## HAK MILIK INTELEKTUAL DAN PUTUSAN-PUTUSAN PENGADILAN *
Erman Rajagukguk 1
Permalink: https://www.academia.edu/9963829
Abstract: Intellectual  Property  Rights  and  Court  Verdicts. Imitating Property rights of others, without his approval is forbidden, because the act  is  equal  to  stealing.  Adherents  of  Utilitarianism,  Jeremy  Bentham stated  that  the  Intellectual  Property  Rights  has  economic  value.  The owner  has  spent  effort  and  money  to  find  or  create  something.  It  is inappropriate  to  use  it  without  consent  of  the  owner,  because  it  may cause due to people no longer willing to try to find or create something.
Keywords: Intellectual Property Rights, Courts Verdicts
Abstrak: Hak  Milik  Intelektual  dan  Putusan-Putusan  Pengadilan. Meniru  Hak  Milik  Intelektual  orang  lain  tanpa  persetujuannya  adalah perbuatan  terlarang,  karena  perbuatan  tersebut  sama  dengan  mencuri. Penganut  ajaran  Utilitarianism,  Jeremy  Bentham  menyatakan  bahwa Hak  Milik  Intelektual  memiliki  nilai  ekonomi.  Pemiliknya  telah mengeluarkan  tenaga  dan  biaya  untuk  menemukan  atau  mencipta sesuatu.  Adalah  tidak  pantas  untuk  memakainya  tanpa  persetujuan pemiliknya,  karena  hal  itu  dapat  menimbulkan  akibat  orang  tidak  mau lagi berusaha menemukan atau menciptakan sesuatu.
Kata Kunci: Hak Milik Intelektual, Putusan-Putusan, Pengadilan
* Naskah  diterima  tanggal:  20  Maret  2014,  direvisi:  27  Mei  2014,  disetujui  untuk terbit: 10 Juni 2014.
1 Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) Jakarta. Jl. Sisingamangaraja Kebayoran Baru Jakarta. E-mail: erman.rajagukguk@yahoo.com.

## 2 – Erman Rajagukguk; Hak Milik Intelektual dan Putusan-Putusan Pengadilan
Pendahuluan
Indonesia  sebagai  anggota  WTO/GATTs  harus  memiliki  Undang- Undang  Hak  Milik  Intelektual  dalam  hubungannya  dengan  perdagangan internasional. 2 Paling  sedikit  ada  tujuh  macam  Hak  Milik  Intelektual  yang sudah dituangkan dalam Undang-Undang, ada yang sudah lama ada, ada yang baru  saja  diatur  dengan  Undang-Undang  untuk  memenuhi  kewajiban Indonesia  sebagai  anggota  organisasi  perdagangan  dunia.  Ketujuh  macam Undang-Undang  tersebut  adalah:  1).  Undang-Undang  No.  29  Tahun  2000 tentang  Perlindungan  Varietas  Tanaman.  2).  Undang-Undang  No.  30 Tahun 2000  tentang  Rahasia  Dagang.  3  ).  Undang-Undang  No.  31  Tahun  2000 tentang  Desain  Industri.  4).  Undang-Undang  No.  32  Tahun  2000  tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. 5). Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang  Paten.  6).  Undang-Undang  No.  15  Tahun  2001  tentang  Merek.  7). Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
Teori  Hukum  Alam  menyatakan  bahwa  jangan  meniru  Hak  Milik Intelektual  orang  lain  tanpa  persetujuannya,  karena  perbuatan  tersebut  sama dengan  mencuri,  sesuatu  yang  terlarang.  Sementara  itu  penganut  ajaran Utilitarianism yang tokohnya adalah Jeremy Bentham menyatakan bahwa Hak Milik  Intelektual  itu  memiliki  nilai  ekonomi.  Pemiliknya  telah  mengeluarkan tenaga  dan  biaya  untuk  menemukan  atau  mencipta  sesuatu.  Adalah  tidak pantas untuk memakainya tanpa persetujuan  pemiliknya, karena hal itu dapat menimbulkan  akibat  orang  tidak  mau  lagi  berusaha  menemukan  atau menciptakan  sesuatu.  Pihak  yang  mau  menggunakan  Hak  Milik  Intelektual tersebut  harus  mengembalikan  biaya-biaya  yang  telah  dikeluarkan  untuk menemukan atau menciptakannya.
Perdagangan  internasional  banyak  bersandar  kepada  nilai  ekonomi dari  suatu  Hak  Milik  Intelektual.  Alih  teknologi  dari  negara  maju  kepada negara  berkembang  hanya  dapat  berlangsung  bila  negara-negara  berkembang menghormati Hak Milik Intelektual dari negara-negara maju.
Transformasi Hukum Di Bidang Hak Milik Intelektual
Negara-negara  berkembang,  termasuk  Indonesia  juga  melakukan transformasi hukum mengenai Hak Milik Intelektual dari negara-negara maju yang  sudah  lebih  dulu  mengaturnya  dalam  Undang-Undang  mereka.  Itulah yang menyebabkan Hukum Hak Milik Intelektual sama tetapi kadang-kadang tidak serupa di berbagai negara.
Transformasi  Hukum  Hak  Milik  Intelektual  dimungkinkan  karena bidang hukum ini termasuk bidang hukum yang netral, artinya bidang hukum yang  tidak  terkait  dengan  agama  atau  adat  masyarakat,  seperti  Hukum Perkawinan atau Hukum Waris. Indonesia pasti tidak dapat menerima Hukum Perkawinan yang memperbolehkan perkawinan pasangan yang sama jenis atau perkawinan incest, seperti yang telah ada di Negara-Negara Barat.
2 Undang-Undang  No.  7  Tahun  1994  tentang  Ratifikasi  Agreement  Establishing  the World Trade Organization.

## Salam; Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum - 3
Pelanggaran  terhadap  Hak  Milik  Intelektual  sejak  lama  ada  di Indonesia, terutama pada merek dagang dan merek barang. Bahkan pada daerah tertentu  hal  ini  berlangsung  secara  terbuka,  umpamanya,  di  daerah Tanggulangin  (Sidoarjo,  Jawa  Timur),  Gadok  dekat  Bogor,  dan  Bali. Pemerintah  mengalami  masalah  ini,  karena  industri  rumah  tangga  tersebut menampung  banyak  tenaga  kerja.  Hal  ini  terjadi  juga  di  Cina,  Thailand,  dan negara-negara berkembang lainnya. Salah satu cara untuk mengatasi masalah ini adalah  dengan  memberikan  persetujuan  (lisensi)  kepada  pengusaha-pengusaha lokal untuk memakai merek tersebut, tentu dengan pembayaran royalti.
Peranan Putusan Hakim
Peraturan  perundang-undangan  di  bidang  Hak  Milik  Intelektual sebagiannya  diadopsi  dari  Hukum  Hak  Milik  Intelektual  negara-negara  maju seperti  Undang-Undang  Rahasia  Dagang,  Undang-Undang  Desain  Industri, Undang-Undang  Desain  Tata  Letak  Sirkuit  Terpadu,  dan  Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman.
Dalam beberapa hal, pengadilan juga turut mencipta hukum, karena hal-hal  tertentu  belum  diatur  dalam  Undang-Undang,  namun  hakim  harus memutus  dengan  adil  sengketa  tersebut.  Hakim  tidak  boleh  menolak memeriksa dan mengadili suatu perkara karena Undang-Undang tidak ada atau tidak jelas. Doktrin ini yang menjadi dasar hakim mencipta hukum. Misalnya dalam Tanco v. Wong A Kiong seperti berikut ini.
PT. Tancho Indonesia Co. Ltd. v. Wong A Kiong, No. 521/1971 G (1972) Menurut  Hukum  Alam  orang  tidak  boleh  mencuri  milik  orang  lain. Memalsukan  merek,  memakai  paten  orang  lain  tanpa  izin,  meniru  hak  cipta orang  lain  tanpa  izin,  meniru  design  industri  pihak  lain  tanpa  izin,  menurut Hukum Alam perbuatan semua itu adalah mencuri hak milik orang lain.
Teori  Hukum  Alam  ini  pernah  dipakai  dalam  menulis  disertasi mengenai  “PERLINDUNGAN  MEREK”  oleh  H.D.  Effendi  Hasibuan (Jakarta: Universitas Indonesia-Fakultas Hukum-Pascasarjana, 2003).
Merek  atau  merek  dagang  ( trademark)  sebagai  hak  milik  intelektual mempunyai nilai tinggi bagi pemiliknya, disamping nilai ekonomi tinggi yang terkandung  dalam  merek  itu  sendiri,  setelah  merek  itu  menjadi  terkenal. Menurut  teori  Hukum  Alam,  pencipta  memiliki  hak  moral  untuk  menikmati hasil  ciptaannya,  termasuk  didalamnya  keuntungan  yang  dihasilkan  oleh keintelektualannya. 3
Thomas  Aquinas  selaku  salah  seorang  pelopor  Hukum  Alam mengatakan  bahwa  Hukum  Alam  merupakan  hukum  akal  budi,  karena  itu hanya  diperuntukkan  bagi  makhluk  yang  rasional.  Hukum  Alam  lebih merupakan  hukum  yang  rasional.  Artinya,  Hukum  Alam  adalah  partisipasi
3 Rochelle  Cooper  Dreyfuss, Intellectual  Property  Law,  dalam  Fundamental  of American Law, (New York : Oxford University Press, 1998), h. 508.
4 – Erman Rajagukguk; Hak Milik Intelektual dan Putusan-Putusan Pengadilan
makhluk  rasional  itu  sendiri  dalam  hukum  abadi. 4 Selanjutnya  Aquinas mengemukakan bahwa hak untuk memperoleh pemilikan adalah salah satu dari persoalan-persoalan  yang  diserahkan  Hukum  Alam  kepada  negara  sebagai badan yang tepat untuk mengatur kehidupan sosial, artinya hak milik pribadi mempunyai fungsi sosial. 5
John  Locke,  seorang  filsuf  Inggris  terkemuka  abad  ke  18  mengatakan bahwa  hak  cipta  memberikan  hak  milik  eksklusif  kepada  seorang  pencipta. Hukum  Alam  meminta  individu  untuk  mengawasi  hasil  karyanya  dan  secara adil dikontribusikan kepada masyarakat. 6 Kemudian Locke menyatakan bahwa atas milik pribadi bermula dari kerja manusia, dan dengan kerja inilah manusia memperbaiki dunia ini demi kehidupan yang layak tidak hanya untuk dirinya melainkan juga untuk orang lain. 7
Locke memberikan solusi terhadap masalah hak-hak umum pemberian Tuhan  dan  pengambilan  hak  milik  pribadi  dimulai  dengan  asumsi  bahwa, “ every  man  has  a  property  in  his  own  person”.  Asumsi  ini  mengantar  Locke kepada suatu pemikiran, bahwa kerja individu juga menjadi milik individu.
Untuk  kebanyakan  orang,  teori  Hukum  Alam  hanya  semata-mata sebagai  titik  awal  dan  merupakan  justifikasi  terbatas  untuk  hukum  merek. Sebagai alternatif bagi proposisi terhadap hukum alam, orang harus bergantung pada  justifikasi utilitarianism  dalam  hal  perlindungan  hak-hak  kekayaan  tidak terwujud, 8 termasuk  hak  kekayaan  yang  tersembunyi  dalam  hak  eksklusif  atas merek.  Berdasarkan  prinsip-prinsip  ekonomi,  pendekatan utilitarianism membela Undang-Undang merek sebagai suatu sistem insentif bagi pemilik dan pencipta merek.
Dalam  sengketa  merek  yang  cukup  menarik  dan  telah  menjadi yurisprudensi, yaitu meniru merek sama secara keseluruhan, untuk jenis barang yang  sama.  Dalam PT.  Tancho  Indonesia,  Co.  Ltd.  v.  Wong  A  Kiong,  No. 521/1971 G, tanggal 6 Juli 1972. 9 Pengugat PT. Tancho Indonesia, Co. Ltd., adalah pemilik merek “Tancho” yang sah dan berkedudukan di Osaka Jepang. Menurut Penggugat, Tergugat, Wong A Kiong telah meniru merek Penggugat sama secara keseluruhan untuk jenis barang yang sama (kosmetik).
Dalam  gugatannya,  Penggugat  menyatakan  bahwa  merek  dagang “Tancho”  terdiri  dari  dua  huruf  kanji  dan  gambar  burung  bangau  terbang
4 John  Arthur  dan  William  H.  Show,  ed, Reading  in  the  Philosophy  of  Law,  (New Jersey:  Prentice  Hall,  Englewood  Cliff,  1993,  h.  73.  Lihat  juga  Thomas  Aquinas,  Summa Theologiae,  (London:  Blackfriers,  1996),  dalam  Sonny  Keraf,  Hukum  Kodrat  dan  Teori  Hak Milik Pribadi, (Yogyakarta : Kanisius, 1997), h. 22.
5 W. Friedman,  Teori dan Filsafat Hukum  – Telaah Kritis Atas  Teori-Teori Hukum (Terjemahan Edisi Indonesia), (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 1993), h. 64.
6 Craig  Joice,  William  Patry,  Marshall  Leaffer  dan  Peter  Taszi,  Copyright  Law  – Casebook Series, Forth Edition, (New York : Matthew Bender & Company Incorporated, 1998), h. 56. 7 John Locke, Summa  Theologiae, (London : Blackfriers, 1996), dalam Sonny Keraf, Hukum Kodrat dan Teori Hak Milik Pribadi, (Yogyakarta : Kanisius, 1997), h. 77.
8 Peter  Drahos, A  Philosophy  of  Intellectual  Property  –  Docke,  Labor  and  the Intellectual Commons, (England : Darthmouth Publishing Company Limited, 1996), h. 44.
9 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 521/1971 G.
dalam  lingkaran  untuk  barang-barang  kosmetik  dan  telah  didaftarkan  sejak tahun 1961 di Philipina, Singapore, dan Hong Kong, serta pada tahun itu juga barang-barang  keluaran  Tancho  tersebut  telah  dikenal  di  Indonesia.  Untuk melancarkan  perdagangan  di  Indonesia,  Tancho,  Co.  Ltd.  mengadakan  Joint Venture  dengan  N.V.  The  City  Factory,  sehingga  terbentuklah  PT.  Tancho Indonesia, Co. Ltd. (Penggugat). Kemudian, Pengugat mendaftarkan mereknya di Indonesia, tetapi secara lisan ditolak oleh Kantor Merek.
Rupanya  Tergugat,  Wong  A  Kiong  telah  meniru  merek  Penggugat sama  secara  keseluruhan  untuk  jenis  barang  yang  sama  (kosmetik),  bahkan tergugat menyatakan sebagai pemakai merek Tancho pertama di Indonesia dan telah  mendaftarkannya  di  Kantor  Merek.  Selain  dari  itu,  Tergugat mencantumkan  dalam  label  merek,  seolah-olah  produksi  barang  buatan  luar negeri, padahal buatan dalam negeri.
Tergugat  pada  pokoknya  menyangkal  bahwa  Penggugat  sebagai pemilik  dan  pemakai  pertama  merek  dagang  “Tancho”  di  Indonesia. Sebaliknya, menurut Tergugat ia sebagai satu-satunya yang berhak dan sebagai pemilik merek dagang “Tancho” di Indonesia.
Penggugat  menyatakan  telah  memakai  merek  Tancho  di  Indonesia sejak 1949. Menurut Penggugat, yang berhak atas merek Tancho di Philipina, Singapore,  dan  Hong  Kong  adalah  Tancho,  Co.  Ltd.  yang  berkedudukan  di Osaka  Jepang  dan  bukan  Tergugat.  Tergugat  tidak  berhak  sama  sekali  atas merek  Tancho  tersebut  baik  di  Indonesia  maupun  diluar  negeri;  Penggugat menerangkan  pula,  bahwa  pada  bulan  April  1969  telah  datang  wakil  dari Tancho,  Co.  Ltd.  Jepang  untuk  membeli  hak  Penggugat  atas  merek  Tancho yang telah terdaftar di Kantor Merek, tetapi Penggugat menolaknya.
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusannya menyatakan, bahwa Tergugat Wong A Kiong adalah satu-satunya yang berhak di wilayah Indonesia karena pendaftar pertama. Atas putusan itu PT.Tancho Indonesia naik kasasi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung berpendapat, antara lain, sesuai dengan maksud  Undang-Undang  Merek  1961  yang  mengutamakan  perlidungan terhadap  khalayak  ramai,  maka  perkataan  “pemakai  pertama  di  Indonesia” harus  ditafsirkan  sebagai  “pemakai  pertama  di  Indonesia  yang  jujur  dan beritikad  baik”,  sesuai  dengan  azas  hukum  bahwa  perlindungan  diberikan kepada orang yang beritikad baik dan tidak kepada orang yang beritikad buruk. Mahkamah  Agung  kemudian  membatalkan  putusan  Pengadilan  Negeri  dan menyatakan  Penggugat  adalah  pemilik  dan  pemakai  pertama  merek  dagang Tancho di Indonesia.
Putusan  perkara  Tancho  tersebut  merupakan  terobosan  Mahkamah Agung.  Menurut  penulis  putusan  Mahkamah  Agung  tersebut  mengikuti Hukum Alam, yaitu orang harus beritikad baik dan tidak boleh mencuri milik orang  lain.  Putusan  Mahkamah  Agung  itu  diikuti  pembuat  Undang-Undang dalam pembaharuan Undang-Undang Merek selanjutnya.

## 6 – Erman Rajagukguk; Hak Milik Intelektual dan Putusan-Putusan Pengadilan
Penutup
Kurikulum Hak Milik Intelektual ini yang terdiri dari paling sedikit 7 Undang-Undang  dan  peraturan-peraturan  pelaksanaannya  dalam  bentuk Peraturan  Pemerintah,  Keputusan  Presiden,  dan  Keputusan  Direktur  Jenderal Hak  Kekayaan  Intelektual  Departemen  Hukum  dan  HAM  telah  dapat diperoleh melalui buku-buku dan internet. Namun kuliah Hukum Hak Milik Intelektual ini perlu dilengkapi dengan putusan-putusan pengadilan, antara lain untuk  melihat  bagaimana  peraturan  perundang-undangan  diterapkan  dalam kasus-kasus yang nyata. Topik ini dapat menjadi topik skripsi, thesis, maupun suatu disertasi.
Pustaka Acuan Aquinas, Thomas, Summa Theologiae, London: Blackfriers, 1996 Arthur,  John,  dan  William  H.  Show,  ed, Reading  in  the  Philosophy  of  Law, (New Jersey: Prentice Hall, Englewood Cliff, 1993 Cooper  Dreyfuss,  Rochelle, Intellectual  Property  Law,  dalam  Fundamental  of American Law, New York: Oxford University Press, 1998. Drahos,  Peter, A  Philosophy  of  Intellectual  Property  –  Docke,  Labor  and  the Intellectual  Commons,  England:  Darthmouth  Publishing  Company Limited, 1996. Friedman,  W., Teori  dan  Filsafat  Hukum  –  Telaah  Kritis  Atas  Teori-Teori Hukum  (Terjemahan  Edisi  Indonesia),  Jakarta:  PT.  Rajagrafindo Persada, 1993. Joice, Craig, William Patry, Marshall Leaffer dan Peter Taszi, Copyright Law – Casebook  Series,  Forth  Edition,  New  York:  Matthew  Bender  & Company Incorporated, 1998. Keraf,  Sonny, Hukum  Kodrat  dan  Teori  Hak  Milik  Pribadi,  Yogyakarta:
Kanisius, 1997.
Locke, John, Summa Theologiae, London: Blackfriers, 1996 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 521/1971 G. Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Ratifikasi Agreement Establishing the World Trade Organization.