## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 7 Juli 2023, Reviewed 23 Agustus 2023, Publish 31 Agustus 2023
(489-502)

## PERANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK  DAN KELUARGA BERENCANA DALAM PENGENDALIAN PERTUMBUHAN PENDUDUK KOTA SEMARANG
Yulita Nilam Fridiyanti 1 , Agus Riyanto 2 , Suharto 3 , Zudi Setiawan 4
Universitas Wahid Hasyim, Semarang, Indonesia 1,2,4,3
E-mail: yulitanilam95@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  dilakukan  di  Dinas  Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga Berencana  Kota  Semarang.  Adapun  target  daripada  Dinas  Pengendalian Penduduk  dan  Keluarga  Berencana  yaitu  terwujudnya  pertumbuhan  penduduk yang  stabil  dan  terciptanya  keluarga  yang  berkualitas  di  Kota  Semarang  guna menghindari  kepadatan  penduduk  dengan  keterbatasan  jumlah  lapangan  kerja serta  memperhatikan  kesehatan  Pasangan  Usia  Subur  (PUS)  dan  tumbuh kembang  anak  yang  dilahirkan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengukur sejauhmana  peranan  lembaga  pengendalian  penduduk  tersebut  dalam mengendalikan  laju  pertumbuhan  penduduk  serta  hambatan-hambatan  yang dijumpai  dalam  pengendalian  jumlah  penduduk  Kota  Semarang  Dengan menggunakan  metode  penelitian  deskriptif  kualitatif.  Hasil  dari  penelitian menunjukan  bahwa  Dinas  Pengendalian  Penduduk,  Keluarga  Berencana, Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  sudah  berperan  secara optimal.  Namun  terdapat  beberapa  hambatan  yang  harus  diatasi,  seperti kekurangan  kualitas  personil,  fasilitas  penunjang  mobilisasi  layanan  dan anggaran program yang terpangkas untuk program lain. Sehubungan dengan hal tersebut  upaya  yang  dilakukan  untuk  menangani  hambatan  meliputi penyelenggaraan  pembinaan  KB  dengan  skala  prioritas,  Kegiatan  Refreshing Kader KB dengan pedoman protokol kesehatan dan berkoordinasi secara sinergis terkait kebutuhan sarana prasarana operasional pelayanan KB.
Kata Kunci : Kewenangan, Pengendalian Penduduk, Kesejahteraan.

## ABSTRACT
This  research  was  conducted  at  the  Semarang  City  Population  and  Family Planning  Office.  The  target  of  the  Population  Control  and  Family  Planning Service is the realization of stable population growth and the creation of quality families  in  the  city  of  Semarang  in  order  to  avoid  overcrowding  with  limited employment  and  pay  attention  to  the  health  of  fertile  couples  (PUS)  and  the growth and development of children born. This study aims to measure the extent of  the  population  control  agency's  role  in  controlling  the  rate  of  population growth and the obstacles encountered in controlling the population of Semarang City using a qualitative descriptive research  method. The results of  the research

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 7 Juli 2023, Reviewed 23 Agustus 2023, Publish 31 Agustus 2023 (489-502)
show  that  the  Office  of  Population  Control,  Family  Planning,  Women's Empowerment and Child Protection have played an optimal role. However, there are several obstacles that must be overcome, such as a lack of quality personnel, supporting facilities for service mobilization and program budgets that have been trimmed  for  other  programs.  In  this  regard,  the  efforts  made  to  deal  with obstacles  include  organizing  family  planning  coaching  with  a  priority  scale, Refreshing Family Planning Cadres Activities with health protocol guidelines and coordinating synergistically regarding the need for operational infrastructure for family planning services.
Keywords : Authority, Population Control, Welfare.

## PENDAHULUAN
Pertumbuhan  penduduk  saat  ini semakin  meningkat,  dan  menjadi  isu yang sangat mencemaskan bagi negara- negara  di  dunia.  Di  Indonesia  hal  ini menjadi  masalah  besar  dibandingkan dengan negara lain, karena Pertumbuhan penduduk akan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan  baik  ekonomi,  maupun sosial,  terutama  peningkatan  mutu kehidupan  atau  kualitas  penduduk dalam  sumber  daya  manusia  yang dibarengi  besarnya  jumlah  penduduk yang tidak terkontrol. Semuanya terkait penyedian anggaran dan fasilitas kesehatan, pendidikan serta ketersediaan pangan. Jika dilihat dari segi pembangunan,  maka  jumlah  penduduk sangat  berpengaruh  dengan  masalah pembangunan  suatu  wilayah.  Dalam perencanaan pembangunan, data kependudukan  memegang  peran  yang penting. Semakin lengkap data kependudukan  yang  tersedia  maka semakin  mudah  rencana  pembangunan di  susun.  Menurut  Undang-Undang Nomor  52  Tahun 2009  tentang
perkembangan kependudukan dan pembangunan  keluarga,  kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur,
pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas,  dan  kondisi  kesejahteraan yang  menyangkut  politik,  ekonomi, sosial  budaya,  agama  serta  lingkungan penduduk  setempat.  Di  samping  itu  di sebutkan pula perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga  adalah  upaya  terencana  untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk. Dari definisi tersebut diharapkan adanya keseimbangan dalam pertumbuhan penduduk sehingga kehidupan masyarakat dapat terkendali dan seimbang. Menurut  Karmoto  (2004)  dalam dasardasar demografi, kebijakan kependudukan  utama  di  Indonesia  saat ini adalah kebijakan Keluarga Berencana.  Kebijakan  ini  sudah  luas diketahui  oleh  masyarakat,  kebijakan Keluarga  Berencana  ini  telah  berhasil mengubah pandangan masyarakat yang

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online)
Submitted 7 Juli 2023, Reviewed 23 Agustus 2023, Publish 31 Agustus 2023
(489-502)
pro  natalis  menjadi  anti  natalis  (Chair & Kariono, 2011),
Sebagai salah satu kota metropolitan, Semarang boleh dikatakan  belum  terlalu  padat.  Bila dilihat  menurut  Kecamatan  terdapat  3
kecamatan yang mempunyai kepadatan di  bawah  angka  rata-rata  Semarang, sebagai  berikut:  Kecamatan  Tugu, Kecamatan  Mijen,  dan  Kecamatan Gunungpati,  Dari  ketiga  Kecamatan tersebut,  dua  diantaranya  merupakan daerah  pertanian  dan  perkebunan, sedangkan  satu  kecamatan  lainnya merupakan daerah pengembangan industri.  Namun  sebaliknya  untuk Kecamatan-kecamatan  yang  terletak  di pusat  kota,  dimana  luas  wilayahnya tidak  terlalu  besar  tetapi  jumlah penduduknya sangat banyak, kepadatan penduduknya  sangat  tinggi.  Besarnya jumlah  penduduk  di  pusat  kota  ini mengakibatkan  terdapat  lingkungan kumuh yang  dari  segi ekonomi masyarakatnya masih berada pada garis kemiskinan.  Hal  ini  menjadi  motivasi bagi  pemerintah  untuk  mengendalikan jumlah penduduk.
Berdasarkan  Peraturan  Daerah Kota Semarang  Nomor 14 Tahun 2016 tentang  Pembentukan  dan  Susunan Perangkat  Daerah  Kota  Semarang, maka  dibentuklah  Dinas  Pengendalian
Penduduk  Dan  Keluarga  Berencana (DP2KB). Dinas Pengendalian Penduduk  dan  Keluarga  Berencana Kota  Semarang  merupakan  salah  satu lembaga  pemerintah  yang  dipimpin oleh  seorang  Kepala  Dinas  yang berkedudukan
di bawah dan
bertanggung  jawab  langsung  kepada Walikota  melalui  Sekretaris  Daerah yang  menerapkan  kesetaraan  gender dalam  pengendalian  laju  pertumbuhan penduduk  di  kota  Semarang  demi mencapai kesejahteraan rakyat.
Salah  satu  kebijakan  dalam
menangani masalah pertumbuhan penduduk  itu  sendiri  adalah  kebijakan keluarga berencana. Dinas
Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga Berencana  sebagai  pelaksana  teknis  di bidang  Keluarga  Berencana  di  kota Semarang,  membuat  penulis  tertarik untuk  mengetahui  sejauhmana  peranan lembaga pengendalian penduduk tersebut  dalam  mengendalikan  laju pertumbuhan penduduk.

## KAJIAN PUSTAKA Peran
Dimensi  peran  dalam  konteks sosial  dan  organisasi  dapat  dipahami melalui berbagai pendekatan konseptual  dan  teoritis  yang  diajukan oleh  berbagai  ahli.  Berikut  adalah beberapa dimensi peran yang umumnya dikenali  berdasarkan  pandangan  para ahli:
1. Dimensi Peran Sosial Role Expectations (Harapan Peran):  Ini  mengacu  pada  harapan sosial  terhadap  individu  dalam  peran tertentu. Para  ahli sosial  seperti Erving
Goffman menekankan pentingnya memahami bagaimana masyarakat memiliki harapan-harapan tertentu terkait dengan peran-peran yang dimainkan  dalam  kehidupan  sehari- hari.

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 7 Juli 2023, Reviewed 23 Agustus 2023, Publish 31 Agustus 2023
(489-502)
Role  Conflict (Konflik  Peran): Robert  K.  Merton  mengemukakan konsep  konflik  peran,  yang  terjadi ketika individu dihadapkan pada harapan  yang  saling  bertentangan dalam  perannya.  Misalnya,  seorang karyawan  yang  harus  bekerja  lembur untuk  mengejar  karirnya,  tetapi  juga memiliki  kewajiban  keluarga  yang harus diemban di rumah.
Role  Strain (Tekanan  Peran): Konsep  ini  menunjukkan  ketegangan yang muncul saat individu merasa sulit memenuhi  semua  harapan  yang  ada pada  perannya.  Hal  ini  bisa  terjadi dalam peran ganda atau kompleks.
2. Dimensi Peran dalam Organisasi Role  Clarity (Keterangan  Peran): Ahli manajemen seperti Henry Mintzberg  menekankan  pentingnya pemahaman  yang  jelas  tentang  apa yang  diharapkan  dari  suatu  peran dalam konteks organisasi. Jika individu tidak  memiliki  pemahaman  yang  jelas tentang  peran  mereka,  ini  dapat menyebabkan
kebingungan dan ketidakpastian. Role  Ambiguity (Ketidakjelasan Peran):  Ini  adalah  situasi  di  mana individu  tidak  memiliki  pemahaman yang jelas tentang apa yang diharapkan dari  peran  mereka  dalam  organisasi. Hal ini dapat mengarah pada kebingungan dan penurunan kinerja.
Role  Performance (Penampilan
Peran):  Ini  mengacu  pada  sejauh  mana individu  dapat  memenuhi  tugas  dan tanggung  jawab  yang  terkait  dengan peran mereka dalam organisasi.
Penilaian  penampilan  peran  dapat memengaruhi evaluasi kinerja individu. 3. Dimensi Peran dalam Kelompok
Role Differentiation (Diferensiasi Peran):  Ini  adalah  proses  di  mana peran-peran dalam kelompok dibedakan  untuk  mencapai  efisiensi dan  efektivitas.  Dalam  kelompok  yang baik,  masing-masing  anggota  memiliki peran  yang  berbeda  yang  saling melengkapi.
Role Integration (Integrasi
Peran): Ini adalah kemampuan anggota kelompok  untuk  berkoordinasi  dan bekerja  sama  dalam  mencapai  tujuan bersama.  Integrasi  peran  yang  baik dapat meningkatkan kinerja kelompok.
Role  Identity (Identitas  Peran): Ini mengacu pada sejauh mana individu mengidentifikasi  diri  mereka  dengan peran mereka dalam kelompok. Identitas  peran  yang  kuat  dapat memotivasi individu untuk berkontribusi lebih aktif dalam kelompok.
Kata  “peran”  diambil  dari  istilah teater  dan  merupakan  bagian  yang tidak  terpisahkan  dari kelompok- kelompok masyarakat.Peran ialah bagian  yang  kita  mainkan  pada  setiap keadaan dan cara bertingkah laku untuk menyelaraskan diri kita dengan
keadaan (Wolfman, 1992:10). Menurut  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia (2000:667) menegaskan bahwa  peran  adalah  bagian  dari  tugas utama yang harus dilaksanakan.
Menurut Katz dan Khan (Mifta Thoha, 2002:80), integrasi organisasi merupakan peleburan komponen

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 7 Juli 2023, Reviewed 23 Agustus 2023, Publish 31 Agustus 2023
(489-502)
peran,norma dan nilai. Peran merupakan  serangkaian  perilaku  yang diharapkan  dilakukan  oleh  seseorang atau sebuah organisasi  yang ditentukan oleh karakteristik pribadi.
Sedangkan  menurut  (Liang  Gie, 2004:44)  peran  adalah  sekelompok aktivitas atau pekerjaan yang tergolong pada  jenis  yang  sama  berdasarkan sifatnya, pelaksanaannya, ataupun secara  praktis  suatu  aturan  saling bergantungan satu sama lain. Pengendalian Menurut Mulyadi (2007:89) Pengendalian  merupakan  usaha  untuk mencapai tujuan tertentu melalui perilaku  yang  diharapkan.  Sedangkan menurut  (Indra  Bastian,  2006:70) pengendalian merupakan tahap penentu keberhasilan manajemen. Menurut Harahap (2011:89) Pengendalian merupakan  suatu  tindakan  pengawasan yang disertai tindakan pelurusan (korektif).
Berdasarkan uraian di atas bisa di tarik  kesimpulan  bahwa  pengendalian merupakan  pemantauan,  pemeriksaan dan  evaluasi  yang  dilakukan  oleh atasan  atau  pimpinan  dalam  organisasi terhadap  komponen  organisasi  dan sumber-sumber yang ada untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumya,  secara  terus  menerus  dan berkesinambungan  agar  semua  bisa berfungsi  secara  maksimal  sehingga tujuan  organisasi  bisa  tercapai  secara efektif dan efisien.

## Penduduk
Menurut  UUD  1945  Pasal  26 ayat  2  Penduduk  adalah  warga  negara
Indonesia  dan  orang  asing  yang bertempat tinggal di Indonesia Kependudukan  adalah  hal  ihwal  yang berkaitan  dengan  jumlah,  struktur, umur,  jenis  kelamin,  agama,  kelahiran, perkawinan, kehamilan, kematian,
persebaran, mobilitas dan kualitas serta ketahanannya yang menyangkut politik,  ekonomi,  sosial,  dan  budaya. Pengelolaan kependudukan dan pembangunan  keluarga  adalah  upaya terencana untuk mengarahkan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk. Perkembangan kependudukan  adalah  kondisi  yang berhubungan dengan perubahan keadaan  kependudukan  yang  dapat berpengaruh  dan  dipengaruhi  oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan. Kualitas penduduk adalah  kondisi  penduduk  dalam  aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan,
produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran  dasar  untuk  mengembangkan kemampuan  dan  menikmati  kehidupan sebagai manusia yang bertaqwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak. Jadi  dari  uraian  diatas  bisa diambil  penjelasan  bahwa  penduduk merupakan orang-orang yang berada di dalam  suatu  wilayah  yang  terikat  oleh aturan-aturan  yang  berlaku  dan  saling

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 7 Juli 2023, Reviewed 23 Agustus 2023, Publish 31 Agustus 2023
(489-502)
berintraksi  satu  sama  lain  secara  terus menerus.
Pertumbuhan Penduduk Menurut Mulyadi Subri ( 2003:16  ),  pertumbuhan  penduduk merupakan keseimbangan yang dinamis antara kekuatan-kekuatan yang menambah dan kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Pertumbuhan  penduduk  diakibatkan oleh empat komponen yaitu : kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas),
migrasi masuk, dan migrasi keluar. Sedangkan menurut Noveria Mita
(2011:  5)  Pertumbuhan  penduduk adalah  perubahan  jumlah/ukuran (size) penduduk yang terjadi akibat berlangsungnya peristiwa kependudukan, yaitu kelahiran, kematian,  dan  migrasi.  Untuk  tingkat global  (dunia),  pertumbuhan  penduduk hanya dipengaruhi oleh faktor kelahiran  dan  kematian.  Pertumbuhan penduduk  yang  disebabkan  oleh  dua peristiwa kependudukan tersebut dikenal dengan pertumbuhan penduduk alami.  Pada  lingkup  yang  lebih  kecil, misalnya ditingkat negara, pertumbuhan  penduduk  dipengaruhi pula  oleh  imigrasi  penduduk  ke  dan keluar dari suatu Negara.
Disebutkan  pula  pada  Undang-
Undang  RI  Nomor  52  Tahun  2009 bahwa dalam mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan  keluarga  berkualitas  dilakukan upaya  pengendalian  angka  kelahiran dan penurunan angka kematian,
pengarahan mobilitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk pada
seluruh dimensinya, peningkatan ketahanan  dan  kesejahteraan  keluarga, penyiapan  dan  pengaturan  perkawinan serta  kehamilan  sehingga  penduduk menjadi  sumber  daya  manusia  yang tangguh bagi pembangunan dan ketahanan  nasional, serta  mampu bersaing dengan bangsa lain, dan dapat menikmati  hasil  pembangunan  secara adil dan merata.
Jadi  berdasarkan  uraian  diatas dapat  dijelaskan  bahwa  pertumbuhan penduduk  merupakan  keseimbangan yang dinamis antara kekuatan-kekuatan yang  menambah  dan  kekuatan  yang mengurangi jumlah penduduk. Perubahan jumlah/ukuran (size) penduduk yang terjadi akibat berlangsungnya peristiwa kependudukan, yaitu kelahiran,
kematian,  dan  migrasi.  Sehingga, pertumbuhan penduduk yang seimbang dan  keluarga  berkualitas  dilakukan upaya  pengendalian  angka  kelahiran dan penurunan angka kematian, pengarahan mobilitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk pada seluruh dimensinya, peningkatan ketahanan  dan  kesejahteraan  keluarga, penyiapan  dan  pengaturan  perkawinan serta  kehamilan  sehingga  penduduk menjadi  sumber  daya  manusia  yang Tangguh bagi pembangunan dan ketahanan nasional.
Dinas  Pengendalian  Penduduk  dan

## Keluarga Berencana
Sesuai  ketentuan  pasal  12  ayat (2) bahwa urusan Pengendalian Penduduk  dan  keluarga  Berencana adalah  bukan  urusan  yang  bersifat

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 7 Juli 2023, Reviewed 23 Agustus 2023, Publish 31 Agustus 2023 (489-502)
fungsi  penunjang  akan  tetapi  bersifat urusan  wajib  yang  tidak  berkaitan dengan pelayanan dasar dengan demikian tidak memungkinkan menggunakan  Nomenklatur  (Badan). Jika  tidak  menggunakan  nomenklatur badan  maka  untuk  penyelenggaraan urusan  pengendalian  penduduk  dan Keluarga  Berencana  jelas  berbentuk Dinas,  lebih  tepat  Dinas  Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
Dinas  Pengendalian  Penduduk dan  Keluarga  Berencana  mempunyai peran  penting  dalam  menekan  laju pertumbuhan penduduk di Kota Semarang.  Banyak  upaya  dilakukan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk  yang  mana  rasio  laju pertumbuhan penduduk di Kota Semarang yang terbesar diantara
Kabupaten  atau  Kota  lainnya  di Provinsi  Jawa  Tengah.  Sebagai  salah satu  upayanya  adalah  turun  langsung ke masyarakat.

## METODE
Metode yang digunakan penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hal ini memungkinkan untuk mendapatkan    gambaran    tentang pengendalian penduduk Kota Semarang  yang  dilakukan  oleh  Dinas Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga Berencana  (DP2KB)  sebagai  subjek penelitian. Penelitian diskriptif
kualitatif  ini  adalah  metode  penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti  pada  kondisi  obyek  yang alamiah,  (sebagai  lawannya  adalah eksperimen)  dimana  peneliti  adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan  data  dilakukan  secara triangulasi  (gabungan),  analisis  data bersifat  induktif/kualitatif,  dan  hasil penelitian  kualitatif  lebih  menekankan makna dari pada generalisasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Peran  DP2KB  dalam  Pengendalian Penduduk Kota Semarang
Peranan Dinas Pengendalian
Penduduk  dan  Keluarga  Berencana berdasarkan  hasil  studi  pustaka  yang dilaksanakan  penulis  melalui  web resmi,  renstra,  berita,  maupun  jurnal pada  Dinas  Pengendalian  Penduduk dan  Keluarga  Berencana  (DP2KB)
Kota Semarang. Maka penulis mendapat  hasil  dari  jumlah  pegawai yang terdapat di DP2KB Kota
Semarang  Pada  Tahun  2017  sebanyak 95  orang,  terdiri  dari  35  orang struktural  dan  57  orang  Fungsional serta    3  orang  non  ASN.  Menurut tingkat  pendidikan  yang  dimiliki, pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang terdiri sebagai berikut:

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 7 Juli 2023, Reviewed 23 Agustus 2023, Publish 31 Agustus 2023 (489-502)
Tabel 1. Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikannya NO KATEGORI JUMLAH PEGAWAI PROSENTASE (%) 1 Sekolah Dasar (SD) 0 0 2 Sekolah Menengah Pertama (SMP) 0 0 3 Sekolah Menengah Atas (SMA) 22 23,2 4 Diploma III (D-3) 4 4,2 5 Strata 1 (S-1) 62 65,2 6 Strata 2 (S-2) 7 7,4 JUMLAH 95 100 Sumber: Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Semarang Tahun 2015-2019 Dari tabel tersebut dapat disimpulkan  bahwa  pegawai  DP2KB
Kota  Semarang  sudah  banyak  yang berpendidikan,  dan  sesuai  golongan yang  dimiliki  maka  dapat  terlihat bahwa sebagian besar pegawai DP2KB Kota  Semarang  sudah  sarjana.  Artinya sebagian  besar  pegawai  DP2KB  Kota Semarang  sudah  memiliki  Sumber Daya Manusia yang berpendidikan.
Kewenangan Dinas Pengendalian Penduduk  dan  Keluarga  Berencana Dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk  Kota  Semarang  sejalan dengan kebijakan Nasional,  maka tiap- tiap  daerah  juga  memiliki  kebijakan sendiri  dimana  kebijakan  tersebut mengacu  kepada  kebijakan  pusat. Untuk  Kota  Semarang  sendiri  kita mempunyai DP2KB. Dimana organisasi  pemerintah  ini  merupakan mitra  BKKBN  Provinsi  dalam  hal mengendalikan pertumbuhan penduduk Kota Semarang. Kebijakan kependudukan  yang  utama  saat  ini adalah  kebijakan  keluarga  berencana,
maka DP2KB sebagai lembaga pemerintah  yang  menangani  masalah keluarga  berencana  di  daerah  dalam menyusun  program  kerja  di  daerah, dalam  hal  ini  Kota  Semarang  harus berdasarkan
perpaduan antara kebijakan Nasional dan kebijakan yang ada di daerah. Dalam suatu instansi tidak terkecuali  DP2KB  untuk  menjalankan tugas  yang  telah  ditentukan,  mereka membentuk berbagai bidang yang akan menjalankan  fungsinya  sesuai  dengan peraturan dari pusat, dalam pengendalian  pertumbuhan  penduduk, dinas  pengendalian  penduduk  dan keluarga  berencana  telah  menentukan bidang-bidang yakni: sekretariat, bidang  keluarga  berencana,  bidang penyuluhan  dan  penggerakan,  bidang pengendalian  penduduk,  serta  bidang ketahanan  dan  kesejahteraan.  Setiap bidang  yang  ada  di  DP2KB  Kota Semarang  diharapkan  dapat  mengatasi masalah pertumbuhan penduduk

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 7 Juli 2023, Reviewed 23 Agustus 2023, Publish 31 Agustus 2023
(489-502)
sehingga kesejahteraan masyarakat dapat semakin meningkat. Dinas  Pengendalian  Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang merupakan salah satu organisasi  pemerintah  yang  tujuan  dari tupoksinya adalah menekan laju pertumbuhan penduduk di Kota Semarang.  Jika  dilihat  dari  rincian tugas  pokok  dan  fungsi  yang  di  miliki bidang  keluarga  berencana  dalam rangka  pengendalian  laju  pertumbuhan penduduk langsung terlibat aktif kepada masyarakat, dimana bidang KB tersebut  menyusun  program-program keluarga berencana guna mengendalikan pertumbuhan penduduk di Kota Semarang. Fokus  kinerja  dari  DP2KB  Kota Semarang sendiri adalah kepada perempuan  dan  anak  dengan  tujuan menciptakan kesejahteraan kepada masyarakat,  dimana  kesejahteraan  itu akan tercapai apabila jumlah penduduk dapat  dikendalikan.  Jika  dilihat  dari program  kerja,  bidang  pengendalian penduduk  dan  KB  bekerja  sendiri- sendiri,  dimana  bidang  KB  lebih menekankan  kepada  pemasangan  alat KB  serta  mempromosikan  program KB,  sedangkan  bidang  pengendalian penduduk lebih kepada menekan angka pertumbuhan penduduk.
DP2KB  merupakan  stakeholder dalam  hal  pengendalian  pertumbuhan penduduk  di  Kota  Semarang.  Peranan DP2KB dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk sangat diharapkan pemerintah. Tabel 2. Jumlah Penduduk Kota Semarang Tahun 2016-2019 Tahun Jumlah Penduduk Tingkat Pertumbuhan Per Tahun (%) 2016 1.559.198 0,96 2017 1.575.105 0,83 2018 1.584.906 0,97 2019 1.776.618 *

## Sumber: Kantor BPS Kota Semarang – Semarang Dalam Angka Tahun
2016-2019
Berdasarkan  tabel  di  atas  dapat kita  lihat  bahwa  terjadi  peningkatan jumlah  penduduk  di  Kota  Semarang setiap  tahunnya,  peningkatan  jumlah penduduk  tersebut  juga  diimbangi dengan  peningkatan  jumlah  keluarga dari  tahun  ke  tahun  tetap.  Rata-rata jiwa  dalam  keluarga  lebih  cenderung menggambarkan  beban  yang  harus ditanggung  oleh  keluarga  dari  pada menggambarkan kondisi tingkat fertilitas.  Rata-tara  jiwa  perkeluarga dari  tabel  tersebut  sebenarnya  sudah sesuai dengan program yang diharapkan  pemerintah  yakni  setiap keluarga terdiri dari 4 orang. Dalam pengendalian jumlah penduduk,  kebijakan  yang  dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang meliputi peningkatan pembinaan melalui  sosialisasi  kepada  masyarakat, pemasangan alat kontrasepsi, kerjasama baik dengan pihak pemerintah  atau  lembaga  lain  dan dengan pihak swasta. Setiap  kebijakan  yang  telah ditetapkan oleh pemerintah akan

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 7 Juli 2023, Reviewed 23 Agustus 2023, Publish 31 Agustus 2023
(489-502)
terlaksana  dengan  baik  jika  dibarengi dengan  kerjasama  yang  baik,  baik  itu dengan  masyarakat  maupun  dengan lembaga  pemerintahan  yang  lainnya, demikian  juga  dengan  DP2KB  Kota
Semarang dalam melaksanakan kebijakan  di  bidang  pengendalian penduduk, maka DP2KB Kota Semarang menetapkan kebijakan dengan  menjalin  kerjasama  yang  baik dengan lembaga pemerintah dan masyarakat.  kerjasama  yang  di  jalanin DP2KB  dengan  lembaga  lain  adalah dalam  hal  koordinasi,  keterpaduan  dan kemitraan  dengan  berbagai  instansi pemerintah dan organisasi kemasyarakatan  dalam  pelaksanaan kegiatan KB. Koordinasi dan keterpaduan  ini  dimaksudkan  untuk mengatur keseimbangan dan keselarasan  bersama  agar  mempunyai daya ungkit yang luas kepada pelaksanaan gerakan keluarga berencana  nasional  dalam  rangka responding  program,  maka  fungsi koordinasi dan keterpaduan akan semakin penting. Koordinasi dan keterpaduan  bersama  dilakukan  antara lain  melalui  forum  rapat  koordinasi pada  setiap  wilayah  secara  teratur, sehingga  dapat  saling  tukar  informasi bagi keterpaduan program yang dilakukan  bersama.  Terselenggaranya pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin dengan jumlah aseptor 44,93%  dari  target,  serta  terlaksananya kegiatan  PKK  KB  kesehatan  dengan pencapaian 15,489 aseptor atau 66,97% dari target. Jika dilihat dari target  yang dicapai DP2KB dalam upaya
Koordinasi dengan lembaga pemerintah  lainnya,  hasil  yang  di dapatkan  jauh  dari  apa  yang  di harapkan jika dilihat dari segi kelembagaan. Hambatan-hambatan dalam Pengendalian Jumlah Penduduk Kota Semarang Setiap kebijakan yang dikeluarkan  baik  itu  oleh  pemerintah atau pun organisasi lain selalu mengalami  pro  dan  kontra.  Pro  dan kontra  terhadap  kebijakan  tersebut sering  menjadi  faktor  penghambat dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Demikian juga dengan kebijakan  dalam  pengendalian  jumlah penduduk untuk kota Semarang sendiri mengalami hambatan-hambatan. Hambatan-hambatan yang dialami oleh DP2KB Kota Semarang dalam menekan  pertumbuhan  penduduk  di Kota  Semarang  berasal  dari  faktor internal  dari  dalam  diri  DP2KB  itu sendiri  dan  faktor  eksternal  dari  luar DP2KB  itu  sendiri  dalam  hal  dari masyarakat. Adapun hambatan- hambatan  yang dialami BPPKB adalah dari  Faktor  Internal,  pertama  Faktor Penghambat dari BPPKB Kota
Semarang,  yaitu  Kurangnya  Tenaga Teknis,  yaitu  Dinas  Pengendalian Penduduk  dan  Keluarga  Berencana Kota  Semarang  memiliki  Kader  di setiap  kecamatan  maupun  kelurahan dimana setiap kader tersebut diwajibkan melakukan koordinasi dengan DP2KB Kota Semarang. Namun,  luasnya  ruang  lingkup  yang ada  dimana  kota  Semarang  terdiri  atas

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 7 Juli 2023, Reviewed 23 Agustus 2023, Publish 31 Agustus 2023
(489-502)
16  Kecamatan  menjadikan  pemerintah megalami  kesulitan  mengingat  tenaga teknis yang ada sangat terbatas. Jumlah Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana  saat  ini  adalah  sekitar  123 orang  untuk  21  kecamatan.  Faktor internal kedua, yaitu Infrastruktur yang Belum  Memadai,  dalam  melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan maka DP2KB Kota Semarang  memerlukan  infrastruktur guna membantu DP2KB Kota Semarang  dalam  bekerja,  baik  yang digunakan  kepada  masyarakat  maupun yang  digunakan  oleh  DP2KB  itu sendiri  untuk  keperluan  kedinasan. Pada  saat  ini  DP2KB  Kota  Semarang telah  memiliki  2  mobil  penyuluhan serta 5 motor untuk bekerja, di samping itu  DP2KB  Kota  Semarang  juga memiliki beberapa peralatan kesehatan,
namun belum memadai. Dalam menjalankan  kebijakan-kebijakan  yang ada  DP2KB  membutuhkan  sarana maupun  prasarana  yang  memadai sehingga program kerja dapat
dilakukan  secara  maksimal.    Faktor external,  yakni  Hambatan-hambatan yang  datang  dari  Masyarakat,  yaitu Pernikahan  yang  Dilakukan  Pada  Usia yang  Masih  Muda  (Pernikahan  Usia Dini),  menurut  pandangan  beberapa kalangan,  pernikahan  merupakan  hal yang sangat sakral dilakukan, sehingga sebelum memutuskan untuk melakukan pernikahan  kita  harus  memikirkannya secara matang dan baik sehingga dapat terskema dengan baik. Dalam mengatur pernikahan itu sendiri pemerintah pusat juga  menetapkan  peraturan  mengenai
masalah  pernikahan  yang  tertuang dalam  Undang  –  Undang  Nomor  1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada Pasal 7 ayat (1) berbunyi: “Perkawinan hanya  diizinkan  jika  pihak  pria  sudah mencapai  umur  19  (sembilan  belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai  umur  16  (enam  belas) tahun.” Undang-undang  pernikahan tersebut diatas dapat memicu terjadinya pernikahan diusia yang boleh dikatakan remaja.  Usia  16  tahun  itu  masih termasuk  usia  yang  remaja,  sehingga usia  pernikahan  yang  disebutkan  oleh Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak sesuai dengan  keinginan  Badan  Keluarga Berencan.  Pada  umur  yang  masih  16 tahun  secara  psikologi  seseorang  itu belum  mampu  mengemban  tangung jawab  yang  besar.  Oleh  karena  itu, BKB  mengharapkan  usia  perkawinan yang  ideal  adalah  umur  25  tahun  bagi pria  dan  umur  21  tahun.  Peraturan pemerintah  mengenai  usia  pernikahan (19  tahun  untuk  pria  dan  16  tahun untuk  wanita)  sangat  beresiko  tinggi untuk  menambah  jumlah  pertumbuhan penduduk.  Dalam  lingkungan  keluarga prasejahtera, kelompok umur ini dinilai sangat  rentan  melakukan  pernikahan usia dini. Kerentanan dalam melakukan pernikahan  dini  tersebut  disebabkan oleh  rendahnya  tingkat  pendidikan masyarakat.  Dalam  hal  ini  diharapkan juga  peran  aktif  dinas  pendidikan dalam upaya meningkatkan pendidikan masyarakat.  Selain  itu  yang  memicu pernikahan di usia muda adalah karena remaja berfikir secara emosional  untuk

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online)
Submitted 7 Juli 2023, Reviewed 23 Agustus 2023, Publish 31 Agustus 2023
(489-502)
melakukan pernikahan, mereka berfikir telah  saling  mencintai  dan  siap  untuk menikah. Mereka masih belum menyadari  peran  dan  tanggung  jawab yang  akan  mereka  pikul  saat  berumah tangga nanti. Campur tangan orang tua dalam  urusan  pernikahan  anak  juga dapat menimbulkan terjadinya pernikahan  yang  sangat  cepat.  Orang tua  terkadang  ingin  cepat  menikahkan anaknya  karena  ingin  cepat-cepat mendapatkan keturunan.Untuk kawasan  pemukiman  kumuh  seperti daerah pinggiran rel kereta api permasalahan pernikahan usia dini juga mengalami  maslah  yang  sama  yakni masih  rendahnya kualitas  ekonomi dan kesenjangan pendidikan merupakan hal memicu  terjadinya  pernikahan  di  usia muda.  Masyarakat  yang  memiliki pendidikan  yang  rendah  cenderung cepat menikah.

## KESIMPULAN
Kewenangan  dan  peranan  Dinas Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga Berencana  Kota  Semarang  dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan sudah  sesuai  dengan  tugas  pokok  dan fungsinya.  DP2KB  Kota  Semarang dalam  pengendalian  jumlah  penduduk kota  Semarang  melibatkan  peran  aktif masyarakat  serta  melakukan  kerjasama yang  baik,  baik  dengan  lembaga pemerintah  maupun  lembaga  swasta. Setiap kebijakan yang dilakukan Bidang  Keluarga  Berencana  dalam upaya  pengendalian  jumlah  penduduk disampaikan langsung kepada
masyarakat  dan  lembaga  pemerintah
maupun  swasta  baik  melalui  media sosial ataupun secara langsung. Hambatan-hambatan yang dialami oleh Dinas  Pengendalian  Penduduk  dan Keluarga Berencana dalam pengendalian jumlah penduduk di Kota Semarang  terdiri  atas  hambatan  Intern yakni  hambatan  yang  berasal  dari dalam  DP2KB  Kota  Semarang  dan hambatan ekstern yakni hambatan yang berasal dari luar DP2KB Kota
Semarang yakni masyarakat.
Hambatan  yang  berasal  dari DP2KB  itu  sendiri  yakni  kurangnya tenaga  teknis  dan  infrastruktur  yang tidak  memadai.  Sedangkan  hambatan yang  berasal  dari  masyarakat  meliputi pernikahan  usia  dini  di  masyarakat, kurangnya pemanfaatan program pemerintah oleh masyarakat dan tingginya  angka  kelahiran.  Semua masyarakat diberikan kesempatan yang sama  untuk  berpartisipasi  dalam  setiap kebijakan-kebijakan dan program- program yang dilakukan Bidang Keluarga  Berencana.  Namun  pada pelaksanaan nya masih ada masyarakat yang  tidak  mau  berperan  aktif  dalam kegiatan yang dilakukan Bidang Keluarga Berencana walaupun masyarakat  sudah  mengetahui  adanya kegiatan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Afiyanti,  Y.  (2008). Validitas  Dan Reliabilitas  Dalam  Penelitian Kualitatif . https://jki.ui.ac.id/index.php/jki/ar ticle/view/212

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online)
Submitted 7 Juli 2023, Reviewed 23 Agustus 2023, Publish 31 Agustus 2023 (489-502)
Ahmad,  R.  (2018). Analisis  Data Kualitatif (Vol.  17,  Issue  33). https://jurnal.uin-
antasari.ac.id/index.php/alhadhara h
Anshori,  I.  (2018).  Melacak  State  Of
The  Art  Fenomenologi  Dalam
Kajian Ilmu-Ilmu Sosial. Halaqa: Islamic  Education  Journal , 2 (2), 165–181.
https://doi.org/10.21070/halaqa.v
2i2.1814 Azwar,  M.,  &  Amaliah,  R.  (2017).
Pemanfaatan  Jurnal  Elektronik Sebagai Sumber Referensi Dalam Penulisan  Skripsi  Di  Institut Pertanian  Bogor (Vol.  5,  Issue 1). Fitri,  P.  O.,  &  Fernandes,  R.  (2021). Peran Orang Tua Dalam Mengawasi Penyalahgunaan Gadgetoleh Anak diMasa Pandemi  Covid-19(Studi:  Nagari Durian GadangKabupatenLimapuluh
Kota). Jurnal  Perspektif , 4 (3),
266. https://doi.org/10.24036/perspekti f.v4i3.445 Irhandayaningsih, A. (2020). Pengukuran  Literasi  Digital  Pada Peserta  Pembelajaran  Daring  di Masa Pandemi COVID-19. ANUVA , 4 (2), 231–240.
Kalsum,  U.  (2016).  Referensi  sebagai layanan, Referensi sebagai tempat: sebuah tinjauan   terhadap layanan referensi  di perpustakaan perguruan  tinggi. Jurnal  Iqra’ ,
10 (1), 132–136.
Karniawati,  N.  (2015).  Hakekat  Ilmu
Pemerintahan (Kajian secara Filsafat). Cosmogov , 1 (2).
Maulana,  S.  (2016).  Pemanfaatan Computational  Fluid  Dynamics (Cfd)  Dalam  Strategi  Penelitian Simulasi  Model  Pada  Teknologi Penghawaan  Ruang.  In Jurnal
Education Building (Vol. 2, Issue
2).
Mulyadi, M. (2011). Penelitian Kuantitatif  Dan  Kualitatif  Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya (Vol.  15, Issue 1).
Nashihuddin, W., Dwi, D., & Aulianto,
R.  (2016).  Pengelolaan  Terbitan Berkala  Ilmiah  Sesuai  Ketentuan Akreditasi:  Upaya  Menuju  Jurnal Trakreditasi Dan Bereputasi Internasional. In Jurnal Pustakawan  Indonesia (Vol.  15, Issue 1).
Prihantoro,  A.,  &  Hidayat,  F.  (2019). Melakukan  Penelitian  Tindakan Kelas. Ulummudin , 9 (21), 48–60. https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/ agama_islam/index
Romli,  L.  (2008).  Masalah  Reformasi Birokrasi. E-Journal  BKN , 2 (2),
1–8.
https://jurnal.bkn.go.id/index.php/ asn/article/view/149
Wahyudiati,  D.  (2018). Pengaruh Aspek Keuangan Dan Kompetensi Sumber  Daya  Manusia  (Sdm) Terhadap  Kinerja  Usaha  Mikro Kecil Dan Menengah  (Umkm)  Di Desa  Kasongan  The  Effect  Of Financial  Aspect  And  Human

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 7 Juli 2023, Reviewed 23 Agustus 2023, Publish 31 Agustus 2023 (489-502)
Resource  Competence  On  Umkm Performance In Kasongan VILLAGE . https://journal.student.uny.ac.id/i ndex.php/profita/article/view/137 61/13264