## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 7 No. 1 Januari 2023 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
DOI: 10.58258/jisip.v7i1.4124/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Boalemo
Zulaiha Kadjintuni 1 , Deysi Tontik 2 , Darman 3* , Azis Rachman 4 , Titin Dunggio 5 1,2 Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Administrasi, Universitas Bina Taruna Gorontalo, Indonesia
3,4,5 Program Studi Magister Ilmu Administrasi, Universitas Bina Taruna Gorontalo, Indonesia
Article Info Abstract Article history: Received : 13 November 2022 Publish : 7 Januari 2023 This research was conducted to analyze the role of regional financial management including budget  planning,  budget  execution,  budget  reporting/accountability  and  evaluation  of performance  accountability  of  the  local  government  of  Boalemo  Regency.  This  research method uses quantitative research with an observation process. The results of the study show that budget planning, budget execution, budget accountability and budget evaluation have a significant effect on the performance accountability of the Boalemo District Government. In terms  of  financial  management,  especially  in  terms  of  budget  planning  to  focus  more  on budgets that support the agreed program and performance targets.
Keywords: Pengelolaan
Perencanaan Pelaksanaan
Pelaporan Kinerja Akuntabilitas Info Artikel ABSTRAK Article history: Received : 13 November 2022 Publish : 7 Januari 2023 Penelitian  ini  dilakukan  untuk  menganalisis  peran  pengelolaan  keuangan  daerah  meliputi perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan/pertanggung jawaban anggaran dan evaluasi  terhadap  akuntabilitas  kinerja  pemerintah  daerah  Kabupaten  Boalemo.    Metode penelitian  ini  menggunakan  penelitian  kuantitatif  dengan  proses  observasi.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  perencanaan  anggaran,  pelaksanaan  anggaran,  pertanggung  jawaban anggaran  dan  evaluasi  anggaran  berpengaruh  signifikan  terhadap  akuntabilitas  kinerja Pemerintah  Kabupaten  Boalemo.  Dalam  hal  pengelolaan  keuangan  terutama  dalam  hal perencanaan  angaran  agar  lebih  memfokuskan  pada  anggaran-anggaran  yang  menunjang program dan target kinerja yang telah diperjanjikan.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author:

## Darman
Universitas Bina Taruna Gorontalo Email: darman@ubmg.ac.id

## 1. PENDAHULUAN
Dalam  masa  otonomi  dikala  ini  sangat  dibutuhkan  sesuatu  manajemen  pengelolaan  finansial wilayah yang sanggup menjadi sesuatu penting khusus untuk pemegang kewenangan pemerintahan wilayah.  Pemulihan  manajemen  pengelolaan  finansial  wilayah  jadi  tanggungjawab  pemerintahan daerah.
Tata kelola pemerintahan yang baik ( good governance ) merupakan agenda pokok yang perlu diperhatikan  oleh  pemerintah  daerah.  Salah  satu  dari  agenda-agenda    utama  dalam  reformasi administrasi dan manajemen publik menurut Berry, 2009 yakni akuntabilitas. Menurutnya salah satu nilai  sentral  bagi  pemerintahan  yang  demokratis  adalah  akuntabilitas.  Akuntabilitas  dapat
diwujudkan  dengan  berbagai  bentuk.  Daintaranya  yakni Pertama ,  akuntabilitas  keuangan  melalui audit keuangan. Dimana uang dibelanjakan? Apakah dibelanjakan secara legal dan sesuai hukum? Kedua ,  akuntabilatas  untuk  keadilan.  Apakah  pemerintah  dioperasikan  sehingga  karyawan, kontraktor, dan warganya diperlakukan secara adil? Banyak aturan dan prosedur kita dibuat untuk memastikan keadilan dan kesetaraan dijunjung tinggi dalam program-program pemerintah. Ketiga , akuntabilitas  penggunaan  kekuasaan.  Banyak  dari  undang-undang  kita  tentang  etika,  penggunaan dana  pemerintah  yang  tepat,  dan  praktik  perekrutan  berkaitan  dengan  mencegah  pejabat menyalahgunakan kekuasaan mereka. Dan terakhir keempat akuntabilitas kinerja. Ini adalah jantung dari  dua  decade  terakhir  reformasi  administrasi.  Akuntabilitas  kinerja  berfokus  pada  apa  yang dilakukan oleh pemerintah, dan seberapa baik pemerintah mencapai tujuannya.
Sejak bergulirnya reformasi birokrasi, pemerintah banyak melaksanakan penyempurnaan dalam perihal  manajemen  pengelolaan  finansial  wilayah  cocok  dengan  hal  serta  kelompok  alat  wilayah. Antara  lain  kebijaksanaan  terpaut  pengelolaan  finansial  wilayah  yang  di  atur  melewati  Peraturan Penguasa  No  12  tahun  2019  mengenai  pengelolaan  finansial  daerah  yang  setelah  itu  di  jabarkan dengan  peraturan  eksekutif  ialah  peraturan  Menteri  Dalam  Negara  No  77  tahun  2020  mengenai Prinsip  Teknis  Pengelolaan  Finansial  Wilayah.  Paradigma  terkini  berbentuk  desakan  buat melaksanakan pengelolaan yang mengarah pada kebutuhan khalayak. Perihal ini mencakup desakan kepada  penguasa  wilayah  buat  membuat  informasi  finansial  serta  kejernihan  perhitungan  pada khalayak guna mencapai target kinerja.
Permasalahan yang sering terjadi di dalam organisasi pemerintah saat ini diantaranya dalam hal pengambilan  keputusan  dalam  proses  pengelolaan  keuangan  yang  berkaitan  dengan  perencanaan, pelaksanaan,  pertanggungjawaban  dan  pengevaluasian  dalam  penggunaan  anggaran.  Dilain  pihak tujuan dari pemerintah daerah pengangaran yang berbasis kinerja, efisien, efektif dan akuntabel. Juga menjadi  masalah  yang  sering  terjadi  terdapatnya  pandangan  aparatur  penguasa  kalau  skala kesuksesan  serta  kekalahan  dalam  melaksanakan  kewajiban  utama  serta  gunanya  cuma  bertumpu pada daya lembaga dalam meresap perhitungan yang di alokasikan, ialah kesuksesan lembaga cuma dipusatkan pada pandangan input tanpa memandang output ataupun akibatnya yang mungkin tengah jauh  dari  standar  (BPKP,  2000).  Sementara  itu  untuk  sanggup  mengenali  kesuksesan  ataupun kekalahan kelompok semua kegiatan kelompok wajib bisa diukur serta penanda pengukuran tidak cuma  bersumber  pada  pada  input  namun  pula  bersumber  pada  pada  keluaran  ataupun  guna  dari sesuatu program atau aktivitas.
Penganggaran  berlandaskan  kemampuan  ialah  sesuatu  pendekatan  analitis  dalam kategorisasi  perhitungan  yang  menyangkutkan  pengeluaran  yang  dicoba  kelompok  zona khalayak  dengan  kemampuan  yang  dihasilkanya  dengan  memakai  data  kemampuan.  Bagi Bastian (2010) kalau Perhitungan mengarah Kemampuan ( Performance Budgeting ) ialah sistem penganggaran yang mengarah pada output kelompok serta berhubungan amat akrab dengan visi, tujuan serta konsep penting kelompok. Perhitungan yang tidak efisien serta tidak mengarah pada kemampuan  hendak  bisa  membatalkan  pemograman  yang  sudah  disusun  sehingga  akan mempengaruhi hasil akuntabilitas kinerja.
Anggaran dengan pendekatan kemampuan menekankan rancangan value for  money serta pengawasan atas kemampuan output (Mardiasmo 2009). Kategorisasi perhitungan berplatform kemampuan  bermaksud  buat  bisa  menaikkan  kemampuan  pembagian  basis  energi  serta  daya guna penggunaannya cocok dengan pemograman yang sudah diresmikan oleh penguasa wilayah alhasil dengan terdapatnya perhitungan berplatform kemampuan itu diharapkan perhitungan bisa dipakai  dengan  cara  maksimal  buat  menaikkan  keselamatan  warga  serta  bisa  mensupport kenaikan tranparansi serta akuntabilitas manajemen zona khalayak (Haspiarti, 2012). Aplikasi penganggaran  berplatform  kemampuan  mempengaruhi  kepada  akuntabilitas  kemampuan lembaga  penguasa  yang  terukur  melewati  jenjang  daur  perhitungan  cocok  dengan  prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan finansial wilayah ialah, diawali dari pemograman perhitungan,
penerapan perhitungan, peliputan atau pertanggungjawaban serta evaluasinya wajib betul- betul bisa dipertanggungjawabkan pada warga (Haspiarti, 2012).
Dalam  hal  pertanggungjawaban  pelaksanaan  anggaran  unit  organisasi  berkewajiban menyampaikan laporan keuangan dan laporan kinerja begitu juga sudah diatur dengan Peraturan negara No 8 tahun tahun 2006 Peliputan finansial serta kemampuan lembaga negara. Perihal ini dibesarkan  lagi  dengan  melewati  implementasi  sistem  akuntabilitas  lembaga  penguasa  yang diatur melewati Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
SAKIP  itu  dipakai  guna  mengenali  berhasil  ataupun  tidaknya  lembaga  penguasa  dalam mecapai visi serta tujuan kelompok. APBD di Kabupaten Boalemo sudah dicocokkan dengan ketentuan yang legal dengan sistem penganggaran kemampuan Peraturan Rezim hal pengelolaan keuangann  wilayah,  alhasil  perhitungan  penguasa  diharapkan  sanggup  terealisasi  sesuai  misi serta target yang mau digapai.
Laporan akuntabilitas pemerintah kabupaten Boalemo kurun waktu 3 tahun terakhir dapat disajikan pada tabel 1 sebagai berikut :
No Komponen yang dinilai Bobot (%) Nilai 2019 2020 2021 a. Perencanaan Kinerja 30 21,21 21,74 21,95 b. Pengukuran Kinerja 25 14,44 15,08 15,21 c. Pelaporan Kinerja 15 10,24 10,53 9,57 d. Evaluasi Internal 10 5,71 5,82 6,06 e. Capaian Kinerja 20 10,86 10,14 9,079 Nilai hasil Evaluasi 100 61,86 63,31 62,58 Tingkat Akuntabilitas Kinerja B B B

## Sumber : Bagian Organisasi Kabupaten Boalemo
Berdasarkan  tabel  diatas  diatas,  dapat  dilihat  tingkat  akuntabilitas  kinerja  dalam  kurun waktu tiga tahun, di beberapa komponen penilaian mengalami peningkatan namun di beberapa komponen  lainnya  mengalami  penurunan..  Sehingga  pada  penelitian  ini  mencoba  melakukan analisis manajemen pengelolaan keuangan terhadap kinerja yang akan dicapai. Berdasarkan latar belakang,  penelitian  ini  mencoba  menganalisa  sejauh  mana  pengaruh  pengelolaan  keuangan terhadap  akuntabilitas  kemampuan,  yang  diamati  dari  bidang  pemograman  perhitungan, penerapan perhitungan, peliputan atau pertanggung balasan serta penilaian kemampuan.

## 2. KAJIAN PUSTAKA Manajemen Pengelolaan Keuangan
Dengan  cara  garis  besar,  penafsiran  manajemen  finansial  bagi  para  pakar  ekonomi  pada dasarnya merujuk pada strategi Planning, Organizing, Actuating serta Controling (POAC) finansial dalam suatu kelompok, industri ataupun instansi.
Menurut  Wikipedia  manajemen  finansial  berarti  selaku  suatu  kegiatan  merancang, menganggarkan,  memeriksa,  mengatur,  mengendalikan  mencari  serta  menaruh  anggaran  yang terdapat dalam kelompok ataupun industri. Sudana (2011: 1) mendefinisakan manajemen finansial selaku salah satu aspek manajemen fungsional yang mempraktikkan prinsip- prinsip finansial dalam pengumpulan ketetapan pemodalan waktu jauh sampai pengelolaan modal kegiatan industri dalam pemodalan ataupun pendanaan waktu pendek.
Suad  Husnan  &  Enny  Pudjiastuti  (1998:  4)  menerangkan  kalau  Manajemen  Finansial  ialah aktivitas kelompok dalam menata finansial yang menyangkut semacam pemograman, analisisis serta pengaturan aktivitas finansial. Sebaliknya yang diartikan dengan penafsiran pengelolaan finansial wilayah pada Peraturan Menteri dalam Negara no 77 tahun 2020 mengenai pengelolaan keunagan wilayah  merupakan  totalitas  aktivitas  yang  mencakup  pemograman,  penganggaran,  penerapan, penatausahaan, pelaporaan serta pertanggung balasan serta pengawasan finansial wilayah

## Kinerja dan Pengukuran Kinerja
Kinerja  adalah  cerminan  hal  tingkatan  pendapatan  penerapan  sesuatu  aktivitas,  program kebijaksanaan  dalam  menciptakan  target,  misi,  tujuan  serta  visi  kelompok  (LAN-  RI.  1993:  3). Rancangan  kemampuan  yang  dikemukakan  oleh  LAN-RI  lebih  memusatkan  pada  referensi kemampuan  sesuatu  kelompok  public  yang  lumayan  relepan  cocok  dengan  strategi  sesuatu kelompok ialah dengan tujuan serta visi yang lain yang mau digapai.
Selanjutnya menurut Prawirosentono (1992: 2), berkata kemampuan merupakan hasil kegiatan yang  bisa  digapai  oleh  karyawan  ataupun  segerombol  karyawan  dalam  sesuatu  kelompok,  cocok dengan dengan wewenang serta tanggung jawab tiap- tiap, dalam usaha menggapai misi kelompok berhubungan dengan cara sah, tidak melanggar hukum serta cocok dengan akhlak serta etika.
Untuk  mengenali  kemampuan  kelompok  sehingga  tiap  kelompok  wajib  mempunyai  patokan kesuksesan  berbentuk  target-  target  khusus  yang  akan  digapai,  dimana tingkatan pendapatan  atas sasaran  itu  didasarkan  pada  sesuatu  rancangan  khusus  yang  telah  terjamin  validatasnya  dalam melaksanakan  pengukuran  kemampuan  sesuatu  kelompok.  Menurut  Robertson  dalam  Mahmudi (2010), pengukuran kemampuan didefinisikan selaku sesuatu cara evaluasi perkembangan profesi kepada  misi  serta  target  yang  sudah  didetetapkan  sebelumya,  tercantum  data  atas  kemampuan, pemakaian  basis  energi  dalam  membuahkan  benda  serta  pelayanan,  mutu  benda  serta  pelayanan, analogi hasil aktivitas dengan sasaran serta efektifitas aksi dalam menggapai misi. Sedangkan bagi Lohman (2003) pengukuran kemampuan ialah sesuatu kegiatan evaluasi pendapatan target- target khusus  yang  di  bentukan  dari  misi  penting  kelompok.  Sebagian  opini  pula  melaporkan  kalau pengukuran kemampuan ialah sesuatu perlengkapan manajemen yang dipakai buat menaikkan mutu pengumpulan  ketetapan  serta  akuntabilitas  dalam  kelompok  (Whittakker  serta  Simons)  dalam BPKP, (2000).
Bersumber  pada  deskripsi  diatas,  sehingga  dapat  ditarik  kesimpulan  yaitu  pengukuran kemampuan  merupakan  selaku  sesuatu  cara  ataupun  perlengkapan  yang  dipakai  dalam memperhitungkan  pendapatan  penerapan  aktivitas  bersumber  pada  konsep  penting  alhasil  bisa dikenal  perkembangan  kelompok  dan  buat  menaikkan  mutu  pengumpulan  ketetapan  serta akuntabilitas.  Jadi  pada  pengukuran  kemampuan  pada  dasarnya  dipakai  buat  evaluasi  atas kesuksesan ataupun kekalahan penerapan aktivitas, program, serta atau ataupun kebijaksanaan cocok dengan target serta misi yang sudah diresmikan dalam bagan menciptakan tujuan serta visi lembaga penguasa.  Pengukuran  kemampuan  melingkupi  penentuan  penanda  kemampuan  serta  penentuan capaian penanda kemampuan.

## Akuntabilitas
Bersumber  pada  deskripsi  diatas,  sehingga  dapat  ditarik  kesimpulan  yaitu  pengukuran kemampuan  merupakan  selaku  sesuatu  cara  ataupun  perlengkapan  yang  dipakai  dalam memperhitungkan  pendapatan  penerapan  aktivitas  bersumber  pada  konsep  penting  alhasil  bisa dikenal  perkembangan  kelompok  dan  buat  menaikkan  mutu  pengumpulan  ketetapan  serta akuntabilitas.  Jadi  pada  pengukuran  kemampuan  pada  dasarnya  dipakai  buat  evaluasi  atas kesuksesan ataupun kekalahan penerapan aktivitas, program, serta atau ataupun kebijaksanaan cocok dengan target serta misi yang sudah diresmikan dalam bagan menciptakan tujuan serta visi lembaga penguasa.  Pengukuran  kemampuan  melingkupi  penentuan  penanda  kemampuan  serta  penentuan capaian penanda kemampuan.
J. B. Gahatrtey Akuntabilitas ialah sesuatu yang tertuju buat mencari balasan kepada persoalan yang  berhubungan  dengan  apa?  Siapa.  pada  siapa?  Yang  mana,  serta  gimana.  Bagi  Mahmudi akuntatabilitas dalam instansi khalayak dibagi jadi 5 bagian antara lain merupakan:
a. Akuntabilitas hukum dan kejujuran
Ialah  pertanggung  yang  berkaitan  dengan  kegiatan  penguatan  hukum  serta  pula  aturan kejujuran  yang  ditunjukkan  dengan  tidak  melaksanakan  bermacam  maacam  penyalah  gunaan
kewenangan serta wewenang yang dipunyai.
b. Akuntabilitas manajerial
Ialah pertanggungjawaban yang berhubungan dengan pola kegiatan administratif yang wajib dilaksanakan sengan efisien serta pula efiseien.
c. Akuntabilitas program
Ialah  pertanggungjawaban  yang  berhubungan  dengan  tiap  program  yang  hendak  dijalani. Orang  yang  berhak  dalam  program  ini  wajib  bisa  membuktikan  bila  program  yang  hendak dibentuk bisa berjalan dengan bagus ataupun tidak, serta apa saja usaha yang bisa dicoba supaya program itu bisa berjalan lancer dengan bagus serta maksimal.
d. Akuntabilitas kebijakan
Ialah pertanggung balasan yang berkaitan dengan instansi public kepada bermacam berbagai kebijaksanaan serta ketetapan yang sudah diputuskan atau didapat.
e. Akuntabilitas finansial
Ialah  berkaitan  akrab  dengan  pertanggungjawaban  instansi  public  kepada  tiap  uang  yang disetorkan  oleh  warga  pada  rezim.  Instansi  public  wajib  bisa  menerangkan  gimana  uang  itu diperoleh, kemana uang dibelanjakan serta bermacam berbagai pertanggungjawaban.

## 3. METODE PENELITIAN
Studi  ini  memakai  prosedur  penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan  kuantitatif.  Penelitian deskriptif kuantitatif ialah salah satu tipe riset yang tercantum dalam tipe studi kuantitatif. Dimana tujuan dari bentuk penelitian ini merupakan untuk mengatakan kejadian ataupun kenyataan, kondisi, kejadian,  variabel  serta  keadaan  yang  terjalin  dikala  penelitian  berjalan  dengan  mempertunjukkan apa yang sebenarmya terjalin.
Menurut Nazir (1988), cara deskriptif ialah sesuatu cara dalam mempelajari status sekelompok orang, suatu subjek, sesuatu set situasi, sesuatu system pandangan atau sesuatu kategori insiden pada era saat ini.
Posisi penelitian di jalani pada Penguasa Kabupaten Boalemo yang mencakup faktor pelaksana pemerintahan daerah baik dari faktor pemograman serta finansial. Sumber informasi dalam studi ini berasal  dari  informasi  pokok  serta  inferior.  Metode  pengumpulan  informasi  dicoba  melewati  cara pemilihan, tanya jawab serta pemantauan.

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Dalam menyelenggarakan urusan pmerintahan daerah yang menjadi kewenanagan pemerintah Kabupaten Boalemo mempunyai  perangkat wilayah yang terdiri dari Sekretraiat Wilayah yang ialah faktor karyawan, Kepaniteraan DPRD ialah usnur jasa administrasi serta pemberian support pada kewajiban serta fungsi DPRD, Inspektorat Daerah ialah faktor pengawas pelaksana penguasa daerah, dinas selaku faktor eksekutif teknis hal pemerintahan yang jadi wewenang wilayah kabupaten serta badan  yang  ialah  faktor  penunjang  penerapan  hal  pemerintahan.  Perangkat  wilayah  Kabupaten Boalemo  dibangun  melewati  Peraturan  Wilayah  No  5  Tahun  2016  mengenai  Susunan  serta Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Boalemo.
Penyusunan  anggaran  dan  belanja  daerah  (APBD)  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Boalemo tahun  dilakukan  serta  diformulasikan  melewati  pendekatan  perhitungan  berbasisi  kemampuan. Pendekatan ini  ditunjukan  serta  bermaksud  untuk  dapat  menampung  harapan  serta  penuhi  semua keinginan warga selaku penerima manfaat dari tiap program pembangunan dengan cara maksimal. Akan tetapi demikian, agar terdapat jaminan jika dalam penerapan perhitungan dicoba dengan cara berdaya guna, efisien, dan akuntabel dapat di lihat dari analisis capaian kinerja pemerintah kabupaten Boalemo.

## 4.1 Rencana Kinerja dan Anggaran
Proses perencanaan pemerintah Kabupaten Boalemo dalam kurun waktu tertentu dituangkan dalam  dokumen  Rencana  Strategis  yang  berisi  visi,  tujuan  misi  target  serta  strategi  yang dilaksanakan  melewati  kebijaksanaan  serta  program  kepala  wilayah.  Pemograman  startegis dengan mencermati misi serta target yang dinergikan dengan visi serta tujuan, ialah tahap dini yang wajib dicoba oleh penguasa Kabupaten Boalemo supaya sanggup menanggapi desakan area penting,  positif  local,  nasional  ataupun  garis  besar  serta  konsisten  ada  dalam  aturan  system administrasi Negeri kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan pemograman penting yang nyata  serta  sinergis,  penguasa  Kabupaten  Boalemo  lebih  bisa  memadankan  visi  serta  misinya dengan  kemampuan,  kesempatan,  serta  hambatan  yang  dihadapai  dalam  usaha  kenaikan akuntabilitas kinerjanya.
Pemerintah  Kabupaten  Boalemo  dalam  dalam  melaksanakan  kinerja  pemerintah  setiap tahunnya pada awal tahun  menetapkan perjanjian kinerja, hal ini untuk menciptakan pendapatan tujuan dengan cara terukur yang sudah diresmikan dalam RPJMD tahun 2017- 2022. Pada tahun 2021 penguasa Kabupaten Boalemo mempunyai 13( tiga belas) target penting dengan 29( dua puluh Sembilan penanda kemampuan( out comes). kontrak kinerja penguasa Kabupaten Boalemo Tahun  2021  merujuk  pada  surat  ketetapan  Bupati  Boalemo  No:  22  Tahun  2020  mengenai Pergantian  atas  Peraturan  Bupati  No  41  Tahun  2018  mengenai  Penanda  Kemampuan  Penting Kabupaten  Boalemo  Tahun  2017-  2022,  Akta  Konsep  Kegiatan  Penguasa  Wilayah  (RKPD) Pergantian Tahun 2021, serta Akta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pergantian Tahun 2021. Dalam melakukan program serta aktivitas buat mewujujdkan sasaran kemampuan yang  mau  digapai  Penguasa  Kabupaten  Boalemo  perhitungan  dialokasikan  sebesar  Rp. 835.754.869.746.  Dari  alokasi  anggaran  tersebut  dalam  membiayai  program-program  prioritas yang langsung mendukung pencapaoian sasaran pembangunan sebesar Rp. 349.301.942.823,00. Alokasi anggaran dapat digambarkan melalui tabel berikut :
Tabel 1. Alokasi anggaran Berdasarkan sasaran Strategis Tahun 2021 NO SASARAN STRATEGIS ANGGARAN (Rp) % 1.1.1 Meningginya Keamanan, Kedisiplinan Biasa, Ketentraman serta Proteksi Hukum kepada Warga 1.060.714.615,00 0,30 1.2.1 Meningginya aturan kelola Pemerintahan daerah yang bagus serta bersih, diiringi aplikasi e- government yang terintregrasi dalam membagikan Pelayanan untuk warga 149.041.487.896,00 42,67 1.3.1 Meningginya bagian Kesehatan masyarakat 54.594.638.530,00 15,63 1.3.2 Terwujudnya area perumahan, kawasan tinggal yang sehat 31.128.457.196,00 8,91 1.3.3 Meningginya mutu prasarana dasar 36.689.249.713,00 10,50 2.1.1 Meningginya Mutu Pendidikan 67.646.413.061,00 19,37 3.1.1 Terbinanya Pemberdayaan UMKM 949.924.000,00 0,27 3.1.2 Menaikkan Pemasukan serta energi beli warga Orang tani serta Nelayan 567.242.000,00 0,16 3.1.3 Menyusutnya Nilai kemiskinan 673.514.350,00 0,19 3.2.1 Meningginya Energi Ungkit Terkini Zona Pariwisata 355.985.750,00 0,10
3.3.1 Meningginya Laju Perkembangan Ekonomi Zona Unggulan 5.100.000,00 0,00 4.1.1 Meningginya kegiatan Peribadatan 4.583.339.712,00 1,31 4.1.2 Meningginya mutu Pendidikan Agama dengan Sistem Non Resmi yang berlandaskan warga 2.005.876.000,00 0,57 JUMLAH 349.301.942.823,00 100

## 4.2 Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Boalemo
Dalam  menggapai  misi  serta target  yang sudah  diresmikan  dalam  RPJMD  tahun  2017- 2022  serta  akad  kemampuan  tahun  2021  penguasa  kabupaten  Boalemo  sudah  melakukan program serta aktivitas cocok dengan misi serta target. Selanjutnya bagan capaian kemampuan pemetintah Kabupaten boalemo tahun 2021:
Tabel  2 Capaian Kinerja Pemerintah kabupaten Boalemo Tahun 2021
No Sasaran Strategis No Indikator Kinerja Satuan Kinerja Target Realisasi Capaian (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1 Menjadi meningkat Keamanan, Kedisiplinan Biasa, Ketentraman serta Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat 1.1 Presentase Penurunan Gangguan Kantibmas % 60 100 166,67 1.2 Persentase Permasalahan Hukum yang terselesaikan % 90 50 55,56 2 Meningginya aturan kelola Pemerintahan wilayah yang bagus serta bersih, diiringi aplikasi e- government yang terintregrasi dalam membagikan Jasa untuk warga 2.1 Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Nilai Sangat Tinggi n/a n/a 2.2 Nilai/predikat Akuntabilitas Kinerja Nilai B n/a n/a 2.3 Maturitas SPIP Nilai 3 n/a n/a 2.4 Persentase OPD yang menerapkan teknologi informasi % 90 98 108,89 2.5 Opini/Predikat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Nilai WTP n/a n/a 2.6 Indeks Reformasi Birokrasi Nilai 68 n/a n/a 2.7 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Skala 3,8 3,9 102,63 3 Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat 3.1 Umur Harapan Hidup Tahun 69 69,30 100,43 3.2 Angka Kematian Ibu Melahirkan (/100.000 KH) % 161 243,8 66,04 3.3 Angka Kematian Bayi (/1.000 KH) % 8,5 9,75 8 87,18 18 3.4 Prevalensi kekurangan Vitamin pada anak bayi % 0,15 0,5 30
4 Terwujudnya area perumahan, kawasan tinggal yang kondusif 4.1 Persentase Area Perumahan yang kondusif di dengan dukungan PSU % 70 70 100 4.2 Persentase Rumah Tidak cukup ditempati yang semakin Menyusut % 0,60 0,60 100 5 Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar 5.1 Persentase Jembatan dalam Situasi Bagus % 52 77,04 148,15 5.2 Persentase Jalur Kabupaten dalam Situasi Bagus (lebih dari 40 Kilometer Per Jam) % 60 40,9 68,17 5.3 Cakupan Luas Areal Sawah yang bisa dialiri % 77,5 98,15 126,65 6 Meningkatnya Kualitas Pendidikan 6.1 Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Angka 9,5 7 74 6.2 Persentase Kelulusan % 100 100 100 7 Terbinanya Pemberdayaan UMKM 7.1 Persentase peningkatan omzet UMKM % 65 65 100 8 Meningkatkan Pendapatan dan daya beli masyarakat Petani dan Nelayan 8.1 Nilai Tukar Petani (NTP) % 107 106,67 99,69 8.2 Nilai Tukar Nelayan (NTN) % 108,78 96,92 89,10 9 Menurunnya Angka kemiskinan 9.1 Persentase Angka Kemiskinan % 20,11 19 94,48 10 Meningkatnya Daya Ungkit Baru Sektor Pariwisata 10.1  Jumlah Kunjungan Wisatawan Wisata wan 300.00 0 73.396 24,47 11 Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan 11.1  Pertumbuhan Ekonomi % 6,69 2,03 30,34 12 Meningginya kegiatan Ritual 12.1  Persentase Alat Ritual yang sejahtera % 90 50 55,56 13 Meningginya mutu Pendidikan Agama dengan Sistem Non Resmi yang berlandaskan oleh warga 13.1  Persentase Peserta didik Tingkatan SD serta Menengah yang sadar Huruf Al- Quran % 75 99,9 133,20 13.2  Jumlah Santri Santri 7.000 3785 54,07

## Sumber : LAKIP Kabupaten Boalemo tahun 2021
Bersumber  pada  hasil  pengukuran  penanda  kemampuan  target  diatas  bisa  di  gambarkan pendapatan  penanda  kemampuan  target  penting  penguasa  Kabupaten  Boalemo  tahun  2021, sebagaiman diagram serta bagan selaku selanjutnya:

## Sumber : LAKIP Kabupaten Boalemo tahun 2021

## 4.3 Akuntabilitas Keuangan
Dalam menggapai misi serta target yang sudah diresmikan, Penguasa Kabupaten Boalemo dibantu oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah( APBD). Ada pula realisasi Pemasukan Wilayah  ialah  97,  40  Persen  serta  Berbelanja  Wilayah  91,  28  Persen.  Realisasi  Perhitungan Pemasukan serta Berbelanja Wilayah Tahun 2021 bisa diamati pada bagan dibawah ini :
Tabel 2. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Bekanja daerah Pemerintah Kabupaten Boalemo Tahun 2021

## Sumber : BPKAD Kab. Boalemo Tahun 2021
Ada pula pagu serta realisasi perhitungan yang terpaut langsung dengan pendapatan sasaran target serta Penanda Kemampuan Penting Kabupaten Boalemo yang diperjanjikan pada Tahun 2021 merupakan sebesar Rp. 349.301.942.823,-. Sedangkan realisasi perhitungan terpaut dengan pendapatan  kemampuan target  penting  Penguasa  Kabupaten  Boalemo  Tahun  2021  merupakan sebesar Rp. 303.158.244.697,- atau sebesar 86, 79 Persen, begitu juga dihidangkan dalam tabel di bawah ini:
Tabel 3. Pagu dan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Boalemo Per Sasaran Strategis Tahun
2021 SASARAN STRATEGIS RENCANA ANGGARAN REALISASI % MISI I : MEWUJUDKAN KABUPATEN BOALEMO YANG DAMAI 1.1.1 Meningginya Keamanan, Kedisiplinan normal, Ketentraman serta Proteksi Hukum kepada Warga 1.060.714.615,00 1.048.969.105,00 98,89 NO URAIAN TAHUN ANGGARAN 2021 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) % 4 PENDAPATAN DAERAH 835.754.869.746,00 825.056.087.490,04 803.565.553.944,73 97,40 4.1 Pendapatan Asli Daerah 59.517.167.965,00 54.057.606.538,04 54.699.510.321,26 101,19 4.2 Pendapatan Transfer 757.388.708.000,00 746.678.180.952,00 725.065.319.816,00 97,11 4.5 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 18.848.993.781,00 24.320.300.000,00 23.800.723.807,47 97,86 5 BELANJA DAERAH 843.985.669.746,00 860.891.001.331,65 785.779.633.792,70 91,28 5.1 Belanja Operasi 558.372.068.077,00 574.115.757.149,65 534.706.276.255,70 93,14 5.2 Belanja Modal 147.069.433.065,00 147.614.921.674,00 115.107.018.533,00 77,98 5.3 Belanja Tidak Terduga 1.000.000.000,00 3.011.893.604,00 0,00 0,00 5.4 Belanja Tranfer 137.544.168.604,00 136.148.428.904,00 135.966.339.004,00 99,87 SURPLUS / (DEFISIT) 8.230.800.000,00 35.834.913.841,61 17.785.920.152,03 49,63
1.2.1
Meningginya aturan kelola Pemerintahan wilayah yang bagus serta bersih, diiringi aplikasi e- government yang terintregrasi dalam membagikan Jasa untuk warga 149.041.487.896,00  143.860.700.426,00 96,52 1.3.1 Meningginya bagian Kesehatan warga 54.594.638.530,00 42.902.385.858,00 78,58 1.3.2 Terwujudnya area perumahan, kawasan tinggal yang segar 31.128.457.196,00  24.021.455.923,00 77,17 1.3.3 Meningginya mutu prasarana bawah 36.689.249.713,00 19.821.451.367,00 54,03

## MISI II : MEWUJUDKAN KABUPATEN BOALEMO YANG CERDAS
2.1.1 Terjadi peningkatan mutu Pendidikan 67.646.413.061,00 63.796.998.687,00 94,31

## MISI III : MEWUJUDKAN KABUPATEN BOALEMO YANG SEJAHTERA
3.1.1 Terselenggara kegiatan UMKM 949.924.000,00 945.946.880,00 99,58 3.1.2 Terjadi peningkatan hasil dan nilai penjualan warga Petani serta Nelayan 567.424.700,00 560.874.700,00 98,88 3.1.3 Menurunnya Angka kemiskinan 673.514.350,00 651.745.059,00 96,77 3.2.1 Terjadi peningkatan sumber Ungkit Baru Sektor Pariwisata 355.985.750,00 194.905.200,00 54,75 3.3.1 Terjadi peningkatan angka tumbuhnya Ekonomi pada Sektor Unggulan 5.100.000,00 5.100.000,00 100 MISI IV : MEWUJUDKAN KABUPATEN BOALEMO YANG RELIGIUS 4.1.1 Meningkatnya aktifitas Peribadatan 4.583.339.712,00 3.982.901.880,00 86,9 4.1.2 Meningkatnya kualitas Pendidikan Agama dengan Sistem Non Resmi yang berlandaskan warga 2.005.876.000,00  1.364.809.612,00 68,04

## Sumber : LAKIP Kabupaten Boalemo Tahun 2021
Dari  bagan  diatas  bisa  dikenal  perhitungan  yang  direncanakan  serta  digunakan  buat pendapatan  kemampuan  target  yang  diperjanjikan  Penguasa  Kabupaten  Boalemo  pada  Tahun 2021.  Dari  penjelasan  diatas  dapat  digambarkan  bahwa  alokasi  yang  dianggarkan  dalam menunjang program kegiatan berdasarkan program dan kegiatan pemerintah Kabupaten Boalemo kurang  lebih  sebesar  41%.  Hal  ini  terjadi  dikarenakan  bahwa  pendistribusian  anggaran  belum memprioritaskan  program  kegiatan  yang  menunjukkan  pencapaian  kinerja  yang  ditargetkan sehingga dapat mempengaruhi hasil akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Boalemo.
Berdasarkan hasil penilaian oleh Kemenpan- RB atas akuntabilitas kemampuan penguasa wilayah  Kabupaten  Boalemo  membuktikan  kalau  tingkatan  daya  guna  serta  kemampuan pemakaian  perhitungan  dibanding  dengan  capaian  kinerjanya,  mutu  pembangunan  adat kemampuan  birokrasi  serta  penyelenggaraan  rezim  yang  mengarah  pada  hasil  di  Kabupaten Boalemo  telah  membuktikan  hasil  yang  bagus.  Tetapi  sedang  butuh  dicoba  sebagian  koreksi antara  lain  program  yang  dilaksanakan  baru  hingga  penerapan  program  serta  pemasukan perhitungan,  belum  membidik  pada  hasil  program  serta  aplikasi  program  itu  sendiri,  alhasil sedang ada ketidakselarasan antara aktivitas, hasil program serta kinerja yang dihasilkan.

## 5. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil dan pembasan diatas dapat disimpulkan bahwa proses pengelolaan keuangan mempunyai  kontribusi  penting  terhadap  akuntabilitas  kinerja  pemerintah  kabupaten  boalemo, terutama  dalam  hal  perencanaan,  pelaksanaan,  dan  pemanfaatan  anggaran.  Hal  ini  dapat  dilihat
berdasarkan  data-data  yang  telah  di  sampaikan  diatas  bahwa  pentingnya  pengalokasian  anggaran pada program dan kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja yang ditargetkan.
Dalam hal pengelolaan keuangan terutama dalam perencanaan angaran agar lebih memfokuskan pada anggaran-anggaran yang menunjang program dan target kinerja yang telah diperjanjikan. Peran dan fungsi dari pengelola keuangan dalam hal ini juga sangat penting dalam hal penentuan anggaran prioritas.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Made,  I.,  Ni  G.  (2019).  Pengaruh  Pengelolaan  Keuangan  daerah  terhadap  Akuntabilitas  kinerja pada satuan  kerja  Perangkat  Daerah  Kabupaten  Badung.  Jurnal  Akuntansi  Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Voume 8.
Hani,  Y.,  Rika  H.  S.  (2015).  Implementasi  Sistem  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah (SAKIP) pada satuan kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang . Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya, Volume 13.
Harbani, P. (2017). Teori Administrasi Publik . Bandung. Alfabeta.
Ikram, M. (2022). Administrasi Publik Teori dan Aplikasi .Yogyakarta.Tanah Air Beta. Kementrian  Keuangan  RI.  (2006). Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun  Tahun  2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah . Kementrian Keuangan RI. (2008). Modul Peningkatan kapasitas Keunagan Daerah. Kementrian Keuangan RI. (2020). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Kementrian Keuangan RI. (2016,). Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perankat Daerah Kabupaten Boalemo.
Kementrian Keuangan RI. (2014). Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah . Lakip. (2021). Laporan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2021.
Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo No. 6 Tahun 2021. (2017). RPJMD 2017 – 2022 Kabupaten Boalemo
https://www.pustakaindo.co.id/pengertia-manajemen-keuangan-menurut 20/01/2020 https://mjurnal.com/manajemen- keuangan-menurut-para-ahli https://www.pendidik..co.id/15-pengertian https://www.studinews.co.id/pengertian-akuntabilitas-menurut-para-ahli. 03/04/2020 www.linguistikid.com/2016/09/pengertian-penelitian-deskriptif-kuantitatif