## ZAKAT  SERIKAT USAHA  DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
Husin  Bafadhal
Pegawai Kantor Urusan Agama Sungai Bahar husinbafadhal.usman@gmail.com

## Abstrak
Temuan penelitian ini ialah menyatakan bahwa harta yang terdapat dalam serikat usaha  wajib  dikeluarkan  zakatnya  bila  telah  memenuhi  ketentuan  nisab  dan  haul dalam  pelaksanaan  zakat,  zakat  tersebut  atas  nama  pemilik harta  yang berserikat, bukan atas nama serikat usaha. Adapun rincian kesimpulan ialah 1. Hukum zakat harta  serikat  usaha  adalah  wajib.  Meskipun    masih  terdapat perbedaan  pendapat para fuqaha dalam menentukan nisab dan haul zakat harta serikat usaha tersebut. Perbedaan  ini  didasarkan  pada  pemahaman  mereka  terhadap  hukum  zakat  harta serikat  usaha  sebagaimana  yang  telah  ditetapkan  secara  jelas  dan  tegas  dalam  al- Qur'an  dan  Sunnah.  2.  Para  fuqaha  berbeda  pendapat  tentang  ketentuan  nisab zakat  serikat  usaha.  Perbedaan  tersebut  adalah  antara  yang  berpandangan  bahwa nisab dan haul dilihat dari serikat usaha dan yang berpandangan bahwa perhitungan nisab atas harta masing-masing peserta serikat usaha, bukan pada serikat usaha. 3. Ketentuan kadar wajib zakat atas harta serikat usaha disesuaikan dengan jenis usaha yang  dilakukan.  4.  Pelaksanaan  zakat    serikat    usaha  disesuaikan  dengan  bidang usaha  yang  dilakukan  oleh  serikat usaha,  menurut  pandangan  ulama  Hanafiyah: nisab yang dihitung adalah nisab dari masing-masing individu peserta serikat usaha, bukan  pada  serikat  usahanya  sendiri,  oleh  karenanya  dalam  suatu  serikat  usaha boleh jadi salah seorang atau beberapa orang pesertanya tidak terkena wajib zakat karena tidak mencapai nisab secara individu. Menurut pandangan ulama Syafi'iyah: nisab yang dihitung adalah nisab pada serikat usaha , apabila serikat tersebut telah mencapai nisab maka atas masing-masing individu peserta serikat usaha dikenakan wajib zakat.
Kata Kunci : Zakat, Serikat Usaha, Ekonomi Islam.

## PENDAHULUAN
Islam sebagai pandangan hidup ( way of life ) umat merupakan ajaran yang tidak hanya bersifat dokmatis, tetapi juga bersifat praktis. Sumber utama ajaran Islam  adalah  al-Qur’an  dan  al-Sunnah,  sedangkan  sumber  praktisnya  adalah
sosok  pribadi  Rasulullah  SAW,  para  Sahabat,  Tabi'in  dan  ulama  yang mewarisinya 1 . Dengan demikian, segala ajarannya dapat dipahami oleh manusia, baik secara tekstual maupun kontekstual.
Sebagai seorang praktisi, Rasulullah SAW tidak hanya membawa ajaran baru yang merombak segala tradisi masyarakat jahiliyah yang menyimpang dari aturan Ilahi dan norma kemanusiaan saat itu, tetapi juga menyempurnakan dan menyelesaikan  segala permasalahan  yang  muncul.  Dalam  menyikapi persoalan yang  dihadapkan  kepadanya,  Rasulullah  SAW  berupaya  merujuknya  kepada wahyu,  ketika  tidak  ditemukan  kasus  tersebut  berdasarkan  wahyu  maka  ia berusaha  maksimal  untuk  melakukan  upaya  ijtihad  sejalan  dengan  prinsip wahyu.  Agaknya  metoda  kerja  Rasul  tersebut  yang  juga  ditiru oleh  Mu'az  ibn Jabal ketika diutus menjadi qadhi di Yaman. 2
Petunjuk  wahyu  lebih  dominan  memberikan  penjelasan  terhadap persoalan yang berkaitan dengan bidang akidah dan ibadah, sedangkan terhadap persoalan-persoalan hukum hanya sedikit dan bersifat global. 3
Salah  satu  bentuk  ibadah  yang  dimaksud  adalah  ibadah  zakat,  yang merupakan rukun Islam yang wajib dibayarkan oleh setiap muslim dan muslimat yang  telah  memenuhi  persyaratan,  baik  syarat-syarat  yang  berkaitan  dengan orang yang wajib berzakat, penerima zakat, jenis harta yang dizakatkan, maupun syarat sahnya zakat.
1 Para  ulama  berbeda  pendapat  dalam  hal  sumber  praktis  selain  pada  diri  Nabi.  mereka  yang  tidak menerima amal Ahl al-Madinah sebagai sumber, maka secara otomatis hanya mengakui al-Quran, hadits, dan praktik nabi,  sementara  bagi  yang memasukkan amal  Ahl  al-Madinah sebagai  rujukan  ijtihad  mereka,  maka  berarti  juga mengakui praktik para sahabat dan tabi'in sebagai sumber hukum.
2 Ketika akan diutus ke Yaman, Nabi SAW. bertanya kepada Mu'az: dengan cara apa engkau menyelesaikan suatu  perkara?  Mu'az  menjawab:  Aku  putuskan  sesuai  dengan  yang  terdapat  dalam  Kitab  Allahlm. Jika  tidak  kau temukan padanya? Tanya Nabi. Mu'az kembali menjawab: Aku putuskan sejalan dengan Sunnah Rasulullahlm. Apabila juga  tidak  engkau  temukan  padanya?  Tanya  Nabi  kembali.  Aku  melakukan  upaya  ijtihad,  Jawab  Mu'az.  Mendengar jawaban terakhir dari Mu'az tersebut Nabi SAW langsung berucap: َمﱠﻠَﺳ َو  ِﮫْﯾَﻠَﻋ ُﮫﻠﻟا ﻰﱠﻠَﺻ  ِﮫﻠﻟا  ِل ْوُﺳ َر  َل ْوُﺳ َر  َﻖﱠﻓ َو يِذﱠﻟا ِﮫﱠﻠِﻟ ُدْﻣَﺣْﻟا . Lihat: Mausu'ah al-Hadits al-Syarif, Sunan al-Turmudzi , Kitab: al-Ahkam 'an Rasulillah , Bab: Ma Ja'a fi al-Qadhi kaifa Yaqdhi , hadits nomor: 1249.
3 Ahmad Syalaby merinci terdapat 330 ayat al-Qur'an yang berbicara mengenai hukum mencakup berbagai aspek antara lain: mengenai ibadah berjumlah 140 ayat, mengenai urusan keluarga (nikah, thalak, warisan, wasiat, dan penghentian  hak  untuk  sementara  waktu)  berjumlah  70  ayat,  mengenai  persoalan  jual-beli,  gadai,  sewa  menyewa, perkongsian, perniagaan dan hutang piutang berjumlah 70 ayat, mengenai hukuman dan pidana berjumlah 30 ayat, dan  mengenai  qadha  dan  kesaksian  berjumlah  20  ayat.    Lihat  :  Ahmad  Syalaby, Tarikh  at-Tasyri’  al-Islamy ,  (Kairo: Maktabah al-Nahdhah al-Misriyyah, tt), hlm. 20-22.
Salah satu syarat dalam zakat adalah syarat yang berkaitan dengan harta yang  akan  dizakatkan  yaitu:  milik  penuh,  berkembang,  cukup  senisab,  adanya haul,  lebih  dari  kebutuhan  pokok,  dan  bebas  dari  hutang,  karena  harta mempunyai  kedudukan  yang  tinggi  dan  nilai-nilai  yang  strategis  dalam kehidupan  manusia,  karena  ia  merupakan  alat  dan  sarana  untuk  memperoleh berbagai manfaat dan mencapai kesejahteraan hidup manusia sepanjang waktu. 4 Manusia  harus  berusaha  mendapatkannya  dengan  mengelola  seluruh  isi  bumi dan mengadakan penelitian untuk mencari sumber kekayaan alam tersebut.
Melihat betapa pentingnya urgensi dan kedudukan harta bagi kehidupan manusia,  maka  al-Qur'an  mengangkat  terma  harta  tersebut  dengan  berbagai derivasinya sebanyak 86 kali, tersebar dalam 38 surah. Di samping itu, terhadap pencarian harta benda itu al-Qur'an dan Hadis sendiri memberikan legitimasi, diantaranya  Allah    SWT  menyatakan  bahwa  bumi  ini  diciptakanNya  untuk kemudahan bagi manusia, karenanya berlayarlah ke seluruh penjuru bumi dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya, 5 hanya saja Ia mengingatkan bahwa seluruh manusia akan kembali keharibaannya untuk mempertanggung jawabkan seluruh perbuatannya  selama  di  dunia  ini.  Pada  bagian  lain  Allah    SWT  memerintah manusia  untuk  mencari  rezekinya  di  muka  bumi  ini  setelah  mereka melaksanakan kewajiban (shalat). 6
Dalam Islam, harta tidak hanya dipergunakan untuk kepentingan individu semata, tapi juga untuk kepentingan sosial. Kepentingan individu adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup yang bersangkutan dan keluarganya, tabungan hari tua  serta  untuk  memenuhi  kebutuhan  spiritual  dalam  menjalankan  kewajiban ibadah kepada Allah  SWT seperti berzakat, berhaji, dan ibadah-ibadah lainnya yang  membutuhkan  harta  benda.  Sedang  kepentingan  sosial  adalah  untuk
4 Abi Ubaid Qasim bin Salam, Kitab al-Amwal , ( Kairo: Dar al-Fikr, 1975), hlm. 17
5 FirmanNya: ُروُﺷﱡﻧﻟا ِﮫْﯾَﻟِإ َو ِﮫِﻗ ْز ِر  ْنِﻣ اوُﻠُﻛ َو ﺎَﮭِﺑِﻛﺎَﻧَﻣ ﻲِﻓ اوُﺷْﻣﺎَﻓ  ًﻻوُﻟَذ  َض ْرَ ْﻷا ُمُﻛَﻟ َلَﻌَﺟ يِذﱠﻟا  َوُھ (Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan).
6 FirmanNya: َنوُﺣِﻠْﻔُﺗ  ْم ُﻛﱠﻠَﻌَﻟ ا ًرﯾِﺛَﻛ َﮫﱠﻠﻟا اوُرُﻛْذا َو ِﮫﱠﻠﻟا ِلْﺿَﻓ  ْنِﻣ اوُﻐَﺗْﺑا َو  ِض ْرَ ْﻷا ﻲِﻓ اوُرِﺷَﺗْﻧﺎَﻓ ُة َﻼﱠﺻﻟا ِتَﯾ ِﺿُﻗ اَذِﺈَﻓ (Apabila telah ditunaikan  sembahyang,  maka  bertebaranlah  kamu  di  muka  bumi;  dan  carilah  karunia  Allah  dan  ingatlah  Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung).
memenuhi  kewajiban  sosial,  seperti  memberikan  infak,  shadaqah,  dan sumbangan sosial lainnya. 7
Pada  dasarnya  harta  memang  menunjang  kehidupan  manusia,  dan  agar manusia tidak terjerumus dengan kemegahan harta, Islam mengajarkan kepada umat  manusia  bahwa  Allah    SWT  pemilik  mutlak  segala  sesuatu  yang  ada  di muka bumi ini, termasuk harta benda. Kepemilikan oleh manusia hanya bersifat relatif, sebatas untuk melaksanakan amanah. 8
Zakat adalah ibadah maliyah ijtima’iyah yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis dan menentukan. Zakat juga termasuk salah satu sendi pokok ajaran  Islam, 9 bahkan  zakat  dan  shalat  dijadikan  oleh  al-Qur’an  dan  Hadis sebagai lambang dari keseluruhan ajaran Islam. 10 Zakat ditinjau dari segi bahasa (etimologi),  kata  zakat  merupakan  kata  dasar  ( masdar )  dari  kata zakâ ( ﺎﻛز ) mengandung  arti berkah,  tumbuh,  bertambah,  bersih,  dan  baik .  Sehingga  dapat dikatakan  bahwa  rangkuman arti dari  frasa zakat  adalah  s uci ( ةرﺎﮭﻄﻟا ) , tumbuh ( ءﺎﻤﻨﻟا ) , berkah ( ﺔﻛﺮﺒﻟا ) , dan terpuji ( حﺪﻤﻟا ). 11 Sedangkan secara terminologi berarti sejumlah  harta  tertentu  yang  diwajibkan  oleh  Allah    SWT  diserahkan  kepada orang-orang yang berhak menerimanya. 12
Di samping itu, jika dilihat dari sisi pembangunan kesejahteraan, zakat juga merupakan  salah  satu  instrumen  pemerataan  pendapatan.  Dengan  zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan  pendapatan  ( economy  growth  with  equity ). 13 Zakat merupakan sumber utama kas negara sekaligus soko guru dari kehidupan ekonomi yang dicanangkan
7 Lihat Ramlie Djalil, Peranan ZIS Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat , Makalah disampaikan pada Seminar Lokakarya Manajemen BAZIS tanggal 11 Agustus 1998, (Jambi: BAPPEDA Tingkat I, 1998), hlm. 3.
8 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Wacana Ulama & Cendikiawan, (Jakarta: Bank Indonesia , 1999), hlm. 42. 9 Zakat  merupakan  rukun  Islam  yang  ketiga  sebagaimana  Hadits  dari  Ibn  Umar,  Rasulullah    SAW bersabda: ا  ِمﺎَﻗِإ َو ُﮫُﻟوُﺳ َر َو ُهُدْﺑَﻋ اًدﱠﻣَﺣُﻣ  ﱠنَأ َو ُﮫﱠﻠﻟا  ﱠﻻِإ َﮫَﻟِإ  َﻻ  ْنَأ ِةَدﺎَﮭَﺷ  ٍسْﻣَﺧ ﻰَﻠَﻋ ُم َﻼْﺳِ ْﻹا  َﻲِﻧُﺑ َنﺎَﺿَﻣ َر  ِم ْوَﺻ َو  ِتْﯾَﺑْﻟا ِّﺞَﺣ َو ِةﺎَﻛ ﱠزﻟا  ِءﺎَﺗﯾِإ َو ِة َﻼﱠﺻﻟ
. Lihat: Mausu'ah al-Hadits al-Syarif, Shahih Muslim , Kitab: al-Iman , Bab: Bayan Arkan al-Islam wa Da'a‘imih al-'Izham, hadits nomor: 21.
10 Ismail Muhammad Syah, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm. 187.
11 Lihat: Muhammad ibn  Makram ibn  Manzur al-Afriqi al-Mishri, Lisan al-Arab , (Beirut: Dar al-Shadir), Cet  I, Jilid XIV, hlm. 358. selanjutnya disebut ibn Manzur Lisan al-Arab.
12 Yusuf al-Qardawi, Fiqh al-Zakah, (Mesir: Dar al-Fikr, 1997), hlm. 37-38.
13 Ahmad  Muflih  Saefuddin, Pengelolaan  Zakat  ditinjau  dari  Aspek  Ekonomi ,  (Bontang:  Badan  Dakwah Islamiyah LNG, 1986), hlm. 99.
al-Qur'an. Zakat akan mencegah terjadinya akumulasi harta pada satu orang, dan pada  saat  yang  sama  mendorong  manusia  untuk  melakukan  investasi  dan mempromosikan distribusi. 14
Secara tegas Allah  SWT melarang terjadinya akumulasi harta di tangan seseorang atau sekelompok orang kaya saja, sebagaimana firman-Nya:
... ْﻲَﻛ َﻻ َنوُﻛَﯾ ًﺔَﻟوُد َنْﯾَﺑ ِءﺎَﯾِﻧْﻏَﻷا :رﺷﺣﻟا)...مُﻛْﻧ ِﻣ 7 (
“…  Agar  harta  itu  jangan  hanya  beredar  di  antara  orang-orang  kaya  saja  di antara kamu …” 15
Dewasa ini masyarakat ekonomi menengah ke atas tidak hanya bergelut dengan satu bidang usaha, umumnya di samping mereka memegang langsung suatu  usaha  pribadi,  mereka  juga  ikut  ambil  bagian  dalam  kerjasama  (serikat usaha)  pada  institusi  ekonomi  yang  dikelola  secara  profesional,  baik  sebagai pengurus  maupun  hanya  sebagai  anggota  biasa  (penanam  saham),  atau,  jika tidak, uang hasil usaha pribadi tersebut mereka amankan dan sekaligus bekerja di institusi perbankan 16 yang mereka percaya.
Serikat usaha merupakan kata majemuk yang terdiri dari kata serikat dan usaha.  Serikat adalah  sekumpulan  orang  yang  merupakan  kesatuan  untuk mengerjakan sesuatu. 17 Sedangkan usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga,  pikiran  dan  badan  untuk  mencapai  suatu  maksud.  Atau  pekerjaan (perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya) untuk mencapai sesuatu. 18 Sedangkan serikat  usaha  adalah  suatu  bentuk  kegiatan  bersama  dalam  bidang  ekonomi (usaha) yang dilakukan oleh sekumpulan orang yang merupakan kesatuan untuk mengerjakan  sesuatu,  dengan  tujuan  untuk  mencapai  suatu  maksud,  atau pekerjaan. 19 Kata serikat  usaha  dalam  kitab fiqh  dinyatakan  sebagai  salah  satu bentuk kegiatan usaha secara bersama-sama yang dikenal adalah syirkah ( ٌﺔَﻛ ْﺮِﺷ )
14 Mustaq Ahmad, Etika Bisnis Dalam Islam , Terjemahan Samson Rahman, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 75.
15 Anonim, al-Qur'an dan Terjemahnya , (Jakarta ; Yayasan Penterjemah al-Qur'an, 1985), hlm. 916. 16 Sebagai nasabah,  mereka  dinilai  sebagai  penanam  saham  yang  akan  memperoleh  bunga  (Bank konvensional)  atau  hasil mudharabah (Bank  Syari'ah)  yang  ketentuan  persentase  bunga  dan  hasil mudharabah sesuai dengan ketentuan pada masing-masing Bank yang bersangkutan.
17 Anonim, Kamus Besar Bahasa Indonesia , (Jakarta: Balai Pustaka, 1990) , hlm. 63. 18 Ibid , hlm. 997.
19 Ibid ,.
atau serikat ( ٌﺔَﻛ ِﺮَﺷ ),  anggota syirkah disebut  dengan syarik ( ٌك ِرﺎَﺷ ),  bentuk jamaknya syuraka' ( ُءﺎَﻛ َﺮُﺷ ).
Kerjasama  atau  serikat  usaha,  di  dalam  kitab-kitab  fikih  dinyatakan sebagai menjalin hubungan kerjasama antara dua orang atau lebih. 20 Kerjasama tersebut  secara  sederhana  biasanya  dilakukan  oleh  dua  orang  atau  lebih  yang saling kenal dan saling percaya dengan aturan kesepakatan yang disetujui oleh masing-masing  pihak.  Kerjasama  dalam  bentuk  ini  dapat  dikatakan  sebagai kerjasama usaha antar individu.
Dalam  skala  menengah,  ialah  kerjasama  usaha  yang  para  anggotanya terbatas pada kelompok tertentu, seperti kelompok warga, kelompok pada unit kerja, kelompok kesamaan aliran dan partai atau kelompok-kelompok lainnya. Mereka yang tergabung dalam salah satu kelompok ini, dapat membentuk suatu kerjasama usaha yang biasanya dalam bentuk koperasi.
Sementara dalam skala yang lebih besar, biasanya memiliki aturan tertulis yang  transparan,  yang  melibatkan  jumlah  orang  yang  jauh  lebih  banyak,  pada suatu lembaga, dan dibentuk untuk menyatukan faktor-faktor produksi, seperti: tenaga  kerja,  material,  dana,  barang-barang  dan  jasa,  dengan  tujuan  untuk memperoleh  laba  (keuntungan).  Serikat  usaha  dalam  bentuk  skala  besar  ini berbeda  dengan  serikat  menengah  dan  sederhana.  Perbedaan  ini  terutama terletak  pada  aspek  motivasi,  sistem  lembaga  dan  penggunaan  faktor-faktor ekonominya.  Serikat  dalam  skala  besar  ini  tidak  mengharuskan  setiap individunya  saling  mengenal  seperti  pada  skala  sederhana  ataupun  dari kelompok yang sama seperti pada skala menengah. Meskipun demikian mereka dapat menyatu dengan baik karena peraturan dan sistem yang diterapkan secara profesional.
Serikat usaha dalam skala besar di Indonesia umumnya berbentuk Badan Usaha  Milik  Negara  (BUMN),  dan  Badan  Usaha  Milik  Swasta  (BUMS),  yang
20 Ibrahim ibn Ali ibn Yusuf al-Syirazi, al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i , (Beirut: Dar al-Fikr, t.thlm.), juz I, hlm. 150.
terdiri  dari;  Perseroan  Terbatas  (PT),  Persekutuan  Komanditer  (CV), Persekutuan Firma, Perusahaan Internasional (Asing).
Dalam  kitab-kitab  fikih  bentuk-bentuk  kerjasama (al-musyarakah )  dalam upaya membangun perekonomian pada umumnya lebih dikenal dengan istilah; al- mudharabah,  syirkah  al-Inan , al-mufawadhah , al-abdan , al-wujuh , al-muzara’ah  (al- mukhabarah),  al-musaqat  dan  al-mugharasah. Bentuk-bentuk  kerjasama  dalam operasionalnya mirip sekali  dengan serikat usaha yang ada di Indonesia saat ini.
Jika  diperhatikan  dari  hasil  yang  diperoleh  dari  serikat  usaha  tersebut, sudah memenuhi  ketentuan  wajib  zakat,  baik  dari  sisi:  nisab,  haul  dan  kadar wajib  zakat, dengan  tidak  memperhatikan  kemampuan  pemilik  harta  tersebut, karena  harta  mereka  telah  tergabung  dalam  serikat  usaha.  Berdasarkan  faktor penilaian keekonomian, seluruh anggota yang berada dalam serikat usaha skala menengah dan besar adalah mereka yang telah terkena aturan wajib zakat yang biasanya mereka mengeluarkan zakatnya secara individual.
Dengan demikian, apakah harta hasil serikat usaha dikeluarkan zakatnya atas  nama  serikat  usaha  dan  para  pemilik  saham  menerima  sisa  hasil  usaha (SHU) yang telah dizakatkan, atau sisa hasil usaha tersebut langsung diberikan kepada  para  pemilik  saham  sebelum  dikeluarkan  zakatnya  dan  zakat  tersebut, seperti yang berlaku selama ini, merupakan urusan para pemilik saham secara individu.  Jika  zakat  dikeluarkan  melalui  serikat  usaha,  akan  muncul  masalah tentang  ketentuan  nisab  dan  kadar  wajib  zakat  yang  harus  dikeluarkan,  sebab serikat usaha tersebut terdiri dari dua orang atau lebih. Pemberlakuan kewajiban zakat  atas  segala  bentuk  usaha  tersebut,  menyangkut  siapa  diantara  anggota serikat tersebut yang memikul kewajiban zakat dan  penentuan nisab dan kadar kewajibannya. Bentuk-Bentuk Serikat usaha

## TINJAUAN UMUM TENTANG SERIKAT USAHA
Dalam  sistem mu'amalah Islam,  bentuk-bentuk  kegiatan  usaha  secara bersama-sama yang dikenal adalah syirkah ( ٌﺔَﻛ ْرِﺷ ) atau serikat ( ٌﺔَﻛ ِرَﺷ ), sedangkan anggota syirkah disebut dengan syarik ( ٌك ِرﺎَﺷ ), bentuk jamaknya syuraka' ( ُءﺎَﻛ َرُﺷ ).
Adapun  pengertian syirkah secara  etimologi  (bahasa),  kata syirkah merupakan kata dasar ( masdar ) dari kata syaraka ( َك َرَﺷ ), yang berarti berserikat. 21 Sedangkan menurut istilah: Syirkah adalah suatu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam  pelaksanaan  sebuah  usaha,  dimana  masing-masing  pihak  memberikan kontribusi  modal  usaha  atau  jasa  (keahlian),  dan  berdasarkan  kesepakatan bersama, maka keuntungan serta resiko sama-sama ditanggung.
Berdasarkan pengertian di atas jelaslah bahwa Syirkah adalah suatu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam pelaksanaan sebuah usaha, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal usaha atau jasa (keahlian), berdasarkan  kesepakatan  bersama  dan  keuntungan  serta  resiko  ditanggung bersama sesuai yang telah disepakati keduanya.
Rukun dalam syirkah secara umum adalah:
1. Shighat (ijab dan qabul )
2. Pihak yang melakukan transaksi ( shahibul mal dan rabbul mal ) 22 , dan pelaksana ( musyarik )
3. Objek akad (proyek/usaha). 23
Sedangkan syarat-syarat umum dalam syirkah adalah:
1. Usaha tersebut dalam pelaksanaan transaksi dapat diwakilkan 2. Pembagian  keuntungan  bagi  setiap  anggota  dijelaskan nisbah ( persentase ) ketika terlaksananya akad.
3. Keuntungan dari usaha tersebut dibagi berdasarkan laba (hasil usaha)  dari usaha bersama, dan tidak dari harta yang lain. 24
Pada dasarnya ulama fikih membagi syirkah dalam 2 bentuk, yaitu:
1. Syirkah al-Amlak (perserikatan dalam kepemilikan)
21 Lihat: Muhammad ibn Makram ibn Manzur al-Afriqi al-Mishri, Lisan al-Arab , op cit , hlm. 358.
22 Shahibul mal adalah pemilik harta (modal) dan rabbul mal adalah orang yang mengelola harta (modal) tersebut/nazir.  Kedua  peristilahan  ini  dipakai  oleh  Imam  al-Syafi'im  khususnya  pada  pembahasan  tentang  zakat. Lihat: Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, al-Umm , (Beirut: Dar al-Fikr, 1983/1393), Juz II, hlm. 38.
23 Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Juz III, op cit , hlm. 294.
24 Ibid, hlm. 295.
Syirkah al-Amlak ialah peralihan kepemilikan harta kepada dua orang atau lebih tanpa harus ada akad. Syirkah seperti ini  dapat terjadi dalam bentuk Ikhtiyariyah dan bentuk Ijbariyah . 25
a. Syirkah al-Amlak Ikhtiyariyah
Syirkah  al-Amlak Ikhtiyariyah ialah  Peralihan  kepemilikan  dalam bentuk Ikhtiyariyah yang  terjadi  apabila  seorang  pemilik  harta  melakukan hibah  sebagian  hartanya  kepada  dua  orang  dan  keduanya  menerima  hibah tersebut,  atau  seseorang  berwasiat atas  sebagian  hartanya  untuk dua  orang dan kedua orang tersebut menerima wasiat tersebut.
b. Syirkah al-Amlak Ijbariyah
Syirkah  al-Amlak Ijbariyah ialah  kepemilikan  harta  dalam  bentuk Ijbariyah , yaitu peralihan kepemilikan harta karena waris. Harta yang dimiliki oleh  seseorang  yang  meninggal  dunia  tersebut  secara  otomatis  beralih menjadi milik ahli warisnya sesuai dengan aturan kewarisan yang berlaku. 26
2. Syirkah al-Uqud (perserikatan dalam akad/serikat usaha)
Syirkah al - uqud tercipta disebabkan adanya kontrak ( akad ) dan ini juga dikenal dengan  istilah syirkah  ikhtiyariyah (pilihan)  atau  serikat  usaha  terjadi dengan cara adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih telah menyetujui bahwa  setiap  anggota  ikut  akan  memberikan  modal  usaha  serikat  usaha tersebut, sebagaimana yang akan dikemukan berikut ini:
a. Mudharabah (Kerjasama Bagi Hasil)
Secara terminologi mudharabah adalah :
.ﺮﺧﻻا ﻦﻣ ﻞﻤﻋو ﻦﯿﺒﻧﺎﺠﻟا ﺪﺣا ﻦﻣ لﺎﻤﺑ ةﺎﻛﺮﺸﻟا ﻰﻠﻋ ﺪﻘﻋ 27
"Kesepakatan kerjasama antara dua pihak, satu pihak sebagai penyandang dana permodalan dan pihak lain sebagai pelaksana".
25 Ibid, hlm. 296.
26 Ibid . 27 Ibid .
b. Syirkah  al-Inan Menurut Wahbah al-Zuhaili bahwa syirkah al-Inan adalah :
ﻰﻓ ةاوﺎﺳﻣﻟا ﺎﮭﯾﻓ طرﺗﺷﯾ ﻻو ﺎﻣﮭﻧﯾﺑ ﺢﺑرﻟاو ﮫﯾﻓ ارﺟﺗﯾ نأ ﻰﻠﻋ ﺎﻣﮭﻟ لﺎﻣ ﻰﻓ نﺎﻧﺛإ كرﺗﺷﯾ نأ ﻻو فرﺻﺗﻟا ﻰﻓ ﻻو لﺎﻣﻟا .ﺢﺑرﻟا ﻰﻓ 28
“ Syirkah al-Inan adalah dua orang yang berserikat pada harta milik keduanya untuk  diperdagangkan  berdua  dan  keuntungan  milik  berdua,  tidak diisyaratkan  persamaan  pada  harta,  juga  tidak  pada  wewenang  dan keuntungan ".
c.Syirkah  al-Abdan
Menurut Abi Ishak al-Syirazi bahwa syirkah al-abdan adalah:
.ﺎﻣﮭﻧادﺑﺄﺑ نﺎﺑﺳﺗﻛﯾ ﺎﻣ ﻰﻠﻋ ﺔﻛرﺷﻟا ﻲھو نادﺑﻷا ﺔﻛرﺷ ﺎﻣأو
29
“ Syirkah al-Abdan adalah syirkah terhadap sesuatu antara pihak-pihak yang berserikat  sama  berusaha  atau  sama  bekerja  dengan  anggota  tubuh atau tangannya ".

## d. Syirkah  al-Mufawadhah
Menurut Sayyid Sabiq bahwa syirkah al-mufawadhah adalah:
:ﺔﯾﺑﻵا طورﺷﻟﺎﺑ لﻣﻋ ﻰﻓ كارﺗﺷﻹا ﻰﻠﻋ رﺛﻛأ وأ نﯾﻧﺛﻹا نﯾﺑ دﻗﺎﻌﺗﻟا
1 لﺎﻣﻟا ﻰﻓ ىوﺎﺳﺗﻟا .
2 فرﺻﺗﻟا ﻰﻓ ىوﺎﺳﺗﻟا . 3 نﯾدﻟا ﻰﻓ ىوﺎﺳﺗﻟا . 4 لﻛ نوﻛﯾ نأ . .رﺧﻵا نﻋ ﻼﯾﻔﻛ ءﺎﻛرﺷﻟا نﻣ دﺣاو
30
“ Syirkah al-Mufawadhah adalah akad kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk berserikat dalam usaha permodalan dengan syarat sebagai berikut: (1) Harus sama dalam modal, (2) Harus sama dalam kewenangan pengelolaan, (3) Harus sama dalam hutang, (4) Harus sama dalam perwakilan satu sama lainnya ".

## e.Syirkah  al-Wujuh
Menurut Wahbah al-Zuhaili bahwa syirkah al-wujuh adalah:
28 Sayyid Sabiq, ibid , hlm. 295-296.
29 Ibrahim ibn Ali ibn Yusuf al-Syirazi, Abu Ishaq, al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i , (Beirut: Dar al- Fikr), t.thlm., juz I, hlm. 346.
30 Ibid , hlm. 296.
ﺎﮭﻣﻣذ ﻰﻓ يرﺗﺷﯾ نأ ﻰﻠﻋ لﺎﻣﻟا سأر ﺎﮭﻟ نوﻛﯾ نأ رﯾﻏ نﻣ سﺎﻧﻟا دﻧﻋ نﺎﮭﯾﺟو كرﺗﺷﯾ نأ
ﯾﺑﯾو لﺟؤﻣﺑ ىأ ﺔﺋﯾﺳﻧﻟﺎﺑ .دﻘﻧﻟﺎﺑ ﻊ 31
“ Syirkah al-Wujuh adalah serikat yang dilakukan dua orang atau lebih, yang keduanya  tidak  memiliki  modal  tunai,  dan  mereka  membeli  suatu  barang dengan kredit dan menjual kembali barang tersebut secara tunai".
f. al-Muzara'ah
Imam al-Syafi'i mendefenisikan al-muzara'ah adalah:
.لﻣﺎﻌﻟا نﻣ رذﺑﻟاو ﺎﮭﻧﻣ جرﺧﯾ ﺎﻣ ضﻌﺑﺑ ضرﻷا ﻲﻓ لﻣﺎﻌﻟا لﻣﻋ
32
"Pengolahan tanah oleh petani dengan imbalan hasil pertanian, sedangkan bibit pertanian disediakan oleh penggarap tanah"
g. al-Mukhabarah
Secara terminologi sama artinya dengan istilah dalam al-muzara'ah , hanya  saja  penduduk  Irak  biasa  menyebutnya  dengan  istilah  " al- mukhabarah " yang berarti juga sama dengan al-muzara'ah . Adapun rukun dan syarat-syarat dalam al-mukhabarah sama dengan yang terdapat dalam rukun dan  syarat-syarat  dalam al-muzara'ah . 33 Perbedaan  antara al-muzara'ah dengan al-mukhabarah adalah  terdapat  pada  penyediaan  bibit  pertanian tersebut,  jika  bibit  pertaniannya  disediakan  oleh  pemilik  tanah  disebut dengan al-muzara'ah , dan sebaliknya jika  bibit pertaniannya disediakan oleh petani penggarap disebut al-mukhabarah.
h. Al-Musaqah
Menurut ulama fikih adalah:
نﻣ موﻠﻌﻣ ءزﺟﺑ ﺎﮭﯾﻓ لﺧﻧﻟا رﻣﺛﯾ نأ ﺎﮭﻠﻗأ ﺔﻣوﻠﻌﻣ ةدﻣ ﺎﮭﯾﻓ لﻣﻌﯾﻟ لﻣﺎﻋ ﻰﻟإ ﮫﻠﺧﻧ لﺟرﻟا ﻊﻓدﯾ نأ و نﻼﺿﺎﻔﺗﯾ وأ ﮫﯾﻓ نﺎﯾوﺗﺳﯾ ﺎﮭﺗرﻣﺛ .دﻘﻌﻟا مﺎﻣﺗ دﻌﺑ ﺎﻣﮭﻧﻣ دﺣاوﻟ رﺎﯾﺧ ﻻ 34
"Penyerahan sebidang tanah kebun kepada seorang petani untuk digarap dan dirawat dalam waktu yang disepakati, minimal sekali panen, dengan ketentuan bahwa masing-masing pihak mendapat bagian yang sama atau
31 Wahbah al-Zuhaili, Fiqh al-Islami , ibid , hlm. 799.
32 Al-Syarbaini al-Khatib, Mughni al-Muhtaj , (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), Jilid II, hlm. 323.
33 Al-Bahuti, Kasysyaf al-Qina , Jilid  III, hlm. 528.
34 Al-Syarbaini al-Khatib, Mughni al-Muhtaj , Jilid II, hlm. 322.  Al-Bahuti, Kasysyaf al-Qana , Jilid  III, hlm. 523.
sesuai  kesepakan,  masing-masing  dari  mereka  tidak  dapat  memutuskan hubungan secara sepihak setelah terjadinya kesepakatan"
i. Al-Mugharasah
Secara terminologi yang dikemukan para ahli fikih adalah:
.ارﺟﺷ ﺎﮭﯾﻓ سرﻐﯾ نﻣﻟ ﮫﺿرأ لﺟرﻟا ﻊﻗدﯾ نأ 35
"Penyerahan tanah pertanian kepada seorang petani untuk ditanam"
Dari  keseluruhan  penjelasan  tentang  serikat  usaha  yang  telah diutarakan  di  atas,  maka mudharabah adalah  serikat  usaha  antara  pemilik modal dan pelaksana (pengelola), dalam menjalankan usaha tersebut pemilik modal sama sekali tidak terlibat secara langsung. Dewasa ini serikat usaha dalam  bentuk mudharabah ini  pada  umumnya  diberlakukan  di  bank-bank syari'at. Sementara serikat usaha dalam bentuk syirkah al-Inan adalah serikat usaha  yang  dilakukan  oleh  dua  orang  atau  lebih.  Apabila  dilihat  dari pengertian syirkah al-inan yaitu perserikatan modal, maka serikat usaha serta kegiatan yang dilakukan berdasarkan modal. serikat usaha dalam bentuk ini dapat ditemukan dalam sistem koperasi dan penanaman saham pada badan- badan usaha.

## ZAKAT SERIKAT USAHA DALAM KAJIAN EKONOMI ISLAM
Dalam hukum Islam disebutkan bahwa esensi yang terkandung di dalam kerjasama adalah adanya ikatan kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam hal perdagangan atau yang lainnya. Dengan adanya kesepakan itu melahirkan kebolehan untuk bertindak hukum terhadap harta perserikatan itu dan  berhak  mendapatkan  keuntungan  sesuai  dengan  kesepakan  yang  telah disetujui.
Pada prinsipnya serikat yang dibolehkan berdasarkan syari'at Islam dalam melakukan kegiatan kerjasama suatu usaha, yang harus diperhatikan antara lain
adalah: bebas dari unsur riba, keuntungan dan resiko ditanggung bersama, ada unsur kerjasama, transaksi harus yang halal. 36
Adapun dalil-dalil dari al-Qur'an dan Hadis yang berkenaan dengan zakat hasil serikat usaha sebagai berikut :
1.al-Qur'an
Sehubungan dengan kewajiban zakat ini, Allah  SWTberfirman dalam surah al-Taubah ayat 103 yang berbunyi :
ْذُﺧ ْن ِﻣ ْمِﮭِﻟا َوْﻣَأ ًﺔَﻗَدَﺻ َطُﺗ ْمُھ ُرِّﮭ ْمِﮭﯾِّﻛ َزُﺗ َو ﺎَﮭِﺑ ِّلَﺻ َو ْمِﮭْﯾَﻠَﻋ ﱠنِإ َكَﺗ َﻼَﺻ ٌنَﻛَﺳ ْمُﮭَﻟ ُﮫﱠﻠﻟا َو ٌﻊﯾِﻣَﺳ ٌمﯾِﻠَﻋ :ﺔﺑوﺗﻟا) 103 (
“Ambillah  zakat  dari  sebagian  harta  mereka,  dengan  zakat  itu  kamu membersihkan  dan  mensucikan  mereka  dan  berdo’alah  untuk  mereka. Sesungguhnya do’a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah  SWTMaha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” 37
Pada prinsipnya semua harta yang berkembang dan diusahakan untuk mendapatkan tambahan adalah wajib zakat, hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi :
ﺎَﮭﱡﯾَأﺎَﯾ َنﯾِذﱠﻟا اوُﻧَﻣاَء اوُﻘِﻔْﻧَأ ْن ِﻣ ِتﺎَﺑِّﯾَط ﺎَﻣ ْمُﺗْﺑَﺳَﻛ ﺎﱠﻣ ِﻣ َو ﺎَﻧ ْﺟ َر ْﺧَأ ْمُﻛَﻟ َن ِﻣ :ةرﻘﺑﻟا)  ِض ْرَ ْﻷا 267 (
"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah  SWT sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu … ". 38
Pada  ayat  pertama  dinyatakan  dengan  lafal  ( مﮭﻟاوﻣأ ),  harta  mereka. Kata mereka ( مھ ) disini dapat berarti setiap orang secara individual dan dapat pula  diartikan  sebagai  sekelompok  orang.  Meskipun  para  fukaha  lebih berorientasi  pada  harta  individu  namun  tidak  menjadikan  zakat  tersebut harus dan wajib dikeluarkan hanya atas harta individu, sebab, terhadap harta kolektif, yaitu harta beberapa orang yang masih menyatu dalam bentuk harta waris dan harta syirkah usaha juga wajib dizakatkan.
Berkaitan dengan zakat hasil serikat usaha yang ditunjukkan oleh kata "kasabtum ",  maka  hasil  usaha  yang  dimaksud,  seperti  yang  juga  telah diuraikan di atas, dapat dikelompokkan pada dua bentuk, yaitu; usaha yang
36 Yusuf  al-Qardawi, Fiqh  al-Zakah, (Mesir:  Dar  al-Fikr,  1997), hlm. 184. Lihat  Juga Refky Fielnanda. (2018). Zakat Saham Dalam Sistem Ekonomi Islam (Kajian Atas Pemikiran Yusuf Qardhawi). Al-Tijary , 3 (1), 57-67. 37 Anonim, al-Qur'an dan Terjemahnya , (Jakarta ; Yayasan Penterjemah al-Qur'an, 1985), hlm. 297.
38 Ibid , hlm. 310.
bersifat  harta  benda  (maliyah)  dan  usaha  yang  bersifat  manfaat  atau pengelolaan  jasa.  Pada  ayat  ini  juga  digunakan  kalimat  jama'  "kasabtum", harta  hasil  usaha  kalian.  Kata  kalian  ( مﻛ )  disini  dapat  berarti  sejumlah individu  dari  kalian  dan  dapat  pula  diartikan  beberapa  individu  yang bergabung  di  antara  kalian.  Oleh  karenanya,  sebagaimana  pembahasan sebelumnya tentang kalimat 'mereka' ( مھ ), dimensi dan orientasi dari kalimat 'kalian'  ini  juga  mencakup  harta  hasil  usaha  bersama  atau  disebut  juga dengan harta syirkah usaha.
2. Hadis Nabi Muhammad SAW
Adapun dalil dari Hadis Nabi Muhammad SAW adalah:
a. Hadis riwayat Abu Daud yang berbunyi :
ْنَﻋ َة َرُﻣَﺳ
ِنْﺑ ٍبُدْﻧُﺟ َلﺎَﻗ ﺎﱠﻣَأ ُدْﻌَﺑ ﱠنِﺈَﻓ َلوُﺳ َر ِﮫﱠﻠﻟا ﻰﱠﻠَﺻ ُﮫﱠﻠﻟا ِﮫ ْﯾَﻠَﻋ َمﱠﻠ َﺳ َو َنﺎ َﻛ ﺎَﻧ ُرُﻣْﺄَﯾ ْنَأ َج ِر ْﺧُﻧ َﺔَﻗَدﱠﺻﻟا ْن ِﻣ يِذﱠﻟا ﱡدِﻌُﻧ .ِﻊْﯾَﺑْﻠِﻟ 39
“Dari  Samurah  bin  Jundub  r.a  berkata;  Nabi  SAW  bersabda:  telah memerintahkan  kepada  kami  untuk  mengeluarkan  zakat  dari  barang- barang yang diperdagangkan”.
Dalam  Hadis  Nabi  Muhammad  SAW  di  atas,  disebutkan  bahwa salah  satu  harta  yang  wajib  dizakatkan  adalah  barang  yang  bersifat produktif,  yaitu  barang-barang  yang  dipersiapkan  untuk  aktifitas ekonomi, diperjual belikan. Setiap barang yang memiliki sifat seperti yang dijelaskan  dalam  Hadis  tersebut,  maka  atasnya  dikenakan  zakat,  baik harta  perdagangan  yang  hanya  dimiliki  oleh  perorangan  maupun  harta perdagangan milik serikat (beberapa orang).
b. Hadis riwayat Bukhari yang berbunyi :
ﱠنَأ ﺎًﺳَﻧَأ َﻲ ِﺿ َر ُﮫﱠﻠﻟا ُﮫْﻧَﻋ ُﮫَﺛﱠدَﺣ ﱠنَأ ﺎَﺑَأ ٍرْﻛَﺑ َﻲ ِﺿ َر ُﮫﱠﻠﻟا ُﮫْﻧَﻋ َبَﺗَﻛ ُﮫَﻟ ﻲِﺗﱠﻟا َض َرَﻓ ُلوُﺳ َر ِﮫﱠﻠﻟا ﻰﱠﻠَﺻ ُﮫﱠﻠﻟا ِﮫْﯾَﻠَﻋ َمﱠﻠَﺳ َو َﻻ َو ُﻊَﻣْﺟُﯾ َنْﯾَﺑ ٍق ِّرَﻔَﺗُﻣ َﻻ َو ُقﱠرَﻔُﯾ َنْﯾَﺑ ٍﻊ ِﻣَﺗ ْﺟُﻣ َﺔَﯾْﺷَﺧ ...ِﺔَﻗَدﱠﺻﻟا 40
“Dari  Anas  bin  Malik  bahwa  Abubakar  r.a  menyuratinya  tentang kewajiban zakat, …dan tidaklah seseorang menggabungkan yang terpisah dan tidak pula memisahkan antara sesuatu yang terkumpul, karena takut terhadap ketentuan zakat … ".
39 Mausu'ah al-Hadits al-Syarif, Sunan Abi Daud, Kitab: ةﺎﻛزﻟا , Bab: ضورﻌﻟا اذإ تﻧﺎﻛ ةرﺎﺟﺗﻠﻟ لھ ﺎﮭﯾھ نﻣ ةﺎﻛز , hadits nomor 1335.
40 Mausu'ah  al-Hadits  al-Syarif,  Shahih  al-Bukhari,  Kitab: ةﺎﻛزﻟا ,  Bab: ﻊﻣﺗﺟﻣ  نﯾﺑ  قرﻔﯾ  ﻻو  قرﻔﺗﻣ  نﯾﺑ  ﻊﻣﺟﯾﻻ , hadits nomor 1358.
c. Hadis riwayat Nasa'i yang berbunyi :
ْنَﻋ ِدْﯾ َوُﺳ ِنْﺑ َﺔَﻠَﻔَﻏ َلﺎَﻗ ﺎَﻧﺎَﺗَأ ُقِّدَﺻُﻣ ِّﻲِﺑﱠﻧﻟا ﻰﱠﻠَﺻ ُﮫﱠﻠﻟا ِﮫْﯾَﻠَﻋ َمﱠﻠَﺳ َو ُﮫُﺗْﯾَﺗَﺄَﻓ ُتْﺳَﻠَﺟَﻓ ِﮫْﯾَﻟِإ ُﮫُﺗْﻌِﻣَﺳَﻓ ُلوُﻘَﯾ ﱠنِإ ﻲِﻓ يِدْﮭَﻋ ْنَأ َﻻ َذُﺧْﺄَﻧ َﻊ ِﺿا َر ٍنَﺑَﻟ َﻻ َو َﻊَﻣ ْﺟَﻧ َنْﯾَﺑ ٍق ِّرَﻔَﺗُﻣ َﻻ َو َق ِّرَﻔُﻧ َنْﯾَﺑ ...ٍﻊ ِﻣَﺗ ْﺟُﻣ
41
"Dari  Suwaid  bin  Khaflah,  dia  berkata  :  Telah  datang  kepada  kami seseorang  yang  hendak  menyerahkan  zakat  kepada  Rasulullah  SAW, maka  saya  mendengar  beliau  bersabda: Sesungguhnya  kami  tidak  akan memungut  zakat  dari  anak  hewan  yang  masih  menyusui,  tidak memisahkan ternak yang telah bercampur dan tidak pula mencampurkan yang terpisah...".
d. Hadis riwayat Bukhari yang berbunyi :
ﺎَﻗ ِﮫﱠﻠﻟا  ِدْﺑَﻋ  ُنْﺑ ُدﱠﻣَﺣُﻣ ﺎَﻧَﺛﱠدَﺣ
َﻲ ِﺿ َر  ٍرْﻛَﺑ ﺎَﺑَأ  ﱠنَأ ُﮫَﺛﱠدَﺣ ﺎًﺳَﻧَأ  ﱠنَأ ُﺔَﻣﺎَﻣُﺛ ﻲِﻧَﺛﱠدَﺣ  َلﺎَﻗ ﻲِﺑَأ ﻲِﻧَﺛﱠدَﺣ  َل ِﺈَﻓ  ِنْﯾَطﯾِﻠَﺧ  ْنِﻣ  َنﺎَﻛ ﺎَﻣ َو َمﱠﻠَﺳ َو ِﮫْﯾَﻠَﻋ ُﮫﱠﻠﻟا ﻰﱠﻠَﺻ ِﮫﱠﻠﻟا  ُلوُﺳ َر  َض َرَﻓ ﻲِﺗﱠﻟا ُﮫَﻟ  َبَﺗَﻛ ُﮫْﻧَﻋ ُﮫﱠﻠﻟا ﺎَﻣُﮭﱠﻧ
َﻣُﮭَﻧْﯾَﺑ ِنﺎَﻌَﺟا َرَﺗَﯾ .ِﺔﱠﯾِوﱠﺳﻟﺎِﺑ ﺎ 42
"Disampaikan  dari  Muhammad  ibn  Abdullah  dari  bapakku  (Abdullah) dari  Tsumamah  dari  Anas  bahwa  Abu  Bakar  ra.  menyuratinya  tentang yang  diwajibkan  oleh  Rasulullah  SAW,  adapun  harta  dua  orang  yang bercampur  menyatu  maka  harta  tersebut  dibagi  dua  dan  dikembalikan kepada masing-masing mereka".
Berdasarkan  ayat  dan  Hadis  yang  telah  diuraikan  di  atas,  para  fuqaha melakukan intinbath hukum  atasnya  dan  pada  gilirannya  terjadi  kesamaan  dan perbedaan  pendapat  di  antara  mereka,  pendapat-pendapat  yang  berkembang berdasarkan kedua dalil tersebut antara lain:
1.Pendapat  yang  mengatakan  bahwa  penggabungan  harta  benda  tidak mempengaruhi  ketentuan  zakat,  yaitu  Pendapat  Imam  Abu  Hanifah,  Malik bin  Anas,  Ahmad  bin  Hambal,  Ibnu  Hazm  dan  pengikutnya,  sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu Rusyd :
نﺈﻓ دﻧﻋ كﻟﺎﻣ ﻲﺑأو ﺔﻔﯾﻧﺣ نأ نﯾﻛﯾرﺷﻟا سﯾﻟ بﺟﯾ ﻰﻠﻋ ﺎﻣھدﺣأ ةﺎﻛز ﻰﺗﺣ نوﻛﯾ لﻛﻟ دﺣاو ﺎﻣﮭﻧﻣ .بﺎﺻﻧ 43
41 Mausu'ah al-Hadits al-Syarif, Sunan al-Nasa'i, Kitab: ةﺎﻛزﻟا , Bab: ﻊﻣﺟﻟا نﯾﺑ قرﻔﺗﻣﻟا ﻖﯾرﻔﺗﻟاو نﯾﺑ ﻊﻣﺗﺟﻣﻟا , hadits nomor 2414, lihat pula hadits nomor 2404 dan 2412. hadits senada juga ditemukan dalam Sunan Abu Daud , Kitab:
ةﺎﻛزﻟا , Bab: ﻰﻓ ةﺎﻛز ﺔﻣﺋﺎﺳﻟا , hadits nomor 1340 dan 1341, dan dalam Musnad Imam Ahmad, hadits nomor 68, 4405, dan 18083.
42 Mausu'ah al-Hadits al-Syarif, Shahih al-Bukhari, Kitab: ةﺎﻛزﻟا , Bab: ﺎﻣﮭﻧﯾﺑ نﺎﻌﺟارﺗﯾ ﺎﻣﮭﻧﺈﻓ نﯾطﯾﻠﺧ نﻣ نﺎﻛ ﺎﻣ ﺔﯾوﺳﻟﺎﺑ , hadits nomor 1359. 43 Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid , op cit , hlm. 188.
"Maka  sesungguhnya  menurut  Imam  Malik  dan  Abu  Hanifah  bahwa  dua orang  yang  berserikat  tidak  wajib  zakat  baginya,  kecuali  masing-masing mempunyai bagian nishab ".
Pendapat golongan ini berdasarkan pada :
نﺈﻓ لﺻﻷا تﺑﺎﺛﻟا ﻊﻣﺗﺟﻣﻟا ﮫﯾﻠﻋ , نأ ةﺎﻛزﻟا ﻻ رﺑﺗﻌﺗ ﻻإ كﻠﻣﺑ صﺧﺷﻟا .دﺣاوﻟا
44
"Sesungguhnya  yang  sudah  disepakati  dasar  yang  tetap  adalah  zakat  tidak diperhitungkan, kecuali atas milik orang perorangan ".
Dari  pendapat  yang  telah  dikemukakan  di  atas,  dapat  diambil pengertian tentang zakat harta benda perserikatan. Pada prinsipnya pendapat tersebut  bahwa  harta  benda  perserikatan  wajib  dizakatkan,  apabila  sudah mencapai satu nishab ,  hanya  saja  cara  menghitung nishab zakatnya  adalah pada  setiap  orang  (individu)  yang  ikut  berserikat,  menghitung  nisabnya menurut  harta  kekayaan  yang  tergabung  dalam  serikat,  kemudian  dihitung kekayaan  yang  dimiliki  secara  individu,  lalu  dihitung  dan  dikeluarkan zakatnya. Namun pada hakekatnya dalam hal ini yang dikenakan kewajiban mengeluarkan zakatnya adalah tetap pada individu secara pribadi, bukan atas nama perserikatan.
2.Pendapat yang mengatakan bahwa penggabungan harta benda mempengaruhi ketentuan  zakat,  yaitu  Pendapat  Imam  Syafi'i,  Ahmad  bin  Hambal  dan pengikutnya  berpendapat  bahwa  harta  benda  perserikatan  dalam  bentuk apapun, walaupun masing-masing pihak tidak mempunyai bagian sampai satu nishab ,  tetapi  keseluruhan  harta  perserikatan  itu sudah  sampai  satu nishab , maka harta itu wajib untuk dizakatkan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Rusyd berikut ini :
دﻧﻋ ﻲﻌﻓﺎﺷﻟا
نأ لﺎﻣﻟا كرﺗﺷﻣﻟا ﮫﻣﻛﺣ مﻛﺣ لﺎﻣ لﺟر .دﺣاو 45
"Menurut  Imam  Syafi'i  bahwa  harta  milik bersama  hukumnya sama dengan harta milik satu orang ".
44 Ibid ,.
45 Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid , ibid , hlm. 188.
Pemahaman Imam Syafi'i terhadap Hadis yang diriwayatkan dari Anas di atas,  bahwa  orang-orang  yang  berserikat  dalam  keadaan  apapun,  janganlah memisahkan  hartanya  yang  sudah  dimasukkan  ke  dalam  harta  perserikatan dengan tujuan menghindar dari kewajiban zakat. Begitu pula orang-orang yang tidak  berserikat,  jangan  pula  menggabungkan  hartanya  dengan  orang,  supaya kewajiban zakatnya lebih kecil.

## KETENTUAN  NISAB  DAN  KADAR  WAJIB  ZAKAT  SERIKAT USAHA
Apabila subjek zakat tersebut adalah pemilik harta dengan kriteria Islam, merdeka, baligh , berakal, dan memiliki nisab dengan milik yang sempurna, maka pemilik  harta  yang  tidak  memenuhi  salah  satu  dari  kriteria  tersebut  tidak diwajibkan  mengeluarkan  zakat,  namun  apabila  subjek  zakat  adalah  harta  yang dimiliki,  maka  semua  harta  yang  dimiliki  oleh  seseorang  wajib  dizakatkan, meskipun pemiliknya masih anak-anak, yatim, dan orang gila.
Dalam    mengeluarkan  zakat  para  fuqaha  sepakat  harus  memenuhi ketentuan nisab dan haul . Nisab berarti ukuran atau jumlah tertentu dari  harta yang terkena wajib zakat. Sedangkan haul ketentuan waktu kepemilikan selama satu  tahun  penuh.  Nisab  dan  haul  sebagaimana  yang  telah  dijelaskan  di  atas sepenuhnya terfokus pada materi atau harta yang berada di tangan pemiliknya.
Adapun ketentuan nisab dan kadar wajib zakat serikat usaha disesuaikan dengan usaha yang dilakukan. Jika usaha tersebut dalam bentuk emas dan perak, maka  nisabnya  yaitu  senilai  85  gram  emas  atau  600  gram  perak.  Sedangkan kadar zakatnya dua setengah persen (2,5 % atau 1/40) dan wajib adanya haul di akhir tahun. 46
Jika serikat usaha tersebut dalam bentuk tanam-tanaman dan buah-buahan yang  merupakan  makanan  sehari-hari,  dari  jenis  buah-buahan  ialah  yang
46 1 dirham = 2,975 gram perak = 200 dirham = 595 gram, 1 dinar = 4,25 gram emas; 20 dinar = 85 gram, Lihat: Yusuf al-Qardhawi, ibid., hlm. 260. Lihat Juga Muhammad al-Syaukani, ibid., hlm. 156
dikeringkan dan anggur, dari jenis biji-bijian ialah berbagai macam jenis kacang, gandum,  beras,  maka  nisabnya  sebesar  lima wasaq (652,8/653  Kg) gandum. 47 Sedangkan kadar kewajiban zakatnya adalah 10 % apabila tanaman itu tergantung dengan siraman air hujan dan mata air, dan 5 % jika memakai biaya pengairan dan beban-beban lainnya seperti irigasi, inteksida, pupuk dan lain-lain, maka  kadar  zakatnya  sebagaimana  di  jelaskan  dalam  Hadis  Nabi  yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, dan tidak wajib adanya haul di akhir tahun. 48
Jika  serikat  usaha  tersebut  dalam  bentuk  hewan  ternak:  kambing, sapi/kerbau,  dan  unta,  maka  nisabnya  sebagaimana  yang  telah  diuraikan sebelumnya  tentang  nisab  kambing,  sapi/kerbau,  dan  unta,  dan  wajib  adanya haul di akhir tahun. Jika serikat usaha tersebut dalam bentuk harta rikaz (harta temuan)  dan ma'din (harta  galian),  maka    nisabnya  seperlima  bagian  (20  %). Pendapat ini berdasarkan Hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dari Abi Hurairah yang mengatakan bahwa harta rikaz , harus dikeluarkan zakatnya seperlima bagian (20 %).
Jika  serikat  usaha  tersebut  dalam  bentuk  harta  perdagangan,  maka nisabnya  yaitu  senilai  85  gram  emas  atau  600  gram  perak.  Sedangkan  kadar zakatnya dua setengah persen (2,5 % atau 1/40) dan wajib adanya haul di akhir tahun. 49 Jika suatu serikat usaha bergerak secara simultan (multi usaha) dalam beberapa  jenis  usaha,  maka  zakat  yang  harus  dikeluarkan  sesuai  dengan ketentuan masing-masing sub usaha tersebut. Sebuah serikat usaha yang secara simultan bergerak dalam bidang pengeboran minyak, konveksi, pertanian, dan perdagangan,  maka  zakat  yang  harus  dikeluarkan  darinya  sesuai  dengan persentase  usaha  yang  dijalankan  dan  besarnya  dana  yang  digunakan  untuk masing-masing sub usaha secara proporsional.
47 Sayyid Sabiq, ibid., hlm. 50.
48 Muhammad al-Syaukani, ibid., hlm. 188.
49 Lihat: Yusuf al-Qardhawi, ibid., hlm. 260. Lihat Juga Muhammad al-Syaukani, ibid., hlm. 156

## PELAKSANAAN  ZAKAT SERIKAT  USAHA
Dalam  pelaksanaan  zakat hasil  serikat  usaha,  ditemukan  dua  versi pendapat  ulama,  yaitu  antara  mereka  yang  berpendapat  bahwa  penggabungan harta benda tidak mempengaruhi ketentuan zakat dan mereka yang berpendapat bahwa penggabungan tersebut mempengaruhi. Rincian dari perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:
1. Pendapat kalangan ulama Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah, dan Ibnu Hazm bahwa:
Penggabungan  harta  benda  tidak  mempengaruhi  ketentuan  zakat, kecuali jika harta kekayaan masing-masing mencapai nisabnya secara individu dan  zakat  diperhitungkan  atas  milik  orang  perorangan,  bukan  atas  milik bersama dalam serikat.
Menurut  pendapat  ulama  di  atas,  bahwa  jika  harta  kekayaan  setiap orang yang tergabung dalam suatu serikat usaha mencapai nisabnya secara individu, maka ia dikenakan kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya secara individu, bukan nisab secara keseluruhan harta serikat tersebut.
2. Pendapat kalangan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah bahwa:
Harta  benda  perserikatan  dalam  bentuk  apapun,  walaupun  masing- masing  pihak  tidak  mempunyai  bagian  sampai  satu nishab ,  tetapi  secara keseluruhan harta perserikatan itu sudah sampai satu nishab , maka harta itu wajib  untuk  dizakatkan,  dan  zakatnya  diperhitungkan  atas  milik  bersama (atas nama suatu serikat), bukan atas milik orang perorangan dalam serikat, karena  harta  milik  bersama  dalam  serikat  usaha  hukumnya  sama  dengan harta milik satu orang.
Setelah  memperhatikan  dan  menganalisa  kedua  pendapat  di  atas,  maka penulis  melakukan  perbandingan  antara  kedua  pendapat  tersebut,  bahwa menurut  versi  Hanafiyah dalam  pelaksanaan  zakat  harta  serikat  adalah  harta
milik seseorang yang berada dalam suatu serikat usaha dihitung secara individu oleh masing-masing anggota serikat, dengan ketentuan apabila sudah mencapai satu  nisab  dan  memenuhi  wajib  zakat,  maka  masing-masing  anggota  tersebut diwajibkan  mengeluarkan  zakatnya  secara  individu  dan  cara  menghitung nisabnya  adalah  pada  setiap  orang  (individu)  menurut  harta  kekayaan  yang tergabung dalam serikat, lalu dikeluarkan zakatnya secara individu, bukan atas nama suatu serikat. Namun jika harta yang dimiliki oleh masing-masing anggota dalam  serikat  tersebut  belum  mencapai  nisab,  maka  ia  tidak  diwajibkan mengeluarkan zakatnya. Sedangkan menurut versi Syafi'iyah dalam pelaksanaan zakat harta serikat adalah harta milik seseorang yang berada dalam suatu serikat usaha  dihitung  secara  individu  oleh  masing-masing  anggota  serikat,  dengan ketentuan  apabila  serikat  usaha  tersebut  sudah  mencapai  satu  nisab  dan memenuhi  wajib  zakat,  maka  masing-masing  anggota  tersebut  diwajibkan mengeluarkan  zakatnya  secara  individu  sesuai  dengan  jumlah  saham  (modal) yang dimiliki dalam serikat itu, dalam artian bukan atas nama suatu serikat.
Menurut analisa penulis dari dua versi tersebut di atas bahwa kewajiban untuk  mengeluarkan  zakat  hanya  dibebankan  kepada  setiap  individu  yang tergabung dalam serikat usaha, bukan atas serikat usaha itu sendiri. Jika harta kekayaan yang dimiliki oleh masing-masing individu dalam suatu serikat usaha dan secara serikat sudah mencapai satu nisab dan memenuhi ketentuan wajib zakat,  maka  ia  dikenakan  kewajiban  untuk  mengeluarkan  zakatnya  secara individu  pula,  namun  jika  harta  kekayaan  yang  dimiliki  oleh  masing-masing individu  belum  mencapai  satu  nisab  dan  secara  serikat  sudah  mencapai  satu nisab,  maka  ia  diwajibkan  untuk  menghitung  harta  kekayaannya  yang  berada dalam  serikat  usaha  maupun  harta  yang  dimiliki  diluar  serikat  tersebut,  jika setelah dihitung harta kekayaan itu sudah mencapai senisab, maka ia dikenakan kewajiban untuk mengeluarkannya, namun jika setelah dihitung harta kekayaan secara  keseluruhannya  itu  juga  belum  mencapai  senisab,  maka  ia  tidak
dikenakan  kewajiban  untuk  mengeluarkan  zakatnya.  Dan  pada  hakikatnya seluruh  harta  kekayaan  yang  dimiliki  oleh  seseorang  baik  yang  berada  dalam serikat usaha maupun diluar serikat usaha jika sudah mencapai satu nisab dan memenuhi  ketentuan  wajib  zakat,  maka  ia  dikenakan  kewajiban  untuk mengeluarkan zakatnya.

## PENUTUP
Kesimpulan  utama  penelitian  ini  ialah  bahwa  harta yang  terdapat dalam serikat usaha wajib dikeluarkan zakatnya bila telah memenuhi ketentuan nisab dan haul dalam pelaksanaan zakat, zakat tersebut atas nama pemilik harta yang  berserikat,  bukan  atas  nama  serikat  usaha. Adapun  kesimpulan- kesimpulan  lain  yang merupakan  pendukung,  pelengkap,  dan  rincian  dari kesimpulan utama penelitian ini adalah:
1. Hukum  zakat  harta  serikat  usaha  adalah  wajib.  Meskipun    masih  terdapat perbedaan  pendapat  para  fuqaha  dalam  menentukan  nisab  dan  haul  zakat harta  serikat  usaha  tersebut.  Perbedaan  ini  didasarkan  pada  pemahaman mereka  terhadap  hukum  zakat  harta  serikat  usaha  sebagaimana  yang  telah ditetapkan secara jelas dan tegas dalam al-Qur'an dan Sunnah.
2. Para fuqaha berbeda pendapat tentang ketentuan nisab zakat serikat usaha. Perbedaan tersebut adalah antara yang berpandangan bahwa nisab dan haul dilihat dari serikat usaha dan yang berpandangan bahwa perhitungan nisab atas harta masing-masing peserta serikat usaha, bukan pada serikat usaha.
3. Ketentuan  kadar  wajib  zakat  atas  harta  serikat  usaha  disesuaikan  dengan jenis usaha yang dilakukan.
4. Pelaksanaan  zakat    serikat    usaha  disesuaikan  dengan  bidang  usaha  yang dilakukan  oleh  serikat  usaha,  menurut  pandangan  ulama  Hanafiyah: nisab yang  dihitung  adalah  nisab  dari  masing-masing  individu peserta  serikat usaha,  bukan  pada  serikat  usahanya  sendiri,  oleh  karenanya  dalam  suatu serikat usaha boleh jadi salah seorang atau beberapa orang pesertanya tidak
terkena  wajib  zakat  karena  tidak  mencapai  nisab  secara  individu. Menurut pandangan  ulama  Syafi'iyah:  nisab  yang  dihitung  adalah  nisab  pada  serikat usaha , apabila  serikat  tersebut  telah  mencapai  nisab  maka  atas  masing- masing individu peserta serikat usaha dikenakan wajib zakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Abu Abdullah, Malik Ibn Anas al-Ashbahi, Muwaththa’ al-Imam Malik , Mesir, Dar Ihya al-Turats al-Arabi, tt.
Ahmad, Mustaq, Etika  Bisnis  Dalam  Islam, Terjemahan  Samson Rahman,  Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2001.
Anonim, al-Qur’an dan Terjemahnya , Jakarta, Yayasan Penterjemah al-Qur'an, 1985.
Anonim, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Jakarta, Balai Pustaka, 1990.
Antonio, Muhammad Syafi'i, Bank Syari'ah Wacana Ulama dan Cendikiawan, Jakarta, Bank Indonesia, 1999.
Baqiy, Muhammad Fuad Abdul, al-Mu’jam al-Mufahras li al-Fazh al-Hadis al-Nabawiy , Juz. II Matba’ah, Breil, Leiden, 1995.
Djalil,  Ramlie, Peranan  ZIS  Dalam  Pemberdayaan  Ekonomi  Umat ,  Makalah disampaikan  pada  Seminar  Lokakarya  Manajemen  BAZIS  tanggal  11 Agustus 1998, Jambi: BAPPEDA Tingkat I, 1998.
Fielnanda,  Refky.  "Zakat  Saham  Dalam  Sistem  Ekonomi  Islam  (Kajian  Atas Pemikiran Yusuf Qardhawi)." Al-Tijary 3.1 (2018): 57-67.
Hazm, Abi Muhammad ‘Aliy bin Ahmad bin Sa’id bin, al-Muhalla , Dar al-Fikr, t.tp.,
t.th.,
Ibnu  Hajar  al-Asqalani, Fath  al-Bari Syarah  Shahih  al-Bukhari ,  Beirut:  Dar  al-Fikr, 1991, Jilid IV.
Ibnu Daqiqi al-‘Id, Ihkam al-Ahkam Syarah Umdah al-Ahkam , Beirut: Dar al-Kutub al- Ilmiyah, tt, Jilid I.
Ibn Manzur, Abi al-Fadhl Jamaluddin ibn Makram, Lisan al-Arab , Bairut, Dar al- Shadir, li al-Thiba’ah wa al-Nasyr, t.th., Jld. XI.
Ibnu 'Abidin, Radd al-Mukhtar Ala al-Durr al-Mukhtar, Beirut, Dar al-Fikr, tt, juz V.
Ibnu Rusyd, Muhammad bin Ahmad al-Qurtubi, Bidayah al-Mujtahid  wa Nihayah al- Muqtasid , , Mesir, Musthafa al-Baby al-Halaby, 1370 H / 1950 M.
Khatib,  Muhammad  al-Syarbaini,  al-, Mughni  al-Muhtaj, Beirut,  Dar  al-Fikr,  1978, juz II.
Mausu’ah al-Hadis al-Syarif , Edisi II, tahun 2000 (1991-1997), Syirkah al-Baramij al- Islamiyyah al-'Alamiyyah, sistem penomoran internasional.
Muhammad Syah, Ismail, Filsafat Hukum Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, al-Umm , Beirut: Dar al-Fikr, 1983/1393, Juz II.
M.  Syukri  Ghazali,  dkk, Pedoman Zakat ,  Jakarta:  Proyek  Pembinaan  Zakat  dan Wakaf, 1991.
Qadir,  Abdurrahman, Zakat    (Dalam  Dimensi  Mahdhah  dan  Sosial  ) ,  Jakarta,  Raja Grafindo Persada, 2001, Cet II.
Qardhawi, Yusuf, Al-. Fiqh al-Zakah , Beirut, Muassasah al-Risalah, 1994, Juz I.
Qosim bin Salam, Abi Ubaid, Kitab al-Amwal , Kairo, Dar al-Fikq, 1975.
Sabiq, Sayyid, Fiqh  al-Sunnah , Beirut, Dar al-Fikr, 1983, cet. II, juz I, III.
Saefuddin, Ahmad Muflih, Pengelolaan Zakat Ditinjau dari Aspek Ekonomi , Bontang, Badan Dakwah Islamiyah LNG, 1986.
Syafi'i, Muhammad Ibn Idris, Abu Abdullah, al-, al-Umm , Beirut, Dar al-Ma'rifah, 1393, cet. II, juz : II.
Syalabi,  Ahmad, Tarekh  al-Tasyri'  al-Islami ,  Kairo,  Maktabah  al-Nahdhah  al- Misriyah, t.t., juz I.
Syirazi, Ibrahim Ibn Ali, al-, al-Muhadzdzab fi al-Fiqh al-Imam al-Syafi'i , Beirut, Dar al-Fikr, tt., Juz I.
Zaidan, Abdul Karim, al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh , Mesir, Dar al-Tauzi' wa al-Nasyr al- Islamiyah, 1993, juz I.
Zuhaili, Wahbah, Al-. Fiqh al-Islami wa Adillatuhu , Damsyik, Dar al-Fikr, 1989, Cet. III, Juz  II.