## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PEKERJA OUTSOURCING BERDASARKAN ASAS KEADILAN
Heru Suyanto, Andriyanto Adhi Nugroho Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Jl. RS Fatmawati, No. 1 Pondok Labu, Jakarta Selatan Email: heru.suyanto1@gmail.com

## Abstrak
Outsourcing merupakan pendelegasian operasi dan managemen harian dari suatu proses bisnis  kepada  pihak  luar  (perusahaan  penyedia  jasa  outsourcing).  Melalui pendelegasian,  maka  pengelolaan  tak  lagi  dilakukan  oleh  perusahaan,  melainkan dilimpahkan  kepada  perusahaan  jasa  outsourcing.Perlindungan  terhadap  pekerja dimaksudkan  untuk  menjamin  hak-hak  dasar  pekerja  dan  menjamin  kesamaan kesempatan  serta  perlakuan  tanpa  diskriminasi  atas  apapun  untuk  mewujudkan kesejahteraan  pekerja  dan  keluarganya  dengan  tetap  memperhatikan  perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan pengusaha.Peraturan perundang-undangan yang terkait  dengan  perlindungan  bagi  pekerja  yakni  Undang-Undang  No.  13  Tahun  2003 tentang  ketenagakerjaan  dan  peraturan  pelaksana  dari  perundang-undangan  dibidang ketenagakerjaan.

## Kata Kunci: Outsourcing, Tenaga Kerja

## Abstract
Outsourcing is delegation of daily management and operations of a business process to outside  parties  (a  provider  of  outsourcing  services).  Through  delegation,  then  the management  is  no  longer  done  by  the  company,  but  rather  delegated  to  companies outsourcing services. Protection of workers was intended to guarantee the fundamental rights  of  workers  and  guaranteeing  equality  of  opportunity  and  treatment  without  any discrimination  on  the  well-being  of  workers  and  for  the  realization  of  his  family  by remaining  attentive  to  the  developmental  progress  of  the  business  world  and  the interests  of  employers.  Laws  and  regulations  related  to  the  protection  for  workers, namely law No. 13 of 2003 on labor and the implementing regulations of the legislation in the field of employment.

## Keywords: Outsourcing, labor

## A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Perlindungan  hukum  terhadap  pekerja  merupakan  pemenuhan  hak  dasar yangmelekat  dan  dilindungi  oleh  konstitusi  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun1945 yang berbunyi “ Tiap-tiap  warga  negara  berhak  atas  pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak  bagi kemanusiaan”,  Pasal  33  ayat  (1)  yang  menyatakan  bahwa”  Perekonomian  disusun sebagai usaha bersama atas kekeluargaan”. Perlindungan terhadap pekerja dimaksudkan untuk  menjamin hak-hak  pekerja dan menjamin  kesamaan  kesempatan serta perlakuan
tanpa  adanya  diskriminasi  atas  apapun  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  pekerja  dan keluarganya  dengan  tetap  memperhatikan  perkembangan  kemajuan  dunia  usaha  dan kepentingan pengusaha.Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan  bagi  pekerja  yakni  Undang-Undang  No  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan  dan  peraturan  pelaksana  dari  perundang-undangan  dibidang ketenagakerjaan.
Outsourcing  diartikan  sebagai  pemindahan  atau  pendelegasian  beberapa  proses bisnis  kepada  suatu  badan  penyedia  jasa,  dimana  badan  penyedia  jasa  tersebut melakukan proses administrasi dan manajemen berdasarkan defenisi serta kriteria yang telah  disepakati  oleh  para  pihak.  Dalam  perkembangannya,  perusahaan  yang menggunakan  sistem  outsourcingakan  menyebabkan  kedudukan  danhubungan  kerja antara  pekerja  dan  pengusaha  menjadi  tidak  seimbang.Hal  iniberdampak  pada  posisi pekerja  menjadi  semakin  lemah  karena  tidak  ada  kepastian  kerja,  kepastian  upah, jaminan  sosial,  jaminan  kesehatan,  pesangon  jika  terjadipemutusan  hubungan  kerja, tunjangan-tunjangan dan kepastian lainnya.
Praktek outsourcing lebih menguntungkan bagi perusahaan tetapi tidak demikian dengan  pekerja  yang  selama  ini  lebih  banyak  dirugikan,  karena  hubungan  kerja  selalu dalam bentuk tidak tetap/kontrak, upah lebih rendah, jaminan social kalaupun ada hanya sebatas  minimal,  tidak  adanya  job  security  serta  tidak  adanya  jaminan  pengembangan karir,  sehingga  dalam  keadaan  seperti  itu  pelaksanaan  outsourcing  akan menyengsarakan  pekerja.  Pelaksanaan  outsourcing  banyak  dilakukan  untuk  menekan biaya  pekerja  (labour  cost)  dengan  perlindungan  dan  syarat  kerja  yang  diberikan  jauh dibawah dari yang seharusnya diberikan sehingga sangat merugikan pekerja.

## 2. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang peneliti kemukakan, maka dalam penelitian ini akan dirumuskan beberapa permasalahan.
a. Apakah  perlindungan  hukum  terhadap  hak-hak  pekerja  outsourcing  telah memenuhi asas keadilan?
b. Bagaimanakonstruksi hukum bagi pekerja outsourcing dalam rangka tercapainya asas keadilan dalam persfektif negara kesejahteraan?

## B. PEMBAHASAN

## 1. Tinjauan Umum Tentang Asas Keadilan
Asas  hukum  merupakan  sebuah  aturan  dasar  atau  merupakan  prinsip  hukum yang masih bersifat abstrak. Dapat pula dikatakan bahwa asas dalam hukum merupakan dasar  yang  melatarbelakangi  suatu  peraturan  yang  bersifat  kongkrit  dan  bagaimana hukum  itu  dapat  dilaksanakan.  Asas  hukum  merupakan  sesuatu  yang  sangat  mendasar dalam  hukum  yang  harus  dipedomani.  Peraturan  perundang-undangan  tidak  boleh bertentangan dengan asas dalam hukum.
Demikian pula dengan implementasi atau pelaksanaan hukum dalam kehidupan sehari-hari serta segala putusan hakim pun harus  senantiasa mengacu pada asas dalam hukum tidak boleh bertentangan dengannya. Asas hukum merupakan pikiran dasar yang umum  dan  bersifat  abstrak  serta  bukan  merupakan  hukum  yang  kongkrit.  Namun  asas hukum  terdapat  dalam  setiap  sistem  hukum  dan  menjelma  dalam  setiap  hukum  positif sehingga dapat ditemukan dengan menelusuri sifat-sifat umum dalam peraturan hukum. 1
1 Dewi Astutty Mochtar,Pengantar Ilmu Hukum, Malang: Bayumedia Publishing,  2012, hlm. 77
Pengertian  asas  menurut  pendapat  Sudikno  Mertokusumo  bahwa  asas  hukum bukan merupakan hukum kongkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak,  atau  merupakan  latar  belakang  peraturan  kongkrit  yang  terdapat  dalam  dan  di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam Peraturan Perundang-Undangan dan putusan  hakim  yang  merupakan  hukum  positif  dan  dapat  ditemukandengan  mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan kongkrit tersebut. 2
Asas  keadilan  mempunyai  peranan  penting  dalam  pelaksanaan  perjanjian pekerja outsorcing yang  menghendaki  setiap  orang  memperoleh  hak  yang  sama sehingga  tidak  mengambil  keuntungan  yang  lebih  dari  bagian  semestinya  dan  tidak boleh  merugikan  orang  lain.  Dengan  adanya  asas  keadilan  maka  akan  memberikan jaminan keadilan kepada manusia sebagai subyek hukum sehingga memperoleh hak dan kewajiban  yang  semestinya.  Karena  dalam  hubungan  perusahaan  dengan  pekerjanya seringkali tidak seimbang dalam pelaksanaannya.
Kehidupan  ekonomi  dengan  hegemoni  kapitalisme  financial,  telah  beroperasi melalui  “ dis-solution  subject ”  yang  tidak  memandang  pekerja/  buruh  sebagai  subjek produksi yang patut dilindungi, melainkan sebagai objek yang bisa di eksploitasi. Karl Marx  (1818-1883)  dengan Teori  Nilai  Kerja nya  menyatakan  “bahwa  laba  kapitalis didasarkan pada eksploitasi buruh”. 3
Menurut  Karl  Marx,  nilai  tambah,  yaitu  keuntungan  yang  bertambah  dari  nilai upah yang dibayarkan pada para buruh, telah dicuri dari mereka dan masuk ke kantong- kantong para kapitalis atau pemodal, karena perbedaan di antara upah yang dibayarkan kepada  seorang  buruh  menghasilkan  komoditas,  dan  di  antara  harga  jual  komoditas itulah (nilai) tambahnya-maksudnya keuntungan-yang tidak dinikmati kaum buruh dan hanya dikuasai para pemilik modal yang menurut teori ini hidup bergantung pada kaum buruh. 4
Teori  Marx  inilah  yang  cocok  untuk  menggambarkan  bagaimana  perlakuan pengusaha  terhadap  pekerja/buruh  dalam  praktik outsourcing .  Teori  ini  dipengaruhi oleh  gambaran  ekonomi  politis  tentang  kejamnya  sistem  kapitalis  dalam mengeksploitasi buruh. Selanjutnya menurut Marx:
“Para  kapitalis  menjalankan  tipuan  yang  agak  sederhana  dengan  membayar pekerjanya  lebih  rendah  daripada  yang  seharusnya  mereka  terima,  karena  mereka menerima  upah  yang  lebih  rendah  daripada  yang  seharusnya  mereka  terima,  karena mereka  menerima  upah  yang  lebih  rendah  daripada  nilai  yang  benar-benar  mereka hasilkan dalam satu periode kerja. Nilai-surplus , yang diperoleh dan diinventarisasikan kembali oleh kapitalis, adalah basis bagi seluruh sistem kapitalis. 5
Teori  Marx  ini  merupakan  analisis  terhadap  kesenjangan  di  bawah  kapitalisme dan  bagaimana  mengatasinya,  ia  menawarkan  teori  masyarakat  kapitalis  yang didasarkannya pada pandangan tentang hakikat manusia, bahwa manusia itu sosial dan produktif,  artinya,  diperlukan  sebuah  kerjasama  dalam  menghasilkan  sesuatu  yang dibutuhkan  untuk  bertahan  hidup,  namun  pada  akhirnya  kapitalisme  yang  merusak segalanya sehingga memisahkan individu dengan proses produksi.
2 Sudikno  Mertokusumo,Mengenal  Hukum(Suatu  Pengantar),  Yogyakarta;Universitas  Atma  Jaya, 2010, hlm. 43
3 George  Ritzer  dan  Douglas  J.  Goodman,Teori  Sosiologi,  Dari  Teori  Sosiologi  Klasik  Sampai Perkembaangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern (Penerjemah: Nurhadi),  Jakarta;Sinar Grafika,  2009, hlm. 23
4 Baqir  Sharief  QorashiKeringat  Buruh,  Hak  dan  Peran  Pekerja  Dalam  Islam,  (Penerjemah:  Ali Yahya), Jakarta; Penerbit Al-Huda,2007, hlm. 71
5 Ibid
Sebab  itu  hukum  sangat  penting  dalam  mencapai  suatu  tujuan  yang  salah satunya  adalah  keadilan.  Menurut  Lawrence  M.Friedman  “hukum  itu  merupakan gabungan  antara  komponen  struktur,  substansi  dan  kultur”. 6 Oleh  Friedman  struktur hukum diibaratkan seperti mesin, substansi diibaratkan sebagai apa yang dihasilkan atau yang  dikerjakan  oleh  mesin,  dan  kultur  atau  budaya  hukum  adalah  siapa  saja  yang memutuskan  untuk  menghidupkan  atau  mematikan  mesin  itu.  Satu  saja  komponen pendukung tidak berfungsi niscaya sistem mengalami disfunction (pincang).

## 2. Bentuk Perlindungan Hukum
Perlindungan  hukum  mempunyai  makna  sebagai  perlindungan  dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditunjukan terhadap  kepentingan-kepentingan  tertentu,  yaitu  dengan  cara  menjadikan  kepentingan yang  perlu  dilindungi  tersebut  ke  dalam  sebuah  hak  hukum.  Dalam  hukum  “hak” disebut  juga  hukum  subyektif.Hukum  subyektif  merupakan  segi  aktif  dari  pada hubungan  hukum  yang  diberikan  oleh  hukum  obyektif,  dalam  hal  hukum  subyektif adalah norma-norma, kaidah.
Perlindungan  hukum  selalu  terkait  dengan  eran  dan  fungsi  hukum  sebagai pengatur  dan  perlindungan  terhadap  kepentingan  masyarakat.  Bronislaw  Malinowski dalam bukunya “ Crime and Costum In Savege ”, mengatakan bahwa hukum tidak hanya beperan di dalam keadaan-keadaan yang penuh kekerasan dan pertentangan, akan tetapi bahwa hukum juga berperan pada aktivitas sehari-hari. 7
Perlindungan  hukum  bagi  pekerja  sangat  diperlukan  mengingat  kedudukan pekerja  berada  pada  pihak  yang  lemah.Perlindungan  terhadap  pekerja  dimaksudkan untuk  menjamin  terpenuhinya  hak-hak  dasar  pekerja  dan  menjamin  kesamaan kesempatan  serta  perlakuan  tanpa  diskriminasi  atas  dasar  apapun  untuk  mewujudkan kesejahteraan pekerja.
Secara teori, dalam hubungan Perburuhan Industrial Pancasila, ada asas  hukum yang  mengatakan  bahwa,  buruh  dan  majikan  mempunyai  kedudukan  yang sejajar.Menurut  istilah  perburuhan  disebut  partner  kerja.Namun  dalam  praktiknya, kedudukan  keduanya  ternyata  tidak  sejajar.Pengusaha  sebagai  pemilik  modal mempunyai  kedudukan  yang lebih  tinggi  dibandingkan pekerja.Ini  jelas tampak dalam penciptaan  berbagai  kebijakan  dan  peraturan  perusahaan”. 8 Mengingat  kedudukan pekerja  yang  lebih  rendah  dari  majikan  inilah  maka  perlu  campur  tangan  pemerintah untuk  memberikan  perlindunganhukum,  agar  keadilan  dalam  ketenagakerjaan  lebih cepat tercapai.
Kranenburg  merupakan  penganut  teori  Negara  kesejahteraan.Menurut  dia, tujuan Negara bukan sekedar memelihara ketertiban hukum, melainkan juga aktif dalam mengupayakan  kesejahteraan  warganya.Kesejahteraan  dalam  hal  ini  mencakupi berbagai  bidang,  sehingga  selayaknya  tujuan  Negara  itu  disebut  plural  yakni  upaya pencapaian  tujuan-tujuan  Negara  itu  dilandasi  oleh  keadilan  secara  merata  dan seimbang. 9
6 Esmi  Warassih,Pranata  Hukum  Sebuah  Telaah  Sosiologis,  Semarang;  PT  Suryandaru  Utama, 2005, hlm. 33
7 Soeroso,Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta; Sinar Grafika 2006, hlm. 16
8 Sehat  Damanik,Outsourcing  dan  Perjanjian  Menurut  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003 tentang Ketenagakerjaan. Jakarta;DSS Publishing,2006, hlm. 102
9 Franz Magnis Suseno, Kuasa dan Moral, Jakarta; PT. Gramedia, 1990, hlm. 27
Pemikiran  teori  negara  kesejateraan  ini  diakomodir  dalam  pembukaan  UUD Negara RI Tahun 1945.Dengan demikian maka dalam konteks hubungan kerja tersebut tidak lepas dari peran dan tujuan Negara sehinggga dapat dicegah terjadinya eksploitasi oleh pihak pengusaha terhadap buruh dalam hubungan kerja.Buruh sebagai pihak yang lemah,  sarat  keterbatasan  selayaknya  mendapatkan  perlindungan  hukum,  disamping wajib  sebagai  hak  konstitusional.  Hak-hak  yang  dapat  dikategorikan  sebagai  hak konstitusional  buruh  antara  lain  :  dalam  pasal  27  ayat  (2)  UUD  45  yang  menyatakan, “Tiap-tiap  warga  Negara  berhak  atas  pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak  bagi kemanusiaan.
Kedudukan negara  yang sentral dalam tata kehidupan bersama dapat dijelaskan dengan  alasan  pembenarannya.Mengingat  di  samping  negara  sudah  ada  kehidupan bersama lainnya  yaitu masyarakat  yang sudah lebih tua usianya  dari negara.Studi ilmu hukum  berkaitan  erat  dengan  penetapan  kaedah  normatif,  untuk  menjadi  acuan  dalam membentuk suatu Negara dan cara menjalankannya. 10
Menurut  Jimly  Ashiddiqie,  ketika  Negara  dikelola  secara  modern  maka  akan timbul  pemikiran  tentang  paham  sosialisme.  Paham  ini  mengidealkan  peran  dan tanggungjawab  Negara  yang  lebih  besar  untuk  mengurusi  kemiskinan,terutama  untuk memperhatikan kesejahteraan rakyat. Konsep ini disebut juga welfare state atau negara kesejahteraan, yang mengimpikan kesejahteraan rakyat dengan cara dominasi atau peran yang  sangat  besar  dari  negara.  Hingga  pada  pertengahan  abad  ke-20,  berlangsung kecenderungan meluasnya peran dan fungsi Negara dalam setiap sendi-sendi kehidupan berbangsa  dan  bernegara.Kemudian  terjadi  pembenaran-  pembenaran  gejala  intervensi Negara terhadap urusan-urusan masyarakat luas (intervionist state). 11

## 3. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Outsourcing.
Perlindungan  hukum  mempunyai  makna  sebagai  perlindungan  dengan menggunakan  sarana  hukum  atau  perlindungan  yang  diberikan  oleh  hukum,  ditujukan kepada  perlindungan  terhadap  kepentingan-kepentingan  tertentu,  yaitu  dengan  cara menjadikan  kepentingan  yang  perlu  dilindungi  tersebut  ke  dalam  sebuah  hak  hukum. Dalam ilmu hukum “Hak” disebut juga hukum subyektif , Hukum subyektif merupakan segi  aktif  dari  pada  hubungan  hukum  yang  diberikan  oleh  hukum obyektif (norma- norma, kaidah, recht ).
Salah  satu  tujuan  pembangunan  ketenagakerjaan  adalah  memberikan perlindungan  kepada  pekerja/buruh  dalam  mewujudkan  kesejahteraan,  yaitu sebagaimana  yang  telah  diatur  dalam  Pasal  4  huruf  c  UU  Ketenagakerjaan.  Lingkup perlindungan  terhadap  pekerja/  buruh  yang  diberikan  dan  diatur  dalam  UU Ketenagakerjaan adalah:
a. Perlindungan  atas  hak-hak  dasar  pekerja.  Obyek  perlindungan  ini  adalah sebagai berikut:
1) Perlindungan  pekerja/  buruh  perempuan  Perlindungan  terhadap pekerja/buruh  perempuan  berkaitan  dengan:  Batasan  waktu  kerja  bagi yang  berumur  kurang  dari  18  (delapan  belas)  tahun,  yaitu  sebagaimana diatur  dalam  Pasal  76  ayat  (1)  Undang-undang  Ketenagakerjaan;
10 Agus  Pramono,  “Qua  Vadis  Perpolisian  Komunitas  (Community  Policing)”.Jurnal  Masalah- masalah Hukum, Vol. 40 No. 4.Oktober 2011. Semarang: FH Universitas Diponogoro, hlm. 393
11 Lukman  Hakim,“Rekonstruksi  Peran  Negara  dalam  Penyelenggaraan  Negara  secara Konstitusional”. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 40 No.2, April 2011. Semarang: FH Universitas Diponogoro, hlm. 247
Larangan  bekerja  bagi  wanita  hamil  untuk  jam-jam  tertentu,  yaitu sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  76  ayat  (2)  Undang-undang Ketenagakerjaan;  Syarat  dan  ketentuan  yang  harus  dipenuhi  oleh pengusaha  apabila  mempekerjakan  perempuan  antara  pukul  23.00 sampai  dengan  pukul  07.00,  yaitu  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  76 ayat  (3)  Undang-undang  Ketenagakerjaan;  Kewajiban  bagi  pengusaha menyediakan  angkutan  antar  jemput  bagi  yang  bekerja  antara  pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (4) Undang-undang Ketenagakerjaan.
2) Perlindungan  terhadap  pekerja/buruh  anak.  Yang  termasuk  ke  dalam pekerja/buruh  anak  adalah  mereka  atau  setiap  orang  yang  bekerja  yang berumur  dibawah  18  (delapan  belas)  tahun,  sebagaimana  diatur  dalam Pasal 1 butir 26 Undang-undang Ketenagakerjaan. Perlindungan terhadap pekerja/buruh  anak  meliputi  hal-hal  atau  ketentuan  tentang  tata  cara mempekerjakan  anak,  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  68,  69  ayat  (1) dan  ayat  (2),  Pasal  72,  Pasal  73  dan  Pasal  74  ayat  (1)  UU Ketenagakerjaan.
3) Perlindungan  bagi  penyandang  cacat.  Pengusaha  yang  mempekerjakan tenaga  kerja  penyandang  cacat  wajib  memberikan  perlindungan  sesuai dengan  jenis  dan  derajat  kecacatan,  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  76 ayat  (1)  UU  Ketenagakerjaan.  Bentuk  perlindungan  tersebut  adalah seperti penyediaan aksesibilitas, pemberian alat kerja dan pelindung diri.
b. Perlindungan  atas  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja.  Perlindungan  atas keselamatan dan kesehatan kerja merupakan salah satu hak dari pekerja atau buruh seperti  yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 86 ayat (1) huruf UU Ketenagakerjaan.    Untuk  itu  pengusaha  wajib  melaksanakan  secara sistematis  dan  terintegrasi  dengan  sistem  manajemen  perusahaan.
Perlindungan  ini  bertujuan  untuk  melindungi  keselamatan  pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal, dengan cara pencegahan kecelakaan  dan  penyakit  akibat  kerja,  pengendalian  cahaya  ditempat  kerja, promosi kesehatan, pengobatan dan rehabilitasi.
c. Perlindungan  atas  Jaminan  Sosial  Tenaga  Kerja.  Pengertian  dari  Jaminan Sosial  Tenaga  Kerja  sebagaimana  diatur  pada  Pasal  1  ayat  (1)  Undang- undang Nomor 3 Tahun  1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja,  adalah suatu  perlindungan  bagi  pekerja/buruh  dalam  bentuk  santunan  berupa  uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan  sebagai  akibat  peristiwa  atau  keadaan  yang  dialami  oleh pekerja/buruh  berupa  kecelakaan  kerja,  sakit,  hamil,  bersalin,  hari  tua,  dan meninggal  dunia.  Perlindungan  ini  merupakan  perlindungan  ekonomis  dan perlindungan sosial, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1), Pasal 8 ayat (2), Pasal 12 ayat (1), Pasal 14 dan Pasal 15 serta Pasal 16 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
d. Perlindungan atas Upah. Pengupahan merupakan aspek yang sangat penting dalam  perlindungan  pekerja/buruh.  Hal  ini  secara  tegas  diamanatkan  dalam Pasal  88  ayat  (1)  Undang-undang  Ketenagakerjaan  bahwa  setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang  layak  bagi  kemanusiaan.  Lebih  lanjut  dalam  penjelasan  dari  Pasal  88 ayat  (1)  UU  Ketenagakerjaan  diterangkan,  bahwa  yang  dimaksud  dengan
penghasilan  yang  memenuhi  penghidupan  yang  layak  adalah  jumlah penerimaan atau pendapatan pekerja/buruh dari hasil pekerjaannya sehingga mampu  memenuhi  kebutuhan  hidup  pekerja/buruh  dan  keluarganya  secara wajar  yang  meliputi  makanan  dan  minuman,  sandang,  perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi dan jaminan hari tua. Upah yang dibayarkan kepada  pekerja/buruh  harus  memenuhi  ketentuan  upah  minimun,  sesuai dengan  Pasal  1  ayat  (1)  Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  Nomor  Per- 01/Men/1999  tentang  Upah  Minimum,  yang  dimaksud  dengan  upah minimum  adalah  upah  bulanan  yang  terendah,  terdiri  dari  upah  pokok  dan tunjangan tetap.
Kedudukan  pekerja  pada  hakikatnya  dapat  ditinjau  dari  dua  segi,  yaitu  segi yuridis dan dari segi sosial ekonomis. Dari segi sosial ekonomis, pekerja membutuhkan perlindungan  hukum  dari  negara  atas  kemungkinan  adanya  tindakansewenang-wenang dari  pengusaha. 12 Bentuk  perlindungan  yang  diberikan  pemerintah  adalah  dengan membuat peraturan-peraturan  yang mengikat pekerja/ buruh dan majikan, mengadakan pembinaan,  serta  melaksanakan  proses  hubungan  industrial.  Hubungan  industrial  pada dasarnya adalah proses terbinanya komunikasi, konsultasi musyawarah serta berunding dan ditopang oleh kemampuan dan komitmen yang tinggi dari semua elemen yang ada di dalam perusahaan. 13
Di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 jugamengatur tentang  keseimbangan  hak  dan  kewajiban  bagi  pekerja,  untuk  lebihjelasnya  berikut adalah  bunyi  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  27/PUUIX/2011  :  “Putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-IX/2011, menyatakanbahwa ada model  yang harus dipenuhi dalam perjanjian kerja outsourcing yaitu :
a. Dengan mensyaratkan agar perjanjian kerja antara pekerja dan perusahaan yang melaksanakan  pekerjaan  outsourcing  tidak  berbentuk  Perjanjian  Kerja  Waktu Tertentu  (“PKWT”),  tetapi  berbentuk  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tidak  Tertentu (“PKWTT”).
b. Menerapkan prinsip pengalihan tindakan perlindungan bagi pekerja yang bekerjapada  perusahaan  yang  melaksanakan  pekerjaan  outsourcing.  Putusan Mahkamah  Konstitusi  ini  menyiratkan  bahwa  setiap  pekerja  outsourcing terjamin kedudukannya dalam perusahaan pengguna karena perjanjian kerjanya bersifat PKWTT.
Penyebab terbesar dari lemahnya keseimbangan hak dan kewajiban para pekerja outsourcing adalah karena :
a. Kurangnya  lapangan  pekerjaan  yang  menyebabkan  banyaknya  pengangguran sehingga  pekerja  bersedia  bekerja  tanpa  mengetahui  dengan  jelas  apa  hak  dan kewajibannya.
b. Pekerjaan  yang  diharapkan  umumnya  tersedia  di  lembaga-lembaga  atau perusahaan-perusahaan  yang  dalam  penerimaan  pekerja  dilakukan  penjatahan dan seleksi ketat dan sesuai dengan keterampilan yang dibutuhkan.
c. Sulitnya  mendapatkan  pekerjaan  diduga  berkaitan  dengan  keterampilan danpengalaman  mereka  yang  baru  menyelesaikan  pendidikan  sangat terbatas,sedangkan lembaga perusahaan menuntut keterampilan tertentu.
d. Pekerja  kurang  mengetahui  Undang-Undang  Ketenagakerjaan  sehingga  mereka tidak  mengerti  bagaimana  hak-haknya,  apa-apa  saja  yang  termuat  dalam
12 Asri wijayanti. Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Jakarta; Sinar Grafika, 2009, hlm. 49
13 Adrian Sutedi. Hukum Perburuhan, Jakarta; Sinar Grafika, 2009, hlm. 23
perjanjian  kerja  waktu  tertentu  yakni  terkait  masalah  masa  waktu  perjanjian yang  dibolehkan  dan  sifat  kerja  yang  dapat  dibuat  perjanjian  kerja  waktu tertentu.
e. Faktor pendidikan yang rendah dan kurangnya skill yang dimiliki pekerja.Dalam produksi  manufaktur  selalu  menggunakan  alat  teknologi,  pekerja  tidakbekerja dengan  mengandalkan  pendidikan  dan  skill  yang  dimiliki  atau  dapatdikatakan kualitas dari pekerja sangat rendah sehingga bersedia digaji dengan lebihmurah tanpa memperhatikan hak-haknya sebagai pekerja.
4. Masalah-Masalah Dalam Kebijakan Perburuhan
Hubungan perburuhan ( labour relation ) yang kondusif akan dapat meningkatkan iklim  bisnis  dan  investasi  yang  favorable  dimana  padaakhirnya  sangat  berpengaruhi terhadap  jalannya  roda  perekonomian.Hubungan  antara  buruh  dan  penngusaha  atau majikan  atau  pemodalselama  ini  lebih  menunjukkan  hubungan  yang  antagonistik daripadahubungan yang harmonis.
Cita-cita mewujudkan hubungan  yang industrial atau jugahubungan perburuhan yang  harmonis  dan  sejahtera  sebagaimanaselalu  diamanatkan  dalam  berbagai perundang-undangan  perburuhantidak  pernah  terwujud.Di  mana  sebenarnya  masalah pokoknya,sehingga hubungan hubungan harmonis itu tidak pernah terwujud.
Beberapa  masalah  pokok  yang  menjadi  pemicu  menguatnyaantagonisme hubungan perburuhan sebagai berikut : 14
a. Masalah Kebebasan Berserikat
Mengkaji  masalah  perburuhan  tidak  akan  terlepas  dari  keberadaan  serikat pekerja  dan  juga  pemogokan,  yang  keduanyamerupakan  hak  setiap  pekerja yang  dilindungi  oleh  perundangundangan.Eksistensinya  pun  telah  diakui oleh Undang-undang No. 21Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh.Untuk  menghadapi  kemungkinan  tindakan  yang  tidak  adil daripengusaha, para pekerja bergabung dengan serikat pekerja untukmemperjuangkan  aspirasinya.  Serikat  pekerja  akan  mewakili danmemperjuangkan suara hak-hak pekerja yang bergabung, atau yang tidak bergabung  dengan  serikat  pekerja  itu.  Hal  inilah  yang  disebut  dengan collective  bargaining.  Rasio  dari  aspirasi  secara  kolektifdibandingkan dengan secara individual adalah bahwa posisi pekerjaakan lebih kuat apabila mereka  secara  kolektif  bernegosiasi  denganpengusaha,  dibandingkan  secara individual.
b. Kelayakan Upah
Kelayakan  Upah  adalah  masalah  yang  juga  menjadi  pemicuhubungan antagonistik  antara  buruh  dan  pengusaha.Masalah  upahbiasanya  menjadi materi yang dinegosiasikan oleh serikat buruh atauserikat pekerja.Pengupahan, meskipun telah ada undang-undang yang mengaturnya, tetap  saja  menjadi  pemicu.Karena  bagaimanapun,untuk  mencapai  margin usaha yang besar, sebuah perusahaanharus menekan sedapat mungkin biaya operasional  perusahaan,yang  salah  satu  komponennya  adalah  upah  buruh. Undang-undang No.  13  Tahun  2003  menyebutkan,  setiap  pekerja  atau  buruh  berhak memperoleh  penghasilan  yang  memenuhi  penghidupan  yang  layakbagi
14 Heru Suyanto, Kontroversi Buruh dan Pengusaha, Jakarta; HS Publising, 2012
kemanusiaan  (Pasal  88,  ayat  1).Artinya  secara  normatif  buruhberhak  atas penghidupan yang layak dan memenuhi standar minimumkebutuhan buruh. Dalam  prakteknya,  akibat  buruh  yang  dianggap  tidak  mengertisoal-soal hukum, pelanggaran atas aturan pengupahan ini banyakterjadi di perusahaan- perusahaan.Apalagi  daya  tawar  buruh  yangsemakin  rendah  di  tengah  krisis ekonomi.Tidak jarang sesama buruhterjadi perpecahan akibat ketidakserempakan dalam menghadapi tuntutan pengupahan. Perbedaan  penafsiran  upah  minimum  antara  buruh  dan  pengusaha  adalah menjadi  masalah  yang  mengakibatkan  hubunganperburuhan  semakin  tidak harmonis. Dalam undang-undang yangbaru, disebutkan sebagai berikut: Pasal 88 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 menyebutkanbahwa:
(1) upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat 3 huruf a dapat terdiri atas :
a. Upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten / kota.
b. Upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten / kota.
(2) upah  minimum  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup yanglayak.
(3) upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) ditetapkan oleh
Gubernur dengan memperhatikanrekomendasi dari dewan
Pengupahan Provinsi dan atauBupati / Walikota.
(4) komponen  serta  pelaksanaan  terhadap  pencapaiankebutuhan  hidup yang  layak  sebagaimana  dimaksuddalam  ayat  (2)  diatur  dengan Keputusan Menteri.
Aturan pengupahan sebagaimana disebutkan diatas, jelastidak menunjukkan suatu  ketegasan  tentang  standar  kebutuhan  fisikmanusia.Karena  itu penyusunan  peraturan  operasional  harus  dibuat.Sebagai  gambaran,  protes buruh  atas  pengupahan  itu  telah  terjadicukup  panjang.Di  zaman  Orde  Baru misalnya, kebijakan pengupahansangat jauh dari rasa keadilan.Sebagaimana catatan YLBHI yang dikutipoleh Kurniawan Desiarto, upah bukan lagi yang ditentukan  oleh  hasilkerja  dan  kuatnya  industri,  tapi  menjadi  semacam hubungan  karitatif  pengusaha  terhadap  buruhnya.Konsep  nilai  kerja  yang dalam  logikaekonomi  berkedudukan  simetris  dengan  hasil,  menjadi  nilai kerja  yangtidak  bermakna.Bahkan  sejak  tahun  1969  lembaga  bernama Dewan  Pengupahan  Nasional  berwenang  menentukan  tingkat  upah buruhtanpa  didasarkan  pada  hukum  permintaan-penawaran  tenaga  kerja dipasar.
c.  Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
Pemutusan  hubungan  kerja  adalah  hal  yang  paling  ditakuti  oleh  para  buruh atau  pekerja.  Undang-undang  No.  13  Tahun  2003,  yangjuga  ditentang  oleh banyak serikat buruh, telah melapangkan jalanbagi mudahnya PHK terhadap buruh.  Kemudahan  ini  terjadi  akibatdihapuskannya  keharusan  pengusaha untuk  meminta  izin  melakukanPHK  kepada  Panitia  Penyelesaian Perselisihan  Perburuhan  (P4)Daerah  dan  Pusat  yang  berada  di  bawah Departemen  Tenaga  Kerja,sebagaimana  diatur  sebelumnya  dalam  Undang- undang  No.  22  Tahun1957  tentang  Penyelesaian  Perselisihan  Perburuhan.
Dalam  pasal  10  disebutkan,  PHK  yang  dilakukan  tanpa  memperoleh  izin batal demihukum.
Undang-undang  yang  baru,  telah  mengalihkan  mekanismepenyelesaian perburuhan  dari  P4  Daerah  atau  Pusat  kepada  sebuahlembaga  yang  disebut dengan  pengadilan  Industrial  yang  akan  menjadisebuah  kamar  khusus  di Pengadilan  Negeri.  Proses  penyelesaianperselisihan  perburuhan  pun kemudian akan menjadi subyek dariprosedur hukum dalam hukum perdata. Pasal 151 ayat 3 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 menyebutkan “dalam  hal  perundingan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (2)  benar- benartidak  menghasilkan  persetujuan,  pengusaha  hanya  dapatmemutuskan hubungan  kerja  dengan  pekerja  atau  buruh  setelahmemperoleh  penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihanhubungan industrial.
Dengan dihapuskannya P4, keharusan meminta izin untuk PHKpun menjadi hilang.  Keterlibatan  organisasi  buruh  dan  pengusahadiakomodasi  melalui sistem  “hakim  ad  hoc“  yang  berasal  dari  unsurburuh  dan  pengusaha. Sementara  sebagian  besar  keluhan  buruhakan  ditangani  melalui  “arbitrase sukarela”  melalui  forum  yang  disebut“forum  bipartit”  atau  lembaga kerjasama  bipartit  antara  pengusahadengan  buruh  sebagai  pribadi  di  tempat kerja masing-masing.
d. Tidak adanya peningkatan skill bagi buruh. Peningkatan skill atau keterampilan kerja hanya menjadimonopoli eksekutif- eksekutif  perusahaan.Buruh  atau  pekerja,  sebagaiujung  tombak  kegiatan produksi  jarang  sekali  mendapat  fasilitaspeningkatan  skill.Padahal  dalam konsepnya  yang  normatif,  semakintinggi  tingkat  keterampilan  buruh,  maka semakin tiinggi tingkatproduktifitas dan efektifitas kerja yang dilakukannya.Meskipunundang-undang  telah  mengatur  keharusan  pelatihan kerja,  perusahaanbiasanya  hanya  melakukannya  sebatas  memenuhi kewajiban undangundang.
Kalaupun  dilakukan,  hanya  sebatas  seorang  buruh  melakukan  kerja-kerja kasar yang sangat rendah.

## 5. Konstruksi Hukum Bagi Pekerja Outsourcing  Dalam Rangka Tercapainya Asas Keadilan
Dalam sistem outsourcing, konstruksi hukumnya yaitu adanya suatu perusahaan penyedia  jasa  pekerja  merekrut  calon  pekerja  untuk  ditempatkan  di  perusahaan pengguna.Diawali  suatu  hubungan  hukum  atau  suatu  perjanjian  antara  perusahaan penyedia  jasa  pekerja  dengan  perusahaan  pengguna  pekerja.Perusahaan  penyedia  jasa pekerja mengikatkan dirinya untuk menempatkan pekerja di perusahaan pengguna, dan perusahaan  pengguna  mengikatkan  dirinya  untuk  menggunakan  pekerja  tersebut. Berdasarkan perjanjian penempatan tenaga kerja, perusahaan penyedia jasa pekerja akan mendapatkan  sejumlah  uang  dari  pengguna.  Contohnya  ada  10  orang  pekerja outsourcing  dengan  kontrak  kerja    Rp  10.000.000,00,  per  bulan  kemudian  perusahaan penyedia  jasa  pekerja  akan  mengambil  hak  atau  bagian  atau  memotong  sekian persennya, sisanya dibayarkan kepada pekerja di perusahaan pengguna. Jadi konstruksi hukum  semacam  ini  merupakan  perbudakan,  karena  pekerja-pekerja  tersebut  dijual kepada pengguna dengan sejumlah uang, hal ini merupakan perbudakan modern.
Di  lain  pihak  outsourcing  juga  menggunakan  perjanjian  kerja  waktu  tertentu. Perjanjian  kerja  waktu  tertentu  jelas  tidak  menjamin  adanya  kesejahteraan,  karena seorang pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu pasti tahu bahwa pada suatu saat hubungan kerja akan putus atau berakhir dan tidak akan bekerja lagi. Akibatnya pekerja akan mencari pekerjaan lain lagi, sehingga kontinuitas pekerjaan menjadi persoalan bagi pekerja  yang  di outsource dengan  perjajian  kerja  waktu  tertentu.  Kalau  kesejahteraan tidak  terjamin,  jelas  bertentangan  dengan  Pasal  27ayat  (2)  UUD  1945  yaitu  hak  atas pekerjaan dan penghidupanyang layak bagi kemanusiaan.
Sayangnya  putusan  MK  terhadap  outsourcing  bersifat  kabur,  tidak  dikabulkan atau  menolak  karena  dipandang  tidak  cukup  beralasan.  Berdasarkan  pertimbangan MK,Pasal 64 - 66 UU Ketenagakerjaan, mendapat perlindungan kerja dan syarat-syarat yang sama dengan perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja pada perusahaan pemberi pekerjaan  atau  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Oleh karenanya, terlepas dari jangka waktu tertentu yang mungkin menjadi syarat perjanjian kerja  demikian  dalam  kesempatan  yang  tersedia,  maka  perlindungan  hak-hak  buruh sesuai  dengan  aturan  hukum  dalam  UU  Ketenagakerjaan,  tidak  terbukti  bahwa  hal  itu menyebabkan  sistem  outsourcing  merupakan  perbudakan  modern    dalam  proses produksi.  Tidak semua hakim MK, sependapat  dengan putusan itu, terdapat  dissenting opinion (pendapat berbeda) dari hakim konstitusi Prof. H. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S. dan Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, S.H.
Kebijakan  “outsourcing”  yang  tercantum  dalam  Pasal  64  –  66  UU Ketenagakerjaan telah mengganggu ketenangan kerja bagi buruh/pekerja yang sewaktu- waktu  dapat  terancam  pemutusan  hubungan  kerja  (PHK)  dan  men-downgrading-kan mereka sekedar sebagai sebuah komoditas, sehingga berwatak kurang protektif terhadap buruh/pekerja.  Artinya,  UU  Ketenagakerjaan  tidak  sesuai  dengan  paradigma  proteksi kemanusiaan  yang  tercantum  dalam  Pembukaan  UUD  1945  dan  bertentangan  dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945.
Dari  uraian  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  perjanjian  kerja  merupakan  dasar terjadinya  hubungan  kerja.Perjanjian  kerja  yang  dialakukan  oleh  pekerja  dengan pengusaha  /  pemberi  kerja  harus  memenuhi  ketentuan  asas-asas  hukum  kontrak  dan syarat-syarat  perjanjian  kerja  baik  yang  materiil  maupun  yang  formil.Perjanjian  kerja harus  memenuhi  ketentuan  asas-asas  hukum  kontrak,  yang  meliputi  asas konsensualisme,  asas  kebebasan  berkontrak  dan  asas  kekuatan  mengikatnya perjanjian.Pada  asas  kebebasan  berkontrak,  terdapat  kebebasan  kehendak  yang mengimplikasikan  adanya  kesetaraan  minimal.  Di  sini  antara  pekerja  dengan  pemberi kerja harus mempunyai  kedudukan  yang sama tidak dalam kedudukan sub-ordinasi (di bawah  perintah)  harus  sebagai  mitra  kerja.  Pada  asas  kekuatan  mengikatnya  kontrak, ditentukan  oleh  isi  kontrak  itu  sendiri,  kepatutan  atau  iktikad  baik,  kebiasaan  dan peraturan  perundang-undangan.  Sebaiknya  pemerintah  merevisi  UU  Ketenagakerjaan dan  melarang  tenaga  kerja  Outsourcing  di  berlakukan  di  perusahaan-perusahaan  atau menghapus  Permennakertrans  No.  19  Tahun  2012  Tentang  Syarat-syarat  penyerahan sebagian  pelaksanaan  Pekerjaan  Kepada  Perusahaan  Lain.  Pemerintah  harus  tegas  dan harus  mampu  mengakomodir  usulan-usulan  dari  pihak  Organisasi-organisasi  buruh yang  sering  menyuarakan  tentang  keadilan  dan  kesejahteraan  buruh.Jangan  hanya
dijadikan  corong  dan  melindungi  pengusaha  saja,  tapi  juga  harus  memperhatikan  rasa keadilan dan kesejahteraan kaum buruh.
Di dalam Revisi UU Ketenagakerjaan yang baru nantinya harus memuat tentang perlindungan buruh atau pekerja, terutama tentang hak dan kewajiban tenaga kerja dan menghilangkan  seluruh  Peraturan-Peraturan  tentang  outsourcing,  semua  pekerja ditempatkan sebagai mitra atau partner di dalam perusahaan da nada rasa memiliki yang tinggi  dari  pihak  pekerja,  sehingga  akan  terjalin  hubungan  simbiosis  yang  saling menguntungkan.

## C. SIMPULAN
Hubungan  hukum  antara  pekerja  dan  perusahaan  penyedia  jasa  itu  sendiri dimuat  dalam  perjanjian  kerja  yang  berisikan  tentang  hak  dan  kewajiban  antara perusahaan dengan karyawannya sedangkan hubungan hukum antara perusahaanpenyedia  tenaga  kerja  dengan  Perusahaan  pemberi  pekerjaan  dimuat  dalam perjanjian  kerjasama  yang  sudah  disepakati  oleh  kedua  belah  pihak  sesuai  dengan ketentuan  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  dan  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.perjanjian kerja merupakan dasar terjadinya hubungan kerja. Perjanjian kerja yang dialakukan oleh pekerja dengan pengusaha / pemberi kerja harus  memenuhi  ketentuan  asas-asas  hukum  kontrak  dan  syarat-syarat  perjanjian  kerja baik  yang  materiil  maupun  yang  formil.Perjanjian  kerja  harus  memenuhi  ketentuan asas-asas  hukum  kontrak,  yang  meliputi  asas  konsensualisme,  asas  kebebasan berkontrak dan asas kekuatan mengikatnya perjanjian.Pada asas kebebasan berkontrak, terdapat  kebebasan  kehendak  yang  mengimplikasikan  adanya  kesetaraan  minimal.  Di sini antara pekerja dengan pemberi kerja harus mempunyai kedudukan yang sama tidak dalam kedudukan sub-ordinasi (di bawah perintah) harus sebagai mitra kerja. Pada asas kekuatan  mengikatnya  kontrak,  ditentukan  oleh  isi  kontrak  itu  sendiri,  kepatutan  atau iktikad  baik,  kebiasaan  dan  peraturan  perundang-undangan.  Sebaiknya  pemerintah merevisi UU Ketenagakerjaan dan melarang tenaga kerja Outsourcing di berlakukan di perusahaan-perusahaan atau menghapus Permennakertrans No. 19 Tahun 2012 Tentang Syarat-syarat  penyerahan  sebagian  pelaksanaan  Pekerjaan  Kepada  Perusahaan  Lain. Pemerintah  harus  tegas  dan  harus  mampu  mengakomodir  usulan-usulan  dari  pihak Organisasi-organisasi  buruh  yang  sering  menyuarakan  tentang  keadilan  dan kesejahteraan  buruh.Jangan  hanya  dijadikan  corong  dan  melindungi  pengusaha  saja, tapi juga harus memperhatikan rasa keadilan dan kesejahteraan kaum buruh.

## DAFTAR PUSTAKA
Agusmidah,  2011,  Dilematika  Hukum  Ketenagakerjaan  Tinjauan  Politik  Hukum, Sofmedia, Medan
Budiono, Abdul Rachmad, 2009, Hukum Perburuhan , Jakarta, PT Indeks
Damanik, Sehat,2006, Outsourcing dan Perjanjian Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan . Jakarta;DSS Publishing
Hakim,  Lukman.“ Rekonstruksi  Peran  Negara  dalam  Penyelenggaraan  Negara  secara Konstitusional ”.  Jurnal  Masalah-Masalah  Hukum,  Vol.  40  No.2,  April  2011.
Semarang: FH Universitas Diponogoro
Ibrahim, Zulkarnain, Eksistensi Hukum Pengupahan Yang LayakBerdasarkan keadilan Substantif, Jurnal Dinamika HukumVol. 13 No. 3 September 2013
I  Wayan  Nedeng,  2003,  Lokakarya  Dua  Hari:  Outsourcing  Dan  PKWT,  PT Lembangtek, Jakarta
Kilpatrick,  Claire,  HasNew  Labour  Reconfigured  Employment  Legislation.  Industrial Law Journal: Vol.32, No.3, September 2003
Latupono, Barzah, Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia TerhadapPekerja Kontrak (Outsourcing) Di Kota Ambon, Jurnal Sasi Vol. 17 No. 3 Bulan Juli- September 2011
Lumingas, Nicky E.B.  Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Outsourcing, Lex et Societatis, Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2013
Mertokusumo,  Sudikno.,Mengenal  Hukum(Suatu  Pengantar  ,Universitas  Atma  Jaya Yogyakarta,Yogyakarta2010
Mochtar,  Dewi  Astutty  dkk.,2012,  Pengantar  Ilmu  Hukum,  Bayumedia  Publishing, Malang
Pramono,  Agus.  “Qua  Vadis  Perpolisian  Komunitas?(Community  Policing)”.Jurnal Masalah-masalah  Hukum,  Vol.  40  No.  4.Oktober  2011.  Semarang:  FH Universitas Diponogoro
Qorashi,  Baqir  Sharief.,  2007,  Keringat  Buruh,  Hak  dan  Peran  Pekerja  Dalam  Islam, (Penerjemah: Ali Yahya), Penerbit Al-Huda, Jakarta
Ritzer,  George  dan  Douglas  J.  Goodman,  2009,  Teori  Sosiologi,  Dari  Teori  Sosiologi Klasik  Sampai  Perkembaangan  Mutakhir  Teori  Sosial  Postmodern (Penerjemah: Nurhadi), Sinar Grafika, Jakarta
Soeroso, 2006, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta; Sinar Grafika
Sonhaji, Aspek Hukum Hubungan Kerja Melalui Mekanisme Outsourcing Berdasarkan UU  No.  13  Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan,  Fakultas  Hukum Universitas  Diponegoro,  Majalah  Masalah-Masalah  Hukum  Vol.  36  No.  2 April-Juni 2007
Sutedi, Adrian,2009, Hukum Perburuhan, Sinar Grafika, Jakarta
Suseno, Franz Magnis, 1990, Kuasa dan Moral, Jakarta; PT. Gramedia
Suyanto, Heru, 2012, Kontroversi Buruh dan Pengusaha, Jakarta, HS Publising Warassih,  Esmi.,2005, Pranata  Hukum  Sebuah  Telaah  Sosiologis ,  PT  Suryandaru Utama, Semarang
Widjaja, Amin., 2008, Outsourcing Konsep dan Kasus , Harvarindo, Jakarta.
Wijayanti, Asri,2009, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi , Sinar Grafika, Jakarta Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 -------------------------, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
-------------------------, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
-------------------------,  Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  Dan  TransmigrasiRepublik Indonesia  No.  12  Tahun  2012  Tentang  Syarat-Syarat  Penyerahan  Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain