How to cite: Jenifer Beatrix Renjaan, Rasji (2023) Kedudukan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Yayasan Sebagai Objek Sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, (8) 7,
http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia p–ISSN:  2541-0849  e- ISSN: 2548-1398 Vol. 8, No. 7, Juli 2023

## KEDUDUKAN SURAT PENERIMAAN PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA  YAYASAN  SEBAGAI  OBJEK  SENGKETA  DI  PERADILAN  TATA USAHA NEGARA
Jenifer Beatrix Renjaan, Rasji Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Email: bearenjaan@gmail.com, rasji@fh.untar.ac.id

## Abstrak
Sesuai dengan Prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka itu sendiri antara lain harus diwujudkan dalam sikap independensi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara  yang  dihadapinya,  pertimbangan  hakim  merupakan  salah  satu  aspek terpenting  dalam  menentukan  terwujudnya  nilai  dari  suatu  putusan  hakim  yang mengandung  keadilan  (ex  aequo  et  bono)  dan  mengandung  kepastian  hukum,  di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.
Kata kunci : Hakim; Kepastian Hukum; Putusan.

## Abstract
In accordance with the principle of independent judicial power itself, among others, must be manifested in the independence of judges in examining and deciding the cases they face, the judge's consideration is one of the most important aspects in determining the realization of the value of a judge's decision that contains justice (ex aequo et bono) and contains legal certainty, in addition to containing benefits for the parties concerned so that this judge's consideration must be addressed with Meticulous, kind, and meticulous.
Keywords: Judge; Legal Certainty; Punishment.

## Pendahuluan
Peradilan di indonesia dewasa ini menjamin warga negaranya untuk mendapatkan keadilan  sesui  dengan  hukum  yang  berlaku  melalui  kekuasaan  kehakiman  dengan perantara  peradilan  (Joko  &  SH,  2020).  Kekuasaan  kehakiman  merupakan  kekuasaan yang merdeka untuk menyelengarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan, kemudian  kekuasaan  kehakiman  diperinci  ke  dalam  Undang-Undang  Negara  Republik Indonesia  Nomor  48  Tahun  2009.  Kekuasaan  kehakiman  dilakukan  oleh  sebuah Mahkamah  Agung  dan  badan  peradilan  yang  ada  di  bawahnya  dalam  lingkungan
peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
Perdaila Umum diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 2  Tahun  1986  Jo.  Undang  Undang  Nomor  8  Tahun  2004.  Yang  dimaksud  Badan Peradilan  Umum  di  dalam  Undang-Undang  tersebut  adalah  pengadilan  negeri  dan pengadilan  tinggi  di  lingkungan  peradilan  umum.  Kemudian  di  dalam  pasal  8 menyebutkan  bahwa  di  lingkugan  peradilan  umum  dapat  dibentuk  pengadilan  khusus yang  diatur  dengan  undang-undang.    Peradilan  Agama  diatur  dalam  Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Dalam hal ini adalah pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama di lingkungan peradilan agama. Peradilan  Agama  adalah  peradilan  khusus  yang  ditujukan  kepada  umat  Islam  dengan lingkup  kewenagan  yang  khusus,  baik  mengenai  perkarannya  ataupun  para  pencari keadilan (justiciable) (Anshori, 2007).
Kemudian  di  Pasal  3  menyatakan  bahwa  di  lingungan  peradilan  agama  dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan undang-undang. Peradilan militer diatur dalam  Undang-Undang  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  31  Tahun  1997  tentang Peradilan  Militer.  Dalam  hal  ini  adalah  pengadilan  militer,  pengadilan  tinggi  militer, pengadilan  militer  utama,  dan  pengadilan  militer  pertempuran.  Peradilan  Tata  Usaha Negara  dalam  Undang-Undang  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  1986  jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan  Tata  Usaha  Negara.  Dalam  hal  ini  adalah  pengadilan  tata  usaha  negara  dan pengadilan tinggi tata usaha negara di lingkungan peradilan tata usaha negara.  Kemudian pasal 9A menyebutkan bahwa di lingkungan peradilan tata usaha negara dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan undang-undang.
Adapun  untuk  Mahkamah  Konstitusi  diatur  dalam  Undang-Undang  Negara Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun  2003  jo.  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  2011 tentang  Mahkamah  Konstitusi.  Kekuasaan  pokok  Mahkamah  Agung  adalah  sebagai pengadilan  negara  tertinggi,  yakni  mempunyai  mempunyai  fungsi  bidang  peradilan (Angkouw,  2014).  Dalam  bidang  peradilan  sebagai  Lembaga  kasasi  dan  pengujian peraturan  perundang-undangan  di  bawah  undang-undang  Kasasi  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  24A  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  1945  setelah  amandemen,  yang menyatakan:  “Mahkamah  Agung  berwenang  mengadili  pada  tingkat  kasasi,  menguji peraturan  perundang-undangan  dibawah  undang-undang  terhadap  undang-undang,  dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan undang-undang”.
Seperti  yang    dijelaskan  diatas  terkait  dengan  kewenagan  Peradilan  Tata  Usaha Negara  dalam  Pasal  47  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 diatur tentang kekuasaan Pengadilan Tata Usaha Negara(PTUN)  dalam  system  Peradilan  di  Indonesia,  dikutip  dan  berbunyi  sebagai
berikut: “pengadilan bertugas dan berwenang memerikasa,memutus, dan menyeleaikan
Sengketa Tata Usaha Negara”.
Bahwa  suatu  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  (beschikking)  yang  sesuai  dengan ketentuan  Undang-undang  Nomor  51  Tahun  2009  tentang  Perubahan  Kedua  Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN). Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 yang dikutip dan berbunyi:
“Keputusan  Tata  Usaha  Negara  adalah  suatu  penetapan  yang  dikeluarkan  oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  yang  bersifat  konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”
Sengketa Tata Usaha Negara muncul jikalau seseorang atau badan hukum perdata merasa  dirugikan,  sebagai  akibat  dikeluarkannya  suatu  keputusan.  Sebagaimana diketahui  bahwa  Pejabat  TUN  dalam  fungsi  menyelenggarakan  kepentingan  dan kesejahteraan umum tidak terlepas dari tindakan mengeluarkan keputusan, sehingga tidak menutup kemungkinan pula keputusan tadi menimbulkan kerugian (Koraag, 2021). Hal ini sejalan dengan konsep negara hukum yang mensyaratkan setiap tindakan pejabat harus berdasar pada kewenangan yang diberikan kepadanya, dan setiap penggunaan wewenang selalu  disertai  dengan  tanggung  jawab.  Prinsip  yang  populer  dalam  kajian  hukum administrasi  menyatakan,  “tidak  ada  kewenangan  tanpa  pertanggungjawaban”  (deen bevoegdheid zonder verantwoordenlijkheid).
Sesuai dengan karakteristiknya yang bersifat konkrit individual, Final suatu KTUN secara langsung menimbulkan akibat hukum tertentu begitu diterbitkan meskipun KTUN itu  ternyata  cacat  dan  menimbulkan  kerugian  bagi  pihak  yang  dituju.  Memahami konsekuensi  ini  maka  sejak  semula  telah  ditegaskan  agar  pejabat  TUN  benar-benar cermat dan hati-hati dalam menerbitkan keputusan. Sebaliknya, bagi pihak yang merasa dirugikan  kepentingannya  atas  penerbitan  suatu  keputusan  disediakan  sarana  untuk menguji keabsahannya melalui gugatan ke peradilan tata usaha negara (PTUN).
Prinsip  kekuasaan  kehakiman  yang  merdeka  itu  sendiri  antara  lain  harus diwujudkan  dalam  sikap  independensi  hakim  dalam  memeriksa  dan  memutus  perkara yang  dihadapinya.  Dalam  memutus  suatu  perkara,  hakim  tentunya  memiliki  beberapa pertimbangan agar putusan yang dikeluarkannya bersifat adil, namun kata “adil” tentunya memiliki pengertian yang berbeda bagi setiap pihak karena putusan pengadilan bersifat win-lose  solution.  Setiap  hakim  tentunya  boleh  memiliki  pertimbangannya  sendiri sehingga putusan suatu sengketa dapat berbeda.
Pertimbangan  hakim  merupakan  salah  satu  aspek  terpenting  dalam  menentukan terwujudnya  nilai  dari  suatu  putusan  hakim  yang  mengandung  keadilan  (ex  aequo  et bono) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat (Permana, 2016). Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan  cermat,  maka  putusan  hakim  yang  berasal  dari  pertimbangan  hakim  tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung (Arto, 2004).
Putusan  hakim  dalam  mengadili  suatu  perkara  haruslah  menggambarkan  adanya penegakan hukum itu sendiri, misalnya apakah telah dilaksanakan baik atau tidak, apakah putusan  itu  melanggar  kepastian  hukum  untuk  mencapai  keadilan,  apakah  putusan  itu meninggalkan  keadilan  untuk  mencapai  kepastian  hukum,  ataukah  apakah  putusan tersebut  mampu  menyelaraskan  antara  kepastian  hukum  dengan  keadilan  yang  ingin dicapai.
Berkaitan  dengan  putusan  hakim,  khusunya  dalam  sengketa  di  Pengadilan  Tata Usaha Negara Jakarta. Adapun Objek Sengketa yang yang menjadi permasalahan adalah: Surat  keputusan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor: AHU-AH.010.06-0019613 tanggal 23 Agustus 2020Perihal: Penerimaan Perubahan Data Yayasan  Kawaluyaan,  Mengenai  Perubahan  Pembina,  Pengurus,  Pengurus  Yayasan Kwaluyaan. (selanjutnya disebut Objek Sengketa)
Pada Putusan Tingkat Pertama Nomor: 207/G/2020/PTUN-JKT, Menurut Majelis Hakim “Objek sengketa merupakan sebuah keputusan Tata Usaha Negara karena telah memenuhi Unsur-unsur sebuah Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 9, angka 10, angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara”.
Pada Putusan Tingkat Banding dan Kasasi, Majelis Hakim berbeda pendapat yaitu “Objek  sengketa  hanya  sebuah  tanda  terima  surat/pencatatan  administratif,  tidak memenuhi  unsur  besslising  (memutus)  dan  Willsforming  (kehendak),  sehingga  tidak memenuhi kualifikasi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan Pengadilan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  untuk  memeriksa  dan  mengadilinya sebagaimana  dimaksud  ketentuan  Pasal  1  angka  9  Undang-Undang  Nomor  51  Tahun 2009.”
Hal  tersebut  yang  menjadi  permasalahan  dari  aspek  hukum  karena  tidak  ada kepastian hukum tentang Objek sengketa tersebut sebagai sebuah KTUN yang menjadi kewenagan  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  atau  hanya  Surat  Penerimaan  Pemberitahuan yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. (bukan KTUN)

## Metode Penelitian
Metode penelitian tentunya menjadi hal yang penting dalam menetukan tindakan- tindakan  apa  saja  dan  dengan  cara  bagaimana  suatu  penelitian  dilakukan.Metode penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian  yuridis  normatif,  dalam  hal  ini hukum dipahami sebagai apa yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan (Law in books) maupun sebagai aturan atau norma yang menjadi standar perilaku manusia yang dapat diterima (Asikin, 2004).
Bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder,  bahan  hukum  tersier,  merupakan sumber hukum yang digunakan. Bahan hukum primer, yakni suatu bahan hukum yang sifatnya mengikat dan terdiri dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004  dan  Undang-undang  Nomor    51  Tahun  2009.  Putusan  Pengadilan  Tata  Usaha Negara  Nomor  207/G/2020/PTUN-JKT  jo  143/B/2021/PT.TUN.JKT  jo  171
K/TUN/2022. Bahan hukum sekunder, yang dalam hal ini akan mampu menjadi penjelas tentang berbagai bahan yang sifatnya primer, seperti diktat, jurnal, skripsi, serta pendapat para ahli  terkait  kewenagan  peradilan  tata  usaha  negara.  Bahan  hukum tersier  menjadi bahan  pendukung  dan  penjelasan  yang  mengandung  makna  terhadap  dua  bahan sebelumnya (primer dan sekunder) seperti, ensiklopedia dll.

## Hasil dan Pembahasan
Apa  yang  menjadi  dasar  pertimbangan  hukum  hakim  PTUN  Jakarta  dan  hakim PT-TUN Jakarta dalam memutus perkara yang sama terkait Objek sengketa Surat Penerimaan perubahan data yang dikeluarkan oleh Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia?
Dalam  Penelitian  ini,  penulis  akan  menguraikan  apa  yang  menjadi  perbedaan pertimbangan  hukum  hakim  di  pengadilan  tingkat  pertama  dan  pengadilan  tingkat banding  terhadap  kedudukan  surat  penerimaan  perubahan  data  yayasan  yang  menjadi objek sengketa di peradilan tata usha negara.
Dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor207/G/2020/PTUN- JKT, maksud dan tujuan gugat Penggugat pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan batal atau tidak sah, dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut  objek  sengketa  berupa  Surat  Keputusan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  Nomor  :  AHU-AH.01.06-0019613  Tanggal  23  Agustus  2020  Perihal  : Penerimaan  Perubahan  Data  Yayasan  Kawaluyaan,  Mengenai  Perubahan  Pembina, Pengurus, Pengawas Yayasan Kawaluyaan. (selanjutnya disebut “Objek Sengketa”).
Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangan eksepsi yang diajukan Menteri Hukum  dan  Hak  Asasi  Manuisa  Republik  Indonesia,  (selanjutnya  disebut  “Tergugat”) dan  Yayasan  Kawaluyaan  yang  diwakili  oleh  James  Nangoi,  (selanjutnya  disebut Tergugat II Intervensi). Eksepsi yang diajukan antara lain berkaitan dengan Kewenagan Pengadilan Tata Usaha Negara, Legal Standing Penggugat dalam Mengajukan Gugatan, Gugatan Kabur Dan Tidak Jelas.
Tergugat  mendalilkan  permasalahan  ini  pada  prinsipnya  secara  substansi merupakan permasalahan keperdataan, bahwa objek sengketa didasarkan pada ketentuan Undang-undang,  dimana  Tergugat  hanya  melaksanakannya  sebagai  tindakan  yang diperintahkan  oleh  Undang-undang.  Adapun  perubahan  menurut  Tergugat  hanyalah sebatas  surat  bukti  telah  diterima  dan  dicatatkannya  pada  Sistem  Administrasi  Badan Hukum  (SABH)  melalui  system  layanan  elektronik  yang  dikembangkan  Tergugat. Menurut majelis hakim yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu yaitu mengenai apa yang  menjadi  wewenang  atau  Kompetensi  absolut  dari  pengadilan  Negeri  (sengketa perdata) dan Pengadilan Tata Usaha Negara.
Majelis hakim berpendapat tolak ukur objectum litis dari masing-masing Lembaga yaitu Keputusan Tata Usaha Negara untuk Pengadilan Tata Usaha Negara, perkara pidana dan perkara perdata untuk Lembaga Pengadilan Negeri. Mencermati objek sengketa In litis yang diterbitkan oleh Tergugat menurut Majelis Hakim telah memenuhi Unsur-unsur sebuah Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka (9), angka (10), angka (12)  Undang-undang  Nomor  51  Tahun  2009  Tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara sehingga  surat  keputusan  yang  dimaksud  menurut  Majelis  hakim  adalah  sebuah Keputusan  Tata  Usaha  Negara  (KTUN).  Demikian  menjadi  wewenang  Peradilan  Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memeriksa dan mengadili objek sengketa ini.
Berkaitan  dengan  eksepsi  kedua,  Legal  Standing  Penggugat  dalam  mengajukan gugatan,  menurut  Menurut  Majelis  Hakim  berdasarkan  ketentuan  pasal  53  ayat  (1) Undang-undang  Nomor  9  Tahun  2004,  jelas  bahwa  orang atau  badang  hukum  perdata selaku subyek hukum diberikan hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sepanjang ia dapat membuktikan bahwa ada suatu kepentingan yang dirugikan dengan  terbitnya  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  digugat  (Point  d`  interet,  pint`d action atau no interest no action).
Bahwa  mendasari  Penggugat  untuk  menggugat  objek  sengketa  adalah  terbitnya objek sengketa menyebabkan ketidakpastian hukum karena objek sengketa terbit dalam keadaan  Penggugat  dan  Tergugat  II  Intervensi  dalam  keadaan  masih  bersengketa  di Peradilan umum dimana fakta hukum sesuai bukti terdapat putusan perkara dengan No. 389/Pdt.G/2019/PN Bdg dan putusan banding No. 640/Pdt/2020/PT Bandung tertanggal 11 Januari 2021 dimana sengketa yang sedang berlangsung tersebut substansinya adalah mengenai perubahan atas nama-nama yang sebelumnya terdaftar menjadi tidak terdaftar sehingga menyebabkan hilangnya hak dari pengurus yang tidak tercantum lagi namanya dalam objek sengketa a quo.
Sengketa  ini  masih  dalam  proses  upaya  hukum  karena  putusan  pengadilan mengenai hal tersebut masih belum memiliki kekuatan hukum yang tetap (Inkracht van gewijsde). Sehingga menurut Majelis Hakim Penggugat memiliki kapasitas secara yuridis untuk mengajukan gugatan ini.
Berkaitan dengan eksepsi ketiga, Gugatan Kabur (obscuur libel), menurut Majelis Hakim syarat formal dan materil dari suatu gugatan  sudah terpenuhi berdasarkan Pasal 56 Undang-undang Nomo 5 Tahun 1986 yang menyatakan: (1) Gugatan harus memuat: a) nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya; b) nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat; c) dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan. (2) Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah. (3) Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara.  yang disengketakan oleh penggugat.
Dalam pokok perkara, Majelis Hakim memberikan penilaian hukum menggunakan 3 (tiga) parameter syarat sahnya Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administratif Pemerintahan  yaitu:  (1)  Syarat  sahnya  Keputusan  meliputi:  a)  ditetapkan  oleh  pejabat yang  berwenang;  b)  dibuat  sesuai  prosedur;  c)  substansi  yang  sesuai  dengan  objek Keputusan. (2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.
Berdasarkan  3  (tiga)  parameter  syarat  tersebut  Majelis  hakim  berpedoman  pada peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar bagi Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa yaitu berdasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2016  Tentang  Tata  Cara  Pengajuan  Permohonan Pengesahan  Badan  Hukum  dan  Persetujuan  Perubahan  Angaran  Dasar  Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Angaran Dasar  dan Perubahan Data Yayasan, Pasal 19 PP Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Tentang Yayasan.
Berkaitan  dengan  kewenagan  Tergugat  dalam  menerbitkan  objek  sengketa berdasarkan ketentuan pasal 19 ayat (1) (3) PP Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas  PP  No.  63  Tahun  2008  Tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Tentang  Yayasan menyatakan  pemberitahuan  perubahan  data  yayasan  disampaikan  kepada  menteri  oleh
pengurus yayasan atau kuasanya dengan melampirkan dokumen yang memuat perubahan tersebut dan menteri berdasarkan pemberitahuan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pencatatan perubahan data dan menerbitkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan data.
Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan  Perubahan  Anggaran  Dasar  Serta  Penyampaian  Pemberitahuan  Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Yayasan Pasal 27 ayat (1) menyatakan perubahan data yayasan cukup diberitahukan oleh pemohon kepada menteri dan ayat (3) menyatakan perubahan  data  yayasan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  meliputi  a)  perubahan pembina,  b)  perubahan  atau  pengangkatan  kembali  pengurus  dan  pengawas  dan,  c) perubahan alamat lengkap.
Menurut  Majelis  hakim  dari  ketentuan  yakni  pasal  19  ayat  (1)  (3)  PP  Nomor  2 Tahun  2013  Tentang  Perubahan  Atas  PP  No.  63  Tahun  2008  Tentang  Pelaksanaan Undang-Undang  Tentang  Yayasan  dan  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  Republik  Indonesia  No.  2  Tahun  2016  Tentang  Tata  Cara  Pengajuan Permohonan  Pengesahan  Badan  Hukum  dan  Persetujuan  Perubahan  Anggaran  Dasar Serta  Penyampaian  Pemberitahuan  Perubahan  Anggaran  Dasar  Dan  Perubahan  Data Yayasan  Pasal  27  ayat  (1),  (3)  diatas  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  dalam  segi kewenangan mengeluarkan keputusan objek sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundangan yang mengaturnya maka, selanjutnya Majelis Hakim akan menguji dari segi prosedural formal dan materiil substansi dari terbitnya obyek sengketa.
Majelis  hakim  berpendapat  dalam  rangka  memberikan  pertimbangan  yang  cukup untuk  menghindari  putusan  yang  kurang  mempertimbangkan  (onvoeldoende gemotiveerd) maka Majelis Hakim dalam rangka mencari kebenaran materiil berdasarkan kewenangannya  dalam  pemeriksaan  sengketa  Tata  Usaha  Negara  tidak  terikat  hanya terhadap  dalil  maupun  bukti  yang  diajukan  oleh  Para  pihak  yang  bersengketa. Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf f dan i, Pasal 10 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan :
Pasal  7  ayat  (2):  Pejabat  Pemerintahan  memiliki  kewajiban:  1)  memberikan kesempatan  kepada  warga  masyarakat  untuk  didengar  pendapatnya,  sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) memeriksa dan meneliti dokumen Administrasi Pemerintahan, serta membuka akses dokumen Administrasi Pemerintahan kepada warga masyarakat, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;
Pasal 10 ayat (1): Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang dimaksud dalam Undang-Undang ini, meliputi asas: a. kepastian hukum dan d. Kecermatan;
Majelis Hakim berpendapat meskipun secara prosedural penerbitan objek sengketa telah  memenuhi  apa  yang  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Hukum  Dan  Hak  Asasi Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2016  Tentang  Tata  Cara  Pengajuan Permohonan  Pengesahan  Badan  Hukum  dan  Persetujuan  Perubahan  Anggaran  Dasar Serta  Penyampaian  Pemberitahuan  Perubahan  Anggaran  Dasar  Dan  Perubahan  Data Yayasan,  namun  dari  aspek  substansi  Majelis  Hakim  berpendapat  penerbitan  Surat Keputusan  Tergugat  telah  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku khususnya Pasal 7 ayat (2) huruf f dan i, Pasal 10 ayat (1) huruf a dan d UUAP, sehingga  telah  memenuhi  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  Pasal  53  ayat  (2)  huruf  a Undang-Undang  Nomor  :  9  Tahun  2004  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor:  5  Tahun  1986  Tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara,  dan  oleh  karenanya
terhadap gugatan Penggugat haruslah dikabulkan seluruhnya dan terhadap objek sengketa a quo dinyatakan batal dan kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek sengketa.
Berdasarkan pada Pertimbangan-pertimbangan Putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim PTUN Jakarta tersebut, telah diajukan banding oleh Yayasan Kawaluyaan yang diwakili oleh James Nangoi (selanjutnya disebut Pembanding/Tergugat II Intervensi) dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (selanjutnya disebut Pembanding/Tergugat).
Terhadap  eksepsi  tentang  kompetensi  absolut  Majelis  Banding  memberikan pertimbangan  sebagai  berikut:  Pembanding/Tergugat  dan  Pembanding/Tergugat  II Intervensi dalam eksepsi dan jawaban maupun dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa tidak memenuhi kualifikasi sebagai suatu keputusan tata  usaha  negara  melainkan  hanya  sebuah  tanda  terima  surat/pencatatan  administratif. Majelis Banding menilai apakah Tindakan Pembanding/Tergugat yang memberitahukan adanya penerimaan dan pencatatan dalam SABH merupakan suatu keputusan tata usaha negara?  Untuk  menjawab  pertanyaan  tersebut  di  atas  Majelis  Banding  menggunakan tolak ukur unsur beslising (memutus) dan willsforming (kehendak) yang merupakan suatu ajaran yang sudah diterima secara universal, dan telah dianut dalam Putusan Mahkamah Agung RI.
Menurut Majelis Banding ditinjau dari segi fungsi, sesuai dengan isinya, surat objek sengketa merupakan pemberian informasi/pemberitahuan ke Notaris Popy Sofiah Sofyan, S.H. SP.N bahwa permohonannya telah diterima dan dicatat dalam SABH. Surat objek sengketa  diterbitkan  setelah  adanya  permohonan  perubahan  data  yang  diunggah  oleh Notaris  Popy  Sofiah  Sofyan,  S.H.SP.N.,  ke  dalam  SABH.  SABH  merupakan  layanan online  Pembanding/Tergugat  untuk meningkatkan  pelayanan  kepada masyarakat  untuk menciptakan  tata  pemerintahan  yang  baik  (good  governance)  dan  modern,  dan  notaris sebagaimana diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris  pada  Pasal  1  angka  1,  notaris  adalah  pejabat umum  yang  berwenang  untuk  membuat  akta  otentik,  yaitu  suatu  akta  yang  memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dan penuh.
Notaris sebagai pejabat umum yang telah diberi wewenang membuat akta otentik bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran akta yang dibuatnya sehingga dalam sistem online  milik  Pembanding/Tergugat,  akta  notaris  tersebut  diterima  sebagai  sebuah  akta otentik yang tidak dilakukan pengujian keabsahannya, dan Pembanding/Tergugat hanya menerima dan mencatatnya dan setelah menerima dan mencatat dalam sistem online-nya, Pembanding/Tergugat  membuat  surat  pemberitahuan  penerimaan  sebagaimana  objek sengketa. Dengan demikian surat objek sengketa sebetulnya merupakan derifatif/turunan dari  tindakan  utama  yang  sudah  terjadi  yaitu  pendaftaran  dalam  sistem  SABH  yang dilakukan oleh Notaris Popy Sofiah Sofyan, S.H., SP.N.
Majelis  Banding  berpendapat  surat  pemberitahuan  tidak  mengandung  suatu “beslissing”  sifat  memutuskan  atau  menetapkan  dari  Dirjen  AHU  atas  nama Pembanding/Tergugat.  Pembanding/Tergugat  hanya  memberitahu  bahwa  kehendak Notaris Popy Sofiah Sofyan, S.H., SP.N. melakukan perubahan data telah diterima dan dicatat dalam SABH; Menimbang, bahwa dalam Objek Sengketa juga tidak ditemukan adanya  sifat  “Will”  kehendak  dari  Pembanding/Tergugat,  yang  ada  adalah  “Will” kehendak dari Notaris Popy Sofiah Sofyan, S.H., SP.N; Menimbang, bahwa surat objek sengketa  juga  tidak  termasuk  dalam  sebuah  keputusan  yang  bersifat  konstitutif (keputusan yang bersifat penetapan mandiri) maupun deklaratif (keputusan yang bersifat pengesahan  setelah  melalui  proses  pembahasan  di  tingkat  pejabat  pemerintahan  yang
menetapkan keputusan yang bersifat konstitutif), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UUAP.
Sesuai dengan pertimbangan hukum tingkat pertama yang membatalkan surat objek sengketa  dengan  pertimbangan  bahwa  perkara  No.289/Pdt.G/2019/PN.Bdg  belum incracht  sehingga  Pembanding/Tergugat  seharusnya  tidak  melakukan  perubahan  data meurut  Majelis  Banding  seharusnya  juga  diterapkan  terhadap  Surat  Nomor AHU.AH.01.06.0019186  tanggal  3  Agustus  2020,  oleh  karena  Terbanding/Penggugat pun melakukan hal yang sama seperti yang Pembanding/Tergugat II Intervensi lakukan yaitu  mengajukan  permohonan  perubahan  data  melalui  SABH  dan  atas  permohonan perubahan  data  tersebut  Terbanding/Penggugat  juga  telah  mendapatkan  surat  sejenis sebagaimana  objek  sengketa  yaitu  Surat  Nomor  AHU.AH.01.06.0019186  tanggal  3 Agustus 2020 tentang penerimaan perubahan data.
Majelis Banding berpendapat apabila surat objek sengketa dinyatakan batal maka Surat Nomor AHU.AH.01.06.0019186 tanggal 3 Agustus 2020 demi hukum juga batal karena  surat  tersebut  juga  diterbitkan  pada  saat  perkara  No.289/Pdt.G/2019/PN.Bdg belum incracht, padahal Surat Nomor AHU.AH.01.06.0019186 tanggal 3 Agustus 2020 dijadikan dasar legalitas (legal standing) Terbanding/Penggugat bertindak untuk dan atas nama  Yayasan  Kawaluyaan  sebagai  Penggugat  dalam  perkara  ini  sebagaimana  dalam surat gugatannya;
Demikian  berdasarkan  semua  Pertimbangan  Majelis  Banding  diatas  maka menurutnya surat objek sengketa bukanlah suatu keputusan tata usaha negara dan dengan berdasarkan  pertimbangan  hukum  tersebut  di  atas,  maka  Majelis  Banding  berpendapat bahwa eksepsi dari Pembanding/Tergugat dan Pembanding/Tergugat II Intervensi terkait dengan status hukum objek sengketa tidak memenuhi kualifikasi sebagai suatu Keputusan Tata  Usaha  Negara  adalah  beralasan  menurut  hukum  sehingga  eksepsi  tersebut  dapat diterima  sehingga  oleh  karena  eksepsi  mengenai  objek  sengketa  yang  digugat  oleh Pembanding/Penggugat adalah tidak memenuhi kualifikasi sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus Objek Sengketa, dan dengan demikian eksepsi yang lain tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan.
Berdasarkan pada perbedaan pendapat pertimbangan hakim dalam putusan tingkat pertama dan tingkat banding diatas, maka menurut penulis untuk menilai pokok kesalahan yang  menyebabkan  ketidakpastian  hukum  objek  sengketa  tersebut  terletak  pada  Rapat Dewan  Pembina  Yayasan  yang  kemudian  di  Aktakan,  atau  Surat  Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data Yayasan yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki  kewenangan  lainnya  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  1  ayat  (1)  Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004  tentang  Jabatan  Notaris,  mempunyai  kewenangan  untuk  membuat  akta  pendirian Yayasan (Pangemanan, 2016). Ruang lingkup kewenangan notaris adalah dalam bidang hukum perdata untuk menciptakan kepastian hukum melalui akta autentik. Akta autentik termasuk dalam alat bukti tertulis. Dalam Pendirian Yayasan maupun Perubahan Yayasan diwajiban untuk membuat Akta Notaris dan pengesahan atau penerimaan melalui surat Keputusan oleh Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia (Riszky, 2022).
Notaris sebagai pejabat umum yang telah diberi wewenang membuat akta otentik bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran akta yang dibuatnya sehingga dalam sistem online  milik  Pembanding/Tergugat,  akta  notaris  tersebut  diterima  sebagai  sebuah  akta
otentik yang tidak dilakukan pengujian keabsahannya, dan Pembanding/Tergugat hanya menerima dan mencatatnya dan setelah menerima dan mencatat dalam sistem online-nya, Pembanding/Tergugat  membuat  surat  pemberitahuan  penerimaan  sebagaimana  objek sengketa. Dengan demikian surat objek sengketa sebetulnya merupakan derifatif/turunan dari  tindakan  utama  yang  sudah  terjadi  yaitu  pendaftaran  dalam  sistem  SABH  yang dilakukan oleh Notaris Popy Sofiah Sofyan, S.H., SP.N.;
Romejin  mengemukakan  bahwa  Tindakan  pemerintah  adalah  tiap-tiap  Tindakan atau perbuatan dari yang satu alat administrasi negara (bestuur organ) yang mencangkup juga perbuatan atau hal-hal yang berada diluar lapangan hukum tata pemerintahan, seperti keamanan,  peradilan  dan  lain-lain  dengan  maksud  menimbulkan  akibat  hukum  dalam bidang  hukum  Administrasi  (Wibawa  &  Putu,  2020).  Perbuatan  Pemerintah  yang termasuk golongan perbuatan hukum dapat berupa: A. Perbuatan hukum menurut hukum privat (sipil)
Dapatkah administrasi  negara  mengadakan  hubungan  hukum  berdasarkan  hukum privat? Terdapat dua pendapat yang mengataka; administrasi tidak dapat menggunakan hukum privat dan administrasi dapat menggunakan hukum privat
Pendapat kedua  yang menyatakan bahwa administrasi negara dalam menjalankan tugasnya  dalam  beberapa  hal  dapat  juga  menggunakan  hukum  privat.  Tetapi  untuk menyelesaikan  suatu  soal  khusus  dalam  lapangan  administrasi  negara  telah  tersedia peraturan-peraturan hukum publik, maka administrasi negara harus menggunakan hukum publik itu dan tidak dapat menggunakan hukum privat. Pendapat ini dikemukakan oleh Prof. Krabbe,Kranenburg Vegting,Donner dan Huart. B. Perbuatan hukum menurut hukum publik terbagi atas dua yaitu:
1) Perbuatan hukum publik yang bersegi satu artinya hukum publik itu lebih merupakan kehendak satu pihak saja yaitu pemerintah.
2) Perbuatan hukum publik bersegi dua.
Akta  merupakan  suatu  perjanjian  yang  dalam  prakteknya  diatur  dalam  Hukum Perdata atau masuk dalam ranah Hukum Privat (Tutik & SH, 2015). Sedangkan Tindakan badan atau pejabat Administrasi dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia masuk dalam ranah hukum publik. Oleh karena Tindakan pendirian maupun perubahan itu adalah merupakan perbuatan hukum bersegi dua yang melibatkan aspek hukum publik dan hukum privat. Prakteknya terkait dengan Akta Pendirian maupun perubahan Yayasan disengketakant di pengadilan negeri karena menyangkut ranah Hukum Privat. Sedangkan Tindakan  Badan/Pejabat  Administrasi  dalam  hal  ini  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi manusia  dalam  menerima  atau  menerbitkan  Surat  Keputusan  di  sengketakan  di pengadilan Tata Usaha Negara yang merupakan ranah hukum publik.
Dalam  kasus  ini  dalam  kasus  ini  Akta  merupakan  suatu  perjanjian  yang  dalam prakteknya  diatur  dalam  Hukum  Perdata  atau  masuk  dalam  ranah  Hukum  Privat. Sedangkan Tindakan badan atau pejabat Administrasi dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia masuk dalam ranah hukum publik. Oleh karena Tindakan pendirian maupun perubahan data yayasan itu adalah merupakan perbuatan hukum bersegi dua yang melibatkan aspek hukum publik dan hukum privat (Puang, 2015).
Prakteknya terkait dengan Akta Pendirian maupun perubahan Yayasan disengketa di  pengadilan  negeri  karena  menyangkut  ranah  Hukum  Privat.  Sedangkan  Tindakan Badan/Pejabat Administrasi dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia dalam menerima atau menerbitkan Surat Keputusan di sengketakan di pengadilan Tata Usaha Negara yang merupakan ranah hukum publik. Bahwa dalam pasal 53 ayat (1) Undang- undang Nomor: 9 Tahun 2004 dinyatakan bahwa:
Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan  Tata  Usaha  Negara  dapat  mengajukan  gugatan  tertulis  kepada  Pengadilan yang  berwenang  yang  berisi  tuntuan  agar  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang disengketakan  itu  dinyatakan  batal  atau  tidak  sah,  dengan  atau  tanpa  disertai  tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitas.
Oleh sebab itu jelas bahwa terdapat pihak yang dirugikan dengan terbitnya objek sengketa  sehingga  bisa  disengketakan  di  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  dan  terkait dengan  akta  menjadi  kewenagan  pengadilan  Negeri  (sengketa  perdata)  (Mintarum  & Afhami, 2022).
Sesuai  dengan  kewenagan  atau  kompetensi  absolut  dari  Pengadilan  Negeri (sengketa  perdata).  Selanjutnya  penulis  akan  melihat  dari  Surat  Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data Yayasan yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yang menjadi objek sengketa di kasus ini.
Sesuai  dengan  badan  hukum  Yayasan  terdapat  3  macam/jenis  perubahan  dalam Yayasan yaitu sebagai berikut:
1) Perubahan Anggaran Dasar Yayasan yang harus mendapat Persetujuan Menteri yaitu: (a) Perubahan Nama Yayasan. (b) Perubahan Kegiatan Yayasan.
2) Perubahan Anggaran Dasar Yayasan yang diberitahukan kepada Menteri. Perubahan Anggaran  Dasar  Yayasan  ini  merupakan  perubahan  selain  perubahan  yang  dimaksud dalam angka 1 (satu) di atas, yang cukup diberitahukan kepada Menteri: Perubahan Pasal atau ayat dalam anggaran dasar Yayasan.
3) Perubahan data Yayasan yang diberitahukan kepada Menteri. Perubahan data Yayasan ini meliputi: (a) Perubahan Pembina Yayasan. (b) Perubahan atau Pengangkatan Kembali pengurus/atau Pengawas Yayasan. (c) Perubahan alamat lengkap Yayasan.
Dalam kasus ini, objek sengekta adalah Surat Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-AH.01.06-0019613, diterbitkan tanggal 23 Agustus 2020, perihal penerimaan perubahan data Yayasan Kawaluyaan. Isi dari surat objek sengketa selengkapnya sebagai berikut: “Sesuai dengan data dalam format  Isian  Perubahan  yang  disimpan  di  dalam  Sistem  Administrasi  Badan  Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 06, tanggal 21 Agustus 2020 yang dibuat oleh Notaris Popy  Sofiah  Sofyan,  S.H.  SP.N,  berkedudukan  di  Kabupaten  Bandung,  mengenai perubahan Pembina, Pengurus, Pengawas, Yayasan Kawaluyaan, berkedudukan di Kota Bandung, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum. Demikian untuk diketahui”
Berdasarkan  pada  penjelasan  tersebut  di  atas,  perubahan  yayasan  dalam  objek sengekta termasuk dalam point ke 3 (tiga) yang ditinjau dari segi fungsi, sesuai dengan isinya, surat objek sengketa merupakan pemberian informasi/pemberitahuan ke Notaris Popy Sofiah Sofyan, S.H. SP.N bahwa permohonannya telah diterima dan dicatat dalam SABH. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa menteri hukum dan HAM juga dijadikan tergugat III di peradilan perdata.
Berdasarkan  pada  penjelasan  tersebut  di  atas,  perubahan  yayasan  dalam  objek sengekta termasuk dalam point ke 3 (tiga) yang ditinjau dari segi fungsi, sesuai dengan isinya, surat objek sengketa merupakan pemberian informasi/pemberitahuan ke Notaris Popy Sofiah Sofyan, S.H. SP.N bahwa permohonannya telah diterima dan dicatat dalam SABH. Benar bahwa sesuai dengan pertimbangan hukum majelis banding bahwa surat pemberitahuan tidak mengandung suatu “beslissing” sifat memutuskan atau menetapkan dari  Dirjen  AHU  atas  nama  Pembanding/Tergugat  dalam  hal  ini  Menteri  hukum  dan HAM.
Pembanding/Tergugat  hanya  memberitahu  bahwa  kehendak  Notaris  Popy  Sofiah Sofyan, S.H., SP.N. melakukan perubahan data telah diterima dan dicatat dalam SABH; bahwa dalam Objek Sengketa juga tidak ditemukan adanya sifat “Will” kehendak dari Pembanding/Tergugat,  yang  ada  adalah  “Will”  kehendak  dari  Notaris  Popy  Sofiah Sofyan, S.H., SP.N.
Bahwa  surat  objek  sengketa  juga  tidak  termasuk  dalam  sebuah  keputusan  yang bersifat  konstitutif  (keputusan  yang  bersifat  penetapan  mandiri)  maupun  deklaratif (keputusan  yang  bersifat  pengesahan  setelah  melalui  proses  pembahasan  di  tingkat pejabat  pemerintahan  yang  menetapkan  keputusan  yang  bersifat  konstitutif), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UUAP (Putra, 2020).
Namun Menurut pertimbangan hukum majelis tingkat pertama sesuai dengan fakta hukum di persidangan terhadap objek sengketa dikeluarkan dalam masa proses gugatan di peradilan umum yang belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht  van  gewijsde)  dan  pada  saat  itu  Menteri  hukum  dan  HAM  juga  dijadikan Terggugat III dalam perkara di peradilan umum tersebut.
Menurut majelis banding bahwa dalam pertimbangan hukum tingkat pertama yang membatalkan surat objek sengketa dengan pertimbangan bahwa perkara perdata belum incracht sehingga Menteri hukum dan HAM seharusnya tidak melakukan perubahan data seharusnya  juga  diterapkan  terhadap  Surat  Nomor  AHU.AH.01.06.0019186  tanggal  3 Agustus 2020, oleh karena Terbanding/Penggugat pun melakukan hal yang sama seperti yang  Pembanding/Tergugat  II  Intervensi  lakukan  yaitu  mengajukan  permohonan perubahan  data  melalui  SABH  dan  atas  permohonan  perubahan  data  tersebut Terbanding/Penggugat juga telah mendapatkan surat sejenis sebagaimana objek sengketa yaitu Surat Nomor AHU.AH.01.06.0019186 tanggal 3 Agustus 2020 tentang penerimaan perubahan data.
Sehingga  Majelis  Banding  berpendapat  apabila  surat  objek  sengketa  dinyatakan batal maka Surat Nomor AHU.AH.01.06.0019186 tanggal 3 Agustus 2020 demi hukum juga batal karena surat tersebut juga diterbitkan pada saat perkara No.289/Pdt.G/2019/PN.Bdg belum incracht, padahal Surat
Nomor AHU.AH.01.06.0019186  tanggal  3  Agustus  2020  dijadikan  dasar  legalitas  (legal standing)  Terbanding/Penggugat  bertindak  untuk  dan  atas  nama  Yayasan  Kawaluyaan sebagai Penggugat dalam perkara ini sebagaimana dalam surat gugatannya.
Berdasarkan  pada  perbedaan  pertimbangan  diatas,  menurut  penulis  terdapat kelemahan dari penerapan SABH yang diterapkan oleh Menteri hukum dan HAM oleh sistim pelayanan secara elektronik  (berlaku istilah “First Come First Serve“), Sedangkan faktanya  banyak  nama-nama  yang  diajukan  oleh  pemohon  yang  dikemudian  hari  baru ditemukan  adanya  permasalahan  terkait  dengan  keabsahan  atau  masih  adanya permasalahan hukum berkaitan dengan berkas yang dijadikan lampiran dan diserahkan kepada  notaris,  yang  dijadikan  pelengkap  dokumen  persyaratan  untuk  diajukannya permohonan perubahan data kepada Menteri hukum dan HAM oleh karenanya Tindakan Menteri hukum dan HAM  bertentangan dengan Pasal 10 ayat (1) huruf (a) dan (d) UUAP yaitu melanggar asas kepastian hukum dan asas kecermata.
Putusan majelis banding dalam mengadili perkara haruslah menggambarkan adanya penegakan hukum itu sendiri, apakah telah dilaksanakan baik atau tidak, apakah putusan itu  melanggar  kepastian  hukum  untuk  mencapai  keadilan,  apakah  putusan  itu meninggalkan  keadilan  untuk  mencapai  kepastian  hukum,  ataukah  apakah  putusan tersebut  mampu  menyelaraskan  antara  kepastian  hukum  dengan  keadilan  yang  ingin dicapai.
Berdasarkan  pada  hal  tersebut  penulis  berpendapat  bahwa  majelis  banding  telah keliru dalam majatuhkan putusan tingkat banding. Surat penerimaan perubahan data yang menjadi  objek  sengketa  seharusnya  dibatalkan  terlebih  dahulu  dalam  rangka memperbaiki adanya kekurangan dari penerapan sistem SABH berupa sistem pelayanan secara  elektronik  yang  diterapkan  oleh  Menteri  hukum  dan  HAM  yang  menyebabkan ketidakpastian hukum.
Sesuai dengan Prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka itu sendiri antara lain harus  diwujudkan  dalam  sikap  independensi  hakim  dalam  memeriksa  dan  memutus perkara yang dihadapinya, pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam  menentukan  terwujudnya  nilai  dari  suatu  putusan  hakim  yang  mengandung keadilan  (ex  aequo  et  bono)  dan  mengandung  kepastian  hukum,  di  samping  itu  juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat (Pasetyo, Islamil, Rasyid, & Asih, 2021).
Apabila  pertimbangan  hakim  tidak  teliti,  baik,  dan  cermat,  maka  putusan  hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung berdasarkan pada perkara nomor 171 K/TUN/2022 dalam kasus ini.

## Kesimpulan
Dalam  putusan  PTUN  Jakarta  Menurut  pertimbangan  hukum  majelis  tingkat pertama sesuai dengan fakta hukum di persidangan terhadap objek sengketa dikeluarkan dalam masa proses gugatan di peradilan umum yang belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan pada saat itu Menteri hukum dan HAM yang mengeluarkan objek sengketa juga dijadikan Tergugat III dalam perkara di peradilan umum tersebut.
Menurut majelis banding bahwa dalam pertimbangan hukum tingkat pertama yang membatalkan surat objek sengketa dengan pertimbangan bahwa perkara perdata belum incracht sehingga Menteri hukum dan HAM seharusnya tidak melakukan perubahan data seharusnya  juga  diterapkan  terhadap  Surat  Nomor  AHU.AH.01.06.0019186  tanggal  3 Agustus 2020, oleh karena Yayasan Kawaluyaan yang diwakili oleh Alisar (selanjutnya disebut  Terbanding/Penggugat)  pun  melakukan  hal  yang  sama  seperti  yang Pembanding/Tergugat II Intervensi dalam hal ini Yayasan kawaluyaan yang diwakili oleh James Nangoi lakukan yaitu mengajukan permohonan perubahan data melalui SABH dan atas permohonan perubahan data tersebut Terbanding/Penggugat juga telah mendapatkan surat  sejenis  sebagaimana  objek  sengketa  yaitu  Surat  Nomor  AHU.AH.01.06.0019186 tanggal 3 Agustus 2020 tentang penerimaan perubahan data.
Sehingga  Majelis  Banding  berpendapat  apabila  surat  objek  sengketa  dinyatakan batal maka Surat Nomor AHU.AH.01.06.0019186 tanggal 3 Agustus 2020 demi hukum juga batal karena surat tersebut juga diterbitkan pada saat perkara perdata belum incracht, padahal Surat Nomor AHU.AH.01.06.0019186 tanggal 3 Agustus 2020 dijadikan dasar legalitas (legal standing) Terbanding/Penggugat bertindak untuk dan atas nama Yayasan Kawaluyaan sebagai Penggugat dalam perkara ini sebagaimana dalam surat gugatannya.
Berdasarkan  pada  perbedaan  pertimbangan  diatas,  menurut  penulis  terdapat kelemahan dari penerapan SABH yang diterapkan oleh Menteri hukum dan HAM oleh sistim pelayanan secara elektronik  (berlaku istilah “First Come First Serve“), Sedangkan
faktanya  banyak  nama-nama  yang  diajukan  oleh  pemohon  yang  dikemudian  hari  baru ditemukan  adanya  permasalahan  terkait  dengan  keabsahan  atau  masih  adanya permasalahan hukum berkaitan dengan berkas yang dijadikan lampiran dan diserahkan kepada  notaris,  yang  dijadikan  pelengkap  dokumen  persyaratan  untuk  diajukannya permohonan perubahan data kepada Menteri hukum dan HAM oleh karenanya Tindakan Menteri hukum dan HAM  bertentangan dengan Pasal 10 ayat (1) huruf (a) dan (d) UUAP yaitu melanggar asas kepastian hukum dan asas kecermata.
Putusan majelis banding dalam mengadili perkara haruslah menggambarkan adanya penegakan hukum itu sendiri, apakah telah dilaksanakan baik atau tidak, apakah putusan itu  melanggar  kepastian  hukum  untuk  mencapai  keadilan,  apakah  putusan  itu meninggalkan  keadilan  untuk  mencapai  kepastian  hukum,  ataukah  apakah  putusan tersebut  mampu  menyelaraskan  antara  kepastian  hukum  dengan  keadilan  yang  ingin dicapai.
Berdasarkan  pada  hal  tersebut  penulis  berpendapat  bahwa  majelis  banding  telah keliru  dalam  menjatuhkan  putusan  tingkat  banding.  Surat  penerimaan  perubahan  data yang  menjadi  objek  sengketa  seharusnya  dibatalkan  terlebih  dahulu  dalam  rangka memperbaiki adanya kekurangan dari penerapan sistem SABH berupa sistem pelayanan secara  elektronik  yang  diterapkan  oleh  Menteri  hukum  dan  HAM  yang  menyebabkan ketidakpastian hukum.

## BIBLIOGRAFI
Angkouw, Kevin. (2014). Fungsi Mahkamah Agung Sebagai Pengawas Internal Tugas Hakim Dalam Proses Peradilan. Lex Administratum , 2 (2).
Anshori, Abdul Ghofur. (2007). Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No. 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan, dan Kewenangan). (No Title) .
Arto, Mukti. (2004). Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V Yogyakarta. Pustaka Pelajar .
Asikin, Zainal. (2004). Amiruddin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada .
Joko, Dr Joko Sriwidodo, & SH, M. H. (2020). Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia . Kepel Press.
Koraag, Satria. (2021). Terjadinya Sengketa Tata Usaha Negara Akibat Dikeluarkannya Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara. Lex Administratum , 9 (7).
Mintarum, Ahadin, & Afhami, Sahal. (2022). 2. Analisis Penyelesaian Sengketa Tanah Di Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang:(Studi Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 34/6/2018/Ptun. Sby). Justicia Journal , 11 (2), 82–98.
Pangemanan,  Alventura  Bernard.  (2016).  Kewajiban  Notaris  Sebagai  Pejabat  Umum Yang Berwenang Untuk Membuat Akta Autentik. LEX ADMINISTRATUM , 4 (2).
Pasetyo, Bayu, Islamil, Rezky Robiatul Aisyiah, Rasyid, Fikri Ananta Nur, & Asih, Illa Amanda  Nur.  (2021).  Argumentasi  Hukum  Terhadap  Pertimbangan  Hakim  Dalam Putusan Perkara Sengketa Kepegawaian. Jurnal Palar (Pakuan Law Review) , 7 , 478.
Permana,  L.  Hendi.  (2016). Analisis  Pertimbangan  Hukum  Hakim  dalam  Penjatuhan Pidana  di  Bawah  Minimum  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Kesusilaan  (Perkara No. 107/Pid. Sus/2015/PN. MET) .
Puang,  Victorianus  M.  H.  Randa.  (2015). Hukum  Pendirian  Usaha  Dan  Perizinan . Deepublish.
Putra,  Muhammad  Amin.  (2020).  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  Yang  Berpotensi Menimbulkan  Akibat  Hukum  Sebagai  Objek  Sengketa  Di  Pengadilan  Tata  Usaha Negara. J. Huk. Peratun , 3 , 1–18.
Riszky, Rahmadhani Sri. (2022). Tanggung Jawab Notaris Atas Terjadinya Pembatalan SK  Menteri  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Terkait  Pengesahan  Badan  Hukum Yayasan  Dayah  Bustanul  Ulum  (Studi  Putusan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor 68/K/TUN/2020). Jurnal  Hukum  Al-Hikmah:  Media  Komunikasi  Dan  Informasi Hukum Dan Masyarakat , 3 (3), 697–728.
Tutik, D. R. Titik Triwulan, & SH, M. H. (2015). Hukum perdata dalam sistem hukum nasional . Kencana.
Wibawa, Sastra, & Putu, I. (2020). Bahan Ajar Hukum Administrasi Negara .

## Copyright holder:
Jenifer Beatrix Renjaan, Rasji (2023)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: