menambah fasilitas-fasilitas spot  wisata  yang  menarik  pengunjung.  Untuk  bina  lingkungan  wisata  Gerbang  Banyu  Langit,  pemerintah kalurahan perlu menambah sumber pendanaan dari luar untuk menambah fasilitas-fasilitas penunjang wisata dan memberikan  sosialisasi  tentang  pelaksanaan  sapta  pesona.  Untuk  bina  lembaga  di  Gerbang  Banyu  Langit, pemerintah  kalurahan  perlu  segera  membuat  peraturan  kalurahan  sebagai  acuan  untuk  pengembangan  dan operasional wisata; dan melalui pokdarwis memberikan pendampingan lebih secara terprogram demi kemajuan kawasan wisata.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggit  Kurnia  Prihasta  .  2020. Pengembangan  Desa  Wisata  berbasis  Masyarakat  Desa  Wisata  Kaki  Langit Padukuhan Mangunan . Jurnal Fakultas Ilmu Pemerintahan. UMY : Ilmu Pemerintahan. Volume 7:1
Anwas, M.Oos. 2014. Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global. Bandung : Alfabeta.
Aprilia, Theresia. 2015. Pembangunan Berbasis Masyarakat . Bandung : Alfabeta.
Badan Pusat Statistik Jumlah Desa/Kalurahan Tahun 2019 ,
dalam: https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/0000/api_pub/bEVXU252SU9hTjBxWEU3Z2 NpS1ZPQT09/da_02/1 , Diunduh 20 Mei 2021
Bintarto, R. 2011. Interaksi Desa-Kota . Yogyakarta : Ghalia Indonesia.
Dewa  Gde  Rudy  dan  I  Dewa  Ayu  Dwi  Mayasari.  2019. Prinsip-Prinsip  Kepariwisataan  dan  Hak  Prioritas Masyarakat dalam Pengelolaan Pariwisata berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan . Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana. 13 : 73-84. Erisa  Kurniananda.  2016.  Tesis. Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  Wisata  Gamplong  di  Kecamatan  Moyudan Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta . APMD: Magister Ilmu Pemerintahan.
Gerbang  Banyu  Langit,  dalam:  https://visitingjogja.com/28247/liburan-dipinggir-kali-opak-gerbang-banyu- langit/ , Di Unduh 21 Mei 2021
Fatrisia  Yulianie.  2015.  Tesis. Partisipasi  dan  Pemberdayaan  Masyarakat  Dalam  Pengelolaan  Daya  Tarik Wisata Ceking Di Kabupaten Gianyar .  Universitas Udayana : Program Pasca Sarjana. Hamid, Hendrawati. 2018. Manajemen Pemberdayaan. Sulsel : De La Macca. I Ketut Suwena. 2017. Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata . Denpasar: Pustaka Setia. I Made Laut Mertha Jaya. 2020. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Yogyakarta : Quadrant.
Kearifan Lokal, dalam: https://pakdosen.co.id/kearifan-lokal/ , Diunduh 22 Mei 2021
Lubis, Zulkarnain. 2019. Panduan Pelaksanaan Penelitian Sosial . Yogyakarta : CV Andi Offset Murdiastuti, Anastasia. 2014. Kebijakan Pengembangan Pariwisata Democtatic Berbasis Governance. Surabaya : Pustaka Radja.
Maskun, Sumitro . 1995. Pembangunan Masyarakat Desa . Yogyakarta : Media Widya Mandala. Moleong, Lexy J. 2017. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: PT Remaja Rosdakarya Neonbasu, Gregor. 2020. Sketsa Dasar Manusia Mengenal Manusia dan Masyarakat. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara
Rangga, Icuk. 2019. Optimalisasi Potensi Desa di Indonesia . Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia. Rosidin, Utang. 2019. Pemberdayaan Desa dalam Sistem Pemerintahan Daerah. Bandung: CV Pustaka Setia.
Pengembangan Desa Wisata Gianyar Tourism , dalam: http://diparda.gianyarkab.go.id/index.php/en/news/item/304-pengembangan-desa-wisata , Diunduh tanggal 21 Mei 2021 )
Peraturan Gubernur DIY Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemerintah Kalurahan Profil  Wilayah  Desa  Srimulyo,  dalam:  https://srimulyo.com/index.php/artikel/2020/8/9/profil-wilayah-desa  Di Akses tanggal 18 April 2021 pukul 00.25
Konsep  Penduduk  Miskin  Badan  Pusat  Statistik  ,  dalam:    https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan- ketimpangan.html, diunduh 15 Mei 2021)
Sapta Pesona dalam https://disparbud.kamparkab.go.id/sapta-pesona-pariwisata- indonesia/?msclkid=292cfd1acf4e11ecab744b7afd7a0e69, di unduh tanggal 1 Mei 2022 Soekanto, Soerjono . 2017. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada. Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kualitatif . Bandung : Alfabeta CV Sumpeno, Wahyudin. 2011. Perencanaan Desa Terpadu. Edisi Kedua. Reinforcement Action and Development. Banda Aceh.
Suryabrata, Sumardi. 2019. Metodologi Penelitian . Depok : PT RajaGrafindo Persada. Susanto.2010. Filsafat Ilmu . Jakarta : Bumi Aksara. Tadjuddin Noer Effendi. 1995. Sumber Daya Manusia Peluang Kerja dan Kemiskinan . Yogyakarta : PT Tiara Wacana.
Totok dan Poerwoko. 2012. Pemberdayaan Kebijakan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik. Bandung
: Alfabeta.
Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto. 2013. Pemberdayaan Masyarakat. Bandung : Alfabeta. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Desa. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan.
Wildan Arif. 2019. Tesis. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa dalam Memenuhi Aspek Maqashid melalui Pendekatan  Assed    Based  Community  Development  (Studi  pada  desa  Wisata  Pujon  Kidul  Kabupaten Malang Jawa Timur) . UIN Maulana Malik Ibrahim : Program Magister Ekonomi Syariah.
Zaki Mubarak. 2019. Tesis. Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Ditinjau Dari Proses Pengembangan Kapasitas Pada Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan Di Desa Sastrodirjan Kabupaten Pekalongan .