Jurnal Ilmiah Indonesia, 6 (10). http://dx.doi.org/10.36418/ Syntax-Literate.v6i10.4370
2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol.6, No.10, Oktober 2021

## ANALISIS  HUKUM  TERHADAP  TINDAKAN  PIDANA  PENIPUAN  YANG MENYALAHGUNAKAN BPJS KESEHATAN BERDASARKAN KUHP
Emir  Syarif  Fatahillah  Pakpahan,  Thela  Valentine,  Arixson,  Sonya  Arini Batubara
Universitas Prima Indonesia Email: emirsyariffatahillahpakpahan@unprimdn.ac.id, thelavalentine23377@gmail.com, arixsonnathaniel11@gmail.com, sonyaarinibatubara@unprimdn.ac.id

## Abstrak
Tindakan  pidana  penipuan  penyalahgunaan  BPJS  Kesehatan  secara  umum  diatur dalam  KUHP  pasal  378,  UU  No.  24  Tahun  2011  serta  diterbitkannya  Permenkes No.  16  tahun  2019  yang  mengatur  sanksi  bagi  pelaku  kecurangan.  Rumusan penelitian  ini  berupa  bagaimana  unsur-unsur  KUHP  terjadinya  Tindak  pidana penipuan layanan kesehatan (BPJS) dan bagaimana aturan hukum dalam pemberian sanksi/penindakan  atas  Penipuan  Penyalahgunaan  BPJS  Kesehatan.  Metode digunakan  penelitian  hukum  normatif  dengan  mengkaji  mengenai  norma  yang terdapat didalam undang-undang serta teori serta teori dan pendapat sarjana hukum. Hasil  penelitian  ini  adalah  tindakan  pidana  penipuan  atau  Fraud  penyalahgunaan BPJS  Kesehatan  sangat  merugikan  biaya  kesehatan  negara  dan  juga  berdampak buruk  bagi  pasien  sehingga  diperlukan  penindakan  yang  tepat  sesuai  KUHP  yang berlaku dan didukung UU mengenai BPJS Kesehatan.
Kata Kunci: Pidana; penipuan; BPJS Kesehatan

## Abstract :
Criminal  acts  of  misuse  of  BPJS  Kesehatan  in  general  are  regulated  in  KUHP article  378,  Law  no.  24  of  2011  and  the  issuance  of  Permenkes  No.  16  of  2019 which  regulates  sanctions  for  perpetrators  of  fraud.  The  formulation  of  this research is in the form of how the elements of the Criminal Code occur in the crime of  health  service  fraud  (BPJS)  and  how  the  law  rules  in  imposing  sanctions  / prosecution  for  BPJS  Health  Misuse  Fraud.  The  method  used  is  normative  legal research by examining the norms contained in law as well as theories and theories and opinions of legal scholars. The results of this study are criminal acts of fraud or  misuse  of  BPJS  Kesehatan  are  very  detrimental  to  state  health  costs  and  also have a negative impact  on patients  so that  proper action is  required according to the applicable KUHP and supported by the Law on BPJS Health.
Keywords : Criminal; fraud; BPJS Health
Received: 2021-09-20; Accepted: 2021-10-05; Published: 2021-10-20

## Pendahuluan
Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  disingkat  dengan  BPJS  merupakan  suatu pelaksanaan  dalam  kegiatan  layanan  kesehatan  masyaraka  secara  terbuka  dan  prinsip social  maupun  ekuitas  dalam  mencapai  tujuan  dan  manfaat  jamian  kesehatan berdasarkan  Undang-undnag  No.24  tahun  2011  tentang  BPJS  Pasal  1  ayat  2 mengatakan  bahwa  jaminan  sosial  merupakan  suatu  perlindungan  sosial  dalam memberikan  kesehatan  kepada  masyarakat  untuk  ikutserta  dalam  pelaksanaan kebutuhan yang layak (Thabrany, 2015) . Oleh sebab itu aturan Permenkes No.19 tahun 2019 sudah menerbitkan regulasi mengenai kesehatan bagi masyarakat.
BPJS  ditinjau  dari  pendirinya,  didirikan  oleh  negara  atau  pemerintah  melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Kemudian ditinjau dari lingkup kerjanya,  BPJS  megatur  hubungan  negara  dengan  warga  negara  di  bidang  pelayanan umum,  yang  dalam  hal  ini  adalah  menyelenggarakan  program  jaminan  sosial  demi tercapainya  kesejahteraan  sosial.  Sejak  Program  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial (BPJS)  diberlakukan  oleh  Pemerintah,  rumah  sakit  bekerja  sama  dengan  BPJS  dalam melayani pelayanan kesehatan pasien (Batubara, Rumapea, & Yusriando, 2020) . Berlakunya program kesehatan nasional, maka problem penipuan kian meningkat karena kelalain petugas layanan kesehatan yang melakukan kecurangan. Disamping itu meraup  keuntungan  dalam  melakukan  perbuatan  yang  menyalahgunakan  BPJS Kesehatan.  Dampak  yang  ditimpulkan  menimbulkan  keresaan  bagi  masyarakat  untuk mendaftar  BPJS  Kesehatan  karena  masih  banyak  oknum  ikut  melakukan menyalahgunakan  BPJS  Kesehatan.  Problem  ini  muncul  diakibatkan  maraknya  pelaku menggunakan  kesempatan  untuk  melakukan  modus  operansinya  khususnya  layanan kesehatan  di  BPJS.  Berbagai  cara  penipuan  untuk  mendapatkan  keuntungan  atau mengelabui  petugas  BPJS  maupun  peserta  kesehatan,  adanya  tekanan  sistem pembiayaan  ataupun  adanya  kesempatan  karena  kurangnya  kontrol  yang  minim  dan tindakan  ketidaktegasan  oleh  petugas  kesehatan  maupun  pihak  keamanan, memanipulasi penyaluran/penyediaan obat dan alat kesehatan, segala pihak yang terlibat dalam  lingkungan  BPJS  Kesehatan  yang  melakukan  penipuan  yang  menyalahgunakan BPJS Kesehatan. Masing-masing peran pelaku sudah bekerja sama dengan pihak terkait maupun  rumah  sakit  maupun  aparat  penegakan  hukum,  dimana  saling  mendapatkan keuntungan dan mencurangi masing-masing aksinya.
Penyebab  penipuan  ini  terjadi  beberapa  negara,  seperti  Indonesia  dimana  kasus kartu  BPJS  di  wilayah  Bandung.  Dari  temuan  kasus  tersebut  kartu  BPJS  palsu  yang dibuat pelaku dan merupakan kasus  yang sudah terencana dan teorganisir oleh pelaku. Modus  penipuan  yang  ditimbulkan  adanya  keterbatasan  informasi  pemerintah  dalam mengawasi  dan  tindak  lanjutin  dalam  proses  hukum.  Apalagi  di  wilayah  pedesaan minimnya  layanan  kesehatan  yang  disalurkan  maka  pelaku  memanfaatkan mendistribusikan pengobatan dan alat kesehatan dengan jumlah sedikit atau pengobatan secara  murah,  padahal  pemerintah  sudah  memberikan  pengobatan  dan  alat  kesehatan
lebih  baik,  hanya  oknum  nakal  yang  sudah  menyalahgunakan  BPJS  Kesehatan.  Selain itu penyebab terjadinya penipuan yang menyalahgunakan BPJS Kesehatan adalah masih keterbatasanya sosialisasi BPJS di wilayah pedesaan dan kurangnya tindakan penegakan hukum  para  pelaku.  Di  tahun  2015  kasus  ini  sudah  pernah  terjadi  penipuan  yang menyalahgunakan  BPJS  Kesehatan  berjumlah  175.774  orang  yang  komplain  seperti fasilitas  kesehatan  dengan  nilai  Rp.440  Miliaran,  ini  sangat  tinggi  biaya  yang dikeluarkan  selama  penipuan  yang  terjadi,  segala  cara  pelaku  untuk  mendapatkan keuntungan  dengan  melakukan  sistem  pembayaran  atau  administrasi  BPJS  Kesehatan, padahal  tidak  dikenakan  biaya  apapun  kalau  mendaftarkan  peserta  BPJS.  Mengingat pengawasan  dan  keamanan  masih  kurang  terjaga  dan  deteksi  digunakan  masih  kurang minim dan kurang memadai (Djasri, Rahma, & Hasri, 2016) .
Upaya  penanganan  sebagai  tindak  lanjut  dalam  tindak  pidana  penipuan  yang menyalahgunakan  BPJS  Kesehatan  dengan  melakukan  peran  unit  penanganan pengaduan peserta dalam melapori atas tindakan kejahatan penipuan. Masyarakat sudah khawatir atas tindakan petugas BPJS Kesehatan dalam melakukan menipulasi data atau pengenaan  pembiayaan.  Sebenarnya  itu  akal-akalan  para  pelaku  melakukan  perbuatan penipuan agar bisa meraup keuntungan. Untuk itu diupayakan pengecekan identitas data kartu  agar  menjamin  bahwa  peserta  sudah  mndaftar  atau  belum,  memberikan penyuluhan kepada pendaftar dan pembayaran agar tidak kenak tipu. Ada petugas nakal yang memanfaatkan situasi untuk mengambil keuntungan. Selain itu mensosialisasikan masyarakat  agar  kepengurusan  BPJS  Kesehatan  harus  mengecek  dulu  namanya  dan menjelaskan sistem pembayarannya. BPJS Kesehatan menganjutkan kepada masyarakat untuk  tidak  menggunakan  jasa  orang  lain  akan  berdampak  akan  penipuan,  maka kepengurusan  secara  langsung  ke  kantor  BPJS  Kesehatan  saja,  karena  pelaku melakukan  berbagai  kesempaan  dalam  menggunakan  jasanya  untuk  menipu  calon korbannya. BPJS sudah mensosialisasikan ke seluruh media massa, media sosial, surat kabar  maupun  periklanan  tentang  penipuan  yang  menyalahgunakan  BPJS  Kesehatab. Penerapan  program  BPJS  Kesehatan  sudah  terlaksana  dengan  menggunakan  dropbox system dengan teknologi informasi yang akurat, agar bisa memberikan kemudahan dan percepat  pendaftaran  ke  kantor  BPJS  Kesehatan.  BPJS  selalu  menambahkan point  of service dengan pendaftaran secara mudah dan terpecaya (Novitasari, Arso, & Fatmasari, 2018) .
Kerugian  yang  ditimbulkan  begitu  banyak  merugikana  bagi  pihak  peserta  BPJS Kesehatan,  maka  pemerintah  mengeluarkan  Peraturan  berupa  Permenkes  No.6  tahun 2019  tentang  Pencegahan  Kecurangan (faund) dengan  adanya  peraturan  tersebut  akan memberikan  efek  jera  bagi  pelaku  yang  melakukan  penipuan  menyalahgunakan  BPJS Kesehatan.  Sebagai  dasar  hukum  atas  penipuan  sudah  diegulasikan  yakni  KUHP,  UU BPJS dan Permenkes.  Kesemuanya ini bisa teratasi  bila aparat  penegakan hukum  mau melakukan  tindak  lanjutin  proses  hukum  yang  jalani.    Dengan  adanya  dasar  hukum tersebut  menjamin  adanya  kepastian  hukum  atas  tindak  pidana  penipuan  khususnya layanan kesehatan, karena pelaku melakukan berbagai tipu muslihat dan kalimat bohong
kepada  korban.  Penipuan  yang  menyalahgunakan  BPJS  Kesehatan  berpengaruh  besar dalam tingkat layanan kurang mampu (Djasri et al., 2016) .
Kejahatan  penipuan  dirumuskan  dalam  KUHP  tentang  perbuatan  curang  yang mana  pada  Pasal  378  KUHP,  Permenkes  No.  16  tahun  2019    serta  Permenkes  sudah memiliki  pengawasan,  terdeteksi  dan  sanksi  hukuman  bagi  pelaku  penipuan  yang menyalahgunakan  BPJS  Kesehatan  dengan  begitu  tindakan  kecurangan  sering dilakukan  oleh  petugas  atau  oknum  di  lingkungan  BPJS  Keseatan  dengan  memberi ruang  berbagai  cara  yang  dilakukannya.  Oleh  karena  itu,  tindakan  seperti  itu  harus ditegakan seadilnya agr peserta BPJS yakin dan percaya bahwa penipuan tidak ada lagi melakukan  penyimpangan  atau  penyelewengan  di  dalam  lingkungan  BPJS  Kesehatan tersebut. Pada umumnya epnipuan yang menyalahgunakan BPJS Kesehatan di lakukan oleh  petugas  maupun  aknum  pegawai  BPJS  Kesehatan  yang  ikut  berperan  dalam melakukan  penipuan.  Petugas  BPJS  mau  melakukan  karena  mendapatkan  keuntunagn dengan  melakukan  memanipulasi  data  peserta,  menahan  pembayaran  ke  fasilitas kesehatan,  melakukan  rekayasa  pembiayaan  alat  kesehatan  dan  melakukan  pengajuna klaim  palsu,  melakukan  pemalsuan  kartu  peserta  BPJS  dan  lain  sebagainya  masih banyak lagi modus yang dilakukan pelaku penipuan (Mulyadi, 2017) .
Penipuan  dalam  BPJS  Kesehatan  sudah  sepatutnya  dilakukan  pencegaan  agar tidak  terulang  lagi  kedepannya  dengan  menerapkan  pengawasan  dan  pengendalian. Maraknya  yang  terjadi  penipuan  yang  menyalahgunakan  BPJS  Kesehatan  ini  akan menimbulkan  kegelisahan  masyarakat  yang  berkeinginan  mendaftar  menjadi  peserta BPJS. Untuk itu himbauan dari BPJS masyarakat tidak menggunakan jasa kepada orang lain akan mengakibatkan dampak pada diri sendiri. Kehatian peserta yang mendaftar ke kantor BPJS akan lebih menjamin warga untuk waspada dalam kejahatan penipuan saat ini.  Penipuan  sudah  merebak  khususnya  layanan  kesehatan  yang  berkeinginan mendapatkan keuntungan. Hal  itulah penulis mengkaji dan menganalisis tindak pidana yang  terjadi  saat  ini  khusus  penipuan,  dan  penulis  merasa  tertarik  dalam  melakukan penelitian  tersebut  dengan  judul  Analisis  Hukum Terhadap  Tindakan  Pidana  Penipuan Yang Menyalahgunakan BPJS Kesehatan Berdasarkan KUHP (Hartati, 2016) .

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum normatif  yang  menghasilkan  analisis  Deskriptif.  Sumber  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  berasal  dari  bahan  hukum  primer,  sekunder  dan  tersier.  Analisis  data dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif (Hidayat, Nasse, & Nashriana, 2018) .

## Hasil dan Pembahasan
A. Unsur-unsur Tindak pidana penipuan layanan kesehatan (BPJS)
Penipuan  merupakan  suatu  perbuatan  yang  dilakukan  dengan  cara  tipu muslihat, rangkaian kata kebohongan, memakai nama palsu maupun menguntungkan diri  sendiri.  Rangkaian  kebohongan  merupakan  kata-kata  atau  ucapan  dalam kebohongan  dengan  melakukan  tipu  daya  atas  cerita  yang  dibuatnya (Sugandhi,
1981) .  Penipuan  diartikan  sebagai  suatu  bentuk  kicauan  dari  perkataan  dalam melakukan  bentuk  kecurangan  yang  diperbuatnya  dengan  meraup  keuntungan  dan memberikan barang atau harta maupun uang (Wulandari, Achmad, & Nasse, 2018) . Penipuan  memiliki  bagian  dari  delik  ukum  berupa  maksud  untuk  mengambil keuntungan  terhadap  dirinya  sendiri  ataupun  orang  lain.  Secara  melawan  hukum dipergunakan  atas  nama  identitas  palsu  atau  tipu  muslihat  agar  korban  terbawa perkataan  bohong  yang  diberikan  maupun  rangkaian  perkataan  bohong,  menyuruh orang  lain  atas  tindakan  yang  dilakukannya  dan  menyerahkan  seluruh  harta  ataoun uang kepada pelaku dengan tanpa sadar korban tertipu muslihat (Hamzah, 2015) .
Berdasarkan  pengertian  diatas  maka  sudah  begitu  jelas  maksud  seorang seorang  peran  pelaku  penipuan  yang  menyalahgunakan  BPJS  Kesehatan  yakni melakukan segala bentuk tipu muslihat dalam rangkaian kata-kata bohong, sehingga korban merasa terpedaya atas cerita palsu  yang seakan-akan benar, biasanya korban yang  sudah  tertipu.  Biasanya  korban  yang  sudah  kenak  tipu  tanpa  sadar  dan memberikan  kesempatan  para  pelaku  untuk  mengambil  uang.  Seolah-olah  itu  benar terjadinya, tetapi  perkataannya para pelaku tidak  sesuai dengan keyataannya  karena tujuan  pelaku  menyakinkan  korban  agar  mau  percaya  terhadap  promblem  yang terjadi.  Walaupun  atas  ungkapan  perkataan  pelaku  menjalani  aksinya  itu  adalah penipuan  dan  banyak  merugikan  bagi  masyarakat  khususnya  layanan  kesehatan. Keinginan pelaku memberikan bantuan jasanya untuk menipu daya korban agar bisa mendaftarkan  ke  BPJS  Kesehatan.  Sebagai  cara  apapun  di  lakukannya  seperti menggunakan nama palsu pada kartu peserta  BPJS Kesehatan, padahal  di  cek tidak ada  nama  peserta  yang  terdaftar  di  BPJS.  Pelaku  berkeinginan  lebih  banyak menawarkan  jasanya  keberapa  korban  agar  modus  berjalan  lacar,  cukup  melakukan data identitas diri korban akan dirubah nama palsu di dalam kartu tersebut. Padahal biaya  kepengurusan  kartu    sudah  diberikan  ke  pelaku,  korban  mudah  terkena  tipu atas  perjanjian  yang  diberikan  oleh  pelaku.  Hal  inilah  korban  sangat  mudah  kenak tipu  apalagi  orang  yang  kurang  mampu  sangat  rentan  penipuan  yang menyalahgunakan  BPJS  Kesehatan,  karena  ketidaktahuan  prosedur  yang  diberikan kepada kurang mampu.
Penipuan  sudah  ada  aturan  yakni  dengan  Pasal  378  KUHP.  Di  dalam  pasal tersebut  sudah  dijelaskan  sanksi  hukumannya  yang  diberikan  oleh  tindak  pidana penipuan  yang  menyalahgunakan  BPJS  Kesehatan  tersebut.  Bentuk  pokok  dalam rumusan  penipuan  di  KUHP  berupa  kasus  yang  meringankan.  Sehingga  ancaman penipuan yang diberikan meringankan pelaku. Maka pelaku bisa berbuat sesuka hati saja  hanya  diberi  ancaman  meringankan  ataupu  memberatkan  tergantung  modus yang  dilakukan  oleh  pelaku.  Kebanyakan  pelaku  dihukum  berdasarkan  Pasal  378 KUHP.
Adapun  unsur-unsur  penipuan  berupa  unsur  objektif  dan  subjektif.  Unsur objektif  terdiri  dari  atas  (1)  Perbuatan  atau  menggerakan  dilakukan  secara  sunguh, tepat  dan  tidak  memalsukan  apapun  maka  tidak  mungkin  kehendak  orang  lain (korban)  akan  menjadi  terpengaruh,  yang  pada  akhirnya  ia  menyerahkan  benda
memberi  hutang  maupun  menghapus  hutang.  Tujuan  ingin  dicapai  dalam  penipuan adalah  menggerakkan  dengan  cara  tidak  benar (Chazawi,  2003) .  Menggerakkan orang  lain  yaitu  suatu  perbuatan  yang  disamakan  dengan  membujuk  orang  dengan mempengaruhi seseorang sedemikian rupa atau dengan cara tertentu sehingga orang lain  mau  berbuat  sesuai  dengan  kehendak  pelaku  untuk  menyerahkan  barang. Dengan  perbuatan  menggerakkan  orang  untuk  menyerahkan  barang  harus  ada hubungan  kausal  antara  alat  penggerak  tiu  dan  penyerahkan  barang,  dengan dipergunakan  alat  penggerak  menciptakan  suatu  situasi  yang  tepat  untuk menyesatkna  seseorang  yang  normal,  sehingga  orang  itu  terpedaya  karenanya (Yahman,  2012) .  (2)  Yang  digerakkan  orang  merupakan  orang  yang  menyerahkan benda,  orang  yang  memberi  hutang  dan  orang  yang  menghapus  piutang  sebagai korban penipuan adalah orang yang digerakkan itu sendiri. Orang yang menyerahkan benda,  memberi  hutang  maupun  menghapuskan  piutang  bisa  juga  oleh  selain  yang digerakkan, asalkan orang lain menyerahkan benda itu atas perintah/kehendak orang yang digerakkan. Artinya penyerahan benda itu dapat dilakukan dengan perantaraan orang lain selain orang yang digerakkan (Chazawi, 2003) . (3) Perbuatan itu ditujukan pada  Orang  lain  menyerahkan  benda (Tongat,  Prasetyo,  Aunuh,  &  Fajrin,  2020) . Orang lain memberi hutang (Chazawi, 2003) . Orang lain menghapuskan piutang.  (4) Cara  melakukan  perbuatan  menggerakkan  dengan  Memakai  nama  palsu (Gunadi  & Efendi,  2014) .  memakai  tipu  muslihat (Chazawi,  2003) .  memakai  martabat  palsu (Tongat  et  al.,  2020) .  dan  memakai  rangkaian  kebohongan (Chazawi,  2003) .  Unsur subjektif  terdiri  dari  maksud  untuk  menguntungkan  diri  sendiri  dan  orang  lain (Chazawi, 2003) . dengan melawan hukum (Yahman, 2012) .
Penipuan yang menyalahgunakan BPJS Kesehatan banyak terjadi di kalangana masyarakat, seperti kartu palsu dan memanipulasi penggunaan identitas peserta KIS yang bukan pemilik korban. Oleh sebab itu, BPJS Kesehatan berkomitmen pihaknya agar  tidak  melakukan  pengutipan  iuran  biaya  administrasi  dalam  prosedur/sistem pendaftaran  sebagai  cetak  kartu,  karena  akan  mengakibatkan  dampak  bagi  rumah sakit  ataukorban  peserta  BPJS  Kesehatan  yang  ingin  melakukan  pengobatan  atau layanan kesehatan. Untuk itu pihak BPJS Kesehatan saling kerja rumah sakit dalam memberantas  mafia  kejahatan  penipuan  yang  menyalahgunakan  BPJS  Kesehatan semakin meluas.
Kebijakan  terhadap  kesehatan  saat  ini,  sangat  dipengaruhi  oleh  karakteristik suatu  wilayah,  kompleksitas  permasalahan  kesehatan  dan  perubahan  lingkungan yang  strategis.  Semakin  tinggi  tingat  kemiskinan  penduduk  disuatu  wilayah,  maka semakin  tinggi  beban  pembiayaan  kesehatan  bagi  negara  yang  harus  dikeluarkan terhadap  wilayah  tersebut.  Formulasi  kebijakan  terhadap  peningkatan  status kesehatan  masyarakat  dituangkan  dalam  bentuk  sistem  kesehatan  yang  mampu melaksanakan  dalam  konteks  pembangunan  kesehatan  dengan  mempertimbangkan determinan  sosial  yang  ada,  untuk  dapat  mengatasi  segala  permasalahan  kesehatan yang  terjadi  secara  komprehensif  dengan  disertai  dukungan  perencanaan  strategis
yang  tepat  guna  serta  ketersediaan  sumber  daya  yang  memadai (Batubara  et  al., 2020) .
Regulasi  tidak  mengatur  secara  jelas  dan  rinci  terhadap  penipuan menyalahgunakan BPJS Kesehatan. Kedua regulasi berupa UU BPJS dan Permenkes hanya  menekankan  pada  pengendalian,  mutu  dan  biaya  karena  tidak  menyebutkan ataupun  menceritaan  kecurangan  maupun  penipuan  terhadap  layanan  kesehatan. Padahal  dalam  skema  pelayanan  BPJS  Kesehatan  sudah  ada  terjadi  penipuan. Apalagi  BPJS  kesehatan  tidaklah  rumit  hanya  prosedur  harus  dilaksanakan  sesuai dengan aturan yang berlaku. Regulasi yang dibuat harus sesuai dengan tindakan dan pengawasan dalam melakukan perbutan seperti penipuan harus diberikan efek jera si pelaku.  Bahkan  reulasi  berharap  ada  pencegahan  yang  omtimal,  agar  tidak meluasnya penipuan atau kecurangan yang terjadi di masyarakat.
Tindakan  penipuan  yang  menyalahgunakan  BPJS  Kesehatan  adalah  suatu tindakan dengan kesengajaan atas penipuan yang dibuatnya. Pihak penipuan banyak merugikan masyarakat khususnya peserta layanan kesehata, sehingga hukum pidana dapat  menjeratnya  dengan  KUHP  tentang  penipuan.  Pda  dasarnya  penipuan menjalankan  aksinya  dengan  melakukan  perencanaan,  terukur  dan  sistematis  agar dapat  memperdaya  korban  di  BPJS  Kesehatan.  Penipuan  yang  menyalahgunakan BPJS  Kesehatan  diharapkan  diidentifikasi  sehingga  tidak  akan  lagi  menimbulkan kerugian uang negara (Wiyono, 2014) .
Padahal  sistem  kesehatan  nasional  menjamin  kesejahteraan  masyarakat  dan hidup  yang  layak  akan  tetapi  adanya  penipuan  yang  terjadi  malahan  berkembanga secra pesat. Tanpa adanya pengawasan dan pencegahan dari pihak terkait. Selain itu penipuan leluasa melakukan segala tindakan yang dilakukannya. Untuk itu berharap pihak  terkait  bisa  mengambil  sikap  solusi  dengan  membentuk  pencegahan,  karena tindakan  pelaku  semakin  meresahkan  bagi  peserta  BPJS  Kesehatan.  Sulitnya memberantas peipuan  yang terjadi akibat kurangnya kontrol dan pengendalian  yang aman,  justru  itu  BPJS  Kesehatan  sangat  berhadap  ikut  berperan  aktif  dalam melaksanakan  pengawasan  dan  keamanan  atau  pengendalian  keseluruh  pembayaran atau  pendafataran  maupun  pemberian  sanksi  terhadap  oknum  yang  bermain  dalam penyelenggaraan kesehatan (BPJS) kesehatan tersebut (Sadikin, 2016) .
Modus yang dilakukan cukup besar akibat adanya bantuan atau dorongan untuk membantu  kejahatan  penipuan  yang  menyalahgunakan  BPJS  Kesehatan.  Tindak pidana  penipuan  yang  dilakukan  pelaku  berjalan  mulus,  karena  aksinya  dilakukan dngan  menawarkan  kartu  palsu  BPJS  Kesehatan  dengan  maksud  mengelabui  dan mencari keuntungan pribadinya. Jadi pelaku ini mengakui bahwa mencoba atau pura- pura membantu yang kurang mampu untuk mengurus peserta BPJS, padahal bantuan yang  diberikannya  hanyalah  modus  penipuan  hanya  menawarkan  jasanya  dan mendapatkan keuntungan pribadinya. Seperti kasus penipuan yang menyalahgunakan BPJS Kesehatan yaitu;
1) Kasus  pertama,  pelaku  yang  bernama  Ana  diimingi  sejumlah  soal  administrasi gratis  di  BPJS  Kesehatan  dengan  syarat  korban  harus  membayar  sebagian
persyaratan sejumlah uang 100 ribu per orang. Pelaku berniat melakukan pembuat kartu  palsu  di  BPJS  Kesehatan.  Padahal  korban  belum  mengetahuinya,  malahan kartu  BPJS  Kesehatan  belum  mengeluarkan  secara  resmi.  Sementara  pelaku mengakui bahwa menyebar kartu sudah banyak 175 KK dari 810 KK yang sudah diajukan  sebagai  peserta  BPJS  Kesehatan  biar  memuluskan  aksi  kejahatannya, terlebih  dahulu  pelaku  mensosialisasikan  kepada  masyarakat  yang  ingin  menjadi peserta  BPJS  Kesehatan  melalui  bantuan  pelakunya  bahwa  pelaku  mengaku sebagai  pekerja  BPJS  Kesehatan  padahal  pelaku  tidak  ada  bekerja  sebagai  BPJS Kesehatan.  Korban  pernah  dimintai  persyaratan  fotocopy  prosedur  yang  sudah dilakukan  oleh  pelaku.  Setelah  pelaku  menjalankan  tugasnya  membantu  proses pendaftaran  secara  online,  maka  pelaku  ikut  mendaftarkan  para  peserta,  tetapi hanya  akal-akalan  saja  agar  odus  tidak  terbongkar.  Rupanya  proses  pendaftaran yang  dilakukannya  sudah  terbongkat.  Karena  adanya  pegaduan  dan  informasi kepda  masyarakat  atas  perbuatannya,  untuk  mempercayai  korban  yang  sudah mendaftar, maka pelaku menolak hasil kartu berlabel BPJS Kesehatan melalui file blanko  kartu  BPJS  Kesehatan  kosong  yang  sudah  dirubah  dengan  nama  peserta. Nomor  kartu  BPJS  Kesehatan  yang  digunakan  pelaku  adalah  kosong  atau  palsu yang  sudah  dibuat  oleh  pelaku  tersebut.  Pelaku  membua  kartu  BPJS  Kesehatan bertahap  dan  melakukan  acak  dalam  kartu  palsu  tersebut,  sehingga  nama  yang dibuat seakan tidak tercantum. Nomor kartu yang dibuat palsu berdasarkan nomor kartu  tidak  sesuai  dan  belum  terdaftar  di  BPJS  Kesehatan.  Pelaku  ditangkap rumahnya  oleh  seorang  polisi,  sehingga  ancaman  pelaku  yang  diberikan  berupa Pasal 378 dan Pasal 263 KUHP.
2) Kasus  kedua, apaat  membongkar sindikat  penjualan kartu BPJS Kesehatan palsu berada  diwilayah  Kabupaten  Bandung  Barat.  Pelaku  yang  menipu  banyak  orang dengan  modus  penipuan  yang  menyalahgunakan  BPJS  Kesehatan.  Penetapan pelaku  berdasarkan  sejumlah  laporan  dari  masyarakat  yang  merasa  dirinya menjadi  korban  penipuan  yang  menyalahgunakan  BPJS  Kesehatan,  sebab  kartu peserta BPJS  yang  digunakan tidak bisa dipakai  setelah dicek ternyata palsu dan tidak terdaftar sebagai peserta BPJS. Oleh karena itu korban merasa dirugikan dan tidak  bisa  untuk  berobat  ke  rumah  sakit.  Peristiwa  ii  berawal  dengan  pelaku menawari kepada korban di desa Kertajaya untuk membuat kartu BPJS Kesehatan dengan meminta biaya administrasi sebesar 100 ribu, karena merasa yakin korban menurutin permintaan pelaku untuk membayarnya. Perkataan pelaku menyakinkan si korban makanya pelaku menurutin kemauannya agar dapat kartu peserta  BPJS  Kesehatan.  Akhirnya  korban  menyerahkan  persyaratannya  kepada pelaku  agar  kepengurusannya  beres  semua.  Setelah  aksinya  lancar  maka  pelaku membawa  kartu  peserta  palsu  ke  korban,  karena  korban  belum  mengetahuinya bahwasahnya  kartunya  palsu.  Setelah  korban  mengecek  ke  kantor  BPJS Kesehatan ternyata kartu di perolehnya adalah palsu dan peserta belum terdaftar di BPJS. Setelah korban tertipu maka korban membawa laporan ini ke kantor Polisi Cimahi.  Para  pelaku  mencoba  kabur,  tetapi  pihak  kepolisian  mengamankan
pelaku. Atas dasar itulah pelaku melakukan aksinya dengan melakukan penipuan yang  menyalahgunakan  BPJS  Kesehatan.  Perbuatan  pelaku  terjerat  dalam  Pasal 378 dan 263 KUHP dnegan ancaman selama lima tahun penjara. Penyitaan barang bukti dilakukan pihak kepolisian berupa kwitansi pembayaran, kartu peserta BPJS Kesehatan palsu dan blanko BPJS sebagai hasil print melalui email para pelaku.
Beberapa tiga faktor menyebabkan pelaku melakukan kegiatan penipuan yang menyalahgunakan  BPJS  Kesehatan  berupa  semangat  warga  untuk  melakukan antisipasi dan pengawasan terhadap penipuan. Pelaku menjalankan aksinya berbagai modus  yang  dilakukannya  agar  si  korban  dapat  memperdaya  si  korban.  Tindakan tersebut  menyalahi  aturan  hukum,  banyak  menjadi  korban  penipuan  yang menyalahgunakan  BPJS  Kesehatan.  Keadaan  seperti  itu  merupakan  tindakan kriminal  atas  penipuan  yang  dijalani  dengan  berbagai  modus  kejahatan.  Tindakan kejahatan  merugikan  seseorang  disekitar  layanan  kesehatan  dan  membawa  dampak bagi  seseorang  bila  penipuan  menjadi  meluas,  bila  tidak  dicegah  sedini  mungkin. Sejumlah  pegawai  atau  oknum  yang  saling  bekerja  dalam  melaksanakan  program layanan  kesehatan  BPJS  yakni  tenaga  kerja  sebagai  modus  bergaji  rendah, ketidaksesuian dalam sistem layanan kesehaan publik, penyediaan layanan kesehatan belum  memberikan  intensif  dan  memadai,  kekurangan  pasokan  peralatan  medis, tidak  transfaransi  dalam  peralatan  kesehatan  dan  adanya  faktor  ekonomi (Ferrinho, Van Lerberghe, Fronteira, Hipólito, & Biscaia, 2004) .
Ketidaknyamanan  para  peserta  BPJS  Kesehatan  atas  tindakan  pelaku melakukan  penipuan  yang  menyalahgunakan  BPJS  Kesehatan.  Untuk  itu  berbagai pihak  melakukan  penyelamatan  diri  atas  tindakan  penipuan  secara  bertahap.  Pihak rumah sakit antisipasi dan melakukan coping strategy sebagai tujuan untuk menutupi kekurangan  yang  terjadi.  Mekanisme  coping  tersebut  melakukan  kontrol  dan pengendalian. Kehadiran coping tersebut memberikan sistem kontrol optimal apabila terdektesi  adanya  pegawai/staf  yang  melakukan  tindakan  atau  penyelewengan  pada layanan  kesehatan.  Oleh  sebab  itu,  sistem  kontrol  berharap  melakukan  deteksi terhadap penipuan yang menyalahgunakan BPJS Kesehatan. Penegakan hukum harus ditegakkan  dan  memberikan  efek  jera  terhadap  pelaku  penipuan  pada  layanan Kesehatan (Darusman & Wiyono, 2019) .
Sejumlah  aktor  yang  terlibat  penipuan  yang  menyalahgunakan  BPJS Kesehatan,  sebagaimana  sdaha  diatur  Permenkes  menyatakana  bahwa  aktor  di dalamnya  berupa  peserta,  petugas  BPJS,  pemberi  layanan  kesehatan  dan  penyedia jasa obat atau alat kesehatan. Akibat penyalahgunaan BPJS Kesehatan menimbulkan keresahan bagi warga Indonesia atas tindakan yang dilakukan para pelaku dan akan berdampak  penurunan  SDM,  menurunnya  kualitas  layanan  kesehatan,  rendahnya penegakan  hukum  dan  pengawasan.  Ada  beberapa  anggapan  bahwa  daerah  yang tidak  memiliki  tenaga  medis  atau  fasilitas  kesehatan  tidak  memadai  dan  kurang otimal menyerapan dana BPJS kemungkinan reputasi kesehatan merasa terburuk oleh adanya  penipuan  yang  menyalahgunakan  BPJS  Kesehatan  semakin  merajalela. Seiring dengan waktu BPJS kebanyakan belum mengantisipasi kinerja BPJS saat ini,
kurang  minimnya  pengawasan  dan  pengendalian  makanya  pelaku  begiru  bebasnya melakukan  tindakan  penipuan.  Pemberi  layanan  dan  jaminan  sangat  penting  karena untuk  menjaga  reputasi  BPJS  Kesehatan  sebagai  program  pemerintah  dalam mensejahterakan rakyat (Tampi, Kawung, & Tumiwa, 2016) .
Kedepannya diharapkan penipuan memberikan efek jera dengan adanya aturan KUHP,  UU  BPJS  maupun  Permenkes  khususnya  bidang  kesehatan  yang menyalahgunakan  BPJS  Kesehatan  seperti  wilayah  maju  saat  ini,  akan mempengaruhi  kondisi  dan  problem  yang  terjadi.  Kejahatan  jangan  memberi  ruang dalam  melakukan  dalam  hal  kejahatan  agar  tidak  bisa  berkembang.  Apalagi  bidang kesehatan  semakin  banyak  penipuan  dengan  berbagai  cara,  agar  dapat  keuntungan yang  berlipat.  Kekurang  mampuan  seorang  bisa  terkena  tipu  karena  ketidaktahuan proses  dan  tahapan  pendaftaran  kesehatan  di  BPJS  Kesehatan.  Apalagi  wilayah terpencil sangat mudah tertipu karena pengobatan dan alat kesehatan sangat minim, makanya  oknum  maupun  pihak  lainnya  memberikan  ruang  untuk  melakukan penipuan  yang  menyalahgunakan  BPJS  Kesehatan.  Ada  tujuh  faktor  yang menyebabkan  ketidak  adanya  pengawasan  di  lingkungan  BPJS  berupa  penipuan sering  kali  menggunakan  kesempatan,  sementara  pelaku  sangat  leluasa  melakukan aksi  kejahatan  dengan  modus  penipuan  yang  menyalahgunakan  layanan  kesehatan, kinerja  belum  mendukung  adanya  fasilitas  dan  sarana  kurang  optimal,  sering  di salahgunakan  pihak  terkait  dalam  melakukan  kejahatan,  tidak  didukung  alat  dan informasi  yang  aktual  agar  dapat  terdekteksi,  SDM  BPJS  Kesehatan  masih  terbatas sehingga  memberi  kesempatan  para  pelaku  melakukan  penipuan  layanan  kesehatan dan  mencoba  mengambil  keuntungan  dan  memanfaatkan  alat  medis  dan  layanan kesehatan.  Sistem  pencegahan  belum  optimal  karena  tidak  adanya  dukungan pengendalian dan sistem pengawasan. Apabila tidak dicegah di khawatirkan korban akan  bertambah  banyak  atas  penipuan  yang  menyalahgunakan  BPJS  Kesehatan. Penindakan penipuan harus dipertegs karena tindakan sesuai  dengan regulasi  yanga dibuat  oleh  pemerintah.  Ancaman  dan  sanksi  sudah  diatur  atas  menyalahgunakan BPJS  Kesehatan.  Pelaporan  korban  sangat  penting  sebagai  bukti  kejahatan  pelaku, pihak berwenang bersikap tegas dan menuntut agar pelaku diancam dan memberikan efek  jera  agar  tidak  mengulangi  kejahatannya  lagi.  Karena  masih  da  lagi  korban lainnya  yang  belum  terlesaikan  akibat  penipu  yang  menyalahgunakan  BPJS Kesehatan.  Perlu  disadari  bahwa  layanan  kesehatan  dan  pengobatan  sangat  penting bagi peserta BPJS Kesehatan, karena program penyelenggaraan ini mensejahterakan rakyat  lebih  baik  lagi.  Upaya  pemerintah  sangat  memprioritaskan  atas  dukungan mensosialisasikan  layanan  kesehatan  biar  pengaduan  sejalan  dengan  hukum  yang berlaku.
B. Pengaturan  hukum  dalam  pemberian  sanksi/penindakan  atas  Penipuan Penyalahgunaan BPJS Kesehatan
Pembentukan  penyelenaggara  kesehatan  berupa  BPJS  telah  memberikan layanan kesehatan kepaa masyarakat sebagai jaminan kesehatan dan mensejahterakan  kehidupan  yang  layak.  Untuk  itu  adanya  BPJS  Kesehatan  akan
mendorong  program  penyelenggara  berbagai  jaminan  kesehatan  berupa  kecelakaan kerja,  jaminan  di  hari  tua,  jaminan  pensiun  dan  kematian.  Peruabahn  dasar  hukum dalam  menyelenggarakan  BPJS  Kesehatan  bagi  masyarakat  sebagai  bentuk kepedulian  layanan  kesehatan  yang  kurang  mampu  dan  menatat  kerja  dan bertanggung  jawab  atas  tugasnya  sebagai  penyelenggara  serta  mekanisme  kontrol sebagaimana  di  nyatakan  yang  berkaitan  pada  UndangUndang  No.  24  Tahun  2011 tentang  BPJS.  Di  dalam  UndangUndang  No.  24  Tahun  2011  tentang  BPJS  tersirat maksud  dan  tujuan  penyelenggara  layanan  kesehatan  di  sektor  kesehatan, bertanggungj awab dan pengawasan atau pengendalian terhadap layanan kesehatan.
Undang Undang No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS mengatakan bahwa jaminan kesehata sudah diatur berdasarkan tujuan pelaksanaan dan ativitas layanan kesehatan dalam  menyelenggarakan  program  kesehatan  publik  serta  melindungi  masyarakat bagi  menerima  layanan  kesehatan  dan  pengobatan  kurang  mampu.  Hal  itu dilaksanakan atas partisipasi pemerintah dalam menanggulangi dampak kesehatan di masa  sekarang.  Kepentingan  mensejahterakan  ksehatan  masyarakat  di  utamakan. Disamping  itu,  banyak  kesempatan  masyarakat  untuk  berobat  dan  memberikan layanan  kesehatan  ke  BPJS  tetapi  ada  oknum  dan  kalangan  pejabat  melakukan tindakan kejahatan yaitu penipuan yang menyalahgunakan BPJS Kesehatan. Banyak korban  terjera  penipuan  yang  dilakukan  berbagai  pihak  khususnya  oknum  ataupun lain  sebagainya  yang  melakukan  proses  pendaftaran  yang  memungut  biaya administrasi,  padahal  tidak  dikenakan  biaya.  Karena  pelaku  melakukan  hal  tersebut hanya  mencari  keuntungan.  Korban  merasa  dirugikan  atas  tindakan  yang  dilakukan oleh  pelaku.  Untuk  itu  pemerintah  maupun  aparat  penegakan  hukum  mengambil sikap  dan  jalan  erbaik  agar  tidak  lagi  tindak  lanjut  penipuan  berbagai  modus  yang dilakukannya.
Undang  Undang  No.  24  Tahun  2011  tentang  BPJS  tidak  menjelaskan  secara rinci  mengenai  kasus  yang  terjadi  di  tengah  masyarakat  tersebut,  seperti  penipuan yang  menyalahgunakan  BPJS  Kesehatan  hanya  diatur  Permenkes.  UndangUndang No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS sudah memberikan perlindungan hukum terhadap korban  yang  menjadi  sasaran  atas  perbuatan  yang  dilakukan  pelaku.  Selama  itu menjamin kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat. Akan tetapi nyatanya masih da masyarakat yang belum mengetahui tentang tata cara/prosedur yang dibuat kantor BPJS  Kesehatan.  Akhirnya  para  peserta  BPJS  mengalami  penipuan  sebelum mendaftar,  banyak  penerima  jasa  yang  menawarkan  ke  korban  untuk  mendaftarkan dan  meminta  dokumen  di  fotocopykan  agar  mengurus  kartu  BPJS,  padahal  kartu BPJS yang mereka terima palsu. Masyarakat harus berhati-hati dalam kepengurusan kartu  BPJS  kesehatan,  pelaku  memanfaatkan  jasanya  untuk  mengurus  peserta kesehatan.  Seharusnya  BPJS  kesehatan  memberikan  petunjuk  atau  arahan (penyuluhan)  dalam  prosedur  pendaftaran  kesehatan.  Jaminan  sosial  sebagai  salah satu  bentuk  perlindungan  bagi  masyarakat  untuk  mengobati  dan  kebutuhan kesehaannya,  oleh  karena  itu  masyarakat  menginginkan  pelayanan  terpadu  dan harmonis dan tidak menyalahgunakan bagi orang yang kurang mampu.
Kepedulian  BPJS  Kesehatan  bagi  orang  yang  kurang  mampu  akan  mampu akan  menjamin  dan  membawa  pengaruh  positif.  Dalam  UndangUndang  No.  24 Tahun 2011 tentang BPJS sudah disebutkan bahwa melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang  sudah  diamanatkan.  Dalam  hal  penyelenggaraan  program  kesehatan banyal  ditemukan  problem  disalahgunakan  oleh  petugas  maupun  pihak  lain  yang memanfaatkan  untuk  melakukan  tindak  kejahatan  di  bidang  kesehatan,  khususnya penipuan  atau  kecurangan.  Layanan  kesehatan  sangat  berpotensi  melakukan kejahatan.  Kerugian  di  lingkungan  BPJS  kesehatan  sangat  besar  penguruhnya, apalagi  banyak  masyarakat  yang  mendaftarkan  menjadi  peserta  BPJS,  hal  inilah pelaku  melakukan  penipuan  dengan  pura-pura  menawarkan  jasanya  untuk kepengurusan  peserta  BPJS  Kesehatan.  Apalagi  di  peruntukkan  bagi  orang  yang kurang  mampu  maupun  golongan  yang  mampu  juga  menjadi  sasaran.  Untuk  itu BPJS  mengambil  kebijakan  atas  terjadinya  kasus  penipuan  yang  menyalahgunakan BPJS  dan  pelaksanaan  program  BPJS  tetap  lancar.  Salah  satu  aturan  yang dikeluarkan  Permenkes  No.16  taun  2019  mengenai  pencegahan  kecurangan  dlam penyelenggara  program  kesehatan,  peraturan  tersebut  sebagai  payung  hukum  dan dibentuk suatu pencegahan atas meluasnya tindak pidana penipuan atau kecurangan di lingkungan BPJS Kesehatan (Suadu, 2015) .
Diterbitkannya  peraturan  Permenkes  No.16  tahun  2019  sudah  tent  akan mencegah  timbulnya  penipuan  atau  kecurangan  sebagai  dasar  hukum  yang memberikan  efek  jera  bagi  pelaku.  Dalam  peraturan  tersebut  mencakup  pelaporan, deteksi,  investigasi  dan  pemberian  sanksi  hukuman.  Untuk  itu  dengan  adanya Permenkes  tersebut  diharapkan  menegakkan  hukum  seadilnya,  karena  ini  demi layanan kesehatan, dimana masyarakat membutuhkan pengobatan dan alat kesehatan. Sebaiknya sanksi pelaku yang diberikan setimpal atas perbuatan yang dilakukannya, karena  ini  sangat  penting  program  kesehatan  masyarakat  yang  membutuhkan  hidup yang layak.
Penanganan diharapkan di tegakkan secara hukum, dengan adanya Permenkes tersebut  membawa  pelaku  di  jeruji  besi  tahanan  dan  memberikan  sanksi  hukuman. Pelaksanaan  program  jaminan  kesehatan  sudah  mengaturnya  dan  pengenaan hukuman  sebagai  acuan  dalam  Permenkes  tersebut.  Fasilitas  kesehatan  maupun layanan kesehatan, penyedia obatan sudah di salurkan ke Provinsi/
Kabupaten/Kecamatan/Kota, tetapi masih ada menyalahgunakan khususnya penipuan atau  kecurangan  yang  dilakukan  secara  sistematis,  terstruktur  dan  masif  sehingga petugas  BPJS  kewalahan.  Karena  tidak  adanya  petugas  pengawasan  dan pengendalian  di  setiap  wilayah.  Untuk  itu  adanya  pencegahan  diperlukan  dengan jalin  kerja  sama  dengan  berbagai  pihak  dinas  kesehatan  maupun  layanan  kesehatan lainnya  untuk  membantu  memberantas  penipuan  atau  kecurangan  yang menyalahgunakan  BPJS  Kesehatan.  Di  berbagai  kesempatan  aparat  juga  ambil bagian dalam pencegahan penipuan atau kecurangan yang terjadi di lingkungan BPJS Kesehatan.
Pihak  yang  melakukan  penipuan  harus  dituntaskan  dengan  akar-akarnya  agar pelaku  tidak  leluasa  melakukan  tindak  pidana  penipuan  atau  kecurangan  tersebut, hendaknya Permenkes sudah ditegaskan bahwa pelaporan atas penipuan yang terjadi harus mengetahui identitasnya, nama dan alamat instansi yang melakukan perbuatan atau  tindakan  penipuan  atau  kecurangan  dalam  menyalahgunakan  BPJS  Kesehatan dan  mengetahui  atas  isi  ungkapan  laporan  tersebut.  Tindak  pelaku  berharap melaporkan  secara  lengkap  dan  tepat  yang  disampaikan  kepada  lingkungan  BPJS Kesehatan,  agar  kerja  samanya  terungkap.  Sekarang  ini  di  Indonesia  sudah  ada aturan  baru  Permenkes  No.16  tahun  2019  mengenai  pencegahan  kecurangan  atau penipuan  yang  menyalahgunakan  BPJS  Kesehatan  sebagai  dasar  hukum.  Peraturan tersebut  sudah  terperinci,  pelapor  dan  identitas,  hanya  aparat  hukum  yang  bisak menindak  dan  memberi  hukuman  seorang  pelaku  yang  berbuat  tindak  pidana penipuan  atau  kecurangan.  Laporan  yang  disampaikan  kepada  kepala  kesehatan BPJS Kesehatan maupun Dinas Kesehatan harus kompeten, adil dan bijaksana.
Permenkes  disampaikan  menurut  investigasi  dilakukan  secar  tim  pencegahan penipuan  yang menyalahgunakan  BPJS Kesehatan dalam keterlibatan dengan unsur perbuatan  yang  dilakukan  melawan  hukum.  Persoalan  perbuatan  yang  dilakukan merugikan  masyarakat  dan  memenuhi  unsur  melawan  hukum.  Untuk  dibentuk investigasi secara efektif dan tepat sasaran. Latar belakang terjadinya suatu peristiwa harus jelas dan benar, agar hasil pelaporan lebih optimal. Pelaporan dapat terdeteksi dengan  baik  atas  dilaksanakannya  investigasi  suatu  kejadian  di  lapangan. Pencegahan  dilakukan  sedini  mungkin  agar  tidak  ada  lagi  fenomena  yang  terjadi dikalangan  masyarakat  khususnya  penipuan  yang  menyalahgunakan  BPJS Kesehatan.  Alat  terdeteksi  atas  keberadaan  pelaku  sangat  penting,  hasil  laporan warga  sangat  bermanfaat  demi  meninngkatkan  kinerja  aparat  untuk  memberantas tindak pidana penipuan yang menyalahgunakan BPJS Kesehatan.
Regulasi berawal dari KUHP atas tindakan penipuan selanjutnya UU BPJS dan terakhir  diterbitkannya  Permenkes.  Permenkes  hanya  mengatur  sanksi  administrasi bagi  para  pihak  yang  melakukan  penipuan  atau  kecurangan  layanan  kesehatan. Walaupun  sanksi  administrasi  itu  tidak  menghapus  pidana  KUHP  yang  dapat dijatuhkan  kepada  pelaku  penipuan  yang  menyalahgunakan  BPJS  Kesehatan. Memuat  Pasal  378  KUHP  tentang  penipuan  sudah  memberi  sanksi  dan  ancaman pelaku.  Permenkes  diharapkan  mampu  menyiapkan  atau  menyediakan  teknik  klaim dan  alat  kecurangan  yang  canggih  agar  bisa  terdekteksi  pelaku  dimana keberadaannya.
Adanya KUHP menjerat pelaku penipuan atau fraud (kecurangan) sebagaimana diatur  dalam  Pasal  378  KUHP  sebagai  efek  jera  yang  diberikan  seorang  pelaku. Persoalan ancaman sudah dilakukan ada memberat maupun meringankan. Tindakan yang dilakukan pelaku membuat kerugian suatu negara dan menimbulkan keresahan bagi  layanan  kesehatan.  Mengingat  regulasi  yang  ada  belum  ketat  mencegah penipuan  atau fraud (kecurangan),  agar  kedepan  pemerintah  dan  DPR  membentuk undang-undang  khusus anti  fraud (kecurangan)  dalam  menyalahgunakan  BPJS
Kesehatan.  Regulasi  itu  diharapkan  mengatur  lebih  rinci  tentang  pencegahan  dan penindakan  penipuan  dalam  semua  bentuk  pelayanan  kesehatan  termasuk  program BPJS. Kedepan diharapkan dibentuk UU khusus penipuan dan atau kecurangan yang menyakahgunakan  BPJS  Kesehatan.  Dengan  demikian  dibentuknya  undang-undang khusus  sebagai  patokan  sebagai  sistem  dan  mekanisme,  petunjuk  pelaksanaan  dan monitoring  serta  evaluasi  yang  mencegah  penipuan  yang  menyalahgunakan  BPJS Kesehatan.  Sistem  informasi  secara  tepat  dan  benar  sehingga  bisa  mendeteksi berbagai  perbuatan  menyalahgunakan  layanan  kesehatan  dan  melakukan  lewat pengawasan  internal.  Sanksi  atas  menyalahgunakan  BPJS  Kesehatan  yang  bisa dijatuhkan  kepada  petugas  BPJS  mulai  dari  peringatan  tertulis,  mutasi,  penurunan pangkat  (jabatan),  ganti  rugi  dan pemberhentian  baik  dengan ataupun tidak hormat. Bahkan tindakan penipuan atau kecurangan yang menyalahgunakan BPJS Kesehatan itu bisa dibawa sampai ke ranah pidana atau pengadilan (Annisa, 2018) .

## Kesimpulan
Berbagai  bentuk  penipuan  serupa  akan  dapat  mewarnai  dalam  penyalahgunaan BPJS  kesehatan,  yang  dapat  dilakukan  oleh  individu  ataupun  kelompok  maupun  oleh pemberi  pelayanan  kesehatan  maupun  rumah  sakit  sebagai  penerima  rujukan. Pengaturan Permenkes No. 16 tahun 2019 cukup baik sebagai regulasi yang mengawali pengaturan  untuk  mencegah  penipuan  dalam  penyalahgunaan  BPJS.  Sanksi administratif itu berjalan sesuai harapan karena regulasi kita saat ini di bidang kesehatan tidak  ketat,  terutama  terkait  pengawasan.  Tapi  sanksi  administratif  itu  harus  ditegakan sebagaimana  aturan.  Selain  itu  penerapan  sanksi  administratif  harus  sinergis  dengan pidana.  Ketentuan  Pasal  378  KUHP  bisa  juga  dikenakan  kepada  pelaku  penipuan  atau kecurangan (fraud) sifatnya karena karena ketentuan itu sesungguhnya hanya ditujukan untuk penipuan yang sifatnya umum, tidak khusus menyasar fraud.
BPJS Kesehatan mengingatkan masyarakat agar berhati-hati. Sebab, ada penipuan mengatasnamakan BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan menegaskan, pihaknya tak pernah mengenakan  biaya  administrasi  dari  proses  pendaftaran.  Kerjasama  berbagai  pihak sangat  diperlukan  dalam  upaya  pemberantasan  kecurangan  ataupun  penipuan  dalam layanan  kesehatan  agar  dapat  berdampak  baik.  Upaya-upaya  pengendalian  kecurangan atau penipuan hendaknya dapat berjalan dalam siklus yang tidak terpotong-potong dan upaya-upaya  pengendalian  yang  sudah  dilakukan  dan  dampaknya  terhadap penyelamatan  uang  negara  hendaknya  dapat  didokumentasikan  dalam  bentuk  laporan berkala sehingga dapat diketahui.

## BIBLIOGRAFI
Annisa, Veba. (2018). Tinjauan Yuridis Pelayanan Kesehatan Oleh Bpjs Dihubungkan Dengan Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial . Fakultas Hukum Unpas. Google Scholar
Batubara,  Sonya  Airini,  Rumapea,  Mazmur  Septian,  &  Yusriando,  Yusriando.  (2020). Pertanggungjawaban  Pidana  Rumah  Sakit  Terhadap  Tindak  Pidana  Pemalsuan Jumlah Tagihan Uang Kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs). Ilmu Hukum Prima (Ihp) , 3 (1). Google Scholar
Chazawi,  Adami.  (2003). Kejahatan  Terhadap  Harta  Benda .  Bayumedia. Google Scholar
Darusman, Yoyon M., & Wiyono, Bambang. (2019). Teori Dan Sejarah Perkembangan Hukum . Google Scholar
Djasri,  Hanevi,  Rahma,  Puti  Aulia,  &  Hasri,  Eva  Tirtabayu.  (2016).  Korupsi  Dalam Pelayanan  Kesehatan  Di  Era  Jaminan  Kesehatan  Nasional:  Kajian  Besarnya Potensi  Dan  Sistem  Pengendalian  Fraud. Integritas:  Jurnal  Antikorupsi , 2 (1), 113–133. Google Scholar
Ferrinho,  Paulo,  Van  Lerberghe,  Wim,  Fronteira,  Inês,  Hipólito,  Fátima,  &  Biscaia, André.  (2004).  Dual  Practice  In  The  Health  Sector:  Review  Of  The  Evidence. Human Resources For Health , 2 (1), 1–17. Google Scholar
Gunadi,  Ismu,  &  Efendi,  Jonaedi.  (2014).  Cepat  Dan  Mudah  Memahami  Hukum Pidana. Jakarta: Kencana . Google Scholar
Hamzah, Andi. (2015). Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam Kuhp . Sinar Grafika. Google Scholar
Hartati, Tatik Sri. (2016). Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pelaksanaan Program Jaminan  Kesehatan  Pada  Sistem  Jaminan  Sosial  Kesehatan  (Sjsn)(Studi  Di Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Menggala  Tulang  Bawang). Fiat  Justisia:  Jurnal Ilmu Hukum , 10 (4), 715–732. Google Scholar
Hidayat,  M.  Rachmad,  Nasse,  Syarifuddin  Petta,  &  Nashriana,  Nashriana.  (2018).
Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Praperadilan Nomor:
24/Pid/Pra/2018/Pn.  Jkt.  Sel.  Dan  Putusan  Nomor:  117/Pid.  Prap/2017/Pn.  Jkt. Sel.  Tentang  Penetapan  Tersangka  Oleh  Hakim .  Sriwijaya  University. Google Scholar
Mulyadi,  Dudung.  (2017).  Unsur-Unsur  Penipuan  Dalam  Pasal  378  KUHP  Dikaitkan Dengan  Jual  Beli  Tanah. Jurnal  Ilmiah  Galuh  Justisi , 5 (2),  206–223. Google Scholar
Novitasari, Diah Eka, Arso, Septo Pawelas, & Fatmasari, Eka Yunila. (2018). Analisis
Pelaksanaan  Penanganan  Keluhan  Pelanggan  Dan  Pelayanan  Informasi  Di  Bpjs Kesehatan Kantor Cabang Semarang. Jurnal Kesehatan Masyarakat (E-Journal) , 6 (5), 39–51. Google Scholar
Sadikin,  Hasan.  (2016). Analisis  Pengaruh  Dimensi  Fraud  Triangle  Dalam  Kebijakan Pencegahan Fraud Terhadap Jaminan Kesehatan Nasional Di Rsup Nasional Dr Cipto  Mangunkusumo=  The  Analysis  Of  Effect  Of  Fraud  Triangle  In  Policy Against  Fraud  Prevention  National  Health  Insurance  At  The  National  Hospital Dr Cipto Mangunkusumo . Google Scholar
Suadu, Rahmat Hidayat. (2015). Hubungan Kontraktual Antara Peserta Dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Lex Et Societatis , 3 (10). Google Scholar
Sugandhi,  R.  (1981). Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (Kuhp)  Dan Penjelasannya . Google Scholar
Tampi, Andreas G. Ch, Kawung, Evelin J. R., & Tumiwa, Juliana W. (2016). Dampak Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Terhadap Masyarakat Di Kelurahan Tingkulu. Acta Diurna Komunikasi , 5 (1). Google Scholar
Thabrany,  Hasbullah.  (2015). Jaminan  Kesehatan  Nasional .  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada. Google Scholar
Tongat, Tongat, Prasetyo, Said Noor, Aunuh, Nu’man, & Fajrin, Yaris Adhial. (2020). Hukum  Yang  Hidup  Dalam  Masyarakat  Dalam  Pembaharuan  Hukum  Pidana Nasional. Jurnal Konstutusi , 17 (1). Google Scholar
Wiyono,  M.  (2014).  Mengenal  Potensi  Fraud  Pada  Program  Jaminan  Kesehatan Nasional (Jkn). Kompasiana Manajemen . Google Scholar
Wulandari,  I.  K.  A.  Febriyanti,  Achmad,  Ruben,  &  Nasse,  Syarifuddin  Petta.  (2018). Pertanggungjawaban Pidana Oknum Notaris Pelaku Tindak Pidana Penipuan Di Kota  Palembang  (Studi  Kasus  Putusan  Pengadilan  Negeri  Palembang  Nomor 1829/Pid. B/2014/Pn. Plg) . Sriwijaya University. Google Scholar
Yahman.  (2012). Karakteristik  Wanprestasi  &  Tindak  Pidana  Penipuan .  Jakarta: Penerbit Prestasi Pustakaraya. Google Scholar

## Copyright holder:
Emir Syarif Fatahillah Pakpahan, Thela Valentine, Arixson (2021)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: