## Ekonomis: Journal of Economics and Business, 5(1), Maret 2021, 23-36
Publisher: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Batanghari Jambi
Address: Jl. Slamet Ryadi, Broni-Jambi Kodepos: 36122
Website: http://ekonomis.unbari.ac.id, email: ekonomis.unbari@gmail.com ISSN 2597-8829 (Online), DOI 10.33087/ekonomis.v5i1.190

## Analisis Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Ditinjau dari Akun Persediaan di Sumatera
Putri Intan Permata Sari 1* , Suhairi 2 , Nini Syofriyeni 3
1 Pasca Sarjana Universitas Andalas, Limau Manis Pauh
2,3 Universitas Andalas, Limau Manis Pauh Correspondence email: putriintanpermatasari82@gmail.com
Abstrak. Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  melihat  bagaimana  persepsi  BPK  terhadap  pengungkapan  akun  persediaan, menganalisis  bagaimana  pengungkapan  akun  persediaan  dalam  LKPD  kab.  &  kota  di  Sumatera  untuk  tahun  2017  jika dibandingkan  dengan  kriteria  pengungkapan  yang  terdapat  pada  PP  71  Th.  2010  PSAP  No.  05,  dan  untuk  melihat  bagaimana perbedaan  pengungkapan  akun  persediaan  antara  LKPD  yang  memperoleh  opini  WTP,  WDP,  dan  TMP.  Data  yang  digunakan dalam penelitian  ini adalah data sekunder  berupa  154 LHP  LKPD kab.  & kota di Sumatera dan PP No. 71 Th. 2010 serta data primer  berupa  wawancara  kepada  tim  pemeriksa  di  BPK.  Pengolahan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah menggunakan  metode content  analysis .  Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  persepsi  BPK  terhadap  LKPD  yang melakukan pengungkapan persediaan  yaitu  masih terdapat masalah dengan kondisi  yang  berbeda-beda setiap  LKPD. Selain  itu, jumlah  LKPD  di  Sumatera  yang  memiliki  nilai  persediaan  yang  signifikan  terhadap  total  aset  lancarnya  adalah  sebanyak  24 LKPD kab. & kota dengan rata-rata pengungkapan persediaan sebesar 54.17% diantaranya 22 LKPD memperoleh opini WTP dan 2 LKPD memperoleh opini WDP. Rata-rata pengungkapan akun persediaan pada LKPD kab. & kota di Sumatera pada tahun 2017 sebesar  55.38%  atau  dapat  diartikan  sudah  cukup  baik  dengan  persentase  tertinggi  sebesar  100.00%  dan  persentase  terendah adalah sebesar 14.29%. Selain itu, antara LKPD yang memperoleh opini WTP, WDP, dan TMP di kab. & kota di Sumatera tidak terdapat perbedaan pengungkapan akun persediaan.
Kata  Kunci: Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (LKPD);  Pengungkapan;  Persediaan;  Standar  Akuntansi  Pemerintahan (SAP)
Abstract.  This  study  attemps  to  analyze  disclosure  of  inventories  account  in  local  government  financial  statement  (LGFS) regencies and cities in Sumatera in the year 2017 on the disclosure in PP 71/2010 Government Accounting Standards Number 5, as  well  as  perceive  the  difference  disclosure  of  a  build  up  in  inventories  account  on  LGFS  that  obtains  unqualified  opinion, qualified opinion, disclaimer opinion, and knowing how the perception of BPK toward the disclosure of an inventories account. The data used in this research as many as 154 regencies and the cities that has been audited by BPK. Secondary data was used in the study in the form of audit report LGFS and PP 71/2010 as well as the primary data in an interview to the auditor team in BPK that  it  is  processed  using  a  method  of  content  analysis.  The  research  results  show  that  BPK  perception  of  inventory  account disclosure  is  that  there  are  still  problems  in  inventory  disclosure  carried  out  by  regional  governments  with  different  cases.  In addition, there were 24 LGFS that had significant inventory value on their total assets including 22 LGFS obtained unqualified opinion and 2 LGFS obtained qualified opinion with an average inventory disclosure of 54.17%, but still get records by examiner regarding  administration  of  inadequate  inventories.  The  disclosure  of  inventories  account  in  LGFS  regencies  and  cities  in Sumatera years 2017 has been good enough with an average of 55,38% with the highest percentage of disclosure in 100,00% and the  lowest  is  14,29%.  In  addition,  there  is  no  difference  in  the  disclosure  of  inventories  account  on  LGFS  that  obtained unqualified opinion and besides unqualified opinion.
Keywords: Disclosure; Government Accounting Standards; Inventory; Local Government Financial Statement (LGFS)

## PENDAHULUAN
Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (LKPD)  merupakan  suatu  bentuk  pertanggungjawaban  pemerintah kepada  publik  yang  bertujuan  untuk  menyajikan  informasi  yang  relevan  serta  tepat  waktu  agar  dapat  digunakan sebagai dasar pertanggungjawaban, penilaian kinerja pemerintah, dan sebagai alat pengambilan keputusan. Penyajian informasi  di  dalam  laporan  keuangan  tersebut  harus  berkualitas  dan  dapat  dipahami  oleh  pengguna  sesuai  dengan Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  71  Tahun  2010  tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (SAP).  Informasi  yang disajikan tersebut juga  harus disertai dengan  pengungkapan yang cukup ( adequate disclosure ) yang dibutuhkan oleh pihat-pihak  yang  berkepentingan  dan  dapat  diungkapkan  di  dalam  CaLK  atau  pada  lembar  muka  laporan  keuangan. PP 71 Tahun 2010 lebih lanjut menjelaskan  bahwa  CaLK meliputi penjelasan dari setiap laporan keuangan dan juga informasi tentang kebijakan akuntansi, informasi lain yang harus diungkapkan di dalam SAP, dan ungkapan-ungkapan lainnya yang diperlukan untuk menghasilkan kewajaran dalam penyajian laporan keuangan. Sebagaimana yang diatur di dalam UU No. 15 Th. 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dimana salah satu kriteria penyajian informasi keuangan secara wajar di dalam laporan keuangan adalah kecukupan pengungkapan.

## Putri  Intan  Permata  Sari,  Suhairi  dan  Nini  Syofriyeni,  Analisis  Pengungkapan  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah Ditinjau dari Akun Persediaan di Sumatera
Penelitian  mengenai  pengungkapan  LKPD  telah  dilakukan  oleh  beberapa  peneliti,  seperti  penelitian  yang dilakukan oleh Medynatul (2017) mengenai tingkat pengungkapan LKPD di Kab. Tanah Datar, Kota Padang Panjang, dan Kab. Lima Puluh Kota menyimpulkan bahwa tingkat pengungkapan sudah tergolong cukup luas dengan rata-rata pengungkapan  masing-masing  sebesar  72,1  persen,  61,3  persen,  dan  59,92  persen.  Selain  itu,  penelitian  yang dilakukan oleh Haryadi et al. (2015) yang juga menyimpulkan bahwa tingkat pengungkapan laporan keuangan di Kab. Kuantan  Singingi  dan  Kab.  Kepulauan  Meranti  sudah  baik  artinya  kedua  LKPD  tersebut  telah  mengungkapkan pengungkapan wajib dengan menyajikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), serta CaLK dan telah sesuai dengan SAP. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Hartati (2011) yang menyimpulkan bahwa tingkat pengungkapan di Kab. Padang Pariaman dan Kota Pariaman telah melaksanakan  pengungkapan wajib dengan rata-rata tingkat pengungkapan masing-masing LKPD sebesar 92,80 persen dan 83,00 persen.
Penelitian  di  atas  tidak  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Lesmana  (2010)  yang  menyimpulkan bahwa tingkat pengungkapan wajib LKPD berdasarkan  SAP di  Indonesia masih  sangat rendah dengan rata-rata nilai pengungkapan sebesar 22,00 persen. Hal ini terjadi karena semua informasi yang harus diungkapkan tidak disajikan di dalam laporan keuangan dan juga masih terdapat beberapa  Pemda yang belum sepenuhnya memahami mengenai apa saja informasi yang wajib diungkapkan dalam laporan keuangan yang sesuai dengan SAP. Begitu juga penelitian yang dilakukan  oleh  Dini  et  al.,  (2018)  menyimpulkan  bahwa  tingkat  pengungkapan  LKPD  Kota  Manado  yang mendapatkan  opini  WTP  menunjukkan  persentase  sebesar  52,94  persen,  artinya  Kota  Manado  belum  sepenuhnya memenuhi  standar  item  pengungkapan  yang  ada.  Veranti  &  Ritonga  (2018)  juga  menyimpukan  bahwa  di  Indonesia tingkat  pengungkapan  LKPD  masih  rendah  dengan  persentase  sebesar  36,23  persen  dengan  tingkat  pengungkapan tertinggi yaitu sebesar 56,52 persen dan tingkat pengungkapan terendah sebesar 18,84 persen. Selain itu, antara LKPD yang  memperoleh  opini  WTP,  WDP,  dan  TMP  tidak  terdapat  perbedaan  pengungkapan.  Penelitian  yang  dilakukan oleh Suwarjuwono & Ritonga (2017) menyimpukan bahwa LKPD kab. & kota di Jawa pada tahun 2014 masih rendah dengan  persentase  sebesar  40,35 persen  dan  antara  LKPD  yang  mendapatkan  opini  WTP  maupun  selain  WTP  tidak terdapat  perbedaan  pengungkapan  akun  persediaan.  Hal  ini  disebabkan  karena  kecukupan  pengungkapan  terkait persediaan belum menjadi pertimbangan oleh pemeriksa dalam pemberian opini, serta adanya indikasi pengungkapan persediaan  belum  sesuai  dengan  SAP,  dan  kebijakan  akuntansi  beberapa  Pemda  belum  mengatur  secara  rinci mengenai  pengungkapan  persediaan.  Rendahnya  tingkat  pengungkapan  persediaan  di  dalam  CaLK  ini  tidak  hanya terjadi di sektor pemerintahan namun juga terjadi pada sektor swasta. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Jumig & Firmansyah  (2018)  yang  menyimpulkan  bahwa  kebijakan,  pengukuran,  penyajian,  dan  pengungkapan  delapan perusahaan  sub  sektor  garmen  dan  tekstil  yaitu  PT.  Indo-Rama  Synthetics  Tbk.  (INDR),  PT.  Sri  Rejeki  Isman  Tbk. (SRIL),  PT.  Pan  Brothers  Tbk.  (PBRX),  PT.  Asia  Pacific  Fibers  Tbk.  (POLY),  PT.  Polychem  Indonesia  Tbk. (ADMG), PT. Trisula International Tbk. (TRIS), PT. Ever Shine Tex Tbk. (ESTI), PT. Ricky Putra Globalindo Tbk. (RICY)  telah  sesuai  dengan  PSAK  14  dan  telah  dilaksanakan  dengan  baik,  namun  dalam  pengungkapan  persediaan masih terdapat beberapa item yang belum memenuhi syarat yang terdapat dalam PSAK 14.
LKPD  yang  telah  disajikan  sesuai  dengan  SAP  dan  melakukan  pengungkapan  informasi  yang  cukup, selanjutnya  akan  dilakukan  pemeriksaan  oleh  Badan  Pemeriksa  Keuangan  Republik  Indonesia  (BPK  RI)  untuk diberikan suatu opini. Menurut Pearturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara dalam Pernyataan  Standar Pemeriksaan (PSP) 300 Standar Pelaporan Pemeriksaan, terdapat 5 jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yaitu wajar tanpa pengecualian (WTP), wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas (WTP  DPP),  wajar  dengan  pengecualian  (WDP),  tidak  wajar  (TW),  dan  tidak  menyatakan  pendapat  (TMP). Pemberian  opini  pada  LKPD  di  Sumatera  pada  tahun  2017  mengalami  kenaikan  berdasarkan  Ikhtisar  Hasil Pemeriksaan  Semester  (IHPS)  I  Tahun  2018  BPK  RI,  dimana  sebanyak  126  LKPD  mendapatkan  opini  WTP,  35 LKPD mendapatkan opini WDP, dan 3 LKPD mendapatkan opini  TMP. Perkembangan kenaikan opini di  Sumatera dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 dapat dilihat pada Gambar 1.
Sumber: IHPS I Tahun 2018 BPK RI
35 59 84 112 126 20 27 0 0 0 97 69 73 47 35 1 2 0
0 0 8 7 7 5 3 0 50 100 150 2013 2014 2015 2016
2017 Ju m la h LK P D Tahun WTP WTP DPP WDP TW TMP
Putri  Intan  Permata  Sari,  Suhairi  dan  Nini  Syofriyeni,  Analisis  Pengungkapan  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah

## Ditinjau dari Akun Persediaan di Sumatera
Merujuk pada hasil penelitian sebelumnya (Veranti & Ritonga (2018), Suwarjuwono & Ritonga (2017)) bahwa masih  rendahnya tingkat pengungkapan  LKPD dan  antara LKPD yang memperoleh opini  WTP maupun selain WTP tidak  memiliki  perbedaan  pengungkapan,  maka  perlunya  ditelusuri  lebih  lanjut  mengenai  kenaikan  opini  WTP  pada LKPD di Sumatera tahun 2017 apakah penyajian pengungkapan telah sesuai dengan SAP.  Sari (2015) menyimpukan bahwa  LKPD  Kab.  Bojonegoro  yang  mendapatkan  opini  WDP  mengungkapan  informasi  yang  lebih  rinci dibandingkan  dengan  Kab.  Banyuasin  yang  memperoleh  opini  WTP.  Pengungkapan  yang  disajikan  di  dalam  LKPD dikatakan cukup apabila telah mencakup seluruh komponen yang terdapat di dalam laporan keuangan termasuk akun persediaan yang terdapat dalam neraca. Persediaan merupakan aset lancar berupa barang/perlengkapan yang bertujuan untuk  mendukung  kegiatan  operasional  pemerintah  dalam  rangka  pelayanan  terhadap  masyarakat.  Kebijakan akuntansi  mengenai  persediaan  ini  telah  diatur  oleh  PP  71  Th.  2010  tentang  SAP  pada  PSAP  05.  Persediaan  pada umumnya berupa barang  habis pakai  yang pengelolaan dan pertanggungjawabannya masih sulit dilakukan,  sehingga pencatatan  persediaan  tidak  dilakukan  sesuai  dengan  standar  yang  ada.    Waworega  et  al.  (2018)  menyatakan  bahwa setiap instansi pemerintah harus memperhatikan pengelolaan persediaan agar kekeliruan dalam pencatatan persediaan dapat diminimalisir.  Rifai et al. (2016) menyatakan bahwa  jika tidak  ada persediaan, maka instansi pemerintah  akan sulit dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu aktivitas di lingkungan pemerintahan akan terganggu karena persediaan biasanya berupa barang-barang yang mendukung kegiatan administrasi dan kantor.
Persediaan sebagai aset lancar disajikan di dalam neraca. Pada tabel 1 dapat dilihat bahwa beberapa LKPD kab. dan kota yang ada di Sumatera pada tahun 2017 memiliki persentase nilai persediaan dari total aset lancar lebih tinggi dibandingkan nilai kas  yang merupakan akun yang paling likuid. Persentase tertinggi diperoleh oleh Kab. Bengkalis yang terdapat pada Provinsi Riau yaitu sebesar 73,25 persen. Nilai persediaan pada neraca LKPD Kab. Bengkalis yang telah diaudit per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 137,341 miliar dari total aset lancar sebesar Rp 187,507 miliar. LKPD lainnya  yang memperoleh persentase  lebih dari 50 persen adalah Kab. Aceh  Singkil, Kab. Kuantan  Singingi, dan  Kab.  Natuna  dengan  persentase  masing-masing  sebesar  60,77  persen,  59,96  persen,  dan  71,23  persen.  Angka- angka  tersebut  tentunya  menunjukkan  nilai  yang  signifikan  bagi  pemerintah  sebagai  entitas  pelaporan.  Persediaan memiliki  nilai  yang  material  dalam  total  aset  lancar  di  neraca  sehingga  memiliki  efek  salah  saji  dan  berpotensi mempengaruhi kewajaran dari laporan keuangan dan pemberian opini oleh auditor (Antoro, 2015).
Tabel 1 Perbandingan Persediaan dengan Total Aset Lancar No. Pemda Persediaan/Aset Lancar 1 Kab. Aceh Selatan 16,35% 2 Kab. Aceh Singkil 60,77% 3 Kab. Bener Meriah 26,55% 4 Kota Subulussalam 44,54% 5 Kab. Samosir 49,63% 6 Kota Medan 14,02% 7 Kab. Dharmasraya 41,63% 8 Kab. Pasaman 23,52% 9 Kab. Bengkalis 73,25% 10 Kab. Indragiri Hilir 27,82% 11 Kab. Kepulauan Meranti 34,68% 12 Kab. Kuantan Singingi 59,96% 13 Kab. Rokan Hulu 40,14% 14 Kota Pekanbaru 18,70% 15 Kab. Lahat 12,36% 16 Kab. Musi Rawas Utara 36,03% 17 Kota Lubuklinggau 8,59% 18 Kota Pagar Alam 25,43% 19 Kota Prabumulih 20,06% 20 Kab. Kaur 24,58% 21 Kab. Tanggamus 32,98% 22 Kota Bandar Lampung 9,36% 23 Kab. Natuna 71,23% 24 Kab. Bangka Tengah 32,52% Sumber: data olahan
Menurut  Djanegara  selaku  ketua  BPK  ( BPK:  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Makin  Baik ,  2018)  mengatakan bahwa ada delapan Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (LKKL) yang belum mendapatkan opini WTP yang salah  satunya  karena  masalah  persediaan  baik  itu  pembatasan  lingkup  pemeriksaan  maupun  dokumen  yang  tidak
Putri  Intan  Permata  Sari,  Suhairi  dan  Nini  Syofriyeni,  Analisis  Pengungkapan  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah Ditinjau dari Akun Persediaan di Sumatera
cukup bukti. Anggota V BPK Sumatera Barat, Yatun ( Status WTP Sumbar Patut Dicurigai , 2017) mengatakan bahwa opini WTP yang diperoleh oleh Pemerintah  Provinsi Sumatera Barat patut dicurigai karena terdapat 30 item temuan pada LKPD yang menyimpang. Temuan tersebut berkaitan dengan persediaan dengan tidak ditemukannya bukti yang lengkap terhadap belanja bahan bakar minyak (BBM) OPD sebesar Rp 1,24 M dan belanja alat tulis kantor (ATK) dan bahan habis pakai sebesar Rp 5,4 M. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Suwarjuwono & Ritonga  (2017) adalah objek, pengukuran, dan metode yang digunakan. Penelitian  ini dilakukan pada LKPD  kab. & kota  di  Sumatera  pada  tahun  2017.  Di  samping  itu,  karena  ada  pengaruh  materialitas  nilai  persediaan  dengan kelengkapan pengungkapan untuk memberikan opini WTP, maka penelitian ini juga menggunakan data primer berupa wawancara  dengan  tim  pemeriksa  BPK  RI  Perwakilan  Provinsi  Sumatera  Barat.  Penelitian  ini  menggunakan pengukuran  pengungkapan  persediaan  dengan  7  aspek  dibandingkan  dengan  penelitian  sebelumnya  hanya menggunakan  5  aspek.  Selain  itu,  penelitian  ini  juga  membahas  lebih  lanjut  mengenai  perbedaan  penyajian pengungkapan akun persediaan Kab. dan kota yang memperoleh opini WTP, WDP, dan TMP.

## Agency Theory
Menurut  Anton  (2010), agency theory adalah  teori  yang  menguraikan  hubungan  antara  prinsipal  dan agent , dimana agent adalah  pihak  yang  diberikan  kewenangan  oleh  prinsipal.  Dalam  hal  ini,  pihak  yang  menjadi  prinsipal adalah  rakyat  dan  pihak  sebagai agent adalah  pejabat  pemerintah.  Pemerintah  mempunyai  kewajiban  untuk menjalankan  pemerintahan  dan  melaporkan  hasil  pelaksanaannya  kepada  masyarakat,  namun  dalam  pelaksanaannya masyarakat  tidak  menerima  informasi  sesuai  dengan  kondisi  yang  sebenarnya  (Afryansyah,  2013).  Setyaningrum  & Syafitri  (2012)  menyatakan  bahwa  dengan  adanya  hubungan  antara  prinsipal  dan agent akan  menimbulkan  masalah asimetri  informasi,  dimana  terdapat  pihak  yang  memiliki  informasi  lebih  rinci  dari  pihak  yang  lainnya.  Zimmerman (1977) menyebutkan bahwa semua organisasi termasuk organisasi pemerintahan memiliki  masalah  keagenan. Dalam menyelenggarakan pelayanan publik, pemerintah sebagai pihak yang diberikan mandat akan memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan rakyat, sehingga pemerintah dan penguasa akan mengambil keputusan dan kebijakan yang menguntungkan  mereka  dibandingkan  dengan  kesejahteraan  rakyat.  Untuk  meminimalisasi  masalah agency tersebut maka  diperlukan  pengawasan  oleh  prinsipal  atas  apa  yang  dilakukan  oleh agent dengan  cara  menyajikan  laporan keuangan dan mengungkapkan informasi laporan keuangan secara transparan dan  akuntabel termasuk pengungkapan akun persediaan yang disajikan dalam CaLK (Hendriyani & Tahar, 2015).

## Signalling Theory
Signalling  theory merupakan  teori  yang  dikembangkan  dalam  ilmu  ekonomi  dan  keuangan  yang  bertujuan untuk memperhitungkan kenyataan bahwa umumnya pihak dalam perusahaan memiliki informasi yang lebih cepat dan lebih baik mengenai kondisi perusahaan dibandingkan dengan pihak luar perusahaan seperti investor. Dalam teori ini, pemerintah  harus  selalu  memberikan signal yang  baik  kepada  rakyat  sebagai  pihak  yang  diberikan  mandat  agar mereka  selalu  mendukung  program  dan  kinerja  pemerintah.  Dengan  menyajikan  laporan  keuangan  yang  berkualitas kepada  rakyat,  lengkap  dalam  melakukan  pengungkapan,  meningkatkan  sistem  pengendalian  internal,  dan memberikan penjelasan  yang rinci, hal tersebut sudah termasuk pemberian signal yang baik kepada  rakyat. Menurut Trisnawati  &  Achmad  (2014)  untuk  mengurangi  masalah  informasi  asimetri,  Pemda  dapat  memberikan signal yang baik  berupa  penyajian  laporan  keuangan  yang  meyakinkan  kepada  masyarakat  serta  melakukan  kecukupan pengungkapan  informasi  keuangan  khususnya  akun  persediaan.  Hal  ini  akan  menunjukkan  inisiatif  bagi  Pemda tersebut  untuk  lebih  transparan  dalam  pengelolaan  pemerintahannya  sehingga  akan  berujung  dengan  balasan signal yang  baik  dari  masyarakat  berupa  dukungan  untuk  pemerintah  agar  selalu  berkembang  dan  optimal  dalam membangun negara (Nosihana & Yaya, 2016).

## METODE
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  didapatkan  dari  BPK  RI  dan  melakukan  wawancara  dengan  tim pemeriksa  BPK  RI  Perwakilan  Provinsi  Sumatera  Barat.  Jenis  penelitian  ini  bersifat  kualitatif.  Penelitian  ini menggunakan  data  primer  berupa  hasil  wawancara  langsung  dengan  tim  pemeriksa  BPK  RI  Perwakilan  Provinsi Sumatera  Barat  mengenai  persepsi  tentang  pengungkapan  persediaan  dalam  LKPD  kab.  dan  kota  dan  data  sekunder berupa LHP LKPD kab. dan kota di Sumatera tahun 2017 serta PP 71 Tahun 2010 tentang SAP sebagai acuan dalam kriteria  pengungkapan  persediaan.  Penelitian  ini  mengambil  populasi  pada  LKPD  yang  terdapat  di  Sumatera, sedangkan  sampel  yang  digunakan  adalah  LKPD  kab.  dan  kota  di  Sumatera  tahun  2017  yang  telah  diperiksa  oleh BPK.  Metode  yang  digunakan  dalam  pengambilan  sampel  adalah  dengan purposive  sampling dimana  kriteria  yang digunakan  dikembangkan  oleh  Suwarjuwono  &  Ritonga  (2017)  sebagai  berikut:  1)  data  yang  mudah  untuk  diakses; dan  2)  seluruh  LKPD  yang  terdapat  di  Sumatera  pada  tahun  2017  yang  telah  selesai  diaudit  dan  telah  mendapatkan opini dari BPK sebanyak 154 LKPD kab. dan kota. Pemilihan Sumatera karena memiliki Kab. dan kota terbanyak di Indonesia,  sehingga  hasil  yang  akan  didapatkan  akan  mampu  mewakilkan  kondisi  di  Indonesia.  Sampel  yang
Putri  Intan  Permata  Sari,  Suhairi  dan  Nini  Syofriyeni,  Analisis  Pengungkapan  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah Ditinjau dari Akun Persediaan di Sumatera
digunakan dalam penelitian ini tahun 2017 karena di samping jumlah yang relatif banyak untuk dijadikan sampel, juga merupakan opini terbaru yang diberikan oleh BPK pada tahun tersebut.

## Pengungkapan Persediaan
Persediaan  merupakan  bagian  dari  aset  lancar  yang  dapat  berupa  barang  atau  perlengkapan  untuk  mendukung kegiatan  operasional  pemerintah.  Sedangkan  pengungkapan  adalah  bagian  integral  dari  laporan  keuangan  dimana untuk  pengungkapan  akun  persediaan  ini  didasarkan  pada  PP  71  Th.  2010  tentang  SAP  PSAP  No.  05  paragraf  26, laporan keuangan tersebut mengungkapkan:
a. Kebijakan  akuntansi  yang  digunakan  dalam  pengukuran  persediaan,  terdapat  dua  aspek  pengungkapan  mengenai kebijakan  dalam  pengukuran  persediaan,  yaitu:  1)  Pengungkapan  metode  penilaian  persediaan  (metode  FIFO, Rata-Rata  Tertimbang,  dan  Harga  Pembelian  Terakhir);  dan  2)  pengungkapan  sistem  pencatatan  persediaan (perpetual atau periodik)
b. Penjelasan  lebih  lanjut  persediaan;  1)  maksud  penggunaan  persediaan;  2)  pengungkapan  jenis  persediaan  pada Neraca Organisasi Perangkat Daerah (OPD); dan 3) Pengungkapan jenis persediaan pada Neraca Pemda.
c. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak/usang. Dalam hal ini terdapat empat aspek pengungkapan sebagai berikut: 1) Pengungkapan jenis persediaan dalam kondisi rusak/usang; 2) Pengungkapan jumlah persediaan dalam kondisi rusak/usang.

## Metode Analisis Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini diolah dengan menggunakan content analysis . Menurut Emzir (2011) content analysis adalah suatu analisis yang mendalam mengenai pesan-pesan dengan menggunakan metode ilmiah dan tidak  terbatas  pada  jenis-jenis  variabel  yang  dapat  diukur. Content  analysis ini  menggunakan  teknik symbol  coding , yaitu  dengan  memberikan  lambang  atau  pesan  secara  sistematis  dan  interpretasi.  Adapun  setiap  aspek  yang  terdapat dalam  elemen  pengungkapan  persediaan  akan  diukur  dengan  cara  sebagai  berikut:  1)  Mencari  fakta  setiap  aspek pengungkapan akun persediaan dalam LKPD ; 2) Memberikan nilai/skor atas setiap aspek yang sesuai dengan kriteria. Untuk aspek/kriteria yang ditemukana dalam fakta diberi skor 1 dan aspek/kriteria yang tidak ditemukan dalam fakta diberi  skor  0.;  3)  Melakukan  penjumlahan  atas  skor  untuk  masing-masing  LKPD  kab.  dan  kota  serta  memindahkan penilaian pengungkapan persediaan ke dalam kertas kerja; 4) Penelitian ini menggunakan pendekatan skala Guttman. Skala Guttman ini digunakan untuk permasalahan yang memiliki jawaban yang bersifat jelas dan konsisten (Riduwan, 2010). Rentang yang ditetapkan dalam penelitian ini untuk melihat kesesuaian pengungkapan akun persediaan adalah cukup dan rendah; dan 5) Kriteria penilaian menurut Arikunto (2012), sangat tinggi jika skor 81% - 100%, tinggi jika skor 61% - 80%, cukup jika skor 41% - 60%, rendah jika skor 21% - 40%, dan sangat rendah jika skor 0% - 20%.
Setelah  dilakukan  analisis  mengenai  kesesuaian  pengungkapan  persediaan  dalam  LKPD  kab.  dan  kota  di Sumatera dengan aspek yang telah ditetapkan, tahap selanjutnya adalah melihat bagaimana perbedaan pengungkapan persediaan  pada  LKPD  yang  mendapatkan  opini  WTP,  WDP,  dan  TMP.  Perbedaan  pengungkapan  persediaan  ini dilakukan  dengan  menggunakan  uji Kruskall  Wallis .  Uji Kruskall  Wallis adalah  salah  satu  uji  nonparametrik  yang digunakan untuk melihat apakah sama median suatu variabel pada beberapa sampel independen yang ditentukan oleh suatu  variabel  grup  (Wahana,  2010).  Jika  nilai Asymp.Sig >  0.05,  maka  tidak  terdapat  perbedaan  pengungkapan persediaan LKPD yang mendapat opini WTP, WDP, dan TMP. Jika nilai Asymp. Sig < 0.05, maka terdapat perbedaan antara LKPD yang memperoleh opini WTP, WDP, dan TMP dalam hal pengungkapan persediaan. ini sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Persepsi BPK Terhadap Pengungkapan Persediaan
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan  dengan  unit  Sub  Auditorat  Sumbar  II  BPK  RI  Perwakilan Sumatera Barat (Anonim, 7 Juli 2019), persediaan merupakan hal  yang  sangat penting dalam instansi pemerintahan. Dengan  adanya  persediaan,  maka  setiap  Pemda  dapat  mengetahui  berapa  jumlah  pengadaan  serta  penganggaran persediaan  seperti  jumlah  persediaan  dari  waktu  ke  waktu  selama  periode  tertentu  yang  akan  datang  termasuk  di dalamnya  perencanaan  tentang  jenis,  jumlah  persediaan,  serta  nilai  persediaan  yang  tersedia.  Sehingga  diperlukan penatausahaan  persediaan  yang  memadai  baik  dari  segi  pengurus  persediaan,  pencatatan,  serta  pengungkapan persediaan.  Namun  dalam  pemeriksaan  oleh  pemeriksa,  masih  terdapat  masalah-masalah  terkait  pengungkapan persediaan.  Setiap  Pemda  memiliki  kasus  yang  berbeda  dalam  pengungkapan  akun  persediaan  karena  setiap  Pemda memiliki  masing-masing  kebijakan  akuntansi.  Masalah  tersebut  diantaranya  tidak  memiliki  bukti  yang  cukup,  tidak dibuatnya  kartu  persediaan,  tidak  melakukan stock  opname, dan  pengurus  persediaan  belum  memahami  mengenai SAP karena tidak memiliki latar belakang akuntansi. Hal ini juga akan berdampak terhadap opini yang akan diberikan oleh pemeriksa.
Lebih  lanjut  narasumber  menyebutkan  bahwa  dalam  melakukan  pemeriksaan  mengenai  pengungkapan  akun

## Putri  Intan  Permata  Sari,  Suhairi  dan  Nini  Syofriyeni,  Analisis  Pengungkapan  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah Ditinjau dari Akun Persediaan di Sumatera
persediaan  mengabaikan  opini  yang  diperoleh  oleh  Pemda  karena  setiap  kriteria  kewajaran  informasi  laporan keuangan termasuk pengungkapan akun persediaan dalam pemeriksaan memiliki parameter atau ukuran-ukuran yang telah  disesuaikan  dengan  SAP.  Jadi  apa  yang  dinyatakan  oleh  narasumber  ini  sesuai  dengan  hasil  penelitian  yang diperoleh  dimana  tidak  terdapat  perbedaan  pengungkapan  akun  persediaan  antara  LKPD  yang  memperoleh  opini WTP,  WDP,  maupun  TMP.  Kecukupan  pengungkapan  merupakan  salah  satu  dari  4  kriteria  kewajaran  informasi keuangan  untuk  memperoleh  opini  WTP  termasuk  pengungkapan  akun  persediaan.  Narasumber  mengatakan  bahwa pengungkapan  akun  persediaan  dalam  LKPD  bisa  saja  dapat  mempengaruhi  opini  yang  diberikan  oleh  pemeriksa karena  dengan  adanya  pengungkapan  akan  dilihat  mengenai  pencatatan,  sistem  akuntansi  yang  digunakan,  dan kesesuaian  degan  SAP.  Dalam  pemeriksaan,  pemeriksa  akan  menetapkan Planning  Materiality (PM), Tolerable Misstatement (TM), dan opini. PM amerupakan nilai maksimum yang menjadi batas Pemeriksa untuk meyakini bahwa semua  salah  saji  yang  di  atas  nilai  tersebut  dianggap  material  dan  dapat  mempengaruhi  keputusan  dari  pihak-pihak yang berkepentingan, sedangkan TM adalah materialitas terkait kelas-kelas transaksi, saldo akun, dan pengungkapan. Jika  pengungkapan  akun  persediaan  suatu  Pemda  melebihi  dari  TM  yang  telah  ditentukan  oleh  pemeriksa  yang disesuaikan  dengan  kaidah  SAP,  maka  akan  mempengaruhi  opini  yang  akan  diberikan  kepada  Pemda  tersebut.  Jika pengungkapan  akun  persediaan  mendekati  nilai  TM,  maka  akan  dilihat  bagaimana  cara  Pemda  tersebut  dalam melakukan pengungkapan apakah telah sesuai dengan kaidah SAP atau tidak, setelah itu pemeriksa akan memberikan catatan mengenai pemeriksaan.
Untuk  mengatasi  permasalahan  mengenai  pengungkapan  persediaan  tersebut,  BPK  selaku  pemeriksa memberikan solusi kepada setiap Pemda yaitu melakukan sosialisasi kepada pihak-pihak terkait secara periodik untuk meningkatkan  pemahaman  mengenai  pengungkapan  khususnya  akun  persediaan  agar  sesuai  dengan  SAP  sehingga ketika terjadi kesalahan dalam persediaan dapat langsung dikoreksi, membuat sistem elektronik yang terintegritas dari masing-masing  jenis  persediaan  agar  terkoneksi  langsung  dengan  akun-akun  terkait  persediaan,  memperkuat  SOP seperti melakukan stock opname sekali 3 bulan, dan membuat kartu persediaan secara rutin.

## Pengungkapan Akun Persediaan Berdasarkan Nilai Persediaan
Persediaan  merupakan  bagian  dari  aset  lancar  yang  kebijakan  akuntansi  mengenai  pengakuan,  pengukuran, beban persediaan, serta pengungkapannya diatur oleh PP No. 71 Th. 2010 PSAP No. 05 tentang akuntansi persediaan. Pengungkapan  persediaan  dalam  CaLK  meliputi  kebijakan  akuntansi  yng  digunakan  dalam  pengukuran  persediaan, penjelasan lebih lanjut atas persediaan, serta jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak/usang. Persediaan tidak  hanya  penting  dalam  sebuah  instansi  pemerintahan  tetapi  juga  seringkali  memiliki  nilai  yang  cukup signifikan/material  dalam  total  aset  lancarnya.  Jika  terjadi  salah  saji  dalam  penyajian  persediaan  pada  laporan keuangan  maka  BPK  selaku  auditor  akan  memberikan  opini  atas  ketidakwajaran  laporan  keuangan  tersebut  yang disusun oleh masing-masing LKPD. Oleh  karena itu, perlakuan akuntansi  yang  tepat  atas  persediaan menjadi sangat penting khususnya pengungkapan akun persediaan. Berdasarkan data yang dikumpulkan dari 154 LKPD kab. dan kota di Sumatera tahun 2017, ada sebanyak 24 LKPD yang memiliki persentase nilai persediaan lebih tinggi dibandingkan nilai  kas  dari  total  aset  lancarnya  diantaranya  22  LKPD  memperoleh  opini  WTP  dan  2  LKPD  memperoleh  opini WDP. Jika dikaitkan dengan pengungkapan akun persediaan, LKPD yang memiliki nilai persediaan lebih tinggi dari total aset  lancar, harus melakukan pengungkapan secara lebih rinci di dalam CaLK baik itu metode persediaan yang digunakan, sistem pencatatan persediaan, maksud dari penggunaan persediaan, jenis persediaan masing-masing OPD dan neraca Pemda, serta jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak/usang.
Tabel 2 di atas dapat terlihat bahwa Kab. Bengkalis dari Provinsi Riau yang memperoleh opini WTP memiliki persentase nilai persediaan tertinggi dari total aset lancarnya dibandingkan dengan LKPD lainnya yaitu sebesar 73,25 persen dimana jenis persediaan yang paling tinggi yaitu persediaan hibah pada pihak ketiga/masyarakat. Namun jika dilihat  dari  persentase  pengungkapan  akun  persediaan  hanya  sebesar  57,14  persen  artinya  dari  7  aspek  yang  harus diungkapkan, hanya 4 aspek yang memenuhi aspek pengungkapan persediaan. Kab. Bengkalis tidak mengungkapkan maksud dari penggunaan persediaan seperti persediaan apa saja yang dihibahkan pada pihak ketiga/masyarakat yang tidak  dijelaskan  secara  rinci  dan  jenis  serta  jumlah  persediaan  dalam  kondisi  rusak/usang  juga  tidak  diungkapkan  di dalam CaLK.
Persentase nilai persediaan tertinggi kedua dari total aset lancarnya yaitu Kab. Natuna yang memperoleh opini WTP  dari  Provinsi  Kepulauan  Riau  yaitu  sebesar  71,23  persen.  Nilai  persediaan  pada  Kab.  Natuna  dengan  jumlah persediaan  tertinggi  terdapat  pada  jenis  persediaan  barang  yang  akan  diserahkan  kepada  masyarakat.  Jika  dilihat persentase  pengungkapan  akun  persediaan  yang  diperoleh  sebesar  42,86  persen  artinya  dari  7  aspek  pengungkapan persediaan hanya 3 aspek yang diungkapkan didalam CaLK. Aspek yang tidak diungkapkan yaitu metode persediaan yang digunakan, maksud dari penggunaan persediaan seperti persediaan apa saja yang dimaksudkan untuk pelayanan, untuk proses produksi, serta persediaan yang diserahkan kepada masyarakat, serta jenis dan jumlah persediaan dalam kondisi rusak/usang.
Persentase  pengungkapan  persediaan  tertinggi  dari  LKPD  yang  memperoleh  persentase  nilai  persediaan  lebih

## Putri  Intan  Permata  Sari,  Suhairi  dan  Nini  Syofriyeni,  Analisis  Pengungkapan  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah Ditinjau dari Akun Persediaan di Sumatera
besar  yaitu  Kab.  Bangka  Tengah,  Kota  Pekanbaru,  dan  Kab.  Aceh  Selatan  sebesar  85,71  persen  yang  mendapatkan opini WTP dengan persentase nilai persediaan masing-masing sebesar 32,52 persen, 18,70 persen, dan 16,35 persen. Hal ini dapat diartikan bahwa dari 7 aspek pengungkapan persediaan, terdapat 6 aspek yang sudah diungkapkan dan hanya 1 aspek yang tidak diungkapkan oleh kedua LKPD tersebut. Untuk Kab. Bangka Tengah tidak mengungkapkan jumlah  persediaan  dalam  kondisi  rusak/usang,  Kota  Pekanbaru  tidak  mengungkapkan  metode  penilaian  persediaan, dan Kab. Aceh Selatan tidak mengungkapkan mengenai maksud penggunaan persediaan. Ketiga LKPD tersebut sama- sama  memiliki  catatan  dari  pemeriksa  mengenai  penatausahaan  persediaan  yang  belum  sepenuhnya  memadai. Persentase  pengungkapan  persediaan  terendah  dari  LKPD  yang  memperoleh  nilai  persediaan  lebih  besar  yaitu  Kab. Kuantan Singingi yang juga memperoleh opini WTP. Persentase nilai persediaan LKPD tersebut adalah sebesar 59,96 persen  dengan  persentase  pengungkapan  persediaan  sebesar  14,29  persen.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  dari  7  aspek yang  harus  diungkapkan  mengenai  persediaan,  hanya  1  aspek  yang  diungkapkan  oleh  Kab.  Kuantan  Singingi  yaitu pengungkapan persediaan pada neraca Pemda.

## Tabel 2.
Persentase Pengungkapan Akun Persediaan Berdasarkan Nilai Persediaan

## Sumber: data olahan
Penjelasan  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  dari  LKPD  yang  memiliki  nilai  persediaan  yang  signifikan terhadap  total  aset  lancarnya  yang  memperoleh  opini  WTP  dan  WDP  memiliki  rata-rata  persentase  pengungkapan persediaan  sebesar 54,17 persen  yang tergolong  cukup baik. Namun masih  terdapatnya  catatan mengenai persediaan oleh  BPK  menunjukkan  bahwa  adanya  indikasi  penyusun  CaLK  belum  memahami  ketentuan  pengungkapan persediaan  sesuai  dengan  SAP  dan  kebijakan  akuntansi  beberapa  Pemda  belum  secara  rinci  mengatur  tentang pengungkapan  persediaan  sesuai  SAP.  Nilai  persediaan  yang  cukup  siginifkan  jika  tidak  diketahui  secara  rinci mengenai  pengungkapannya  akan  mempengaruhi  kewajaran  dari  laporan  keuangan  dan  akan  berpengaruh  terhadap opini yang akan diberikan oleh BPK.

## Pengungkapan Akun Persediaan dalam LKPD di Sumatera
Berdasarkan  penilaian  mengenai  pengungkapan  akun  persediaan  pada  LKPD  di  Sumatera  th.  2017  dengan menggunakan content analysis , maka didapatkan rata-rata pengungkapan akun persediaan dalam CaLK kab. dan kota di Sumatera pada tahun 2017 adalah sebesar 55,38 persen. Persentase pengungkapan tersebut mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lesmana (2010) yang memperoleh rata-rata pengungkapan persediaan sebesar 22,00 persen, selain itu penelitian yang dilakukan oleh Suhardjanto & Rena Rukmita Yulianingtyas (2011)  juga  memperoleh  rata-rata  pengungkapan  sebesar  30,85  persen,  maupun  penelitian  yang  dilakukan  oleh Suwarjuwono  &  Ritonga  (2017)  yang  memperoleh  rata-rata  pengungkapan  persediaan  sebesar  40,35  persen,  dan
Putri  Intan  Permata  Sari,  Suhairi  dan  Nini  Syofriyeni,  Analisis  Pengungkapan  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah Ditinjau dari Akun Persediaan di Sumatera
penelitian  yang  dilakukan  oleh  Veranti  &  Ritonga  (2018)  yang  memperoleh  rata-rata  pengungkapan  sebesar  36,23 persen. Persentase pengungkapan akun persediaan tertinggi adalah sebesar 100,00 persen dimana hanya ada 1 LKPD dari  154  kab.  dan  kota  yang  memenuhi  seluruh  aspek  penilaian  pengungkapan  persediaan  yaitu  Kota  Sungai  Penuh Provinsi  Jambi  yang  mendapatkan  opini  WTP  dari  BPK  RI  pada  tahun  2017.  Penyajian  pengungkapan  akun persediaan  pada  Kota  Sungai  Penuh  telah  memenuhi  7  aspek  yang  telah  ditentukan  untuk  LKPD  yang  berpedoman kepada  PSAP  Nomor  05.  Hal  ini  dapat  dilihat  pada  tabel  3.  Jika  dibandingkan  dengan  penelitian  Suwarjuwono  & Ritonga (2017) tingkat pengungkapan akun persediaan dalam LKPD di Jawa tahun 2014 tidak ada yang memperoleh persentase pengungkapan persediaan sebesar 100,00 persen.
Tabel 3.

## Persentase Pengungkapan Akun Persediaan LKPD di Sumatera Tahun 2017
No Pengungkapan Akun Persediaan Jumlah LKPD Kategori 1 100,00% 1 Sangat Tinggi 2 85,71% 17 Sangat Tinggi 3 71,43% 26 Tinggi 4 57,14% 54 Cukup 5 42,86% 34 Cukup 6 28,57% 18 Rendah 7 14,29% 4 Sangat Rendah Total 154

## Sumber: data olahan
Pengungkapan  akun  persediaan  tertinggi  kedua  diperoleh  oleh  17  LKPD  dengan  persentase  sebesar  85,71 persen.  Sebanyak  13  LKPD  yang  mendapatkan  persentase  tersebut  memperoleh  opini  WTP  dan  sebanyak  4  LKPD mendapatkan  opini  WDP  yaitu  Kab.  Batu  Bara,  Kab.  Deli  Serdang,  Kab.  Nias,  dan  Kab.  Belitung.  Dari  17  LKPD tersebut  rata-rata  telah  memenuhi  6  dari  7  aspek  penilaian  pengungkapan  akun  persediaan.  Aspek  penilaian pengungkapan  akun  persediaan  yang  tidak  diungkapkan  oleh  masing-masing  LKPD  tersebut  yaitu  metode  penilaian persediaan,  maksud  penggunaan  persediaan,  dan  jumlah  persediaan  dalam  kondisi  rusak/usang.  Untuk  LKPD  yang mendapatkan persentase pengungkapan akun persediaan tertinggi dapat dilihat pada Tabel 4.
Tabel 4.

## Persentase Pengungkapan Akun Persediaan Tertinggi
No Pemda Opini LKPD Pengungkapan Akun Persediaan 1 Kota Sungai Penuh WTP 100,00% 2 Kab. Aceh Jaya WTP 85,71% 3 Kab. Aceh Selatan WTP 85,71% 4 Kab. Bener Meriah WTP 85,71% 5 Kab. Gayo Lues WTP 85,71% 6 Kab. Simeulue WTP 85,71% 7 Kota Lhokseumawe WTP 85,71% 8 Kab. Batu Bara WDP 85,71% 9 Kab. Deli Serdang WDP 85,71% 10 Kab. Nias WDP 85,71% 11 Kota Pematangsiantar WTP 85,71% 12 Kota Padang WTP 85,71% 13 Kota Payakumbuh WTP 85,71% 14 Kota Pekanbaru WTP 85,71% 15 Kab. Tebo WTP 85,71% 16 Kab. Mesji WTP 85,71% 17 Kab. Bangka Tengah WTP 85,71% 18 Kab. Belitung WDP 85,71%
Sumber: data olahan
Persentase  pengungkapan  akun  persediaan  terendah  diperoleh  oleh  18  LKPD  dan  4  LKPD  dengan  masing- masing persentase sebesar 28,57 persen dan 14,29 persen yang berarti LKPD tersebut hanya memenuhi satu atau dua aspek penilaian dari keseluruhan kriteria yang mengacu pada PSAP Nomor 05 dalam pengungkapan persediaan. Dari 22  LKPD  tersebut  sebanyak  19  LKPD  mendapatkan  opini  WTP,  2  LKPD  mendapatkan  opini  WDP,  dan  1  LKPD mendapatkan  opini  TMP.  LKPD  yang  memiliki  persentase  terendah  dalam  pengungkapan  akun  persediaan  terdapat dalam tabel 5 di bawah ini.
Putri  Intan  Permata  Sari,  Suhairi  dan  Nini  Syofriyeni,  Analisis  Pengungkapan  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah Ditinjau dari Akun Persediaan di Sumatera
Tabel 5.

## Persentase Pengungkapan Akun Persediaan Terendah
No Pemda Opini LKPD Pengungkapan Akun Persediaan 1 Kota Langsa WTP 14,29% 2 Kota Gunungsitoli WDP 14,29% 3 Kab. Kuantan Singingi WTP 14,29% 4 Kab. Pringsewu WTP 14,29% 5 Kab. Kepulauan Meranti WTP 28,57% 6 Kab. Aceh Barat WTP 28,57% 7 Kab. Aceh Tamiang WTP 28,57% 8 Kab. Pidie Jaya WTP 28,57% 9 Kab. Asahan WTP 28,57% 10 Kab. Nias Selatan TMP 28,57% 11 Kab. Tapanuli Selatan WTP 28,57% 12 Kota Tebing Tinggi WDP 28,57% 13 Kab. Dharmasraya WTP 28,57% 14 Kab. Lima Puluh Kota WTP 28,57% 15 Kab. Tanah Datar WTP 28,57% 16 Kota Sawahlunto WTP 28,57% 17 Kab. Kampar WTP 28,57% 18 Kab. Sarolangun WTP 28,57% 19 Kota Jambi WTP 28,57% 20 Kab. Muara Enim WTP 28,57% 21 Kab. Tanggamus WTP 28,57% 22 Kab. Bintan WTP 28,57%

## Sumber: data olahan
Aspek  pengungkapan  jenis  persediaan  pada  Neraca  Pemda  berdasarkan  PSAP  No.  05  paragraf  26  huruf  c hampir selalu ada dan diungkapkan dalam LKPD di Sumatera tahun 2017. Terdapat 146 LKPD yang mengungkapkan Neraca Pemda di CaLK. Sedangkan  untuk aspek jumlah persediaan dalam  kondisi  rusak/usang  sesuai dengan PSAP No. 05 paragraf 26 huruf c merupakan aspek yang paling jarang diungkapkan dalam LKPD di Sumatera. Berdasarkan data  yang  dikumpulkan  hanya  19  LKPD  yang  mengungkapkan  jumlah  persediaan  dalam  kondisi  rusak/usang  dalam CaLK.  Ini  bukan  berarti  setiap  LKPD  tersebut  tidak  mengungkapkan  persediaan  dalam  kondisi  rusak/usang  namun juga dapat diartikan bahwa LKPD tersebut tidak memiliki persediaan dalam kondisi rusak/usang. Banyak dari LKPD yang  mengungkapan  mengenai  jenis  dan  nilai  persediaan  dalam  kondisi  rusak/usang  namun  tidak  mengungkapkan jumlahnya.  Hal  tersebut  terjadi  karena  penatausahaan  yang  tidak  tertib  karena  kepala  Organisasi  Perangkat  Daerah (OPD)  dan  Pengurus  Barang  tidak  optimal  dalam  mengendalikan  dan  mengawasi  penatausahaan  persediaan  di lingkungan OPD yang menjadi tanggung jawabnya.
Penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa pengungkapan  akun persediaan di  Sumatera pada tahun 2017 sudah tergolong cukup baik namun belum memenuhi seluruh kriteria pengungkapan akun persediaan yang terdapat dalam PP 71 tahun 2010 PSAP Nomor 05 karena hanya 1 LKPD yang memiliki persentase 100,00 persen. Hal ini dapat terlihat pada  tabel  6  bahwa  sebanyak  16  LKPD  memiliki  persentase  pengungkapan  akun  persediaan  dengan  kategori  sangat tinggi, sebanyak 27 LKPD memiliki persentase pengungkapan akun persediaan dengan kategori tinggi,  sebanyak 89 LKPD  memiliki  persentase  pengungkapan  persediaan  dengan  kategori  cukup,  sebanyak  18  LKPD  memperoleh kategori  rendah,  dan  sebanyak  4  LKPD  memperoleh  kategori  sangat  rendah.  Hasil  penelitian  ini  mengindikasikan bahwa  Pemda  di  Sumatera  selalu  mencoba  memperbaiki  tingkat  pengungkapan  khususnya  pengungkapan  akun persediaan dalam CaLK. Hasil ini juga mengindikasikan bahwa BPK telah memberikan motivasi dan dorongan dalam melakukan pengungkapan persediaan melalui catatan yang diberikan kepada Pemda di akhir penugasan audit.
Tabel 6.
Penilaian Pengungkapan Akun Persediaan di Sumatera Tahun 2017
Kriteria Skor Jumlah LKPD Sangat Rendah 0% - 20% 4 Rendah 21% - 40% 18 Cukup 41% - 60% 89 Tinggi 61% - 80% 27 Sangat Tinggi 81% - 100% 16 Jumlah 154
Putri  Intan  Permata  Sari,  Suhairi  dan  Nini  Syofriyeni,  Analisis  Pengungkapan  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah Ditinjau dari Akun Persediaan di Sumatera

## Pengungkapan Akun Persediaan Untuk Setiap Aspek
Terdapat  7  aspek  yang  ditetapkan  dalam  mengukur  kecukupan  pengungkapan  persediaan  untuk  setiap  LKPD kab.  dan  kota  yang  ada  di  Sumatera  tahun  2017.  Keseluruhan  aspek  ini  didasarkan  pada  kriteria  yang  terdapat  di dalam lampiran I PP 71 Th.2010 pada PSAP No. 05 paragraf 26.
a. Metode Penilaian Persediaan (FIFO, Harga Pembelian Terakhir, dan Rata-Rata Tertimbang)
Aspek ini termasuk ke dalam kriteria pengungkapan kebijakan akuntansi yang terdapat dalam PSAP No. 05 paragraf 26 huruf a. Metode penilaian persediaan yang sering digunakan adalah metode harga pembelian terakhir. Untuk metode penilaian persediaan diperoleh persentase  sebesar 64,94 persen  atau dari 154 LKPD kab. dan kota yang seharusnya melakukan pengungkapan informasi kebijakan akuntansi mengenai metode penilaian persediaan, hanya  100  LKPD  yang  melakukan  pengungkapan  dalam  CaLK  dan  54  LKPD  belum  menyajikan  kebijakan akuntansi  mengenai  metode  penilaian  persediaan  dalam  CaLK.  Dari  54  LKPD  yang  tidak  melakukan pengungkapan  kebijakan  akuntansi  mengenai  metode  penilaian  persediaan  tersebut,  terdapat  41  LKPD  yang mendapatkan  opini  WTP,  11  LKPD  mendapatkan  opini  WDP,  dan  2  LKPD  mendapatkan  opini  TMP.  Setiap Pemda  memiliki  kebijakan  akuntansi  yang  tertuang  dalam  Peraturan  Kepala  Daerah.  Kebijakan  akuntansi  Pemda biasanya mengacu kepada peraturan perundang-undangan  yang berada di atasnya termasuk SAP, sehingga dalam kebijakan akuntansi Pemda tentunya memuat pengungkapan metode penilaian persediaan di dalam CaLK.
b. Sistem Pencatatan Persediaan (Perpetual dan Periodik)
Aspek ini mengacu pada kriterian pengungkapan mengenai kebijakan akuntansi yang tercantum pada PSAP No.  05  paragraf  26  huruf  a.  Sistem  pencatatan  secara  periodik  merupakan  sistem  pencatatan  yang  paling  sering digunakan.  Persentase  pengungkapan  sistem  pencatatan  persediaan  pada  LKPD  di  Sumatera  tahun  2017  sebesar 81,82  persen  atau  dari  154  LKPD  yang  seharusnya  mengungkapkan  mengenai  sistem  pencatatan  persediaan, terdapat 126 LKPD yang telah mengungkapkan dalam CaLK. Sebanyak 28 LKPD belum mencantumkan kebijakan akuntansi mengenai sistem pencatatan persediaan dalam CaLK dengan rincian 23 LKPD mendapatkan opini WTP, 4 LKPD mendapatkan opini WDP, dan 1 LKPD mendapatkan opini TMP.

## c. Maksud Penggunaan Persediaan
Aspek ini merujuk kepada kriteria pengungkapan mengenai penjelasan lebih lanjut persediaan yang terdapat dalam PSAP No. 05 paragraf 26 huruf b. Aspek ini termasuk salah satu yang paling jarang diungkapkan di dalam CaLK,  dimana  dari  154  LKPD  di  Sumatera  tahun  2017  hanya  25  LKPD  yang  telah  mengungkapkan  mengenai maksud penggunaan persediaan atau  sebesar  16,23 persen.  Seratus dua puluh sembilan  LKPD belum menyajikan penjelasan lebih lanjut mengenai maksud penggunaan persediaan dalam CaLK. Sembilan puluh empat LKPD yang tidak melakukan pengungkapan mengenai penjelasan lebih lanjut maksud persediaan mendapatkan opini WTP, 32 LKPD mendapatkan opini WDP, dan 3 LKPD mendapatkan opini TMP. Rendahnya Pemda yang mengungkapkan maksud  penggunaan  persediaan  dalam  CaLK  juga  mengindikasikan  kebijakan  akuntansi  belum  mengatur pengungkapan maksud penggunaan persediaan.

## d. Jenis Persediaan pada Neraca OPD
Aspek ini merujuk kepada kriteria pengungkapan lebih lanjut persediaan yang terdapat dalam PSAP Nomor 05  paragraf  26  huruf  b.  Hampir  seluruh  LKPD  mencantumkan  persediaan  per  OPD  di  dalam  CaLK.  Hal  ini dibuktikan  dengan  jumlah  LKPD  di  Sumatera  tahun  2017  yang  telah  melakukan  pengungkapan  persediaan  per OPD sebanyak 144 LKPD atau dengan persentase sebesar 93,51 persen. Hanya 10 LKPD yang belum menyajikan penjelasan  lebih  lanjut  mengenai  rincian  jumlah  persediaan  per  OPD  dalam  CaLK  diantaranya  8  LKPD  yang memperoleh opini WTP yaitu Kab. Aceh Besar, Kab. Aceh Utara, Kab. Toba Samosir, Kota Binjai, Kab. Kuantan Singingi, Kab. Tanggamus, Kab. Tulang Bawang, Kab. Lingga dan 2 LKPD mendapatkan opini WDP yaitu Kota Gunungditoli dan Kab. Lampung Timur. Hal tersebut terjadi karena masih banyak OPD yang belum memiliki SOP atas  penatausahaan  dan  pencatatan  persediaan  pada  OPD  terkait.  Selain  itu  kepala  OPD  terkait  yang  mengelola persediaan selaku pengguna persediaan  kurang optimal melakukan pengawasan dan pengendalian atas pencatatan dan pelaporan persediaan yang disusun oleh penyimpan barang.
e. Jenis Persediaan pada Neraca Pemda
Pengungkapan aspek jenis persediaan pada neraca Pemda mengacu kepada kriteria pengungkapan penjelasan lebih  lanjut  persediaan  yang  terdapat  dalam  PSAP  No.  05  paragraf  26  huruf  b.  Aspek  pengungkapan  persediaan pada neraca Pemda ini merupakan aspek yang memiliki persentase paling tinggi dari 7 aspek pengungkapan yang ada. Persentase pengungkapan jenis persediaan pada neraca Pemda dalam LKPD di Sumatera tahun 2017 sebesar 94,81  persen  atau  dari  154  LKPD  yang  seharusnya  mengungkapkan  mengenai  persediaan  pada  neraca  Pemda, terdapat  146  LKPD  yang  telah  melakukan  pengungkapan  di  dalam  CaLK.  Hanya  8  LKPD  yang  belum mencantumkan  penjelasan  lebih  lanjut  mengenai  pengungkapan  persediaan  pada  neraca  Pemda  diantaranya  7 LKPD mendapatkan opini WTP yaitu Kab. Aceh Barat, Kab. Aceh Tengah, Kota Langsa, Kab. Tapanuli Selatan, Kab. Kampar, Kab. Lampung Utara, Kab. Tulang Bawang dan 1 LKPD yang memperoleh opini WDP yaitu Kab. Labuhanbatu.  Kondisi  ini  terjadi  karena  beberapa  Pemda  belum  memiliki  kartu  persediaan  untuk  setiap  jenis

## Putri  Intan  Permata  Sari,  Suhairi  dan  Nini  Syofriyeni,  Analisis  Pengungkapan  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah
Ditinjau dari Akun Persediaan di Sumatera
persediaan.  Pengurus  barang  tidak  melaksanakan  tugasnya  dalam  menyelenggarakan  penatausahaan  atas persediaan yang menjadi tanggung jawabnya. Selain itu penyusun CaLK masing-masing Pemda belum memahami ketentuan dalam SAP dan dimungkinkan juga belum diatur dalam kebijakan akuntansi masing-masing.
f. Jenis Persediaan Dalam Kondisi Rusak/usang
Aspek  ini  merujuk  kepada  kriteria  pengungkapan  rincian  jenis,  jumlah,  dan  nilai  persediaan  (kondisi rusak/usang)  yang  terdapat  dalam  PSAP  No.  05  paragraf  26  huruf  c.  Persentase  pengungkapan  jenis  persediaan dalam kondisi rusak/usang dalam LKPD di Sumatera tahun 2017 adalah sebesar 24,03 persen atau dari 154 LKPD yang  seharusnya  mengungkapkan  mengenai  jenis  persediaan  dalam  kondisi  rusak/usang,  hanya  37  LKPD  yang telah mengungkapkan dalam CaLK. Sebanyak 117 LKPD belum mencantumkan mengenai jenis persediaan dalam kondisi  rusak/usang.  Delapan  puluh  sembilan  LKPD  yang  tidak  mengungkapkan  mendapatkan  opini  WTP,  25 LKPD mendapatkan opini WDP, dan 3 LKPD mendapatkan opini TMP. Beberapa Pemda sudah mengungkapkan nilai  dari  persediaan  dalam  kondisi  rusak/usang  namun  tidak  mencantumkan  jenis  persediaan  apa  saja  yang termasuk ke dalam  kondisi rusak/usang. Rendahnya Pemda yang mengungkapkan jenis persediaan dalam  kondisi rusak/usang  dalam  CaLK  juga  mengindikasikan  bahwa  kebijakan  akuntansinya  belum  mengatur  pengungkapan secara rinci mengenai jenis persediaan dalam kondisi rusak/usang.

## g. Jumlah Persediaan Dalam Kondisi Rusak/usang
Pengungkapan  aspek  mengenai  jumlah  persediaan  dalam  kondisi  rusak/usang  mengacu  kepada  kriteria pengungkapan rincian jenis, jumlah, dan nilai persediaan (kondisi rusak/usang) yang terdapat dalam PSAP Nomor 05  paragraf  26  huruf  c.  Aspek  ini  merupakan  kriteria  yang  paling  sedikit  diungkapkan  dalam  CaLK.  Persentase pengungkapan jumlah persediaan dalam kondisi rusak/usang dalam  LKPD di Sumatera tahun 2017 sebesar 12,34 persen  atau  dari  154  LKPD  yang  seharusnya  mengungkapkan  mengenai  jumlah  persediaan  dalam  kondisi rusak/usang,  hanya  19  LKPD  yang  telah  mengungkapkan  dalam  CaLK,  yaitu  16  LKPD  memperoleh  opini  WTP dan  3  LKPD  memperoleh  opini  WDP.  Sebanyak  135  LKPD  yang  tidak  mencantumkan  mengenai  rincian  jumlah persediaan  dalam  kondisi  rusak/usang  dalam  CaLK  diantaranya  100  LKPD  memperoleh  opini  WTP,  32  LKPD memperoleh opini WDP, dan 3 LKPD memperoleh opini TMP. Ada 18 LKPD yang tidak mencantumkan jumlah persediaan  dalam  kondisi  rusak/usang  namun  telah  mengungkapkan  jenis  dan  nilai  persediaan  dalam  kondisi rusak/usang.

## Perbedaan  Pengungkapan  Akun  Persediaan  dalam  LKPD  di  Sumatera  yang  Mendapat  opini  WTP,  WDP,  dan TMP
Pengungkapan  akun  persediaan  tertinggi  diperoleh  oleh  LKPD  dengan  opini  WTP  dan  LKPD  dengan persentase  pengungkapan  akun  persediaan  terendah  sebesar  14,29 persen  memperoleh  opini  WTP  dan  WDP.  Untuk persentase sebesar 28,57 persen, 42,86 persen, dan 57,14 persen, terdapat  LKPD dengan  opini WTP, WDP, maupun TMP  dengan  persentase  pengungkapan  akun  persediaan  yang  sama.  Rincian  tingkat  pengungkapan  akun  persediaan berdasarkan opini yang diperoleh LKPD dapat dilihat dalam tabel 7 berikut ini.

## Tabel 7

## Pengungkapan Akun Persediaan Berdasarkan Opini
No Pengungkapan Akun persediaan Opini LKPD Jumlah WTP WDP TMP 1 14,29% 3 1 - 4 2 28,57% 16 1 1 18 3 42,86% 23 10 1 34 4 57,14% 39 14 1 54 5 71,43% 21 5 - 26 6 85,71% 13 4 - 17 7 100.00% 1 - - 1 Total 116 35 3 154

## Sumber: data olahan
Untuk  melihat  apakah  terdapat  perbedaan  pengungkapan  akun  persediaan  berdasarkan  opini  tersebut,  maka terlebih  dahulu  dilihat  apakah  data  terdistribusi  normal  atau  tidak.  Data  pengungkapan  akun  persediaan  berdasarkan opini  memiliki  nilai  sig  sebesar  0,000.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  distribusi  data  pengungkapan  persediaan  dalam LKPD  di  Sumatera  pada  tahun  2017  adalah  tidak  normal  karna  nilai  sig  <  0,05.  Hal  ini  dapat  dilihat  pada  kolom Shapiro-Wilk yang  terdapat  di  dalam  tabel  8.  Sehingga  untuk  melihat  perbedaan  pengungkapan  persediaan  dalam penelitian ini yang lebih tepat digunakan adalah uji beda non parametrik yaitu uji Kruskal Wallis .
Putri  Intan  Permata  Sari,  Suhairi  dan  Nini  Syofriyeni,  Analisis  Pengungkapan  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah Ditinjau dari Akun Persediaan di Sumatera

## Tabel 8

## Normalitas Pengungkapan Akun Persediaan di Sumatera Tahun 2017
Opini Kab. dan kota Kolmogorov-Smirnov a Shapiro-Wilk Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. Pengungkapan Akun Persediaan WTP .404 117 .000 .614 117 .000 WDP .429 34 .000 .591 34 .000 TMP .385 3 . .750 3 .000 Sumber: data olahan

## Tabel 9
Perbedaan Pengungkapan Akun Persediaan Berdasarkan Uji Kruskal Wallis Pengungkapan Akun Persediaan Kruskal-Wallis H 1.456 Df 2 Asymp. Sig. .483

## Sumber: data olahan
Berdasarkan uji tersebut, didapatkan hasil seperti yang terdapat pada tabel 9. Dari tabel tersebut terlihat bahwa nilai  sig  =  0,483,  karena  sig>0,05  maka  dapat  dikatakan  bahwa  tidak  terdapat  perbedaan  pengungkapan  persediaan antara  LKPD  dengan  opini  WTP,  WDP,  dan  TMP.  Hasil  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Suwarjuwono & Ritongac (2017) yang mendapatkan hasil bahwa tidak terdapat perbedaan tingkat pengungkapan akun persediaan antara  LKPD yang memperoleh opini WTP dan WDP, WTP dan TMP, dan WDP dan TMP dengan  nilai sig  masing-masing  sebesar  0,474;  0,509;  dan  0,456.  Lebih  lanjut  dijelaskan  bahwa  tidak  terdapatnya  perbedaan pengungkapan akun persediaan antara LKPD yang mendapatkan opini WTP dengan selain WTP, menunjukkan bahwa opini  yang  didapatkan  oleh  suatu  LKPD  tidak  menjamin  telah  melakukan  pengungkapan  yang  cukup.  Hal  ini  juga menunjukkan bahwa pengungkapan khususnya akun persediaan bukanlah kriteria utama dalam pemberian opini audit oleh  BPK.  Hal  ini  juga  diungkapkan  oleh  Sari  (2018)  yang  menjelaskan  bahwa  permasalahan  yang  terdapat  dalam akun-akun pada laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan terkait dengan kriteria kewajaran laporan keuangan meliputi  ketidaksesuaian  dengan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (SAP),  ketidakpatuhan  terhadap  peraturan perundang-undangan,  dan  kelemahan  sistem  pengendalian  intern.  Sedangkan  ketidakcukupan  pengungkapan  tidak menjadi permasalahan dalam laporan keuangan sehingga tidak mempengaruhi opini yang diberikan oleh BPK.
Namun  dari  hasil  wawancara  yang  dilakukan  kepada  tim  pemeriksa  BPK  RI  Perwakilan  Sumbar,  Anonim (2019) menyatakan bahwa LKPD yang memperoleh opini WTP, WDP, maupun TMP memiliki tingkat pengungkapan yang  berbeda.  LKPD  yang  memperoleh  opini  WTP  sudah  dapat  dipastikan  bahwa  Pemda  telah  melakukan pengungkapan  yang  memadai  dan  kesesuaian  dengan  SAP.  Kecukupan  pengungkapan  khususnya  akun  persediaan juga  menjadi  salah  satu  parameter  dalam  pemberian  sebuah  opini  yang  bersandar  kepada  penetapan planning materiality dan tolerable  misstatement .  Jika  dikaitkan  dengan  hasil  penelitian  ini  yaitu  tidak  terdapat  perbedaan pengungkapan  persediaan  antara  LKPD  yang  memperoleh  opini  WTP,  WDP,  dan  TMP  maka  dapat  disimpulkan bahwa  pengungkapan  persediaan  pada  LKPD  yang  memperoleh  opini  WTP  mengindikasikan  bahwa  pengungkapan persediaan  memiliki  nilai  di  bawah planning  materiality dan tolerable  misstatement ,  sehingga  tidak  mempengaruhi opini WTP yang diperoleh oleh Pemda tersebut karena masih dalam batas wajar.

## SIMPULAN
Berdasarkan analisis data dari hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan, yaitu:
1. Persepsi  BPK  mengenai  pengungkapan  akun  persediaan  yaitu  masih  terdapat  masalah-masalah  yang  ditemukan dalam  pemeriksaan  mengenai  pengungkapan  persediaan  dengan  kasus  yang  berbeda-beda  disetiap  Pemda  seperti tidak  memiliki  bukti  yang  cukup,  tidak  dibuatnya  kartu  persediaan,  tidak  melakukan stock  opname dan  pengurus persediaan  selaku  pengelola  persediaan  tidak  memahami  mengenai  SAP  karena  tidak  memiliki  latar  belakang akuntansi.
2. Terdapat  24  LKPD  Kab.  dan  kota  yang  memiliki  nilai  persediaan  yang  signifikan  terhadap  total  aset  lancarnya diantaranya  22  LKPD  memperoleh  opini  WTP  dan  2  LKPD  memperoleh  opini  WDP  dengan  rata-rata pengungkapan  persediaan  sebesar  54,17%,  namun  masih  mendapatkan  catatan  oleh  pemeriksaan  mengenai pengungkapan persediaan yang belum memadai.
3. Pengungkapan  akun  persediaan  dalam  LKPD  Kab.  dan  kota  di  Sumatera  tahun  2017  secara  keseluruhan  sudah tergolong  cukup  baik,  meskipun  hanya  1  dari  154  LKPD  yang  memenuhi  seluruh  kriteria  pengungkapan  akun persediaan  yang  terdapat  dalam  PP  71  Tahun  2010  PSAP  Nomor  05  paragraf  26.  Rata-rata  pengungkapan  akun persediaan LKPD di Sumatera sebesar 55,38%, dengan persentase tertinggi sebesar 100,00% yang diperoleh oleh

## Putri  Intan  Permata  Sari,  Suhairi  dan  Nini  Syofriyeni,  Analisis  Pengungkapan  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah Ditinjau dari Akun Persediaan di Sumatera
Kota  Sungai  Penuh  dengan  opini  WTP  dan  persentase  terendah  sebesar  14,29%  yang  diperoleh  oleh  4  LKPD, diantaranya  Kota  Langsa,  Kab.  Kuantan  Singingi,  Kab.  Tanggamus  dengan  opini  WTP  dan  Kota  Gunungsitoli dengan opini WDP.
4. Aspek  yang  memiliki  persentase  pengungkapan  akun  persediaan  tertinggi  yaitu  jenis  persediaan  pada  neraca Pemda dengan persentase sebesar 94,81% dan aspek terendah adalah jumlah persediaan dalam kondisi rusak/usang dengan persentase sebesar 16,23%.
5. Tidak  terdapat  perbedaan  pengungkapan  akun  persediaan  pada  LKPD  yang  memperoleh  opini  WTP,  WDP, maupun  TMP.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  pengungkapan  persediaan  pada  LKPD  yang  memperoleh  opini WTP  masih  di  bawah  nilai  PM  dan  TM,  sehingga  tidak  mempengaruhi  opini  yang  diberikan  kepada  Pemda tersebut karena masih dalam batas wajar.

## DAFTAR PUSTAKA
Afryansyah,  R.  D.  (2013).  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Pengungkapan  Informasi  Akuntansi  Di  Internet  Oleh Pemerintah  Daerah. Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Pengungkapan  Informasi  Akuntansi  Di  Internet  Oleh Pemerintah Daerah , 2 , 702–712.
Anton, F. (2010). Towards Stewardship Theory Manajemen. Majalah Ilmiah Informatika , 1 (2), 61–80. Antoro, S. D. (2015). Akuntansi Persediaan Dalam SAIBA. Artikel BPPK , 19 . Arikunto, S. (2012). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik . Jakarta: Rineka Cipta.
BPK: Laporan Keuangan Pemerintah Makin Baik . (2018). www.sinarharapan.co. http://sinarharapan.co/ekonomi/read/1804/ekonomi/read/5727/%22
Dini,  A.  L.,  Sabijono,  H.,  &  Gerungai,  N.  (2018).  Analisis  Pengungkapan  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Kota
Manado Tahun 2015. Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi , 13 (02), 496–502.
https://doi.org/10.32400/gc.13.02.19668.2018 Emzir. (2011). Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif . Jakarta: Rajawali Pers.
Hartati,  Y.  (2011).  Analisis  Pengungkapan  Laporan  Keuangan  Opini  Wajar  Tanpa  Pengecualian  (Study  Kabupaten Padang Pariaman & Kota Pariaman). Jurnal Universitas Andalas .
Haryadi,  E.  S.,  Ratnawati,  V.,  &  Kamaliah.  (2015).  Analisis  Pengungkapan  (Disclosure)  Laporan  Keuangan Kabupaten Yang Meraih Opini Audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Dua Tahun Berturut-Turut. Akuntansi , 3 (2), 184–195. https://doi.org/2337-4314
Hendriyani,  R.,  &  Tahar,  A.  (2015).  Analisis  Faktor-Faktor  Yang  Memengaruhi  Tingkat  Pengungkapan  Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Di Indonesia. Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE) , 22 (1), 25–33.
Jumig,  I.,  &  Firmansyah,  A.  (2018).  Kebijakan  Pengukuran,  Penyajian,  dan  Pengungkapan  Persediaan. Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan , 5 (1), 734–746.
http://jurnal.pnj.ac.id/index.php/acc/article/download/1791/1061 Lesmana,  S.  I.  (2010). Pengaruh  Karakteristik  Pemerintah  Daerah  Terhadap  Tingkat  Pengungkapan  Wajib  di Indonesia . Universitas Sebelas Maret. Surakarta. Medynatul.  (2017).  Analisis  Tingkat  Pengungkapan  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah. Jurnal  Akuntansi , 5 (1). http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/2402
Nosihana,  A.,  &  Yaya,  R.  (2016).  Internet  Financial  Reporting  dan  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhinya  Pada Pemerintah  Kota  dan  Kabupaten  Di  Indonesia. Jurnal  Dinamika  Akuntansi  Dan  Bisnis , 3 (2),  89–104. https://doi.org/10.24815/jdab.v3i2.5389 Riduwan. (2010). Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian. Bandung: CV Alfabeta.
Rifai, R. P., Tinangon, J. J., & Fakultas. (2016). Evaluasi Kebijakan Akuntansi Dalam Pengukuran Persediaan Sesuai Pernyataan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  Nomor  05  Tentang  Akuntansi  Persediaan  Pada  Dinas  Pekerjaan Umum Sulawesi Utara. Jurnal EMBA , Vol.5 (No.219), 11–19.
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/viewFile/15418/14965 Sari, V. F. (2015). Analisis Perbandingan Pengungkapan Laporan Dengan Pengecualian. Jurnal Praktik Bisnis , 4 (1), 17–38.
Sari,  V.  F.  (2018).  Studi  Eksploratif  terhadap  Laporan  Hasil  Pemeriksaan  Kabupaten/kota  yang  Memperoleh  Opini Wajar dengan Pengecualian Menggunakan Content Analysis. Jurnal Ilmiah Syariah , 11 (2). http://ecampus.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/Juris/article/view/1116
Setyaningrum,  D.,  &  Syafitri,  F.  (2012).  Analisis  Pengaruh  Karakteristik  Pemerintah  Daerah  Terhadap  Tingkat Pengungkapan  Laporan  Keuangan. Jurnal  Akuntansi  Dan  Keuangan  Indonesia , 9 (2),  154–170.
https://doi.org/10.21002/jaki.2012.10 Status WTP Sumbar Patut Dicurigai . (2017). www.harianhaluan.com.
https://www.harianhaluan.com/news/detail/65169/status-wtp-sumbar-patut--dicurigai
Suhardjanto,  D.,  &  Rena  Rukmita  Yulianingtyas.  (2011).  Pengaruh  Karakteristik  Pemerintah  Daerah  Terhadap
Putri  Intan  Permata  Sari,  Suhairi  dan  Nini  Syofriyeni,  Analisis  Pengungkapan  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah Ditinjau dari Akun Persediaan di Sumatera
Kepatuhan  Pengungkapan  Wajib  Dalam  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (Studi  Empiris  pada Kabupaten/Kota di Indonesia). Jurnal Akuntansi & Auditing , 8 (1), 30–42.
Suwarjuwono, P., & Ritonga, I. T. (2017). Analisis Tingkat Pengungkapan Akun Persediaan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Jawa. Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis , 4 (2), 173–188. https://doi.org/10.24815/jdab.v4i2.6338
Trisnawati,  M.  .,  &  Achmad,  K.  (2014).  Determinan  Publikasi  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Melalui
Internet. Simposium Nasional Akuntansi 17 Mataram, Lombok .
https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004 Veranti,  R.  I.,  &  Ritonga,  I.  T.  (2018). Analisis  Tingkat  Pengungkapan  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Di Indonesia [Universitas Gadjah Mada]. http://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/157939 Wahana, K. (2010). Mudah Belajar Statistik Dengan SPSS 18 . Semarang: Penerbit Andi.
Waworega, A. A., Manossoh, H., & Tangkuman, S. J. (2018). Analisis Penerapan Akuntansi Persediaan Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan  Sumber Daya Manusia Kabupaten Minahasa. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern , 13 (4), 214–219.
Zimmerman,  J.  L.  (1977).  The  Municipal  Accounting  Maze:  An  Analysis  of  Political  Incentives. Journal  of Accounting Research , 15 , 107–144.