http://jiss.publikasiindonesia.id/
P-ISSN:2723 – 6692
Penerapan Alat Bukti Petunjuk Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pembunuhan
Broto Priyono 1 , Fadjrin Wira Perdana 2 , Irwan 3 , Doharman Lumban Tungkup 4 , Miran 5
Universitas Diponogoro Semarang, Indonesia 1,2,3,4,5
Email: broto_prie@yahoo.com 1 , fadjrinwira@gmail.com 2 , irwanpasang07@gmail.com 3 , doharman29021980@gmail.com 4 , mrnbp2ip@yahoo.com 5
Artikel info

## Artikel history
Diterima  : 20-09-2022 Direvisi  : 12-10-2022
Disetujui : 20-10-2022
Kata Kunci: Alat Bukti Penunjukan, Hakim, Putusan Pengadilan, dan Tindak Pidana .
Keywords: Evidence of Appointment, Judge, Court Decision, and Crime.

## Abstrak
Setiap  Warga Negara Indonesia  memiliki  hak untuk hidup dan  melanjutkan kehidupannya, Sayangnya tindakan pidana yang melanggar hak hidup warga negara masih terjadi meskipun hal ini telah diatur tegas dalam KUHP bab XIX pasal 338-350, seperti tindakan pembunuhan yang masih saja dilakukan oleh warga kepada warga lain. Apabila hal ini dibiarkan, maka nama negara hukum hanyalah sebuah nama tanpa adanya tindak keadilan yang dapat membuat jera dan  meminimalisir  kejahatan.  Hakim  sebagai  pemberi  keputusan  di pengadilan tentu memiliki peran penting dalam menegakkan keadilan, namun keputusan hakim harus dikuatkan dengan beragam alat bukti. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui lebih lanjut mengenai penerapan alat bukti petunjuk oleh hakim dalam  menjatuhkan putusan tindak pidana pembunuhan. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui peran penting alat bukti petunjuk oleh  hakim  dalam  membuat  putusan  pengadilan  terhadap  tindak  pidana pembunuhan.  Metode  penelitian  yang  digunakan  ialah  kualitatif  deskriptif dengan teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi pada pengadilan X di kota  Y.  Setelah  data  diperoleh  maka  dapat  dianalisis  untuk  diketahui  hasil penelitian  yang  menunjukkan  bahwa alat bukti petunjuk  memberikan peran penting  bagi  hakim  dalam.memutuskan  suatu  perkara  pidana  tindak pembunuhan sebesar 80 %. Dengan ini maka 20% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain baik faktor internal maupun eksternal.

## Abstract
Every  Indonesian  citizen  has  the  right  to  live  and  continue  his  life. Unfortunately, criminal acts that violate the right to life of citizens still occur even though this has been regulated firmly in the Criminal Code chapter XIX articles 338-350, such as acts of murder that are still carried out by citizens against other citizens. . If this is allowed, then the name of the rule of law is just  a  name  without  any  act  of  justice  that  can  deter  and  minimize  crime. Judges  as  decision-makers  in  court  certainly  have  an  important  role  in upholding  justice,  but  judges'  decisions  must  be  strengthened  by  various evidences.  Therefore,  the  researcher  wants  to  find  out  more  about  the application of evidence guided by the judge in passing the verdict on the crime of  murder.  The  purpose  of  this  study  is  to  determine  the  important  role  of evidence  guided  by  judges  in  making  court  decisions  against  the  crime  of murder. The research method used is descriptive qualitative with interview, documentation, and observation  techniques at Court X  in  city Y.  After the  data is obtained, it can be analyzed to find out the results of the study which show that evidence indicates an important  role for judges in  deciding a criminal case. homicide by 80%. With this, the other 20% is influenced by other factors, both internal and external factors .
Koresponden author: Broto Priyono Email:broto_prie@yahoo.com artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY SA 2022

## Pendahuluan
Indonesia  merupakan  negara  hukum  ( Aditya ,  2019).  Penyematan  sebagai  negara hukum  tentu  bukan  tanpa  makna,  artinya  negara  Indonesia  ingin  menjunjung  tinggi  hukum yang ada di negara ini sehingga keadilan, rasa nyaman dan aman dapat dirasakan oleh lapisan masyarakat ( Rasyidi , 2018).
Beragam  peraturan  perundang-undangan  disusun  dengan  tujuan  untuk  menjadi pedoman  perilaku  warga  negara  ( Iskandar ,  2017)sehingga  seluruh  perbuatannya  menjadi berakhlak mulia dan menunjukkan diri sebagai warga negara yang berkualitas dan senantiasa taat pada hukum juga menjunjung tingg Hak Asasi setiap manusia.
Sayangnya,  nama  negara  hukum  masih  sebatas  nama  dimana  pengaruhnya  belum mendarah  daging  pada  setiap  sanubari  masyarakat  Indonesia.  Hal  ini  dibuktikan  dengan beragam  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  masyarakat.  Tindak  pidana  merupakan pelanggaran  aturan  atau  perbuatan  yang  menyalahi  hukum  ( Irfan  &  Faniyah ,  2020)  dimana aturan mengenai tindak pidana terdapat dalam KUHP ( Haryadi , 2020).
Salah satu tindak pidana yang saat ini gencar diinformasikan melalui beragam media massa yaitu kasus pembunuhan. Pembunugan merupakan tindakan yang menghilangkan nyawa orang lain baik dilakukak secara berencana ataupun tidak. Seperti seorang ibu yang membunuh anaknya sendiri ( Palguna et al., 2022), pembunuhan beracun dengan menambahkan sianida di kopi  korban  ( Hapsari ,  2018),  seorang  atasan  membunuh  bawahannya,  pembunuhan  yang dilakukan oleh orang yang tidak dikenal dengan beragam alasannya.
Tindakan  pembunuhan  merupakan  hal  keji  yang  harus  dientaskan  dari  muka  bumi Indonesia baik karena dalih emosi atau hanya sekedar pelampiasan nafsu. Hal ini dikarenakan, pembunuhan  telah  memutus  kehidupan  orang  lain,  dimana  rasa  dukanya  bukan  hanya  bagi orang terdekat namun juga bagi masyarakat luas.
Rasa  aman,  nyaman  dan  tenteram  menjadi  hal  yang  hanya  digaungkan  saja.  Banyak orang tua yang was-was saat anaknya keluar rumah ( Insani et al., 2021), banyak warga yang khawatir  dengan  lingkungannya  baik  lingkungan  rumah  ataulupun  lingkungan  tempat  kerja ( Larasatie et  al.,  2022),  dan  lain  sebagainya.  Sehingga  keadaan  demikian  dapat  menambah beban  pikiran  dan  kebebasan  masyarakat  dalam  melaksanakan  beragam  aktivitas  seperti biasanya.
Hukum dibuat dengan tujuan sebagai dasar pemberian keadilan bagi tersangka ataupun para  korbannya  ( Suryadi  &  Rahmat ,  2018)  hingga  banyak  tersangka  yang  merasa  jera  dan memberikan  pembelajaran  bagi  masyarakat  luas  supaya  tidak  melakukan  tindak  pidana pembunuhan ataupun lainnya.
Salah satu komponen penting dalam penegakan hukum ialah hakim (Hasanal Mulkan, 2021).  Hakim  memiliki  hak  perogratif  dalam  menentukan  putusan  pengadilan sebagaimananUndang Undang  Kehakiman  ( Kholiq , 2018). Oleh karena itu, hakim memiliki
peran  penting  dalam  menegakkan  hukum  ( Heliany ,  2019)  sebagai  salah  satu  cara  untuk meminimalisir  maraknya  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  masyarakat,  termasuk  pidana pembunuhan.
Salah satu hal yang dianggap dapat memberikan peran dalam membuat keputusan bagi hakim  ialah  alat  bukti  petunjuk  ( Sarimanella et  al.,  2022)  dimana  pada  proses  pengadilan penyidik  harus  mampu  menyediakan  alat  buktinyang  cukup  untuk  diajukan  pada  proses pengadilan terdakwa ( Hutahaean & Indarti , 2019).
Dengan demikian, berdasarkan pemaparan di atas peneliti ingin mengetahui lebih lanjut mengenai  Penerapan  Alat  Bukti  Petunjuk  Oleh  Hakim  Dalam  Menjatuhkan  Putusan  Tindak Pidana Pembunuhan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memperoleh informasi mengenai peran  alat  bukti  prtunjuk  dalam  putusan  pengadilan  tindak  pidana  pembunuhan.  Peneliti berharap  bahwa  hasil  penelitian  ini  dapat  memberikan  sumbangan  pemikiran  bagi  seluruh pembaca.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  ialah  jenis  kualitatif  deskriptif  dengan  teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi, wawancara dan observasi . Data yang diperoleh kemudian  akan  dianalisis  hingga  diperoleh  hasil  penelitian  yang  akan  disampaikan  dalam kalimat yang mudah dipahami ( Salim , 2019).

## Hasil dan Pembahasan
Penjelasan mengenai alat bukti petunjuk terdapat pada pasal 188 ayat 1 KUHP yakni beragan kegiataj ataupun kejadian dimana hal tersebut memiliki keseuaian antara satu dengab yang lain dalam hal ini ialah tindak pidana, dan maluu alat bukti petunjuk dapat memberikan arahan atas terjadinya tindak pidana beserta pelakunya ( Irfan & Faniyah , 2020).
Terdapat beberapa alat bukti petunjuk yang dapat dikumpulkan oleh penyidik seperti pernyataan saksi, dimana ia merupakan seorang yang mengalami, mendengar ataupun melihat terjadinya  tindak  pidana.  Selain  saksi  alat  bukti  petunjuk  kain  ialah  surat  keterangan  yang disampaikan oleh terdakwa, beragam barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindakan pembunuhan ( Irfan & Faniyah , 2020), alat bukti informasi secara elektronik ( Kadir , 2018) dan CCTV sebagai perluasan makna dari pasal 184 ayat 1 KUHAP mengenai barang bukti.
Saat  ini,  tindakan  pembunuhan  bukan  hanya  dilakukan  dengan  kekerasan  fisik  yang mampu meninggalkan jejak luka. Namun dengan beragam cara hingga jejak tak terlihat secara fisik  yang  luka,  terlebih  dengan  teknologi  yang  semakin  pesat,  pelaku  tindak  pidana  dapat memanfaatkannya dengan baik sep
erti mencampurkan sianida pada kopi korban, atau memberikan racun yang tidak kasat mata  bahkan  tidak  meninggalkan  bau  hingga  korban  merasa  curiga.  Apabila  terjadi  kasus demikian, maka keterangan ahli misalnya melalui tindakan otopsi dapat digunakan sebagai alat bukti petunjuk ( Simanullang & Esther , 2022). Sebagaimana kasus Jessica Wongso dan Mirna pada kasus kopi sianida.
Beragam alat bukti petunjuk yang telah terkumpul dapat digunakan sebagai dasar hakim dalam membuat keputusan. Sayangnya, pengumpulan akat bukti petunjuk tidak selalu mudah apalagi jika pelaku  adalah orang  yang cukup pintar hingga membuang seluruh barang bukti
pembunuhan. Sebagaimana yang disampaikan oleh YT salah seorang penyidik di  Kota Y ia mengaku  bahwa  dalam  melakukan  pengumpulan  alat  bukti  petunjuk  kadang  mudah  kadang juga sulit karena terdapat pelaku pembunuhan yang lebih rapi sehingga pengumpulan alat bukti petunjuk memerlukan waktu yang lebih lama.
Tidak  berhenti  sampai  disini,  VK  juga  menyatakan  bahwa  pencarian  saksi  mata  pun terkadang  susah,  karena  terdapat  masyarakat  yang  takut  dan  khawatir  untuk  memberikan kesaksian  dengan  dalih  keamanan  keluarga.  Hal  ini  dikarenakan  pihak  kepolisian atau  yang berwajib belum tentu mampu melindungi saksi dan keluarga saksi dari para pelaku kejahatan. Apalagi  jika  pelaku  kejahatan  merupakan  orang  yang  cukup  berpengaruh  dan  memiliki kekuasaan.
Pencarian  CCTV  sebagai  salah  satu  alat  bukti  tentu  dapat  dilakukan  dengan  mudah, sayangnya  tidak  semua  titik  lokasi  pembunuhan  memiliki  CCTV  bahkan  ada  CCTV  yang justru sengaja di rusak. Sebagaimana yang dinyatakan oleh VK bahwa terdapat CCTV  yang dirusak  oleh  pelaku  untuk  menghilangkan  jejak  kejahatan.  Biasanya,  perusakan  CCTV  ini dilakukan  pada  pembunuhan  berencana.  Namun  bukan  hal  mustahil  jika  pembunuhan  biasa juga melakukan perusakan CCTV.
Tidak  berhenti  sampai  disini,  untuk  menerima  pernyataan  atau  keterangan  dari terdakwa pun tidak semudah membalikkan telapak tangan. Apalagi bagi mereka yang enggan membuka mulut untuk mengungkapkan sesuatu yang sebenarnya. Namun, hal ini tidak berlaku pada  pembunuhan  biasa,  dimana  para  terdakwa  cukup  mudah  memberikan  kesaksian  atas perbuatannya. Hal ini senada dengan yang diucapkan oleh VK selaku penyidik di Kota Y.
Adanya pengadilan hukum pidana tentu digunakan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan  dan  memebrikan  rasa  jera  bagi  para  pelaku  juga  masyarakat  luas  supaya  memiliki empati pada diri sendiri, keluarga juga kroban dan keluarganya atas tindakan pembunuhan yang dilakukan.
Sayangnya, hasil observasi menunjukkan bahwa terdapat tersangka pembunuhan yang sudah  dua  kali  melakukan  aksi  pembunuhan  sehingga  berulang  kali  masuk  ke  sel  tahanan. Dengan  ini  menunjukkan  bahwa  hukum  yang  diberikan  kepada  yang  bersangkutan  belum memberikan  efek  jera  sehingga  masih  sering  melakukan  tindak  pidana.  Namun,  peneliti berpandapat  bahwa  adanya  tindakan  pidana  yang  dilakukan  oleh  orang  yang  sama  dengan tindakaj lebih dari satu kali bisa jadi karena kepribadian pelaku yang tidak normal sehingga memerlukan  seorang  ahli  jiwa  untuk  melakukan  analisis  secara  tepat  dan  cepat  atau  justru tindakan  pembunuhan  merupakan  pekerjaan  yang  ia  lakukan  sehingga  perlu  dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan lebih rapi dengan startegi jitu.
TH  salah  satu  hakim  di  pengadilan  X  kota  Y  mengatakan  bahwa  adanya  alat  bukti petunjuk cukup memberikan peran penting dalam memberikan putusan pengadilan, karena alat bukti  yang  ada  digunakan  sebagai  dasar  pemberian  putusan  pengadilan  yang  diharapkan mampu memberikan rasa jera juga pembelajaran bagi pihak lain sehingga ketika orang lain ada niat melakukan pembunuhan ia akan berpikir berulang kali dengan dampak yang akan diterima oleh dirinya ataupun keluarganya.
Hasil  dokumentasi  mengenai  data  kasus  pembunuhan  di  kota  Y  yang  tercatat  di pengadilan  X  menunjukkan adanya  5  kasus  pembunuhan  dan  diantara  5  kejadian tersebut  2 kasus  diantaranya  dilakukan  pengadilan  dengan  cepat  dan  tepat  karena  alat  bukti  petunjuk dapat  mudah  dikumpulkan  sedangkan  3  kasus  lainnya  cukup  lambat  dilakukan  pengadilan
karena pengumpulan alat bukti petunjuk yang relatif lebih lama. Dengan ini maka penerapan alat bukti petunuuk memberikan pengaruh sebesar 80% dalam membuat keputusan pengadilan dan 20% sisanya didasarkan pada faktor lain. Angka 80% dipeorleh dari perbandingan waktu pelaporan kasus dengan waktu penyelesaian perkara antara satu kasus dengan kasus lainnya.
Alat bukti petunjuk digunakan untuk menjatuhi hukuman apakah dihukum mati batau penjara  seumur  hiudp,  atau  dengan  aturan  lain  yakni  dengan  masuk  tahanan  sel  penjara sebagaimana batas waktu yang ditentukan. Hal ini terdapat pada KUHP Bab XIX Pasal 338- 350 tentang Kejahatan terhadap Nyawa.
Dengan  ini  maka  peneliti  berharap  bahwa  komponen  hukum  dapat  terus  berinergi dengan  baik  untuk  mewujudkan  putusan  pengadilan  yang  memberikan  representatif  bagi negara  hukum,  yakni  hukum  yang  bukan  hanya  tajam  ke  bawah  namun  juga  tajam  ke  atas. Selain masyarakat menjadi percaya dengan hukum di Indonesia juga akan merasa nyaman dan aman dalam melaksanakan beragam aktivitas sehari-hari.

## Kesimpulan
Penegakan hukum di Indonesia tidak dapat terlepas dari peran hakim sebagai pemutus keadilan  di  Indonesia.  Hakim  memiliki  hak  perogratif  dalam  memutuskan  pengadilan  bagi terdakwa  dengan  tetap  mengacu  pada  Undang-Undang  Kehakiman.  Salah  satu  hukum  yang penting untuk ditegakkan ialah hukum pidana pembunuhan dimana pembunuhan merupakan kegiatan  yang  menghilangkan  nyawa  orang  lain  baik  dengan  direncana  ataupun  tidak direncana.  Peraturan  yang  membahas  mengenai  tindak  pidana  pembunuhan  terdapat  pada KUHP bab XIX Pasal 338-350. Tentu saja adanya aturan ini bukan hanya sebagai aturan saja namun juga digunakan sebagai pedoman dalam menentukan hukum bagi para pelaku kejahatan pembunuhan.
Perkara yang dihadapi hakim tentu saja tidak hanya pembunuhan, maka dari itu hakim harus  mampu  bekerja  dengan  cepat  dan  tepat  dalam  memberikan  putusan  pengadilan. Kecepatan hakim dalam memberikan putusan pengadilan dipengaruhi dengan adanya alat bukti petunjuk  yang  kuat  dan  representatif  dalam  membuktikan  kejahatan  yang  dilakukannoleh terdakwa. Nilai peran yang diberikan oleh penerapan alat bukti petunjuk ini ialah 80% , maka 20% lainnya dipengaruhi oleh beragam faktor di luar alat bukti petunjuk .

## Bibliografi
Aditya,  Z.  F.  (2019).  Romantisme  Sistem  Hukum  Di  Indonesia:  Kajian  Atas  Konstribusi Hukum  Adat  Dan  Hukum  Islam  Terhadap  Pembangunan  Hukum  Di  Indonesia. Jurnal Rechts Vinding
Pembinaan Hukum Nasional , 8 (1), 37–54. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i1.305
Hapsari,  W.  (2018).  Konstruksi  Media  Daring  Atas  Putusan  Sidang  Kasus  Pembunuhan  I Wayan Mirna Salihin Dalam Tinjauan Kriminologi Konstitutif (Dekonstruksi Terhadap Pewacanaan Dominan Dalam Pemberitaan Kasus Kopi Sianida Pada detik. com). Jurnal Kriminologi Indonesia , 14 (1).
Haryadi, W. (2020). Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) di Indonesia Perspektif Teori Pembaharuan Hukum. VERITAS , 6 (1), 65–78.
Heliany,  I.  (2019).  Peran  Hakim  Dalam  Penjatuhan  Pidana  BadanTerhadap  Anak  yang Berkonflik Dengan Hukum. SOL JUSTISIO , 1 (1 April), 42–49.
Hutahaean,  A.,  &  Indarti,  E.  (2019).  Lembaga  Penyidik  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana Terpadu Di Indonesia. Jurnal Legislasi Indonesia , 16 (1), 27–41.
Insani, M. F., Rusmana, A., & Hakim, Z. (2021). Kecemasan Orangtua Terhadap Masa Depan Anak  Penyandang  Disabilitas  Intelektual  di  SLB  C  Bina  Asih  Cianjur. Jurnal  Ilmiah Rehabilitasi Sosial (Rehsos) , 3 (1), 40–57.
Irfan, M., & Faniyah, I. (2020). Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Petunjuk pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. UNES Journal of Swara Justisia , 4 (2), 103–113.
Iskandar, I. (2017). Fungsi Hukum dan Penyebab Permasalahan Hukum di dalam Masyarakat Indonesia. Jurnal Serambi Akademica , 5 (2), 106–112. https://doi.org/10.32672/jsa.v7i2
Kadir, A. (2018). Relevansi Alat Bukti Informasi Elektronik Dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia. Jurnal Hukum Replik , 6 (2), 152–165.
Kholiq,  A.  (2018).  Peranan  Hakim  dalam  Penegakan  Hukum  di  Indonesia. Jurnal  Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat , 15 (2).
Larasatie, A., Fauziah, M., Dihartawan, D.,  Herdiansyah, D., & Ernyasih, E. (2022). Faktor- Faktor Yang Berhubungan Dengan Tindakan Tidak Aman (Unsafe Action) Pada Pekerja Produksi  PT.  X. ENVIRONMENTAL  OCCUPATIONAL  HEALTH  AND  SAFETY JOURNAL , 2 (2), 133–146.
Palguna,  I.  M.  J.,  Sugiarta,  I.  N.  G.,  &  Widyantara,  I.  M.  M.  (2022).  Tindak  Pidana Pembunuhan oleh Seorang Ibu Terhadap Bayinya Setelah di Lahirkan. Jurnal Preferensi Hukum , 3 (2), 352–357.
Rasyidi, M. A. (2018). Fungsi Hukum di Dalam Masyarakat dan Peranan Hukum Bisnis di Indonesia. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara , 9 (1).
Salim, H. (2019). Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, dan Jenis . Kencana.
Sarimanella, M. N., Adam, S., & Leasa, E. Z. (2022). Mekanisme Penggunaan Closed Circuit Television  Sebagai  Alat  Bukti  Petunjuk  Dalam  Tindak  Pidana  Pembunuhan. TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum , 2 (7), 720–727.
Simanullang, M. T., & Esther, J. (2022). Kedudukan Hasil Autopsi Sebagai Alat Bukti dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan (Studi di Kepolisian Resor Pematangsiantar).
NOMMENSEN LAW REVIEW , 1 (1), 117–134.
Suryadi,  D.,  &  Rahmat,  D.  (2018).  Analisis  Putusan  Pengadilan  Perkara  Tindak  Pidana Pembunuhan  Berencana  secara  Bersama-Sama. Logika:  Jurnal  Penelitian  Universitas Kuningan , 9 (01), 11–21.