## ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN LELANG EKSEKUSI TERHADAP
PENYELESAIAN KREDIT MACET (STUDI PENELITIAN DI PT.BPR DANA

## NAGOYA)
JUEY YANGTA, IDHAM, TITIK AMINAH Fakultas Hukum, Universitas Batam jueyyangta01@gmail.com, idhamnotppat@gmail.com, ghavaro_adista@yahoo.com
Abstract: National  Development  Activities  and  Sustainable  Economic  Development  for  the achievement of general welfare in addition to requiring substantial funds, also requires legal rules  to  regulate  and  ensure  the  orderly  implementation  of  economic  activities  both  by  the Government  and  the  private  sector.  The  rules  referred  to  include  how  the  rules  so  that  the funds launched by granting credit by the banking sector to economic actors can be guaranteed return  by  the  debtor.  In  principle,  the  new  bank  decides  to  provide  credit,  if  the  bank  has obtained  confidence  about  its  customers  The  provision  of  credit  by  banks  to  customers  is currently still very much emphasised on the importance of credit granting guarantees. What is meant  by  credit  guarantee  is  needed  by  the  bank  to  obtain  certainty  over  the  repayment  of debts  from  customers  after  the  period  agreed  in  the  credit  agreement  by  making  additional agreements  or  accesoir  agreements.  This  research  uses  normative  legal  research  and empirical  law  by  using  a  normative  approach  method,  namely  research  based  on  laws  and regulations and an empirical approach to obtain primary data through research in the field. This  research  explains  that  how  the  legal  arrangements  and  also  explains  how  the implementation, obstacle factors and solutions in the implementation of the execution auction against the settlement of bad debts to realise legal certainty at PT BPR Dana Nagoya Batam City.The  results  of  this  study  concluded  that  PT  BPR  Dana  Nagoya  ensures  that  before making  efforts  to  resolve  bad  debts,  namely  giving  the  first  to  third  warning  letters  to  the debtor, if the warning letter is not responded to by the debtor, the debtor is invited to the office to  be  given  a  solution  by  means  of  resturcturisation,  but  if  the  solution  does  not  find  a solution,  the  bank  executes  the  debtor's  collateral  object  by  making  an  application  for  an execution auction to the State Service Office and Auction (KPKNL).
Keywords : Credit, Settlement, Auction.
Abstrak :  Kegiatan  Pembangunan  Nasional  dan  Pembangunan  Ekonomi  yang  berkelanjutan demi  tercapainya  kesejahteraan  umum  selain  memerlukan  dana  yang  cukup  besar,  juga memerlukan  aturan-aturan  hukum  untuk  mengatur  dan  menjamin  tata-tertib  pelaksanaan kegiatan  ekonomi  baik  oleh  Pemerintah  maupun  swasta.  Aturan-aturan  dimaksud  antara  lain bagaimana  aturan-aturan  agar  dana  yang  diluncurkan  dengan  pemberian  kredit  oleh  sektor perbankan kepada para pelaku ekonomi tersebut dapat dijamin pengembaliannya oleh debitur. Pada  prinsipnya  bank  baru  memutuskan  memberikan  kredit,  apabila  bank  telah  memperoleh keyakinan  tentang  nasabahnya  Pemberian  kredit  oleh  bank  kepada  nasabah  saat  ini  masih sangat  menekankan  pada  arti  pentingnya  jaminan  pemberian  kredit.  Bahwa  yang  dimaksud dengan  jaminan  pemberian  kredit  dibutuhkan  oleh  bank  untuk  mendapatkan  kepastian  atas pelunasan hutang dari nasabah setelah jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit  dengan  membuat  perjanjian  tambahan.  Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian hukum normatif dan hukum empiris dengan menggunakan metode pendekatan normatif yaitu penelitian  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  dan  pendekatan  empiris  untuk memperoleh  data  primer  melalui  penelitian  di  lapangan.  Penelitian  ini  menjelaskan  bahwa bagaimana pengaturan hukum dan juga menjelaskan bagaimana implementasi, faktor kendala dan  solusinya  dalam  pelaksanaan  lelang  eksekusi  terhadap  penyelesaian  kredit  macet  untuk mewujudkan  kepastian  hukum  di  PT.BPR  Dana  Nagoya  Kota  Batam.  Hasil  penelitian  ini disimpulkan  bahwa  PT.BPR  Dana  Nagoya  memastikan  sebelum  melakukan  upaya penyelesaian  kredit  macet  yaitu  memberikan  surat  peringatan  pertama  sampai  ketiga  kepada debitur,  apabila  surat  peringatan  tersebut  tidak  direspon  oleh  debitur  maka  debitur  agar diundang  ke  kantor  untuk  diberikan  solusi  dengan  cara  resturkturisasi,  namun  jika  solusi
tersebut  tidak  menemukan  penyelesaian  juga  maka  pihak  bank  melakukan  eksekusi  objek jaminan  debitur  dengan  membuat  permohonan  lelang  eksekusi  kepada  Kantor  Pelayanan Negara dan Lelang (KPKNL).
Kata Kunci : Kredit, Penyelesaian, Lelang

## A. Pendahuluan
Mengingat  betapa  pentingnya  fungsi  jaminan  dalam  pemberian  kredit,  maka  untuk mengamankan  kepentingan  pihak  bank  selaku  kreditur  dalam  hal  debitur  cidera  janji  atau wanprestasi, bank tidak dilarang untuk meminta jaminan tambahan diluar jaminan pokok. Hal ini  diatur  dalam  pasal  1131  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  yang  dijelaskan  bahwa segala  kebendaan  yang  berutang  baik  yang  bergerak  maupun  yang  tidak  bergerak  baik  yang sudah  ada  maupun  yang  baru  akan  ada  dikemudian  hari  menjadi  tanggungan  untuk  segala perikatan  perseorangan  (Johannes,  2004).  Jaminan  yang  diterima  bank  dapat  berupa  barang bergerak  ataupun  tidak  bergerak.  Pada  umumnya  jaminan  berupa  barang  bergerak  ataupun tidak  bergerak  dapat  memberikan  perlindungan  dan  kepastian  hukum  bagi  kreditur  karena dapat  memberikan  keamanan  bank  dari  segi  hukum  maupun  nilai  ekonomisnya  yang meningkat terus dari waktu ke waktu. Jaminan yang sering digunakan adalah jaminan berupa barang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan.
Diperlukan adanya suatu peraturan yang mengatur tentang penjaminan harta benda yang berupa tanah dan bangunan sehingga didapat suatu kemudahan dan kepastian bagi bank dalam memperoleh  pembayaran  kembali  kredit  yang  diberikan  kepada  debitur  apabila  dikemudian hari  debitur  ternyata  tidak  dapat  membayar  kembali  kewajibannya.  Sesuai  dengan  ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Pasal 6 Ayat 1 Huruf a yakni apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan. Dalam pemberian kredit walaupun telah meneliti semua hal di  atas  dengan  seksama  namun  tidak  bisa  terlepas  dari  kemungkinan  si  debitur  wanprestasi yaitu  tidak  memenuhi  kewajibannya  membayar  atau  melunasi  hutangnya  sesuai  dengan  apa yang  telah  diperjanjikan  kepada  kreditur  (bank).    Dalam  hal  demikian  terjadilah  kredit bermasalah yang dapat menjadi pendorong terjadinya kredit macet.
Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Negara  (DJKN)  sebagaimana  diatur  dalam  Keputusan Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  170/PMK.01/2012  Tentang  Organisasi  Dan Tata  Kerja  Instansi  Vertikal  Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Negara,  mempunyai  9  (sembilan) Kantor  Wilayah  DJKN.  Setiap  Kantor  Wilayah  DJKN  membawahi  beberapa  Kantor Pelayanan  Kekayaan  Negara  dan  Lelang  yang  merupakan  kantor  operasional  eselon  tiga. Berdasarkan  Pasal  30  Keputusan  Menteri  Keuangan  Nomor  170/PMK.01/2012  tersebut ditegaskan  bahwa  “Kantor  Pelayanan  Kekayaan  Negara  dan  Lelang  mempunyai  tugas melaksanakan  pelayanan  di  bidang  kekayaan  negara,  penilaian,  piutang  negara  dan  lelang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku” (Fauzi, 2010).
Berdasarkan ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam hal terjadi kredit macet, bagi bank pemerintah dapat menyerahkan penagihan kredit macetnya  kepada Panitia Urusan Piutang  Negara  yang  pelaksanaannya  diselenggarakan  oleh  Direktorat  Jenderal  Kekayaan Negara (DJKN) dengan kantor operasionalnya yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang  (KPKNL)  sesuai  dengan  wilayah  kewenangannya  masing-masing.  Kantor  Pelayanan Kekayaan  Negara  dan  Lelang  (KPKNL)  Kota  Batam    adalah  salah  satu  kantor  operasional dibawah  Kantor  Wilayah  IX  Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Negara  (DJKN)  sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
Lelang  eksekusi  Hak  Tanggungan  dilaksanakan  atas  dasar  adanya  permohonan  dari pihak  kreditur  karena  debitur  tidak  memenuhi  somasi  yang  diberikan  oleh  kreditur  maka kreditur  berhak    untuk  melakukan    lelang  eksekusi  terhadap  jaminan.  Direktorat  Jenderal Kekayaan  Negara  yang  berwenang  melaksanakan  Lelang  Eksekusi,  Lelang  Non  eksekusi Wajib, dan Lelang Non eksekusi Sukarela. Pada dewasa ini kasus yang marak terjadi adalah lelang  hak  tanggungan  dalam  penyelesaian  kredit  macet  yang  dilaksanakan  oleh  Kantor Pelayanan  Kekayaan  Negara  dan  Lelang  (KPKNL).  Hal  ini  perlu  diperhatikan  bagaimana
pelaksanaan  lelang  hak  tanggungan  dalam  penyelesaian  kredit  macet  oleh  PT.  BPR  Dana Nagoya Kota Batam.

## B. Metodologi Penelitian
Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analisis,  yaitu  penelitian  yang  mengusahakan  untuk melukiskan  fakta-fakta  yang  nyata  dan  situasi  yang  berkenaan  dengan  Pelaksanaan  Lelang Eksekusi  Terhadap  Penyelesaian  Kredit  Macet.  Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  yuridis  normatif  dan  empiris,  bahwa  pendekatan  ini  dilakukan  dengan mempelajari  dan  mengkaji  kaedah-kaedah  hukum  yang  belaku,  terutama  berkenaan  dengan Pelaksanaan  Lelang  Eksekusi  Terhadap  Penyelesaian  Kredit  Macet.  Sumber  data  dalam penelitian  ini  adalah  data  primer  dan  data  sekunder.  Data  primer  yang  bersumber  dari  hasil wawancara dengan Pihak  PT. BPR Dana Nagoya Kota Batam. Pengumpulan data sekunder dilakukan  melalui  penelitian  kepustakaan  dengan  cara  mengkaji  buku-buku,    jurnal,    hasil penelitian,    konvensi    dan  peraturan  perundang-undangan  serta  melalui  media  internet berkenaan  dengan  hal  yang  berhubungan  dengan  permasalahan  penelitian.  Data  primer diperoleh  dengan  melakukan  Penelitian  lapangan  dengan  cara  wawancara  dengan  pihak  PT. BPR  Dana  Nagoya  Kota  Batam  dan  responden  yang  berkaitan  dengan  objek  penelitian  ini. Data  yang  telah  diperoleh  tersebut,  baik  data  primer  dari  penelitian  lapangan,  maupun  data sekunder  yang  diperoleh  dari  penelitian  kepustakaan  di  generalisikan  yang  selanjutnya dianalisis  secara  kualitatif.  Analisis  data  ini  sebagai  upaya  mencari  dan  menata  data  secara sistematis  untuk  meningkatkan  pemahaman  peneliti  tentang  masalah  yang  diteliti  dan menyajikannya sebagai suatu temuan penelitian.

## C. Hasil dan Pembahasan

## 1.  Pengaturan  Hukum  Tentang  Pelaksanaan  Lelang  Eksekusi  Terhadap  Penyelesaian Kredit Macet
Pengertian Tentang Lelang. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 Pasal 1 ayat 1 yaitu Lelang adalah penjualaN barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau  menurun  untuk  mencapai  harga  tertinggi,  yang  didahului  dengan  Pengumuman  Lelang. Secara  singkatnya  lelang  adalah  penjualan  barang-barang  di  muka  umum  di  hadapan  juru lelang  (Usman,  2016).  Lelang  adalah  bentuk  penjualan  barang-barang  yang  dipimpin  oleh pejabat lelang dan dilaksanakan di depan orang banyak dengan berdasarkan penawaran yang lebih  tinggi  sebagai  pembeli  barang  lelang;  setiap  penjualan  barang  di  muka  umum  dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon  pembeli.  Sesuai  dengan  perkembangan,  pengertian  lelang  dapat  dijumpai  pula  dalam ketentuan  Pasal  1  angka  1  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  93/PMK.06/2010  tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013, yang menyatakan: “Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai  harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman  Lelang” Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa lelang adalah suatu bentuk penjualan barang yang dilakukan secara terbuka untuk umum dengan harga penawaran yang semakin meningkat atau  menurun  untuk  mencapai  harga  tertinggi,  yang  diajukan  secara  tertulis  maupun  secara lisan,  sebelumnya  didahului  pemberitahuan  tentang  akan  adanya  pelelangan  atau  penjualan barang.
Pengertian  Kantor  Pelayanan  Kekayaan  Negara  dan  Lelang  (KPKNL). Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang pasal  1  angka  41  menyatakan  bahwa  Kantor  Pelayanan  Kekayaan  Negara  dan  Lelang,  yang selanjutnya  disebut  KPKNL  adalah  instansi  vertikal  Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Negara yang  berada  dibawah  dan  bertanggungjawab  langsung  kepada  kepala  kantor  wilayah. Wewenang  KPKNL  diatur  dalam  Pasal  1  angka  44  dan  Pasal  8  (1)  Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 93 /PMK.06/2010. Pasal 1 angka 15 Pejabat Lelang Kelas I adalah Pejabat Lelang pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berwenang melaksanakan Lelang
Eksekusi, Lelang Noneksekusi Wajib, dan Lelang Noneksekusi Sukarela. Pasal 8 ayat (1) dan (2) (1) Pejabat Lelang terdiri dari:  a) Pejabat Lelang Kelas I; b) Pejabat Lelang Kelas II (2) Pejabat  Lelang  Kelas  I  berwenang  melaksanakan  lelang  untuk  semua  jenis  lelang  atas permohonan Penjual/Pemilik Barang. Berdasar kedua Pasal tersebut maka wewenang KPKNL adalah  melaksanakan  lelang,  baik  Lelang  Eksekusi,  Lelang  Noneksekusi  Wajib,  dan  Lelang Noneksekusi  Sukarela,  untuk  semua  jenis  lelang  atas  permohonan  Penjual/Pemilik  Barang (Kasmir, 2010).
Tugas  dan  fungsi  KPKNL  diatur  sesuai  dengan  Pasal  30  dan  Pasal  31  PMK No.135/PMK.01/2006  tanggal  22  Desember  2006.  Tugas  KPKNL  adalah  melaksanakan pelayanan  di  bidang  kekayaan  negara,  penilaian,  piutang  negara,  dan  lelang.  Dan  untuk melaksanakan  tugas  tersebut,  KPKNL  menyelenggarakan  fungsi:  inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan Negara, registrasi, verifikasi  dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan Negara, registrasi penerimaan berkas, penetapan, penagihan, pengelolaan barang jaminan, eksekusi, pemeriksaan harta  kekayaan  milik  penanggung  hutang/penjamin  hutang,  penyiapan  bahan  pertimbangan atas  permohonan  keringanan  jangka  waktu  dan/atau  jumlah  hutang,  usul  pencegahan  dan penyanderaan  penanggung  hutang  dan/atau  penjamin  hutang,  serta  penyiapan  data  usul penghapusan  piutang  Negara,  pelaksanaan  pelayanan  penilaian,    pelaksanaan  pelayanan lelang, penyajian informasi di bidang kekayaan Negara, penilaian, piutang Negara dan lelang; pelaksanaan  penetapan  dan  penagihan  piutang  negara  serta  pemeriksaan  kemampuan penanggung  hutang  atau  penjamin  hutang  dan  eksekusi  barang  jaminan,  pelaksanaan pemeriksaan  barang  jaminan  milik  penanggung  hutang  atau  penjamin  hutang  serta  harta kekayaan lain, pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum pengurusan piutang negara dan lelang; verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang;  pelaksanaan  administrasi  Kantor  Pelayanan  Kekayaan  Negara  dan  Lelang. Perwujudkan  pertanggung  jawaban  atas  penyelenggaraan  tugas  dan  fungsi  KPKNL  dan sebagai  pelaksanaan  Instruksi  Presiden  Nomor  7  Tahun  1999  maka  disusun  laporan akuntabilitas  kinerja  KPKNL  untuk  setiap  tahun  anggaran.  Dengan  tersusunnya  laporan akuntabilitas KPKNL diharapkan para pelaksana tugas KPKNL dapat semakin terdorong dan termotivasi  untuk  meningkatkan  kinerja  dengan  demikian  sasaran  dan  tujuan  sebagaimana digariskan  dalam  visi  dan  misi  dapat  tercapai.  Selain  itu,  diharapkan  pula  berbagai  kegiatan yang telah dilaksanakan akan dapat dievaluasi, sehingga untuk pelaksanaan selanjutnya dapat berjalan dengan lebih baik lagi (Subekti, 2011).
Dasar Hukum  Lelang. Peraturan yang menjadi dasar  hukum lelang adalah Peraturan Perundang-Undangan,  dan  Yurisprudensi  diantaranya  (Nazir,  1999)  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata;  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1960  Tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor  104  Tahun  1960  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Nomor  2043);  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996  Tentang  Hak  Tanggungan Atas  Tanah  Beserta  Benda-Benda  Yang  Berkaitan  Dengan  Tanah.  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 1996 nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  3632);  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  Tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  1992  Tentang  Perbankan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1998  Nomor  182,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  3790); Undang-Undang  Lelang  ( Vendu  Reglement,  Ordonantie  28  Februari  1908  Staatsblad 1908:189 sebagaimana  telah  beberapa  kali  diubah  terakhir  dengan Staatsblad  1941:3 ); Instruksi  Lelang  ( Vendu  Instructiem  Staatsblad  1908:190 sebagaimana  telah  beberapa  kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1930:85) ; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian  Negara  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2008,  Nomor  166 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun  2020  tentang  Kementerian  Keuangan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2020 Nomor 98); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana  telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik  Indonesia  Tahun  2019  Nomor  1745);  Peraturan  Menteri  Keuangan No.213/PMK.06/2020  Tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Lelang  (Berita  Negara  Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1601).

## 2. Mekanisme Lelang Eksekusi
Team  Leader  Marketing  BPR  Dana  Nagoya  Batam,  Delfind  Kiweikhang, S.H,.M.Kn.,M.M.  saat  diwawancarai  pada  tanggal  26  September  2022  mengatakan,  Lelang Eksekusi  Hak  Tanggungan  dilaksanakan  atas  dasar  permohonan  dari  pihak  bank  sebagai kreditur  dikarenakan  debitur  wanprestrasi.    Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun 1996 Pasal 6 Apabila debitor cidera janji, pemegan Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalu pelelangan umum serta mengambil  pelunasan  piutangnya  dari  hasil  penjualan  tersebut.  Lelang  eksekusi  baru  bisa dilakukan  oleh  kreditur    apabila  terjadi  kredit  macet,  maka  akibat    yang  timbul  jika  tidak dilakukan  pendaftaran  jaminan    Hak  Tanggungan  yaitu  akan  menimbulkan    hilangnya  hak bagi  kreditur  untuk  mengeksekusi  obyek  jaminan  Hak  Tanggungan  dan  tidak  ada  kekuatan hukum yang mengikat atau melindungi bank untuk mengambil  pelunasan hutang debitur dari penjualan secara lelang.
Apabila telah dilakukan pendaftaran Jaminan Hak Tanggungan akan berlaku sebaliknya dan  ada  perlindungan  hukum  yang  kuat  bagi  bank  dalam  hal  pembuktian  untuk  pelunasan hutang debitur sehingga bank tidak mengalami kerugian yang diakibatkan oleh debitur. Sesuai dengan  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996  Pasal  20  Apabila  debitor  cidera  janji,  maka berdasarkan:  a)  Hak  pemegang  Hak  Tanggungan  pertama  untuk  menjual  obyek  Hak Tanggungan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  6,  atau  b)  titel  eksekutorial  yang  terdapat dalam sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan  dijual  melalui  pelelangan  umum  menurut  tata  cara  yang  ditentukan  dalam peraturan  perundang-undangan  untuk  pelunasan  piutang  pemegang  Hak  Tanggungan  dengan hak mendahulu dari pada kreditor-kreditor lainnya.
Hak Tanggungan: Hak Tanggungan pelaksanaannya diatur di dalam UU No. 4 Tahun 1966 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Serta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah atau  lebih  dikenal  dengan  Undang-undang  Hak  Tanggungan  (UUHT),  yang  mulai diberlakukan tanggal 9 April 1996. Dasar pertimbangan diterbitkannya Undang-Undang  No. 4 Tahun  1966    adalah:  1)  Dibutuhkannya  penyediaan  dana  yang  cukup  besar  dalam  rangka meningkatkan  pembangunan  nasional  yang  bertitik  berat  pada  bidang  ekonomi;  2) Diperlukannya  lembaga  hak  jaminan  yang  kuat  dan  mampu  memberi  kepastian  hukum  bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yang dapat mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan Makmur; dan 3) Ketentuan  mengenai  hipotek,  sepanjang  mengenai  tanah  dan  ketentuan  mengenai credietverband dipandang  tidak  sesuai  lagi  dengan  kebutuhan  kegiatan  perkreditan, sehubungan dengan perkembangan tata ekonomi Indonesia.
Definisi  Hak  Tanggungan  dapat    ditemukan    di  Pasal  1  angka  1  di  dalam  Undang- Undang  No.  4  Tahun  1996,  yaitu  :  “Hak  Tanggungan  atas  tanah  beserta  benda-benda  yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan  pada  hak  atas  tanah  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-undang  Nomor  5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda- benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan hutang tertentu, yang  memberikan  kedudukan  yang  diutamakan  kepada  kreditur  tertentu  terhadap krediturkreditur lain”.
Pemberi dan Pemegang Hak Tanggungan . Ada dua pihak di dalam suatu perjanjian Hak  Tanggungan  yang  mengikatkan  diri  yaitu  sebagai  berikut:  Pemberi  Hak  Tanggungan, yaitu  orang  atau  pihak  yang  menjaminkan  objek  Hak  Tanggungan.  Pemegang  Hak Tanggungan,  yaitu  orang  atau  pihak  yang  menerima  Hak  Tanggungan  sebagai  jaminan  dari piutang  yang  diberikan.      Menurut  Pasal  8  Undang-Undang  Hak  Tanggungan  pemberi  Hak
Tanggungan    adalah    orang  perorangan  atau  badan  hukum  yang  mempunyai  kewenangan untuk  melakukan  perbuatan  hukum  terhadap  objek  Hak  Tanggungan.  Kewenangan  untuk melakukan  perbuatan  hukum  terhadap  objek  Hak  Tanggungan  harus  ada  pada  pemberi  Hak Tanggungan  pada  saat  pendaftaran  Hak  Tanggungan  dilakukan.  Pemberi  Hak  Tanggungan bisa debitur sendiri apabila obyek Hak Tanggungan adalah milik debitur sendiri. Akan tetapi bisa  juga  pihak  ketiga  apabila  pihak  ketiga  yang  bersangkutan  menjamin  hutang  debitur dengan objek Hak Tanggungan miliknya. Kreditur tidak bisa menagih hutang debitur kepada pihak  ketiga selaku penjamin  hutang, namun bisa menjual benda  jaminan milik pihak  ketiga apabila  debitur  wanprestasi.  Menurut  Pasal  9  Undang-Undang  Hak  Tanggungan    pemegang Hak  Tanggungan  adalah  orangperorangan  atau  badan  hukum  yang  berkedudukan  sebagai pihak yang berpiutang.

## 3.  Implementasi,  Kendala  Terhadap  Pelaksanaan  Lelang  Eksekusi  Terhadap Penyelesaian Kredit Macet
Sebagai badan usaha, Bank Prekreditan Rakyat (BPR) senantiasa mengharapkan kredit yang  disalurkan  dapat  kembali  dengan  lancar  dan  menghasilkan    keuntungan  yang  optimal. Tetapi  BPR    juga  menyadari  adanya  resiko  timbulnya  kerugian  dalam  penyaluran  kredit tersebut,  BPR    selaku  kreditur  dalam  menyalurkan  kreditnya  memegang  erat  prinsip kehatihatian.  Salah  satu  usaha  BPR  untuk  mengamankan  kreditnya  adalah  dengan menggunakan  jaminan  dari  pihak  debitor  sebagai  penerima  kredit.  Dalam  kaitannya  dengan jaminan, pada umumnya bank meminta jaminan dari debitor berupa property seperti tanah dan bangunan.
Jaminan  ini  dipandang  cukup  baik  mengingat  nilai  ekonomis  tanah  dan  bangunan relative tinggi dan stabil. Selain itu sejak berlakunya undangundang no. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah yang disebut juga  dengan  undang-undang  Hak  Tanggungan  pengaturan  mengenai  jaminan  yang  berupa tanah dirasa semakin jelas sehingga kepastian hukum diharapkan dapat lebih terjamin. Namun banyak  ditemukan  kendala-kendala  seperti  tidak  terimanya  pemberi  hak  tanggungan  apabila dilakukan  lelang  eksekusi  oleh  penerima  hak  tanggungan  dalam  hal  ini  BPR,  Debitor  tidak memahami  tentang  pemberian  hak  tanggungan  sebagai  jaminan  dalam  perjanjian  kredit, Debitor  melakukan  gugatan  ke  Pengadilan  Negeri    sehingga  membuat  pihak  BPR  terhambat untuk  melakukan  lelang  eksekusi,  Debitor  selalu  beralasan  tidak  mengertinya  tentang perjanjian kredit yang nyata-nyata sudah ditandatangani di hadapan Notaris.

## D. Penutup
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Pasal 6 Apabila debitor cidera janji, pemegan  Hak  Tanggungan  pertama  mempunyai  hak  untuk  menjual  obyek  Hak  Tanggungan atas  kekuasaan  sendiri  melalu  pelelangan  umum  serta  mengambil  pelunasan  piutangnya  dari hasil penjualan tersebut dan Lelang eksekusi baru bisa dilakukan oleh kreditur  apabila terjadi kredit  macet,  maka  akibat    yang  timbul  jika  tidak  dilakukan  pendaftaran  jaminan    Hak Tanggungan yaitu akan menimbulkan  hilangnya hak bagi kreditur untuk mengeksekusi obyek jaminan Hak Tanggungan dan tidak ada kekuatan hukum yang mengikat atau melindungi bank untuk mengambil  pelunasan hutang debitur dari penjualan secara lelang. Untuk Pelaksanaan lelang diatur didalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan  Lelang  dan  terdapat  pula  pada  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 106/PMK.06/2013  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor: 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

## Daftar Pustaka
Hermansyah. Hukum Perbankan Nasional Indonesia . Jakarta: Kencana. 2006. Idham. Buku  Pedoman  Penulisan  Skripsi  Program Studi  Si  Ilmu  Hukum  Universitas  Batam.
Bandung: 2014
Idham. Perda  Tata  Ruang  Dalam  Dimensi  Pengelolaan  Sumber  Daya  Agraria  dan  Sumber Alam Konstitusionalisme. Bandung: PT. Alumni 2022
Johannes  Ibrahim, Cross  Default  dan  Cross Collateral  Sebagai  Upaya  Penyelesaian    Kredit Bermasalah. Bandung: PT. Refika Aditama, 2004.
Kasmir. Bank dan Lembaga Keuangan lainnya . Jakarta: Raja Graffindo Pers.Jakarta. 2010. Kountur, Ronny, Metode Penelitian untuk penulisan Skripsi dan Tesis . Jakarta: PPM, 2014. M.Nazir, Metode Penelitian, Galia Indonesia, Jakarta, 1999 Moh.Kasiram, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif , Uin Maliki Press, Malang 2008, Purnamasari,  I.D. Kiat-Kiat  Cerdas  Mudah  dan  Bijak  Memahami  Masalah  Hukum  Jaminan Perbankan . Bandung: Penerbit Kaifa. 2014. Rumengan Jemmy, Muammar Khaddafi, Febby Melanie, Metodologi Penelitian  Kuantitatif, Perdana Publishing, Medan, 2015.
Saragih,  Fenni  Ciptani. Tinjauan Yuridis  Hak  Kreditur  Pemegang Hak Tanggungan  Pertama Dalam  Pelelangan Budel  Kepailitan . Premise  Law  Jurnal Vol  1:  .  Premise  Law  Jurnal 2013.
Satrio, J. Parate Eksekusi Sebagai Sarana Mengatasi Kredit Macet . Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 1993.
Sjahdeini,  Sutan  Remy. Hak  Tanggungan  Asas-asas  Ketentuan  Pokok  dan  Masalah  yang Dihadapi oleh Perbankan . Bandung: Alumni, 1999. Subekti,  R. Jaminan-jaminan  untuk  pemberian  kredit  menurut  hukum  Indonesia .  Bandung: Penerbit Alumni. 2012
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta: 2008 Supramono, G. Perbankan dan Masalah Kredit . Jakarta: Rineka Cipta. 2009. Sutedi, A. Hukum Hak Tanggungan. Jakarta: Sinar Grafika. 2010. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-
Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah
Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  Tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 199 Tentang Jaminan Fidusia Peraturan Menteri Keuangan No.135/PMK.01/2006 Perdirjen Kekayaan Negara No. 6/KN/2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang. Peraturan Menteri Keuangan No.213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.