## Journal of Political Issues
Volume 5, Nomor 1, Juli 2023, pp. 54-64 ISSN: 2685-7766
Dipublikasi oleh Journal of  Political Issues. Artikel ini dengan akses terbuka. Lisensi CC-BY-NC-SA

## Resiliensi Perempuan dalam Konflik Lingkungan Di Indonesia
Mustabsyirotul Ummah Mustofa 1* , M. Diva Kafila Raudya 1 , Jian Ayume Sundul Langit 1 , Pupoes Biworo 1
1 Department of Political Science, Universitas Padjadjaran, 45363, Jawa Barat-Indonesia

## INFO ARTIKEL
Dikirim: Jan 31, 2023 Diterima: Jul 03, 2023 Dipublikasi: Jul 11, 2023

## KATA KUNCI:
Ekofeminisme; Kendeng; Konflik Lingkungan; Resiliensi Perempuan; Sangihe;

## KORESPONDEN:
Mustabsyirotul Ummah Mustofa Department of Political Science, Universitas Padjadjaran
Email: mustabsyirotul.ummah@unpad.ac.id

## SITASI CANTUMAN:
Mustofa, M. U., Raudya, M. D. K., Langit, J. A. S., & Biworo, P. (2023). Resiliensi Perempuan dalam Konflik Lingkungan di Indonesia. Journal of Political Issues. 5(1); 54- 64. https://doi.org/10.33019/jpi.v5i1.107
DOI: https://doi.org/10.33019/jpi.v5i1.107

## LISENSI:
Attribution-NonCommercial- ShareAlike 4.0 International (CC- BY-NC-SA 4.0)

## ABSTRAK
Abstract Environmental conflict is a problem often found in various regions in Indonesia, which occurred in Kendeng and Sangihe. If we look at the impact of environmental  conflicts,  this  threatens the  whole  community  regardless  of  the gender contained in the object of the dispute. Even so, environmental conflicts are often identified as something “masculine”. This study seeks to describe how women’s  resilience  in  environmental  conflicts  that  occurred  in  Kendeng  and Sangihe. Besides that, this research also seeks to see how the various narratives of  ecofeminism  relate  to  the  resilience  practices  carried  out  by  women  in  the context of environmental conflicts. The researcher uses a qualitative research type with the unit of analysis of two Watchdoc documentaries entitled “Samin vs Semen” and “Sangihe Melawan” which will be analyzed using content analysis techniques. The results of the study show that the role of women in the movement against environmental conflict in both Kendeng and Sangihe is determined by a sense of ownership of the environment or nature which is a means of fulfilling the material needs of the local community. Another research result is that there are differences in the narratives of ecofeminism contained in the two movements, with the movement in Kendeng which is more towards spiritual ecofeminism and the  movement  in  Sangihe  which  is  more  towards  transformative  ecofeminism. Although there are differences in terms of ecofeminism narratives, there are no significant differences in terms of resilience practices carried out by women in both Kendeng and Sangihe.
Abstrak Konflik lingkungan menjadi persoalan yang sering dijumpai diberbagai wilayah  di  Indonesia,  yang  diantaranya  terjadi  di  Kendeng  dan  Sangihe.  Jika melihat  dampak  dari  konflik  lingkungan,  tentunya  hal  tersebut  mengancam seluruh masyarakat tanpa memandang suatu gender yang terdapat dalam objek sengketa tersebut. Meski begitu, konflik lingkungan kerap diidentikan sebagai sesuatu  yang  "maskulin".  Berangkat  dari  hal  tersebut,  penelitian  ini  berupaya mendeskripsikan  bagaimana  resiliensi  perempuan  dalam  konflik  lingkungan yang terjadi di Kendeng dan Sangihe. Disamping itu, penelitian ini juga berupaya melihat  bagaimana  kaitan  antara  narasi  ekofeminisme  yang  beraneka  ragam dengan praktik resiliensi yang dilakukan oleh perempuan dalam konteks konflik lingkungan. Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan unit analisis dua  film  dokumenter  milik  Watchdoc  dengan  judul  “Samin  vs  Semen”  dan “Sangihe Melawan” yang akan dianalisis menggunakan teknik analisis konten. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  peran  perempuan  dalam  gerakan perlawanan  terhadap  konflik  lingkungan  baik  di  Kendeng  dan  Sangihe dideterminasi oleh  rasa  kepemilikan  akan  lingkungan atau  alam  yang  menjadi sarana  pemenuhan  kebutuhan  material  masyarakat  setempat.  Hasil  penelitian lainnya ialah terdapat perbedaan narasi ekofeminisme yang terdapat dalam kedua gerakan  tersebut,  dengan  gerakan  di  Kendeng  yang  lebih  mengarah  pada ekofeminisme  spiritual  dan  gerakan  di  Sangihe  yang  lebih  mengarah  pada ekofeminisme  transformatif.  Meski  terdapat  perbedaan  dalam  hal  narasi ekofeminisme, tetapi tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam hal praktik resiliensi yang dilakukan oleh perempuan baik di Kendeng maupun Sangihe.

## TENTANG PENULIS:
Mustabsyirotul Ummah Mustofa , menyelesaikan studi S-2 di Magister Politik Pemerintahan Universitas Gadjah Mada, saat ini berkerja sebagai staf pengajar di Departemen Ilmu Politik, FISIP Universitas Padjadjaran.
M. Diva Kafila Raudya , merupakan mahasiswa S-1 di Prodi Ilmu Politik Universitas Padjadjaran dengan minat penelitian di bidang diskursus dan kebudayaan.
Jian Ayune Sundul Langit , merupakan mahasiswa S-1 di Prodi Ilmu Politik Universitas Padjadjaran dengan peminatan penelitian pada isu perempuan dan gender.
Pupoes  Biworo ,  merupakan  mahasiswa  S-1 di  Prodi  Ilmu  Politik  Universitas Padjadjaran dengan peminatan penelitian pada diskursus politik.

## PENDAHULUAN
Sebagai salah satu negara agraris, sektor pertanian menjadi penopang ekonomi terbesar bagi Indonesia  dengan  kontribusinya  terhadap  Produk  Domestik  Bruto  (PDB)  sebesar  Rp  2,25 kuadriliun  atau  13,28%  pada  tahun  2021  lalu  ( Kusnandar,  2022 ).  Besaran  angka  kontribusi sektor pertanian terhadap PDB sekilas tampak cukup memberikan kesan yang baik. Tetapi, di balik besaran kontribusi sektor pertanian terhadap PDB tersebut ada beragam persoalan dan yang paling umum dijumpai adalah konflik lingkungan. Laporan yang dirilis oleh Konsorsium Pembaruan  Agraria  (KPA)  mencatat  pada  tahun  2021  lalu  setidaknya  terjadi  207  konflik agraria  yang tersebar  di  32  provinsi  dengan  luas lahan  konflik  mencapai  lebih  dari  500.000 hektar ( Herman, 2022 ).
Konflik  lingkungan  kerap  kali  disematkan  sebagai  sesuatu  yang  ‘maskulin’.  Dalam situasi konflik lingkungan, laki-laki kerap memiliki kekuatan yang lebih besar dalam konteks pengambilan keputusan, sedangkan perempuan lebih diarahkan untuk melakukan pekerjaan- pekerjaan yang sifatnya hanya pendukung ( Stoddart & Tindall, 2011 ). Diskursus maskulinitas yang  hegemonik  dalam  konflik  lingkungan  membuat  pembacaan  terhadap  peran  perempuan dalam konflik lingkungan menjadi luput. Padahal cukup banyak literatur yang menunjukkan bahwasanya  perempuan  memiliki  perhatian  yang  lebih  besar  ketimbang  laki-laki  terhadap lingkungan  ( Blake  et  al.,  1997 ; Dietz  et al.,  2002 ; Tindall  et  al.,  2003 ).  Tidak  hanya  dalam bentuk perhatian, dalam konteks praksis pun perempuan memainkan peran yang cukup penting dalam  melindungi  dan  melestarikan  lingkungan  ( Jenkins  &  Rondón,  2015 ; Saikia,  2021 ). Dalam konteks di Indonesia, secara empiris perempuan memainkan peran yang cukup krusial dalam  konflik  lingkungan  yang  terjadi  di  Mollo,  Wadas,  Kendeng,  Kinipan,  Komodo,  dan Sangihe (Mustofa et al., 2022 ).
Perhatian  serta  peran  perempuan  yang  cukup  krusial  dalam  konflik  lingkungan  tidak dapat dilepaskan dari konteks dampak yang dihasilkan dari konflik lingkungan, pembangunan, serta  praktik  ekstraktivisme  sumber  daya  alam  yang  kerap  merugikan  perempuan.  Ester Boserup  et  al.,  ( Boserup  et  al.,  2007 ),  dalam  karyanya  mencatat  bahwa  pembangunan  yang terjadi  kerap  memberikan  kerugian  bagi  perempuan  karena  memberikan  pengaruh  terhadap transformasi  pembagian  kerja  tradisional yang  masih  mengadopsi  bentuk-bentuk  kesetaraan menjadi pembagian kerja baru yang merugikan perempuan. Vandana Shiva ( 2005 ) lebih lanjut menjelaskan bahwa globalisme menurut pandangan kapitalis patriarki semata menjadi tujuan kapitalisme  global  untuk  menguasai  sumber-sumber  alam  dan  pasar  dunia,  di  mana pembangunan yang merampas tanah akan memutus ikatan batin antara masyarakat dan tanah. Solo  ( 2012 )  turut mempertegas  pandangan  bahwa  perempuan akan menjadi  kelompok  yang paling terpinggirkan dalam era globalisasi saat ini di mana struktur agraria bersifat kapitalistik. Pandangan tersebut sesuai dengan kondisi yang ditemukan oleh Whitehead di mana lebih dari satu persen penduduk miskin di dunia berasal dari kelompok perempuan ( Wulan, 2007 ). Shiva dan  Mies  menyebut  hal  tersebut  sebagai  kolonisasi  kulit  putih,  di  mana  bentuk-bentuk ketergantungan antara dunia ketiga terhadap negara pemodal global teradopsi pula ke dalam relasi manusia dan alam, laki-laki dan perempuan, serta perkotaan dan pedesaan ( Shiva & Mies, 2005 )
Dalam  konteks  Indonesia,  Komisioner  Komnas  Perempuan,  Rainy  Hutabarat menyatakan bahwa dalam konflik lingkungan, terutama yang menyangkut dengan sumber daya alam,  perempuan  kerap  kehilangan  perannya  sebagai  pemegang  local  knowledge  atas lingkungannya. Kegiatan-kegiatan yang bersifat batiniah maupun ekonomis, seperti melakukan ritual-ritual  penghormatan  atas  alam,  meramu  obat-obatan  herbal,  dan  bercocok  tanam  di ladang menjadi terancam akibat adanya perampasan lahan. Perampasan ruang hidup tersebut tentunya  memberikan  dampak  yang  lebih  jauh,  bahkan  mampu  memunculkan  fenomena kemiskinan, perdagangan perempuan, proletarianisasi seperti bekerja di tanah orang, hingga lenyapnya relasi sosial yang aman dan damai ( Wardah, 2022 ).
Dengan adanya perhatian serta peran yang krusial perempuan dalam konflik lingkungan, yang telah terbukti secara empiris di Indonesia, penelitian ini berupaya meneliti lebih lanjut bagaimana resiliensi perempuan dalam konflik lingkungan yang terjadi di Indonesia utamanya yang terjadi di Kendeng dan Sangihe. Resiliensi secara definitif merupakan kemampuan suatu komunitas atau kelompok masyarakat dalam upayanya untuk mengatasi gangguan dan tekanan eksternal yang disebabkan karena perubahan politik, sosial, dan lingkungan  ( Adger, 2000 ). Penelitian  mengenai  resiliensi  perempuan  dalam  konflik  lingkungan  menjadi  menarik dikarenakan  perempuan  memiliki  narasi  atau  pemahamannya  sendiri  mengenai  lingkungan yang  dikenal  dengan  sebutan ekofeminisme.  Dengan  begitu,  secara  rinci  penelitian  ini akan melihat  bagaimana  pengaruh  narasi  ekofeminisme  yang  ada  dalam  gerakan  perlawanan terhadap  konflik  lingkungan  di  Kendeng  dan  Sangihe  terhadap  resiliensi  yang  dilakukan. Pemilihan lokasi yang akan diteliti dalam penelitian ini didasarkan pada keterbatasan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini. Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari dua film  dokumenter  yang  menyajikan  konteks  peran  perempuan  dalam  gerakan  perlawanan terhadap konflik lingkungan di Indonesia, utamanya di daerah Kendeng dan Sangihe.

## LANDASAN TEORITIK
Kedekatan hubungan antara perempuan dan alam hampir terjadi di seluruh kebudayaan yang ada  di  dunia,  baik  kedekatan  secara  praktis  seperti  bekerja  di ladang,  atau  kedekatan  secara emosional. Kedekatan hubungan antara perempuan dan alam, oleh para pemikir feminis disebut sebagai  ekofeminisme.  Ekofeminisme  melihat  individu  secara  lebih  komprehensif,  yaitu sebagai  makhluk  yang  terikat  dan  berinteraksi  dengan  lingkungannya  ( Megawangi,  1999 ). Istilah ekofeminisme pertama kali muncul pada tahun 1974 dalam karya Le Feminisme ou la mort  milik  Françoise  d’Eaubonne.  Dalam  karyanya  tersebut,  ia  mengatakan  bahwa  ada keterkaitan antara opresi terhadap perempuan dan opresi terhadap alam ( Tong, 2009 ). Lebih lanjut, Warren  ( Warren,  1994 )  memberikan  hipotesis  fundamental  mengenai  ekofeminisme: (1)  ada  hubungan  yang  signifikan  antara  penindasan  perempuan  dan  alam;  (2)  untuk memahami  secara  memadai  tentang  penindasan  terhadap  perempuan  dan  alam,  diperlukan pemahaman tentang alam, dan dalam konteks ini; (3) feminis harus memasukkan perspektif ekologi  ke  dalam  teori  dan  praktik  mereka;  dan  (4)  penyelesaian  masalah  ekologi  haruslah memasukkan perspektif feminis.
Ekofeminisme  kemudian  berkembang  setidaknya  menjadi  empat  aliran:  (1) ekofeminisme  alam;  (2)  ekofeminisme  spiritual;  (3)  ekofeminisme  sosial;  dan  (4) ekofeminisme  transformatif.  Perkembangan  aliran  tersebut  didasari  atas  perbedaan  asumsi terhadap  hubungan  antara  perempuan  dan  alam  serta  akar  feminismenya.  Ekofeminis  alam memandang hubungan antara perempuan dengan alam sebagai suatu hubungan yang dihasilkan dari  pengalaman  aktual  yang  bersifat  biologis  dan  psikologis.  Sedangkan  ekofeminisme spiritual, melihat hubungan yang terjalin antara perempuan dan alam sebagai suatu peristiwa transendental,  yang  disimbolkan  dalam  bentuk-bentuk  ritual  penghormatan  terhadap  dewi- dewi. Kedua aliran ini berasal dari akar feminisme yang sama, yaitu feminisme radikal kultural.
Bertolakbelakang  dengan  kedua  pandangan  tersebut,  ekofeminis  sosial  tidak memberikan penekanan untuk memberikan penjelasan mengenai hubungan antara perempuan
dan alam. Ekofeminis sosial lebih berfokus untuk menjelaskan implikasi yang dihasilkan ketika perempuan  memutus  hubungan  yang  dikonstruksikan  secara  sosial  dan  dipaksakan  secara ideologis  terhadap  alam.  Implikasinya  adalah  langgengnya  bentuk-bentuk  dominasi  serta opresi  dari  laki-laki  terhadap  perempuan  dan  juga  opresi  alam  oleh  kebudayaan.  Terakhir, ekofeminis  transformatif  yang  mencoba  mencari  gambaran  besar  mengenai  keterhubungan antara  penindasan  terhadap  perempuan  dan  alam  dengan  mengeksplisitkan  hubungan  antar sistem  yang  menindas.  Aliran  ekofeminis  transformatif  ini  menolak  logika  dominasi  yang dibangun  baik  terhadap  perempuan  maupun  alam  dengan  mengedepankan  nilai-nilai tradisional  "feminin"  yang  mengidentifikasi  manusia  sebagai  entitas  yang  saling  terjalin hubungan  dengan  yang  lainnya.  Aliran  ini  juga  turut  mendukung  penggunaan  ilmu pengetahuan serta teknologi untuk menuntaskan persoalan ekologi ( Tong, 2009 ).
Kaitan  antara  perempuan  dan  alam,  membuat  perempuan  memiliki  peran  yang  cukup signifikan  dalam  konflik  lingkungan  terutama  kemampuan  untuk  pemulihan  pasca  situasi konflik  atau  yang  biasa  disebut  sebagai  resiliensi.  Secara  definitif,  resiliensi  mengacu  pada kemampuan  untuk  bangkit  ke  kondisi  semula  di  tengah  adanya  hambatan  yang  signifikan ( Lenette  et  al.,  2013 ).  Para  ekologis  seperti  Adger  ( 2000 )  mendefinisikan  resiliensi  dengan pendekatan sosial dan lingkungan, yang menyatakan bahwa resiliensi merupakan kemampuan suatu  kelompok  atau  masyarakat  untuk  mengatasi  gangguan  dan  tekanan  eksternal  yang disebabkan  karena  perubahan  politik,  sosial,  dan  lingkungan.  Pendekatan  semacam  ini berkaitan dengan situasi seperti bencana alam dan perubahan iklim.
Penelitian ini tidak melihat resiliensi dengan kerangka tersebut, melainkan melihat kaitan antara  relasi  dengan  perlawanan  dalam  konflik,  yang  mana  resiliensi  akan  difokuskan  pada bagaimana individu atau komunitas mengatasi tekanan dan kesulitan yang berkelanjutan, serta bagaimana  proses  mobilisasi  sumber  daya.  Hal  ini  sejalan  dengan  paradigma  ekofeminsme dimana resiliensi terhadap konflik dan upaya perlawanan struktur merupakan bagian inheren dalam pandangan tersebut.
Pemahaman  mengenai  resiliensi  dapat  dipandang  secara  politis  maupun  apolitis. Resiliensi kerap kali dilihat secara apolitis tatkala digunakan untuk mempromosikan strategi ekonomi  dan  sosial  oleh  pembuat  kebijakan  berhaluan  neoliberal  dengan  mengalihkan tanggung jawab mengenai kesejahteraan dari yang semula merupakan tanggung jawab negara menjadi  tanggung  jawab  individu  atau  masyarakat  ( Diprose,  2014 ).  Pemahaman  resiliensi secara  politis  akan  digunakan  dalam  penelitian  ini  karena  dapat  membantu  memahami bagaimana  suara  dan  hak  perempuan  yang  terpinggirkan  dalam  konflik  lingkungan,  dalam kasus ini konflik lingkungan yang terjadi di Kendeng dan Sangihe.

## METODE PENELITIAN
Untuk mendapatkan hasil penelitian yang diinginkan, maka studi ini mengadopsi pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif diadopsi karena pendekatan jenis ini biasa digunakan dalam rangka  meneliti  suatu  fenomena  secara  mendalam  ( Moleong,  2016 ).  Selain  itu,  metode penelitian kualitatif dipilih karena metode ini biasa digunakan dalam upaya mendeskripsikan dan menginterpretasikan makna dari suatu fenomena sosial dengan melakukan penggalian data baik melalui sumber tertulis maupun yang bersifat verbal ( Taylor et al., 2015 ).
Sumber  data  primer  yang  akan  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  dua  film dokumenter yang diproduksi oleh Watchdoc Documentary dengan judul ”Samin vs Semen” (2015) dan ”Sangihe Melawan” (2022). Dua film ini dipilih sebagai sumber data primer dalam penelitian ini karena mengandung muatan berupa peran perempuan dalam gerakan perlawanan terhadap konflik lingkungan. Kedua film tersebut akan dianalisis menggunakan teknik analisis konten  dengan  menelusuri  konsep  kunci  mengenai  resiliensi  perempuan  dalam  konflik lingkungan yaitu: determination to fight, commitment to collective action and resistance, dan tenacity in campaigning against land  acquistion ( Jenkins & Rondón, 2015 ). Sedangkan data
sekunder guna menunjang penelitian ini diambil dari studi kepustakaan untuk meninjau serta mengeksplorasi  kajian,  literatur,  dan  dokumentasi  terdahulu  mengenai  resiliensi  perempuan dalam konflik lingkungan yang terjadi di Indonesia.
Resiliensi  berdasarkan  perspektif  Ekofeminisme  memiliki  keterkaitan  satu  sama  lain. Konflik  sebenarnya  tidak  mengenal  gender,  namun  respon  manusia  terhadap  konflik  tidak terlepas  dari  konstruksi  sosial  yang  terkait  dengan  gender,  seperti;  kesadaran  subjektif, akumulasi pengetahuan dan praktik sehari-hari. Oleh Holling ( 1973 ) dikatakan bahwa resiliensi sebagai  kemampuan  sistem  dalam  menyerap  perubahan  atau  gangguan  yang  dihadapi,  serta menjaga  komponen  atau  variabel-variabel  penyusun  tetap  terjaga  atau  tidak  berubah.  Dapat diartikan bahwa resiliensi ini dipahami sebagai kemampuan manusia dan lingkungannya untuk beradaptasi dengan melakukan usaha. Dalam artikel ini resiliensi perempuan dilihat sebagai kemampuan  dengan  menggunakan  pengetahuan,  keterampilan,  dan  modal  untuk  keluar  dari kesulitan  yang  dihadapi.  Perempuan  yang  menjalankan  pekerjaannya  dalam  sistem  patriarki dan  perkerjaan  mereka  terkoneksi  dengan  sistem  publik  yang  beroperasi  dengan  sistem kapitalis.  Dan  kedua  kekuatan  inilah  yang  menggunakan  perempuan  dan  alam  untuk mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu resiliensi perempuan dapat dilihat dari perspektif ekofeminisme,  karena  ekofeminisme  memberikan  perhatian  pada  kedua  konsep  yaitu ketidakadilan gender dan lingkungan/alam.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Perempuan dan Tekad Perjuangan Melawan Ketidakadilan
Dalam film dokumenter “samin vs semen” dan  “sangihe melawan” terdapat persamaan para perempuan  yang  turut  terlibat  dalam  aktivisme  melawan  tambang  di  kedua  daerah  tersebut. Rasa  kepemilikan  atas  tanah  dan  alam  yang  selama  ini  menopang  kebutuhan  material masyarakat sekitar menjadi faktor penentu bagi mereka untuk berjuang melawan tambang. Hal itu  dibuktikan  dengan  artikulasi  mereka  yang  menyatakan  bahwa  alam  mampu  mencukupi kebutuhan material mereka sehari-hari.
“tanah pertanian itu tidak boleh dijual, tapi untuk warisan ke anak cucu. kalau dijual, untuk nafkahnya bagaimana?” (perempuan samin)
“disana mungkin kami memiliki dua atau tiga hektar, dibanding dengan pembayaran nanti  ya  tidak  sebandinglah  dengan  penghasilan  saya  dan  suami  saya”  (elbi  pieter, sangihe)
“dari kebutuhan hidup 2 juta rupiah, yang 1,2 juta rupiah adalah karunia alam karena air gratis” (guntari, kendeng)
“tidak  ada  yang  salah  ketika  kami  mau  menyatakan  hak  dan  pendapat  pilihan masyarakat  sangihe  untuk  tidak  mau  hancur  ruang  hidupnya  karena  hanya  tambang emas sangihe” (jull takaliuang, sangihe)
Perusahaan  tambang  yang  memperlakukan  tanah  dan  alam  sebagai  komoditi  untuk ditukarkan  dengan  uang  bertentangan  dengan  hakikat  tanah  dan  alam  itu  sendiri.  Menurut Polanyi ( Polanyi, 2001 ) ketika tanah menjadi fictitious commodity (istilah untuk tanah yang dijadikan komoditi) maka relasi-relasi sosial yang terikat pada tanah dan alam akan terguncang dan mengancam keberlanjutan hidup masyarakat sekitar. Sebagai syarat hidup, memasukkan tanah ke dalam mekanisme pasar menurut polanyi akan sekaligus turut membuat pengaturan hidup  masyarakat  diserahkan  pada  mekanisme  pasar,  dan  hal  ini  yang  akan  sendirinya menimbulkan gejolak perlawanan.
Rencana  pembangunan  pabrik  semen  yang  dimulai  pada  tahun  2005  oleh  PT.  Semen Gresik  dengan  mencakup  empat  kecamatan  dan  total  luas lahan  1.350  hektar  tersebut  gagal
karena  masyarakat  sekitar  menolak  adanya  kegiatan  eksplorasi  di  kawasan  Kendeng. Masyarakat  menolak  penambangan  semen  dikarenakan  mereka  beranggapan  akan  merusak cekungan  air  tanah  di  daerah  tersebut,  yang  dimana  sebagian  besar  profesi  warga  sana merupakan petani yang tentunya pasti membutuhkan air untuk kebutuhan sehari-hari. Selain itu,  pembangunan  pabrik  ini  juga  dapat  membatasi  ruang  hidup  warga  dan  menyebabkan permasalahan sosial dan alam di masa yang akan datang. Penolakan didukung juga oleh warga Sedulur  Sikep  yang  menganut  kepercayaan  Samin,  mereka  tinggal  di  kawasan  Pegunungan Kendeng.  Hadirnya  rencana  pembangunan  pabrik  semen  ini  tentunya  tidak  lepas  dari kepentingan  pemerintah  setempat  untuk  mendapatkan  investasi.  Dari  investasi  tersebut berdalih untuk menumbuhkan perekonomian dan menyerap ribuan tenaga kerja.
Melawan  menjadi  sebuah  keharusan  bagi  masyarakat  Sangihe  karena  adanya  potensi- potensi kerusakan alam yang luar biasa apabila tambang emas tetap berjalan. Secara sederhana ancaman  yang  ditimbulkan  oleh  tambang  emas  tersebut  bisa  kita  pahami  melalui  metode penambangan  yang  digunakan,  yakni  menggunakan  metode  tambang  terbuka  yang  diawali dengan membuka lahan, mengangkat, atau memusnahkan vegetasi yang ada, yang kemudian dilanjutkan dengan penggalian. Hilangnya kawasan hutan yang berada di wilayah perbukitan atau dengan kemiringan yang curam berpotensi mengakibatkan bencana. Apabila turun hujan maka  akan  terjadi  longsor  yang  akan  mengakibatkan  sedimentasi  di  wilayah  perairan, sedimentasi  itulah  yang  kemudian  akan  menutupi  karang  laut  sehingga  menyebabkan ekosistem  laut  dan  ikan-ikan  akan  bergerak  menjauh  ke  tengah  laut.  Matinya  ekosistem terumbu karang dapat menyebabkan abrasi yang dapat mengancam 80 persen dari penduduk di Sangihe yang bermukim di kawasan pesisir. Rangkaian kejadian tersebut akan berdampak buruk bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada hasil laut.
Keanekaragaman flora dan fauna juga turut terancam dengan kehadiran tambang emas di Sangihe.  Salah  satu  wilayah  yang  masuk  dalam  kawasan izin  tambang  emas  adalah  gunung Sahendaruman, dimana kawasan ini merupakan hulu dari tujuh puluh sungai dan anak sungai yang mengalir ketujuh puluh desa oleh karena itu kawasan tersebut oleh pemerintah ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung. Selain itu kawasan ini juga menjadi tempat tinggal bagi hewan endemik langka seperti burung niu. Dengan aktivitas tambang yang bercorak eksploitatif maka berbagai  kehidupan  yang  ada  di  dalam  kawasan  Gunung  Sahendaruman  berpotensi  untuk menghilang dan lenyap.

## Komitmen Aksi dan Mobilisasi Kaum Perempuan
Perjuangan  aksi  demonstrasi  dari  perempuan  pada  kedua  film  dokumenter  tersebut menunjukan  bahwa  kehidupan  masyarakat  Samin  maupun  Sangihe  sudah  sangat  terancam. Salah satu bentuk ancaman dari aktivitas tambang adalah terjadinya krisis pangan. seperti yang disampaikan oleh Guntari “daripada krisis pangan, mending krisis semen”. Bentuk perjuangan masyarakat  dalam  menghadapi  konflik  lingkungan  pada  kedua  dokumenter  tersebut  relatif sama,  mereka  sama-sama  memperjuangkan  tanah  hunian  beserta  lingkungan  di  daerahnya masing-masing.  Namun  aksi  masyarakat  banyak  mengalami  ancaman  kekerasan  dan kriminalisasi.  Konteks  politik  juga  kerap  diserukan  manakala  negara  dianggap  tidak  hadir ditengah masyarakat dan terkesan berpihak kepada swasta.
Kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepada masyarakat yang memperjuangkan ruang hidupnya  di  Kendeng,  tentunya  membuat  masyarakat  menjadi  trauma.  Namun,  perjuangan masyarakat kendeng tidak pernah berhenti. mereka tetap bersikeras menolak aktivitas tambang di kawasan Kendeng. Beberapa hal dilakukan oleh masyarakat kendeng agar tetap  semangat. misalnya dengan berkumpul bersama sembari menyanyikan yel-yel “kita pasti menang! pasti menang! pasti menang!” (perempuan, samin).
Selain itu, masyarakat Kendeng juga sempat berkumpul di balai warga untuk melakukan sosialisasi  sembari  saling  menyemangati.  dalam  pertemuan  di  balai  warga,  terucap  kalimat
“jangan patah semangat, sedikit lagi” (joko prianto, kendeng). Dalam suatu wawancara, tokoh perempuan  Kendeng  tetap  memberikan  pernyataan  optimis  untuk  terus  berjuang  melawan tambang, “meski  perjalanan  berat,  jika  kita  bersatu  kita  terbukti  bisa  mengalahkan  semen gresik” (Guntari, kendeng).
Sementara itu dalam film dokumenter yang berjudul Sangihe Melawan, peran perempuan dalam  konteks  perjuangan  untuk  mempertahankan  alam  sebagai  tempat  tinggal  dan  sumber mata  pencaharian  di  Sangihe  tidak  disorot  secara  spesifik.  Hal  ini  bisa  kita  lihat  dalam pembagian  tugas  gender  yang  digambarkan  dalam  film  dimana  tugas  domestik  tidak  selalu dikerjakan oleh perempuan. Bekerja untuk mencari uang juga dilakukan oleh perempuan, mulai dari  berkebun  hingga  berjualan  ikan  di  pelabuhan.  Hal  ini  juga  menunjukan  bahwa  krisis ekologi yang terjadi di Sangihe tidak berat sebelah terhadap salah satu gender. Namun dalam beberapa  aksi  yang  terjadi  ditunjukan  bahwa  perempuan  berperan  menjadi  inisiator,  seperti gerakan Save Sangihe Island . Jull Takaliuang merupakan perempuan yang menjadi menjadi inisiator  dari  gerakan Save  Sangihe  Island ,  beliau  menjelaskan  bahwa  masyarakat  hanya dihadapkan  dengan  dua  pilihan,  yaitu  melawan  dengan  kekuatan  masyarakat  sendiri  atau kehidupannya terancam oleh kehadiran tambang emas, kemudian beliau menambahkan bahwa perlu adanya panduan atau edukasi menimbang potensi konflik horizontal yang akan terjadi ketika perjuangan tidak diarahkan ke jalur legal formal.
Aksi  demonstrasi  juga  dilakukan  untuk  menyuarakan  apa  yang  menjadi  ketakutan masyarakat  Sangihe  dengan  kehadiran  tambang  emas,  salah  satu  momen  yang  coba dimanfaatkan oleh masyarakat adalah akhir Januari 2022 dimana Menteri Koordinator Bidang Maritim  dan  Investasi  Luhut  Binsar  dijadwalkan  menghadiri  sidang  majelis  persekutuan gereja-gereja  di  Sangihe.  Meskipun  pada  akhirnya  gagal  karena  Luhut  tidak  jadi  datang dikarenakan adanya kabar mengenai aksi damai yang akan dilakukan oleh masyarakat Sangihe. Selain  itu  masyarakat  juga  memanfaatkan  jalur  legal  formal  dengan  mengajukan  gugatan pertama disampaikan masyarakat kepada PTUN Jakarta yang kemudian ditolak. Masyarakat juga mengajukan gugatan ke PTUN Manado yang kemudian dikabulkan oleh pengadilan, dan memutuskan  bahwa  PT.  TMS  harus  menghentikan  seluruh  kegiatan  pertembangan  di  pulau Sangihe.

## Kegigihan Perempuan dalam Mengkampanyekan Perlawanan
Perlawanan yang dilakukan terhadap aktivitas tambang dilakukan oleh berbagai cara mulai dari melakukan aksi langsung, mengajukan gugatan ke pengadilan, melakukan agenda penyadaran dari  kampung  ke  kampung,  hingga  memasang  spanduk  sebagai  bentuk  kampanye. “aku berjalan  ke  setiap  desa  untuk  mengingatkan  agar  bisa  mempertahankan  tanahnya  masing- masing” (Guntari, Kendeng).
Aksi  langsung  yang  dilakukan  oleh  perempuan  Kendeng  adalah  dengan  memblokade jalan  sehingga  alat-alat  operasionalisasi  tambang  tidak  dapat  masuk  ke  kawasan  Kendeng, sembari  membawa  poster  tuntutan  dan  menutup  mulut  dengan  plester.  Kaum  perempuan melakukan gerakan pemasungan kaki di depan istana merdeka, gerakan lainnya dilakukan pada tahun  2014  para ibu-ibu  di  kawasan  kendeng  menginap  di  tenda  selama lebih  dari  160  hari sebagai  bentuk  penolakan  pembangunan  pabrik  semen  yang  dilakukan  PT.  Semen  Gresik. Gerakan  tersebut  dilakukan  dengan  cara  pemblokiran  jalan  menuju  pabrik  dengan  upaya pemberhentian aktivitas pertambangan sampai putusan peradilan yang tetap. Setelah gerakan tersebut mulai bertambah kaum perempuan yang mengikuti gerakan tersebut. kaum perempuan tersebut  berupaya  menjaga  cekungan  air  tanah  (cat)  yang  sampai  saat  ini  memberikan kehidupan bagi masyarakat kendeng.
Sedangkan  di  Sangihe,  aksi  dilakukan  memasang  spanduk  di  beberapa  titik  yang bermuatan  penolakan  aktivitas  tambang  emas  di  Sangihe.  Kaum  perempuan  juga  membuka petisi  guna  mendapatkan  dukungan  dari  masyarakat  terhadap  gerakan  #savesangihe.  Selain menempuh  jalur  hukum,  perlawanan  dilakukan  dengan  melakukan  aksi  langsung  yang
menghadang masuknya alat berat milik PT. TMS. Aksi ini tak ayal berdampak pada kekerasan fisik yang dirasakan oleh kaum perempuan. Meski begitu, tidak sedikitpun para Ibu dan kaum perempuan  yang  melakukan  perlawanan  mundur  untuk  memperjuangkan  tanah  air  mereka. Lebih  dari  itu,  kegigihan  perlawanan  yang  mereka  lakukan  menginspirasi  banyak  gerakan sosial  dan  lingkungan  lainnya  untuk  mendokumentasikan  dan  menyebarluaskan  semangat perlawanan dan resiliensi perempuan dalam menghadapi konflik lingkungan.

## Refleksi Ekofeminisme
Keterlibatan perempuan dalam gerakan lingkungan disebabkan karena adanya hubungan antara perempuan dan alam. Hubungan antara perempuan dan alam menurut Warren dalam ( Tong, 2009 )  yang  menyatakan  bahwa  dalam  konteks  hubungannya  dengan  alam,  perempuan dianggap mengalami proses “naturalisasi” dan sebaliknya alam dianggap mengalami proses “feminisasi”. Perempuan mengalami proses “naturalisasi” ketika perempuan dijelaskan dengan terma-terma hewan seperti sapi, rubah, ayam, kucing, dan lain sebagainya. Sedangkan alam dianggap mengalami proses “feminisasi” ketika alam mengalami penguasaan, pemerkosaan, penetrasi, dan subordinasi. Hal ini menunjukan adanya kedekatan yang bersifat batiniah antara perempuan  dan  alam.  Ketika  alam  mengalami  ekstraksi,  perempuan  seolah-olah  mampu merasakan apa yang terjadi pada alam. Ditambah dengan objektifikasi perempuan dan alam yang terjadi sepanjang sejarah perkembangan masyarakat, di mana muncul anggapan bahwa perempuan  hanya  sebatas  objek  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  manusia,  begitu  juga dengan alam, membuat adanya hubungan yang emosional antara perempuan dengan alam. Hal tersebut  dikonfirmasi  oleh  Ortner  dalam  ( Susilo,  2008 )  yang  menjelaskan  bahwa  sulit  bagi perempuan untuk memutus hubungan dengan alam.
Ekofeminisme  spiritual  tercermin  dalam  perlawanan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat Samin  di  Kendeng.  Mereka  mempercayakan  bahwa  sumber  bumi  yang  paling  dibutuhkan adalah air, karena air sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari para perempuan samin, maka dari itu mereka sangat menjaga kelestarian lingkungan untuk dapat melindungi sumber daya alam  terutama  air.  Sementara  itu,  ekofeminisme  transformatif  melekat  dalam  gerakan perjuangan di Sangihe.
Aliran  ekofeminis  transformatif  ini  menolak  logika  dominasi  yang  dibangun  baik terhadap  perempuan  maupun  alam  dengan  mengedepankan  nilai-nilai  tradisional  “feminin” yang  mengidentifikasi  manusia  sebagai  entitas  yang  saling  terjalin  hubungan  dengan  yang lainnya. Aliran ini juga turut mendukung penggunaan ilmu pengetahuan serta teknologi untuk menuntaskan persoalan ekologi. Corak perjuangan perempuan di Sangihe dengan mempelopori Save Sangihe Island baik dilakukan dengan menempuh jalur legal formal maupun dukungan secara online menjadi tapak struktural resiliensi perempuan Sangihe yang transformatif.
Masyarakat  menggantungkan  hidupnya  pada  hasil  alam,  ketika  alam  itu  rusak  maka muncul  urgensitas  untuk  melindungi  alam  tersebut.  Dalam  perjuangan  yang  dilakukan  oleh masyarakat Sangihe menunjukan pola yang beda dengan apa yang terjadi di masyarakat Samin di  Kendeng.  Berbeda  dengan  masyarakat  Samin,  relasi  yang  terjalin  antara  alam  dan masyarakat  Sangihe  tidak  dibangun  diatas  nilai-nilai  spiritual.  Hubungan  tersebut  dibangun diatas  urgensitas  yang  bersifat  pragmatis  (pemenuhan  kebutuhan  hidup),  meskipun  begitu masyarakat terus menyeruarakan dampak buruk yang ditimbulkan oleh kegiatan pertambangan yang  dilakukan.  Meskipun  tidak  ditunjukan  adanya  nilai-nilai  tradisional  “feminin”  secara eksplisit  baik  dalam  film  dokumenter  maupun  gerakan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat Sangihe,  namun  upaya-upaya  yang  sudah  dilakukan  oleh  masyarakat  Sangihe  sudah menunjukan  adanya  penolakan  terhadap  logika  dominasi  yang  dibangun  baik  terhadap perempuan maupun alam.
Tidak dapat dipungkiri bahwa perempuan memiliki peran penting bagi lingkungannya. Perjuangan perempuan untuk lingkungannya ini dikarenakan mereka sebagai pihak yang paling
terdampak  dalam  kontestasi  sumber  daya  alam  sekaligus  menjadi  pihak  yang  juga  tidak berdaya. Dalam proses disposesi lahan ini perempuan setidaknya akan mengalami empat hal berikut: hilangnya hak tenurial, terbentuknya pembagian kerja gender yang baru, feminisasi kerja-kerja perempuan, dan hilangnya sumber-sumber pendapatan perempuan. Sadar akan hal tersebut maka perempuan melakukan gerakan kolektif setiap hari yang datang dari seperangkat sosial dan praktik budaya ( eventually ). Perbedaan aliran ekofeminisme ini tetap saja bermuara pada  kesimpulan  bahwa  perempuan  tidak  dapat  jauh-jauh  dari  alam,  karena  hakikatnya lingkungan/alam  sering  di  indetikkan  dengan ‘mother  nature’ .  Dengan  bekal  aksi  kolektif perempuan-perempuan ini dapat menjadi aktor kunci dalam resolusi konflik lingkungan yang sedang terjadi.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis terhadap kedua film dokumenter tersebut, peran perempuan dalam gerakan perlawanan terhadap konflik lingkungan dideterminasi oleh rasa memiliki akan tanah dan  alam  yang  telah  menyediakan  kebutuhan  material  bagi  masyarakat  sekitar.  Hal  itu ditunjukan oleh artikulasi-artikulasi mengenai ancaman krisis pangan, ekonomi, dan ekologis yang ditimbulkan oleh aktivitas tambang dalam kedua dokumenter tersebut. Meski di tengah ketidakberpihakan  negara  terhadap  masyarakat  Samin  dan  Sangihe  yang  dibuktikan  dengan munculnya aparatur negara dalam mengawal aktivitas tambang yang disertai kekerasan, cukup banyak  peran  yang  dilakukan  oleh  perempuan  dalam  gerakan  melawan  konflik  lingkungan. Adapun  peran  perempuan  dalam  konteks  ini  yaitu mengorganisir  dan  melakukan penguatan wacana akan ancaman krisis oleh aktivitas tambang, aksi langsung, menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke pengadilan, hingga melakukan berbagai kegiatan kampanye.
Meskipun  kedua  gerakan  perlawanan  terhadap  konflik  lingkungan  di  Kendeng  dan Sangihe  dilakukan  dengan  metode  yang hampir  serupa,  serta  sama-sama  dideterminasi  oleh rasa  kepemilikan  atas  alam,  namun  berdasarkan  hasil  analisis  terdapat  perbedaan  mengenai narasi  ekofeminisme  yang  terdapat  di  Samin  dan  Sangihe.  Perjuangan  yang  dilakukan  oleh perempuan  Samin  di  Kendeng  lebih  dilandasi  oleh  nilai-nilai  kebudayaan  dan  spiritual, sehingga  narasi  ekofeminisme  yang  terdapat  pada  masyarakat  Samin  lebih  mengarah  pada kategori  ekofeminisme  spiritual,  dengan  kepercayaan  mereka  bahwa  mempertahankan lingkungan atau alam adalah bentuk kepercayaan paling fundamental dalam masyarakat Samin. Sedangkan dalam konteks perjuangan yang dilakukan oleh perempuan di Sangihe, aspek nilai- nilai  spiritual  dan  kultural  tidak  terlalu  diusung  dalam  agenda  melawan  aktivitas  tambang. Agenda  yang  diusung  oleh  perempuan  di  Sangihe  lebih  kepada  gambaran  besar  mengenai ketimpangan  akibat  konflik  agraria.  Dengan  begitu,  gerakan  perempuan  di  Sangihe  lebih mengarah  pada  narasi  ekofeminisme  transformatif.  Narasi  ini  didukung  pula  oleh  aktivitas maksimalisasi  penggunaan  perkembangan  teknologi  dalam  rangka  mewujudkan  suatu perubahan sosial yang dilakukan oleh perempuan di Sangihe dalam aktivismenya.

## DAFTAR PUSTAKA
Adger, W. N. (2000). Social and ecological resilience: Are they related? Progress in Human Geography , 24(3), 347–364. https://doi.org/10.1191/030913200701540465
Blake, D. E., Guppy, N., & Urmetzer, P. (1997). Being Green in BC: Public Attitudes Towards Environmental Issues.
BC Studies 216: Winter 2022/23 , 41–61. https://doi.org/10.14288/bcs.v0i112.1667
Boserup,  E.,  Kanji,  N.,  Tan,  S.  F.,  &  Toulmin,  C.  (2007). Woman’s  Role  in  Economic Development . London: Routledge.
Dietz,  T.,  Kalof,  L.,  &  Stern,  P.  C.  (2002).  Gender,  Values,  and  Environmentalism .  Social Science Quarterly, 83(1), 353–364. http://www.jstor.org/stable/42956291
Diprose, K. (2014). esilience is futile: The cultivation of resilience is not an answer to austerity and  poverty. Soundings:  A  journal  of  politics  and  culture  58 ,  44-56. https://www.muse.jhu.edu/article/565757
Herman.  (2022). KPA  Catat  207  Konflik  Agraria  Sepanjang  2021 .  Retrieve  from beritasatu.com. https://www.beritasatu.com/ekonomi/875603/kpa-catat-207-konflik- agraria-sepanjang-2021
Holling, C. S. (1973). Resilience and Stability of Ecological System. Annual Review of Ecology and Systematics, 4 , 1-23. https://doi.org/10.1146/annurev.es.04.110173.000245
Jenkins,  K.,  &  Rondón,  G.  (2015).  ‘Eventually  the  mine  will  come’:  women  anti-mining activists’ everyday resilience in opposing resource extraction in the Andes. Gender and Development, 23(3), 415–431. https://doi.org/10.1080/13552074.2015.1095560
Kusnandar, V. B. (2022, February 15 ). Ini Kontribusi Sektor Pertanian terhadap Ekonomi RI
Tahun 2021 . Retrieve from Katadata.com.
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/15/ini-kontribusi-sektor-pertanian- terhadap-ekonomi-ri-tahun-2021
Lenette, C., Brough, M., & Cox, L. (2013). Everyday resilience: Narratives of single refugee women with children. Qualitative Social Work, 12 (5), 637–653. https://doi.org/10.1177/1473325012449684
Megawangi,  R.  (1999). Membiarkan  Berbeda?  Sudut  Pandang  Tentang  Relasi  Gender . Bandung: Mizan
Moleong,  L.  J.  (2016). Metodologi  Penelitian  Kualitatif  Edisi  Revisi (Revisi).  Bandung:  PT Remaja Rosdakarya
Mustofa, M. U., Raudya, M. D. K., Nurdini, F. M., & Sulaeman, K. M. (2022). The Indonesian Journal  of  Politics  and  Policy  Radikalisasi  Grassroots  Movements  Dalam  Politik Ekologi di Indonesia Pasca Reformasi . 4(1). https://journal.unsika.ac.id/index.php/IJPP
Polanyi, K. (2001). The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time (Paperback). Beacon Press. www.beacon.org
Saikia, U. (2021). Role Of Women In Environmental Movement In India.  20 (6), 2473–2478. https://doi.org/10.17051/ilkonline.2021.06.228
Shiva, V., & Mies, M. (2005). Ekofeminisme . Yogyakarta: IRE Press.
Solo,  T.  L.  (2012).  Agenda  Perempuan  dalam  Gerakan  Petani. Muwazah,  2(1), 205-2014. https://doi.org/10.28918/muwazah.v2i1.18
Stoddart,  M.  C.  J.,  &  Tindall,  D.  B.  (2011).  Ecofeminism,  hegemonic  masculinity,  and environmental  movement  participation  in  British  Columbia,  Canada,  1998-2007: “women  always  clean  up  the  mess.” Sociological  Spectrum,  31 (3),  342–368. https://doi.org/10.1080/02732173.2011.557065
Susilo, R. K. D. (2008). Sosiologi Lingkungan . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Taylor,  S.  J.,  Bogdan,  R.,  &  DeVault,  M.  (2015). Introduction  to  Qualitative  Research Methods: A Guidebook and Resource (4th ed.). New Jersey: Wiley.
Tindall, D. B., Davies, S., & MauboulÈs, Cé. (2003). Activism and conservation behavior in an environmental movement: The contradictory effects of gender. Society and Natural Resources , 16(10), 909–932. https://doi.org/10.1080/716100620
Tong, R. P. (2009). Feminist Thought: A More Comprehensive Introduction (Third Edition). Colorado: Westview Press.
Wardah,  F.  (2022). Perempuan  Korban  Paling  Rentan  Akibat  Konflik  Sumber  Daya  Alam . https://www.voaindonesia.com/a/perempuan-korban-paling-rentan-akibat-konflik- sumber-daya-alam/6675986.html
Warren, K. J. (1994). Ecological Feminism Perspective . London: Routledge.
Wulan, T. R. (2007). Ekofeminisme Transformatif: Alternatif Kritis Mendekonstruksi Relasi Perempuan  dan  Lingkungan. Sodality:  Jurnal  Sosiologi  Pedesaan,  1(1) ,  105-130. https://doi.org/10.22500/sodality.v1i1.5935