## PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PEMBEBASAN BERSYARAT NARAPIDANA SEBAGAI UPAYA DALAM PENCEGAHAN COVID 19

## Teguh Iman Sationo
Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram, Yogyakarta. Email : theisemha@yahoo.com

## Roni Sulistyanto Luhukay
Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram, Yogyakarta. Email : roni.luhukay@yahoo.com
Abstrak : Pembebasan bersyarat kepada warga binaan merupakan suatu Langkah yang revolusioner  guna  mencegah  penyebaran  covid  19,  adanya  kelebihan  muatan  warga binaan sangat membahayakan terhadap keselamatannya apabila ada yang tertular dan alasan  kemanusian.  Ini  sangat  berbading  terbalik  jika  di  kaitkan  dengan  narapidana koruptor yang tidak memiliki potensi terhadap penularan corona virus/ covid 19 hal ini di karenakan  narapidana  koruptor  dalam  tahanan  memiliki  fasilitas  mewah  dan  tidak  ada alasan  kelebihan  muatan  terhadap  narapidana  koruptor,  Pemberian  pembebasan bersyarat  koruptor  seolah  mematahkan  usaha  dan  semangat  bangsa  ini  untuk membangun  memberantas  tindak  pidana  korupsi.  Pembebasan  bersyarat  ini  juga berpotensi untuk tidak memberikan efek jera pada terpidana korupsi hal ini dikarenakan pembebasan bersyarat ini dapat menjadi jalan keluar untuk lari dari tanggung jawab atas kerugian  negara  akibat  dari  kejahatan  korupsi  yang  telah  dilakukan.  Pembebasan Bersyarat  di  lakukan  dengan  tidak  melalui  mekanisme  tersebut  yang  di  atur  dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan PP No. 99 Tahun 2012  hal  ini di  karenakan  pencegahan terhadap pandemic  corona virus  atau  covid  19. Pembebasan bersyarat yang di lasanakan oleh kementrian hukum dan Ham di dasarkan pada    surat  edaran  dengan  nomor  PAS-497.PK.01.04.04  Tahun  2020  yang  mengatur tentang  pembebasan  narapidana  dan  anak  melalui  asimilasi  dan  integrasi  guna mencegah penyebaran virus Corona atau covid 19 . Kata Kunci : Pembebasan Bersyarat, Narapidana, Covid 19.
Abstract : Conditional release to foster residents is a revolutionary step to prevent the spread of  covid 19, an overload of  fostered citizens is very dangerous to their safety  if someone is infected and humanitarian reasons. This is very reversed if it is associated with corrupt inmates who do not have the potential for corona virus / covid transmission 19 as this is because corrupt prisoners in detention have luxurious facilities and there is no reason to overload the corrupt convicts, granting conditional release of corruptors as if it  broke  the  business  and  the  spirit  of  this  nation  to  build  to  eradicate  corruption.  This parole also has the potential to not give a deterrent effect on corruption convicts because this  parole  can  be  a  way  out  to  escape  responsibility  for  state  losses  resulting  from corruption  crimes  that  have  been  committed.  Conditional  exemption  is  done  by  not through the mechanism regulated in Law Number 12 of 1995 concerning Corrections and PP No. 99 of  2012 this is due to the prevention of  pandemic corona virus or covid  19. Conditional release which was carried out by the Ministry of Law and Human Rights is based  on  a  circular  with  number  PAS-497.PK.01.04.04  of  2020  which  regulates  the release  of  prisoners  and  children  through  assimilation  and  integration  to  prevent  the spread of Corona or covid viruses 19.
Keywords : Parole, Convict, Covid 19.

## PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  adalah  negara yang  berdasarkan  atas  Hukum,  yang secara tegas tercantum dalam penjelasan  pasal  1  ayat  (3)  Undang – Undang Dasar
Negara Republik
Indonesia  tahun  1945.  Sebagai  negara hukum,  Indonesia  menerima  hukum sebagai  ideologi  untuk  menciptakan ketertiban,  keamanan,  keadilan  serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Di Negara  Indonesia  yang  menjadi  asas hukum  pidananya  adalah  semboyan yang  berbunyi  :  “  Nullum  delictum  nulla poena  sine  praevia  lege  poenali  “  yang artinya,  tindak  pidana  tidak  dapat dihukum  kalau  belum  ada  undang – undangya  lebih  dahulu.  Semboyan tersebut  berasal  dari  Von  Feuerbach, dimaksudkan  untuk  melindungi  warga Negara  dari  tindakan  sewenang – wenang penguasa ( hakim). [ 1 ]
Dalam  hukum  pidana  menganut asas “ tiada pidana tanpa kesalahan “ ( geen  straf  zonder  schuld  ).  Walaupun tidak  dirumuskan  dalam  undang – undang,  tetapi  dianut  dalam  praktik. Tidak dapat dipisahkan antara kesalahan dan pertanggung jawaban atas perbuatan.  Orang  yang  melakukan dengan  kesalahan  saja  yang  dibebani
tanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya. [ 2 ] Dalam  hal  tindak pidana  pelanggaran,  pernah  dianut paham pertanggung jawab pidana tanpa memperhatikan  adanya  kesalahan  pada pembuatnya ( leer van het materiele fait ). Paham ini disebut juga dengan paham perbuatan materiil ( fait materielle ). [ 3 ] Tindak  pidana    merupakan  suatu dasar    yang  pokok  dalam  menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung  jawaban  seseorang  atas perbuatan  yang  telah  dilakukannya. Tindak  pidana  di  bagi  menjadi  2  yaitu pidana umum adalah semua delik pidana yang  diatur  dalam  KUHP  ,  sedangkan tindak  pidana  khusus  adalah  tindak pidana  yang  diatur  dalam  Undang – undang  tertentu,  contoh  Undang – undang  tindak  pidana  pencucian  uang  ( money laundry ) berdasarkan UU No 15 tahun 2002 jo.UU No 25 tahun 2003  jo. UU  No  8  tahun  2010. [ 4 ] Untuk  itu Pemidanaan  sebagai  tahap  penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana.
Pemidanaan sebagai suatu tindakan  terhadap  seorang  penjahat, pemidanaan  tersebut    dapat  dibenarkan secara norma bukan karena
pemidanaan
itu mengandung konsekuensi-konsekuensi  positif  bagi  si terpidana, korban, dan juga masyarakat. Pidana  dijatuhkan  bukan  karena  telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan  tidak  lagi  berbuat  jahat  dan orang  lain  takut  melakukan  kejahatan serupa.  Menurut  Van  Bemmelen  dalam Amir  Hamzah  seorang  ahli  pidana menganut  teori  gabungan  mengatakan, Pidana  bertujuan  membalas  kesalahan dan mengamankan
masyarakat.
Tindakan ini
dimaksudkan mengamankan dan memeliharan tujuan. Jadi  pidana  dan  tindakan  bertujuan mempersiapkan  untuk  mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan bermasyarakat”. [ 5 ]
Penjatuhan  pidana  bukan  semata- mata sebagai upaya pembalasan
dendam,  namun  yang  paling  penting ialah sebagai upaya
pemberianbimbingan  dan  pengayoman.
Pengayoman
kepadamasyarakat sekaligus  kepada  terpidana  sendiri agarmenjadi  insaf  dan  dapat  menjadi anggota masyarakat yang baik.
Demikianlah  konsepsi  baru  mengenai pemidanaan bukan lagi sebagai penjeraan berlaka namun sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial.
Konsepsi  tersebut  di  Indonesia  disebut sebagai sistem Pemasyarakatan. [ 6 ]
Sistem    pemasyarakatan    diatur dalam    UU  RI    No.12    tahun    1995 tentang    Pemasyarakatan.    Adapun pengertian    sistem    pemasyarakatan menurut    UU  RI    No.12    tahun    1995 tentang    Pemasyarakatan    tersebut sebagai berikut:“Sistem pemasyarakatan  adalah  suatu  tatanan mengenai  arah  dan  batas  serta  cara pembinaan
warga binaan pemasyarakatan
berdasarkan
pancasila      yang  dilaksanakan    secara terpadu    antara    pembina,    yang dibinadan masyarakat untuk meningkatkan    kualitas    warga    binaan pemasyarakatan    agar    menyadari kesalahan,  memperbaiki  diri,  dan  tidak mengulangi    tindak    pidana,    sehingga dapat  diterima  kembali  oleh  lingkungan masyarakat,  dapat  aktif  berperan dalam pembangunan,  dan dapat  hidup  secara wajar    sebagai    warga    yang    baik  dan bertanggung jawab.
Pernyataan  di  atas,  terlihat  bahwa pemidanaan  itu  sama  sekali  bukan dimaksudkan  sebagai  upaya  balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan  sekaligus  sebagai  upaya preventif  terhadap  terjadinya  kejahatan
serupa. Pemberian pidana atau pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut [ 7 ] :
1. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang;
2. Pemberian  pidana  oleh  badan yang berwenang;
3. Pemberian  pidana  oleh  instansi pelaksana yang berwenang
Problematikan  ini  muncul  setelah Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi
Manusia (Kemenkumham) telah mengeluarkan dan membebaskan
30.432  narapidana  dan  Anak  melalui program asimilasi dan integrasi berkenaan dengan virus corona. Melalui asimilasi  22.412  dan  integrasi  8.020 Narapidana  dan  Anak.  Ada  bebera daerah  yang  mendaptkan  pembebasan antara  lain  Sumatera  Utara  menjadi daerah  terbanyak  yang  membebaskan warga  binaan  dengan  jumlah  6.348. Disusul  Jawa  Timur  2.524,  Lampung 2.416,  Jawa  Tengah  2.003,  dan  Aceh 1.898 [ 8 ] Ini  bukan  tanpa  alasan  hal  ini  di karenakan makin meluasanya penyebaran  covid  19  di  Indonesia Pembebasan
bersyarat kepada narapidana  agar  narapidana  dapat langsung  menyesuaikan  dirinya  dengan kehidupan
masyarakat
sebelum
mengakhiri masa pidananya. Keputusan untuk memberikan pembebasan bersyarat  dikeluarkan  oleh  Menteri Kehakiman setelah mendengar pendapat Penuntut  Umum  dan  Pejabat  LAPAS (lembaga  pemasyarakatan)  yang  lebih mengetahui tingkah laku terpidana selama menjalani pidana penjara. Wewenang pemberian pembebasan bersyarat ada pada Menteri Hukum dan Hak  Asasi  Manusia  dengan  berbagai syarat  administratif  yang  harus dipenuhi oleh narapidana [ 9 ]
Melihat  data  penyebaran  virus covid 19 sangat meningkat setiap harinya bahkan  beberapa  daerah  di  Indonesia mendapatkan  zona  merah.  Penyebaran covid  19  ini  dapat  di  lihat  dari  peta  di bawah ini,  Penyebaran covid 19 hampir meliputi  seluruh  wilayah  yang  ada  di Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Intelijen  Negara  (BIN),  penyebaran Covid-19  akan  mengalami  puncaknya pada  Juli  2020.  Diprediksi,  penyebaran Covid-19 akan mencapai 106.287
kasus [ 10 ] .  data  BIN,  penyebaran  virus corona  akan  mengalami  peningkatan pada akhir Maret sebanyak 1.577 kasus, akhir  April  sebanyak  27.307  kasus, 95.451  kasus  di  akhir  Mei,  dan  105.765 kasus pada akhir Juni.
Penyebaran  virus  covid  19  ini mewabah  di  setiap  negara  negara maju yang  ada  di  dunia  dapat  kita  lihat  peta penyebarannya  di  bawah  ini.  Dengan meluasnya penyebaran covid  19 ini ada beberapa  negara  yang  meneratkan lockdown sebagai upaya untuk menghentikan  penyebaran  covid  19. Setidaknya  ada  13  negara  yang  me- lockdown  secara  penuh,  maupun  ada yang me-lockdown sebagian wilayahnya. 13  negara  tersebut  adalah  China,  Italia, Polandia, El Salvador, Irlandia, Spanyol, Denmark,  Filipina,  Lebanon,  Prancis, Belgia, Selandia Baru, dan yang teranyar adalah Malaysia [ 11 ]
Pembebasan bersyarat merupakan hak  asasi  manusia  yang  kemudian  hak asasi tersebut dituangkan dalam produk hukum  yang  di  atur  dalam  Undang- Undang  No.  39  tahun 1999  tentang  hak asasi manusia. Seiring dengan perubahan  penjara  menjadi  lembaga pemasyarakatan,  penekanan  perlakuan terhadap  narapidana  dan  anak  pidana seharusnya  telah  berubah  secara  total, karena dasar pijakannya sudah berubah dari pembalasan menjadi pembinaan.
Dalam hal ini pembebasan bersyarat meruapakan suatu hak narapidana dan hak tersebut merumakan hak  yang  harus  di  lindungi  untuk  itu
pemenuhan terhadap hak tersebut meruapakan  hak  asasi  manusia  di lembaga  pemasyarakatan  merupakan peran  yang  sangat  strategis  dalam merealisasikan  tujuan  akhir  dari  sistem peradilan  pidana  yaitu  pembinaan  dan pengembalian rasa keadilan yang berdasarkan  atas  Pancasila,  UUD  1945 yakni keadilan yang berperikemanusiaan yang berlandaskan hak asasi manusia.
Berdasarkan hal inilah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham)  telah  mengeluarkan dan  membebaskan  30.432  narapidana dengan alasan kemanusian [ 12 ] selain itu banyaknya narapidana dalam satu tahanan sehingga apabila ada satu yang tertular  akan  berpotensi  menularkan kepada seluruh narapidana yang lainnya, selain  itu  banyaknya  narapidana  yang memiliki penyakit bawaan sehingga akan sangat  berbahaya  jika  tertular.  Akan tetapi jika di bandingkan dengan narapidana  korupsi,  yang  hanya  sedikit maka  alas  an  tersebut  dianggap  tidak relevan  untuk  itu  perlunya  kajian  yang mendalam mengenai hal tersebut.

## POKOK PERMASALAHAN
Berdasarkan apa yang telah penulis uraikan  dalam  latar  belakang  maka
pokok  permasalahan  dalam  artikel  ini yang akan dikaji oleh penulis adalah:
1.  Bagaimana Ratio Legis pembebasan  narapidana  sebagai upaya  pencegahan  covid  19  di Indonesia ? 2.  Bagaimana Seharusnya Pengaturan Hukum terhadap
pembebasan  narapidana  sebagai upaya  pencegahan  covid  19  di Indonesia ?

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  yang  dilakukan penulis  saat  ini  digunakan  penelitian yang  bersifat  normatif  atau  yuridis normatif.  Metode  penelitian  ini  yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini  adalah  penelitian  hukum  normatif, yaitu  penelitian  hukum  doktriner,  juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau  studi  dokumen.  Disebut  penelitian hukum  doktriner,  karena  penelitian  ini dilakukan  atau  ditujukan  hanya  pada peraturan-peraturan  yang  tertulis  atau bahan-bahan  hukum  yang  lain,  sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen  disebabkan  penelitian  ini banyak  dilakukan  terhadap  data  yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan [ 13 ] .  Sehubungan  dengan tipe  penelitiannya  yuridis  normatif  maka
pendekatan  yang  digunakan  adalah pendekatan  hukum  yang  berlaku  di Indonesia (hukum positif). Suatu analisis pada  hakekatnya  menekankan  pada metode  deduktif  sebagai  pegangan utama, dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang.analisis normatif mempergunakan bahan-bahan
kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya. [ 14 ]
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 1. Ratio Legis Pembebasan Narapidana Sebagai Upaya Pencegahan Covid 19 Di Indonesia Pembebasan bersyarat di dalam
peraturan perundang-undangan Indonesia,  pertama  kalinya  termuat dengan istilah pelepasan bersyarat di dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana  (KUHP),  dimana  penyusunan KUHP  dibuat  berdasarkan Wetboek van  straftrecht  voor Nederlandsch- Indie, yang Hukum Pidana itu sendiri [ 15 ]
Keberadaan
ketentuan pelepasan  bersyarat  dalam Wetboek van  straftrecht voor Nederlandsch- Indieter pengaruh  oleh  sistem  pidana penjara di Inggris (progressive system ), dimana pembebasan bersyarat  tersebut  dimaksudkan  sisa
pidana terakhir dalam rangka pengembalian  terpidana  dengan  baik ke masyarakat [ 16 ]
Pelepasan bersyarat tidak secara tersurat dituliskan  dalam  KUHP.  Ketentuan pelepasan  bersyarat  dalam  KUHP yang  ditetapkan  dengan  K.B.  No.33 tanggal 15 Oktober 1955 yang berlaku diIndonesia  pada  tanggal  1  Januari 1918 (vide Stb. 1917-497 jo 645) [ 17 ] , mengalami  perubahan  melalui  Stb. 1926-251  jo  486 [ 18 ] .  Pada  Pasal  15 lama  ditentukan  bahwa  pelepasan bersyarat diterapkan kepada penjatuhan  pidana  penjara  yang panjang.  Pelepasan  bersyarat  akan diberikan  apabila  tiga  perempat  dari pidananya telah dijalani dalam penjara,  yang  sekurang  -  kurangnya harus  tiga  tahun.  Sedangkan  pada Pasal  15  KUHP  yang  diubah  dengan Stb  1926  -  251  jo  486,  yang merupakan  Kitab  Undang  Undang Hukum  Pidana  yang  berlaku  hingga sekarang,  pelepasan  bersyarat  dapat diberikan kepada terpidana yang telah menjalani  2/3  (dua  per  tiga)  dari lamanya pidana penjara yang
dijatuhkan kepadanya, yang sekurang
- kurangnya harus 9 (sembilan) bulan, dimana  ketentuan  ini  juga  berlaku
pada saat istilah pembebasan bersyarat digunakan.
Selanjutnya,  dalam  peraturan perundang  undangan  yang  mengatur mengenai  pelepasan  bersyarat,  yaitu KUHP  dan  Ordonansi  Pelepasan Bersyarat (Voorwaardelijke Invrijheidsteeling )  S.  1917-749,  tidak terdapat ketentuan mengenai
bimbingan  dan  pembinaan  terhadap terpidana yang menjalani pembebasan  bersyarat.  Hal  tersebut berbeda pada saat istilah pembebasan  bersyarat  digunakan, yakni  terdapat  pengaturan  mengenai bimbingan  dan  pembinaan  dalam ketentuan  pembebasan  bersyarat, yaitu  dalam  Undang  -Undang  Nomor
12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan,  yang  menyatakan bahwa  terpidana  yang  menjalani pembebasan bersyarat wajib mengikuti  bimbingan  yang  diberikan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS).
Berdasarkan dari tujuan daripada  penjatuhan  pidana  selain pembinaan    kepada  pelaku  atas kejahatannya juga bermaksud
mengamankan masyarakat, dari
kedua tujuan tersebut juga bermaksuduntuk mempersiapkan dan memberikannarapidana tersebut
bekal  saat  dikembalikan  ke  dalam masyarakat.  Pembinaan  narapidana
yang dilaksanakan berdasarkan sistem  kemasyrakatan  diharapkan mampu untuk mencapai tujuan -tujuan dari  pemidanaan,  untuk  mewujudkan tujuan  tersebut  salah  satu  upayanya
adalah dengan pemberian pembebasan  bersyarat.  Pelepasan bersyarat  pada  awalnya  dikenal  di dalam Wetboek Van Strafrecht (WvS) Belanda,  kemudian  dirubah  dengan
Stb.  1926  No.  251  jo  486  yang merupakan  kelanjutan  dari  Stb.  1917 No. 749 yang saat ini dikenal sebagai Ordonnantie  Op  De  Voorwaardelijke Invrjheids Stelling.
Lamintang mengatakan  bahwa pembebasan bersyarat dibagi menjadi dua golongan, yaitu ; [ 19 ]
a. Pembebasan  bersyarat  dari kewajiban  untuk  menjalankan pidana  penjara  dalam  suatu lembaga
pemasyarakatan seperti  yang  diatur  dalam Pasal  15  sampai  Pasal  17 KUHP,  lebih  lanjut  setelah diatur dalam ordonansi tanggal  27  Desember  1917, Stb  nomor  749  yang  juga dikenal  sebagai  ordonansi  de voor wardelijjke invrijheidstelling atau peraturan mengenai Pembebasan bersyarat. b. Pembebasan  bersyarat  dari kewajiban untuk mendapatkan pendidikan dalam suatu lembaga pendidikan suatu Negara seperti  yang  dimaksud  dalam Pasal 68 ayat (2) dan Pasal 69 ayat  (1)  dari  ordonansi  pada tanggal  21  Desember  1917, Stb  nomor  741  yang  juga dikenal
sebagai
dwangopveding  regeling atau peraturan
mengenai pendidikan paksa.
Pembebasan  yang  di  berikan kepada  narapidana  didasarkan  pada peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No.  10  Tahun  2020  tentang  Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi  Narapidana  dan  Anak  dalam rangka
Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID- 19.  Serta  Keputusan  Menteri  Hukum dan HAM RI No.M.HH-19 PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan  Narapidana  dan  Anak melalui  Asimilasi  dan  Integrasi  dalam Rangka
Pencegahan dan
Penanggulangan  Penyebaran  Covid- 19. [ 20 ]
Wabah  virus  corona  menjadi catatan kelam sejak awal tahun 2020. Virus  yang  pertama  kali  muncul  di Kota  Wuhan,  China,  itu  membuat semua  orang  khawatir.  Virus  corona
jenis baru, SARS-CoV2, telah menginfeksi  lebih  dari  152  negara dalam  waktu  kurang  dari  tiga  bulan. Ketika  tren  infeksi  di  China  terus mengalami penurunan, angka terinfeksi  di  negara-negara  lain  justru mengalami  lonjakan.  Italia  dan  Iran menjadi  dua  negara  dengan  jumlah kasus  terbesar  di  luar  China  serta belum  menunjukkan  penurunan  tren infeksi  hingga  saat  ini.  Sejumlah penelitian  di  berbagai  negara  terus dilakukan untuk menemukan berbagai cara  penularan  virus  corona.  Dengan demikian, bisa dilakukan upaya pencegahan dan penanganan. [ 21 ]
Pembebasan  bersyarat  kepada
warga binaan merupakan suatu Langkah yang
revolusioner, mengingat  adanya  kelebihan  muatan warga  binaan  sehingga  apabila  satu terkena  akan  berdampang  terhadap semua, selain itu akan berbahaya jika ada narapidan yang memiliki penyakit bawaan akan  sangat membahayakan terhadap  keselamatannya.  Dengan membebaskan  narapidana  negara telah  menghemat  anggaran  negara yang  kemudian  dapat  di  alokasikan kepada penanganan covid 19.
Selain adanya unsur
kemanusian  yang  menjadi  dasar
pertimbangan dalam melakukan upaya  pembebasan  ini  berlandaskan pada Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab  tyang  di  tuangkan  dalam Pancasila  yang  bersumber  pada bersumber pada dasar filosofis antropologis  bahwa  hakikat  manusia adalah  susunan  kodrat  jiwa  dan  raga ,sifat  kodrat  individu,dan  makluk sosial,kedudukan kodrat makluk pribadi  sebagai  makluk  tuhan  yang Maha Esa. [ 22 ]
Kemudian  pancasila  menjadi jiwa dan keperibadian bangsa negara Indonesia  sehingga  Nilai – Nilai yang terkandung  dalam  Sila  Kemanusiaan yang Adil dan Beradab Diantaranya :
a. Mampu mengakui dan
memperlakukan manusia
sesuai  dengan  harkat  dan martabatnya
b. Mampu Mengakui persamaan derajat antar sesama mahluk
c. Mampu  mengembang  sikap saling mencintai sesama manusia
d. Mampu  mengembang  sikap tegang rasa
e. mampu mengembangkan sikap  tidak  semena –  mena terhadap orang lain
f. Mampu menjujung tinggi Nilai kemanusiaan
g. Harus berani membela kebenaran [ 23 ]
Alasan sikap perbuatan manusia yang  sesuai  dengan  kodrat  dan hakekat  manusia  yang  sopan  dan berasusila,  sesuai  dengan  fitrahnya sebagai mahkluk Tuhan YME. Sila ke 2  ini  merupakan  suatu  rumusan  sifat budi manusia Indonesia, karena setiap warga  masyarakat  punya  hak  yang sama terhadap undang-undang negara,  kewajiban  dan  hak-hak. [ 24 ]
Sila  kemanusiaan  yang  adil  dan beradab  secara  sistematis  didasari dan  dijiwai  oleh  sila  ketuhanan  yang maha  esa,  serta  mendasari  dan menjiwai  ketiga  sila  lainnya  yaitu  sila 3,4,5.sila kemanusiaan sebagai dasar fundamental dalam kehidupan kenegaraan ,kebangsaan dan
kemasyarakatan
Akan  tetapi  hal  ini  sangat berbading  terbalik  jika  di  kaitkan dengan  narapidana  koruptor  yang tidak memiliki potensi terhadap penularan  corona  virus/  covid  19  hal ini  di  karenakan  para  koruptor  dalam tahanan memiliki fasilitas mewah dan tidak  ada  alasan  kelebihan  muatan terhadap  narapidana  koruptor,  selain itu  pemberian  bebas  bersayarat  ini sangat  tidak  menghargai  kinerja  KPK yang  sangat  berjuang  keras  dalam membersikan  brokrasi  di  lain  sisi
pembebasan  bersyarat  adalah  hak yang  harus  di  jamin  oleh  negara sehingga  perlunya  perlakukan  yang sama di hadapan hukum atau equality before the law . Sehingga jika di kaitan dengan  alasan  kemanusian  akan sangat tidak relevan.
Konsep equality  before  the  law menurut  ketentuan  Pasal  27  Ayat  (1) UUD  1945  adalah  segala  warga negara  bersamaan  kedudukannya dalam  hukum  dan  pemerintahan  dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan  itu  dengan  tidak  ada kecualinya.
Asas kesamaan kedudukan  warganegara  di  depan hukum  suatu  asas  di  mana  hukum mengakui  dan  melindungi  hak  asasi manusia setiap individu tanpa membedakan latar belakangnya, sehingga  semua  orang  memiliki  hak untuk  diperlakukan  sama  di  hadapan hukum [ 25 ]
Persamaan  dihadapan  hukum atau equality before the law merupakan salah satu asas terpenting dalam  hukum  modern.  Asas  ini menjadi salah satu sendi doktrin Rule of  Law yang  juga  menyebar  pada negara-negara berkembang Persamaan  di  hadapan  hukum  harus diartikan  secara  dinamis  dan  tidak
diartikan  secara  statis.  Artinya,  kalau ada  persamaan  di  hadapan  hukum bagi  semua  orang  maka  harus diimbangi  juga  dengan  persamaan perlakuan  ( equal  treatment )  bagi semua orang. Pembebasan bersyarat juga harus di makanai berbeda hal ini di karenakan dalam proses menjalankan  pemidanaan  di  rutan dalam  perlakukannya  pun  berbeda sehingga  harus  juga  di  pandang berbeda.  Perbuatan  tindak  pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap  hak-hak  sosial  dan  hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana  korupsi  tidak  dapat  lagi digolongkan  sebagai  kejahatan  biasa ( ordinary  crimes )  melainkan  telah menjadi  kejahatan  luar  biasa  ( extra ordinary  crimes). Hal  ini  membuat upaya pemberantasannya harus menggunakan  cara-cara  yang  luar biasa ( extraordinary enforcement ) [ 26 ]
Pembebasan bersyarat di lakukan dengan tidak melalui
mekanisme tersebut hal ini di karenakan pencegahan terhadap pandemic corona virus atau covid 19.
Pembebasan bersyarat yang di lasanakan oleh kementrian hukum dan Ham  di  dasatkan  pada    surat  edaran dengan  nomor  PAS-497.PK.01.04.04
Tahun  2020  yang  mengatur  tentang pembebasan  narapidana  dan  anak melalui  asimilasi  dan  integrasi  guna mencegah  penyebaran  virus Corona atau covid 19 ini menimbulkan polemic di  dalam  masyarakat  hal  ini  karena kejahatan-kejahatan tersebut memang perlu pengetatan  yang  lebih karena  merupakan  kejahatan  yang menimbulkan  dampak  buruk  yang begitu besar. Namun tidak sedikit juga yang kontra karena PP No. 99 Tahun 2012 dianggap mendiskriminasi narapidana tindak pidana korupsi dan tindak  pidana  luar  biasa  lainnya, padahal setiap narapidana mempunyai  hak  untuk  memperoleh pembebasan bersyarat.
Pemberian pembebasan bersyarat  kepada  narapidana  yang melakukan  tindak  pidana  korupsi mendapat pertentangan dari masyarakat luas. Pemberian
pembebasan  bersyarat  ini  seolah mematahkan  usaha  dan  semangat bangsa ini untuk membangun memberantas  tindak  pidana  korupsi. Tentu  sangat  tidak  adil  apabila koruptor  yang  telah  mengakibatkan kerugian  negara  sebegitu  besarnya dibebaskan dengan pemberian pembebasan  bersyarat  begitu  saja.
Pembebasan bersyarat ini juga berpotensi  untuk  tidak  memberikan efek  jera  pada  terpidana  korupsi karena  pembebasan  bersyarat  ini dapat  menjadi  jalan  keluar  untuk  lari dari  tanggung  jawab  atas  kerugian negara  akibat  dari  kejahatan  korupsi yang telah dilakukan [ 27 ]
2. Pengaturan  Hukum  Ideal  terhadap pembebasan  narapidana  sebagai upaya  pencegahan  covid  19  di Indonesia
Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana  (KUHP)  yang  berlaku  hingga sekarang, Pembebasan bersyarat merupakan proses pembinaan narapidana di luar Lembaga
Pemasyarakatan  setelah  menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) masa  pidananya  dengan  ketentuan
2/3  (dua  per  tiga)  masa  pidana
tersebut minimal 9 (sembilan)
bulan [ 28 ] ,  dimana  ketentuan  ini  juga berlaku pada saat istilah pembebasan bersyarat  digunakan.  Selanjutnya, dalam peraturan perundang-
undangan  yang  mengatur  mengenai pelepasan bersyarat, yaitu KUHP dan Ordonansi Pelepasan Bersyarat
( VoorwaardelijkeInvrijheidsteelin )  S.
1917-749,  tidak  terdapat  ketentuan
mengenai  bimbingan  dan  pembinaan terhadap  terpidana  yang  menjalani pembebasan bersyarat.
Hal  tersebut  berbeda  pada  saat istilah pembebasan bersyarat digunakan, yakni terdapat pengaturan mengenai  bimbingan  dan  pembinaan dalam ketentuan pembebasan
bersyarat, yaitu dalam Undang-
Undang  Nomor  12  Tahun  1995 tentang Pemasyarakatan, yang menyatakan  bahwa  terpidana  yang menjalani pembebasan bersyarat wajib  mengikuti  bimbingan  yang diberikan  oleh  Balai  Pemasyarakatan (BAPAS).  Dalam  pasal  28I  ayat  (5) tersebut  dijelaskan  bahwa  bentuk perlindungan  serta  kepastian  hukum dalam pemenuhan hak asasi manusia akan  dituangkan  dalam  peraturan perundang-undangan,  artinya  selain dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
nantinya  akan  dibentuk  peraturan perundang-undangan  lainnya  yang mengatur penegakan dan perlindungan hak asasi manusia. Saat ini  telah  ada  undang-undang  yang khusus mengatur mengenai hak asasi manusia  itu  sendiri  yaitu  Undang- Undang  Republik  Indonesia  No.  39
Tahun  1999  tentang  hak  asasi manusia. [ 29 ]
Pembebasan  bersyarat  tersebut
merupakan bagian dari fungsi
Lembaga Pemasyarakatan, yang merupakan  salah  satu  dari  bagian sistem  peradilan  pidana  Indonesia, yaitu  Kepolisian,  Kejaksaan,  dan Pengadilan. [ 30 ] Mengenai mekanismen  pelaksanaan  Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  1995 tentang  Pemasyarakatan  diatur  lebih lanjut  dalam  Peraturan  Pemerintah yang merupakan peraturan pelaksanaan  yang  dibentuk  oleh Presiden dan berfungsi untuk menyelenggarakan  ketentuan  dalam Undang-Undang  baik  yang  secara tegas-tegas  maupun  secara  tidak tegas menyebutnya. Peraturan Pemerintah dibutuhkan untuk
mengatur  lebih  lanjut  hal-hal  yang masih  secara  umum  diatur  dalam suatu  Undang-Undang.  Dalam  suatu Undang-  Undang  apabila  ada  suatu aturan atau ketentuan yang memerlukan pelaksanaan pengaturan yang  lebih  lanjut  dan  pengaturan  itu dikehendaki dengan Peraturan Pemerintah. Dalam rangka pelaksanaan
peraturan dalam UU Pemasyarakatan
maka ditetapkanlah Peraturan Pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah  No.  32  Tahun  1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan
Pemasyarakatan. Selanjutnya PP No. 32 Tahun 1999 mengalami perubahan melalui  Peraturan  Pemerintah  No.  28 Tahun  2006  tentang  Perubahan  Atas Peraturan  Pemerintah  No.  32  Tahun 1999  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara Pelaksanaan  Hak  Warga  Binaan Pemasyarakatan. Peraturan Pemerintah  dari  UU  Pemasyarakatan kembali  mengalami  perubahan  yaitu melalui  Peraturan  Pemerintah  No.  99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 32  Tahun  1999  tentang  Syarat  dan Tata  Cara  Pelaksanaan  Hak  Warga Binaan  Pemasyarakatan.  Pada  PP No. 99 Tahun 2012 semakin memperketat syarat-syarat pembebasan bersyarat untuk narapidana tindak pidana khusus yang termasuk  di  dalamnya  tindak  pidana korupsi. Dalam
konsideran menimbang  PP  No.  99  Tahun  2012 disebutkan  secara  langsung  tindak pidana korupsi sebagai salah satu dari 7 tindak pidana luar biasa yang dalam pemberian  hak-hak  narapidananya
(seperti  hak  untuk  mendapatkan pembebasan). Sehingga selain sebagai peraturan pelaksana dari UU Pemasyarakatan,  PP  No.  99  Tahun 2012 juga berkedudukan untuk mengatur lebih lanjut mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak narapidana yang diatur dalam UU
Pemasyarakatan
Akan  tetapi  dalam  hal  ini pembebasan  bersyarat  di  lakukan dengan  tidak  melalui  mekanisme tersebut hal ini di karenakan
pencegahan terhadap pandemic
corona virus atau covid 19.
Pembebasan bersyarat yang di lasanakan oleh kementrian hukum dan Ham  di  dasatkan  pada    surat  edaran dengan  nomor  PAS-497.PK.01.04.04 Tahun  2020  yang  mengatur  tentang pembebasan  narapidana  dan  anak melalui  asimilasi  dan  integrasi  guna mencegah  penyebaran  virus Corona atau covid 19.
Surat edaran itu memerintahkan kepada Kepala Divisi Pemasyarakatan,  Kepala  Lembaga Pemasyarakatan,  Kepala  Lembaga Pembinaan  Khusus  Anak,  Kepala Rumah Tahanan Negara, dan Kepala Balai Pemasyarakatan untuk
melaksanakan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10  Tahun  2020  tentang  Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi  Narapidana  dan  Anak  Dalam Rangka
Pencegahan dan Penanggulangan  Penyebaran  Covid-
19.  Serta  Keputusan  Menteri  Hukum dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik Indonesia Nomor M.HH- 19.PK.01.04.04  Tahun  2020  tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui
Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan  dan  Penanggulangan Penyebaran virus Corona atau  covid 19.
Surat edaran mengatur mengenai  mekanisme  pengeluaran narapidana dengan cara integrasi dan asimilasi.
Pengeluaran  narapidana  dan anak  melalui  asimilasi  di  rumah dengan kriteria sebagai berikut :
a. Narapidana yang 2/3 (dua per tiga)  masa  pidananya  jatuh sampai  dengan  tanggal  31 Desember 2020
b. Anak yang 1/2 (satu per dua) masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.
c.  Narapidana  dan  Anak  yang tidak  terkait  dengan  PP  99
Tahun 2012, yang tidak
menjalani subsidaer dan bukan warga negara asing. d. Asimilasi dilaksanakan di Rumah sampai dengan dimulainya  integrasi  berupa Pembebasan  Bersyarat,  Cuti
Menjelang  Bebas  dan  Cuti Bersyarat.
e. Surat keputusan asimilasi diterbitkan oleh Kepala Lapas, Kepala  LPKA  dan  Kepala Rutan.
Pembebasan  Narapidana  dan Anak  melalui  integrasi  (Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat), dengan kriteria sebagai berikut :
a. Narapidana yang telah menjalani 2/3 masa pidana.
b. Anak yang telah menjalani 1/2 masa pidana.
c.  Narapidana  dan  Anak  yang tidak  terkait  dengan  PP  99
tahun 2012, yang tidak menjalani subsidaer dan bukan warga negara asing. d. Usulan dilakukan melalui sistem database pemasyarakatan. e. Surat keputusan integrasi diterbitkan oleh Direktur
Jenderal Pemasyarakatan.
Problematika  hukum  saat  ini apakah  surat  edaran  ini  berlaku terhadap semua narapidana termasuk narapidana  korupsi mengingat  Dalam konsideran  menimbang  PP  No.  99
Tahun 2012 disebutkan secara langsung tindak pidana korupsi sebagai  salah  satu  dari  7  tindak pidana luar biasa yang dalam pemberian  hak-hak  narapidananya (seperti  hak  untuk  mendapatkan pembebasan).  Selain  itu  Penerapan hukum terhadap tindak pidana korupsi juga  sangat  berbeda  daripada  tindak pidana  lainnya,  hal  ini  merupakan konsekuensi logis dari predikat tindak pidana  korupsi  sebagai  extraordinary crime. [ 31 ]
Pemberian Pembebasan Bersyarat  narapidana  tindak  pidana khusus  berbeda  dengan  narapidana tindak  pidana  konvensional.  Terdapat persyaratan khusus yang harus dipenuhi  oleh  narapidana  tindak pidana korupsi yaitu bersedia bekerja sama  dengan  penegak  hukum  untuk membantu membongkar perkara tindak  pidana  yang  dilakukannya. [ 32 ] Untuk itu jika aturan ini di berlakukan tanpa  syarat  khusus  ini  maka  akan sangat  sulit  memutus  mata  rantai kejahatan  yang  di  lakukan  dalam system birokrasi dan tidak
memberikan  pembinaan  dan  efek jerah  bagi  para  pelaku  tindak  pidana korupsi.

## Kesimpulan
1. Ratio  Legis  Pembebasan  bersyarat kepada  warga  binaan  merupakan suatu  Langkah  yang    revolusioner, mengingat  adanya  kelebihan  muatan warga  binaan  sehingga  apabila  satu terkena  akan  berdampang  terhadap semua, selain itu akan berbahaya jika ada narapidan yang memiliki penyakit bawaan akan  sangat membahayakan terhadap  keselamatannya.  Dengan membebaskan  narapidana  negara telah  menghemat  anggaran  negara yang  kemudian  dapat  di  alokasikan kepada  penanganan  covid  19.  Akan tetapi hal ini sangat berbading terbalik jika  di  kaitkan  dengan  narapidana koruptor  yang  tidak  memiliki  potensi terhadap  penularan  corona  virus/ covid  19  hal  ini  di  karenakan narapidana  koruptor  dalam  tahanan memiliki fasilitas mewah dan tidak ada alasan  kelebihan  muatan  terhadap narapidana koruptor, selain itu pemberian bebas bersayarat ini sangat  tidak  menghargai  kinerja  KPK yang  sangat  berjuang  keras  dalam membersikan brokrasi Pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana  yang  melakukan  tindak pidana korupsi mendapat
pertentangan  dari  masyarakat  luas. Pemberian  pembebasan bersyarat  ini seolah mematahkan usaha dan semangat bangsa ini untuk membangun memberantas tindak pidana korupsi. Tentu sangat tidak adil apabila koruptor yang telah mengakibatkan kerugian negara sebegitu besarnya dibebaskan dengan pemberian pembebasan bersyarat  begitu  saja.  Pembebasan bersyarat  ini  juga  berpotensi  untuk tidak  memberikan  efek  jera  pada terpidana korupsi karena pembebasan bersyarat  ini  dapat  menjadi  jalan keluar  untuk  lari  dari  tanggung  jawab atas  kerugian  negara  akibat  dari kejahatan korupsi yang telah dilakukan.
2. Pembebasan  Bersyarat  di  lakukan dengan  tidak  melalui  mekanisme tersebut  yang  di  atur  dalam  Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  1995 tentang  Pemasyarakatan  dan PP  No. 99  Tahun  2012  hal  ini  di  karenakan pencegahan terhadap pandemic corona virus atau covid 19.
Pembebasan bersyarat yang di lasanakan oleh kementrian hukum dan Ham  di  dasatkan  pada    surat  edaran dengan  nomor  PAS-497.PK.01.04.04 Tahun  2020  yang  mengatur  tentang
pembebasan  narapidana  dan  anak melalui  asimilasi  dan  integrasi  guna mencegah  penyebaran  virus  Corona atau covid 19, akan tetapi pembebasan bersyarat kepada koruptor harus di kaji Kembali mengingat  persyaratan  khusus  yang harus dipenuhi oleh narapidana tindak pidana korupsi yaitu bersedia bekerja sama  dengan  penegak  hukum  untuk membantu membongkar perkara tindak  pidana  yang  dilakukannya  hal ini perlu di lakukan sebagai bagian dari pada  memutus  mata  rantai  korupsi danmemberikan efek jera guna membangun birokrasi yang bersih.

## REFERENSI
[1] Samidjo, Pengantar Hukum
Indonesia,  Bandung,  Cv.  Armico, 1993, hlm. 149
[2] Adami Chazawi, “Pelajaran Hukum Pidana,” Jakarta, PT  Raja Grafindo
Persada, 2011,  hlm. 151
[3] Moeljatno,  Asas –  Asas  Hukum
Pidana,  Edisi  Revisi,  ,  Jakarta, Rineka Cipta2008, hlm 165 [4] Moeljanto, ‘’Istilah Perbuatan
Pidana”,  Jakarta  ,  Rineka  Cipta  ,
2009 , hlm. 61.
[5] Andi Hamzah. 1993. Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia,
Pradnya Paramita, Jakarta, hal 32 [6] Bahrudin  Agung  Permana  Putra, Paham Triyoso, Peranan Kejaksaan Dalam Melakukan Pengawasanterhadap  Narapidana Yang Memperolehpembebasan Bersyarat(Studi Di Kejaksaan Negeri  Malang)  ,  jurnal  Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Malang, hlm 1
[7] Amir  Ilyas,  Asas-Asas  Hukum Pidana  Memahami  Tindak  Pidana Dan  Pertanggungjawaban  Pidana
Sebagai Syarat Pemidanaan, Yogyakarta,  Mahakarya  Rangkang Offset,: 2012 , Cetakan Pertama.,hlm.8. [8] CNN Indonesia, Kementerian Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia (Kemenkumham) telah mengeluarkan  dan  membebaskan 30.432 ,
https://www.cnnindonesia.com/nasi onal/20200404203706-12- 490361/kemenkumham-telah- bebaskan-30432-napi-demi-cegah- corona, diakses pada tanggal 6 april 2020, pukul 13:18 wib.
[9] Rusnadi Dwi Saputra , Herman dan Oheo  K.  Haris,    Pembebasan
Bersyarat Bagi Narapidana
Terorisme,  Volume  1  Issue  3, December  2019,  Halu  Oleo  Legal Research.  Faculty  of  Law,  Halu Oleo University, Kendari, Southeast Sulawesi, Indonesia.
Open Access.,hlm 416
[10] Kompas, (2020), Mampukah Indonesia  Mengantisipasi  Puncak Penyebaran Covid 19?,
https://nasional.kompas.com/read/ 2020/04/03/07430251/mampukah- indonesia-mengantisipasi-puncak- penyebaran-covid-19 dikases pada tanggal  3  april  2020,  pukul  15;30 wib
[11] Detik  News,  Kronologis  lockdown yang  di  lakukan  oleh  13  negara  di dunia,
https://news.detik.com/internasiona l/d-4946198/kronologi-lockdown- 13-negara-gegara-virus-corona, diakses pada  tanggal 3  april  2020, pukul 16;00 wib
[12] Reza  Yoga  Hatmoko,  Kebijakan Pemberian  Pembebasab  Besyarat Terhadap Narapidana Terorisme Di
Lembaga Pemasyarakatan, Diponegoro  Law  Jurnal,  Volume  5 Nomor 3 Fakultas Hukum Iniversitas Diponegoro, hlm 7. [13] Bambang Waluyo, Penelitian
Hukum  Dalam  Praktek,  Jakarta, Sinar Grafika, 2008,hlm 14
[14] Amirudin,  Zainal  Asikin,  Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta,
Raja Grafindo, 2012, hlm. 16
[15] R.  Achmad  S.  Soemadipradja  dan
Romli Atmasasmita,Sistem Pemasyarakatan  Di  Inodonesia, (Bandung: Penerbit Binacipta,
1979), hlm. 17
[16] E.Y. Kanter dan S. R. Sianturi,Asas- Asas  Hukum  Pidana  di  Indonesia dan  Penerapannya,cet.  3,  Jakarta, Storia Grafika, 2002,  hlm. 473
[17] Bambang  Poernomo,  Pelaksanaan Pidana  Penjara  Dengan  Sistem Pemasyarakatan, Yogyakarta: Liberty, 1985, hlm. 87
[18] E.Y. Kanter dan S. R. Sianturi, Op.
Cit., hlm. 476
[19] P.A.F. Lamintang, Hukum Penitensier  Indonesia,  Bandung:
Armico, 1984,  hlm 247 -248.
[20] Detik,(2020),  Cegah  penyebayan corona 30.000 narapidana di bebaskan,
https://news.detik.com/berita/d- 4960511/cegah-penyebaran- corona-30000-napi-akan- dibebaskan, diakses pada tanggal 9 april 2020, pukul 16:30. wib
[21] Ahmad  Naufal  Dzulfaroh,(2020),
"Cara Penularan Virus Corona dan Alasan Pentingnya Social Distancing",  dilakukan  di  berbagai negara dan slah satunya  di Indonesia, https://www.kompas.com/tren/read/ 2020/03/19/064600465/cara- penularan-virus-corona-dan- alasan-pentingnya-social- distancing pukul 16:30. wib
[22] Makna Dan Nilai-Nilai Yang Terkandung Dalam Sila Pancasila,https://butew.com/2018/ 02/27/makna-dan-nilai-nilai-yang- terkandung-dalam-sila-pancasila/, Di  Akses  Hari  Kamis,  Pukul  12:10 Wib.
[23] Makna Sila Ke 2, https://rumus.co.id/makna-sila-ke- 2/,  Di  Akses  Hari  Kamis,  Pukul 11:33 Wib.
[24] Makna Nilai-Nilai
Pancasila, https://pt.slideshare.net/hosenmaul anass/makna-nilai-nilai-pancasila, Di  Akses  Hari  Kamis,  Pukul  12:08 Wib.
[25] Fika  Nadia,  Heni  Siswanto,  Dona Raisa Monica, Analisis Implementasi Asas Equality Before The Law Dalam Penegakan Hukum
(Studi  Kasus  Hate  Speech  di
Wilayah Hukum Pengadilan Negeri
Tanjung Karang) hlm 5 [26] Ermansjah Djaja, Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi,
Jakarta,Sinar Grafika, 2010, hlm 26 [27] Patricia  Debora  Yunita,  Analisis Yuridis Persyaratan Khusus Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi (Studi  Kasus  Narapidana  Hartati Murdaya,
Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh  Gelar  Kesarjanaan Dalam  Ilmu  Hukum  universitas brawijaya malang, hlm 4.
[28] Peraturan  Pemerintah  No.  99 Tahun  2012  tentang  Syarat  dan Tata Cara Pelaksanaan HakWarga Binaan Pemasyarakatan
[29] Handrawan, “Pemulihan Hak Politik Melalui Mekanisme Konstitusional”, Halu  Oleo  Law  Review,  Volume  2 Issue 1, Maret 2018 hlm. 410
[30] Petrus  Irwan  Pandjaitan,  Wiwik  Sri Widiarty,  Pembaharuan  pemikiran DR. Sahardjo Mengenai Pemasyarakatan Narapidana, Jakarta: Indhill Co, 2008, hlm. 23 [31] TriAndrisman,    Jurnal  Analisis
Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana Korupsi Oleh Komisi
Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  ,
hlm 1 [32] Pasal  43A ayat  (1) huruf  a  PP  No.
99 Tahun 2012